available at http://journals.ums.ac.id/index.php/humaniora
Published by Muhammadiyah University Press (MUP) Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia
p-ISSN 1411-5190 e-ISSN 2541-4496
Vol. 22, No. 1, Februari 2021 Page 30-39

## PENYIMPANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENATAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA
Budi Kurniawan 1
1 Magister Perencanaan Wlayah dan Kota, Universitas Gadjah Mada, Indonesia
DOI: 10.23917/humaniora.v22i1.9183
Submit: 11 November 2019. Revisi: 12 Januari 2021. Diterima: 18 January 2021. Available Online: 27 January 2021. Periode Terbit: Februari 2021.
Keywords Abstract cultural heritage, structuring, participation In  preserving  cultural  heritage  based  on  community participation,  the  community  engangement  and  their  support greatly  influence  the  outcome.  This  study  aims  to  examine community participation in the activities of structuring cultural heritage  carried  out  through  the  mechanism  of  subsidies.  We employ research method using a case study approach to gain an in-depth  understanding  of  the  form  and  the  influence  of community  participation  in  each  stage  of  the  preservation program and the factors that influence it. Based on the study, we found  that  there  was  a  form  of  deviation  of  community participation, both in the implementation stage and in the post- activity utilization stage. The deviations in participation occur as a result of a mismatch between the objectives of the activity and the actual needs of the community. As for the factors that influence  the  occurrence  of  irregularities  in  community participation,  the  come  from  the  internal  form  of  motivation, commitment and attitude, as well as external factors in the form of activity management, and policy aspects. Corresponding Author Budi Kurniawan Universitas Gadjah Mada Indonesia Email: bk.arch99@yahoo.com
Telp:
+62813 7887 9000
Kata Kunci Abstrak partisipasi, warisan budaya, penataan Dalam  kegiatan  konservasi  dan  penataan  kawasan  cagar budaya  berdasarkan  partisipasi  masyarakat,  keterlibatan  dan dukungan  masyarakat  di  setiap  tahapan  kegiatan  sangat mempengaruhi  pencapaian.  Kajian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  partisipasi  masyarakat  dalam  kegiatan  penataan kawasan  cagar  budaya  yang  dilakukan  melalui  mekanisme subsidi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan studi  kasus  untuk  mendapatkan  pemahaman  yang  mendalam tentang  bentuk  dan  pengaruh  partisipasi  masyarakat  pada setiap tahapan program dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.  Berdasarkan  penelitian  ditemukan  adanya bentuk penyimpangan partisipasi masyarakat baik pada tahap pelaksanaan maupun pada tahap pemanfaatan pasca kegiatan. Dalam  konteks  kasus  yang  diteliti,  penyimpangan  partisipasi terjadi  akibat  ketidaksesuaian  antara  tujuan  kegiatan  dengan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Adapun faktor-faktor yang  mempengaruhi  terjadinya  penyimpangan  dalam partisipasi  masyarakat  bersumber  dari  internal  berupa
motivasi,  komitmen  dan  sikap,  serta  faktor  eksternal  berupa pengelolaan kegiatan, dan aspek kebijakan.

## PENDAHULUAN
Berbagai  literatur  menyatakan  pentingnya  keterlibatan  masyarakat  dalam perumusan kebijakan dan perencanaan kegiatan konservasi (Chan, 2016; Dian & Abdullah, 2013; Wong, 2018; Yung & Chan, 2011). Perumusan kebijakan dalam pelestarian kawasan melalui pemberian insentif harus mencerminkan kebutuhan nyata  dari  masyarakat  yang  berpartisipasi  (Radzuan  &  Ahmad,  2016). Selanjutnya,    Radzuan,  Fukami ,  et  al. (2014)  menyatakan  bahwa  kegiatan konservasi dengan pemberian insentif akan efektif jika ada keterkaitan kebijakan insentif  dengan  kebutuhan  komunitas  (masyarakat).  Partisipasi  masyarakat merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan dan efektivitas program. Arnstein  (1969)  menggambarkan  tingkatan  partisipasi  masyarakat  sebagai anak tangga yang dimulai dari manipulation hingga citizen control . Pada tingkatan terbawah  Arnstein  (1969)  menggambarkannya  sebagai manipulation atau partisipasi manipulatif sebagai bentuk penyimpangan yang dilakukan pihak yang berkuasa  (pemerintah)  terhadap  masyarakat.  Selanjutnya,  Pretty  (1995)  juga menggambarkan tipologi partisipasi  berdasarkan tingkatannya, namun dari per- spektif  partisipan.  Pada  tingkat  terbawah  terdapat manipulative  participation , yang kurang lebih menggambarkan hal yang sama dengan manipulation pada Arn- stein (1969). Akan tetapi, teori-teori tersebut tidak mengantisipasi bilamana terjadi hal  sebaliknya,  yang  penyimpangan  atau  manipulasi  dapat  juga  terjadi  dan  dil- akukan oleh partisipan (masyarakat).
Terkait partisipasi masyarakat dalam kegiatan konservasi cagar budaya dan pengembangan wisata budaya, terdapat beberapa literatur yang menggambarkan dengan perspektif yang beragam.  Tosun (1999) membagi partisipasi masyarakat dalam 3 kelompok, yaitu coercive participation (partisipasi karena keterpaksaan), passive participation (partisipasi pasif), dan spontaneous participation (partisipasi spontan). Selanjutnya, Chan (2016) melakukan adaptasi pada tangga Arnstein, dan menggambarkan  tingkat  partisipasi  sebagai  sebuah  proses  yang  dimulai  dari education hingga self  management .  Adapun  Spiridon  &  Sandu  (2015)  juga membagi tipologi tingkat partisipasi beradasarkan adaptasi dari berbagai literatur yang digunakan, dimulai dari involuntary participation by use hingga functional participation . Namun,  bagaimana bila partisipasi masyarakat terjadi dalam bentuk yang berupa gabungan atau kombinasi dari berbagai tipologi yang ada?
Kajian  ini  mencoba  menggambarkan  dan  menelusuri  bentuk  dan  pengaruh partisipasi  masyarakat  dalam  konteks  kasus  kegiatan  konservasi  berbasis partisipasi masyarakat melalui pemberian subsidi yang dilakukan di Kota Lama Sawahlunto. Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh Febra (2016) yang menya- takan  bahwa  partisipasi  masyarakat  dalam  program  konservasi  di  Kota  Lama Sawahlunto tinggi (29,2%) dan sangat tinggi (33,8%). Akan tetapi, kajian tersebut
tidak  menjelaskan    tingkatan  mana  partisipasi  masyarakat  berdasarkan  tipologi yang  ada.  Selain  itu,    bagaimana  menjelaskan  hubungan  antara  temuan  tingkat partisipasi yang tinggi dengan fenomena “penyimpangan partisipasi” dan adanya unsur “keterpaksaan” yang ditemukan pada partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelestarian di Kota Lama Sawahlunto yang telah dilakukan dalam kurun waktu 2007 – 2012.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  studi  kasus  (Yin,  2012)  untuk menggambarkan  bagaimana  bentuk  dan  pengaruh  partisipasi  masyarakat  pada kegiatan  penataan  dan  pelestarian  kawasan  Kota  Lama  Sawahlunto  ( How ),  dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut ( Why ). Fokus penelitian adalah partisipasi masyarakat dalam Kegiatan Penataan dan Pemugaran Fasad pada permukiman eks buruh tambang Tanah Lapang yang berlokasi  di  Kawasan  Kota  Lama  Sawahlunto  yang  telah  dilaksanakan  dalam kurun waktu 2007-2012.
Data  dikumpulkan  melalui  observasi  langsung  di  lapangan  dan  wawancara mendalam ( in-depth interview ) terhadap masyarakat yang berpartisipasi dan peg- awai pemerintah selaku pengelola kegiatan. Kajian dilakukan berdasarkan runut waktu  atau  menurut  tahapan  program  (pra-program,  aktivitas  dan  pelaksanaan, dan  pasca  program).  Analisis  data  dilakukan  dengan  melakukan  triangulasi menurut sumber data.

## HASIL
Hasil  penelitian  terdiri  dari  tiga  bagian  pembahasan  menurut  tahapan program; Pertama, pada  tahapan  pra-program  akan  digambarkan  bagaimana kondisi  kawasan  yang  akan  dilakukan  kegiatan  penataan  dan  konservasi, bagaimana partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan dan perencanaan dan berbagai aktivitas pra program, serta apa yang melatarbelakangi “tingginya” partisipasi masyarakat (Febra, 2016) dalam kegiatan tersebut. Kedua, adalah tahap pelaksanaan  dan  pengawasan  untuk  menggambarkan  bentuk  partisipasi masyarakat dan pengaruhnya terhadap hasil ( output ) kegiatan tersebut; dan ketiga, pada tahap pasca program akan digambarkan bagaimana partisipasi masyarakat dalam  pemanfaatan  dan  fenomena  atau  kecenderungan  yang  terjadi,  serta dampaknya  terhadap  tujuan  kegiatan  pelestarian.  Pada  setiap  bagian  akan diterangkan faktor-faktor yang memengaruhinya.

## 1. Partisipasi Masyarakat pada Tahap Pra-Program
Permasalahan  utama  yang  melatarbelakangi  upaya  pemerintah  untuk melakukan  intervensi  berupa  kegiatan  penataan  kawasan  adalah  menurunnya kualitas  visual  kawasan  berdasarkan  hasil  kajian  yang  dilakukan  Pemerintah Daerah bersama LPM ITB (Kuswartojo, 2001), yang pada kawasan Kota Lama telah terjadi perubahan bentuk dan karakteristik bangunan cagar budaya sehingga
nilai  sejarah  &  budaya  yang  ada  ditakutkan  akan  rusak  dan  hilang.  Selain  itu, perkembangan hunian yang ada juga tidak tertata dan cenderung kumuh (Cherish, 2014)
Namun  demikian,  sesungguhnya  fenomena  yang  terjadi  pada  kawasan permukiman buruh Tanah Lapang adalah terjadinya perubahan fungsi (Hanafi et al. , 2017). Permukiman tersebut yang pada awalnya berfungsi sebagai asrama atau camp untuk  buruh  tambang  pada  masa  penjajahan  Belanda,  kemudian  pada perkembangannya  berubah  menjadi  hunian  untuk  karyawan  tambang  PTBA (hunian keluarga). Perubahan bentuk yang terjadi pada bangunan adalah proses alami dari bentuk adaptasi penghuni terhadap kebutuhan mereka akan hunian yang layak. Adaptasi dilakukan dengan melakukan penambahan ruang dan penambahan fungsi penunjang lainnya (KM, pagar, kanopi, dll) sehingga akhirnya menutupi fasad asli bangunan.
Sesuai  dengan  visi  pemerintah  untuk  menjadikan  Kawasan  Kota  Lama  se- bagai kawasan wisata budaya, maka intervensi perlu dilakukan. Cherish (2014) menyatakan bahwa sesuai amanat UU Cagar Budaya No. 11 Tahun 2010 dan visi Pemerintah untuk menjadikan Kota Sawahlunto sebagai Kota Wisata Tambang, kebijakan  untuk  melakukan  konservasi  di  Kawasan  Kota  Lama  sangat  perlu dilakukan untuk memelihara nilai sejarah dan budaya serta pengembangan wisata budaya. Namun demikian, berdasarkan temuan di lapangan melalui observasi dan wawancara,  ditemukan  bahwa  kebijakan  konservasi  dirumuskan  dengan pendekatan top down , yang keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sangat rendah, hal tersebut berpotensi menimbulkan konflik pada pelaksanaannya (Radzuan et al. , 2015). Selain itu, kebijakan yang dibuat juga cenderung kurang mempertimbangkan kebutuhan sesungguhnya dari masyarakat, akibatnya terjadi ketidak sesuaian antara tujuan program dengan apa yang dibutuhkan masyarakat (Radzuan,Ahmad , et al. , 2014). Selain itu, kebijakan yang  dibuat  juga  cenderung  kontroversi  karena  masyarakat  diharuskan  untuk membongkar  penambahan  ruang  yang  ada.  Kebijakan  baru  dan  kontroversi cenderung  akan  menghadapi  permasalahan  dalam  pelaksanaannya  (Winarno, 2014).
