Volume  2  Issue  2,  September  2018:  pp.  545-555.  Copyright  ©  2018 HOLREV.  Faculty  of  Law,  Halu  Oleo  University,  Kendari,  Southeast  Sulawesi, Indonesia.  ISSN:  2548-1762  |  e-ISSN:  2548-1754.  Open  Access  at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/
Halu  Oleo  Law  Review  is  licensed  under  a  Creative  Commons  Attribution  4.0  International  License,  which  permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Tanggung Jawab Pengangkut dan Pengawas Pelayaran Pada Pelayaran Rakyat
Responsibility for Transporter and Supervisor of Sailorship on Citizen Sailing

## Jabalnur
Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo E-mail: jabalnur821@gmail.com
Abstract: Nationally,  sea  transportation  has  a  caracteristic  and  reached  a  broad range toward national territory need to be developed potential and enhanced role as liaisons among the regions, because it is used as a tool in order to support, encourage, and  mobilize  national  development  that  has  effort  to  increase  social  welfare. However, today, the transportation authority has not been maximal in implementing such to control ship’s sea worthiness. The basic principle of sailing safe ty must be in sea worthiness condition. This meant, the ships must be able to deal with a variety of ways including waves and hurricanes.
The  shipping  organizers  in  several  ports  still  have  not  conducted  professional assessments and considerations of ship  feasibility so that unexpected damage and accidents are often experienced by ships in sailing. Whereas the parties involved in transporting goods and people both in the people's shipping, between islands and ferry  crossings,  each  party  is  responsible  based  on  their  respective  roles  and functions. The captain and ship owner as the direct perpetrators of "crime" (actus reus), while the supervisor in this case the porter and the regional transportation service are indirectly responsible. And if proven guilty, then article 302 and or 303 Laws  17  of  2008  concerning  the  shipping  of  Jo  article  359  of  the  Criminal  Code threatens to impose a sentence of 10 years and a fine of IDR. 1.5 billion.
Keyword: responsibility; sailor ship; citizen sailing
Abstrak: Angkutan  laut  yang  mempunyai  karakteristik  pengangkutan  secara nasional  dan  menjangkau  seluruh  wilayah  melalui  perairan  perlu  dikembangkan potensi  dan  ditingkatkan  peranan  sebagai  penghubung  antar  wilayah,  karena digunakan  sebagai  sarana  untuk  menunjang,  mendorong,  dan  menggerakkan pembangunan  nasional  dalam  upaya  meningkatkan  upaya  kesejahteraan  rakyat. Namun  hingga  saat  ini  otoritas  perhubungan  laut  belum  maksimal  dalam menjalankan kewenangannya dalam memeriksa kelaik-lautan kapal. Dalam Prinsip dasar keselamatan pelayaran menyatakan bahwa kapal yang hendak berlayar harus berada  dalam  kondisi sea  worthness atau  laik-laut.  Artinya,  kapal  harus  mampu menghadapi  berbagai  cara  termasuk  kejadian  ombak  besar  dan  badai  dalam
pelayaran.
Pihak  penyelenggara  pelayaran  di  beberapa  pelabuhan  masih  belum  melakukan penilaian dan pertimbangan secara profesional terhadap kelaikan  kapal sehingga kerusakan secara tak terduga dan atau kecelakaan sering dialami kapal pada saat berlayar. Bahwa pihak-pihak yang terkait dalam pengangkutan barang dan orang baik itu dalam pelayaran rakyat, antar pulau maupun penyeberangan feri, masing- masing  pihak  bertanggung  jawab  berdasarkan  peran  dan  fungsi  masing-masing. Pihak pengangkut nakhoda dan pemilik kapal sebagai pelaku langsung “kejahatan” ( actus reus ), sedangkan pihak pengawas dalam hal ini syahbandar maupun dinas perhubungan  daerah  bertanggung  jawab  tidak  langsung.  Dan  apabila  terbukti melakukan  kesalahan  maka  dapat  dikenakah  pasal  302  dan  atau  303  Undang- undang  No.  17  tahun  2008  Tentang  pelayaran  Jo  pasal  359  KUHP  ancaman hukumannya 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.5 Miliar.
