## Jurnal Politikom Indonesiana:
Kajian  Ilmu  Pemerintahan,  Ilmu  Politik  dan  Ilmu Komunikasi
Vol. 7, No. 1, Juni 2022 https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana

## Menimbang  Perilaku  Elit  Di  Masa  Pandemi  Covid-19  Perspektif Etika Pemerintahan

## Sopyan Resmana Adiarsa
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang Email: sopyan.resmanaadiarsa@fisip.unsika.ac.id

## Rachmat Ramdani
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang Email: rachmat.ramdani@fisip.unsika.ac.id

## Abstrak
Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Nasional untuk menangani pandemi Covid-19 di  Indonesia.  Namun  demikian,  upaya  tersebut  pada  implementasinya  tidak  dapat  berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dipengaruhi salah satunya oleh perilaku para elit penyelenggara negara  yang  justru  kontraproduktif  dengan  upaya-upaya  yang  diusahakan  oleh  pemerintah. Tulisan ini menganalisis perilaku elit politik dan pemerintahan di masa pandemi Covid-19 dari perspektif  etika  pemerintahan.  Metode  penelitian  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif dengan desain penelitian studi literatur. Data dan informasi dikumpulkan dari sumber-sumber sekunder  berupa  buku,  jurnal,  laporan  kebijakan,  berita  online,  peraturan  perundang- undangan. Teknik analisis data menggunakan model Mills dan Huberman (1992) yaitu Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi. Hasil penelitian menemukan bahwa sikap dan perilaku elit politik dan pemerintahan yang kurang menunjukkan keteladanan dan kurang  berkesesuaian  dengan  prinsip-prinsip  dari  etika  pemerintahan  seperti  keindahan, persamaan, kebaikan, keadilan, kebebasan dan kebenaran di masa pandemi Covid-19 telah ikut  menyebabkan  kurang  berhasilnya  implementasi  kebijakan  penanganan  Covid-19  di Indonesia.    Perilaku  para  elit  politik  dan  pemerintahan  di  masa  pandemi  yang  cenderung kurang  menunjukkan  penerapan  prinsip-prinsip  etika  pemerintahan  yang  baik  telah mendorong masyarakat untuk mengabaikan anjuran dan aturan-aturan penanganan pandemi covid-19 yang ditetapkan oleh pemerintah.
Kata kunci: Elit, Perilaku Elit, Etika Pemerintahan, Kebijakan Publik, Pandemi Covid-19.

## Abstract
Various efforts have been made by the National Government to deal with the Covid-19 pandemic in Indonesia. However, these efforts in their implementation cannot run as they should.  This  is  influenced,  among  other  things,  by  the  behavior  of  the  elite  state administrators, which is counterproductive to the efforts made by the government. This paper  analyzes  the  behavior  of  political  and  government  elites  during  the  Covid-19

## JPI: Jurnal Politikom Indonesiana. Vol. 7, No. 1, Juni 2022
pandemic  from  the  perspective  of  government  ethics.  The  research  method  uses  a qualitative research design with a literature study research design. Data and information were  collected  from  secondary  sources  in  the  form  of  books,  journals,  policy  reports, online  news,  laws,  and  regulations.  The  data  analysis  technique  used  the  Mills  and Huberman  (1992)  model,  namely  data  reduction,  data  presentation,  and  conclusion drawing/verification. The results of the study found that the attitudes and behavior of the political  and  government  elites  did  not  show  exemplary  and  were  not  following  the principles of government ethics such as beauty, equality, kindness, justice, freedom, and truth  during  the  Covid-19  pandemic  have  contributed  to  the  less  successful implementation of policies. handling Covid-19 in Indonesia. The behavior of political and government elites during the pandemic, which tends to show less application of ethical principles of good governance, has encouraged the public to ignore the recommendations and rules for handling the COVID-19 pandemic set by the government.
Keywords: Elite, Elite Behavior, Governance Ethics, Public Policy, Covid-19 Pandemic.

## PENDAHULUAN
Berbagai kebijakan telah diterapkan oleh pemerintah nasional dalam rangka menekan laju penyebaran virus Covid-19 serta penanganan situasi dan kondisi yang diakibatkannya. Pemerintah  menerapkan  berbagai  kebijakan  untuk  mencegah  penyebaran  virus  Covid-19, beberapa  diantaranya  yaitu  dengan  menerapkan  kebijakan  berdiam  diri  di  rumah, pembatasan  sosial,  pemberlakuan  kebijakan New  Normal hingga  menerapkan  kebijakan social  assistance dan social  protection untuk  menjamin  kebutuhan  semua  golongan masyarakat  (Tuwu,  2020).  Beragam  kebijakan  tersebut  pada  hakikatnya  merupakan pelaksanaan  fungsi  pemerintah  sebagai  representasi  negara  untuk  hadir  melindungi warganya.
Meski  beragam  kebijakan  telah  ditetapkan  namun  pada  proses  pelaksanaannya tidaklah selalu sesuai dengan harapan para pembuat kebijakan. Berkaitan dengan hal ini, para ahli kebijakan berpandangan bahwa pencapaian keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi oleh bagaimana implementasi kebijakan tersebut dijalankan (Edward III, 1980; Grindle, 1980). Di dalam konteks kebijakan penanganan pandemi, maka implementasi menjadi tahapan yang menentukan  bagi  tercapainya  keberhasilan  kebijakan-kebijakan  yang  diterbitkan  oleh pemerintah.
Implementasi  kebijakan  penanganan  pandemi  Covid-19  di  Indonesia  berdasarkan penelitian-penelitian  sebelumnya  secara  umum  mengungkapkan  bahwa  dalam pelaksanaannya  mengalami  berbagai  persoalan  yang  kemudian  berdampak  pada

## JPI: Jurnal Politikom Indonesiana. Vol. 7, No. 1, Juni 2022
terhambatnya pencapaian keberhasilan kebijakan. Juaningsih, dkk. (2020) dari hasil kajiannya mengungkapkan bahwa dalam penanganan Covid-19 pemerintah mengalami disharmonisasi dan  ketidaksinkronan  koordinasi  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  sehingga menyebabkan virus Covid-19 semakin tersebar (Juaningsih, Consuello, Tarmidzi, & NurIrfan, 2020).  Selain  itu,  Agustino  (2020)  juga  melakukan  kajian  terhadap  kebijakan  penanganan Covid-19 dan menemukan 3 (tiga) hal yaitu 1) adanya narasi negatif dan pemerintah lambat merespon penyebaran Covid-19 di Indonesia, para elit politik menyampaikan narasi-narasi negatif di awal pandemi menunjukkan tidak adanya sense of crisis dan hal ini berdampak pada lambatnya  pembuatan  keputusan;  2)  Koordinasi  antar stakeholder terutama  dari  pihak pemerintah (pusat dan daerah) lemah dan tidak sinkron sehingga berdampak pada ketidak jelasan  upaya  pengendalian  virus  Covid-19;  3)  Ketidakacuhan  dan  ketidakpatuhan  warga terhadap anjuran pemerintah berdampak pada terhambatnya penanganan Covid-19 karena tidak  adanya  dukungan  publik  secara  luas.  Menurut  Agustino  (2020)  dari  kajiannya  itu mengungkapkan bahwa kombinasi ketiga hal itulah yang telah membuat upaya pemerintah untuk  mengendalikan  virus  Covid-19  di  Indonesia  semakin  rumit  (Agustino,  2020).  Sejalan dengan dua penelitian tersebut, Amrynudin & Katharina (2020) mengkaji mengenai “birokrasi dan  kebijakan  percepatan  penanganan  Covid-19”.  Di  dalam  kajiannya  itu  mengungkapkan bahwa permasalahan utama yang dialami dalam pelaksanaan berbagai kebijakan yang telah ditetapkan oleh Presiden dalam rangka penanganan Covid-19 adalah birokrasi yang berbelit- belit,  lambat  dalam  merespon  dan  ragu-ragu,  yang  kemudian  berdampak  pada  tidak efektifnya penanganan Covid-19 dan sulitnya menekan angka positif. Lambannya birokrasi ini salah satunya disebabkan oleh adanya ego sektoral antar institusi dan daerah (Amrynudin & Katharina, 2020).
Dari hasil-hasil penelitian sebelumnya tersebut, penulis melihat bahwa kendala yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan penanganan Covid-19 di Indonesia pada dasarnya bila disederhanakan dipicu oleh dua hal, pertama perilaku para penyelenggara negara sebagai pembuat  kebijakan  dalam  merespon  Covid-19  yang  cenderung  menunjukkan  lamban bertindak,  terkesan  tidak  serius  dalam  mendukung  kebijakan  serta  lebih  mendahulukan kepentingan sektoral atau kelompoknya. Kedua , perilaku warga sebagai sasaran kebijakan yang bersikap acuh dan tidak patuh terhadap kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Perilaku para  aktor  ini  (pembuat  kebijakan  dan  sasaran  kebijakan)  menjadi  faktor  yang  sangat

## JPI: Jurnal Politikom Indonesiana. Vol. 7, No. 1, Juni 2022
menentukan dalam pencapaian keberhasilan kebijakan penanganan Covid-19 di Indonesia.
Hubungan antara perilaku elit politik dan pemerintahan, perilaku warga dan kebijakan penanganan Covid-19 perlu mendapat perhatian, karena menurut penulis terdapat hubungan yang erat antara ketiganya. Argumen ini didasari dari pemikiran bahwa secara mendasar para aktor  ini  –  meminjam  istilah  Cottam,  M.L,  dkk  (2012)  -  adalah  “manusia  politik”  yang perilakunya dipengaruhi oleh lingkungan internal dan eksternal. Masing-masing aktor saling menanggapi  satu  sama  lain  sebagai  suatu  aksi-reaksi  (Cottam,  Mastors,  Preston,  &  Uhler, 2012). Selain itu, beberapa hasil penelitian juga menyebutkan bahwa ketidakpatuhan warga terhadap  kebijakan  penanganan  pandemi  Covid-19  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah diakibatkan  salah  satunya  oleh  ketidakpercayaan  kepada  pemerintah  yang  mengeluarkan kebijakan dan pernyataan-pernyataannya yang tidak konsisten (Aquarini, 2020; Sari, 2021). Berpijak  dari  pemikiran  dan  hasil  penelitian-penelitian  sebelumnya  ini,  tulisan  ini  akan mengkaji mengenai perilaku para elit politik dan pemerintahan dalam konteks implementasi kebijakan penanganan Covid-19 di Indonesia. Fokus kajian diarahkan pada perilaku elit politik dan  pemerintahan  yang  kontraproduktif  dengan  kebijakan  penanganan  pandemi  oleh pemerintah dilihat melalui perspektif etika pemerintahan.
Kajian mengenai perilaku elit politik dan pemerintahan di masa pandemi dari perspektif etika  pemerintahan  menjadi  salah  satu  isu  yang  penting  untuk  dikaji.  Hal  ini  dikarenakan, pertama , etika selalu terkait dengan kekuasaan (Sparringa, 2006). Di tengah rasa khawatir dan  ketakutan  akan  hal-hal  yang  mengancam  kehidupan,  demokrasi  semakin  tereduksi eksistensinya  oleh  adanya  klaim  ‘kedaruratan’  sehingga  menyebabkan  gejolak  di  berbagai aspek kehidupan publik. Ruang publik menjadi terbatas dan mengalami deviasi pemaknaan. Kebebasan, keadilan, partisipasi menjadi semakin terbatas. Pada situasi semacam ini, perilaku penyelenggara negara akan menjadi suatu rujukan bagi publik untuk menyikapi situasi dan kondisi yang dihadapinya. Kedua, di dalam situasi krisis, keterbatasan sumber daya menjadi semakin  terasa,  begitu  pun  dengan  distribusinya.  Kesenjangan  distribusi  nilai  dan  sumber daya  material  semakin  nampak  ke  permukaan.  Pada  konteks  ini,  perilaku  penyelenggara negara sebagai kelompok elit yang berkuasa perlu menunjukkan sikap empati dan lebih dapat menahan diri dengan menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap penyelesaian krisis. Etika pemerintahan  pada  hakikatnya  merupakan  pedoman  moral  yang  mesti  diikuti  oleh  para penyelenggara negara. Etika pemerintahan dalam praktiknya di masa pandemi perlu menjadi

## JPI: Jurnal Politikom Indonesiana. Vol. 7, No. 1, Juni 2022
sorotan kajian karena dari berbagai peristiwa yang terjadi selama masa pandemi Covid-19 ini justru menunjukkan bahwa sebagian dari kalangan penyelenggara negara malah cenderung menjauh dari etika pemerintahan yang seharusnya mereka lakukan. Mencuatnya kasus-kasus pelanggaran aturan penanganan Covid-19 dan kasus korupsi di tengah pandemi menjadi salah satu keprihatinan publik akan etika pemerintahan para penyelenggara negara. Jika hal seperti ini terus menguat, bukan tidak mungkin disharmonisasi dan disintegrasi di tengah masyarakat akan terjadi dan semakin membawa negara menuju jurang keterpurukan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan desain penelitian studi literatur. Data dan informasi dikumpulkan dari sumber-sumber sekunder berupa buku, jurnal, laporan  kebijakan,  berita  online,  peraturan  perundang-undangan.  Teknik  analisis  data menggunakan  model  Mills  dan  Huberman  (1992)  yaitu  Reduksi  Data,  Penyajian  Data, Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi (Milles & Huberman, 1992). Hasil penelitian berupa data dan  informasi  yang  penulis  dapatkan  kemudian  dianalisis  dan  diidentifikasi  kesesuaiannya dengan  tema  penelitian.  Dari  data  dan  informasi  yang  disajikan  kemudian  penulis merefleksikannya  berdasarkan  konsep-konsep  yang  digunakan  sebagai  alat  analisa  dan menarik kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN

## Etika Pemerintahan
Etika pemerintahan merupakan bagian dari kajian filsafat pemerintahan, sementara filsafat pemerintahan sebagai pedoman dasar yang dijadikan fondasi bagi penyelenggaraan pemerintahan yang tertuang dalam pembukaan undang-undang dasar 1945. Etika disamakan artinya dengan moral, akan tetapi pada prinsipnya moral dan etika merupakan suatu yang berbeda  secara  esensinya.  Mengutip  pendapat  Magnis  Suseno  dalam  Sumaryadi  (2010) menjelaskan bahwa etika dapat dibedakan dari ajaran moral (Sumaryadi, 2010).
Lebih  lanjut,  ajaran  moral  sifatnya  lebih  operasional  yang  berkaitan  langsung bagaimana harus hidup baik. Ajaran moral berkenaan dengan rumusan sistematik terhadap anggapan  apa  yang  bernilai  dan  serta  kewajiban-kewajiban  yang  harus  dilakukan  oleh manusia.  Sementara,  etika  merupakan  ilmu  tentang  norma-norma,  nilai-nilai  dan  ajaran-

## JPI: Jurnal Politikom Indonesiana. Vol. 7, No. 1, Juni 2022
ajaran moral. Etika menyediakan sarana rasional untuk mempertanyakan keabsahan norma- norma moral dan merumuskan syarat-syarat keabsahannya.
Di  dalam  perspektif cybernologik menurut  Ndraha  (2003)  pemerintah  didefinisikan sebagai  proses  pemenuhan  kebutuhan  manusia  sebagai  konsumen  (produk-produk pemerintahan)  akan  pelayanan  publik  dan  pelayanan  civil (Ndraha,  2003).  Badan  yang berfungsi  sebagai  prosesor  (pengelola)  disebut  sebagai  pemerintah  sementara  konsumer produk-produk pemerintah disebut yang diperintah, hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah disebut hubungan pemerintahan sehingga dapat diartikan bahwa pemerintah merupakan  sebuah  sistem  multi  proses  yang  bertujuan  untuk  memenuhi  dan  melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan civil (Ndraha, 2003).
Pakar  lainnya,  Sumaryadi  (2010)  berpendapat  bahwa  etika  pemerintahan  menjadi dasar  pada  kode  etik  profesional  bagi  yang  bekerja  dalam  penyelenggaran  pemerintahan (Sumaryadi, 2010). Selanjutnya, Sumaryadi (2010) menjelaskan bahwa etika pemerintahan terdiri  dari  aturan  dan  pedoman  tentang  panduan  bersikap  dan  berperilaku  sejumlah kelompok yang bekerja di sektor pemerintahan termasuk pemimpin terpilih (seperti presiden dan kabinet menteri) DPRD (seperti anggota parlemen) serta aparatur pemerintahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Maka etika pemerintahan dapat diartikan sebagai sikap dan tingkah laku yang tepat dalam setiap situasi dalam menetapkan aturan-aturan perilaku bagi para pejabat publik untuk mengikutinya (Sumaryadi, 2010).
Etika pemerintahan berhubungan dengan yang harus dilakukan oleh para elit pejabat publik atau para penyelenggara negara. Wujud dari etika pemerintahan yaitu aturan-aturan dasar yang termuat dalam konstitusi. Etika pemerintahan memberikan amanah kepada para elit  pejabat  publik  untuk  bersikap  jujur,  amanah,  melayani,  berjiwa  besar,  memiliki keteladanan  serta  siap  untuk  mundur  dari  jabatan  publik  apabila  terbukti  melakukan kesalahan  yang  secara  moral  kebijakannya  yang  bertentangan  dengan  rasa  keadilan masyarakat.
Prinsip-prinsip  etika  menurut  Supriyadi  (2001)  sebagai  berikut; Pertama, Prinsip keindahan  Prinsip  ini  mendasari  segala  sesuatu  yang  mencakup  penikmatan  rasa  senang terhadap  keindahan.  Pada  prinsip  keindahan,  etika  manusia  yang  berkaitan  atau memperhatikan nilai-nilai keindahan, maka seseorang memerlukan penampilan yang serasi

## JPI: Jurnal Politikom Indonesiana. Vol. 7, No. 1, Juni 2022
dan indah agar enak dipandang dalam berpakaian serta menggunakan pada waktu yang tepat. Berdasarkan prinsip keindahan ini, etika pemerintahan dalam pengambilan keputusan serta dalam  mengimplementasikan  kebijakan  yang  berkaitan  dengan  urusan  publik  maka  harus memperhatikan  nilai-nilai  keindahan  sehingga  pejabat  publik  dapat  menyelesaikan  urusan publik dengan waktu yang tepat (Supriyadi, 2001).
Kedua, prinsip  persamaan,  hakekat  kemanusiaan  menghendaki  adanya  persamaan antara manusia yang satu dengan yang lain. Etika yang didasari oleh prinsip persamaan dapat menghilangkan  perilaku  diskriminatif,  yang  membeda-bedakan  dalam  berbagai  aspek interaksi  manusia.  Penyelenggaraan  pemerintahan  harus  berdasarkan  pada  prinsip persamaan, karena pemerintah tidak dapat membeda-bedakan tingkat pelayanan terhadap masyarakat karena kedudukan mereka sebagai warga negara adalah sama (Supriyadi, 2001). Ketiga, prinsip kebaikan, secara umum prinsip kebaikan berarti sifat atau karakteristik dari sesuatu  yang  menimbulkan  pujian.  Dengan  demikian  berdasarkan  pada  prinsip  kebaikan sangat erat kaitannya dengan hasrat dan citra manusia, apabila orang menginginkan kebaikan dari  suatu  ilmu  pengetahuan  maka  akan  mengandalkan  objektivitas  ilmiah,  kemanfaatan pengetahuan,  rasionalitas  dan  sebagainya.  Prinsip  kebaikan  dalam  penyelenggaran pemerintahan  agar  fungsi  pemerintahan  sebagai  pembangunan,  pemberdayaan  dan pelayanan  publik  pada  dasarnya  adalah  untuk  menciptakan  kebaikan  dan  perbaikan  bagi masyarakat warga negaranya (Supriyadi, 2001).
Keempat, prinsip  keadilan,  prinsip  keadilan  adalah  kemauan  yang  tetap  dan  kekal untuk  memberikan  kepada  orang  apa  yang  semestinya  (Supriyadi,  2001). Kelima ,  prinsip kebebasan  secara  sederhana  kebebasan  dapat  dirumuskan  sebagai  keleluasaan  untuk bertindak atau tidak bertindak berdasarkan pilihan yang tersedia bagi seseorang. Kebebasan manusia  mengandung  arti,  kemampuan  untuk  menentukan  pilihan  sendiri,  kesanggupan untuk  mempertanggungjawabkan  perbuatan,  syarat-syarat  yang  memungkinkan  manusia untuk melaksanakan pilihannya beserta konsekuensi dari pilihan itu. Maka dari itu, tidak ada kebebasan tanpa tanggung jawab dan begitu pula tidak ada tanggung jawab tanpa kebebasan. Oleh sebab itu, semakin besar kebebasan yang dimiliki oleh seseorang maka semakin besar pula  tanggung  jawab  yang  dipikulnya  (Supriyadi,  2001). Keenam, prinsip  kebenaran,  ide kebenaran  biasanya  digunakan  dalam  membicarakan  mengenai  logika  ilmiah.  Kebenaran harus dapat dibuktikan dan ditunjukkan kepada masyarakat agar masyarakat merasa yakin

