## Al-Mizan
(e-Journal)

## Kriminalisasi Trading in Influence dalam Tindak Pidana Korupsi
Ahmad Syahird 1 , Marlin 2
1 Universitas Megarezky, 2 Universitas Sulawesi Tenggara Email: ahmadsyahird@unimerz.ac.id; marlinaadvokat@gmail.com
Author Correspondence: ahmadsyahird@unimerz.ac.id
Abstract: This research aims to find out the concept of trading in influence in the United  Nations  Convention  Against  Corruption  (UNCAC)  and  to  find  out  the urgency of criminalizing trading in influence in Indonesian legislation. This type of research is normative research with a statute approach and a conceptual approach. The results of this study show that the concept of trading in influence in UNCAC has differences with the crime of corruption in national legislation, such as in terms of perpetrators and arrangements. The absence of trading in influence regulation in the legislation is the urgency of the need for trading in influence in the future law (ius constituendum). The concept of trading in influence in UNCAC is similar to the offense of active-passive bribery by public officials, which is already regulated in the corruption law. However, it still differs in the recipient of the bribe, the setting, and the person involved. Meanwhile, the urgency of regulating trading  in influence in national legislation is because corruption has become a problem for the international community and there is also a legal vacuum.
Keywords: Trading in Influence; Criminalization, Ius Constituendum; International Community; Public Official

## Criminalization of Trading in Influence in the Crime of Corruption
Abstrak:  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  konsep trading  in  influence (perdagangan  pengaruh)  dalam United  Nations  Convention  Against  Corruption ( UNCAC)  dan  untuk  mengetahui  urgensi  kriminalisasi trading  in influence dalam peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia.  Tipe  penelitian  ini  adalah  penelitian normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach)  dan pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach).  Hasil  penelitian  ini  menunjukan, bahwa konsep trading in influence dalam UNCAC memiliki perbedaan dengan tindak pidana  korupsi  dalam  peraturan  perundang-undangan  nasional,  seperti  dalam  hal pelaku  dan  pengaturan.  Belum  adanya  pengaturan trading  in  influence  dalam peraturan  perundang-undangan  merupakan  urgensi  perlunya trading  in  influence dalam  hukum  yang  akan  datang  ( ius constituendum). Konsep  trading in influence dalam UNCAC mirip dengan tindak pidana suap aktif-pasif oleh pejabat publik yang sudah diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Namun tetap berbeda pada penerima suap, pengaturan dan orang yang terlibat. Sedangkan urgensi pengaturan trading  in  influence  pada  peraturan  perundang-undangan  nasional  dikarenakan korupsi  sudah  menjadi  masalah  bagi  masyarakat  internasional  dan  juga  masih terdapat kekosongan hukum.
Kata Kunci: Perdagangan Pengaruh; Kriminalisasi; Ius Constituendum; Masyarakat Internasional; Pejabat Publik

## A. Pendahuluan
Permasalahan  tindak  pidana  korupsi  seakan  menjadi  sebuah  permasalahan yang tidak kunjung terselesaikan. Upaya pemberantasan korupsi, telah berulang kali dilakukan  oleh  pemerintah.  Namun,  tetap  saja  korupsi  masih  terjadi  di  segala lini pemerintahan  dan  setiap  sektor  lini  kehidupan  masyarakat.  Korupsi  seakan  telah menjadi sebuah masalah berkepanjangan, yang seolah-olah selalu terjadi dan tidak terselesaikan.  Bak  cendawan  di  musim  hujan,  setelah  satu  kasus  korupsi  berhasil ditangani oleh aparat, muncul lagi kasus korupsi lainnya di lain tempat.
Tindak  pidana  korupsi  terjadi  semakin  masif,  terutama  pada  era  pasca reformasi saat ini. Korupsi telah masuk ke semua sektor dalam pemerintahan. Sektor eksekutif,  yudikatif,  legislatif,  tidak  lepas  dari  tindak  pidana  korupsi.  Korupsi semakin bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Permasalahan korupsi tidak hanya menjadi  permasalahan  domestik  saja.  Dalam  perkembangannya,  permasalahan korupsi juga menjadi agenda dan isu bersama masyarakat dunia. Korupsi terjadi tidak hanya  pada  negara-negara  berkembang,  melainkan  juga  pada  negara-negara  yang tergolong  sebagai  negara  maju.  Misalnya  kasus  Park  Geun  Hye,  mantan  Presiden Korea Selatan yang pada tahun 2018 lalu dituduh melakukan korupsi bersama dengan penasehatnya, Choi Soon Sik, di mana Choi adalah Penasehat Presiden Park yang kawan akrab Sang Presiden sejak kecil. Choi dituduh menyalahgunakan pengaruhnya sebagai  Penasehat  Presiden  untuk  meminta  sumbangan  kepada  perusahaan- perusahaan ternama di Korea Selatan. 1
Kasus ini lazim dikenal dengan nama trading in influence. Trading in influence sendiri sebenarnya bukanlah modus korupsi baru. Trading in influence sendiri sudah dikenal di berbagai negara-negara, khusus Eropa Barat. Ketentuan mengenai trading in  influence  telah  diatur  dalam  pasal  18  United  Nations  Convention  Against Corruption ( UNCAC).  Indonesia  sendiri  merupakan  negara  yang  ikut  serta meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, namun sampai
1 BBC New Indonesia, “Apa yang membuat mantan Presiden Korea Selatan Park Geun -hye dipenjara selama 24 tahun?” 6 April  2018,  dalam  https://www.bbc.com/indonesia/dunia-43618151, diakses 20 September 2021.
saat ini, Indonesia masih belum memasukkan ketentuan-ketentuan dalam UNCAC, termasuk pula di dalamnya mengenai ketentuan trading in influence. Hal ini sungguh sangat disayangkan, mengingat ratifikasi UNCAC merupakan komitmen Indonesia dalam hal pemberantasan korupsi.
Selain  itu,  di  masyarakat  masih  banyak  terjadi  kesalahpahaman  dalam membedakan  antara trading  in  influence  dengan  suap  biasa.  Seringkali  dalam prakteknya,  banyak  kasus  suap  biasa  yang  dikira  oleh  masyarakat  sebagai  kasus trading  in  influence.  Sebagai  contoh,  kasus  suap  kuota  impor  daging  sapi  yang menjerat  Presiden  Partai  Keadilan  Sejahtera,  Luthfi  Hassan  Ishaq  (LHI).  LHI didakwa menerima suap dari Perwakilan PT Indoguna Utama untuk mempengaruhi Menteri Pertanian Siswono, yang notabene adalah kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saat itu, supaya mengatur kuota penambahan impor daging sapi tahun 2013. 2
Begitu  pula  kasus  Rommahurmuzy,  Ketua  Umum  Partai  Persatuan Pembangunan  (PPP).  Rommy,  sapaan  Rommahurmuzy,  tertangkap  di  Surabaya ketika  sedang  menerima  uang  suap  sebesr  300  Juta  Rupiah  dari  seorang  oknum Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  Kementerian  Agama,  dalam  hal  jual  beli  jabatan pengangkatan  Kepala  Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama  Jawa  Timur.  Posisi Rommahurmuzy, yang kala itu menjabat sebagai Ketua  Umum PPP, dinilai dapat mempengaruhi Menteri Agama, Lukman Hakim, yang kala itu notabene juga adalah kader  PPP.  Rommy  diketahui  juga  sedang  menjabat  sebagai  anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR)  Komisi  VII,  yang  tidak  ada  kaitannya  dengan Kementerian Agama, dianggap dapat mempengaruhi kadernya yang saat itu sedang menjabat sebagai Menteri Agama. 3
Banyak  orang  yang  mengira  bahwa  kedua  kasus  ini  merupakan trading  in influence.  Padahal,  kedua  kasus  ini  merupakan  kasus  suap  menyuap  biasa.  Pada
2 Hani Faurizka, Sunarto, Adi Nugroho , “ Analisis Framing Kasus Suap Kuota Impor Daging Sapi  Di  Partai  KeadilanSejahtera  (PKS)  Dalam  Koran  Tempo, Interaksi  Online  2,  no.  1  (2014), https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/view/4308
3 Dylan Aprialdo Rahman, Khairina (Tim Redaksi) , “Romahurmuziy Diduga Terima Suap Rp 300 Juta dari 2 Pejabat Kemenag  di Jawa Timur,” Kompas.com -16/03/2019, https://nasional.kompas.com/read/2019/03/16/13335741/romahurmuziy-diduga-terima-suap-rp-300- juta-dari-2-pejabat-kemenag-di-jawa, diakses 20 September 2021.
prinsipnya trading  in  influence,  korban  merupakan  pihak  yang  tidak  menyadari bahwa  dirinya  menjadi  korban  dan  juga terjadi  secara  trilateral.  Sementara  dalam kasus  LHI  dan  Rommy,  para  pihak  yang  melakukan  menerima  secara  sadar  dan mengetahui adanya pemberian tersebut.
