## PENATAAN RUANG

## ACEH BERBASIS ISLAM DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 1

## ISLAMIC-BASED  ACEH  SPATIAL  PLANNING  IN  THE UNITARY STATE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
Arnita, 2 Fikri. 3
Email : arnita@unimal.ac.id , fikri@unsyiah.ac.id

## ABSTRACT
The  Helsinki  MoU  agreement  gave  birth  to  Law  Number  11  of  2006  concerning  the Government of Aceh. In Article 171 Paragraph (1) of Law Number 11 of 2006 it states, "The Aceh Government and district/city Governments have the authority to determine land allotment/spatial use for development purposes guided by statutory regulations." spatial use of Aceh directs spatial use of Aceh in a harmonious, balanced, integrated, sustainable and  environmentally  sound  manner  and  is  based  on  the  philosophy  of  life  and  cultural wisdom of the Acehnese people. The philosophy of life and cultural wisdom of the people of Aceh are inseparable from Islamic values.
Privileges are special powers to carry out religious life, custom, education, and the role of the clergy in establishing regional policies. Therefore, the field of spatial planning in Aceh can be based on Islamic values. According to Islam, spatial planning in the environment is to improve the welfare of the people, maintain environmental sustainability and harmony, which has a strong nuance of Islamic values. Spatial planning seeks to provide efficiency and improve the quality of life, because the human task is to prosper the earth (land) of Allah SWT, not to destroy it.
This  research  approach  is  a  normative  juridical  approach  or  also  known  as  a  doctrinal approach  or  normative  legal  research.  Legal  research  data  sources  can  be  in  the  form  of primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials. Data collection techniques through a statutory approach. After the existence of the Aceh Qanun concerning the 2013-2033 RTRWA, the Aceh spatial planning no longer revives the mukim mosque and  meunasah  as  the  center  of  community  activities.  However,  the  Aceh  Province  has introduced  Islamic  values  in  spatial  planning  through  Asmaul  Husna  pamphlets  along roads in North Aceh and East Aceh, as well as around the fence of the Aceh Governor's Hall.  Likewise  with  the  existence  of  prayer  rooms  in  every  hotel  and  shopping  center. Naming the names of Government Agencies and Shops with Jajo Arabic script.
Even though Aceh's spatial planning is not strictly based on Islamic values, for example gyms such as gyms do not yet show Islamic values, that is, men and women are still mixed. As well as in shopping centers there are no special places for women to breastfeed. Through the revision of the Aceh RTRW which can be done once every five years, so that later a truly
1 Diterima 22 Oktober 2022, Direvisi 02 November 2022
2 Dosen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Provinsi Aceh.
3 Dosen Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Provinsi Aceh.
Islamic-based spatial planning is realized, this is so that it is in accordance with the vision and mission of the Aceh RTRW to create prosperous Acehnese people in accordance with the needs and lives of the Acehnese people.
Keywords:  Spatial Planning, Islam, Republic of Indonesia

## ABSTRAK
Kesepahaman MoU Helsinki melahirkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam Pasal 171 Ayat (1) UU Nomor 11 tahun 2006 menyatakan, “Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan kabupaten/Kota berwenang menetapkan  peruntukan  lahan/  pemanfaatan  ruang  untuk  kepentingan pembangunan dengan berpedoman pada peraturan perundang- undangan” Untuk mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  Aceh,  maka  penataan  ruang  khususnya pemanfaatan  ruang  Aceh  mengarahkan  pemanfaatan  ruang  Aceh  secara  serasi, seimbang, terpadu, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan serta berbasiskan falsafah hidup dan kearifan budaya masyarakat Aceh. Falsafah hidup dan kearifan budaya masyarakat Aceh tidak terlepas dengan nilai-nilai Keislaman.
Keistimewaan  adalah  kewenangan  khusus  untuk  menyelenggarakan  kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Maka dari itu bidang penataan ruang di Aceh dapat berlandaskan nilai-nilai Islam, Menurut  Islam  tata  ruang  dalam  lingkungan  adalah  untuk  meningkatkan kesejahteraan umat, menjaga kelestarian serta keserasian lingkungan hidup, yang bernuansa  kental  akan  nilai  keislaman.  Penataan  ruang  berupaya  memberi dayaguna  dan  peningkatan  kualitas  hidup,  karena  tugas  manusia  adalah memakmurkan bumi (tanah) Allah Swt, bukan merusaknya.
Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif atau disebut juga dengan  pendekatan  doktrinal  atau  penelitian  hukum  normatif.  Sumber  data penelitian hukum dapat berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dan  bahan  non  hukum.  Teknik  pengumpulan  data  melalui  pendekatan Perundang-undangan. Setelah adanya Qanun Aceh tentang RTRWA Tahun 2013- 2033  maka  penataan  ruang  Aceh  tidak  lebih  menghidupkan  masjid  mukim  dan meunasah sebagai sentral kegiatan masyarakat. Akan tetapi Provinsi Aceh sudah memperkenalkan nilai-nilai Islam dalam penataan ruang melalui pamplet-pamplet Asmaul Husna ada yang di sepanjang Jalan di daerah Aceh Utara dan Aceh Timur, serta di sekitar keliling bangunan pagar Pendopo Gubernur Aceh. Demikian juga dengan  adanya  Mushalla-Mushalla  di  setiap  Hotel  dan  Pusat  Perbenjaan. Penamaan nama-nama Instansi Pemerintahan dan Toko-toko dengan tulisan Arab jawo.
Meskipun  Penataan  ruang  Aceh  belum  secara  kaffah  berlandaskan  nilai- nilai  Keislaman,  misalkan  tempat  kebugaran  seperti  tempat  Fitnes  yang  belum menunjukkan nilai-nilai Islam yaitu, masih berbaurnya laki-laki dan perempuan. Serta  di  Pusat-pusat  perbelanjaan  belum  tersedianya  tempat  khusus  bagi  kaum perempuan  untuk  menyusui.  Melalui  revisi  RTRW  Aceh  yang  dapat  dilakukan setiap lima tahunan sekali, Agar nantinya terwujud penataan ruang yang benar- benar berbasiskan Islam secara kaffah, hal tersebut supaya sesuai dengan visi dan misi RTRW Aceh mewujudkan masyarakat Aceh yang  sejahatera sesuai dengan kebutuhan dan kehidupan masyarakat Aceh.
Kata Kunci : Penataan Ruang, Islam, Negara Republik Indonesia.

## A. PENDAHULUAN
Tanggal  26  Desember  2022 merupakan  tanggal  bersejarah  bagi masyarakat Aceh, karena pada tanggal tersebut  tepatnya  18  tahun  silam bencana gempa dan tsunami melanda Provinsi  Aceh.  Bencana  tersebut melahirkan  sebuah  momentum  baru bagi  kehidupan  masayarakat  Aceh secara  keseluruhan  terutama  dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh. Setelah bencana gempa dan tsunami di Aceh ketika itu, atas dasar kemanusiaan dari berbagai pihak baik nasional maupun internasional. Timbullah  inisiasi  yang  dipelopori oleh Mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari  mengenai Momerandum  of Understanding (MoU)  antara  Gerakan
Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Republik Indonesia, dimana  kesepakatan  itu  disahkan pada  Tanggal  15  Agustus  2005. Implementasi  MoU  tersebut  adalah menyelesaikan  konflik  secara  damai, menyeluruh,  dan  bermartabat  bagi semua  para  pihak  demi  mewujudkan kehidupan  masyarakat  Aceh  yang demokratis,  adil  dan  sejahtera  dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kesepahaman  MoU  Helsinki melahirkan  Undang-Undang  Nomor 11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan Aceh.  Dalam  Pasal  171  Ayat  (1)  UU Nomor  11  tahun  2006  menyatakan, “P emerintahan Aceh dan Pemerintahan kabupaten/Kota berwenang  menetapkan  peruntukan lahan/  pemanfaatan  ruang  untuk kepentingan  pembangunan  dengan
4 https://www.risalahislam.com/2014/02/pengertian-ulama-yang-sesungguhnya.html, diakses  tanggal  2 Desember 2022 pukul 10.00 wib.
berpedoman pada peraturan perundang- undangan”. Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang Aceh  dituangkan  dalam  Qanun  Aceh Nomor  19  Tahun  2013  tentang Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Aceh Tahun 2013-2033.
Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Aceh, maka penataan ruang khususnya pemanfaatan ruang Aceh mengarahkan  pemanfaatan  ruang Aceh secara serasi, seimbang, terpadu, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan  serta  berbasiskan  falsafah hidup dan kearifan budaya masyarakat Aceh. Falsafah hidup dan kearifan  budaya  masyarakat  Aceh tidak  terlepas  dengan  nilai-nilai Keislaman.  Hak  tersebut  dapat  kita baca  dan  lihat  dalam  adagium  Aceh yang berbunyi,
“Adat ba poe teumerehoem Hukom bak syiah kuala Qanun bak putroe Phang Reusam bak laksamana.”
Yang  mengandung  makna  aturan hukum di Aceh senantiasa bersendikan  nilai  ke  Islaman,  karena kata- kata “syiah kuala”dalam adagium di atas adalah menunjukkan Ulama,  dan  makna  Ulama  secara harfiah adalah orang yang mempunyai ilmu.  Menurut  Ibnu  Asy-Syaikh  Ibnu ‘Utsaimin  menyatakan,  “  Ulama adalah orang yang ilmunya menyampaikan  mereka  kepada  sifat takut  kepada  Allah.” 4 Pengertian Ulama  menurut  Imam  Al-Ghazali dalam Ihya ‘Ulumuddin mengatakan,
“Tradisi  ulama  adalah  mengoreksi penguasa  untuk  menerapkan  hukum Allah...kerusakan  masyarakat  adalah akibat  kerusakan  penguasa,  dan kerusakan  penguasa  itu  akibat kerusakan ulama.” 5
Berdasarkan uraian latar belakang  diatas  maka  penulis  ingin membahas Bagaimana Penataan Ruang  Aceh  Berbasis  Islam  dalam Kerangka Negara Kesatuan Indonesia?

## B. KERANGKA PIKIRAN
Penataan  ruang  adalah  suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 6 Perencanaan tata ruang  adalah  suatu  proses  untuk menentukan  struktur  ruang  dan  pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan  rencana  tata  ruang. 7
Selanjutnya Pemanfaatan ruang adalah  upaya  untuk  mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan  rencana  tata  ruang  melalui penyusunan dan pelaksanaan program  beserta  pembiayaannya. 8 Adapun  pengendalian  pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan  tertib  tata  ruang. 9
Namun, untuk mewujudkan tertib tata ruang, maka terlebih dahulu permasalahan sengketa/konflik
terkait  batas  daerah  harus  sudah terselesaikan. 10 Hal  tersebut  sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor  43  Tahun  2021  tentang Penyelesaian  Ketidaksesuaian  Tata
5 Ibid
6 Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
7 Pasal  1  angka  13  Undang-Undang  Nomor  26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
8 Pasal  1  angka  14  Undang-Undang  Nomor  26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
9 Pasal  1  angka  15  Undang-Undang  Nomor  26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak atas Tanah yang mengamanatkan salah satunya terkait dengan penyelesaian batas daerah definitif. 11 Penataan  ruang  Aceh  juga dapat berbasiskan kepada kekhususan dan keistimewaannya, hal ini dikarenakan Provinsi Aceh
merupakan  salah  satu  provinsi  di Negara  Republik  Indonesia  yang diberikan  otonomi  khusus  sekaligus sebagai  daerah  istimewa.  Mengapa dalam  bingkai  negara  kesatuan  bisa berbeda-beda  otonomi  daerahnya? Jawabannya  sebagaimana  tercantum dalam  Pasal  18  Ayat  (1)  Undang Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  berbunyi berikut di bawah ini;
“Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  dibagi  atas  daerah- daerah  provinsi  dan  daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap- tiap  provinsi,  kabupaten,  dan kota itu mempunyai pemerintahan  daerah,  yang diatur dengan undang- undang.” Yang menguatkan akan kekhususan daerah adalah
sebagaimana bunyi Pasal 18 A Ayat (1) sebagai berikut;
“  Hubungan  wewenang  antara pemerintah pusat dan pemerintahan  daerah  provinsi, kabupaten,  dan  kota,  atau antara provinsi, kabupaten, dan
10 Puslatbang  KHAN  (2022),  Strategi  Pencegahan Sengketa/ Konflik Batas Daerah , Hlm. 26.
11 Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak atas Tanah
kota  diatur  dengan  undang- undang dengan memperhatikan kekhususan
dan keragaman daerah.” 12
Selain  mengakui  kekhususan juga keistimewaan yang ada di daerah, hal  ini  sebagaimana  tertulis  dalam UUD Tahun 1945 berikut ini, “ Negara mengakui  dan  menghormati  satuan- satuan  pemerintahan  daerah  yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang- u ndang.” 13
Berlandaskan aturan dasar bagi sebuah  negara  yang  temaktub  dalam konstitusinya  yaitu  UUD  NRI  Tahun 1945. Maka UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah
Istimewa  Aceh  dan  UU  Nomor  11 Tahun  2006  tentang  Pemerintahan Aceh  merupakan  undang-undang yang mengatur kekhususan bagi Aceh. Kedua-  dua  peraturan  perundang- undangan  tersebut  adalah  legalitas hukum kekhususan dan keistimewaan Aceh.
Keistimewaan adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama,  adat,  pendidikan,  dan peran  ulama  dalam  penetapan kebijakan  daerah.  Maka  dari  itu bidang penataan ruang di Aceh dapat berlandaskan nilai-nilai Islam, dimana adat budaya masyarakat Aceh identik dengan  Islam.  Al- Qur’an  Surah  Al - Furqan Ayat 48 berbunyi, “Dan dialah yang  meniupkan  angin  (sebagai) pembawa  kabar  gembira  sebelum kedatangan  Rahmat  Nya  (hujan)  dan
12 Pasal  18  A  Ayat  (1)  Undang-  Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
13 Pasal  18  B  Ayat  (1)  Undang-  Undang  Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945
kami  turunkan  dari  langit  air  yang sangat bersih.” Selanjutnya pada Ayat 49 Allah Berfirman, “Agar (dengan air itu)  kami  menghidupkan  negeri  yang mati  (tandus),  dan  kami  memberi minum  kepada  sebagian  apa  yang kami ciptakan, (berupa) hewan-hewan ternak  dan  manusia  yang  banyak.” Makna  dari  Suarh  Al-Furqan  adalah hendaklah  manusia  mensyukuri  atas segala  nikmat  yang  telah  Allah  Swt berikan, pembangunan yang dilaksanakan  di  muka  bumi  haruslah memperhatikan kelestarian lingkungan untuk generasi yang akan datang. Serta perencanaan tata ruang, dan  pemanfaatan  tata  ruang  yang tidak merugikan masyarakat, melainkan  pembangunan  tata  ruang dengan  mengacu  pada bottom  up approach , demi kepentingan masyarakat lapisan bawah.
Konsep  penataan  ruang  dalam Islam  dapat  kita  temui  tidak  adanya pembangunan  patung-patung  dalam penataan  ruang  meskipun  sebagai situs atau simbol bersejarah, disebabkan dalam Islam pembangunan  patung-patung  itu adalah  dilarang  oleh  Allah  Swt. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi
wassalam menyatakan,  “barang  siapa  membuat patung sesungguhnya Allah Swt akan menyiksanya  sehingga  ia  memberi nyawa  pada  patung  untuk  selama- lamanya.” (Hadis t riwayat Bukhari). 14 Manusia  dilarang  berbuat  kerusakan di  muka  bumi  sebagaimana  Allah berfirman,  “Dan  Janganlah  kamu berbuat  kerusakan  di  bumi  (setelah
14 https://plano04.blogspot.com/2011/11/konsep- perencanaan-tata-ruang-di-dalam.html , diakses, pada tanggal 2 Desember 2022, pukul 12. 35 wib.
diciptakan)  dengan  baik.  Berdoalah kepada  Nya  dengan  rasa  takut  dan penuh  harap  sesungguhnya  Rahmat Allah sangat dekat dengan orang yang berbuat kebaikan.” 15
Hijrahnya  Nabi  Muhammad Saw  dari  Mekkah  menuju  madinah dalam  masa  kenabiannya,  dengan mendirikan  Pemerintahan  Islam  di Madinah.  Konsep  Islam  dijalankan secara penuh kedaulatan dan kemerdekaan. 16 Hal  utama  yang dilaksanakan  oleh  Nabi  Muhammad Saw  dengan  Kaum  Muhajirin  di madinah  adalah  membangun  masjid, masjid  menjadi  tempat  menyambung dan  mengikat  silaturrahim  antara kaum  anshar  dan  muhajirin,  dan masjid juga menjadi tempat pergerakan dakwah Rasulallah. 17
Islamic  Village dalam  penataan ruang maka harus memperhatikan: 18
1. Lokasi Masjid
2. Lokasi Permukiman
3. Lokasi Pendidikan
4. Lokasi Kesehatan
5. Lokasi Fasilitas Umum
6. Keamanan, kebersihan,
keserasian, dan keindahan lingkungan
7. Adanya  batas  kepemilikan  yang jelas Menurut  Thanthawi  Jauhari sebagaimana dikemukakan M. Quraish Shihab, tidak kurang dari 750 ayat-ayat kauniah dalam  Al- Qur’an yang menguraikan tentang
lingkungan  hidup  dan  kehidupan. 19
15 Al- Qur’an Surah Al-‘araf Ayat 56
16 Inu Kencana Syafi’ie, Ilmu Pemerintahan dan Al- Qur’an , PT Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 129
17 Dyayadi. MT, Tata Kota Menurut Islam , Cet Ke- 1,  Pustaka  AL-Kautsar  Grup,  Jakarta,  2008,  hlm. 271-272
18 Ibid , hlm, 273
19 Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an, Mizan , Bandung,  1997,  hlm.  131.  Dalam  Arnita,
Ayat-ayat tersebut tentunya dijadikan sebagai  rujukan  dasar  atau  sebagai prinsip  karena  merupakan  petunjuk dasar  atau  prinsip-prinsip  pertama dan  utama  dalam  berbagai  hal termasuk pembangunan dan lingkungan  hidup  sebagai  suatu ekosistem.  Bahkan  ayat-ayat  tersebut merupakan  solusi  atas  peristiwa- peristiwa  kerusakan  alam  akibat dampak dari pembangunan sekalipun Allah Swt telah mengingatkan kepada manusia  untuk  tidak  merusaknya. 20 Sebagaimana  Allah  Swt  Berfirman, dalam  Surah  Al- A’raf  ayat  56,  yang Artinya:  “Dan  janganlah  kamu membuat  kerusakan  di  muka  bumi, sesudah  (Allah)  memperbaikinya dan berdo’alah  kepada -Nya  dengan  rasa takut  (Tidak  akan  direrima)  dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya  rahmat  Allah  amat dekat  kepada  orang-orang  yang berbuat baik.”
Menurut  Islam  tata  ruang dalam  lingkungan  adalah  untuk meningkatkan  kesejahteraan  umat, menjaga  kelestarian  serta  keserasian lingkungan  hidup,  yang  bernuansa kental akan nilai keislaman. Penataan ruang  berupaya  memberi  dayaguna dan  peningkatan  kualitas  hidup, karena tugas manusia adalah memakmurkan  bumi  (tanah)  Allah Swt,  bukan  merusaknya. 21 Peringatan Allah  Swt  untuk  tidak  melakukan kerusakan  di  muka  bumi  tercantum dalam  Al- Qur’an  Surah  Ar -Rum  ayat
Desentralisasi  Bidang  Penataan  Ruang  Dalam Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (Study Implementasi  Otonomi  Khusus  di  Provinsi  Aceh), Disertasi , 2022, hlm. 328
20 Daud  Effendy, Manusia,  Lingkungan  dan Pembangunan Prospektus Islam , Lembaga Penelitian  UIN  Syarif  Hidayatullah,  Jakarta,  hlm 70-71
21 Arnita, Disertasi , Op. Cit , hlm. 329
41  yang  Artinya:  “ Telah  tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar  mereka  kembali  (ke  jalan  yang benar) .”

## C. METODE PENELITIAN
Pendekatan penelitian ini adalah  pendekatan  yuridis  normatif atau disebut juga dengan pendekatan doktrinal  atau  penelitian  hukum normatif.  Penelitian  hukum  normatif adalah  penelitian  hukum  yang meletakkan  hukum  sebagai  sebuah bangunan  sistem  norma. 22 Penelitian hukum  normatif  dalam  penelitian  ini melalui  yang  mencakup  pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan historis. 23
Sumber  data  penelitian  hukum dapat  berupa  bahan  hukum  primer dan  bahan  hukum  sekunder.  Bahan hukum  primer  merupakan  bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai  otoritas.  Selain  Bahan hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder,  Adapun  bahan  hukum sekunder  berupa  semua  publikasi tentang hukum yang bukan merupakan  dokumen-  dokumen resmi.  Publikasi  tentang  hukum meliputi  buku-buku  teks,  kamus- kamus hukum, jurnal-jurnal hukum penelitian  ini  juga  menggunakan Bahan  non  hukum.  Bahan  non hukum  adalah  bahan  penelitian yang  terdiri  atas  buku  teks  bukan
22 Mukti  Fajar  ND,  Yulianto  Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris , Cetakan III, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 34
23 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat , PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2001, hlm. 14
hukum yang terkait dengan penelitian ini.
Teknik  pengumpulan  data melalui  pendekatan  Perundang- undangan.  Perundang-  undangan dalam  hal  ini  meliputi  baik  yang berupa legislation , regulation bahkan juga delagated  legislation dan delegated regulation . 24 Analisis  data  Penelitian secara  kualitatif  tidak  membutuhkan populasi  dan  sampel,  metode  secara kualitatif  ini  mengacu  pada  norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan  dan  putusan pengadilan  serta  norma-norma  yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. 25

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penataan Ruang Aceh sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal 141 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2006 menyatakan
“ Pe rencanaan pembangunan Aceh, kabupaten/ kota disusun  secara  komprehensif  sebagai bagian  dari  sistem  perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia dengan memperhatikan:
a. nilai-nilai Islam;
b. sosial budaya;
c. berkelanjutan  dan  berwawasan lingkungan;
d. keadilan dan pemerataan, dan;
e. kebutuhan. Peruntukan lahan dan
pemanfaatan ruang diatur dalam Pasal 171 UU Nomor 11 Tahun 2006, sebagai turunannya lahir Qanun Aceh Nomor 19 tahun 2013 tentang RTRWA Tahun
24 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum ,
Cetakan ke- 8, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 237.
25 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum , Sinar Grafika, Cetakan ke-5, Jakarta, 2014, hlm. 105.
2013-2033. “  Terwujud  masyarakat Aceh  yang  tangguh,  bermartabat, sejahtera, dan berkeadilan melalui tata ruang Aceh yang terintegrasi, harmonis,  dan  berkelanjutan.” 26 Ini merupakan visi dari RTRWA. Adapun misi  RTRWA  adalah,  “  membangun struktur  ruang  dan  pola  ruang  Aceh yang  terintegrasi  dan  manusiawi dengan mempertimbangkan kekhususan dan keistimewaan
Aceh.” 27
Kekhususan  dan  keistimewaan Aceh yang bercirikan nilai-nilai Islam, jauh  sebelum  Qanun  Aceh  RTRWA lahir sudah terwujud dalam kehidupan  masyarakat  Aceh,  yaitu hampir  seluruh  gampoeng, 28 dalam wilayah  kabupaten/  kota  di  Provinsi Aceh  masih  ditandai  dengan  adanya meunasah 29 di  setiap  gampoeng,  dan meunasah  tersebut  selalu  letaknya  di tengah- tengah permukiman penduduk.  Bahkan  penyebutan  nama gampoeng  pun  ketika  itu  dengan sebutan meunasah misalnya,
“ Meunasah  Jeumpet ,”  semua  orang sudah  mengetahuinya  ketika  itu bahwa  gampong  tersebut  adalah Meunasah  Jeumpet. 30 Adapun  yang lebih tinggi tingkatan wilayahnya dari gampoeng  disebut  dengan  Mukim. Mukim  adalah  sebuah  tingkatan dalam pembagian daerah berdasarkan kekuasan  uleebalang.  Sistem  ini
26 Pasal  2  Qanun  Aceh  Nomor  19  Tahun  2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033
27 Pasal  3 Qanun  Aceh  Nomor  19  Tahun  2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033
28 Sebutan Desa dalam Bahasa Indonesia, maka di Aceh  dengan  keistimewaannya  disebut  dengan Gampoeng, dimana salah satu keistimewaan Aceh membenarkan penamaan istilah-istilah yang pernah hidup  pada  kerajaan  Aceh  untuk  diberlakukan kembali sebutan istilah tersebut.
diterapkan  pada  masa  kesultanan Aceh.  Mukim  dianggap  sebagai kesatuan  hukum  masyarakat  yang tingkatannya  di  bawah  kecamatan. Dan  Mukim  merupakan  gabungan beberapa gampoeng yang mempunyai batas  wilayah  dipimpin  oleh  seorang Imuem  Mukim  dan  langsung  berada di bawah Camat. 31
Setiap  daerah  mukim  terdapat masjid mukim, Masjid mukim menjadi sentral  kegiatan  masyarakat,  daerah dekat masjid mukim selalu ada lokasi pendidikan seperti Madrasah
Ibtidaiyah  baik  Negeri  maupun Swasta  (MIN/MIS),  kemudian  selain lokasi  pendidikan,  seputuran  masjid mukim juga terdapat Pusat Kesehatan Masyarakat,  bahkan  daerah  masjid mukim  juga  terdapat  pasar/  tempat berbelanja  kebutuhan  sehari-hari. 32 Selain hal tersebut tata ruang berbasis Islam juga harus didukung oleh taman rekreasi  dan  tanag  untuk  kuburan umum  dengan  tetap  memperhatikan keindahan
dan kenyamanan kehidupan masyarakatnya. Oleh karena  itu  dapat  dikatakan  bahwa penataan  ruang  Aceh  dahulunya sudah  berdasarkan  nilai-nilai  Islam sebagai ciri khas kehidupan masyarakat Aceh.
Setelah  adanya  Qanun  Aceh tentang  RTRWA  Tahun  2013-2033 maka penataan ruang Aceh tidak lebih
29 Meunasah  adalah  tempat  peribadatan  shalat berjama’ah dan tempat bermusyawarah gampoeng, serta menjadi tempat mangkalnya anak-anak muda. Dan Meunasah tidak untuk shalat Jum’at.
30 Burhan,  Imum  Mukim,  Kemukiman  Jeumpet, Wawancara , 10 Januari 2022
31 Pasal  1  angka  19  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
32 Arnita, Op. Cit , hlm. 371
menghidupkan  masjid  mukim  dan meunasah  sebagai  sentral  kegiatan masyarakat. Akan tetapi Provinsi Aceh sudah  memperkenalkan  nilai-nilai Islam  dalam  penataan  ruang  melalui pamplet-pamplet  Asmaul  Husna  ada yang  di  sepanjang  Jalan  di  daerah Aceh  Utara  dan  Aceh  Timur,  serta  di sekitar  keliling  bangunan  pagar Pendopo  Gubernur  Aceh.  Demikian juga  dengan  adanya  Mushalla- Mushalla  di  setiap  Hotel  dan  Pusat Perbenjaan.  Penamaan  nama-nama Instansi  Pemerintahan  dan  Toko-toko dengan tulisan Arab jawo.
Meskipun Penataan ruang Aceh belum  secara  kaffah  berlandaskan nilai-nilai Keislaman, misalkan tempat kebugaran seperti tempat Fitnes yang belum  menunjukkan  nilai-nilai  Islam yaitu, masih berbaurnya laki-laki  dan perempuan.  Serta  di  Pusat-pusat perbelanjaan belum tersedianya tempat khusus bagi kaum perempuan untuk menyusui. Melalui revisi RTRW Aceh yang dapat dilakukan setiap lima tahunan sekali, Agar nantinya terwujud penataan ruang yang benar- benar berbasiskan Islam secara kaffah, hal tersebut supaya sesuai dengan visi dan  misi  RTRW  Aceh  mewujudkan masyarakat  Aceh  yang  sejahatera sesuai dengan kebutuhan dan kehidupan masyarakat Aceh.

## E. KESIMPULAN
Peruntukan lahan dan pemanfaatan ruang diatur dalam Pasal 171 UU Nomor 11 Tahun 2006, sebagai turunannya lahir Qanun Aceh Nomor 19 tahun 2013 tentang RTRWA Tahun 2013-2033.
Kekhususan  dan  keistimewaan Aceh yang bercirikan nilai-nilai Islam, jauh  sebelum  Qanun  Aceh  RTRWA
lahir sudah terwujud dalam kehidupan  masyarakat  Aceh,  yaitu hampir  seluruh  gampoeng.  Qanun Aceh  Nomor  19  Tahun  2013  Tentang RTRW Aceh, harus lebih mempertegas perwujudan  nilai-nilai  Islam  dalam penataan ruang Aceh, demi terwujudnya  masyarakat  Aceh  yang sejahtera  dan  bermartabat  sesuai dengan falsafah hidup dan pandangan hidup yang berlandaskan Keislaman.

## REFERENSI
A. BUKU-BUKU
Daud  Effendy, Manusia,  Lingkungan dan  Pembangunan  Prospektus Islam ,  Lembaga  Penelitian  UIN Syarif  Hidayatullah,  Jakarta, 2013 Dyayadi. MT, Tata Kota Menurut Islam , Cet  Ke-  1,  Pustaka  AL-Kautsar Grup, Jakarta, 2008
Inu Kencana Syafi’ie, Ilmu
Pemerintahan dan Al- Qur’an , PT Bumi Aksara, Jakarta, 2004 Mukti  Fajar  ND,  Yulianto  Achmad,
Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris , Cetakan III, Pustaka  Pelajar,  Yogyakarta, 2015.
Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian Hukum , Cetakan ke- 8, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013 Puslatbang  KHAN  (2022),  Strategi Pencegahan  Sengketa/  Konflik Batas Daerah, Hlm. 26 Soerjono  Soekanto, Penelitian  Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat , PT.  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2001 Quraish  Shihab, Membumikan  Al- Qur’an, Mizan , Bandung, 1997
Zainuddin  Ali, Metode  Penelitian Hukum ,  Sinar  Grafika,  Cetakan ke-5, Jakarta, 2014

## B. KARYA ILMIAH, WAWANCARA, dan WEBSITE
Arnita,  Desentralisasi  Bidang  Penataan Ruang  Dalam  Negara  Kesatuan Republik Indonesia (Study Implementasi  Otonomi Khusus di Provinsi Aceh), Disertasi , 2022 https://www.risalahislam.com/2014/02/penge rtian-ulama-yang- sesungguhnya.html, diakses tanggal 2 Desember 2022 pukul 10.00 wib. https://plano04.blogspot.com/2011/11/konsep- perencanaan-tata-ruang-di- dalam.html , diakses, pada tanggal 2 Desember 2022, pukul 12. 35 wib.

## C. AL- QUR’AN, PERATIRAN PERUNDANG-UNDANGAN
Al- Qur’an Surah Al - ‘araf
Al- Qur’an Surah Al -Furqan
Al- Qur’an Surah Al - A’Araf
Undang  Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  Nomor  44  Tahun 1999  tentang  Penyelenggaraan Keistimewaan  Aceh  di  Propinsi
Daerah Istimewa Aceh
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
Undang-Undang  Nomor  26  Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Qanun Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Aceh Tahun 2013-2033