http://jurnal.usahid.ac.id/index .php/accounting

## ANALISIS  PENGELOLAAN  DANA  DESA  DI DESA AENG ACCEN
Faisol 1 , Bambang Haryadi 2 , Gita Arasy Harwida 3

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mengungkap  potret  pengelolaan dana  desa  mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  laporan pertanggungjawaban. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif pendekatan  studi  kasus  intrinsik.  Pengumpulan  data  dalam penelitian  ini  dilakukan  melalui  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi.  Teknik  analisis  data  dengan  model  interaktif  yang dimulai  dari  beberapa  tahapan  seperti  pengumpulan  data,  reduksi data,  penyajian  data,  dan  terakhir  kesimpulan.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  Musrenbangdes  di  Desa  Aeng Accen hanya sekedar formalitas, di mana setiap usulan program dari masyarakat  banyak  yang  tidak  ditetapkan  dalam  RKPDes  dan APBDes. Pencairan dana desa mengalami keterlambatan, sehingga berdampak  molor  pada  jadwal  pelaksanaan  pembangunan  fisik yang  sudah  ditetapkan.  Laporan  penggunaan  dana  desa  yang disampaikan mengalami keterlambatan, sehingga nampak tidak ada keseriusan  dan  tidak  ada  tanggungjawab  pemerintah  desa  dalam menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan dana desa.
Kata  kunci:  Dana  Desa,  Perencanaan,  Pelaksanaan,  Laporan Pertanggungjawaban
1,2,3 Fakultas Ekonomi dan
Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura
faisol210591@gmail.com Abstract The  aim  of  this  research  is  to  reveal  a  portrait  of  village  fund management starting from planning, implementation and accountability  reports.  This  research  method  uses  a  qualitative intrinsic  case  study  approach. Data  collection  in  this  research  was carried out through observation, interviews and documentation. Data analysis  techniques  with  interactive  models  starting  from  several stages  such  as  data  collection,  data  reduction,  data  presentation, and  finally  conclusions.  The  results  of  this  research  show  that  the implementation  of  Musrenbangdes  in  Aeng  Accen  Village  is  just  a formality,  where  many  program  proposals  from  the  community  are not stipulated in the RKPDes and APBDes. Disbursement of village funds was delayed, resulting in a delay in the physical development implementation schedule that had been determined. Reports on the use of village funds submitted were delayed, so it appeared that the village  government  was  not  serious  and  had  no  responsibility  in compiling and submitting reports on the use of village funds.
Keywords: Village Funds, Planning, Implementation, Accountability Report

## PENDAHULUAN
Sejak hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kini telah banyak membawa  harapan  baru  dalam  upaya  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dalam pembangunan  desa  yang  akan  dilakukan  oleh  pemerintah  desa  (Hutami,  2017).  Beberapa kebijakan  tersebut,  diantaranya  adalah  alokasi  anggaran  yang  yang  sangat  besar  kepada desa  yang  dimaksudkan  untuk  meningkatkan  anggaran  desa  dalam  pembangunan, pelayanan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa yang akan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Priyastiwi & Setyowati, 2022). Terbukti dari  laporan  Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia  bahwa  pagu  dana  desa  yang diperuntukkan pada desa dalam tiga tahun terakhir seperti tahun 2020 dialokasikan sebesar 72 triliun, pada tahun 2021 dialokasikan sebesar 72 triliun, dan pada tahun 2022 dialokasikan sebesar 68 triliun, dana desa tersebut dialokasikan pada 74.961 desa di 434 kabupaten/kota seluruh Indonesia (Kemenkeu, 2022).
Seiring  dengan  berjalannya  waktu,  sistem  pemerintahan  desa  mengalami  banyak perubahan. Pada orde baru wewenang pusat untuk mengelola desa sangat tinggi termasuk dalam  masalah  pengelolaan  keuangan  desa  berupa  dana  desa  yang  bersumber  dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Gimon et al., 2018). Sistem pengelolaan keuangan desa  sendiri  telah  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  20  Tahun  2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Selanjutnya dalam melakukan pengelolaan keuangan desa pemerintah desa harus melakukan keterbukaan atau transparansi terhadap masyarakat untuk  menciptakan  pemerintahan  yang  baik (good  governance) dan  dapat  dipercaya  oleh masyarakat desa. Selain itu juga harus diimbangi oleh partisipasi aktif dari masyarakat desa melalui  kontrol  yang  baik  terhadap  pemerintah  desa  (Wida  et  al.,  2017).  Oleh  karena  itu, transparansi dari aparatur pemerintah desa dan fungsi kontrol dari masyarakat desa terhadap pelaksanaan  dan  pengelolaan  dana  desa  harus  berjalan  seiringan  demi  terciptanya pemerintahan  desa  yang  baik (good  governance) (Gimon  et  al.,  2018;  Ramadanis  & Ahyaruddin, 2019).
Akan tetapi permasalahan yang terjadi saat ini belum sesuai dengan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, seperti lemahnya transparansi pengelolaan dana desa bisa  dilihat  dari  sisi  kebijakan,  keuangan,  dan  pelayanan  administratif.  Kebijakan  desa umumnnya  dirumuskan  oleh  elit  desa  tanpa  melalui  proses  belajar  dan  partisipasi  yang memadai  desa  dan  kebiasaan  bagi-bagi  jatah  (Priyastiwi  &  Setyowati,  2022).  Mengingat besarnya anggaran dana desa yang dialokasikan pada desa sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sehingga dengan adanya anggaran yang sangat besar  tersebut,  akan  sangat  rawan  dan  berpotensi  untuk  diselewengkan  oleh  pemerintah desa (Cahyono & Mufidayati, 2021).
Hal ini dibuktikan dari beberapa kasus korupsi dana desa yang cukup menyita perhatian publik pada tahun 2016 terjadi di Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, di mana ada tindakan  penyelewengan  dana  desa  di  setiap  desa  se-Kecamatan  Kedungdung  yang dilakukan oleh seorang oknum Camat Kedungdung dengan modus pemotongan dana desa yang seharusnya 1,5 miliar dipotong hingga 713 Juta. Dari kasus korupsi dana desa tersebut oknom Camat Kedungdung divonis 1,8 tahun penjara (Pengadilan Tipikor Surabaya, 2017). Kasus yang senada juga terjadi pada tahun 2021 di mana Camat Tanjung Bumi dan Kades Tanjung  Bumi  Kabupaten  Bangkalan  melakukan  tindak  pidana  korupsi  dana  desa  sebesar

## Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Aeng Accen
300  juta,  sehingga  dari  tindakan  korupsi  tersebut  dua  tersangka  kasus  korupsi  dana  desa ditahan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangkalan (Kejari Bangkalan, 2022).
Dari laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan bahwa penindakan kasus korupsi  oleh  Aparat  Penegak  Hukum (APH)  paling  banyak  terjadi  di  sektor  anggaran  dana desa, yakni sebanyak 154 kasus korupsi pada tahun 2021 dengan potensi kerugian keuangan negara  sebesar  233  miliar  (ICW,  2022).  Dalam  korupsi  anggaran  dana  desa  bahkan cenderung  meningkat  sejak  tahun  2015  lalu.  Saat  itu,  korupsi  anggaran  dana  desa  hanya berjumlah 17 kasus dengan kerugian keuangan negara sebasar 40,1 miliar. Sehingga kondisi tersebut  pun  sejalan  dengan  temuan  Indonesia Corruption  Watch (ICW)  bahwa  lembaga negara yang paling banyak terjerat  kasus tindak pidana korupsi adalah pemerintahan desa (ICW, 2022).
Beberapa penelitian juga memberikan temuan bahwa faktor kecurangan (fraud) dana desa disebabkan karena dalam pengawasan pengelolaan dana desa masih kurang optimal, sehingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga pengawasan di desa harus bener-benar  melakukan  pengawasan  terhadap  pengelolaan  dana  desa  (Chasanah  et  al., 2017;  Sucahyo,  2019;  Rakhmawati  et  al.,  2021).  Riset  yang  lain  juga  menemukan  bahwa pengelolaan dana desa tidak mempunyai prinsip yang akutanbel sehingga berpotensi adanya fraud keuangan  dana  desa  di  dalam  tubuh  pemerintah  desa  (Mamantung  et  al.,  2021; Priyastiwi  &  Setyowati,  2022).  Faktor-faktor  yang  menyebabkan  oknum  pemerintah  desa melakukan tindakan  penyalahgunaan  anggaran hingga  terjadinya fraud dalam  pengelolaan dana desa adalah kurang kompetennya pemerintahan desa, lemahnya pengendalian internal, dan lemahnya sensitivitas moral para pemerintah desa (Arthana, 2019; Armelia & Wahyuni, 2020; Iswahyudi et al., 2023). Selain itu, adanya modus penyalahgunaan dana desa dengan memalsukan laporan realisasi anggaran dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi kepala desa dan perangkatnya (Desviyana et al., 2020; Mahmud et al., 2023). Sehingga perlu adanya strategi anti fraud di lingkungan pemerintah desa yang dapat diterapkan antara lain dengan menerapkan e-budgeting pada  keuangan  desa,  peningkatan  kompetensi  SDM  pemerintah desa, dan pendamping pada pengelolaan keuangan desa (Seputro et al., 2017; Wida et al., 2017; Dewi et al., 2022).
Dengan adanya riset terdahulu serta fenomena yang terjadi terkait kasus pengelolaan dana  desa  dari  berbagai  daerah,  sehingga  perlu  kiranya  dilakukan  kajian  mendalam  untuk menelisik terkait potret pengelolaan dana desa yang dilakukan pemerintah desa. Tujuan dari penelitian  ini  adalah  untuk  mengungkap  potret  pengelolaan  dana  desa  mulai  dari perencanaan,  pelaksanaan,  dan  laporan  pertanggungjawaban.  Sehingga  dari  tujuan penelitian  yang  telah  ditetapkan,  peneliti  akan  melakukan  pengungkapan  terkait  potret pengelolaan dana desa yang dinilai masih jauh dari harapan sesuai yang diamanati Peraturan Perundang-Undangan  yang  mana  dalam  Musrenbangdes  yang  dilaksanakan  pemerintah desa hanya sekedar formalitas semata tanpa menampung dan menetapkan usulan murni dari masyarakat desa, hal itu sebagai gambaran bahwa pengelolaan dana desa hanya dilakukan oleh  segelintir  orang  tanpa  melibatkan  banyak  pihak.  Selain  itu,  sebagai  gambaran  awal dalam  penelitian  ini  bahwa  dana  desa  pada  tahun  anggaran  2022  yang  masuk  pada Desa Aeng  Accen  sebesar  1,2  miliar  dari  jumlah  APBDes  2,3  miliar.  Sehingga  dari  jumlah  dana desa yang cukup besar akan menarik apabila diungkap secara mendalam melalui penelitian ini.  Penelitian  ini  akan  menggunakan  pendekatan  studi  kasus  intrinsik  untuk  mencari  dan mengungkap sebuah realitas dan fakta secara detail dan mendalam yang terjadi di lapangan
terkait potret pengelolaan dana desa baik pada saat perencanaan, pelaksanaan, dan laporan pertanggungjawaban.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus intrinsik (Yin, 2012; Moleong, 2013). Dalam penelitian kualitatif dapat memberikan gambaran secara umum dan dapat digunakan untuk penelitian tentang mengungkap sebuah fenomena atau  kejadian  (Creswell,  2016).  Seperti  dalam  penelitian  ini  untuk  mengungkap  potret pengelolaan  dana  desa  di  Desa  Aeng  Accen mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan,  dan laporan  pertanggungjawaban.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  studi  kasus  intrinsik Yin,  (2012)  artinya  penelitian  yang  mencakup  pengkajian  yang  bertujuan  memberikan gambaran secara detail dan mendalam  terkait apa yang diteliti, seperti dalam  penelitian  ini untuk mengungkap potret pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan laporan pertanggungjawaban. Studi kasus intrinsik juga fokus untuk melihat keunikan suatu kasus tunggal dalam satu institusi dengan penggambaran yang rinci dan pengungkapan yang sungguh-sungguh (Creswell, 2016). Berdasarkan pengalaman peneliti dari objek penelitian, maka penelitian studi kasus intrinsik diharapkan dapat memberikan eksplorasi pengungkapan yang mendalam, serta penjelasan secara sistematik dalam mengungkap potret pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan laporan pertanggungjawaban.
Objek  penelitian  ini  dilakukan  di  Desa  Aeng  Accen Kecamatan  Guncong  Kabupaten Mokong.  Peneliti  menggunakan  nama  samaran  yaitu  Desa  Aeng  Accen,  hal  ini  bertujuan untuk keamanan dari hasil penjelajahan penelitian serta kebebasan untuk mengungkap potret pengelolaan  dana  desa  di  Desa  Aeng  Accen mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan,  dan laporan pertanggungjawaban. Namun nama samara “Aeng Accen” yang digunakan peneliti tidak akan mengurangi hasil penelitian atas suatu realita dan fakta yang terjadi di lapangan terkait potret pengelolaan dana desa. Fokus dalam penelitian ini adalah beberapa informan yang berperan penting dalam pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan laporan pertanggungjawaban.
Dalam melakukan penjelajahan penelitian, di sini peneliti akan melakukan pengumpulan data  dengan  cara  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi  (Sugiyono,  2015).  Pertama, peneliti melakukan observasi dengan datang langsung pada objek penelitian yaitu Desa Aeng Accen dan  mengamati  sebuah  kejadian  seperti pelaksanaan  Musrenbangdes  dan  kegiatan lain  yang  dibiayai  dari  dana  desa.  Kedua,  peneliti  melakukan  wawancara  pada  informan penelitian yaitu pada kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan informan lain yang ditetapkan  dalam  penelitian  ini.  Wawancara  tersebut  untuk mendapatkan  informasi  penting terekait pengelolaan dana desa di Desa Aeng Accen mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan laporan pertanggungjawaban. Ketiga, peneliti melakukan dokumentasi, di mana peneliti meminta  dokumen  penting  terkait  pengelolaan  dana  desa  seperti  dokumen  dana  desa, RKPDes,  APBDes,  dan  laporan  pertanggungjawaban  dana  desa  yang  selanjutnya  dalam dokumen tersebut peneliti mengamati dan mengambil gambar untuk keperluan analisis dalam pembahasan.  Selanjutnya  peneliti  akan  melakukan treatment pada  kumpulan  data  yang diperoleh  peneliti,  sehingga  hasil  dari  analisis  data  sesuai  dengan tujuan  dari  penelitian  ini yaitu  untuk  mengungkap  potret  pengelolaan  dana  desa  di  Desa  Aeng  Accen  mulai  dari perencanaan,  pelaksanaan,  dan  laporan  pertanggungjawaban.  Teknik  analisis  data  yang

## Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Aeng Accen
digunakan peneliti adalah dengan model interaktif yang dimulai dari beberapa tahapan seperti pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan terakhir kesimpulan (Ridder, 2017).
Tabel 1. Daftar Informan Penelitian No Nama Samaran Keterangan 1. Agus Kepala Desa 2. Fendi Sekretaris Desa 3. 4. 5. 6. Wike Yanti Yuda Topa Bendahara Desa Kasi Pemerintah Desa Karang Taruna Desa Camat Guncong
Sumber: Pemerintah Desa Aeng Accen, 2023
Tabel  1  di  atas  merupakan  kumpulan  informan  yang  peneliti  pilih  dalam  penelitian  ini. Informan  adalah  orang  yang  ada  dalam  penelitian  dan  bagian  penting  dalam  proses peyelesaian  penelitian  (Moleong,  2013).  Sehingga  adanya  informan  pada  penelitian  bisa dimanfaatkan  untuk  membantu  peneliti  dalam  hal  memberikan  pendapat  terkait  potret pengelolaan dana desa di Desa Aeng Accen. Informan yang peneliti pilih merupakan informan yang telah memiliki keterkaitan langsung dalam pengelolaan dana desa di Desa Aeng Accen mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan laporan pertanggungjawaban.
Selanjutnya dari data yang didapat peneliti baik data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari data tersebut peneliti akan evaluasi dari hasil pengamatan terkait temuan pengelolaan dana desa dari perencanaan, pelaksanaan, dan laporan pertanggungjawaban. Dalam  penelitian  ini  peneliti  akan  menggunakan  teknik  triangulasi  untuk  memeriksa keabsahan  data  yang  diperoleh  peneliti  (Sugiyono,  2015).  Teknik  triangulasi  data  tersebut dilakukan  dengan  cara  membandingkan  hasil  wawancara  kepala  desa  dengan  hasil wawancara sekretaris desa, bendahara desa dan informan lain yang telah ditetapkan dalam penelitian  dan  selanjunya  data  tersebut  akan  dianalisis  di  pembahasan.  Peran  penting seorang peneliti dalam mengumpulkan data dengan cara melakukan dialog terhadap informan yang  peneliti  pilih  yaitu  kepala  desa,  sekretaris  desa,  bendahara  desa  dan  informan  lain. Untuk mendapatkan data penting tersebut peneliti harus datang langsung pada kantor Desa Aeng Accen, bahkan kediaman informan dan warung kopi dipilih sebagai tempat cengkraman yang tepat dalam mengulas informasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Musrenbangdes  Hanya  Sekedar  Formalitas. Untuk  memecahkan  sebuah permasalahan yang ada di Desa Aeng Accen terutama permasalahan terkait pemerintahan desa,  pemberdayaan  masyarakat  desa,  pembinaan  masayarakat  desa  dan  pembangunan desa.  Salah  satu  jalan  untuk  memecahkan  permasalahan  tersebut  adalah  dengan melaksanakan  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  Desa  (Musrenbangdes),  hal  ini untuk  mendapatkan  sebuah  program  kerja  yang  akan  ditetapkan  dalam  Rencana  Kerja Pemerintah  Desa  (RKPDes)  dalam  jangka  waktu  satu  tahun  ke  depan.  Dengan  begitu program  kerja  yang  didapat  dari  Musrebangdes  tersebut  nantinya  akan  menjadi  patokan pemerintah  Desa  Aeng  Accen dalam  melaksanakan  tugas  dan  kewajibannya  untuk mensejahterahkan masyarakat desa. Pada pelaksanaan Musrenbangdes harus
menyongsong  partisipasi  di  mana  masyarakat  desa  mempunyai  hak  untuk  terlibat  dalam setiap  pengambilan  keputusan  pada  setiap  kegiatan  yang  akan  diselenggarakan  oleh pemerintah desa. Terkait pelaksanaan Musrenbangdes peneliti menanyakan langsung pada salah  satu  informan  bagaimana  mekanisme  pelaksanaan  Murenbangdes  di  Desa  Aeng Accen. Hal ini disampaikan Bapak Fendi selaku sekretaris desa:
“Sebelum pelaksanaan Musrenbangdes pemerintah desa dan pendamping desa mengadakan  rapat  internal  dulu  baru  Musrenbangdes,  dalam  rapat  internal  itu pemerintah  desa  membahas  program  kerja  yang  akan  dipaparkan  pada Musrenbagdes, jadi program kerja pemerintah desa sebagian sudah dipersiapkan sendiri  misalnya  seperti  pembangunan  desa  dan  pemberdayaan  masyarakat desa. Adanya musrenbangdes ini agar masyarakat mengusulkan kekurangan dari program kerja yang sudah ada.”
Kesempatan yang diberikan pemerintah Desa Aeng Accen kepada masayarakat desa agar  mengusulkan  program  kerja  yang  akan  dimasukkan  pada  RKPDes  dan  APBDes, sehingga  masyarakat  tidak  menyia-nyiakan  kesempetan  tersebut  untuk  datang  pada  saat pelaksanaan Musrenbangdes. Tidak hanya masyarakat yang datang, ada juga BPD (Badan Permusyawaratan  Desa)  dan  pemerintah  kecamatan  juga  datang  dalam  pelaksanaan Musrenbangdes,  dalam  pelaksanaan  Musrenbangdes  sejatinya  akan  membahas  program kerja yang akan dimasukkan ke dalam RKPDes dan APBDes, program tersebut harus datang langsung dari masyarakat dan disetujui oleh pihak-pihak yang berkepetingan.
Namun  yang  terjadi  pada  Desa  Aeng  Accen ini  pelaksanaan  Musrenbangdes  yang dilakukan pemerintah Desa Aeng Accen tersebut seperti hanya formalitas. Adanya program kerja yang sudah dipersiapkan pemerintah Desa Aeng Accen, sehingga hanya sebagian saja yang  datang  langsung  dari  masyarakat.  Sebelum  dilaksanakannya  Musrenbangdes pemerintah  desa  Aeng  Accen yang  hanya  dihadiri  pendamping  desa  sudah  mengadakan rapat  internal,  dalam  rapat  tersebut  pemerintah  Desa  Aeng  Accen dan  pendamping  desa sudah  membahas  program  kerja  yang  akan  dipaparkan  pada  Musrebangdes.  Adanya fenomena di atas yang dijelaskan oleh Bapak Fendi tersebut maka jelas sekali semua usulan yang ditetapkan dalam RKPDes tidak datang sepenuhnya dari  keinginan masyarakat desa, melainkan pelaksanaan Musrenbangdes tersebut seperti formalitas, dikarenakan pemerintah Desa  Aeng  Accen sebelum  mengadakan  Musrenbangdes  sudah  mempersiapkan  program kerjanya  sendiri.  Selanjutnya  terkait  program  kerja  pemerintah  desa,  di  sini  peneliti menanyakan mengapa program kerja sudah dipersiapkan oleh pemerintah desa. Terkait hali ini disampaikan oleh Ibu Yanti selaku kasi pemerintahan desa:
“Sebenarnya apa yang sudah dipersiapkan pemerintah desa itu sama dengan apa yang diinginkan masyarakat, mangkanya usulan program kerja yang datang dari masyarakat  itu  dan  yang  sudah  disiapkan  pemerintah  desa  kadang  sama  saja. Contoh  masyarakat  desa  ingin  jalan  yang  rusak  segera  diperbaiki,  maka pemerintah  desa  segera  memperbaiki,  itu  sama  dengan  apa  yang  sudah disiapkan pemerintah desa. Hanya waktu itu masyarakat minta mesin jahit untuk dibuat usaha, mesin perontok padi, dan pembangunan pos ronda di setiap dusun.

## Itu yang datang dari masyarakat.”
Seperti yang disampaikan Ibu Yanti bahwasannya kadang usulan program kerja yang datang  dari  masyarakat  tersebut  sama  saja  dengan  program  kerja  yang  dipersiapkan pemerintah  desa,  sehingga  adanya  Musrenbangdes  ini  pemerintah  Desa  Aeng  Accen menambahkan program kerja yang sudah ada. Memang pemerintah Desa Aeng Accen sudah

## Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Aeng Accen Faisol, Bambang Haryadi, Gita Arasy Harwida
mempersiapkan sendiri program kerjanya namun ada sebagian  program kerja yang datang dari masyarakat. Ibu Yanti juga menambahkan sebenarnya apa yang disiapkan pemerintah desa  adalah  apa  yang  diinginkan  masyarakat  desa  itu  sendiri,  hanya  saja  program  kerja tersebut tidak semua datang dari masyarakat.
Selain program kerja yang dipersiapkan pemerintah desa ada juga sebagian program kerja datang dari masyarakat desa, program kerja tersebut seperti pembangunan desa karena sebagian dusun jalan sudah pada rusak dan masyarakat ingin segera diperbaiki. Selanjutnya mesin jahit masyarakat menginginkan adanya pemberian mesin jahit agar masyarakat desa bisa mandiri dalam usaha apalagi di Desa Aeng Accen ada usaha batik di dusun Agung jelas ini  berguna  untuk  mereka,  dan  masyarakat  juga  ingin  pemerintah  Desa  Aeng  Accen memberikan mesin perontok padi karena rata-rata masyarakat Desa Aeng Accen berprofesi sebagai  petani.  Selain  masyarakat  mengusulkan  beberapa  program  kerja  yang  akan ditetapkan dalam RKPDes dan ada pula program kerja yang diusulkan oleh masyarakat desa yang  tidak  dimasukkan  ke  dalam  RKPDes  oleh  pemerintah  Desa.  Sehingga  terkait  hal  ini peneliti menanyakan bagaimana terkait usulan masyarakat desa apa ditetapkan semua dalam RKPDes. Hal ini disampaikan langsung oleh Bapak Agus selaku kepala desa:
“Belum tentu usulan dari masyarakat ditetapkan semua, kadang usulan yang tidak sesuai  anggaran  ditampung  dulu  belum  bisa  ditetapkan,  seperti  pada Musrenbangdes  kala  itu  karang  taruna  desa  minta  lapangan  futsal,  pemerintah desa  hanya  bisa  memberikan  lapangan  tenis  perdusun  dan  memperbaiki lapangan volly.”
Terkait  persoalan  ini,  peneliti  menanyakan  lagi  pada  informan  lain  terkait  usulan pembangunan  lapangan  futsal  yang  diusulkan  oleh  karang  taruna.  Sehingga  pertanyaan peneliti disampaikan oleh Ibu Wike selaku bendahara desa:
“Kalau  soal  usulan  dari  karang  taruna  desa,  tapi  anggaran  tahun  2022  lebih difokuskan  pada  pembangunan  fisik  desa,  karang  taruna  Desa  Aeng  Accen memang minta lapangan futsal akan tetapi mungkin di tahun yang akan datang bisa dilaksanakan.”
Pada pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Aeng Accen tahun anggaran 2022 karang taruna Desa Aeng Accen mengusulkan sebuah program pembangun lapangan futsal di Desa Aeng Accen, hanya saja usulan tersebut belum bisa ditetapkan dalam RKPDes dikarenakan kemampuan anggaran desa sendiri lebih diprioritaslkan pada pembangunan fisik desa. Jadi pemerintah Desa Aeng Accen hanya bisa memberikan lapangan tenis meja perdusun yang ada di Desa Aeng Accen serta perbaikan lapangan volly yang sudah rusak. Tahun anggaran 2022 dana desa lebih diprioritaskan pada pembangunan fisik desa, seperti pengaspalan jalan, pembangunan saluran air agar ketika hujan air tidak masuk kepermukiman warga, rabat beton dan juga pembangunan plengsengan dikarenakan di Desa Aeng Accen kawasan ketinggian jadi  kadang  ketika  musim  hujan  cenderung  terjadi  longsor,  sehingga  adanya  plengsengan bisa mengantisipasi adanya longsor. Dengan begitu jelas bahwasannya usulan program yang tidak sesesuai anggaran belum  bisa ditetapkan dikarenakan pemerintah Desa  Aeng Accen lebih memprioritaskan pada pembangunan fisik desa. Terkait usulan pembangunan lapangan futsal  peneliti  menanyakan  langsung  pada  ketua  karang  taruna  Desa  Aeng  Accen.  Hal  ini dibenarkan oleh Bapak Yuda selaku ketua karang taruna Desa Aeng Accen:
“Hehehe..  ya  mas,  waktu  pelaksanaan  Musrenangdes  saya  dan  teman-teman karang  taruna  hadir  terus,  waktu  itu  karang  taruna  memang  minta  dibangun lapangan futsal soalnya sekarang anak-anak di Desa Aeng Accen rata-rata hobi
semua  bermain  futsal  apalagi  setiap  bulan  agustus  karang  taruna  Desa  Aeng Accen selalu ikut lomba futsal. Tapi usalan karang taruna belum bisa ditetapkan soalnya  pembangunannya  mahal katanya,  pemerintah  desa  hanya  menyiapkan lapangan tenis meja dan perbaikan lapangan volly .”
Ungkapan yang dilontarkan dari Bapak Yuda bahwasannya karang taruna Desa Aeng Accen selalu  menghadairi  acara  Musrenbangdes  karena  karang  taruna  juga  berhak mengambil  keputusan  dalam  menentukan  program  kerja  yang  akan  ditetapkan  pemerintah desa.  Dalam  Musrenbangdes  tahun  anggaran  2022  karang  taruna  mengusulkan  program pembangunan lapangan futsal namun belum bisa dipenuhi oleh pemerintah desa dikarenakan keterbatasan anggaran yang lebih diprioritaskan pada pembangunan fisik desa.
Tidak salah jika karang taruna Desa Aeng Accen mengusulkan program kerja tentang pembangunan lapangan futsal dikarenakan karangtaruna selalu mengikuti lomba futsal antar desa  se-Kecamatan  Guncong  seperti  bulan  agustus  kemaren  karang  taruna  Desa  Aeng Accen mengikuti  lomba  futsal  antar  kecamatan,  ini  alasan  mengapa  karang  taruna mengusulkan program pembangunan lapangan futsal di Desa Aeng Accen. Selain itu, karang taruna juga sering ikut lomba volly dan tenis antar kecamatan. Memang karang taruna Desa Aeng  Accen lebih  mengutamakan  olahraga,  namun  tahun  ini  karang  taruna  hanya  bisa mendapatkan  lapangan  tenis  dan  perbaikan  lapangan  volly  yang  sudah  dipersiapkan pemerintah  desa,  Karang  taruna  masih  berharap  semoga  ditahun  selanjutnya  segera dibangun lapangan futsal tersebut.
Dana Desa Telat Cair: Pembangunan Fisik Desa Tidak Sesuai Jadwal. Dana desa merupakan  dana  yang  datang  langsung  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN)  yang  ditransfer  melalui  APBD  dan  dituangkan  pada  pemerintah  desa  melalui APBDes. Dana desa tersebut sengaja diprioritaskan untuk membiayai program kerja seperti pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Adanya dana desa tersebut agar pemerinatah desa bisa melakukan pembangunan desa sesuai keadaan dan permasalahan di desa  yang  lebih  tepatnya  sesuai  yang  telah  ditetapkan  dalam  Rencana  Kerja  Pemerintah Desa (RKPDes).
Namun terkadang pemerintah desa sering mengalami keterlambatan dalam pencairan dana desa, sehingga pembangunan desa yang akan dilaksanakan kadang tidak sesuai jadwal yang sudah ditetapkan pemerintah desa, hal tersebut terjadi pada Desa Aeng Accen di mana dana  desa  yang  awalnya  ditargetkan  cair  sesuai  jadwal  pelaksanaan  malah  mengalami keterlambatan  dalam  pencairannya.  Terkait  persoalan  ini  peneliti  melakukan  pertanyaan terkait bagaimana bisa terjadi keterlambatan pencairan dana desa, apa pengajuannya juga tidak sesuai dengan jadwal. Hal ini disampaikan Bapak Fendi selaku sekretaris desa:
“Dalam  pengajuan  dana  desa  ini  dilakukan  awal  tahun,  waktu  tahun  2022 mengajukan bulan februari  itu tahap yang pertama  dana desa ini kan ada dua tahap, tahap yang pertama dan tahap kedua, tahap yang pertama ditargetkan cair bulan juli 2022 dan tahap kedua bulan november 2022, tapi itu tidak sesuai jadwal yang ditargetkan malah tahap pertama itu cair bulan agustus 2022.”
Seperti  yang  dijelaskan  Bapak  Fendi  bahwasannya  pemerintah  Desa  Aeng  Accen dalam  melakukan  pengajuan  dana  desa  sudah  sesuai  prosedur  yang  sudah  ditetapkan, meskipun  pengajuan  sudah  sesuai  prosedur  namun  keterlambatan  pencairan  dana  desa masih dialami oleh pemerintah Desa Aeng Accen. Dana desa yang awalnya ditargetkan cair

## Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Aeng Accen
bulan juni 2022 malah cair bulan agustus 2022 sehingga keterlambatan pencairan dana desa bisa  berdampak  besar  terhadap  jadwal  pembangunan  fisik  desa,  mengingat  dana  desa merupakan dana yang memang sengaja diprioritaskan pada bidang pembangunan fisik desa.
Pemerintah Desa Aeng Accen sering mengalami keterlambatan pencairan dana desa, hal ini bukan hanya terjadi pada tahun anggaran 2022 namun pada tahun-tahun sebelumnya juga  dialami  oleh  pemerintah  Desa  Aeng  Accen,  sehingga  pemerintah  Desa  Aeng  Accen harus  mencari  solusi  dalam  menyelesaikan  permasalahan  tersebut.  Terkait  persoalan keterlambatan  pencaiaran  dana  desa  peneliti  menanyakan  pada  informan  lain  bagaimana dalam menyelesaikan program yang sudah ditetapkan sedangkan pencairan dana desa tidak sesuai jadwal. Terkait hal ini disampaikan oleh Ibu Wike selaku bendahara desa:
“Untuk tahun 2022 kita awalnya makai uang pribadi Bapak kepala desa dulu tapi tidak semuanya, seperti beli aspal, kalau soal lainnya biasanya ngebon dulu baru kalau cair dibayar, dan pembayaran pekerja pembangunan juga ditunda nunggu pencairan dana desa.”
Meskipun dana desa mengalami keterlambatan namun pemerintah Desa Aeng Accen tidak kehabisan ide dengan keterlamabatan dana desa tersebut pemerintah Desa Aeng Accen bisa melakukan cara lain yaitu memakai uang pribadi kepala desa demi melanjutkan sebuah program  kerja  yang  ditetapkan  di  RKPDes.  Hanya  saja  meskipun  pemerintah  Desa  Aeng Accen mempunyai ide memakai uang pribadi kepala desa untuk memecahkan permasalahan lambatnya  pencairan  dana  desa  hal  tersebut  tidak  bisa  diselesaikan  semua  seperti  dalam pembangunan  desa  masih  banyak  yang  ngebon  dulu  dan  juga  pembayaran  untuk  pekerja pembangunan masih ditunda karena menunggu cairnya dana desa.
Telatnya dana desa tersebut pemerintah Desa Aeng Accen mengalami kendala dalam melaksanakan  program  kerja  yang  ditetapakan  dalam  RKPDes,  sehingga  memakai  uang pribadi  kepala  desa  adalah  jalan  salah  satunya  untuk  melanjutkan  sebuah  pembangunan desa. Pemerintah Desa Aeng Accen sadar dengan tidak dibolehkannya memakai uang pribadi untuk sebuah organisasi termasuk organisasi pemerintah desa, tapi mau gimana lagi ini jalan salah satunya untuk mewujudkan sebuah pembangunan di Desa Aeng Accen, sedangkan jika menunggu pencairan dana desa maka akan semakin lama untuk membangun desa. Peneliti mencoba menanyakan lagi pada informan lain terkait dampak dari keterlambatan pencairan dana desa pada program yang sudah ditetapkan. Hal ini disampaikan oIeh Bapak Agus selaku kepala desa:
“Kalau  dana  desa telat cair  akan  berdampak  pada  jadwal  pembangunan  desa, dampaknya tidak sesuai jadwal pelaksanaan dan tidak sesuai target. Kalau sudah cair  biasanya  pembangunan  banyak  yang  bentrok,  seperti  pembangunan plengsengan dan rabat beton bentrok, jadi tidak maksimal pekerjaanya soalnya harus menyesuaikan laporan dana desa.”
Seperti  yang  disampaikan  Bapak  Agus  bahwasanya  keterlambatan  pencairan  dana desa  akan  berdampak  pada  jadwal  pembangunan  fisik  desa  yang  sudah  ditetapkan pemerintah desa. Pembangunan desa yang sudah ditetapkan sebelumnya dilaksanakannya dengan  tidak  sesuai  jadwal  yang  ditetapkan  serta  akan  terjadi  tidak  maksimalnya  dalam melakukan  pembangunan  fisik  desa,  sehingga  rentan  pembangun  desa  dilakukan  dengan tergesa-gesa karena pemerintah desa juga harus menyesuaikan jadwal laporan dana desa.
Pada tahun anggaran 2022 pembangunan fisik desa ada 5 macam pembangunan fisik desa,  seperti  pengaspalan  jalan,  plengsengan,  salura  air,  rabat  beton,  makadam.  Kelima
pembangunan tersebut ada pembangunan yang tidak sesuai jadwal seperti plengsengan dan saluran  air  sehingga  kedua  pembangun  tersebut  dilakukan  bulan  september  dikarenakan menunggu pencairan dana desa. Dari pembahasan ini adalah keterlambatan pencairan dana desa  berdampak  besar  pada  jadwal  pembangunan  fisik  desa,  sehingga  sebagian pembangunan  fisik  desa  pelaksanaanya  tidak  sesuai  jadwal,  meskipun  pada  awalnya pemerintah  desa  melakukan  ide  dengan  memakai  uang  pribadi  kepala  desa  namun  pada tahun  anggaran  2022  tidak  keseluruhan  dalam  pembangunan  desa  memakai  uang  pribadi kepala desa.
Laporan  Realisasi  Penggunaan  Dana  Desa  yang  Disampaikan  Tidak  Tepat Waktu. Pemerintah  Desa  Aeng  Accen tahu  betul  bahwa  laporan  penggunaan  dana  desa masih  berada  dalam  tanggungjawabnya  sebagai  laporan  dari  program  dan  kegiatan  yang sudah  dilakukan  oleh  pemerintah  Desa  Aeng  Accen.  Laporan  penggunaan  dana  desa tersebut untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu serta sebagai bentuk tanggungjawab atas tugas dan wewenang yang diberikan pada pemerintah Desa Aeng Accen. Laporan penggunaan dana desa dilakukan oleh bendahara desa yang dari awal bertugas membuat dokumen RKPDes sampai  dengan  laporan  dana  desa.  Bendahara  desa  membuat  laporan  penggunaan  dana desa  serta  menyampaikan  kepada  Bupati  melalui  Bapak  Camat.  Terkait  laporan  realisasi penggunaan dana desa peneliti menanyakan langsung pada Bapak Camat, bagaimana dalam penyamapainnya apakah sudah sesuai jadwal. Hal ini disampaikan oleh Bapak Topa selaku Camat:
“Waktu penyerahan laporan penggunaan dana desa yang dilakukan pemerintah desa tidak sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Misalnya seperti tahun kemarin laporan penggunaan dana desa semester pertama diserahkan ke-kecamatan telat satu minggu.”
Pengakuan  Bapak  Camat  membenarkan  bahwa  setiap  beliau  menerima  laporan realisasi penggunaan dana desa Aeng Accen maupun desa lainnya selalu tidak sesuai jadwal yang ditetapkan, sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwasannya laporan realisasi penggunaan dana desa ada  dua  tahap,  semester  pertama  dilakukan  akhir  bulan  juli  tahun  berjalan  sedangkan semester terakhir dilakukan awal januari tahun berikutnya. Jika dalam Permendagri tersebut sudah menetapkan jadwal laporan realisasi penggunaan dana desa yang seharusnya ditaati oleh pemerintah desa namun sebaliknya yang telah dilakukan pemerintah Desa Aeng Accen tersebut tidaklah sesuai yang telah diamanati Permendagri tersebut.
Meskipun  pengelolaan  dana  desa  mulai  dari  perencanaan  sampai  pelaporan  sudah ditangani  pemerintah  desa  namun  belum  menjamin  bisa  berjalan  sesuai  yang  diharapkan, tentunnya  sesuai  yang  telah  diamanatai  dalam  Peraturan  Perundang-Undangan.  Sehingga dengan adanya fenomena tersebut pemerintah desa seperti  kurang bertanggungjawab dan menjadikan  sebuah  kebiasaan  dalam  melakukan  laporan  realisasi  penggunaan  dana  desa yang  diserahkan  sering  tidak  sesuai  jadwal.  Terkait  persoalan  ini  peneliti  menanyakan langsung  pada  salah  satu  informan  sekretaris  desa  bagaimana  bisa  terjadi  keterlambatan terkait  penyampaian  laporan  realisasi  penggunaan  dana  desa.  Hal  ini  disampaikan  Bapak Fendi selaku sekretaris desa:
“Setahu saya memang ada keterlambatan dalam penyampaian laporan. Laporan realisasi  penggunaan  dana  desa  ini  kan  sepenuhnya  diserahkan  kepada

## Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Aeng Accen
Faisol, Bambang Haryadi, Gita Arasy Harwida
bendahara desa. Namun saya selalu mengingatkan kepada bendahara desa agar laporan  penggunaan  dana  desa  dikerjakan  sebaik-baiknya  dan  penyampainnya tepat  waktu,  biasanya  bendahara  desa  kalau  ada  apa-apa  koordinasi  ke  saya termasuk masalah keterlambatan lapo ran penggunaan dana desa.”
Sedangkan  Bapak  Fendi  saat  ditanyakan  terkait  laporan  realisasi  penggunaan  dana desa yang telah dilakukan oleh bendahara desa beliau memberikan penjelasan bahwasanya Bapak Fendi mengakui adanya keterlambatan dalam laporan realisasi pelaksanaa dana desa pada  tahun  2021-2022.  Dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  20  Tahun  2018 tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa  bahwasannya  laporan  realisasai  penggunaan  dana desa  dilakukan  oleh  sekretaris  desa  dan  dibantu  bendahara  desa  mulai  dari  penyusunan sampai penyampaian sekretaris desa sebagai orang yang bertanggungjawab dalam laporan penggunaan  dana  desa tersebut,  namun  pada  Desa  Aeng  Accen masih diserahkan  penuh pada bendahara desa dimulai dari awal perencanaan hingga laporan dana desa bendahara desa.  Peneliti  juga  mananyakan  langsung  pada  bendahara  desa  selaku  yang  menyusun laporan  realisasi  penggunaan  dana  desa,  bagaimana  bisa  terjadi  keterlambatan  dalam penyampaian laporan penggunaan dana desa. Hal ini disampaikan langsung oleh Ibu Wike selaku bendahara desa desa:
“Dalam penyusunan laporan penggunaan dana desa memang ada kendala. Dana desa  kan  sering  telat  jadi  pas  cair  itu  pelaksanaan  banyak  yang  bentrok pelaksanaanya, apalagi tim pelaksana kegiatan kadang lupa memberikan bukti- bukti  waktu  pelaksanaan  di  lapangan.  Dalam  menyusun  laporan  penggunaan dana  desa  itu  kan  harus  lengkap  dengan  bukti-buktinya  sesuai  yang dilaksanakan.”
Ibu Wike mengungkapkan bahwa terkait laporan realisasi penggunaan dana desa masih banyak  kendala  dalam  menyusun  laporan  realsasi  penggunaan  dana  desa,  sehingga laporannya  rentan  disampaikan  tidak  tepat  waktu.  Dalam  menyusun  laporan  realisasi penggunaan dana desa terkendala dengan terlambatnya pencairan  dana desa yang turun ke desa,  sehingga  penggunaan  dana  desa  mengalami  ketidaksesuain  jadwal  yang mengakibatkan  pelaksanaan  terselesaikan  mepet  dari  waktu  penyerahan  laporan penggunaan  dana  desa.  Selain  itu  juga  terkendala  bukti-bukti  pelaksanaan  dana  desa  di lapangan,  mengingat  bukti-bukti  penggunaan  dana  desa  adalah  dasar  dalam  pembuatan laporan  realisasi  penggunaan  dana  desa.  Sehingga  bendahara  desa  tidak  asal  menyusun laporan penggunaan dana desa tentunya harus sesuai yang telah dilaksanakan di lapangan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  temuan  yang  telah  dipaparkan  dalam  pembahasan  serta  sebagai akhir dari perjalanan penelitian ini, maka peneliti akan menarik beberapa kesimpulan terkait potret pengelolaan dana desa dari perencanaan, pelaksanaan, dan laporan pertanggungjawaban  di  Desa  Aeng  Accen Kecamatan  Guncong  Kabupaten  Mokong. Pertama,  pelaksanaan  Musrenbangdes  hanya  dilakukan  secara  formalitas,  di  mana pemerintah  Desa  Aeng  Accen sebelum  melaksanakan  Musrenbangdes  sudah  menyiapkan program  kerja  yang  akan  dimasukkan  pada  RKPDes  dan  APBDes,  sehingga  usulan  murni dari  masyarakat  desa  pada  saat  Musrenbangdes  tidak  banyak  ditampung  oleh  pemerintah desa.  Kedua,  pencairan dana  desa mengalami keterlambatan,  sehingga hal  ini  berdampak molor  pada  pelaksanaan  pembangunan  fisik  desa  yang  tidak  sesuai  jadwal  yang  telah
ditetapkan  dalam  RKPDes.  Ketiga,  Laporan  realisasi  penggunaan  dana  desa  yang disampaikan pada Bupati melalui Camat mengalami keterlambatan dalam penyampaiannya, sehingga  di  sini  nampak  pemerintah  desa  Aeng Accen tidak  ada  keseriusan  dan tidak  ada tanggungjawab dalam menyusun dan penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Armelia,  A.  P.,  &  Wahyuni,  A.  M. (2020).  Pengaruh  Kompetensi  Aparatur  Desa,  Efektivitas Pengendalian  Internal,  dan  Moral  Sesitivity  terhadap  Pencegahan  Fraud  dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal
Riset Akuntansi, 9(2), 61-70.
https://doi.org/10.23887/vjra.v9i2.26125
Arthana,  K.  I.  (2019).  Analisis  Faktor-Faktor  Terjadinya  Kecurangan  (Fraud)  dalam Pengelolaan  Dana  Desa  Pada  Kecamatan  Amabi  Oefeto  Timur. Jurnal  Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas, 7(1), 35-43. https://doi.org/10.35508/jak.v7i1.1302 Cahyono,  H.,  &  Mufidayati,  K.  (2021).  Partisipasi  masyarakat  dalam  perencanaan  APBDes Sasakpanjang  Kecamatan  Tajurhalang  Kabupaten  Bogor. Jurnal  Perbendaharaan,
Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 6(2), 173-194.
https://doi.org/10.33105/itrev.v6i2.176
Chasanah, K., Rosyadi, S., & Kurniasi, D. (2017). Implementasi Kebijakan Dana Desa. The Indonesian Journal of Public, 3(2), 12-32. https://doi.org/10.52447/ijpa.v3i2.921 Creswell,  J.  W.  (2016). Research  Design  Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan  Mixed. Yogyakata: Pustaka Belajar.
Desviyana,  D.,  Basri,  M.  Y.,  &  Nasrizal,  N.  (2020).  Analisis  Kecurangan pada  Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Fraud Hexagon. Studi Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 3(1), 50-73. https://doi.org/10.21632/saki.3.1.50-73
Dewi,  P.  L.,  Sunaryo,  K.,  &  Yulianti,  R.  (2022).  Pengaruh  Kompetensi  Aparatur,  Moralitas Individu,  Budaya  Organisasi,  Praktik  Akuntabilitas,  dan  Whistlblowing  terhadap Pencegahan  Fraud  dalam  Pengelolaan  Dana  Desa  (Studi  Empiris  Pada  Desa  di Kecamatan Prambanan, Klaten). Jurnal Akuntansi Trisakti, 9(2), 52-64. https://doi.org/10.25105/jat.v9i2.13870
Gimon, P. H., Tinangon, J. J., & Affandi, D. (2018). Analisis Sistem Akuntansi Pelaksanaan APBDes  Pada  Pemerintah  Desa  Kopandakan  Kecamatan  Kotamobagu  Selatan  Kota Kotamobagu. Jurnal Riset Akuntansi
Going Concern, 13(2), 1-10.
https://doi.org/10.32400/gc.13.02.19068.2018
Hutami,  S.  A.  (2017).  Analisis  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di  Desa  Abbatireng Kecamatan  Gilireng,  Kabupaten  Wajo. Jurnal  Ilmu  Pertahanan, 10(1),  10-19. https://doi.org/10.31947/jgov.v10i1.8033
ICW. (2022). Kasus Korupsi Terbanyak Terjadi di Sektor Anggaran dana Desa pada Tahun 2021. Jakarta: Databoks.
Iswahyudi, A. P., Faisol, F., Akbar, M., Wati,  S., & Munawaroh, S. (2023).  Effectiveness of Risk  Management  on  a  Company’s  Financial  Performance:  Study  of  Meta  Analysis. Journal  of  Business  Management  and  Economic  Development, 1(02),  366 –378. https://doi.org/10.59653/jbmed.v1i02.158
Kejari  Bangkalan.  (2022).  Camat  dan  Kades  Tanjung  Bumi  Ditangkap  Kejaksaan  Negeri Kabupaten Bangkalan. Bangkalan: Tribun Madura.
Kemenkeu. (2022). Memebedah Potensi dan Tantangan Dana Desa Tahun 2022. Jakarta. Mahmud, I., Haryadi, B., & Prasetyono. (2023). Revealing Fraud in The Distribution of Cash Direct  Assistance-Village  Funds. Jurnal  ASET  (Akuntansi  Riset), 15(1),  74-88. https://doi.org/10.17509/jaset.v15i1.57179

## Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Aeng Accen
Mamantung, Y. Y., Rachman, I., & Sumampo, I. (2021). Penerapan Prinsip Demokrasi Dalam Pengelolaan APBDES di Desa Tabang Kecamatan Rainis. Jurnal Governance, (2), 1-9. 1https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/35655/33351 Moleong,  L.  J.  (2013). Metode  Penelitian  Kualitatif.  Edisi  Revisi. Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya.
Pengadilan  Tipikor  Surabaya.  (2017).  Kasus  Dana  Desa,  Camat  Kedudung  Diganjar  1,8 Tahun Penjara. Surabaya Jawa Timur: Radar Madura.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  20  Tahun  2018  tentang  Pengelolaan  Keuangan Desa.
Priyastiwi,  &  Setyowati,  H.  (2022).  Kecenderungan  Kecurangan  Pada  Alokasi  Dana  Desa: Analisis  Fraud  Diamond  dan  Religiusitas. Kajian  Bisnis  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Ekonomi Widya Wiwaha, 30(1), 1 –14. https://doi.org/10.32477/jkb.v30i1
Rakhmawati,  I.,  Hendri,  S.  R.,  &  Kartikasari,  N.  (2021).  Kebijakan  Transparansi  dan Akuntabilitas:  Mampukah  Mencegah  Penyelewengan  Dana  Desa? Jurnal  Riset Akuntansi Aksioma, 20(1), 1-12. https://doi.org/10.29303/aksioma.v20i1.119 Ramadanis, & Ahyaruddin, M. (2019). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika, 9(1), 110- 118. https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/jae/article/view/1344
Ridder,  H.  (2017).  The  Theory  Contribution  of  Case  Study  Research  Designs. Business Research, 10(2), 281-305. https:// doi.org/10.1007/s40685-0170045-z Seputro, H. Y., Wahyuningsih, S., & Sunrowiyat. (2017). Potensi Fraud dan Strategi Anti Fraud Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Penelitian Teori dan Terapan Akuntansi, 2(1), 79 – 93. https://doi.org/10.51289/peta.v2i1.284
Sucahyo,  H.  (2019).  Pengelolaan  APBDes  dengan  Sistem  Keuangan  Desa  di  Kabupaten Malang Jawa Timur. Jurnal Pembangunan dan Inovasi, 1(1), 33 46. http://ejurnal.malangkab.go.id/index.php/kr/article/view/5
Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Wida, A. S., Supatmoko, D., & Kurrohma, T. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 4(2), 148-152. https://doi.org/10.19184/ejeba.v4i2.535 Yin, R. K. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.