2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 4, April 2022

## REKONSTRUKSI  SISTEM  PERADILAN  PIDANA  DALAM  MENANGANI PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

## Maman Budiman
Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Indonesia Email: maman.budiman@unpas.ac.id

## Abstrak
Hukum  acara  yang  dipergunakan  adalah  Undang-undang  nomor  8  tahun  1981 tentang  KUHAP,  serta  khusus  untuk  KPK  selain  menggunakan  KUHAP, menggunakan  juga  Undang-Undang  Nomor  19  tahun  2019  perubahan  Undaang- Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Semua perkara tindak pidana korupsi yang  dilakukan  pemeriksaan  di  tingkat  penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan, pemeriksaan dimuka sidang baik oleh Kepolisian, Kejaksaan, KPK sampai dengan Pengadilan  tindak  pidana  korupsi  sering  terjadi  persoalan  dan  hambatan  terutama menjalankan  sistem  peradilan  pidana.  Identifikasi  permasalahan  dalam  penelitian ini  adalah  apakah efektif  sistem  peradilan  pidana  dalam menanggulangi  kejahatan korupsi  di  Indonesia  serta  bagaimana  rekonstruksi  sistem  peradilan  pidana  dalam menangani  perkara  tindak  pidana  korupsi.  Tujuan  penelitian  ini  diharapkan  dapat menemukan  jawaban  mengenai  Rekonstruksi  terhadap  sistem  peradilan  pidana  di adalah membangun kembali sistem atau aturan yang sudah ada menuju kearah lebih baik termasuk KUHAP, Apabila KUHAP sudah ada pembaharuan secara otomatis aturan  lain  seperti  Undang-Undang  kepolisian,  Undang-Undang  Kejaksaan, Undang  Undang  Mahkamah  Agung,  Undang-Undang  KPK,  Undang-Undang Lembaga Pemasyarakatan dan Undang-Undang Advokat dapat menyesuaikan.
Kata Kunci : korupsi; sistem peradilan pidana; rekonstruksi

## Abstract
The  event  law  used  is  Law  Number  8  of  1981  concerning  KUHAP,  as  well  as specifically for the KPK in addition to using the KUHAP, using also Law No. 19 of  2019  amendment  to  Undaang  Law  No.  30  of  2002  concerning  the  KPK.  All cases of corruption crimes carried out at the level of investigation, investigation, prosecution, examination in advance of the trial both by the Police, Prosecutor's Office,  KPK  to  the  Corruption  Criminal  Court  often  occur  problems  and obstacles, especially running the criminal justice system. Identifying the problems in  this  study  is  whether  the  criminal  justice  system  is  effective  in  tackling corruption crimes in Indonesia and how to reconstruct the criminal justice system in  dealing  with  corruption  cases.  The  purpose  of  this  study  is  expected  to  find answers about reconstruction of the criminal justice system in order to rebuild the existing  system  or  rules  towards  a  better  direction  including  the  KUHAP,  if  the KUHAP has been automatically updated other rules such as the Police Law, the
Prosecutor's  Law,  the  Supreme  Court  Law,  the  KPK  Law,  the  Penitentiary  Law and the Advocate Law can adjust.

## Keywords: corruption; criminal justice system; reconstruction

## Pendahuluan
Pemberantasan  korupsi  menjadi  salah  satu  agenda  prioritas,  bahkan  semua agenda  reformasi,  baik  langsung  ataupun  tidak  langsung  ditujukan  untuk meminimalisasi  potensi  korupsi,  misalnya  agenda  perubahan  UUD  1945  untuk membangun cheks and balancing system (sistem saling mengawasi dan mengendalikan) agar kekuasaan tidak terkonsentrasi pada satu cabang kekuasaan sehingga menimbulkan potensi korupsi (Fahroji, 2016, p. 2) .
