## KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMERINTAHAN  DESA
(Studi di Desa Deket Wetan Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan )
Oleh

## Munif  Rochmawanto
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan

## ABSTRAK
Badan  Permusyawaratan  Desa  belum  berpengalaman  dalam  memahami  dan merumuskan agenda-agenda yang diharapkan secara efektif untuk menciptakan pembaruan di desa.  Anggota  Badan  Permusyawaratan  Desa  di  Desa  Deket  cukup  banyak  yang  belum memahami hak dan tanggungjawabnya sebagai kekuatan legislasi dan pengontrol. Hal inilah yang menjadi alasan masyarakat Desa Deket menyalurkan aspirasinya hanya melalui Kepala Desa. Wajar bila kemudian, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa masih lebih dominan dari pada Badan Permusyawaratan Desa. Dari uraian yang dikemukakan dalam latar  belakang  masalah  di  atas,  maka  dapat  dirumuskan  beberapa  permasalahan  sebagai berikut  :  1)  Bagaimanakah  Kedudukan  Badan  Permusyawaratan  Desa  dalam  Pemerintahan Desa  ?  2)  Bagaimana  Tata  Cara  Pengangkatan  Badan  Permusyawaratan  Desa  ?  sedangkan Tipe  penelitian  hukum  yang  di  lakukan  adalah  yurdis  nomatif  (hukum  normatif).  Metode penelitian  nomaatif  adalah  suatu  prosedur  penelitian  ilmiah  untuk  menemukan  kebenaran berdasarkan  logika  keilmuan  hukum  dari  sisi  normative.Kedukan  Badan  Permusyawaratan Desa  dalam  pemerintahan  desaadalah  sebagai  jembatan  antara  elemen  masyarakat  dan Pemerintah  Desa,  dan  merupakan  wahana  untuk  melaksanakan  demokrasi  pancasilan  dan kedudukannya    dalam  pemerintahan  desa  adalah  sejajar  dan  menjadi  mitra  dari  Pemerintah Desa.
Kata Kunci : BPD, Pemerintahan Desa.

## A. PENDAHULUAN.
Demokrasi  dipahami  sebagai sebuah ruang lingkup yang sangat luas.
Apapun bentuknya, fenomena demokrasi sangat menarik untuk dibicarakan.  Apalagi  jika  dikaitkan dengan  kenyataan,  bahwa  negara Indonesia  merupakan  negara  yang masih menjadikan proses demokratisasi sebagai sebuah tumpuan. Konsep  Negara  demokrasi  dalam kepustakaan  dikenal  sebagai  suatu bentuk  atau  mekanisme  bagaimana sistem  pemerintahan  dalam  suatu Negara  dijalankan  oleh  pemerintah Negara tersebut.
Perlu diketahui bahwa
keberadaan  kelembagaan  kelompok tani  di  Desa  Deket  sangat  penting
diberdayakan karena potensinya sangat besar.  Kelembagaan  kelompok  tani  ini sangat  efektif  sebagai  sarana  untuk kegiatan  belajar,  bekerja  sama,  dan pemupukan  modal  kelompok  dalam mengembangkan usaha tani di kabupaten  Lamongan  khususnya  di Desa  Deket  Wetan.  Selain  itu,  tujuan dari kegiatan kelompok tersebut adalah untuk  meningkatkan  produksi  dan produktivitas  usaha  tani,  serta  tingkat kesejahteraan petani.
Namun, kenyataannya anggota
Badan  Permusyawaratan  Desa  belum berpengalaman  dalam  memahami  dan merumuskan agenda-agenda yang diharapkan secara efektif untuk menciptakan pembaruan di desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa
di  Desa  Deket  Wetan  cukup  banyak yang  belum  memahami  hak  dan tanggungjawabnya  sebagai  kekuatan legislasi  dan  pengontrol.  Hal  inilah yang  menjadi  alasan  masyarakat  Desa Deket  Wetan  menyalurkan  aspirasinya hanya melalui Kepala Desa. Wajar bila kemudian, dalam penyelenggaraan Pemerintahan  Desa,  Kepala  Desa masih  lebih  dominan  dari  pada  Badan
Permusyawaratan Desa. Padahal fungsi  dari  kepala  desa  menurut Undang-Undang  No.  6  tahun  2014 tentang Desa Pasal 26 adalah menyelenggarakan  pemerintahan  desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa. Dalam  menyelenggarakan  hal  tersebut, kepada desa harus menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa termasuk dengan Badan Permusyawaratan Desa. Adapun,
bentuk  kerja  sama  yang  dijalin  dengan badan  permusyawaratan  desa  tersebut adalah  mengenai  tindak  lanjut  dari aspirasi  masyarakat  desa  agar  dapat terlaksana.  Artinya,  dalam  hal  ini aspirasi  tersebut  haruslah  berjenjang tidaklah  aspirasi  tersebut  diterima  dan dihimpun oleh kepala desa saja namun haruslah memanfaatkan Badan Permusyawaratan  Desa  setempat.  Hal tersebut, dimulai dari Badan Permusyawaratan Desa sebagai perangkat  desa  yang  menghimpun aspirasi, kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan kerja sama bersama
Kepala  Desa  sebagai  penyelenggara pemerintah desa yang berwenang untuk mengambil keputusan.
Dari  uraian  yang  dikemukakan dalam  latar  belakang  masalah  di  atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimanakah  Kedudukan  Badan Permusyawaratan Desa dalam
Pemerintahan Desa ?
2. Bagaimana Tata Cara Pengangkatan Badan
Permusyawaratan Desa ?

## B. METODE PENELITIAN
Tipe penelitian hukum yang di lakukan  adalah  yurdis  nomatif  (hukum normatif).  Metode  penelitian  nomaatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan  logika  keilmuan  hukum dari sisi normatif.
Oleh  karena  itu  penelitian hukum ini di fokuskan untuk mengkaji penelitian  hokum  tentang  kaidah- kaidah atau norma-norma dalam hukum  positif,  yakni  norma  hokum yang  terkait  dengan  kedudukan  Badan
Permusyawaratan Desa
dalam
Pemerintahan Desa Oleh  karena  tipe  penelitian yang  digunakan  adalah  tipe  penelitian yuridis  normatif,  maka  pendekatan yang digunakan adalahpendekatan perundang-undangan
( statute approach ). Pendekatantersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yangherhubungan dengan pokok permasalahan. Selain itu juga diguuakanpendekatan konsep ( Conceptual  approach ).  Pendekatan konsep  ini  digunakun  dalam  rangka untuk  melihat  konsep  konsep  yang terkait dengan kedudukan Badan Permusyawaratan
Desa dalam PemerintahanDesa.
Bahan  hukum  primer,  bahan hokum primer merupakan bahan hokum  yang  bersifat  autoritatif  artinya mempunyai  otoritas  bahan  hokum teridiri dari perundang-undangan, catatan  resmi  atau  risalah  dalam pembuatan  perundang-undangan  dan putusan  hakim.  Adaun  bahan  hukum primer  antara  lain  :  undang-undang Nomor  23  Tahun    2014  tentang Pemerintah  Daerah,  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa.
Bahan  Skunder,  yaitu  bahan  yang diperoleh  dari  buku  teks,  jurnal-jurnal, pendapat  para  sarjana  dan  kasus-kasus hokum.
Adapun  bahan  yang  diperoleh dalam  penelitian  studi  kepustakaan, aturan perundang-undangan, yang penulis  uraikan  dan  dihubungkan sedemikian  rupa,  sehingga  disajikan dalam  penulisan  yang  lebih  sistematis guna  menjawab  perumusan  masalah yang  dirumuskan.  Cara  pengelolaan data  dilakukan  secara  deduktif  yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan  yang  bersifat  umum terhadap  permasalahan  kongkrit  yang dihadapi.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa BPD sebagai lembaga baru  di  desa  dan  perwakilan  dari masyarakat berfungsi sebagai penyalur  aspirasi  masyarakat  yang mempunyai kedudukan sejajar dengan pemerintah desa dan menjadi mitra kerja dari pemerintah desa, mempunyai tugas dalam bidang legislasi atau perundang-undangan,  menampung aspirasi masyarakat,dan tugas
dalam bidang pengawasan. Keberadaan BPD ini tidak terlepas  dari  proses  pembentukan
BPD dan sejumlah fungsi, kewenangan,  dan  hak-hak  yang dimilikinya.  Anggota  BPD  berasal dari komponen-komponen di masyarakat  desa  kini  telah  tampil menjadi  salah  satu  pemimpin  desa yang berpengaruh. Anggota
anggota  BPD  terdiri  dari  para pemuka di masyarakat yang dipilih oleh  warga  desa  telah  menjadi pemimpin di organisasi yang ada di desa  dan  tidak  dibenarkan  apabila anggota  BPD  merangkap  sebagai kepala  desa  atau  perangkat  desa.
Para  pemuka  masyarakat  ini  tidak lagi  berada  di  luar  sistem  tetapi telah  masuk  menjadi  bagian  dan sekaligus  tokoh  dalam  sistem tersebut.
Ketika BPD sebagai
lembaga demokratisasi desa sekaligus wujud dari adanya otonomi  di  desa  telah  dilahirkan atas  ketentuan  UU  No.  32  Tahun 2004, bukan berarti secara otomatis demokratisasi  itu  akan  terwujud. Apabila anggota-anggota BPD
tidak mampu memahami kedudukan dan fungsi yang dijalankan tersebut dalam keseluruhan  pemerintahan  desa, maka  sangat  mungkin  pelaksanaan fungsi tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya yang dikehendaki oleh Undaang-Undang tersebut. Menurut  penulis  untuk
mengembangkan pemerintahan desa dan untuk menjalankan fungsi BPD  sebagaimana  mesitinya,  BPD dapat menggunakan hak nya berdasarkan  Pasal  61  huruf  (b) yaitu  menyatakan  pendapat  atas penyelenggaraan
Pemerintahan Desa,  pelakasanaan  Pembangunan Desa,  pembinaan  Kemasyarakatan
Desa, dan Pemberdayaan
masayarakat  Desa.  Hal  ini  dapat dilakukan  dengan  cara  yang  lebih terstruktur
dengan cara menampung  aspirasi  masyarakat desa,  membuat  daftar  aspirasi, membuat  rencana  anggaran  yang akan  dikeluarkan,  dan  kemudian mengajukan  hal  tersebut  kepada Kepala  Desa,  yang  berarti  BPD tidaklah  bersikap  pasif  dalam  hal pembangunan  desa.  tidak  saja menampung, namun juga menyalurkan aspirasi tersebut berdasarkan apa  yang  diatur  dalam Pasal  55  ayat  (2)  UU  No.  6  Tahun 2014 Tentang Desa.
Makna  dari  menyalurkan aspirasi  menurut  Pasal  55  ayat  (2) UU  No.  6  Tahun  2014  Tentang Desa  tidak  dijelaskan  lebih  lanjut dalam  penjelasan  Undang-Undang No.  6  Tahun  2014.  Menurut penulis sendiri, dalam menyalurkan aspirasi  tersebut  tentu  saja  apa yang  disampaikan  atau  aspirasi yang ditampung haruslah
disalurkan  dengan  cara  yang  jelas, akurat dan detail. Namun, dalam
kenyataannya  hal  tersebut  sulit dilakukan  di  DesaDeket,  hal  ini dikarenakan  Kesibukan  anggota
BPD  diluar  aktifitasnya  sebagai anggota  BPD. Selain  sebagai anggota BPD banyak anggota BPD yang  memiliki  mata  pencaharian lain  diluar  aktivitasnya  sebagai anggota  BPD  diantaranya  sebagai pedagang,  buruh,  dan  swasta, petani, peternak, berkebun.  Karena kesibukan inilah yang menyebabkan  sedikitnya  waktu untuk bertemu dan bertukar pikiran atau  diskusi  antar  anggota  BPD
(lingkupnya  dalam  BPD  tidak memiliki waktu yang cukup banyak), sehingga anggota-anggota BPD tidak terfokus kepada kedudukannya didalam BPD
2. Tata  cara  pengangkatan  Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Anggota badan permusyawaratan desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan
dengan cara musyawarahdan mufakat. Pimpinan badan permusyawaratan  Desa  dipilih  dari dan anggota badan permunsyawaratan desa, masa jabatan  badan  permusyawaratan desa  adalah  6  (enam)  tahun  dan dapat  dipilih  lagi  untuk  1  (satu) kali  masa  jabatan  berikutnya. Syarat  dan  tata  cara  penetapan anggota badan permusyawaran
desa  dan  pimpinannya  di  atur dalam  Perda  yang  berpedoman pada Peraturan Pemerintah.17
Penjelasan  Pasal  209  dan  210  ayat 1 Undang-Undang ini menyatakan, yang  di  maksud  dengan  Badan permusyawaratan Desa dalam ketetntuan ini adalah sebutan nama. Adapun fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa(BPD), yaitu meliputi pengawasan terhadap  pelaksanaan  peraturan desa,pengawasan terhadap
pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan dan  BelanjaDesa  serta  pengawasan terhadap  pelaksanaan  Keputusan Desa,  yang  sebelumnya  di  atur dalam  Undang-Undang  Nomor  22 Tahm  1999  tentangPemerintainan Daerah dan di jabarkan dalam Pera PemeMtahNomor  76  Tahun  2001 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999. Kemaudian setelah diundangkan Undang-
Undang  Nomor  32Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah, kedudukan  dan fungsi  Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) diatur  dalam  pasal  209  dan  210 Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004  sebagaimana  yang  telah diganti  sebagianpasalnya  rnelalui Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014  pasal  55  dan  pasal  56.  Dan selanjutnya ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemaerintahan Daerah

## D. PENUTUP
1. Kesimpulan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  yang  telah  diuraikan maka dapat dibuat simpulan sebagai berikut :
a. Kedukan Badan Permusyawaratan  Desa  dalam pemerintahan desaadalah sebagai jembatan antara elemen
masyarakat dan Pemerintah Desa,  dan  merupakan  wahana untuk  melaksanakan  demokrasi pancasilan  dan  kedudukannya dalam pemerintahan desa adalah  sejajar  dan  menjadi mitra dari Pemerintah Desa.
b. Tata  cara  pengangkatan  Badan Permusyawaratan Desa di tentukan dengan jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gangsal (ganjil), paling sedikit 5 (lima)  orang  dan  paling  banyak 9  (Sembilan)  orang,  dengan memperhatikan wilayah, penduduk, dan kemampuan keuangan Desa. Kemudian pengesahan selambat- lambatnya 7 (Tujuh) hari setelah kepala Desa menyampaikan berita acara hasil  pemilihan  kepada  Bupati melalui Camat. Selanjutnya dilakukan pelantikan oleh
Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
2. Saran. Adapun  saran  yang  dapat  penulis sampaikan sehubungan dengan permasalahan  dalam  skripsi  ini adalah :
a. Agar dapat dilakukan sosaialisai  kepada  masyarakat desa tentang tugas dan tanggung jawab Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD) Desa  Deket  Wetan,  sehingga tanggung jawab mengenai pemerintah desa tidak bertumpu hanya  pada  Kepala  Desa  saja. Yang  berart  akan  memudahkan dijalankan program-program
Desa lain yang dapat membangun Desa Deket Wetan. b. Pemilihan Badan Pennusyawaratan Desa
sebaiknya  dibatasi  oleh  usia, dalam pemilihan Badan Permusyawaratan Desa sebaiknya diduduki olehpemuda  desa  agar  dapat maembangun  sikap  kritis  dan memberikan  semangat  kepada pemuda desa dan agar masyarakat desa dapatmenyampaikn  aspirasinya lebih leluasa.

## E. DAFTAR PUSTAKA
1. LITERATUR:
Abdul Kadir Muhammad. 2004. Hukum  dan  Penelitian Hukum . Citra Aditya
Bakti. Bandung.
Aminuddin  Ilmar.  2013. Hukum  Tata Pemerintahan . Identitas
Universitas  Hasanuddin.
Makassar.
A.  Muin  Fahmal,  2006. Peran  Asas- asas Hukum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih .  Cet.  I,  Penerbit
UII Press, Yogyakarta.
Dwipayana,  Ari  AAGN  dan  Eko. 2003. Membangun  Good Governance di Desa .
Institute  For  Research And  Empowerment.  IRE
Press. Yogyakarta,
Jhony Ibrahim, 2006. Teori & Penelitian Hukum Normtif. Banyumedia Publishing. Malang Moh.  Kusnardi.,  Harmaily  Ibrahim. 1988. Hukum Tata Negara Indonesia Cetakan  7.  Pusat  Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.
M.  Thalhah,2009. Teori  Demokrasi Dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen , Jurnal Hukum No.3 Vol. Yogyakarta:  Universitas Islam Indonesia Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian  Hukum ,  Edisi Pertama, Kencana, Jakarta. Ruslli  Ramli,  et.al,1994. Asas-Asas Managemen,  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ,  Universitas
Terbuka, Jakarta
Wijaya.,  2006. Otonomi  Desa.  Raja Grafindo Persada, Jakarta

## 2. PERTURAN PERUNDAANG- UNDANGAN
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.