Abstrak —Pemerintah Kabupaten Sidoarjo khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan  (DLHK) tengah mengalami permasalahan mengenai tingginya biaya listrik yang dibebankan untuk Penerangan Jalan Umum (PJU). Tagihan biaya listrik mengambil bagian lebih dari 60% dari total anggaran yang tersedia untuk pengelolaan PJU. Biaya tagihan listrik yang semakin tinggi membuat DLHK Kabupaten Sidoarjo berfokus melakukan revitalisasi PJU dari konvensional menuju modern dengan mempertimbangkan dua alternatif pilihan, yaitu penggantian seluruh lampu halogen menjadi LED atau beralih ke smart system PJU dengan menerapkan lampu LED diseluruh titik yang dapat dikontrol pencahayaannya dari jarak jauh dengan skema smart lighting . Revitalisasi PJU ini merupakan salah satu bentuk penyediaan infrastruktur dibidang konservasi energi. Seperti halnya pembangunan, revitalisasi PJU memakan anggaran yang cukup besar sehingga Kerja Sama Antara Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) menjadi salah satu opsi pembiayaan revitalisasi PJU. Skema KPBU yang dapat diterapkan pada infrastruktur konservasi energi adalah skema Energy Savings Performance Contract (ESPC) dan skema Availability Payment (AP). Dalam menentapkan skema yang sesuai, dilakukan penilaian proyek dengan menggunakan parameter penilaian keuangan yang meliputi Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), dan Payback Period (PP) sebagai dasar penilaian bagi badan usaha, dan parameter penilaian Benefit Cost Ratio (BCR) sebagai dasar penilaian bagi pemrintah DLHK Sidoarjo. Hasilnya skema ESPC dan AP dianggap layak dari perspektif pemerintah DLHK Sidoarjo dengan menghasilkan nilai BCR masig-masih 1,3166 dan 1,6019. Pemilihan skema yang paling tepat dilakukan dengan menggunakan analisis sensitivitas untuk menemukan kondisi standar dan kondisi dengan mempertimbangkan margin 2% bagi badan usaha sesuai ketentuan UU No. 2 Tahun 2017 yang memastikan proyek KPBU layak dari penilaian keuangan dan penilaian BCR. Dari kedua kondisi tersebut, skema ESPC menghasilkan nilai BCR yang lebih tinggi dibandingkan dengan skema AP sehingga skema ESPC paling tepat untuk diimplementasikan pada proyek revitalisasi PJU.
Kata Kunci — Kerjasama Pemerintah-Badan Usaha (KPBU), Smart Lighting, Smart system, Studi Kelayakan, Analisis Manfaat-Biaya, Analisis Sensitivitas.

## I. PENDAHULUAN
ENERANGAN Jalan Umum (PJU) merupakan salah satu infrastruktur energi untuk fasilitas publik yang yang diberikan pemerintah untuk masyarakat, salah satunya untuk memberikan keamanan dan keselamatan bagi para pengguna
jalan  [1]. Infrastruktur PJU pada umumnya dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah setempat sehingga setiap bulannya pemerintah daerah memiliki tanggung jawab terhadap pembiayaan rekening listrik PJU kepada PLN. Terdapat dua sistem pembiayaan yang diterapkan sesuai dengan kesepakatan pemerintah daerah dan PLN, yaitu sistem abonemen dan sistem meterisasi. Sebanyak 80% dari total titik lampu PJU terbangun susah menggunakan meterisasi dalam penggunaannya.
Dalam empat tahun terakhir, biaya pembayaran rekening listrik mengambil lebih dari 60% bagian dari total anggaran untuk pengelolaan PJU. Tingginya biaya listrik yang dibebankan ini disebabkan oleh banyaknya PJU yang masih menggunakan lampu halogen. Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo 2016-2021, pemerintah daerah Sidoarjo berencana untuk mengurangi tagihan biaya listrik PJU dengan melakukan revitalisasi PJU konvensional yang saat ini digunakan ke PJU modern. DLHK Sidoarjo memiliki dua opsi pilihan, yaitu mengganti seluruh lampu halogen menjadi LED atau menerapkan smart lighting system. Opsi penghematan yang dipilih adalah opsi yang memiliki penghematan paling besar bagi pemerintah.
