## PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI ERA INDUSTRIALISASI 5.0 DALAM BIDANG KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN PASURUAN
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 3 (August-Ocotober 2024), pp.1094-1107                                                     Habiba. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.460 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI ERA INDUSTRIALISASI 5.0 DALAM BIDANG KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN PASURUAN
1 Habiba, 2 A'an Warul Ulum
1,2 Universitas Yudharta Pasuruan Correspondet author : Kikihabiba2002@gmail.com Pasuruan, Jawa Timur, Indonesia

## Abstract
The era of industrialization 5.0 brings major changes in the world of employment, including the need for more complex and digitized skills. This presents challenges for people with disabilities in getting decent work. This study aims to analyze competency development for persons with disabilities in the era of industrialization 5.0 in the field of employment in Pasuruan Regency. This  research  uses  a  descriptive  qualitative  approach  with  data  collection  techniques through  interviews,  observation,  and  documentation.  The  results  showed  that  there  are several obstacles in developing competencies for people with disabilities, including: Limited access  to  education  and  training.  Competency  development  efforts  for  persons  with disabilities  need  to  be  carried  out  by  taking  into  account  their needs  and  abilities,  and  by involving various parties, such as the government, companies, and civil society organizations. Effective  competency  development  for  people  with  disabilities  will  help  them  get  decent jobs and improve their lives.
Keywords:  Competency  Development;  Employment;  Industrialization  5.0;  People  with Disabilities

## Abstrak
Era  industrialisasi  5.0  membawa  perubahan  besar  dalam  dunia  ketenagakerjaan,  termasuk kebutuhan akan keterampilan yang lebih kompleks dan terdigitalisasi. Hal ini menghadirkan tantangan  bagi  penyandang  disabilitas  dalam  mendapatkan  pekerjaan  yang  layak. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pengembangan  kompetensi  bagi  penyandang disabilitas  di  era  industrialisasi  5.0  dalam  bidang  ketenagakerjaan  di  Kabupaten  Pasuruan. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriptif  dengan  teknik  pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat  beberapa  hambatan  dalam  pengembangan  kompetensi  bagi  penyandang disabilitas,  antara  lain:  Keterbatasan  akses  terhadap  pendidikan  dan  pelatihan.  Upaya pengembangan  kompetensi  bagi  penyandang  disabilitas  perlu  dilakukan  dengan memperhatikan  kebutuhan  dan  kemampuan  mereka,  serta  dengan  melibatkan  berbagai pihak,  seperti  pemerintah,  perusahaan,  dan  organisasi  masyarakat  sipil.  Pengembangan kompetensi  yang  efektif  bagi  penyandang  disabilitas  akan  membantu  mereka mendapatkan pekerjaan yang layak dan meningkatkan taraf hidup mereka.
Kata  Kunci:  Industrialisasi  5.0;  Ketenagakerjaan;  Penyandang  Disabilitas;  Pengembangan Kompetensi
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## PENDAHULUAN
Era industrialisasi 5.0 telah membawa perubahan mendalam dalam struktur ekonomi global,  memicu  transformasi  signifikan  di  berbagai  sektor,  termasuk  ketenagakerjaan (Sulistianingsih,  2023).  Dalam  konteks  ini,  penting  untuk  memperhatikan  hak-hak  pekerja, termasuk penyandang  disabilitas,  yang  sering  kali  menghadapi tantangan  tersendiri dalam

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1094-1107 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.460
mengakses  kesempatan  kerja  yang  setara.  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016  tentang Penyandang  Disabilitas  telah  memberikan  landasan  hukum  yang  kuat  untuk  memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak tersebut.
Perlindungan  dan  jaminan  hak  tidak  hanya  diberikan  kepada  warga  negara  yang sehat  jasmani  dan  rohani,  perlindungan  hukum  terhadap  kelompok  rentan  sosial  seperti penyandang  disabilitas  juga  perlu  ditingkatkan.  Disabilitas  adalah  seseorang  yang mempunyai  kecacatan  menetap  yang  mempengaruhi  berbagai  bagian  kehidupannya, seperti  fisik,  mental,  kognitif,  sensorik,  emosional,  perkembangan,  atau  keturunan,  dan muncul  dalam  berbagai  cara  karena  faktor  lingkungan  dan  norma  social,  penyandang disabilitas  secara  menyeluruh.  Hal  ini  membuat  sulit  untuk  berpartisipasi  secara  penuh  dan efektif.  Penyandang  disabilitas  adalah  individu  yang  mempunyai  kelainan  fisik,  mental, intelektual,  dan/atau  sensorik  yang  menetap.  Individu-individu  ini  mungkin  menghadapi kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan dan mencapai interaksi sosial yang optimal karena keinginan untuk persamaan hak antar manusia. berinteraksi. Penyandang disabilitas diklasifikasikan  menjadi  empat  kategori:  disabilitas  fisik.  Penyandang  disabilitas  intelektual, Penyandang disabilitas intelektual. dan/atau penyandang disabilitas sensorik (Tan, 2020)
Berdasarkan data dari (Kemensos, 2020) jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai  22,5  juta  orang.  Sedangkan,  jumlah  penyandang  disabilitas  di  Kabupaten Pasuruan sendiri dalam data (BPS Jawa Timur, 2019),  yakni:
Tabel 1. jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Pasuruan
Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur tahun 2019
Data  dari  Disnaker  Kabupaten  Pasuruan  tentang  rekapitulasi  perusahaan  yang  sudah memperkerjakan  tenaga  kerja  penyandang  disabilitas  ada  17  perusahaan  dengan  jumlah penyandang  disabilitas  yang  bekerja  sebanyak  132  orang  penyandang  disabilitas.  Hal  ini berbalik terbalik dengan jumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Pasuruan yakni sekitar 811 perusahaan berbagai level dan potensi untuk memperkerjakan penyandang disabilitas sebagai pekerja (BPS JATIM, 2018).
Dilihat  dari data  di  atas  menunjukkan  bahwa  masih  terdapat  banyak kesulitan  dan hambatan  bagi  penyandang  disabilitas  di  Kabupaten  Pasuruan  dalam  mendapat  akses kerja.  Kurangnya  kesadaran  dan  pemahaman  dari  pihak  perusahaan  atau  penguasa
Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Pasuruan Penyandang Cacat 360 Tunadaksa 215 Tunanetra 251 Tunagrahita 265 Tunarungu 190 Tunalaras 196 Tunawicara 201 Tunarungu-Wicara 189

## PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI ERA INDUSTRIALISASI 5.0 DALAM BIDANG KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN PASURUAN
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 3 (August-Ocotober 2024), pp.1094-1107                                                     Habiba. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.460 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
tentang  hak  dan  kebutuhan  khusus  penyandang  disabilitas  dalam  bekerja.  Hak-hak penyandang disabilitas menurut Undang-Undang nomor 8 Tahun 2016 dan Undang-Undang turunan nya dalam Peraturan Daerah No 6 Tahun 2021 Kabupaten Pasuruan pasal 1 ayat 18 dan  19  tentang  penyandang  disabilitas  menyebutkan  aksesibilitas  dan  kemudahan  yang disediakan  bagi  penyandang  disabilitas  mewujudkan  kesamaan  kesempatan.  Spesifik  lagi dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyebut pengusaha yang mempekerjakan pekerja dengan disabilitas wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat disabilitasnya. Perlindungan yang dimaksud, tercantum dalam pasal 19 UU 13/2003  yakni  berupa  pelatihan  kerja  bagi  pekerja  dengan  disabilitas  yang  dilaksanakan dengan  memperhatikan  jenis,  derajat  disabilitas,  dan  kemampuan  pekerja  dengan disabilitas yang bersangkutan(DPR RI, 2016; JDIH, 2021).
Negara  memiliki  peran  sentral  dalam  memfasilitasi  peningkatan  kompetensi masyarakat  inklusi,  khususnya  penyandang  disabilitas,  melalui  Balai  Latihan  Kerja  (BLK).  BLK menjadi  wahana  penting  dalam  menyediakan  pelatihan  vokasi  yang  sesuai  dengan tuntutan zaman, terutama di era industri 4.0 yang menuntut keterampilan dan pengetahuan yang  lebih  kompleks  (Teknowijoyo,  2022).  Hak  yang  efektif  dan  jaminan  tidak  hanya diberikan kepada warga Negara yang memiliki kesempurnaan secara fisik dan mental saja, melainkan  perlindungan  hak  bagi  kelompok  rentan  seperti  penyandang  disabilitas  perlu ditingkatkan.
Negara  memiliki  harapan  besar  untuk  mengambil  peran  yang  lebih  proaktif  dalam mendukung penyandang disabilitas melalui lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi yang disebut Balai Latihan Kerja (BLK) (Samani, 2018). BLK bertujuan untuk membekali masyarakat dengan keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri. Dalam konteks ini, latar belakang  hukum  menjadi  penting  karena  peran  negara  dalam  mendukung  penyandang disabilitas melalui BLK didukung oleh sejumlah peraturan perundang-undangan. Antara lain, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah Nomor  37  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Rehabilitasi  Sosial  bagi  Penyandang Disabilitas, serta Peraturan Daerah kabupaten Pasuruan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Sistem penyelenggaraan  ketanagakerjaan  di  Kabupaten  Pasuruan  dan  praturan  daerah  lainnya yang  mengatur  tentang  ketenagakerjaan  bagi  penyandang  disabilitas.  Melalui  landasan hukum ini, negara dapat secara aktif memfasilitasi upaya-upaya pembekalan keterampilan kepada penyandang disabilitas melalui BLK.
Salah  satu  strategi  yang  dapat  diadopsi  adalah  dengan  memasukkan  program peningkatan kompetensi upskilling dan reskilling yang disesuaikan dengan kebutuhan industri lokal.  Selain  itu,  peran  negara  juga  penting  dalam  menjembatani  penyandang  disabilitas dengan  dunia  kerja  melalui  program  link  and  match,  sehingga  memperbesar  peluang mereka  untuk  terlibat  dalam  pasar  tenaga  kerja.  Selanjutnya,  strategi  peningkatan

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1094-1107 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.460
kompetensi menjadi fokus utama BLK dalam mendukung penyandang disabilitas. Salah satu strategi  yang  diadopsi  adalah  dengan  memasukkan  program  peningkatan  kompetensi upskilling dan reskilling yang disesuaikan dengan kebutuhan industri lokal. Dengan demikian, penyandang disabilitas dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka untuk dapat  bersaing  di  pasar  tenaga  kerja.  Selain  itu,  peran  negara  juga  terlihat  dalam menjembatani  penyandang  disabilitas  dengan  dunia  kerja,  terutama  melalui  program  link and  match.  Program  ini  menghubungkan  antara  pencari  kerja  penyandang  disabilitas dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Dua program yang dijalankan untuk mendukung  link  and  match  adalah  Bursa  Kerja  Khusus  (BKK)  dan  Antar  Kerja  Khusus  (AKS), yang dirancang khusus untuk membantu penyandang disabilitas dalam mendapatkan akses dan penempatan kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka.
Meskipun telah ada berbagai program pelatihan yang diselenggarakan melalui BLK, terdapat  kesenjangan  yang  signifikan  antara  kompetensi  yang  dimiliki  oleh  penyandang disabilitas  dan  kebutuhan  industri  di  Kabupaten  Pasuruan.  Hal  ini  tercermin  dari  tingginya tingkat  pengangguran  di  kalangan  penyandang  disabilitas.  Kesenjangan  ini  perlu  menjadi fokus  utama  dalam  upaya  meningkatkan  aksesibilitas  dan  kesempatan  kerja  bagi  mereka. Era  indusrtrialisasi  5.0  membawa  perubahan  besat  dalam  dunia  ketenagakerjaan (otomatisasi  dan  kecerdasan  buatan(AI)  )  akan  menggantikan  banyak  pekerjaan  manual, sihingga  menuntut  tenaga  kerja  yang  memiliki  kompetensi  tinggi  dan  adaptif  trhadap perubahan,  hal  ini  juga  berlaku  bagi  penyandang  disabilitas  yang  sering  kali  terpinggirkan dalam dunia kerja.
Kabupaten  pasuruan,  memiliki  potensi  untuk  mengembangkan  kompetensi penyandang  disabilitas.  Namun,  masih  banyak  tantangan  yang  dihadapi  di  tempat  kerja. Teori  Human-Centered  Design  (HCD)  dapat  menjadi  pendekatan  yang  efektif  untuk mengembangkan  program  pelatihan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  potensi penyandang  disabilitas.  HCD  berfokus  pada  melibatkan  pengguna  (dalam  hal  ini penyandang disabilitas) dalam setiap tahap proses desain, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga  evaluasi  hasil.  Beberapa  penelitian  telah  dilakukan  tentang  pengembangan kompetensi bagi penyandang disabilitas di era Industri 4.0. Namun, penelitian tentang hal ini di era Industrialisasi 5.0 masih terbatas.
Human-Centered  Design  (HCD)  merupakan  pendekatan  yang  menempatkan kebutuhan,  kemampuan,  dan  keterbatasan  manusia  sebagai  prioritas  utama  dalam perancangan  produk,  sistem,  atau  layanan.  Dalam  konteks  pengembangan  kompetensi bagi penyandang disabilitas menghadapi era industrialisasi 5.0 ketenagakerjaan, penerapan prinsip-prinsip  HCD  menjadi  sangat  penting.  Prinsip-prinsip  utama  HCD  meliputi  fokus  pada pengguna,  iterasi  dan  evaluasi  berkelanjutan,  serta  desain  inklusif  (Clarkson,  2007).

## PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI ERA INDUSTRIALISASI 5.0 DALAM BIDANG KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN PASURUAN
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 3 (August-Ocotober 2024), pp.1094-1107                                                     Habiba. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.460 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Penerapannya  dalam  pengembangan  kompetensi  bagi  penyandang  disabilitas  dapat dilakukan dengan melibatkan mereka secara aktif dalam proses desain program pelatihan, kurikulum,  atau  platform  pembelajaran,  sehingga  kebutuhan  dan  preferensi  mereka dipertimbangkan sejak awal (Giacomin, 2014). Selanjutnya, pengembangan prototipe yang ramah  dan  dapat  diakses  oleh  penyandang  disabilitas,  seperti  fitur  teknologi  bantuan, desain yang memudahkan pengguna dengan keterbatasan fisik atau sensorik, serta konten yang  dapat  disesuaikan  dengan  kebutuhan  individu,  menjadi  kunci  untuk  menciptakan lingkungan  belajar  yang  inklusi.  Evaluasi  dan  penyempurnaan  secara  berkala  dengan melibatkan  umpan  balik  dari  penyandang  disabilitas  memastikan  desain  terus  disesuaikan dengan  kebutuhan  pengguna.  Terakhir,  kemitraan  dengan  organisasi  penyandang disabilitas,  akademisi,  dan  profesional  di  bidang  terkait  juga  penting  untuk  memastikan desain yang efektif dan inklusif (International Labour Organization, 2019).
Teori  Human-Centered  Design  menurut  J.  Kent  Crawford  dan  Jeannette  Cabanis-Brewin menjadi  landasan  teoritis  yang  relevan  dalam  menghadapi  tantangan  ini.  Pendekatan  ini menekankan  pentingnya  memahami  kebutuhan,  keinginan,  dan  keterbatasan  individu dalam merancang solusi yang inklusif dan berkelanjutan (J. Kent Crawford, 2006). Penelitian ini  bertujuan  untuk  melakukan  analisis  mendalam  terhadap  peran  negara  dalam memfasilitasi  pengembangan  kompetensi  masyarakat  inklusi,  khususnya  penyandang disabilitas,  di  era  industrialisasi  5.0  melalui  BLK  di  Kabupaten  Pasuruan.  Diharapkan  hasil penelitian  ini  dapat  memberikan  wawasan  yang  berharga  bagi  pengembangan  program pelatihan yang lebih efektif dan berdampak positif dalam meningkatkan peluang kerja bagi penyandang disabilitas.

