Volume 6 Nomor 1, September 2020 e-ISSN: 2580-1678 dan ISSN: 2355-4657 Open Access : http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/index

## MENYOAL EKSISTENSI KELEMBAGAAN MANAJEMEN INOVASI PERGURUAN TINGGI DALAM HAL HILIRISASI HASIL RISET 
* Muh Ali Masnun 1 , Dilla Nurfiana Astanti 2
1 Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Jl. Ketintang No. I 8 , Ketintang, Kec. Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur 60231 * e-mail: alimasnun@unesa.ac.id 2 Pusat Kajian Hukum dan Pembangunan, Universitas Negeri Surabaya, Jl. Ketintang No. I 8 , Ketintang, Kec. Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur 60231 e-mail: dillanurfianaa@gmail.com

## Abstract
Research  as  one  of  the  important  pillars  for  the  progress  of  a  nation,  it  is  because  the outcome  of  research  can  be  transferred  to  the  user.  The  purpose  of  this  study  is  to  examine  the existence  of  innovation  management  institutions  in  higher  education  in  the  case  of  transfering  of research results after the promulgation of the Ministry of Research and Technology MIPTi in 2019. This study uses legal research methods using primary and secondary legal materials. The approach used is the legislative approach and institutional approach for in-depth analysis. The results showed several  things  including,  firstly  that  the  existence  of  innovation  management  institutions  from  the normative side was still relatively weak, it was based on provisions which were still optional to open space for universities to not manage innovation management optimally. Second, that normatively it has not been explained in detail, especially related to institutional aspects and practice guidelines for most of the functions to be carried out by the innovation management agency. Third, that from the normative side the authority of the innovation management agency has the potential to overlap with the authority of the intellectual property center. The recommendation for this research is that there needs to be a strict regulation on the existence of an innovation management institution and harmonization of an innovation management agency with other laws and regulations.
Keywords : Innovation Management Institution; Transferring; Research Results.

## Abstrak
Riset  sebagai  salah  satu  pilar  penting  bagi  kemajuan  sebuah  bangsa,  hal  tersebut dikarenakan luaran daripada riset untuk selanjutnya dapat dialihkan kepada pengguna. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji eksistensi kelembagaan manajemen inovasi di perguruan tinggi dalam hal  hilirisasi  hasil  riset  pasca  diundangkannnya  Permenristek  MIPTi  tahun  2019.  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian hukum  dengan  menggunakan  bahan  hukum  primer  dan  sekunder. Adapun  pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan kelembagaan  untuk  kemudian  dilakukan  analisis  secara  mendalam.  Hasil  penelitian  menunjukkan beberapa hal diantaranya, pertama bahwa eksistensi lembaga manajemen inovasi dari sisi normatif relatif  masih  sangat  lemah,  hal  tersebut  didasarkan  pada  ketentuan  yang  sifatnya  masih  opsional membuka  ruang  bagi  perguruan  tinggi  untuk  tidak  melakukan  pengelolaan  manajemen  inovasi secara  optimal.  Kedua,  bahwa  secara  normatif  belum  dijelaskan  secara  detail,  khususnya  terkait aspek kelembagaan dan panduan praktik sebagian besar fungsi yang akan dijalankan oleh lembaga manajemen  inovasi.  Ketiga,  bahwa  dari  sisi  normatif  kewenangan  lembaga  manajemen  inovasi berpotensi  tumpang  tindih  dengan  kewenangan  yang  dimiliki  sentra  kekayaan  intelektual. Rekomendasi atas  penelitian  ini,  perlu  pengaturan  yang  tegas  atas  eksistensi lembaga  manajemen inovasi  dan  harmonisasi  pengaturan  lembaga  manajemen  inovasi  dengan  peraturan  perundangan lain.
Kata Kunci: Kelembagaan Manajemen Inovasi; Hilirisasi; Hasil Riset.
 Naskah diterima: 27 Juni 2020, direvisi: 23 September 2020, disetujui untuk terbit: 28 September 2020  
Doi: 10.3376/jch.v6i1.269

## PENDAHULUAN
Pembangunan  dalam  segala  bidang merupakan  sebuah  keniscayaan  yang diperlukan Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang. Keberhasilan
pembangunan  akan  mewujudkan  cita-cita atau  tujuan  negara  yang  telah  disepakati oleh founding  fathers dalam  Pembukaan UUD  NRI  1945  (Masnun,  2020).  Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan  adalah  riset.  Tidak  dapat dipungkiri  bahwa  riset  merupakan  salah satu  pilar  penting  bagi  kemajuan  sebuah bangsa,  hal  ini  sangat  beralasan  karena luaran  dari  hasil  riset  inilah  ditemukan berbagai  inovasi  untuk  menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat yang akhirnya dapat meningkatkan  kesejahteraan  dan  daya saing  bangsa.  Perguruan  Tinggi  sebagai salah  satu  tempat  yang  memiliki  sumber daya  manusia  untuk  melakukan  berbagai riset memiliki peran yang sangat strategis, hal  ini  dikarenakan  senada  dengan tridharma  perguruan  tinggi  yang  mana salah  satu  dharma  yang  harus  dilakukan adalah  dharma  penelitian  (riset),  sesuatu yang  sudah  tidak  asing  dan  menjadi pergumulan sehari-hari oleh sivitas akademika.
Riset  di  perguruan  tinggi  diarahkan guna  mengembangkan  ilmu  pengetahuan dan teknologi, hal ini dikarenakan ada mitos yang berkembang bahwa
pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  sebagai  salah  satu  jalan  pintas industrialisasi  untuk  menuju  kemajuan dalam pembangunan secara tidak langsung (Gumanti, 2016). Dengan kata
lain bahwa penguasaan ilmu pengetahuan dan  teknologi  sebagai  salah  satu  bentuk upaya  Negara  yang  memiliki  kewajiban untuk  menyejahterakan  rakyat  Indonesia (Irawan,2019),  karena  dengan  teknologi dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.
Dalam  hal  riset  bahwa  secara  tidak langsung  riset  di  perguruan  tinggi  dapat memberikan manfaat baik secara ekonomi maupun sosial. Secara ekonomi tentu hasil riset  yang  dilakukan  di  perguruan  tinggi memiliki nilai ekonomi dan dapat menjadi komoditi  yang  untuk  selanjutnya  dapat dimanfaatkan oleh industri dengan mekanisme  perjanjian  yang  disepakati para  pihak  (misal  melalui  lisensi).  Secara sosial  tentu  hasil  riset  tersebut  dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas dengan  cuma-cuma.  Problematika  yang dialami  hampir  sebagian  besar  perguruan tinggi  bahwa  hasil  riset  yang  dilakukan oleh  perguruan  tinggi  sebatas  pada laporan semata, akhirnya hanya teronggok di pojok ruangan atau dalam file folder di hardisk.  Hasil  riset  yang  dilakukan  oleh sivitas  akademika  perguruan  tinggi  sudah sepatutnya terjadi proses hilirisasi kepada industri atau masyarakat yang membutuhkan,  yang  akhirnya  hasil  riset dapat  memiliki  nilai  guna.  Melalui hilirisasi  (alih  teknologi),  perguruan tinggi sebagai salah  satu lembaga pengabdian masyarakat memiliki nilai dan peran dalam meningkatkan inovasi perekonomian serta produktivitas, menciptakan  lapangan  pekerjaan  bagi masyarakat, serta membantu memecahkan berbagai permasalahan sosial di
masyarakat  melalui  hasil  penelitian  dan pengembangan  (riset)  (Lembaga  Ilmu Pengetahuan Indonesia 2018).
Sejalan dengan Undang-Undang Nomor  18  Tahun  2002  Tentang  Sistem
Nasional  Penelitian,  Pengembangan,  dan
Penerapan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi  (selanjutnya  disingkat  UU Sisnas Iptek 2002), perguruan tinggi tidak
hanya dituntut untuk menghasilkan sumber  daya  manusia  berkompeten  dan berkualitas, melainkan juga luaran hasil riset dan inovasi yang dapat meningkatkan  pembangunan  ekonomi nasional.  Hasil  riset  dan  inovasi  dituntut untuk  mengatasi  hambatan  belum  adanya link  and  match dengan  apa  yang
dibutuhkan masyarakat maupun sektor industri (Wirakartakusumah 2016). Permasalahan sebagaimana tersebut pada dasarnya telah diupayakan penyelesaiannya  secara  normatif  pada Pasal  16  UU  Sisnas  Iptek  2002  secara eksplisit dijelaskan bahwa sivitas akademika perguruan tinggi wajib mengusahakan  hilirisasi  (jika  dalam ketentuan  tersebut  digunakan  terminologi “alih  teknologi”)  kekayaan  intelektual serta hasil kegiatan riset, yang dibiayai sepenuhnya atau sebagian oleh pemerintah  dan/atau  pemerintah  daerah kepada  badan  usaha,  pemerintah,  atau masyarakat,  sepanjang tidak bertentangan dengan  ketertiban  umum  dan  peraturan perundang-undangan. Artinya, bahwa secara  normatif  jelas  ada  kewajiban proses  hilirisasi  hasil  riset,  kemudian kenapa  hasil  riset  masih  sebatas  menjadi laporan administratif semata?
UU Sisnas  Iptek  2002  telah  dicabut pasca  diundangkannya  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem
Nasional Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi  (selanjutnya  disingkat  UU Sisnas  Iptek  2019),  semangat  terkait hilirisasi hasil riset dalam UU Sisnas Iptek 2019  senafas  dengan  UU  Sisnas  Iptek 2002,  bahwa  dalam  hal  melakukan kemitraan  wajib  melakukan  hilirisasi (dalam  UU  tersebut  juga  menggunakan terminologi  alih  teknologi),  sehingga perlu  memiliki  strategi  bagaimana  hasil riset selanjutnya benar-benar dapat terjadi proses hilirisasi sebagaimana yang diamanahkan  dalam  UU  Sisnas  Iptek (2002  dan  2019).  Berkaitan  dengan hilirisasi  hasil  riset  sebagaimana  tersebut pemerintah  telah  mengeluarkan  Peraturan Pemerintah  Nomor  20  Tahun  2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual  serta  Hasil  Penelitian  dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian
dan Pengembangan  (selanjutnya  disingkat  PP 20  Tahun  2005)  sebagai  peraturan pelaksana  UU  Sisnas  Iptek  2002  yang sampai  dengan  tulisan  ini  selesai  disusun masih  belum  diundangkan  Peraturan pelaksana  terkait  hal  tersebut  yang diamanahkan  UU  Sisnas  Iptek  2019. Ketentuan  pada  Pasal  16  PP  20  Tahun 2005  dijelaskan  bahwa  perguruan  tinggi wajib membentuk unit kerja yang bertanggung  jawab  dalam  pelaksanaan pengelolaan dan hilirisasi kekayaan intelektual serta hasil riset yang dilakukan oleh  sivitas  akademika.  Unit  kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 PP 20 Tahun 2005 jika diinterpretasikan
secara  sistematis  dengan  ketentuan  Pasal 13  ayat  3  UU  Sisnas  Iptek  2002  maka dapat  dimaknai  lembaga  tersebut  adalah sentra kekayaan intelektual.
Menurut  pandangan  penulis  bahwa dalam  hal  hilirisasi  hasil  riset,  selama  ini lebih  banyak  memang  melekat  kepada sentra  kekayaan  intelektual,  mengapa demikian?  Hal  ini  dikarenakan  ketika berbicara inovasi hasil riset selalu melekat di  dalamnya  adalah  sebuah  hak  kekayaan intelektual terutama adalah paten.
Menyoal  terkait  inovasi  tidak  bisa dilepaskan  dari  kekayaan  intelektual, yang  mana  selalu  melekat  hak  ekonomi kepada inventor atau kreatornya.
Pendaftaran paten atas suatu inovasi hasil riset yang dihasilkan selain berguna untuk memberikan  perlindungan  hukum  kepada investor juga mampu meningkatkan serta mempercepat penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan oleh sektor industri apabila dialihkan.
Pengelolaan kekayaan intelektual  tidak  berhenti  pada  aspek perlindungan  melalui  pendaftaran  saja, melainkan juga perlu bagaimana komersialisasi atau dalam konteks penelitian  ini  adalah  hilirisasi  hasil  riset yang  pada  ujung  akhirnya  juga  berbicara terkait aspek ekonomi.
Awal  tahun  2019,  tepatnya  pada tanggal 27 Februari 2019 pemerintah
telah  mengundangkan  Peraturan  Menteri Riset,  Teknologi  dan  Pendidikan  Tinggi
Nomor 24 Tahun 2019 tentang Manajemen Inovasi Perguruan Tinggi (selanjutnya disingkat Permenristek MIPTi). Memperhatikan konsideran menimbang  Permenristek  MIPTi  maka semangat  yang  ada  adalah  hilirisasi  hasil riset  perguruan  tinggi  dilakukan  dengan melalui  manajemen  inovasi.  Berkaitan dengan  pelaksanaan  manajemen  inovasi di  perguruan  tinggi  tersebut,  Pasal  7  ayat 4  Permenristek  MIPTi  secara  eksplisit disebutkan  bahwa  pimpinan  perguruan tinggi dapat membentuk organisasi atau menetapkan lembaga/badan/pusat/unit kerja  di  Perguruan  Tinggi.  Ketentuan sebagaimana tersebut belum menjelaskan secara detail mengenai aspek kelembagaan dan panduan praktik sebagian besar fungsi yang akan dijalankan  oleh  lembaga  manajemen inovasi  (selanjutnya  disingkat  LMI). Bahwa  dalam  hal  hilirisasi  hasil  riset, tentu  peran  lembaga  manajemen  inovasi tidak  bisa  dilepaskan  begitu  saja  dari peran  yang  dimiliki  sentra  kekayaan intelektual,  oleh  karena  itu  penulis mencoba membuat  perbandingan diantara keduanya  yang  untuk  selanjutnya  dapat ditimbang dan dikaji secara lebih mendalam. Tabel 1

## Perbandingan Lembaga Manajemen Inovasi dan Sentra Kekayaan Intelektual
No Hal Lembaga Manajemen Inovasi Sentra Kekayaan Intelektual 1 Dasar Hukum Permenristek  MIPTi  24  Tahun UU Sisnas Iptek 2002 Pembentukan 2019 2 Konsiderans UU Sisnas Iptek 2002 -
PP 20 Tahun 2005 3 Kelembagaan Bertanggung Jawab kepada  Bertanggung jawab pada Pimpinan Perguruan Tinggi (lihat  pimpinan perguruan tinggi (lihat Pasal  7  ayat  (5)  Permenristek Pasal 19 PP 20 Tahun 2005) MIPTi) 4 Definisi Belum  ada  definisi yang  pasti  Unit kerja   yang berfungsi berkaitan dengan lembaga  mengelola dan mendayagunakan manajemen  inovasi,  hanya  saja  kekayaan  intelektual,  sekaligus dalam  ketentuan  umum  Pasal  1  sebagai  pusat  informasi dan angka 2 yang menyatakan bahwa pelayanan    HKI. Dengan manajemen inovasi adalah  kewajiban  ini  perguruan  tinggi serangkaian aktivitas dalam  dan lembaga litbang dapat mendorong dan mengelola  terdorong untuk inovasi di perguruan tinggi mengembangkan unit organisasi dan  prosedur  untuk  mengelola semua kekayaan intelektual dan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya. (lihat  penjelasan  Pasal  13  ayat (3) UU Sisnas Iptek 2002) 5 Sifat Opsional Wajib (Perguruan tinggi dapat  Lihat  Pasal  13  ayat  (3)  UU membentuk atau pun tidak) lihat Sisnas Iptek 2002 Pasal   7   ayat   4   Permenristek MIPTi 6 Tugas 1.  Mendorong dalam hal  1.  Meningkatkan pengelolaan penerapan  dan   pemanfaatan kekayaan intelektual di hasil litbang yang perguruan tinggi (Lihat Pasal mengandung unsur 13  ayat  (3)  UU  Sisnas  P3 kebaharuan dan telah Iptek diterapkan  yang dihasilkan  2. Pengelolaan dan oleh  Perguruan  Tinggi  untuk pemanfaatan kekayaan meningkatkan daya saing; intelektual  dan  hasil riset, 2.  Meningkatkan  kapasitas  dan perekayasaan,  dan inovasi kapabilitas  perguruan  tinggi yang dibiayai pemerintah dalam pengelolaan inovasi; 3.  Meningkatkan produktivitas inovasi  di  perguruan  tinggi (Lihat  Pasal  3  Permenristek MIPTi) Berdasarkan Tabel 1, maka menarik kekayaan  intelektual.  Bagaimana peran untuk  dielaborasi  bagaimana  eksistensi
kedua lembaga tersebut agar tidak terjadi kelembagaan MIPTi dalam hal hilirisasi
tumpang tindih diantaranya keduanya dari
hasil   riset   yang   untuk   selanjutnya
aspek normatif. Sampai dengan tulisan ini dianalisis pula bagaimana bila disusun oleh penulis, masih belum banyak kelembagaan manajemen inovasi ditulis (atau  bahkan  belum  ada).  Oleh dikaitkandengan
sentra kekayaan karena  itu,  penulis  merasa  perlu dan
penting  untuk  mengelaborasi  terkait kelembagaan  manajemen  inovasi di perguruan tinggi, karena sebelum diundangkannya  Permenristek  MIPTi, penelusuran bahan hukum yang dilakukan belum  atau  tidak  ditemukan  berkaitan lembaga baru ini.

## METODE PENELITIAN
Penelitian dalam artikel ini merupakan  penelitian  yuridis  normatif, yaitu penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya  pada  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  dan  relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian (Benuf & Azhar, 2020),  dalam  konteks  penelitian  ini  yang mendasarkan pada peraturan perundang- undangan khususnya
pasca
diundangkannya  Permenristek  MIPTi.
Penelitian  ini  ditunjang  dengan  bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.  Bahan  hukum  primer  berupa peraturan perundang-undangan yang meliputi  Permenristek  MIPTi,  UU  Sisnas Iptek 2002, UU Sisnas Iptek 2019, dan PP 20  Tahun  2005.  Bahan  hukum  sekunder yang  digunakan  berupa  jurnal,  buku, laporan  dan  bahan  lain  untuk  menunjang dalam  analisis  penelitian.  Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kelembagaan. Pendekatan perundang-
undangan (statute approach) yaitu pendekatan  masalah  yang  dilakukan dengan  menelaah,  mengidentifikasi  serta membahas peraturan perundang-undangan yang  bersangkutan  dengan  permasalahan atau  isu  hukum  yang  sedang  dihadapi (Wijaya 2020). Pendekatan kelembagaan
dilakukan  melalui  pengkajian  peran  dan fungsi  LMI  dengan  lembaga  lain  yang memiliki  karakteristik  serta  peran  dan fungsi yang sama secara lebih mendalam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Manusia dianugerahi oleh sang Kuasa berupa  akal  pikiran,  sehingga  memiliki kemampuan  dalam  hal  mendayagunakan dan  mengoptimalkan  intelektualitasnya dengan menghasilkan berbagai kreativitas berupa ciptaan, desain  maupun invensi  di bidang  ilmu  pengetahuan,  teknologi  dan bisnis. Luaran dari intelektualitas manusia tersebut  lazim  dikenal  dengan  Kekayaan Intelektual  (KI).  Apabila  KI  telah memiliki  pelindungan  hukum  berupa  hak eksklusif  yang  diberikan  oleh  negara kepada pencipta, pendesain, atau inventor, maka  akan  menjadi  hak  kekayaan intelektual  (HKI)  yang  telah  diakui  dan diatur secara internasional melalui perjanjian, konvensi internasional, traktat, maupun  secara  nasional  melalui  berbagai peraturan  perundang-undangan  di  bidang HKI (Masnun, 2020).
HKI  dihasilkan  salah  satunya  dari sumber daya manusia (sivitas akademika) yang  dimiliki  oleh  perguruan  tinggi. Sivitas  akademika  melakukan  tri  dharma perguruan  tinggi  yang  salah  satunya adalah  terkait  riset.  Diskursus  mengenai perguruan tinggi, riset, dan hilirisasi tentu bukan hal yang baru di dunia termasuk di Indonesia.  Setidaknya  pada  tahun  2014- 2019  di  bawah  pemerintahan  Presiden Joko  Widodo  periode  pertama  telah membentuk kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi. Bahwa pembentukan kementerian tersebut bukan
tanpa  sebab,  melainkan  ada  semangat bagaimana perguruan tinggi yang dianggap sebagai tempat yang memiliki sumber daya manusia
mampu menghasilkan riset-riset yang dapat dihilirkan (dialihkan) sebagai konsekuensi bahwa hakikat sebuah penelitian merupakan  suatu  cara  bagi  seseorang untuk  menyelesaikan  suatu  masalah (Hidayat,  2018).  Perguruan  tinggi  dinilai sebagai lembaga berkualitas dalam melahirkan  inovasi  riset  (penelitian)  dan pengembangan  melalui  tenaga  kerja  dan sumberdaya  terampil  sehingga  dapat menciptakan daya saing khususnya dalam ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  baik secara  nasional  maupun  global.  Daya saing atas hasil penelitian dan pengembangan  perguruan  tinggi  sejalan dengan argumentasi ekonomi bahwa daya
saing akan meningkatkan serta memperkuat  ketahanan  ekonomi  nasional (Ditjen Penguatan Inovasi 2019). Namun, segala  bentuk  inovasi  dari  hasil  riset penelitian dan pengembangan yang
dilakukan tidak hanya diukur berdasarkan besaran nilai ekonomis, melainkan juga memberikan kontribusi terhadap
penyelesaian isu-isu di masyarakat sebagai  upaya  perwujudan  pengabdian masyarakat.
Hal  lain  yang  juga  memperkuat bahwa  diskursus  mengenai  perguruan tinggi,  riset  dan  hilirisasi  bukan  hal  baru tentu didasarkan pada konsep tri dharma perguruan tinggi bahwa dharma pendidikan  akan  berkembang  jika  ada dharma  penelitian  (riset)  yang  dilakukan oleh sivitas akademika, hasil riset inilah
yang  untuk  selanjutnya  dapat  dijadikan sebagai dharma pengabdian kepada masyarakat dengan melakukan hilirisasi ataupun pengalihan agar dapat dimanfaatkan  dan  digunakan  secara  luas. Misalnya,  peningkatan  teknologi  produk oleh  sektor  industri  dilakukan  dengan melakukan  kerjasama  pemanfaatan  hasil penelitian  dengan  lembaga  penelitian  dan pengembangan  maupun  perguruan  tinggi dalam  upaya  meningkatkan  kapasitas teknologi produksi (Harsono dan Budiono 2010).  Ada  beberapa  penelitian  terdahulu bagaimana  urgensi  peran  hilirisasi  (alih teknologi)  hasil  riset  dan  berbagai permasalahannya  yang  telah  dilakukan salah  satunya  adalah  melalui  penciptaan hasil riset yang digunakan untuk memenuhi  kebutuhan  sektor  industri masyarakat.  Salah  satu  riset  sivitas akademika perguruan tinggi yang menghasilkan  inovasi  penelitian  dan pengembangan  dalam  bidang  teknologi adalah alat penipis bambu untuk meningkatkan  produktivitas  dan  kualitas kerajinan bambu (Sakti dan Artanti 2016). Hasil  dari  riset  tersebut  dapat  dilakukan hilirisasi kepada masyarakat maupun sektor industri untuk membantu meningkatkan  kebutuhan  produksi  yang mampu  memenuhi  kualitas  produk  sesuai dengan permintaan konsumen. Dari aspek manajemen, kebutuhan target dan kualitas produksi  yang  dihasilkan  oleh  sektor industri akan terpenuhi dan terjaga sesuai dengan permintaan pasar dengan meningkatnya  efektivitas  dan  efisiensi dari kegiatan produksi yang dilakukan.
Secara  tidak  langsung,  hasil  riset penelitian  dan  pengembangan  perguruan tinggi  menghasilkan  teknologi  tepat  guna yang  dimanfaatkan  untuk  pemberdayaan masyarakat melalui hilirisasi alih teknologi (Prasetyo 2016). Namun
demikian,  pelaksanaan  hilirisasi  (alih teknologi)  berkaitan  dengan  lisensi  paten memiliki hambatan-hambatan. Secara prosedural,  inventor  dihadapkan  pada lamanya jangka waktu untuk memperoleh sertifikat  paten  mengingat  permohonan paten  yang  memakan  waktu  relatif  lama, biaya  pengurusan  serta  pemeliharaan paten  yang  relatif  mahal  sehingga memberatkan peneliti atau inventor (Fitriati  2014:19).  Hambatan  lain  berasal dari  budaya  masyarakat  dimana  relative belum  banyak  institusi  pendidikan  yang memahami pentingnya perlindungan
paten atas hasil invensinya. Upaya yang dilakukan pemerintah terkait penyelenggaraan  dan  lemahnya  praktek pendaftaran  paten  adalah  mengadakan kerja  sama  dengan  instansi  terkait  untuk membangun sentra Hak Kekayaan Intelektual  sehingga  dapat  memberikan pemahaman  mendalam  mengenai  peran penting  perlindungan  paten  khususnya hasil  riset  penelitian  dan  pengembangan salah satunya di perguruan tinggi.
Bahwa dalam hal pasca diundangkannya Permenristek MIPTi terkait eksistensi
kelembagaan manajemen inovasi. LMI sebagai lembaga baru  yang  diamanahkan  Permenristek MIPTi  merupakan  unit  yang  baru  sama sekali bagi perguruan tinggi atau mungkin beberapa perguruan tinggi sudah ada yang memiliki (Lihat tabel 2)
Tabel 2 Eksistensi Lembaga Manajemen Inovasi di Beberapa Perguruan Tinggi di Indonesia No Perguruan Tinggi Nama LMI 1 Institut Teknologi Bandung Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan 2 Institut Pertanian Bogor Direktorat Inovasi dan Kekayaan Intelektual 3 Universitas Gadjah Mada Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis 4 Universitas Indonesia Direktorat  Inovasi  dan  Inkubator  Bisnis  (ada  tiga subdit, salah satunya subdit kekayaan intelektual) 5 Politeknik Negeri Semarang  Pusat Unggulan Inovasi 6 Universitas Negeri Malang Pusat Bisnis Artikel ini akan menguraikan LMI dengan menggunakan pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan kelembagaan secara simultan. Pendekatan perundang-undangan  dalam  konteks  ini dimaksudkan akan menganalisis LMI dari sisi pengaturan dalam Permenristek MIPTi, sedangkan pendekatan
kelembagaan dalam konteks ini dimaksudkan  akan  menganalisis  LMI dibandingkan  dengan  lembaga  lain  yang ada  diperguruan  tinggi  yang  memiliki karakteristik dan fungsi hampir sama.
Berdasarkan  Pasal  3  Permenristek MIPTi, tujuan manajemen inovasi adalah untuk meningkatkan
penerapan,
pemanfaatan,  serta  pengembangan  hasil penelitian perguruan tinggi yang mengandung unsur kebaruan dalam meningkatkan dan mendorong daya saing, kemandirian, perekonomian, dan
kesejahteraan bangsa, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas perguruan tinggi dalam  hal  pengelolaan  proses  inovasi serta  meningkatkan  produktivitas  inovasi yang  ada di  perguruan tinggi.  Pencapaian tujuan  manajemen  inovasi  dilakukan dengan menerapkan tahapan perencanaan, pengorganisasi, pelaksanaan, dan evaluasi sebagaimana  telah  diatur  secara  umum dalam  Permenristek  MIPTi.  Pelaksanaan manajemen  inovasi  yang  diselenggarakan melalui  LMI  dalam  perguruan  tinggi paling sedikit terdiri atas layanan :
a) Data dan informasi;
b) Pendampingan, konsultansi, sosialisasi,  informasi,  dan  promosi hasil inovasi;
c) Pemanfatan hasil penelitian dan pengembangan;
d) Pelatihan, pengalihan, penerbitan lisensi,  dan  perumusan  imbalan kekayaan intelektual;
e) Publikasi inovasi;
f) Pembentukan   konsorsium   inovasi, pengembanganjaringan dan
koordinasi antara perguruan tinggi dan industri;
g) Akses pembiayaan; dan
h) Inkubasi kewirausahaan (lihat pasal 7 ayat (3) permenristek mipti).
Pelaksanaan  LMI  yang  sejak  mulai perencanaannya
diserahkan kepada masing-masing perguruan tinggi, mengakibatkan beberapa perguruan tinggi yang  telah  membentuk  LMI  sesuai dengan  kepentingan  serta  tujuan  yang akan  dicapai  oleh  perguruan  tinggi  yang bersangkutan. Belum diaturnya pengertian LMI  secara  normatif  serta  pembentukan LMI  yang  dilaksanakan  tanpa  adanya panduan teknis maka eksistensi LMI yang telah  dibentuk  pada  beberapa  perguruan tinggi memiliki peran dan fungsi berbeda- beda  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  5 Permenristek MIPTi.  Bahwa perencanaan penyelenggaraan manajemen inovasi melalui  lembaga  manajemen  inovasi ditetapkan  oleh  Pimpinan  Perguruan Tinggi  dan  dapat  ditinjau  kembali  sesuai dengan  kebutuhan  perguruan  tinggi  yang bersangkutan. Berikut adalah peran lembaga sejenis  LMI  yang telah dibentuk oleh  beberapa  perguruan  tinggi  di Indonesia:
Tabel 3

## Peran LMI di Perguruan Tinggi
No Nama Lembaga Peran 1 Lembaga Pengembangan  Mendorong keberhasilan usaha serta pemanfaatan hasil
Inovasi dan Kewirausahaan inovasi   penelitian.   Didalamnya   terdapat   Divisi
(Institut Teknologi  Kekayaan Intelektual dan Hukum yang berperan dalam Bandung) mengelola kekayaan intelektual 2 Direktorat Inovasidan  Melaksanakan  tugas  strategis  dalam  pengelolaan, Kekayaan Intelektual hilirisasi, dan komersialisasi inovasi prospektif, serta (Institut Pertanian Bogor) pengelolaan  dan  perlindungan  atas  Hak  Kekayaan
Intelektual (HKI) 3  Direktorat Inovasi dan  Mendorong  keberlanjutan  pengembangan  bisnis  dan Inkubator Bisnis penghiliran inovasi produk hasil riset yang bermanfaat
(Universitas Gadjah Mada) kepada masyarakat
4  Direktorat Inovasi dan  Merumuskan  kebijakan  dan  pengembangan  inovasi,
Inkubator  Bisnis  (ada tiga  pengelolaan  inkubator  bisnis  dan  proses  Hak  atas subdit, salah satunya subdit Kekayaan  Intelektual  dan  pengembangan  muatan kekayaan intelektual)
kurikulum yang mendorong inovasi serta (Universitas Indonesia) pengembangan kewirausahaan 5  Pusat Unggulan Inovasi Mendorong   penguatan   dan   pengembangan   nilai (Politeknik Negeri  manfaat karya kreatif dan inovatif untuk menghasilkan Semarang) teknologi tepat  guna dalam upaya sinergitas dengan peran dan fungsi stakeholder di masyarakat. 6  Pusat Bisnis Melaksanakan pengelolaan    dan pengembangan (Universitas Negeri Malang)  unit/divisi usaha dalam berbagai bidang sesuai dengan kebutuhan   masyarakat   dengan mengoptimalkan perolehan sumber-sumber pendanaan.
Berdasarkan tabel peran LMI di  atas, pada umumnya, LMI yang telah terbentuk oleh beberapa perguruan tinggi berperan dalam mendorong pengelolaan keberhasilan  usaha  serta  hilirisasi  inovasi produk hasil riset penelitian dan pengembangan  kepada  masyarakat  agar memiliki  nilai  daya  guna.  Beberapa  LMI yang  telah  terbentuk  juga  diarahkan kepada  pengelolaan  serta  perlindungan Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  di perguruan  tinggi  dimana  peran  tersebut merupakan  ranah  sentra  HKI  sesuai dengan Pasal 13 ayat (3) UU Sisnas Iptek 2002  yang  berperan  dalam  meningkatkan pengelolaan  kekayaan  intelektual  serta melakukan  pengelolaan  dan  pemanfaatan kekayaan  intelektual  dan  hasil  riset, perekayasaan,  dan  inovasi  yang  dibiayai pemerintah. Kementerian Negara Riset dan Teknologi
mengakomodir pembentukan  sentra  HKI  agar  dapat diarahkan  secara  menyeluruh  mulai  dari proses inovasi kekayaan intelektual sampai pada tahap dimana salah satunya
adalah  mendorong  dan  menciptakan adanya  alih  informasi  dan  alih  teknologi melalui  kekayaan  intelektual  riset  yang dihasilkan (Ramlan). Dalam hal ini, peran yang  dijalankan  LMI  pada  beberapa perguruan  tinggi  memiliki  karakteristik yang  hampir  sama  dengan  sentra  HKI khususnya dalam hal pengelolaan dan pelindungan kekayaan intelektual sehingga memerlukan upaya penyelarasan agar  tidak  terjadi  tumpah  tindih  fungsi dan kewenangan.
Bahwa kelembagaan manajemen inovasi dalam Permenristek MIPTi bersifat  opsional  (lihat  Pasal  7  ayat  4), yang  artinya  ketentuan  tersebut  pimpinan perguruan tinggi dapat atau tidak membentuk  lembaga  yang  menjalankan manajemen  inovasi  di  perguruan  tinggi. Ketentuan  sebagaimana  tersebut  tentu dapat  menjadi  celah  bahwa  implementasi manajemen inovasi di perguruan tinggi dapat dijalankan secara optimal, bagaimana  mungkin  sebuah  manajemen dijalankan tanpa ada lembaga yang
bertanggung  jawab  atas  hal  tersebut. Meskipun  tidak  menutup  kemungkinan akan melekat pada lembaga tertentu maka menurut  pandangan  penulis  hal  tersebut sangat  mungkin  sekali  hanya  sebagai pelengkap  (penggugur  kewajiban).  Bila kita  bandingkan  dengan  lembaga  sentra kekayaan  intelektual  yang  mana  dalam ketentuan  bersifat wajib (lihat  Pasal  13 ayat (3) UU Sisnas Iptek 2002), dalam hal secara  normatif  ditentukan  wajib  saja faktanya jumlah sentra kekayaan intelektual  yang  dibentuk  hanya  sekitar 89, sementara bila kita bandingkan jumlah perguruan  tinggi  di  Indonesia  ada  4670
(Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan  Tinggi  2018).  Perbandingan jumlah yang begitu timpang antara jumlah sentra kekayaan intelektual dengan jumlah  perguruan  tinggi,  padahal  secara normatif,  ketentuan  tersebut  bersifat wajib.  LMI  yang  sifatnya opsional ,  tentu bukan tidak mungkin akan memiliki nasib yang  sama  dengan  sentra  kekayaan intelektual  tersebut  atau  bahkan  lebih parah.
Terkait dengan kemampuan pengelolaan  sentra  HKI,  berdasarkan survei  Direktorat  Jenderal  Pendidikan
Tinggi hanya terdapat 5 (lima) sentra HKI
yang berperan dalam sosialisasi sedangkan 13 diantaranya berperan dalam proses perlindungan HKI (Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan  2016).  Diantara  kelima sentra  tersebut,  hanya  terdapat  3  (tiga) sentra  HKI  yang  memiliki  kemampuan serta pengalaman memadai dalam mengelola alih teknologi dan Kekayaan
Intelektual.  Dengan  kata  lain,  sentra  HKI yang  berada  di  perguruan  tinggi  masih belum  dapat  sepenuhnya  menjalankan fungsi sebagai pusat layanan dan informasi  HKI  secara  memadai.  Padahal, sentra  HKI  merupakan  lembaga  yang wajib dibentuk untuk mengelola segala kekayaan intelektual serta ilmu pengetahuan  dan  tekonologi  yang  ada  di perguruan  tinggi  untuk  nantinya  dapat memiliki nilai guna di masyarakat.
Rendahnya kepemilikan kekayaan intelektual  salah  satunya  dikarenakan tidak  semua  perguruan  tinggi  memiliki sentra  HKI  yang  tidak  hanya  berperan sebagai  pusat  informasi  dan  pendaftaran HKI  melainkan  juga  sebagai  lembaga yang  mampu  melakukan  alih  teknologi (hilirisasi)  dari  hasil  kegiatan  penelitian dan pengembangan yang dilakukan.
Permenristek MIPTi sepatutnya memberikan ketentuan yang tegas (pasti), bila ketentuannya
demikian (mengambang)  maka  LMI  yang  memiliki fungsi utama hilirisasi tentu akan menjadi tiada arti. Memperhatikan berbagai karakteristik dari perguruan tinggi di Indonesia yang berbeda-beda (Universitas, Sekolah Tinggi, Institut, Akademi, Politeknik, Akademi
Komunitas)  dengan  program  studi  yang begitu  beragam  (baik  yang  saintek maupun  sosial  humaniora),  maka  patut dipertimbangkan  jika  LMI  bersifat  wajib bagi perguruan tinggi yang memiliki program studi saintek. Mengapa demikian,  bahwa  semangat  dari  LMI adalah  berkaitan  dengan  hilirisasi  hasil riset, khususnya adalah bidang teknologi,
hal  ini  didasarkan  dari  definisi  inovasi dalam  ketentuan  umum  yang  dinyatakan bahwa inovasi merupakan “bentuk kegiatan  penelitian,  pengembangan,  dan/ atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan  penerapan  praktis  nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau  cara  baru  untuk  menerapkan  ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke  dalam  produk  atau  proses  produksi”. Dengan  demikian,  bagi  perguruan  tinggi yang  memiliki  program  studi  saintek wajib memiliki LMI sebagaimana ketentuan dalam Permenristek MIPTi.
LMI sebagai lembaga baru yang akan dibentuk  di  perguruan  tinggi  berdasarkan penelusuran  penulis  secara  normatif masih  belum  menjelaskan  secara  detail khususnya terkait aspek kelembagaan dan panduan  praktik  sebagian  besar  fungsi yang akan dijalankan oleh LMI. Mengapa penting,  sebuah  lembaga  untuk  dapat menjalankan fungsinya dengan baik, tentu secara  normatif  perlu  diatur  secara  tegas aspek  kelembagaan  dan  panduan  praktik yang  akan  dijalankan.  Peraturan  adalah dasar  pijakan  yang  akan  menjadi  acuan bagi  LMI jika telah terbentuk, jika secara normatif  belum  atau  bahkan  tidak ditentukan  secara  definitif,  relatif  sulit bagi  sebuah  lembaga  baru  untuk  dapat berkembang  dan  berjalan  sebagaimana mestinya.  Ketentuan  dalam  Permenristek MIPTi  seolah  menyerahkan  sepenuhnya kepada pimpinan perguruan tinggi bagaimana  teknis  LMI  tersebut  akan dijalankan.  Jika  benar  demikian  maka masing-masing  perguruan  tinggi  akan memiliki LMI yang mungkin akan
berbeda,  tentu  hal  ini  jangan  sampai terjadi.  Bagi  beberapa  perguruan  tinggi besar  yang  sudah  eksis  LMInya  tidak akan  sulit  untuk  melakukan  transformasi, namun  demikian  bagi  perguruan  tinggi yang  baru  akan  membentuk  LMI,  perlu panduan  praktek  teknis  bagaimana  bisa dijalankan.  Mengantisipasi  hal  tersebut menurut  pandangan  penulis,  barangkali Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Menteri  Riset  dan  Teknologi  dapat mengeluarkan semacam Surat Edaran terkait LMI untuk memudahkan implementasi  pengelolaan  manajemen inovasi di perguruan tinggi.
Hal lain yang patut menjadi perhatian bahwa  LMI  dalam  hilirisasi  hasil  riset, tentu tidak bisa dilepaskan begitu saja dari sentra  kekayaan  intelektual.  Hasil  riset yang telah dihasilkan oleh sivitas akademika  menurut  pandangan  penulis tidak  serta  merta  langsung  dialihkan begitu  saja,  melainkan  dari  aspek  hukum perlu  mendapatkan  perlindungan  dari  sisi hak  kekayaan  intelektual.  Riset  yang dihasilkan  dalam  kaitannya  teknologi lazim  dikenal  dengan  invensi  tidak  serta merta  (secara  otomatis)  mendapatkan perlindungan  dari  negara  (hak  eksklusif) melainkan  perlu  melalui  mekanisme pendaftaran  ( first  to  file  system ).  Melalui mekanisme first  to  file  system secara konstitutif, maksudnya bahwa hak eksklusif  atas  suatu  KI  diberikan  karena adanya  dikarenakan  adanya  pendaftaran yang  dilakukan.  Dapat  dikatakan  bahwa pendaftaran  suatu  KI  hasil  riset  bersifat mutlak, sehingga hasil riset yang tidak
didaftarkan tidak memperoleh perlindungan hukum (Sitepu 2011). Perlindungan dari
negara sebagaimana  dimaksud  menjadi  penting karena peneliti yang melakukan riset telah berupaya  dengan  sekuat  tenaga,  pikiran, bahkan  biaya,  oleh  karena  itu  patut dilindungi agar tidak disalahgunakan oleh pihak  lain.  Atas  perlindungan  tersebut peneliti  berhak  memperoleh  baik  hak moral  ( moral  right )  dan  hak  ekonomi ( economic  right )  atas  hasil  risetnya tersebut.  Perlindungan  dan  pengelolaan kekayaan  intelektual  inilah  yang  menjadi fokus dan ranah sentra kekayaan intelektual.
Perlindungan  yang melekat  atas hasil riset untuk selanjutnya LMI dapat menjalankan fungsinya untuk mengalihkan (hilirisasi) agar dapat
digunakan  oleh  industri  atau  pengguna, tentu  dengan  mekanisme  yang  disepakati oleh  para  pihak.  Secara  normatif  bahwa LMI  dapat  tumpang  tindih  kewenangan dengan  sentra  kekayaan  intelektual  (lihat Pasal  7  ayat  (3)  huruf  d  Permenristek MIPTi) yang mana salah satu kewenangan  LMI  adalah  “ melaksanakan pelatihan,  pengalihan,  penerbitan  lisensi, dan perumusan imbalan kekayaan intelektual” , Sedangkan, sentra HKI pada
perguruan tinggi dibentuk untuk melakukan pengelolaan serta pendayagunaan kekayaan intelektual melalui  pusat  informasi  dan  pelayanan HKI.  Kegiatan  pengelolaan  HKI  yang dijalankan oleh sentra HKI dapat dimaknai  mencakup  kegiatan  pengalihan serta penerbitan lisensi terhadap kekayaan
intelektual  seperti  halnya  kewenangan yang  dijalankan  LMI,  karena  dalam proses lisensi terdapat imbalan dari pihak licensee kepada licensor .  Oleh  karena  itu LMI  dan  sentra  kekayaan  intelektual sebagai  lembaga  yang  ada  di  perguruan tinggi perlu bersinergi.
Pasca  diundangkannya  UU  Sisnas Iptek  2019  yang  dengan  demikian  juga telah  mencabut  UU  Sisnas  Iptek  2002, maka bagaimana eksistensi sentra kekayaan intelektual? Apakah juga dihapuskan  ataukah  eksistensinya  tetap ada  karena,  amanah  wajib  dibentuknya sentra  kekayaan  intelektual  diatur  secara normatif  pada  UU  Sisnas  Iptek  2002 (Lihat  Pasal  13 ayat  (3)). Memperhatikan ketentuan  Pasal  74  ayat  (4)  UU  Sisnas Iptek 2019, bahwa perguruan tinggi dapat membentuk unit yang bertugas untuk pengelolaan kekayaan intelektual
(meskipun tidak secara definitif menyebut
“sentra  kekayaan  intelektual”  namun fungsi yang melekat sama) maka perguruan  tinggi  masih  dimungkinkan (meskipun  sudah  tidak  lagi  wajib)  tetap ada  lembaga  yang  memiliki  kewenangan untuk  mengelola  kekayaan  intelektual. Atas  dasar  hal  tersebut,  maka  sudah sepatutnya  perlu  sinergi  yang  jelas berkaitan kewenangan agar tidak tumpang tindih  ( overlap )  dalam  hal  kewenangan yang  dijalankan  satu  sama  lain  antara sentra  HKI  dengan  LMI  yang  dibentuk oleh  perguruan  tinggi.  Sinergi  secara kelembagaan dalam konteks ini lebih dimaknai
sebagai
sinkronisasi
(harmonisasi) pengaturan dari sisi normatifnya.
Aspek  harmonisasi  yang  juga  perlu
harus dibentuk dan berdasarkan ketentuan mendapat  perhatian  menurut  pandangan
peralihan    bahwa    selambat-lambatnya penulis  adalah  adalah  harmonisasi  atas
harus dibentuk 2 (dua) tahun setelah UU peraturan  pelaksana  UU  Sisnas  Iptek
Sisnas  Iptek  2019  diundangkan  (Lihat
2019 yang apabila diinventarisir ada 25 tabel 4).
(dua puluh lima) aturan pelaksana  yang
Tabel 4 Inventarisasi Peraturan Pelaksana UU Sisnas Iptek 2019 No. Kebutuhan Regulasi Dasar Aturan 1 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan ketentuan Pasal 5 huruf Peran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi a dan Pasal 6 sebagai Landasan dalam Perencanaan Pembangunan  Nasional  di  Segala  Bidang Kehidupan  yang  Berpedoman  pada  Haluan Ideologi  Pancasila  dan  Kedudukan  Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2 Rancangan  Peraturan  Pemerintah  tentang   Pelaksanaan ketentuan Pasal 8, Pasal Rencana Induk Pemajuan Ilmu Pengetahuan 9, Pasal 10, dan Pasal 11 dan Teknologi
3 Rancangan  Peraturan  Pemerintah  tentang  Pelaksanaan ketentuan Pasal 25 ayat Kliring Teknologi dan Audit Teknologi
(3)
4 Rancangan  Peraturan  Pemerintah  tentang   Pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat Pengukuran Tingkat Kesiapterapan (3) Teknologi
5 Rancangan  Peraturan  Pemerintah  tentang   Pelaksanaan ketentuan Pasal 29 ayat
Alih Teknologi (5) 6    Rancangan  Peraturan  Pemerintah  tentang Pelaksanaan ketentuan Pasal 34 ayat Invensi dan Inovasi (4) 7 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan ketentuan Pasal 39 ayat Kode Etik Penelitian, Pengembangan, (6)
Pengkajian, dan Penerapan dan Komisi Etik
8 Rancangan  Peraturan  Pemerintah  tentang   Pelaksanaan ketentuan Pasal 40 ayat Wajib Serah dan Wajib Simpan
(9)
9 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan ketentuan Pasal 41 ayat Hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, (2)
dan   Penerapan   yang   Wajib   Digunakan sebagai  Landasan  Ilmiah  dalam  Perumusan dan  Penetapan  Kebijakan  Pembangunan Nasional
10 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan ketentuan Pasal 53 ayat Batas Usia Pensiun Peneliti dan Perekayasa (3) dan  Syarat  Pengaryaan  dalam  Penelitian, Pengembangan,  Pengkajian,  dan  Penerapan,
serta Invensi dan Inovasi
11  Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan ketentuan Pasal 56 ayat Kualifikasi Profesi Bagi Peneliti, Perekayasa, (4) dan Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Lainnya
12 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan ketentuan Pasal 57 ayat Pelindungan Sumber Daya Manusia Ilmu (3)
Pengetahuan dan Teknologi
13 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan ketentuan Pasal 70
Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi
14 Rancangan  Peraturan  Pemerintah  tentang   Pelaksanaan ketentuan Pasal 73 ayat Pengelolaan Invensi dan Inovasi sebagai hasil (3) Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan
15 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan ketentuan Pasal 75 ayat Pemberian izin Penelitian, Pengembangan, (4)
Pengkajian, dan Penerapan
16 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan ketentuan 77 ayat (3) Pengalihan Material
17 Rancangan  Peraturan  Pemerintah  tentang   Pelaksanaan ketentuan Pasal 82 ayat Registrasi Lembaga Penelitian dan (4)
Pengembangan serta Lembaga Pengkajian dan
Penerapan 18 Rancangan  Peraturan  Pemerintah  tentang   Pelaksanaan ketentuan Pasal 83 ayat Pembinaan (5) 19  Rancangan  Peraturan  Pemerintah tentang  Pelaksanaan ketentuan Pasal 85 ayat Perizinan Kegiatan Penelitian,  (5) Pengembangan,  Pengkajian, dan  Penerapan serta  Invensi  dan  Inovasi  yang  Berisiko Tinggi dan Berbahaya 20  Rancangan  Peraturan  Pemerintah tentang  Pelaksanaan ketentuan Pasal 86 ayat Pengawasan (4)
21 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan ketentuan Pasal 90 Peran dan Tanggung Jawab Masyarakat
22 Rancangan  Peraturan  Pemerintah  tentang   Pelaksanaan ketentuan Pasal 91 ayat
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif (3) 23  Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan  Pelaksanaan ketentuan Pasal 48 ayat Riset dan Inovasi Nasional (3) 24  Rancangan Peraturan Presiden   tentang  Pelaksanaan ketentuan Pasal 62 ayat Pengelolaan Dana Abadi Penelitian,  (6) Pengembangan,  Pengkajian,  dan Penerapan untuk Menghasilkan Invensi dan Inovasi
25  Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem  Pelaksanaan ketentuan Pasal 78 ayat Informasi  Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (5)
Nasional
Berdasarkan  tabel  4,  maka  peraturan pelaksana yang berkaitan langsung dengan LMI dan hilirisasi hasil riset menurut hasil penelusuran  penulis  ada  3  (tiga)  yakni antara  lain  Peraturan  Pemerintah  tentang Alih  Teknologi  (Pelaksanaan  ketentuan Pasal  29  ayat  (5)),  Peraturan  Pemerintah tentang  Invensi  dan  Inovasi  (Pelaksanaan ketentuan Pasal 34 ayat (4)), dan Peraturan Pemerintah  tentang  Pengelolaan  Invensi dan Inovasi sebagai hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan  (Pelaksanaan  ketentuan  Pasal 73  ayat  (3)).  Sampai  dengan  artikel  ini disusun  bahwa  ketiga  peraturan  pelaksana tersebut  belum  diundangkan,  oleh  karena itu  mendapat  perhatian  benar  bagi  para penyusun peraturan pelaksana tersebut untuk memperhatikan bagaimana mensinkronisasikan peran LMI di perguruan  tinggi  dari  sisi  normatif,  antara lain  wewenang,  fungsi,  dan  peran  yang melekat  bagi  LMI  di  perguruan  tinggi, sehingga  pada  tataran  implementasi  besar harapan dapat berfungsi secara optimal sebagaimana semangat dalam Permenristek MIPTi. Berkaitan dengan Peraturan Pemerintah tentang Alih Teknologi
sebagai  Pelaksanaan  ketentuan  Pasal  29 ayat  (5)  UU  Sisnas  Iptek  2019,  perlu pengaturan secara khusus mengenai pelaksanaannya  yang  saat  ini  banyak memiliki hambatan. Alih teknologi menjadi  hal  yang  penting  dilakukan khususnya  alih  teknologi  dari  kekayaan intelektual  serta  hasil  kegiatan  penelitian dan  pengembangan  di  perguruan  tinggi yang  saat  ini  dengan  dibentuknya  LMI yang juga memiliki peran dalam hal
hilirisasi  inovasi  produk  hasil  riset  yang bermanfaat  kepada  masyarakat.  Oleh karena  itu,  ketentuan  mengenai  alih teknologi  perlu  secara  tegas  diatur  dalam peraturan pelaksana UU Sisnas Iptek 2019 agar memiliki dasar hukum yang jelas terkait teknis dan mekanisme pelaksanaannya.
Peraturan  Pemerintah  tentang  Invensi dan Inovasi sebagai Pelaksanaan ketentuan Pasal  34  ayat  (4)  UU  Sisnas  Iptek  2019 perlu  diatur  secara  menyeluruh  dimana invensi  dan  inovasi  khususnya  yang dihasilkan  dari  hasil  riset  penelitian  dan pengembangan di perguruan tinggi menjadi salah satu solusi dalam memecahkan permasalahan nasional. Hasil invensi  dan  inovasi  yang  dihasilkan  dari riset  perguruan  tinggi  yang  dihilirisasi kepada  masyarakat  dapat  meningkatkan nilai  tambah  proses  produksi  dan  kualitas produk dalam sektor industri bagi kesejahteraan  masyarakat  sehingga  dapat meningkatkan perekonomian. Hal-hal yang berkaitan  dengan  inovasi  pada  perguruan tinggi  dilaksanakan  dengan  manajemen inovasi melalui LMI. Pengaturan pelaksana  mengenai  Invensi  dan  Inovasi secara  khusus  perlu  dibentuk  agar  tidak terjadi  tumpah  tindih  kewenangan  antara LMI  dengan  sentra  HKI.  Hal  ini dinyatakan  dalam  Pasal  7  ayat  (3) Permenristek  MIPTi  bahwa  salah  satu layanan  LMI  adalah  pemanfaatan  hasil penelitian  dan  pengembangan  serta  hasil inovasi.  Wewenang  yang  sama  terkait invensi  dan  inovasi  juga  dimiliki  oleh sentra HKI, pada Pasal 13 ayat (4)
UU Sisnas  2002  bahwa  setiap  kekayaan intelektual dan hasil dari kegiatan
penelitian,  pengembangan,  perekayasaan, dan inovasi wajib dikelola dan dimanfaatkan  dengan  baik  oleh  perguruan tinggi melalui sentra HKI.
Selain  itu,  Peraturan  Pemerintah tentang  Pengelolaan  Invensi  dan  Inovasi sebagai  hasil  Penelitian,  Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan sebagai Pelaksanaan ketentuan Pasal 73 ayat (3) UU Sisnas  Iptek  2019  perlu  diatur  secara khusus. Hal ini berkaitan dengan penyelenggaraan  alih  teknologi  kepada badan  usaha,  masyarakat,  pemerintah pusat, dan/atau pemerintah daerah sehingga  hasil  invensi  dan  inovasi  dari hasil  penelitian  dan  pengembangan  lebih memiliki  nilai  guna  bagi  masyarakat khususnya  hasil  riset  perguruan  tinggi. Perlunya  beberapa  peraturan  pelaksana berkaitan  dengan  alih  teknologi  sejalan dengan dibentuknya LMI sebagai lembaga baru  yang  menjalankan  fungsi  berkaitan dengan  penerapan  dan  pemanfaatan  hasil penelitian serta pengembangan di perguruan  tinggi  yang  mengandung  unsur kebaharuan  untuk  dihilirisasi  kepada masyarakat yang mengenai teknis pelaksanaan  dan  mekanismenya  belum diatur  secara  normatif  sehingga  rentan terjadi  tumpang  tindih  dengan  lembaga lain  di  perguruan  tinggi  yang  memiliki karakteristik  serta  fungsi  sama,  terutama berkaitan  dengan  proses  hilirisasi  (alih teknologi)  kekayaan  intelektual  dari  riset yang dihasilkan.

## SIMPULAN
Berdasarkan analisis sebelumnya maka  dapat  ditarik  simpulan  beberapa  hal diantaranya, pertama bahwa eksistensi
lembaga  manajemen  inovasi  dari  sisi normatif  relatif  masih  sangat  lemah,  hal tersebut  didasarkan  pada  ketentuan  yang sifatnya  masih  opsional  membuka  ruang bagi perguruan tinggi untuk tidak melakukan pengelolaan manajemen inovasi  secara  optimal.  Kedua,  bahwa secara normatif belum dijelaskan secara detail  khususnya  terkait  aspek  kelembagaan dan  panduan  praktik  sebagian  besar  fungsi yang akan dijalankan oleh lembaga manajemen  inovasi.  Ketiga,  bahwa  dari  sisi normatif  kewenangan  lembaga  manajemen inovasi  berpotensi  tumpang  tindih  dengan kewenangan  yang  dimiliki  sentra  kekayaan intelektual. Rekomendasi atas penelitian ini, perlu  pengaturan  yang  tegas  atas  eksistensi lembaga manajemen inovasi dan
harmonisasi pengaturan lembaga manajemen  inovasi  dengan  peraturan perundangan lain.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Syukur  Alhamdulillah,  puji  syukur  ke hadirat  Tuhan  Yang  Maha  Kuasa,  artikel sederhana ini telah selesai ditulis meskipun pada masa pandemi Covid-19 yang sedang melanda  hampir  di  seluruh  belahan  dunia. Ucapan  terimakasih  penulis  sampaikan kepada  kolega  di  jurusan  hukum  dan rekan-rekan di Pusat Kajian Hukum dan Pembangunan Universitas
Negeri
Surabaya  yang  telah  mensupport  hingga selesainya  artikel  ini.  Mudah-mudahan artikel  ini  dapat  memberikan  sumbangsih pemikiran  bagaimana  pengelolaan  inovasi di  perguruan  tinggi  dalam  kaitannya hilirisasi hasil riset.

## DAFTAR PUSTAKA
Direktorat  Jenderal  Penguatan  Riset  dan Pengembangan. 2016. Panduan
Pengusulan  Program  Intensif  Sentra Hak  Kekayaan  Intelektual  (Sentra- HKI) .  Jakarta:  Kementerian  Riset
Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
Direktur Jenderal  Peraturan  Perundang-
Undangan  Kementerian  Hukum  dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.  2019. Peraturan  Menteri
Riset,  Teknologi,  dan  Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 24
Tahun  2019  Tentang  Manajemen Inovasi  Perguruan  Tinggi  (Berita Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2019 Nomor 239). Indonesia
Ditjen  Penguatan Inovasi,  Direktorat
Sistem  Inovasi.  2019. Sosialisasi Rapermen Tentang Manajemen Inovasi Perguruan Tinggi . Jakarta.
Fitriati,   Ana   Nisa.   2014.   “Urgensi
Pengaturan  Khusus  Lisensi  Paten Tentang   Alih   Teknologi   Pada
Perusahaan  Joint  Venture.” Jurnal Pandecta, Universitas Negeri Semarang 9(1):16–31.
Gumanti, Retna. 2016. “Perjanjian Lisensi di Indonesia”, Jurnal Al Mizan IAIN Gorontalo: 245-260.
Harsono,   Soni   and   Budiono.   2010. “Pemetaan   Sentra   UMKM   Di Kabupaten Gresik Dengan Pendekatan Klaster Sebagai Penguatan Usaha  Berdaya  Saing.” Jurnal  Cendekia  Hukum,  Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Universitas Katolik Darma Cendika 1(1):64–87.
Hidayat, Saleh. 2018. “Peningkatan Mutu Penelitian   di   Indonesia   dalam

## Mengatasi Masalah Pendidikan”,
Jurnal Bioilmi, 34-44.
Irawan,  Candra.  2019.  “Pengaturan  Alih Teknologi Pada Kegiatan Penanaman Modal Untuk Percepatan Penguasaan Tteknologi Di Indonesia”. Supremasi Hukum :Jurnal Penelitian Hukum, 71-84.
K.  Benuf,  &  Azhar,  2020, Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen  Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, Jurnal Gema
Keadilan, 20-33. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan  Tinggi.  2018. Statistik Pendidikan  Tinggi  Indonesia  2018 . Pertama.  edited  by  F.  Herdiyanto. Jakarta:  Pusat  Data  dan  Informasi Ilmu  Pengetahuan  Teknologi  dan Pendidikan Tinggi.
Lembaga Ilmu  Pengetahuan  Indonesia. 2018. Penguatan Proses Alih
Teknologi .  edited  by  T.  Hendrix. Jakarta: LIPI Press.
Masnun, Muh  Ali.  2019.  “Reorientasi Pengaturan  Pemberdayaan  Hukum Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah Melalui  Hak  atas  Merek  Kolektif”,
Jurnal Wawasan Yuridika, 217-234.
Masnun,  Muh  Ali  dan  Dina Roszana.
2019. “Persoalan
Pengaturan
Kewajiban  Pemegang  Paten  untuk Membuat Produk atau Menggunakan Proses  di  Indonesia” ,  Jurnal  IUS
Quia  Iustum,  Universitas  Islam Indonesia 326-348.
Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik Indonesia. 2005. Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2005  Tentang  Alih Teknologi Kekayaan Intelektual
Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi  dan  Lembaga  Penelitian  dan Pengembangan  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2005 Nomor  43,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 4497). Indonesia.
Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik  Indonesia.  2019. Undang-
Undang  Nomor  11  Tahun  2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Nomor  6374).
Indonesia.
Prasetyo, Agus Puji. 2016. “Sepak Terjang Hilirisasi Hasil Riset.” Kementerian Riset Dan Teknologi / Badan Riset Dan Inovasi Nasional Republik Indonesia . Retrieved June 26, 2020
(https://www.ristekbrin.go.id/kolom- opini/sepak-terjang-hilirisasi-hasil- riset/).
Ramlan.  n.d. Peran  Sentra  HKI  Dalam
Pengembangan Kekayaan Intelektual Di Sumatera Utara . Medan.
Sakti, Arya Mahendra and Yessy Artanti. 2016.  “Alat  Penipis  Bambu  Untuk
Mingkatkan Produktivitas Dan Kualitas Kerajinan Bambu Di UKM Bambu  Waru.” Prosiding  PPM
Unesa  Tahun  2016,  Universitas
Negeri Surabaya 21–24.
Sekretaris  Negara  Republik  Indonesia.
2002. Undang-Undang  Nomor  18 Tahun
2002    Tentang    Sistem Nasional
Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan  Ilmu  Pengetahuan
Dan  Teknologi  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2002 Nomor  84,  Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 4219) . Indonesia.
Sitepu,  Vania  Isura.  2011.  “Pelaksanaan Prinsip  First  to  File  Sistem  Dalam Penyelesaian Sengketa Merek
Dagang Asing Di Pengadilan (Studi Kasus Tentang Gugatan Pencabutan Hak Merek Oleh BreadTalk Pte.Ltd No: 02/Merek/2011/PN.Niaga/Medan).”
Jurnal IUS Quia Iustum, Universitas Islam Indonesia 1–12.
Wijaya,  Evelyn  Larissa  Florentia.  2020. “Perlindungan   Hukum   Konsumen Atas
Kesamaan   Bunyi   Merek Terhadap Barang  Yang  Sejenis.” Jurnal   Cendekia Hukum   (JCH), Sekolah  Tinggi  Ilmu Hukum  Putri Maharaja Payakumbuh 5(2):185–97.
Wirakartakusumah, M. Aman. 2016. Alih Teknologi  Di  Perguruan  Tinggi : Lesson Learned IPB . Bogor.