## JESI
JURNAL EKONOMI SYARIAH INDONESIA
Volume I, No.2 Desember 2011/1433H

## INTERRELASI ANTARA ETIKA DAN SISTEM EKONOMI
(Studi Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun)

## Abdul Salam
(Dosen Ekonomi Syariah STIA Alma Ata Yogyakarta)

## Abstract
Ibn Khaldun was one of the scholars' greatest that no one doubted his dept of knowledge of Islamic religion. In the Islamic religious knowledge, he has trained by many greatest scholars since childhood moment-one of them is  his father. Ibn Khaldun can also be called as a scientist who never ask and doubted the truth of Islamic  law.  Understanding  that  any  observations  for  him,  he  could  not  be separated  from  the  Islamic  values  inherent  in  him.  Through  in-depth  discussion and critical of his work, will be seen in ethical view of religious that accommodate economic  teachings  of  Islam,  and  other  hand  the  human  family  to  recognize  the nature to endeavor  economic activity.
This type of research is the research library (library research), to describe something.  Data  collection  techniques  using  qualitative  methods  as  the  research procedures  to  descriptive  data.  To  analyze  the  data  that  was  gathered  using  the deductive, using a philosophical approach.
Historically  there  is  close  relationship  between  ethics  and  economics, which was originally it was part of the problem of economic ethics. Ibn Khaldun's economic  notion  explain  a  multidimensional  economic  concepts  that  involving various social aspects in  the context  of his thinking about the al-al-basyari'amran which describes the rise and fall  of a civilization which moral decline influence in it. Ibn Khaldun's economic concept implies an economic system  that requires the five  components,  namely  Shari'ah,  government  ,  people,  property,  economic activity and justice, in unity.
Keywords: Interrelation, ethical, economic systems, Ibn Khaldun

## A. Latar Belakang
Kritik  pedas  yang  dilontarkan  para  ahli  ekonomi  dan  sosial  terhadap sistem  ekonomi  kapitalisme  dewasa  ini  adalah  kian  kaburnya  nilai-nilai  yang melandasi  munculnya  sistem  tersebut.  Kapitalisme  yang  sering  dinisbahkan kepada Adam Smith yang mendasarkan pemikiran sosial-ekonominya pada etika hukum  alam  dengan  mengajukan  konsep  pasar  bebas,  dalam  perkembangannya, sangat mengedepankan corak individualistis ( self interest ) hingga merenggangkan kerekatan  sosial  masyarakat  dan  menampakkan  kecenderungan  untuk meninggalkan  nilai-nilai  etika  yang  ada  di  dalamnya.  Bahkan  lebih  itu,  menurut Max  Weber,  jika  semula  kapitalisme  tumbuh  dan  berkembang  karena menggunakan prinsip etika Protestan, maka kemudian- karena adanya pergantian prinsip tersebut-kapitalisme dengan cepat menghacurkan agama beserta nilai-nilai ajarannya.
Pada  sisi  yang  berlawanan,  Karl  Marx  muncul  dengan  mengibarkan bendera  sosialisme.  Pemikiran  revolusioner  Marx  tersebut  selain  mengkritik proses dehumanisasi pada sistem ekonomi kapilisme, juga menawarkan beberapa “program    kerja”  sistem  ekonomi  sosialis,  antara  lain  :  pengahpusan  hak  milik pribadi  atas  alat-alat  produksi,  penghapusan  kelas-kelas  social,  menghilangnya
Abdul Salam
Negara  dan  pengahapusan  pembagian  kerja.  Di  sini  kesan  yang  paling  menonjol adalah  pengabaian  terhadap  nilai-nilai  kebebasan  individual  manusia,  meskipun Marx berangkat dari kritik keterasingan manusia dalam sistem kapitalisme dalam melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi. Hasilnya, sampai saat ini sosialisme belum mampu betul-betul membumikan idenya pada masyarakat global.
Kapitalisme mendapat kecaman karena kian lunturnya nilai-nilai etis yang semula  melahirkan  dan  sosialisme  hanya  berjalan  ditempat  karena  salah  satunya mengabaikan  nilai-nilai  kebebasan  individual  manusia.  Satu  hal  yang  bisa  kita kemukakan  berkaitan  dengan  hal  ini  adalah  bahwa  suatu  sistem  ekonomi  harus ditopang oleh nilai-nilai etis yang menjunjung harkat manusia dan nilai-nilai yang telah  tertanam  dalam  diri  manusia  sebagai  makhluk  ekonomi  ( homo  economicus ). Jadi,  pokok  permasalahannya  terletak  pada  nilai-nilai  dan  buruk  yang  dijadikan sebagai  dasar  pandangan  hidup  atau  yang  lebih  tegasnya  dapat  disebut  etika. Dalam  membuat  keputusan  yang  berkaitan  dengan  ekonomi,  nilai  etika sepatutnya dijadikan sebagai norma.
Wacana ekonomi Islam yang muncul belakangan, setelah kapitalisme dam sosialisme tampak sangat mengedepankan sisi etika yang disandarkan pada ajaran Islam.  Bahkan  juga  dikatakan  bahwa  sisi  etika  inilah  yang  membedakan  sistem ekonomi Islam dari sistem ekonomi lainnya. Etika yang dimaksud di sini tentu saja adalah  etika  yang  diambil  dari  ajaran  agama  Islam  di  mana  setiap  agama  pasti memberikan pedoman-pedoman etika pada para pemeluknya. M. Abdul Mannan mendefinisikan  ilmu  ekonomi  Islam  sebagai  ilmu  pengetahuan  social  yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Dengan  perangkat  etika  ini  sistem  ekonomi  Islam  diyakini  mampu  mengatasi berbagai  macam  krisis  yang  muncul  berkaitan  dengan  permasalahan  ekonomi. Masalahnya  kemudian  adalah  bagaimana  format  sintesa  yang  tepat  antara  etika dan  sistem  ekonomi  sehingga  satu  sama  lain  saling  mendukung?  Apakah sistemnya  yang  akan  mengarahkan  bentuk  etika  yang  diterpkan,  dalam  hal  ini sistem  ekonomi  yang  berlaku  dijadikan  alat  untuk  “menafsirkan”  ajaran-ajaran Islam  ?  ataukah  etika  yang  akan  menjadi  panglima  dalam  setiap  pengambilan kebijakan ekonomi ?
Dalam tulisan ini penyusun mengajukan pemikiran Ibnu Khaldun (1332 – 1406 M) untuk di antaranya menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pemikiran ekonomi  Ibnu  Khaldun  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  karyanya, al- Miqaddimah , cukup relevan untuk dapat menjawab persoalan tersebut.  Pemikiran ekonomi  Ibnu  Khaldun  sangat  terkait  dengan  obyek  kajian  utamanya al- Muqaddimah , yaitu tentang al-‘umran al-basyari (peradaban manusia). Dalam hal ini, Ibnu  Khaldun  sering  sekali  secara  eksplisit  maupun  implicit  mengkritik  perilaku bermewah-mewahan  suatu  masyarakat  yang  telah  maju  sebagai  titik  balik merosotnya kehidupan ekonomi suatu masyarakat atau peradaban hingga menuju keruntuhannya.  Dari  konteks  besar  pemikirannya  tersebut  banyak  teori-teori ekonomi  yang  dapat  digali  yang  sebenarnya  berpijak  pada  pengamatan empirisnya  terhadap  perilaku  ekonomi  berbagai  masyarakat  yang  ditemuinya. Karena teori-teori ekonomi Ibnu Khaldun bisa dimasukkan ke dalam kategori ilmu ekonomi  positif  ( positive  economics) yang  didasarkan  pada  pengamatan  empiris dengan pendekatan sosiologis.
Secara  garis  besar  perhatiannya  pada  masalah  ekonomi  bertolak  dari adanya  interrelasi  dalam  perekonomiannya  secara  makro  antara  beberapa komponen  yaitu  syari’at  (agama),  pemerintah,  rakyat,  harta  (kondisi  ekonomi), aktivitas ekonomi dan keadilan. Interrelasi yang dimaksudkan disini adalah lebih dari  sekedar  relasi  adanya  hubungan  resiprokal  antara  komponen-komponen tersebut.  Konsep  dan  interrelasi  inilah  yang  akan  menjadi  fokus  kajian  dalam tulisan ini. Melalui konsep ekonomi yang disarikan dari pemikiran Ibnu khaldun,
Interrelasi Antara
33
penyusun melakukan upaya menjelaskan interralasi antara etika da sistem ekoomi yang terjalin di dalamnya.
Mengenai  Ibnu  Khaldun  sendiri,  dia  lebih  tersohor  sebagai  seorang sejarawan  dan  sosiolog.  Terlahir  dan  melalui  masa  hidup  dalam  suasana perpolitikan yang tidak menentu, dia juga tampil sebagai seorang negarawan yang handal.  Tapi  tidak  sedikit  pula  yang  mengakui  dan  mengapresiasi  keahliannya dalam bidang ekonomi.
Terkait  dengan  ketokohannya  yang  menonjol  di  bidang  sejarah  dan sosiologi, untuk mempelajari pemikiran ekonomi ulama dari Tunisia itu mau tidak mau juga harus melibatkan kedua bidang tersebut. Sebagian beesar teori ekonomi yang  dia  kemukakan  integral  dengan  pemikiran-pemikiran  sosiologinya  yang berangkat dari pengamatan historis. Ibnu khaldun sendiri memperlihatkan kesan itu  dalam  ungkapannya  bahwa  perbedaan  hal  ikhwal  penduduk  adalah  akibat dari  perbedaan  cara  mereka  memperoleh  penghidupan  (cara-cara  produksi).  Ini berarti  baginya  ekonomi  memiliki  peran  yang  cukup  besar  dalam  ikut menentukan arah perjalanan sejarah.
Di atas itu semua, yang tidak boleh dilupakan, Ibnu Khaldun adalah salah seorang  ulama  Islam  terbesar  yang  kedalam  pengetahuan  agamanya  tidak  perlu diragukan  lagi.  Dalam  bidang  pengetahuan  agama  Islam,  beliau  sejak  kecil  telah digemleng  oleh  banyak  ulama  besar  saat  itu  –salah  satunya  ayah  beliau  sendiri. Menurut  Syathi  al-Husri,  dalam  karyanya Dirasat  ‘an  Muqaddimah  Ibn  Khaldun , sebagaimana dikutip Zainab al-Khudhairi, kandungan Muqaddimah menunjukkan secara  jelas  bahwa  penyusunnya  adalah  seorang  mukmin  yang  taat  dan mempercayai  Allah  dan  Islam  secara  mendalam.  Ibn  Khaldun  dapat  juga dikatakan  sebagai  seorang  ilmuwan  yang  tidak  pernah  mempertanyakan  dan meragukan kebenaran syari’at Islam. Dari sini dapat dimaklumi bahwa seempiris apapun  hasil  pengamatanya,  tidak  terlepas  dari  sentuhan  nilai-nilai  Islam  yang melekat dalam dirinya. Melalui pembacaan secara mendalam dan kritis terhadap karyanya tersebut akan terlihat pandangan etis-religiusnya dalam bidang ekonomi yang  mengakomodasi  ajaran-ajaran  Islam  di  satu  sisi  dan  mengakui  eksistensi “fitrah” manusia untuk melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi di sisi lain
B. Tinjauan Pustaka
a. Etika
Menurut bahasa Yunani Kuno, etika berasal dari kata ethikos yang berarti “timbul dari kebiasaan”. Etika adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau  kualitas  yang  menjadi  studi  mengenai  standar  dan  penilaian  moral.  Etika mencakup  analisis  dan  penerapan  konsep  seperti  benar,  salah,  baik,  buruk,  dan tanggung jawab. Etika terbagi menjadi tiga bagian utama: meta-etika (studi konsep etika),  etika  normatif  (studi  penentuan  nilai  etika),  dan  etika  terapan  (studi penggunaan nilai-nilai etika) (id.wikipedia.org). Pengertian etika  berbeda dengan etiket. Etiket berasal dari bahasa Prancis etiquette yang berarti tata cara pergaulan yang baik antara sesama menusia. Sementara itu etika, berasal dari bahasa Latin, berarti  falsafah  moral  dan  merupakan  cara  hidup  yang  benar  dilihat  dari  sudut budaya,  susila,  dan  agama.  Etika  merupakan  filsafat  /  pemikiran  kritis  dan rasional  mengenal  nilai  dan  norma  moral  yg  menentukan  dan  terwujud  dalam sikap  dan  pada  perilaku  hidup  manusia,  baik  secara  pribadi  maupun  sebagai kelompok.  (sebuah  ilmu  :  pengejawantahan  secara  kritis  ajaran  moral  yang dipakai).
Untuk  menganalisis  arti-arti  etika,  dibedakan  menjadi  dua  jenis  etika (Bertens, 2000):
1. Etika sebagai Praktis
a. Nilai-nilai dan norma-norma moral sejauh dipraktekkan atau justru tidak dipraktekkan walaupun seharusnya dipraktekkan.
Abdul Salam
b. Apa  yang  dilakukan  sejauh  sesuai  atau  tidak  sesuai  dengan  nilai  dan norma moral.
2. Etika sebagai Refleksi
a. Pemikiran  moral    berpikir  tentang  apa  yang  dilakukan  dan  khususnya tentang apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan.
b. Berbicara  tentang  etika  sebagai  praksis  atau  mengambil  praksis  etis sebagai objeknya.
c. Menyoroti dan menilai baik buruknya perilaku orang.
d. Dapat dijalankan pada taraf populer maupun ilmiah.
b. Sistem Ekonomi
Sistem ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan yang berdampak  pada  kehidupan  masyarakat  baik  dalam  jangka  panjang  maupun jangka pendek.
Dari definisi diatas memiliki beberapa sifat penting yaitu; i) suatu proses, yang  merupakan  perubahan  yang  terjadi  secara  terus  menerus,  ii)  sesuatu  yang dapat merubah tingkat penghidupan masyarakat.
Pendapat  lain  juga  menegaskan  bahwa sistem  ekonomi adalah  cara  suatu bangsa  atau  negara  dalam  menjalankan  perekonomianya.  Secara  umum  sistem ekonomi  di  bagi  menjadi  5  yaitu  :  Sistem  ekonomi  tradisional,  sistem  ekonomi terpusat, sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi campuran.
Sistem  ekonomi  yang  diterapkan  di  Indonesia  adalah sistem  ekonomi pancasila yang disebut juga demokrasi ekonomi. Landasan pokoknya pasal 33 ayat 1-4  UUD  1945  (hasil  amandemen).  Adapun  hal-hal  yang  harus  dihindari  dalam sistem demokrasi ekonomi, yaitu sistem free fight liberalism, sistem etatisme, dan monopoli.
Beberapa pendapat para ahli yang terkait dengan sistem ekonomi antara lain :
1. Chester A Bemand mengatakan bahwa :
”Sistem ekonomi adalah suatu kesatuan yang terpadu yang secara kolestik yang di dalamnya ada bagian-bagian dan masing-masing bagian itu memiliki ciri dan  batas tersendir” 2. Dumatry (1996) mengatakan bahwa : “ Sistem  ekonomi adalah  suatu  sistem  yang  mengatur  serta  menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu ketahanan”.
3. Gregory Grossman and  M. Manu mengatakan bahwa :
“Sistem  ekonomi  adalah  sekumpulan  komponen-komponen  atau  unsur- unsur  yang  terdiri  dari  atas  unit-unit  dan  agen-agen  ekonomi,  serta  lembaga- lembaga ekonomi yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi melainkan juga sampai tingkat tertentu yang saling menopang dan mempengaruhi.” 4. Menurut M. Hatta : “ Sistem  ekonomi yang  baik  untuk  diterapkan  di  Indonesia  harus berdasarkan atas asas kekeluargaan”
Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas dapat penulis simpulkan bahwa  sistem  ekonomi  bukan  hanya  sebagai  sekumpulan  komponen  atau  unit perekonomian  tetapi  merupakan  sebuah  penerapan  yang  dikembangkan  oleh seperangkat  masyarakat  yang  masing-masing  memiliki  ciri  dan  batas-batas tersendiri.
c. Macam-Macam Sistem Ekonomi
Ada 4 macam sistem ekonomi di Indonesia, yang terdiri dari :
1. Sistem ekonomi Tradisional
Dalam sistem  ekonomi tradisional  kegiatan  ekonomi  masih  menggunakan tradisi  turun-temurun  yang  berlaku  dalam  suatu  masyarakat  dan  telah  menjadi nilai budaya setempat. Kegiatan produksi dalam sistem perekonomian tradisional
Interrelasi Antara
35
dilakukan secara bergotongroyong dan bersifat kekeluargaan. Adapun ciri-ciri dari sistem ekonomi tradisional antara lain adalah sebagai berikut :
a. Kegiatan  produksi  umumnya  mengolah  ttanah  dan  mengumpulkan  benda yang disediakan alam
b. Alat produksi masih sederhana
c. Sangat tergantung pada alam
d. Hasil produksi untuk kebutuhan minimal dan besifat homogen
e. Hasil industri berupa hasil kerajinan tangan
f. Belum mengenal tukar menukar secara kredit (Kardiman, 2006 : 78).
2. Sistem Ekonomi terpusat
Sistem ekonomi terpusat yang disebut juga sistem ekonomi sosialis adalah suatu  sistem  ekonomi  dimana  seluruh  sumber  daya  dan  pengolahannya direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan sistem ekonomi terpusat memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
1. Seluruh sumber daya dikuasai oleh Negara
2. Produksi dilakukan untuk kebutuhan masyarakat
3. Kegiatan ekonomi direncanakan oleh negara dan diatur pemerintah secara terpusat
4. Hak milik individu tidak diakui (Kardiman, 2006 : 79)

## 3. Sistem ekonomi liberal
Sistem ekonomi liberat disebut juga ekonomi pasar, yaitu sistem ekonomi di  mana  pengelolaan  ekonomi  diatur  oleh  kekuatan  pasar  (permintaan  dan penawaran). Sistem ekonomi ini menghendaki adanya kebebasan individu dalam melakukan  kegiatan  ekonomi.  Artinya,  setiap  individu  diakui  keberadaanya  dan mereka bebas bersaing.
Sejalan dengan uraian di atas berikut ciri-ciri sistem ekonomi pasar :
1. Adanya pengakuan terhadap hak individu
2. Setiap manusia adalah homo economicus
3. Kedaulatan konsumen dan kebebasan dalam konsumsi
4. Menerapkan sistem persaingan bebas
5. Motif mencari laba terpusat pada kepentingan sendiri
6. Peranan modal sangat penting
7. Peranan pemerintah dibatasi (Sardiman, 2006 : 80).
4. Sistem ekonomi campuran
Sistem  ekonomi  campuran  adalah  sistem  ekonomi  yang  berusaha mengurangi  kelemahan-kelemahan  yang  timbul  dalam  sistem  ekonomi  terpusat dan sistem ekonomi pasar. Dalam sistem ekonomi campuran pemerintah keberka sama dengan pihak swasta dalam menjalankan kegiatan perekonomian (Sardiman, 2006 : 80)

## C. Pembahasan
a. Konsep Ekonomi Ibnu Khaldun
Apa  yang  kemudian  penyusun  ketengahkan  di  sini  adalah  konsep ekonomi  yang  terbangun  dari  pemikiran  sosio-ekonomi  Ibnu  khaldun  Konsep yang  dimaksudkan  di  sini  adalah  suatu  pemikiran  yang  umum  atau  suatu  ide yang  diabstrakkan  melalui  peristiwa  nyata  ( a  general  or  abstract  idea ).  Sehingga, sekali  lagi,  apa  yang  ditengahkan  di  sini  bukanlah  suatu  “ilmu  ekonomi”,  akan tetapi  suatu  pemikiran  umum  tentang  ekonomi  yang  dalam  hal  ini  adalah pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun dalam pengertian konsep tersebut.
Secara garis besar pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun dapat disistematikan bahwa  titik  tolak  pemikiran  ekonomi  Ibnu  Khaldun  dapat  dilihat  dari
Abdul Salam
pernyataannya  bahwa  perbedaan  hal  ihwal  penduduk  adalah  akibat  dari perbedaan  cara  mereka  memperoleh  kehidupan.  Dalam  ilmu  sejarah,  apa  yang dikemukakan  Ibnu  khaldun  tersebut  memperlihatkan  signifikansi  ekonomi  bagi perkembangan  sejarah.  Hal  ini  terlihat  lebih  jelas  dengan  pernyataannya  bahwa manusia  hidup  bermasyarakat  hanyalah  untuk  saling  membantu  di  dalam memperoleh  penghidupan  dan  untuk  membantu  kebutuhan  hidup  yang sederhana sebelum mereka mencari kebutuhan yang lebih tinggi.
Kemudian  apa  yang  dikemukakan  Ibnu  Khaldun  tersebut  dapat dijelaskan dengan pembahasannya tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan pencarian  penghidupan  ( al-ma’asy )  yang  dilakukan  manusia  (pada  bab  V  dari al- Muqaddimah ).  Ibnu  Khaldun  menjelaskan  bahwa  manusia  menurut  kodratnya memang membutuhkan makanan serta berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dan dalam hal ini Allah telah menciptakan segala sesuatu yang terdapat di dunia ini untuk manusia.
Kemudian,  menurut  Ibnu  Khaldun  keberadaan  manusia  di  bumi  adalah sebagai khalifah Allah untuk ‘mengusai” semua yang ada di bumi. Tiap manusia memiliki  hak  terhadap  apa  yang  ada  di  bumi  ini.  Tapi  ketika  seseorang  telah memiliki  barang  dengan  usahanya  maka  orang  lain  tidak  boleh  mengambilnya kecuali  melalui  pertukaran  yang  senilai.  Di  sinilah  kemudian  Ibnu  Khaldun menekankan  pentingnya  seseorang  untuk  berusaha  mendapatkan  penghasilan dari apa yang telah disediakan Tuhan untuk kemudian dapat memperdagangkannya  (melalui  pertukaran)  guna  memenuhi  kebutuhannya. Dengan  usaha  tersebut  seseorang  bisa  memperoleh  keuntungan  yang  apabila dapat  digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhannya,  maka  itulah  yang  disebut rezeki  dan  bila  masih  ada  kelebihan  dapat  menjadi  modal  untuk  memperoleh penghidupan. Dalam hal ini Ibnu Khaldun sangat menekankan arti penting usaha yang dilakukan manusia untuk dapat memperoleh keuntungan atau pendapatan. Memang  hasil  yang  akan  diperoleh adalah  bergantung  pada  Allah  karena  segala sesuatu  adalah  berasal  dari  Allah  dan  bahkan  menurutnya  keuntungan  bisa  saja datang  tanpa  melalui  usaha  sebagimana  hujan  yang  menumbuhkan  tanaman. Tetapi  sekalipun  begitu,  alam  yang  diciptakan  Allah  hanyalah  bertindak  sebagai pembantu  yang  tidak  bisa  berbuat  apa-apa  bila  manusia  tidak  bekerjasama dengannya melalui usaha dan kerja. Kerja manusia merupakan suatu keharusan di dalam setiap keuntungan dan penumpukan modal, maka rezeki haruslah dengan usaha dan kerja meski cara memperoleh dan mengusahakannya dilakukan dengan berbagai cara. Hal ini dicontohkan dengan usaha pertukangan, pertanian, ataupun peternakan  yang  apabila  tanpa  usaha  maka  idak  akan  memperoleh  hasil  atau keuntungan.  Hasil  ataupun  modal  yang  diperoleh  melalui  usaha  semacam  itu merupakan nilai yang terealisasi dari kerja.
