Maleo Law Journal Volume 5 Issue I April 2021 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PRODUK KOSMETIK YANG MEMILIKI KANDUNGAN NON-HALAL DI INDONESIA
Rahmi Ayunda Universitas Internasional Batam Email : rahmi@uib.ac.id
Viola Zahra Ananda Kusuma Universitas Internasional Batam Email :1851029.viola@uib.edu

## ABSTRACT
Assurance  of  halal  products  becomes  very  important  when  reviewed  on  an advancement of technology and science that the management of the product uses raw materials that can occur a mixture of composition between halal and not halal either intentionally  or  unintentionally,  because  this  happens  to  every  community  in  daily needs.  Therefore,  the  guarantee  of  halal  in  every  product  must  exist  with  halal certification  and  label,  in  order  to  protect  consumers  from  non-halal  cosmetic products. Research  and  writing  this  article,  the  author  uses  legal  research  with  a normative approach by using secondary data is  a data obtained from the literature. Majelis Ulama Indonesia or abbreviated MUI is a non-governmental organization in accommodating Islamic scholars, scholars in Indonesia who have the aim to direct and guide and foster all Muslims in Indonesia
Keywords: Legal protection, cosmetic product, non-halal

## A. PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  memiliki ideologi yaitu  Pancasila,  hal  ini  lahir  atas pertarungan yang panjang antara pikiran dan hati dari pendiri bangsa dimasa lalu, oleh sebab  itu  Pancasila  ini  dipandang  menjadi  dua  sisi  yaitu  sebagai  filsafat  dan  juga sebagai dasar Negara Indonesia. Didalam hal ini dapat di  lihat dari proses di sahkan sebuah Perundang – Undangan Nomor 8 Tahun  1999  atas Perlindungan  Konsumen, dimana  dewasa  ini  para  konsumen  berada  di  posisi  yang  sangat  –  sangat  di  anggap remeh dengan para pelaku usaha, oleh sebab itu para konsumen haruslah di  lindungi
Maleo Law Journal Volume 5 Issue I April 2021 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
dari  segala  aktivitas  yang  bersifat  negatif  dari  para  pelaku  usaha.  Hal  ini  juga disampaikan serta di amanahkan oleh konstitusi Negara kita yaitu Undang – Undang 1945 tepatnya dalam Pasal 23, Pasal 27 ayat (2), serta dalam Pasal 34, maka dengan itu  sistem  perekonomian  sangat  berpedoman  dengan  etika  serta  moral  agama  yang didalamnya  mengutamakan  suatu  kehidupan  rakyat  serta  kemakmuran  rakyat  paling utama dari yang pertama. 1 Dalam penjelasan yang terkandung di dalam unsur Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) tepatnya pada Pasal 2 memuat beberapa asas yaitu berasas keadilan, kemanfaatan, kesimbangan keselamatan  serta  keamanan  konsumen  dan  juga  mendapatkan  kepastian  hukum didalamnya, akan tetapi pada dewasa ini kelima asas tersebut di bagi menjadi 3 (tiga) asas  yaitu  pastinya  sebuah  hukum  kemanfataan  dari  hukum,  dan  keseimbangan  dari hukum. 2
Pada dewasa ini pelaku usaha yang bergerak dibidang kosmetik di negara kita merupakan  pesaing  yang  tinggi  di  Indonesia,  hal  ini  dapat  secara  seksama  kita  lihat dari sebuah lembaga riset yang menyatakan bahwa Indonesia pada saat ini mencapai suatu angka lebih dari 5 miliar US dollar dengan nilai pertumbuhan rata – rata 12 % pertahunnya.  Dalam  hal  ini  dapat  kita  lihat  bahwa  Indonesia  pada  saat  ini  memiliki jumlah  penduduk  sebesar  250  juta  jiwa,  hal  ini  menjadi  unsur  para  usaha  untuk menjadikan  lahan  atau  objek  bisnis  dari  para  pelaku  usaha  khusunya  di  bidang kecantikan. Dapat di lihat juga bahwa pelaku usaha yang bergerak bidang kecantikan ini  mengalami  peningkatan  serta  perkembangan  dari  penjualannya.  Sebagai  bentuk dukungan dari pemerintah juga mengeluarkan suatu kebebasan pajak bagi impor mesin – mesin, dimana pemerintah Indonesia berharap dengan hal tersebut dapat memajukan serta mengembangkan para pelaku usaha dibidang kecantikan di indonesia. 3
1 Sismami,  D.A.  Analisis  Yuridis,  Sosiologis dan  Filosofid  UU  No.  8  Tahun 1999  tentang Perlindungan Konsumen. Diunduh di https://www.academia.edu, tanggal 6 Maret 2021. hlm. 3.
2 Suswandono, A. (2017). Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen. Modul Hukum Perlindungan Konsumen. hlm. 1.28.
3 Lavari,  H.,  &  Afrizal,  A.  (2016). Strategi  Bisnis  PT.  Unilever  Dalam Persaingan  Produk  Kosmetik  Di Indonesia Tahun 2010-2015 (Doctoral dissertation, Riau University). hlm. 5.
