## Konflik  Horisontal Antar Kelompok  Korban Bencana Lumpur Lapindo
Oman Sukmana *
osukmana@ymail.com
Abstrak
Fenomena yang menjadi fokus perhatian dalam penelitian ini adalah fenomena  konflik yang terjadi    antar  kelompok  korban bencana  Lumpur  Lapindo (Lula) di  Sidoarjo. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang: (1) Bagaimana proses terbentuknya kelompok-kelompok korban bencana Lumpur Lapindo hingga terjadinya konflik antar kelompok  korban bencana Lumpur Lapindo di Sidoarjo; (2) Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya konflik horisontal antar kelompok korban bencana Lumpur Lapindo di Sidoarjo; dan (3) Bagaimana bentuk-bentuk  konflik  horisontal  antar  kelompok  korban  bencana  Lumpur  Lapindo  di Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian studi kasus, teknik analisa data  deskriptif-kualitatif, dan teknik pengumpulan data meliputi indeepth interview , Focus Group Discussion , observation , dan documentation . Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban bencana Lumpur Lapindo membentuk kelompok sebagai wadah dalam memperjuangkan hak- hak mereka. Terdapat dua kelompok utama korban bencana Lumpur Lapindo, yakni kelompok GKLL dan kelompok Pagarekorlap, namun kelompok ini mengalami friksi dan perpecahan dalam  tiga  hal  yakni  perubahan nama  kelompok,  bentuk  tuntutan proses pembayaran ganti rugi,  dan  strategi  aksi,  sehingga  menimbulkan  konflik  horisontal  antara  kelompok  korban bencana Lumpur Lapindo dalam bentuk: konflik kepentingan, konflik strategi aksi, dan konflik mekanisme tuntutan ganti rugi.
Kata kunci : Bencana, Konflik, Kelompok .

## Abstract
A phenomenon that became the focus of attention in this study is the phenomenon of conflict between groups of Lapindo mudflow disaster victims (Lula) in Sidoarjo. This study aims to assess: (1) How is the process of formation of the groups and conflict between groups Lapindo mudflow  disaster  victims  in  Sidoarjo?;  (2)  What  factors  are  causing  horizontal  conflicts between groups Lapindo mudflow disaster victims in Sidoarjo?; and (3) How the forms of horizontal conflicts between groups Lapindo mudflow disaster victims in Sidoarjo?. This study used  a  qualitative  approach,  case  study  research,  data  analysis  techniques  descriptive qualitative,  and  data  collection  techniques  include  indeepth  interviews,  focus  group discussions,  observation,  and  documentation.  The  results  showed  that  Lapindo  mudflow disaster  victims  formed  the group  as  a  forum  in  Struggle  their  rights.  There  are  two  main groups of Lapindo mudflow disaster victims,namely GKLL groups and groups Pagarekorlap, however this group experienced friction and split in three ways ie change the group name, the form  of  demands compensation payment process, and  action strategies, causing  horizontal conflicts among groups Lapindo mudflow disaster victims in the form of: a conflict of interest, conflict action strategy, and conflict redress mechanism.
Keywords : Conflicts, Disasters, Group .
* Korespondensi: Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP UMM, Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang, Tlp. (0341) 464318 Fax (0341) 460435.

## Pendahuluan
Konflik antar kelompok korban bencana Lumpur Lapindo muncul karena dipicu oleh adanya kebijakan pemerintah terkait penanganan dampak bencana Lumpur Lapindo.  Dalam  upaya  penanganan  dampak  bencana  Lumpur  Lapindo,  pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2007 tertanggal 8 April 2007 tentang Badan  Penanggulangan  Lumpur  Sidoarjo  (BPLS)  sebagai  revisi  atas    Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 13 Tahun 2006. Namun keluarnya Perpres tersebut justru telah  mendorong  munculnya  kegelisahan  dan  kekhawatiran  pada  warga  korban Lumpur Lapindo akan nasib mereka. Kekhawatiran warga korban Lumpur Lapindo terutama  terkait  substansi  status  mereka  yang  tidak  diperlakukan  sebagai  korban bencana  yang  seharusnya  mendapatkan  ganti  rugi,  akan  tetapi  menjadi  relasi  antara penjual dan pembeli dalam skema penanganan masalah sosial kemasyarakatan. Dalam pasal  15  (1)  Perpres  Nomor  14  Tahun  2007  menyatakan  bahwa:  “Dalam  rangka penanganan  masalah  sosial  kemasyarakatan  PT  LBI  membeli  tanah  dan  bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dengan pembayaran secara bertahap, sesuai dengan peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007 dengan akta jual beli bukti kepemilikan  tanah  yang  mencantumkan  luas  tanah  dan  lokasi  yang  disahkan  oleh Pemerintah”.
Respons  warga  korban  bencana  Lumpur  Lapindo  terhadap  kebijakan pemerintah  yang  dituangkan  dalam  Perpres  Nomor  14  Tahun  2007  ini  beragam, dimana ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Beragamnya respons warga korban bencana  Lumpur  Lapindo  atas  kebijakan  pemerintah  ini  termanifestasikan  dalam munculnya berbagai kelompok korban bencana Lumpur Lapindo. Diantara kelompok- kelompok ini kemudian terjadi friksi dan konflik antar kelompok.
Apabila  dicermati  sebenarnya  tuntutan  dan  keinginan  warga  korban bencana  Lumpur  Lapindo  (Lula)  sangat  sederhana,  yakni  bagaimana  agar  mereka mendapatkan  ganti  rugi  yang  layak  atas  aset  tanah  dan  bangunan  hancur  karena tergenang oleh luapan lumpur, serta direhabilitasinya kehidupan sosial mereka. Namun ketika  tuntutan  dan  keinginan  individu-individu  warga  korban  bencana  ini  dikemas menjadi  tuntutan  bersama  dalam  suatu  kelompok,  maka  persoalanya  kemudian menjadi  kompleks.  Mengacu  kepada  pandangan  Johnson  dan  Johnson  (2000:16) bahwa  kelompok  dapat  didefinisikan  sebagai  kumpulan  sejumlah  individu  yang
melakukan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Untuk mencapai tujuan bersama, maka suatu kelompok kemudian merumuskan taktik, strategi, dan cara-cara efektif  untuk  mencapai  tujuan  bersama  tersebut.  Konflik  antar  kelompok  korban bencana Lumpur Lapindo terjadi karena terdapat perbedaan dalam strategi, taktik, dan kemasan kepentingan dalam memperjuang tuntutan ganti rugi. Friksi dan konflik yang terjadi antar kelompok korban bencana Lumpur Lapindo ini justru merugikan korban bencana  Lumpur  Lapindo  sendiri  karena  memperlemah  kekuatan  dan  posisi  tawar mereka dengan pihak PT LBI dan pihak pemerintah.
Penelitian  ini  mencoba  menggambarkan  bagaimana  konflik  antar kelompok korban bencana Lumpur Lapindo terjadi. Permasalahan utama yang menjadi fokus  pertanyaan  penelitian  ini  adalah:  Mengapa  dan  bagaimana  terjadinya  konflik antar  kelompok  korban  bencana  Lumpur  Lapindo  (Lula)  di  Sidoarjo?.  Selanjutnya pertanyaan  penelitian  dielaborasi  lagi  menjadi  beberapa  sub-pertanyaaan,  sebagai berikut:  (1)Bagaimana  proses  terbentuknya  kelompok-kelompok  korban  bencana Lumpur Lapindo hingga terjadinya konflik antar kelompok  korban bencana Lumpur Lapindo di Sidoarjo?; (2) Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya konflik horisontal  antar  kelompok  korban  bencana  Lumpur  Lapindo  di  Sidoarjo?;  dan  (3) Bagaimana bentuk-bentuk konflik horisontal antar kelompok korban bencana Lumpur Lapindo di Sidoarjo?

