Hak    Kekayaan    Intelektual    (HKI)    adalah hak    untuk    menikmati    nilai  ekonomis  dari suatu kreativitas intelektual manusia, yang di dalam  perkembangannya  semakin  bernilai ekonomis    dan    dapat    diperjual-belikan. (Angelina Putri Suhartini, 2021) Obyek HKI yaitu  karya  yang  timbul  atau  lahir  dari kemampuan intelektual manusia, yang terdiri dari  hak  cipta,  hak  paten,  hak  merek,  hak desain  industri,  hak  desain  tata  letak  sirkuit terpadu, hak rahasia dagang dan hak varietas tanaman.  Pasal  108  Undang-Undang  No.  13 Tahun  2016  tentang  Paten  (UU    Paten)    dan Pasal    161    ayat    (3)    Undang  -Undang No.28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  (UU Hak  Cipta)  mengatur  bahwa  hak  paten  dan hak  cipta  dapat  digunakan  sebagai  obyek jaminan fidusia.
Dengan  keluarnya  UU  Hak  Cipta khususnya yang mengatur tentang hak cipta sebagai  objek  jaminan  fidusia,  seniman dapat  memperoleh  pinjaman  dari  bank dengan  menjaminkan  karyanya.  Hal  ini tercantum  dalam  Pasal  16  ayat  (3)  yang berbunyi,  “Hak  Cipta  dapat  dijadikan
sebagai objek jaminan fidusia”, Kehadiran pasal  ini  tidak  serta  merta  membuat  bank dengan  mudah  memberikan  pinjamannya. Pengaturan  dalam  Pasal  16  ayat  (3)  ini memang  membutuhkan  penjabaran  lebih lanjut. Hal ini terkait dengan jaminan bagi banknya sendiri untuk mendapatkan kepastian  pengembalian  dana  yang  telah dipinjamkan  kepada  seniman.  (Besar, 2015)
Jaminan pengembalian dari pinjaman  dengan  jaminan  hak  cipta  tidak lepas dari nilai sebuah lagu bisa laku atau tidak.  Pada  umumnya  bank  bersedia memberi  utang  kepada  peminjam  asalkan peminjam atau debitur menyediakan harta kekayaannya  guna  menjamin  kelancaran utangnya. Dalam pemberian kredit, Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang Pokok  Perbankan  menjelaskan  bahwa kredit  merupakan  penyediaan  uang  atau pun tagihan yang dapat disamakan dengan itu.  Sesuai  kesepakatan  dalam  hal  pinjam meminjam  antara  pihak  bank  dengan pihak  lain,  dalam  hal  ini  masyarakat,

## PENINGKATAN PEMAHAMAN TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG EKONOMI KREATIF  DI PT. BCA FINANCE CABANG ARIFIN AHMAD KOTA PEKANBARU
Suhendro 1 , Devie Rachmat Ali Hasan Rifaie 2 , Ade Pratiwi Susanty 3
Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Jln. Yos Sudarso KM 08 Rumbai Telp. (0761) 52581 E-mail : suhendro@unilak.ac.id (Korespondensi)
Abstract : The problem found in this community service activity is the lack of understanding of  partners  about  Intellectual  Property  as  an  Object  of  Fiduciary  Guarantee  based  on Government  Regulation  Number  24  concerning  the  Creative  Economy.  The  method  of implementing this community service activity is to use the method of lectures, dialogues, and discussions  in  the  context  of  legal  counseling  to  increase  partners'  understanding  of Intellectual  property  as  an  object  of  fiduciary  guarantee  based  on  Government  Regulation Number  24  concerning  the  Creative  Economy.The  results  of  the  implementation  of  the activity  have  increased  the  knowledge  and  understanding  of  the  target  audience  regarding Intellectual  Property  as  an  Object  of  Fiduciary  Guarantee  based  on  Government  Regulation Number  24    About  the  Creative  Economy,  this  is  based  on  the  results  of  the  questionnaire assessment that is distributed before and after the delivery of the material is carried out.
Keywords: Intellectual Property, Fiduciary Guarantee
Peningkatan Pemahaman Tentang Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif  Di Pt. Bca Finance Cabang Arifin Ahmad Kota Pekanbaru (Suhendro, Devie Rachmat Ali Hasan Rifaie, Ade Pratiwi Susanty)
pihak  peminjam  harus  membayar  pada masa  yang  telah  ditentukan  sesuai  jumlah bunga  yang  disepakati  sebagai  imbalan. Agar  kredit  dapat  berjalan  dengan  lancar, ada 5 (lima) unsur yang harus terjadi untuk memperhatikan  unsur  kehati-hatian    bank dalam memberikan kredit terhadap nasabahnya, yaitu kepercayaan, kesepakatan,  jangka  waktu,  risiko  serta balas jasa.