Kata kunci: tanggung jawab; pelayaran; pelayaran rakyat

## PENDAHULUAN
Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 1 Angka 1, diatur yang dimaksud dengan pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim. 1
Angkutan laut yang mempunyai karakteristik pengangkutan secara nasional  dan menjangkau  seluruh  wilayah  melalui  perairan  perlu  dikembangkan  potensi  dan ditingkatkan  peranan  sebagai  penghubung  antar  wilayah,  karena  digunakan  sebagai sarana untuk menunjang, mendorong, dan menggerakkan pembangunan nasional dalam upaya meningkatkan upaya kesejahteraan rakyat.
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  juga  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengenai Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Pasal 1 Angka 5, bahwa Angkutan Laut Pelayaran Rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan  mempunyai  karakteristik  tersendiri  untuk  melaksanakan  angkutan  di  perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.
Di  Provinsi  Sulawesi  Tenggara,  pelayaran  merupakan  bagian  dari  urat  nadi  dan jalur  utama  untuk  angkutan  daerah  pedalaman  dan  kepulauan.  Dalam  menjalankan usahanya  dibidang  angkutan  laut  pelayaran  rakyat  baik  angkutan  berupa  orang  maka
1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
perlu  diperhatikan  oleh  pengusaha  kapal  dan  instansi  terkait  yang  mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan pelayaran untuk memberikan jaminan keselamatan bagi penumpang.
Namun  hingga  saat  ini  otoritas  perhubungan  laut  belum  maksimal  dalam menjalankan kewenangannya dalam memeriksa kelaik-lautan kapal. Pihak penyelenggara pelayaran di beberapa pelabuhan masih belum melakukan penilaian dan pertimbangan secara profesional terhadap kelaikan kapal sehingga accidental damage atau kerusakan secara  tak  terduga  dan  atau  kecelakaan  sering  dialami  kapal  pada  saat  berlayar.  Lebih lanjut  dikatakan  bahwa  selama  ini  pihak  penyelenggara  pelayaran  tidak  cukup  berani melakukan detention order atau perintah penahanan terhadap kapal yang tidak laik, dan pemeriksaan yang dilakukan lebih terkesan formalitas, semu bahkan tampak basa-basi.
Sebuah kapal bermuatan kontainer, KM. Pemudi tenggelam di perairan Banda. Dua kru  kapal  dinyatakan  selamat,  namun  19  awak  kapal  lainnya  belum  diketahui keberadaannya. Kedua ABK yang selamat itu ditemukan terapung, dengan menggunakan alat penolong bersama lima kontainer. "Kapal itu berangkat dari Surabaya tujuan Nabire Papua.  Kapal  itu  mengangkut  kontainer,"  kata  Basrano,  Kepala  Seksi  Operasi  Kantor Search and Rescue Kendari. 2
Kapal penumpang KM Sinar bangun tenggelam di kawasan perairan danau Toba di kabupaten  Simalungun,  Sumatera  Utara.  Yang  menyisakan  tanda  Tanya  soal  jaminan keselamatan  dalam  angkutan  penyeberangan  yang  dikarenakan  minimnya  pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab. Dimana jumlah korban penumpang yang simpang siur. Dari data yang didapatkan 3 orang meninggal dunia, sekitar 184 orang hilang dan selamat 21 orang. Pihak kepolisian telah menetapkan 4 orang tersangka yang harus bertanggung jawab. Sebab, selain menetapkan nakhoda dan pemilik kapal sebagai pelaku  langsung “kejahatan” ( actus reus ) kepolisian juga menetapkan 3 orang penjabat Dishub yang secara sistematis membiarkan KM Sinar Bangun kelebihan kapasitas. Dimana tersangka  dijerat  dengan  pasal  302  dan  atau  303  Undang-undang  No.  17  tahun  2008 Tentang pelayaran Jo pasal 359 KUHP ancaman hukumannya 10 tahun penjara dan denda
2 Kiki  Andi  Pati, Kapal  Bermuatan  Kontainer  Tenggelam  di  Laut  Banda,  19  ABK  Hilang ,  Kompas.com, https://regional.kompas.com/read/2013/07/07/1800025/Kapal.Bermuatan.Kontainer.Tenggelam.di.L aut.Banda.19.ABK.Hilang, diakses pada tanggal 8 Juli 2018.
sebesar Rp. 1.5 Miliar. Dari hasil analisa gros tonnya 17. Harusnya hanya bisa menampung 40 orang penumpang. Serta tidak dilengkapi alat keselamatan penumpang. 3
Belum diangkatnya korban KM Sinar bangun yang tenggelam di kawasan perairan danau  Toba  di  kabupaten  Simalungun,  Sumatera  Utara.  Kembali  kita  dikejutkan  berita tenggelamnya  kapal  feri  di  perairan  selat  Selayar  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Pada  hari Rabu 4 Juli 2018. Kapal Motor Penumpang (KMP) Lestari Maju mengalami insiden tragis yang  berakibat  adanya  korban  jiwa,  Selasa  (3/7/2018)  siang.  Kapal  yang  mengangkut ratusan  penumpang  ini  karam.  Korban tewas  akibat  tenggelamnya  KM  Lestari  Maju  di antara  Pulau  Pasi  dan  Pelabuhan  Pamatata,  Kabupaten  Kepulauan  Selayar,  Sulawesi Selatan, Selasa (3/7/2018) siang, bertambah. Korban meninggal 39 orang, yang selamat 153 orang. 4
Dalam pelayaran antar pulau di provinsi Sulawesi Tenggara khususnya pelayaran dengan  rute  Kendari-Wawonii,  Kendari-Laonti,  Amolenggu  Konsel-Lasiwa  Kab  Muna, Kendari-Wanci dan beberapa kapal dengan rute Kendari-Menui (Sulawesi Tengah) dengan menggunakan kapal motor dan kapal feri masih terdapat penyimpangan-penyimpangan terhadap regulasi kelaik lautan kapal misalnya saja di antaranya:
a. Kapal motor kurang dilengkapi dengan alat-alat penyelamat bagi penumpang.
b. Penumpang yang dimuat pada kapal motor selalu melebihi kapasitas muatan kapal.  Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan  Laut  Pasal  14  Huruf  (b),  bahwa  untuk  menyelenggarakan  Usaha Pelayaran  Rakyat  wajib  dipenuhi  persyaratan  dengan  memiliki  unit  perahu layar atau kapal layar motor dengan ukuran sampai dengan 850 M 3 isi kotor atau kapal motor dengan ukuran sampai dengan 100 M 3 .
c. Sering terjadi over kapasitas sehingga terjadi penumpukan barang.
d. Konstruksi kapal telah mengalami kondisi kapal yang tidak memenuhi standar dimana kapal sebelum berlayar harusnya telah memenuhi standar kelaiklautan kapal, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan suatu pelayaran.
3 Sandro Gatra. KM Sinar Bangun Tenggelam di Danau Toba, 189 Orang Dilaporkan Hilang , Kompas.com, https://regional.kompas.com/read/2018/06/20/09261281/km-sinar-bangun-tenggelam-di-danau- toba-189-orang-dilaporkan-hilang, diakses pada tanggal 7 Juli 2018.
4 Fitriadi, Kronologi Lengkap Tenggelamnya Kapal Feri di Selayar, 25 Orang Tewas, 30 M Uang Gaji ke-13 Lenyap , Bangkapos.com, http://bangka.tribunnews.com/2018/07/04/kronologi-lengkap- tenggelamnya-kapal-feri-di-selayar-25-orang-tewas-30-m-uang-gaji-ke-13-lenyap, diakses pada tanggal 7 Juli 2018.
e. Konstruksi kapal yang tidak seimbang tinggi 4 meter dibuat 3 lantai.
