Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(02), 2022, 1385-1392

## Analisis DSN MUI Nomor: 103/DSN-MUI/X/2016 Tentang Novasi Subyektif berdasarkan Prinsip Syariah
Amin Rais 1) , Rial Fuadi 2)
1 Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Raden Mas Said Surakarta
2 Dosen UIN Raden Mas Said Surakarta *Email korespondensi: aminraischess17@gmail.com

## Abstract
Social economics is a scientific discipline that cannot be separated from today's society. Moreover, everyone's economy is different. One of the problems is the delay in making payments even to a lack of funds which results in  not  being  able  to  repay  the  debt.  Therefore,  an  alternative  emerged,  namely  through  DSN  MUI  Number 103/DSN-MUI/X/2016 concerning Subjective Novation which discusses the replacement or new contract both in terms of subjectively active and subjectively passive. To strengthen the fatwa or decision above by mentioning and including several arguments as a basis. With qualitative methods and literature study the authors describe the understanding that can be drawn from the four hadiths. Based on the results of the study, there were many differences of opinion and did not directly lead to innovation. However, explicitly the DSN MUI fatwa Number 103/DSN-MUI/X/2016  regarding  Sharia  Novation  has  represented  the  previous  fatwa,  namely  the  MUI  DSN Number 12/DSN-MUI/IV/200 regarding Hawalah and the MUI DSN Number 58/DSN-MUI/V /2007 on Hawalah bil Ujrah.
Keyword : Fatwa DSN MUI, Novasi Syariah, Hadits-Hadits.
Saran sitasi : Fuadi, R. (2022).  Analisis DSN  MUI Nomor: 103/DSN-MUI/X/2016 Tentang Novasi Subyektif berdasarkan Prinsip Syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8 (02), 1385-1392. doi:
http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4562
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4562
1. PENDAHULUAN
Manusia tertuntut untuk memenuhi kebutuhannya  yang  beragam,  di  antara  mereka  ada yang  mampu  memenuhinya  dan  ada  yang  belum mampu hingga tidak mampu. Banyak yang berusaha guna  mencapainya  dengan  berhutang  satu  sama lainnya.  Kewajiban  orang  yang  berhutang  yaitu melunasinya  pada  waktu  yang  telah  disepakati. Namun  sebagian  dari  mereka  ada  yang  menunda- nunda  dalam  melunasi  hutangnya  tanpa  alasan. Sesungguhnya masalah penundaan dan keterlambatan dalam  hal  ini  merupakan  masalah  ekonomi  yang serius bagi para pelaku ekonomi pada saat ini, melihat adanya  kedzaliman  yang  ditimbulkannya.  Maka dengan  melunasi  hutang  tepat  pada  waktunya  dan memenuhi segala aturan yang ditentukan merupakan dasar kepercayaan. Oleh karena itu, Islam memberikan solusi bagi masalah ini, dengan rumusan yang  berkeadilan.  Dengan  menghapus  kedzaliman
dari  pemberi  hutang,  juga  tanpa  membawa penghutang  pada  bentuk  perbuatan  dzalim  atau mendzaliminya  dalam  hal  lain,  dan problem-solfing nya yaitu dengan proses novasi syariah.
Adapun yang dimaksud dengan novasi ialah akad yang  baru  yang  menggantikan  dan  menghapus  akad yang  lama.  Novasi  syariah  adalah  novasi  yang diterapkan  berdasarkan  prinsip-prinsip  syariah. Novasi  dibedakan  atas  dua  subyek  yaitu  aktif  dan pasif.  Novasi  subyektif  aktif  adalah  novasi  terkait penggantian da’in ,  sedangkan  novasi  subyektif  pasif adalah  novasi  terkait  penggantian madin .  Dari  dua jenis novasi diatas adanya kompensasi ( Iwadh ) yang membedakan prosesnya. Adanya fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional ini sangat membantu dan meringankan tanpa membuat permasalahan (mafsadhat) baru  oleh  karena  proses yang telah jelas dan disesuaikan dengan syariat. Oleh karena itu penulis akan membahas tentang Fatwa DSN
MUI  No  :  103/DSN-MUI/X/2016,  tentang  Novasi Subyektif  Berdasarkan  Prinsip  Syariah  dengan menitik fokus kan pada hadits-hadits yang terkandung di  dalam  nya  yang  kemudian  akan  di  bahas  atau  di takhrij .  Urgensi  yang  diperoleh  melalui  ilmiah  ini meliputi penjelasan dari hadits-hadits yang berkenaan dengan  Fatwa  diatas,  mengetahui  beberapa  versi pandangan  atau  pendapat  dan  mempunyai  petunjuk dalam  memahami  Fatwa  melalui  hadits-hadits  yang ada.  Untuk  memperkuat  dan  menganalisis  penulis merujuk  beberapa  kitab  seperti Shahih  Muslim,  at- Tirmidzi, dan lainnya.

## 2. METODE PENELITIAN.
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah metode kualitatif, dengan pendekatan  pustaka ( library  research ),  yaitu  DSN  MUI  NO.103/DSN- MUI/X/2016 , dalam  memberikan  penyelesaian permasalahan  di  masyarakat.  Penelitian  yang digunakan adalah deskriptis analisis yaitu menganalisis  data  primer  yang  berkaitan  dengan pemberian  pengalihan  utang.  Metode  pengumpulan data  yang  digunakan  adalah  dokumentasi,  yaitu dengan  mengkaji  dan  menganalisis  literatur  lain sebagai  alat  analisis  seperti takhrij Imam  Bukhori,
Shahih Muslim, at-Tirmidzi serta ilmu hadits (jarh wa ta’dil) guna pemeriksaan kevaliditasan teori.

