Pengembangan Media Pelajaran… (Galuh/ hal. 65-77)

## KAJIAN KOMPLEKSITAS PROYEK KONSTRUKSI : TINJAUAN KEGIATAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DI INDONESIA
Cut Zukhrina Oktaviani 1 1 Universitas Syiah Kuala Email: cut.zukhrina@unsyiah.ac.id

## ABSTRAK
Makalah  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  kompleksitas  proyek  konstruksi  dalam  pengadaan  kompleks konstruksi.  Kompleksitas  konstruksi  dipengaruhi  oleh  banyak  faktor  internal  dan  eksternal.  Kompleksitas mencakup seluruh siklus proyek konstruksi. Pada tahap pengadaan pekerjaan konstruksi, kompleksitas organisasi dan  proses  menjadi  perhatian  utama  terutama  dalam  pengadaan  pemerintah.  Kompleksitas  membutuhkan pengaturan dan pengendalian yang sedemikian rupa sehingga tidak terjadi hambatan pada setiap tahapan siklus konstruksi proyek.
Kata kunci : Kompleksitas, Konstruksi, Pengadaan

## ABSTRACT
This  paper  aims  to  reviewed  construction  projects  complexity  in  construction  complex  procurement. Construction  complexity  is  influenced  with  many  internal  and  external  factors.  Complexity  covers  entire construction project cycles. At construction work procurement stage, organization and processes complexity is a major concern, especially in government procurement. Complexity requires regulation and control are such that it does not happen obstacles at every project construction cycle stage.
Keywords : Complexity, Construction, Procurement

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan  proses  produksi  pada proyek  konstruksi  lebih  bersifat  spesifik yang  dibatasi  oleh  kerangka  waktu,  mutu dan biaya berbeda dengan manufaktur yang dilakukan  secara  linear  dengan  struktur organisasi terorganisir, terencana dan terkelola  dari  atas  ke  bawah.  Pelaksanaan proses  produksi  pada  proyek  konstruksi seharusnya  dipandang  sebagai  suatu  proses yang tidak hanya berjalan secara linear, akan tetapi pada tahapan tertentu harus dilakukan secara  terintegrasi.  Berbagai  permasalahan terkait  dengan  ketersediaan  sumber  daya, keterlambatan waktu penyelesaian menjadikan  proyek  konstruksi  seharusnya juga  dilihat  sebagai  proses  yang  kompleks dan  dinamis  (Bertelsen,  2003).  Sejalan dengan  perkembangan  kebutuhan  dan pemahaman  proyek  konstruksi  sebagai sistem  dinamis  yang  kompleks  menjadikan kompleksitas  proyek  konstruksi  semakin lama semakin meningkat (Bertelsen, 2006:1).
Xia  dan  Chan  (2011:8)  menyatakan bahwa  kompleksitas  proyek  konstruksi secara  signifikan  memberikan  dampak terhadap  berbagai  aspek  hasil  pelaksanaan proyek,  seperti  waktu,  biaya  dan  kualitas (Gidado dan Millar, 1992; Raymond, 1995; Walker  dan  Sidwell,  1996;  Chan  dan Kumarawwamy, 1997; Chan, 1998; Dissanayaka  dan  Kumaraswamy,  1999; Tatikonda dan Rosenthal, 2000; Nassar dan Hegab,  2006).  Sebagai  pihak  yang  secara langsung  terlibat  dalam  proses  produksi, kontraktor  pelaksana  haruslah  memiliki pemahaman yang cukup terhadap kompleksitas  konstruksi  dan  bagaimana mengelolanya  sehingga  akan  menghasilkan konstruksi  sesuai  quality  assurance  yang ditetapkan.
Kontraktor  pelaksana  yang  memiliki kompetensi  akan  dihasilkan  oleh  proses pengadaan  yang  berjalan  dengan  baik. Pemahaman  pelaksana  pengadaan  terhadap kompleksitas  pekerjaan  konstruksi  yang akan  dilelangkan  menjadi  sangat  penting
untuk memastikan kompetensi dari penyedia jasa  terhadap  pekerjaan  konstruksi  yang dilelangkan. Terlebih lagi beberapa penelitian  memperlihatkan  bahwa  ada hubungan  tidak  langsung  antara  hasil pelaksanaan  pengadaan  dengan  kualitas hasil pelaksanaan pekerjaan (Wiyana, 2012; Yunus,  2006;  Larasati,  2011;  Kashiwagi  & Byfield,  2002,  Winch,  2000;  Crowley  & Hancher,  1995;  Hatush  &  Skitmore,  1997; Fong  &  Choi,  2000;  Kumaraswamy,  1996; Latham,  1994;  Lingard  et.al.,  1998;  Merna &  Smith,  1990;  Russell,1996;  Wong  et.al., 2000, Mangitung, 2005; Nissen, 2007).