Adanya  kasus  tersebut  jika  mencermati  Undang-Undang  Nomor 20  Tahun 2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  juga  belum  menjangkau  untuk mengkriminalisasi trading  in  influence:  Dalam  undang-undang  tersebut  misalnya hanya menjelaskan antara lain: tindak pidana korupsi yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (pasal 2 ayat (1) dan (2)), tindak pidana korupsi yang  menyalahgunakan  wewenang,  sarana-prasarana,  jabatan,  maupun  kedudukan (pasal 3), tindak pidana korupsi dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu (pasal 5),  korupsi  suap  pegawai  negeri  menerima  suap  atau  janji  berhubungan  dengan kewenangan jabatan (pasal 11), tindak pidana korupsi menerima gratifikasi (pasal 12B), korupsi suap pegawai negeri dengan mengingat perintah jabatan (pasal 13).
Meskipun  saat  ini trading  in  influence  belum  terjadi  di  Indonesia,  namun, pengaturannya  ke  dalam  undang-undang  tindak  pidana  korupsi  merupakan  suatu langkah pemenuhan komitmen Indonesia terhadap agenda pemeberantasan korupsi dan sebagai upaya untuk mewujudkan kepastian hukum apabila di masa depan terjadi trading in influence dan juga telah meratifikasi  UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.
B. Kriminalisasi Delik Tranding in Influence dalam Hukum Pidana Indonesia
Trading  in  influence  menjadi  persoalan  khusus  dalam  hukum  pidana Indonesia dan menjadi sebuah bentuk kriminalisasi. Sudarto mengemukakan dalam menghadapi masalah kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Penggunaan  hukum  pidana  harus  memperhatikan  tujuanpembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan  spiritual  berdasarkan  Pancasila.  Sehubungan  dengan  ini  penggunaan hukum  pidana  bertujuan  untuk  menanggulangi  kejahatan  dan  mengadakan
pengugeran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana  harus  merupakan  perbuatan  yang  tidak  dikehendaki,  yaitu  perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil atau spiritual) atas warga masyarakat.
3. Penggunaan  hukum  pidana  harus  pula  memperhitungkan  prinsip  biaya  dan hasil ( cost benefit principle).
4. Penggunaan  hukum  pidana  harus  pula  memperhatikan  kapasitas  atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas ( overbelasting). 4
Hullsman  mengajukan  beberapa  kriteria  absolut  yang  perlu  diperhatikan dalam proses kriminalisasi sebagaimana dikutip oleh Saleh, sebagai berikut:
1. Kriminalisasi seharusnya tidak ditetapkan semata-mata atas keinginan untuk melaksanakan  suatu  sikap  moral  tertentu  terhadap  suatu  bentuk  perilaku tertentu.
2. Alasan  utama  untuk  menetapkan  satu  perbuatan  sebagai  tindak  pidana seharusnya  tidak  pernah  didirikan  suatu  kerangka  untuk  perlindungan  atau perlakuan terhadap seorang pelaku kejahatan potensial dalam kepentingannya sendiri.
3. Kriminalisasi  tidak  boleh  berakibat  melebihi  kemampuan  perlengkapan peradilan pidana.
4. Kriminalisasi seharusnya tidak boleh dipergunakan sebagai suatu tabir sekedar pemecahan yang nyata terhadap suatu masalah. 5
Menurut Moeljatno ada tiga kriteria kriminalisasi dalam proses pembaruan hukum  pidana. Pertama,  penetapan  suatu  perbuatan  sebagai  perbuatan  terlarang (perbuatan  pidana)  harus  sesuai  dengan  perasaan  hukum  yang  hidup  dalam
4 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 1983), 44-48. Lihat juga Sudarto, Hukum  Pidana  dan  Perkembangan  Masyarakat:  Kajian  Terhadap  Pembaharuan  Hukum  Pidana (Bandung: Sinar Baru, 1983).
5 Roeslan Saleh, Dari Lembaran Kepustakaan Hukum      Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 1988), 87.
masyarakat. Kedua, apakah ancaman pidana dan penjatuhan pidana itu adalah jalan yang  utama  untuk  mencegah  dilanggarnya  larangan-larangan  tersebut. Ketiga, apakah  pemerintah  dengan  melewati  alat-alat  negara  yang  bersangkutan  betul- betul mampu untuk benar-benar melaksanakan ancaman pidana kalau ternyata ada yang melanggar larangan. 6
Tingkat  penegakan  yang  sesungguhnya  ditentukan  berdasar  alokasi sumberdaya  penyelidikan  dan  penuntutan  serta  prevalensi  (maraknya)  perilaku yang dilarang. Di samping itu, komponen biaya lain yang harus diukur adalah tarif kejahatan.Tarif  kejahatan  mempunyai  tiga  konsekuensi  sosial.  Pertama, pendapatan yang sangat besar yang dihasilkan oleh illegal trafficking atas barang- barang  yang  dilarang  tidak  terkena  pajak.  Kedua,  para  pengusaha  pasar  gelap memiliki dorongan yang kuat, dan modal yang kuat untuk mengambil langkah apa pun  yang  diperlukan  untuk  melindungi  investasi  mereka  dan  mengurangi  risiko penghukuman. Korupsi oleh para penegak hukum juga akan merajalela. Selain itu, tarif  kejahatan  yang  tinggi  untuk  perdagangan  obat,  seks,  dan  perjudian membentuk kondisi ekonomi yang memungkinkan organisasi kejahatan skala-besar tumbuh  subur.  Akhirnya,  kualitas  barang  dan  jasa  haram  beragam,  masyarakat mendapatkan manfaat dari regulasi: pelacur tidak perlu diperiksa dan dirawat atas penyakit-penyakit kelamin yang dideritanya; pendirian tempat judi tidak dimonitor kemungkinan terjadinya praktik kecurangan; dan obat tidak diuji kemurniannya. 7
Dalam  konteks trading  in  influence,  perbuatannya  dapat  dikategorikan suatu perilaku  selayaknya  dan dapat diserahkan kepada private ethics atau telah menjadi bagian dari ranah (domain) publik. Pada tataran ini, perilaku-perilaku yang masuk wilayah privat tidak perlu dikriminalisasi, sedangkan perilaku yang masuk wilayah  publik  dapat  dikriminalisasi  jika  sangat  merugikan  kepentingan masyarakat,  sehingga  dalam  hal  ini  perilaku trading  in  influence  jika  telah
6 Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana (Jakarta:  PT Bina Cipta, 1985), 5.
7 Peter  W.  Low,  et.al., Criminal  Law:  Cases  and  Materials  ( New  York:  The  Foundation Press, Inc., 1986), 1075-1080.
memenuhi    kriteria  yang  dipersyaratkan,  maka  dapat  dikategorikan  adanya kriminalisasi terhadap perilaku tertentu.
Menurut analisis penulis, perbuatan trading in influence sangat layak untuk dilakukan  kriminalisasi  menjadi  tindak  pidana  korupsi  dalam  Undang-Undang Korupsi. Ada beberapa alasan yang dikemukakan, yaitu:
1. Perilaku tersebut merupakan domain publik dan bukan domain privat karena dampak yang ditimbulkan berdampak kepada kepentingan masyarakat secara luas.
2. Telah  memenuhi  kriteria  sebuah  kriminalisasi,  karena  perbuatan memperdagangkan  pengaruh  ( trading  in  Influence)  akan  mendatangkan kerugian  baik  materiil  atau  imateriil  bagi  warga  masyarakat,  juga  sesuai dengan perasaan hukum yang hidup  dalam masyarakat  serta hanya  ancaman pidana jalan utama untuk mencegahnya.
3. Fenomena korupsi mengalami perkembangan yang begitu kompleks, baik dari segi modus dan aktor, sehingga sulit dibantah bahwa aparatur penegak hukum semakin  kesulitan  untuk  memproses  beberapa  perbuatan  untuk  dapat dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana.
4. Untuk menjaga asas legalitas diterapkan sebagaimana mestinya, karena  telah banyak contoh kasus yang berdimensi perbuatan memperdagangkan pengaruh ( trading  in  influence),  sehingga  pada  gilirannya  akan  menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku trading in influence itu sendiri.
5. Menimbulkan  ketidakadilan  bagi  masyarakat  manakala  banyak  perbuatan memperdagangkan pengaruh yang tidak tersentuh hukum, padahal berdampak hancurnya tatanan sosial masyarakat.
Di  sisi  lain,  perbuatan  pidana trading  in  influence  dapat  dikatakan  mirip dengan  perbuatan  pidana  suap  aktif-pasif  pada  pejabat  publik  yang  sudah  diatur dalam  undang-undang  tindak  pidana  korupsi  sepanjang  ada  penyalahgunaan pengaruh ( abuse of influence) dan yang melakukan pengaruh/ penjual pengaruh (the influence peddler) adalah pejabat publik. Secara a contrario, maka dapat dipahami bahwa tanpa pengaturan spesifik atas perbuatan pidana trading in influence, maka
pasal-pasal  suap  dalam  undang-undang  tindak  pidana  korupsi  tidak  dapat diterapkan.  Adanya  beberapa  perbedaan  antara  suap  biasa  dengan trading  in influence, yaitu:
1. Penerima  suap  (dalam  hal  ini undue  advantage)  dalam  trading  in  influence bukanlah  si  pengambil  keputusan  ( the  decision  maker  on  public administration).  Maksudnya  jika  si  pengambil  keputusan  mengetahui  dan mendapatkan keuntungan maka hal ini merupakan suap biasa.
2. Penerima  suap  dalam trading  in  influence  bukan  sebagai  orang  yang diharapkan  untuk  melakukan  sesuatu  atau  tidak  melakukan  sesuatu  untuk melanggar  kewajiban/  tugas  jabatannya.  Sebagai  pembanding  adanya  unsur “melakukan  sesuatu  atau  tidak  melakukan  sesuatu  untuk  melanggar kewajiban/ tugas jabatannya” dalam suap biasa.
3. Orang yang mengambil keputusan mungkin tidak menyadari adanya trading in influence.
4. Target  pengaturan trading  in  influence  bukan  pengambil  keputusan,  namun orang-orang  disekitar  pemegang  keputusan  (kekuasaan)  yang  mencoba mengambil  keuntungan  dari  situasi  dengan  jalan  mempengaruhi  tidak  baik ( undue influence) si pengambil keputusan dalam administrasi publik. 8
Inti dari perbuatan yang dilarang dalam trading in influence adalah orang yang  menegaskan  atau  dengan  meyakinkan  bahwa  dia  mampu  menggunakan pengaruh yang tidak baik ( improper influence) terhadap pejabat publik yang akan mengambil suatu keputusan ( decision making process). 9 Menurut OECD, trading in influence dapat muncul ketika “ a person who has real or apparent influence on the  decision-making  of  a  public  official  exchanges  this  influence  for  an  undue advantage ” 10 (seseorang  yang  memiliki  pengaruh  nyata  atau  yang  terlihat  pada
8 Rasamala Aritonang, et.al. Menggagas Perubahan UU Tipikor: Kajian Akademik dan Draf Usulan Perubahan (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019), 151. Lihat juga Council of Europe, Explanatory Report to the Criminal Law Convention on Corruption (European Treaty Series-No. 173) (Council of Europe Publishing, 2000).
9 Aritonang, et.al., Menggagas Perubahan UU Tipikor, 99.
10 OECD, Corruption: A Glossary of International Standards in Criminal Law (OECD Library), 25; https://doi.org/10.1787/9789264027411-en
pengambilan keputusan pejabat publik menukar pengaruh ini dengan keuntungan yang tidak semestinya).
Kata apparent  influence  mengindikasikan  bahwa  benar  tidaknya  adanya kapasitas  untuk  mempengaruhi  adalah  tidak  penting.  Selain  itu,  tujuan  dari pengaturan perbuatan pidana trading in influence adalah menjaga agar semua orang (tidak  harus  pejabat  namun  karena  pekerjaan  maupun  hubungan  sosial  lainnya (teman,  kolega  maupun  keluarga  atau  memiliki  hubungan  baik  lainnya)  tidak memperjualbelikan pengaruhnya. 11
Criminalising trading in influence seeks to reach the close circle of the official or the political party to which he belongs and to tackle the corrupt behaviour of those persons who are in the  neighbourhood of power and try to obtain advantages  from  their  situation,  contributing  to  the  atmosphere  of corruption. 12
Mengkriminalisasi  perdagangan  pengaruh  berusaha  untuk  menjangkau lingkaran  dekat  pejabat  atau  partai  politik  tempat  dia  berada  dan  untuk mengatasi perilaku korup orang-orang yang berada di lingkungan kekuasaan dan  mencoba  untuk  mendapatkan  keuntungan  dari  situasi  mereka,  yang berkontribusi pada atmosfer korupsi.
Pasal-pasal  dalam  UNCAC  menjadi  dasar  utama  atau  rujukan  untuk pengaturan tranding in influence di Indonesia, seperti:
(a) The promise, offering or giving to a public official or any other person, directly  or  indirectly,  of  an  undue  advantage  in  order  that  the  public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue advantage for the original instigator of the act or for any other person;
(b) The solicitation or acceptance by a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage for himself or herself or for another person in order that the public official or the person abuse his or her  real  or  supposed  influence  with  a  view  to  obtaining  from  an administration  or  public  authority  of  the  State  Party  an  undue advantage. 13
11 Aritonang, et.al., Menggagas Perubahan UU Tipikor, 99.
12 Council of Europe, Explanatory Report to the Criminal Law Convention on Corruption, 14.
13 United  Nations, United  Nations  Convention  Againts  Corruption  (New  York:  United Nations, 2004), pasal 18.
(a) Janji, penawaran, atau pemberian kepada pejabat publik atau orang lain, baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung,  suatu  keuntungan  yang tidak  semestinya  agar  pejabat  publik  atau  orang  tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang seharusnya dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang tidak semestinya dari suatu administrasi atau otoritas publik dari Negara, baik untuk diri sendiri atau orang lain;
(b) Permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau  tidak langsung,  suatu  keuntungan yang  tidak  semestinya untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain dengan maksud agar pejabat publik  atau  orang  tersebut  menyalahgunakan  pengaruhnya  yang  nyata atau  yang  seharusnya  dengan  maksud  untuk  memperoleh  keuntungan yang tidak semestinya dari suatu administrasi atau badan publik Negara.
Berdasarkan rumusan pasal 18 tersebut, maka diketahui dua katageri pelaku, yaitu:  aktif  (point  a)  dan  pasif  ataupun  aktif  (poin  b).  Fariz,  et.al.,  menjelaskan trading in influence dapat disamakan dengan suap biasa, dimana ada pelaku aktif maupun pasif. 14 Namun Aritonang, et.al. menyebutkan bahwa pembagian tersebut tidak  sepenuhnya  tepat,  dikarenakan “ the  influence  peddler ”  atau  biasa  disebut dalam rumusan yang pasif, juga dapat melakukan perbuatan yang aktif, yaitu dengan jalan  meminta  ( solicitation)  untuk  disuap.  Oleh  karenanya,  istilah  the  instigator untuk briber/penyuap (kebanyakan yang menyebut sebagai pelaku aktif) dan istilah the  influence  peddler  untuk  bribed/pedagang  pengaruh  untuk  menghindari kerancuan. 15
Selanjutnya  dalam  dokumen  OECD  disebutkan  apa  yang  dimaksud the instigator/ briber, yaitu:
A briber is guilty of the offence if he/she offers, promises or gives an undue advantage to a person in order that the recipient exerts his/her influence on the decision-making of a public official. 16
Seorang penyuap melakukan pelanggaran jika ia menawarkan, menjanjikan, atau memberikan keuntungan yang tidak semestinya kepada seseorang agar penerima  menggunakan  pengaruhnya  untuk  mempengaruhi  pengambilan keputusan pejabat publik.
14 Donas  Fariz,  et.al., Kajian  Implementasi  Aturan  Trading  in  Influence  dalam  Hukum Nasional (Jakarta Selatan: ICW, 2014).
15 Aritonang, et.al., Menggagas Perubahan UU Tipikor, 99.
16 OECD, Corruption: A Glossary of International Standards in Criminal Law, 25-26.
Sedangkan untuk the influence peddler disebutkan sebagai berikut:
An influence peddler is guilty if he/she requests, solicits, receives or accepts an undue advantage by a person in order that he/she exerts his/her influence on the decision-making of a public official. 17
Seorang pemberi  pengaruh  bersalah jika  dia  meminta, meminta, menerima, atau  menerima  keuntungan  yang  tidak  semestinya  dari  seseorang  agar  dia menggunakan pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan seorang pejabat publik.
Kedua pendefinisian tersebut menggunakan kata guilty atau bersalah yang mengindikasikan unsur mens rea dari perbuatan trading in influence yang dilakukan
“dengan maksud” atau dikenal dengan istilah intentional offences.
C. Urgensi Pengaturan Trading in Influence dalam Perundang-undangan Nasional
Pada prinsipnya UNCAC sendiri dibentuk dilatarbelakangi oleh suatu realitas bahwa  bahwa  korupsi  telah  menimbulkan  masalah  dan  ancaman  serius  terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat yang merusak lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi,  nilai-nilai  etika  dan  keadilan,  serta  mengacaukan  pembangunan  yang berkelanjutan dan penegakan hukum. Kondisi ini berpengaruh oleh sifat dari korupsi yang  memiliki  hubungan  yang  sangat  erat  dengan  bentuk-bentuk  kejahatan  lain, khususnya kejahatan terorganisir dan kejahatan ekonomi, termasuk pencucian uang, sehingga  dalam  banyak  kasus  korupsi  melibatkan  jumlah  aset  besar  yang  dapat merupakan bagian penting sumber daya negara, serta mengancam stabilitas politik dan pembangunan yang berkelanjutan dari negara tersebut.
Tujuan dibentuknya UNCAC antara lain: (a) meningkatkan dan memperkuat upaya-upaya  untuk  mencegah  dan  memberantas  korupsi  secara  lebih  efisein  ( to promote and stranghen measures to prevent and combat corrupton more efficiently and effectively); (b)  meningkatkan dan mendukung kerjasama internasioanal  dan bantuan  tehnis  dalam  pencegahan    dan  pemberantasan  korupsi,  termasuk  dalam pengembalian asset ( to promote, facilitate and support internasional corporation and technical assistance in the prevention of and fight against corruption, including in
17 Ibid.
asset  recovery);  (c)  meningkatkan  integritas,  akuntabilitas  dan  pengelolaan  yang baik  urusan-urusan  publik  ( to  promote  integrity,  accountability  and  proper management of public affarais and public property). 18
Urgensi  pengaturan trading  in  influence  ke  dalam  peraturan  perundang- undangan  nasional  tentunya  tidak  dapat  dilepaskan  dari  sejarah  filosofisnya  yang melatarbelakangi  lahirnya  UNCAC  tersebut.  Kelahiran  UNCAC  dilatarbelakangi oleh  keprihatinan  masyarakat  dunia,  terkhusus  Indonesia  terhadap  isu  korupsi. Keprihatinan  tersebut  tercermin  di  dalam  pembukaan  Konvensi  Perserikatan Bangsa-Bangsa  atau  UNCAC,  yang  mana  dinyatakan  bahwa  korupsi  dapat mengancam dan menimbulkan masalah terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat yang melemahkan lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, etika, dan keadilan, serta dapat membahayakan pembangunan yang berkelanjutan dan supremasi hukum. Olehnya itu sifatnya yang demikian diperlukan suatu pendekatan komperhensif dan multidisipliner untuk mencegah dan memerangi korupsi secara efektif. 19
Korupsi  juga  merupakan  suatu  kejahatan  luar  biasa  ( extra  ordinary  crime) yang  dilihat  dari  kompleksitasnya  serta  efek  negatif  yang  ditimbulkannya menimbulkan  kerusakan besar bagi negara, mengakibatkan bencana sosial, seperti meningkatnya kemiskinan dalam masyaraka dan hacurnya perekonomian nasional. Permasalahan korupsi telah bergeser dari yang hanya sekedar permasalahan nasional di  masing-masing  negara  menjadi  persoalan  lintas  negara  ( transnational  crime). Selain itu, Komisi Hukum Internasional ( International Law Commision) juga sedang membahas kemungkinan dimasukkannya korupsi dan kejahatan narkotika ke dalam yurisdiksi Mahkamah Internasional.
Dalam Backroud Paper UNCAC, secara jelas menyebutkan ada enam faktor penting  yang  mendasari  kelahiran  UNCAC,  yaitu:  (a)  korupsi  dianggap  merusak demokrasi; (b) korupsi dianggap merusak aturan hukum; (c) korupsi dianggap dapat merusak pembangunan berkelanjutan; (d) korupsi dianggap dapat merusak pasar; (e)
18 United Nations, United Nations Convention Againts Corruption, pasal 1.
19 Saldi Isra dan Eddy O. S. Hiariej, “ Perspektif Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia, ” dalam  Wijayanto  dan  Ridwan  Zahrie  (ed.), Korupsi  Mengorupsi  di  Indonesia:  Sebab,  Akibat,  dan Prospek Pemberantasan (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), 87.
korupsi  dapat  merusak  kualitas  hidup;  dan  (f)  korupsi  melanggar  hak-hak  asasi manusia. Sedangkan adanya UNCAC memiliki maksud dan tujuan umum, yaitu: (a) memajukan dan meningkatkan/memperkuat tindakan pencegahan dan pemberantasan  korupsi  yang  lebih  efektif  dan  efisien;  (b)  untuk  memajukan, memfasilitasi,  dan  mendukung  kerjasama  internasional  dan  bantuan  teknis  dalam memcegah  dan  memerangi  korupsi,  terutama  pengembangan  aset;  dan  (c) meningkatkan  integritas  dan  akuntabilitas  manajemen  publik  dalam  pengelolaan keuangan negara. 20
Urgensi  pengaturan  ketentuan trading  in  influence  ke  dalam  peraturan perundang-undangan  nasional,  khususnya  yang  berkaitan  dengan  tindak  pidana korupsi setidaknya dapat dipecah menjadi beberapa faktor-faktor penting, yaitu:
1. Korupsi  di  Indonesia  telah  terjadi  secara  terstruktur,  sistematis,  dan  massif Permasalahan korupsi di Indonesia sudah semakin tersktruktur, sistematis, dan massif. Korupsi hampir memasuki semua lini kehidupan masyarakat, mulai dari yang  terkecil  di  tingkat  desa/kelurahan,  hingga  yang  terjadi  di  lembaga pemerintahan,  seperti  eksekutif,  legislatif,  maupun  yudikatif, Transparency International  pada  tahun  2014  menempatkan  Indeks  Persepsi  Korupsi  (IPK) Indonesia pada posisi ke-107 dunia, berbeda dengan Singapura sebagai sesama negara ASEAN yang menempati urutan ke-7 dunia.
2. Ketiadaan  perangkat  hukum  yang  mengatur  mengenai trading  in  influence  di Indonesia  dalam  rangka  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia.
Pemerintah  telah  berulang  kali  melakukan  pengubahan  terhadap  Undang- Undang  Tindak  Pidana  Korupsi: pertama,  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 1971,  sebagaimana  telah  dicabut  dengan  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 1999, yang mana beberapa isinya ditambahkan melalui Undang-Undang Nomor 20  Tahun  2001.  Walaupun  memiliki  undang-undang  pemberantasan  tindak
20 Pemerintah Republik Indonesia, Kerangka Acuan Seminar Sehari Sensitisasi Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC), Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 di Indonesia, diselenggarakan di Jakarta, pada 7 November 2013.
pidana korupsi tidak serta merta menjadikan tindak pidana korupsi di Indonesia dapat teratasi. 21
Secara a quo, hanya terdapat 30 perbuatan yang dikategorikan sebagai bentuk korupsi di dalam peraturan perundang-undangan, yaitu: kerugian keuangan negara sebanyak  2  pasal;  suap  menyuap  sebanyak  12  pasal;  penggelapan  dalam  jabatan sebanyak 5 pasal; pemerasan sebanyak 2 pasal; perbuatan curang sebanyak  2 pasal; pengadaan sebanyak 1 pasal; dan gratifikasi sebanyak 1 pasal. Pasal-pasal tersebut hanya  mengatur  tindak  pidana  korupsi  dengan  modus  suap-menyuap  sederhana, gratifikasi,  penggelapan  dalam  jabatan, maupun  korupsi  dalam  bidang  pengadaan. Sama sekali belum menyentuh kepada trading in influence (perdagangan pengaruh). 22
Secara sosiologis, negara Indonesia termasuk salah satu negara pihak yang telah meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Ratifikasi yang  telah  dilakukan  oleh  Indonesia  terhadap  UNCAC  tersebut  bukanlah  sebuah perbuatan  biasa,  melainkan  sebuah  perbuatan  hukum  yang  membawa  konsekuensi logis bagi Indonesia.
Ratifikasi  sendiri  membawa  sebuah  konsekuensi  hukum,  yaitu  objek internasional yang melakukan ratifikasi terhadap perjanjian tersebut adalah subjek hukum internasional yang tunduk kepada aturan-aturan dari perjanjian internasional tersebut.  Subjek  hukum  internasional  tersebut  wajib  untuk  mematuhi  segala ketentuan  yang  ada  dalam  perjanjian  tersebut  dan  wajib  untuk  menjalankan  isi perjanjian tersebut supaya tujuan dari dibuatnya perjanjian tersebut dapat tercapai. 23
Ruang  lingkup trading  in  influence  jauh  lebih  luas  daripada  tindak  pidana suap. Apabila dilihat dari sifatnya, trading in influence yang diatur dalam UNCAC adalah  termasuk  jenis  tindak  pidana  yang  sebenarnya  bersifat non-mandatory offences. 24 Kejahatan-kejahatan  yang  termasuk  jenis non-mandatory  offences
21 Eddy Omar Sharif Hiariej, “United Nations Convention Against Corruption dalam Sistem Hukum Indonesia, ” Mimbar Hukum 31, no. 1 (2019): 112-125.
22 Ibid. 23 Mochtar  Kusumaatmadja, Pengantar  Hukum  Internasional  (Bandung:  Bina  Cipta,  1976),
121.
24 Hiariej, “United Nations Convention Against Corruption…,” 118.
sebetulnya  telah  memberikan  isyarat,  bahwa  tidak  diperlukan  kesepakatan  antara negara-negara pihak yang telah menandatangani ratifikasi untuk  merumuskan tindak pidana  tersebut  sebagai  sebuah  tindak  pidana  korupsi.  Setiap  negara  yang meratifikasi  perjanjian  tersebut  diberikan  pilihan  untuk  mengikuti  ketentuan tersebut ataukah tidak mengikuti.
Dewasa  ini  korupsi  hampir  terjadi  di  seluruh  belahan  bumi,  tidak  hanya dialami oleh negara-negara berkembang, melainkan juga dialami oleh negara-negara maju . OECD atau Organisasi Kerjasama dan Pembangunan pada tahun 2014, merilis laporan  yang  berjudul Foreign  Bribery  Report  yang  menyatakan  bahwa  perilaku korupsi  berupa  penyuapan  banyak  dilakukan  oleh  kalangan  pengusaha  di  negara- negara maju. 25
Dalam hukum internasional, dikenal asas yang disebut pacta sun servanda, yang  artinya  perjanjian  berlaku  mengikat  bagaikan  sebuah  undang-undang  bagi kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Asas pacta sun servanda mencakup pula asas keadilan dan itikad baik untuk menjalankan isi suatu perjanjian/konvensi yang telah diratifikasi. 26
Ratifikasi UNCAC yang dilakukan oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, membawa sebuah implikasi yuridis bagi penegakan hukum di Indonesia.  Dengan  meratifiikasi  perjanjian  tersebut,  Indonesia  seharusnya  juga memasukkan ketentuan-ketentuan dalam UNCAC, termasuk trading in influence ke dalam  undang-undang  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  sebagai  itikad  baik pelaksanaan perjanjian.
Sekalipun bersifat non-mandatory offences, pengaturan mengenai trading in influence UNCAC ke dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi juga  merupakan  bentuk  Indonesia  mewujudkan  komitmen  dalam  memerangi  dan memberantas  tindak  pidana  korupsi  di  forum  internasional.  Namun  komitmen Pemerintah  Indonesia  dalam  memerangi  korupsi  sampai  saat  ini  masih  dibilang
25 Detik News, “Laporan OECD Sebut Perilaku Korupsi Melilit Negara Maju” Rabu, 03 Dec 2014,  dalam  https://news.detik.com/abc-australia/d-2766184/laporan-oecd-sebut-perilaku-korupsi- melilit-negara-maju, diakses 21 November 2023.
26 I Wayan Parttiana, Hukum Internasional (Jakarta: Raja Grafika Perkasa, 2002), 23.
lemah,  termasuk  dalam  memasukkan  ketentuan trading  in  influence  ke  dalam undang-undang tindak pidana korupsi. 27
Salah  satu  urgensi  yang  paling  penting  dari  pengaturan  terkait trading  in influence adalah untuk mengantisipasi terjadinya korupsi di sektor non pemerintahan atau  swasta.  Perkembangan  modus  dan  aktor  kasus  korupsi  yang  terjadi  saat  ini, seringkali  menunjukkan  bahwa  aktor  intelektual  korupsi  seringkali  muncul  dari kekuatan politik yang non-penyelenggara negara atau non pejabat publik dengan cara memperdagangkan pengaruh yang dimilikinya, yang mana aktor non penyelenggara negara atau non pejabat publik tersebut memiliki akses atau otoritas kepada pejabat publik dengan cara memperdagangkan pengaruh yang dimilikinya. Bentuk perbuatan dalam trading  in  influence  tersebut  secara  tidak  langsung  tidak  memiliki pertentangan dengan kewajiban atau kewenangannya. 28
Pada tataran konseptual, keberadaan pengaturan trading in influence, sejalan dengan salah satu tujuan luhur bangsa Indonesia, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  serta  memajukan  kesejahteraan umum.  Dengan  adanya  pengaturan trading  in  influence  di  dalam  peraturan perundang-undangan  di  Indonesia,  diharapkan  dapat  memberikan  perlindungan terhadap para pejabat, sehingga di dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, mendapatkan perlindungan dari pihak-pihak yang merasa memiliki pengaruh. 29
Pada  tataran  praktik,  perbuatan trading in influence  yang belum tergolong sebagai  tindak  pidana  ini  dapat  dipidana  dengan  menggunakan  pasal  suap  dan gratifikasi, akan tetapi dalam hal apabila si pelaku adalah pejabat publik. Di sinilah undang-undang mengalami kebuntuan, apabila jika yang menjadi pelaku adalah non pejabat  publik  atau  penyelenggara  negara.  Padahal,  adanya  praktik trading  in influence di Indonesia merupakan suatu hal yang sangat mungkin terjadi, hanya saja
27 Transparency  In ternational  Indonesia,  “Pemerintah  Indonesia  Gagal  Menunjukkan Komitmen  Antikorupsi  di  Forum  Internasional,”  4 th June  2021,  dalam  https://ti.or.id/pemerintah- indonesia-gagal-menunjukkan-komitmen-antikorupsi-di-forum-internasional/,  diakses  24  Oktober 2021.
28 Muhammad  Fadhil,  Taufik  Rachman,  Ahsan  Yunus, “ Konstruksi  Hukum  Perdagangan Pengaruh ( Tranding in Fluence) dalam Tindak Pidana Korupsi, ” Amanna Gappa 30, no. 1 (2022): 15- 34.
29 Ibid.
undang-undang  belum  mengatur  sama  sekali. 30 Di  sinilah  letak  masih  kurang komitmennya  pemerintah  Indonesia  dalam  melakukan  pencegahan  dan pemberantasan korupsi.

## D. Ius Constituendum: Pengaturan Perbuatan Trading in Influence sebagai Tindak
Pidana Korupsi
Perkembangan  korupsi  terutama  dalam  lingkup  penyelewengan  kekuasaan dan  suap  telah  begitu  menguasai  setiap  sendi  kehidupan  masyarakat,  yang  pada akhirnya  setiap  masyarakat  dihadapkan  pada  kesulitan-kesulitan  manakala berhadapan  dengan  para  pejabat  negara  yang  seharusnya  dapat  melayani  setiap kebutuhan masyarakat tanpa harus membayar pada pejabat-pejabat tersebut.
Kondisi-kondisi  semacam  inilah  yang  kemudian  menyebabkan  kebijakan hukum  pidana  khususnya  mengenai  tindak  pidana  korupsi  mengalami perkembangan-perkembangan,  yang  menggambarkan  langkah-langkah  ke  arah kriminalisasi dan dekriminalisasi. Oleh karena pembaharuan itu untuk kepentingan publik,  maka  seharusnya  pembaharuan  itu  harus  merupakan  pekerjaan  yang  terus menerus dilakukan sesuai dengan perkembangan masyarakat atau publik itu sendiri.
Jerome  Hall  berpendapat  sebagimana  dikutip  Arief  bahwa  perbaikan  atau pembaharuan  atau  pengembangan  hukum  pidana  harus  merupakan  suatu  usaha permanen yang terus menerus dan berbagai catatan/dokumen rinci mengenai hal itu seharusnya disimpan dan dipelihara. 31 Dalam tataran ini, kebijakan formulasi hukum pidana  dalam  rangka  penanggulangan  tindak  pidana  korupsi  telah  diupayakan melalui  penyusunan  dalam  Rancangan  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi (RUU Tipikor) (naskah bulan Agustus 2008),  di mana merujuk pada Konvensi UNCAC 2003 yang ditegaskan dalam konsiderans berikut ini:
Bahwa  dengan  telah  diratifikasinya United  Nations  Convention  Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, maka Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana
30 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Ed. Revisi (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), 135.
31 Ibid.
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perlu disesuaikan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003 tersebut. 32
Yang menarik dalam RUU Tipikor memberikan pengertian atau istilah Pejabat Publik, yang diartikan:
a. setiap orang yang memegang jabatan legislatif, yudikatif, atau eksekutif yang ditunjuk atau dipilih tetap atau sementara dibayar atau tidak dibayar terlepas dari senioritas orang itu;
b. setiap orang yang melaksanakan fungsi publik termasuk untuk kepentingan suatu instansi publik atau perusahaan publik atau suatu yang menyediakan pelayanan publik berdasarkan peraturan perundang-undangan;
c. setiap  orang  yang  ditetapkan  sebagai  pejabat  publik  dalam  peraturan perundang-undangan.
Dengan  dimasukkan  istilah  Pejabat  Publik,  maka  RUU  Tipikor  akan mengadopsi  istilah  dari  ketentuan  dalam  UNCAC,  dan  menurut  Penulis  istilah Pejabat Publik inilah yang paling tepat karena lebih luas dan tidak hanya dibatasi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Pengertian Pejabat Publik dalam RUU Tipikor  tersebut  menyesuaikan  dengan  pengertian  Pejabat  Publik  dalam  UNCAC, ketentuan pasal 2:
Public  official  shall  mean:  (i)  any  person  holding  a  legislative,  executive, dministrative or judicial office of a State Party, whether appointed or elected, whether permanent or temporary, whether paid or unpaid, irrespective of that person ‟ s  seniority;  (ii)  any  other  person  who  performs  a  public  function, including for a public agency or public enterprise, or provides a public service, as defined in the domestic law of the State Party and as applied in the pertinent area of law of that State Party; (iii) any other person defined as a public official in the domestic law of a State Party. However, for the purpose of some specific measures contained in chapter II of this Convention, public official may mean any  person  who  performs  a  public  function  or  provides  a  public  service  as defined in the domestic law of the State Party and as applied in the pertinent area of law of that State Party. 33
Pejabat  publik  berarti:  (i)  setiap  orang  yang  memegang  jabatan  legislatif, eksekutif, administratif, atau yudikatif dari suatu Negara Pihak, baik diangkat atau dipilih, baik tetap atau sementara, baik dibayar atau tidak dibayar, tanpa memperhatikan  senioritas  orang  itu;  (ii)  setiap  orang  yang  melaksanakan
32 Departemen Kehakiman RI., Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2007).
33 United Nations, United Nations Convention Againts Corruption, pasal 2.
fungsi  publik,  termasuk  untuk  suatu  instansi  publik  atau  perusahaan  publik, atau  memberikan  layanan  umum,  sebagaimana  dimaksud  dalam  undang- undang nasional Negara Pihak dan sebagaimana berlaku di bidang hukum yang sesuai  dari  Negara  Pihak  tersebut;  (iii)  setiap  orang  yang  dimaksud  sebagai pejabat publik dalam undang-undang nasional Negara Pihak. Namun demikian, untuk tujuan upaya-upaya tertentu yang tercantum dalam bab II Konvensi ini, pejabat publik dapat berarti setiap orang yang melaksanakan fungsi publik atau menyediakan  layanan  umum  sebagaimana  dimaksud  dalam  undang-undang nasional Negara Pihak dan sebagaimana berlaku di bidang hukum yang sesuai dari Negara Pihak tersebut.
Kaitannya  dengan  perbuatan  memperdagangkan  pengaruh  dari  tiga  kasus, maka  muncul  pertanyaan  ketika  mereka  (baca  Terdakwa)  bukan  sebagai Penyelenggara Negara? apakah bisa diproses dengan ketentuan pasal-pasal suap yang telah ada dalam RUU Tipikor? Jawabanya tentu tidak bisa, padahal masih banyak kasus-kasus  yang  serupa  terjadi  di  tengah  masyarakat.  Menyadari  hal  itu,  dalam Rancangan  UU  Tipikor  telah  dimuat  terkait  perbuatan trading  in  influence  yang diatur dalam pasal 4:
1) Setiap  orang  yang  menjanjikan,  menawarkan,  atau  memberikan  secara langsung atau tidak langsung kepada Pejabat Publik atau orang lain suatu keuntungan yang tidak semestinya, supaya pejabat atau orang lain tersebut menyalahgunakan pengaruh karena jabatannya, dengan tujuan memperoleh suatu  keuntungan  yang  tidak  semestinya  dari  instansi  pemerintah  atau otoritas publik.
2) Pejabat Publik atau orang lain yang meminta atau menerima secara langsung atau tidak langsung suatu keuntungan yang tidak semestinya supaya pejabat tersebut  atau  orang  lain  menyalahgunakan  pengaruh  karena  jabatannya, dengan  tujuan  memperoleh  suatu  keuntungan  yang  tidak  semestinya  dari instansi pemerintah atau otoritas publik. 34
Ketentuan pasal 4 RUU Tipikor kemudian diadopsi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) sebagaimana diatur dalam pasal 691:
1) Setiap  orang  yang  dengan  tujuan  memperoleh  suatu  keuntungan  dari instansi  pemerintah  atau  otoritas  publik,  menjanjikan  atau  memberikan sesuatu  secara  langsung  atau  tidak  langsung  kepada  Pejabat  Publik  atau orang lain, supaya pejabat atau orang lain tersebut menggunakan pengaruh dalam hubungan dengan jabatannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori III.
34 Departemen Kehakiman RI., Naskah Akademik Rancangan … , pasal 4.
2) Pejabat  Publik  atau  orang  lain  yang  menerima  sesuatu  atau  janji  secara langsung  atau  tidak  langsung  supaya  pejabat  tersebut  atau  orang  lain menggunakan  pengaruh  dalam  hubungan  dengan  jabatannya,  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan  paling  lama  9
(sembilan)  tahun  dan/atau  denda  paling  sedikit  Kategori  II  dan  paling banyak Kategori IV. 35
Mencermati kedua rancangan pasal memperdagangkan pengaruh ( trading in influence), baik dalam RUU Tipikor maupun dalam RUU-KUHP tersebut, penulis tidak sependapat baik dari sisi redaksionalnya maupun dari sisi substansi unsurnya dengan argumentasi sebagai berikut:

## 1. Mengenai unsur penggunaan pengaruh
Unsur  “penggunaan  pengaruh”  dalam  RUU Tipikor  dinyatakan “ supaya pejabat  atau  orang  lain  tersebut  menyalahgunakan  pengaruh  karena  jabatannya , ” sedangkan dalam RUU- KUHP dinyatakan “ supaya pejabat atau orang lain tersebut menggunakan pengaruh dalam hubungan dengan jabatannya ”.
Pencantuman  unsur  yang  demikian,  menurut  Penulis  sangat  tidak  tepat karena justru akan mempersempit makna dari unsur penggunaan pengaruh itu sendiri, dan berdampak akan lebih mempersulit pembuktian karena harus dibuktikan apakah penggunaan pengaruh tersebut terkait dengan jabatannya atau tidak. Manakala tidak dapat  dibuktikan  bahwa  penggunaan  pengaruh  dilakukan  bukan  karena/dalam jabatannya, maka konsekuensi yuridisnya unsur tersebut tidak terbukti.
Penulis melihat pengaruh tidak serta merta karena jabatan tetapi lebih kepada karena  kekuasaan,  tidak  selamanya  orang  yang  tidak  memiliki  jabatan  formal kemudian  tidak  memiliki  pengaruh.  Termasuk  juga  orang-orang  yang  memiliki kedekatan  khusus  dengan  pejabat  baik  karena  kekerabatan,  persahabatan  maupun karena organisasi dapat memiliki pengaruh, ia dapat saja memanfaatkan pengaruhnya tersebut  untuk  mempengaruhi  pejabat  pemerintah/pejabat  yang  memiliki kewenangan.
35 Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia, Draft  Rancangan  Undang-Undang  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (Jakarta:  BPHN),  dalam https://bphn.go.id/data/documents/ draft_ruu_kuhp_final.pdf
Perbedaan antara suap dengan perbuatan trading in influence adalah selain pihak yang terlibat dalam trading in influence adalah dua pelaku dari sisi kebijakan termasuk  orang  yang  menjual  pengaruhnya  dan  pemberi  yang  menginginkan keuntungan, juga subjek hukum dalam trading in influence dapat berasal dari bukan penyelenggara negara, namun memiliki akses atau kekuasaan kepada otoritas publik, sedangkan suap, penerima janji atau penerima hadiah mutlak berasal dari pegawai negeri  atau  penyelenggara  negara.  Selain  itu  bentuk  perbuatan  dalam trading  in influence pelaku tidak memiliki pertentangan secara langsung dengan kewajiban atau kewenangannya,  sedangkan  suap  bertentangan  dengan  kewajiban  atau  pemberi tindakannya ada hubungan dengan jabatan si penerima.
Dalam perbuatan trading in influence yang terjadi adalah hubungan trilateral relationship  yaitu hubungan antara pihak pemberi sesuatu, seseorang atau pejabat publik yang memiliki pengaruh, dan pejabat publik atau penyelenggara negara selaku pemilik otoritas yang dipengaruhi untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atas  wewenang  yang  dimilikinya.  Jadi  dalam trading  in  influence,  harus  ada  tiga pihak yang terlibat, yaitu orang yang memiliki pengaruh (bisa pejabatm bisa pula bukan  pejabat),  orang  yang  memiliki  kewenangan  dan  tentu  para  pihak  pemberi sesuatu yang menginginkan keuntungan dari para pejabat publik atau penyelenggara negara.
Oleh karenanya menurut penulis, unsur penggunaan pengaruh diganti dengan “ menyalahgunakan  pengaruhnya  yang  nyata  atau  yang  dianggap  ada ”.  Dengan redaksional yang demikian, maka pengertiannya lebih luas, tidak hanya orang yang memiliki jabatan tetapi termasuk orang  yang memiliki kedekatan tertentu dengan pejabat   yang   memiliki  pengaruh  dapat  dijerat  dengan  ketentuan trading  in influence.
2. Mengenai unsur “meminta atau menerima”
Penulisan unsur “ meminta atau menerima ” dalam RUU Tipikor pasal 4 ayat (2) menurut penulis salah karena menggabungkan kata meminta dengan menerima, padahal kedu a kata tersebut memiliki makna yang berbeda. Unsur “meminta” belum tentu telah menerima, demikian juga unsur “menerima” belum tentu terlebih dahulu
meminta.  Barangkali  maksud  perancang  RUU  Tipikor  adalah  menggabungkan perbuatan “menerima” baik aktif maupun pasif, tetapi menurut penulis sangat tidak tepat,  karena  dengan  penggabungan  kedua  kata  tersebut  dalam  satu  ayat  akan berimplikasi pada bunyi redaksional unsur berikutnya.
Kalaupun  akan  diatur  tentang  perbuatan  menerima  baik  “aktif”  maupun “pasif”, menurut penulis lebih baik dipisah dan dibuat dalam ayat tersendiri, sehingga tidak rancu dan mempersulit pembuktian nantinya, akan tetapi penulis berpendapat tidak perlu demikian , karena mengenai apakah perbuatan menerima “aktif” maupun “pasif” tidak perlu dipisahkan, yang utama adalah apakah benar telah ada penerimaan baik  janji  maupun  sesuatu  oleh  pejabat  publik  atau  orang  lain  yang  memiliki pengaruh.  Mengenai  aktif  dan  pasif  akan  dijadikan  pertimbangan  berat  ringanya hukuman bagi pelaku.
Olehnya  itu,  baik  dalam  RUU  Tipikor  maupun  RUU  KUHP  tidak  ada pemisahan  mengenai  tempus/waktu  pemberian.  Pertanyaannya  bagaimana  kalau pemberian  diberikan  setelah  pejabat  publik  atau  orang  lain  tersebut  berhasil mempengaruhi pejabat melakukan sesuatu yang diinginkan? Tentu secara normatif akan  kesulitan  dan  menjadi  celah  bagi  pelaku  untuk  lolos  dari  antara  pemberian sebelum  dan  setelah  pegawai  negeri  berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu  dalam jabatannya sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2001.  Demikian  juga  terhadap  penerima  dipisahkan sebagaimana  dalam  ketentuan  pasal  12  huruf  (a)  dan  huruf  (b)  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Berdasarkan  argumentasi  di  atas,  penulis  mengusulkan  kontruksi  pasal trading  in  influence  untuk  dimasukkan  ke  dalam  undang-undang  pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai berikut:
1. Setiap orang yang menjanjikan, menawarkan, atau memberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya kepada Pejabat Publik atau seseorang, agar Pejabat Publik atau seseorang tersebut  menyalahgunakan  pengaruh  yang  dimilikinya  atau  dianggap dimilikinya,  dengan  maksud  untuk  memperoleh  suatu  keuntungan  yang tidak  semestinya  dari  administrasi  pemerintahan  atau  kekuasaan  umum, untuk kepentingan dirinya sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana  denda  paling  sedikit  Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah)  dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Pejabat  Publik  atau  seseorang  yang  meminta  atau  menerima,  baik  secara langsung maupun tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya, untuk  dirinya  sendiri  atau  orang  lain,  agar  Pejabat  Publik  atau  seseorang tersebut  menyalahgunakan  pengaruh  yang  dimilikinya  atau  dianggap dimilikinya,  dengan  maksud  untuk  memperoleh  suatu  keuntungan  yang tidak  semestinya  dari  administrasi  pemerintahan  atau  kekuasaan  umum, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10  (sepuluh)  tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit  Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Hal  yang  perlu  diperjelas  adalah  pilihan  hukuman  yang  diterapkan  bagi pelaku trading  in  influence  karena  UNCAC  tidak  mengatur  dan  diserahkan sepenuhnya  kepada  negara  yang  meratifikasi.  Didalam  UNCAC  tidak  diberikan pedoman tentang hukuman termasuk dalam pengaturan perbuatan pidana trading in influence. Oleh karena inti perbuatan trading in influence ini mirip dengan perbuatan pidana suap maka berdasarkan ketentuan pidana korupsi yang berlaku, maka lama hukuman minimum khusus dan maksimum khusus untuk pelaku aktif ( the instigator) adalah minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun ditambah dengan denda yang sifatnya mandatori mininimal 1.000.000.000 dan maksimal 5.000.000.000.
Sedangkan  sebagai  inti  dari  perbuatan  pidana trading  in  influence  adalah melarang  “Orang  yang  menegaskan  atau  dengan  meyakinkan  bahwa  dia  mampu menggunakan pengaruh yang tidak baik ( improper influence) terhadap pejabat publik yang akan mengambil suatu keputusan (decision making process), ” maka hukuman bagi the  influence  peddler  diberikan  dua  kali  lipat,  yaitu  minimal  2  tahun  dan maksimal 10 tahun ditambah denda minimal 2.000.000.000 dan maksimal 10 000 000 000. Rasio penentuan hukuman seperti ini masih dapat diperdebatkan karena tidak pernah  ada  penelitihan  yang  secara  spesifik  menjustifikiasi  hukuman  tersebut. Namun berdasarkan pengalaman penanganan perkara korupsi terutama masalah suap, seharusnya apa yang yang disampaikan dalam usulan Pasal tersebut tidak menjadi permasalahan.
E. Kesimpula l n
Konsep trading in influence  dalam UNCAC dapat dikatakan mirip dengan tindak  pidana  suap  aktif-pasif  pada  pejabat  publik  yang  sudah  diatur  dalam  UU Tipikor,  namun  terdapat  perbedaan  suap  biasa  dengan trading  in  influence,  di antaranya terletak penerima suap, pengaturan, maupun orang yang terlibat. Penerima suap  (dalam  hal  ini undue  advantage)  dalam  trading  in  influence  bukanlah  si pengambil  keputusan  ( the  decision  maker  on  public  administration)  serta  target pengaruran.  Target  pengaturan  trading  in  influence  bukan  pengambil  keputusan, namun  orang-orang  di  sekitar  pemegang  keputusan  (kekuasaan)  yang  mencoba mengambil keuntungan dari situasi dengan jalan mempengaruhi tidak baik ( undue influence)  si  pengambil  keputusan  dalam  administrasi  publik.  Orang  yang mengambil keputusan, di dalam trading in influence, tidak menyadari bahwa dirinya terlibat dalam trading in influence. Urgensi pengaturan trading in influence di dalam peraturan  perundang-undangan  nasional  antara  lain  dikarenakan  korupsi  sudah merupakan  masalah  bagi  masyarakat  internasional  dan  juga  masih  terdapat kekosongan hukum di dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengaturan trading in influence
Daftar Pustaka
Arief,  Barda  Nawawi. Beberapa  Aspek  Kebijakan  dan  Pengembangan  Hukum Pidana, Ed. Revisi. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
Aritonang,  Rasamala,  et.al. Menggagas  Perubahan UU  Tipikor: Kajian Akademik dan Draf Usulan Perubahan. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019
BBC  New  Indonesia. “Apa  yang  membuat  mantan  Presiden  Korea  Selatan  Park Geun- hye dipenjara selama 24 tahun?” 6 April 2018, https://www.bbc.com/ indonesia/dunia-43618151
Council  of  Europe. Explanatory  Report  to  the  Criminal  Law  Convention  on Corruption (European Treaty Series-No. 173). Council of Europe Publishing, 2000.
Departemen  Kehakiman  RI. Naskah  Akademik  Rancangan  Undang-Undang Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi.  Jakarta: Badan  Pembinaan Hukum Nasional, 2007.
Detik News. “Laporan OECD Sebut Perilaku Korupsi Melilit Negara Maju” Rabu, 03 Dec 2014, dalam https://news.detik.com/abc-australia/d-2766184/laporan- oecd-sebut-perilaku-korupsi-melilit-negara-maju
Fadhil,  Muhammad,  Taufik  Rachman,  Ahsan  Yunus, “ Konstruksi  Hukum Perdagangan Pengaruh ( Tranding in Fluence) dalam Tindak Pidana Korupsi. ” Amanna Gappa 30, no. 1 (2022): 15-34.
Fariz, Donas, et.al., Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence dalam Hukum Nasional. Jakarta Selatan: ICW, 2014.
Faurizka, Hani, Sunarto, Adi Nugroho, “Analisis Framing Kasus Suap Kuota Impor Daging  Sapi  Di  Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS)  Dalam  Koran Tempo, Interaksi  Online  2,  no.  1  (2014),  https://ejournal3.undip.ac.id/ index.php/interaksi-online/article/view/4308
Hiariej, Eddy Omar Sharif. “United Nations Convention Against Corruption dalam Sistem Hukum Indonesia. ” Mimbar Hukum 31, no. 1 (2019): 112-125.
Isra, Saldi, dan Eddy O. S. Hiariej, “ Perspektif Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia, ” dalam Wijayanto dan Ridwan Zahrie (ed.), Korupsi Mengorupsi di Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
Kusumaatmadja,  Mochtar. Pengantar Hukum Internasional.  Bandung:  Bina Cipta, 1976.
Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia. Draft  Rancangan  Undang-Undang Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (Jakarta:  BPHN),  dalam
https://bphn.go.id/data/documents/ draft_ruu_kuhp_final.pdf
Low,  Peter  W.,  et.al. Criminal  Law:  Cases  and  Materials.   New  York:  The Foundation Press, Inc., 1986.
Moeljatno. Azas-Azas Hukum Pidana. Jakarta:  PT Bina Cipta, 1985.
OECD. Corruption: A Glossary of International Standards in Criminal Law (OECD Library), 25; https://doi.org/10.1787/9789264027411-en
Parttiana, I Wayan. Hukum Internasional. Jakarta: Raja Grafika Perkasa, 2002.
Pemerintah  Republik  Indonesia. Kerangka  Acuan  Seminar  Sehari  Sensitisasi Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC), Strategi Nasional Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 di Indonesia, diselenggarakan di Jakarta, pada 7 November 2013.
Rahman, Dylan Aprialdo, Khairina (Tim Redaksi). “Romahurmuziy Diduga Terima
Suap  Rp  300  Juta  dari  2  Pejabat  Kemenag  di  Jawa  Timur,”  Kompas.com - 16/03/2019, https://nasional.kompas.com/read/2019/03/16/13335741/ romahurmuziy-diduga-terima-suap-rp-300-juta-dari-2-pejabat-kemenag-di- jawa
Saleh, Roeslan. Dari Lembaran Kepustakaan Hukum  Pidana. Jakarta: Sinar Grafika,
1988.
Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 1983.
______. Hukum  Pidana  dan  Perkembangan  Masyarakat:  Kajian  Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana. Bandung: Sinar Baru, 1983.
Transparency  International  Indonesia. “Pemerintah  Indonesia  Gagal  Menunjukkan Komitmen  Antikorupsi  di  Forum  Inter nasional,”  4 th June  2021,  dalam https://ti.or.id/pemerintah-indonesia-gagal-menunjukkan-komitmen- antikorupsi-di-forum-internasional/
United Nations. United Nations Convention Againts Corruption. New York: United Nations, 2004.