Pembangunan ekonomi, adalah program  yang  diikut  sertakan  di  dalam pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan  suatu  kehidupan  masyarakat Indonesia yang sejahtera secara merata dan berkeadilan  menurut  Pancasila  dan  UUD NRI  Tahun  1945.  Semakin  pesatnya peningkatan kegiatan pembangunan, diiringi pula dengan peningkatan kebutuhan untuk dana, dimana dana  yang  dibutuhkan sebagian  besar  adalah  untuk  mencukupi berbagai  keperluan  yang  didapatkan  dari jasa peminjaman. Ada beberapa pihak yang terlibat  dalam  satu  kegiatan  pinjam- meminjam,  yaitu  pihak  yang  memberikan pinjaman  dan  pihak  yang  meminjam  dana. Di  dalam  kegiatan  pinjam  meminjam  dana pada  umumnya  diperlukan  syarat  yang harus  dipenuhi  yaitu  memberikan  jaminan utan.  Biasanya,  jaminan  ini  berupa  benda yang  mempunyai  nilai-nilai  ekonomis padanya. Syarat untuk menyerahkan jaminan  adalah  kewajiban  dari  pihak peminjam yang pada dasarnya didasari oleh kesepakatan  awal  dari  kedua  belah  pihak yang terlibat di dalamnya. (Bahsan, 2020)
Di  Indonesia,  penggunaan  hasil karya  intelektual  sebagai  objek  jaminan fidusia  memang  masih  termasuk  hal  baru yaitu  setelah  adanya  UU  Hak  Cipta.  Isu HKI  sebagai  jaminan  kredit  atau  pinjaman ke bank mulai muncul lagi sejak Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah  No.  24  Tahun  2022  tentang Ekonomi  Kreatif  tanggal  12  Juli  2022  (PP Ekonomi  Kreatif).  Pengaturannya  juga masih tidak jelas dan menyeluruh. Masalah yang  dihadapi    terkait  hal  tersebut  di
Indonesia yaitu belum dibuatnya peraturan khusus tentang pemanfaatan hak kekayaan  intelektual  menjadi  jaminan dalam  kegiatan  pinjam  meminjam  yang melibatkan
lembaga peminjam
uang/pembiayaan  dan  juga    tidak  adanya lembaga penilai yang mempunyai kapasitas  dalam  mengukur  nilai  ekonomi hak  kekayaan  intelektual  yang  dibuat.  Di negara  lain    misalnya  Amerika    Serikat, hak cipta dapat digunakan sebagai barang jaminan  yang  berbentuk  barang  bergerak tidak  berwujud  sudah  diatur  secara khusus. (Yudistira, 2017)
Pemahaman industry  creative dan pelaku  dunia  usaha  terhadap  HKI  sudah mulai  berkembang  HKI  tidak lagi  sebatas bentuk  penghargaan  moral  saja.  Saat  ini HKI  mulai  dipandang  sebagai  nilai tambah/bonus terhadap hasil karya seseorang.  Paradigma  yang  berkembang sekarang  memandang  HKI  sebagai  wujud pemanfaatan kapitalisasi kerja yaitu sebagai  jaminan/agunan  yang    dipakai untuk  pinjaman  modal  kerja  bukan sebagai  pinjaman  yang  sifatnya  untuk belanja. Sebagai pionir dalam perkembangan  aturan  HKI  yang  dapat digunakan  menjadi  agunan  di  Indonesia adalah  dunia  perfilman  dimana  copyright atas film Ada Apa Dengan Cinta (AADC) satu  dan  dua  dipergunakan  sebagai agunan buat memperoleh pembiayaan dari perbankan untuk modal pembuatan sekuelnya.  (Christiawan,  2018)  Khalayak sasaran  pada  kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat  ini  adalah  PT.  BCA  Finance Cabang  Arifin  Ahmad  Kota  Pekanbaru. Dari  observasi  awal  dan  wawancara  yang dilakukan  dengan  branch  managernya, diketahui  bahwa  belum  memahami  hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan  fidusia.  Tujuan  yang  ingin dicapai dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah peningkatan pemahaman  mitra  tentang  Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan
Peningkatan Pemahaman Tentang Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif  Di Pt. Bca Finance Cabang Arifin Ahmad Kota Pekanbaru (Suhendro, Devie Rachmat Ali Hasan Rifaie, Ade Pratiwi Susanty)
310
Fidusia  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah Nomor 24 Tentang Ekonomi Kreatif.

