http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya Jayapangus Press ISSN 2615-0913 (E) Vol. 3 No. 2 (2020)

## Kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Provinsi Jambi Dalam Upaya Peningkatan Pelestarian Benda Cagar Budaya Berbasis Kearifan Lokal  di Muaro Jambi
Oleh:
Hapsa 1 , Firmansyah Putra 2 1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia
2 Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia
1 hapsa_cha@yahoo.co.id
Keywords: Abstract Government Performance, Cultural Heritage This  article  describes  the  performance  of  the  government, especially  the  Jambi  provincial  government  in  preserving cultural heritage objects. Jambi Province is one of the provinces that  has  a  wealth  of  historical  heritage,  especially  those scattered  in  Muaro  Jambi  Regency.  Cultural  heritage  objects (BCB) are regional local assets which, if managed optimally, can brand  the  area  with  positive  values  and  serve  as  educational tours that have an impact on regional income. So it is important to know the extent of the efforts made by the local government in maintaining  and  maximizing  the  preservation  of  cultural heritage objects. The method used is qualitative, to describe the findings  in  the  field.  The  local  government  seeks  to  maximize performance both in terms of quantity, quality, and effectiveness in preserving BCB based on local wisdom by collecting data and conservation, archaeological exhibitions, ancient FGDs, ancient vlog competitions, technical guidance, and restoration. Not only concerned with economic interests alone (regional income) but more than that, namely maintaining historical heritage that can be passed on to the next generation, as evidence of civilization in the footsteps of Jambi Province. Kata Kunci: Abstrak Kinerja Pemerintah, Cagar Budaya Artikel  ini memaparkan  tentang kinerja pemerintah khususnya pemerintah  Provinsi  Jambi    dalam  menjaga  kelestarian  benda- benda  cagar  budaya.  Provinsi  Jambi  merupakan  salah  satu Provinsi  yang  memiliki  kekayaan  peninggalan  sejarah khususnya  yang  tersebar  di  Kabupaten  Muaro  Jambi.  Benda cagar  budaya  (BCB)  merupakan  kekayaan  lokal  daerah  yang jika  dikelola  dengan  maksimal  mampu  membrand  daerah dengan nilai positif dan dijadikan sebagai wisata edukasi  yang berimbas  pada  income  daerah.  Sehingga  penting  untuk diketahui, sejauh mana upaya yang dilakukan oleh  pemerintah
setempat dalam menjaga dan memaksimalkan pelestarian benda cagar budaya. Metode  yang digunakan adalah kualitatif, untuk mendeskripsikan  temuan  dilapangan.  Pemerintah  setempat berupaya  memaksimalkan  kinerja  baik  dalam  hal  kuantitas, kualitas,  dan  keefektifan  dalam  pelestarian  BCB  berbasis kearifan  lokal  dengan    pendataandan  konservasi,  pameran purbakala, FGD purbakala, lomba vlog purbakala, bimtek, dan pemugaran.Tidak  hanya  mementingkan  kepentingan  ekonomi semata  (pendapatan  daerah)  tetapi  lebih  dari  itu  yaitu memelihara peninggalan sejarah yang dapat terwariskan sampai generasi  selanjutnya,  sebagai  bukti  peradaban  jejak  Provinsi
Jambi.

## Pendahuluan
Pencapaian  kemajuan  kebudayaan  suatu  bangsa  tidak  terlepas  dari  peninggalan budaya dan sejarah bangsa sehingga mampu menjadi simbol identitas keberadaban dari generasi kegenerasi . Begitupun realita yang terjadi di Provinsi Jambi, tidak terlepas dari adanya    peninggalan  sejarah,  baik  yang  berupa  bangunan  (candi,  rumah-rumah  tua, benteng pertahanan), artefak, kitab sastra, dan lain-lain. Peninggalan sejarah merupakan warisan  budaya  masa  lalu  yang  merepresentasikan  keluhuran  dan  ketinggian  budaya masyarakat.  Masyarakat  Provinsi  jambi  yang  dikenal  dengan  kekentalan  adat  melayu memiliki peninggalan sejarah yang tersebar diberbagai kabupaten terkhusus di Kabupaten Muara Jambi yang telah ditetapkan menjadi kawasan cagar budaya nasional merupakan kekayaan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan eksistensinya (antarnews: 2018).
Beberapa  bangunan  kearifan  lokal  yang  sampai  sekarang  terus  menjadi keistimewaan bagi masyarakat Jambi terutama benda-benda cagar budaya yang tersebar di Kabupaten Muara Jambi, dimana keberadaannya diharapkan bagi masyarakat umum dan  para  wisatawan  dapat  belajar  dari  kekayaan  budaya  masa  lalu  untuk  menghadapi tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada saat ini dan masa yang akan datang, serta diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran Nasionalisme. Serta mampu mengambil  nilai-nilai  baik  yang  tersirat  maupun  yang  tersurat  dari  setiap  benda  cagar budaya  yang  diwariskan,  selain  itu  jika  dikelola  dengan  maksimal  mampu  membrand daerah  dengan  nilai  positif  dan  dijadikan  sebagai  wisata  edukasi  yang  berimbas  pada income daerah.
Namun  tidak  dipungkiri  seiring  dengan  berkembangnya  zaman  lambat  laun kearifan  masyarakat  yang  bersahabat  dengan  alam  mulai  tergerus  oleh  teknologi  dan kesenjangan  ekonomi.Perubahan  adalah  keniscayaan  dalam  kehidupan  manusia  dalam
bermasyarakat.  Perubahan-perubahan  yang  terjadi  bukan  saja  berhubungan  dengan lingkungan  fisik,  tetapi  yang  terpenting  juga  dengan  budaya  manusia.  Hubungan  erat antara  manusia  dan  lingkungan  kehidupan  fisiknya  itulah  yang  melahirkan  budaya manusia. Budaya lahir karena kemampuan manusia mensiasati lingkungan hidupnya agar tetap  layak  untuk  ditinggali.  Waktu  demi  waktu  kebudayaan  dipandang  sebagai manifestasi  kehidupan  setiap  orang  atau  kelompok  yang  selalu  mengubah  alam. Kebudayaan merupakan usaha manusia, perjuangan setiap orang atau kelompok dalam menentukan hari depannya.Kebudayaan merupakan aktivitas yang dapat diarahkan dan direncanakan. Fenomena inipun di awal  tahun 2012 sempat memberikan kekhawatiran bagi pemerhati cagar budaya di Kabupaten Muara Jambi, dimana perusahaan dan pabrik- pabrik  yang  beroperasi  di  sekitar  candi  muara  jambi  dari  tahun  1980an,  melakukan penebangan  pohon yang tidak dapat dihindari, yang dikhawatirkan akan menghilangkan karakter cagar budaya tersebut (Tempo: 2019).
Pemerintah  sebagai  pihak  yang  berwenang  sesungguhnya  telah  berusaha melakukan  perlindungan  terhadap  cagar  budaya  dengan  mengeluarkan  Undangundang Nomor  5  Tahun  1992  diperkuat  lagi  dengan  lahirnya    Undang-Undang  No.  11  Tahun 2010.  Secara  teori  hukum,  hal  ini  sangat  kuat  keberadaannya  sebagai  pelindung  cagar budaya terhadap ancaman kerusakan dan ancaman yang berbentuk apapun, atas dasar ini penulis  melihat  pentingnya  eksistensi  dan  peran  pemerintah  dalam  hal  ini  Badan Pelestarian  Cagar  Budaya  (BPCB)  Provinsi  Jambi  dalam  memaksimlakna  kinerja terhadap upaya pengelolaan Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Muara Jambi dengan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat.

## Metode
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (Meleong: 2004) dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif, digunakan untuk menganalisis dan memaparkan dengan jelas temuan fakta-fakta dalam melihat bagaimana realitas kinerja BPCB Provinsi Jambi dalam  upaya  peningkatan  cagar  budaya  berbasis  kearifan  lokal  di  Kabupaten  Muara Jambi.  Adapun  lokasi  penelitian  ini  yaitu  di  kantor    Balai    Pelestarian  Cagar  Budaya (BPCB)  Provinsi  Jambi,  dan  peninjauan  lokasi  di  Moaro  Jambi,  alasan  dilakukannya penelitian  di  lokasi  ini  yaitu  pertama;BPCB  memiliki  andil  yang  sangat  besar  terkait pelestarian  cagar  budaya  di  Provinsi  Jambi  termasuk  Kabupaten  Muaro  Jambi,  kedua; Kabupaten Muaro Jambi terdapat kekayaan cagar budaya yang tersebar di kawsan 3.000
hektar.  Penentuan  nara  sumber  menggunakan  pendekatan snowball dimana  kebutuhan peneliti sesuai dengan kebutuhan data yang diperoleh. Jika dirasa sudah memenuhi data yang diperoleh maka wawancara terhadap narasumber dicukupkan.

## Hasil Dan Pembahasan
Kinerja individu staf atau karyawan menjadi point of view  ketika suatu organisasi atau  lembaga  akan  melakukan  tindakan-tindakan  yang  strategis,  termasuk  dalam  hal pelestarian benda cagar bdaya oleh BPCB Provinsi Jambi  . Artinya bagaimana BPCB harus mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja, dan apakah masing- masing  staf    BPCB    sudah  diberi  kesempatan  untuk  mengaktualisasikan  diri  dalam pengelolaan benda-benda cagar budaya.  Hasil analisis akan bermanfaat untuk membuat program pengembangan SDM secara optimum. Pada gilirannya kinerja individu atau staf BPCB  Provinsi  Jambi  akan  mencerminkan  derajat  kompetisi  suatu  BPCB  itu  sendiri dalam  pengelolaan  benda-benda  cagr  budaya.  Tingkat  keberhasilan  staf  BPCB    secara keseluruhan  selama  periode  tahun  2019  di  dalam  pelestarian  benda  cagar  budaya menunjukan  arah  perbaikan  baik  dilihat  dari  kualitas  benda  cagar  budaya  maupun kuantitas. Kewenangan pelestarian cagar budaya pada awalnya merupakan kewenangan pemerintah pusat. Secara teknis, kewenangan tersebut dijalankan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) sebagai  Unit Pelaksana Teknis (UPT)  yang bernaung di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sampai saat ini terdapat 12 buah BP3  yang tersebar di beberapa tempat di Indonesia dan sebagian besarnya memiliki wilayah kerja lebih dari dua provinsi termasuk Provinsi Jambi  (Sugiharta: 2012).
Tabel 1:
Sebaran Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala di Indonesia
No  Nama Wilayah Kerja Tahun Berdiri 1. BP3 Aceh NAD dan Sumatera Utara 1989 2. BP3 Batusangkar Sumatera Barat, Riau, dan Kepri 1989 3. BP3 Jambi Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Bangka Belitung 1989 4. BP3 Serang Banten, Jawa Barat DKI Jakarta, dan Lampung 1989 5. BP3 Jogja Daerah Istimewa Yogyakarta 1989 6. BP3 Jawa Tengah  Jawa Tengah 1989 7. BP3 Jawa Timur Jawa Timur 1989 Sumber: Supardi (2004: 184) dalam Sugiharta
Seiring dengan era otonomi daerah, banyak kewenangan pemerintah pusat yang kemudian  dilimpahkan  ke  pemerintah  daerah,  termasuk  kewenangan  pelestarian kebudayaan secara umum dan pelestarian cagar budaya secara khusus. Mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang ada, maka semua urusan teknis di bidang pelestarian cagar budaya, dari hulu sampai hilir, juga menjadi kewenangan daerah otonom. Secara teoritis,  pelimpahan  kewenangan  ini  jelas  memperingan  tugas  dan  tanggung  jawab pemerintah  pusat.  Namun  demikian,  disisi  lain  pada  tahap  pengimplementasian menjadikan pemerintah daerah setempan memeiliki beban dan tanggung jawab yang lebih besar,  begitupun  yang  dirasakan  oleh  pemerintah  Provinsi  Jambi.  Pemerintah  daerah setempat diberikan kewenangan yang lebih besar dalam proses pelestarian benda cagar budaya,  sehingga  hal  ini  menuntut  pemerintah  bersinergi  dengan  BPCB  untuk  terus berupaya  menunjukan  dan  meningkatkan  kinerjanya  dalam  peneglolaan  benda  cagar budaya tersebut.

## 1. Kualitas Pengelolaan Benda Cagar Budaya Provinsi Jambi
Keahlian staf dan sumber daya manusia yang ada di BPCB Provinsi Jambi menjadi provider salah satu penentu keberhasilan lembaga tersebut dalam mengelola benda-benda cagar budaya. Langkah-langkah tersebut terus dilakukan mulai dari rekrutmen staf yang berbasis merit sistem kualitas dan profesionalisme personal, pemahaman terhadap budaya dan barang peninggalan sejarah. Pada tahun 2019 BPCB melakukan  pembinaan kepada juru  pelihara  dan  satpam  situs  cagar  budaya  yang  ada  di  wilayah  kerja  BPCB  Jambi. Peserta kegiatan terdiri dari Juru Pelihara dan Petugas Keamanan baik PNS maupun Non PNS  dari  seluruh  wilayah  kerja  BPCB    Jambi  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan wawasan  juru  pelihara  terhadap  situs-situs  di  wilayah  kerja  BPCB  Jambi.  Langkah tersebut  menjadi  salah  satu  upaya  untukperbaikan  kualitas  sumber  daya  manusia dilingkungan  BPCB  Provinsin  Jambi,  kegiatan  ini  dilakukan  sudah  tiga  kal,  dan diharapkan menjadi program yang berjangka panjang terhadapkualitas SDM tersebut.

## 2. Kuantitas Pengelolaan Benda Cagar Budaya Provinsi Jambi
Peningkatan ketersediaan jumlah sarana dan prasarana kebudayaan yang terdapat di Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi, menjadi penunjang dalam pengelolaan benda cagar budaya tersebut. BPCB terus melakukan koordinasi dan bekerjasma dengan pemerintah setempat dalam membantu menyiapkan sarana dan prasarana pendukung bagi
keberlangsunagn benda cagar budaya di Provinnsi Jambi, termasuk pengadaan anggaran yang  mempuni  dalam  memperbaiki  jumlah  sarana  dan  prasaran  yang  berkualitas  dan efektif  di  gunakan.  Program  pengadaan  sarana  dan  prasaran  tersebut  ditahun  2019 dianggarkan  sebesar  Rp.15.751.866,  jumlah  anggaran  yang  terbatas  tersebut  dikelola semaksimal  mungkin  untuk  memenuhi  kebutuhan  sarpras  yang  memadai  dalam pengelolaan cagar budaya Provinsi Jambi yang dilestarikan termasuk cagar budaya yang dilindungi, cvagar budaya yang dikembangkan, dan cagar budaya yang dimanfaatkan.

## 3. Ketetapan Waktu Pengelolaan Benda Cagar Budaya Provinsi Jambi
Fungsi  utamanya  dengan  pelestarian  benda  cagar  budaya    bermanfaat  bagi pendidikan, pelestarian kebudayaan, dan pariwisata  yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. Sehingga untuk mewujudkan hal terswebut sangat diperlukan peran langsung oleh masyarakat Jambi khususnya, sesuai dengan acuan visi  BPCB tahun 2015- 2019 dimana pelestarian dan Pemanfaatan Cagar  Budaya  yang Optimal  didukung oleh Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Peran Serta Masyarakat, hal ini yang belum maksimal  dalam  pencapaian  target  waktu  yang  menjadi  rencana  strategis  BPCB. Ketahanan  budaya  dan  kontribusi  budaya  ditengah  peradaban  dunia  harus  didukung dengan program-program yang mengarah pada kebebasan masyarakat dalam memelihara maupun mengembangkan nilai budayanya.

## 4. Efektifitas Pengelolaan Benda Cagar Budaya Provinsi Jambi
Terselenggaranya  layanan  BPCB  dalam  rangka  pendkung  manajemen  dan  tata kelola dibidang  cagar budaya dan purbakala, merupakan salah satu fungsi dan sasaran efektif oleh BPCB Provinsi Jambi. usaha untuk mencapai tujuan hasil atau target  yang diharapkan  dengan  waktu  yang  telah  ditetapkan  tersebut  diatas  dengan  anggaran  yang cukup  terbatas,  sehingga  menjadi  pekerjaan  rumah  BPCB  untuk  mewujudkan  target- target yang stratgeis tersebut. Selanjutnya dalam pemanfaatan cagar budaya sebagai objek pariwisata,  terkadang  memunculkan  anggapan  yang  bersebrangan  dengan  pelestarian cagar budaya itu sendiri. Padahal sebenarnya pelestarian dan pemanfaatan memiliki sifat yang  saling  terkait  guna  memenuhi  tujuan  akhir  dari  pelestarian  cagar  budaya  yang bermanfaat  bagi  masyarakat.  Hal  ini  muncul  dikarenakan  cagar  budaya  juga  memiliki batasan  khusus  dalam  pemanfaatannya,  tidak  hanya  melihat  dari  unsur  ekstrinsik  saja, melainkan  dapat  dimanfaatkan  melalui  nilai-nilai  instrinsiknya,  tanpa  mengubah  unsur
ekstrinsik dari cagar budaya itu sendiri. Prilaku masyarakat yang mamp mengsinergikan kedua unsur tersebut juga masih menjadi kendala bagi PBCB Provinsi Jambi.

## 5. Kemandirian Pengelolaan Benda Cagar Budaya Provinsi Jambi
BPCB  yang  merupakan  kepanjangan  tangan  dari  pemerintah  pusat  terkait pengelolan  cagar  budaya  di  Provinsi  Jambi  tentu  harus  terus  berkoordinasi  dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintahan daerah wilayah kerja. Mandiri yang  dimaksud  disini  BPCB    menjalankan  fungsi  kerjanya  Komitmen  kerja  dengan program-program  strategis  mewujudkan  pelestarian  cagar  budaya  yang  komprehensif dengan  sinergisitas  dengan  semua  stakeholders  sesuai  dengan  renstar  BPCB  yaitu pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah,  masyarakat,  dan  duania  usaha  dalam  pelestarian benda-benda cagar budaya.
Selain meningkatkan kinerja, penataan kawasan juga perlu ditingkatkan dengan mempertahankan  keaslian  dan  keasrian  yang  dimiliki  oleh  benda-benda  bersejarah tersebut.  Peningkatan  kinerja  dalam  upaya-upaya    pelestarian  dan  peningkatan  mutu cagar budaya, memerlukan perlakuan yang berbeda dari kebijakan pemerintah lainnya, dimana  kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  disatu  sisi  harus  tetap  memperhatiakan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat, sehingga harus ada sinergisitas yang pas anatara  pemerintah  dengan  masyarakat  setempat.  Peningkatan  kinerja  Benda  Cagar Budayabaik  dalam  hal  kuantitas,  kualitas,  dan  keefektifan  dalam  pelestarian  BCB berbasis kearifan lokal dilakukan dengan penjabaran sebagai berikut:

## 1. Pendataan dan Konservasi Benda Cagar Budaya
Pendataan yang berkelanjutan dan rutin dilakukan sebagai salah satu bentuk nyata dari  pemerintah  Provinsi  Jambi  khususnya  Balai  pelestarian  cagar  Budaya  dalam peningkatan mutu kinerja, yang berimbas pada peningkatan mutu benda cagar budaya di Provinsi  Jambi.  Pendataan  yang  dilakukan  pada  awalnya  oleh  BPCB  Provisni  Jambi, masih dilakukan dnegan cara-cara manual, sehingga dirasa tidak maksimal dalam proses pendataan.  Akan  tetapi  seiring  dengan  bergulirnya  reformasi  birokrasi  dalam  ranah pelayana  publik,  termasuk  pelayanan  dalam  pelestarian  cagar  budaya,  untuk  saat  ini pendataan  yang  dilakukan  secara  rutin  sudah  menggunakan  sistem  input  data  secara online, sehingga dirasa jauh lebih efektif dan efisien mengelola cagar budaya agar jelas tupoksinya.
Pendataan  benda  cagar  budaya  menjadi  sangat  penting,  melihat  banyaknya permasalahan  terkait  kepemilikan  benda  cagar  budaya  itu  sendiri,  baik  permasalahan yang bersifat horizontal maupun vertikal, misalnya kepemilikan benda cagar budaya yang saling klaim antara provinsi, candi bumi ayu misalnya yaitu antara Jambi dan palembang, belum  lagi  saling  klaim  anatara  kepemilikan  pribadi  dengan  pemerintah.  Sehingga pendataan cagar budaya yang dilakukan selama ini bukan dimaksudkan untuk mengambil barang  milik  pribadi  atau  mengklaim  milik  daerah  lain    tapi  untuk  kejelasan  bersama. Tujuannya  agar  pemerintah  tahu  bahwa  barang  itu  ada  tempat  tersebut  dan  bisa melestarikan dan menjaga bersama-sama menjadi kekayaan budaya yang terlestarikan.

## 2. Branding  Benda Cagar Budaya
Benda  cagar  budaya  lebih  sebagai  sebuah  simbol  yang  memiliki  ragam  makna ketimbang hanya sebagai benda mati semata. Selain BCB itu memiliki nilai sejarah dan kultural  yang  melekat  pada  dirinya,  ia  juga  selalu  dimaknai  berbeda  dari  generasi  ke generasi, karena pada hakekatnya BCB adalah sebuah warisan budaya. Akan tetapi disatu sisi benda cagar budaya jika dikelola dengan baik dan dengan perencanaan dan strategi yang tepat dapat menjadi sumber daya yang dapat memeberdayakan lingkungan sekitar. Kehadiran benda cagar budaya di provinsi jambi bisa menyentuh ranah eksplor dibidang ekonomi  dengan  disandingkan  dnegan  dunia  pariwisata,  akan  tetapi  jangan  sampai melenceng  menjadi  eksploitasi  kepentingan-kepentingan  ekonomi  semata  yang  tidak memperhatikan nilai-nilai kearifan dan sejarahnya.
Berbagai cara dilakukan oleh semua stakeholders dalam memperkenalkan benda- benda cagar budaya yang ada di Provinsi Jambi, diantaranya yaitu pameran benda-benda purbakala di moment-moment tertentu misalnya dihari ulang tahun Provinsi Jambi, hari ulang  tahun  purbakala,  dan  event-event  lainnya.  Kemudian  beberapa  waktu  yang  lalu diadakan lomba vlog dengan tema “Merawat Cagar Budaya”, dalam acara lomba vlog ini peserta dengan mengangkat konten tentang cagar budaya dan objek diduga cagar budaya (ODCB)  yang  berada  di  wilayah  kerjaBPCB  Jambi  yang  kemudain  diposting  melalui akun youtube.

## 3. Bimbingan Teknis
Peningkatan kinerja salah satunya dilakukan dengan memperhatikan sumber daya manusai  yang  terlibat  langsung  dalam  pengelolaan  benda  cagar  budaya,  yaitu  kegitan
rutin berupa bimbingan teknis, seperti yang baru ini dilaksanakan di Bengkulu. Bimtek ini ditujukan untuk upgrade hard skill dan soft skill semua Juru Pelihara, Satpam hingga Tenaga  Kebersihan  dengan  mengutamakan  pelayanan  sepenuh  hati,  pengamanan  dan pelayanan kepada pengunjung seperti rasa aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah dan kenangan ketika mengunjungi benda cagar budaya. Selain itu, bimbingan teknis yang dilaksanakan  diharapkan  mampu  mengasah  dan  merubah  mindset  pengelola  tentang konsep pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya  yang implikasinya bermanfaat  langsung  untuk  pariwisata  dengan  catatan  tetap  meperhatian  nilai-nilai kearifan lokal sekitar. Kegiatan bimtek ini kedepan dengan di-update-nya pengetahuan semua  stakeholders  yang  terlibatdengan  beberapa  aktifitas  yang  dapat  melanggar  UU Nomor 11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya tidak terjadi di Provinsi Jambi. Sehingga cagar  budaya  yang  sudah  ada  dapat  terpelihara  dengan  baik  agar  bukan  hanya  cerita sejarah bisa kita berikan kepada generasi berikutnya tentang kekayaan cagar budaya aka tetapi bukti nyata sejarah, serta diharapkan kajian-kajian ilmiah tentang sejarah Provinsi Jambi terus tergali, terpelihara dan terlestarikan.

## Kesimpulan
Pemerintah  kota  Jambi  melalui  Balai  pelestarian  benda  cagar  budaya,  terus berupaya  dalam    meningkatkan  kinerjanya  baik  dari  segi  kuantitas,  kualitas,  dan keefektifan  kebijakan  yang  direalisasiakn  dalam  hal  peningkatan  dan  terjaganya kelestarian  cagar  budaya  di  Provinsi  Jambi  dengan  tetap  memperhatikan    nilai-nilai kearifan lokan masyarakat sekitar. Secara garis besar yaitu dengan dengan  pendataandan konservasi,  Branding  BPCB  dengan  pameran  purbakala  dan  lombavlog  purbakala, bimbingan  teknis  dan  FGD,  serta  pemugaran  yang  tidak  hanya  mementingkan kepentingan ekonomi semata (pendapatan daerah) tetapi lebih dari itu yaitu memelihara peninggalan sejarah yang dapat terwariskan sampai generasi selanjutnya, sebagai bukti peradaban jejak Provinsi Jambi.

## Daftar Pustaka
Astiyanto, Heni. (2000). Filsafat Jawa: Menggali butir-butir kearifan local . Yogyakarta: Warta Pustaka.
Akbar,  Andi. M.,  dan Syarifuddin. (2007). Human Capital  Management .  Yogyakarta:
Elex Media Komputindo.
Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala.  (2012). UU RI No. 11 Tahun 2010  Tentang Cagar Budaya Beserta Penjelasannya, Yogyakarta.
David,  J  Hunger,  Thomas  L.W.  (2001). Manajemen  Strategis .  Yogyakarta:  Andi Publisher.
Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Pusaka, 1995. UU RI NO.5  Thn.  1995  Tentang  Benda  Cagar  Budaya  dan  Penjelasannya.  Yogyakarta: Dirjen Kebudayaan Depdikbud.
Fred, R, David. 2004. Manajemen Strategis: Konsep-konsep (Edisi Kesembilan) . Jakarta:
PT Indeks Kelompok Gramedia.
Koentjaraningrat, (1974). Metode-metode Penelitian Masyarakat . Jakarta: PT. Gramedia.
Moleong,  L.  J.  (2002). Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya.
Nawawi, H. (1983). Metode Penelitian Sosial , Yogyakarta: Gajah Mada University Press Saifudin, Azwar. (2005). Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Saptomo, Ade. (2010). Hukum dan Kearifan Lokal : Revitalisasi Hukum Adat Nusantara. Jakarta: PT. Grasindo.
Sugiharta,  Sri.  (2012). Desentralisasi  dan  Sumber  Daya  Aparatur:  Problematika Pelaksanaan  Desentralisasi  Pelestarian  Cagar  Budaya  di  Provinsi  Sumatera Barat,  Riau,  dan  Kepulauan  Riau .  Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  (JSP) Universitas Gajah Mada, Vol 15, No 3. p. 232-245.