## PERAN BANK SYARIAH DALAM PENGENDALIAN HARGA (Studi Analisis Terhadap Perbankan Syariah di Indonesia)

## Novi Indriyani Sitepu
Dosen Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Banda Aceh-Indonesia
E-mail: noviya@yahoo.co.id

## Abstract
The  role  of  Islamic  banking  is  very  important  ricently.  generally  Islamic  banking  function  similar  with conventional banking as intermediary financial sector and real sector.The banking sector plays a role in the stability and the growth rate of money supply in the economy.Banking capabilities in managing public funds and  creating  a  healthy  business  cycle  will  encourage  the  stability  of  the  financial  system.Islamic  banking businesses  experienced  growth  be  viewed  from  the  number  of  banks  and  Islamic  banks  are  continueing increase.  However,  the  growth  rate  of  assets,  acceleration  of  the  increase  in  the  share  of  banking  more sloping  back  even  declined.    Hence  the  ability  of  banks  to  manage  public  funds  and  creating  a  healthy business cycle will encourage the stability of the financial system.
Keywords : The Role, The Islamic Banking, Cost Controlling

## Abstrak
Peran perbankan syariah sangat penting bagi perekonomian saat ini. Secara umum fungsi perbankan syariah sama  dengan  perbankan  konvensional  yaitu  sebagai  sektor  keuangan  perantara  dan  sektor  riil.  Sektor perbankan  berperan  dalam  stabilitas  dan  tingkat  pertumbuhan  uang  beredar  dalam  perekonomian. Kemampuan  perbankan  dalam  mengelola  dana  publik  dan  menciptakan  siklus  bisnis  yang  sehat  akan mendorong stabilitas sistem keuangan. Bisnis perbankan syariah mengalami pertumbuhan dilihat dari jumlah bank  dan  bank  syariah  yang  terus  meningkat.  Namun,  menurunnya  laju  pertumbuhan  aset,  akselerasi peningkatan pangsa perbankan syariah akan semakin melandai, bahkan kembali menurun. Maka kemampuan bank untuk mengelola dana masyarakat dan menciptakan siklus bisnis yang sehat akan mendorong stabilitas sistem keuangan.
Kata Kunci : Peran, Bank Islam, Pengendalian Harga

## PENDAHULUAN
Bank sebagai lembaga intermediasi, dimana bank berperan sebagai lalu lintas keuangan dan fungsinya sebagai penghimpun  dan  penyalur  dana  masyarakat  tentu  berkaitan  erat  dengan  kestabilan  nilai  rupiah  sebagai  alat tukar  negara  Indonesia  yang  legal.  Kebutuhan  ekonomi  yang  semakin  kompleks  tentu  membutuhkan ketersediaan  dan  peran  serta  lembaga  keuangan  perbankan.  Tidak  ada  satu  negarapun  yang  hidup  tanpa memanfaatkan sarana dari lembaga keuangan, salah satu lembaga keuangan itu adalah bank. Oleh sebab itu, peran perbankan dalam suatu negara sangat penting.
Seluruh  kegiatan  ekonomi  dan  keuangan  dilakukan  menggunakan  uang.  Fungsi  uang  tidak  hanya dipergunakan  sebagai  alat  pembayaran,  tetapi  juga  sebagai  media  penyimpan  kekayaan  dan  bahkan  untuk
berspekulasi  bagi  sebagian  masyarakat.  Pengertian  uang  tidak  terbatas  pada  uang  kartal  tetapi  telah berkembang menjadi berbagai bentuk dan variasinya seiring dengan perkembangan pesat di sektor keuangan, dari  uang  giral,  simpanan  di  bank,  kartu  kredit,  dan  sebagainya.  Alhasil,  perkembangan  jumlah  uang  yang beredar  akan  berpengaruh  langsung  terhadap  kegiatan  ekonomi  dan  keuangan  dalam  perekonomian,  apakah itu konsumsi, investasi, ekspor-impor, suku bunga, nilai tukar, pertumbuhan ekonomi, dan juga inflasi.
Peraturan sektor keuangan didesain untuk membatasi resiko yang ada pada lembaga keuangan dan mencegah terjadinya  krisis  keuangan.  Namun,  dalam  kenyataannya,  peraturan  perbankan  lebih  mengupayakan  pada perkembangan  untuk  memaksimalkan  profit  dengan  transasksi  yang  berisiko  tinggi.  Kebijakan-kebijakan perbankan  semakin  membawa  lembaga-lembaga  keuangan  pada  kondisi buble  economics .  Prinsip  kehati- hatian perbankan belum bisa diterapkan dengan baik dalam mencegah terjadinya krisis baik dari sisi micro- prudential , maupun dari sisi macro-prudential banking .
Krisis  yang  melanda  perbankan  Indonesia  sejak  tahun  1997,  telah  menyadarkan  semua  pihak  bahwa perbankan  dengan  sistem  konvensional  bukan  satu-satunya  sistem  yang  dapat  diandalkan,  melainkan  ada sistem lain yang lebih tangguh dengan cara mengandalkan prinsip keadilan dan keterbukaan, yaitu Perbankan Syariah.  Perbankan  syariah  lebih  tangguh  dibanding  perbankan  konvensional  dalam  menanggulangi  krisis tersebut.
Seiring  dengan  perkembangan  globalisasi,  sistem  perbakan  syariah  berkembang  secara  signifikan  di  dunia, terutama  di  negara-negara  muslim.  Penghapusan  sistem  bunga  dalam  perbankan  syariah  menjadi  altenatif utama  perbankan  dalam  menjaga  stabilitas  sistem  keuangan  dan  mencegah  terjadinya  krisis  global. Perkembangan  sektor  keuangan  dunia  menunjukan  bahwa  jalan  menuju  kestabilan  keuangan  akan menghadapai  banyak  hambatan.  Kestabilan  sistem  keuangan  berperan  penting  dalam  mendukung pertumbuhan  ekonomi  dan  keberlanjutan  pembangunan  suatu  negara.  Sistem  keuangan  yang  stabil  akan membawa kestabilan transfer dana dari rumah tangga konsumen dan rumah tangga perusahaan, serta membuat sistem pembayaran yang efisien dimana harga barang kebutuhan pokok merupakan hal yang sangan krusial bagi masyarakat.
Tujuan penulisan ini ditujukan untuk melihat peran bank syariah dalam pengendalian harga yang harapannya dapat  mengoptimalkan  fungsi  perbankan  dalam  menyalurkan  dana  ke  sektor  riil.  Sehingga  peran  perbankan syariah  yang  tidak  hanya  sebagai  lembaga  intermediasi  dan  depositori  dapat  dirasakan  oleh  masyarakat. Tulisan ini dibagi dalam beberapa bagian, bagian pertama pendahuluan, menguraikan latar belakang masalah, ,  tujuan  penelitian  dan  sistematika  pembahasan,  kemudian  studi  literatur  menguraikan  penjelasan  tentang peran  bank  dalam  pengendalian  harg.  selanjutnya  menguraikan  metode  penulisan  dan  kemudian  membahas hasil  yaitu    peran  bank  syariah  dalam  pengendalian  harga,  peran  perbankan  syariah  dalam  stabilitas  sektor
keuangan  nasional,  gambaran  umum  bank  syariah,    keunggulan  dan  kelemahan  bank  syariah  dalam pengendalian harga, kemudian kesimpulan akan dibahas dibagian akhir.

## Peran Bank Bagi Pengendalian Harga
UU  No  10  Tahun  1998  Pasal  1  menyatakan:  1.  Perbankan  adalah  segala  sesuatu  yang  menyangkut  tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya; 2.  Bank  adalah  badan  usaha  yang  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan menyalurkannya  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit  dan  atau  bentuk-bentuk  lainnya  dalam  rangka meningkatkan  taraf  hidup  rakyat  banyak;  3.  Bank  Umum  adalah  bank  yang  melaksanakan  kegiatan  usaha secara  konvensional  dan  atau  berdasarkan  Prinsip  Syariah  yang  dalam  kegiatannya  memberikan  jasa  dalam lalu  lintas  pembayaran;  4.  Bank  Perkreditan  Rakyat  adalah  bank  yang  melaksanakan  kegiatan  usaha  secara konvensional  atau  berdasarkan  Prinsip  Syariah  yang  dalam  kegiatannya  tidak  memberikan  jasa  dalam  lalu lintas pembayaran. Kemudian Menurut UU No 21 Tahun 2008, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut  tentang  Bank  Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah,  mencakup  kelembagaan,  kegiatan  usaha,  serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
Pasal  2  UU  No  10  Tahun  1998,    menyatakan:  Perbankan  Indonesia  dalam  melakukan  usahanya  berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian;  Pasal 3 Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat; Pasal 4 Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan  pembangunan  nasional  dalam  rangka  meningkatkan  pemerataan,  pertumbuhan  ekonomi,  dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.
Berikut  adalah  tabel  sejarah  perubahan  regulasi  industri  perbankan  syariah  di  Indonesia  yang  diambil  dari dokumen BI dan MUI

## Perubahan Inkremental pada Regulasi Industri Perbankan Syariah di Indonesia
1990 - Lokakarya MUI untuk segera mendirikan Bank Syariah
- Bank Muamalat berdiri sebagai hasil pertemuan tahunan MUI pada bulan Agustus 1990
1992 UU BI No 7/1992 Pengakuan keberadaan industri perbankan syariah di Indonesia dan pengenalan Dual  Banking System
1998
UU BI No. 10/1998 Pelaksanaan DualBankingSystem
- Bank konvensional diperkenankan membuka kantor cabang syariah
1999 UU No 23/1999 Independensi Bank Indonesia
- BI bertanggung jawab terhadap pengaturan dan pengawasan industri perbankan termasuk bank syariah
- BI dapat menggunakan kebijakan moneter dengan menggunakan prinsip syariah
- Dibuka kantor cabag syariah/ UUS pertama kali
2000 Regulasi Operasional dan Kelembagaan
- BI membuat dan menetapkan peraturan dan keembagaan industri perbankan syariah
- Pengembangan PUAS dan SWBI
- Diterbitkan Pedoman Dasar DPS dan MUI
2001 Pendirian BPS (Biro Perbankan Syariah) BI
2003 Pendirian BPbS (Direktorat Perbankan Syariah) BI
2008 UU No. 21 yang disahkan pada tanggal 16 Juli 2008
- Istilah Bank Perkreditan Rakyat yang diubah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- Penetapan Dewan Pengawas Syariah sebagai pihak-pihak terafiliasi seperti halnya akuntan publik, konsultan dan penilai
2009 Peraturan BI No 11/33/PBI/2009 7 Desember 2009 tentang Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah 2010 Regulasi Operational dan Keembagaan dan Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

## Sumber: Perubahan Regulasi BI
Open Market Operation (OPT) salah satu ukuran keberhasilan pencapaian tujuan BI adalah terkendalinya laju inflasi tahunan yang ditetapkan sebagai sasaran akhir dari pelaksanaan tugas BI di bidang moneter. BI dapat menerapkan  kerangka  kebijakan  moneter  melalui  pengendalian  jumlah  uang  beredar  (target  kuantitas)/suku bunga  (target  suku  bunga),  pengendalian  suku  bunga  dilakukan  dengan  menetapkan  suku  bunga  jangka pendek  sebagai  target  operasional.  Kebijakan  perbankan  di  Indonesia  dikeluarkan  tahun  1992  berdasarkan ketentuan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kemudian didukung oleh UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 menganut sistem perbankan ganda ( dual banking system )
Bank  sentral  atau  BI  mempunyai  peran  yang  sangat  strategis  bagi  masyarakat  pada  umumnya  dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Perannya yang paling mendasar adalah mencetak dan mengedarkan uang. BI merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan mata uang sebagai alat pembayaran yang sah di suatu negara. Peran ini vital karena begitu penting dan luasnya fungsi uang dalam perekonomian.
Perbankan  mempunyai  peran  vital  dalam  pelaksanaan  kebijakan  moneter  karena  sebagian  besar  peredaran uang dalam perekonomian berlangsung melalui perbankan. Aktivitas perbankan sangat erat kaitannya dengan penyelenggaraan  sistem  pembayaran,  karena  peredaran  uang  maupun  pelaksanaan  sistem  pembayaran  non tunai pada umumnya dilakukan melalui perbankan.  Sehingga, pelaksanaan tugas kebijakan moneter, sistem pembayaran,  dan  pengaturan  perbankan  saling  terkait  dan  saling  mendukung  dalam  pencapaian  tujuan kestabilan nilai uang yang menjadi tujuan dan tanggung jawab BI. Nilai uang yang stabil dapat menumbuhkan kepercayaan  masyarakat  dan  dunia  usaha  dalam  melakukan  berbagai  aktivitas  ekonomi,  baik  konsumsi maupun investasi, sehingga perekonomian nasional dapat bergairah. Kestabilan nilai mata uang sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Inflasi yang terkendali dapat mendukung terpeliharanya daya beli masyarakat, khususnya yang berpendapatan tetap.
Peran dan tugas BI telah mengalami evolusi yang cukup panjang dari sebagai bank sirkulasi, kemudian pernah menjadi agen pembangunan dari pemerintah, dan terakhir sejak tahun 1999 menjadi lembaga yang independen dengan tujuan tunggal yaitu mencapai kestabilan nilai Rupiah. Oleh karena itu, BI diberikan kewenangan oleh UU  No.  23  Tahun  1999,  tiga  bidang  tugas,  yaitu:  Menetapkan  dan  melaksanakan  kebijakan  moneter; Mengatur  dan  menjaga  kelancaran  sistem  pembayaran;  dan  Mengatur  dan  mengawasi  bank.  Pelaksanaan tugas  ini  harus  dilakukan  secara  saling  mendukung  guna  tercapainya  tujuan  BI  secara  efektif  dan  efisien antara  lain  melalui  pengendalian  jumlah  uang  beredar  dan  suku  bunga  dalam  perekonomian.  Efektivitas pelaksanaan tugas memerlukan dukungan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal.
Dalam  mencapai  tujuan  kebijakan  moneter  diperlukan  strategi.  Beberapa  strategi  kebijakan  moneter  antara lain : Exchange rate targeting ; Monetary targeting ; Inflation targeting ; dan Implicit but not explicit anchor . Masing-masing  strategi  memiliki  karakteristik  sesuai  dengan  indikator  tertentu  yang  digunakan  sebagai nominal anchor .
Kestabilan  nilai  Rupiah  mempunyai  dua  dimensi  yaitu  kestabilan  nilai  Rupiah  terhadap  barang  dan  jasa (inflasi)  dan  kestabilan  nilai  Rupiah  terhadap  mata  uang  negara  lain  (nilai  tukar/kurs).  Dalam  sistem  nilai tukar  mengambang,  nilai  tukar  Rupiah  ditentukan  oleh  kekuatan  permintaan  dan  penawaran  valuta  asing, karenanya BI berupaya untuk mengarahkan perkembangan nilai tukar Rupiah pada tingkat tertentu. Sasaran akhir  BI  lebih  diarahkan  pada  pencapaian  laju  inflasi  yang  rendah  sesuai  dengan  kondisi  perekonomian nasional. BI tidak akan membiarkan perkembangan nilai tukar Rupiah di pasar bergerak secara bergejolak dan menimbulkan ketidakpastian, Sehingga BI menempuh langkah-langkah untuk menstabilkan nilai tukar Rupiah dengan  dua  pertimbangan  utama:  1)  Kestabilan  nilai  tukar  Rupiah  diperlukan  untuk  memberikan  kepastian dalam perekonomian; 2) Nilai tukar Rupiah yang bergejolak dan merosot drastis akan menyulitkan pencapaian sasaran inflasi yang telah ditetapkan.
Berdasarkan  UU  No.  3  tahun  2004,  sasaran  inflasi  yang  sebelumnya  ditetapkan  oleh  BI  diubah  menjadi Pemerintah  setelah  berkoordinasi  dengan  BI.  Dalam  mencapai  sasaran  akhir  laju  inflasi,  secara  periodik  BI memantau  perkembangan  berbagai  variabel  ekonomi  riil,  moneter,  dan  keuangan  untuk  meyakinkan  bahwa sasaran  inflasi  yang  telah  ditetapkan  dapat  dicapai.  Pemantauan  terhadap  variabel  ekonomi  riil  dilakukan melalui analisis dan proyeksi perkembangan ekonomi makro, yaitu pertumbuhan ekonomi dan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Pemantauan dilakukan baik dari sisi permintaan (konsumsi, investasi, ekspor impor baik swasta maupun pemerintah) maupun dari sisi penawaran (seluruh sektor ekonomi). Dengan pemantauan variabel-variabel tersebut dapat diketahui secara dini kemungkinan tekanan terhadap inflasi ke depan.

## METODE PENULISAN
Tulisan ini menggunakan pendekatan riset perpustakaan ( Library Risearch ) yang bersifat studi analitik dengan menggunakan penelitian deskriptif analitis-kritis yang diawai dengan penelitian hukum normatif berdasarkan bahan  hukum  sekunder  (Undang-undang  Perbankan)  dan  lebih  menekankan  pada  kekuatan  analisis  sumber- sumber data perbankan, dengan mengandalkan teori-teori dan konsep-konsep yang ada untuk diinterpretasikan berdasarkan tulisan yang mengarah pada peran bank syariah dalam pengendalian harga.

## PEMBAHASAN

## Peran Bank Syariah Bagi Pengendalian Harga
Bank Syariah berdasarkan Undang-undang
Berdasarkan UU No 21 Tahun 2008 ayat 7- 10 diketahui bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan  usahanya  berdasarkan  Prinsip  Syariah  dan  menurut  jenisnya  terdiri  atas  Bank  Umum  Syariah  dan Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah.  Bank  Umum  Syariah  adalah  Bank  Syariah  yang  dalam  kegiatannya memberikan  jasa  dalam  lalu  lintas  pembayaran,  sedangkan  BPRS  adalah  Bank  Syariah  yang  dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selalain bank ada juga yang dikenal dengan Unit Usaha Syariah (UUS), adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional berfungsi sebagai kantor induk dari kantor / unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
Prinsip Syariah berdasarkan UU No 10 Tahun 1998 adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan  sesuai  dengan  syariah,  antara  lain  pembiayaan  berdasarkan  prinsip  bagi  hasil  ( mudharabah ), pembiayaan  berdasarkan  prinsip  penyertaan  modal  ( musharakah ),  prinsip  jual  beli  barang  dengan memperoleh keuntungan ( murabahah ), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan  ( ijarah ),  atau  dengan  adanya  pilihan  pemindahan  kepemilikan  atas  barang  yang  disewa  dari  pihak bank oleh pihak lain ( ijarah wa iqtina ).
Perbankan  syariah  tidak  mengenal  istilah  kredit  melainkan  pembiayaan.  Adapun  pembiayaan  berdasarkan Prinsip Syariah adalah  menurut UU No 10 Tahun 1998 Pasal 1 poin 12 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan  pihak  yang  dibiayai  untuk  mengembalikan  uang  atau  tagihan  tersebut  setelah  jangka  waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”. Dalam hal menjalankan usahanya  Pasal 8. ayat 1 dan 2 menyatakan: “Dalam  memberikan  kredit  atau  pembiayaan  berdasarkan  Prinsip  Syariah,  Bank  Umum  wajib  mempunyai keyakinan  berdasarkan  analisis  yang  mendalam  atas  iktikad  dan  kemampuan  serta  kesanggupan  Nasabah Debitur  untuk  melunasi  utangnya  atau  mengembalikan  pembiayaan  dimaksud  sesuai  dengan  yang diperjanjikan.  Bank  Umum  wajib  memiliki  dan  menerapkan  pedoman  perkreditan  dan  pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”.
Berdasarkan  Undang-undang  di  atas  pembiayaan  dalam  konsep  Islam  lebih  berat  dan  membutuhkan  kehati- hatian  dalam  menjalankan  tugasnya  yang  merupakan  amanah.  Bank  syariah  harus  melakukan  analisis  akan iktikad,  kemampuan  serta  kesanggupan  nasabah  debitur  untuk  melunasi  hutangnya.  Asas  keadilan  dan transparansi (keterbukaan) dalam konsep perbankan syariah membuat nasabah percaya terhadap perbankan. Konsep kepercayaan merupakan prinsip yang fundamental dalam sebuah bisnis yang terkait dengan financial.

## Dualisme Perbankan
Dual  banking  system yaitu  penerapan  dan  pemberlakuan  terselenggaranya  dua  sistem  perbankan  (sistem bunga  dan  sistem  syariah  secara  berdampingan),  yang  secara  umum  tidak  membatasi  bank  umum konvensional dalam memberikan layanan secara syariah melalui mekanisme islamic window dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS).
No Bank Sentral Bank Umum 1 Lembaga yang tidak mencari keuntungan Merupakan  badan  usaha  yang  mencari keuntungan 2 Kegiatan bank dikeloa oeh pemerintah Umumnya  secara  kuantitas  dimiliki  dan dikelola oleh pihak swasta
3 Bertindak sebagai pengawas dan pembina bank Diawasi dan dibina oleh bank sentral 4 Dapat  secara  langsung  mempengaruhi  kegiatan usaha bank Kegiatan  operasi  dipengaruhi  oleh  bank sentral 5 Mengeluarkan uang kertas dan uang logam Hanya dapat menciptakan uang giral 6 Tidak memiliki saingan Melakukan persaingan antar bank 7 Bertindak sebagai Lender of The Last Resort bagi perbankan Harus memiliki rekening pada bank sentral 8 Tidak  melayani  jasa  perbankan  bagi  individu  dan perusahaan non-Lembaga Keuangan Melayani  baik  pribadi  maupun  perusahaan (masyarakat secara umum

## Gambar1.
Perbedaan Bank  Sentral dan Bank Umum
Perbankan  syariah  mulai  diterapkan  di  Indonesia  setelah  diberlakukannya  UU  No.7  Tahuun  1992  tentang perbankan  sebagaiman  telah  diubah  dengan  UU.  No.10  Tahun  1998.  Kegiatan  usaha  perbankan  syariah merupakan  perluasan  jasa  perbankan  bagi  masyarakat  yang  membutuhkan  dan  menghendaki  pembayaran imbalan yang tidak didasarkan pada sistem bunga, melainkan atas dasar prinsip syariah. Penentuan imbalan yang  diinginkan  dan  yang  akan  diberikan  semata-mata  didasarkan  pada  prinsip  syariah.  Hal  ini  disebabkan ajaran  Islam  melarang  pengenaan  riba/bunga.  Untuk  meningkatkan  pemahaman  masyarakat  tentang perbankan syariah, BI terus melakukan sosialisasi yang intensif, seperti: seminar, lokakarya, liputan, melalui media massa cetak dan elektronik, penerbitan buku-buku perbankan syariah yang pengembangannya dibantu oleh  para  ulama  (MUI,  NU,  Muhammadiah),  tokoh  masyarakat  (LSM),  organisasi  (MES,  IAEI  dll)  dan lembaga lainnya.
Tingkat  bunga  merupakan  aspek  penting  yang  selalu  terkait  dengan  kegiatan  usaha  bank  konvensional, dilakukan dengan mengeluarkan produk-produk untuk menyerap dana dari masyarakat antara lain tabungan, simpanan  deposito,  simpanan  giro;  menyalurkan  dana  yang  telah  dihimpun  dengan  cara  mengeluarkan  dan menyalurkan  kredit  antara  lain  kredit  investasi,  kredit  modal  kerja,  kredit  konsumtif,  kredit  jangka  pendek; dan pelayanan jasa keuangan antara lain kliring, inkaso, kiriman uang, Letter of Credit, dan jasa-jasa lainnya seperti  jual  beli  surat  berharga,  bank  draft  dan  perdagangan  efek.  Di  negara-negara  berkembang  seperti
Indonesia  fungsi  dan  penerapan  Bank  Konvensional  sangat  penting  dan  strategis,  terutama  dalam  hal menopang  kekuatan  dan  kelancaran  sistem  pembayaran  dan  efektivitas  kebijakan  moneter  dalam pembangunan  ekonomi.  Kredit-kredit  dalam  rangka  percepatan  pembangunan  ekonomi,  sebagian  besar disalurkan  oleh  bank  konvensional.  Di  Indonesia,  pendirian  bank  konvensional  milik  pemerintah  juga mempunyai misi pembangunan. Setelah era regulasi perbankan tahun 1983, pemerintah-pemerintah daerah di Indonesia  ikut  mendirikan  badan  usaha  milik  daerah  (BUMD),  yang  juga  salah  satunya  menopang pembangunan  daerah.  Banyak  ahli  perbankan  di  negara-negara  maju  mendefinisikan  bank  konvensional merupakan institusi keuangan yang berorientasi laba dengan cara melaksanakan fungsi intermediasi. Perannya sebagai pengumpul dana dalam bentuk deposito (lembaga keuangan depositori). Sehingga aset terbesar yang dimiliki bank konvensional adalah aset finansial. Aset utama bank konvensional adalah kredit yang disalurkan kepada  debitur  dengan  imbal  hasilnya  adalah  bunga.  Dalam  kondisi  yang  normal  aset  dari  kredit  porsinya mencapai 65%-75% dari aset total yang dimiliki bank tersebut. Sebelum juli 2005 BI menerapkan kerangka kebijakan  moneter  yang  mengacu  kepada  target  uang  primer.  Kerangka  ini  dianggap  cukup  efektif  dalam menarik  kembali  kelebihan  likuiditas  diperbankan  yang  merupakan  akibat  dari  bantuan  likuiditas  BI,  dalam menjalankan fungsi bank sentral sebagai banker of bank yang dikenal juga sebagai lender of last resort .
Mekanisme  bekerjanya  perubahan  BI  rate  sampai  mempengaruhi  inflasi  disebut  mekanisme  transmisi kebijakan  moneter.  Peranan  suku  bunga  memiliki  pengaruh  yang  semakin  penting  dalam  mempengaruhi variabel  makro  ekonomi  terutama  inflasi  dibandingkan  dengan  peranan  uang  primer.  Hal  ini  dikarenakan adanya  hubungan  yang  tidak  stabil  antara  pengaruh  uang  primer  dengan  tingkat  inflasi,  sulitnya mengendalikan pertumbuhan ekonomi dan uang primer oleh bank sentral karena adanya perubahan perilaku permintaan uang kartal, giral dan kuasi masyarakat di Indonesia.

## Gambar 2 Mekanisme Perubahan BI rite
Upaya peningkatan efektivitas transmisi kebijakan moneter yang lebih optimal serta menciptakan kerangkan kebijakan  moneter  yang  kuat  dan  antisipatif  maka  BI  mulai  menerapkan  kebijakan  moneter  berbasis  suku
bunga.  Kerangka  kebijakan  moneter  yang  baru  yaitu Inflation  Targeting  Framework (ITF)  yang  dilakukan secara  transparan,  konsisten  serta  komitmen  dalam  rangka  mencapai  sasaran  inflasi  yang  rendah  dan  stabil dalam  beberapa  tahun  kedepan.  Dengan  penetapan  dan  pengumuman  secara  eksplisit  ITF  mulai  di implementasikan  BI  sejak  juli  2005.  Dalam  mendukung  optimalisasi  pencapaian  sasaran  inflasi,  BI menetapkan policy rate ( BI- Rate ) yang merupakan suku bunga kebijakan yang mencerminkan stance moneter dalam  merespon  prospek  sasaran  inflasi  kedepan  yang  diumumkan  secara  periodik  kepada  publik  sebagai sinyal kebijakan moneter untuk jangka waktu tertentu. Perubahan BI Rate mencerminkan respon bank sentral terhadap  perkembangan  kondisi  makroekonomi.  Secara  umum  prasyarat  utama  berjalannya  transmisi kebijakan  moneter  melalui  suku  bunga  ditandai  dengan Interest  rate  pass-through yang  menggambarkan adanya transmisi perubahan suku bunga pasar uang dan suku bunga perbankan sebagai perubahan suku bunga official bank sentral. Seperti studi yang dilakukan De Bondt, 2002 (Ascarya, 2012) mengatakan kecepatan dan kepenuhan pass-through dari  suku  bunga  official  menuju  pasar  uang  dan  perbankan  menjadi  kekuatan transmisi kebijakan moneter. Taylor, 1995 (Natsir) dalam studinya mengatakan jalur suku bunga menekankan perubahan  struktur  suku  bunga  di  sektor  keuangan.  Pengaruh  perubahan  suku  bunga  jangka  pendek ditransmisikan kepada suku bunga menengah/panjang yang selanjutnya mempengaruhi permintaan dan pada akhirnya  berpengaruh  terhadap  inflasi.  Jalur  suku  bunga  pada  mekanisme  transmisi  kebijakan  moneter menekankan  pada  aspek  harga  yang  berpengaruh  pada  aktivitas  ekonomi  di  sektor  rill,  kondisi  perbankan yang sehat merupakan syarat mutlak berjalannya kebijakan moneter dalam perekonomian di suatu negara.
Dengan  kemajuan  perkembangan  perbankan  syariah  maka  transmisi  kebijakan  moneter  tidak  hanya berpengaruh  pada  bank  konvensional  saja,  namun  juga  perbankan  syariah  karena  mekanisme  transmisi kebijakan moneter dapat juga melalui jalur syariah, instrumen kebijakan moneter tidak hanya melalui bunga saja  tetapi  juga  menggunakan  sistem  bagi  hasil  atau fee .  Dengan  begitu interest  rate  pass  through dapat disebut policy rate pass-through dimana konvensional menggunakan bunga sedangkan syariah dengan sistem bagi hasil atau fee .

## Kestabilan Sistem Keuangan
Peran perbankan syariah sangat penting bagi perekonomian saat ini. Secara umum fungsi perbankan syariah sama dengan perbankan konvensional yaitu sebagai lembaga intermediasi sektor keuangan dengan sektor riil. Namun,  perbedaan  yang  sangat  mencolok  antara  perbankan  syariah  dan  perbankan  konvensional  dalam operasinya adalah tujuan utama. Perbankan konvensional bertujuan mengarah pada profit oriented . Sedangkan perbankan syariah bertujuan untuk menjembatani pergerakan sektor keuangan pada sektor riil.
Menurut teori ekonomi, kestabilan nilai mata uang dibagi menjadi dua aspek : 1) Kestabilan nilai mata uang dilihat dari berfluktuatifnya nilai uang terhadap harga barang dan jasa, yang lebih lanjut kita rasakan dengan adanya inflasi dan deflasi; 2) Kestabilan nilai mata uang dilihat dari berfluktuaktifnya nilai uang terhadap nilai uang mata uang negara lain yang lebih lanjut kita rasakan dengan adanya depresiasi dan apresiasi mata uang.
Menurut Tabak et.al (2013) krisis yang terjadi belakangan ini merupakan dampak dari tidak adanya efisiensi perbankan  dan  kurang  stabilitas  keuangan,  sehingga  bermunculan  evaluasi  terkait  pernyataan to  big  to  be failed .  Fiodelisi  dan  Mare  (2014)  menyatakan  bahwa  kestabilan  sistem  keuangan  dapat  dianalisis  dari  tiga kunci utama perbankan yaitu  1) perkembangan tehnologi perbankan meliputi performa perbankan dan resiko yang berasosiasi dengan struktur kepemilikan, biaya efisiensi dan struktur keuangan; 2) persaingan merupakan faktor penentu kestabilan sektor perbankan; 3) hubungan antara persaingan dan resiko yang berdampak pada kestabilan sistem keuangan.
Pasar  keuangan  dan  sektor  perbankan  berperan  penting  dalam  menjaga  stabilitas  sistem  keuangan.  Menurut Bengtssoon  (2013) Money  Market  Funds (MMFs)  menganggap  pasar  keuangan  berperan  penting  dalam memperngaruhi  sektor  perbankan  pada  saat  krisis  dalam  menjaga  stabilitas  keuangan.  Krisis  global  yang melanda  Amerika  tahun  2008  terjadi  karena  tergangunya  stabilitas  sistem  keuangan  yang  disebabkan  oleh kegagalan  pasar  keuangan  dan  perbankan  dalam  memobilisasi  dana  masyarakat.  Sektor  perbankan  berperan dalam stabilisasi tingkat pertumbuhan dan persediaan uang dalam perekonomian. Upaya reformasi kestabilam keuangan  dimulai  dari  sistem  perbankan.  Upaya  untuk  menciptakan  kestabilan  sistem  keuangan,  sektor perbankan  bertindak  sebagai  lembaga  intermediasi  dalam  mengalokasikan  dana  masyarakat  yang  berhasil dihimpun pada berbagai sektor untuk investasi. Lembaga perbankan juga bertindak sebagai magnet bagi siklus bisnis  (Kreiner,  2013).  Maka  tingkat  kestabilan  sistem  keuangan  bergantung  pada  kinerja  perbankan. Kemampuan  perbankan  dalam  mengelola  dana  masyarakat  dan  menciptakan  siklus  bisnis  yang  sehat  akan mendorong kestabilan sistem keuangan.

## Sistem Perbankan Syariah
Menurut  Chong  dan  Liu  (2009)  sistem  perbankan  syariah  berbeda  dengan  sistem  perbankan  konvensional karena  bunga/riba.  Perbankan  tidak  diperbolehkan  menetapkan  suku  bunga  dengan  besaran  yang  tetap  pada deposito  dan  perubahan  pada  suku  bunga  kredit.  Hal  yang  unik  dalam  sistem  perbankan  Islam  adalah paradigma Profit  and  Loss  Sharing (PLS).  Produk  perbankan  berdasar  pada mudarabah ( profit-sharing ) dan musyarakah ( jointventure ).
Kuran  (dalam  Rosman,  R et.al,  2014)  menyatakan  sistem  perbankan  Islam  yang  bebas  dari riba ( usury ) dan maysir (gambling)  dan  tidak  mengijinkan  adanya  spekulasi  merupakan  skenario  yang  terbaik sebagai  alternative  sistem  saat  ini.  Karakteristik  operasional  dan  produk  bank  syariah  didasarkan  pada perbedaan fitur sharing resiko untuk masing-masing tipe kontrak.
Aturan  minimum  CAR  tidak  relevan  untuk  sistem  perbankan  Islam  (pellegrina  dalam  Abdul  Karim et.al, 2013).  Secara  teori,  sistem  perbankan  syariah  dengan sharing resiko  alamiah  dari  prinsip  PLS  akan
mengurangi  resiko,  namun  konsep  teori  tersebut  tidak  dapat  diimplmentasikan  dalam  kehidupan  nyata, dikarenakan  ketidak  sempurnaan  pasar  dan  adanya  informasi  yang  tidak  simetris  (Muljawan  et.  al  dalam Abdul Karim et.al, 2013).
Peran  Perbankan  Islam  di  antaranya  sebagai  lembaga  keuangan  yang    berperan  penting  dalam  mobilisasi sumberdaya,  alokasi  sumberdaya,  utilisasi  sumber  daya  keuangan,  dan  mengimplementasikan  kebijakan moneter  pemerintah  (Haron  dan  Ahmad,  2000).  Bank  Islam  tidak  hanya  melakukan  aktifitas  tradisional perbankan  sebagai  penghimpun  dan  penyalur  dana  bagi  masyrakat,  tetapi  juga  mendorong  proses implementasi kebijakan moneter sebagaimana yang dilakukan bank konvesional. Bank Islam berperan dalam memfasilitasi  perdagangan  domestik  dan  perdagangan  internasional  sebagai  salah  satu  upaya  pengendalian nilai tukar suatu negara dan stabilisasi harga (inflasi).

## Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia
Di  Indonesia  perbankan  syariah  dikenal  sejak  tahun  2002.  BI  memberikan  cetak  biru  pengembangan perbankan  syariah  sebagai  pedoman  operasi  perbankan  syariah  di  Indonesia.  BI  secara  resmi  mengeluarkan UU  No.  20  Tahun  2008  tentang  perbankan  syariah,  yang  semakin  memperkuat  posisi  perbankan  syariah dalam  mengembangkan  sektor  keuangan  nasioal.  Sistem  perbankan  syariah  yang  diterapkan  oleh  BI  adalah dual  banking  system .  Dalam  cetak  biru  tujuan  utama  pengembangan  perbankan  syariah  di  Indonesia  adalah untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, arah visi misi dan tujuan perbankan syariah  nasional  sebagai  peningkatan  mobilitas  perekonomian  nasional,  kesejahteraan  dan  kemaslahatan masyarakat bersama.
Perkembangan usaha perbankan syariah berdasarkan statistik BI April 2015 terus mengalami perkembangan dilihat  dari  jumlah  bank  dan  kantor  bank  syariah  yang  terus  bertambah.  Sedangkan  Bank  Umum Konvensional yang memiliki UUS mengalami penurunan jumlah bank.
Tabel  di  atas  menunjukkan  perkembangan  perbankan  syariah  April  2015  yaitu  adanya  penambahan  total kantor  perbankan  syariah.    Perkembangan  bank  syariah  di  Indonesia  cukup  pesat.  Banyaknya  jumlah  bank syariah  baru,  unit  usaha  syariah,  dan  BPR  syariah  dalam  beberapa  tahun  terakhir  menggambarkan  semakin berkembangnya  pangsa  bank  syariah  nasional.  Sampai  tahun  2013,  jumlah  bank  syariah  yang  dimiliki Indonesia sebanyak 11 bank. Dalam waktu empat tahun pertambahan bank syariah sebanyak 4 bank dan 23 UUS. Sedangkan untuk BPR pada tahun 2013 sudah mencapai 160 bank. Begitu pula dengan perkembangan jumlah kantor yang selalu mengalami peningkatan setiap tahun, baik kantor bank umum, unit usaha, maupun BPR
Berdasarkan data BI bahwa jumlah Bank Umum Syariah 12 perusahaan dan bank Umum yang membuka Unit Usaha  Syariah  berjumlah  22  perusahaan.  sebuah  angka  yang  cukup  signifikan  diawali  dari  terjadinya  krisis moneter  tahun  1998,    Bank  Umum  Syariah  hanya  berjumlah  1  yaitu  Bank  Muamalah.  Sehingga  menjadi sebuah pembelajaran ketangguhan sistem Bank Syariah. Demikian juga halnya dengan BPRS.
Minat  masyarakat  terhadap  perbankan  syariah  juga  ditunjukan  dengan  semakin  meningkatnya  jumlah  DPK bank umum syariah. Pada tahun 2013 Total DPK bank umum syariah yang terhimpun hamper mencapai Rp 200.000  juta.  Masyarakat  lebih  tertarik  menyimpan  uangnya  dalam  bentuk  deposito  dengan  akad mudharabah .  Deposito  dengan  akad mudharabah merupakan  penghimpunan  dana  yang  berjangka  panjang Dengan demikian seiring berjalannya waktu tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah semakin tinggi.
Pertumbuhan  aset  perbankan  syariah  berdasarkan  Statistik  Perbankan  Syariah  sampai  dengan  April  2014 tercatat hanya sebesar 17,5 persen. Ini jauh di bawah rata-rata pertumbuhan sejak 2005 sampai dengan 2013 yang mampu mencapai 36,1 persen per tahun. Laju pertumbuhan tersebut jauh di atas rata-rata pertumbuhan aset  perbankan  nasional  yang  hanya  sebesar  16,3  persen  per  tahun.  Untuk  itulah  industri  perbankan  syariah mendapat  julukan  sebagai the  fastest  growing  industry .  Kondisi  ini  membuat  upaya  untuk  mendorong peningkatan  pangsa  perbankan  syariah  terhadap  perbankan  nasional  semakin  berat.  Sampai  dengan  April 2014, pangsa perbankan syariah tercatat sebesar 4,88 persen atau sedikit menurun dari pangsa pada akhir 2013 sebesar 4,89 persen.
Seiring  dengan  menurunnya  laju  pertumbuhan  aset,  akselerasi  peningkatan  pangsa  perbankan  syariah  akan semakin  melandai,  bahkan  kembali  menurun.  Perlu  perjuangan  yang  lebih  gigih  agar  pangsa  perbankan syariah nasional dapat kembali meningkat secara berkelanjutan. Upaya ini cukup berat karena ibarat mengejar target  yang  bergerak,  sehingga  perlu  kecepatan  yang  lebih  tinggi.  Besar  harapan  agar  perbankan  syariah nasional  dapat  mengejar  pangsa  perbankan  syariah  di  Malaysia  yang  sudah  melebihi  20  persen,  sehingga perannya dalam perekonomian menjadi lebih terasa.

## Penyebab Penurunan Pertumbuhan
Data historis menunjukkan bahwa laju pertumbuhan aset perbankan syariah selama ini ditopang pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK), sehingga pertumbuhannya terlihat selalu beriringan. Dengan demikian, kemampuan perbankan  syariah  dalam  penghimpunan  DPK  sangat  menentukan  akselerasi  pertumbuhan  asetnya. Setidaknya,  terdapat  dua  faktor  utama  yang  menurunkan  kemampuan  bank  syariah  dalam  penghimpunan DPK, yakni kemampuan ekspansi jaringan kantor dan perkembangan suku bunga simpanan.
Krisis  ekonomi  global  saat  ini  menunjukkan  adanya  permasalahan  yang  urgen  yang  mengakibatkan  dolar sebagai  satuan  mata  uang  dunia  melambung  tinggi.  Dinar  sudah  digunakan  sebagai  mata  uang  sejak  zaman Rasulullah.  Dalam  perkembangan  selanjutnya  negara-negara  di  dunia  tetap  memakai  standar  emas  dalam perekonomian  internasional.  Al  ghazali  dan  Ibnu  Khaldun  mengatakan  bahwa  uang  itu  tidak  harus mengandung emas dan perak. Dalam standar emas, mata uang negara di dunia dinilai berdasarkan berapa nilai mata  uang  tersebut  dalam  menghargai  emas.  Harus  diakui  bahwa  ‘Dinar  Emas’  harganya  yang  juga berfluktuasi  dan  biaya  produksinya  cukup  tinggi.  Namun,  setidaknya  dunia  dan  umat  manusia  masih  punya pilihan dan harapan akan adanya sistem moneter internasional yang dapat memberikan keadilan yaitu berupa stabilitas  nilai  serta  memberikan  suatu  pemahaman  bahwa  system fiat  money yang  saat  ini  diterapkan mengakibatkan efek serius pada perekonomian global.
Implementasi gold dinar dapat dilakukan dalam 2 hal yaitu transaksi perdagangan internasional dan transaksi domestik.  Dalam  hal  transaksi  perdagangan  internasional  diwujudkan  dengan  proses  ekspor  dan  impor  dua negara  atau  lebih  yang  telah  sepakat  untuk  bertransksi  dengan  intrumen  emas  ( Bilateral  Payment Arrangement ). Transaksi ini mensyaratkan tersedianya emas pada akun kustodian. Kustodian berperan sebagai lembaga  perantara  dalam  pertukaran  aset  emas  dan  merupakan  institusi  atau  lembaga  yang  tidak  berdasar sistem  bunga  (riba)  dan  tidak  berdasar  sistem fiat  money dalam  transaksi  ekonominya.  Misalnya Islamic Development Bank (IDB) atau Bank of England .
Dengan  metode  ini  risiko  kurs  akan  sangat  minimal  dan  juga  tidak  ada  unsur  spekulasi  ( gharar )  dan menghindari moral hazard traders dengan memanfaatkan keuntungan ganda akibat selisih nilai tukar (kurs). Dalam hal transaksi domestik misalnya dengan electronic payment system seperti sistem pada kartu debit.

## Stategi Pengembangan ke Depan
Beberapa  strategi  pengembangan  yang  dapat  diterapkan  untuk  menyiasati  beberapa  kendala  yang  dialami selama ini, 1) mendorong penambahan modal bank syariah agar mampu melakukan ekspansi jaringan kantor sehingga  semakin  luas  jangkauan  layanannya;  2)  mendesak  bank  umum  konvensional  selaku  induk  BUS maupun  UUS  yang  selama  ini  kurang  berkembang  agar  lebih  serius  mendorong  pengembangan  bisnis  anak usahanya;  3)  mendorong  inovasi  produk  simpanan  untuk  menarik  nasabah  yang  loyal  dan  kurang  sensitif terhadap  perubahan  suku  bunga,  sehingga  mengurangi  perilaku  arbitrase;  4)  terus  menggalakkan  program sosialisasi dan edukasi mengenai perbankan dan keuangan syariah; 5) Memakai sistem gold sebagai pengganti kurs  dolar  yang  di  anggap  tidak  lagi  efektif  karena  krisis  global  yang  terjadi  sampai  saat  ini,  dan  sebagai satuan mata uang dunia.
Dalam  kondisi  likuiditas  dan  persaingan  penghimpunan  dana  yang  ketat  seperti  saat  ini,  pengembangan perbankan syariah dari sisi pendanaan harus lebih menjadi fokus. Kondisi seperti ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga tahun depan seiring dengan perekonomian yang masih cenderung melambat. Keberhasilan
perbankan  syariah  dalam  melewati  masa  sulit  dan  meningkatkan  daya  saingnya,  khususnya  dalam penghimpunan  dana,  akan  menjadi  kunci  agar  dapat  terus  tumbuh  tinggi  secara  berkelanjutan,  sehingga pangsa dan perannya dalam perekonomian nasional menjadi lebih terasa.

## Peran Perbankan Syariah dalam Stabilitas Sektor Keuangan nasional
Perkembangan  bank  syariah  nasional  memperlihatkan  adanya  potensi  yang  besar  akan  perkembangan perbankan  syariah  di  Indonesia.  Penduduk  yang  mayoritas  Islam  merupakan  modal  penting  dalam mengembangkan sistem bank Islam di Indonesia. Selain itu, dorongan dari MUI dan DSN yang menfatwakan bahwa  bunga  bank  konvensional  hukumnya  haram  semakin  menambah  potensi  perkembangan  bank  syariah nasional.  Meskipun  agama  bukan  satu-satunya  daya  tarik  pengembangan  perbankan  syariah.  Pada  beberapa negara  Islam  seperti  di  Iran,  Irak,  Pakistan,  Bahrain,  Turki,  dan  Mesir  perkembangaan  aktifitas  perbankan syariah tidak terlalu dipengaruhi oleh aspek agama (Haron dan Ahmad, 2000).
Disisi  lain,  peran  perbankan  sangat  vital  dalam  menjaga  stabilitas  sistem  keuangan.  Banyaknya  bank  yang gagal  memobilisasi  dana  msyarakat  akan  menguncang  kestabilan  sistem  keuangan  suatu  negara,  Bahkan memberikan  dampak  sistemik  pada  seluruh  negara  didunia.  Seiring  perkembangan  zaman,  produk-produk perbankan yang semakin beragam dan tehnologi perbankan yang semakin canggih tidak hanya memberikan manfaat bagi stabiitas sistem keuangan global. Banyaknya produk-produk perbankan, dan semakin mudahnya masyarakat  mengakses  lembaga  perbankan,  memberi  ancaman  tersendiri  bagi  stabilitas  sistem  keuangan, seperti  beberapa  pengalaman  krisis  yang  melanda  dunia  berawal  dari  kegagalan  perbankan  sehingga menciptakan ketidakstabilan sistem keuangan.
Sistem  perbankan  syariah  yang  memiliki  fundamental  kuat  tanpa  bunga,  serta  perkembangan  yang  sangat pesat juga memiliki pengaruh terhadap kestabilan sistem keuangan baik secara domestik mapun internasional. Namun konsep perbankan syariah yang diimplemenasikan saat ini belum menunjukan adanya perbedaan yang mencolok dibandingkan sistem perbankan konvesional.

## Perbedaan Imbalan Berdasarkan Bunga dan Berdasarkan Bagi Hasil
Bunga Bagi Hasil Penentuan  Bunga  dibuat  pada  waktu  akad,  tanpa berpedoman untung dan rugi Penentuan  besarnya  rasio  bagi-hasil  dibuat  pada  waktu  akad dengan dengan pedoman pada kemungkinan untung rugi Besarnya  persentase  berdasarkan  pada  jumlah  uang (modal) yang dipinjamkan Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh Pembayaran  bunga  tetap  seperti  yang  dijanjikan,  tanpa pertimbangan  proyek  yang  dijalankan  pihak  nasabah untung atau rugi Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. sekiranya  tidak  mendapat  keuntungan,  maka  kerugian ditanggung bersama oleh kedua belah pihak Jumlah  pembayaran  bungan  tidak  meningkat  sekaipun keuntungan berlipat Jumlah  pembagian  laba  meningkat  sesuai  dengan  peningkatan pendapatan
Eksistensi  bunga  diragukan  (dikecam)  oleh  semua  agama termasuk Islam
Tidak ada yang meragukan keabsahan keuntungan bagi hasil
Sumber: Antonio, 1999:52

## Gambar 3.

## Perbedaan Bunga dan Bagi hasil
Potensi  kegagalan  sistem  perbankan  syariah  di  masa  yang  akan  datang  juga  cukup  besar.  Tren  pergerakan aktifitas  perbankan  syariah  saat  ini  masih  sama  dengan  tren  pergerakan  bank  konvesional  yaitu  menitik beratkan  pada  tujuan profit  oriented bukan  pada maslahahoriented .  Dilihat  dari  selisih  imbal  balik/ fee penghimpunan dana dan penyaluran dana yang lebih besar, maka bank syariah belum dapat dikatakan lebih efisien  dibandingkan  bank  konvensional.  akan  Selisih  yang  tinggi  antara fee penyaluran  dan  penghimpunan dana  menggambarkan  bahwa  bank  syariah  masih  mengharapkan  keuntungan  yang  besar  dari  aktifitas mobilisasi dana masyarakat.
Dengan kondisi sistem keuangan nasional dan global yang masih berpatokan pada sistem bunga sangat sulit bagi bank syariah untuk dapat memobilisasi dana masyarakat sesuai dengan prinsip syariah. Landasan utama aktifitas  perbankan  syariah  hanya  pada  prinsip  bebas  riba.  Namun  untuk  aktifitas  lainnya  masih  mengikuti pergerakan  perbankan  konvensional.  Dengan  kata  lain,  alternative  sistem  perbankan  baru  yang  ditawarkan oleh bank syariah belum dioptimalisasi sebagai uaya penguat kestabilan sistem keuangan.

## Keunggulan dan Kelemahan Bank Syariah dalam Pengendalian Harga

## a. Keunggulan Bank Syariah
1) Tujuan: a)  Prinsip  Keadilan  dan  keterbukaan:  Secara  prinsip,  tujuan  kebijakan  moneter  Islam  tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter konvensional yaitu menjaga stabilitas dari mata uang (internal maupun  eksternal)  dalam  perannya  sebagai  lembaga  intermediasi,  sehingga  pertumbuhan  ekonomi  yang merata yang diharapkan dapat tercapai. Stabilitas dalam nilai uang tidak terlepas dari tujuan ketulusan dan keterbukaan dalam berhubungan dengan manusia. (QS.Al. An’am: 152) ; b) Peran uang: M. Umar Chapra (Al  Quran  Menuju  Sistem  Moneter  yang  Adil),  menegaskan  tentang  stabilitas  nilai  uang,  kerangka kebijakan  moneter  dalam  perekonomian  Islam  adalah  stok  uang,  sasarannya  haruslah  menjamin pengembangan moneter yang tidak berlebihan melainkan cukup untuk sepenuhnya dapat mengeksploitasi kapasitas perekonomian untuk menawarkan barang dan jasa bagi kesejahteraan sosial umum. Pelaksanaan kebijakan moneter (operasi moneter) yang dilakukan otoritas moneter sebagai pemegang kendali money supply untuk mencapai tujuan kebijakan moneter, dilakukan dengan menetapkan target yang akan dicapai dan dengan instrumen apa target tersebut akan dicapai.

## 2) Tidak ada system bunga.
Dalam ekonomi Islam, tidak ada sistem bunga sehingga bank sentral tidak dapat menerapkan kebijakan discount  rate .  Penghapusan  sistem  bunga,  tidak  menghambat  untuk  mengontrol  jumlah  uang  beredar
dalam  ekonomi.  Kemudian  prinsip  syariah  tidak  membolehkan  adanya  jaminan  terhadap  nilai  nominal maupun rate  return .  Oleh  karena  itu,  pelaksanaan  kebijakan  moneter  berbasis  syariah  tidak memungkinkan menetapkan suku bunga sebagai target/sasaran operasionalnya.

## 3) Perbedaan Instrumen moneter konvensional dan Instrumen moneter syariah
Instrumen-instrumen kebijakan moneter dalam teori konvensional Instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam Kebijakan Pasar terbuka. ( Open Market Operation
Penentuan  Cadangan  Wajib  Minimum.  ( Reserve Requirement )
Penentuan Discount Rate dan ) Moral Suasion .
Reserve Ratio Moral Suassion
Lending Ratio/ Qardhul Hasan (pinjaman kebaikan).
Refinance Ratio
Profit Sharing Ratio
Islamic Sukuk
Government Investment Certificate,

## Fatwa MUI

## Gambar 4

## Perbedaan Instrumen kebijakan moter konvensional dengan syariah
Instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam, antara lain :
1) Reserve Ratio adalah suatu presentase tertentu dari simpanan bank yang harus dipegang oleh bank sentral, misalnya 5 %. Jika bank sentral ingin mengontrol jumlah uang beredar, dapat menaikkan RR misalnya dari 5 persen menjadi 20 %, yang dampaknya sisa uang yang ada pada komersial bank menjadi lebih sedikit, begitu sebaliknya.
2) Moral Suassion, Bank sentral dapat membujuk bank-bank untuk meningkatkan permintaan kredit sebagai tanggung  jawab  mereka  ketika  ekonomi  berada  dalam  keadaan  depresi.  Dampaknya,  kredit  dikucurkan maka uang dapat dipompa ke dalam ekonomi.
3) Lending  Ratio, Tidak  ada  istilah Lending (  meminjamkan  ), lending  ratio dalam  hal  ini  berarti Qardhul Hasan (pinjaman kebaikan).
4) Refinance Ratio adalah sejumlah proporsi dari pinjaman bebas bunga. Ketika refinance ratio meningkat, pembiayaan  yang  diberikan  meningkat,  dan  ketika refinance  ratio turun,  bank  komersial  harus  hati-hati karena mereka tidak di dorong untuk memberikan pinjaman.
5) Profit  Sharing  Ratio harus  ditentukan  sebelum  memulai  suatu  bisnis.  Bank  sentral  dapat  menggunakan profit  sharing  ratio sebagai  instrumen  moneter,  dimana  ketika  bank  sentral  ingin  meningkatkan  jumlah uang beredar, maka ratio keuntungan untuk nasabah akan ditingkatkan.
6) Islamic  Sukuk adalah  obligasi  pemerintah,  di  mana  ketika  terjadi  inflasi,  pemerintah  akan  mengeluarkan sukuk lebih banyak sehingga uang akan mengalir ke bank sentral dan jumlah uang beredar akan tereduksi.
Jadi sukuk memiliki kapasitas untuk menaikkan atau menurunkan jumlah uang beredar.
7) Government  Investment  Certificate, Penjualan  atau  pembelian  sertipikat  bank  sentral  dalam  kerangka komersial,  disebut  sebagai Treasury  Bills .  Instrumen  ini  dikeluarkan  oleh  Menteri  Keuangan  dan  dijual oleh bank sentral kepada broker dalam jumlah besar, dalam jangka pendek dan berbunga meskipun kecil. Treasury  Bills ini  tidak  bisa  di  terima  dalam  Islam,  maka  sebagai  penggantinya  diterbitkan  pemerintah dengan sistem bebas bunga, yang disebut GIC: Government Instrument Certificate .
8) Fatwa  MUI ,  menjadi  salah  satu  motivasi  untuk  memperkuat  berdirinya  bank  syariah  menjadi  salah  satu keunggulannya,  karena  dari  peram  MUI  dalam  pendayagunaan  perbankan  memotivasi  nasabah  dalam menyaurkan dananya di bank syariah. Sehingga dengan adanya fatwa MUI ebih meyakini minat menabung masyarakat meskipun tidak terlalu signifikan.

## b. Kelemahan Bank Syariah
1) Produk dan Sistem Perbankan Syariah Meniru Perbankan Konvensional, Hal ini karena persamaan nama produk dan sistem yang terkesan diislamisasikan bukan melakukan rekonstruksi terhadap produk-produk baru yang dapat menjadi produk unggulan dari bank syariah.
2) SDM/SDI Bank Syariah masih konvensional, Ketika sistem dan produk dari perbankan syariah telah sesuai dengan  aturan  syara’,  akan  tetapi  perilaku  dari  SDM/SDI  bank  syariah  sama  dengan  SDM/SDI  bank konvensional
3) Regulasi yang Belum Kokoh, Kebhinekaan budaya dan agama di Indonesia menjadi salah satu yang dapat memperlambat  regulasi  tentang  perbankan.  Demikian  juga  dengan  peran  pemerintah  yang  turut  serta menyokong atau tidak terhadap perbankan syariah

## KESIMPULAN DAN SARAN
Rupiah yang stabil, baik dalam arti inflasi maupun nilai tukar, sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. BI telah dan akan terus berperan aktif untuk mencapai tujuan mencapai dan menjaga kestabilan Rupiah melalui tiga kewenangan yang dimiliki yaitu pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, kedua mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan ketiga mengatur dan mengawasi bank.
Peran perbankan sangat penting bagi kestabilan sistem keuangan. Pengalaman krisis global yang terjadi dalam beberapa  tahun  terakhir  disebabkan  oleh  ketidakstabilan  sistem  keuangan  yang  diciptakan  oleh  lembaga perbankan.
Kehadiran  bank  syariah  sebagai  alternative  memberikan  warna  baru  pada  sistem  keuangan  nasional  dan internasional.  Walaupun  market  shared  perbankan  syariah  masih  rendah  dibandingkan  bank  konvensional, namuan  bank  syariah  berkembang  pesat  di  Indonesia.  Perkembangan  perbankan  syariah  yang  cukup  cepat tersebut  dapat  memberikan  dampak  negatif  dan  positif  bagi  kestabilan  sistem  keuangan  nasional  terutama terkait  kepada  harga  (inflasi).  Bank  syariah  dapat  ikut  serta  menjaga  kestabilan  sistem  keuangan  domestik, jika peran intermediasi perbankan berdasarkan prinsip syariah dijalankan secara optimal. Namun, perbankan syariah juga dapat mengancam stabilitas sistem keuangan nasional jika dalam sktifitasnya masih meniru bank- bank konvensional.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Mohammad  Daud.  (1988). Sistem  Ekonomi  Islam,  Zakat  dan  Wakaf, Jakarta:  Penerbit  Universitas Indonesia.
Amalia, Euis, t.t. Sejarah Pemikiran ekonomi Islam , Jakarta, granata publishing.
Antonio, Muhammad Syafi’i, (2001). Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum, Jakarta: Gema Insani Press Azis, Abdul, Mariyah Ulfah, (2000). Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer , Bandung Alfabeta.
Bank Indonesia, (2014), Statistik Perbankan Syariah , http://www.bi.go.id .
_____________, (2002). Cetak Biru perbankan Syariah 2002, http://www.bi.go.id .
_____________, (2014), Publikasilaporan Perekonomian Indonesia , http://www.bi.go.id .
Bengtssoon,  A.  (2013).  Shadow  Banking  and  Financial  Stability:  Eurropean  Money  Market  Funds  in  the Global Financial Crisis. Journal Of International Money and Finance 32, 579-594
Chong, Beng-Soon., Ming-Hua, Liu. (2009). Islamic Banking: Interest-free or Interest Based?. Pacific-Basic Finance Journal 17, pp 125-144
Djamil. Fathurrahman, (2001). Hukum Perjanjian Syariah, dalam Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Fiodelisi,  F.,  Davide  Salvatore  Mae.  (2014).  Competition  and  Financial  Stability  in  European  Cooperative Banks . Journal of International Money and Finance 45, pp: 1-6
Gandapradja, (2004). Permadi, Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank, PT.Gramedia Pustaka Utama.
Haron,  S.,  N,  Ahmad.  (2000).  The  Effects  of  Conventional  Interest  Rates  and  Rate  of  Profit  on  Funds Deposited with Islamic Banking System in Malaysia. Internatioanl Journal of Islamic Financial Services Vol. 1, No. 4, pp: 1-7
Haz, Hamzah. (2006). Shariah Banking System: An Isntrument to Accelerate Nation Empowerment. Seminar Procedding  Islamic  Finance  Architecture:  risk  Management  and  Financial  Stability  No  46,  pp:  33- 36Hermansyah, 2008. Hukum Perbankan Nasional Indonesia, cet. Keempat, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
Isra, (2015), Sistem Keuangan Islam: Prinsip & Teori, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Karim, Adiwarman .A. (2007). Ekonomi Makro Islami. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
Lee, Chen-Chiang., Meng-Fen Hseish. 2014. Bank reform, foreign ownership, and financial stability. Journal of International Monetary and Finance 40, pp. 204-224
Maes, Ivo. (2011). Alexandre  Lamfalussy and the origins of BIS macroprudential approach to financial stability. PSL Quartely Review , Vol 63 No. 254, pp: 265-292
Manan, Muhammad Abdul. (1993). Teori dan Praktik Ekonomi Islam. (edisi terjemahan).Yogyakarta : PT. Dana Bakti Wakaf.
Melial,. Djaja S. (2007). Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan, Bandung : CV. Nuansa Aulia.
Nguyen,  T.  (2011).  A  macro-pruential  perspective  of  financial  regulation. Journal  of  Financial  Regulation and Compliance Vol. 19 No. 3, 2011 pp. 289-297
Tabak, Benjamin M., Dimas M Fazio., Daniel O. Cajuero. 2013. Systemically important bank and financial stability: The Case og Latin America. Journal of Banking and Finance 37, pp 3855-3866 Zhou,  C.  (2011).  Why  Micro-prudential  regulation  fail?  The  impact  on  systemic  risk  by  imposing  a  capital requirement.  Economics  and  Research  Division,  De  Netherlandsche  Bank.  Amsterdam:  The Netherlandsche

## Undang-undang
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
Undang-undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1992 menganut sistem perbankan ganda ( dual banking system )
Undang-undang Nomor & Tahun 1992 Tentang Perbankan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
Peraturan  Bank  Indonesia  No.8/13/PBI/2006  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Bank  Indonesia N0.7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
Peraturan  Bank  Indonesia  No.10/25/PBI/2008  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Bank  Indonesia N0.10/19/PBI/2008 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing
Peraturan  Bank  Indonesia  Tentang  Bank  Umum  yang  Melaksanakan  Kegiatan  Usaha  Berdasarkan  Prinsip Syariah, PBI No.6/24/pbi/2004, LN No.122, TLN No.4434
Fatwa DSN No.71/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Sale and Lease Back Fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VIII/2004