PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 4, 2023

## Annisa Fitri Gobel, Cs: Analisa Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan ….  Page 1371
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat          ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                        ISSN: 2715-9671 (Online)

## ANALISIS KINERJA PEGAWAI DALAM PELAYANAN PERENCANAAN ANGGARAN PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GORONTALO
Annisa Fitri Gobel 1 , Arifin Tahir 2 , Zuchri Abdussamad 3
Universitas Negeri Gorontalo nisaaputrigobel@gmail.com ; arifin_tahir@ung.ac.id ; zuchriabdussamad@yahoo.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  serta  mendeksripsikan  Analisis  Kinerja Pegawai  dalam  Pelayanan  Perencanaan  Anggaran  pada  Badan  Keuangan  dan  Aset Daerah Kabupaten Gorontalo, serta faktor-faktor yang menentukan keberhasilan Analisis Kinerja  Pegawai  Dalam  Pelayanan  Perencanaan  Anggaran  pada  Badan  Keuangan  dan Aset  Daerah  Kabupaten  Gorontalo  dilihat  dari  aspek  Kualitas  kerja,  ketepatan  waktu, Inisiatif,  Kesanggupan  kerja,  dan  Keterampilan  berkomunikasi.  Pendekatan  yang digunakan  yaitu  kualitatif  deskriptif  dengan  teknik  pengumpulan  data  melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisa data menggunakan model Miles Huberman  yakni  melalui  tahapan  pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data,  dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Analisis kinerja pegawai dalam  pelayanan  perencanaan  anggaran  pada  Badan  Keuangan  dan  Aset  Daerah Kabupaten Gorontalo sudah berjalan dengan baik karena adanya peningkatan kualitas dan kapasitas  pegawai,  penguatan  peran  pimpinan,  serta  peningkatan  kolaborasi  antar  pihak. Selain  itu,  faktor-faktor  yang  menentukan  keberhasilan  Analisis  Kinerja  Pegawai  Dalam Pelayanan  Perencanaan  Anggaran  pada  Badan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten Gorontalo  dalam  hal  ini  kualitas  kerja,  inisiatif,  kesanggupan  kerja,  dan  keterampilan berkomunikasi sudah terlaksana dengan baik. Hanya saja punya kendala dalam hal waktu karena  pada  saat  penyampaian  berkas  perencanaan  anggaran  masih  sering  dilakukan  di akhir  waktu  yang  sangat  mepet.  Hal  tersebut  dikarenakan  finalisasi  dokumen  harus menyesuaikan  dengan  kelengkapan  berkas  dari  semua  OPD  yang  ada  di  kabupaten Gorontalo.
Kata Kunci : Kinerja, Pegawai, Perencanaan, Anggaran

## ABSTRACT
This  study  aims  to  identify  and  describe  Employee  Performance  Analysis  in  Budget Planning Services at the Gorontalo Regency Regional Finance and Asset Board, as well as  the  factors  that  determine  the  success  of  Employee  Performance  Analysis  in  Budget Planning  Services  at  the  Gorontalo  Regency  Regional  Financial  and  Asset  Boards  seen from  the  aspect  of  work  quality  ,  punctuality,  initiative,  ability  to  work,  and communication  skills.  The  approach  used  is  descriptive  qualitative  with  data  collection techniques  conducting  interviews,  observation,  and  documentation.  The  data  analysis method  uses  the  Miles  Huberman  model,  namely  through  the  stages  of  data  collection, data  reduction,  data  presentation,  and  drawing  conclusions.  The  results  of  this  study indicate  that  the  analysis  of  employee  performance  in  budget  planning  services  at  the Gorontalo Regency Regional Finance and Asset Board has been going well because of an increase  in  the  quality  and  capacity  of  employees,  strengthening  the  role  of  leadership,

## Annisa Fitri Gobel, Cs: Analisa Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan ….  Page 1372
and increasing collaboration between parties. In addition, the factors that determine the success of Employee Performance Analysis in Budget Planning Services at the Gorontalo Regency  Regional  Finance  and  Asset  Board  in  this  case  the  quality  of  work,  initiative, work ability, and communication skills have been carried out properly. It's just that they have  constraints in  terms  of  time  because  at  the  time of  submitting the  budget  planning files it is still often done at the end of a very tight time. This is because the finalization of the document must comply with the completeness of the files from all OPDs in Gorontalo district.
Keywords: Performance, Employee, Planning, Budget

