## PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA PALANGKA RAYA TAHUN  2013 DI KECAMATAN PAHANDUT

## Oleh : SRIYANA

## ABSTRACT
This study aims to describe how people's political participation in elections Mayor / Deputy Mayor of Palangkaraya in District Pahandut in 2013. People's political participation can be seen through the participation of the community in the campaign and polling (voting) can finally be concluded that the level of political participation of the community.
Data sources of this study is secondary data which have been obtained from the District Election Committee (PPK) and Pahandut of the Voting Committee (PPS) in every village in the district Pahandut. Data collection techniques by performing the study and documentation of the village other materials related to the study. Field research is the data collection by jumping to a location using the enclosed questionnaire (questionnaire) as well as an interview with the head of the KDP Pahandut and communities have the right to vote.
Sampling using Taro Yamane formula. Samples were taken of the number of voters registered in the voters list (DPT) in District Pahandut as many as 100 people from 49 160 people. While the data analysis technique used is descriptive quantitative in order to give an idea of the level of political participation in elections Mayor / Deputy Mayor Palangkaraya Pahandut Year 2013 in the district, whether it is through one's participation in the campaign and voting (voting). The results showed that the level of political participation of the community in the form of participation in campaign activities is still low at only 46 %. While the level of political participation of the community in the form of participation in the provision of voting rights (the election) is relatively high at 74.50 %.