## METODE
Langkah-langkah kerja dalam kegiatan  ini  dilaksanakan  dengan  4  (empat) tahapan,  yaitu,  1)  tahap  persiapan.  Persiapan ini  difokuskan  dengan  menyiapkan  semua peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanan kegiatan,  studi  literatur,  dan  melakukan koordinasi dengan instansi terkait serta tokoh masyarakat  untuk  melakukan  kegiatan.  2) penentuan tempat (lokasi) kegiatan penyuluhan. Pengusul bersama mitra berdiskusi  menentukan  tempat  yang  akan digunakan  untuk  kegiatan  nantinya.  3) perancangan  modul  penyuluhan  hukum. Tahap  ini  mempersiapkan  materi  yang  akan ditampilkan dalam kegiatan. Modul diperbanyak  sejumlah  peserta  yang  terlibat dalam  kegiatan.  4)  pelaksanaan  penyuluhan hukum  dilakukan  oleh  Tim  Pelaksana  dari
Fakultas Hukum Universitas Lancang
Kuning.
Metode yang digunakan dalam menyelesaikan  permasalahan  mitra  telah disepakati bersama, yaitu berupa penyuluhan kepada mitra. Penyuluhan hukum menggunakan dua metode, yaitu 1) Ceramah atau  penyuluhan.  2)  Dialog  interaktif,  dalam hal  dialog  ini  peserta  diposisikan  sebagai subjek yang dapat memberikan ulasan terkait dengan  problematika  yang  disampaikan dalam penyuluhan.
Adapun yang menjadi ukuran keberhasilan  kegiatan  ini:  1)  Terwujudnya kerja sama antara pelaksana kegiatan dengan pihak  mitra,  2)  Jumlah  peserta  yang  hadir lebih  dari  80%  (delapan  puluh  persen)  dari jumlah yang semula ditetapkan, 3) Meningkatnya  pemahaman  peserta  terkait dengan  materi  yang  disampaikannya,  4) Peningkatan  pemahaman  peserta  kegiatan diukur dengan penyebaran kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan.

## HASIL
Kegiatan  ini dilaksanakan pada hari Rabu  tanggal  11  Mei  2023    mulai  jam 10.00-12.00  WIB  bertempat  di  PT.  BCA Finance  Cabang  Arifin  Ahmad  Kota Pekanbaru.  Kegiatan  ini  berhasil  dengan tolok  ukur  sebagai  berikut:  (1)  Jumlah peserta  yang hadir berjumlah 15 orang dari 25 pegawai bagian marketing yang ada, (2) Kerjasama  peserta  dan  Tim  penyuluhan Fakultas  Hukum  Unilak  berjalan  baik  dan (3)  Peserta  dapat  memahami  materi penyuluhan  dengan  baik  setelah  materi disampaikan  dan  diskusi  berjalan  dengan lancar.
Gambar 1. Pelaksanaan Penyuluhan
Pelaksanaan penyuluhan
menggunakan  metode ceramah dan dialog.
Sesi pertama menggunakan metode ceramah. Pemateri menyampaikan bahan/materi  dalam  bentuk  slide  power point  tentang Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Fidusia berdasarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tentang Ekonomi Kreatif . Peserta menyimak materi yang  disampaikan  pemateri.  Sebelumnya peserta  terlebih  dahulu  diberikan  kuisioner dengan  beberapa  pertanyaan  tentang  Hak Kekayaan  Intelektual  dan  Jaminan  Fidusia, baru kemudian peserta mendapatkan materi penyuluhan.  Jawaban  yang  benar  pada kuisioner  itu  terdapat  pada  materi  yang disampaikan pemateri. Tujuan dari pemberian  kuisioner    di  awal  penyampaian materi ialah mengukur pengetahuan peserta.
Evaluasi penyuluhan  menggunakan metode    kuisioner/angket  berjumlah  15 (lima  belas).  Tim  pelaksana  menyebar  15 (lima  belas)  kuisioner  kepada  peserta  dan peserta menjawab pertanyaan dalam
Peningkatan Pemahaman Tentang Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif  Di Pt. Bca Finance Cabang Arifin Ahmad Kota Pekanbaru (Suhendro, Devie Rachmat Ali Hasan Rifaie, Ade Pratiwi Susanty)
kuisioner itu dengan cara melingkari jawaban yang dipilih. Kuisioner dibagi dua kali, yaitu sebelum dan sesudah materi disampaikan.