## 3. HASIL PEMBAHASAN
3.1. DSN  MUI  NO.103/DSN-MUI/X/2016  tentang

## Novasi Subyektif
Novasi adalah akad baru yang menggantikan dan menghapuskan  akad  yang  lama.  Novasi  berdasarkan prinsip  syariah  adalah  novasi  yang  dijalankan berdasarkan  prinsip  syariah.  Novasi  subjektif  aktif adalah  terkait  penggantian  da’in.  Novasi  seubjektif pasif adalah novasi terkait penggantian madin. Da’in adalah  pihak  yang  memiliki  hak  tagih  (piutang). Madin  adalah  pihak  yang  memiliki  kewajiban  untuk membayar utang.
a. Novasi Subjektif Aktif
Novasi  subjektif  aktif  adalah  novasi  terkait penggantian  da’in.  Novasi  subjektif  aktif  yang berupa  penggantian  da’in  berlaku  ketentuan hawalah  haq .  Dalam  akta  perjanjian  novasi subjektif  aktif  harus  dinyatakan  secara  tegas mengenai pembebasan da’in lama dari piutangnya.
b. Novasi Subjektif Pasif
Novasi  subjektif  pasif  adalah  novasi  terkait penggantian  madin.  Novasi  subjektif  pasif  yang berupa  penggantian  madin  berlaku  ketentuan hawalah  al-da’in.  Dalam  akta  perjanjian  novasi subyektif  pasif  harus  dinyatakan  secara  tegas mengenai pernbebasan madin lama dari utangnya. Mekanisme  novasi  subjektif  pasif  (penggantian madin)  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan akad hawalah bil ujrah dengan berpedoman pada Fatwa  DSN-MUI  Nomor  58/DSN-MUI/V/2007 tentang hawalah bil ujrah.
3.2. Mekanisme / Proses Pengalihan Novasi
a. Novasi Subjektif Aktif 1) Mekanisme novasi subjektif aktif (penggantian da’in) tanpa kompensasi ('iwad).
a) Da’in (LKS A) memiliki piutang kepada madin (nasabah).
b) Da’in (LKS A / da’in lama) mengajukan penawaran kepada pihak lain (calon da’in baru) untuk mengalihkan piutangnya; dan calon da’in baru menyetujuinya.
c) LKS A ( muhil ) dan da’in baru melakukan akad Novasi pengalihan piutang.
d) Da’in baru  menerima  pembayaran  dari
nasabah secara bertahap sesuai kesepakatan. 2) Mekanisme novasi subjektif aktif
(penggantian  da’in)  dengan  kompensasi (‘iwad).
a) Da’in (LKS A) memiliki piutang kepada madin (nasabah)
b) Da’in  (LKS  A)  mengajukan  penawaran kepada  pihak  lain  (calon  da’in)  untuk mengalihkan piutangnya; dan calon da’in menyetujuinya.
c) LKS A ( muhil ) dan da’in baru melakukan akad  pengalihan  piutang  uang  dengan proses berikut:
(1) Da’in  baru  membeli  barang  dari pihak ketiga untuk membayar piutang utang  kepada  LKS  A  (belum mempunyai barang);
(2) Da’in baru membayar/melunasi
piutang dengan menyerahkan barang (sebagai kompensasi) kepada LKS A;
(3) Para  pihak  setuju  dan  sepakat  untuk membebaskan  da’in  lama  (LKS  A) dari hak tagih atas piutangnya
d) Da’in  baru  menerima  pembayaran  dari nasabah secara bertahap sesuai kesepakatan. b. Mekanisme / Proses Pengalihan
1) Mekanisme novasi subyektif pasif (penggantian  madin)  tanpa  kompensasi (‘iwad).
a) Madin A mempunyai utang kepada LKS;
b) Madin  A  mengajukan  permohonan kepada  pihak  lain  (calon  madin)  untuk melanjutkan  pembayaran  utang  kepada LKS; dan calon madin menyetujuinya;
c) Calon  madin  dan  madin  A  melakukan akad (perjanjian) novasi atas persetujuan LKS  serta  para  pihak  setuju  dan  sepakat untuk  membatalkan  akad  (perjanjian) sebelumnya;
d) Madin  baru  dan  LKS  membuat  akad (perjanjian)  terkait  kesanggupan  dan kesediaan  madin  baru  untuk  membayar utang madin lama secara bertahap sesuai perjanjian; dan
e) Madin baru membayar utang madin lama kepada  LKS  secara  bertahap  sesuai perjanjian.
2) Mekanisme novasi subyektif pasif (penggantian madin) dengan obyek
pembiayaan murabahah.
a) Madin A mempunyai utang kepada LKS;
b) Madin  A  (madin  lama)  mengajukan permohonan  kepada  pihak  lain  (calon madin baru) untuk melanjutkan pembayaran utang kepada LKS dan calon madin baru menyetujuinya;
c) Calon  madin  baru  dan  madin  A  (madin lama)  melakukan  akad  (perjanjian)  jual- beli atas obyek murabahah (sebelumnya) atas  persetujuan  LKS  serta  para  pihak setuju  dan  sepakat  untuk  membebaskan madin lama dari utangnya;
d) Madin  baru  dan  LKS  membuat  akad (perjanjian)  terkait  kesanggupan  dan kesediaan  madin  baru  untuk  membayar utang  madin  lama  secar  bertahap  sesuai perjanjian; dan
e) Madin baru membayar utang madin lama kepada  LKS  secara  bertahap  sesuai perjanjian.
