## Nur Hidayah: Menggagas Pendidikan Berwawasan…

## MENGGAGAS PENDIDIKAN BERWAWASAN KEWIRAUSAHAAN DI PERGURUAN TINGGI ISLAM: STUDI KASUS FAKULTAS SYARI`AH DAN EKONOMI ISLAM IAIN
“SMH” BANTEN 2014-2015

## Nur Hidayah
IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Abstrak.  Menggagas  Pendidikan  Berwawasan  Kewirausahaan  Di  Perguruan Tinggi  Islam:  Studi  Kasus  Fakultas  Syari`Ah  Dan  Ekonomi  Islam  Iain  “Smh” Banten  2014-2015. Penelitian  ini  berangkat  dari  keprihatinan  terhadap  tingginya tingkat pengangguran di kalangan para sarjana lulusan perguruan tinggi (Islam) dan masih  rendahnya  proporsi  pengusaha  di  Indonesia.  Padahal  tingginya  proporsi pengusaha  dapat  menjadi  salah  satu  indikator  kemakmuran  sebuah  negara.  Oleh karena  itu  timbul  pertanyaan  sejauh  mana  nilai-nilai  Islam  mendorong  budaya wirausaha  di  kalangan  umatnya?  Dan  bagaimana  budaya  wirausaha  ditumbuh- kembangkan  di  lembaga  pendidikan  tinggi  Islam?  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif eskploratif  dengan  studi  kasus  pendidikan  kewirausahaan  di  Fakultas  Syari`ah  dan Ekonomi  Islam  (FSEI)  IAIN  “SMH”  Banten.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa kurikulum  prodi-prodi  yang  ada  di  FSEI  belum  sepenuhnya  berwawasan kewirausahaan.  Mahasiswa  umumnya  banyak  dibekali  dengan  kompetensi  dan ketrampilan yang mempersiapkan mereka sebagai sarjana ekonomi syari`ah yang akan mengisi  profesi-profesi  yang  membutuhkan  kompetensi  di  bidang  ini  seperti  manajer, dosen,  peneliti,  dewan  pengawas  syariah,  dan  sebagainya,  ketimbang  profesi wirausahawan  yang  berkompetensi  untuk  merintis  usaha  dari  bawah.  Untuk membangun prodi kewirausahaan Islam/bisnis syari`ah di FSEI IAIN SMHB dibutuhkan political  will  yang  kuat  dari  tidak  hanya  pihak  kampus  tetapi  juga  lembaga  otoritas seperti Diktis Kemenag untuk memfasilitasi berdirinya prodi ini baik dari segi perizinan maupun  pendanaan.  Studi  kelayakan  awal  yang  lebih  komprehensif  perlu  dilakukan untuk  memetakan  kebutuhan  sarana  dan  prasarana  seperti  kebutuhan  formasi  dosen yang  qualified  di  bidangnya,  struktur  kurikulum  yang  dapat  membekali  mahasiswa dengan  berbagai  karakter  dan  ketrampilan  sebagai  (calon)  pengusaha  handal,  dan sistem  perekrutan  untuk  menjaring  calon  mahasiswa  unggul.  Mengingat  profesi  ini sangat  berhubungan  erat  dengan  sektor  rill,  perlu  dibangun  berbagai  kerjasama dengan  dunia  usaha  yang  dapat  digunakan  oleh  mahasiswa  tidak  hanya  sebagai ‘laboratorium  hidup’  dari  ilmu  yang  digelutinya,  tetapi  juga  sarana  membangun networking yang dapat memfasilitasi mereka berjejaring sehingga lebih memudahkan ketika akan memulai usahanya kelak
Kata Kunci: Islam, kewirausahaan, pendidikan kewirausahaan.
Abstract. Initiating the Education based on Entrepreneurship in Islamic College: a Study  at  Syariah  and  Islamic  Economic  Faculty  IAIN  "SMH"  Banten  2014-2015 . There has been a concern over a high unemployment rate among graduates of Islamic
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam Volume 7 No. 1 Januari - Juni 2016 P-ISSN: 2085-3696; E-ISSN: Page: 77 - 112
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam Vol.7 No.1 Januari – Juni 2016
higher  education  and  a  low  proportion  of  entrepreneurs  in  Indonesia.  In  fact,  a  high proportion  of  entrepreneurs  is one  of  indicators  of  a  country’s  welfare.  This  has  generated  a question: to what extent do Islamic values cultivate entrepreneurial culture among its adherents? How to cultivate  entrepreneurial  culture  in  Islamic  higher  education?  This  paper  will  investigate  this  matter using a case study of Faculty of Islamic Law and Economics at Banten State Institute for Islamic Studies. The paper argues that the curriculum at the faculty of Islamic Law and Economics has not been oriented towards  building  entrepreneurial  culture.  The  curriculum  consists  of  subjects  to  enhance  the  students’ competence  and  skills  to  prepare  them  as  bachelors  of  syari`ah  economics  for  the  professions  such  as manager, lecturer, researcher, syari`ah auditor, etc, instead of preparing them for entrepreneurs who are capable  to  build  his  or  her  own  business  from  the  scratch.  To  propose  Islamic  entrepreneurship  study program at the FSEI of IAIN SMHB, it is important to havea strong political will not only from the internal IAIN but also higher authoritative body such as the Ministry of Religious Affairs to facilitate this from not only  the  accreditation  process  but  also  financial  support.  A  further  feasibility  study  needs  to  be undertaken to build its infrastructure such as qualified lecturers, appropriate curriculum structure, and recruitment student system. Since this field has a strong link with a ‘real sector’, there has been an urgent need to build cooperations with business sector to enable the students to undertake their apprentice and build their networks to facilitate their ability to develop their own business Keywords: Islam, entrepreneurship, entrepreneurial education .

## Pendahuluan
Krisis  ekonomi  yang  melanda  dunia  pada  beberapa  dekade  terakhir menimbulkan  kesadaran  akan  perlunya  setiap  negara  di  dunia  untuk  membangun fundamental  ekonomi  yang  lebih  kuat.  Salah  satu  indikator  ketangguhan  dan kemajuan  perekonomian  suatu  bangsa  adalah  besarnya  prosentase  penduduk  yang menjadi  pengusaha.  Sektor  kewirausahaan  dipandang  memegang  peranan  penting untuk  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  suatu  negara  melalui  penciptaan  nilai tambah  (added  value)  komoditas  barang  dan  jasa.Sayangnya,  di  Indonesia, berdasarkan data BPS tahun 2012 jumlah pengusaha baru mencapai 1,56% dari total penduduk  Indonesia.  Padahal  menurut  David  McLelland,  seorang  sosiolog pembangunan,  suatu  negara  akan  menacapai  tingkat  kemakmuran  jika  jumlah wirausahawannya  minimal  2%  dari  total  populasinya. 1 Meskipun  presentase  1,56% ini terus meningkat belakangan ini, namun jumlah tersebut masih jauh tertinggal dari negara-negara  maju,  seperti  Amerika  Serikat  (12%),  Jepang  (10%),  dan  Singapura (7%). Selain tertinggal dari segi kuantitas, Indonesia juga tertinggal dari segi kualitas kewirausahaan, khususnya dari segi inovasi dan teknologi.
Sebagai  negara  Muslim  terbesar  di  dunia,  timbul  sebuah  pertanyaan  sejauh mana pengaruh nilai-nilai keagamaan, khususnya Islam, terhadap kultur masyarakat Indonesia  untuk  berjiwa  wirausaha.  Apakah  nilai-nilai  Islam  mendorong  umatnya untuk  memiliki  nilai-nilai  kewirasahaan  dan  mengimplementasikannya  dalam
Nur Hidayah: Menggagas Pendidikan Berwawasan…
kehidupan  sehari-hari  atau  sebaliknya.  Meskipun  banyak  faktor  lain  yang menentukan  tinggi  rendahnya  proporsi  pengusaha  di  sebuah  negara,  khusunya kondisi mikro dan makro ekonominya, namun nilai-nilai budaya, termasuk di dalam nilai-nilai keagamaan memiliki pengaruh yang cukup siginifikan untuk terbentuknya prilaku dan kultur wirausaha, sebagaimana ditunjukkan oleh kajian beberapa ahli. 2
Salah  satu  wahana  penting  untuk  menumbuh-kembangkan  nilai-nilai kewirausahaan  adalah  lembaga  pendidikan,  khususnya  lembaga  pendidikan tinggi.Namun  potret  pendidikan  tinggi  di  Indonesia,  khususnya  pendidikan  tinggi Islam,  masih  memperlihatkan  sisi  yang  tampaknya  belum  mampu  menerjemahkan visi  Islam  sebagai  agama  pencerah  dan  pemberdayaan.  Kualitas  sistem  pendidikan tinggi  Islam  belum  mampu  bersaing  dengan  sistem  pendidikan  tinggi  umum.  Potret lulusan  pendidikan  tinggi,  khususnya  perguruan  tinggi  agama  Islam,  di  Indonesia masih  menunjukkan  relatif  tingginya  tingkat  pengangguran, 3 yang  merefleksikan belum  optimalnya  perguruan  tinggi  melakukan  proses  trasformasi  dari  input, mahasiswa  peserta  didik,  menjadi  output  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas. Oleh  karena  itu,  pendidikan  berwawasan  kewirausahan  semakin  memperoleh momentum  pada  saat  ini  di  berbagai  belahan  dunia,  termasuk  di  tanah  air.  Namun sayangnya  berbagai  lembaga  pendidikan  tinggi  Islam  di  Indonesia  belum memperlihatkan political will yang kuat untuk mengarahkan orientasinya ke arah ini. Program studi atau bahkan fakultas ekonomi Islam di banyak perguruan tinggi Islam umumnya  hanya  menawarkan  mata  kuliah-mata  kuliah  yang  banyak  diadposi  dari fakultas  ekonomi  konvensional  untuk  kemudian  diinjeksi  dengan  nilai-nilai keislaman ataupun  digabungkan dengan ilmu-ilmu keislaman tradisional.
Atas dasar inilah, tulisan ini berupaya menjawab permasalahan di atas dengan mencoba menawarkan konsep pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi Islam, khususnya  di  fakultas  ataupun  program  studi  yang  relevan  dengan  dunia kewirausahaan.  Tulisan  ini  didasarkan  atas  sebuah  penelitian  yang  bersifat deskriptif-eksploratif,  menggabungkan  antara  studi  literatur  dengan  studi  kasus Fakultas  Syariah  dan  Ekonomi  Islam  IAIN  “Sultan  Maulana  Hasanuddin”  Banten (untuk  selanjutnya disingkat FSEI IAIN “SMHB”).  Pemaparan  diawali degan  tinjauan mengenai  hubungan  antara  Islam  dan  kewirausahaan,  dilanjutkan  dengan  tinjauan
terhadap  konsep  pendidikan  kewirausahaan,  selanjutnya  pembahasan  studi  kasus, kemudian diakhiri dengan penutup.

## 2. Islam dan Kewirausahaan

## 2.1. Islam dan Kewirausahaan: Perspektif Normatif
Hubungan  antara  nilai-nilai  keagamaan  dan  budaya  wirausaha  masih  menjadi bahan  kajian  dan  diskusi  menarik  di  kalangan  para  sarjana.  Kajian  mengenai pengaruh nilai-nilai keagamaan terhadap budaya kewirausahaan dipelopori oleh Max Weber. 4 Ia berargumen bahwa kemajuan yang dialami oleh masyarakat Barat banyak diilhami  oleh  nilai-nilai  agama  Protestan  yang  bersifat  rasional  yang  menjadi  faktor kunci  kelahiran  ekonomi  kapitalisme  di  masyarakat  Barat.  Semangat  kapitalisme untuk  mengakumulasi  kekayaan  inilah  yang  mendorong  banyak  umatnya  menjadi wirausahawan.  Sebaliknya,  ia  berargumen  keterbelakangan  ekonomi  masyarakat Muslim  dipengaruhi  oleh  nilai-nilai  dan  budaya  Islam  yang  tidak  mendorong kewirausahaan di kalangan umatnya. Sarjana lain seperti, Turner, menguatkan thesis Weber ini. 5
Penelitian  ini  berupaya  untuk  melakukan  ‘challenge’  terhadap  thesis  di  atas. Sarjana  seperti  Weber  dan  Turner  terkesan  sangat  ‘essensialis’  dalam  memandang Islam.  Mereka  gagal  mempertimbangkan  perubahan  dalam  etika  keagamaan  akibat akulturasi  Islam  dengan  budaya  setempat  yang  terjadi  sepanjang  sejarah  Islam. Padahal kondisi inilah yang dianggap mengakibatkan semangat kewirausahaan Islam di  masa  awal  mengalami  distrosi  dan  degradasi  yang  berpengaruh  negatif  pada masyarakat  Muslim  di  masa-masa  berikutnya.  Penelitian  ini  sebaliknya  berangkat dari  konsep  Islam  sebagai  agama  yang  membawa  visi  keadilan  (ekonomi)  dan  misi pemberdayaan  ekonomi  umatnya.  Sebagai  agama  yang  membawa  rahmat  bagi seluruh  alam  ( rahmatan  lil  `alamin ),  Islam  memberikan  fungsi  kepada  manusia sebagai  wakil  Allah  di  muka  bumi  ( khalifatullah  fil  `ardh )  yang  bertugas memakmurkan  bumi  (QS  6:  165;  QS  11:  61).  Untuk  melaksanakan  tugas  ini,  Islam menekankan  pentingnya  konsep  pemberdayaan,  termasuk  pemberdayaan  ekonomi, baik  individu  maupun  kolektif  (QS  13:  11).  Salah  satu  jenis  profesi  yang melambangkan tugas ini adalah kewirausahaan, termasuk di dalamnya perdagangan, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi. Dalam beberapa hadits, Nabi memuji profesi ini
Nur Hidayah: Menggagas Pendidikan Berwawasan…
dan  menganjurkan  umatnya  untuk  menjadi  wirausahawan. 6 Oleh  karena  itu penelitian ini akan memperkuat penelitian-penelitian para sarjana yang berpendapat bahwa  Islam  kompatibel/sejalan  dengan  nilai-nilai  kewirausahaan,  sebagaimana disinyalir oleh Rodinson 7 , Wilson 8 , dan Akbar 9 .
Terkait  dengan  kewirausahaan,  Qur’an  dan  Hadits  memandangnya  sebagai salah satu  sumber  penghidupan  yang terbaik 10 bahkan  sangat  dianjurkan. Beberapa ayat  Qur’an  mendorong  manusia  untuk  berikhtiar  dengan  memanfaatkan  dan mengolah  sumber  daya  alam  yang  tersedia,  yang  merupakan  inti  kewirausahaan. 11 Teks-teks  Qur’an  ini  juga  diperkuat  oleh  beberapa  hadits  Nabi  yang  menganjurkan umatnya untuk berprofesi sebagai wirausaha. Bahkan Nabi sendiri, di samping tugas kerasulannya,  merupakan  seorang  wirausaha  yang  terkenal  ulung  dalam mengembangkan  usahanya  dan  berintegritas  tinggi.  Nabi  menganggap  wirausaha merupakan  profesi  yang  lebih  mulia  dibandingkan  profesi  lain,  sebagaimana  sabda Nabi:  “jika  kalian  berdagang  yang  halal,  maka  pekerjaan  kalian  termasuk  jihad,  dan jika  kalian  menafkahkan  hasil  usaha  tersebut  untuk  keluarga  dan  sanak  saudara, maka  pahalanya  menjadi  shadaqah,  dan  sesungguhnya  satu  dirham  yang  diperoleh dari  perdagangan  lebih  baik  dari  sepuluh  dirham  yang  diperoleh  dari  jalan  lain.” Hadits lain yang diriwayatkan Abu Sa`id menyatakan: “Seorang wirausaha yang jujur dan amanah akan ditempatkan bersama para Nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada.”
Teks-teks  tersebut  menekankan  dimensi  etik  bagi  seorang  Muslim  dalam menjalankan  profesi  wirausahanya.  Karena  setiap  Muslim  bertanggung  jawab  atas semua amal perbuatannya kepada Allah, kesuksesan bisnis seorang wirausaha diukur tidak  hanya  dari  segi  materi,  namun  juga  dari  sejauh  mana  ia  mampu  mewujudkan tujuan  Islam, maqasid  al  syari`ah (tujuan  tertinggi syari`ah :  perlindungan  terhadap jiwa,  akal,  agama,  keturunan,  dan  harta). 12 Maqasid  al  syari`ah inilah  yang  akan menjadi  pedoman  bagi  sang  pengusaha  Muslim  dalam  mengambil  keputusan  atau transaksi bisnis apakah telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari`ah.
Prinsip  utama  yang  melandasi  filosofi  bisnis  dalam  Islam  adalah Tauhid (Keesaan  Allah).  Prinsip  ini  mengindikasikan  Allah  sebagai  Pencipta  Tunggal  alam dan,  oleh  karenanya,  semua  manusia  berkedudukan  setara  untuk  bertugas melaksanakan perintah-Nya. 13 Dalam bisnis, hal ini mengimplikasikan kejujuran dan
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam Vol.7 No.1 Januari – Juni 2016
amanah  dan  sebuah  relasi  antara  pengusaha  dan  pekerja  yang  merefleksikan  fakta bahwa mereka bagian dari persaudaraan sesama manusia dan secara spiritual setara di  hadapan  Allah,  meskipun  secara  materi  tidak  setara  di  dunia. 14 Hubungan  yang setara  inilah  yang  kemudian  menjadi  pondasi  etika  bisnis  dalam  Islam  yang melandasi beberapa prinsip derivatif lainnya.
Penafsiran  teks-teks  Islam  juga  mendorong  lahirnya  lingkungan  usaha  ideal yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Akbar menggambarkan tipologi lingkungan usaha dalam sebuah masyarakat yang mengikuti ajaran Islam. Dalam masyarakat tersebut, pajak  dan  zakat  yang  dibayar  oleh  pengusaha  Islam  akan  berkontribusi  pada peningkatan pelayanan sosial yang akan memfasilitasi beroperasinya perusahaan dan meningkatkan  permintaan  terhadap  produk-produknya.  Negara  akan  membangun lembaga-lembaga,  infrastruktur,  dan  sistem  administratif  yang  membuka  lapangan kerja dan menciptkaan kekayaan, dan melakukan distribusi pendapatan yanga adil di antara berbagai kelompok masyarakat, serta menjamin keamanan dan stabilitas. Hal ini  semua  akan  semakin  memfasilitasi  berjalannyaperusahaan.  Sistem  sosial semacam ini akan ditandai dengan masyarakat yang setara dan pribadi-pribadi yang kreatif,  inovatif,  dan  pengharapan  yang  lebih  besar  pada  hasil  dari  upaya-upaya kewirausahaan.  Negara  dengan  sistem  seperti  ini  akan  memberi  jaminan  keamanan kepada  dunia  usaha. 15 Inilah  tipologi  lingkungan  usaha  ideal  yang  dianjurkan  oleh Islam.

## 2.2. Islam dan Kewirausahaan: Perspektif Historis-Sosiologis
Gambaran  ideal  di  atas  jika  dibandingkan  dengan  kenyataan  empiris  kondisi dunia  usaha  di  negara-negara  Muslim  menunjukkan  gap  yang  sangat  kontras.  Umat Muslim  jauh  tertinggal  dibandingkan  umat  lainnya  dalam  kemajuan  usaha  mereka. Kondisi  perekonomian  negara-negara  Muslim  umumnya  masih  dalam  kategori berkembang,  untuk  tidak  mengatakan  tertinggal.  Rata-rata  GDP  mereka  masih  di rentang menengah  ke bawah dalam peringkat dunia. Demikian pula, hanya terdapat lima dari 500 perusahaan terkemuka berdasarkan kapitalisasi pasar versi FT Global yang  berada  di  negara-negara  Muslim.  Ketidak-pastian  hukum  yang  berasal  dari dualisme  hukum  antara  hukum syari`ah Islam  tradisional  dan  hukum  kontrak  Barat menghambat  investasi  langsung  asing  (FDI/Foreign  Direct  Investment)  di
Nur Hidayah: Menggagas Pendidikan Berwawasan…
kebanyakan negara Muslim. 16 Gerakan kelompok politik Islamis, yang cukup marak di negara-negara  Muslim,  umumnya  dipandang  negatif  oleh  dunia  usaha,  karena dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan dan stabilitas, dan menambah tingkat resiko (investasi) negara yang bersangkutan.
Gap  antara  nilai-nilai  normatif  dengan  kondisi  empiris  ini  tentu  menimbulkan beberapa pertanyaan. Apakah hal ini disebabkan sistem nilai dan ideologi Islam yang mendorong kewirausahaan, seperti didiskusikan di atas, tidak berpengaruh terhadap kinerja  usaha?  Ataukah  hal  ini  dikarenakan  kurangnya  koherensi  dalam  ideologi ekonomi Islam? Ataukah hal ini akibat dari kegagalan umat Islam dalam membangun lembaga-lembaga,  sistem,  dan  prosedur  yang  mendukung  usaha  yang  konsisten dengan  ideologi  Islam?  Ataukah  karena  pengaruh  ideologi  lain  di  luar  Islam  yang menggangu  proses  berkembangnya  budaya  wirausaha?  Ataukah  hal  ini  merupakan kombinasi dari semua faktor tersebut yang berkonspirasi melawan masyarakat Islam dalam merealisasikan potensi wirausaha mereka?
Tampaknya  konfigurasi  berbagai  faktor  ekonomi,  politik,  sosial,  budaya,  sains dan  teknologi  telah  berkontribusi  terhadap  munculnya  konservatisme  dalam masyarakat  Islam  pada  abad  pertengahan  Islam  yang  kemudian  menghambat tumbuh-kembangnya kecenderungan kewirausahaan di masa-masa selanjutnya yang sesungguhnya telah muncul di masa-masa awal Islam. 17 Akbar mengkritik Weber yang mengatributkan  keterbelakangan  ekonomi  umat  Islam  kepada  nilai-nilai  etika  Islam semata.  Menurutnya  Weber  gagal  memperhitungkan  perubahan  etika  keagamaan akibat  akulturasi  dengan  budaya  lain  yang  terjadi  sepanjang  sejarah. 18 Peradaban Arab  yang  berevolusi  sepanjang  waktu  telah  dipengaruhi  oleh  beragam  budaya seperti  Byzantium,  Persia,  Eropa  dan  India,  di  samping  budaya  Arab  sendiri,  yang ditandai  oleh  dua  budaya  yang  cukup  kontras:  budaya  Badui  yang  dibentuk  oleh suku-suku  gurun  dan  budaya  kota  yang  dibentuk  oleh  klan  bangsawan  Mekkah, umumnya berprofesi saudagar. 19 Efek kontradiksi kedua budaya ini terasa sepanjang sejarah Islam, termasuk pada budaya wirausaha.
Sepeninggal  Nabi,  umat  Islam  menghadapi  ancaman  disintegrasi.  Untuk menghadapinya,  dibentuklah  kelompok  prajurit  perang  yang  kuat,  yang  umumnya berasal  dari  suku-suku  gurun  yang  telah  tinggal  di  kota.  Inilah  asal  muasal terwujudnya  etika  prajurit  perang,  yang  menurut  Weber,  merupakan  faktor  utama
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam Vol.7 No.1 Januari – Juni 2016
yang  menghambat  kemajuan  kapitalisme  di  masyarakat  Islam. 20 Kelompok  lain, birokrasi, juga muncul pada periode ini untuk menangani administrasi sipil wilayah- wilayah yang baru saja ditaklukan. 21 Kelompok ini direkrut dari klan para penguasa, yang kemudian menumbuhkan kecenderungan nepotisme. Nepotisme tumbuh subur sejak Khalifah Utsman, dan akhirnya mengantarkan kemunculan sistem dinasti dalam Islam  yang  bertanggung  jawab  atas  lahirnya  apa  yang  disebut  Weber  sebagai ‘patrimonialism’—penghambat lain bagi kemunculan kapitalisme. 22
Kelompok  sosial  penting  lainnya  berasal  dari  massa,  yang  terdiri  dari  para ulama. Kelompok ini memberikan legitimasi kepada para sultan, sebagai kompensasi keengganan  massa  menerima  para  sultan  sebagai  penerus  sah  Nabi  karena  mereka tidak bisa mengklaim posisi mereka melalui garis keturunan, dan posisi mereka pun tidak  diperoleh  melalui  pemilihan.  Seiring  semakin  dipertanyakannya  legitimasi posisi sultan, kelompok ulama tumbuh dan secara nyaman menemukan jalan menjadi birokrasi  hukum  kerajaan  Islam.  Meskipun  seharusnya  para  ulama  menjadi  penjaga murni  aqidah  Islam,  mereka  malah  harus  berkompromi  dengan  berbagai  praktik tidak  etis  yang  dilakukan  para  sultan  sebagai  imbalan  atas  keamanan  dan  stabilitas masyarakat  Islam.  Pada  masa  selanjutnya,  kelompok  ulama  ini  berubah  menjadi kelompok  yang  sangat  konservatif,  menolak  berbagai  perubahan  dengan kekhawatiran akan merusak tatanan masyarakat Islam. 23
Sementara itu, kemajuan pedagang Arab terus tak terbendung pada masa awal dan klasik Abbasiyah. Dengan perluasan kerajaan, horison bisnis mereka juga meluas. Mereka sangat aktif sehingga perjalanan dagang mereka sering mendahului kemajuan kelompok  prajurit  perang  ke  banyak  wilayah  yang  kemudian  tunduk  di  bawah kontrol  militer.  Para  pedagang  Arab,  misalnya,  telah  mencapai  pesisir  India  selatan sebelum  masuknya  Ibnu  Quasim  ke  Sindh  pada  712  M.  Mereka  juga  beroperasi  di Indonesia,  Malaysia  dan  China.  Banyak  di  antara  mereka  menikah  dan  menetap secara permanen di daratan-daratan yang jauh ini. Mereka terkenal dengan kejujuran, integritas  dan  transaksi  bisnis  yang  beretika.  Aktifitas  mereka  menghasilkan perluasan perdagangan dan bisnis yang besar. 24
Perluasan  ini  mencapai  puncaknya  pada  masa  dinasti  Abbasiyah  (700-1000 M). Kebangkitan peradaban Arab-Islam menyentuh hampir semua aspek kehidupan: bahasa,  sastra,  ilmu  pengetahuan,  kedokteran,  industri,    perdagangan  dan  industri.
Nur Hidayah: Menggagas Pendidikan Berwawasan…
Oleh  karenanya  Turner  berkesimpulan  bahwa  masa  klasik  Abbasiyah  merupakan masa perluasan wilayah, perdagangan, dan budaya yang sangat cepat. 25
Namun, pada saat  serangkaian aksi  yang  berorientasi  pada pasar  menciptakan institusi  dan  nilai-nilai  baru  (kejujuran  dan  kecermatan)  sejalan  dengan  ideologi Islam,  kebanyakan  struktur  kesukuan,  nomaden,  dan  pedesaan  yang  ada  dibiarkan tak  berubah,  dan  sektor  kapitalis  jelas-jelas  terhambat, 26 karena  kaum  bourjouis Muslim tidak pernah mendapatkan  posisi  politik. Konsekwensi  dari kontradikasi  ini mulai  tampak  sekitar    awal  abad  ke-11  M.  Sejak  saat  itu  dominasi  politik  dipegang oleh  tentara  Turki  (yang  berasal  dari)  budak,  yang  selanjutnya  mengurangi signifikansi kelas bisnis, yang mengakibatkan menciutnya sektor kapitalis. Pada masa inilah  peradaban  Islam  mulai  mengalami  masa  kemunduran.  Para  elit  hidup  dalam kemewahan  dan  mengalami  degenerasi  ke  kehidupan  yang  memelihara  selir  dan perdagangan  budak.  Tak  lama  kemudian  kaum  aristokrat  Arab  digantikan  oleh hirarki  pejabat  yang  merepresentasikan  berbagai  negara,  umumnya  Persia  dan kemudian Turki. 27
Tradisi  keilmuan  pada  masa  itu,  seperti  pembuatan  perhiasan  dan  bentuk kerajinan  lainnya,  dianggap  hanyalah  urusan  keluarga  dan  diturunkan  dari  ayah  ke anak.  Hal  ini  menyebabkan  ilmu  pengatahuan  dan  teknologi  tidak  berkembang  dan melembaga,  yang  pada  akhirnya  menghambat  berkembangnya  kapitalisme  rasional. Industri,  pertanian,  perdagangan  dan  kekuatan  militer  mengalami  kemunduran.  Di wilayah agama, inovasi justru dianggap sebagai bid`ah (penyimpangan). Penggunaan rasio  dan  rasionalitas  Islam  membukakan  pintu  untuk  imitasi  ( taqlid ).  Karena  tidak mampu  memberi  makan  tentara,  para  sultan  memerintahkan  pengambilan  pajak kepada pemimpin tentara, merongrong sistem moneter (karena pajak dibayar sesuai keinginan  pimpinan  tentara).  Prajurit  profesional  berubah  menjadi  tuan  tanah  yang feodal  yang  akan  memelihara  tentaranya  sendiri  dan  memberikan  bantuan  militer kepada Khalifah sebagai ganti hak memungut pajak. Sistem ini menjadikan pertanian mundur  karena  pajak  yang  terlalu  tinggi.  Karena  tidak  ada  lagi  perluasan  wilayah, tingkat  pajak  bertambah  secara  besar-besaran.  Muncul  banyak  ketidak-puasan  di kalangan  massa,  yang  mendorong  timbulnya  mistisisme  Muslim,  disertai  pondok- pondok  sufi  yang  tidak  produktif.  Etika  bisnis  Islam  jelas-jelas  mengalami kemunduran. 28
Menyimpulkan  situasi  setelah tahun 1250, Turner menggambarkannya dengan sangat baik:
Apapun  prestasi  intelektual  dan  spiritual  periode  ini,  masa  ini dikarakteristikkan dengan kemunculan feodalisme prebendal dan konsolidasi dominasi  patrimonial.  Pada  masa  akhir  abad  pertengahan  Islam,  feodalisasi semakin  parah  dengan  tumbuhnya  kekuasaan  politik  kaum  militer,  namun feodalisme  ini  juga  bersifat  terdesentralisasi  karena  kedaulatan  universal khilafah Baghdad telah hancur. Pada masa tiga kerajaan (Utsmani, Safawi, dan Mogul),  para  sultan  kerajaan  Utsmani  menguasai  Timur  Tengah,  Balkan,  dan kebanyakan wilayah Eropa. Namun demikian, kemunduran kerajaan  Utsmani dan  dengannya  kemunduran  masyarakat  Islam  dapat  dideteksi  sejak  masa Sultan Sulaiman II. Pada abad ke-16 dan ke-17 inilah keseimbangan kekuatan militer antara Kristen dan Islam mulai berubah sampai kerjaaan Utsmani tidak dapat  membiayai  belanja  militernya  yang  membengkak  dan  tidak  mampu mempertahankan kesetiaan politik para prajuritnya. 29
Penciptaan  ekonomi  semi  feodal,  ketidak-pastian  hak-hak  properti  dan kemunduran  perdagangan  memberikan  pengaruh  buruk  terhadap  kelas  menengah Islam. Kelas menengah tidak memiliki posisi sosial yang baik dalam struktur militer- patrimonial  masyarakat  Utsmani.  Di  bawah  kepemimpinan  Utsmani,  struktur  sosial terdiri dari dua tingkatan utama, ` askeri (militer, pegawai negeri, Ulama), dan ri`ayah (para  pembayar  pajak  baik  Muslim  dan  non-Muslim).  Di  antara `askeri dan ri`ayah , tidak  ada  kelas  sosial  atau  lembaga-lembaga  perantara.  Singkatnya,  ini  sebuah masyarakat yang tanpa sebuah ‘civil society’. Demikian pula, kerajaan Utsmani hanya mengakui empat pekerjaan utama: pegawai negeri, agamawan, militer dan petani. 30 Sebagai akibatnya, perdagangan dan industri semakin ditinggalkan dan diambil- alih  oleh warga  non-Muslim—Yahudi  dan  Nasrani.  Sejak  abad  ke-16,  sentimen  anti- Semit  bergaung  di  wilayah  Utsmani  dan  perdagangan  internasional  jatuh    di  tangan orang  Yunani  Ortodox  yang  berperan  sebagai  perantara  antara  Islam  dan  Eropa Kristen.  Para  pemegang  jabatan  dalam  rumah  tangga  kerajaan  hanya  dapat  melihat dengan  perasaan  iri  pekerjaan  tersebut  yang  telah  distigmatisasi  sebagai  pekerjaan yang  cocok  untuk  orang  kafir.  Meskipun  beberapa  saudagar  Muslim  membuat keuntungan bisnis yang besar, peran sosial dan posisinya terbatas di luar kekuasaan politik. Saudagar Nashrani tidak hanya mengisi gap dalam masyarakat Utsmani tetapi juga  menikmati  perlindungan  dari  kekuasaan  Eropa  yang  khususnya  setelah perjanjian Passarowitz (1718), mulai menunjukkan pengaruh besar terhadap urusan
Nur Hidayah: Menggagas Pendidikan Berwawasan…
dalam  negeri  kerajaan  Utsmani.  Kelas  menengah  asing  ini  sangat  tidak  disukai  oleh para  saudagar  Muslim,  dan  umumnya  dilecehkan  oleh  professional  dan  intelektual Muslim yang beranggapan bahwa menjadi pegawai pemerintah sebagai satu-satunya pekerjaan yang terhormat untuk kelas sosial mereka. 31
Semua  ini  memberikan  pengaruh  terhadap  etika  bisnis  pengusaha  Muslim. Ketika masa awal dan klasik Abbasiyah pengusaha Muslim muncul sebagai pengusaha yang  jujur,  bersemangat  Islam,  dan  secara  sosial  bertanggung  jawab,  pada  abad  ke- 13, ia memperoleh reputasi sebagai pengusaha licik, pengekor,  penuh tipu muslihat, senang berkelahi dan kasar. Ibnu Khaldun mendefinisikan tipikal pengusaha di masa ini sebagai pengusaha yang berusaha kemanapun dan kapanpun untuk menghalalkan segala  cara.  Rodinson  mendapati  bahwa  pengusaha  ini  tidak  menunjukkan  ‘empati kemanusiaan kepada para pegawainya’. 32 Tentu saja, ini sangat jauh dengan tipe ideal pengusaha  Islam.  Di  samping  itu,  kebanyakan  komoditas  yang  diproduksi  dan diperdagangkan  diarahkan  kepada  kebutuhan  mewah  kaum  elit.  Prilaku  seperti  ini dapat  dijelaskan  hanya  dalam  terminologi  etika  dan  nilai-nilai  kontemporer  sistem sosial  yang  lebih  luas.  Lalu  dapatkah  budaya  wirausaha  Islam  yang  progresif  yang telah  berkembang  pesat  di  masa  awal  Islam  ditumbuh-kembangkan  kembali  lewat pendidikan kewirausahaan? Hal inilah yang akan coba dijawab di bawah ini.

## 3. Pendidikan Kewirausahaan

## 3.1. Konsep Pendidikan Kewirausahaan
Meskipun  tidak  terdapat  definisi  kewirausahaan  atau  wirausaha  yang  dapat diterima secara universal, namun terdapat kesepakatan umum bahwa kewirausahaan perlu didefinisikan lebih luas dari sekedar manajemen bisnis. Sarjana otoritatif yang sering direfer seperti Shane dan Venkataraman menyatakan: ‘[K]ami mendefinisikan bidang kewirausahaan sebagai pengujian ilmiah mengenai bagaimana, oleh siapa, dan dengan  efek  seperti  apa  peluang  untuk  menciptakan  barang  dan  jasa  di  masa  yang akan datang ditemukan, dievaluasi dan dieskplotasi.” 33 Dari definisi ini, terlihat unsur kewirausahaan  ditekankan  pada  kemampuan  berinovasi  karena  pada  dasarnya  inti kewirausahaan  terletak  pada  kreatifitas,  keberanian  mengambil  resiko,  dan  inovasi. Sayangnya, sikap-sikap ini umumnya tidak ditumbuh-kembangkan dalam lingkungan sekolah bisnis tradisional. 34
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam Vol.7 No.1 Januari – Juni 2016
Mengambil  dari  Sahlman  and  Stevenson  (1992),  Kourilsky  menyatakan  bahwa ciri kewirausahaan sejati ditandai dengan 3 karakter: kesadaran akan peluang pasar dan  pembangkitan  ide  bisnis  (jasa  atau  produk)  untuk  merespon  peluang  tersebut; organisasi  dan  komitmen  sumer-sumber  daya  dihadapkan  pada  resiko  untuk mengembangkan  peluang  bisnis;  dan  penciptaan  sebuah  organisasi  bisnis  yang beroperasi  untuk  mengimplementasikan  ide  bisnis  yang  dimotivasi  oleh  peluang tersebut. 35 Oleh karena itu, menurut Kourilsky pendidikan kewirausahaan berintikan pada  pengidentifikasi  kesempatan  bisnis,  mengorganisasikan  sumber-sumber  daya yang ada sambil memanage resiko, dan membangun sebuah usaha bisnis. 36
Namun  demikian  beberapa  pakar  lain  berupaya  mendefinisikan  pendidikan kewirausahaan  dengan  skup  yang  lebih  luas.  Gottleib  dan  Ross  mendefiniskan pendidikan  kewirausahaan  sebagai  kreatifitas  dan  inovasi  yang  diaplikasikan  dalam ranah sosial, pemerintahan dan bisnis. 37 Jones dan English mendefiniskan pendidikan kewirausahaan sebagai pengajaran ketrampilan dan penumbuh-kembangan karakter kepada  para  individu  yang  akan  memberi  mereka  kemampuan  untuk mengembangkan  rencana-rencana  baru  yang  inovatif. 38 Timmons  mendefiniskan “Kewirausahaan  sebagai kemampuan  untuk membuat aksi dan membangun  sesuatu dari  yang  secara  praktis  tidak  ada  sama  sekali.  Kewirausahaan  adalah  menginisiasi, melakukan,  mencapai,  dan  membangun  sebuah  usaha  atau  organisasi,  ketimbang hanya  menyaksikan,  menganalisa,  atau  menggambarkan  sesuatu.  Kewirausahaan adalah  ketrampilan  untuk  melihat  peluang  ketika  orang  lain  justru  melihatnya sebagai kekacauan, kontradiksi dan kebingungan ...” 39
Terlihat  perbedaan  di  antara  para  pakar  mengenai  apakah  pendidikan kewiarausahaan  berlingkup  hanya  pada  penciptaan  lembaga  usaha/bisnis  ataukah berskala  luas  untuk  menumbuh-kembangkan  prilaku  kreatif  dan  inovatif  yang  bisa diterapkan  dalam  berbagai  bidang.  Penelitian  ini  akan  berupaya  mengambil  posisi sejalan  dengan  konsep  pendidikan  kewirausahaan  yang  berskup  luas,  dengan  tanpa meninggalkan  esensi  pendidikan  kewirausahaan  secara  ekonomi  yang  berupaya menciptakan sarjana yang trampil menumbuh-kembangkan usaha/bisnis yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi.
Terkait atribut utama dari usahawan berupa kreatifitas, inovasi dan keberanian mengambil  resiko,  terdapat  perdebatan  di  kalangan  para  pakar,  apakah
Nur Hidayah: Menggagas Pendidikan Berwawasan…
kewirausahaan  dapat  diajarkan  ataukah  ia  merupakan  talenta  bawaan.  Kelompok pertama,  seperti  David  Birch,  berpendapat  bahwa  kewirausahaan  cenderung  sulit untuk  diajarkan. 40 Karakteristik  pengusaha  yang  kreatif,  inovatif,  dan  berani mengambil  resiko  dianggap  merupakan  talenta  bawaan  yang  tidak  terdapat  dalam diri semua orang. Kelompok ini adalah mazhab Schumpeter yang beranggapan bahwa pengusaha  adalah  mereka  yang  memiliki  bakat  menciptakan  peluang  bisnis  dan inovasi  dari  ketidakseimbangan  ekonomi.  Namun  demikian  sebagian  besar  para sarjana  berpendapat  bahwa  kewirausahaan  dapat  diajarkan  dan  ditumbuh- kembangkan  melalui  serangkaian  proses  pendidikan  dan  pelatihan  yang  harus  pula ditunjang  dengan  lingkungan  yang  kondusif. 41 Ini  adalah  mazhab  Austria  yang berpendapat  bahwa  kemampuan  wirausahawan  ditentukan  pada  kemampuannya mengidentifikasi  peluang  bisnis  dan  menindak-lanjutinya. 42 Penelitian  ini  pun  akan mengambil  posisi  yang  sejalan  dengan  pendapat  terakhir  ini  yang  juga  merupakan pendapat mayoritas.

## 3.2. Kurikulum Pendidikan Kewirausahaan
Dalam  literatur,  terdapat  banyak  keragaman  pendapat  mengenai  bagaimana kurikulum  pendidikan  kewirausahaan  sebaiknya  dirumuskan.  Berangkat  dari  kritik atas  paradigma  lama  pendidikan  bisnis  yang  menekankan  aspek  komersial,  Kirby merekomendasikan  perubahan  paradigma  pendidikan  kewirausahaan  dengan menekankan pada pendidikan kreatifitas dan inovasi, dengan merubah muatan mata kuliah,  proses  belajar,  dan  tempat  belajar. 43 Untuk  muatan  mata  kuliah,  perubahan dilakukan  dengan  pengembangan  ketrampilan,  karakter,  dan  prilaku  wirausaha. Mengikuti  Ray,  serangkaian  ketrampilan  yang  perlu  diajarkan  dalam  pendidikan kewirausahaan, meliputi ketrampilan-ketrampilan: komunikasi, khususnya persuasi; kreatifitas;  berfikir  kritis  dan  evaluatif;  kepemimpinan;  negosiasi;  pemecahan masalah; networking sosial; dan manajemen waktu. 44
Perubahan muatan mata kuliah ini saja tidak cukup. Menurut Kirby, perubahan mata kuliah ini perlu juga dilengkapi dengan menciptakan sebuah lingkungan belajar yang merubah cara mahasiswa belajar dan memperkuat pengembangan tidak hanya ketrampilan,  tetapi  juga  kemampuan  mereka  untuk  ‘bertanggung  jawab’  terhadap masa depannya dan mengatasi ambiguitas dan ketidak-pastian, jika bukan resiko. 45
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam Vol.7 No.1 Januari – Juni 2016
Oleh  karena  itu,  Kirby  mengkritik  kebanyakan  sistem  pendidikan  formal  yang sejak masa Yunani kuno cenderung mengembangkan kemampuan otak-kiri siswa. Ia mengutip Lewis menyatakan:
Di  kelas,  siswa  diharapkan  memperoleh  pengetahuan  selangkah  lebih  maju dalam  satu  waktu,  secara  metodis  menambah  berbagai  fakta  pada  rumah penampungan (otak) mereka hingga mereka mencapai level cukup untuk lulus dalam  ujian.  Hal  ini  membutuhkan  ketrampilan  otak  kiri.  Problemnya  siswa yang  diminta  untuk  menyelesaikan  persoalan  ini  sering  dituntut  memakai pendekatan analitik ketimbang intuitif. Hal ini, juga ... merupakan sebuah tugas otak  kiri....  Para  siswa  yang  dianggap  paling  pandai  dan  berhasil  adalah mereka  yang  berjuang  mencapai  tujuan  akademis,  dapat  mengontrol  emosi mereka  dalam  kelas,  mengikuti  instruksi,  tidak  bertanya  pertanyaan  aneh, tepat  waktu  dan  menyerahkan  tugas  kelas  mereka  tepat  waktu.  ...  Semua  ini, lagi-lagi tentu saja, merupakan tugas yang menjadi keahlian otak kiri. 46
Sejalan  dengan  ini,  sebuah  riset  awal  yang  dilakukan  Nieuwenhuizen  dan Groenwald,  di  Afika  Selatan,  tentang  profil  preferensi  otak  wirausahawan,  justru mengkonfirmasi  preferensi  berfikir  otak  kanan  para  pengusaha  sukses,  yang tampaknya  menjelaskan  mengapa  banyak  pengusaha  sukses  diketahui  justru  tidak berhasil dalam sistem pendidikan formal dan bersifat dyslexic. 47 Itulah mengapa Gibb (1987),  tampaknya  secara  intuitif,  berpendapat  bahwa  untuk  menumbuhkan pengusaha  atau  individu  bermental  pengusaha,  fokus  sistem  pendidikan  perlu bergeser  dari  tradisional  menjadi  apa  yang  diistilahkannya  sistem  pendidikan (karakter)  ‘kewirausahaan’. 48 Jadi,  tantangannya  adalah  mengembangkan  sebuah sistem belajar (dan juga evaluasi) yang melengkapi sistem pendidikan tradisional dan mengembangkan pada diri mahasiswa ketrampilan, karakter, dan prilaku usahawan.
Terkait  dengan  hal  ini,  Olsen  dan  Bosserman  mengkarakterkan  pengusaha dengan  tiga  atribut:  berorientasi  peran  dengan  menekankan  efektifitas, berkemampuan untuk berfikir baik secara intuitif maupun rasional, dan bermotivasi dengan memiliki kekuatan tekad di balik aksinya. 49 Di antara atribut-atribut tersebut, yang  paling  sulit  ditumbuh-kembangkan  dari  perspektif  sistem  pendidikan  secara umum  dan  sekolah  bisnis  secara  khusus  adalah  kemampuan  untuk  berfikir  baik secara  intuitif  maupun  rasional—untuk  menumbuh-kembangkan  apa  yang diistilahkan  ‘otak  yang  berimbang’.  Sebagaimana  telah  didiskusikan,  kebanyakan sistem pendidikan cenderung mengadopsi pendekatan otak kiri untuk pembelajaran.
Nur Hidayah: Menggagas Pendidikan Berwawasan…
Penekanannya pada penumbuh-kembangan kemampuan berfikir kritis atau vertikal. Ini  adalah  fungsi  otak  kiri—bersifat  obyektif,  analitik  dan  logis,  dan  menghasilkan satu,  atau  paling  banyak,  hanya  beberapa  jawaban.  Sebaliknya,  berfikir  kreatif bersifat  lateral,  menghasilkan  solusi  lebih  dari  satu  yang  bersifat  imaginatif,  dan emosional, melalui asosiasi. 50
Selain  perubahan  muatan  mata  kuliah  dan  proses  belajar,  dibutuhkan  pula perubahan  tempat  belajar.  Mengingat  tujuan  pendidikan  kewirausahaan  di  atas, universitas belum disiapkan untuk memenuhi tuntutatan pendidikan kewirausahaan. Kendala-kendalanya  meliputi  belum  adanya  budaya  kewirausahaan,  staff  sering secara  filosofis  menentang  tujuan  ini  dan  mungkin  tidak  memiliki  keahlian  yang dibutuhkan,  kendala  jadwal  waktu  kuliah  yang  terbatas  dan  juga  desain  tempat kuliah. 51 Tak  mengherankan,  dengan  kondisi  demikian,  Johannisson  menyatakan: ‘untuk mengajari seseorang untuk menjadi tidak hanya seorang wriausahawan tetapi juga bisnisman ... adalah sebuah usaha yang menuntut komitmen waktu dan skup di luar kapabilitas sebuah sekolah bisnis akademik.’ 52
Namun  bagusnya,  kendala-kendala  ini  masih  dapat  diatasi  meskipun tentu  saja  dibutuhkan  usaha  yang  tidak  mudah  untuk  melakukan  transformasi signifikan  tidak  hanya  mengenai  apa  yang  diajarkan  tetapi  juga  bagaimana mengajarkannya. 53 Dalam konteks inilah, dan juga mengingat pentingnya melibatkan mahasiswa  untuk  memecahkan  masalah  dalam  situasi  yang  sesungguhnya,  dan mendorong  mereka  memformulasikan  keputusan  berdasarkan  data  yang  bersifat spontan,  tidak  komplit,  tidak  pasti,  dan  ditimbulkan  secara  personal,  maka  pantas Albert  dan  Gaynor  menyatakan  bahwa  “inkubator  akan  menjadi  sekolah kewirausahaan di masa yang akan datang”. 54
Lalu  bagaimanakah  struktur  kurikulum  pendidikan  kewirausahaan? Berdasarkan  studi  literatur  dan  survey  terhadap  128  program  studi  kewirausahaan di  tingkat  universitas  seluruh  dunia  yang  dilakukan  oleh  Vesper  dan  Gartner, 55 Tujuan  yang  digambarkan  dalam  tabel  I  diadopsi  sebagai  basis  membuat  sebuah struktur  kurikulum  di  Universitas  Tasmania.  Hai  ini  terdiri  dari  dua  tujuan  yang beroperasi  secara  paralel.  Tujuan  pertama  berfokus  pada  pengembangan  personal para  mahasiswa.  Hal  ini  dilakukan  dengan  menempatkan  kewirausahaan  dalam perspektif dan meminta mereka mempertimbangkan peran pengusaha dibandingkan
dengan  prilaku  dan  ketrampilan  yang  mereka  miliki.  Tujuan  kedua  berfokus  pada pengetahuan  dan  ketrampilan  yang  digunakan  untuk  mengembangkan  perusahaan dari proses awal menemukan kesempatan bisnis hingga memanen keuntungan.

## Tabel I Tujuan Pengembangan Personal dan Perusahaan
Pengembangan Personal Pengembangan Perusahaan Konsep Kewirausahaan Identifikasi dan Evaluasi Kesempatan Bisnis Karakteristik Pengusaha Komersialisasi sebuah Konsep Nilai Kewirausahaan Pengembangan Strategi Memasuki Bisnis Kreatifitas dan Ketrampilan Inovasi Pengembangan sebuah Rencana Bisnis Evaluasi Diri atas Etika dan Kewirausahaan Menemukan Modal Networking, Negosiasi dan Bertransaksi Menginisiasi Bisnis Menumbuh-Kembangkan Bisnis
Memanen Keuntungan
Lebih jauh dari para pakar sebelumnya, Hindle berupaya menawarkan landasan filosofis  yang  lebih  mendalam  terhadap  pendidikan  kewirusahaan  di  tingkat universitas.  Penelitiannya  sejalan  dengan  McMullan  dan  Long  yang  berpendapat bahwa  metode  yang  sekarang  digunakan  untuk  menyampaikan  pendidikan kewirausahaan dinilai tidak cukup. Bidang ilmu baru ini perlu memperluas diri dari sekedar  batasan-batasan  sekolah  manajemen  atau  teknik,  bahkan  sekat-sekat universitas. 56 Menurut  mereka,  kewirausahaan  membutuhkan  metode  dan lingkungan pengajaran yang eksperiential, yang secara fundamental berbeda dengan orientasi tipikal sekolah bisnis dari cara materi diajarkan dan dievaluasi. Oleh karena itu,  Hindle  berargumen  bahwa  pendidikan  kewirausahaan  di  tingkat  universitas harus melampaui sekedar mengajarkan aspek vokasionalnya (komponen praktiknya) semata. 57 Mengambil  dari  pendapat  Whitehead  yang  menyatakan  bahwa  fungsi sebuah  universitas  adalah  memberikan  kemampuan  sivitas  akademiknya  untuk menyoroti  detail-detail  dengan  tetap  memprioritaskan  prinsip,  sebagaimana pernyataannya:
“Justifikasi  terhadap  keberadaan  universitas  adalah  kemampuannya mempertahankan  hubungan  antara  pengetahuan  dan  antusiasme  untuk kehidupan,  dengan  menyatukan  kaum  muda  dan  kaum  tua  dalam pertimbangan  imaginatif  untuk  belajar.  Universitas  menyebarkan  informasi,
Nur Hidayah: Menggagas Pendidikan Berwawasan…
namun  ia  menyebarkannya  secara  imaginatif.  Setidaknya,  inilah  fungsi  yang harus  dijalankan  universitas  dalam  masyarakat.  Universitas  yang  gagal menjalankan fungsi ini tidak memiliki alasan untuk tetap eksis.” 58
Prinsip  inilah  yang  kemudian  disebut  Hindle  sebagai  ‘prinsip  transendental vokasional’. 59 Dengan  prinsip  ini,  menurut  Hindle,  universitas  merupakan  tempat yang  pantas  untuk  mempelajari  kewirausahaan  namun  untuk  mereka  yang  ingin mempertimbangkan fenomena ini secara imajinatif ketimbang sekedar mekanistik.
Lalu  bagaimana  memenuhi  panggilan  untuk  ‘mempromosikan  pertimbangan imaginatif berbagai prinsip umum yang melandasi ‘kewirausahaan’? Untuk menjawab ini,  Hindle  merekomendasikan  apa  yang  disebutnya  sebagai  ‘menjawab  tantangan zona  plus/meeting  the  plus-zone  challenge’. 60 Ia  merupakan  tantangan  untuk mentransendentalkan  detail  dan  spesifikasi  dari  aspek  praktik  dalam  kurikulum kewirausahaan  dan  upaya  untuk  melakukan  sesuatu  yang  unik  dan  berharga  bagi pengembangan  jiwa  dan  intelektual  setiap  mahasiswa.  Menurut  Hindle,  program pendidikan  kewirausahaan  agar  benar-benar  bermakna  dalam  seting  universitas, membutuhkan  tantangan  intelektual  agar  lebih  dari  sekedar  training  dan  dapat mengklaim untuk bersifat pendidikan. Tantangan ini berkisar seputar filosofis, kritik subyek,  dan  kritik  diri.  Hindle  berkeyakinan  bahwa  kewirausahaan,  sebagai  sebuah fenomena sosial besar dan prilaku manusia yang sangat penting, dapat memberikan landasan untuk pembelajaran  yang  dapat mentransendenkan fungsinya yang  sangat spesialis  dan  melakukan  sesuatu  bagi  pengembangan  total  manusia  yang mempelajarinya. Kesempatan langka mempelajari sesuatu yang universal dari kajian yang  mendalam  terhadap  sesuatu  yang  spesifik  merupakan  hal  yang  menjadi pembeda  universitas  dari  lembaga  pendidikan  lain,  sebagaimana  akar  kata universitas  itu  sendiri,  universality.  Oleh  karena  itu,  menurut  Hindle,  setiap  subyek spesifik  dalam  kurikulumnya  tidak  hanya  harus  bersifat  penting  bagi  kemanusiaan tetapi juga bersifat transenden, sehingga dapat memperluas cakrawala kemanusiaan para mahasiswanya. Jadi plus zone rekomendasi Hindle merupakan wilayah dimana perhatian kurikulum harus diberikan untuk mentransendenkan hal-hal spesifik yang vokasional  dalam  rangka  mencari  prinsip-prinsip  yang  umum.  Atas  dasar  itulah, Hindle  berpendapat  bahwa  pendidikan  kewirausahaan  harus  diajarkan  di  tempat dimana  kondisi  utama  berupa  transendental  imaginatif  dari  aspek  vokasional
dipenuhi.  Para  dosennya  pun  harus  terdiri  dari  tim  program  yang  berkualitas  dan berkomitmen  yang  memiliki  keseimbangan  antara  teoris  dan  praktisioner.  Para mahasiswanya  pun  adalah  mereka  yang  memahami  prinsip  transendental  aspek vokasional  dari  kewirausahaan.  Materi-materinya  pun  harus  diajarkan  atas  dasar enam  prinsip: eksperiensial  (berdasarkan eksperimen),  kreatif,  penuh kegembiraan, penuh  penghormatan,  adaptif,  dan  memakai  prinsip  kewirausahaan.  Kurikulumnya pun harus berdasarkan prinsip ‘vocational transcendence’ dengan pendekatan desain kurikulum  berupa  roda  yang  dibangun  atas  empat  lingkaran  yang  saling  mewadahi. Program  pendidikan  kewirausahaan  harus  dimulai  dengan  menyadari  pentingnya hubungan  langgeng  dengan  dunia  bisnis  yang  sesungguhnya.  Network,  lembaga- lembaga mitra, mentor, dan alumni semuanya berperan penting untuk menjamin agar program ini tidak terjebak  dalam ‘mentalitas menara gading’. Lingkaran selanjutnya adalah  template  kurikulum  yang  berisikan  mata  kuliah-mata  kuliah.  Kebanyakan mata  kuliahnya  hampir  sama  dengan  materi  MBA  berupa  fungsi-fungsi  seperti pemasaran,  prilaku  organisasi,  keuangan,  akuntansi  dan  strategi.  Namun  ada  mata kuliah-mata  kuliah lain  yang  spesifik  untuk  kewirausahaan  seperti  evaluasi  peluang bisnis, manajemen kreatifitas da komersialisasi properi intelektual. Saling keterkaitan antar mata kuliah ini terjadi ketika kesemuanya di konversi menajdi mata kuliah inti, perencanaan  bisnis.  Inilah  lingkaran  ketiga.  Sedangkan  di  lingkaran  tengah  inilah letak  mata  kuliah  ‘plus-zone’  yang  diinfus  dengan  elemen  pemikiran  yang  lebih bersifat  refleksif. 61 Tampaknya  pendidikan  model  Hindle  inilah  yang  bersifat  lebih komprehensif dengan memberikan landasan filosofis bagi pendidikan kewirausahaan di tingkat universitas.
Namun  demikian,  dalam  konteks  perguruan  tinggi  Islam,  kurikulum kewirausahaan konvensional ini perlu disintesiskan dengan konsep kewirausahaanberlandaskan  Islam  sebagaimana  dibahas  di  bagian  2.  Hal  ini  untuk menghindari  terjadi  kasus-kasus business  fraud akibat moral  hazard sebagaimana beberapa  kasus  bisnis  konvensional  yang  menimbulkan  tidak  hanya  eksploitasi ( dzulm ) tetapi juga menjalar ke krisis ekonomi makro negara bahkan global. Dengan dimensi etika Islam, pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi Islam diharapkan dapat  melahirkan  pengusaha  yang  handal  dalam  berbisnis  sekaligus  beretika  moral
Nur Hidayah: Menggagas Pendidikan Berwawasan…
dalam rangka mewujudkan misinya sebagai khalifah di muka bumi untuk menciptkan kemaslahatan bagi alam semesta.

## 3.3. Pedagodi Pendidikan Kewirausahaan
Setelah  membangun  sebuah  kerangka  kerja  konseptual  untuk  mempelajari kewirausahaan,  langkah  selanjutnya  adalah  mendesain sebuah  program penyampaian materi yang sesuai. Program penyampaian didasarkan atas model yang disebut sistem pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dimana para mahasiswa memiliki  sejumlah  kewenangan  atas  bagaimana  mereka  belajar,  kapan  mereka belajar, dan dimana mereka belajar. Tidak seperti strategi mengajar yang tradisional, sistem ini merupakan sebuah proses belajar yang lebih mendalam. Sistem ini meliputi aktifitas kolaboratif, tugas yang berdasar tujuan, penemuan intelektual, aktifitas yang meningkatkan  kemampuan  berfikir,  dan  aktifitas  yang  menyediakan  praktik  dalam ketrampilan-ketrampilan  belajar. Tujuan  pedagogi  semacam ini adalah menciptakan sebuah  lingkungan  dimana  para  mahasiswa  didorong  untuk  terlibat  secara  aktif dalam proses kewirausahaan ketimbang sekedar membaca mengenai hal ini.
Konsep  pedagogi  di  atas  perlu  dijabarkan  menjadi  strategi  pengajaran kewirausahaan  yang  baik.  Di  samping  itu,  perlu  pula  diciptakan  lingkungan  belajar yang  dapat merubah cara belajar mahasiswa dan memperkuat  pengembangan tidak hanya  ketrampilan,  tetapi  juga  kemampuan  mereka  untuk  ‘bertanggung  jawab’ terhadap masa depan mereka, dan menanggulangi berbagai ambiguitas dan ketidak- pastian, jika bukan resiko.
Proses belajar yang bersifat eksperient (expreriantial learning ) perlu ditumbuh- kembangkan  dalam  pendidikan  kewirausahaan.  Karena  ketrampilan  berfikir seimbang  antara  otak  kanan  dan  otak  kiri  sangat  dibutuhkan  bagi  para  (calon) pengusaha,  maka  metode  pembelajarannya  pun  perlu  dirancang  sehingga  kedua wilayah  otak  tersebut  dapat  diaktifkan.  Berbagai  metode  perkuliahan  yang  dapat diadopsi  dalam  kelas  semacam  ini  seperti  seminar,  workshop,  studi  kasus,  diskusi kelompok,  proyek,  presentasi,  debat,  interview,  simulasi,  role  play,  video  interaktif, permainan  internet,  kompetisi,  drama,  investigasi,  observasi,  traning  penjelajahan, penyuluhan, dan mentoring. 62
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam Vol.7 No.1 Januari – Juni 2016
Para  mahasiswa  kewiarausahaan  perlu  didorong  untuk  berani  mengambil inisiatif dalam melakukan percobaan pilot project usaha mereka serta menyelesaikan berbagai  tantangan  dan  permasalahan  yang  muncul  dari  usaha  tersebut.  Inilah mengapa  para  sarjana  seperti  Gibb  dan  Hindle  menganjurkan  bahwa  mahasiswa kewirausahaan  harus  bereksperimen  bisnis  melalui  pemagangan  dan  inkubator bisnis. 63 Melalui  pedagogi  semacam  ini,  para  mahasiswa  kewirausahaan  diharapkan dapat belajar sambil bereksperimentasi sehingga mereka dapat membangun karakter dan ketrampilan sebagai pengusaha yang handal sejak awal perkuliahan.

## 4. Studi Kasus di IAIN “SMH” Banten

## 4.1.  Kondisi  Obyektif  Pendidikan  berwawasan  Kewirausahaan  di  FSEI  IAIN
“SMH” Banten
Setelah melakukan observasi terhadap kurikulum program-program studi yang berkaitan  dengan  ekonomi  Islam,  seperti  Hukum  Ekonomi  Syari`ah,  Ekonomi Syari`ah,  Perbankan  Syari`ah,  Asuransi  Syariah,  terlihat  dari  sebaran  mata  kuliah, program  ini  belum  berwawasan  kewirausahaan.  Setiap  prodi  membekali  para mahasiswa  dengan  matakuliah-matakuliah  kompetensi  dasar  (sekitar  22%), kompetensi  utama  (sekitar  65%),  dan  kompetensi  pendukung  (sekitar  13%). Kompetensi  dasar  didominasi  mata  kuliah-mata  kuliah  yang  memperkenalkan kompetensi  dasar  sebagai  sarjana  yang  berbasis  ilmu  keislaman  tradisional  dan keindonesiaan.  Kompetensi  utama  didominasi  oleh  mata  kuliah-mata  kuliah  yang merupakan  kombinasi  kompetensi  sarjana  ekonomi  konvensional  dan  sarjana ekonomi Islam. Pada kluster ini, mahasiswa banyak dibekali dengan kompetensi dan ketrampilan  yang  akan  mempersipakan  mereka  sebagai  sarjana  ekonomi  syariah yang  akan  mengisi  profesi-profesi  yang  membutuhkan  kompetensi  di  bidang  ini seperti  manager,  dosen,  peneliti,  dewan  pengawas  syariah,  dll,  ketimbang  profesi usahawan yang merintis usaha dari bawah.
Sebagai  ilustrasi,  berikut  sebaran  mata  kuliah  di  program  studi  Ekonomi Syari`ah FSEI IAIN SMH Banten.

## 1)    Kompetensi Dasar
NO KODE MATA KULIAH SKS SEMESTER
Nur Hidayah: Menggagas Pendidikan Berwawasan…
I II III IV V VI VII 1  A14141101  Akhlak Tasawuf 2 √ 2  A14141102  Bahasa Arab I 2 √ 3  A14141203  Bahasa Arab II 2 √ 4  A14141104  Bahasa Indonesia 2 √ 5  A14141105  Bahasa Inggris I 2 √ 6  A14141206  Bahasa Inggris II 2 √ 7  A14141207  Fiqh 2 √ 8  A14141308  Fiqh Ibadah I 2 √ 9  A14141409  Fiqh Ibadah II 2 √ 10  A14141110  Ilmu Kalam 2 √ 11 A14141111 Ilmu Sosial Dasar (ISD) 2 √ 12 A14141112 Metodologi Studi Islam (MSI) 2 √ 13 A14141113 Pancasila dan Kewarganegaraan (PKN) 3 √ 14 A14141114 Qiraah al-Qurán wa Tahfidz (QQWT) 2 √ 15 A14141215 Sejarah Peradaban Islam (SPI) 2 √ 16  A14141216  Ulumul Qur'an 2 √ 17  A14141217  Ulumul Hadis 2 √ 18  A14141318  Ushul Fiqh 3 √ Jumlah 38 2)   Kompetensi Utama NO KODE MATA KULIAH SKS SEMESTER I II III IV V VI  VII 1  A14142101 Matematika Ekonomi I 3 √ 2  A14142202 Matematika Ekonomi II 3 √ 3  A14142103 Pengantar Ekonomi Mikro 2 √ 4  A14142204 Pengantar Ekonomi Makro 2 √ 5  A14142305  Pengantar Bisnis 2 √ 6  A14142206 Pengantar Manajemen 2 √ 7  A14142207 Pengantar Akuntansi 3 √
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam Vol.7 No.1 Januari – Juni 2016 NO KODE MATA KULIAH SKS SEMESTER I II III IV V VI  VII 8  A14142308  Teori Ekonomi 3 √ 9  A14142409 Teori Ekonomi Islam 3 √ 10  A14142410  Etika Bisnis Islam 2 √ 11  A14142611  Hukum Bisnis 2 √ 12  A14142312 Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam 3 √ 13  A14142513 Manajemen Sumber Daya Insani 2 √ 14  A14142314 Tafsir Ayat Ayat Ekonomi 2 √ 15  A14142415 Hadis Hadis Ekonomi 2 √ 16  A14142316  Fiqh Muamalat I 2 √ 17  A14142417  Fiqh Muamalat II 2 √ 18  A14142518  Ekonometri 3 √ 19  A14142519 Manajemen Keuangan 3 √ 20  A14142520 Manajemen Strategik 3 √ 21  A14142321 Manajemen Pemasaran Syariah 2 √ 22  A14142322 Aspek Hukum Dalam Ekonomi 2 √ 23  A14142423 Akuntansi Keuangan 3 √ 24  A14142424 Akuntansi Manajemen 3 √ 25  A14142425 Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya 2 √ 26  A14142526  Ekonomi Moneter 2 √ 27  A14142427 Ekonomi Manajerial 2 √ 28  A14142628  Manajemen Risiko 2 √ 29  A14142629  Manajemen LKS 2 √ 30  A14142630 Perbandingan Sistem Ekonomi 3 √ 31  A14142731  Skripsi 6 √ 32  A14142732  Praktikum Profesi 3 √ 33  A14142533 Keuangan Publik Islam *) 2 √ 34  A14142534  Ekonomi 2 √
Nur Hidayah: Menggagas Pendidikan Berwawasan…
NO KODE MATA KULIAH SKS SEMESTER I II III IV V VI  VII Internasional *) 35  A14142635 Lembaga Perekonomian Umat *) 3 √ 36  A14142636 Perekonomian Indonesia *) 3 √ Jumlah 91 3)   Kompetensi Pendukung/Lainnya NO KODE MATA KULIAH SKS SEMESTER I II III  IV V VI VII 1 A14143501 Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis 3 √ 2 A14143302  Statistik I 3 √ 3 A14143403  Statistik II 3 √ 4 A14143604  Bahtsul Kutub 2 √ 5 A14143605 Bimbingan Penulisan Skripsi 2 √ 6 A14143206 Pengantar Ilmu Komputer 2 √ 7 A14143607 Aplikasi Komputer Ekonomi & Bisnis 2 √ 8 A14143708  Kukerta 4 √ 9 A14143709  Komprehensif 0 √ 10  A14143110  Praktik Qiraah 0 √ 11  A14143211 Praktik Komputer Perkantoran 0 √ 12  A14143312  Praktik Ibadah I 0 √ 13  A14143413  Praktik Ibadah II 0 √ 14  A14143514 Praktik Ekonometri Terapan 0 √ 15  A14143615 Praktik Komputer Bisnis Terapan 0 √ 16  A14143616  Arbitrase Syariah *) 2 √ 17  A14143617  Filsafat Ekonomi *) 2 √ 18  A14143518 Entrepreneurship *) 3 √ 19  A14143519  Perpajakan *) 3 √ Jumlah 31
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam Vol.7 No.1 Januari – Juni 2016
Meskipun  terdapat  mata  kuliah  kewirausahaan  sebagaimana  tabel  di  atas, namun  mata  kuliah  ini  sifatnya  hanyalah  elektif  (pilihan).  Terlebih  lagi  bobot  mata kuliah ini hanyalah 3 sks. Dengan sifatnya yang hanya fakultatif dan berbobot 3 sks, mata  kuliah  ini  sulit  diharapkan  dapat  menumbuh-kembangkan  jiwa  wirausaha  di kalangan mahasiswa FSEI.
Di samping itu, dari segi pedagogi, kebanyakan mata kuliah ini diajarkan dengan metode  konvensional,  seperti  ceramah  dimana  dosen  memberikah  kuliah  dan mahasiswa mendengarkan yang sesekali diikuti dengan tanya jawab. Seandainyapun metode  mahasiswa  aktif  diadopsi,  kebanyakan  mengambil  bentuk  diskusi  dimana sekelompok mahasiwa bertugas membuat makalah dan presentasi di depan kelas lalu diikuti  dengan  diskusi  seluruh  kelas.  Beragam  metode  yang  dipaparkan  di  bab  3 sebagai pedagogi yang dianggap lebih cocok untuk pendidikan kewirausahaan belum diadopsi.
Demikian  pula,  meskipun  terdapat  pula  pusat  studi  kewirausahaan  di  IAIN “SMH”  Banten,  pusat  ini  terbilang  baru  dan  belum  berkembang  pesat.  Program- program  yang  dilaksanakannya  pun  lebih  banyak  sebagai  penyedia  informasi  akan kesempatan-kesempatan pelatihan-peatihan kewirausahaan yang dilakukan lembaga lain  yang  mengundang  para  mahasiswa  dari  berbagai  perguruan  tinggi.  Pelatihan- pelatihan kewirausahaan yang dilakukan oleh pihak internal kampus juga selama ini hanya  bersifat  ad-hoc  dan  belum  menyentuh  seluruh  mahasiswa,  mengingat terbatasnya kapasitas pelatihan.

## 5. Diskusi
Melihat  kondisi  obyektif  di  atas,  maka  perlu  digagas  konsep  pendidikan (berwawasan)  kewirausahaan  di  FSEI  IAIN  “SMH”  Banten.  Untuk  hal  ini  tentu  saja dibutuhkan political will dari tidak hanya pihak kampus tetapi juga lembaga otoritas seperti Kemenag untuk memfasilitasi berdirinya program studi kewirausahaan Islam baik  dari  perizinan  maupun  pendanaan.  Website  Diktis  beberapa  kali  menurunkan tulisan  yang  berintikan  keinginan  Diktis  untuk  menumbuh-kembangkan  pendidikan kewirausahaan  di  dunia  perguruan  tinggi  Islam.  Tentunya  hal  ini  merupakan  signal positif yang bisa terus ditindak-lanjuti sehingga program studi kewirausahaan/bisnis
Nur Hidayah: Menggagas Pendidikan Berwawasan…
syari`ah dapat terwujud di lembaga pendidikan tinggi Islam, termasuk di IAIN “SMH” Banten.
Studi  kelayakan  awal  yang  lebih  komprehensif  juga  perlu  dilakukan  untuk memetakan  kebutuhan  formasi  dosen  yang  qualified  di  bidangnya,  struktur kurikulum  yang  dapat  membekali  mahasiswa  dengan  berbagai  karakter  dan ketrampilan sebagai pengusaha handal,  sarana dan prasarana yang dibutuhkan, serta perekrutan mahasiswa. Mengingat profesi ini sangat berhubungan erat dengan sektor rill,  perlu  dibangun  berbagai  kerjasama  dengan  dunia  usaha  yang  dapat  digunakan oleh mahasiswa tidak hanya sebagai “laboratorium hidup” dari ilmu yang digelutinya, tetapi  juga  membangun  networking  yang  dapat  memfasilitasi  mereka  ketika  akan memulai usahanya kelak.
Secara makro, pendidikan berwawasan kewirausahaan memiliki signifikansi di IAIN “SMH” Banten. Secara historis-geografis, Banten dikenal sebagai kota pelabuhan, perdagangan,  dan  industri.  Nilai-nilai  warisan  budaya  wirausaha  ini  bisa  dijadikan modal  budaya  (cultural  capital)  yang  bisa  dieksploitasi  dalam  rangka  menumbuh- kembangkan  kembali  budaya  wirausaha  di  kalangan  masyarakat  Banten.  Banyak potensi  kewirausahaan  yang  dapat  ditumbuh-kembangkan  di  Banten  dari  potensi kelautan,  potensi  agraria,  potensi  industri,  dan  potensi  sejarah-budaya.  Di  sektor kelautan,  tidak  hanya  sumber  daya  alam  maritim  yang  bisa  dieksplor,  seperti  ikan dan makanan laut, tetapi juga potensi ekonomi dari berbagai pelabuhan laut yang ada dan dalam rencana untuk dikembangkan. Pelabuhan Banten memiliki peran strategis sebagai penghubung pulau Jawa dan Sumatra. Demikian pula rencana pembangunan pelabuhan  internasional  Bojonegoro  dengan  pusat  pengolahan  ikan.  Belum  lagi potensi  wisata  alam  bahari  yang  sudah  menggeliat  dan  masih  bisa  terus dikembangkan  mengingat  banyaknya  wilayah-wilayah  pesisir  pantai  Banten, khusunya di wilayah utara, yang indah dan memiliki daya tarik wisata. Pantai Anyer, Tanjung  Lesung,  Karang  Bolong,  dan  lain-lain  menawarkan  potensi  ekonomi  yang bisa terus dikembangkan.
Di  sektor  agraria,  wilayah  selatan  Banten  yang  mayoritas  merupakan  wilayah agraria juga memiliki potensi agri-bisnis yang dapat terus dikembangkan.  Komoditas holtikultura  seperti  sayuran,  buah-buahan,  tanaman  obat  dan  tanaman  hias  masih memiliki  potensi  pengembangan  yang  luas.  Beberapa  jenis  buah-buahan  seperti
durian,  manggis,  sawo,  jambu  air  Cincalo,  salak,  pisang,  rambutan,  alpukat  dan sebagainya  dapat  dikembangkan  melalui  konsep  agribisnis.  Banten  bisa  menjadi sentra  penghasil  buah-buahan  sebagai  pemasok  utama  kebutuhan  Jakarta.  Faktor kedekatan  transportasi  Jakarta-Banten,  bisa  menjadi  keunggulan  komparatif  untuk dapat memenangkan persaingan dalam meraih pasar Jakarta. 64
Dari  segi  kuliner,  Provinsi  Banten  juga  sudah  memiliki  beberapa komoditaskhas, seperti emping melinjo, gula aren dan sate bandeng, namunpromosi yang  tidak  gencar  menyebabkan  produk  agribisnis  tersebutkurang  dikenali.  Bahkan warga  Jakarta  saja  sangat  sedikit  yangmengenali  sate  bandeng,  berbeda  dengan makanan  khas  asalBandung  yang  cepat  populer  di  Jakarta.  Padahal  Bandung  lebih jauhdari  Jakarta  daripada  Serang.  Strategi  promosi  menjadi  hal  yangsangat  penting dalam  pengembangan  agribisnis,  baik  untukpemasaran  produk  atau  mendatangkan investor.
Saat  inipun  Banten  telah  berkembang  menjadi  salah  satu  sentra  bisnis  dan industri.  Berbagai  kawasan  industri  telah  dan  mulai  dibangun  di  daerah-daerah seperti Cilegon, Balajara, dan Cikupa. Tentunya dengan berdirinya  berbagai industri di kawasan ini, menimbulkan berbagai peluang Bisnis seperti kebutuhan perumahan, lembaga  pendidikan,  pelayanan  kesehatan,  taman  rekreasi,  dan  pusat  perbelanjaan dengan berbagai aneka kebutuhan para residennya.
Secara  sejarah-budaya,  Banten  juga  memiliki  potensi  usaha  yang  menjanjikan. Banyak  arkeologi-arkeologi  Banten  yang  belum  diinventarisir  dan  dikoleksi  untuk kemudian  bisa  dijadikan  cagar  budaya  yang  kelak  dapat  menjadi  potensi  usaha pariwisata.  Demikian  pula  berbagai  wisata  religi  Banten  masih  bisa  terus dikembangkan  sehingga  menjadi  usaha  pariwisata  yang  dapat  memberikan kesejahteraan kepada wilayah sekitar.
Di  samping  itu  Banten  dengan  penduduk  mayoritas  Muslim,  memiliki  potensi konsumen  besar  untuk  produk-produk  industri  kreatif  Islam,  dengan  muatan  nilai- nilai  Islami,  meliputi  fashion,  beauty,  kuliner,  teknologi  informasi,  travel,  terapi, sastra, film, musik, animnasi, seni rupa dan press Islam.
Secara  umum,  dunia  industri  kreatif  Muslim  Indonesia  telah  menandai kebangkitan  ekonomi  Muslim  di  negara  Muslim  terbesar  di  dunia.  Kelahiran  kelas menengah  Muslim  sejak  dekade  1970-an  dan  terus  berkembang  hingga  masa
Nur Hidayah: Menggagas Pendidikan Berwawasan…
reformasi  ini  telah  melahirkan  industri  kreatif  Muslim  untuk  memenuhi  kebutuhan kelas  menengah  ini  akan  komoditas-komoditas  barang  dan  jasa.  Berbeda  dengan generasi  sebelum,  kelompok  ini  telah  mengalami  perubahan  selera  konsumsi  dari komoditas  yang  sekedar  hanya  memenuhi  fungsi-fungsi  dasar  kepada  komoditas yang  diproduksi  dan  dikemas  secara  lebih  “halus”,  estetis,  modern,  dan sophisticated. 65 Kondisi  seperti  ini  tentu  melahirkan  peluang-peluang  bisnis  yang perlu  dimanfaatkan  dan  terus  dikembangkan  oleh  para  generasi  muda  Muslim, termasuk para sarjana alumni perguruan tinggi Islam.
Namun  di  sisi  lain,  kondisi  sosial  budaya  di  masyarakat  Banten  masih menyisakan  tantangan  yang  besar.  Kemiskinan  dan  kesenjangan  pendapatan  masih cukup  tinggi  di  Banten.  Tingkat  pendidikan  pun  masih  relatif  rendah  dibandingkan daerah-daerah  lain.  Selain  itu  tingkat  konservatisme  budaya  dan  keagamaan  juga relatif cukup tinggi di Banten, yang umumnya kurang kondusif untuk investasi usaha. Namun  tentunya  dengan  membangun  kesadaran  masyarakat  akan  perlunya membangun  potensi  daerah  disertai  berbagai  upaya-upaya  konkrit  untuk mensejahterakan  masyarakat  sambil  terus  meningkatkan  pemerataan  pendapatan, tantangan-tangan ini diharapkan dapat diatasi.

## 6. Penutup

## 6.1. Kesimpulan
Sebagai  agama  yang  bervisikan  keadilan  dan  kemaslahatan,  Islam  sangat menekankan  perlunya  membangun  masyarakat  sejahtera.  Teks-teks  Islam  yang menyerukan  untuk  memakmurkan  bumi  dan  mencari  keutamaan  di  muka  bumi menjadi  landasan  bagi  etos  kerja  keras  yang  perlu  dipegang  oleh  umat  Islam  yang impist  di  dalamnya  kerja  wirausaha.  Profesi  pengusahapun  mendapat  tempat istimewa  tersendiri  yang  memiliki  keutamaan  dibandingkan  profesi  lain.  Hal  inipun telah  dicontohkan  oleh  Nabi  Muhammad  SAW  yang  disamping  menjalankan  tugas kenabian  juga  menjalankan  profesi  pengusaha.  Masa-masa  awal  Islam  mencatat sejarah bagaimana tipologi pengusaha Muslim yang   ideal ditunjang dengan tipologi lingkungan usaha ideal yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Namun demikian seiring perjalanan  waktu,  seiring  semakin  berakulturasinya  umat  Islam  dengan  budaya- budaya  lainnya,  berbagai  kombinasi  faktor  ekonomi,  sosial,  politik,  budaya  telah
menghambat  berkembangnya  budaya  wirausaha  di  kalangan  umat  Islam.  Hal  inilah yang  menjelaskan  mengapa  terdapat  gap  antara  nilai-nilai  Islam  dan  kelangkaan budaya  wirausaha  di  kalangan  umat  Islam.  Oleh  karena  itu,  seiring  berkembangnya Ekonomi  Islam,  berbagai  kajian  dilakukan  untuk  menumbuh-kembangkan  kembali budaya wirausaha di kalangan umat Islam.
Sebagian  besar  literatur  menyatakan  bahwa  karakter  dan  ketrampian wirausaha  bisa  diajarkan  melalui  serangkaian  proses  pendidikan  dan  pelatihan. Pendidikan wirausaha berintikan pada kemampuan dan ketrampilan mengidentifikasi  kesempatan  bisnis,  mengorganisasi  sumber-sumber  daya,  dan menumbuh-kembangkan  usaha.  Setidaknya  ada  empat  unit  utama  kluster  mata kuliah yang diharapkan dapat menumbuh-kembangkan ketrampilan ini, yaitu: dasar- dasar kewirausahaan, kewirausahaan dan kreatifitas, kewirausahaan dan inovasi, dan perencanaan dan evaluasi proyek. Sebagai bidang ilmu yang lebih menekankan aspek praktik, pendidikan wirausaha lebih efektif disampaikan dengan pedagogi yang lebih menekankan  sistem  pembelajaran  mahasiswa  aktif,  dimana  mereka  didorong  untuk terlibat  dan  lebih  banyak  mengambil  kendali  atas  proses  pendidikan  yang  mereka jalani.
Kondisi  obyektif  pendidikan  di  lingkungan  FSEI  IAIN  “SMH”  Banten  belum mengarah pada pendidikan yang (berwawasan) kewirausahaan. Padahal pendidikan ini memiliki urgensi yang signifikan untuk menciptakan sarjana yang kreatif, inovatif, dan mandiri serta memiliki daya saing tinggi. Oleh karena itu diperlukan political will dari  pihak  otoritas  kampus  dan  kemenag  untuk  memfasilitasi  berdirinya  program studi  kewirausahaan  baik  dari  segi  perizinan  maupun  pendanaan.  Studi  kelayakan yang  lebih  komprehensif  juga  dibutuhkan  untuk  memetakan  kebutuhan  formasi dosen  yang  qualified,  struktur  kurikulum  yang  efektif  dan  efisien,  sarana  dan prasarana  yang  dibutuhkan,  sistem  rekrutmen  mahasiswa  serta  jalinan  kerjasama dengan  berbagai  stakeholders,  khususnya  dunia  usaha  yang  akan  menjadi “laboratorium  hidup”  dan  sarana  networking  mahasiswa.  Semoga  semua  ini  bisa diwujudkan  dalam  rangka  mempersiapkan  generasi  Muslim  Indonesia  yang berbudaya wirausaha.

## 6.2. Saran-Saran
Nur Hidayah: Menggagas Pendidikan Berwawasan…
Pihak-pihak  berwenang,  khususnya  di  lingkungan  kampus  IAIN  “SMH”  Banten dan Diktis Kemenag, perlu secara serius mengembangkan pendidikan (berwawasan) kewirausahaan  Islam  mengingat  sangat  siginifikannya  pendidikan  ini  dalam mengurangi  tingkat  pengangguran  dan  mengakselerasi  pertumbuhan  ekonomi negara.
Untuk merealisasikan hal ini tentu dibutuhkan kerja keras dari seluruh pihak pemangku  kepentingan  (stake  holders)  seperti  pihak  perguruan  tinggi,  pemerintah, dan  khususnya dunia usaha (Triple Helix Perguruan Tinggi). Perguruan tinggi dapat memulai  inisiatif  ini  dengan  memanfaatkan  jaringan  alumi  yang  telah  berhasil menjadi  pengusaha  untuk  kemudian  secara  aktif  terlibat  dalam  proses  awal pembentukan  program  studi  kewirausahaan  Islam  dengan  berbagai  alat kelengkapannya.  Pihak  pemerintah  dapat  memfasilitasi  pendanaan  dan  penyediaan berbagai  saran  dan  prasarana  yang  dibutuhkan  sehingga  program  studi  dapat berkembang  secara  baik  di  masa  depan.  Sinergi  dngan  pihak  dunia  usaha  dapat dilakukan  dengan  cara  menjajaki  dan  menjalin  berbagai  kerjasama  yang  saling menguntungkan, termasuk menyediakan sarana pemagangan untuk para mahasiswa di lembaga-lembaga usaha mereka sebagai salah satu “laboratorium hidup” bagi para mahasiswa kewirausahaan.

## Pustaka Acuan
Akbar,M.,  “Ideology,  Environment  And  Entrepreneurship:  Typologies  From  Islamic Texts  And  History”,  Journal  Of  Entrepreneurship,  Vol.  2,  No.  2,  1993,  Pp.  135- 154.
Albert,  P.  And  L.  Gaynor,  “National  Contexts,  Incubator  Families  And  Trends  In Incubation—Views  From  Four  Countries”,  Paper  Presented  At  The  48th  Icsb World Conference, Belfast, 2003.
Al-Sadr,  Muhammad  Baqir,Our  Economics,  Terj.,  K.J.  Shubber,  London:  Books  Extra, 2000.
Aronsson,Magnus,  “Education  Matters—But  Does  Entrepreneurship  Education?  An Interview With David Birch”, Academy Of Management Learning And Education, Vol. 3, No. 3, 2004, H. 289-292.
Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal,  Profil  Potensi  Investasi  Provinsi  Banten,
Diunduh Dari
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam Vol.7 No.1 Januari – Juni 2016
Http://Regionalinvestment.Com/Newsipid/Userfiles/Ppi/Profil%20potensi%2 0investasi%20provinsi%20banten%202009.Pdf , Pada 1 Juli 2014. Bagir,Haidar,“Kebangkitan Industri Kreatif Muslim”, Gatra, No. 42, 43, Tahun Xvii, 25
Agustus - 7 September 2011, H. 126-127.
Ballantyne, W., “Commercial Law: The Conflict In Shariah And Secular Law”, Dalam S. Behdad And F. Nomani (Eds.), Islam And Public Policy, London: Jai Press, 1997, H. 225-248.
Bassiouni,M.C.,  “Business  Ethics  In  Islam”,  Dalam  P.M.  Minus  (Ed.),  The  Ethics  Of Business In A Global Economy, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers,1993, H. 117-122.
Bechard, J.P., And J.M. Toulouse, “Validation Of A Didactic Model For The Analysis Of Training  Objectives  In  Entrepreneurship”,  Journal  Of  Business  Venturing,  Vol. 13, No. 4, 1998, H. 317-332.
Chapra,M.  Umer,Islam  And  The  Economic  Challenge,  Leicester,  Uk:  Islamic Foundation, 1992.
De  Bono,  Lateral  Thinking:  Creativity  Step-By-Step,  New  York:  Harper  And  Row,
1970.
Gibb,A.  A.,  “Entreprise  Culture—Its  Meaning  And  Implications  For  Education  And Training”, Journal Of European Industrial Training, Vol. 11, No. 2, 1987, H. 3-38. Gibb,Allan,  “Creating  Conducive  Environment  For  Learning  And  Entrepreneurship: Living With, Dealing With, Creating And Enjoying Uncertainty And Complexity”, Industry And Higher Education, Vol. 16, No. 3, H. 135-148.
Gorman,  Et  Al.,  “Some  Research  Perspectives  On  Entrepreneurship  Education, Enterprise  Education  And  Education  For  Small  Business  Management:  A  Ten- Year  Literature  Review”,  International  Small  Business  Journal,  Vol.  15,  No.  3, 1997, Pp. 56-77.
Gottleib,  E.  And  J.A.  Ross,  “Made  Not  Born:  Hbs  Courses  And  Entrepreneurial Management”, Harvard Business School Bulletin, Vol. Vol. 73, Feb 1997.
Harrison, Lawrence E. And Samuel P. Huntington, Cuture Matters: How Values Shape Human Progress, New York: Basic Books, 2000.
Hindle, Kevin,  “Teaching Entrepreneurship At University:  From The  Wrong Building To The Right Philosophy”, Dalam Alain Fayolle (Ed.), Handbook Of Research In Entrepreneurship Education, Volume 1: A General Perspective, Cheltenham, Uk, Northampton, Ma, Usa: Edward Elgar, 2007.
Hitti, Philip K.,Islam: A Way Of Life, London: Oxford University Press, 1970.
Http://Wirausahamandiri.Co.Id/En/About-Background-13.Html ,  Diakses  Pada  24 Februari 2014.
Ibn Khaldun, Muqaddimah.
Johannisson,B.,  “University  Training  For  Entrepreneurship:  Swedish  Approaches”, Entrepreneurship And Regional Development, Vol. 3, No 1, 1991, H. 67-82.
Jones,  Colin  And  Jack  English,  “A  Contemporary  Approach  To  Entrepreneurship Education”, Education + Training, Vol. 46, No. 8/9, 2004, H. 416-423.
Katz,  “Education  And  Training  In  Entrepreneurship”,  In  Baum,  Et.  Al  (Eds.),  The Psychology Of Entrepreneurship, Nj: Elbaum, 2007.
Kirby,D. A. Entrepreneurship, Maidenhead: Mcgraw-Hill, 2003.
Kirby,D.A., “Entrepreneurship Education: Can Business School Meet The Challenge?”,
Dalam  E.  Genesca,  D.  Urbano,  J.L.  Capelleras,  C.  Guallarte  And  J.  Verges  (Eds.),
Nur Hidayah: Menggagas Pendidikan Berwawasan…
Entrepreneurship:  Homage  To  Professor  J.M.  Veciana  Verges,  Barcelona: Universitat Autonoma De Barcelona, 2003.
Kirby,D.A.,  “Creating  Entrepreneurial  Universities  In  The  Uk:  Applying Entrepreneurship  Theory  To  Practice”,  Journal  Of  Technology  Transfer,  31, 2006, H. 599-603.
Kirby,David,  “Changing  The  Entrepreneurship  Education  Paradigm”,  Alain  Fayolle (Ed.),  Handbook  Of  Research  In  Entrepreneurship  Education  Volume  1:  A General  Perspective,  (Cheltenham,  Uk;  Northampton,  Ma,  Usa:  Edward  Elgar, 2007).
Kourilsky,M.L.,Entrepreneurship  Education:  Opportunity  In  Search  Of  Curriculum, Kansas: Center For Entrepreneurial Leadership, 1995.
Kourilsky,Marilyn  L.,Entrepreneurship  Education:  Opportunity  In  Search  Of Curriculum, Kansas City, Mo: Ewing Marion Kauffman Foundation, 1995.
Kuran,  Timur,  “Islamic  Economics  And  The  Islamic  Subeconomy”,  Journal  Of Economic Perspectives, Vol. 9, No. 4, 1995.
Kuran,Timur,  “The  Scale  Of  Entrepreneurship  In  Middle  Eastern  History:  Inhibitive Roles Of Islamic Institutions”, Erid Working Paper No. 10, March 2008, Diakses Melalui Http://Ssrn.Com/Abstract=1265117 Pada 1 November 2013.
Lewis,  D.,Mind  Skills:  Giving  Your  Child  A  Brighter  Future,  London:  Souvenir  Press,
1987.
Mccelland, David, The Achieving Society, N.P.: N.P., 1961.
Mcmullan, W. Ed And Wayne A. Long, “Entrepreneurship Education In The Nineties”,
Journal Of Business Venturing, Vol. 2, 1987.
Mok, Ka Ho, “Fostering Entrepreneurship: Changing Role Of Governemnt And Higher Education Governance  In Hong  Kong”, Research Policy, Vol. 34, 2005, Pp. 537- 554.
Naqvi,Syed  N.H.,  Islamic  Economics  And  Society,  London:  Kegan  Paul  International, 1994.
Noll,C.L., “Planning Curriculum For Entrepreneurship Education”, Business Education Forum, Vol. 47, No. 3, 1993, H. 3-6.
Olson,  P.  And  D.  Bosserman,  “Attributes  Of  The  Entrepreneurial  Type”,  Business Horizons, May-June 1984, H. 53-56.
Pittaway,  L.  And  J.  Cope,  “Entrepreneurship  Education:  A  Systematic  Review  Of  The Evidence”, International Small Business Journal, Vol. 25, 2007, Pp. 479-510.
Ray,  D.M.,  “Teaching  Entrepreneurship  In  Asia:  Impact  Of  Pedagogical  Innovation’, Entrepreneurship Innovation And Change, Vol. 6, No. 3, 1997, H. 193-227.
Rice,G.,  “Islamic  Ethics  And  The  Implications  For  Business”,  Journal  Of  Business Ethics, Vol. 18, H. 345-358.
Rodinson, Maxime Islam And Capitalism, London: Allen Lane, 1974.
Rodinson,Maxime,Islam And Capitalism, Harmondsworth, Middlesez: Penguin Books, 1977.
Rodinson,Maxime,Islam And Capitalism, Paris: Penguin Books, 1966.
Schumpeter,  Joseph  A.,  The  Theory  Of  Economic  Development,  Cambridge:  Harvard University Press, 1934.
Vol.7 No.1 Januari – Juni 2016
Shane,  Scott And S. Venkataraman,  “The Promise Of Entrepreneurship As A Field  Of Research”, Academy Of Management Review, Vol. 25, No. 1, 2000, H. 217-226. Tedmanson,Deirdre,  Et.Al,  “Critical  Perspectives  In  Entreprenurship  Research”, Organization, Vol. 9, No. 5, 2012, Pp. 531-541. Timmons,J.A.,The Entrepreneurial Mind, Andover, Ma: Brick House, 1989. Turner,Bryan  S.,Weber  And  Islam:  A  Critical  Study,  London:  Routledge  And  Kegan Paul, 1974.
Uddin,S.J.,  “Understanding  The  Framework  Of  Business  In  Islam  In  An  Era  Of Globalisation: A Review”, Business Ethics: A European Review, Vol. 12, No. 1, H. 23-32.
Vesper,  K.H.  And  W.B.  Gartner,  University  Entrepreneurship  Programs,  Lloyd  Greif Center For Entrepreneurial Studies, Marshall School Of Business, Univeristy Of Southern California, Los Angeles, Ca, 2001.
Weber,  Max,Economy  And  Society,  Edited  By  R.  Gunther  And  C.  Wittich  New  York: Oxford University Press, 1968.
Weber,Max,The Protestant Ethic And The Spirit Of Capitalism, Translated By Talcott Parsons, London: George Allen And Unwin, 1978.
Weber,Max,The Religion Of India, Edited By H.H. Gerth And D. Martindale, Glenco, Ill.: The Free Press, 1958.
Whitehead,Alfred  North,The  Aims  Of  Education  And  Other  Essays,  New  York:  The Free Press, 1929, Reprinted 1967.
Wilson,Rodney  “Islam  And  Business”,  Thunderbird  International  Business  Review, Vol. 48, No. 1, 2006, Pp. 109-123.
Nur Hidayah: Menggagas Pendidikan Berwawasan…
Catatan Akhir:
1 David McCelland, The Achieving Society , (n.p.: n.p., 1961). 2 Lihat  misalnya  Max  Weber, The  Protestant  Ethic  and  the  Spirit  of  Capitalism ,  (London:  George  Allen  & Unwin, 1978); Lawrence E. Harrison and Samuel P. Huntington, Cuture Matters: How Values Shape Human Progress , (New York: Basic Books, 2000).
3 Jumlah  pengangguran  di  Indonesia  pada  tahun  2007  mencapai  10,5  juta  jiwa,  dan  kemudian  menurun menjadi  9,4  juta  (2008)  dan  9.2  juta  (2009).  Lihat  http://wirausahamandiri.co.id/en/about-background- 13.html, diakses pada 24 Februari 2014.
4 Max  Weber, The  Protestant  Ethic  and  the  Spirit  of  Capitalism ,  translated  by  Talcott  Parsons  (London: George  Allen  and  Unwin,  1978);  Max  Weber, Economy  and  Society ,  edited  by  R.  Gunther  and  C.  Wittich (New York: Oxford University Press, 1968); Max Weber, The Religion of India , edited by H.H. Gerth and D. Martindale (Glenco, Ill.: The Free Press, 1958).
5 Bryan S. Turner, Weber and Islam: A Critical Study , (London: Routledge and Kegan Paul, 1974).
6 Dalam  sebuah hadits  yang banyak  dikutip dinyatakan  bahwa  Nabi pernah  bersabda  bahwa,  “99%  persen rezeqi ada di perdagangan”.
7 Rodinson, Islam and Capitalism . 8 Wilson, “Islam and Business”.
9 M.  Akbar,  “Ideology,  Environment  and  Entrepreneurship:  Typologies  from  Islamic  Texts  and  History”, Journal of Entrepreneurship , Vol. 2, No. 2, 1993, pp. 135-154. 1010 Sebuah  hadits  yang  sering  dikutip  menyatakan  bahwa  “99%  rezeki  ada  di  perdagangan”.    Kandungan hadits tersebut mendapatkan momentum saat ini di kalangan masyarakat yang beradagium “Jika ingin kaya, jangan jadi pekerja, jadilah pengusaha”.
11 Seperti  QS al-Jaatsiyah (45): 12-13, a;-Hijr (15): 19-22, al-An`am (6): 141, al-Najm (53): 39, al-Nur (24): 37, al-Jumu`ah  (62):  9-10,  dan  al-Taubah  (9):  24.  Selain  itu  beberapa  ayat  Qur’an  juga  secara  spesifik menyebutkan  kata  ‘bisnis/perdagangan’, seperti  QS  al-Nisa’ (4): 29,  al-Baqarah (2): 282, al-Taubah (9): 24, al-Shaf (61): 10, Fatir (35): 20, al-Jumu`ah (62): 11 dan kata ‘jual- beli’, seperti al-Baqarah (2): 253 dan 275, Ibrahim (14): 37, al-Jumu`ah (62): 9.
12 M. Umer Chapra, Islam and the Economic Challenge , (Leicester, UK: Islamic Foundation, 1992), h. 6-9.
13 G. Rice, “Islamic Ethics and the Implications for Business”, Journal of Business Ethics , Vol. 18, h. 345-358.
14 M.C.  Bassiouni,  “Business  Ethics  in  Islam”,  dalam  P.M.  Minus  (Ed.), The  Ethics  of  Business  in  a  Global Economy , (Dordrecht: Kluwer Academic Publishers,1993, h. 117-122.
15 Ibid . 16 W.  Ballantyne,  “Commercial  Law:  The  Conflict  in  Shariah  and  Secular  Law”,  dalam  S.  Behdad  and  F. Nomani (Eds.), Islam and Public Policy , (London: JAI Press, 1997), h. 225-248.
17 Akbar, “Ideology, Environment, and Entrepreneurship”, h. 152.
18 Ibid ., h. 144-145. 19 Ibid. , h. 20 Ibid ., h. 147.
21 Bryan S. Turner, Weber and Islam: A Critical Study , (London: Routledge and Kegan Paul, 1974). 22 Akbar, “Ideology, Environment, and Entrepreneurship”, h. 147.
23 Ibid . Pada masa ini bahkan beredar sebuah hadits, yang ditengarai palsu, “Seorang penguasa dzalim lebih baik daripada kondisi kekacauan”.
24 Ibid. 25 Turner, Weber and Islam . 26 Maxime Rodinson, Islam and Capitalism , (Paris: Penguin Books, 1966).
27 Turner, Weber and Islam . 28 Akbar, “Ideology, Environment, and Entrepreneurship”, h. 147.
29 Turner, Weber and Islam , h. 126.
30 Akbar, “Ideology, Environment, and Entrepreneurship”.
31 Ibid . 32 Ibn Khaldun, Muqaddimah .
33 Scott Shane and S. Venkataraman, “The Promise of Entrepreneurship as a Field of Research”, Academy of Management Review , Vol. 25, No. 1, 2000, h. 217-226.
34 C.L. Noll, “Planning Curriculum for Entrepreneurship Education”, Business Education Forum , Vol. 47, No. 3, 1993, h. 3-6.
35 Marilyn L. Kourilsky, Entrepreneurship  Education: Opportunity in  Search of Curriculum , (Kansas City,  MO: Ewing Marion Kauffman Foundation, 1995), h. 10 36 M.L.  Kourilsky, Entrepreneurship  Education:  Opportunity  in  Search  of  Curriculum ,  (Kansas:  Center  for Entrepreneurial Leadership, 1995).
37 E.  Gottleib  and  J.A.  Ross,  “Made  Not  Born:  HBS  Courses  and  Entrepreneurial  Management”, Harvard Business School Bulletin , Vol. Vol. 73, Feb 1997, h. 41-45.
38 Colin  Jonesand  Jack  English,  “A  Contemporary  Approach  to  Entrepreneurship  Education”, Education  + Training , Vol. 46, No. 8/9, 2004, h. 417/416-423.
39 J.A. Timmons, The Entrepreneurial Mind , (Andover, MA: Brick House, 1989), h. 1. 40 Magnus Aronsson,  “Education Matters—but Does  Entrepreneurship Education?  An  Interview  with David Birch”, Academy of Management Learning and Education , Vol. 3, No. 3, 2004, h. 289-292. 41 Lihat  misalnya  Gorman  et  al.,  “Some  Research  Perspectives  on  Entrepreneurship  Education,  Enterprise Education  and  Education  for  Small  Business  Management:  A  Ten-Year  Literature  Review”, International Small Business Journal , Vol. 15, No. 3, 1997, pp. 56-77; Katz, “Education and Training in Entrepreneurship”, in Baum, et. al (Eds.), The Psychology of Entrepreneurship , (NJ: Elbaum, 2007), pp. 209-235; L. Pittaway and J. Cope, “Entrepreneurship Education: A Systematic Review of the  Evidence”, International Small  Business Journal ,  Vol.  25,  2007,  pp.  479-510;  Allan  Gibb,  “Creating  Conducive  Environment  for  Learning  and Entrepreneurship:  Living  with,  Dealing  with,  Creating  and  Enjoying  Uncertainty  and  Complexity”, Industry and Higher Education , Vol. 16, No. 3, h. 135-148.
42 Leo Paul Dana, “The Education and Training of Entrepreneurs in Asia”, Education and Training , Vol. 43, No. 8/9, 2001, h. 405/405-415.
43 David  Kirby,  “Changing  the  Entrepreneurship  Education  Paradigm”,  Alain  Fayolle  (ed.), Handbook  of Research in Entrepreneurship Education Volume 1: A General Perspective , (Cheltenham, UK; Northampton, MA, USA: Edward Elgar, 2007), h. 21-45.
44 D.M.  Ray,  “Teaching  Entrepreneurship  in  Asia:  Impact  of  Pedagogical  Innovation’, Entrepreneurship Innovation and Change , Vol. 6, No. 3, 1997, h. 193-227.
45 Kirby, “Changing the Entrepreneurship Education Paradigm”.
46 D. Lewis, Mind Skills: Giving Your Child a Brighter Future , (London: Souvenir Press, 1987), h. 41.
47 D. A. Kirby, Entrepreneurship , (Maidenhead: McGraw-Hill, 2003).
48 A.  A.  Gibb,  “Entreprise  Culture—Its  Meaning  and  Implications  for  Education  and  Training”, Journal  of European Industrial Training , Vol. 11, No. 2, 1987, h. 3-38.
49 P. Olson and D. Bosserman, “Attributes of the Entrepreneurial Type”, Business Horizons , May-June 1984, h. 53/53-56.
50 de Bono, Lateral Thinking: Creativity Step-by-Step , (New York: Harper and Row, 1970). 51 D.A.  Kirby,  “Creating  Entrepreneurial  Universities  in  the  UK:  Applying  Entrepreneurship  Theory  to Practice”, Journal of Technology Transfer , 31, 2006, h. 599-603.
52 B.  Johannisson,  “University  training  for  Entrepreneurship:  Swedish  Approaches”, Entrepreneurship  and Regional Development , Vol. 3, No 1, 1991, h. 79/67-82.
53 D.A. Kirby, “Entrepreneurship  Education: Can Business  School Meet The Challenge?”,    in  E.  Genesca, D. Urbano,  J.L.  Capelleras,  C.  Guallarte  and  J.  Verges  (eds.), Entrepreneurship:  Homage  to  Professor  J.M. Veciana Verges , (Barcelona: Universitat Autonoma de Barcelona, 2003, h. 371.
54 P. Albert and L. Gaynor, “National Contexts, Incubator Families and Trends in Incubation—views from Four Countries”, Paper Presented at the 48th ICSB World Conference, Belfast, 2003, h. 2003, h. 20. 55 K.H.  Vesper  and  W.B.  Gartner, University  Entrepreneurship  Programs ,  (Lloyd  Greif  Center  for Entrepreneurial  Studies,  Marshall  School  of  Business,  Univeristy  of  Southern  California,  Los  Angeles,  CA, 2001).
56 W.  Ed  McMullan  and  Wayne  A.  Long,  “Entrepreneurship  Education  in  the  Nineties”, Journal  of  Business Venturing , Vol. 2, 1987, h. 262.
57 Kevin  Hindle,  “Teaching  Entrepreneurship  at  University:  From  the  Wrong  Building  to  the  Right Philosophy”, Alain Fayolle (ed.), Handbook of Research in Entrepreneurship Education, Volume 1: A General Perspective , (Cheltenham, UK: Northampton, MA, USA: Edward Elgar), h. 110/104-126.
Nur Hidayah: Menggagas Pendidikan Berwawasan…
58 Alfred  North  Whitehead, The  Aims  of  Education  and  Other  Essays ,  (New  York:  The  Free  Press,  1929, Reprinted 1967), h. 93.
59 Kevin  Hindle,  “Teaching  Entrepreneurship  at  University:  From  the  Wrong  Building  To  the  Right Philosophy”, Alain Fayolle (ed.), Handbook of Research in Entrepreneurship Education, Volume 1: A General Perspective , (Cheltenham, UK: Northampton, MA, USA: Edward Elgar), h. 110/104-126. 60 Kevin  Hindle,  “Teaching  Entrepreneurship  at  University:  From  the  Wrong  Building  To  the  Right Philosophy”, Alain Fayolle (ed.), Handbook of Research in Entrepreneurship Education, Volume 1: A General Perspective , (Cheltenham, UK: Northampton, MA, USA: Edward Elgar), h. 111/104-126. 61 Kevin Hindle, “Teaching Entrepreneurship at University: From the Wrong Building To the Right Philosophy”, Alain Fayolle (ed.), Handbook of Research in Entrepreneurship Education, Volume 1: A General Perspective , (Cheltenham, UK: Northampton, MA, USA: Edward Elgar), h. 111-112. 62 Camille Carrier, “Strategies for Teaching Entrepreneurship: What Else Beyond Lectures, Case Studies and Business  Plans?”,  Alain  Fayolle  (ed.), Handbook  of  Research  in  Entrepreneurship  Education,  Volume  1:  A General Perspective , (Cheltenham, UK: Northampton, MA, USA: Edward Elgar), h. 143-159. 63 Allan  Gibb,  “Creating  the  Entrepreneurial  University:  Do  We  Need  a  Wholly  Different  Model  of Entrepreneurship?”, Alain Fayolle (ed.), Handbook of Research in Entrepreneurship Education, Volume 1: A General  Perspective ,  (Cheltenham,  UK:  Northampton,  MA,  USA:  Edward  Elgar),  h.  67-103;  Kevin  Hindle, “Teaching Entrepreneurship at University: From the Wrong Building to the Right Philosophy”, Alain Fayolle (ed.), Handbook of Research in Entrepreneurship Education, Volume 1: A General Perspective , (Cheltenham, UK: Northampton, MA, USA: Edward Elgar), h. 104-126. 64 Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal, Profil  Potensi  Investasi  Provinsi  Banten ,  diunduh  dari http://regionalinvestment.com/newsipid/userfiles/ppi/PROFIL%20POTENSI%20INVESTASI%20PROVINSI%20 BANTEN%202009.pdf, pada 1 Juli 2014.
65 HaidarBagir,  “Kebangkitan  Industri  Kreatif  Muslim”, Gatra ,  No.  42,  43,  Tahun  XVII,  25  Agustus  -  7 September 2011, h. 126-127.