## Dampak Belanja Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri, Rupiah Murni dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Akreditasi Program Studi
Akidah Fitrah* 1 , Dodik Juliardi 2
1,2) Universitas Negeri Malang, Indonesia
1) akidah.fitrah@um.ac.id, 2) dodik.juliardi.fe@um.ac.id
*Corresponding Author
Diajukan : 15 Mei 2023 Disetujui
: 14 Juni 2023
Dipublikasi : 1 Oktober 2023

## ABSTRACT
Accreditation of current study programs as part of the quality of education, on the one hand, the higher education budget being disbursed by the government is getting bigger. The purpose of this study was to empirically examine the effect of State University Operational Assistance spending, Pure  Rupiah  spending  and  Non-Tax  State  Revenue  spending  on  the  Accreditation  of  State University  A/Excellent  Study  Programs  in  Indonesia.  This  research  is  a  causal  research  with  a quantitative  approach.  The  population  in this  study  are  State  Universities  under the  Ministry  of Education, Culture, Research and Technology. The sampling technique used purposive sampling. The data used is secondary data in the form of performance reports. The data analysis technique used  is  panel  data  regression.  The  results  of  the  study  show  that  in  terms  of  State  University Operational  Assistance  Expenditures,  Pure  Rupiah  Expenditures  and  Non-Tax  State  Revenue Expenditure  simultaneously  affect  Study  Program  Accreditation.  Partially,  State  University Operational Assistance Expenditures have a positive and insignificant effect on State University A/Excellent  Study  Program  Accreditation.  Pure  Rupiah  spending  has  a  positive  and  significant effect on Accreditation of A/Excellent Study Programs in State Universities. Expenditures of Non- Tax  State  Revenue  have  a  negative  and  significant  effect  on  the  Accreditation  of  State  Higher Education A/Excellent Study Programs.
Keywords: Accreditation, State University Operational Assistance, Non-Tax State Revenue

## PENDAHULUAN
Global Competitiveness Index (GCI) Indonesia dapat dicapai dengan cara memperbaiki sistem pelayanan  pendidikan  agar  semakin  banyak  perguruan  tinggi  yang  masuk  ke  peringkat  dunia, dimana salah satu indikator yang diukur adalah program studi yang unggul (Plt Direktur Jenderal Pendidikan  Tinggi,  2022).  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia Nomor  5  Tahun  2020  Tentang  Akreditasi  Program  Studi  dan  Perguruan  Tinggi  (2020) menyebutkan  bahwa  akreditasi  adalah  kegiatan  penilaian  untuk  menentukan  kelayakan  program studi. Program studi akan dinilai kelayakannya berdasarkan beberapa kriteria akreditasi yaitu A, B, C, Unggul, Baik Sekali, Baik, dan Belum Terakreditasi. Dengan adanya akreditasi, pimpinan dan penyelenggara universitas maupun pelanggan mengetahui apakah suatu program studi berada pada peringkat  baik  sekali,  baik,  cukup  atau  bahkan  tidak  terakreditasi  (Indrajit,  2006).  Akreditasi menjadi tolok ukur proses evaluasi dan penilaian mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai suatu  proses  evaluasi  dan  penilaian  program  studi,  dimana  hasil  akreditasinya  merupakan pengakuan  bahwa  suatu  program  studi  telah  memenuhi  standar  mutu  yang  telah  ditetapkan sehingga  layak  untuk  menyelenggarakan  program-programnya  (Wijatno,  2009).  Akreditasi menjadi tolok ukur bagi instansi yang memanfaatkan alumni suatu program studi untuk memastikan lulusannya layak karena dididik dengan sistem pembelajaran yang baik dan berkualitas  (Suharti,
2019). Akreditasi program studi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan mahasiswa memlilih program studi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Tulungagung (Tamaa & Widya, 2021).
Saat  ini  akreditasi  menjadi  penting  karena  menentukan  kelanjutan  perkembangan  dan  karir. Akreditasi program studi menjadi salah satu syarat pendaftaran CPNS, salah satu persyaratan yang penting dipenuhi oleh calon peserta adalah akreditasi program studi terutama yang akan mendaftar formasi  lulusan  terbaik  atau  cumlaude,  dimana  akreditasi  program  studi  yang  dipakai  untuk mendaftar  CPNS  adalah  akreditasi  saat  pelamar  lulus  atau  wisuda  (Septiana,  2021).  Pada  kasus hasil seleksi admnistrasi tersebut terhadap berkas sebanyak 1.444 orang dinyatakan gugur dalam tahap administrasi. Status akreditasi suatu program studi banyak menjegal pelamar dan dinyatakan tidak lulus administrasi karena status akreditasi sedang dalam proses (Firman, 2018).
Akreditasi  perguruan  tinggi  pada  tahun  2019  dengan  akreditasi  C  masih  berkisar  32%, walaupun masih terdapat 48% perguruan tinggi yang belum terakreditasi (Kepala Pusat Data dan Informasi Iptek Dikti, 2020), sedang akreditasi program studi tahun 2020 dengan kriteria Akreditasi A sebesar 37,43%, Akreditasi B sebesar 39,96%, Akreditasi C sebesar 4,72%, Akreditasi Unggul sebesar 1,45%, Akreditasi Baik Sekali sebesar 0,21%, Akreditasi Baik sebesar 3,38%, dan Belum Terakreditasi  sebesar  12,85%  (Direktur  Jenderal  Pendidikan  Tinggi,  2020).  Program  studi terakreditasi/sertifikasi internasional merupakan indikator untuk mengukur kinerja program studi yang telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri lainnya dengan merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada tahun 2020 ketercapaian indikator  kinerja  utama  persentase  terakreditasi/sertifikasi  internasional  sebesar  9,27%  (Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, 2021), sedang pada tahun 2021 ketercapaian indikator kinerja utama persentase terakreditasi/sertifikasi internasional sebesar 8,38%  (Plt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, 2022) atau mengalami penurunan sebesar 0,89%. Di satu sisi, pagu anggaran Perguruan Tinggi  Negeri  dan  LLDIKTI  tahun  2020  sebesar  Rp.  29.695.480.035.000  dengan  realisiasi  Rp. 26.881.711.756.690  atau  persentase  realisasi  sebesar  90,52%,  sedang  pagu  anggaran  Perguruan Tinggi  Negeri  tahun  2021  sebesar  Rp.  28.031.423.504.000  dengan  realisasi  Rp. 25.767.730.376.090 atau persentase realisasi sebesar 91,92% sehingga ada kenaikan baik dari segi jumlah maupun realisasi anggaran pada tahun 2021 dibanding tahun 2020.
