## TINJAUAN BUKU

## POLITICAL REFORM IN INDONESIA AFTER SOEHARTO
Harold Crouch. Political Reform In Indonesia After Soeharto. Institute of  Southeast Asian  Studies  Singapore,  2010.    9  bab,  390    halaman (termasuk  bibliografi dan index)

## Tri Ratnawati Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

## PENDAHULUAN
Buku  karya  Harold  Crouch  ini  mengenai  reformasi  politik  di Indonesia selama  10 tahun  pasca-jatuhnya Soeharto yang ditulisnya dalam    sembilan    bab.    Reformasi    didorong  oleh  kebutuhan  untuk mengatasi  krisis  nasional  yang  menjatuhkan    rezim  Orde  Baru  dan juga  dibentuk  oleh  situasi-situasi    spesifik  serta  konstelasi-konstelasi kekuatan-kekuatan politik yang ada. Kajian  Crouch  ini  pada intinya menguraikan  dan  menganalisis  reformasi  konstitusi  dan  pemilihan umum, desentralisasi rezim yang sentralistik, reformasi  militer secara bertahap,      reformasi  peradilan  yang  sangat  lamban,    dimulainya kampanye anti-korupsi, dan  tercapainya perdamaian di  Maluku akibat kekerasan komunal serta  serta  penyelesaian masalah  GAM di Aceh melalui  perjanjian perdamaian Helsinki.
Meskipun reformasi beberapa  bidang tersebut dalam konteks nasional berjalan  secara  simultan,  namun  kecepatan  dan  esensi  dari  masing- masing  reformasi  sangat    bervariasi.  Reformasi  politik      sangat dipengaruhi    oleh    perjuangan  terus-menerus  dan  rivalitas    antara kelompok-kelompok    yang  melihat  keuntungan-keuntungan  dari reformasi,   dan kelompok-kelompok  yang merasa dirugikan.
Menurut  Harold  Crouch,    reformasi  secara  bertahap  di  Indonesia,
selama dekade terakhir  ini telah membuat  kemajuan-kemajuan yang cukup signifikan namun tidak komplit. Bahkan reformasi  di bidang- bidang tertentu  rentan untuk berbalik kembali ke sistem  Orde Baru. Studi politik kontemporer menurut Crouch tidak  menyerupai sebuah “ work in progress ”. Hal itu  karena  perkembangan-perkembangan baru sering memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru ( preface , hlm.x).

## ISI   BUKU SECARA RINGKAS

## Bab I Pengantar
Pada  bab  ini  Crouch    berpendapat    bahwa  jatuhnya  pemerintahan otoritarian    Soeharto  yang  didukung  militer  bukanlah  akibat langsung  dari  perubahan  sosial-politik  domestik  yang  didorong  oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi lebih disebabkan oleh interupsi mendadak yang  disebabkan  oleh  faktor-faktor  eksternal.  Krisis  keuangan  Asia yang  dimulai  dari  Thailand  pada  Juli  1997,  menurut  Crouch,    telah menyebabkan  terhentinya  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia.  Padahal pada  pertengahan  1990-an,  Indonesia    sering  digambarkan    sebagai salah satu “cerita sukses” di antara negara-negara  sedang berkembang dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata tujuh persen per tahun dengan pendapatan  perkapita  US$1.000.  Hal  ini  telah  mentransformasikan Indonesia sebagai negara yang  termasuk dalam kategori “mendekati- NIC/ New Industrializing Country ”(hlm.1).
Tidak  seperti  negara-negara  di  kawasan Asia  lainnya  yang  terimbas krisis  keuangan  Asia,    rezim  Soeharto  yang  terikat  oleh  jaringan- jaringan patronase yang kuat,  terbukti kurang mampu mengatasi krisis, atau  paling  tidak,  mencegah  berbagai  konsekuensinya.  Akibatnya, Indonesia dilanda keterpurukan ekonomi yang diikuti perginya  investor dan  meningkatnya  pengangguran  dan  diperburuk  oleh  kekeringan  di bidang pertanian yang diakibatkan oleh El Nino. Pengemis memenuhi jalan-jalan  di  Jakarta  dan  kota-kota,  tingkat  kriminalitas  meningkat, penjarahan  di  mana-mana,  dan  kerusuhan  anti-Cina  menjalar  dari Jakarta ke pulau-pulau lain. Akhirnya,  demonstrasi mahasiswa secara besar-besaran  yang dipicu oleh kerusuhan anti-Cina selama dua hari di Jakarta pada bulan Mei 1998, telah memaksa pengunduran diri  Presiden Soeharto dan menandai akhir dari  Orde Baru .
Transisi  politik  Indonesia  setelah  jatuhnya  Soeharto  dibayangi kesuraman  oleh  ketidakmenentuan,  yang  menurut    O’Donell  dan Schmitter, sebagai sisa Orde Baru yang masih berada pada kekuasaan yang menghadapi banyak tantangan (hlm. 3). Rezim Orde Baru belum dikuasai  oleh  elit-elit  demokrasi  yang  memobilisasi  massa  untuk melawan pemerintah.  Mahasiswa sebagai bagian dari kelas menengah yang  melakukan  demonstrasi  besar-besaran  menuntut  demokrasi  dan reformasi, misalnya, tidak  mempunyai organisasi yang kohesif untuk mengambil alih kekuasaan. Sementara itu, B.J.Habibie   (wakil presiden) adalah   kepanjangan tangan  Soeharto  selama puluhan tahun meskipun Habibie  akhirnya  harus  berubah  haluan  mendukung  “demokratisasi” sebagai alternatif yang lebih menjanjikan. Crouch menulis:
“In  circumstances  where  the  new  government,  headed  by Soeharto’s civilian vice president and protégé, B.J.Habibie, was composed mainly of carry-overs from the authoritarian regime, lacked  legitimacy  and  was  internally  divided  and  uncertain of  its  authority  over  the  military,  the  new  president  turned  to “democratization” as a more promising alternative” (hlm.3).
Transisi  dari  otoritarianisme  menuju    demokratisasi  di  Indonesia, menurut Crouch, tidak sesuai dengan pola-pola yang dipikirkan oleh ilmuwan-ilmuwan politik. Menurut Crouch dengan  mengutip pendapat Huntington dalam bukunya The Third Wave , Huntington menjelaskan tiga pola transisi menuju demokrasi, yaitu transformation , replacement, dan transplacement. Dalam transformation ,  pemerintahan  otoriter sendiri yang berinisiatif melakukan  reformasi-reformasi yang menuju demokratisasi. Replacement merujuk pada terlemparnya rezim otoriter dengan  kekerasan.  Dalam transplacement ,  terdapat  keseimbangan antara  yang  mendukung  dan  menolak  demokratisasi  yang  akibatnya transisi hanya dimungkinkan melalui negosiasi dan kompromi. Transisi di Indonesia mempunyai  elemen ketiga-tiganya (hlm.3).

## Bab II Jatuhnya Orde Baru dan Reformasi Pemerintahan
Pemerintahan Abdurrahman Wahid yang Berubah-Ubah.
Bila Habibie tidak seperti seorang pembaharu,  menurut Crouch, maka Abdurrahman  Wahid  (Gus  Dur)  yang  mempunyai  kepribadian  yang
erratic (berubah-ubah,  tidak  stabil  emosinya),  tidak  seperti  halnya seorang  presiden.    Kemenangan  PDI-P  dalam  pemilu  Juni  1999 membawa Abdurrahman Wahid  menuju kemenangan dalam pemilihan presiden tidak langsung melalui MPR pada Oktober 1999. 700 kursi MPR berisi 500 kursi anggota DPR (termasuk 38 wakil dari tentara dan polisi), 135 perwakilan provinsi, dan 65 wakil dari golongan fungsional. Posisi  kuat    Golkar  dalam  perwakilan  provinsi  dan  65  perwakilan golongan fungsional berimbas pada PDI-P. PDI-P yang memenangkan 34  persen  suara  pemilu  hanya  memperoleh  27  kursi  MPR,  sedikit berbeda dengan Golkar yang memenangkan 34 prosen suara pemilu, namun memperoleh 26 kursi MPR.  Semula, PKB Gus Dur dan PAN Amien Rais cenderung mendukung Megawati. Namun, mereka kecewa karena  Megawati  enggan      memasuki  negosiasi-negosiasi    koalisi. Seakan  yakin  akan  menang  dalam  pilpres,  Megawati  menunjukkan kecilnya  minat  untuk  melakukan  kesepakatan-kesepakatan  dengan pimpinan parpol-parpol lain untuk memastikan dukungan mereka.
Dalam ketiadaan inisiatif dari Megawati, Amien Rais  membawa parpol- parpol kecil muslim, di luar PKB, dalam sebuah aliansi yang disebut Poros  Tengah  yang  menguasai  20  persen  kursi  MPR.  Parpol-parpol ini  yang  umumnya  berorientasi  modernis,  menginginkan  identifikasi negara  yang  lebih  kuat  terhadap  Islam,  dan  menolak  Megawati  dan partainya  yang  mereka  anggap  terlalu  sekuler.  Di  dalam  kelompok ada juga yang berpendapat bahwa Islam tidak mengijinkan perempuan menjadi pemimpin negara.
Meskipun Amien  Rais  yang  modernis  cukup  lama  berseteru  dengan Abdurrahman  Wahid  yang  tradisionalis,    Amien  yakin  bahwa  satu- satunya  cara  membawa  PKB  ke  dalam  aliansi  untuk  menghambat Megawati  adalah  dengan  mendukung  Abdurrahman  Wahid  sebagai calon presiden. Sebuah tawaran yang diterima dengan senang hati oleh Abdurrahman Wahid.
Dengan  Habibie  di  luar  pertandingan,  para  pendukung  Habibie  di Golkar  dan  sejumlah  militer  mengalihkan  dukungan  mereka  kepada Abdurrahman Wahid. Akhirnya, Megawati kalah, hanya mendapatkan 313 suara. Sementara itu, Abdurrahman Wahid yang mempunyai masalah fisik  dan  kesehatan  dan  mempunyai  partai  yang  hanya  mendapat  13 persen suara dalam pemilu dan hanya memiliki 8% kursi MPR, menang dengan    meraih  373  suara  MPR  dalam  pemilihan  presiden  secara
perwakilan  tersebut. Abdurrahman Wahid akhirnya  menjadi presiden pertama yang terpilih secara demokratis di Indonesia (hlm.29).
Berbeda dengan Habibie, Abdurrahman Wahid sebagai presiden dikenal sebagai  seorang  demokrat.   Abdurrahman  dikenal  sebagai  pemimpin Islam tradisionalis NU yang pada era Orde Baru melawan Soeharto. Abdurrahman Wahid juga  memahami ide-ide dan kultur Barat. Kabinet Abdurrahman Wahid adalah kabinet yang kekurangan  koherensi karena menteri-menterinya  diambil  dari  para  pendukungnya  dalam  Poros Tengah.  Sebagai Menkopolkam ditunjuk Jenderal Wiranto. Prioritas utama  Presiden  Abdurrahman  Wahid  adalah  membawa  kembali kemenangan Megawati dan PDI-P dengan mengajak Megawati sebagai wakil presiden.
Kabinet yang kurang koheren itu diperburuk oleh kelakuan Abdurrahman Wahid  yang    berubah-ubah.  Dalam  beberapa  minggu  Abdurrahman Wahid memecat pimpinan PPP, Hamzah Haz, dan sekretaris kabinet. Demikian  pula  Jenderal  Wiranto  digeser  posisinya  oleh  Presiden Gus Dur.  Abdurrahman Wahid juga membuka hubungan kerja sama perdagangan  dengan  Israel,  sebuah  tindakan  yang    mengecewakan Poros  Tengah.    Militer  juga  marah  atas  intervensi  Gus  Dur  dalam penunjukan  panglima  ABRI      dan  sikapnya  yang  simpati  terhadap referendum Aceh dan kelompok-kelompok yang menginginkan  Papua merdeka. Ketidakpuasan memuncak pada tahun 2000 ketika Gus Dur melakukan reshuffle kabinet dengan mengeluarkan menteri  dari PDI-P dan  Golkar,  sedangkan  PDI-P  dan  Golkar  merupakan  mayoritas  di MPR.  Akhirnya,  Bulog-gate  dan  Brunai- gate membawa  keputusan DPR  dan  MPR  untuk  melakukan impeachment terhadap  Presiden Abdurrahman Wahid. Dimulai pada  Februari 2001, berakhir pada Juli 2001,  Presiden  Abdurrahman  Wahid  dipecat  dan  diganti  oleh  wakil presiden, Megawati.

