## Lisensi Creative Commons Atribusi-NonCommercial 4.0 Internasional

## Penyuluhan Hukum Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata Di Klasis Buru Utara dan Buru Selatan
Yosia Hetharie 1 , Pieter Radjawane 2
1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.
: josephushetharie@gmail.com 1
: xxxxxxxxxxxxxxxx
Info Artikel Abstract Keywords: Legal Counseling; Handling and Resolution; Civil Case.
Introduction: In the life of society, nation and state, it cannot be denied that there are many problems and conflicts of interest in society  that lead to cases.
Both  parties  want  to  defend  their  interests  or  rights,  so  the  case  cannot  be avoided. This also often occurs in communities in the North Buru Klasis and South Buru Klasis on Buru Island, Maluku Province.
Purposes  of  Devotion: The  handling  and  settlement  of  a  civil  case  in  the community is one of the fields of study in service activities that are important to convey  to  the  community  in order  to  improve  the  legal  understanding  of  the community  as  well  as  education  for  the  community  with  very  minimal  legal knowledge so that the public clearly understands the form of settlement of civil cases.
Method of Devotion: The method used in this activity is in the form of legal counseling for the community in North Buru and South Buru Klasis through material presentation and questions and answers.
Results of the Devotion: In the communities or congregations in Klasis Buru Utara  and  Buru  Selatan,  through  the  results  of  material  presentations  and discussions with various elements of society, both from the chairman of the class, chairman of the congregation, church pastor, village government staff, as well as youth elements and community leaders who attended the event. In counseling activities, the data found are that there are various legal issues and problems that often occur in the dynamics of the congregation, both among fellow congregation members and with outside communities in North Buru and South Buru.

## Abstrak
Kata Kunci: Penyuluhan Hukum;
Penanganan dan Penyelesaian;  Perkara Perdata.
Latar  Belakang: Dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan bernegara, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak terjadi persoalan dan benturan  kepentingan  di  dalam  masyarakat  yang  berujung  kepada terjadi  perkara.  Kedua  belah  pihak  sama-sama  ingin  mempertahankan kepentingan  atau  hak-haknya,  sehingga  perkara  tersebut  tidak  dapat dielakkan.  Hal  ini  juga  seringkali  terjadi  dalam  masyarakat  di  Klasis Buru  Utara  dan  Klasis  Buru  Selatan  yang  ada  di  Pulau  Buru  Provinsi Maluku.
Tujuan  Pengabdian: Penanganan  dan  penyelesaian  suatu  perkara perdata  dalam  masyarakat  menjadi  salah  satu  bidang  kajian dalamkegiatan  pengabdian  yang  penting  untuk  disampaikan  kepada masyarakat  dalam  rangka  meningkatkan  pemahaman  hukum masyarakat serta edukasi bagi masyarakat dengan pengetahuan hukum yang sangat minim sehingga masyarakat memahami dengan jelas bentuk penyelesaian perkara perdata.

## Volume 1 Nomor 2, September 2021: h. 73 – 79
E-ISSN: 2775-6203
E-ISSN: 2775-6203                             AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum Vol 1, No 2 (2021): 73 - 79
Metode Pengabdian: Metode yang digunakan dalam kegiatan ini berupa penyuluhan  hukum  bagi  masyarakat  di  Klasis  Buru  Utara  dan  Buru Selatan melalui pemaparan materi serta Tanya jawab.
Hasil/Temuan Pengabdian: Dalam masyarakat atau Jemaat yang ada di Klasis Buru Utara maupun Buru Selatan, melalui hasil pemaparan materi dan dskusi dengan berbagai unsur lapisan masyarakat baik dari ketua klasis, ketua majelis jemaat, pendeta jemaat, staf pemerintah desa, serta unsur  pemuda  dan  tokoh  masyarakat  yang  hadir  dalam  kegiatan penyuluhan,  data  yang  ditemukan  adalah  terdapat  berbagai  persoalan dan  permasalahan  hukum  yang  seringkali  terjadi  dalam  dinamika berjemaat baik antar sesama warga jemaat maupun dengan masyarakat luar di Buru Utara dan Buru Selatan.