## JPI: Jurnal Politikom Indonesiana. Vol. 7, No. 1, Juni 2022
akan kebenaran itu. Maka dari itu, perlu menjembatani antara kebenaran dalam pemikiran dengan kebenaran dalam kenyataan atau kebenaran yang terbukti (Supriyadi, 2001). Keenam prinsip-prinsip  etika  tersebut  menjadi  dasar  bagi  pengembangan  nilai-nilai  etika  dalam hubungan antar manusia dengan masyarakat, hubungan antara pemerintah dengan rakyat.
Etika sangat penting dalam pemerintahan, dengan adanya etika maka pemerintahan akan berjalan dengan lebih baik. Para elit aparatur pemerintahan memiliki kesadaran moral yang tinggi mulai dari para politisi hingga pejabat pemerintah dalam mengemban amanah tugas dan tanggung jawab sehingga kejujuran, kebenaran dan keadilan akan terwujudkan dan membawa negara menuju kesejahteraan.

## Elit
Elit dalam tulisan ini didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki pengaruh kepada masyarakat luas. Elit dalam tulisan ini adalah merujuk pada apa yang dikatakan oleh Pareto dalam  Varma  (2010)  yaitu  elit  merupakan  orang-orang  yang  berhasil,  yang  mampu menduduki jabatan tinggi dan dalam lapisan masyarakat (Varma, 2010). Pareto dalam Varma (2010) percaya bahwa elit yang ada pada pekerjaan dan lapisan masyarakat yang berbeda itu umumnya  datang  dari  kelas  yang  sama,  yaitu  orang-orang  yang  kaya  juga  pandai,  yang mempunyai kelebihan dalam matematika, bidang musik, moral dan sebagainya. Karena itu menurut  Pareto  masyarakat  terdiri  dari  2  kelas,  (1)  lapisan  atas,  yaitu  elit  yang  terbagi kedalam  elit  yang  memerintah  ( governing  elite )  dan  elit  yang  tidak  memerintah  ( non- governing elit ) (2) lapisan yang lebih rendah, yaitu non elit (Varma, 2010). Elit dalam tulisan ini secara lebih spesifik menunjuk pada mereka yang memiliki jabatan publik di pemerintahan dan partai politik.

## Etika Pemerintahan dalam ranah Praktik di masa Pandemi Covid-19
Setiap  penyelenggara  negara  dituntut  untuk  menunjukkan  perilaku  yang  sesuai dengan kode etik profesional yang tercantum dalam undang-undang atau peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Etika pemerintahan sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya dapat diartikan sebagai sikap dan tingkah laku yang tepat dalam setiap situasi dalam  menetapkan  aturan-aturan  perilaku  bagi  para  pejabat  publik  untuk  mengikutinya (Sumaryadi,  2010).  Di  dalam  konteks  situasi  dan  kondisi  pandemi  Covid-19,  perilaku

## JPI: Jurnal Politikom Indonesiana. Vol. 7, No. 1, Juni 2022
penyelenggara negara dan juga warga negara diatur melalui undang-undang dan peraturan- peraturan turunannya.
Di masa pandemi Covid-19 di Indonesia, Peraturan seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun  1984  tentang  Wabah  Penyakit  Menular,  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2007 tentang  Penanggulangan  Bencana,  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan,  dan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2018  tentang  Kekarantinaan  Kesehatan; serta peraturan-peraturan turunan lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah baik di tingkat Pusat seperti kementerian kelembagaan, non kelembagaan maupun di tingkat pemerintah daerah setidaknya menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan pengaturan-pengaturan dan pembatasan yang perlu dilakukan dalam rangka menangani penyebaran virus Covid-19. Seperangkat  pedoman  berperilaku  di  masa  pandemi  dalam  rangka  mencegah  penyebaran virus  Covid-19  juga  ditetapkan  oleh  pemerintah  melalui  aturan-aturan  tersebut.  Misalnya saja,  panduan  protokol  kesehatan  di  masa  covid-19  berupa  penggunaan  masker,  mencuci tangan dan menjauhi kerumunan merupakan beberapa ketentuan yang harus dipatuhi oleh setiap  warga  negara  dan  penyelenggara  negara.  Namun  demikian,  pada  praktiknya, ketentuan-ketentuan  tersebut  sebagian  dipatuhi  dan  sebagian  lagi  dilanggar.  Tidak  sedikit yang patuh pada aturan-aturan pemerintah di masa pandemi namun juga tidak sedikit yang melanggar. Ironisnya, dari para pelanggar tersebut diantaranya juga banyak dilakukan oleh para  penyelenggara  negara,  orang  yang  membuat  dan  menetapkan  kebijakan/aturan. Sesuatu yang menjadi persoalan karena peran strategis mereka yang berpengaruh kepada masyarakat secara luas.
Di masa-masa awal muncul dan mulai merebaknya isu Covid-19, para penyelenggara meresponnya  dengan  beragam.  Munculnya  Pandemi  Corona  (Covid-19)  telah  menantang sejumlah  negara  yang  terkonfirmasi  positif  terjangkit  Covid-19  untuk  memberikan  respon tanggap darurat bencana secara responsif. Respon yang cukup baik ditunjukkan oleh negara Taiwan, Singapura dan Korea Selatan (Winanti, Darmawan, & Putri, 2020). Sementara negara- negara  lainnya  mengalami  krisis  tata  kelola  dalam  menghadapi  pandemi  tersebut.  Tidak terkecuali Indonesia, pengabaian terhadap pandemi di masa-masa awal telah mengakibatkan absennya  sistem  kesiapsiagaan  dari  pemerintah  (Widaningrum  &  Mas’udi,  2020). Kegamangan dan kegagapan pemerintah nasional di awal-awal masa penyebaran pandemi