Secara keseluruhan tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai  Kekayaan  Intelektual  Sebagai Objek
Jaminan Fidusia
berdasarkan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tentang
Ekonomi Kreatif . Pertanyaan yang memperoleh persentase jawaban benar tertinggi tidak lebih dari 80% (delapan puluh persen) untuk pertanyaan nomor 3 (tiga), dan jawaban salah tertinggi sebesar 87% (delapan puluh  tujuh  persen)  untuk  pertanyaan  nomor 2  (dua)  dan  5  (lima)    sebagaimana  yang terlihat pada tabel berikut:
Tabel 1. Jawaban khalayak sasaran  sebelum pemberian materi
No Pertanyaan Pilihan Jawaban Jawaban Benar Jawaban Kurang Tepat 1. Pembidangan HKI 5 (33%) 10 (67%) 2. Sistem HKI 2 (13%) 13 (87%) 3. Objek Jaminan Fidusia 12 (80%) 3 (20%) 4. Instansi pemerintah yang mempunyai  kewenangan  di bidang HKI 8 (53%) 7 (47 %) 5. Alat bukti Kekayaan Intelektual 2 (13 %) 5 (87 %) 5. Alat bukti Kekayaan Intelektual 2 (13 %) 5 (87 %)
Peningkatan pengetahuan peserta kegiatan  tentang  peningkatan  pemahaman masyarakat  mengenai  Kekayaan  Intelektual Sebagai  Objek  Jaminan  Fidusia  berdasarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tentang Ekonomi  Kreatif  .dapat  diukur  setelah dilakukan  penyuluhan  hukum.  Kuisioner yang  diberikan  sebelum  penyuluhan  hukum, diberikan  kembali  kepada  peserta  kegiatan untuk diukur perbedaan sebelum dan sesudah kegiatan dilakukan.
Setelah pemberian materi dan penyuluhan  dilakukan,  terjadi  peningkatan pengetahuan  peserta,  hal  ini  dikarenakan peserta  menyimak  dengan  baik  materi  yang diberikan  pada  saat  penyuluhan  sehingga pada  umumnya  peserta  pada  saat  menjawab kuisioner  sudah  mengetahui  jawabannya sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. Jawaban Khalayak Sasaran  Sesudah

## Pemberian Materi
No Pertanyaan Pilihan Jawaban Jawaban Benar Jawaban Kurang Tepat 1. Pembidangan HKI 13 (87%) 2 (13%) 2. Sistem HKI 12 (80%) 3 (20%) 3. Objek Jaminan Fidusia 15 (100%) 0 (0%) 4. Instansi pemerintah yang mempunyai  kewenangan  di bidang HKI 15 (100%) 0 (0 %) 5. Alat bukti Kekayaan Intektual 13 (87 %) 2 (13 %)
Tabel  5.2.  menunjukkan  bahwa peningkatan  pemahaman  peserta  mencapai di  atas  80%  (delapan  puluh  persen)  dari  5 (lima)  pertanyaan  kuisioner.  Jawaban  yang benar  paling  tinggi  100%  (seratus  persen) pada  pertanyaan  kuisioner  nomor  3  (tiga) dan  4  (empat),  sedangkan  jawaban  benar yang  paling  rendah  80%  (delapan  puluh lima  persen)  pada  pertanyaan  kuisioner nomor 2 (dua).
Ada dua tujuan utama dari kegiatan pengabdian masyarakat ini. Pertama, memberikan informasi jenis-jenis kekayaan intelektual  sebagai  objek  jaminan  fidusia berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 24  Tentang  Ekonomi  Kreatif.  Kedua memberikan  pemahaman  kepada  mitra mengenai  pendaftaran  kekayaan  intelektual sebagai  objek  jaminan  fidusia  berdasarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tentang Ekonomi  Kreatif  Diharapkan  mitra  dapat menjembatani dalam memberikan informasi penting ini kepada masyarakat luas.

