## JURNAL CREPIDO
Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum Tersedia online di https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/
Volume 05, Nomor 02, November 2023

## Problematika Normatif dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Terkait Larangan Social-Commerce pada Tiktok Shop
Rena*, Iftitah Dian Humairoh, Mia Rosmiawati Fakultas Hukum, Universitas Jember Jalan Kalimantan No.37, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121 elyaputri593@gmail.com

## Abstract
The  increasingly  rapid  development  of  digital  technology  is  driving  significant  progress  in  the economic sector because business actors, especially MSMEs, are starting to participate in the e- commerce sphere. There is a social networking application called TikTok which carries the TikTok Shop program for its users to make money. However, currently there is a ban on the use of TikTok Shop in Indonesia in Minister of Trade Regulation Number 31 of 2023 which is considered not to pay attention to the principles of efficiency and usability which causes losses for business actors and affiliates who are members of TikTok Shop. The research method used is normative juridical, namely  research  based  on  secondary  library  materials  and  primary  legal  materials.  With  the results  of  the  research,  the  government  is  expected  to  repackage  the  Minister  of  Trade's regulations carefully in accordance with the results of  the objectives  of making the regulations and the perceived impact of their implementation.
Keywords: E-commerce; TikTok Shop; Business Actors; Affiliates.

## Abstrak
Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, mendorong kemajuan yang signifikan bagi bidang perekonomian karena pelaku usaha terutama UMKM mulai berpartisipasi dalam lingkup e-commerce.  Terdapat  satu  aplikasi  jejaring  sosial  yang  bernama  TikTok  dengan  mengusung program  TikTok  Shop  bagi  penggunanya  untuk  menghasilkan  uang.  Namun  saat  ini  terdapat larangan penggunaan TikTok Shop di Indonesia pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 yang dinilai tidak memperhatikan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan yang mana menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha serta afiliasi yang tergabung pada TikTok Shop. Metode  penelitian  yang  digunakan  ialah  yuridis  normatif  yakni  penelitian  yang  didasari  bahan kepustakaan sekunder dengan bahan hukum primer. Dengan hasil penelitian bahwa pemerintah diharapkan mengemas kembali peraturan Menteri perdagangan secara matang sesuai dengan hasil dari tujuan pembuatan peraturan dan dampak yang dirasakan atas pemberlakuannya.
Kata Kunci: E-commerce; TikTok Shop; Pelaku Usaha; Affiliate.

## A. Pendahuluan
Puncak revolusi industri melahirkan teknologi digital yang masif dalam pola hidup manusia di  seluruh  dunia.  Teknologi  digital  yang  masif  mampu  menghubungkan  jutaan  manusia  untuk melakukan  komunikasi,  transportasi,  hingga  transaksi  perdagangan  di  tempat  keberadaan melalui  sistem online ,  sehingga  dapat  menjadikannya  mudah,  cepat,  dan  fleksibel  untuk dilakukan  di  manapun  dan  kapanpun.  Dampak  positif  yang  dibawa  oleh  teknologi  digital
memberikan  pengaruh  signifikan  terhadap  perkembangan  negara  termasuk  Indonesia,  sebab seluruh aktivitas manusianya bergantung kepada teknologi.  Hal tersebut membawa pada suatu perubahan  dalam  bidang  perekonomian  yang  mampu  mengikuti  dan  menyeimbangkan  roda perkembangan  dari  era  revolusi  industri  dengan  hadirnya  ekonomi  digital  pada  tatanan masyarakat.  Dari  kemunculan  ekonomi  digital  yang  mana  dalam  melakukan  aktivitas  ekonomi banyak  dilakukan  secara  daring  dengan  tujuan  efisiensi  waktu  dan  praktis.  Melalui  jejaring e- commerce , dapat membuka peluang pasar lebih luas dan konsumen memiliki hak untuk dapat memilih  produk  yang  diinginkannya  (Fauzi,  et.al,  2023).    Selain  itu,  UMKM  juga  terdampak dengan  keberadaan e-commerce dengan  menghidupkan  kembali  UMKM  yang  sempat  mati akibat  pandemi. E-commerce memberikan  banyak  pilihan  bagi  para  pelaku  usaha  dalam memperdagangkan  produknya  lewat  aplikasi  daring  seperti  Tokopedia,  Shopee,  Lazada, Bukalapak, Blibli.
Pelaku  usaha  juga  dapat  mempromosikan  produk  melalui  sosial  media  yang  ada  untuk menunjang  kegiatan  ekonomi  di  ranah  digital  dengan  didukung  pada  era society 5.0  yang didominasi  oleh  generasi  muda  dalam  penggunaan  jejaring  sosial  tercatat  sebanyak  167  juta orang  di  tahun  2023  (Widi,  2023).  Salah  satu  jejaring  sosial  yang  banyak  penggunanya  ialah aplikasi Tik Tok dengan total pengguna tercatat sebanyak 113 juta per bulan April 2023. Dalam aplikasi Tik Tok telah memberikan ruang bagi para penggunanya untuk mempermudah aktivitas jual  beli  dengan  fitur  TikTok  Shop.  Melalui  fitur  tersebut,  pelaku  usaha  dapat  dengan  cepat membranding produk serta dapat meningkatkan skala penjualan secara cepat. Namun sangat disayangkan  karena  beredar  kabar  buruk  bahwa  TikTok  Shop  akan  ditutup  oleh  pemerintah dengan  alasan  memberikan  ruang  bagi  UMKM  yang  tidak  tergabung  secara  virtual  dalam kegiatan ekonomi serta meningkatkan minat konsumen pada produk UMKM pada pasar offline.
Hal  tersebut  akan  membawa  pada  permasalahan  baru  yakni  menurunnya  omset  bagi  pelaku usaha  terutama  di  aplikasi  TikTok  Shop  serta  penghidupan affiliate yang  tidak  lagi  dapat melakukan  kegiatannya.  Pemerintah  perlu  mengemas  kembali  peraturan  yang  dibuat  untuk sama-sama menguntungkan baik dari UMKM di pasar offline maupun pelaku usaha dan affiliate di jejaring sosial.
Padahal  keuntungan  dari  keberadaan  TikTok  Shop  baik  bagi  pelaku  usaha  maupun konsumen ialah bisa langsung melakukan transaksi jual beli saat bermain sosial media. Banyak konsumen lebih memilih membeli di TikTok Shop karena diskon yang diperoleh saat membeli produk sangatlah besar dengan jangkauan dari target pasar yang semakin luas membuat pelaku usaha online dapat meraup banyak keuntungan. Menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika tercatat sebanyak 3,79 juta UMKM telah tergabung dalam e-commerce yang pastinya dari banyaknya data tersebut terdapat UMKM yang merambah ke TikTok Shop (Yuliani, 2017).
Dari paparan data UMKM  yang telah memanfaatkan platform digital dalam memasarkan produknya bahwa dikeluarkannya Peraturan Menteri Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem  Elektronik  tidaklah  memenuhi  asas  dari  pembuatan  peraturan  perundang-undangan. Pada  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan  mengatakan bahwa  terdapat  asas-asas  dalam  pembentukan peraturan  perundang- undangan  yang  baik  yakni  kejelasan  tujuan,  kelembagaan  atau  organ  pembentuk  yang  tepat, kesesuaian  antara  jenis  dan  materi  muatan,  dapat  dilaksanakan,  kedayagunaan  dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.
Melalui asas-asas yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini, maka  Peraturan  Menteri  yang  melarang social-commerce tidaklah  memenuhi  asas kedayagunaan  dan  kehasilgunaan  karena  terdapat  pihak  yang  berdampak  negatif  akibat pengeluaran peraturan menteri tersebut. Sejumlah 7 juta affiliate yang terdampak dari pelarangan aktivitas social-commerce pada TikTok Shop yang tidak lagi melakukan aktivitas ekonomi seperti biasa. Affiliate sendiri merupakan perorangan yang melakukan promosi terhadap produk orang lain dengan cara membuat konten promosi yang ketika konsumen tertarik untuk membeli, maka affiliate akan mendapatkan keuntungan juga. Pelarangan aktivitas jual beli pada social-commerce ini  malah  akan menimbulkan persaingan  usaha  tidak  sehat karena  akan terciptanya barrier  to entry bagi pelaku usaha online yang telah tergabung dalam TikTok Shop dengan harus berpindah ke e-commerce lain  atau  ke  pasar offline (Sudiarto,  2020).  Dalam  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  Dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  telah mengamanatkan bahwa tindakan yang menyebabkan terjadinya monopoli dan persaingan usaha tidak  sehat  dilarang  untuk  dilakukan  dengan  pendekatan  yuridis  secara rule  of  reason yang mengatakan  bahwa  analisa  ekonomi  harus  diketahui  terlebih  dahulu  akibatnya  dari  perbuatan yang  dilakukan  menyebabkan  mendorong  atau  menghambat  persaingan  usaha  sehat  (Putra, 2016).
Dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Eka  Waliyati,  Dwi  Suci  Lestariana,  Nanik  Sutarni dengan  judul  Pentingnya E-Commerce Bagi  UMKM  pada  Masa  Pandemi  di  Rt.  03  Kampung Surodadi,  Siswodipuran,  Boyolali  yang  menghasilkan  penelitian  mengenai  peningkatan pemasaran produk UMKM lewat jejaring e-commerce dengan bersaing secara sehat antara jenis usaha  serupa  (Waliyati,  et.al.,  2021).  Kemudian  penelitian  kedua  yang  dilakukan  oleh I  Dewa Gede Aristana, Ni Luh Laksmi Rahmantari, Ni Komang Mela Tri Utari dengan judul Optimalisasi Social-Commerce Sebagai Strategi Pemasaran Bagi UMKM Di Era Marketing 4.0 menjabarkan mengenai  perluasan  dari  pangsa  pasar  membuat  pelaku  usaha  UMKM  melalui  penggunaan social-commerce maka optimalisasi dari pemasaran UMKM dapat diterapkan dengan baik diiringi proporsi yang baik antara pemasaran secara online maupun offline (Aristana, 2023).
Sebelumnya  sudah  dilakukan  sejumlah  penelitian  terkait  topik  pengembangan  kembali UMKM  dalam  jejaring social-commerce ini  dapat  menjadi  referensi  serta  pandangan  dalam penelitian  ini  dengan  membahas  lebih  detail  mengenai  larangan  penyelenggaraan  aktivitas ekonomi pada aplikasi TikTok Shop di Indonesia. Selain itu, dalam penelitian ini akan membahas terkait potensi terjadinya  persaingan  usaha tidak  sehat  dari  dikeluarkannya  Peraturan Menteri Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  2023  tentang  Perizinan  Berusaha, Periklanan,  Pembinaan,  dan  Pengawasan  Pelaku  Usaha  Dalam  Perdagangan  Melalui  Sistem Elektronik.  Dengan  mengupas  juga  mengenai  Permendag  Nomor  31  Tahun  2023  ini  bersifat regulatory  capture atau  tidak  melalui  dampak  yang  dirasakan  bagi  pelaku  usaha  dalam penerapannya.

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan perundang-undangan (statute approach) . Penggunaan data yang digunakan pada penelitian ini ialah  data  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer  yang  berupa  peraturan  perundang- undangan. Kemudian Bahan hukum sekunder sendiri memuat bahan kepustakaan yang berupa sumber  primer, sekunder,  tersier  seperti  buku,  artikel  ilmiah,  jurnal.  Teknik  pengumpulan  data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen yang relevan dengan topik pembahasan dari penelitian guna memperoleh teori serta informasi yang relevan untuk mendukung argumentasi dalam pembahasan. Setelah diperolehnya data lalu dilakukan analisis data secara kualitatif yang diuraikan dalam bentuk deskriptif dengan dikaitkan pada literatur hukum, teori para ahli hukum, bahan hukum primer sebagai pelengkap dan penunjang penelitian (Destyarini, 2023).

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Urgensi keberadaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023
Adanya  larangan  aktivitas  ekonomi  pada platform digital  yang  bernama TikTok  Shop  ini bermula  dari  keluhan  para  pelaku  usaha  bahwa  Pasar  Tanah  Abang  mengalami  penurunan omzet. Mereka beranggapan bahwa konsumen mulai beralih ke e-commerce yang menawarkan harga  miring  serta  perolehan  secara  praktis  dengan  hanya  bertransaksi  secara online tanpa harus datang ke pasar offline (Rerung, 2018). Untuk itu, para pelaku usaha meminta pemerintah mengambil  sikap  agar  segera  menutup  aktivitas  ekonomi  di platform TikTok  Shop  guna memperbaiki  kondisi  UMKM  dan  pelaku  usaha  di  Pasar  Tanah  Abang  yang  mengalami kemerosotan  omzet.  Dari  permasalahan  tersebut,  pemerintah  terutama  menteri  perdagangan dengan  pertimbangannya  mengeluarkan  peraturan  menteri  yang  sebagaimana  telah  disahkan
pada  tanggal  26  September  2023  sebagai  bentuk  respon  dari  keluhan  para  UMKM  lokal  dan pelaku usaha di Pasar Tanah Abang (Priyono, 2023).
Selain itu, pelaku usaha UMKM lokal berkeluh mengenai pengadaan fitur social-commerce yang disediakan oleh perusahaan TikTok yang mana jika menjadi seller atau affiliate maka akan mendapatkan  komisi  sebesar  10%  dari  pihak  TikTok  (Erwin,  et.al.,  2023).  Dari  hal  tersebut pemerintah  mulai  melakukan  observasi  lanjutan  pada  kondisi  yang  dialami  oleh  para  pelaku usaha UMKM lokal akibat adanya fitur social-commerce yang mudah sekali untuk diakses melalui live TikTok yang dapat menarik banyak minat konsumen saat bermain sosial media (Supriyanto,
2023).  Dengan keberadaan konten maupun live TikTok yang berbau promosi terkait produk yang menyuguhkan  harga  miring  dari  pasar  ini  membuat  UMKM  lokal  semakin  geram  terutama terdapat tokoh masyarakat Public Figure yang memiliki banyak followers pun malah ikut berusaha juga  di  TikTok  Shop. Mereka yang  berada  di  strata  hidup  tinggi,  seperti para  artis, influencer , pengusahawan, hingga para dokter spesialis kulit yang sebelumnya telah memiliki latar belakang ekonomi  di  atas  dan  memiliki  banyak  pengikut  dan  para  penggemar  turut  terjun  untuk memanfaatkan  fasilitas  berjualan di  TikTok,  baik  mereka menjual  produk  sendiri  atau menjadi affiliate dari  pedagang  yang  bekerja  sama  dengan  mereka,  sehingga  mereka  mendapatkan komisi. Peluang ini otomatis menghasilkan pendapatan yang besar dengan didapat melalui latar belakang  ketenaran  dan  jumlah followers mereka.  Kejadian  seperti  ini  secara  tidak  langsung menyebabkan seorang yang sudah kaya menjadi lebih kaya dan bagi pedagang pasaran yang tidak memiliki privilege seperti mereka akan kesusahan untuk mengimbanginya, tak jarang dari mereka  juga  mencoba  mengikuti  cara  jualan  dengan live dan  bakar  uang  atau  mengadakan promo  besar-besaran,  tetapi  tetap  saja  kuesioner  penjualan  barang  yang  laku  tetap  rendah dibandingkan ketika jualan orang sudah terkenal tersebut.
Dari  kejadian  ini  sebagian  dari  mereka  sudah  mencoba  melakukan  kerja  sama  dengan orang-orang  yang  memiliki  banyak followers atau  yang  biasa  disebut affiliate ,  mereka  bekerja sama dengan menyewa jasa promosi dengan membayar upah promosi kepada affiliate tersebut.
Kendala yang banyak terjadi di keadaan ini adalah tak semua pedagang memiliki cukup uang untuk  membayar affiliate ,  sehingga  mereka  tidak  bisa  melakukan  hal  tersebut.  Dalam  kondisi demikian Pemerintah merasakan ada ketumpang tindihan yang lebih besar jika tidak dikeluarkan Permendag  Nomor  31  Tahun  2023  ini.  Sehingga  Permendag  ini  diterbitkan  guna  kepentingan penertiban  persaingan  perdagangan  di  Indonesia  yang  lebih  kondusif  lagi  serta  memperkuat eksistensi dari UMKM lokal itu sendiri. Dengan diterbitkannya peraturan ini semua orang masih bisa melakukan promosi di TikTok namun untuk jual beli online tetap menggunakan marketplace yang  telah  lama  ada  sebelum  kemunculan  TikTok  Shop,  sehingga  tidak  terjadi  percampuran antara fungsi sosial media dan jual beli.
Alasan  selanjutnya  atas  pemerintah  melakukan  penerbitan  Permendag  ialah  sebab terdapat hal-hal yang tidak sehat terjadi dalam sistem jual belinya. Dalam TikTok Shop sendiri ditemukan  barang thrifting dengan  harga  yang  lebih  ekonomis  dari  harga  umumnya  karena thriting sendiri merupakan penjualan barang bekas dari luar negeri ke Indonesia dengan barang bekas yang memiliki brand ternama di luar negeri. Thrifting ini menjadi lebih ekonomis dari segi harga  serta  modelnya  yang  bagus  membuat  konsumen  tertarik  untuk  membelinya.  Dari fenomena  tersebut  malah  membuat  membludaknya  barang  bekas  impor  yang  masuk  ke Indonesia  dan  membuat  produk  Indonesia  sendiri  terutama  milik  UMKM  lokal  menjadi  sepi peminat. Selain itu, faktor pendorong dari banyaknya peminat barang thrifting ialah kebutuhan fashion pada masyarakat yang cukup tinggi sedangkan model dari baju thrifting lebih kekinian maka  demikian  berdasarkan  data  dari  katadata.co.id  mengatakan  73%  masyarakat mementingkan penampilannya lewat pengaplikasian fashion modern (Septiani, 2023). Dari sebab itulah  maka  pemerintah  mengeluarkan  Permendag  sebagai  bentuk  dari  implementasi perlindungan serta payung hukum bagi pelaku usaha UMKM lokal. Melalui keputusan pemerintah yang  dicantumkan  dalam  Permendag  tergolong  dalam  peraturan  beda-beda,  sehingga  tujuan secara tidak langsung pemerintah ingin meminimalkan kejadian buruk yang kemungkinan terjadi hingga mengurangi risiko terjadinya persaingan usaha tidak sehat (Witi, 2021).

## 2. Keefektifan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023
Pemerintah dirasa kurang memperhatikan kondisi yang ada saat mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan  Republik Indonesia Nomor  31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan,  Pembinaan,  dan  Pengawasan  Pelaku  Usaha  Dalam  Perdagangan  Melalui  Sistem Elektronik dengan hanya melihat dari satu sisi pandang saja. Padahal terdapat kreator affiliate yang telah tergabung lama dengan TikTok Shop sejumlah 7 juta pengguna akan terdampak dari dikeluarkannya  Permendag  Nomor  31  Tahun  2023  ini.  Pemberhentian  aktivitas  ekonomi  di TikTok Shop membuat kreator affiliate mengalami kemerosotan omzet dengan tidak dapat lagi melakukan  promosi  produk  seperti  biasa  serta  mengingat  juga  pengguna  aplikasi  dari  TikTok sendiri  yang  lumayan  dominan  di  Indonesia  daripada  aplikasi  lainnya  ini  semakin  membuat kreator affiliate merasa kecewa.
Jika  dilihat  dari  sudut  pandang  pendekatan  yuridis rule  of  reason ,  maka  tindakan pemerintah dengan mengeluarkan Permendag tersebut berpotensi terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha maupun affiliate yang terdampak dari penutupan TikTok Shop ini bisa saja melakukan  tindakan yang melenceng dari hukum agar tidak mengalami kerugian dengan menyepakati  perjanjian  antara  pelaku  usaha  pesaing  dalam  pembagian  wilayah  pemasaran produk  guna  meminimalkan  kerugian  yang  dialami  (Jemarut,  2020).  Pada  Undang-Undang Nomor 5  Tahun 1999 tentang  Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
mengamanatkan  mengenai  larangan  aktivitas  ekonomi  di  lingkup  Indonesia  adanya  praktik monopoli  maupun  persaingan  usaha  tidak  sehat.  Pemerintah melalui  peraturan  tersebut  wajib mendorong serta menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan memberikan kesempatan bagi para  pelaku  usaha  baik  dari  skala  besar,  menengah,  kecil.  Selain  itu,  dalam  Undang-Undang perlindungan konsumen, bahwa mereka mempunyai hak sepenuhnya untuk memilih barang atau jasa yang akan digunakan atau dikonsumsi.
Hal tersebut termuat dalam Pasal 4 mengenai hak-hak yang diperoleh menjadi konsumen yang membuat pemerintah seharusnya tidak membatasi masuknya berbagai pelaku usaha yang menjadi kepastian kesempatan serta hak bagi konsumen karena bagian dari hak konsumen untuk memilih dengan pilihan yang ada terkait produk yang sama. Secara tidak langsung, pemerintah terkesan  menciptakan  kondisi barrier  to  entry pada  iklim  usaha  yang  mana  hanya mempertahankan  pelaku  usaha  yang  memiliki  pasar offline saja  tanpa  memperhatikan  nasib affiliate (McAfee,  et.al.,  2004).  Kebijakan  yang  dibuat  tersebut  dikhawatirkan  mengarah  pada regulatory  capture dengan  bertindak  atas  kepentingan  yang  pemerintah  mau  daripada kepentingan  publik.  UMKM  lokal  memang  harus  dipertahankan  keberadaannya  guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi  dari tingkat pendapatan daerah, namun pemerintah juga perlu  memperhatikan  sikon  perekonomian  pada social-commerce seperti  pada  TikTok  Shop mengenai  berapa  UMKM  dan affiliate yang  telah  tergabung  di  sana.  Sebenarnya  penetapan Peraturan Menteri Perdagangan ini  memang baik bagi iklim usaha di Indonesia terutama bagi pelaku  usaha  UMKM  lokal  serta  pemerintah  pun  juga  secara  sigap  menindaklanjuti  keluhan- keluhan dari para pelaku usaha dengan mengeluarkan kebijakan baru.
Namun,  cara  pemerintah  dalam  mengeluarkan  kebijakan  ini  kurang  tepat  dan  terkesan tergesa-gesa dengan mengesahkan Peraturan Menteri Perdagangan karena dalam temuan baru saat  ini  TikTok  Shop  pun  masih  berjalan  seperti  biasa  dan  belum  ditutup  sepenuhnya.  Jika pemerintah memang menginginkan pembatasan skala dalam distributor barang impor di aplikasi TikTok  Shop  dan  lebih  meninggikan  skala  barang  lokal  dari  UMKM,  maka  pemerintah  perlu melakukan  komunikasi  dengan  pihak  perusahan  TikTok  mengenai  pembatasan  distributor barang  impor  ke  Indonesia  melalui  TikTok  Shop.  Dengan  itu,  maka  UMKM  lokal  tetap  akan bertahan dan mampu bersaing secara sehat di tengah-tengah iklim usaha yang semakin ketat ini.  Perusahaan  TikTok  harus  menyesuaikan  diri  terhadap  kondisi  iklim  perekonomian  di Indonesia dengan mengatur kembali Standar Operasional Prosedur terhadap seller dalam TikTok Shop di Indonesia. Selain itu, pemerintah melalui kewenangan dari menteri perdagangan perlu membentuk  petugas  pengawasan  terhadap  aktivitas  ekonomi  pada social-commerce seperti TikTok Shop guna optimalisasi melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 yang  telah  berlaku  sejak  tanggal  26  September  2023.  Dengan  adanya  pengawasan  terhadap pelaku  usaha  di social-commerce maka  akan  meminimalkan  terjadinya  tumpang  tindih  bagi
UMKM lokal melalui penguatan melalui Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, maka legalitas yang meliputi identitas akan terlihat dengan jelas yang kemudian pemerintah dapat menekan angka pelaku usaha dari luar sektor UMKM lokal (Pariadi, 2018).

## 3. Poin Substansial Pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023
Awalnya,  TikTok  hanya  digunakan  untuk  aplikasi  media  sosial  yang  berorientasi  pada platform video berdurasi pendek. Namun, lambat laun TikTok semakin berkembang dengan fitur- fitur lainnya salah satunya dengan adanya TikTok Shop ini. Banyak masyarakat yang menarik minat dengan TikTok Shop tersebut karena ada berbagai promo serta barangnya yang menari karena dikemas dengan foto atau video yang kreatif. Selain itu, dalam TikTok Shop menyediakan fitur live shopping di mana dalam fitur ini pedagang dengan konsumen dapat berinteraksi secara langsung melalui video live streaming (Ulya, 2023). Dengan adanya fitur live streaming tersebut memungkinkan  konsumen  dapat  melihat  produk  secara  detail  karena  konsumen  juga  dapat menggunakan  fitur  komentar  sebagai  perantara  untuk  menanyakan  di  antaranya size ,  jenis bahan yang dipergunakan dalam produk terkait, dan sebagainya.
Sebelum  Indonesia  mengambil  kebijakan  mengenai  TikTok  Shop  ini,  transaksi  melalui TikTok  diatur  secara  spesifik  pada  pedoman  transaksi  bisnis  TikTok  Shop  (Tiktok,  2023). Pedoman  ini  dalam  hukum  positif  Indonesia  termasuk  pada  kategori  perjanjian  baku  dengan cakupan  terkait  persyaratan  serta  ketentuan  transaksi  dengan  TikTok  Shop.  Perjanjian  baku merupakan  perjanjian  di  mana  penyelenggara  mengatur  terlebih  dahulu  mengenai  klausul- klausulnya  (Rokan,  2010).    Pedoman  tersebut  juga  mencakup  produk  apa  saja  yang  dapat diperjualbelikan  di  TikTok  Shop.  Jika  pelaku  usaha  memperjualbelikan  produk  yang  dilarang, maka akan dikenai penegakan hukum. Pelaku usaha wajib menaati pedoman tersebut karena pedoman  tersebut  berisi  klausul  yang  mengikat  layaknya  perjanjian  bagi  pelaku  usaha  (Ulya, 2023).
Sejak  disahkannya  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  31  Tahun  2023  tentang Perizinan  Berusaha,  Periklanan,  Pembinaan,  dan  Pengawasan  Pelaku  Usaha  Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagai revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem untuk Elektronik ini menuai pro kontra pada kalangan masyarakat. Kalangan yang pro ini ialah pelaku usaha yang memasarkan produknya tidak  dalam  ruang  lingkup  digital  melainkan  dalam  ruang  lingkup  yang  bisa  didatangi  secara langsung (offline) serta pelaku usaha UMKM di mana mereka yang terdampak akan keberadaan TikTok Shop. Permendag Nomor 31 Tahun 2023 ini mengatur bahwa platform social-commerce dilarang  untuk  menyediakan  transaksi  pembayaran  dan platform tersebut  hanya  akan memfasilitasi  promosi  barang  atau  jasa.  Kalangan  yang  kontra  ialah  pelaku  usaha  yang
melakukan  usahanya  pada platform TikTok  Shop  di  mana  mereka  mendapatkan  pendapatan dengan bertransaksi di TikTok Shop tersebut, dengan keberadaan Permendag Nomor 31 Tahun 2023 ini akan mengancam eksistensi penjualan mereka.
Terkait  dengan  disahkannya  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  31  Tahun  2023 tentang  Perizinan  Berusaha,  Periklanan,  Pembinaan,  dan  Pengawasan  Pelaku  Usaha  Dalam Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik  memiliki  beberapa  poin  substansial  yang  ada,  di antaranya (Seno, 2023): Pertama , persyaratan identitas dan standardisasi barang, dalam Pasal 5 ayat (1), (2), dan (4) menyebutkan bahwa pedagang luar negeri harus memenuhi bukti legalitas, pemenuhan  standar  barang  dan/atau  jasa  (SNI),  halal,  pencantuman  label  bahasa  Indonesia, dan pemenuhan standar lainnya. Jika tidak memenuhi standar yang berlaku, maka permintaan pendaftaran pedagang luar negeri akan ditolak. Kedua , memastikan tidak terjadi penyalahgunaan penguasaan  data  pengguna  untuk  dimanfaatkan  oleh  PPMSE  dan/atau  perusahaan  yang berafiliasinya, hal ini tertuang dalam pasal 13 ayat (3). Ketiga , harga minimum penjualan barang impor, dalam Pasal 19 ayat (2) disebutkan bahwa “Harga Barang minimum yang telah disebutkan dalam ayat (1) sebesar Freight on Board (FOB) USD 100 (seratus United States Dollar ) per unit.” Larangan  ini  berlaku  bagi  penjualan  secara  langsung  oleh  pedagang  ke  Indonesia  melalui platform e-commerce lintas negara.
Keempat , melarang social commerce untuk bertransaksi dan hanya boleh sebagai media promosi, hal ini diatur secara tegas antara social commerce dan media sosial dalam Pasal 21 ayat (3). Kelima , marketplace dilarang untuk bertindak sebagai produsen atau menjual barang produksi mereka sendiri, sehingga marketplace akan menjadi platform yang sehat di mana hal ini tertuang dalam  Pasal  21  ayat (2). Keenam , mengutamakan  produk  lokal,  hal  ini  dimaksudkan untuk mendukung dan mengutamakan produk UMKM dalam negeri di mana termuat pada Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3). Selanjutnya, dalam Pasal 34 disebutkan upaya agar hasil produksi dalam negeri dapat meningkatkan daya saing tersendiri.
Tabel 1. Data Public Figur Berjualan di TikTok No Nama Public Figure Omzet 1. Mami Louisse 45 Miliar 2. Dr. Richard Lee 41 Miliar 3. Baim Wong 9 Miliar 4. Ruben Onsu dan Sarwendah 16 Miliar 5. Nagita Slavina 1 Miliar 6. Nathalie Holscher 200 juta Sumber: Bisnis.com (Lestari, 2023)
Tabel 2. Jumlah Pengguna E-commerce di Indonesia No Nama E-commerce Jumlah Pengguna 1. Shopee 157,9 juta 2. Tokopedia 117 juta 3. TikTok 116,49 juta 4. Lazada 83,2 juta 5. Blibli 25,4 juta 6. Bukalapak 18,1 juta Sumber : databoks (Ahdiat, 2023)

## D. Simpulan dan Saran
Urgensi dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 ialah adanya keluhan dari UMKM lokal yang merasa mengalami penurunan omzet yang signifikan di beberapa tahun belakangan ini karena keberadaan TikTok Shop dengan konsep social-commerce . Untuk itu, para pelaku usaha meminta pemerintah mengambil sikap agar segera menutup aktivitas ekonomi di platform TikTok Shop guna memperbaiki kondisi UMKM dan pelaku usaha di pasar tanah abang yang mengalami kemerosotan omzet. Dari permasalahan tersebut, pemerintah terutama Menteri Perdagangan  dengan  pertimbangannya  mengeluarkan  Peraturan  Menteri  yang  sebagaimana telah disahkan pada 26 September 2023 sebagai bentuk respon dari keluhan para UMKM lokal dan pelaku usaha di pasar tanah abang. Namun, cara pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan tersebut  kurang  tepat  dan  terkesan  tergesa-gesa  dengan  mengesahkan  Peraturan  Menteri Perdagangan karena dalam temuan baru saat ini TikTok Shop pun masih berjalan seperti biasa dan  belum  ditutup  sepenuhnya.  Jika  pemerintah  memang  menginginkan  pembatasan  skala dalam distributor barang impor di aplikasi TikTok Shop dan lebih meninggikan skala barang lokal dari  UMKM,  maka  pemerintah  perlu  melakukan  komunikasi  dengan  pihak  perusahan  TikTok mengenai pembatasan distributor barang impor ke Indonesia melalui TikTok Shop. Dengan itu, maka UMKM lokal tetap akan bertahan dan mampu bersaing secara sehat di tengah-tengah iklim usaha yang semakin ketat ini.

## Daftar Pustaka

## Buku
Erwin, E., Subagja, A.D., Masliardi, A., Hasopaheluwakan, S., Kurniawan, S.D., Darmanto, E.B., and  Nani  Nurani  Muksiin.  (2023). Bisnis  Digital:  Strategi  dan  Teknik  Pemasaran  Terkini . Yogyakarta: Green Pustaka Indonesia
Fauzi, A.A., Budi Harto, Mulyanto, Dulame, I.M., Pramuditha, P., Sudipa, I.G.I, Dwipayana, A.D., Sofyan, W., Jatmika, R., and Rindi Wulandari.  (2023). Pemanfaatan Teknologi Informasi Pada  Masa  Society  5.0 (Pemanfaatan  teknologi  informasi  diberbagai  sektor  pada  masa Society 5.0), Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia.
Rerung,  R.R.  (2018). E-Commerce:  Menciptakan  Daya  Saing  Melalui  Teknologi  Informasi . Yogyakarta: Deepublish.
Rokan,  M.K.  (2010. Hukum  Persaingan  Usaha:Teori  Dan  Praktiknya  di  Indonesia .  Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Sudiarto, H. (2020). Pengantar Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia . Jakarta: Prenada Media. Witi,  F.L.  (2021). Membangun  E-Commerce:  Teori,  Strategi  Dan  Implementasi .  Banyumas: Amerta Media.

## Jurnal
Aristana, I.D.G., Rahmantari, N.L.L., and Ni Komang Mela Tri Utari. (2023). Optimalisasi Social Commerce  Sebagai  Strategi  Pemasaran  Bagi  UMKM  Di  Era  Marketing  4.0. JIS SIWIRABUDA, Vol. 1 No. 1, (Maret 2023), pp. 59-66. DOI : https://doi.org/00.00000
Destyarini  N.  (2023).  Legal  Compliance  Pada  Penyelenggara  Sistem  Elektronik  Farmasi  di Indonesia. Jurnal CREPIDO , Vol. 5, No.1, (Juli 2023). pp. 42-53. https://doi.org/10.14710/crepido.5.1.42-53
Jemarut, W. (2020). Pendekatan Rule Of Reason Dan Per Se Illegal Dalam Perkara Persaingan Usaha. Widya Yuridika: Jurnal Hukum , Vol. 3, No. 2, (Desember, 2020), pp. 377-384.
McAfee, R.P., Mialon H.M., and Michael A. Williams. (2004). What Is a Barrier to Entry?, American Economic  Review ,  Vol.  94,  No.  2,  (May,  2024),  pp.  461-465.  DOI: 10.1257/0002828041302235
Pariadi D. (2018). Pengawasan E Commerce dalam Undang-Undang Perdagangan dan Undang- Undang Perlindungan Konsumen. Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 48, No. 3, pp. 651- 669. DOI: 10.21143/jhp.vol48.no3.1750
Priyono,  M.B.,  and  Sari  D.P.,  Dampak  Aplikasi  Tiktok  Dan  Tiktok  Shop  Terhadap  UMKM  Di Indonesia. Jurnal  Ilmiah  Wahana  Pendidikan ,  Vol.  9,  No.  17,  pp.  497-506. https://doi.org/10.5281/zenodo.8315865
Putra,  R.N.  (2016).  ‘Urgensi  Keberadaan  Hukum  Persaingan  Usaha  Dan  Anti  Monopoli  Di Indonesia’. Business  Law  Review ,  Vol.  1,  2016,  pp.  38-46,  diakses  melalui https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2016/12/blc-fhuii-v-01-05-rizky-novyan-putra- urgensi-keberadaan-hukum-persaingan-usaha-dan-anti-monopoli-di-indonesia.pdf
Supriyanto,  A.,  Chikmah,  I.F.,  Salma,  K.,  and  Alya  Wahyu  Tamara.  (2023)  Penjualan  Melalui Tiktok  Shop  dan  Shopee:  Menguntungkan  Yang  Mana?.  (2023). BUSINESS:  Scientific Journal of Business and Entrepreneurship , Vol. 1, No.1, pp. 1-16.
Ulya,  W.  (2023).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pelaku  Usaha  Pada  Transaksi  Bisnis  Social Commerce Tiktok Shop (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam). Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law , Vol. 6, No. 1, pp. 18-34. DOI:
https://doi.org/10.21111/jicl.v6i1.9746
Waliyati, E., Lestariana, D.S. and Nanik Sutarni. (2021). Pentingnya E-Commerce Bagi UMKM Pada  Masa  Pandemi  Di  RT  03  Kampung  Surodadi,  Siswodipuran,  Boyolali. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat (Abidmas) , Vol.1, No.2 (2021), pp. 115-121.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  Dan  Persaingan Usaha Tidak Sehat
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
Peraturan Menteri Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik

## Website
Ahdiat, A. (2023). 5 E-Commerce dengan Pengunjung Terbanyak di Indonesia (Kuartal I 2023). https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/03/5-e-commerce-dengan- pengunjung-terbanyak-kuartal-i-2023, accessed 1 November 2023
Lestari,  H.P.  (2023).  Daftar  Public  Figur  yang  Turun  Gunung  Jualan  di  TikTok  Shop,  Raup Pendapatan hingga Rp45 Miliar Sekali Live. https://lifestyle.bisnis.com/read/20230922/254/1697430/daftar-public-figur-yang-turun- gunung-jualan-di-tiktok-shop-raup-pendapatan-hingga-rp45-miliar-sekali-live,  accessed  1
November 2023
Seno,  R.A.  (2023).  Poin-Poin  Penting  Permendag  Nomor  31  Tahun  2023. https://grafis.tempo.co/read/3419/poin-poin-penting-permendag-nomor-31-tahun-2023, accessed 1 November 2023
Septiani,  L.  (2023).  Baju  Bekas  Impor  Masih  Marak  Dijual  Di  Platform  E-Commerce. https://katadata.co.id/syahrizalsidik/digital/6414634ca86b8/baju-bekas-impor-masih- marak-dijual-di-platform-e-commerce, accessed 1 November 2023
Tiktok. (2023). Pelajari Cara Untuk Meningkatkan Penjualan. https://seller- id.tiktok.com/university/home?identity=1&role=seller, accessed 8 November 2023
Widi,  S.  (2023).  Pengguna  Media  Sosial  Di  Indonesia  Sebanyak  167  Juta  Pada  2023. https://dataindonesia.id/internet/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-sebanyak-167- juta-pada-2023, accessed 1 November 2023
Yuliani, A. (2017). Kementerian Komunikasi Dan Informatika. https://www.kominfo.go.id/content/detail/11526/kemenkop-ukm-379-juta-umkm-sudah-go- online/0/sorotan_media, accessed 1 November 2023