EKONOMI SYARI’AH DALAM PERSPEKTIF PANCASILA

## Mat Jalil
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Email: matjalil@gmail.com
Abstract Sharia economics has been discussed lately , which is all lines call sharia. Islamic banks, sharia pawnshops, sharia insurance, sharia gold, scattered as if fight for sharia title, which is resulted in doubt into the sharia itself. Sharia economy have the complexity and complicated situations, when faced to market management phenomena and wider relugation as well as implications and solutions of sharia economy. Sharia economy in Pancasila perspective becomes important to be lifted with consideration that sharia economy growth in Indonesia, managed by many private sector,  it  shows  where  the  position  of  state  in  this  context  along  with  widespread  of decentralization issue. Public support for sharia economy is strengthening, sharia economy not just  calling  or  spreading  syaria  in  his  efforts  but  requires  the  provisions  of  the  Qur'an  and Hadith. Economic concepts practically relate to various issues, political, legal, social, cultural, religious  and  so  forth.  economic  enforcement  adopted  by  the  Indonesian  people  ideologically refers to Pancasila which means incorporating the values of Pancasila in it.
Keywords: Economic, Ideological, Pancasila

## A. PENDAHULUAN
Sifat dan ciri suatu struktur perekonomian bangsa memberikan corak tertentu pada  masyarakat  dan  sekaligus  dapat  membedakan  suatu  masyarakat  dengan masyarakat  lainnya,  keadaan  ini  timbul  dari  keadaan  alam,  geografis  psikologis, politik  institusi  dan  kemajuan-kemajuan  teknik  yang  terdapat  pada  masyarakat 1 . Perkembangan  dan  pertumbuhan  perekonomian  selalu  berhubungan  dengan perubahan  tehnologi  dan  faktor-faktor  lain  yang  mempengaruhi  adalah  sumberdaya manusia, sumber alam, ilmu pengetahuan, budaya dan modal. sistem ekonomi pasar, kegiatan  ekonominya  sering  mengalami  pasang surut,  kadang  berjalan  lambat,  pesat dan kadang merosot
Kedaulatan  Indonesia  berakar  pada  pengalaman  hidup  sehari-hari  yang bercorak kolektivisme .  Demokrasi  Indonesia  berdasarkan  demokrasi  asli  yang  berlaku di  dalam  desa  Indonesia  yaitu  cita-cita  perjuangan  dan  terlaksananya  dasar-dasar perikemanusiaan  dan  keadilan  sosial  “Demokrasi  pol itik  tidak  dapat  melaksanakan
1 Syahril, Menuju Masyarakat Adil Makmur (Jakarta: Gramedia, 1989), h. 4.
28 │ TAPIS , Vol. 02, No. 1 Januari – Juni 2018
persamaan  dan  persaudaraan,  karenanya  demokrasi  politik  harus  pula  berlaku demokrasi ekonomi 2 . Cita-cita demokrasi Indonesia adalah demokrasi sosial meliputi seluruh lingkungan hidup yang menentukan nasib manusi
Reformasi  sosial  agar  pelaku-pelaku  ekonomi  rakyat  berlandaskan  nilai-nilai Pancasila  dapat  berperan  atau  punya  posisi  tawar  yang  kukuh  dalam  hubungannya dengan  pelaku  sektor  ekonomi  modern  yang  secara  lansung  melakukan  proses ekploitasi  dengan  dukungan  penguasa.  Reformasi  sosial  mengandung  pengertian koreksi  terhadap  dialektika  hubungan  ekonomi  secara  fundamental  sehingga diperoleh  hubungan  ekonomi  yang  adil  antara  pelaku  ekonomi  dalam  masyarakat. Reformasi  sosial  dapat  dilakukan  dengan  menghimpun  para  pelaku  ekonomi  rakyat melalui  organisasi  koperasi,  BMT,  dan  bank- bank  syari’ah jelas  ada  relevansinya dengan  program  ekonomi  kerakyatan  yang  sedang  digalakan  oleh  pemerintah. Kondisi  bangsa  Indonesia  sedang  mengupayakan    ekonomi    syari’ah,  dengan memberdayakan rakyat kecil, ini jelas menggambarkan roh idealis ekonomi Pancasila tetap hidup dan relevan dengan situasi bangsa, melalui keikutsertaan rakyat.
Ideologi  Pancasila  sebagai  Filsafat  bangsa  memuat  orentasi  dasar  bahwa aktivitas  bangsa  Indonesia  seyogyanya  menjadikan  Pancasila  sebagai  rujukan  dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  sila  demi  sila  Pancasila  adalah  tuntunan  yang harus  di  implementasikan  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Implemntasi  Pancasila menjadi  keharusan    baik  secara  subyektif  maupun  objektif  demensi  implentasinya menyangkut  semua  aspek  kehidupan,  meliputi  bidang  ekonomi.  Pancasila  dalam pembahasanya  tidak  parsial  bahkan  cendrung  menjadi  pintu  masuk  dalam  ruang pembahsan yang lebih luas.
