## MODEL PENERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

## Adianto dan Hasim As’ari
Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Kampus Bina Widya KM 12,5 Simpang Baru Panam-Pekanbaru 28293, Telp/Fax (0761) 63277.
Abstract: Application Model Aspirations by the Regional Representatives Council. This study aims to determine the model of society by the application of the aspirations of the Regional Representatives Council (DPRD) at the Meranti Islands District. The informants are the chair- man, deputy chairman and commissions in DPRD Meranti. Besides taken also from the media, civil society organizations, community leaders, youth leaders and education leaders in the Dis- trict Meranti. Data collection technique was interview and observation. The data analysis is quali- tative model from data collection, presentation of data, data reduction and conclusion. The results showed that the application of the aspirations of the people who do legislators Meranti district has been running well, although there are still people’s aspirations have not been followed up.
Keywords: model, the aspirations of the people, applications aspirations
Abstrak: Model Penerapan Aspirasi Masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model penerapan aspirasi masyarakat oleh Dewan Per- wakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Kepulauan Meranti. Informan penelitian adalah ketua, wakil ketua dan komisi-komisi dalam DPRD Kabupaten Meranti. Selain itu diambil juga dari kalangan media massa, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh pendidikan di Kabupaten Meranti. Teknik Pengumpulan data adalah wawancara dan observasi. Analisis data adalah model kualitatif mulai dari pengumpulan data, pemaparan data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Meranti sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada aspirasi masyarakat yang belum ditindak lanjuti.
Kata kunci: model, aspirasi masyarakat, aplikasi aspirasi

## PENDAHULUAN
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Dae- rah  (DPRD)  adalah  salah  satu lembaga yang  mewakili  seluruh  lapisan  masyara- kat  dalam  pemerintahan.  Sehingga dalam pelaksanaan tugasnya, DPRD memiliki tiga fungsi penting berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah- an Daerah, yaitu: Pertama , fungsi legislasi dilaksanakan dengan cara: Pertama , mem- bahas  bersama  Kepala Daerah dan  me- nyetujui  atau  tidak menyetujui rancangan peraturan daerah. Kedua , mengajukan usul rancangan peraturan daerah dan Ketiga , menyusun program pembentukan peraturan
daerah bersama Kepala Daerah. Program pembentukan  peraturan daerah dilakukan dengan memuat  daftar  urutan dan  priori- tas  rancangan  peraturan daerah yang  akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran. Ke- mudian dalam  menetapkan  program  pem- bentukan  peraturan daerah, DPRD melaku- kan koordinasi dengan Kepala Daerah. Kedua , fungsi anggaran diwujudkan  dalam bentuk  pembahasan untuk  persetujuan  ber- sama  terhadap  rancangan  Perda tentang APBD  yang  diajukan  oleh Kepala Daerah. Ketiga ¸ fungsi pengawaasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelak-
sanaan Perda dan peraturan Kepala Daerah, pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain  yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelaksanaan tin- dak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuan- gan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Oleh karenanya sebagai lembaga perwakilan, DPRD merupakan kekua- tan penyeimbang ( balanced power ) yang mengimbangi dan melakukan kontrol efek- tif terhadap Kepala Daerah dan seluruh ja- jaran pemerintah daerah. Peran ini diwujud- kan dalam fungsi-fungsi berikut : 1. Representation . Mengartikulasikan ke- prihatinan, tuntutan, harapan dan melin- dungi kepentingan rakyat ketika kebi- jakan dibuat, sehingga DPRD senantiasa berbicara “atas nama rakyat” .
2. Advokasi . Anggregasi aspirasi yang komprehensif dan memperjuangkan- nya melalui negosiasi kompleks dan sering alot, serta tawar-menawar politik yang sangat kuat. Hal ini wajar meng- ingat aspirasi masyarakat mengandung banyak kepentingan atau tuntutan yang terkadang berbenturan satu sama lain. Tawar menawar politik dimaksudkan untuk mencapai titik temu dari berbagai kepentingan tersebut.
3.  Administrative oversight . Menilai atau menguji dan bila perlu berusaha men- gubah tindakan-tindakan dari badan eksekutif. Berdasarkan fungsi ini adalah tidak dibenarkan apabila DPRD bersi- kap “lepas tangan” terhadap kebijakan pemerintah daerah yang bermasalah atau dipersoalkan oleh masyarakat. Apa- lagi dengan kalimat naif, “Itu bukan we- wenang kami”, seperti yang kerap terjadi dalam praktek. Dalam kasus seperti ini, DPRD dapat memanggil dan meminta keterangan, melakukan angket dan in- terpelasi, bahkan pada akhirnya dapat meminta pertanggung jawaban Kepala Daerah. (Asep Kartiwa, 2006) Implementasi ketiga peran DPRD ini harus mampu menjaring aspirasi masyarakat dalam upaya mendekatkan penerapan kebi- jakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Aspirasi masyarakat adalah harapan dan tujuan dari masyarakat untuk keberhasilan pada masa yang akan datang berkaitan den- gan hajat hidup mereka, baik secara indi- vidu maupun secara kelompok. Masyarakat harus dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun rencana dan kebijakan oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan bukan hanya merupakan hasil dari interaksi pemer- intah daerah dan DPRD. Dan juga diperlu- kan penguatan peran kelompok kepentingan dan pers di daerah untuk mendorong DPRD lebih aspiratif. Pasal 53 UU 10/2004 menja- min hak masyarakat dalam memberikan ma- sukan penyusunan kebijakan tanpa memer- inci implikasinya bagi pemerintah, karena penjelasan UU ini menyatakan bahwa teknis penjaminan hak masyarakat ini diatur dalam Tata Tertib DPRD. Kendati ini membantu transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam implementasi kebijakan nantinya, ia tidak memadai untuk memastikan lahirnya kebijakan yang aspiratif.
Namun realitas yang ditemukan, De- wan Perwakilan Rakyat Daerah yang meru- pakan salah satu lembaga yang mewakili seluruh lapisan masyarakat dalam pemerin- tahan dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai wakil rakyat belum bisa memberi- kan sumbangsih yang begitu maksimal terh- adap kepentingan masyarakat. Hal ini dapat kita lihat, dimana seringnya kebijakan-ke- bijakan yang telah ditetapkan/diputuskan oleh pemerintah sama sekali tidak memihak tehadap kepentingan masyarakat ataupun ti- dak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu dengan menguatnya peran DPRD di era reformasi dan otonomi daerah saat ini, yang mana peran DPRD sebagai posisi sen- tral yang biasanya tercermin dalam doktrin kedaulatan rakyat di era otonomi daerah di tandai dengan penegasan akan peran tugas dan wewenang DPRD, yakin selain menyer- ap dan menyalurkan aspirasi masyarakat menjadi sebuah kebijakan pemerintah dae- rah juga melakukan fungsi pengawasan. Oleh karena itu fungsi menyerap, me- nyalurkan dan memperjuangkan aspirasi konstituen partai politik oleh anggota legis-
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 14, Nomor 1, Juli 2016 : 23-32
lative merupakan salah satu yang harus di- jalankan sesuai dengan program kerja partai politik. Realitas politik yang berkembang saat ini mengisyaratkan kandidat terpilih (anggota DPRD Kota/Kabupaten) harus me- nyerap aspirasi dengan memanfaatkan wak- tu reses dan saat-saat melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihan (dapil). Tidak ada alasan bagi anggota DPRD untuk tidak melakukan penyerapan dan penyaluran as- pirasi, karena waktu, fasilitas dan budget sudah diatur sedemikian rupa. Dalam ban- yak kasus di beberapa daerah, konstituen mengeluh karena anggota DPRD yang mer- eka pilih sebagai wakil di parlemen, kurang akomodatif sehingga tidak pernah berkun- jung dan berkomunikasi dengan konstituen- nya, sehingga konstituen partai politik ter- tentu kehilangan saluran komunikasi politik untuk menyalurkan aspirasi mereka. Atau anggota DPRD pernah berkunjung dan me- nyerap aspirasi konstituen, tetapi aspirasi mereka tidak pernah terwujud dalam ben- tuk proyek pembangunan atau program di daerah pemilihannya. (Agus Sudarmansyah, dkk, 2013) Pelibatan peran serta masyarakat ha- rus dijadikan kebutuhan bersama, agar pe- nyelenggaran pemerintahan daerah lebih dinamis dan dapat mewujudkan aspirasi masyarakat. Hasil penyerapan aspirasi yang dilakukan oleh DPRD tentunya harus di- tanggapi dengan menyeleksi setiap aspirasi yang diterima, kemudian hasil aspirasi yang diseleksi diusulkan sebagai public policy di tingkat daerah. Penerapan public policy yang berasal dari aspirasi masyarakat harus tetap diawasi oleh DPRD dalam menjalank- an peran dan fungsinya sebagai wakil rakyat di Pemerintahan Daerah. Berdasarkan latar belakang yang sudah diungkapkan, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: Pertama , Bagaimana penerapan as- pirasi masyarakat yang diperoleh dari hasil partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti ?. Kedua , Bagaimana model penerapan aspira- si masyarakat yang ideal, yang diperoleh dari hasil partisipasi masyarakat oleh DPRD
Kabupaten Kepulauan Meranti ?. berdasar- kan permasalahan yang diungkapkan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menge- tahui penerapan aspirasi masyarakat yang diperoleh dari hasil partisipasi masyara- kat yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dan model penerapan aspirasi masyarakat yang ideal, yang diper- oleh dari hasil partisipasi masyarakat oleh DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti. Aspirasi adalah harapan dan tujuan keberhasilan pada masa yang akan datang, beraspirasi bercita-cita, berkeinginan, ber- hasrat serta keinginan yang kuat untuk men- capai sesuatu, seperti keberhasilan dalam tujuan keinginan tersebut. Aspirasi dalam bahasa inggris “aspiration” berarti cita- cita. Aspiration menurut kata dasarnya, as- pire bearti cita-cita atau juga berkeinginan. Sedangkan menurut Poerwadarminta as- pirasi adalah gairah (keinginan atau harapan yang keras). Menurut kamus umum Baha- sa Indonesia, yang disebut cita-cita adalah keinginan,harapan,tujuan yang selalu ada dalam pikiran. Disadari atau tidak semua orang tentu mempunyai rencana hidup. Se- hubungan dengan rencana hidup, Hurlock menyatakan setiap orang mempunyai ren- cana hidup yang ingin dicapai sebagai hasil hubungan  fisik  dan  sosial  dengan  lingkun - gannya. Rencana hidup ini sedikit banyak ikut menentukan kegiatan yang dilakukan sekarang, (Muhamad Zuhriansyah, 2013) Kemudian menurut Amiruddin (2003) secara defenitif konsep aspirasi mengand- ung dua pengertian, aspirasi ditingkat ide dan aspirasi ditingkat peran struktural. Dit- ingkat ide, konsep aspirasi berarti sejum- lah gagasan verbal dari lapisan masyarakat mana pun. Ditingkat peran dalam struktur, adalah keterlibatan langsung dalam suatu kegiatan. Dari penjelasan ini, menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peluang untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutannya serta adanya peluang yang luas bagi Pemda dan DPRD untuk mendengar, menghimpun, dan memperjuangkan aspirasi dan kebutu- han masyarakat untuk menjadi program- program yang mampu meningkatkan pelay-
anan dan kesejahteraan masyarakat. Implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan. Akhirnya pada tingkatan abstraksi tertinggi implementa- si sebagai akibat ada beberapa perubahan yang dapat diukur dalam masalah-masalah besar yang menjadi sasaran program. Er- wan dan Dyah Ratih (2012) mengatakan implementasi kebijakan bisa menjadi jem- batan, karena melalui tahapan yang delevery mechanism dimana ketika berbagai policy output yang dikonversi dari policy input dis- ampaikan kepada kelompok sasaran sebagai upaya nyata untuk mencapai tujuan kebi- jakan. Sedang menurut Subarsono (2012) kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh policy makers bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti ber- hasil dalam implementasinya. Ada banyak variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program melibat- kan upaya-upaya policy makers untuk mem- pengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan men- gatur perilaku kelompok sasaran. Kemudian Soluhuddin Kusumanegara (2010) menjelaskan implementasi merupak- an sebagai proses administrasi dari hukum (statuta) yang didalamnya tercakup keter- libatan berbagai macam aktor, organisasi, prosedur dan tehnik yang dilakukan agar kebijakan yang telah ditetapkan mempunyai akibat yaitu tercapainya tujuan kebijakan. Selanjutnya Winarno (2012) mengatakan implementasi dikonseptualisasikan sebagai suatu proses atau rangkaian keputusan dan tindakan yang ditujukan agar keputusan- keputusan diterima oleh lembaga legislatif bisa dijalankan.
Maka dari beberapa penjelasan tentang model implementasi yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa model implementasi ke- bijakan sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan yang biasanya dalam bentuk undang–undang, peraturan- peme- rintah, peraturan daerah dan program-pro-
gram pemenintah. Dimana dalam aktivitas ini bertipe pernyataan tentang tujuan yang akan dicapai yang dirancang melalui ke- giatan-kegiatan administratif yang nyata, seperti pendanaan, perencanaan dan pengor- ganisasian.

## METODE
Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif, dimana pendekatan kualitatif memiliki tahapan penelitian yang melampaui  berbagai  tahapan  berfikir  kritis ilmiah, yang mana seorang peneliti mulai berfikir  secara  induktif  yaitu  menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena sosial melalui pengamatan di lapangan, kemudian menganalisisnya dan berupaya melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diamati itu. Setalah data terkumpul dari setiap sasaran dan objek kajian, kemudian akan digunakan metode triangulasi dengan cek and cross cek terhadap hasil tanggapan yang diberikan sasaran dan objek kajian. Sasaran dan objek kajian yang ditetapkan melalui tehnik purposive sampling , yaitu : Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Me- ranti, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepu- lauan Meranti, Komisi-komisi di DPRD Ka- bupaten Kepulauan Meranti, Media massa atau pers di Kabupaten Kepulauan Meranti, LSM dan organisasi masyarakat di Kabu- paten Kepulauan Meranti, tokoh masyara- kat, tokoh pemuda dan tokoh pendidikan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara yaitu teknis penggalian data dan informasi secara lebih mendalam dan observasi yaitu observasi partisipan (ac- tive participation) adalah suatu teknik un- tuk mendapatkan data dari tempat kegiatan penelitian yang diamati, dimana peneliti ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.  Penelitian ini menggunakan analisa data kualitatif, yai- tu prosedur pemecahan masalah yang diteli- ti dengan menggunakan cara memaparkan data yang diperoleh dari pengamatan ke- pustakaan dan pengamatan lapangan, kemu- dian dianalisa dan diinterprestasikan dengan memberikan kesimpulan.

## Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 14, Nomor 1, Juli 2016 : 23-32

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan Aspirasi Masyarakat yang Di- peroleh Dari Hasil Partisipasi Masyara- kat yang Dilakukan oleh DPRD Kabu- paten Kepulauan Meranti Penerapan atau tindak lanjut aspirasi merupakan usaha selanjutnya oleh Dewan dalam merespon aspirasi-aspirasi yang telah diterimanya. Dalam penyampaian aspirasi masyarakat ini, Dewan bersifat sebagai ko- munikator, problem solver , dan mediator. Sebagai komunikator, yaitu Dewan mener- ima aspirasi masyarakat dengan melaku- kan komunikasi dua arah dan timbal balik. Dalam hal ini, Dewan berperan sebagai ko- munikator. Dewan sebagai problem solver , artinya bahwa dalam menanggapi aspirasi- aspirasi yang ada diharapkan Dewan dapat memberikan jalan keluar atau penyelesaian atas masalah-masalah yang dihadapi secara proaktif, inovatif dan solutif.
Hasil-hasil reses yang dilakukan oleh DPRD akan menjadi bahan bagi para Ang- gota DPRD untuk ditindaklanjuti dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah, dalam hal ini dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) mu- lai dari tingkat kelurahan, kecamatan, sam- pai tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti. Dengan adanya tindak lanjut aspirasi yang diakomodir dalam Musrenbang yang kemu- dian menjadi Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan pada akhirnya ter-anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka salah satu kewajiban Anggota DPRD dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat, searah dengan pelak- sanaan otonomi daerah yaitu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Penerapan atau tindak lanjut dari as- pirasi masyarakat yang diperoleh dari hasil penyampaian aspirasi masyarakat merupak- an salah satu hal yang sangat penting dalam proses pembuatan kebijakan publik. Tanpa penerapan atau tindak lanjut, informasi yang diperoleh dari hasil penyerapan aspirasi dari masyarakat akan tidak ada gunanya, atau boleh dikatakan penyerapan aspirasi yang dilakukan hanya sebatas formalitas belaka.
Aspirasi dari masyarakat kepada Dewan ha- rus dapat dikelola dengan baik sesuai den- gan mekanisme yang ada. Masyarakat yang akan menyampaikan aspirasi kepada Dewan selalu ingin dapat bertemu dan mendapat tanggapan secara langsung dari Dewan, na- mun terkadang mereka tidak memperhatikan prosedur dan birokrasi yang berlaku. Agar aspirasi masyarakat ini tepat pada sasaran dan bidangnya maka harus ditangani secara efektif. Ketika aspirasi masyarakat disam- paikan kepada dewan, masyarakat men- ginginkan aspirasi tersebut bisa langsung ditampung, ditanggapi, dan segera ditinda- klanjuti sesuai dengan permasalahan yang ada, namun keinginan masyarakat tersebut tidak selamanya dapat terpenuhi atau den- gan kata lain tanggapan dari dewan dinilai tidak memuaskan dan tidak memenuhi as- pirasi. Secara struktural, DPRD merupakan lembaga yang bertugas melakukan penga- wasan terhadap kinerja pemerintah kabu- paten. Dalam kaitannya dengan tugas terse- but, DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan pemerintah kabupaten secara keseluruhan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai akhir kegiatan. Selama proses perencanaan, DPRD melakukan pe- nyerapan aspirasi secara formal dalam ben- tuk reses maupun secara informal dalam bentuk kunjungan langsung, menghadiri un- dangan masyarakat dan lain sebaginya, dan selain itu, DPRD menyebar anggotanya un- tuk hadir dalam musyawarah pembangunan di setiap kecamatan dan hasilnya dijadikan dasar untuk membahas RAPBD. Setelah tahun anggaran berakhir, DPRD kembali mengadakan reses dan mengirim anggot- anya untuk memantau hasil kegiatan.  Hasil pemantauan  tersebut  dijadikan dasar untuk membahas hasil kerja pemerintah dan seka- ligus menghitung anggaran sisa. Kebijakan publik yang berpihak ke- pada masyarakat sangat memerlukan peran aktif DPRD. Di samping perannya dalam menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat yang mereka wakili, DPRD Ka-
bupaten Kepulauan Meranti terlibat dalam pembahasan umum Kebijakan Umum Ang- garan (KUA) dan Prioritas dan Plafon Ang- garan Sementara (PPAS) yang disusun oleh pemerintah kabupaten. DPRD memiliki kekuatan untuk mempengaruhi rancangan keduanya. Terkait dengan KUA, anggota DPRD ikut membahas target pencapaian kinerja, proyeksi pendapatan daerah, aloka- si belanja daerah serta sumber dan penggu- naan pembiayaan. Sementara untuk PPAS, hal yang dibahas meliputi penentuan skala prioritas untuk urusan wajib dan pilihan, penentuan urutan program untuk masing- masing urusan dan plafon anggaran semen- tara untuk setiap program.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan dari media mas- sa yaitu Ketua PWI Kabupaten Kepulauan Meranti bahwa: “Penyaluran aspirasi masyarakat ke- pada dewan sangatlah tinggi, bahkan ang- gota dewan sering kewalahan menampung aspirasi masyarakat. Padahal masa reses belum datang, tetapi masyarakat sudah me- nyampaikan aspirasinya dengan mendatangi rumah atau kediaman anggota dewan. Ben- tuk aspirasi yang disampaikan kepada de- wan dapat berupa kepentingan umum, ke- lompok, keluarga bahkan pribadi”. Aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat biasanya akan diseleksi oleh dewan untuk dijadikan prioritas dan akan diteruskan kepada SKPD. Apabila aspirasi yang sifatnya bantuan pem- biayaan langsung, biasanya diatasi langsung oleh dewan dan aspirasi yang sifatnya bu- tuh rekomendasi biasanya akan direkomen- dasikan kepada SKPD yang bersangkutan. Aspirasi yang umumnya diteruskan kepada SKPD melalui dana aspirasi yang tersedia berupa pembangunan infrastruktur, seperti jalan, rumah ibadah, fasilitas olahraga, fasil- itas umum. Ada juga bantuan yang berupa bantuan sosial seperti PAH yaitu tempat penampungan air hujan bagi masyarakat, bantuan jaring bagi nelayan, sumur bor dan sebagainya”.
Hasil wawancara ini menjelaskan bahwa kemampuan masyarakat untuk me-
nyalurkan atau menyampaikan aspirasinya kepada para wakil mereka di pemerintahan sangatlah tinggi. Penyampaian aspirasi yang dilakukan baik secara langsung ataupun ti- dak langsung dan secara tertulis ataupun tidak tertulis. Setiap aspirasi yang disam- paikan oleh masyarakat dalam kegiatan for- mal seperti reses ataupun non formal seperti blusukkan, semuanya akan ditampung oleh setiap anggota dewan yang nantinya akan diseleksi untuk disampaikan kepada SKPD atau Pemerintah Daerah guna dapat disiner- gikan menjadi sebuah program kegiatan atau public policy . Upaya merealisasikan aspirasi yang sudah diserap merupakan kinerja para wakil rakyat yang duduk di pemerintahan untuk bisa menerapkan setiap usulan yang sudah disampaikan. Walaupun dalam pros- es penerapan aspirasi yang diperoleh harus melalui tahapan-tahapan yang panjang, teta- pi umumnya setiap wakil rakyat akan selalu memperjuangkan aspirasi yang sudah diper- oleh dari masyarakat. Bentuk penerapan as- pirasi yang dilakukan dapat berupa bantuan langsung yang berasal dari dana aspirasi de- wan ataupun berbentu program atau public policy yang disinergikan dengan kegiatan- kegiatan pemerintah daerah.
Terkait dengan usulan dari masyarakat yang menyangkut kepentingan keluarga dan pribadi, anggota dewan menindaklanjuti usulan tersebut secara langsung dan bahkan tidak jarang para anggota Dewan menggu- nakan dana pribadi untuk memenuhi usulan dari masyarakat tersebut. Namun, dikarena- kan banyaknya usulan kebutuhan yang ma- suk dari masyarakat, ada juga usulan-usulan yang belum dapat direalisasikan secara lang- sung, akan tetapi usulan aspirasi masyarakat yang masuk ke Dewan akan dimasukkan proses perencanaan pembangunan yang di- jadikan sebagai pokok pikiran. Sebagaima- na hasil wawancara dengan beberapa orang anggota Dewan dari Komisi A dan Komisi B sebagai berikut: “Terkadang masyarakat ingin meman- faatkan situasi untuk menerima bantuan dari anggota dewan, apalagi masyarakat terse- but merupakan konstituennya. Kondisi ini
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 14, Nomor 1, Juli 2016 : 23-32
terkadang membuat anggota dewan harus mengambil atau memberikan uang prib- adinya untuk membantu masyarakat. Tidak semua aspirasi yang disampaikan akan dire- alisasikan. Sebab harus disinergikan dengan program pemerintah daerah melalui mus- renbangdes dan musrenbang kecamatan ser- ta program SKPD. Atau sebagian dipenuhi melalui dana aspirasi yang dimiliki dewan yang disalurkan melalui kegiatan di SKPD. Aspirasi masyarakat nantinya akan dijadi- kan sebagai pokok-pokok fikiran yang akan disampaikan pada kegiatan reses atau mus- renbang”.
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa orang anggota Dewan dari komisi A dan Komisi B, pola penerapan atau tinda- klanjut dari hasil penyerapan aspirasi yang sudah dilakukan oleh anggota Dewan dalam rangka menjalankan perannya selama ini adalah sebagai berikut:
“Proses untuk menjadi aspirasi men- jadi prioritas didasarkan kepada tingkat ke- pentingan dari aspirasi yang disampaikan. Kemudian akan dicek dan ditinjau melalui kegiatan reses atau kunjungan kerja kemu- dian diusulkan kepada SKPD untuk dibahas dan dieksekusi menjadi program atau keg- iatan. Apabila kegiatan pembangunan dibe- bankan hanya kepada SKPD saja, banyak apa yang menjadi kebutuhan masyarakat ti- dak terpenuhi. Oleh karena itu kehadiran de- wan pada dasarnya sangat membantu SKPD dalam menelusuri apa yang menjadi kebu- tuhan masyarakat dimasing-masing desa. Setiap aspirasi yang sudah masuk menjadi prioritas akan terus dikawal oleh dewan ke SKPD terkait untuk menjadi program. Mu- lai dari musrenbangdes, musrenbang keca- matan, musrenbang kabupaten akan terus dikawal oleh dewan sampai benar-benar te- realisasi menjadi program”.
Hasil wawancara ini menjelaskan bah- wa setiap anggota dewan yang menampung aspirasi masyarakat secara formal melalui kegiatan reses dan kunjungan kerja atau- pun secara tidak langsung melalui kegiatan blusukkan akan diseleksi untuk diakomodir menjadi  pokok-pokok  fikiran  dewan  yang
akan disampaikan kepada pemerintah dae- rah atau SKPD. Setiap pokok-pokok fikiran yang disampaikan dewan yang notabane - nya merupakan aspirasi masyarakat akan disinergikan kepada SKPD terkait yang ada di Pemerintahan Daerah. Sinergitas yang dilakukan bertujuan supaya tidak terjadi tumpang tindih program kegiatan yang akan dikerjakan oleh pemerintah daerah yang be- rasal dari usulan dewan atau yang berasal dari pemerintah daerah sendiri. Kegiatan sinergitas yang dilakukan merupakan kunci keberhasilan para wakil rakyat dan pemer- intah menerapkan aspirasi yang sudah dis- ampaikan oleh masyarakat. Oleh karena itu dalam upaya memperjuangkan aspirasi yang sudah dijadikan pokok fikiran dewan, tidak jarang membuat anggota dewan terus men- gawal  pokok  fikiran  yang  diusulkan  untuk direalisasikan menjadi sebuah program atau public policy . Namun terkadang masih dite- mukan sisi negatif dari pokok fikiran dewan yang disampaikan, hanya mewakili para konstituennya saja. Sehingga perelisasian aspirasi yang dilakukan melalui pokok fiki - ran dewan tidak mewakili seluruh kepentin- gan publik.
Fakta ini sejalan dengan apa yang dis- ampaikan oleh Sekretaris KNPI Kabupaten Kepulauan Meranti ketika wawancara di- lakukan. Ia mengatakan bahwa: “Penyerapan aspirasi yang dilakukan oleh DPRD masih belum efektif, belum efektif dalam artian dimana anggota dewan belum dapat sepenuhnya memilah-milah mana usulan atau aspirasi masyarakat yang merupakan kebutuhan dan mana yang meru- pakan keinginan. Fakta ini membuat ter- kadang banyak aspirasi yang diimplemen- tasikan belum mewakili kehendak publik, tetapi memenuhi keinginan kelompok atau individu tertentu. Aspirasi yang diterapkan belum berorientasi kepada output yang akan dihasilkan, namun lebih terfokus kepada kehendak para konstituennya. Kondisi ini membuat aspirasi yang diwujudkan hanya merupakan pelepasan kehendak dari ang- gota dewan kepada konstituennya. Padahal alangkah lebih baik apabila aspirasi yang
berorientasi output dapat disinergikan den- gan SKPD terkait untuk dijadikan program kegiatan yang berhasil guna. Upaya ini dapat dilakukan dengan duduk bersama an- tara anggota dewan dan SKPD terkait untuk merumuskan aspirasi yang akan dijadikan program”.
Hasil wawancara ini menjelaskan bahwa anggota dewan harus mampu bersi- kap objektif terhadap setiap usulan atau as- pirasi masyarakat yang telah disampaikan. Sehingga tidak lagi ditemukan indikasi bah- wa realiasi aspirasi hanya untuk memenuhi keinginan konstituennya saja, tetapi harus memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Ketidakmampuan wakil raky- at untuk bersikap objektif, pada umumnya disebabkan adanya pola fikir politik praktis yang berarti dengan mewujudkan keinginan konstituennya berharap akan timbal balik suara dari para konstituennya pada pemili- han  yang  akan  datang.  Pola  fikir  seperti inilah yang harus segera dibenahi dengan memberikan pemahaman bahwa anggota dewan merupakan wakil rakyat secara kelu- ruhan bukan wakil dari para konstituennya. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penerapan aspirasi yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Me- ranti pada dasarnya sudah berjalan dengan baik. Artinya penerapan atau tindak lanjut aspirasi yan dilakukan oleh Anggota DPRD Kabupaten Kepualuan Meranti dalam mere- spon aspirasi-aspirasi yang telah diteri- manya sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan, walaupun masih ada juga be- berapa aspirasi masyarakat yang belum bisa diterapkan atau ditindaklanjuti, dengan ber- bagai alasan yang dapat diterima. Dalam melakukan penerapan atau menindaklanjuti aspirasi masyarakat ini, Anggota DPRD su- dah melakukan perannya sebagai komuni- kator yang menghubugkan antara kepent- ingan masyarakat dan target pembangunan yang sudah ada di SDKP. Kemudian, Ang- gota DPRD juga sudah mampu menjalank- an perannya sebagai problem solver dalam menyelesaikan beberapa permasalahan
yang dihadapi oleh masyarakat, dan bahkan Anggota DPRD sering di “dewakan” oleh masyakarat, semua umum, kelompok, kelu- arga, dan bahkan pribadi diadukan ke Ang- gota DPRD. Sebagai komunikator, Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti su- dah menerima aspirasi masyarakat dengan melakukan komunikasi dua arah dan timbal balik. Anggota DPRD Kabupaten Kepual- auan Meranti sudah memberikan jalan kel- uar atau penyelesaian atas masalah-masalah yang dihadapi secara proaktif, inovatif dan solutif.
Model Penerapan Aspirasi Masyarakat yang Ideal, yang Diperoleh Dari Hasil Partisipasi Masyarakat oleh DPRD Ka- bupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan hasil penelitian lapan- gan dan pengkajian yang dilakukan oleh tim pengkajian, maka diusulkan pola atau mod- el penyerapan dan penerapan aspirasi ma- syarakat untuk dapat dilakukan oleh DPRD dalam membangun partisipasi masyarakat sampai menjadi sebuah kebijakan atau pro- gram, sebagai berikut:

## Gambar 1. Model Penerapan Aspirasi Ma- syarakat
Pertama-tama harus dilakukan siner- gitas antara Anggota Dewan dengan SKPD untuk menemukan pokok-pokok pikiran sebagai bahan untuk melakukan penyera- pan aspirasi masyarakat. Hal ini dilakukan agar usulan atau aspirasi masyarakat sesuai dengan nomenklatur dan anggaran yang ada di SKPD. Kegiatan penyerapan aspirasi dapat dilakukan dengan berbagai metode, misalnya reses, blusukan, dan sebagainya. Selanjutnya, seluruh aspirasi yang sudah diserap dimasukkan dalam sebuah database
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 14, Nomor 1, Juli 2016 : 23-32
yang sudah disiapkan terlebih dahulu, data- base ini dapat juga dijadikan sebagai bank aspirasi. Pada waktu tertentu yang sudah dijadwalkan, Anggota Dewan melakukan seleksi terhadap aspirasi masyarakat yang disimpan di dalam database untuk selanjut- nya ditentukan prioritasnya. Dari prioritas awal yang dilakukan oleh Anggota Dewan itu, selanjutnya lakukan koordinasi dengan SKPD untuk mensinkronisasi dan mensin- erjikan aspirasi masyarakat tersebut dengan SKPD terkait. Dari hasil koordinasi antara DPRD dengan SKPD tentukan prioritas fi - nal agar dapat masuk dalam anggaran dan jadikan sebuah kebijakan atau program yang selanjutnya akan diimplementasikan. Kebijakan atau program yang dibuat harus terus-menerus dilakukan evaluasi agar tidak salah, baik dalam formulasi maupun dalam implementasinya.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pem- bahasan yang telah lakukan, maka dapat di- simpulkan bahwa Penerapan aspirasi yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti pada dasarnya sudah berjalan dengan baik. Artinya penerapan atau tindak lanjut aspirasi yan dilakukan oleh Anggota DPRD Kabupaten Kepualuan Meranti dalam merespon aspirasi-aspirasi yang telah diterimanya sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan, walaupun masih ada juga beberapa aspirasi masyarakat yang belum bisa diterapkan atau ditindaklanjuti, dengan berbagai alasan yang dapat diterima. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah di- lakukan maka, direkomendasikan sebuah pola dan model penerapan aspirasi masyara- kat sebagai peran DPRD dalam membangun partisipasi masyarakat, sebagai berikut:
Langkah-langkahnya:
1. Melakukan sinergitas antara Anggota Dewan dengan SKPD untuk menemu- kan pokok-pokok pikiran sebagai bahan untuk melakukan penyerapan aspirasi masyarakat. Hal ini dilakukan agar usu- lan atau aspirasi masyarakat sesuai den- gan nomenklatur dan anggaran yang ada di SKPD.
2.  Kegiatan penyerapan aspirasi dapat di- lakukan dengan berbagai metode, misal- nya reses, blusukan, dan sebagainya.
3.  Seluruh aspirasi yang sudah diserap di- masukkan dalam sebuah database yang sudah disiapkan terlebih dahulu, data- base ini dapat juga dijadikan sebagai bank aspirasi.
4.  Pada waktu tertentu yang sudah dijad- walkan, Anggota Dewan melakukan seleksi terhadap aspirasi masyarakat yang disimpan di dalam database untuk selanjutnya ditentukan prioritasnya.
5.  Dari prioritas awal yang dilakukan oleh Anggota Dewan itu, selanjutnya lakukan
koordinasi dengan SKPD untuk men- sinkronisasi dan mensinerjikan aspirasi masyarakat tersebut dengan SKPD ter- kait.
6.  Dari hasil koordinasi antara DPRD den- gan SKPD tentukan prioritas final agar dapat masuk dalam anggaran dan jadi- kan sebuah kebijakan atau program.
7. Kebijakan atau program yang sudah ditetapkan yang selanjutnya akan diim- plementasikan oleh pihak SKPD terkait.
8.  Kebijakan atau program yang dibuat dan dimplementasikan harus terus-menerus dilakukan evaluasi agar tidak salah, se- hingga kebijakan yang dijalankan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan aspirasi yang disampaikan.

## DAFTAR RUJUKAN
Agus Sudarmansyah, Bakran Suni, As- madi., 2013., Peran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dari Fraksi Pdi Perjuangan Dalam Menyalurkan Aspirasi Konstituen Di Kabupaten Kubu Raya ., Jurnal PMIS., Unmul.
Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Su- listyastuti., 2012., Implementasi Kebi- jakan: Konsep dan Aplikasinya di In- donesia ., Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
Kusumanegara Solahuddin., 2010., Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik ., Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
Muhammad Zuriansyah., 2013., Penyera- pan Aspirasi Masyarakat Dalam Ang- garan Pendapatan Dan Belanja Dae- rah Pada Dinas Cipta Karya, Permu- kiman Dan Perumahan ., Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal., 2 (2). Subarsono A.G., 2012., Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi ., Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar. Sugiyono., 2012., Metodologi Penelitan Ad- ministratif , Alfabeta., Bandung. Winarno Budi., 2012., Kebijakan Publik : Teori, Proses dan Studi Kasus ., Jakar- ta: Pustaka Pelajar.
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 14, Nomor 1, Juli 2016 : 23-32