## METODE
Penelitian  ini  mengadopsi  pendekatan  kualitatif  deskriptif,  sesuai  dengan  konsepsi (Lexy.  J.  Moleong,  2005)  yang  menegaskan  bahwa  pendekatan  kualitatif  bertujuan  untuk memahami  fenomena  yang  kompleks  dan  holistik  dengan  mengumpulkan  data  non- numerik. Fokus penelitian adalah studi kasus tunggal (single case study) yang mengeksplorasi pengembangan  kompetensi  bagi  penyandang  disabilitas  di  era  industrialisasi  5.0  dalam sektor  ketenagakerjaan  Kabupaten  Pasuruan.  Data  dikumpulkan  melalui  beberapa  teknik, termasuk  wawancara  mendalam  dengan  para  pemangku  kepentingan  seperti penyandang  disabilitas,  instruktur  pelatihan,  dinas  ketenagakerjaan,  dan  perusahaan  yang mempekerjakan  mereka.  Observasi  dilakukan  di  lokasi  pelatihan  dan  tempat  kerja penyandang  disabilitas  untuk  memahami  proses  pengembangan  kompetensi  serta  kondisi kerja  mereka.  Dokumentasi  juga  merupakan  sumber  data  penting  yang  dikumpulkan, mencakup kurikulum pelatihan, profil perusahaan, dan peraturan ketenagakerjaan.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1094-1107 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.460
Data  yang  diperoleh  selanjutnya  dianalisis  secara  kualitatif  dengan  model  interaktif menurut  Miles,  Huberman  &  Saldaña  dalam  (Elwan  et  al.,  2022)  dan  berlangsung  secara terus  menerus  sampai  datanya  jenuh,  dimulai  dari  pengumpulan  data,  reduksi  data, penyajian  data  dan  kesimpulan.  Data  dianalisis  menggunakan  tiga  langkah,  yaitu kondensasi  data,  penyajian  data  (data  display),  dan  penarikan  kesimpulan  atau  verifikasi (penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi).  Kondensasi  data  mengacu  pada  proses  pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data. (La Ode Muhammad Elwan et al., 2022).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Kompetensi Bagi Penyandang Disablitas
Peran  pemerintah  bertugas  melakukan  tindakan  individu  atau  kelompok  yang menduduki  jabatan  tertentu  di  pemerintahan,  yang  merupakan  tindakan  yang  harus dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Peran yang merupakan wujud dari perilaku yang saling memiliki kaitan dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang semua menjalankan berbagai peran menurut riyadi dikutip dalam (Mallarangi & Nawangsari, 2023) adalah uatu peninjauan  atau  proses  yang  termasuk  dalam  bagian  yang  dilaksanakan  suatu  pihak. Berdasarkan  penjelasan  diatas  data  disimpulkan  peran  adalah  sikap  atau  perbuatan seseorang  yang  diarapkan  banyak  orang  lingkungan  untuk  mencapai  suatu  tujuan  yang telah ditetapkan.
Upaya  pengembangan  kompetensi  bagi  penyandang  disabilitas  merupakan  suatu upaya yang mendesak dan penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan berkeadilan. Salah satu strategi utama adalah melalui pelatihan keterampilan yang relevan dengan  kebutuhan  industri  5.0,  yang  memastikan  bahwa  penyandang  disabilitas  memiliki kemampuan  yang  sesuai  dengan  tuntutan  pasar  kerja  yang  terus  berkembang.  Selain  itu, peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan juga menjadi langkah krusial dalam memastikan  bahwa  mereka  memiliki  akses  yang  setara  terhadap  kesempatan  untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Pendampingan dan dukungan juga diperlukan,  baik  dalam  tahap  memasuki  maupun  menjaga  posisi  di  dunia  kerja,  untuk membantu mengatasi tantangan dan hambatan yang mungkin dihadapi oleh penyandang disabilitas.  Selanjutnya,  kampanye  dan  edukasi  perlu  diperkuat  untuk  meningkatkan kesadaran  masyarakat  tentang  pentingnya  inklusi  dan  kesetaraan,  sehingga  tercipta lingkungan  yang  mendukung  bagi  penyandang  disabilitas  untuk  berkembang  dan berkontribusi secara optimal dalam dunia kerja.
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan memiliki kewajiban menjalankan tugas dan fungsinya  yang  salah  satunya  dalam  ranah  pemenuhan  hak  aksesibilitas  penyandang

## PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI ERA INDUSTRIALISASI 5.0 DALAM BIDANG KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN PASURUAN
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 3 (August-Ocotober 2024), pp.1094-1107                                                     Habiba. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.460 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
disabilitas  di  Kabupaten  Pasuruan  sudah  memberikan  sosialisasi  kepada  beberapa perusahaan tetapi tindak lanjut mengenai penyerapan tenaga kerja di perusahaan tersebut masih belum bisa dikatakan maksimal. Hal ini diperkuat dengan tidak adanya tindak lanjut mengenai  pendataan  Perusahaan  yang  telah  mempekerjakan  maupun  yang  belum menerima  tenaga  kerja  penyandang  disabilitas.  Kewajiban  perusahaan  swasta  untuk mempekerjakan  tenaga  kerja  penyandang  disabilitas  minimal 1%  dari jumlah  tenaga  kerja yang  ada  merupakan  aturan  yang  harus  dilaksanakan  oleh  Perusahaan.  Namun berdasarkan  hasil  penelitian,  masih  banyak  perusahaan  yang  belum  mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas  sebanyak 1% dari jumlah tenaga kerja yang ada. Hal tersebut diutarakan pula oleh Bachtiari Perihatin selaku Kepala Bidang Pengantar Kerja Ahli Muda  Disnaker  Pasuruan  dalam  hasil  penelitiannya  bahwa  perusahaan  yang  memberikan kesempatan disabilitas untuk bekerja masih sangatlah sedikit.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kabid  Pengantar  Kerja  Ahli  Muda  Disnaker Pasuruan,  Bachtiari  Perihatin  menyebutkan  bahwa  sekitar  0,01%  perusahaan  yang memperkerjakan  penyandang  disabilitas.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  tidak  terlaksananya sanksi  yang  mempertegas  perusahaan  dalam  mempekerjakan  penyandang  disabilitas. Bachtiari  Perihatin  juga  menyampaikan  terkait  sosialisasi  yang  dilakukan  secara  langsung dengan mendatangi  perusahaan-perusahaan  tersebut.  Salah  satu  pihak Perusahaan  yang dituju  juga  menyampaikan  bahwa  penyandang  disabilitas  juga  mempunyai  hak  untuk dipekerjakan di perusahaannya. Namun, Hal ini merupakan wewenang dari masing-masing perusahaan.  Perusahaan  tentu  membutuhkan  kualifikasi  yang  sesuai  dengan  jenis penyandang  disabilitas  dan  jika  sesuai  maka  jenis  pekerjaan  tertentu  dapat  dilamar  oleh tenaga kerja penyandang disabilitas.
Belum  adanya  sanksi  guna  mempertegas  adanya  kebijakan  mempekerjakan penyandang disabilitas juga salah satu faktor kurang terserapnya tenaga kerja penyandang disabilitas.  Dalam rangka penegakan hukum maka terhadap perusahaan-perusahaan yang belum  menjalankan  ketentuan  ini  seharusnya  diberi  sanksi.  Jika  merujuk  pada  ketentuan Pasal  145  Undang-Undang Penyandang Disabilitas,  terdapat  sanksi  yang  diberikan  kepada orang  yang menghalang-halangi  dan/atau melarang penyandang  disabilitas mendapatkan  haknya  yaitu  berupa  sanksi  pidana  penjara  paling  lama 2  (dua)  tahun  dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) (Widjaja et al., 2020).
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pasuruan  Nomor  6  Tahun  2021  tentang  Penyandang Disabilitas juga mengatur sanksi bagi setiap pemberi kerja (orang perseorangan, pengusaha, badan hukum) yang tidak menjalankan kewajibannya. Hla tersebut di atur dalam pasal 73 Ayat  (2)  Dalam  hal  pemberi kerja tidak memenuhi  kewajiban  untuk memberikan  dokumen perjanjian  kerja  atau  surat  pengangkatan  sebagai  pekerja,  dikenakan  sanksi  administrasi berupa  surat  teguran  tertulis  oleh  Bupati.  Selanjutnya  pada  pasal  73  ayat  (3)  Apabila

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1094-1107 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.460
teguran  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  sampai  tiga  kali  tidak  dipenuhi  maka pemberi kerja diberi sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walapun  pengaturan  sanksi  telah  diatur dalam  peraturan  perundang  undangan di  tingkat pusat  sampai  dengan  tingkat  daerah,  namun  sampai  dengan  saat  ini,  belum  ada perusahaan-perusahaan  di  Kabupaten  Pasuruan  yang  diberikan  sanksi  karena  belum ataupun tidak mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas

## Kondisi Penyandang Disabilitas Dikabupaten Pasuruan
Penyandang  disabilitas  adalah  setiap  orang  yang  mengalami  keterbatasan  fisik, intelektual, mental dan/sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan  dapat  mengalami  hambatan  dan  kesulitan  untuk  berpartisipasi  secara  penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.Kabupaten Pasuruan merupakan  salah  satu  Kabupaten  di  Provinsi  Jawa  Timur  yang  melakukan  pemberdayaan penyandang disabilitas yang diharapkan dapat mengubah kehidupan para disabilitas lebih baik.  Pada  penelitian  Widowati  dan  Agustina  (2021)  penyandang  disabilitas  di  daerah Pasuruan  mendapatkan  pelatihan  keterampilan.  Ketrampilan  yang  nantinya  akan  ditekuni para  penyandang  disabilitas  diantaranya:  Ketrampilan  Penjahitan,  Ketrampilan  Service Handphone, ketrampilan Percetakan & Sablon, ketrampilan Border, ketrampilan Elektronika, ketrampilan  Potong  Rambut.  Ketrampilan  tersebut  nantinya  akan  menjadi  nilai  jual  di masyarakat dan menjadi bekal kemandirian ekonomi di masa yang akan datang.
Kabupaten  Pasuruan  dapat  dikatakan  sebagai  daerah  yang  memiliki  tingkat aksesibilitas penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan yang belum maksimal. Hal tersebut dapat dibandingkan dengan  jumlah perusahaan yang telah memperkerjakan penyandang  disabilitas,  data  yang  peneliti  temukan  yakni  besaran  perusahaan  yang memperkerjakan  serta  melaksanakan  undang-  undang  hanyalah  bisa  dikatakan  sangat minim  yakni  sekitar  0,01%  saja.  Sedangkan,  jumlah  penyandang  disabilitas  di  Kabupaten Pasuruan menurut data BPS Provinsi Jawa Timur yakni:
Tabel 2 Jumlah penyandang Disabilitas di Kabupaten Pasuruan Penyandang Cacat 360 Tunanetra 251 Tunarungu 190 Tunawicara 201 Tunarungu-Wicara 217 Tunadaksa 254 Tunagrahita 248 Tunalaras 175 Cacat Eks Sakit Kusta 84 Sumber data: BPS Jawa Timur, 2020
Berdasarkan  data  tabel  di  atas,  jumlah  keseluruhan  penyandang  disabilitas  di

## PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI ERA INDUSTRIALISASI 5.0 DALAM BIDANG KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN PASURUAN
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 3 (August-Ocotober 2024), pp.1094-1107                                                     Habiba. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.460 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Pasuruan  sebanyak  1.980  orang,  data  tersebut  diperoleh  dari  koordinasi  dan  kerja  sama dengan  Dinas  Sosial  Kabupaten  Pasuruan.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Dinas Sosial  Kabupaten  Pasuruan,  Drs.  Emma  Hermalia  Kabid  Penyuluh  Sosial  Ahli  Muda  Bidang Rehabilitasi Sosial menuturkan sejauh ini pihaknya terus mengupayakan kesejahteraan bagi penyandang  dsiabilitas  terutama  dalam  hal  pemenuhan  hak-hak  disabilitas.  Beberapa program  dan  pelayanan  yang  telah  dilaksanakan  pihak  dinas  sosial  juga  menjadi  bukti adanya  dukungan  guna  tercapainya  pemenuhan  hak  penyandang  disabilitas.  Salah satunya  yakni  dengan  melaksanakan  pendataan  terkait  jumlah  penyandang  disabilitas sesuai dengan jenisnya, penyaluran bantuan berupa alat yang dibutuhkan (kursi roda, alat bantu dengar).
Hal  tersebut  berbanding  terbalik  dengan  hasil  wawancara  peneliti  dengan  Denny Kurniawan  selaku  ketua  Lembaga  Pertuni  (Persatuan  Tunanetra  Indonesia)  Cabang Pasuruan  bahwa  tidak  semua  penyandang  disabilitas  terdata  keseluruhan  karena pemerintah  hanya  mendata  penyandang  disabilitas  yang  dapat  dijangkau  saja  seperti contohnya penyandang disabilitas yang  ada di SLB  (Sekolah Luar Biasa) wilayah  Pasuruan. Banyak  faktor  yang  menyebabkan  belum  bisa  terjangkaunya  pendataan  penyandang disabilitas  di  Pasuruan  salah  satunya  yakni  faktor  internal  keluarga.  Hal  ini  seperti  yang dijelaskan  Denny  Kurniawan  dalam  menjalankan  program-program  yang  ada  di  Pertuni Cabang  Pasuruan  bahwa  masih  ditemukan  orang  tua  yang  tidak  memberikan  ruang kepada anaknya untuk bisa berinteraksi dengan lingkungan, sehingga pemerintah kesulitan mencari data penyandang disabilitas.
Menurut  Denny  Kurniawan,  Penyandang  disabilitas  memandang  aksesibilitas penyandang  disabilitas  dalam  memperoleh  pekerjaan  di  Kabupaten  Pasuruan  belum tersedia secara memadai atau rendah. Hal ini dilihat dari kurang tersedianya akses informasi lowongan  kerja,  akses  fasilitas  ketenagakerjaan,  dan  pengalaman  yang  pernah  dialami penyandang  disabilitas  dalam  mencari  pekerjaan  yakni  kerapkali  mengalami  penolakan, stigma negatif dan diskriminasi, serta perasaan rendah diri.