3.3. Penjelasan Hadits Novasi Syariah
a. Hadits Pertama
Hadits Nabi riwayat Imam Bukhori, Muslim, Abu Dawud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda:
لطم ينغلا ملظ . اذإف عبتأ مكدحأ ىلع يلم لف ی عبت
"Menunda-nunda pembayaran utang yang dilakukan  oleh  seorang  yang  kaya  itu  adalah suatu kezaliman. Maka, jika seseorang di antara kamu  dialihkan  hak  penagihan  piutangnya (dihiwalah)  kepada  pihak  yang  mampu,  maka terimalah”. (HR. Bukhari).
لطم ينغلا ملظ . اذإو عبتأ مكدحأ ىلع يلم لف ی
عبت
“Menunda-nunda  pembayaran  utang  yang dilakukan  oleh  orang  mampu  adalah  suatu kezaliman.  Dan,  jika  seseorang  di  antara  kamu dialihkan hak penagihan piutangnya (dihawalahkan)kepada  pihak  yang  mampu, terimalah”
Terdapat  dua  hadits  yang  mempunyai kandungan  makna  berbeda  apabila  dalam  lafal  . اذإف  عبتأ  dan  اذإو  عبتأ  berarti  bahwa  apabila penggunaan  hadits  pertama  maka  memiliki interaksi  yang  menghendaki  seorang  muhil melakukan  akad  hawalah  apabila  ia  termasuk golongan  yang  kurang  mampu.  Berbeda  dengan hadits  yang  kedua  tidak  mengandung  hubungan antara kalimat sebelumnya.
Akad hawalah dalam penerapannya di dalam novasi  subyektif  aktif    ini  disesuaikan  dengan hawalah  haq  yang  berarti  pemindahan  piutang hanya  berlaku  pada  piutang  atau  da’in  yang dipindahkan  kepada  lainnya.  Pemindahan  dalam akad ini berbentuk uang bukan berbentuk barang. Hal  ini  dapat  di  qiyaskan  dalam  asbabul  wurud hadits  yang  mengharuskan  membayar  utang sebanyak dua dinar dari sepeninggal mayit.
1) Syarah Kalimat
Imam  Bukhori  dalam  kitab shahih nya HR. Bukhori : 2287
لطم ينغلا ملظ . اذإف عبتأ مكدحأ ىلع يلم

## لف ی عبت
Menuurut  para  ulama  hadits,  makna riwayat  di  atas  mengarah  pada  ketentuan haramnya  menunda  utang  tatkala  seseorang
sudah  cukup  secara  finansial  dan  mampu untuk  membayar.  Berbeda  ketika  seseorang dalam  keadaan  tidak  memiliki  uang  yang cukup.  Seperti  yang  dijelaskan  dalam  kitab Syarah an-Nawawi :
“Menunda membayar utang bagi orang yang mampu adalah perbuatan zalim dan merupakan  tindakan  yang  diharamkan. Sedangkan  menundanya  orang  yang  tidak mampu  tidaklah  dianggap  zalim  dan  bukan perbuatan haram,  berdasarkan mafhum dari hadits.”
Dalam  beberapa  madzhab  terdapat argumen  yang  berbeda  menanggapi  tentang penundaan  pembayaran  bagi  orang  yang mempunyai  utang.  Menurut  madzhab  maliki apabila  melakukan  penundaan  walau  sekali merupakan perbuatan fasik.
“Ulama  mazhab  Maliki  berbeda  pendapat mengenai  orang  yang  menunda  membayar utang apakah ia dihukumi fasik dan tertolak kesaksiannya  (di  majelis  hakim)  dengan melakukan  satu  kali  penundaan  membayar utang,  atau  kesaksiannya  tidak  tertolak kecuali  ia  sampai  mengulangi  perbuatan tersebut  secara  berulang-ulang  dan  menjadi kebiasaannya.
Berdasarkan (madzhab Syafi’i) disyaratkan berulang-ulang penundaan membayar utang (dalam melabeli fasik  pada  orang  yang  menunda  membayar utang)’.
2) Syarah Kandungan
Berdasarkan  syarah  hadits  diatas  dalam novasi  subyektif  adapun  kesempatan  untuk me- hawalah kan  utang  kepada  orang  lain.
Terdapat  batas-batas  yang  harus  diketahui oleh  pihak  yang  bersangkutan.  Hal  ini  demi kebaikan  diri  pribadi  dalam  menjaga martabat.  Fatwa  DSN-MUI  No:  103/DSN- MUI/X/2016  apabila  secara  musyawarah tidak  dapat  selesai,  maka  melalui  lembaga penyelesaian sengketa syariah.
b. Hadits Kedua
Hadits Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani
هْن َع ُ فاعت ه للَّا  َي ِض َر  ْي ِن َزُم ْ لا  ِف ْو َع  ِنْب و ِرْم َع  ْن َع
َ ل و ُس َر ه ن َ أ
َزِئ ا َح  ُح ْ ل ُّصلا : َ ل َ ق ْم َ ل َس  َو ِهْي َ لَع ِ ه للَّا ي َ ل َص ِ ه للَّ َنْي ِمِل ْس ُم ْ لا  َنْيَب
ِ الِأ
و ْر ُش ى َ لَع َ نو ُمِل ْس ُم ْ لا َو ا ًما َر َح ُ ل َح َ ا  ْو َ ا ً ال َ ال َح  َم هر َح ا َح ْ ل ُص ْم ِه ِط َ ا ه ال َ ال َح  َم هر َح ا َض  ْر َش ه ال ِا ا ًما َر َح ه ل َح َ ا  ْو
)ة َح ِ ح َص َو  ُّي ِذ ِم ْرِ تلا ةاَو َر(
Artinya:
"Dari  'Amr  bin  'Auf  al-Muzani,  bahwa Rasulullah SAW bersabda: Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk  mufakat)  dapat  dilakukan  di  antara kaum muslimin kecuali shulh yang
mengharamkan yang halal atau nenghalalkan  yang  haram;  dan  kaum muslimin  terikat  dengan  syarat-syarat mereka  kecuali  syarat  yang  mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (H.R.  Al-Tirmidzi  dan  beliau  menilainya shahih)
Dalam hukum Islam, upaya perdamaian yang dilakukan  oleh  para  pihak  untuk  menyelesaikan sengketa muamalah dikenal dengan shulh. Secara bahasa  shulh  adalah  akad  untuk  menyelesaikan suatu  pertengkaran  atau  perselisihan  menjadi perdamaian. Sayyid Sabiq memberikan pengertian  shulh  dengan  akad  yang  mengakhiri persengketaan antara dua pihak.
Jumhur  lama  berpandangan  bahwa  rukun- rukun shulh adalah sebagai berikut:
a. Adanya  dua  orang  yang  melakukan akad;
b. Adanya ijab qobul;
c. Adanya  perseoalan  yang  mereka perselisihkan; dan
d. Terdapat  bentuk  perdamaian  yang mereka kesepakati.
Dengan  demikian,  akad  yang  digunakan dalam  shulh  bertujuan  untuk  mengakhiri  atau menyelesaikan  pertengkaran  antara  dua  pihak yang  terikat  dengan  akad  sebelumnya.  Adapun ketentuan Shulh yang  terdapat  dalam  pasal  521- 524 KHES.
1) Syarah Kalimat
حلصلا زئاج ب ی ن ملسملا ی ،ن الإ احلص مرح ،الالح وأ لحأ

## امارح
Imam  Tirmidzi mensahihkan derajat hadis  ini.  Akan  tetapi  banyak  yang mengingkarinya  karena  Katsir  bin  Abdullah
bin  Amr  bin  Auf  Al-Muzany  adalah  orang yang  dloif  berdasarkan  kesepakatan  ulama jarh wa ta'dil . Kemungkinan, alasan pensahihan imam  Tirmidzi  adalah  karena banyaknya jalan riwayat. Jarh wa ta’dil yaitu ilmu yang digunakan untuk mengetahui sifat negatif  dan  positf  perawi  Hadits  yang berpengaruh  pada  kualitas  Hadits  yang diriwayatkannya.
Dalam sisi isi atau kandungan hadits ini tidak terhubung dengan novasi syariah secara langsung. Kaitan antara hadits dengan novasi syariah  disini  ialah  penulis  menafsirkan  dari kalimat  musyawarah.  Hal  ini  jelas  apabila hendak mengalihkan baik dari da’in ataupun madin hendaknya  bermusyawarah  terlebih dahulu dengan orang yang ditunjuk dan akan terlibat didalam nya untuk meneruskan.
2) Syarah Kandungan Berdasarkan diatas meskipun perawi dan matan  tidak  ada  hubungan  yang  jelas  secara bahasa.  Akan  tetapi,  di  dalam  nya  serat dengan  syarat  bahwa  dalam  menjalankan novasi  syariah  yang  dapat  melalui hawalah al-da’in (novasi  subyektif  pasif)  yang penerapannya  dapat  dengan bil-ujrah yang berlaku  hanya  pada hawalah  muthlaq dan hawalah  haq (novasi  subyektif  aktif)  yang didalam nya berbunyi: “……(kaum muslimin terikat  dengan  syarat-syarat  mereka  kecuali syarat  yang  mengharamkan  yang  halal  atau menghalalkan  yang  haram).” Hal  ini menandakan bahwa meskipun dalam periwayatannya dianggap dhoif , tetapi dalam penerapannya  mengandung  dan  membawa manfaat maka tidak menjadi persoalan.
c. Hadits Ketiga Hadits Nabi SAW, HR. Muslim 1584
ْن َع َو ِنْب َةَداَب ُع ِت ِما هصلا ى ِض َر للَّا ُهْن َع َ لا َ ق : َ لا َ ق ُ لو ُس َر ِللَّا ى ه ل َص ِللَّا ِهْي َ لَع َس َو َم ه ل ُب َه ه ذلا ، ِب َه هذلاِب ُة ًّض ِف ْ لا َو
،ِة هض ِف ْ لاِب ُب ْ لا َو ُّر ُب ْ لاِب ، ِر ْي ِع ه شلا َو ُر ِع هشلاِب ، ِرْي ُر ْمهتلا َو ، ِرْم هتلاِب ْ ل ِم ْ لا َو ْ ل ِم ْ لاِب ا ً لْث ِم
، ٍل ْث ِمِب ًءا َو َس ، ٍءا َو َسِب َي ا ًد ، ٍدَيِب َذ ِءا َ ف
َت ْخا
ْت َ ف َ ل ِه ِذ َه ُ فاَن ْص َ ال ْ ا ْي ِب َ ف او ُع َ فْي َ ك ْمُت َ نا َ كا َذ ِا ا ًدَي ٍدَيِب ) ُها َو َر م ِل ْس ُم (

## Artinya:
Dari  Ubadah  bin  Shamit  r.a.  ia  berkata: Rasulullah SAW bersabda: “emas dengan emas, perak  dengan  perak  ,  gandum  dengan  gandum, sya’ir  dengan  sya’ir,  kurma  dengan  kurma, garam  dengan  garam,  semuanya  harus  sama ukurannya dan harus berhadapan muka, apabila berselisihan  jenis-jenis  tersebut,  maka  berjual- belilah  sebagaimana  yang  kalian  inginkan apabila masih berhadapan muka”.
Dalam literatur lain juga menyebutkan dalam HR. Abu Dawud, at-Tirmidziy, an-Nasai’, dan Ibn Majah, Nabi SAW bersabda:
َب َه ه ذلا ، ِب َه هذلاِب ُة هض ِفلا َو ،ِة هض ِفلاِب ُبلاو ُّر ُبلاِب ، ِر ْي ِع ه شلا َو ُر ِرْي ِع ه شلاِب ، ُر ْمهتلا َو ، ِرْم هتلاِب ْ ل ِملاو ْ ل ِملاِب ِ، ً الْث َم ، ٍل ْث ِمِب ءا َو َس ، ٍءا َو َسِب ا ًدَي ، ٍدَيِب ا َذ ِإ َ ف ت ْخا ْت َ ف َ ل ِه ِذ َه ، ُ فاَن ْصََ َ أا ْي ِب َ ف او ُع َ فْي َ ك ،ْمُت ا َذِإ نا َ ك َي ا ًد ٍدَيِب
Artinya:
" (Jual  beli)  emas  dengan  emas,  perak  dengan perak,  gandum  dengan  gandum,  sya’ir  dengan sya’ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam  (dengan  syarat  harus)  sama  dan  sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai”.
Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim dari  Bara’  bin  ‘Azib  dan  Zaid  bin  Arqam, sebagaimana:
َهن ى ُ ل ْو ُس َر ِللَّا ى ه ل َص ُللَّا ِهْي َ لَع َم ه ل َس َو ْن َع ِعْيب ِق ِرَو ْ لا ِب َه هذلاِب
اًنْي َد
Artinya:
“Rasulullah  SAW  melarang  menjual  perak dengan emas secara piutang (tidak tunai).” d. Hadits Keempat
اَن َ ثد َح ى َس ْو ُم ُنْب َ لْي ِع َم ْسِإ ُدمَح ُ م َو ُنْب ٍب ْوُب ْح َم ، ْن َع ِك َم ِس ِنْب ٍب ْر َح ْن َع ِدْي ِع َس ِنْب ، ٍرْيَب ُج ْن َع ُنْبا َر َم ُع ، َ لا َ ق : ُت ْ ن ُ ك ِب َ أ ُعي َ لِبِإ ْ لا ِعْي ِقَب ْ لاِب ُع ْيِب َ أ َ ف لاِب ، ِريِنا َند ُ ذ ُخآ َو لا َم ِها َرد ُع ْيِب َ أ َو لاِب ِم ِها َرد ُ ذ ُخآ َو لا ِناَند َرْي ُ ذ ُخآ ِه ِذ َه ْن ِم ِه ِذ َه ي ِط ْعُاَو ِه ِذ َه
ْن ِم ِه ِذ َه ُتْيَت َ أ َ ف لوسر للَّا ىلص للَّا هيلع ،ملسو َو ُه َو يِف ِتْيَب َة َص ْ ف َح ْ ل ُ ق َ ف ُت : اَي َ لو ُس َر ِللَّا ، َك َدْي َو ُر َك ُ ل َ أ ْس َ أ ينِإ ُع ْيِب َ أ َ لِبِإ ْ لا ِعْي ِقَب ْ لاِب ُع ْيِب َ أ َ ف لاِب َرْيِناَند ُ ذ َخآ َو لا ،َم ِها َرد ُع ْيِب َ أ َو اِب ل ِم ِها َرد ُ ذ ُخآ َو لا ، َرْيِناَند ُ ذ ُخآ ِه ِذ َه ْن ِم ِه ِذ َه ي ِط ْع ُ أ َو ِه ِذ َه ْن ِم ،ِه ِذ َه َ لا َ ق َ ف لوسر ِللَّا ىلص ُللَّا ِهْي َ لَع َملس َو : َ ال َس ْ أب ْ ن َ أ ا َه ُ ذ ُخ ْ أَت ِر ْع ِسِب ا َه ِم ْوَي ا َم ْم َ ل ا َ ق ِر َتْفَت اَم ُ كَنْيَب َو ء ْي َ ش ) هاور وبأ دواد (

## Artinya:
(Telah memberikan) hadis kepada kita. Musa bin Ismail  dan  Muhammad  bin  Mahbub  dari  Simak bin H{arbin dari Sa’id bin Jubair dari Ibn ‘Umar. Dulu aku menjual unta di Baqi’. Aku menjualnya dengan dinar dan menerima pembayaram dengan dirham.  Aku  (juga)  menjualnya  dengan  dirham dan menerima (pembayarannya) dengan dirham. Aku  (juga)  menjualnya  dengan  dinar  dan menerima  (pembayarannya)  dengan  dinar.  Aku mengambil  ini  untuk  itu,  dan  memberi  itu  untuk ini.  Rasulullah  SAW  menjawab.  “Tidak  ada masalah jika kamu menerimanya dengan harga di hari  itu  dan  kalian  berdua  tidak  berpisah sementara  masih  ada  sesuatu  (yang  belum dibayar).” (HR. Abu Dawud).
Hadits  diatas  terdapat  kesamaan/kompilasi dengan hadits berikut:
ال ْي ِب َت او ُع َب َه ه ذلا ِب َه هذلاِب ه الِإ ً الْث ِم ٍل ْث ِمِب ا ْو ُّ ف ِش ُ ت َ ال َو ب ْع ا َه َض ى َ لَع ب ْع ٍض ، ْي ِب َتَالَو او ُع َق ِرَو ْ لا ِق ِرَو ْ لاِب ه الِإ ٍل ْث ِمِبًالْثِم َ ال َو او ُّ ف ِش ُ ت ا َه َض ْعِب ى َ لَع ب ْع ٍض ، ْي ِب َتَالَو او ُع ا َهْن ِم اِب َ ا اَنِب ٍز ِج
Artinya:
“Janganlah  kamu  menjual  emas  dengan  emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah  menjual  perak  dengan  perak  kecuali sama  (nilainya)  dan  janganlah  menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tuna (HR. Muslim dari Abu Sa;id al- Khudri).”
Dari  hadits-hadits  diatas  menerangkan  tentang pergantian dalam novasi subyektif syariah yang harus berdasarkan  dan  sesuai  dengan  utang  yang  diawal. Berarti bahwa apabila seseorang berutang yaitu madin kepada dain hendak  nya  sesuai  dengan  jenis  dan besaran utangnya.
Boleh jual beli emas dan perak yang telah dibuat atau  disiapkan  untuk  dibuat  dengan  angsuran  pada saat  ini  di  mana  keduanya  tidak  lagi  diperlakukan sebagai media pertukaran di masyarakat dan keduanya telah  menjadi  barang  sebagaimana  barang  lainnya yang  diperjualbelikan  dengan  pembayaran  tunai  dan tangguh. Pada keduanya tidak terdapat gambar dinar dan  dirham  yang  dalam  (pertukarannya)  disyaratkan tunai dan diserahterimakan.
Hadis  ini  mengandung  ‘illat  bahwa  emas  dan perak  merupakan  media  pertukaran  dan  transaksi  di masyarakat.  Ketika  saat  ini  kondisi  itu  telah  tiada, maka  tiada  pula  hukum  tersebut,  karena  hukum berputar (berlaku) bersama dengan ‘illatnya, baik ada maupun tiada. Atas dasar itu, maka tidak ada larangan syara’  untuk menjualbelikan  emas  yang telah  dibuat atau  disiapkan  untuk  dibuat  dengan  angsuran.  Ibnu Qayyim menjelaskan lebih lanjut:
”Perhiasan  (dari  emas  atau  perak)  yang diperbolehkan,  karena  pembuatan  (menjadi perhiasan) yang diperbolehkan, berubah statusnya  menjadi  jenis  pakaian  dan  barang, bukan  merupakan  jenis  harga  (uang).  Hal  itu karena  dengan  pembuatan  (menjadi  perhiasan) ini,  perhiasan  (dari  emas)  tersebut  telah  keluar dari  tujuan  sebagai  harga  (tidak  lagi  menjadi uang)  dan  bahkan  telah  dimaksudkan  untuk perniagaan. Oleh karena itu, tidak ada larangan untuk memperjualbelikan perhiasan emas dengan jenis yang sama”
Berdasarkan hal-hal di atas, maka pendapat yang rajih dalam pandangan penulis adalah boleh jual beli emas  dengan  cara  angsuran,  karena  emas  adalah barang,  bukan  harga  (uang)  untuk  memudahkan urusan manusia dan menghilangkan kesulitan mereka. Kehendak  untuk  melakukan  novasi  subjektif  harus dinyatakan secara tegas dan jelas oleh para pihak. Hal tersebut  sesuai  dengan  bagian  keenam  ketentuan khusus  poin  tiga  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 103/DSN-MUI/X/2016 Tentang Novasi Subjektif berdasarkan Prinsip Syariah yang berdasarkan atas Q.S al-Baqarah (1): 282

## Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(02), 2022, 1391
ُهوُب ُ ت ْ كا َ ف  ًى  م َس ُم  ٍل َج َ أ ى َ لِإ  ٍنْي َدِب ْمُتنَياَدَت اَذِإ اوُنَمآ  َني ِذ ه لا اَهُّي َ أ اَي
اَم َ ك  َب ُ ت ْ كَي ْ ن َ أ   بِتا َ ك  َب ْ أَي َ ال َو  ِل ْد َعْلاِب   بِتاَك ْم ُ كَنْيَب  ْب ُ ت ْ كَي ْ ل َو ْمُي ْ ل َو  ْب ُ ت ْ كَي ْ ل َ ف ُ ه للَّا ُه َم ه لَع ُههبَر َ ه للَّا  ِق هتَيْلَو  ُّقَح ْ لا ِهْي َ لَع ي ِذ ه لا  ِلِل
ْو َ أ ً اهي ِف َس  ُّقَح ْ لا ِهْي َ لَع ي ِذ ه لا َ نا َ ك ْ ن ِإ َ ف ً ائْي َش ُهْن ِم  ْس َ خْبَي َ ال َو
ِل ْد َعْلاِب ُهُّيِلَو ْ لِل ْمُي ْ ل َ ف   َو ُه ه ل ِمُي ْ ن َ أ   ُعي ِطَت ْس َي َال ْو َ أ ً افي ِع َض
ْن ِم   ِنْي َدي ِه َش اوُد ِه ْشَت ْساَو
ِنْي َ ل ُج َر  اَنو ُ كَي  ْم َ ل ْ ن ِإ َ ف  ْم ُ كِلا َج ِر
ه ل ِض َت   ْن َ أ   ِءا َد َه ُّشلا   َن ِم َ ن ْو َض ْرَت   ْنهِمِ   ِنا َت َ أ َر ْما َو ل ُج َر َ ف
ا َذ ِإ ُءا َدَه ُّشلا  َب ْ أَي َ ال َو ى َر ْخ ُ ألا اَم ُها َد ْحِإ  َر ِ ك َ ذُت َ ف اَم ُها َد ْحِإ َ أ ً اري ِغ َص ُهوُب ُ ت ْ كَت ْ ن َ أ او ُم َ أ ْس َ ت َ ال َو او ُع ُد ا َم ِهِل َج َ أ ى َ لِإ ً اريِب َ ك  ْو ْ ن َ أ ه الِإ اوُبا َت ْرَت هال َ أ ىَن ْد َ أ َو ِة َداَه هشلِل  ُمَوْق َ أ َو ِ ه للَّا  َدْن ِع  ُط َس ْ ق َ أ ْم ُ كِل َذ
حاَن ُج ْم ُ كْي َ لَع  َسْي َ ل َ ف ْم ُ كَنْيَب ا َهَنو ُري ِدُت ًة َر ِضا َح ًة َرا َج ِت َ نو ُ كَت
ُت ْعَياَب َ ت ا َذ ِإ او ُد ِه ْش َ أ َو ا َهوُب ُ ت ْ كَت ه ال َ أ
دي ِه َش َالَو   بِتاَك  هرا َضُي َالَو ْم
ُ ه للَّا َو ُ ه للَّا ُم ُ ك ُمِ ل َعُي َو َ ه للَّا او ُ قهتا َو ْم ُ كِب قو ُسُف ُههنِإَف او ُ ل َع ْ فَت ْ نِإ َو ميِلَع ٍء ْي َ ش  ِ ل ُ كِب

## Artinya:
Hai  orang-orang  yang  beriman,  apabila  kamu bermu'amalah  tidak  secara  tunai  untuk  waktu yang ditentukan , hendaklah kamu menuliskannya.
Dan  hendaklah  seorang  penulis  di  antara  kamu menuliskannya  dengan  benar.  Dan  janganlah penulis  enggan  menuliskannya  sebagaimana Allah  mengajarkannya,  meka  hendaklah  ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan  (apa  yang  akan  ditulis  itu),  dan hendaklah  ia  bertakwa  kepada  Allah  Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.  Jika  yang  berhutang  itu  orang  yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri  tidak  mampu  mengimlakkan,  maka hendaklah  walinya  mengimlakkan  dengan  jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang  lelaki  (di  antaramu).  Jika  tak  ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai,  supaya  jika  seorang  lupa  maka  yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi
itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil;  dan  janganlah  kamu  jemu  menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu  membayarnya.  Yang  demikian  itu,  lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan  lebih  dekat  kepada  tidak  (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan  di  antara  kamu,  maka  tidak  ada  dosa bagi  kamu,  (jika)  kamu  tidak  menulisnya.  Dan persaksikanlah  apabila  kamu  berjual  beli;  dan janganlah  penulis  dan  saksi  saling  sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka  sesungguhnya  hal  itu  adalah  suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah;  Allah  mengajarmu;  dan  Allah  Maha Mengetahui segala sesuatu

## 4. KESIMPULAN
Bagi  lembaga  keuangan  agar  novasi  subjektif harus  dinyatakan  secara  tegas  dan  jelas  oleh  para pihak dalam akta perjanjian. Sehingga para pihak jelas terbebas dari hutang dan peralihannya . Hawalah Haq adalah  pemindahan  hak  (piutang)  dari  seseorang pemilik kepada pemilik piutang lainnya. Biasanya itu dilakukan  bila  pihak  pertama  mempunyai  hutang kepada  pihak  kedua.  Ia  membayar  hutang  itu  bukan dalam bentuk barang/benda, maka perbuatan tersebut dinamakan  sebagai hawalah  haq .  Pemilik  piutang dalam  hal  ini  adalah  muhil  karena  dia  yang memindahkan kepada orang lain untuk mengembalikan  haknya.  Novasi  subjektif  aktif  yang berupa penggantian da’in berlaku ketentuan hawalah haq. Hawalah al-Da’in adalah lawan dari hawalah haq yaitu  pengalihan  hutang  dari  seseorang  penghutang kepada  penghutang  lainnya.  Ini  dapat  dilakukan karena  penghutang  pertama  masih  mempunyai piutang,  karena  ia  memindahkan  kepada  orang  lain untuk  membayar  hutangnya.  Novasi  subjektif  pasif yang  berupa  penggantian  madin  berlaku  ketentuan hawalah al-da’in. Hawalah bil-Ujrah adalah hawalah dengan  pengenaan  ujrah  /  fee  Hawalah  bil-Ujrah hanya  berlaku  pada  hawalah  muthlaqah.  Dalam Hawalah  muthlaqah,  muhal  ‘alaih  boleh  menerima ujrah  /  fee  atas  kesediaan  dan  komitmennya  untuk membayar utang muhill. Besarnya fee tersebut harus ditetapkan pada saat akad secara jelas, tetap, dan pasti sesuai kesepakatan para pihak. LKS yang melakukan akad  hawalah  bil-Ujrah  boleh  memberikan  sebagian fee  hawalah  kepada  shahibul  mal.  Pemaparan  hadist
atau  dasar  diatas  membawa  kesimpulan  tidak  secara langsung  mengarah  ke  novasi  syariah,  maka diperlukan pembahasan dalam artikel ini.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terimakasih  ini  penulis  sampaikan kepada Dr. Fairuz Sabiq, M.S.I selaku Ketua Program Studi magister Hukum Ekonomi Syariah Universitas islam  Negeri  Raden  Mas  Said  Surakarta.  Dr.  Rial Fuadi, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing tesis penulis, yang  telah  banyak  memberikan  bimbingan  serta arahan dalam melakukan penelitian. Dr. Muhammad Latif  Fauzi,  S.H.I.,  M.S.I.,  M.A.  selaku  dosen matakuliah published journal yang telah memberikan banyak  arahan  terkait  penulisan  karya  ilmiah  yang baik.  Kepada  Nur  Rahmawati,  istri  yang  telah senantiasa  memberikan  waktu  dan  ilmunya  untuk mendampingi  dengan  penuh  kesabaran,  serta dukungan moril maupun materiil kepada penulis dan lainnya  yang  tidak  dapat  penulis  sebutkan.  Penulis berharap  agar  penulisan  ini  dapat  memberikan manfaat  dan  dapat  memberikan  tambahan  dalam khazanah intelektual bagi dunia akademik, dan dapat menjadi amal jariah diakhirat kelak bagi penulis.

## 6. REFERENSI
Abu  Abdillah  Muhammad  Ibn  Ismail  al-Bukhari.
1407 H/1987. Al-Jami‟ as-Sahih. Beirut Dar Ibn Kasir.
Abu Al Fadl Zainuddin Abdurrahman bin Husain bin Abdurrahman bin Abu Bakr bin Ibrohi Al Iroqi, Torhu Tastrib fi Syarhi Taqrib , (Mesir : Toba'ah almishriyah Alqodimah)
Ahmad Al-Khurosany,  bin H. bin A. bin M. A. 2003.
Sunan Al Kubro . Darul Kutub Ilmiyah.
Al-Imam Abul Husain Muslim, Shahih Muslim: Kitab al-Musaqaat. nomor 1584.
Departemen Pendidikan Nasional.2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia,
“Fatwa  Nomor  103/DSN-MUI/X/2016  tentang Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah”.
Fathul
Bari”,
( http://library.islamweb.net/newlibrary/display_ book.php ?,). Diakses tanggal 23 Oktober 2020. Gufron.  H  &  Rahmawati.  2013.  ”Ulumul  Hadits:
Praktis dan Mudah ”. Yogyakarta: Teras. Hammad, N. (2001). Qodhoya fiqhiyah muashoroh fil Maal wal Iqtishod . Darul qolam.
Ibn  Hajar  al-Asqalani,  Bulughul  Maram,  Terj.  Irfan Maulana Hakim.
Ibnu Bathol, A. A.-H. A. bin K. bin A. M. 2003. Syarh Shohih  Bukhori  li  Ibni  Bathol .  Maktabah  Ar- Rusyd.
Imam  Abi  Zakariya  Yahya  ibn  Syaraf  an-Nawawi,
Shahih Muslim, Juz XI, (Beirut Lebanon: Darul Fikr, 1421 H/2000 M).
Isna  Ujiatin  Ramadhan,  Skripsi,  “Studi  Komparatif Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama Indonesia  Nomor:  103/DSN-MUI/X/2016  Dan KUHPerdata  Tentang  Novasi  Subjektif”,  (IAIN Purwokerto, 2019),
Ma’rifah Yuliani. 2017. “Akad Shulh dalam Sengketa Hukum Muamalah”, Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran, vol. 17. Nomor 2. Muhammad  Ibn  ‘Isa  at-Tirmidzi. Sunan  Tirmidzi. nomor 1370.
Syekh  Yahya  bin  Syaraf  an-Nawawi. Syarah  an- Nawawi ala Muslim. juz 10.
Sayyid Sabiq. 1997. Fikih Sunnah. Terjm.
Kamaluddin A. Marzuki. Bandung: Al-Ma’arif. Shomad,  Abdul.  2010. Hukum  Islam:  Penormaan prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia . Jakarta:
kencana.
Susilawati,  N.  2017.  “Jual  Beli  Emas  Secara  Tidak Tunai”.  Jurnal  Baabu  Al-Ilmi:  Dosen  Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu. Vol. 2. No. 2.
Syakur,  A.  (2010).  Hawalah  sebagai  Alternatif Pembiayaan  Multijasa  di  Lembaga  Keuangan Syariah. Jurnal Muqtashid , 01 , 335.
WJS  Poerwadaminta,  WJS.  1976. Kamus  Umum Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka.