## P U B L I S I A
JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Diterbitkan Oleh
Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

## Universitas Merdeka Malang
PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) merupakan terbitan berkala ilmiah yang diterbitkan Oleh Program Studi Administrasi Publik - FISIP Universitas Merdeka Malang. Memuat berbagai hasil kajian teoritik dan hasil penelitian di bidang Administrasi Publik dengan tujuan untuk membangun kolaborasi antar komunitas epistemik di bidang Administrasi Publik.
Awal berdirinya, ditahun 1997 jurnal ini bernama "Publisia: Jurnal Kebijakan Publik" terbit sebanyak 4 kali dalam setahun, kemudian ditahun 2004 mendapatkan ISSN (p) 1410-0983 dengan judul terbitan "Publisia: Jurnal Sosial dan Politik". Ditahun 2014, terbitan berkala ini berganti judul dengan "PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) yang terbit secara cetak. Ditahun 2016 terbit dalam 2 versi (Cetak dan Online), perubahan sub judul pada terbitan berkala ini diajukan pembaruan sehingga ISSN (p): 2541-2515 , di versi online ISSN (e):  2541-2035 . Setiap tahun terbit sebanyak 2 kali, di Bulan April dan Oktober . Link Jurnal Online: http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkpp

## Ketua Penyunting
Chandra Dinata

## Wakil Ketua Penyunting
Umi Chayatin

## Penyunting Pelaksana
Budhy Priyanto
Catur Wahyudi
Praptining Sukowati
Dwi Suharnoko

## Penyunting Ahli
Sukardi (Universitas Merdeka Malang) Purwo Santoso (Universitas Gadjah Mada)
Bambang Supriono (FIA Universitas Brawijaya Malang) Mas’ud Said (Universitas Muhammadiyah Malang)
Agus Solahuddin, MS. (Universitas Merdeka Malang)
Yopi Gani (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian) Kridawati Sadhana (Universitas Merdeka Malang) Sujarwoto  (FIA Universitas Brawijaya Malang) Tri Yumarni (Universitas Jenderal Soedirman)

## Mitra Bestari
Mudjianto (Universitas Negeri Malang)
Alamat Penyunting & Tata Usaha: Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Unversitas Merdeka Malang, Jl. Terusan Raya Dieng 62-64 Malang 65145, Telp. (0341) 580537, e-mail: publisia.jopad@unmer.ac.id

## P U B L I S I A

## JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK - FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MERDEKA MALANG
VOLUME 01, NOMOR 01, APRIL 2016

## DAFTAR ISI
Fajar Apriani Buruh anak: mampukah kebijakan negara melindungi? 1-14 Dipa Pratama Tjahjanulin Domai Riyanto Implementasi Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Rangka Mewujdukan Kota Malang Sebagai Kota Layak Anak (Studi pada Dinas Sosial Pemerintah Kota Malang) 15-23 Erfinandus G. Setiawan Catur Wahyudi Sri Hartini Jatmikowati Pembinaan Anak Jalanan Melalui Home Shelter “Griya Baca” Kota Malang Sebagai Upaya Menuju Kota Layak Anak 24-37
Ani Agus Puspawati Penerapan New Public Management (NPM) DI Indonesia (Reformasi Birokrasi, Desentralisasi, Kerjasama Pemerintah dan Swasta Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik) 38-53 Happy Susanto Remunerasi dan Problem Reformasi Birokrasi Di Indonesia 54-69 Rina Hardiyantina Sukardi Studi Etnografi Perilaku Pengemis Masyarakat Desa Pragaan Daya Kabupaten Sumenep 70-91 Saudah Media Difusi Efektif untuk Sosialisasi Kebijakan Akselerasi Pengembangan Pasar Tradisional Menuju Semi Modern 92-104
PENERAPAN NEW PUBLIC MANAGEMENT (NPM) DI INDONESIA
(Reformasi Birokrasi, Desentralisasi, Kerjasama Pemerintah dan Swasta Dalam
Meningkatkan Pelayanan Publik)

## ANI AGUS PUSPAWATI
Dosen FISIP Universitas Lampung (ani_wardianto@yahoo.co.id)

## Abstract
New Public management (NPM) is a new paradigm in public sector management. And was first developed in  the  1980s,  especially  in  New  Zealand,  the  UK  and  the  U.S.  as  a  result  of  the  emergence  of  welfare state crisis. This paper aims to look at how the application of NPM in Indonesia, particularly in the form of bureaucratic  reform  through  decentralization  and  relationship  between  the  government  (public)  and private, to improve public services.
Keywords: NPM, Bureaucratic Reform, Decentralization, Public-Privat Partnership

## Intisari
New Publik Menejemen ( NPM ) merupakan paradigma baru dalam tatakelola sektor publik. Dan pertama kali dikembangkan pada 1980-an , terutama di Selandia Baru, Inggris dan Amerika Serikat sebagai akibat dari  munculnya  krisis  negara  kesejahteraan.  Artikel  ini  bertujuan  untuk  melihat  bagaimana  pelaksanaan NPM  di  Indonesia,  khususnya  dalam  reformasi  birokrasi  melalui  desentralisasi  dan  hubungan  antara pemerintah (publik) dan swasta, untuk meningkatkan mutu layanan publik .
Kata kunci : NPM , Reformasi Birokrasi , Desentralisasi , Public - Privat Partnership

## PENDAHULUAN
Perspektif adminisrasi publik “New Public Management”, menggunakan pendekatan sektor  swasta  dan  pendekatan  bisnis  dalam sektor  publik.  Selain  berbasis  pada  teori pilihan  publik,  dukungan  intelektual  pada perspektif ini berasal dari public policy schools (aliran  kebijakan  publik)  dan managerialism movement. Aliran  kebijakan  publik  dalam beberapa  dekade  sebelum  ini  memiliki  akar yang  cukup  kuat  dalam  ilmu  ekonomi, sehingga  analis  kebijakan  dan  para  ahli  yang menggeluti  evaluasi  kebijakan  terlatih  dengan market  economics,  cost  and  benefit,  dan rational  models  of  choice. Selanjutnya,  aliran ini  mulai  mengalihkan  perhatiannya  pada
implementasi  kebijakan,  yang  selanjutnya mereka sebut sebagai public management.
Secara  praktek,  gerakan  manajerialis memperoleh pengaruh besar dalam reformasi administrasi  publik  di  berbagai  Negara  maju, seperti  Selandia  Baru,  Australia,  Inggris,  dan Amerika Serikat. Di Inggris, reformasi administrasi  publik  dijalankan  sejak  masa  PM Margaret  Thatcher.  Dukungan  intelektual dalam gerakan ini di Inggris tampak dari karya
Emmanual Savas (2000) dengan “Privatization” nya, Norman Flynn (1990) dengan “Public Sector Management” nya.
Old
Public Administration , dalam pandangan  Johan  Olsen  (2003,  510)  dalam Lynn  (2006),  "mengasumsikan  bahwa  inti
Volume 1, Nomor 1, April 2016                                         PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)    | 39
kehidupan  politik  adalah  pembuatan  hukum, interpretasi,  implementasi  dan  penegakan hukum.  "Manajer  publik  tersebut  diatur  oleh aturan  dan  hierarki  dan  dengan  nilai-nilai pelayanan  publik  keandalan,  konsistensi, prediktabilitas, dan akuntabilitas kepada legislatif  dan  pengadilan  melaksanakan  serta menjaga supremasi hukum (konstitusi, administratif,  yurisprudensi)  atau  prinsip- prinsip Rechtsstaat, semua  atas  nama kepentingan  umum  atau  kepentingan  publik. Administrasi  publik  tradisional  menerima  kritik berdasarkan beberapa hal sebagai berikut: 1.  Dalam banyak sistem, tidak ada pemisahan  yang  jelas  antara  kebijakan dan  administrasi,  baik  dalam  hal  proses pengambilan keputusan atau peran masing-masing administrator dan politisi.
2.  Proses  pengambilan  keputusan  sesuai dengan  aturan  rasionalitas  teknis  dan ekonomi,  dipengaruhi  dan  dibentuk  oleh proses  konflik,  negosiasi  dan  pertukaran antara  kepentingan,  baik  internal  maupun eksternal, dengan birokrasi Negara 3.  Hirarki  dan  sentralisasi  menggabungkan secara formal, kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur sehingga menimbulkan  masalah  birokrasi  (atau patologi  birokrasi)  seperti  keterlambatan, tidak  fleksibel, unresponsiveness, dan mengabaikan  arogan  untuk  kepentingan dan keprihatinan warga
4.  Birokrasi ditandai dengan proses pelaksanaan 'top-down' .
5.  Berbagai hal dalam sistem  modern administrasi  negara,  baik  secara  internal maupun  dengan  organisasi  eksternal  dan kepentingan, begitu luas bahwa ini menghasilkan  tingkat  kompleksitas  jauh lebih  besar.  (Minogue,  1997  dalam  Philip dan Daganda, 2013).
Oleh  karena  itu  organisasi  sektor  publik harus  serius  mendorong  kontribusi  pegawai pada  manajemen,  dimana  pegawai  dalam satuan tugas dengan tiga tujuan perubahan: 1. untuk membangun keterlibatan dan keberdayaan;
2. untuk mendorong ide-ide baru, dan
3. untuk  menciptakan  suatu  lingkungan  di mana  pegawai  dapat  mewujudkan  tujuan pribadi mereka dan mengembangkan keterampilan  dan  kemampuan  mereka (Ruccietal.,  1998,  p.88  dalam  Mullins (2001)).
Adanya dorongan ini menyebabkan gaya dan struktur manajemen publik juga mengalami  perubahaan  menuju  manajemen publik  yang  baru  ( New  Public  Management /NPM).  NPM  diciptakan  sebagai  tanggapan terhadap  model  birokrasi  pertama  seperti yang  dijelaskan  oleh  Max  Weber.  Sistem  ini sangat  hirarkis,  dan  tanggung  jawabnya adalah untuk melaksanakan keputusan politisi. (Liedman, 2013).
New  Public  Management menyiratkan bahwa  "sektor  publik  berbeda  dari  sektor swasta" (Olsen, 2003: 510 dalam Lynn, 2006) .  Manajer  publik  diasumsikan  "aktor  rasional" sebagaimana  praktek  kewirausahaan,  dalam mengejar  kepentingan  mereka,  membuat masyarakat  banyak  berperan  sebagai  pelaku di  pasar  swasta . Asumsi  NPM  adalah memperkenalkan  insentif  seperti  pasar  - persaingan  dan  manfaat  sebanding  dengan kinerja,  dan  menghasilkan  akuntabilitas  yang lebih  baik  terkait  aturan  birokrasi  dari Administrasi Publik yang lama.
Pengukuran  kinerja dan  indikator  adalah fitur  yang  lain  dari  NPM.  Modernisasi Pemerintah menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan  sektor  publik  agar  efisien  dan efektif.  Kebanyakan  pemerintah  di  negara maju sekarang bermasalah dalam penganggaran berbasis kinerja dan manajemen  kinerja,  sebuah  langkah  yang merupakan  pergeseran  signifikan  bisa  dalam manajemen  publik  dari  pengendalian  input dan  prosedur  untuk  mencapai  hasil  yang diukur dalam  hal keluaran  dan  hasil. (Shamsul, 2007)
Dalam mengejar tujuan di atas, pemerintah  di  berbagai  belahan  dunia  telah menggunakan  sejumlah  mekanisme  seperti yang  dinyatakan  oleh  Laxmikanth  (2006) yaitu:
1.  Penciptaan organisasi publik otonom 2.  Mengurangi ukuran pemerintah
3.  Korporatisasi organisasi pemerintah
4.  Mengurangi  anggaran  dan  pengeluaran kesejahteraan
5.  Mereformasi struktur PNS
6.  Pengukuran kinerja dan evaluasi
7.  Privatisasi usaha publik
8.  Desentralisasi kewenangan kepada tingkat yang lebih rendah
9.  Mengontrakkan pelayanan kepada lembaga-lembaga swasta 10. Mempromosikan keterbukaan dan transparansi dalam administrasi 11. Partisipasi masyarakat dalam administrasi 12. Deklarasi  piagam  warga  negara,  dan sebagainya keempat (Philip dan Daganda. 2013)
New Public Management sebagai filsafat publik baru, sebagai langkah menuju pendekatan pemerintahan
yang menempatkan  penekanan  pada  transparansi, manajemen  kinerja  dan  akuntabilitas  pegawai dan  manajer  sektor  publik  (Leishman  et  al., 1996, hal. 26 dalam Heyer 2010).
Akuntabilitas, supremasi hukum dan transparansi  adalah  prinsip-prinsip  inti  NPM (Das, 2000) dan democratic policing (Pino dan Wiatrowski, 2006). NPM telah berhasil dilaksanakan  oleh  kepolisian  di  Inggris  dan Selandia Baru, dan untuk tingkat lebih rendah oleh  beberapa  negara  Uni  Eropa.  NPM didasarkan  pada  lima  kerangka  teoritis ekonomi  mikro  yakni  1]. Public  choice  theory; 2]. Principal agent theory; 3]. Transaction cost
theory;  4].  Technical  rational  theory.  Dan  5]. Institutional  theory (Boston,  1991;  Bale  dan Dale, 1998).
Dua  kerangka  kerja,  pilihan  publik  dan prinsip-agen, memiliki pengaruh terbesar pada NPM. Teori pilihan publik, khususnya, memiliki pengaruh besar dalam pemikiran dan pengembangan  ilmu  politik,  kebijakan  publik dan  administrasi  publik  lebih  dari  dua  dekade (Boston, 1991). Sejumlah istilah yang berbeda telah  digunakan  untuk  menggambarkan  teori pilihan  publik,  termasuk  teori  pilihan  sosial, teori  pilihan  rasional,  ekonomi  politik.  Prinsip utama  dari  teori  adalah  bahwa  orang  diyakini rasional  dan  bahwa  mereka  didominasi  oleh kepentingan  diri  sendiri  (Gorringe,  2001). Teori  ini  juga  berusaha  untuk  meminimalkan peran  negara,  membatasi  kekuasaan  diskresi politisi  dan  membatasi  fungsi  pemerintahan (Boston, 1991).
Kerangka  utama  kedua,  teori  prinsip- agen,  didasarkan  pada  gagasan  bahwa kehidupan  sosial  dan  politik  dapat  dipahami sebagai serangkaian "kontrak" (atau hubungan  yang  disepakati)  di  mana  satu pihak  (prinsip),  masuk  ke  dalam  pertukaran dengan  pihak  lain  (agen)  (Gorringe,  2001). Biasanya hubungan kontrak tersebut didasarkan  pada  agen  menyetujui  untuk melakukan tugas-tugas tertentu atau berbagai macam atas nama prinsipal dan mendapatkan kompensasi  bagi  hasil  (Gorringe,  2001  dalam Heyer, 2010).
Melaksanakan  program  NPM  adalah
kesengajaan yang diambil untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dan organisasi, dan memiliki pandangan  untuk  mempromosikan  pelayanan akuntabel dan lebih baik.
Karakterisik New Public Management

## (NPM)
Sebuah  sistem  manajemen  kinerja
NPM di sektor publik meliputi tujuh karakteristik:
1.  Pengembangan  Rencana  Strategis  yang terkait dengan proses Perencanaan organisasi tahunan;
2.  Mendefinisikan  dan  menetapkan  tujuan- tujuan  organisasi  dan  individu  dan  tujuan secara tahunan;
3.  Pengembangan  indikator  kinerja  pribadi dan organisasi;
4.  Pengembangan dan implementasi kerangka  Perencanaan  Organisasi  yang komprehensif;
5.  Pengembangan  dan  pelaksanaan  proses penilaian pribadi;
6.  Menghubungkan strategi dan tujuan organisasi  dengan  penyelarasan  jabatan, dan;
7.  Pengembangan  dan  pelaksanaan  ulasan manajemen dan kerangka evaluasi kinerja (diadaptasi  dari  Boston,  1991;.  Butterfield et al, 2004 dalam Hayer, 2010).
Pendekatan  ini  membuktikan  keterkaitan antara indikator kinerja, rencana strategis dan rencana  korporasi  (Butterfield  et  al.,  2004). Penekanan dari "budaya kinerja" (Savage dan Charman,  1996)  dalam  NPM  memastikan bahwa  para  manajer  tidak  hanya  berfokus pada  aspek  keuangan  manajemen  dan  atas kepatuhan hukum, tetapi sebaliknya, terkonsentrasi pada pengelolaan sumber daya secara  efisien  dan  efektif  (Pallot,  1991). Namun, seperti Pallot (1991) menyoroti bahwa NPM  adalah  kombinasi  dari  manajemen keuangan  dan  umum  dan  sulit  untuk memisahkan keduanya.
Kerangka  kinerja  dalam  NPM  itu  mudah diterima  oleh  mayoritas  lembaga  kepolisian dalam Selandia Baru,
Australia dan
Inggris.(Golding  dan  Savage,  2008).  Tahun 1980-an perdebatan tentang efektivitas pemberian layanan polisi, menjadi bagian dari perdebatan  tentang  reformasi  sektor  publik. Namun,  menjadi  jelas  bahwa  pelaksanaan pemolisian  masyarakat  tidak  bisa  dilihat secara terpisah atau dipisahkan dari reformasi sektor  dalam  NPM  (Casey,  2009).  Dalam kerangka  NPM  terdapat  kesediaan  link  untuk pengembangan modal sosial sehingga masyarakat  berkembang.  (Wiatrowski  dan Pritchard, 2003)
Penerapan  Polisi  masyarakat  dan  NPM oleh polisi telah paradoks melibatkan karakteristik dari kedua organisasi sentralisasi dan desentralisasi (Leishman et al., 1996) dan
telah  menghasilkan  pemisahan "steering" dari "rowing", yang merupakan salah satu fundamental  unsur  NPM.  Petugas  patroli masyarakat dan menjalankan otonomi manajerial  dan  operasional  yang  lebih  besar (rowing) sedangkan  manajer  polisi  markas senior  yang  beroperasi  dalam  kebijakan semakin  terpusat  dan  kerangka  keuangan (steering).
Selama  periode  reformasi  ini,  polisi memperkenalkan  sejumlah  teknik  manajemen baru  dari  sektor  swasta  yang  mencerminkan prinsip-prinsip "new  managerialism" (Sepp, 2002).
Teknik-teknik baru termasuk perencanaan  strategis,  Kualitas  Layanan  dan Total Quality Service (Waters, 1996).
Reformasi komprehensif polisi selama periode ini,  termasuk  penerapan  NPM  dan  teknik manajerialisme baru, telah diidentifikasi sebagai era "tatanan kepolisian baru" (Cope et al, 1997;. Gillespie, 2006).
Pelaksanaan  NPM  memerlukan  asumsi- asumsi  dasar,  jika  tidak  terpenuhi  maka  ada kemungkinan pelaksanaan NPM akan mengalami  kegagalan.  Di  Nigeria,  organisasi sektor  publik  sebenarnya  dalam  keadaan paradoks  yaitu  menerima  manajemen  publik baru  atau  melanjutkan  dengan  system  yang tradisional  -  budaya  administrasi  berbasis. Pada  dasar  pragmatis,  NPM  adalah  konsep yang  baik  tetapi  dalam  konteks  Nigeria  yang tidak dapat menjamin keberadaannya sebagai
badan  usaha  dan  pelaksanaan  prinsip-prinsip dasarnya karena alasan berikut: a.  Penekanan pada manajemen yang profesional di sektor publik belum tercapai b.  Meletakkan  standar  eksplisit  dan  ukuran kinerja tidak benar.
c.  Pergeseran  penekanan  lebih  besar  pada output  kontrol  (hasil)  daripada  prosedur sebagai akibat dari praktek-praktek budaya afirmatif.
d.  Pergeseran  ke  disagregasi  unit  dalam organisasi  sektor  publik  belum  benar dilakukan  sebagai  akibat  dari  kelemahan dalam  sistem  penyatuan  administrasi  dan kurangnya kemauan politik dan kepemimpinan
e.  Belum  tercipta  disiplin  dan  penghematan dalam penggunaan sumberdaya.
f.  Fokus pada manajemen, bukan kebijakan, dan  penilaian  kinerja  dan  efisiensi  yang belum stabil di Nigeria dan;
g.  Disagregasi  birokrasi  publik.  (Philip  dan Daganda, 2013)
Evaluasi  pelaksanaan  NPM  bisa  juga dilihat  empat  persepsi  pelayanan  lokal  yang meliputi  Efisiensi,  Responsivitas,  Ekuitas  dan Efektivitas  sebagaimana  yang  dilakukan  oleh Andrews dan Van de Walle (2013) di Inggris.
Kritik  Terhadap New  Public  Management

## (NPM)
Komponen  NPM  yang  diterapkan  pada sektor  publik  telah  menyebabkan  perdebatan
yang ketat, terutama dalam hal pengadopsian sektor publik dari prinsip sektor bisnis/ swasta. Anggapan  ini  didasarkan  pada  pandangan bahwa  sektor  publik  sangat  berbeda  dari sektor swasta dan sebagai hasilnya, penerapan  sikap  sektor  swasta  dan  teori tersebut  tidaklah  pantas  (Butterfield  et  al., 2004).  Hal  ini  diyakini  bahwa  perbedaan antara  operasi  lingkungan  sektor  swasta, tujuan  bisnis,  sasaran,  struktur  dan  nilai-nilai yang  sangat  berbeda  dengan  sektor  publik, "bahwa  tidak  mungkin  untuk  menerapkan teknik manajerial berhasil dalam sektor publik" dan bahwa tingkat perubahan yang diperlukan untuk  melaksanakan  reformasi  akan  terlalu rumit (Butterfield et al., 2004, hal 396-7 dalam Heyer, 2010).
Seperti catatan Boston (1991), beberapa pendukung NPM berasumsi bahwa komponen dari manajemen sektor swasta dapat diterapkan  di  sektor  publik  karena  sejumlah persamaan  antar  kedua  sektor  tersebut. Namun, sektor publik dan swasta juga sangat berbeda  dalam  beberapa  aspek  fungsi  dan bentuk.  Sebagai  akibat  dari  perbedaan mendasar  antar  sektor  adalah  salah  jika berasumsi  apriori  bahwa  praktik  pengelolaan sektor swasta tentu lebih baik daripada orang- orang  di  sektor  publik  (Boston,  1991  dalam Heyer, 2010).
Sejumlah  administrasionis  publik  secara sengit  menyerang New  Public  Management , terutama pemerintah yang menciptakan
kembali  atau  manifestasi-manifestasi National Performance  Review (NPR)  Moe  (1994) dalam  Riccucci  (2001)  menunjukkan  bahwa
NPR gagal untuk memperhitungkan perbedaan  penting  antara  sektor  pemerintah dan  swasta,  dan  khususnya  mengabaikan premis konstitusi bahwa pemerintah didasarkan  pada  aturan  hukum  dan  bukan mekanisme yang didorong pasar.
Adapun  kritik  Dunleavy  (2005)  dalam  de Vries  (2010)  adalah  NPM  merupakan  reaksi terhadap  teori  administrasi  publik  tradisional. Karena masalah keuangan dan kesejahteraan fiskal negara, kami membutuhkan ide-ide baru untuk berinovasi di organisasi publik. Berdasarkan  paradigma  neo - liberal,  set  yang berbeda  dari  ide  untuk  organisasi  publik dikembangkan,  yang  kami  sebut  "manajemen publik  baru(NPM)".  Organisasi  publik  yang disamakan dengan organisasi swasta. Semangat  kewirausahaan  diperkenalkan  ke ranah publik, namun, dimensi politik ditinggalkan.
Dunleavy mengasumsikan hubungan antara NPM, tumbuhnya kompleksitas sosial, menurunnya
kepercayaan birokrasi dan demokrasi keterwakilan. Berdasarkan analisisnya, adalah mungkin untuk memberikan penjelasan parsial untuk  bangkitnya  partai-partai  populis,  dari spektrum  politik,  yang  sangat  kritis  terhadap manajemen publik baru, biasanya tanpa akrab dengan  istilah.  Kesimpulannya  adalah  bahwa manajemen  publik  baru  mengarah  ke  lebih
kompleksitas dan pada saat yang sama, tidak memecahkan masalah sosial.

## PENERAPAN NEW  PUBLIC  MANAGEMENT

## DI INDONESIA
Doktrin New  Public  Management (NPM) didasarkan pengalaman reformasi
pemerintahan  di  Amerika,  Eropa,  dan  New Zealand,  yang  dipasarkan  melalui  kebijakan Bank  Dunia  ke  negara-negara  berkembang. New  Public  Management dari  satu  sisi dianggap sebagai upaya pembebasan manajemen  pemerintahan  dari  konservatisme administrasi klasik dengan jalan memasukkan cara  bekerja  sektor  swasta  ke  dalam  sektor pemerintahan.  Dengan  demikian  sejalan dengan  pandangan  Osborn  dan  Gaebler (1993),  NPM  mengubah  perspektif  kerja pemerintah  menjadi  sejajar  dengan  sektor swasta  (Denhardt  dan  Denhardt,  2003). New Public  Management bekerja  dengan  dipandu oleh  5  hal  penting  yaitu: pertama ,  Sistem desentralisasi yang dimaksudkan untuk mendekatkan pengambilan keputusan kepada masyarakat  yang  ingin  dilayani; kedua , Privatisasi yang dimaksudkan untuk mentransfer  alokasi  barang  dan  jasa  dari pemerintah ke sektor swasta; ketiga , Downsizing dilakukan  dengan  pengurangan dan  penyederhanaan  jumlah  serta  ruang lingkup  organisasi  dan  struktur  pemerintahan; keempat ,  Debirokratisasi  dijalankan  dengan melakukan restrukturisasi birokrasi
Volume 1, Nomor 1, April 2016                                         PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)    | 45
pemerintahan  yang  akan  lebih  menekankan kepada  hasil  daripada  proses;  dan kelima ,
Manajerialisme
yang merupakan
pengadopsian cara kerja swasta pada organisasi pemerintahan.
Perubahan  dari  pandangan  pemerintah lokal  tradisional  menjadi  suatu  jaringan  yang lebih kompleks dalam tata pemerintahan lokal (local  governance) menjadi  bagian  dari strategi  yang  lebih  luas  dalam  mengatasi keterbatasan gerak pemerintah lokal. Pemerintah  lokal  tidak  bisa  lagi  bekerja terisolasi dari aktor-aktor lain dalam lingkungan  yang  lebih  luas,  baik  pemerintah lokal  yang  lain,  pemerintah  nasional,  aktor privat  maupun  aktor  kemasyarakatan  ( Civil Society  Organization) .  Dalam  pandangan
Rhodes (1996) konsep governance
menegaskan  keharusan  adanya  perubahan proses, metode dan capaian tata
pemerintahan. Dalam  perkembangannya  konsep  NPM mendapatkan kritikan karena terlalu berorientasi pada profit-taking dalam manajemen  pemerintahan.  Menurut  para pengkritik  ini  seharusnya  lebih  menekankan kepada  pemberian service yang  baik  kepada masyarakat  dari  kalangan  manapun  (prinsip demokrasi  pada  pelayanan  publik)  dan  tidak melakukan  diskriminasi  pelayanan,  karena pemerintah tidak berhadapan dengan pelanggan (customer) tapi  warga (citizen).
Cara pandang seperti ini muncul karena NPM disebut dengan New Public Service (NPS). Namun  demikian,  konsep governance, NPM  dan  NPS  sejalan  dan  seiring  dalam pelaksanaan  pemerintahan  lokal.  Ini  dapat dipahami  dengan  munculnya  peran  dan hubungan yang baru diantara sektor pemerintahan  dan  sektor-sektor  yang  lain. New  Public  Management dan New  Public Service memberikan frame yang menyediakan konteks bagi kerja dari birokrasi pemerintahan.  Dengan frame ini  konsep governance dapat dioperasionalkan.
Sejak  tahun  1990an  di  kebanyakan negara di dunia telah terjadi transfer kekuasaan, sumber daya, dan tanggungjawab dari pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  lokal. Desentralisasi  dan governance merupakan kombinasi yang tak dapat dipisahkan. Kiwanuka (2013):
“Decentralization  is  sometimes  regarded as  an  alternative  to  centralization,  yet, when  viewed  from  the  policy  angle, decentralization  is  a  complement  and  not an  alternative  to  centralization.  Both  local and central elements are needed in every political system. Sometimes decentralization  is  considered  as  falling exclusively within public sector reform, yet it  is  much  more  than  public  sector,  civil service,  or  administrative  reform.  It involves  the  relationship  of  all  societal actors,  whether  governmental,  private sector, or civil society.
Penelitian  yang  dilakukan  Siti  Zuhro,  dkk. (2009) menemukan bahwa desentralisasi politik yang  dilakukan  sejak  tahun  1999  di  Indonesia
memberikan  tempat  yang  tepat  bagi  bangkit kembangnya  lembaga-lembaga  lokal  seperti nagari,  subak  dll  .  Ini  menjelaskan  fenomena peningkatan partisipasi masyarakat, baik dalam proses pembuatan, maupun dalam mempengaruhi kebijakan publik. Secara kuantitatif  peningkatan  aktivitas  publik  ini  dapat dipahami  dengan  melihat  peningkatan  jumlah CSO  (Civil  Society  Organization) dari  sekitar 10.000  pada  tahun  1999  menjadi  dua  kali lipatnya setahun kemudian.
Terlepas dari kekurangan dalam pelaksanaan  otonomi  daerah,  penerapan  NPM dalam  manajemen  pemerintahan  daerah,  telah mengantarkan  kepada  efisiensi  dan  kinerja birokrasi  yang  tinggi.  Kemitraan  diantara  sektor publik  dan  privat  atau public-privat  partnership (PPP) saat  ini  telah  menjadi  standard  konsep dalam  lingkungan  pemerintahan  lokal.  Di negara-negara berkembang, PPP dan partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan merupakan  modal  pembangunan  yang  perlu dikembangkan lebih lanjut. Public-privat partnership dipandang sebagai cara yang paling baik  untuk  mengatasi  hubungan  dan  interaksi yang  kompleks  dalam  suatu  masyarakat modern berbasis jaringan.
Reformasi  Birokrasi:  Kebijakan  Moratorium dan Pensiun PNS (Pegawai Negeri Sipil)
Indonesia memiliki jumlah pegawai negeri  sipil  yang  besar:  sekitar  3,74juta  atau 1,7% seluruh penduduk tahun 2005. Angka ini
menunjukkan  penurunan  dari  tahun  1974, pada  awal  era  yang  disebut  Pemerintahan Orde Baru (1966-1998), yang pada  waktu itu sekitar  2,1%  dari  jumlah  populasi.  Sampai pada tahun 2002, jumlah PNS yang ditugaskan  ke  pemerintahan  tingkat  daerah jauh  lebih  tinggi  dari  mereka  yang  berada  di pemerintah  pusat.  Hal  ini  sejalan  dengan tujuan pemerintah memberikan kualitas layanan  yang  lebih  baik  kepada  masyarakat, serta mendekatkan pemerintah kepada masyarakat
Sejak  tahun  2003,  pegawai  negeri  sipil daerah telah dibagi antara pemerintah provinsi dan  kabupaten  kota.  Ini  merupakan  hasil desentraliasi  PNS  yang  dimulai  akhir  2002, namun  sampai  tahun  2003,  menentukan jumlah  pegawai  yang  ditugaskan  kepada  dua tingkat  yang  sulit.  Badan  Kepegawaian Negara  (BKN)  mencatat  penyusutan  jumlah Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS).  Pada  Januari 2013 jumlah PNS tercatat mencapai 4.467.982  orang,  sedangkan  periode  yang sama 2011 tercatat jumlahnya masih 4.708.330  orang  atau  menyusut  240.348 orang  atau  sekitar  5,1%.  Seperti  diketahui, pemerintah resmi memberhentikan sementara (moratorium) penerimaan pegawai negeri sipil (PNS)  baru  selama  16  bulan  terhitung  1 September  2011.  Tiga  Menteri  langsung menandatangani  surat  keputusan  bersama (SKB)  moratorium.  Moratorium  itu  ditempuh karena  jumlah  PNS  saat  ini  dianggap  sudah
terlalu banyak sehingga memberatkan anggaran negara dan daerah.
Surat keputusan bersama (SKB) moratorium  penerimaan  PNS  ditandatangani Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  Birokrasi,  serta  Menteri  Keuangan pada  24  Agustus  2011  di  Istana  Wakil Presiden,  Jakarta.  Pemerintah  melakukan moratorium  PNS  mulai  1  September  2011 sampai 31 Desember 2012.
Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  mencatat, jumlah  PNS  di  Indonesia  per  Mei  2011 mencapai  4.708.330  orang  atau  2,03  persen dari jumlah penduduk. Beban APBN per tahun mencapai  Rp  180  triliun  untuk  gaji  PNS termasuk  pensiunan.  Dalam  hal  ini  negara menjadi terbebani dengan kewajiban terhadap PNS  yang  selama  ini  terlihat  tidak  maksimal membawa perubahan bagi manajemen pembangunan  negara.  Birokrasi  PNS  juga mencerminkan  kinerja  yang  buruk  dalam melayani masyarakat.
Jumlah  PNS  yang  sedikit  itu  terlihat banyak,  karena  banyaknya  kualifikasi  PNS kurang  memadai.  Banyak  jabatan  struktural yang tidak diimbangi dengan jabatan fungsional  tertentu  dalam  mejalankan  tugas- tugas pemerintahan, karena yang ada saat ini jabatan  fungsional  diisi  dengan  jabatan fungsional umum. “Pegawai bekerja di bidang apa  saja,  karena  tidak  mempunyai  keahlian
khusus,” Bagi pegawai yang masih memenuhi standar  kompetensi,  tetap  dipertahankan. Sedangkan yang kurang memenuhi kualifikasi tapi  masih  bisa  dilatih  ulang  dikembangkan melalui  program  pendidikan  dan  latihan. “Sedangkan  yang  memang  jauh  dari   yang butuhkan  diberikan  opsi  untuk  pensiun  dini,” Pensiun  dini  ada  dua  jenis  yaitu,  pegawai yang  usianya  50  tahun  dan  sudah  bekerja  di instansi  pemerintah  selama  20  tahun,  atau PNS yang belum berusia 50 tahun dan belum bekerja  di  instansi  pemerintah  selama  20 tahun.  Mereka  boleh  mengajukan  pensiun dini,  kalau  memang  kompetensi  dan  standar jabatannya sudah tidak bisa dipenuhi lagi.

## Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998, disusul Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999, Instruksi  Presiden  Nomor  7  Tahun  1999,  dan Keputusan  Kepala  LAN  Nomor  589/IX/6/Y/99 tentang  Pedoman  Penyusunan  Pelaporan Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah,  serta Keputusan Kepada LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; adalah  payung  kebijakan  untuk  membanguan sistem akuntabilitas di Indonesia.
Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah  (SAKIP)  adalah  instrument  yang digunakan instansi pemerintah dalam
memenuhi kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan  keberhasilan  dan
kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Sebagai  suatu  sistem,  SAKIP  terdiri  dari komponen  yang  merupakan  satu  kesatuan, yakni:  perencanaan  stratejik,  perencanaan kinerja,  pengukuran  dan  evaluasi  kerja,  serta pelaporan  kinerja.  Laporan  akuntabilitas  kinerja instansi pemerintah harus disampaikan  instansi pemerintah  pusat,  pemerintah  provinsi,  dan pemerintah kabupaten/kota.
New Public Management dan Desentralisasi Konsep Desentralisasi mempunyai makna yang  sangat  luas  yang  berhubungan  dengan transfer  kekuasaan  dan  kewenangan  dari  level pemerintah  yang  tinggi  kepada  yang  lebih rendah  dalam  suatu  pemerintahan.  Dimana setiap pengambilan kebijakan tidak lah lagi ada campur tangan dari pemerintah pusat melainkan lebih condong ke pemerintah daerah karena  telah  diberlakukannya  suatu  sistem pemerintahan  yang  mengacu  pada  otonomi daerah  yang  tertuang  dalam  UU  No.33  Tahun 2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  dalam rangka desentralisasi yang mana dalam setiap pasal  dan  ayat-ayat  yang  tertuang  diberikan hak suatu keputusan pada pemerintah daerah ini  mengacu  pada  Undang-undang  otonomi daerah  Nomor  32  Tahun  2004.  Pemerintah daerah diberikan wewenang dalam mengambil  kebijakan-kebijakan  yang  tadinya pada sistem sentralisasi diputuskan seluruhnya  pada  pusat  tapi  pada  sistem desentralisasi semua setiap keputusan-
keputusan  dalam  pengambilan  kebijakan diserahkan sepenuhnya pada daerah. Kelebihan sistem ini adalah sebagian keputusan  dan  kebijakan  yang  ada  di  daerah dapat  diputuskan  di  daerah  tanpa  campur tangan  pemerintah  pusat.  Kekurangan  dari sistem ini adalah pada daerah khusus, euforia yang  berlebihan  dimana  wewenang  itu  hanya menguntungkan  pihak  tertentu  atau  golongan serta dipergunakan untuk mengeruk keuntungan  para  oknum  atau  pribadi.  Hal  ini terjadi  karena  sulit  dikontrol  oleh  pemerinah pusat.
Di  Indonesia,  peraturaan  perundangan yang  kini  masih  berlaku  dan  relevan  dengan masalah desentralisasi adalah sebagai berikut:
1. UU  No.  32  Tahun  2004  Tentang Pemerintah Daerah dimana dalam undang-undang  ini  mengatakan  pada pasal  1  ayat  5  dan  ayat  7  “  otonomi daerah  adalah  hak,  wewenang  dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat  setempat  sesuai  dengan peraturan  perundang- undangan”  pada ayat 7 mengatakan desentralisasi adalah  penyerahan  wewenang  oleh pemerintah  (pemerintah  pusat)  kepada daerah  otonom  (pemerintah  daerah) untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan
pemerintahan  dalam  sistem  Nega ra Kesatuan Republik Indonesia.
2. UU  No.  33  Tahun  2004  Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan  Daerah  Ini  mengatakan dalam  Bab  I  pasal  I  terlihat  jelas  ini dikarenakan dalam
melakukan penyelenggaraan pengelolaan keuangan  diberikan  hak  sepenuhnya kepada  daerah  terkecuali  dalam  hal  ini pada  ayat  19,  20  dan  21  dimana dikatakan  Dana  Perimbangan,  Dana Bagi  Hasil  dan  Dana  Alokasi  Khusus berasal  dari  pemerintah  pusat  dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya  pada  pemerintah  daerah sebagai acuan dasar pada berdasarkan pelaksanaan sistem desentralisasi.
3. Undang-Undang  No.  17  Tahun  2003 tentang Keuangan Negara mengatur antara lain  pengelolaan  keuangan  daerah  dan pertanggungjawabannya. Pengaturan tersebut  meliputi  penyusunan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) berbasis prestasi kerja dan laporan keuangan  yang  komprehensif  sebagai bentuk  pertanggungjawaban  yang  harus diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
4. Undang-undang  No.  18  Tahun  2001 tentang  otonomi  khusus  bagi  Provinsi  DI

## Aceh sebagai Provinsi NAD
Dampak yang timbul diakibatkan penanganan desentralisasi
termasuk desentralisasi fiskal bila ditangani kurang baik adalah  suatu  aspek  yang  memungkinkan adanya  suatu  pemaknaan  dimana  dalam penganggaran  keuangan  pada  sektor  publik akan  berimplikasi  rawannya  kecurangan- kecurangan  serta  kebocoran  anggaran  yang mengarah  pada  kurangnya  pengawasan  dari pemerintah pusat serta adanya korupsi APBD di  setiap  daerah.  Daripada  itu  pengawaan serta  partisipasi  dari  para  masyarakat  dan pengawasan dari beberapa pihak LSM sangat diperlukan  agar  penerapan  desentralisasi  ini dapat berjalan dengan baik.
New  Public  Management di  Indonesia dimana  NPM  atau  Manajemen  Berbasis Kinerja  di  Indonesia  sebenarnya  sudah dimulai sejak tahun 1999 dengan
dikeluarkannya  Instruksi  Presiden  Nomor  7 Tahun  1999  tentang  Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah. Melaksanakan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan  organisasi  dalam  pelaksanaan  tugas- tugas pemerintahan. Dalam perkembangannya, sampai sekarang pelaksanaan New  Public  Management pada
organisasi pemerintahan di Indonesia menunjukkan    perkembangan  yang  positif, yang  berpengaruh  pada  peningkatan  kinerja pemerintah.
Reformasi  pada  akuntansi  sektor  publik sangat  menempati  peranan  penting  dalam agenda New Public Management dikarenakan pada  penerapan New  Public  Management terkait pada konsep manajemen kinerja sektor publik yang mana pengukuran kinerja merupakan  salah  satu  dari  prinsip-prinsipnya. Karena jika sektor publik masih menggunakan pendekatan  administrasi,  maka  sektor  publik akan  tidak  mampu  memenuhi  tuntutan  itu. Karena  dalam  konsep  NPM  menghendaki adanya desentralisasi, devolusi (pendelegasian)  dan  pemberian  kewenangan yang lebih besar kepada bawahan (pemerintah daerah) yang bertujuan menciptakan  organisasi  yang  lebih  efisien.  Di Indonesia  sendiri  pelaksanaan  desentralisasi sudah  terlihat  jelas  dengan  adanya  otonomi daerah  yang  mana  diberikan  hak,  wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan  pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sendiri urusan dan kepentingan masyarakat setempat sudah jelas diatur  dalam  undang –  undang  Nomor  32 Tahun  2004  tentang  pemerintahan  daerah dan  undang-undang  Nomor  33  Tahun  2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Penerapan New  Public  Management (NPM) di Indonesia (Kota Bandar Lampung) dalam Bidang Transportasi.
Salah  satu  premis  pokok  NPM  adalah pemanfaatan mekanisme pasar untuk meningkatkan  kinerja (marketization). Untuk memperbaiki  kinerja  pelayanan  atau  hasil, administrasi  publik  sebaiknya  menempatkan diri atau ditempatkan sebagai sebuah perusahaan  yang  harus  hidup  di  tengah persaingan  yang  ketat.  Hal  tersebut  dapat dilakukan dengan cara memperluas keterlibatan  sektor  swasta  dalam  produksi sektor  publik.  Langkah  yang  bisa  ditempuh salah satunya dengan privatisasi, kontrak terja atau  bagi  hasil  dan  mengizinkan  beberapa perusahaan  swasta  memasuki  sektor  publik tertentu untuk meningkatkan persaingan dengan
BUMN atau institusi-institusi pemerintah lainnya.
Layanan  transportasi  publik  sebagai wujud  dari  tanggung  jawab  pemerintah kepada  masyarakat.  Layanan  transportasi publik di kawasan perkotaan dihadapkan oleh kompleksitas  kondisi  transportasi  yang  sudah ada.  Beberapa  kondisi  transportasi  yang buruk  yaitu  kemacetan  lalu  lintas,  lalu  lintas merambat,  kesemrawutan  lalu  lintas,  polusi udara dari knalpot mobil-mobil tua, kendaraan umum  yang  tidak  aman,  nyaman,  dan  tidak tepat  waktu,  kebijakan  pemerintah  yang memanjakan  penggunaan  kendaraan  pribadi dan mengabaikan pembinaan pada
transportasi umum masal, dan prasarana jalan yang  cepat  rusak  walau  diperbaiki  setiap tahun.
Permasalahan  kondisi  transportasi  kota ini  juga  dialami  oleh  kota  Bandar  Lampung. Bandar lampung memiliki andil penting karena secara  administratif  sebagai  pusat  ibukota pemerintahan,  Bandar  lampung  juga  sebagai jalur  darat  hubungan  antara  pulau  Jawa  dan Sumatera.  Sesuai  dengan  klasifikasi  kota, maka  kota  Bandar  Lampung  masuk  dalam kategori  kota  besar,  dengan  panjang  jalan kota  900,320km,  jalan  Negara  65,04km  dan jalan  propinsi  sepanjang  43,  98km  (Sumber: Dinas  Perhubungan  Kota  Bandar  Lampung, 2012)
Sebagai  kota  yang  menjadi  pusat kegiatan  baik  pemerintahan  maupun  aktivitas perdagangan  di  Provinsi  lampung,  Kota Bandar  lampung  juga  mulai  menghadapi situasi  dimana  kemacetan  lalu  lintas  mulai menjadi  masalah.  Hal  ini  diindikasikan  dari kesemrawutan  pengaturan  angkutan  kota yang  salah  satunya  dapat  dilihat  saat memasuki kawasan pusat perbelanjaan dimana  angkutan  kota  menumpuk.  Angkutan umum  belum  terintegrasi  dengan  baik  di Bandar lampung, hal ini terlihat dari seringnya angkutan umum terlibat perebutan penumpang,  saling  menyalip  serta  berhenti di sembarang tempat. Perilaku ini membuat tidak nyaman dan membahayakan pengendara lain (Sumber:  Lampung  Post,  2  Oktober  2011).
Keadaan transportasi seperti ini menimbulkan dampak buruk dan ketidaknyamanan masyarakat dalam menjalankan aktivitas.
Pemerintah  Kota,  khususnya  Dinas Perhubungan Kota
Bandar Lampung berusaha  melakukan  perubahan  paradigma dengan  mengutamakan  perwujudan  Sistem Angkutan  Umum  Massal  (SAUM)  dengan menerapkan  pengoperasian  angkutan  berupa Bus Rapid Transit (BRT) yang dikenal dengan sebutan busway dan  diberi  nama  Trans- Bandar  Lampung.  BRT  merupakan  program unggulan  pemerintah  sejalan  dengan  UU No.22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas Angkutan  Jalan  (LLAJ)  serta  Keputusan Menteri  Perhubungan  No.35  Tahun  2003 tentang  Penyelenggaraan  Angkutan  Orang  di jalan  dengan  kendaraan  umum  (Sumber: Radar lampung, 1 Maret 2012).
Konsep  BRT  Trans  Bandar  Lampung sebagai  BRT  pertama  di  Indonesia  yang beroperasi tanpa subsidi pemerintah memang merupakan  hal  baru  di  Indonesia.    Keinginan dan semangat yang kuat dari Pemerintah Kota Bandar Lampung dan stakeholder transportasi di  Kota  Bandar  Lampung  untuk  menciptakan sarana  transportasi  perkotaan  yang  nyaman, aman  dan  berbudaya  merupakan  modal  awal yang  penting  dalam  kemunculan  Trans Bandar  Lampung  demi  melayani  kebutuhan jasa transporasi masyarakat Bandar Lampung.

## KESIMPULAN
New  Public  Management (NPM)  adalah paradigma  baru  dalam  manajemen  sektor publilk.  Dan pertama kali berkembang ditahun 1980,  khususnya  di  New  Zeland,  Inggris  dan Amerika  sebagai  akibat  dari  munculnya  krisis negara  kesejahteraan (walfare  state).  New Public Management diterapkan tidak hanya di negara-negara  level  kemakmuran  tinggi  tapi juga  diterapkan  di  negara-negara  dengan tingkat kondisi yang setara dengan Indonesia.
Terlepas dari kekurangan dalam pelaksanaan otonomi daerah, penerapan  NPM dalam  manajemen  pemerintahan  daerah  di Indonesia  ini  memberikan  dampak  positif dalam  beberapa  hal,  lebih  terperhatikannya akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  dan adanya  kebijakan  moratorium  serta  kebijakan pensiun  dini  bagi  PNS  yang  tidak  memenuhi kualifikasi sebagai upaya peningkatan efisiensi  dan  produktifitas  kinerja  pemerintah daerah, yang pada akhirnya mampu meningkatakan kualitas pelayanan publik.
Terciptanya  kemitraan  diantara  sektor publik  dan  privat  atau public-privat  partnership (PPP) saat  ini  telah  menjadi  standard  konsep dalam lingkungan pemerintahan lokal.

## DAFTAR PUSTAKA
Andrews,  Rhys  dan  Steven  Van  de  Walle. 2013. New  Public  Management  and Citizens’  Perceptions  of  Local  Service Efficiency, Responsiveness, Equity and
Effectiveness. Public Management
Review, 15(5): 762-783.
Anechiarico,  Frank.  2007. The  New  Public Management  at  Middle  Age:  Critiques of  Performance  Movement. Public Administration  Review.  Jul/Aug  2007; 67, 4. Hal. 783.
Denhardt,  Janet  V  dan  Robert  B.Denhardt.
2003. The New Public Service: Serving Not Steering, Armonk, N.Y:M.E. Sharpe. Departemen  Perhubungan.  2012.  Proyek Interkoneksi Transportasi Butuh Partisipasi Swasta dan Asing. http://m.dephub.go.id/read/berita/berita- umum/proyek-interkoneksi-transportasi- butuh-partisipasi-swasta-dan-asing- 15335 . diakses pada tanggal 1
November 2013.
Flynn,  N.  1990. Public  Sector  Management . Brighton: Wheatsheaf.
Gruening, Gernod.1998. Origin and theoretical basis  of  the  New  Public  Management (NPM) . IPMN conference in Salem/Oregon June 1998. Haque, M. Shamsul. 2007. Revisiting the New Public Management Public. Administration Review. Januari/Februari 2007. Hayer, Garth den . 2010. New public management: A strategy for democratic police  reform  in  transitioning  and developing  countries.  Policing:  An International
Journal of Police Strategies  &  Management  Vol.  34  No. 3, 2011 hal. 419-433. http://search.proquest.com/ docview/888254305/fulltextPDF/141695 A2BB146F5529C/2?accountid=46437 . diakses  pada  tanggal  1  November 2013.
Kiwanuka,  Michael.  2013. Decentralization and  Good  Governance  in  Africa: Institutional  Challenges  To  Uganda’s Local  Governments .  The  Journal  of
African  &  Asian  Local  Government Studies.
Liedman. Sven-Eric. 2013. Pseudo-Quantities, New  Public  Management  and  Human
Judgement .  Confero.  Vol.  1.  no.  1. 2013. hal. 45-66. http://confero.ep.liu.se/issues/2013/v1/i 1/121015/confero13v1i1a1.pdf .  diakses pada tanggal 1 November 2013.
Lynn, Laurence E. 2006. Public Management: Old  and  New .  Routledge.  New  York dan London.
Mullins,  John.  et.al.2001. People-centred management  policies:  a  new  approach in  the  Irish  public  service.  Journal  of European  Industrial  Training.  25/2/3/4 [2001] 116±125
Osborne,  David  dan  Ted  Gaebler.  1993. Reinventing  Government:  How  The Entrepreneurial  Spirit  is  Transforming the Public Sector, New York:Plume.
Philip,  Dahida  Deewua  dan  Ahmed  Tafida Daganda. 2013.
New Public Management  (NPM)  and  Public  Sector Administration  in  Nigeria.  International Affairs and Global Strategy. ISSN 2224- 574X (Paper). ISSN 2224-8951
(Online). Vol.14, 2013 Rhodes,R.A.W.  1996. The  New  Governance: Governing
Without Government .
Political Studies, Volume 44, No.4.
Riccucci,  Norma  M.  2001. The  "Old"  Public Management  Versus  the  "New"  Public Management:  Where  Does  Public
Administration Fit In? Public Administration  Review;  Mar/Apr  2001; 61, 2; ABI/INFORM Global. Hal.172.
Savas,  E.S.  2000. Privatization  and  Public- Private Partnerships (New York: Chatam House Publishers)
Vries,  Jouke  de.  2010. Is  New  Public Management  Really  Dead? .  OECD Journal  on  Budgeting  Volume  2010/1. http://search.proquest.com/docview/ 815245524/fulltextPDF/141695A2BB14 6F5529C/1?accountid=46437 .  diakses pada tanggal 1 November 2013.
http://finance.detik.com/read/2013/09/16/1132 58/2359615/4/dalam-2-tahun-jumlah-pns- menyusut-51-jadi-446-juta-orang http://www.menpan.go.id/berita-terkini/996- jumlah-pns-sedikit-tapi-terlihat- banyak .

## PETUNJUK  BAGI PENULIS TERBITAN BERKALA ILMIAH

## P U B L I S I A

## Jurnal Ilmu Administrasi Publik
Naskah  diketik  spasi  ganda  pada  kertas  kuarto  sepanjang  maksimum  20  halaman  dan  diserahkan  dalam bentuk  cetak (print  out) computer  sebanyak  2  eksemplar  beserta soft  file didalam disk berbentuk document ( Microsoft Word ) atau dikirim melalui alamat email: publisia.jopad@unmer.ac.id
Artikel  yang  dimuat  meliputi  kajian  dan  aplikasi  teori,  hasil  penelitian,  gagasan  konseptual,  tinjauan  pustaka, resensi buku baru, bibliografi, dan tulisan praktis berkaitan dengan ilmu sosial, terutama dalam lingkup kajian ilmu administrasi Negara.
Artikel  ditulis  dalam  bahasa  Indonesia  atau  Bahasa  Inggris  dengan  format  esai,  disertai  judul  subbab (heading) masing-masing  bagian,  kecuali  bagian  pendahuluan  yang  disajikan  tanpa  judul  subbab.  Peringkat judul  subbab  dinyatakan  dengan  jenis  huruf  yang  berbeda  (semua  judul  subbab  dicetak  tebal  atau  miring), dan tidak menggunakan angka nomor subbab:
PERINGKAT 1 (HURUF BESAR SEMUA, RATA DENGAN TEPI KIRI)

## PERINGKAT 2 (Huruf Besar Kecil, Rata dengan Tepi Kiri)
Peringkat 3 (Huruf Besar Kecil Miring, Rata dengan Tepi Kiri)
Sistematika  artikel  setara  hasil  penelitian :  judul  (diusahakan  cukup  impformatif  dan  tidak  terlalu  panjang. Judul  yang  terlalu  panjang  harus  dipecah  menjadi  judul  utama  dan  anak  judul);  nama  penulis  (tanpa  gelar akademik);  abstrak/intisari  (maksimum  250  kata  dengan  disertai  3-5  istilah  kunci  ( key  word );  pendahuluan (tanpa  subjudul)  yang  berisi  latar  belakang  dan  tujuan  atau  ruang  lingkup  tulisan;  bahasan  utama  (dibagi kedalam subjudul-subjudul); daftar rujukan (berisi pustaka yang dirujuk).
Sistematika  artikel  hasil  penelitian :  judul  (diusahakan  cukup  impformatif  dan  tidak  terlalu  panjang.  Judul yang  terlalu  panjang  harus  dipecah  menjadi  judul  utama  dan  anak  judul);  nama  penulis  (tanpa  gelar akademik);  abstrak/intisari  (maksimum  250  kata  dengan  disertai  3-5  istilah  kunci  ( key  word );  pendahuluan (tanpa  subjudul)  yang  berisi  latar  belakang,  sedikit  tinjauan  pustaka,  dan  tujuan  penelitian;  metode;  hasil; pembahasan; simpulan dan saran; daftar rujukan (berisi pustaka yang dirujuk).
Sistematika  penulisan  rujukan/daftar  pustaka :  rujukan/daftar  pustaka  ditulis  dalam  abjad  secara  alfabetis dan kronologis dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Untuk buku: nama pengarang, tahun terbit, judul, edisi, penerbit, tempat terbit. Contoh:  Hicman,  G.R.  dan  Lee,  D,S.,  2001, Managing  humanresources  in  the  public  sector:  a  shared responsibility, Harcourt College Publisher, Fort Worth.
b. Untuk  karangan  dalam  buku:  nama  pengarang,  tahun,  judul  karangan,  nama  editor:  judul  buku,  nama penerbit, tempat terbit, halaman permulaan dan akhir karangan.
Contoh: Mohanty, P.K., 1999, “Municipal decentralization and governance: autonomy, accountability and participation”,  dalam  S.N.  Jan  and  P.C.  Mathur  (eds):  Decentralization  and politics, Sage Publication, New Delhi, pp. 212-236
c. Untuk  karangan  dalam  jurnal/majalah:  nama  pengarang,  tahun,  judul  karangan,  nama  jurnal/majalah, volume/jilid, (nomor), halaman permulaan dan halaman akhir karangan.
Contoh:  Sadhana,  Kridawati,  2005,  “Implementasi  kebijakan  dinas  kesehatan  dalam  memberikan pelayanan pada masyarakat miskin”, PUBLISIA, 9 (3): 156-171.
d. Untuk  karangan  dalam  pertemuan:  nama  pengarang,  tahun,  judul  karangan,  nama  pertemuan,  waktu, tempat pertemuan.
Contoh: Utomo, Warsito, 2000, “Otonomi dan pengembangan lembaga di daerah”, makalah disampaikan
dalam  Seminar  Nasional  Profesional  Birokrasi  dan  Peningkatan  Kinerja pelayanan Publik, 29 April  2000, Jurusan Administrasi Negara, FISIPOL UGM, Yogyakarta.
Ketentuan lain :
 Pemeriksaan  dan  penyuntingan  cetak-coba  dilakukan  oleh  penyunting  dan/atau  dengan  melibatkan penulis. Artikel yang sudah dimuat dalam bentuk cetak-coba tidak dapat ditarik kembali oleh penulis.
 Penulis  yang  artikelnya  dimuat  wajib  memberi  kontribusi  biaya  cetak  sebesar  Rp.  250.000,-  (Dua  Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)*.
Program Studi Administrasi Publik FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

## UNIVERSITAS MERDEKA MALANG
Jl. Terusan Raya Dieng no. 62-64 Kota Malang 65146 Telp. 0341-568395 psw. 873, Fax. 0341-580537