Selanjutnya,  pada  aktivitas  studi  dan  perencanaan,  ditemukan  juga  bahwa perencanaan dibuat dengan kurang melibatkan masyarakat atau komunitas pada kawasan tersebut. Berdasarkan keterangan masyarakat, pada kegiatan perumusan kebijakan dan perencanaan hanya diwakili oleh beberapa orang tokoh masyarakat saja. Adapun pada kegiatan konservasi, perencanaan seharusnya dibuat bersama- sama  melibatkan  semua stakeholder yang  berkepentingan  terutama  warga  atau komunitas  yang  menempati  bangunan  pada  kawasan  tersebut  (Villiers,  2009). Akibatnya,  pada  pelaksanaan  sosialisasi  kegiatan  banyak  terjadi  protes  dan penolakan  oleh  masyarakat.  Masyarakat  mempersoalkan  pembongkaran  ruang yang menyebabkan hunian mereka menjadi lebih sedikit dan terbatas. Selain itu, mereka juga tidak menyukai tampilan fasad bangunan yang direncanakan.
Meskipun  pada  akhirnya  hampir  keseluruhan  masyarakat  Tanah  Lapang menyetujui  untuk  mengikuti  kegiatan  penataan  dan  pemugaran  fasad  tersebut. Berdasarkan  temuan  di  lapangan,  fenomena  yang  terjadi  sesungguhnya  adalah adanya  ketertarikan  atau  motivasi  masyarakat  untuk  memperoleh  dana  subsidi ( participation for incentives ) (Pretty, 1995; Spiridon & Sandu, 2015), serta adanya unsur keterpaksaan untuk berpartisipasi ( coesive participation ) (Tosun, 1999).
Unsur keterpaksaan masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan penataan dan pemugaran fasad bangunan disebabkan oleh faktor aspek kepemilikan (Hocking et  al. ,  2008),  yang  bangunan  yang  mereka  tempati  sesungguhnya  secara  sah dimiliki oleh perusahaan Tambang PTBA, dan masyarakat menghuni bangunan pada kawasan tersebut dengan status hak pakai atau pinjam pakai.
Tingginya  “tingkat”  partisipasi  yang  ditemukan  oleh  Febra  (2016)  lebih disebabkan  oleh  motivasi  masyarakat  mendapatkan  subsidi  dan  adanya  unsur keterpaksaan meskipun perlu adanya kajian lanjutan yang lebih mendalam untuk menyimpulkan hal tersebut.

## 2. Partisipasi Masyarakat pada Tahap Pelaksanaan dan Pengawasan
Berdasarkan data yang didapatkan dari dokumen laporan kegiatan, ditemukan bahwa  keseluruhan  bangunan  yang  dipugar  berhasil  dikembalikan  pada  fasad aslinya, yang penambahan ruang yang berada pada bagian depan bangunan telah dibongkar sesuai rencana, sedangkan penambahan bangunan pada bagian samping bangunan “diperbolehkan” sebagai bentuk penggunaan adaptif dengan syarat tidak menutupi fasad asli bangunan.
Namun,  ditemukan pula bahwa tingkat kesesuaian antara bentuk fasad pada rencana dan output yang dihasilkan sangat rendah. Kesesuaian antara bentuk fasad rencana- output hanya  sebesar  18,4%  (diolah  dari  laporan  pengawas).  Pada pelaksanaan  pemugaran  tersebut  ditemukan  bahwa  sebagian  besar  masyarakat secara  “sengaja”  tidak  mengikuti  gambar  fasad  dan  panduan  yang  diberikan. Meskipun  pada  saat  pemberian  dana  subsidi  masyarakat  sebelum  kegiatan pemugaran  dilakukan,  masyarakat  telah  diberikan  gambar  dan guidelines yang harus diikuti, dan kemudian masyarakat yang berpartisipasi diharuskan menanda tangani  surat  pernyataaan  yang  pada  intinya  menyatakan  kesediaan  untuk mengikuti kesepakatan yang telah dibuat.
Bentuk  distorsi  atau  pelanggaran  yang  dilakukan  pada  pelaksanaan pemugaran  dapat  disimpulkan  sebagai  bentuk  penyimpangan  partisipasi masyarakat  dalam  pelaksanaan  kegiatan.  Penyimpangan  partisipasi  dapat disimpulkan  sebagai  bentuk  partisipasi  manipulatif  atau  pelanggaran  yang dilakukan secara sengaja oleh partisipan (masyarakat). Hal tersebut cukup berbeda dengan berbagai literatur yang ditemukan, terutama terkait partisipasi manipulatif (Arnstein, 1969; Pretty, 1995).
