Volume 23. Nomor 1.  Bulan Januari – Juni 2017                               ISSN 1693 - 0061

## S  A  S  I

## Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon
• Efektifitas  Eksekusi  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Berdasarkan  Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009

## Soeleman D. Baranyanan
• Memahami Third World Approaches To International Law ( TWAIL ) Dyah R . A. Daties
• Pendaftaran  Merek  Produk  Usaha  Mikro  Kecil  Dan  Menengah  Untuk  Memperkuat Daya Saing Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia
Teng Berlianty
• Tindakan Safeguard Dalam Pasar Bebas ASEAN Sebagai Upaya Perlindungan Industri Dalam Negeri
Theresia L. Pesulima
• Wanprestasi Dalam Perjanjian Waralaba
Marselo V. G. Pariela
• Sanksi Pidana Tambahan Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak Hb. Sujiantoro
• Tinjauan Aspek Hukum Terhadap Larangan Memberikan Sejumlah Uang Atau Barang Kepada Gelandangan Dan Pengemis
Abd. Rachman A. Latif
• Studi Tentang Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Narkotika Pada Lapas Klas II A Ambon
Denny Latumaerissa
• Kebijakan  Formulasi  Hukum  Pidana  Dalam  Penanggulangan    Tindak    Pidana Perjudian Melalui Internet ( Internet Gambling )
Erwin Ubwarin
Penanggung Jawab : Dr. J. Tjiptabudy, SH. M. Hum (Dekan) Penasihat : 1.  J. D. Pasalbessy, SH. M.Hum (PD I) 2.  Dr. A. D. Laturete, SH. MH (PD II) 3.  N. Tianotak, SH. M.Hum (PD III) 4.    O. Lawalata, SH. M.Hum (PD IV) Pemimpinan Redaksi : Ny. S. S. Kuahaty, SH. MH Wakil Pemimpin Redaksi : Ny. R. D. Daties, SH. MH Sekretaris Redaksi :    E. S. Holle, SH. MH Redaksi Ahli : 1.  Prof. Dr. R. Z. Titahelu, SH. MS 2.  Dr. H. Hattu, SH. MH 3.  Dr. J. Leatemia, SH. MH 4.  Dr. S. E. M. Nirahua, SH. M.Hum Redaktur Pelaksana : 1.    Ny. Y. A. Lewerissa, SH. MH 2.    M. A. H. Labetubun, SH. L.LM 3.    A. D. Bakarbessy, SH. LLM 4.    S. Peilouw, SH. MH

## EDITORIAL
Pertumbuhan pembangunan dan ekonomi, membawa dapak terhadap perubahan dalam masyarakat.  Dinamika  dan  tuntutan  masyarakat  yang  begitu  cepat  berubah,  ternyata menimbulkan  berbagai  permasalahan  hukum,  termasuk  masalah  tanggungjawab  pemerintah dalam  memberikan  perlindungan  sesuai  dengan  tugas  dan  tanggungjawab  serta kewenangannya.    Dalam edisi “SASI” kali ini beberapa permasalahan hukum yang menjadi sorotan  adalah  Efektifitas  Eksekusi  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  2009,  Memahami Third  World  Approaches  To International Law ( TWAIL ), Pendaftaran Merek Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
Untuk Memperkuat Daya Saing Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia, Tindakan Safeguard
Dalam Pasar Bebas ASEAN Sebagai Upaya Perlindungan Industri Dalam Negeri, Wanprestasi
Dalam Perjanjian Waralaba, Sanksi Pidana Tambahan Bagi  Pelaku  Kekerasan  Seksual Anak,
Tinjauan  Aspek  Hukum  Terhadap  Larangan  Memberikan  Sejumlah  Uang  Atau  Barang Kepada Gelandangan Dan Pengemis, Studi Tentang Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak
Pidana  Narkotika  Pada  Lapas  Klas  IIa  Ambon,  dan  Kebijakan  Formulasi  Hukum  Pidana
Dalam Penanggulangan    Tindak    Pidana Perjudian Melalui Internet ( Internet Gambling ).
Pemikiran-pemikiran  yang  dikembangkan  di  atas  sebenarnya  didasarkan  pada kajian-kajian  yang  terkait  dengan  upaya  pengembangan  dan  pembangunan  ilmu  hukum kedepan, semoga tulisan-tulisan ini bermanfaat.
Editorial    ………………………………………………………………………….. i
Daftar Isi    ………………………………………………………………………….
ii
• Efektifitas  Eksekusi  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 2009 Soeleman D. Baranyanan ..................................................….............................
• Memahami Third World Approaches To International Law ( TWAIL )
Dyah R . A. Daties ......................................................................…......................
• Pendaftaran  Merek  Produk  Usaha  Mikro  Kecil  Dan  Menengah  Untuk Memperkuat Daya Saing Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia
Teng Berlianty ...........................................................................…........................
• Tindakan Safeguard Dalam  Pasar  Bebas  ASEAN  Sebagai  Upaya  Perlindungan Industri Dalam Negeri
Theresia L. Pesulima .................................................………................................
• Wanprestasi Dalam Perjanjian Waralaba
Marselo V. G. Pariela .............................................................................................
• Sanksi Pidana Tambahan Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak
Hb. Sujiantoro ...........................................................................……….................
• Tinjauan  Aspek  Hukum  Terhadap  Larangan  Memberikan  Sejumlah  Uang  Atau Barang Kepada Gelandangan Dan Pengemis
Abd. Rachman A. Latif .......................................................................................
• Studi  Tentang  Pemberian Remisi  Kepada  Pelaku  Tindak  Pidana  Narkotika  Pada
Lapas Klas II A Ambon Denny Latumaerissa .......................................................................................
• Kebijakan  Formulasi  Hukum  Pidana  Dalam  Penanggulangan    Tindak    Pidana Perjudian Melalui Internet ( Internet Gambling ) Erwin Ubwarin ........................................................................................ 1 13 19 27 35 46 54 64 73
Ketentuan Penulisan Jurnal SASI

## KETENTUAN PENULISAN

## JURNAL SASI
Jurnal  SASI  adalah  jurnal  ilmiah  yang  diterbitkan  oleh  Fakultas  Hukum Universitas  Pattimura,  sebagai  upaya  mempublikasikan  hasil-hasil pemikiran dan penelitian di bidang ilmu hukum dalam upaya pengembangan ilmu hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Naskah  Tulisan  bertemakan  hukum,  bersifat  ilmiah  yang  belum  pernah diterbitkan dalam media cetak lain.
2. Sistematika  penulisan  terdiri  dari  Abstrak,  Pendahuluan,  Pembahasan, Penutup, dan Daftar Pustaka
3. Naskah wajib mencantumkan abstrak dalam bentuk bahasa Inggris yang baik.
4. Diketik  dengan  menggunkan  pengolah  kata  MS  Word,  spasi  rangkap, setebal 10-15 halaman kwarto dalam bentuk naskah dan disket.
5. Margin kiri dan atas 4, margin kanan dan bawah 3. Menggunakan huruf Times New Roman 12.
6. Redaksi  berhak  menyingkat  atau  memperbaiki  tulisan  untuk keseragaman format tanpa mengubah maksud isinya. kandungan tulisan tetap menjadi tanggungjawab penulis.

## TINDAKAN SAFEGUARD DALAM PASAR BEBAS ASEAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN INDUSTRI DALAM NEGERI

## Oleh: Theresia L. Pesulima

## ABSTRACT
The provisions concerning the Safeguard action are mentioned in Article 3 (8 f) Trade In Goods Framework Agreement  on Comprehensive Economic  Cooperation Beyond  the Association of South  Asian  Nations  and  the  People's  Republic  of  China  as  ratified  by  Presidential  Decree number 48 of 2004 Concerning the Agreement on the Framework for Comprehensive Economic Cooperation Between the Member States of the Association of Southeast Asian Nations and the People's  Republic  of  China,  article  3  point  8  (f)  which  refers  to  the  GATT  principle.  This safeguard is a form of protection against the domestic industry that suffers loss or threat of loss caused  by  increased  imports  by  limiting  imported  goods  whose  imports  are  increasing.  In safeguard implementation in Indonesia, security measures shall comply with the requirements set forth in Articles 3 to 8, as well as Article 11 of    Keppres number 84 of 2002 concerning the Safeguard  Measures  of  Domestic  Industries  Due  to  the  Increase  in  Import  Imports.  The Regulation  governs  the  determination  of  serious  harm  and  /  or  threat  of  serious  harm  to domestic  industry  due  to  the  surge  of  imports  of  investigated  goods  shall  be  based  on  the analysis of all related factors objectively and measurably from the industry.
Keywords : Safeguard, Domestic Industry.

## A. PENDAHULUAN.
Arus  globalisasi  ekonomi  yang menimbulkan hubungan interdependensi dan integrasi  dalam  bidang  finansial,  produksi dan  perdagangan  telah  membawa  dampak yang  cukup  luas  pada  perekonomian Indonesia.  Dampak  dari  arus  globalisasi ekonomi  ini  lebih  terasa  lagi  setelah dikembangkannya prinsip liberalisasi perdagangan  ( trade  liberalization )  yang telah  diupayakan  dan  didukung  secara bersama-sama  oleh  negara-negara  di  dunia dalam  bentuk  kerjasama  ekonomi  regional. ASEAN yang merupakan salah satu
kerjasama regional merupakan bentuk
kekuatan  baru  di  benua  Asia,  karena
menjadi  salah  satu  kawasan  dengan  jumlah potensi pasar terbesar di dunia. Hal  ini  tentunya  menarik  minat negara-negara lain yang ingin mengembangkan  potensi  kerjasama  mereka di  wilayah  Asia.  Terlebih  lagi  rencana terbesar  ASEAN  yang  akan  membentuk ASEAN Economic  Community (AEC)  yang membawa  kerjasama  ekonomi  ke  arah  yang lebih  luas  yaitu  dalam  satu  kerangka komunitas  ASEAN.  Salah  satu  negara  besar yang  menunjukkan  komitmen  kerjasamanya sebagai  mitra  ASEAN  adalah  negara  China, yang  secara  konkrit  diimplementasikan
dalam  Perjanjian  Kerjasama  Perdagangan Bebas antara ASEAN dengan China. 1
Sejak  didirikan  pada  tahun  1967,
ASEAN memang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi,
kemajuan sosial dan pengembangan kebudayaan  di  kawasan  Asia  Tenggara. Untuk tujuan tersebut, negara-negara anggota ASEAN telah berusaha untuk saling membantu dalam usaha-usaha yang menjadi perhatian  dan  kepentingan  bersama  dari negara-negara  anggota  ASEAN,  khususnya di  bidang  ekonomi  dan  perdagangan termasuk masalah-masalah
sosial, kebudayaan  dan  ilmu  pengetahuan  antara lain  dengan  memanfaatkan  secara  efektif berbagai  sektor  seperti  pertanian  dan industri  serta  memperluas  perdagangan mereka,  termasuk  perdagangan  komoditi internasional. 2
Pada  tahun  1991  para  pemimpin
ASEAN sepakat untuk membentuk kawasan perdagangan  bebas  ASEAN  atau  yang dikenal dengan AFTA yang pembentukannya  berlangsung  selama  10 (sepuluh)  tahun.  Sebuah  lembaga  setingkat menteri dibentuk untuk mengawasi,
mengkoordinasikan,
dan mengkaji pelaksanaan program menuju AFTA. Adapun  isi  persetujuannya  berupa  kerangka dalam  meningkatkan  kerja  sama  ekonomi ASEAN ( Framework Agreement on Exchanging ASEAN Economic Coorporation -  FAEAEC)  yang  ditanda- tangani  presiden  dan  perdana  menteri tiap-tiap  negara  ASEAN  pada  bulan  Januari 1992. 3
1 Saepudin,  “Analisis  Peluang  dan  Tantangan  Serta
Langkah Pemerintah Indonesia Terhadap Implementasi Penuh ASEAN-China FTA”, http://saepudinonline.wordpress.com/2011/03/25/ analisis-
2 Sumaryo Suryokusumo, Studi Kasus Hukum internasional, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2007), hlm. 9.
3 Saepudin,  “Perjanjian  Perdagangan  Regional (RTA) Dalam Kerangka World Trade Organization (WTO):  Studi  Kasus  ASEAN  Free  Trade  Area (AFTA)” ,http://saepudinonline.wordpress.com/201
Kelahiran  AFTA  ini  merupakan upaya  dari  ASEAN  untuk  melindungi kepentingan negara anggota dalam perdagangan  multilateral  yang  didominasi oleh  negara-negara  maju.  AFTA  merupakan wujud  dari  kesepakatan  negara-negara ASEAN  untuk  membentuk  suatu  kawasan perdagangan bebas dalam rangka meningkatkan  daya  saing  ekonomi  kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN  sebagai  basis  produksi  dunia. Tujuan  lain  adalah  menciptakan  pasar regional bagi 500 juta penduduknya.
Persetujuan  induk  itu  merupakan payung  dari  seluruh  kerangka  kerja  sama ekonomi  ASEAN.  Jalan  menuju  AFTA ditempuh  melalui  mekanisme  yang  disebut CEPT  ( Common  Effective  Prefenrential Tariff ). Setiap negara akan menurunkan tarif bea  masuk  atau  mengurangi  restriksi  non tarif bagi sesama negara ASEAN, khususnya untuk produk yang masuk dalam kesepakatan  yang  berlaku  di  ASEAN. Skema  CEPT  merupakan  skema  untuk  satu tujuan  yaitu  mewujudkan  AFTA  melalui: penurunan  tarif  hingga  menjadi  0-5%, penghapusan  pembatasan  kwantitatif  dan hambatan-hambatan  non  tarif  lainnya. 4 Target  AFTA  adalah  pengurangan  tarif, bahkan  menuju zero  tariffs  rate sebelum tahun  2003.  Pemberlakuan  kesepakatan AFTA terhadap enam negara penandatangan secara serentak akan efektif pada tahun 2010 sedangkan  untuk  Vietnam  tahun  2013,  Laos dan  Myanmar  2015,  dan  kamboja  pada tahun  2017.  Pada  waktu  yang  ditentukan tersebut  semua  produk  harus  masuk  ke dalam skema CEPT. 5
1/05/05/perjanjian-perdagangan-regional-rta-dal am-kerangka-world-trade-organization-wto-studi- kasus-asean-free-trade-area-afta/ ,  diakses  tanggal 20 Juni 2011 .
4 Noviansyah  Manap  dikutip  dari  Martin  Khor, Memperdagangkan Kedaulatan:  Free Trade Agreement  dan  Nasib Bangsa , (Yogyakarta: Insist Press, 2010), hlm. 209.
5 Ade Maman Suherman, Organisasi Internasional dan Integrasi Ekonomi Regional dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi , (Jakarta: Ghalia
Perdagangan bebas menyatukan dunia  dalam  distribusi  barang.  Tidak  ada diskriminasi  antara  barang  impor  dengan produk domestik. Sebelum penerapan perdagangan  bebas,  barang  impor  akan dikenai  pungutan  negara  berupa  bea  masuk. Pengenaan  bea  masuk  ini  menjadikan barang impor mengalami kenaikan harga.
