## ANDRAGOGI 5 (1), 2023, 71-79.
Article Type :  Research Article Date Received :  22.01.2023 Date Accepted :  23.04.2023 Date Published :  09.06.2023 DOI :  doi.org/10.36671/andragogi.v1i3.66

## URGENSI  OTONOMI  PENDIDIKAN  DALAM  UPAYA  MENINGKATKAN  MUTU PENDIDIKAN DI INDONESIA
Fatkhul Mubin 1 , Marwazi 2 , Putra Dian Kharisma Ivada 3 , Abd Aziz 4
1 STAI ALHIKMAH Jakarta, Indonesia (fatkhulmubin90@alhikmahjkt.ac.id)
2 STAI ALHIKMAH Jakarta, Indonesia (marwajitung@gmail.com)
3 STAI ALHIKMAH Jakarta, Indonesia (dianputra@alhikmahjkt.ac.id)
4 Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia (abdaziz@ptiq.ac.id)
Kata Kunci :

## Abstrak
Otonomi Pendidikan, Mutu Pendidikan, Pendidikan di Indonesia Tulisan  ini  membuktikan  bahwa  otonomi  di  bidang  pendidikan  sangat penting  dilaksanakan  dalam  rangka  meningkatkan  mutu  pendidikan. Otonomi  pendidikan  diartikan  sebagai  suatu  pemberian  wewenang, mandat,  kepercayaan  yang  bertanggungjawab  dalam  pengelolaan pendidikan  dari  Pemerintah  Pusat  kepada  Pemerintah  Daerah;  dan  atau dari  Pemerintah  Daerah  kepada  Satuan  Pendidikan,  baik  dari  sisi  dana, personalia,  sarana  dan  prasarana  serta  manajemen  dan  kurikulum pendidikan.  Indonesia  merupakan  negara  kepulauan  dengan  ragam budaya,  bahasa,  tradisi,  suku,  dan  agama  yang  memberikan  pengaruh signifikan bagi sistem pendidikannya. Melalui otonomi pendidikan dapat meningkatkan efisiensi manajemen dan kepuasan tenaga pendidikan serta menciptakan  suatu  sistem  pendidikan  dengan  kebijakan-kebijakan  yang konkret;  sumberdaya  pendidikan  dapat  didayagunakan  secara  optimal; dapat  menggali  potensi  lokal  lebih  efektif,  dapat  mengelola  sistem pendidikan  yang  sejalan  dengan  kebudayaan  setempat,  serta  partisipasi masyarakat  dalam  pendidikan  meningkat;  akuntabilitas  juga  meningkat; dan pada gilirannya mutu pendidikan dapat terjamin.  Peningkatan mutu pendidikan  sangat  penting  dilakukan  melalui  partisipasi  masyarakat, pemberdayaan  dan  juga  peningkatan  kapasitas  kelembagaan  yang berpedoman  pada  standar  nasional  pendidikan  dan  juga  prinsip pemerintahan yang baik. Key Words :

## Abstracts
Education Autonomy, Quality of Education, Education in Indonesia This paper proves that autonomy in the field of education is very important to be implemented in order to improve the quality of education. Education autonomy  is  defined  as  a  grant  of  authority,  mandate,  trust  that  is responsible  for  the  management  of  education  from  the  Central Government  to  Regional  Governments;  and  or  from  the  Regional Government  to  the  Education  Unit,  both  in  terms  of  funds,  personnel, facilities  and  infrastructure  as  well  as  management  and  education curriculum. Indonesia is an archipelagic country with a variety of cultures, languages, traditions, tribes, and religions that have a significant influence on  its  education  system.  Through  educational  autonomy,  it  can  improve management efficiency and satisfaction of education personnel and create an education system with concrete policies; educational resources can be
utilized  optimally;  be  able  to  explore  local  potential  more  effectively,  be able to manage education systems that are in line with local culture, and community  participation  in  education  increases;  accountability  has  also increased;  And  in  turn  the  quality  of  education  can  be  guaranteed. Improving the quality of education is very important through community participation,  empowerment  and  also  institutional  capacity  building guided  by  national  education  standards  and  also  the  principles  of  good governance.

## A. PENDAHULUAN
Otonomi pendidikan merupakan hasil dari adanya otonomi daerah yang terjadi pada saat reformasi di Indonesia 1 . Indonesia merealisasikan kebijakan otonomi daerah melalui pembagian kekuasaan dari yang sebelumnya terpusat pada Pemerintah Pusat menjadi didelegasikan sebagian dari tugas dan kewenangan tersebut pada Pemerintah Daerah 2 . Salah satu tugas dan wewenang yang didelegasikan dalam kebijakan otonomi daerah  tersebut  adalah  bidang  penyelenggaraan  pendidikan 3 .  Daerah  diberikan wewenang  dalam  melaksanakan  dan  mengambil  keputusan  mengenai  kepentingan pendidikan  di  daerahnya  sendiri 4 .  Hal  ini  dimaksudkan  sebagai  pemberian  sebagian wewenang  dalam  pengelolaan  pendidikan  kepada  daerah,  tanpa  mengabaikan wewenang Pusat dan Standarisasi Nasional 5 .
Otonomi  pendidikan  diartikan  sebagai  suatu  pemberian  wewenang,  mandat, kepercayaan  yang  bertanggungjawab  dalam  pengelolaan  pendidikan  dari  Pemerintah Pusat  kepada  Pemerintah  Derah;  dan  atau  dari  Pemerintah  Daerah  kepada  satuan pendidikan, baik dari sisi dana, personalia, sarana dan prasarana serta manajemen dan kurikulum pendidikan. Otonomi pendidikan diyakini sebagai modal dasar pendidikan yang  berkualitas  dan  dapat  menghadapi  tantangan  yang  terjadi  dalam  dunia pendidikan 6 .
Otonomi  pendidikan  dapat  meningkatkan  efisiensi  manajemen  dan  kepuasan kerja tenaga pendidikan serta menciptakan suatu sistem pendidikan dengan kebijakan- keijakan yang konkret; sumber daya pendidikan dapat didayagunakan secara optimal; dapat menggali potensi lokal secara lebih efektif, dapat mengelola sistem pendidikan yang  sejalan  dengan  kebudayaan  setempat,  serta  partisipasi  masyarakat  dalam pendidikan meningkat; akuntabilitas pendidikan juga meningkat; dan pada gilirannya mutu pendidikan juga dapat terjamin 7 .
1 Deden  Saeful  Ridhwan  dan  Leni  Nurmiyanti,  Pengaruh  Otonomi  Daerah  dan  Manajemen Berbasis Sekolah Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan. Jurnal Edukasi Kemenag. STIT Islamic Village Tangerang. 2016. Akhmad Saihu, “MANAJEMEN SUPERVISI AKADEMIK GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH,” An-Nahdhah 12, no. 1 (2019): 83 – 112.
2 Hartono, Otonomi Pendidikan. Jurnal Potensia Vol. 14 Edisi 1. Fakultas Tarbiyah UIN Suska Riau. 2015.
3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. Diunduh dari https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf . Pada Selasa, 06. April 2021. Pukul 10.45 WIB.
4 Dede Rosyada, et all. Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani . Jakarta. ICCE. Syarif Hidayatullah. 2003.
5 Hartono, Otonomi Pendidikan.
6 Sadriana  Ayu,  Pengaruh  Otonomi  Pendidikan  Terhadap  Peningkatan  Mutu  SMA  Unismuh Makassar. Jurnal Penelitian dan Penalaran. Universitas Muhammadiyah Makassar. Makassar. 2017.
7 Otonomi  Pendidikan:  Sebagai  Jawaban  dalam  Menghadapi  Tantangan  Pendidikan  dan Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah. Diunduh dari http://ldiisumenep.org/ Pada Selasa, 06 April 2021. Pukul 13.05 WIB.
Dalam menghadapi tantangan dunia pendidikan, otonomi pendidikan menjadi jawaban  atas  tantangan  tersebut  dan  sebagai  upaya  dalam  meningkatkan  mutu pendidikan. Adanya semangat otonomisasi, baik otonomi Pemerintah Daerah maupun otonomi  pendidikan  memberikan  keleluasaan  bagi  masing-masing  untuk  mencapai penyelenggaraan  pendidikan  yang  berkualitas  serta  memenuhi  harapan  masyarakat. Untuk  memahami  hal  tersebut  maka  perlu  diuraikan  lebih  lanjut  mengenai  konsep, tujuan dan manfat otonomi pendidikan, serta urgensinya dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

## B. METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, karena data atau informasi yang  dihasilkan  dalam  bentuk  angka-angka  dengan  menggunakan  analisis  statistik. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif  yang  bertujuan  untuk  mengetahui pengaruh  variabel  bebas  (media  sosial)  terhadap  variabel  terikat  (Pendidikan  akhlak siswa).  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  keseluruhan  siswa  di  MTs  Negeri  2 Bengkalis yang berjumlah 242 orang.
Berdasarkan teknik pengambilan sampel maka jumlah sampel dalam penelitian ini  adalah  siswa  MTs  N  2  Bengkalis  sebanyak  15%  atau  sekitar  37    siswa.  Teknik pengumpulan data menggunakan angket, dan observasi. Dengan instrumen penelitian berupa  seperangkat  soal  angket  atau  kuesioner  dan  lembar  observasi.  Untuk mengetahui  kevalidan  data  dalam  penelitian  ini  maka,  peneliti  menggunakan  uji validitas  dan  realibilitas.  Kemudian  Teknik  analisis  data  menggunakan  analisis deskriptis,  uji  asumsi,  dan  analisis  regresi  yakni  untuk  mengetahui  pengaruh  antar variabel (uji T dan uji F).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN Konsep Otonomi Pendidikan
Secara  etimologi,  kata  otonomi  berasal  dari  bahasa  latin  “autos”  yang  berarti sendiri  dan  “nomos”  yang  berarti  aturan.  Maka  otonomi  dapat  berarti  “peraturan sendiri”  atau  mempunyai  hak/kekuasaan/kewenangan  untuk  membuat  peraturan sendiri,  arti  tersebut  dikembangkan  menjadi  “pemerintah  sendiri” 8 .  Sedangkan pendidikan  menurut  undang-undang  No.  20  tahun  2003  tentang  sistem  pendidikan nasional,  diartikan  sebagai  usaha  sadar  dan  terencana  untuk  mewujudkan  suasana belajar  dan  proses  pembelajaran  agar  peserta  didik  secara  aktif  mengembangkan potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan,  pengendalian  diri, kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta  keterampilan  yang  diperlukan  dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara 9 .
Penyelenggaraan otonomi pendidikan dipertegas dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang  Sisdiknas  yang  menegaskan  pergeseran  paradigma  pendidikan  nasional  dari education for all (pendidikan untuk semua) menjadi education from all, by all, and for
8 Suharizal,  Muslim  Caniago. Hukum  Pemerintahan  Daerah  Setelah  Perubahan  UUD  1945 (Yogyakarta: Thafa Media, 2014). Saihu Saihu, “Konsep Manusia Dan Implementasinya Dalam Perumusan Tujuan  Pendidikan  Islam  Menurut  Murtadha  Muthahhari,” Andragogi:  Jurnal  Pendidikan  Islam  Dan Manajemen Pendidikan Islam 1, no. 2 (2019): 197 – 217.
9 Undang-Undang  No  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional.  Diunduh  dari http://simkeu.kemdikbud.go.id / Pada Selasa, 06 April 2023. Pukul 14.05 WIB.
all (pendidikan  dari  semua,  oleh  semua  dan  untuk  semua).  Dalam  penyelenggaraan desentralisasi  pendidikan,  pemerintah  daerah  sebagai  pemilik  otoritas  tertinggi  di daerah  memiliki  kewenangan  dalam  hal  pengaturan,  pengurusan,  pembinaan  dan pengawasan 10 .
Otonomi  pendidikan  menurut  UU  No.  20  tahun  2003  tentang  Sisdiknas terungkap  dalam  Bab  Hak  dan  Kewajiban  Warga  Negara,  Orangtua,  Masyarakat  dan Pemerintah. Pada Bagian Ketiga ‘Hak dan Kewajiban Masyarakat’ Pasal 8 mengatakan bahwa  “Masyarakat  berhak  berperan  serta  dalam  perencanaan,  pelaksanaan, pengawasan,  dan  evaluasi  program  pendidikan;  Pasal  9  Masyarakat  berkewajiban memberikan dukungan sumberdaya dalam penyelenggaraan pendid ikan”. Pada Bagian Keempat ‘Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah’ Pasal 11 menyatakan bahwa  “Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  wajib  memberikan  layanan  dan kemudahan,  serta  menjamin  terselenggaranya  pendidikan  yang  bermutu  bagi  setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pemerintah dan Pemerintah Daerah Wajib menjamin tersedianya  dana  guna  terselenggaranya  pendidikan  bagi  setiap  warga  negara  yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun”.
Peraturan  Pemerintah  Pusat  No.  25  tahun  2000  menjelaskan  tentang kewenangan Pemerintah Pusat dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan yaitu 11 : a. Penetapan standar kompetensi siswa dan warga belajar serta kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar secara nasional serta pedoman pelaksanaannya.
b. Penetapan standar materi pelajaran pokok.
c. Penetapan persyaratan perolehan dan penggunaan gelar akademik.
d. Penetapan pedoman pembiayaan penyelenggaraan pendidikan.
e. Penetapan persyaratan penerimaan, perpindahan, sertifikat siswa, warga belajar dan mahasiswa.
f. Penetapan persyaratan pemintakatan/zoning, pencarian, pemanfaatan, pemindahan, penggandaan,  sistem  pengamanan  dan  kepemilikan  benda  cagar  budaya  serta persyaratan penelitian arkeologi.
g. Pemanfaatan hasil penelitian arkeologi nasional serta pengelolaan museum nasional, galeri nasional, pemanfatan naskah sumber arsip, dan monumen yang diakui secara internasional.
h. Penetapan  kalender  pendidikan  dan  jumlah  jam  belajara  efektif  setiap  tahun  bagi pendidikan dasar, menengah dan luar sekolah.
i. Pengaturan  dan  pengembangan  pendidikan  tinggi,  pendidikan  jarak  jauh  serta pengaturan sekolah internasional.
j. Pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia. Sedangkan kewenangan Pemerintah Provinsi dalam bidang pendidikan yaitu 12 : a. Penetapan  kebijakan  tentang  penerimaan  siswa  dan  mahasiswa  dari  masyarakat minoritas, terbelakang, dan atau tidak mampu.
10 Novendra Hidayat, Otonomi Daerah dan Desentraliasasi Pendidikan. Jurnal Society. FISIP UBB. 2016. Aep Saepul Anwar, “Pengembangan Sikap Profesionalisme Guru Melalui Kinerja Guru Pada Satuan Pendidikan MTs Negeri 1 Serang,” Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam 2, no. 1 (2020): 147 – 73.
11 PP No. 25 Tahun 2000. Diunduh dari https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/53203/pp-no- 25-tahun-2000 Rabu, 07 April 2021. Pukul 21.42 WIB.
12 PP No. 25 Tahun 2000.
b. Penyediaan  bantuan  pengadaan  buku  pelajaran  pokok/modul  pendidikan  untuk taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan luar sekolah.
c. Mendukung/membantu  penyelenggaraan  pendidikan  tinggi  selain  pengaturan kurikulum, akreditasi dan pengangkatan tenaga akademis.
d. Pertimbangan pembukaan dan penutupan pergurun tinggi.
e. Penyelenggaraan sekolah luarbiasa dan balai pelatihan dan/atau penataran guru.
f. Penyelenggaraan  museum  provinsi,  suaka  peninggalan  sejarah,  kepurbakalaan, kajian sejarah dan nilai tradisional serta pengembangan bahasa dan budaya daerah. Undang-undang  Sisdiknas  No.  20  tahun  2003  juga  menjelaskan  tentang kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang Pendidikan yaitu 13 : a. Pelaksanaan wajib belajar (Pasal 34 ayat 2)
b. Pengarah,  Pembimbing,  pembantu  dan  pengawas  penyelenggaraan  pendidikan (Pasal 10)
c. Memberikan layanan, kemudahan, dan jaminan terselenggaranya pendidikan (Pasal 11 ayat 1)
d. Memfasilitasi adanya pendidik dan tenaga kependidikan (Pasal 41 ayat 3)
e. Melakukan  pembinaan  dan  pengembangan  terhadap  pendidik  dan  tenaga kependidikan (Pasal 44 ayat 1)
f. Menyediakan anggaran pendidikan (Pasal 11 ayat 2 dan Pasal 46 ayat 1)
g. Mengembangkan satuan pendidikan yang bertaraf Internasional (Pasal 50 ayat 3)
h. Pemerintah Provinsi sebagai koordinasi (Pasal 50 ayat 4)
i. Pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan berbasis keunggulan lokal (Pasal 50 ayat 6)
j. Pengelolaan satuan pendidikan non formal (Pasal 52 ayat 1)
k. Melakukan evaluasi (Pasal 59 ayat 1)
l. Melakukan pengawasan (Pasal 66 ayat 1)
m. Menentukan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
Sedangkan tanggungjawab dan wewenang sekolah/madrasah dalam penyelenggaraan pendidikan yaitu 14 : a. Memperoleh perijinan pendirian satuan pendidikan
b. Penyelenggara pendidikan dasar dan menengah
c. Penerimaan peserta didik
d. Melakukan pengelolaan pendidikan
e. Mengembangkan kurikulum yang ditetapkan pemerintah
f. Memberikan ijazah kepada peserta didik.
Melalui  otonomi  daerah  Pemerintah  Pusat  berperan  sebagai  penjamin (penanggungjawab)  pengelolaan  dan  penentu  kebijakan  serta  standar  pendidikan secara nasional. Pemerintah Daerah membantu Pemerintah Pusat dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan mengkoordinasi penyelenggaraan pendidikan lintas daerah  untuk  tingkat  dasar  dan  menengah,  serta  mengelola  pendidikan  berbasis keunggulan  lokal.  Sekolah/madrasah  berperan  sebagai  tempat  penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah.
13 Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional .
14 Undang-Undang  No  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional.  Made  Saihu, “Pemikiran  Para digma  Pendidikan  Islam  (Tinjauan  Paradigma  Pendidikan  Islam  Holistik  Dalam  Serat Wulang Reh),” Edukasi Islami 12, no. 1 (2023): 615 – 30.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  konsep  otonomi  pendidikan mengandung  pengertian  yang  luas,  mencakup  filosofi,  tujuan,  format,  dan  isi pendidikan serta manajemen pendidikan itu sendiri. Implikasinya adalah setiap daerah otonomi harus memiliki visi dan misi pendidikan yang jelas dan jauh kedepan dengan melakukan  pengkajian  yang  mendalam  dan  meluas  tentang  tren  perkembangan penduduk dan masyarakat untuk memperoleh konstruk msayarakat di masa depan dan tindak  lanjutnya,  merancang  sistem  pendidikan  yang  sesuai  dengan  karakteristik budaya bangsa Indonesia yang Bineka Tunggal Ika 15 .

## Pengertian Mutu Pendidikan
Mutu pendidikan berasal dari dua kata yaitu mutu dan pendidikan. Mutu dalam bahasa Inggris yaitu ‘quality’ berarti mutu, kualitas. Dalam KBBI mutu berarti kualitas, tingkat, derajat, kadar. Sedangkan pendidikan sebagaimana sebutkan di awal menurut UU  Sisdiknas  No.  20  tahun  2003  diartikan  sebagai  usaha  sadar  dan  terencana  untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan, pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta  keterampilan  yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
Mutu  pendidikan  adalah  kualitas  atau  ukuran  baik  atau  buruk  proses pengubahan  sikap  dan  tata  laku  seseorang  atau  kelompok  orang  dalam  usaha mendewasakan  manusia  untuk  mendekatkan  diri  kepada  Tuhan  melalui  upaya bimbingan  pengajaran dan  pelatihan.  Mutu  bidang  pendidikan  meliputi  mutu  input, proses, output, dan outcome. 16
Dengan  demikian,  mutu  pendidikan  adalah  derajat  keunggulan  dalam pengelolaan  pendidikan  secara  efektif  dan  efisien  untuk  melahirkan  keunggulan akademis  dan ekstrakurikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk suatu jenjang pendidikan atau menyelesaikan pembelajaran tertentu.

## Urgensi Otonomi Pendidikan di Indonesia
Beberapa faktor yang mendasari penyelenggaraan otonomi di Indonesia adalah 17 : 1. Keragaman  bangsa  Indonesia  dengan  sifat-sifat  istimewa  pada  berbagai  golongan, tidak memungkinkan pemerintahan diselenggarakan secara seragam.
2. Wilayah Indonesia yang berpulau-pulau dengan segala pembawaan masing-masing, memerlukan cara penyelenggaraan yang sesuai dengan keadaan dan sifat-sifat dari berbagai pulau tersebut.
3. Desa dan persekutuan hukum merupakan salah satu sendi yang ingin dipertahankan dalam susunan pemerintahan negara.
4. Pancasila  dan  UUD  1945  menghendaki  suatu  susunan  pemerintahan  yang deomkratis.
5. Desentralisasi adalah salah satu cara mewujudkan tatanan demokrasi tersebut.
15 Made  Saihu, Manajemen  Berbasis  Madrasah,  Sekolah,  dan  Pesantren. Yapin  An-Namiyah  . Tangerang Selatan. 2020
16 http://repository.radenintan.ac.id/158/3/Bab_II.pdf Diunduh pada Kamis, 08 April 2021. Pada 20.45 WIB.
17 Lazuardi, Desentralisasi  Pendidikan;  Peluang  dan  Tantangan. Jurnal  Forum  Pedagogik.  IAIN Padang  Sidimpuan.  2013. Saihu  Saihu,  “The  Urgency  Of  Total  Quality  Management  In  Academic Su pervision To Improve The Competency Of Teachers,” Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam 9, no. 02 (2020): 297 – 323.
6. Efisiensi dan efektivitas merupakan salah satu ukuran keberhasilan organisasi.Republik Indonesia yang luas dan penduduknya yang banyak dan beragam memerlukan  suatu  cara  penyelenggaraan  pemerintahan  Negara  yang  menjamin efisiensi  dan  efektivitas.  Dengan  membagi-bagi  penyelenggaraan  pemerintahan dalam  satuan-satuan  yang  lebih  kecil  (desentralisasi)  efisiensi  dan  efektivitas tersebut dapat tercapai.
Indonesia  merupakan  suatu  negara  kepulauan  dengan  ragam  budaya,  bahasa, tradisi,  suku,  dan  agama  yang  memberikan  pengaruh  signifikan  bagi  sistem pendidikannya. Terdapat beberapa faktor pendorong, terhadap implmentasi otonomi pendidikan di Indonesia diantaranya yaitu 18 :
1. Adanya tuntutan dari orangtua, partisipasi masyarakat, bisnis, perhimpunan buruh untuk  turut  berpartisipasi  dalam  mengontrol  setiap  kegiatan  dan  menilai  kualitas dalam proses pengeluaran pendidikan.
2. Struktur  pendidikan  juga  turut  mempengaruhi  dalam  proses  pendidikan  jika struktur pendidikannya terpusat akan berdampak kurangnya partisipasi masyarakat dan  juga  ketidak  mampuan  dalam  birokrasi  yang  ada  untuk  merespon  segala kebutuhan dan dan tuntutan untuk meningkatkan mutu pendidikan di era otonomi pendidikan.
3. Adanya tuntutan reformasi di bidang pendidikan dan kurangnya persaingan antar daerah  dalam  memajukan  pendidikan  serta  tuntutan  masyarakat  untuk  mandiri sesuai dengan kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan memajukan bidang pendidikan.
4. Ketergantungan  daerah  kepada  Pemerintah  Pusat  atas  pendanaan,  kurikulum, fasilitas,  SDM  dalam  penyelenggaraan  pendidikan;  yang  menyebabkan  kurangnya kreativitas  dari  pemerintah  daerah  karena  terlalu  bergantung  kepada  Pemerintah Pusat.

## Tujuan dan Manfaat Otonomi Pendidikan
Otonomi  pendidikan  dapat  meningkatkan  efisiensi  manajemen  dan  kepuasan tenaga  pendidikan  serta  menciptakan  suatu  sistem  pendidikan  dengan  kebijakan- kebijakan yang konkret; sumberdaya pendidikan dapat didayagunakan secara optimal; dapat  menggali  potensi  lokal  lebih  efektif,  dapat  mengelola  sistem  pendidikan  yang sejalan  dengan  kebudayaan  setempat,  serta  partisipasi  masyarakat  dalam  pendidikan meningkat;  akuntabilitas  pendidikan  juga  meningkat;  dan  pada  gilirannya  mutu pendidikan dapat terjamin 19 .
Dengan otonomi pendidikan, maka efek positif yang muncul adalah terjadinya perbaikan  pendidikan  tingkat  lokal,  efisiensi  administrasi,  efisiensi  keuangan  dan terwujudnya pelayanan pendidikan sebagai modal dasar terselenggaranya pendidikan berkualitas  serta  sebagai  instrumen  vital  dalam  menghadapi  tantangan  dunia pendidikan 20 .
18 Otonomi  Pendidikan:  Sebagai  Jawaban  dalam  Menghadapi  Tantangan  Pendidikan  dan Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah .
19 Otonomi  Pendidikan:  Sebagai  Jawaban  dalam  Menghadapi  Tantangan  Pendidikan  dan Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah .
20 Otonomi  Pendidikan:  Sebagai  Jawaban  dalam  Menghadapi  Tantangan  Pendidikan  dan Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah .

## D. KESIMPULAN
Otonomi  pendidikan  diartikan  sebagai  suatu  pemberian  wewenang,  mandat, kepercayaan  yang  bertanggungjawab  dalam  pengelolaan  pendidikan  dari  Pemerintah Pusat  kepada  Pemerintah  Daerah;  dan  atau  dari  Pemerintah  Daerah  kepada  Satuan Pendidikan, baik dari sisi dana, personalia, sarana dan prasarana serta manajemen dan kurikulum pendidikan.
Indonesia merupakan negara kepulauan dengan ragam budaya, bahasa, tradisi, suku,  dan  agama  yang  memberikan  pengaruh  signifikan  bagi  sistem  pendidikannya. Melalui otonomi pendidikan dapat meningkatkan efisiensi manajemen dan kepuasan tenaga  pendidikan  serta  menciptakan  suatu  sistem  pendidikan  dengan  kebijakan- kebijakan yang konkret; sumberdaya pendidikan dapat didayagunakan secara optimal; dapat  menggali  potensi  lokal  lebih  efektif,  dapat  mengelola  sistem  pendidikan  yang sejalan  dengan  kebudayaan  setempat,  serta  partisipasi  masyarakat  dalam  pendidikan meningkat; akuntabilitas juga meningkat; dan pada gilirannya mutu pendidikan dapat terjamin.
Peningkatan  mutu  pendidikan  sangat  penting  dilakukan  melalui  partisipasi masyarakat,  pemberdayaan  dan  juga  peningkatan  kapasitas  kelembagaan  yang berpedoman  pada  standar  nasional  pendidikan  dan  juga  prinsip  pemerintahan  yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar,  Aep  Saepul.  “Pengembangan  Sikap  Profesionalisme  Guru  Melalui  Kinerja
Guru Pada Satuan Pendidikan Mts Negeri 1 Serang.” Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam 2, No. 1 (2020): 147 – 73.
Dede Rosyada, et all. Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani . Jakarta. ICCE. Syarif Hidayatullah. 2003.
Deden  Saeful  Ridhwan  dan  Leni  Nurmiyanti,  Pengaruh  Otonomi  Daerah  dan Manajemen  Berbasis  Sekolah  Terhadap  Peningkatan  Mutu  Pendidikan.  Jurnal Edukasi Kemenag. STIT Islamic Village Tangerang. 2016
Hartono, Otonomi  Pendidikan. Jurnal  Potensia  Vol.  14  Edisi  1.  Fakultas  Tarbiyah  UIN Suska Riau. 2015.
http://repository.radenintan.ac.id/158/3/Bab_II.pdf Diunduh pada Kamis, 08 April 2021. Pada 20.45 WIB.
Lazuardi, Desentralisasi Pendidikan; Peluang dan Tantangan. Jurnal Forum Pedagogik. IAIN Padang Sidimpuan. 2013
Made  Saihu, Manajemen  Berbasis  Madrasah,  Sekolah,  dan  Pesantren. Yapin  An- Namiyah . Tangerang Selatan. 2020.
Novendra  Hidayat, Otonomi  Daerah  dan  Desentraliasasi  Pendidikan. Jurnal  Society. FISIP UBB. 2016.
Otonomi Pendidikan: Sebagai Jawaban dalam Menghadapi Tantangan Pendidikan dan Peningkatan  Mutu  Pendidikan  Sekolah.  Diunduh  dari http://ldiisumenep.org/ Pada Selasa, 06 April 2021. Pukul 13.05 WIB.
PP No. 25 Tahun 2000. Diunduh dari
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/53203/pp-no-25-tahun-2000 Rabu,  07 April 2023. Pukul 21.42 WIB.
Sadriana  Ayu,  Pengaruh  Otonomi  Pendidikan  Terhadap  Peningkatan  Mutu  SMA Unismuh Makassar. Jurnal Penelitian dan Penalaran. Universitas Muhammadiyah Makassar. Makassar. 2017.
Saihu,  Akhmad.  “Manajemen  Supervisi  Akademik  Guru  Pendidikan  Agama  Islam Pada Sekolah.” An-Nahdhah 12, No. 1 (2019): 83 – 112.
Saihu,  Made.  “Pemikiran  Paradigma  Pendidikan  Islam  (Tinjauan  Paradigma Pendidikan Islam Holistik Dalam Serat Wulang Reh).” Edukasi Islami 12, No. 1 (2023): 615 – 30.
Saihu,  Saihu.  “Konsep  Manusia  Dan  Implementasinya  Dalam  Perumusan  Tujuan Pendidikan Islam Menurut Murtadha Muthahhari.” Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam 1, No. 2 (2019): 197 – 217.
———.  “The  Urgency  Of  Total  Quality  Managemen t  In  Academic  Supervision  To Improve The Competency Of Teachers.” Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam 9, No. 02 (2020): 297 – 323.
Suharizal, Muslim Caniago. Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945 . Thafa Media. Yogyakarta. 2014.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2004.  Diunduh  dari https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf . Pada Selasa, 06. April 2023. Pukul 10.45 WIB.