Penanggung Jawab Ahmad Syafii Maarif Jeffrie Geovanie Rizal Sukma Pengawas Yayasan Haedar Nashir Pemimpin Umum Abd. Rohim Ghazali Pemimpin Redaksi Moh. Shofan Dewan Redaksi Ahmad Najib Burhani Ahmad–Norma Permata Clara Juwono Haedar Nashir Hilman Latief M. Amin Abdullah Luthfi Assyaukanie Pemimpin/Pembina Ahmad Syafii Maarif Sekretaris Redaksi M. Supriadi Redaktur Ahli Zuly Qodir Redaktur Pelaksana Khelmy K. Pribadi, David Krisna Alka, Pipit Aidul Fitriyana Design Layout Riamawati, Deni Murdiani Keuangan Henny Ridhowati, Titik Lestari Sirkulasi Awang Basri, Pripih Utomo Alamat Redaks i MAARIF Institute for Culture and Humanity Jl. Tebet Barat Dalam II No. 6, Jakarta 12810 Telp +62-21 8379 4554     Fax +62-21 8379 5758 website  : www.MAARIFinstitute.org email : jurnal@maarifinstitute.org shofan_mag@yahoo.com Donasi dapat disalurkan melalui rekening :
Yayasan A. Syafii MAARIF BNI MH. Thamrin (Wisma Nusantara) 0114179273

## Terbit Perdana Juni 2003
Redaksi mengundang para cendekiawan, agamawan, peneliti, dan aktivis untuk mengirimkan tulisan, baik berupa hasil penelitian maupun gagasan, sesuai dengan visi dan misi MAARIF Institute for Culture and Humanity. Tulisan merupakan hasil karya sendiri, belum pernah dipublikasikan, penulisan mengacu standar ilmiah yang telah ditetapkan oleh redaksi dengan panjang tulisan minimal 4000 kata (10 halaman, 1 spasi, A4) dengan batas makismal 6000 kata (15 halaman). Redaksi berhak menyeleksi dan mengedit tulisan tanpa mengurangi atau menghilangkan substansi. Jurnal MAARIF terbit 2 kali setahun (Juni dan Desember).

## Pengantar Redaksi
Mendiskursuskan Kembali Makna Moderatisme Muhammadiyah 4
Moh. Shofan

## Artikel Utama
Muhammadiyah Memperkuat Moderasi Islam, Memutus Radikalisme .................................................................... 12
Zuly Qodir
Etos Gerakan dan Strategi Aksi Muhammadiyah:
Menyambut Muktamar Ke-48 di Solo, Jawa Tengah .................. 30
Nurbani Yusuf Sayap Moderasi Muhammadiyah, Progresif-Dinamis Untuk Indonesia (Berke)Maju(An) .............................................. 50 Benni Setiawan Muhammadiyah dan Arus Radikalisme ...................................... 59 Amanah Nurish Muhammadiyah Jawa dan Landasan Kultural Untuk Islam Berkemajuan ............................................................. 75 Ahmad Najib Burhani Alam Digital Muhammadiyah Dakwah Islam Washatiyah Berkemajuan .................................... 85 David Krisna Alka
Muhammadiyah dan Politik: Landasan Ideologi
Bagi Artikulasi Konstruktif ........................................................... 93
Pramono U. Tanthowi
‘Aisyiyah dan Ijtihad Berkemajuan Hak-Hak Perempuan ......... 114 Yulianti Muthmainnah

## Riset
Muhammadiyah dan Salafisme: Sebuah Survei Singkat Tentang Titik Temu dan Titik Seteru ... 135

## Pradana Boy ZTF
Muhammadiyah dan Pengelolaan Zakat: Antara Keikhlasan dan Profesionalisme ...................................... 148

## Erni Juliana Al-Hasanah
Profil Penulis ................................................................................... 161

## MENDISKURSUSKAN KEMBALI MAKNA MODERATISME MUHAMMADIYAH
Pada 2015 yang lalu tepat pada Muktamar yang ke-47 di Makassar, Muhammadiyah secara lebih formal dan semarak, memproklamirkan gagasan Negara Pancasila sebagai Dar al-Ahd wa al-Syahadah . Gagasan itu menegaskan pentingnya nasionalisme, menjaga NKRI dan menjunjung Pancasila sebagai ideologi bangsa yang Islami. Upaya ini tidak lain adalah Jihad Kebangsaan Muhammadiyah untuk menegaskan bahwa Pancasila merupakan ideologi negara yang sudah final. Pancasila yang menjadi dasar Negara diyakini sesuai dengan nilai-nilai Islam. Konsep Negara Pancasila sebagai Darul l-Ahd Wa al-Syahadah ini didasarkan pada pemikiran-pemikiran resmi yang selama ini telah menjadi pedoman dan rujukan Muhammadiyah, seperti Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah (MKCH), Kepribadian Muhammadiyah, Khittah-khittah Muhammadiyah, Membangun visi dan Karakter Bangsa, serta hasil Tanwir Muhammadiyah di Bandung tahun 2012 dan Tanwir Samarinda tahun 2014.