Secara  garis  besar,  Perguruan  Tinggi  Negeri  (PTN)  mengelola  dana  dari  2  sumber  yaitu Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). APBN terdiri dari 2 sumber dana yaitu Rupiah Murni dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri  (BOPTN),  sedang  Penerimaan  Bukan  Pajak  (PNBP)  termasuk  penerimaan  PNBP  Badan Layanan Umum bagi satuan kerja yang memperoleh mandat sebagai PTN Badan Layanan Umum. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019  (2019)  menyebutkan  BOPTN  adalah  bantuan  biaya  dari  pemerintah  yang  bersumber  dari anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  yang  diberikan  kepada  perguruan  tinggi  negeri  untuk membiayai  kekurangan  biaya  operasional  sebagai  akibat  adanya  batasan  pada  sumbangan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri. Pada tahun 2021, dana BOPTN yang dialokasikan untuk PTN di Indonesia sebesar Rp. 4.669.166.010.000 dengan realisasi sebesar Rp. 4.558.907.022.884 atau tingkat serapan sebesar 97,64%. Alokasi BOPTN bagi PTN semakin meningkat dari tahun ke tahun.
Dalam Agency  Theory ,  PTN  merupakan  instansi  pemerintah  yang  tidak  terpisahkan  dari kementerian negara atau lembaga induknya (Jensen & Meckling, 1976). PTN merupakan agen dari menteri/pimpinan lembaga induknya dalam kerangka pencapaian program kementerian/lembaga. Dalam  hubungan  keagenan  ini  menteri/pimpinan  lembaga  ( principal )  membuat  suatu  perjanjian kinerja  termasuk  di  dalamnya  pendelegasian  wewenang  dengan  PTN  ( agent )  dengan  harapan bahwa agen akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan principal . Dalam konteks pendidikan  tinggi, principal dari  PTN  adalah  publik/masyarakat  sehingga  tuntutan  atas  kualitas pengelolaan PTN semakin besar.
Davis  et  al.,  (1997)  mengemukakan  bahwa Stewardship  Theory merupakan  teori  yang menggambarkan situasi dimana manajer tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujuan  pada  sasaran  hasil  utama  mereka  untuk  kepentingan  organisasi. Steward (manajemen perguruan tinggi negeri) akan bekerja sebaik-baiknya untuk kepentingan principal (masyarakat dan pemerintah), dimana steward akan membuat keputusan bijak untuk memberikan pelayanan yang
maksimal  kepada principal dalam  mencapai  tujuan  organisasi.  PTN  mengelola  dana  APBN  dan PNBP.  PTN  menerima  pendapatan  alokasi dana  Rupiah  Murni  dan  BOPTN  sebaagi  pendapatan APBN  yang  dialokasikan  oleh  pemerintah  sesuai  dengan  kebutuhan  PTN.  Pendapatan  tersebut digunakan  dengan  sebaik  mungkin  PTN  sebagai steward untuk  memberikan  layanan  dan  mutu pendidikan bagi masyaralat sebagai principal . Di samping itu, PTN memungut biaya pendidikan dari  uang  masyarakat  dalam  bentuk  Uang  Kuliah  Tunggal  (UKT)  ataupun  Sumbangan Pengembangan Sarana Akademik (SPSA) atau sejenisnya. UKT atau SPSA dipungut langsung oleh PTN terhadap pengguna jasa layanan dan diklasifikasikan sebagai pendapatan PNBP. Masyarakat sebagai  pembayar  UKT  berkeinginan  untuk  mendapatkan  layanan  dan  mutu  pendidikan  terbaik salah satu dengan perolehan akreditasi program studi yang unggul.
Akreditasi program studi dirumuskan dan disajikan dalam instrumen berbentuk borang yang mencerminkan laporan pelaksanaan dan akuntabilitas pengelola program studi atas sumber daya yang dipercayakan padanya. Di mana teori tata laksana memandang pengelola program studi dan perguruan tinggi sebagai pihak yang dapat dipercaya untuk bertindak dengan profesional dan sebaik mungkin  bagi  kepentingan  publik  pada  umumnya  dan  mahasiswa  sebagai stakeholder pada khususnya. Implikasi teori ini adalah bahwa pengelola program studi akan bekerja dengan sebaik- baiknya  untuk  kepentingan  menteri  dan  masyarakat  (Shaw,  2003).  Dengan  demikian  borang akreditasi  yang  disajikan  akan  memenuhi  standar  yang  ditetapkan  oleh  BAN  PT  (Amany  et  al., 2020) .
Peraturan  Badan  Akreditasi  Nasional  Perguruan  Tinggi  Nomor  5  Tahun  2019  Tentang Instrumen  Akreditasi  Program  Studi  (2019)  disebutkan  bahwa  salah  satu  indikator  kinerja  pada instrumen  akreditasi  program  studi  antara  lain  kriteria  keuangan.  Data  yang  disampaikan  dalam kriteria keuangan meliputi alokasi dan penggunaan dana untuk: (1). Biaya operasional pendidikan yang  terdiri  biaya  gaji  dan  honor  dosen,  biaya  gaji  dan  honor  tenaga  kependidikan,  biaya operasional pembelajaran, biaya operasional tak langsung, dan biaya operasional kemahasiswaan; (2). Kegiatan penelitian dosen tetap; (3). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen tetap; dan (4). Investasi SDM dan Sarana dan Prasarana. Realisasi anggaran atau penggunaan dana merupakan salah satu komponen yang membentuk input. Oleh karena itu Realisasi anggaran BOPTN, Rupiah Murni dan PNBP memiliki korelasi terhadap akreditasi perguruan tinggi negeri dan menjadi salah satu aspek yang memiliki peran yang penting dalam pemberian akreditasi terhadap program studi perguruan tinggi negeri, sehingga hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut: H1: Belanja BOPTN berpengaruh signifikan terhadap Akreditasi Program Studi A/Unggul. H2: Belanja Rupiah Murni berpengaruh signifikan terhadap Akreditasi Program Studi A/Unggul. H3: Belanja PNBP berpengaruh signifikan terhadap Akreditasi Program Studi A/Unggul.
Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian Sumber: Peneliti (2023)
Hasil  penelitian  oleh Julia  &  Sianturi  (2016) menemukan  bahwa  PTN  dengan  Pengelolaan Keuangan  Badan  Layanan  Umum  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  mutu  layanan  akademik Universitas Sultan Agung Tirtayasa, sedang hasil penelitian berbeda ditemukan oleh Amany et al., (2020) bahwa pendapatan APBN maupun pendapatan BLU tidak berpengaruh terhadap akreditasi BLU.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menguji  secara  empiris  pengaruh  belanja  Bantuan Operasional  Perguruan  Tinggi  Negeri,  belanja  Rupiah  Murni  dan  belanja  Penerimaan  Negara Bukan Pajak terhadap Akreditasi Perguruan Tinggi Negeri Program Studi A/Unggul di Indonesia.
Akreditasi Program Studi A/Unggul (Y) Belanja BOPTN (X1) Belanja PNBP (X3) Belanja Rupiah Murni (X2)
Mengingat pentingnya status akreditasi program studi saat ini sebagai bagian dari mutu pendidikan serta di satu sisi anggaran APBN dan PNBP tiap perguruan tinggi digelontorkan oleh pemerintah semakin  besar,  sehingga  perlu  dilakukan  penelitian  untuk  mengetahui  Dampak  Belanja Bantuan Operasional  Perguruan  Tinggi  Negeri,  Rupiah  Murni  Dan  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak Terhadap Akreditasi Program Studi A/Unggul Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia.

## STUDI LITERATUR

## Penelitian Terdahulu
Penelitian yang dilakukan oleh  Sumarno et al. (2017) menguji perbedaan jumlah uang tunggal dan uang kuliah non-tunggal; proporsi sumber daya dan alokasi dana sebelum dan setelah kebijakan uang  kuliah  tunggal;  dan  pengaruh  uang  kuliah  tunggal  dan  uang  kuliah  non-tunggal  terhadap kualitas layanan pendidikan. Data dikumpulkan dari 270 mahasiswa dan pimpinan di Universitas Riau melalui angket, dokumentasi, dan wawancara. Data dianalisis secara deskriptif dan uji beda. Hasil menunjukkan bahwa jumlah uang kuliah tunggal tidak jauh berbeda dengan uang kuliah non tunggal.  Proporsi  pendanaan  sumber  dari  masyarakat  meningkat  setelah  kebijakan  uang  kuliah tunggal,  tetapi  proporsi  alokasi  untuk  biaya  operasional  menurun.  Uang  kuliah  tunggal  tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas layanan pendidikan. Penelitian tersebut merekomendasikan bahwa pengalokasian dana khususnya yang berasal dari Uang Kuliah Tunggal diprioritaskan untuk program dan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan layanan pendidikan bagi mahasiswa.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Margaretha  &  Simanjuntak  (2020)  yang  menguji  dampak belanja pemerintah terhadap hasil ujian nasional di tingkat SMP dan tingkat SMA sebagai indikator kualitas  pendidikan  di  Indonesia  pada  periode  2013  hingga  2018,  dimana  komponen  belanja pemerintah yang digunakan adalah transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah melalui DAK fisik bidang pendidikan, tunjangan guru dan BOS. Analisis data menggunakan regresi data panel mencakup 491 kabupaten/kota pada tingkat SMP dan 488 kabupaten/kota pada tingkat SMA. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  belanja  pemerintah  pada  sektor  pendidikan  memberi  dampak positif  pada  kualitas  pendidikan.  Hubungan  antara  belanja  pemerintah  pada  sektor  pendidikan dengan  kualitas  pendidikan  diperoleh  dari  fungsi  produksi  pendidikan  dengan  berbagai  faktor input.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Amany  et  al.,  (2020)  yang  menguji  pengaruh  pendapatan APBN,  Pendapatan  BLU  dan  Ukuran  BLU  terhadap  akreditasi  BLU  Pendidikan.  Variabel Pendapatan  BLU  dihitung  dengan  menggunakan  rasio  PNBP  terhadap  total  pendapatan  BLU. Pendapatan APBN dihitung dengan menggunakan rasio APBN terhadap total pendapatan BLU dan Ukuran BLU dihitung menggunakan logaritma natural dari total aset BLU Pendidikan. Variabel Akreditasi  BLU  Pendidikan  dihitung  menggunakan  scoring,  dimana  Akreditasi  A  mendapatkan skor 3, akreditasi B mendapatkan skor 2, Akreditasi C mendapatkan skor 1 dan tidak terakreditasi mendapatkan skor 0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan APBN maupun pendapatan BLU  tidak  berpengaruh  terhadap  akreditasi  BLU,  sedang  ukuran  BLU  berpengaruh  terhadap akreditasi  BLU.  Penelitian  tersebut  merekomendasikan  bahwa  besarnya  pendapatan  bukan indikator kualitas utama melainkan cara dan tujuan penggunaan pendapatan tersebutlah yang dapat menentukan kualitas layanan yang diberikan.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Carolina  (2021)  yang  menguji  pengaruh  pendapatan  alokasi APBN BLU terhadap Akreditasi Perguruan Tinggi BLU pendidikan. Variabel pendapatan alokasi APBN BLU dihitung dengan menggunakan rasio APBN terhadap total pendapatan BLU, sedang akreditasi  BLU  Pendidikan  dihitung  dengan  scoring  angka  1  bila  BLU  Pendidikan  mempunyai akreditasi  dan  angka  0  bila  tidak  mempunyai  akreditasi.  Data  yang  digunakan  merupakan  data sekunder dari laporan keuangan BLU Pendidikan periode 2017-2019. Analisis data menggunakan Uji Mann-Whitney. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara rasio alokasi pendapatan APBN untuk akreditasi pada BLU pendidikan dan alokasi rasio pendapatan pada BLU terakreditasi berbeda dengan BLU pendidikan yang tidak terakreditasi. BLU rumpun pendidikan perlu mengelola kinerja keuangan khususnya pendapatan alokasi APBN agar dapat meningkatkan mutu input yang mempeengaruhi akreditasi BLU rumpun pendidikan.
Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.  Adapun varibel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah realisasi belanja BOPTN, Rupiah Murni dan APBN, dimana realisasi belanja  lebih  menggambarkan  capaian  realisasi  kegiatan  yang  menunjang  kegiatan  akreditasi, sedang  pada  penelitian  Amany  et  al.,  (2020)  variabel  bebas  yang  digunakan  adalah  pendapatan APBN dan pendapatan BLU yang tidak berpengaruh signifikan terhadap akreditasi. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah akreditasi program studi A/Unggul pada PTN termasuk BLU,  dimana  akreditasi  tersebut  cerminan  dari  mutu  program  studi  dan  PTN.  Objek  dalam penelitian  ini  adalah  PTN  termasuk  BLU  yang  menerima  dana  BOPTN;  sedang  penelitian  oleh Margaretha & Simanjuntak (2020) Amany et al., (2020), Carolina (2021) objek penelitian hanya terbatas pada PTN BLU.

## METODE
Penelitian ini menggunakan penelitian kausal dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling yaitu sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria yang ditentukan  adalah (1). Perguruan Tinggi Negeri  dibawah  koordinasi  Kementerian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset  dan  Teknologi;  (2). Perguruan Tinggi Negeri tersebut menerima dana BOPTN selama 2018-2021, dan (3). Perguruan Tinggi  Negeri  tersebut  menyajikan  laporan  kinerja  dan  atau  Perguruan  Tinggi  Negeri  yang menyajikan  data  Belanja  BOPTN,  Rupiah  Murni,  PNBP  dan  akreditasi  A/Unggul  PTN  secara lengkap  dan  atau  Perguruan  Tinggi  Negeri  yang  menyajikan  laporan  kinerja  lebih  dari  3  tahun selama kurun waktu tahun 2018-2021.
Tabel 1. Sampel Penelitian No.  Perguruan Tinggi Negeri 2018 2019 2020 2021 1. Universitas Syah Kuala √ √ √ √ 2. Universitas Negeri Medan √ √ √ - 3. Universitas Negeri Padang √ √ √ - 4. Universitas Riau - √ √ √ 5. Politeknik Negeri Batam √ √ √ - 6. Universitas Bengkulu √ √ √ - 7. Universitas Sriwijaya √ √ √ - 8. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa - √ √ √ 9. Universitas Terbuka √ √ √ √ 10. Universitas Jenderal Soedirman √ √ - √ 11. Universitas Negeri Semarang √ √ √ √ 12. Institut Seni Indonesia Surakarta √ √ √ √ 13. Institut Seni Indonesia Yogyakarta √ - √ √ 14. Universitas Brawijaya √ √ √ - 15. Universitas Negeri Malang √ √ √ √ 16. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya √ √ √ √ 17. Universitas Udayana √ √ √ √ 18. Universitas Pendidikan Ganesha - √ √ √ 19. Institut Seni Indonesia Denpasar √ √ √ √ 20. Politeknik Negeri Sambas √ √ √ √ 21. Universitas Mulawarman - √ √ √ 22. Universitas Sam Ratulangi √ √ √ - 23. Universitas Tadulako - √ √ √
Sumber: Diolah Peneliti (2023)
Berdasarkan kriteria purposive sampling , diperoleh PTN dibawah koordinasi Kemdikbudristek sebanyak 109 PTN, PTN yang tidak menerima dana BOPTN selama 2018-2021 sebanyak 12 PTN,
PTN  yang  tidak  menyajikan  laporan  kinerja  dan  atau  PTN  yang  tidak  menyajikan  data  Belanja BOPTN, Rupiah Murni, PNBP dan akreditasi A/Unggul PTN secara lengkap dan atau PTN yang tidak menyajikan laporan kinerja lebih dari 3 tahun  selama kurun waktu tahun 2018-2021 sebanyak 74 PTN, sehingga diperoleh sampel penelitian sebanyak 23 perguruan tinggi negeri dan diperoleh 82 data observasi sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1.
Belanja BOPTN dalam penelitian ini diukur dari rasio antara realisasi BOPTN dengan alokasi BOPTN Perguruan Tinggi Negeri pada tahun berkenan. Belanja Rupiah Murni diukur dari  rasio antara realisasi Rupiah Murni dengan alokasi Rupiah Murni Perguruan Tinggi Negeri pada tahun berkenan. Belanja PNBP diukur dari rasio antara realisasi PNBP dengan alokasi PNBP Perguruan Tinggi Negeri Pada tahun berkenan. Akreditasi Program Studi A/Unggul diukur dari rasio antara jumlah Program Studi Akreditasi A/Unggul dengan jumlah Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri tahun berkenan. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder berupa laporan  kinerja  perguruan  tinggi  negeri.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  teknik dokumentasi dari website masing-masing PTN. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data  panel  yang  merupakan  kombinasi  dari  data  runtut  waktu  ( time-series )  meliputi  Belanja BOPTN, Belanja Rupiah Murni, dan Belanja PNBP dengan rentang waktu observasi tahun 2018 sampai tahun 2021 dan data silang ( cross-section ) meliputi PTN sesuai sampel penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi data panel dengan analisis data menggunakan aplikasi Eviews versi 12.0. Adapun persamaan regresi data panel sebagai berikut:
Y = α + β1X1it + β2X2it + β3X3it + 𝜀 it
dimana: Y=Akreditasi Program Studi A/Unggul, α=Konstanta, β=Koefisien regresi variabel bebas, X1=Belanja BOPTN, X2=Belanja Rupiah Murni, X3=Belanja PNBP, ε= Error term , t =Waktu, i= PTN

## HASIL
Menurut Basuki  &  Prawoto  (2016) untuk  memilih  model  yang  paling  tepat  digunakan  dalam mengelola  data  panel,  terdapat  beberapa  pengujian  yang  dapat  dilakukan  yakni  Uji  Chow,  Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier. Hasil Uji Chow diperoleh nilai probabilitas Cross-section F= 0,0000 < 0,05, maka H 0 ditolak dan H 1 diterima yang berarti regresi Fixed Effect Model lebih baik daripada Common Effect Model . Pada Uji Hausman diperoleh nilai probabilitas Cross-section random 0,06983 > 0,05, maka H 0 diterima dan H 1 ditolak yang berarti regresi Random Effect Model lebih baik daripada Fixed Effect Model , sehingga dilanjutkan dengan Uji Lagrange Multiplier. Hasil uji  Lagrange  Multiplier  diperoleh  nilai  probabilitas  Breusch-Pagan  0,0000  atau  <  5%,  maka  H 0 ditolak dan H 1 diterima artinya model yang terbaik adalah Random Effect Model . Dari ketiga hasil uji  menunjukkan  bahwa  pendekatan  model  regresi  data  panel  terbaik  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah Random Effect Model.