Maleo Law Journal Volume 5 Issue I April 2021 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Di  zaman  sekarang  khususnya  perempuan  sebuah  produk  kosmetik,  dimana kosmetik yang beredar sekarang ini merupakan suatu kebutuhan yang saat melekat oleh para  kaum  hawa  atau  perempuan  yang  menjadikan  kosmetik  ini  sebagai  kebutuhan yang sangat dasar dalam kehidupannya dikarenakan untuk menunjang penampilan dan aktivitas sehari – hari. Produk kosmetik saat ini juga beragam, mulai dari kemasannya yang  dibuat  semenarik  mungkin  agar  konsumen  tertarik  dengan  salah  satu  produk tersebut, cara mempromosikanya secara kreatif. Kategori kandungan didalam produk kosmetik  ada  yang  halal  dan  non-halal,  pada  tahun  2015  sebanyak  907  produk kosmetik  sudah  terdaftar  serta  sudah  memiliki  kehalalannya  dan  menurut  suatu kelembagaan  yang  melakukan  sebuah  kajian  mengenai  bahan  –  bahan  suatu  produk terutama  produk  kosmetik  yaitu  Majelis  Ulama  Indonesia 4 ,  jumlah  tersebut  masih sangat  sedikit  dibanding  jumlah  produk  kosmetik  yang  diproduksi  di  luar  negeri ataupun  di  dalam  negeri  yang  beredar  di  Indonesia.  Konsumen  muslim  sering  kali mendapatkan  beberapa  produk  kosmetik  yang  terdapat  label  berasal  dari  Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tetapi tidak mencantumkan label dari Majelis Ulama  Indonesia  (MUI),  hal  tersebut  sangat  merugikan  konsumen  muslim  apabila produk  tersebut  sudah  pernah  dibeli  dan  dipakai,  karena  sertifikasi  halal  itu  sangat penting untuk mengetahui jika kandungan didalam produk kosmetik tersebut aman dari segi agama.
Didalam  produk  kosmetik  yang  memiliki  kandungan  non-halal  sangat merugikan konsumen terutama konsumen yang beragama muslim, hal tersebut sangat bertentangan  dengan  Perlindungan  Konsumen  sesuai  ketentuan  Pasal  8  UUPK  yang mengatur larangan untuk perusahaan dalam memproduksi dan juga memperdagangkan barang. 5 Konsumen  wajib  teliti  dengan  barang  yang  dibelinya  dan  konsumen  juga berhak atas informasi mengenai produk yang ingin dibeli. Selain itu Undang – Undang
4 Larasati, A., Hati, S. R. H., & Safira, A. (2018). Religiusitas dan Pengetahuan Terhadap Sikap dan Intensi Konsumen Muslim untuk Membeli Produk Kosmetik Halal. Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen , 8 (2), 105-114. hlm. 106.
5 Madia, P. B. M., & Atmadja, I. B. P. (2019). Perlindungan hukum bagi  konsumen  yang  menggunakan kosmetik tanpa pencantuman tanggal kadaluarsa. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum , 7 (12), 1-15. Hlm. 9.
Maleo Law Journal Volume 5 Issue I April 2021 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Perlindungan Konsumen juga melindungi dan menjamin hak – hak setiap konsumen untuk  menindak  lanjuti  jika  ada  tindakan  pelaku  usaha  yang  sangat  merugikan konsumen.  Suatu  kegiatan  dari  Proses  Produk  Halal  atau  biasa  disebut  PPH mengartikan sebagai perbuatan atau pun proses – proses yang menuju kehalalan dari suatu produk, dimana dalam hal ini menyangkut suatu pengelolaan, penyediaan barang, pengemasan, penyimpanan, pendistribusian, penjualan serta penyajian sebuah produk.

## B. METODE PENELITIAN
Didalam disiplin ilmu hukum mengatakan serta membagi – bagi jenis penelitian menjadi 2 (dua) yaitu, penelitian secara Normatif dan Empiris. 6 Didalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian Normatif, dimana penelitian ini bertitik fokus kepada pendekatan  sekunder    yang  disebut  penelitian  dalam  bentuk  Perundang  –  Undangan dan kaidah – kaidah hukum yang berlaku serta data primer sebagai data pendukung. Dalam kaitannya dengan produk kosmetik non-halal mengacu pada Undang – Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang – Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang akan dijadikan sebagai titik pedoman. Jenis data dibagi menjadi beberapa jenis yaitu data sekunder dan juga ada data primer 7 , data sekunder ialah suatu data – data  yang  bisa  didapatkan  dari  bahan  –  bahan  maupun  sumber  yang  asalnya  dari perpustakaan serta seperti peraturan perundang – undangan, ada juga seperti berbagai macam buku – buku, artikel, dan jurnal – jurnal lainnya.

## C. PEMBAHASAN
1. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Kosmetik yang Memiliki Kandungan Non-Halal di Indonesia
Prof  Satjipto  menjelaskan  hukum  itu  hadir  didalam  masyarakat  yang bertujuan  agar  mengkoordinasikan  serta  mengintegrasikan  suatu  kepentingan
6 Ibrahim, J. (2006). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. Malang: Bayumedia Publishing , 57 . hlm. 295.
