ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT-OBATAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR (BERDASARKAN TINJAUAN KASUS PUTUSAN 139/Pid.Sus /2016/PN.Rta)
Dasworo Saragih 1) , Chintia Laura Tambun 2) & Diwa Ika Putra Sanjaya 3)*
Program Studi ilmu Hukum, Universitas Prima Indonesia, Medan.

## Email: dasworosrgh4@gmail.com

## ABSTRACT
Health is very important in life, because without good health, it is difficult for people to do all their activities. The number of cases of drug circulation without circulation permits is a case that can not be  underestimated  because  it  concerns  the  dangers  of  human  health.    This  study  aims  tofind  out what  is  included  in  the  enforcement  and  legal  policy  against  drug  trafficking  crimes  that  do  not have a circulation permit. This study uses normative juridical methods. The data source is obtained from existing sources such as the applicable Law and The Award. The results of this study can be concluded  that  a  person  who  can  be  said  to  commit  criminal  acts  of  drug  trafficking  without  a circulation permit could violate article 197-198 Jo Law  No. 36 of 2009 on health. As a  result of these actions can harm the health of the community, especially in health such as indigestion, heart rate  increases  drastically,  and  hallucinations.  therefore  the  perpetrator  must  be  held  accountable whether it is criminal sanctions or administrative
Keywords: Criminal acts, Circulation of illegal and pharmaceutical preparations

## ABSTRAK
Kesehatan  merupakan  sesuatu  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan,karena  jika  kesehatan terganggu  maka  manusia susah  melakukan segala  Aktivitasnya.  Banyaknya kasus peredaran obat tanpa  izin  edar  merupakan    kasus  yang  tidak  bisa  disepelekan  karena  menyangkut  bahaya kesehatan  manusia.    Penelitian  ini  bertujuan  agar  mengetahui  apa    yang  termasuk  dalam penegakan dan kebijakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran obat yang tidak memiliki Izin edar.  Penelitian  ini  menggunakan  Metode  Yuridis  normatif.  Data  di  peroleh  dari  sumber  yang sudah  ada  seperti  Undang-Undang  yang  berlaku  dan  Putusan.  Hasil  dari  penelitian  ini  dapat disimpulkan  bahwa  seseorang  yang  dikatakan  melakukan  perbuatan  pidana  peredaran  obat  tidak memiliki izin bisa melanggar pasal 197-198n  Jo UU  Nomor36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Akibat  dari  perbuatan  tersebut  dapat  merugikan  kesehatan  masyarakat  tersebut    ,terutama  dalam kesehatan  seperti  gangguan  pencernaan  ,detak  jantung  meningkat  drastis,dan  halusinasi  .  oleh sebab  itu pelaku tersebut  wajib diminta pertanggung jawabannya baik itu sanksi pidana maupun administrasi
Kata kunci : Tindak pidana,Peredaran obat-obatan ilegal dan sediaan farmasi.

## A.PENDAHULUAN
Kesehatan adalah instrumen penting yang dibutuhkan tubuh manusia. Hal ini  sejalan  dengan  pengertian  kesehatan  dari  dunia  internasional  yang  berbunyi: ― A state of complete physical, mental, and social, well being and not merely `the absence of desease or infirmity.” 1
Kesehatan  yang  baik  adalah  dambaan  bagi  seluruh  manusia  termasuk Negara  di  dunia,  semua  Negara  berusaha  memperbaiki  sistem  kesehatan  di Negaranya  termasuk  Indonesia.  Instrumen  dari  pembangunan  nasional  yakni pembangunan  kesehatan  yang  bertujuan  meningkatkan  kesadaran  hidup  sehat  di masyarakat. 2
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan  menyatakan  bahwa  pemerintah  bertanggung  jawab  merencanakan, mengatur,  menyelenggarakan,  membina,  dan  mengawasi  penyelenggaraan  upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. 3
Salah  satu  unsur  kesejahteraan  yang  harus  diwujudkan  sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan UUD Tahun 1945 dan telah dijelaskan dalam UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 4
Masalah  kesehatan  di  Indonesia  perlu  di  perhatikan  dengan  serius  oleh pemerintah,  selain  merupakan  sumber  yang  menentukan  kemajuan  suatu  Negara juga  merupakan  Hak  Asasi  Manusia    karena  masih  banyaknya  bentuk  kasus kejahatan  yang  terjadi  di  Indonesia.  Negara  berkewajiban  menyediakan  layanan kesehatan  untuk  masyarakat  dan  memberikan  sosialisasi  secara  berskala  kepada masyarakat tentang pentingnya kesehatan bagi kehidupan.
