## COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting
Volume 6 Nomor 2, Januari-Juni 2023 e-ISSN : 2597-5234

## THE IMPLEMENTATION OF VILLAGE FUND ALLOCATIONS IN IMPROVING COMMUNITY EMPOWERMENT IN THE COTTON VILLAGE OF NGANJUK DISTRICT

## IMPLEMENTASI ALOKASI DANA DESA PADA PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN KAPAS KABUPATEN NGANJUK
Kumba Digdowiseiso 1 , Rinaldi Nur Satria Ananda 2 Sekolah Pascasarjana, Universitas Nasional, Jakarta 1,2
kumba.digdo@civitas.unas.ac.id 1

## ABSTRACT
This research aims to explain the management of village funds and their implementation in village development, which in this case is to understand the use of APBDes in Kapas Village  which  is  related  to  infrastructure  development,  empowerment  and  community development.  This  research  is  presented  descriptively  qualitatively,  and  is  located  in Kapas  Village,  Sukomoro  District,  Nganjuk  Regency.  The  conclusion  of  this  research states that Kelurahan Kapas has been good at implementing its village fund allocation. This  can  be  seen  in  the  APBDes  2022  data  which  is  neatly  arranged  in  the  APBDes implementation  report  where  it  lies  in  the  priority  use  of  village  funds  which  is  quite appropriate  even  though  the  realization  has  not  been  maximized  in  the  field  of empowerment. The Village Law states that the use of the village fund budget must be aligned between empowerment and infrastructure development so that development can go hand in hand. In addition, the use of village funds in terms of community development is still not maximized in realization. As a result, budget absorption is not maximized for the benefit of the community in Kapas Village.
Keywords: Empowerment, Implementation, Allocation, Village Fund.

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan memaparkan pengelolaan dana desa dan implementasinya pada pembangunan  desa  yang  pada  hal  ini  yaitu  memahami  penggunaan  APBDes  pada Kelurahan Kapas yang ada kaitannya dengan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan dan  pembinaan  masyarakat.  Penelitian  ini  dipaparkan  secara  deskriptif  kualitatif,  dan berlokasi di Kelurahan Kapas, Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk. Kesimpulan dari  penelitian  ini  menyatakan  bahwa  Kelurahan  Kapas  sudah  baik  dalam mengimplementasikan alokasi dana desanya. Hal ini bisa dilihat pada data APBDes 2022 yang  tersusun  rapi  pada  laporan  pelaksanaan  APBDes  dimana  terletak  pada  prioritas penggunaan  dana  desa  yang  cukup  tepat  walaupun  pada  realisasinya  belum  terlalu dimaksimalkan  di  bidang  pemberdayaan.  Undang-Undang  Desa  menyebutkan penggunaan  anggaran  dana  desa  wajib  selaras    antara  pemberdayaan  dan  pebangunan infrastruktur  sehingga  pembangunan  bisa  berjalan  dengan  beriringan.  Selain  itu, penggunaan  dana  desa  dalam  hal  pembinaan  masyarakat  masih  belum  maksimal realisasinya.  Akibatnya,  penyerapan  anggaran  kurang  dilaksanakan  dengan  maksimal demi kepentingan masyarakat di Kelurahan Kapas.
Kata Kunci: Pemberdayaan, Implementasi, Alokasi, Dana Desa.