Berdasarkan  data  yang  diperoleh,  banyak  faktor  yang  menyebabkan terjadinya  pelanggaran  yang  dilakukan  masyarakat  pada  pelaksanaan  kegiatan.
Faktor-faktor  tersebut  dapat  berasal  dari  internal  partisipan  dan  berasal  dari eksternal partisipan.
Terkait  dengan  faktor-faktor  internal  ditemukan  bahwa  masyarakat  tidak menyukai  tampilan  fasad  yang  direncanakan,  dan  adanya  motivasi  untuk mengikuti  tren  dalam  hal  gaya  bangunan  (klasik,  minimalis,  dll.).  Selain  itu, masyarakat memiliki tingkat komitmen yang rendah dalam pelaksanaan program dimana cukup banyak pelanggaran yang terjadi hanya karena faktor ikut-ikutan. Selain itu, rendahnya pengetahuan & pemahaman masyarakat terhadap kegiatan konservasi  menyebabkan  sikap  kurang  peduli  masyarakat  terhadap  pentingnya upaya pelestarian. Masyarakat belum “melihat” adanya manfaat yang akan didapat melalui kegiatan konservasi yang dilakukan.
Selanjutnya, penyimpangan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan kegiatan juga  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  eksternal,  terutama  pengawasan  yang dilakukan  oleh  instansi  yang  berwenang.  Berdasarkan  keterangan  masyarakat ditemukan  bahwa  pengawas  sangat  jarang  sekali  datang  melakukan  kunjungan untuk  melakukan  pemeriksaaan  dan  memberikan  arahan.  Bahkan  tidak  sedikit masyarakat  yang  menyatakan  bahwa  pengawasan  tidak  pernah  melakukan kunjungan. Lemahnya pengawasan tersebut juga diakui oleh pengelola kegiatan. Selain itu, faktor eksternal yang mempengaruhi terjadinya penyimpangan adalah legalitas kegiatan, yang  kesepakatan antara pemerintah dengan masyarakat hanya dibuat dalam bentuk surat pernyataan yang memiliki kekuatan hukum yang lemah dan  tidak  terdapat  sangsi  di  dalamnya,  yang  pada  akhirnya  mempengaruhi komitmen  masyarakat  untuk  mematuhi  ketentuan  yang  telah  disepakati  (Har- tiningrum et al , 2017).

## 3. Partisipasi Masyarakat pada Tahap Pemanfaatan Pasca Program
Pasca program ditemukan terjadinya kecenderungan kawasan untuk berubah kembali pada kondisi pra program berupa pelanggaran yang dilakukan masyara- kat.  Hal  tersebut  diakibatkan  oleh  rendahnya  motivasi  dan  sikap  masyarakat terhadap  upaya  pelestarian  kawasan  (Rasoolimanesh et  al. ,  2017;  Spiridon  & Sandu,  2015;  Wirastari  &  Suprihadjo,  2012),  dan  diakibatkan  oleh  tingginya tingkat kebutuhan terhadap ruang dan fungsi penunjang lainnya (Hanafi, 2017). Mulai banyak masyarakat melakukan perubahan fasad maupun penambahan ruang atau massa bangunan ( infill ), membangun pagar dan memasang kanopi ( awning ). Bentuk-bentuk  “pelanggaran”  tersebut  merupakan  bentuk  alami  respon  dan adaptasi  terhadap  kebutuhan.  Masyarakat  yang  “menambah  kembali”  ruang beralasan  bahwa  ruang  yang  ada  sudah  tidak  mencukupi,  terlebih  jika  ada penambahan anggota keluarga baru. Begitupun halnya dengan membangun pagar yang  bertujuan  untuk  memberi  rasa  aman  pada  hunian  mereka.  Adapun pemasangan kanopi ( awning ) dibutuhkan sebagai peneduh dari sinar matahari dan hujan.
Berbagai “pelanggaran” tersebut memiliki efek berantai. Bila salah satu warga melakukannya, maka warga lain akan mengikuti. Terlebih lagi belum ada sistem manajemen pengelolaan dan pengendalian yang baik dari instansi yang berwenang (Hocking, 2008; Nurcahyo, 2015; Roy & Kalindi, 2017). Setelah program berakhir pada tahun 2012, belum ada lagi program lanjutan dari pemerintah, dan terkesan membiarkan “pelanggaran” yang terjadi. Namun berdasarkan ketrangan pengelola kegiatan, selama ini mereka telah berupaya mempertahankan dan menindak lanjuti pelanggaran  yang  ada,  bahkan  melaporkan  pada  atasan  di  instansi  berwenang, namun  sangat  jarang  ditindak  lanjuti.  Bidang  Peninggalan  Bersejarah  dan Permuseuman pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sawahlunto selaku instansi yang  bertanggung  jawab  terhadap  konservasi  cagar  budaya,  mengeluhkan lemahnya  komunikasi  (Villiers,  2009)  dan  koordinasi  (Hamdi,  2015)  dengan instansi  lain  dan  Pemerintah  Daerah.  Pelestarian  Cagar  Budaya  belum  menjadi perhatian dan kepedulian bagi semua pihak, sedangkan dalam upaya konservasi sangat dibutuhkan kerja sama semua pihak yang terkait (Villiers, 2009).
Berdasarkan  paparan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bentuk  dan  pengaruh partisipasi  masyarakat  dalam  penataan  dan  pelestarian  kawasan  cagar  budaya melalui pemberian subsidi dalam tabel 1.
Tabel 1 Bentuk dan Pengaruh Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Kawasan Cagar Budaya Melalui Pemberian Subsidi
Bentuk partisipasi Pengaruh terhadap kegiatan Partisipasi dalam peru- musan kebijakan & perencanaan Rendahnya keterlibatan masyarakat  dalam  perumu- san kebijakan (non partisipatif). Kebijakan dibuat  dengan  pendekatan top-down. Adanya  ketidak  sesuaian antara  tujuan  program dengan  aspirasi  dan  kebu- tuhan  sesungguhnya  dari masyarakat Partisipasi dalam pelaksanaan Rendahnya komitmen dan motivasi masyarakat dalam upaya pelestarian, serta lemahnya pengawasan yang dilakukan. Partisipasi yang tinggi lebih didasari oleh motivasi mendapatkan sub- sidi dan adanya unsur keterpaksaan Terjadi penyimpangan partisipasi masyarakat dengan tidak mengikuti gambar dan pedoman yang diberikan, serta motivasi masyarakat untuk mengi- kuti tren bentuk fasad. Se- hingga pada akhirnya hasil yang diharapkan belum tercapai. Partisipasi dalam pem- anfaatan Rendahnya motivasi masyarakat dalam men- dukung upaya pelestarian kawasan, dan tingginya ting- kat kebutuhan akan ruang.
Terjadi penyimpangan berupa pelanggaran oleh masyarakat dengan menambah atau merubah kembali bentuk bangunan
Sumber: Analisisis peneliti, 2019

## PEMBAHASAN
Temuan  pada  penelitian  ini  adalah  konsep  “penyimpangan  partisipasi”  se- bagai bentuk pelanggaran atau manipulasi yang dilakukan secara sadar dan sen- gaja oleh partisipan (masyarakat) pada suatu program atau kebijakan, sedangan menurut Arnstein (1969) dan Pretty (1995) partisipasi manipulatif dipandang se- bagai manipulasi yang dilakukan oleh pihak yang berkuasa (pemerintah) terhadap masyarakat.
Secara  deduktif,  penyimpangan  partisipasi  masyarakat  dalam  program konservasi  merupakan  akibat  yang  ditimbulkan  oleh  “ketidaksesuaian”  antara tujuan  program  dengan  kebutuhan  sesungguhnya  dari  masyarakat  (Radzuan, 2014),  yang  pada  akhirnya  menyebabkan  tidak  efektifnya  program  konservasi melalui pemberian insentif yang dilakukan.
Selanjutnya,  hasil  kajian  ini  sependapat  dengan  Radzuan  (2014)  bahwa program konservasi melalui pemberian insentif akan efektif bila ada keterkaitan antara tujuan program dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan men- dukung  penekanan  pentingnya  keterlibatan  masyarakat  dalam  perumusan  ke- bijakan dan perencanaan dalam program konservasi (Chan, 2016; Dian & Abdul- lah, 2013; Villiers, 2009; Wong, 2018; Yung & Chan, 2011)
Selain  itu,    kajian  ini  mempertanyakan  temuan  oleh  Febra  (2016)  yang menyatakan  bahwa  tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam  program  pelestarian cukup  tinggi.  Tidak  begitu  jelas  pada  tingkat  mana  yang  dimaksud,  sedangkan berdasarkan beberapa literatur (Chan ,2016; Cornwall, 2006; Spiridon & Sandu, 2016; Tosun, 1999;) tingkat partisipasi diukur berdasarkan tipologi.
Selanjutnya, dalam penelitian ini juga ditemukan fenomena bentuk partisipasi yang merupakan “gabungan” dari partisipasi karena insentif ( participation for in- centives ) (Pretty, 1995) dan partisipasi karena keterpaksaan ( coercive participa- tion )  (Tosun,  1999),  sedangkan  dalam  berbagai  literatur  kedua  hal  tersebut dipisahkan.

## SIMPULAN
Temuan  dalam  kajian  ini  menekankan  pentingnya  keterlibatan  masyarakat dalam  perumusan  kebijakan  dan  perencanaan  kegiatan  konservasi  agar  adanya keterikatan  antara  tujuan  program  dengan  apa  yang  dibutuhkan  masyarakat sehingga  kebijakan  yang  dibuat  dapat  memberikan win-win  solution dalam menyikapi permasalahan yang ada.
Selain  itu,  berdasarkan  kajian  ini  ditemukan  bahwa  ketidaksesuaian  antara tujuan kegiatan dengan kebutuhan masyarakat cenderung dapat menimbulkan ben- tuk penyimpangan partisipasi sebagai bentuk pelanggaran manipulatif yang dil- akukan oleh partisipan atau masyarakat. Selain dipengaruhi oleh faktor internal berupa motivasi, komitmen dan sikap masyarakat terhadap kegiatan pelestarian,
penyimpangan juga dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa manajemen kegiatan dan legalitas kebijakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. Journal of the American Institute  of  Planners,  35 (4),  216-224.  DOI:  https:  //doi.org. 10.1080/01944363.2018.1559388.
Chan, P. Y. (2016). Community Participation in Heritage Management: A Case in Macau. (Master), Columbia University, New York. Cherish,  R.  (2014).  Perencanaan  Konservasi  Kawasan  Eks  Permukiman  Buruh Tambang  Batubara  di  Kota  Sawahlunto  Sumatera  Barat. Jurnal  Arsitektur Melayu  dan  Lingkungan,  1 (1),  57-74.  https://journal.unilak.ac.id/in- dex.php/arsitektur/scope.
Dian,  A.  M.,  &  Abdullah,  N.  C.  (2013).  Public  Participation  in  Heritage  Sites Conservation  in  Malaysia:  Issues  and  challenges. Procedia-  Social  and behaviour  science,  101 ,  248  –  255.  https://doi.org/10.24832/ka- pata.v15i1.523.
Febra,  K.  (2016).  "Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pelestarian  Bangunan  Cagar Budaya di Kawasan Kota Lama Sawahlunto" . (Master Thesis), Universitas Andalas, Padang. Hamdi, M. (2015). Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi . Bogor: Ghalia Indonesia. Hanafi,  M.  H. ,  et  al. (2017).  "Factors  Influence  on  Conservation  of  Heritage Building in Malaysia." Paper presented at the 2nd International Conference on Social Sciences, Malaysia.
Hartiningrum, W., & Sulistyono, Y. (2017). Penyimpangan Prinsip Kesantunan pada  Teks  Pengumuman  Karya  Siswa  Kelas  VII  SMP  Muhammadiyah  4 Sambi  TahuN  Ajaran  2015/2016:  Tinjauan  Pragmatik. Jurnal  Penelitian Humaniora , 18 (2), 95-104. Hocking,  M. ,  et  al. (2008). Enhancing  our  Heritage  Toolkit:  Assessing management effectiveness of natural World Heritage sites : UNESCO World Heritage Center.
Kuswartojo,  T.  (2001). Sawahlunto  2020  :  Agenda  Mewujudkan  Kota  Wisata Tambang yang Berbudaya . Bandung: Pemerintah Kota Sawahlunto.
Nurcahyo,  N.  T.  (2015). Evaluasi  Pengelolaan  Cagar  Budaya  Kota  Tambang Sawahlunto. (Thesis), Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pretty,  J.  (1995).  Participatory  Learning  for  Sustainable  Agriculture. World Development, 23 , 1247-1263. doi:10.1016/0305-750X(95)00046-F Radzuan,  I.  S.  M.,  &  Ahmad,  Y.  (2016).  Synthesising  an  Effective  Incentives System in Safeguarding The Heritage Village of Melaka And George Town. Planning Malaysia: Journal of the Malaysian Institute of Planners (5), 157-
168. https://www.planningmalaysia.org/index.php/pmj/article/down-
load/200/194
Radzuan, I. S. M. , et al. (2014). Incentives for the Conservation of Traditional Ssettlements: Residents' Perception in Ainokura and Kawagoe, Japan (2014).
Journal of Tourism and Cultural Change, 13 (4), 1-29. https://doi.org/10.1080/14766825.2014.952302
Radzuan, I. S. M., Fukami, N., & Ahmad, Y. (2017). Cultural heritage, incentives system  and  the  sustainable  community:  Lessons  from  Ogimachi  Village,
Japan. Geografia-Malaysian  Journal  of  Society  and  Space , 10 (1). DOI: https://doi.org 10.1108/JCHMSD-02-2014-0006 Radzuan,  I.  S.  M.,  Inho,  S.,  &  Ahmad,  Y.  (2015).  A  rethink  of  the  incentives programme in the conservation of South Korea’s historic villages. Journal of Cultural  Heritage  Management  and  Sustainable  Development .  DOI 10.1108/JCHMSD-02-2014-0006 Rasoolimanesh, S. M. , et al. (2017). Community participation in World Heritage Site  conservation  and  tourism  development. Tourism  Management,  58 (c), 142-153. DOI: 10.5772/62293
Roy, D., & Kalindi, S. N. (2017). Critical Challenges in Management of Heritage Conservation  Projects  in  India. Journal  of  Cultural  Heritage  Management and  Sustainable  Development,  7 (3),  290-307.  DOI  10.1108/JCHMSD-03- 2017-0012
Spiridon,  P.,  &  Sandu,  I.  (2015).  Conservation  of  the  Cultural  Heritage:  From participation to collaboration. ENCATC Journal of Cultural Management &
Policy,  5 (1),  43-52.  http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.press-re- leases.1570
Tosun, C. (1999). Towards a Typology of Community Participation in the Tourism Development Process. Anatolia, 10 , 113-134. Doi:10.1080/13032917.1999.9686975 Villiers,  D.  J.  D.  (2009). The  Role  of  Tourism  in  Heritage  and  Community Development  The  Role  of  Heritage  Tourism .  Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press.
Winarno,  B.  (2014). Kebijakan  Publik  (  Teori,  Proses,  dan  Studi  Kasus  ) . Yogyakarta: CAPS ( Center of Academic Publishing Service ).
Wirastari,  V.  A.,  &  Suprihadjo,  R.  (2012).  Pelestarian  Kawasan  Cagar  Budaya
Berbasis  Partisipasi  Masyarakat    (Studi  Kasus:  Kawasan  Cagar  Budaya Bubutan, Surabaya). Jurnal Teknik ITS, 1 (1), 63-67. Doi:
http://dx.doi.org/10.12962/j23373539.v1i1.1026.
Wong, W. H. (2018). "Community Participation in Heritage Management: A Case Study of Hong Kong’s Conservation Approaches ." (Master Thesis), Anhalt University of Applied Sciences, Dessau, German.
Yin, R. K. (2012). Studi Kasus Desain dan Metode (D. Mudzakir, Trans. 11 ed.).
Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Yung, E. H. K., & Chan, E. H. W. (2011). Problem Issues of Public Participation in  Built-Heritage  Conservation:  Two  Controversial  Cases  in  Hong  Kong. Habitat  International,  35 (3),  457-466.  https://doi.org:  http://hdl.han- dle.net/10397/15028.