Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(03), 2023, 4514-4522
Pemberdayaan UMKM Melalui Wakaf Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Tinjauan Maqoshid Syariah
Saodatul Maghfiroh 1*) , Achmad Fageh 2) 1,2 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya *Email korespondensi: saodatulmaghfiroh40@gmail.com

## Abstract
This study describes a model of community empowerment by integrating MSMEs and nadzirs in using IPR waqf funds. Considering that MSMEs have a fairly central economic base and can be said to be the saviors of national economic development, support is required, especially in access to capital because internal capital is still a major problem for MSMEs to overcome. In the present. A conceptual model or framework is provided as part of the qualitative research methodology, and secondary data from systematic literature reviews, academic papers, and survey  findings  are  utilized  as  data  sources.  IPR  is  considered  one  of  the  haqq  maliyyah  (property  rights)  in Islamic law that is legally protected in order to be waqf, specifically waqf in the form of moveable things  other than money. The more royalties that are donated, the more money is gathered to be used as capital assistance for MSMEs so that more and more businesses can be run by the community. In addition, it can also create a healthy economic  cycle,  open  up  new  jobs,  lower  unemployment,  and  speed  up  the  economy.  so  that  it  may  aid  the neighborhood in meeting its everyday requirements, particularly its dharuriyah demands. For MSMEs to operate at their best, additional strategic actions must be made in addition to granting them access to financing. These actions include offering training and repair skills, business advising, enhancing product quality, markets, business networks, and technology.

## Keywords: Keywords: MSMEs, IPR Waqf, Maqashid Syariah
Saran  sitasi :  Maghfiroh,  S.,  &  Fageh,  A.  (2023).  Pemberdayaan  UMKM  Melalui  Wakaf  Hak  Kekayaan Intelektual  (HKI)  Tinjauan  Maqoshid  Syariah .  Jurnal  ilmiah  ekonomi  islam,  9 (03),  4514-4522.  doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9905
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9905

## 1. PENDAHULUAN
Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM) memegang  peranan  penting  dan  krusial  dalam pembangunan  ekonomi  nasional  Indonesia.  Hal tersebut  Nampak  nyata  pada  dalam  sejaran  ekonomi nasional  yang  menggarkan  bahwa  UMKM  adalah ekonomi ideal dan tahan terhadap krisis yang terjadi. Sektor  UMKM  tetap  tidak  terpengaruh  oleh gelombang  krisis,  seperti  yang  terjadi  pada perekonomian Indonesia pada saat krisis ekonomi dan moneter  pada  tahun  1998.  Bahkan  dapat  dikatakan bahwa sektor UMKM adalah penyelamat pembangunan  ekonomi  nasional  saat  itu  (Hasanah, 2020).  UMKM  bisa  bertahan  terhadap  krisis  global karna  sebagian  besar  usaha  kecil  tidak  terlalu bergantung  pada  modal  yang  besar  atau  pinjaman eksternal  dalam  mata  uang  asing.  Akibatnya, perusahaan  multinasional  yang  sering  bertransaksi
dalam mata uang asing adalah perusahaan yang paling terkena  dampak  negatif  dari  perubahan  nilai  tukar. (Komara,  2020)  Selain  itu,  karena  pelaku  UMKM banyak  menggunakan  bahan  produksi  lokal  selama krisis  global  sehingga  tidak  dirugikan  oleh  krisis ekonomi,  sektor  UMKM  dapat  bertahan  dan  lebih tangguh  dalam  menghadapi  bencana.  (Ilham  & Hariyani, 2020).
Krisis  moneter  pada  tahun  2003  BPS  mencatat bahwa  UMKM  mampu  bertahan  daripada  usaha- usaha  besar  di  Indonesia  (BPS,  2003).  BPS mengklaim  kinerja  UMKM  meningkat,  terutama dalam  kontribusinya  terhadap  PDB.  Bahkan  setelah terkena  dampak  krisis,  UMKM  jauh  lebih  baik daripada perusahaan konglomerat. Jumlah unit usaha UMKM pada tahun 2003 tidak mengalami perubahan karena kondisi Krismon. UMKM kita mempekerjakan 79,0 juta orang dari puluhan juta unit usaha yang ada
saat itu, dengan jumlah UMKM masih berkisar sekitar 42,4  juta.  UMKM  menunjukkan  tingkat  ketahanan yang  tinggi,  yang  memungkinkan  mereka  bertahan dari krisis ekonomi saat ini. (Putri, 2021).
UMKM  memiliki  basis  ekonomi  yang  cukup sentral  namun  masih  mempunyai  beberapa  kendala. Seperti yang disampaikan oleh Sujiuan Suretno yang menyatakan  bahwa  persoalan  terbesar  UMKM  salah satunya  adalah  kesulitan  mengakses  permodalan, selain  itu  juga  disebabkan  karna  pengelolaan  usaha yang  masih  tradisional,  kualitas  SDM  yang  belum memadai, serta skala dan teknik produksi yang masih rendah  (Suretno,  2020).  Namun  akses  permodalan masih menjadi persoalan utama. Oleh sebab itu perlu adanya  usaha  baik  dari  pemerinrtah  atau  lembaga sosial  lainnya  seperti  filantropi  dalam  upaya pemberdayaan  UMKM  sehingga  sirklus  ekonomi  di tengah masyarakat berjalan sehat. Salah satu program yang  ditawarkan  oleh  filantropi  dalam  rangka pemberdayaan UMKM yakni melalui wakaf produktif dimana wakaf produktif ini dianggap bisa membantu dalam meningkatkan usaha-usaha masyarakat.
Hubungan  antara  filantropi  berupa  wakaf  dan UMKM dianggap penting untuk diperhatikan.  Hal ini karena  UMKM,  yang  merupakan  usaha  kecil  yang dijalankan  oleh  pengusaha  mandiri  dengan  sumber daya  yang  terbatas,  memberikan  kontribusi  yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Mereka terlibat  dalam  sektor  riil,  menawarkan  produk  dan layanan. Mereka tidak memerlukan pembiayaan untuk aktivitas pasar saham spekulatif atau perusahaan fiktif lainnya. Karena sektor ini merupakan kekayaan sejati bangsa, pembiayaan sektor riil sangat penting. Output dan  distribusi  ekonomi  akan  meningkat  dan  dapat dinikmati  secara  lebih  luas  dan  merata  dengan pemberdayaan  sektor  riil.  UMKM  juga  memiliki dampak  yang  lebih  luas  jika  dimaksimalkan keberadaannya.  Selain  dapat  menyerap  tenaga  kerja lebih  banyak  dari  industri  besar,  juga  akan  dapat dijadikan  alat  untuk  memerangi  kemiskinan  (Rifa'i, 2017). Keberadaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang jumlahnya mencapai lebih dari 99,9% pelaku usaha di Indonesia, memberikan bukti bahwa keadaan  perekonomian  Indonesia  ditopang  oleh UMKM (Suci, 2017).
Pandangan  atau  pemikiran  mengenai  wakaf benda  bergerak  awal  mula  hadir  pada  tahun  2004 dengan munculnya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Adanya regulasi atau aturan serta perundangan-undangan wakaf merupakan
penyempurnaan  dari  regulasi  wakaf  yang  sudah  ada sebelumnya dengan ditambah hal baru sebagai upaya pemberdayaan wakaf secara produktif dan profesional.  dalam  Pasal  16  UU  No.  41  Tahun 2004 ada  salah  satu  hal  yang  menarik  yaitu  penyertaan ketentuan  yang  mengatakan  bahwa  Hak  Kekayaan Intelektual (HKI) bisa diruntukkan sebagai aset/ harta benda  wakaf.  Dalam  Undang-Undang  wakaf  No.  41 tahun 2004 pasal 21 huruf (b) disebutkan bawa benda bergerak  selain  uang  yang  bisa  diwakafkan  selagi tidak  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  syariah meliputi Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berupa: 1)  Hak  cipta,  2)  Hak  merek,  3)  Hak  paten,  4)  Hak desain industri ,5) Hak rahasia dagang, 6) Hak sirkuit terpadu,  7)  Hak perlindungan  varietas  tanaman, atau dan Hak lainnya.
Adanya wakaf Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dianggap  menjadi  salah  satu  cara  untuk  mencapai suatu  maslahah  atau  kesejahteraan  dan  maslahah  itu sendiri  bisa  terpenuhi  apabila  kebutuhan  dasar seseorang  tercukupi.  Secara  umum  terdapat  Lima kebutuhan mendasar manusia yaitu agama (dien), jiwa (nafs), akal ('aql), keluarga dan keturunan (nasl), dan kebutuhan  material  (mal)  yang  harus  dipenuhi  agar manusia  bisa  hidup  bahagia  di  dunia  maupun  di akhirat.  Berikutnya.  (Yogyakarta,  2008).  Ekonomi Islam  memiliki  banyak  pilihan  untuk  mencapai kesejahteraan  tersebut,  salah  satunya  adalah  wakaf. Hal  itu  Karena  wakaf  sendiri  memiliki  beberapa komponen,  antara  lain  dimensi  sosial,  ekonomi,  dan agama.  Ditinjau  dari  peran  sosialnya,  wakaf merupakan  ikhtiar  untuk  membentuk  akhlak  dan mentalitas  seorang  muslim  agar  ia  dapat  dengan leluasa mewariskan sebagian hartanya untuk kebaikan sesama  manusia.  (Fikri  &  Dimas,  2012).  Dengan adanya aset yang dimiliki oleh wakaf, termasuk uang, tanah,  bangunan,  dan  fasilitas  dapat  meningkatkan ekonomi  local  sehingga  masyarakat  setempat  bisa terbantu  untuk  memenuhi  kebutuhannya.  Dalam rangka  membantu  maukuf  alaih  (penerima  manfaat wakaf),  maka  wakaf  harus  dikelola  secara  baik  dan efektif oleh nazhir sehingga kesejahteraan masyarakat menigkat.  Dari  penjelasan  sebelumnya,  bisa  dilihat bahwa  ada  hubungan  menarik  antara  UMKM  dan wakaf  HKI  yang  ditawarkan  oleh  sistem  ekonomi Islam, oleh sebab itu peneliti ingin meneliti bagaimana sistem  pemberdayaan  UMKM  melalui  Wakaf Produktif yang dalam hal ini adalah wakaf HKI.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif karena  menjelaskan  tentang  konsep  pemberdayaan UMKM  melalui  wakaf  HKI  yang  dikaitkan  dengan Maqashid  Syariah  menurut    Abu  Ishaq  asy-Syatibi. Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah kualitatif  dengan  pendekatan  historis  dengan  tehnik studi pustaka terhadap artikel ilmiah yang bersangkutan.    Sumber  penelitian  ini  adalah  data sekunder,  termasuk  penelitian  sebelumnya,  buku, jurnal  nasional  serta  beberapa  artikel  terbaik  dan terupdate.  Analisis  deskriptif  dilakukan  untuk menganalisis  bagaimana  konsep  pemberdayaan UMKM  melalui  wakaf  HKI  di  tinjau  dari  Maqashid Syariah menurut teori Abu Ishaq asy-Syatibi. Apabila semua  data  dianalisis  secara  kualitatif  selanjutnya disajikan  dalam  bentuk  uraian  deskriptif  yakni menjelaskan,  memeparkan  dan  menggambarkan terkait konsep pemberdayaan UMKM melalui wakaf HKI perspektif maqashid Syariah.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Hak  Kekayaan  Intelektual  Sebagai  Objek Wakaf
HKI  adalah  hak  berwujud,  atau  kepemilikan sesuatu yang dihasilkan dari perhitungan mental rasio. Persis  hasil  dari  pengerahan  tenaga  emosional  dan tugas  penalaran  rasio  manusia.  Usahanya  telah menghasilkan  barang-barang  tidak  berwujud  sebagai produk  akhirnya.  Tidak  semua  orang  mampu memanfaatkan  kemampuan  otaknya  (penalaran, penalaran, intelektualitas) secara maksimal, sehingga tidak  semua  orang  dapat  menciptakan  hak  kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual adalah hak milik berwujud  yang  hanya  dapat  diciptakan  oleh  mereka yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Hak kekayaan intelektual adalah hasil kerja otak eksklusif yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu.