## PENDAHULUAN
Organisasi  pemerintahan  merupakan  pihak  yang  memiliki  hak  dan kewajiban  dalam  mengambil  atau  menetapkan  suatu  keputusan  berdasarkan kondisi daerah yang dipimpinnya. Di dalam instansi pemerintah tersebut terdapat pegawai  yang  diberi  tanggung  jawab  untuk  melaksanakan  tugas  pemerintahan yang  sesuai  dengan  kualifikasi  dari  pegawai  tersebut.  Oleh  karena  itu,  pegawai yang  berada dalam  lingkup  organisasi pemerintah didaftarkan secara ketat sesuai dengan pedoman dari  instansi    guna  memperlancar pencapaian tujuan organisasi, serta diperlukan sikap profesional dan berintegritas tinggi.
Dalam  bekerja  dan  melakukan  tugas-tugas  organisasi  diperlukan  kinerja yang  baik.  Efisiensi  adalah  hasil  yang  diraih  individu  saat  menyelesaikan  atau kewajibannya  sesuai  dengan  standar  atau  prinsip  yang  berlaku  pada  setiap instansi.    Peran  pegawai  sangatlah  penting  dalam  menentukan  hasil  kinerja organisasi.  Instansi  pemerintah  adalah  organisasi  yang  memberikan  pelayanan, dimana  sumber  daya  manusia  (SDM)  merupakan  bagian  sentral  dari  organisasi dan  semua  pihak  memikul  tanggung  jawab  penuh.  Hasil  kerja  yang  berkualitas memerlukan sumber daya manusia yang terspesialisasi.
MSDM  didefinisikan  sebagai  pengakuan  tenaga  kerja  organisasi  sebagai SDM    yang  memberi  partisipasi  pada  tujuan  instansi  serta  sangat  penting  dalam melakukan  pekerjaan  serta  memanfaatkan  sumber  daya  manusia  yang  adil  dan efisien untuk kepentingan  individu, organisasi, dan  masyarakat. Penliaian kinerja merupakan  salah  satu  aktivitas  yang  dapat  digunakan  untuk  menilai  dan mengembangkan keefektifitasan serta keefisiensian suatu organisasi. Pemanfaatan sumber  daya  manusia  yang  optimal  berasal  dari  penilaian  kinerja  yang  obyektif. Tujuan  daripada  penilaian  kinerja  sendiri  adalah  sebagai  suatu effort untuk melakukan  perubahan  dan  memperbaiki  kinerja  serta  produktivitas  pegawai  di dalam organisasi.
Permen  PANRB  No.  6  Tahun  2022  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan Aparatur  Sipil  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Republik  Indonesia  Nomor  6 Tahun  2022 tentang  Pengelolaan  Kinerja  Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara  pasal  2 menyatakan bahwa Pengelolaan  Kinerja Pegawai  dilaksanakan untuk pencapaian

## Annisa Fitri Gobel, Cs: Analisa Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan ….  Page 1373
tujuan  dan  sasaran  organisasi  melalui:  (a)  peningkatan  kualitas  dan  kapasitas pegawai;  (b)  penguatan  peran  pimpinan;  dan  (c)  penguatan  kolaborasi  antara pimpinan dengan pegawai, antar-pegawai, dan antara pegawai  dengan  pemangku kepentingan.  Selanjutnya  (Suwarto,  2020)  mengemukakan  bahwa  ada  beberapa tolok  ukur  dalam  melakukan  penilaian  terhadap  kinerja  pegawai  pada  aktivitas kerja mereka, antara lain sebagai berikut : (1) Kualitas kerja ; (2) Ketepatan waktu ;
(3) Inisiatif/ ; (4) Kesanggupan kerja ; dan (5) Keterampilan berkomunikasi .
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  atau  disingkat  APBD  adalah pengaturan  keuangan  tahunan  wilayah  yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah  Daerah, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun  2022.  APBD  adalah  landasan  pemerintah  daerah  dalam  melakukan penerimaan  dan  pengeluaran  daerah.  Kebijakan  penerimaan,  belanja,  dan pembiayaan  serta  asumsi  yang  mendasari  selama  satu  tahun  semuanya  tertuang dalam  dokumen  Kebijakan  Umum  APBD  (KUA).  Dalam  penyusunan  rencana kerja dan anggaran  satuan kerja perangkat daerah, program prioritas dan  batasan anggaran  maksimum  untuk  setiap  program,  kegiatan,  dan  sub  kegiatan  disebut sebagai Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Selain  itu,  berikut  fungsi  APBD  yang  terdapat  pada  Permendagri  No.  77  Tahun 2020  tentang  Pedoman  Teknis  Pengelolaan  Keuangan  Daerah:  (a)  Fungsi otorisasi; (b) Fungsi perencanaan; (c) Fungsi pengawasan; (d) Fungsi alokasi; (e) Fungsi distribusi  (f)  Fungsi  stabilisasi  yaitu  anggaran pemerintah daerah  menjadi alat  untuk  memelihara  dan  mengupayakan  keseimbangan  fundamental perekonomian Daerah.
Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan  Daerah  (SKPKD)  dimana  kepala  daerah  melimpahkan  sebagian  atau seluruh kekuasaannya kepada kepala SKPKD selaku PPKD.
Tabel 1.1 Alur Penyusunan APBD No Uraian Lama Waktu Penyelesaian 1 Rancangan KUA &PPAS disampaikan kepada DPRD oleh kepala daerah Penyampian Rancangan 5 (lima) minggu 1 4 Juli 2022 12 Agustus 2022 2 DPRD dan Kepala daerah melakukan kesepakatan Rancangan KUA&PPAS 3 Kepala Daerah menerbitkan suart edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD 3 (tiga) minggu + 1 (satu) minggu 25 Agustus 2022

## Annisa Fitri Gobel, Cs: Analisa Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan ….  Page 1374
4 SKPD  terkait membahas dan menyusun  RKA- SKPD kemudian TAPD melakukan verifikasi reviu oleh APIP daerah 5 APIP mereviu RKA- SKPD 6 Rencana Perda perihal APBD disusun 7 Kepala Daerah menyampaikan rancangan perda perihal APBD kepada DPRD 60 (enam puluh hari kerja) 28 September 2022 8 DPRD bersama kepala daerah melakukan persetujuan 28 November 2022 9 Rancagan Perda mengenaiAPBD dan Perkada disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri/ Gubernur untuk dievaluasi 29 November 2022 10 Hasil evaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD 28 September 2022 11 Rancangan Perda  perihal APBD berdasarkan hasil evaluasi yang ditetapkan disempurnakan 12 Agustus 2022 Sumber: Permendagri No. 84 Tahun 2022
Tabel pada Permendagri No 84 Tahun 2022 tersebut menunjukan tahapan serta  proses  daripada  penyusunan  anggaran  yang  menjadi  suatu  ketetapan  dari Permendagri  terhadap  seluruh  organisasi  pemerintah  daerah  yang  ada  di Indonesia.  Pada  peraturan  tersebut  memuat  aturan  yang  harus  dilaksanakan  oleh pegawai  dalam  melakukan  pelayanan  perencanaan  anggaran  di  daerah.  Waktu penyelesaian oleh SKPD perlu memiliki kesesuaian dengan kebijakan waktu yang ditentukan  mulai  dari  penyampaian  rancangan  KUA-PPAS  hingga  pada penyampaian perda tentang APBD ke Mendagri/Gubernur.
Dalam  pelayanan  perencanaan  anggaran  pada  BKAD  Kabupaten Gorontalo  terdapat  masalah  yang  tidak sepele perihal  waktu  penyelesaiannya, tepatnya  pada  penyampaian  dokumen  rancangan  APBD  dilakukan  dalam  waktu yang  sangat mepet dari  waktu  yang  telah  ditentukan.  Hal  itu  dibuktikan  dengan
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 4, 2023

## Annisa Fitri Gobel, Cs: Analisa Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan ….  Page 1375
adanya tanda terima dokumen perencanaan  yang disampaikan oleh para informan melalui  wawncara  yang  telah  dilakukan,  dimana  pelaksanaan  penyampaian dokumen  dilakukan  di  akhir  batas  waktu.  Masalah  tersebut  dapat  menciderai proses  penyusunan  perencanaan  anggaran  daerah,  karena  ketika  pegawai  lalai dalam  menjalankan  perencanaan  anggaran,  maka  dampaknya  akan  dirasakan langsung  oleh  masyarakat  daerah  itu  sendiri.  Dari  masalah  tersebut,  dapat dikatakan  bahwa  pegawai  tidak  memiliki  manajemen  waktu  yang  baik.  (Gea, 2014)  menerjemahkan  manajemen  waktu  sebagai    seni  mengelola,  mengatur, merencanakan,  dan  menganggarkan  waktu  agar  pegawai  dapat  bekerja  lebih efektif dan efisien.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka  tujuan  penelitian  ini  adalah untuk  mengetahui  (1)  Analisis  Kinerja  Pegawai  dalam  Pelayanan  Perencanaan Anggaran  yang dikaji dari aspek (a) peningkatan kualitas dan kapasitas pegawai; (b) penguatan peran pimpinan; (c) penguatan kolaborasi antara pimpinan dengan pegawai,  antar  pegawai,  dan  antara  pegawai  dengan  pemangku  kepentingan lainnya.  Serta  (2)  faktor-faktor  yang  menentukan  keberhasilan  Analisis  Kinerja Pegawai dalam Pelayanan Perencanaan Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah  Kabupaten  Gorontalo  yang  dikaji  dari  aspek  (a)  kualitas  kerja;  (b) ketepatan  waktu;  (c)  inisiatif;  (d)  kesanggupan  kerja;  dan  (e)  keterampilan berkomunikasi.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  bersifat  deskriptif  kualitatif yakni  untuk  meneliti  objek  dengan  alamiah  agar  mendapatkn  data  mendalam mengenai  penelitian  yang  dilakukan  pada  objek  tertentu.  Kaelan  (dalam Abdussamad  2021:79)  mendeskiripsikan  penelitian  kualitatif  adalah  sebagai penelitian yang terfokus pada kondisi sifat/hakikat nilai di suatu objek atau gejala pada  fenomena  tertentu.  Sumber  data  berupa  data  yang  didapat  secara  langsung melalui wawancana yang dilakukan dengan informan pada objek penelitian sesuai dengan  fenomena  atau  perisitwa  penelitian.  Informan  yang  diwawancarai  pada penelitian  ini  adalah  Kepala  Bidang  Anggaran  BKAD  Kabupaten  Gorontalo, Kepala  Sub  Bidang  Perencanaan  Anggaran,  Kepala  Sub  Bidang  Analisis  dan Pengendalian Anggaran, dan staf bidang Anggaran BKAD Kabupaten Gorontalo. Selain itu data sekunder juga digunakan pada penelitisn ini guna mendukung data primer,  didapatkan  dari  sumber/literatur  yang  berkaitan  dengan  penelitian  yang dilakukan.
Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  teknik  triangulasi,  yakni  dengan melakukan observasi, wawancara yang mendalam, dan pengambilan dokumentasi. Teknik  analisis  data  pada  penelitian  ini  menggunakan  tiga  alur  kegiatan  yang dikemukakan  oleh  Miles  dan  Huberman  (Hardani  et  al.,  2020)  yakni  dengan

## Annisa Fitri Gobel, Cs: Analisa Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan ….  Page 1376
mereduksi  data,  menyajikan  data,  dan  menarik  kesimpulan.  Lokasi  penelitian dilakukan di  Badan  Keuangan dan  Aset Daerah kabupaten Gorontalo. Dilakukan pada bulan Januari-April 2023.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Analisis  Kinerja  Pegawai  dalam  Pelayanan  Perencanaan  Anggaran  pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo:

## Peningkatan kualitas dan kapasitas Pegawai
Dalam  mendukung  dan  menunjang  pekerjaan,  diperlukan  kualitas  dan kapasitas  dari  setiap  pegawai.  Hal  tersebut  diperlukan  guna  terlaksananya pekerjaan  yang  sesuai  dengan  tujuan  organisasi.  Instansi/organisasi  tersebut mempunyai peran dalam meningkatkan kualitas dan kapasitas pegawainya.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dalam  rangka  peningkatan  kualitas dan  kapasitas  pegawai  khususnya  pada  perencanaan  anggaran,  Badan  Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo dalam hal ini bidang anggaran melakukan pelatihan berupa study tour, bimbingan teknis, dan sebagainya. Dengan pelatihan tersebut,  kualitas  dan  kapasitas  pegawai  dapat  meningkat  sehingga  kinerja pegawai  dalam  pelayanan  perencanaan  anggaran  pun  akan  berjalan  dengan maksimal.
Dengan  demikian,  diketahui  bahwa  peningkatan  kualitas  dan  kapasitas pegawai  dalam  pelayanan  perencanaan  anggaran  di  Badan  Keuangan  dan  Aset Daerah Kabupaten Gorontalo telah terlaksana dengan baik, dimana dengan adanya kegiatan  yang  dilaksanakan,  kinerja  pegawai  dalam  pelayanan  perencanaan anggaran  pun  meningkat.  Hal  ini  sesuai  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan oleh  (Maulidyah  et  al.,  2019)  bahwa  pengembangan  kapasitas  sumber  daya manusia  dalam  meningkatkan  kualitas  dan  kapasitas  pegawai  mempunyai kemampuan  kerja  dan  profesional  yang  cukup  baik  dikarenakan  pegawai  pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan.
Gambar 3.1 SPT Pegawai Studi Tiru Tahun 2022
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 4, 2023

## Annisa Fitri Gobel, Cs: Analisa Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan ….  Page 1377
Dalam Surat Perintah Tugas (SPT) tersebut, pegawai dari bidang anggaran yang  ditunjuk  untuk  mengikuti  studi  tiru  penerapan  4  modul  Perencanaan, Penganggaran,  Penatausahaan,  dan  Pertanggungjawaban  pada  sistem  Informasi Pemerintahan  Daerah  berjumlah  5  orang.  Kegiatan  tersebut  dilaksanakan  di Kabupaten Minahasa dan kota Tomohon pada Maret 2022.

## Penguatan peran Pimpinan
Peran  dan  pengaruh  pimpinan  sangat  menentukan  jalannya  suatu organisasi.  Peran  pimpinan  amat  penting  untuk  memotivasi  pegawai  agar  bisa bekerja keras dalam pekrjaan demi pencapaiaan  tujuan organisasi/instansi.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  penguatan  peran  pimpinan diwujudkan dengan keaktifan pimpinan dalam mengontrol kinerja pegawai bidang anggaran  dalam  pelayanan  perencanaan  anggaran.  Pimpinan  melakukan  evaluasi terhadap kinerja pegawainya serta terus memberikan motivasi agar pegawai dapat bekerja dengan tenang dan maksimal terkhusus dalam melayani OPD yang ada.
Dengan  demikian,  dapat  diketahui  bahwa  pimpinan  pada  pelayanan perencanaan  anggaran  telah  menjalankan  perannya  sebagai  seorang  pemimpin dengan selalu memonitoring atau mengontrol kinerja pegawainya. Dengan begitu, pimpinan dapat menilai bagaimana pegawainya bekerja sehingga dapat menyadari dan  mengambil tindakan tertentu apabila dalam pelayanan perencanaan anggaran terdapat  masalah  atau  kendala.  Hal  ini  sesuai  dengan  hasil  penelitian  yang dilakukan  oleh  (Suherman,  2019)  bahwa  peran  pimpinan  memiliki power untuk melakukan problem  manage di  sebuah  organisasi  yang  ia  pimpin  sehingganya problem terselesaikan dengan baik dan tanpa kerugian apapun.
Penguatan kolaborasi antara Pimpinan dengan Pegawai, antar Pegawai, dan antara Pegawai dengan pemangku kepentingan lainnya
Kolaborasi  yang terjalin antara  pimpinan dengan  pegawai, antar pegawai, dan  antara  pegawai  dengan  pemangku  kepentingan  menjadi  hal  krusial  dalam suatu  pekerjaan,  terutama  dalam  organisasi  pemerintahan,  dimana  segala  bentuk tindakan  pegawai  telah  diatur  di  dalam  peraturan  perundang-undangan  terkait yang  berlaku. Peraturan tersebut tidak terlepas dari kolaborasi  yang terjalin antar berbagai pihak.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kolaborasi  antara  Pimpinan  dengan Pegawai,  antar-Pegawai,  dan  antara  Pegawai  dengan  pemangku  kepentingan lainnya  terjalin  dengan  baik.  Hal  tersebut  terimplementasikan  dengan

## Annisa Fitri Gobel, Cs: Analisa Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan ….  Page 1378
terbentuknya  komunikasi  antara  pimpinan  dengan  pegawai  berupa  evaluasi kinerja  pegawai,  dibentuknya  tim  kecil  dalam  pelayanan  perencanaan  anggaran, dan terjalinnya kolaborasi dengan pemangku kepentingan  melalui Tim  Anggaran Pemerintah  Daerah  dalam  proses  penyusunan  APBD.  Hasil  penelitian  ini  sesuai dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Pakarain  &  Abdussamad  (2022) bahwa   hal crucial dalam  bekerja  sama   ialah pengimplementasian   relasi   yang damai  terjalin  serta  terbinanya      alur      kerja      yang      sesuai      dengan    visi instansi/organisasi terkait.
Gambar 3.2 SPT Rapat TAPD Kabupaten Gorontalo Tahun 2022
Sumber: staf bidang anggaran BKAD Kab. Gorontalo
Dalam Surat Perintah Tugas (SPT) tersebut, pegawai dari bidang anggaran yang  ditunjuk  untuk  menghadiri  rapat  TAPD  Kabupaten  Gorontalo  perihal lanjutan  pembahasan  perubahan  peraturan  Bupati  tentang  penjabaran  APBD  TA 2022  berjumlah  7  orang.  Kegiatan  tersebut  dilaksanakan  di  Roemah  Marly  Kota Gorontalo.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 4, 2023

## Annisa Fitri Gobel, Cs: Analisa Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan ….  Page 1379
Faktor-faktor  yang  menentukan  keberhasilan  Analisis  Kinerja  Pegawai dalam  Pelayanan  Perencanaan  Anggaran  pada  Badan  Keuangan  dan  Aset Daerah Kabupaten Gorontalo:

## Kualitas kerja
Dalam  melaksanakan  tugas  kualitas  kerja  sangat  diperlukan  karena menjadi  suatu  mutu  seorang  pegawai  dalam  melaksanakan  tugas-tugasnya. Terlebih  dalam  pelayanan  perencanaan  anggaran  yang  output  dari  pekerjaan tersebut  sangatlah  besar.  Lupiyoadi  dan  Hamdani  (Ceswirdani  et  al.,  2017) menyebut  kualitas  kerja  merupakan  kualitas  yang  menunjukkan  hasil  kerja pegawai pada sebuah organisasi.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kualitas  kerja  pegawai  bidang anggaran  khususnya  pada  pelayanan  perencanaan  anggara  sudah  baik.  Para pegawai  punya  responsivitas  tinggi  terhadap  perintah  atasan  dan  juga  berhasil dalam  melakukan  pekerjaannya,  meskipun  pada  saat  penyampaian  dokumen sering dilakukan di akhir waktu.
Berdasarkan hasil data dan observasi yang dilakukan di lapangan, diktahui bahwa  kualitas  kerja  pegawai  pada  pelayanan  perencanaan  anggaran  telah terlaksana  dengan  baik.  Hal  yang  mendasari  kualitas  kerja  pegawai  baik  yaitu karena  pegawai  yang  bersangkutan  melakukan  tugas  dan  pekerjaannya  dengan baik  dan  sesuai  dengan  tupoksinya.  Selain  itu,  pegawai  juga  selalu  responsif terhadap  perintah  atasan.  Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian  yang dilakukan oleh (Asis, 2014) bahwa kualitas kerja pegawai telah terlaksana dengan baik  karena  kualitas  kerja  sangat  berpengaruh  terhadap  kinerja  dan  pelayanan pegawai.
Tabel 3.1 Rekapitulasi Kehadiran dan Kinerja Pegawai Bidang Anggaran Tahun 2022 No Nama Absen Absen x (30%) Kinerja Kinerja x (70%) Nilai Gabung 1 Ismail Djamud 100 30% 100 70% 100% 2 Arifin Ibrahim 100 30% 100 70% 100% 3 Frida Yunita Paudi 100 30% 100 70% 100% 4 Drayful Sarlis Kadir 100 30% 100 70% 100% 5 Dicky S. Ibrahim 96.77 29.03% 100 70% 99.03% 6 Indria N. Ismail 100 30% 100 70% 100% 7 Adi Wijaya 95.45 28.64% 100 70% 98.64% S umber: Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum BKAD Kab.
Gorontalo

## Annisa Fitri Gobel, Cs: Analisa Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan ….  Page 1380
Tabel  di  atas  menunjukkan  hasil  rekapitulasi  dari  kehadiran  dan  kinerja pegawa bidang Anggaran BKAD Kabupaten Gorontalo yang merupakan pegawai yang  terlibat  langsung  dalam  pelayanan  perencanaan  anggara  di  Kabupaten Gorontalo.  Pada  sajian  data  di  atas  menampilkan  seluruh  pegawai,  mulai  dari kepala  bidang,  kepala  sub  bidang  perencanaan  anggaran,  kepala  sub  bidang analisis  dan  pengendalian  anggaran,  dan  seluruh  staf  bidang  anggaran  memiliki persentase kinerja di atas 90%.

## Ketepatan waktu
Dalam  pelayanan  perencanaan  anggaran  setiap  pegawai  selalu  berpacu dengan waktu yang ada lagi Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD telah diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  nomor  84  Tahun  2022  tentang Pedoman  Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah,  dimana  telah jelas mengatur mengenai waktu dalam proses penyusunan APBD.
Dari  pernyataan  informan  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  tahapan  dan jadwal  roses  Pnyusunan  APBD  sudah  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  nomor  84  Tahun  2022  tentang  Pedoman  Penyusunan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah.  Pada  peraturan  tersebut  sangat  jelas  mengatur tentang  ketetapan  waktu  penyusunan  anggaran  hingga  pada  penyampaian dokument.  Badan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Gorontalo  khususnya pada  bidang  anggaran  memiliki  tugas  dan  fungsi  dalam  proses  penyusunan tersebut. ABPD tidak akan jadi apabila pelaksanaannya tidak tepat waktu.
Berdasarkan  hasil  data  dan  observasi  yang  dilakukan  di  lapangan,  dapt diketaui  bahwa  dalam  hal  ketepatan  waktu  pekerjaan  yang  dilakukan penyelesaiannya sudah tepat waktu, hanya saja pada penyampaian dokumen selalu dilakukan  di  akhir  waktu.  Hal  tersebut  karena  para  pegawai  yang  melakukan pelayanan  perencanaan  anggaran    masih  harus  menunggu  semua  dokumen  dari Organisasi  Perangkat  Daerah  atau  OPD  sudah  lengkap.  Setelah  itu  pegawai  juga harus  melakukan evaluasi kembali terhadap dokumen-dokumen tersebut sebelum diserahkan  kepada  pihak-pihak  terkait.  Proses  evaluasi  dokumen  akan  sangat bergantung  pada  cepat  lambatnya  pemasukan  berkas  atau  dokumen  dari  setiap OPD. Jika ada OPD yang belum memasukkan berkas atau yang berkasnya masih belum  lengkap,  maka  proses  evaluasi  dan  kroscek  oleh  pegawai  pelayanan perencanaan anggaran belum bisa dilaksanakan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian  yang dilakukan oleh  (Laksono, 2017) bahwa  ketapatan waktu menjadi faktor pendorong bagi pemda dalam melakukan perencanaan APBD.

## Inisiatif
Dalam  hal  penyusunan  anggaran  inisiatif  bisa  menjadi  suatu    dorongan untuk  mengidentifikasi  masalah  atau  peluang  serta  dapat  melakukan  pengkajian pengambilan tindakan dalam penyelesaian masalah.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 4, 2023

## Annisa Fitri Gobel, Cs: Analisa Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan ….  Page 1381
Dari  hasil  wawancara  dengan  keempat  informan,  dapat  diketahui  bahwa inisiatif pegawai dalam perencanaan anggaran itu selalu ada. Para pegawai selalu melakukan berkoordinasi ketika mendapat disposisi tugas. Selain itu pegawai juga melakukan  kajian  apabila  terdapat  masalah  atau  kendala  di  dalam  perencanaan anggaran  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Sebagai contoh,  ketika  ada  OPD  yang  belum  melengkapi  dokumen  perencanaan,  para pegawai  berinisiatif  untuk  menghubungi  perencana  di  OPD  yang  bersangkutan agar proses evaluasi dapat dilakukan dengan sesegera mungkin.
Berdasarkan  hasil  data  dan  observasi  yang  dilakukan  di  lapangan,  dapat diketahui  bahwa  inisiatif  pegawai  dalam  melayani  perencanaan  anggaran  selalu dilakukan.  Para  pegawai  beserta  kepala  bidang  selalu  melakukan  kajian  dan berkoordinasi  mengenai  masalah  atau  kendala  yang  dihadapi.  Masalah  yang sering  dihadapi  adalah  belum  lengkapnya  berkas  atau  dokumen  dari  beberapa OPD,  sedangkan  waktunya  sudah  akan  berakhir,  maka  inisiatif  yang  selalu dilakukan  pegawai  adalah  menghubungi  OPD  yang  bersangkutan  untuk  segera melengkapi  dokumennya.  Adapun  jika  terdapat  masalah  lainnya,  para  pegawai akan  melakukan rapat  dengan kepala bidang dan  kepala  badan, serta pihak-pihak terkait.  Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh (Yasmeardi et al., 2019) bahwa inisiatif pegawai telah dilaksanakan dengan baik, dikarenakan  inisiatif  sangat  diperlukan  di  dalam  menyelesaikan  suatu  pekerjaan atau masalah yang dihadapi oleh seorang pegawai, serta inisiatif merupakan faktor yang mendukung berkembang atau tidaknya hasil kinerja seorang pegawai.

## Kesanggupan kerja
Setiap pekerjaan harus disesuaikan dengan kesanggupan kerja pegawainya. Kesanggupan  kerja  menjadi  hal  yang  sangat  krusial  karena  hal  tersebut  dapat berpengaruh  terhadap  kinerja  yang  dihasilkan.  Pegawai  yang  tidak  kompeten  di bidang  tugasnya,  maka  ia  tidak  dapat  bekerja  dengan  mksimal.  Oleh  karenanya perlu ada perhatian untuk kesanggupan kerja pegawai.
Hasil penelitian  menunjukkan bahwa seluruh pegawai di bidang anggaran khususnya  yang  melayani  perencanaan  anggaran  telah  sanggup  dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya. Semua pegawai bekerja sesuai dengan kompetensi  atau  kemampuan  yang  dimiliki.  Meski  berasal  dari  latar  pendidikan yang  berbeda-beda,  namun  pegawai  mampu  menyesuaikan  diri  dengan pekerjaannya.  Hal  tersebut  sangat  diperlukan  di  dalam  melakukan  pelayanan perencanaan anggaran agar pekerjaan dapat terlaksana dengan baik dan terarah.
Berdasarkan  hasil  data  dan  observasi  yang  dilakukan  di  lapangan,  dapat diketahui  bahwa  pegawai  di  bidang  anggaran  berasal  dari  latar  belakang pendidikan  yang  berbeda-beda.  Akan  tetapi,  dalam  melakukan  perencanaan anggaran  para  pegawai  mampu  dalam  melayani  dan  bekerja.  Mereka  telah

## Annisa Fitri Gobel, Cs: Analisa Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan ….  Page 1382
menyesuaikan  diri  dengan  tugas  yang  diberikan  sehingga  pegawai  tersebut terbiasa  dan  sudah  menguasai  perencanaan  anggaran.  Hasil  penelitian  ini  sesuai dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Dana,  2012)  bahwa  pegawai  telah sanggup dalam menjalankan pekerjaannya. Kemampuan kerja memiliki pengaruh besar terhadap kinerja pegawai itu sendiri.

## Keterampilan berkomunikasi
Dalam  perencanaan  anggaran,  komunikasi  merupakan  unsur  fundamental yang harus ada pada setiap diri pegawai yang melakukan pelayanan. Keterampilan komunikasi  dapat  menjadi  tolok  ukur  kemampuan  kerja  dari  tiap  pegawai. Menurut  Rivai,  2009  (dalam  Thadi,  2021)  komunikasi  merupakan  bagian  yang penting dalam kehidupan kerja, sebab komunikasi tidak baik mempunyai dampak yang  luas  terhadap  kehidupan  organisasi,  misalnya  konflik  antar  pegawai,  dan sebaliknya  komunikasi  yang  baik  dapat  meningkatkan  saling  pengertian,  kerja sama  dan  juga  kepuasan  kerja  yang  pada  akhirnya  berdampak  pada  kinerja pegawai tersebut . Dari pernyataan seluruh informan di atas, dapat diketahui bahwa semua  pegawai  yang  terlibat  pada  pelayanan  perencanaan  anggaran  memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik. Dengan demikian, para penerima layanan dalam  hal  ini  adalah  perencana  di  setiap  organisasi  perangkat  daerah  atau  OPD dapat  merasakan pelayanan  yang prima. Bentuk komunikasi  yang dilakukan  juga beragam, di antaranya adalah memberikan informasi yang valid kepada perencana serta  mampu  menjawab  pertanyaan  dari  perencana  OPD  sekiranya  ada  hal  yang tidak mereka kuasai.
Berdasarkan  hasil  observasi  yang  dilakukan  di  lapangan,  dapat  diketahui bahwa  keterampilan  berkomunikasi  telah  dimiliki  oleh  pegawai  pelayanan perencanaan  anggaran  pada  Badan  Keuangan  dan  Aset  Kabupaten  Gorontalo. Bentuk dari keterampilan berkomunikasi tersebut diwujudkan dalam penyampaian informasi  yang  valid  dan  tidak  ada  miskomunikasi  antara  pegawai  pelayanan perencanaan  anggaran  dengan  penerima  layanan  atau  dalam  hal  ini  adalah perencana  di  setiap  OPD  di  kabupaten  Gorontalo.  Hasil  penelitian  ini  sesuai dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Islami  et  al.,  2021)  bahwa  komunikasi menjadi  hal  fundamental  di  dalam  penyampaian  informasi  kepada  orang  lain. Tidak  adanya  keterampilan  komunikasi  di  dalam  pekerjaan,  akan  sangat berpengaruh terhadap jalannya pekerjaan tersebut.

## SIMPULAN
Analisis  kinerja  pegawai  dalam  pelayanan  perencanaan  anggaran  pada Badan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Gorontalo  sudah  berjalan  dengan baik karena adanya peningkatan kualitas dan kapasitas pegawai, penguatan peran pimpinan, serta peningkatan kolaborasi antar pihak. Pada fokus faktor-faktor yang menentukan  keberhasilan  analisis  kinerja  pegawai  dalam  pelayanan  perencanaan

## Annisa Fitri Gobel, Cs: Analisa Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan ….  Page 1383
anggaran  pada  Badan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Gorontalo  sudah berjalan  dengan  baik.  Namun  ada  faktor  yang  menjadi  kendala  utama  dalam pelayanan  perencanaan  anggaran,  yakni  ketepatan  waktu  penyampaian  dokumen perencanaan  anggaran.  Pegawai  menyampaikan  dokumen  di  akhir  waktu  yang sangat mepet, hal tersebut dikarenakan belum lengkapnya dokumen dari tiap OPD di  kabupaten  Gorontalo,  sehingga  pegawai  pelayanan  perencanaan  anggaran belum  dapat  melakukan  finalisasi  berkas.  Finalisasi  berkas  dapat  dilakukan apabila semua OPD telah memasukkan berkasnya dengan lengkap.
Untuk itu perlu adanya pemberian penghargaan kepada pegawai yang telah menyelesaikan  tugas  dan  pekerjaannya  dengan  baik  sesuai  dengan  aturan  atau ketetapan  yang  ada.  Hal  tersebut  dilakukan  agar  pegawai  selalu  merasa  nyaman dan  semangat  dalam  bekerja  sehingganya  kinerja  pegawai  pun  akan  terus meningkat.  Adapun  saran  peneliti  unntuk  fokus  ini  adalah  Setiap  Organisasi Perangkat  Daerah  di  kabupaten  Gorontalo  harus  menyelesaikan  pekerjaan  dan perencaan  anggarannya  masing-masing  jauh  sebelum  batas  waktu  penyampaian dokumen ditetapkan karena proses evaluasi dan finalisasi oleh SKPKD dalam hal ini  adalah  Badan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Gorontalo  sangat bergantung  pada  kelengkapan  berkas  dan  dokumen  dari  setiap  OPD  yang  ada  di kabupaten Gorontalo.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdussamad, H.Z., & SIK,M.S. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. CV. Syakir Media Press
Asis, A. (2014). Pengaruh Kualitas Kerja Pegawai Terhadap  Kinerja Pegawai  Di Kantor  Kecamatan  Bontang  Selatan. Ejournal  Ilmu  Pemerintahan , 2 (3), 2640–2649.
Ceswirdani 1 ,  O. :,  Sjafitri 2 , H., &  Candra 3 , Y. (2017). Pengaruh Kompetensi Dan Kualitas  Kerja  Terhadap  Prestasi  Kerja  Pegawai  Di  Kantor  Kecamatan Kuranji. Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan , 8 (1).
Dana Cahya Putra, Drs, Moch. Mustam, MS., Dra. Tri Yuningsih, M.S.J. (2012). Pengaruh  Kemampuan  Kerja  Dan  Lingkungan  Kerja  Terhadap  Kinerja Pegawai  Di  Kecamatan  Gayamsari  Kota  Semarang. Foreign  Affairs,  91(5), 1-10. Http://Www.Elsevier.Com/Locate/Scp
Gea,  A.  A.  (N.D.). Time  Management:  Menggunakan  Waktu  Secara  Efektif  Dan Efisien . Humaniora. 5 (2), 777-785.
Hardani.,  Juliana  Sukmana,  D.,  &  Fardani,  R.  (2020). Buku  Metode  Penelitian Kualitatif & Kuantitatif . Retrieved From Https://Www.Researchgate.Net/Publication/340021548

## Annisa Fitri Gobel, Cs: Analisa Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan ….  Page 1384
Islami,  A.  N.,  Fridha,  M.,  Palupi,  T.,  &  Romadhan,  M.  I.  (2021). Pengaruh Komunikasi Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Di PT. Feva Indonesia . Representamen, 7(01).
Laksono,  F.  (2017).  Dimensi  Manajerial  Dan  Politik  Proses  Penyusunan  Dan Penetapan  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah  (Studi  Ketepatan Waktu  Proses  Penyusunan  Dan  Penetapan  Anggaran  Pendapatan  Dan Belanja  Daerah  Kabupaten  Blitar  Tahun  Anggaran  2013-2015). Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 3 (1), 28-35.
Maulidyah.,  Fa,  Y.,  Aubi,  Muchsin,  S.,  Zainal  Abidin,  A.,  Kunci,  K.,  Kapasitas, P.,  …  Publik,  P.  (2019).  Pengembangan  Kapasitas  Sumber  Daya  Manusia Dalam  Meningkatkan  Kualitas  Pelayanan  Publik. Jurnal  Respon  Publik , 13 (4), 61–67.
Pakarain, I. R., & Abdussamad, Z. (2022). Penguatan Kapasitas Kinerja Aparatur Dalam  Peningkatan  Kualitas  Pelayanan  Publik  Di  Kantor  Dinas Kependudukan  Dan  Catatan  Sipil  Kota  Gorontalo. Provider  Jurnal  Ilmu Pemerintahan. 1 (1). 67-81.
Permendagri  No.  84  Tahun  2022  Tentang Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia . (N.D.). Permendagri.  (2020). Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia Nomor  77  Tahun  2020  Tentang  Pedoman  Teknis  Pengelolaan  Keuangan Daerah. 1–445.
Permen  PANRB  No.  6  Tahun  2022  (2022).  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan
Aparatur Sipil Negara Dan Reformasi Birokrasi Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara. Jdih BPK Ri.
Https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Details/110255/Perpres-No-30-Tahun- 2019
Suherman,  U.D.  (2019). Pentingnya  Kepemimpinan  Dalam  Organisasi . Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY), 1(2), 259-274.
Suwarto,  S.  (2020).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kinerja  Pegawai. Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis , 11 (1), 15.
Https://Doi.Org/10.33087/Eksis.V11i1.180
Thadi, R. (2021). Pengaruh Kemampuan Komunikasi Pimpinan Terhadap Kinerja Pegawai  Dinas  Pariwisata.  In JOPPAS:  Journal  Of  Public  Policy  And Administration Silampari (Vol. 2).
Yasmeardi, F., Rizke, D., Fernando, N., Tinggi, S., Administrasi, I., Pembina, L., &  Nasional,  P.  (N.D.). Pengaruh  Inisiatif  Terhadap  Kinerja  Pegawai  Pada Kantor Camat Koto Tangah Kota Padang .