## Megawati  Memegang Operasi
Naiknya  Megawati  ke  kursi  kepresidenan  disambut  dengan  perasaan lega  dengan  harapan  ketidakstabilan  pemerintahan  pada    masa Abdurrahman Wahid yang disebabkan tingkah-lakunya sendiri,  akan berakhir  (hlm.  32).  Megawati  berupaya  mengikat  semua  kelompok besar ke dalam pemerintahannya untuk  meminimalkan tantangan dari DPR. Pendekatannya tampak dalam pemilihan wakil presiden. Untuk
menghindari nasib yang sama dengan Abdurrahman Wahid, Megawati tidak memilih orang yang paling kapabel sebagai calon wakil presiden, melainkan  calon  yang  kemungkinan  paling  sedikit  akan  menjadi ancaman  bagi    dirinya.  Oleh  karena  itu,  Megawati    memerintahkan partainya untuk memilih calon wakil presiden  dari partai kecil, yaitu Hamzah  Haz,  Ketua  PPP.  Padahal,  Haz  pernah  menolak  pencalonan wanita  menjadi  presiden  tahun  1999.  Calon  wakil  presiden  yang potensial lainnya saat itu adalah Akbar Tanjung (ketua partai Golkar) dan Soesilo Bambang Yudhoyono.
Dalam memilih 33 anggota kabinetnya, Megawati menunjuk 11 politisi- politisi  partai  dan  selebihnya  dengan  orang-orang  yang  mempunyai hubungan  dekat  dengan  partai.  PDI-P  dan  Golkar  masing-masing menempati tiga kursi, partai-partai poros tengah empat kursi. Jenderal pensiunan  tentara  mendapat  empat  kursi  kabinet.  Kursi  selebihnya diberikan kepada sejumlah teknokrat nonpartai atau spesialis-spesialis profesional (hlm.32).
Kualitas  kabinet  ”pelangi”  menjamin  stabilitas  pemerintahan  selama tiga  tahun  yang  tersisa,  namun  tidak  mengatasi  masalah  kurangnya koherensi pada pemerintahan sebelumnya. Keinklusifan harus dibayar dengan  lemahnya  kohesi.  Bahkan,  mendekati  pemilu  2004,  partai- partai  rival  dalam  kabinetnya  justru  sibuk  menggalang  dana  partai untuk  membiayai  kampanye-kampanye  pemilu  mereka,  ketimbang bersama-sama    memecahkan  masalah-masalah  Indonesia.  Rivalitas politik dalam kabinet Megawati sebenarnya disebabkan oleh kurangnya kepemimpinan presiden wanita I di Indonesia tersebut (hlm.32). Terkait Megawati,   penulis buku menulis: ”Megawati seemed content to reign rather  than  rule.  She  espoused  no  clear  vision  or  policy  framework and provided little guidance in settling disputes between ministers. She seemed to lack full understanding of  complex issues and some former ministers  even claimed that she often showed little interest in policy matters “(hlm. 33).
Stabilitas pemerintahan Megawati --bertolak belakang dengan sembilan bulan  pemerintahan  Abdurrahman  Wahid  yang  labil  --memberikan ruang  bagi  MPR  dan  DPR  untuk  membuat  undang-undang  penting. MPR melakukan reformasi mendasar terhadap konstitusi. Amandemen ini bukan atas inisiatif Megawati,  melainkan timbul dari diskusi-diskusi dan  kompromi-kompromi  dalam  MPR  yang  terfragmentasi.  Bukan
hanya  tidak berinisiatif lakukan reformasi konstitusi, Megawati  juga berusaha menolak pemilihan presiden secara langsung pada tahun 1999 mengingat pemerintahannya telah kehilangan popularitas. Oleh karena itu,      ia  dan  suami  (Taufik  Kiemas),  lebih  suka  dan    berupaya  tetap mempertahankan  sistem  pemilihan  presiden  melalui  MPR  (hlm.34). Meskipun sejumlah anggota MPR dari  PDI-P (bersama-sama dengan elemen-elemen  militer)  berusaha  menolak  amandemen  UUD  1945, kelompok lain dalam PDI-P mendukung  dan bergabung dengan anggota dari partai-partai lain untuk pro-amandemen. Amandemen UUD 1945 pun akhirnya dilakukan.
Pemerintahan  Megawati  juga  mempersiapkan  draf  legislasi  yang berakibat  pada  reformasi  inkremental  pada  bidang-bidang  lain.  UU pemilu  yang  baru  dibuat,  UU  pemerintahan  daerah  direvisi,  UU pertahanan nasional, tentara, dan polisi disahkan, serta sebuah komisi KPK dan pengadilan antikorupsi (KPK dan TIPIKOR), dibentuk.
Berbeda dengan pemerintahan Habibie yang sifatnya cenderung “ crisis- ridden reform ”, reformasi legislasi di bawah pemerintahan Megawati muncul  dari    “ politics-as-usual ”.  Crouch  menulis: “  The  politically fragmented nature of the DPR was matched by the politically fragmented the cabinet leaving broad scope for compromise in a legislature that continued the old practice of taking decisions by consensus rather than majority vote” (hlm. 34).
Pembuatan UU penting  dilakukan dalam  bulan-bulan akhir menjelang berakhirnya  pemerintahan  Megawati  dan  menjelang  pemilihan presiden. Megawati menyerahkan sebagian besar  urusan-urusan konflik Aceh, Papua, Maluku, Poso dan tantangan baru terorisme Islam kepada Menkopolkam Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono.   Di Maluku dan Poso, Menteri Koordinator Kesejahteraan Sosial Jusuf Kalla berhasil memperkuat    perjanjian  perdamaian  di  dua  daerah  tersebut  yang mengakhiri  konflik Maluku dan mengurangi tensi konflik Poso.
Pemerintahan  Megawati,  seperti  halnya  pemerintahan  Abdurrahman Wahid,  dibentuk  atas  dasar  sistem  patronase,  katimbang  sebuah kesamaan platform. Tiga  tahun  pemerintahan  Megawati  tidak menghasilkan  prestasi-prestasi  yang    mampu  membuat  dia  menang dalam pemilihan presiden secara langsung pada tahun 2004. Meskipun dia berhasil membawa stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi hanya
mencapai sekitar empat persen (hlm.35).  Dalam pemilihan legislatif 2004, terlihat  ada  penurunan drastis dukungan pemilih kepada PDI-P, dari 33,8 persen  pada 1999, menjadi 18,5 persen, sedangkan Golkar sebagai pemenang  meraih 21,6 persen pada tahun 2004, turun dari 22,5 persen pada 1999.

## KONSOLIDASI POLITIK DI BAWAH YUDHOYONO
Walaupun Partai Demokrat hanya mendapat 7,5% suara dalam pemilu legislatif 2004, berkat daya tarik personal  figur  SBY di mata  para pemilih, ia  memenangkan pemilihan presiden secara langsung  2004 tahun bersama  pasangannya, Jusuf Kalla. Kemenangan mutlak SBY pada  pilpres  langsung  2004  ternyata  tidak  cukup  untuk  menjalankan pemerintahan  sendiri  dengan  dukungan  partainya  SBY  (Partai Demokrat) yang hanya meraih suara 7,5%. Oleh karena itu, ia dan Partai Demokrat memilih beraliansi dengan Partai Golkar di parlemen/DPR.
Pemerintahan SBY, menurut Crouch, memberikan landasan fundamental bagi  terjadi  instutusionalisasi  reformasi  politik  di  Indonesia.  Berkat pengaruhnya di kalangan militer “reformis”,  SBY mampu menunjuk kawan-kawan atau kerabatnya dalam posisi-posisi strategis di militer. Konsolidasi  SBY  dengan  kalangan    militer  ini  merupakan  fondasi penting bagi stabilitas pemerintahannya. Selain itu, berkat  dukungan militer  dan  didukung  oleh  upaya-upaya  pribadi  JK,    pemberontakan GAM  di  Aceh  bisa  diselesaikan  dan  perjanjian  damai  Aceh  bisa diwujudkan. Di bawah pemerintahan SBY-JK, demokratisasi lanjutan terlaksana.  Pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung  (pilkadasung) dapat  dilakukan  di  33  provinsi  dan  lebih  dari  400  kabupaten/kota meskipun  semula  diperkirakan  pilkada  langsung  akan  menimbulkan banyak kerusuhan
Di  bawah  pemerintahan  SBY-JK,  kampanye  antikorupsi  digalakkan dengan banyak dipenjarakannya sejumlah kepala daerah, politisi dan pejabat  oleh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  yang  dibentuk era Megawati. Meskipun demikian beberapa  kalangan menilai bahwa penangkapan para koruptor oleh KPK masih selektif (”tebang pilih”), tidak signifikan untuk mengatasi sistem patronase yang telah berlangsung lebih dari 30 tahun. Hasil tangkapan KPK hanya mencakup para elit
“kelas  dua”,  demi    menjaga  soliditas  pemerintahan  SBY      bersama- sama partai Golkar dan militer (hlm. 38).

## Bab III Mereformasi  Konstitusi dan Sistem Pemilu
Jatuhnya  kekuasaan  Soeharto  membuka  peluang  bagi  kaum pembaharu demokrasi untuk membangun institusi-institusi demokratis. Demokratisasi  biasanya  menuntut  amandemen  drastis  dari  konstitusi lama  atau  membuat  yang  sama  sekali  baru,  termasuk  UU  pemilu- nya.  Tetapi,  rezim  post-otoritarian  tidak  selalu  didominasi  oleh  para pembaharu  demokratik.  Implementasi  reformasi  politik  tidak  selalu mulus  dan  sering  disesuaikan  dengan  kepentingan-kepentingan  sisa- sisa  rezim  lama  yang  masih  hidup  dan  kekuatan-kekuatan  politik baru  yang  lahir  pada  saat  rezim  lama  jatuh.  Misalnya,  pemerintahan Habibie,    utamanya  terdiri  dari  para  pengusung  rezim  Soeharto, sedangkan,  legislatif    dihasilkan  oleh  pemilu  1997  ala  Orba  yang masih  didominasi  partai  Golkar  dan  militer.  Jalur  menuju  reformasi demokratik  menjadi  tidak  jelas;  pemerintahan  dan  legislatif  tersebut yang  menginisiasi  proses  transformasi  demokratis  untuk  membawa Indonesia kepada pemilu pertama yang bebas setelah 30 tahun lebih di  bawah  rezim  otoriter.  Pemilu  1999  akhirnya  tidak  menghasilkan pemerintahan yang kuat dan kohesif, melainkan institusi-institusi yang terfragmentasi  pada partai-partai dan faksi-faksi yang saling bersaing (hlm.43). Akan  tetapi,  dalam  kondisi  yang  tidak  kondusif  demikian, MPR yang dikenal tempat parpol ”berkelahi” dan melakukan  ”politik dagang sapi”, mampu menghasilkan mayoritas yang diperlukan untuk mencarikan  jalan  keluar  bagi  perdebatan-perdebatan  yang  memecah Indonesia  sejak  tahun  1945”  (hlm.43).  MPR  juga  mampu  membuat keputusan-keputusan  substantif, di antaranya yang paling penting, ialah menuju prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan  dan sistem presidensial konvensional (hlm. 44).

## Warisan-warisan Konstitusi
UUD 1945 tidak secara eksplisit otoritarian, namun dalam praktiknya membuktikan  tidak  adanya    hambatan  bagi  pemerintahan  otoriter, pertama bagi Presiden Soekarno dan kemudian Presiden Soeharto, untuk memerintah (hlm.44). Beberapa   warisan praktik-praktik implementasi UUD  1945  oleh  rezim  berkuasa  sebelum  reformasi,  di  antaranya, MPR  sebagai  ”pemegang  kedaulatan  rakyat”,    pembuat  GBHN,  dan
memilih presiden serta wakil presiden;   DPR hasil pemilu  yang banyak direkayasa    proses  dan  hasilnya  oleh  rezim  Orde  Baru;  Golkar  dan militer  sebagai  pemain  utama  di  DPR;  serta  penyederhanaan  jumlah parpol oleh Soeharto.
Pilihan  konstitusional  mendasar,  antara  presidensialisme  dan parlementarianisme,  bukanlah  sebuah  isu  kontroversial  di  Indonesia. Meskipun  Indonesia  selalu  mempunyai  seorang  presiden  sejak proklamasi tahun 1945, pada tahun 1950-an negara ini mempraktikkan sistem  parlementer  gaya  Belanda,  yaitu  presiden  mempunyai  peran terbatas,  pemerintahan  dipimpin    perdana  menteri  yang  bertanggung jawab kepada parlemen (hlm.45).  Karena kegagalan sistem parlementer dalam menciptakan pemerintahan yang kuat,  Presiden Soekarno pada tahun 1959 mengeluarkan dekrit berlakunya kembali UUD 1945 yang pernah ditinggalkan beberapa bulan pasca-proklamasi kemerdekaan.
Baik Soekarno maupun Soeharto, keduanya melihat ”demokrasi liberal” Barat  sebagai  sumber  dari  banyak  permasalahan  bangsa  (hlm.43), sedangkan  UUD  1945  diangkat    sebagai  ideologi  sentral  (hlm.45). Sejak  1998  sampai  pasca-Soeharto  jatuh,  parlementarianisme  dan presidensialisme  kembali  diperdebatkan  banyak  orang  di  Indonesia. Sistem  ”presidensial”  Indonesia  versi  UUD  1945  asli  tidak  sesuai dengan  model  standar  (hlm.45).    Tidak  seperti  umumnya  sistem presidensial,  yakni presiden dipilih secara langsung dan tidak dapat dijatuhkan oleh suara  tidak percaya parlemen, presiden Indonesia versi UUD 1945 dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada MPR.
Pemilu 1999 menghasilkan MPR yang tegas mewakili sejumlah parpol yang berhasil menjatuhkan dua presiden (B.J. Habibie dan Gus Dur), serta  memulai  program    reformasi  konstitusi.  Pelengseran  efektif dua  presiden  dan  amandemen  awal  konstitusi  ternyata  mendorong ke  arah  ”parlementarianisme”,  meskipun  banyak  penolakan  terhadap parlementarianisme.  Presidensialisme kembali diperkuat setelah kira- kira  dua  tahun  anggota  parlemen  dapat  diyakinkan      bahwa  mereka sedang menuju  ke arah yang tidak dapat dielakkan. .Akhirnya,  MPR memilih  sistem  pemilihan  presiden  secara  langsung,  menggantikan sistem  pemilihan  presiden  secara  tidak  langsung  melalui  MPR  itu sendiri. (hlm. 45)
Isu  konsitusional  kedua  yang  penting  walaupun  tidak  diatur  secara
langsung dalam UUD 1945 adalah pilihan sistem pemilu. Reformasi terpenting yang memengaruhi pemilu adalah dihapuskannya ketentuan Orde  Baru  yang  membatasi  hanya  tiga  parpol  yang  boleh  mengikuti pemilu, dan dihapuskannya pembatasan-pembatasan terhadap pers dan media  lain.  Mengikuti  model  Belanda,  sistem  proporsional  dipakai dalam  pemilu  di  masa  singkat  sistem  parlementer  pada  tahun  1950- an,   kemudian pada pemilu-pemilu yang dimanipulasi era Orde Baru. Setelah Soeharto jatuh, sistem distrik ( a majoritarian single-member system )  banyak  diusulkan,  namun  akhirnya  yang  diadopsi  mayoritas anggota  parlemen  berdasar  kalkulasi  elektoral  parpol-parpol  terkait adalah  sistem  proporsional  yang  dimodifikasi  (hlm.46).  Reformasi konstitusi dan UU pemilu tersebut dilakukan oleh MPR dan DPR yang keanggotaannya saat itu masih didominasi oleh Golkar dan militer Orde Baru (hasil pemilu 1997).  Jatuhnya kekuasaan Soeharto tidak segera diikuti  oleh  pembubaran  kedua      lembaga  tersebut  (MPR  dan  DPR warisan Orde Baru). Meskipun demikian, kedua lembaga tersebut  telah melakukan reformasi mendasar dengan mentransformasi konstitusi dan sistem pemilu.
Dalam bab ini penulis buku juga   memaparkan pemilu 1999, amandemen konstitusi,  perubahan  UU  pemilu  dan  pemilu  2004,  stabilitas  politik dan korupsi, serta menuju pemilu 2009.

## Bab IV Perjuangan atas Pemerintahan Daerah
Sejak  tahun  1980-an,  banyak  negara  sedang  berkembang  memulai desentralisasi dalam bermacam-macam situasi dengan berbagai alasan. Di beberapa negara, desentralisasi  merupakan bagian dari program yang sedang berlangsung untuk meningkatkan efisiensi administrasi negara. Namun, di beberapa negara lain lagi, desentralisasi dikaitkan dengan adanya  perubahan  mendasar  dalam  struktur  pemerintahan.    Jatuhnya rezim sentralisasi, sebagai contoh, sering berakibat tidak hanya pada reformasi  konstitusi  dan  pemilihan  umum,  tetapi  juga  restrukturisasi hubungan  pusat-daerah.  Desentralisasi  meluas  secara  alamiah  dari pusat ke daerah dan tingkat-tingkat  lokal meskipun tingkat dan bentuk desentralisasi  bermacam-macam.  Sementara  itu,  di  beberapa  negara desentralisasi  berlangsung  secara  inkremental,  Indonesia  di  awal reformasi melakukan lompatan besar ( big bang ) yang mentransformasi struktur  kesatuan  yang  tersentralisasi  Orde  Baru,  ke  dalam  struktur
yang sangat terdesentralisasi. Beberapa pengamat menyatakan bahwa hal itu  merupakan kebijakan desentralisasi yang paling berani di negara sedang berkembang berdasar hukum-hukum desentralisasi yang paling radikal di Asia dan Pasifik (hlm. 87).
Tulisan  pada  bagian  ini  menggambarkan  sentralisasi  pemerintahan Soeharto  dilanjutkan  dengan  desentralisasi ”big  bang ”  yang  drastis. Meskipun  mereka mendukung Soeharto ketika  berkuasa, Golkar dan militer yang merupakan mayoritas dalam DPR hasil pemilu 1997 yang belum  tereformasi,  secara  cepat  membalikkan  posisi  mereka  dengan mendukung  draf  undang-undang  hubungan  pusat-daerah  usulan pemerintahan  B.J.Habibie.  UU  No.1999  (nomor  22  dan  nomor  25) dibuat dalam bayang-bayang krisis nasional dan prospek disintegrasi nasional, situasi-situasi yang oleh Grindle dan Thomas disebut ” crisis- ridden ”  (hlm.87).  Namun,  menjelang  tahun  2004,  ketika    Megawati menjabat sebagai presiden dan  keprihatinan akan terjadinya disintegrasi nasional mulai turun,  lahirlah UU No. 32 tahun 2004  dalam situasi, yang oleh Grindle dan Thomas disebut ” politics as usual ” (hlm.88).
Dalam  UU  No.  22  Tahun  1999  yang  dibidani  lahirnya  oleh  Ryaas Rasyid  dan  tim,    daerah  mendapat  pelimpahan  kewenangan  yang luas  dari  pusat,  DPRD  mempunyai  kekuasaan  besar  karena  dapat memberhentikan  kepala daerah. Sedangkan,  dalam UU No. 32 Tahun 2004,  sebagian  wewenang  yang  tadinya  telah  diserahkan  ke  daerah, oleh pusat ditarik kembali (resentralisasi).  Pada  era reformasi, daerah menerima    dana  perimbangan  yang  mencakup  dana  bagi  hasil,  dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). Daerah-daerah penghasil sumber daya alam seperti migas, banyak diuntungkan oleh sistem  perimbangan  keuangan  berkat  terjadinya  reformasi  dalam hubungan  pusat-daerah.  UU  No.  32  juga  memperkenalkan  sistem pemilihan kepala daerah secara langsung yang dalam praktik banyak diwarnai “politik uang” (hlm. 110).

## Bab V Reformasi Militer: Mundur dari Politik Praktis Menuju Kontrol Sipil
Reformasi militer yang demokratis, menurut Crouch,  mencakup dua hal. Pertama ,  militer  harus  mundur  dari  peranan  politiknya    sebagai kekuatan dominan di pemerintahan dan konsentrasi pada fungsi-fungsi
militer profesional. Kedua , pemerintahan sipil harus membangun kontrol atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang harus dilaksanakan militer. Jika kontrol sipil demokratik sudah tercapai, militer harus menerima kewajibannya bertanggung jawab melalui pemerintah kepada legislatif dan    opini  publik    (hlm.127).  Jatuhnya  Soeharto  dan  dimulainya reformasi  memberikan    tantangan  yang  berat  bagi  hubungan  sipil- militer.  Bagaimana  rezim  pasca-Soeharto  berhadapan  dengan  militer dan militer menyesuaikan diri dengan keadaan  yang sama sekali baru, merupakan salah satu hal yang ditulis dalam bab ini.

## Kepresidenan Habibie: Pendorong Menuju Reformasi Militer.
Naiknya  Habibie  sebagai  presiden  secara  tak  terduga,  mendadak, serta masa berkuasanya yang pendek, menyebabkan dia tidak banyak melakukan reformasi militer. Dia memegang kekuasaan tanpa dukungan berarti  dari  elit    maupun  massa.  Habibie  mendapat  cukup  dukungan dari kalangan Golkar,  namun dukungan dari militer dukungan  sangat terbatas.  Dukungan  lepada    Habibie  pada  umumnya  berasal  dari kalangan  militer yang  beragama Islam dari luar Jawa.
Dalam  situasi  yang  tidak  menentu,  pihak  internal  militer  sendiri melakukan  reformasi  yang  bertujuan  melepaskan  keterlibatannya dalam  arena  politik.    Akan  tetapi,  reformasi  dalam  tubuh  militer ini  tidak  sepenuhnya  diterima  di  semua  kalangan    petinggi  militer. Sebagian  masih  berangan-angan  untuk  kembali  kepada  ”kejayaan” militer pada masa lalu. Bila militer pada masa lalu   dikagumi rakyat, pada  saat  jatuhnya  Soeharto,  militer  mengalami  kegamangan  akibat ketidakmampuan  mereka  menyelamatkan  patron  mereka,  yaitu Soeharto, dan ketidakmampuan mereka mengendalikan dan menghadapi kerusuhan massa yang bersifat masif.   Selain itu, gerakan reformasi menginginkan  agar  doktrin  Dwi  Fungsi ABRI  yang  membuka  jalan bagi  militer  untuk  berpolitik  praktis,  ditinggalkan.  Dengan  cara  itu militer diharapkan dapat  fokus pada tugas sebagai tentara profesional.
Kalangan militer   terbelah  ke dalam  kelompok tentara yang berorientasi nasionalis  (”militer  merah  putih”)  yang  tidak  dekat  dengan  Habibie, dan  ”militer hijau”, yaitu  militer yang  berorientasi Islam  yang  dekat dengan Habibie.
Beberapa bulan sebelum peristiwa Mei 1998, militer terbelah menjadi dua, yaitu kelompok  yang mendukung Wiranto dan yang mendukung Prabowo (saat itu menantu Presiden Soeharto).  Wiranto, dalam tulisan Crouch,  termasuk  ’tentara  merah  putih’,  sedangkan  Prabowo  yang keluarganya tidak sangat Islami, memimpin petinggi-petinggi tentara ”hijau”.  Pertarungan antara dua faksi tersebut, menurut Crouch, bukan menyangkut ideologi, tetapi  memperebutkan kontrol terhadap tentara dan  jaringan  patronase  (hlm.131).  Wiranto  dan  Prabowo    orangnya Soeharto sejak Orde Baru berkuasa. Habibie pada awalnya  lebih dekat kepada Prabowo dan kelompok ”militer hijau”, tetapi Habibie kurang mempunyai keterampilan memanipulasi dan kurang pengalaman dalam menghadapi militer  seperti yang dimiliki  Soeharto (hlm.131).  Setelah melihat  tingkah  laku  Prabowo  yang  mengancam  Habibie,    Habibie segera beralih kedekatannya kepada Wiranto.
Setelah  kerusuhan  Mei  1998,  militer  yang  disalahkan  publik  atas keterlibatannya  dalam  politik  praktis  (termasuk  sebagai  instrumen Soeharto), dan terlibat dalam represi terhadap rakyat, menarik dukungan kepada  presiden  (hlm.129). Pemerintahan sipil pimpinan B.J. Habibie terkendala  kekuasaannya  yang  sangat  terbatas  untuk  melakukan reformasi  militer.  Namun  akhirnya,  kalangan  internal  TNI  sendiri berupaya untuk melakukan reformasi yang dikenal dengan  ”Paradigma Baru”,  hasil sebuah seminar militer di Bandung pada September 1998 (hlm.  132).  ”Paradigma  Baru”  merumuskan  prinsip-prinsip  untuk membimbing tentara kepada era baru. Tentara tidak akan ”mengusai” kembali  posisi-posisi  di  pemerintahan,  namun  akan  ”memengaruhi” keputusan-keputusan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak. Militer juga akan berbagi kekuasaan dengan sipil  (hlm. 133).
”Paradigma Baru” tidak berarti  merupakan blue print komprehensif mundurnya tentara dari politik, melainkan sekadar indikasi dari arah perubahan ( hlm. 133). Pascaseminar di Bandung, militer melaksanakan langkah-langkah untuk mengurangi keterlibatan mereka dalam praktik day-to-day  politics .  Langkah  pertama  adalah  melikuidasi  cabang- cabang  sospol  ABRI  di  seluruh  Indonesia  yang  dulunya  dipimpin Kasospol ABRI. Lembaga ini dulunya mengontrol partai , ormas, pers, dan aktivitas sipil lainnya.
Selain  itu,  sebagai  bagian  dari  reformasi  militer,  sejak  1 April  1999 diberlakukan   ketentuan baru yang mengharuskan semua militer aktif
untuk pensiun terlebih dahulu apabila ingin menduduki jabatan-jabatan politik  dan  pemerintahan  (seperti  menjadi  gubernur/bupati/walikota). Yudhoyono yang ikut menginisiasi reformasi militer terpaksa   harus pensiun  dini  sebagai  tentara  ketika  dalam  usia  50  tahun  karena  ia ditunjuk Presiden Abdurrahman Wahid sebagai menteri pada November 1999 (hlm. 133).
Militer  reformis  juga  ingin  mengurangi  dan  akhirnya  meniadakan perwakilan militer di DPR/DPRD, posisi  yang mereka nikmati sejak tahun  1960-an.  Militer  sebagai  institusi  juga  melepaskan  ikatannya dengan  Golkar,  berposisi  netral    terhadap  semua  parpol  (hlm.  134). Langkah-langkah yang diinisiasi dan dilakukan oleh sekelompok kecil militer  reformis  tersebut  (didukung  satu  kelompok  kecil  masyarakat sipil yang bernama ”Pro-Patria” sebagai think-tank ), semula mendapat tantangan  dari  sejumlah  petinggi  militer,  namun  akhirnya  dapat dirangkul mengingat perkembangan situasi baru yang tidak terhindarkan lagi. Sebaliknya, di kalangan pejabat sipil pemerintahan dan tiga parpol yang ada saat itu (Golkar, PDI dan PPP),  hanya sedikit  sekali yang peduli terhadap reformasi internal militer. Sejumlah kalangan anggota DPR pun hanya peduli pada   pengurangan  jumlah keterwakilan militer di lembaga legislatif (hlm.135).
Terjadinya penghinaan kepada  militer pascalepasnya Timor Timur dari Indonesia,  serta  tuduhan  internasional  terjadinya  pelanggaran  HAM secara besar-besaran oleh tentara di Timor Timur, telah menyebabkan militer garis keras berbalik kembali  melawan kelompok militer reformis. Meskipun  demikian,  militer  telah  terbukti    melakukan  langkah  yang berarti  walaupun  terbatas,    untuk  mengurangi  keterlibatannya  dalam politik praktis.
Pada    era  Abdurrahman  Wahid  sebagai  presiden,  ia  menunjuk enam  jenderal  sebagai  menteri.  Di  antara  keenam  militer  tersebut, Wiranto ditunjuk sebagai menteri koordinator politik dan  keamanan; Yudhoyono  sebagai  menteri  pertambangan  dan  energi.  Namun, karena  desakan  internasional  atas  tuduhan  Wiranto  bertanggung jawab  terhadap  pelanggaran  HAM  oleh  TNI  di  Timor  Timur,  Gus Dur  melengserkan  Wiranto  dari  jabatannya  sebagai  menteri  dan digantikan  oleh  Yudhoyono.  Sebelumnya,  Wiranto  ditunjuk  sebagai panglima ABRI, kemudian  oleh Gus Dur diganti dengan Laksamana Widodo.  Penunjukkan  petinggi  Angkatan  Laut  sebagai    Panglima
ABRI  merupakan bentuk reformasi militer yang dilakukan Presiden Abdurrahman  Wahid.  Pada    era  Orde  Baru,  jabatan  panglima ABRI selalu dipegang oleh Angkatan Darat. Namun, dengan adanya ancaman yang  datang  dari  DPR  atas  diberhentikannya  Menteri  Laksamana Soekardi  (PDI-P)  dan  Menteri  Jusuf  Kalla  (Golkar)    oleh  presiden, Gus Dur mencoba menarik kembali militer ke dalam politik. Pada 28 Januari 2001. Presiden Gus Dur  mengajukan usulan kepada beberapa petinggi  militer untuk memberlakukan dekrit  keadaan darurat untuk membubarkan  DPR.  Namun,  usulan  tersebut  ditolak  oleh  Panglima ABRI saat itu (Jenderal Endiartono Soetarto). Selanjutnya, Yudhoyono diberhentikan sebagai menteri oleh Presiden Gus Dur.    Gus Dur sendiri akhirnya    mengeluarkan  dekrit  dan  memberlakukan  keadaan  darurat menjelang  MPR meng- impeach -dia.
Dekrit dan pengumuman keadaan darurat tersebut dibaikan oleh MPR. MPR akhirnya memberhentikan Gus Dur sebagai presiden, digantikan oleh  Wapres  Megawati  Soekarno  Putri  sejak  23  Juli  2001.  Para  pe - tinggi TNI menolak mendukung langkah Gus Dur mengeluarkan dekrit keadaan darurat mungkin karena menyadari Gus Dur telah kehilangan kepercayaan dari  sebagian besar anggota MPR dan tentara ingin mem - pertahankan  langkah-langkah    reformisnya  mengurangi  keterlibatan militer dalam politik praktis (hlm. 140).
Mentalitas Dwi-Fungsi ABRI kembali muncul pada masa kepemimpi - nan Presiden Megawati. Presiden lebih condong pada tentara konserva- Presiden lebih condong pada tentara konserva - tif garis keras yang pro-Dwi Fungsi ABRI dan kelompok tentara yang beraliran “NKRI” sebagai ideologi. Di antara petinggi tentara beraliran konservatif yang disukai Megawati adalah Djadjat Suparman dan Bibit Waluyo.
Di  bawah  pemerintahan  SBY,  reformasi  internal  tentara    dan  upaya kontrol pemerintahan sipil terhadap tentara dilanjutkan meskipun  ba - nyak mengalami hambatan (hlm. 150). Pemerintahan SBY sukses me - nyelesaikan konflik Aceh melalui perjanjian perdamaian di Finlandia 15 Agustus 2005. Kesuksesan ini karena kontrol SBY terhadap militer reformis cukup efektif walaupun perjanjian damai RI dengah GAM ter - sebut sebelumnya banyak ditentang oleh para petinggi militer konser - vatif . Masalah yang belum terpecahkan dalam mereformasi TNI adalah masalah wilayah koter/komando teritorial (hlm.156-161) dan keuangan militer (161-174).
Koter  masih  dipertahankan  oleh  kalangan  petinggi  militer  dengan alasan untuk mempertahankan NKRI. Sementara itu,  anggaran militer dari  APBN sangat terbatas jumlahnya dan faktor ini menjadi  semacam alasan  pembenar  atas  bisnis  TNI  dan  praktek-praktek  ilegal  oknum- oknum  militer.  Selanjutnya,  masalah  impunitas  terhadap  petinggi militer yang dinilai  melanggar HAM dan penolakan sejumlah petinggi militer  atas  pemikiran    pengadilan  sipil  untuk  militer,  merupakan masalah berikut yang termasuk dalam ” grey areas ” yang menghambat reformasi di tubuh militer.
Namun,  secara  umum,    keberhasilan  reformasi  militer  yang  sangat penting adalah  fungsi pertahanan  (dipegang TNI) dan fungsi keamanan (dipegang POLRI) dipisah.  Selain itu,   dihapusnya privilege militer untuk menjadi anggota legislatif  tanpa ikut pemilu dan  dilarangnya semua  militer  aktif  untuk  berpolitik  praktis  atau  menduduki  jabatan pemerintahan kecuali setelah pensiun,    menunjukkan adanya reformasi penting namun masih sangat terbatas di tubuh militer.

## Bab VI Politik, Korupsi, dan Pengadilan
Dalam  bab  ini,  penulis  buku  memaparkan    lambannya  reformasi sistem peradilan di Indonesia. Awalnya, reformasi lembaga peradilan ditujukan agar pengadilan lebih independen dari intervensi pemerintah. Bentuknya  adalah  membebaskan  lembaga  peradilan  dari  kontrol administratif  Departemen  Kehakiman.  Selain  itu,  peranan  dominan presiden dalam  pemilihan hakim-hakim agung  dan penunjukan Ketua Mahkamah Agung, dikurangi secara drastis. Dibentuknya Mahkamah Konstitusi  juga  merupakan  bentuk  reformasi  bidang  peradilan  yang bertujuan  mengurangi  pengaruh  atau  campur  tangan  politik  dalam masalah-masalah  peradilan.  Namun,  reformasi  awal  peradilan  ini, menurut Harold Crouch, masih sangat minim untuk  mengatasi warisan Orde Baru yang merusak pengadilan, yaitu korupsi endemis (hlm.228).
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  yang  dibentuk  pada    era pemerintahan  Megawati,  efektivitas  kinerjanya  mulai  terlihat  ketika Presiden  SBY  secara  gencar  melancarkan  kampanye  antikorupsi. Pada  era SBY, sejumlah kepala daerah, anggota legislatif (pusat dan daerah), dan sejumlah orang penting yang  ditangkap KPK dan  diadili pengadilan  TIPIKOR,  berhasil  dimasukkan  penjara  karena  kasus- kasus korupsi. Akan tetapi, sejumlah kalangan mengkritisi KPK yang
”tebang  pilih”  dalam  menangkap  pelaku-pelaku    korupsi.    Mereka yang ditangkapi KPK kebanyakan  hanya  ”kelompok elit kelas dua”. Meskipun  demikian,  Crouch  berpendapat  bahwa  KPK  merupakan faktor penangkal korupsi yang sangat penting dan mencapai  kemajuan yang  signifikan    pada  masa      pemerintahan  Presiden  SBY-JK    (hlm. 229) .

## Bab VII  Menyelesaikan Kekerasan Komunal di Maluku
(hlm.242-330).
Bagian  ini  secara  panjang  lebar  menggambarkan  latar  belakang munculnya  kekerasan  komunal  di  Maluku  pascajatuhnya  Soeharto, sebab-sebab, aktor-aktor pelaku, dan akibat-akibat dari konflik komunal yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam dan Kristen. Proses- proses negosiasi dan mediasi serta resolusi konflik yang ditandai dengan penandatangan  ”Perjanjian Malino” oleh kelompok Islam dan Kristen pada Februari  2002, juga dipaparkan secara menarik oleh  penulis buku (hlm.258).

## Bab VIII  Menyelesaikan Tantangan Separatis di Aceh (hlm.279- 330)
Bab  VIII mengulas  secara singkat sejarah kelahiran GAM (Gerakan Aceh Merdeka),  perlawanan GAM pada masa  pemerintahan Soeharto dan  operasi-operasi  militer ABRI  ke Aceh,  pencabutan  status  DOM (Daerah Operasi Militer) pascalengsernya Soeharto, dan pendekatan- pendekatan yang lebih lunak oleh pemerintah-pemerintah pascaSoeharto terhadap GAM. Upaya pemerintahan SBY-JK yang berhasil mengakhiri konflik GAM-RI yang ditandai dengan penandatanganan MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005 juga dibahas dalam bab ini (hlm.300).

## Bab IX  Reformasi  dalam  Situasi-Situasi   yang Tidak Menjanjikan
Bab  ini  (hlm.  331-350),  menjadi  semacam  ringkasan  dari  bab-bab sebelumnya.  Crouch  menegaskan      bahwa  jatuhnya  rezim  otoriter membuka  lebar  prospek  reformasi  politik.  Crouch  dengan  mengutip pendapat Grindle dan Thomas menyatakan   bahwa ketika reformasi timbul,  elit  melihat    ada  krisis,  dan  kemudian  mereka  merasa  harus ”berbuat sesuatu” terhadap situasi. Jika tidak berbuat sesuatu, mereka akan  menghadapi  konsekuensi-konsekuensi  yang  serius.  Tetapi,
”berbuat sesuatu” menurut Crouch, tidak menjamin reformasi politik akan  dijalankan.  Sebuah  krisis  akan  memaksa  elit  untuk  berbuat sesuatu, tetapi tidak menentukan hakikat  dasar dari tindakan tersebut. Bahkan, ketika jatuhnya rezim otoriter mengakibatkan sebuah ”transisi demokratis”,  institusi-institusi  demokrasi  baru  tidak  selalu  dapat melaksanakan reformasi politik yang efektif (hlm.331).
Studi  Crouch  ini  menunjukkan  bahwa    reformasi  telah  diusahakan dengan berbagai sukses dan kegagalan. Titik awal krisis Indonesia ada - lah krisis keuangan Asia yang bermula di Thailand pada pertengahan 1997 dan secara cepat menyebar ke beberapa negara Asia. Meskipun lima negara menderita berat, tidak satu pun yang  seberat Indonesia. Beberapa kepala pemerintahan negara Asia kehilangan jabatan ketika krisis terjadi, namun hanya di Indonesia yang sistem politiknya berubah secara mendasar. Banyak organisasi civil society dan  sejumlah anggota rezim Soeharto melakukan tekanan untuk perubahan bertahap sebelum Mei 1998.  Namun, hanya setelah lepasnya kontrol kekuasaan Soeharto dan jatuhnya rezim, reformasi politik yang cukup berarti  terlihat  di Indonesia.
Akan tetapi, situasi tidak selalu tepat dan mengalami kemujuran.  Tu - runnya ekonomi secara besar-besaran  yang mempercepat ambruknya kekuasaan Soeharto, telah menyebabkan hancurnya  tata tertib di se - luruh Indonesia. Berbagai protes antipemerintah secara besar-besaran berlangsung di Jakarta dan pusat-pusat pemerintahan daerah. Kerusu - han dan kekerasan etnis menjadi umum,  para investor dan kelompok bisnis menarik  modalnya ke luar Indonesia. Tetapi, tidak ada elit alter - natif kohesif yang siap mengambil alih kekuasaan. Justru, kroni-kroni Soeharto, baik sipil maupun militer,  masih kuat.
Pemilu  bebas  tahun  1999  membawa  parpol-parpol  baru  ke  dalam pemerintahan  dan legislatif, tetapi menteri-menteri yang terkait dengan Orde  Baru    masih    duduk  dalam    kabinet Abdurrahman  Wahid  dan Megawati, berbarengan  dengan perwakilan kekuatan-kekuatan politik baru. Para reformis di legislatif maupun kabinet, tidak pernah ada yang dominan,  baik  dalam    pemerintahan  Abdurrahman  Wahid  maupun Megawati. Pertanyaan sentral sebenarnya adalah bagaimana reformasi politik dapat berlangsung pada situasi-situasi yang serba sulit itu.

## KESIMPULAN PENULIS BUKU: REFORMASI YANG GANJIL (TIDAK MERATA)
Pada  halaman 349,  Crouch menyebut reformasi di Indonesia sebagai reformasi yang ganjil atau tidak merata ( uneven reform ). Prospek untuk reformasi politik terlihat gelap pada tahun-tahun pertama pascajatuh - nya Orde Baru tahun 1998 ketika  Habibie berjuang untuk membangun kekuasaan. Pesimisme melanda sejumlah kalangan,  bahkan, ada yang memperkirakan negara ini akan pecah. Dari Orde Baru yang didominasi oleh  presiden yang didukung militer dan Golkar, kekuasaan kemudian pindah ke pemerintahan koalisi yang lemah yang terdiri atas  partai-par - tai yang saling bersaing dan  kurang  kohesif. Kabinet yang terfrag - mentas,  yang    berhadap-hadapan  dengan  parlemen  yang  terfragmen - tasi, semestinya  tidak mendukung reformasi pada masa depan. Akan tetapi, penulis buku ini menunjukkan bahwa dari satu pemerintahan ke pemerintahan  berikutnya,  institusi-institusi  yang  kurang  menjanjikan tersebut ternyata   berhasil menginisiasi dan melaksanakan reformasi yang cukup signifikan dalam 10 tahun  berikutnya (hlm. 349).
Akan  tetapi,  reformasi  tidak  berjalan  merata  pada  semua  bidang. Reformasi  yang  paling  terlihat  ada  pada    lembaga-lembaga pemerintahan:  arsitektur governance. Konstitusi  hampir  seluruhnya diamandemen dan  telah mendekati standar internasional. Sementara itu,  pada  tingkat  nasional  dan  lokal,  pemilihan  kepala  daerah  secara langsung telah  memberikan hasil yang cukup mencerminkan  preferensi pemilih  walaupun    kinerja  dan  tingkah  laku  politisi  masih  jauh  dari harapan publik.
Hubungan  pusat-daerah juga mengalami  banyak kemajuan. Meskipun ada sedikit pengembalian  kekuasaan pusat (resentralisasi) pada tahun 2004,    pemerintah  daerah  era  reformasi  mempunyai  lebih  banyak kendali  atas  urusan-urusan  rumah  tangga  mereka  dibandingkan  pada era Orde Baru . Namun, pemerintahan daerah tersebut umumnya belum memenuhi standar good governance.
Militer telah mundur dari partisipasi politik langsung meskipun terus melanjutkan  pengaruh  politik  informal  mereka.    Kontrol  sipil  penuh terhadap  militer belum tercapai.
Kemajuan yang paling minim terjadi di sektor pengadilan mengingat pengadilan yang korup tidak dapat menjadi detterent (penangkal) bagi
korupsi  yang  merata  di  pemerintahan  dan  bisnis.    Namun,    lembaga antikorupsi  (KPK) mulai memberikan hukuman berat pada sejumlah kecil  pejabat  yang  berpengaruh    pada  meningkatnya  secara  tajam risiko  korupsi.  Sementara  itu,  intervensi  pemerintah  pusat    telah mengembalikan tata tertib dan mengakhiri kekerasan  di dua provinsi (Maluku dan Aceh).

## PENUTUP
Buku  ini  membahas  reformasi  yang  dilakukan  oleh  institusi-institusi yang tidak menjanjikan ( unpromising institutions ). Karya ini merupakan “potret  besar”  reformasi  politik  di  Indonesia  pascaSoeharto  dengan menjelaskan  permulaan  reformasi  politik    pada  institusi-institusi kunci  dan    bagaimana  perkembangannya,    serta    sejauhmana  batas- batas reformasi yang telah dicapai. Crouch menunjukkan, pada semua institusi,  reformasi  dimulai  pada  sebuah  atmosfir  dimana    ”politik uang”  dianggap  sebagai  hal  normal  dan    umum  terjadi    pada  segala aspek kegiatan pemerintahan. Stabilitas Orde Baru tercapai, salah satu faktor penyebabnya, karena kemampuan rezim  menekan penentang/ pembelot dan karena  jaringan patronase Orde Baru  yang mengikat para  penikmat keuntungan yang hierarkinya berujung pada  Soeharto.
Jatuhnya  rezim  Soeharto  mengakibatkan  terfragmentasinya  struktur patronase Orde Baru  dan munculnya jaringan-jaringan baru di sekitar sisa-sisa  Orde Baru dan kekuatan-kekuatan politik lama yang tadinya ditekan. Politik uang masih nyata pada semua tingkatan pemerintahan, dan    meskipun  menunjukkan  kemajuan  signifikan,  penghalang- penghalang    besar  terus  menghambat  reformasi  lanjutan.  Selain  itu, terdapat ketergantungan  sejumlah politisi dan pejabat pada sirkulasi sejumlah  dana  tidak  reguler.    Pascapemilu  2004,    terlihat  adanya masalah-masalah    kerangka  kelembagaan,  kinerja  dan  penampilan ( performance ) politisi- politisi yang terpilih secara demokratis dalam pemilu.
Menurut saya, karya Harold Crouch  ini sangat informatif dan penting dibaca. Buku ini   menunjukkan penguasaan dan pemahaman Harold Crouch  --  seorang  ” Indonesianist ”  senior  asal  Australia--terhadap masalah-masalah  politik  Indonesia.    Ia      selama  puluhan  tahun mengamati  dan  mengikuti  perkembangan  politik  Indonesia,  bahkan sejak republik ini masih sangat muda usia. Membaca buku ini berarti
membuka  kembali  lembaran  sejarah  perjalanan  10  tahun  reformasi politik di Indonesia yang penuh dengan tantangan dan hambatan.
Di  samping  beberapa kekuatannya,    karya  ini  juga  memiliki bebera - pa kelemahan. Buku ini cenderung  ”bias” dengan tendensi pemihakan Crouch pada sosok dan kepemimpinan  Presiden SBY.   Krisis keuangan Asia yang bermula di Thailand pada 1997 sebagai salah satu faktor pen - ting penyebab jatuhnya rezim Soeharto, hanya sedikit sekali  dising - gung.   Reformasi ekonomi terbatas di Indonesia dan pemekaran daerah secara besar-besaran  pascaSoeharto, juga kurang dieksplorasi Crouch. Meskipun demikian, karya Crouch ini sangat menarik dan penting un - tuk dibaca, terutama karena  sudut pandang Crouch yang  menghargai proses reformasi yang cukup sulit  di Indonesia.  Buku ini secara impli - sit juga  memberikan ”pesan” penting supaya reformasi di Indonesia di - lanjutkan  menuju demokrasi dan tata-kelola  pemerintahan yang baik.