Uji  Asumsi  klasik  dilakukan  antara  lain  uji  normalitas,  uji  multikolinearitas,  dan  uji heteroskedastisitas. Hasil uji normalitas sebagaimana dalam Gambar 2 menunjukkan bahwa nilai probabilitas  Jarque-Bera  sebesar  0,830583>0,05.  Hal  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  data berdistribusi normal. Uji multikolinearitas dilakukan dengan meregresikan masing-masing variabel X terhadap variabel-variabel X yang lain dan menghitung R 2 terkait serta melihat nilai Variance Inflation  Factor (VIF).  Jika  nilai  VIF  lebih  besar  dari  10  menunjukkan  adanya  gejala multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas sebagaimana dalam Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai VIF semua variabel lebih kecil dari 10. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan cara meregresikan nilai absolute residual  dengan  variabel-variabel  bebas  dalam  model.  Hasil  uji  heteroskedastisitas  sebagaimana dalam Tabel 3 menunjukkan bahwa semua  variabel memiliki nilai probabilitas di  atas 0,05. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.
Gambar 2 Hasil Uji Normalitas Sumber: Eviews, Diolah Peneliti (2023)
Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas Uji Regresi R 2 1-R 2 VIF Kesimpulan X1→X2,X3 0,1295 0,8705 1,149  Tidak terjadi multikolinearitas X2→X1,X3 0,0653 0,9347 1,070  Tidak terjadi multikolinearitas X3→X1,X2 0,1619 0,8381 1,193  Tidak terjadi multikolinearitas Sumber: Eviews, Diolah Peneliti (2023) Tabel 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas Variabel Koefisien Regresi  Standard Error t Probabilitas X1 2,1128 16,3192 0,1294 0,8973 X2 0,0351 0,0696 0,5042 0,6155 X3 0,1782 0,1763 1,0105 0,3153 Variabel Terikat: RESABS Sumber: Eviews, Diolah Peneliti (2023) Tabel 4 Hasil Uji Regresi Data Panel Koefisien Regresi t statistik Probabilitas Sig. Kesimpulan C 4,3548 0,2475 0,0805 X1 0,0998 1,3371 0,1851  H1 Ditolak X2 0,4225 2,2596 0,0266  H2 Diterima X3 -0,1897  -2,3779 0,0199  H3 Diterima R 2 0,1146 Adjusted-R 2 0,0805 F 3,3666 Prob. F 0,0227 Variabel Terikat: Y Sumber: Eviews, Diolah Peneliti (2023)
Model  regresi Random  Effect  Model untuk  mengukur  pengaruh  Belanja BOPTN,  Belanja Rupiah Murni, dan Belanja PNBP terhadap Akreditasi Program Studi A/Unggul sebagaimana hasil ditunjukkan dalam Tabel 4 ditulis dengan persamaaan regresi Y = 4,3548+0,0998X1+0,4225X2– 0,1897X3.  Konstanta  sebesar  4,3548  artinya  jika  Belanja BOPTN,  Belanja  Rupiah  Murni,  dan Belanja PNBP dianggap konstan atau tetap, maka Akreditasi Program Studi A/Unggul naik sebesar 4,3548 persen. Koefisien regresi variabel Belanja BOPTN (X1) sebesar 0,0998, artinya jika Belanja BOPTN naik sebesar 1 persen, maka Akreditasi Program Studi A/Unggul akan naik sebesar 0,0998 persen tiap tahun. Koefisien regresi variabel Belanja Rupiah Murni (X2) sebesar 0,4225, artinya
jika Belanja Rupiah Murni naik sebesar 1 persen, maka Akreditasi Program Studi A/Unggul akan naik  sebesar  0,4225  persen  tiap  tahun.  Koefisien  regresi  variabel  Belanja  PNBP  (X3)  sebesar  - 0,1897, artinya jika Belanja PNBP naik sebesar 1 persen, maka Akreditasi Program Studi A/Unggul akan turun sebesar 0,1897 persen.
Nilai F statistik = 3,366 dan nilai sig. 0,0000, sedangkan nilai F tabel (α; df1, df2), untuk nilai α = 0,05, dimana df1=k-1 atau 4-1= 3 dan df2 = n-k = 82-4=78, n = jumlah data observasi, sedangkan k = jumlah variabel bebas dan terikat, diperoleh nilai F tabel (0,05; 3, 78) = 2,72. Nilai perbandingan antara F statistik dan F tabel menunjukkan F statistik (3,366) > F tabel (2,72) dan nilai sig. F hitung (0,0000) < 0,05 atau 5%, sehingga disimpulkan bahwa Belanja BOPTN, Belanja Rupiah Murni, dan Belanja PNBP secara simultan berpengaruh terhadap Akreditasi Program Studi A/Unggul, sehingga model regresi  yang  dibangun  bisa  memprediksi  Akreditasi  Program  Studi.  Nilai Adjusted  R-squared sebesar 0,0805, artinya variabel Belanja BOPTN, Belanja Rupiah Murni, dan Belanja PNBP dapat menjelaskan Akreditasi Program Studi A/Unggul sebesar 8,05%, sedang sisanya sebesar 91,95% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian.
Nilai  t statistik variabel  Belanja  BOPTN  sebesar  1,3371  dengan  nilai  Sig.  sebesar  0,1851. Perhitungan  t tabel diperoleh  dengan  cara  t tabel (α=0,05/2;df=n-k)  =  t tabel (α=0,025;78)  =  t tabel = 1,99085, sehingga diperoleh nilai t statistik < nilai t tabel atau 1,3371<1,99085 dan nilai Sig. lebih besar dari  0,05.  Dengan  demikian  H 0 diterima  dan  H a ditolak  yang  berarti  Belanja  BOPTN  tidak berpengaruh signifikan terhadap Akreditasi Program Studi A/Unggul. Dengan demikian Hipotesis 1 (H1), yaitu Belanja BOPTN berpengaruh signifikan terhadap Akreditasi Program Studi A/Unggul tidak dapat diterima.
Nilai t statistik variabel Belanja Rupiah Murni  sebesar 2,2596 dengan nilai Sig. sebesar 0,0266. Perhitungan t tabel diperoleh dengan cara t tabel (α=0,05/2;df=n-k) = t tabel (α=0,025;78) = t tabel =1,99085, sehingga diperoleh nilai t statistik > nilai t tabel atau 2,2596>1,99085 dan nilai Sig. lebih kecil dari 0,05. Dengan  demikian  H 0 ditolak  dan  H a diterima  yang  berarti  Belanja  Rupiah  Murni  berpengaruh signifikan terhadap Akreditasi Program Studi A/Unggul. Dengan demikian Hipotesis 2 (H2), yaitu Belanja Rupiah Murni berpengaruh secara signifikan terhadap Akreditasi Program Studi A/Unggul dapat diterima.
Nilai t statistik variabel Belanja PNBP sebesar -2,3779 dengan nilai Sig. sebesar 0,0199. Karena nilai t statistik bernilai negatif, maka dilakukan uji hipotesis 1 arah. Perhitungan t tabel diperoleh dengan cara t tabel (α=0,05;df=n-k) = t tabel (α=0,05;78) = t tabel = 1,66462. Karena uji hipotesis 1 arah, maka tanda minus t statistik diabaikan, sehingga diperoleh nilai t statistik > nilai t tabel atau 2,3779 > 1,66462 dan nilai Sig. lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian H 0 ditolak dan H a diterima yang berarti Belanja PNBP  berpengaruh  signifikan  terhadap  Akreditasi  Program  Studi  A/Unggul.  Dengan  demikian Hipotesis 3 (H3), yaitu Belanja PNBP berpengaruh secara signifikan terhadap Akreditasi Program Studi A/Unggul dapat diterima.

## PEMBAHASAN

## Pengaruh Belanja BOPTN terhadap Akreditasi Program Studi
Belanja BOPTN berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Akreditasi Program Studi. Koefisien  regresi  bernilai  positif  menunjukkan  bahwa  jika  Belanja  BOPTN meningkat,  maka jumlah  Akreditasi  Program  Studi  A/Unggul  juga  akan  meningkat,  namun  peningkatan  jumlah Akreditasi  Program  Studi  A/Unggul  tersebut  tidak  signifikan,  sebaliknya  jika  Belanja  BOPTN menurun, maka jumlah Akreditasi Program Studi A/Unggul juga akan menurun, namun penurunan jumlah Akreditasi Program Studi A/Unggul tersebut tidak signifikan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun  2012  tentang  Pendidikan  Tinggi  (2012)  telah  mengamanatkan  melalui  Pasal  85  ayat  (5) bahwa Pemerintah mengalokasikan dana bantuan operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dari anggaran fungsi pendidikan yang bertujuan untuk menutupi kekurangan biaya operasional di perguruan  tinggi.  Hasil  penelitian  ini  mengkonfirmasi  teori Stewarship ,  dimana  dalam  konteks penelitian  ini  Perguruan  Tinggi  Negeri  yang  menerima  bantuan  operasional  Perguruan  Tinggi Negeri  sebagai Steward semata-mata  digunakan  untuk  meningkatkan  kepuasan principal yaitu masyarakat,  karena  kepuasan masyarakat  memiliki  hubungan  yang kuat  dengan  kesuksesan  dari Perguruan Tinggi Negeri (Donaldson dan Davis, 1991).
Perguruan Tinggi Negeri sebagai Steward menerima alokasi BOPTN yang dituangkan dalam Daftar  Isian  Pelaksanaan  Anggaran  (DIPA)  dan  menyusun  program  sesuai  dengan  ketentuan penggunaan dana BOPTN dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Di samping dapat digunakan untuk penelitian, BOPTN hanya digunakan untuk biaya pemeliharaan hasil pengadaan, penambahan  bahan  praktikum/kuliah,  bahan  pustaka,  penjaminan  mutu,  pelaksanaan  kegiatan kemahasiswaan,  pembiayaan  langganan  daya  dan  jasa,  pelaksanaan  kegiatan  penunjang, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran, honor dosen dan tenaga kependidikan non PNS, pengadaan dosen tamu, pengadaan sarana dan prasarana sederhana, satuan pengawasan internal dan pembiayaan rumah sakit perguruan tinggi negeri. Penggunaan BOPTN yang  dibatasi  dan  pertanggungajawaban  yang  cukup  ketat  memicu  Perguruan  Tinggi  Negeri mengoptimalkan  penggunaan  anggaran  dan  meningkatkan  realisasi  belanja  BOPTN  untuk kepuasan principal melalui peningkatan akreditasi program studi. Tidak  adanya  pengaruh  signifikan  Belanja  BOPTN terhadap  Akreditasi  Program  Studi dimungkinkan karena Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi menetapkan fokus penilaian ke dalam kriteria yang mencakup komitmen perguruan tinggi melalui unit pengelola program studi terhadap kapasitas dan keefektifan pendidikan yang terdiri atas sembilan kriteria yaitu Kriteria 1 (Visi, Misi, Tujuan dan Strategi); Kriteria 2 (Tata Palong, Tata Kelola, dan Kerjasama); Kriteria 3 (Mahasiswa); Kriteria 4 (Sumber Daya Manusia); Kriteria 5 (Keuangan, Sarana, dan Prasarana); Kriteria  6  Pendidikan;  Kriteria  7  (Penelitian);  Kriteria  8  (Pengabdian  kepada  Masyarakat)  dan Kriteria  9  (Luaran  dan  Capaian  Tridharma)  (Peraturan  Badan  Akreditasi  Nasional  Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi, 2019). Jika dikaitkan dengan  ketentuan  penggunaan  dana  BOPTN,  maka  dana  penelitian  mendukung  Kriteria  7, pemeliharaan  hasil  pengadaan,  pembiayaan  langganan  daya  dan  jasa,  pengembangan  teknologi informasi  dan  komunikasi  dalam  pembelajaran  serta  pengadaan  sarana  dan  prasarana  sederhana mendukung Kriteria 5, penambahan bahan praktikum/kuliah, bahan pustaka mendukung Kriteria 6,  penjaminan  mutu  mendukung  Kriteria  2,  pelaksanaan  kegiatan  kemahasiswaan  mendukung Kriteria  3,  pelaksanaan  kegiatan  penunjang  mendukung  Kriteria  2,  honor  dosen  dan  tenaga kependidikan  non  PNS  dan  pengadaan  dosen  tamu  mendukung  Kriteria  4,  sedang  satuan pengawasan  internal  dan  pembiayaan  rumah  sakit  Perguruan  Tinggi  Negeri  belum  mendukung kriteria  penilaian  akreditasi.  Di  samping  kriteria-kriteria  tersebut,  penilaian  akreditasi  program studi  juga  mencakup  penilaian  atas  kemampuan  unit  pengelola  program  studi  dalam  mengenal kondisi  eksternal  yang  mempengaruhi  eksistensi  dan  perkembangan  program  studi,  kemampuan unit  pengelola  program  studi  dalam  mendiskripsikan  profil  dirinya  dan  prigram  studi  yang dikelolanya pada beberapa aspek penting dan strategis serta kemampuan unit pengelola program studi  dalam  menganalisis  dan  meentapkan  program  pengembangan  bagi  program  studi  yang diakreditasi di masa depan (Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019  Tentang  Instrumen  Akreditasi  Program  Studi,  2019).  Oleh  karena  itu,  untuk  mendukung pencapaian akreditasi program studi yang optimal, maka dana BOPTN perlu dialokasikan untuk program dan kegiatan yang mendukung kriteria-kriteria yang ditentukan dalam penilaian akreditasi program  studi.  Hasil  penelitian  ini  mendukung  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penelitian Amany et al., (2020) yang menemukan bahwa pendapatan alokasi APBN tidak memiliki pengaruh positif terhadap akreditasi.

## Pengaruh Belanja Rupiah Murni terhadap Akreditasi Program Studi
Belanja Rupiah Murni berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akreditasi Program Studi. Koefisien  regresi  bernilai  positif  menunjukkan  bahwa  Belanja  Rupiah  Murni yang  semakin meningkat  akan  meningkatkan  jumlah  Akreditasi  Program  Studi  A/Unggul.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  (2012) telah mengamanatkan melalui Pasal 85 ayat  (5)  bahwa  Pemerintah  menyediakan  dana  pendidikan  tinggi  yang  dialokasikan  dalam Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  untuk  biaya  operasional,  dosen  dan  tenaga kependidikan, investasi dan pengembangan serta bagi mahasiswa sebagai dukungan biaya untuk mengikuti Pendidikan Tinggi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk biaya operasional berupa operasional dan pemeliharaan kantor serta biaya dosen dan tenaga kependidikan berupa gaji dan tunjangan dialokasikan dalam bentuk Rupiah Murni. Hasil penelitian ini mengkonfirmasi teori Stewarship , bahwa Perguruan Tinggi Negeri sebagai Steward yang menerima dana Rupiah Murni
digunakan untuk membiayai tenaga dosen dan tenaga kependidikan serta biaya operasional agar Perguruan Tinggi Negeri tetap eksis dalam meningkatkan layanan dan kepuasan kepada principal yaitu  masyarakat.  Perguruan  Tinggi  Negeri  menerima  alokasi  Rupiah  Murni  yang  dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan menyusun program sesuai dengan ketentuan penggunaan dana Rupiah Murni dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
Adanya pengaruh positif dan  signifikan  Belanja Rupiah Murni terhadap  Akreditasi Program Studi  dimungkinkan  karena  Alokasi  dan  belanja  Rupiah  Murni  berupa  gaji  dan  tunjangan  serta operasional dan pemeliharaan kantor merupakan belanja rutin yang jika dikaitkan dengan kriteria penilaian akreditasi program studi dapat mendukung penuh kriteria 5 yaitu Keuangan, Sarana, dan Prasarana. Penilaian keuangan difokuskan pada kecukupan, keefektifan, efisiensi, dan akuntabilitas serta  keberlanjutan  pembiayaan  untuk  menunjang  penyelenggaraan  pendidikan,  penelitian,  dan pengabdian  kepada  masyarakat  termasuk  belanja  gaji  dan  tunjangan  dan  operasional  dan pemeliharaan kantor (Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang  Instrumen  Akreditasi  Program  Studi,  2019).  Alokasi  dan  belanja  Rupiah  Murni  yang semakin meningkat dari tahun ke tahun dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan biaya per mahasiswa dan berakibat terhadap meningkatnya nilai akreditasi program studi pada Kriteria 5. Oleh karena itu, untuk mendukung pencapaian akreditasi program studi yang optimal, maka dana Rupiah  Murni  terutama  operasional  dan  pemeliharaan  kantor  perlu  dialokasikan  secara  efektif untuk  mendukung  pemenuhan  ketersediaan  sarana  dan  prasarana dalam menunjang  pelaksanaan tridharma  perguruan  tinggi  agar  memenuhi  kriteria  yang  ditentukan  dalam  penilaian  akreditasi program studi. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian Amany et al., (2020) yang menemukan bahwa pendapatan alokasi APBN tidak memiliki pengaruh positif terhadap akreditasi.

## Pengaruh Belanja PNBP terhadap Akreditasi Program Studi
Belanja  PNBP  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  Akreditasi  Program  Studi. Koefisien  regresi  bernilai  negatif  menunjukkan  bahwa  Belanja  PNBP yang  semakin  meningkat akan dapat menurunkan jumlah Akreditasi Program Studi A/Unggul. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengamanatkan bahwa pendanaan pendidikan tinggi dapat juga  dapat  bersumber  dari  biaya  pendidikan  yang  ditanggung  oleh  mahasiswa  sesuai  dengan kemmapuan mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya. Hasil penelitian ini mengkonfirmasi teori Stewarship , bahwa Perguruan Tinggi Negeri sebagai Steward memungut biaya pendidikan dari uang masyarakat dalam bentuk Uang Kuliah Tunggal (UKT). UKT dipungut langsung  oleh  PTN  terhadap  pengguna  jasa  layanan  dan  diklasifikasikan  sebagai  pendapatan PNBP.  Pengguna  jasa  layanan  sebagai principal mendapatkan  layanan  dan  mutu  pendidikan melalui perolehan akreditasi program studi yang unggul. Perguruan Tinggi Negeri sebagai steward menerima alokasi PNBP yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan menyusun  program  sesuai  dengan  ketentuan  penggunaan  dana  Rupiah  Murni  dalam  bentuk Rencana  Kerja  dan  Anggaran  (RKA).  Dalam  Rencana  Kerja  dan  Anggaran  dialokasikan  dana PNBP  untuk  mencapai  output  Layanan  Pendidikan,  Penelitian,  Pengabdian  kepada  Masyarakat, Sarana dan Prasarana Pendukung Pembelajaran, Sarana dan Prasarana Pendukung Perkantoran, dan Dukungan Layanan Pembelajaran.
Adanya  pengaruh  negatif  dan  signifikan  Belanja  PNBP terhadap  Akreditasi  Program  Studi dimungkinkan  karena  dana  PNBP  yang  merupakan  pendapatan  dari  masyarakat  sebagian  besar digunakan untuk peningkatan layanan kepada masyarakat. Jika dikaitkan dengan ketentuan output dana  PNBP,  maka  dana  alokasi output Layanan  Pendidikan  mendukung  Kriteria  6,  Penelitian mendukung  Kriteria  7,  Pengabdian  kepada  Masyarakat  mendukung  Kriteria  8,  Sarana  dan Prasarana  Pendukung  Pembelajaran  mendukung  Kriteria  5,  Sarana  dan  Prasarana  Pendukung Perkantoran mendukung Kriteria 5, namun output Dukungan Layanan Pembelajaran belum secara eksplisit  mendukung  kriteria  penilaian  akreditasi.  Di  satu  sisi,  program  studi  baru  memberikan kontribusi  terhadap  penurunan  persentase  akreditasi  A/unggul  suatu  Perguruan  Tinggi  Negeri. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian Amany et al., (2020) yang  menemukan  bahwa  pendapatan  alokasi  PNBP  tidak  memiliki  pengaruh  positif  terhadap akreditasi.

## KESIMPULAN
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Belanja BOPTN,  Belanja  Rupiah  Murni  dan  Belanja PNBP secara simultan berpengaruh terhadap Akreditasi Program Studi A/Unggul Perguruan Tinggi Negeri. Secara parsial, Belanja BOPTN tidak berpengaruh signifikan terhadap Akreditasi Program Studi  A/Unggul  Perguruan  Tinggi  Negeri.  Peningkatan  Belanja  BOPTN tidak  mengakibatkan peningkatan  jumlah  Akreditasi  Program  Studi  A/Unggul  suatu  Perguruan  Tinggi  Negeri  secara signifikan.  Belanja  Rupiah  Murni  berpengaruh  signifikan  terhadap  Akreditasi  Program  Studi A/Unggul  Perguruan  Tinggi  Negeri.  Belanja  Rupiah  Murni yang  semakin  meningkat  akan meningkatkan jumlah Akreditasi Program Studi A/Unggul suatu Perguruan Tinggi Negeri. Belanja PNBP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Akreditasi Program Studi A/Unggul Perguruan Tinggi Negeri. Belanja PNBP yang semakin meningkat akan dapat menurunkan jumlah Akreditasi Program  Studi  A/Unggul  suatu  Perguruan  Tinggi  Negeri.  Belanja  Rupiah  Murni  lebih  kuat pengaruhnya  terhadap  peningkatan  Akreditasi  Program  Studi  A/Unggul  suatu  Perguruan  Tinggi Negeri daripada Belanja BOPTN dan Belanja PNBP.

## REFERENSI
Amany, T. S., Maharani, D. P., & Firmansyah, A. (2020). Peran Pendapatan dan Ukuran Badan Layanan Umum Terhadap Akreditasi Badan Layanan Umum Pendidikan di Indonesia. Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN) , 2 (1). https://doi.org/10.31092/jpkn.v2i1.1004 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (2019).
Basuki, A. T., & Prawoto, N. (n.d.). Analisis Regresi Linear dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis Dilengkapi dengan Aplikasi SPSS & Eviews (2016th ed.). PT RajaGrafindo Persada. Carolina, M. (2021). Analisis Rasio Pendapatan APBN dan Akreditasi Pada Badan Layanan Umum Pendidikan. Jurnal Budged , 6 (1), 132–151.
Davis,  J.  H.,  Schoorman,  F.  D.,  &  Donaldson,  L.  (1997).  Toward  a  Stewardship  Theory  of Management.  Academy  of  Management  Review,  22(1),  20–47. Academy  of  Management Review , 22 (1).
Direktur  Jenderal  Pendidikan  Tinggi.  (2021). Laporan  Kinerja  Direktorat  Jenderal  Pendidikan Tinggi Tahun 2020 .
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, R. dan T. (2020). Statistik Pendidikan Tinggi Tahun 2020 . Firman. (2018, October 23). Banyak pelamar CPNS terjegal kekosongan status Akreditasi Prodi . AntaraNews Kalsel.
Indrajit, R. E. (2006). Manajemen Perguruan Tinggi Modern (Vol. 1).
Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics , 3 (4). https://doi.org/10.1016/0304- 405X(76)90026-X
Julia,  T.,  &  Sianturi,  A.  M.  (2016).  Pengaruh  Penerapan  Pola  Pengelolaan  Keuangan  Badan Layanan  Umum  (PK-BLU)  Terhadap  Kinerja  Finansial,  Kinerja  Non  Finansial  Dan  Mutu Layanan  Pendidikan  (Studi  Kasus  Pada:  Universitas  Sultan  Ageng  Tirtayasa). Jurnal Akuntansi , 3 (1).
Kepala Pusat Data dan Informasi Iptek Dikti. (2020). Statistik Pendidikan Tinggi Tahun 2019 . Margaretha,  E.,  &  Simanjuntak,  R.  A.  (2020).  Dampak  Belanja  Sektor  Pendidikan  Terhadap Kualitas Pendidikan di Indonesia. Info Artha , 4 (2). https://doi.org/10.31092/jia.v4i2.816
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi  Program  Studi  dan  Perguruan  Tinggi,  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Republik Indonesia 1 (2020).
Menteri  Riset  dan  Teknologi  Republik  Indonesia.  (2020). Laporan  Kinerja  Kementerian  Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Tahun 2019 . Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 1 (2019).
Plt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, R. dan T. (2022). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Tahun 2021 .
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (2012).
Septiana,  T.  (2021). Jadi  syarat  daftar  CPNS  2021,  ini  panduan  untuk  akreditasi  kampus  dan jurusan . Kontan.Co.Id.
Shaw, J. C. (2003). Corporate Governance and Risk: A Systems Approach. In Wiley Finance . Suharti.  (2019).  Peran  Perpustakaan  Perguruan  Tinggi  Dalam  Mendukung  Akreditasi  Program Studi. Buletin Perpustakaan , 2 (2).
Sumarno,  S.,  Gimin,  G.,  &  Nas,  S.  (2017).  Dampak  Biaya  Kuliah  Tunggal  Terhadap  Kualitas
Layanan Pendidikan. Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan , 4 (2). https://doi.org/10.24246/j.jk.2017.v4.i2.p184-194 Tamaa,  F.  S.,  &  Widya,  M.  A.  S.  (2021).  Pengaruh  Citra  Perguruan  Tinggi,  Akreditasi  Prodi Terhadap  Keputusan  Mahasiswa  Memilih  Prodi  Pendidikan  Ekonomi  STKIP  PGRI Tulungagung. Jurnal Pendidikan Ekonomi , 6 (1).
Wijatno,  S.  (2009).  Pengelolaan  Perguruan  Tinggi  Secara  Efisien,  Efektif  dan  Ekonomis  Untuk Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan dan Mutu Lulusan. In Jakarta: Salemba Empat .