## PELAYANAN HUKUM TERHADAP PENGADAAN BARANG DAN JASA

## Oleh

## Yusri
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI
Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

## ABSTRAK
Peraturan  Presiden  4  tahun  2015  dinilai  oleh  banyak  pihak  sebagai  aturan  yang  akan  mendorong pengadaan  barang  dan  jasa  akan  berjalan  secara  efektif  dan  efisen,  yaitu  perubahan  mengenai  pengertian pejabat  pengadaan.  Selama  ini  pejabat  pengadaan  sudah  terbiasa  dengan  metode  pengadaan  langsung.  Jika ditambahkan dengan penunjukan langsung untuk batasan nilai yang sama dengan pengadaan langsung, hal itu tidak  akan  menjadi  persoalan  yang  serius.  Karena  selama  ini  pejabat  pengadaan  tidak  ada  masalah  dengan pemilihan  pengelola  yang  sudah  dilakukan  sebelumnya.  Namun  akan  menjadi  persoalan  ketika  pejabat pengadaan  juga  diberi  kewenangan  untuk  pengadaan  dengan  cara e-purchasing tanpa  batasan  nilai.  Oleh karena itu perlu dikaji tentang etika dan pelayanan hukum terhadap pengelola pengadaan barang dan jasa untuk melaksanakan e-purchasing tanpa batasan nilai. Tujuan yang dicapai pada makalah ini adalah (1) Mengetahui etika  pengadaan  barang  dan  jasa  pengelola  barang  dan  jasa,  (2)  Mengetahui  pelayanan  hukum  terhadap pengelola pengadaan barang dan jasa untuk melaksanakan e-purchasing tanpa batasan nilai. Hasil yang didapat adalah (1) Etika pengadaan barang/jasa (2) Pelayanan Hukum Terhadap Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa.
Kata Kunci: Pelayanan Hukum, Pengadaan Barang dan Jasa.

## PENDAHULUAN
Dengan  adanya  wacana  keterbukaan yang bergulir di Indonesia, menuntut harapan agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara/Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (APBN/APBD)  dapat  dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien, mengutamakan  penerapan  prinsip-prinsip persaingan  usaha  yang  sehat,  transparan, terbuka,  dan  berlaku  adil  bagi  semua  pihak. Selain  lingkup  dan  cakupan  pengadaan barang/jasa  pemerintah  yang  luas,  bersifat lintas  institusi  dan  lintas  sektor,  juga berdampak  langsung  bagi  pengembangan usaha  kecil,  peningkatan  produksi  dalam negeri,  dan  pengembangan  iklim  dan  dunia usaha pada umumnya.
Tujuan utama pengadaan barang/jasa pada instansi pemerintah adalah bukan untuk menghasilkan  barang/jasa  yang  bertujuan profit oriented, tetapi lebih bersifat memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat. Pemerintah  memerlukan  barang/jasa  dalam rangka  meningkatkan  pelayanan  publik  atas dasar  pemikiran  yang  logis  dan  sistematis,
mengikuti prinsip dan etika serta berdasarkan metode dan proses pengadaan yang berlaku.
Dalam  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara  (APBN),  struktur  anggaran belanja  mempunyai  komponen  belanja pegawai,  belanja  barang,  belanja  modal, pembayaran  bunga  cicilan,  subsidi,  belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.
Peraturan  Presiden  4  tahun  2015 dinilai banyak pihak sebagai aturan yang akan mendorong pengadaan barang dan jasa akan berjalan  secara  efektif  dan  efisen,  yaitu perubahan  mengenai  pengertian  pejabat pengadaan. Pasal 1 ayat 9 mengatakan bahwa yang  disebut  pejabat  pengadaan  adalah personil  yang  ditunjuk  untuk  melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan E-Purchasing.

## LANDASAN TEORI Pengadaan Barang Dan Jasa
Menurut  Peraturan  Presiden  Pasal  1 Nomor  70  Tahun  2012,  yang  dimaksud dengan :
1. Pengadaan  Barang/Jasa  adalah  kegiatan untuk  memperoleh  Barang/Jasa  oleh Kementerian/  Lembaga/  Satuan  Kerja
Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya  dimulai  dari  perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh  kegiatan  untuk  memperoleh barang/jasa.
2. Penunjukan  Langsung  adalah  metode pemilihan Pengelola Barang/Jasa dengan cara  menunjuk  langsung  1  (satu) Pengelola Barang/Jasa.
3. Pengadaan  Langsung  adalah  Pengadaan Barang/Jasa  langsung  kepada  Pengelola Barang/Jasa,  tanpa  melalui  Pelelangan/ Seleksi/Penunjukan Langsung.

## Berlakunya  Peraturan  Presiden  Nomor  4 Tahun 2015
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 menimbang berbagai hal yaitu dalam rangka percepatan pelaksanaan belanja Negara guna percepatan pelaksanaan pembangunan, perlu inovasi  terhadap  pelaksanaan  Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah  yang  dilakukan dengan  pemanfaatan  teknologi  informasi, perlu  melakukan  penyempurnaan  terhadap peraturan  mengenai  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah,  perlu  menetapkan  Peraturan Presiden  tentang  Perubahan  Keempat  atas Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Jenis Pengadaaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden ini adalah:
1. Barang  adalah  setiap  benda  baik berwujud  maupun  tidak  berwujud, bergerak  maupun  tidak  bergerak,  yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan  atau  dimanfaatkan  oleh Pengguna Barang.
2. Pekerjaan  Konstruksi  adalah  seluruh pekerjaan  yang  berhubungan  dengan pelaksanaan  konstruksi  bangunan  atau pembuatan wujud fisik lainnya.
3. Jasa  Konsultansi  adalah  jasa  layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu  diberbagai  bidang  keilmuan yang  mengutamakan  adanya  olah  pikir (brainware).
4. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan  kemampuan  tertentu  yang
mengutamakan  keterampilan  ( skillware ) dalam suatu sistem tata kelola  yang telah dikenal  luas  di  dunia  usaha  untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau pengelolaan jasa selain Jasa  Konsultansi,  pelaksanaan  Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.

## Prinsip-prinsip Pengadaan Barang Dan Jasa
Menurut  Peraturan  Presiden  Nomor  4 Tahun 2015, prinsip-prinsip yang terkandung dalam  proses  pengadaan  barang  dan  jasa yaitu:
a. Memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan untuk menjalankan kegiatan/usaha; b. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
c. Memperoleh  paling  kurang  1  (satu) pekerjaan sebagai Pengelola Barang/Jasa dalam  kurun  waktu  4  (empat)  tahun terakhir,  baik  di  lingkungan  pemerintah maupun  swasta,  termasuk  pengalaman subkontrak
d. Memiliki  sumber  daya  manusia,  modal, peralatan  dan  fasilitas  lain  yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa; e. Dalam  hal  Pengelola  Barang/Jasa  akan melakukan kemitraan, Pengelola Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja  sama  operasi/kemitraan  yang memuat  persentase  kemitraan  dan perusahaan  yang  mewakili  kemitraan tersebut;
f. Memiliki  kemampuan  pada  bidang pekerjaan  yang  sesuai  untuk  Usaha Mikro,  Usaha  Kecil,  dan  koperasi  kecil serta  kemampuan  pada  subbidang pekerjaan yang sesuai  untuk usaha non- kecil;
g. Memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi; h. Khusus untuk Pelelangan dan Pemilihan Langsung Pengadaan Pekerjaan
Konstruksi memiliki dukungan keuangan dari bank
i. Tidak  dalam  pengawasan  pengadilan, tidak  pailit,  kegiatan  usahanya  tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak  untuk  dan  atas  nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Pengelola Barang/Jasa
Pengelola  Barang/Jasa  adalah  badan usaha  atau  orang  perseorangan  yang menyediakan  Barang/Pekerjaan  Konstruksi/ Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya.
Etika  Dan  Sanksi  Pengelola  Pengadaan Barang/Jasa
Menurut Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, prinsip-prinsip yang terkandung dalam  proses  pengadaan  barang  dan  jasa yaitu:
a. Memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan  untuk  menjalankan kegiatan/usaha; b. Memiliki keahlian,
pengalaman, kemampuan  teknis  dan  manajerial  untuk menyediakan Barang/Jasa;
c. Memperoleh  paling  kurang  1  (satu) pekerjaan  sebagai  Pengelola  Barang/Jasa dalam  kurun  waktu  4  (empat)  tahun terakhir,  baik  di  lingkungan  pemerintah maupun  swasta,  termasuk  pengalaman subkontrak
d. Memiliki  sumber  daya  manusia,  modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
e. Dalam  hal  Pengelola  Barang/Jasa  akan melakukan kemitraan, Pengelola Barang/Jasa  harus  mempunyai  perjanjian kerja  sama  operasi/kemitraan  yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan  yang  mewakili  kemitraan tersebut;
f. Memiliki  kemampuan  pada  bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha  Kecil,  dan  koperasi  kecil  serta kemampuan  pada  subbidang  pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
g. Memiliki  Kemampuan  Dasar  (KD)  untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;
h. Khusus  untuk  Pelelangan  dan  Pemilihan Langsung Pengadaan Pekerjaan Konstruksi  memiliki  dukungan  keuangan dari bank
i. Tidak  dalam  pengawasan  pengadilan, tidak  pailit,  kegiatan  usahanya  tidak sedang  dihentikan  dan/atau  direksi  yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak  sedang  dalam  menjalani  sanksi pidana,  yang  dibuktikan  dengan  surat pernyataan yang ditandatangani Pengelola Barang/Jasa
Pengendalian  dan  Penawaran  Pengadaan Barang/Jasa
Perbuatan/Tindakan
Penyedia
dikenakan  sanksi  administratif  dan/atau daftar hitam dan/atau gugatan secara perdata dan/atau pelaporan secara pidana adalah:
1. Berusaha  mempengaruhi  ULP/PP/pihak lain  yang  berwenang  untuk  melanggar ketentuan
2. Melakukan persekongkolan dengan penyedia  lain  untuk  mengatur  proses pengadaan 3. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen yang tidak benar/palsu
4. Mengundurkan  diri  dari  pelaksanaan kontrak  dengan  alasan  yang  tidak  dapat dipertanggung  jawabkan/diterima  oleh ULP/PP
5. Tidak  dapat  menyelesaikan  pekerjaan sesuai dengan kontrak
Perbuatan/Tindakan Penyedia dikenakan  sanksi  administratif  daftar  hitam dan  finansial,  adalah  ditemukan  adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri Perbuatan/Tindakan
Penyedia dikenakan  sanksi  denda  keterlambatan sebesar  1  /1000  per  hari  dari  harga  kontrak atau  bagian  kontrak,  maksimal  sebesar Jaminan  Pelaksanaan  Menyusun  kembali perencanaan  dengan  biaya  sendiri  dan/atau tuntutan  ganti  rugi,  adalah  terlambat
menyelesaikan pekerjaan Konsultan Perencana yang tidak cermat dan mengakibatkan kerugian negara Perbuatan/Tindakan  ULP/Penjabat Pengadaan  dikenakan  sanksi  Administratif dituntut  ganti  rugi  dan/atau  dilaporkan secara  pidana,  adalah  adanya  Pelanggaran dan/atau kecurangan dalam Proses Pengadaan Perbuatan/Tindakan ULP/Penjabat Pengadaan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan,  adalah  kecurangan dalam pengumuman pengadaan
Perbuatan/Tindakan PPK yang dikenakan sanksi membayar bunga terhadap nilai  tagihan  yang  belum  dibayar,  atau membayar  kompensasi  sesuai  dengan ketentuan  dalam  kontrak  adalah  melakukan cedera janji terhadap ketentuan yang termuat dalam  kontrak  (misalnya:  Keterlambatan pembayaran)
Perbedaan Antara Perpres No. 70 Tahun 2012 dengan Perpres No. 4 Tahun 2015
Menurut Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun  2015,  Pelayanan  Hukum  Terhadap Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa yaitu: 1. Pasal  115  ayat  3  menyatakan  bahwa Pimpinan  K/L/D/I  wajib  memberikan pelayanan hukum kepada PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat Pengadaan/PPHP/PPSPM/Bendahara/A PIP  dalam  menghadapi  permasalahan hukum dalam lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Pasal  115  ayat  4  menyatakan  bahwa Khusus  untuk  tindak  pidana  dan pelanggaran  persaingan  usaha,  pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3)  hanya  diberikan  hingga  tahap penyelidikan.
Perbedaan Antara Peraturan Presiden No.  54  Tahun  2010,  dan  Peraturan  Presiden No. 70 Tahun 2012 dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Pelayanan Hukum Terhadap  Pengelola  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah adalah sebagai berikut :
Topik : Kewajiban Pelayanan
Hukum Perpres 54/2010, : Belum diatur dan Perpres 70/2012 Perpres 4/2015 : Pimpinan K/L/D/I wajib memberikan pelayanan hukum kepadaPA/KPA/
PPK/ULP/Pejabat Pengadaan/PPHP/ PPSPM/Bendahara/
APIP dalam menghadapi permasalahan  hukum dalam lingkup Pengadaan  Barang/ Jasa   Pemerintah. Topik : Ruang Lingkup Perpres 54/2010, : Belum diatur dan Perpres 70/2012 Perpres 4/2015 : Pelayanan hukum hanya diberikan hingga tahap penyelidikan untuk tindak  pidana  dan pelanggaran persaingan usaha Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan  perlindungan  hukum  kepada pengelola pengadaan sehingga dapat melaksanakan  tugasnya  secara  baik  dan tenang.  Juga  untuk  memastikan  bahwa K/L/D/I  tetap  bertanggungjawab  dalam proses pengadaan barang/jasa.

## METODE PENELITIAN Etika Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
Pengadaan barang/jasa harus dilakukan  dengan  menjunjung  tinggi  etika pengadaan.  Pengamalan  terhadap  etika pengadaan  diharapkan  dapat  membuat pengadaan  barang/jasa  berlangsung  dengan baik. Etika pengadaan barang/jasa meliputi: 1. Melaksanakan  tugas  secara  tertib,  disertai rasa  tanggung  jawab  untuk  mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
2. Bekerja  secara  profesional  dan  mandiri, serta  menjaga  kerahasiaan  Dokumen Pengadaan  Barang/Jasa  yang  menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam
Pengadaan Barang/Jasa;
3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun  tidak  langsung  yang  berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
4. Menerima  dan  bertanggung  jawab  atas segala  keputusan  yang  ditetapkan  sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
5. Menghindari  dan  mencegah  terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
6. Menghindari  dan  mencegah  terjadinya pemborosan  dan  kebocoran  keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan  wewenang  dan/atau kolusi  dengan  tujuan  untuk  keuntungan pribadi,  golongan  atau  pihak  lain  yang secara  langsung  atau  tidak  langsung merugikan negara; dan
8. Tidak  menerima,  tidak  menawarkan  atau tidak  menjanjikan  untuk  memberi  atau menerima  hadiah,  imbalan,  komisi,  rabat dan  berupa  apa  saja  dari  atau  kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa Apabila  terjadi  pelanggaran,  sesuai dengan kewenangannya, pimpinan K/L/D/I dapat memberikan sangsi baik kepada penye dia  maupun  kepada  PPK/ULP/Pejabat Pengadaan.  Sanksi  yang  dapat  diberikan kepada penyedia karena pelanggaran tersebut berupa :
a. sanksi administratif;
b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;
c. gugatan secara perdata; dan/atau
d. pelaporan  secara  pidana  kepada  pihak berwenang.
Pelayanan  Hukum  Terhadap  Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa
Menurut Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun  2015,  Pelayanan  Hukum  Terhadap Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa yaitu: 1. Pasal  115  ayat  3  menyatakan  bahwa Pimpinan  K/L/D/I  wajib  memberikan pelayanan hukum kepada PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat Pengadaan/PPHP/PPSPM/Bendahara/A PIP  dalam  menghadapi  permasalahan hukum dalam lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Pasal  115  ayat  4  menyatakan  bahwa Khusus  untuk  tindak  pidana  dan pelanggaran  persaingan  usaha,  pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3)  hanya  diberikan  hingga  tahap penyelidikan.

## KESIMPULAN
Pengadaan barang/jasa harus dilakukan dengan  menjunjung  tinggi  etika  pengadaan. Pengamalan  terhadap  etika  pengadaan diharapkan  dapat  membuat  pengadaan barang/jasa  berlangsung  dengan  baik.  Etika pengadaan barang/jasa meliputi:
1. Melaksanakan  tugas  secara  tertib,  disertai rasa  tanggung  jawab  untuk  mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa; 2. Bekerja  secara  profesional  dan  mandiri, serta  menjaga  kerahasiaan  Dokumen Pengadaan  Barang/Jasa  yang  menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun  tidak  langsung  yang  berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
4. Menerima  dan  bertanggung  jawab  atas segala  keputusan  yang  ditetapkan  sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
5. Menghindari  dan  mencegah  terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan
Barang/Jasa;
6. Menghindari  dan  mencegah  terjadinya pemborosan  dan  kebocoran  keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan  wewenang  dan/atau kolusi  dengan  tujuan  untuk  keuntungan pribadi,  golongan  atau  pihak  lain  yang secara  langsung  atau  tidak  langsung merugikan negara; dan
8. Tidak  menerima,  tidak  menawarkan  atau tidak  menjanjikan  untuk  memberi  atau menerima  hadiah,  imbalan,  komisi,  rabat dan  berupa  apa  saja  dari  atau  kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa Menurut Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun  2015,  Pelayanan  Hukum  Terhadap Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa yaitu: 1. Pasal  115  ayat  3  menyatakan  bahwa Pimpinan  K/L/D/I  wajib  memberikan pelayanan hukum kepada PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat Pengadaan/PPHP/PPSPM/Bendahara/A PIP  dalam  menghadapi  permasalahan hukum dalam lingkup Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.
2. Pasal  115  ayat  4  menyatakan  bahwa Khusus  untuk  tindak  pidana  dan pelanggaran  persaingan  usaha,  pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)  hanya  diberikan  hingga  tahap penyelidikan.

## REFERENSI
Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2010,
Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Peraturan  Presiden  Nomor  70  Tahun  2012,
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun
2010  Tentang  Pengadaan  Barang/Jasa
Pemerintah.
Peraturan  Presiden  Nomor  4  Tahun  2015,
Tentang  Perubahan  Keempat  Atas Peraturan  Presiden  54/2010  tentang Pengadaan  Barang/  Jasa  Pemerintah
Syah  Sirikit,  Media  Massa  Di  bawah Kapitalisme, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 1999.
Tim  lembaga  Informasi  Nasional,  Delik  Pers Dalam Hukum Pidana, Dewan Pers Dan Lembaga  Informasi  Nasional,  Jakarta 2002.