## PEMBAHASAN
Kemajuan  teknologi  informasi  dan transportasi  secara  tidak  langsung  telah mendorong perkembangan globalisasi ekonomi,  skala  investasi  dan  pemasaran produk,  tidak  hanya  terbatas  pada  pasar nasional akan tetapi telah melewati batasbatas  negara.  Perubahan  pasar  di  luar batas-batas  negara  juga  diikuti  oleh  HKI yang  digunakan  dalam  pembuatan  produk dan pemasarannya. (Roisah, 2015) Kekayaan intelektual merupakan kreativitas yang  dihasilkan  dari  olah  pikir  manusia dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  dan
Peningkatan Pemahaman Tentang Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif  Di Pt. Bca Finance Cabang Arifin Ahmad Kota Pekanbaru (Suhendro, Devie Rachmat Ali Hasan Rifaie, Ade Pratiwi Susanty)
312
kesejahteraan  hidup  manusia.  Kreativitas manusia yang muncul sebagai aset intelektual seseorang telah lama memberi pengaruh yang signifikan  terhadap  peradaban  manusia, antara  lain  melalui  penemuan-penemuan (inventions)  dan  hasil-hasil  di  bidang  karya cipta  dan  seni  (art  and  literary  work). Semakin berkembangnya kreativitas seseorang  maka  semakin  berkembang  pula peradaban manusia. Berawal dari pemahaman  bahwa  perlunya  satu  bentuk penghargaan khusus terhadap karya intelektual  seseorang  dan  hak  yang  muncul dari  karya  itu,  maka  konsep  HKI  juga mengalami  perkembangan.  (Kurnianingrum, 2017)
Rachmadi  Usman  mendefinisikan HKI  sebagai  hak  atas  kepemilikan  terhadap karya-karya  yang  timbul  atau  lahir  karena adanyakemampuan intelektual manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.  Karya-karya  tersebut  merupakan kebendaan  tidak  berwujud  sebagai  hasil  dari kemampuan  intelektualitas  seseorang  atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya.  (Usman,  2013)  Dari  pengertian tersebut  dapat  diartikan  bahwa  HKI  adalah hak yang diberikan kepada seseorang sebagai hasil  kreasi  dari  fikirannya  atau  hasil  dari intelektualnya.  Hak  tersebut  memberikan penggunaan  hak  eksklusif  kepada  kreator yang  dapat  dipergunakan  dalam  jangka waktu  tertentu. Seiring dalam perkembangan masyarakat global, HKI dapat pula dijadikan akses  untuk  mendapatkan  kredit  perbankan secara  internasional.  Pada  pengabdian  ini bentuk  HKI  sebagai  objek  jaminan  fidusia difokuskan  kepada  Hak  Cipta.  Hak    cipta merupakan  hak  kebendaan    bergerak    yang tak  berwujud.  Hak  cipta  hanya  diberikan untuk  karya  yang    merupakan  ide  ataupun gagasan  dengan  karakteristik  yang  khas  dan memperlihatkan originalitasnya sebagai ciptaan  yang  dihasilkan  oleh  seseorang dengan  kemampuan,  kreatifitas  dan  keahlian yang dimilikinya. Pada  prinsipnya, hak cipta ialah  hak  yang  diberi  kepada  seorang
pencipta  untuk  menggunakannya  dengan berbagai  karya  cipta  yang  dibuatnya. (Setianingrum,  2016)  Menurut  hukum Kekayaan  Intelektual,  sistem  perlindungan yang berlaku berbagai hak yang dimasukkan dalam subjek, objek perlindungan seperti hak cipta, dan tindakan pihak lainnya dan juga pembuat hasil karya cipta  atau  pemegang  hak  cipta  jika dipegang pihak lainnya diketahui melakukan pelanggaran. (Sudjana, 2016)
Agar  suatu  karya  dapat  dianggap berhak  cipta,  karya  tersebut  harus  asli, ditetapkan  dalam  bentuk  materi,  dan memiliki tingkat kreativitas minimal. Berdasarkan  undang-undang  saat  ini,  hak cipta atas karya asli diberikan segera setelah fiksasi. Namun, hak cipta otomatis ini tidak mengizinkan pemegangnya untuk menegakkan  atau  melindungi  materinya dari  pelanggaran  hak  cipta  melalui  proses pengadilan.    Setelah  pemegang  hak  secara resmi  mendaftarkan  hak  cipta  mereka  ke Dirjen  HAKI,  para  pemegang  hak  cipta diberikan  beberapa  hak  tambahan.  Hak cipta  terdaftar  memungkinkan  pemegang hak untuk melindungi materinya di pengadilan,  membuat  pencipta  memenuhi syarat  untuk  menerima  ganti  rugi  menurut undang-undang,  dan  memberikan  catatan publik tentang klaim hak cipta.
Hak  cipta  merupakan  benda  objek jaminan,  khususnya  jaminan  fidusia.  Pasal 16  ayat  (3)  UU  Hak  Cipta  telah menegaskan  bahwa  “hak  cipta  dapat dijadikan  sebagai  objek  jaminan  fidusia”. Ketentuan  tersebut  berkaitan  erat  dengan UU  No.42  Tahun  1999  tentang  Jaminan Fidusia  (UU  Jaminan  Fidusia).  Pasal  1 angka  2  UU  Jaminan  Fidusia  menjelaskan pengertian    dari    jaminan    fidusia  yang diinterpretasikan  bahwa  pengertian  dari jaminan  fidusia  merupakan  hak  untuk menjaminkan  benda  yang  tidak  bisa bergerak,  baik intangible (tidak  berwujud) ataupun tangible (berwujud)  dalam  hal  ini secara  spesifik  ditujukan    pada  bangunan yang  dapat  dijadikan  hak  tanggungan
Peningkatan Pemahaman Tentang Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif  Di Pt. Bca Finance Cabang Arifin Ahmad Kota Pekanbaru (Suhendro, Devie Rachmat Ali Hasan Rifaie, Ade Pratiwi Susanty)
seperti dicantumkan dalam  UU No. 4 Tahun 1996  tentang  Hak  Tanggungan  (UU  Hak Tanggungan).
Pada  umumnya  penyerahan  jaminan utang  yang  dipersyaratkan  untuk  pemberi pinjaman  dan  merupakan  satu  kewajiban dasar,  dimana  jaminan  bisa  dalam  bentuk barang  (benda)  ataupun  dalam  bentuk kesepakatan  penanggungan  utang.  Seperti halnya  objek  jaminan  utang  yang  biasanya diaplikasikan  pada  perjanjian  utang-piutang. Dimana  pemberi  fidusia  tetap  mempunyai penguasaan penuh pada benda yang dijaminkan ketika digunakan untuk melunasi hutang  piutang,  yang  diutamakan  posisinya adalah  untuk  penerima  fidusia  daripada kreditur yang lain. (Yasir, 2016)
Hak  cipta  memiliki  dua  hak  yakni; hak  ekonomi  dan  hak  moral.  Hak    ekonomi merupakan hak mendapat kegunaan ekonomi dari  hak  cipta  dan  juga  produk  yang berkaitan,  hak  ini  dapat  dipindahtangankan secara keseluruhan ataupun sebagian menurut peraturan dan metode yang dijelaskan  dalam  Pasal  16  UU  Hak  Cipta dapat diinterpretasikan maknanya bahwa hak cipta  dapatdipindah  tangankan,  dialihkan, kepada  orang  lain  atau  pihak  yang  berhak, secara sebagian ataupun keseluruhan disebabkan alasan pewarisan, sebagai wakaf, kesepakatan,  hibah,  perjanjian  lisan  atau tulisan,  atau  hal  lain  yang  dapat  dibenarkan menurut  aturan  dan  undang-undang  yang berlaku. Hak moral dimiliki seorang individu yang membuat karya cipta ataupun penciptanya  yang tidak bisa dihapus ataupun ditiadakan  tanpa  alasan    apapun,  meskipun sudah  dilakukan  peralihan  hak  cipta  tersebut kepada pihak lainnya. (Riandini, 2015)
Sebagai  dasar  hukum  penguat  agar objek  jaminan  yang  berupa  hak  cipta  dan kekayaan intelektual lainnya sebagai jaminan Pemerintah telah menerbitkan sebuah regulasi  yang  mengatur  tentang  KI.  Aturan tersebut  yaitu  Peraturan  Pemerintah  No.  24 tahun  2022  tentang  Peraturan  Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2019 tentang  Ekonomi  Kreatif.  (PP  No.  24/2022)
PP  No.  24/2022  ini  mengatur  skema pembiayaan  berbasis  KI  yang  memuat pranata  pendukung  untuk  memudahkan  KI dijadikan  obyek  jaminan  utang.  Dalam  PP No.  24/2022  tersebut  mengatur  antara  lain mengenai persyaratan pengajuan pembiayaan  berbasis  kekayaan  intelektual; bentuk-bentuk obyek jaminan utang berbasis  KI;  serta  profesi  penilai  kekayaan intelektual dan metode penilaiannya.
Pelaku usaha ekonomi kreatif, untuk memperoleh pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, harus memiliki kekayaan intelektual yang telah tercatat atau terdaftar di  Direktorat  Jendral  Kekayaan  Intelektual (DJKI)  dan  kekayaan  intelektual  tersebut sudah  dikomersialisasikan.  Komersialisasi kekayaan intelektual tersebut dapat dilakukan sendiri, atau memberi izin kepada pihak lain untuk melakukan komersialisasinya,  antara  lain  melalui lisensi,  waralaba,  atau  perjanjian  kemitraan lainnya.  Disamping  itu,  lembaga  keuangan juga  perlu  memiliki  prosedur  yang  jelas dalam  memberikan  pembiayaan  berbasis kekayaan  intelektual,  khususnya  berkenaan dengan  verifikasi  terhadap  usaha  ekonomi kreatif,  verifikasi  terhadap  surat  pencatatan atau  sertifikat  KI  yang  dijadikan  agunan, dan  mekanisme  penilaian  KI.  Hal  tersebut dilakukan  untuk  menghindari  KI  sebagai risiko  kredit  bermasalah  bagi  industri  jasa keuangan.
Lembaga  keuangan  harus  cermat dalam melakukan verifikasi atas usaha yang dijalankan  oleh  pelaku  ekonomi  kreatif yang mengajukan permohonan untuk memperoleh  pembiayaan  dengan  berbasis kekayaan  intelektual  untuk  memastikan kekayaan  intelektualnya  memang  benar- benar  dikelola  dan  telah  menghasilkan pendapatan. Verifikasi atas surat pencatatan atau  sertifikat  kekayaan  intelektual  yang diajukan  oleh  pelaku  ekonomi  kreatif  juga perlu  dilakukan  dengan  cermat.  Verifikasi tersebut untuk memastikan bahwa tidak ada masalah  berkenaan  dengan  kepemilikan atau  penguasaan  kekayaan  intelektual
Peningkatan Pemahaman Tentang Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif  Di Pt. Bca Finance Cabang Arifin Ahmad Kota Pekanbaru (Suhendro, Devie Rachmat Ali Hasan Rifaie, Ade Pratiwi Susanty)
314
tersebut,  serta  untuk  memastikan  masih berlakunya masa perlindungan atas kekayaan intelektual tersebut.
Dalam  Pasal  1  Angka  4  PP  No. 24/2022 disebutkan bahwa “Skema Pembiayaan  Berbasis  Kekayaan  Intelektual adalah  skema  Pembiayaan  yang  menjadikan Kekayaan  Intelektual  sebagai  objek  jaminan utang  bagi  lembaga  keuangan  bank  atau lembaga  keuangan  nonbank  agar  dapat memberikan  Pembiayaan  kepada  Pelaku Ekonomi Kreatif.”  Skema  pembiayaan dimaksud dapat bersumber salah satunya dari perbankan  atau  lembaga  non  bank.  Dalam Pasal  4  PP  No.  24/2022  mengatur  bahwa pemerintah memfasilitasi Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual melalui lembaga  keuangan  bank  dan  lembaga keuangan  nonbank  bagi  Pelaku  Ekonomi Kreatif.
Fasilitasi Skema Pembiayaan Berbasis  Kekayaan  Intelektual  bagi  Pelaku Ekonomi Kreatif dilakukan melalui pemanfaatan  Kekayaan  Intelektual  yang bernilai  ekonomi  dan  penilaian  Kekayaan Intelektual.  Kemudian  di  Pasal  5  PP  No. 24/2022 disebutkan bahwa fasilitasi pemanfaatan  Kekayaan  Intelektual  yang bernilai  ekonomi  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 4 huruf a PP No. 24/2022 berupa fasilitasi dalam proses permohonan pencatatan atau pendaftaran Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  di  bidang  kekayaan intelektual;  dan  optimalisasi  pemanfaatan Kekayaan  Intelektual  sebagai  objek  jaminan utang.  Pasal  7  PP  24/2022  mengatur  bahwa pembiayaan  berbasis  Kekayaan  Intelektual diajukan  oleh  Pelaku  Ekonomi  Kreatif kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank.
Adapun  persyaratan  untuk  pengajuan Pembiayaan  berbasis  Kekayaan  Intelektual paling  sedikit  terdiri  atas:  (a)  Proposal Pembiayaan;  (b)  Memiliki  usaha  Ekonomi Kreatif;  (c)  Memiliki  perikatan  terkait Kekayaan Intelektual produk Ekonomi Kreatif;  dan  (d)  memiliki  surat  pencatatan
atau sertifikat Kekayaan Intelektual.
Setelah  pelaku  ekonomi  kreatif mengajukan  pembiayaan,  maka  lembaga keuangan  atau  non  bank  akan  melakukan verifikasi dan penilaian sebagaimana diatur dalam Pasal 8  PP 24/2022. Adapun bentuk- bentuk  jaminan  utang  pada  kekayaan intelektual  yang  diatur  dalam  PP  24/2022 ini  adalah  jaminan  fidusia  atas  Kekayaan Intelektual; kontrak dalam kegiatan Ekonomi Kreatif; dan/atau hak tagih dalam kegiatan  Ekonomi  Kreatif  (Pasal  9  PP 24/2022).  Namun  perlu  diingat  bahwa Kekayaan  Intelektual  yang  dapat  dijadikan sebagai  objek  jaminan  utang  adalah kekayaan  Intelektual  yang  telah  tercatat atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di bidang  hukum;  dan  kekayaan  Intelektual yang  sudah  dikelola  baik  secara  sendiri dan/atau  dialihkan  haknya  kepada  pihak lain sebagaimana diatur  dalam Pasal  10 PP 24/2022.

## SIMPULAN
Setelah kegiatan penyuluhan dilakukan oleh tim, dapat diambil beberapa kesimpulan  bahwa  permasalahan  yang dihadapi khalayak sasaran sebelum pemberian  materi  adalah  sebagai  berikut: (1)  Minimnya  pengetahuan  mitra  tentang kekayaan  intelekual  sebagai  objek  jaminan fidusia;  dan  (2)  Minimnya  pengetahuan mitra  tentang  mekanisme  pendaftaran kekayaan intelektual sebagai objek jaminan fidusia.
Hasil  pelaksanaan  kegiatan  telah meningkatkan pengetahuan
dan
pemahaman  khalayak  sasaran  mengenai Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan  Fidusia  berdasarkan  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tentang  Ekonomi Kreatif,  hal  ini  didasarkan  hasil  penilaian kuisioner  yang  dibagikan  sebelum  dan setelah  penyampaian  materi  dilakukan. Pemahaman  khalayak  sasaran  sebelum kegiatan  dilakukan  paling  tinggi  menjawab benar  hanya  mencapai  63%  (enam  puluh
Peningkatan Pemahaman Tentang Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif  Di Pt. Bca Finance Cabang Arifin Ahmad Kota Pekanbaru (Suhendro, Devie Rachmat Ali Hasan Rifaie, Ade Pratiwi Susanty)
tiga  persen),  dan  setelah  kegiatan  dilakukan pemahaman khalayak sasaran naik  mencapai di  atas  80%  (delapan  puluh  persen)  dari  5 (lima) pertanyaan kuisioner yang ada.

## DAFTAR RUJUKAN
Angelina Putri Suhartini, D. G. (2021, April). Hak  Cipta  Sebagai  Agunan  Kredit Bank. Jurnal  Magister  Hukum Udayana, 10 (1), 91-103.
Besar. (2015, Oktober). business-
law.binus.ac.id .  Diambil  kembali dari https://business-
law.binus.ac.id/2015/10/08/hak- cipta-sebagai-objek-jaminan-fidusia/
Bahsan,  S.  (2020). Hukum  Jaminan  Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia. Depok: Rajawali Pers. Yudistira,  M.  B.  (2017).  Pengaturan  Hukum Sertifikat  Hak  Atas  Merek  Sebagai Jaminan  Fidusia  Dalam  Proses Pengajuan  Kredit  Di  Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2016. Jurnal Magister  Hukum  Udayana,  6 (3), 310-322. Christiawan, R. (2018). Kekayaan Intelektual sebagai  Jaminan  Pembiayaan . Diambil kembali dari https://www.beritasatu.com/news/49 9674/kekayaan-intelektual-sebagai-
jaminan-pembiayaan Roisah,  K.  (2015). Konsep  Hukum  Hak Kekayaan  Intelektual  HKI:  Sejarah, Pengertian  dan  Filosofi  Pengakuan HKI  dari  Masa  ke  Masa. Malang: Setara Pers. Kurnianingrum, T. P. (2017). Hak Kekayaan Intelektual  Sebagai  Jaminan  Kredit Perbankan  Intellectual  Property  As Banking  Credit  Guarantee. Jurnal
Negara Hukum, 8 (1), 31-54. Usman,  R.  (2013). Hukum  Hak  Atas Kekayaan Intelektual. Bandung: Alumni.
Setianingrum,  R.  B.  (2016).  Mekanisme Penentuan  Nilai  Appraisal  Dan
Pengikatan  Hak  Cipta  Sebagai Objek  Jaminan  Fidusia. Jurnal Media Hukum, 23 (2), 229-238.
Sudjana.  (2016).  Perlindungan  Hak  Cipta Menurut  UU.  No.  28  Tahun  2014 Berdasarkan Sudut Pandang Cyber
Law. Jurnal  Fakultas  Hukum Universitas  Katolik  Parahyangan,
9 (2), 1-5.
Yasir,  M.  (2016).  Aspek  Hukum  Jaminan Fidusia. Jurnal  Sosial  &  Budaya Syariah, 5 (1), 30-42.
Riandini,  V.  A.  (2015).  Pelelangan  Hak Jaminan  Di  KPKNL  Terhadap Kreditur  Bank. Jurnal  Ilmiah Widya, 4 (4).
Undang-Undang      Nomor        42        tahun 1999    tentang    Jaminan  Fidusia. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2014 tentang Hak Cipta