## Jurnal Legal

## PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL OLEH KAPAL BERBENDERA ASING PADA WILAYAH PERAIRAN ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA
( Law Enforcement of Illegal Fishing by Foreign Flags Ships in Indonesia Exclusive Economic Zone Water Area )

## Sandi Yudha Prayoga
Mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jl. Prof. Mr Djokosoetono, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat.
E-mail : sandiyydha@gmail.com
Abstrak Penangkapan  ikan  secara  ilegal semakin  meningkat  dengan  berbagai  modus.  Secara internasional  di  atur  dalam  Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  tentang  Hukum  Laut 1982. Di Indonesia di atur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.  45  Tahun  2009  tentang  Perikanan.  Penerapan  sanksi  pidana  badan  terhadap  Kapal Berbendera Asing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia terbagi menjadi 2 (dua) perspektif.  Tulisan  ini  dibuat  berdasarkan  hasil  penelitian  yuridis  empiris  dengan menekankan  pada  fakta-fakta  yang  diperolehnya  dari  hasil  penelitian  yang  didasarkan pada  metode  ilmiah  serta  juga  berpedoman  pada  teori  hukum  yang  ada.  Hasil  penelitian ini  menunjukkan,  bahwa  pelaksanaan  regulasi  sampai  dewasa  ini  masih  menimbulkan  2 (dua) persepsi dan mengenai penegakan hukum dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu pre- emtif, preventif, dan represif.
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Penangkapan Ikan secara Ilegal, UNCLOS 1982

## Abstract
Illegal  fishing  acts  is  increasing  with  various  modes.  Internationally  regulated  in  the United  Nations  Convention  on  the  Law  of  the  Sea  1982.  In  Indonesia,  it’s  specifically regulated  in  Law  Number  31  of  2004  in  conjunction  with  Law  Number  45  of  2009 concerning  Fisheries.  The  application  of  corporate  criminal  sanctions  against  foreign vessels in the territory of the Indonesian Exclusive Economic Zone is divided into 2 (two) perspectives. This research is an empirical juridical law method, namely by emphasizing the  facts  obtained  from  the  results  of  research  based  on  the  scientific  method  and  also based  on  existing  legal  theory.  The  research  result  present  that  the  implementation  of regulations  and  law  enforcement  against  illegal  fishing  it  can  be  concluded  that  the implementation  of  regulations  to  date  still  raises  2  (two)  perceptions  and  regarding  law enforcement carried out in 3 (three) ways, namely pre-emptive, preventive, and repressive.
Key words : Law Enforcement, Illegal Fishing, UNCLOS 1982.

## Jurnal Legal

## A. Pendahuluan
Indonesia merupakan negara kepulauan ( archipelagic state ) yang mana dua pertiga wilayahnya  adalah  perairan  laut. 1 Secara  geografis  hampir  70%  (tujuh  puluh  persen) wilayah Indonesia merupakan perairan yang sangat berpotensi menyimpan kekayaan laut yang luar biasa, mulai dari potensi perikanan, industri kelautan, jasa kelautan, transportasi, hingga wisata bahari. 2 Luas lautan Indonesia yang mencapai 5,8 juta km 2 , dengan panjang garis pantai Indonesia yang mencapai 95.181 km dan luas perairan 5,8 juta km 2 , serta telah diakui dunia memiliki 17.500 pulau, tidak dimanfaatkan secara optimal, begitu juga lautan dangkal yang luasnya 24 juta hektar dan teluk yang luasnya 4,1 juta hektar disia-siakan. 3
Nilai  ekspor  perikanan  meningkat  dari  tahun  2016  sebesar  USD  2,092  miliar 4 mencapai  USD  3,61  miliar 5 namun  belum  merupakan  nilai  maksimal  potensi  ekspor perikanan  sebenarnya.  Salah  satu  penyebabnya  adalah illegal  fishing sebagai  salah  satu tindak  pidana  perikanan  yang  kerap  terjadi.  Terlebih  sejak  Peraturan  Menteri  No. 56/Permen-KP/2014  tentang  Penghentian  Sementara  (Moratorium)  Perizinan  Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia mulai diberlakukan pada tanggal 3 November 2014, industri perikanan tangkap yang mayoritas dikuasai oleh kapal- kapal  berbendera  asing  terhenti  seketika  dan  industri  perikanan  di  beberapa  negara  di regional  juga  mengalami  kemunduran  yang  signifikan  sehingga  semakin  meningkatkan ancaman praktik-praktik illegal fishing di perairan Indonesia. Salah satu ancaman praktik illegal fishing di Indonesia, yaitu di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Penegakan hukum tindak pidana perikanan di wilayah ZEEI diatur dalam Pasal 97 ayat  (2),  Pasal  102,  dan  Pasal  104  ayat  (1)  UU  Perikanan.  Pasal-pasal  ini  merupakan adopsi  dari  ketentuan-ketentuan  yang  ada  dalam  UNCLOS.  Pasal  97  ayat  (2)  mengatur mengenai  Nakhoda  kapal  yang  mengoperasikan  kapal  penangkap  ikan  berbendera  asing yang  telah  memiliki  izin  penangkapan  ikan  dengan  1  (satu)  jenis  alat  penangkapan  ikan tertentu  di  bagian  tertentu  di  ZEEI  yang  membawa  penangkapan  ikan  lainnya  dapat dipidana dengan pidana denda.
Pasal  102  UU  Perikanan  mengatur  mengenai  tidak  berlakunya  pidana  penjara  di wilayah ZEEI kecuali telah ada perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara  yang  bersangkutan.  Pasal  ini  merupakan  adopsi  dari  Pasal  73  ayat  (3)  UNCLOS 1982 yang menyatakan:
“Coastal  State  penalties  for  violations  of  fisheries  laws  and  regulations  in  the exclusive  economic  zone  may  not  include  imprisonment,  in  the  absence  of agreements to the contrary by the States concerned, or any other form of corporal punishment” (Hukuman  Negara  pantai  yang  dijatuhkan  terhadap  pelanggaran peraturan  perundang-undangan  perikanan  di  zona  ekonomi  eksklusif  tidak  boleh mencakup pengurungan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya).
1 Agustina  Soebachman, Sejarah  Nusantara  Berdasarkan  Urutan  Tahun ,  (Yogyakarta:  Surya Media Utama, 2014), hlm. 14.
2 Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  Republik  Indonesia, Laporan  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan Republik Indonesia Tahun 2014 , (Jakarta: Sekjen KKP RI, 2014), hlm. 17.
3 Marhaeni  Ria  Siombo, Hukum  Perikanan  Nasional  dan  Internasional, (Jakarta:  PT  Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 1.
4 Badan Pusat Statistik, diolah Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), “Grafik  Nilai  Ekspor  Hasil  Perikanan  (US$1.000)”,  <http://statistik.kkp.go.id/sidatik-dev/2.php?x=9>, diakses pada tanggal 28 September 2019, 22.57 WIB.
5 M.  Ambari,  “Kinerja  Perikanan  Nasional  Tercoreng  Kegagalan  Ekspor  2017,  Kenapa  Bisa Terjadi?”, <https://www.mongabay.co.id/2017/12/22/kinerja-perikanan-nasional-tercoreng-kegagalan- ekspor -2017-kenapa-bisa-terjadi>,  diakses pada tanggal 28 September 2019, 23.00 WIB.

## Jurnal Legal
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  73  UNCLOS  1982  Negara  pantai  dalam melaksanakan hak berdaulat dapat menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses  pengadilan,  sebagaimana  diperlukan  untuk  menjamin  ditaatinya  peraturan perundang-undangan  yang  ditetapkannya  sesuai  dengan  ketentuan  Konvensi  ini.  Kapal- kapal yang ditangkap dan awaknya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak. Namun pada saat ini terjadi permasalahan hukum di Wilayah Perairan ZEEI  di  luar  kegiatan  eksplorasi,  eksploitasi  dan  pengolahan  sumber  daya  hayati. Terutama  penangkapan  secara  tidak  sah  yang  terorganisir  dan  internasional.  Selain  itu yang  dapat  dikategorikan  suatu  kejahatan  atau  tindak  pidana  termasuk  dalam  kejahatan internasional  untuk  menentukan  hal  tersebut  dengan  menganalisa  tempat  kejadian, kewarganegaraan  pelaku  dan  korban,  obyek  berupa  harta  benda  milik  pihak  asing,  dan tersentuhnya  nilai-nilai  kemanusiaan,  keadilan,  dan  kesadaran  hukum  umat  manusia sehingga  pelaku  kejahatan  tersebut  setiap  negara  berhak  dan  berkewajiban  untuk menangkap, menahan, menuntut serta mengadili pelaku kejahatan tersebut.
Adapun Pasal 73 ayat (2) UNCLOS 1982 Negara pantai dapat proses pengadilan, sebagaimana  diperlukan  untuk  menjamin  ditaatinya  peraturan  perundang-undangan  yang ditetapkannya  sesuai  dengan  ketentuan  Konvensi  ini.  Kapal-kapal  yang  ditangkap  dan awaknya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan atau denda  yang layak.  Ketentuan  tersebut  sampai  sekarang  masih  banyak  menimbulkan  perdebatan, dengan  tidak  diberlakukannya  pidana  penjara  maka  penerapan  ketentuan  tersebut  akan mengalami  kesulitan  bilamana  Terpidana  tidak  mau  membayar  denda  atau  tidak  mampu membayar  vonis  denda  yang  diberikan  kepadanya,  hal  ini  tentunya  akan  berakibat  tidak terwujudnya  kepastian  hukum.  Polemik  pasal  ini  kembali  terjadi  dengan  dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat  Pleno  Kamar  Mahkamah  Agung  Tahun  2015  pada  tanggal  29  Desember  2015, sebagai  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Bagi  Pengadilan,  pada  huruf  A  angka  3  mengatur bahwa  “Dalam  perkara illegal  fishing di  wilayah  ZEEI  terhadap  terdakwa  hanya  dapat dikenai pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda”. Dengan dikeluarkannya SEMA  ini  diharapkan,  putusan  pengadilan  yang  ditetapkan  mengacu  hanya  pada penjatuhan pidana denda tanpa adanya putusan pidana kurungan pengganti denda, hal ini tentunya  bertentangan  dengan  Pasal  30  ayat  (2)  KUHP  yang  menyatakan  “Jika  pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan”.
Selanjutnya  Pasal  104  ayat  (1)  UU  Perikanan  mengatur  mengenai  permohonan untuk  membebaskan  kapal  dan/atau  orang  yang  ditangkap  karena  melakukan  tindak pidana  di  wilayah  ZEEI  dapat  dilakukan  setiap  waktu  sebelum  ada  keputusan  dari pengadilan  perikanan  yang  menyerahkan  sejumlah  uang  jaminan  yang  layak,  yang penetapannya  dilakukan  oleh  pengadilan.  Pasal  ini  merupakan  adopsi  dari  Pasal  73  ayat (2) UNCLOS yang berbunyi:
“ Arrested  vessels  and their  crews shall  be promptly released  upon the posting of reasonable  bond  or  other  security ”  (Kapal-kapal  yang  ditangkap  dan  awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya).
Kondisi  penegakan  hukum  untuk  sektor  perikanan  di  Indonesia  relatif  masih lemah,  baik  secara  kuantitas  dan  kualitas.  Belum  kuatnya  penegakan  hukum  di  bidang perikanan  ini,  selain  mengakibatkan  kerugian  negara,  baik  secara  ekonomi  dan lingkungan,  juga  berdampak  pada  penegakan  kedaulatan  wilayah  negara,  sehingga  dapat mengakibatkan  rakyat  Indonesia  menjadi  tidak  berdaulat  di  negaranya  sendiri.  Hal utamanya  akibat  belum  tegaknya  hukum  di  bidang  perikanan  tangkap  adalah  maraknya

## Jurnal Legal
kegiatan illegal  fishing menjadi  kendala  utama  untuk  mewujudkan  pembangunan perikanan berkelanjutan. 6
Contoh  kasus  tindak  pidana  perikanan  yang  terbaru  adalah  pada  tanggal  13 Agustus  2018  telah  terjadi  kejahatan illegal  fishing berupa  penangkapan  ikan  tanpa dilengkapi dengan dokumen Surat  Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat  Izin Penangkapan Ikan  (SIPI),  dan  Surat  Persetujuan  Berlayar  (SPB)  dari  Pemerintah  Republik  Indonesia serta menggunakan alat penangkap ikan terlarang berupa Trawl dengan sarana kapal ikan KM.  PKFB  443  GT.  49,69  berbendera  Malaysia  atas  nama  Suthat  Maomodi  selaku Nahkoda yang berkewarganegaraan Thailand, di Wilayah Perairan ZEEI Selat Malaka.

## B. Metodologi Penelitian
Penelitian  hukum  merupakan  suatu  kegiatan  ilmiah  yang  didasarkan  pada  pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu,  yang bertujuan untuk mempelajari  satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya. Kecuali itu, maka diadakan juga  pemeriksaan  mendalam  terhadap  fakta  hukum  tersebut,  untuk  kemudian mengusahakan  suatu  pemecahan  atas  permasalahan-permasalahan  yang  timbul  didalam gejala yang bersangkutan. 7
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Menurut Ronny Hanitijo  Soemitro  pendekatan  yuridis  empiris  adalah  penelitian  yang  menekankan  pada fakta-fakta  yang  diperolehnya  dari  hasil  penelitian  yang  didasarkan  pada  metode  ilmiah serta  juga  berpedoman  pada  teori  hukum  yang  ada. 8 Tipologi  penelitiannya  adalah penelitian  preskriptif,  yaitu  penelitian  yang  bertujuan  untuk  menggambarkan  atau menjelaskan lebih mendalam untuk solusi dalam mengatasi permasalahan.
Dalam  konteks  penelitian  ini,  maka  analisis  yang  diajukan  oleh  peneliti dimaksudkan  untuk  mengetahui  dan  memahami  persoalan  penegakan  hukum  tindak pidana illegal  fishing .  Peneliti  ingin  berupaya  dari  hasil  penelitian  ini  menjadi  langkah awal dalam mengatasi permasalahan penegakan hukum tindak pidana illegal fishing .

## C. Pembahasan
1. Regulasi dalam tindak pidana illegal fishing
Tindak  Pidana  Perikanan  di  Wilayah  ZEEI  diatur  secara  khusus  didalam Undang-Undang  Perikanan,  terdapat  pada  pasal  84  sampai  dengan  104.  Ketentuan pidana  tersebut  merupakan  tindak  pidana  diluar  KUHP  yang  diatur  menyimpang, karena tindak pidananya dapat menimbulkan kerusakan dalam pengelolaan perikanan Indonesia yang berakibat merugikan masyarakat, bangsa, dan negara.
Illegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal menurut International Plan of Action-Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IPOA-IUUF) adalah kegiatan yang: 9
6 Kementerian  PPN/Bappenas, Kajian  Strategi  Pengelolaan  Perikanan  Berkelanjutan (Jakarta: Direktorat Kelautan dan Perikanan, 2014), hlm. 6-2.
7 Yamin  dan  Utji  Sri  Wulan  Wuryandari,  Nukilan  Metode  Penelitian  Hukum,  (Jakarta:  FHUP 2015), hlm. 2.
8 Ronny  Hanitijo  Soemitro, Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri ,  (Jakarta:  Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 36.
9 United Nations Food and Agriculutre Organization, “Implementation of The Intenational Plan of Action To Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing,” Journal: Technical Guidelines For Responsible Fisheries , (Fiat Panis, 2012), hlm. 4-5.

## Jurnal Legal
a. Dilaksanakan  oleh  kapal-kapal  nasional  dan  asing  dalam  wilayah  yurisdiksi negara  tanpa  izin  atau  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan negara tersebut;
b. Dilaksanakan oleh kapal yang mengibarkan bendera negara anggota organisasi perikanan  regional  tetapi  bertentangan  dengan  prinsip  konservasi  dan pengelolaan  yang  diterapkan  oleh  organisasi  tersebut  dimana  negara  bendera itu terikat atau bertentangan dengan prinsip yang dilakukan oleh suatu hukum internasional;
c. Bertentangan  dengan  hukum  nasional  dan  kewajiban  internasional  termasuk yang  dilaksanakan  oleh  negara-negara  yang  bekerja  sama  dengan  organisasi regional.
Hal yang menarik adalah adanya perbedaan putusan mengenai pidana denda di wilayah  ZEEI.  Ada  putusan  yang  hanya  menjatuhkan  pidana  denda  dan  ada  putusan yang menjatuhkan pidana kurungan pengganti denda. Hal ini tentunya terkait dengan Pasal 102 UU Perikanan yang mengatur mengenai tidak berlakunya pidana penjara di wilayah  ZEEI  kecuali  telah  ada  perjanjian  antara  pemerintah  Indonesia  dengan pemerintah  negara  yang  bersangkutan.  Pasal  ini  kemudian  diperkuat  dengan  adanya SEMA  No.  3  Tahun  2015  yang  menyatakan  tidak  berlakunya  pidana  kurungan pengganti denda dalam perkara ilegal fishing .
Telah  banyak  pro  dan  kontra  penjatuhan  pidana  kurungan  pengganti  denda dalam tindak pidana perikanan. Melalui SEMA  No. 3 Tahun 2015, diharapkan dapat menyatukan  pandangan  Hakim  mengenai  penegakan  hukum  di  wiayah  ZEEI  yang dilakukan  oleh  kapal  berbendera  asing.  Peneliti  dalam  Tabel  3.1.1  menampilkan putusan perkara tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayah ZEEI.

## Tabel 3.1.1
Putusan Perkara Tindak Pidana Perikanan di Wilayah ZEEI 10 Pengadilan Putusan Denda Kurungan Pengganti Denda Pengadilan Perikanan Medan 2 - Pengadilan Perikanan Pontianak 3 - Pengadilan Perikanan Tanjung Pinang 16 4 Pengadilan Perikanan Ranai - 27 Pengadilan Negeri Aceh - 1 Pengadilan Negeri Bengkalis - 2 Pengadilan Negeri Langsa - 1 Pengadilan Negeri Sambas - 1 Pengadilan Negeri Tarakan 1 1 Pengadilan Negeri Ternate - 1 Pengadilan Tinggi Pekanbaru 3 12 Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat - 2 Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur - 2 Pengadilan Tinggi Jayapura 1 2 Mahkamah Agung 12 7
10 Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia,  “Putusan  Perkara  Tindak  Pidana  Perikanan  di  Wilayah ZEEI”, <https://putusan. mahkamahagung.go.id>, diolah peneliti pada November 2018.

## Jurnal Legal
Total 38 63
Putusan  ini  tidaklah  memuat  seluruh  putusan  terkait  tindak  pidana  perikanan yang terjadi di wilayah ZEEI, hanya beberapa putusan perkara dari tahun 2011 sampai dengan 2017 di tingkat  pengadilan negeri sampai tingkat kasasi (Mahkamah Agung). Sebagai perbandingan, data dari Direktorat Penanganan Pelanggaran yang putusannya telah inkracht dari tahun 2015 sampai dengan 30 April 2018 tercatat ada 141 perkara, tidak semua putusan perkara tindak pidana perikanan dimuat dalam website tersebut. Berdasarkan  Tabel  3.1.1  di  atas  ada  101  putusan  perkara  tindak  pidana perikanan  yang  terjadi  di  wilayah  ZEEI,  terdiri  dari  38  putusan  yang  hanya menjatuhkan  pidana  denda  dan  63  putusan  yang  yang  menjatuhkan  pidana  kurungan pengganti  denda.  Pengadilan  Perikanan  Tanjung  Pinang  teratas  dalam  menjatuhkan pidana denda  yaitu 16 putusan, sedangkan Pengadilan Perikanan Ranai  teratas dalam menjatuhkan  pidana  kurungan  peng-ganti  denda  yaitu  sebanyak  27  putusan. Mengingat  SEMA  No.  3  Tahun  2015  diterbitkan  pada  tanggal  29  Desember  2015, maka peniliti mengasumsikan SEMA tersebut efektif pada tahun 2016. Untuk melihat efektivitasnya, peneliti menampilkan Gambar 3.1.1

## Gambar 3.1.1
Putusan Perkara Tindak Pidana Perikanan di Wilayah ZEEI Tahun 2016-2017 11
Dari  data  ini  dapat  disimpulkan  SEMA  No.  3  Tahun  2015  tidak  banyak
mempengaruhi  majelis  hakim  dalam  menerapkan  Pasal  30  ayat  (2)  KUHP  untuk menjatuhkan  pidana  kurungan  pengganti  denda  terkait  tindak  pidana  perikanan  di wilayah ZEEI.
Selanjutnya  untuk  melihat  bagaimana  pandangan  Hakim  Agung  memeriksa penerapan  Pasal  102  UU  Perikanan  yang  merupakan  adposi  dari  Pasal  73  ayat  (3) UNCLOS,  peneliti  akan  menampilkan  putusan-putusan  pada  tingkat  kasasi  yaitu sebanyak  19  putusan,  12  putusan  yang  menjatuhkan  pidana  denda,  dan  7  putusan menjatuhkan  pidana  kurungan  pengganti  denda.  Adapun  19  putusan  tersebut  dapat dilihat pada Tabel 3.1.2 di bawah ini.
11 Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia,  “Putusan  Perkara  Tindak  Pidana  Perikanan  di  Wilayah ZEEI Tahun 2016-2017”, <https://putusan.mahkamahagung.go.id>, diolah peneliti pada November 2018.

## Jurnal Legal
Tabel 3.1.2
Putusan Perkara Tindak Pidana Perikanan Pada Tingkat Kasasi 12 Tahun Putusan Denda Kurungan Pengganti Denda 2011 - 1413 K/Pid.Sus/2011 2013 571 K/Pid.Sus/2013 340 K/Pid.Sus/2013 608 K/Pid.Sus/2013 2014 99 K/Pid.Sus/2014 131 K/Pid.Sus/2014 158 K/Pid.Sus/2014 168 K/Pid.Sus/2014 170 K/Pid.Sus/2014 618 K/Pid.Sus/2014 845 K/Pid.Sus/2014 1355 K/Pid.Sus/2014 1426 K/Pid.Sus/2014 162 K/Pid.Sus/2014 174 K/Pid.Sus/2014 1330 K/Pid.Sus/2014 2015 40 K/Pid.Sus/2015 1206 K/Pid.Sus/2015 495 K/Pid.Sus/2015
Tabel  3.1.2  di  atas  menunjukkan  semenjak  efektifnya  SEMA  No.  3  Tahun 2015,  belum  ada  satupun  perkara  pada  tingkat  kasasi  terkait  tindak  pidana  perikanan yang  terjadi  di  wilayah  ZEEI.  Peneliti  melihat  ada  hal  yang  menarik  dari  putusan majelis  hakim  yang  terdiri  dari  Artidjo  Alkotsar,  Surya  Jaya,  dan  Sri  Murwahyuni. Majelis  ini  pada  awalnya  berpendapat  bahwa  pidana  denda  yang  dijatuhkan  tidak boleh  disertai  dengan  pidana  kurungan  pengganti  denda  sebagaimana  dalam  Putusan No.  471  K/Pid.Sus/2013,  kemudian  pada  Putusan  No.  1355  K/Pid.Sus/2014  Majelis Hakim  mengikuti  aturan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  73  ayat  (3)  UNCLOS  dan Pasal 102 UU Perikanan karena merupakan lex specialis , untuk itu pidana denda yang dijatuhkan  tidak  boleh  disertai  dengan  pidana  badan  dalam  bentuk  apapun.  Tetapi Hakim Agung Surya Jaya berpendapat lain ( dissenting opinion ), dengan pertimbangan bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP merupakan jalan keluar bagi Terpidana yang tidak  mempunyai  uang  dan  barang  untuk  membayar  pidana  denda  serta  untuk menghindari  permasalahan  lain  yang  akan  muncul  (Surya  Jaya  mengeluarkan dissenting  opinion pada  Putusan  No.  131K/Pid.Sus/2014,  618  K/Pid.Sus/2014,  dan 1355  K/Pid.Sus/2014).  Selanjutnya  Majelis  Hakim  pada  Putusan  No.  608 K/Pid.Sus/2013,  162  K/Pid.Sus/2014,  174  K/Pid.Sus/2014,  dan  1330  K/Pid.Sus/2014 bersepakat untuk menjatuhkan pidana kurungan pengganti denda.
Berdasarkan  beragamnya  berbagai  pertimbangan  dari  para  hakim  dalam berbagai  putusan  (tingkat  pertama,  banding,  dan  kasasi)  yang  memeriksa  perkara tindak pidana perikanan di wilayah ZEEI, peneliti menyimpulkan bahwa SEMA No. 3 Tahun  2015  yang  melarang  adanya  pidana  denda  tanpa  dijatuhi  kurungan  pengganti denda, tidak dapat menjadi solusi adanya perbedaan pendapat tersebut.
12 Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Perkara Tindak Pidana Perikanan Pada Tingkat Kasasi”, <https://putusan. mahkamahagung.go.id>, diolah peneliti pada November 2018.

## Jurnal Legal
Selain itu menurut peneliti, eksekusi pidana denda menjadi tidak efektif dalam pelaksanaannya disebabkan tiga hal yaitu:
1) Pidana denda tidak disertai pidana kurungan pengganti denda;
2) Pidana  denda  bersifat  alternatif  dengan  pidana  kurungan  pengganti  denda, artinya  terpidana  yang  mampu  dapat  memilih  apakah  membayar  denda  atau memilih  pidana subsidair. Pada umumnya terpidana memilih  pidana subsidair dengan  perhitungan  bahwa  pidana  kurungan  pengganti  denda  ancamannya ringan  yaitu  selama  6  bulan  dan  maksimal  8  bulan  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  30  ayat  (2),  ayat  (3),  dan  ayat  (5)  KUHP.  Bandingkan  bila  terpidana dijatuhi denda Rp 3 Miliar pidana subsidair 6 bulan kurungan tentu terpidana memilih pidana subsidair; dan
3) Tidak ada instrumen hukum apabila denda tidak dibayar, yang mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum. Meskipun ada adegium qui non potest solver in aere, luat in corpore , yang artinya “siapa tidak mau membayar, maka ia harus melunasinya dengan derita badan”. 13
Adapun  implikasi  hukum  yang  ditimbulkan  bilamana  pidana  kurungan pengganti denda tidak diterapkan bagi para pelaku asing di ZEEI, yaitu: 14
1) Akan  menimbulkan  tidak  adanya  kepastian  hukum,  hal  ini  berakibat  warga asing pelaku tindak pidana perikanan akan terus menerus melakukan kegiatan illegal  fishing di  Indonesia  secara  besar-besaran  dan  terang-terangan  karena tidak adanya upaya paksa hukum yang jelas serta tidak adanya tanggung jawab negara bendera dalam instrumen hukum internasional;
2) Kejaksaan  selaku  institusi  eksekutor  putusan  pengadilan  denda  tanpa  disertai pidana  kurungan  akan  menghadapi  tunggakan  perkara  utang  denda  kepada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Praktek di lapangan tidak jarang hingga akhirnya  para  Terpidana  tersebut  terpaksa  dipulangkan  dengan  mengisi  surat pernyataan tidak sanggup membayar, dengan mempertimbangkan faktor sosial- ekonomis,  diantaranya  biaya  akomodasi  selama  penahananan  dan  dampak sosial  dari  keberadaan  mereka  diantara  penduduk  daerah  setempat  dimana mereka di tampung; dan
3) Pembiayaan  para  awak  kapal  berbendera  asing  dan  Terpidana  Asing  yang masih  dalam  Rumah  Penampungan  Sementara  Ditjen  PSDKP  menimbulkan beban  biaya  yang  tidak  sedikit,  dalam  kurun  waktu  dari  tahun  2014  sampai dengan  2017  diperlukan  anggaran  sekitar  5  Miliar  untuk  membiayai  2.353 jumlah  awak  kapal  berbendera  asing  untuk  keperluan  makanan  sehari-hari, kesehatan, pengamanan dan biaya pemulangan ke negara asal.
Adapun  penjelasan  dari  berbagai  pihak  (dalam  hal  ini  PPNS  Perikanan  dan Perwira  Penyidik  TNI  AL)    mengenai  perdebatan  penerapan  hukuman  berupa  sanksi pidana  denda  saja  atau  pun  sanksi  pidana  denda  subsider  pidana  kurungan  pengganti denda adalah sebagai berikut:
1) Normatif
13 Jan Remmelink, Hukum Pidana atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  Belanda  dan  Padanannya  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Indonesia ,  (Jakarta:  PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 477-478.
14 Ibid .

## Jurnal Legal
a) KKP  menyatakan  bahwa  Undang-Undang  Perikanan  memegang  teguh amanat  dari  hasil  Ratifikasi  UNCLOS  1982,  yaitu  melalui  Pasal  102  UU Perikanan yang merupakan adopsi dari Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982.
b) TNI AL berpendapat Norma yang ada di dalam Undang-Undang Perikanan khususnya mengenai  penegakan hukum  terhadap  Kapal  Berbendera  Asing diadopsi  secara  „ copy  paste ‟  atau  hanya  „ template ‟  dari  aturan  UNCLOS 1982. Hal ini tidak sesuai dengan situasi dan kondisi di Indonesia.
2) Teknis
a) Menurut KKP, menimbulkan masalah, diantaranya:
(1) Tidak  terwujudnya  Kepastian  Hukum  karena  tidak  ada  upaya  paksa dalam  hukum  yang  jelas  dan  tidak  adanya  tanggung  jawab  negara bendera  dalam  instrumen  hukum  internasional.  Dari  hal  ini menimbulkan  pertanyaan,  apabila  Terdakwa  telah  dihukum  pidana denda  dan  berkewajiban  hukum  membayarnya  maka  bagaimana  status hukum  Terpidana  yang  tidak  menjalani  pidana  denda  tersebut,  apakah dibiarkan saja tanpa kepastian hukum (?)
(2) Kekuatan  Eksekutorial  Putusan,  menimbulkan  masalah  pada  Jaksa selaku  Institusi  Eksekusi  terhadap  Putusan  tersebut.  Jika  pidana  denda tersebut tidak dibayar oleh Terpidana yang merupakan WNA dan tidak dikenakan  pidana  pengganti  denda,  maka  bagaimana  kekuatan esksekutorial dari putusan tersebut (?)
b) TNI  AL  mengatakan  mengenai  hal  tersebut  menyebabkan  beban  kepada Kejaksaan  sebagai  Insitutsi  Eksekutorial  terhadap  putusan  tersebut  hingga menjadi temuan BPK hingga bermiliar-miliar. Apabila suatu tindak pidana perikanan  yang  terjadi  tidak  diterapkan imprisonment berupa  subsider pidana kurungan pengganti denda maka tindak pidana tersebut termasuk ke dalam  kategori  tindak  pidana  yang  tidak  selesai.  Dalam  hal  ini  subsider pidana kurungan pengganti denda bukan merupakan imprisonment . Konsep pemidanaan  dalam  Pasal  30  ayat  (2)  KUHP,  yaitu  “jika  dijatuhkan hukuman  denda,  dan  denda  tidak  dibayar,  maka  diganti  dengan  hukuman kurungan” sudah tepat dan sangat menjamin asas kepastian hukum.
Menurut peneliti, pidana kurungan pengganti denda dapat diterapkan dan tidak bertetangan dengan Pasal 73 ayat  (3) UNCLOS  dan Pasal 102 UU Perikanan, hal ini atas  dasar  penafsiran  kata imprisonment dan corporal  punishment dikaitkan  dengan kata  “pidana  penjara”  pada  Pasal  102  Undang-Undang  Perikanan.  Pasal-pasal UNCLOS beserta Annex-annex sendiri tidak menjelaskan cakupan arti
“ imprisonment ”  dan  mengatur  ketentuan  alternatif  hukuman  lain  ketika  Terpidana tidak  mau  atau  tidak  sanggup  membayar  pidana  denda  tersebut.  Dengan  kata  lain, imprisonment dapat  dikategorikan  sebagai  “pidana  penjara”  sebagaimana  konsep imprisonment dalam beberapa aturan pidana di beberapa negara, seperti dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 1 KUHP Belanda, Pasal 38 dan 39 KUHP Jerman, dan Pasal 13 angka  1  KUHP  Perancis.  Sedangkan corporal  punishment adalah  sebuah  hukuman yang berbetuk hukuman fisik secara langsung atau bersifat kontak fisik.
Sama  halnya  Surya  Jaya  menafsirkan  pidana  penjara  dengan  pidana  badan berbeda, demikian pula dengan pidana kurungan pengganti denda. Pidana badan dalam sistem  hukum  pidana  di  Indonesia  tidak  diadopsi.  Pidana  badan  diterapkan  dalam sistem hukum Islam, misalnya dalam perkara pembunuhan dihukum pancung, perkara zinah di rajam, perkara pencurian dihukum potong tangan. 15
15 Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan di KKP pada tanggal 28 Agustus 2017, diperoleh  dari  Wawancara  peneliti  dengan  Garibaldi  Marandita,  Kepala  Seksi  Penyidikan  Tindak  Pidana

## Jurnal Legal
Dapat  disimpulkan  pidana  kurungan  pengganti  denda  tidaklah  termasuk imprisonment dan corporal  punishment .  Sehingga  Pasal  73  ayat  (3)  UNCLOS  dan Pasal  102  UU  Perikanan  sama  sekali  tidak  mencatumkan  larangan  menjatuhkan hukuman  pidana  kurungan  pengganti  denda.  Kedua  ketentuan  tersebut  hanya mencatumkan larangan penjatuhan pidana penjara dan pidana badan lainnya.
Dengan  memperhatikan  kemanfaatan  hukum  dalam  eksekusi  putusan pengadilan,  pidana  subsider  berupa  pidana  kurungan  pengganti  denda  dapat  menjadi alternatif  putusan  pengadilan  sehingga  putusan  tersebut  mendatangkan  manfaat  saat pelaku menolak atau tidak sanggup membayar. Sedangkan dari sisi kepastian hukum, pidana subsider kurungan pengganti denda akan memastikan bahwa hukum dijalankan dengan baik sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun.
Setiap  negara  pada  prinsipnya  mempunyai  kekuasaan  dan  kewenangan  penuh atas  wilayahnya  masing-masing  baik  di  wilayah  darat,  air,  udara  yang  berada  di wilayah  kedaulatannya  masing-masing.  Kedaulatan  atas  wilayah  laut  adalah kewenangan yang dimiliki suatu negara di laut guna melaksanakan kewenangannya di wilayah tersebut, yang berlaku adalah hukum nasional apabila terjadi pelanggaran. 16

## 2. Penegakan Hukum tindak pidana illegal fishing
Berdasarkan  ketentuan  pasal  73  UNCLOS  1982,  jika  kapal  berbendera  asing tidak  mematuhi  peraturan  perundang-undangan  perikanan  negara  pantai  di  ZEE, negara  pantai  dapat  menaiki,  memeriksa,  menangkap  dan  melakukan  proses pengadilan  atas  kapal  tersebut  dan  memberitahu  negara  bendera  kapal.  Akan  tetapi kapal  dan  awak  kapal  yang  ditangkap  tersebut  harus  segera  dilepaskan  dengan reasonable  bond (uang  jaminan  yang  layak)  yang  diberikan  kepada  negara  pantai. Hukuman  terhadap  kapal  berbendera  asing  tersebut  juga  tidak  boleh  dalam  bentuk hukuman  badan  yaitu  penjara.  Dengan  demikian  bentuk  hukuman  bagi  kapal  dan awaknya berbeda jika terjadi di kawasan laut yang tunduk di bawah kedaulatan dengan di ZEE. Kewenangan negara pantai terhadap pelanggaran di ZEE terbatas hanya untuk menegakan  hukum  yang  bertalian  dengan  perikanan.  Perbedaan  ini  dikarenakan  di ZEE,  negara  pantai  hanya  mempunyai  hak  berdaulat  ( sovereign  rights ),  sehingga terbatas  pada  hal-hal  yang  terkait  dengan  hak  berdaulat  yang  dimiliki  oleh  negara pantai atau negara kepulauan.
Para Pelaku pelanggaran illegal fishing di perairan ZEEI bagi kapal berbendera asing  dikenakan  sanksi  denda  yang  lebih  besar  dan  pantas  sehingga  tidak menimbulkan  kerugian  besar  bagi  Negara  pantai,  serta  akan  memberikan  efek  jera bagi  pelaku  pelanggaran illegal  fishing terhadap  kapal  berbendera  asing.  Sedangkan pelanggaran illegal  fishing oleh  Negara  pantai  dikenakan  sanksi  hukuman  yang berlaku di Negara tersebut. 17 Negara pantai hanya dapat melaksanakan pengolahan dan pemanfaatan  sumber  daya  alam  hayati  di  wilayah  perairan  ekslusif  Indonesia  dan hanya  dapat  melakukan  proses  penahanan  sampai  ke  tingkat  pengadilan  sesuai perjanjian  hukum  laut  internasional  dan  tidak  diperboleh  melaksanakan  hukuman penjara,  asalkan  ada  kerja  sama  dan  kesepakatan  antar  Negara  tersebut.  Serta  segera
Perikanan,  Wawancara  dilakukan  pada  tanggal  17  Oktober  2018,  di  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan Republik Indonesia.
16 Popi  Tuhulele,  “Upaya  Hukum  Indonesia  Mengajukan  Landas  Kontinen  Ekstensi  (Antara Peluang dan Tantangan),” Jurnal Perspektif (Vol. 16 No. 3, 2011), hlm. 184.
17 Chairul  Anwar, Horizon  Baru  Hukum  Laut  Internasional , (Jakarta:  Rhineka  Cipta,  1998),  hlm. 36.

## Jurnal Legal
menginformasikan  sanksi  yang  diberikan  pada  pelaku  pelanggaran illegal  fishing kepada Negara yang melakukan tindak pidana. 18
Dalam  pelangaran  tindak  pidana  perikanan  oleh  kapal  berbendera  asing  di ZEEI,  yang  telah  di  tahan  oleh  Negara  pantai  secepat  mungkin  dibebaskan  dengan ganti  rugi  yang pantas  yang di  terima oleh Negara pantai.  Penahanan tidak diizinkan dalam bentuk kurungan penjara. Untuk mendukung penegakkan hukum tindak pidana illegal  fishing yang  terjadi  di  negara  Indonesia  telah  ditetapkan  beberapa  Undang- Undang dan Peraturan Pemerintah 19 , sehingga payung hukum yang digunakan menjadi semakin kuat.
Penanganan Kendala Yuridis yang menghambat penegakan hukum oleh pelaku tindak  pidana illegal  fishing di  ZEEI  bagi  kapal  berbendera  asing  dikenakan  sanksi denda  yang  lebih  besar  dan  pantas  sehingga  tidak  menimbulkan  kerugian  besar  bagi Negara  pantai,  serta  akan  memberikan  efek  jera  bagi  pelaku  pelanggaran illegal fishing terhadap  kapal  berbendera  asing.  Sedangkan  pelanggaran illegal  fishing oleh Negara  pantai  dikenakan  sanksi  hukuman  yang  berlaku  di  Negara  tersebut.  Negara pantai  hanya  dapat  melaksanakan  pengolahan  dan  pemanfaatan  sumber  daya  alam hayati  di  wilayah  perairan  ekslusif  Indonesia  dan  hanya  dapat  melakukan  proses penahanan  sampai  ke  tingkat  pengadilan  sesuai  perjanjian  hukum  laut  Internasional dan tidak diperbolehkan melaksanakan hukuman penjara, asalkan ada kerja sama dan kesepakatan  antar  Negara  tersebut.  Serta  segera  menginformasikan  sanksi  yang diberikan  pada  pelaku  pelanggaran illegal  fishing kepada  Negara  yang  melakukan tindak pidana. 20
Hal  yang  terpenting  untuk  menanggulangi  persoalan  kapal  ikan  asing  yang melaksanakan penangkapan ikan yang harus mematuhi peraturan hukum yang berlaku pada  suatu  Negara  pantai  dan  kegiatan  penangkapan  ikan  yang  harus  terlapor  dan terkoordinir, adapun cara yang bisa di pakai yaitu proses perizinan bagi pemilik kapal berbendera  asing  sesuai  dengan  Surat  Keputusan  Menteri  No.60/Sept/2011.  Cara  ini tercapai  dengan  baik,  terbukti  banyaknya  kapal  berbendera  asing  yang  tidak menggunakan  surat  izin  di  ZEEI  berkurang.  Terbukti  dari  petunjuk  Dinas  Kelautan dan  Perikanan  menerangkan  bahwa  sebelum  munculnya  Surat  Keputusan  tersebut masih banyak kapal berbendera asing yang melakukan tindak pidana illegal fishing di negara pantai sejumlah 7.000 unit kapal. 21
Sedangkan  disisi  lain  bahwa  dengan  adanya  kesepakatan  regional  atau internasional antara Negara diperoleh keuntungan yang didapat negara Indonesia yaitu Negara pantai bisa menerapkan peraturan hukum di bidang perikanan, terhadap kapal berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan secara illegal fishing .
Adapun  upaya  penegakan  hukum  yang  bersifat  preventif  lain  adalah melakukan  Patroli  Maritim  melalui  kapal  perang  ( war  ship ),  kapal  pemerintah ( government ship ), dan pesawat udara ( air craft ) guna mendapatkan informasi tentang ada  atau  tidaknya  aktivitas  di  laut  Indonesia  terkait  kegiatan  yang  berpotensi illegal fishing dengan menggunakan informasi melalui pesawat udara yang melalukan operasi patroli, radar pada kapal, atau pun informasi dari nelayan tradisional yang melihat dan melaporkan  adanya  aktivitas  penangkapan  ikan  di  laut  tersebut,  serta  dapat
18 E. Mantjoro dan Potoh O., Internasional Fishier Policy (Kebijaksnaan Perikanan Internasional), (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 73.
19 Ibid . 20 M.  Amin  Hanafi, Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Illegal  Fishing  Pada  Zona  Ekonomi Eksklusif Perairan Indonesia , (Maluku: Universitas Muhammadiyah Maluku Utara), hlm. 573.
21 Ibid ., hlm. 574.

## Jurnal Legal
memanfaatkan  data  persebaran  plankton  di  laut  (sesuai  situasi  dan  kondisi permusim). 22
Penyidikan  terhadap  tindak  pidana  di  laut  sedikit  berbeda  dengan  penyidikan terhadap  tindak  pidana  di  darat  contohnya  untuk  penyidikan  terhadap  tindak  pidana biasa dilakukan penahanan 1x24 jam sedangkan di laut (khususnya ZEE) itu dilakukan dengan jangka waktu 7 hari. 23
Pelaksanaan penyidikan terhadap kapal  yang diduga melakukan tindak pidana perikanan di laut pun dilakukan dengan prosedur yang sudah ditetapkan, yaitu:
a) Stoping (penghentian kapal)
b) Boarding (menaiki kapal)
c) Searching (pencarian tindak pidana perikanan)
d) Seizuer (penyitaan)
Adapun  untuk  melaksanakan  penanganan  awak  kapal  pelaku  tindak  pidana perikanan  yang  efektif  dan  efisien,  Dirjen  PSDKP  KKP  menerbitkan  Peraturan Direktur  Jenderal  PSDKP  No.  70  Tahun  2014  tentang  Petunjuk  Teknis  Penanganan Awak Kapal  Tindak Pidana Perikanan. Tujuan disusunya Perdirjen ini sebagai  acuan PPNS  Perikanan  dan  petugas  dalam  menangani  awak  kapal  pelaku  Tindak  Pidana Perikanan.
Penegakan hukum dibidang perikanan melalui Undang-Undang No. 34 Tahun 2009  tentang  perubahan  Undang-Undang  31  Tahun  2004  tentang  perikanan  mutlak adanya. Karena untuk menyelamatkan kepentingan nasional berupa sumber daya ikan dari pelaku tindak pidana perikanan yang menangkap ikan tanpa izin ( illegal fishing ). Sanksi  pidana  menurut  undang-undang  perikanan  bisa  berupa  sanksi  administrasi (pencabutan  izin),  kurungan  badan  (penjara)  atau  pun  denda.  Dan  dengan  sanksi tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku illegal fishing di ZEEI.
Pidana  Pengurungan  Badan  (Penjara),  sesuai  Pasal  110  huruf  b  Undang- Undang  No.  45  Tahun  2009  tentang  perubahan  Undang-Undang  RI  tahun  2004 tentang perikanan disebutkan:
“...ketentuan tentang pidana denda dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang RI No. 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif  Indonesia khususnya yang berkaitan  dengan  tindak  pidana  di  bidang  perikanan,  dicabut  dan  dinyatakan tidak berlaku.”
Penegakan  hukum  dalam  bidang  perikanan  yang  tercakup  dalam  aturan perundang-undangan  yang  ada  di  Indonesia  meliputi  aspek  penyidikan,  penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Bahkan dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009  dimuat  hukum  acara  sendiri  sebagai  ketentuan  khusus  ( lex  specialis )  dari Undang-Undang  No.  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana.  Pembentukan Pengadilan  Perikanan  beserta  acaranya  dimaksudkan  agar  tercipta  efisiensi  dan efektivitas  dari  penegakan  hukum  di  bidang  perikanan,  karena  di  dalam  UU  No.  45 Tahun  2009  ditentukan  jangka  waktu  dari  tahap-tahap  persidangan  secara  tegas sehingga  prosesnya  lebih  cepat  dibanding  jika  kasus  di  bidang  ini  ditangani  oleh peradilan umum. 24
22 Wawancara  peneliti  dengan  Laksamana  Pertama  Kresno  Buntoro,  Kepala  Dinas  Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dilakukan pada tanggal 29 November 2018, di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
23 Ibid . 24 Bakri Rudiansyah, “Peran Aparatur Negara Dalam Penanganan Kegiatan Perikanan Yang Tidak Sah  Di  Perairan  Raja  Ampat,” Jurnal  Kajian  Politik  dan  Masalah  Pembangunan  11 (No.  2,  2015),  hlm. 1719.

## Jurnal Legal
Penenggelaman  Kapal  Ikan  Asing  yang  melakukan illegal  fishing di  ZEEI Dasar  hukum  termaktub  didalam  Undang-Undang  RI  No.  45  Tahun  2009  Tentang perubahan  Undang-Undang  RI  No.  31  Tahun  2004  tentang  Perikanan.  Ada  dua  cara penenggelaman kapal ikan asing yang dilakukan oleh pemerintah RI melalui Otoritas:
a) Penenggelaman kapal melalui putusan pengadilan
b) Tertangkap tangan oleh otoritas
Adapun  hal  lain  selain  dilelang  dalam  hal  kapal  ikan  asing  yang  setelah mendapatkan  vonis  hakim  pada  putusan  pengadilan  perikanan  adalah  dengan  cara  di hibahkan.  Hibah  berupa  kapal  berbendera  asing  dilakukan  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan  guna  pengembangan  pendidikan  yang  diberikan  kepada  dua  universitas  di Indonesia.  Tetapi  dikarenakan  operasional  yang  sangat  besar  dan  keterbatasan  sumber daya manusia maka kapal ikan asing yang sudah di vonis hakim dalam putusan pengadilan perikanan tersebut menjadi bangkai hingga sekarang terbengkalai. 25
Dan  ketika  kapal  berbendera  asing  yang  setelah  mendapatkan  vonis  hakim  pada putusan pengadilan perikanan diberikan atau dihibahkan kepada nelayan tradisional tidak efektif  karena  operasional  yang  sangat  besar  dan  ketidakmampuan  mengoperasionalkan kapal ikan asing tersebut. 26
Berdasarkan  data  putusan  yang  peneliti  telusuri  melalui website resmi  putusan Mahkamah Agung (MA) terdapat 192 putusan tindak pidana perikanan, ada 101 putusan terkait tindak pidana yang terjadi di wilayah ZEEI. 27
Mengenai  Penegakan  Hukum  terhadap illegal  fishing yang  terjadi  di  Wilayah Perairan Indonesia khususnya ZEE, digambar melalui tabel 2.3 sebagai berikut.
Tabel 2.3
Hasil Wawancara mengenai Penegakan Hukum terhadap tindak pidana illegal fishing di ZEEI No.  Indikator KKP TNI AL 1. Pre-emtif Mengadakan kerjasama dengan instansi yang berhubungan serta kementerian terkait pemberantasan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal ( illegal fishing ). Salah satu contohnya adalah Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam hal berkaitan dengan WNA. Menjalin koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait penegakan hukum di laut terutama pada tindakan yang merupakan
tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal ( illegal fishing ),
diantaranya Polri, KKP, dan lainnya. a. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada nelayan tradisional. b. Mengadakan patroli a. Melakukan patrol rutin dengan menggunakan sarana, yaitu: 1) Kapal perang
25 Wawancara  peneliti  dengan  Garibaldi  Marandita,  Kepala  Seksi  Penyidikan  Tindak  Pidana Perikanan,  Direktorat  Penanganan  Pelanggaran.  Wawancara  dilakukan  pada  tanggal  17  Oktober  2018,  di Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
26 Ibid .
27 Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia,  “putusan  Mahkamah  Agung  (MA)”,  <https://putusan .mahkamahagung.go.id5>,  diakses pertanggal 4 Mei 2018.

## Jurnal Legal
2. Preventif melalui kapal pemerintah KKP. c. Melakukan pemberitahuan kepada negara-negara (terutama negara tetangga) bahwa Negara Indonesia memberlakukan sanksi tegas terhadap pelaku tindak pidana perikanan. d. Aktif dalam mengkampanyekan/ menyuarakan Illegal, Unreported, & Unregulated Fishing di kancah regional maupun internasional. 2) Pesawat udara b. Melakukan pelatihan dengan tujuan meningkatkan kapabilitas dan
kapasistas para Perwira Penyidik TNI AL agar mampu, mengenali, mendeteksi, dan
memproses tindak pidana perikanan. (min. 3x/tahun) c. Menanamkan pendidikan tentang kurikulum Penegakan Hukum di Laut di TNI
AL.
3. Represif
a. Menangkap, menahan, dan memeriksa Tersangka. b. Menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menajdi tempat melakukan tindak pidana perikanan di bidang perikanan. c. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan. d. Menandatangani berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada Kejaksaan. a. Mendeteksi, menangkap, dan memeriksa Tersangka. b. Menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga berkaitan tindak pidana
perikanan.
c. melakukan penyidikan dilaut, yaitu stoping , boarding , searching , dan seizure .
d. Membawa ke
pangkalan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

## D. Simpulan
Tindak  pidana illegal  fishing yang  dilakukan  oleh  Kapal  Berbendera  Asing  pada Wilayah Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menimbulkan 2 (dua) pendapat yang berbeda, yaitu dengan menerapkan hukuman pidana denda tanpa adanya pidana alternatif pengganti  denda  (subsider)  dan  dengan  menerapkan  hukuman  pidana  denda  dengan pidana alternatif pengganti denda (subsider). Sampai sekarang penerapan hukuman pidana badan terhadap pelaku tindak pidana illegal fishing yang dilakukan oleh Kapal Berbendera Asing pada Wilayah Perairan Zona Ekonomi Eksklusif  Indonesia masih terdapat pro dan kontra dalam putusan pengadilan  perikanan dan  belum  mempunyai  satu  pandangan  yang sama  dalam  menjatuhkan  sanksi  pidana.  Dalam  hal  upaya  penegakan  hukum  secara  pre- emtif dan preventif sudah berjalan efektif, namun dalam upaya penegakan hukum secara represif sudah berjalan namun belum efektif karena dalam pelaksanaannya terhadap Kapal Berbendera  Asing  pada  Wilayah  Perairan  Zona  Ekonomi  Eksklusif  Indonesia  sulit dilakukan oleh  Aparat  Penegak Hukum (khususnya  penyidik), maka dari  itu  seyogyanya

## Jurnal Legal
dilakukan  perubahan  melalui  ketentuan-ketentuan  dalam  peraturan  perundang-undangan terkait untuk membuat pelaksanaan regulasi yang dijalankan oleh Aparat Penegak Hukum menjadi lebih efektif dan efisien.

## Daftar Pustaka

## Jurnal
Rudiansyah, Bakri. “Peran Aparatur Negara Dalam Penanganan Kegiatan Perikanan Yang Tidak Sah Di  Perairan  Raja Ampat.” Jurnal  Kajian  Politik  dan  Masalah Pembangunan 11 (No. 2, 2015).
Tuhulele, Popi. “Upaya Hukum Indonesia Mengajukan Landas Kontinen   Ekstensi (Antara  Peluang  dan  Tantangan).” Jurnal  Perspektif,  Fakultas  Hukum Universitas   Pattimura Ambon (Vol. 16, No. 3, 2011)
United Nations Food and Agriculutre Organization. “Implementation of The Intenational Plan  of  Action  To  Prevent,  Deter,  and  Eliminate  Illegal,  Unreported,  and Unregulated  Fishing” Journal:  Technical  Guidelines  For  Responsible Fisheries (Fiat Panis, 2012).

## Buku
Anwar, Chairul. Horizon Baru Hukum Laut Internasional . Jakarta: Rhineka Cipta, 1998.
E.  Mantjoro  dan  Potoh  O.. Internasional  Fishier  Policy  (Kebijaksnaan  Perikanan Internasional . Bandung: Alumni, 1993. Hanafi, M. Amin. Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing Pada Zona Ekonomi Eksklusif  Perairan  Indonesia .  Maluku:  Universitas  Muhammadiyah Maluku Utara, Tanpa Tahun.
Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  Republik  Indonesia.  “ Laporan  Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Tahun 2014 ”. Jakarta: Sekjen KKP RI, 2014.
Kementerian  PPN/Bappenas. Kajian  Strategi  Pengelolaan  Perikanan  Berkelanjutan . Jakarta: Direktorat Kelautan dan Perikanan, 2014.
Remmelink, Jan. Hukum Pidana atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana  Belanda  dan  Padanannya  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003. Siombo,  Marhaeni  Ria. Hukum  Perikanan  Nasional  dan  Internasional. Jakarta:  PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
Soebachman,  Agustina. Sejarah  Nusantara  Berdasarkan  Urutan  Tahun .  Yogyakarta: Surya Media Utama, 2014.
Soemitro,  Ronny  Hanitijo. Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri .  Jakarta:  Ghalia Indonesia, 1998.
Yamin  dan  Utji  Sri  Wulan  Wuryandari. Nukilan  Metode  Penelitian  Hukum .  Jakarta:
FHUP 2015.

## Internet
Badan  Pusat  Statistik,  diolah  Ditjen  Pengawasan  Sumberdaya  Kelautan  dan  Perikanan (PSDKP),  “Grafik  Nilai  Ekspor  Hasil  Perikanan  (US$1.000)”,  diperoleh dari   http://statistik.kkp.go.id/sidatik-dev/2.php?x=9.  Diakses  pada  tanggal  28 September   2019, 22.57 WIB.
M. Ambari, “Kinerja Perikanan Nasional Tercoreng Kegagalan Ekspor 2017, Kenapa Bisa Terjadi?”,  diperoleh  dari  http://www.mongabay.co.id/2017/12/22.  Diakses pada  tanggal 28 September 2019, 23.00 WIB.
Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam situs https://putusan.mahkamahagung.go.id. Diakses dan diolah peneliti pada November 2018.

## Jurnal Legal

## Peraturan Perundang-Undangan
United Nations  Convention on the Law  of  the Sea 1982 (Konvensi  Perserikatan  Bangsa- Bangsa tentang Hukum Laut atau Konvensi Hukum Laut Internasional atau Konvensi Hukum Laut 1982).
Indonesia.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  45  Tahun  2009  tentang  Perubahan atas  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  31  Tahun  2004  tentang Perikanan.
________. Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Peraturan Menteri No. 56/Permen-KP/2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan  Usaha  Perikanan  Tangkap  di  Wilayah  Pengelolaan  Perikanan Indonesia.
Peraturan  Direktur  Jenderal  PSDKP  No.  70  Tahun  2014  tentang  Petunjuk  Teknis Penanganan Awak Kapal Tindak Pidana Perikanan.
Biodata Singkat Peneliti Nama Lengkap : Sandi Yudha Prayoga NPM : 1906410155 Tempat, Tanggal lahir : Jakarta, 2 Desember 1997 Jenis Kelamin : Laki-laki Bidang Keahlian : Hukum Pidana Alamat :  Komp.  Depen  Jl.  Monitor  VI  Blok  AK  No.  13  RT/RW 005/016 Sukatani, Tapos, Depok, Jawa Barat 16454 No. Handphone : 085697959927
Peneliti  bernama  lengkap  Sandi  Yudha  Prayoga,  lahir  di  Jakarta,  2  Desember 1997, merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara. Penliti lahir dari pasangan suami-istri, yaitu  Bapak Saeno Kartowijoyo dan  Ibu  Buana  Desi.  Peneliti menyelesaikan pendidikan dasar  di  Sekolah  Dasar  (SD)  Negeri  Sukatani  4  Kota  Depok  lulus  pada  Tahun  2009, pendidikan  menengah  pertama  di  Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP)  Negeri  9  Jakarta, Jakarta Timur, DKI Jakarta lulus pada Tahun 2012, pendidikan menengah atas di Sekolah Menengah Atas  (SMA)  Negeri 58 Jakarta, Jakarta Timur, DKI Jakarta lulus pada Tahun 2015,  dan  mulai  pada  Tahun  2015  Peneliti  mengikuti  Program  Sarjana  di  Fakultas Hukum,  Universitas  Pancasila  dengan  program  kekhususan  Pencegahan  dan Penanggulangan  Kejahatan  lulus  pada  Tahun  2019.  Kemudian  pada  Tahun  2019,  hingga dengan  penulisan  penelitian  ini,  Peneliti  terdaftar  sebagai  mahasiswa  Program Pascasarjana  di  Fakultas  Hukum,  Universitas  Indonesia  dengan  peminatan  Hukum  dan Sistem Peradilan Pidana.