## Pengaruh Alkoholisme Terhadap Tindak Kejahatan Di Kabupaten Konawe Selatan
Ayu Lestari Dewi Universitas Sulawesi Tenggara dewylestari35@gmail.com
La Niasa Universitas Sulawesi Tenggara laniasa1960@gmail.com
Amir Faisal Universitas Sulawesi Tenggara Amir.faisal1967@yahoo.com
Hijriani Universitas Sulawesi Tenggara hijriani@gmail.com
Sri Khayati Universitas Sulawesi Tenggara Srikhayati65@gmail.com
Djohar Arifin Universitas Sulawesi Tenggara djohararifin73@gmail.com
Muhammad Tahir Universitas Sulawesi Tenggara Muhmmdtahir66@gmail.com

## Abstrak
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh alkoholisme terhadap  tindak  kejahatan  di  kabupaten  konawe  selatan  yang  secara  garis  besar dan kenyataan yang terlihat tumbuh berkembang pesat beberapa tahun belakangan bahwa  kriminalitas  banyak  terjadi  alah  satunya  sebagai  akibat  dan  dampak  dari efek  konsumsi  alkohol  yang  berlebihan.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan

## Gorontalo

## Law Review

## Volume 5 -  NO. 2 – Oktober 2022
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022
yuridis  dan  empiris  dengan  cara  telaah  pada  wilayah  tempat  penelitian  guna mengetahui  secara  khusus  pengaruh  dan  dasar  utama  penegakkan  hukum    baik berupa  pandangan,  kebiasaan  dan  doktrin  sesuai  dengan  pemahaman  sosial masyarakat.  metode  empiris  itu  sendiri  berfungsi  dalam  metode  analisa  dengan menelaah  perilaku  yang  terjadi dalam kenyataannya  dan pengaruh  yang hidup di masyarakat.  Perlunya  menghapuskan  sebuah  stigma  kearifan  lokal  dimana  ada keramaian  dan  kerumunan  maka  dipastikan  wajib  adanya  minuman  beralkohol. dengan  Melihat  efektifitas  razia  oleh  kepolisian  disertai  bentuk  tindakan penegakkan hukum  belum cukup menghilangkan kebiasaan mengonsumsi maupun peredaran  alkohol  dan  pembatasan  yang  lebih  besar  jika  tidak  ada  ketentuan peraturan daerah sebagai dasar penertiban dan pembatasan yang lebih ketat.

## Kata kunci : Pengaruh; Alkoholisme; Konawe Selatan

## Abstract
The purpose of this study was to determine the effect of alcoholism on crime in the district  of  South  Konawe,  which  in  general  terms  and  the  fact  that  it  has  grown rapidly  in  recent  years  that  crime  occurs  a  lot,  one  of  which  is  as  a  result  of  the effects  of  excessive  alcohol  consumption.  This  study  uses  a  juridical  and  empirical approach  by  examining  the  area  where  the  research  is  located  in  order  to  find  out specifically the influence and the main basis of law enforcement in the form of views, habits and doctrines in accordance with the social understanding of the community. The  empirical  method  itself  functions  in  the  analytical  method  by  examining  the behavior  that  occurs  in  reality  and  the  influences  that  live  in  society.  The  need  to abolish  a stigma of local  wisdom  where  there  are  crowds  and crowds,  it  is certain that  alcoholic beverages are mandatory. By  looking  at  the effectiveness of raids by the  police  along  with  other  forms  of  law  enforcement  actions,  it  is  not  enough  to eliminate  the  habit  of  consuming  and  circulating  alcohol  and  greater  restrictions  if there are no regional regulations as the basis for stricter control and restrictions.

## Keywords: Influence, Alcoholism, South Konawe

## 1. PENDAHULUAN
Mengkonsumsi  alkohol  menjadi  sebuah  pengaruh  tersendiri  terhadap terjadinya  tindak kejahatan meskipun tidak serta merupakan penyebab langsung sebuah  kejahatan  terjadi.  Banyaknya  kejahatan  yang  dapat  terjadi  contohnya penganiayaan,  KDRT,  pembunuhan,  kekerasan  seksual  hingga  berujung  pada kematian, minuman beralkohol kerap kali merupakan salah satu pendorong yang mempengaruhi  seseorang  melakukan  hal  tersebut.  Dimana  orang  yang mengkonsumsi  minuman  alkohol  pada  akhirnya  menjadi  pihak  yang  akan berurusan dengan aparat  penegak hukum akibat  efek yang tidak  terkendali pada saat  seseorang  mengkonsumsi    alkohol  melebihi  ambang  batas,  yang menyebabkan  delusi  dan  tingkat  kesadaran  diri  seseorang  berkurang  bahkan kerap  sampai  pada  hilang  kesadaran  akibat  mabuk  sehingga    tanpa  sadar melakukan pelanggaran bahkan tindak kejahatan yang berakibat pada keresahan masyarakat dan terganggunya ketenangan serta ketertiban umum.
Fenomena  yang  marak  mengenai  perdagangan  minuman  beralkohol merupakan  hal  yang  sering  ditemukan  menggagas  perlunya  kebijakan  untuk melarang peredaran minuman beralkohol tidak hanya pada minuman skala impor tetapi juga skala lokal diluar konteks melihat hal ini sebagai peluang peningkatan ekonomi  usaha  kecil  guna  menumbuhkan  tingkat  kesadaran  masyarakat  akan nilai  yang  tumbuh  di  masyarakat  serta  pembentukan  cara  hidup  dan  pikir  yang sehat  untuk  meminimalisir  tingkat  kriminalitas  sebagai  dampak  dari  konsumsi
alkohol  yang  berpengaruh  besar  pada  tindakan  kejahatan  yang  kerap  terjadi  di masyarakat.
Konsumsi  minuman  alkohol  yang  berlebih  dan  mengakibatkan  keadaan mabuk  terhadap  penggunanya  diartikan  menjadi    permulaan  dari  tindakan melanggar    hukum,  penyimpangan  perilaku  tersebut  sangat  jelas  akan menyebabkan  ketidak  nyamanan  masyarakat  jika  akibat  dari  meminum  alkohol tersebut menyebabkan terjadinya tindakan kejahatan yang berefek pada orang lain yang  terdampak  imbas  perilaku  penyalahgunaan  alkohol  akibat  sulitnya mengendalikan pikiran dan perilaku karena kondisi delusi sehingga mudah emosi, kalut dan bersikap kasar kepada orang lain.
Setindak  kejahatan  meskipun  dapat  terjadi  akibat  konsumsi  minuman beralkohol  juga  kerap  kali  disertai  faktor  lain  sebagai  pemicu.  Sebuah  perilaku Kriminal  atau  tindak  kejahatan  tidak  dapat  langsung  disangkutkan  dengan alkohol. Terjadinya  sebuah  tindakan  kriminalitas  akan  selalu  di  mulai  dengan keterkaitan  terhadap  variabel  lainnya  yang  berkaitan  dengan  emosi  di  dalam  diri seseorang. Terdapat hubungan yang erat dimana alkohol apabila dikaitkan dengan kriminalitas terlihat dalam empat ciri yaitu:
a) Pengaruh  langsung  alkohol  dapat  mencetuskan  tindak  kriminal  dengan mengubah  inhibisi  yang  sejatinya  ada  dimana  seseorang  dapat  terlihat bertingkah laku tidak seperti biasanya.
b) Upaya  mendapatkan  alkohol  dengan  cara yang  ilegal  merupakan  salah  satu faktor kejahatan
c) Peminum  alkohol  dapat  diartikan  sebagai  seseorang  pelaku  tindak  kriminal meskipun  belum  ada  aturan  yang  mengatur  bahwa  peminum  yang  mabuk dapat  dikenai  sanksi  karena  meminum  alkohol,  namun  ketika  terjadi  efek atau pengaruh yang merusak Ketentraman  dan  stabilitas  sosial  masyarakat  barulah  dapat  dikatakan mengarah ke sebuah tindak kriminalitas.
d) Efek  meminum  alkohol  dengan  intensitas  jangka  panjang  secara  tidak langsung berkorelasi dengan sisi kriminalitas dengan sikap yang toleran pada tindakan pelanggaran
2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  dan  empiris  dengan  cara telaah pada wilayah tempat  penelitian guna  mengetahui secara khusus pengaruh dan  dasar  utama  penegakkan  hukum    baik  berupa  pandangan,  kebiasaan  dan doktrin sesuai dengan pemahaman sosial masyarakat. metode empiris  itu sendiri berfungsi  dalam  metode  analisa  dengan  menelaah  perilaku  yang  terjadi  dalam kenyataannya  dan  pengaruh  yang  hidup  di  masyarakat.  Substansi  pada  telaah sosial  terhadap  hukum  menempatkan  kajian  nya  menjadi  bagian  penting  yang tumbuh  dan  dipahami  masyarakat  guna  pemahaman  berlakunya  secara  empiris. Pendekatan  ini  mengkaji  nilai  krusial  dari  metode  model  penegakkan  hukum didalam masyarakat.
Kemudian  bahan  primer  penelitian  ini  diperoleh  melalui  interview  dengan pendekatan langsung pada masyarakat wilayah kabupaten konawe selatan. Bahan hukum  sekunder  didapatkan  dari  subtansi  bahan  yang  memberikan  penjelasan mengenai  bahan  hukum  primer,  meliputi  Buku,  Jurnal  Hukum,  Laporan Penelitian  terkait  alkoholisme  pengaruhnya  dan  tindak  kriminalitas  sebagai dampak yang mungkin terjadi.
3. PEMBAHASAN
a. Pengaruh Alkoholisme Terhadap Tindak Kejahatan Di Kabupaten Konawe Selatan
Kabupaten  konawe  selatan  dikenal  sebagai  salah  satu  wilayah  di  daerah sulawesi  tenggara  yang  imbas  dari  tingkat  kriminalitas  yang  cukup  tinggi
diakibatkan oleh pengaruh alkoholisme dimana hal ini ditandai dengan ciri dimana seseorang  yang  berada  di  bawah  pengaruh  minuman  alkohol  memiliki  kesulitan untuk  dapat  menggunakan  akal  dan  fikiran  secara  sehat  dalam  mengontrol keinginan  dan  sikap  perbuatan.  Kadar  penggunaan  dan  kandungan  Alkhohol dalam minuman keras mampu mempengaruhi kondisi tingkat kesadaran manusia hingga  pada  menurunnya  daya  pikir,  kehilangan  kemampuan  membedakan realitas  (kondisi  halusinasi)  dan  kondisi  psikis  yang  terganggu  yang  mampu mendorong seseorang bersikap menyimpang dari norma dan nilai yang tumbuh di lingkungan sosial.
Perlunya  edukasi kepada  penikmat alkohol di kalangan remaja, anak sekolah dan  masyarakat  umum  penting  untuk  dilakukan  secara  berkelanjutan  baik  di sekolah  maupun  pada  komunitas  masyarakat  di  kabupaten  konawe  selatan dengan metode penyuluhan, sosialisasi dan model penyampaian kreatif yang lebih diterima oleh kalangan remaja maupun masyarakat yang cenderung tidak tertarik terhadap  himbauan  dengan  sifat  membosankan.  edukasi  yang  dilakukan  pada para  penyalur/pembuat/penjual  dan pengguna  dengan sasaran sebagai alternatif lain bagi peluang usaha yang halal dan tidak merugikan dengan membagikan ilmu konsep  kewirausahaan  yang  lurus  dengan  konsep  lain  yang  juga  memberikan keuntungan.
Minuman  keras    beralkohol    dibagi  berdasarkan  golongan  jenis  dengan  tingkat kadar alkohol yang menjadi kandungannya sebagai berikut:
1) Golongan A terkandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) tingkat kadar 5%
2)  Golongan  B  terkandung  etil  alkohol  atau  etanol  (C2H5OH)  tingkat  kadar  lebih dari 5%-20%
3) Golongan C terkandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan tingkat kadar dari  20%-55%
Data Tindak Pidana Disebabkan Alkohol Atau Miras Polres Konawe Selatan No Jenis Kasus / Tindak Pidana Jumlah Ket Tahun 2021 Januari S/D September 2022 1. Pembunuhan 1 - 2. Penganiayaan 42 45 3. Pengeroyokan 5 5 4. Penganiayaan Anak 2 - 5. Kekerasan Dalam Rumah Tangga 9 6 6. Pemerkosaan 2 2 7. Pengancaman 1 - Jumlah 62 58 Sumber: Reskrim Polres Konawe Selatan
Konsumen  alkoholis  bisa  merupakan  bagian  dari  kelompok  masyarakat dengan pelarian psikologis yang buruk. sehingga alkoholisme merupakan hal yang
ditimbulkan  oleh  masalah  sosial  dan  dinamika  perkembangan  hidup    yang kompleks.  kenyataanya,  seorang  pengkonsumsi  minuman  beralkohol  dengan melebihi  kadar  yang  seharusnya  akan  berada  dalam  kondisi  hilang  kesadaran (mabuk)  sehingga  terindikasi  mampu  melakukan  sebuah  tindak  kriminal diantaranya  pengeroyokan,  pengancaman,  pengerusakan,  penganiayaan  dan pelanggaran hukum lainnya.
Sebab timbulnya alkoholisme adalah sebagai berikut:
a) Akibat  terbiasa  dengan  kesenangan  sehingga  kerap  mengonsumsi  hingga pada akhirnya menjadi seorang alkoholik
b) Terdorong oleh ketidakmampuan menahan rasa sakitnya, alkohol merupakan sarana untuk meringankan yang dirasakan.
c) Terdorong  oleh  kondisi  psikologis  dalam  situasi  tekanan  batin,  rasa  cemas berlebihan,  dan  tegang,  dengan  mengonsumsi  alkohol  bentuk  pelampiasan akan frustasi yang di rasakan
d) Pengaruh pergaulan dan lingkungan sosial
e) Rasa keingintahuan terhadap alkohol itu sendiri
f) Akibat  stigma  kearifan  lokal  dimana  ada  keramaian  dan  kerumunan  maka dipastikan wajib adanya minuman beralkohol.
b.  Landasan  Hukum  Mengenai  Peredaran  Minuman  Beralkohol  Minuman beralkohol
Mengenai  peredaran  minuman  beralkohol  diatur  beberapa  peraturan  hukum mulai dari praktek produksi, penjualan, hingga peredarannya, beberapa peraturan hukum tentang minuman beralkohol yang berlaku yaitu :

## a) Undang-Undang Hukum Pidana KUHP
Pada  kitab  Undang-Undang  hukum  pidana  diatur  mengenai  masalah penyalahgunaan  alkohol  atau  tindak  pidana  minuman  keras  yang  tertuang  di beberapa Pasal, antara lain Pasal 300, pasal 492, Pasal 536, Pasal 537, Pasal 538, Pasal  539  KUHP.  Kemudian  dalam  ketentuan  Pasal  538  melarang  menjual minuman beralkohol terhadap anak dibawah umur, lalu Pasal 537 yang melarang menjual  minuman  beralkohol  terhadap  angkatan  bersenjata  dan  larangan penyediaan  minuman  beralkohol  pada  pesta  keramaian  untuk  umum  maupun pertunjukan rakyat.
b) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1947 Tentang Cukai Minuman Keras
Terdapat Pasal 2 yang berisi pembuatan minuman beralkohol harus mendapat izin  perusahaan  dan  dalam  Pasal  3  minuman  beralkohol  yang  di  produksi  harus dikenai pembayaran pajak cukai.
c) Peraturan  Presiden  No  74  Tahun  2013  Tentang  Pengendalian  Dan Pengawasan Minuman beralkohol
Pada Pasal 3 ayat 2 minuman beralkohol ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 Tentang  Perdagangan  Barang  Pengawasan.  Kemudian  dalam  Pasal  4  diatur tentang teknis perizinan. Perizinan pengadaan minuman beralkohol ada dua yaitu produksi  dalam  negeri  dan  impor,  perizinan  pengadaan  minuman  beralkohol dalam negeri harus memiliki izin pelaku usaha sedangkan pengadaan dengan jalur impor wajib mempunyai  izin impor. Selain izin pengadaan juga terdapat  izin edar dan izin dagang.

## b.  Pertanggungan  Jawaban  Pidana  Pelaku  Tindak  kejahatan  Akibat  Pengaruh Minuman Berakohol
Mengkaji  mengenai  pertanggungjawaban  pidana,  tidak  terlepas  dari terdapat  tindakan  kejahatan  yang  terjadi  sebelumnya.  Sebab  tindakan  kejahatan harus  menjadi  faktor  utama  terjadi  manakala  ada  tuntutan  pertanggungjawaban pidana  sebagai  akhirnya,  sedangkan  pengertian  pertanggungjawaban  pidana adalah  diteruskannya  celaan  yang  obyektif  yang  ada  pada  tindak  pidana  dan
secara  subyektif  kepada  seseorang  yang  memenuhi  syarat  untuk  dapat  dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.
Sebuah pemahaman baku mengenai unsur terpenuhi tindak pidana apabila di dalam pengenaan sangsinya  terpenuhi unsur azas legalitas, dimana telah dapat dipastikan  ada  kejahatan  yang  terjadi.  Hal  ini  berarti  bahwa  pelaku  kejahatan hanya dapat dipidana jika ia memiliki kesalahan dan melanggar aturan yang telah diatur  dalam  KUHP.  Seseorang  dikatakan  melakukan  sebuah  tindakan  pidana bilamana  terdapat  pihak  yang  dirugikan  dalam  hal  ini  manusia  dan  atau masyarakat  dimana  kerugian  tersebut  telah  diatur  penanganannya  dalam  aturan yang  ada  dan  dari  sudut  pandang  sosial  akan  ada  sangsi  yang  dikenakan kepadanya.  Dimana  seseorang  tidak  dapat  diminta  pertanggungjawaban pidananya bilamana  tidak melakukan tindak pidana dan kendatipun   melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu dapat dipidana.
Sebuah pertanggungjawaban pidana mengarah pada bagaimana pemidanaan  yang  diberikan  dan  dihauskan  diberikan  kepada  orang  yang  telah melakukan  tindak  pidana,  tentunya  bilamana  unsur-unsur  nya  terpenuhi  sesuai dengan  yang  telah  di  tetapkan  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  ada. Kemudian  melihat  dari  ukuran  suatu  tindakan  yang  kejahatan  terjadi,  seseorang harus melakukan pertanggungjawaban pidana atas kejahatn yang telah dilakukan dan  bila  tindakan  kejahatan  yang  dilakukan  merupakan  sebuah  pelanggaran hukum ( dimana tidak terdapat alasan pembenar) karena hal tersebut maka dapat dikatakan kemampuan bertanggungjawab ( toerekenningsvatbaar ), hanya dilakukan  oleh  seorang  yang  mampu  untuk  itu  dan  cirinya  terlihat  pada  kondisi kejiwaan maupun kemampuannya, dan diantaranya sebagai berikut:
a. Kondisi Kejiwaan
1. Tidak  memiliki  keadaan  sakit  baik  yang  bersifat  sementara  maupun selamanya
2. Harus  dalam  keadaan  sadar  atau  Tidak  terganggu  karena  terkejut,  amarah yang  meluap,berada  di  bawah  alam  sadar  ( reflexe  beweging ),  melindur ( slaapwandel ), mengingau karena sakit demam (koorst ).
3. Tidak dalam keadaan cacat
b. Kemampuan Kejiwaan
1. Menyadari perbuatannya
2. Menyadari akan kehendaknya apakah akan dilaksanakan atau tidak
3. Menyadari perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang tercela
Kemampuan  bertanggungjawab  berdasar  pada  keadaan  dan  kemampuan  jiwa (geestelijke  vermogens ),  dan  bukan  kepada  keadaan  serta  kemampuan  berpikir ( verstandelijke  vermogens )  pada  seseorang.  Pertanggungjawaban  pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seorang pelaku kejahatan maupun yang di duga melakukan kejahatan dapat dituntut untuk bertanggungjawab atas suatu tindak  pidana  yang  terjadi  atau  tidak.  Dengan  kata  lain  apakah  akan  ada pemidanaan  atau  pembebasan.  Jika  terjadi  pemidanaan  maka  harus  terbukti tindakan  yang  telah  dilakukan  bersifat  melawan  hukum  dan  terdakwa  mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

## 4. KESIMPULAN
Penghentian praktek produksi, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol baik  khususnya  buatan  lokal  merupakan  salah  satu  upaya  yang  perlu  didasari dengan  dasar  aturan  yang  jelas  kebermanfaatannya.  Tidak  hanya  pada  metode ideal  penegakkan  hukum  dengan  cara  represif,  preventif  dan  pre-emtif  dalam menangani  bahaya  minuman  beralkohol dan dampaknya. Akibat terbiasa  dengan kesenangan  sehingga  kerap mengonsumsi hingga  pada akhirnya  menjadi seorang alkoholik dan terdorong oleh ketidakmampuan menahan rasa sakit menjadi salah satu alasan alkohol merupakan sarana untuk meringankan yang dirasakan dalam
situasi  tekanan  batin  dan  rasa  cemas  berlebihan.  mengonsumsi  alkohol  menjadi bentuk pelampiasan.
Perlunya  menghapuskan  sebuah  stigma  kearifan  lokal  dimana  ada  keramaian dan  kerumunan  maka  dipastikan  wajib  adanya  minuman  beralkohol.  dengan Melihat  efektifitas  razia  oleh  kepolisian  disertai  bentuk  tindakan  penegakkan hukum  belum cukup menghilangkan kebiasaan mengonsumsi maupun peredaran alkohol  dan  pembatasan  yang  lebih  besar  jika  tidak  ada  ketentuan  peraturan daerah sebagai dasar penertiban dan pembatasan yang lebih ketat  lagi.  Sehingga dapat  disimpulkan dibutuhkan edukasi hukum, sosialisasi dan peraturan daerah yang  menjadi  dasar  untuk  melepaskan  stigma  kebiasaan  lokal  khususnya  di kabupaten  konawe  selatan    untuk  menanamkan  nilai  baik  atau  buruk  terhadap hal-hal yang melanggar hukum norma yang hidup di dalam masyarakat.

## 5. SUMBER BACAAN
Aan  Efendi  Dan  Aan  Dyah  Ochtorina  Susanti,  2014,  Penelitian  Hukum  ( Legal Research ) Jakarta: Sinar Grafika Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungan Jawab Pidana, 1981, Aksara Baru, Jakarta
Dewi,  A.  L.,  &  Tahir,  M.  (2021).  Penerapan  Edukasi  Hukum  kepada  Masyarakat terhadap Bahaya  Minuman Keras Beralkohol di Kota Kendari. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 1 (3), 148-153
Raskita  Mardatila  Polihu,  jurnal  Tindak  Pidana  Penganiayaan  Akibat  Pengaruh Minuman  Beralkohol  Menurut  Kuhp  Pasal  351  Lex  Crimen  Vol.  VI/No.  2/Mar- Apr/2017 Peraturan : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1974 Tentang Cukai Minuman Keras Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang Pengawasan Peraturan  Presiden  No  74  Tahun  2013  Tentang  Pengendalian  Dan  Pengawasan Minuman beralkohol