## PERTANGGUNGJAWABAN ADVOKAT SEBAGAI GATEKEEPER DALAM KAITANNYA DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Rendy Ardy Septia Yuristara rendyardysyshmh@gmail.com

## Universitas Airlangga

## Abstract
Advocates are the most vulnerable professions to be Gatekeepers in money laundering. Indeed, the advocate profession is part of the law enforcement apparatus that can contribute better in preventing money laundering activities to develop. Affirmation about the role of advocate that can suppress the occurrence of money laundering crime, that is with the issuance of PP. 43 of 2015, which places advocates as one of the reporting parties in the agenda of eradicating money laundering crime. However, the substance of the rule draws criticism from some misguided advocates in interpreting the intent and purpose of the arrangement. Moreover there are some advocates who consider that the rule is against the rules that regulate immunity rights in the profession advocate. The misinterpretation of some advocates related to the immunity rights inherent in the profession, causing the work of the advocate profession to be considered irrelevant, and not worthy of being called the nobleprofession (OfficiumNobile), But as a bad profession in integrity and promoting commercialization. In fact, the basic purpose of the arrangement of PP. 43 of 2015, which places the advocate profession as one of the reporting parties on the eradication agenda of money laundering, is a form of respect for the profession of advocate who is a noble profession, by prioritizing his professional responsibilities to the state, society and God, as well as his obligations as part of The legal profession to uphold the law and uphold the value of human rights while on duty.
Keywords: Advocate Profession; Gatekeeper; Money Laundering; Crime; Reporting Party.

## Abstrak
Advokat merupakan profesi yang paling rentan menjadi Gatekeeper dalam tindak pidana pencucian uang. Sesungguhnya profesi advokat merupakan bagian dari aparat penegak hukum yang dapat berkontribusi  lebih  baik  dalam  mencegah  aktifitas  pencucian  uang  untuk  berkembang.  Penegasan mengenai peran advokat yang dapat menekan terjadinya tindak pidana pencucian uang, yaitu dengan diterbitkannya PP No. 43 Tahun 2015, yang menempatkan advokat sebagai salah satu pihak pelapor dalam agenda pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Namun, substansi dari peraturan tersebut menuai kritik dari sebagian advokat yang salah dalam mengintepretasi maksud dan tujuan pengaturan tersebut.  Terlebih  lagi  ada  sebagian  advokat  yang  menilai  bahwa  peraturan  tersebut  bertentangan dengan peraturan yang mengatur hak imunitas pada profesi advokat. Misinterpretasi dari sebagian advokat terkait dengan hak imunitas yang melekat pada profesinya tersebut, menyebabkan hasil kerja dari profesi advokat dinilai tidak relevan, dan tidak pantas disebut sebagai profesi yang luhur (Officium Nobile), melainkan sebagai profesi yang buruk dalam integritas dan mengedepankan komersialisasi ntegritas  dan  mengedepankan  komersialisasi.  Sesungguhnya,  tujuan  dasardari  pengaturan  pada  PP No.  43  Tahun  2015,  yang  menempatkan  profesi  advokat  sebagai  salah  satu  pihak  pelapor  dalam agenda pemberantasan tindak pidana pencucian uang, adalah suatu bentuk penghormatan terhadap profesi advokat yang merupakan profesi mulia, dengan mengedepankan tanggung jawab profesinya pada negara, masyarakat dan Tuhan, serta kewajibannya sebagai bagian dari profesi hukum untuk menegakkan hukum dan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia saat bertugas. Kata Kunci: Profesi Advokat; Gatekeeper; Tindak Pidana Pencucian Uang; Pihak Pelapor.
Rendy Ardy: Pertanggungjawaban Advokat Sebagai 350
Media Iuris Vol. 1 No. 2, Juni 2018                                                                                 e-ISSN: 2621-5225 DOI: 10.20473/mi.v1i2.8835
Article history: Submitted 4 May 2018; Accepted 15 May 2018; Available online 1 Juni 2018.

## Pendahuluan
Pada tanggal 15 Desember 2000 di Palermo Italia, Indonesia sebagai negara anggota  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (selanjutnya  disebut  dengan  PBB)  turut menandatangani United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Menentang  Tindak  Pidana  Transnasional yang  Terorganisasi). 1 Pengesahan  tersebut  mulai  berlaku  di  Indonesia  sejak disahkan oleh presiden dan diundangkan oleh menteri hukum dan hak asasi manusia (selanjutnya  disebut  dengan  MENKUMHAM)  dalam  suatu  bentuk  peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud diatas adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa  Menentang  Tindak  Pidana  Transnasional  yang  Terorganisasi (selanjutnya  disebut  dengan  UU  UNCATOC).  Salah  satu  pasal  dalam United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime (selanjutnya disebut dengan UNCATOC), adalah Pasal 7 ayat 4 UNCATOC, yang pada isi pasal tersebut berbunyi: 2 States Parties shall endeavour to develop and promote global, regional, subregional and bilateral cooperation among judicial, law enforcement and financial regulatory authorities in order to combat money-laundering. Terjemahan bebas dari pernyataan tersebut yaitu Negara Pihak wajib berupaya untuk mengembangkan   dan meningkatkan kerjasama global, regional, sub-regional dan bilateral antara aparat peradilan, penegak hukum dan apparat pengatur keuangan guna memberantas tindak pidana pencucian uang. Pesan penting dari pernyataan tersebut yaitu, bahwa untuk setiap negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut, wajib untuk melakukan suatu hubungan kerjasama yang kuat dalam memberantas tindak pidana pencucian uang.
Melihat makna dari isi Pasal 7 ayat 4 UNCATOC tersebut maka dapat disimpulkan bahwa, tindak pidana pencucian uang merupakan suatu tindak pidana yang sifatnya serius, sehingga dalam penanganannya sangat diperlukan adanya perlakuan khusus
1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnasional Organized Crim.
2 e (konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Menentang Tindak  Pidana Transnasional  yang Terorganisasi), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960). Penjelasan Umum United Nation Convention Against Transnasional Organized Crime , Pasal 7 ayat 4.
terhadap tindak pidana tersebut. Misalnya membutuhkan adanya kerja sama yang baik antara aparat penegak hukum, membutuhkan dukungan dari ruang lingkup antar negara, dan kesadaran terhadap profesi yang rentan bersinggungan dengan aktifitas pencucian uang,  untuk dapat  memberikan  kontribusi  yang baik kepada pemerintah terkait pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Sekian hal yang telah disebutkan tersebut semata-mata demi mencegah, dan memberantas tindak pidana pencucian uang secara maksimal.
Pencucian uang ( Money Laundering ) merupakan suatu fenomena global yang menjadi tantangan internasional. Money Laundering atau pencucian uang, adalah salah satu jenis kejahatan yang mendunia, dan merupakan bagian dari kejahatan yang terorganisir. 3 Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu tindak pidana lanjutan.  Jadi,  keberadaan  tindak  pidana  pencucian  uang  selalu  diawali  dengan keberadaan tindak pidana asal ( core crime ). 4 Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa  kejahatan money laundering merupakan tindak pidana ikutan ( follow up crime/supplementary crime )  yang  sangatlah  bergantung  pada  terjadinya  tindak pidana asal ( core crime ). 5 Sehingga, dalam upaya memberantas tindak pidana pencucian uang aparat   penegak   hukum   juga   perlu   meningkatkan   upaya pencegahan,   dan pemberantasan  terhadap  tindak  pidana  asalnya  juga.  Tujuan dari  upaya tersebut  semata-mata  adalah  untuk  meminimalisir  terjadinya  tindak pidana lanjutan (yang dimaksud adalah tindak pidana pencucian uang).
Menurut Barda Nawawi Arief, di Indonesia memiliki suatu kebijakan yang merupakan bentuk dari upaya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang secara efektif. Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan legislatif/formulatif. Kebijakan legislatif/formulatif secara garis besar dibagi atas dua macam garis kebijakan yang salah satunya adalah kebijakan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dengan tindak pidana yang menjadi sumber
3 M Arief Amrullah, ‘Pencucian Uang Dan Kejahatan Terorganisir’ (2003) 10 Jurnal Hukum.[1].
4 Toetik Rahayuningsih, ‘Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Perbankan Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang’, Laporan Penelitian (2014). [3].
5 Supriyadi Widodo Eddyono, Mengurai Implementasi Dan Tantangan Anti – Pencucian Uang Di Indonesia (ICJR (Institute for Criminal Justice Reform) 2015).[7].
Media Iuris: Vol. 1 No. 2, Juni 2018
asal dari uang haram ( dirty money ), atau hasil kejahatan ( Criminal Proceeds ) yang kemudian dicuci. 6 Hasil  kejahatan  yang  dimaksud  adalah  harta  kekayaan  yang diperoleh dari tindak pidana asal. Macam-Macam tindak pidana asal yang terkait dengan  tindak  pidana  pencucian  uang  tercantum  pada  Pasal  2  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  2010  Tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU No. 8/2010) .
Proses  untuk  menyamarkan  atau  menyembunyikan  harta  kekayaan  yang diperoleh dari berbagai macam tindak pidana asal, seperti macam-macam tindak pidana  di  atas,  memiliki  beberapa  tahapan  dengan  masing-masing  definisi  yang berbeda. Maksud dari definisi terkait dengan masing-masing tahapan yang berbeda tersebut, menjelaskan tentang perbedaan tujuan dari masing-masing pelaku tindak pidana  pencucian  uang  terkait  dengan  proses  tindakannya.  Jadi,  sebenarnya  ada beberapa tahapan dalam aktifitas tindak pidana pencucian uang, dan secara secara umum hanya diketahui terdapat tiga tahapan dalam kaitannya dengan tindak pidana tersebut, yaitu tahap penempatan, ( placement ),  Transfer  ( layering ) , dan menggunakan harta kekayaan (i ntegration ).
Tahapan  dalam  pencucian  uang  yang  dimaksud  di  atas,  tentu  tidak  dapat dilaksanakan secara mandiri, jelas sangat dibutuhkan lebih dari satu orang demi menciptakan proses dalam suatu tindak pidana pencucian uang. Keikutsertaan atau deelneming, sulit untuk dipisahkan dari kasus tindak pidana pencucian uang.
Deelneming atau penyertaan adalah suatu rangkaian kegiatan turut serta yang dilaksanakan lebih dari satu orang, dan setiap orang memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam suatu peristiwa tertentu. Pengaturan mengenai penyertaan tercantum  pada  Pasal  55  dan  Pasal  56  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP).
Peristiwa penyertaan dalam kasus tindak pidana pencucian uang, rentan terjadi pada para professional di bidang keuangan dan hukum, yang memiliki keahlian,
6 Mathitha Ranti Hapsari P., ‘Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Undang – Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)’, Tesis (Bidang Kajian Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro).[74-75].
pengetahuan, dan akses khusus kepada sistem keuangan global. Para professional tersebut dengan keahlian dan perlindungan hukum atas profesi mereka, dapat dengan mudah melakukan tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana atau perolehan harta kekayaan yang ilegal dari para pelaku kriminal. Karena berdasarkan dari keahlian dan keuntungan dari jabatan para professional tersebut, tentu tidak menutup kemungkinan bagi para pelaku kriminal untuk menggunakan jasa dari para professional tersebut, untuk mempermudah pelaksanakan tindak pidana pencucian uang. Jabatan strategis dari para professional yang dimaksud salah satunya adalah profesi advokat. Profesi advokat paling rentan untuk dimanfaatkan oleh para pelaku kriminal dalam melaksanaan tindak pidana pencucian uang. Karena rentannya profesi advokat untuk dimanfaatkan para pelaku kriminal khususnya dalam melaksanakan tindak pidana pencucian uang, maka dibentuklah suatu regulasi yang menyatakan profesi  advokat  sebagai  profesi  yang  wajib  melakukan  suatu  pelaporan  terkait adanya transaksi mencurigakan kepada PPATK. Regulasi yang mewajibkan advokat untuk melaporkan transaksi mencurigakan dimaksud adalah, PP No. 43 Tahun 2015.
Profesi advokat adalah salah satu profesi yang paling rentan menjadi gatekeeper , karena profesi tersebut sangat kuat posisinya untuk membela diri atau pihak lain atau melindungi diri atau pihak lain. Hal - hal tersebut dijunjung tinggi demi perlindungan kerahasiaan informasi antara advokat dan klien serta kemandirian advokat dalam membela klien. Pengertian gatekeeper pada  pembahasan yang dimaksud adalah, individu yang memberikan jasa untuk menyamarkan atau menyembunyikan perolehan hasil tindak pidana asal, dengan cara memasukkannya ke dalam suatu sistem keuangan, perusahaan, dan sistem lainnya, baik secara domestik maupun internasional. 7 Peter Mc  Namee  mengatakan  bahwa  profesi  yang  dikategorikan  sebagai gatekeeper , sering memanfaatkan peraturan tentang perlindungan kerahasiaan yang diberikan kepadanya, untuk melakukan suatu tindak pidana tertentu. Misalnya terkait dengan aturan kerahasiaan yang dimiliki oleh profesi advokat bersama dengan kliennya. Hal tersebut digunakan sebagai alat perlindungan untuk tidak dicurigai peran sertanya
7 Paku Utama, Memahami Asset Recovery & Gatekeeper, Jakarta, Indonesian Legal Round- table (Indonesian Legal Roundtable 2013).[142].
Media Iuris: Vol. 1 No. 2, Juni 2018
dalam suatu tindak pidana pencucian uang. 8 Tidak hanya sebatas perihal kerahasiaan saja, advokat juga dilindungi dengan alasan tertentu  yang  dibenarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan terhadap profesi advokat yang dimaksud tercantum pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (selanjutnya disebut UU No. 18/2003) yang berbunyi: Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.  Iktikad  baik  yang  dimaksud  pada  Pasal  16  UU  No.  18/2003  adalah menjalankan tugas profesi  demi tegaknya suatu keadilan berdasarkan hukum dalam membela kepentingan kliennya. 9
Profesi Advokat tidak mendapat perlindungan hanya dari Pasal 16 UU No. 18/2003  saja,  masih  ada  ketentuan  lain  pada  UU  No.  18/2003  yang  melindungi profesi  advokat.  Ketentuan  lain  yang  dimaksud  adalah  Pasal  19  ayat  2  UU  No. 18/2003 yang berbunyi: 2 Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat. Ketentuan tersebut, memperkuat hubungan kemitraan dengan klien dan menutup kesempatan bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan, penyidikan atau penuntutan  kepada  advokat,  yang  menurut  catatan  strategis dari  profesinya  dapat dengan mudah memberikan sarana atau kesempatan bagi para pelaku kriminal (yang dimaksud adalah klien dari advokat) untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil dari tindak pidana asal, atau dengan kata lain membantu klien untuk melakukan suatu tindak pidana pencucian uang.
Peraturan  mengenai  perlindungan  yang  diberikan  UU  No.  18/2003  kepada profesi advokat, untuk sebagian diantara para pemegang profesi advokat salah dalam  memahaminya.  Hal  ini  merupakan  suatu  misinterpretasi  yang  fatal  bagi ahli hukum yang menyandang profesi sebagai advokat. Sehingga dalam penelitian ini akan diluruskan misinterpretasi tersebut ke dalam suatu p enjabaran yang
8 ibid. [141].
9 ibid.
komprehensif. Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan tersebut, dalam penelitian ini akan dikaji, diteliti lebih dalam perihal permasalahan yang telah diangkat tersebut. Upaya-upaya tersebut dilakukan demi mencapai suatu kesimpulan yang dapat meluruskan misinterpretasi pada permasalahan tersebut. Upaya-upaya yang dimaksud, dilaksanakan berdasarkan kajian akademik, dan dituangkan dalam karya ilmiah yang berwujud tesis dengan judul “Pertanggungjawaban Advokat Sebagai Gatekeeper dalam kaitannya dengan Tindak Pidana Pencucian Uang”.

## Perbuatan Advokat yang Dapat Dikualifikasikan Sebagai Gatekeeper
Advokat merupakan salah satu profesi yang rentan untuk terlibat dalam suatu tindak pidana pencucian uang, dan penyebutan secara konsep pada penelitian ini posisinya sebagai seorang gatekeeper .  Seperti  halnya  telah  diketahui  di  awal pembahasan mengenai konsep dari gatekeeper , maka advokat merupakan agen yang terkait di dalam suatu kegiatan ilegal yang termasuk ke dalam suatu aktifitas transaksi mencurigakan, dapat sebagai penganjur, turut serta, atau hanya sebatas sarana pembantu. Jadi, penyebutan agen dalam pernyataan tersebut, merupakan penjelasan terhadap advokat yang melakukan suatu rangkaian tindakan ilegal, yang dengan tujuannya untuk memudahkan kliennya dalam melakukan suatu proses pencucian uang, baik dalam menyembunyikan, mengelola, atau menyamarkan hasil perolehan tindak pidana dari kliennya. Beberapa kegiatan tersebut dapat berlangsung hingga pada fase mewujudkan, atau membentuk suatu aset dan selubung bisnis yang terlihat sah di mata hukum.
Rangkaian kegiatan yang dilakukan di atas, tidak hanya dapat dilakukan oleh profesi  advokat  saja.  Pada  dasarnya  rangkaian  kegiatan  tersebut  dapat  dilakukan juga oleh beberapa profesi tertentu lainnya. Profesi tertentu  lainnya  yang  dimaksud tersebut, adalah: These individuals and institutions are frequently bankers, corporate service providers ( CSPs ) , trust companies, lawyers, accountants or
Media Iuris: Vol. 1 No. 2, Juni 2018
other organisations which have access to the financial system. 10 Jadi pada dasarnya, pelaku kejahatan yang ingin melakukan tindak pidana pencucian uang, biasanya memanfaatkan profesi  advokat,  notaris,  akuntan,  dan  perencana  keuangan, untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Hal tersebut dikarenakan para professional dimaksud, dinilai dapat menyamarkan hasil tindak pidana asal dengan mudah, bahkan tanpa terdeteksi oleh aparat penegak hukum. Para professional tersebut, merupakan para professional yang karena profesinya dinilai dapat membantu aktifitas pencucian uang dengan mudah. Sehingga banyak dari professional tersebut, rentan terlibat dalam selubung bisnis kotor yang diciptakan bersama dengan pelaku kejahatan. Para professional tersebut dikenal sebutannya sebagai gatekeeper, dan posisinya sangat penting dalam aktifitas pencucian uang. Dari sekian profesi yang telah disebutkan tersebut, agar sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka hanya akan menempatkan posisi gatekeeper pada satu profesi saja, yaitu kepada profesi advokat.
Profesi advokat merupakan salah satu dari sekian banyak profesi yang sangat rentan  terlibat  dalam  aktifitas  pencucian  uang.  Karena  profesi  advokat,  memiliki ruang gerak yang luas dalam melakukan segala aktifitas untuk kliennya. Misalnya, profesi advokat dapat memanfaatkan ilmu pengetahuannya, serta jaringan yang ia  miliki  untuk  melakukan  tindak  pidana  pencucian  uang  dengan  mudah.    Hal- hal tersebut yang menjadikan profesi advokat sebagai kuda hitam dalam aktifitas pencucian uang. Para pelaku pencucian uang di indonesia, yang melibatkan pekerja birokrasi seperti aparatur sipil negara yang korup dan pelaku tindak pidana pada umumnya, akan merasa khawatir jika teridentifikasi transaksinya oleh penyedia jasa keuangan. Oleh karenanya, salah satu modus operandi tindak pidana pencucian uang adalah menggunakan jasa dari profesi advokat sebagai gatekeeper . 11
Profesi  advokat  merupakan  profesi  yang  rentan  terlibat  dalam  aktifitas pencucian uang, sebab dalam aturan hukum mengenai profesinya, diberi perlindungan
10 Recovery,  ‘International  Centre  for  Asset.  Tracing  Stolen  Assets:  A  Practitioner’s Handbook,  Basel  Institute  on  Governance’, Makalah (International  Centre  for  Asset  Recovery Steinenring 2009).[82].