Proklamasi Muhammadiyah bahwa Negara Pancasila adalah Darul l-Ahd Wa al-Syahadah berakar pada Kepribadian Muhammadiyah yang secara resmi diputuskan pada Muktamar ke-35 tahun 1962 di Jakarta. (Republika, 26 Agustus, 2019). Muhammadiyah memandang bahwa Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia adalah ideologi negara yang mengikat seluruh rakyat dan komponen bangsa. Secara tegas Muhammadiyah mengatakan bahwa Pancasila bukan agama, tetapi substansinya mengandung dan sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam, yang menjadi rujukan ideologis dalam kehidupan kebangsaan yang majemuk. Ini artinya, usulan sejumlah kelompok radikal untuk mengganti ideologi negara, karena dinilai tidak Islami ditolak
oleh Muhammadiyah. Bagi Muhammadiyah, Pancasila itu Islami karena substansi pada setiap silanya selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam.
Menurut Haedar Nashir, dengan alam pikiran itu Muhammadiyah tidak bersetuju dan tidak memberi ruang bagi adanya ideologi, pemikiran, sikap, dan pandangan yang ingin mewujudkan bentuk dan ideologi lainnya yang bertentangan dengan pandangan Negara Pancasila Darul l-Ahd Wa al-Syahadah . (Republika, 26 Agustus, 2019). Lebih jauh, pemikiran tentang Negara Pancasila sebagai Darul l-Ahd Wa al-Syahadah itu dimaksudkan untuk menjadi rujukan dan orientasi pemikiran serta tindakan bagi seluruh anggota Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Muhammadiyah juga telah menjadikan Islam Berkemajuan dan aktualisasi Darul l-Ahd wa al-Syahadah dalam penyampaian materi-materi pelajaran di lembaga pendidikannya. Pada saat yang sama, Muhammadiyah terus berupaya mendorong pemerintah untuk menggunakan pendekatan moderasi dalam menangkal radikalisme dan teorisme, bukan hanya dengan pendekatan keamanan dan kekerasan.
Namun, setelah hampir setengah dekade lamanya, implementasi gagasan ini perlu diperhatikan secara lebih serius, terutama ketika bangsa ini harus menghadapi merebaknya Islamisme yang ekstrem (radikalisme Islam). Konsekuensinya, hal ini menimbulkan pertanyaan serius bahwa, “Apakah implementasi Dar l-Ahd wa al-Syahadah di akar rumput berhasil, mengingat bahwa sebagian sarjana mengklaim bahwa beberapa orang yang terpapar radikalisme keagamaan berasal dari Muhammadiyah?”
Menjawab pertanyaan tersebut di atas sangatlah penting dalam rangka menyelesaikan masalah kekinian yang dihadapi oleh Indonesia secara umum dan Muhammadiyah secara khusus. Di samping itu, mendalami hal ini, sebenarnya juga berfungsi untuk menutup lubang-lubang kajian ( gaps of study ) yang belum tersentuh pelbagai kerja kesarjanaan, misalnya: pertama , meskipun kajian radikalisasi keagamaan di Indonesia bertebaran di mana-mana, namun yang secara khusus membahas Muhammadiyah dewasa ini masihlah sedikit; kedua , kajian mengenai pandangan Muhammadiyah terhadap syariat Islam, negara, Pancasila dan radikalisme keagamaan masih jarang; ketiga , kajian yang secara khusus mengevaluasi implementasi Dar al-Ahd wa al-Syahadah , belum dilakukan; keempat , kajian bagaimana Muhammadiyah sebagai promotor Islam moderat dan Islam berkemajuan menghadang Islam radikal, juga belum dilakukan.
