## RATIO DECIDENDI PUTUSAN NOMOR 99/PID.SUS/2022/PN.PNG TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI
Khusnul Khofifah 1 , Yusron Marzuki 2 1.2 Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya Email : khusnulkhofifah1@gmail.com

## ABSTRAK
Penjatuhan pidana narkotika  masih menuai kontroversi dalam penegakkan hukumnya dikarenakan kepastian  hukum  peraturan  mengenai  penyalahgunaan  narkotika  diatur  dalam  produk  Undang- Undang  Nomor  35 Tahun 2009  Tentang  Narkotika  dengan  menggolongkan  pelaku,  perbuatan,  dan kesesuaian  pidana  yang  dijatuhkan.  Akan  tetapi  semenjak  adanya  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung Nomor  4  Tahun  2010  Tentang  Penempatan  Penyalahgunaan  Korban  Pecandu  Narkotika  Kedalam Lembaga  Rehabiltasi  Medis  dan  Rehabilitasi  Sosial.  Memiliki  kemungkinan  bagi  pelaku  pecandu narkotika  bagi  diri  sendiri  untuk  mendapatkan  rehabilitasi  medis  oleh  pertimbangan  hakim  dalam keputusannya.  Hal  tersebut  yang  akan  dikaji  pada  objek  penelitian  Putusan  Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN.PNG  sebagaimana  hakim  menjatuhkan  putusan  pidana  penjara  bukannya rehabilitasi,  maka  dari  itu  penelitian  ini  menggunakan  metode  normatif,  yang  bersifat  deskriptif analistis,  yaitu  penelitian  yang  dibahas  dan  dianalisis  dari  hal-hal  yang  bersifat  umum  hingga menemukan kesimpulan. Sumber bahan hukum yang dipakai dalam penelitian berisi data primer dan sekunder, kemudian dilakukan pendekatan menggunakan pendekatan perundang-undangan ( statue approach ), pendekatan konseptual ( conceptual approach ), dan pendekatan kasus ( case approach ). Kata Kunci : Narkotika, Pertimbangan Hakim, Pemidanaan

## ABSTRACT
The imposition of narcotics crimes still reaps controversy in law enforcement due to the legal certainty of regulations regarding narcotics abuse regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics by classifying  the  perpetrators,  actions,  and  suitability  of  the  sentences  imposed.  However,  since  the existence  of  the  Supreme  Court  Circular  Number  4  of  2010  concerning  the  Placement  of  Narcotics Addict Victims of Abuse in Institutions for Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation. It has the possibility for narcotics addicts themselves to obtain medical rehabilitation by a judge's Considerations on decision. This will be examined in the research object of Decision Number 99/Pid.Sus/2022/PN.PNG as  the  judge  sentenced  him  to  imprisonment  instead  of  rehabilitation,  therefore  this  study  uses  a normative  method,  which  is  descriptive-analytic  in  nature,  namely  research  that  is  discussed  and analyzed  from  general  matters  to  conclusions.  The  sources  of  legal  materials  used  in  the  research contain primary and secondary data, then an approach is made using a statutory approach (statue approach), conceptual approach (conceptual approach), and case approach (case approach).
Keywords: Narcotics, Judge Consideration, Punishment