Berangkat dari konsep nilai kerja tersebut, Ibnu Khaldun mengemukakan bahwa biaya produksi suatu barang harus mencakup nilai kerja karena tidak akan ada produksi bila tidak ada kerja. Bahkan dia mengatakan bahwa suatu produksi, harga  bahan  mentah  memang  harus  diperhitungkan,  tetapi  apabila  “kerja” mengambil  bagian  yang  banyak  dalam  produksi  tersebut,  nilai  kerja  harus  lebih tinggi  dari  bahan  mentah.  Selain  itu  Ibnu  Khaldun  juga  memaparkan  berbagai bentuk usaha unuk memperoleh penghidupan seperti beternak, bertani, menjahit, memenun,  industri,  perdagangan  dan  lain  sebagainya  yang  mencakup  produksi barang maupun jasa.
Selanjutnya,  sekelumit  penjelasan  dari  konsep  ekonomi  Ibnu  Khaldun merupakan  bagian  dari  konsep  sistem  sosio-ekonomi  yang  lebih  besar  lagi  yang melibatkan negara ( daulah ) beserta komponen-komponennya. Di sinilah konteks al- ‘umran  al-basyari (peradaban  manusia)  secara  makro  menjadi  bagian  tak terpisahkan  dari  konsep  ekonomi  Ibnu  Khaldun.  Secara  garis  besar  konsep ekonomi  Ibnu  Khaldun  yang  tercakup  dalam  kajian ‘umran -nya  memiliki
Interrelasi Antara
37
kemiripan  dengan  konsep  materialisme  historis  dari  Karl  Max  yang  intinya menyatakan bahwa perkembangan sejarah manusia sangat dipengaruhi oleh mode produksi mereka, sebagaimana yang dikutip Erich Fromm dalam bukunya. Selain itu, konsep ekonomi Ibnu Khaldun juga memiliki kemiripan ekonomi Adam Smith yang mempopulerkan teori mekanisme pasar dalam konsep sistem pasar bebasnya ketika  dia  menyatakan  bahwa  rakyat  harus  dibebaskan  dari  kekangan  dan terutama kezaliman penguasa dalam kegiatan ekonomi yang dapat menyebabkan lemahnya kondisi ekonomi hingga kemudian hancurnya peradaban. Bahkan Ibnu Khaldun  juga  menyatakan  bahwa  perdagangan  yang  dilakukan  raja  (penguasa) akan  membahayakan  rakyat  karena  pada  gilirannya  raja  akan  menggunakan kekuasaan  untuk  kepentingan  perdagangannya  hingga  merusak  harga  pasar. Namun begitu Ibnu Khaldun tetap memandang perlunya penguasa (pemerintah) menjadi penjamin berlangsungnya kegiatan ekonomi tersebut dengan baik. Dalam hal  ini  dia  mengatakan  bahwa  negara  merupakan  pasar  yang  paling  besar  bagi dunia dan peradaban yang berarti dia memposisikan negara sebagai wadah untuk kegiatan  ekonomi.  Adam  Smith  sendiri,  berkaitan  dengan  hal  ini  dalam  konsep pasar bebasnya tetap menekankan adanya peranan pemerintah. Namun perlu juga dikemukakan  sebagai  catatan  sejarah  pemikiran  ekonomi  Ibnu  Khaldun  (1332- 1406) mendahului Adam Smith (1723-1790) maupun Karl Max (1818-1883).
Dari uraian tersebut dapatlah ditarik suatu benang merah dari pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun yang berupa sebuah konsep ekonomi yang mengidealkan berjalannya  aktivias-akitivitas  ekonomi  masyarakat  sesuai  dengan  hukum  atau teori-teori  ekonomi.  Untuk  berjalanya  aktivitas-aktivitas  ekonomi  tersebut, menurut Ibnu Khaldun, rakyat harus diberi ruang (pasar) yang luas dan kondusif dalam  setiap  usahanya.  Di  sinilah  kemudian  berlaku  mekanisme  pasar  yang mensyaratkan  tidak  boleh  adanya  kecurangan  (kezaliman)  dari  semua  pihak, terutama  penguasa  (pemerintah).  Namun  ini  bukan  berarti  berlaku  liberalisme ekonomi  yang  mengabaikan  peran  pemerintah,  dalam  konsep  ekonominya,  Ibnu Khaldun  memposisikan  pemerintah  sebagai  penegak  keadilan  yang  harus mengatur dan menjamin berjalannya aktivitas rakyat dengan baik. Hal ini disadari oleh  pandangan  Ibnu  Khaldun  bahwa  perbedaan  hal  ihwal  penduduk  adalah disebabkan  perbedaan  meraka  dalam  cara  memperoleh  penghidupan.  Ini  berarti menurut  Ibnu  Khaldun  masyarakat  tidaklah  statis  secara  ekonomis  dimana  ini tersirat  dari  teori  yang  dikemukakan  Ibnu  Khaldun  tentang  peralihan  karakter ‘umran  badawah yang  sederhana  menjadi ‘umran  hadarah yang  tenggelam  dalam kemewahan.  Dalam  kondisi ‘umran  hadarah itulah  Ibnu  Khaldun  melihat  banyak terjadinya kezaliman dalam bidang ekonomi sebagai implikasi dari karakter pola hidup  mereka.  Karena  keadilan  harus  ditegakkan  untuk  menjaga  kestabilan akivitas    ekonomi  dalam  perubahan  pola  hidup  tersebut.  Namun  dalam  hal  ini Ibnu  Khaldun  sendiri  juga  memposisikan  penguasa  (pemerintah)  sebagai  bagian dari  masyarakat  yang  mengalami  perubahan  pola  hidup  tersebut  sehingga  ia menyangsikan apakah penguasa akan tetap konsisten dalam menegakkan keadilan dan apakah keadilan yang ditegakkan adalah keadilan yang sesungguhnya. Untuk itu Ibnu Khaldun lalu menjadikan syari’at sebagai dasar penegakkan keadilan dan penguasa  adalah  pengawas  bagi  berjalannya  keadilan  yang  didasarkan  pada syari’at  tersebut.  Ini  berarti  otoritas  kebenaran  dan  keadilan  yang  sesungguhnya ada  pada  Allah  sebagai  Pembuat  syari’at  tersebut  ( Syari’ )  dan  bukan  pada penguasa atau pemerintah.
Dari  perspektif  etika,  konsep  ekonominya  tersebut  Ibnu  Khaldun  juga mengakui  adanya  unsur  utilitarianisme  pada  diri  manusia  yang  pada  gilirannya membentuk masyarakat untuk menjamin kebutuhan masing-masing individu. Hal ini  sekilas  tampak  mirip  dengan  pandangan  Thomas  Hobbes  yang  menyatakan bahwa masyarakat terbentuk oleh individu-individu  yang  membuuhkan jaminan keamanan  unuk  melangsungkan  hidupnya.  Namun  sebenarnya  lebih  tepat  jika
Abdul Salam
dipersamakan  dengan  pandangan  Emile  Durkheim  yang  mengakui  bahwa masyarakat  memang  mencakup  kontrol  atas  individu  atau  oleh  kepentingan- kepentingan  mereka,  namun  itu  merupakan  proses  alamiah  menuju  kesadaran kolektif  yang  kemudian  menentukan  kepercayaan,  emosi,  dan  perilaku  individu yang  dalam  hal  ini  memiliki  kemiripan  dengan  konsep ‘asabiyah atau ‘umran badawah dan hadarah yang  dikemukakan  Ibnu  Khaldun.  Dapat  juga  dikatakan bahwa  Ibnu  Khaldun  mengakui  pandangan  utilitarianisme,  namun  tetap terbingkai  dalam  etika  relijius,  yaitu  keadilan  yang  didasarkan  pada  syari’at, dalam  arti  bahwa  menurutnya  manusia  diciptakan  Allah  lengkap  dengan kebutuhan  pokok  kodratinya  yang  memang  harus  dipenuhi  serta  kesenangan terhadap hal-hal lainnya, tapi harus dengan cara yang tidak bertentangan dengan syari’at  sehingga  sebetulnya  menurut,  perspektif  etika,  konsep  tersebut mereflesikan  teori  perintah  Tuhan  ( divine  command  theory  of  moral ).  Hal  ini  juga berarti  utilitarianisme  Ibnu  Khaldun  berbeda  dengan  apa  yang  dikemukakan Jeremy Bentham  maupun  utilitarianisme  kaum  Neo-Klasik  karena  Ibnu  Khaldun lebih  memaksudkan  utilitarianisme  sebagai  suatu  kondisi  riil  sosio-ekonomi masyarakat dan bukan nilai etis yang melandasi pemikiran ekonominya.
Secara  singkat  konsep  ekonomi  Ibnu  Khaldun  menyatakan  bahwa aktivitas  ekonomi  masyarakat  harus  dibiarkan  berkembang  dengan  mekanisme pasar  tanpa  terjadinya  kecurangan  (kezaliman)  yang  karena  itu  keadilan  harus ditegakkan oleh pihak penguasa (pemerintah) dan syri’atlah landasannya.

## b. Interrelasi  antara  Etika  dan  Sistem  Ekonomi  dalam Konsep  Ekonomi  Ibnu Khaldun
Pada  pembahasan  ini,  penyusun  menyarikan  konsep  ekonomi  Ibnu Khaldun  menjadi  suatu  konsep  tentang  sistem  ekonomi  yang  berlandaskan syari’at  Islam.  Yang  menjadi  fokus  tulisan  di  sini  adalah  bagaimana  interrelasi antara  etika  dengan  sistem  ekonomi  yang  terbangun  dari  konsep  ekonomi  Ibnu Khaldun.  Interrelasi  yang  dimaksud  di  sini  adalah  sebagaimana  telah dikemukakan  di  atas,  adanya  hubungan  resiprokal  antara  etika  dan  sistem ekonomi
Sistem ekonomi adalah seperangkat entitas yang saling berhubungan dan bekerja  dalam  satu  kesatuan  untuk  meraih  sasaran  ekonomis  suatu  masyarakat. Selain  itu  juga  sebagaimana  dinyatakan  Richard  De  George  bahwa  suatu  sistem ekonomi  akan  sangat  terkait  dengan  sistem  politik  yang  akan  ikut  berperan menentukan pandangan etisnya, bahkan bermoral atau immoralnya suatu sistem ekonomi  tersebut,  maka  konsep  ekonomi  Ibnu  Khaldun  sebenarnya  lebih menyiratkan  suatu  konsep sistem ekonomi. Hal ini dapat kita lihat pada nasehat Mubizan yang dinukil Ibnu Khaldun :
Wahai  Raja,  sesungguhnya  kekuasaan  ( al-Mulk )  itu  tidak  akan  mencapai kemuliaannya  kecuali  dengan  adanya  syari’at  agama  dan  taat  kepada Allah  serta  tunduk  pada  perintah  dan  larangan-Nya.  Syari’at  tidak  akan tegak  kecualu  dengan  kekuasaan.  Tidak  ada  kemuliaan  bagi  kekuasaan kecuali dengan adanya rakyat ( ar-Rijal ). Dan manusia tidak akan bertahan tanpa  harta  ( al-Mal ).  Harta  baru  akan  tercapai  kalau  diusahakan.  Usaha ( al-Imarah ) tidak akan tercipta kecuali dengan keadilan ( al-‘Adl ). Keadilan adalah  timbangan  yang  tegak  ditengah-tengah  umat  manusia.  Tuhan membuatkan pengawas baginya dan pengawas itu adalah raja. Dari  apa  yang  dikemukakan  Ibnu  khaldun  tersebut  terlihat  bahwa  yang menjadi  gagasan  ideal  dalam  konsep  ekonomi  Ibnu  Khaldun  adalah  ada  dan bekerjanya, dalam satu kesatuan, komponen-komponen yang terdiri dari :
a. Syari’at ( asy-Syari’ah ) b. Kedaulatan ( al-Mulk ) c. Rakyat ( ar-Rijal ) d. Harta ( al-Mal )
Interrelasi Antara
39
e. Usaha dan aktivitas ekonomi ( al-Imarah ) f. Keadilan ( al-‘Adl )
Saling  bekerjanya  satu  sama  lain  dari  komponen-komponen  tersebut dapat kita lihat dalam konteks kajian Ibnu Khaldun tentang al-‘umran . Inti dari al- ‘umran yang  diajukan  Ibnu  Khaldun  adalah  bahwa  keberadaan  suatu  organisasi masyarakat  ( al-Ijtima’  al-Insani )  merupakan  suatu  keharusan  bagi  manusia. Organisasi  masyarakat  ini  terbentuk  melalui  solidaritas  sosial  ( assabiyyah )  yang dimiliki  dan  dimunculkan  oleh  segolongan  manusia  ( al-Rijal )  yang  untuk mendapatkan  sasaran  ekonominya  ( al-Mal )  mereka  harus  melakukan  akitivitas- aktivitas  ekonomi  yang  mensyaratkan  adanya  kerja  sama  satu  sama  lain.  Ketika organisasi  masyarakat  telah  terbentuk,  dengan  sendirinya  manusia  memerlukan seorang  pemimpin  yang  memegang  kedaulatan  ( al-Mulk )  untuk  mengatur hubungan  antar  individu  dalam  aktivitas  ekonominya  sehingga  tidak  timbul kezaliman.
Dalam  pengamatan  empirisnya,  Ibnu  Khaldun  mendapati  bahwa kedaulatan  dan  negara  merupakan  puncak  solidaritas  sosial  (‘ asabiyyah ) sebagaimana  masyarakat hadarah (menetap)  merupakan  puncak  dari  masyarakat badawah (nomaden).  Yang  terjadi  adalah    ketika  masih  dalam  tahap  masyarakat badawah , ‘asabiyyah masyarakat  sangatlah  kuat  dan  sasaran-sasaran  ekonominya hanyalah sekedar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok yang sederhana sehingga  kemudian  terus  berkembang  dan  terbentuklah  masyarakat hadarah dengan  kedaulatannya.  Kegiatan  ekonomipun  berkembang  dan  diikuti  oleh perubahan pola hidup masyaraktnya.
Berdasarkan  pemikiran  tersebutlah  Ibnu  Khaldun  mengemukakan  teori tentang  jatuh  bangunnya  peradaban  yang  karenanya  oleh  sebagian  kalangan sarjana  Ibnu  Khaldun  dipandang  sebagai  seorang  pesimis  dan  fatalis.  Tapi sebetulnya  yang  dilakukan  Ibnu  Khaldun  adalah  suatu  pendekatan  ilmiah terhadap sejarah yang melibatkan suatu pandangan moral ( scientific moral approach to history ). Dalam hal ini pandangan moral Ibnu Khaldun didasarkan pada agama (Islam)  dimana  dia  berpendapat  bahwa  keruntuhan  peradaban  itu  terjadi  karena manusia tidak menjaga agamanya dan terikat oleh kebiasaan hidup yang menyeret kepada  kemewahan  yang  menuntut  banyak  hal,  hingga  tidak  bisa  menjaga dunianya.  Hal  ini  senada  dengan  yang  diungkapkan  H.A.R  Gibb  bahwa  dalam Muqaddimahnya Ibnu  Khaldun  menyebutkan  tiga  dosa  sejarah  manusia,  yaitu kesombongan,kemewahan,dan  ketamakan  seiring  dengan  semakin  jauhnya mereka dari syariat.
Di  sinilah  kemudian  Ibnu  Khaldun  berpendapat  bahwa  syariat  agama Islam  harus  dilibatkan  dalam  setiap  aspek  kehidupan,  tak  terkecuali  ekonomi. Sehingga  kini  akan  semakin  jelas  dimana  posisi  syariat  diantara  komponen- komponen  sistem  ekonomi  yang  telah  disebutkan  sebelumnya.  Secara  skematik bekerjanya keenam komponen yang disebutkan Ibnu Khaldun dapat digambarkan sebagai berikut:
Untuk  menjelaskan  skema  interrelasi  tersebut  penyusun  menggunakan dua  format  (lingkar)  penjelasan,  yaitu  lingkar  eksistensi  dan  lingkar operasionalisasi. Penjelasannya adalah sebagai berikut:
Abdul Salam

## 1. Lingkar eksistensi
Untuk  menjelaskan  lingkar  eksistensi  ini  perlu  dikemukakan  terlebih dahulu  bahwa  yang  dimaksud  dengan  lingkar  eksistensi  ini  adalah  bahwa eksistensi  atau  adanya  setiap  komponen  dalam  lingkar  tersebut  membutuhkan kepada adanya komponen lainnya (dalam skema digambarkan dengan lingkaran besar  dengan  arah  anak  panah  searah  jarum  jam).  Lebih  jelasnya  dari  apa  yang dikemukakan  Ibnu  Khaldun  tentang  bekerjanya  keenam  komponen;  syari’at, pemerintah,  rakyat,  harta,  aktivitas  ekonomi,  keadilan,  setiap  komponen  akan dapat  eksis dengan  adanya  lima  komponen  lainnya  menurut  siklus  lingkar  yang telah  digambarkan.  Uraian  penjelasannya  dapat  dimulai  dari  syari’at,  menurut Ibnu  Khaldun  syari’at  ( asy-Syari’ah )  akan  dapat  ditegakkan  melalui  sang pemegang  kedaulatan  ( al-Mulk ),  kedaulatan  hanya  akan  ada  bila  telah  terbentuk suatu komunitas atau peradaban ( al-‘umran ) yang dibangun oleh rakyat ( al-Rijal ), rakyat akan dapat bertahan dan berkembang dalam hidupnya hanya bila ada harta ( al-Mal )  dengan  segala  macam  bentuknya,  harta  hanyaakan  diperoleh  melalui usaha atau aktivitas ekonomi ( al-‘Adl ) yang  mengatur jalannya aktivitas tersebut, keadilan  ini  akan  betul-betul  merupakan  keadilan  bila  didasarkan  pada  syari’at dimana  yang  menjadi  pengawas  atau  penegaknya  adalah  sang  pemegang kedaulatan  sehingga  ini  juga  menunjukkan  bahwa  suatu  sistem  ekonomi membutuhkan  adanya  syari’at.  Untuk  lebih  menegaskan  lagi  lingkar  eksistensi tersebut disini diuraikan lebih terperinci lagi interrelasi tersebut melalui penjelasan berikut :
a. Syari’at dan pemerintah
Pemerintahan  (al-khilafah)  yang  didasarkan  pada  agama,  menurut  Ibnu Khaldun,  sangat  berguna  untuk  kehidupan  di  dunia  maupun  di  akhirat  kelak sebab manusia tidak diciptakan untuk di dunia saja, tapi justru sebaliknya, untuk agama  yang  akan  membawa  mereka  kepada  kebahagiaan  hidup  di  akhirat nantinya.  Pandangannya  tersebut  mengindikasikan  bahwa  menurutnya  syari’at adalah  sesuatu  yang  harus  ditegakkan  dan  dijalankan  oleh  manusia.  Dalam aplikasinya, syari’at ini akan dapat dengan efektif ditegakkan melalui pemerintah atau  sang  pemegang  kedaulatan  karena  sang  pemegang  kedaulatan  akan  diikuti oleh  orang-orang  yang  ada  di  bawahnya  ( al-Rijal )  yang  memberikan  dukungan solidaritas  social  kepada  kedaulatan  tersebut.  Tetapi  ini  bukan  berarti  sang pemegang kedaulatan atau pemerintah tersebut merupakan pengada dari syari’at, melainkan  sebagai  perantara  yang  sekali  lagi’  efektif  dalam  pengimplementasian syari’at.
b. Pemerintah dan rakyat
Adanya  pemerintah  berarti  menunjukkan  adanya  rakyat.  Sebagaimana telah  dikemukakan  Ibnu  Khaldun  dalam  pembahasan  mengenai al-‘umranal- basyari , suatu organisasi kemasyarakatan terbentuk karena tiap-tiap individusaling membutuhkan  dan  ketika  telah  terbentuk  suatu  komunitas,  diperlukan  seorang pemimpin untuk mengatur aktvitas dalam komunitas tersebut. Pemimpin tersebut dipilih  berdasarkan ’asabiyyah rakyat  terhadapnya.  Jika ‘asabiyyah rakyat terhadapnya hilang, maka jatuhlah pemmpin tersebut. c. Rakyat dan harta
Rakyat dalam suatu peradaban terbentuk karena tiap-tiap individu saling membutuhkan,  terutama  terkait  dengan  masalah  pemenuhan  kebutuhan  hidup. Hal  ini  telah  dijelaskan  oleh  Ibnu  Khaldun  bahwa  menurut  kodratnya  manusia diciptakan  Allah  dengan  kondisi  membutuhkan  makanan.  Selain  makanan, manusia  membutuhkan  berbagai  barang  yang  lainnya  yang  kesemuanya  adalah bagian dari harta dan tanpa itu mereka tidak akan dapat bertahan hidup. d. Harta dan aktivitas ekonomi
Untuk mendapatkan harta atau kebutuhan hidupnya, setiap orang harus berusaha dengan melakukan aktivitas ekonomi dalam berbagai bentuknya.
Interrelasi Antara
41

## e. Aktivitas ekonomi dan keadilan
Aktivitas  ekonomi  akan  berjalan  dan  berkembang  dalam  konteks peradaban yang juga mengalami perkembangan pola hidup yang puncaknya ada pada  peradaban  menetap  ( ‘umran  hadarah ).  Pada  tahap,  menurut  Ibnu  Khaldun, masyarakat  berada  dalam  pola  hidup  yang  rentan  dihinggapi  berbagai  bentuk kezaliman,  terutama  terkait  dengan  masalah  ekonomi.  Dalam  pada  ini  haruslah ditegakkan keadilan sehingga aktivitas ekonomi akan berjalan dengan baik, karena jika  tidak,  kezaliman  akan  merajalela  hingga  aktivitas  ekonomi  menurun  karena sulit  mendapatkan  keuntungan  dan  akhirnya  betul-betul  terhenti.  Jika  ini  terjadi peradaban  akan  runtuh  karena  rakyat  tidak  dapat  bertahan  hidup  atau meninggalkan peradaban tersebut.
f. Keadilan dan syari’at
Telah disebutkan bahwa kezaliman menurut Ibnu Khaldun adalah segala bentuk  tindakan  yang  bertentangan  dengan  syari’at.  Ini  berarti  keadilan  sebagai lawan  dari  kezaliman  haruslah  didasarkan  pada  syari’at.  Selain  itu  dengan mendasarkan  keadilan  pada  syari’at,  kebenaran  dari  keadilan  itu  akan  terjamin dan  konsistensi  keadilan  tersebut  akan  terjaga  karena  landasannya  adalah kebenaran  Ilahi.  Hal  ini  terkait  dengan  pandangan  Ibnu  Khaldun  yang memandang  pemerintah  atau  pemegang  kedaulatan  sebagai  bagian  dari masyarakat  yang  juga  terimbas  perubahan  pola  hidup  sehingga  dengan didasarkan  pada  syari’ah  konsistensi  keadilannya  terjaga  dan  patokannya  jelas karena otoritas kebenarannya ada pada Allah. Di sinilah letak etika dalam sistem ekonomi yang terbangun dari konsep ekonomi Ibnu Khaldun, yaitu keadilan yang didasarkan pada syari’at.
Secara garis besar, lingkar  eksistensi  tersebut  menunjukkan bahwa suatu peradaban  dengan  sistem  ekonominya  dapat  terus  berlangsung  dengan  baik dengan  ditegakkannya  keadilan  yang  disandarkan  pada  syari’at  sementara  itu keadilan  yang  didasarkan  pada  syari’at  dapat  ditegakkan  dengan  efektif  dalam suatu peradaban yang terbangun dengan sistem ekonominya. Selanjutnya, uaraian tentang  lingkar  eksistensi  tersebut  tidak  terlepas  dari  uraian  tentang  lingkar operasionalisasi berikut.
2. Lingkar operasionalisasi
Yang  dimaksudkan  dengan  lingkar  operasionalisasi  di  sini  adalah bekerjanya  lingkar  eksistensi  yang  telah  disebutkan  sesuai  siklus  yang digambarkan  pada  skema  (lingkaran  kecil  dengan  arah  mata  panah  yang berlawanan  arah  dengan  jarum  jam).  Jadi,  lingkar  operasionalisasi  ini  sekedar menjelaskan bekerjanya lingkar eksistensi.
Melalui  lingkar  eksistensi  ini  dapat  dijelaskan  bahwa  pemerintah berpegang pada syari’at. Selanjutnya peraturan dibuat berdasarkan ajaran syari’at untuk  menegakkan  keadilan.  Dengan  tegaknya  keadilan  yang  sesungguhnya (yang didasarkan pada syari’at), aktivitas ekonomi akan berjalan dengan baik dan terpelihara dimana perkembangan pola hidup masyarakat juga akan terpengaruhi oleh  ajaran  syari’at.  Aktivitas  ekonomi  yang  berjalan  dengan  baik  akan menghasilkan  barang-barang  dan  kebutuhan  rakyat  yang  mencukupi,  bahkan melimpah.  Dengan  terpenuhinya  kebutuhan  hidup,  rakyat  akan  dapat  bertahan dan  melangsungkan  kehidupannya  dengan  baik  sehingga  keutuhan  peradaban terjaga.  Rakyat  yang  hidup  makmur  selanjutnya  akan  memberikan  dukungan (‘ asabiyyah )  yang  kuat  pada  pemegang  kedaulatan  hingga  kembali  lagi, pemerintahan yang kuat akan dapat dengan efektif menegakkan syari’at.
Dalam  lingkar  operasionalisasi  ini  yang  perlu  digaris  bawahi  adalah tentang  aktivitas  ekonomi  yang  diatur  dengan  keadilan  yang  didasarkan  pada syari’at. Aktivitas ekonomi yang diatur oleh keadilan didasarkan pada syari’at ini berimplikasi  pada  harus  ditanamkan  dan  ditegakkannya  di  dalam  aktivitas tersebut  prinsip-prinsip  sistem  ekonomi  Islam  yang  meliputi  landasan  aqidah,
Abdul Salam
moral  dan  yuridis  serta  sendi-sendi  dari  sistem  ekonomi  Islam.  Sehingga  pada gilirannya  hal  ini  juga  akan  menuntut  teraplikasinya  berbagai  institusi  ekonomi yang ada pada ajaran syari’at seperti zakat, mudarabah musyarakah, murabahah, pelarangan  riba,  konsep  kepemilikan  harta,  berbagai  hukum  jual  beli  dan sebagainya.  Semua  ini  secara  konseptual  memungkinkan  untuk  diformat  dalam suatu bentuk sistem ekonomi yang kemudian dapat disebut sistem ekonomi Islam.
Dari  uraian  tersebut  maka  jelaslah  bahwa  syari’at  disini  -diantaranya- berfungsi sebagai doktrin etis yang harus diimplementasikan oleh pemerintah atau pemegang  kedaulatan  ( al-Mulk )  dalam  sistem  ekonominya  melalui  penegakkan keadialn yang didasarkan kepada syari’at agama. Tampa syari’at suatu peradaban dengan sistem ekonominya akan terseret ke dalam hukum bangun jatuhnya suatu peradaban  sebagaimana  yang  dikemukakan  Ibnu  Khaldun.  Sehingga  tampak disini  bahwa  syari’at,  sebagai  referansi  penegakkan  keadilan,  oleh  Ibnu  Khaldun dipandang  sebagai  suatu  komponen  yang  memang  harus  ada  ( built  in )  dalam suatu  sistem  ekonomi.  Perlunya  penegakkan  syari’at  dalam  suatu  peradaban  ini terkait juga dengan perkataan Ibnu Khaldun berikut ini :
Semangat  agama  bisa  meredakan  pertentangan  dan  iri  hati  yang dirasakan  oleh  satu  anggota  terhadap  anggota  lainnya  dan  menuntun mereka  ke  arah  kebenaran,  maka  tak  ada  sesuatupun  yang  menghalangi mereka,  sebab  pandangan  mereka  sama  dan  tujuannya  pun  serupa  dan satu, yang untuk itu mereka bersedia mati berjuang.
Interrelasi  yang  terjadi  antara  syariat  sebagai  landasan  etiak  dengan sistem ekonomi Ibnu Khaldun adalah syari’at yang akan menjadi standar etis bagi pandangan  dan  perilaku  ekonomi  masyarakat  dalam  suatu  sistem  ekonomi melalui penegakkan keadilan yang merupakan komponen moral terpenting dalam sistem  ekonomi  dimana  kebenaran  syari’ah  bersifat  universal  dan  dapat menyatukan  pandangan  dan  tujuan  setiap  pihak  karena  kekuatan  otoratifnya berasal  dari  Allah,  sehingga  keberadaan  dan  kesejahteraan  suatu  peradaban ( ‘umran )  dapat  terjaga,  sementara  sistem  ekonomi  yang  terbentuk  oleh  suatu komunitas  manusia  dan  melingkupinya  akan  menjadi  sarana  sekaligus  wadah yang  efektif  bagi  tegaknya  keadilan  ekonomi  yang  didasarkan  syari’at  dimana keadaan ekonomi suatu masyarakat yang makmur hingga mencapai suatu bentuk peradaban  ( ‘umran )  sangat  kondusif  bagi  upaya  penegakan  suatu  keadilan. Interrelasi  ini  merupakan  refleksi  dari  pemikiran  Ibnu  Khaldun  yang  secara singkat  dapat  dijelaskan  bahwa  suatu ‘umran bila  tidak  dijaga  oleh  syari’at  pada gilirannya  akan  muncul  di  dalamnya  berbagai  penyimpangan  perilaku  ekonomi berupa  berbagai  bentuk  kezaliman  yang  dilakukan  terutama  oleh  pemerintah maupun  rakyat  sendiri  hingga  menurunkan  aktivitas  ekonomi  rakyat  secara keseluruhan  yang  kemudian  menyebabkan  pudarnya ‘asabiyyah rakyat  terhadap pemerintah  yang  pada  kondisi  itu  keadilan  sulit  untuk  dapat  ditegakkan  karena tidak  ada  lagi  kepercayaan  rakyat  pada  pemerintah  dan  setiap  orang  mulai meninggalkan wilayah tersebut, dan untuk mencari penghidupan yang lebih baik di  tempat  lain  hingga  runtuhlah  peradaban  yang  telah  terbentuk.  Model  sistem ekonomi yang terbangun dari konsep ekonomi Ibnu Khaldun tersebut merupakan sebuah  model  umum  dimana  pola  interrelasi  antara  etika  yang  dalam  hal  ini adalah  keadilan  yang  didasarkan  pada  syari’at  Islam  dan  sistem  ekonomi  dari konsep  ekonomi  tersebut  dapat  menjadi  model  bagi  pola  interrelasi  antara  etika dan sistem ekonomi menurut Islam

## Kesimpulan
Telah diuraikan secara singkat tentang kesalingterkaitan antara etika dan sistem  ekonomi  secara  umum  hingga  diperoleh  suatu  penjelasan  tentang interrelasi  antara  etika  dan  ekonomi  menurut  Islam  yang  didasarkan  pada
Interrelasi Antara
43
pemikiran  ekonomi  Ibnu  Khaldun.  Dari  uraian  tersebut  terdapat  beberapa kesimpulan yang penyusun kemukakan sebagai hasil dari tulisan ini, antara lain :
a. Secara  historis  terdapat  keterkaitan  yang  erat  antara  etika  dan  ekonomi dimana  pada  awalnya  ekonomi  merupakan  bagian  dari  permasalahan  etika. Dalam kondisi tersebut setiap perilaku ekonomi harus mengacu kepada etika sebagai  suatu  pandangan  hidup  tentang  mana  yang  benar  dan  yang  salah atau  dengan  kata  lain,  ekonomi  menjadi  pelayan  ( handmaid )  bagi  etika. Sementara etika sendiri, sebagai suatu standar benar dan salah, muncul dalam berbagai  ragam  pemikiran,  khususnya  para  filosof  yang  kemudian berpengaruh  terhadap  perbedaan  pandangan  tentang  benar  salahnya  suatu perilaku ekonomi.
b. Pada kenyataannya masalah ekonomi akan selalu sampai pada titik temunya dengan  etika  karena  yang  menjadi  subyeknya  adalah  manusia  dalam  suatu masyarakat  yang  tidak  bisa  terlepas  dari  suatu  pandangan  etis  dan  ketika telah  terbentuk  sebuah  sistem  ekonomi  maka  akan  dapat  dilihat  elemen- elemen  dasarnya  apakah  sistem  ekonomi  tersebut  bertentangan  atau  tidak dengan pandangan etis yang ada. Hal ini berarti bahwa etika memiliki tempat sekaligus ikut mengarahkan kegiatan ekonomi yang ada dalam suatu sistem ekonomi
c. Dalam Islam permasalahan ekonomi mendapatkan perhatian dan pandangan yang positif hingga dalam Islam sendiri terdapat hukum dan konsep institusi- institusi  ekonomi  yang  sangat  memungkinkan  terbentuknya  suatu  sistem ekonomi dimana syari’at Islam menjadi sumber dan ajaran etis bagi kegiatan ekonomi  di  dalamnya  dengan  semua  landasan  aqidah,  moral,  yuridis  dan sendi-sendinya.
d. Pemikiran  ekonomi  Ibnu  Khaldun  menampilkan  sebuah  konsep  ekonomi yang  multidimensional  dengan  melibatkan  berbagai  aspek  social  dalam konteks  pemikirannya  tentang al-‘umran  al-basyari yang  menjelaskan  jatuh bangunnya  suatu  peradaban  dimana  aspek  kemorosotan  moral  sangat berperan  di  dalamnya.  Hal  ini  terkait  dengan  pandangan  Ibnu  Khaldun bahwa masyarakat tidaklah statis dari sisi kehidupan ekonominya, melainkan mengalami  perubahan  pola  hidup.  Dalam  pada  itulah  Ibnu  Khaldun menempatkan syari’at sebagai sumber etika yang harus ditegakkan oleh sang pemegang  kedaulatan  dalam  usahanya  menegakkan  keadilan  di  tengah- tengah  aktivitas  ekonomi  rakyatnya  yang  terus  mengalami  perubahan  dan perkembangan.
e. Konsep  ekonomi  Ibnu  Khaldun  menyiratkan  sebuah  sistem  ekonomi  yang menuntut  bekerjanya  lima  komponen,  yaitu  syari’at,  pemerintah,  rakyat, harta,  aktivitas  ekonomi  dan  keadilan  dalam  satu  kesatuan.  Dari  sinilah terjalinlah suatu interrelasi antara syari’at sebagai sumber etika dalam Islam dengan  suatu  sistem  ekonomi  dimana  syari’at  akan  menjadi  landasan keadilan  bagi  sistem  ekonomi  yang  ada  pada  suatu  komunitas  atau peradaban,  sementara  sistem  ekonomi  yang  ada  dengan  komunitas  atau peradaban  yang  melingkupinya  yang  akan  menjadi  sarana  sekaligus  wadah yang efektif bagi tegaknya syari’at Islam.
Abdul Salam

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad,  Khursid  (Ed),  1981, Studies  in Islamic  Economics ,  The  Islamic  Foundation, Leicester al-Husri,  Sati’,  1962, Dirasat  ‘an  Muqaddimah  Ibnu  khaldun ,  cet.  3,  Dar  al-Kitab  al- ‘Arabi, Mesir an-Nabhan, Muhammad Faruq, 1984, al-Ittijahu al-Jama’I fi at-Tasyri’ al-Iqtishodi al- Islami , cet. 2, Mu’assasah ar-Risalah, Beirut Anwar,  Muhammad,  1987, Modelling  Interest-Free  Economy : A  Study  In Macroeconomics and Development , International Institute of Islamic Thought, ttp Campbell,  Tom,  2001, Tujuh  Teori  Sosial ,  alih  bahasa  :  F.  Budi  Hardiman,  cet.  6, Kanisius, Yogyakarta Fromm,  Erich,  2001, Konsep  Manusia  Menurut  Marx ,  alih  bahasa  :  Agung Prihantoro, cet. I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta Gove,  Philip  B.  (ed.),  1981, Whebster’s  Third  New  International  Dictionary  of  the English  Language  and  Seven  Languages  Dictionary ,  jilid  I,  G.  &  C.  Merriam Co., USA
Islahi,  Abdul  Azim,  1996, Economic  Concepts  of  Ibnu  Taimiyah ,  The  Islamic Foundation, Leicester Khaldun , Ibnu, 1979, Kitab al-‘Ibar , jilid I Dar al-Fikr, Beirut
-----------,  2000, Muqaddimah  Ibn  Khaldun ,  alih  bahasa  Ahmadie  Thoha,  cet.  2,
Pustaka Firdaus, Jakarta
Khudhairi,  Zainab,  1979, Filsafat  Sejarah  Ibn  Khaldun ,  alih  bahasa  Ahmad  Rofi’ Utsmani, cet. 1, Pustaka, Bandung Lumbotaruan,  Magdalena  dan  B.  Soewarotoyo,  1992, Ensiklopedi Ekonomi,  Bisnis dan Manajemen, jilid I, cet. 1, PT. Cipta Adi Pustaka, Jakarta Mannan,  M.  Abdul,  1997, Teori dan  Praktek  Ekonomi  Islam ,  alih  bahasa  Nastangin, PT. Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta Naqvi, Syed Nawab Haider, 1993, Etika dan Ilmu Ekonomi ( Suatu Sintesis Islami) , alih bahasa Husin Anis dan Asep Hikmat, cet. 3, Mizan, Bandung Rahardjo,  M.  Dawam,  1990, Etika  Ekonomi  dan  Management ,  cet.  1,  PT.  Tiara Wacana, Jakarta
Salim,  Peter  dan  Yenni  Salim,  1991, Kamus  Bahasa  Indonesia  Kontemporer ,  edisi  I  :
Modern English Press, Jakarta
Shaw, Stanford J. dan William R. Polk (ed), 1982, Studies on the Civilization of Islam , cet. 1, Princeton University Press, New Jersey Shaw, William H., 1999, Social and Personal Ethics , edisi 3,  Wadsworth Publishing Company, USA Siddiqi,  Muhammad  Nejatullah,  1991, Kegiatan  Ekonomi  dalam  Islam ,  alih  bahasa
Anas Sidik, cet. 1, Bumi Aksara, Jakarta Smith, Adam, t.t., An Inquiry into the Nature and Canses of the Wealth of Nations , The Modern Library, New York
Sumitro,  Warkum,  1996, Asas-asas  Perbankan  Islam  dan  Lembaga-lembaga  Terkait (BMUI dan Takaful) di Indonesia , cet. 1, PT. Raja Grafindo, Jakarta
Suseno,  Franz  Magnis,  1999, Pemikiran  Karl  Marx  :  Dari  Sosialisme  Utopis  ke Perselisihan Revisionis , cet. 2, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
Triyuwono, Iwan, 2000, Organisasi dan Akuntansi Syari’ah , cet. 1, LKiS, Yogyakarta Weber,  Max,  2000, Etika  Protestan  dan  Semangat  Kapitalisme ,  alih  bahasa  Yusuf Priyasudiarja, cet. 1, Pustaka Promethea, Surabaya