## KOMPETENSI PROFESIONALISASI GURU
Nasokah 1
Dosen Tetap Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UNSIQ Wonosobo

## Abstrak
Guru  adalah  termasuk  suatu  profesi  yang  memerlukan  keahlian  tertentu  dan  memiliki tanggung  jawab  yang  harus  dikerjakan  secara  profesional.  Karena  guru  adalah  individu yang  memiliki  tanggung  jawab  moral  terhadap  kesuksesan  anak  didik  yang  berada dibawah pengawasannya, maka keberhasilan siswa akan sangat dipengaruhi oleh kinerja yang  dimiliki  seorang  guru.  Oleh  karena  itu,  kompetensi  profesional  diharapkan  akan memberikan  sesuatu  yang  positif  yang  berkenaan  dengan  keberhasilan  prestasi  belajar siswa.
Menurut  Undang-Undang  Guru  dan  Dosen  (UU  RI  No.  14  tahun  2005)  pasal  1  bahwa guru  adalah  pendidik  profesional.  Seorang  guru  dikatakan  profesional  jika  mampu memenuhi  empat  kompetensi,  yaitu  kompetensi  kepribadian,  pedagogik,  profesional  dan sosial.  Kompetensi  profesional  dan  pedagogik  merupakan  cerminan  kemampuan  dasar mengajar seorang guru yang ditunjukkan dalam kegiatan pembelajaran.
Sejalan  dengan  tantangan  kehidupan  global,  peran  dan  tanggung  jawab  guru  di  masa mendatang  akan  semakin  komplek.  Di  masa  depan,  guru  bukan  satusatunya  orang  yang lebih pandai di tengah-tengah siswanya. Jika guru tidak memahami mekanisme dan pola penyebaran informasi yang demikian cepat, ia akan terpuruk secara profesional.
Kata Kunci: Kompetensi, Profesionalisasi dan Global

## Abstract
Teachers are among a profession that requires certain skills and responsibilities that must be  done  in  a  professional  manner.  Because  teachers  are  individuals  who  have  a  moral responsibility  towards  the  success  of  the  students  under  his  supervision,  the  successful students  will  be  greatly  influenced  by  the  performance  possessed  a  teacher.  Therefore, professional competence will hopefully give something positive with regard to the success of student achievement.
According  to  the  Law  on  Teachers  and  Lecturers  (Law  No.  14  of  2005)  Article  1  that teachers  are  professional  educators.  A  teacher  said  if  it  is  able  to  meet  the  four professional  competence,  namely  personal  competence,  pedagogic,  professional  and social. Professional and pedagogical competence is a reflection of a teacher to teach basic skills shown in learning activities.
In line with the global challenges of life, roles and responsibilities of teachers in the future will be more complex. In the future, teachers are not the only people who are more versed in the midst of their students. If teachers do not understand the mechanisms and patterns of dissemination of information so quickly, it will be dropped in a professional manner. Keywoards : Competence, professionalism and Global

## A. PENDAHULUAN
Pada pasal 10 ayat (1) undang-undang nomor 14 tentang guru dan dosen, Mengatur pendidikan profesi  yang  menghasil  pembentukan  perangkat  kompetensi  baru  yang  diturunkan  dari the  four pillars  of  learning  UNESCO ,  sehingga  bingkai  penyelengaraan  pendidikan  profesional  guru  yang dipahami  secara  universal  melainkan  juga  berbeda  dari  bingkai  pikir  penyelenggaraan  pendidikan profesional bagi pengampu layanan ahli di tanah air seperti psikolog, konselor, atau dokter. Secara rapi membedakan tahap pendidikan akademik dari tahap penumbuhan serta pengesahan penguasaan kiat  profesional,  yang  dilakukan  secara  kompetensi  melalui  latihan,  menerapkan  kemampuan
1 Dosen  tetap  prodi  PGMI  fakultas  Tarbiyah  dan  Keguruan  Universitas  Sains  Al-Qur’an  (UNSIQ)  Jawa  Tengah  di Wonosobo
akademik  yang  utuh  yang  dipersyaratkan  penyelenggaraan  layanan  ahli  dibidang  yang bersangkutan, yang diperoleh pada tahap pendidikan akademik, dalam konteks otentik di lapangan dengan  mekanisme  penyelesaian  yang  efektif.  Oleh  karena  itu  bagaimanakah  upaya  untuk meningkatkan profesinalisasi guru yang bermutu di indonesia?

## B. KOMPETENSI

## 1) Pengertian
Kompetensi  merupakan  perpaduan  dari  pengetahuan,  keterampilan,  nilai  dan  sikap    yang direfleksikan  dalam  kebiasaan  berfikir  dan  bertindak.  Mc  Ashan  (Mulyasa,  2002)  mengemukakan bahwa  kompetensi “...is  a  knowledge,  skills,  and  abilities  or  capabilities  that  a  person  achives, which become part of his or her beingto  the exent he or she can satisfactorily perform particular cognitive,  affective,  and  pshychomotor  behaviors.” Dalam  hal  ini,  kompetensi  diartikan  sebagai pengetahuan,  keterampilan  dan  kemampuan  yang  dikuasai  oleh  seseorang  yang  telah  menjadi bagian  dari  dirinya  sehingga  ia  dapat  melakukan  perilaku-perilaku  kognitif,  efektif,  dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya.
Menurut  Finch  danCrunkilton  mengartikan  kompetensi  sebagai  penguasaan  suatu  tugas, keterampilan,  sikap,  dan  Apresiasi  yang  diperelukan  untuk  menunjang  keberhasilan.  Hal  tersebut menunjukkan  bahwa  kompetensi  mencakup  tugas,  keterampilan,  sikap  dan  apresiasiyang  harus dimiliki oleh seorang guru untuk dapat melaksanakan tugas-tugas pembelajaran sesuai dengan jenis skill yang dimilikinya.
2) Pengertian profesi dan profesionalisasi Guru
Istilah  profesionalisasi  yang  terdapat  dalm  kamus  besar  bahasa  indonesia  sebagai  berikut: Profesi  adalah  bidang  pekerjaan  yang  dilandasi  pendidikan  keahlian  (keterampilan,  kejuruan  dan sebagainya)  tertentu.  Profesional  adalah  (1)  bersangkutan  dengan  profesi,  (2)  memerlukan kepandaian  khusus  untuk  menjalankannya  dan,  (3)  mengharuskan  adanya  pembayaran  untuk melakukannya.  “Profesionalisasi  ialah  proses  membuat  suatu  badan  organisasi  agar  menjadi profesional.” (Moeliono, 1998: 702).
Menurut Dictionary of Education: Profession is an occupation usually involving relatively long and  specialized  preparation  on the level of  higher  education  and  governed  by its on  own  code  of ethic;  professions  is  one  who  has  accuired  a  learned  skill  and  conforms  to  ethical  standar  of  the profession in which he practice to skill, (Good, 1973, 440).
Dilihat dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam profesi seorang guru digunakan tekhnik  dan  prosedur  intelektual  yang  harus  dipelajari  secara  sengaja,  sehingga  dapat  diterapkan untuk kemaslahatan bagi anak didik dalam kaitan ini seorang guru profesional dapat dibedakan dari guru  yang  amatir  walaupun  sama-sama  menguasai  sejumlah  tekhnik  dan  prosedur  kerja  tertentu, seorang guru profesional harus memiliki informed responsiveness :  “Ketanggapan  yang berdasarkan kearifan”, terhadap implikasi kemasyarakatan atas objek keahliannya.
Sejalan  dengan  hal  tersebut,  T  Raka  Joni  (1998:  348-349),  mengatakan:  ada  lima  ciri keprofesian  bagi  semua  guru  didalam  bidang  pendidikan  di  tanah  air. Pertama, profesi  itu  diakui oleh  masyarakat  dan  pemerintah  dengan  adanya  bidang  layanan  tertentu  yang  hanya  dapat dilakukan  oleh  kelompok  pekerja  yang  dikategorikan  sebagai  suatu  profesi.  Ketentuan  layanan bidang pendidikan di negara kita agaknya jauh lebih mudah disepakati akan tetapi tidak demikian halnya  mengenai  keunikan  kualifikasi  pemangku-pemangku  jabatannya  mulai  dari  taman  kanan- kanank  sampai  perguruan  tinggi  dapat  ditemukan  guru-guru  yang  sebenarnya  tidak  menunjukkan kualifikasi unik sebagai tenaga kependidikan.
Kedua, pemikiran  sekumpulan  ilmu  menjadi  landasan  sejumlah  tekhnik  serta  prosedur  kerja unik  itu.  Profesi  kedokteran  misalnya  dapat  menyebutkan  sejimlah  bidang  ilmu  yang  mendasari teknik dan prosedue kedokteran seperti anatomi, bakteriologi, biokimia, patologi, farmakoligi, dan sebagainya.  Namun  bagi  profesi  keguruan,  keharusan  penguasaan  bidang-bidang  ilmu  penyangga tidaklah selugas itu. Bahkan ada sementara pihak yang berpendapat bahwa satu-satunya syartat bagi pemangku  jabatan  guru  adalah  penguasaan  bidang  ilmu  sumber  bahan  ajaran.  Menurut  penganut pendapat  tersebut,  fungsi  guru  adalah  meneruskanilmu  dengan  memperagakan  cara  berpikir  dan
bertindak  seorang  ilmuwan.  Dengan  demikian,  masalah  pokok  yang  perlu  dikaji  secara  tajam namun dengan pikiran jernih dan kepala dingin dalam hal ini adalah: apakah pelaksana tugas guru seperti itu merupakan layanan ahli yang perlu dipelajari dengan sengaja.
Ketiga ,  diperlukan  persiapan  yang  matang  dan  sistematis  sebelum  orang  melaksanakan pekerjaan  profesional.  Dengan  perkataan  lain,  guru  profesional  mempersyaratkan  pendidikan  pra jabatan  yang  sistematis  yang  berlangsung  relatif  lama.  Dalam  hubungan  ini,  apabia  diperhatikan sejarah  persekolahan  di  negara  ini  dan  negara  lain,  akan  termonitor  perkembangan  yang  serupa; pada  permulaannya,  jajaran  guru  diisi  oleh  mereka  yang  ditanggap  menguasai  apa  yang  perlu diajarkan. Akan tetapi, setelah lembaga pendidikan pra jabatan guru didirikan, karena satu dan lain alasan,  masih  cukup  banyak  juga  jabatan  guru  diisi  oleh  mereka  yang  tidak  dipersiapkan  secara sengaja untuk itu.
Keempat, adanya  mekanisme  untuk  melakukan  penyaringan  secara  efektif  sehingga  hanya mereka  yang  dianggap  kompeten  yang  dibolehkan  bekerja  memberikan  layanan  ahli  yang dimaksud. Sebagaimana dikemukakan di atas, bidang ini merupakan suatu kelemahan pokok profesi keguruan negara kita.
Kelima ,  diperlukan  organisasi  profesi  disamping  untyuk  melindungi  kepentingan  anggotanya dari  saingan  yang  datang  dari  luar  kelompok,  juga  berfungsi  untuk  meyakinkan  para  anggotanya menyelenggarakan  layanan  ahli  terbaik  yang  bisa  diberikan  demi  kemaslahatan  para  pemakai layanan.  Oleh  karena  itu  kita  berhak  dan  wajib  bertanya,  apakah  organisasi  profesi  yang  ada  di negara kita telah menunaikan fungsi secara memadai?
Mengacu  kelima  ciri  diatas,  lalu  apakah  dapat  disimpulkan  bahwa  bidang  keguruan  bukan merupakan profesi di negara kita? Apabila hanya diterapkan kriteria profesionalisasi diatas terhadap keadaan  dewasa  ini,  maka  jawabannya  jelas  bahwa  bidang  keguruan  belum  merupakan  profesi dalam  arti  yang  sepenuhnya.  Akan  tetapi,  apabila  kita  memusatkan  kepedulian  pada  kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dan diperlukan untuk melestarikan keyakinan bangsa dan  negara,  maka  penanganan  layanan  pendidikan,  mulai  dari  perencanaan  sampai penyelenggaraannya  dari  hari  ke  hari  mutlak  mensyaratkan  tenaga-tenaga  profesional.  Penyiapan generasi muda melalui sistem magang (anak petani ikut ayah ke sawah, anak nelayan ikut ayah ke laut dan sebagainya) jelas sudah tidak memadai lagi untuk bertahan (survive) dalam abad informasi ini. Sebaiknya penyiapan menjemput hari esok saat ini membutuhkan guru-guru  yang benar-benar memiliki  ketanggapan  yang  berlandaskan  kearifan  (informed  responsiveness)  terhadap kemungkinan  masalah-masalah  yang  akan  dihadapi  masyarakat  yang  akan  datang.  Dengan perkataan  lain,  hanya  kepada  guru-guru  yang  profesional  masa  depan  bangsa  dan  negara  dapat dipercaya.

## C. TANTANGAN KOMPETENSI PROFESIONALISASI JABATAN GURU
Dari uraian tentang pengertian profesi dan profesionalisasi diatas, tersirat tantangan-tantangan yang  harus  disambut  jika  kita  ingin  memprofesionalisasikan  jabatan  guru.  Dengan  perkatan  lain, hakikat keprofesionalan jabatan guru tidak akan terwujud hanya dengan mengeluarkan pernyataan bahwa guru adalah jabatan/pekerjaan profesional, meskipun pernyataan itu dikeluarkan dalm bentuk peraturan  resmi.  Sebaliknya,  status  profesional  hanya  dapat  diraih  melelui  perjuangan  yang  berat dan  cukup  panjang.  T.  Raka  Joni  mengemukakan  ada  enam  tahap  dalam  proses  profesionalisasi (1989; 350-351). Enam tahap itu adalah sebagai berikut:
1. Bidang  layanan  ahli  “unik”  yang  diselenggarakan  itu  harus  ditetapkan.  Dengan  adanya  surat keputusan  Men-PAN  No.  26/1989  berarti  untuk  bidan  ini  dapat  dikatakan  telah  tercapai  dan terpenuhi.
2. Kelompok profesi dan penyelenggara pendidikan pra jabatan yang mempersiapkan tenaga guru yang profesional; guru meyakinkan agar para pendatang baru dilingkungan profesi ini memiliki kompetensi  minimal  bagi  penyelenggaraan  layanan  ahli  yang  mempersatukan  kepentingan pemakai  layanan.  Kelompok  profesi  seharusnya  merupakan  “soko  guru”  penyangga  mutu layanan  ahli  yang  diselenggarakan  oleh  para  anggotanya.  Hal  ini  masih  belum  tampak  dan terjadi di negara kita.
3. Adanya  mekanisme  untuk  memberikan  pengakuan  resmi  kepada  program  pendidikan  pra jabatan  yang  memenuhi  standar  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya.  Selanjutnya  untuk pemberian  pengakuan  terhadap  kelayakan  program  pendidikan  pra-jabatan  penilaian seyogyanya  tidak  ditujukan  terbatas  pada  gambaran  statis  masukan  instrumental  yang  dimiliki oleh  lembaga  penyelenggara  pendidikan  pra-jabatan  (jumlah  dosen,  ruangan,  buku,  peralatan laboratorium  dan  sebagainya),  tetapi  juga  terhadap  proses  pemanfaatan  masukan  instrumental itu dalam menyelenggarakan pendidikan pra-jabatan. Tahap ini pun masih mengidap kelemahan mendasar  di  negara  kita.  Sebab  dewasa  ini  pengakuan  lebih  banyak  didasarkan  kepada pemilikan/kepemilikan  (program  yang  diselenggaakan  oleh  pemerintah  otomatis  diakui, sedangkan  yang  diselenggarakan  oleh  swasta  tanpa  kecuali  diwajibkan  membuktikan kelayakan). Penetapan pengakuan secara berkala inilah yang dinamakan akreditasi
4. Adanya  mekanisme  untuk  memberikan  pengakuan  resmi  kepada  lulusan  program  pendidikan pra-jabatan yang memiliki kemampuan minimal yang disyaratkan (sertifikasi). Karena besarnya resiko  yang  dapat  terjadi  apabila  pekerja  profesional  melakukan  kesalahan  dalam  bekerja memberikan  layanan  ahlinya,  maka  sertifikasi  saja  sering  dianngap  belum  cukup  untuk memeberikan  perlindungan  kepada  masyarakat  umumnya,  pemakai  layanan  khususnya. Disamping  sertifikasi  juga  dianggap  perlu  diberlakukan  mekanisme  pemberian  izin  praktek (licensure). Di Amerika Serikat misalnya, setiap negara bagian memiliki sistem pemberian izin praktek sendiri-sendiri bagi guru sekolah dasar dan menengah, sedangkan di negara kita boleh dikatakan akreditasi, sertifikasi, izin praktek pertukarpakaikan.
5. Secara  perorangan  dan  secara  kelompok,  kaum  pekerja  profesional  bertanggung  jawab  penuh atas  segala  aspek  pelaksana  tugasnya.  Oleh  karena  itu,  untuk  dapat  memanfaatkan  segala keahliannya dalam melaksanakan tugas-tugasnya, seorang pekerja profesional diberi kebebasan untuk  mengambil  keputusan  secara  mandiri.  Sedangkan  penilaian  oleh  sejawat  yang  sederajat tingkat  keahliannya  (pengawasan  kesejawatan).  Tanpa  kebebasan  maka  tidak  akan  ada penelitian  independen (independentjudgement) yang  didasarkan  pada  pertimbangan  ahli;  dan pada gilirannya tanpa independent judgement mustahil dapat terwujud profesionalitas.
6. Kelompok  profesional  memiliki  kode  etik  yang  merupakan  dasar  untuk  melindungi  para anggota  yang  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  profesional,  disamping  merupakan  sarana  untuk mengambil tindakan penertiban terhadap anggota yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan  suara  dan  semangat  kode  etik  itu.  Selanjutnya,  baik  secara  perorangan  maupun  secara kelompok, pekerja berkewajiban untuk secara terus-menerus menjaga meningkatkan kehandalan layanan-layanan,  baik  dari  segi  kemampuan  maupun  dari  segi  integritas  profesional penyelenggaranya.
Dari  enam  tahap  itu  apabila  disimpulkan,  maka  ada  dua  aspek  yang  harus  saling  menunjang sehingga  sesuai  bidang  layanan,  memenuhi  syarat  untuk  dinyatakan  sebagai  profesi,  yaitu  (a) keterandalan  layanan,  dan  (b)  layanan  yang  khas  itu,  diakui  dan  dihargai  masyarakat  dan pemerintah.  Selanjutnya  suatu  layanan  dapat  diandalkan  apabila:  (a)  pemberi  layanan  menguasai bertul apa yang dikerjakan, dan (b) penerima layanan dapat mempercayai bahwa kemaslahatannya didahulukan dalam proses pemberian layanan itu.
Penguasaan  bidang  layanan  dalam  bidang  keguruan  berarti  kemampuan  merancang  dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar sekaligus mencapai dua sasaran, pencapaian tujuan-tujuan berkaitan  dengan  mata  pelajaran  yang  diajarkan  satu  p[ihk,  dan  dipihak  lain  pada  saat  yang  sama penyelenggaraan  layanan  keguruan  juga  merupakan  perwujudan  urunan  nyata  bagi  pencapaian tujuan utuh pendidikan, mulai dari kebiasaan bekerja sampai dengan mencinta tanah air. Ini berarti bahwa  seorang  guru  yang  profesional  memahami  apa  yang  diajarkannya,  menguasai  bagaimana mengajarkannya  dan  yang  tidak  kalah  pentingnya  menyadari  benar  mengapa  dia  menetapkan pilihan  terhadap  kegiatan  belajar  mengajar  tersebut.  Dengan  perkataan  lain,  dia  telah memperhitungkan  kemungkinan  dampak  jangka  panjang  dari  setiap  keputusannya  berlandaskan wawasan kpendidikan sebagai perwujudan dari ketanggapan yang berlandaskan kearifan.

## D. UPAYA PENINGKATAN KOMPETENSI GURU DI INDONESIA
Profesionalisasi  berhubungan  dengan  profil  guru,  walaupun  potret  guru  yang  ideal  memang sulit  didapat  namun  kita  tidak  boleh  menerka  profilnya.  Guru  idaman  merupakan  produk  dari kseimbangan antara penguasaan aspek keguruan dan disiplin ilmu (dalam Mimbar Pendidikan IKIP Bandung No. 3/September 1987: 87). Keduanya tidak perlu dipertentangkan melainkan bagaimana guru    tertempa  kepribadiannya  dan  terasah  aspek  penguasaan  materinya.  Kepribadian  guru  yang utuh  dan  berkualitas  sangat  penting  karena  dari  sinilah  mmuncul  tanggung  jawab  profesional sekaligus menjadi inti kekuatan profesional dankesiapan untuk selalu mengembangkan diri. Tugas guru adalah merangsang potesi peserta didik dan mengajarnya supaya belajar. Guru tidak membuat peserta  didik  menjadi  pintar.  Guru  hanya  memberikan  peluang  agar  potensi  itu  ditemukan  dan dikembangkan. Kejelian itulah yang merupakan ciri kepribadian profesional.
Sehubungan  dengan  hal  di atas,  maka  upaya  peningkatan  profesi  guru  di  indonesia  sekurang- kurangnya menghadapi dan memperhitungkan empat faktor, yaitu (1) ketersediaan dan mutu calon guru,  (2)  pendidikan  pra  jabatan,  (3)  mekanisme  pembinaan  dalam  jabatan  dan,  (4)  peranan organisasi profesi, keempat faktor itu dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Ketersediaan dan mutu calon guru
Selama  ini  pilihan  lulusan  SMTA  studi  lembaga  pendidikan  tenaga  kependidikan (pendidikan  pra-jabatan)  masih  belum  merata  mencerminkan  pilihan  utama  yang  dasar. Akibatnya  jika  mereka  menjadi  tentu  tidak  sepenuh  hati  memahami  dan  menghayati  makna profesi dan keguruan. Kita bisa saja membantah dengan contoh-contoh namun apabila kita ingin membenahi  keadaan,  akan  jauh  lebih  produktif  apabila  kita  menerima  kenyataan  ini.  Sebab persoalan yangmendasar adalah apakah bidang ini bisa dibiarkan  hanya diisi oleh mereka  yang sudah  tidak lagi  memiliki  pilihan lain,  dan/atau  oleh mereka  yang  menganggap  pekerjaan  guru sebagai  tempat  persinggahan  sementara  sebelum  berhasil  memperoleh  pekerjaan  lain  yang menawarkan imbalan yang lebih baik. Berapa besarkah kemungkinan bangsa kita akan bertahan apabila  secara  sitematis  pendidikan  generasi  mudanya  diserahkan  kepada  kelompok  yang kemampuan dan dedikasinya kurang meyakinkan.? Suara dan janji muluk mengenai kemuliaan bidang pekerjaan guru lebih baik.  Lebih menarik, lebih kompetitif jika dibandingkan pekerjaan lain.
Jabatan  fungsional  diharapkan  menjadi  daya  pikat  tersendiri  terhadap  profesi  guru.  Daya pikat itu merefleksikan masyarakat untuk memberikan makna sendiri, baik dalam usaha mencari bibit-bibit guru yang berkualitas. Oleh karena itu, Surat Keputusan Men-PAN itu mengarah pada langkah yang tepat menuju peningkatan daya tarik bidang keguruan.
2. Pendidikan Pra-jabatan
Sebagaimana  disyaratkan  dalam  uraian  terdahulu,  bidang  pekerjaan  guru  hanya  pantas memperoleh  penghargaan  khusus  seperti  diatur  oleh/melalui  Surat  Keputusan  Men-PAN  itu, apabila jajaran guru memberikan layanan ahli, yang hanya bisa diberikan melalui pendidikan pra jabatan.  Sebaliknya  mereka  tidak  pernah  melalui  jenjang  pendidikan  pra0jabatan,  tidak mempunyai kemampuan menyelenggarakan layanan  yang khas dimaksud. Dalam kata lain, ada dua langkah yang perlu diambil untuk mencapai keadaan yang dikehendaki itu.
Pertama , untuk meyakinkan pemilikan kemampuan profesional awal, saringan calon peserta pendidikan  pra-jabatan  perlu  dilakukan  secara  efektif,  baik  dari  segi  kemampuan  potensial, aspek-aspek kepribadian yang relevan, maupun motivasinya. Disampingmensyaratkanmekanisme  saringan  yang  efektif,bidang  pekerjaan  guru  akan memperoleh  calon  yang  bermutu  jika  saringan  yang  dilakukan  terhadap  calon  yang  bermutu pula.  Dengan  kata  lain,  keadaam  demikian  didukung  oleh  sistem  imbalannya  membuat  putra putri terbaik kita tertarik untuk memasuki bidang pekerjaan guru.
Kedua, pendidikan  pra-jabatan  harus  benar-benar  sistematis  menyiapkan  calon  guru  untuk menguasai  kemampuan  profesional.  Ada  yang  berpendapat  bahwa  untuk  menjadi  guru  harus diperlukan penguasaan mantap bidang ilmu sumber bahan ajaran. Kemampuan keguruan untuk dapat  mengolah  dan  menyajikan  bahan  itu  kepada  peserta  didik  akan  tumbuh  sendiri  dari pengalamanan.  Bahkan  ada  yang  mengisyaratkan  bahwa  apabila  seseorang  mampu
memperagakan bagaimana menggeluti bidangnya, maka sekaligus telah terpenuhilah persyaratan untuk  menjadi  guru  karena  proses  belajar  imu  sama  sebangun  dengan  proses mengkomunikasikan  ilmu,  yang  juga  sama  dan  sebangun  dengan  mengajarkan  ilmu.  Dengan perkataan  lain,  menurut  pendapat  ini,  tidak  diperlukan  persiapan  khusus  untuk  menjadi  guru. Agaknya pihak ini menganut pendapat bahwa pendidikan sama dengan mengajarkan ilmu.
Program penyelenggaraan pendidikan pra-jabatan guru harus diselenggarakan secara benar- benar  mantap,  apabila  kita  menginginkan  jajaran  guru  terdiri  dari  tenaga-tenaga  profesional. Profesionalisasi  jabatan  guru  agaknya  merupakan  satu-satunya  pilihan  sebab  masa  depan indonesia menjadi taruhan.
3. Mekanisme pembinaan dalam jabatan
Ada  tiga  upaya  dalam  penyelenggaran  pelbagai  aspek  dan  tahap  penanganan  pembinaan dalam jabatan profesional guru. Ketiga upaya itu adalah sebagai berikut:
Pertama, mekanisme  dan  prosedur  penghargaan  aspek  layanan  ahli  keguruan  perlu dikembangkan.  Berlainan  dengan  jenjang  pendidikan  tinggi  yang  telah  memberlakuakan mekanisme ini dalamwaktu relatif lama, jenjang pendidikan dasar menengah sama sekali belum berpengalaman  dalam  hal  ini.  Bukan  hanya  itu,  apabila  jenjang  pendidikan  tinggi  mempunyai kultural kolegial yang telah punya tradisi cukup panjang. Sebaliknya dunia pendidikan dasar dan menengah ditandai dengan sruktur hierarkis yang mantap. Dengan perkataan lain, penilaian ahli secara  hierarik-administratif  yang  selama  ini  berlaku,  justru  bertentangan  dengan  hakikat pengawasan kesejawatan terhadap layanan ahli profesional.
Kedua ,  sistem  pendidikan  di  jenjang  SMTA  yang  berlaku  sekarang  jelas  memerlukan penyesuaian  mendasar.  Tidak  lagi  debenarkan  seorang  kepala  satu  jenis  SMTA  dipromosikan menjadi pengawas, apalagi untuk pengawas jenis SMTA yang lain. Bahkan untuk jenjang SMTA mungkin  sudah  harus  dipikirkankebutuhan  mengadakan  pengawas  bidang  studi,  meskipun hubungan  hierarkisnya  dengan  para  guru  di  lapangan  memerlukan  banyak  penyesuaian. Misalnya seorang guru berijazah S3 yang diawasi oleh pengawas berijazah S2. Juga bagaimana hasil  pengawasan  dimasukkan  dalam  mekanisme  penilaian  jabatan  fungsional,  masih memerlukan banyak penjabatan operasional.
Ketiga, keterbukaan  informasi  dan  kesempatan  untuk  meraih  kualifikasi  formal  yang  lebih tinggi,  katakanlah  S1  dan  bahkan  S2  dan  S3,  apabila  25%  saja  dari  jajaran  guru  SD  (belum termasuk  guru  SMTP  dan  SMTA)  yang  berkesempatan  untuk  menduduki  jenjang  kepangkatan yang  mempersyaratkan  pendidikan  S2  dan  3%  berkesempatan  menduduki  jenjang  kepangkatan S3,  dapat  dibayangkan  tambahan  pekerjaan  yang  perlu  ditangani  oleh  lembaga  pendidikan tenaga  kependidikan,  baik  dari  segi  daya  tampung  maupun  dari  segi  pengembangan  program yang  diperlukan.  Sebab  dengan  mudah  dapat  dibayangkan  bahwa  sekali  lagi  demi  kehandalan layanan  ahli  yang  dibutuhkan  sistem  pendidikan,  program-program  yang  baru  perlu dikembangkan  sesuai  dengan  kebutuhan.  Sedangkan  dari  segi  daya  tampung,  mekanisme pengumpulan  kredit  yang  tidak  seluruhnya  mempersyaratkan  kehadiran  penuh  di  kampus sebagaimana telah lumrah di negara maju, harus secepatnya mulai dikembangkan.
4. Peranan organisasi profesi
Diatas  telah  dikemukakan  bahwa  pengawasan  mutu  layanan  suatu  bidang  profesional dilakukan  secara  kesejawatan,  baik  melalui  perorangan  maupun  organisasi  profesi.  Dalam  hal ini,  pernyataan  yang  muncul  ialah,  apakah  organisasi  profesi  yang  diharapkan  memainkan pengawasan  kesejawatan  yang  dimaksud  telah  siap  menjalankan  fungsinya?  Tentu  saja  pada kesempatan  ini  yang  dikejar  bukan  semata-mata  pernyataan  formal  kesanggupan  mengemban fungsi  profesional  penting  ini,  namun  terwujudnya  mekanisme  pengawasan  kesejawatan  yang hakiki,  baik  berkenaan  dengan  penyelenggaran  layanan  ahli  itu  sendiri  maupun  berhubungan denagn  pendidikan  pra-jabatan  para  calon  pekerja  profesional  yang  bersangkutan.  Dengan perkataan  lain,  pengawasan  dilakukan  bukan  atas  dasar  kekuasaan  seperti  yang  telah  terjadi  di lingkunagan sekitar buruh. Sebaliknya, pengawasan dilakukan oleh kelompok ahli yang dipandu nilai-nilai profesi yang sejati, yaitu pengabdian keahlian bagi kemaslahatan orang banyak.
Dengan  diberlakukannya  undang0undang  RI  No.  20/2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional dan Surat Keputusan Menteri Penertiban Aparatur Negara No. 26/1989. Langkah awal yang mendasar untuk mengakhiri perlakuan kurang taat asa terhadap jajaran guru telah diambil. Disampingmenawarkan  janji  yang  membangkitkan  harapan,  langkah  mendasar  itu  juga  disertai seperangkat tantangan berat yang harus dihadapi jika kita ingin memprofesionalisasikan jabatan guru  sebagai  karir  profesional,  harus  diterjemahkan  menjadi  perbagai  upaya  yang  sistematis, konsisten dan terjangkau oleh berbagai pihak dan instasi terkait.
Penanganan  yang  tepat  terhadap  semua  aspek  dan  tahap  sisitem  pengadaan  guru  yaitu perekrutan , pendidikan pra-jabatan, pengangkatan-pengangkatan dan pembinaan dalam jabatan (in  service  training) akan  berdampak  positif  dalam  profesionalisasi  jabatan  gutu,  yang  dinberi peluang besar noleh keputusan pe,erintah untuk mempfungsionalkan jabatan guru. Akan tetapi di pihak  lain  menghadang  tantangan  dan  kendala,  apakah  mekanisme  saringan  yang  digunakan memang  menjaring  bibit  yang  benar-benar  unggul?  Bagaimakah  kita  meyakinkan  bahwa pendidikan  pra-jabatannya  memang  menghasilkan  lulusan  yang  memiliki  seperangkat kemampuan  awal  yang  disyaratkan.  Yang  tidak  memiliki  oleh  mereka  yang  tidak  mengenyam pendidikan  pra-jabatan?  Bagaimanakah  kita  mengembangkan  mekanisme  pengawasan  layanan ahli  yang  dibayar  mahal  itu,  sehingga  kemaslahatan  penerima  layanan  diyakinkan  pada gilirannya,  masa  depan  bangsa  yang  lebih  baik    memang  secara  sistematis  telah  diupayakan perwujudannya?  Akhirnya  bagaimanakah  pengawasan  layanan  ahli  yang  dimaksud,  sekaligus dijabarkan kedalam bentuk mekanisme penghargaan yang efektif dalam rangka pembinaan, yang secra tepat memberi imbalan kepada pemilik ijazah atau kepala anggota suatu perserikatan yang bersifat eksklusif, melainkan karena alasan keahlian yang diabadikan kepentingan orang banyak.
Sekali  lagi,  fajar  harapan  telah  menyingsing  bagi  jajaran  keguruan,  namun,  tantangan- tantangan  bawaanya  tidak  dapat  diseelekan.  Pemberian  imbalan  yang  kenyataannya  tidak didasarkan  kepada  penghargaan  terhadap  layanan  ahli,  akan  menjadi  bumerang,  yaitu  dana imbalan  yang  lebih  besar  diberikan  kepada  pihak  yang  tidak  berhak,  kepentingan  masa  depan bangsa  terabaikan,  jajaran  profesional  keguruan  gagal  diwujudkan  digantikantikan  oleh kelompok yang memperoleh hak khusus karena kesempatan, bukan karena layanan ahlinya yang memang andal. Oleh karena itu, kita berharap mudah-mudahan pengambil keputusan, organisasi profesi, jajaran keguruan dan masyarakat luas diberi kejernihan pikiran dan keteguhan pendirian dalam  mengupayakan  akan  segala  yang  perlu,  untuk  mewujudkan  dan  meningkatkan  upaya profesionalisasi jabatan guru melalui fungsionalisasi jabatannya di indonesia.

## E. KESIMPULAN
Profesionalisasi guru yang bermutu dalam pendidikan tidak lain adalah seperangkat fungsi dan tugas guru Dalam lapangan pendidikan berdasaekan keahlian yang diperoleh meleui pendidikan dan latihan  khusus  dibidang  pekerjaan  yang  mampu  mengembangkan  kekaryaannya  secara  ilmiah disamping mampu menekuni bidang profesinya selama hidupnya. Mereka itu adalah para guru yang profesional  yang  memiliki  kompetensi  keguruan  berkat  pendidikan  atau  latihan  di  lembaga pendidikan  guru  dalam  jangka  waktu  tertentu  sesuai  dengan  skillnya  masing-masing.  Disamping tugas  profesional  keguruan,  mereka  mapu  bertugas  dalam  manajemen  kelas  dalam  rangka  proses belajar mengajara yang efektif dan efisien.
Kinerja guru yang efektif dapat disimpulkan:
1. Guru  hendaknya  lebih  memfokuskan  proses  pembelajaran  itu  kepada  belajar  siswa  daripada kepada mengajar (lebih memperhatikan siswa daripada dirinya sendiri).
2. Guru hendaknya memfasilitasi belajar siswa yang mendorongnya untuk berpikir.
3. Guru  hendaknya  merancang  berbagai  tugas  atau  kegiatan  yang  merangsang  siswa  untuk berpikir.
4. Guru  hendaknya  mendorong  siswa  untuk  menghubungkan  suatu  materi  yang  dipelajarinya disekolah dengan yang diluar sekolah (analisis relevansi).
5. Guru  hendaknya  menciptakan  lingkungan  belajar  yangpositif,  yang  dapat  mengembangkan keingintahuan (curiosity) siswa, sehingga anak terdorong untuk bertanya dan berpendapat.
6. Guru hendaknya membantu siswa untuk belajar tentang bagaimana belajar (learn how to learn).
Sedangkan  kompetensi  profesional  guru  berdasarkan  PP  19  Pasal  28:  Guru  sebagai  agen pembelajaran:
1. Kompetensi pedagogik
Dapat diwujudkan dengan kemampuan mengenal peserta didik secara mendalam.
2. Kompetensi kepribadian Kemampuan memahami bidang studi.
3. Kompetensi profesional Kemampuan menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.
4. Kompetensi sosial Kemampuan menegmbangkan profesionalisme guru secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anik  Gufon,  2003 .  Kurikulum  Berbasis  Kompetensi:  Kajian  Kritis  Implementasi  dan  Implikasi, Jurnal pendidikan Volume I No. 3/IS.112 Maret 2003: Universitas Negeri Yogyakarta. Dedi Permadi, 1999. Kepemimpinan Mandiri (Profesional) Kepala Sekolah . Bandung: PT.  Sarana Panca Karya. Depdiknas, 2001 . Manajemen Peningkatan Berbasis Sekolah . Diknas-Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat  Pendidikan Menengah Umum.
E.  Mulyasa,  2002. Manajemen  Berbasis  Sekolah  Konsep  Strategi  dan  Implikasi .  Bandung:  PT. Remaja Rosda Karya
H.A.R Tilaar, 2001. Paradigma Pendidikan Nasional . Jakarta: Rineka Cipta.
H.H  Mc  Ashan,  1989. Competency  Based  Education  and  Behavior  Objectives .  New  Jersey: Educational Technologhy Publications, Engelwood Cliff.
Udin  Syaefudi  Saud,  Ph.  D,  2007 Modul  Metodologi  Penelitian  Pendidikan  Dasar .  SPS  UPI. Bandung.
Bruce Joyce and Weil, Model of Teaching , Pretince/Hall International, Inc, New Jersey. 1980. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Petunjuk Pelaksanaan Muatan Lokal , Jakarta, 1994. ..........., Kurikulum Pendidikan Dasar : GBBP SLTP, Jakarta, 1994. EC. Wragg(ed), Classroom Teaching Skill , Nicholls Publishing Company, New York, 1984.
Instuction Material Laboratory, Teacher Tachtics, the Ohio State University, 1986. Lapp,  Diane  et  all, Teaching  and  Learning :  Philosophical,  Pshycologycal,  Curricular  Application, Macmillan Publishing co, Inc, New York, 1975.
Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar , Sinar Baru, Bandung, 1989. ............, Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah , Sinar Baru, Bandung. 1989 N K, Rustiyah, Strategi Belajar Mengajar, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
Subandiyah, Pengembangan dan Inovasi Kurikulum , PT Raja Grafindo Persaja, Jakarta, 1993. Surahmad, Winarno, Pengantar Interaksi Belajar Mengajar , Tarsito, Bandung, 1986.