## JPI: Jurnal Politikom Indonesiana. Vol. 7, No. 1, Juni 2022
sedikit  banyak  telah  berdampak  pada  persepsi  publik  terhadap  Virus  Covid-19  dan pemerintah.
Berbagai pernyataan kemudian dilontarkan oleh elit pemerintahan yang merupakan para  penyelenggara  negara  ketika  masa  awal  pandemi.  Dari  berbagai  pernyataan  yang dilontarkan itu, beberapa pernyataan menjadi sorotan publik karena dinilai cenderung tidak menganggap serius terhadap ancaman penyebaran virus Covid-19. Misalnya saja pernyataan Menteri  Kesehatan  RI,  Terawan  Agus  Putranto  di  awal  pandemi  yang  mengatakan  bahwa belum  adanya  virus  Corona  di  Indonesia  harusnya  disyukuri  bukan  dipertanyakan,  yang diungkapkan  olehnya  ketika  sejumlah  pakar  epidemiolog  mempertanyakan  kemungkinan virus Corona masuk ke Indonesia (Ihsanuddin, 2020). Beragam pernyataan yang dikeluarkan oleh  para  penyelenggara  negara  ini  juga  dikaji  oleh  Chairil  (2020)  melalui  perspektif  teori sekuritisasi, dalam tulisannya ia menilai hal semacam itu sebagai sebuah desekuritisasi di awal pandemi. Meskipun para ahli telah memperingatkan pihak pemerintah nasional bahwa virus Covid-19  berpeluang  sudah  tersebar  di  Indonesia,  namun  pemerintah  terkesan  tidak mempunyai  rasa  krisis  maupun  kapasitas  untuk  merespon  krisis  sehingga  cenderung meremehkan penyakit ini (Chairil, 2020).
Pada perkembangan selanjutnya, masih di tengah situasi pandemi yang bagi sebagian besar masyarakat harus prihatin dengan keadaan, tiba-tiba muncul fenomena bertebarannya baliho-baliho  besar  berlatar  foto  tokoh  politik  dan  logo  partai  politik.  Merespon  hal  ini, beragam  interpretasi  pun  muncul  di  kalangan  publik,  diantaranya  ada  yang menginterpretasikan  pemasangan  baliho-baliho  tersebut  sebagai  strategi  pemenangan pemilu 2024 untuk meningkatkan popularitas calon yang terpampang pada baliho, ada juga yang menilai pemasangan baliho itu tidak tepat karena publik masih berjuang menghadapi Covid-19, ada juga pihak yang menilai tindakan tersebut sah-sah saja dan interpretasi adalah milik masing-masing individu (Pangaribowo, 2021).
Sejumlah  pengamat  menilai  maraknya  pemasangan  baliho  untuk  memperkenalkan calon untuk Pilpres 2024 adalah kurang tepat waktunya dan kurang menunjukkan empati bagi publik,  karena  2024  masih  lama  dan  situasinya  masih  dalam  upaya  menghadapi  Covid-19 sehingga  dampaknya  malah  memantik  kritik  dan  tanggapan  negatif  dari  publik  ditambah kinerja nyata mereka belum banyak dirasakan oleh publik (Hakim, 2021; Liputan6.com, 2021; Mulyana, 2021; Putri, 2021b) .

## JPI: Jurnal Politikom Indonesiana. Vol. 7, No. 1, Juni 2022
Di masa pandemi Covid-19, penulis mencatat terdapat perilaku-perilaku lainnya dari elit  pemerintahan  yang  menimbulkan  kontroversi  di  masyarakat.  Misalnya,  permintaan sejumlah anggota DPR RI untuk mendapatkan fasilitas isolasi mandiri di hotel bintang 3 (tiga) dengan anggaran dari negara yang telah menuai kritik dari masyarakat (CNN Indonesia, 2021). Dikutip dari (Putri, 2021a) Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar menjelaskan bahwa DPR menggandeng 2 (dua) hotel bintang 3 (tiga) untuk bekerja sama, ketentuan untuk penyediaan fasilitas isolasi mandiri itu telah diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor 369 Tahun 2020 dan Nomor 308 Tahun 2020. Terhadap kebijakan ini, kritik muncul  salah  satunya  datang  dari  Peneliti  Forum  Masyarakat  Peduli  Parlemen  (Formappi) Lucius  Karus  yang  meminta  DPR  mencabut  keputusan  penyediaan  fasilitas  khusus  bagi anggota DPR yang menjalani isolasi mandiri karena positif Covid-19 berupa hotel bintang 3 (CNN  Indonesia,  2021).  Karus  menilai  kebijakan  tersebut  menurutnya  tidak  menunjukkan empati  terhadap  nasib  rakyat  yang  tengah  susah  payah  mendapatkan  fasilitas  kesehatan untuk menjalani isolasi mandiri yang terjangkau (CNN Indonesia, 2021).
Berbagai  kebijakan  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  dalam  rangka  penanganan pandemi  pada  dasarnya  dimaksudkan  untuk  kebaikan  bersama.  Namun  demikian,  justru sangat  disayangkan  ketika  aturan-aturan  itu  diimplementasikan,  sebagian  dari  pejabat pemerintahan  banyak  yang  melanggarnya.  Kasus  pelanggaran  yang  telah  terjadi  misalnya seperti adanya sejumlah pejabat di level pemerintahan desa, kecamatan, kabupaten hingga pejabat pemerintahan di level provinsi yang mengadakan acara seremonial yang mengundang kerumunan massa dan tidak mengindahkan protokol kesehatan (Aminudin, 2021; Tim Litbang MPI, 2021; Widjajadi, 2021). Selain itu, pelanggaran ini juga ditemukan pada masa pemilu kepala  daerah  serentak  pada  tahun  2020  yang  diselenggarakan  di  tengah  masa  pandemi Covid-19. Dari sumber informasi yang peneliti dapatkan melaporkan terdapat sekitar 69 orang kepala daerah petahana yang ditegur oleh Menteri Dalam Negeri karena melanggar protokol kesehatan pada tahapan pilkada (Nugraheny, 2020).
Selain melanggar protokol kesehatan, pelanggaran lainnya yang penulis catat sebagai perilaku  penyelenggara  negara  yang  kontraproduktif  terhadap  kebijakan  penanganan pandemi Covid-19 adalah perilaku korupsi dana penanganan Covid-19. Kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) yang menyeret para elit pemerintahan sangat mencederai perasaan masyarakat dan berdampak pada turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