Tingginya  peredaran  obat  ilegal  di  Indonesia  membuktikan  masih kurangnya  perhatian  pemerintah  indonesia  terhadap  hal  yang  membahayakan masyarakat.  Membiarkan  obat  ilegal  beredar  sama  halnya  dengan  membiarkan masyarakat  menghadapi  berbagai  resiko  buruk,  sama  dengan  membiarkan kejahatan  berkembang  ditengah  masyarakat,  dan  merendahkan  martabat  bangsa dimata dunia. Hal ini juga terjadi karena faktor yang berhubungan dengan adanya kesempatan  terjadinya  kriminalitas  baik  pelanggaran-pelanggaran    kecil  maupun besar. 5
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  maka  kami  sebagai  penulis  sangat tertarik  untuk  mengangkat  judul  ―Analisis  Yuridis  Terhadap  Tindak  Pidana Peredaran Obat-obatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar Berdasarkan (PUTUSAN NOMOR. 139/Pid.Sus/2016/PN.Rta)‖.
1 Nasution Bahder, Sistem Hukum (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2005).
2 NS Ta’adi, Hukum Kesehatan:Sanksi Dan Motivasi Bagi Perawat , n.d.
3 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.” (n.d.).
4 Sri Siswati, Etika Dan Hukum Kesehatan (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
5 Bani Irawan, ―Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Izin Edar,‖ <https://Fh.Unram.Ac.Id/Wp-Content/Uploads/2018/07/BANI- IRAWAN-D1A012072.Pdf,20/12/2019 , 2018.
Rumusan  masalah  yang  penulis  angkat  dalam  penelitian  ini  yaitu  penegakan Hukum  terhadap  tindak  pidana  peredaran  obat-obatan  yang  tidak  memiliki  Izin edar  berdasarkan  Putusan  No.  139/Pid.Sus/2016/PN.Rta  dan  kebijakan  Hukum terhadap pelaku tindak pidana peredaran obat-obatn yang tidak memiliki Izin edar berdasarkan putusan No. 139/Pid.Sus/2016/PN.Rta Tujuan  penelitian  ini    yakni  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  penegakan Hukum  terhadap  tindak  Pidana  peredaran  obat-obatan  yang  tidak  memiliki  Izin edar  berdasarkan  Putusan  No.  139/Pid.Sus/2016/PN.Rta  serta  untuk  mengetahui dan  menganalisis  kebijakan  Hukum  terhadap  pelaku  tindak  Pidana  peredaran obat-obatan  yang  tidak  memiliki  izin  edar  berdasarkan  putusan      no. 139/Pid.Sus/2016/PN.Rta.

## METODE PENELITIAN
Untuk  mendapatkan  data  yang  di  perlukan  dalam  penelitian  ini  maka  penulis menggunakan  metode  pengumpulan  data,  yaitu  :  Penelitian  kepustakaan sehubungan  dengan  permasalahan  dalam  penelitian  maka  pengumpulan  data dilakukan melalui penelitian kepustakaan  mengacu kepada Norma-norma  hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-udangan dan putusan pengadilan. yakni dengan mempelajari Putusan nomor: 139/Pid.Sus/2016/PN.Rta , UU No 36 Tahun 2009  Tentang  Kesehatan  dan  menganalisis  bahan-bahan  pustaka  yang  terkait dengan penelitian ini.

## PEMBAHASAN DAN HASIL
1. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran obat - obatan yang tidak Memiliki Izin Edar berdasarkan Putusan No. 139/Pid.Sus/2016/PN.Rta
Penegakan  hukum adalah  sistem  yang  di  dalamnya  terdapat  anggota pemerintah  yang  bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum  dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan  atau menghukum  orang-orang  yang melanggar  undang-undang  dan  norma  hukum  yang  mengatur  masyarakat  tempat anggota penegakan hukum tersebut berada. 6
Adapun penegakan hukum di setiap negara tentu berbeda-beda, salah satu faktor yang mempengaruhi perbedaan penegakan hukum pada setiap negara yaitu terdapat  pada  sistem  hukum  yang  dianutnya.  Sistem  hukum  yang  dianut  oleh Negara  Indonesia  adalah Civil  Law maka,  penegakan  hukum  di  Indonesia cenderung  kepada  hukum  tertulis.  Sistem  ini  memiliki  tiga  karakteristik  yaitu, kodifikasi,  hakim  tidak  terikat  kepada  presiden  sehingga  Undang-Undang  yang menjadi  sumber  Hukum  utama  dan  peradilan  bersifat  inkuisitorial.  Demi terwujudnya nilai-nilai hukum tersebut. 7
6 {Formatting Citation}
7 Hendy Yap, “Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law,” accessed June 23, 2021, http://hendyyap-law.blogspot.com.
Penelitian  ini  menggunakan  Teori  Absolut    yaitu  Asas  (Lex  Talionis) Hukuman  adalah  suatu  hal  yang  harus  ada  sebagai  konsekuensi  sehingga  orang yang salah harus dihukum. Pidana dijatuhkan kepada orang yang telah melakukan suatu kejahatan.
Hal  yang  membuat  terjadinya  penjatuhan  pidana  adalah  terbuktinya perbuatan yang di langgar oleh seseorang. Dua cara membedakan antara golongan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yaitu:
1. Meneliti dari sifat pembentuk Undang-undang.
2. Meneliti sifat yang berbeda antara tindak pidana yang termuat dalam buku II  KUHP  dan  buku  III  KUHP.  Membagi  suatu  kelompok  benda  atau  manusia dalam  jenis  tertentu  atau  mengklasifikasikan  dapat  sangat  bermacam-macam sesuai  dengan  kehendak  yang  mengklasifikasikan  atau  mengkelompokan,  yaitu menurut dasar apa yang diinginkan demikian halnya dengan tindak pidana. 8
Tindak  pidana  merupakan  perbuatan  yang  dilarang  dan  diancam  dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan hukum yang bersifat aktif  juga  perbuatan  yang  bersifat  pasif  (tidak  berbuat  sesuatu  yang  sebenarnya diharuskan oleh hukum. 9
Strafstelstel  (sistem  hukuman)  merupakan  peraturan  hukum  positif  yang menentukan  jenis  sanksi  atas  pelanggaran,  beratnya  sanksi,  lamanya  sanksi  itu dirasakan oleh pelanggar dan cara serta tempat sanksi itu dilaksanakan 10
Dalam hal ini penulis mengakat kasus dari putusan no.
139/pid.sus/2016/PN.Rta yang dimana kronologinya yaitu :
Posisi kasus bahwa ia terdakwa Jaitu Als Itun Binti Hamdi (Alm)  pada hari Jumat 01 April 2016 sekitar pukul 21.00 WITA.  di desa Binderang Kec. Lokpaikat Kab. Tapin  ke  daerah  eks  Bioskop  Pasar  Rantau  Kec.  Tapin  Utara  Kab.  Tapin  yang masih  termasuk  di  daerah  Hukum  Pengadilan  Negeri  Rantau  yang  berwenang memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini  ―  Dengan  sengaja  Memproduksi  atau mengedarkan  sediaan  Farmasi  dan/atau  alat  kesehatan  yang  tidak  memiliki  izin edar sebagaimana yang di maksud dalam pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang- Undang  No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan‖. Yaitu berupa 25 (dua puluh lima) butir pil Charnophen (Zenith).
Dakwaan dalam hal ini perbuatan terdakwa di ancam berdasarkan : melanggar pasal 197 Jo pasal 106  UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Analisis    penulis    berdasarkan pasal  yang  di  dakwakan  kepada  pelaku  yang termasuk  dalam  kategori pro  justitia  (demi  hukum,  untuk  hukum  atau  Undang- undang), yakni dengan merujuk pasal 197 jo 106 ayat (1) Undang-undang  no.36 tahun 2009 tentang Kesehatan sudah tepat.
8 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).
9 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
10 Marlina, Hukum Penitensier , II (Bandung: PT. Refika Aditama, 2016).
2.  Kebijakan  Hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pengedaran  obat- obatan yang tidak memilik izin edar berdasarkan putusan no.139/Pid.sus/2016/PN.Rta
Ketentuan  pasal  14  huruf  a  KUHP,  hakim  dapat  memerintahkan  kepada terpidana untuk tidak usah menjalani pidananya selama masa percobaan. Kecuali, apabila  dikemudian  hari  ternyata  terpidana  sebelum  habis  masa  percobaannya melakukan  suatu  tindak  pidana  atau  tidak  memenuhi  syarat  khusus  yang ditentukan  dalam  putusan  hakim,  terpidana  harus  segera  menjalani  pidananya dirumah penjara milik Negara 11
Majelis  Hakim  akan  membuktikan  dakwaan  Primair  dimana  perbuatan pidana yang didakwakan atas diri terdakwa melanggar pasal 197 Jo Pasal 106 UU kesehatan No 36 Tahun2009, dengan pertimbangan yaitu:
Unsur ke-1 : Setiap Orang :
Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan bahwa terhadap perbuatan itu, untuk  dapat  dipertanggung  jawabkan  kepada  pelakunya,  haruslah  dilakukan  oleh orang yang sehat akal pikirannya;
menimbang, yang dimaksud  setiap orang adalah menunjuk kepada pelaku Tindak  Pidana  yang  diajukan  di  persidangan  yang  sedang  didakwa  untuk menghindari  kesalahan  terhadap  orang  lain  maka,  identitasnya  diuraikan  secara rinci dan lengkap dalam surat Dakwaan. demikian Unsur ke-1  Setiap Orang telah terpenuhi ;
Unsur ke2 : Dengan sengaja melanggar Pasal 106 ayat1 UU kesehatan;
Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 ayat 4  Nomor : 36 tahun 2009 UU Kesehatan telah ditentukan bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat,bahan  obat  tradisional  dan  kosmetika,  dan  menurut  pasal  106  ayat  1  telah menegaskan  bahwa  Sediaan  farmasi  dan  alat  kesehatan  dapat  diedarkan  setelah mendapat Ijin edar.
Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan diatas, pada pasal 108 ayat 1 UU  Nomor  :  36  Tahun2009  juga  telah  digariskan  bahwa  praktek  kefarmasian yang  meliputi  pembuatan  termasuk  pengendalian  mutu  sediaan  farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian Obat, pelayanan obat atas  resep  dokter,  dan  lainnya  harus  dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan  yang memiliki keahlian serta kewenangan sesuai dengan peraturan PerUndang-Undang;
Menimbang,  bahwa  dari  fakta  yang  terungkap  dipersidangan  hasil pemeriksaan  laboratorium  berdasarkan  Laporan  Pengujian  dari  Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan surat No:LP.Nar.K.16.0365 tanggal  12  April  2016  yang  dibuat  dan  ditandatangani  oleh  Ary  Yustantimngsih
11 Roni Wiyanto, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia (Bandung: Mandar Maju, 2016).
menerangkan bahwa tablet warna putih dengan penandaan ZENITH pada satu sisi dan - pada sisi lainnya positif mengandung Parasetamol, Kafein, Korisoprodol ;
Menimbang,  bahwa  terdakwa  telah  melakukan  perbuatannya  untuk mencari keuntungan dan sama sekali tidak ada ijinnya untuk memperjual  belikan obat-obatan, dan terdakwa juga bukanlah seorang apoteker ;
Menimbang,  Bahwa  menurut  keterangan  Ahli  yang  keterangannya dibacakan  dipersidangan  bahwa  ada  5  (  lima  )  jenis  golongan  sediaan  farmasi untuk  obat  dan  bahan  obat,  yaitu  Obat  bebas,obat  bebas  terbatas,obat keras,Narkotika  dan  Psiktropika,  dan  untuk  obat  bebas  dan  terbatas  boleh  dijual oleh  toko  obat  yang  memiliki  ijin  penjualan  tanpa  harus  memiliki  resep dokter,kemudian obat keras,Narkotika dan Psikotropika harus dengan resep dokter dan  untuk  membelinya  pun  harus  di  Apotek  yang  memiliki  apoteker  sebagai penanggung jawab apotek;
Menimbang, bahwa obat jenis Carnophen adalah termasuk golongan Obat keras,  yang  harus  dijual  oleh  Apotek  berizin  dan  untuk  membelinya  pun  harus dengan  resep  dokter  dan  dilihat  dari  fungsinya  obat  Carnophen  mengandung Trihexipenidhyl adalah sebagai obat penenang susunan syaraf pusat yang biasanya dipergunakan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa ;
Menimbang,bahwa  berdasarkan  keseluruhan  pertimbangan  diatas,  dapat disimpulkan  bahwa  terdakwa  yang  ternyata  telah  memperjual  belikan  obat  – obatan  yang  telah  ditarik  ijin  edarnya  untuk  sekedar  mencari  keuntungan,  tanpa memiliki  keahlian  dan  tanpa  izin  edar  dari  pihak  berwenang,  adalah  termasuk dalam  pengertian  perbuatan  mengedarkan  sediaan  farmasi  sebagaimana dikehendaki dalam pembuktian unsur ini;
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  Majelis  Hakim berkeyakinan unsur dalam Pasal 106 Ayat 1 UU Kesehatan ― telah terpenuhi; oleh  karena  terdakwa  mampu  bertanggungjawab,  makaterdakwa  dinyatakan bersalah  atas  tindak  pidana  yang  didakwakan  kepadanya,  berdasarkan  pasal  193 Ayat1 KUHAP, terdakwa harus dijatuhi pidana;
Bahwa  sebelum  Hakim  menjatuhkan  pidana  kepada  terdakwa,  maka  perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan; Keadaan yang memberatkan:
-  Perbuatan  terdakwa  tidak  mendukung  program  Pemerintah  didalam pencegahan dan Pemberantasan peredaran obat secara illegal ;
Keadaan yang meringankan :
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;
Menimbang,bahwa  setelah  memperhatikan  fakta  dipersidangan  dan  juga sikap perilaku terdakwa, serta pertimbangan bahwa pemidanaan tersebut bukanlah sebagai  sarana  untuk  balas  dendam  namun  bertujuan  menjadi  pembelajaran  bagi terdakwa  untuk  tidak  mengulangi  perbuatannya  tersebut,  maka  Majelis  Hakim berpendapat  bahwa  lamanya  pidana  (straafmacht)  dan  juga  besarnya  denda  yang ditujukan  kepada  terdakwa    yang  terdapat  dalam  amar  putusan  dibawah  ini, menurut Majelis Hakim cukup adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya;
P-ISSN: 0216-4396 Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 17 (1) 202118—27 e-ISSN: 2655-6057 https:// http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Menimbang,  bahwa  terdakwa  dinyatakan  bersalah  dan  dijatuhi  pidana, serta  untuk  menghindari  berbagai  macam  kemungkinan  yang  dapat  mempersulit pelaksanaan  putusan  pemidanaan,  maka  Majelis  Hakim  memerintahkan  agar terdakwa tetap berada dalam tahanan (vide Pasal 193 Ayat 2 B KUHAP );
Menimbang,  bahwa  oleh  karena  terdakwa  berada  dalam  tahanan,  maka pidana  yang dijatuhkan  harus dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan ( vide pasal 22 ayat 4 KUHAP ) ;
Menimbang, bahwa tentang barang bukti : - 25 ( dua puluh lima ) butir Pil Charnophen (Zenith) karena merupakan alat untuk tindak pidana maka sepantasnya dirampas untuk dimusnahkan;
Menimbang, bahwa barang bukti Uang tunai sebesar  Rp80.000,- oleh kare na  masih  memiliki  nilai  ekonomis  maka  barang  bukti  tersebut  dirampas  untuk Negara;
Menimbang,  bahwaTerdakwa  dinyatakan  bersalah  dan  dijatuhi  pidana,  serta tidak  mengajukan  pembebasan  biaya  perkara,  sesuai  pasal  22  ayat  1  KUHAP terdakwa harus membayar biaya perkara yang jumlah nya ditentukan dalam Amar putusan.
Didalam KUHAP dijelaskan bahwa Hakim adalah pejabat Peradilan negara yang di  berikan  kewenangan  oleh  Undang-Undang  dalam  mengadili.  Seorang  Hakim harus memilikii Prinsip pedoman Perilaku dalam dirinya yakni sebagai berikut: 12
1. Mempunyai perilaku yang adil
2. Mempunyai perilaku yang jujur
3. Mempunyai perilaku yang arif dan bijaksana
4. Bersikap mandiri
5. Seorang hakim harus berintegritas tinggi
6. Bertanggung jawab
7. Dapat menjujung tinggi harga diri
8. Mempunyai kedisiplinan yang tinggi
9. Mempunyai perilaku yang rendah hati
10. Profesional;
Menganalisis  posisi  kasus    ini,  berdasarkan  fakta  terungkap  di  persidangan  baik dari  keterangan  saksi,  keterangan  ahli  dan  keterangan  terdakwa,  bahwa  semua barang  bukti  jenis  obat  charnopen  mengandung  Trihexipenidhyl  yang  di  peroleh dari  terdakwa  untuk  di  edar.  Menurut  analisis  penulis  belum  tepatnya  sanksi penegakan  Hukum  terhadap  pelaku  peredaran  obat-obatan  yang  tidak  memiliki izin  edar,  dikarenakan  sangat  ringannya  sanksi  yang  dijatuhkan  oleh  Pengadilan Negeri Rantau sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku.
Sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang kesehatan pasal 197 jo pasal 106 ayat  1  bahwasanya  terdakwa  di  pidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  15
12 ―PN. Muaro Kelas II. Kode Etik Hakim, Diambil Dari,‖ n.d., http//pn- muaro.go.id/indeks.php/tentang-pengadilan/tugas-wewenang-dan-fungsi/9-pn- muaro/tentang-pengadilan/profil-pengadilan.
tahun  penjara  dan  denda  paling  banyak  Rp.1.500.000.000    dan  dalam  pasal  98 ayat  2  UU  36/2009  juga  menegaskan  bahwa  larangan  untuk  mengedarkan  obat bagi  yang  tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menjual obat tersebut yang  dimana  dalam  analisis  ini  terdakwa  bukanlah  seorang  Apoteker  ataupun Dokter.

## KESIMPULAN
1.  Dalam  penegakan  hukum  pidana,  terdakwa  telah  memenuhi  unsur-unsur dakwaan  yang  diberikan  berkaitan  dengan  tindak  pidana  yang  dilakukannya  dan dakwaan  yang  diberikan  sudah  tepat  sesuai  dengan  pasal  197  jo  106  ayat  (1) Undang-Undang no.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2.  Dalam  Putusan  ini,  Majelis  Hakim  memutuskan  pidana  penjara  kepada terdakwa Jaitun Als Itun Binti Hamdi (Alm) 10 bulan dan pidana denda sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).  Ringannya sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim  tidak  memberi  efek  jera  bagi  pelaku  peredaran  obat-obatan  yang  tidak memiliki izin edar.

## SARAN
Adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut: 1.  Penulis  mengharapakan  kepada  seluruh  penegak  hukum  untuk  menjunjung tinggi  keadilan.  Dari  unsur  tersebut  harus  seimbang  agar  tercapai  tujuan  hukum yang diharapkan. Pemerintah/atau Aparat penegak Hukum sebaiknya bukan hanya menegakkan  keadilan  terhadap  pengedar  melainkan  kepada  orang  yang memproduksi  obat-obatan  tersebut  agar  tidak  terjadi  pengedaran  obat-obatan tanpa izin edar.
2.  Penulis  mengharapkan  adanya  Sosialisasi  kepada  masyarakat  akan  bahayanya obat  obatan  yang  di  beli  atau  pun  di  konsumsi  tanpa  izin  edar  atau  tanpa  resep Dokter  dan  penulis  mengharapkan  adanya  peran  masyarakat  dan  pemerintah dalam  pengawasan  produksi  obat  obatan  ilegal  dan  melaporkan  kepada  pihak yang berwajib.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Marlina. Hukum Penitensier . II. Bandung: PT. Refika Aditama, 2016.
Nasution Bahder. Sistem Hukum . Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2005.
Prasetyo, Teguh. Hukum Pidana . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
———. Hukum Pidana Edisi Revisi . Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
Roni Wiyanto. Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia . Bandung: Mandar Maju, 2016.
Siswati, Sri. Etika Dan Hukum Kesehatan . Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
Ta’adi, NS. Hukum Kesehatan:Sanksi Dan Motivasi Bagi Perawat , n.d.

## Jurnal
Irawan, Bani. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Izin Edar. " <https://Fh.Unram.Ac.Id/Wp- Content/Uploads/2018/07/BANI-IRAWAN-D1A012072.Pdf,20/12/2019,2018.
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. (n.d.).

## Website
"Penegakan Hukum," n.d. https://id.wikipedia.org/wiki/Penegakan_hukum,03/10/2020.
"PN.Muaro Kelas II. Kode Etik Hakim, Diambil Dari,"n.d. http//pn- muaro.go.id/indeks.php/tentang-pengadilan/tugas-wewenang-dan-fungsi/9- pn-muaro/tentang-pengadilan/profil-pengadilan.
Yap, Hendy. ―Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law,.‖ Accessed June 23, 2021. http://hendyyap-law.blogspot.com .