## I US P OENALE
Volume 1 Issue 1, January–June 2020: pp.13-26. Faculty of Law, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia. http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/ip P-ISSN: 2723-2638 E-ISSN: 2745-9314

## Penilaian Hakim Terhadap Keterangan Saksi Korban Penyandang Retardasi Mental dalam Perkara Perkosaan

## Judge's Assessment of the Statement of a Witness Victim with Mental
Retardation in a Rape Case
Astri Wijayanti astriwijayanti13@gmail.com Kejaksaan Negeri Lampung Tengah
Info Artikel
Abstrak
Kata  Kunci: Penilaian  Hakim;  Saksi; Retardasi Mental.
Keywords: Judge  Rating;  Witnesses; Mental Retardation.
DOI:
https://doi.org/10.25041/ip.v1i1.2060
Keterangan  saksi  korban  dalam  persidangan mempunyai peranan penting dalam pembuktian  suatu  perkara,  dalam  hal  ini
Hakim menggunakan keterangan saksi penyandang disabilitas retardasi mental sebagai alat bukti keterangan saksi. Permasalahanan  dalam  penulisan  Jurnal  ini adalah Bagaimanakah penilaian hakim terhadap keterangan saksi korban penyandang retardasi mental dalam perkara perkosaan? dan Apakah  prinsip  yang  harus  diperhatikan  oleh hakim  dalam  penilaian  keterangan  saksi penyandang  retardasi  mental?  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  secara  yuridis empiris dan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan  bahwa  Penilaian  hakim terhadap keterangan saksi penyandang retardasi mental dalam  perkara  pidana  pada  dasarnya  tidak terikat.  Hakim  dapat  mempergunakannya keterangan saksi penyandang retardasi mental sebagai  alat  bukti  keterangan  saksi  dengan mempertimbangkan  hasil  penelitian  dari  ahli kejiwaan  yang  bisa  dipertanggungjawabkan
Submitted: Mar 16, 2020; Reviewed: Mar 31, 2020; Accepted: Apr 20, 2020
secara  akademis  untuk  membantu  saksi penyandang  retardasi  mental  agar  dapat memberikan  keterangan  yang  tentu  saja  bisa dipastikan  kebenarannya,  hakim  juga  dapat mempergunakannya sebagai tambahan pembuktian  maupun  sebagai  alat  bukti petunjuk  apabila  terdapat  persesuaian  dengan alat  bukti  lain  yang  sah.  Prinsip  yang  harus diperhatikan  oleh  hakim  dalam  penilaian keterangan saksi penyandang retardasi mental dilakukan  dengan  berdasarkan  pada  prinsip- prinsip pengadilan yang fair yaitu: persamaan kedudukan  di  depan  hukum,  persidangan terbuka  untuk  umum  dan  dilakukan  secara lisan, pengadilan  yang kompeten, independen dan  tidak  memihak.  Saran  yang  disampaikan penulis  dalam  penelitian  ini.  Hakim  harus bersikap bijak  dalam menggunakan alat bukti yang  ada  terutama  dalam  perkara  yang  sulit pembuktiannya.

## Abstract
Victim  witness  testimony  in  a  trial  has  an important role in proving a case, in this case the judge uses the testimony of a witness with a  mental  retardation  as  evidence  for  witness testimony.    Issues  in  writing  this  Journal  are How  is  the  judge's  assessment  of  the  witness testimony  of  victims  of  mental  retardation  in rape  cases?  and  What  principle  should  be considered  by  judges  in  evaluating  the testimony of witnesses with mental retardation?  This  research  uses  an  empirical and normative juridical approach. The results showed  that  the  Judge's  evaluation  of  the testimony of witnesses with mental retardation in a criminal case was essentially independent. Judges can use the testimony of witnesses with mental  retardation  as  evidence  of  witness testimony  by  considering  the  results  of research from psychiatric experts who can be academically accounted for to help witnesses with mental retardation to be able to provide information  which  of  course  can  be  verified, the judge can also use it as additional proof or as  evidence  of  instructions  if  there  is compatibility  with  other  valid  evidence.  The principle that must be considered by judges in evaluating  the  testimony  of  witnesses  with mental  retardation  is  based  on  the  principles
of a fair trial, namely: equality before the law, trials open to the public and conducted orally, competent,  independent  and  impartial  courts. Suggestions  conveyed  by  the  author  in  this study  Judges  must  be  wise  in  using  existing evidence, especially in cases that are difficult to prove.

## A. Pendahuluan
Hukum  adalah  pencerminan  dari  Hak  Asasi  Manusia,  sehingga  hukum  mengandung keadilan atau tidak akan ditentukan oleh Hak Asasi Manusia yang terkandung dan juga diatur atau  dijamin  dalam  hukum  tersebut.  Hukum  tidak  akan  dipandang  sebagai  cerminan  dari kekuasaan semata-mata, namun juga harus mencerminkan perlindungan terhadap hak-hak para warga  negara. 1 Saksi  korban  penyandang  retardasi mental  dalam  perkara  perkosaan  ini  juga harus  mendapatkan  perlindungan  sebagai  cerminan  Hak  Asasi  Manusianya.  Saksi  dan/atau korban  memiliki  peran  penting  dalam  penyelesaian  permasalahan  hukum  khususnya  dalam proses peradilan di Indonesia. Saksi dan/atau korban adalah mereka yang mendengar, melihat, atau  mengalami  sendiri  terjadinya  suatu  tindak  pidana sehingga  keterangan  mereka  sangat dibutuhkan  dalam  upaya  mencari  dan  menemukan  kejelasan  tentang  tindak  pidana  yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana . 2 Mengingat kesaksian adalah salah satu instrumen penting dalam  mengungkap  suatu  kebenaran,  untuk  memperoleh  suatu  informasi  dibutuhkan  faktor- faktor pendukung misalnya suatu keadaan yang menerangkan suatu peristiwa tersebut terjadi yang  dapat  diperoleh  dari  keterangan-ketetrangan  yang  berbentuk tertulis  maupun  lisan  agar dicapainya suatu data yang akurat. Berkenaan dengan sistem pembuktian di negara Indonesia hukum  positif  sudah  mengatur  dengan  jelas  dan  tertuang  di  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).Mengkaji dari perspektif sistem peradilan pada umumnya dan hukum acara pidana ( formeel strafrecht/ strafprocesrecht ) pada dasarnya aspek “pembuktian” memegang peranan  dalam  menentukan  suatu kesalahan seseorang sehingga  dapat dijatuhkan pidana  oleh  hakim.  Jika  kita  lihat  secara  yuridis,  aspek  “pembuktian”  terbilang  unik  karena dapat  diklasifikasikan,  baik  dalam  kelompok  hukum  acara  pidana/hukum  pidana  formal maupun hukum pidana materiil. 3 Proses pembuktian hakikatnya memang lebih dominan pada sidang  pengadilan  guna  menemukan  kebenaran  materiil  akan  peristiwa  yang  terjadi  dan memberi keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan yang adil. 4 Pandangan terkait “pembuktian” dikategorisasikan ke dalam hukum pidana materiil  oleh  karena  dipengaruhi  adanya  pendekatan  dari  hukum  perdata  dimana  aspek “pembuktian” masuk dalam katagori hukum perdata materiil dan hukum perdata formal (hukum acara perdata). Akan tetapi, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  aspek  “pembuktian”  telah  diatur dalam ketentuan hukum pidana formal. Pembuktian dilakukan guna menentukan nasib seorang terdakwa  serta  guna  mencari  dan  mendapatkan  fakta-fakta  terhadap  suatu  peristiwa  tindak
1 Eka  Intan  et  al.,  “Begal  Anak;  Pemenuhan  Hak  Dan  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Kelas  II  A  Bandar  Lampung Fulfillment Of The Rights Of The Child In The Class Ii Special Child Coaching Institution In Bandar Lampung,” Cepalo 2, no. 2 (September 12, 2018): 45–84, https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no2.1764.
2 ZulkarnainRidlwan,”accessedJuly7,2020,https://www.researchgate.net/publication/336371833_Sandaran_Moral_Negara_H ukum_Indonesia_di_Era_Disrupsi_Teknologi. Jurnal Konstitusi.
3 Lilik Mulyadi Mengutip Mardjono Reksodipoetro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, (1994), hlm. 84-85
4 Putra  Akbar  Saleh,  “Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Putusan  Hakim  Yang  Mengabaikan  Bukti  Keterangan  Saksi  di  Dalam Persidangan” Lex Et Societatis , vol. 1, March 31, 2013,
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/1313.
pidana. 5 Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. 6 Pemenuhan  dan  pemberian  hak  atas  rasa  aman  untuk  melindungi  saksi  dan  korban  dalam sebuah kasus pidana menjadi kebutuhan yang penting agar proses hukum di pengadilan berjalan dengan optimal. 7
Secara umum “pembuktian” berasal dari kata “bukti” yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya)  yang  cukup  untuk  memperlihatkan  kebenaran  suatu  hal  (peristiwa  tersebut). Membuktikan  sama  dengan  memberi  (memperlihatkan)  bukti,  melakukan  sesuatu  sebagai kebenaran,  melaksanakan,  mendatangkan,  menyaksikan,  dan  meyakinkan 8 ,  sedangkan  jika dikaji dengan makna leksikon “pembuktian” adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan usaha  menunjukan  benar  atau  salahnya  terdakwa  dalam  sidang  pengadilan. 9 Sedangkan  jika dikaji  dari  perspektif  yuridis.  menurut  M.  Yahya  Harahap  “pembuktian”  adalah  ketentuan- ketentuan  yang  berisi  penggarisan  dan  pedoman  tentang  cara-cara  yang  dibenarkan  undang- undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. 10 Pembuktian kesalahan terdakwa sangat memegang peran penting, karena jika teknik pembuktian tidak dilaksanakan dengan baik oleh Penuntut Umum, Hakim dan Penasehat Hukum, terdakwa dapat bebas dari hukuman. 11
Berbicara  mengenai  pembuktian  tidak  lepas  mengenai  alat  bukti  keterangan  saksi  yang merupakan  alat  bukti  paling  utama  dalam  perkara  pidana,  dikarenakan  hampir  semua pemeriksaan  hukum  acara  pidana  selalu  mengacu  pada  keterangan  saksi  di  persidangan. Dengan  alat  bukti  keterangan  saksi  akan  lebih  mengungkap  peristiwa  yang  sesungguhnya terjadi. Namun tidak semua keterangan saksi bisa menjadi alat bukti yang sah. Keterangan saksi yang  mempunyai  nilai  pembuktian  adalah  keterangan  saksi  yang  memenuhi  syarat  materiil yaitu seseorang yang mendengar sendiri, melihat sendiri dan mengalami sendiri tentang suatu tindak pidana.  Hal ini sesuai dengan apa yang ada di  persidangan hukum acara pidana saksi memegang  peranan  penting  dalam  upaya  pembuktian  kesalahan  terdakwa  di  dalam  sidang pengadilan selain dari keyakinan hakim. Saksi merupakan alat pembuktian yang paling utama dalam hukum pidana sesuai dengan pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) yang berbunyi sebagai berikut: Saksi  adalah  orang  yang  dapat  memberikan  keterangan  guna  kepentingan  penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. 12 Seseorang yang akan bersaksi memiliki kewajiban untuk mengucapkan sumpah terlebih dahulu agar keterangannya dianggap sah atau memenuhi syarat formil. Dalam hal ini kesaksian dari seorang saksi masih tidak dapat dijamin kebenarannya, mengingat adanya kesaksian-kesaksian dari saksi lain yang bisa jadi berlawan ataupun tidak ada persesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lainnya dalam satu perkara di persidangan.
5 Saktia  "Implikasi  Yuridis  Perluasan  Definisi  Saksi  Dan  Keterangan  Saksi  Berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor". Jurnal Verstek. accessed July 7, 2020, https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38819/25697.
6 Mohammad Nurul Huda, “Pentingnya Alat Bukti dalam Pembuktian Minim Saksi.” Jurnal Voice Justisia. Vol. 1 No.2 (2017). hlm.97.
7 Clasina Mutiara Juwita Panjaitan, and Ariyani Putri, “Peran Dari Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk) Dalam Pemerkosaan,” Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan , vol. 2, April 1, 2013, https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/32018.
8 Soedirjo, Jaksa Dan Hakim Dalam Proses Pidana, Jakarta: Akademikia Pressindo, (1985), Hlm. 47
9 Pusat  Bahasa  Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  Balai  Pustaka,  Edisi  Ketiga,  Cetakan Keempat, (2005), Hlm. 172
10 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali, Jakarta: Sinar Grafika, (2005), Hlm. 252
11 Marwan Mas, “Penguatan  Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan (Marwan Mas),” Jurnal Yudisial , vol. 5, November 23, 2012, https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/125.hlm. 290.
12 M  Erham  Amin  Et  Al.,  “Kekuatan  Pembuktian  Penyidik  Kepolisian  Selaku  Saksi  Dalam  Persidangan  Tindak  Pidana Narkotika,” Badamai Law Journal , Vol. 5, May 28, 2020,
Https://Ppjp.Ulm.Ac.Id/Journal/Index.Php/Blj/Article/View/8537.hlm. 26.
Penilaian hakim harus berdasarkan fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan. Oleh sebab itu harus ada persesuaian atau saling keterkaitan antara alat bukti yang ada yang menjurus kepada apakah benar telah terjadi  suatu tindak  pidana. 13 Dalam  hal  yang  periksa  sebagai  saksi  korban  adalah  seorang  penyandang disabilitas  berupa  retardasi mental tentunya  hal  tersebut  tidaklah  mudah  mengingat  retardasi mental (Mental Retardation) adalah suatu keadaan perkembangan jiwa yang terhenti atau tidak lengkap,  yang  terutama  ditandai  oleh  terjadinya  kendala  keterampilan  selama  masa perkembangan,  sehingga  berpengaruh  pada  tingkat  kecerdasan  secara  menyeluruh  misalnya kemampuan koknitif, bahasa, motorik dan social. 14
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  dengan  populasi  penyandang  disabilitas  yang cukup  tinggi.  Hal  ini  berarti  bahwa  potensi  terjadinya  pelanggaran  terhadap  hak-hak  kaum disabilitas  akan  banyak  terjadi. 15 Menurut the  American  Psychiatric  Association  retardasi mental adalah Our nation's special education law, the IDEA, defines mental retardation as . . .".  .  .  significantly  subaverage  general  intellectual  functioning,  existing  concurrently  with deficits in adaptive behavior and manifested during the developmental period, that adversely affects a child's educational performance." Atau dengan kata lain dimana Fungsi intelektual umum  secara  bermakna  berada  di  bawah  normal,  Dimulai  pada  masa  perkembangan,  yang ditandai dengan buruknya kemampuan belajar dan atau kematangan sosial. 16 Gejala retardasi mental pada tiap orang dapat berbeda-beda, tergantung tingkat keparahan kondisi yang dialami.
Tindak pidana yang sulit pembuktiannya seperti tindak pidana perkosaan biasanya jarang adanya saksi yang melihat kejadian secara langsung kecuali pelaku dan korban, belum lagi jika pelaku terus berkelit dan tidak mau mengakui perbuatannya, sehingga saksi korban penyandang retardasi mental tersebut merupakan saksi yang paling utama dalam tindak pidana perkosaan. Perlindungan  terhadap  korban  kejahatan yang  mengalami  penderitaan  fisik,  mental  dan  atau kerugiaan ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana, merupakan perlindungan atas keamanan pribadi untuk terbebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang  atau  telah  diberikannya  dalam  proses  peradilan  serta  dalam  proses  memilih  dan menentukan  bentuk  perlindungan  dan  dukungan  keamanan. 17 Pada  dasarnya  pelaku  tindak pidana menurut sistem hukum Indonesia dapat dipidana apabila tindak pidana yang dilakukan memenuhi  unsur-unsur  delik  yang  telah  ditentukan  dalam  undang-undang. 18 Dalam  perkara perkosaan putusan nomor: 425/Pid.B/2017/PN.Gns saksi korban penyandang disabilitas berupa retardasi mental disumpah oleh hakim dalam memberikan keterangannya di Persidangan. Saksi korban penyandang retardasi mental tentunya tidak dapat memberikan keterangan tentang apa yang  dialaminya  secara  sempurna  mengungkapkan  kejadian  tindak  pidana  pemerkosaan terhadap  dirinya.  Jelas  kesaksiannya  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  sempurna. Apakah hal tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 171 KUHAP dimana yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah: b.orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali .
13 Penyandang Disabilitas Adalah Setiap Orang Yang Mengalami Keterbatasan Fisik, Intelektual, Mental, Dan/Atau Sensorik Dalam Jangka Waktu Lama Yang Dalam Berinteraksi Dengan Lingkungan Dapat Mengalami Hambatan Dan Kesulitan Untuk Berpartisipasi  Secara  Penuh  Dan  Efektif  Dengan  Warga  Negara  Lainnya  Berdasarkan  Kesamaan  Hak  (Pasal  1  Ayat  (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas ).
14 Sylvia D Elvira Gitayanti Hadisukanto, Buku Ajar Psikiatri, Jakarta: Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia, 2017, Hlm 484
15 Siti Faridah "View Of Lemahnya Penegakan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas,” Jurnal Lex Scientia, Accessed July 7, 2020, Https://Journal.Unnes.Ac.Id/Sju/Index.Php/Lslr/Article/View/30725/13414.
16 Ferryal Basbeth, Erwin Kristanto, and Rudy Satriyo, “Tindak Pidana Kesusilaan Pada Retardasi Mental : Kasus Yang Belum Terjangkau Oleh Hukum (Laporan Kasus),” Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences , vol. 1, 2008.hlm.13.
17 andika Legesan, “Korban Kejahatan Sebagai Salah Satu Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan,” LEX CRIMEN , vol. 1, January 10, 2013, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/899.hlm. 17.
18 Dian Candra Dewi and Subekti E0012113, “Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2013/Pn.Ska ),” Jurnal Hukum  Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan , vol. 3 (Mei-Agustus, May 1, 2014), www.who.int/mediacentre/factshet.hlm.180.