## PENDAHULUAN
Hukum dalam konsep pidana merupakan bagian keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang berpotensi menjadi tempat sasaran untuk memproduksi dan mengedarkan narkotika secara illegal. Sasaran yang dituju oleh  narkotika  ini  telah  menjangkau  hingga  berbagai  penjuru  daerah  secara  merata  dan menjangkau kalangan strata sosial rendah hingga strata sosial atas.
Pada  awalnya  narkotika  bermanfaat  bagi  kehidupan  manusia  terutama  di  bidang kesehatan,  namun  karena  suatu  sebab  narkotika  disalahgunakan  hingga  menyebabkan penderitaan, kejahatan, dan kekacauan. Oleh karena itu, keberadaan narkotika perlu diatur oleh produk hukum aturan perundang-undangan.
Undang-Undang tentang narkotika sudah disahkan oleh pemerintah negara Indonesia yaitu  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika.  Kendati  demikian  dalam praktik penegakan hukum tentang masalah narkotika masih carut marut dan berjalan tidak efektif.  Ketidakefektifan pelaksanaan produk hukum tersebut dikarenakan mental dan moral aparatur  penegak  hukum  kurang  memadai  dalam  menangani  narkotika  dan  masyarakat dengan rendahnya pengetahuan karena belum disosialisasikan dengan baik.
Berlakunya  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  mengatur mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II, kemudian ada beberapa rumusan pasal yang mengaitkan status korban sama dengan pelaku tindak pidana narkotika atau dalam hal  ini  disebut  pecandu  narkotika.  Pada  dasarnya  penyalahgunaan  narkotika  sudah  dapat dikualifikasikan  tindak  pidana  narkotika,  namun  pada  keadaan  tertentu  mereka  yang menyalahgunakan bisa juga berkedudukan sebagai korban.
Berkaitan dengan hal tindak pidana narkotika, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA)  Nomor  4  Tahun  2010  tentang  Penempatan Penyalahgunaan  Korban  Pecandu  Narkotika  Kedalam  Lembaga  Rehabiltasi  Medis  dan Rehabilitasi  Sosial.  Atas  penerbitan  SEMA  tersebut,  maka  ada  kemungkinan  peradilan memutus  perkara  tindak  pidana  narkotika  mengarah  ke  putusan  hukuman  rehabilitasi sebagaimana tempat tersebut dikhususkan pada persyaratan tertentu.
Korelasi  uraian  diatas  termaktub  dalam  suatu  putusan  Pengadilan  Ponorogo  pada nomor  perkara  Putusan  99/Pid.Sus/2022/PN.PNG,  dimana  terdapat  suatu  kasus penyalahgunaan  narkotika  golongan  I  bagi  pelaku,  kemudian  divonis  oleh  hakim  dengan pidana penjara selama satu tahun tujuh bulan tanpa rehabilitasi medis. Alasan hakim dalam memutus  perkara  tersebut  karena  pelaku  tidak  memenuhi  persyaratan  rehabiitasi  yang tercantum pada SEMA. Atas dasar hal tersebut penulis melakukan penelitian terhadap Ratio Decidendi Putusan  Nomor  99/Pid.Sus/2022/PN.PNG  Terhadap  Perkara  Tindak  Pidana Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  menggunakan  metode  normatif,  yang bersifat  deskriptif  analistis,  yaitu  penelitian  yang  dibahas  dan  dianalisis  dari  hal-hal  yang bersifat umum  hingga menemukan  kesimpulan.  Sumber  bahan  hukum yang  dipakai  dalam penelitian berisi data primer dan sekunder, kemudian dilakukan pendekatan menggunakan pendekatan  perundang-undangan  ( statue  approach ),  pendekatan  konseptual  ( conceptual approach ), dan pendekatan kasus ( case approach ).
Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum berupa proses menemukan aturan hukum  yang  berguna  menjawab  isu  hukum  demi  menghasilkan  argumentasi,  teori  guna menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam prespektif ilmu hukum (P. Marzuki, 2012).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN.PNG Menurut Sistem Peradilan Hukum Pidana Narkotika
Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh  hakim  sebagai  pertimbangan  hukum  yang  menjadi  dasar  sebelum  memutus  perkara. Dalam  praktik  pradilan  padaputusan  hakim  sebelum  pertimbangan  yuridis  ini  dibuktikan. Maka  hakim  akan  menarik  fakta-fakta  dalam  persidangan  yang  timbul  dan  merupakan konklusi komulatif dari keterangan pada saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti.
Pada  kasus  tindak  pidana  narkotika  perkara  Nomor  99/Pid.Sus/2022/PN.PNG terdakwa I atas nama Andika Irwan Yuli Prasetiyo alias Tolo bid Bedjo Sardji, Terdakwa II atas nama Jody Prasetyo alias Simun Bin Sudjai, dan Terdakwa III atas nama Manda Muhammad Rokim alias Boksing bin Bani dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan terbukti dan meyakinkan secara bersalah melakukan tindak pidana Pasal 132 ayat 1 jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 209 Tentang Narkotika :
1. Melakukan  percobaan  atau  pemufakatan  jahat  untuk  melakukan  tindak  pidana Narkotika dan Prekusor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman
2. Pidana  penjara  masing-masing  empat  tahun  enam  bulan  dan  denda  masing- masing sebesar Rp. 935.750.000,00
3. Marang bukti berupa 1 dosbook Hp Oppo berwarna putih, 1 buah bong terbuat dari botol bekas minuman You C 1000, 1 buah korek gas, 1 buah handphone Oppo berwarna putih, 1 buah gunting tangan berwarna hitam
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000
Kemudian  akan  diuraikan  beberapa  analisis  pertimbangan  hakim  yang  dimana  hal yang  bersifat  mendasar  mengenai  dasar-dasar  perbuatan  tindak  pidana  narkotika. Pertimbangan  hakim  dapat  dibagi  menjadi  2  kategori  yakni,  pertimbangan  yuridis  dan pertimbangan yang memberatkan dan meringankan.:

## 1. Pertimbangan yuridis
a. Unsur setiap orang
Bahwa terdakwa I atas nama Andika Irwan Yuli Prasetiyo alias Tolo bid Bedjo Sardji,  Terdakwa  II  atas  nama  Jody  Prasetyo  alias  Simun  Bin  Sudjai,  dan Terdakwa III atas nama Manda Muhammad Rokim alias Boksing bin Bani dalam keadaan  sehat  jasmani  dan  rohani  sesuai  Pasal  44  ayat  (1)  KUHP  sehingga unsur “ Setiap Orang” terpenuhi.
b. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman
Bahwa terdakwa I atas nama Andika Irwan Yuli Prasetiyo alias Tolo bid Bedjo Sardji,  Terdakwa  II  atas  nama  Jody  Prasetyo  alias  Simun  Bin  Sudjai,  dan Terdakwa III atas nama Manda Muhammad Rokim alias Boksing bin Bani tidak “ memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu- sabu “ sehingga unsur ini terpenuhi.
c. Unsur  percobaan  atau  pemufakatan  jahat  untuk  melakukan  tindak  pidana Narkotika dan Prekusor Narkotika
Bahwa terdakwa I atas nama Andika Irwan Yuli Prasetiyo alias Tolo bid Bedjo Sardji,  Terdakwa  II  atas  nama  Jody  Prasetyo  alias  Simun  Bin  Sudjai,  dan Terdakwa III atas nama Manda Muhammad Rokim alias Boksing bin Bani telah “ bersepakat berdasarkan keterangan saksi membeli narkotika untuk dipakai bersama- sama” sehingga unsur ini terpenuhi
2. Pertimbangan Memberatkan dan Meringankan
a. Keadaan memberatkan
• Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
• Para terdakwa tidak mendukung program pemerintah pemberantasan dan penyalahgunaan narkotika
b. Keadaan meringankan
• Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
• Para terdakwa menyesali perbuatannya
• Para  terdakwa  masih  berusia  muda  dan  dapat  memperbaikinya dikemudian hari
Disaat membahas mengenai putusan pengadilan maka kita tak bias lepas dari posisi  sosok  hakim  didalam  mengadili  sebuah  perkara  serta  sejumlah pertimbangannya. Untuk memahami definisi dasar pertimbangan. hakim, maka kita dapat beracuan kepada definisi yang disampaikan Wiryono Kusumo, yaitu:
“Pertimbangan  at au  yang  sering  disebut  juga  considerans  merupakan  dasar putusan  Hakim  atau  argumentasi  Hakim  dalam  memutuskan  suatu  perkara.  Jika argumen  hukum  itu  tidak  benar  dan  tidak  sepantasnya  (proper),  maka  orang kemudian  dapat  menilai  bahwa  putusan  itu  tidak  benar  dan  tidak  adil.(S.M  Amin, 2009)
Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo, secara sederhana putusan hakim mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan, dan amar. Dari cakupan itu, yang dipandang sebagai dasar putusan adalah pertimbangan. Alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan sang hakim menjadi objektif dan berwibawa.”. (Mertokusumo, 2005)
Sehingga bisa disebutkan dasar pertimbangan adalah argumen yang dijadikan landasan  didalam  penyusunan  pertimbangan  majelis  hakim  sebelum  menyusun analisa hukum yang lalu dipakai untuk menjatuhkan putusan pada terdakwa, dasar itu mempunyai  posisi penting  didalam  sebuah  putusan  yang  hakim  buat  karena  makin baik  dan  tepat  pertimbangannya,  makin  tercermin  keadilan  yang  ada  didalam  diri hakim.  Selanjutnya,  berhubungan  pada  keadilan  tersebut,  posisi  sosok  hakim  yang betugas  mengadili  serta  memutuskan  perkara  wajib  dapat  dipercaya,  adil  serta  tak
memihak.  Maka  dari  itu,  keobyektifan  hakim  didalam  mengadili  perkara, tanggungjawab  atas  putusan,  dan  kebebasannya  didalam  bertugas  merupakan sejumlah faktor yang perlu diperhatikan

## Efektivitas  Pidana  Penjara  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Narkotika  Bagi  Diri Sendiri
Menurut  Barda  Nawawi  Arief,  efektivitas  pidana  penjara  dapat  ditinjau  dari dua aspek, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Yang dimaksud  dengan  aspek  perlindungan  masyarakat  meliputi  tujuan  mencegah, mengurangi  atau  mengendalikan  tindak  pidana  dan  memulihkan  keseimbangan masyarakat  (antara  lain  menyelesaikan  konflik,  mendatangkan  rasa  aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat). Sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan  kembali  si  pelaku  dan  melindunginya  dari  perlakuan  sewenang- wenang di luar hukum. (Barda Nawawi, 2002)
Berdasarkan putusan Pengadilan
Negeri Ponorogo Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN  Png,  maka  dapat  diketahui  pasal  yang  di  pergunakan  Hakim untuk  Terdakwa  Terdakwa  I  Andika  Irwan  Yuli  Prasetiyo  als  Tolo  Bin  Bedjo  Sardji Terdakwa II Jody Prasetyo als Simun Bin Sudjai dan Terdakwa III Manda Muhammad Rokim  als  Boksing  Bin  Bani  ialah  132  ayat  (1)  maka  dapat  diketahui  pasal  yang  di pergunakan Hakim untuk Terdakwa maka dapat diketahui pasal yang di pergunakan Hakim  untuk  Terdakwa  Terdakwa  I  Andika  Irwan  Yuli  Prasetiyo  als  Tolo  Bin  Bedjo Sardji,  Terdakwa  II  Jody  Prasetyo  als  Simun  Bin  Sudjai  dan  Terdakwa  III  Manda Muhammad Rokim als Boksing Bin Bani ialah 132 ayat Terdakwa I Andika Irwan Yuli Prasetiyo als Tolo Bin Bedjo Sardji, Terdakwa II Jody Prasetyo als Simun Bin Sudjai dan Terdakwa  III  Manda  Muhammad  Rokim  als  Boksing  Bin  Bani  ialah  132  ayat  3  (tiga) bulan;
Putusan  tersebut  ditandatangani  oleh  Deni  Lipu,  S.Hmaka  dapat  diketahui pasal  yang  di  pergunakan  Hakim  untuk  Terdakwa  Terdakwa  I  Andika  Irwan  Yuli
Prasetiyo als Tolo Bin Bedjo Sardji, Terdakwa II Jody Prasetyo als Simun Bin Sudjai dan Terdakwa  III  Manda  Muhammad  maka  dapat  diketahui  pasal  yang  di  pergunakan Hakim  untuk  Terdakwa  Terdakwa  I  Andika  Irwan  Yuli  Prasetiyo  als  Tolo  Bin  Bedjo Sardji,  Terdakwa  II  Jody  Prasetyo  als  Simun  Bin  Sudjai  dan  Terdakwa  III  Manda Muhammad Rokim als Boksing Bin Bani ialah 132 ayat Rokim als Boksing Bin Bani ialah 132 ayat oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ariani Susanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, maka dapat diketahui pasal yang di pergunakan Hakim untuk Terdakwa Terdakwa I Andika Irwan Yuli Prasetiyo als Tolo Bin Bedjo Sardji, Terdakwa II Jody Prasetyo als Simun Bin Sudjai dan Terdakwa III Manda Muhammad Rokim als Boksing Bin Bani ialah 132 ayat maka dapat diketahui pasal yang di pergunakan Hakim untuk Terdakwa Terdakwa  I Andika  Irwan Yuli Prasetiyo  als  Tolo  Bin  Bedjo  Sardji,  Terdakwa  II  Jody Prasetyo  als Simun Bin Sudjai dan Terdakwa III Manda Muhammad Rokim als Boksing Bin Bani ialah 132 ayat., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri secara telekonfren serta Penasehat Hukum Terdakwa III

## KESIMPULAN
Mengacu pada rumusan masalah penelitian,  hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :
1. Dalam putusan perkara nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Png, diketahui bahwa pasal yang di pergunakan Hakim ialah Pasal 132  ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik  Indonesia  No.  35  Tahun  2009  karena  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Melakukan  permufakatan  jahat  tanpa  hak  atau melawan  hukum  memiliki,  menyimpan,  menguasai  atau  menyediakan  Narkotika Golongan  I  bukan  tanaman”  sebagaimana  didakwakan  dalam  dakwaan  tunggal
Penuntut Umum.
2. Hukuman  yang  dijatuhkan  bagi  terdakwa  dirasa  telah  adil  karena  Para  Terdakwa dijatuhkan  pidana  menyimpang  dari  syarat  minimum  khusus  penjatuhan  pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 Tentang  Narkotika,  dimana  dalam  pasal  tersebut  ancaman  hukumannya  adalah
pidana  penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun,  tapi  kepada  Para  Terdakwa  hanya dijatuhi  pidana  dengan  mengacu  kepada  penyalahgunaan  narkotika  sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni masing- masing hanya selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan

## DAFTAR PUSTAKA
Hari  Sasangka,  Narkotika  dan  Psikotropika dalam  Hukum  Pidana,  Mandar  Maju  :  bandung, 2003
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenamedia Group : Jakarta, 2012 S.M. Amin, Hukum Acara Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita : Jakarta, 2009 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum : Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2005 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti : Bandung, 2002