Ekonomi  Syariah  yang  akhir – akhir  ini  menjamur,  yang  hampir  semua  leni menamakan  syariah.  Bank – bank  syariah,  gadai  syariah,  asuransi  syariah,  emas syariah bertebaran seolah – olah berebut kata syariah, yang mengakibatkan meragukan ke  syariahannya.  Ekonomi  Syariah  merujuk  pada  situasi  kompleks  dan  rumit,  bila dihadapkan  pada  fenomena  pengelolaan,  market  mapun  wacana  yang  lebih  luas
2 Sri Edi Swosono, Muhammad Hatta: Beberapa Pokok Pikiran (Jakarta: Yayasan Hatta, 1992), h. 121.
relugasi, implikasi  dan  solusi  ekonomi  syariah.  Titik  tekan  ekonomi  syari’ah bagaimana  memberikan  pandangan  dan  solusi atas  berbagai  persoalan ekonomi  dan pemberdayaan rakyat.
Secara  teoritis  konsep  perekonomian  ini  ingin  mensejahterakan  tetapi  dalam praktik, kasus relasinya dengan negara, globalisasi ekonomi menciptakan kekuatan – kekuatan  geo-ekonomi  ekstranasional  yang  cendrung  hanya  memanfaatkan  kata syariah  sebagai  dasar  untuk  menghalalkan  segala  tindakan,  yang  justru  semakin meningkatkan  kapitalisasi  yang  menguat  dan  menunjukkan  ketidakadilan  semakin meluas.  Pertanyaannya,  benarkah  dalam  praktik  ekonomi  syariah  merupakan kapitalisasi? Mengapa keadaan ini  bisa terjadi?
Perekonomian  syariah  dalam  perpektif  Pancasila  menjadi  penting  untuk diangkat  dengan  pertimbangan  ekonomi  syariah  berkembang  di  Indonesia  banyak dikelola  oleh  swasta  menunjukkan  dimana  posisi  negara  dalam  konteks  ini  seiring dengan  meluasnya  isu  desentralisasi,  menguatnya  dukungan  masyarakat  terhadap ekonomi  syariah,  mengingat  ekonomi  syariah  bukan  hanya  menamakan  atau melebelkan kata syariah dalam usahanya melainkan memerlukan ketentuan Al-Quran dan Hadist.

## B. KAJIAN TEORI.

## 1. Filosofi Ekonomi syari’ah
Ekonomi  syari’ah  atau  ekonomi  Islam  merupakan  upaya  untuk menyelesaikan  permasalahan-permasalahan  ekonomi  dengan  cara-cara  Islam, ekonomi syariah hadir menganalisis ekonomi dengan berdasarkan Al Qur'an dan hadis.  Dua  hal  pokok  yang  menjadi  landasan  hukum  sistem  ekonomi  syariah yaitu  Al  Qur'an  dan  Nabi  Muhammad,  kedua  landasan  pokok  tersebut  secara konsep  dan  prinsip  berlaku  tetap,  tidak  dapat  berubah  kapanpun  dan  dimana pun.
30 │ TAPIS , Vol. 02, No. 1 Januari – Juni 2018
Pemikiran dan aktivasi ekonomi syari’ah di Indonesia lebih diorentasikan pada  lembaga  keuangan  dan  perbankan  syari’a 3 .  Pandangan  masyarakat indonesia  terhadap  lembaga  keuangan  syari’ ah  dapat  diwakili  dengan pandangan masyarakat terhadap perbankan syari’ah dimana perkembangannya memunculkan  berbagai  reaksi,  ekonomi  syari’ah  melaju  dengan  pesat  namun masih  dipandang  dengan  berbagai  ungkapan  bank  syari’at  tidak  jauh  berbeda dengan  bank  konvensional,  bahkan  jika  ditanya  apa  bedanya  pelaku  ekonomi syaria’h  belum  dapat  menjelaskan  secara  jelas.  Pada  analis  kajian  ekonomi konvensional diasumsikan aktivitas ekonomi di dorong oleh keinginan seseorang untuk  memenuhi  kebutuhan  dalam  rangka  memenuhi  kepuasan 4 tingkan kepusan  yang  tinggi  di  tengah-tengah  kehidupan  ekonomi  masyarakat.  Islam memandang  kehidupan  ekonomi  masyarakat  dipengaruhi  oleh  sejauh  mana kuwalitas  kehidupan  individu,  dimana  individu  akan  nyaman  apabila  kondisi masyarakatnya mendukung.
Aktivasi ekonomi syari’ah di indonesia dipengaruhi oleh konsep -konsep islam  dalam  kegiatan  ekonomi  yang  berlandaskan Al- qur’an  dan hadis sebagai budaya masyarakat Islam. Para pakar memberikan pengertian ekonomi syariah atau  ekonomi  Islam  berbeda,  menurut  Muhammad  Najtulah  Sisdik  dalam bukunya  ekonomi  islam,  sebagaimana  di  kutif  oleh  Nur  Kholis,  “ the  muslim thinkers responseto the economic challengesof their times this responseis naturally ispired by  theteaching  of  Qur’an  and  Sunnah  as  well  as  rooted  in them 5 menurut  Mannan ekonomi  Islam  adalah  ilmu  yang  mempelajari  masalah-masalah  ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islami 6 Ekonomi Islam merupakan suatu ilmu  pengetahuan  yang  berupaya  menyelesaikan  persoalan-persoalan  ekonomi yakni menegakkan keadilan berdasarkan nilai-nilai ekonomi.

## 2. Tujuan Ekonomi Syariah
3 Nur Kholis, Menjawab Keraguan Ekonomi Syariah (Jakarta: MSI UII bekerja sama dengan Safiria Insania Press, 2008), h. 16.
4 Sholahuddin, Asas-Asas Ekonomi Islam (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 34.
5 Sholahuddin, h. 26.
6 Abduh Mannan, Teori Dan Praktik Ekonomi Islam (Yogyakarta: PT. Dhana Bakti Wakaf, 1993), h. 18.
Tujuan  dari  ekonomi  syariah  untuk  menciptakan  kesejahteraan. Kesejahteraan menurut pandangan Islam mencakup dua:
1. Kesejahteraan holistik dan seimbang
2. Kesejahteraan dunia dan akhirat 7
Tujuan  Ekonomi  Syariah  selaras  dengan  tujuan  dari  syariat  Islam  itu sendiri yakni mencapai kebahagiaan di  dunia dan akhirat (falah) melalui  suatu tata kehidupan, diantaranya:
1. Mencari kesenangan akhirat yang di ridhoi Allah SWT
2. Jangan  melalaikan  perjuangan  nasib  dunia  yaitu  mencari  rejeki  dan hak milik
3. Berbuat baik kepada masyarakat
4. Jangan mencari kebinasaan di muka bumi 8
Mencari  kesenangan  kehidupan  akhirat  dengan  mengutamakan ketuhanan, ini berarti manusia setelah hidupnya di dunia masih ada hidup yang kekal  dimana  setiap  orang  harus  dapat  mempertanggungjawabkan  semua perbuatanya,  oleh  karenanya  manusia  dalam  membangun  perekonomianya harus  mengutamakan  ketuhanan.  Tujuan  ekonomi  harus  mengusahakan produksi,  distribusi  maupun  konsumsi,  dan  dalam  materi  harus  diisi  dengan jiwa kerohanian dan semangat ketuhanan.
Memperjuangkan  kebutuhan  hidup  duniawi,  ini  berarti  manusia  tidak serakah, egoistis dan individualis. Homo economicus dalam jiwa manusia bukan berarti berlebih-lebihan dan untuk kemewahan diri sendiri tetapi jangan sampai melupakan kepentingan umum. Negara mengatur dengan sitem pajak dan Islam mengatur dengan sistem zakat, karena itu manusia  membatasi dirinya mencari hanya  sekedar  bagian  nasibnya  tergambar  dalam  pribadinya,  tujuan  ekonomi syari’ah  dalam  memperjuangkan  nasibnya,  pengakuan  hak  milik  dibatasi  oleh lingkungan atau hak orang lain.
7 P3EI, Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 6.
8 Abdul Zaky Al Kaaf, Ekonomi Dalam Perspektif Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 104.

## 32 │ TAPIS , Vol. 02, No. 1 Januari – Juni 2018
Menciptakan  kesejahteraan  sosial,  masyarakat  menjadi  yang  terpenting dalam ekonomi Islam, ekonomi Islam menganut faham sosialisme yang berjiwa relegius  bukan  sosialis  komunis,  melalui  ajaran  zakat,  ekonomi  Islam  dapat menghapus kemiskinan dan menhindarkan pertentangan kelas dalam masyakat, ekonpmi Islam dapat mendekatkan the have dan the have not.
Kebinasaan  di  muka  bumi  dan  penghancuran  ekonomi  sering  terjadi akibat manusia mempunyai sifat egoistis dan individualis. Kepentingan pribadi yang tidak terbatas akan menimbulkan kapitalis yang melahirkan imperialissme yang dapat membinasakan di muka bumi. Sifat imperialisme akan membentuk ekonomi libralis yang menghendaki kebebasan seluas luasnya dalam mengelola perekonomian.
3. Prinsif-prinsif Ekonomi Islam
Prinsif  ekonomi  berfungsi  sebagai  kaidah  atau  aturan  pedoman  dasar bagi  setiap  individu  dalam  berprilaku  ekonomi.  Prinsip  ekonomi  tidak  dapat dipisahkan dari nilai-nilai Islam. Berikut ini merupakan prinsif-prinsif ekonomi Islam:
a. Kerja (resource utilization)
b. Kompennsasi (compensation)
c. Efesiensi (efficiency)
d. Profesionalisme (professionalism)
e. Kecukupan (sufficiency)
f. Pemerataan kesempatan (equal opportunity)
g. Kebebasan (freedom)
h. Kerjasama (coopration)
i. Persaingan (competition)
j. Keseimbangan (equilibrium)
k. Solidaritas (solidarity)
l. Informasi Simetri (simmatric imformation) 9
Prinsif ekonomi Islam merupakan Kerja ( resource utilization ), kompennsasi ( compensation ),  efesiensi  ( efficiency ),  profesionalisme  ( professionalism ),  kecukupan
9 P3EI, Ekonomi Islam , h. 66-69.
( sufficiency ),  pemerataan  kesempatan  ( equal  opportunity ),  kebebasan  ( freedom ), kerjasama  ( coopration ),  persaingan  ( competition ),  keseimbangan  ( equilibrium ), solidaritas ( solidarity ), informasi Simetri ( simmatric imformation ). Sistem ekonomi syariah  harus  memiliki  fondasi  yang  berguna  sebagai  landasan  dan  mampu menopang segala bentuk kegiatan ekonomi guna mencapai tujuan mulia.

## 4. Filosofi Ekonomi Pancasila
Ekonomi  Pancasila  adalah  sebuah  sistem  ekonomi  yang  digali  dan berlandaskan pada ideologi Pancasila. sebuah sistem pereekonomian yang digali lima  sila  dari  Pancasila  Yakni  sistem  ekonomi  yang  digali  dan  dibangun  dari nilai – nilai  yang  dianut  dalam  masyarakat  Indonesia.  Masyarakat  Indonesia menganut demokrasi ekonomi. Tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan  kemakmuran  masyarakat  dengan  berpegang  pada  politik  ekonomi. Politik  dan  ekonomi  merupakan  suatu  hal  yang  penting,  politik  dan  ekonomi harus  sejalan,  mendorong  ekonomi  untuk  kemakmuran  yang  meliputi  segala yang  diinginkan  manusia  untuk  memeroleh  penghidupan  yang  lebih sempurna 10 .  Politik  yang  tidak  ditunjang  ekonomi  tidak  akan  sempurna demikian  juga  ekonomi  tidak  akan  berjalan  lancar  bila  tidak  ditunjang  oleh pergerakkan politik
Sistem  ekonomi  Pancasila  dijiwai  oleh  ideologi  Pancasila  berazaskan kekeluargaan dan gotongroyong, sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia yang berlandaskan  Pancasila,  memberikan  kebebasan  kepada  setiap  warga  negara untuk  berusaha  atau  membangun  usaha  perekonomian.  Pancasila  merupakan ideologi dan pandangan hidup bangsa, maka Pancasila dengan berbagai silanya merupakan  landasan  etika  politik  ekonomiya  yakni  landasan  moral  spritual 11 melalui  landasan  moral  spritual  dikembangkan  pedoman  dasar  strategi  dan kebijakan  pembangunan  nasional.  Strategi  pembangunan  ekonomi  nasional diturunkan  dari  masing-masing  sila  Pancasila  dalam  kaitan  amanat  pasal  33
10 Hatta, Beberapa Pasal Ekonomi (Djakarta: Balai Pustaka, 1960), h. 19.
11 Mubyarto, Ekonomi Rakyat Program IDT & Demokrasi Ekonomi Indonesia (Yogyakarta: Aditya Media, 1997), h. 61.
34 │ TAPIS , Vol. 02, No. 1 Januari – Juni 2018
UUD 1945 Sistem ekonomi Pancasila  terdapat pada  UUD 1945 Pasal 33 Setelah Amandemen 2002.
1. Perekonomian  yang  berdasarkan  asas  kekeluargaan  disusun  sebagai  usaha bersama.
2. Sumber daya yang meliputi bumi dan air serta kekayaan alam lainnya yang terkandung  dalam  nya,  dikuasai  oleh  negara  dengan  tujuan  digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
3. Negara  menguasai  cabang-cabang  produksi  yang  penting  bagi  hajat  hidup orang banyak.
4. Perekonomian  nasional  diselenggarakan  dengan  prinsip  kebersamaan  atas dasar demokrasi ekonomi, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,  kemandirian  dan  menjaga  keseimbangan  kemajuan  dan kesatuan ekonomi nasional.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang- undang.
Langkah  yang  harus  ditempuh  perlu  adanya  kebijakan  ekonomi  yang tidak  semata-mata  menekankan  pada  pertumbuhan,  perlu  membangun komitmen  yang  lebih  kuat  untuk  mengembangkan  kebijakan  ekonomi  yang mengacu  kepada  demokrasi  ekonomi  agar  pembagian  kekayaan  tidak terkonsentrasi pada suatu kelompok kecil tertentu. Kepentingan stabilitas politik adalah bagaimana mengatasi kesenjangan ekonomi dan mendorong pemerataan dalam upaya mempercepat terbentuknya kelas menengah sebagai kekuatan dan pemicu  demokratisasi.
Kedaulatan  rakyat  merupakan  mufakat  bersama  untuk  mewujudkan masyarakat  adil  makmur,  sedangkan  masyarakat  adil  makmur  adalah masyarakat  sosialis  masa  depan 12 .  Demokrasi  kedaulatan  rakyat  adalah  rakyat boleh melakukan tindakan yang sesuai dengan perasaan kebenaran dan keadilan
12 Mubyarto, Sistem Dan Moral Ekonomi Indonesia (Jakarta: MSI UII bekerja sama dengan Safiria Insania Press, 2008), h. 376.
yang  hidup  dalam  golongannya.  Kedaulatan  rakyat  berarti  rakyat  yang “Berkuasa  untuk  menentukan  peraturan  tentang  hidup  bersama  dalam negara, maka  rakyat  bertanggung  jawab  atas  segala  akibat  dari  peraturan  yang dibuatnya 13 . Kedaulatan rakyat memberi kekuasaan tertinggi pada rakyat tetapi mempunyai  tanggung  jawab  yang  besar.  Dasar  pemerintahan  yang  adil  ialah siapa yang mendapat kekuasaan itu yang bertanggung jawab, manakala rakyat mendapat  kekuasaan  menurut  kedaulatan  rakyat,  maka  rakyat  itu  yang bertanggung jawab terhadap keadilan.

## C. METODOLOGI
Isu  ekonomi  syari’ah  dan  Pancasila  bersifat  normatif  karenanya  tidak  dapat disebut  sebagai  disiplin  ilmu  pengetahuan  tersendiri,  belum  lagi  metodologinya apakah  menggunakan  induktif  atau  deduktif  ini  merupakan  kontradiksi  dalam  ilmu kefilsafatan.  Pembahasan ekonomi syariah dalam perspektif Pancasila menggunakan metode induktif dan deduktif.
Induktif dibutuhkan dalam rangka mengambil  kesimpulan dari  yang sifatnya khusus  menuju  pada  kesimpulan  umum,  dan  medode  deduktif  dalam  rangka mengambil  kesimpuln  dari  hal  yang  umum  untuk  hal-hal  yang  khusus,  dengan menggunakan teknil analisa data deskriftif, interprestasi
Penelitian  dilakukan  dengan  penelitian  langsung,  melakukan  pengumpulan data,  dan  mengingat  penelitian  bersifat  kualitatif  maka  teknik  penelitian  dilakukan dengan  pengumpulan  data  pada  sumber-sumber  data,  dan  peneliti  langsung melakukan analisis.

## D. HASIL PENELITIAN
Pancasila  sebagai  filsafat  bangsa  Indonesia  mencerminkan  sebagai  kontrak rakyat  menjadi  sumber  nilai  dari  setiap  praksis  kehidupan  yang  berlangsung 14 Pancasila  sebagai  Filsafat  bangsa  memuat  orentasi  dasar  bahwa  aktivitas  bangsa Indonesia  seyogyanya  menjadikan  Pancasila  sebagai  rujukan  dalam  kehidupan
13 Hatta, Pengertian Pancasila, Pidato Peringatan Lahirnya Pancasila Tanggal 1 Juni 1977, Di Gdung Kebangkitan Nasional Jakarta Dengan Lampiran Uraian Sila Demi Sila (Jakarta: Indayu, 1977), h. 213.
36 │ TAPIS , Vol. 02, No. 1 Januari – Juni 2018
berbangsa  dan  bernegara,  sila  demi  sila  Pancasila  adalah  tuntunan  yang  harus  di implementasikan  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Implemntasi  Pancasila  menjadi keharusan    baik  secara  subyektif  maupun  objektif 15 demensi  implentasinya menyangkut  semua  aspek  kehidupan,  meliputi  bidang  ekonomi.  Pancasila  dalam pembahasanya  tidak  parsial  bahkan  cendrung  menjadi  pintu  masuk  dalam  ruang pembahsan yang lebih luas.
Konsep  ekonomi  secara  praktis  mengkaitkan  berbagai  isu,  politik,  hukum, sosial,  kebudayaan,  keagamaan  dan  lain  sebagainya.  Pembahasan  mengenai  konsep ekonomi yang dianut bangsa Indonesia secara ideologis mengacu pada Pancasila yang berarti  menyertakan  nilai-nilai  Pancasila  di  dalamnya.  Bangsa  yang  mendasarkan ideologinya pada Pancasila, tatanan ekonominya secara logis dibangun berdasarkan ke Pancasila-an.  Ekonomi  Pancasila  dilandasi  dengan  citra  Kethanan  Yang  Maha  Esa, mengemban aspek kemanusian yang adil  dan beradab, yang berwawasan Nusantara untuk memperoleh hikmah kebijaksanaan dalam rangka mewujudkan keadilan sosial 16 konsep ekonomi selalu dipahami dalam konteks ke Pancasila-an
Konsep  dasar  ekonomi  Pancasila  senantiasa  menyertakan  pemahaman  dasar pada Pancasila yang dalam praktik lapangan mengelaborasi melalui muatan lima sila. Konsep  ekonomi  Pancasila  betrorentasi  pada  ajaran  mengenai  moralitas  menuju kemerataan  sosial  demi  terwujudnya  ekonomi  nasional  yang  tangguh  bersifat kekeluargaan  dan desentralistik 17
1. Ekonomi  Pancasila  pada  hakikatnya  tidak  opertunis,  tetepi  menunjukkan orentasi yang jelas dan tegas
2. Ekonomi  Pancasila  tidak  berorentasi  materialistik  karena  bertitik  tolak  dari eksistensi dan martabat manusia.
3. Ekonomi Pancasila tidak berorentasi Pragmatis kerena menggunakan manusia dan nilai manusia sebagai ukuran penilaian.
4. Ekonomi Pancasila berorentasi pada inti dan tujuan hidup bersama 18
15 Kailan, Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia (Yogyakarta: Paradigma, 2002), h. 253.
16 Siswanto, Pancasila Refleksi Komprehensif (Yogyakarta: Filsafat UGM, 2007), h. 87.
17 Mubyarto, Sistem Dan Moral Ekonomi Indonesia , h. 155.
18 Siswanto, Pancasila Refleksi Komprehensif , h. 89.
Konsep ekonomi Pancasila sejelan dengan gagasan bahwa pimikiran dan sikap hidup  yang  dikembangkan hendaknya  diupayakan  untuk  senantiasa  mengutamakan prinsip kekeluargaan.
Dimensi  ekonomi,  rakyat  memperoleh  kesempatan  dan  kebebasan  untuk mengembangkan  aktivitas  ekonominya,  sehingga  rakyat  dapat  melepaskan ketergantungan  terhadap  bentuk-bentuk  intervensi  pemerintah,  serta  dapat mengembangkan  paradigma  pembangunan  yang  berorentasi  pada  ekonomi kerakyatan. Eksploitasi sumberdaya dilakukan untuk kepentingan masyarakat secara luas  dan  dilakukan  oleh  masyarakat  lokal  yang  memiliki  hak-hak  atas  sumber  daya lokal,  dengan  cara  ini  sistem  kapitalisme  dapat  dihindari.  Pemberdayaan  ekonomi lokal mengandung muatan ideologis yang cenderung mengarah pada sosialisme dan merupakan bagian terpenting dari substansi demokrasi.
Konsep  ekomomi  tidak  bisa  dilepaskan  dari  pembahasan  narasi  besar  filsafat pancasila,  proses  dari  segala  aktivitas  ekonomi  hendaknya  menjadikan  pancasila sebagai  titik  pijakan.  Permasalahannya  adalah  bagaimana  konteks  filsafat  pancasila terjabarkan  dalam  dimensi  kehidupa  nyata  di  bidang  ekonomi.  Tuntunan  ekonomi Pancasila  yang  dibangun  dengan  argumentasi  filosofis  bekerja  mengandaikan bagaimana  pergerakan  ekonomi  masyarakat  yang  dikelola  oleh  negara  dan  pasar merujuk  pada  visi  dasar  Pancasila,  implantasi  visi  dasar  dalam  kasus  demi  kasus menjadi penting.
Pancasila  dalam  sistem  perekonomian  yang  di  bangun  di  Indonesia.  Kasus yang diangkat Ekonomi Syariah yang akhir – akhir ini menjamur, yang hampir demua leni  menamakan  syariah.  Bank – bank  syariah,  gadai  syariah,  asuransi  syariah,  emas syariah bertebaran seolah – olah berebut kata syariah, yang mengakibatkan meragukan ke  syariahannya.  Ekonomi  Syariah  merujuk  pada  situasi  kompleks  dan  rumit,  bila dihadapkan  pada  fenomena  pengelolaan,  market  mapun  wacana  yang  lebih  luas relugasi, implikasi dan solusi ekonomi syariah.
Perekonomian  syariah  dalam  perpektif  Pancasila  menjadi  penting  dengan pertimbangan ekonomi syariah berkembang di Indonesia banyak dikelola oleh swasta menunjukkan dimana posisi negara dalam konteks ini seiring dengan meluasnya isu desentralisasi,  menguatnya  dukungan  msyarakat  terhadap  ekonomi  syariah,
38 │ TAPIS , Vol. 02, No. 1 Januari – Juni 2018
mengingat  ekonomi  syariah  bukan  hanya  menamakan  atau  melebelkan  kata  syariah dalam usahanya melainkan memerlukan ketentuan Al-Quran dan Hadist.
Perkembangan  praktik  ekonomi  syariah  dari  berbagai  aspeknya  telah menunjukkan  catatan  pertumbuhan  baik  dari  sisi  aset.  Pelaku  maupun  kantor cabangnya  cukup  menggembirakan 19 .  Ekonomi  Syariah  di  Indonesia  sudah menghasilkan  produk-produk  riek  seperti  Baitul  Mal  Wat-Tamwil  (BMT,  Perbankan Syariah,  Reksadana  Syariah,  Asuransi  syariah,  pasar  modal  Syariah  Obligasi  Syariah (sukuk), Asuransi Syariah.
Tujuan dari ekonomi syariah untuk menciptakan kesejahteraan. Kesejahteraan menurut pandangan Islam mencakup dua hal:
a. Kesejahteraan holistik dan seimbang
b. Kesejahteraan dunia dan akhirat 20
Kesejahteraan  holistik  dan  seimbang  mencakup  kecukupan  materi  yang  didukung oleh  terpenuhinya  kebutuhan  spiritual,  mencakup  individu  dan  sosial.  Sedangkan kesejahteraan dunia dan akhirat ditujukan pada kecukupan dunia dalam rangka untuk memeroleh kecukupan akhirat.
Secara  teoritis  konsep  perekonomian  ini  ingin  mensejahterakan  tetapi  dalam praktik, kasus relasinya dengan negara, globalisasi ekonomi menciptakan kekuatan – kekuatan  geo-ekonomi  ekstranasional  yang  cendrung  hanya  memanfaatkan  kata syariah  sebagai  dasar  untuk  menghalalkan  segala  tindakan,  yang  justru  semakin meningkatkan  kapitalisasi  yang  menguat  dan  menunjukkan  ketidakadilan  semakin meluas.
Praktik ekonomi syariah dikaji secara filosofis dari perspektif Pancasila, kajian ini  akan  membawa  implikasi  praktis  dan  teoritis.  Secara  praktis  kajian  ini  akan mengekplorasi ekonomi yang disinyalir hanya berlebel syariah yang berimplikasi pada penguatan  kapitalis.  Pancasila  diposisikan  dalam  konteks  acuan  referensi  kritik. Implikasi  secara  teoritis  adalah  kajian  keilmuan  filsafat  Pancasila  yang  akan ditempatkan  sebagai  pemikiran    akademis  terkait  dengan  operasionalnya,  sehingga secara teoritis akan berpusat pada diskursus pada penjabaran konsep filsafat Pancasila.
19 Amir Mu’alim, Menjawab Keragaman Berekonomi Islam (Yogyakarta: Safitria Insania Press, 2008), h. V.
20 P3EI, Ekonomi Islam , h. 6.
Ekonomi  Pancasila  adalah  sebuah  sistem  ekonomi  yang  digali  dan berlandaskan  pada  ideologi  Pancasila.  Yakni  sistem  ekonomi  yang  digali  dan dibangun  dari  nilai – nilai  yang  dianut  dalam  masyarakat  Indonesia.  Masyarakat Indonesia  menganut  demokrasi  ekonomi.  Tindakan  yang  harus  dilakukan  untuk mencapai  tujuan  kemakmuran  masyarakat  dengan  berpegang  pada  politik  ekonomi. Politik  dan  ekonomi  merupakan  suatu  hal  yang  penting,  politik  dan  ekonomi  harus sejalan,  mendorong  ekonomi  untuk  kemakmuran  yang  meliputi  segala  yang diinginkan  manusia  untuk  memeroleh  penghidupan  yang  lebih  sempurna 21 .  Politik yang  tidak  ditunjang  ekonomi  tidak  akan  sempurna  demikian  juga  ekonomi  tidak akan berjalan lancar bila tidak ditunjang oleh pergerakkan politik.
Pemikiran  ekonomi  tertuang  pada  pasal  33  UUD  1945,  empat  hal  yang menentukan  perekonomian  suatu  negara  yaitu:  pertaman,  kekayaan  tanah.  Kedua, kedudukan  terhadap  negara  lain  dalam  lingkungan  internasional.  Ketiga,  sikap  dan kecakapan  rakyat.  Keempat,  sejarah  sebagai  bekas  jajahan 22 .  Unsur  keempat  dimensi sejarah  sering  dilupakan,  sehingga  tidak  banyak  yang  peduli  akan  perkataan  kedua dari  ayat  1  pasal  33  UUD  1945.  Perekonomian  berdasar  atas  demokrasi  ekonomi, kemakmuran bagi semua orang, sebab itu cabang – cabang produksi yang penting bagi negara  dan  yang  menguasai  hajat  hidup  orang  banyak  harus  dikuasi  oleh  negara, kalau tidak tampuk produksi jatuh ketangan orang seorang yang berkuasa, dan rakyat ditindas, pembangunan ekonomi menjadi lemah.
Demokrasi ekonomi menolak prinsip konsentrasi kekuasaan ekonomi ditangan segelintir orang, atau kelompok juga menolak etatisme , dan penciutan inisiatif rakyat 23
Demokrasi didasarkan pada cita-cita kemerdekaan Indonesia, sebagai mana tercantum dalam UUD 1945, yang secara implisit pengembangan koperasi sebagai unit ekonomi untk  tujuan  mengubah  dialektika  hubungan  ekonomi  kolonial  menjadi  dialektika ekonomi  nasional.  Koperasi  memuat  semangat  ekonomi  rakyat  berdasar  pada  cita – cita kolektif, gotong royong dan tolong menolong.
21 Hatta, Pengertian Pancasila, Pidato Peringatan Lahirnya Pancasila Tanggal 1 Juni 1977, Di Gdung Kebangkitan Nasional Jakarta Dengan Lampiran Uraian Sila Demi Sila , h. 9.
22 Sri Edi Swosono, Muhammad Hatta: Beberapa Pokok Pikiran , h. 4.
23 Sirtua Arief, Ekonomi Kerakyatan Indonesia (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2002), h. 193.

## 40 │ TAPIS , Vol. 02, No. 1 Januari – Juni 2018
Demokrasi  ekonomi  sebagai  upaya  untuk  mengubah  dialektika  hubungan ekonomi  kolonial  menjadi  ekonomi  nasional  perlu  adanya  proses restrukrisasi penguasaan  sumber – sumber  ekonomi  nasional  yang  tercermin  dalam  nasionalisme ekonomi  yaitu:  Pertama, deverifikasi produksi  untuk  menghilangkan  ketergantungan ekspor bahan mentah primer. Kedua, pengalihan dominasi penguasaan usaha – usaha ekonomi dari tangan asing dan golongan Cina ketanngan pribumi Indonesia 24 melalui nasionalisme ekonomi merupakan salah satu motivasi perjuangan kemerdekaan.
Tujuan  ekonomi  Indonesia  bukan  untuk  meneruskan  dasar  ekonomi  kolonial memajukan  ekspor  ekonomi  karena  sistem  ekspor  ekonomi  keliru,  memutar  ujung pada  pangkal.  Bukanlah  ekspor  yang  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  dalam negara,  tetapi  pertumbuhan  ekonomi  dalam  negaralah  yang  mendorong  ekspor. Kebijakam  ekonomi  bertumpu  pada  mempertinggi  tenaga  beli  rakyat  di  dalam negara 25 .  Demokrasi  ekonomi  berdasar  pada  paham  kolektif  tidak  ada  pertentangan antara  masyarakat  dan  negara,  negara  adalah  alat  masyarakat  untuk menyempurnakan  keselamatan  umum.  Tanah  kosong  harus  diusahakan  oleh  negara menjadi sumber ekonomi kemakmuran rakyat, negara dapat mendasarkan politiknya terhadap  tanah  untuk  kemakmuran  rakyat,  atas  kepentingan  tanah  sebagai  faktor utama  ekonomi,  misal  perusahaan  tambang  dijalankan  sebagai  usaha  negara,  dan perusahaan yang pokok harus menjadi usaha negara untuk kepentingan rakyat.
Perekonomian  yang  sesuai  dengan  cita – cita  tolong  menolong  iala  koperasi. Koperasi  adalah  usaha  bersama  untuk  menyelenggarakan  keperluan  bersama. Koperasi  mendahulukan  keperluan  bersama  dan  membela  kepentingan  bersama, koperasi melahirkan sosialisme kolektif, tiga anasir yang melandasinya yaitu: Pertama, sosialisme barat bertitik berat pada cita – cita humanisme. Kedua, ajaran agama islam yang menghendaki keadilan dan persaudaraan antara manusia. Ketiga, gotong royong yang terdapat pada masyarakat asli Indonesia. Masyarakat kolektif tiap – tiap individu merasa  dalam  tindakan  merupakan  bagian  dari  satu  golongan  yang  besar.  Sikap masyarakat kolektif dalam menuju kemakmuran selalu dalam konteks kebersamaaan sosialis.
24 Sirtua Arief, h. 48.
25 Sri Edi Swosono, Muhammad Hatta: Beberapa Pokok Pikiran , h. 5.

## E. KESIMPULAN
Demokrasi  Pancasila  bukan  hanya  dalam  politik  tetapi  diperluas  menjadi demokrasi  ekonomi,  sosial,  dan  psikologi,  wujud  cita-cita  demokrasi  Indonesia menumbuhkan  tanggung  jawab  dan  toleransi.  Sejalan  dengan  Ekonomi  Syariah berkembang  di  Indonesia    dikelola  oleh  swasta  menunjukkan  dimana  posisi  negara dalam konteks ini seiring dengan meluasnya isu desentralisasi, menguatnya dukungan msyarakat terhadap ekonomi syariah. Ekonomi Pancasila sebuah sistem ekonomi yang digali  dan  berlandaskan  pada  ideologi  Pancasila.  Yakni  sistem  ekonomi  yang  digali dan  dibangun  dari  nilai  -  nilai  yang  dianut  dalam  masyarakat  Indonesia,  untuk mencapai  tujuan  kemakmuran  masyarakat  dengan  berpegang  pada  politik  ekonomi. Politik  yang  tidak  ditunjang  ekonomi  tidak  akan  sempurna  demikian  juga  ekonomi tidak akan berjalan lancar bila tidak ditunjang oleh pergerakkan politik.

## DAFTAR PUSTAKA
Abduh Mannan. Teori Dan Praktik Ekonomi Islam . Yogyakarta: PT. Dhana Bakti Wakaf, 1993.
Abdul Zaky Al Kaaf. Ekonomi Dalam Perspektif Islam . Bandung: Pustaka Setia, 2002.
Amir Mu’alim. Menjawab Keragaman Berekonomi Islam . Yogyakarta: Safitria Insania Press, 2008.
Hatta. Beberapa Pasal Ekonomi . Djakarta: Balai Pustaka, 1960.
——— . Pengertian Pancasila, Pidato Peringatan Lahirnya Pancasila Tanggal 1 Juni 1977, Di Gdung Kebangkitan Nasional Jakarta Dengan Lampiran Uraian Sila Demi Sila . Jakarta: Indayu, 1977.
Kailan. Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia . Yogyakarta: Paradigma,
2002.
Mubyarto. Ekonomi Rakyat Program IDT & Demokrasi Ekonomi Indonesia . Yogyakarta: Aditya Media, 1997.
——— . Sistem Dan Moral Ekonomi Indonesia . Jakarta: MSI UII bekerja sama dengan Safiria Insania Press, 2008.
Nur Kholis. Menjawab Keraguan Ekonomi Syariah . Jakarta: MSI UII bekerja sama dengan Safiria Insania Press, 2008.
P3EI. Ekonomi Islam . Jakarta: Rajawali Press, 2009.
42 │ TAPIS , Vol. 02, No. 1 Januari – Juni 2018
Sholahuddin. Asas-Asas Ekonomi Islam . Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
Sirtua Arief. Ekonomi Kerakyatan Indonesia . Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2002.
Siswanto. Pancasila Refleksi Komprehensif . Yogyakarta: Filsafat UGM, 2007.
Sri Edi Swosono. Muhammad Hatta: Beberapa Pokok Pikiran . Jakarta: Yayasan Hatta, 1992.
Syahril. Menuju Masyarakat Adil Makmur . Jakarta: Gramedia, 1989.