## B. Pembahasan

## 1. Penilaian Hakim Terhadap Keterangan Saksi korban Penyandang Retardasi Mental Dalam Perkara Perkosaan
Hakim  adalah  sosok  manusia  biasa  yang  oleh  undang-undang  diberi  kekuasaan  untuk mengadili dan memutus suatu perkara yang dihadapinya. Hakim dengan kekuasaan kehakiman, kemandirian dan kebebasannya selalu dijamin. 19 Di dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan  suatu  perkara  tindak  pidana  hakim  dapat  menggunakan  kewenangan  serta keyakinannya.
Menurut  Moeljatno  dalam  buku  Nikmah Rosidah  bahwa  tindak  pidana adalah  perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. 20 Salah satu tindak pidana yang sulit pembuktiannya adalah tindak pidana pemerkosaan, karena biasanya tidak terdapat saksi lain yang melihat adanya tindak pidana selain saksi korban sendiri yang mengalaminya serta  terdakwa  tidak  mau  mengakui  bahwa  perbuatan  tersebut  telah  dilakukannya,  atau terdakwa berkelik bahwa perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka.
Hakim dalam menggunakan kewenangan, kemandirian, dan kebebasannya harus jeli untuk memutuskan bahwa telah terjadi tindak pidana perkosaan dan terdakwa sebagai pelakuya, oleh karena  itu  hakim  harus  melihat  kepada  alat  bukti  dan  barang  bukti  yang  ada,  terutama keterangan saksi yang ditempatkan menjadi alat bukti pertama dari lima alat bukti yang sah. 21 Alat bukti yang dimaksud  Pasal 184 KUHAP yaitu:
1.   Keterangan  saksi  yaitu  apa  yang  saksi  lihat,  dengar,  dan alami  sendiri.  Dalam  kasus  ini terdapat kesulitan di mana dalam kasus pemerkosaan tidak terdapat saksi lain selain saksi korban.
2.   Keterangan  ahli  yaitu  apa  yang  di  berikan  oleh  seorang  ahli,  dalam  kasus  pemerkosaan yang di sebut saksi ahli dalam hal ini adalah seorang dokter yang di tunjuk oleh Pengadilan, yang diminta pengetahuannya untuk membuktikan telah terjadi tindak pidana pemerkosaan yang dituangkan dalam Visum Et Repertum . Selain itu dalam perkara tindak pidana yang saksi  korbannya  mengalami  disabiltas  retardasi  mental  diperlukan  adanya  ahli  kejiwaan yang mendapingi saksi korban.
3.   Surat dalam tidak pidana pemerkosaan yaitu berupa hasil pemeriksaan dari seorang dokter yang berupa Visum Et Repertum yang di tuliskan dalam selembar kertas. Selain itu dalam perkara  tindak  pidana  yang  saksi  korbannya  mengalami  disabiltas  retardasi  mental diperlukan adanya surat hasil penelitian dari ahli kejiwaan.
4.    Petunjuk  yaitu  yang  diperoleh  dari  keterangan  saksi,  keterangan  terdakwa  yang  di kumpulkan dan akhirnya menimbulkan sebuah petunjuk yang dapat menguatkan keyakinan hakim.
5.   Keterangan terdakwa  yaitu apa  yang terdakwa nyatakan di  persidangan menyangkut hal tindak  pidana  pemerkosaan.  Keterangan  terdakwa  bisa  juga  di  gunakan  untuk  mencari fakta-fakta baru yang belum didapat dari alat bukti yang lain.
Dari  alat  bukti  tersebut  hakim  akan  menilai  apakah  benar  telah  terjadi  tindak  pidana perkosaan atau tidak. Oleh sebab itu harus ada persesuaian atau saling keterkaitan antara alat bukti yang ada. Alat bukti yang utama dalam perkara pidana adalah keterangan saksi, tapi ini bukanlah merupakan alat bukti yang mutlak untuk menjatuhkan terdakwa bersalah atau tidak.
19 Nikmah Rosidah, Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia, Semarang: Pustaka Magister, (2014), hlm. 169
20 Nikmah Rosidah, Asas-asas Hukum Pidana, Semarang: Pustaka Magister, (2011). hlm. 10
21 Tiovany A. Kawengian, “Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut KUHAP,” LEX PRIVATUM , vol. 4, April 27, 2016, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11990.hlm. 36.
Dalam  tindak  pidana  perkosaan  jarang  ada  saksi  yang  melihat  langsung  kejadian  perkosaan tersebut  selain  saksi  korban  yang  mengalaminya  sendiri,  tapi  setidaknya  untuk  memutuskan seorang terdakwa bersalah atau tidak, Hakim sebagai salah satu pejabat kekuasaan kehakiman yang melaksankan proses peradilan tentunya mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap lahirnya suatu putusan. 22 Maka putusan hakim haruslah didasarkan pada 2 (dua) syarat yaitu:
a. Minimal 2 (dua) alat bukti;
b. Dari alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.
Keterangan saksi yang menjadi korban perkosaan, yang dapat menyatakan bahwa dirinya telah  mengalami  perkosaan,  terdapat  alat  bukti  surat  berupa Visum  Et  Repertum dari  rumah sakit yang telah ditunjuk, Visum et repertum adalah salah satu alat bukti yang sah sebagaimana tertulis dalam pasal 184 KUHP. Visum et repertum turut berperan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia, dimana VeR menguraikan segala sesuatu  tentang  hasil  pemeriksaan  medik  yang  tertuang  di  dalam  bagian  pemberitaan,  yang karenanya dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti. 23 Dalam hasil pemeriksaan Visum Et  Repertum dijelaskan  kekerasan  yang  dialami  saksi  korban  akibat  perkosaan.  Selain  itu barang  bukti  yang  terdapat  dalam  kasus  perkosaan  adalah  seperti  celana  dalam,  baju  milik korban dan terdakwa, serta bisa juga benda lain yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut.  Karena  barang-barang  bukti  tersebut  telah  dibenarkan  oleh  keterangan  saksi  maka barang  bukti  tersebut  akan  mempunyai  nilai  sebagai  alat  bukti  petunjuk  yang  dipakai  oleh hakim,  sehingga  alat-alat  bukti  yang  ada  dapat  memberikan  keyakinan  bagi  hakim.  Dengan begitu  syarat  pembuktian  seperti  yang  diharuskan  di  dalam  KUHAP  telah  terpenuhi  yaitu adanya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan ada keyakinan hakim untuk memutus perkara tersebut.
Keterangan saksi korban penyandang retardasi mental untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan saksi dimana keterangan saksi digunakan sebagai acuan untuk mencari fakta mengenai  kasus  yang  dialami  oleh  korban,  sedangkan  keterangan  saksi  korban    penyandang retardasi  mental  dianggap  tidak  kuat  seperti  keterangan  saksi  orang  normal  pada  umumnya karena  penyandang  retardasi  mental  tidak  dapat  memberikan  keterangan  tentang  apa  yang dilihat,  didengar  dan  dialaminya  secara  sempurna  mengungkapkan  kejadian  tindak  pidana pemerkosaan  terhadap  dirinya.  Jelas  kesaksiannya  dalam  hal  ini  tidak  dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna.  Menurut Pasal 185 ayat (6) KUHAP, bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus bersungguh-sungguh memperhatikan : 24
a. Persesuaian antara keterangan saksi;
b. Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain;
c. Alasan saksi memberikan keterangan tertentu
Bertitik tolak untuk mengambil suatu kesimpulan umum dalam hal ini ialah Pasal 185 ayat (7)  KUHAP  dengan  tanpa  mengurangi  ketentuan  lain  yang  diatur  dalam  Pasal  161  ayat  (2) KUHAP, maupun Pasal 169 ayat (2) KUHAP dan penjelasan Pasal 171 KUHAP, secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut:
22 “Asas  Kepastian  Hukum,  Keadilan  Dan  Kemanfaatan  Dalam  Kaitannya  Dengan  Putusan  Kepailitan  Pengadilan  Niaga Wijayanta Jurnal
Dinamika Hukum, ” Accessed July 7,
2020,Http://Dinamikahukum.Fh.Unsoed.Ac.Id/Index.Php/Jdh/Article/View/291/285.Hlm. 217.
23 Dedi  Afandi,  “Visum  et  Repertum  Pada  Korban  Hidup,” JIK  (Jurnal  Ilmu  Kedokteran) ,  vol.  3,  July  14,  2017, https://jik.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIK/article/view/3757.hlm. 80.
24 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata , Jakarta: Sinar Grafika, (2012), hlm. 290-291
a) Semua keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah dinilai “bukan merupakan alat bukti yang  sah”.  Walaupun  keterangan  yang  diberikan  tanpa  sumpah  itu  saling  bersesuaian dengan yang lain, namun sifatnya tetap “bukan merupakan alat bukti”;
b) Tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Karena sifatnya bukan merupakan alat bukti yang sah, maka dengan sendirinya tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian;
c) Akan  tetapi  “dapat”  dipergunakan  sebagai  “tambahan”  alat  bukti  yang  sah.  Sekalipun keterangan  tanpa  sumpah  bukan  merupakan  alat  bukti  yang  sah  dan  juga  tidak  memiliki nilai  kekuatan  pembuktian,  pada  umumnya  keterangan  itu  menyempurnakan  kekuatan pembuktian alat bukti yang sah, yang dapat “menguatkan keyakinan hakim” seperti yang disebutkan dalam Pasal 161 ayat (2) KUHAP dan dapat dipakai “sebagai petunjuk” seperti yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 171 KUHAP.
Untuk  mempergunakan  keterangan  tanpa  sumpah  baik  sebagai  “tambahan”  alat  bukti maupun untuk “menguatkan keyakinan hakim” atau sebagai “petunjuk”, harus diikuti dengan syarat:
a) Harus lebih dulu ada alat bukti yang sah, misal ada alat bukti  keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat, atau keterangan terdakwa;
b) Alat bukti yang sah telah memenuhi batas minimum pembuktian yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;
c) Antara keterangan tanpa sumpah itu dengan alat bukti yang sah terdapat saling persesuaian.
Hukum  Progresif  yang  bertumpu  pada  peraturan  dan  perilaku  ( Rules  and  behavior) , menempatkan  manusia  untuk  tidak  terbelenggu  oleh  tali  kekang Rules  and  behavior .  Itulah sebabnya  ketika  terjadi  perubahan  dalam  masyarakat,  ketika  teks-teks  hukum  mengalami keterlambatan  atas  nilai-nilai  yang  berkembang  di  masyarakat,  penegak  hukum  tidak  boleh hanya membiarkan diri  terbelenggu oleh tali kekang rules yang sudah tidak relevan tersebut, tetapi  harus  melihat  keluar  ( outward), melihat  konteks  sosial  yang  sedang  berubah  tersebut dalam membuat keputusan-keputusan hukum. 25
Sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arif dalam buku Nikmah Rosidah bahwa hukum  progresif  bertumpu  pada  manusia  membawa  konseuensi  pentingnya  kreatifitas. Keratifitas  dalam  konteks  penegakan  hukum  selain  untuk  mengatasi  ketertinggalan  hukum, mengatasi  ketimpangan  hukum,  juga  dimaksudkan  untuk  membuat  terobosan-terobosan hukum. Terobosan-terobosan hukum inilah yang dapat diharapkan mewujudkan tujuan melalui bekerjanya hukum, untuk membuat kebahagiaan manusia. Kreatifitas penegak hukum dalam memaknai hukum tidak akan berhenti pada mengejar Undang-undang tetapi menggunakannya secara sadar untuk mencapai tujuan kemanusiaan. Menggunakan hukum secara sadar sebagai sarana  pencapaian  tujuan  kemanusiaan  berarti  harus  peka  dan  responsif  terhadap  tuntutan sosial. 26
Dalam perkara perkosaan Putusan nomor: 425/Pid.B/2017/PN.Gns, dikarenakan tidak ada saksi lain yang melihat terjadinya tindak pidana pemerkosaan atau hanya testimony de auditu 27 , sehingga hakim sebagai penegak hukum melakukan terobosan hukum yaitu dalam pemeriksaan dipersidangan saksi korban penyandang retardasi mental disumpah. Tindakan contra legem 28 oleh hakim ini didasarkan dengan mempertimbangkan hal tertentu seperti hasil penelitian dari ahli  kejiwaan  sejauh  mana  retardasi  mental yang  dialami  oleh  saksi  korban  tersebut  dan memandang apakah ahli memiliki cara lain yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis
25 Nikmah Rosidah, Op.Cit , hlm.178
26 Ibid. , hlm. 179
27 testimony de auditu yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain
28 contra legem yaitu mengambil putusan yang bertentangan dengan undang-undang yang bersangkutan dengan tujuan untuk mencapai kebenaran dan keadilan
untuk  membantu  saksi  korban  yang  mengalami  retardasi  mental agar  dapat  memberikan keterangan yang tentu saja bisa dipastikan kebenarannya seperti yang dialami oleh saksi korban ini,  hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  pertimbangan-pertimbangan  hakim  yang  digunakan  dalam menjatukan  putusan  bersalah  kepada  terdakwa,  walaupun  secara  konseptual  hal  ini  dapat dianggap  sebagai  penyimpangan  dari  Pasal  171  KUHAP,  sebagaimana  menurut  Edi  Rifai selaku  Dosen  Fakultas  hukum  Universitas  lampung  bahwa  berdasarkan  Pasal  171  huruf  b KUHAP    saksi  penyandang  retardasi  mental  dalam  memberikan  keterangannya  tidak  dapat disumpah dan hakim dengan kewenanggannya dapat menilai apakah keterangan saksi tersebut dapat digunakan atau tidak, jika dapat di pakai maka hanya sebagai alat bukti petunjuk. Akan tetapi tindakan hakim ini bertujuan untuk mencapai kebenaran dan keadilan.
Hakim dalam menggunakan kewenangan, kemandirian, dan kebebasannya harus jeli untuk mempergunakan alat bukti keterangan saksi penyandang retardasi mental dengan menilai case by  case .  Hakim  tidak  terikat  atau  bebas  untuk  mempergunakan  atau  tidak  keterangan  saksi tersebut  sebagai  alat  bukti,  hakim  dapat  mempergunakannya  sebagai  alat  bukti  keterangan saksi, tambahan pembuktian maupun sebagai alat bukti petunjuk apabila terdapat persesuaian dengan alat bukti lain yang sah.

## 2. Prinsip  Yang  Harus  Diperhatikan  Oleh  Hakim  Dalam  Penilaian  Keterangan  Saksi Penyandang Retardasi Mental
Pemeriksaan  saksi  korban  yang  mengalami  retardasi  mental  dalam  persidangan  perkara pidana  di  Pengadilan  pada  masa  datang  dilakukan  dengan  mengacu  pada  prinsip-prinsip pengadilan yang fair . Prinsip-prinsip pengadilan yang fair bagi korban pada umumnya dan bagi korban  difabel  pada  khususnya  dapat  diketahui  dari  Deklarasi  Umum  Hak  Asasi  Manusia, Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang- Undang Penyandang Disabilitas sebagaimana tersebut di bawah ini:
a. Pasal  7  Deklarasi  Umum  Hak  Asasi  Manusia  Semua  orang  sama  di  depan  hukum  dan berhak  atas  perlindungan  hukum  yang  sama  tanpa  diskriminasi.  Semua  berhak  atas perlindungan  yang  sama  terhadap  setiap  bentuk  diskriminasi  yang  bertentangan  dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini.
b. Mengenai  perlindungan  hukum  terhadap  penyandang  disabilitas  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dalam Pasal 12 Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas secara jelas diatur tentang kesetaraan hak dan pengakuan di hadapan hukum kepada penyandang disabilitas dimana pun berada.
c. Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  dijelaskan bahwa Setiap orang dalam hal ini termasuk penyandang disabilitas diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama di depan hukum, berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif  dan  tidak  berpihak  dan  berhak  memperoleh  perlakuan  dan  perlindungan  lebih berkenaan dengan kekhususannya.
d. Pasal  31  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016  tentang  Penyandang  Disabilitas pendamping harus di izinkan untuk mendampingi penyandang disabilitas, pasal tersebut berbunyi  “Penegak  hukum  dalam  melakukan  pemeriksaan  terhadap  anak  penyandang disabilitas wajib mengizinkan kepada orang tua atau keluarga anak dan pendamping atau penerjemah  untuk  mendampingi  anak  penyandang  disabilitas.  Dalam  hal  ini  saksi penyandang retardasi mental harus mendapatkan Pendamping ahli kejiwaan berupa dokter spesialis  kejiwaan,  psikolog  atau  psikiater  yang  melakukan  penelitian  terhadap  saksi tersebut, sehingga hasil dari penelitian tersebut dapat digunakan oleh hakim untuk menilai keapsahan keterangan saksi penyandang retardasi mental tersebut. Selain itu pendamping
tersebut diatas juga digunakan sebagai alat bukti keterangan ahli. Sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016  tentang  Penyandang  Disabilitas  apabila penyandang disabilitas dianggap tidak cakap maka hal itu harus dinyatakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.
Hakim  dalam  menjalankan  kewenangannya  di  persidangan  harus  memperhatikan  prinsip sebagai berikut: 29
a. Persamaan Kedudukan di Depan Hukum ( Equality Before The Law )
Setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. Demikian halnya dengan saksi  korban  difabel  juga  mempunyai  kedudukan  yang  sama  di  depan  hukum.  Setiap  warga negara  termasuk  seorang  difabel  yang  dilanggar  haknya  maka  berhak  untuk  melakukan penuntutan  hukum  demikian  halnya  seseorang  yang  melanggar  hak  korban/pelaku  harus mendapatkan  hukuman  yang  setimpal  dengan  perbuatannya  melalui  proses  hukum  yang berlaku. Baik korban difabel maupun pelaku harus diperlakukan sama secara prosedur dalam penanganan  di  pengadilan.  Apabila  hakim/majelis  hakim  menetapkan  dalam  putusan  sela sidang  pemeriksaan  perkara  harus  dilanjutkan,  maka  acara  persidangan  memasuki  tahap pembuktian,yaitu  pemeriksaan  terhadap  alat-alat  dan  barang  bukti  yang  diajukan. 30 Korban difabel diberikan hak untuk:
1) Menghadiri persidangan;
2) Pemanggilan untuk memberikan keterangan saksi dalam waktu yang layak dan patut;
3) Menyampaikan keterangan sebagai saksi;
4) Tidak dipertemukan dengan terdakwa di dalam persidangan;
5) Diperiksa  tanpa  hadirnya  terdakwa,  kemudian  hasil  pemeriksaan  saksi  korban  difabel disampaikan kepada terdakwa dalam persidangan yang tesendiri;
6) Memberikan mengajukan saksi-saksi;
7) Mengajukan saksi ahli;
8) Mengajukan upaya hukum.
Di dalam persidangan pelaku/terdakwa mempunyai hak untuk:
a) Hadir di dalam pemeriksaan persidangan;
b) Mengakui perbuatannya;
c) Mengingkari perbuatan (hak ingkar);
d) Memberikan pertanyaan kepada saksi yang diajukan di persidanga;
e) Membantah keterangan saksi;
f) Mengajukan saksi yang meringankan ( a de charge );
g) Mengajukan upaya hukum.
b. Persidangan Terbuka untuk Umum dan Dilakukan Secara Lisan Pemeriksaan perkara wajib dilakukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, artinya persidangan  dapat  dihadiri,  dilihat,  didengar,  dan  disaksikan  khalayak  umum  kecuali  dalam perkara-perkara tertentu yang harus di lakukan dalam persidangan dilakukan secara tertutup, yaitu persidangan yang tidak boleh dihadiri, dilihat, didengar, dan disaksikan khalayak umum.
Pengertian tertutup untuk umum termasuk juga penyebaran informasi yang terjadi selama persidangan baik oleh hakim, jaksa penuntut umum maupun semua yang diperkenankan hadir yang  dilakukan  di  luar  persidangan  kecuali  undang-undang  menentukan  lain.  Persidangan dilakukan  secara  lisan  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  memperlancar  persidangan,
29 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP , Jakarta: Sinar Grafika, (2012)
30 Gifard Majore, “Eksepsi Dalam Perkara Pidana Sebagai Hak Terdakwa Dalam Persidangan Pengadilan,” Lex Administratum , vol. 4, February 10, 2016, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/11305.hlm. 127.
mempermudah saksi-saksi, terdakwa, maupun siapa saja yang hadir untuk mengikuti jalannya sidang dan tidak menimbulkan kegaduhan atau keributan selama sidang berlangsung.
c. Pengadilan  Yang  Kompeten,  Independen  Dan  Tidak  Memihak  Yang  Ditetapkan  Oleh Hukum
Pemeriksaan  perkara  terhadap  korban  difabel  dilakukan  oleh  jaksa  dan  hakim  yang mempunyai kompetensi dalam pemenuhan hak-hak difabel di dalam persidangan. Dalam setiap pemeriksaan  perkara  korban  difabel  disyaratkan  untuk  dilakukannya  pemeriksaan  saksi  ahli yang  memberikan  pendapatnya  tentang  ciri-ciri,  katakteristik  difabel  sebagai  bahan  untuk mendapatkan  kejelasan  tentang  keterangan  yang  disampaikan  saksi  korban  difabel  dan memberikan  keyakinan  bagi  hakim  dalam  memberikan  putusan  sehingga  putusannya memberikan keadilan bagi semua pihak terutama keadilan bagi korban difabel.
d. Hak Atas Penterjemah/ Juru Bahasa
Pasal 178 KUHAP menyebutkan: ”Jika terdakwa atau saksi bisu atau tuli serta tidak dapat menulis,  hakim  ketua  sidang  mengangkat  sebagai  penterjemah  orang  yang  pandai  bergaul dengan terdakwa atau saksi itu”. Hak atas penterjemah dimiliki oleh pelaku dan juga saksi atau saksi korban yang mempunyai jenis disabilitas bisu atau tuli saja padahal masih banyak jenis disabilitas yang lain. Jenis disabilitas lain menjadi tidak terlindungi secara hukum ketika berada dalam posisi pelaku tindak pidana atau saksi.
e. Hak Atas Perlakuan Yang Berperikemanusiaan
Saksi  korban  bukanlah  pelaku  pidana  maka  tidak  dapat  di  perlakukan  dengan  perlakuan yang  sama  dengan  pelaku.  Pelaku  saja  harus  diperlakukan  dengan  sesuai  dengan perikemanusiaan  dan  menjunjung  tinggi  harkat  dan  martabat  manusia,  tidak  disiksa,  tidak dipaksa  dan  tidak  ditekan  agar  pelaku  mengakui  perbuatannya  apalagi  saksi  korban.  Saksi korban  harus  mendapatkan  perlindungan  hukum,  perlakuan  tidak  manusiawi  terhadap  saksi korban hanya akan menjadi saksi korban sebagai korban untuk kedua kalinya setelah menjadi korban perbuatan pidana.

## C. Penutup
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  tersebut  di  atas,  maka  penulis  menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Penilaian  hakim  terhadap  keterangan  saksi  korban  penyandang  retardasi  mental  dalam perkara perkosaan pada dasarnya  tidak terikat. Hakim dapat mempergunakan keterangan saksi  korban  penyandang  retardasi  mental  sebagai    alat  bukti  keterangan  saksi  dengan mempertimbangkan hasil penelitian dari ahli kejiwaan yang bisa dipertanggungjawabkan secara  akademis  untuk  membantu  saksi  penyandang  retardasi  mental agar  dapat memberikan  keterangan  yang  tentu  saja bisa  dipastikan  kebenarannya,  hakim  juga  dapat mempergunakannya  sebagai  tambahan  pembuktian  maupun  sebagai  alat  bukti  petunjuk apabila terdapat persesuaian dengan alat bukti lain yang sah.
2. Prinsip yang harus diperhatikan oleh hakim dalam penilaian keterangan saksi penyandang disabilita retardasi mental  dilakukan dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip pengadilan yang fair yaitu: persamaan kedudukan di depan hukum, persidangan terbuka untuk umum dan  dilakukan  secara  lisan,  pengadilan  yang  kompeten,  independen  dan  tidak  memihak yang ditetapkan oleh hukum, akses terhadap keadilan, akses terhadap informasi, kebebasan dari  ekploitasi,  kekerasan  dan  pelecehan,  kebebasan  dari  perlakuan  tidak  manusiawi  dan merendahkan  martabat  manusia,  jaminan  prosedur  minimal,  hak  atas  mendapat  bantuan hukum,  hak  atas  saksi,  hak  atas  penterjemah/jurubahasa,  hak  atas  perlakuan  yang berperikemanusiaan.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Harahap,  M.  Yahya.  (2005). Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP  Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika. Harahap, M. Yahya. (2012). Hukum Acara Perdata . Jakarta: Sinar Grafika. Kaligis,  Fransiska,  W.Edith  Humries  Pleyte.  (2017). Buku  Ajar  Psikiatri. Fakultas  Kedokteran Universitas Indonesia.
Mulyadi,  Lilik  Mengutip  Mardjono  Reksodipoetro.  (1994). Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2005). Kamus Besar Bahasa Indonesia . Penerbit Balai Pustaka, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat.
Rosidah, Nikmah. (2011). Asas-asas Hukum Pidana. Semarang: Pustaka Magister. Rosidah, Nikmah. (2014). Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia. Semarang: Pustaka Magister. Singarimbum, Mastri, Dkk. (1988). Metode Penelitian Survey . Jakarta: LP3ES. Soedirjo. (1985). Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana. Jakarta: Akademikia Pressindo
B. Jurnal Afandi, Dedi. “Visum Et Repertum Pada Korban Hidup.” JIK ( Jurnal Ilmu Kedokteran ) . Vol. 3,
July 14, 2017. Https://Jik.Ejournal.Unri.Ac.Id/Index.Php/JIK/Article/View/3757.
Basbeth, Ferryal, Erwin Kristanto, And Rudy Satriyo. “Tindak Pidana Kesusilaan Pada Retardasi Mental : Kasus Yang Belum Terjangkau Oleh Hukum (Laporan Kasus).” Indonesian Journal Of Legal And Forensic Sciences . Vol. 1,
2008.https://ojs.unud.ac.id/index.php/ijlfs/article/view/3245.
https://doi.org/10.24843/10.24843/IJLFS.2008.v01.i01.p09.
Clasina  Mutiara  Juwita  Panjaitan,  And  Ariyani  Putri.  “Peran  Dari  Lembaga  Perlindungan  Saksi Dan  Korban  (Lpsk)  Dalam  Pemerkosaan.” Jurnal  Hukum  Pidana  Dan  Penanggulangan Kejahatan . Vol. 2, April 1, 2013. Https://Jurnal.Uns.Ac.Id/Recidive/Article/View/32018. Dewi, Dian Candra, And Subekti E0012113. “Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2013/Pn.Ska ).” Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan . Vol. 3. Mei-Agustus, May 1, 2014. https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40496/26695. Erham Amin, M, Puti Damayanti, “Kekuatan Pembuktian Penyidik Kepolisian Selaku Saksi Dalam Persidangan  Tindak  Pidana  Narkotika.” Badamai  Law  Journal .  Vol.  5,  May  28,  2020. https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/view/8537/pdf.
Intan, Eka, Putri Lembaga, Konsultan Bantuan, And Hukum Intan. “Begal Anak; Pemenuhan Hak Dan  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Kelas  Ii  A  Bandar  Lampung  Fulfillment  Of  The Rights Of The Child In The Class Ii Special Child Coaching Institution In Bandar Lampung.”
Cepalo 2, No. 2 (September 12, 2018): 45– 84.https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo/article/view/1764/1480m Https://Doi.Org/10.25041/Cepalo.V2no2.1764. Kawengian, Tiovany A. “Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut Kuhap.” LEX PRIVATUM . Vol. 4, April 27, 2016. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11990/11579. Legesan,  Andika.  “Korban  Kejahatan  Sebagai  Salah  Satu  Faktor  Terjadinya  Tindak  Pidana Pemerkosaan.” LEX CRIMEN . Vol. 1, January 10, 2013. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/899/714.
Majore,  Gifard.  “Eksepsi  Dalam  Perkara  Pidana  Sebagai  Hak  Terdakwa  Dalam  Persidangan
Pengadilan.” LEX ADMINISTRATUM . Vol. 4, February 10, 2016.
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/11305/10894.
Mas, Marwan. “Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan (Marwan Mas).” Jurnal Yudisial . Vol. 5, November 23, 2012.
https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/125/109
http://dx.doi.org/10.29123/jy.v5i3.125.
Putra, And Akbar Saleh. “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Yang  Mengabaikan Bukti Keterangan Saksi.”
LEX ET SOCIETATIS . Vol. 1, March 31, 2013. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/1313/1064. View Of Lemahnya Penegakan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas.” Accessed July 7, 2020.
Https://Journal.Unnes.Ac.Id/Sju/Index.Php/Lslr/Article/View/30725/13414.
Wijayanta “Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan  Pengadilan  Niaga.  Jurnal  Dinamika  Hukum.”  Accessed  July  7,  2020. Http://Dinamikahukum.Fh.Unsoed.Ac.Id/Index.Php/JDH/Article/View/291/285.
ZulkarnainRidlwan,”accessedJuly7,2020,https://www.researchgate.net/publication/336371833_S andaran_Moral_Negara_Hukum_Indonesia_di_Era_Disrupsi_Teknologi.

## C. Undang-undang
Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 Tanggal 08 Agustus 2011.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983  Jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 jo Peraturan.
Pemerintah  Nomor  92  Tahun  2015  tentang  pelaksanaan  KUHAP;Putusan  Pengadilan  Negeri Gunung Sugih nomor: 425/Pid.B/2017/PN.Gns. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen ke 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang  Pengesahan Convention on The Rights of Person with Disabilities (Konvensi Hak-Hak  Penyandang Disabilitas). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman RI. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.