## JPI: Jurnal Politikom Indonesiana. Vol. 7, No. 1, Juni 2022

## PEMBAHASAN
Dari  peristiwa-peristiwa  di  atas,  ditinjau  dari  perspektif  etika  pemerintahan menunjukkan  tidak  adanya  penerapan  beberapa  prinsip  etika  pemerintahan  dalam berperilaku sebagai penyelenggara negara.  Dari sudut pandang etika pemerintahan, ucapan dan  tindakan  para  elit  penyelenggara  negara  di  masa  awal  pandemi  tersebut  tidak mencerminkan pelaksanaan dari prinsip keindahan. Di dalam persoalan ini, informasi awal mengenai  adanya  isu  penyebaran  Covid-19  seharusnya  mendorong  pemerintah  untuk merespon dan menyikapinya dengan lebih bijak. Kebijaksanaan yang dapat ditunjukkan oleh elit  para  penyelenggara  ini  misalnya  adalah  dengan  tidak  mengeluarkan  pernyataan- pernyataan kontroversial yang justru malah membuat publik bingung dan cenderung tidak mawas  diri  terhadap  ancaman  penyebaran  virus  Covid-19  serta  memberikan  panduan bertindak yang jelas kepada publik tentang bagaimana publik harus bersikap terhadap isu tersebut.
Pernyataan  yang  dilontarkan  oleh  para  elit  penyelenggara  negara  khususnya  para pejabat yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang relevan dengan isu Covid-19 yang muncul merupakan rujukan bagi publik untuk menyikapi isu penyebaran Covid-19 di tanah  air.  Ketika  pernyataan  yang  dilontarkan  oleh  pejabat  yang  dinilai  memiliki  relevansi dalam  hal  kewenangan  dan  tanggung  jawabnya  bersifat  kontroversial  dan  dinilai  tidak menunjukkan keseriusan akan membuat publik bingung tentang apa yang harus dilakukan di tengah  arus  informasi  yang  saat  itu  justru  mendorong  setiap  orang  harus  mewaspadai penyebaran  virus  korona  karena  telah  menjadi  wabah  di  Wuhan,  China.  Ketidakserasian antara tindakan yang diambil oleh elit penyelenggara negara yang terkesan cenderung tidak serius  menanggapi  ancaman  dengan timing yang  mengharuskan  para  elit  penyelenggara negara bersikap waspada menunjukkan bahwa prinsip keindahan dalam etika pemerintahan gagal dijalankan oleh para elit penyelenggara negara.
Selain kurang menunjukkan prinsip keindahan, jawaban-jawaban kontroversial terkait isu  Covid-19  di  awal  pandemi  oleh  para  elit  penyelenggara  negara  dari  perspektif  etika pemerintahan  juga  dapat  dinilai  kurang  menunjukkan  pelaksanaan  prinsip  kebenaran. Kebenaran pada konteks ini yaitu merujuk pada fakta dan data ilmiah dari ilmu pengetahuan sebagai salah satu kebenaran yang dapat diajukan. Pernyataan-pernyataan yang dilontarkan

## JPI: Jurnal Politikom Indonesiana. Vol. 7, No. 1, Juni 2022
cenderung  jauh  dari  keilmiahan  ilmu  pengetahuan  sehingga  publik  menilai  para penyelenggara terkesan tidak serius merespon ancaman Covid-19.
Fenomena lainnya yaitu bertebarannya baliho partai politik di tengah pandemi dan kontestasi pemilu dirasa masih jauh (masih ada waktu 2-3 tahun lagi) dari perspektif etika pemerintahan  tidak  sejalan  dengan  prinsip  keindahan.  Hal  ini  karena  tindakan  elit  politik tersebut terjadi di tengah situasi dan kondisi pandemi yang menuntut segenap elit politik untuk bahu membahu dan lebih fokus pada penanganan pandemi daripada lebih berfokus pada  peningkatan  popularitas  partai  atau  ketokohan  di  ruang  publik  untuk  bertarung  di pemilu yang pelaksanaannya dirasakan masih jauh masanya. Oleh karena itu, dalam situasi dan  kondisi  yang  demikian  menjadikan  tindakan  memasang  baliho  besar  sebagai  promosi politik tersebut tidak tepat waktunya.
Peristiwa selanjutnya yang dijadikan pembahasan dalam tulisan ini yaitu penyediaan fasilitas isolasi mandiri bagi para pegawai pemerintah dan anggota DPR di hotel bintang 3 (tiga) dengan anggaran dari negara. Dari perspektif etika pemerintahan kurang menunjukkan prinsip  persamaan  dalam  pemberian  pelayanan  publik.  Pada  dasarnya  yang  menjadi perhatian publik adalah pada terlalu mewahnya fasilitas yang disediakan bagi para pejabat tersebut  sementara  di  sisi  lain  masyarakat  umum  justru  harus  mengantri  agar  bisa mendapatkan  fasilitas  isolasi  di  rumah  sakit.  Maka  akan  sangat  wajar  publik  mengkritik pemerintah karena dirasakan adanya ketimpangan dalam pelayanan yang diberikan negara kepada rakyatnya.
Selanjutnya,  adanya  kasus-kasus  pelanggaran  protokol  kesehatan  di  masa pembatasan sosial oleh para pejabat sebagaimana disinggung di atas dari perspektif etika pemerintahan adalah kurang menunjukkan prinsip kebaikan. Sejatinya aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran Virus Covid-19. Hal ini malah justru dilanggar oleh para pejabat pemerintahan dan berpotensi membuat Virus Covid-19 semakin menyebar  karena  tidak  mengindahkan  protokol  kesehatan.  Acara  yang  digelar  oleh  para pejabat  tersebut  memiliki  maksud  yang  baik  dalam  rangka  syukuran  dan  semacamnya. Namun,  alih-alih  menuai  pujian  justru  tindakan-tindakan  tersebut  akan  dinilai kontraproduktif  untuk  kebaikan  bersama.  Di  saat  yang  sama  masyarakat  umum,  harus berdiam diri di rumah dan menjalani pembatasan sosial untuk mendukung aturan yang dibuat pemerintah  karena  didasari  pada  kebaikan  bersama,  para  oknum  pejabat  tersebut  malah

## JPI: Jurnal Politikom Indonesiana. Vol. 7, No. 1, Juni 2022
menampilkan  perilaku  yang  bertentangan  dengan  aturan  yang  diberlakukan.  Keteladanan yang kurang ditunjukkan oleh para elit pemerintahan ikut menyebabkan masyarakat tidak mau patuh pada aturan-aturan yang ditetapkan pemerintah dalam penanganan pandemi.
Selain  prinsip-prinsip  etika  pemerintahan  yang  dibahas  di  atas,  beberapa  prinsip lainnya dalam etika pemerintahan yang kurang ditunjukkan oleh para penyelenggara negara adalah  prinsip  keadilan  dan  kebebasan.  Dua  prinsip  ini  pada  praktiknya  saling  berkaitan. Peristiwa pelanggaran-pelanggaran aturan pemerintah dalam rangka penanganan Covid-19 oleh para elit penyelenggara negara pada hakikatnya merupakan pilihan tindakan bagi para penyelenggara tersebut. Namun demikian, perlu diingat bahwa para elit pemerintahan itu memiliki tanggung jawab publik dan harus memberikan contoh yang baik bagi publik. Para elit penyelenggara  negara  yang  lebih  memilih  berperilaku  kontraproduktif  dengan  melanggar aturan  harus  mempertanggungjawabkan  secara  hukum  dan  sosial.  Di  sini  lah  kemudian prinsip keadilan dijalankan oleh para penyelenggara negara. Dari berbagai sumber informasi yang  penulis  peroleh,  pada  dasarnya  pemerintah  menegakkan  aturan  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  diberlakukan.  Berbagai  sanksi  diterapkan  dari  mulai teguran  ringan  hingga  cukup  berat  seperti  pemecatan  (CNN  Indonesia,  2020;  Nugraheny, 2020;  Widjajadi,  2021).  Dari  perspektif  etika  pemerintahan,  prinsip  keadilan  sudah dilaksanakan yang ditunjukkan dengan penegakan hukum kepada para pelanggar. Meskipun pada beberapa sumber informasi yang penulis dapatkan terdapat kritik dari masyarakat yaitu terkait jumlah besaran denda bagi masyarakat biasa dan para penyelenggara negara yang dirasakan  kurang  proporsional.  Kritik  ini  ditujukkan  terutama  kepada  keputusan  hukum tentang  sanksi  terhadap  para  elit  penyelenggara  negara  yang  melakukan  korupsi  dana penanganan Covid-19. Banyak dari masyarakat menilai hukuman bagi para koruptor tersebut terlalu rendah dan tidak sesuai dengan tindakan korupsi yang dinilai sangat berdampak buruk dan luas bagi publik.

