## IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA BAGI DEBITUR TERKAIT AMBIL ALIH

## (TAKE OVER) KREDIT DENGAN AKTA BAWAH TANGAN OLEH PIHAK KETIGA DI KOTA SINGARAJA
Gede Rediastika 1 , Komang Febrinayanti Dantes 2 , I Nengah Suastika 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail :{ gederediastika10@gmail.com , febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id, nengah.suastika@undiksha.ac.id }

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Bagi Kreditur Terkait Ambil Alih (Take Over) Kredit Dengan Akta Bawah  Tangan  Oleh  Pihak  Ketiga  di  Singaraja  serta  (2)  Untuk  mengetahui  dan  menganalisis dampak perjanjian kredit dengan jaminan fidusia bagi Debitur terkait ambil alih (take over) kredit dengan akta bawah tangan  oleh  pihak  ketiga  di  Kota  Singaraja..  Jenis  penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  yuridis empiris. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Singaraja dan Lembaga Pembiayaan ( Leasing ) PT Federal International  Finance  ("FIFGROUP")  Cabang  Singaraja.  Teknik  Pengumpulan  data  yang  digunakan melalui pengamatan secara langsung dilapangan, studi dokumen, dan wawancara yang selanjutnya data yang diproleh dan diolah dengan teknik deksriptif kualitatif. Hasil dari mengkaji dan meneliti permasalahan ini  yang menunjukan bahwa budaya  yang ada dimasyarakat mengenai kesadaran memahami isi aturan yang  masih  kecil.  Dampak  dari  kurangnya  kesadaran  mengenai  aturan  yaitu  melanggar  aturan  yang berakibat pada kerugian  diri sediri dan orang  lain,  yaitu melakukan ambil alih (take over) kredit dengan akta  bawah  tangan  dengan  objek  yang  masih  terikat  perjanjian  dengan  lembaga  pembiayaan  yang berakibat  pada  batalnya  akta  bawah  tangan  dengan  pihak  ketiga  karena  melanggar  Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang jaminan Fidusia.
Kata Kunci: Kredit, Fidusia, Ambil Alih

## Abstract
This study aims (1) to determine and analyze the implementation of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees for Creditors Related to Take Over Credit with Underhanded Deeds by Third Parties in Singaraja and (2) to determine and analyze the impact of the agreement. credit with a fiduciary guarantee for Debtors related to take over credit with an underhand deed by a third party in Singaraja City. This type of research uses empirical juridical research. The location of this research was in Singaraja City and PT Federal  International  Finance  ("FIFGROUP")  branch  of  the  Singaraja  Financing  Institution.  The  data collection  technique used  was through direct field observations, document studies, and  interviews, then the data were obtained and processed using qualitative descriptive techniques. The results of studying and researching this problem show that the culture in the community regarding awareness of understanding the contents of the rules is still small. The impact of the lack of awareness about the rules is violating the rules which result in harm to oneself and others, namely taking over credit with an underhand deed with an object that is still bound by an agreement with a financing institution which results in the cancellation of the private deed with the third party. third for violating Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary guarantees.
Keywords: Credit, Fiduciary, Takeover

## PENDAHULUAN
Kemajuan  dan  perubahan  zaman adalah  sesuatu  peruban  yang  tidak  bisa dilepaskan  dalam  menjalani  kehidupan.
Kemajuan  dunia  usaha  di  Indonesia menunjukkan  kebutuhan  pembiayaan  yang semakin meningkat untuk membantu perkembangan,  untuk  situasi  ini  sangat
diidentikkan  dengan  pembiayaan  untuk perbaikan dunia usaha dan kebutuhan hidup masyarakat (Isnaeni, 1995). Perkembangan perekonomian, pertukaran mata uang berkembang, administrasi bank untuk keuangan  awal  menunjukkan  peningkatan, perkembangan  keuangan  saat  ini  dinaungi oleh pengaturan kredit bank (Vialli, Sudiatmaka, dkk. 2021: 313).
Seiring  perbaikan  keuangan  yang terus dilakukan secara serius oleh pemerintah, juga  sangat berpengaruh pada peningkatan
masyarakat dalam pembiayaan. Seperti yang survei Perbankan Bank Indonesia menunjukkan bahwa pinjaman baru akan meningkat pada kuartal kedua  tahun  2021.  Hal  ini  ditunjukkan  oleh pinjaman  baru  SBT[1]  sebesar  93,3%, meningkat dari 30,4% pada kuartal pertama tahun  2021.  Ekspansi  tersebut  akan didorong  oleh  kredit  pemanfaatan,  diikuti oleh uang muka modal kerja, dan uang kredit investasi .
Pedoman  pembayaran  kredit  pada kuartal  kedua  tahun diprakirakan  tidak seketat periode sebelumnya . Hal ini ditunjukkan  oleh  Lending  Standard  Index (ILS) sebesar 2,8%, sedikit lebih rendah dari 4,0%  pada  kuartal  terakhir.  Bagian  dari strategi pengeluaran yang diperkirakan tidak akan  terlalu  parah  dari  kuartal  terakhir memasukkan  biaya  kredit  yang  berbahaya, jaminan, dan persyaratan administrasi . Hasil survei mengindikasikan bahwa responden terhadap  pertumbuhan  kredit untuk mengakui perkembangan untuk tahun 2021  secara  keseluruhan.  Responden memprakirakan terhadap pertumbuhan kredit kredit pada tahun 2021 sebesar 6,0%
(yoy).  Harapan  ini  didorong,  keadaan keuangan  dan  moneter,  serta  bahaya penyaluran  kredit  yang  cukup  terkendali (https://www.bi.go.id, di akses pada tanggal 2 Desember 2021).
Berdasarkan  data  survey  tersebut masyarakat  dalam  memperoleh  dana, masyarakat umum biasanya melalui pinjaman. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan  keuangan,  diperlukan  pilihan- pilihan  sebagai  perbaikan  perekonomian dengan  memanfaatkan  tugas  lembaga- lembaga, seperti halnya lembaga pembiayaan  di  Indonesia  (Wijaya  Kusuma, Febrinayanti, dkk. 2021: 482).
Lembaga  pembiayaan  dalam  hal  ini ialah  bank.  Bank  merupakan  salah  satu lembaga  yang  bergerak  dalam  bidang keuangan  yang  memiliki  tujuan  untuk memberikan  pinjaman  yang  berupa  kredit dengan  syarat  adanya  jaminan,  sehingga dapat dikatakan bahwa bank memiliki peran yang  diperlukan  untuk  melayani  sektor keuangan.  (Febrinayanti,  2019:  95).  Selain bank,  salah  satu  lembaga  pembiayaan pilihan  adalah leasing .  Arti leasing berasal dari kata "lease" (dalam bahasa Inggris), itu ialah perjanjian untuk melakukan pembayaran dengan proses mencicil, setelah  melakukan  pembayaran  sebagian dari  hutang,  hak  atas  barang  beralih  ke pembeli.  (Abdul  R,  2017:  51).  Kata leasing berasal  dari  bahasa  Inggris  tolease  yang memiliki  arti  menyewakan.  Kata leasing ini tidak  sama  dengan  halnya  sewa/rental  dan masing-masing  memiliki  sifat  atau  fungsi yang berbeda. Leasing merupakan kegiatan yang masih muda di Indonesia.  Dari tahun 1974, dengan persetujuan Menteri Keuangan,  Indonesia  telah  mendirikan  8 perusahaan leasing yang  memiliki  status lembaga keuangan bukan bank. (Fitria. 2013).
Leasing adalah lembaga yang mefasilitasi pembiayaan yang menyediakan barang untuk dijadikan modal atau kebutuhan  lainyan  secara  bertahap  atau dalam  bentuk  kredit  untuk  individu  atau organisasi.  Faktanya  pembiayaan  yang dilakukan oleh industri leasing tidak sebanding dengan pembiayaan yang dilakukan  oleh  financial  institution  (bank) (Sihombing, 2016: 30).
Keberadaan usaha leasing di bidang peminjaman  dana  dikatakan  berperan penting dalam memperluas peredaran uang. Leasing ini sering digunakan oleh orang atau organisasi  untuk  mendapatkan  produk modal.  Kegiatan  pembiayaan  merupakan kegiatan  yang  sudah  tidak  asing  dilakukan dan  telah  lama  dilakukan  oleh  berbagai kalangan masyarakat luas. Namun, persyaratan mendapatkan pinjaman (kredit), sebagian besar adanya jaminan kredit oleh peminjam (debitur) kepada pemberi pinjaman  (Bagas,  Febrinayanti,  dkk.  2020: 273).
Jaminan memiliki fungsi yang sangat penting dalam kegiatan lembaga keuangan.
Pada  umumnya  dalam  memberikan  kredit modal  dari  suatu  lembaga  keuangan  (baik perbankan maupun non-perbankan), diperlukan jaminan dan harus dipenuhi oleh orang yang mencari modal dengan memperoleh  kredit  modal.  Jaminan  fidusia adalah norma hukum yang mengatur perihal jaminan  debitur  kepada  pemberi  pinjaman, sesuai  kebutuhan,  dalam  rangka  sistem perkreditan  jangka  pendek  atau  jangka panjang. (Satrio, 2011: 3).
Pasal  1131  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  mengatur  bahwa  semua benda  orang  yang  berutang  (debitur)  yang akan  datang  atau  baru,  baik  yang  tidak bergerak maupun yang bergerak, dijaminkan untuk segala sesuatu utang bagi pemiliknya  kepada  pemegang  utang.  Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memuat aturan bahwa setiap orang bertanggung  jawab  atas  kewajibannya. Kewajibannya adalah memberikan hartanya baik yang tidak bergerak maupun yang tidak bergerak,  jika  perlu  untuk  memenuhi kewajibannya.  (Soedaryono,  2015:  282). Prinsip  ini  sangat  wajar  sesuai  dengan aturan kepercayaan dalam hukum perikatan, yang  memungkinkan  setiap  individu  yang mengklaim (debitur) untuk memenuhi kewajibannya  dalam  jangka  waktu tertentu. Setiap  orang  memiliki  kewajiban  untuk memenuhi  apa  yang  telah  dijanjikannya sebagai  semacam  kewajiban  moral,  yang juga merupakan kewajiban hukum.