## 1. Pendahuluan
Masyarakat merupakan kumpulan manusia  yang hidup  bersama untuk waktu yang relatif lama dan memiliki kesadaran  bahwa mereka merupakan satu kesatuan  yang terikat pada satu  sistem  kehidupan  bersama,  dimana  di  dalamnya  ter dapat  berbagai  kaidah yang    bertujuan    untuk    mengatur    bagaimana    warganya  bertingkah  laku. 1 Kehidupan masyarakat  manapun  terdapat  berbagai  bentuk  kepentingan.    Kepentingan  tersebut  ada yang selaras satu sama lain, tetapi ada juga yang saling bertentangan satu dengan yang lain. Apabila  terdapat  dua  atau  lebih  kepentingan  yang  saling  bertentangan,  maka  terjadilah bentrok  kepentingan.  Inilah yang dalam istilah yuridis dinamakan sengketa atau perkara. 2 Perkara  tersebut  oleh  para  pihak  dapat  diselesaikan  secara  damai  sehingga  tidak memberikan kerugian bagi para pihak yang berperkara, tetapi ada juga perkara yang tidak bisa  diselesaikan  oleh  para  pihak,  bahkan  sampai  menimbulkan  pertengkaran oleh  para pihak dan mendatangkan kerugian. Perkara yang terjadi antara para pihak tersebut, jika menimbulkn kerugian, maka para pihak dapat memilih untuk menyelesaikan perkara itu baik  melalui  jalur  non  litigasi  (diluar  pengadilan),  maupun  jalur  litigasi  (melalui pengadilan),  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara,  tidak  dapat dipungkiri bahwa banyak terjadi persoalan dan benturan kepentingan di dalam masyarakat yang  berujung  kepada  terjadi  perkara.  Kedua  belah  pihak  sama-sama  ingin mempertahankan  kepentingan  atau  hak-haknya,  sehingga  perkara  tersebut  tidak  dapat dielakkan. Hal ini juga seringkali terjadi dalam masyarakat di Klasis Buru Utara dan Klasis Buru Selatan yang ada di Pulau Buru Provinsi Maluku.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  melalui  Sinode  Gereja  Protestan  Maluku  melalui Biro Pekabaran Injil dan Pelayanan Kasih, Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) ,  merasa  penting  untuk  memberikan  edukasi  dan  pemahaman  hukum  bagi  masyarakat terkait dengan bentuk penanganan dan penyelesaian perkara perdata yang terjadi di Klasis Buru Utara dan Buru Selatan.
1 Rosita,  “Alternatif  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  (Litigasi  Dan  Non  Litigasi),”  Al-Bayyinah  2,  no.  1 (2017): 99–113, https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v1i2.20.
2 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis) (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), h. 320-321.

## 2. Metode Pengabdian
Dalam  Kegiatan  penyuluhan  hukum  yang  diselenggarakan  oleh  Biro  Hukum  dan HAM,  Sinode  GPM  dengan  tema  “Penjemaatan  Informasi  Hak  Ulayat  Masyarakat, Pelatihan Pemetaan Wilayah dan Potensi Sumber Daya Alam, Penyusunan Perdes/Perneg” di Klasis Buru Utara dan Buru Selatan ini sangat penting penting guna memberikan edukasi dan pemahaman hukum mengenai proses penanganan dan penyelesaian perkara perdata bagi masyarakat.
Tahapan kegiatan penyuluhan hukum di atas terdiri dari:
1) Sinode GPM Melalui Biro Pekabaran Injil dan Pelayanan Kasih, Biro Hukum dan HAM  melakukan koordinasi  dengan  Klasis  Buru  Utara  dan  Buru Selatan  guna pelaksanaan kegiatan, khususnya dengan klasis Buru Selatan sebagai tuan rumah pelaksaksanaan kegiatan.
2) Narasumber  menyiapkan  materi  berupa  powerpoint  sebagai  bahan  presentasi dalam kegiatan penyuluhan hukum dimaksud.
3) Klasis  Buru  Selatan  sebagai  tuan  rumah  menyiapkan  lokasi  dan  berbagai keperluan guna pelaksanaan kegiatan dimaksud.
4) Kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan dala bentuk diskusi panel yang mana para  pemateri  secara  bergilir  menyampaikan  materinya  kemudian  kesempatan dibuka kepada para peserta dalam hal ini masyarakat baik Kepala Desa, Ketua Majelis  Jemaat,  Tokoh  Pemuda  maupun  peserta  lainnya  untuk  mengajukan berbagai pertanyaan dalam sesi diskusi dan Tanya jawab.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

## 3.1 Perkara-Perkara Perdata Yang Terjadi Dalam Masyarakat di Klasis Buru Utara dan Buru Selatan
Kegiatan Sosialiasi dan Penyuluhan yang diselenggarakan oleh Biro Hukum dan Hak Asasi  Manusia  (HAM),  Departemen  Pemberitaan  Injil  dan  Pelayanan  Kasih,  yang bekerjasama  dengan  Biro  Lingkungan  Hidup,  Departemen  Pengembangan  Oikumene Semester GPM yang diselenggarakan di Klasis Buru Selatan yang melibatkan para utusan Klasis Buru Utra dan Buru Selatan pada Tanggal 17-20 September 2021 di buka oleh Majelis Pekerja  Harian  (MPH)  Sinode  GPM.  MPH  Sinode  GPM  berharap  bahwa  kegiatan penyuluhan ini dapat memberikan edukasi dan pemahaman bagi masyarakat serta menjadi tempat  bagi  untuk  untuk  menyampaikan  berbagai  dinamika  dan  persoalan  yang  terjadi dalam jemaat di Klasis Buru Utara dan Buru Selatan sehingga kemudian dapat di evaluasi guna peningkatan kualitas pelayanan dan pengembangan masyarakat di Klasis Buru Utara dan Buru Selatan.

## Gambar 1
Pembukaan Kegiatan Penyuluhan Oleh Majelis Pekerja Harian Sinode GPM
Gambar 2

## Peserta Kegiatan Penyuluhan dari berbagai unsur masyarakat dari Klasis Buru Utara dan Klasis Buru Selatan
Dalam masyarakat atau Jemaat yang ada di Klasis Buru Utara maupun Buru Selatan, melalui hasil pemaparan materi dan dskusi dengan berbagai unsur lapisan masyarakat baik dari ketua klasis, ketua majelis jemaat, pendeta jemaat, staf pemerintah desa, serta unsur pemuda  dan  tokoh  masyarakat  yang  hadir  dalam  kegiatan  penyuluhan,  data  yang ditemukan adalah terdapat berbagai persoalan dan permasalahan hukum yang seringkali terjadi  dalam  dinamika  berjemaat  baik  antar  sesama  warga  jemaat  maupun  dengan masyarakat luar di Buru Utara dan Buru Selatan.
Persoalan dan permasalahan hukum yang terjadi, baik dalam lingkup perkara pidana, perkara  tata  usaha  Negara  maupun  perkara-perkara  perdata,  unuk  perkara-perkara perdata yang terjadi, dapat dikategorikan dalam beberapa bidang kajian yaitu:
1) Perkara Tanah dan hak-hak ulayat atas tanah;
2) Perkara Perceraian
3) Perkara Warisan
4) Perkara Wanprestasi dan Ganti Kerugian
Berdasarkan diskusi dengan para peserta yang hadir dalam kegiatan penyuluhan ini, masih  banyak  masyarakat  yang  belum  terlalu  memahami  dengan  baik  bagaimana  cara penyelesaian  dan  penanganan  satu  perkara  perdata  baik  itu  secara  non  litigasi  maupun litigasi.  Hal  ini  kemudian  menyebabkan  seringkali  perkara-perkara  perdata  yang  terjadi tidak  dapat  diselesaikan  dengan  baik.  Masyarakat  belum  memahami  bagaimana sebagainya suatu perkara perdata yang terjadi itu harus diselesaikan seperti apa, dengan kata  lain,  tingkat  pemahaman  hukum  masyarakat  masih  minim  berkaitan  dengan penyelesaian dan penanganan perkara-perkara perdata.
Dari berbagai macam perkara perdata yang terjadi sebagaimana telah disebutkan di atas,  yang  paling  menjadi  perhatian  masyarakat  karena  seringkali  terjadi  di  masyarakat Klasis  Buru  Utara  dan  Buru  Selatan  adalah  mengenai  Tanah  dan  persoalan  hak  ulayat masyarakat. Hal inilah yang kemudian membuat para peserta yang hadir antusias untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan persoalan hukum tanah dan hak ulayat. Masyarakat  hendak  mengetahui  dengan  jelas  dari  aspek  hukum  bagaimana  seharusnya perkara-perkara perdata, salah satunya bicara soal tanah dan hak ulayat itu bisa ditaggani dan diselesaikan dengan baik sehingga hak-hak masyarakat adat di Buru Utara dan Buru Selatan itu bisa dilindungi oleh hukum dan tidak dirampas oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

## 3.2 Bentuk Penyelesaian Perkara Perdata Litigasi dan Non Litigasi
Perkara Perdata dapat diartikan sebagai masalah atau persoalan atau urusan dalam lapangan hukum keperdataan dan perlu penyelesaian. 3 Pengertian Perkara Perdata dalam arti luas yaitu termasuk perkara-perkara perdata baik yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa. 4 Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo,SH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, menyatakan bahwa Perkara Perdata adalah “ Meliputi baik perkara yang  mengandung  sengketa (contentieus) maupun yang  tidak  mengandung sengketa (voluntair). 5
Dasar hukum penyelesaian suatu perkara perdata yaitu:
1) Reglement  Tot  Regeling  Van  Het  Rechtswezen  In  De  Gewesten  Buiten  Java  En Madura  (  Staatsblad  Tahun 1927 Nomor 227) RBG
2) Het Herziene Inlandsh Reglement  (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44) HIR
3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
4) UU Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009)
5) Undang-Undang Mahkamah Agung (UU No. 3 Tahun 2009)
3 https://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_hukum_acara_perdata_(small_claims_c ourt).pdf, Diakses tanggal 20 Oktober 2021.
4 Kuswandi and Mohammad Nasichin, “Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan,” Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik 8, no. 2 (2019): 236–61.
5 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 1998), h. 178.
6) Undang-Undang Peradilan Umum (UU No. 49 Tahun 2009)
7) Undang-Undang Peradilan Agama (UU No. 3 Tahun 2006)
8) Undang-Undang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (  UU  No.  30 Tahun 1999)
9) PERMA Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ( PERMA No. 1 Tahun 2016)
10) PERMA  Tentang  Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  di  Pengadilan  Secara Elektronik (PERMA No.  1 Tahun 2019).
Bentuk penyelesaian perkara perdata dapat dikategorikan dalam dua (2) bentuk yaitu:
1) Secara Non Litigasi
2) Secara Litigasi
Penyelesaian perkara perdata secara non litigasi secara hukum dapat dibagi mencjadi tiga (3) yaitu negosiasi, konsiliasi dan mediasi. Kemudian dalam konteks gereja dalam tugas dan  tanggungjawab  melayani  di  tengah-tengah  masyarakat  dan  jemaat,  maka  bentuk penylesaian perkara non litigasi juga termasuk pendampingan apastoralia gereja. Kegiatan Pendampingan Pastoral Gereja tentu memiliki fungsi dan peran yang sangat penting bagi jemaat  dlm  rangka  menopang,  membimbing,  memperbaiki  hubungan  serta  memelihara kondisi kehidupan jemaat sebagai bagian dari tubuh Kristus atau Gereja agar Jemaat hidup berdampingan  secara  harmonis.  Tanggungjawab  gereja  dan  para  pelayan  sangat  besar untuk  memperbaiki  hubungan  diantara  sesama  anggota  jemaat  yang  mungkin  ada  dlm masalah atau sengketa.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pemaparan  materi  dan  dilanjutkan  dengan  Tanya  jawab  dengan peserta  yang  hadir  dalam  kegiatan  penyuluhan,  dapat  disimpulkan  bahwa  pemahaman hukum masyarakat di Klasis Buru Utara dan Buru Selatan masih minim, sehingga banyak pertanyaan yang  diajukan oleh masyarakat guna memperoleh informasi terkait perkara- perkara perdata yang dihadapi. Oleh sebab itu, kegiatan-kegiatan penyuluhan seperti ini, perlu  dilakukan  secara  rutin  dan  yang  terpenting  adalah  output  dari  kegiatan  ini  dapat disampaikan kepada pemerintah daerah baik Kabupaten Buru dan Buru Selatan maupun Pemerintah  Provinsi.  Sinode  GMP  dalam  peran  dan  fungsi  melayani  masyarakat  juga menjadi terpanggil untuk sama-sama ada dan berproses dengan  masyarakat dan jemaat guna  menjawab  berbagai  dinamika  dan  realita  yang  terjadi  khususnya  perkara-perkara hukum termasuk bi bidang hak-hak keperdataan.

## Ucapan Terima Kasih (Acknowledgments)
Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik secara  materiil  maupun  moril  sehingga  kegiatan  penyuluhan  ini  dapat  dilaksanakan dengan  baik  meskipun  masih  banyak  kekurangan  dan  kelemahan.  Ucapan  terima  kasih kami sampaikan kepada:
1) Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon;
2) Majelis Pekerja Harian Sinode GPM;
3) Klasis Buru Utara dan Klasis Buru Selatan
4) Ketua Majelis Jemaat GPM Waenono, Klasis Buru Selatan
5) Komisi  Hukum  dan  HAM  Departemen  Pekabaran  Injil  dan  Pelayanan  Kasih (PIPK) Sinode GPM.

## Referensi
Ali,  Achmad.  Menguak  Tabir  Hukum  (Suatu  Kajian  Filosofis  Dan  Sosiologis).  Jakarta:  Toko Gunung Agung, 2002.
https://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_hukum_acara_perdata_(sma ll_claims_court).pdf.
Kuswandi, and Mohammad Nasichin. “Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan.” Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik 8, no. 2 (2019): 236–61.
Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 1998.
Rosita. “Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi).” Al-Bayyinah 2, no. 1 (2017): 99–113. https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v1i2.20.