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Etika  pemerintahan  merupakan  panduan  bersikap  dan  berperilaku  bagi  sejumlah kelompok  yang  bekerja  di  ranah  pemerintahan  yang  diwujudkan  ke  dalam  aturan-aturan dasar yang termaktub dalam konstitusi. Termasuk dalam kelompok ini adalah  para elit politik yang menjadi pejabat publik dan elit pemerintahan yang memiliki pengaruh besar terhadap

## JPI: Jurnal Politikom Indonesiana. Vol. 7, No. 1, Juni 2022
penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Kebijakan penanganan Covid-19 ditentukan  oleh  seberapa  besar  tingkat  pencapaian  keberhasilan  implementasinya. Implementasi  kebijakan  penanganan  Covid-19  salah  satunya  dipengaruhi  oleh  sikap  dan perilaku para pelaksana kebijakan yang diantaranya tidak lain adalah kelompok elit politik dan pemerintahan.  Perilaku  elit  politik  dan  pemerintahan  yang  kurang  menunjukkan  prinsip- prinsip dari etika pemerintahan telah ikut menyebabkan implementasi kebijakan penanganan Covid-19 di Indonesia kurang berjalan dengan baik.
Perilaku para elit politik dan pemerintahan di masa pandemi yang cenderung kurang menunjukkan  penerapan  prinsip-prinsip  etika  pemerintahan  yang  baik  telah  mendorong masyarakat  untuk  mengabaikan  aturan-aturan  penanganan  pandemi  covid-19  yang ditetapkan  oleh  pemerintah.  Kurangnya  teladan  dari  elit  politik  dan  pemerintahan  dalam penerapan  prinsip-prinsip  etika  pemerintahan  seperti  keindahan,  persamaan,  kebaikan, keadilan,  kebebasan  dan  kebenaran  pada  setiap  sikap  dan  perilakunya  telah  menjadikan masyarakat abai terhadap anjuran-anjuran pemerintah dalam hal penanganan virus Covid- 19.  Meskipun tidak semua dari sikap dan perilaku para elit politik dan pemerintahan yang kontroversial dan kontraproduktif terhadap kebijakan penanganan Covid-19 dapat dikatakan melanggar  ketentuan  hukum  namun  dari  perspektif  etika  pemerintahan  dinilai  melanggar etika pemerintahan karena kurang atau bahkan tidak mencerminkan sama sekali penerapan prinsip-prinsip etika pemerintahan.

## Saran
Perilaku  para  elit  politik  dan  pemerintahan  menjadi  salah  satu  aspek  yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan penanganan Covid-19 di Indonesia.  Di dalam masa krisis, masyarakat sebagai kelompok yang diperintah memerlukan rujukan dalam berperilaku  yang  tepat  untuk  menghadapi  situasi  krisis  yang  dihadapinya.  Elit  politik  dan pemerintahan sebagai kelompok yang memerintah dalam hubungan pemerintahan ini, perlu menunjukkan perilaku yang semata-mata tidak hanya sesuai dengan koridor atau ketentuan hukum  yang  berlaku  tetapi  juga  perlu  menunjukkan  perilaku  yang  sesuai  dengan  etika pemerintahan. Para elit politik dan pemerintahan perlu menunjukkan keteladanan bagi publik yang  dipimpinnya.  Secara  metodologis,  keterbatasan  penelitian  ini  adalah  hanya  berfokus pada  perilaku  elit  politik  dan  pemerintahan  yang  kontraproduktif  dengan  kebijakan

## JPI: Jurnal Politikom Indonesiana. Vol. 7, No. 1, Juni 2022
penanganan pandemi oleh pemerintah. Sementara sisi lainnya yaitu perilaku elit politik dan pemerintahan  yang  dinilai  mendukung/sejalan  dengan  upaya  penanganan  pandemi  oleh pemerintah belum terangkat dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian lanjutan perlu dilakukan  untuk  melengkapi  pengetahuan  yang  telah  ada  mengenai  perilaku  elit  di  masa pandemi Covid-19 dari perspektif etika pemerintahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, L. (2020). Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia. Jurnal Borneo Administrator , 16 (2), 253–270. https://doi.org/10.24258/jba.v16i2.685
Aminudin,  M.  (2021).  Viral  Video  Dangdutan  di  Malang  Langgar  Prokes,  Kades  Dipanggil Inspektorat.  Retrieved  from  detiknews.com  website:  https://news.detik.com/berita- jawa-timur/d-5672714/viral-video-dangdutan-di-malang-langgar-prokes-kades- dipanggil-inspektorat
Amrynudin, A. D. K., & Katharina, R. (2020). Birokrasi Dan Kebijakan Percepatan Penanganan Covid-19. Pusat  Penelitian  Badan  Keahlian  DPR  RI , XII (9),  25–30.  Retrieved  from http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info Singkat-XII-9-I-P3DI-Mei-2020- 2014.pdf
Aquarini.  (2020).  Pengaruh  Kebijakan  Politik  Terhadap  Kepatuhan  Physical  Distancing Mencegah  Penyebaran  Covid-19. Anterior  Jurnal , 19 (2),  86–93.  Retrieved  from http://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/anterior/article/view/1498/1327
Chairil, T. (2020). Respons Pemerintah Indonesia terhadap Pandemi COVID-19: Desekuritisasi di  Awal,  Sekuritisasi  yang  Terhambat.  Retrieved  July  20,  2021,  from  Binus  University Faculty of Humanities website: https://ir.binus.ac.id/2020/03/23/respons-pemerintah- indonesia-terhadap-pandemi-covid-19-desekuritisasi-di-awal-sekuritisasi-yang- terhambat/
CNN Indonesia. (2020). Kampanye Pilkada: 2.126 Langgar Prokes, 197 Dibubarkan. Retrieved from
cnnindonesia.com
website: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201125180640-32-574479/kampanye- pilkada-2126-langgar-prokes-197-dibubarkan CNN  Indonesia.  (2021).  Tuai  Kritik,  Anggota  DPR  Dapat  Jatah  Isoman  Hotel  Bintang  3. Retrieved
from
cnnindonesia.com website: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210728113927-32-673226/tuai-kritik- anggota-dpr-dapat-jatah-isoman-hotel-bintang-3
Cottam, M. L., Mastors, E., Preston, T., & Uhler, B. D. (2012). Pengantar Psikologi Politik (E. Tjo, Trans.). Jakarta: Rajawali Press.
Edward  III,  G.  G.  (1980). Implementing  Public  Policy .  Washington  D.C.:  Qongressional Quarterly Press.

## JPI: Jurnal Politikom Indonesiana. Vol. 7, No. 1, Juni 2022
Grindle, M. S. (1980). Politics and Policy Implementation and Public Policy in the Third World (M. S. Grindle, Ed.). New Jersey: Princenton University Press.
Hakim, R. N. (2021). Baliho Politisi, Minimnya Empati di Tengah Pandemi demi Pilpres 2024. Retrieved
September 19, 2021, from Kompas.Com website:
https://nasional.kompas.com/read/2021/08/09/16292451/baliho-politisi-minimnya- empati-di-tengah-pandemi-demi-pilpres-2024?page=all
Ihsanuddin. (2020). Pernyataan Kontroversial Menkes Terawan di Awal Pandemi Covid-19.
Retrieved from Kompas.com website: https://nasional.kompas.com/read/2020/09/29/16290701/pernyataan-kontroversial- menkes-terawan-di-awal-pandemi-covid-19?page=all
Juaningsih,  I.  N.,  Consuello,  Y.,  Tarmidzi,  A.,  &  NurIrfan,  D.  (2020).  Optimalisasi  Kebijakan Pemerintah dalam penanganan Covid-19 terhadap Masyarakat Indonesia. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I , 7 (6), 509–518. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15363
Liputan6.com. (2021). Pasang Baliho saat Pandemi Covid-19, Bakal Jadi Bumerang. Retrieved September 19, 2021, from Liputan6.com website: https://www.liputan6.com/news/read/4631339/pasang-baliho-saat-pandemi-covid- 19-bakal-jadi-bumerang
Milles,  M.  B.,  &  Huberman,  A.  M.  (1992). Analisis  Data  Kualitatif:  Buku  Sumber  Tentang Metode-Metode  Baru (1st  ed.,  Vol.  1;  U.  I.  (UI  Press,  Trans.).  Jakarta:  Universitas Indonesia (UI Press).
Mulyana, C. (2021). Baliho Politisi Menjamur di Tengah Pandemi Sangat Tidak Etis. Retrieved September 19, 2021, from mediaindonesia.com website: https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/422627/baliho-politisi-menjamur-di- tengah-pandemi-sangat-tidak-etis
Ndraha, T. (2003). Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) . Jakarta: Rineka Cipta.
Nugraheny, D. E. (2020). Bertambah, Kini Ada 69 Kepala Daerah Ditegur Mendagri karena Tak Patuh Protokol Kesehatan. Retrieved from kompas.com website:
https://nasional.kompas.com/read/2020/09/09/05150051/bertambah-kini-ada-69- kepala-daerah-ditegur-mendagri-karena-tak-patuh?page=all
Pangaribowo,  W.  S.  (2021).  Pro  Kontra  Baliho  Tokoh  Politik  di  Tengah  Pandemi  Covid-19. Retrieved
September 19, 2021, from kompas.com website: https://regional.kompas.com/read/2021/08/14/06550091/pro-kontra-baliho-tokoh- politik-di-tengah-pandemi-covid-19?page=all
Putri, B. U. (2021a). Anggota DPR Bisa Isolasi Mandiri di Hotel Bintang 3, Dapat Fasilitas Apa Saja. Retrieved
from nasional.tempo.co website: https://nasional.tempo.co/read/1488128/anggota-dpr-bisa-isolasi-mandiri-di-hotel- bintang-3-dapat-fasilitas-apa-saja
Putri, B. U. (2021b). Politikus PKB Akui Pasang Baliho di Tengah Pandemi Covid-19 Tak Tepat.

## JPI: Jurnal Politikom Indonesiana. Vol. 7, No. 1, Juni 2022
Retrieved
September 19, 2021,
from nasional.tempo.co website: https://nasional.tempo.co/read/1491277/politikus-pkb-akui-pasang-baliho-di-tengah- pandemi-covid-19-tak-tepat
Sari, R. K. (2021). Identifikasi Penyebab Ketidakpatuhan Warga Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan 3M Di Masa Pandemi COVID-19: : Studi Kasus Pelanggar Protokol Kesehatan 3m  Di  Ciracas  Jakarta  Timur. Jurnal  Akrab  Juara , 6 (1),  84–94.  Retrieved  from https://akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/1354/1182
Sparringa, D. (2006). Etika dan Kekuasaan. In Arief (Ed.), Etika Politik Dalam Praktek . Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia.
Sumaryadi, I. N. (2010). Sosiologi Pemerintahan . Bogor: Ghalia Indonesia.
Supriyadi, G. (2001). Modul Diklat Prajabatan Golongan III : Etika Birokrasi . Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI.
Tim  Litbang  MPI,  M.  P.  (2021).  Deretan  Pejabat  yang  Pernah  Langgar  Prokes  Covid-19. Retrieved from nasional.okezone.com
website:
https://nasional.okezone.com/read/2021/08/11/337/2454272/deretan-pejabat-yang- pernah-langgar-prokes-covid-19
Tuwu,  D.  (2020).  Kebijakan  Pemerintah  Dalam  Penanganan  Pandemi  Covid-19. Journal Publicuho , 3 (2), 267–278. https://doi.org/10.35817/jpu.v3i2.12535
Varma, S. P. (2010). Teori Politik Modern . Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
Widaningrum,  A.,  &  Mas’udi,  W.  (2020).  Dinamika  Respons  Pemerintah  Nasional:  Krisis Kebijakan  Penanganan  COVID-19.  In  W.  Mas’udi  &  P.  S.  Winanti  (Eds.), Tata  Kelola Penanganan  Covid-19  di  Indonesia:  Kajian  Awal (1st  ed.,  pp.  46–63).  Retrieved  from http://hpu.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1261/2020/05/Buku-Tata-Kelola- Penanganan-COVID-19-di-Indonesia.pdf#page=237
Widjajadi. (2021). Camat Sukoharjo Dipecat Gara-Gara Langgar Prokes. Retrieved September 21, 2021,
from mediaindonesia.com
website:
https://mediaindonesia.com/nusantara/407035/camat-sukoharjo-dipecat-gara-gara- langgar-prokes
Winanti, P. S., Darmawan, P. B., & Putri, T. E. (2020). Komparasi Kebijakan Negara: Menakar Kesiapan dan Kesigapan Menangani Covid-19. In W. Mas’udi & P. S. Winanti (Eds.), Tata Kelola Penanganan Covid-19 di Indonesia: Kajian Awal (1st ed., pp. 19–45). Retrieved from hpu.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1261/2020/05/Buku-Tata-Kelola- Penanganan-COVID-19-di-Indonesia.pdf#page=237