Nusantara Journal of Islamic Studies P-ISSN : 2745-9608       E- ISSN : 2722-2535 Vol. 1  No. 2  September 2020 http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/NJIS/index

## KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN DANA DESA TERKAIT PENANGANAN PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DESA NOMOR 6  TAHUN 2020 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
1 Isro Puad
1 STAI Cendekia Insani-Situbondo, Indonesia.

## Abstrak
Pemerintah  Desa  sebagai  badan  kekuasaan  terendah  memiliki  wewenang  asli  untuk  mengatur  rumah  tangga  sendiri  juga memiliki wewenang dan kekuasaan sebagai pelimpahan secara bertahap dari pemerintahan di atasnya yakni pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dalam rangka merespon Covid-19 di wilayah Indonesia terhadap kesehatan dan keselamatan jiwa, perlu dilakukan penyesuaian  sementara  pada  persyaratan  penyaluran  dan  penggunaan  Dana  Bagi  Hasil,  Dana  Alokasi  Umum,  dan  Dana  Insentif Daerah dengan tetap berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan dapat dipertanggungjawabkan
Rumusan  dalam  penelitian  ini  adalah  Bagaimana  penggunaan  dana  desa  terkait  penanganan  pandemi  Covid-19  berdasarkan Peraturan  Menteri  Desa  Nomor  6  Tahun  2020  Tentang  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  dan  Bagaimana  sanksi  hukum  terhadap penyalahgunaan  dana  desa  terkait  penanganan  Pandemi  Covid-19.  Jenis  penelitian  yang  dilaksanakan  adalah  penelitian  hukum normatif,  yaitu  penelitian  terhadap  asas-asas  hukum,  penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  Undang-Undang  (Statute Approach).
Berdasarkan uraian pembahasan penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan yaitu penyaluran dana desa terkait penanganan Covid-19 berdasarkan Permendes Nomor 6  Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan  Dana  Desa pada ayat (2) tercantum  dalam Lampiran  II  yaitu  Penggunaan  Dana  Desa  diprioritaskan  untuk  membiayai  padat  karya  tunai  di  Desa.  Padat  karya  tunai  di  desa merupakan kegiatan pemberdayaan keluarga miskin, pengangguran, dan keluarga dengan balita gizi buruk yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting. Sanksi hukum terhadap penyalahgunaan dana desa terkait penanganan Pandemi Covid- 19  diatur  pada  pasal  2  ayat  (1)  undang-undang  No.20  Tahun  2001  Tentang  Perubahan  Atas  UU  No.31  Tahun  1999  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun  dan  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan  denda  paling  sedikit  Rp.200.000.000  (dua  ratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).   Pasal  2 ayat  (2)  UU Pidana  Korupsi menyatakan bahwa dalam  hal  tindak pidana  korupsi Sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

## Kata kunci
Penggunaan Dana Desa Terkait Penanganan Pandemi Covid-19
1.   Pendahuluan
Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional agar laju  pembangunan  daerah  serta  laju  pembangunan desa  dan  kota  semakin  seimbang  dan  serasi.  Namun pembangunan  nasional  pada  pelaksanaannya  masih dihadapkan  dengan  masalah  pokok  pembangunan seperti  ketimpangan  pembangunan  antara  desa  dan kota  di  Indonesia.  Ketimpangan  tersebut  terjadi karena  banyak  faktor  yang  mempengaruhinya sehingga pembangunan di Indonesia tidak merata dan berdampak  pada  tingginya  kemiskinan  di  Indonesia. Maka  dari  itu,  perlu  dilakukan  upaya  pemerataan pembangunan  yaitu  dengan  mulai  memfokuskan pembangunan pada seluruh daerah  hingga pada desa – desa di Indonesia
Pemerintah  Desa  sebagai  badan  kekuasaan terendah  memiliki  wewenang  asli  untuk  mengatur
rumah  tangga  sendiri  juga  memiliki  wewenang  dan kekuasaan  sebagai  pelimpahan  secara  bertahap  dari pemerintahan di atasnya yakni pemerintah daerah dan pemerintah  pusat.      Otonomi  desa  merupakan  hak, wewenang  dan  kewajiban  untuk  mengatur  dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat(Saparin, 2009).
Dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa, berbagai  regulasi  turunan  undang-undang  telah diterbitkan  untuk  mengatur  berbagai  hal  agar pembangunan  desa  dapat  berjalan  sebagaimana amanat  Undang-Undang  Desa.  Regulasi  tersebut tertuang  di  dalam  berbagai  tingkatan,  dimulai  dari peraturan  pemerintah,  peraturan  menteri  terkait (Peraturan  Menteri  Keuangan,  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri,  dan  Peraturan  Menteri  Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi), hingga  peraturan  pelengkap  yang  diterbitkan  oleh daerah.     Agar     berbagai     peraturan     pelaksanaan
( Undang-Undang Desa tersebut dapat diimplementasikan dengan baik, maka perlu dilakukan penyelarasan dalam  penyusunan  kebijakan di masing-masing kementerian, yang ditujukan untuk meningkatkan  efisiensi,  efektivitas,  transparansi,  dan akuntabilitas pemanfaatan Dana Desa
Sehubungan  dengan  merebaknya  wabah  Corona Virus  Disease  2019  (Covid-19)  di  Indonesia, diperlukan  adanya  respon  tanggap  dari  Pemerintah untuk  melindungi  kesehatan  dan  keselamatan  jiwa. Pandemi  Corona  Virus  Disease  (Covid-19)  adalah skala  penyebaran  penyakit  Corona  Virus  Disease (Covid-19)   yang   terjadi  secara   global   di    seluruh dunia.  Dalam  rangka  merespon  Covid-19  di  wilayah Indonesia  terhadap  kesehatan  dan  keselamatan  jiwa, perlu dilakukan penyesuaian sementara pada persyaratan  penyaluran  dan  penggunaan  Dana  Bagi Hasil,    Dana    Alokasi    Umum,    dan    Dana    Insentif Daerah  dengan  tetap  berpegang  teguh  pada  prinsip kehati-hatian  dan  dapat  dipertanggungjawabkan; Perlunya  payung  hukum  yang  akomodatif  dan aplikatif dalam rangka penyesuaian terhadap penyaluran  dan  penggunaan  Dana  Bagi  Hasil,  Dana Alokasi  Umum,  dan  Dana  Insentif  Daerah  untuk merespon  Covid-19  dalam  bentuk  Peraturan  Menteri Keuangan.  Penetapan  Peraturan  Menteri  Keuangan tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana  Alokasi  Umum,  dan  Dana  Insentif  Daerah Tahun    Anggaran    2020    dalam    Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19);
Maka  saya  tertarik  melakukan  penelitian  tentang dana   desa   2020   dalam   Rangka   Penanggulangan Corona    Virus    Disease    2019    (Covid-19)    dalam penulisan  hukum  yang  berjudul  “Kajian  Yuridis Terhadap    Penggunaan    Dana    Desa    Terkait Penanganan Pandemi Covid-19
Berdasarkan
Peraturan   Menteri   Desa   Nomor   6   Tahun   2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa”.

## 3 .  Metode
Metode penelitian hukum adalah sebagai  cara kerja  ilmuan  yang  salah  satunya  ditandai  dengan penggunaan  metode.  Secara  harfiah  mula-mula metode  diartikan  sebagai  suatu  jalan  yang  harus ditempuh  menjadi  penyelidikan  atau  penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu(JohnyIbrahim, 2016).   Metode penelitian hukum  merupakan  suatu  cara  yang  sistematis dalam melakukan sebuah penelitian(Mohammad, 2004).  Secara lebih lanjut Soerjono menerangkan bahwa    “Penelitian    hukum    merupakan    suatu kegiatan  ilmiah,  yang  didasarkan  pada  metode,
sistematika  dan  pemikiran  tertentu,  yang bertujuan  untuk  mempelajari  satu  atau  beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya(Soerjono
Soekanto, 2012). Metode  penelitian  merupakan  faktor  penting menyusun suatu karya ilmiah dalam bentuk skipsi. Dalam  penulisan  skripsi  ini  metode  yang digunakan untuk menganalisa terhadap isu hukum agar  benar,  sehingga  dalam  pengambilan kesimpulan  nantinya  juga  dapat  diperoleh gambaran  yang  tepat.  Oleh  karena  itu  untuk mencapai tujuan tersebut, dimana akan diuraikan sub-sub  penggunaan  metode  penelitian  dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:
1.    Jenis Penelitian Jenis  penelitian  yang  akan  digunakan  dalam skripsi  ini  adalah  Pendekatan  yuridis  normatif. Menurut  Soerjono  Soekanto  pendekatan  yuridis normatif  yaitu  penelitian  hukum  yang  dilakukan dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data sekunder  sebagai  bahan  dasar  untuk  diteliti dengan  cara  mengadakan  penelusuran  terhadap peraturan-peraturan  dan  literatur-literatur  yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti(Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2011).
2.    Metode Pendekatan Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai  isu  yang  sedang  dicoba  untuk  dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini  adalah  pendekatan  peraturan  perundang- undangan (statue aproach) (Marzuki, 2008).  Suatu penelitian  normatif  tentu  harus  menggunakan pendekatan  perundang-undangan,  karena  yang akan  diteliti  adalah  berbagai  aturan  hukum  yang menjadi  fokus  sekaligus  tema  sentral  suatu penelitian
Selain  itu  peneliti  menggunakan  metode pendekatan  secara  Konseptual  (Conceptual Approach)  penulis  gunakan  untuk  menelaah beberapa  konseptual  dari  pandangan  para  ahli hukum  guna  membangun  suatu  argumentasi hukum  dalam  memecahkan  terhadap  isu hukumnya.    Sedangkan    pendekatan    secara Undang-Undang  (Statutute  Approach)  penulis gunakan  untuk  melakukan  telaah  terhadap peraturan  Perundang-Undangan  yang  berkaitan dengan isu hukum yang akan dipecahkan.
3.    Sumber Data Atau Bahan Hukum
Sumber  data  atau  bahan  hukum  yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah : a.    Bahan    hukum    primer    yang    berupa peraturan     perundang     –     undangan,     seperti Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia Nomor  6  Tahun  2020  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Nomor  11  Tahun 2019  Tentang  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa Tahun 2020
b.    Bahan    hukum    sekunder    yang    berupa doktrin – doktrin dan buku – buku yang berkaitan dengan  masalah  Penggunaan  Dana  Desa  Terkait Penanganan      Covid-19  Berdasarkan  Peraturan Menteri  Desa  Nomor  6  Tahun  2020  Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
c.        Bahan  hukum  tersier  yang  berupa  karya ilmiah,  website  mengenai  tentang  Penggunaan Dana    Desa    Terkait    Penanganan         Covid-19 Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Desa  Nomor  6 Tahun  2020  Tentang  Prioritas  Penggunaan  Dana Desa.  Melalui  studi  kepustakaan,  yaitu  dilakukan dengan  cara  mempelajari  dan  mengkaji  berbagai buku,  dokumen,  dan  peraturan  perundang  – undangan  yang  berkaitan  dengan  masalah  yang diteliti,  yaitu  Penggunaan  Dana  Desa  Terkait Penanganan  Pandemi  Covid-19  Berdasarkan Peraturan  Menteri  Desa  Nomor  6  Tahun  2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
4.    Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Teknik
pengumpulan bahan hukum dimaksudkan  untuk  memperoleh  bahan  hukum dalam  penelitian.  Teknik  pengumpulan  bahan hukum  yang  mendukung  dan  berkaitan  dengan pemaparan  penelitian  ini  adalah  studi  dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat  pengumpulan  bahan  hukum  yang  dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan  content  analisys.      Teknik  ini berguna  untuk  mendapatkan  landasan  teori dengan  mengkaji  dan  mempelajari  buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan,  arsip  dan  hasil  penelitian  lainnya  baik cetak  maupun  elektronik  yang  berhubungan dengan
Penggunaan Dana Desa Terkait Penanganan Pandemi Covid-19.
5.    Teknik Analisis Bahan Hukum Peter  Mahmud  Marzuki  yang  mengutip pendapat Philipus M.Hadjon memaparkan metode deduksi   sebagaimana   silogisme   yang   diajarkan
oleh  Aristoteles.  Penggunaan  metode  deduksi berpangkal  dari  pengajuan  premis  mayor (pernyataan  yang  bersifat  umum).  Kemudian diajukan  premis  minor  (bersifat  khusus),  dari kedua  premis  itu  kemudian  ditarik  suatu kesimpulan atau conclusion. Akan tetapi di dalam argumentasi  hukum,  silogisme  hukum  tidak sesederhana  silogisme  tradisional.   Penelitian  ini menggunakan  teknik  analisis  data  dengan  logika deduktif,  logika  deduktif  atau  pengolahan  bahan hukum  dengan  cara  deduktif  yaitu  menjelaskan suatu  hal  yang  bersifat  umum  kemudian menariknya  menjadi  kesimpulan  yang  lebih khusus.

## 2.   Hasil dan Pembahasan
1.    Penggunaan  dana  desa  terkait  penanganan Pandemi Covid-19 berdasarkan Permendes Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Permendesa    PDTT    6    tahun    2020    tentang Perubahan  Atas  Permendesa  PDTT  11  tahun  2019 tentang  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  tahun  2020 memiliki  latar  belakang  hukum  yaitu  Peraturan Pemerintah   Pengganti   Undang-Undang   Nomor   1 Tahun   2020   tentang   Kebijakan   Keuangan   untuk Penanganan  dan  Penyebaran  Pandemi  Corona  Virus Disease    2019    (COVID-19)    di    Desa    melalui penggunaan   Dana   Desa   dapat   digunakan   untuk bantuan  langsung  tunai  kepada  penduduk  miskin  di desa, sehingga perlu penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
Ketentuan  penting  dan  baru  dalam  Permendesa PDTT    6    tahun    2020    tentang    Perubahan    Atas Permendesa  PDTT  11  tahun  2019  tentang  Prioritas Penggunaan  Dana  Desa  tahun  2020  adalah  dalam Pasal 8A yaitu:
1.    Bencana   nonalam   sebagaimana   dimaksud dalam  Pasal  8  ayat  (1)  huruf  d  merupakan  bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran  penyakit  yang  mengancam  dan/atau menimpa  warga  masyarakat  secara  luas  atau  skala besar, paling sedikit berupa:
a.    Pandemic    Corona    Virus    Disease    2019 (COVID-19);
b.    Pandemi flu burung; c.    Wabah penyakit Cholera; dan/atau
d.    Penyakit menular lainnya.
2.    Penanganan   dampak   pandemi   COVID-19 sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  berupa BLT-Dana  Desa  kepada  keluarga  miskin  di  Desa
(2020)
(
sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
3.    Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat  (2)  yang  menerima  BLT-Dana  Desa  merupakan keluarga   yang   kehilangan   mata   pencaharian   atau pekerjaan,     belum     terdata     menerima     Program Keluarga   Harapan   (PKH),   Bantuan   Pangan   Non Tunai  (BPNT),  dan  kartu  pra  kerja,  serta  yang mempunyai  anggota  keluarga  yang  rentan  sakit menahun/kronis.
4.  Mekanisme  pemberian  BLT-Dana  Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Berdasarkan       Permenkeu       19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan DBH, DAU, dan DID   TA   2020   dalam   rangka   Penanggulangan COVID-19  bahwa  penggunaan  dana  desa  terkait penanganan Covid-19 berdasarkan Permendes Nomor 6  Tahun  2020  Tentang  Prioritas  Penggunaan  Dana Desa diatur pada bab III Pasal 5 yaitu:
1.      DBH  CHT  yang  dialokasikan  untuk  bidang kesehatan    sebagaimana    diatur    dalam    Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor  7/PMK.07/2020  tentang Penggunaan,  Pemantauan,  dan  Evaluasi  Dana  Bagi Hasil Cukai Hasil  Tembakau, dapat digunakan untuk kegiatan pencegahan danjatau penanganan Covid-19.
2.    DBH  SDA  Migas  dalam  rangka  otonomi khusus yang dialokasikan untuk bidang kesehatan dan untuk  perbaikan  gizi  sebagaimana  diatur  dalam undang-undang  mengenai  otonomi  khusus  Provinsi Papua   dan   Papua   Barat,   dapat   digunakan   untuk kegiatan pencegahan danjatau penanganan Covid-19.
3.  DID        diprioritaskan        untuk        kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19.
Penyaluran dana desa terkait penanganan Covid- 19  berdasarkan  Permendes  Nomor  6  Tahun  2020 Tentang  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  pada  ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yaitu:
Penggunaan  Dana  Desa  diprioritaskan  untuk membiayai  padat  karya  tunai  di  Desa.  Padat  karya tunai  di  desa  merupakan  kegiatan  pemberdayaan keluarga miskin, pengangguran, dan keluarga dengan balita  gizi  buruk  yang  bersifat  produktif  berdasarkan pemanfaatan  sumber  daya  alam,  tenaga  kerja,  dan teknologi    lokal    dalam    rangka    mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting.
1.    Padat Karya Tunai Desa adalah
a.    diprioritaskan bagi:
1)    anggota keluarga miskin;
2)   penganggur;
3)    setengah penganggur; dan
b.    anggota  keluarga  dengan  balita  gizi  buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (stunting);
c.    memberikan kesempatan kerja sementara; d.      menciptakan  kegiatan  yang  berdampak  pada peningkatan       pendapatan       tanpa       sepenuhnya menggantikan pekerjaan yang lama;
e.  mekanisme  dalam  penentuan  upah  dan pembagian  upah  dibangun  secara  partisipatif  dalam musyawarah Desa;
f.    berdasarkan   rencana   kerja   yang   disusun sendiri oleh Desa sesuai dengan kebutuhan lokal; dan g.    difokuskan     pada     pembangunan     sarana prasarana perdesaan atau pendayagunaan sumberdaya alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat.
2.    Manfaat Padat Karya Tunai Desa a.  menyediakan        lapangan        kerja        bagi penganggur,  setengah  penganggur,  keluarga  miskin, dan   keluarga   dengan   balita   gizi   buruk   dan/atau kekurangan gizi kronis (stunting);
b.    menguatkan rasa kebersamaan, keswadayaan, gotong-royong dan partisipasi masyarakat;
c.      mengelola  potensi  sumberdaya  lokal  secara optimal;
d.      meningkatkan  produktivitas,  pendapatan  dan daya beli masyarakat Desa; dan
e.    mengurangi   jumlah   penganggur,   setengah penganggur,  keluarga  miskin  dan  keluarga  dengan balita  gizi  buruk  dan/atau  kekurangan  gizi  kronis (stunting).
Berdasarkan    Permenkeu    19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan DBH, DAU, dan DID    TA    2020    dalam    rangka    Penanggulangan COVID-19  bahwa  Penyaluran  dana  desa  terkait penanganan Covid-19 berdasarkan Permendes Nomor 6  Tahun  2020  Tentang  Prioritas  Penggunaan  Dana Desa diatur pada bab II Penyaluran Pasal 4 yaitu:
1.    Penyaluran   DBH   SDA   triwulan   II   dan triwulan  III  dan  penyaluran  DAU  bulan  Mei  2020 sampai   dengan  September  2020  Tahun  Anggaran 2020 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a.    Pemerintah    Daerah    telah    menyampaikan Laporan Kinerja Bidang Kesehatan untuk pencegahan dan/atau penanganan Covid-19; dan
b.    Laporan  Kinerja  Bidang  Kesehatan  untuk pencegahan      dan/atau      penanganan       Covid-19 menunjukkan realisasi pelaksanaan kegiatan.
2.    Penyaluran DID Tahap I dan Tahap II Tahun Anggaran 2020 untuk Kelompok Kategori Pelayanan Dasar  Publik  Bidang  Kesehatan  dilaksanakan  secara bersamaan paling cepat bulan Maret 2020 dan paling lambat bulan Juni 2020.
Pemerintah  juga  telah  menyusun  mekanisme penyaluran   BLT   Dana   Desa   yang   dimuat   dalam
salinan  Permen  Desa  PDTT  Nomor  6  Tahun  2020. Mekanisme ini dibuat agar program dapat dilaksanakan  dengan  tepat  sasaran  dan  tepat  guna. Berikut  adalah  mekanisme  penyaluran  BLT  Dana Desa beserta alokasinya, yang perlu diketahui.
1.    Pertama,  untuk  desa  yang  menerima  Dana Desa  sebesar  Rp  800  juta,  alokasi  BLT  maksimal sebesar 25 persen dari jumlah Dana Desa.
2.    Selanjutnya,   mekanisme   penyaluran   BLT Dana  Desa  yang  mendapatkan  besaran  Rp  800  juta hingga   Rp   1,2   miliar,   bisa   mengalokasikan   BLT maksimal 30 persen.
3.    Ketiga, bagi desa yang menerima Dana Desa Rp  1,2  miliar  atau  lebih  akan  mengalokasikan  BLT maksimal sebesar 35 persen.
4.  Sedangkan,  desa  yang  memiliki  jumlah keluarga   miskin   lebih   besar   dari   anggaran   yang diterima,  bisa  mengajukan  penambahan  dana  setelah disetujui oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
5.    Berdasarkan    Permen    yang    telah    dibuat, mekanisme  penyaluran  BLT  Dana  Desa  ke masyarakat   akan   dilaksanakan   oleh   pemerintah daerah  melalui  metode  non-tunai  (cashless).  Dalam hal  ini,  Kepala  Desa  berlaku  sebagai  penanggung Jawab penyaluran BLT.
6.    Selanjutnya,  jangka  waktu  penyaluran  BLT bisa dilakukan selama 3 bulan, terhitung  sejak April 2020.
7.    Setiap keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa akan mendapatkan uang sebesar Rp 600 ribu per bulan.
Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia Nomor  6  Tahun  2020  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 pada  Bab  I  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  yaitu melakukan        pengawasan        dan        pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
1.    Pemantauan berbasis komunitas;
2.    Audit berbasis komunitas;
3.    Pengembangan unit pengaduan di Desa;
4.    Pengembangan bantuan hukum dan paralegal
Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
5.    Pengembangan kapasitas paralegal Desa; 6.    Penyelenggaraan  musyawarah  Desa  untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
7.  Kegiatan  lainnya  yang  sesuai  dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa
2.    Sanksi   Hukum   Terhadap   Penyalahgunaan Dana Desa Terkait Penanganan Pandemi Covid-19
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  menurut  Pasal  2 dan  Pasal  3  Undangundang  Nomor  30  Tahun  2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya  bersifat  independen  dan  bebas  dari pengaruh        kekuasaan        manapun.        11Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  dibentuk  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang Komisi  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK diberi  amanat  melakukan  pemberantasan  korupsi secara  profesional,  intensif,  dan  berkesinambungan. KPK  merupakan  lembaga  negara  yang  bersifat independen,  yang  dalam  melaksanakan  tugas  dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  adalah  lembaga negara  yang  bersifat  independen  yang  dalam melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  bebas  dari kekuasaan manapun. Pimpinan komisi pemberantasan korupsi atau biasa disingkat KPK ini, terdiri dari lima orang  yang  merangkap  sebagai  anggota  yang semuanya  merupakan  pejabat  negara.  Pimpinan tersebut  terdiri  atas  unsur  masyarakat  dan  unsur pemerintah,  sehingga  pada  sistem  pengawasan  yang dilakukan  oleh  masyarakat  terhadap  kinerja  komisi pemberantasan korupsi dalam melakukan penyelidikan,  penyidikan  serta  penuntutan  terhadap pelaku  tindak  pidana  korupsi  tetap  melekat  pada komisi pemberantasan korupsi.
Dalam  menangani        kasus        KPK        diberi kewenangan      memperpendek  jalur  birokrasi      dan proses  dalam  penuntutan.  Jadi  KPK  mengambil sekaligus   dua   peranan  yaitu  tugas  Kepolisian  dan Kejaksaan  yang  selama  ini  tidak  berdaya  dalam memerangi korupsi. Disamping itu dalam Pasal 8 ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang Komisi  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK diberi kewenangan   untuk   melakukan   pengawasan, penelitian,  atau  penelaahan  terhadap  instansi  yang menjalankan  tugas  dan  wewenang  yang  berkaitan dengan  pemberantasan  korupsi  dan  instansi  yang dalam  melaksanakan  pelayanan  publik.  KPK  telah membentuk  satgas  penyelidikan  yang  bertugas memonitor  terkait  penggunaan  dan  penyaluran anggaran    Covid-19,    Pembentukan    satgas    itu berangkat  dari  pemetaan  KPK  terhadap  empat  titik rawan  tindak  pidana  korupsi  terkait  penanganan Covid-19.
(2020)
(
Empat  titik  rawan  yang  dipetakan  KPK  adalah pengadaan  barang  dan  jasa,  pengalokasian  Anggaran Pendapatan  Belanja  Negara  (APBN)  dan  Anggaran Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD),  pemberian sumbangan  dari  pihak  ketiga,  dan  pendistribusian bantuan  sosial.  Salah  satunya  bekerja  sama  dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  (LKPP)  untuk  pendampingan monitoring penggunaan anggaran dan Badan Pegawasan Keuangan dan Pebangunan (BPKP) untuk melakukan pengawasan. Kemudian, membuat pedoman pemberian/penerimaan uang/barang bukan gratifikasi,  koordinasi  dengan  pemerintah  pusat  dan daerah  terkait  alokasi  anggaran  penanganan  Covid- 19,  pengawasan  anggaran  pemda,  dan  koordinasi dengan  Kementerian  Sosial  untuk  mengoptimalkan pemanfaatan NIK untuk distribusi bansos.
Tindak  pidana  korupsi  atau  yang  disebut  juga suatu  perbuatan  memperkaya  diri  sendiri  atau  suatu golongan  merupakan  suatu  tindakan  yang  sangat merugikan  orang  lain,  bangsa  dan  negara.  Adapun unsur-unsur  tindak  pidana  korupsi  bila  dilihat  pada ketentuan  pasal  2  ayat  (1)  undang-undang  No.20 Tahun   2001   Tentang   Perubahan   Atas   UU   No.31 Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi,  yaitu:  pasal  2  ayat  (1)  UU  Tindak  Pidana Korupsi  “TPK”  yang  menyatakan  bahwa  Tindak Pidana  Korupsi  adalah  “setiap  orang  yang  melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi  yang  dapat merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan  denda  paling  sedikit Rp.200.000.000  (dua  ratus  juta  rupiah)  dan  paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Pasal  2  ayat  (2)  UU  Pidana  Korupsi  menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi Sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (2)  dilakukan  dalam  keadaan tertentu,  pidana  mati  dapat  dijatuhkan.  Yang dimaksud dengan “keadaaan tertentu” yang dimaksud dengan  'keadaan  tertentu'  dalam  ketentuan  ini dimaksudkan  sebagai  pemberatan  bagi  pelaku  tindak pidana  korupsi  apabila  tindak  pidana  tersebut dilakukan  pada  waktu  negara  dalam  keadaan  bahaya sesuai  dengan  undang-undang  yang  berlaku,  pada waktu  terjadi  bencana  alam  nasional,  sebagai pengulangan  tindak  pidana  korupsi,  atau  pada  waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter . Berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  di  atas, sebenarnya korupsi dapat dicegah dengan menjatuhkan hukuman seberat-beratnya  seperti hukuman  mati  dalam  ketentuan  pasal  diatas.  Satu- satunya  cara  untuk  menanggulangi  masalah  korupsi
yaitu  dengan  memberikan  hukuman  seberat- beratnya,  salah  satunya  yaitu  dengan  diberikan hukuman  mati.  Hanya  saja  dalam  pelaksanaannya, pada  umumnya  hampir  tidak  ada  Hakim  yang menjatuhkan  pidana  mati  karena  dikaitkan  dengan alasan yang memberatkan maupun meringankan dan faktor  meringankannya  jauh  lebih  dominan  dilihat dari  batas  hukuman  tertinggi,  pendidikan,  dan  lain- lain(Monang  Siahaan,  2014).    Ada  3  unsur  tindak pidana korupsi, antara lain:
1. Setiap  orang  adalah  orang  atau  perseorangan atau  termasuk  korporasi.  Dimana  korporasi tersebut  artinya  adalah kumpulan  orang dan/atau  kekayaan  yang  terorganisir,  baik merupakan  badan  hukum  maupun  bukan  badan hukum,  terdapat  pada  ketentua  umum  Undang- undang No.31 tahun1999 pasal 1 ayat (1).
2. Melawan  hukum,  yang  dimaksud  melawan hukum  adalah  suatu  tindakan  dimana  tindakan tersebut bertentangan dengan perturan perundang-  undangan  yang  berlaku.  Karena  di dalam  KUHP  (kitab  undang-undang  hukum pidana)  Buku  kesatu,  aturan  umum  Bab  1 (satu).  Batas-batas  berlakunya  aturan    pidana dalam    perundang-undangan    pasal    1  ayat  (1) suatu perbuatan tidak dapat.
3. Tindakan,    yang    dimaksud    tindakan    dalam pasal  1  ayat  (1)  Undang-undang  No.31  tahun 1999  adalah  suatu  tindakan  yang  dimana dilakukan  oleh  diri    sendiri    atau    orang    lain atau    suatu    korporasi  menyalahgunakan kewenangan,  kesempatan  atau  sarana  yang  ada padanya  karena  jabatan  atau  kedudukan  yang dapat merugikan keuangan Negara  atau perekonomian  negara,  dipidana  dengan  pidana penjara    seumur    hidup    atau    pidana    penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua  puluh)  tahun dan/atau denda paling sedikit Rp  50.000.000,00  (lima    puluh    juta    rupiah) dan    paling    banyak    Rp  1.000.000.000,00 (satu  miliar  rupiah).  Dalam  ketentuan  ini menyatakan bahwa keterangan tentang tindakan  memperkaya  diri  sendiri  atau  orang lain  atau  korporasi  dengan  cara  melakukan tindak  pidana  korupsi merupakan suatu tindakan  yang  sangat  jelas merugikan Negara.

## 3.    Penutup

## 4.1 Kesimpulan
Berdasarkan  apa  yang  telah  diuraikan  dalam skripsi  ini,  maka  penulis  dapat  memberi  beberapa keseimpulan sebagai berikut :
1. Penyaluran      dana      desa      terkait      penanganan Covid-19    berdasarkan    Permendes    Nomor    6 Tahun   2020   Tentang   Prioritas   Penggunaa Dana Desa  pada  ayat  (2)  tercantum  dalam  Lampiran  II yaitu  Penggunaan  Dana  Desa  diprioritaskan  untuk membiayai  padat  karya  tunai  di  Desa.  Padat  karya tunai  di  desa  merupakan  kegiatan  pemberdayaan keluarga  miskin,  pengangguran,  dan  keluarga dengan  balita  gizi  buruk  yang  bersifat  produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya  alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting;
2. Sanksi  hukum  terhadap  penyalahgunaan  dana desa    terkait    penanganan    Pandemi    Covid-19 diatur    pada    pasal    2    ayat    (1)    undang-undang No.20  Tahun  2001  Tentang  Perubahan  Atas  UU No.31    Tahun    1999    Tentang    Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi,  yaitu  dipidana  dengan pidana  penjara  seumur  hidup  atau  penjara  paling singkat  4  (empat)  tahun  dan  paling  lama  20  (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000  (dua  ratus  juta  rupiah)  dan  paling banyak  Rp.1.000.000.000  (satu  milyar  rupiah). Pasal  2  ayat  (2)  UU  Pidana  Korupsi  menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi Sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (2)  dilakukan dalam  keadaan  tertentu,  pidana  mati  dapat dijatuhkan.
4.2 Saran
Peneliti  Selanjutnya  penggunaan  dana  desa terkait penanganan pandemi covid-19
.
(2020)
(

## D AFTAR PUSTAKA
JohnyIbrahim. (2016). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif . Bayu Publlishing.
Marzuki, P. M. (2008). Penelitian Hukum . Kencana.
Mohammad, A. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung . PT. Citra Aditya Bakti.
Monang Siahaan. (2014). Korupsi Penyakit Sosial yang Mematikan . PT Elex Media Komputindo.
Saparin. (2009). Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa . Ghalia Indonesia.
Soerjono Soekanto. (2012). Pengantar Penelitian Hukum . UI Press.
Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2011). Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) . Rajawali Pers.
Pasal 6 Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Desa.
Peraturan   Menteri   Keuangan   Republik   Indonesia   Nomor   241   Tahun   2014   pasal   1   tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, penjelasan mengenai Desa.