INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 12209-12218 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Pelanggaran-Pelanggaran Pada Ruang Lingkup Mall SKA Ditinjau dari Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Meriza Elpha Darnia 1 ✉ , Desi Ratnawati S 2 , Dian Pernanda Putra 3 , Sonya Maduma Imanuella 4
Universitas Riau
Email: meriza.elpha@lecturer.unri.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Perlindungan  konsumen  merupakan  suatu  cara  yang  dilakukan  untuk  melindungi  konsumen  untuk mendapatkan suatu kenyamanan dalam mengonsumsi barang ataupun jasa, sehingga konsumen tidak merasa dirugikan jikalau mengonsumsi barang ataupun jasa. Hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yaitu sebuah kaidah yang mengatur yang memiliki sifat mengikat serta memiliki  tujuan  untuk  melindungi  konsumen.  Apabila  hal-hal  ini  tidak  diperhatikan  maka  akan menimbulkan  permasalahan-permasalahan  yang  baru  baik  dari  sisi  konsumen  maupun  sisi  pelaku usaha. Hadirnya sebuah peraturan terkait perlindungan konsumen akan membuat para konsumen dan pelaku usaha lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi agar tidak merugikan pihak manapun. Baik dari  segi  konsumen  ,  ia  akan  mendapat  barang  ataupun  jasa  sesuai  dengan  yang  ia  inginkan  atau sepakati dan selaras dengan kondisi dan situasi barang yang telah dipaparkan, dan pelaku usaha akan memparkan segala sesuatu terkait barang ataupun jasanya sebagaimana mestinya sehingga tidak ada penyalahgunaan kewenangan yang menguntungkan pada sisi pelaku usaha dan merugikan konsumen. Hal  ini  terjadi  pada  ruang  lingkup  Mall  SKA,  dimana  terjadinya  pelanggaran-pelanggaran  yang merugikan konsumen baik dari segi kenyamanan dan Kesehatan.
Kata Kunci: Hukum Perlindungan Konsumen, Kasus-Kasus Perlindungan Konsumen, Mall SKA

## Abstract
Consumer protection is a method used to protect consumers to obtain comfort in consuming goods or services, so that consumers do not feel disadvantaged if they consume goods or services. Consumer protection law is part of consumer law, namely a governing rule that is binding and has the aim of protecting consumers. If these things are not paid attention to, it will give rise to new problems both from  the  consumer  and  business  actors'  side.  The  presence  of  regulations  related  to  consumer protection will make consumers and business actors more careful in carrying out transactions so as not to harm any party. Both from the consumer's point of view, they will receive goods or services according to what they wants or agrees to and in line with the condition and situation of the goods that  have  been  described,  and  business  actors  will  describe  everything  related  to  their  goods  or services as appropriate so that there is no misuse of authority which is profitable for the consumer. side of business actors and harm consumers. This occurs within the scope of the SKA Mall, where violations occur that are detrimental to consumers both in terms of comfort and health.
Keywords: Consumer Protection Law, Consumer Protection Cases, Mall SKA

## PENDAHULUAN
Perkembangan  yang  semakin  maju  memberikan  dampak  ,  salah  satunya  ialah tingginya  tingkat  konsumsi  masyarakat  sehingga  membuat  tingginya  tingkat  transaksi dalam perdagangan.  Tingginya tingkat transaksi dalam hal perdagangan, tidak terlepas dari terjadinya kasus-kasus dalam bidang perdagangan maupun dalam bidang barang dan jasa. Maka dari itu sangat perlu ada pengaturan untuk mengantisipasi semua hal itu agar tidak terjadi, pengaturan yang diperlukan adalah peraturan yang mengikat yaitu ketika dilanggar terdapat sanksi yang akan diterima apabila dilanggar.
Perlindungan  hukum  adalah  bentuk  perlindungan  yang  diberikan  kepada  individu yang  berada  di  bawah  hukum,  baik  dalam  bentuk  pencegahan  maupun  tindakan penindakan, serta dapat disampaikan baik secara lisan maupun tertulis. Secara sederhana, perlindungan  hukum  mencerminkan  peran  hukum  dalam  menjaga  keadilan,  ketertiban, kepastian,  manfaat,  dan  kedamaian.  Dalam  konteks  pelaksanaannya,  ada  tempat  atau sarana yang dikenal sebagai sarana perlindungan hukum, yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif.
Perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk menyampaikan keberatan atau pandangan mereka sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi final, dengan tujuan mencegah sengketa. Artinya, dalam tindakan pemerintah yang didasarkan  pada  kemerdekaan  bertindak,  perlindungan  hukum  preventif  mendorong pemerintah  untuk  berhati-hati  dalam  pengambilan  keputusan  berdasarkan  diskresi.  Di Indonesia, belum ada regulasi khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
Sementara itu, perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, dan  ini  melibatkan  pengadilan  umum  dan  peradilan  administrasi  di  Indonesia.  Prinsip- prinsip  yang  mendasari  perlindungan  hukum  terhadap  tindakan  pemerintah  mencakup pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, yang berkaitan dengan pembatasan dan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua adalah prinsip negara hukum, yang menekankan pentingnya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks negara hukum (Wahyu Simon Tampubolon, 2016).
Dalam  Pasal  1  Undang-undang  No.8  tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen (UUPK), menyatakan mengenai pengertian konsumen yaitu bahwa konsumen adalah setiap orang  pemakai  barang  dan/atau  jasa  yang  tersedia  dalam  masyarakat,  baik  bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan dalam kamus hukum, pengetian konsumen adalah pihak yang menggunakan atau memanfaatkan baik barang maupun jasa, untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  lapangan  terkait  kasus-kasus  pelanggaran  dalam  hal  perlindungan konsumen yang dilakukan di Mall SKA Pekanbaru, Provinsi Riau pada  Jumat, 13 Oktober 2023 Pukul 16.00 WIB. Metode yang digunakan adalah metode peneletian lapangan yang dilakukan oleh peneliti secara langsung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengertian Perlindungan Konsumen
Dalam  Pasal  1  UUPK  mengindikasikan  bahwa  perlindungan  konsumen  merupakan segala  bentuk  upaya  pemerintah  untuk  menjamin  kepastian  hukum  untuk  melindungi konsumen.  Tujuan  dari  UUPK  adalah  untuk  melindungi  kepentingan  konsumen  ketika bertransaksi yang sekaligus dapat menjadi acuan pelaku usaha untuk dapat meningkatkan mutu produk yang di jualnya. Dalam pasal 7 UUPK, mengatur mengenai berbagai kewajiban yang harus di penuhi pelaku usaha, ketika menawarkan dan menjual suatu produk, yakni:
a. Memiliki itikad baik saat menjalankan usahanya.
b. Memberikan  informasi  yang  sebenarnya,  jelas,  serta  jujur  mengenai  kondisi  dan jaminan  barang/jasa  serta  memberikan  kejelasan  penggunaan,  perbaikan  dan pemeliharaan atas produk yang di jualnya.
c. Tidak diskriminatif, sehingga dapat memperlakukan atau melayani konsumen secara
d. benar dan jujur.
e. Memberikan jaminan berupa mutu barang dan jasa yang diproduksinya berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku.
f. Memperbolehkan  konsumen  untuk  menguji,  dan/atau  mencoba  barang  serta memberikan garansi atas barang yang dibuat atau diperdagangkan.
g. Memberikan  kompensasi  berupa  ganti  rugi  atau  penggantian  atas  kerugian  akibat penggunaan,  pemakaian,  dan  pemanfaatan  barang  dan  atau  jasa  yang diperdagangkan.
h. Memberikan kompensasi atau ganti rugi berupa penggantian barang apabila barang atau  jasa  yang  diterima  atau  dimanfaatkan  tidak  sesuai  dengan  yang  ditawarkan (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999). Kewajiban yang timbul pada pelaku usaha akan menimbulkan tanggung jawab kepada pelaku usaha dalam memproduksi dan memperjualbelikan  barang  atau  jasa  yang  ditawarkan.  Tidak  luput  juga,  terdapat pelaku usaha yang lalai akan hal itu sehingga dapat merugikan konsumen.
Kasus-Kasus Pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha di Mall SKA
1. Diskriminasi terhadap Pelanggan
Pelaku  usaha  melakukan  berbagai  pelanggaran  yaitu  salah  satunya  diskriminasi terhadap pelanggan, tentunya apabila hal ini dibiarkan dalam kurun waktu yang Panjang maka akan meningkatkan efek negatif terhadap konsumen Agar hak-hak konsumen sesuai dengan  undang-undang  dapat  dijamin,  diperlukan  perlindungan  hukum  yang  diberikan kepada individu sesuai dengan ketentuan hukum, baik yang bersifat pencegahan maupun penindakan, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, dengan tujuan menegakkan peraturan hukum (Raka Wicaksono, Andriyanto Adhi Nugroho, dan Rosalia Dika Agustanti, 2021).
Bentuk Perlindungan hukum terkait diskriminasi telah diatur dalam pasal 4 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak untuk diperlakukan  atau  dilayani  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak  diskriminatif.  Hal  ini  telah ditegaskan bahwasannya konsumen harus diperlakukan secara sama dan adil serta tidak ada yang membedakan satu sama lain.
Pada situasi di Mall SKA Pekanbaru , terjadi diskriminasi pelanggan antara konsumen biasa  pada  umumnya  dengan  konsumen  ojek  online.  Dalam  hal  ini,  konsumen  pada umumnya  diberikan  kesempatan  untuk  naik  lift  untuk  mencapai  lantai  yang  ia  tuju sedangkan  konsumen  ojek online  tidak dibenarkan untuk menggunakan lift dikarenakan pihak Mall SKA punya SOP terkait itu. Jika kita pertimbangkan hal ini tidak dapat dibenarkan dikarenakan ojek online juga merupakan konsumen yang harus diperlakukan sama dengan
konsumen pada umumnya . Ojek online dalam kasus ini , mereka harus menaiki escalator untuk mencapai lantai yang ia tuju padahal seperti kita ketahui bahwa pihak ojek online mengejar target terkait pemesanan konsumen dan ketepatan jadwal pengantaran kepada konsumen. Maka dari itu, hal ini telah melanggar hak konsumen untuk diperlakukan sama dan  tidak  diperlakukan  secara  diskriminatif  yang  bertentangan  dengan  pasal  4  huruf  g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## 2. Informasi Tidak Benar
Pelaku  usaha  memiliki  kewajiban  dalam  menyampaikan  promosi  terkait  barangnya dengan sebagaimana adanya dengan kejujuran yang tidak merugikan  konsumen. Dalam hal ini , pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjamin kenyaman dan keamanan bagi konsumen  dan  tidak  bisa  melakukan  hal-hal  yang  merugikan  konsumen  walaupun memberikan keuntungan kepada pelaku usaha. Jika hal ini dilakukan dalam jangka waktu yang  panjang  maka  dapat  merugikan  konsumen  terutama  dalam  produk  skincare  yang dikatakan aman bagi semua jenis kulit dan ternyata ada jenis kulit yang tidak cocok dan membuat gatal atau kemerahan . Maka hal ini akan sangat berbahaya, hal ini telah diatur dalam pasal 9 ayat 1 huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan yaitu  Pelaku  usaha  dilarang  menawarkan,  mempromosikan,  mengiklankan  suatu  barang dan/atau  jasa  secara  tidak  benar,  dan/atau  seolah-olah  menggunakan  kata-kata  yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap.
Pelanggaran terkait pasal ini juga terjadi dalam lingkup Mall SKA Pekanbaru , yaitu di Guardian Mall SKA. Pihak Guardian Mall SKA Pekanbaru pada bagian skincare dibuat sebuah promosi  bahwa  skincare  tersebut  dapat  digunakan  semua  jenis  kulit  dan  aman.  Kita mengetahui bahwa itu hanya bagian dari promosi untuk menarik pelanggan , tetapi dilain sisi  hal  ini  dapat  merugikan  konsumen  dikarenakan  kita  juga  mengetahui  skincare  itu tergantung kepada kulit bisa cocok atau bisa tidak cocok. Sebaiknya, menambahkan kalimat seperti  tergantung  pada  tipe  kulit  masing-masing.  Hal  ini  tentunya  akan  meningkatkan tingkat  kewaspadaan  daripada  konsumen  untuk  mengetahui  tipe  kulit  mereka  sebelum mencoba skincare tersebut dan tidak akan merugikan pihak konsumen. Tentunya , jikalau tidak ada kata-kata seperti itu akan memberikan dampak negatif  pada wajah konsumen seperti  kemerahan,  rasa  gatal  ,  atau  mmebuat  kulit  konsumen  sensitif  dikarenakan ketidakcocokan dan ternyata tidak aman untuk beberapa konsumen sehingga menimbulkan kerugian. Agar mengantisipasi hal ini, maka perlu untuk membuat kalimat tergantung tipe kulit masing-masing yang menimbulkan kewaspadaan tersebut sehingga dapat menjamin
rasa aman dan tidak melanggar pasal 9 ayat 1 huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan, Serta tidak merugikan bagi pelaku usaha yaitu menghindari tuntutan untuk ganti rugi terhadap  konsumen.

## 3. Merek Palsu
Merek  adalah  elemen  integral  dari  Kekayaan  Intelektual  (KI)  yang  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek & Indikasi Geografis). UU ini dibentuk melalui proses ratifikasi konvensi yang terkait dengan Organisasi  Perdagangan  Dunia  (World  Trade  Organization)  dan  Konvensi  Paris  untuk Perlindungan Kekayaan Industri (Paris Convention for the Protection of Industrial Property). Sebagai  hasilnya,  Indonesia  tidak  dapat  menolak  kewajiban  untuk  mematuhi  dan menyesuaikan  peraturan  merek  nasional  dengan  standar  internasional  yang  diatur  oleh konvensi-konvensi tersebut (Semaun, 2016).
Merek dagang, sebagaimana diatur dalam UU Merek & Indikasi Geografis, memiliki peran penting dalam menunjukkan asal barang (Indication of Origin) serta mencerminkan karakteristik  dan  tanda  khusus  dari  suatu  produk.  Merek-merek  terkenal  yang  saat  ini semakin populer  di masyarakat  karena menawarkan potensi keuntungan yang signifikan dan jauh lebih besar dibandingkan dengan menciptakan merek sendiri (Wijaya dan Yani, 2000).
Merek  dagang  asli  adalah  merek  yang  telah  sah  didaftarkan  di  DJKI,  memberikan pemiliknya  hak  eksklusif  dan  hak  moral  atas  merek  tersebut.  Produk  yang  mengusung merek asli yang telah didaftarkan memiliki nilai lebih tinggi dan kualitas yang lebih baik. Sebaliknya, merek dagang yang bukan asli adalah merek yang tidak terdaftar. Oleh karena itu, produk yang menggunakan merek yang tidak asli hanya memanfaatkan nama merek asli, dengan kualitas yang lebih rendah dan tersedia dengan harga lebih terjangkau. Banyak alasan  yang  mendorong  produsen  dan  distributor  tidak  jujur  untuk  memanfaatkan  dan menjual barang  palsu dengan merek terkenal. Salah satu alasannya adalah  agar  produk tersebut dapat dengan mudah terjual tanpa perlu mendaftar ke DJKI. Selain itu, produsen nakal juga menghindari investasi besar dalam membangun citra merek produk mereka. Ini memberi  keuntungan  kepada  produsen  nakal  karena  mereka  tidak  perlu  mengeluarkan banyak  uang  untuk  penelitian  dan  pengembangan  produk,  serta  tidak  perlu mempekerjakan  banyak  tim  riset.  Sebaliknya,  mereka  dapat  dengan  mudah  menyalin produk orang lain dan bekerja sama dengan distributor yang bersedia menjual produk tidak asli tersebut (Riswandi dan Syamsudin, 2005).
Hal ini terjadi pada Mall SKA Pekanbaru yaitu terjadi penjualan tas sandang dengan merek Calvin Klein yang berharga Rp.200.00,00. Tentunya , harga segitu untuk tas dengan merek Calvin Klein yang terkenal itu tidak akan mungkin sehingga sudah terjadi pemalsuan merek dalam hal ini yang merugikan konsumen. Pemalsuan merek dilakukan untuk menarik perhatian dari konsumen dan meningkatkan penjualan, tetapi hal ini bertentangan dengan pasal  8  ayat  1  huruf  f  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen yaitu Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut  tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
Perlindungan  konsumen  menjadi  salah  satu  hal  yang  wajib  untuk  melindungi konsumen  (Widjaja,  2003)  dalam  memilah  dan  membeli  produk  dari  produsen  dan distributor nakal yang menggunakan merek tidak original sehingga menghasilkan barang- barang tidak original pula. Barang-barang tersebut sering kali terlihat sama, namun memiliki kualitas yang berbada, apabila konsumen tidak jeli dalam menilai produk tersebut, bisa saja tertipu  dan membayar barang tersebut dengan harga yang setara  dengan  produk  yang sebenarnya.  Perlindungan  konsumen  terkait  penipuan  terhadap  merek  tentu  saja  harus ditanggung oleh pelaku usaha, dan harus mengganti rugi seperti yang diatur di dalam Pasal 19  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen (selanjutnya  disebut  sebagai UU Perlindungan  Konsumen) yang berbunyi, “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen  akibat  mengkonsumsi  barang  dan/atau  jasa  yang  dihasilkan  atau diperdagangkan”.

## 4. Jahitan Tidak Rapi
Pelanggaran  lainnya  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  adalah  menjual  baju  yang memiliki  jahitan  yang  tidak  rapi.  Permasalahan  ini  ditemukan  pada  salah  satu  tempat perbelanjaan di Mall SKA dimana terdapat salah satu baju yang memiliki jahitan yang tidak rapi  dibanding  dengan  jahitan  baju  lainnya  yang  mana  hal  ini  tentunya  merugikan konsumen. Konsumen selaku pembeli memiliki hak untuk mendapatkan barang yang bagus sesuai dengan harga yang dibayarnya. Hal ini pun telah diatur pada pasal 4 huruf b Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak untuk memilih barang  dan/atau jasa tersebut sesuai  dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.  Dengan  ini  memiliki  artian  bahwa  barang  dengan  jahitan  tidak  rapi  tersebut seharusnya tidak layak untuk diperjualbelikan karena konsumen berhak untuk mendapatkan
barang  yang  sesuai  dengan  nilai  tukar  yang  pada  situasi  ini  harga  yang  diberikan  pada barang tersebut sangat layak untuk mendapatkan barang dengan kondisi bagus. Pelaku usaha perlu memperhatikan hak konsumen dan dengan memperhatikan hak-hak konsumen berarti konsep pemasaran yang ingin fokus terhadap kebutuhan dan keinginan konsumen dapat diterapkan (Rosmawati, 2018).
Dalam hal ini, pelaku usaha telah melakukan perbuatan yang dilarang seperti yang terdapat dalam pasal 8 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  yaitu  tidak  sesuai  dengan  kondisi,  jaminan,  keistimewaan  atau  kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut. Selain itu, pelaku usaha juga telah melakukan perbuatan yang dilarang seperti yang terdapat pada pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat. Dalam kondisi ini, pelaku usaha harus lebih memperhatikan barang yang diperjualbelikan kepada konsumen. Karena hal sekecil apapun harus diperhatikan guna melindungi hak dari konsumen.

## 5. Buah Busuk
Dalam melakukan kegiatan jual beli, kenyamanan dan keamanan konsumen sangat perlu  untuk  diperhatikan.  Sudah  menjadi  tanggung  jawab  bagi  pelaku  usaha  untuk memastikan hal tersebut. Konsumen berhak mendapatkan keamanan dari barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Agar konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani maupun rohani, maka produk barang dan jasa tersebut tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi (Celina  Tri  Siwi  Kristiyanti,  2008).  Pelanggaran  ini  ditemukan  pada  salah  satu  tempat perbelanjaan di Mall SKA yaitu Hypermart dimana pada salah satu rak buah terdapat buah yang  tidak  layak  untuk  diperjualbelikan.  Untuk  itu  perlindungan  konsumen  sangat dibutuhkan untuk melindungi konsumen. Dalam hal ini, pelaku usaha telah melanggar hak konsumen yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa sesuai yang terdapat pada pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Disamping itu, pelaku usaha juga memiliki kewajiban untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku yang telah diatur dalam pasal 7 huruf d Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam hal ini, pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban tersebut dengan tetap memperdagangkan buah yang tidak layak  untuk  dijual  dan  dikonsumsi  oleh  konsumen.  Selain  itu,  pelaku  usaha  juga  telah melakukan  perbuatan  yang  dilarang  yaitu  pelaku  usaha  dilarang  memperdagangkan
sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar sesuai yang tercantum dalam pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## 6. Memberi Diskon yang Mengelabui
Pelaku  usaha  telah  melakukan  pelanggaran  dengan  memberikan  diskon  yang mengelabui konsumen. Sebagai konsumen, dengan melihat diskon pada suatu barang yang ingin tentunya akan tergiur untuk membeli barang tersebut. Tetapi, terkadang diskon yang dinyaakan sebenarnya membuat konsumen menjadi terkecoh. Hal ini seolah-olah membuat konsumen lebih hemat jika berbelanja dengan jumlah seperti yang tertera dalam diskon. Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  telah mengatur perbuatan yang  dilarang  bagi pelaku  usaha  yaitu  pelaku  usaha  dilarang  menawarkan,  mempromosikan,  mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu sesuai yang terdapat dalam pasal 9 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.  Dalam  kondisi  ini,  pelaku  usaha  telah  melakukan  perbuatan  yang  dilarang tersebut  yaitu  dengan  mempromosikan  barang  secara  tidak  benar  seolah-olah  barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus.
Selain itu, dengan melakukan hal ini pelaku usaha juga telah melakukan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha seperti yang terdapat dalam pasal 10 huruf d Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu pelaku usaha dalam menawarkan  barang  dan/atau  jasa  yang  ditujukan  untuk  diperdagangkan  dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau  menyesatkan  mengenai  tawaran  potongan  harga  atau  hadiah  menarik  yang ditawarkan. Dalam hal ini pelaku usaha telah mempromosikan dan membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai tawaran potongan harga.

## SIMPULAN
Perlindungan  hukum  merupakan  bentuk  perlindungan  yang  diberikan  kepada individu yang berada di bawah hukum, baik dalam bentuk pencegahan maupun tindakan penindakan,  serta dapat  disampaikan  baik secara  lisan maupun tertulis.  Dalam hal  ini, konsumen maupun pelaku usaha tentunya juga memerlukan perlindungan hukum guna memastikan  hak-haknya.  Pelanggaran  terhadap  hak-hak  konsumen  maupun dilakukannya perbuatan yang dilarang sering kali dijumpai. Hal inilah yang menyebabkan
lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen guna memberikan kepastian hukum. Dengan dijabarkannya beberapa kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat  dilihat  bahwa  semua  pelanggaran  tersebut  menyebabkan  kerugian  terhadap konsumen. Konsumen  selaku pembeli, penerima atau pengguna barang dan/atau jasa harus diperhatikan hak-haknya. Pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya harus menaati  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  dengan  memperhatikan  dan bertanggung jawab terhadap hak-hak dari konsumennya dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.

## DAFTAR PUSTAKA
Celina Tri Siwi Kristiyanti. (2018). Hukum Perlindungan Konsumen. Sinar Grafika.
MH  Wah yu  Simon  Tampubolon,  SH,  “Upaya  Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen Ditinjau  Dari Undang- Undang Perlindungan Konsumen,” Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 01. Maret 2016.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Widjaja, G. (2003). Hukum tentang Perlindungan Konsumen Vol 2. Jakarta : Gramedia.
Wijaya,  G.  &  Yani,  A.  (2000).  Hukum  Tentang  Perlindungan  Konsumen.  Jakarta  :  PT.
Gramedia pustaka utama.
Raka Wicaksono, Andriyanto Adhi Nugroho, dan Rosalia Dika Agustanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Indihome Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen,” Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum 8, no. 2 (2021).
Riswandi, B. A. & Syamsudin, M. (2005). Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum.
Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
Rosmawati. (2018). Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen. Kencana..