Namun pada proses revitalisasi ini dibutuhkan biaya yang tinggi. Dengan APBD yang terbatas, pemerintah memiliki opsi bekerja sama dengan badan usaha sektor private dalam penyediaan infrastrukturnya dengan mengusung konsep Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang telah diatur dalam Peraturan Presiden No 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Umumnya, badan usaha akan melakukan investasi untuk menyediakan, mengoperasikan, serta memelihara fasilitas dan layanan infrastruktur selama periode tertentu yang telah disepakati dalam kontrak perjanjian. Sementara, pihak badan usaha akan mendapat pengembalian investasi meliputi penutupan biaya modal, biaya operasional, dan keuntungan Badan Usaha selama masa kerja sama. Pada bidang konservasi energi, skema pengembalian investasi dapat berupa Availability Payment (AP) atau Energy Savings Performance Contract (ESPC). Dari kedua opsi skema yang dapat diterapkan, dilakukan penilaian kelayakan untuk masing-masing opsi skema berdasarkan perspektif pemerintah daerah (DLHK Sidoarjo) dan badan usaha untuk menentukan skema KPBU yang paling tepat yang dapat diimplementasikan pada proses revitalisasi ini.

## Penentuan Skema Kerjasama Pemerintah - Badan Usaha Terbaik Pada Infrastruktur Konservasi Energi (Studi Kasus: Revitalisasi PJU Di Kabupaten Sidoarjo)
Nabilah Arifah Syarafina dan I Ketut Gunarta Departemen Teknik Sistem dan Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) e-mail : gunarta@ie.its.ac.id

## II. URAIAN PENELITIAN
Studi  literatur dan studi lapangan digunakan untuk mengungkapkan teori-teori yang relevan terhadap permasalahan yang telah diidentifikasi serta metode-metode yang dapat digunakan untuk pemecahan permasalahan.
Pengumpulan data dilakukan untuk mengetahui kondisi PJU di Kabupaten Sidoarjo, data historis mengenai pengelolaan PJU di Kabupaten Sidoarjo, serta data sekunder yang digunakan untuk perumusan data awal. PJU di Sidoarjo memiliki jam operasional dengan total 12 jam per hari dimulai pukul 17.300 sampai dengan 05.30 dengan total keseluruhan titik lampu yang telah dimeterisasi berjumlah 24.885 titik PJU. Penggunaan watt untuk tiap lampu bervariasi mulai dari 25W sampai dengan 250W tergantung lokasi titik PJU. Umumnya PJU yang berada di jalan median akan memiliki daya lampu yang lebih besar. Dalam 3 tahun terakhir, anggaran dan realisasi yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk pengelolaan PJU adalah sebagai berikut.
Dari data historis mengenai proporsi pemakaian anggaran, proporsi biaya rekening listrik lebih dari 50% dari anggaran yang digunakan, sementara untuk biaya perawatan mengambil sekitar 35% dari total anggaran. Pengumpulan data sekunder dilakukan sebagai input dalam perhitungan Weighted Average Cost of Capital yang akan digunakan dalam valuasi proyek. Data yang dikumpulkan adalah data historis mengenai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
selama 10 tahun terakhir dari 2010-2019 yang menghasilkan market return sebesar 9,21%. Terdapat pula data historis saham dan debt equity ratio dari tiga perusahaan pembanding yang digunakan untuk menghitung nilai unlevered beta. Perhitungan nilai unlevered beta dilakukan dengan menggunakan formulasi berikut.
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑑𝑑 𝐵𝐵𝑈𝑈𝐵𝐵𝐵𝐵 = 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝐵𝐵𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵 1+ (( 1−𝐵𝐵 ) 𝑥𝑥 𝐴𝐴𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐵𝐵𝐴𝐴𝐿𝐿 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 ) (1)
Dengan menggunakan formulasi (1), dihasilkan nilai rata- rata unlevered beta sebesar 1,08. Nilai tersebut akan digunakan untuk menghitung beta perusahaan private dengan menggunakan rasio 70:30 untuk hutang dan modal, sehingga didapatkan levered beta sebesar 2,97. Data lainnya yang dikumpulkan adalah data mengenai nilai risk free rate yang didapatkan dari obligasi BI (VR0030) sebesar 5,54% dan nilai rata-rata suku bunga untuk kredit investasi pada kuartal I sebesar 11,27%. Dari data yang dikumpulkan kemudian dilakukan perumusan data awal untuk menghitung nilai WACC menggunakan formulasi berikut.
𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊 = ( 𝐾𝐾𝑈𝑈 𝑥𝑥 𝑊𝑊𝑈𝑈 ) + ( 𝐾𝐾𝑑𝑑 [1 − 𝐵𝐵 ] 𝑥𝑥 𝑊𝑊𝑑𝑑 ) (2)
Sehingga didapatkan nilai WACC sebesar 10,85%. Pengumpulan data juga dilakukan untuk menetapkan berbagai asumsi makro dan mikro yang akan digunakan dalam penelitian. Tahap pengolahan data diawali dengan penentuan alternatif penghematan energi dengan
Gambar 1. Flowchart Penelitian
Tabel 1. Anggaran dan Realisasi Pengelolaan PJU (IDR, Juta) Tahun  Penyediaan  Realisasi  Biaya Listrik  Biaya Perawatan 2018 75.176 73.566 47.816 25.749 2017 73.492 69.607 42.893 26.714 2016 63.104 60.233 40.756 19.477 Tabel 2. Nilai Capital Expenditure untuk Tiap Alternatif PJU (IDR, Juta) Deskripsi IC RC TC Kondisi Eksisting ( Do Nothing ) 64.946 65.303  130.249 LED Replacement Alone 136.836  57.632  194.468 Smart System PJU 205.756  61.863  267.619 *IC – Initial CAPEX *RC – Routine CAPEX *TC – Total CAPEX
Tabel 3. Nilai Capital Recovery untuk Tiap Alternatif PJU (IDR, Juta) Deskripsi AW CAPEX AW SV CR Kondisi Eksisting ( Do Nothing ) 17.964 1.153 16.81 LED Replacement Alone 26.82 4.543 22.277 Smart System PJU 36.909 5.802 31.107 *AW – Annual Worth *SV – Salvage Value *CR – Capital Recovery
Tabel 4. Nilai Operating Expenditure untuk Tiap Alternatif PJU (IDR, Juta) Deskripsi PV OPEX EOAC Kondisi Eksisting ( Do Nothing ) 623.433 85.982 LED Replacement Alone 413.826 57.074 Smart System PJU 300.189 41.401 *PV – Present Value *EOAC – Equivalent Operating Annual Cost
menggunakan metode Equivalent Annual Cost (EAC). Sesuai dengan rencana strategis DLHK, terdapat dua alternatif metode yang dipertimbangkan, yaitu:
1. Alternatif Satu: LED Replacement Alone
2. Alternatif Dua: Smart Lighting System
Perbedaan kedua alternatif terletak pada penambahan sistem kontrol yang dapat memonitor seluruh titik lampu PJU pada satu tempat. Dengan penerapan ini juga memungkinkan adanya sistem dimming untuk menekan penggunaan listrik yang dikeluarkan. Perhitungan EAC dilakukan untuk kedua alternatif dengan tetap mempertimbangkan keputusan “do nothing” tanpa perubahan . Perhitungan EAC dilakukan dengan menggunakan formula berikut.
𝐸𝐸𝑊𝑊𝑊𝑊 = 𝑊𝑊𝐵𝐵𝐶𝐶𝐶𝐶𝐵𝐵𝐵𝐵𝑈𝑈 𝑅𝑅𝑈𝑈𝑅𝑅𝑅𝑅𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑅𝑅 + 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑊𝑊𝑊𝑊 (3) Nilai Capital Recovery (CR) dihasilkan dari selisih antara annual investment dengan annual salvage value dengan menggunakan formula sebagai berikut.
𝑊𝑊𝑅𝑅 ( 𝐶𝐶 ) = 𝑃𝑃 � 𝐴𝐴 𝑃𝑃 , 𝐶𝐶 , 𝑁𝑁� − 𝐹𝐹 � 𝐴𝐴 𝐹𝐹 , 𝐶𝐶 , 𝑁𝑁� (4)
Biaya investasi meliputi seluruh biaya CAPEX baik CAPEX awal maupun CAPEX rutin dan salvage value dihasilkan dari nilai buku diakhir masa proyek kerja sama (15 tahun).
Dengan menggunakan formulasi (3), menghasilkan nilai capital recovery untuk tiap alternatif. Sementara EOAC didapatkan dari annual operating cost yang dikeluarkan oleh tiap alternatif. Biaya operasional meliputi biaya overhead yang merupakan beban biaya energi listrik yang dikeluarkan dan biaya perawatan yang terdiri dari biaya operator kontrol, kunjungan rutin, dan maintenance . Penentuan alternatif dilakukan dengan menggunakan metode Equivalent Annual Cost (EAC) dengan memilih alternatif yang memiliki cost terendah. Alternatif dua, yaitu smart system PJU memiliki nilai EAC terendah.
Tahap selanjutnya pada pengolahan data adalah identifikasi tiap skema KPBU yang dipertimbangkan. Dengan skema KPBU BOT, pemerintah memberikan hak kepada badan usaha untuk membangun, mengoperasikan, dan menyerahkan kembali asset kepada pemerintah setelah masa konsesi berakhir. Sementara bentuk pengembalian yang didapatkan badan usaha bervariasi bergantung pada skema KPBU yang digunakan. Pada skema KPBU Energy Savings Performance Contract (ESPC), pengembalian badan usaha didapatkan dari anggaran yang telah diproyeksikan pemerintah untuk pengelolaan PJU selama periode masa konsesi. Dalam hal ini 100% anggaran yang diproyeksikan akan menjadi hak badan usaha selama masa kerja sama.
Sementara untuk skema Availability Payment (AP), bentuk pengembalian kepada badan usaha dihasilkan dari pembayaran rutin pemerintah setiap periode selama masa konsesi yang mencakup pengembalian seluruh komponen biaya yang dikeluarkan meliputi biaya investasi, operasional, serta tingkat pengembalian yang diharapkan yang ditetapkan ketika perjanjian kerja sama.
Penilaian kelayakan dilakukan untuk tiap skema KPBU berdasarkan perspektif badan usaha menggunakan valuasi bisnis dan perspektif pemerintah menggunakan benefit cost analysis. Dengan asumsi proporsi sumber pendanaan proyek 70% untuk pinjaman bank dan 30% dari modal sendiri dan bunga pinjaman rata-rata sebesar 11,27%, maka total biaya investasi yang dihasilkan sekitar 223 milyar yang mencakup tambahan biaya IDC dan provisi dari pinjaman. Kemudian dilakukan perhitungan valuasi proyek untuk tiap skema KPBU berdasarkan proyeksi laporan keuangan yang dihasilkan. Indikator kelayakan yang digunakan adalah Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), dan Payback Period (PP).Dengan menggunakan tingkat MARR sebesar 10,85% dihasilkan nilai NPV > 0 dan nilai IRR > MARR yaitu sebesar 13,43 persen serta PP yang tidak
Tabel 5. Nilai EAC untuk Tiap Alternatif PJU (IDR, Juta) Deskripsi CR EOAC EAC Kondisi Eksisting ( Do Nothing ) 16.81 85.982  102.792 LED Replacement Alone 22.277  57.074 79.351 Smart System PJU 31.107  41.401 72.509 *AW – Annual Worth *SV – Salvage Value
*CR – Capital Recovery Tabel 6. Proyeksi Pendapatan Operasi Skema ESPC (IDR, Juta) Uraian 2022 2023 …… 2036 Proyeksi Anggaran 91.791  94.545  ……  160.957 Pendapatan Operasi (ESPC)  91.791  94.545  ……  160.957 Tabel 7. Proyeksi Pendapatan Operasi Skema ESPC (IDR, Juta) Komponen 2022 2023 2024 Biaya Investasi 267.617  36.909  36.909  36.909 Biaya O&M 35.293  36.352  37.442 Availability Payment 72.202  73.261  74.351 Bonus (Asumsi KS) - - - Penalti (Asumsi KS) - - - MAP (AP+Bonus-Penalti) 72.202  73.261  74.351 *KS – Kinerja Standar Tabel 8. Sumber Pendanaan Proyek (IDR, Juta) Deskripsi Proporsi Estimasi Investment Required 205.756 Self Financing 30% 61.727 Bank Loan 70% 144.029 Financing Cost 17.672 IDC 16.232 Provisi 1.440 Investment After IDC + Provisi 223.428 Self Financing 36% 79.399 Bank Loan 64% 144.029 *IDC – Interest During Construction Tabel 9. Hasil Valuasi Skema KPBU ESPC Deskripsi Nilai NPV 101.355 IRR 13,43% PP Kurang Dari 8 Tahun Tabel 10. Hasil Valuasi Skema KPBU Availability Payment (AP) Deskripsi Nilai NPV -58.351 IRR 8,94% PP Tidak Terdefinisi
melebihi horizon perencanaan. Dengan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa skema KPBU ESPC layak berdasarkan perspektif badan usaha.
Dengan tingkat MARR yang sama, valuasi untuk skema AP menghasilkan nilai NPV<0 dan IRR<MARR, sehingga membuat skema AP tidak layak bagi perspektif badan usaha.
Setelah melakukan penilaian kelayakan dari perspektif badan usaha, kemudian dilakukan penilaian kelayakan dari perspektif pemerintah menggunakan benefit cost analysis (BCA) dengan mengidentifikasi komponen biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang dihasilkan pemerintah. Perhitungan dilakukan dengan formulasi berikut.
𝐵𝐵𝑊𝑊𝑅𝑅 = ∑ 𝑃𝑃𝐿𝐿𝐿𝐿𝑃𝑃𝐿𝐿𝑃𝑃𝐵𝐵 𝑊𝑊𝑊𝑊𝐿𝐿𝐵𝐵ℎ 𝐵𝐵𝐿𝐿𝑃𝑃𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 ∑ 𝑃𝑃𝐿𝐿𝐿𝐿𝑃𝑃𝐿𝐿𝑃𝑃𝐵𝐵 𝑊𝑊𝑊𝑊𝐿𝐿𝐵𝐵ℎ 𝐶𝐶𝑊𝑊𝑃𝑃𝐵𝐵 (5)
Komponen biaya yang dikeluarkan pemerintah meliputi biaya yang dibayarkan pemerintah kepada badan usaha atas layanan yang diberikan.
Sementara untuk komponen manfaat yang dihasilkan meliputi manfaat finansial maupun non finansial.
Dari komponen manfaat yang telah teridentifikasi. Dilakukan perhitungan manfaat selama masa proyek kerja sama sesuai dengan analogi biaya yang telah dijabarkan.
Present value untuk komponen manfaat pada skema ESPC sebesar 807 milyar, sementara present value untuk skema AP sebesar 937 milyar.
Komponen biaya dan manfaat yang telah diidentifikasi kemudian digunakan untuk menghitung nilai Benefit Cost Ratio (BCR) menggunakan formulasi (4) sebagai dasar penilaian kelayakan untuk perspesktif pemerintah.
Dengan melihat nilai BCR untuk setiap skema KPBU lebih dari 1, maka kedua skema dapat dikatakan layak dari perspektif pemerintah.
Meskipun hasil penilaian skema KPBU AP menghasilkan kesimpulan tidak layak bagi badan usaha, namun kedua skema memiliki potensi layak dari perspektif pemerintah DLHK. Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi, umumnya badan usaha akan mendapatkan nilai margin sekitar 2% di atas MARR yang diekspektasikan. Sehingga skema KPBU ESPC dan skema KPBU AP akan dilakukan penyesuaian lebih lanjut dengan menggunakan sensitivity analysis. Analisis sensitivitas dilakukan sebagai uji sensitivitas terhadap kelayakan proyek yang dilakukan Pada skema KPBU ESPC, parameter yang digunakan adalah perubahan proporsi pendapatan badan usaha. Berdasarkan model awal, proporsi yang digunakan adalah 100% anggaran pemerintah, yang mana seluruh proyeksi anggaran pemerintah selama masa kerja sama akan menjadi pemasukan bagi badan usaha.
Dari hasil analisis sensitivitas, proporsi pendapatan minimum pada kondisi baseline diatas MARR adalah sebesar 84% dari proyeksi anggaran yang ditetapkan. Dengan proporsi tersebut, proyek masih dapat dikatakan layak dari segi badan usaha dan pemerintah. Sementara, jika pada kondisi UUJK, proporsi pendapatan minimum sebesar 96% dari total anggaran, badan usaha masih akan mendapatkan margin diatas 2%, Dengan proporsi tersebut, proyek masih dapat  dikatakan layak dari segi pemerintah maupun badan usaha.
Pada skema KPBU AP, parameter yang digunakan adalah tingkat AP. Tingkat AP diatur dengan mengubah seluruh komponen pembiayaan menjadi annuitas yang rutin dibayar oleh DLHK setiap periodenya kepada badan usaha. Perhitungan nilai AP dilakukan dengan menggunakan formulasi sebagai berikut.
𝑊𝑊𝑃𝑃 𝐵𝐵 = 𝑊𝑊 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑃𝑃𝐸𝐸𝐶𝐶 + 𝐸𝐸𝑃𝑃𝐸𝐸𝐶𝐶 𝐵𝐵 + ( 𝐹𝐹 + 𝑊𝑊 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑃𝑃𝐸𝐸𝐶𝐶 ) (6)
Pada analisis sensitivitas yang dilakukan berfokus pada perubahan faktor eskalasi yang akan memengaruhi kelayakan proyek bagi pemerintah dan badan usaha.
Dari hasil uji sensitivitas, faktor eskalasi memengaruhi kelayakan proyek. Faktor ekalasi pada kondisi baseline adalah sebesar 25%. Dengan proporsi tersebut, proyek dapat dikatakan layak dari segi badan usaha dan pemerintah
Tabel 11. Present Value Komponen Biaya (IDR, Juta) Komponen Biaya PV ESPC PV AP Pembayaran kepada badan usaha 780.748 585.479 *PV – Present Value Tabel 12. Identifikasi Komponen Manfaat No Manfaat Analogi Biaya 1 Penghematan Biaya Investasi Total biaya CAPEX dan Routine CAPEX 2 Menghindari Pembayaran Listrik Proyeksi beban listrik kondisi awal 3 Menghindari biaya pemeliharaan Proyeksi biaya maintenance kondisi awal 4 Pengurangan emisi karbon Selisih biaya emisi karbon kondisi awal dan alternatif terpilih 5 Nilai akuisisi Proyeksi nilai buku di akhir kerja sama 6 Penghematan anggaran Selisih total proyeksi anggaran dengan biaya yang dibayarkan ke badan usaha Tabel 13. Present Value Komponen Manfaat Skema ESPC Keterangan 2021 2022 … 2036 Penghematan Biaya Investasi  223.428 3.668  … 1.957 Penghematan Energi Listrik -   35.831  … 54.197 Penghematan Maintenance -   37.465  … 56.670 Pengurangan Emisi Karbon - 9.066  … 13.713 Nilai Akuisisi - -   …  197.236 Present Value 223.428  77.609  … 69.054 PV Manfaat 807.578 Tabel 14. Present Value Komponen Manfaat Skema AP Keterangan 2021 2022 … 2036 Penghematan Biaya Investasi - 35.831  … 54.197 Penghematan Energi Listrik - 37.465  … 56.670 Penghematan Maintenance - 9.066 … 13.713 Pengurangan Emisi Karbon 195.269 - … - Nilai Akuisisi - - …  197.236 Present Value 195.269  74.300  … 54.197 PV Manfaat 937.882 Tabel 15. Hasil Perhitungan Benefit Cost Ratio (BCR) Jenis Skema Manfaat Biaya BCR Keterangan Skema ESPC 780.748 1.027.904  1,316 Layak Skema AP 585.479 937.882  1,601 Layak
meskipun tidak memenuhi nilai margin pada umumnya. Sementara pada kondisi UUJK, faktor eskalasi yang digunakan sebesar 60%. Sehingga dengan tingkat eskalasi tersebut, proyek dikatakan layak bagi badan usaha dengan menghasilkan margin diatas 2%, sementara proyek juga masih dikatakan layak dari segi pemerintah.
Dari hasil analisis sensitivitas, dilakukan pemilihan skema KPBU dengan menggunakan BCR pada kondisi baseline dan kondisi normal sesuai ketentuan UUJK.
Pada kondisi baseline , didapatkan hasil skema KPBU ESPC memiliki nilai BCR yang lebih tinggi jika diimplementasikan dibanding dengan skema KPBU AP. Pada kondisi UUJK, skema KPBU ESPC juga menghasilkan nilai BCR yang lebih tinggi. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa skema KPBU ESPC memiliki benefit yang lebih tinggi
bagi pemerintah DLHK Sidoarjo jika diimplementasikan dibandingkan dengan skema AP.

## III. ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA
Perhitungan dilakukan menggunakan metode EAC untuk dua metode alternatif penghematan, yaitu LED Replacement Alone dan Smart Lighting System dengan mempertimbangkan keputusan “ do nothing ”. Nilai Capital Recovery yang dihasilkan untuk kondisi eksisting tanpa perubahan sebesar 16,8 milyar. Sementara untuk alternatif satu dan dua berturut- turut adalah 22,3 milyar dan 31,1 milyar. Nilai annuity untuk biaya operasional kondisi eksisting sebesar 85,9 milyar, sementara untuk alternatif satu dan dua berturut-turut sebesar 57 milyar dan 41,4 milyar. Dari hasil perhitungan dengan
Tabel 16. Hasil Analisis Sensitivitas Perubahan Proporsi Pendapatan BU
Proporsi IRR NPV BCR Kesimpulan 100% 13,43% 101.359 1,317 Feasible Pemerintah dan Badan Usaha 98% 13,16% 89.648 1,364 Feasible Pemerintah dan Badan Usaha 96% 12,89% 77.936 1,413 Feasible Pemerintah dan Badan Usaha 94% 12,62% 66.225 1,464 Feasible Pemerintah dan Badan Usaha (Tidak Mencapai Nilai Margin >2%) 92% 12,33% 54.513 1,518 Feasible Pemerintah dan Badan Usaha (Tidak Mencapai Nilai Margin >2%) 90% 12,03% 42.802 1,574 Feasible Pemerintah dan Badan Usaha (Tidak Mencapai Nilai Margin >2%) 88% 11,72% 31.091 1,632 Feasible Pemerintah dan Badan Usaha (Tidak Mencapai Nilai Margin >2%) 86% 11,40% 19.379 1,694 Feasible Pemerintah dan Badan Usaha (Tidak Mencapai Nilai Margin >2%) 84% 11,07% 7.668 1,758 Feasible Pemerintah dan Badan Usaha (Tidak Mencapai Nilai Margin >2%) 82% 10,73% -4.043 1,825 Tidak Feasible bagi Badan Usaha 80% 10,37% -15.755 1,896 Tidak Feasible bagi Badan Usaha 78% 10,00% -27.466 1,970 Tidak Feasible bagi Badan Usaha 76% 9,61% -39.178 2,048 Tidak Feasible bagi Badan Usaha 74% 9,20% -50.889 2,130 Tidak Feasible bagi Badan Usaha Tabel 17. Hasil Analisis Sensitivitas Perubahan Faktor Eskalasi Eskalasi IRR NPV BCR Kesimpulan 0% 9,4% -45.095 1,602 Tidak Feasible bagi Badan Usaha 5% 9,8% -34.396 1,540 Tidak Feasible bagi Badan Usaha 10% 10,1% -23.698 1,481 Tidak Feasible bagi Badan Usaha 15% 10,5% -12.999 1,425 Tidak Feasible bagi Badan Usaha 20% 10,8% -2.301 1,371 Tidak Feasible bagi Badan Usaha 25% 11,1% 8.398 1,319 Feasible Pemerintah dan Badan Usaha (Tidak Mencapai Nilai Margin >2%) 30% 11,4% 19.096 1,270 Feasible Pemerintah dan Badan Usaha (Tidak Mencapai Nilai Margin >2%) 35% 11,7% 29.795 1,223 Feasible Pemerintah dan Badan Usaha (Tidak Mencapai Nilai Margin >2%) 40% 12,0% 40.493 1,177 Feasible Pemerintah dan Badan Usaha (Tidak Mencapai Nilai Margin >2%) 45% 12,2% 51.192 1,134 Feasible Pemerintah dan Badan Usaha (Tidak Mencapai Nilai Margin >2%) 50% 12,5% 61.890 1,092 Feasible Pemerintah dan Badan Usaha (Tidak Mencapai Nilai Margin >2%) 55% 12,7% 72.589 1,052 Feasible Pemerintah dan Badan Usaha (Tidak Mencapai Nilai Margin >2%) 60% 13,0% 83.287 1,013 Feasible (Pemerintah dan Badan Usaha) 65% 13,2% 93.986 0,976 Tidak Feasible bagi Pemerintah 70% 13,5% 104.684 0,940 Tidak Feasible bagi Pemerintah 75% 13,7% 115.383 0,906 Tidak Feasible bagi Pemerintah 80% 13,9% 126.081 0,872 Tidak Feasible bagi Pemerintah 85% 14,1% 136.780 0,840 Tidak Feasible bagi Pemerintah Tabel 18. Hasil Perhitungan BCR Tiap Skema dengan Kondisi Tertentu Kondisi PV Benefit PV Cost B/C MARR: 10,85%, IRR: 11% Baseline ESPC 1.152.836 655.837 1,758 Baseline AP 866.573 656.810 1,319 MARR: 10,85%, IRR: 13% ESPC Margin 2% 1.051.650 757.023 1,389 AP Margin 2% 766.720 756.663 1,013 *PV – Present Value *B/C – Benefit/Cost (BCR)
EAC, didapatkan nilai untuk kondisi awal sebesar 102,8 milyar, alternatif satu sebesar 79,4 milyar, dan alternatif dua sebesar 72,5 milyar. Dengan tujuan mengurangi cost , maka alternatif yang dipilih adalah alternatif yang memiliki cost terendah, yaitu alternatif dua dengan menerapkan smart system PJU.
Untuk menentukan skema KPBU yang terbaik, dilakukan penilaian kelayakan berdasarkan perspektif pemerintah dan badan usaha. Pada skema KPBU ESPC, pendapatan badan usaha didapatkan dari proyeksi anggaran pemerintah selama masa kerja sama dengan proporsi pendapatan sebesar 100% dari total proyeksi anggaran. Besar biaya investasi dan operasional yang dikeluarkan berpengaruh terhadap pendapatan Badan Usaha. Dari hasil penilaian kelayakan, skema KPBU ESPC Feasible untuk diterapkan baik dari perspektif badan usaha maupun pemerintah karena menghasilkan NPV>0, IRR>MARR, PP dibawah time horizon, dan nilai BCR>1.  Berdasarkan hasil sensitivity analysis , pada kondisi baseline dengan proporsi pendapatan 84% didapatkan IRR sebesar 11,07% dengan NPV sebesar 7,668 Milyar dan BCR 1,758. Pada kondisi margin 2%, dengan proporsi pendapatan sebesar 96%, didapatkan NPV sebesar 77,936 milyar dengan BCR sebesar 1,413.
Sementara pada skema KPBU AP, pendapatan operasi badan usaha dihasilkan dari pengembalian seluruh komponen biaya yang dikeluarkan selama masa kerja sama dengan tingkat pengembalian sesuai dengan ketentuan  Dari hasil perhitungan kelayakan, skema KPBU AP tidak feasible untuk diterapkan berdasarkan perspektif badan usaha, namun feasible berdasarkan perspektif pemerintah. Karena menghasilkan NPV<0, IRR<MARR, PP tidak terdefinisi , namun nilai BCR>1. Namun setelah dilakukan penyesuaian dengan sensitivity analysis, skema AP dapat dikatakan feasible pada kondisi baseline dengan tingkat ekskalasi AP sebesar 25% menghasilkan IRR 11,1% dengan NPV 8,398 milyas dan BCR sebesar 1,319. Kondisi margin 2% dengan tingkat ekskalasi AP sebesar 60% menghasilkan IRR 13% dengan NPV sebesar 83,287 milyar dan BCR sebesar 1,013

## IV. KESIMPULAN
Pemilihan alternatif metode penghematan dalam rangka revitalisasi PJU dilakukan dengan menggunakan metode Equivalent Annual Cost (EAC) terhadap  dua metode alternatif penghematan, yaitu LED Replacement Alone dan Smart Lighting System dengan mempertimbangkan keputusan do nothing .  Dari hasil perhitungan didapatkan
hasil alternatif kedua, yaitu smart lighting system memiliki nilai EUAC paling kecil dibandingkan dengan alternatif satu dan do nothing , sebesar Rp72.509.000.000 sehingga metode penghematan dengan menerapkan smart lighting system merupakan metode terbaik karena memiliki cost yang paling rendah.
Studi kelayakan untuk skema KPBU ESPC dan AP menghasilkan  parameter penilaian keuangan yang meliputi NPV, IRR, dan periode pengembalian sebagai dasar penilaian bagi badan usaha, dan parameter penilaian BCR sebagai dasar penilaian bagi pemrintah DLHK Sidoarjo. Dari hasil penilaian dengan menggunakan tingkat diskonto 10,85%, skema ESPC menghasilkan nilai NPV sebesar Rp 101.355.000.000 dengan tingkat IRR sebesar 13,43%, periode pengembalian kurang dari 8 tahun, dan nilai BCR sebesar 1,3166. Hasil tersebut dinilai layak baik dari segi badan usaha maupun dari segi pemerintah. Sementara untuk skema AP menghasilkan NPV sebesar -Rp 45.097.000.000 dengan tingkat IRR sebesar 9,41% dan periode pengembalian yang tidak teridentifikasi dengan nilai BCR sebesar 1,6019. Meskipun skema AP menunjukkan hasil tidak layak dari segi badan usaha, namun penilaian dari segi pemerintah menghasilkan kesimpulan yang layak sehingga dianggap masih memiliki potensi layak dengan beberapa penyesuaian dengan analisis sensitivitas.
Analisis sensitivitas dilakukan untuk memeriksa volatilitas keputusan usaha yang mungkin terjadi akibat perubahan variabel independen. Parameter untuk skema ESPC adalah proporsi pendapatan badan usaha dan parameter untuk skema AP adalah tingkat AP yang digunakan. Pada skema ESPC, batas kelayakan untuk kondisi dasar terletak pada proporsi pendapatan sebesar 82% dan kondisi sesuai dengan UUJK sebesar 96%. Sementara, untuk skema AP, batas kelayakan untuk kondisi dasar terletak pada tingkat eskalasi sebesar 25% dan 60% untuk kondisi sesuai dengan UUJK. Dari kedua kondisi tersebut, skema ESPC menghasilkan nilai BCR yang lebih tinggi dibandingkan dengan skema AP baik untuk kondisi baseline maupun kondisi dengan margin 2%. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa skema ESPC adalah skema yang terbaik untuk diimplementasikan.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] K. a Painter and D. P. Farrington, “Street lighting and crime: diffusion of benefits in the Stoke-on-Trent project,” Surveill. Public Sp. CCTV, Str. Light. Crime Prev. , vol. 10, pp. 77–122,
1999.