Peringatan Mitsuo Nakamura—seorang antropolog, yang sangat serius meneliti pergerakan Muhammadiyah—pernah mengatakan bahwa masalah yang akan dihadapi organisasi Muhammadiyah setelah satu abad sangat besar dan mendalam. Muhammadiyah, pesannya, tak boleh redup dan terus memberikan pencerahan bagi bangsa. Untuk tujuan itu diperlukan energi dan pemikiran yang sungguh-sungguh dan mendalam. Hal yang sama juga pernah dikatakan oleh Cak Nur, bahwa Muhammadiyah dapat terancam menjadi tawanan dari bayangan keberhasilan dirinya pada masa lampau karena rasa puas diri ( complacency ) yang biasanya menjadi pangkal konservativisme dan kebekuan ( jumud ).” (Madjid, 1997: 107-108)
Dalam beberapa tahun terakhir ini, sejumlah penelitian yang dilakukan oleh para kader Muhammadiyah dan para akademisi menunjukkan bahwa arah gerakan Muhammadiyah masih belum menyentuh persoalan-persoalan sosial- kemasyarakatan yang dihadapi oleh bangsa ini.
Hasil temuan Pradana Boy (2010) dalam “In Defence of Pure Islam: The Conservative-Progressive Debate Within Muhammadiyah” menunjukkan bahwa pluralisme, kesetaraan gender dan dakwah kultural, ternyata bukan sesuatu yang mudah diterima di Muhammadiyah. Bahkan, pluralisme tidak bisa tumbuh dengan sehat di lingkungan organisasi Islam yang mengklaim paling modern ini. Fakta bahwa masyarakat atau suatu bangsa itu plural tidak serta merta menjadikan Muhammadiyah memahami dan menghargai pluralisme. Penolakan ide-ide kemajuan, seperti pluralisme, terjadi hampir di semua kalangan Muhammadiyah. Pluralisme adalah salah satu contoh saja di mana Muhammadiyah menunjukkan resistensinya.
Studi ini diperkuat dari hasil penelitian Biyanto (2012), yang menemukan dua varian pemikiran dan sikap Kaum Muda Muhammadiyah terhadap wacana Pluralisme agama, baik yang menerima maupun yang menolak gagasan tersebut. Belakangan, Zuly Qodir, (2017) seorang intelektual Muhammadiyah, melakukan penelitian tentang Sikap Politik Muhammadiyah Era Presiden Jokowi. Penelitian ini menjelaskan bahwa warga Muhammadiyah dari Surakarta, Yogyakarta, Padang dan Bandung, termasuk penyumbang terbesar pasukan demo super damai 4-11-2016. Jumlahnya mencapai puluhan ribu warga Muhammadiyah. Padahal, PP Muhammadiyah telah memberikan edaran bahwa kader Muhammadiyah tidak perlu melakukan demo lagi karena masih banyak masalah bangsa yang harus diselesaikan. Belakangan, MAARIF Institute bekerjasama dengan INFID, melakukan riset Peran Organisasi Islam Moderat
dalam Menangkal Ekstremisme Kekerasan; Studi Kasus Muhammadiyah (2019).
Dengan mempertimbangkan pelbagai temuan lapangan yang ada, penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Dar al-Ahd wa al-Syahadah di akar rumput, relatif berhasil. Para aktivis Muhammadiyah menolak keras radikalisasi keagamaan dan mengecam terorisme. Akan tetapi, perlu digarisbawahi bahwa mereka yang merasa tidak puas dan pada akhirnya memilih keluar dari Muhammadiyah, maupun mereka (Islamis) yang menginfiltrasi Muhammadiyah, telah terpapar dan terlibat dalam aksi-aksi radikalisasi keagamaan.
Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dalam menyebarkan dan mengimplementasikan gagasan Dar al-Ahd wa al-Syahadah ada pelbagai tantangan yang harus dihadapi Muhammadiyah yakni: Muhammadiyah harus berhadapan dengan tumbuh-suburnya ideologi Islamisme (Islam yang skripturalis, konservatif dan bahkan radikal yang ada di Muhammadiyah), munculnya populisme Islam(is), dan masalah-masalah lainnya.
Penting pula dijelaskan di sini bahwa para aktivis Muhammadiyah memiliki perhatian yang besar terhadap segala tantangan kekinian, khususnya merebaknya Islam radikal. Dalam konteks ini Muhammadiyah ingin memerjuangkan Islam Indonesia yang tengahan ( washatiyyah ), terbuka, toleran dan cinta damai.
Masalahnya adalah di hadapan tantangan kontestasi politik elektoral, isu-isu keagamaan seringkali dijadikan alat untuk meraih kekuasaan. Konsekuensinya, hal tersebut menyebabkan pengerasan sikap keberagamaan sebagian masyarakat, termasuk warga Muhammadiyah. Baik itu menyangkut masalah ideologi dan politik, hal yang dianggap berbahaya oleh Muhammadiyah adalah dehumanisasi. Wujud daripada dehumanisasi tersebut adalah radikalisme keagamaan dan bahkan terorisme.
Berkaitan dengan kompleksitas kontestasi politik, ideologi, fragmentasi sosial dan perkembangan teknologi informasi, dakwah Muhammadiyah belum menyentuh kalangan millennial yang sudah sangat akrab dengan teknologi canggih tersebut. Kendati demikian, secara umum daya tahan Muhammadiyah menghadapi Islam radikal masih kokoh. Para kader Muhammadiyah (kader asli dan para anggota inti) tidak bisa terinfiltrasi oleh Islam radikal. Walau demikian, di antara warga Muhammadiyah yang dianggap radikal, itu semua terjadi oleh karena mereka bukan kader asli yang mengikuti berlapis-lapis sistem perkaderan yang ada, tetapi pendatang dan bahkan infiltran, yang mencoba mempengaruhi internal Muhammadiyah.
Dalam riset ini tidak ditemukan program atau upaya khusus Muhammadiyah melawan, membendung, dan menghadapi ekstremisme. Riset ini memberikan kesimpulan beberapa hal:
Pertama, posisi Muhammadiyah sebagai organisasi Islam moderat terhadap gerakan Islam non-mainstream cukup dilematis. Di satu sisi Muhammadiyah berpotensi menjadi penengah atau jembatan, di antara berbagai kelompok Islam yang ada di Indonesia. Karena Muhammadiyah relatif bisa bekerja sama dengan berbagai kelompok Islam, bahkan dengan non-Muslim. Pada sisi yang lain, secara ideologi Muhammadiyah beresiko dapat tergerus atau terpengaruh ideologi lain, sehingga menjadi tantangan bagi warganya karena terlalu terbuka dengan berbagai kelompok, maka sistem organisasi dan manhaj pemikiran Muhammadiyah harus kuat supaya tidak terpengaruh ideologi ekstremisme dan radikalisme.
Kedua, Muhammadiyah tidak kokoh memegang satu ideologinya : Islam Berkemajuan. Kadang ideologi Muhammadiyah itu tidak banyak dipahami warga Muhammadiyah sendiri. Secara umum orang Muhammadiyah adalah puritan sehingga rentan terpengaruhi oleh ideologi Islamisme, namun daya tahan Muhammadiyah menjadi budaya kerja pada koridor organisasi, institusi dan kelembagaan. Karena itu, sekonservatif-konservatif-nya orang Muhammadiyah tetap bergerak pada koridor hukum negara. Dengan kata lain, karena budaya Muhammadiyah adalah budaya organisasi yang memiliki doktrin kuat teologi amal (kerja), maka orang Muhammadiyah menilai radikal, konservatif dapat dilihat dari perilaku amaliyahnya.
Ketiga, Karena budaya organisasi Muhammadiyah cukup solid, maka Muhammadiyah cukup power full pengaruhnya di masyarakat, terutama kebermanfaatan di berbagai bidang kehidupan. Tetapi sebagai gerakan yang mempromosikan wacana, ideologi Muhammadiyah tidak cukup kuat berkontestasi dengan kelompok Islam lainnya. Muhammadiyah lemah dalam bidang pengelolaan pengajian keislaman, mengelola jamaah masjid, dan mempromosikan wacana keislaman di dunia maya. Berbagai kelemahan yang ada selain narasi yang elitis (di luar mainstream), terbiasa tampil secara institusi, padahal masyarakat menyukai sosok individu, selain pembawaan yang serius dll.