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  paradigma  interpretif-konstruktivis ( constructivism-interpretive ).  Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan kualitatif. Jenis atau metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus ( case study ). Menurut  Denzim  dan  Guba  (Salim,  2001:89-101),  studi  kasus  ( case  study )  adalah merupakan salah satu metode dari penelitian dengan pendekatan kualitatif. Studi kasus adalah  suatu  pendekatan  untuk  mempelajari,  menerangkan,  atau  menginterpretasi suatu kasus ( case ) dalam konteksnya secara natural tanpa adanya intervensi dari pihak luar.
Setting (lokasi) penelitian ditentukan secara purposive , yakni di wilayah yang terkena  dampak  Lumpur  Sidoarjo,  yakni  di  Kecamatan  Porong,  Jabon,  dan Tanggulangin,  Kabupaten  Sidoarjo,  Jawa  Timur.  Subjek  dan  informan  penelitian
ditentukan  berdasarkan  teknik purposive  or  judgemental  sampling (Babbie,  2008:204; Neuman,  2007:142),  meliputi:  (1)  masyarakat  korban  bencana  lumpur  Lapindo;  (2) para pemimpin gerakan sosial; (3) koordinator paguyuban warga korban bencana; (4) tokoh masyarakat; (5) LSM peduli masyarakat korban Bencana; (6)  PT LBI; (7) Pihak BPLS; (8) pihak Pemerintah, khususnya desa dan Kecamatan; dan (9) pihak DPRD Kabupaten Sidoarjo, khususnya Pansus Lumpur.
Dalam  penelitian  ini,  secara  garis  besar  proses  pengumpulan  data menggunakan 4 (empat) metode pokok yang saling berkaitan dan melengkapi, yaitu: (1)  Wawancara  mendalam  ( In-deepth  Interview); (2)  Observasi (observation); (3)  Diskusi Kelompok  Terfokus (Focus  Group  Discussion ),  dan  (4)  Dokumentasi  ( Documentation) .
Teknik kebasahan data difokuskan pada criteria  kredibilitas ( credibility ) dan kepastian ( confirmability ).  Teknik  kredibilitas  ( credibility )  yang  digunakan  adalah:  perpanjangan keikutsertaan,  ketekunan  pengamatan,  triangulasi,  dan  kecukupan  referensial. Sedangkan teknik kepastian ( confirmability ) menggunakan teknik uraian rinci dan teknik audit kebenaran.
Mengingat  data  yang  dihasilkan  berupa  data  kualitatif,  maka  untuk menganalisisnya  digunakan  pendekatan  interpretif  ( interpretive  approach ).  Tahap-tahap proses  data  kualitatif  mengacu  kepada  pendapat  Babbie  (2008:421),  yakni: coding , memoing ,  dan concept  mapping .  Proses Coding, yaitu  proses  melakukan  klasifikasi  dan kategorisasi  data,  yang  meliputi: open  coding , axial  coding dan selective  coding .    Proses Memoing , yaitu proses menulis memo atau catatan untuk diri sendiri dan orang lain yang terlibat dalam kegiatan penelitian.  Proses memoing meliputi tiga jenis, yakni: Code Notes , Theoretical Notes , dan Operational Notes . Proses Concept Mapping, yaitu proses pemetaan relasi antar berbagai konsep. Pemetaan ini bisa berupa: alur, diagram, tabel, grafik, dsb.

## Hasil dan Pembahasan
1. Proses  Terbentuknya  Kelompok-Kelompok  Korban  Bencana  Lumpur Lapindo dan  Terjadinya Konflik Antar Kelompok Korban Bencana Lumpur Lapindo
Di  lokasi  pengungsian  Pasar  Baru  Porong  (PBP),  beberapa  tokoh masyarakat  yang  berasal  dari  wilayah  desa  yang  terkena  dampak  bencana  Lumpur Lapindo,  yang  juga  merupakan  korban  bencana,  karena  merasa  terpanggil  dan  atas
dasar tanggung jawab sosial kemudian tampil sebagai insiator dalam menggkoordinir warga korban bencana Lumpur Lapindo. Para tokoh masyarakat tersebut kemudian mulai melakukan konsolidasi, rapat-rapat, diskusi, dan pertemuan-pertemuan bersama dengan  warga  korban  bencana  Lumpur  Lapindo  yang  lainnya.  Dari  proses  tersebut maka  kemudian  disepakati  untuk  dibentuk  kelompok  korban  bencana  Lumpur Lapindo yang selanjutnya dijadikan basis bagi gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo dalam melawan bentuk ketidakadilan yang mereka rasakan.
Dalam proses selanjutnya, kemudian lahirlah dua kelompok utama korban bencana Lumpur Lapindo, yakni kelompok: (1) Gabungan Korban Lumpur Lapindo (GKLL);  dan  (2)  Paguyuban  Warga  Renokenongo  Korban  Lapindo  (Pagarekorlap). Proses  terbentuknya  kelompok  korban  bencana  Lumpur  Lapindo  tersebut  dapat diuraikan sebagai berikut:
Pertama;  Proses  Terbentuknya  Kelompok  Gabungan  Korban  Lumpur Lapindo  (GKLL).  Pada  sekitar  bulan  Agustus  2007,  warga  korban  bencana  lumpur Lapindo  membentuk  sebuah  kelompok  yang  menamakan  diri  Gabungan  Korban Lumpur Lapindo (GKLL). Anggota GKLL adalah para warga korban bencana lumpur Lapindo,  terutama  yang  berasal  dari  Desa  Siring,  Jatirejo,  Renokenongo, Kedungbendo,  dan  warga  Perumahan  Tanggul  Angin  Sejahtera  (Perum  TAS),  yang jumlahnya lebih dari 5.000 KK. Berdasarkan kesepatan warga korban, kemudian Djoko Suprastowo  diberikan  kepercayaan  sebagai  Koordinator  GKLL  dan  Khoirul  Huda sebagai skretaris GKLL. Untuk memperkuat jaringan kelompok, selanjutnya dibentuk pengurus GKLL di tingkat desa dan kelurahan, yang meliputi: Bambang Harpriyatno (Koordintaor  GKLL  Kelurahan  Siring),  M.  Saudo  (Koordintaor  GKLL  Desa Renokenongo),  H.  Imron  Rosadi  (Koordintaor  GKLL  Desa  Kedungbendo  I), Suparman  (Koordintaor  GKLL  Desa  Kedungbendo  II),  H.  Suprat  (Koordintaor GKLL Desa Jatierjo), M. Mufid (Koordintaor GKLL Desa Ketapang), Agus Cahyono (Koordintaor  GKLL  Desa  Kalitengah),  dan  Sutikno  (Koordintaor  GKLL  Desa Gempolsari).
Khoirul  Huda  merupakan  orang  yang  paling  dominan  dalam menggerakkan kelompok GKLL, sehingga Khoirul Huda menjadi tokoh sentral dalam kelompok  GKLL.  Menurut  penuturan  Khoirul  Huda,  dulu  sebelum  terjadinya peristiwa  semburan  lumpur  Lapindo  dia  merupakan  tokoh  Desa  Jatirejo  dan
memegang jabatan sebagai Wakil Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) desa Jatirejo.
Kedua; Proses Terbentuknya Kelompok Paguyuban Warga Renokenongo Korban  Lumpur  Lapindo    (Pagarekorlap).  Selain  kelompok  GKLL,  juga  muncul kelompok  lainnya  yang  menamakan  diri  Paguyuban  Warga  Renokenongo  Korban Lumpur  Lapindo  (Pagarekorlap).  Anggota  kelompok  Pagarekorlap  meliputi  seluruh warga  korban  bencana  lumpur  Lapindo  yang  berasal  dari  desa  Renokenongo, Kecamatan  Porong,  yang  tinggal  di  tempat  pengungsian  Pasar  Baru  Porong  (PBP), yang  jumlahnya  sekitar  766  KK.  Koordinator  kelompok Pagarekorlap  dipercayakan kepada H. Sunarto, sedangkan sekretarisnya Pitanto.
Pitanto † menjelaskan bahwa ketika warga yang menjadi korban bencana Lumpur Lapindo berada di pengungsian Pasar Baru Porong (PBP) kondisinya sangat memprihatinkan dan banyak yang resah.   Selanjutnya bersama dengan H. Sunarto, SE., Pitanto mengumpulkan beberapa warga korban Lumpur Lapindo yang ada di tempat pengungsian  Pasar  Porong  Baru  (PPB)  untuk  mendiskusikan  dan  membicarakan tentang kondisi dan nasib mereka. Warga korban bisa dikumpulkan melalui informasi dari  mulut  ke  mulut  secara  “ gethok  tular ”.  Dari  diskusi  dan  pembicaraan  informal dengan  beberapa  warga  korban  bencana  Lumpur  Lapindo  ini  kemudian  disepakati untuk  membentuk  suatu  kelompok  yang  bisa  mewakili  warga  korban  dalam memperjuangkan nasibnya. Maka, selanjutnya dibentuk sebuah kelompok yang diberi nama Paguyuban Warga Renokenongo Korban Lumpur Lapindo (Pagarekorlap).
Nama Renokenongo mengacu kepada desa asal warga korban yang berada di  tempat  pengungsian  Pasar  Baru  Porong  (PBP),  yakni  Desa  Renokenongo. Kemudian warga juga sepakat secara aklamasi untuk memilih H. Sunato, SE., untuk menjadi  Koordinator  dan  Pitanto  untuk  menjadi  Wakil  Koordintanor  kelompok Pagarekorlap.  Untuk  melengkapi  kepengurusan,  selanjutnya  H.  Sunarto,  SE.,  dan Pitanto meminta Yudo Wintoko sebagai sekretaris dan Aris Setiadi sebagai bendahara kelompok  Pagarekorlap.  Dari  uraian  diatas,  selanjutnya  secara  ringkas  dapat digambarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:
† Pitanto, laki-laki, usia 51 tahun, asal Desa Renokenongo, adalah Wakil Ketua Kelompok Pagarekontrak.
Tabel 1. Proses Terbentuknya Kelompok Korban Bencana Lumpur Lapindo No.  Nama Kelompok Proses  Terbentuknya Kelompok Tokoh  Pemimpin Kelompok 1. Gabungan Korban Bencana Lumpur Lapindo (GKLL) Dibentuk di lokasi pengungsian Pasar Porong  Baru  (PPB)  atas inisiatif tokoh masyarakat desa Jatirejo. Djoko  Suprastowo dan Khoirul Huda 2. Paguyuban Warga Renokenongo Korban Lumpur Lapindo (Pagarekorlap) Dibentuk    di  tempat pengungsian  Pasar  Baru Porong (PBP) atas inisiatif tokoh desa Renokenongo. Sunarto dan Pitanto
2. Faktor-faktor  Penyebab  Terjadinya  Konflik  Horisontal  Antar  Kelompok Korban Bencana Lumpur Lapindo:
Konflik  horisontal  antar  kelompok  korban  bencana  Lumpur  Lapindo terjadi karena adanya friksi di antara kelompok tersebut. Friksi tersebut muncul dalam tiga  hal.  Pertama, Friksi  dalam  perubahan  nama  kelompok.  Ketika  pengadilan menyatakan bahwa PT LBI dinyatakan tidak bersalah atas terjadinya semburan lumpur panas  di  Sidoarjo  maka  dinamika  gerakan  sosial  korban  bencana  Lumpur  Lapindo mengalami perubahan yang cukup signifikan. Perubahan terjadi antara lain pada nama kelompok (organisasi) gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo dan perubahan atas strategi gerakan yang dilakukan kelompok (organisasi) korban Lumpur Lapindo tersebut.
Nama GKLL yang semula merupakan singkatan dari Gabungan Korban Lumpur  Lapindo,  kemudian  berubah  manjadi  Gabungan  Korban  Luapan  Lumpur. Terdapat perubahan nama dari Lapindo menjadi Lumpur, namun nama kelompoknya masih  tetap  GKLL.  Perubahan  nama  ini  didasarkan  atas  pertimbangan  keluarnya penetapan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan bahwa PT LBI dinyatakan tidak bersalah atas terjadinya bencana semburan lumpur di Sidoarjo, dan dinyatakan bahwa fenomena semburan lumpur di Sidoarjo dikategorikan sebagai bencana alam.
Kedua,  Friksi  dalam  perubahan  bentuk  tuntutan  skema  proses pembayaran ganti rugi. Selain terjadinya perubahan singkatan nama kelompok GKLL, juga  terdapat  perubahan  tuntutan  proses  ganti  rugi  dari  skema cash  and  carry ( CnC ) menjadi cash  and  resttlement ( CnR )  yang  dilakukan  oleh  pengurus  GKLL,  dan
penggantian  nama  GKLL  menjadi  Gabungan  Korban  Luapan  Lumpur,  telah menimbulkan kekecewaan pada sebagian warga korban bencana Lumpur Lapindo yang menjadi  anggota  GKLL  karena  keputusan  tersebut  diambil  secara  sepihak  tanpa melalui  musyawarah  dan  kesepakatan  warga.  Selanjutnya,  warga  korban  lumpur Lapindo  yang  tidak  setuju  dengan  perubahan  GKLL  kemudian  mereka  mendirikan kelompok “perjuangan baru” yang menamakan diri kelompok Gepres, singkatan dari Gerakan Pendukung Perpres Nomor 14/2007. Selain Gepres, juga muncul kelompok lainnya yakni yang menamakan diri Tim-16.  Dengan demikian kelompok Geppres dan Tim  16  lahir  karena  munculnya  ketidakpuasan  dari  sebagian  warga  korban  lumpur Lapindo terhadap kebijakan GKLL yang tidak lagi mampu memperjuangkan aspirasi mereka.  Kelompok  Geppres  merupakan  kelompok  pecahan  dari  kelompok  GKLL. Pada  tanggal  24  Juni  2008,  GKLL  yang  awalnya  menuntut  skema  “ Cash  and  Carry” (CnC) menandatangani  nota  kesepahaman  dengan  PT  MLJ  untuk  menerima  skema
“ cash and resettlement” (CnR) , disaksikan oleh Bupati, Kepala BPLS dan Cak Nun selaku pembina  GKLL.  Karena  nota  kesepahaman  itulah  kemudian  banyak  warga  yang kecewa  yang  kemudian  membentuk  kelompok  Gabungan  Pendukung  Perpres (Geppres).
Geppres  dipimpin  oleh  seorang  tokoh  agama,  yakni  KH.  Abdul  Fatah, yang  merupakan  pengasuh  di  Pondok  Pesantren  At-Tahzib,  Karang  Bendo, Tanggulangin, Sidoarjo. KH. Abdul Fatah dipilih oleh warga korban lumpur Lapindo sebagai Koordinator Gepres. Selain KH. Abdul Fatah, ada juga tokoh Geppres yakni Machmudatul  Fatchiyah  yang  merupakan  mantan  Kepada  Desa  Renokenongo. Anggota Geppres, terdiri dari sebagian warga Perum TAS dan warga desa Jatiredjo, Siring,  Kedung  Bendo,  dan  Renokenongo,  Desa  Besuki,  Kedungcangkring,  dan Penjarakan,  yang  mayoritas  tidak  memiliki  sertifikat  tanah.  Bukti  kepemilikan  tanah yang mereka miliki kebanyakan adalah Letter-C atau Petok-D.
Kelompok  pecahan  lainnya  dari  GKLL  adalah  kelompok  Tim-16. Kelompok Tim-16 terdiri dari mayoritas warga Perumahan Tanggul Angin Sejahtera (Perum  TAS)  yang  semuanya  memiliki  sertifikat  tanah.Kelompok  Tim-16  muncul karena tidak setuju dengan skema “ cash and resettlement” (CnR) yang diperjuangkan oleh GKLL. Kelompok ini mengajukan tuntutan berupa relokasi. Koordinator kelompok Tim-16  adalah  bapak  Subiyanto  dan  tokoh  lainnya  adalah  bapak  Suharso.  Anggota
kelompok  Tim-16  sekitar  2.000  orang  yang  merupakan  warga  yang  tinggal  di Perumahan Tanggul Angin Sejahtera (Perumtas).
Ketiga, Friksi atas perubahan strategi aksi kelompok. Strategi kooperatif yang dilakukan GKLL menyebabkan munculnya sindiran sinis dari berbagai kelompok lainnya. Prinsip GKLL sekarang lebih banyak berdiskusi dengan pihak PT LBI dalam mencari  solusi  ketimbang  konfrontasi.  Kedekatan  GKLL  dengan  PT  LBI memunculkan  anggapan  bahwa  GKLL  sebagai  “anak  emasnya”  Bakrie.  Ketika Aburizal Bakrie (ARB) mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar, GKLL pun memberikan dukungannya. Demikian pula ketika ARB memunculkan diri sebagai Calon  Presiden  RI  2014-2019,  GKLL  pun  memberikan  dukungannya.  Sementara kelompok-kelompok  yang  lain  malah  menghujat  ARB  yang  dianggap  tidak  pantas menjadi  Ketua  Umum  Partai  Golkar  apalagi  menjadi  Presiden.  Atas  kedekatan  ini kemudian,  sekretaris  GKLL  yakni  Khoirul  Huda  mendapatkan  keuntungan  politik karena diusung oleh Partai Golkar untuk menjadi Calon Wakil Bupati Sidoarjo dalam Pilkada  Kabupaten  Sidoarjo  periode  2010-2015,  meskipun  kalah.  Pada  tahun  2012, Khoirul  Huda  juga  merapat  ke  Partai  Golkar  dan  menjadi  salah  satu  Caleg  Partai Golkar untuk Pemilu Legislatif 2014-2019.
Mengenai  dukungan  GKLL  terhadap  ARB  baik  sebagai  Ketua  Umum Partai Golkar maupun sebagai calon Presiden, Khoirul Huda memberikan alasan yang rasional bahwa itu juga sebagai bagian dari strategi perjuangan. Sebab jika ARB menjadi Ketua  Umum  Partai  Golkar  dan  menjadi  calon  Presiden  maka  masalah  lumpur Lapindo  pasti  akan  diselesaikan,  karena  terlalu  beresiko  secara  politik  jika  masalah lumpur Lapindo terkatung-katung. Menurut pandangan GKLL, kelompok-kelompok korban lumpur Lapindo yang lainya tidak memahami permasalahan yang sebenarnya, sehingga  strateginya  lebih  bersifat  emosional  dan  konfrontatif  daripada  kooperatif. Sementara  kelompok-kelompok  yang  lainnya  menganggap  pihak  GKLL  sebagai penghianat.
Berbeda  dengan  kelompok  GKLL,  strategi  perjuangan  kelompok Pagarekontrak  adalah:  negosiasi,  konsolidasi,  dan  konfrontasi.  Negosiasi  dilakukan ketika  Pagarekontrak  memperjuangkan  tuntutan  warga  korban  bencana  Lumpur Lapindo kepada pihak PT LBI, jika negosiasi tidak berhasil kemudian Pagarekontrak melakukan konsolidasi kekuatan untuk melakukan tekanan-tekanan. Apabila negosiasi
dan  konsolidasi  ini  tidak  berhasil  maka  strategi  berikutnya  adalah  dengan  cara konfrontatif. Menurut Sunarto ‡ , strategi perjuangan Pagarekontrak masih “kencang” tidak  seperti  GKLL  yang  mulai  mengendur.  Menurutnya  kelompokwarga  korban bencana Lumpur Lapindo yang lainnya yang masih dianggap “kencang” menyuarakan aspirasi warga korban adalah kelompok Gerakan Pendukung Perpres (Gepres).
Sementara  itu  kelompok-kelompok  yang  lainnya  pada  awalnya  sebagian besar menggunakan strategi konfrontatif, namun seiring dengan semakin melemahnya kekuatan  kelompok,  maka  strateginya  melunak  menjadi  akomodatif.  Misalnya, kelompok  Geppres  yang  semula  menuntut  model  penyelesaian  ganti  rugi  dengan mengacu kepada Perpres, namun kemudian melunak dan menyetujui model relokasi. Kelompok  Tim-16  yang  semula  juga  menuntut  hal  yang  sama  seperti  kelompok Geppres, namun akhirnya juga melunak dengan menyetujui model “ cash and resettlement” dan  sebagaian  menyetujui  model  relokasi  ke  KNV.  Dari  uraian  diatas,  selanjutnya secara ringkas dapat digambarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:
Tabel 2. Faktor Penyebab Konflik Antar-Kelompok Korban Bencana
Lumpur Lapindo No. Faktor Penyebab Konflik Uraian 1. Friksi dalam perubahan nama kelompok Konflik terjadi karena dipicu oleh perubahan nama kelompok. Misalnya nama kelompok Gabungan Korban Lumpur Lapindo (GKLL) berubah menjadi kelompok Gabungan
Korban Luapan Lumpur (GKLL), kemdian nama kelompok Paguyuban Warga Renokenongo Korban Lumpur Lapindo (Pagarekorlap) berubah menjadi kelompok Paguyuban Warga Renokenongo Menolak Kontran (Pagarekontrak). 2. Friksi dalam perubahan bentuk tuntutan skema proses pembayaran ganti rugi Konflik dipicu oleh adanya perubahan dan perbedaan bentuk tuntutan skema proses pembayaran ganti rugi dari bentuk Cash and
Carry , Cash dan Cicilan, dan Cash and Ressetlement . 3. Friksi atas perubahan strategi aksi kelompok Konflik dipicu oleh adanya perubahan strategi aksi dari konfrontatif menjadi kooperatif, negosiatif, dan akomodatif.
‡ Sunarto adalah Koordinator Pagarekontrak.
3. Bentuk-bentuk  Konflik  Horisontal  Antar  Kelompok  Korban  Bencana Lumpur Lapindo di Sidoarjo:
Konflik  horisontal  antar  kelompok  korban  bencana  Lumpur  Lapindo dapat dikategorikan ke dalam tiga bentuk konflik. Pertama, Konflik kepentingan  yang berbeda antara para pemimpin gerakan sosial. Pada awalnya, kepentingan (dorongan) para  pemimpin  melakukan  upaya  mengkoordinir  korban  bencana  Lumpur  Lapindo untuk  sebuah  gerakan  sosial  karena  merasa  prihatin  atas  nasib  dan  kondisi  warga korban  bencana  Lumpur  Lapindo.  Pada  awalnya  ada  kepentingan    sosial  (tanggung jawab sosial) yang mendasari tindakan pemimpin dalam mengkoordinir warga korban bencana  Lumpur  Lapindo  untuk  melakukan  gerakan  social  melawan  ketidakadilan. Dalam perkembangan selanjutnya, terdapat kepentingan-kepentingan yang menyertai para pemimpin gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo, tidak hanya sekedar kepentingan tanggung jawab sosial saja akan tetapi juga ada kepentingan politik dan ekonomi.
Sebagai  contoh,  seperti  yang  telah  disinggung  di  atas,  Khoirul  Huda sebagai  pemimpin  kelompok  GKLL  memiliki  motif  politik  dan  kekuasaan  sebagai sertaannya.  Keterlibatan  Khoirul  Huda  dalam  perjuangan  warga  korban  bencana Lumpur  Lapindo,  menyebabkan  namanya  menjadi  terkenal.  Dengan  memanfaatkan kekuatan GKLL sebagai representasi dari korban bencana Lumpur Lapindo, Khoirul Huda  kemudian  terlibat  di  dunia  politik  untuk  mendapatkan  kekuasaan.  Faktanya adalah  bahwa  Khoirul  Huda  pernah  menjadi  calon  Wakil  Bupati  Sidoarjo  untuk peridose  2010-2015  mendampingi  Bambang  Prasetyo  Widodo  sebagai  calon  Bupati Sidoarjo.  Pasangan  Cabup-Cawabup  Sidoarjo  Bambang  Prasetyo  Widodo-Khoirul Huda  (Setia  Huda)  resmi  mendaftarkan  diri  ke  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU) Daerah Sidoarjo, pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2010. Pasangan ini  diusung oleh koalisi beberapa partai, seperti Partai Demokrasi Indonesia (PDI Perjuangan), Partai Kebangkitan  Nasional Ulama  (PKNU),  Partai  Golongan  Karya  (Golkar)  dan  Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Partai Golkar merupakan partai utama yang mengusung Khoirul Huda untuk menjadi calon Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo periode 2010- 2015.
Mengapa Khoril Huda diusung oleh Partai Golkar? Pertanyaan ini menarik karena  sebagaiman  diketahui  bahwa  PT  LBI  tidak  bisa  dilepaskan  dari  sosok  ARB,
sementara ARB adalah Ketua Umum Partai Golkar. Menurut penjelasan Khoirul Huda bahwa  dirinya  diusung  oleh  Partai  Golkar  karena  sebelumnya  Partai  Golkar  yang memberinya kartu anggota yang secara resmi menjadi kader Partai Golkar. Mengapa Partai  Golkar  memberikan  kartu  anggota  partai  kepada  Khoirul  Huda?  Hal  ini nampaknya  sebagai  “relasi  balas  budi”  Partai  Golkar  kepada  Khoirul  Huda. Sebagaimana sudah dijelaskan di Bab IV bahwa ketika ARB mencalonkan diri sebagai Ketua  Umum  Partai  Golkar,  kelompok  GKLL  yang  dimotori  oleh  Khoirul  Huda menyatakan  memberikan  dukungan  sepenuhnya.  Demikian  pula  ketika  ARB menyatakan mencalonkan diri untuk menjadi calon Presiden RI untuk periode 2014- 1019  kelompok  GKLL  dan  Khoirul  Huda  menyatakan  memberikan  dukungan. Sementara  kelompok  dan  pemimpin  korban  bencana  Lumpur  Lapindo  yang  laiinya justru menentangnya.
Relasi  politik  antara  Khoirul  Huda  dan  Partai  Golkar  kemudian  terus berlanjut.  Dalam  Pemilu  Legislatif  2014  Khoirul  Huda  kemudian  menjadi  Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPRD Kabupaten Sidoarjo yang disung oleh Partai Golkar. Dalam Pileg tahun 2014 ini, akhirnya Khoirul Huda terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk periode 2014-2019. Kiprah Khoirul Huda ini, tidak terlepas dari  posisinya  sebagai  sekretaris  kelompok  GKLL.  Maka  dengan  demikian  dapat dinyatakan  bahwa  ada  motif  politik  dan  kekuasaan  yang  menyertai  Khoirul  Huda sebagai  pemimpin  gerakan  social  korban  bencana  Lumpur  Lapindo,  selain  motif awalnya yakni motif social atau motif tanggung jawab sosial.
Berbeda  dengan  pemimpin  sentral  GKLL,  kepentingan  lain  dari pemimpin kelompok Pagarekontrak lebih cenderung kepada relasi ekonomi (bisnis). Aspirasi  warga  korban  bencana  Lumpur  Lapindo  yang  tergabung  dalam  kelompok Pagarekontrak ini meminta agar tempat tinggal mereka yang baru bisa direlokasikan di satu tempat, sehingga mereka bisa berkumpul bersama sebagaimana dulu saat tinggal di  Desa  Renokenongo.  Aspirasi  warga  korban  bencana  Lumpur  Lapindo  yang tergabung dalam kelompok Pagarekontrak yang menginginkan untuk relokasi tempat tinggal  secara  bersama-sama  di  tempat  yang  baru  kemudian  direspons  oleh  para pemimpin  kelompok  Pagarekontrak.  Para  pemimpin  kelompok  Pagarekontrak kemudian  mencari  lokasi  tanah  untuk  kawasan  perumahan  dan  membangun  rumah untuk hunian korban bencana Lumpur Lapindo melalui kerjasama dengan Real Estate
Indonesia (REI) Jatim dan Bank Jatim, yang difasilitasi pihak Gubernur Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo. Selanjutnya, maka diatas tanah seluas sepuluh  hektar  dibangun  sekitar  600  unit  rumah  tipe  36  yang  kemudian  menjadi kawasan  Perumahan  Renojoyo.  Nama  Renojoyo  diambil  dari  nama  asal  desa  warga korban bencana Lumpur Lapindo yakni Desa Renokenongo. Dalam konteks ini, para pemimpin kelompok Pagarekontrak yakni Sunarto, Pitanto, Yudi Wintoko, dan Aris Setiadi  lebih  banyak  berperan  sebagai  broker  pengembang  perumahan.  Disinyalir bahwa mereka ini telah mendapatkan fee dari upayanya dalam membantu pembebasan tanah dan pembangunan kawasan perumahan di Renojoyo.
Selain itu, mobilisasi sumber dana financial dari korban bencana Lumpur Lapindo juga merupakan aspek yang potensial. Dari aspek financial, potensi dana yang bersumber dari iuran (tarikan) yang dikumpulkan (dimobilisir) dari setiap warga korban bencana Lumpur Lapindo memang cukup besar. Misalnya, jumlah berkas jual-beli asset tanah  dan  bangunan  milik  warga  korban  bencana  Lumpur  Lapindo  yang  tergabung dalam kelompok GKLL sebanyak 4000 berkas. Setiap berkas ditarik iuran (fee) sebesar Rp  500.000,-(Limaratus  Ribu  Rupiah)  yang  disetorkan  kepada  kas  bendahara kelompok  GKLL.  Dengan  demikian  dana  yang  terkumpul  di  bendahara  GKLL mencapai jumlah sekitar 2 Milyar.
Demikian pula untuk kelompok Pagarekontrak, seperti halnya kelompok GKLL,  warga  korban  bencana  Lumpur  Lapindo  yang  tergabung  dalam  kelompok Pagarekontrak  juga  ditarik  iuran  (fee)  untuk  masing-masing  berkas  antara  500  Ribu Rupiah hingga satu juta Rupiah. Jika diasumsikan ada 600 Kepala Keluarga (KK) yang menjadi anggota kelompok Pagarekontrak dimana masing-masing KK memiliki satu berkas, apabila masing-masing berkas ditarik iuran (fee) sebesar 500 Ribu Rupiah saja, maka  jumlah  dana  yang  terkumpul  di  kas  Bendahara  kelompok  Pagarekontrak mencapai sekitar 300 juta Rupiah. Dana iuran dari warga ini kemudian dikelola oleh bendahara untuk dijadikan dana perjuangan kelompok Pagarekontrak.
Dalam proses perjalanan gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo, para  pemimpin  gerakan  melihat  berbagai  peluang  yang  muncul  di  luar  konteks kepentingan  utama  gerakan  sosial.  Peluang-peluang  tersebut  bisa  berupa  peluang politik,  konomi,  sosial,  dan  sebagainya.  Berbagai  peluang  tersebut  kemudian dimanfaatkan oleh para pemimpin gerakan social korban bencana Lumpur Lapindo
untuk  tujuan-tujuan  yang  cenderung  bersifat  interes  pribadi.  Sebagian  besar  para pemimpin  kelompok  korban  bencana  Lumpur  Lapindo  memiliki  latar  belakang pengusaha  atau  wiraswasta.    Sehingga  insting  sebagai  pengusaha  dalam  melihat peluang-peluang yang muncul, terutama peluang ekonomi sangat dimungkinkan dalam proses dan dinamika perjalanan gerakan social korban bencana Lumpur Lapindo.
Kedua, Konflik strategi gerakan sosial. Pada periode awal gerakan, yakni sebelum  adanya  penetapan  pihak  pengadilan  bahwa  peristiwa  bencana  semburan Lumpur Lapindo di Sidoarjo sebagai bencana alam, strategi gerakan yang digunakan oleh  kelompok-kelompok  korban  bencana  Lumpur  Lapindo  dengan  menggunakan strategi konfrontatif. Sedangkan bentuk aksi gerakan lebih banyak menggunakan aksi pengerahan  massa  seperti  demonstrasi.  Jadi  dalam  melakukan  aksi  gerakan  sosial, kedua kelompok gerakan sosial korban Lumpur Lapindo yakni kelompok GKLL dan kelompok Pagarekorlap menggunakan strategi konfrontatif.  Ada tiga hal prinsip yang diperjuangkan  GKLL  melalui  strategi  konfrontatif,  yakni:  masalah  penentuan  dan tuntutan  ganti  rugi,  besaran  biaya  ganti  rugi  yang  harus  dibayarkan  kepada  warga korban  lumpur  Lapindo,  dan  persoalan  alat  bukti  kepemilikan  aset  warga  korban lumpur Lapindo. Strategi konfrontatif ini berhasil dengan keluarnya Perpres Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), tertanggal 28 April 2007, sebagai payung hukum.
Menurut penjelasan Pitanto, strategi perjuangan kelompok Pagarekontrak adalah:  negosiasi,  konsolidasi,  dan  konfrontasi.  Negosiasi  dilakukan  ketika Pagarekontrak  memperjuangkan  tuntutan  warga  korban  bencana  Lumpur  Lapindo kepada pihak PT LBI, jika negosiasi tidak berhasil kemudian Pagarekontrak melakukan konsolidasi  kekuatan  untuk  melakukan  tekanan-tekanan.  Apabila  negosiasi  dan konsolidasi ini tidak berhasil maka strategi berikutnya adalah dengan cara konfrontatif.
Strategi  konfrontatif  yang  dilakukan  oleh  kelompok  GKLL  dan  Pagarekorlap dikarenakan warga korban bencana Lumpur Lapindo menganggap bahwa pihak PT LBI  sebagai  pihak  yang  bertanggungjawab  atas  terjadinya  bencana  dan  pihak pemerintah lamban dalam mengambil tindakan untuk mengatasi dampak bencana.
Perubahan  strategi  aksi  kelompok  terjadi  karena  posisi  PT  LBI  yang dinyatakan  tidak  bersalah  oleh  pengadilan.  Pihak  PT  LBI,  sebagaimana  dinyatakan Aburizal Bakrie, mengaku  tidak  merasa bersalah atas terjadinya bencana semburaan
Lumpur Lapindo Sidoarjo. Meski begitu, pihaknya tetap memberikan ganti rugi dengan cara membeli tanah dan bangunan warga lantaran “titah ibundanya”. Menurut Aburizal Bakrie,  pihak  PT  LBI  sudah  dinyatakan  tidak  bersalah  oleh  pihak  MA,  dengan demikian keputusannya sudah berkekuatan hukum tetap. Hanya saja, karena “sang ibu” memerintahkan  Aburizal  Bakrie  untuk  membeli  tanah  dan  bangunan,  maka  dia mengaku mematuhinya. Aburizal Bakrie menjelaskan tanah dan bangunan milik warga itu  itu  bukan  ganti  rugi,  melainkan  melalui  proses  jual  beli  dengan  harga  Nilai  Jual Objek  Pajak  (NJOP)  yang  seharusnya  sebesar  Rp  60.000  per-meter  persegi,  tetapi dihargai oleh PT LBI sebesar Rp 1 juta.
Pertimbangan  yang  lainnya  yang  menyebabkan  terjadinya  perubahan strategi GKLL dari strategi konfrontatif ke strategi koopertif adalah berkaitan dengan fakta tentang posisi keluarga Bakrie dalam kepemilikan saham PT LBI. Saham PT LBI dimiliki oleh tiga perusahaan, yakni: Energy Mega Persada (EMP) sebesar 50%,  Medco Energy Persada sebesar 32%, dan Santos sebesar 18%. Dari saham EMP sebesar 50%, kemudian  kepemilikannya  dibagi  dua  yakni  keluarga  Bakrie  memiliki  saham  sebesar 50% dan sisanya 50% dimiliki oleh publik. Medco hanya mau melakukan pembayaran ganti  rugi  dengan  menanggung  30%  saja  dari  total  dana  ganti  rugi  jika  PT  LBI dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Namun ternyata karena pengadilan menyatakan bahwa  PT  LBI  tidak  bersalah,  maka  Medco  pun  “lari”.  Sementara  Santos  hanya mengeluarkan dana sebesar Rp 600 juta untuk kepentingan menutup rig ( snubbing units ). Maka tinggal keluarga Bakrie yang “tegap berdiri” dalam menyelesaikan pembayaran ganti  rugi,  meskipun  dinyatakan  tidak  bersalah  oleh  MA.  Sementara  di  sisi  lainnya, kepemilikan keluarga Bakrie di PT LBI juga tidak begitu signifikan.
Ketiga,  Konflik  tentang  mekanisme  pembayaran  ganti  rugi. GKLL memperjuangkan proses ganti rugi bagi warga korban lumpur Lapindo melalui skema cash and carry ( CnC ), sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2007. Skema cash and carry adalah skema pembayaran ganti rugi secara bertahap melalui pembayaran uang  muka  sebesar  20%,  dan  sisanya  sebesar  80%  dilunasi  dengan  cara  pembayarn tunai dalam kurun waktu 2 tahun. Selama 2 tahun warga korban akan diberikan uang untuk kontrak rumah sebasar Rp 5 juta, dan jatah hidup sebesar Rp 300 ribu untuk setiap  jiwa  perbulan.  Sementara  kelompok  Tim-16  menuntut  mekanisme cash  and resettlement ( CnR ). Konsep skema Cash and Resettlement ( CnR ) adalah bersifat: (1) Cash,
meliputi  pembayaran hanya untuk bangunan dihargai Rp 1,5 juta/meter, dan realisasi pembayaran  2  bulan  setelah  penandatanganan;  (2) Resettlement ,  melalui  penggantian tanah dengan perbandinagan 1:1;  Lokasi dikawasan PT Kahuripan Nirwana Village (KNV);  untuk  tanah  sawah  di  Desa  Sambibulu,  Kecamatan  Taman,  Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan kelompok Pagarekontrak menuntut mekanisme Resettlement . Dari uraian diatas, selanjutnya secara ringkas dapat digambarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:
Tabel 3. Bentuk-Bentuk Konflik Antar-Kelompok Korban Bencana Lumpur Lapindo No.  Bentuk Konflik Uraian 1. Konflik Kepentingan Adanya  bias  antar  kepentingan  politik  dan kepentingan  ekonomi  (bisnis)  pada  aktor pemimpin  kelompok  korban  bencana  Lumpur Lapindo. 2. Konflik Strategi Aksi Konflik  strategi  ditandai  oleh  terjadinya perbedaan antara strategi konfrontatif, negosiatif,  akomodatif  dan  koopeartif  diantara kelompok korban bencana Lumpur Lapindo. 3. Konflik  Mekanisme Ganti Rugi Konflik  ditandai  dengan  munculnya  berbagai bentuk tuntutan mekanisme ganti rugi diantara kelompok  korban  bencana  Lumpur  Lapindo, yakni  dalam  bentuk Cash  and  Carry , Cash dan
Cicilan, dan Cash and Ressetlement.
Konflik  yang  terjadi  antar  kelompok  korban  bencana  Lumpur  Lapindo bukan  merupakan  bentuk  konflik  vertikal  akan  tetapi  lebih  sebagai  bentuk  konflik horisontal. Bentuk konflik vertikal ditandai dengan pelibatan dua pihak atau lebih yang memiliki  posisi  dan  kekuasaan  berbeda.      Berbeda  dengan  bentuk  konflik  vertikal, dalam konflik horisontal posisi dan kekuasaan di antara kelompok-kelompok (pihak- pihak) yang berkonflik dalam keadaan yang setara. Menurut Fisher (Deutsh, Coleman,
& Marcus, 2006:178), esensi dari konflik antar kelompok ditandai oleh tiga elemen, yakni: ketidakserasian ( incompatibilities ), tingkah laku ( behaviors ), dan setimen ( sentiments ).
Oleh  karena  itu  konflik  antar  kelompok  korban  bencana  Lumpur  Lapindo  lebih diakibatkan oleh adanya ketidakserasian dalam menentukan taktik dan strategi tuntutan ganti rugi terhadap pihak PT LBI dan pihak pemerintah. Ketidakserasian taktik dan strategi tuntutan ganti rugi kemudian memunculkan perasaan sentimen dan perilaku- perilaku yang tidak bersesuaian antar kelompok korban bencana Lumpur Lapindo.
Dalam konteks bencana Lumpur Lapindo sebenarnya terjadi dua bentuk konflik,  yakni  konflik  vertikal  dan  konflik horisontal.  Konflik  vertikal  terjadi  antara kelompok-kelompok  korban  bencana  Lumpur  Lapindo  dengan  pihak  PT  LBI  dan pihak  pemerintah,  sedangkan  konflik  horisontal  terjadi  antar  kelompok-kelompok korban bencana Lumpur Lapindo itu sendiri. Para korban bencana Lumpur Lapindo seharusnya mereka bersatu untuk melakukan tuntutan ganti rugi kepada pihak PT LBI dan pihak pemerintah karena mereka merupakan korban dari  kebijakan pemerintah yang memberikan ijin eksplorasi Migas kepada pihak PT LBI. Namun justru ternyata diantara kelompok-kelompok korban bencana Lumpur Lapindo itu sendiri terpecah dan terjadi konflik.
Konflik  berasal  dari  kata confligere,  conflicium, yang  artinya  saling berbenturan, adalah semua bentuk benturan, tabrakan, ketidakserasian, pertentangan, perkelahian, oposisi dan interaksi–interaksi yang antagonistis–bertentangan (Kartono, 1983: 245). Konflik dapat juga diartikan sebagai proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan  pihak  lawan  tanpa  memperhatikan  norma  dan  nilai  yang  berlaku (Soekanto,  1993:99).    Menurut  Surbakti  (1992:  149)  konflik  memiliki  pengertian benturan, seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antara individu dan individu, kelompok dan kelompok, indivudu dan kelompok, dan antara individu atau  kelompok  dengan  pemerintah.  Pruitt  dan  Rubin  (2004:  9-10)  kemudian memberikan  sebuah  definisi  tentang  konflik,  yakni  bahwa  konflik  berarti  persepsi mengenai perbedaan kepentingan ( perceived divergence of interest ) atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan.
Dari  beberapa  definisi  tentang  konflik,  Liliweri  (2005:  250)  kemudian menyimpulkan bahwa konflik memiliki unsur sebagai berikut: (1) ada dua pihak atau lebih yang terlibat. Jadi ada interaksi antara mereka yang terlibat; (2) ada tujuan yang dijadikan sasaran konflik, dimana tujuan itulah yang menjadi sumber konflik; (3) ada perbedaan pikiran, perasaan, tindakan di antara pihak yang terlibat untuk mendapatkan atau  mencapai  tujuan  (sasaran);  dan  (4)  ada  situasi  konflik  antara  dua  pihak  yang bertentangan,  meliputi situasi antarpribadi, antarkelompok, dan antarorganisasi.
Dalam  konteks  konflik  antara  kelompok  korban  bencana  Lumpur Lapindo,  maka  dapat  dijelaskan  sebagai  berikut:  (1)  bahwa  konflik  terjadi  dengan melibatkan  berbagai  kelompok  korban  bencana  Lumpur  Lapindo,  khususnya
kelompok  GKLL  dan  Pagarekorlap  (Pagarekontrak).  Konflik  juga  melibatkan kelompok  Tim-16  dan  kelompok  Geppres;  (2)  tujuan  dari  konflik  antar  kelompok korban  bencana  Lumpur  Lapindo  adalah  terletak  pada  upaya  mereka  untuk memperoleh  ganti  rugi  atas  aset  tanah  dan  rumah  yang  hancur’  (3)  konflik  antara kelompok  korban  bencana  Lumpur  Lapindo  dipicu  oleh  adanya  perbedaan  (friksi) yakni    friksi  terkait  terjadinya  perubahan  nama  kelompok,  friksi  dalam  perubahan bentuk tuntutan skema proses pembayaran ganti rugi, dan friksi    karena  terjadinya perubahan strategi; dan (4) bahwa situasi konflik terjadi dalam konteks konflik antar kelompok.
Konflik  antar  kelompok  korban  bencana  Lumpur  Lapindo  merupakan bentuk konflik horisontal. Penjelasan tentang konflik horisontal dapat mengacu kepada perspektif teori konflik kontemporer. Perspektif teori konflik kontemporer yang bisa dijadikan dasar acuan dalam penelitian ini adalah perspektif konflik dari Dahrehdorf. Bagi Dahrendorf (Susan, 2010: 55), konflik hanya muncul melalui relasi-relasi sosial dalam sistem. Setiap individu atau kelompok yang tidak terhubung dalam sistem tidak akan mungkin terlibat dalam konflik. Lebih lanjut Dahrendorf menyatakan bahwa unit analisis  dalam  sosiologi  konflik  adalah  keterpaksaan  yang  menciptakan  organisasi- organisasi sosial bisa bersama sebagai sistem sosial.
Dahrendorf memahami relasi-relasi dalam struktur sosial ditentukan oleh kekuasaan.  Esensi  kekuasaan  yang  dimaksudkan  oleh  Dahrendorf  adalah  kekuasaan kontrol  dan  sanksi-sanksi  sehingga  memungkinkan  mereka  memiliki  kekuasaan memberi berbagai perintah dan mendapatkan apa yang mereka inginkan dari mereka yang  tidak  memiliki  kekuasaan.  Jadi  dalam  pandangan  Dahrendorf,  konflik kepentingan  menjadi  fakta  tidak  terhindarkan  dari  mereka  yang  memiliki  kekuasaan dan tidak memiliki kekuasaan.
Kekuasaan  dalam  masyarakat  modern  dan industrial  bisa  diterjemahkan sebagai  wewenang  ( authority ).    Dahrendorf  melihat  wewenang  adalah  (1)  relasi wewenang, yaitu selalu relasi-relasi antara super dan subordinasi; (2) dimana ada relasi- relasi  wewenang,  kelompok-kelompok  superdinasi  selalu  diharapkan  mengontrol perilaku  kelompok-kelompok  subordinasi  melalui  permintaan  dan  perintah  serta peringatan dan larangan; (3) berbagai harapan tertanam relatif permanen dalam posisi sosial  daripada  karakter  individual;  (4)  dengan  keberadaan  fakta  ini,  kekuasaan
superdordinat, mereka selalu melibatkan spesifikasi subjek-subjek perorangan untuk mengontrol danspesifikasi dari ruang sosial yang kontrol mungkin dilakukan; dan (5) wewenang  menjadi  hubungan  terelegitimasi,  tanpa  protes  dengan  perintah-perintah otoritatif  dapat  diberi  sanksi,  sesungguhnya  ini  merupakan  fungsi  sebenarnya  dari sistem legal untuk mendukung pemberlakuan wewenang yang memiliki legitimasi.
Menurut  Dahrendorf,  tatanan  sosial  dipelihara  oleh  proses  penciptaan hubungan-hubungan  wewenang  dalam  bermacam-macam  tipe  kelompok terkoordinasi yang ada hingga seluruh lapisan sistem sosial. Kekuasaan dan wewenang adalah  sumber  langka  yang  membuat  kelompok-kelompok  saling  bersaing  dan berkelahi. Dahrendorf menyebut teorinya ini dengan teori koersi struktur sosial (Susan, 2010: 57).

## Kesimpulan
Korban bencana Lumpur Lapindo membentuk berbagai kelompok untuk menyatukan  kekuatan  kolektif  dalam  menuntut  hak-hak  mereka  terutama  hak  ganti rugi atas aset tanah dan bangunan yang hancur tergenang lumpur. Paling tidak terdapat dua kelompok utama korban bencana Lumpur Lapindo, yakni kelompok Gabungan Korban  Lumpur Lapindo (GKLL)  dan kelompok Paguyuban Warga Renokenongo Korban  Lumpur  Lapindo  (Pagarekorlap).  Konflik  antar-kelompok  korban  bencana Lumpur  Lapindo  terjadi  karena  adanya  friksi  dalam  tiga  hal,  yakni  friksi  karena terjadinya perubahan nama kelompok, friksi dalam perubahan bentuk tuntutan skema proses  pembayaran  ganti  rugi,  dan  friksi      karena  terjadinya  perubahan  strategi. Sedangkan bentuk konflik antar-kelompok korban bencana Lumpur Lapindo terjadi dalam  bentuk:  konflik  kepentingan  antar  pemimpin  kelompok  korban  bencana Lumpur  Lapindo,  konflik  strategi  aksi  antar-kelompok  korban  bencana  Lumpur Lapindo, dan konflik tuntutan mekanisme pembayaran ganti rugi atas aset tanah dan bangunan milik korban bencana Lumpur Lapindo.
Konflik antar-kelompok korban bencana Lumpur Lapindo menyebabkan terjadinya perpecahan di antara korban bencana Lumpur Lapindo sehingga kekuatan kolektif  kelompok  menjadi  tidak  efektif  dalam  memperjuangkan  tuntutan  hak  ganti rugi kepada pihak pemerintan dan korporasi.

## Ucapan Terima Kasih
Terimakasih  disampaikan  kepada  Dekan  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik,  Universitas  Muhammadiyah  Malang,  yang  telah  membiayai  penelitian  ini melalui dana penelitian blockgrant tahun 2016.

## Daftar Rujukan
Babbie, E. (2008). The Basics of Social Research . Belmont, USA: Thomson Wadsworth.
Denzin,  N.  K..,  &  Lincoln,  Y.  S.  (2009). Handbook  of  Qualitative  Research (terj.). Yogyakarta: PustakaPelajar.
Deutsh, M., C., P. T. & Marcus, E. C. (2006). The Handbook of Conflict Resolution: Theory and Practice . San Fransisco: Jossey-Bass.
Haralambos,  M.,  &  Holborn,  M.  (1994). Sociology:  Themes  and  Perspectives .  London: Collins Eduactonal.
Johnson, D. W. & Johnson, F. P. (2000). Joining Together: Group Theory and Group Skills .
Boston: Allyn and Bacon.
Klandermans, B. & Stagenborg, S. (eds.). (2002). Methods of Social Movements Research . Minneapolis: University of Minnesota Press.
Kartini, K. (1983). Mental Hygiene (Kesehatan Mental) . Bandung: Alumni.
Liliweri,  A.  (2005). Prasangka  dan  Konflik:  Komunikasi  Lintas  Budaya  Masyarakat Multikultur. Yogyakarta: LKiS.
Maliki, Z. (2003). Narasi Agung Tiga Teori Sosial Hegemonik. Surabaya: Penerbit Lembaga Pengkajian Agama dan Masyarakat (LPAM).
Marvasti, A. B. (2004). Qualitative Research in Sociology: An Introduction . New Delhi: Sage Publications.
Neuman,  W.  L.  (2007). Basics  of  Social  Research:  Qualitative  and  Quantitative  Appoaches . Boston: Pearson Education, Inc.
Pruitt, D. G. & Rubin, J. Z. (2004). Teori Konflik Sosial . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Raho, B. (2007). Teori Sosiologi Modern . Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2004). Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern . Yogyakarta: KreasiWacana. Salim, A. (peny.). (2001). Teoridan Paradigma Penelitan Sosial: Pemikiran Norman K. Denzin & Egon Guba, dan penerapannya. Yogyakarta: Tiara Wacana.
Soekanto, S. (1986). Sosiologi Suatu Pengantar . Jakarta: Rajawali Pers.
Surbakti, R. (1992). Memahami Ilmu Politik . Jakarta: Grasindo.
Susan,  N.  (2010). Pengantar  Sosiologi  Konflik  dan  Isu-Isu  Konflik  Kontemporer .  Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Wirawan, I. B. (2012 ). Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial,
& Perilaku Sosial . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Yin, R. K. (2011). Qualitative Research from Start to Finish . New York: The Guilford Press.