## INOVASI  PENGELOLAAN  ZAKAT  DI  ERA DIGITAL  (STUDI  AKSES  DIGITAL  DALAM PENGUMPULAN ZAKAT)
Holilur Rahman Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep Madura holilur.rahman@idia.ac.id
Abstrak:
Potensi  pengumpulan  zakat  di  Indonesia  senantiasa  berkembang,  namun  tidak berbanding  lurus  dengan  hasil  pengumpulannya.  Kondisi  objektif  covid-19  yang memaksa  masyarakat  tidak  berinteraksi  langsung  berefek  terhadap  perubahan  gaya hidup  masyarakat  yang  digitalis.  Hal  tersebut  dijadikan  landasan  bagi  institusi  amil zakat  untuk  terus  melakukan  inovasi  pengumpulan  zakat.  Strategi  yang  dilakukan institusi  amil  zakat  khususnya  Badan  Amil  Zakat  Nasional  dengan  memanfaatkan platform digital dengan berbagai inovasi yang berkolaborasi dengan mitra fundraising. Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  inovasi  institusi  amil  zakat  dalam mengoptimalkan pengumpulan zakat di era digital. Metode penelitian ini menggunakan jenis  penelitian  kualitatif  yang  bersifat  deskriptif  analitis.  Adapun  hasilnya menunjukkan bahwa inovasi pengumpulan zakat digital dengan mempermudah muzakki dalam menunaikan zakat dapat meningkatkan pengumpulan zakat secara optimal.
Kata Kunci: inovasi, era digital, pengumpulan zakat
Abstract:
The  potential  for  zakat  collection  in  Indonesia  is  always  growing,  but  it  is unproportional to the results of the collection. The objective conditions of COVID-19 which force people to indirect interaction have an effect on changes in the lifestyle of the digitalist society. This is used as the basis for the amil zakat institution to continue to  improvise  zakat  collection.  The  strategy  carried  out  by amil  zakat  institutions, especially the National Amil Zakat Agency, is by utilizing digital platforms with various innovations in collaboration with fundraising partners. The purpose of this study was to determine the innovations of the amil zakat institution on optimizing zakat collection in  the  digital  era.  This  research  method  uses  a  type  of  qualitative  research  that  is descriptive analytical. The results show that innovations of digital zakat collection by facilitating muzakki in paying zakat can increase zakat collection optimally
Keywords: innovations, digital era, zakat collection

## Pendahuluan
Sesungguhnya  zakat  merupakan  salah  satu  solusi  untuk  mengurangi  beban ekonomi bagi masyarakat yang terdampak ekonomi. Zakat memiliki peran penting dan menjadi  instrumen  Islam  dalam  pengembangan  ekonomi  sekaligus  sebagai  jaminan sosial  bagi  ummat  Islam. 1 Kewajiban  ini  ditetapkan  dalam  Islam  sebagai  salah  satu rukun Islam dengan memanfaatkan seluruh lapisan masyarakat muslim. Adanya solusi untuk mengurangi beban ekonomi bagi masyarakat merupakan fungsi zakat. Oleh karena itu zakat menjadi hal yang substansi bagi adanya perlindungan terhadap masyarakat. 2 Itulah makna zakat dalam menjadi perlindungan atau jaminan ketika dalam kondisi tidak normal atau terjadi wabah penyakit. Sehingga tidak berlebihan dengan pernyataan Islam merupakan agama pertama yang menjamin umatnya. Hal ini karena ada program zakat.
Berdasarkan  hasil  penghitungan  BAZNAS  bahwa  potensi  zakat  tahun  2020 sebesar  330  triliyun  sementara  capaiannya  hanya  sekitar  12  triliyun. 3 Sementara pengumpulan  Zakat  Infak  Shadaqah  yang  tidak  melalui  Organisasi  Pengumpul  Zakat (OPZ)  resmi  pada  sebesar  Rp  61  triliyun. 4 Adapun  pengumpulan  zakat  secara  digital melalui e-commerce di tahun 2019 sebanyak 30% sementara di tahun 2020 diperkirakan naik  menjadi  50%. 5 Menurut  Arifin,  Direktur  Utama  BAZNAS  bahwa  pengumpulan zakat digital sebanyak Rp 41 Miliar pada tahun 2019, dari jumlah target sebesar Rp40 Miliar. 6 Hal  ini  ini  memberikan  makna  bahwa  penerimaan  zakat  dengan  cara  digital semakin diminati oleh masyarakat apalagi dalam kondisi pandemik virus covit 19. Oleh karena  itu  strategi  penghimpunan  zakat  oleh  badan  amil  zakat  nasional  senantiasa dilakukan dengan inovasi pengumpulan zakat.
Adanya data pertumbuhan pengumpulan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional yang berkolaborasi dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat dinilai responsif terhadap perkembangan situasi dan kondisi yang ada. Hal ini juga berarti bahwa BAZNAS yang dilahirkan oleh Negara dan LAZ yang didirikan oleh masyarakat juga melakukan strategi penghimpunan zakat yang serupa yakni dengan cara penghimpunan secara intensif. Hal ini bermakna bahwa penghimpunan tidak hanya secara manual tetapi juga secara digital. Ketika masyarakat tidak bisa melakukan aktivitas berkerumun di publik maka salah satu bentuk  pengumpulan  zakat  secara  e-commerce  menjadi  salah  satu  solusi  di  dalam pengumpulan zakat.
Institusi  amil  zakat  baik  BAZNAS  maupun  LAZ  perlu  penentuan  sumber komunikator  dalam  menerapkan  daerah fundraising  dan  juga  indirect  fandraising. 7 Karena  menentukan  sumber  komunikator  baik  pesan  media  sasaran  komunikasi
1 S ayyid Qut}b, al ‘Ada>lah al Ijtima>‘i>yah fi> al Isla>m, Cet. VI (Bayru>t: Da>r al Shuru>q, 1979), 35.
2 Holilur  Rahman, Regulasi  Zakat:  Studi  Kewenangan  Amil  Zakat  Di  Indonesia (Tangerang  Selatan: Yasmi, 2018), 80.
3 https://www.idntimes.com/business/economy/vanny-rahman/potensi-zakat-di-indonesia-mencapai- rp330-triliun/1 .
4 https://baznas.go.id.
5 https://cafonline.org
6 https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Ajak_Masyarakat_Zakat_Digital/531
7 Nur  Rohim,  Ade.  Optimalisasi  Penghimpunan  Zakat  Melalui  Digital  Fundraising.  Al-  Balagh: Jurnal Dakwah dan Komunikasi . 4.Vol. 1. (2019). 740.
merupakan  salah  satu  indikator  dalam  proses  intensifikasi  pengumpulan  zakat  lebih daripada  itu  institusi  zakat  di  Indonesia  baik  BAZNAS  maupun  LAZ  tidak  bisa menghilangkan  metode  pengumpulan  zakat  secara  manual  sehingga  yang  dilakukan adalah mengintegrasikan penghimpunan zakat secara manual  dan digital tentu  proses dan  strategi  pengumpulan  ini  masih  menjadi  primadona  karena  masyarakat  di  era revolusi 4.0 ini masih proses transisi.
Penelitian inovasi pengelolaan zakat khususnya dalam pengumpulan zakat masih menyesuaikan  dengan  kondisi  masyarakat  atau  segmentasi  Muzakki.  Adapun  proses penyesuaiannya berupa perkembangan sistem informasi digital. Karena bagaimanapun juga  kondisi  perekonomian  harus  tetap  berjalan.  Karena  hal  itu,  menjadi  bagian  dari maqashid syariah yaitu hifdh al-mal (menjaga harta). 8
Selanjutnya  pada masa  pandemi covid 19 peningkatan penerimaan zakat  secara online di  Indonesia terus tumbuh  dan berkembang hal ini dikenal  dengan pemakai e- commerce baik di sistem transaksi online maupun di perbankan online bertumbuhnya perusahaan  e-commerce  dengan  memiliki  fitur  dalam  membayar  zakat  dengan bertumbuhnya  e-commerce  tentu  hal  ini  berpengaruh  positif  terhadap  pengumpulan zakat  berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa  di  masa  pandemik  tahun  2020  ternyata pengumpulan zakat dalam kondisi pandemik tersebut dengan menggunakan fasilitas e- commerce justru naik signifikan
Selanjutnya bentuk model strategi pengumpulan zakat infaq dan shodaqoh harus sesuai  dengan  ketentuan  Syariah  dan  Undang-Undang  dengan  mengikuti  protokol penanganan  Covid  19.  Hal  ini  menjadi  penting  dilakukan  karena  adanya  strategi pengumpulan  sah  atau  tidaknya  maka  harus  kembali  kepada  ketentuan  Syariah sementara Undang-Undang akan menjadi pendukung di dalam merealisasikan prinsip- prinsip yang ada di dalam syariah sehingga sesuatu yang sifatnya belum sempurna tanpa diwajibkan maka sesuatu itu bisa menjadi wajib sebagaimana kaidah ma>la> yatimmu al- wa>jib illa bihi fahuwa wa>jib 9 (s esuatu yang wajib tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu wajb hukumnya ) pelaksanaan fatwa MUI Nomor 23 tahun 2020 tentang Penggunaan Zakat Infaq Dan Shodaqoh dilakukan dengan menggunakan metodologi penetapan fatwa dengan berbagai pertimbangan hukum yang jelas.
Penelitian  ini  bertujuan  menjelaskan  dan  menganalisis  berbagai  model pengelolaan zakat di era digital khususnya dalam akses digital pengumpulan zakat. lebih daripada itu model-model di dalam pengumpulan zakat khususnya di era digital di era pandemi covid 19 akan menjadi satu analisis yang akan dilakukan dalam penelitian ini khususnya  berkaitan  dengan  kondisi  masyarakat  ketika  terbatas  dalam  melakukan aktivitas  aktivitas  umum  bahkan    dilarang  beraktivitas  di  luar  serta    dilarang berkerumun. Hal ini demikian perlu dilakukan analisis sejauh mana akses digital dalam pengumpulan zakat bisa memberikan pelayanan kepada Muzakki didalam menyerahkan zakatnya kepada amil zakat dalam kondisi demikian maka diperlukan akses yang yang lebih mudah oleh Muzakki untuk menyerahkan zakatnya kepada amil zakat, sejauh mana amil zakat menyiapkan kemudahan  dalam pelayaan pengumpulan zakat. Hal ini menjadi penting mengingat era ini adalah era digital dan ini juga masa pandemik sehingga dua
8 Abu>    Ish}a>q  as-Sha>tibi>, al-Muwa>faqa>t  fi>  Us}u>l  al-Shari>‘ah, vol.  2 (Cairo:  al-Maktabah  al-Tija>ni>yah  al- Kubra>, 1975), 6-7.
9 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqh, cet. 3 (Jakarta: Kencana 2010), 96.
kondisi  yang  sangat  menentukan  ini  perlu  dilihat  sejauh  mana  akses  digital  dalam pengumpulan zakat ini bisa berjalan optimal.
Metode Penelitian
Jenis penelitian ini kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Adapun sumber literatur dalam penelitian ini antara lain menggunakan kitab ilmiah, jurnal ilmiah, artikel di media online dan website serta pernyataan para praktisi di bidang pengumpulan zakat yang  dimuat  di  berbagai  media.  Adapun  analisis  penelitiannya  dengan  menggunakan konten  deskriptif  pada  model  penghimpunan  zakat  baik  yang  konvensional  maupun digital yang dikenal dengan e-commerce.
Hasil dan Pembahasan Model Pengelolaan Zakat
Pengelolaan zakat dalam era kontemporer menjadi eksperimen yang beragam. Dari aspek  model  pengelolaan  zakat  oleh  negara  terdapat  dua  tipe: 10 Pertama ,  obligatory, yakni  model  negara  atau  lembaga  resmi  yang  ditunjuk  untuk  mengelola  zakat  dapat memaksakan pembayaran zakat kepada muzaki berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Umumnya negara yang menerapkan sistem ini adalah negara yang menjadikan syariát Islam sebagai hukum dasar di negaranya, seperti Saudi Arabia, Libya, Pakistan, Yaman, Sudan  dan  Malaysia. 11 Kedua,  penerapan    non  obligatory,  yakni  model  berdasarkan kesukarelaan. Negara-negara yang masuk  dalam  kategori  ini umumnya adalah negara yang  mayoritas  penduduknya  adalah  pemeluk  agama  Islam  tetapi  hukum  Islam  tidak menjadi landasan dasar negara dan pemerintahannya, seperti Mesir, Kuwait, Banglades, Yordania,  Afrika  Selatan  dan  Indonesia. 12 Kedua  sistem  ini  dapat  dilihat  dari  sudut pandang  filosofis,  yuridis  dan  sosiologis. 13 Indonesia  dalam  hal  ini  termasuk  dalam kategori  yang  kedua,  karena  walaupun  ada  perraturan  perundang-undangan  tentang zakat namun isinya tidak memaksa pembayaran zakat, namun lebih pada kesukarelaan.
Dari  segi  pengaturan  zakat  secara  umum  dapat  diklasifikasikan  menjadi  dua: pertama, pengelolaan yang dipayungi oleh Undang-Undang dan ini ada dua tipe: satu, pengelolaan murni oleh pemerintah; dua, dikelola oleh lembaga yang mendapat legalitas dari pemerintah. Kedua, pengelolaan yang alami tanpa ada payung perundang-undangan yang  dalam  hal  ini  diperankan  oleh  lembaga-lembaga  Islam  maupun  organisasi masyarakat  Islam. 14 Indonesia  dalam  hal  ini  memilih  tipe  pertama,  di  mana  lembaga
10 Monzer Kahf, “Applied Institutional Model for Zakah Collection and Distribution in Islamic Coutries and  Communities”. Dalam  Ahmed  Abdel  Fattah  el-Ashker  and  M.  Sirajul  Haq  (Eds), Intitutional Framework of Zakah: Dimension and Aplications (Jeddah: IRTI-IDB, 1995), 197-228.
11 Lihat, Abidin Ahmad Salama, Obligatory vs Nonobligatory Zakah System, Institusional  Framework of Zakah:  Dimension  and  Applications (Jeddah:  Islamic  Research  and  Training  Institute  of  Islamic Development Bank, 1990), 151.
12 Ibid . 13 Rika Isvadiary¸ “Penerapan Obligatory System Dalam Pengelolaan Zakat Di Indonesia” , Jurnal Syari‘ah LKIHI, Edisi II (Depok: LKIHI-FHUI, 2010) 61-66.
14 Mundhir Qoh}f, “Tah}s}i>l wa Tawzi>‘ al Zaka>h Tajrubah al Mamlakah al ‘Arabiyah al Su‘u>diyah” dalam al Mawa>d  al ‘Ilmi>yah li Barna>mij al Tadri>b ‘Ala> Tat}biq al Zaka>h fi> al Mujtama‘ al Isla>mi> al Mu‘a>s}ir (Jedah: al Bank al Isla>mi> li al Tanmi>yah, 1983), 338. Bandingkan dengan tiga model pengelolaan zakat di negara muslim. Pertama, Full  Goverment  ( Obligatory ),  pengelolaan  zakat  diakomodasi  oleh  regulasi  negara
pengelola zakat ada yang murni didirikan oleh pemerintah dan ada lembaga yang lahir atas prakarsa masyarakat yang kemudian disahkan oleh pemerintah.
Secara spesifik pengelolaan zakat sesungguhnya terdapat lima model, yaitu: 15 (i) sistem  pengumpulan  zakat  secara  wajib  oleh  negara;  (ii)  pengumpulan  zakat  secara wajib, namun dilakukan oleh masyarakat atau swasta; (iii) pengumpulan zakat secara sukarela  oleh  negara;  (iv)  pengumpulan  zakat    secara  sukarela  oleh  swasta;  dan  (v) pengumpulan  zakat  secara  sukarela  di  tingkatan  individual,  tanpa  pengelolaan  secara kolektif sama sekali.
Model  sistem obligatory  dalam  implementasinya  beragam.  Cakupan  harta  yang wajib dibayarkan zakatnya di Yaman, mencakup zakat fitrah dan zakat mal. Di Arab Saudi, Libya, Pakistan, Yaman, dan Sudan, kewajiban zakat hanya mencakup zakat mal. Adapun di Malaysia kewajiban zakat berlaku pada zakat fitrah dan zakat mal. Peraturan mengenai harta yang terkena zakat mal juga beragam. Di Sudan dan Yaman, zakat mal dikenakan atas bentuk-bentuk harta yang termaktub dalam aturan fikih; di Arab Saudi zakat  mal  dikenakan  atas  hasil-hasil  pertanian,  peternakan,  dan  barang-barang  yang dapat diperdagangkan; di Pakistan zakat mal dikenakan atas aset keuangan dan moneter serta hasil pertanian. 16
Sementara dalam  sistem non obligatory, terdapat tiga model pengelolaan zakat dalam  sistem  sukarela. 17 Pertama,  pengelolaan  zakat  oleh  lembaga  amal  swadaya masyarakat,  yang  banyak  terdapat  di  berbagai  negara  dan  komunitas  muslim. Pemerintah  dapat  mengontrol  lembaga  ini  sebagaimana  kontrol  terhadap  lembaga nirlaba lainnya.
Kedua, pengelolaan zakat oleh lembaga semi pemerintah yang menghimpun zakat secara sukarela dan menyalurkan zakat tersebut kepada mereka yang berhak. Contohnya Nasser Social Bank di Mesir. Pengelolaan zakat ini, bank mendirikan departemen khusus untuk  zakat.  Bank  menerima  zakat  melalui  panitia  zakat  lokal  atau  pembayaran langsung ke kantor dan cabang bank.
Ketiga, pengelolaan zakat oleh lembaga pemerintah yang secara khusus didirikan oleh  negara  untuk  menerima  dan  menyalurkan  zakat.  Beberapa  negara  mendirikan lembaga pengelola zakat yang secara hukum dan financial adalah independen, seperti Kuwaiti>  Zakat  House  ( bayt  al-zaka>t)  tahun  1982,  Zakat  Fund  (s{undu>k  al-zaka>t)  di Yordania (1978), Bahrayn (1979), Tunisia dan Bangladesh.
dengan mewajibkan seluruh muslim untuk berzakat. Model ini diterapkan oleh Arab saudi, Sudan, Brunai dan  Malaysia  (Kedah). Kedua, institution  that  cooperation  with  goverment,  ( Voluntary ),  Pengelolaan zakat yang diakomodasi dengan regulasi negara namun tidak mewajibkan muslim untuk berzakat. Model ini diterapkan oleh Indonesia, Malaysia (kecuali Kedah), Bosnia Herzegovina, Pakistan. Ketiga, Non- Goverment Organization, pengelolaan zakat yang tidak diatur melalui regulasi negara. Model ini terdapat pada: India, Nigeria, Afrika Selatan.
15 I.a Imtiazi .et al. (eds), Management of Zakah in Modern Muslim Society (Jeddah: IRTI-IDB, 1989), dan  Ahmed  Abdel  Fattah  el-Ashker  and  M.  Sirajul  Haq  (Eds), Intitutional  Framework  of  Zakah: Dimension and Aplications (Jeddah: IRTI-IDB, 1995).
16 Abu  al-Hasan  Sadeq,  “A  Survey  of  the  Intitutional  Of  Zakah:  Issues,  Theories  and  Administration” (Jeddah: IRTI-IDB, 1994) 45
17 Yusuf Wibisono, Mengelola Zakat Indonesia Diskusi Pengelolaan Zakat Nasional Dari Rezim Undang- Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2015) 151.
Sementara, Beik 18 mengkatagorikan tiga tipologi sistem perzakatan yang ditinjau dari regulasi dan kewajiban berzakat berdasarkan hukum positif. Tiga tipologi sistem perzakatan tersebut meliputi model komprehensif, model parsial, dan model sekuler.
Pertama,  model  komprehensif  memiliki  tujuh  karakteristik  yang  meliputi:  (i) memiliki  Undang-Undang  zakat;  (ii)  zakat  menjadi  instrumen  wajib  dalam  hukum positif; (iii) adanya standarisasi sistem pengelolaan zakat; (iv) terdapat ketentuan obyek zakat; (v) struktur kelembagaan; (vi) adanya integrasi zakat dan fiskal; (vii) diterapkan good amil governance. Arab Saudi dan Malaysia masuk dalam kategori ini.
Kedua, model pengelolaan zakat parsial. Model ini diterapkan oleh suatu negara yang  memiliki  aturan  formal  yang  mengatur  tentang  perzakatan,  namun  belum menjadikan  zakat  sebagai  kewajiban  dalam  hukum  positif.  Pada  model  ini  lebih ditekankan pada aspek kelembagaan dan sistem pengelolaan zakat. Zakat masih berada pada instrumen yang bersifat kerelaan. Kerangka regulasi diatur sedemikian rupa untuk menghasilkan  tata  kelola  zakat  yang  baik.  Indonesia,  Mesir,  Kuwait  termasuk  dalam kategori ini.
Ketiga,  model  sekuler.  Negara  yang  menerapkan  model  ini  menganggap  bahwa zakat  adalah  urusan  pribadi  masyarakat  sehingga  tidak  ada  intervensi  pemerintah maupun regulasi terhadap institusi zakat. Semua urusan pengelolaan zakat diserahkan pada  institusi  sosial  kemasyarakatan.  Negara  tidak  ikut  mengatur  karena  anggapan bahwa urusan agama harus dipisahkan dari urusan politik dan pemerintahan. Maroko, Turki, Oman termasuk dalam kategori ini.
Oleh karena itu, adanya amil menjadikan proses pelaksanaan zakat lebih teratur dan sistematik. Di negara minoritas muslim, berbagai badan, yayasan, atau perusahaan didirikan langsung oleh komunitas muslim untuk mengurus zakat. 19 Oleh karena amil terlibat dalam suatu bentuk pengurusan aset yang kompleks, dalam skala yang besar dan kadangkala  bersifat  nasional,  maka  amil  yang  tidak  sesuai  dianggap  sebagai  tugas individu secara pribadi, tetapi dalam bentuk sebuah organisasi besar yang teratur. Inilah asas adanya pembentukan istilah amil korporat. 20 Di negara sekuler pengumpulan dana sosial keagamaan dikenal dengan filantropi.
Di negara yang menganut paham sekuler, warga muslim tetap bisa menunaikan zakat  sebagai  ibadah  sesuai  dengan  keyakinan  agamanya.  Tetapi  di  negara-negara sekuler karena pemerintah tidak mengurus kehidupan beragama atau tegasnya negara tidak mengatur masalah zakat dalam hukum positif, maka fungsionalisasi zakat lebih berkembang  dalam  ranah  filantropi  semata.  Menurut  Am.  Saifuddin, 21 menyatakan begitu besar peran strategis zakat, maka sifat imperatif zakat harusnya mempunyai daya paksa yang lebih kuat dari para pengumpul zakat. Maka pelaksanaan pengumpulan zakat memerlukan aspek legal dari negara melalui regulasi zakat.
Di  Amerika  Serikat  pengelolaan  filantropi  berperan  cukup  dominan  dalam pembentukan civil society.  Mengingat orang beragama merupakan jumlah mayoritas
18 BAZNAS, Arsitektur Zakat Indonesia (Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2017) 13.
19 Mujani Tarimin, Tanggungjawab Amil dalam Konteks Kontemporari, Kertas Kerja 10, Zakat Menuju Pengurusan Profesional (Kualalumpur: Utusan Publications & Distributor, 2005) 135.
20 Hasan Bahrom & EzaniYaaqub, Pengurusan  Zakat Semasa (Shah Alam: Pusat Penerbitan Universuti (UPENA) UiTM, 2006) 46-47.
21 AM Saefuddin, Membumikan Ekonomi Islam (Jakarta: PT. PPA Consultants, 2011) 109.
maka pengumpulan dana filantropi sesuai dengan ajaran mereka. Dalam agama  Kristen terdapat  tuntunan  untuk  menyumbang  sebesar  10  %  dari  pendapatan  ( titthe  atau sepersepuluh) menjadi kewajiban agama. Ismartono, mengatakan bahwa ajaran tentang pengadilan  terakhir  dan  orang  Samaria  yang  murah  hati  sering  dipakai  untuk  dasar aktivitas filantropi kristiani. Survei yang dilakukan di Amerika Serikat. 22
Religius  giving  adalah  aktivitas  kedermawanan  sosial  yang  diberikan  kepada lembaga keagamaan atau dari dan oleh komunitas agama tertentu. Dalam ajaran agama kedermawanan  ada  yang  berupa  himbauan  umum  (seperti  mengasihi  dan  menyantuni fakir miskin), dan ada yang berupa kegiatan khusus yang dianggap sebagai kewajiban agama [seperti zakat , titthe  (Kristen), Dana (Hindu dan Budha), 23 sedekah (Yahudi) 24 ]. Seorang  beragama  bisa  melakukan religius  giving  dan  non  religius  giving  (secular giving).
Survei yang dilakukan oleh Independent Sector di Amerika Serikat, menyatakan bahwa religius  giving  jauh  lebih  besar  daripada  secular  giving.  Tidak  hanya  itu, masyarakat  yang  menyumbang  untuk  tujuan religious  rupanya  mereka  juga menyumbang  untuk  hal-hal  yang non  religious  lebih  besar  dari  sumbangan  dari kelompok sekuler. 25
Perbandingan sumbangan dari orang agamis dan sekuler di AS lebih memperjelas peranan religious giving dalam skala nasional  bisa dikatakan bahwa orang beragama yang  jumlahnya  33%  dari  penduduk  AS,  berkontribusi  sebesar  52  %  dari  sumbangan nasional. Sedangkan orang sekuler yang berjumlah 26%% dari populasi berkontribusi sebesar  13  %  dari  total  dumbangan  nasional.  Adapun  rata-rata  sumbangan  orang beragama adalah $2.210 pertahun, sedangkan rata-rata sumbangan orang sekuler adalah $642 pertahun. 26
Inovasi Pengumpulan Zakat Digital Menurut  Hasan  Bahrom  &  Ezani  Yaaqub  dan  PEBS-FEUI  menyimpulkan  tiga faktor yang mempengaruhi pengumpulan zakat antara lain: 27 Pertama , akuntabilitas amil zakat. Kepercayaan masyarakat akan tanggung jawab dan keterbukaan amil khususnya dalam  pelaporan  merupakan  faktor  yang  signifikan  dalam  pengumpulan  zakat.
22 Ismartono, “Filantropi dalam Dunai Kristen” dalam Idris Thaha, (ed.) Berderma Untuk Semua, Praktik dan Wacana Filantropi Islam (Jakarta: Teraju 2003) 81-90.
23 Mark  Juegensmeyer  dan  Darrin  McMahon, Philantropy  in  the  World’s  Traditions (Bloomington: Indoana University Press, 1998) 263-178.
24 Alter F. Landesman, Jewish Social Work Today Religion and Social Work (New York: The Institut for Religious and Social Studies, 1956) 51.
25 Independent  Sector, Giving  and  Volunteering  un  the  United  States (Washington  D.C.:  Independent Sector, 2001).
26 Amelia Fauzia, “Religius Giving di Indonesia: Studi Kasus Filantropi Islam”, Dialog Jurnal Penelitan dan Kajian Keagamaaan, No. 69, 2010, 53-64.
27 Abdulloh Mubarok dan Baihaqi Fanani, “Penghimpunan Dana Zakat Nasional: Potensi, Realisasi dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat”, PERMANA, Vol . V No.2, 2014, 14. Bandingkan,  PEBS- FEUI.  2011, Indonesia  Shari’ah  Economic  Outlook  (ISEO) (Jakarta:  Lembaga  Penerbit  FEUI, 2011 ). Menurut M. Amin Rais ada dua sebab tidak optimalnya pengumpulan zakat: pertama, para wajib zakat belum sadar kewajiban agamanya, kedua, mereka sudah sadar, tetapi enggan karena tidak percaya penuh pada  amil  zakat. M.  Amin  Rais, Tauhid  Sosial  Formula  Menggempur  Kesenjangan (Bandung:  Mizan, 1998) 133.
Sebaliknya keraguan masyarakat terhadap amil zakat antara lain disebabkan amil zakat yang berafiliasi dengan partai politik dan lembaga negara yang mempunyai citra negatif (korupsi).  Selain  itu  amil  zakat  belum  mempunyai  database  mustahik  yang  akurat sehingga sepak terjangnya belum dirasakan secara kongkrit. Akibat ketidakpercayaan muzaki  kemudian  mengeluarkan  zakatnya  langsung  kepada  mustahik .  Kedua, Ketidakpahaman masyarakat dalam membayarkan zakatnya ke amil zakat. Rendahnya kesadaran  wajib  zakat,  rendahnya  kepercayaan  terhadap  institusi  zakat  dan  perilaku pembayar  zakat  yang  masih  amat  karikatif,  yaitu  berorientasi  jangka  pendek, desentralistik dan interpersonal. Ketiga, lemahnya regulasi zakat yang mengatur tentang penguatan zakat, baik dari kelembagaan maupun pengumpulan zakat, misalnya tidak ada sanksi bagi muzaki yang tidak membayar zakat. Berbeda dengan pajak yang jika tidak dibayar bisa dikenakan sanksi.
Sejak  tahun  2016.  Ada  lima  platform  yang  disediakan  BAZNAS: 28 Pertama, BAZNAS  platform,  yakni  melalui  website  BAZNAS  dan  program  aplikasi  bernama Muzaki  Corner.  Kedua,  Commercial  Platform,  yakni  mengembangkan  kerja  sama dengan  e-commerce,  seperti  Lazada,  Shopee,  Blibli,  Elevenia,  JD.ID.  BAZNAS  juga bekerja sama dengan layanan Fintech, seperti OVO, Gopay, dan lainnya. Ketiga, Social Media Platform, di mana BAZNAS mendorong iklan dan kampanye melalui sosial media untuk  mengajak  masyarakat  berzakat,  seperti  Facebook,  Twitter,  WhatsApp,  dan sebagainya.  Keempat,  Innovative  Platform,  yakni  BAZNAS  membuat  layanan  yang sifatnya inovasi yaitu melalui QR code. Kelima, Artificial Intelligence Platform, di mana BAZNAS  dalam  berkampanye  menggunakan  Chatbot  pada  aplikasi  LINE  bernama Zavira (Zakat Virtual Assistant) yang dapat ditemui di aplikasi LINE dengan nama akun @baznasindonesia, dan juga donasi menggunakan Augmented Reality.
Potensi zakat digital dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Oleh karena itu BAZNAS mengembangkan strategi pengumpulan zakat digital sebagai instrumen  pembayaran  zakat.  Pengumpulan  zakat  digital  senantiasa  mengalami peningkatan. sejak tahun 2016 sebesar 1% namun di tahun 2019 sudah mencapai 14% dan diperkirakan di tahun 2000 akan mencapai 30%. 29 hal ini merupakan ejawantah dari peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Agama nomor 6 tahun 2020 dan juga fatwa MUI untuk melakukan proses pengelolaan zakat secara tidak berkerumun. Maka pengumpulan zakat  digital  menjadi  solusi  di  masa  pandemik  dengan  adanya  zakat  online  oleh BAZNAS  dan  juga  Lembaga  Amil  Zakat  dapat  mempermudah  masyarakat  dalam menunaikan  zakatnya.  Lebih  daripada  itu  zakat  digital  mampu  menurunkan  angka kemiskinan dampak masa pandemik covid 19.
Hal  penting  dalam  zakat  digital  adalah  penataan  amil  zakat.  Hal  ini  perlu diperhatikan  sejak  rekrutmen  awal.  Karena  dengan  adanya  Amil  zakat  yang  melek digital nantinya mampu mendukung terhadap optimalisasi zakat digital. Sejak adanya rekrutmen petugas yang memenuhi kriteria tertentu di antaranya kemampuan teknologi menjadi  hal  yang  utama  diperhatikan.  Digitalisasi  zakat  menjadi  salah  satu  program yang menjadi fokus badan Amil Zakat Nasional kerjasama dengan kemitraan fundraising platform. Karena di era digital yang paling memungkinkan dilakukan adalah kolaborasi.
28 https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Ajak_Masyarakat_Zakat_Digital/531
29 https://baznas.go.id
Sehingga  diyakini  zakat  digital  mampu  meningkatkan  pengumpulan  zakat  dengan menggunakan finansial  teknologi  sekitar  5%  dari  transaksi  ekonomi  sehingga  dapat mendorong 10% dari keseluruhan dana zakat yang dihimpun di Indonesia. 30
Pengumpulan zakat digital dengan  inovasi akses digital dalam mengoptimalkan pengumpulan  zakat  selaras  dengan  tujuan  syariah  ( maqashid  syariah).  Institusi  zakat seperti BAZNAS yang telah melakukan program pengumpulan zakat digital bermaksud mengoptimalkan  pengumpulan  zakat.  Dengan  program  zakat  digital  yang  dijalankan oleh  BAZNAS  dapat  meningkatkan  pengumpulan  zakat.  Sehingga  hasilnya  dapat dirasakan  oleh  muzakki  dengna  menjalankan  ibadah  zakat  secara  sah.  Pengumpulan zakat secara digital diharapkan muzakki dapat menjalankan ibadah dengan baik ( hifz al- ddin),  menjaga  riski  halal  (hifz  al-  mal).  Berikut  penyajian  tabel  maqashid  syariah terhadap pengumpulan zakat digital di masa pandemi covid 19.
Tingkatan Analisis maqasid Daruriyat Akses  Zakat  digital  bagi  muzakki  tujuannya untuk  menunaikan  kebutuhan  dasar  mereka  di  saat pandemi.  Kebutuhan  dasar  tersebut  keterbatasan berkumpul  secara  berkerumun.  Dengan  pemenuhan kebutuhan  primer  tersebut  akan  berdampak  terhadap perlindungan  unsur  dalam  tujuan  Syariah  yakni perlindungan  agama,  jiwa,  akal,  dan  harta.  Dengan demikian walaupun masa pandemik covid 19 penunaian zakat tetap terlaksana dengan baik. Hajiyat Aspek hajiyat dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan  atau  memudahkan  dalam  penunaian  zakat. Mempermudah  pelaksanaan  zakat  digital  tanpa  hadir langsung  kepada  amil,  sehingga  lebih  efektif  dan efisien.  dengan hajiyat  ini  berdampak  terhadap kemudahan bagi Muzakki Tahsiniyat Aspek tahsniyat dimaksudkan untuk mengembangkan akses pengumpulan zakat meningkatkan pengumpulan zakat. Adanya kemudahan bagi  muzakki  dalam  menunaikan  zakat  akan memberikan motivasi dalam menunaikan zakat. Hal ini juga  berefek  terhadap  akuntabilitas  dan  kepercayaan bagi amil zakat. Selain itu, berefek terhadap Muzakki untuk senantiasa menjaga hubungan dalam ikatan amil zakat  dalam  bentuk  menerima  laporan  pengumpulan zakat dan juga pengelolaannya.
30 Ade Nur Rohim, “Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital”, Al-Balagh: Jurnal Dakwah dan Komunikasi , Vol. 4, No. 1, (2019).

## Penutup
Potensi pengumpulan zakat digital di Indonesia melalui platform digital senantiasa meningkat. Apalagi lagi dengan kondisi pandemik covid 19 yang memaksa masyarakat untuk  mengurangi  aktivitas  publik  yang  berinteraksi  secara  langsung.  Kerjasama institusi  amil  zakat  dengan  kemitraan fundraising  platform  diharapkan  bermunculan muzakki  baru.  Kemudahan  yang  ditawarkan  dalam  akses  pengumpulan  zakat  digital harus  ditingkatkan.  Selain  itu  performa  dan  kepercayaan  institusi  amil  zakat  perlu ditingkatkan dengan menjaga akuntabilitas dan transparansi. Inovasi pengumpulan zakat digital  senantiasa  dikembangkan  dengan  menyesuaikan  kondisi  obyektif.  Asset  lain yang dapat dikembangkan adalah kaum milenial. Dimana di era digital kaum milenial sudah  banyak  yang  memiliki  penghasilan  untuk  memenuhi  nisab  zakat.  Hanya  saja kesadaran wajib zakat harus dipahamkan terlebih dahulu. Ketika mengumpulkan zakat itu wajib dilakukan oleh amil zakat, maka mempermudah pengumpulannya juga wajib dilakukan. Hal ini sesuai dengan kaidah qa>‘dah fiqhiyyah: li al-wasa>il hukm al-maqa>s}id (hukum sarana adalah sebagaimana hukum maksud yang dituju).
Bagi  kalangan  akademisi  maupun  praktisi  penelitian  ini  penting  untuk  terus dipraktikan  dan  dikembangkan.  Selanjutnya  perlu  dilakukan  penelitian  lanjutan berkaitan studi akses digital dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat.
Daftar Pustaka
Ade, Nur Rohim. “Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital Fundraising”. Al- Balagh: Jurnal Dakwah dan Komunikasi. 4.Vol. 1. 2019. al-Sha>tibi>, Abu>  Ish}a>q. al-Muwa>faqa>t fi> Us}u>l al-Shari>‘ah. vol. 2. Cairo: al-Maktabah al- Tija>ni>yah al-Kubra>, 1975 Bahrom.  Hasan  &  EzaniYaaqub. Pengurusan    Zakat  Semasa.  Shah  Alam:  UPENA UiTM, 2006.
BAZNAS, Arsitektur Zakat Indonesia. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2017.
Djazuli, A. Kaidah-Kaidah Fiqh, cet. 3. Jakarta: Kencana 2010. el-Ashker Ahmed, Abdel Fattah and M. Sirajul Haq (Eds). Intitutional Framework of Zakah: Dimension and Aplications. Jeddah: IRTI-IDB, 1995.
Fauzia, Amelia. “Religius Giving di Indonesia: Studi Kasus Filantropi Islam”, DIALOG , No. 69, 2010.
Imtiazi, I.a .et al. (eds). Management of Zakah in Modern Muslim Society. Jeddah: IRTI- IDB, 1989.
Ismartono, “Filantropi dalam Dunai Kristen” dalam Idris Thaha, (ed.) Berderma Untuk Semua, Praktik dan Wacana Filantropi Islam. Jakarta: Teraju 2003.
Isvadiary¸ Rika.“Penerapan Obligatory System Dalam Pengelolaan Zakat Di Indonesia” , Jurnal Syari‘ah LKIHI, Edisi II. 2010.
Juegensmeyer,  Mark  dan  Darrin  McMahon. Philantropy  in  the  World’s  Traditions.
Bloomington: Indoana University Press, 1998.
Landesman, Alter F. Jewish Social Work Today Religion and Social Work. New York: The Institut for Religious and Social Studies, 1956.
Mubarok, Abdulloh dan Baihaqi Fanani. “Penghimpunan Dana Zakat Nasional: Potensi, Realisasi dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat”, PERMANA – Vol . V No.2, 2014.
PEBS-FEUI. Indonesia Shari’ah Economic Outlook (ISEO). Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 2011.
Qoh}f,  Mundhir.  “Tah}s}i>l  wa  Tawzi>‘  al  Zaka>h  Tajrubah  al  Mamlakah  al  ‘Arabiyah  al Su‘u>diyah”  dalam al  Mawa>d    al  ‘Ilmi>yah  li Barna>mij  al  Tadri>b  ‘Ala>  Tat}biq  al Zaka>h fi> al Mujtama‘ al Isla>mi> al Mu‘a>s}ir. Jedah: al Bank al Isla>mi> li al Tanmi>yah, 1983 Qut}b, Sayyid. al ‘Ada>lah al Ijtima>‘i>yah fi> al Isla>m. Cet. VI. Bayru>t: Da>r al Shuru>q, 1979. Rahman,  Holilur. Regulasi  Zakat:  Studi  Kewenangan  Amil  Zakat  Di  Indonesia. Tangerang Selatan: Yasmi, 2018.
Rais,  M.  Amin. Tauhid  Sosial  Formula  Menggempur  Kesenjangan.  Bandung:  Mizan, 1998.
Rohim,  Ade  Nur.  “Optimalisasi  Penghimpunan  Zakat  Melalui  Digital”. Al-Balagh: Jurnal Dakwah dan Komunikasi, Vol. 4, No. 1, 2019.
Sadeq,  Abu  al-Hasan. A  Survey  of  the  Intitutional  Of  Zakah:  Issues,  Theories  and Administration. Jeddah: IRTI-IDB, 1994.
Saefuddin, AM. Membumikan Ekonomi Islam. Jakarta: PT. PPA Consultants, 2011.
Salama,  Abidin  Ahmad. Obligatory  vs  Nonobligatory  Zakah  System,  Institusional Framework of Zakah: Dimension and Applications. Jeddah: Islamic Research and Training Institute of Islamic Development Bank, 1990.
Sector, Independent Giving and Volunteering un the United States. Washington D.C.: Independent Sector, 2001.
Tarimin, Mujani. Tanggungjawab Amil dalam Konteks Kontemporari, Kertas Kerja 10, Zakat  Menuju  Pengurusan  Profesional.  Kualalumpur:  Utusan  Publications  & Distributor, 2005.
Wibisono,  Yusuf. Mengelola  Zakat  di  Indonesia:  Diskursus  Pengelolaan  Zakat      dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015. https://baznas.go.id. https://cafonline.org https://www.idntimes.com