## PENDAHULUAN
Pada intinya, tujuan pembangunan negara  adalah  sejahteranya  kehidupan warga  negaranya  baik  dalam  hal ekonomi,  sosial  ataupun  pun  budaya. Pada  pembangunan  suatu  negara,  ada barometer  pembangunan  yang  wajib dilaksanakan pemerintah, yakni pembangunan nasional secara makro. Di pembukaan  Undang-Undang  Dasar Tahun  1945  telah  diamanatkan  tujuan Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia  adalah  melindungi  segenap bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan  umum,  mencerdaskan keidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban  dunia  yang  berdasarkan kemerdekaan,  perdamaian  abadi,  dan keadilan  sosial.  Sehingga  mutlak dibutuhkan suatu pembangunan manusia Indonesia dan pembangunan masyarakat seutuhnya. Sama halnya dengan pembangunan  kota,  pembangunan  desa juga membutuhkan jenjang yang akurat, karena  pemegang  kebijakan  di  desa berhadapan dengan masyarakat langsung, yang pada hakikatnya masing- masing desa memiliki ciri khas berbeda- beda yang harus berjalan selaras dengan peraturan  yang  dibuat  dan  budaya masing-masing desa. Dengan
diterbitkannya  Undang-Undang  No.  6 tentang  Desa,  menjadi  inovasi  baru pemerintah  pusat  dalam  pembangunan dan penataan otonomi daerah yang lebih baik.  Dan  selain  itu,  terbitnya  Undang-
Undang No. 6 tentang desa tersebut juga mengatur tentang pemberian kewenangan yang lebih pada pemerintahan  desa  untuk  pelaksanaan pembangunan.  Pada  Undang-Undang
Desa  juga  sudah  disebutkan  bahwa  itu merupakan  sebuah  penegasan,  desa mempunyai  hak  asal-usul  dan  hak tradisional  yang  bekaitan  dengan  adat istiadat  utuk  mengatur  kepentingan
masyarakatnya  dan  berperan  dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang sesuai  dengan  Undang-Undang  Dasar 1945 (Gunawan Prayitno, 2018:19). Dengan  mengusung  misi  yang terkandung  dalam  Undang-Undang Desa, negara wajib melindungi desa dan memberdayakan  masyarakatnya  agar desa  menjadi  maju,  mandiri  dan demokratis,  sehingga  tercipta  landasan yang kuat dalam proses penyelenggaraan roda  kepemerintahan  yang  bertujuan menciptakan  masyarakat  adil,  makmur dan  sejahtera.  Karena  di  mata  hukum, keberadaan  desa  diatur  dalam  Undang- Undang  No.  32  Tahun  2004  tentang pemerintah  daerah  dan  Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang desa. Jadi dengan keberadaan dana desa tersebut,  desa  diharapkan  mampu menyelenggarakan proses otonomi yang baik,  dan  juga  memahami  kaidah pemerintahan  yang  berlaku  sehingga desa  akan  berkembang  berdasarkan keanekaragaman dan pengetahuan, menjalankan  proses  demokrasi  maupun proses  pemberdayaan  masyarakat.  Hal itu  menjadi  sangat  fundamental  dalam peningkatan  peran  pemerintah  agar memberikan yang terbaik sesuai
“label”nya  yaitu  pelayan  masyarakat.
Tujuan  pembangunan  negara  akan terlaksana  dengan  baik  jika  pada  skala yang  lebih  kecil,  seperti  lembaga terdapat pola manajerial dalam pengelolaan pembangunan. Pola manajerial  dalam  pembangunan  bisa berupa  hasil  dari  pembangunan  yang bisa  dirasakan  manfaatnya  oleh  semua kalangan masyarakat.
Dalam pembangunan sebuah desa, diperlukan  sebuah  tahapan  yang  pasti serta  berkelanjutan,  salah  satu  faktor yang  dibutuhkan  adalah  pengetahuan, persepsi  masyarakat  yang  positif  dan kesadaran  seutuhnya  seluruh  elemen masyarakat  dalam  berpartisipasi  demi menunjang  pelaksanaan  pembangunan
di  desa.  Selain  itu,  yang  tidak  kalah pentingnya  pada  pembangunan  desa yakni  kebijakan  pemerintah  yang mendukung  rakyat  banyak,  sehingga pemerintah  mudah  dalam  mengarahkan dan  membimbing  masyarakat  agar bersama-sama  melaksanakan  program- program  pemerintah  sesuai  dengan peraturan yang sudah ditetapkan.
Pemahaman  dan  keikutsertaan seluruh elemen masyarakat adalah salah satu  modal  yang  tak  ternilai  dalam pencapaian  target  program  pemerintah, khususnya  di  seluruh  wilayah  negara kesatuan republik Indonesia. Keberhasilan pencapaian sebuah program  tidak  sekedar  didasarkan  pada kemampuan aparatur pemerintah tersebut  saja,  akan  tetapi  pemahaman dan  keikutsertaan  seluruh  masyarakat bisa  memberikan  sumbangsih  yang menentukan dalam mengimbangi keterbatasan  dalam  sisi  anggaran  dan kemampuan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan. Kebijakan dana desa di kelurahan
Kapas Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk  mulai  bisa  terlaksana  tahun 2015  melalui  APBDes.  Berdasarkan ketentuan  Peraturan  Desa  Kelurahan Kapas  No.  04  Tahun  2022  tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)  Kelurahan  Kapas  sebesar Rp.1.823.863.780,- (satu miliar delapan ratus  dua  puluh  tiga  juta  delapan  ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh  rupiah).  Berdasarkan  fungsi  dan pemakaiannya,  anggaran  dana  desa diprioritaskan pada bidang penyelenggaraan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan dan pembinaan  kemasyarakatan,  (Portal Desa Kapas :2023). Pengelolaan dana desa di Kelurahan  Kapas  yang  terealisasi  pada tahap  semester  pertama,  dari  tiga prioritas  tersebit  adalah  pelaksanaan pembangunan  infrastruktur  desa  yang
mencakup  penanggulangan  bencana darurat, dan juga pemberdayaan masyarakat. Sampai bulan Mei, realisasi khususnya  pembinaan  kemasyarakatan dan  pemberdayaan  masih  rendah, tercatat yang tertinggi adalah pembangunan  infrastruktur  dan  yang  di dalamnya  terdapat  penanggulangan bencana. Bisa terlihat dalam pengimplementasian  Kelurahan  Kapas lebih  mengutamakan  pembangunan infrastruktur  ketimbang  pemberdayaan dan  pembinaan  masyarakat,  walaupun pada  Undang-undang  desa  juga  telah menyebutkan  bahwa  dana  desa  selain untuk infrastruktur juga harus diprioritaskan utuk pemberdayaan masyarakat  desa,  sehingga  seandainya dana desa sudah tidak dialokasikan pada waktu  yang  akan  datang,  masyarakat desa sudah ada mengalami peningkatan dalam  hal  pemberdayaan  masyakarat, sesuai  skill  dan  bidang  pekerjaan masing-masing.

## Tujuan Penelitian
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah sebagai berikut :
1. Untuk  mengetahui  sejauh  mana implementasi alokasi dana desa pada peningkatan pemberdayaan masyarakat  di  Kelurahan  Kapas Kecamatan  Sukomoro  Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk  mengetahui  sejauh  mana partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan terkait implementasi  dana  desa  dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kapas Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk.

## METODE PENELITIAN
Merunut  pada  permasalahan  di atas,  yaitu  pentingnya  partisipasi masyarakat  dalam  implementasi  dana desa melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, maka
penulis memutuskan untuk menggunakan  metode  penelitian  studi kasus.  Yang  selanjutnya  akan  disebut sebagai  metode  analisis  ddeskriptif kualitatif  dengan  pendekatan  penelitian turun ke lapangan. Sugiyono (2017:8) menyebutkan penelitian kualitatif disebit juga sebagai penelitian  naturalistik  karena  dilakukan dalam  kondisi  yang  alami  dan  disebut juga  sebagai  metode  etnographi. Moleong  (2012:6)  menyatakan  bahwa penelitian  kualitatif  adalah  penelitian yang  ditujuakn  untuk  mengetahui fenomena  yang  terjadi  yang  dialami masyarakat  perdesaan,  seperti  perilaku, persepsi,  pengetahuan  dan  tindakan ataupun  motivasi  yang  memotivasi masyarakat perdesaan untuk melakukan suatu perubahan ke arah yang positif. Perspektif  penelitian  ini  menggunakan analisis  deskriptif  kualitatif  untuk memahami  fenomena  tentang  apa  yang dialami  masyarakat,  dan  hasil  yang didapat  dijabarkan  dengan  analisis deskriptif  berupa  pernyataan  dari  pihak yang  diamati.  Tujuan  penelitian  ini adalah mengetahui sejauh apa partisipasi masyarakat  desa  dalam  pembangunan maupun program
pemberdayaan masyarakat melalui anggaran dana desa pada  Kelurahan  Kapas  Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk.

## Sumber Data
Data  yang  digunakan  pada penelitian  ini  adalah  data  primer  dan sekunder. Sugiyono (2017) menyebutkan  definisi  data  primer  dan sekunder adaalh sebagai berikut : 1. Data primer adalah data yang didapat langsung  dari  sumber,  dicatat  dan dilakukan pengamatan menggunakan wawancara dengan daftar pertanyaan yang  berupa  kuisioner  terhadap narasumber.  Pada  penelitian  ini, penulis  memilih  pihak  yang  terkait dengan pelaksanaan alokasi dana desa
dari unsur pemerintah yaitu perangkat kelurahan.
2. Data  Sekunder  adalah  data  yang didapat  dari  kantor  kelurahan  Kapas yang  berupa  keterangan  dan  laporan ataupun  dokumentasi  kegiatan  yang sudah  dilaksanakan  yang  berkaitan dengan  implementasi  alokasi  dana desa Kelurahan Kapas Tahun 2022.
HASIL DAN

## PEMBAHASAN PENELITIAN Dana Desa
Dalam  kerangka  historis,  Widjaja (2003)  menyebutkan  desa  adalah  asal muasal  terciptanya  masyarakat  politik dan  pemerintahan  di  suatu  negara,  jauh sebelum  negara  atau  bangsa  terbentuk.
Masyarakat desa memiliki potensi dalam perkembangan politik, hal ini dikarenakan  masyarakat  desa  memiliki keragaman  sosial  atas  tradisi  dan  adat istiadat  yang  kuat  dan  relatif  mandiri. Dengan  tingginya  tingkat  keragaman desa  menunjukan  desa  sebagai  wujud bangsa yang paling konkrit.
Surianingrat  (1992)  meyebutkan desa telah dikenal sejak jaman kerajaan dahulu  kala.  Desa  adalah  wilayah  di bawah kerajaan dan kerajaan menghendaki  loyalitas  dari  desa  dan orang-orang  yang  tinggal  di  desa tersebut. Soenardjo (1984) meyebutkan,
sebuah  desa  merupakan  kesatuan masyarakat  yang  bermukim  disana berdasarkan  adat  istiadat  dan  hukum yang  ada  sejak  desa  tersebut  terbentuk yang  mempunyai  kesamaan  yaitu  rasa memiliki, pertalian lahir dan batin yang kuat  yang  disebabkan  oleh  keturunan ataupun  memiliki  kepentingan  politis, keamanan,  ekonomi  dan  sosial  yang sama. Pemerintah desa/kelurahan merupakan salah satu bagian pemerintahan nasional dimana penyelenggaraannya  ditujukan  untuk pedesaan.  Pemerintahan  desa  adalah
proses  dimana  upaya  masyarakat bersangkutan dipersatukan dengan upaya pemerintah dalam usaha peningkatan taraf hidup rakyat (Surasih,
2002: 23).
Dana  desa  adalah  sebuah  bentuk upaya  pemerintah  dalam  penggunaan anggaran  dari  pusat  dimana  itu  berasal dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara (APBN) yang dipindah bukukan kepada nomor rekening kas desa melalui nomor  rekening  kas  daerah  yang digunakan  untuk  belanja  negara  seperti pembangunan infrastrukturr, pemberdayaan maupun pembinaan masyarakat  desa  tersebut.  Berdasarkan UU  No.6  Tahun  2014  tentang  Dana Desa,  dinyatakan  bahwa  penggunaan dana desa harus dilakukan sesuai aturan baik dari segi penganggaran, penyaluran, penggunaan  maupun  pelaporannya. Selain itu menurut Lili (2018), dana desa adalah  anggaran  tahunan  yang  diterima desa  /  kelurahan  yang  bersumber  dari APBN  dengan  cara  pemindahbukuan (transfer) melalui APBD Kabupaten/Kota  yang  digunakan  untuk membiayai segala proses penyelenggaran pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat seluruh desa. Kelurahan Kapas adalah salah satu desa  /  kelurahan  yang  menerima  dana desa  yang  dalam  implementasi  dan pengelolaannya dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan dan setelahnya dilakukan monitoring, evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan  dan  keuangannya.  Dalam pengelolaannya,  dana  desa  tidak  bisa sembarang  kelola  akan  tetapi  harus dilakukan penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat desa dan prioritas yang sudah ditetapkan pemerintah desa. Pengelolaan Dana Desa dalam Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat. Pengelolaan pada hakikatnya adalah  pemanfaatan  dan  pengendalian segala sumber daya yang dalam sebuah perencanaan  dibutuhkan  untuk  suatu penyelesaian  tujuan  kerja  tertentu. Menurut  Irawan  (1997),  pengelolaan bisa  dikategorikan  sebagai  proses manajemen  yaitu  pengorganisasian, penggerakan  dan  pengarahan  usaha sebagai  pemanfaatan  material  dan fasilitas  yang  efektif  dalam  mencapai suatu  tujuan.  Dalam  suatu  proses pengelolaan keuangan, salah satu fungsi di  dalamnya  yaitu  perencanaan.  Wang (2006) mengartikan perencanaan sebagai cara  pemaparan  dalam  proyeksi  dan pengembangan  sumber  daya  keuangan,
dan cara merancang ataupun memperbaiki penggunaan sumber daya. Perencanaan adalah sebuah kegiatan yang bertujuan mempersiapkan penentuan  suatu  tujuan  yang  ingin dicapai. Kegiatan perencanaan merupakan  tolak  ukur  yang  penting dalam keberhasilan pembangunan. Maka dalam  suatu  program  yang  ingin dilaksanakan haruslah mempunyai langkah  awal  melakukan  perencanaan secara efektif, sehingga proses penentuan sebuah program pemerintahan  tercapai  dengan  baik sesuai target. Maka daripada itu,  dalam penentuan  dan  alokasi  dana  desa  harus ada  perencanaan  yang  jelas  agar  dapat dirasakan  faedahnya  oleh  masyarakat desa.  Serta  dalam  penentuan  rencana tersebut,  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat  Desa  (LPMD),  dan  unsur- unsur masyarakat seperti tokoh masyarakat  harus  dilibatkan  dalam menentukan kebijakan di desa. Tujuan  dari  alokasi  dana  desa adalah untuk membangun dan memberdayakan masyarakat desa. Adanya  alokasi  dana  desa  yang bersumber  dari  APBN  mempunyai prioritas yaitu membangun dan
memberdayakan masyarakat desa, maka di Undang-Undang desa sudah mengatur peruntukan  anggaran  dana  desa  yang tidak  hanya  berupa  pembangunan infrastruktur fisik saja, tetapi juga harus diimbangi  pemberdayaan  masyarakat desa.  Dengan  selarasnya  pembangunan desa baik infrastruktur maupun pemberdayaan  masyarakat,  maka  akan tercipta sebuah proses tumbuh kembang kemandirian masyarakat dalam memenuhi  kebutuhan  desa  dan  mampu terlepas  dari  ancaman  penurunan  taraf hidup masyarakatnya. Pada  Musyawarah  Perencanaan Pembangunan Desa (MUSREMBANGDES), dilakukan perencanaan alokasi anggaran dana desa pada Kelurahan Kapas. Proses penganggaran  disesuaikan  dengan  yang terjadi  di  lapangan  yang  dalam musyawarah ini turut dihadiri oleh BPD, LPMD, para tokoh masyarakat, ataupun perwakilan masyarakat Kelurahan Kapas. Ditetapkan pada hasil musyawarah  tersebut,  beberapa  bidang yang  dianggarkan  tahun  2022  yaitu penyelenggaran  pemerintahan  desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat  desa  dan  penanggulangan bencana darurat desa. Dari empat bidang tersebut  telah  disepakati  bersama,  dan diputuskan bahwa segala hal yang telah direncanakan  sudah  sesuai  amanat perundang-undangan  oleh  pihak-pihak yang terlibat pada musyawarah tersebut.

## Pelaksanaan Dana Desa
Dalam implementasi dan pelaksanaan  keuangan  pada  proses pengelolaannya difokuskan untuk
mencari  serta  memperbaiki  kegiatan keuangan  yang  tidak  sesuai  dan memastikan  seluruh  kegiatan  dilakukan sesuai  yang  sudah  direncanakan  atau diinginkan  (Wang,  2006:18).  Metode yang dilakukan adalah dengan melakukan pengawasan dan pengendalian  selama  kegiatan  berjalan dengan  cara  perbandingan  proses terhadap  parameter-parameter  yang ditetapkan.  Misalnya  nominal  alokasi yang dikeluarkan atau parameter lainnya yang  mencerminkan  proses  pencapaian tujuan  dari  kegiatan  tersebut  (Wang, 2006).
Jika ditemukan indikator kegiatan tersebut berjalan tidak dengan semestinya,  maka  harus  dilakukan proses yang dapat memastikan penyebab hal  itu  terjadi  agar  dapat  dilakukan perbaikan. Terdapat dua jenis parameter, yaitu parameter keuangan dan parameter non-keuangan.  Parameter  keuangan digunakan  untuk  mengukur  kondisi keuangan  desa,  sedangkan  parameter non-keuangan  mengukur  performa  di luar  keuangan  seperti  tingkat  kepuasan masyarakat. Parameter keuangan diklasifikasikan  menjadi  tiga  jenis, antara lain (Wang, 2006)
1. Parameter  Input  Keuangan.  Yaitu mengukur  ketersediaan  sumber  daya dan penggunaannya berdasarkan hasil kegiatan yang dilaksanakan dan total pengeluaran yang terjadi.
2. Parameter  Proses  Keuangan.  Yaitu mengukur  saldo  anggaran  dari  biaya operasional  yang  dijalankan,  dengan menghitung pemasukan dan pengeluaran yang terjadi. 3. Parameter  Hasil  Akhir  Keuangan. Yaitu  mengukur  pemasukan  dan keberhasilan  yang  didapatkan  dari hasil kegiatan yang dilaksanakan.
Beberapa hal yang harus dicermati dalam  penetapan  parameter,  yaitu kesesuaiannya  dengan  tujuan  kegiatan, kebutuhan organisasi, serta ketersediaan data  (Wang,  2006:  90).  Setelah penetapan parameter dan membandingkannya dengan pelaksanaannya  di  lapangan,  maka selanjutnya  adalah  mengamati  tren perkembangan  dari  kegiatan  tersebut
agar  diperoleh  pemaparan  yang  jelas tentang  proses  implementasi  kegiatan. Jika  diputuskan  performa  kegiatan tersebut  kurang  baik,  akan  dicari  tahu penyebabnya.  Secara  garis  besar, penyebab  dari  performa  kegiatan  yang kurang  baik  disebabkan  oleh  tiga  hal; perencanaan yang kurang baik, perubahan  sosial  ekonomi  yang  tidak diduga sebelumnya, atau proses kegiatan yang  kurang  efektif  dan  tidak  efisien (Wang, 2006:).
Pelaksanaan menjadi
suatu aktivitas  penting  sebagai  salah  satu bentuk  implementasi  untuk  pencapaian target  dari  rencana-rencana  seluruh kegiatan  yang  sudah  disiapkan  dengan matang  melalui  perencanan  ataupun melalui musyawarah.
Pelaksanaan kegiatan  barulah  dilaksanakan  jika program-program yang diusulkan sudah disahkan untuk selanjutnya diimplementasikan  sesuai  target  yang sudah  direncanakan.  Pada  laporan realisasi pelaksanaan APBDes
Kelurahan  Kapas  sampai  bulan  Mei
Tahun 2022, ada beberapa kegiatan yang telah terlaksana sebagai berikut:
Laporan Realisasi Anggaran APBDes Kelurahan Kapas Per Bulan Mei 2022 Sumber:  Laporan  Realisasi  APBDes Kelurahan Kapas. Alokasi Dana Desa untuk Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam upaya peningkatan kesejahteraan  masyarakat,  pemerintah Kelurahan  Kapas  sudah  melaksanakan kegiatan  yang  direncanakan  sesuai Undang-Undang  Desa  No.06  Tahun 2014,  dan  dengan  dana  desa  yang didapat dari anggaran APBN, Kelurahan Kapas  dapat  memberikan  kontribusi kepada masyarakat melalui pembangunan  infrastruktur  maupun pemberdayaan.  Sesuai  amanat  Undang- undang  desa,  dana  desa  tidak  hanya digunakan  pembangunan  infrastruktur
saja,  tetapi  juga  diperuntukkan  pada bidang  pemberdayaan  dan  pembinaan masyarakat desa. Wahjudin Sumpeno (2011) menjelaskan,  Pemberdayaan  adalah usaha  yang  dilakukan  oleh  pihak-pihak luar  terhadap  suatu  tatanan,  agar  dapat menciptakan  tatanan  yang  lebih  baik sehingga terwujud perkembangan secara mandiri. Dengan adanya pemberdayaan, maka  muncullah  kontribusi  masyarakat sebagai  perwujuduan  hubungan  satu sama  lain  pada  suatu  tatanan  sebagai upaya penyempurnaan agar bisa berkembang secara mandiri. Jadi tujuan dari  pemberdayaan  adalah  usaha  yang ditujukan terhadap suatu program untuk mencapai kondisi yang lebih mandiri.
Pada sudut pandang pembangunan yang  berfokus  pada  kemampuan  lokal, dikemukakan oleh Caventa dan Valderrama  dalam  Suhirman  (2003), mengukur suatu kesuksesan pembangunan bisa dilihat dari kemampuan dalam pemanfaatan sumber-sumber  kearifan  lokal  entah  itu sumber daya alam ataupun sumber daya manusia.  Jika  dalam  beberapa  aspek  di atas  terpenuhi  sumber  daya  alam  dan sumber  daya  manusia  dan  bisa memberikan kontribusi secara seimbang, maka  pemberdayaan  masyarakat  desa dapat terlaksana dengan baik. Sesuai realisasi APBDes kelurahan  Kapas  sampai  bulan  Mei 2022, salah satu yang tinggi
penyerapannya  adalah  pembangunan infrastruktur  pada  program  belanja pembangunan  desa,  dimana  sudah realisasi sebesar 27,51 % dari anggaran triwulan  ke-1  tahun  2022,  terdiri  dari lima  sub-bidang  yaitu  Pendidikan, Kesehatan,  PUPR,  Lingkungan  Hidup,
dan Kawasan Pemukiman dan Kehutanan. Perbedaannya jika dibandingkan  dengan  penyerapan  di bidang pemberdayaan masyarakat, masih relatif jauh. Persentase yang sudah
terealisasi  hanya  sebesar  3,20  %  dari anggaran yang alokasikan. Pada program belanja bidang pemberdayaan masyarakat  terdapat  tiga  sub-bidang yaitu Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan  Anak  dan  Keluarga, Dukungan  Penanaman  Modal  dan
Perdagangan  dan  Perindustrian.  Sub- bidang  perdagangan  dan  perindustrian yang  menjadi  fokus  utama  bidang pemberdayaan masyarakat pada triwulan ke-1  di  tahun  2022.  Hal  ini  disebabkan oleh  kearifan  lokal  Kelurahan  Kapas lebih mengandalkan sektor perdagangan atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Alokasi Dana Desa untuk Pelaksanaan Pembangunan Desa Dalam pembangunan, pemahaman dari  arti  kebijakan  adalah  hal  yang mutlak  dimiliki,  karena  implementasi kebijakan  pembangunan  adalah  cikal bakal terlaksananya program yang sesuai dengan  tujuan.  Stoner  and  Wankel (1986:142) berpendapat bahwa kebijakan  adalah  pedoman  sarana pengambilan  keputusan,  dengan  tujuan sebagai  penentu  batas-batas,  termasuk hal-hal  yang  ingin  disetujui  maupun ditolak dalam keputusan secara musyawarah. Jika  sebuah  pembangunan  dan pemberdayaan  masyarakat  berjalan dengan  tidak  maksimal,  itu  akan berpengaruh pada sistim kerja
pemerintah desa. Karena pada dasarnya semua  kegiataan  yang  dilakukan pemerintah desa, akan ada penilaian dari tingkat  kecamatan  sampai  pusat,  dan masyarakat  pun  juga  akan  menilai kualitas  kinerja  dari  pemerintahan  desa tersebut.  Ini  membutuhkan  sebuah perencanaan  matang  mengenai  tujuan inti  pembangunan  dengan  memikirkan hal-hal  seperti  kemampuan  masyarakat, sumber-sumber dana yang akan dipakai untuk membangun desa dan
mengupayakan  pembangunan  dapat dilaksanakan  secara  berkesinambungan sesuai apa yang dihendaki masyarakat.
Berdasarkan  data  realisasi  APBDes  di atas,  perlu  suatu  kebijakan  dalam penentuan realisasi pembangunan. Dilihat  dari  APBDes  Kelurahan  Kapas, implementasi antara pembangunan
Infrastruktur  dan  pemberdayaan  masih terlihat  jauh  selisihnya,  dari  realisasi bidang  pelaksanaan  pembangunan  desa sampai  bulan  mei,  untuk  pembangunan infrastruktur  sebesar  27,51%  dan pemberdayaan masyarakat hanya sebesar  3,20  %  dari  anggaran.  Ini menunjukkan  pemerintah  Kel.  Kapas masih berfokus pada tahap pembangunan  infrastruksur  saja  dalam mengelola  dan  pengimplementasian dana desa khususnya pada Pembangunan PUPR yang mencapai Rp. 38.395.000,00 yang  terasa  jauh  lebih  besar  jika dibandingkan dengan pembagian lainnya menandakan pembangunan PUPR
menjadi  fokus  pemerintah  Kelurahan Kapas. Bisa disimpulkan sampai saat ini pemberdayaan  belum  menjadi  program prioritas utama di kel. Kapas.
Alokasi Dana Desa untuk Pembinaan Masyarakat Perkembangan jaman yang semakin kompleks memunculkan persoalan  dalam  hal  kerukunan  sesama warga,  dimana  diperlukan  toleransi terhadap  sesama  masyarakat  yang multikultural.  Dalam  kaitannya  dengan pembinaan masyarakat desa, diharapkan terwujudnya  masyarakat  yang  tidak hanya  mampu  mengakui  perbedaan semata,  tetapi  juga  bisa  hidup berdampingan  saling  menghormati, tenggang  rasa,  komunikatif.  Kunci dalam  menjaga  keharmonisan  tradisi maupun budaya adalah kerjasama sosial dan tolong menolong secara tulus, untuk mewujudkan  rasa  kemanusiaan  sesuai
ajaran  norma-norma  agama  dan  negara (PKUB, Tim Depag, 2003). Dalam hal pembinaan masyarakat desa  Kelurahan  Kapas,  pada  data APBDes Tahun 2022 terdapat beberapa jenis  pembinaan  yaitu  pembinaan ketertiban  umum  dan  perlindungan masyarakat,  ketentraman,  kebudayaan dan  keagamaan,  kepemudaan  dan olahraga,  dan  bidang  kelembagaan masyarakat.  Pada  Pasal  18  Undang- undang Desa No. 06 Tahun 2014 tentang kewenangan desa, bahwa desa memiliki kewenangan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan,  dan  pemberdayaan masyarakat  desa,  yang  berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat. Laporan realisasi anggaran APBDes  Keluraha  Kapas  menunjukkan bahwa  alokasi  dana  desa  untuk pembinaan  masyarakat  desa  masih termasuk  rendah  yaitu  sebesar  Rp. 33.594.000,00  namun  pada  realisasinya belum  ada.  Hal  ini  menggambarkan pembinaan  masyarakat  masih  belum menjadi  prioritas  utama  sehingga pembinaan  masyarakat  masih  menjadi hal yang belum dilaksanakan kendati apa yang  diamanatkan  dalam  Undang- Undang desa sudah tertulis jelas.

## PENUTUP
Berdasarkan hasil dan pembahasan,  bisa  disimpulkan  yakni implementasi dan pengelolaan dana desa yang ada di Kelurahan Kapas Kecamatan Sukomoro  Kabupaten  Nganjuk  belum terlaksana  dengan  baik,  walaupun  dari aspek perencanaan sesuai dengan aturan yang telah diamanatkan undang-undang. Disimpulkan masih adanya ketidakseimbangan antara realisasi pembangunan infrastruktur dengan pemberdayaan  dan  pembinaan  di APBDes Kelurahan Kapas Tahun 2022.
Sebagai  saran,  yang  harus  lebih dipahami  oleh  pemerintah  desa  adalah pemahaman bahwa pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan pembinaan masyarakat desa adalah satu kesatuan  yang  sebenarnya  tidak  boleh terpisahkan.  Dan  pemerintah  desa  juga harus  memahami  bahwa  alokasi  dana desa  ini  sewaktu-waktu  bisa  ditiadakan tergantung  para  pemangku  kebijakan pusat.

## DAFTAR PUSTAKA
Basu Swastha, Irawan, (1997). Manajemen  Pemasaran  Modern, Edisi kedua. Yogyakarta Chiung-Ju,  Liang  and  Wen-Hung, Wang,  (2005).  Evaluation  the Interrelation  of  a  Retailer’s Retationship Efforts and Consumers’ Attitudes and Behavior. Journal  of  Targeting Meassurenment  and  Analilis  for Marketing Taiwan. National Taiwan Science and Technology Digdowiseiso,  Kumba.  (2015).  Sistem keuangan publik. Lembaga Penerbitan  Universitas  Nasional (LPU-  Unas).  ISBN:  978-623- 7376-29-3
Laporan  Realisasi  APBDes  Kelurahan Kapas Per Mei 2022 Moeleong, (2002) Metodologi Penelitian
Kualitatif,  PT.  Remaja  Rosda
Karya; Bandung
Panggulu,  Y.  T.  (2013).  Efektivitas Kebijakan  Retribusi  Pada  Dinas Pengelolaan Pasar Kebersihan Dan Pertamanan Di Kabupaten Kepulauan  Talaud. Jurnal  Acta Diurna, 2(4) Patton, Michael Quinn. (2006). Metode Evaluasi Kualitatif, Pustaka Pelajar; Yogyakarta Pembukaan  Undang-Undang  Dasar Tahun 1945
Peraturan Desa Kelurahan Kapas No. 04 Tahun  2022  tentang  Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Desa (APBDes)
Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun 2005 tentang Desa
Prayitno,  Gunawan,  dkk,  (2019). Perencanaan Desa Terpadu Modal Sosial dan Perubahan Lahan, Jawa Timur: CV. AE MEDIA GRAFIKA, Soenardjo, R.H. Unang, (1984). Tinjauan Singkat Tentang: Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Tarsito, Bandung Stoner , James A.F dan Charles Wankel. (2013).  Pengantar  Manajemen edisi keempat jilid lima, Jakarta Sugiyono.  2008,  Metode  Penelitian Kuantitatif  dan  R&D,  Alfabeta,
Bandung Cet.4 Suhirman,  Alamsyah,  Z.,  Zaini,  A., Sulaiman,  &  Nikoyan,  A.  (2012). Studi Perencanaan dan Penganggaran. Jakarta : Kemitraan Sumpeno, Wahyudin. (2011). Perencanaan Desa Terpadu. Banda Aceh:  Reinforcement  Action  and Development Surianingrat, Bayu, (1985). Pemerintahan  Admiinistrasi  Desa dan  Kelurahan,.  Aksara  Baru: Jakarta Surjono, Agus. & Nugroho, Trilaksono. (2008) Paradigma, Model, Pendekatan  Pembangunan,  Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Era Otonomi  Daerah.  Bayumedia,
Malang Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014
tentang Desa
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah
Widjaja,  A,  W,  2003.  Otonomi  Desa.
Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada Widodo,  Joko,  Dr.,  (2007).  Analisis Kebijakan  Publik:  Konsep  dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik