Al-Risalah JISH                               Vol. 14, No. 2, Desember 2014

## DINAMIKA INTRODUKSI SANKSI POLIGAMI DALAM HUKUM NEGARA MUSLIM MODERN

## M. Zaki
Dosen Ilmu Fiqh Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jl. Lintas Jambi-Ma. Bulian KM. 16 Simpang Sei Duren Jambi Luar Kota, 36361, Muaro Jambi
Abstract: This articel is to reveal the dynamics of family law reform in mod- ern moslem countries, especially the variaty and rationale of punishment against polygamy in Turkey, Malaysia, and Indonesia. This study concludes that: First, the inclusion of punishment enforcement component in the issue of polygamy be- came an integral part in the reform of family law in modern moslem countries are, among others, based on the spirit of protecting the rights and improving the degree of women. Second, in perspective of comparative analysis, vertical criminalization of polygamy in third moslem countries above has shown a dynamic of Family Law doctrine of the rule of Islamic law conventional. The dynamic are varied, Turkey is more likely to use a method of extra-doctrinal reform which resulted in the conclusion absolute prohibition against polygamy, while Malaysia and Indo- nesia in family law reform, especially in the issue of polygamy, has been using the method of intra-and extra-doctrinal doctrinal as well. Horizontally, except Tur- key, both Malaysia and Indonesia have in common in terms of the form of legal sanctions against polygamists, namely imprisonment and or a fi ne. Diagonally, Turkey moved the farthest and the radical negation of the validity of polygamous marriages. Meanwhile, Malaysia and Indonesia in principle are almost the same, nevertheless, tight-loose hierarchy of rules, Malaysia slightly above Indonesia.
Keywords: punishment , polygamy , moslem countries.
Abstrak : Artikel ini bertujuan mengungkap dinamika reformasi hukum keluarga di negara-negara Muslim modern, khususnya dinamika dan dasar pemikiran in- troduksi sanksi hukum terhadap praktik  poligami di Turki, Malaysia, dan Indo-
Vol. 14, No. 2, Desember 2014 Al-Risalah JISH
nesia. Artikel ini menyimpulkan bahwa: Pertama, masuknya komponen pember- lakuan sanski hukum dalam masalah poligami menjadi bagian tak terpisahkan dalam reformasi Hukum Keluarga di negeri-negeri Muslim modern yang, antara lain, didasari semangat melindungi hak-hak dan meningkatkan derajat kaum perempuan. Kedua, dalam perspektif analisa komparatif, secara vertikal langkah kriminalisasi poligami ketiga negara Muslim di atas telah menunjukkan suatu keberanjakan Hukum Keluarga dari aturan doktrin hukum Islam konvensional. Keberanjakan tersebut bersifat variatif, Turki lebih cenderung memakai metode extra-doctrinal reform yang menghasilkan kesimpulan larangan mutlak terhadap poligami, sementara Malaysia dan Indonesia dalam melakukan pembaharuan hukum keluarganya, khususnya dalam persoalan poligami, telah menggunakan metode intra-doctrinal dan extra-doctrinal sekaligus. Secara horizontal, kecuali Turki, baik Malaysia maupun Indonesia memiliki kesamaan dalam hal bentuk sanksi hukum terhadap pelaku poligami, yakni hukuman penjara dan atau denda. Secara diagonal, Turki beranjak paling jauh dan radikal dengan menegasi keab- sahan perkawinan poligami. Sedangkan Malaysia dan Indonesia pada prinsipnya hampir sama, namun secara hirarki ketat-longgar aturan, Malaysia sedikit di atas Indonesia.
Keywords: sanksi, poligami, negara muslim.

## Pendahuluan
Di antara bentuk reformasi hukum Islam di Dunia Islam modern adalah diber- lakukannya sanksi hukum pada hukum keluarga ( Family Law ). Keberanjakan dari hukum klasik yang cenderung belum mengenal sanksi hukum beralih ke- pada aturan-aturan hukum negara yang tidak saja membatasi dan mempersulit, namun bahkan melarang dan mengategorikan suatu masalah seputar hukum keluarga sebagai perbuatan kriminal (kriminalisasi). 1
Sejumlah negara-negara Muslim telah memberlakukan aturan yang mem- persulit ruang gerak poligami, meskipun belum menjatuhkan sanksi hukum ter- hadap pelakunya. Di luar itu, setidaknya 8 negara Muslim telah memberlakukan penjatuhan sanksi hukum terhadap masalah poligami dalam Hukum Keluarga
1  Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kriminalisasi berarti “proses yang mem- perlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat. Tim Depdik- bud, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 600.
mereka. Kedelapan negara tersebut adalah Iran, Pakistan, Yaman (Selatan), Irak, Tunisia, Turki, Malaysia, dan Indonesia. Bahkan poligami merupakan masalah yang paling banyak dikenakan sanksi hukum dalam Hukum Keluarga di nega- ra-negara Muslim kontemporer.
Tulisan ini di samping mendikripsikan pemberlakuan sanksi poligami di berbagai negara Muslim modern, juga menelisik lebih dekat akar pergeseran pemikiran seputar hukum poligami konvensional ke ranah negara. Mengingat keterbatasan ruang dan guna mendapatkan analisa yang lebih intens, tulisan ini berfokus pada 3 negara saja, yakni Turki, Malaysia, dan Indonesia, dengan menggunakan pendekatan komparatif, meliputi: komparasi vertikal (hukum negara-doktrin hukum klasik); komparasi horizontal (hukum antar negara); komparasi diagonal (tingkat dinamisasi hukum).

## Penjelasan Term Sanksi dan Poligami
Kata sanksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia , antara lain, berarti “tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjan- jian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya).” 2 Menurut R. Subekti dan Tjitrosoedibio , sanksi berarti alat pemaksa, memaksa mengindahkan norma-norma hukum. 3 Dalam konteks ini, sanksi terhadap perbuatan poligami dipahami sebagai upaya mengategorikan perbuatan poligami sebagai sebuah tindak pidana (kriminalisasi), yang dapat diancam dengan bentuk sanksi tertentu, baik pidana kurungan maupun pidana denda. 4
Adapun istilah poligami berasal dari bahasa Latin polygamia ( poly dan gamia ) 5 atau gabungan kata bahasa Yunani poly dan gamy dari akar kata polus (banyak) 6 dan gamos (kawin). 7 Jadi secara har fi yah poligami berarti perkawinan dalam
2 Ibid. , hlm.997.
3  R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, Kamus Hukum , (Jakarta: Pradnya Paramita, 2000),
hlm. 98.
4 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana , (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 5. Li- hat pula Satochid Kartanegara, Dasar-Dasar Hukum Pidana , (Bandung: Penerbit Sinar Baru, 1990), hlm.7.
5 William Morris, The Heritage Illustrated Dictionary of the English Language , Vol. II,
(Boston: Houghton Mifflin Campany, Boston, 1979), hlm. 1016.
6 Ibid.
7 Ibid. , hlm. 542.
Vol. 14, No. 2, Desember 2014 Al-Risalah JISH
jumlah banyak. Sedangkan secara terminologi poligami adalah suatu praktik atau kondisi (perkawinan) lebih dari satu istri, suami, pasangan, yang dilakukan pada satu waktu (bersamaan). 8 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami dide fi nisikan sebagai sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. 9
Apabila merujuk de fi nisi poligami di atas, tampak tidak ada diferensiasi istilah antara perkawinan yang dilakukan oleh pria (suami) atau wanita (istri), apabila dilakukan lebih dari satu pasangan dan dilakukan pada saat bersamaan (masih dalam ikatan perkawinan dengan pasangan lain), maka praktik tersebut masuk dalam cakupan terminologi poligami. Namun di kalangan umum, isti- lah ini justeru sering dibatasi wilayah penggunaannya khusus bagi perkawinan jamak yang dilakukan seorang pria (suami). Padahal bentuk perkawinan yang terakhir disebut ini secara terminologi dikenal dengan istilah poligini. Jika ia dilakukan oleh wanita maka disebut dengan istilah poliandri. 10 Dalam The Ency- clopedia Americana disebutkan: 11
“Poligamy is a form of poligamy in which one male is married to more than one female. Poliandry is a form of poligamy in which one female is married to more than one male.”
Penulis, dalam tulisan ini, masih tetap menggunakan istilah poligami seba- gai acuan. “Ketidaktepatan” dalam penggunaan istilah poligami sebagaimana dikemukakan di atas untuk sementara dikesampingkan, beralih kepada istilah yang “terlanjur” lebih populer dikenal dan digunakan.

## Pergeseran Interpretasi Hukum Poligami dalam Perspektif Fiqh dan Tafsir
Ulasan mengenai sanksi hukum poligami dilihat dari sudut doktrin hukum kon- vensional setidaknya memerlukan dua segi tinjauan: Pertama , konsep kriminal- isasi. Kedua, status hukum poligami. Segi yang pertama diarahkan pada kajian hukum jinayat (pidana Islam), sementara segi yang kedua ditinjau dari kajian
8 Ibid. , hlm. 1016. 9 Tim Depdikbud, Op. Cit. , hlm. 885.
10 Lihat Abdul Aziz Dahlan (ed), Ensiklopedi Hukum Islam , Jilid IV, (Jakarta: Ichtiar Baru van Houve, 1997), hlm. 1185.
11 Lihat entri Marriage dalam Bernard S. Cayne (ed), The Encyclopedia Americana , Vol. XVIII, (New York: Grolier Incorporated, 1996), hlm. 345.
tafsir nas dan pandangan mazhab fi kih. Identi fi kasi kedua sudut tersebut pent- ing diungkapkan dalam rangka memahami seberapa jauh langkah kriminalisasi poligami punya keterkaitan atau tidak dengan doktrin hukum konvensional.
Menurut kajian hukum jinayah, dilihat dari segi kualitas dan kuantitas sanksi hukum (‘ uqubat ), fuqaha umumnya mengklasi fi kasikan tindak pidana ( jarimah ) kepada tiga bagian: pertama , jarimah hudud ; kedua , jarimah qishash-diyat ; ketiga, jarimah ta‘zir. 12 Berikut ini gambaran umum mengenai ketiga kategori tersebut:
Kategori pertama, hudud (bentuk jamak dari kata had ) , adalah jenis hukuman yang bentuk dan ukurannya telah ditetapkan (oleh syara‘), terkait dengan hak Allah atau demi kemaslahatan umum. Mengenai bentuk-bentuk tindak pidana yang dikategorikan sebagai jarimah hudud ada tujuh macam, yaitu: 1) perzina- han 2) melakukan tuduhan zina 3) mengonsumsi minuman keras 4) pencurian 5) perampokan 6) pindah agama 7) pemberontakan. 13
Kategori kedua, qishash-diyat , 14 mencakup tindak pidana: 1) pembunuhan dengan sengaja 2) pembunuhan semi sengaja 3) pembunuhan yang keliru 4) penganiayaan secara sengaja 5) penganiayaan yang keliru. Bentuk sanksi hu- kum bagi tindak pidana qishash-diyat , secara variatif, meliputi: qishash-diyat , ka- farat , terhalang dari hak waris, terhalang dari hak wasiat. 15
Kategori ketiga adalah pidana ta‘zir , suatu tindak pidana berupa perbuatan maksiat atau jahat yang dikenai sanksi hukuman yang tidak ditentukan oleh syara‘ (non- had dan non- kaffarat ) , baik yang berkaitan dengan hak Allah maupun hak hamba. 16 Dengan kata lain hukuman ta‘zir adalah hukuman yang dijatuhkan pada perbuatan jinayah selain kedua kategori di atas ( jarimah hudud dan jari- mah qihash-diyat ). Kebijakan pidana ta‘zir sendiri merupakan otoritas ulul amri
12 ‘Abdurrahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba‘ah , jld. V, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999), hlm 12.
13  ‘Abd al-Qadir ‘Audah, at-Tasyri‘ al-Jina’i al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wadh‘i ,
(Beirut: Mu’assat ar-Risalah, 1997), hlm. 634. Lihat pula Wahbah az-Zuhaili, al- Fiqh al-Islami wa Adillatuh , Juz VII, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 5275.
14 Qishash adalah menghukum seorang pelaku jinayah (tindakan kriminal) dengan hukuman yang sama dengan perbuatannya. Seperti perbuatan membunuh maka hukumannya adalah dibunuh, begitu pula dengan penganiayaan. ‘Abd al-Qadir ‘Audah, Op. Cit., hlm. 663.
15 Lihat penempatan masing-masing sanksi tersebut pada tindak pidana qishash- diyat dalam Ibid.., hlm. 664-682. 16 Wahbah az-Zuhaili, Op. Cit. , hlm. 5591.
Vol. 14, No. 2, Desember 2014 Al-Risalah JISH
(pemerintah/yudikatif) dimana bentuk sanksi hukumannya pun beragam bisa berupa pemukulan, penahanan (kurungan/pemenjaraan),  teguran/peringatan, dan bentuk hukuman lainnya sesuai dengan pertimbangan kontekstual. 17 Malah sebagian ulama, kalangan Hana fi yah dan Malikiyah, membolehkan penjatuhan hukuman mati terhadap tindak pidana yang dilakukan berulang kali atau sa- dis, homo seksual, pelecehan agama/simbol agama, perbuatan sihir (santet), dan perbuatan zindiq. Semua langkah hukum ini  diletakkan dalam kerangka siyasah berdasarkan pertimbangan hakim mana yang dipandang lebih maslahat (tepat). 18 Sedangkan, kalangan Malikiyah dan Hanabilah juga memasukkan per- buatan spionase dan bid’ah dalam kategori ta‘zir yang dapat dijatuhi hukuman mati. 19
Adapun mengenai jenis tindak pidana yang dapat dikenai ancaman hu- kuman kurungan/penjara, dalam hal ini, ulama berbeda pendapat. Kalangan Hana fi yah menetapkan hukuman kurungan/penjara dapat dikenakan pada semua jarimah ta‘zir . Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa hukuman tersebut tidak berlaku pada semua jarimah ta‘zir .  Menurut mereka hanya 8 (dela- pan) tindak pidana yang dapat dikenai hukuman kurungan /penjara, yaitu: (1) percobaan pembunuhan; (2) pelarian diri oleh budak; (3) pengingkaran penuna- ian kewajiban; (4) pengakuan palsu atas kebangkrutan; (5) perbuatan maksiat; (5) keengganan melaksanakan kewajiban sebagai muslim yang tidak dapat di- wakilkan; (7) pengakuan kepemilikan secara paksa; (8) keengganan melakukan kewajiban ibadah (hak Allah) yang tak dapat diwakilkan. 20
Dalam hal dapat diberlakukan tidaknya hukuman denda, para ulama juga berbeda pendapat. Sebagian ulama tidak membolehkannya dengan alasan hal itu sama dengan pengambilan harta secara zalim. Sedangkan Abu Yusuf, Imam Malik ibn Anas, Imam Sya fi ‘i (salah satu qaul -nya), dan Imam Ahmad ibn Han- bal membolehkannya berdasarkan praktik yang pernah dilakukan oleh Rasu- lullah dan sahabatnya, Khalifah Umar ibn Khaththab dan Khalifah Ali ibn Abi Talib.  Sedangkan mengenai hukuman fi sik (berupa pemukulan misalnya) ula- ma sepakat membolehkannya berdasarkan praktik yang pernah diterapkan oleh Rasulullah dan Khulafa’ ar-Rasyidin, meskipun dalam hal ketentuan dan batas
17 Ibid. , hlm. 5592.
18 Ibid ., hlm. 5594.
19 Ibid . 20 Ibid. , hlm. 5592-5593.
maksimalnya terdapat perbedaan pendapat. 21
Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa poligami, jika dilihat dari kate- gori dan bentuk  hukum pidana Islam di atas, bukanlah termasuk tindak pidana kategori pertama ( hudud ) dan juga tidak termasuk kategori kedua ( qishash-diyat ). Jika demikian, dapat disimpulkan bahwa hanya ada satu kemungkinan bahwa poligami lebih cenderung diposisikan dan dilihat dalam wilayah kategori ketiga, yaitu tindak pidana ta‘zir, dimana peran politik hukum (siyasah) memerankan peran dominan dalam penentuan kategori dan bentuknya. Dari sudut tinjauan ini, secara teoritis, dapat dikatakan bahwa kriminalisasi poligami tetap relevan dengan doktrin hukum Islam konvensional, khususnya yang terkait dalam wilayah jinayah . Namun, apakah poligami dapat dianggap perbuatan   maksiat atau jahat sehingga dapat dijatuhi hukuman ta‘zir atau tidak? merupakan per- tanyaan yang perlu ditelusuri jawabannya.
Mengenai masalah poligami, sepanjang penelusuran pustaka oleh penulis, fokus pembicaraan dalam literatur mazhab fi kih pada umumnya sama sekali tidak mempersoalkan kebolehan poligami. Hal yang diperdebatkan adalah lebih kepada persoalan jumlah maksimal istri yang boleh dipoligami, sebagai akibat perbedaan dalam memahami ayat al-Qur’an yang memuat persoalan poligami (QS. an-Nisaa’ayat 3). 22 Berbagai ulasan fi kih lebih cenderung memuat syarat- syarat yang harus dipenuhi oleh suami yang ingin berpoligami seperti kemam- puan materi dan kewajiban berlaku adil kepada istri/istri-istri mereka. 23 Sikap yang relatif sama juga ditunjukkan oleh para mufassir (kalangan klasik khusus- nya) ketika memahami pernyataan nas tersebut. Berbagai uraian dalam masalah ini tampaknya terkait erat dengan pemahaman dan interpretasi mereka atas se-
21 Lihat lebih jauh dalam ‘Abdurrahman al-Jaziri, Op. Cit. , hlm. 349-351.
22 Jumhur ulama menetapkan jumlah istri yang boleh dipoligami adalah empat orang, berdasarkan petunjuk ayat …matsna, wa tsulatsa wa ruba‘ (QS. an-Nisa ayat 3) dan hadis tentang Gailan ibn Salamah ats-Tsaqafi yang diminta Nabi saw. untuk memilih dan mempertahankan empat dari sepuluh istri yang dimilikinya pada masa Jahiliyah (sebelum memeluk Islam) dan menceraikan sisanya. (Redak- si hadis akan ditampilkan dalam uraian mendatang). Sedangkan sekelompok ulama yang lain, dengan berlandaskan petunjuk ayat yang sama, berpendapat bahwa jumlah maksimal istri adalah 9 orang, menurut mereka ungkapan ayat … matsna, wa tsulatsa wa ruba‘ menunjukkan makna kumulatif (2+3+4=9). Lihat Ibn Rusyd, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid , Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 33.
23 Ibid. , Juz IV, hlm. 221; Wahbah az-Zuhaili, Op. Cit. , hlm. 6669-6670.
Vol. 14, No. 2, Desember 2014 Al-Risalah JISH
jumlah pernyataan al-Qur’an dan as-Sunnah.
Di dalam QS. an-Nisaa ayat 3, dinyatakan:
“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sa- haya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”
Para mufasir sepakat bahwa sebab turun ayat  di atas berkaitan dengan perbuatan para wali yang tidak adil terhadap anak yatim yang berada dalam perlindungan mereka. 24 Sedangkan hadis yang sering dikemukakan antara lain adalah:
“Dari Ibn Umar: bahwa Ghailan ibn Salamah ketika masuk Islam memiliki 10 orang istri (yang disuntingnya di saat jahiliyah), maka Nabi saw. memerintah- kan kepadanya agar memilih empat orang di antara mereka sebagai istri”. 25
Dalam memahami ayat-ayat al-Qur’an yang terkait dengan poligami, kec- uali batasan maksimal jumlah istri yang boleh dipoligami, secara umum hampir tidak terdapat perbedaan penafsiran di kalangan tradisionalis. Mayoritas ula- ma, dengan berdalilkan petunjuk ayat dan hadis di atas serta praktik generasi salaf menegaskan jumlah maksimal poligami adalah empat orang istri. Sedang- kan sebagian ulama lain (minoritas), juga dengan dasar argumentasi ayat yang
24 Di antaranya riwayat dari Sa‘id ibn Jubair, Qatadah, ar-Rabi‘, adh-Dhahhak, dan as-Suda, bahwa para wali tersebut menginginkan harta anak-anak yatim, mereka juga menikahi  wanita manapun yang mereka inginkan, adakalanya mereka ber- laku adil; adakalanya tidak, tatkala mereka mempertanyakan soal anak-anak ya- tim tersebut maka turun ayat al-yatama : wa atu al-yatama amwalahum… , dan ayat : wa in khiftum alla tuqsithu  fi al-yatama, Allah (seakan-akan hendak, pen.) mene- gaskan: Sebagaimana kekhawatiranmu tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka kamu juga se- mestinya khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan, oleh karena itu janganlah kamu nikahi  perempuan melebihi dari kesanggupanmu memenuhi hak-hak mereka, karena para perempuan itu keadaannya sama den- gan para yatim yang lemah dan tak memiliki kekuatan. Demikian pendapat Ibn ‘Abbas dalam riwayat al-Walibi. Lihat Al-Wahidi, Asbab an-Nuzul , (Kairo: Dar al-Harm li at-Turats, 1996), hlm. 101.
25  Lihat Hadis No. 1131 ( Kitab an-Nikah ) dalam at-Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 368; Hadis No. 2240 ( Kitab ath-Thalaq ) dalam Abu Dawud, Sunan Abi Dawud , Juz I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 515.
sama (QS. an-Nisaa ayat 3), antara aliran ar-Ra fi dhah (salah satu sekte Syi‘ah) berpendapat jumlah maksimal adalah sembilan orang istri; pendapat lain (aliran ahl azh-Zhahir ) menyatakan delapan belas istri. 26
Interpretasi juga lebih ditekankan kepada seruan berlaku adil terhadap para istri. Hal ini dimotivasi pesan historis ayat, sebagaimana terlihat dalam as- bab an-nuzul di atas, yang berbicara mengenai perlakuan zalim terhadap anak- anak yatim perempuan (obyek eksploitasi) sehingga menghimbau kepada kaum Muslimin (para suami) untuk berlaku adil kepada mereka, ketika muncul kek- hawatiran tidak dapat berlaku adil maka sepatutnya membatasi nikah hanya dengan seorang istri, atau dengan hamba sahaya perempuan miliknya. 27 Tam- paknya penafsiran dalam kerangka ini lebih bertendensi pada telaah tekstual, di samping dukungan historis praktik Rasulullah, para Sahabat dan generasi setelahnya yang menunjukkan bahwa poligami bukanlah suatu yang dilarang. Dalam pengertian lain, menurut penafsiran tradisional izin berpoligami mem- punyai kekuatan hukum, sedangkan keharusan untuk berbuat adil kepada para istri, meskipun sangat penting, terserah kepada kebaikan sang suami (walaupun hukum Islam tradisional memberikan hak kepada para wanita untuk meminta pertolongan atau perceraian apabila mereka diperlakukan suami mereka dengan buruk). Dari sudut normatif, keadilan terhadap para istri yang memiliki posisi lemah ini tergantung pada kebaikan suami, meskipun pasti akan dilanggar.
Sebaliknya kalangan modernis cenderung mengedepankan keharusan ber- sikap adil dan pernyataan al-Qur’an bahwa perlakuan adil tersebut adalah mus- tahil, berdasarkan fi rman Allah QS. an-Nisaa ayat 129:
26 Lihat argumentasi mereka dalam al-Qurthubi, al-Jami‘ li Ahkam al-Qur’an , Juz V, (Kairo: t.p., t.th.), hlm. 17.
27 Lihat antara lain Muhammad Ibn Jarir ath-Thabari, Jami‘ al-Bayan ‘an Ta’wil Ayati al-Qur’an , Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), hlm. 236-237; az-Zajjaj, Ma‘ani al- Qur’an wa I’rabuhu , Juz II, (Beirut: ‘Alam al-Kutub, 1988), hlm. 8-10; al-Jashshash, Ahkam al-Qur’an , juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), hlm. 77-82; al-Qurthubi, Op. Cit. hlm. 12. Dalam pada itu patut dicatat bahwa sedikit berbeda dengan keban- yakan ulama tradisionalis, az-Zamakhsari (467-538 H.) cenderung memberi te- kanan (perintah) lebih tegas agar membatasi pada seorang istri saja jika peluang keadilan lebih dapat direalisasikan. Lihat az-Zamakhsyari, al-Kasysyaf ‘an Haqaiq Gawamidh at-Tanzil wa ‘Aun al-Aqawil fi Wujuh at-Ta’wil ( Tafsir al-Kasysyaf ), Juz I, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995), hlm. 458; Sedangkan Ibn al-‘Arabi (468– 543 H.). Bahkan menegaskan bahwa berlaku adil kepada para istri adalah wajib. lihat Ibn al-‘Arabi, Ahkam al-Qur‘an , Jilid I, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah,
1988), hlm. 409.
Vol. 14, No. 2, Desember 2014 Al-Risalah JISH 316
“Dan kamu tidak akan dapat berbuat adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cend- erung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung- katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari ke- curangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.
Menurut Muhammad Abduh persoalan poligami yang terdapat dalam ayat 3 an-Nisa’ berkaitan erat dengan konteks ayat perihal anak yatim dan larangan memanfaatkan harta mereka meskipun dengan perantaraan perkawinan. Ketika seseorang merasa khawatir (akan) mengonsumsi harta anak (perempuan) yatim yang bakal dinikahinya maka ia wajib tidak menikah dengannya, sebab Allah te- lah memberi pilihan untuk menikah dengan perempuan-perempuan lain hingga empat orang. Namun apabila ia juga khawatir tidak akan mampu berlaku adil kepada para istri tersebut maka wajib baginya menikah dengan satu istri saja. 28
Sikap adil sendiri, khususnya dalam konteks ini, adalah hal yang langka. Adil yang dimaksud dalam fi rman Allah dalam ayat 129 di atas ( wa lan tastati‘u an ta‘dilu baina an-nisa’ wa lau harashtum… ) adalah adil dalam hal kecenderungan hati, yang  jelas tak seorang pun mampu melakukannya. Abduh menilai bahwa jika memperhatikan poligami yang cenderung dipraktikkan secara destruktif pada masa sekarang, dapat dipastikan bahwa tidak seorang pun mampu mem- bina suatu umat yang menyalahgunakan poligami  secara luas. Sebab rumah tangga yang terdiri dari dua orang istri cenderung tidak stabil dan sulit terwujud ketenangan. Bahkan suami dan istri sebetulnya memberi andil bagi kehancuran rumah tangga tersebut, karena di antara para istri satu sama lain bermusuhan, demikian pula antara anak-anak mereka. Bahaya yang ditimbulkan tersebut akan meluas dari lingkungan individu ke lingkungan keluarga, dari keluarga ke lingkungan masyarakat, selanjutnya dalam kehidupan bangsa dan negara. 29
Dengan melihat dampak buruk yang sering terjadi akibat poligami di Mesir, Abduh menyarankan kepada ahli hukum di masanya untuk memformulasi hu- kum yang lebih kontekstual yang mengacu kepada kemaslahatan dan menepis
28 Ukuran kekhawatiran di sini adalah jika tingkat kemungkinan dirinya tidak da- pat berlaku adil mencapai setidaknya 50% - 50% ( syakk ), malah pada tingkat wahm (25 %) sekalipun dapat menjadi ukuran, meskipun untuk yang terakhir ini masih dapat ditoleran. Sedangkan perasaan dapat berlaku adil harus didasari dengan keyakinan atau paling tidak mencapai zhann (dugaan kuat). Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir al-Manar , Juz IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999), hlm. 284.
29 Ibid., hlm. 284-285.
segala kemudaratan, dengan memperhatikan kaidah dar’ al-mafasid muqaddam ‘ala jalb al-mashalih sebagai acuan. Ia menyimpulkan bahwa di saat timbul kekha- watiran tidak adanya keadilan maka hukum poligami adalah haram. 30
Pendapat Abduh didukung oleh muridnya, Muhammad Rasyid Rida, men- jelaskan bahwa ayat 3 QS. an-Nisaa’ juga mengandung pesan agar berlaku adil dan bersikap hati-hati terhadap perempuan, sebagaimana terhadap anak yatim. Sebab perlakuan tidak adil terhadap kedua kelompok ini akan merusak tatanan hidup yang berujung pada kemurkaan Allah. Ia menambahkan bahwa poligami secara alamiah bertentangan dengan tujuan perkawinan, sebab pada dasarnya perkawinan adalah antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Po- ligami hanya untuk kondisi darurat, seperti dalam situasi perang, selain itu juga disertai syarat yang ketat, tidak boleh mengandung unsur dosa dan ketidakadi- lan. Ketika poligami menimbulkan lebih banyak mudarat dibandingkan man- faat, maka para hakim dapat mengharamkan poligami. 31
Pendapat dari sudut yang lain namun tetap senafas dengan dua tokoh di atas dikemukakan oleh Qasim Amin, ia membenarkan bahwa ayat 3 surat an-Nisa itu sepintas mengisyaratkan kebolehan poligami, namun sebenarnya sekaligus ter- sirat ancaman bagi pelaku poligami. Pada hakikatnya seorang suami yang akan berpoligami sudah tahu bahwa dirinya sebenarnya tidak mampu berlaku adil. Jadi sebelum melakukannya, ia sudah diliputi perasaan takut (khawatir). Oleh karena itu kebolehan poligami hanya ditujukan bagi orang-orang tertentu yang sangat yakin bahwa dirinya tidak akan terjerumus dalam prilaku tidak adil, dan yang tahu persis tentang hal ini hanya Tuhan dan dirinya sendiri. 32
Berdasarkan pendekatan fi kih dan perspektif tafsir (tradisionalis) di atas tampak jelas bahwa poligami adalah hal yang legal menurut doktrin hukum Islam konvensional, oleh karena itu pelarangan dan kriminalisasi terhadap po- ligami merupakan deviasi dari ketentuan doktrin “Syariah”. Namun apa yang dikemukakan oleh sejumlah mufasir modern di atas tersirat urgensi upaya for- mulasi hukum yang dapat mempersulit praktik poligami dan mencegah efek negatif dari penyalahgunaan poligami dalam masyarakat. Interpretasi seperti inilah yang kelihatan turut mengilhami sejumlah negeri Muslim untuk member- lakukan aturan ketat bahkan keras terhadap praktik poligami di dalam Undang- Undang mereka.
30 Ibid.
31 Ibid ., hlm. 286. 32 Qasim Amin, Tahrir al-Mar’ah , (Tunisia: Dar al-Ma‘arif, t.th.), hlm. 155-156.
Vol. 14, No. 2, Desember 2014 Al-Risalah JISH

## Ragam Sanksi Poligami dalam Hukum Keluarga Negara-negara Mus- lim
Pemberlakuan sanksi hukum menjadi salah satu ciri dalam undang-undang hu- kum keluarga di negara-negara Muslim modern. Secara umum sanksi hukum tersebut terkait dengan pelanggaran berbagai masalah seputar perkawinan, sep- erti perkawinan di bawah umur, perkawinan secara paksa, pencegahan perkaw- inan yang dibolehkan hukum syara’, perkawinan yang dilarang, pencatatan perkawinan, perkawinan di luar pengadilan, mas kawin dan biaya perkawinan, dan poligami. Demikian pula, terkait masalah perceraian, nafkah, perlakuan ter- hadap istri, hak perempuan pasca cerai, dan hak waris. 33
Secara umum sanksi yang dijatuhkan masih diarahkan kepada si pelaku pelanggaran, namun di beberapa negara selain pelaku, hukuman juga dijatuh- kan kepada pihak pendukung, penyelenggara, bahkan petugas berwenang yang terkait dengan pelanggaran. Sanksi yang diberikan pada umumnya berupa hu- kuman penjara/kurungan; atau denda; atau keduanya sekaligus. Meskipun ber- sifat relatif, hukuman tertinggi terdapat di Irak yakni 10 Tahun dan minimal 3 Tahun penjara dalam kasus perkawinan secara  paksa. Sedangkan sanksi paling rendah ada di Mesir yakni 1 bulan penjara dalam kasus petugas pencatat yang menolak/tidak melaksanakan tugas pencatatan.
Salah satu langkah reformasi Hukum Keluarga di negara-negara Muslim modern adalah meninjau kembali sejumlah ketentuan hukum Islam klasik yang dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi sosial dan tuntutan/perubahan modern. Demikian pula halnya dalam masalah poligami. Aturan fi kih konven- sional yang menjadi referensi selama berabad-abad kini ditinjau kembali dan di- gantikan dengan produk legislasi yang tampaknya diarahkan pada upaya men- gangkat status wanita dan merespon tuntutan dan perkembangan zaman.
Ketentuan (perundang-undangan) berkaitan hukum keluarga di negara- negara Muslim modern, dikaitkan aturan poligami, dapat diklasi fi kasikan kepa- da kategori: Pertama , negara-negara yang sama sekali melarang praktik poligami, seperti Turki dan Tunisia. Kedua, negara-negara yang membolehkan poligami
33 Identifikasi ini berpijak dari hasil telaah penulis terhadap sejumlah Undang-Un- dang / Hukum Keluarga Negara-negara Muslim. Sumber rujukan yang digu- nakan adalah dua karya Taher Mahmood, yaitu Family Law Reform in the Muslim World , (Bombay: N.M.Tripathi PVT, Ltd., 1972), dan Personal Law in Islamic Coun- tries (History, Texs and Comparative Analysis) , (New Delhi: Academy of Law and Religion New Delhi, 1987).
319
dengan persyaratan yang relatif ketat (dipersulit), seperti Pakistan, Mesir, Ma- roko, Indonesia, dan Malaysia. Ketiga, negara-negara yang memperlakukan po- ligami secara lebih longgar, seperti Saudi Arabia, Iran, dan Qatar. 34
Dari ketiga kategori tersebut, kategori kedua menjadi kecenderungan umum Hukum Keluarga di Dunia Islam. Pembatasan poligami yang dilakukan bersifat variatif, dari cara yang paling lunak sampai yang paling tegas. Sebagai contoh, di  Libanon, berdasarkan hukum keluarga yang diberlakukan  kerajaan Turki Usmani pada Tahun 1917, 35 poligami tidak dilarang namun diharapkan menerapkan prinsip keadilan kepada para istri. Hal yang tidak jauh berbeda juga terjadi di Maroko berdasarkan Undang-Undang Status Pribadi Tahun 1958 yang berlaku di sana. 36
Cara lain bagi pembatasan poligami adalah dengan pembuatan perjanjian. Istri diberi hak untuk meminta suami ketika melangsungkan perkawinan agar membuat perjanjian bahwa jika ternyata nanti ia menikah lagi dengan wanita lain maka si istri dapat langsung meminta cerai kepada pengadilan atau dengan sendirinya jatuh talak satu apabila yang melanggar itu pihak istri. Hal ini dis- ebutkan misalnya dalam Pasal 19 Hukum Keluarga Yordania No. 61 Tahun 1976 yang diubah dengan Hukum Keluarga Yordania No. 25 Tahun 1977. 37 Hal yang sama juga disebutkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Status Pribadi Maroko Tahun 1958. 38
Di samping itu, ada pula yang mempersyaratkan kondisi atau izin tertentu. Di Indonesia, contohnya, diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2)  Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan) menyatakan bahwa pada asas- nya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang is- tri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian dalam PP No.9 Tahun 1975 Pasal 40 dinyatakan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk
34 Tahir Mahmood, Personal Law in Islamic Countries (History, Texs and Comparative Analysis) , (New Delhi: Academy of Law and Religion New Delhi, 1987), hlm. 14,
273-274.
35 Tahir Mahmood, Family Law Reform in the Muslim World , (Bombay: N.M.Tripathi PVT, Ltd., 1972), hlm. 37.
36 Ibid ., hlm. 117.
37 Tahir Mahmood, Personal Law…,Op. Cit. , hlm. 80. 38 Ibid. , hlm. 121.
Vol. 14, No. 2, Desember 2014 Al-Risalah JISH
beristri  lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertu- lis kepada pengadilan. Ketentuan-ketentuan tersebut pada dasarnya mempersu- lit terjadinya poligami, bahkan bagi pegawai negeri berdasarkan Peraturan Pe- merintah No. 10 Tahun 1983, poligami praktis dilarang. 39 Hal yang hampir sama berlaku di Pakistan, poligami hanya boleh dilakukan setelah mendapat izin dari istri pertama dan Dewan Hakam ( arbitrer ) yang dibentuk untuk menyelidiki hal itu. Bahkan bagi pelanggarnya, atas pengaduan, dapat dihukum penjara atau denda, atau malah kedua-duanya. 40
Seperti yang tampak pada contoh yang terakhir disebut , praktik poligami malah telah masuk kategori perbuatan yang dikenakan sanksi hukum tertentu. Dengan kata lain, sebagian negara-negara Muslim memberlakukan kriminalisa- si praktik poligami dalam Hukum Keluarga mereka. Sebagaimana telah dising- gung dalam bahasan terdahulu, minimal tercatat 8 negara Muslim yang telah memberlakukan penjatuhan sanksi hukum terhadap masalah poligami dalam Hukum Keluarga mereka. Kedelapan negara tersebut adalah Iran, Pakistan, Ya- man (Selatan), Irak, Tunisia, Turki, Malaysia, dan Indonesia.
Di Iran, seorang suami yang ingin menikah lagi (berpoligami) maka wajib memenuhi dua hal: 1) Memberitahukan kepada calon istrinya bahwa ia sudah beristri. 2) Mendapat izin dari Pengadilan. Pelanggaran atas salah satu hal terse- but dapat mengakibatkan konsekuensi hukum. Berdasarkan Hukum Keluarga yang berlaku di Iran, poligami yang dilakukan dengan memalsukan keteran- gan atau tanpa pemberitahuan kepada calon istri tentang eksistensi perkawinan sebelumnya, dapat membuat pelakunya dijatuhi hukuman penjara 6 bulan – 2 Tahun. Hukuman yang sama juga dikenakan terhadap pelaku poligami tanpa izin Pengadilan. 41
Di Pakistan, seseorang hanya dapat dibolehkan berpoligami jika te- lah mendapat izin tertulis dari Lembaga Arbitrase (Majelis Hakam). Perkaw- inan yang dilakukan tanpa izin tertulis lembaga tersebut akan mengakibatkan
39  Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan (2), serta Pasal 16. Peraturan Pemerintah ini kini sudah direvisi oleh Peraturan Pe- merintah No.45 Tahu 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983, Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16. Lihat pula Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (2), dan Pasal 12.
40 Tahir Mahmood, Personal Law…, Op. Cit., hlm., 245-246.
41 The Marriage Law 1931-1937 Pasal 5 jo Family Protection Law of 1967 Pasal 14.
Al-Risalah JISH                               Vol. 14, No. 2, Desember 2014
perkawinan itu tidak terdaftar menurut Undang-Undang. 42 Bahkan lebih jauh, terhadap pelaku poligami tanpa izin lembaga arbitrase ( arbitration council ), da- pat dijatuhi hukuman: a) wajib membayar segera seluruh jumlah mas kawin, baik kontan maupun bertempo (cicilan), kepada istri/para istrinya yang ada, jika jumlah itu tidak dibayar, maka ia dapat ditukar-alih sebagai tunggakan pa- jak tanah; b) atas dasar keyakinan terhadap pengaduan (dari pihak istri menge- nai pelunasan mahar) maka pelaku poligami dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 1 Tahun, atau dengan denda maksimal 5 ribu rupee, atau dengan ked- uanya sekaligus. 43
Sedangkan di Yaman (Selatan), bigami (beristri dua) hanya diperbolehkan setelah adanya izin tertulis dari Pengadilan, yang dapat diperoleh dengan alasan: 1) istri mandul yang dinyatakan oleh dokter dan tidak diketahui sebelumnya; atau 2) istri menderita penyakit kronis atau penyakit menular yang menurut me- dis tidak bisa disembuhkan, serta penyakit tersebut menghalangi kelangsungan kehidupan rumah tangga. 44 Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit larangan atau sanksi hukum dalam Pasal-Pasal yang berkaitan dengan poligami, akan tetapi Hukum Keluarga yang diberlakun Yaman (Selatan) menggariskan keten- tuan bahwa semua pelaku/pihak yang terkait pelanggaran (pelaku & pendu- kung) melakukan perkawinan atau mendaftarkan perkawinan yang bertentan- gan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (salah satunya mengenai bigami tanpa izin Pengadilan setempat), dapat dijatuhi hukuman berupa denda maksi- mal 200 dinar; atau penjara maksimal 2 Tahun; atau kedua sekaligus. 45 Dengan demikian berdasarkan Hukum Keluarga di Yaman (Selatan), poligami yang di- lakukan tanpa izin dari Pengadilan setempat dipandang sebagai tindak kriminal yang dapat dijerat dengan sanksi hukum.

## Hukum Poligami di Turki, Malaysia dan Indonesia

## 1. Turki
Secara geogra fi s, Republik Turki ( Turkiye Cumhuriyeti ) yang didirikan pada 29 Oktober 1923 ini terletak di kawasan Asia Kecil (97%) dan Eropa Tenggara. Di
42  The Muslim Laws Ordinance 1961 (Ordinance 8/1981) dan amande- mennya: Ordonansi 21 dan 30 Tahun 1961, Pasal 6 ayat (1).
43 Ibid., Pasal 6 ayat (5).
44  Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 9.
45 Ibid., Pasal 49.
Vol. 14, No. 2, Desember 2014 Al-Risalah JISH
bagian barat berbatasan dengan Laut Aegean dan Yunani, dan di bagian Ba- rat Laut berbatasan dengan wilayah Bulgaria. Di utara berbatasan dengan Laut Hitam. Di bagian Timur Laut berbatasan dengan Georgia, di bagian timur ber- batasan dengan Armenia, dan di bagian tenggara berbatasan dengan Iran dan Irak. Sedangkan di selatan berbatasan dengan Syria dan Laut Tengah. Luas wilayah Turki meliputi 755.693 km2 di Asia Kecil (semenanjung Anatolia) dan 23.763 km2 di Eropa Tenggara, sehingga luas keseluruhan adalah 779.456 km2.
Berdasarkan sensus 2009, populasi penduduk Turki berjumlah 72.561.312 jiwa. Penduduknya terdiri dari etnis Turk (76%), Kurdi (15,7%), dan lainnya (8,3%). Agama yang dipeluk oleh penduduk Turki ialah Islam (96%), Agnotis (2,3%), Atheis (0,9%), Kristen (0,6%), dan sisanya memeluk agama lain. Umat Muslim Turki sendiri terdiri dari 82% Sunni Hana fi , 9.1% Sunni Sha fi ’i, dan 5.7% Alevi. 46 Diperkirakan di sana juga terdapat setidaknya 20 juta Muslim Syi’ah. Se- dangkan sisanya adalah Yahudi, Ortodok Yunani, Ortodok Armenia, dan Kris- ten Assyria. 47
Sebagai sebuah negara pengganti yang tercipta dari reruntuhan Kesultanan Usmaniyah pasca Perang Dunia I, Turki menjadi negara sekular pertama di Dun- ia Muslim. Pembatalan syariat dan pengambilan sebuah sistem hukum sekular berdasarkan aturan–aturan hukum Barat, serta pendeklarasian sebuah republik sekular pada 1928, merupakan penyimpangan radikal dari tradisi. 48
Sebelum lahirnya kebijakan legislasi undang-undang yang dikodi fi kasi se- cara eklektikal, mazhab Hana fi merupakan mazhab utama yang mendasari ke- hidupan keberagamaan tradisional Turki hingga Tahun 1926. Adalah Undang- Undang Sipil Islam yang dikenal dengan Majallat al-ahkam al-‘adliyyah , sebagian materinya didasarkan pada mazhab Hana fi yang telah dipersiapkan di Turki se- jak Tahun 1876, sekalipun belum memuat hukum keluarga dan hukum waris di dalamnya. Hukum mengenai perkawinan dan perceraian sebagian dibuat pada Tahun 1915 dan dikodi fi kasi pada Tahun 1917. Revolusi politik di negara terse- but menyebabkan kehancuran Dinasti Ottoman sekaligus menghapus kekhalifa-
46 Http://aksesdunia.com/2011/7-negara-di-eropa-dengan-populasi-muslim-ter- banyak/, akses 12 Pebruari 2014.
47 David Waldner, “Turkey”, dalam Reeva S. Simon, dkk (ed), Encyclopedia of the Modern Middle East , Vol. 4, (New York: Simon & Schuster Macmillan,1996). 48 Lihat Feroz Ahmad, “Tunisia”. Dalam John L. Esposito (ed), The Oxford Ency- clopaedia of the Modern Islamic World , Jilid IV, (Oxford: Oxford University Press,
1991).
hannya. Baik Undang-Undang Sipil Islam 1876,  berbagai hukum keluarga yang diberlakukan  pada Tahun 1915 dan Tahun 1917, maupun hukum waris mazhab Hana fi non-kodi fi kasi, semuanya diganti oleh Undang-Undang Sipil baru yang komprehensif yang diberlakukan pada Tahun 1926. 49 Berdasarkan the Turkish Civil Code 1926 , poligami sama sekali dilarang dan jika terjadi maka perkaw- inan tersebut dinyatakan tidak sah. Undang-Undang Turki tersebut melarang perkawinan lebih dari satu selama perkawinan pertama masih berlangsung. Pasal 93 menegaskan bahwa seorang tidak dapat menikah, jika dia tidak dapat membuktikan bahwa perkawinan yang pertama bubar karena kematian, per- ceraian, atau pernyataan pembatalan. Kemudian dalam Pasal 112 (1) dikemuka- kan bahwa perkawinan yang kedua dinyatakan tidak sah oleh pengadilan atas dasar bahwa orang tersebut telah berumah tangga saat menikah. 50
Ketentuan di atas juga dipertegas dalam The Turkish Family (Marriage and Divorce) Law of 1951. 51 Dalam Pasal 8 disebutkan:
“No person shall marry again unless he proves to the satisfaction of the Court that the former marriage has been declared invalid or void or has been dis- solved by divorce  or the death of the other party.”
Selanjutnya dalam Pasal 19 (a) dinyatakan:
“A marriage shall be declared invalid where:
(a) at the date of the marriage one of parties is already married;”
Meskipun Turki tidak secara eksplisit menyebutkan bentuk sanksinya, na- mun secara implisit Undang-Undang Turki menegaskan bahwa perkawinan po- ligami adalah tidak sah dan akan dikenai ancaman hukuman ( penalty ). 52
Dari ketentuan kriminalisasi praktik poligami di atas tampak jelas bahwa hukum positif yang berlaku di Turki telah mencitrakan deviasi yang signi fi kan dari ketentuan mazhab Hana fi bahkan hukum Islam (konvensional) dari berba- gai mazhab yang ada.  Ketidaksahan poligami merupakan hal baru yang belum pernah diwacanakan oleh kalangan ulama klasik. 53 Pembolehan poligami oleh
49 Taher Mahmood, Family Law Reform …, Op. Cit. , hlm.15. 50 Ibid. , hlm. 21. 51 Tahir Mahmood, Personal Law…, Op. Cit., hlm. 263-267. 52 Ibid. , hlm. 267.
53 Mazhab Hanafi sendiri, seperti halnya mazhab yang lain, memperbolehkan praktik poligami dengan persyaratan-persyaratan tertentu seperti mampu ber- laku adil kepada semua istrinya, secara materil maupun non-materil. Wahbah
Vol. 14, No. 2, Desember 2014 Al-Risalah JISH
al-Qur’an dalam kondisi tertentu telah dirubah oleh Muslim Turki. Alasannya, sebagaimana dinyatakan oleh beberapa tokoh intelektual Turki, bahwa legalisa- si al-Qur’an atas poligami merupakan “sebuah perbaikan besar terhadap prak- tik poligami tak terbatas pada masa Arab pra-Islam melalui cara monogami.” Perubahan kondisi sosial dan ekonomi di Turki telah membuat kondisi qur’ani poligami tidak dapat direalisasikan. 54

## 2. Malaysia
Malaysia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara dengan wilayah ter- ritorial berada di bagian Selatan semenanjung Melayu dan bagian Utara pu- lau Kalimantan. Negara federasi dengan ibu kota Kuala Lumpur ini meliputi 13 negara bagian: 11 negara bagian Semenanjung  Melayu dan 2 negara bagian Sarawak dan Sabah di Kalimantan, 55 dengan populasi penduduk 28.6 juta jiwa (Sensus 2010) terdiri dari 14.3 juta etnis Melayu dimana hampir keseluruhannya beragama Islam, 6.4 juta etnis Cina, 1,9 juta etnis India, dan sisanya etnis lain. 56
Sebelum kehadiran penjajah, hukum yang berlaku di Malaysia adalah hu- kum Islam bercampur hukum adat. 57 Namun selama masa pemerintahan kolo- nial Inggris, nafas Islam telah mewarnai berbagai kebijakan legislatif lokal yang berhubungan dengan fungsi-fungsi negara, keberadaan dan prosesi lembaga peradilan Syariah untuk menerapkan hukum Islam dan regulasi adiministrasi institusi social-legal Islam diberlakukan di seluruh negeri tersebut, seperti hukum perkawinan, hukum perceraian, dan hukum waris. Kondisi ini terus berlanjut di saat Malaysia memperoleh kemerdekaannya. 58
Setelah Malaysia memperoleh kemerdekaannya, konstitusi federal Ma- laysia Tahun 1957 begitu juga konstitusi federal Tahun 1963 mendeklarasikan
az-Zuhaili, Op.Cit. , Juz IX, hlm. 6669. 54 Tahir Mahmood, Family Law Reform… , Op. Cit. , hlm. 21.
55 Felix V. Gagliano, “Malaysia”, dalam Bernard S. Cayne, The Encyclopedia Ameri- cana International Edition , Vol. 18, (New York: Grolier Incorporated, 2001), hlm.
33.
56 Laporan selengkapnya lihat www.statistics.gov.my/portal/download_Popula- tion/files/ population_projections/Population_Projection_2010-2040.pdf, akses 22 Desember 2014.
57 David C. Buxbaum (ed), Family Law and Customary Law in Asia: a Contemporary Legal Perspective, (Martinus Nijhoff, The Haque, 1968), hlm.107. 58 Tahir Mahmood, Personal Law… , Op. Cit. , hlm. 219.
agama Islam sebagai agama resmi negara. Di negeri yang bermazhab Sya fi ’i ini, hukum Islam dan administrasinya diberlakukan secara resmi di seluruh wilayah negara Malaysia meliputi Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Pahang, Kelantan, Trengganu, Kedah, dan Johor. Pada dua negara bagian, Sabah dan Sarawak, pen- duduk Muslim merupakan minoritas. Sabah yang memiliki jumlah penduduk Muslim lebih sedikit dari Sarawak, memakai adiministrasi hukum Islam pada Tahun 1971. Sedangkan Sarawak masih menerapkan Undang-Undang Mahka- mah Melayu Tahun 1915. Hukuman negara-negara bagian di Malaysia memuat ketetapan hukum keluarga melalui pengadilan-pengadilan Kathis. 59
Dalam konteks reformasi Hukum Keluarga khususnya di rantau Asia Tenggara—boleh jadi malah skup Dunia Muslim—sebetulnya Malaysia tercatat sebagai negara pertama melakukan langkah ini,  ditandai oleh lahirnya Moham- medan Marriage Ordinance, No. V Tahun 1880 di negara-negara Selat (Pulau Pinang, Melaka, dan Singapura). Dilanjutkan wilayah negara-negara  Melayu Bersekutu (Perak, Selangor, Negeri Sembilan, dan Pahang) melalui Registra- tion of Muhammadan Marriages and Divorces Enactment 1885, kemudian bagi negara-negara Melayu tidak bersekutu atau negara-negara Bernaung (Kelantan, Terengganu, Perlis, Kedah, dan Johor), yang dipelopori oleh Kelantan adalah The Divorce Regulation Tahun 1907. 60
Jika dilihat dari era pasca berakhirnya kolonialisme dan imperialisme di seluruh Dunia, perundang-undangan Malaysia telah mengalami beberapa kali pembaharuan. Taher Mahmood mencatat bahwa pembaharuan pertama ber- langsung pada Tahun 1976-1980 yang berisi tentang perkawinan dan perceraian. Sedangkan pembaharuan kedua dilaksanakan pada Tahun 1983-1985 yang diberi nama Islamic Family Law Act . Hukum baru ini berlaku pada Tahun 1983 di Kelantan, Negeri Sembilan, dan Malaka. Kemudian Tahun 1984 dilaksanakan di Kedah, Selangor, dan wilayah Persekutuan, serta Tahun 1985 dilaksanakan di Penang. 61 Dalam perkembangan terakhir pembaharuan juga terjadi di Tereng- ganu (1985), Pahang 1987 (No. 3), Selangor 1989 (No.2), Johor (1990), Sarawak
59 Tahir Mahmood, Family Law… , Op. Cit. , hlm. 198-205.
60 Khoiruddin Nasution, “Sejarah Singkat Pembaruan Hukum Keluarga Muslim” dalam M. Atho’ Mudzhar dan Khairuddin Nasution (ed), Hukum Keluarga di Dun- ia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih , (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm. 20. 61 Tahir Mahmood, Personal Law… , Op. Cit. , hlm. 221.
Vol. 14, No. 2, Desember 2014 Al-Risalah JISH
(1991), Perlis, dan terakhir Sabah melalui Undang-Undang No. 18 Tahun 1992. 62
Mengenai pemberlakuan sanksi terhadap poligami dalam hukum positif di Malaysia, antara lain tergambar dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Islam [Wilayah Federal] 1984 (Undang-Undang 304 Tahun 1984). Dalam Pasal 123 dis- ebutkan:
“Any man who, during the subsistence of a marriage, contracts another mar- riage in any place without the prior permission in writing of the court commits an offence and shall be punished with a fi ne not exceeding one thousand ring- git or with imprisonment not exceeding six months or with both such fi ne and imprisonment”. 63
Pasal di atas menegaskan bahwa seorang pria yang masih terikat dalam suatu perkawinan hanya dapat berpoligami jika telah mendapat izin tertulis dari pengadilan, bagi mereka yang melanggar ketentuan ini akan dijatuhi hukuman denda maksimal 1000 ringgit; atau dipenjara maksimal 6 bulan; atau dijatuhi hukuman keduanya sekaligus.
Pemberian izin poligami oleh pengadilan amat terkait dengan hasil per- timbangan institusi tersebut terhadap keterangan yang diberikan pemohon dan para istri yang lebih dahulu dinikahinya. Dasar pertimbangan pengadilan untuk memberikan izin poligami berkaitan dengan kondisi/prilaku istri dan suami. Dari sudut istri adalah: 1) Kemandulan; 2) Keuzuran jasmani; 3) Tidak layak dari segi jasmani untuk bersetubuh; 4) Sengaja tidak mau memulihkan hak-hak persetubuhan, atau 5) Sakit jiwa/ gila. Sedangkan pertimbangan pada sudut suami adalah: 1) Mampu secara ekonomi untuk menanggung istri-istri dan anak keturunan, 2) Mampu berlaku adil kepada para istri 3) Perkawinan itu tidak menyebabkan dharar syar‘i (bahaya bagi agama, nyawa, badan, akal pikiran atau harta benda) istri yang telah lebih dahulu dinikahi, 4) Perkawinan itu tidak akan menyebabkan turunnya martabat istri-istri atau orang-orang yang terkait den- gan perkawinan, langsung atau tidak. 64
Secara umum Hukum Keluarga Malaysia tampaknya masih berpegang pada konsepsi mazhab-mazhab Sunni, utamanya mazhab Sya fi ‘i, dalam hal ke-
62 Khoiruddin Nasution, Op. Cit ., hlm. 21-22. 63 Tahir Mahmood, Personal Law… , Op. Cit. , hlm. 235.
64 Undang-Undang Hukum Keluarga Islam [Wilayah Federal] 1984 (Undang-Un- dang 304) tahun 1984 Pasal 23 ayat (4). Ibid. , hlm. 225; Khoiruddin Nasution, Sta- tus Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia , (Leiden-Jakarta: INIS, 2002), hlm. 112.
327
bolehan poligami. Ditetapkannya sejumlah alasan poligami terlihat diinspirasi oleh konsepsi fi kih mengenai kewajiban suami atas istri dan alasan terjadinya fasakh. Sementara peran pengadilan dalam pemberian izin poligami dan krimi- nalisasi poligami merupakan bagian dari bentuk siyasah syariah yang bertujuan mengantisipasi dan memberi daya jera terhadap penyalahgunaan poligami. Di samping itu penafsiran baru terhadap pesan al-Qur’an terkait masalah poligami dan langkah perlindungan pada kaum wanita juga menjadi bagian inheren dari alasan dasar ditetapkankannya Pasal-Pasal tersebut.
Perlu juga dicermati bahwa Undang-Undang tersebut juga tak luput dari kritik sejumlah kelompok aktivis perempuan Malaysia. Pada 16 Maret 2003 misalnya, mereka menggelar "Kampanye untuk Monogami," diikuti  sejumlah kegiatan diskusi dan memorandum yang disampaikan kepada otoritas negara. Gerakan yang dimotori the Malaysian organization Sisters in Islam tersebut me- nyuarakan keprihatinan terhadap praktik poligami di Malaysia. Mereka menilai sejumlah masalah, antara lain: lemahnya kontrol negara terhadap praktik po- ligami, sejumlah yurisdiksi negara menerapkan proses pengawasan secara acak, bahkan ada yang tidak sama sekali, dan terjadinya beberapa amandemen, ter- masuk penghapusan mengenai pemenuhan standar hidup istri pertama. Para pria yang akan berpoligami bisa saja menikah di luar negeri atau di negara- negara dengan proses yang lebih longgar, dan kemudian, setelah membayar sejumlah biaya mendaftarkan pernikahan tersebut. Selain itu, mereka menun- juk sejumlah elemen titik lemah dalam undang-undang, termasuk persyaratan bahwa pemberitahuan pada istri pertama terkait permohonan suaminya untuk perkawinan kedua, dan  kemudahan untuk bercerai jika diinginkannya. Secara prinsipil, kalangan aktivis gerakan perempuan tersebut tersebut juga terlibat persoalan dasar tentang perkawinan Islam. Apakah poligami hak laki-laki Mus- lim? dan apakah istri Muslim memiliki hak mengatakan apakah mereka akan memiliki istri kedua dan seterusnya? 65

## 3. Indonesia
Mengenai Indonesia, disini tidak ditampilkan potret umumnya karena diang- gap sudah diketahui masyarakat Indonesia. Pembahasannya dalam tulisan ini diarakan langsung pada penerapan sanksi hukum poligami di Indonesia. Berke-
65 Judith E. Tucker, Women, Family, And Gender In Islamic Law , (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), hlm. 77-78.
Vol. 14, No. 2, Desember 2014 Al-Risalah JISH
naan dengan hal tersebut, sebelum pemberlakuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di Indonesia, seorang laki-laki muslim cukup mudah untuk melakukan perkawinan poligami. Ia hanya diminta untuk melaporkan perkawinan ba- runya kepada petugas pencatat perkawinan dan bersikap adil kepada para is- trinya. Secara substansial Hukum Perkawinan merubah keadaan ini, walaupun sesungguhnya masih bersifat mendua. Di satu sisi, prinsip yang menyatakan bahwa perkawinan yang merupakan institusi monogami dianggap telah men- dasari ketentuan-ketentuan hukum tersebut (Pasal 3); dan memang salah satu tujuan utama dari Undang-Undang Perkawinan adalah untuk menekan tingkat perkawinan poligami. Di sisi lain, Undang-Undang tersebut memperkenankan laki-laki untuk mempunyai lebih dari seorang istri jika ia mampu memenuhi persyaratan dari sejumlah ketentuan Undang-Undang tersebut, diperbolehkan oleh agamanya, dan memperoleh izin dari Pengadilan Agama. Meskipun hak tersebut tetap dipertahankan, namun secara prosedur administratifnya tidaklah mudah, secara umum ia membatasi kemungkinan terjadinya penggunaan hak tersebut secara sewenang-wenang. 66
Ketentuan yang sama tetap dipertahankan dalam Kompilasi Hukum Indo- nesia (KHI) yang ditetapkan pada Tahun 1991. 67 Pengadilan dalam hal ini me- mainkan peran penting dalam pemberian izin kepada suami untuk berpoligami. Meskipun demikian baik Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maupun KHI tidak mencantumkan sanksi hukum terhadap pihak yang melakukan pelanggaran. Sanksi poligami diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, disebutlkan bahwa pelaku po- ligami tanpa izin Pengadilan dapat dijatuhi hukuman denda Rp. 7.500,-. 68 Sanksi hukum juga dikenakan kepada petugas pencatat yang melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan berpoligami tanpa izin Pengadilan den- gan hukuman kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp. 7.500,-. 69
Dalam pada itu, hukuman yang relatif berat dijatuhkan bagi Pegawai Neg-
66 Simon Butt, “Polygamy and Mixed Marriage in Indonesia: The Application of The Marriage Law in Courts,” dalam Timothy Lindsey (ed), Indonesia: Law and
Society , (Leichhardt: The Federation Press, 1999), hlm. 132.
67 Dalam KHI persoalan poligami diatur dalam pasal 55-59, dari segi substansi pasal-pasal tersebut mengacu dan selaras dengan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 3, 4, dan 5.
68 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pasal 45 ayat (1)
69 Ibid., Pasal 45 ayat (2)
eri Sipil yang berpoligami di luar ketentuan yang ditetapkan. Disebutkan dalam Surat Edaran No.48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerin- tah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 9 Ta- hun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, bahwa PNS dan atau atasan/pejabat, kecuali Pegawai Bulanan di samping pensiunan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS. 70
Berbagai ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maupun da- lam KHI mengenai poligami di atas pada dasarnya tidak bertentangan dengan konsep mazhab-mazhab konvensional, termasuk mazhab Sya fi ‘i. Hampir sama dengan Hukum Keluarga Malaysia, persyaratan bagi seorang suami yang in- gin berpoligami juga dihubungkan dengan kewajiban suami yang diatur dalam konsepsi fi kih tradisional, yakni kemampuan memberi nafkah dan dapat ber- laku adil kepada para istri. Begitu pula dengan kondisi darurat istri yang di- madu tampaknya dikaitkan dengan alasan fasakh. Lebih jauh produk hukum ini juga diorientasikan untuk mengangkat status wanita dan memberikan per- lindungan kepada mereka, suatu hal yang sejalan dengan semangat al-Qur’an dan Sunnah.
Hal yang menggembirakan adalah bahwa berdasarkan temuan sejumlah riset, pemberlakuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 cukup berhasil menekan angka poligami di Indonesia, dan bahkan menunjukkan indikasi penurunan. 71
Namun demikian kondisi tersebut tidak serta merta bebas dari efek samping. Di beberapa wilayah, pengetatan aturan poligami melalui keharusan suami menda- patkan izin dari Pengadilan atau istri, dan prosedur yang panjang,  justru turut mempengaruhi terjadinya peningkatan praktik poligami secara sirri (illegal).
Selain itu, ringannya sanksi dan lemahnya penegakan hukum terkait poligami juga berperan melanggengkan praktik ini. Sebagai gambaran,  sanksi hukum atas pelanggaran Undang-Undang ini, denda Rp. 7.500,- atau penjara 3 bulan, sudah dianggap tidak sesuai kondisi saat ini. Hukuman tersebut tidak cukup keras mencegah pelanggaran hukum tersebut. Selain itu masih terjadinya dual- isme hukum di Indonesia: Hukum Islam tradisional versus hukum negara, men-
70 Dalam Surat Edaran No.48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pe- merintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, Bagian VII
Sanksi.
71 Khoiruddin Nasution, Status Wanita... Op. Cit., hlm. 263.
Vol. 14, No. 2, Desember 2014 Al-Risalah JISH
gakibatkan para pelaku poligami lebih memilih berlindung pada hukum Islam tradisional yang mengabsahkan poligami tanpa khawatir akan dijatuhi huku- man seperti yang diberlakukan oleh Hukum Islam “produk negara”. Sedangkan pemberlakuan sanksi bagi PNS meskipun cukup berat namun disayangkan han- ya untuk kalangan terbatas. Singkatnya, praktik poligami di Indonesia masih menyisakan sejumlah persoalan yang memerlukan solusi segera dan tepat, 72 kar- ena di bagian lain beberapa hasil riset menemukan praktik poligami menjadi salah satu kontributor terbesar penyebab angka perceraian di Indonesia. 73

## Telaah Komparatif
Berdasarkan uraian di atas diperoleh gambaran bahwa secara vertikal, langkah kriminalisasi poligami ketiga negara Muslim di atas telah menunjukkan suatu keberanjakan Hukum Keluarga dari aturan doktrin hukum Islam konvensional. Keberanjakan tersebut bersifat variatif, Turki, misalnya, lebih cenderung me- makai metode extra-doctrinal reform semata yang akhirnya menghasilkan kesim- pulan larangan mutlak terhadap poligami. Penerapan hukum sipil Barat oleh Turki diklaim oleh sebagian sarjana Turki bukan penyimpangan dari hukum keluarga Islam, melainkan sebagai hasil penafsiran baru terhadap pemahaman yang ada. Dengan demikian dapat dikatakan pengaruh mazhab-mazhab, baik mazhab mayoritas di Turki (Mazhab Hana fi ) atau mazhab-mazhab lainnya pal- ing tidak dalam masalah poligami  telah digeser dan digantikan oleh penafsiran baru yang dititikberatkan pada pertimbangan rasional dan kontekstual.
Sedangkan Malaysia dan Indonesia masih berpegang pada konsepsi ma- zhab-mazhab Sunni, utamanya mazhab Sya fi ‘i, dalam hal kebolehan poligami. Ditetapkannya sejumlah alasan poligami diinspirasi oleh konsepsi fi kih men- genai kewajiban suami atas istri dan alasan terjadinya fasakh. Sementara peran
72 Menurut penulis, sejumlah langkah yang perlu dilakukan: Pertama, meningkat- kan kesadaran hak-hak kaum perempuan melalui sosialisasi massif dan berke- sinambungan. Kedua, modernisasi pemikiran hukum para hakim dan pemuka agama (Islam) terkait isu poligami dalam konteks perkembangan era mutakh- ir. Ketiga , lebih menekankan kulturisasi hukum dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan institusi keagamaan sembari terus meningkatkan peran aktif aparatur pemerintah. Bandingkan Khoiruddin Nasution, “Poligamy in Indone- sian Islamic Family Law”, Jurnal Syariah , Jilid 16, Bil. 2 (2008), hlm. 212.
73 Lihat Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga di Indonesia , (Jakarta: Sinar Grafi- ka, 2013), hlm. 223, 227.
pengadilan dalam pemberian izin poligami dan kriminalisasi poligami merupa- kan bagian dari bentuk siyasah syariah yang bertujuan mengantisipasi dan mem- beri daya jera terhadap penyalahgunaan poligami. Di samping itu penafsiran baru terhadap pesan al-Qur’an terkait masalah poligami dan semakin tingginya perhatian terhadap hak-hak kaum wanita juga menjiwai penetapan dan pem- berlakuan aturan kriminalisasi poligami tersebut. Dengan demikian Malaysia dan Indonesia, dalam melakukan pembaharuan hukum keluarganya, khusus- nya dalam persoalan poligami, telah menggunakan metode intra-doctrinal dan extra-doctrinal sekaligus.
Secara horizontal, kecuali Turki, baik Malaysia maupun Indonesia memi- liki kesamaan dalam hal bentuk sanksi hukum yang dijatuhkan kepada pelaku poligami, yakni hukuman penjara dan atau denda. Malaysia malah menetapkan kemungkinan penjatuhan hukuman penjara dan denda sekaligus. Sementara Indonesia hanya memberlakukan hukuman denda kepada pelakunya; penjara atau denda bagi petugas pencatat perkawinan poligami tersebut. Meskipun Tur- ki tidak secara eksplisit menyebutkan bentuk sanksinya, namun secara implisit Undang-Undang Turki menegaskan bahwa perkawinan poligami adalah tidak sah dan akan dikenai ancaman hukuman ( penalty ).
Turki merupakan salah satu negara pengusung terdepan pelarangan dan penegasian keabsahan poligami. Sedangkan Malaysia, dan Indonesia mengam- bil arah kebijakan poligami bersyarat, yakni tetap melegalkan poligami sepa- njang telah mendapatkan izin dari pengadilan dan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Mengenai hal yang terakhir ini, Malaysia dan Indonesia memiliki aturan yang tidak jauh berbeda. Keduanya sama-sama me- masukkan faktor kondisi/prilaku baik dari suami maupun istri sebagai dasar pertimbangan oleh pengadilan. Berbeda dengan Turki, maskipun Malaysia dan Indonesia memberlakukan sanksi hukum dalam poligami, namun tidak mengi- syaratkan penolakan keabsahan poligami yang dilakukan. Pada bagian lain, In- donesia mengatur penjatuhan sanksi yang dapat menjerat pihak diluar pelaku poligami, suatu ketentuan yang tidak ditemukan baik pada Turki maupun Ma- laysia.
Secara diagonal, Turki telah beranjak paling jauh dan radikal dengan mene- gasi keabsahan perkawinan poligami. Sedangkan Malaysia, dan Indonesia pada prinsipnya berada dalam garis keberanjakan yang hampir sama, yakni membole- hkan praktik poligami dengan persyaratan tertentu dan menempatkan peran Pengadilan dalam posisi menentukan. Meskipun demikian, secara hirarki ketat-
Vol. 14, No. 2, Desember 2014 Al-Risalah JISH
longgar aturan, Malaysia sedikit di atas Indonesia. Hal ini disebabkan Indonesia, meskipun Undang-Undang perkawinannya didasarkan pada asas monogami, namun hal tersebut tidak tere fl eksi pada kualitas dan kuantitas sanksinya yang dijatuhkan, sehingga Indonesia dapat dikatakan berada dalam posisi yang pal- ing lunak. Dengan demikian, dari sudut komparasi diagonal dapat digambar- kan tangga hirarkisnya adalah Turki, Malaysia, dan terakhir Indonesia.

## Penutup
Introduksi sanksi hukum dalam masalah poligami menjadi bagian inheren dalam reformasi Hukum Keluarga di negeri-negeri Muslim modern.  Ia men- jadi bagian dari implementasi semangat dasar Hukum Keluarga negara-negara Muslim modern yakni melindungi hak-hak dan meningkatkan derajat kaum perempuan. Pengaruh pemikiran yang digagas dan diprakarsai sejumlah tokoh cendikiawan Muslim modern dalam mereinterpretasi sumber ajaran/nas men- jadi sisi lain bagaimana negara dapat memberlakukan suatu ketentuan keluar dari konsepsi khazanah klasik. Kolaborasi antara ijtihad yang mengusung prin- sip maslahat dan siyasah syariah menjadi trend penting dalam pembangunan dan penerapan Hukum Islam di berbagai negara Muslim modern.

## Bibliogra fi
Abdul Aziz Dahlan (ed), Ensiklopedi Hukum Islam , Jilid IV, Jakarta: Ichtiar Baru van Houve, 1997.
‘Abd al-Qadir ‘Audah, at-Tasyri‘ al-Jina’i al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al- Wadh‘i , Beirut: Mu’assat ar-Risalah, 1997. ‘Abdurrahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba‘ah , Jilid V, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, 1999. Abu Dawud, Sunan Abi Dawud , Juz I, Beirut: Dar al-Fikr, 1994. Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga di Indonesia , Jakarta: Sinar Gra fi ka, 2013.
Al-Jashshash, Ahkam al-Qur’an , Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, Beirut, 1993. Al-Qurthubi, al-Jami‘ li Ahkam al-Qur’an , Juz V, Kairo: t.p., t.t. Al-Wahidi, Asbab an-Nuzul , Kairo: Dar al-Harm li at-Turats, 1996. Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana , Jakarta: Rineka Cipta, 1991. Ath-Thabari, Muhammad Ibn Jarir, Jami‘ al-Bayan ‘an Ta’wil Ayi al-Qur’an , Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, 1988.
Az-Zajjaj, Ma‘ani al-Qur’an wa I’rabuhu , Juz II, Beirut: ‘Alam al-Kutub, 1988.
Az-Zamakhsyari, al-Kasysyaf ‘an Haqaiq Gawamidh at-Tanzil wa ‘Aun al-Aqawil fi Wujuh at-Ta’wil ( Tafsir al-Kasysyaf ), Juz I, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995. Bernard S. Cayne (ed), The Encyclopedia Americana , New York: Grolier Incorpo- rated, 1996 & 2001.
David C. Buxbaum (ed), Family Law and Customary Law in Asia: a Contemporary Legal Perspective, The Haque: Martinus Nijhoff, 1968. Ibn al-‘Arabi, Ahkam al-Qur‘an , Jilid I, Beirut: Dar al-Kutub al- ‘Ilmiyyah, 1988, Ibn Rusyd, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid , Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
John L. Esposito (ed), The Oxford Encyclopaedia of the Modern Islamic World , Ox- ford: Oxford University Press, 1991.
Judith E. Tucker, Women, Family, And Gender In Islamic Law , Cambridge: Cam- bridge University Press, 2008.
Khoiruddin Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang- undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia , Leiden- Jakarta: INIS, 2002.
______, “Poligamy in Indonesian Islamic Family Law”, dalam Jurnal Syariah , Jilid 16, Bil. 2 (2008).
Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir al-Manar , Juz IV, Beirut: Dar al-Kutub al- ‘Ilmiyyah, 1999.
M. Atho’ Mudzhar dan Khairuddin Nasution (ed), Hukum Keluarga di Dunia Is- lam Modern: Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih , Jakarta: Ciputat Press, 2003. Qasim Amin, Tahrir al-Mar’ah , Tunisia: Dar al-Ma‘arif, t.t. Reeva S. Simon, dkk (ed), Encyclopedia of the Modern Middle East , Vol. 4, New York: Simon & Schuster Macmillan, 1996. Satochid Kartanegara, Dasar-Dasar Hukum Pidana , Bandung: Penerbit Sinar Baru, 1990.
Tahir Mahmood, Family Law Reform in the Muslim World , Bombay: N.M.Tripathi PVT, Ltd., 1972. ______, Personal Law in Islamic Countries (History, Texs and Comparative Analysis) , New Delhi: Academy of Law and Religion New Delhi, 1987.
Tim Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Edisi III, Jakarta: Balai Pustaka,
2001.
Timothy Lindsey (ed), Indonesia: Law and Society , Leichhard: The Federation Press, 1999. Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh , Juz VII, Damaskus: Dar al-Fikr, Damaskus, 1997.
Vol. 14, No. 2, Desember 2014 Al-Risalah JISH
William Morris, The Heritage Illustrated Dictionary of the English Language , Vol. II, Boston: Houghton Mif fl in Campany, 1979.

## Peraturan-peraturan
Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Peraturan Pemerintah No.09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974
Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Per- ceraian Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pe- merintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pe- gawai Negeri Sipil
Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Surat Edaran No. 48 Tahun 1990 tentang Penjelasan  PP No. 45 Tahun 1990 Pe- rubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkaw- inan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil

## Website
http://aksesdunia.com/2011/7-negara-di-eropa-dengan-populasi-muslim-ter- banyak/. www.statistics.gov.my/portal/download_Population/ fi les/population_pro- jections/Population_Projection_2010-2040.pdf.