## Kajian Teori Human Centered Design
Teori  yang  dikemukakan  Human-Centered  Design  menurut  J.  Kent  Crawford  dan Jeannette  Cabanis-Brewin  menjelaskan  tentang  beberapa  hal  yang  relevan  untuk pengembangan  kompetensi  bagi  penyandang  disabilitas  dalam  menghadapi  era industrialisasi  5.0,  di  mana  teknologi  dan  otomatisasi  mengubah  lanskap  ketenagakerjaan secara  drastis.  Di  Kabupaten  Pasuruan,  tantangan  ini  menjadi  lebih  menonjol  karena  perlu adanya  integrasi  yang  lebih  baik  antara  kebutuhan  pasar  tenaga  kerja  dan  kemampuan serta  potensi  penyandang  disabilitas.  Dalam  pembahasan  ini,  akan  dianalisis  secara mendalam  berbagai  aspek  terkait  dengan  pengembangan  kompetensi  penyandang disabilitas,  dengan  merujuk  pada  beberapa  jurnal  yang  diterbitkan  dalam  lima  tahun

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1094-1107 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.460
terakhir dan bebebrapa indikator yang terdapat dalam buku human centered design:

## 1. Tantangan dalam Pengembangan Kompetensi
Studi  oleh  (Cai,  2018)  menyoroti  bahwa  akses  terhadap  pendidikan  dan  pelatihan masih  menjadi  tantangan  utama  bagi  penyandang  disabilitas.  Meskipun  telah  ada  upaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan kesempatan pendidikan bagi penyandang disabilitas, masih  ada  hambatan  yang  signifikan  yang  perlu  diatasi.  Kurangnya  aksesibilitas  fisik  di sekolah-sekolah,  seperti  kurangnya  fasilitas  yang  ramah  disabilitas,  serta  kurangnya kesadaran  dan  pemahaman  tentang  kebutuhan  khusus,  menjadi  rintangan  utama  dalam memastikan  bahwa  mereka  dapat  mengakses  pendidikan  secara  setara  dengan  individu lainnya, tantangan lain dalam aksesibilitas teknologi juga menjadi perhatian penting. Di era digital  ini,  teknologi  memainkan  peran  yang  semakin  penting  dalam  pendidikan.  Namun, tidak  semua  teknologi  atau  platform  pembelajaran  dirancang  untuk  dapat  diakses  oleh penyandang  disabilitas.  Kurangnya  perhatian  terhadap  desain  yang  inklusif  dalam pengembangan  teknologi  pendidikan  sering  kali  menyulitkan  mereka  untuk  mengakses materi  pembelajaran  secara  online,  berkomunikasi,  atau  berpartisipasi  dalam  kegiatan pembelajaran  yang  melibatkan  teknologi.  Kurangnya  infrastruktur  yang  ramah  disabilitas dan  kurangnya  kesadaran  dari  pihak  terkait  menjadi  faktor  penghambat  dalam pengembangan kompetensi mereka (Fitzgerald, 2016).

## 2. Peluang dan Potensi
Penelitian  oleh  (Vornholt,  K.,  Reissner,  C.,  &  Kernebeck,  2019)  menunjukkan  bahwa penyandang  disabilitas  memiliki  potensi  besar  dalam  berkontribusi  di  sektor-sektor  yang berkembang  dalam  era  industrialisasi  5.0,  seperti  sektor  teknologi  informasi  dan  komunikasi (TIK)  dan  manufaktur  digital.  Temuan  ini  menunjukkan  bahwa  inkuli  mereka  dalam  pasar tenaga kerja tidak hanya penting secara social, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang subtansial.
Inisiatif  inklusi  seperti  yang  diuraikan  oleh  (OECD,  2017)  juga  menyoroti  bahwa  integrasi penyandang disabilitas dalam pasar tenaga kerja dapat membawa manfaat ekonomi yang signifikan,  dengan  memperluas  kesempatan  bagi  penyandang  disabilitas  untuk  terlibat dalam  aktivitas  ekonomi,  Masyarakat  dapat  mewujudkan  potensi  penuh  individu  tersebut serta memperkaya lanskap ekonomi dengan perspektif yang beragam dan inklusi.