7 Amiruddin, & Hasikin, Z. (2014). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 68. hlm. 30.

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
setiap masyarakat satu dan lainnya. Dimana dalam hal tersebut dilakukan dengan cara  membatasi  serta  melindungi  suatu  kegiatan  –  kegiatan  setiap  orang. 8 Prof Satjipto  Rahardjo  juga  menjelaskan  bahwasannya  perlindungan  hukum  ialah sebagai  alat  pengayoman  terhadap  Hak  Asasi  Manusia  yang  sangat    dirugikan orang lain dan diberikan perlindungan kepada setiap warga negara yang bertujuan agar  menikmati  hak  –  hak  yang  diberikan  oleh  hukum  serta  agar  memperoleh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prof Lili Rasjidi serta Arief Sidartha menjaskan  bahwa  hukum  tersebut  dibutuhkan  serta  ditumbuhkan  oleh  manusia berdasarkan  produk  –  produk  penelitiannya  manusia  agar  menciptakan  suatu kondisi  yang  memajukan  dan  melindungi  martabat  orang  banyak  untuk memungkinkan manusia  dalam menjalankan suatu kehidupan  yang wajar  sesuai dengan  fitrahnya. 9 Menurut  pakar  hukum  Paton  menjelaskan  bahwa  dari  suatu kepentingan  ialah  sebuah  sasaran  terhadap  suatu  hak,  dimana  hak  tidak  hanya mengandung  suatu  unsur  kepentingan  maupun  perlindungan,  akan  tetapi  ada kehendaknya. 10 Sedangkan  pendapat  Hadjon  mengatakan  bahwa  perlindungan suatu hukum terhadap masyarakat ialah bersumber ataupun bertumpu pada suatu konsep  atas  perlindungan  dan  pengakuan  hak  asasi  manusiannya,  dimana didalamnya membatasi antara hak serta membatasi kewajiban bagi setiap manusia serta negara. 11
Dalam  hal  lain  perlindungan  hukum  juga  dapat  dimaknai  ialah  suatu tindakan maupun upaya  dari dalam melindungi  setiap masyarakat  dari  ancaman ataupun  perbuatan  yang  sewenang  –  wenang,  agar  terwujudnya  keadaan  yang damai  serta  tentram. 12 Makna  dari  perlindungan  konsumen  ialah  suatu  upaya
8 Rahardjo, S. (2006). Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996. Rawls, John., A Theory of Justice. hlm. 53.
9 Rasjidi, L., & Sidharta, B. A. (1994). Filsafat  Hukum Madzab dan Refleksi. PT. Remaja Rosda Karya, Bandung . hlm. 64. 10 Ibid . hlm. 54.
11 Philipus, M. H. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Bina Ilmu, Surabaya , 25 . hlm. 38. 12 Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2019). Perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan pengguna CRM  (Cash  Recycling  Machine). Jurnal  Magister  Hukum  Udayana  (Udayana  Master  Law  Journal) , 8 (3), 286- 402., hlm. 290.
Maleo Law Journal Volume 5 Issue I April 2021 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
dalam  menjamin  adanya  sebuah  pastinya  hukum  dalam  memberikan  suatu pemahaman  serta  perlindungan  terhadap  para  konsumennya  dalam  memakai produk  jasa  dan  barang  yang  beredar  di  masyarakat. 13 Dalam  penjelasan  yang terkandung di dalam unsur Undang – Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) tepatnya  Pasal  2  memuat  beberapa  asas  yaitu  berasas  keadilan,  kemanfaatan, kesimbangan  keselamatan  serta  keamanan  konsumen  dan  juga  mendapatkan kepastian hukum didalamnya, akan tetapi pada dewasa ini kelima asas tersebut di bagi menjadi 3 (tiga) asas yaitu pastinya sebuah hukum kemanfataan dari hukum, dan keseimbangan dari hukum. 14
Dalam  hal  ini  memiliki  tujuan  yaitu  suatu  kehendak  dalam  mencapai perlindungan  konsumen  dimana  memiliki  tujuan  berupa  1)  meningkatkan kemampuan;  2)  meningkatkan  kesadaran;  3)  melindungi  diri;  4)  meningkatkan kemandirian; 5) menghindari dampak negatif; 6) meningkatkan pemerdayaan para konsumen;  7)  melindungi  para  konsumen;  8)  mendapatkan  kemanfaatan;  9) mendapatkan  kepastian  hukum;  10)  mendapatkan  informasi;  11)  mendapatkan keamanan; 12) mendapatkan kenyamanan; 13) mendapatkan keselamatan. 15
Tujuan  dari  disahkan  Undang  –  Undang  Nomor  33  Tahun  2014  atas Jaminan  Produk  Halal  (UU  JPH)  agar  terjaminnya  setiap  orang  yang  memeluk agama dapat menjalankan anjuran agamanya serta dapat beribadah sebagaimana mestinya,  serta  memberikan  jaminan  serta  perlindungan  dari  produk  yang  halal serta  dapat  di  konsumsi  dan  dapat  dipakai  di  masyarakat  sebagaimana  sesuai dengan  asas  keadilan,  perlindungan  hukum,  kepastian,  transparan,  efesien efektivitas, professional, dan akuntabilitas. Bukan hanya itu hal ini bertujuan agar masyarakat merasa aman serta nyaman dalam mengkosumsi setiap produk yang di
13 Winarso,  T.,  Disemadi,  H.  S.,  &  Prananingtyas,  P.  (2020).  Protection  of  private  data  consumers  p2p lending as part of e-commerce business in indonesia. Tadulako Law Review , 5 (2), 206-221., hlm. 209.
14 Setyawan, A., & Wijaya, B. (2018). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Journal of Judicial Review , 19 (2), 46-70., hlm. 48.
15 Susanto, H. (2008). Hak-hak konsumen jika dirugikan . Visimedia. hlm. 23.

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
pakai sehari – hari dengan adanya produk halal ini. 16 Dalam hal ini juga jaminan dari suatu produk yang halal menjadi sangat penting apabila kita mengingat suatu kemajuan  dari  teknologi  serta  ilmu  pengetahuan  pada  dewasa  ini  dalam  bidang obat – obatan, pangan, serta kosmetik sangatlah berkembang pesat. Dikarenakan hal  ini  terjadi  setiap  manusia  serta  masyarakat  dalam  kebutuhan  sehari mengkonsumsi  produk  kecantikan  dalam  melaksanakan  kegiatan  sehari  –  hari. Oleh  sebab  itu  produk  halal  dalam  bidang  kecantikan  haruslah  ada,  agar melindungi para konsumen dari kecantikan tersebut.
Kehadiran  UU  JPH  di  Indonesia  untuk  menaikkan  status  para  konsumen dengan  berbagai  upaya  dimulai  dari  menumbuhkan  kesadaran,  kepedulian, pengetahuan,  dan  kemandirian  konsumen  dalam  memilih  produk  yang  akan dibelinya serta konsumen harus bisa menuntut hak – haknya sebagai konsumen jika ada  yang  dirugikan.  Tujuan  dari  dibuatnya  UU  JPH  tersebut  untuk  menciptakan suatu  tatanan  tentang  perlindungan  konsumen  yang  memiliki  unsur  kepastian hukum  dan  juga  kejelasan  akan  informasi  agar  pelaku  usaha  menyadari  bahwa penting sekali dengan adanya memberikan suatu informasi mengenai produk yang tepat atau memiliki sertifikat kehalalan dalam produksinya dan memberikan label halal  pada  kemasannya,  sehingga  bisa  menumbuhkan  sifat  yang  jujur  dan  bisa bertanggung jawab dalam berusaha agar menghasilkan suatu produk barang atau pun jasa yang bermutu demi keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan kesehatan konsumen. 17
Sertifikasi  dan  label  halal  yang  telah  dilakukan  selama  ini  baru  menguasai setengah  dari  produk  seperti  obat,  minuman,  makanan,  kosmetik,  dan  produk barang halal lainnya yang telah beredar luas di kalangan masyarakat, dikarenakan minimnya  informasi  dan  juga  peraturan  mengenai  sistem  jaminan  produk  halal
16 Halal, P. P. Y. T. B. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Produk Pangan yang Tidak Bersertifikat Halal. hlm. 6.
17 Hosanna, M. A., & Nugroho, S. A. (2018). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat Halal Pada Produk Makanan. Jurnal Hukum Adigama , 1 (1), 511-534. hlm. 6.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
hingga  kini  mengakibatkan  rendahnya  daya  saing  suatu  produk  dalam  negeri  di pasaran  domestik,  nasional,  dan  juga  internasional  yang  akan  membuat tergangunya kelancaran dalam produktivitas nasional demi meningktkan ekonomi negara. Jaminan atas sebuah produk halal menjadi sangat berguna setelah meninjau pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pengelolaan produk tersebut memanfaatkan  bahan  baku  berupa  hasil  rekayasa  ilmu  pengetahuan  yang  bisa terjadi  percampuran  komposisi  antara  halal  dan  tidak  halal  baik  karena  sengaja maupun tidak disengaja. Berbagai macam peraturan perundangan yang mempunyai kaitan  dengan  peraturan  produk  halal  belum  bisa  memberikan  kepercayaan  dan pertanggungan hukum  bagi  masyarakat  terutama  yang beragama muslim, karena itu peraturan mengenai jaminan atas sebuah produk yang halal perlu diatur secara menyeluruh yang mencangkup semua produk yang digunakan dan banyak dipakai bagi  masyarakat  luas.  Karena  berbicara  mengenai  halal  bukan  hanya  tentang bagaimana  proses  dalam  suatu  produk  yang  dapat  menjamin  kehalalan  suatu produk ini. 18
2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Non- Halal
Definisi dari tanggung jawab ialah suatu kewajiban dalam keadaan wajib menanggung  semua sesuatu apabila terjadi  suatu  kesalahan  dapat  di  tuntut,  dari segala kesalahannya yang merugikan orang lain. 19 Berdasarkan hukum tanggung jawab  ialah  suatu  akibat  dari  perbuatan  dalam  kebebasan  seseorang  tentang perbuatannya  sangat  berkaitan  dengan  moral  ataupun  etika  didalam  melakukan sesuatu. 20 Pak  Soegeng  Istanto  menjelaskan  bahwa  tanggung  jawab  ialah  suatu
18 Triasih,  D.,  Heryanti,  B.  R.,  &  Kridasaksana,  D.  (2017).  Kajian  Tentang  Perlindungan  Hukumbagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal. Jurnal Dinamika Sosial Budaya , 18 (2), 214-225. hlm.
215.
19 Indonesia, K. B. B., & Empat, E. K. (2006). Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta. Penerbit Balai Pustaka . hlm. 106.
20 Soekidjo, N. (2010). Etika dan hukum kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta , 44. hlm. 62.

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
kewajiban dalam memberikan pemulihan atas kerugian  yang didapat  oleh pihak lain serta wajiblah dalam menggantinya. 21 Ibu Titik Triwulan mengatakan bahwa haruslah memiliki  dasar  dimana hal  tersebut  menyebabkan timbulnya suatu  hak bagi  setiap  orang  dalam  menuntut  pihak  lain  dimana  orang  tersbut  haruslah memberikan pertanggung jawabannya terhadap pihak yang dirugikan. 22 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab ialah sebuah kewajiban yang  harus  bisa  menanggung  segala  sesuatunya  apabila  terjadi  hal  dan  sangat boleh di tuntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum hal tersebut ialah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah menjadi kewajibannya.
Dengan ditetapkan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 atas Jaminan Produk  Halal  (UU  JPH),  yang  berhubungan  dengan  ketentuan  Pasal  4, menjelaskan  suatu  produk  –  produk    kosmetik  yang  beredar  masuk  serta diperdagangkan di  Indonesia harus memiliki sertifikat halal. Selain pengawasan terhadap produk kosmetik yang beredar akan dilaksanakan oleh pihak Pemerintah, kewajiban  sertifikasi . halal . bagi  produksi  kosmetik  diperjual  belikan  dalam Negara  Indonesia    akan  dimulai  diberlakukan  5  tahun  terhitung  sejak  UU  JPH tersebut ditetapkan. Sehingga dengan diberlakukannya Undang – Undang tersebut, nanti  setiap  pihak  pelaku  usaha  yang  hendak  mendistribusikan  produk kosmetiknya,  wajib  bersertifikat  halal  dan  melakukan  pemasangan  label  halal untuk memberikan jaminan dan kepastian informasi mengenai kehalalan produk kosmetik tersebut  yang dijualnya kepada konsumen, khususnya konsumen umat muslim. 23
21 Istanto, S.F. (1994). Hukum Internasional. Yogyakarta: Penerbitan UAJ. hlm. 77.
22 Febrian, T. T. D. S., & Triwulan, T. (2010). Perlindungan Hukum Bagi Pasien. Jakarta, Prestasi Pustaka . hlm. 48.
23 Kurniawan, & Sutrisno, B. (2015). Pertanggungjawaban Pedagang pada Label Halal Terhadap Makanan. Jurnal Universitas Mataram, 17(1). hlm. 8.
Maleo Law Journal Volume 5 Issue I April 2021 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Kepentingan  yang  membahas  mengenai  sebuah  sertifikasi  dan  labelisasi pada produk halal digolongkan sebagai Maslahat Dharuriyyah karena sangat erat kaitannya  dengan  kegunaan  dan  keberadaannya  sangat  dibutuhkan  sebagai pemenuhan  kebutuhan  masyarakat.  Sertifikasi  dan  pelabelan  produk  kosmetik halal sebagai maslahat daruriyyah dilakukan secara berangsur angsur karena tidak mudah melakukan secara bersamaan sertifikasi dan pelabelan pada produk halal, karena  itu  diperlukan  pendeskripsian  produk  mana  yang  akan  diprioritaskan terlebih dahulu, oleh sebab itu dibutuhkan peraturan dari pemerintah lebih lanjut. Dengan diadakannya sertifikasi  dan pelabelan halal pada suatu  produk terutama produk  kosmetik  sangat  membantu  banyak  masyarakat  terutama  masyarakat muslim  untuk  memberikan  informasi  dan  memilih  produk  kosmetik  sesuai kebutuhannya  demi  memenuhi  kemaslahatan  yaitu  menjaga  dan  memelihara agama,  jiwa,  akal,  keturunan,  dan  harta  terkait  mendatangkan  kebaikan  dan manfaat  dan  tentunya  menjauhkan  dari  kemudaratan. 24 Konsumen  wajib  teliti dengan barang yang dibelinya dan konsumen juga berhak atas informasi mengenai produk yang ingin dibeli. Selain aturan mengenai jaminan mengenai suatu produk yang  halal  terdapat  juga  aturan  atas  perlindungan  untuk  konsumen  yang  juga melindungi dan menjamin hak-hak setiap konsumen untuk menindak lanjuti jika ada tindakan pelaku usaha yang sangat merugikan konsumen.
UU  JPH  juga mengatur  akibat hukum  yang akan diperoleh pihak pelaku usaha jika tidak melakukan pendaftaran sertifikat  halal, hal itu tercantum dalam Pasal  56,  dimana  sanksi  yang  akan  diperoleh  ialah  sanksi  administratif  berupa penarikan produk dari peredaran. Selain itu, terdapat sanksi pidana bagi pihak yang tidak  mempertahankan  kehalalan  produk,  yaitu  sanksi  pidana  seperti  kurungan selama  5  tahun  dan  mendapatkan  denda  sebesar  Rp.  2.0000.000.000,00  (Dua Milyar  Rupiah).  Dengan  ditetapkannya  sanksi  yang  telah  dicantumkan  dalam
24 Aziz,  M.  (2017).  Perspektif  Maqashid  Al-Syariah  dalam  penyelenggaraan  jaminan  produk  halal  di Indonesia  pasca  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  33  tahun  2014  tentang  jaminan  produk  halal. Al  Hikmah: Jurnal Studi Keislaman , 7 (2), 78-94. hlm. 84.
Maleo Law Journal Volume 5 Issue I April 2021 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
peraturan Perundang – Undangan tersebut, sepatutnya pihak produsen atau pelaku usaha  harus  mampu  meningkatkan  kesadaran  diri  dalam  kaitannya  melakukan sertifikasi  halal  ke  pihak  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  untuk  mendapatkan sertifikat halal sehingga dapat mencantumkan labelisasi halal pada kemasan suatu produk kosmetik yang dibuatnya.
Menurut  Pasal  19  ayat  (1)  dan  ayat  (5)  dan  Pasal  28  Undang  –  Undang Perlindungan  Konsumen  mengartikan  bahwa  pelaku  usaha  wajib  atas  tanggung jawab  dengan  memberikan  ganti  rugi  atas  segala  kerusakan,  kerugian,  atau kemalangan yang dihadapi konsumen akibat mengkonsumsikan barang atau pun jasa yang dihasilkan dari perdagangan”, selain pelaku usaha tidak perlu melakukan upaya  ganti  rugi  apabila  kerugiaan  tersebut  tidak  dapat  dibuktikan  dan menjelaskan  bahwa  tersebut  akibat  dari  kesalahan  dari  konsumen  itu  sendiri. Didalam  hukum  perdata  menyusun  mengenai  ganti  rugi  akibat  suatu  dari perbuatan  yang  menentang  hukum,  yaitu  berbagai  macam  tindakan  yang  telah dilakukan  dan  dibuktikan  dari  salah  satu  pihak  atau  pihak  lebih  yang  telah merugikan  pihak  lain.  Perbuatan  menentang  hukum  yang  telah  terlaksana  baik secara sengaja atau tidak sengaja tentunya akan merugikan pihak lain yang haknya sudah dilanggar, hal ini bersumber dari pasal 1365 KUHPerdata. 25
3. Peran  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  dalam  Peredaran  Produk  Kosmetik Non-Halal
Dalam  kata  halal  yang  terdapat  pada  bahasa  arab  agama  islam  yang bermakna  yaitu di  izinkan atau diperbolehkan, selain itu menurut  etimologi  kata halal yaitu bermakna segala sesuatu hal yang diperboleh serta dapat dilaksanakan secara  bebas  ataupun  tidak  bertentangan  dengan  hukum  yang  berlaku.  Kata  dan kalimat  halal  dalam  dewasa  ini  dipergunakan  untuk  produk  minuman  ataupun makanan,  kosmetik  dan  lainnya  yang  dapat  serta  diperbolehkan  di  konsumsikan
25 Akay, B. T. (2019). Sahnya Suatu Perjanjian Yang diatur Dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Lex Privatum, 7(3). hlm. 66.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
berdasarkan ajaran islam. Akan tetapi dalam makna yang luas kata halal merujuk pada  segala  sesuatu  yang  baik  dalam  aktivitas,  tingkah  laku  dan  berbagai  cara berpakaian serta selain itu juga diperbolehkan menurut ajaran islam.
Majelis Ulama Indonesia atau disingkat MUI ialah suatu lembaga swadaya masyarakat dalam mewadahi cendikiawan islam, ulama di Indonesia yang memiliki tujuan untuk mengarahkan dan membimbing serta membina seluruh umat muslim yang  ada  di  Indonesia.  Sebagai  suatu  lembaga  yang  dibentuk  oleh  MUI  yaitu Lembaga  Pengkajian  Pangan,  Obat  –  obatan,  dan  Kosmetika  Majelis  Ulama Indonesia (LPPOM  MUI), lembaga tersebut  tidaklah berjalan sendiri akan tetapi keduanya  saling  mempunyai  hubungan  yang  erat    didalam  mengeluarkan  suatu kebijakan. Di dalam sertifikat halal ialah buah hasil dari fatwa MUI berupa fatwa yang  bersifat  tertulis  yang  mengatakan  suatu  kehalalan  suatu  produk  dengan dilandasi oleh syariat islam. 26 Terbitnya sertifikat halal merupakan sebuah langkah bagi pelaku usaha serta para konsumen dimana pelaku usaha dapat menempelkan produk  halal  pada  setiap  produknya,  hal  itu  juga    memberikan  keuntungan  dari pendapatan  dari  penjualan  produknya,    hal  itu  terjadi  dikarenakan  adanya  rasa percaya  yang  timbul  dari  para  pembeli  serta  memberikan  kenyamanan  dan keamanan  dari  para  pelaku  usaha  terhadap  masyarakat  muslim  maupun  non muslim. 27
Dalam  hal  ini  juga  MUI  memiliki  tugas  sebagai  pihak  pengawas  kepada para  pelaku  usaha  yang  melakukan  kegiatan  usaha  serta  memproduksi  kosmetik yang tidak halal dinilai sangat lemah dalam pelaksanannya, dimana apabila melihat suatu produk yang memiliki halal atau tidaknya suatu produk haruslah mempunyai kemampuan  yang  khusus  dilihat  dari  berkembangnya  ilmu  –  ilmu  pengetahuan dibidang obat – obatan, kosmetik maupun pangan, hal ini dapat dilihat dari sebuah pergeseran  pemanfaatan  dan  pengelolaan  berbagai  macam  bahan  baku  terhadap
26 Nukeriana,  D.  (2018).  Implementasi  Sertifikasi  Halal  Pada  Produk  Pangan  Di  Kota  Bengkulu. Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan , 3 (2), 154-165. hlm. 155 .
27 Ferjanah, L. (2011). Sertifikasi Halal di Indonesia. Jurnal Ekonomi Syari’ah, 10(6). hlm. 6.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
kosmetik, makanan, minuman, pengobatan, serta pangan dan berbagai macam jenis produk lainnya.
Dalam hal ini lembaga Pengkajian Pangan, Obat  – obatan, dan Kosmetik atau biasanya di sebut LPPOM memiliki tugas serta wewenang yaitu :
1. Melakukan  auditor  yang  bergerak  didalam  perseroan  produk  halal  yang dimana haruslah mendapatkan persetujuan dari Majelis Ulama Indonesia atau disingkat MUI
2. Melakukan serta membuat sertifikasi Lembaga Pemeriksa Halal atau disebut sebagai LPH
3. Mengeluarkan  suatu  fatwa  kehalalan  dalam  suatu  produk,  hal  ini  haruslah terlebih dahulu didapatkan dari Majelis Ulama Indonesia atau disingkat MUI
Akan tetapi yang harus jadi perhatian dengan disahkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 atas Cipta Kerja, tiga kerjasama yang dihasilkan Majelis Ulama  Indonesia  (MUI)  dengan  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal (BPJPH)  hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  48  butir  (3)  UU  Cipta  Kerja,  yang menjelaskan sebagai berikut:
1. Penetapan produk halal diterbitkan oleh MUI dalam bentuk penetapan suatu kehalalan pada produk
2. Menetapkan kerja sama MUI dengan BPJPH dalam penetapan produk halal 28

## D. KESIMPULAN
Sertifikasi  halal  ialah  produk  dalam  sebuah  hukum  untuk  membentuk perlindungan konsumen terutama bagi konsumen muslim, dengan ditemukannya sertifikat  halal,  keuntungan  dan  dampak  positif  yang  diperoleh  oleh  konsumen ialah berbagai macam kehalalan akan suatu produk kosmetik yang akhirnya dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para konsumen jika suatu saat akan
28 Ilyas,  M.  (2018).  Sertifikasi  dan  Labelisasi  Produk  Halal  Perspektif  Maslahat. Jurnal  Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam , 4 (2), 357-376. hlm. 363.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
memakai produk tersebut. Selain itu para konsumen pastinya mendapatkan suatu kepastian  hukum  dan  juga  perlindungan  hukum,  sedangkan  untuk  produsen, dengan  adanya  sertifikasi  halal  atas  produk  mereka,  akan  sangat  meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen atas produk yang diperdagangkan sehingga citra  dan  daya  saing  perusahaan  akan  meningkat.  Sertifikasi  halal  juga  sebagai bentuk  pertanggungjawaban  produsen  terhadap  konsumen  bahwa  produk  yang diperjual belikan merupakan produk yang layak untuk dikonsumsi menurut syariat Islam
Maslahat  Dharuriyyah  juga  sangat  erat  kaitannya  dengan  produk  halal mengenai  sebuah  sertifikasi  dan  labelisasi  akan  suatu  produk  halal  yang dibutuhkan  demi  pemenuhan  kemaslahatan  masyarakat  yaitu  menjaga  dan memelihara  agama,  jiwa,  akal,  keturunan,  dan  harta  terkait  mendatangkan kebaikan dan manfaat dan tentunya menjauhkan dari kemudaratan. Selain itu juga diatur akibat dari suatu hukum seperti sanksi pidana seperti kurungan penjara dan sanksi seperti  denda  yang  akan diperoleh bagi  pelaku usaha jika tidak menuruti aturan  dengan  tidak  melakukan  pendaftaran  sebuah  sertifikat  halal  pada produknya.  Alangkah  baiknya  jika  pelaku  usaha  mendaftarkan  produknya  ke lembaga resmi untuk memperoleh kehalalan akan produknya.

## DAFTAR PUSTAKA
Akay, B. T. (2019). Sahnya Suatu Perjanjian Yang Diatur Dalam Pasal 1320 Dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lex Privatum , 7 (3).
Amiruddin,  &  Hasikin,  Z.  (2014).  Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum.  Jakarta: Rajawali Pers, 68.
Aziz,  M.  (2017).  Perspektif  Maqashid  Al-Syariah  dalam  penyelenggaraan  jaminan produk  halal  di  Indonesia  pasca  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  33  tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Al Hikmah:  Jurnal Studi Keislaman , 7 (2),
78-94.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2019). Perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan pengguna CRM (Cash Recycling Machine). Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) , 8 (3), 286-402.
Febrian, T. T. D. S., & Triwulan, T. (2010). Perlindungan Hukum Bagi Pasien. Jakarta, Prestasi Pustaka .
Ferjanah, L. (2011). Sertifikasi Halal di Indonesia. Jurnal Ekonomi Syari’ah, 10(6). Halal, P. P. Y. T. B. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Produk Pangan yang Tidak Bersertifikat Halal.
Hosanna, M. A., & Nugroho, S. A. (2018). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun  2014  Tentang  Jaminan  Produk  Halal  Terhadap  Pendaftaran  Sertifikat Halal Pada Produk Makanan. Jurnal Hukum Adigama , 1 (1), 511-534.
Ibrahim,  J.  (2006).  Teori  dan  metodologi  penelitian  hukum  normatif. Malang: Bayumedia Publishing , 57 .
Ilyas, M. (2018). Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat. Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam , 4 (2), 357-376.
Kamus Besar Bahasa Indonesia & Empat, E. K. (2006). Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta. Penerbit Balai Pustaka .
Istanto, S.F. (1994). Hukum Internasional. Yogyakarta: Penerbitan UAJ.
Kurniawan, & Sutrisno,  B. (2015). Pertanggungjawaban Pedagang pada Label Halal Terhadap Makanan. Jurnal Universitas Mataram, 17(1).
Larasati, A., Hati, S. R. H., & Safira, A. (2018). Religiusitas dan Pengetahuan Terhadap Sikap  dan  Intensi  Konsumen  Muslim  untuk  Membeli  Produk  Kosmetik Halal. Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen , 8 (2), 105-114.
Lavari,  H.,  &  Afrizal,  A.  (2016). Strategi  Bisnis  PT.  Unilever  Dalam  Persaingan Produk  Kosmetik  Di  Indonesia  Tahun  2010-2015 (Doctoral  dissertation,  Riau University).
Madia, P. B. M., & Atmadja, I. B. P. (2019). Perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan kosmetik tanpa pencantuman tanggal kadaluarsa. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum , 7 (12), 1-15.
Mukhlis, R. (2012). Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru. Jurnal Ilmu Hukum , 4 (1), 203-204.
Nukeriana,  D.  (2018).  Implementasi  Sertifikasi  Halal  Pada  Produk  Pangan  Di  Kota Bengkulu. Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan , 3 (2), 154-165.
Philipus,  M.  H.  (1987).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  Indonesia. Bina  Ilmu, Surabaya , 25 .
Rahardjo, S. (2006). Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996. Rawls, John., A Theory of Justice.
Rasjidi,  L.,  &  Sidharta,  B.  A.  (1994).  Filsafat  Hukum  Madzab  dan  Refleksi. PT. Remaja Rosda Karya, Bandung .
Setyawan,  A.,  &  Wijaya,  B.  (2018).  Perlindungan  Konsumen  dalam  Transaksi  E- Commerce Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Journal  of Judicial Review , 19 (2), 46-70.
Sismami,  D.A.  Analisis  Yuridis,  Sosiologis  dan  Filosofid  UU  No.  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen.  Diunduh  di https://www.academia.edu, tanggal 6 Maret 2021.
Soekidjo, N. (2010). Etika dan hukum kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta , 44.
Susanto, H. (2008). Hak-hak konsumen jika dirugikan . Visimedia.
Suwandono,  A.  (2017).  Ruang  Lingkup  Hukum  Perlindungan  Konsumen. Modul Hukum Perlindungan Konsumen .
Triasih, D., Heryanti, B. R., & Kridasaksana, D. (2017). Kajian Tentang Perlindungan Hukumbagi  Konsumen  Terhadap  Produk  Makanan  Bersertifikat  Halal. Jurnal Dinamika Sosial Budaya , 18 (2), 214-225.
Winarso, T., Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2020). Protection Of Private Data Consumers  P2P  Lending  As  Part  Of  E-Commerce  Business  In Indonesia. Tadulako Law Review , 5 (2), 206-221.

## Peraturan Perundang-undangan:
Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.
Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.