Pemerintah  sudah  beberapa  kali  melakukan  perubahan  Undang-undang pemberantasan  korupsi,  dan  yang  berlaku  saat  ini  yaitu  Undang-Undang  Nomor  20 tahun 2001. Diluar Undang-Undang pemberantasan korupsi masih ada Undang -Undang Nomor  28  tahun  1999  tentang  penyelenggaraan  negara  yang  bersih  dan  bebas  dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta ada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
Penindakan terhadap pelaku korupsi harus dilakukan secara profesional, karena sifat perbuatan korupsi adalah luar biasa. Aparat penegak hukum baik itu Polisi, Jaksa, KPK  maupun  Hakim  ketika  melakukan  proses  penindakan  harus  mengedepankan keadilan,  kemanfaatan  dan  kepastian.  Alat  bukti  yang  diajukan  dan  dihadirkan  harus benar-benar  sesuai  dengan  pembuktian  berdasarkan  Pasal  184  ayat  1  Undang-Undang Nomor  8  tahun  1981  tentang  KUHAP. (Sutatiek,  2013,  p.  1) .  Putusan  hakim  dalam perkara  pidana  harus  benar-benar  mencerminkan  aspek  keadilan  yang  dapat  dirasakan oleh  terdakwa  dan  keluarganya  maupun  bagi  penuntut  umum  yang  mewakili  korban. Putusan pemidanaan merupakan salah satu bentuk putusan yang dilakukan oleh majelis hakim  baik  Pengadilan  Negeri,  Pengadilan  Tinggi  maupun  Mahkamah  Agung.  Fungsi utama  dari  seorang  hakim  terutama  hakim  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara pidana adalah memberikan putusan kepada terdakwa, yang pada pokoknya menentukan bahwa  suatu  peristiwa  atau  kesalahan  dianggap  telah  terbukti  karenaya  ada  alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP, serta adanya keyakinan hakim yang dilandasi  dengan  integritas  moral  dan  didasarkan  kepada  hati  nurani (Budiman,  2020, pp. 77–78).
Semua  perkara  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  pemeriksaan  di  tingkat penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan,  pemeriksaan  dimuka  sidang  baik  oleh Kepolisian,  Kejaksaan,  KPK  sampai  dengan  Pengadilan  tindak  pidana  korupsi  sering terjadi persoalan dan hambatan terutama menjalankan sistem peradilan pidana. Undang- Undang  Nomor  8  tahun  1981  dirasa  sudah  banyak  kekurangan  terutama  mengenai pembuktian  khususnya  untuk  memproses  pelaku  tindak  pidana  korupsi.  Tidak  jarang juga  aparat  penegak  hukum  melakukan  penyalahgunaan  kewenangan  yang menimbulkan  adaya  korban  dalam  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana korupsi  terutama  pada  sektor  pengadaan  barang  dan  jasa  seperti  dalam  kasus
peningkatan kapasitas air minum/uprating di PDAM Tirta Tarum cabang Teluk Jambe Kabupaten  Karawang  Jawa  Barat.  Kronologis  singkatnya  adalah  sebagai  berikut Penyidik  Kejaksaan  Tinggi  Jawa  Barat  telah  menetapkan  tersangka  dan  melimpahkan perkara  tindak  pidana  korupsi  ke  Pengadilan  atas  nama  Yogie  Patriana  Alsjah  dan Jumali  selaku  Pengguna  aggaran  dan  Pejabat  pembuat  komitmen  pada  kegiatan Uprating  IPA  PDAM  Cabang    Teluk  jambe  Kabupaten  Karawang.  Mereka  di  dakwa karena  telah  melakukan  tindak  pidana  korupsi  Pengadaan  peningkatan  kapasitas  air minum/ uprating yang di duga melanggar Pasal 2 dan Pasal 3, Undang-Undang Tipikor. Penyidik Kejaksaan tinggi Jawa Barat menganggap seharusnya proses lelang dilakukan bukan  pada  tahun  2015  karena  tidak  dianggarkan  dalam  RKAP  tahun  2015,  walupun dikerjakan pada tahun 2016 dan dianggarkan dalam RKAP tahun 2016.
Tujuan  penulisan  ini  adalah  untuk  mengkaji  rekonstruksi  sistem  peradilan pidana dalam menangani perkara tindak pidana korupsi dari mulai proses penyelidikan, penyidikan,  penuntutan,  pemeriksaan  di  persidangan,  upaya  hukum,    pelaksanaan putusan  hakim/eksekusi  sampai  dengan  terpidana  menjalani  putusan  di  lembaga pemasyarakatan. Penulisan ini berguna untuk memberikan masukan kepada pemerintah Indonesia  khususunya  aparat  penegak  hukum  dalam  memproses  pelaku-pelaku  yang melakukan tindak pidana korupsi.

## A. Studi Pustaka
Hukum  memegang  peran  penting  dalam  berbagai  segi  kehidupan bermasyarakat  dan  bernegara (Saifullah,  2007,  p.  29) .  Hukum  nasional  hanya mengatur  keadilan  bagi  semua  pihak,  oleh  karenanya  keadilan  didalam  perspektif hukum  nasional  adalah  keadilan  yang  menserasikan  atau  menselaraskan  keadilan- keadilan  yang  bersifat  umum  diantara  sebagian  dari  keadilan-keadilan  individu. Dalam  keadilan  ini  lebih  menitik  beratkan  pada  keseimbangan  antara  hak-hak individu  masyarakat  dengan  kewajiban-kewajiban  umum  yang  ada  didalam kelompok masyarakat hukum. Sebagai Hukum Privat hukum pidana harus dirancang untuk menerapkan keadalan bagi seluruh rakyat indonesi, oleh karena itu harus ada formulasi kebijakan yang dapat dirasakan rasa keadilanya oleh setiap warga negara. Salah  satu  terobosan  kebijakan  hukum  pidana  terkini  dalam  pemberantasan  tindak pidana  korupsi  adalah  dengan  menjadikan  korporasi  sebagai  salah  satu  subjek hukumnya sehingga bisa dituntut pertanggungjawaban pidana serta dapat diputuskan pemidanaan  terhadapnya.  Jika  sebelumnya  subyek  hukum  tindak  pidana  korupsi hanya  terkait  dengan  orang  yang  mana  lebih  khusus  lagi  terkait  dengan  pegawai negeri ( vide Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi),  saat  ini  pengertian  orang  tersebut  tidak  semata  diartikan sebagai  manusia  tetapi  juga  meliputi  korporasi  ( vide Pasal  1  angka  3  Undang- Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK)). Kebijakan memperluas subjek hukum  tindak  pidana  korupsi  pada  korporasi  ini  merupakan  bagian  dari  strategi pemberantasan  dan  penanggulangan  tindak  pidana  korupsi (Suhariyanto,  2016,  pp. 201–202) .  Terdapat  dua  syarat  yang  harus  dipenuhi  untuk  mempidana  seseorang
yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang atau tindak pidana ( actus reus ) dan ada sikap batin jahat atau tersela ( mens rea ).
Pertanggungjawaban  pidana  diartikan  sebagai  diteruskannya  celaan  yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar orang dipidana harus sudah ada aturannya (azas legalitas), dan pelaku itu ada kesalahan. Pertanggungjawaban pidana terjadi  karena  telah  ada  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  seserorang. Pertanggungjawaban  pidana  pada  hakikatnya  merupakan  suatu  mekanisme  yang dibangun  oleh  hukum  pidana  untuk  bereaksi  terhadap  pelanggaran  kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu (Huda, 2006, p. 68) .
Pertanggung  jawaban  pidana  ditegakan  oleh  sistem  hukum  Hukum  acara pidana atau dengan kata lain hukum formil yang bertujuan untuk menegakan hukum materil  yaitu  hukum  pidana.  Hukum  formil  adalah  hukum  mengenai  mekanisme atau  proses  agar  hukum  materil  dapat  ditegakan.  Mekanisme  yang  dijalankan  oleh hukum  acara  pidana  adalah  untuk  membantu  aparat  penegak  hukum  (APH) menjalankan fungsinya menegakan hukum dan keadilan. Sebelum berlaku Undang- undang hukum acara pidana (KUHAP) yaitu Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, hukum  acara  yang  berlaku  di  indonesia  pada  saat  itu  berdasarkan  peraturan  yang mulai  berlaku  ialah Inlands  Reglement ,  yang  diberlakukan  mulai  tanggal  3 Desember  1847  Sbld  Nomor  57.  Setelah  beberpa  kali  berubah  akhirnya  berlaku herzien inlandsch reglemen (HIR) berdasarkan Sbld 1941 nomor 44 (Hamzah, 2008,
p. 54) . Yang terpenting dari perubahan IR menjadi HIR  ialah dengan perubahan itu dibentuk  lembaga Openbaar    Ministerie atau  penuntut  umum  yang  dahulu ditempatkan  dibawah  Pamongraja.  Dengan  perubahan  itu  maka Openbaar Ministerie (OM) atau parket itu secara bulat dan tidak terpisahkan berada dibawah Officer  Van  Justice  dan  Procureur  General. Peraturan  IR  dan  HIR  merupakan hukum buatan kolonial yang masih diberlakukan untuk kalangan-kalangan tertentu, hal  ini  tentu  tidak  seimbang  dengan  perkembangan  dan  perubahan  manusia Indonesia yang semakin maju. Sebelum Belanda masuk ke Indonesia tentunya sudah ada aturan-aturan yang disebut dengan hukum adat berasal dari kebiasaan-kebiasaan yang  terjadi  di  masyarakat  ( living  law ), hal  itu  menunjukan  bahwa  hukum  bersifat dinamis  yang  mengikuti  perkembangan  zaman. (Hamzah,  2008) .  Sampai  saat  ini KUHAP masih tetap berlaku walaupun dirasa banyak kekurangan seiring perubahan peradaban, karena masyarakat terus berkembang, dan kejahatanpun terus mengalami perkembangan,  salah  satu  contoh  persoalan  dalam  KUHAP  adalah  soal  alat  bukti yang  datur  dalam  Pasal  184,  hal  ini  menjadi  persoalan  mana  kala  untuk membuktikan pelaku kejahatan cyber , perbankan, money loundering diperlukan alat bukti  yang  lain  semisal  alat  bukti  elektronik.  Oleh  karena  itu  sudah  seharusnya dilakukan  perubahan  perubahan  mendasar  dalam  KUHAP  agar  dapat  menjangkau setiap perbautan jahat yang dilakukan oleh pelanggar hukum ( broken the rule ).

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini  adalah  dengan menggunakan  pendekatan masalah, metode pengumpulan bahan hukum, sumber bahan hukum  dan  analisis  bahan  hukum  yang  ada  sehingga  diperoleh  alternatif  pemecahan masalah  yang  sesuai  dengan  ketentuan  atau  prinsip-prinsip  hukum  yang  berlaku (Soekanto,  2002,  p.  22) .  Metode  Pendekatan  Pada  penelitian  ini,  menggunakan pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek  dilapangan.  Pendekatan  ini  dikenal  pula  dengan  pendekatan  secara  sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan (Hanitijo, 1988, p. 13). Pendekatan yuridis empiris ini dilakukan dengan cara penelitian di lapangan secara langsung yang ditujukan pada penerapan hukum acara pidana dalam perkara tindak pidana korupsi dihubungkan dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  korupsi, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-undang Nomor 2 tahun 2002  tentang  Kepolisian,  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan serta Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Efektifitas sistem peradilan pidana dalam menanggulangi kejahatan korupsi di Indonesia
Hukum  acara  pidana  adalah  hukum  formil  untuk  menegakan  hukum  materil yaitu hukum pidana. Hukum formil adalah hukum mengenai mekanisme atau proses agar hukum materil dapat ditegakan. Mekanisme yang dijalankan oleh hukum acara pidana  adalah  untuk  membantu  aparat  penegak  hukum  (APH)  menjalankan fungsinya  menegakan  hukum  dan  keadilan.  Hukum  pidana  tidak  boleh  mati,  dapat dibayangkan kalaulah hukum pidana tidak dipasangkan dengan hukum acara pidana maka akan menjadi tidak akan ada fungsinya. Sistem peradilan pidana di Indonesia dilakukan oleh 5 lembaga penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga  Pemasyarakatan  dan  Advokat.  Khusus  dalam  perkara  tindak  pidana korupsi  maka  kewenangan  melakukan  proses  penyelidikan,  penyidikan  dan penuntutan  diberikan  juga  kepada  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK).  Semua aparat penegak hukum tersebut melakukan kerjanya berlandasakan Undang-Undang Tipikor  yaitu  Undang-Undang  Nomor  20  tahun  2001  perubahan  dari  Undang- Undang  Nomor  31  tahun  1999  tentang  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi, sedangkan  hukum  acaranya  menggunakan  Undang-undang  Nomor  8  tahun  1981 tentang  KUHAP,  dan  Hukum  Acara  yang  ada  dalam  Undang-Undang  Nomor  19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002. Lembaga penegak hukum yang diberikan kewenangan untuk memproses pelaku korupsi terkendala dengan aturan hukum acara, sebagaimana kita ketahui hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia adalah KUHAP yang dibuat pada tahun 1981, tentunya kalau di kaitkan dengan modus dan perilaku korupsi saat ini  butuh  hukum  acara  pidana  yang  mampu  memproses  terutama  mengenai
perumusan alat alat bukti. Sebagaimana kita ketahui perumusan alat-alat bukti yang diatur dalam KUHAP ada 5 yaitu Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Kelima alat bukti tersebut sebenarnya sangat kurang kalau dibandingkan  dengan  modus  yag  dilakukan  oleh  para  pelaku  butuh  alat  bukti  lain semacam bukti transaksi atau dokumen elektronik.
Bukti transaksi eleoktrinik sebenarnya sudah dipakai oleh salah satu lembaga penegak hukum yaitu KPK, sehingga terlihat KPK lebih optimal dalam mpenegakan hukumnya sedangkan untuk lembaga kepolisian dan Kejaksaan masih teerikat sama KUHAP  ketika  meproses  pelaku  korupsi.  Hal  ini  tentunya  menjadikan  penegakan hukum terhadap pelaku korupsi terkendala, sudah seharusnya Pemerintah dan DPR memikirkan untuk melakukan revisi atau membangun kembali Hukum Acara pidana yang  ada,  agar  penanganan  suatu  perkara  menjadi  optimal  terkhusus  terhadap perkara  tindak  pidana  korupsi.  Dengan  lemahnya  aturan  hukum  yang  ada  tidak jarang  dijadikan  alasan  oleh  oknum aparat  penegak  ukum  untuk  menyalahgunakan kewenangannya. Pada saat ini semangat untuk memberantas korupsi terkesan hanya menyalahkan  sistem  yang  ada,  tetapi  kurang  berorientasi  kepada  peningkatan  dan pengawasan  kinerja  dan  profesionalitas  aparat  penegak  hukum,  sehingga  tidak jarang  dalam  proses  pencegahan  dan  penindakan  tindak  pidana  korupsi  itu  sendiri, terhalang  oleh  perilaku  para  penegak  hukum  yang  menyalahgunakan  kewenangan ( abuse of power ). (Chaerudin dan Syarif Fadillah, 2008).
B. Rekonstruksi  sistem  peradilan  pidana  dalam  menangani  perkara  tindak pidana korupsi
Rekonstruksi  dapat  diartikan  sebagai  membangun  kembali  sistem  atau aturan yang sudah ada menuju kearah lebih baik. Sistem peradilan yang ada saat ini masih berlandaskan  kepada  Undang-Undang  Nomor  8  tahun  1981  tentang  KUHAP. KUHAP yang di gunakan saat ini sudah berumur 41 tahun, tentunya sudah terlihat ketinggalan karena dibuat pada tahun 1981. Dengan melihat kondisi tersebut sudah seharusnya ada pengembangan atau pembaharuan terhadap sistem peradilan pidana terutama hukum acara untuk menegakan hukum pidana materil. Hal ini dikarenakan modus  dan  cara  yang  digunakan  oleh  pelaku  kejahatan  sudah  begitu  terstruktur, sistematis  dan  masif  termasuk  dalam  kejahatan  korupsi.  Pelaksanaan  sistem peradilan  pidana  yang  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  seperti  Kepolisian, Kejaksaan  dan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  dirasa  belum  optimal  mencegah ataupun  menindak  pelaku  tindak  pidana  korupsi  pada  saat  proses  penyelidikan, penyidikan,  penuntutan,  persidangan,  upaya  hukum  maupun  pelaksanaan  putusan hakim (eksekusi).
Menurut Romli Atmasasmita yang dikutip dari sebuah jurnal yang ditulis oleh Michael  Barama  mengemukakan  bahwa  sistem  peradilan  pidana  sebagai  suatu penegakan  hukum  atau law  enforcement, maka  didalamnya  terkandung  aspek hukum  yang  menitik  beratkan  kepada  operasionalisasi  berjalannya  suatu  peraturan perundang-undangan  dalam  hal  mengupayakan  penanggulangan  kejahatan  dan bertujuan untuk mencapai kepastian hukum. (Barama, 2016) .
Hukum Acara pidana yang berlaku terlihat ketinggalan jaman, karena ternyata banyak kelemahan pada saat proses penegakan hukumnya. Kelemahan yang paling terlihat  adalah  mengenai  pembuktian.  Sebagaimana  kita  ketahui  aparat  penegak hukum harus benar benar memastikan alat bukti yang dibawa ke Pengadilan sesuai dengan alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Padahal untuk mendapatkan alat  bukti  tersbut  aparat  penegak  hukum  tentunya  memerlukan  alat  bukti  lain semacam  dokumen  yang  dihasilkan  dari  transaksi  elektronik.  Hal  ini  menjadi kendala  di  lapangan  yang  dirasakan  oleh  aparat  penegak  hukum  untuk  memproses pelaku korupsi. Pelaku tindak pidana korupsi menggunakan dengan berbagai macam cara  atau  modus  termasuk  menggunakan  transaksi  elektronik  untuk  memudahkan terjadinya  tindak  pidana  korupsi.  Tentunya  dengan  merujuk  Pasal  184  KUHAP, aparat penegak hukum akan kesulitan membongkar suatu kejahatan korupsi. Dengan melihat  penjelasan  tersebut  sudah  sewajarnya  adanya  rekonstruksi  terhadap  sistem peradilan  pidana  di  Indonesia  termasuk  dalam  aturan  hukumnya  yaitu  Kitab Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana.  Apabila  KUHAP  sudah  ada  pembaharuan secara  otomatis  aturan  lain  seperti  Undang-Undang  kepolisian,  Undang-Undang Kejaksaan,  Undang  Undang  Mahkamah  Agung,  Undang-Undang  KPK,  Undang- Undang  Lembaga  Pemasyarakatan  dan  Undang-Undang  Advokat  dapat menyesuaikanHukum  acara  pidana  adalah  hukum  formil  untuk  menegakan  hukum materil  yaitu  hukum  pidana.  Hukum  formil  adalah  hukum  mengenai  mekanisme atau  proses  agar  hukum  materil  dapat  ditegakan.  Mekanisme  yang  dijalankan  oleh hukum  acara  pidana  adalah  untuk  membantu  aparat  penegak  hukum  (APH) menjalankan fungsinya menegakan hukum dan keadilan. Hukum pidana tidak boleh mati,  dapat  dibayangkan  kalaulah  hukum  pidana  tidak  dipasangkan  dengan  hukum acara pidana maka akan menjadi tidak akan ada fungsinya.  Sistem peradilan pidana di Indonesia dilakukan oleh 5 lembaga penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan,  Lembaga  Pemasyarakatan  dan  Advokat.  Khusus  dalam  perkara  tindak pidana  korupsi  maka  kewenangan  melakukan  proses  penyelidikan,  penyidkan  dan penuntutan diberikan juga kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Semua  aparat  penegak  hukum  tersebut  melakukan  kerjanya  berlandasakan Undang-undang  Tipikor  yaitu  Undang-Undang  Nomor  20  tahun  2001  perubahan dari  Undang-Undang  Nomor  31  tahun  1999  tentang  pemberantasan  tindak  pidana korupsi, sedangkan hukum acaranya menggunakan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, dan Hukum Acara yang ada dalam Undang-Undang Nomor 19  tahun  2019  tentang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  perubahan  dari  Undang- Undang  Nomor  30  tahun  2002.  Lembaga  penegak  hukum  yang  diberikan kewenangan  untuk  memproses  pelaku  korupsi  terkendala  dengan  aturan  hukum acara,  sebagaimana  kita  ketahui  hukum  acara  pidana  yang  berlaku  di  Indonesia adalah  KUHAP  yang  dibuat  pada  tahun  1981,  tentunya  kalau  di  kaitkan  dengan modus  dan  perilaku  korupsi  saat  ini  butuh  hukum  acara  pidana  yang  mampu memproses terutama mengenai perumusan alat alat bukti. Sebagaimana kita ketahui perumusan alat-alat bukti yang diatur dalam KUHAP ada 5 yaitu  keterangan saksi,
keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Kelima alat bukti tersebut sebenarnya  sangat  kurang  kalau  dibandingkan  dengan  modus  yag  dilakukan  oleh para pelaku butuh alat bukti lain semacam bukti transaksi atau dokumen elektronik. Bukti  transaksi  eleoktrinik  sebenarnya  sudah  dipakai  oleh  salah  satu  lembaga penegak hukum yaitu KPK, sehingga terlihat KPK lebih optimal dalam menegakan hukumnya sedangkan untuk lembaga kepolisian dan Kejaksaan masih teerikat sama KUHAP  ketika  meproses  pelaku  korupsi.  Hal  ini  tentunya  menjadikan  penegakan hukum terhadap pelaku korupsi terkendala, sudah seharusnya Pemerintah dan DPR memikirkan untuk melakukan revisi atau membangun kembali Hukum Acara pidana yang  ada,  agar  penanganan  suatu  perkara  menjadi  optimal  terkhusus  terhadap perkara  tindak  pidana  korupsi.  Dengan  lemahnya  aturan  hukum  yang  ada  tidak jarang  dijadikan  alasan  oleh  oknum aparat  penegak  ukum  untuk  menyalahgunakan kewenangannya. Pada saat ini semangat untuk memberantas korupsi terkesan hanya menyalahkan  sistem  yang  ada,  tetapi  kurang  berorientasi  kepada  peningkatan  dan pengawasan  kinerja  dan  profesionalitas  aparat  penegak  hukum,  sehingga  tidak jarang  dalam  proses  pencegahan  dan  penindakan  tindak  pidana  korupsi  itu  sendiri, terhalang  oleh  perilaku  para  penegak  hukum  yang  menyalahgunakan  kewenangan ( abuse of power ). (Chaerudin dan Syarif Fadillah, 2008).

## Kesimpulan
Pemberantasan  korupsi  menjadi  salah  satu  agenda  prioritas,  bahkan  semua agenda  reformasi,  baik  langsung  ataupun  tidak  langsung  ditujukan  untuk meminimalisasi  potensi  korupsi,  misalnya  agenda  perubahan  UUD  1945  untuk membangun cheks and balancing system agar kekuasaan tidak terkonsentrasi pada satu cabang kekuasaan sehingga menimbulkan potensi korupsi.
Penindakan terhadap pelaku korupsi harus dilakukan secara profesional, karena sifat perbuatan korupsi adalah luar biasa. Aparat penegak hukum baik itu Polisi, Jaksa, KPK  maupun  Hakim  ketika  melakukan  proses  penindakan  harus  mengedepankan keadilan, kemanfaatan dan kepastian
Yang  terpenting  dari  perubahan  IR  menjadi  HIR  ialah  dengan  perubahan  itu dibentuk  lembaga  Openbaar  Ministerie  atau  penuntut  umum  yang  dahulu  ditempatkan dibawah Pamongraja. Dengan perubahan itu maka Openbaar Ministerie atau parket itu secara  bulat  dan  tidak  terpisahkan  berada  dibawah  Officer  Van  Justice  dan  Procureur General
Hukum  formil  adalah  hukum  mengenai  mekanisme  atau  proses  agar  hukum materil dapat ditegakan. Sistem peradilan pidana di Indonesia dilakukan oleh 5 lembaga penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat.  Khusus  dalam  perkara  tindak  pidana  korupsi  maka  kewenangan  melakukan proses  penyelidikan,  penyidikan  dan  penuntutan  diberikan  juga  kepada  Komisi Pemberantasan  Korupsi.  Sebagaimana  kita  ketahui  perumusan  alat-alat  bukti  yang diatur dalam KUHAP ada 5 yaitu Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.
Rekonstruksi  dapat  diartikan  sebagai  membangun  kembali  sistem  atau  aturan yang  sudah  ada  menuju  kearah  lebih  baik.  Sistem  peradilan  yang  ada  saat  ini  masih berlandaskan kepada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP.  KUHAP yang  di  gunakan  saat  ini  sudah  berumur 41  tahun,  tentunya  sudah  terlihat  ketinggalan karena dibuat pada tahun 1981. Sistem peradilan pidana di Indonesia dilakukan oleh 5 lembaga  penegak  hukum  yaitu  Kepolisian,  Kejaksaan,  Pengadilan,  Lembaga Pemasyarakatan  dan  Advokat.  Khusus  dalam  perkara  tindak  pidana  korupsi  maka kewenangan melakukan proses penyelidikan, penyidkan dan penuntutan diberikan juga kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
Rekonstruksi  dapat  diartikan  sebagai  membangun  kembali  sistem  atau  aturan yang  sudah  ada  menuju  kearah  lebih  baik.  Kelemahan  yang  paling  terlihat  adalah mengenai  pembuktian.  Padahal  untuk  mendapatkan  alat  bukti  tersbut  aparat  penegak hukum  tentunya  memerlukan  alat  bukti  lain  semacam  dokumen  yang  dihasilkan  dari transaksi elektronik.

## BIBLIOGRAFI
Barama, Michael. (2016). Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan. Jurnal Ilmu Hukum , 3 (8), 8–17. Google Scholar
Budiman, Maman. (2020). Kejahatan Korporasi Di Indonesia (1st ed.). malang: Setara Press.
Chaerudin  dan  Syarif  Fadillah.  (2008). Strategi  Pencegahan  dan  Penegakan  Hukum Tindak Pidana Korupsi . Bandung: Refika Aditama. Google Scholar
Fahroji, Ihkhwan. (2016). hukum acara pidana korupsi (1st ed.). malang: Setara press. Google Scholar
Hamzah,  Andi.  (2008). Hukum  Acara  Pidana  Indonesia (1st  ed.).  Jakarta:  Sinar Grafika. Google Scholar
Hanitijo, Soemitro Ronny. (1988). Metode Penelitian Hukum (1st ed.). Jakarta: Ghalia Indonesia. Google Scholar
Huda,  Chaerul.  (2006). Dari  Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada Pertanggujawaban Pidana Tanpa Kesalahan (2nd ed.). Jakarta: Prenada Kencana. Google Scholar
Saifullah. (2007). Refleksi Sosiologi Hukum (1st ed.). Bandung: PT Refika Aditama.
Soekanto, Soerjono. (2002). Metode Penulisan Hukum (1st ed.). Jakarta: UI Press.
Suhariyanto, Budi. (2016). Progresivitas putusan pemidanaan terhadap korporasi pelaku tindak pidana korupsi. Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 16 (2), 201–202. Google Scholar
Sutatiek,  Sri.  (2013).  Akuntabilitas  Moral  Hakim  dalam  Memeriksa,  Mengadili,  dan Memutus  Perkara  Agar  Putusannya  Berkualitas. Arena  Hukum , 6 (1),  1. Google Scholar
Copyright holder: Maman Budiman (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: