## MEMBANGUN BUDAYA ANTI-KORUPSI MELALUI PENINGKATAN PEMAHAMAN MENGENAI REGULASI DI BIDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Ade Adhari 1 , Fajar Dian Aryani 2 , Luisa Srihandayani 3 dan Malvin Jati Kuncara Alam W 4
1 Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta Email: adea@fh.untar.ac.id
2 Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal,  Tegal Email: fajardi4n@gmail.com
3 Program Studi Magister Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang Email: luisas.15.07@gmail.com
4 Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta

## ABSTRACT
Corruption  is  a  problem  that  is  still  being  faced  by  the  Indonesian  people.  Indonesia  is  also  currently  one  of  the countries with a high corruption rate. As a national problem, corruption is difficult to overcome because it is deeply rooted  in  various  fields  of  life.  Therefore,  there  is  an  urgency  to  build  an  anti-corruption  culture.  The  cultural development must be started in a small scope, namely SMAN 17 Jakarta. The purpose of holding this activity is to increase understanding of the dangers of corruption for national development and various regulations on corruption prevention. The method of implementing PKM this time is done online by relying on a zoom platform. The stages of PKM  implementation  consist  of  identifying  problem,  drafting  proposals,  managing  PKM  implementation  permits, implementing PKM, compiling PKM outputs, compiling PKM progress reports and preparing PKM final reports. The result of this PKM activity is to increase understanding of the policies to combat corruption that are needed to build an anti-corruption culture for students of SMAN 17 Jakarta. The conclusion from this activity is that it provides an understanding of the negative impact of corruption and various regulations on corruption prevention are useful for fostering enthusiasm to fight corruption in Indonesia. Through this understanding, students are expected to experience increased legal awareness about what actions are categorized as criminal acts of corruption.
Keywords: Anti-Corruption Culture, Corruption Eradication Law

## ABSTRAK
Korupsi adalah permasalahan yang hingga saat ini masih dihadapi oleh Bangsa Indonesia.  Indonesia pun saat ini menjadi salah satu negara dengan angka korupsi yang masih tinggi. Sebagai masalah nasional, korupsi sulit diatasi karena  sudah  mengakar  dalam  berbagai  bidang  kehidupan.  Oleh  sebab  itu,  terdapat  urgensi  untuk  membangun budaya anti-korupsi. Pembangunan budaya tersebut harus dimulai dalam lingkup yang kecil yakni SMAN 17 Jakarta. Tujuan  diselenggarakan  kegiatan  ini  adalah  untuk  meningkatkan  pemahaman  tentang  bahaya  korupsi  bagi pembangunan naisonal dan berbagai regulasi penanggulangan tindak pidana korpusi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat  (PKM)  kali  ini  dilakukan  secara  daring  dengan  mengandalkan  platform  zoom.  Tahapan  pelaksanaan PKM terdiri dari beberapa tahap yaitu tahap penggalian informasi permasalahan, penyusunan proposal, pengurusan izin  pelaksanaan  PKM,  pelaksanaan  PKM,  penyusunan  luaran  PKM,  penyusunan  laporan  kemajuan  PKM  dan penyusunan  laporan  akhir  PKM.  Hasil  kegiatan  PKM  ini  adalah  meningkatnya  pemahamanan  tentang  kebijakan penanggulangan tindak pidana korupsi yang dibutuhkan untuk membangun budaya anti korupsi para siswa  SMAN 17 Jakarta. Kesimpulan dari hasil kegiatan PKM ini adalah pemberian pemahaman mengenai dampak negatif dari korupsi  dan  berbagai  aturan  penanggulangan  korupsi  bermafaat  untuk  menumbuhkan  semangat  untuk  melawan korupsi di Indonesia. Melalui pemahaman tersebut, siswa diharapkan akan mengalami peningkatan kesadaran hukum tentang perbuatan apa saja yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.
Kata Kunci: Korupsi, Budaya Anti-Korupsi, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

## 1. PENDAHULUAN
Mengawali bagian analisis situasi, tepat apabila mengutip apa yang disampaikan oleh Koutsoukis (2003) bahwa fenomena korupsi bukanlah hal yang baru. Masyarakat diseluruh dunia telah hidup dengan korupsi kecil-kecilan sejak dahulu kala. Indonesia menjadi salah satu negara yang angka korupsinya tinggi. Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2019 menyampaikan Score  Indeks  Persepsi  Korupsi  Indonesia  adalah  40,  dan  ranking  86  dari  180  negara  (Komisi Pemberantasan  Korupsi,  2019).  Bahkan  pada  Tahun  2020  mengalami  penurunan  menjadi
peringkat 102 dunia (Ramadhan, 2021). Penuruan peringkat tersebut menunjukan, tingkat korupsi di Indonesia semakin buruk.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga tinggi negara telah menyatakan korupsi patut dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa sehingga memerlukan penanganan khusus dalam hal pencegahan  serta  penindakannya.  Sebagai  sebuah  gerakan  yang  terus  didengungkan  pada  masa kini bahwa pemberantasan korupsi adalah harga mati karena dampaknya yang sangat besar dalam menyengsarakan bangsa dan negara (Adwirman, et al., 2014).
Adwirman,  et.  al  (2014)  mengemukakan  bahwa  korupsi  memiliki  berbagai  dampak  antara  lain dampak  ekonomi,  dampak  terhadap  pelayanan  kesehatan,  dampak  sosial  dan  kemiskinan masyarakat,  dampak  birokrasi  pemerintah,  dampak  terhadap  politik  dan  demokrasi,  dampak terhadap penegakan hukum, dampak terhadap pertahanan dan keamanan, dan dampak kerusakan lingkungan.
Dampak inilah yang tentunya harus diatasi, apabila tidak diatasi tentunya korupsi sebagai penyakit di  Indonesia  akan  semakin  parah.  Tiihonen  (2003)  memandang  korupsi  sebagai  penyakit kekuasaan  publik  ( a  disease  of  public  power )  sekaligus  indikasi  pemerintahan  yang  buruk ( indication  of  bad  governance ).  Dengan  demikian  maraknya  korupsi  menandakan  adanya pemerintahan yang buruk.  Lebih jauh, terdapat pandangan bahwa korupsi di Indonesia begitu sulit diberantas  karena  sudah  sangat  membudaya,  baik  di  kalangan  lembaga  legislatif,  eksekutif, maupun yudikatif. Oleh sebab itu, menanamkan budaya antikorupsi dalam diri anak sejak usia dini menjadi  hal  yang  sangat  diperlukan,  karena  anak  akan  menjadi  penerus  estafet  kepemimpinan. Apabila budaya antikorupsi tersebut sudah terpatri  di dalam diri seluruh aparat penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat, maka budaya suap-menyuap yang merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana korupsi dengan sendirinya akan menjadi tergeser bahkan sirna, sehingga tidak akan ada lagi istilah “membersihkan lantai dengan sapu yang kotor” dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia (Sulastri, 2012).
Budaya anti-korupsi  dengan demikian menjadi solusi  ketika Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi  (UU  Tipikor)  tidak  mampu  menurunkan  tingkat  korupsi  di  Indonesia.  Dalam konteks ilmiah, persoalan budaya anti-korupsi menjadi sangat penting apabila dilihat dari sudut sistem  hukum.  Dimana,  sistem  hukum  akan  mampu  memainkan  perannya  dengan  baik  dalam mengatasi korupsi apabila, seluruh sub-sistem tersebut dipersiapkan dengan baik. Tentunya, dalam kaitannya  dengan  penanggulangan  korupsi,  tidak  hanya  membangun  subtansi  hukum  dengan menetapkan UU Tipikor, dan membentuk struktur hukum berupa adanya KPK melainkan lebih dari itu perlu membangun budaya hukum berupa budaya anti korupsi.
Dalam  kaitannya  dengan  budaya  anti-korupsi,  dapat  dikatakan  “Perguruan  Tinggilah  yang memilki  tanggung  jawab  moral  untuk  mencetak  pemimpin-pemimpin  bangsa  yang  bermoral  di masa depan. Untuk menumbuhkan budaya anti korupsi di Indonesia (Saifulloh, 2017).
Budaya anti-korupsi ini tentunya harus dibangun mulai dari lingkup terkecil, salah satunya adalah sekolah.  Hal  ini  dikarenakan  Siswa  sebagai  agen  perubahan  ( agent  of  change )  masyarakat. Perbaikan masyarakat  kearah masyarakat  yang anti korupsi  dengan demikian menjadi  hal  yang sangat  krusial,  terlebih  para  siswa  merupakan  generasi  penerus  bangsa  yang  nantinya  akan memandu  jalannya  pemerintahan.  Sehingga  para  siswa  harus  disiapkan  sebaik  mungkin  agar menjadi agen-agen anti korupsi.
Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh SMAN 17 Jakarta selaku mitra pelaksana PKM kali ini didapatkan pemahaman bahwa:
1. Siswa belum memahami maksud atau tujuan utama pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Siswa  belum  memahami  secara  substansial  berbagai  regulasi  yang  mengatur  tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Siswa  belum  memahami  secara  menyeluruh  bagaimana  kebijakan  pencegahan  dan penanggulangan tindak pidana korupsi; dan
4. Siswa belum memahami perannya dalam mendukung program pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi.
Beranjak  pada  uraian  tersebutlah  perlu  diadakan  pengabdian  kepada  masyarakat  di  SMAN.  17 Jakarta  dengan  mengangkat  tema  “Membangun  Budaya  Anti-Korupsi  melalui    Peningkatan Pemahaman Regulasi di Bidang Pemberantasan Tipikor”.

## 2. METODE PELAKSANAAN PKM
Pelaksanaan  pengabdian  kepada  masyarakat  di  SMAN  17  Jakarta  diselenggarakan  melalui berbagai tahapan yakni:
1. Tahapan Penggalian Informasi Permasalahan
2. Tahapan Penyusunan Proposal
3. Tahapan Pengurusan Izin Pelaksanaan PKM
4. Tahapan Pelaksanaan PKM
5. Tahapan Penyusunan Luaran PKM
6. Tahapan Penyusunan Laporan Kemajuan PKM
7. Tahapan Penyusunan Laporan Akhir PKM
Dalam kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di SMAN 17 Jakarta, partisipasi mitra dalam berbagai bentuk yakni:
1. menyampaikan  informasi  tentang  adanya  pelaksanaan  pengabdian  kepada  masyarakat  di SMAN 17 Jakarta kepada siswa ke XI SMA 17;
2. mengadakan  koordinasi  dengan  ketua  kelas  di  masing-masing  kelas  XI  SMA  17  untuk mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
3. menyusun absensi yang dibutuhkan pada saat elaksanaan pengabdian kepada masyarakat di SMAN 17 Jakarta.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Budaya  anti-korupsi  dengan  demikian  menjadi  solusi  ketika  UU  Tipikor  tidak  mampu menurunkan tingkat korupsi di Indonesia. Dalam konteks ilmiah, persoalan budaya anti-korupsi menjadi  sangat  penting  apabila  dilihat  dari  sudut  sistem  hukum.  Dimana,  sistem  hukum  akan mampu memainkan perannya dengan baik dalam mengatasi korupsi apabila, seluruh sub-sistem tersebut dipersiapkan dengan baik. Tentunya, dalam kaitannya dengan penanggulangan korupsi, tidak  hanya  membangun  subtansi  hukum  dengan  menetapkan  UU  Tipikor,  dan  membentuk struktur hukum  berupa  adanya KPK melainkan lebih  dari itu perlu membangun budaya hukum berupa budaya anti korupsi.
Dalam  rangka  membangun  budaya  anti  korupsi  dapat  dimulai  dengan  menerangkan  hal-hal mendasar perihal kebijakan penanggulangan korupsi yang ada di Indonesia. Hal ini dapat dimulai dengan menjelaskan berbagai perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi dalam UU  Tipikor.    Dalam  UU  Tipikor  perbuatan-perbuatan  yang  dikualifikasi  sebagai  tindak  pidana korupsi antara lain:
• Delik  secara  melawan  hukum  melakukan  perbuatan  memperkaya  diri  sendiri  atau orang  lain  atau  suatu  korporasi  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau perekonomian negara (Pasal 2 ayat (1);
• Delik  secara  melawan  hukum  melakukan  perbuatan  memperkaya  diri  sendiri  atau orang  lain  atau  suatu  korporasi  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau perekonomian negara, dilakukan dalam keadaan tertentu (Pasal 2 ayat (2);
• Delik dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan  atau  sarana  yang  ada  padanya  karena jabatan atau kedudukan  yang dapat  merugikan keuangan negara  atau perekonomian negara (Pasal 3);
• Delik memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara  dengan  maksud  supaya  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  tersebut berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu  dalam  jabatannya,  yang  bertentangan  dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (1) huruf a);
• Delik memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan  dengan  sesuatu  yang  bertentangan  dengan  kewajiban,  dilakukan  atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 ayat (1) huruf b);
• Delik pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji dari  pelaku  yang  memberi  atau  menjanjikan  sesuatu  kepada  pegawai  negeri  atau penyelenggara  negara  dengan  maksud  supaya  pegawai  negeri  atau  penyelenggara negara  tersebut  berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu  dalam  jabatannya,  yang bertentangan dengan kewajibannya atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara  negara  karena  atau  berhubungan  dengan  sesuatu  yang  bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 ayat (2));
• Delik  memberi  atau  menjanjikan  sesuatu  kepada  hakim  dengan  maksud  untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 6 ayat (1) huruf a);
• Delik memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan  dengan  maksud  untuk  mempengaruhi  nasihat  atau  pendapat  yang  akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 6 ayat (1) huruf b);
• Delik  hakim  yang  menerima  pemberian  atau  janji  dari  pelaku  yang  memberi  atau menjanjikan  sesuatu  kepada  hakim  dengan  maksud  untuk  mempengaruhi  putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 6 ayat (2));
• Delik atau advokat yang menerima pemberian atau janji   dari pelaku yang memberi atau  menjanjikan  sesuatu  kepada  seseorang  yang  menurut  ketentuan  peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan  maksud  untuk  mempengaruhi  nasihat  atau  pendapat  yang  akan  diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 6 ayat (2));
• Delik pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan  bangunan  yang  pada  waktu  menyerahkan  bahan  bangunan,  melakukan perbuatan  curang  yang  dapat  membahayakan  keamanan  orang  atau  barang,  atau keselamatan negara dalam keadaan perang  (Pasal 7 ayat (1) huruf a);
• Delik  setiap  orang  yang  bertugas  mengawasi  pembangunan  atau  penyerahan  bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a (Pasal 7 ayat (1) huruf b);
Mengenai Regulasi di Bidang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Delik setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia  dan  atau  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  melakukan  perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf c);
• Delik  setiap  orang  yang  bertugas  mengawasi  penyerahan  barang  keperluan  Tentara Nasional  Indonesia dan  atau Kepolisian Negara  Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c (Pasal 7 ayat (1) huruf d);
• Delik  Bagi  orang  yang  menerima  penyerahan  bahan  bangunan  atau  orang  yang menerima  penyerahan  barang  keperluan  Tentara  Nasional  Indonesia  dan  atau Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dan  membiarkan  perbuatan  curang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a atau huruf  (Pasal 7 ayat (2));
• Delik pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan  uang  atau  surat  berharga  yang  disimpan  karena  jabatannya,  atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut (Pasal 8);
• Delik pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu  buku-buku atau daftar-daftar yang khusus  untuk  pemeriksaan administrasi (Pasal 9);
• Delik menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya (Pasal 10 huruf a);
• Delik  membiarkan  orang  lain  menghilangkan,  menghancurkan,  merusakkan,  atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut (Pasal 10 huruf b);
• Delik  membantu  orang  lain  menghilangkan,  menghancurkan,  merusakkan,  atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut (Pasal 10 huruf c);
• Delik  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  yang  menerima  hadiah  atau  janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran  orang  yang  memberikan  hadiah  atau  janji  tersebut  ada  hubungan  dengan jabatannya (Pasal 11);
• Delik  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  yang  menerima  hadiah  atau  janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 12 huruf a);
• Delik  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  yang  menerima  hadiah,  padahal diketahui  atau  patut  diduga  bahwa  hadiah  tersebut  diberikan  sebagai  akibat  atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 12 huruf b);
• Delik  hakim  yang  menerima  hadiah  atau  janji,  padahal  diketahui  atau  patut  diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 12 huruf c);
• Delik  seseorang  yang  menurut  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  ditentukan menjadi  advokat  untuk  menghadiri  sidang  pengadilan,  menerima  hadiah  atau  janji,
padahal  diketahui  atau  patut  diduga  bahwa  hadiah  atau  janji  tersebut  untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 12 huruf d);
• Delik  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  yang  dengan  maksud menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  secara  melawan  hukum,  atau  dengan menyalahgunakan  kekuasaannya  memaksa  seseorang  memberikan  sesuatu, membayar,  atau  menerima  pembayaran  dengan  potongan,  atau  untuk  mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (Pasal 12 huruf e);
• Delik pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta,  menerima,  atau  memotong  pembayaran  kepada  pegawai  negeri  atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau  penyelenggara  negara  yang  lain  atau  kas  umum  tersebut  mempunyai  utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang (Pasal 12 huruf f);
• Delik pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang (Pasal 12 huruf g);
• Delik pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah  menggunakan  tanah  negara  yang  di  atasnya  terdapat  hak  pakai,  seolah-olah sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan,  telah  merugikan  orang  yang  berhak, padahal  diketahuinya  bahwa  perbuatan  tersebut  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan (Pasal 12 huruf h);
• Delik  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  baik  langsung  maupun  tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang  pada  saat  dilakukan  perbuatan,  untuk  seluruh  atau  sebagian  ditugaskan  untuk mengurus atau mengawasinya (Pasal 12 huruf i);
• tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) (Pasal 12A); dan
• Delik  gratifikasi  kepada  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya (Pasal 12B ayat (1)).
Melalui  pemahaman  diatas,  siswa  diharapkan  akan  mengalami  peningkatan  kesadaran  hukum tentang  perbuatan  apa  saja  yang  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  korupsi.  Selain  itu,  siswa perlu diberikan suatu pemahaman mengenai sanksi apa saja yang akan dikenakan kepada mereka yang melakukan tindak pidana korupsi. Dengan mengetahui berbagai sanksi tersebut diharapkan dapat  menjadi  dasar  untuk  mempengaruhi  segi  psikologis  siswa  untuk  tidak  melakukan  tindak pidana korupsi di kemudian hari. Berikut ini adalah sanksi pidana yang tersedia dalam UU Tipikor:
• Pasal 2 ayat (1): penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4  (empat)  tahun  dan  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan  denda  paling  sedikit Rp200.000.000,00  (dua  ratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp1.000.000.000,00  (satu milyar rupiah).
• Pasal 3: pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan  atau  denda  paling  sedikit  Rp50.000.000,00  (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
• Pasal 5: pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau  pidana  denda  paling  sedikit  Rp  50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah)  dan  paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
• Pasal 6: pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
• Pasal 7: pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
• Pasal 8: pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
• Pasal 9: pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
• Pasal 10: pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
• Pasal 11: pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau  pidana  denda  paling  sedikit  Rp  50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah)  dan  paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
• Pasal 12: pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
• Pasal 12A: pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
• Pasal 12B: pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah para siswa SMAN 17 mendapatkan pemahaman baru mengenai berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana  korupsi.  Saran  yang  dapat  diajukan  adalah  perlu  diupayakan  kegiatan  pemberian pemahaman mengenai budaya anti-korupsi lebih masih dikalangan pelajar di Indonesia.
Ucapan Terima Kasih ( Acknowledgement )
Terima  kasih  kepada  LPPM  Untar  atas  pembiayaan  pelaksanaan  PKM  dan  kepada  SMAN  17 Jakarta yang sudah berkenan menjadi mitra.

## REFERENSI
Adwirman, et. al. (2014). Buku ajar pendidikan dan budaya anti-korupsi . Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan.
Sulastri, I. (Februari 2012). Perlunya menanamkan budaya antikorupsi dalam diri anak sejak usia dini . Mimbar Hukum, 24 (1). Koutsoukis, K. S. (2003). Political corruption in Greece dalam Martin J. Bull and James L. Newell corruption in contemporary politics . Palgrave Macmillan Ltd. Komisi Pemberantasan Korupsi. (2019). Laporan tahunan KPK 2019 .
Ramadhan,  A.  (28  Januari  2021). Indeks  persepsi  korupsi  Indonesia  pada  2020  turun  jadi  37,
peringkat 102 dunia . Kompas. https://nasional.kompas.com/read/2021/01/ 28/14120521/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-pada-2020-turun-jadi-37-peringkat-102- di.
Saifulloh, P. P. A. (2017). Peran perguruan tinggi dalam menumbuhkan budaya anti korupsi  di Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 47 (4), 459-476. Tiihonen, S. (2003). Central government corruption in historical perspective dalam seppo tiihonen the history of corruption in central government . IIAS.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi