Jurnal Proaksi, 8 (2), Hal 354 - 362 p-ISSN : 2089 – 127x e-ISSN : 2685 – 9750

## JURNAL PROAKSI
Journal  homepage:  h t t p s : / / e - j o u r n a l . u m c . a c . i d / i n d e x . p h p / J P K

## EFEKTIVITAS DANA DESA UNTUK BLT SEBAGAI BENTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI MASA PANDEMI COVID-19
Ainin Azhari 1 Dwi Suhartini 2* ¹Ekonomi Bisnis, UPN Veteran Jawa Timur Email: 17013010209@student.upnjatim.ac.id ²Ekonomi Bisnis, UPN Veteran Jawa Timur *Corresponding Author Email: dwisuhartini.ak@upnjatim.ac.id
Diterima : 10 Mei 2021 Direvisi : 27 Mei 2021 Dipublikasikan : 25 Agustus 2021

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  pengelolaan  dana  desa  dan efektivitasnya  dalam  mensejahterakan  masyarakat  dalam  situasi  pandemi  covid-19  di  desa  Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Bantuan Langsung Tunai yang disalurkan setiap bulan hanya digunakan  untuk  tambahan  kebutuhan  sehari-hari  sehingga  kurang  efektiv  dalam  mengembangkan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan fenomenologi digunakan untuk mengamati perilaku informan dengan  cara  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi  terkait  fenomena  yang  ada  dalam  objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana desa sudah dikelola secara baik dan maksimal sesuai  regulasi  yang  telah  ditetapkan  baik  oleh  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah. Pengelolaan  dana  desa  untuk  pandemi  covid-19  hampir  80%  sudah  disalurkan  untuk  program Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  kepada  masyarakat  yang  tidak  mampu  dan  terdampak.  Dalam penyaluran  BLT,  perangkat  desa  sudah  menjalankan  tugas  sesuai  aturan  yang  berlaku,  mulai  dari pemilihan masyarakt penerima bantuan hingga pelaporan pertanggungjawaban. Namun, masyarakat penerima  BLT  belum  bisa  memanfaatkan  dana  tersebut  dalam  pengembangan  kesejahteraannya. Untuk  itu,  pemerintah  desa  wajib  memberikan  edukasi  dan  pelatihan  berwirausaha  kepada masyarakat agar BLT lebih berdaya dan perekonomian masyarakat desa dapat meningkat.
Kata kunci: Dana Desa, Efektivitas, Kesejahteraan Masyarakat, Pandemi Covid-19.

## PENDAHULUAN
Indonesia  dengan  negara  kepulauan  yang  luas  menjadikan  Pemerintah  Pusat  melimpahkan beberapa  wewenang  kepada  Pemerintah  Daerah.  Pelimpahan  wewenang  ini  biasa  disebut  otonomi daerah.  Menurut  (Bastian,  2011)  otonomi  daerah  adalah  upaya  mengotorisasi  potensi  daerah  dalam mengelola  dan  memberdayakan  kekayaan  alam  daerah  yang  telah  dimiliki  sesuai  dengan  kebutuhan daerah tersebut. Dalam otonomi daerah disebutkan bahwa desa menjadi ujung tombak objek penting terkait  pembangunan  di  Indonesia.desa  menjadi  tolak  ukur  berhasil  tidaknya  pelaksanaan pembangunan  suatu  negara.  Konsep  Nawacita  sebagai  program  utama  pembangunan  oleh  Presiden Joko  Widodo  juga  memperkuat  pentingnya  Dana  Desa.  Dalam  konsep  Nawacita,  salah  satu  konsep utama  pembangunan  adalah  memperkuat  dan  membangun  daerah  pinggiran  melalui  desa  sebagai objek paling utama negara kesatuan. Hal ini membuat Pemerintah Pusat mengalokasikan dana khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara langsung pada Pemerintah Desa bernama Dana Desa (DD).
Berdasarkan  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, “Dana desa (DD)  merupakan dana  yang  berasal  dari  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara  yang  disalurkan  langsung  kepada
Pemerintah  Desa  melalui  rekening  daerah  yang  sudah  ditentukan  untuk  kebutuhan  pemerintah  desa terutama  bidang  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat”.  Pengalokasian  dana  desa  dihitung berdasarkan perkalian jumlah desa tiap kabupaten atau kota dan rata-rata Dana Desa setiap provinsi. Menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  Dana  Desa memiliki  tujuan  yakni  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  mengurangi  tingkat  kemiskinan, pemerataan  pembangunan  serta  memperkuat  masyarakat  desa  sebagai  subjek  utama  pembangunan negara.
Sumber  pendapatan  desa  di  kelola  melalui  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Desa  (APBDes) yang  biasanya  dilakukan  pada  akhir  tahun  oleh  Kepala  Desa  beserta  seluruh  jajarannya  dengan berpedoman  pada  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2018 tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Pengelolaan  Keuangan  Desa  adalah  kegiatan  merencanakan, mengelola,  mengatur,  melaporkan  dan  mempertanggungjawabkan  pengelolaan  seluruh  keuangan desa.
Melihat tujuan utama yang digunakan dana desa, pengelolaan keuangan sangat penting dalam mengembangkan  prioritas  utama  ini.  Peran  pemerintah  desa  menjadi  kunci  utama  seperti  apa pengelolaan dana desa ini. Selain itu, sasaran utama penggunaan Dana Desa yang terfokuskan untuk membangun  dan  memberdayakan  masyarakat  harus  diperhatikan  sehingga  tujuan  dapat  tercapai  dan kehidupan masyarakat desa dapat menjadi lebih baik.
Terlepas  dari  keunggulan  Dana  Desa  untuk  memberdayakan  dan  membangun  masyarakat desa  yang  sudah  mulai  direalisasikan  sejak  tahun  2015  hingga  saat  ini,  masih  banyak  kasus  dan beberapa masalah yang timbul akibat adanya Dana Desa ini. Implementasi dan pengelolaan dana desa masih  sedikit  terkendala  mulai  dari  proses  penyaluran,  kelembagaan,  pelaksanaan,  sasaran penggunaan  dan  kesiapan  pelaksanaan  oleh  Pemerintah  Desa.  Menurut  Koordinator  Advokasi  dan Investigasi  Forum  Indonesia  untuk  Transparansi  Anggaran  (FITRA)  Apung  Widadi  melalui  (Qodar, 2015)  mengatakan  bahwa  sudah  ada  setidaknya  12  masalah  pencairan  dana  mulai  dari  besarnya alokasi  pusat  yang  kurang  sesuai  dengan  potensi  desa,  masalah  penyaluran,  dan  adanya  dugaan penyelewengan  seperti  yang  ada  di  Jawa  Tengah.  Dalam  empat  bulan  pertama  terlaksananya  dana desa,  terdapat  sepuluh  (10)  ribu  aduan  bahwa  adanya  penyelewengan  dana  desa  yang  diterima  oleh Kementrian Desa menurut (Raharjo, 2017).
Di  akhir  tahun  2019,  dunia  diguncang  oleh  suatu  wabah  virus  yang  menyebabkan  kematian secara massal. Wabah virus ini disebut dengan virus Covid-19 atau coronavirus disease 2019 adalah virus  baru  yang  berasal  dari virus  severe  acute  respiratory  syndrome  coronavirus  2  (SARS-CoV-2). Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada kematian massal, namun juga pada kondisi sosial dan ekonomi.  Pada  ekonomi,  pandemi  ini  menyebabkan  turunnya  aktivitas  perekonomian  yang  dapat menurunkan  kesejahteraan  masyarakat.  Wabah  berdampak  pada  banyak  sektor  usaha  sehingga menyebabkan  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK)  dan  menurunnya  penyerapan  tenaga  kerja  karena banyak sektor usaha yang berhenti. Pandemi Covid-19 menekan semua elemen perekonomian, salah satunya perekonomian desa. Perpindahan penduduk desa ke kota yang dilarang oleh pemerintah agar menghentikan perluasan virus covid-19 ini menyebabkan penduduk desa yang akan mencari lapangan pekerjaan ke kota kesulitan untuk menyesuaikan diri.
Menurut  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  40/PMK.07/2020  tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  205/PMK.07/2019  tentang  Pengelolaan  Dana Desa  Pasal  32  menjelaskan  bahwa penggunaan  dana desa di  tahun  2020  karena  terdampak  pandemi covid-19  diutamakan  untuk  Bantuan  Langsung  Tunai  sebagai  bentuk  peningkatan  kesejahteraan masyarakat untuk menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi Covid-19.
Hasil penelitian terdahulu dari (Maun, 2020) menunjukkan bahwa dana desa yang sebenarnya digunakan untuk membangun dan memberdayakan masyarakat, namun tahun 2020 dialihkan menjadi dana  bantuan  tunai  yang  dinamakan  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  di  Desa  Talaitad  Kecamatan Suluun Tarera Kabupaten Minahasa Selatan. Dalam penerapannya, program ini dari sisi efektivitasnya sudah  menunjukkan  bahwa  program  yang  khusus  untuk  masyarakat  miskin  ini  dirasa  sangat memberikan  manfaat  bagi  mereka.  Efektivitas  lainnya  terkait  dengan  ketepatan  waktu  penyaluran sudah  tepat  waktu,  ketepatan  menentukan  pilihan  masyarakat  miskin  peneriman  BLT  sudah  sesuai prosedur dan mengenai adanya dugaan nepotisme dalam penetapan penerima BLT telah dibantah oleh hukum karena sudah tepat sasaran.
Hasil  penelitian  lain  di  Kabupaten  Pekalongan  dan  Kebumen  (Sofianto,  2017)  menjelaskan bahwa  adanya  dana  desa  ini  sangat  membantu    perkembangan.  Dalam  perekonomian  adanya  dana desa  menjadikan  terbukanya  aksesbilitas  dan  meningkatkan  efisiensi.  Dari  segi  sosial  menjadikan tumbuhnya  semangat  kerja  sama  dalam  pembangunan.  Sedangkan  dalam  segi  politik  semakin terbukanya  peluang  bagi  masyarakat  untuk  berpartisipasi  menciptakan  demokrasi.  Namun  dalam pengelolaan dana desa ini, tidak sedikit kendala yang dialami oleh Pemerintah Daerah terkait sumber daya  perangkat  desa.  Masyarakat  kurang  memahami  prosedur  yang  digunakan  dalam  pengelolaan dana  desa  sehingga  masih  belum  bisa  mengakomodasi  keinginan  pemerintah  desa  maupun masyarakat. Selain itu perlu adanya peningkatan dalam pendampingan pengawasan dan pelaksanaan dana  desa  dari  Kabupaten  Pekalongan  dan  Kebumen  pada  tiap  Kecamatan,  sehingga  setiap Kecamatan  bisa  memberikan  supervisi  kepada  pemerintah  desa  mulai dari  proses  perencaan  dampai pelaporan keuangan dana desa.
Pada  penelitian  lain  yang  meneliti  tentang  pengelolaan  dana  desa  untuk  pemberdayaan masyarakat  di  Desa  Tetehosi  Sorowi,  Kecamatan  Lahewa  Timur,  Kabupaten  Nias  Utara  (Hulu, Harahap, & Nasution, 2018) menjelaskan bahwa pengelolaan dana desa masih belum transparan. Hal ini terbukti dengan tidak percayanya masyarakat kepada pemerintah desa yang hanya secara vertical melaporkan  pengelolaan  dana  desa  kepada  Camat  dan  melakukan  Musrembangdes  lebih  didominasi oleh perangkat desa. Masyarakat desa kurang berpartisipasi secara aktif dalam pengelolaan dana desa, sedangkan perangkat desa lebih dominan dalam perencanaan kegiatan dan pelaksanaan program dana desa. Kegiatan pemberdayaan masyarakat secara fisik digunakan untuk membangun jalan dan limbah, sedangkan memberdayakan masyarakat non fisik digunakan untuk pelatihan resmi perangkat desa dan kegiatan  PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga).  Terdapat beberapa faktor pendukung dalam mengelola  dana  desa  di  Desa  Tetehosi  Sorowi,  Kecamatan  Lahewa  Timur,  Kabupaten  Nias  Utara adalah  dukungan  dari  kebijakan  yang  lengkap,  sosialisasi  pengelolaan  dana  desa  yang  telah  diikuti oleh perangkat desa, dan sarana prasarana yang mendukung pengelolaan dana desa. Sedangkan faktor penghambatnya  yakni  sumber  daya  dan  partisipasi  masyarakat  yang  rendah  terhadap  program  dana desa.
Pengelolaan  dana  desa  dalam  pemberdaayaan  masyarakat  di  Desa  Berbek  Kecamatan  Waru Kabupaten  Sidoarjo  diantaranya  digunakan  untuk  pelatihan  UMKM,  pengembangan  generasi  muda berorganisasi dalam pelatihan Kartar, IPNU dan IPPNU, Modal BumDes, program padat karya untuk mengentaskan  kemiskinan,  dan  program  yang  mulai  dijalankan  karena  kendala  perekonomian  yang sedang  melanda  karena  wabah  virus  Covid-19  yaitu  penggunaan  dana  desa  untuk  BLT  (Bantuan Langsung Tunai).
Pengelolaan  dana  desa  disesuaikan  pada  kekayaan  alam  dan  kebutuhan  masyarakat  yang harus  dimanfaatkan  oleh  Pemerintah  Desa  dengan  sebaik  mungkin.  Peneliti  ingin  melakukan penelitian  ini,  berangkat  dari  survey  permasalahan  dari  kondisi  objek  penelitian  beserta  kendala- kendala yang ada dalam mengelola dana desa di desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa, terdapat beberapa permasalahan antara lain :
1. Beberapa masyarakat belum bisa memahami digunakan untuk apa saja pengelolaan dana desa. Hal  ini  terbukti  dengan  partisipasi  sebagian  mayarakat  tidak  dilibatkan  dalam  kegiatan- kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Perangkat desa masih kesulitan dalam mengajak masyarakat yang memiliki usaha rumahan di satu  gang  untuk  dikembangkan  dalam  bentuk  UMKM  sehingga  dana  desa  untuk  program pelatihan UMKM masih belum digunakan secara maksimal.
3. Tidak  teraturanya  proses  pencairan  dana  desa  sehingga  perangkat  desa  kebingungan  dalam merencanakan anggaran kegiatan, sehingga terkadang kegiatan yang harus dilaksanakan pada waktu tertentu belum ada dana hingga harus hutan pada dana lain.
4. Pemanfaatan  Bantuan  Langsung  Tunai  yang  diterima  masyarakat  masih  digunakan  belum secara maximal untuk kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan penelitian dan observasi survey pendahuluan sehingga peneliti mengetahui kondisi objek  penelitian,  ditemukan  beberapa  kelemahan-kelemahan  dalam  pengalokasian  dana  desa  untuk pemberdayaan  masyarakat  terutama  keefektivan  bantuan  langsung  tunai  (BLT)  yang  diterima  oleh sebagian masyarakat. Dari latar belakang dan fenomena yang ada, peneliti ingin melakukan penelitian mengetahui  sejauh  mana  pemerintah  desa  mengelola  dana  desa  dalam  mengelola  pemberdayaan
masyarakat di masa pandemi Covid-19 karena di tahun 2020, dana desa dialihfungsikan menjadi dana untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan kepada masyarakat miskin terdampak pandemi covid-19. Jadi, fokus penelitian ini adalah pengukuran keberhasilan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam  membantu  kesejahteraan  masyarakat  yang  terdampak  pandemi  covid-19  di  Desa  Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
Topik  penelitian  ini  sangat  penting  untuk  diteliti  karena  berdasarkan  penelitian  sebelumnya yang dilakukan oleh (Maun, 2020) di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tarera Kabupaten Minahasa Selatan  menjelaskan  bahwa  program  Dana  Desa  yang  digunakan  untuk  Bantuan  Langsung  Tunai sudah digunakan sangat efektiv baik dari segi penyaluran untuk masyarakat miskin maupun ketepatan waktu penyaluran, sehingga penelitian ini penting bagi  instansi pemerintah yakni dapat memberikan masukan  dalam  upaya  meningkatkan  efektivitas,  efisiensi  dan  tepat  sasaran  program  Bantuan Langsung Tunai seperti yang telah diterapkan di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tarera Kabupaten Minahasa Selatan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yakni peneliti terlibat  langsung  dalam  proses  dan  kegiatan  dilapangan  serta  memusatkan  data  dan  perhatian  pada kejadian  hidup  yang  dialami  oleh  objek  penelitian.  Peneliti  akan  mencoba  menggunakan  sudut pandang  yang  lain  sehingga  dapat  memahami  pola  pikir  kehidupannya.  Fenomenologi  tidak  hanya memungkinkan  peneliti  untuk  melihat  objek  penelitian  hanya  dari  prespektif  partisipan  saja,  namun juga  memahami  kerangka  yang  telah  dikembangkan  setiap  orang  dan  dari  waktu  ke  waktu  hingga memiliki tanggapan sendiri terhadap peristiwa dan pengalamannya.
Sumber data primer yang diperoleh langsung dari perangkat desa serta tokoh masyarakat dan pemuda-pemuda  Karang  Taruna  yang  berpengaruh  pada  kegiatan  dan  program-program memberdayakan  masyarakat  desa  dalam  mengelola  dana  desa.  Sedangkan  sumber  data  sekunder diperoleh dari dokumentasi pelaksanaan program seperti buku-buku, artikel, surat kabar, maupun foto dokumentasi kegiatan. Data sekunder ini merupakan bukti pendukung yang memperkuat peneilitian.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  oleh  peneiti  adalah  triangulasi  yang  diawali dengan  wawancara  lalu  diperdalam  dengan  observasi  dan  dibuktikan  dengan  dokumentasi.  Jenis penelitian kualitatif menjadikan peneliti instrument utama (key instrument) sehingga terjun langsung ke lapangan guna wawancara, observasi dan dokumentasi.
Peneliti  melakukan  teknik  analisis (triangle) dengan  kegiatan  mencari  dan  menyusun  data dari  hasil  wawancara,  mencatat  kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  saat  dilapangan  serta mengumpukan bukti dokumentasi kegiatan. Teknik analisis ini mengorganisasi data dalam beberapa kategori  lalu  menjabarkannya  ke  dalam  poin-poin  penting  dan  menarik  kesimpulan  yang  tepat  dan mudah  dipahami  sehingga  dapat  dilaporkan  kepada  orang  lain  yang  membacanya.  Ada  tiga  tahapan teknik  analisis,  yaitu  reduksi  data  yang  berarti  merangkum,  memilih,  dan  memfokuskan  hal-hal penting yang  dibutuhkan oleh peneliti sesuai topik dan tema penelitian. Kedua, penyajian data yang bersifat  naratif  sesuai  dengan  hasil  dari  pengumpulan  data.  Ketiga,  penarikan  kesimpulan  yang merupakan akhir temuan penelitian. Semua hasil temuan di abstraksikan ke dalam proposisi-proposisi yang lebih kompleks.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Dasar Hukum Pengelolaan Dana Desa
Menurut  Laporan  Realisasi  Anggaran  yang  disampaikan  oleh  Bu  Rina  sebagai  Bendahara Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo  bahwa mengacu dasar-dasar hukum pengelolaan dana desa tahun 2020 untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah sebagai berikut :
a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
b. Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  sebagaimana  telah  diubah  terakhir  dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
d. Peraturan  Bupati  Kabupaten  Sidoarjo  Nomor  11  Tahun  2015  tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Desa.
e. Surat  Bupati  Sidoarjo  Tanggal  27  Maret  2020  Nomor  141/2351/438.5.8/2020  Tentang  Desa Tanggap COVID-19.
f. Surat  Sekretariat  Daerah  Pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo  Tanggal  07  April  2020  Nomor 141/2656/438.5.8/2020 Tentang Penanggulangan Dampak COVID-19 di Desa.

## Tahap-Tahap Pengelolaan Dana Desa
Pengelolaan Keuangan Desa terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 yang menjelaskan  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun 2014  tentang  Desa.  Dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  43  Tahun  2014  yang  kemudian  diubah  pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 93, pengelolaan dana desa meliputi tahap merencanakan, menganggarkan, penatausahaan, malporkan, mempertangungjawabkan serta mengawasi keuangan desa.

## Tahap Perencanaan
Tahap  perencanaan  adalah  merencanakan  pendapatan  dan  kebutuhan  kegiatan  pemerintah desa  di  tahun  anggaran  tertentu  yang  dianggarakan  dalam  APBDes  (Blogger  Desa,  2020).  Pada Pemerintah Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo melaksanakan beberapa proses dalam pengelolaan dana desa diantaranya:

## RKP (Rancangan Kerja Pemerintah)
RKP atau Rencana Pembangunan Tahunan Nasional adalah kegiatan merencanakan program- program  kerja  desa  untuk  membangun  perekonomian  makro  seperti  kebijakan  fiskal,  wilayah, kementrian, dan pendanaan yang dirancang untuk periode 1 tahun menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 4.
RKP juga dijalankan di Desa Berbek. Hal ini diungkapkan oleh Bendahara Desa Desa Berbek Bu Rina melalui kutipannya ini: “Tahap awal perencanaan dana desa adalah dengan menyusun RKP atau  Rancangan  Kerja  Pemerintah  yang  biasa  dilaksanakan  pada  sekitar  bulan  Juli-Juli.  RKP  ini disusun  oleh  saya,  Bapak  Kades,  Pak  Carik,  LPM  (Lembaga  Permusyawaratan  Desa),  BPD  (Badan Pengawas  Desa),  sama  perwakilan  Tokoh  Masyarakat.  LPM  mendapatkan  beberapa  usulan  dan masukan  dari  para  RT  dan  RW  setempat  untuk  rencana  program-program  sesuai  kebutuhan masyarakat, soalnya yang paling paham keluh kesah dan kebutuhan warga itu RT dan RW yang ada di lingkungan  masing-masing  mbak.  Kalau  Isi  Rancangan  Kerja  Pemerintah  ini  diambil  dari  visi  dan misi Pak Kades yang juga telah menyusun program-program desa selama 6 tahun kedepan.”
Rancangan  Kerja  Pemerintah  tahun  2020  yang  dirumuskan  pada  bulan  Juni  2019 menghasilkan  beberapa  program  kerja  pemerintah  seperti  perbaikan  jalan  di  banyak  titik  di  desa Berbek,  perbaikan  saluran,  rehabilitasi  rumah  warga,  dan  pembuatan  taman  desa  di  tepi  jalan  raya. Namun  ketika  tahun  2020  perekonomian  Indonesia  diguncang,  keluarlah  sejumlah  peraturan  yang memprioritaskan  dana  desa  digunakan  untuk  pembangunan  sekolah,  pembangunan  jembatan, posyandu,  upah  penyapu  jalan,  program  padat  karya,  pelatihan  sipraja  dan  laden  untuk  warga musiman, jaringan pengaman sosial, penanggulangan bencana alam  karena pada bulan Januari 2020 ada  bencana  angin  topan  sehingga  sebagian  rumah  warga  harus  diperbaiki,  dan  yang  terakhir  dan terbesar adalah untuk BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang menghabiskan dana sekitar 80% dari total keseluruhan  dana  desa.    Pelaksanaan  Rapat  RKP  ini  dilakukan  di  Balai  Desa  Berbek.  Dalam  satu tahun Pemerintah Desa Berbek diberi kesempatan perubahan anggaran satu kali setiap bulan Oktober jika ada program mendesak yang harus dijalankan.

## Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan)
Menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem Perencanaan  Pembangunan  Nasional,  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  adalah  tahap memilah  dan  mengesahkan  RKP  yang  telah  disusun  daerah  dalam  jangka  panjang  (RPJP),  jangka menengah (RPJM), dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di  tingkat  pusat  maupun  daerah.  Musrenbang  adalah  singkatan  dari  Musyawarah  Perencanaan Pembangunan  yang  merupakan  forum  antarpelaku  perangkat  desa,  BPD  dan  beberapa  tokoh masyarakat.  Kegiatan  ini  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun
2004  tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional.  Musrenbang  ini  menjadi  bahan  utama untuk pembuatan RPJP atau Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Daerah.
Setelah  dilakukan  RKP  atau  Rancangan  Kerja  Pemerintah,  proses  selanjutnya  yaitu musrembang.  Bu  Rina  menjabarkannya  melalui  kutipan  berikut  ini:  “Musrembang  disini  dilakukan sekitar  bulan  September-Oktober,  jadi  musyawarah  rencana  pembangunan  di  tahun  2020  dilakukan pada  bulan  September  2019  satu  tahun  sebelum  pelaksanaan  program.  Dalam  musrembang  sama seperti  RKP  yang  dihadiri  saya,  terus  Pak  Kades,  Pak  Carik,  BPD,  LPM,  dan  Tokoh  Masyarakat. Musrembang juga dilaksanakan di Balai Desa Berbek. Disini musrembang dirapatkan dan dipilah lagi apa saja program yang benar-benar dilaksanakan dan dibutuhkan.”

## Input Siskuides
Setelah  semua  rencana  dilakukan,  munculah  beberapa  program  kebutuhan  yang  akan dijalankan  selama  satu  tahun  kedepan.  Di  desa  Berbek  Kecamatan  Waru  Kabupaten  Sidoarjo menggunakan  aplikasi  Siskeudes  untuk  melaporkan  semua  rencana  anggaran  dan  program-program yang  diakan  disahkan  oleh  Pemerintah  Kabupaten.    Menurut  penuturan  Bu  Rina,  beliau  wajib  tepat waktu  dalam  menginput  dalam  sistem  aplikasi  ini.  Beliau  berkata  bahwa:  “Input  aplikasi  ini  harus telaten karena sering terjadi eror dan trouble karena banyak yang menggunakan.”
Semua data pada Aplikasi Siskeudes yang merupakan aplikasi untuk memudahkan perangkat desa  dalam  mengelola  pendapatan  dan  pengeluaran  keuangan  desa  yang  dikembangkan  oleh  Badan Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP)  dengan  Kementrian  Dalam  Negeri  (Kemdagri) sehingga kualitas desa dapat berkembang (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2018). Musyawarah BPD
Kegiatan musyawarah BPD adalah menerima aspirasi masyarakat untuk disalurkan pada RKP dan  mengawasi  seluruh  program  kegiatan  yang  dirancang  oleh  aparat  pemerintah  desa  bersama masyarakat  yang  telah  direncanakan  dan  dianggarkan  di  APBDes.  Anggota  BPD  diambil  dari masyarakat asli desa sehingga sudah mengetahui kebutuhan masyarakat desa.

## Tahap Penganggaran
Tahap penganggaran  atau  tahap pelaksanaan  adalah  pendapatan  dan  pengeluaran  dana  milik desa  yang  di  transfer langsung  dari  rekening  desa  pada  bank  yang  telah  ditentukan  oleh  Pemerintah Kabupaten (Blogger Desa). Mbak Rina menyampaikan proses penganggaran dengan kutipan berikut: “Disini,  proses  penganggaran  dilaksanakan  setelah  musrembang  mengesahkan  Pra  APBDes.  Dalam tahap penganggaran Pra APBDes disahkan oleh Bupati Sidoarjo lalu turunlah peraturan Bupati.”

## Tahap Penatausahaan
Tahap  penatausahaan  adalah  tahap  pencatatan  setiap  penerimaan  dan  pengeluaran  kegiatan yang  menggunakan  dana  desa  dalam  buku  kas  umum  (BKU)  dan  ditutup  setiap  akhir  bulan  yang dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan (Blogger Desa). Mbak Rina menyampaikan  proses  tata  usaha  keuangan  dengan  kutipan  berikut:  “Dalam  tahap  penatausahaan, desa  Berbek  memproses  pencairan  dana  desa  melalui  cetak  SPP  atau  Surat  Permintaan  Pembayaran dan  disahkan  oleh  Pak  Kades,  Pak  Carik,  saya,  dan  ketua  pelaksana.  Dalam  surat  permintaan pembayaran  itu  ada  dua  jenis  yaitu  SPP  defmitif  yang  berarti  dana  cair  setelah  program  dana  desa selesai  dilaksanakan,  sedangkan  SPP  panjar  yakni  dana  cair  sebelum  program  dana  desa dilaksanakan.”

## Tahap Pelaporan
Tahap  pelaporan  adalah  tahap  Kepala  Desa  dalam  penyampaian  hasil  pelaksanaan  program kegiatan desa sesuai APBDes semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Kecamatan. Mbak  Rina  menyampaikan  proses  pelaporan  dengan  kutipan  berikut:  “Di  sini  setiap  program  dana desa kan diketuai oleh ketua pelaksana yang bertanggung jawab dalam suatu kegiatan tersebut.  Nah setelah  program  dana  desa  dilaksanakan,  ketua  pelaksana  tadi  harus  membuat  Laporan Pertanggungjawaban  kegiatan  programny  dan  diserahkan  ke  saya  untuk  diinput  dalam  aplikasi siskuides sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban.”

## Tahap Pertanggungjawaban
Tahapan  pertanggungjawaban  adalah  laporan  penyelenggaraan  Pemerintah  Desa  pada  akhir tahun anggaran  yang  dilaporkan  kepada  Bupati/Walikota  dan  menginformasikan  kepada  masyarakat
melalui  media  informasi  (Blogger  Desa).  Setiap  akhir  tahun,  Bendahara  Desa  Berbek  membuat laporan  pertanggungjawaban  semua  kegiatan  program  dana  desa  yang  telah  dilaksanakan  ke  sistem aplikasi siskuides yang sudah dipantau langsung oleh tim auditor seperti inspektorat, BPK, dan KPK.

## Program Dana Desa Saat Pandemi Covid-19
Menurut penuturan Mbak Rina Bendahara Desa Berbek menjelaskan dengan kutipan sebagai berikut : “Dana desa disini itu dapat Rp. 798.076.000 tahun 2020. Setiap tahun berbeda, kadang naik, kadang  turun  juga.  jadi  harus  benar-benar  teliti  dalam  merencanakan  program-program  untuk  satu tahun kedepan. Tapi waktu di akhir tahun 2019 yang karena covid-19, akhirnya peraturan baru keluar bahwasanya hampir semua dana desa untuk BLT.” Beberapa program pengelolaan dana desa di tahun 2020 ada yang bersifat fisik dan nonfisik, namun sebagian besar pengelolaan dana desa di tahun 2020 digunakan  untuk  yang  bersifat  nonfisik  khususnya  dalam  penanggulangan  pandemi  covid-19. Beberapa contoh pengelolaan dana desa yang bersifat non fisik, mulai dari pemberian dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat kurang mampu yang sudah terdata, pembagian masker dan handsanitaizer keseluruh warga masyarakat, pembuatan tempat cuci tangan di setiap sudut desa, dan posko cek point untuk setiap orang yang akan memasuki wilayah Desa Berbek ini.
Dalam  posko  ini,  petugas  penjaga  cek  point  berasal  dari  masyarakat  desa  Berbek  sendiri, sehingga  sekaligus  bisa  melakukan  program  padat  karya  dengan  menggunakan  tenaga  kerja masyarakat sendiri dan menggajinya. Setiap posko penjagaan terdiri dari dua orang dengan total ada enam titik akses masuk Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Selama tiga bulan posko cek point suhu ini dilakukan dengan upah Rp. 80.000/orang sebagai petugas yang penjaga. Selain itu, dana  desa  di  Desa  Berbek  pada  tahun  2020  juga  digunakan  untuk  program  padat  karya  dimana masyarakat  yang  bermata  pencarian  sebagai  buruh  sandal  yang  memang  daerah  Berbek  terkenal dengan  tempat  penghasil  sandal,  dikarenakan  menurunnya  orderan  pembuatan  sandal  akhirnya masyarakat  tersebut  dimanfaatkan  dengan  program  padat  karya  membuat  dan  menjahit  masker sehingga  dapat  mengurangi  sedikit  dampak  dari  adanya  pandemi  covid-19.  Adapun  program  dana desa  yang  bersifat  fisik  di  tahun  2020  adalah  pembangunan  sekolah  Taman  Kanak-Kanak  yang awalnya  hanya  satu  lantai  menjadi  dua  lantai,  pembangunan  Jembatan  yang  sudah  mulai  rusak dimakan  usia,  kemakmuran  dan  kesejahteraan  BumDes  yang  sudah  mulai berkembang  seperti  POM mini, Percetakan dan Warkop Desa.

## Efektivitas  Bantuan  Langsung  Tunai  Untuk  Kesejahteraan  Masyarakat  di  Masa  Pandemi Covid-19
Menurut  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  40/PMK.07/2020  tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  205/PMK.07/2019  tentang  Pengelolaan  Dana Desa  dan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  50/PMK.07/2020  tentang Perubahan  Kedua  atas  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  205/PMK.07/2019  tentang  Pengelolaan Dana  Desa,  mengelola  dana  desa  difokuskan  dan  diutakan  untuk  membangun  desa  dan memberdayakan  masyarakatnya,  namun  saat  tahun  2020  dengan  keluarnya  Peraturan  Menteri Keuangan  disertai  Surat  Bupati  Sidoarjo  Tanggal  27  Maret  2020  Nomor  141/2351/438.5.8/2020 Tentang  Desa  Tanggap  Covid-19  untuk  Pemerintah  Desa  Berbek,  maka  dana  desa  sebesar  hampir 80% difokuskan untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Seperti  penjelasan  kutipan  dari  Bu  Rina  sebagai  berikut:  “Kita  itu  dapat  dana  desa  Rp. 798.076.000 mbak, yang digunakan untuk BLT itu sekitar 600 juta untuk 1.000 kepala keluarga. Jadi total  ada  80%  dana  desa  untuk  BLT  saja  mbak”  Menurut  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia  Nomor  40/PMK.07/2020  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 205/PMK.07/2019  tentang  Pengelolaan  Dana  Desa  Pasal  24A  dijelaskan  bahwa  Bantuan  Langsung Tunai (BLT) diberikan setiap bulan selama tiga bulan dengan besarnya 15% pada bulan pertama, 15% untuk  bulan  kedua,  dan  10%  untuk  bulan  ketiga  dari  jumlah  dana  desa.  Besaran  Bantuan  Langsung Tunai (BLT) ditetapkan sebesar Rp. 600.000/kepala keluarga yang dibayar pada setiap bulan selama tiga bulan mulai bulan Januari hingga Maret 2020.
Setelah  bulan  Maret  2020,  peraturan  mengalami  perubahan  karena  perpanjangan  Bantuan Langsung  Tunai  (BLT).  Melalui  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 50/PMK.07/2020  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 205/PMK.07/2019  tentang  Pengelolaan  Dana  Desa,  pengelolaan  dana  desa  juga  masih  difokuskan
pada Bantuan Langsung Tunai (BLT). Hanya saja penyalurannya berlangsung lebih lama yaitu enam bulan  mulai  bulan  April  2020  hingga  September  2020.  Besaran  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT) ditetapkan  sebesar  Rp.  600.000  pada  bulan  April  hingga  Juni  2020  dan  sebesar  Rp.  300.000  pada bulan Juli hingga September 2020.
Keberhasilan  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  dalam  membantu  kesejahteraan  masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 di Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dirasa oleh Bendahara  Desa  sudah  cukup  membantu  perekonomian  masyarakat  miskin  yang  perekonomiannya sudah  terdampak  pandemi  covid-19.  Namun  ternyata  pemanfaatan  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT) tersebut ternyata  masih  ada  yang  digunakan  tidak  sebagaimana  mestinya.  Seperti  yang  diungkapkan oleh  Bu  Rina  dalam  kutipan  berikut:  “Masyarakat  yang  dapat  BLT  itu  memang  benar  masyarakat tidak mampu yang terdampak covid-19, kesejahteraannya meningkat karna dapat BLT,  tapi uangnya dibuat  beli  baju  dan  lain-lain,  tidak  digunakan  untuk  berwirausaha  atau  mengembangkan  dana  agar mengangkat perekonomian keluarganya hingga desa.” Jadi masih banyak masyarakat yang belum bisa mengelola  dana  BLT  agar  menjadi  lebih  bermanfaat  dan  berdaya  demi  peningkatan  perekonomian masyarakat desa.

## KESIMPULAN
Dana  Desa  sudah  disalurkan  secara  baik  oleh  Pemerintah  Desa  Berbek  Kecamatan  Waru Kabupaten  Sidoarjo  kepada  masyarakat  Desa  Berbek  yang  kurang  mampu  dan  membutuhkan dikarenakan  terkena  dampak  adanya  pandemi  covid-19.  Di  masa  pandemi  seperti  ini,  penyaluran Dana  Desa  tahun  2020  yang  diprioritaskan  untuk  Bantuan  Langsung  Tunai  cukup  membantu perekonomian  masyarakat  Desa  Berbek  Kecamatan  Waru  Kabupaten  Sidoarjo.  Hanya  saja pemanfaatan dana tersebut kurang optimal karena masyarakat hanya menerima secara terus menerus, tanpa  ingin  mengembangkannya  dengan  berwirausaha,  sehingga  masyarakat  hanya  terbantu  saat adanya  dana  tersebut  dan  belum  tentu  akan  meningkat  jika  kelak  dana  tersebut  dihentikan pendistribusiannya. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang semakin hari semakin membaik meski kelak penyaluran dana desaa tidak lagi difokuskan untuk Bantuan Langsung Tunai,  peneliti  ingin  menyumbang  sebuah  saran  kepada  Pemerintah  Desa  Berbek  Kecamatan  Waru Kabupaten Sidoarjo agar memberikan sebuah edukasi dan pelatihan berwirausaha kepada masyarakat tersebut  sehingga  dana  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  yang  diterima  bisa  digunakan  dengan  lebih baik dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

## SARAN
1. Saran Praktis : Penelitian  ini  dapat  digunakan oleh  Pemerintah  Desa  Berbek  Kecamatan Waru    Kabupaten    Sidoarjo    dalam    meningkatkan    efektivitas    penggunaan    Dana    Desa yaknidengan  memberikan  penyuluhan dan  sosialisasi  dalam  memanfaatkan  dana  tersebut untuk mengembangkan  sebuah  usaha  atau  membuka  peluang  UMKM  masyarakat  yang terdampak covid-19, sehingga   bisa   dimanfaatkan   lebih   efektif   dan   maksimal   guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan desa.
2. Saran  Teoritis :  Keterbatasan  peneliti  dalam  menyusun  penelitian  ini  adalah  peneliti  hanya fokus  pada  efektivitas  pengelolaan  dana  desa  di  masa  pandemi  covid-19  tahun  2020  yang memprioritaskan  dana  desa  untuk  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT).  Diharapkan  dalam penelitian  selanjutnya  bisa  menjadi  lebih  baik  dan  berkembang  dengan  menambahkan sejumlah  cara  bagaimana  masyarakat  memanfaatkan  dana  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana Desaseperti  sosialisasi    manajemen    keuangan    dan    pengembangannya    sehingga    dana tersebut    tidak  hanya    habisdigunakan    untuk    sesaat,    namun    bisa    berkembangagar perekonomian  bisa membaikdan tidak hanya bergantung pada bantuan dari pemerintah.Selain itu  penelitian  ini  juga  bisa  digunakan  sebagai  refrensi  dan  bahan  perbandingan  untuk penelitian selanjutnya.

## REFERENSI
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2018). Buku Panduan SISKEUDES . Bastian, I. (2011). Sistem Akuntansi Sektor Publik . (Krista,Ed.) (2nd ed.). Jakarta: Salemba Empat. Blogger  Desa.  (2018).  5  Siklus  Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Retrieved  15  April  2021,  from https://risehtunong.blogspot.com/2018/05/5-siklus-pengelolaan-keuangan-desa.html
Hulu, Y., Harahap, R. H.,  & Nasution, M. A. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Politik , 10(1), 146–154.
Maun,  C.  E.  F.  (2020).  EFEKTIVITAS  BANTUAN  LANGSUNG  TUNAI  DANA  DESA  BAGI MASYARAKAT  MISKIN  TERKENA  DAMPAK  COVID-19  DI  DESA  TALAITAD KECAMATAN  SULUUN  TARERAN  KABUPATEN  MINAHASA  SELATAN. Journal Unsrat .
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2018  tentang  Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  40/PMK.07/2020  tentang  Perubahan  Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. (n.d.).
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  205/PMK.07/2019  tentang  Pengelolaan  Dana  Desa. (n.d.).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  Tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2014 Tentang Desa. (n.d.).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014. (n.d.).
Qodar,  N.  (2015).  Program  Dana  Desa  Potensial  Ditunggangi  Mafia.  Retrieved  1  April  2021,  from https://www.liputan6.com/news/read/2226204/fitra-program-dana-desa-potensial-ditunggangi- mafia
Raharjo,  E.  (2017).  Sepanjang  4  Bulan,  Ada  10  Ribu  Aduan  Dugaan  Penyelewengan  Dana  Desa. Retrieved 1 April 2021, from https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3702962/sepanjang-4- bulan-ada-10-ribu-aduan-dugaan-penyelewengan-dana-desa
Sofianto, A. (2017). Kontribusi Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di
Kebumen dan Pekalongan. Jurnal Inovasi Kebijakan , 1(1), 23–32.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional. (n.d.).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.