Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 10, No. 2, Oktober 2022, pp. 338- 361

## EFEKTIFITAS PELAKSANAAN KOORDINASI APARATUR
PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH DENGAN PENEGAK HUKUM DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN

## WEWENANG PEJABAT PEMERINTAH
THE EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTING THE COORDINATION OF THE GOVERNMENT INTERNAL SUPERVISION APPARATUS WITH LAW ENFORCEMENT IN EFFORT TO PREVENT THE ABUSE OF THE AUTHORITY OF GOVERNMENT OFFICERS
Abrari Rizki Falka 1 , Elidar Sari 2 , Yusrizal 3
1 Mahasiswa Prodi Magister Hukum Universitas Malikussaleh 2,3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

## Abstrak
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  385  ayat  (3)  UU  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah,  aparat  penegak  hukum  harus  berkoordinasi  terlebih  dahulu  dengan Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sebelum melakukan penindakan terhadap pejabat Aparatur Sipil Negara yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang. Namun fakta  yang  terjadi  sebaliknya  adanya  penegak  hukum  yang  tidak  melakukan  koordinasi yang  berakibat  diajukan  permohonan  praperadilan  atas  penetapan  tersangka  sebagaimana yang  diputuskan  oleh  hakim  praperadilan  melalui  putusan  Nomor  01/Pid.Prap/2016/PN BMN.    Pokok  masalah  yang  menjadi  fokus  kajian  ini  adalah  berkaitan  dengan  mengapa koordinasi antara Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah dengan penegak hukum tidak berlaku secara efektif dan apa kendala dan hambatan terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan  di  lingkungan  penyidik kejaksaan.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Bahan  hukum  primer yang  digunakan  adalah  UU  Administrasi  Pemerintahan,  bahan  hukum  sekunder  berupa jurnal  dan  hasil  penelitian  yang  berkaitan  dengan  penyalahgunaan  wewenang.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  tidak  efektifnya  koordinasi  disebabkan  karena  belum adanya  aturan  teknis  terkait  koordinasi  antara  penegak  hukum  dengan  APIP  sebagai menjadi  sulit  terjadinya  koordinasi.  Selain  itu,  orientasi  proses  pemidanaan  yang  sering ditonjolkan  oleh  penegak  hukum  padahal  penegakan  dengan  pola  demikian  tidak mengembalikan  kerugian  keuangan  negara.    Konsekuensi  yang  timbul  bila  tidak dilakukannya  koordinasi  antara  penegak  hukum  dan  APIP  adalah  dapat  diajukan permohonan  praperadilan  oleh  tersangka  yang  telah  ditetapkan  statusnya  oleh  penyidik. Disarankan  supaya  adanya  kerjasama,  SOP  bagi  penegak  hukum  agar  lebih  mudah berkoordinasi dan memberikan sanksi apabila tidak melaksanakan koordinasi sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Administrasi Pemerintahan.
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 10, No. 2, Oktober 2022, pp. 338- 361
Kata Kunci : APIP, Penyalahgunaan Wewenang, Administrasi Pemerintahan

## Abstract
Based  on  the  provisions  of  Article  385  paragraph  (3)  of  Law  Number  23  of  2014 concerning Regional Government, law enforcement officers must first coordinate with the Government  Internal  Supervisory  Apparatus  (APIP)  before  taking  action  against  State Civil  Apparatus  officials  suspected  of  abuse  of  authority.  However,  the  fact  is  that  the opposite is the case with law enforcers who do not coordinate which results in a pretrial application  for  the  determination  of  the  suspect  as  decided  by  the  pretrial  judge  through the decision Number 01/Pid.Prap/2016/PN BMN. The main problem that is the focus of this study  is  related  to  why  the  coordination  between  the  Government's  Internal  Supervisory Apparatus  and  law  enforcement  is  not  effective  and  what  are  the  obstacles  and  obstacles related  to  the  implementation  of  Law  Number  30  of  2014  concerning  Government Administration  within  the  prosecutor's  office.  This  type  of  research  is  normative  legal research.  The  primary  legal  materials  used  are  the  Government  Administration  Law, secondary legal materials in the form of journals and research results related to abuse of authority. The results of the study indicate that the ineffectiveness of coordination is due to the absence of technical rules related to coordination between law enforcement and APIP as  it  becomes  difficult  for  coordination  to  occur.  In  addition,  the  orientation  of  the sentencing process is often highlighted by law enforcement even though enforcement with such a pattern does not restore state financial losses. The consequence that arises if there is no coordination between law enforcement and APIP is that a pretrial application can be submitted  by  a  suspect  whose  status  has  been  determined  by  the  investigator.  It  is recommended  that  there  be  cooperation,  SOPs  for  law  enforcement  to  make  it  easier  to coordinate and provide sanctions if they do not carry out coordination as mandated by the Government Administration Law.
Keywords: APIP, Abuse of Authority, Government Administration

## A. PENDAHULUAN
Pada  hakekatnya  peran,  tugas  dan  tanggung  jawab  pemerintah  dalam  melaksanakan pembangunan dan pelayanan publik sangat luas.  Pemerintah dalam menjalankan tugasnya memiliki berbagai bentuk peraturan perundang-undangan, keputusan, peraturan kebijakan, izin,  dan  sebagainya.  Termasuk  bagi  ASN  dalam  menjalankan  tugas  sesuai  dengan fungsinya juga diikat oleh regulasi yang mengaturnya. 1 Ketentuan ASN dalam menjalankan
1 Petrus  Hironimus  Wersun, Implementasi  Prinsip  Profesionalisme  Dalam  Pengangkatan  Pejabat Stuktural di Lingkungan Pegawai Negeri Sipil , Jakarta, 2010, hlm. 25.
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 10, No. 2, Oktober 2022, pp. 338- 361
tugasnya  diatur  dalam  UU  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan. Tindakan  ASN  yang  seringkali  bersentuhan  langsung  dengan  tindakan  korupsi  bila dilakukan  tidak  dengan  hati-hati.  Salah  satu  unsur  dari  tindak  pidana  korupsi  adalah menyalahgunakan wewenang.
Secara  yuridis  Lembaga  yang  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  pengawasan terhadap pemerintahan adalah Aparatur Pengawas  Internal Pemerintah. Hal ini ditegaskan dalam  pasal  20  ayat  1  UU  Administrasi  Pemerintahan  yang  menyatakan  Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal  18  dilakukan  oleh  aparat  pengawasan  intern  pemerintah.  Pasal  17  ayat  1  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan  yang  menyebutkan: “bahwa  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintah  dilarang  menyalahgunakan  wewenang. Selanjutnya  dalam  ayat  2  disebutkan  bahwa  larangan  penyalahgunaan  wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. larangan n melampaui wewenang;
b. larangan mencampuradukkan w wewenang; dan/atau
c. larangan bertindak k sewenang-wenang.”
Dalam  menjalankan  tugas  pemerintahan,  pemerintah  pusat  menyadari  bahwa  ada banyak  urusan  pemerintahan  yang  tidak  bisa  sepenuhnya  ditangani  oleh  pusat.  Urusan pemerintahan  ini  harus  didistribusikan  kepada  pemerintah  daerah  melalui  pemberian kesempatan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. 2 Hal tersebut diatur dalam  pasal  385  UU  ayat  3  UU  Pemerintahan  Daerah  yang  mengatakan  bahwa Aparat t penegak  hukum  melakukan n pemeriksaan  atas s pengaduan  yang g disampaikan  oleh masyarakat t sebagaimana i dimaksud  pada  ayat  (1),  setelah  terlebih h dahulu u berkoodinasi dengan  Aparat t Pengawas  Internal  Pemerintah a atau  lembaga i pemerintah n nonkementerian yang  membidangi i pengawasan.  Berdasarkan  ketentuan  pasal  20  ayat  1  UU  Administrasi Pemerintahan dan pasal 385 ayat 3 UU Pemerintahan Daerah menunjukkan bahwa aparat hukum  baru  dapat  melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan  atas  dugaan  tindak  pidana
2 Bambang Ariyanto, (2020). Pengelolaan Hubungan Pusat Dan Daerah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh , Vol. 8, No. 2. Pp. 37-57.
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 10, No. 2, Oktober 2022, pp. 338- 361
setelah  dilakukannya  pengawasan  internal  yang  dilakukan  oleh  aparat  pengawas  internal pemerintah.
Meskipun  secara de  jure adanya  keharusan  melakukan  koordinasi  terlebih  dahulu antara  aparat  penegak  hukum  dengan  APIP,  namun  fakta  yang  ada  menunjukkan koordinasi  yang  dibangun  selama  ini  kurang  efektif.  Hal  ini  dapat  dilihat  adanya  kasus pejabat  pemerintahan  daerah  yang  melakukan  penyalahgunaan  wewenang  yang  diduga melakukan tindak pidana korupsi tanpa berkoordinasi dengan APIP. Kasus tersebut telah diputuskan  oleh  hakim  praperadilan  Pengadilan  Negeri  Banyumas  yakni  Putusan  Nomor 01/Pid.Prap/2016/PN BMN.
Praperadilan  yang  diajukan  oleh  pemohon  praperadilan  dikabulkan  oleh  hakim praperadilan  dikarenakan  penetapan  tersangka  tidak  sah  dikarenakan  penyidik  kejaksaan langsung  melakukan  penetapan  tersangka  tanpa  melakukan  koordinasi  terlebih  dahulu berkoordinasi  dengan  APIP.  Dasar  yang  menjadi  pertimbangan  oleh  hakim  praperadilan adalah dalam penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pemerintahan dikategorikan sebagai  tindak  pidana  korupsi.  Untuk  lebih  lengkapnya  berikut  ini  penulis  kutip pertimbangan hakim praperadilan sebagai berikut:
Bahwa terhadap Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara Aparatur Pemerintahan apabila diduga melakukan penyelewengan mengakibatkan  kerugian  keuangan  negera  /  daerah  adalah  apabila  terlebih  dahulu adanya  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  APIP  yaitu  BPK  /  BPKP/Badan Pengawas/  Inspektur  Jenderal  /  Inspektorat  Provinsi  /  Inspektur  Kabupaten/Kota  / Ahli  yang  dalam  hasil  pengawasannya  termasuk  menghitung  dengan  pasti  dan cermat  tentang  kerugian  keuangan  negara/daerah.  Perihal  siapa  yang  harus bertanggung  jawab  terhadap  adanya  kerugian  keuangan  negara,  Pasal  20  Undang- Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sudah h sangat tegas  mengatur  yaitu  jika  hasil  pengawasan  APIP  berupa  terdapat t kesalahan administratif f yang g menimbulkan  kerugian  keuangan  negara,  maka  dilakukan pengembalian  kerugian  keuangan  negara  paling  lama 1 10  (sepuluh)  hari i kerja terhitung  sejak d diputuskan n dan  diterbitkannya  hasil  pengawasan.  Dimana pengembalian n kerugian  keuangan  negara d dimaksud  dibebankan  kepada  Badan Pemerintahan,  apabila  kesalahan  administratif  yang t terjadi  karena a adanya  unsur penyalahgunaan n wewenang.  Sedangkan  apabila  kesalahan  administratif  yang terjadi  karena  adanya  unsur  penyalahgunaan  wewenang,  maka  beban tanggung j jawab  mengembalikan  kerugian  keuangan  negara  dibebankan  kepada Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan (PNS/ASN/Aparatur Pemerintahan).
Berdasarkan pertimbangan tersebut ada beberapa hal yang dapat disimpulkan, yaitu: Pertama ,  majelis  hakim  praperadilan  Pengadilan  Negeri  Banyumas  membebaskan  status penetapan  tersangka  terhadap  pemohon  praperadilan. Kedua ,  berdasarkan  pertimbangan tersebut  pula  menunjukkan  bahwa  penegak  hukum  dalam  hal  ini  penyidik  Kejaksaan Negeri  langsung  melakukan  penindakan  terhadap  pemohonan  praperadilan  dengan melakukan  penyidikan  langsung  terhadap  kasus  tersebut  tanpa  berkoordinasi  terlebih dahulu  dengan  APIP  yang  sebenarnya  menurut  UU  Nomor  30  Tahun  2014  diharuskan berkoordinasi.  Konsekuensi  yang  muncul  akibat  tidak  adanya  komunikasi  antara  penegak hukum dengan APIP adalah penetapan status terhadap tersangka harus dibebaskan. Ketiga , belum berjalannya secara efektif koordinasi antara APIP dengan penegak hukum terkait ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat administrasi negara dalam hal ini adalah ASN.
Setelah  pemeriksaan  di  persidangan  dilakukan  hakim  tunggal  praperadilan memutuskan  dengan  amar  putusanya  menyatakan  ”Penyidikan  yang g dilakukan  oleh Termohon b berkenaan  dengan  peristiwa a pidana  korupsi i sebagaimana  dinyatakan d dalam penetapan sebagai i tersangka terhadap diri pemohon y yang diduga melanggar Pasal 2  ayat (1)  atau  Pasal  3  UU  31  1999  tentang  Pemberantasan n Tindak  pidana  Korupsi  jo.  UU  20 Tahun  2001 1 tentang  Perubahan a atas  UU  No.31 1 Tahun 1 1999  Jo  Pasal  55  ayat  (1)  ke 1 k KUHP adalah  tidak s sah , oleh  karenanya  penyidikan a  quo t tidak  mempunyai  kekuatan hukum  mengikat  karena a melanggar r UU  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah h Daerah dan n UU n Nomor 30 tahun n 2014 t tentang g Administrasi i Pemerintahan”.
Kasus  di  atas  menjadi  contoh  konkrit  yang  menunjukkan  bahwa  koordinasi  antara penegak  hukum  dengan  APIP  memiliki  peranan  yang  sangat  penting  dalam  rangka melakukan  penetapan  sebagai  tersangka  dalam  kasus  tindak  pidana  penyalahgunaan wewenang  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  UU  Tindan  Pidana  Korupsi.  Aparat penegak  hukum  yang  tidak  melakukan  koordinasi  dengan  dengan  APIP  dapat  berakibat fatal dan dapat dimungkinkan untuk dibebaskan oleh hakim praperadilan bilamana terbukti tidak  melakukan  koordinasi  terlebih  dahulu.  Hal  ini  merupakan  perintah  dari  UU  yang
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 10, No. 2, Oktober 2022, pp. 338- 361
harus  diikuti  dan  dijalankan  oleh  penegak  hukum  agar  menjamin  terlaksananya  hukum sebagaimana mestinya.
Berdasarkan  permasalahan  yang  telah  diuraikan  diatas  maka  kajian  ini  bertujuan untuk menganalisis mengapa koordinasi antara Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah dengan  penegak  hukum  tidak  berlaku  secara  efektif  dan  bagaimana  konsekuensi  yuridis apabila koordinasi antara APIP dan penegak hukum tidak dilaksanakan.

## B. METODE PENELITIAN
Untuk mengkaji problematika hukum dalam pembahasan yang diuraikan  dalam penelitian ini  peneliti  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  penelitian  hukum  normatif (yuridis  normatif) ,  yaitu  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan pustaka  atau  data  sekunder  belaka. 3 Untuk  menganalisis  secara  mendalam  dan komprehensif  dalam  kajian  tentang  implementasi  UU  Administrasi  Pemerintahan digunakan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  ( statute  approach ). 4 Bahan  hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.  Bahan  hukum  primer  yang  digunakan  yaitu  UU  Administrasi  Pemerintahan,  UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan UU Tindak Pidana Korupsi.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Koordinasi  Penegak  Hukum  dan  Aparatur  Pengawasan  Internal  Pemerintah (APIP)
Tindak  Kejahatan  korupsi  bisa  ditimbulkan  karena  sistem  penyelenggaraan pemerintahan  yang  belum  tertata  secara  tertib  dan  tidak  terawasi  secara  baik,  karena landasan  hukum  yang  dipergunakan  juga  mengandung  banyak  kelemahan  dalam implementasinya. 5 Dugaan seseorang telah melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang yang  mengarah  kepada  korupsi  bagi  aparatur  sipil  negara  merupakan  kinerja  yang
3 Soerjono  Soekanto, Penelitian  Hukum  Normatif    Suatu  Tinjauan  Singkat ,  cet.  4,  (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 13.
4 Mukti  Fajar  Nur  Dewata  dan  Yulianto  Achmad,  Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,  2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris , Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal.20
5 Yusrizal  “Tanggung  Jawab  Negara  Terhadap  Pengawasan  Bantuan  Sosial  Selama  Pandemi  Covid- 19” Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh , Vol. 8, No. 1, April 2020, pp. 228-249
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 10, No. 2, Oktober 2022, pp. 338- 361
sistematik  yang  terlibat  beberapa  lintas  sektor  yang  saling  keterkaitan.  Lintas  sektor tersebut merupakan bagian dari penegak hukum yang memiliki peranannya masing-masing. Lembaga  yang  terkait  dalam  hal  ini  adalah  Aparatur  Pengawasan  Internal  Pemerintah (APIP)  dan  penegak  hukum  lainnya  baik  dari  instansi  kepolisian  maupun  dari  kejaksaan, karena  kedua  instansi  tersebut  diberikan  tugas  dan  kewenangan  untuk  melakukan penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap  dugaan  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  oleh aparatur sipil negara yang akibat dari perbuatannya dapat merugikan keuangan negara.
Lintas  sector  yang  ada  tersebut  harus  saling  bersinergi  agar  dalam  penegakan hukum  dapat  berjalan  sesuai  dengan  yang  telah  digarisbawahi  oleh  peraturan  perundang- undangan.  Apabila  semua  sektor  yang  terlibat  belum  mampu  menjalankan  tugas  dan wewenang  yang  diberikan  kepadanya  secara  baik  dan  maksimal  akan  berakibat  fatal sehingga  menyebabkan  penegakan  hukum  tidak  berjalan  sebagaimana  yang  diharapkan. Apabila penegak hukum bekerja dengan diri sendiri tanpa melibatkan sector lain berakhir dengan  penegakan  hukum  yang  keliru  yang  dapat  merugikan  pihak  lain  sehingga  tidak sesuai  dengan  prinsip  dari  negara  hukum  yang  menghendaki  semua  tindakan  yang dilakukan  oleh  pejabat  negara  harus  sesuai  dengan  aturan  hukum  yang  berlaku  ( rule  of law ).
Konsekuensi  dari  adanya  keterlibatan  sector  lain  dalam  mengungkapkan  kasus korupsi  yang  dilakukan  oleh  aparatur  sipil  negara  adalah  perlunya  koordinasi  antar Lembaga.  Keharusan  koordinasi  tersebut  merupakan  perintah  langsung  yang  harus dilakukan  sebagai  perintah  langsung  dari  UU  Administrasi  Pemerintahan.  Hal  tersebut ditegaskan  dalam  ketentuan  pasal  385  UU  23  Tahun  2014  yang  menyebutkan Aparat p penegak  hukumimelakukan  pemeriksaanaatas  pengaduan  yangddisampaikan  oleh masyarakat  sebagaimana  dimaksud  padaaayat  (1),  setelahtterlebih  dahulu  berkoodinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau lembaga
pemerintah h nonkementerian i yang g membidangi pengawasan.
Ketentuan  di  atas  memberikan  petunjuk  kepada  penegak  hukum  agar  dalam penegakan hukum harus mengedepankan koordinasi terlebih dahulu dengan APIP sebagai Lembaga  yang  memiliki  tugas  dan  kewenangan  untuk  mengawasi  kinerja  pemerintahan
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 10, No. 2, Oktober 2022, pp. 338- 361
daerah secara internal guna melihat ada atau tidaknya kerugian keuangan negara akibat dari penyalahgunaan wewenang tersebut. Berdasarkan penelusuran penulis ternyata lintas sektor yang  terlibat  dalam  hal  melakukan  pengawasan  terhadap  dugaan  penyalahgunaan wewenang  yang  dilakukan  oleh  aparatur  sipil  negara  adalah  belum  efektifnya  koordinasi lintas  sektor.  Masing-masing  Lembaga  bekerja  sendiri-sendiri  tanpa  adanya  koordinasi yang memadai dengan pihak lain.
Akibat  yang  muncul  dari  tindakan  tanpa  adanya  koordinasi  tersebut  adalah berakibat  fatal  dalam  upaya  penegakan  hukum.  Penetapan  tersangka  yang  dilakukan  oleh penyidik  terhadap  aparatur  sipil  negara  tanpa  melalui  proses  koordinasi  dengan  APIP menjadi  tidak  sah  sebagaimana  kasus  yang  diputuskan  dalam  putusan  praperadilan Pengadilan  Negeri  Banyumas.  Putusan  tersebut  seyogyanya  menjadi  catatan  penting  bagi penegak  hukum  agar  dalam  penetapan  sebagai  tersebut  harus  dilakukan  secara  hati-hati karena penetapan seseorang sebagai tersangka merupakan bentuk pengekangan kebebasan seseorang  yang  apabila  tidak  dilakukan  secara  sistematis  dan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. 6
Pihak yang merasa dirugikan terhadap penetap tersangka dapat membebaskan status tersangka  nya  dengan  mengajukan  praperadilan  kepada  pengadilan  negeri  di  wilayah yurisdiksi nya masing-masing. Hakim praperadilan lah yang akan menilai sah atau tidaknya penetapan  tersangka  yang  dilakukan  penyidik  baik  penyidik  dari  kepolisian  maupun  dari penyidik kejaksaan. Salah satu yang menjadi perhatian penting untuk menetapkan seorang ASN  sebagai  pelaku  yang  melakukan  penyalahgunaan  wewenang  adalah  dengan  adanya koordinasi awal antara penegak hukum dengan APIP.
Kenyataan  yang  ada  ternyata  masih  menunjukkan  belum  efektifinya  pelaksanaan koordinasi  antara  APIP  dengan  penegak  hukum.  Padahal  koordinasi  tersebut  harus dibangun  sejak  awal  sebelum  seseorang  ditetapkan  sebagai  tersangka  dengan  tujuan  agar adanya  kehati-hatian  dalam  penetapan  tersangka.  Belum  efektifnya  koordinasi  antara penegak hukum dengan APIP disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
6 Romli  Atmasasmita  dalam  Dani  Elpah et  al ., Titik  Singgung  Kewenangan  Antara  PTUN  dengan Pengadilan  Tipikor  Dalam  Menilai  Terjadinya  Penyalahgunaan  Wewenang (Jakarta:  Diklat  Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016), hlm. 6.
1) Belum Adanya MoU antara Penegak Hukum dengan APIP
Sebagaimana  yang  telah  penulis  uraikan  sebelumnya  bahwa  dalam  hal  melakukan penetapan tersangka terhadap seseorang yang diduga melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang  bagi  aparatur  sipil  negara  adalah  kerja  dengan  melibatkan  berbagai  sector. Keterlibatan  lintas  sector  tidak  akan  dapat  berjalan  sebagaimana  yang  diharapkan  tanpa adanya kesepakatan yang tegas antara penegak hukum dengan APIP sebagai Lembaga yang diberikan  tugas  dan  fungsi  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap  kinerja  di  internal pemerintah.  Belum  adanya  MoU  ini  menjadi  sebab  yang  tidak  baik    dalam  proses penegakan  hukum.  Masing-masing  pihak  akan  berjalan  dengan  dirinya  sendiri  tanpa melibatkan pihak lain. Padahal secara hukum sector yang terlibat harus berpartisipasi aktif dengan selalu berkoordinasi agar semuanya dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.
Upaya  yang  harus  ditempuh  untuk  memperkuat  sinergi  dan  koordinasi  antar Lembaga  tersebut  adalah  dengan  menyusun  MoU  yang  secara  tegas  dan  jelas  mengatur perihal penanganan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ASN. Adanya MoU ini  menjadi  penting  karena  dapat  dijadikan  sebagai  acuan  dalam  upaya  meningkatkan koordinasi  lintas  sektor  secara  maksimal.  Selain  itu  pula  untuk  menghindari  penghentian penyidikan  dengan  dikabulkan  nya  permohonan  praperadilan  oleh  hakim  tunggal praperadilan  sehingga  kasus  tersebut  dihentikan.  Hal  ini  disebabkan  karena  penetapan sebagai  tersangka  nya  tidak  melalui  mekanisme  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan.
2) Belum Adanya SOP yang Konkrit
Persoalan  kedua  yang  menjadi  alasan  koordinasi  lintas  sector  tidak  efektif disebabkan  karena  belum  adanya  Standar  Operational  Prosedur  (SOP)  yang  jelas  antara aparat penegak hukum dan APIP. Ketiadaan SOP ini menjadi salah satu alasan yang paling dominan sehingga kurangnya koordinasi yang dibangun antar sector yang terlibat.
3) Dominan Penggunaan Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Wewenang
Pemidanaan  merupakan  salah  satu  instrument  penting  dalam  upaya  ditaati  suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. 7 Agar suatu ketentuan yang berlaku di Indonesia bisa  diterapkan  secara  maksimal,  maka  pembentuk  UU  selalu  mencantumkan  hukuman bagi  pelaku  yang  tidak  mematuhi  atau  tidak  menjalankannya.  Hal  ini  tentu  disebabkan karena kualitas ketaatan hukum masyarakat yang dikategorikan kepada beberapa tingkatan, yaitu  masyarakat  yang  menaati  hukum  dikarenakan  adanya  sanksi,  masyarakat  yang menaati  hukum  karena  adanya  rasa  tidak  menyenangkan  dengan  pihak-pihak  tertentu  dan ada  pula  yang  menaati  hukum  dikarenakan  merasa  aturan  hukum  tersebut  cocok  dengan dirinya. 8
Penegak  hukum  lebih  dominan  menggunakan  pola  penanganan  yang  bersifat represif  dibandingkan  preventif.  Tindakan  represif  merupakan  tindakan  yang  lebih menekankan  pada  aspek  penindakan  di  mana  pelaku  lebih  diarahkan  untuk  menggunakan instrument  hukum  pidana  dibandingkan  pengembalian  keuangan  negara.  Tindakan  yang represif belum tentu baik dalam upaya pengembalian keuangan negara akibat dari tindakan korupsi.  Berbeda  halnya  dengan  hasil  dari  tindakan  preventif  yang  dilakukan  oleh  APIP yang  lebih  mengedepankan  pengembalian  kerugian  keuangan  negara  dibandingkan penghukuman.
Pelaku yang dikedepankan dengan  beban pidana hanya merasakan penderitaan bagi dirinya tanpa berpengaruh pengembalian keuangan negara. Hal ini juga tidak sesuai dengan prinsip  yang  diutamakan  dewasa  ini  yang  lebih  mengedepankan  restorative  justice  yang orientasi  nya  lebih  kepada  pemulihan  dibandingkan  dengan  penghukuman.  Kejaksaan Agung  sendiri  sudah  memberikan  rambu-rambu  agar  dalam  pelaksanaan  hukum  lebih mengedepankan  restorative  justice  pada  kasus-kasus  yang  telah  ditetapkan.  Melalui Peraturan  Kejaksaan  Agung  Nomor  15  Tahun  2020  tentang  Penghentian  Penuntutan
7 Syaiful Bakhri, Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan, Teori dan Praktik Peradilan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 15.
8 Achmad  Ali, Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan  (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Cet. 4, Jakarta: Kencana Media Group, 2012, hlm. 352.
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 10, No. 2, Oktober 2022, pp. 338- 361
Berdasarkan Keadilan Restorative. Tujuan dari keadilan restorative justice ini adalah  agar penyelesaian perkara tindak pidana mengedepankan pemulihan kembali.
Tindakan  yang  lebih  mengedepankan  pemidanaan  terhadap  penyalahgunaan wewenang  merupakan  sudah  tindakan  yang  keliru  dan  tidak  sesuai  dengan  amanat  dari perintah  UU  Administrasi  Pemerintahan.  UU  Administrasi  Pemerintahan  lebih  cenderung menginginkan proses penyelesaian secara administratif dibandingkan dengan pemidanaan. Bahkan  kerugian  keuangan  yang  disebabkan  karena  adanya  penyalahgunaan  wewenang diselesaikan  oleh  pengadilan  administrasi  negara.  Kerugian  yang  ditimbulkan  akibat  dari penyalahgunaan wewenang tersebut justru dibebankan kepada pejabat pemerintahan.
Hal  tersebut  ditegaskan  dalam  ketentuan  pasal  20  Ayat  3  dan  4  yang  menyatakan bahwa  Jika  hasil  pengawasan  para  internal  pemerintah  berupa  terdapat  kesalahan administratif  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf  b,  dilakukan  tindak  lanjut  dalam bentuk  penyempurnaan  administrasi  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.  Selanjutnya  dalam  ketentuan  Pasal  20  Ayat  4  menentukan  bahwa  Jika  hasil pengawasan  aparat  intern  pemerintah  berupa  terdapat  kesalahan  administratif  yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2)hhuruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 0 (sepuluh) hari kerja yang dihitung sejak diputuskan dan terbitnya hasil pengawasan.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  untuk  mengawasi  ada  atau tidaknya  penyalahgunaan  wewenang  dilakukan  oleh  pengawas  intern  pemerintah. Pengawasan yang dilakukan oleh APIP ini memiliki tujuan agar dapat memastikan seluruh tindakan  yang  dilakukan  oleh  pejabat  pemerintahan  harus  sesuai  dengan  administrasi pemerintahan  yang  telah  ditentukan  oleh  aturan    hukum  yang  berlaku.  UU  Administrasi Pemerintahan  memberikan  ruang  untuk  memperbaiki  apabila  adanya  kekeliruan  dan penyalahgunaan  wewenang  yang  dilakukan  oleh  pejabat  pemerintah.  Penyempurnaan administrasi  tersebut  agar  seluruh  tindakan  yang  dilakukan  sesuai  dengan  aturan  hukum yang ada dan berlaku di Indonesia.
Langkah  yang  dilakukan  apabila  tindakan  penyalahgunaan  wewenang  terjadi  yang berakibat  pada  kerugian  keuangan  negara  adalah  dengan  cara  mengembalikan  keuangan
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 10, No. 2, Oktober 2022, pp. 338- 361
negara.  Dengan  demikian  dapat  dipahami  bahwa  UU  Administrasi  Pemerintahan  lebih cenderung  mengantisipasi  kerugian  keuangan  negara  dengan  cara  mengembalikan keuangan  negara  dibandingkan  dengan  UU  Tindak  Pidana  Korupsi.  Perbedaannya  dapat dilihat bahwa apabila penyalahgunaan wewenang dalam UU Tindak Pidana Korupsi lebih mengedepankan  penghukuman  sedangkan  UU  Administrasi  Pemerintahan  lebih  kepada pencegahan  terjadinya  keuangan  negara.  Untuk  itulah  dibentuk  APIP  sebagai  Lembaga yang berwenang dan bertugas untuk memastikan agar setiap tindakan yang dilakukan oleh pejabat  pemerintahan  harus  sesuai  dengan  kewenangan  yang  diberikan  serta  menghindari terjadinya  praktik  penyalahgunaan  wewenang.  Selain  itu,  UU  Administrasi  Pemerintahan juga mengharapkan agar dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih ditonjolkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Untuk merealisasikan asas umum pemerintahan yang baik tersebut dilakukan pengawasan yang ketat terhadap pejabat pemerintah.
Dominasi penggunaan pemidaan system peradilan pidana juga bertentangan dengan prinsip ultimum  remedium yang  menginginkan  agar  pemidanaan  terhadap  seseorang merupakan  tindakan  terakhir. 9 Prinsip  ini  menunjukkan  bahwa  dalam  penegakan  hukum pidana  seyogyanya  lebih  mementingkan  penyelesaian-penyelesaian  yang  lebih  humanis yakni  proses  penyelesaian  secara  non  litigasi  yang  berorientasi  pada  kekeluargaan. Penanganan  yang  lebih  mengedepankan  aspen  non  litigasi  lebih  menguntung  bagi  negara karena  kerugian  yang  dialami  oleh  negara  akibat  penyalahgunaan  wewenang  oleh  pejabat pemerintah  dapat  dikembalikan  kepada  negara  dibandingkan  dengan  pola  yang  lebih mengedepankan pemidaan. Bila pemidaan yang dikedepankan maka kerugian negara sulit untuk dikembalikan lagi mengingat pelaku sudah dimasukkan ke dalam penjara.
2. Konsekuensi  Yuridis  Terhadap  Tersangka  tanpa  Adanya  Koordinasi  antara Penegak Hukum dengan Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)
Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya  untuk  menganalisis  kajian  ini penulis  menggunakan  teori  negara  hukum  sebagai  pisau  analisisnya.  Teori  negara  hukum
9 Nunik  Sri  Wahyuni  Koordinasi  Aparat  Pengawasan  Intern  Pemerintah  (Apip)  Dan  Penyidik  Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Banyumas, Jurnal Idea Hukum , Vol. 3 No. 2 Tahun 2017, hlm. 758.
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 10, No. 2, Oktober 2022, pp. 338- 361
menghendaki  agar  setiap  tindakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  harus  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Artinya,  pemerintah  tidak  boleh  melakukan tindakan  yang  semena-semena  terhadap  warga  negaranya  sehingga  menimbulkan pelanggaran  hak  asasi  manusia.  Untuk  itulah  semua  tindakan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  harus  memiliki  dasar  hukumnya.  Termasuk  dalam  menetapkan  seseorang sebagai tersangka yang tentunya harus berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku.
Begitu  pula  dengan  penetapan  tersangka  seorang  ASN  yang  diduga  melakukan penyalahgunaan wewenang harus diperlakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Bila  tindakan  yang  dilakukan  tanpa  mengikuti  ketentuan  yang  ada  maka  berimplikasi kepada  tidak  sahnya  penetapan  tersangka.  Akibatnya  seseorang  yang  merasa  dirugikan akibat dari tindakan pemerintah tersebut yakni dalam hal ini penyelidikan dan penyidikan
Salah  satu  contoh  kasus  yang  merupakan  implikasi  yuridis  dari  tidak  adanya koordinasi  antara  penegak  hukum  dengan  APIP  adalah  pengajuan  praperadilan  terhadap penetapan  tersangka.  Kasus  tersebut  terjadi  di  Banyumas  di  mana  seorang  kepala  dinas ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan wewenang. Penetapan tersangka tersebut dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Banyumas karena diduga kuat pelaku melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang yang dimilikinya.
Posisi  kasus  tersebut  disebabkan  karena  Pemohon  selaku  Kepala  Dinas  Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas telah membuat Surat Keputusan Nomor: 800/20/1/2014,  tanggal  4  Januari  2014  tentang  Penetapan  Pejabat  Pengelola  Keuangan Pada  Dinas  Pertanian,  Pertanian  Dan  Kehutanan  Kabupaten  Banyumas  Tahun  Anggaran 2014.  Kemudian  berdasarkan  surat  keputusan  tersebut,  diadakan  pelelangan,  setelah melalui  proses  evaluasi  administrasi.  Yang  menjadi  pemenang  lelang  adalah  CV.  Pesona Hijau  dengan  penawaran  sebesar  Rp.  1.156.000.000  yang  diumumkan  pada  tanggal  6 Oktober 2014.
Selanjutnya  Pejabat  Pembuat  Komitmen  menerbitkan  Surat  Keputusan  Nomor  : 027/146/X/2014 tanggal 10 Oktober 2014 Tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa Pekerjaan  Pengadaan  Bibit  Kelapa  Genjah  dan  Pupuk  Organik,  yang  kemudian ditindaklanjuti  dengan  penandatanganan  Surat  Pemborongan/Kontrak  Nomor  :
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 10, No. 2, Oktober 2022, pp. 338- 361
525/150/10/2014  tanggal  14  Oktober  2014 antara  Pejabat  Pembuat  Komitmen  dengan pemenang lelang/penyedia barang, yaitu Imam Setiawan selaku Direktur CV. Pesona Hijau, dan PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja/SPMK Nomor: 027/287/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014.
Setelah  penyedia  barang/jasa  CV.  Pesona  Hijau  telah  melasanakan  kewajibannya, maka  kemudian  Pejabat  Pembuat  Komitmen  dan  Pejabat  Pelaksana  Teknis  Kegiatan setelah  melalui  proses  pemeriksaan  yang  telah  diatur  dalam  KONTRAK  selanjutnya memproses  Surat  Permohonan  Pembayaran  Pekerjaan  Nomor  053/PH-PBG/Per/XII/2014 tertanggal 09 Desember 2014 dari Direktur CV. Pesona Hijau, yaitu Imam Setiawan selaku Penyedia  barang  yang  isinya  mohon  dapat  dibayarkan  terminj  100  %,  yang  kemudian diteruskan  kepada  Bendahara  Pengeluaran  Dinas  Pertanian,  Perkebunan  Dan  Kehutanan Kabupaten  Banyumas  untuk  diproses  pembayarannya.  Selanjutnya  atas  pengadaan  bibit Kelapa  Genjah,  termohon  dinyatakan  tidak  sesuai  dengan  spesifikasi  barang  sebagaimana tersebut  dalam  surat  Pemborongan  (Kontrak)  Nomor:  525/150/X/2014,  tertanggal  14 Oktober  2014,  sehingga  Negara/  Daerah  Kabupaten  Banyumas  dirugikan  sebesar Rp.974.486.364  sehingga  Pemohon  ditetapkan  sebagai  tersangka  atas  tindak  pidana Korupsi.
Berdasarkan  posisi  kasus  di  atas  maka  pemohon  melalui  kuasa  hukumnya mengajukan  praperadilan  terhadap  penetapan  tersangka.  Dalil  yang  dikemukakan  oleh pemohon adalah penetapan tersangka terhadap dirinya tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Ketidaksesuaian  tersebut  disebabkan  penyidik tidak melakukan koordinasi dengan pihak APIP terkait dengan ada atau tidaknya perbuatan penyalahgunaan  yang  dilakukan  oleh  tersangka.  Ternyata  berdasarkan  pemeriksaan  di pengadilan  menunjukkan  tidak  adanya  koordinasi  dengan  APIP  sehingga  permohonan praperadilan terhadap tersangka dikabulkan oleh hakim tunggal praperadilan.
Diktum  amar  putusan  hakim  yang  mengabulkan  praperadilan  tersebut  adalah menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh termohon berkenaan dengan peristiwa pidana korupsi sebagaimana dinyatakan dalam penetapan sebagai tersangka terhadap diri pemohon yang  diduga  melanggar  Pasal  2  ayat  (1)  atau  Pasal  3  UU  No.  31  Tahun  1999  tentang
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 10, No. 2, Oktober 2022, pp. 338- 361
Pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  jo.  UU  No.  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas UU No. 31 Tahun 2009 JIS Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah tidak sah , oleh karenanya penyidikan a quo tidak  mempunyai kekuatan hukum mengikat karena melanggar  UU No. 23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  UU  No.  30  Tahun  2014  tentang Administrasi Pemerintahan.
Dasar yang menjadi pertimbangan oleh hakim dalam hal mengabulkan permohonan praperadilan adalah sebagai berikut:
Menimbang,  bahwa  menurut  pendapat  Ahli  bernama  Prof.  Dr.  Zudan  Arif
Fakrulloh, S.H., M.H., dalam persidangan perkara ini menerangkan sebagai berikut:
Bahwa  yang  melatarbelakangi  lahir  dan  terbitnya  Undang-Undang  RI  Nomor  5 Tahun  2014  tentang  ASN,  Undang-Undang  RI  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  dan  Undang-Undang  RI  Nomor  30  Tahun  2014  tentang Administrasi Pemerintahan, diantaranya:
Pertama  komitmen  perlindungan  hukum  bagi  PNS/ASN/aparatur  pemerintahan yang  baik  dan  jujur  agar  lebih  tenang  dalam  bekerja  /  melaksanakan  tugas maksudnya  apabila  ada  PNS/ASN/aparatur  pemerintahan  yang  nyata-nyata melakukan  pelanggaran  hukum  yang  bersifat  administratif  maka  penyelesaiannya juga  secara  administratif  (melalui  PP,  Perda,  dsb)  sebaliknya  apabila  terdapat PNS/ASN/aparatur pemerintahan yang melakukan pelanggaran hukum yang masuk ranah  pidana  maka  penyelesaiannya  juga  hukum  pidana.  Disini  pula  agar  p ejabat pemerintahan  atau  birokrasi  termasuk  PNS  untuk  tidak  terjebak  korupsi  dalam menerapkan kebijakan politik pemerintahan.
Kedua  adalah  sebagai filter penegakan  hukum  tindak  pidana  korupsi  bagi  aparat penegak  hukum  terhadap  PNS/ASN/  aparatur  pemerintahan,  artinya  pula  bahwa PNS/  ASN  aparatur  pemerintahan  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana  korupsi dan  kemudian  melalui  proses  penyelidikan,  penyidikan,  dan  penuntutan  pasti  di pengadilan  dinyatakan  bersalah  dan  dihukum,  karena  kerugian  negara  dari  pidana korupsi  yang  didakwaan  terlebih  dahulu  dihitung  dengan  pasti  dan  cermat  oleh Aparatur  Pengawasan  Intern  Pemerintah  (APIP)  yaitu  BPK  /  BPKP  /  Badan Pengawas  /  Inspektorat  Provinsi  /  Inspektorat  Kabupaten/Kota  /  Ahli.  Disini  pula kemudian  wibawa  penegak  hukum  (Polisi/Jaksa  Pengadilan)  meningkat  karena tidak  ada  lagi  PNS  /  aparatur  pemerintahan  sebagai  pelaku  tindak  pidana  korupsi yang putusannya bebas di pengadilan;
- Bahwa terhadap Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara Aparatur Pemerintahan apabila diduga melakukan penyelewengan mengakibatkan  kerugian  keuangan  negera  /  daerah  adalah  apabila  terlebih  dahulu
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 10, No. 2, Oktober 2022, pp. 338- 361
adanya  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  APIP  yaitu  BPK  /  BPKP/Badan Pengawas/  Inspektur  Jenderal  /  Inspektorat  Provinsi  /  Inspektur  Kabupaten/Kota  / Ahli  yang  dalam  hasil  pengawasannya  termasuk  menghitung  dengan  pasti  dan cermat  tentang  kerugian  keuangan  negara/daerah.  Perihal  siapa  yang  harus bertanggung  jawab  terhadap  adanya  kerugian  keuangan  negara,  Pasal  20  Undang- Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sudah sangat tegas  mengatur  yaitu  jika  hasil  pengawasan  APIP  berupa  terdapat  kesalahan administratif  yang  menimbulkan  kerugian  keuangan  negara,  maka  dilakukan pengembalian  kerugian  keuangan  negara  paling  lama  10  (sepuluh)  hari  kerja terhitung  sejak  diputuskan  dan  diterbitkannya  hasil  pengawasan.  Dimana pengembalian  kerugian  keuangan  negara  dimaksud  dibebankan  kepada  Badan Pemerintahan,  apabila  kesalahan  administratif  yang  terjadi  karena  adanya  unsur penyalahgunaan wewenang. Sedangkan apabila kesalahan administratif yang terjadi karena  adanya  unsur  penyalahgunaan  wewenang,  maka  beban  tanggung  jawab mengembalikan kerugian keuangan negara dibebankan kepada Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan (PNS/ASN/Aparatur Pemerintahan).
- Bahwa dalam Ketentuan Penutup baik dalam Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan,  Undang-Undang  RI  Nomor  23  Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  maupun  Undang-Undang  RI  Nomor  5  Tahun 2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara,  semuanya  mengatur  bahwa  “undang-undang tersebut mulai berlaku pada saat tanggal diundangkannya”, dimana Undang-Undang RI  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan  mulai  berlaku  sejak tanggal  17  Oktober  2014,  Undang-Undang  RI  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  mulai  berlaku  sejak  tanggal  2  Oktober  2014,  sedangkan UndangUndang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN mulai berlaku sejak tanggal 15 Januari 2014. Berdasarkan hal tersebut, maka yang harus dicermati adalah asas undang-undang tidak boleh berlaku surut (non-retroaktif), maksudnya kapan sebuah peraturan  atau  undang-undang  dapat  menjerat  sebuah  perbuatan  tergantung  dari waktunya  (tempus),  yakni  apabila  peraturan  atau  undang-undang  belum diundangkan/diberlakukan  maka  perbuatan  atau  tindakannya  tidak  dapat  dijerat dengan  undang-undang  tersebut,  namun  sebaliknya  apabila  perbuatan  atau tindakannya dilakukan setelah peraturan atau undang-undang sudah diberlakukan/diundangkan,  maka  perbuatan  atau  tindakan  tersebut  harus  mentaati aturan atau undang-undang tersebut;
- Bahwa  apabila  sejak  pelaporan  atau  pengaduan,  penyelidikan  maupun  penyidikan hingga  seseorang  selaku  PNS  atau  ASN  atau  Aparatur  Pemerintahan  dijadikan tersangka  karena  diduga  melakukan  suatu  perbuatan  melawan  hukum  atau  adanya penyelewengan,  karena  jabatannya  dengan  menyalahgunakan  kewenangannya, dimana apabila proses pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan hingga ditetapkannya  sebagai  tersangka  terjadi  setelah  Undang-Undang  RI  Nomor  30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diberlakukan, maka harus ditempuh
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 10, No. 2, Oktober 2022, pp. 338- 361
melalui  mekanisme  pemeriksaan  Aparat  Pengawas  Intern  Pemerintah  (APIP) terlebih  dahulu,  dan  hal  ini  sejalan  dengan  ketentuan  Pasal  385  ayat  (3)  Undang- Undang  RI  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang  pada pokoknya  Aparat  Penegak  Hukum  (APH)  melakukan  pemeriksaan  terhadap Aparatur  Sipil  Negara  terlebih  dahulu  berkoordinasi  dengan  Aparat  Pengawas Intern  Pemerintah  (APIP)  atau  lembaga  pemerintah  non  kementerian  yang membidangi pengawasan.
- Bahwa  apabila  merujuk  pada  Pasal  20  UU  RI  NO.  30  Tahun  2014  tentang Administrasi Pemerintahan cukup jelas bahwa antara APIP dengan aparat penegak hukum  harus  selalu  berkoordinasi  dengan  tujuan  agar  setelah  diketahui  kesalahan (administrasi/pidana) yang  dilakukan  oleh  PNS/ASN/Aparatur  Pemerintahan  maka menjadi jelas pula siapakah yang akan memprosesnya dan jenis hukuman apa yang akan dijatuhkan;
Bahwa  menurut  keyakinan  Ahli  tentang  dugaan  yang  disangkakan  terhadap Pemohon oleh Penyidik Kejaksaan mengenai rentang waktu saat terjadinya kontrak antara  PPK  dengan  Penyedia  Barang  hingga  kemudian  lahir  SPK  yang ditandatangani  pada  tanggal  14  Oktober  2014  patut  diduga  belum  bisa  ditentukan adanya  kerugian  keuangan  negara  /  daerah,  karena  belum  dilaksanakannya pekerjaan  dan  jelas  belum  ada  pengaduan  dari  pihak  manapun  dan  kurang  relevan apabila  dilakukan  Penyelidikan,  selain  itu  bagaimana  mungkin  kerugian  keuangan negara / daerah muncul sedangkan pembayaran atas prestasi pekerjaan juga belum terealisasi.  Dengan  perkataan  lain  bahwa  Penyelidikan  atas  diri  Pemohon praperadilan  apabila  atas  dasar  Surat  Perjanjian  Kontrak  tanggal  14  Oktober  2014 tersebut,  dipastikan  setelah  adanya  pengaduan  atau  setelah  pelaksanaan  pekerjaan dan  pembayaran  prestasi  pekerjaan  dari  Penyedia  Barang  yang  waktunya  sangat mungkin  setelah  diberlakukannya  Undang-Undang  RI  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah,  Undang-Undang  RI  Nomor  30  Tahun  2014  tentang Administrasi Pemerintahan.
Dalam  putusan  dijelaskan  bahwa  Pemohon  ditetapkan  sebagai  tersangka  tanpa terlebih dahulu diperiksa oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP). Sebagaimana dikutip  dari  direktori  Putusan  Mahkamah  Agung  adalah  sebagai  berikut,  bahwa  apabila Pemohon  dianggap  telah  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  dalam  kapasitas  selaku Kuasa  Pengguna  Anggaran  (KPA)  dalam  kegiatan  peningkatan  Produktifitas  Tanaman Tahunan  Perkebunan  Berupa  Pekerjaan  Pengadaan  Bibit  Kelapa  Genjah  dan  Pupuk Organik  Tahun  Anggaran  2014  Pada  Dinas  Pertanian  Perkebunan  dan  Kehutanan
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 10, No. 2, Oktober 2022, pp. 338- 361
Kabupaten  banyumas,  maka  merupakan  kesalahan  administrasi  yang  seharusnya  terlebih dahulu dilakukan pengawasan oleh APIP.
Mengenai pengawasan tersebut dapat dilihat isi keseluruhan dari Pasal 20 Undang- Undang  Administrasi  Pemerintahan.  Sebagaimana  bunyi  pasal  tersebut  ayat  (1)  yaitu “Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal  17  dan  Pasal  18  dilakukan  oleh  Aparat  Pengawasan  Intern  Pemerintah”.  kemudian ayat  (2)  menyatakan  bahwa  Hasil  pengawasan  aparat  intern  pemerintah  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
a. tidak terdapat kesalahan;
b. terdapat kesalahan administratif;
c. terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara.
Selanjutnya  ayat  (3)  menyatakan  bahwa    “Jika  hasil  pengawasan  aparat  intern pemerintah  berupa  terdapat  kesalahan  administratif  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) huruf  b,  dilakukan  tindaklanjut  dalam  bentuk  penyempurnaan  administrasi  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan“  dan;  ayat  (4)  berbunyi  “Jika  hasil  pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan adminstratif yang merugikan keuangan negara  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf  c,  dilakukan  pengembalian  kerugian keuangan  negara  paling  lama  10  (sepuluh)  hari  kerja  terhitung  sejak  diputuskan  dan diterbitkannya hasil pengawasan”.
Melihat tugas dan kewenangan aparat pengawasan internal pemerintah dapat dilihat di  dalam  Pasal  48  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  No.  60  Tahun  2008  tentang  Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah  menyatakan  Aparat  pengawas  intern  pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui: a). Audit; b). reviu, c). evaluasi; d). pemantauan; dan e) kegiatan pengawasan lainnya. Kemudian, dalam Pasal  1  angka  46  UU  Pemda  menyatakan  bahwa  APIP  adalah  inspektorat  jenderal kementerian,  unit  pengawasan  lembaga  pemerintah  nonkementerian,  inspektorat  provinsi, dan inspektorat Kabupaten/Kota.
Mencermati  Pasal  46  Undang-Undang  Pemerintah  Daerah,  apabila  PEMOHON dianggap  telah  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  berupa  menyalahgunakan
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 10, No. 2, Oktober 2022, pp. 338- 361
kewenangan  yang  dimilikidalam  kapasitas  sebagai  KPA  maka  harus  ditempuh  melalui mekanisme pemeriksaan APIP terlabih dahulu. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 385 ayat (2)  UU  Pemda  APIP  wajib  melakukan  pemeriksaan  atas  dugaan  penyimpangan  yang diadukan oleh masyarakat. Kemudian, dalam melakukan pemeriksaan, APH terlebih dahulu berkoordinasi  dengan  APIP.  Apabila  dalam  proses  pemeriksaan  ditemukan  bukti  adanya penyimpangan  yang  sifatnya  administratif  maka  diserahkan  kepada  APIP.  Walaupun demikian, jika terdapat bukti penyimpangan bersifat pidana proses selanjutnya diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum. Sebagaimana tertuang di dalam Pasal 385 ayat (3), (4), dan (5)  Undang-Undang  tentang  Pemrintah  Daerah.  Lebih  lanjut  juga  tertuang  di  dalam  Pasal 17  ayat  (2)  yang  menyebutkan  tentang  penyalahgunaan  wewenang  yaitu  a.  larangan melampaui  wewenang;  b.  larangan  mencampuradukkan  wewenang;  dan/atau  c.  larangan bertindak sewenang-wenang yang dapat menjadi dasar hukum pengujian ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang oleh APIP atau APH.
Berdasarkan  pertimbangan  dan  penjelasan  pasal-pasal  tersebut  diatas  maka Pemohon dalam hal ini Tjutjun Sunarti bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi masuk dalam  domain  administrasi,  karena  apabila  terdapat  adanya  dugaan  penyimpangan  yang dilakukan oleh Pemohon, maka terlabih dahulu yang melakukan pemeriksaan adalah APIP, dalam hal ini Inspektorat Kabupaten.
Mengenai koordinasi antara APIP dengan Aparat Penegak Hukum, maka acuannya adalah  ketentuan  Pasal  385  Undang-Undang  RI  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah. Dimana baik APIP maupun aparat penegak hukum sama-sama dapat menerima  pengaduan  masyarakat  mengenai  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  aparatur pemerintahan termasuk didalamnya adalah berupa dugaan penyimpangan. Dimana terhadap pengaduan  masyarakat  dimaksud  APIP  wajib  melakukan  pemeriksaan  dan  apabila  aparat penegak  hukum  akan  melakukan  pemeriksaan  maka  terlebih  dahulu  harus  berkoordinasi dengan APIP. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana yang dilakukan oleh APIP ditemukan  bukti  adanya  penyimpangan  yang  bersifat  administratif,  proses  lebih  lanjut diserahkan kepada APIP, sebaliknya jika hasil pemeriksaan APIP ternyata ditemukan bukti adanya  penyimpangan  yang  bersifat  pidana  maka  proses  lebih  lanjut  diserahkan  kepada
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 10, No. 2, Oktober 2022, pp. 338- 361
aparat  penegak  hukum. Dengan  perkataan  lain  bahwa  peran  APIP  ini  mengawasi  dan mengidentifikasi  terjadi  indikasi  penyalahgunaan  wewenang  baik  bersifat  pelanggaran administrasi maupun pelanggaran administrasi yang mengandung unsur kerugian keuangan negara , dimana sangat mungkin pelanggaran administrasi yang merugikan uang negara bisa selesai  di  tingkat  administrasi  pemerintahan,  tetapi  jika  ditemukan mens  rea (niat  jahat) maka masuk wilayah pidana (korupsi). Bahwa dalam kasus ini pemohon ditetapkan sebagai tersangka tanpa terlebih dahulu melalui pemeriksaan APIP.
Apabila merujuk pada Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan cukup jelas bahwa antara APIP dengan aparat penegak hukum harus selalu berkoordinasi dengan tujuan agar setelah diketahui kesalahan (administrasi/pidana) yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan maka  menjadi jelas pula siapakah yang akan memprosesnya.
Bentuk koordinasi antara Aparat Penegak Hukum (APH) dengan Aparat Pengawas Intern  Pemerintah  (APIP)  yaitu  menentukan  siapa  pelakunya,  menentukan  bentuk pebuatannya,  menentukan  siapa  yang  bertanggung  jawab  apabila  ada  kerugian  keuangan negara,  menentukan  siapa  yang  harus  membayar  apabila  ada  kerugian  keuangan  negara serta menentukan bagaimana mekanisme pembayaran atas kerugian keuangan negara yang telah  disalahgunakan  dan  lain-lain,  dengan  ketentuan  apabila  berdasarkan  hasil pemeriksaan  saat  koordinasi  ditemukan  bukti  adanya  penyimpangan  yang  bersifat administratif, proses lebih lanjut diserahkan.
Latar belakang lahir dan terbitnya Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN,  Undang-Undang  RI  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan Undang-Undang  RI  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan, diantaranya pertama komitmen perlindungan hukum bagi aparatur pemerintahan yang baik dan jujur dalam melaksanakan tugas. Apabila ada aparatur pemerintahan  yang melakukan pelanggaran  hukum  yang  bersifat  administratif  maka  penyelesaiannya  juga  secara administratif,  sebaliknya  apabila  terdapat  aparatur  pemerintahan  yang  melakukan pelanggaran hukum yang masuk ranah pidana maka penyelesaiannya juga hukum pidana.
Selain  itu  undang-undang  tersebut  diatas  sebagai filter penegakan  hukum  bagi aparat  penegak  hukum  terhadap  aparatur  pemerintahan,  artinya  bahwa  apabila  aparatur pemerintahan yang diduga melakukan tindak pidana korupsi harus terlebih dahulu melalui pemeriksaan  APIP  terkait  dugaan  penyalahgunaan  wewenang  oleh  pejabat  pemerintah. Bahwa hakikat dalam tindakan pemeriksaan sebagaimana dalam Pasal 385 Undang-Undang RI  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  adalah  harus  terlebih  dahulu berkoordinasi  dengan  APIP  dan  APH.  Dalam  kasus  diatas  belum  ada  putusan  dari  APIP kabupaten  setempat  namun  APH  sudah  menetapkan  tersangka  dan  dalam  pertimbangan hakimnya  memutus  bebas  salah  satu  pertimbangan  hakimnya  yaitu  belum  ada  penetapan hasil pemeriksaan APIP. 10
Dengan  demikian  dapat  dipahami  bahwa  untuk  menetapkan  seseorang  sebagai tersangka,  kepolisian  maupun  kejaksaan  harus  ekstra  hati-hati.  Kehatian-hatian  dalam penetapan  tersangka  sangat  dibutuhkan  karena  penetapan  tersangka  merupakan  tindakan paksa  yang  dilakukan  oleh  pejabat  pemerintah  yang  dapat  mengekang  kebebasan seseorang.  Tersangka  yang  telah  dinilai  melakukan  tindak  pidana  akan  terbebas  ruang geraknya seperti warganegara pada umumnya.
Aspek  lain  yang  harus  dipahami  juga  berdasarkan  putusan  praperadilan  di  atas adalah  untuk  menetapkan  seseorang  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana  yang  dapat merugikan  keuangan  negara  harus  terlebih  dahulu  untuk  mengkoordinasikan  terlebih dahulu dengan APIP sebagai Lembaga pemerintah yang telah diberikan kewenangan oleh sejumlah peraturan perundang-undangan untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah  agar  dalam  pelaksanaan  pemerintahan  daerah  dapat  berjalan  secara  maksimal dengan  menjunjung  tinggi  asas  umum  pemerintahan  yang  baik  sebagaimana  dasar  dari pembentukan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Koordinasi  antara  APIP  dengan  penegak  hukum  lainnya  menjadi  tindakan  yang sangat  penting  agar  terimplementasikan  penegakan  hukum  khususnya  UU  Administrasi Pemerintahan  dapat  berjalan  secara  maksimal  khususnya  keharusan  koordinasi  APIP  dan
10 Dani  Elpah et  al ., Titik  Singgung  Kewenangan  Antara  PTUN  dengan  Pengadilan  Tipikor  Dalam Menilai  Terjadinya  Penyalahgunaan  Wewenang (Jakarta:  Diklat  Kumdil  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia, 2016), hlm. 53.
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 10, No. 2, Oktober 2022, pp. 338- 361
penegak  hukum  lainnya. 11 Konsekuensi  hukum  yang  muncul  tanpa  adanya  koordinasi  ini adalah  berakibat  dibebaskan  status  penetapan  tersangka  terhadap  pelaku  akibat  dari  tidak terpenuhinya perintah dari UU yang mengharuskan koordinasi di antara dua Lembaga ini.
Keharusan  koordinasi  ini  juga  menjadi  bagian  penting  dalam  mendukung  bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi dari hukum yang diberlakukan di Indonesia. Indonesia sebagai Negara hukum yang juga menempatkan hukum sebagai sarana pembangunan  masyarakat  yang  juga  meng-utamakan  fungsi  hukum  sebagai  penjamin adanya  keamanan  dan  ketertiban  sehingga  bisa  mewujudkan  sistem  hukum  nasional  yang melayani  kepentingan  nasional  yang  bersumber  pada  pandangan  dan  kepercayaan masyarakat, 12 oleh  karena  itu  setiap  aturan  hendaknya  sesuai  dengan  aturan  hukum  yang berlaku.  Apalagi  berkaitan  dengan  kewenangan  yang  harus  selalu  diperhatikan.  Pejabat negara yang menjalankan roda pemerintahan harus memperhatikan kewenangan yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
Hakim  praperadilan  yang  mengadili  dan  memutuskan  perkara  praperadilan  dalam putusan  Nomor  01/Pid.Prap/2016/PN  BMN  telah  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang berlaku.  Hakim  tunggal  mengabulkan  permohonan  praperadilan  dikarenakan  penetapan tersangka  tidak  memenuhi  unsur  formil  dalam  penetapan  tersangka  yang  dalam  hal  ini tidak  dilakukannya  koordinasi  awal  terlebih  dahulu  dengan  APIP  untuk  mendeteksi apakah  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  tersangka  merupakan  bentuk  penyalahgunaan wewenang  administrasi  atau  tidak.  Jika  penyalahgunaan  wewenang  administrasi  maka pengadilan yang mengadilinya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan apabila tindakan  yang  dilakukan  oleh  tersangka  masuk  ke  ranah  pidana,  maka  barulah  dipidana berdasarkan hasil laporan yang telah dilakukan oleh APIP.

## D. KESIMPULAN
11 Disiplin  F.  Manao,  Penyelesaian  Penyalahgunaan  Wewenang  oleh  Aparatur  Pemerintah  dari  Segi Hukum Administrasi Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Wawasan Yuridika , Vol. 2, No. 1, Maret 2018, hlm. 7.
12 Achmad  Irwan  Hamzani,  di  kutip  dalam  Dian  Rizki, et.al, (2022).  Penerapan  Hukum  Responsif Dalam  Pembentukan  Undang-Undang  Di  Indonesia. Suloh:  Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas Malikussaleh. Vol.10, No.1, pp. 31-45.
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 10, No. 2, Oktober 2022, pp. 338- 361
Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah dideskripsikan dapat disimpulkan bahwa  pelaksanaan  koordinasi  antara  aparat  penegak  hukum  dalam  hal  ini  kepolisian  dan kejaksaan  dengan  Aparatur  Pengawasan  Internal  Pemerintah  tidak  berjalan  secara  efektif. Hal  ini  dikarenakan  orientasi  dari  penegak  hukum  yang  lebih  mengedepankan  aspek penindakan  dibandingkan  pencegahan.  Indikasi  tidak  salah  satu  bukti  konkrit  tidak efektifnya koordinasi tersebut adalah adanya putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 01/Pid.Prap/2016/PN.Bmn terkait penyalahgunaan wewenang aparatur pemerintahan yakni Kepala  Dinas  Pertanian,  Perkebunan  dan  Kehutanan  Kabupaten  Banyumas  menunjukkan orientasi penegak hukum lebih kepada tindak pidana korupsi. Hakim tunggal praperadilan mengabulkan permohonan praperadilan karena penyidik tidak berkoordinasi terlebih dahulu dengan  APIP  terkait  ada  tidaknya  penyalahgunaan  wewenang  administrasi  sebelum menetapkan tersangka.
Implementasi  UU  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan memiliki  sejumlah  hambatan  dalam  penerapan  nya.  Konsekuensi  hukum  bila  koordinasi tidak  dilakukan  antara  APIP  dan  penegak  hukum,  maka  tersangka  yang  telah  ditetapkan statusnya  oleh  penyidik  dapat  mengajukan  praperadilan  dengan  mendalilkan  bahwa penetapan  tersangka  tidak  sah  tanpa  adanya  koordinasi  antara  penegak  hukum  dengan APIP. Disarankan kepada APIP dan penegak hukum untuk menyusun kesepakatan Bersama dan  SOP  yang  jelas  dalam  penanganan  kasus  yang  menimbulkan  kerugian  negara  supaya dapat  menjadi  acuan  bagi  penegak  hukum  dan  APIP  dalam  pelaksanaan  koordinasi. Disarankan kepada DPR dan Pemerintah untuk memberikan sanksi kepada penegak hukum dan  APIP  yang  tidak  melaksanakan  koordinasi  terlebih  dahulu  sebelum  menetapkan seseorang sebagai tersangka.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Achmad  Ali,  (2012),  “Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan (Judicialprudence)  Termasuk  Interpretasi  Undang-Undang  (Legisprudence)” , Jakarta: Kencana Media Group.
Dani Elpah et al .,  (2016), “Titik Singgung Kewenangan Antara PTUN dengan Pengadilan Tipikor  Dalam  Menilai  Terjadinya  Penyalahgunaan  Wewenang” Jakarta:  Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Mukti  Fajar  Nur  Dewata  dan  Yulianto  Achmad,  (2010),  “Dualisme  Penelitian  Hukum Normatif dan Empiris”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Romli Atmasasmita dalam Dani Elpah et al ., (2016) “Titik Singgung Kewenangan Antara PTUN  dengan  Pengadilan  Tipikor  Dalam  Menilai  Terjadinya  Penyalahgunaan Wewenang”, Jakarta: Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Soerjono  Soekanto,  (1995),  “Penelitian  Hukum  Normatif    Suatu  Tinjauan  Singkat”,
Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada  Syaiful  Bakhri,  (2015),  Sistem  Peradilan  Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan, Teori dan Praktik Peradilan , Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

## B. Jurnal
Bambang Ariyanto, (2020). Pengelolaan Hubungan Pusat Dan Daerah Dalam Penanganan Pandemi  Covid-19. Suloh:  Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas  Malikussaleh ,  Vol. 8, No. 2. Pp. 37-57.
Dian  Rizki, et.al, (2022).  Penerapan  Hukum  Responsif  Dalam  Pembentukan  Undang- Undang  Di  Indonesia. Suloh:  Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas  Malikussaleh. Vol.10, No.1, pp. 31-45.
Disiplin  F.  Manao,  (2018).  Penyelesaian  Penyalahgunaan  Wewenang  oleh  Aparatur Pemerintah  dari  Segi  Hukum  Administrasi  Dihubungkan  Dengan  Tindak  Pidana Korupsi, Jurnal Wawasan Yuridika , Vol. 2, No. 1.
Nunik Sri Wahyuni , (2017). Koordinasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Apip) Dan Penyidik  Dalam  Penanganan  Tindak  Pidana  Korupsi  Di  Kabupaten  Banyumas, Jurnal Idea Hukum , Vol. 3 No. 2.
Petrus  Hironimus  Wersun,  (2015)  “Implementasi  Prinsip  Profesionalisme  Dalam Pengangkatan Pejabat Stuktural di Lingkungan Pegawai Negeri Sipil” Yogyakarta:
Universitas Atma yaja.
Yusrizal,  (2020).  Tanggung  Jawab  Negara  Terhadap  Pengawasan  Bantuan  Sosial  Selama Pandemi Covid-19. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh , Vol. 8, No. 1, pp. 228-249. DOI : 10.29103/sjp.v8i2.3065