11 Keuangan,  ‘Pusat  Pelaporan  Dan Analisis Transaksi’, Laporan Tahunan 2014 (PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) 2015).[19].
dalam  segala  aktifitas  yang  berhubungan  dengan  klien  dan  profesinya.  Namun patut  untuk  dipahami  bahwa,  terkait  dengan  perlindungan  pada  profesi  advokat hanya berlaku pada professional advokat yang menjunjung tinggi prinsip iktikad baik, dan kinerja yang tidak menyalahi aturan hukum lainnya. Profesi advokat pada hakikatnya merupakan profesi yang mulia dan terhormat ( officiumnobile ),  serta sangat penting bagi para pencari keadilan yang membutuhkan jasa bantuan hukum. Bantuan hokum oleh advokat tidak saja terhadap klien yang tergolong orang – orang kaya saja, tetapi juga terhadap klien yang tidak mampu (miskin). 12 Namun dewasa ini, profesi advokat menuai kritik dan cela dari masyarakat, yang dikarenakan sebagian advokat kurang menjunjung tinggi nilai – nilai luhur saat menjalankan profesinya. Lahirnya  penilaian  miring  dari  masyarakat  tersebut,  berdasarkan  cerminan  dari sebagian profesi advokat yang terlibat masalah dalam suatu kasus tindak pidana.
Advokat yang menjual kebenaran, menghalalkan segala cara, menodai etika profesi, dan merendahkan martabat advokat untuk kepentingannya sendiri dengan cara yang tidak halal, merupakan tindakan yang memprihatinkan bagi profesi advokat. Karena pada dasarnya, profesi advokat merupakan merupakan profesi yang luhur, dan mulia ( officium nobille ) . 13
Para advokat yang melakukan suatu hubungan kerjasama ilegal, terkait dengan turut serta bahkan sebagai penganjur dalam suatu tindak pidana pencucian uang (sesuai dengan judul penelitian ini) telah melanggar salah satu poin kewajiban yang melekat pada dirinya yaitu, kewajiban untuk menegakkan hukum termasuk supremasi hukum dan hak asasi manusia. Sebab, profesi advokat merupakan bagian dari aparat penegak hukum yang seharusnya mendukung, dan menjaga supremasi hukum, bukan sebaliknya, turut menodai supremasi hukum serta ikut bekerjasama dalam melakukan tindak pidana pencucian uang. Kemudian terkait dengan menegakkan hak asasi manusia, perlu dipahami oleh para penyandang profesi advokat, bahwa
12 Agus Nurudin, ‘Revitalisasi Keberpihakkan Profesi Advokat Terhadap Klien Yang Tidak Mampu’, Makalah (Kantor Konsultasi Hukum Agus Nurudin).[1].
13 T Gayus Lumbun, ‘Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Menghadapai Transnational Crimes Di Era Globalisasi’ (2004) IV No. 1 Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
Media Iuris: Vol. 1 No. 2, Juni 2018
akibat yang ditimbulkan oleh suatu tidak pidana pencucian uang sangat merugikan masyarakat secara tidak langsung, meskipun tindak pidana pencucian uang tidak terlihat menimbulkan  dampak  yang  signifikan  pada  bangsa  dan  negara,  perlu diketahui bahwa,  terkait  dengan  sebagian  dana  ilegal  dari  tindak  pidana,
(misalnya  tindak pidana korupsi) yang kemudian dilakukan pengaburan terhadap hasil tindak pidana tersebut, merupakan suatu upaya yang menghambat lajur dari perencanaan  pembangunan  pada  suatu  negara.  Pembahasan  berikutnya  adalah, resiko yang timbul dari misinterpretasi para advokat terkait dengan hak imunitas.
Hak imunitas adalah kebebasan  advokat  untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan setiap  tindakan,  atau mengeluarkan atau tidak mengeluarkan pendapat, keterangan atau dokumen kepada siapapun  dalam  melaksanakan  tugasnya,  sehingga advokat tersebut  tidak dapat dihukum dalam melaksanakan tugasnya. 14
Para  advokat  mendasarkan  hak  imunitas  dengan  merujuk  pada  pasal  16 dan  Pasal  19  ayat  2  UU  No.  18/2003.  Dari  kedua  ketentuan  tersebut,  sebagian penyandang profesi advokat salah memahami isi pada aturan tersebut.  Jadi, untuk sebagian advokat yang salah memahami isi dari ketentuan tersebut, menganggap profesinya merupakan profesi yang kebal hukum, sehingga dari pehaman ini menjadi hal yang dimanfaatkan oleh sebagian profesi advokat untuk berlindung dalam aturan hukum terkait dengan profesinya. Bagi para advokat yang meyakini hal tersebut, menjadikan diri mereka sebagai pribadi yang acuh akan resiko tuduhan terhadap suatu aktifitas tindak pidana. Terutama tuduhan mengenai aktifitas tindak pidana, yang dilakukan bersama dengan kliennya.
Salah satu contoh praktik pidana, yang dilandasi dengan cara kerjasama, dan dilakukan oleh advokat bersama dengan kliennya adalah praktik tindak pidana  pencucian  uang.  Profesi  advokat  merupakan  profesi  yang  rentan dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana untuk menjalankan aktifitas pencucian uang, karena profesi advokat dipandang strategis dari segi profesinya, dengan adanya peraturan yang melindungi profesinya diimbangi dengan keilmuan,
14 V Harlen Sinaga, Dasar-Dasar Profesi Advokat (Erlangga 2011).[121].
dan  koneksinya.  Profesi  advokat  diyakini  oleh  para  kriminal  sebagai  profesi yang baik dalam menyamarkan asal-usul harta kekayaan dari hasil suatu tindak pidana secara maksimal. Keyakinan tersebut timbul dikarenakan adanya, segala keuntungan yang melekat pada profesi advokat, sehingga para pelaku kejahatan sering memanfaatkan profesi advokat sebagai sarana dalam aktifitas pencucian uang, dengan maksud untuk meminimalisir akan resiko terdeteksi oleh aparat penegak hukum dari segala aktifitas pencucian uang.
Jasa dan peran serta advokat bagi para kriminal, merupakan hal yang sangat penting ketika ingin melakukan suatu tindak pidana pencucian uang. Pernyataan tersebut   berdasarkan   dengan   adanya alasan yaitu, tidak mudahnya dilakukan pelacakan oleh aparat penegak hukum terkait aset yang telah dicuci oleh advokat. Hal tersebut dapat terjadi, karena profesi advokat merupakan bagian dari salah satu profesi hukum yang juga mengenal kerja sistim dari aparat penegak hukum lainnya, sehingga mampu mengantisipasi resiko pergerakan dari aparat penegak hukum dalam hal penelusuran hingga aktifitas penindakan terhadap suatu praktik tindak pidana pencucian uang.
Pernyataan  di  atas  mencerminan  bahwa,  profesi  advokat  merupakan  suatu profesi yang sangat rawan berhubungan dengan aktifitas pencucian uang, karena dinilai sebagai profesi yang tepat untuk dimanfaatkan oleh para kriminal dalam hal melakukan tindak pidana pencucian uang. Di samping itu, kegiatan yang dilakukan oleh advokat dalam memberi bantuan jasa hukum kepada kliennya, dapat bersifat litigasi maupun non litigasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa, advokat bertindak sesuai dengan permintaan klien, secara bebas mandiri, namun berdasarkan dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Seyogyanya setiap profesi advokat dalam menjalankan profesinya, patut memegang teguh kode etik profesi, dan patuh terhadap segala peraturan yang mengatur tentang profesinya. Karena berdasarkan dari terminologi profesi advokat, advokat dikenal sebagai konsultan hukum yang dapat memberi bantuan jasa di luar pengadilan, sehingga memiliki tingkat kerawanan  yang  tinggi  terhadap  aktifitas  bentukan  bisnis  yang  ilegal,  terutama dalam hal aktiftas pencucian uang yang dapat ia kerjakan bersama dengan kliennya.
Rendy Ardy: Pertanggungjawaban Advokat Sebagai
Advokat sebagai gatekeeper dalam menciptakan praktik pencucian uang, dinilai oleh sebagian kriminal merupakan profesi yang sangat efektif dalam memanfaatkan keahliannya dalam praktik pencucian uang, dibandingkan dengan beberapa profesi tertentu lainnya. Dari penilaian tersebut, maka tidak sedikit pelaku kejahatan yang ingin melakukan pencucian uang, mengajak serta memanfaatkan profesi advokat dibandingkan dengan profesi lainnya dalam kegiatan ilegalnya tersebut. Memanfaatkan yang dimaksud dalam pernyataan tersebut adalah, campur tangan yang diperlukan dari profesi advokat dalam aktifitas pencucian uang, dengan cara berlindung pada aturan profesi advokat yang dapat menghindarkan pelaku kejahatan dari deteksi aparat penegak hukum dalam suatu proses tindak pidana pencucian uang. Tujuan utama dari segala aktifitas pencucian uang yang dilakukan oleh advokat tersebut, adalah keinginan untuk memperoleh keuntungan komersil, dari  hasil  kejahatan  yang  diperoleh  oleh  kliennya.  Tujuan  tersebut  merupakan hubungan dari mutualisme antara pelaku kejahatan, dan advokat yang diminta dalam membantu  aktifitas  pencucian  uang  demi  menghindarkan  pelaku  kejahatan,  dari operasi tindak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap hasil kejahatan yang telah diperolehnya.
Secara  umum  dapat  disimpulkan  dari  pernyataan  diatas  bahwa  profesi advokat sebagai gatekeeper diyakini oleh pelaku kejahatan sebagai profesi mengamankan, melegitimasi, atau mengaburkan sejumlah uang atau aset yang signifikan,  dalam  tujuan  aktifitas  pencucian  uang.  pemanfaatan  yang  dapat diperoleh dari profesi advokat adalah, pemahaman hukum yang hampir sama dari segala sisi keilmuan yang dimiliki aparat penegak hukum lainnya, sehingga dipercaya dapat membantu, dan melindungi para pelaku tindak pidana dari operasi yang dijalankan oleh aparat penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana pencucian  uang.  Jadi,  profesi  advokat  sebagai  gatekeeper,  dewasa  ini  sudah menjadi suatu kebutuhan bagi para pelaku tindak pidana asal, untuk membantu dalam hal mengaburkan segala hasil perolehan tindak pidana, menjadi suatu aset atau penyemaran lainnya, semata-mata demi terlihat sahnya hasil tersebut di mata hukum. Misalnya tindak pidana asal yang dimaksud yaitu, para pelaku tindak
pidana  korupsi  yang  berusaha  menyamarkan  aset  dengan  melakukan  aktfitas pencucian uang secara efektif agar terhindar dari jeratan hukum. 15
Patut  untuk  diketahui  bahwa,  permasalahan  terkait  dengan  profesi  advokat sebagai gatekeeper, tidak hanya dibahas dalam skala nasional saja, melainkan juga  di  dunia  internasional.  Pada  bulan  Mei  2002, The Financial Action Task Force (selanjutnya disingkat menjadi FATF) menerbitkan “Gatekeeper Initiative” yang mengusulkan profesi  hukum  untuk  ikut  bekerjasama  dengan  lembaga aparat  penegak  hukum lainnya dalam memonitor pasar keuangan internasional. 16
FATF  adalah  sebuah  badan  antar  pemerintah  yang  bersifat  independen,  dalam mengembangkan, dan mempromosikan kebijakan untuk melindungi sistem keuangan global dalam upaya melawan tindak pidana pencucian uang dan terorisme. 17
Formulasi yang dibentuk baik dalam skala nasional dan internasional seperti FTAFF di atas menegaskan bahwa dalam memberantas tindak pidana pencucian uang sungguh diperlukan adanya upaya yang sangat luar biasa. Mengingat pula bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan, yang patut juga ditelusuri oleh aparat penegak hukum terkait dengan hasil dari kejahatan awal yang telah diciptakan oleh pelaku kejahatan tersebut. Mengenal bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berlanjut, maka tindak pidana tersebut berlangsung dalam hal yang tingkatannya lebih tinggi dari tindak pidana asal pada umumnya. Karena alasan tersebut maka dipandang perlu bagi para kriminal untuk menggunakan jasa advokat sebagai kepanjangan tangan mereka dalam menciptakan suatu proses pencucian uang yang diharap maksimal. Seperti yang telah diketahui bersama, bahwa pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal – usul uang, atau harta kekayaan yang  diperoleh  dari  hasil  tindak  pidana,  yang  kemudian  diubah  menjadi
15 ibid. [145].
16 Erman Rajagukguk, ‘Advokat Dan Pemberantasan Korupsi’ Fakultas Hukum UI Jakarta.[333].
17 FATF Report, Laundering the Proceeds of Corruption (FATF/OECD 2011).[Pendahuluan Informasi].

## Rendy Ardy: Pertanggungjawaban Advokat Sebagai
Media Iuris: Vol. 1 No. 2, Juni 2018
harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. 18 Pemaknaan dari istilah hasil tindak pidana pada pengertian tersebut, mendiskripsikan tentang aset yang diperoleh dari tindak pidana, atau aset yang terkait dengan tindak pidana. Dari pernyataan tersebut, melahirkan suatu penalaran yang logis bahwa dibutuhkannya peran pendukung yang maksimal dalam menciptakan tindak pidana seserius itu.
Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang sangat susah untuk dikerjakan secara sendiri oleh satu orang individu, apalagi dilakukan oleh seseorang yang tidak dibekali oleh skill dan pengetahuan yang cukup dalam melakukan tindak pidana tersebut. Mengingat juga bahwa pencucian uang bukanlah suatu konsep yang sederhana, melainkan sangat rumit karena masalahnya begitu kompleks sehingga cukup sulit untuk menemukan perumusaan yang tepat dalam segala aktifitas yang terjadi dalam suatu tindak pidana pencucian uang.
Secara  teoritis Toetik  Rahayuningsih  dan  Soelistyowati  menjelaskan  lebih rinci mengenai tindak pidana pencucian uang yang merupakan tindak pidana lanjutan dan kaitannya dengan tindak pidana asal yang pada penjelasannya adalah sebagai berikut : Tindak pidana pencucian uang erat kaitannya dengan tindak pidana asal ( predicate crime ), sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencucian uang sebagai suatu tindak pidana lanjutan ( follow up crime ), tidak dapat berdiri sendiri, karena keberadaanya selalu didahului oleh tindak pidana asal. 19 Mengenal bahwa tindak pidana pencucian uang tidak dapat berdiri sendiri, maka dipandang perlu adanya pencegahan terhadap segala aktifitas tindak pidana asal baik dalam kategori khusus, maupun tindak pidana yang dikategorikan dalam bentuk umum. Kategori khusus dalam tindak pidana asal yang berlanjut pada tindak pidana pencucian uang, memiliki sifat tindak pidana yang sama. Sifat yang dimaksud dalam tindak pidana khusus pada pembahasan ini adalah sifat kejahatannya yang sungguh dapat melahirkan dampak yang serius dan membutuhkan penanganan yang khusus ( Extraordinary
18 Adrian Sutedi, Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan (Sinar Grafika 2010). [19].
19 Toetik  Rahayuningsih  Soelistyowati,  ‘Model  Kebijakan  Perampasan Aset  Hasil Tindak Pidana Perbankan Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang’, Laporan Akhir (Universitas Airlangga 2014).[16].
crimes )  dalam  pencegahan  dan  pemberantasannya.  Konsep  Extraordinary  crimes secara global dikenal sebagai kejahatan internasional yang bersifat luar biasa, dan memiliki dampak yang serius terhadap umat manusia, sehingga perlu dilakukan pencegahan yang bersifat luar biasa pula terhadap berbagai jenis kecaman yang dapat  dihasilkan  dari  aktifitas  kejahatan  yang  tergolong  ke  dalam  ruang  lingkup extraordinary crimes . Sedangkan ordinary crimes merupakan suatu kejahatan biasa, yang dampaknya tidak secara massive dirasakan oleh seluruh umat manusia. 20
Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang tergolong ke dalam extraordinary crime (kejahatan yang luar biasa) sehingga, sangat diperlukan adanya penanggulangan yang besifat luar biasa ( extra ordinary enforcement ) terhadap tindak pidana  ini,  dan  disertai  dengan  tindakan-tindakan  luar  biasa  pula  ( extraordinary measures )  kepada  perkembangan  tindak  pidana  tersebut. 21 Secara umum maksud dari pelaku kejahatan dalam melakukan pencucian uang adalah, memindahkan atau menjauhkan pelaku kejahatan tersebut dari kejahatan yang menghasilkan proceeds of crime , memisahkan proceeds of crime dari kejahatan yang dilakukan, menikmati hasil kejahatan tanpa adanya kecurigaan kepada pelakunya, serta melakukan reinvestasi hasil kejahatan untuk aksi kejahatan selanjutnya ke dalam bisnis yang sah. 22 Di  dunia  kejahatan  pencucian  uang  terdapat  dua  kelompok  pelaku  yaitu kelompok yang berkaitan langsung dengan predicate crime yang disebut principle violater, dan kelompok kedua yang sama sekali tidak berkaitan langsung dengan predicate crime, misalnya yaitu profesi advokat. 23
Seyogyanya para profesi advokat, lebih menekankan prinsip kebenaran saat membela  kepentingan  kliennya.  Hal  ini  dimaksudkan  agar,  tidak  adanya  salah perilaku  dari  para  profesi  advokat  dalam  mewujudkan  keadilan  bagi  masyarakat
20 Joko Setiyono, ‘Pertanggungjawaban Komando (Command Responsibility) Dalam Pelanggaran Ham Berat (Studi Kasus Kejahatan Terhadap Kemanusiaan)’, Disertasi (Program Pasca Sarjana, Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro 2010).[21].
21 Hiyatullah Syaifullah Yophi, Sunarmi, Kusnadi Al, ‘Tinjauan Yuridis Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang’, Makalah .[1].
22 Yunus  Husein,  ‘Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Di Indonesia’, Makalah tentang ‘Tindak Pidana Pencucian Uang’ (Financial Club 2014).[8].
23 AM Mujahidin, ‘Kriminalisasi Pencucian Uang Dan Strategi Pemberantasannya’, Makalah .[7].
Media Iuris: Vol. 1 No. 2, Juni 2018
umum. Perilaku tersebut tentunya, dilandasi dengan bercermin pada aturan hukum yang mengatur tentang profesinya, dan aturan tersebut wajib dijunjung tinggi oleh advokat dalam menjalankan profesinya. Tujuannya adalah, membangun citra yang baik terhadap profesi advokat dan menciptakan kinerja yang seharusnya dilakukan oleh para profesi advokat yang berperan sebagai bagian dari profesi hukum.
Sanksi yang Dapat Dikenakan Terhadap Advokat Sebagai Gatekeeper dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
Pengenaan  gelar gatekeeper terhadap profesi advokat, merupakan bagian dari penyebutan terhadap kriminal advokat yang menyalahi aturan hukum, dengan memanfaatkan profesinya demi keuntungan pribadi atau pihak tertentu dengan cara yang tidak halal. Aktifitas kejahatan yang rentan dilakukan oleh profesi advokat dimaksud adalah, tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama- sama dengan kliennya.
Menanggapi permasalahan di atas, maka dipandang perlu untuk membentuk suatu regulasi yang menuntut profesi advokat, sebagai pendukung dari upaya pemerintah  untuk  mencegah  dan  memberantas  aktifitas  tindak  pidana  pencucian uang. Regulasi yang dimaksud tersebut, telah disahkan oleh pemerintah, sehingga berlaku bagi profesi advokat dan profesi lainnya, yang karena profesinya dinilai rentan menjadi gatekeeper dalam kasus tindak pidana pencucian uang. Regulasi yang dimaksud adalah PP No. 43 Tahun 2015.
PP  No.  43  Tahun  2015,  menetapkan  profesi  advokat  sebagai  salah satu  bagian  dari  pihak  pelapor  yang  wajib  melaporkan  adanya  transaksi mencurigakan kepada PPATK. Hal tersebut, tidak hanya merupakan kewajiban dari profesi advokat sebagai pihak pelapor, namun juga merupakan suatu kewajiban yang melekat dari profesi advokat sebagai bagian dari profesi hukum. Kewajiban profesi advokat sebagai pihak pelapor dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, melahirkan suatu konsekuensi sanksi  terhadap  profesi  advokat,  jika  tidak  mematuhi  kewajibannya  sebagai pihak pelapor dalam tindak pidana pencucian uang.
PP No 43 Tahun 2015 memang tidak mencantumkan pengenaan sanksi terhadap pihak pelapor yang tidak melaporkan tindak pidana pencucian uang kepada lembaga PPATK, namun pada Pasal 1 angka 9 PP No 43 Tahun 2015, menyinggung tentang pengenaan sanksi kepada pihak pelapor yang tidak mematuhi aturan terkait dengan kewajiban melapor. Pasal 1 angka 9 PP No 43 Tahun 2015 yang berbunyi: Lembaga Pengawas dan Pengatur adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan /atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor. Pada aturan tersebut memang tidak dijelaskan secara eksplisit perihal pengenaan sanksi, namun dari isi pasal tersebut, secara tidak langsung memberikan penegasan bahwa, akan ada sanksi  terhadap  pihak  pelapor  yang  tidak  mematuhi  kewajibannya  sebagai  pihak pelapor dalam tindak pidana pencucian uang. Jadi, kesimpulan yang dapat dipahami dari ketentuan tersebut adalah, jika diketahui oleh PPATK adanya kerjasama atau pembiaran dari pihak pelapor (advokat) terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang, maka akan ada pengenaan sanksi terhadap pihak pelapor tersebut. Sanksi yang akan dikenakan pada advokat tersebut, tentu sesuai dengan aturan yang mengatur sanksi pidana terkait dengan kejahatan tindak pidana pencucian uang.
Peraturan yang mengatur perihal sanksi pidana terkait dengan kejahatan tindak pidana  pencucian  uang  adalah  UU  No.  8  Tahun  2010.  Mengingat  bahwa  advokat dalam pembahasan sebelumnya merupakan profesi yang dinilai sebagai profesi yang memiliki akses luar biasa dalam birokrasi dan hukum, sehingga jika ia melakukan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dapat dengan mudah memanipulasi adanya resiko pelacakan dari pemirintah maupun aparat penegak hukum. Dan untuk kemungkinan tindak pidana yang dapat dilakukannya terkait tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana yang diatur pada Pasal 3, 4, 5, dan 10 UU No. 8/2010. Jadi kepada para profesi advokat yang melakukan aktifitas pencucian uang, baik dengan cara mentransfer, membelanjakan, hingga membawa ke luar negeri harta kekayaan dari kliennya, dan telah diketahui olehnya hal tersebut merupakan suatu hasil perolehan dari tindak pidana, maka advokat tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan pada Pasal 3 UU No. 8/2010, yang bunyi pasalnya adalah sebagai berikut:
Rendy Ardy: Pertanggungjawaban Advokat Sebagai
Media Iuris: Vol. 1 No. 2, Juni 2018
“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  1  dengan  tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.
Selanjutnya, kepada para profesi advokat yang melakukan aktifitas pencucian uang, dengan cara menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan kliennya, dan diketahui olehnya merupakan hasil dari perolehan tindak pidana, maka advokat tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan pada Pasal 4 UU No. 8/2010, yang bunyi pasalnya adalah sebagai berikut:
“Setiap  Orang  yang  menyembunyikan  atau  menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  1  dipidana  karena  tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.
Selebihnya, kepada para profesi advokat yang melakukan aktifitas tindak pidana pencucian uang, dengan cara menerima atau menguasai penempatan terhadap asal usul harta kekayaan kliennya, yang diketahui olehnya merupakan hasil dari suatu perolehan tindak pidana, maka advokat tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan pada Pasal 5 UU No. 8/2010, yang bunyi pasalnya adalah sebagai berikut:
“(1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.
Perolehan tindak pidana, maka advokat tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan pada Pasal 5 UU No. 8/2010, yang bunyi pasalnya adalah sebagai berikut:
“(1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta  Kekayaan  yang  diketahuinya  atau  patut  diduganya  merupakan  hasil
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda     p aling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.
Sedangkan, kepada para profesi advokat yang turut serta melakukan aktifitas tindak  pidana  pencucian  uang  bersama-sama  dengan  kliennya,  dapat  dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan pada Pasal 10 UU No. 8/2010, yang bunyi pasalnya adalah sebagai berikut:
“Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik  Indonesia  yang  turut  serta  melakukan  percobaan,  pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5”.
Macam-macam  penjatuhan  sanksi  pidana  terhadap  advokat  di  atas, merupakan kategori penegasan terhadap bentuk tindakan apa saja yang telah dilakukan oleh advokat dalam melakukan aktifitas pencucian uang bersama - sama dengan kliennya.  Kata penegasan dalam pernyataan tersebut, merupakan rumusan delik terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh advokat bersama dengan kliennya. Jadi, advokat dalam melakukan aktifitas pencucian uang, memiliki cara-cara yang berbeda, dan setiap cara yang dilaksanakan merupakan hal yang tidak dibenarkan oleh UU No. 8 Tahun 2010.  Sehingga telah selesainya perbuatan tersebut atau masih dalam pelaksanaan terkait dengan aktifitas pencucian uang dimaksud, rangkaian dari perbuatan yang dilakukan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan terkait.
Membahas  mengenai  penjatuhan  sanksi,  bahwa  terdapat  sanksi  lain,  selain dari penjatuhan sanksi pidana terhadap advokat yang melakukan aktifitas pencucian uang. Sanksi lain yang dimaksud adalah, diberhentikannya advokat dari profesinya secara tetap. Sanksi tersebut di atur secara tegas dalam Pasal 10 ayat 1 huruf b UU No. 18/2003, yang pada pasalnya berbunyi sebagai berikut: (1) Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan: b. dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman empat tahun atau lebih.
Rendy Ardy: Pertanggungjawaban Advokat Sebagai
Media Iuris: Vol. 1 No. 2, Juni 2018
Berdasarkan  dari  isi  ketentuan  di  atas,  maka  hal  yang  dapat  disimpulkan secara praktis yaitu UU No. 18/2003, menyetujui adanya penjatuhan sanksi pidana terhadap advokat, yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu, terutama kepada advokat yang dikenakan sanksi pidana terkait dengan tindak pidana yang  ancamannya  adalah  empat  tahun  atau  lebih.  Penjelasan  tersebut  secara tidak langsung, menegaskan bahwa kepada seluruh penyandang profesi advokat, untuk kesediaanya agar mentaati segala peraturan yang telah mencantumkan kewajiban  kepada  profesinya,  terutama  terkait  dengan  upaya  pemerintah  dalam mencegah dan memberantas tindak pidana tertentu. Sesungguhnya pernyataan tersebut, merupakan suatu impian bersama, dengan bantuan dari advokat untuk membebaskan negara dari segala aktifitas tindak pidana tertentu, terutama tindak pidana pencucian uang yang sifatnya extraordinary crime .

## Kesimpulan
Upaya  dalam  mewujudkan  keadilan  dan  mencegah  aktifitas  kriminal, merupakan sebagian dari kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para penyandang profesi   hukum.   Jadi, mewujudkan keadilan dan mencegah aktifitas   kriminal merupakan hal umum yang patut dilaksanakan oleh para profesi hukum, maka para  penyandang  profesi  advokat  yang  posisinya  telah  dikualifikasikan  juga sebagai profesi hukum, wajib untuk mewujudkan adanya keadilan dan mencegah aktifitas kriminal, apalagi terhadap tindak pidana serius seperti pencucian uang.
Para penyandang profesi advokat tidak wajib untuk memberikan bantuan hukum kepada para calon klien yang membutuhkan jasa dari profesinya tersebut, apalagi untuk bekerjasama dalam hal membantu atau melakukan suatu rangkaian tindak pidana yang bertentangan dengan hati nuraninya. Namun patut untuk dipahami, bahwa  yang  dimaksud  dalam  pesan  penolakan  dimaksud  adalah,  membantu para klien yang memiliki niat jahat atau merancang suatu aktifitas kriminal yang sifatnya massive atau segala macam kegiatan yang dapat merugikan masyarakat secara umum. Misalnya tindak pidana pencucian uang, dan patut untuk dimengerti, bahwa tidak ada pertentangan aturan terkait dengan segala bentuk perlindungan
terhadap  advokat  yang  tercantum  dalam  UU  No.  18/2003  dengan  kewajiban advokat  sebagai  pihak  pelapor  yang  tercantum  pada  PP  No.  43  Tahun  2015, karena substansi pembahasannya itu berbeda, jadi terdapat adanya pengecualian dalam bahasan tersebut, bukan merupakan suatu penyimpangan. Kepada para advokatyang melanggar ketentuan dalam PP No. 43 Tahun 2015 dapat dikenakan sanksi   oleh   PPATK   sebagai   lembaga   penanggung   jawab terkait pelanggaran yang diciptakan oleh advokat dalam peraturan terkait.  Namun untuk penjatuhan sanksi pidana, terkait kerja sama atau segala tindakan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, maka advokat yang bersalah akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan aturan yang mengatur jenis pidana tersebut (UU No. 8/2010).

## Daftar Bacaan

## Buku
Eddyono  SW,  Mengurai  Implementasi  Dan Tantangan Anti  Pencucian  Uang  Di Indonesia (ICJR (Institute for Criminal Justice Reform) 2015).
FATF Report, Laundering the Proceeds of Corruption (FATF/OECD 2011).
Keuangan,  ‘Pusat  Pelaporan  Dan  Analisis  Transaksi’,  Laporan  Tahunan  2014 (PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) 2015).
Rahayuningsih T, ‘Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Perbankan Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang’, Laporan Penelitian (2014).
Rajagukguk E, ‘Advokat Dan Pemberantasan Korupsi’ Fakultas Hukum UI Jakarta Sinaga VH, Dasar-Dasar Profesi Advokat (Erlangga 2011).
Sutedi A, Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan (Sinar Grafika 2010).
Utama  P,  Memahami Asset  Recovery  &  Gatekeeper,  Jakarta,  Indonesian  Legal Roundtable (Indonesian Legal Roundtable 2013).

## Jurnal
M Arief Amrullah,  ‘Pencucian  Uang  Dan  Kejahatan Terorganisir’  (2003)  10  Jurnal Hukum.
Lumbun TG, ‘Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Menghadapai Transnational Crimes Di Era Globalisasi’ (2004) IV No. 1 Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

## Makalah
Husein Y,  ‘Pencegahan  Dan  Pemberantasan Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Di Indonesia’,  Makalah  tentang  ‘Tindak  Pidana  Pencucian  Uang’  (Financial Club 2014).
Mujahidin A,  ‘Kriminalisasi  Pencucian  Uang  Dan  Strategi  Pemberantasannya’, Makalah.
Recovery, ‘International Centre for Asset. Tracing Stolen Assets: A Practitioner’s Handbook, Basel Institute on Governance’, Makalah (International Centre for Asset Recovery Steinenring 2009).
Nurudin A,  ‘Revitalisasi  Keberpihakkan  Profesi Advokat  Terhadap  Klien Yang Tidak Mampu’, Makalah (Kantor Konsultasi Hukum Agus Nurudin).

## Karya Ilmiah
P. Mathita Ranti Hapsari, ‘Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Undang – Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)’, Tesis (Bidang Kajian Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro).
Setiyono  J,  ‘Pertanggungjawaban  Komando  (Command  Responsibility)  Dalam Pelanggaran Ham Berat (Studi Kasus Kejahatan Terhadap Kemanusiaan)’, Disertasi  (Program  Pasca  Sarjana,  Doktor  Ilmu  Hukum  Universitas Diponegoro 2010).
Soelistyowati  TR,  ‘Model  Kebijakan  Perampasan  Aset  Hasil  Tindak  Pidana Perbankan Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang’, Laporan Akhir (Universitas Airlangga 2014)

## Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2009  Tentang  Pengesahan  United  Nations Convention Againts Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
HOW TO CITE : Rendy Ardy, ‘Pertanggungjawaban Advokat Sebagai Gatekeeper Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang’ (2018) Vol. 1 No. 2 Media Iuris.
Tindak Pidana Pencucian Uang.
Peraturan      Pemerintah      Nomor  43  Tahun  2015  Tentang  Pihak  Pelapor  dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2016  Tentang  Tata  Cara  Penyampaian dan Informasi oleh Instansi Pemerintah dan / atau Lembaga Swasta dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Rendy Ardy: Pertanggungjawaban Advokat Sebagai