Keberadaan  HKI  cukup  menguntungkan  dan bermanfaat  bagi  keberadaan  manusia.  Keuntungan finansial  ini  dimiliki  oleh  pemilik  sebagai  hak  atas harta  yang  sah  untuk  mendapatkan  perlindungan hukum atau sebagai sarana kekayaan untuk menerima keuntungan  finansial.  Royalti  dan  lisensi  adalah  dua contoh  penghargaan  secacar  ekonomi  yang  bisa didapatkannya.  Landasan  HKI  sebagai  objek  wakaf didasarkan pada pemikiran bahwa manfaat HKI dapat terus  diakses  tanpa  menghabiskan  atau  merugikan objek dan dapat memberikan manfaat. Namun, tidak semua  bentuk  HKI  bisa  menjadi  benda  wakaf,
menurut  informasi  yang  diperoleh  dari  percakapan dengan  Ahmad  Zawawi  Muchtar.  HKI  yang  telah menghasilkan  royalti  atau  dapat  dimanfaatkan  oleh pihak lain adalah yang dapat dijadikan sebagai benda wakaf. Harta yang memberikan keuntungan dan tidak bertentangan  dengan  syariat  Islam  merupakan  salah satu  syarat  benda  wakaf.  Barang  tersebut  harus praktis,  bernilai  ekonomi,  dan  tahan  lama  sehingga penerima  wakaf  dapat  mengambil  manfaat  darinya dan keuntungannya.
Banyak  orang  Indonesia  yang  masih  percaya bahwa  wakaf  hanya  berlaku  untuk  harta  benda  yang akan digunakan untuk membangun kuburan, madrasah,  dan  rumah  ibadah.  Perspektif  ini  perlu diperluas  karena  wakaf  telah  berkembang  dalam beberapa  cara,  menekankan  produksi,  dan  bahkan terus berupaya menjadi aset modal milik mereka yang menyediakan  uang  tunai  untuk  program  sosial.  Di Indonesia,  nilai  aset  tanah  dan  harta  benda  wakaf diperkirakan  mencapai  Rp  370  triliun;  Sangat disayangkan jika tidak dimanfaatkan secara produktif sesuai  dengan  makna  wakaf  yaitu  berkembang. Pengembangan menjadi aset wakaf yang produktif ini bukan tanpa tujuan karna potensi wakaf di Indonesia cukup besar.
Perkembangan  asset  harta  benda  yang  dapat dimanfaatkan  sebagai  barang  wakaf  telah  mengikuti kemajuan teknologi. Selain dalam bentuk harta benda, aset juga bisa disumbangkan dalam bentuk uang tunai atau  saham.  Sebagai  pengganti  syarat  harta  benda wakaf memiliki nilai pokok (ma'a baqa' ashlih) yang tetap/abadi  (tidak  habis),  yang  merupakan  opsi  lain, syarat  harta  benda  wakaf  harus  memiliki  substansi yang tetap/abadi (tidak habis). Berkembangnya benda wakaf  yang  kini  meliputi  benda  tetap  dan  benda bergerak, mengandung gagasan tentang benda wakaf yang  semakin  populer  dan  patut  dihargai  karena dengan demikian kesejahteraan umat yang diharapkan dapat diwujudkan melalui wakaf menjadi lebih luas.
Sebagian besar Ulama berpendapat bahwa benda yang  bisa  diwakafkan,  zatnya  harus  kekal  (tidak habis). Sedangkan Abu Zahrah (F., 2005) menyatakan bahwa  Imam  Malik  dan  golongan  Syi’ah  Imamiah menyatakan  wakaf  itu  boleh  dibatasi  waktunya. Mayoritas  ulama  sepakat  bahwa  harta  yang diwakafkan  harus  mutaqawwim,  atau  barang  yang harus  dimiliki  oleh  seseorang  dan  dapat  digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan syariat (Islam), seperti literatur atau harta tak bergerak.. Karena tujuan wakaf adalah untuk memanfaatkan sumber daya oleh mauquf
alaih dan imbalan bagi wakif, keuntungan dari suatu barang  saja  tidak  dapat  dikontribusikan.  Untuk  itu, bahan  wakaf  harus  awet  dan  dapat  digunakan  dalam waktu yang lama, tidak hanya sekali, menurut Makdur yang dirujuk oleh Abdul Manan (F., 2005). Harta yang dihibahkan pada umumnya harus dapat dimanfaatkan secara terus-menerus, memiliki substansi yang tetap, dan  memiliki  nilai  ekonomi.  Praktik  wakaf kontemporer terhadap harta tak berwujud yang dapat dimanfaatkan terus-menerus dan tidak dapat dipertukarkan  adalah  keberadaan  wakaf  kekayaan intelektual. (Abdullah, 2018).

## 3.2. Hak  Kekayaan  Intelektual  Sebagai  Objek Wakaf dalam Perspektif Maqashid Syariah
Gagasan  maqashid  al-syariah  menunjukkan bahwa  Islam  datang  untuk  menyediakan  dan memelihara  kemaslahatan  umat  manusia,  Maqashid syariah  itu  sendiri  merupakan  salah  satu  elemen penting dalam pembahasan ini yang harus dikaji ulang dalam  kerangka  Islam  karna  maqashid  syariah merupakan Sumber utama pedoman perilaku Islam.
Menurut  As-Syatibi,  metode  atau  konsep maqashid  syariah  terdiri  dari  konsep  dharuriyah, hajiyah,  dan  tahsiniyah. Pertama adalah  kebutuhan dharuriyah,  yaitu  kebutuhan  yang  sangat  mendasar
(asasi), yaitu setiap kebutuhan yang  dianggap sangat penting serta harus dipenuhi oleh seseorang di setiap harinya. Kebutuhan ini sangat penting dan diperlukan agar kesejahteraan umat manusia bisa tercapai dengan baik dan sempurna serta sesuai dengan syariat Islam. Konsep dharuriyah diperinci Kembali oleh As-Syatibi yang  biasa  dikenal  dengan  istilah  al-dharuriyah  al- khamsah  yakni:  perlindungan  agama,  perlindungan jiwa, perlindungan akal, perlindungan keturunan, dan yang terahir adalah perlindungan harta. Kedua adalah Konsep  hajiyah,  kebutuhan  atau  konsep  ini mempunyai  tujuan  agar  supaya  menjadikan  kelima unsur tersebut (dharuriyah al-khamsah) lebih baik lagi dari sebelumnya dan Jika tidak terpenuhi, tidak akan membahayakan  keselamatan  jiwa  tetapi  akan kesulitan  mengatasi  keinginan  atau  memajukan kepentingan  seseorang.  Agar  dapat  diselesaikan secara  efektif  dan  untuk  menghindari  masalah,  itu harus menjadi tugas tersendiri. Ketiga adalah Konsep tahsiniyah,  Tujuan  dari  ide  ini  adalah  untuk menyempurnakan  konsep-konsep  sebelumnya  dan membuatnya  lebih  baik  untuk  ulasan  untuk menegakkan  lima  aspek  yang  termasuk  dalam maqashid  syariah.  Jika  pengertian  ini  diterapkan secara tidak benar, tahsiniyah tidak terlalu berbahaya atau, dengan kata lain, tidak terlalu berpengaruh.
Tabel 1. Tinjauan Maqashid  Syariah Terhadap Pemanfaatan wakaf HKI bagi UMKM
No Maqashid Syariah Pembahasan
1  Hifdz ad-din  Memelihara dan menjunjung tinggi tanggung jawab agama merupakan salah satu kewajiban kepada Allah dan juga sebagai bentuk membela agama. Salah satunya dengan menjaga dan melestarikan perwakafan yang ada di Indonesia. Selain bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat,  Nadzir  juga  memiliki  kewajiban  untuk  beriman  kepada  Allah  dengan mengembangkan  an  menjaga  amanah  berupa  wakaf  yang  diwakafkan  oleh  wakif..  Oleh karena  itu,  tujuan  adanya  nadzir  dan  administrasi  lainnya  adalah  untuk  menjaga  dan melestarikan harta benda wakaf agar lebih subur atas dasar beriman kepada Allah.
2  Hifdz An- nafs Pemberdayaan UMKM melalui wakaf merupakan salah satu cara untuk menjaga jiwa seperti halnya  bisa  memenuhi  kebutuhan  pokok  manusia.  Mengapa  demikian,  dengan  adanya pemberdayaan UMKM ini ekonomi masyarakat jadi meningkat, daya beli masyarakat juga meningkat  sehingga  bisa  membeli  hal-hal  dasar  yang  dibutuhkan  sehingga  dalam beribadahpun tidak terganggu karna semua kebutuhan sudah terpenuhi.
3  Hifdz al-aql Memelihara  akal  adalah  salah  satu  bagian  dari  kebutuhan  dhaririyah  yang  perlu  di kembangkan dan dipertahankan sebagaimana mestinya.
Dengan adanya konsep wakaf produktif, menjadikan masyarakat memilii kesempatan untuk menambah  pengetahuan  karna  engan  adanya  permodalan  yang  diberikan  oleh  wakif  , masyarakat bisa menjadi lebih produktif dengan membuka usaha-usaha baru yang tentunya dengan ditemani  dan  diawasi  oleh  Lembaga  sosial masyarakat  agar program  tersebut  bisa berjalan  dengan  lancar  dan  efisien.  Bagi  nadzir  sendiri,  degan  adanya  program  wakaf produktif  ini  juga  bisa  menjaga  keilmuan  yang  dimilikinya  karna  bisa  bermanfaat  bagi
No Maqashid Syariah Pembahasan
masyarakat  luas  dan  bisa  jadi  amal  jariyah  yang  tidak  akan  habis  pahalanya  selama  ilmu tersebut terus menerus dilaksakan oleh masyarakat.
4  Hifdz An- nasl Wakaf  adalah  salah  satu  anjuran  untuk  dilakukan  oleh  manusia  sebagai  ummat  beragama yang  patuh  terhadap  ajarannya.  Maka  dari  itu,  dengan  adanya  manfaat  dana  wakaf  bisa mambantu Sebagian masyarakat yang membutuhkan guna memenuhi kebutuhannya seperti bantuan dalam bidang pendidikan. Memperbaiki Pendidikan dalam keluarga dianggap salah satu cara untuk memperbaiki garis keturunan, mengapa demikian karna dengan Adaya ilmu yang dimiliki, mendidik anak jauh lebih baik dari pada mendidik anak tanpa ilmu terutama ilmu  agama.  Maka  dari  itu,  perlu  adanya  sosialisasi  kepada  masyarakat  luas  betapa pentingnya dana wakaf untuk masyarakat lain yang lebih membutugkan.
5  Hifdz Al- mal Dengan adanya wakaf produktif ini, masyarakat yang awalnya tidak mempunyai atau sedikit mempunytai  income  bisa  memenuhi  kebutuhan  sehari-harinya  dengan  cara  yang  halal sehingga diharapkan dikemudian hari ekonomi mereka semakin hari semakin baik. Dari sisi wakif,  dengan  mewakafkan  sebagian  hartanya  untuk  kepentingan  umat,  bisa  menjaga hartanya dari hak-hak orang lain. Karna di dalam Islam, mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan ummat sama halnya dengan membersihkan hartanya.
Pemenuhan  kebutuhan  hajiyah  ini  bertujuan untuk  memperbaiki  lima  komponen  dasar  dalam rangka mengurangi dan menyelesaikan masalah.  Hal tersebut terjadi  karna  dengan  adanya  wakaf,  fasilitas umum seperti madrasah, masjid, rumah sakit, klinik, puskesmas, dan bantuan medis lainyya bisa dinikmati mastarakat  luas  bahkan  secara  gratis.  Ini  merupakan salah  satu  cara  wakaf  dapat  berkontribusi  melalui nadzir  untuk  perlindungan  masyarakat.  Sehingga masyarakat  akan  merasa  nyaman  dan  terlindungi dengan fasilitas tersebut.
Gagasan  tahsiniyah  dirancang  untuk  membantu manusia  menjalani  kehidupan  sehari-harinya  dengan sebaik-baiknya  dalam  upaya  melestarikan  aspek fundamentalnya.  seperti  dalam  mengambil  tindakan pencegahan.  Dalam  situasi  ini,  Wakaf  dapat membantu dengan menyediakan kebutuhan tambahan seperti masker dan sanitasi bersih pada saat COVID- 19  ,    atau  misalnya  dengan  memberikan  akses  air gratis kepada masyarakat yang dapat mereka gunakan untuk  menjaga  kebersihan  dan  menjaga  kekebalan mereka..
3.3. Pemberdayaan UMKM Melalui Wakaf

## Produktif
Menurut Masyita (Dian, 2005), uang wakaf tunai dapat diinvestasikan dan digunakan untuk mendukung usaha  kecil  dan  memperkuat  komunitas  lokal. Bantuan  keuangan  mikro  ini  dilengkapi  dengan seorang  sarjana  pendamping  yang  akan  memberikan nasihat  kepada  pengguna  kredit  mikro  sehingga
mereka  dapat  belajar  bagaimana  berperilaku  dengan benar  dan  berbisnis  dengan  maksimal.  Dengan penggunaan wakaf produktif dan dukungan manajerial  yang  baik,  masyarakat  kurang  mampu secara  bertahap  dapat  diangkat  melalui  usaha mikro, yang  pada  akhirnya  memungkinkan  mereka  untuk hidup  layak  dan  sejahtera.  Nilai-nilai  keluarga  akan diperkuat melalui konsepsi dan perencanaan program kredit mikro yang matang.
Kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan dan kualitas UMKM di bidang ekonomi dimungkinkan  dengan  mengoptimalkan  pada  lima bidang  utama,  yaitu: Pertama ,  pengembangan karakter  dan  kapasitas.  Program  ini  melakukan kegiatan  pelatihan  kewirausahaan  secara  ekstensif, mulai  dari  motivasi  usaha,  manajemen  usaha,  dan topik  terkait  kewirausahaan  lainnya  untuk  UMKM. kedua adalah  konsultasi  dan  pendampingan  oleh Lembaga  sosial  atau  para  sarjana  yang  lebih memahami etika bisnis yang  baik. Setelah pelatihan, masyarakat  menerima  pendampingan  dan  konsultasi usaha agar mereka dapat memperkuat dan meningkatkan  kapasitas  dan  kualitas  usaha  ke depannya..
Ketiga adalah organisasi. UMKM membutuhkan pengembangan  yang  signifikan  dalam  bidang organisasi  bisnis,  baik  sebagai  individu  maupun sebagai  kelompok  usaha.  Pada  titik  ini  diharapkan dunia  usaha  dapat  menjalankan  usahanya  sesuai dengan  undang-undang  yang  berlaku  dan  memiliki visi  yang jelas. Keempat adalah  pasar,  UMKM  akan
lebih terinformasi tentang inisiatif untuk menciptakan dan  memperluas  pasar  barang  yang  mereka  hasilkan saat ini. Kelima adalah jejaringan atau relasi. UMKM dan  organisasi  bisnis  UMKM  diharapkan  dapat menemukan,  membangun,  danmembentuk  jaringan sosial untuk usaha mereka.
Tahapan  berikutnya  dapat  digunakan  untuk mengimplementasikan rencana pemberdayaan ekonomi  bagi  UMKM  yang  tidak  memiliki  modal, keterampilan,  dan  kemampuan  produktif  sehingga tidak  memiliki  usaha: Pertama yaitu  pemberian pelatihan dengan tujuan untuk memberikan wawasan kewirausahaan  yang  luas  dan  menyeluruh  kepada masyarakat serta untuk membangkitkan motivasi dan jiwa kewirausahaan. Kedua adalah magang, Keterampilan diperlukan setelah memiliki pemahaman  dan  dorongan  untuk  bisnis.  Ini  dapat diperoleh  melalui  kegiatan  yang  akan  dilakukan sebagai peserta magang di sektor korporasi.
Ketiga adalah permodalan. Modal sangat penting untuk memulai dan menumbuhkan usaha. Dalam hal ini, tugas nadzir adalah memberikan pembiayaan atas harta  benda  wakaf  produktif  yang  telah  terkumpul. Keempat adalah  Pendampingan,  berfungsi  sebagai pedoman dalam menjalankan operasional perusahaannya  agar  dapat  mengendalikan  dan mengembangkan  usahanya  secara  bertahap. Kelima membuat relasi dan jaringan bisnis. Tahap ini sangat bermanfaat  untuk  menumbuhkan  pasar  sehingga produk perusahaan dapat dijual ke daerah-daerah lain artinya  tidak  hanya  dipasarkan  ddi  daerah  sendiri. Dengan  tahap  ini  Jaringan  bisnis  Muslim  yang  kuat akan didapatkan.
Tahapan-tahapan  tersebut  bisa  digunakan  bagi pelaku UMKM yang memulai bisnisnya ari awal. Hal ini  berbeda  dengan  gagasan  pemberdayaan  ekonomi bagi  UMKM  yang  telah  memiliki  usaha  dan kemampuan  untuk  mendistribusikan  barang  dan jasanya. Tahapan berikut digunakan untuk melaksanakan  rencana  pemberdayaan  ekonomi UMKM yang memiliki start-up perusahaan: Pertama , bantuan akses pembiayaan, diawali dengan pembinaan untuk membuat proposal yang tepat untuk meyakinkan  lembaga  keuangan  untuk  menyediakan dana. Kedua adalah emberikan pelatihan administrasi keuangan  yang  baik.  Usaha  kecil  dan  menengah bergumul  dengan  masalah  administrasi,  seperti kurangnya catatan pembelian dan penjualan, pencampuran dana keluarga dan bisnis, dan lain-lain. Administrasi keuangan harus diatur dengan pedoman
sehingga  dapat  diaudit  menggunakan  standar akuntansi modern.
Ketiga ,  meningkatkan  tata  kelola  perusahaan. Meski  perusahaannya  masih  kecil,  stafnya  terbatas, dan  kebanyakan  menyasar  pelanggan  lokal,  namun harus  ditangani  dengan  baik  agar  usaha  tetap  bisa berjalan  dan  terus  berkembang. Keempat adalah Meningkatkan pemasaran. Karena mereka kekurangan  sumber  daya  untuk  periklanan,  usaha kecil  dan  menengah  menghadapi  tantangan  yang signifikan  dalam  memasarkan  produk  mereka. Akibatnya, sangat penting untuk mempromosikan etos kerja  yang  kuat,  menyebarluaskan  pengetahuan tentang prospek pasar baru, dan membina jaringan di antara  usaha  kecil  dan  menengah.. Kelima ,  teknis produksi, artinya selalu menjaga agar kualitas produk terjaga  secara  konsisten  sesuai  dengan  kebutuhan konsumen.  Meski  sudah  dipasarkan,  kualitas  suatu produk  harus  dijaga  dengan  baik. Keenam adalah teknologi,  hal  ini  untuk  mendorong  peningkatan kualitas  produksi,  sehingga  baik  produksi  maupun teknologi  informasi  harus  digunakan  seefektif mungkin.
Inisiatif  pemberdayaan  ekonomi  UMKM  yang diuraikan  di  atas  tidak  dilaksanakan  dalam  ruang sosial-ekonomi  yang  hampa.  Selain  mengetahui bagaimana  mendongkrak  sektor  UMKM,  organisasi nazhir  wakaf  juga  harus  mampu  memahami  realitas sosial budaya, ekonomi, dan politik yang membentuk umat  Islam.  Secara  khusus,  kegiatan  positif  yang memberi  UMKM  akses  yang  sama  terhadap  sumber daya,  pekerjaan,  pasar,  dan  perdagangan  diperlukan untuk memperluas peran ekonomi UMKM sekaligus meningkatkan  statusnya.  Untuk  melakukan  ini, UMKM harus dikembangkan dan diberikan dukungan agar mereka dapat memulai usaha sendiri, mengakses pembiayaan, dan menjadi wirausaha yang kompetitif dan  dinamis .  Kedua adalah  memberikan  UMKM akses  yang  adil  terhadap  peluang  bisnis  untuk pelatihan  dan  konseling,  khususnya  di  bidang penciptaan  teknologi  baru,  penyebaran  pengetahuan yang  mereka  butuhkan,  membangun  jaringan profesional, dan memperluas kesempatan kerja.

## 3.4. Konsep  Pembiayaan  UMKM  Melalui  Wakaf Hak Kekayaan Intelektual
Berikut  adalah  uraian  analisis  mekanisme pembiayaan UMKM melalui wakaf HKI berdasarkan temuan penelitian terdahulu dan analisis yang penulis lakukan  saat  ini. Pertama, Wakif  (pemilik  HKI)
memberikan hak royaltinya kepada Nadzir dalam hal ini bisa melalui LKS-PWU dengan diawasi oleh Bank Wakaf Indonesia, otoritas jasa keuangan serta Dewan Pengawas  Syariah.  Namun  sebelum  itu  wakif  harus melakukan  prosedur  untuk  mendaftarkan  HKI  nya agar  bisa  diwakafkan.  Kemudian  Wakif  secara terbuka  memberikan  dana  royaltinya  kepada  nadzir untuk  dikelola  secara  produktif  baik  dalam  bentuk modal kerja atau dalam bentuk investasi. Kedua, Nazir wakaf mengelola dana yang terkumpul bersama wakaf uang  lainnya  untuk  investasikan  ke  instrument- instrumen  yang  memiliki  resiko  rendah  karna  dana wakaf  sendiri  tidak  boleh  berkurang  atau  habis. Ketiga, Nazir bisa secara langsung menginvestasikan kepada  UMKM  atau  secara  tidak  langsung  melalui
LKS  kemudian  oleh  LKS  di  investasikan  kepada UMKM dengan system akad yang disepakati. Bentuk pembiayaan  bisa  berupa  akad  tabarruk  (tolong menolong)  dengan  akad  Qard  Hasan  atau  akad Kerjasama seperti akad Mudharabah/Musyarakah atau bisa  juga  dengan  menggunakan  akad  Murabahah. Kemudian  hasil  dari  investasi  yang  diperoleh  dari akad  kerja  sama  yag  dilakukan,  Nazir  bisa memberikan  kepada  masyarakat  yang  berhak penerima  manfaat  dari  hasil  investasi  tersebut  karna dana  wakaf  sejatinya  tidak  boleh  berkurang,  artinya dana wakaf yang diberikan kepada penerima manfaat wakaf  adalah  dana  dari  hasil  investasi  atau  dari pemberian  modal  kerja  kepada  UMKM  yang  telah disepakati.
Gambar 1. Mekanisme Pendanaan UMKM Melalui Wakaf HKI Sember: Data Penelitian diolah
Rencana mekanisme pembiayaan UMKM melalui  wakaf  HKI  tergambar  pada  gambar  di  atas. Pada  kenyataannya,  penelitian  tentang  teknik  ini masih  berlangsung  dan  belum  terungkap  digunakan dalam  inklusi  ekonomi  Islam.  Oleh  karena  itu,  jika metode  yang  lebih  baik  dan  lebih  cocok  untuk mendukung UMKM melalui wakaf HKI ditemukan di
masa  mendatang,  kerangka  kerja  ini  memungkinkan untuk diubah dan ditingkatkan.
Namun sebelum itu, ada beberapa prosedur yang harus dilalui oleh wakif karena pada umumnya wakaf HKI  dilakukan  dengan  bukti  yang  sah,  khususnya sertifikat  HKI  yang  dikeluarkan  oleh  Direktorat Jenderal  Kekayaan  Intelektual,  seperti  halnya  wakaf
Wakif /Donatur
Uang Royalti Nadzir Wakaf Penerima Manfaat / Mauquf ‘alaih Pengawas: - Badan Wakaf Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan - Dewan Pengawas Syariah LKS-PWU
Mudharabah /Musyarakah
Investasi Langsung Investasi Tidak Langsungg UMKM Bagi Hasil Qard Hasan Murabahah Peminjaman Pembelian
Barang
UMKM
UMKM LKMS
/KSPPS
lainnya.  (Budi  &  Margaret,  2016).  Untuk  dapat dicantumkan  dalam  Daftar  Umum  Hak  Kekayaan Intelektual,  setiap  wakaf  HKI  (hak  cipta,  merek, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tumbuhan) harus  didaftarkan  pada  Direktorat  Jenderal  Hak Kekayaan Intelektual. Akta Gadai Wakaf (AIW) yang dibuat  dan  diterbitkan  oleh  PPAIW  wajib  diajukan dengan  permohonan  pengalihan  hak  (HKI)  kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. (Fikri &  A.,  2012).  Jadi,  agar  PPAIW  dapat  membuat  KI AIW  dan  kemudian  mendaftarkannya  kembali  ke Ditjen  HKI  untuk  dimintakan  pengalihan  sebagai wakaf,  maka  HKI  tersebut  harus  terlebih  dahulu didaftarkan ke Ditjen HKI.
Ada beberapa contoh tokoh Indonesia yang telah mewakafkan HKI mnya berupa hak cipta atas sebuah buku.  Beliau  ialah  salah  seorang  dosen  fakultas Syari’ah IAIN Sunan Gunung Djati yaitu Hanafi (alm) dijadikan  sebagai contoh  nyata seseorang  yang telah mewakafkan  salah  satu  Hak  Cipta  bukunya  kepada HMI  Korkom  IAIN  SGD  (sekarang  HMI  Cabang Kabupaten  Bandung)  (J.  &  Dewi,  2017).  Sedangkan di Negara lain seperti di Banglades juga ada beberapa tokoh  yang  juga  telah  mewakafkan  Hak  Kekayaan Intelektualnya yang berupa hak ciota atas buku yang ditulisnya,  beliau  adalah  Maulana  Abdur  Rahim, seorang  cendekiawan  Islam  ternama  di  Bangladesh, dari  hak  cipta  buku-bukunya  bersama  istri  dan anakWakaf Penulis Buku Penerbit Modal % Produksi Penjualan Keuntungan Hak Kekayaan Intelektual … 90  anaknya  sebagai  penerima  manfaat.  Jenis  Wakaf disebut  sebagai  The  Khairun  Prokashani  Trust,  dan The  Deeni  Publications  Trust,  yang  memiliki percetakan, bangunan sendiri di Dhaka. Sarjana Islam terkenal lainnya, Maulana Muhammad Abdul Khaleq, juga menetapkan wakaf hak cipta dari semua bukunya (Syifa , 2020).

## 4. KESIMPULAN
Dalam  hukum  Islam  Hak  Kekayaan  Intelektual (HKI) termasuk Hak ibtikar, yang dalam hukum Islam merujuk  pada  inovasi  atau  kreasi  yang  merupakan hasil  kegiatan  intelektual  manusia  tetapi  belum ditemukan oleh para ilmuwan. HKI dapat digunakan sebagai al-ma'qud'alaih (objek akad), akad mu'awadhah  (pertukaran  niaga),  atau  akad  tabarru' (nonkomersial) karena dalam hukum Islam dianggap sebagai  salah  satu  haqq  maliyyah.  (hak  milik)  yang dilindungi  undang-undang  sehingga  bisa  dijadikan
senagai  harta  wakaf  yaitu  wakaf  tidak  bergerak. Semua  pemili  HKI  mempunya  kesempatan  untuk menjadi seorang wakif dengan cara mewakafkan hak kemepilikannya  barupa  royalty  yang  didapatkan, tentunya  dengan  beberapa  prosesur  yang  harus dijalaninya untuk menjadi seorang wakif HKI. Jumlah uang yang dapat digunakan bertambah seiring dengan besarnya  royalti  yang  diberikan.  Nazhir  menangani royalti  tersebut  agar  dapat  dikonversi  menjadi  aset yang bermanfaat, salah satunya adalah berinvestasi di sektor riil dengan meminjamkan uang kepada UMKM dalam  bentuk  bantuan  modal.  Keuntungan  dari pengelolaan  aset produktif diberikan  kepada  pemilik UMKM lainnya sehingga semakin banyak bisnis yang bisa  dijalankan  oleh  masyarakat  sehingga  bisa menciptakan  sirklus  ekonomi  yang  sehat,  membuka lapangan pekerjaan baru, mengurangi pengangguran, ekonomi  berputar  cepat  sehingga  dapat  membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama kebutuhan  yang  bersifat  dharuriyah.  Disamping memberikan akses permodalan, ada langkah-langkah strategis  lanjutan  agar  program  pemberdayaan UMKM  berjalan  dengan  baik  yakni  dengan memberikan  pelatihan  dan  keterampilan  perbaikan, konsultasi  bisnis,  meningkatkan  kualitas  produk, pasar, jaringan bisnis, dan teknologi.

## 5. REFERENSI
Abdullah, M. (2018). Evolution In Waqf
Jurisprudence and Islamic Financial Innovation. Jurnal  of  Islamic  Monetary  Economics  and Finance , 161-182. BPS. (2003). Budi,  H.  S.,  &  M.  G.  (2016). Wakaf  Hak  Kekayaan Intelektual. Yogyakarta: Pusat HKI FH UII Press. D. M. (2005). Sistem Pengentasan Kemiskinan yang Berkelanjutan  Melalui  Wakaf  Tunai. Jakarta:
Laporan  Penelitian  Kementrian  Riset  dan Teknologi.
F. P. (2005). Hukum Islam Zakat dan Wakaf. Jakarta:
Penerbit Papas Sinar Mentari & Penerbit Fakultas Hukum Indonesia.
Fikri,  &  D.  F.  (2012).  Reformasi  Hukum  Wakaf  di Indonesia:  Studi  Terhadap  Wakaf  Hak  Atas Kekayaan Intelektual. Al-Hakam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam .
Fikri, D. F., & A. N. (2012). reformasi Hukum wakaf di  Indonesia  Studi  Terhadap  Wakaf  atas Kekayaan Intelektual. Al-Hakam , 43-60.
Hasanah,  U.  (2020).  Studi  Dampak  Pemberdayaan Sistem Keuangan Syariah Al-Ijarah Bagi Pelaku UMKM. El-Dinar:  Jurnal  Keuangan  dan
Perbankan Syariah .
Ilham,  M.,  &  Hariyani,  I.  (2020).  Memahami  Peran
Lembaga Pembiayaan
Syariah dalam Meningkatkan  Aksesibilitas  Keuangan  UMKM pada Masa Pandemi COVID-19. Widya Yuridika: Jurnal Hukum , 257-270.
J.  J.,  &  Dewi,  M.  S.  (2017).  Hak  atas  Kekayaan Intelektual sebagai Benda Wakaf. Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah , 255-302.
Komara,  B.  D.  (2020).  Jalan  Terjal  UMKM  dan Pedagang  Kecil  Bertahan  di  Tengah  Pandemi COVID-19  dan  Ancaman  Krisis  Ekonomi Global. Jurnal Manajamen Bisnis .
Putri,  S.  (2021).  Peran  Pembiayaan  Syariah  dalam Pengembangan  UMKM  di Indonesia. Al-Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah , 1-11.
Rifa'i,  A.  (2017).  Peran  Bank  Pembiayaan  Rakyat Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif  Melalui  Pembiayaan  UMKM. Human Falah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam , 51-58. S. H. (2020). Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Wakaf  Produktif  Potensial. Journal  of  Finance and Islamic Banking .
Suci,  R.  Y.  (2017).  Perkembangan  UMKM  (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia. Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos , 51-58.
Suretno,  S.  B.  (2020).  Peran  Bank  Syariah  dalam Mrningkatkan  Perekonomian  Nasional  Malalui Pembiayaan  Modal  Kerja  pada  UMKM. ad_Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam . Yogyakarta, P. U. (2008). Ekonomi Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.