Berdasarkan  Pasal  1132  Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, menunjukkan
bahwa
kebijakan
keseimbangan  ini  dapat  diblokir  atau disimpan jika ada alasan yang baik. Alasan yang  sah  ini  dapat  muncul  sebagai  hukum atau  pemahaman.  Misalnya,  dari  piutang yang harus diganti oleh debitur, ada piutang yang  dititipkan  dengan  hak  istimewa  (hak privilege )  yaitu  hak  yang  didahulukan  dari piutang  yang  lain  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  dan  disebut  sebagai kreditur preference .  Kreditur preference yang  harus  diselesaikan  terlebih  dahulu, sedangkan  piutang  yang  penyelesaiannya diselesaikan dengan pedoman keseimbangan disebut kreditur konkruen . Fungsi  penjaminan  dalam  suatu perjanjian  pinjaman-meminjam  membujuk bank atau pemberi pinjaman (kreditur) untuk
mengembalikan  atau  menukar  pinjaman yang  diberikan  kepadanya  sesuai  dengan syarat  dan  ketentuan  yang  disepakati bersama oleh pemegang rekening (debitur) dan  perjanjian  pinjaman.  (Abdul  R,  2017: 16). Agunan atau jaminan adalah suatu aset atau  barang  berharga  milik  peminjam (debitur)  yang  dijanjikan  kepada  pemberi pinjaman  (kreditur)  sebagai  jaminan  atas pinjaman  peminjam  yang  tidak  dapat membayar kembali pinjaman atau memenuhi kewajiban peminjam. Jika peminjam  gagal  memenuhi  kewajibannya atau  gagal  membayar,  pemberi  pinjaman dapat  dijamin  sesuai  dengan  kontrak. Agunan  seringkali  merupakan  elemen penting  dari  perjanjian  pinjaman  untuk meningkatkan kelayakan kredit individu atau perusahaan. Bahkan dengan kontrak pinjaman  dengan  jaminan  fidusia,  satu- satunya faktor yang dipertimbangkan ketika menentukan jumlah pinjaman.
Lembaga jaminan yang diberi wewenang  oleh  undang-undang  adalah lembaga  jaminan  fidusia.  Jaminan  fidusia didefinisikan  di  Indonesia  oleh  undang- undang  yang  ditetapkan  sebagai  dasar hukum  khusus  untuk  jaminan  fidusia,  yaitu Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999 tentang Jaminan fidusia yang disahkan pada tanggal  30  September  1999.  Pengertian jaminan  fidusia  adalah  bahwa  perjanjian accessoir merupakan  perjanjian  tambahan (perjanjian  ikutan)  dari  perjanjian  utama. Artinya  tidak  bisa  berdiri  sendiri,  tetapi tunduk pada perjanjian utama. Dalam situasi ini, perjanjian utama adalah perjanjian wajib. perjanjian  yang  terlampir  dalam  Undang- Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang Jaminan  fidusia  merupakan  perjanjian tambahan (perjanjian ikutan) dari perjanjian utama  dan  tentunya  harus  ada  satu  aturan yang harus dipatuhi oleh pemegang kontrak, yaitu  suatu  bentuk  prestasi.  Namun,  pada kenyataannya  pembuat  perjanjian  tidak dapat mencapai prestasi dengan melanggar isi  perjanjian  dalam  peraturan  Undang- Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang Jaminan fidusia
Jaminan  merupakan  sumber  utama pelunasan utang dari pihak kreditur kepada debitur.  Jika  sumber  pelunasan  utama debitur ternyata tidak cukup untuk membayar kembali pinjaman yang ada, hasil
dari meminta jaminan adalah kredibel. Oleh karena itu, hasil eksekusi jaminan diharapkan  dapat  memberikan  alternatif sumber pelunasan akhir dari pinjaman yang ada.
Berdasarkan Pasal 4 Undang-
Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan perjanjian ikutan merupakan tambahan dari perjanjian  utama  yang  membuat  adanya kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kewajibanya atau disebut prestasi.
Yang  dimaksud  dengan  "prestasi" dalam  ketentuan  ini  adalah  melakukan sesuatu,  dilarang  melakukan  sesuatu,  dan memberikan sesuatu (Fidusia, 2013). Meskipun  peminjam  terikat  oleh  perjanjian pinjaman yang mengikat secara hukum dan jaminan  pinjaman  dikonfirmasi,  pinjaman kredit  membawa  risiko  gagal  bayar  atau gagal  memenuhi  prestasi  atas  apa  yang disepakati.  Ambil  alih (take  over) kredit merupakan  proses  pengalihan  kepemilikan atau  memindahkan  tanggung  jawab  atas objek  yang  masih  berstatus  kredit  kepada pihak  ketiga  dengan  perjanjian  peralihan kredit dalam bentuk akta bawah tangan yang merupakan  perilaku  yang  umunya  pada kredit  yang  dijamin  jaminan  fidusia  yang dapat merugikan para pihak dalam perjanjian kredit .
Berdasarkan  Pasal  23  ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999 Tentang  Jaminan  Fidusia  menyatakan bahwa,
“Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan,  menggadaikan,  atau menyewakan  kepada  pihak  lain
Benda  yang  menjadi  objek  Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali
dengan persetujuan  tertulis  terlebih  dahulu dari Penerima Fidusia”.
Berdasarkan fakta di lapangan masih banyak prilaku masyarakat yang menyimpang  dari  peraturan  perundang- undangan yang diberlakukan oleh pemerintah.  Seperti  halnya  masyarakat yang ada di Kota Singaraja tepatnya di Desa Alasangker  yaitu  ada  masyarakat  yang melakukan prilaku menyimpang dari peraturan  perundang-undangan  tentang jaminan fidusia, dengan melakukan pengalihan  ( take  over) kredit  motor  yang
masih masa kreditnya disalah satu Leasing yang ada di Kota Singaraja.
Berdasarkan  hal  di  atas,  peneliti tertarik mengangkat penelitian yang berjudul “Implementasi  Undang-Undang  Nomor  42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Bagi Debitur Terkait Ambil Alih (Take Over) Kredit Dengan  Akta  Bawah  Tangan  Oleh  Pihak Ketiga di Kota Singaraja”.
Berdasarkan
apa yang
dipaparkan pada latar belakang di atas, penulis merumuskan 2 rumusan masalah sebagai berikut: 1.  Bagaimana implementasi Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan  Fidusia  bagi  debitur  terkait ambil alih (take over) kredit dengan akta bawah tangan oleh pihak ketiga di Kota Singaraja?
2.  Bagaimana  dampak  perjanjian  kredit dengan  akta  bawah  tangan  terhadap ambil  alih (take  over) kredit  di  Kota Singaraja?

## METODE
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yaitu mengindentifikasi  penerapan  norma-norma yang  akan  ditetapkan  sehingga  terjadi kesengajaan antara das sollen dengan das sein.  Hukum  empiris  bisa  juga  dikatakan sebagai  kajian  sosiologis,  yang  dimaksud dengan  penelitian  hukum  empiris  adalah penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan cara  meneliti  situasi  di  lapangan  atau dengan kejadian nyata yang pernah dialami (Efendi  &  Ibrahim,  2016:  149).  Sifat penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif  bertujuan  menggambarkan  secara tepat  sifat-sifat  suatu  individu,  keadaan, gejala  atau  kelompok  tertentu,  atau  untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu  gejala  dengan  gejala  lain  dalam masyarakat.  Hasil  penelitian  ditekankan pada memberikan gambaran secara obyektif tentang  keadaan  sebenarnya  dari  obyek yang  diselidiki  (Ishaq,  2017:  20).  Data  dan sumber data dalam penelitian ini menggunakan  2  data  yaitu  sumber  data primer  dan  sumber  data  sekunder.  Data primer, khususnya informasi yang diperoleh dari  sumber  langsung  dari  lapangan, misalnya  (1)  lokasi  penelitian,  khususnya tempat dilakukannya penelitian. Oleh karena
itu,  data  primer  sering  juga  disebut  data lapangan, (2) kejadian yang terjadi di daerah penelitian,  dan  (3)  melalui  observasi  dan wawancara. Data sekunder digunakan untuk melengkapi  dan  mendukung  sumber  data primer.  Data  sekunder  bersumber  dan diperoleh  dari  studi  pustaka  berupa  hasil penelitian,  literatur-literatur,  buku  dan  yang lain-lain.  (Ishaq,  2017:  100).    Teknik penentuan  sampel  penelitian  yang  peneliti gunakan adalah teknik non random sampling, yaitu teknik non random sampling, yaitu  suatu  teknik  pengambilan  sampel dengan  tidak  semua  unsur  dalam  populasi mempunyai  kesempatan  yang  sama  untuk menjadi  anggota  sampel.  Sampel  yang digunakan  dan  dipilih  adalah  sampel  yang dapat  memenuhi  kriteria  yang  mendukung atau  sesuai  dengan  penelitian.  Dengan teknik snowball  sampling yang  awalnya jumlahnya  kecil,  terus  membanyak  seperti bola  salju  yang  menggelinding  dalam meneliti sampel dan dan Purposive Sampling (sampling secara bertujuan) yang menyiratkan  penarikan  sampel  dilakukan dengan berdasarkan tujuan tertentu (Ishaq, 2017:  115).  Teknik  pengolaan  dan  analisis data  yaitu  dianalisis  secara  kualitatif (pendalaman  data)  dengan  menggunakan pendekatan deduktif yaitu menarik kesimpulan  yang  berdasarkan  dari  data penelitian kepustakaan, kemudian digunakan  sebagai  bahan  perbandingan untuk  membahas  data  lapangan,  dan pendekatan induktif yaitu menarik kesimpulan  yang  berasal  dari  data  yang diperoleh  dari  hasil  data  lapangan  yang dilakukan dengan observasi dan wawancara, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum (Ali, 2011).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun  1999  Tentang  Jaminan  Fidusia Bagi  Debitur  Terkait  Ambil  Alih  (Take Over) Kredit Dengan Akta Bawah Tangan Oleh Pihak Ketiga Di Kota Singaraja
Perkembangan dalam bidang
perekonomian dan kemajuan zaman menjadikan kebutuhan orang yang berutang untuk  penambahan  modal  atau  untuk memenuhi  kebutuhan,  yang  digunakan untuk mengembangkan usahanya, sehingga
kebutuhan kredit peminjam akan meningkat atau perlu lebih produktif dan memperlancar kredit yang diperolehnya, dan itu menyiratkan bahwa ekspansi berapa banyak kredit yang diperoleh pemegang utang dapat menunjang  usaha  ataupun  kebutuhan,  dan biaya  yang  ditimbulkan  semakin  besar. Kadang-kadang leasing atau  lembaga pembiayaan  yang  telah  memberikan  kredit kepada  peminjamnya  akan  cukup  sering bersikap  berhati-hati  dalam  memutuskan kredit yang diberikan, mengingat hal jumlah, jangka  waktu,  biaya  pinjaman  dan  biaya yang  berbeda.  Bagaimanapun,  dengan kemajuan  yang  terjadi,  dalam  dunia  bisnis, juga di bidang keuangan, membuat persaingan  terjadi  antara leasing atau lembaga  pembiayaan  dengan  pihak  lain ataupun  pihak  ketiga.  Menurut  Hukum Peristiwa  pengambilalihan kredit  atau  yang biasa disebut dengan take over , merupakan suatu  cara  yang  dilakukan  oleh  debitur ketika  terjadi  kegagalan  dalam  melunasi utang di leasing atau lembaga pembiayaan. Untuk  memberikan  rasa  aman  bagi leasing atau lembaga pembiayaan membuat perjanjian  dan  perjanjian  ikutan  jaminan fidusia yang nantinya memiliki akibat hukum bagi  para  pihak  pembuatnya.  Berdasarkan ketentuan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata  memberikan  gambaran yang  dimaksud  dengan  perjanjian  atau kontrak  yaitu  suatu  peristiwa  hukum  dalam hal  ini  seseorang  melakukan  kesepakatan dalam  hal  tertentu  kepada  orang  lain. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan berlaku  selayaknya  undang-undang  dan memiliki  akibat  hukum  sesuai  dengan  apa yang  diperjanjikan.  Perjanjian  yang  dibuat harus  memenuhi  ketentuan  berdasarkan Pasal  1320  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata,  yang  menyatakan  syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagai berikut:
1. Kesepakatan para pihak;
2. Kecakapan  untuk  membuat  suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.
Berdasarkan hal di atas maksud dari syarat-syarat  sahnya  perjanjian  sebagai berikut:
1.  Kesepakatan orang-orang yang mengikat diri
Setuju menyiratkan bahwa sependapat  atau  menyepakati  isi dari  apa  isi  perjanjian  yang  akan dibuat.  Kesepakatan  bisa  gagal  jika ada  unsur  memaksa  (itimidasi), kebohongan dan kecurangan. Dalam pasal  1321 Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata menyatakan  bahwa sanya  kesepakatan  yang  diberikan secara  tidak  sengaja  atau  diperoleh dengan intimidasi/penggambaran yang keliru (kebohongan) kesepakatan  dianggak  gagal  atau batal; 2.  Kemampuan  hukum  mereka  untuk membuat perikatan Kemampuan  hukum  yang  sah yaitu  sudah  dewasa  dalam  keadan sehat atau cakap hukum;
3.  Sesuatu hal tertentu;
Suatu perikatan harus menentuka  tentang  hal-hal  yang pasti,  hal  ini  dimaksud  apabila  ada perselisihan  dapat  diselesaikan.  Hal tertentu disini mengenai objek perikatan  harus  menentukan  jenis objeknya;
4.  Suatu sebab yang halal.
Pemahaman suatu sebab yang halal  harus  didasarkan  pada  hal-hal yang  tidak  bertentangan  dengan norma yang berlaku.
Setiap orang yang membuat perjanjian  harus  memenuhi  suatu  prestasi yang dimaksud prestasi berdasarkan ketentuan  Pasal  1234  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  bahwa  para  pihak harus  memenuhi  hak  dan  kewajiban  dalam isi  perjanjian  yang  berupa  melakukan sesuatu,  tidak  melakukan  sesuatu,  atau memberikan sesuatu.
Berdasarkan
Undang-Undang
Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan Fidusia  perjanjian accessoir merupakan perjanjian tambahan (perjanjian ikutan) dari perjanjian  pokok  yang  pastinya  harus  ada suatu  aturan  yang  harus  ditaati  oleh  para pembuat  perjanjian  yaitu  berupa  prestasi. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun  1999  Tentang  Jaminan  Fidusia menyatakan bahwa,
“Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan,  menggadaikan,  atau menyewakan  kepada  pihak  lain
Benda  yang  menjadi  objek  Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan  tertulis  terlebih  dahulu dari Penerima Fidusia”.
Namun dalam perakteknya di lapangan masih banyaknya seseorang yang melakukan  pelanggaran  hukum  baik  dari akibat kurang mengetahui isi aturan ataupun karena  kehendak  seseorang  itu  sendiri akibat  dari  situasi  yang  sedang  dialami. Berdasarkan  peraturan  perundang-undang yang telah ada sudah sangat jelas mengenai hal  yang  mengatur  tentang  perjanjian  dan tentang  jaminan  fidusia.  Untuk  mencapai fungsi  hukum  sendiri  terdapat  2  bentuk perlindungan hukum yaitu:
1.  Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan  ini  diberikan  oleh otoritas  publik  atau  pemerintah  yang terkait  untuk  mencegah  sebelum terjadi suatu kesalahan atau pelanggaran hukum.
Hal ini menyatakan mengenai peraturan perundang-undang yang telah ditetapkan  oleh  otoritas  publik  atau pemerintah untuk mencegah
pelanggaran  yaitu  dengan  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan
Undang-Undang  Nomor  42  Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
Dengan adanya Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dan Undang- Undang  Nomor  42  Tahun  1999 tentang Jaminan Fidusia ini merupakan bentuk perlindungan preventif yang diberikan oleh otoritas publik  atau  pemerintah  yang  terkait untuk  mencegah  sebelum  terjadi suatu  kesalahan  atau  pelanggaran hukum.
2.  Perlindungan hukum respresif Perlindungan  hukum  respresif merupakan  diberikan  oleh  otoritas publik  atau  pemerintah  yang  terkait seperti  sanksi,  denda,  penahanan, atau hukuman tambahan yang diberikan  kepada  seseorang  atau kelompok
apabila melakukan perbuatan  salah  atau  pelanggaran.
Dalam menegakkan peraturan,
penting  untuk  lembaga  penegak hukum yang
benar-benar mengimplepentasikan apa yang
menjadi  fungsi  dan  tujuan  hukum  itu sendiri.  Dalam  hal  ini  pengadilan dalam menyelesaikan kasus tuntutan wanprestasi.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas dapat  disimpulkan  bahwa  perlindungan hukum  preventif  dan  perlindungan  hukum respresif  sudah  dapat  terimplementasi karena  sudah  ada  aturan  dan  alat  dari penegakan  hukum  yaitu  pengadilan  untuk menutut waprestasi dalam perjanjian.
Implementasi  suatu  aturan  hukum tergantung  dari  pelaksanaan  3  sistem  teori hukum menurut Laurence M. Fredimen yaitu struktur hukum, subtansi hukum, dan kultur hukum. Struktur hukum terdiri dari berbagai lembaga  yang  memiliki  fungsi  dan  peran dalam  melakukan  instrumen  hukum  yang ada. Struktur hukum adalah aparat penegak hukum.  Aparat  penegak  hukum  adalah Aparat  penegak  hukum  yang  secara langsung  terlibat  di  bidang  penegakan hukum. Struktur hukum adalah Desain yang menunjukkan  bagaimana  hukum  dalam penerapannya di lapangan. Dengan struktur hukum  akan menunjukkan  bagaimana  cara kerja  lembaga  hukum  dapat  berfungsi. Ketika kita berbicara tentang struktur hukum di  Indonesia  akan  mengetahui  bagaimana susunan struktur hukum di Indonesia terdiri dari  kepolisian, kejaksaan,  dan  pengadilan. Pengadilan sebagai lembaga hukum terakhir dalam  mewujudkan  pengimplementasian Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  dan Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999 tentang  Jaminan  Fidusia  dalam  kasus wanprestasi perjanjian.
Subtansi hukum disebut sebagai hal- hal yang dapat memutuskan apakah hukum dapat dilaksanakan atau tidak dengan baik. Substansi  hukum  juga  dicirikan  sebagai peraturan perundang-undang yang diciptakan  oleh  aparat  hukum.  Subtansi hukum  hidup  tidak  hanya  yang  tertuang dalam  buku  kitab  peraturan  perundang- undangan,  tetapi  kebiasan-kebiasaan  yang hidup  di  dalam  masyarakat.  Dalam  hal  ini mengenai perjanjian dan cara melaksanakan  ambil  alih (take  over) yaitu Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  dan Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999 tentang  Jaminan  Fidusia  telah  secara  jelas mengatur  yang  telah  diciptakan  oleh
pemerintah  dan  lembaga  hukum  yang terkait.
Kultur hukum adalah budaya hukum yang menyinggung prilaku individu terhadap hukum  dan  seperangkat  bentuk  hukum. Budaya hukum terpengaruh dengan pengaturan  desain  hukum  dan  harus ditegakkan  oleh  aparat  penegak  hukum mengingat  fakta  bahwa  tanpa  bantuan kedua  budaya  hukum  tidak  akan  berjalan dengan efektif. Peraturan digunakan sebagai instrumen perancangan atau perubahan  sosial  daerah  setempat  dengan tujuan  agar  fungsi  hukum  bisa  diwujudkan. Serta  membutuhkan  kesiapan  peraturan dalam  kaidah  hukum  atau  pedoman,  untuk mencapai  fungsi  hukum  yaitu  sebagai rekayasa sosial.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang telah  dilakukan  di  Kota  Singaraja,  belum dapat mengimplementasikan Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata  dan  Undang- Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang Jaminan Fidusia ambil alih (take over) kredit dengan akta bawah tangan oleh pihak ketiga telah  secara  jelas  mengatur  yang  telah diciptakan  oleh  pemerintah  dan  lembaga hukum  yang  terkait.  Hal  ini  akibat  dari kurangnya  kesadaran  prilaku  masyarakat mengenai  aturan  hukum  yang  berlaku mengatur  tentang  tatacara  ambil  alih (take over) kredit. Sehingga akibat dari kurangnya pengetahuan tentang aturan hukum masyarakat  melanggar  aturan  hukum  yang ada yaitu Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata  mengenai  syarat  sahnya perjanjian  pada  syarat  suatu  sebab  yang halal yaitu melanggar Pasal  23 Ayat (2)  dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 24 Undang- Undang  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang Jaminan Fidusia. Perpindahan atau pengalihan  utang,  khususnya  pertukaran utang  dilakukan  dengan  akta  yang  sah (otentik)  atau  akta  bawah  tangan  harus mentaati  peraturan  perundang-undangan yang  ada  mengenai  larangan  ambil  alih (take  over) kredit  tanpa  persetujuan  pihak kreditur.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas, dapat  disimpulkan  mengenai  implementasi suatu aturan hukum  tergantung dari pelaksanaan 3 sistem teori hukum menurut Laurence M. Fredimen yaitu struktur hukum, subtansi  hukum,  dan  kultur  hukum.  Bahwa
Implementasi  Undang-Undang  Nomor  42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Bagi Debitur Terkait Ambil Alih (Take Over) Kredit Di Kota Singaraja belum dapat terimplentasi dengan  baik,  akibat  dari  kesadaran  prilaku masyarakat yang kurang mengetahui mengenai  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  dan  dari  pihak leasing yang belum  menerapkan  mengenai  ambil  alih (take over) kredit.
Dampak  Perjanjian  Kredit  Dengan Akta Bawah Tangan Terhadap Ambil Alih (Take Over) Kredit Di Kota Singaraja Keabsahan  perjanjian  merupakan sebagai  peristiwa  hukum  jenis  peraturan yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata  Pasal  1313  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  tentang  perjanjian di mana setidaknya satu orang mengikat diri mereka  sendiri  terhadap  setidaknya  satu orang  lain.  Jika  mengacu  pada  definisi  ini dapat  dianggap  sebagai  jenis  perjanjian yang  memenuhi  pengaturan  Pasal  1313 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata. Dalam  1313  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  telah  diatur  mengenai  pengertian dan cara syarat sahnya suatu perjanjian ada dalam  Buku III 1313 Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata  dan  Syarat  sahnya  suatu perjanjian  diatur  dalam  Pasal  1320  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata.  Dalam Pasal  1320  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata mengacu pada empat keadaan agar suatu persetujuan menjadi sah:
1. Kesepakatan para pihak;
2. Kecakapan  untuk  membuat  suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.
Syarat  subjektif  yang  dimaksud dalam  hal ini adalah syarat 1 dan 2 karena mengenai  para  pihak  pembuat  perjanjian atau perikatan. Syarat objektif yang dimaksud dalam hal ini adalah syarat 3 dan 4 karena mengenai objek perjanjian.
Berdasarkan hal di atas maksud dari syarat-syarat  sahnya  perjanjian  sebagai berikut:
1. Kesepakatan para pembuat Dalam  hal  ini  mengacu  pada kesepahaman,  sependapat  atau menyetujui  hal-hal  apa  saja  yang dibuat dalam perikatan;
2. Kemampuan untuk membuat
sesuatu perikatan Dalam hal ini adalah kecakapan  hukum,  yang  dimaksud kecakapan hukum disini tidak mengalami  gangguan  mental  atau sudah berusia 21 tahun.
3. Suatu hal tertentu
Dalam  hal  ini  adanya  suatu kejelasan  atau kepastian  mengenai objek  yang  diperjanjikan  sehingga Prestasi  bisa  dibayangkan  selesai. Jika  prestasi  itu  kabur/tidak  jelas, merepotkan  bahkan  tidak  dapat dibayangkan, maka suatu hal tertentu tidak sah atau batal;
4. Suatu sebab yang halal
Dalam  hal  ini  mengenai  yang diperjanjikan  baik  halnya  objeknya harus mengikuti peraturan yang ada dan  tidak  memiliki  konflik  atau melawan  norma-norma  yang  yang berlaku.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan Fidusia  perjanjian  merupakan  perjanjian tambahan (perjanjian ikutan) dari perjanjian pokok    atau  utama  yang  harus  ditaati  oleh para  pembuat  perjanjian  yaitu  berupa prestasi.
Namun  berdasarkan  prakteknya  di lapangan masih banyaknya prilaku masyarakat yang melanggar isi kesepakatan perjanjian  kredit  dan  perjanjian  ikutan  yaitu jaminan  fidusia.  Pelanggaran  yang  terjadi dimasyarakat yaitu debitur melakukan ambil alih (take  over) kredit  dengan  pihak  ketiga yang  masih  memiliki  perjanjian  kredit dengan pihak leasing atau lembaga pembiayaan    yang  di  dalamnya  ada perjanjian  ikutan  jaminan  fidusia  dengan akta bawah tangan oleh pihak ketiga di Kota Singaraja hal ini merupakan bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh debitur.
Wanprestasi merupakan suatu perbuatan yang tidak melakukan kewajiban secara penuh atau sebagaian dari apa yang disepakati  atau  isi  suatu  perjanjian  yang dibuwat  oleh  para  pihak  yaitu  kreditur ataupun debitur yang disepakati.
Wanprestasi  juga  merupakan  sesuatu perbuatan  baik  dengan  sengaja  dan  tidak sengaja diperbuat dengan maksud
merugikan  orang  lain  atau  tidak  memenuhi hak pihak lain.
Bentuk-bentuk  wanprestasi  yang terdiri dari 4 (empat) macam, yaitu:
1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan  apa  yang  telah dijanjikan  tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan  apa  yang  dijanjikannya tetapi tidak sesuai tenggang waktu;
4. Melakukan  sesuatu  yang  menurut perjanjian tidak  boleh  dilaksanakan (Satrio, 2011: 4).
Dalam  peristiwa  ambil  alih (take over) kredit merupakan perbuatan wanperstasi  karena  melakukan  sesuatu yang  menurut perjanjian  tidak boleh dilaksanakan  dan  melakukan  apa  yang dijanjikannya  tetapi  tidak  sesuai  tenggang waktu  merupakan  bentuk  wanprestasi parsial (sebagian) karena masih melanjutkan kredit.
Dampak  perjanjian  kredit  dengan akta bawah tangan terhadap ambil alih (take over) kredit  yaitu  berdasarkan  Pasal  1320 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata menyatakan  tentang  syarat-syarat  sahnya suatu  perjanjian.  Syarat  Suatu  sebab  yang halal dalam menetapkan suatu perjanjian, isi klausa  perjanjian  yang  menggambarkan suatu tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak  harus  benar  atau  tidak  bertentangan dengan  hukum,  ketertiban  umum  dan kesusialan. Apabila syarat ini tidak terpenuhi maka  suatu  perjanjan  dikatakan  batal  demi hukum. Karena melanggar isi Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang  Jaminan  Fidusia  menyatakan dilarang  melakukan  ambil  alih (take  over) dan  dapat  dipidana  penjara  paling  lama  2 (dua)  tahun  dan  denda  Rp.  50.000.000,- (lima  puluh  juta  rupiah)  berdasarkan  pasal 36  Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

## SIMPULAN
Berdasarkan pemasaran pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa Implementasi  Undang-Undang  Nomor  42 Tahun  1999  Tentang  Jaminan  Fidusia  bagi debitur  terkait  ambil  alih (take  over) kredit
dengan akta bawah tangan oleh pihak ketiga belum  dapat  terimplementasi  dengan  baik atau maksimal. Hal ini akibat dari kurangnya kesadaran  prilaku  masyarakat  mengenai aturan  hukum  yang  berlaku  mengatur tentang tatacara ambil alih (take over) kredit. Sehingga akibat dari kurangnya pengetahuan tentang aturan hukum masyarakat  melanggar  aturan  hukum  yang ada yaitu Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata  mengenai  syarat  sahnya perjanjian  pada  syarat  suatu  sebab  yang halal  yaitu  melanggar  Pasal    23  Ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999 Tentang Jaminan Fidusia mengenai larangan  ambil  alih (take  over) kredit tanpa persetujuan pihak kreditur.
Dampak perjanjian kredit dengan akta bawah  tangan  terhadap  ambil  alih  (take over)  kredit  yaitu  berdasarkan  Pasal  1320 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata menyatakan  tentang  syarat-syarat  sahnya suatu  perjanjian.  Syarat  Suatu  sebab  yang halal dalam menetapkan suatu perjanjian, isi klausa  perjanjian  yang  menggambarkan suatu tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak  harus  benar  atau  tidak  bertentangan dengan  hukum,  ketertiban  umum  dan kesusialan. Apabila syarat ini tidak terpenuhi maka  suatu  perjanjan  dikatakan  batal  demi hukum. Karena melanggar isi Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang  Jaminan  Fidusia  menyatakan dilarang  melakukan  ambil  alih  (take  over) dan  dapat  dipidana  penjara  paling  lama  2 (dua)  tahun  dan  denda  Rp.  50.000.000,- (lima  puluh  juta  rupiah)  berdasarkan  pasal 36  Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

## SARAN
Saran  penelitian  ini  ditujukan  bagi masyarakat  sebagai  masyarakat  Indonesia hukum  berdasarkan  yang  tertuang  pada kostitusi  Negara  Indonesia  yaitu  Undang- Undang  Dasar  Negara  Negara  Indonesia Tahun 1945 bahwa segala tatanan kehidupan bermasyarakat harus berdasarkan  hukum.  Sehingga  sebagai masyarakat  harus  membudaya  diri  atau membiasakan  diri  patuh  dan  taat  kepada aturan  yang  berlaku.  Seperti  halnya  dapat melakukan  ambil  alih (take  over) kredit namun  dengan  syarat  persetujuan  oleh
pihak leasing dan  sebagai  pihak leasing menjelaskan mengenai apa yang diperjanjikan  mengenai  apa  yang  boleh dilakukan  dan  apa  yang  tidak  boleh dilakukan.
Bagi  pemerintah  yaitu  khususnya aparat penegak hukum yang memiliki tugas menegakkan  keadilan  dan  keamanan  bagi masyarakat  untuk  selalu  menegakkan aturan  yang  berlaku ketika terjadinya  suatu peristiwa  pelanggaran  hukum  ketika  ada pelaporan terakit wanprestasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Z.  (2011).  Metode  Penelitian  Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. Cristiana, N. K. M. Y., Yuliartini, N. P. R., &
Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga Di  Kabupaten  Karangasem. Jurnal
Komunitas Yustisia , 2 (2), 78-87. Efendi,  Jonaedi  &  Johnny  Ibrahim.  2016. Metode  Penelitian  Hukum  Normatif dan Empiris. Jakarta: kencana. Ishaq, H. (2017). Metode Penelitian Hukum dan  Penulisan  Skripsi,  Tesis,  serta Disertasi. Bandung: Alfabeta. Republik  Indonesia.  Indonesia  Civil  Code Burgelijk  Wetbook  Voor  Indonesia. (Kitab Undang-Undang
hokum Perdata),  Terjemahan  Ali  Afandi,
1984, Gaja Mada, Yogyakarta.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor
4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  1996. Sekretaris Negara. Jakarta.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan Fidusia  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1999  Nomor  168.
Sekretaris Negara. Jakarta
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor
7  Tahun  1992  Tentang  Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  1992  Nomor  31, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3472. Sekretaris Negara. Jakarta. Satrio, J. 2011. Hukum Perikatan. Bandung: Citra Aditya Bakti. Setiawati, N., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N.  P.  R.  (2020).  Penyelesaian
Sengketa Kepulauan Dalam Perspektif  Hukum  Internasional (Studi Kasus Sengketa Perebutan
Pulau  Dokdo  antara  Jepang- Korea Selatan). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 241-250.
Soimin,  Soedaryo.  2015.  Kitab  Undang- undang  Hukum  Perdata.  Jakarta:
Sinar Grafiika.
Yulia,  N.  P.  R.  Kajian  Kriminologis Kenakalan  Anak  dalam  Fenomena Balapan  Liar  di  Wilayah  Hukum Polres  Buleleng. Jurnal  Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) , 3 (3).