## Tentang Jurnal Ini
Perhelatan Tanwir Muhammadiyah di Bengkulu beberapa waktu lalu, yang mengangkat tema “Beragama yang Mencerahkan”, —dan menjelang Muktamar Muhammadiyah Juli tahun 2020 mendatang—harus mampu memberikan perspektif baru. Muktamar Muhammadiyah mendatang harus menghasilkan pemikiran-pemikiran baru yang otentik dan cerdas terkait dengan berbagai ragam persoalan. Antara lain, Muhammadiyah dilihat dari bidang dakwah, pemikiran Islam, kepemimpinan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, filantropisme, isu gender serta keunikan-keunikan kasus yang berkembang di masyarakat.
Ajang Muktamar Muhammadiyah mendatang akan terasa hambar bila ia kehilangan etos sebagai gerakan pembaruan, gerakan ilmu, gerakan amal, serta tidak mampu menangkap pesan zaman dan merespon persoalan sosial- keummatan.
Artikel-artikel dalam jurnal ini harus kita baca secara kritis guna mempertajam keinsyafan akan permasalahan: Apakah usaha modernisasi (pembaruan) yang digagas oleh Muhammadiyah dalam perjalanan historisitasnya mengalami kemerosotan—jika tidak boleh disebut kemunduran? Apa usaha usaha yang telah dilakukan oleh Muhammadiyah dalam melakukan moderasi Islam?
Artikel pertama oleh Zuly Qodir, menguraikan tentang Muhammadiyah sebagai organisasi sosial keagamaan yang moderat. Muhammadiyah mendorong moderasi dalam berislam karena Indonesia memiliki kultur Islam yang tidak sama dengan Islam di Timur Tengah. Islam Indonesia lebih berkarakteristik wasatiyah- tengahan, tidak ke kanan atau pun ke kiri. Dalam memperjuangkan gagasan Islam Moderat ini, menurutnya, Muhammadiyah mengembangkan pelbagai aktivitas yang dikenal sebagai amal usaha dalam bidang pendidikan, rumah sakit, panti asuhan dan belakangan pemberdayaan kaum mustadhafin. Gagasan ini, sekalipun tidak serta merta mengatakan Kami Indonesia, Kami Pancasila dan NKRI harga Mati, buat Muhammadiyah keindonesiaan harus terus dijaga dan tidak boleh dirobohkan oleh kelompok manapun sebab negara ini merupakan negara kesepakatan banyak elemen bangsa yang telah bersusah payah merebutnya dari kolonialisme-penjajahan.
Pada artikel kedua, Nurbani Yusuf, mengajak para kader Muhammadiyah, agar semarak Muktamar Muhammadiyah ke-48 yang akan diselenggarakan di Kota Solo dijadikan sebagai wahana untuk berlomba-lomba memberikan kontribusinya guna kemajuan umat dan bangsa, meningkatkan etos gerakan dan strategi aksi
Muhammadiyah dalam menghadapi tantangan zaman. Di dalam tulisan ini, Nurbani Yusuf juga menjelaskan bahwa Muhammadiyah bukan saja gerakan pemikiran tapi juga sekaligus gerakan amal, yang dikemas dalam satu pergerakan yang dinamis dan utuh dengan tidak meninggalkan watak ke-Islamannya.
Artikel ketiga, Benni Setiawan, membahas tentang peran dan posisi Muhammadiyah dalam upaya moderasi keberagamaan di Indonesia. Muhammadiyah sebagai organisasi massa terbesar di Indonesia mempunyai peran signifikan dalam proses itu. Proses moderasi itu, menurut Benni, dapat dilakukan oleh Muhammadiyah karena Persyarikatan mempunyai fondasi ideologi reformis, moderat, pandangan Islam yang berkemajuan, potensi sumber daya manusia, amal usaha, dan jaringan yang dimiliki. Teologi al-Maun dan al-Ashr yang menjadi dasar utama Muhammadiyah dalam mencerahkan peradaban bangsa diuraikan secara tegas dalam tulisan ini.
Pada artikel keempat, Amanah Nurish, dalam tulisannya menguji kembali tentang bagaimana pertahanan Muhammadiyah dalam menangkal isu-isu radikalisme keagamaan yang sering dialamatkan kepada kelompok modernis ini. Lebih jauh, tulisan ini hendak menelusi kembali bagaimana pengalaman Muhammadiyah sebagai organisasi Islam moderat dengan spirit Pancasila dalam menghadapi arus radikalisme.
Pada artikel kelima, Ahmad Najib Burhani, mendiskusikan hubungan antara Muhammadiyah dan budaya lokal di Indonesia sering menjadi tema kontroversial, baik di dalam organisasi ini maupun dalam wacana tentang Islam Indonesia. Muhammadiyah dikenal, salah satunya, sebagai gerakan purifikasi dan pemberantas TBC (Takhayyul, Bid’ah, dan Khurafat) yang kadang menempatkan posisinya saling berhadapan dengan budaya lokal.
Artikel keenam, yang ditulis oleh David Krisna Alka, secara serius membincang tentang gerakan digital Muhammadiyah. Tulisan ini mengkaji alam digital dakwah Muhammadiyah dalam konteks keindonesiaan dan kebangsaan. Alam digital ini dekat dengan alam pikir generasi baru Muhammadiyah. Menjadi tantangan generasi muda Muhammadiyah dan influencer-nya untuk memelihara dan menyebarkan prinsip Islam Wasathiyah.
Artikel ketujuh, Pramono U. Tanthowi, menjelaskan bahwa sejak awal Muhammadiyah telah menegaskan sikapnya sebagai gerakan sosial keagamaan yang memilih strategi non-politik. Namun di sisi lain reformasi telah membuka peluang bagi setiap kekuatan politik untuk berkontestasi dan memperjuangkan
kepentingannya melalui proses demokratis. Dalam artikel ini, Pram, menegaskan kiprah Muhammadiyah yang secara elastis dapat memainkan peran politik sebagai kekuatan politik yang ikut mempengaruhi proses politik nasional secara signifikan, tanpa harus mengubah jati dirinya menjadi organisasi partai politik.
Artikel kedelapan, Yulianti Muthmainnah, mengeksplorasi kontribusi ‘Aisyiyah selama rentan waktu 21 tahun paska Reformasi (1998-2019) dalam bidang fikih dan pandangan agama dengan perspektif keadilan bagi perempuan dan anak sehingga berkontribusi pada penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan tujuan pernikahan monogami.
Sementara artikel kesembilan, Pradana Boy ZTF, menguraikan tantangan kontemporer yang dihadapi oleh Muhammadiyah, yakni penetrasi pemikiran dan gerakan Islam lain yang memiliki persinggungan ideologis dengan Muhammadiyah. Di antara banyak gerakan itu, menurut Boy, Salafisme adalah salah satunya. Penetrasi Salafisme ke dalam Muhammadiyah telah menghadirkan sikap dan respons yang beragam, utamanya di kalangan Muhammadiyah sendiri. Sementara dari kalangan lain, tidak jarang muncul pula identifikasi Muhammadiyah dengan salafisme dan bahkan radikalisme.  Tulisan ini merupakan survei awal sederhana untuk memetakan dialektika Muhammadiyah dan Salafisme.
Dan pada artikel terakhir, Erni Juliana, menguraikan tentang tantangan yang dihadapi oleh LAZISMU, baik tantangan secara internal maupun eksternal. Tulisan ini ingin menjelaskan bahwa upaya memadukan keikhlasan dan profesionalisme dalam praktik akuntabilitas pelaporan keuangan merupakan budaya baru yang masih terus berproses dalam membangun citra keseluruhan Muhammadiyah sebagai organisasi modern yang akuntabel.
Sebagai penutup kami berharap agar kesepuluh artikel yang secara umum berbicara tentang moderatisme Muhammadiyah ini dibaca secara kritis guna mempertajam keinsyafan akan dipertanyakan: Apa usaha usaha yang telah dilakukan oleh Muhammadiyah dalam melakukan moderasi Islam?
Selamat membaca
Moh. Shofan
Pemimpin Redaksi Jurnal MAARIF