ACFTA yang merupakan
persetujuan  antara  negara-negara  anggota ASEAN  dan  China  merupakan  kesepakatan yang  bersifat  regional.  Oleh  karena  itu, dengan  ikut  menandatangani  kesepakatan tersebut,  maka  Indonesia  terikat  dalam sebuah perjanjian internasional yang tentunya  harus  dilaksanakan.  Meskipun, ternyata dalam implementasinya telah memberikan  dampak  yang  tidak  baik  bagi beberapa  sektor  industri  nasional.  Adapun faktor  yang  menjadi  keunggulan  Indonesia dalam  ACFTA  adalah  ekspor  yang  berbasis kepada sumber daya alam dan bukan produk manufaktur. Sebaliknya, China sangat unggul  dalam  ekspor  produk  olahan  dan barang  jadi.  Berdasarkan  hal  ini,  tampak bahwa  ACFTA  merupakan  ancaman  bagi industri  manufaktur  di  Indonesia  sebab produk  impor  China  yang  masuk  ke Indonesia memiliki similaritas dengan produk hasil industri dalam negeri. Sebagaimana dalam perjanjian-perjanjian perdagangan bebas lainnya,  pihak  yang  lemah  cenderung dirugikan  akibat  dampak  negatif  dari pemberlakuan kesepakatan perdagangan bebas
tersebut.
Berkaitan dengan pemberlakuan ACFTA di Indonesia, tampak jelas  bahwa  industri  dalam  negeri  semakin terpuruk akibat membanjirnya produk China. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan  bagi  industri  dalam  negeri yang  terkena  dampak  negatif  pemberlakuan ACFTA.
Berdasarkan  hal  tersebut,  konsep perlindungan  yang  dimaksud  disini  adalah menyangkut  perlindungan  hukum  yang
Indonesia, 2003), hlm. 152.
diberikan  negara  dalam  melindungi  industri dalam  negerinya  dari  dampak  negatif pelaksanaan kesepakatan ACFTA.

## B. PEMBAHASAN
1. Konsep Safeguard (Pengamanan Perdagangan) Ketentuan mengenai tindakan Safeguard ini  disebutkan  dalam Article  3  (8 f) Trade In Goods Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Beetween  the  Association  of  South  Asian Nations and the People’s Republic of China sebagaimana  diratifikasi  melalui  Keppres No.  48  Tahun  2004  Tentang  Persetujuan
Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik  Rakyat  China,  pasal  3  angka  8  (f) yang  tetap  mengacu  pada  prinsip  GATT. Safeguard ini merupakan bentuk perlindungan terhadap  industri dalam negeri yang  mengalami  kerugian  atau  ancaman kerugian yang
disebabkan oleh meningkatnya  impor  dengan  membatasi barang-barang impor yang impornya mengalami peningkatan.
Tindakan Safeguard dimaksudkan  untuk  menghindari keadaan, dimana anggota WTO menghadapi suatu  dilema  antara  membiarkan  pasar dalam  negeri  mereka  yang  sangat  terganggu oleh  barang  impor  atau  menarik  diri  dari kesepakatan. 6 Ketentuan mengenai pengaturan safeguard di  Indonesia  ada  dalam  Keppres
Nomor  84  tahun  2002  tentang  Tindakan Pengamanan  Industri  Dalam  Negeri  dari Akibat Lonjakan Impor (Safeguard). Tindakan penyelamatan safeguard
6 Komite  Pengamanan  Perdagangan  Indonesia (KPPI), Perlindungan  Industri  Dalam  Negeri Melalui Tindakan Safeguard Wold Trade
Organization , (Jakarta: KPPI, 2005), hlm 1-2.
dilakukan  lebih  ke  arah  penyelidikan  pada peningkatan  impor  secara  umum  yang terjadi  dalam  periode  dan  keadaan  tertentu. Peningkatan  impor  yang  dimaksud  terjadi dalam  praktek  perdagangan  yang fair atau dalam  persaingan  yang  normal.  Apabila terbukti  kuat  bahwa  terjadinya  lonjakan impor dari barang terselidik telah mengakibatkan kerugian serius atau
ancaman kerugian serius bagi industri dalam negeri, maka tindakan pengamanan sementara dapat dikenakan. 7
Berdasarkan  ketentuan  internasional, artikel  XIX  GATT  1994  dan Safeguard
Agreement (SA),  ada  dua  persyaratan  yang harus dipenuhi dalam penentuan peningkatan  impor  yang  dapat  digunakan untuk mengambil tindakan safeguard .
Pertama ,  peningkatan  impor  yang  terjadi harus disebabkan oleh adanya
perkembangan  yang  tidak  diperkirakan sebelumnya  sebagai  akibat  dari  tindakan memenuhi  kewajiban  internasional  dalam rangka  liberalisasi  perdagangan. Kedua , peningkatan  impor  tersebut  mengakibatkan kerugian  serius  atau  ancaman  kerugian serius bagi industri dalam negeri.
Dalam  artikel  2.1  SA  terdapat pedoman
dalam mengidentifikasi peningkatan  impor,  yaitu  bahwa  barang
7 Lonjakan  impor  yang  dimaksud  dalam  hal  ini adalah  peningkatan  impor  yang  tajam  dan  sangat signifikan serta menimbulkan kerugian yang serius terhadap  industri  dalam  negeri.  Pada  dasarnya tidak semua peningkatan impor  yang terjadi dapat dikenakan  safeguard.  Peningkatan  impor  yang dapat  dikenakan  safeguard  adalah  peningkatan impor yang terbukti memiliki hubungan kausalitas dengan  ancaman  kerugian serius  terhadap  industri dalam negeri tersebut. Faktor-faktor untuk menilai kerugian tersebut diatur dalam Artikel 4.2 (a) SA, yang  meliputi  jumlah  dan  prosentase  peningkatan impor  barang  yang  diselidiki  secara  absolute  dan relatif; pangsa pasar yang direbut o leh meningkatnya  barang  impor;  tingkat  perubahan dari penjualan, produksi, produktivitas, penggunaan kapasitas, untung dan rugi, dan tenaga kerja. (Lebih lanjut lihat dalam Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI), Ibid., hlm. 16).
impor yang masuk dalam wilayah kepabeanan  suatu  negara  meningkat  dalam jumlah secara absolut dan relatif 8 dibanding dengan produksi dalam negeri serta mengakibatkan kerugian serius atau ancaman  kerugian  serius  bagi  industri  yang menghasilkan  barang  yang  serupa  atau secara langsung  tersaingi  oleh barang  impor tersebut.  Berkaitan  dengan  persyaratan untuk  menunjukkan  bahwa  ketentuan  yang tercantum  dalam  artikel  2.1  SA  dapat terpenuhi,  yaitu  khususnya  tingkat  dan jumlah  peningkatan  impor  secara  absolut dan  relatif  dan  berapa  besar  pangsa  pasar dalam  negeri  yang  direbut  oleh  peningkatan impor tersebut.
Penentuan "kerugian serius” meliputi pembuktian  bahwa  terjadinya  peningkatan impor barang tertentu mengakibatkan kerugian  serius  atau  ancaman  kerugian serius  bagi  industri  dalam  negeri  yang menghasilkan  barang  serupa  atau  secara langsung  tersaingi  dengan  barang  impor tersebut. Pembuktian ini merupakan persyaratan utama dalam melakukan tindakan safeguards. 9 Dalam safeguard, “kerugian serius” ditunjukkan oleh menurunnya  secara  keseluruhan  indikator kinerja  industri  dalam  negeri.  Sedangkan “ancaman  kerugian  serius”  yang  dimaksud adalah  terjadinya  ancaman  nyata  dalam waktu  dekat  yang  perlu  segera  dilakukan tindakan  perlindungan  terhadap  industri dalam negeri.
8 Peningkatan impor secara absolut (misalnya, dalam ton  atau  satuan  ukur  lainnya)  sedangkan perbandingan  secara  relatif  terhadap  produksi dalam negeri atas barang serupa atau barang  yang secara langsung tersaingi. Berdasarkan Artikel 2.1 SA,  ketentuan  absolut  dan  relatif  merupakan persyaratan  yang  bersifat  alternatif,  ini  berarti untuk  menetukan  peningkatan  impor  cukup dipenuhi  salah  satunya.  Hal  lain  yang  perlu diperhatikan  dalam  penentuan  peningkatan  impor adalah  ketentuan  tentang  kuantitas  yang  menjadi fokus  bahasan,  bukan  dalam  bentuk  nilai.  (Lihat dalam KPPI, op.cit., hlm. 10-11).
9 Ibid , Hlm. 15.
Selanjutnya,  untuk  mengidentifikasi kerugian  serius  atau  ancaman  kerugian serius langkah-langkah yang dilakukan yaitu Pertama ,  mengidentifikasi  barang  yang diproduksi  di  dalam  negeri  yang  “serupa” atau  “secara  langsung  tersaingi”  dengan barang  impor  yang  diselidiki. Kedua , mengidentifikasi  industri  dalam  negeri  yang memproduksi  barang  tersebut,  dan ketiga, mengkaji  secara  menyeluruh  penurunan yang  signifikan  atas  kinerja  industri  dalam negeri.
Artikel  4.1  (c)  SA  memberikan  dua kriteria  untuk  mengidentifikasikan  “industri dalam  negeri”  yang  terkait. Pertama , industri  dalam  negeri  didefenisikan  sebagai produsen yang menghasilkan barang tertentu yang serupa atau “secara langsung tersaingi” dengan barang impor yang diselidiki. Kedua , dalam  pengkajian  kerugian  serius  dapat dilakukan  evaluasi  terhadap  seluruh  atau sebagian besar dari industri dalam negeri Berkaitan  dengan  penentuan  kondisi kerugian  serius  yang  dialami  industri  dalam negeri,  ada  10  (sepuluh)  indikator  yang menjadi  penilaian  KPPI  terhadap  kinerja perusahaan  yang  mengajukan  permohonan penyelidikan  tindakan safeguard ,  yaitu: volume  dan  nilai  produksi,  penggunaan kapasitas  produksi,  pangsa  pasar,  penjualan, produktivitas,  keuntungan  dan  kerugian, tenaga  kerja,  besarnya  kapasitas  ekspor barang  di  negara  yang  dituduh,  serta kemungkinan impor akan mengalami kenaikan. 10 2. Penerapan Prinsip Safeguard Sebagai Upaya Perlindungan Industri Dalam Negeri Dalam penerapan safeguard di Indonesia,  tindakan  pengamanan  harus memenuhi  persyaratan  seperti  diatur  dalam Pasal  3  sampai  dengan  Pasal  8,  serta  Pasal
10 Djoko Mulyono “Prosedur Permohonan Penyelidikan Safeguard”, dalam Ramziati,    hlm. 45.
11  Keppres  Nomor  84  tahun  2002  Tentang Tindakan  Pengamanan  Industri  Dalam Negeri  Dari  Akibat  Lonjakan  Impor. Peraturan  tersebut  mengatur  penentuan kerugian  serius  dan  atau  ancaman  kerugian serius  terhadap  industri  dalam  negeri  akibat lonjakan  impor  barang  terselidik  harus didasarkan kepada hasil analisis dari seluruh faktor-faktor  terkait  secara  objektif  dan terukur  dari  industri  dimaksud,  yang meliputi:
a.  Tingkat  dan  besarnya  lonjakan  impor barang  terselidik,  baik  secara  absolut ataupun  relatif  terhadap  barang  sejenis atau  barang  yang  secara  langsung bersaing;
b.  Pangsa  pasar  dalam  negeri  yang  diambil akibat  lonjakan  impor  barang  terselidik; dan
c.  Perubahan  tingkat  penjualan,  produksi, produktivitas, pemanfaatan kapasitas,
keuntungan dan kerugian serta kesempatan kerja. Apabila dalam suatu hasil penyelidikan menunjukkan tidak ada hubungan  sebab-akibat  bahwa  peningkatan impor mengakibatkan kerugian serius, maka tindakan  pengamanan  sementara  dihentikan dan  bea  masuk  yang  telah  dipungut dikembalikan  secepatnya,  sejak  dikeluarkan keputusan  menteri  keuangan  mengenai pencabutan  bea  masuk.  Akan  tetapi,  jika terbukti  telah  terjadi  kerugian  serius  akibat lonjakan impor, maka tindakan pengamanan ditetapkan  dalam  bentuk  kuota  tidak  boleh lebih  kecil  dari  data  impor  rata-rata  dalam tiga tahun terakhir.
Dalam penegakkan ketentuan safeguard di  Indonesia  dilaksanakan  oleh sebuah  institusi  yang  dibentuk  pemerintah yaitu KPPI (Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia). Komite ini
merupakan institusi pemerintah yang dibentuk  berdasarkan  Keputusan  Menteri Perindustrian  dan  Perdagangan  Nomor
84/MPP/Kep/2003 tentang Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia. 11 Sejak China bergabung dengan WTO, ketentuan  mengenai safeguard sebagaimana terdapat  dalam  bagian  16  dari Protocol
Aksesi China yang dikenal dengan ketentuan China  Safeguard secara  khusus diatur  dalam  WTO.  Sejatinya,  ketentuan  ini lahir  sebagai  langkah  antisipasi  terhadap kemungkinan  kerugian  impor  yang  akan dialami negara-negara anggota WTO dengan masuknya  China  sebagai  anggota. China Safeguard dapat diterapkan khusus terhadap produk impor dari China yang mengakibatkan  kerugian  materiil  terhadap industri domestik. China Safeguard merupakan opsi strategi pengamanan perdagangan  yang  efektif  untuk  diterapkan oleh  negara-negara  anggota  WTO  apabila penyebab  dari  kerugian  industri  adalah akibat impor produk China.
Apabila  dibandingkan,  maka  kriteria penerapan China  Safeguard lebih  ringan daripada penerapan Safeguard secara umum dalam  WTO. Safeguard secara  umum mensyaratkan adanya kerugian serius sementara China Safeguard hanya mensyaratkan kerugian materiil yang
berakibat  gangguan  terhadap  pasar  ( market disruption ). Gangguan terhadap pasar dilihat dari  tiga  kondisi  yaitu  peningkatan  impor produk  China  baik  secara  absolut  maupun relatif,  adanya  kerugian  materil  atau ancaman akan kerugian materil  dari  industri domestik, dan peningkatan impor
merupakan penyebab signifikan dari
kerugian  materiil  atau  ancaman  kerugian materiil  tersebut. 12 Akan  tetapi China Safeguard ini  hanya  dapat  diterapkan dalam
11 Christhophorus  Barutu, Ketentuan  Antidumping, Subsidi,  Dan  Tindakan  pengamanan  (Safeguard) Dalam  GATT  Dan  WTO, (Bandung:  Citra  Aditya Bakti, 2007), hlm. 159.
12 Feitty Eucharisti, “Strategi Hukum atas Gagalnya Renegosiasi ACFTA: Safeguard Khusus Produk Cina”, http://www.jatnika.com/index.php?option=com_co ntent&view=article&id=59&Itemid=63 , diakses tanggal 20 Juni 2015
jangka 12 tahun sejak tangal terhitung China masuk  ke  WTO.  Ini  berarti  mekanisme safeguard khusus ini hanya dapat digunakan hingga  tahun  2013  saja . Setelah  lewat  12 tahun  dari  tanggal  bergabungnya  China  ke WTO,  maka China  Safeguard tidak  berlaku lagi,  sehingga  perlakuan  terhadap  produk China  akan  sama  dengan  negara-negara anggota WTO lainnya.
Berdasarkan Keputusan Presiden Republik  Indonesia  Nomor  84  Tahun  2002 Tentang  Tindakan  Pengamanan  Industri Dalam  Negeri  dari  Akibat  Lonjakan  Impor, Pasal  3  ayat  (2)  menyatakan,  untuk mempermudah  proses  penyidikan,  pemohon harus  melengkapi  data  sekurang-kurangnya memuat sebagai berikut:
1. Identifikasi pemohon;
2. Uraian lengkap barang terselidik;
3. Uraian lengkap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing;
4. Nama  eksportir  dan  negara  pengekspor dan atau negara asal barang;
5. Industri dalam negeri yang dirugikan;
6. informasi  mengenai  kerugian  serius  dan atau ancaman kerugian serius;
7. informasi data impor barang terselidik. Untuk  kepentingan  pengumpulan
alat  bukti  dan  kepentingan  pembuktian dalam melaksanakan kewenangannya, Komite  berhak  meminta  data  dan  informasi langsung kepada pihak yang berkepentingan atau  sumber  lainnya  yang  dianggap  layak, baik instansi/lembaga  pemerintah  atau swasta.
Pengenaan  Tindakan  Pengamanan diatur dalam Agreement on Safeguard, yaitu Article  5 (tindakan  pengamanan  tetap)  dan Article  6 (tindakan  pengamanan  sementara). Kedua  article  tersebut  memperbolehkan kepada setiap negara anggota untuk menerapkan  tindakan  pengamanan  sejauh diperlukan untuk mencegah atau memperbaiki kerugian serius guna
mempermudah  penyesuaian  atau  pemberian ganti kerugian. Tindakan  pengamanan tersebut dapat dalam bentuk tarif, kuota dan kombinasi antara tarif dan kuota.
Jurnal  Sasi  Vol.23    No.1    Bulan  Januari-Juni  2017
Menurut  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1995 tentang Kepabeanan, Pasal 23A menyatakan bahwa  “Bea  masuk  tindakan  pengamanan dapat  dikenakan  terhadap  barang  impor dalam  hal  terdapat  lonjakan  barang  impor baik  secara  absolut  maupun  relatif  terhadap barang  produksi  dalam  negeri  yang  sejenis atau  barang  yang  secara  langsung  bersaing, dan lonjakan barang impor tersebut: 1. Menyebabkan  kerugian  serius  terhadap industri  dalam  negeri  yang  memproduksi barang  sejenis  dengan  barang  tersebut dan/atau  barang  yang  secara  langsung bersaing; atau
2. Mengancam  terjadinya  kerugian  serius terhadap  industri  dalam  negeri  yang memproduksi  barang  sejenis  dan/atau barang yang secara langsung bersaing.
Selanjutnya  Pasal  23B  menyatakan bahwa  “Bea  masuk  tindakan  pengamanan tersebut  adalah  paling  tinggi  sebesar  jumlah yang  dibutuhkan  untuk  mengatasi  kerugian serius  atau  mencegah  ancaman  kerugian serius  terhadap  industri  dalam  negeri.  Bea masuk  tersebut  merupakan  tambahan  dari bea masuk yang dipungut berdasarkan Pasal 12  ayat  (1)  Undang-Undang  Kepabeanan Nomor 10 Tahun 1995.
Berdasarkan  uraian  di  atas  bahwa tindakan  pengamanan  dilakukan  terhadap produk dalam negeri karena:
1. Adanya  lonjakan  impor  barang  sejenis atau barang  yang  secara  langsung merupakan saingan produk industri dalam negeri.
2. Adanya  kerugian  serius  atau  ancaman kerugian serius pada industri dalam negeri karena membanjirnya produk impor.
3.  Adanya  hubungan  kausal  antara  lonjakan impor  dengan  kerugian  serius  atau ancaman kerugian serius. Analisis kausalitas  berdasarkan  indikator  ekonomi meliputi:  produksi,  penjualan  dalam negeri, pangsa pasar, keuntungan, utulitas kapasitas dan tenaga kerja.
Berdasarkan hasil penyidikan, apabila  ditemukannya  bukti  bahwa  terjadi kerugian  serius  atau  ancaman  kerugian serius  terhadap  industri  domestik  karena adanya lonjakan produk impor, maka negara pengimpor  harus  memberitahukan  kepada Komite  Safeguard  sebelum  mengambil tindakan  pengamanan.  Kemudian  negara pengimpor  anggota  WTO  terlebih  dahulu mengundang  negara  pengekspor  selaku anggota  untuk  melakukan  konsultasi  guna memberikan  kesempatan  kepada  negara tersebut  untuk  menegosiasikan  penyelesaian masalah.
Menurut Bhagirath  Lai  Das dalam Cristhophorus Barutu bahwa setelah konsultasi,  negara  anggota  memutuskan untuk  mengambil  tindakan  safeguard  dalam bentuk : 13
1. Pemberlakuan  tarif  seperti:  peningkatan kewajiban impor melampaui tingkat batas, pembebanan  biaya  tambahan  atau  pajak tambahan,  penggantian  pajak  produksi, pengenaan  tarif  kuota  yaitu  kuota  untuk impor  pada  suatu  tarif  yang  lebih  rendah dan  pembebanan  pada  tarif  yang  lebih tinggi  untuk  impor  yang  yang  berada  di atas kuota.
2. Pembebanan  non-tarif  seperti:  penetapan kuota  global  untuk  impor,  pengenalan kemudahan dalam perizinan, kewenangan impor,  dan  tindakan  lain  yang  serupa untuk pengendalian impor.
Untuk menerapkan tindakan pengamanan perdagangan internasional,
dalam Agreement  on  Safeguard, tindakan pengamanan meliputi dua bentuk: 1. Tindakan Pengamanan ( Safeguard )
Sementara.  Bentuk  tindakan  pengamanan sementara  hendaknya  dilakukan  sebelum pelaksanaan  tindakan  pengamanan  tetap.
Tindakan
pengamanan sementara dilaksanaka semenjak inisiasi atau permulaan proses penyidikan yang didahulukan  dengan  notifikasi.  Tindakan ini  dilakukan  apabila  terjadi  keadaan
darurat  yang  jika  ditunda  atau  tidak dilaksanakan, akan menyebabkan
terjadinya kerusakan yang sulit diperbaiki.
Tindakan  pengamanan  sementara  adalah berupa  tarif  ( cash  bond) yang  berlaku maksimim  200  hari.  Namun apabila  tidak diketemukan  bukti  bahwa  impor  barang mengakibatkan  kerugian  serius  atau ancaman terjadinya kerugian serius terhadap  industri  dalam  negeri  maka  tarif yang akan dibayarkan harus dikembalikan kepada  importir.  Hal  ini  telah  dinyatakan dalam Article 5 Agreement on Safeguard, bahwa  tindakan  pengamanan  sementara dapat  dilakukan  oleh  negara  pengimpor anggota WTO jika terjadi keadaan darurat dan  apabila  ditunda  akan  menyebabkan terjadinya kerusakan yang sulit diperbaiki. Tindakan  pengamanan  sementara  tidak boleh melebihi 200 hari, tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan penentuan sementara  yang  membuktikan  secara nyata  bahwa  impor  yang  meningkat  telah menyebabkan  atau  mengancam  kerugian berat terhadap indusri domestik.
2. Tindakan Pengamanan ( Safeguard ) Tetap. Menurut Christophorus Barutu, tindakan  safeguard  tetap  dapat  ditetapkan dalam  tiga  bentuk  meliputi  peningkatan bea  masuk,  penetapan  kuota  impor,  dan kombinasi dari kedua bentuk tersebut. Lembaga yang Berwewenang Menangani Tindakan Safeguard: 14 1. Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) adalah institusi pemerintah yang menangani penyelidikan atas Permohonan Tindakan  Pengamanan  (Safeguards) terhadap  produsen  dalam  negeri  yang menderita  kerugian  serius  dan/atau mengalami ancaman terjadinya kerugian serius, dari akibat
melonjaknya  impor  barang  sejenis  atau barang  yang  secara  langsung  bersaing
14 https://angelinasinaga.wordpress.com/2013/04/04/ tindakan-pengamanan-safeguard-dalam-perdagang an-internasional/.
dengan  barang  produsen  dalam  negeri. Tugas  pokok  KPPI  ialah  menyelidiki kemungkinan  ditetapkannya  tindakan pengamanan  (safeguard)  atas  industri dalam  negeri  yang  mengalami  kerugian serius karena adanya barang impor yang sejenis  atau  secara  langsung  bersaing dengan  barang  yang  diproduksi  oleh industry  dalam  negeri  yang  mnegalami lonjakan impor yang besar
2. Direktorat  Pengamanan  Perdagangan (DPP),  berperan  dalam  menghadapi tuduhan  Negara  lain.  Terkait  dengan membanjirnya  produk  Indonesia  di pasar Negara tersebut sehingga merugikan  industri  dalam  negerinya. Selain  itu  DPP  juga  berperan  dalam menghadapi  tuduhan  praktik  dumping dan subsidi.

## C. P E N U T U P
Ketentuan mengenai tindakan Safeguard  sebagaimana  telah  ditarifikasikan kedalam  Keputusan  Presiden  Nomor  48
Tahun  2004  tentang  Persetujuan  Kerangka Kerja  Sama  Ekonomi  Komprehensif  Antara Negara-negara
Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat  Cina,  pasal  3  poin  8  (f)  yang mengacu  pada  prinsip  GATT.  Perlindungan ini merupakan bentuk perlindungan terhadap industri  dalam  negeri  yang  menderita kerugian  atau  ancaman  kerugian  akibat meningkatnya  impor  dengan  membatasi barang  impor  yang  impornya  meningkat. Dalam  pelaksanaan  safeguard  di  Indonesia, tindakan  pengamanan  harus  sesuai  dengan persyaratan  yang  ditetapkan  dalam  Pasal  3 sampai  8,  serta  Pasal  11  Keppres  nomor  84 tahun 2002 tentang Langkah-Langkah Upaya  Perlindungan  Industri  Dalam  Negeri Akibat  Peningkatan  Impor  Impor.  Peraturan tersebut mengatur tentang penentuan bahaya serius dan / atau ancaman bahaya serius bagi industri dalam negeri karena lonjakan impor barang  yang  diinvestigasi  harus  didasarkan
pada  analisis  semua  faktor  terkait  secara obyektif dan terukur dari industri ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Sood, Muhammad. 2011. Hukum Perdagangan Internasional. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor 37/M-Dag/Per/9/2008 Tentang Surat Keterangan Asal (Certificate Of  Origin)  Terhadap  Barang Impor  Yang  Dikenakan  Tindakan
Pengamanan (Safeguards).
Keputusan  Presiden  Nomor  84  Tahun  2002, Tentang  Tindakan  Pengamanan Industri Dalam Negeri Dari Akibat
Lonjakan Impor.
Feitty  Eucharisti,  “Strategi  Hukum  atas Gagalnya  Renegosiasi  ACFTA: Safeguard  Khusus  Produk  Cina”, http://www.jatnika.com/index.php? option=com_content&view=articl e&id=59&Itemid=63 . https://angelinasinaga.wordpress.com/2013/ 04/04/tindakan-pengamanan-safeg uard-dalam-perdagangan-internasi onal/.