Prinsip  dasar  keselamatan  pelayaran  menyatakan  bahwa  kapal  yang  hendak berlayar  harus  berada  dalam  kondisi sea  worthness atau  laik-laut.  Artinya,  kapal  harus mampu  menghadapi  berbagai  cara  termasuk  kejadian  ombak  besar  dan  badai  dalam pelayaran. Kelayakan kapal juga mensyaratkan konstruksi kapal dan kondisi mesin harus dalam  keadaan  baik.  Sehingga  jika  suatu  saat  terjadi  kecelakaan  laut  maka  pihak penyelenggara  pelayaran  dapat  melepas  tanggung  jawab  dengan  dalih  bahwa  kapal tersebut sudah laik laut.
Namun  hingga  saat  ini  otoritas  perhubungan  laut  masih  gagal  menjalankan kewenangannya dalam memeriksa kelaik-lautan kapal. Pihak penyelenggara pelayaran di beberapa  pelabuhan  masih  belum  melakukan  penilaian  dan  pertimbangan  secara profesional  terhadap  kelaikan  kapal  sehingga  kerusakan  secara  tak  terduga  dan  atau kecelakaan sering dialami kapal pada saat berlayar.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Keselamatan Transportasi
Salah satu tanggung jawab Negara adalah memberikan kemudahan akses kepada setiap warga Negara untuk melakukan aktivitas antar atau dari satu wilayah ke wilayah lainnya di  Negara  Republik  Indonesia.  Apalagi  Negara  Indonesia  adalah  Negara  maritim  yang terdiri  dari  puluhan  ribu  pulau  yang  satu  kesatuan  yang  kita  sebut  sebagai  Nusantara. Untuk  menghubungkan  wilayah  satu  ke  wilayah  lainnya  maka  dibutuhkan  transportasi yang  memadai,  agar  warga  Negara  Indonesia  mendapat  jaminan  keselamatan.  Yang merupakan  hak  asasi  manusia.,  dalam  rangka  mendukung  peri  kehidupannya.  Maka perlunya Sistem transportasi yang aman dan lancar agar pergerakan manusia dan barang. Mendapat keselamatan ( safety ) baik orang maupun barangnya. Siapa pun yang melakukan perjalanan  wajib  mendapatkan  jaminan  keselamatan  serta  kenyamanan  untuk  barang- barang yang diangkut harus tetap dalam keadaan utuh dan tidak berkurang kualitasnya ketika  sampai  di  tujuan.  Ini  sesuai  dengan  definisi  pengangkutan  yang  bertujuan mengantar orang atau barang dari tempat satu ke tempat lainya dengan selamat.
Suatu  layanan  transportasi  yang  dilengkapi  dengan  jaminan  keselamatan  akan memberikan  rasa  kepastian  dan  ketenangan  bagi  pelaku  perjalanan,  sehingga  kegiatan sosial ekonomi masyarakat dapat terlindungi ketika melakukan perjalanan. Tidak adanya jaminan rasa aman, selalu merasa waswas baik sebagian perjalanan, maupun perjalanan
sambungannya,  ataupun  seluruh  proses  perjalanannya.  Jika  aspek  keselamatan transportasi  terjamin,  dan  hak  masyarakat  pengguna  terlindungi,  niscaya  tidak  akan muncul biaya-biaya tidak terduga yang merugikan masyarakat pengguna. Pada prinsipnya, masalah ketertiban dan keselamatan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, pihak swasta, pelaku dan pengguna jasa transportasi, serta seluruh masyarakat.

## Jaminan Keselamatan Dalam Pengangkutan Pelayaran Rakyat
Menurut  Sution  Usman  Adji  mengenai  pengusaha  kapal  terdapat  empat  orang  yang memegang peranan penting, mereka itu adalah :
a. Reder (Pengusaha Kapal)
b. Nahkoda
c. Pengangkut
d. Pemilik
Pengusaha kapal (reder) menurut Pasal 320 KUHD menentukan bahwa pengusaha adalah dia, yang memakai sebuah kapal di laut dan menjalankannya sendiri atau seluruh menjalankan oleh seorang nakhoda yang bekerja padanya. Sungguhpun biasanya seorang pengusaha kapal biasanya adalah pemilik kapal. 5
Menurut Usman Adji, tanggung jawab pengusaha kapal (Reder), membagi :
a. Pasal 321 KUHD sebagai seorang reder ia menguasai kapal  secara kenyataan ( feite )  oleh  karena  itu  pada  hakikatnya  ialah  yang  bertanggung  jawab  atas segala kejadian di kapal yang bersangkutan.
b. Pasal  321  KUHD  ayat  (1)  menentukan  bahwa  pengusaha  kapal  terkait  oleh segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh mereka yang bekerja tetap atau sementara  pada  kapal-kapalnya,  di  jabatan  mereka  dalam  lingkungan kekuasaan mereka. Kalau ayat ini dikupas maka yang mengikat reder adalah:
1) Perbuatan hukum oleh mereka yang bekerja dikapal
2) Dalam pekerjaan tetap atau sementara
3) Ayat  (2)  menegaskan:  reder  bertanggung  jawab  untuk  segala  kerugian yang diterbitkan pada pihak yang melanggar hukum
5 Sution Usman Adji dkk., Hukum Pengangkutan di Indonesia , Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hlm. 290.
4) Pasal 536 menentukan reder dari kapal yang telah melakukan kesalahan harus  bertanggung  jawab.  Dan  juga  pasal  568  KUHD  dan  537  ayat  (3) KUHD. 6
Dalam  Pasal  522  ayat  (1)  KUHD  yang  menyatakan  bahwa  perjanjian  untuk mengangkut mewajibkan pengangkut untuk menjaga keamanan penumpang dari saat naik sampai saat turun dari kapal. Ayat (2), menjelaskan bahwa pengangkut wajib mengganti kerugian,  yang  disebabkan  oleh  cedera  yang  menimpa  menumpang  berkenaan  dengan pengangkutan,  kecuali  ia  dapat  membuktikan,  bahwa  cedera  itu  akibat  dari  suatu peristiwa yang  layaknya tidak dapat dicegah atau dihindari, atau  akibat kesalahan dari penumpang sendiri. Ayat (3), menjelaskan bahwa bila cedera itu mengakibatkan kematian, maka pengangkut wajib mengganti kerugian yang karenanya diderita oleh suami atau istri yang ditinggalkan, anak-anak dan orang tua penumpang itu.
Dalam Pasal 537 ayat (1), menjelaskan bahwa bila tubrukan kapal adalah akibat kedua belah pihak, tanggung jawab kedua pengusaha kapal seimbang dengan kesalahan- kesalahan  yang  dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak.  Ayat  (2),  menjelaskan  bahwa perbandingan  ini  ditetapkan  oleh  hakim  tanpa  ditunjukkan  oleh  orang  yang  menuntut ganti rugi. Bila hal itu tidak dapat ditetapkan, maka para pengusaha kapal itu bertanggung jawab  untuk  segala  bagian-bagian  yang  sama.  Ayat  (3),  menjelaskan  bahwa  bila  ada seorang yang meninggal atau terluka, maka masing-masing pengusaha kapal bertanggung jawab terhadap pihak ketiga untuk seluruh kerugian yang diderita karenanya. Pengusaha kapal yang karena itu telah membayar lebih dari pada bagian yang dihitung dengan cara yang disebut dalam alinea pertama dengan mempunyai tagihan terhadap sesama debitur bersama.
Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 40 ayat (1), bahwa perusahaan angkutan  di  perairan  bertanggung  jawab  terhadap  keselamatan  dan  keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya. Kemudian dipertegas pada pasal 41 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, bahwa; Ayat (1) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud  dalam pasal 40 dapat ditimbulkan sebagai akibat pengoperasian kapal, berupa:
a. Kematian atau lukanya penumpang yang diangkut
b. Musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut
6 Ibid. , hlm. 291.
c. Keterlambatan angkutan penumpang dan/ atau barang yang diangkut, atau
d. Kerugian pihak ketiga
Ayat (2) jika pihak membuktikan bahwa kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d bukan disebabkan oleh kesalahannya, perusahaan angkut di  perairan  dapat  dibebaskan  sebagian  atau  seluruh  tanggung  jawabnya.  Ayat  (3), perusahaan  angkutan  di  perairan  wajib,  mengasuransikan  tanggung  jawabnya sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  melaksanakan  asuransi  perlindungan  dasar penumpang umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7

## Peran Pengawas Pengangkutan Laut dalam mewujudkan keselamatan
Dalam sistem keselamatan pengangkutan laut, peran pengawas pengangkutan laut sangat dibutuhkan. Dalam hukum pelayaran Indonesia yang mengatur mengenai keamanan dan keselamatan penumpang diamanatkan pada Syahbandar. Yang dalam struktur organisasi Kementerian Perhubungan berada dalam Direktorat Jenderal Perhubungan. Yang terdiri kantor  kesyahbandaraan  utama  dan  kesyahbandraan  dan  otoritas  pelabuhan.  Yang masing-masing  kantor  mempunyai  tugas  yang  berbeda.  Dalam  makalah  ini  kami membahas kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan. Sebab kita hanya membahas tentang pelayaran rakyat, kapal motor serta kapal penyeberangan Fery.
Menurut  Pasal  3  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  PM  36  Tahun  2012 tentang  Organisasi  Tata  kerja  Kantor  syahbandar  dan  Otoritas  Pelabuhan  fungsi  dari kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan adalah :
1. Pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal, sertifikasi kapal, pencegahan pencemaran dari kapal dan penetapan status hukum kapal.
2. Pelaksanaan pemeriksaan manajemen keselamatan kapal.
3. Pelaksanaan  pengawasan  keselamatan  dan  keamanan  pelayaran  terkait dengan  kegiatan  bongkar  muat  barang  berbahaya,  barang  khusus,  limbah berbahaya dan beracun (B3), pengisian bahan bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi  penumpang,  pembangunan  fasilitas  pelabuhan,  pengerukan  dan reklamasi,  laik  layar  dan  kepelautan,  tertib  lalulintas  kapal  di  perairan pelabuhan  dan  alur  pelayaran,  pemanduan  dan  penundaan  kapal,  serta penerbitan surat persetujuan berlayar.
7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
4. Pelaksanaan  pemeriksaan  kecelakaan  kapal,  pencegahan  dan  pemadaman kebakaran di perairan  pelabuhan,  penanganan musibah di laut, pelaksanaan perlindungan  lingkungan  maritim  dan  penegakkan  hukum  di  bidang keselamatan dan keamanan pelayaran.
5. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintah di pelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakkan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran. 8
Masih diatur hal teknis lainnya yang di atur dari poin 6 sampai 11 yang berkaitan tentang  penyusunan  induk  kepelabuhanan,  pengawasan  penggunaan  lahan  daratan, pelaksanaan  lalulintas  kapal,  evaluasi  setandar  pelayanan  kerja  dan  pelaksanaan keuangan  pelabuhan.  pelaksanaan  pengawasan  dan  pemenuhan  kelaiklautan  kapal, sertifikasi kapal, pencegahan pencemaran dari kapal dan penetapan status hukum kapal.
Dari  uraian  tugas  berdasarkan  pasal  3  PM  No.  36  Tahun  2012  di  atas  makan syahbandar  sangat  berperan  dalam  melaksanakan  pengawasan  atas  keselamatan  kapal terhadap  penumpang  dan  barang.  Dalam  melaksanakan  pengawasan  manajemen keselamatan kapal. Serta Pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkai  dengan  kegiatan  bongkar  muat  barang  berbahaya,  barang  khusus,  limbah berbahaya dan beracun (B3), pengisian bahan bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, laik layar dan kepelautan, tertib lalulintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran, pemanduan dan penundaan kapal, serta penerbitan surat persetujuan berlayar.
Sehingga apabila terjadi kecelakaan kapal maka syahbandar melakukan koordinasi dengan  pihak-pihak  yang  terkait  di  pelabuhan  yang  terkait  dengan  pelaksanaan pengawasan dan penegakkan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran.
Maka  diharapkan  pihak  syahbandar  dalam  mengeluarkan  surat  persetujuan berlayar  haruslah  sangat  hati-hati  untuk  terlebih  dahulu  melakukan  tahapan-tahapan prosedur pemeriksaan agar kapal yang berlayar benar-benar sudah dinyatakan laiklaut mulai dari manajemen kapal, keselamatan kapal, alat-alat keselamatan penumpang, mesin, kondisi  kapal,  jumlah  barang  dan  penumpang  harus  sesuai  antara  gros  ton  dengan kapasitas  angkut  barang  dan  orang.  Sehingga  ketiga  mengeluarkan  surat  persetujuan berlayar sudah safety .
8 Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  PM  36  Tahun  2012  tentang  Organisasi  Tata  Kerja  Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  di  atas  kami  menarik  kesimpulan  bahwa  pihak-pihak  yang terkait  dalam  pengangkutan  barang  dan  orang  baik  itu  dalam  pelayaran  rakyat,  antar pulau maupun penyeberangan feri, masing-masing pihak bertanggung jawab berdasarkan peran dan fungsi masing-masing. Pihak pengangkut nakhoda dan pemilik kapal sebagai pelaku  langsung  “kejahatan” ( actus  reus ),  sedangkan  pihak  pengawas  dalam  hal  ini syahbandar maupun dinas perhubungan daerah bertanggung jawab tidak langsung.
Apabila terbukti melakukan kesalahan maka dapat dikenakah pasal 302 dan atau 303 Undang-undang No. 17 tahun 2008 Tentang pelayaran Jo pasal 359 KUHP ancaman hukumannya 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.5 Miliar
Pihak-pihak  yang  terkait  dalam  pengangkutan  laut  harus  berhati-hati  dalam menjalankan usaha pengangkutan tidak hanya mengejar keuntungan tapi mengabaikan jawab  Manusia,  harus  menyediakan  alat  keselamatan  penumpang.  Begitu  juga  pihak pengawas  pengangkutan  laut  dalam  hal  ini  pihak  syahbandar  untuk  tidak  mudah mengeluarkan surat kelayakan berlayar. Agar peristiwa kecelakaan kapal laut di Negara Indonesia bisa dihindari.

## Daftar Pustaka

## Buku
Usman Adji, Sution, dkk. Hukum Pengangkutan di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 1991

## Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan

## Situs Internet
Fitriadi, Kronologi  Lengkap  Tenggelamnya  Kapal  Feri  di  Selayar,  25  Orang  Tewas,  30  M Uang  Gaji  ke-13  Lenyap ,  Bangkapos.com,  http://bangka.tribunnews.com/
2018/07/04/kronologi-lengkap-tenggelamnya-kapal-feri-di-selayar-25-orang- tewas-30-m-uang-gaji-ke-13-lenyap, diakses pada tanggal 7 Juli 2018.
Gatra, Sandro. KM Sinar Bangun Tenggelam di Danau Toba, 189 Orang Dilaporkan Hilang , Kompas.com, https://regional.kompas.com/read/2018/06/20/09261281/km- sinar-bangun-tenggelam-di-danau-toba-189-orang-dilaporkan-hilang, diakses pada tanggal 7 Juli 2018.
Pati,  Kiki  Andi, Kapal  Bermuatan  Kontainer  Tenggelam  di  Laut  Banda,  19  ABK  Hilang , Kompas.com,  https://regional.kompas.com/read/2013/07/07/1800025/Kapal. Bermuatan.Kontainer.Tenggelam.di.Laut.Banda.19.ABK.Hilang, diakses pada tanggal 8 Juli 2018.