## Keywords: Political Participation, Elections .

## Pendahuluan
Pemilihan umum adalah salah satu pilar utama dari sebuah demokrasi. Dalam negara demokratis, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, yang melaksanaan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan, serta masa depan dan untuk menentukan orang- orang yang akan memegang tampuk pimpinan. Salah satu jenis pemilihan umum adalah pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) yaitu  untuk  memilih Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota serta Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilakukan secara langsung.
Pemilukada secara langsung merupakan konsekuensi logis dari berlakunya Undang-  undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai penyempurnaan dari Undang- undang nomor 22 tahun 1999 dan dan Peraturan Pemerintahan N0. 6 Tahun 2005 mengenai tata cara pemilihan, pengesahan dan pemberhentian kepala daerah,  yang merupakan  tonggak  baru penegakkan  kedaulatan  rakyat  daerah  di   Indonesia.  Hal       ini
menunjukkan bahwa pelaksanaan Pilkada secara langsung merupakan wujud dari aspirasi untuk melaksanakan sistim pemerintahan yang demokratis di daerah atau kota.
Partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam berpolitik merupakan ukuran demokrasinya suatu Negara. Dapat kita lihat dari pengertian demokrasi itu sendiri yang  secara normatif adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, ungkapan ini diterjemahkan dalam setiap negara yang menganut demokrasi, di Indonesia tercantum di dalam UUD 1945 (setelah Amandemen)  pada Pasal 1 ayat  (2): ―Kedaulatan berada  ditangan  rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – Undang Dasar‖. Rakyat membuat kontrak sosial lewat perwakilannya untuk mendelegasikan kekuasaannya kepada pemerintah yang dipilih.
Partisipasi politik amat penting dalam kontek dinamika perpolitikan di suatu daerah. Sebab dengan partisipasi politik dari setiap individu maupun kelompok masyarakat maka akan terwujud segala tuntutan yang menyangkut kebutuhan warga masyarakat secara universal. Sehingga demikian, keikutsertaan individu dalam masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dalam mewujudkan kepentingan umum. Dan paling ditekankan dalam hal ini terutama sikap dan perilaku masyarakat dalam kegiatan politik yang ada. Dalam hal  ini peranan meliputi pemberian suara, kegiatan menghadiri kampanye serta aksi demonstrasi.
Oleh karena itu, sikap dan perilaku warga masyarakat dalam kegiatan politik berupa pemberian suara dan kegiatan kampanye dalam pemilihan kepala daerah merupakan parameter dalam mengetahui tingkat kesadaran partisipasi politik warga masyarakat. Paling tidak warga masyarakat ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik sekaligus mengambil bagian untuk mempengaruhi pemerintah dalam keputusan politik. Pemilihan kepala daerah sebagai wahana menyalurkan segala aspirasi masyarakat melalui suksesi dalam pemilihan kepala daerah, peran warga masyarakat terutama dalam mempengaruhi keputusan politik sangat prioritas.
Dengan adanya pemilihan kepala daerah setiap individu maupun kelompok masyarakat dapat memanifestasikan kehendak mereka secara sukarela, tanpa pengaruh dari siapapun. Dalam hal ini setiap anggota masyarakat secara langsung dapat memberikan suara dalam pemilihan serta aktif dalam menghadiri kegiatan-kegiatan politiknya, seperti kampanye.
Namun keaktifan anggota masyarakat baik dalam memberikan suara maupun kegiatan kampanye tentu harus didorong oleh sikap orientasi yang begitu tinggi. Dan disamping itu pula kesadaran dan motivasi warga masyarakat dalam kegiatan politik sebagaimana di kemukakan tadi sangat penting untuk menopang tingkat partisipasi politik terhadap pemilihan kepala daerah. Karena dengan adanya sikap antusias dari warga masyarakat dalam partisipasi politik tentu membawa pada konsekuensi pada tatanan politik yang stabil.
Oleh karena kesadaran dan pemahaman politik merupakan penunjang dalam mewujudkan stabilitas politik masyarakat dengan kesadaran dan pemahaman politik pula setiap sikap dan perilaku masyarakat secara partisipasi dapat terwujud sebagaimana mestinya. Namun demikian sikap dan perilaku anggota masyarakat dalam partisipasi  politik kadang kala mengarah pada sikap apatis, sinisme, dan arogan sehingga yang demikian ini mempengaruhi partisipasi mereka dalam pemilihan kepala daerah, yang akhirnya mereka enggan memberikan suara dalam pemilihan dan juga tidak menghadiri kegiatan-kegiatan politik (kampanye).
Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pilkada bisa disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut; Pertama, masyarakat secara sadar dan mandiri untuk tidak menggunakan hak pilihnya dengan pertimbangan yang didasari sikap apatis, yakni mereka meyakini bahwa para calon yang bertarung tidak memiliki kapasitas untuk mewujudkan harapan mereka. Selain itu,
mereka menyadari bahwa mencoblos dan tidak mencoblos memiliki makna yang sama, yakni tidak memberi pengaruh yang cukup signifikan dalam kehidupan mereka. Kedua, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pilkada, diakibatkan persoalan tekhnis dalam pilkada. Dalam  hal ini, penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang amburadul memicu tingginya jumlah warga yang tidak terdaftar di DPT sehingga menggugurkan hak mereka sebagai pemilih. Persoalan DPT selama pelaksanaan pilkada menjadi masalah krusial yang sepertinya tidak memiliki solusi. Sebab serangkaian pilkada sudah berlangsung, masalah DPT yang tidak akurat tetap menyisakan persoalan rendahnya partisipasi pemilih. Ketiga, partisipasi juga dipengaruhi oleh kepentingan individual pemilih.
Pada Hari Selasa tanggal 16 April 2013, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Palangkaraya Propinsi Kalimantan Tengah, menetapkan enam pasangan calon Wali Kota- Wakil Wali Kota periode 2013-2018 yang memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan kepala daerah pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2013 yaitu:
1. Faridawaty  Darland  Atjeh-Sodikul  Mubin  dari  calon  independen  dengan    dukungan 23.512 suara.
2. Zons Hery-Aprie Husin Rahu dari calon independen dengan dukungan 18.895 suara.
3. Riban Satia-Motif Saptono Subagio yang diusung 7 (tujuh) partai politik dengan kepemilikan 13 kursi di DPRD.
4. Edison-Hadiansyah yang diusung 22 partai politik dengan dukungan 15.857 suara sah.
5. Sudadi-Ida Bagus Suprayatna yang diusung 3 (tiga) partai politik yang memiliki 4 (empat) kursi di DPRD.
6. Tuty Dau-Maryono yang diusung 2 (dua) partai dengan kepemilikan lima kursi di DPRD.
Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya 2013 berjumlah 142.292 orang, dengan rincian 71.356 laki-laki dan 70.936 perempuan, dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 540. Sedangkan di Kecamatan Pahandut jumlah DPT sebanyak 49.164 orang dengan rincian 24.646 laki-laki dan 24.518 perempuan, dengan jumlah TPS sebanyak 197 buah. Sedangkan untuk Kecamatan Pahandut yang  terdiri dari  6  (enam)  Kelurahan  jumlah  DPT  sebanyak  49.009  orang  dengan  rincian 24.545 laki-laki dan 24.464 perempuan dengan jumlah TPS sebanyak 197 buah. Untuk itu perlu adanya upaya untuk terus meningkatkan partisipasi politik masyarakat.
Penulis tertarik untuk meneliti di Kecamatan Pahandut karena masyarakatnya yang heterogen dan cenderung aktif di dalam kampanye. Penulis ingin melihat bagaimana partisipasi politik yang tercermin didalam masyarakat Kecamatan Pahandut, baik itu melalui pemungutan suara dan kampanye yang akan menunjukkan tingkat partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya tahun 2013 di Kecamatan Pahandut.
Partisipasi politik yang meluas di masyarakat merupakan ciri khas modernisasi politik. Istilah partisipasi politik telah diartikan dalam berbagai arti, apakah partisipasi politik itu hanya perilaku atau mencakup pula sikap-sikap dan persepsi yang  merupakan syarat mutlak bagi perilaku partisipasi masyarakat dalam bidang politik.
Menurut Sastroatmojo  (1995:67) bahwa: ―Partisipasi politik pada hakekatnya merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi  politik‖.  Secara  umum  dalam  masyarakat  tradisional  yang  sifat  kepemimpinan politiknya lebih ditentukan oleh segolongan elit penguasa, keterlibatan  sebagai   warga   negara dalam   ikut   serta   mempengaruhi   pengambilan   keputusan,   dan
mempengaruhi kehidupan bangsa relatif sangat kecil. Warga negara yang hanya terdiri dari masyarakat sederhana cenderung kurang diperhitungkan dalam proses-proses politik.
Partisipasi warga negara dalam masyarakat yang demokratis, harus didasarkan pada pengetahuan, refleksi kritis dan pemahaman serta penerimaan akan hak-hak dan tanggung jawab. Partisipasi semacam itu memerlukan (1) penguasaan terhadap pengetahuan dan pemahaman tertentu, (2) pengembangan kemampuan intelektual dan partisipatoris, (3) pengembangan karakter atau sikap mental tertentu, dan (4) komitmen yang benar terhadap nilai dan prisip fundamental demokrasi.
Sebagai proses dari transformasi politik, masyarakat mengharapkan agar Pemilu Kada dapat menghasilkan Kepala Daerah yang akuntabel, berkualitas, legitimate, dan peka  terhadap kepentingan masyarakat, bukan Kepala daerah yang hanya mementingkan kepentingan pribadi atau golongannya saja. Bentuk partisipasi politik seseorang dapat dilihat dengan jelas melalui aktivitas-aktivitas politiknya, begitu juga dalam masyarakat dapat dilihat dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan bersama oleh masyarakat berdasarkan pendapat Mas‘oed dan MacAndrews (2001:47):
Kegiatan politik konvensional adalah bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern. Bentuk non konvensional termasuk beberapa yang mungkin legal maupun yang illegal, penuh kekerasan, dan revolusioner. Bentuk-bentuk partisipasi politik konvensional adalah pemberian suara ( voting ), diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan dan komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif. Sedangkan bentuk partisipasi politik Non konvensional adalah Pengajuan petisi, berdemonstrasi, konfrontasi, mogok, tindak kekerasan politik terhadap harta-benda (perusakan, pengeboman, pembakaran), tindakan kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan), perang gerilya dan revolusi.
Asumsi yang mendasari demokrasi (partisipasi) adalah orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya sendiri adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan yang mempengaruhi hidupnya dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Dalam hal ini masyarakat ikut berpartisipasi. Baik ketika dia memilih calon pemimpin atau ikut di dalam kampanye maupun partai politik.
Selain itu, Menurut Weber (Damsar, 2010:110) bahwa masyarakat melakukan aktivitas politik karena:
Pertama alasan rasional nilai, yaitu alasan yang didasarkan atas penerimaan secara rasional akan nilai-nilai suatu kelompok.
Kedua, alasan emosional afektif, yaitu alasan didasarkan atas kebencian atau sukarela terhadap suatu ide, organisasi, partai atau individu.
Ketiga, alasan tradisional, yaitu alasan yang didasarkan atas penerimaan norma tingkah laku individu atau tradisi tertentu dari suatu kelompok sosial.
Keempat, alasan rasional instrumental, yaitu alasan yang didasarkan atas kalkulasi untung rugi secara ekonomi.
Menurut Sastroatmodjo (1995:86) bahwa bagi pemerintah partisipasi politik dapat dikemukakan dalam berbagai fungsi yaitu:
Pertama , partisipasi politik masyarakat untuk mendukung program-program pemerintah. Hal ini berarti bahwa peran serta masyarakat diwujudkan untuk  mendukung program politik dan program pembangunan.
Kedua , partisipasi masyarakat berfungsi sebagai organisasi yang menyuarakan kepentingan masyarakat untuk masukan bagi pemerintah dalam mengarahkan dan meningkatkan pembangunan.
Ketiga , sebagai sarana memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan (ormas) dan organisasi sosial politik (orsospol) merupakan contoh dari fungsi politik lain.
Partisipasi politik menyoal hubungan antara kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintahan. Sedang perilaku memilih adalah keikutsertaan warga dalam pemilu sebagai rangkaian pembuatan keputusan. Oleh karena itu dapat dilihat hubungan yang erat antara demokrasi, partisipasi politik, pemilihan umum, partai politik dan perilaku memilih.  Beberapa kriteria dari pengertian partisipasi politik menurut Ambardi (2009:288-290) yaitu:
1. Menyangkut kegiatan-kegiatan yang dapat diamati dan bukan sikap atau orientasi. Jadi, partisipasi politik hanya berhubungan dengan hal yang bersifat objektif dan bukan subjektif. :
2. Kegiatan politik warga negara biasa atau perorangan sebagai warga negara biasa yang dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung (perantara).
3. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, baik berupa bujukan atau dalam bentuk tekanan bahkan penolakan juga terhadap keberadaan figur para pelaku politik dan pemerintah.
4. Kegiatan tersebut diarahkan kepada upaya mempengaruhi pemerintah tanpa perduli efek yang akan timbul gagal ataupun berhasil.
5. Kegiatan yang dilakukan dapat melalui prosedur yang wajar dan tanpa kekerasan (konvensional) maupun dengan cara yang diluar prosedur yang wajar (tak konvensional) dan berupa kekerasan ( violence ).
6. Partisipasi politik adalah kegiatan seseoranng atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik seperti memilih pimpinan negara atau upaya- upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah.
Huntington dan Nelson (1990:9) menjelaskan bahwa partisipasi politik telah digunakan dalam berbagai arti, adapun pengertian tersebut adalah sebagai berikut:
Partisipasi politik itu hanya perilaku, atau mencakup sikap-sikap dan persepsi-persepsi (misalnya persepsi seseorang tentang relevansi politik bagi urusannya sendiri). Jika ditelusuri lagi secara spesifik, di dalam bukunya akhirnya didefenisikan bahwa partisipasi politik tidak hanya mencakup kegiatan yang oleh pelakunya sendiri dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, akan  tetapi juga kegiatan yang oleh orang lain di luar si pelaku dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Yang pertama dapat dinamakan partisipasi  otonom, yang terakhir partisipasi yang dimobilisasikan. Masalah niat, dan persoalan yang berkaitan dengannya, yakni motivasi-motivasi partisipasi politik merupakan hal yang kompleks dan kontroversial
Berdasarkan beberapa definisi konseptual partisipasi politik yang dikemukakan di atas secara substansial menyatakan bahwa setiap partisipasi politik yang dilakukan masyarakat termanifestasikan dalam kegiatan-kegiatan sukarela yang nyata dilakukan, atau tidak menekankan pada sikap-sikap dan perilaku masyarakat dalam pemilihan umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
Dalam implementasi partisipasi politik masyarakat tercermin dalam berbagai bentuk kegiatan. Huntington dan Nelson (Damsar, 2010:188-190) menemukan bentuk-bentuk partisipasi politik yang berbeda. Adapun bentuk-bentuk partisipasi politik meliputi:
1. Kegiatan Pemillihan, mencakup suara, juga sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seoranng calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan.
2. Lobbying , mencakup upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat- pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan politik mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang.
3. Kegiatan organisasi menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuannya yang utama adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.
4. Mencari koneksi, merupakan tindakan peorangan yang ditujukan terhadap pejabat- pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu atau segelintir orang.
5. Tindak kekerasan, merupakan upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbukan kerugian fisik terhadap orang-orang  atau harta benda.
Dari pendapat Huntington dan Nelson dapat dijelaskan bahwa bentuk partisipasi politik masyarakat tidak hanya berbentuk keikutsertaan masyarakat untuk mencari, merebut dan menduduki jabatan politik atau administrasi. Namun juga dapat berbentuk kegiatan lobi, ikut mempengaruhi kebijakan pemerintah, mencari koneksi, bahkan dapat dalam bentuk tindakan kekerasan guna mempengaruhi kebijakan pemerintah.
Selanjutnya menurut Almond (Damsar, 2010:186) membedakan partisipasi atas dua bentuk, yaitu:
1. Partisipasi Politik konvensional, yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern.
2. Partisipasi politik nonkonvensional, yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang tidak lazim dilakukan dalam kondisi normal, bahkan dapat berupa kegiatan illegal, penuh kekerasan dan revolusioner.
Pendapat Almon di atas, menekankan pada bentuk partisipasi politik berdasarkan situasional. Dimana dalam situasi yang normal, masyarakat dapat memberikan partisipasi politik secara konvensional. Sedangkan dalam kondisi tidak normal atau kacau, maka bentuk partisipasi politik dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan illegal, penuh kekerasan dan tindakan revolusioner.
Selain itu, menurut Surbakti (2003:74), bentuk partisipasi dibedakan menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif:
yaitu:
1. Partisipasi aktif mencakup kegiatan warga negara mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berbeda kepada pemerintah, mengajukan kritik dan saran perbaikan untuk meluruskan  kebijaksanaan, membayar pajak dan ikut dalam kegiatan pemilihan pimpinan pemerintahan.
2. Partisipasi pasif antara lain, berupa kegiatan mentaati peraturan pemerintah, menerima, dan melaksanakan begitu saja setiap keputusan pemerintah.
Lain  halnya  dengan  Budiarjo  (1982:10)  yang  memandang bentuk  partisipasi politik
Partisipasi politik dapat bersifat aktif dan bersifat pasif. Bentuk yang paling sederhana dari partisipasi aktif adalah ikut memberikan suara dalam pemilu, turut serta dalam demonstrasi dan memberikan dukungan keuangan dengan jalan memberikan sumbangan. Sedangkan bentuk partisipasi pasif adalah bentuk partisipasi yang sebentar-sebentar, misalnya bentuk diskusi politik informal oleh individu-individu dalam keluarga masing- masing, ditempat kerja atau diantara sahabat-sahabat.
Sementara  itu  menurut  Milbrath  dan  Goel  (Budiardjo,  1982:74-75)      membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori perilaku yaitu:
1. Apatis, yaitu orang yang menarik diri dari proses politik.
2. Spektator, yaitu berupa orang –  orang yang setidak –  tidaknya pernah ikut dalam pemilu.
3. Gladiator, yaitu orang – orang yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni sebagai komunikator dengan tugas khusus mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye, serta aktivis masyarakat.
4. Pengkritik, yaitu orang –  orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.
Partisipasi politik itu merupakan kegiatan yang dilakukan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah dan untuk mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah.
Kepala daerah adalah jabatan politik dan jabatan publik yang bertugas memimpin birokrasi dan menggerakkan jalannya roda pemerintahan yang berfungsi sebagai perlindungan, pelayanan publik, dan pembangunan. Istilah jabatan public mengandung arti bahwa kepala  daerah menjalankan fungsi pengambilan kebijakan yang terkait langsung dengan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, kepala daerah harus dipilih oleh rakyat dan  wajib mempertanggungjawabkan kepercayaan yang telah diberikan oleh rakyat. Jabatan politik bermakna bahwa mekanisme rekutmen kepala daerah dilakukan dengan mekanisme politik yaitu, melalui pemilihan yang melibatkan elemen politik, yaitu rakyat dan partai politik. Menurut  Prihatmoko  (2005:200) bahwa: ―Pemilihan kepala  daerah  merupakan  rekutmen politik  yaitu, penyeleksian rakyat terhadap tokoh –  tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, ataupun Walikota/Wakil Walikota. Aktor utama sistem pemilihan kepala daerah adalah rakyat, partai politik dan calon kepala daerah‖.
Sebagai suatu sistem, sistem pemilihan kepala daerah mempunyai bagian-bagian yang merupakan sistem sekunder atau sub-sub sistem. Bagian tersebut adalah electoral Regulation, Electoral  process,  dan  electoral  Law  Enforcement.  Electoral  regulation adalah      segala
ketentuan atau aturan mengenai pemilihan kepala daerah yang berlaku bersifat mengikat dan menjadi pedoman bagi penyelenggara, calon dan pemilih dalam menjalankan peran  dan fungsi masing-masing. Elektoral process adalah seluruh kegiatan yang terkait secara langsung dengan pemilihan kepala daerah yang merujuk pada ketentuan perundang-undangan baik bersifat legal maupun teknikal. Electoral law enforcement adalah penegakan hukum terhadap aturan-aturan pemilihan kepala daerah baik politisi, administrasi atau pidana. Ketiga bagian ini dapat menjadi pedoman untuk melaksanakan proses pemilihan kepala daerah.
Sebagai suatu sistem pemilihan kepala daerah memiliki ciri –  ciri yakni bertujuan memilih kepala daerah, setiap komponen terlibat dan kegiatan mempunyai batas, terbuka, tersusun dari berbagai kegiatan yang merupakan subsistem, masing-masing kegiatan saling terkait dan tergantung dalam suatu rangkaian utuh, memiliki mekanisme kontrol, dan mempunyai kemampuan mengatur dan menyesuaikan diri.

## Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tingkat partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Pahandut dalam pemilu Walikota/ Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013. Partisipasi masyarakat ini dapat dilihat melalui pemungutan suara (voting) dan kampanye dalam pemilu Walikota/ Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013.

## Metode Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan dan mendeskripsikan tentang bentuk-bentuk partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Palangka Raya tahun 2013 di Kecamatan Pahandut. Penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:
1. Penelitian kepustakaan ( library research ) yaitu menggunakan atau mengambil sumber- sumber kepustakaan dan literature berupa buku-buku, undang-undang, keputusan komisi pemilihan umum, hasil penelitian, maupun artikel ilmiah yang berkaitan dengan fokus penelitian.
2. Penelitian lapangan ( fields research ) yaitu melakukan penelitian langsung ke masyarakat berkaitan dengan keikutsertaan masyarakat dalam kampanye maupun pencoblosan pada Pilkada Walikota/Wakil Walikota Palangka Raya tahun 2013 di Kecamatan Pahandut.
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang telah memiliki hak suara di dalam pemilihan umum kepala daerah Kota Palangka Raya pada Kecamatan Pahandut yaitu sebanyak 49.164 orang. Dikarenakan populasi yang bersifat heterogen atau tidak homogen, maka pada teknik penarikan sampel menggunakan Teknik Proportionate Stratified Random Sampling, yakni populasi yang mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. maka adapun rumus yang digunakan untuk menentukan dan pengambilan sampel adalah rumus yang dikemukakan oleh Taro Yamane yaitu:
N
n   =
N.d 2 + 1
Keterangan:
n  =  Jumlah Sampel N  =
Jumlah Populasi
d = Presisi, ditetapkan 10% dengan derajat kepercayaan 90% Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah:
49.164
n   =
49.164. (10%)² +1
49.164
n   =
492,64
n   =  99,80% atau 100 orang
Setelah melakukan pengumpulan data baik melalui teknik observasi, wawancara maupun studi dokumentasi, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Dalam menganalisis data teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif yaitu mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan memiliki makna berkaitan bentuk partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Palangka Raya tahun 2013 di Kecamatan Pahandut.

## Hasil Dan Pembahasan
Secara Geografis, Kecamatan Pahandut berada di wilayah kota Palangka Raya dan berkedudukan di ibukota Provinsi Kalimantan Tengah. Kecamatan Pahandut  merupakan salah satu diantara 5 (lima) kecamatan yang ada di kota Palangka Raya dengan luas wilayah 117,25 Km 2 dengan topografi terdiri dari tanah datar, berawa-rawa dan dilintasi oleh sungai Kahayan. Secara administrasi Kecamatan Pahandut berbatasan dengan:
1. Kecamatan Kahayan Tengah di sebelah Utara.
2. Kecamatan Sebangau di sebelah Timur.
3. Kecamatan Sebangau di sebelah Selatan.
4. Kecamatan Jekan Raya di sebelah Barat.
Luas wilayah Kecamatan Pahandut terbagi ke dalam 6 (enam) Kelurahan sebagai berikut: Kelurahan Pahandut dengan luas wilayah 9,50 Km 2 , Kelurahan Panarung dengan luas wilayah 23,50 Km 2 , Kelurahan Langkai dengan luas wilayah 10,00 Km 2 , Kelurahan Tumbang Rungan dengan luas wilayah 23,00 Km 2 , Kelurahan Pahandut Seberang dengan luas wilayah 44,00 Km 2 , dan Kelurahan Tanjung Pinang dengan luas wilayah 7,25 Km 2 .
Populasi penduduk Kecamatan Pahandut merupakan populasi terbesar di kota Palangka Raya dengan  luas  daerah  terkecil  diantara  kecamatan-kecamatan  lain  di  kota  Palangkaraya.
Jumlah penduduk Kecamatan Pahandut hingga tahun 2012 berjumlah 99.944 orang dengan 48.609 perempuan dan 51.335 laki-laki.

## A. Karakteristik Responden
Berikut distribusi responden dalam Pilkada Walikota/Wakil Walikota Palangka Raya berdasarkan jenis kelaminnya.
Tabel 1 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
No.  Jenis Kelamin Jumlah Prosentase (%) 1 Laki-laki 62 62 % 2 Perempuan 38 38 % Total 100 100 %

## Sumber : Hasil Penelitian
Dari tabel 1. menunjukkan bahwa responden dengan jenis kelamin laki –  laki lebih banyak daripada jenis kelamin perempuan. Dimana responden yang berjenis kelamin laki –  laki sebanyak 62 orang. Hal itu disebabkan karena kaum laki-laki lebih mudah untuk diajak bicara sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan tanya jawab kepada responden.  Selain itu, responden laki-laki lebih banyak memiliki aktivitas diluar rumah daripada perempuan.
Selanjutnya dilihat dari usia masyarakat yang dijadikan responden ini adalah berkisar antara usia 25 sampai 64 tahun. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan usia responden dalam bentuk tabel.
Tabel 2 Distribusi Responden Berdasarkan Umur
No. Umur Jumlah Persentase 1. 2.
3.
4. 25-34
35-44 45-54 55-64
19
41 30 10
19 % 41 %
30 %
10 % Total 100 100 %

## Sumber : Hasil Penelitian
Tabel 2 menunjukkan usia yang terbanyak yang menjadi responden pada penelitian ini yaitu berkisar pada usia antara 35-44 tahun yaitu sebanyak 41 orang. Hal tersebut disebabkan karena penduduk di Kecamatan Pahandut yang memiliki hak pilih terbanyak berusia antara  35 s/ 44 tahun. Sedangkan pemilih yang berusia antara 55 s/d 64 tahun berjumlah sedikit karena dilihat dari faktor kesehatan.
Dalam penelitian ini, peneliti tidak membatasi atau memberi kriteria pada tingkat pendidikan masyarakat yang menjadi respondennya. Berikut tabel distribusi responden berdasarkan tingkat pendidikannya.
Tabel 3 Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No. Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase
1.
2. 3. 4.
5.
Tamat SD/Sederajat Tamat SLTP/Sederajat Tamat SLTA/Sederajat Tamat Diploma Tamat S-1 14
32
36 4
14 14 %
32 %
36 %
4% 14 % Total 100 100 %

## Sumber : Hasil Penelitian
Tabel 3 tentang distribusi masyarakat berdasarkan tingkat pendidikan, tamat SLTA/sederajat lebih banyak jumlahnya bila dibandingkan dengan yang lain, yaitu sebanyak 36 orang. Hal itu disebabkan kebanyakan dari masyarakat apabila sudah menyelesaikan pendidikannya sampai kepada SLTA maka untuk selanjutnya dia akan membantu keluarganya untuk bekerja.
Masyarakat Kecamatan Pahandut memiliki berbagai mata pencaharian mulai dari buruh, pedagang, ibu rumah tangga maupun PNS. Berikut ini distribusi responden berdasarkan jenis pekerjaan.
Tabel 4 Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan
No. Pekerjaan Jumlah Persentase
1.
2. 3.
4. 5. Tidak bekerja Buruh Pedagang Ibu Rumah Tangga
PNS 2
11 39 24 24 2 % 11 % 39 %
24 % 24 % Total 100 100 %

## Sumber : Hasil Penelitian
Tabel 4 menunjukkan bahwa sebagian besar responden bekerja sebagai pedagang, yaitu sebanyak 39 orang. Banyaknya masyarakat yang bekerja sebagai pedagang disebabkan  karena letak geografis yang sangat strategis untuk berdagang yaitu dekat pasar. Selain itu karena mereka mayoritas etnis Banjar yang kebanyakan berprofesi sebagai pedagang.

## B. Bentuk Partisipasi Politik Masyarakat.

## 1. Keikutsertaan Masyarakat dalam Kegiatan Kampanye
Tabel 5. Tanggapan  Responden  Dalam  Keikutsertaan  Masyarakat     Mengikuti   Aktivitas Kampanye
No. Kategori Jumlah Persentase 1. Pernah 46 46 %
2. Tidak Pernah 54 54 % Total 100 100 %

## Sumber : Hasil Penelitian
Dari tabel 5 menunjukkan bahwa kebanyakan masyarakat tidak pernah mengikuti aktivitas kampanye Pilkada Walikota/Wakil Walikota Palangka Raya yaitu 54 orang. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada salah satu responden, mengatakan bahwa tidak adanya keinginan masyarakat dalam mengikuti kampanye karena mereka menganggap bahwa kampanye itu tidak penting,dan hanya berisi janji-jani dari calon Walikota/Wakil Walikota Palangka Raya. Mereka mengangap bekerja lebih penting dilakukan daripada mengikuti kampanye.
Tabel 6. Tanggapan Responden Yang Mengikuti Kampanye.
No. Kategori Jumlah Persentase 1.
2. 3.
1 (satu) kali
2 (dua) kali
Lebih dari 2 (dua) kali
36
6 4 78,26% 13,04% 8,70% Total 46 100 %

## Sumber : Hasil Penelitian
Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat bahwa keikutsertaan masyarakat Kecamatan Pahandut dalam mengikuti kegiatan kampanye Pilkada Walikota/Wakil Walikota Palangka Raya kebanyakan hanya mengikuti 1 (satu) kali saja. Mereka adalah anggota ataupun simpatisan dari partai politik yang bersangkutan. Sedangkan yang mengikuti lebih dari 1 (satu) kali adalah mereka yang termasuk dalam tim sukses calon Walikota/Wakil Walikota Palangka Raya, serta sebagai tim penggembira yang hanya ingin meramaikan kampanye partai  tersebut.
Kebanyakan masyarakat tidak mengikuti kampanye, dengan alasan mereka harus bekerja dan masyarakat tidak mengerti dengan kegiatan kampanye tersebut. Terlihat dari data di atas bahwa masyarakat yang berperan aktif dalam aktivitas kampanye hanyalah  masyarakat yang merupakan simpatisan dari partai politik tersebut. Hal ini terjadi karena masyarakat kurang memahami untuk apa kegiatan kampanye partai politik itu dilakukan. Perlu adanya sosialisasi dari partai peserta pemilukada Kota Palangka Raya, apa sebenarnya yang menjadi latar belakang dilaksanakannya kampanye Pilkada Kota Palangka Raya
Dalam hal itu pula masyarakat merasa perlu untuk mengetahui tentang politik, agar segala perubahan yang terjadi dalam sistem politik dapat pula mengembangkan pola pikir masyarakat. Dan dengan adanya peningkatan pendidikan politik dari pemerintah dan partai politik diharapkan dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengikuti pemilihan umum dan kegiatan lain dalam rangka partisipasi politik masyarakat.

## 2. Keikutsertaan Dalam Pemungutan Suara
Selain terlibat dalam kegiatan kampanye maka bentuk partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada Walikota/Wakil Walikota Palangka Raya adalah keikutsertaan masyarakat dalam pemungutan suara. Berikut ini adalah tabel rekapitulasi masyarakat yang mengetahui tentang Pilkada Walikota/Wakil Walikota Palangka Raya.
Tabel 7. Pengetahuan Masyarakat Tentang Pemilukada Kota Palangka Raya.
No. Kategori Jumlah Persentase 1. 2. 3. 4. Sangat mengetahui Mengetahui Cukup mengetahui Kurang mengetahui 20 35 27 18 20%
35%
27% 18% Total 100 100 %

## Sumber : Hasil Penelitian
Tabel 7 menunjukkan bahwa 35% masyarakat mengatakan bahwa mereka mengetahui tentang pelaksanaan Pilkada Walikota/Wakil Walikota Palangka Raya. Hal ini disebabkan media sosialisasi Pilkada dilakukan melalui surat kabar, media elektronik serta pemasangan baliho dan spanduk yang dipasang oleh KPUD Palangka Raya maupun Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya. Namun masih ada 18% orang yang kurang mengetahui kegiatan Pilkada Walikota/Wakil Walikota Palangka Raya dikarenakan kesibukan bekerja.
Selain pengetahuan masyarakat tentang Pilkada Walikota/Wakil Walikota Palangkara Raya, masyarakat memiliki beberapa alasan dalam menentukan pilihannya sebagaimana tabel di bawah ini.
Tabel 8. Alasan Dalam Mengikuti Pilkada Walikota/Wakil Walikota Palangka Raya.
No. Kategori Jumlah Persentase 1. 2. 3. 4. Menginginkan perbaikan Suara selaku warga Negara Kerena diarahkan oleh Parpol Karena uang
35
65 -
-
35% 65% - - Total 100 100 %

## Sumber : Hasil Penelitian
Tabel 8 menunjukkan bahwa yang menjadi tanggapan dan alasan masyarakat kebanyakan adalah suara selaku warga negara Indonesia sebanyak 65 orang. Ini sebagai bentuk hak politik warga Negara. Sedangkan 35% memberikan suara dengan harapan ada perubahan yang lebih baik bagi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, juga menunjukkan tidak adanya motivasi masyarakat memberikan hak suara karena paksaan dari partai politik  maupun karena iming-iming uang.
Selanjutnya untuk mengetahui tingkat partisipasi politik masyarakat dalam memberikan hak suara dalam pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya di Kecamatan  Pahandut di masing-masing Kelurahan adalah sebagai berikut.
Tabel 9. Tingkat Partisipasi Pemilih di Kelurahan Langkai
Jenis Kelamin Jumlah Pemilih Prosentase (%) Dalam DPT Memilih Tidak Memilih Memilih Tidak Memilih Laki-Laki 7.413 5.255 2.158 70,89 29,11
Perempuan 7.514 5.532 1.982 73,62 26,38 Jumlah 17.927 10.787 4.410 72,27 27,73

## Sumber: Dokumentasi PPK Pahandut
Tabel 9 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat di Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut dalam menggunakan hak suara sebesar 72,27%. Sedangkan yang tidak menggunakan hak suara sebesar 27,73%, hal ini disebabkan oleh kesibukan masyarakat untuk bekerja dan adanya masyarakat yang tidak menerima undangan untuk memilih.
Tabel 10. Tingkat Partisipasi Pemilih di Kelurahan Pahandut.
Jenis Kelamin Jumlah Pemilih Prosentase (%) Dalam DPT Memilih Tidak Memilih Memilih Tidak Memilih Laki-Laki 7.857 6.019 1.838 76,61 23,39 Perempuan 7.800 6.367 1.433 81,63 18,37 Jumlah 15.657 12.386 3.271 79,11 20,89

## Sumber: Dokumentasi PPK Pahandut
Tabel 10 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat di Kelurahan Pahandut mencapai 79,11%, sedangkan masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 20,89%. Hal yang menarik adalah tingkat partisipasi perempuan justru lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat partisipasi laki-laki. Ini disebabkan karena dalam Pilkada Palangka Raya tahun 2013 terdapat dua calon Walikota yang berjenis kelamin Perempuan.
Tabel 11. Tingkat Partisipasi Pemilih di Kelurahan Pahandut Seberang.
Jenis Kelamin Jumlah Pemilih Prosentase (%) Dalam DPT Memilih Tidak Memilih Memilih Tidak Memilih Laki-Laki 1.384 991 393 71,60 28,40 Perempuan 1.298 1.035 263 79,74 20,26 Jumlah 2.682 2.026 656 75,54 24,26

## Sumber: Dokumentasi PPK Pahandut
Tabel 11 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat dalam memberikan hak suara di Kelurahan Pahandut Seberang mencapai 75,54%, sedangkan masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 24,26%. Selain itu, juga menunjukkan antusiasme perempuan untuk memberikan hak suara dibandingkan kaum laki-laki. Hal ini disebabkan karena secara demografi, kaum laki-laki di Kelurahan Pahandut Seberang lebih mengutamakan bekerja mencari nafkah dibandingkan dengan kaum perempuan.
Tabel 12. Tingkat Partisipasi Pemilih di Kelurahan Panarung.
Jenis Kelamin Jumlah Pemilih Prosentase (%) Dalam DPT Memilih Tidak Memilih Memilih Tidak Memilih Laki-Laki 6.628 4.647 1.981 70,11 29,89 Perempuan 6.654 4.799 1.855 72,12 27,88 Jumlah 13.282 9.446 3.836 71,12 28,88

## Sumber: Dokumentasi PPK Pahandut
Tabel 12 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat dalam memberikan hak suara pada Pilkada Walikota/Wakil Walikota Palangka Raya di Kelurahan Panarung mencapai 71,12%, sedangkan masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 28,88%. Dilihat tingkat partisipasinya, partisipasi masyarakat Kelurahan Panarung paling rendah dibandingkan dengan pemilih di Kelurahan lain, dalam memberikan hak suara atau hak pilih dalam Pilkada Walikota/Wakil Walikota Palangka Raya tahun 2013. Hal ini dikarenakan mayoritas mata pencaharian masyarakat Kelurahan Panarung adalah Pedagang dan pegawai, sehingga mereka lebih mengutamakan mencari nafkah.
Tabel 13. Tingkat Partisipasi Pemilih di Kelurahan Tanjung Pinang.
Jenis Kelamin Jumlah Pemilih Prosentase (%) Dalam DPT Memilih Tidak Memilih Memilih Tidak Memilih Laki-Laki 1.056 771 285 73,01 26,99 Perempuan 1.010 756 254 74,85 25,15 Jumlah 2.066 1.527 539 73,91 26,09

## Sumber: Dokumentasi PPK Pahandut
Tabel 13 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat dalam memberikan hak suara pada Pilkada Walikota/Wakil Walikota Palangka Raya di Kelurahan Tanjung Pinang mencapai 73,91%, sedangkan masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih  sebanyak 26,09%.
Tabel 14. Tingkat Partisipasi Pemilih di Kelurahan Tumbang Rungan.
Jenis Kelamin Jumlah Pemilih Prosentase (%) Dalam DPT Memilih Tidak Memilih Memilih Tidak Memilih Laki-Laki 220 179 41 81,36 18,64 Perempuan 205 183 22 89,27 10,73 Jumlah 425 362 63 85,18 14,82
Sumber: Dokumentasi PPK Pahandut
Tabel 14 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat dalam memberikan hak suara pada Pilkada Walikota/Wakil Walikota Palangka Raya di  Kelurahan Tumbang Rungan mencapai 85,18%, sedangkan masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 14,82%. Di Kelurahan ini merupakan tingkat tertinggi partisipasi  politik masyarakat dalam memberikan hak suara pada Pilkada Walikota/Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013. Hal ini disebabkan karena luas wilayahnya kecil dan jumlah pemilihnya sedikit, selain karena faktor kesadaran masyarakat untuk memberikan hak suaranya.
Untuk mengetahui tingkat partisipasi politik masyarakat secara keseluruhan di tingkat Kecamatan Pahandut dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 15. Tingkat Partisipasi Pemilih di Kecamatan Pahandut.
Jenis Kelamin Jumlah Pemilih Prosentase (%) Dalam DPT Memilih Tidak Memilih Memilih Tidak Memilih Laki-Laki 24.558 17.862 6.696 72.73 27.27 Perempuan 24.481 18.672 5.809 76.27 23.73 Jumlah 49.039 36.534 12.505 74.50 25.50

## Sumber: Dokumentasi PPK Pahandut
Tabel 15 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat dalam memberikan hak suara pada Pilkada Walikota/Wakil Walikota Palangka Raya di Kecamatan Pahandut mencapai 74,50%, sedangkan masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 25,50%. Selain itu, meskipun jumlah pemilih laki-laki lebih banyak, namun tingkat partisipasinya lebih rendah dibandingkan pemilih perempuan. Kondisi ini disebabkan karena pemilih laki-laki cenderung untuk bekerja sedangkan pemilih perempuan tinggal di rumah sehingga bisa memberikan hak suaranya.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis hasil penelitian berkaitan dengan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya tahun 2013 di Kecamatan Pahandut maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam bentuk keikutsertaan dalam kegiatan kampanye masih rendah yaitu hanya 46%.
2. Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam bentuk keikutsertaan dalam pemberian hak suara (pemilihan) relatif tinggi yaitu sebesar 74,50%.

## Saran
Dari hasil kesimpulan di atas, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:
1. Hendaknya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palang Raya bersama Panitia Pemilihan Kecamatan Pahandut lebih intens melakukan sosialisasi jadwal dan rangkaian kampanye Pilkada Walikota/Wakil Walikota Palangka Raya baik melalui baliho, spanduk, media cetak maupun elektronik.
2. Hendaknya Tim Sukses masing-masing Calon Walikota/Wakil Walikota Palangka Raya memiliki kreativitas dalam mengemas acara kampanye sehingga masyarakat lebih berminat dan tertarik untuk menghadiri.
******

## Daftar Pustaka
Ambardi, Kuskridho, 2009, Mengungkap Politik Kartel , Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).
Budiardjo, Miriam, 1982, Partisipasi dan Partai Politik , Jakarta: PT.Gramedia.
Damsar, 2010, Pengantar Sosiologi Politik , Jakarta: Kencana Prenada Media
Group.
Huntington, Samuel P. dan Nelson, Joan M, 1994, . Partisipasi Politik di Negara Berkembang , Jakarta: Rieneka Cipta.
Mas‘oed, Mohtar dan MacAndrews, 2001, Perbandingan Sistem Politik , Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Sastroatmodjo, Sudijono, 1995, Perilaku Politik , Semarang: IKIP
Press. Surbakti, Ramlan, 2003, Memahami Politik , Jakarta: Grasindo.