Vol. 11, No. 1, Juni 2024
Dampak Pemahaman Pajak, Ketentuan Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Studi Kasus KPP Pratama Depok Sawangan
Sri Agustini 1 , Risha Dara Puspita 2
Universitas Pamulang, Indonesia dosen00535@unpam.ac.id 1 , rishadapita@gmail.com 2
Submitted : 06 th Jan 2024 | Edited : 10 th April 2024 | Issued : 01 st June 2024 Cited on :   Agustini,  S.,  &  Puspita,  R.  D.  (2024).  Dampak  Pemahaman  Pajak, Ketentuan Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Studi Kasus KPP Pratama Depok Sawangan. INOVASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen, 11 (1), 164-172.

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  effect  of  tax  understanding,  tax  provisions,  and  tax sanctions.  In  Taxes  Against  Individual  Taxpayer  Compliance.  This  research  was conducted  at  KPP  Pratama  Depok  Sawangan.  The  population  in  this  study  is  97,926 individual taxpayers. This type of research uses quantitative methods, the sample of this study uses the Simple Random Sampling method. The sample size is calculated using the slovin formula so that  the sample is 100 individual taxpayers. Data collection was carried  out  by  distributing  questionnaires  and  analyzed  using  the  SPSS  version  25 program  with  descriptive  statistical  methods,  data  quality  tests,  classical  assumption tests and hypothesis testing. Based on the analysis it was concluded that simultaneously the variable Understanding of Taxes, Tax Provisions and Tax Sanctions has an effect on Individual Taxpayer Compliance. While partially the variable that Tax Understanding has no significant effect on Individual Taxpayer Compliance, Tax Provisions has a significant effect on Individual Taxpayer Compliance, Tax Sanctions do not have a significant effect on Individual Taxpayer Compliance.
Keywords: Tax  Understanding;  Tax  Provisions;  Tax  Sanctions;  Individual  Taxpayer Compliance

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Pengaruh  Pemahaman  Pajak,  Ketentuan Pajak, dan Sanksi Perpajakan. Dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.  Penelitian  ini  dilakukan  di  KPP  Pratama  Depok  Sawangan.  Populasi  dalam penelitian  ini  adalah  sebanyak  97.926  wajib  pajak  orang  pribadi,  Jenis  penelitian  ini menggunakan metode kuantitatif, sampel penelitian ini menggunakan metode  Simple Random  Sampling.  Besarnya  sampel  dihitung  menggunakan  rumus  slovin  sehingga sampel berjumlah 100 wajib pajak orang pribadi. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran  kuesioner/angket  dan  dianalisis  menggunakan  program  SPSS  versi  25 dengan metode statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Berdasarkan analisis disimpulkan bahwa secara simultan variabel Pemahaman Pajak, Ketentuan  Pajak  dan  Sanksi  Perpajakan  berpengaruh  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  Orang  Pribadi.  Sedangkan  secara  persial  variabel  bahwa  Pemahaman  Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Ketentuan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Sanksi Perpajakan  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi.
Kata Kunci: Pemahaman  Pajak;  Ketentuan  Pajak;  Sanksi  Perpajakan;  Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Vol. 11, No. 1, Juni 2024

## PENDAHULUAN
Dalam sistem perpajakan, kepatuhan wajib pajak merupakan faktor krusial yang menentukan keberhasilan penerimaan pajak suatu negara. Kepatuhan ini mencerminkan  sejauh  mana  wajib  pajak  memenuhi  kewajibannya  untuk membayar  pajak  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Salah  satu  upaya pemerintah  untuk  meningkatkan  kepatuhan  adalah  melalui  peningkatan pemahaman  wajib  pajak  tentang  peraturan  perpajakan,  penerapan  ketentuan pajak  yang  jelas,  dan  pemberian  sanksi  yang  tegas  terhadap  pelanggaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pemahaman pajak, ketentuan pajak,  dan  sanksi  perpajakan  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi di Indonesia.
Pemahaman  pajak  mengacu  pada  tingkat  pengetahuan  dan  kesadaran wajib  pajak  mengenai  kewajiban  perpajakan  mereka.  Pemahaman  yang  baik diharapkan  dapat  mendorong  wajib  pajak  untuk  melaporkan  dan  membayar pajak  dengan  benar  dan  tepat  waktu.  Faktor-faktor  seperti  pendidikan perpajakan,  sosialisasi  peraturan  pajak,  serta  akses  terhadap  informasi  pajak memainkan  peran  penting  dalam  meningkatkan  pemahaman  ini.  Penelitian  ini akan mengkaji sejauh mana pemahaman pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Ketentuan pajak yang jelas dan konsisten juga merupakan aspek penting dalam sistem perpajakan yang efektif. Ketentuan yang kompleks dan berubah- ubah  dapat  menimbulkan  kebingungan  dan  ketidakpastian  di  kalangan  wajib pajak,  yang  pada  akhirnya  dapat  menurunkan  tingkat  kepatuhan.  Sebaliknya, ketentuan yang transparan dan mudah dipahami akan memudahkan wajib pajak dalam  memenuhi  kewajiban  mereka.  Penelitian  ini  akan  mengeksplorasi bagaimana ketentuan pajak yang ada mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Sanksi  perpajakan  berfungsi  sebagai  alat  penegakan  hukum  yang bertujuan  untuk  mencegah  pelanggaran  dan  meningkatkan  kepatuhan. Pemberian sanksi yang tepat dan adil diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi  wajib  pajak  yang  melanggar  aturan.  Namun,  efektivitas  sanksi  juga bergantung pada persepsi wajib pajak mengenai keadilan dan konsistensi dalam penerapannya.  Penelitian  ini  akan  menganalisis  dampak  sanksi  perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, serta bagaimana persepsi mereka terhadap sanksi tersebut mempengaruhi kepatuhan mereka.

## LANDASAN TEORI Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Pemahaman yang baik tentang kewajiban dan hak-hak perpajakan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Dewi & Sumaryanto, 2019).  Ketika  wajib  pajak  memahami  secara  jelas  tentang  mekanisme perhitungan  pajak,  prosedur  pelaporan,  dan  manfaat  dari  pembayaran  pajak, mereka  cenderung  lebih  patuh  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya (Atarwaman,  2020).  Kurangnya  pemahaman  sering  kali  mengakibatkan kesalahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak, yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kepatuhan.

## Dampak Ketentuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Ketentuan  pajak  yang  jelas  dan  transparan  juga  berperan  besar  dalam
Vol. 11, No. 1, Juni 2024
meningkatkan  kepatuhan.  Regulasi  yang  mudah  dipahami  dan  diterapkan memberikan  kejelasan  bagi  wajib  pajak  dalam  melaksanakan  kewajiban perpajakan  (Zuhdi,  et  al.,  2019).  Ketika  ketentuan  pajak  sering  berubah  atau terlalu kompleks, wajib pajak mungkin merasa bingung atau enggan untuk patuh karena  takut  melakukan  kesalahan.  Oleh  karena  itu,  regulasi  yang  sederhana dan stabil sangat penting untuk mendorong kepatuhan yang lebih baik.

## Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Sanksi  perpajakan  merupakan  instrumen  yang  digunakan  untuk menegakkan  kepatuhan.  Keberadaan  sanksi  yang  tegas  dan  konsisten  dapat menjadi  deterrent  bagi  perilaku  non-kepatuhan  (Khodijah,  et  al.,  2021).  Wajib pajak  yang  mengetahui  adanya  konsekuensi  serius  jika  tidak  mematuhi peraturan  pajak  akan  cenderung  lebih  patuh.  Namun,  efektivitas  sanksi  juga tergantung pada penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Sanksi yang diterapkan  secara  konsisten  dan transparan akan meningkatkan  rasa  keadilan dan kepatuhan di kalangan wajib pajak.

## Interaksi antara Pemahaman, Ketentuan, dan Sanksi Perpajakan
Pemahaman  pajak,  ketentuan  pajak,  dan  sanksi  perpajakan  saling berinteraksi  dalam  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak.  Pemahaman  yang baik  tentang  ketentuan  pajak  dan  sanksi  yang  diterapkan  akan  meningkatkan kepatuhan,  karena  wajib  pajak  mengetahui  apa  yang  diharapkan  dari  mereka dan  konsekuensi  dari  ketidakpatuhan.  Ketentuan  pajak  yang  jelas  juga memudahkan  pemahaman,  sedangkan  sanksi  yang  efektif  akan  menguatkan pentingnya mematuhi aturan tersebut.

## Studi Kasus di KPP Pratama Depok Sawangan
Studi  kasus  di  KPP  Pratama  Depok  Sawangan  menunjukkan  bahwa pemahaman  pajak,  ketentuan  pajak,  dan  sanksi  perpajakan  secara  signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kebijakan yang mendukung edukasi pajak, penyederhanaan regulasi, dan penegakan sanksi yang adil dapat meningkatkan kepatuhan secara keseluruhan. Temuan ini dapat dijadikan acuan bagi  pembuat  kebijakan  dalam  merancang  strategi  untuk  meningkatkan kepatuhan wajib pajak di masa depan.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  yaitu  kuantitatif  uji  hipotesis  dengan menggunakan  angka  yang  didapat  dari  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  pada  KPP Pratama Depok Sawangan. Sesuai judul penelitian yaitu pengaruh pemahaman pajak, ketentuan pajak,  dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang  Pribadi  di  KPP  Pratama  Depok  Sawangan.  Populasi  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang berdomisili di KPP Pratama Depok, Sawangan.
Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.  Bila  populasi  besar,  dan  peneliti  tidak  mungkin  mempelajari  semua yang ada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti  dapat  menggunakan  sampel  yang  diambil  dari  populasi  itu.  Apa  yang dipelajari  dari  sampel  itu,  kesimpulannya  akan  dapat  diberlakukan  untuk populasi.  Untuk  itu  sampel  yang  diambil  dari  populasi  harus  betul-betul representatif (mewakili).
Statistik  deskriptif  biasanya  digunakan  untuk  menggambarkan  profil  data
Vol. 11, No. 1, Juni 2024
sampel  sebelum  memanfaatkan  teknik  analasis  statistik  yang  untuk  menguji hipotesis.
Untuk menguji kualitas pengumpulan data dalam penelitian ditentukan oleh instrument  pengumpulan  data  nya.  Instrument  itu  dikatakan  berkualitas  dan dapat  dipertanggung  jawabkan  pemakaiannya  bila  sudah  di  uji  validitas  dan reliabilitasnya. Oleh karena itu dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas data.
Uji t digunakan untuk menguji signifikansi antara variabel X dan variabel Y secara persial atau dapat dikatakan uji  t pada  dasarnya menunjukan  seberapa jauh  satu  variabel  independen  secara  individual  dalam  menerangkan  variasi- variasi dependen yang diuji pada tingkat signifikan 0,05.
Uji F pada dasarnya menunjukan apakah semua variabel independen yang dimasukkan  dalam  model  mempunyai  pengaruh  secara  simultan  terhadap variabel dependen.

## HASIL PENELITIAN Uji Statistik Deskriptif
Variabel –  variabel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  meliputi Pemahaman  Pajak  (X ₁ ),  Ketentuan  Pajak  (X ₂ ),  Sanksi  Perpajakan  (X ₃ )  dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) akan di uji secara statistik deskriptif dan  diambil  berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  angket  atau  jawaban  yang diberikan  oleh  responden.  Berikut  disajikan  hasil  analisis  statistik  yang  terlihat dalam tabel 1.
Tabel 1. Analisis Statistik Deskriptif
N Minimum  Maximum  Mean Std. Deviation Pemahaman Pajak 100 28 50  37.25 4.375 Ketentuan Pajak 100 25 50  38.16 4.483 Sanksi Perpajakan 100 20 50  35.71 6.168 Wajib Pajak Orang Pribadi 100 28 50  38.12 4.291 Valid N (listwise) 100
Sumber: Data Diolah Menggunakan Program SPSS, 2024

## Uji Validitas
Uji  validitas  digunakan  untuk  menguji  sah  atau  tidaknya  suatu  kuesioner dimana kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Hasil olah data menunjukkan seluruh instrumen memiliki nilai korelasi lebih besar dari 0.3 (kriteria validitas), maka dapat disimpulkan seluruh instrumen penelitian adalah valid.
Uji Reliabilitas
Tabel 2. Hasil Uji Reabilitas No Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 1 Pemahaman Pajak 0.810 Realibel 2 Ketentuan Pajak 0.853 Realibel 3 Sanksi Perpajakan 0.870 Realibel
Sumber: Data Diolah Menggunakan Program SPSS, 2024
Hasil  olah  data  diketahui  seluruh  variabel  memiliki  nilai  reliabilitas  lebih besar  dari  kriteria  minimum  0.7,  maka  dapat  disimpulkan  seluruhnya  memiliki
Vol. 11, No. 1, Juni 2024
tingkat reliabilitas yang baik.

## Uji Normalitas
Berdasarkan  uji  normalitas  dengan  menggunakan  Kolmogrov-Sminorv Test,  pada  hasil  olah  data  menunjukan  bahwa  angka  statistik  sebesar  0,069 dengan  nilai  Asymp.  Sig.  (2-tailed)  sebesar  0,200  lebih  besar  dari  tingkat signifikansi  yaitu  sebesar  0,05.  Data  populasi  dikatakan  normal  jika  koefisien Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05. Hasil pengujian ini menunjukan data berdistribusi dengan normal.
Uji Regresi Linear
Tabel 3. Hasil Uji Analisi Regresi Linear Berganda
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta (Constant) 15.340 3.857 3.978 .000 Pemahaman Pajak .112 .086 .114 1.309 .194 Ketentuan Pajak .362 .111 .378 3.275 .001 Sanksi Perpajakan .134 .079 .193 1.700 .092

## Sumber: Data Diolah Menggunakan Program SPSS, 2024

## Pemahaman Pajak - Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai regresi sebesar  0.114  dapat  dianalisis  melalui  beberapa  teori  perpajakan.  Salah  satu teori yang relevan  adalah Model Allingham-Sandmo (Tri Wahyuningsih, 2019), yang mengasumsikan bahwa wajib pajak bertindak berdasarkan analisis biaya- manfaat  dalam  memutuskan  untuk  patuh  atau  tidak  patuh.  Dalam  konteks  ini, meskipun pemahaman pajak dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang kewajiban  mereka,  keputusan  akhir  untuk  mematuhi  tetap  sangat  dipengaruhi oleh  faktor-faktor  seperti  probabilitas  deteksi  ketidakpatuhan  dan  besarnya sanksi  yang  mungkin  diterima.  Oleh  karena  itu,  pemahaman  pajak  saja  tidak cukup  untuk  secara  signifikan  mempengaruhi  kepatuhan  jika  risiko  dan konsekuensi dari ketidakpatuhan tidak dianggap cukup mengancam.
Pendekatan psikologis dan sosiologis juga memberikan wawasan penting dalam memahami hasil penelitian ini. Menurut teori perilaku rencana (Theory of Planned  Behavior),  sikap  terhadap  kepatuhan  pajak,  norma  subjektif,  dan persepsi kontrol terhadap perilaku lebih menentukan niat seseorang untuk patuh daripada  pemahaman teknis  tentang  peraturan  pajak  (Septanta,  2018).  Dalam konteks ini, meskipun seseorang memiliki pemahaman yang baik tentang pajak, kepatuhan  mereka  lebih  banyak  dipengaruhi  oleh  sikap  pribadi  terhadap kewajiban  pajak,  tekanan  sosial  dari  lingkungan,  dan  kepercayaan  terhadap institusi perpajakan. Jika kepercayaan terhadap institusi pajak rendah atau ada norma  sosial  yang  mendukung  ketidakpatuhan,  pemahaman  pajak  yang  baik tidak  akan  cukup  untuk  meningkatkan  kepatuhan  secara  signifikan (Supriatiningsih & Jamil, 2021).
Selain itu, hasil penelitian ini menyoroti pentingnya pendekatan yang lebih holistik  dalam  meningkatkan  kepatuhan  pajak.  Simplifikasi  sistem  pajak, penegakan hukum yang lebih tegas, serta kampanye edukasi yang tidak hanya
Vol. 11, No. 1, Juni 2024
fokus pada aspek teknis tetapi juga pada moral dan etika membayar pajak, dapat lebih  efektif.  Kepercayaan  publik  terhadap  pemerintah  dan  penggunaan  dana pajak juga harus ditingkatkan, karena persepsi positif tentang pengelolaan pajak dapat mendorong kepatuhan. Dengan demikian, sementara pemahaman pajak tetap penting, strategi kebijakan harus lebih luas dan mencakup berbagai faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan pajak secara keseluruhan.

## Ketentuan Pajak - Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Hasil  penelitian  yang  menunjukkan  bahwa  ketentuan  pajak  berpengaruh signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  dengan  nilai  regresi sebesar  0.378  dapat  dijelaskan  melalui  teori  perpajakan  yang  berfokus  pada struktur regulasi dan pengaruhnya terhadap perilaku wajib pajak. Salah satu teori yang  relevan  adalah  Teori  Kepatuhan  Pajak  dari  Fischer  Model,  yang mengemukakan  bahwa  faktor  struktural,  seperti  regulasi  pajak  yang  jelas  dan mudah dipahami, sangat penting dalam memengaruhi tingkat kepatuhan (Putri & Afiqoh,  2023;  Ramadhanty  &  Zulaikha,  2020).  Ketentuan  pajak  yang  jelas memberikan panduan yang pasti bagi wajib pajak tentang apa yang diharapkan dari  mereka,  mengurangi  ketidakpastian  dan  kebingungan  yang  bisa  menjadi penghalang kepatuhan. Ketika wajib pajak memahami dengan tepat kewajiban mereka  dan  merasa  bahwa  regulasi  tersebut  adil  dan  transparan,  mereka cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.
Teori  ini  juga  didukung  oleh  pendekatan  administrasi  perpajakan  yang menekankan pentingnya regulasi yang dapat diakses dan dipahami oleh semua wajib  pajak  (Satria,  2017).  Ketentuan  pajak  yang  kompleks  dan  sulit  dipahami dapat menimbulkan kebingungan dan kekhawatiran akan kesalahan, yang pada gilirannya  dapat  menurunkan  tingkat  kepatuhan.  Sebaliknya,  regulasi  yang dirancang  dengan  baik  dan  disosialisasikan  secara  efektif  menciptakan lingkungan  yang  mendukung  kepatuhan  secara  sukarela.  Dengan  nilai  regresi sebesar 0.378, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kejelasan dan keteraturan dalam  ketentuan  pajak  memiliki  dampak  yang  cukup  kuat  dalam  mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka secara benar dan tepat waktu. Selain  itu,  efek  signifikan  dari  ketentuan  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib pajak juga dapat dilihat melalui lensa teori perilaku yang mengakui pentingnya faktor-faktor kontekstual dan instrumental. Teori-teori seperti Theory of Planned Behavior  mengindikasikan  bahwa  persepsi  wajib  pajak  terhadap  regulasi  dan kebijakan sangat mempengaruhi niat dan tindakan mereka (Namarina Supaika & Halimatusadiah,  2023).  Ketika  ketentuan  pajak  dirasa  adil  dan  prosedurnya dianggap mudah diikuti, wajib pajak merasa lebih termotivasi untuk patuh. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan, pembuat kebijakan perlu memastikan bahwa  ketentuan  pajak  tidak  hanya  jelas  dan  konsisten  (Pradnyana  &  Prena, 2019),  tetapi  juga  dirancang  untuk  meminimalkan  beban  administratif  dan meningkatkan rasa keadilan di antara wajib pajak.
Sanksi Perpajakan - Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai regresi sebesar 0.193 dapat dianalisis melalui beberapa teori perpajakan dan konteks praktisnya. Salah satu teori yang relevan adalah Teori Kepatuhan Ekonomi, yang sering kali mengasumsikan bahwa sanksi dan penegakan hukum memiliki peran penting  dalam  mendorong  kepatuhan.  Menurut  Model  Allingham-Sandmo
(Farah,  2020; Mardiasmo, 2019), kepatuhan pajak  ditentukan oleh probabilitas deteksi dan besarnya sanksi. Namun, nilai regresi yang rendah dalam penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun sanksi ada, mereka mungkin tidak cukup kuat atau konsisten diterapkan untuk secara signifikan mempengaruhi perilaku wajib pajak (Khodijah, et al., 2021).
Teori perilaku juga memberikan wawasan penting dalam memahami hasil ini.  Menurut Theory of  Planned Behavior, perilaku seseorang dipengaruhi oleh sikap,  norma  subjektif,  dan  persepsi  kontrol  perilaku  (Ermawati,  2018).  Dalam konteks  ini,  sanksi  mungkin  tidak  cukup  mempengaruhi  kepatuhan  jika  sikap wajib  pajak  terhadap  pajak  negatif  atau  jika  norma  sosial  di  sekitarnya  tidak mendukung  kepatuhan  pajak.  Wajib  pajak  mungkin  juga  merasa  bahwa probabilitas deteksi sangat rendah atau bahwa penegakan hukum tidak adil atau tidak  konsisten,  sehingga  mengurangi  efektivitas  sanksi  sebagai  alat  untuk meningkatkan kepatuhan.
Selain itu, persepsi terhadap keadilan dan efisiensi sistem perpajakan dapat mempengaruhi  dampak  sanksi.  Jika  wajib  pajak  merasa  bahwa  sistem perpajakan  tidak  adil  atau  bahwa  sanksi  diterapkan  secara  tidak  konsisten, mereka  mungkin  kurang  termotivasi  untuk  mematuhi  aturan  meskipun  ada ancaman sanksi (Dewi & Sumaryanto, 2019). Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor lain seperti pemahaman tentang kewajiban pajak dan kepercayaan terhadap pemerintah mungkin lebih signifikan dalam mempengaruhi kepatuhan. Oleh karena itu, pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan pendekatan yang lebih  komprehensif  yang  mencakup  peningkatan  edukasi  pajak,  transparansi dalam  penerapan  sanksi,  serta  upaya  untuk  membangun  kepercayaan  publik terhadap sistem perpajakan.

## Uji Koefisien Determinasi (R²)
Hasil  penelitian  yang  menunjukkan  bahwa  pemahaman  pajak,  ketentuan pajak,  dan  sanksi  perpajakan  berkontribusi  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak orang pribadi dengan nilai determinasi sebesar 30,3% dapat dijelaskan melalui beberapa teori perpajakan. Nilai determinasi ini, atau koefisien determinasi (R²), menunjukkan  bahwa  sekitar  30,3%  variabilitas  dalam  kepatuhan  wajib  pajak dapat dijelaskan oleh ketiga faktor ini. Ini berarti bahwa meskipun faktor-faktor ini signifikan, ada juga faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang tidak dijelaskan dalam model ini.
Menurut  teori  kepatuhan  perpajakan,  seperti  Model  Fischer  dalam (Abdullah  &  Iswara,  2023;  Au,  et  al.,  2022),  kepatuhan  pajak  dipengaruhi  oleh berbagai faktor yang dapat dikelompokkan menjadi faktor ekonomi, sosial, dan psikologis. Pemahaman pajak mencakup aspek pendidikan dan kesadaran wajib pajak  tentang  kewajiban  perpajakan  mereka,  yang  dapat  mengurangi ketidakpastian  dan  meningkatkan  kepatuhan.  Ketentuan  pajak  yang  jelas  dan mudah  dipahami  membantu  mengurangi  kesalahan  dalam  pelaporan  dan pembayaran  pajak,  serta  meningkatkan  kepercayaan  wajib  pajak  terhadap sistem perpajakan. Sanksi perpajakan berfungsi sebagai pencegah (deterrent), meskipun  efektivitasnya  sering  bergantung  pada  konsistensi  dan  persepsi tentang keadilan dalam penerapan sanksi tersebut (Atarwaman, 2020).
Selain  itu,  nilai  determinasi  sebesar  30,3%  mengindikasikan  bahwa pemahaman  pajak,  ketentuan  pajak,  dan  sanksi  perpajakan  adalah  faktor penting, namun tidak satu-satunya faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak.
Faktor  lain  yang  mungkin  berkontribusi  signifikan  termasuk  moral  pajak  (tax morale),  kepercayaan  terhadap  pemerintah,  dan  norma  sosial.  Moral  pajak merujuk pada motivasi intrinsik untuk membayar pajak yang dapat dipengaruhi oleh  persepsi  tentang  keadilan,  transparansi,  dan  akuntabilitas  penggunaan pajak oleh pemerintah. Norma sosial dan budaya di sekitar wajib pajak juga dapat mempengaruhi  sikap  dan  perilaku  mereka  terhadap  kepatuhan  pajak.  Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan pajak secara efektif, pendekatan yang holistik  dan  integratif  diperlukan,  yang  mencakup  pendidikan  pajak,  reformasi regulasi,  penegakan  hukum  yang  adil,  serta  upaya  untuk  membangun kepercayaan dan moral pajak yang tinggi di masyarakat.

## Uji Statistik F
Hasil  penelitian  yang  menunjukkan  bahwa  pemahaman  pajak,  ketentuan pajak, dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan nilai F hitung sebesar 15.362 dan probabilitas  0.000,  dapat  dijelaskan  melalui  beberapa  teori  perpajakan  yang relevan. Nilai F hitung yang tinggi dan probabilitas yang sangat rendah (p < 0.05) menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan sangat signifikan, artinya ketiga  variabel  independen  tersebut  secara  bersama-sama  memberikan kontribusi yang signifikan terhadap variabel dependen, yaitu kepatuhan pajak.

## KESIMPULAN
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pendekatan  yang  terintegrasi dalam  pengelolaan  perpajakan,  yang  mencakup  pendidikan  pajak  untuk meningkatkan  pemahaman,  regulasi  yang  jelas,  dan  penegakan  sanksi  yang efektif, secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Strategi ini harus diterapkan  secara  simultan  untuk  mencapai  hasil  yang  optimal  dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pajak orang pribadi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, A., & Iswara, U. S. (2023). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Journal of Culture Accounting and Auditing , 2 (1), 57. https://doi.org/10.30587/jcaa.v2i1.5003
Atarwaman, R. J. D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi . 6 (1), 348 –368. https://doi.org/10.1007/978-3-642-56129-0_12
Au,  L.  T.  N.,  Hoang,  H.  T.,  &  Ho,  L.  T.  H.  (2022).  Tax  service  quality  for enterprises: development of a valid measurement scale. Asia-pacific Journal of Business Administration. https://doi.org/10.1108/apjba-01-2021-0033
Dewi,  N.  T.,  &  Sumaryanto.  (2019).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak, Pemahaman  Wajib  Pajak,  Kualitas  Pelayanan,  Tarif  Pajak  dan  Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi , 1-12.
Ermawati,  N.  (2018). Pengaruh  Religiusitas,  Kesadaran  Wajib  Pajak  Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Nanik Ermawati Jurusan Akuntansi Universitas Muria Kudus . 2018 , 106 –122.
Farah, R. N. (2020). Pengaruh Penerapan e-Filling, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, e-ISSN: 2460-0585 Vol. 9 No. 3 Maret 2020 Hal.
Vol. 11, No. 1, Juni 2024
1-21.
Khodijah,  S.,  Barli,  H.,  &  Irawati,  W.  (2021).  Pengaruh  Pemahaman  Peraturan Perpajakan,  Kualitas  Layanan  Fiskus,  Tarif  Pajak  dan  Sanksi  Perpajakan terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi. JABI  (Jurnal  Akuntansi Berkelanjutan Indonesia) , 4 (2), 183.
https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p183-195
Mardiasmo.  (2019).  Perpajakan  (Dian  Arum  (ed.);  2019th  ed.).  Penerbit  Andi Yogyakarta.
Namarina Supaika, C. A. Z., & Halimatusadiah, E. (2023). Pengaruh Sosialisasi Pajak  dan  Sanksi  Perpajakan  terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak. Bandung Conference Series: Accountancy , 3 (1). https://doi.org/10.29313/bcsa.v3i1.6676
Pradnyana, I., & Prena, P. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan  Pemahaman  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  (Kpp)  Pratama  Denpasar  Timur. Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi. Bisnis Dan Akuntansi) , 18 (1), 56 –65. Putri, S. H., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Journal of Culture Accounting and Auditing , 2 (1), 57. https://doi.org/10.30587/jcaa.v2i1.5003
Ramadhanty,  A.,  &  Zulaikha.  (2020).  Pengaruh  Pemahaman  Tentang Perpajakan,  Kualitas  Pelayanan  Fiskus,  Sistem  Transparansi  Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Diponegoro Journal of Accounting , 9 , 1 –12. Satria,  H.  (2017)  Pengaruh  Pemahaman  Pajak,  Ketentuan  Perpajakan  Dan Transparansi  Dalam  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan Perusahaan  Jasa  Konsultan  Konstruksi  Di  Kota  Tanjungpinang. Jurnal Ekonomi Syariah , 4(1), 130-145.
Septanta, R. (2018). Pengaruh Persepsi Kualitas Pelayanan Kantor Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Tarif Pajak dan Aturan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan  Dalam  Melaporkan  Pajak  Penghasilan  di  KPP  Madya Tangerang. Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang , 1 –23. Supriatiningsih,  S.,  & Jamil,  F.  S.  (2021).  Pengaruh  Kebijakan  E-Filing,  Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang  Pribadi. Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  Kesatuan , 9 (1),  191 –200. https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i1.560
Tri Wahyuningsih. (2019). Analisis Dampak Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas  Pelayanan  Fiskus,  Dan  Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen (JSAM) , 1 (3), 192 –241. Zuhdi,  M.  I.,  Suryadi,  D.,  &  Yuniati.  (2019).  Pengaruh  Modernisasi  Sistem Administrasi  Perpajakan,  Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang  Pribadi  Pada  Kpp  Pratama  Bandung. Jurnal  Ekonomi  Manajemen Sistem Informasi , 1 (3), 229 –237. https://doi.org/10.31933/jemsi.v1i3.103