## IMPLEMENTASI PENGUATAN PENDIDIKAN MODERASI BERAGAMA DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN TINGGI
Mujib Abdullah Romdon 1 , Berliana 2 , Dian Andriawan 3
1 mujib@unlp.ac.id , 2 berliana@unlip.ac.id , 3 dian@unlip.ac.id 1,2,3 Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi
Abstrak: Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  lebih  jauh  implementasi  penguatan kebijakan  moderasi  beragama  yang  dilakukan  Kementerian  Agama  RI,  khususnya  terkait  dengan pendidikan  tinggi.  Saat  ini,  perbedaan  agama  dan  kepercayaan  merupakan  penyebab  utama perselisihan  sosial  di  masyarakat.  Penting  bagi  organisasi-organisasi  pemerintah  untuk mengembangkan  program-program  inovatif  untuk  mengatasi  situasi  dan  kondisi  ini.  Program moderasi  beragama  yang  dimulai  Kementerian  Agama  RI  pada  tahun  2016  merupakan  salah  satu inisiatif yang sudah dipraktikkan. Metode penelitian adalah studi literatur yang menunjukkan bahwa Indonesia  merupakan  negara  multikultural  dengan  keberagaman  suku,  budaya,  dan  agama.  Oleh karena itu, besar kemungkinan keberagaman tersebut akan menimbulkan konflik antar berbagai suku, budaya,  bahkan  agama.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  pendekatan  yang  efektif  dalam  membina kerukunan antar umat beragama adalah dengan mengarusutamakan moderasi beragama. Kebijakan pendidikan  moderasi  beragama  bertujuan  untuk  mencegah  intoleransi,  fanatisme  agama,  dan ekstremisme yang mengancam stabilitas sosial dan keamanan nasional, serta mendorong kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Penguatan pendidikan moderasi beragama dalam pembelajaran efektif, dengan menggunakan berbagai teknik evaluasi, seperti diskusi kelompok, angket atau survei, penilaian dan ujian, serta observasi langsung. Pendidikan moderasi beragama dapat membantu peserta didik  dalam  memahami  tempat  agama  dalam  masyarakat  kontemporer  dan  dalam  menumbuhkan cita-cita keagamaan yang konstruktif dalam menghadapi globalisasi dan kemajuan teknologi.

## Kata-kata kunci: moderasi beragama, perguruan tinggi, penguatan pendidikan

## IMPLEMENTATION OF STRENGTHENING RELIGIOUS MODERATION EDUCATION IN HIGHER EDUCATION ENVIRONMENT
Abstract: The purpose of this study is to find out more about the  implementation of  strengthening religious moderation policies carried out by the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia, especially in relation to higher education. Today, differences in religion and belief are a major cause of social strife in society. It  is  important  for government  organizations  to  develop  innovative  programs  to  address  these  situations  and conditions. The religious moderation program started by the Ministry of Religious Affairs in 2016 is one such initiative that has been put into practice. The research method is a literature study that shows that Indonesia is a multicultural  country  with  a  diversity  of  ethnicities,  cultures,  and  religions.  Therefore,  it  is  likely  that  this diversity will lead to conflicts between various tribes, cultures, and even religions. The results of this study show that an effective approach in fostering inter-religious harmony is to mainstream religious moderation. Religious moderation education policy aims to prevent intolerance, religious fanaticism, and extremism that threaten social stability  and  national  security,  as  well  as  encourage  harmony  between  religious  communities  in  Indonesia. Strengthening religious moderation education in learning is effective, using various evaluation techniques, such as  group  discussions,  questionnaires  or  surveys,  assessments  and  exams,  and  direct  observation.  Religious moderation education can help learners understand the place of religion in their lives.
Keywords: religious moderation, universities, strengthening education

## PENDAHULUAN
Dampak  dari  keberagaman  pendapat, cara  pandang,  keyakinan,  dan  kepentingan ideologi  masyarakat  merupakan  akibat  dari adanya  keberagaman  masyarakat  Indonesia
(Amir  &  Nugraha,  2023).  Berbagai  upaya dilakukan  untuk  memprediksi  perpecahan keragaman  yang  diakibatkannya.  Salah satunya  adalah  adanya  bahasa  yang
digunakan  di  Indonesia  yaitu  bahasa Indonesia  yang  memungkinkan  masyarakat dari  berbagai  latar  belakang  agama  dapat saling  berkomunikasi  dan  memahami  satu sama  lain.  Namun,  kesalahan  dalam menangani  keberagaman  terkadang  dapat menimbulkan  masalah.  Konsekuensi  dari perbedaan  pandangan,  keyakinan,  dan keyakinan masing-masing anggota masyarakat berasal dari keberagaman masyarakat Indonesia (Nugraha, Derry, Joko, 2023).  Banyak  upaya  dilakukan  untuk mencegah  masalah  dari  keragaman    yang muncul.  Salah  satunya  adalah  individu  yang berbeda  agama  dapat  berkomunikasi  dan memahami  satu  sama  lain  karena  bahasa Indonesia  adalah  bahasa  umum  yang digunakan.  Di  sisi  lain,  permasalahan  juga bisa  muncul  akibat  kesalahan  penanganan keberagaman (Faridah et al., 2023).
Kementerian
Agama
Republik Indonesia  merupakan  salah  satu  lembaga pemerintah di Indonesia yang mengadvokasi terselenggaranya  pendidikan  Islam  yang moderat  dan  inklusif  guna  menjamin terpenuhinya  hak-hak  beragama  dan  sipil dalam  program  dan  layanan  publik  yang inklusif  .  Kehidupan  beragama  masyarakat Indonesia  yang  beragam  dinilai  paling  baik ditata  dengan  moderasi  beragama.  Tahun 2019  telah  ditetapkan  sebagai  “Tahun Moderasi  Beragama”  oleh  Kementerian
Agama  Republik  Indonesia.  Tema  utama dalam  berbagai  inisiatif  dan  kebijakan  yang dibuat  adalah  moderasi  beragama.  Lembaga ini senantiasa berupaya menampilkan dirinya sebagai entitas yang memediasi atau menjadi perantara dalam berbagai tekanan keberagaman dan disrupsi kontemporer yang berdampak  pada  berbagai  aspek  kehidupan beragama dan berbangsa (Abror, 2020).
Ide  moderasi  beragama  adalah  untuk menjaga  kerukunan  beragama.  Ide  ini bertujuan untuk menyesuaikan cara memahami  dan  melaksanakan  ajaran  agama dalam  konteks  masyarakat  multikultural, selain  menjalankan  agama.  Hal  ini  sesuai dengan penelitian sebelumnya yang mengklaim  inisiatif  moderasi  beragama
dilakukan  oleh  Kementerian  Agama  RI sebagai  salah  satu  cara  berbangsa  dan bernegara  dalam  mengatasi  permasalahan radikalisme  dan  terorisme  yang  ada  di Indonesia.  Upaya  Kementerian  Agama Republik Indonesia dalam moderasi beragama sangat membantu individu, masyarakat,  dan  lembaga-lembaga  nasional dan  negara  dalam  memperoleh  pemahaman dan pengalaman bersikap moderat (Akhmadi,
2019)
Inilah  sebabnya  mengapa  moderasi beragama sangat penting dalam RPJMN 2020- 2024.  Hal  ini  menetapkan  arah  kebijakan negara  yang  jelas  untuk  membentuk  sumber daya  manusia  Indonesia  menjadi  individu moderat  yang  mengutamakan  kepentingan publik  dan  menjunjung  tinggi  komitmen nasional,  dengan  tetap  dipengaruhi  oleh ajaran dan nilai-nilai agama.
Untuk  mewujudkan  tujuan  Indonesia maju,  salah  satu  tugas  strategisnya  adalah membangun  toleransi  beragama.  Secara konstitusional,  UUD  1945  memberikan landasan hukum untuk memperkuat moderasi  beragama  dengan  menguraikan tugas  negara  untuk  melindungi  hak  setiap warga negara untuk secara bebas menjalankan keyakinan  dan  kepercayaannya.  Selain  itu, Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia  juga  memuat perlindungan  terhadap  kebebasan  beragama. Kementerian  Agama  secara  khusus  bertugas menjunjung  tinggi  komitmen  negara  dalam membela kebebasan beragama. Hal ini sejalan dengan Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2015  tentang  Kementerian  Agama  yang mempercayakan  Kementerian  Agama  untuk menyelenggarakan  urusan  agama  atas  nama pemerintahan negara dalam rangka mendukung
presiden dalam
menyelenggarakan  pemerintahan  negara (Alim & Munib, 2021).
Moderasi  beragama  disebut  program yang diutamakan baik di lembaga pendidikan tinggi  maupun  di  masyarakat.  Penguatan sistem  pendidikan  tinggi  dalam  perspektif moderasi beragama yang meliputi pengembangan kurikulum, materi dan proses
pengajaran,  tenaga  pengajar  dan  tenaga kependidikan,  serta  rekrutmen  tenaga pengajar  merupakan  salah  satu  dari  lima strategi utama penguatan moderasi beragama di  perguruan  tinggi.  Selain  itu,  dalam pelaksanaannya, pemangku kepentingan atau jajaran  Kementerian  Agama  mempelajari kurikulum  atau  bahan  ajar  terkait  moderasi beragama  di  lembaga  pendidikan  agama, perguruan  tinggi  negeri,  dan  lembaga pendidikan agama guna memperkuat program-program tersebut (Fahri, mohammad, 2022).
Hal  ini  disebabkan  adanya  persepsi bahwa  lembaga  pendidikan  merupakan  alat yang berguna untuk mewujudkan perubahan sosial.  Oleh  karena  itu,  fokus  utama  perlu
diberikan  pada  peningkatan  moderasi beragama dalam kurikulum (Nugraha, Derry, Joko, 2023).
Istilah “kebijakan pendidikan moderasi beragama”  mengacu  pada  inisiatif  untuk memajukan  pengajaran  yang  menghargai perbedaan keyakinan agama dan menumbuhkan sikap toleransi dan menghormati  satu  sama  lain  di  kalangan peserta didik dan masyarakat luas. Kebijakan ini  bertujuan  untuk  mengurangi  ketegangan sosial  yang  mungkin  timbul  dari  perbedaan agama dan kepercayaan sekaligus mendorong persatuan  nasional.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  menyelidiki  kebijakan  moderasi beragama di Indonesia pada perguruan tinggi secara lebih rinci.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode studi  literatur,  melibatkan  pengumpulan  dan pemeriksaan  data  dari  sumber  tekstual, termasuk  buku,  jurnal,  artikel,  dan  makalah yang  berkaitan  dengan  masalah  penelitian yang  sedang  dipertimbangkan  (Amelia  et  al., 2023).
Hasil  penelitian-penelitian  terdahulu yang  dipublikasikan  setelah  dilakukan  survei terhadap  referensi-referensi  terkait  dijadikan sebagai  sumber  data  dalam  penelitian  ini, khususnya  yang  berkaitan  dengan  peraturan pemerintah  terkait  pendidikan  moderasi beragama.  Metodologi  pengumpulan  data
menggunakan pendekatan kepustakaan, khususnya  teknik  pengumpulan  buku-buku perpustakaan  yang  berkaitan  dengan  topik yang diteliti. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan 14 Januari 2023 sampai 23 Februari 2023.
Tiga metode digunakan untuk memproses  data  yang  dikumpulkan  untuk penelitian  ini:  mengedit,  menyusun,  dan menentukan  temuan  penelitian.  Selanjutnya, analisis  isi  digunakan  untuk  analisis  data. Analisis jenis ini dilakukan dengan mempelajari  perilaku  manusia  secara  tidak langsung melalui analisis komunikasi  (Amelia et al., 2023).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Urgensi Moderasi Beragama
dalam Kehidupan Bernegara.
Akhir-akhir ini para intelektual Muslim semakin  banyak  berbicara  tentang  moderasi Islam.  Moderasi  beragama  merupakan  kajian yang menarik untuk dibicarakan, khususnya di Indonesia.  Meningkatnya  aktivitas  kekerasan, teroris, dan anarkis yang dilakukan atas nama Islam  oleh  kelompok  radikal  ekstrem  telah memicu tren moderasi Islam (Faisal, 2020).
Sejumlah  penelitian  juga  mencatat adanya  korelasi  antara  kejadian  radikal- ekstremis dan terorisme serta berkembangnya wacana tentang moderasi beragama. Masih ada penelitian  lain  yang  menemukan  hubungan antara  kelompok  Jihadi  Salafi  ekstrem  dan
serentetan serangan teror di negara.
Pentingnya penerapan moderasi beragama tidak lepas dari keberagaman negara ini.  Negara  ini  memerlukan  moderasi beragama  karena  tiga  alasan  utama  (Hasan, 2021). Pertama, agama ada untuk melestarikan cita-cita manusia melalui peningkatan keamanan  dan  keharmonisan.  Kedua,  konflik agama  timbul  dan  harus  dicegah  melalui fanatisme  kelompok  akibat  penafsiran  teks- teks agama. Ketiga, moderasi dalam beragama dianggap sebagai salah satu teknik memajukan peradaban, khususnya di Indonesia. Penjelasan kedua  hal  tersebut  dapat  diringkas  sebagai berikut:  sama-sama  menyebut  agama  sebagai pandangan hidup yang berlandaskan pemahaman  keagamaan.  Penafsiran  teks
agama merupakan sumber utama pemahaman agama.  Oleh  karena  itu,  tujuan  moderasi beragama  dalam  bidang  ini  adalah  untuk melemahkan pandangan-pandangan tekstualis radikal.  Moderasi  beragama  sangat  penting bagi Indonesia karena alasan-alasan tersebut di atas dan juga karena keberagaman negara ini. Berbagai  penelitian  terdahulu  menyatakan bahwa  gagasan  Islam  wasathiyah  merupakan langkah  awal  menuju  moderasi  beragama. Pemahaman  ini  menjelaskan  jalan  tengah Islam,  dengan  menunjukkan  bahwa  Islam berfungsi  sebagai  mediator  atau  kekuatan penyeimbang.  Keadilan  (al  'adl)  dan keseimbangan (tawazun) sangat penting dalam situasi ini agar umat Islam tidak terjebak pada salah  satu  dari  dua  ekstrem  kiri  atau  kanan, fundamentalis atau liberal. Adapun organisasi Islam yang mengedepankan nilai-nilai tawasuth,  tawazun,  dan  tasamuh  (toleran) dalam  rangka  menjunjung  tinggi  gagasan moderasin  merupakan  organisasi  yang diperlukan saat ini di Indonesia (Hefni, 2020).
Keseimbangan pandangan yang dianut oleh masyarakat dan kelompok agama diperlukan untuk moderasi beragama. Prinsip inti Islam adalah moderat karena ajaran Islam juga  moderat  dalam  hal  ini.  Setiap  sudut pandang, keyakinan, cara berpikir, dan ikatan antar  pribadi  harus  melakukan  hal  ini. Moderasi  beragama  mengharuskan  individu beragama  bersikap  inklusif  (terbuka),  mampu berbaur,  beradaptasi  dengan  budaya  lain, menghargai  perbedaan,  serta  mampu  belajar dan  saling  melengkapi  (Habibie  et  al.,  2021). Oleh  karena  itu,  setiap  umat  beragama  dapat terinspirasi  dari  moderasi  beragama  untuk menahan diri agar tidak mengambil pandangan  yang  kasar  dan  berlebihan  ketika berinteraksi  dengan  keberagaman.  Hal  ini mencakup  perbedaan  dalam  cara  penafsiran teks-teks  keagamaan,  cara  pemahaman gagasan-gagasan  keagamaan,  cara  orang mempercayainya,  dan  sebagainya.  Namun komunitas agama juga perlu mengambil sikap yang  adil  dan  tidak  memihak,  karena  pada akhirnya  semua  orang  harus  bisa  hidup berdampingan secara damai (Junaedi, 2019).
Islam sendiri tidak hanya mempertimbangkan moderasi beragama dalam  hal  pendidikan  dan  hubungannya dengan  tradisi  agama.  Semua  agama,  tidak hanya Islam, mendukung sikap moderat. Islam tidak  hanya  mendapat  ancaman  dari ekstremisme  dan  fanatisme,  tapi  juga  dari agama  lain  (Luqmanul  Hakim  Habibie  et  al.,
2021). Di Indonesia, setiap agama yang dianut bangsa  ini  menyesuaikan  diri  dengan  budaya nasional  yang  berlaku.  Penafsiran  ajaran agama yang terdapat pada kitab suci masing- masing  agama  merupakan  permasalahan umum yang terjadi pada semua agama.
Dengan  demikian,  dinamika  yang dimaksudkan  adalah  agar  ideologi  masing- masing  agama  dikontekstualisasikan  sebelum tertanam  secara  mendalam  dalam  budaya multikultural Indonesia.
Seluruh  umat  beragama  di  Indonesia harus  memiliki  rasa  komitmen  nasional  yang kuat  sebagai  wujud  moderasi  beragama.  Hal ini  dilakukan  untuk  mengetahui  sejauh  mana seseorang  atau  sekelompok  umat  beragama menganut  pandangan  dan  gagasan  ideologi nasional,  yang  utama  adalah  pengakuan Pancasila  sebagai  dasar  negara.  Berikutnya adalah bagaimana komunitas beragama dapat mempraktikkan  toleransi  secara  efektif. Individu  yang  beragama  harus  menghormati ruang  pemahaman  orang  lain  dan  tidak mencampuri  praktik  agamanya.  Mereka  juga secara  aktif  berkontribusi  dalam  melestarikan keragaman dan menerimanya, yang merupakan  aspek  lain  dari  toleransi  yang sangat dibutuhkan negara ini (Nurdin, 2021). Umat  beragama  akan  bersatu  dalam tujuan  yang  sama  yaitu  menolak  radikalisme dan  segala  bentuk  kekerasan  jika  mereka mengadopsi pola pikir toleran ini. Pentingnya komunitas  beragama  untuk  beradaptasi dengan  budaya  lokal  juga  sama  pentingnya. Selain  hadir  dan  muncul  dalam  kekosongan budaya,  agama  pun ikut  melebur  dengannya. Pemerintah  Indonesia  tengah  menerapkan salah  satu  cara  yang  diciptakan  Kementerian Agama, yaitu pelembagaan moderasi beragama,  guna  mewujudkan  arah  moderasi beragama.  Dalam  hal  ini  melalui  jalur pendidikan,  khususnya  pendidikan  tinggi. Jelas bahwa manajemen strategi implementasi akan  diperlukan  ketika  moderasi  beragama dilembagakan, untuk perencanaan, pelaksanaan,  dan  penilaian  pendidikan moderasi (Prakosa, 2022).
Pondok  pesantren  yang  menjadi tumpuan  pendidikan  tradisional  Indonesia pada hakekatnya mewakili paham pendidikan wasathiyah.  Mengajarkan  kitab  kuning  dan menumbuhkan pola pikir yang masuk akal di masyarakat  merupakan  dua  aspek  tanggung jawab  keilmuan.  Di  sinilah  muncul  titik singgung  jika  dilihat  dari  beberapa  sudut pandang.  Pesantren  dipandang  sebagai
lembaga pendidikan ortodoks. Mereka sebagai kaum tradisionalis berpegang teguh pada teks dan  ajaran  agama  yang  kaku,  namun  mereka juga  terbuka  terhadap  kemungkinan  bahwa dalam hal ini, penafsiran mereka terhadap teks pada akhirnya akan membawa mereka ke arah moderasi.    Perguruan  tinggi  kini  mereplikasi paradigma  pesantren  ortodoks  dalam  rangka menerapkan  moderasi  beragama.  Namun, secara umum, pendidikan tinggi menawarkan pengetahuan mendasar yang lebih baik dalam sains  untuk  mempelajari  segala  jenis  dan bidang penelitian (Purbajati, 2020).

## Pembahasan
Regulasi Moderasi Beragama
Kementerian
Agama
Republik
Indonesia  yang  dulu  bernama  Departemen Agama  memiliki  sejarah  panjang  sejak  tiga setengah  abad  ketika  Jepang  menjajah Indonesia (1942 – 1945). Pada tanggal 3 Januari 1946,  Kementerian  Agama  didirikan  atas perintah partai politik Islam. Jepang mendirikan Majlis Syuro Muslimin (Masyumi), sebuah  lembaga  urusan  agama  yang  dulu dikenal  dengan  nama  "Shumubu",  untuk menjadi forum ambisi keagamaan umat Islam di  Indonesia  (Saputera  &  H.  Djauhari,  2021). Untuk  memberikan  informasi  yang  signifikan tentang  kebebasan  beragama,  Kementerian Agama  menerapkan  pembatasan  kebebasan beragama tertentu dengan mendefinisikan apa itu agama. Dengan demikian, definisi “agama” berbeda-beda  menurut  berbagai  sistem kepercayaan dan perspektif etnis.
Terdapat  tujuh  program  wajib  yang disusun  pada  Rakernas  Kementerian  Agama Tahun  2021  -  2022  yaitu  (Sutrisno,  2019) Pertama, Penguatan Moderasi Beragama (yang dilaksanakan secara internal oleh Kementerian Agama dan masyarakat). Kedua, transformasi digital (untuk kinerja aparatur dan pelayanan publik).  Ketiga,  kebangkitan  KUA  sebagai jendela ibadah di berbagai bidang kehidupan; Keempat,  Cyber  Cyber  Islamic  University (yang memberikan pemerataan akses terhadap pendidikan);  Kelima,  independensi  pesantren (lembaga-lembaga ini membutuhkan dukungan  finansial  yang  stabil  untuk menjalankan misinya dalam mengajar, menyebarkan  dakwah,  dan  mendorong pengembangan  masyarakat);  Keenam,  adalah Indeks  Agama  yang  mengukur  standar kualitas Ukhuwah, Wathoniyah, dan Basyariah Islam di Indonesia; Ketujuh, adalah Pencanangan  Tahun  Toleransi  2022.  Program pertama dari tujuh program yang diselesaikan
pada  Rakernas  Kemenag  2021  dan  Rakernas 2022  adalah  penguatan  moderasi  beragama. Oleh  karena  itu,  mendorong  moderasi beragama  sangatlah  penting  dan  menjadi landasan dalam menciptakan hubungan sosial yang  bersahabat  dalam  budaya  Indonesia (Ahmad et al., 2022).
Persyaratan suksesnya program untuk moderasi beragama memerlukan pertimbangan  yang  cermat.  Sebab  akan menghasilkan  disparitas  dan  keganjilan  antar berbagai suku, kepercayaan, pola pikir, sikap, dan  perilaku  yang  membentuk  kehidupan sosial  negara  ini,  jika  disebarkan  dan disosialisasikan  tanpa  pertimbangan  yang matang.  Oleh  karena  itu,  penting  untuk mengawasi  dan  menilai  bagaimana  moderasi beragama diterapkan. Telah dicapai konsensus untuk meningkatkan moderasi beragama, yang merupakan  salah  satu  kebijakan  pemerintah yang  bertujuan  untuk  menciptakan  sistem kehidupan beragama dan bermasyarakat yang damai,  toleran,  dan  harmonis.  Mengingat masyarakat  Indonesia  yang  multikultural  dan beragamnya  agama,  etnis,  budaya,  dan kepercayaan,  moderasi  beragama  perlu diperkuat. Pada dasarnya, penciptaan interpretasi  yang  beragam  diperlukan  untuk pluralisme  agama.  Umat  beragama  dan pemerintah bisa saja mengalami konflik akibat beragamnya  penafsiran  agama  yang  sulit dipahami, jika tidak dikendalikan dengan baik (Ali, 2019).
Di  Indonesia,  sangat  penting  bagi individu  atau  kelompok  masyarakat  untuk memiliki komitmen terhadap negara. Seseorang  atau  sekelompok  orang  yang membuat komitmen ini siap untuk mendahulukan  kepentingan  negara  di  atas kepentingannya  sendiri.  Cita-cita  dan  prinsip dasar bangsa seperti keberagaman, persatuan, demokrasi, keutamaan hukum, dan kesejahteraan  sosial  mencerminkan  hal tersebut  (AR,  2020)  .  Pengabdian  bangsa  dan negara Indonesia ditunjukkan melalui sejumlah  inisiatif,  antara  lain  pendidikan, Bhinneka  Tunggal  Ika,  Pancasila,  dan  UUD 1945. Pancasila merupakan landasan kebudayaan  Indonesia  dan  menjadi  pedoman kebijakan dan tindakan pemerintah. Landasan hukum  bagi  pelaksanaan  kebijakan  dan kegiatan pemerintahan serta penyelenggaraan kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  diatur oleh  UUD  1945.  Bhinneka  Tunggal  Ika memberikan  ilmu  tentang  keberagaman  yang menjadi  ciri  khas  masyarakat  Indonesia.
Pendidikan,  di  sisi  lain,  merupakan  alat  yang penting  untuk  menumbuhkan  komitmen negara  dan  nasional  karena  pendidikan menanamkan  pada  generasi  berikutnya  rasa tanggung  jawab  sebagai  warga  negara  dan nilai-nilai nasional (Islamy, 2022)
Menteri  Agama  Indonesia  memulai kampanye  moderasi  beragama  pada  tahun 2016.  Kurikulum  ini  diharapkan  dapat menjawab  permasalahan  yang  ditimbulkan oleh  keberagaman  kehidupan  beragama masyarakat Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, dapat tercipta kehidupan bermasyarakat, beragama, dan berbangsa yang harmonis, damai, dan toleran. Untuk menjaga keutuhan NKRI, era kemajuan teknologi yang sangat pesat ini harus dijadikan sebagai wadah pembelajaran  yang  bermanfaat  bagi  generasi mendatang  dengan  menyuguhkan  konten keagamaan yang menenangkan dan mendamaikan  (Jamaluddin,  2022)  Untuk  itu, Perpustakaan  Nasional  RI  dan  Kementerian Agama  RI  bekerja  sama  mendirikan  gateway website resmi Perpustakaan Keagamaan.
Pembuatan situs web ini dimaksudkan sebagai sumber daya untuk mengatasi masalah informasi dan teknologi yang berdampak pada pendidik,  peserta  didik.  Fokus  pemerintah pada  moderasi  beragama  patut  mendapat perhatian,  terutama  mengingat  perannya dalam menyusun narasi Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional (RPJPN)  .  Hal  ini  menunjukkan  bahwa pemerintah  secara  aktif  mendorong  moderasi beragama  di  kalangan  umat  beragama  di Indonesia.  Lembaga  pendidikan  mulai  dari universitas  hingga  madrasah  dan  pesantren ikut terlibat. Peningkatan kualitas kemanusiaan, seperti kerukunan dan moderasi beragama,  dapat  dicapai  melalui  berbagai lembaga informal (Nugraha, 2023a).
Literasi  agama  dan  pendidikan antaragama  semakin  berkembang  (interfaith education).  Untuk  menumbuhkan  solidaritas antar  umat  beragama,  lembaga  pendidikan harus memperluas praktik berbagai pengalaman  keagamaan.  Pendidikan  antar budaya  kini  diajarkan  sebagai  mata  pelajaran di  perguruan  tinggi  sebagai  akibat  dari kebijakan  pemerintah  di  tingkat  perguruan tinggi  yang  mewajibkan  perguruan  tinggi untuk  menyelenggarakan  pendidikan  antar budaya kepada semua peserta didiknya . Selain itu,  sesuai  dengan  surat  edaran  Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama nomor 3663,  perguruan  tinggi  diarahkan  membuat
Rumah
Moderasi Beragama
dalam melembagakan moderasi beragama di perguruan  tinggi  (Lessy  &  Widiawati,  2022) Negara memposisikan diri “In Between” dalam pandangan  moderasi  beragama  berdasarkan kebijakan  yang  telah  digariskan  sebelumnya. Artinya,  mencampuri  urusan  agama  secara berlebihan  tidak  dapat  diterima,  namun menjauhkan  diri  dari  agama  juga  tidak  dapat diterima.  Negara  tidak  akan  mengabaikan agama;  sebaliknya,  mereka  akan  membangun konstitusinya  berdasarkan  prinsip-prinsip  inti agama, menjadikan realisasi kebaikan bersama yaitu  kebahagiaan  dan  perdamaian  sebagai salah satu tujuannya.

## Manajemen Pendidikan Moderasi Beragama
Indonesia  sebagai  negara  yang  kokoh dengan  berbagai  pilar  dan  komponen pendukung  yang  kuat.  Oleh  karena  itu, meningkatkan moderasi beragama merupakan kewajiban  bersama  jika  berkaitan  dengan terbentuknya  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.  Tujuannya  tidak  dapat  dicapai dengan  sendirinya;  sebaliknya,  hal  ini  sangat bergantung pada hubungan yang komprehensif  dan  saling  menguntungkan antara berbagai institusi politik dan agama(Nurlaiila & Halimatussahkdiah, 2023).
Jika  moderasi  beragama  hanya dilakukan oleh segelintir orang atau organisasi, maka hal tersebut tidak akan mampu mencapai tujuan  yang  diharapkan,  yakni  membina kerukunan.  Beragam  elemen  yang  saling berhubungan mempengaruhi moderasi beragama. Elemen-elemen ini berinteraksi dan mempunyai  pengaruh  untuk  membangun suatu sistem secara keseluruhan.
Gagasan  bahwa  pendidikan  adalah sistem yang kompleks dan saling berhubungan, seperti ekosistem alami, dikenal sebagai  “ekosistem  pendidikan  moderasi beragama”.  Mirip  dengan  ekosistem  alam, manajemen  pendidikan  terdiri  dari  berbagai komponen  yang  saling  bergantung.  Peserta didik, pendidik, kurikulum, strategi pengajaran,  lingkungan  belajar,  peraturan pendidikan, lembaga pendidikan, dan masyarakat  semuanya  merupakan  komponen manajemen  pendidikan.    Ketidakseimbangan pada  salah  satu  komponen  ini  mungkin berdampak  pada  kinerja  dan  keseimbangan sistem  secara  keseluruhan.  Oleh  karena  itu, untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik, gagasan tentang manajemen pendidikan menyoroti betapa pentingnya semua komponen  sistem  pendidikan  untuk  bekerja
sama.  Metode  ini  menekankan  pembelajaran dari  manajemen  pendidikan  dengan  tetap mengakui  kebutuhan  dan  kemampuan  unik setiap orang (Rahayu, 2020) .
Lingkungan dimana keberagaman agama dan kepercayaan  dapat  diakui  dan  diterima  oleh seluruh  anggota  masyarakat  atau  bangsa, bebas  dari  prasangka  atau  konflik  yang merugikan pihak-pihak yang berbeda keyakinan,  dikenal  dengan  istilah  ekologi pendidikan  moderasi  beragama  (Ruswandi, 2022).
Untuk  menciptakan  suasana  yang mendukung  kegiatan  keagamaan  yang  damai dan harmonis, berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, kelompok agama,  dan  masyarakat  luas,  bekerja  sama untuk  membangun  ekosistem  moderasi beragama.  Ekologi  pendidikan  moderasi beragama  diartikan  sebagai  suatu  lingkungan yang  bebas  dari  prasangka  atau  konflik  yang merugikan pihak-pihak yang berbeda keyakinan  dan  dimana  keberagaman  agama dan  keyakinan  dapat  diakui  dan  dihormati oleh seluruh anggota masyarakat atau bangsa. Pemerintah,  organisasi  keagamaan,  dan masyarakat berkolaborasi membangun ekosistem  moderasi beragama yang bertujuan untuk  menumbuhkan  lingkungan  yang kondusif bagi praktik keagamaan yang damai dan harmonis.
Agar  setiap  orang  memiliki  hak  yang sama  untuk  menganut  agama  apa  pun  atau tidak  beragama  sama  sekali,  serta  adanya pemahaman  bersama  bahwa  akses  terhadap akomodasi publik, pekerjaan, dan pendidikan tidak  boleh  terpengaruh  oleh  diskriminasi, maka terdapat beberapa komponen yang harus diperhatikan  (Ruswandi,  2022);  Pertama, keadilan dan kesetaraan harus terlebih dahulu dipertahankan  oleh  pemerintah,  negara  dan masyarakat. Kedua, landasan untuk mengembangkan lingkungan moderasi beragama  adalah  toleransi,  baik  dalam komunitas beragama maupun antar keyakinan. Semua pihak yang terlibat harus mengakui dan menghormati  perbedaan  yang  ada  dan  tidak melakukan diskriminasi terhadap mereka yang memiliki pendapat berbeda. Ketiga, menyelesaikan  perselisihan  dan  menghindari konfrontasi yang merugikan kedua belah pihak sangat  bergantung  pada  komunikasi  yang efektif  antar  komunitas  agama.  Keempat, pendidikan  inklusif  dan  berkualitas  tinggi dapat meningkatkan rasa hormat dan toleransi terhadap  perbedaan  sosial.  Hasilnya,  suasana
yang lebih ramah dan mendukung kelangsungan  hidup  beragam  populasi  dapat tercipta.
Kelima, diperlukannya kepemimpinan  yang  moderat  di  sejumlah bidang,  termasuk  politik,  pekerjaan  sosial, agama,  dan  ekonomi.  Untuk  memimpin dengan memberi contoh, para pemimpin harus mengedepankan kesetaraan dan toleransi baik dalam perkataan maupun perbuatan. Keenam, dengan mendorong kolaborasi dalam berbagai upaya,  kerja  sama  antar  lembaga  keagamaan, organisasi  kemasyarakatan,  dan  lembaga pemerintah dapat mendukung pengembangan ekosistem moderasi beragama.
Semua inisiatif ini dimaksudkan untuk menumbuhkan  ekosistem  moderat  beragama yang akan mendukung keberadaan masyarakat  yang  beragam  di  mana  semua umat  beragama  dapat  hidup  berdampingan secara harmonis. Karena kehidupan masyarakat  dipenuhi  dengan  beragamnya agama  dan  kepercayaan,  maka  diperlukan ekosistem  moderasi  beragama.  Perbedaan pandangan agama berpotensi memicu konflik, ketegangan,  dan  pertumpahan  darah  di masyarakat  jika  tidak  ada  lingkungan  yang mendukung  moderasi  beragama  (Surabaya, 2021).
Dibutuhkan ekologi moderasi beragama
untuk menyeimbangkan keberagaman  agama  dan  kepercayaan  yang ditemui  masyarakat  dalam  kehidupan  sehari- hari.  Jika  tidak  ada  iklim  yang  mendorong moderasi  beragama,  perbedaan  keyakinan beragama berpotensi memicu konflik, ketegangan,  dan  kekerasan  di  masyarakat. Kaitannya dengan ekologi moderasi beragama, toleransi,  komunikasi,  pendidikan,  perilaku kooperatif,  dan  kepemimpinan  moderat merupakan komponen penting yang mendukung  pemahaman  dan  penerimaan masyarakat  terhadap  keberagaman  agama serta berfungsi untuk menghindari perselisihan  di  dalam  dan  antar  umat beragama.  Dalam  hal  ini,  ekosistem  moderasi beragama akan mendukung masyarakat dalam menumbuhkan keadilan dan perdamaian bagi semua, serta persatuan dalam keberagaman. Penguatan Moderasi Beragama dalam Ruang Lingkup Pendidikan
Menurut  RPJMN  2020 – 2024,  tujuan suatu negara dalam kerangka inisiatif strategis untuk memperkuat kerukunan umat beragama dan menumbuhkan keharmonisan sosial antar masyarakat  adalah  dengan  memainkan  peran penting  dalam  moderasi  beragama  (Faozan,
2020).  Satu  kementerian  tidak  bisa  secara efektif  mendorong moderasi  beragama sendirian;  melainkan  harus  berkolaborasi dengan kementerian atau organisasi lain untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan. Oleh karena itu, Kementerian Agama menjadi sektor  utama  yang  bertugas  melaksanakan peningkatan  moderasi  beragama  sesuai amanat RPJMN 2020 – 2024. Seluruh pemangku kepentingan  di  kementerian  atau  lembaga lainnya  harus  dilibatkan  dalam  implementasi peningkatan  moderasi  beragama  dalam kehidupan beragama. Hal ini untuk menjamin program  pelayanan  publik  yang  inklusif menjunjung tinggi hak-hak sipil dan agama.
Institusi pendidikan tinggi merupakan faktor  penting  dalam  keberhasilan  upaya moderasi  beragama  (Adib  et  al.,  2019).  Selain mengajarkan  makna  agama  yang  damai, perguruan  tinggi  juga  memupuk  nilai-nilai antar  budaya  dan  pengembangan  pemikiran kebangsaan.  Institusi  pendidikan  tinggi berperan sebagai platform untuk memperkenalkan  peserta  didik  dan  pendidik untuk  mendiskusikan  berbagai  perbedaan yang  dapat  diterima  dan  memperluas kepekaan mereka terhadap perbedaan tersebut. Pendidik menjelaskan agama dengan cara  yang  mengedepankan  perdamaian  dan bukan  permusuhan,  dan  lembaga  pendidikan harus  menerima  perbedaan-perbedaan  ini (Juliati et al., 2018).
Tujuan pendidikan moderasi beragama  adalah  mewujudkan  masyarakat yang  dapat  hidup  dalam  masyarakat  yang mempunyai  pandangan  yang  berbeda-beda, namun  tetap  bersikap  toleran,  menghargai keberagaman, serta mampu menjaga ketentraman dan ketertiban. Dengan mengajarkan moderasi beragama, perselisihan akibat  disparitas  agama  dan  kepercayaan diyakini dapat terselesaikan, sehingga tercipta masyarakat  yang  damai,  sejahtera,  dan harmonis.  Dari  pendidikan  dasar  hingga pendidikan  tinggi,  pendidikan  moderasi beragama  dapat  ditawarkan  dalam  berbagai lingkungan  pendidikan  formal  dan  informal (Nugraha, 2023b).
Pemahaman moderasi beragama, keberagaman  agama  dan  kepercayaan,  etika beragama,  dan  praktik  interaksi  antaragama biasanya tercakup dalam kurikulum pendidikan  moderasi  beragama.  Pendidikan moderasi  beragama  dapat  diberikan  dalam berbagai  konteks  pendidikan  resmi  dan informal, mulai dari lembaga pendidikan dasar
hingga pendidikan tinggi. Kurikulum pendidikan  moderasi  beragama  biasanya mencakup  konsep  pemahaman  moderasi beragama, keberagaman agama dan kepercayaan,  etika  beragama,  dan  praktik kontak antaragama.
Untuk  menjamin  pelaksanaan  yang efisien  dan  terkoordinasi  dengan  baik, pemerintah  dan  lembaga  terkait  lainnya  juga harus  mendorong  pendidikan  moderasi beragama (Syahlan & Nugraha, 2023)Selain itu, pengajaran moderasi beragama perlu diperbarui  untuk  mencerminkan  perubahan masyarakat dan kompleksitas dinamika dunia. Oleh  karena  itu,  diyakini  bahwa  pendidikan moderasi  beragama  akan  memainkan  peran penting  dalam  menciptakan  masyarakat  yang toleran  dan  damai.  Hal  ini  disebabkan  oleh keyakinan  bahwa  pendidikan  membantu dalam  menanamkan  prinsip-prinsip  yang mendukung  kolaborasi  individu  dan  saling pengertian  serta  kesadaran  keberagaman  dan pentingnya menghormati perbedaan.
Peserta  didik  akan  belajar  bagaimana menghormati  dan  menghargai  perbedaan agama dan filosofi serta bagaimana memahaminya secara objektif di kelas. Hal ini mendorong  anak-anak  untuk  memandang perbedaan sebagai kekayaan yang perlu dijaga dan dihargai serta mengajarkan mereka bahwa semua agama dan kepercayaan memiliki nilai- nilai  yang  sama  pentingnya  dan  patut dihormati  (Nugraha  et  al.,  2018).  Selain  itu, lingkungan pendidikan akan menjamin bahwa peserta  didik  menerima  keberagaman  dan memiliki pemahaman yang kuat tentang nilai- nilai dan keyakinan agama. Lingkungan belajar yang ramah dan inklusif dapat menumbuhkan kesejahteraan  bagi  seluruh  warga  dan berkontribusi pada pengembangan masyarakat yang lebih toleran dan damai.
Berbagai pendekatan yang disesuaikan dengan  situasi  dan  konteks  di  mana pendidikan diberikan dapat digunakan  untuk melaksanakan  pendidikan  yang  dimoderasi. Menciptakan  lingkungan  yang  ramah  dan inklusif  bagi  orang-orang  dari  berbagai  latar belakang,  memaparkan  prinsip-prinsip  dan keyakinan  agama  secara  objektif,  membantu peserta  didik  dalam  memahami  keragaman agama,  mendorong  komunikasi  dan  diskusi yang  jujur,  dan  memperkenalkan  ritual keagamaan  yang  inklusif  adalah  beberapa pendekatan yang populer untuk mencapai hal ini.  Penting  juga  untuk  mempertimbangkan kurikulum  dan  strategi  pengajaran  yang
berpegang  pada  cita-cita  moderasi  beragama (Hamdi, 2021).
Untuk  menjamin  efektivitas  dan integrasi  di  banyak  bidang  pendidikan, pemerintah  dan  lembaga  terkait  harus mendukung  pelaksanaan  pendidikan  yang diatur.  Membangun  suasana  pembelajaran yang  ramah,  menerima,  dan  menghormati yang  menghormati  keberagaman  agama  dan kepercayaan  dengan  menerapkan  pendidikan moderat  secara  efektif.  Peserta  didik  yang melakukan  hal  ini  mungkin  akan  tumbuh menjadi  orang  yang  lebih  menerima,  toleran, dan  menghargai  keberagaman  di  dunia  yang semakin heterogen (Nasir, 2022).
Ada  banyak  pendekatan  untuk memperkenalkan praktik pendidikan moderasi di  lembaga  pendidikan.  Hal  ini  melibatkan penggabungan  pendidikan  moderasi  berbasis kurikulum. Ketika mengajarkan materi agama, lembaga pendidikan mungkin sangat menekankan  nilai-nilai kerukunan, persatuan, dan toleransi antar umat beragama. Selain itu, lembaga-lembaga pendidikan dapat mendirikan  komunitas  komunitas  yang didedikasikan untuk moderasi, yang bertujuan untuk mempraktikkan moderasi, studi tentang moderasi,  dan  menyelenggarakan  acara-acara yang  dapat  meningkatkan  kerukunan  dan toleransi  beragama.  Selain  itu,  lembaga pendidikan  dapat  menyelenggarakan  acara seperti  konferensi,  diskusi,  dan  pertemuan komunitas  agama  yang  berbeda  untuk meningkatkan toleransi dan mendidik peserta didik tentang nilai kerja sama antaragama.
Komunitas  kerukunan  antar  umat beragama  dibentuk  oleh  lembaga  pendidikan untuk  menjamin  keberhasilan  pelaksanaan pendidikan  moderasi.  Tugas  mereka  antara lain  memantau  kegiatan-kegiatan  di  dalam lembaga-lembaga tersebut, memediasi perselisihan  antar  umat  beragama,  dan memfasilitasi inisiatif-inisiatif yang mendorong  toleransi  dan  keharmonisan bersama.  Peserta  didik  dapat  memahami  dan menyerap  nilai-nilai  yang  terdapat  dalam moderasi  beragama  dengan  mempraktikkan tahapan-tahapan pendidikan moderasi. Hal ini
akan  membantu  mereka  tumbuh  menjadi orang  yang  toleran,  menghargai  perbedaan orang  lain,  dan  mampu  hidup  berdampingan secara damai (Prakosa, 2022).
Ada beberapa pendekatan untuk mengevaluasi efektivitas  pendidikan  moderasi  beragama, antara  lain  focus  group,  angket  atau  survei, asesmen  dan  ujian,  serta  observasi  langsung. Guru  dan  dosen  mengawasi  peserta  didik dengan  cermat  sepanjang  kelas  atau  kegiatan ekstrakurikuler untuk melihat apakah mereka menunjukkan toleransi, menghormati keberagaman,  dan  keharmonisan  antar  umat beragama.  Ujian  tertulis  atau  tugas-tugas terkait  yang  meliputi  pemahaman  peserta didik  terhadap  nilai-nilai  moderasi,  sikap mereka  terhadap  toleransi,  dan  langkah- langkah  spesifik  yang  mereka  ambil  untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari dapat dijadikan sebagai tes dan penilaian yang dikaitkan dengan topik pembelajaran  moderasi  beragama  (Rinda Fauzian, Hadiat, Peri Ramdani, 2021).
Dengan  menanyakan  pemahaman peserta  didik  tentang  idealisme  moderasi, sikap  mereka  terhadap  toleransi,  dan pengalaman mereka menghadapi situasi yang memerlukan  sikap  moderasi,  kuesioner  dan survei  dapat  digunakan  untuk  menilai seberapa  baik  peserta  didik  memandang pengajaran  moderasi  beragama  (Harahap, 2011).  Melalui  berbagi  pengalaman  dan menawarkan  nasihat  satu  sama  lain, percakapan  kelompok  dapat  dimanfaatkan untuk  menilai  kapasitas  peserta  didik  dalam menerapkan nilai-nilai moderasi dalam situasi dunia  nyata.  Saat  melakukan  penilaian, penting  untuk  mempertimbangkan  sejumlah faktor,  termasuk  efisiensi  strategi  pengajaran yang  digunakan,  kedalaman  pemahaman peserta  didik,  dan  kapasitas  mereka  untuk menerapkan  standar  moderasi.  Institusi pendidikan  dapat  meningkatkan  standar pengajaran moderasi beragama dan menghasilkan  generasi  yang  lebih  menerima dan toleran dengan melakukan evaluasi secara menyeluruh.

## PENUTUP
Salah satu bidang yang terkena dampak signifikan dari strategi moderasi beragama yang diusung Kementerian Agama Republik Indonesia adalah pendidikan khususnya pendidikan tinggi.
Baik  di  lembaga  pendidikan  formal  maupun informal,  kebijakan  moderasi  beragama  dapat ditegakkan  melalui  proses  pembelajaran. Mahapeserta  didik  dapat  mempelajari  nilai
toleransi, menghargai keberagaman, dan kerukunan antar umat beragama melalui adanya kebijakan yang menerapkan moderasi beragama. Untuk  menjamin  pembelajaran  efektif,  berbagai teknik evaluasi dapat digunakan, seperti diskusi kelompok,  angket  atau  survei,  penilaian  dan
ujian, serta observasi langsung. Oleh karena itu, kebijakan  moderasi  beragama  merupakan langkah  penting  dalam  mengembangkan komunitas lembaga pendidikan yang ramah dan menerima.kata  misal pertama,  kedua, dan seterusnya
.

## DAFTAR PUSTAKA
Abror,  M.  (2020).  Moderasi  Beragama  Dalam  Bingkai  Toleransi :  Kajian  Islam  dan  Keberagaman. RUSYDIAH: Jurnal Pemikiran Islam , 1 (2), 137 – 148. Ahmad,  R.,  Stai,  S.,  &  Email,  C.  (2022). Implementasi  moderasi beragama  dalam  pendidikan  agama  islam . 20 (1), 1 – 12.
Akhmadi,  A.  (2019).  Moderasi  Beragama  Dalam  Keragaman  Indonesia  Religious  Moderation  in Indonesia ’ S Diversity. Jurnal Diklat Keagamaan , 13 (2), 45 – 55. Ali, N. (2019). Model Moderasi Beragama Berbasis Pesantren Salaf. ISLAMICA : Jurnal Studi Keislaman , 14 (September 2019), 82 – 102.
Alim,  M.  S.,  &  Munib,  A.  (2021).  Aktualisasi  Pendidikan  Moderasi  Beragama  Di  Madrasah. Jurnal PROGRESS: Wahana Kreativitas Dan Intelektualitas , 9 (2), 263.
https://doi.org/10.31942/pgrs.v9i2.5719
Amelia, D., Setiaji, B., Primadewi, K., Habibah, U., Lounggina, T., Peny, L., Rajagukguk, K. P., Nugraha, D., Safitri, W., Wahab, A., Larisu, Z., Setiaji, B., & Dharta, F. Y. (2023). Metode Penelitian Kuantitafi . Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
Amir, M., & Nugraha, D. (2023). Peningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Mahasiswa Akibat Efek Penggunaan Model Pembelajaran Flipped Classroom Dan Mind Mapping. JIPMuktj:Jurnal Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kramat Jati , 4 (2), 69.
https://jurnal.pcmkramatjati.or.id/index.php/JIPMUKJT/index AR, S. (2020). Peran Guru Agama Dalam Menanamkan Moderasi Beragama. Al-Irfan , 3 , 37 – 51. Fahri, mohammad, A. zainuri. (2022). Moderasi Beragama di Indonesia Mohamad. Religions , 13 (5), 451. http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar/article/download/5640/3010/
Faisal,  M.  (2020).  Manajemen  Pendidikan  Moderasi  Beragama  Di  Era  Digital. Journal  of  International Conference On Religion, Humanity and Development , 195 – 202.
Faozan,  A.  (2020).  Moderasi  Beragama  Dalam  Pendidikan  Agama  Islam  Untuk  Masyarakat Multikultural. Hikmah : Journal of Islamic Studies , 16 (2), 219 – 228.
Faridah, E. S., Febrianti, R., Purnomo;, Hajar, M., Dahlan, M. Z., Gaol, E. L., Maqbuloh, A., Nugraha, D.,  Nurjanah;,  Laelasari,  E.,  Sayekti,  S.  P.,  &  Wijaya,  S.  (2023). Pengembangan  Kurikulum  dan Pembelajaran Abad 21 (1st ed.). Yayasan Penerbit Muhammad Zaini. Hamdi, S. (2021). Revitalisasi Syiar Moderasi Beragama di Media Sosial : Gaungkan Konten Moderasi untuk Membangun Harmonisasi . 27 (1), 1 – 15. Hasan, M. (2021). Prinsip Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Berbangsa. Jurnal Mubtadiin , 7 (2), 111 – 123. https://journal.an-nur.ac.id/index.php/mubtadii
Hefni,  W.  (2020).  Moderasi  Beragama  dalam  Ruang  Digital:  Studi  Pengarusutamaan  Moderasi Beragama  di  Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Islam  Negeri. Jurnal  Bimas  Islam , 13 (1),  1 – 22.
https://doi.org/10.37302/jbi.v13i1.182 Islamy, A. (2022). Moderasi beragama dalam ideologi pancasila . 3 , 18 – 30.
https://doi.org/10.53491/porosonim.v3i1.333 Jamaluddin. (2022). IMPLEMENTASI MODERASI
BERAGAMA DI TENGAH MULTIKULTURALITAS  INDONESIA  (Analisis  Kebijakan  Implementatif  pada  Kementerian Agama). AS-SALAM Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman , 7 (1), 1 – 13.
Juliati, J., Firman, M., & Nugraha, D. (2018). Improving Mathematical Communication Capabilities By Realistic  Mathematics  Approach. (Jiml)  Journal  of  Innovative  Mathematics  Learning , 1 (3),  338. https://doi.org/10.22460/jiml.v1i3.p338-344
Junaedi,  E.  (2019).  Inilah  Moderasi  Beragama  Perspektif  Kemenag. Harmoni , 18 (2),  182 – 186. https://doi.org/10.32488/harmoni.v18i2.414
Lessy,  Z.,  &  Widiawati,  A.  (2022).  IMPLEMENTASI  MODERASI  BERAGAMA  DI  LINGKUNGAN SEKOLAH DASAR. Pedagogie , 3 (2), 137 – 148.
Luqmanul Hakim Habibie, M., Syakir Al Kautsar, M., Rochmatul Wachidah, N., & Sugeng, A. (2021).
Moderasi Beragama dalam Pendidikan Agama Islam di Indonesia. Jurnal Moderasi Beragama , 01 (1), 121 – 150.
Nasir,  M.  K.  R.  M.  (2022).  Potret  Moderasi  Beragama  di  Kalangan  Mahasiswa. PUSAKA :  Jurnal Khazanah Keagamaan , 172 – 185. Nugraha,  Derry,  Joko,  F.  S.  (2023). PENGARUH  KEIKUTSERTAAN  DALAM  KEGIATAN EKSTRAKURIKULER/UKM  DAN  MINAT  BELAJAR  TERHADAP  PRESTASI  BELAJAR MAHASISWA . 4 (1), 1 – 8.
Nugraha,  D.  (2023a).  Akuntabilitas  Pemimpin  Pendidikan  Berbasis  Agama,  Filsafat,  Psikologi  Dan
Sosiologi. Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan , 12 (1), 194 – 205.
https://www.jurnal.goretanpena.com/index.php/JPE/article/view/1375 Nugraha, D. (2023b). Pengaruh metode simulasi demonstrasi terhadap hasil belajar mahasiswa. Jurnal Pena Edukasi , 10 (1), 1 – 8.
Nugraha, D., Ginanjar, H., & Rolina, R. (2018). Problem Solving Ability and Problem Based Learning.
(Jiml) Journal of Innovative Mathematics Learning , 1 (3), 239.
https://doi.org/10.22460/jiml.v1i3.p239-243 Nurdin,  F.  (2021).  Moderasi  Beragama  menurut  Al- Qur’an  dan  Hadist. Jurnal  Ilmiah  Al- Mu’ashirah ,
18 (1), 59. https://doi.org/10.22373/jim.v18i1.10525 Nurlaiila, & Halimatussahkdiah. (2023). INTERNALISASI PENDIDIKAN KARAKTER PADA ANAK DALAM BINGKAI MODERASI BERAGAMA Nurlaila. Nasional Education Conference Strategies for Developing the Profile of Rahmatan Lil Alamin Students in Madrasah , 45 – 53.
Prakosa,  P.  (2022).  Moderasi  Beragama:  Praksis  Kerukunan  Antar  Umat  Beragama. Jurnal  Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH) , 4 (1), 45 – 55. https://doi.org/10.37364/jireh.v4i1.69 Purbajati, H. I. (2020). Peran Guru Dalam Membangun Moderasi Beragama di Sekolah. Falasifa Jurnal Studi  Keislaman , 11 (2),  182 – 194.  https://media.neliti.com/media/publications/318931-peran- guru-agama-dalam-menanamkan-modera- Rahayu,  L.  R.  (2020).  POTENSI  PERAN  PEREMPUAN  DALAM  MEWUJUDKAN  MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA. Jurnal Pustaka , 7 , 31 – 37.
Rinda Fauzian, Hadiat, Peri Ramdani, M. Y. (2021). Penguatan moderasi beragama berbasis kearifan lokal dalam upaya membentuk sikap moderat siswa madrasah. AL_WIJDAN : Journal of Islamic Education Studies , VI (May), 1 – 14.
Ruswandi, U. (2022). Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam. JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) , 5 , 3194 – 3203.
Saputera,  abdur rahman adi, & H. Djauhari, M. S. (2021). Potret Pengarusutamaan Moderasi Beragama.
… Moderasi Beragama … , 01 (1), 41 – 60. https://e-
journal.metrouniv.ac.id/index.php/moderatio/article/view/3351 Surabaya, S. D. N. M. (2021). NILAI-NILAI MODERASI BERAGAMA DALAM PERMENDIKBUD NO . 37 TAHUN 2018 Achmad Zainal Abidin Pada Desember 2016 , Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (  PPIM  )  UIN  Syarif  pada  jenjang  pendidikan  dasar  dan  menengah  cenderung  bersikap  intoleran  dan berpaham in . 2 (5), 729 – 736.
Sutrisno, E. (2019). Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan. Jurnal Bimas Islam , 12 (2),
323 – 348. https://doi.org/10.37302/jbi.v12i2.113
Syahlan, F., & Nugraha, D. (2023). Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dan Prestasi Belajar Mahasiswa.
Journal of Education and Culture , 53 (9), 1689 – 1699.