## 3. Kebijakan dan Program Pendukung
Studi  oleh (O’M ara,  D.,  McDonald,  S.,  &  Gillespie,  2020)  menyoroti  pentingnya  kebijakan yang inklusif dan program-program pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Di Kabupaten Pasuruan, penerapan kebijakan yang mendukung inklusi dan pemberdayaan penyandang  disabilitas  menjadi  kunci  dalam  meningkatkan  akses  mereka  terhadap peluang kerja (Shakespeare & Watson, 2018)

## PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI ERA INDUSTRIALISASI 5.0 DALAM BIDANG KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN PASURUAN
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 3 (August-Ocotober 2024), pp.1094-1107                                                     Habiba. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.460 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## 4. Upaya Kolaboratif
Riset  oleh  (Haegele,  J.  A.,  &  Hodge,  2016)  menekankan  pentingnya  kerja  sama  antara pemerintah,  sektor  swasta,  LSM,  dan  masyarakat  sipil  dalam  memperkuat  inklusi penyandang  disabilitas  di  pasar  tenaga  kerja.  Sinergi  antara  berbagai  pemangku kepentingan  dapat  menciptakan  lingkungan  yang  mendukung  bagi  pengembangan kompetensi  penyandang  disabilitas  di  Kabupaten  Pasuruan.  Kerja  sama  lintas  sektor  juga memungkinkan  adopsi  pendekatan  yang  holistic  dalam  memprkuar  inklusi  penyandang disabilitas  dikabupaten  pasuruan,  pemerintah  dapat  memberikan  regulasi  dan  kebijakan yang mendukung, sektor swasta dapat memberikan peluang kerja dan pelatihan.
5. Evaluasi Dampak
Studi  evaluasi  oleh  (Lukersmith,  S.,  2019)  menunjukkan  bahwa  evaluasi  dampak  secara teratur terhadap program-program inklusi dan pelatihan merupakan langkah penting dalam memastikan efektivitas dan kesinambungan upaya-upaya pengembangan kompetensi bagi penyandang disabilitas.
Melalui  pemahaman  yang  mendalam  tentang  tantangan,  peluang,  kebijakan, kolaborasi,  dan  evaluasi  dampak,  diharapkan  Kabupaten  Pasuruan  dapat  mengambil langkah-langkah strategis yang tepat dalam mendukung pengembangan kompetensi bagi penyandang disabilitas di era industrialisasi 5.0.

## Pentingnya Upskilling dan reskilling blk
Dalam  era  di  mana  teknologi  terus  berkembang  dengan  cepat  dan  tren  industri berubah secara dinamis, penyandang disabilitas dihadapkan pada risiko tertinggal jika tidak memiliki  keterampilan  yang  sesuai  dengan  permintaan  pasar  kerja  yang  berubah.  Oleh karena  itu,  program-program  upskilling  dan  reskilling  di  Balai  Latihan Kerja  (BLK)  Kabupaten Pasuruan  menjadi  krusial  untuk  memastikan  bahwa  mereka  memiliki  keterampilan  yang relevan dan dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja yang semakin kompleks.
Cambridge  (Muhamad  Irfan  Kresnadi  &  Dafa  Arga  Narendra,  2023)'pengulangan keterampilan'  sebagai  prosedur  mempelajari  sesuatu  yang  baruketerampilan  yang memungkinkan  orang  melakukan  pekerjaan  atau  penyediaan  yang  berbedainstruksi kepada  orang  lain  untuk  melakukan  pekerjaan  lain;  Sementara  itu,  'peningkatan keterampilan'  mengacu  pada  prosedur  mempelajari  keterampilan  baru  atau  melatih karyawan dengan keterampilan baru.
Reskilling  dan  upskilling  penting  untuk  meningkatkan  produktivitas  perusahaan. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Mgiba  [2019]  menunjukkan  bahwa  meningkatkan keterampilan  atau  mempelajari  keterampilan  baru  dan  menambah  pengetahuan  akan bermanfaat  bagi  individu  untuk berhasil  uraian  tugas  yang  diperkuat  atau  dipindahkan  ke jabatan baru. Selain itu, pelatihan ulang dan peningkatan keterampilan juga dimungkinkan Membantu tenaga penjualan dan pemasaran untuk lebih memperhatikan pelanggan dan

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1094-1107 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.460
pasar,  lebih  gesit  dan  bisa  lebih  fleksibel  dalam  menghadapi  perubahan.  Faktanya, pelatihan  ulang  dan  peningkatan  keterampilan  akan  membantu  untuk  menjaga keberlangsungan  perusahaan  dan  mengurangi  biaya  rekrutmen.  Kontinuitas  Perusahaan dapat merasa yakin karena karyawan yang keluar melalui pelatihan reskilling dan upskilling mampu beradaptasi dengan kebutuhan kerja saat ini.
Selain sebagai langkah untuk meningkatkan daya saing dan kesiapan kerja, upskilling dan reskilling bagi penyandang disabilitas juga memiliki implikasi yang mendalam terhadap inklusi  sosial  dan  ekonomi.  Dengan  memberikan  akses  yang  lebih  luas  terhadap  pelatihan dan  pembelajaran,  BLK  Kabupaten  Pasuruan  dapat  membantu  mengurangi  kesenjangan keterampilan  dan  memberikan  peluang  yang  setara  bagi  penyandang  disabilitas  untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi lokal. Hal ini tidak hanya meningkatkan taraf hidup mereka secara individu, tetapi juga menguatkan integrasi mereka dalam struktur sosial dan ekonomi Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan. Dengan demikian, upskilling dan reskilling menjadi bagian integral dari upaya menuju masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan di era industrialisasi 5.0.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  temuan  penelitian  dan  pembahasan,  maka  disimpulkan  bahwa  Era industrialisasi  5.0  memicu  kebutuhan  keterampilan  kompleks  dan  digital,  yang  menjadi tantangan  bagi  penyandang  disabilitas  dalam  mendapatkan  pekerjaan.  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  2016  menjamin  hak-hak  mereka,  namun  di  Kabupaten  Pasuruan,  banyak penyandang  disabilitas  masih  kesulitan mengakses  pekerjaan. Pengembangan  kompetensi yang  melibatkan  pemerintah,  perusahaan,  dan  organisasi  masyarakat  diperlukan,  dengan teori  Human-Centered  Design  sebagai  landasan.  Upskilling  dan  reskilling  di  Balai  Latihan Kerja  (BLK)  Kabupaten  Pasuruan  sangat  penting  untuk  meningkatkan  keterampilan  dan peluang  kerja  penyandang  disabilitas,  sehingga  mereka  bisa  bersaing  dan  berkontribusi dalam ekonomi lokal.

## DAFTAR PUSTAKA
BPS JATIM. (2018). Jumlah Perusahaan Menurut Kabupaten/Kota Di Jawa Timur . BPS. https://jatim.bps.go.id/statictable/2018/02/08/886/jumlah-perusahaan-dan-tenaga- kerja-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-timur-2015.html
BPS Jawa Timur. (2019). Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Penyandang Cacat . Jatim.Bps.Go.Id.
https://www.bing.com/search?pglt=41&q=google+translate&cvid=28dd26ac2177417c9 1c1bb2b696c5e92&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBggCEC4YQDIGCAAQRRg7MgYIARAuGEAy BggCEC4YQDIGCAMQRRg5MgYIBBBFGDwyBggFEEUYPDIGCAYQRRg8MgYIBxBFGEEyBgg IEEUYPNIBCDIzMTlqMGoxqAIAsAIA&FORM=ANNTA1&P

## PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI ERA INDUSTRIALISASI 5.0 DALAM BIDANG KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN PASURUAN
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 3 (August-Ocotober 2024), pp.1094-1107                                                     Habiba. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.460 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Cai, Y. , S. E. , & B. A. (2018). Challenges in Accessing Vocational Education and Training for Disabled People in China. Journal of Vocational Education & Training , 70 (2), 167 – 185.
Clarkson, J. , C. R. , H. I. , & W. S. (Eds. ). (2007). Inclusive Design: Design for the Whole Population. SpringerInclusive Design: Design for the Whole Population .
DPR RI. (2016, April). UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas . Sekretariat Jenderal DPR RI. https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1667
Fitzgerald, S. , et al. (2016). Understanding the Australian disability workforce: service provision and areas of need. Australian Journal of Social Issues , 51 (1), 27 – 46.
Giacomin, J. (2014). What is human-centered design? The Design Journal . 17 (4), 606 – 623.
Haegele, J. A., & Hodge, S. R. (2016). Disability sport: A vehicle for social change? Quest . 68 (1), 34 – 47.
International Labour Organization. (2019). World Report on Disability . https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf
J. Kent Crawford. (2006). Optimizing Human Capital with a Strategic Project Office . JDIH. (2021). Peratuan Daerah Kab. Pasuruan No 6 Tahun 2021 Tentang Penyandang Disabilitas. JDIH Kab. Pasuruan. https://jdih.pasuruankab.go.id/index.php/hukum/detail/peraturan-daerah-kabupaten- pasuruan-nomor-6-tahun-2021-tentang-penyandang-disabilitas.html
Kemensos. (2020). Kemensos Dorong Aksesibilitas Informasi Ramah Penyandang Disabilitas .
Kemensos.Go.Id.
La Ode Muhammad Elwan, Muhammad Yusuf, & La Ode Herman Halika. (2022). MINING POLICY CONFLICT: Recruitment of Local Workers in Morosi Industrial Estate, Konawe Regency, Southeast Sulawesi. Journal Publicuho , 5 (3), 626 – 642. https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18 Lexy. J. Moleong. (2005). Metodologi Penelitian Kualitatif (Remaja Rosda Karya, Ed.).
Lukersmith, S., et al. (2019). Measuring Impact in Inclusive Research: An Examination of the Key Performance Indicators in a Population-Based Employment Program for Adults With Developmental Disabilities. American Journal of Evaluation, 40 (1), 499 – 513.
Mallarangi, S. P. R., & Nawangsari, E. R. (2023). Peran Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Dalam Meningkatkan Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Di Surabaya. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP) , 12 (3), 291 – 403. https://doi.org/10.33366/jisip.v12i3.2780
Miles, M. B. H. A. M. & S. J. (2014). Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook (3rd ed.). Sage Publications Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
Muhamad Irfan Kresnadi, & Dafa Arga Narendra. (2023). Transformasi Upskiling dan Reskiling Sumber Daya Manusia Dalam Mengahadapi Tantangan Revolusi 4.0 Di Sektor
Kepelabuhanan dan Logistik. EKONOMIKA45 :  Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan , 10 (2), 169 – 174. https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v10i2.870
OECD. (2017). The Missing Entrepreneurs 2017: Policies for Inclusive Entrepreneurship in OECD and G20 Countries. OECD .
O’Mara, D. , McDonald, S., & Gillespie, J. (2020). Policy, practice and education: The missing link for addressing social justice and human rights issues for people with disabilities. Disability & Society, 35 (1), 79 – 97.
Samani, M. (2018). Vocational Education in the Era of Industry 4.0: An Indonesian Case .

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1094-1107 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.460
Shakespeare, T., & Watson, N. (2018). Disability and social justice. In Handbook on Global Social Justice . Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781786431424.00024
Sulistianingsih, S. (2023). Keterlibatan Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Publik di Era Society 5.0. Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik , 26 (2), 207. https://doi.org/10.31845/jwk.v26i2.843
Tan, W. dan D. P. Ramadhani. (2020). Pemenuhan Hak Bekerja Bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Batam. Jurnal HAM , 11 (1), 27 – 37.
Teknowijoyo, F. (2022). Relevansi Industri 4.0 dan Society 5.0 Terhadap Pendidikan Di Indonesia. Educatio , 16 (2), 173 – 184. https://doi.org/10.29408/edc.v16i2.4492
Vornholt, K., Reissner, C., & Kernebeck, S. (2019). No TitleInclusive employment in the era of industry 4.0 — The potentials and challenges of people with disabilities. Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal, 38 (6), 658 – 672.
Widjaja, A. H., Wijayanti, W., & Yulistyaputri, R. (2020). Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan. Jurnal Konstitusi , 17 (1), 197. https://doi.org/10.31078/jk1719