Pemahaman  kompleksitas  konstruksi secara  tidak  langsung  akan  memberikan kontribusi  yang  cukup  signifikan  terhadap pengelolaan  pengadaan.  Dengan  adanya pemahaman ini diharapkan proses perencanaan pengadaan dan pemilihan dapat berjalan  dengan  baik  sehingga  akan menghasilkan kontraktor yang berkompeten dan  mampu  untuk  melaksanakan  tugas  dan tanggung  jawabnya.  Dengan  demikian, pemahaman  terhadap  kompleksitas  proyek konstruksi  sebaiknya  diselaraskan  dengan upaya pengelolaan, sehingga quality assurance  yang  diharapkan  dapat  tercapai. Sejalan  dengan  uraian  tersebut  diatas, makalah  ini  dimaksudkan  untuk  mengkaji kompleksitas  konstruksi  terutama  terkait dengan  pelaksanaan  pengadaan  pekerjaan konstruksi  pemerintah  berdasarkan  literatur terkait  dengan  harapan  membuka  wacana pemahaman yang lebih baik.

## METODE
Makalah  ini  merupakan  hasil  kajian deskripstif dari berbagai  literatur, peraturan perundangan terkait dan berbagai informasi yang  relevan  dengan  komplesitas  proyek konstruksi  dalam  pelaksanaan  pengadaan pekerjaan  komplek  pemerintah.  Dengan adanya pemaparan hasil kajian teoritis pada makalah  ini  diharapkan  akan  membuka wacana pemahaman bagi semua pihak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Definisi kompleksitas
“Kompleksitas”  berasal  dari  kata “kompleks”  yang  berdasarkan  KBBI memiliki arti himpunan; kesatuan; kelompok;  mengandung beberapa unsur yg pelik,  rumit,  dan  sulit.  Oxford  Dictionary mendefinisikan  “consisting  of  parts, composite,  complicated”,  sementara  The Collins English Dictionary (2006)
mendefinisikan “the state or quality of being intricate  or  complex”,  dimana  complex didefinisikan “made up of many interconnecting parts”.
Edmonds (1999) mendefinisikan kompleksitas  sebagai  bagian  model  yang relatif cukup sulit untuk merumuskan dalam bahasa  tertentu  dari  suatu  perilaku,  bahkan jika  informasi  yang  ada  cukup  lengkap dalam  menggambarkan  komponen  terkecil dan  hubungan  yang  ada.  Berbicara  tentang kompleksitas  secara  tidak  langsung  maka akan membahas tentang kompleksitas sistem dan proses (Schalcher, 2007:1). Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kompleksitas merupakan  kesatuan  dari  bagian-bagian yang  komposit,  rumit  dan  terkoneksi  antar bagiannya.

## Kompleksitas proyek konstruksi
Kompleksitas konstruksi dapat dipahami  sebagai  variasi  dari  beberapa bagian pekerjaan yang saling berkaitan dan dapat dilaksanakan dalam konteks perbedaan  serta  saling  ketergantungan (Baccarini,  1996).  Pemahaman  ini  haruslah dilihat  dari  berbagai  dimensi  proyek  yang relevan  dengan  konsep  manajemen  proyek seperti  organisasi,  teknologi,  lingkungan,
informasi,  pengambilan  keputusan  dan sistem.
Dengan  demikian  manakala  berbicara tentang kompleksitas proyek adalah merupakan suatu hal penting untuk menyatakan dengan jelas jenis kompleksitas yang ditangani. Kompleksitas proyek konstruksi  dapat  didefinisikan  dari  (1) perspektif  manajerial,  yaitu  melakukan perencanaan  untuk  menyatukan  berbagai bagian pekerjaan sehingga membentuk suatu alur  kerja  dan    (2)  perspektif  operasi  dan teknologi,  dimana  terdapat  keterlibatan seluk-beluk  teknis  atau  tingkat  kesulitan dalam  melaksanakan  bagian  pekerjaan (Gidado, 1996; Baccarini, 1996).
Pemahaman kompleksitas proyek menjadi penting terutama dalam menentukan  metode  perencanaan,  metode pengadaan,  koordinasi  dan  persyaratan pengawasan;  menjadi  faktor  penghambat dalam  proses  identifikasi  yang  jelas  tujuan dan sasaran proyek-proyek besar; merupakan salah satu kriteria penting dalam pemilihan  proyek  sesuai  dengan  bentuk organisasi; mempengaruhi dalam pemilihan sumber  daya  pengelola  proyek;  menjadi kriteria  dalam  pemilihan  jenis  pengadaan yang  akan  digunakan; mempengaruhi quality  assurance  dari  proyek,  yaitu  mutu, biaya  dan  waktu  (Chan  1998,  Akintoye, 2000, Shiua dkk, 2006, Xia dan Chan, 2011).
Kompleksitas  konstruksi  juga  dapat dilihat dari tiga perspektif (Bertelsen, 2003), yaitu  proyek  merupakan  proses  perakitan yang  seringkali  lebih  rumit,  paralel  dan dinamis;  konstruksi  sangat  terfragmentasi, dimana  para  pelaku  bekerjasama  dengan pola  yang  terus  berubah  dan  proses pengadaannya dilakukan berdasarkan
penawaran  terendah;  dan  lokasi  proyek selain  merupakan  tempat  bekerja  juga tempat  interaksi  sosial,  dimana  sistem kemanusiaan yang terbentuk bersifat sementara dan akibatnya tingkat  pergantian sumber  daya  manusia  tinggi  sementara loyalitas  rendah.  Perbedaan  karakteristik proyek  antara  satu  proyek  dengan  lainnya menyebabkan  banyaknya  jenis  dan  variasi dari faktor yang mempengaruhi kompleksitas  proyek  konstruksi,  dengan kata lain, faktor-faktor tersebut tidaklah bisa digeneralisasi  secara  spesifik.  Terlebih  lagi jika  dilihat  dari  konteks publik  dan  swasta, tentunya akan banyak perbedaan karakteristik  dan  faktor  kompleksitas  yang akan mempengaruhinya.

## Kompleksitas stakeholder
Sebagaimana pekerjaan/proyek lainnya, pada  proyek  konstruksi  juga  terdapat stakeholder baik internal maupun eksternal, yang memberikan pengaruh secara langsung maupun tidak langsung. Jumlah stakeholder proyek konstruksi relatif besar, termasuk di dalamnya pemilik proyek, pengguna fasilitas, manajer proyek, konsultan perencana,  pemegang  saham,  kontraktor, subkontraktor, supplier, perusahaan asuransi,  bank,  media,  lingkungan  dan  lain sebagainya  sebagaimana  terlihat  pada Gambar  1.  Dengan  karakteristik  wilayah Indonesia yang berupa kepulauan dan sistem pemerintahan  desentralisasi  kompleksitas stakeholder  pekerjaan  konstruksi  akan semakin  kompleks.  Masing-masing  pihak mempunyai  peran  dan  pengaruh  yang berbeda  pada  setiap  tahapan  proyek  baik secara langsung maupun tidak langsung.
Gambar 1 Stakeholder proyek konstruksi (Chinyio dan Olomolaiye, 2010)

## Kompleksitas organisasi
Kompleksitas  organisasi  secara  umum dapat  dilihat  dari  sisi  differensiasi  dan interdepedency.
Differensiasi melihat hubungan  yang  terjadi  dalam  organisasi proyek yang meliputi komunikasi, pelaporan, wewenang pengambilan keputusan,  pembagian  tugas  dan  tanggung jawab. Dalam pelaksanaan proyek keterlibatan  banyak  pihak  seperti  pemilik, kontraktor,  sub-kontraktor,  supplier  untuk suatu periode tertentu menyebabkan terbentuknya struktur multi organisasi yang bersifat sementara. Dilihat dari differensiasi, kompleksitas  organisasi  proyek  terbagi menjadi  dua  yaitu:  vertikal,  terkait  dengan stuktur  hirarki  organisasi;  dan  horizontal, melihat  kepada  unit  organisasi  dan  struktur tugas.  Sedangkan  dari  sudut  pandang interdepedency  setiap  level  dan  unit  dari organisasi  akan  saling  tergantung  satu dengan  lainnya  dalam  melaksanakan  tugas dan tanggung jawabnya (Baccarini, 1996).

## Kompleksitas teknologi
Sampai  saat  ini  masih  ada  kesenjangan pendapat  dan  belum  ada  suatu  definisi konseptual  yang  pasti  dari  “teknologi”.
Kajian Kompleksitas Proyek… (Cut/ hal. 35-45)
Teknologi  dapat  dipahami  sebagai  suatu konsep  multi-dimensi  yang  terdiri  atas ketidakpastian dan kompleksitas. Teknologi mencakup  tiga  area  yaitu  operasional; karakteristik  material  dan  karakteristik pengetahuan.
Jika dilihat dari sudut pandang differensiasi, kompleksitas teknologi menunjukkan adanya berbagai macam aspek dan  tugas  yang  harus  dilaksanakan  seperti jumlah  dan  diversifikasi  masukan  dan keluaran;  jumlah  tindakan  yang  berbeda untuk  memproduksi  hasil  akhir  suatu proyek; jumlah keahlian seperti subkontraktor  dan  supplier  yang  terlibat  di proyek. Sedangkan dari sisi interdepedency, setiap  aspek  dan  tugas  tersebut  akan memiliki  saling  ketergantungan  sendiri dalam penyelesaian pekerjaan secara keseluruhan.  Ketergantungan  yang  terjadi dapat  berupa  antara  pekerjaan,  jaringan tugas-tugas,  tim  kerja,  teknologi  yang berbeda dan masukan (Baccarini, 1996).

## Pengadaan pekerjaan konstruksi
Pengadaan
konstruksi dapat didefinisikan dengan banyak cara dan telah menjadi  topik  yang  kompleks  dan  sulit, terlebih  lagi  dengan  karakteristik  proyek konstruksi  yang  unik.  Hal  ini  dikarenakan proses pengadaan tidak hanya mengacu pada apa yang akan dibeli, tetapi juga menentukan metode  yang  akan  digunakan  untuk mendapatkan bangunan dan fasilitas infrastruktur lainnya (Hughes dkk, 2006:7). Pengadaan  adalah  proses  utama  dari pelaksanaan  dan  pemeliharaan  pekerjaan konstruksi yang selalu membutuhkan barang dan  jasa  dari  organisasi  lain  untuk memenuhi kebutuhannya (Watermeyer, 2012:1).
Mohsini  dan  Davidson  (1989:86), mendefinisikan pengadaan konstruksi sebagai  proses  akuisisi  bangunan  baru  atau ruang  dalam  bangunan,  baik  dengan pembelian langsung, menyewa  atau leasing dari  pasar  terbuka,  atau  dengan  merancang dan  membangun  fasilitas  untuk  memenuhi kebutuhan khusus. Terkait dengan hubungan antara  pengadaan  dan  inovasi  maka pengadaan  dapat  didefinisikan  sebagai strategi untuk memenuhi kebutuhan pengembangan  dan/atau  operasional  klien terkait  dengan  penyediaan  fasilitas  yang akan  dibangun  untuk  discrete  life-cycle (Lenard dan Mohsini, 1998:79).
Hal  ini  menekankan  bahwa  strategi pengadaan  harus  mencakup  semua  proses sesuai  keinginan  klien  yang  mungkin  akan meliputi seluruh umur bangunan. Pengadaan pekerjaan  konstruksi  merupakan  proses akuisisi  dari  berbagai  sumber  daya  proyek dalam  merealisasikan  fasilitas  yang  akan dibangun (Rowlinson, 1999:29; Walker dan Rowlinson,
2007:43) mendefiniskan
pengadaan  sebagai  proses  akuisisi  sumber daya proyek untuk merealisasikan pembangunan fasilitas.
Gambaran kompleksitas proyek konstruksi di Indonesia
Perkembangan  industri  konstruksi  di Indonesia  dari  tahun  ke  tahun  semakin meningkat sejalan dengan program pembangunan  yang  dilaksanakan  oleh pemerintah. Stakeholder yang terlibat dalam industri konstruksi di Indonesia bukan hanya pemerintah  akan  tetapi  juga  pihak  swasta nasional  maupun  swasta  asing,  dimana terdapat  182.800  perusahaan  kontraktor dengan  kualifikasi  besar  (1%),  kualifikasi menengah  (12%)  dan  kualifikasi  kecil
(87%). Komposisi ini didominasi perusahaan  kontraktor  umum  (general contractors) dan sedikit perusahaan kontraktor  khusus  (specialist  contractors). Secara hipotetik, 85% nilai pasar konstruksi dikuasai oleh non-kecil dengan jumlah 13% dari  total  182.800  badan  usaha,  sedangkan 15%  nilai  pasar  konstruksi  diperebutkan oleh  kontraktor  kecil  dengan  jumlah  87% dari total 182.800 badan usaha. Keadaan ini menyebabkan  persaingan  usaha  di  pasar konstruksi  skala  kecil  menjadi  tidak  sehat dan terdistorsi (Suraji dan Krishna, 2012:3). Pasar  konstruksi  di  daerah  juga  masih dikuasai  oleh  proyek  pemerintah  yang dibiayai dana APBN maupun APBD.
Karakteristik  proyek  konstruksi  di Indonesia  sedikit  banyak  turut  dipengaruhi oleh  berbagai  faktor  seperti  sumber  daya yang digunakan, kompleksitas teknis pekerjaan,  lingkungan,  organisasi  proyek, kompleksitas desain dan konstruksi, kondisi dan permasalahan di site, teknik dan metode konstruksi,  kompleksitas  desain  proses komunikasi  dan  pendelegasian  kekuasaan, ambiguitas  dan  ketidakjelasan  kriteria kinerja proyek dan lain-lain (Xia dan Chan, 2011). Dengan karakteristik wilayah, budaya  dan  keragaman  suku  bangsa Indonesia,  factor  yang  mempengaruhi kompleksitas  proyek  konstruksi  akan  lebih banyak.  Faktor-faktor  lainnya  yang  akan turut  mempengaruhi  kompleksitas  proyek konstruksi,  seperti  kearifan  budaya  lokal, intervensi  pemangku  kepentingan,  kondisi geografis, budaya kerja, kemampuan sumber daya manusia dan lain sebagainya.
Keterlibatan berbagai stakeholder terutama pada proyek pemerintah menyebabkan  secara  organisasi  proyek cenderung  lebih  “gemuk”,  terlebih  lagi
untuk  proyek  dengan  menggunakan  dana bantuan luar negeri. Berbagai hal ditengarai menjadi  penyebabnya  antara  lain  terkait dengan  transparansi,  akuntabilitas  dan kepercayaan  publik  terhadap  proses  yang dilaksanakan. Terlebih lagi proyek pemerintah  menggunakan  alokasi  dana publik,  sehingga  perlu  dipastikan  hasil pelaksanaannya  akan  memberikan  nilai manfaat  bagi  masyarakat  dari  besaran  nilai yang  dibelanjakan.  Jika  melihat  dari  jenis alokasi  dana  yang  digunakan,  proyek konstruksi  pemerintah  menggunakan  dana yang  berasal  dari  APBN/APBD  murni, bantuan/hibah dari luar negeri atau gabungan  APBN/APBD  dengan  bantuan luar negeri. Alokasi dana ini sedikit banyak turut  berkontribusi  terhadap  kompleksitas organisasi proyek sebagaimana terlihat pada pada  Gambar  2  yang  merupakan  Proyek Pengembangan  Institut  Teknologi  Bandung III  dengan  alokasi  dana  bantuan  Luar Negeri.
Gambar 2 Struktur Organisasi dari Project Implementasi Unit (PIU) ITB
Dari  gambar  tersebut  terlihat  begitu banyaknya  pihak  yang  terlibat  secara kelembagaan dan pada setiap sub-bagiannya memiliki struktur organisasi internal tersendiri,  terutama  kontraktor  pelaksana. Agar  interaksi  antar  pihak  yang  terlibat berjalan  dengan  baik  tentunya  dibutuhkan suatu  sistem  pengelolaan  proyek  sehingga
Kajian Kompleksitas Proyek… (Cut/ hal. 35-45)
akan  menghasilkan  proyek  dengan  jaminan mutu sesuai harapan. Kompleksitas ini baru terlihat  dari  sudut  organisasi  dan  belum tergambar kompleksitas dalam  penggunaan teknologi  pada  pelaksanaan  pekerjaan  di lapangan.  Kompleksitas  teknologi  yang tentunya  akan  lebih  kompleks  mengingat pembangunan
yang dilaksanakan merupakan  bangunan  berlantai  banyak dengan berbagai keterbatasan.
Pengadaan pekerjaan kompleks di
Indonesia Mengacu  pada  Perpres  54/2010  dan peraturan perubahannya, pekerjaan kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan  teknologi  tinggi,  mempunyai risiko  tinggi,  menggunakan  peralatan  yang didesain  khusus  dan/atau  pekerjaan  yang bernilai  diatas  Rp.  100  Miliar.  Beberapa ketentuan pelaksanaan pengadaan pekerjaan kompleks  antara  lain  :  pemilihan  penyedia jasa  dilakukan  dengan  metode  Pelelangan Umum,  akan  tetapi  jika  jumlah  penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas  maka  dilakukan  dengan  metode Pelelangan  Terbatas  (Pasal  1  ayat  24); penyampaian dokumen penawaran dilakukan  dengan  metode  dua  tahap  (Pasal 47  ayat  6);  evaluasi  dokumen  penawaran dapat  dilakukan  menggunakan  metode evaluasi  sistem  nilai  atau  metode  evaluasi penilaian  biaya  selama  umur  ekonomis (Pasal  48  ayat  3);  penilaian  kualifikasi penyedia  jasa  dilakukan  dengan  metode prakualifikasi (Pasal 56 ayat 9); penandatanganan kontrak dilakukan setelah memperoleh  pendapat  ahli  hukum  kontrak (Pasal  86  ayat  4).  Tahapan  pelaksanaan kegiatan  pengadaan  pekerjaan  konstruksi yang bersifat kompleks sebagaimana terlihat pada Gambar 3.
Gambar 3 Tahapan pengadaan pekerjaan konstruksi kompleks (Perpres 4/2015 dan Perka LKPP 01/2015)
Pelaksanaan pengadaan pekerjaan kompleks  dengan  tahapan  sebagaimana terlihat  pada  Gambar  3    tentunya  akan melibatkan  banyak  pihak.  Berikut  akan disajikan  gambaran  hubungan  antar  pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kementerian  PUPR  sebagaimana  terlibat pada  Gambar  4.  Pelaksanaan  pengadaan pekerjaan  konstruksi  pada  Kementerian PUPR  secara  kelembagaan  dilaksanakan oleh ULP yang berkedudukan pada BBWS, BWS  dan  BBPJN  yang  tersebar  di  seluruh Indonesia.
Penyusunan Program dan Pemaketan Pengumuman Lelang Evaluasi Dokumen Kualifikasi Penetapan hasil kualifikasi Undangan Pemasukan Dokumen Tahap 1 Penetapan hasil kualifikasi final Penjelasan Dokumen Lelang Penetapan peserta yang lulus tahap 1 oleh Menteri Lulus? Gugur Usulan penetapan pemenang peringkat teknis ke Menteri Ya Undangan Pemasukan Dokumen Tahap 2 SPPBJ Hasil Evaluasi Ya Keberatan Mengajukan sanggahan Tidak Ya Pemasukan Dokumen Penawaran Evaluasi Adm. & Teknis Tidak Penetapan pemenang oleh Menteri Lulus? Gugur Usulan penetapan pemenang pelelangan ke Menteri Ya Hasil Evaluasi Ya Evaluasi Biaya Keberatan? Mengajukan sanggahan Ya Tidak Hanya untuk pekerjaan yang mempunyai keterkaitan antara kualifikasi dengan evaluasi dokumen Keberatan? Tidak Pengaduan ke APIP Jawaban Sanggahan Tidak Tidak Ya
Menteri PUPR/ PA Dirjen/ KPA ULP Pokja/PP Usulan Pemenang Tim Probity Audit Permintaan Persetujuan Disposisi Koordinasi Koordinasi Rekomendasi Penetapan Pemenang Satker SKPD PPK PPK PPK
Gambar 4 Hubungan antar pihak pada pengadaan pekerjaan konstruksi kompleks di Kementerian PUPR
Point  penting  lainnya  dalam  ketentuan pelaksanaan pengadaan pekerjaan kompleks yaitu  implementasi  dari  Pasal  86  ayat  4 dilakukan  melalui  mekanisme  khusus  yang sangat  tergantung  pada  K/L/D/I  pelaksana pengadaan. Sebagai contoh pada pelaksanaan  pengadaan  di  Kementerian Ristek  dan  Dikti,  berdasarkan  surat  edaran Dirjen  Dikti  Nomor  98/E/KU/2013  tanggal 5 Februari 2013 perihal pelaksanaan APBN dan APBN-P untuk pelaksanaan pengadaan dilakukan proses pendampingan oleh LKPP, Kejaksaan  dan  BPKP.  Pendampingan  ini dimaksudkan untuk  menjamin  akuntabilitas dalam pelaksanaan belanja modal, barang/jasa  di  Kementerian  Pendidikan Nasional.  Laporan  hasil  pendampingan  ini akan  menjadi  pertimbangan  bagi  Pengguna Anggaran  untuk  menetapkan  pemenang setiap  tahapan  pelelangan.  Gambar  5 memperlihatkan proses pengadaan pekerjaan konstruksi kompleks.
Gambar 5  Proses Pengadaan Proyek Pengembangan ITB Tahap III
Berdasarkan  gambar  tersebut,  pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan :
• JICA selaku pemberi bantuan yang akan memberikan Concurrence terhadap proses  dan  hasil  pelaksanaan  pada tahapan  yang  telah  disepakati  dalam Loan Agreement.
• PIU,  PMC  dan  ESC  yang  bertindak sebagai  supporting  teknis  pada  saat penyusunan bidding document, penjelasan  teknis  saat  pre-bid  technical meeting,  bid  evaluation  (membantu analisis  teknis  dan  finansial)  dan  lain sebagainya.
• LKPP,  BPKP,  Kejaksaan  bertindak sebagai  perpanjangan  tangan  pemilik dalam  hal  ini  Kementerian  Pendidikan Nasional untuk melakukan pendampingan sebagai upaya
penjaminan akuntabilitas proses pengadaan yang dilaksanakan
Pengembangan ITB Thp III Perencanaan Pengadaan Pemilihan Penyedia Jasa Pelaksanaan Kontrak Direktorat Logistik ITB ULP/Pokja Proses Pengadaan JICA PPK Kemendiknas Hukum & Peraturan • PIU • PMC • ESC LKPP BPKP Kejaksaan Proses Pendampingan
Kajian Kompleksitas Proyek… (Cut/ hal. 35-45)
Sementara  pada  Kementerian  PUPR proses  penetapan  pemenang  pada  tahap evaluasi  administrasi  dan  teknis  serta evaluasi  biaya  dilakukan  oleh  tim  evaluasi yang  dibentuk  oleh  menteri.  Alur  tahapan proses  evaluasi  sampai  dengan  penetapan menteri  sebagaimana  terlihat  pada  Gambar 6.
Proses evaluasi untuk penetapan pemenang  pada  tahap  evaluasi  teknis, administrasi  dan  teknik  berada  dibawah kewenangan Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kementerian PUPR. Tim evaluator dibentuk oleh menteri dan bertanggungjawab kepada menteri.  Tim  ini  terdiri  dari  beberapa personil  yang  akan  memastikan  bahwa proses  pemilihan  telah  berjalan  sesuai dengan kerangka peraturan dan perundangan yang berlaku.
Disposisi Menteri tentang usulan penetapan pemenang/ peringkat teknis Data/dokumen usulan lelang Mulai Penerimaan surat usulan penetapan pemenang lelang Penyusunan bahan rapat tim evaluasi Penyelenggaraan rapat dan penelitian tim evaluasi Sesuai? Permintaan evaluasi/seleksi ulang kpd Pokja Finalisasi konsep memo dinas Ka.Ba Penyampaian hasil penelitian tim, memo dinas dan konsep penetapan Menteri kepada Ka. Badan Penyampaian dan Persetujuan hasil penelitian tim dan memo dinas Ka.Badan kepada Ka.Pusat Penyampaian memo dinas Ka.Ba dan pencetakan surat penetapan pemenang kepada Menteri Persetujuan Memo Dinas oleh Ka.Badan untuk disampaikan kepada Menteri Koreksi? Y T Persetujuan Tim Evaluasi atas usulan penetapan pemenang lelang Selesai Y T Gambar 6 Alur Evaluasi dan Penetapan

## Pemenang Pengadaan
(Sumber : Kementerian PUPR, 2015)

## SIMPULAN
Kompleksitas  pekerjaan  konstruksi tidak tergantung pada besar kecilnya ukuran suatu proyek, proyek kecil dapat saja bersifat lebih  kompleks  dari  pada  proyek  dengan ukuran  yang  lebih  besar.    Kompleksitas proyek tidak hanya pada tahap pelaksanaan akan  tetapi  meliputi  keseluruhan  siklus proyek  konstruksi.  Pada  tahap  pengadaan pekerjaan konstruksi, kompleksitas organisasi  dan  proses  menjadi  perhatian utama terlebih pada pengadaan pemerintah.
Kompleksitas  memerlukan  pengaturan  dan pengendalian yang sedemikian rupa sehingga  tidak  terjadi  benturan-benturan pada  setiap  tahapan  dari  siklus  proyek konstruksi.

## DAFTAR PUSTAKA
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan  Keempat  Atas  Peraturan Presiden  Nomor  54  Tahun  2010 tentang  Pengadaan    Barang/Jasa Pemerintah, Jakarta
Peraturan  Kepala  Lembaga  Kebijakan Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah No.  14  Tahun  2012  tentang  Petunjuk Teknik  Peraturan  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  70  Tahun  2012
tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun 2010 tentang Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah, Jakarta
Baccarini, D., 1996, The Concept of Project Complexity  –  a  Review,  International Journal of Project Management,  Vol. 14, No. 4, pp. 201-204, 1996
Bertelsen,  S.,  2003,  Construction  as  a Complex  System,  Proceedings  of IGLC-11, Blacksburg, Virginia
Bertelsen, S., 2003, Complexity – Construction  in  a  New  Perspective, Proceedings of  IGLC-11, Blacksburg, Virginia
Edmonds,  G.A.,  and  Miles,  D.W.J.,  1984,
Foundations  for  Change:  Aspects  of the Construction Industry in
Developing Countries, London: Intermediate  Technology  Publications Ltd
Hughes, W., Hillebrandt, P., Greenwood, D., and Kwawu, W., 2006, Procurement in the Construction Industry, The Impact
and  Cost  of  Alternative  Market  and Supply Processes, Taylor and Francis, London, USA
Larasati,  D.,  2011,  Development  of
Contractor  Quality  Assurance  System in Indonesia Construction Procurement,  unpublished  Doctor  of Philosophy dissertation, Graduate School of Engineering, Kochi
University  of  Technology,  Kochi, Japan Lenard,  D.  and  Mohsini,  R.,  1998, ‘Recommendations from the organisational
workshop’, in
C.H.Davidson (ed.) Procurement—the way forward: Proceedings of CIB W92 Montreal  Conference,  Université  de Montréal,  Montréal,  CIB  publication 203, 79–81
Mohsini,  R.  and  Davidson,  C.H.,  1989,
‘Building Procurement—Key To Improved Performance’, in D. Cheetham,  D.  Carter,  T.  Lewis,  and D.M. Jaggar (eds) Contractual
Procedures for Building : Proceedings of  the  International  Workshop,  6–7
April, University of Liverpool, Liverpool,
USchalcher,  H.R.,  2007,  Complexity  in Construction
Rowlinson,  S.  dan  McDermott,  P.,  1999, Procurement  System,  a  Guide  to  Best Practice  in  Construction,  E  dan  FN Spon,  Taylor  dan  Francis  Group, London, ISBN 0-203-98278-9
Suraji,  A.  dan  Pribadi,  K.S.,  2012,
Membangun Struktur
Industri
Konstruksi  Nasional  yang  Kokoh,
Andal  dan  Berdaya  Saing  serta Memberikan Kesempatan Kepada Para Pelaku Usaha
Tumbuh dan
Berkembang  Secara  Adil  Melalui
Kajian Kompleksitas Proyek… (Cut/ hal. 35-45)
Restrukturisasi  Sistem,  Consolidated Paper
Walker,  D.H.T.,  and  Rowlinson,  S.,  2007, Procurement System, a Cross-Industry
Project Management Perspective,
Taylor and Francis, London
Watermeyer,  R.,  2012,  Changing  The
Construction  Procurement  Culture  To Improve Project Outcomes, Joint CIB W070,  W092  and  TG72  International Conference on Facilities Management, Procurement  Systems  and  Public Private Partnerships, Cape Town, 23rd to 25th January 2012
Wiyana,  Y.E.,  2012,  Analisis  Kegagalan
Konstruksi dan Bangunan dari Perspektif  Faktor  Teknis,  Wahana Teknik  Sipil  Vol.17  No.2  Desember 2012 77-86,
http://www.polines.ac.id/wahana/uplo ad/jurnal/jurnal_wahana_1374559769. pdf
Yunus,  R.,  M,  2006,  Kegagalan  Dini Perkerasan  Jalan  Akibat  Pelaksanaan
Konstruksi,  “Mektek”  Tahun  VIII No.1 Januari 2006, http://jurnalmektek.files.wordpress.co m/2012/04/8_ruslan-so-edit-jan- 20062.pdf
Xia,  Bo  &  Chan,  Albert,  2011,  Measuring
Complexity  for  Building  Projects  :  a Delphi Study, Engineering, Construction and Architectural Management, 19(1), pp. 7-24
http://eprints.qut.edu.au/48623/