## Perlindungan Hak Asasi Anak dari Perkawinan Sedarah (Incest)

## Dalam Tata Hukum Indonesia
Siti Nurul Wahdatun Nafiah 1 , Reno Kuncoro 2
1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
2 Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir Email Koresponden: wahdatunnafiah97@gmail.com

## Abstrak
Perkawinan merupakan ritual atau perjanjian yang sakral dimana ditandai dengan adanya legalitas  hukum  untuk  menentukan  sahnya  dengan  ijab  dan  qabul.  Perkawinan  akan menjadi sah jika syarat dan rukun terpenuhi sesuai peraturan negara dan agamanya. Namun demikian,  masih  banyak  permasalahan  sosial  dalam  pelaksanaan  perkawinan  sedarah ( incest ) yang sudah jelas ada larangannya dalam KUHPerdata, UU Perkawinan, dan Hukum Islam. Dampak negatif dari perkawinan sedarah ( incest ) akan banyak terjadi pada anak hasil perkawinan  sedarah  ( incest )  diantaranya  adalah  hak  perwalian,  hak  pemerliharaan,  hak pendidikan dan hak warisan. Maka dari itu, penelitian ini akan meneliti bagaimana hak asasi anak incest dilindungi di Indonesia. Penelitian hukum yuridis normatif dari Undang-undang yang  akan  digunakan  dengan  metode  pengumpulan  data  kepustakaan  dengan  analisis deskriptif dan deduktif. Kesimpulan dalam penelitian ini ialah anak hasil dari perkawinan sedarah ( incest ) tetap mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia yaitu dalam Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010,  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang  Perlindungan  Anak,  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  Pasal  306,  Keputusan MUI di Fatwa No.11 Tahun 2012.
Kata kunci: Perlindungan Anak, Anak Incest , Hak Asasi.

## Pendahuluan
Perkawinan  secara  bahasa  dikenal  dengan an-nikah dan zawaj ,  dalam  majaz nikah  disebut  akad.  Akad  atau  perjanjian  sebagai  sarana  untuk  menghalalkan hubungan  antara  suami  istri  ( Ja’far,  2021 ).  Perkawinan  menurut  agama  ialah “ Mitsaqan Ghalizhan ” yang berarti perjanji an yang sangat kokoh dan luhur, ditandai adanya legalitas hukum untuk menentukan keabsahan perkawinan dengan ijab dan qabul supaya tercapai keluarga yang sakinah , mawaddah , warohmah (Irfan dkk., 2021). Maka nilai kesakralan perkawinan harus tetap dijaga dan dipelihara secara utuh agar tidak  ada  kekurangan  yang  merusak  kesucian  perkawinan  tersebut  (Alawi  dkk., 2022). Demikian pula pengertian perkawinan yang dimaksudkan adalah pengikatan antara  seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan  sebagai  suami  istri  untuk membangun  kehidupan  rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal  sesuai  dengan perintah  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Status  perkawinan  yang  sah  dapat  dilakukan
melalui  ketentuan  hukum,  peraturan  agama  masing-masing.  (Undang-Undang Perkawinan)
Dari adanya perkawinan telah menjalankan salah satu misi dari syari’at Islam yaitu hifdzu nasl yang berarti terpeliharanya keturunan manusia sebagai pemegang amanah sebagai khalifah di bumi (Husamuddin & Liana, 2021). Keturunan atau anak merupakan  suatu  amanah  dan  sekaligus  anugerah  dari  Tuhan  Yang  Maha  Esa, sebagai  kehormatan,  harkat  dan  martabat  manusia  pada  umumnya  (Undang- Undang Perlindungan Anak). Anak sebagai amanah di sini dijelaskan bahwa sebagai orang  tua  harus  menerima  amanat  tersebut  dengan  sebaik-baiknya  dengan memberikan pemeliharaan yang baik seperti memberikan jaminan masa depan yang baik dengan mendidik, mencerdaskan serta menentukan nasabnya jika asal-usulnya tidak jelas.(Rohinah, 2014) Dalam surah at-Tahrim ayat 6, Allah menjelaskan bahwa:
ُساذنلا اَهُدْوُقذو اًر َنَ ْ ُكُْيِلْهَاَو ْ ُكُ َسُفْنَا اْوُق اْوُنَماا َنْيِ ذلَّا اَ هيَُّ ايٰ
ْ ُهُ َرَمَا اَم  َ اٰللّا  َن ْو ُصْعَي  ذلَّ ٌداَد ِش  ٌظ َلَِغ ٌةَك ِٕ ىٰۤالَم اَ ْيَْلَع ُةَراَجِحْلاَو
َن ْو ُرَمْؤُي اَم  َن ْوُلَعْفَيَو
.
Artinya: “Wahai  orang -orang  yang  beriman! Peliharalah  dirimu  dan  anggota  keluargamu dari  siksa  api  neraka,  yang  bahan  bakarnya  terdiri  dari  manusia  dan  batu,  penjaganya malaikat-malaikat kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan ”.
Namun problematika dan tantangan mengenai hukum perkawinan dan status anak  saat  ini  semakin  kompleks  dan  berat  seiring  dengan  cepatnya  dinamika perubahan sosial dan ada beberapa aturan perundangan yang bervariasi (N. Lestari, 2018).  Pada  kenyataannya  masih  banyak  ditemukan  perkawinan  yang  tidak memenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan di masyarakat, sehingga berakibat tidak  sahnya  perkawinan  tersebut  (Jamaluddin,  2016).  Apabila  suatu  perkawinan tidak  sah,  maka  akan  banyak  akibat  hukum  yang  timbul  terhadap  perkawinan tersebut  juga  pada  keturunan  yang  akan  dilahirkan,  seperti  hak,  tanggung  jawab, anak  dan  harta  perkawinan  antara  suami  dan  istri  (Faizal,  2016).  Pada  prinsipnya, perkawinan  dilakukan  sederhana  dan  sekali  seumur  hidup  oleh  seorang  pasangan suami  istri  namun  pada  kenyataannya  ada  beberapa  keadaan  tertentu  yang mengharuskan  terpisahnya  pasangan  suami  istri  dalam  perkawinan  perkawinan, yaitu  jika  hubungan  suami  istri  tetap  berlanjut  maka  akan  menyebabkan kemudharatan dalam perkawinan tersebut (Efendi, 2019). Pasal 22 Nomor 1 Undang- undang  tahun  1974  juga  menjelaskan  bahwa  suatu  perkawinan  dapat  putus  atas dasar fasakh dan suatu perkawinan dapat dinyatakan batal apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat akad nikah (Undang-Undang Perkawinan).
Salah satu kasus perkawinan tidak sah, yang melanggar syarat sah perkawinan dan  undang-undang  dikarenakan  adanya fasakh atau  ada  pembatalan  perkawinan demi  hukum  yaitu  perkawinan  sedarah  atau incest (perkawinan  yang  para  pihak masih ada hubungan darah atau kekerabatan, hubungan semenda dan sepersusuan)
(Maharani, 2018). Adapun alasan faskh di sini, apabila pasangan suami istri yang telah menjalani ijab kabul, akan tetapi dikemudian hari diketahui  bahwa pasangan  suami istri  tersebut  masih  terikat  hubungan  saudara  sesusuan,  maka  pada  saat  itu  status perkawinan  mereka  dinyatakan  batal,  meskipun  dalam  perkawinan  mereka  sudah dikaruniai seorang anak dan dianggap sebagai anak sah. Hampir semua masyarakat dan  semua  agama  tidak  menghendaki  adanya  perkawinan  sedarah  ini  (Khafizoh, 2017). Permasalahan yang timbul dalam perkawinan sedarah atau incest salah satunya timbul  setelah  perkawinan  kedua  orang  tuannya,  antara  lain  persoalan  status  anak, kedudukan, hak asuh serta nafkah anak tersebut (Polutu dkk., 2022).
Beberapa  penelitian  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  anak Incest telah dilakukan oleh Muh. Jufri Ahmad, dari penelitiannya mengemukakan bahwa status anak  yang  lahir  dari  perkawinan  sedarah  atau incest, baik  sah  maupun  tidak  sah adalah ilegal menurut hukum positif dan dapat mempunyai hubungan keperdataan dengan  ayah  biologis  apabila  bisa  dibuktikan  dengan  teknologi  (Ahmad  &  Nabil, 2022).  Elridsa  Nur  Azizah  dari  penelitiannya  ditemukan  bahwa  anak incest mendapatkan  kedudukan  hukum  keperdataan  dengan  ibu  dan  ayah  biologisnya. Akan  tetapi  kedudukan  anak incest dalam  hukum  Islam  tidak  mendapatkan  nasab dan perwalian dari ayah biologi (Elridsa Nur Azizah & Amrullah Hayatudin, 2022). Kemudian  R.A  Siti  Sarah  Saddak  dari  penelitiannya  ditemukan  bahwa  anak  yang lahir dari  hasil pemerkosaan incest adalah anak  sumbang,  anak  luar kawin dimana didalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  anak  hasil  pemerkosaan incest hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarganya (Saddak, 2019).
Dalam  penelitian  ini  perlu  penulis  tekankan  bahwa  tujuan  pembahasan  ini bukan  untuk  melindungi  atau  membela  perbuatan  tercela  orang-orang  yang menyebabkan  lahirnya  anak incest ,  melainkan  untuk  menekankan  pada perlindungan  hak  asasi  anak,  dimana  masih  terdapat  anak  yang  status  hukumnya dinilai belum jelas.

## Metode Penelitian
Bagian  ini  berisi  beberapa  sub  judul  yang  terdiri  dari  metode  penelitian  dan pembahasan atau diskusi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu  penelitian  kepustakaan  dengan  menggunakan  bahan  hukum  primer  yang bersumber  dari  KUHPerdata,  Undang-Undang,  Kompilasi  Hukum  Islam.  Sedangkan bahan hukum sekunder berupa penelitian literatur, jurnal, dan internet. Menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan dengan analisis deskriptif dan deduktif.

## Pembahasan/hasil

## A. Keabsahan Perkawinan Incest di Indonesia
Di  Indonesia  telah  disahkan  dan  diberlakukan  Undang-undang  Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Secara normatif perkawinan adalah sebuah perjanjian seorang laki-laki  dengan  wanita  yang  memiliki  tujuan  untuk  saling  memberikan  kasih
sayang  dan  menciptakan  rasa  aman  dalam  rumah  tangga  berdasarkan  Ketentuan Tuhan  yang  Maha  Esa  (Nita,  2021).  Oleh  karena  itu,  suatu  perkawinan  dapat dianggap sah apabila dilaksanakan berdasarkan kepercayaan atau ketentuan agama masing-masing (Alfi Maghfiroh, 2022).
Pasal  2  Undang-Undang  Perkawinan  menjelaskan  tentang  syarat-syarat sahnya  suatu  perkawinan  apabila  dilakukan  secara  agama  maupun  hukum  dan apabila  syarat-syarat  itu  tidak  dipenuhi,  maka  perkawinan  itu  dianggap  batal (Faishol,  2020).  Di  Indonesia  peraturan  perkawinan  telah  diatur  di  dalam  Undang- undang,  akan  tetapi  tetap  dikembalikan  dalam  aturan  hukum  agama,  mengingat negara  Indonesia  mempunyai  dasar  nilai  dalam  pancasila  yaitu  nilai  sila  pertama tentang Nilai Ketuhanan. Setelah dilakukan upacara atau ritual perkawinan menurut adat, hukum agama atau kepercayaan yang dianut, kemudian barulah perkawinan tersebut  dicatatkan  ke  kantor  pencatatan  sipil  atau  Kantor  Urusan  Agama  (KUA) untuk  memperoleh  status  hukum  perkawinan  yang  sah  dan  jelas  menurut  hukum negara. Dari sinilah diketahui bahwa perlunya pencatatan perkawinan dilaksanakan agar mendapat perlindungan dan kepastian hukum jika terjadi permasalahan dalam perkawinan di kemudian hari (Nazah & Husnia, 2018)..
Adanya  perkawinan  yang  tidak  sah  disebabkan  karena  tidak  terpenuhinya syarat-syarat  atau  pasangan  tersebut  melakukan  pelanggaran  yang  menyebabkan batalnya  perkawinan  tersebut.  Pasal  8  Undang-Undang  tentang  perkawinan memperjelas  adanya  larangan  hukum  terhadap  perkawinan  yaitu  pasangan  yang masih  mempunyai  hubungan  darah  (Hermanto,  2017).  Peraturan  yang  sama  juga dijelaskan  dalam  Pasal  39  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  yang  menjelaskan  bahwa apabila seorang laki-laki dan seorang wanita masih mempunyai hubungan pertalian darah, maka dilarang melangsungkan perkawinan (Nastangin, 2020).
Incest atau perkawinan sedarah adalah hubungan cinta seksual antar anggota keluarga  (Pradikta  &  Muhammad,  2020).  Menurut  pasal  8  Undang-Undang  Tahun 1974, tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan sedarah atau incest adalah perkawinan  yang  dilarang  dengan  alasan  di  atara  pasangan  suami  istri  tersebut masih  ada  tali  keluarga  garis  keturunan  ke atas,  ke  bawah,  maupun  menyamping. Dasar  hukum  perkawinan  sedarah  atau incest diatur  dalam  pasal  8  yang  berbunyi larang dua orang yang melangsungkan perkawinan, yaitu (Putri Afifah dkk., 2021):
1. Memiliki hubungan darah garis keturunan ke bawah atau ke atas;
2. Memiliki hubungan darah garis keturunan menyamping, seperti saudara dari orang tua atau saudara neneknya;
3. Memiliki hubungan semenda, seperti mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri.
4. Memiliki hubungan persusuan, seperti orang tua susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan.
Di Indonesia, perkawinan sedarah atau incest dilarang oleh negara dan agama dan  dianggap  tidak  sah  perkawinan  tersebut  (Abror  dkk.,  2020).  Oleh  karena  itu, status  anak  hasil  perkawinan  sedarah  atau incest dianggap tidak  sah  (Fatma  dkk., 2023).  Apabila  perkawinan incest atau  sedarah  ini  berlangsung  baik  disengaja maupun  tidak  disengaja  tetap  dianggap  sebagai  perkawinan  yang  tidak  sah,  maka tetap  dianggap  batal  karena  melanggar  peraturan  perundang-undangan  yang berkaitan dengan ketentuan Undang-undang tahun 1974 tentang perkawinan (Hasbi Umar, Husin Bafadhal, 2022)

## B. Perlindungan Hak Anak Incest di Indonesia
1. Fenomena Perkawinan Incest di Indonesia
Peraturan  yang  melarang  perkawinan incest atau  sedarah  di  Indonesia  telah tertulis secara tegas. Sehingga perkawinan sedarah atau incest dianggap batal demi hukum.  Oleh  karena  itu,  anak-anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan  tersebut dianggap tidak sah karena putusnya perkawinan orang tuanya (Eka Benanti Polutu, Mutia  Cherawaty  Thalib,  2023).  Selain  berdampak  negatif  pada  hak  pemenuhan anak  keturunan,  perkawinan  ini  juga  mempunyai  dampak  buruk  terhadap kesehatan,  seperti  anak  yang  lahir  dari  perkawinan  tersebut  mengidap  penyakit genetik langka seperti albinisme, fibrosis sistik, hemofilia dan lain-lain (Djawas dkk., 2022).  Pengaruh  relatif  lainnya  adalah  cacat  lahir  seperti  asimetri  wajah,  bibir sumbing, kerdil tubuh (Katyusha, 2023). Namun fenomena perkawinan sedarah ini masih ada terjadi di Indonesia. Salah satunya terjadi di Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun,  Kepulauan  Riau,  yang  melakukan  perkawinan incest atau  sedarah  dan sudah  dikaruniai  dua  orang  anak  dari  perkawinan  terlarang  tersebut.  Menurut laporan warga, bahwa kakak beradik tersebut telah melakukan hubungan incest atau sedarah  selama  puluhan  tahun  lamanya  dan  melakukan  perkawinan  secara  nikah siri di Jawa (Zamzami, 2022). Kasus serupa yang menimpa kakak beradik di Luwu, Sulawesi Selatan, dilakukan oleh sepasang kakak beradik yang sudah memiliki tiga orang  anak.  Setelah  diselidiki  bahwa  kakak  beradik  itu  mengaku  sudah  lama menjalin  hubungan  terlarang,  tepatnya  sejak  tahun  2016.  Mereka  melakukan perkawinan incest atau sedarah didasari oleh cinta dan nafsu (Fauzan, 2019).

## 2. Perlindungan Hak Asasi Anak Incest di Indonesia
Keadaan  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  tidaklah  seindah  kalimat verbal yang sering terdengar bahwa anak sebagai pewaris masa depan bangsa yang berharga, penting dan bernilai. Banyak hak-hak anak yang tertuang dalam Undang- Undang  Perlindungan  Anak  belum  cukup  efektif  untuk  menghilangkan  keadaan buruk  yang  dialami  oleh  anak  (Anwar  &  Wijaya,  2020).  Sedangkan  hak-hak  anak tidak  bisa  dipisahkan  dari  hak  asasi  manusia,  maka  setiap  negara  mempunyai kewajiban  untuk  memberikan  perlindungan,  penghormatan,  dan  pemenuhan  hak-
hak anak sesuai ketentuan yang berlaku (Dewantary & Endut 2021). Jangan biarkan anak  menjadi  korban  kekerasan  baik  di  keluarga,  lingkungan  sekitar  maupun masyarakat yang dapat merusak masa depan anak (Fitriani, 2016).
Hak Asasi Manusia (HAM) diartikan sebagai hak-hak dasar dengan identitas universal  pribadi  manusia.  Oleh  karena  itu,  Hak  Asasi  Manusia  (HAM) menunjukkan  bahwa  setiap  orang  mempunyai  keistimewaan,  dimana  seseorang berhak mendapatkan perlakuan secara istimewa (Rahma, 2023). Hak Asasi Manusia adalah hak fundamental yang dimiliki setiap orang dan melekat pada diri seseorang sejak  lahir,  yang  diberikan  langsung  oleh  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  tidak  dapat dirampas dan dicabut keberadaanya. Hak Asasi Manusia (HAM) tersebut diciptakan untuk  melindungi  harkat  dan  martabat  manusia,  sehingga  negara,  hukum, pemerintah,  dan  masyarakat  wajib  memperhatikan,  menghormati,  menghargainya terealisasi  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  (Nurliah  Nurdin,  2016).  Indonesia  adalah negara  hukum,  sehingga  harus  memberikan  perlindungan  Hak  Asasi  Manusia kepada  setiap  warga  negaranya  (Rahma,  2018).  Adapun  hak-hak  tersebut  meliputi hak untuk melanjutkan hidup, hak untuk berkeluarga, hak melanjutkan keturunan, hak untuk mengembangkan diri, hak atas keadilan, hak atas kemerdekaan, hak atas kebebasan  informasi,  hak  atas  rasa  aman  dan  hak  atas  kesejahteraan  yang  mana tidak ada satupun yang berhak merampas dan mengabaikannya (MPRI, 1998).
Berangkat dari pengertian anak, jika melihat pada Undang-undang dikatakan: “Anak  yang  sah  adalah  anak  yang  dilahirkan  dalam  atau  sebagai  akibat  perkawinan  yang sah” terdapat  2  klausul  bunyi  Undang-undang  tersebut.  Dalam  perkawinan  yang sah, hal ini yang menjadi sulit dipahami karena anak sah yang pertama adalah anak yang terlahir dari atau dalam perkawinan yang sah. Kesulitannya terletak pada kata “dalam” yang artinya anak -anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah dan tidak putus (bercerai). Selain itu, seorang  anak yang  dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah dinyatakan sebagai anak sah. Keberadaan dua klausul tersebut mempunyai arti  yang  sama  yaitu  adanya  sebab  dan  akibat.  Inilah  yang  dimaksud  dengan  isu dimana kata tersebut sudah jelas namun menimbulkan persepsi yang berbeda-beda sehingga masyarakat tetap membuktikan adanya yuridis riview yang diajukan (Janah & Heliany, 2021). Menurut pasal ini, anak sah yang pertama adalah anak yang lahir dalam  perkawinan  orang  tuanya  dan  tidak  dilahirkan  di  luar  perkawinan.  Oleh karena itu, status anak di luar nikah masih berstatus sebagai anak tidak sah. Status anak  ini  sangat  penting  dan  akan  mempengaruhi  perlindungan  hak-hak  hukum anak tidak sah (Efendi & Kasih, 2022).
Pada dasarnya  semua anak mempunyai perlindungan dan hak hukum yang sama  berdasarkan  ketentuan  Pasal  28B  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia tahun 1945, yang menjelaskan: “ Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh  dan  berkembang  serta  ber hak  atas  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi” . Perlindungan  dan  hak  anak  sah  sudah  jelas  menjadi  tanggung  jawab  kedua  orang
tuanya.  Pada  saat  yang  sama,  banyak  permasalahan  yang  dihadapi  masyarakat terkait  dengan  hak  dan  perlindungan  hukum  terhadap  anak  luar  nikah,  dimana haknya berbeda dengan hak anak sah (Saraswati, 2015).
Pasal  55  Undang-Undang  Perkawinan  tahun  1974  menjelaskan  kewenangan pejabat  atau  pengadilan  untuk  menentukan  status  anak.  Dalam  penentuan  status anak pada saat pembuatan dokumen identitas anak, misalnya akta kelahiran, dapat dibuat  berdasarkan  status  perkawinan  kedua  orang  tuanya.  Salah  satu  kendalanya adalah apabila perkawinan kedua orang tua anak tersebut tidak sah menurut hukum negara  dan  agama,  maka  pejabat  yang  berwenang  tidak  dapat  menerbitkan  akta kelahiran bagi anak tersebut (Dewi dkk., 2021). Menilik pengertian anak sah dalam pasal  42  dan  43  Undang-undang  Perkawinan,  dijelaskan  bahwa  anak  sah  adalah anak  yang  lahir  di dalam  atau akibat  perkawinan  yang  sah.  Selanjutnya  yang dimaksud dengan anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang  hanya  mempunyai  hubungan  keperdataan  dengan  ibu  dan  keluarganya (Undang-Undang Perkawinan). Dari sini dapat disimpulkan bahwa anak luar kawin juga  mempunyai  hak  untuk  hidup  dan  penghidupan  dari  keluarga  sesuai  dengan kewenangan orang  tua dan walinya, sehingga pemeliharaan anak  luar kawin yang menghidupi  menjadi  kuasanya,  dan  jika  suatu  saat  nanti  mereka  melakukan perbuatan  hukum  dari  kecil  hingga  dewasa,  hanya  ibu  biologis  yang  bisa mewakilinya. Sedangkan hubungan hukum dengan ayah biologis tidak ada. Apabila kedua  orang  tua  hendak  membesarkan  anak  luar  nikah  bersama-sama,  maka  yang harus  dilakukan  ialah  meminta  persetujuan  dari  ibu  kandung  sesuai  prosedur hukum administrasi dengan melakukan pengakuan dan pengesahan.
Setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, terjadi perubahan Pasal 43 UU Perkawinan yang memberikan dasar bahwa anak di luar  perkawinan  mempunyai  hubungan  keperdataan  hanya  dengan  ibu  dan keluarga ibu, namun bisa memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya, jika hal ini dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi  seperti  pemeriksaan  golongan  darah  atau  pemeriksaan  DNA  ( Deoksiribo Nuklead Acid ). Tujuannya  agar anak dapat mengetahui dengan jelas siapa ayahnya, sehingga  anak  berhak  menjadi  ahli  waris  ayahnya  dan  mendapat  tanggung  jawab penuh dari ayah biologisnya (Hamzani dkk., 2015).
Undang-Undang  Perlindungan  Anak  menjelaskan  bahwa  anak  adalah  masa depan negara dan bangsa, oleh karena itu setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang,  berpartisipasi  dan  berhak  atas  perlindungan  dari  tindakan  kekerasan dan diskriminasi. (Undang-Undang Perlindungan Anak). Ditegaskan kembali bahwa setiap  dari  anak  berhak  mendapat  perlindungan  dari  orang  tua,  keluarga, masyarakat, dan negara, dengan memperhatikan hak atas perlindungan hukum, hak atas  nama  dan  status  kewarganegaan,  serta  hak  untuk  mengetahui  siapa  orang
tuanya,  dibesarkan  dan  diasuh  oleh  orang  tuanya  sendiri  (Undang-Undang Perlindungan Anak).
Membahas  perlindungan  hak  anak  di  Indonesia  pada  Pasal  1  ayat  (1)  UU Perlindungan  Anak  No.  23  Tahun  2002,  sekarang  telah  diubah  dengan  UU  No.  35 Tahun  2014  yang  memperjelas  bahwa  anak  yang  dimaksud  berusia  dibawah  18 (delapan  belas)  tahun,  termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan.  Berdasarkan penjelasan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa janin dalam kandungan ibu dapat digolongkan  sebagai  anak-anak  sampai  usia  anak  yang  dilahirkan  berusia  18  tahun (Undang-undang Perlindungan Anak). Anak yang lahir ke dunia ini menjadi tanggung jawab orang tua yang menyebabkan mereka dilahirkan ke dunia ini. Undang-Undang Perkawinan  menyatakan  bahwa,  apabila  seorang  anak  dilahirkan  tanpa  adanya perkawinan sah, maka anak tersebut hanya mempunyai ibu sebagai orang tuanya dan berstatus  sebagai  anak  tidak  sah  (Oktaviani  dkk.,  2020).  KUH  Perdata  menjelaskan tentang kewenangan orang tua terhadap pribadi seorang anak, yaitu:
1. Pasal  298  menegaskan  bahwa  setiap  pribadi  anak  dengan  umur  berapapun wajib  menghormati,  menyegani  bapak  dan  ibunya.  Orang  tua  mempunyai kewajiban  untuk  merawat  dan  mendidik  anak-anaknya  yang  masih  kecil. Hilangnya kewenangan orang tua atau wali tidak melepaskan dari tugas serta tanggung  jawab  dalam  memberikan  nafkah  sesuai  penghasilannya,  yang digunakan untuk pemeliharaan dan biaya pendidikan anak.
2. Pasal  299  menjelaskan,  dalam  perkawinan  kedua  orang  tua,  setiap  anak berada  di  bawah  kekuasaan  orang  tuanya  sampai  ia  dewasa.  Selama kekuasaan tersebut tidak diserahkan atau dipisahkan dari mereka.
3. Pasal 306 menjelaskan tentang kedudukan anak luar nikah, bahwa hak anak luar nikah yang sudah diakui sah dibawah perwalian dan pasal 298 berlaku juga untuk anak luar nikah.
Terlepas dari permasalahan anak yang lahir dari hubungan darah atau incest , hal  tersebut  tidak  menjadi  penghalang  atau  hambatan  bagi  seorang  anak  untuk mendapatkan hak asasi manusia sebagai anak dari orang tua yang melahirkannya ke dunia  ini  (Hamdi  &  Ikhwan,  2021).  Alimentasi  (mendidik  dan  memelihara)  tetap dilaksanakan  oleh  orang  tua  terhadap  anaknya  sesuai  peraturan  yang  telah ditentukan. Hal ini terjadi secara otomatis, tanpa harus menyepakati perjanjian. Hal ini  tercantum  dalam  Pasal  1  huruf  g  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  yang menyatakan:  “Pengasuhan  anak  atau hadhonah merupakan  mengasuh,  memelihara dan mendidik anak sampai dewasa atau dapat berdiri sendiri (Mahkamah Agung RI, 2011).  Menurut  Undang-undang,  anak  yang  lahir  dari  perkawinan  sedarah  atau incest menurut ketentuan Undang-undang dianggap dan diperlakukan seperti anak tidak  sah.  Apabila  seseorang  anak  yang  lahir  dari  perkawinan  sedarah  atau incest adalah  perempuan  maka  ketika  dewasa  ingin  menikah  tidak  bisa  dijadikan  wali
nikah ayah biologisnya tersebut, akan tetapi digantikan oleh wali hakim (Mahkamah Agung RI, 2011).
Selanjutnya,  mengenai  status  ahli  waris  anak-anak  dari  perkawinan  sedarah atau incest , menurut keputusan MUI yang diadopsi dalam Fatwa Nomor 11 Tahun 2012  menyikapi  putusan  Mahkamah  Konstitusi  no.  46/PUU-VIII/2010  serta memberikan  solusi  dan  jalan  keluar  mengenai  kewarisan  untuk  hak  anak  akibat perkawinan  sedarah  atau incest .  Upaya  perlindungan  hukum  terhadap  hak  asasi anak  dari  perkawinan  sedarah  atau incest berupa  hukuman ta’zir dilakukan  oleh aparat  penegak  hukum  atau  pemerintah  terhadap  laki-laki  yang  menyebabkan lahirnya anak tersebut dengan mengurus seluruh kebutuhan hidupnya selama laki- laki  tersebut  masih  hidup.  Apabila  laki-laki  tersebut  telah  meninggal  dunia,  maka hukuman ta’zir yang  diberikan  berupa  wasiat  wajibah  atas  harta  peninggalan  laki- laki  yang  menyebabkan  kelahirannya,  yang  diputuskan  oleh  pengadilan  agama (Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2012).

## Kesimpulan
Perkawinan sedarah atau incest sangat dilarang dan tidak sah di Indonesia. Jika ini terjadi, maka harus dibatalkan secara hukum. Namun, masih banyak perkawinan sedarah atau incest di Indonesia yang mengakibatkan lahirnya anak keturunan. Dalam hal ini status hukum anak pada hakekatnya tidak sah, sebagaimana perkawinan orang tuanya  haram  dan  dilarang.  Perlindungan  hak  asasi  anak  dari  perkawinan  sedarah atau incest telah  didapatkan  dari  negara  Indonesia.  Anak  hasil  perkawinan  sedarah atau incest berhak mendapatkan perlindungan hukum hak asasi manusia atas hidup, hak  berkeluarga,  hak  pemeliharaan,  hak  penghidupan  yang  diperoleh  dari  ibu biologis  dan  keluarga  ibu  biologisnya  berdasarkan  Undang-Undang  Perkawinan tahun  1974.  Kemudian  anak  dari  perkawinan  sedarah  atau incest dapat  mempunyai hubungan  keperdataan,  mendapatkan  hak  keamanan,  hak  kesejahteraan  dan  hak menjadi  ahli  waris  dari  ayah  kandung  dan  keluarga  kandungnya  sesuai  putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010.  Keputusan  ini  diperkuat  oleh Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak  memberikan penjelesan bahwa anak yang dilahirkan ke dunia ini menjadi tanggung jawab orang tua yang menyebabkan mereka lahir.
Pasal  306  KUHPerdata  memberikan  perlindungan  terhadap  anak  yang  lahir dari perkawinan sedarah atau incest. Apabila sudah mendapatkan pengakuan secara sah,  maka  anak  tersebut  mempunyai  hak  dan  kewajiban  yang  sama  dengan  anak sah. Upaya perlindungan hukum terhadap hak asasi anak dari perkawinan sedarah atau incest dengan adanya Fatwa MUI No.11 Tahun 2012 berupa hukuman ta’zir dari aparat  penegak  hukum  atau  pemerintah  terhadap  laki-laki  yang  menyebabkan lahirnya  anak  dengan  cara  mencukupi  kebutuhan  hidupnya,  selama  laki-laki tersebut masih hidup. Apabila laki-laki tersebut telah meninggal dunia, maka pidana
ta’zir dikenakan  sebagai  wasiat  wajibah  atas  harta  warisan  laki-laki  yang menyebabkan kelahirannya, yang ditetukan oleh pengadilan agama.

## Daftar Pustaka
Abror,  K.,  Jalaluddin,  A.,  &  Syukur,  I.  (2020).  Incest  Rape:  Factor,  Impact  and Solution  In  The  Perspective  of  Islamic  Law. Utopía  Y  Praxis  Latinoamericana: Revista Internacional De Filosofía Iberoamericana Y Teoría Social , (6), 240-248.
Agama, D. (2015). Al- Qur’an dan Terjemahnya . Diponegoro.
Ahmad, M. J., &  Nabil, F. (2022). Hak  Keperdataan Anak Hasil Perkawinan Incest. Jurnal Penelitian Hukum, 2 (1), 57 – 75.
Alfi Maghfiroh, V. (2022). Studi Pemikiran Ibnu Qudamah Tentang Nikah Bersyarat. Mahakim:
Journal of Islamic Family Law, 3 (1), 69 – 86. https://doi.org/10.30762/mahakim.v3i1.127
Anwar, M., & Wijaya, M. R. (2020). Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik  Bagi  Anak  yang  Berkonflik  dengan  Hukum:  Studi  Putusan Pengadilan  Tinggi  Tanjung  Karang. Undang:  Jurnal  Hukum,  2 (2),  265 – 292. https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.265-292
Azizah,  E.  N.,  &  Hayatudin,  A.  (2022).  Kedudukan  Hukum  Anak  Hasil  Incest Menurut  Putusan  Mk  No.  46/Puu-Viii/2010  dan  Hukum  Islam. Jurnal  Riset Hukum Keluarga Islam , 49-52. https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.902
Dewantary,  Z.  R.,  &  Endut,  N.  (2021).  States  Responsibility  to  Eradicate  Violence against  Women  through  the  Due  Diligence  Framework  in  Human  Rights:  A Review  of  Protection and  Punishment  in  the  Case  of  Indonesia. Indonesian  J. Int'l L., 19 , 567. https://doi.org/10.17304/ijil.vol19.4.3
Dewi, D. A. G. T., Arini, D. G. D., & Astiti, N. G. K. S. (2021). Kekuatan Hukum Akta Kelahiran Anak Luar Kawin. Jurnal Interpretasi Hukum, 2 (3), 496 – 500.
Djawas,  M.,  Achyar,  G.,  Arifin,  N.  B.,  Reza,  M.,  &  Yakub,  B.  U.  (2022).  The  Legal Position of Children of Incest (A Study of Madhhab Scholars and Compilation of Islamic Law). Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, 6 (1), 139- 155. http://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v6i1.11904
Efendi,  S.  (2019).  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Jarīmah  Zina  Oleh  Anak  Di  Bawah Umur Menurut Hukum Positif Danfiqh Jinayah. Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi, 8 (1), 115-136.
Efendi,  S.,  &  Kasih,  D.  (2022).  Upaya  Penangulangan  Kekerasan  Seksual  Terhadap Anak di Aceh Barat dalam Persepektif Hukum Islam. Legalite: Jurnal Perundang
Undangan dan Hukum Pidana Islam, 7 (2), 88-100. https://doi.org/10.32505/legalite.v7i2.4705
Faishol,  I.  (2020).  Implementasi  Pencatatan  Perkawinan  di  Indonesia  (Studi  atas Undang-Undang  Perkawinan  No.  1  Tahun  1974). Ulumul  Syar’i :  Jurnal  Ilmu- Ilmu Hukum Dan Syariah, 8 (2), 1 – 25. https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v8i2.53
Faizal, L. (2016). Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan. Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 8 (2), 58 – 66. http://dx.doi.org/10.24042/asas.v8i2.1247
Fatma,  D.,  Rusli,  B.,  &  Adriaman,  M.  (2023).  Kedudukan  Anak  Yang  Lahir  Dari Perkawinan  Sedarah  Serta  Pembatalan  Perkawinannya  (Studi  Putusan Nomor: 24/Pdt. sus/2021/PA pyh). Sakato Law Journal, 1 (1), 202 – 209.
Fauzan. (2019). Pernikahan Sedarah di Luwu, Pasangan Adik-Kakak Sudah Punya 3 Anak.
Liputan6.Com.
https://www.liputan6.com/regional/read/4024094/pernikahan-sedarah-di- luwu-pasangan-adik-kakak-sudah-punya-3-anak?page=2
Fitriani,  R.  (2016).  Anak  dalam  Melindungi  dan  Memenuhi  Hak-hak  Anak. Jurnal Hukum : Samudra Keadilan, 11 (2), 250 – 258.
Hamdi,  S.,  &  Ikhwan,  M.  (2021).  Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Implementasi Restorative  Justice  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Di  Indonesia.
Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum , 74-
85.https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i1.603
Hamzani, A. I., Hukum, F., Pancasakti, U., Tengah, J., & Kostitusi, M. (2015). Nasab Anak  Luar  Kawin  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  The  Descendants  of Children  Outside  of  Marriage  After  Constitutional  Court. Jurnal  Konstitusi, 12 (1), 2. https://doi.org/10.31078/jk1214
Hermanto,  A.  (2017).  Larangan  Perkawinan  Perspektif  Fikih  dan  Relevansinya Dengan  Hukum  Perkawinan  Di  indonesia. Muslim  Heritage,  2 (1),  125. https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1049
Husamuddin,  H.,  &  Liana,  E.  (2021 ).  Penyelesaian  Jarīmah  Incest  Dalam  Fikih Jinayah (Studi di Gampong Lawe Sawah Kec. Kluet Timur Kab. Aceh Selatan). Maqasidi: Jurnal
Syariah dan Hukum , 1 (1), 74-85. https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i2.879
Irfan, M., Khair, D., Asnawi, H. S., & Firdawaty, L. (2021). Reflection of a Decade of Pre-Marriage Guidance on Family Resilience in Indonesia. SMART: Journal of Sharia, Traditon,
and Modernity, 1 (2), 188 – 201. http://dx.doi.org/10.24042/smart.v1i2.11353
Jamaluddin,  N.  A.  (2016). Buku  Ajar  Hukum  Perkawinan .  Lhokseumawe:  Unimal Press.
Janah,  M.,  &  Heliany,  I.  (2021).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pengakuan  Anak Luar Kawin Di Daerah Jakarta Timur  (Studi Kasus Putusan Nomor (92/Pdt. P/2021/PN. Jkt. Tim.). Delegasi, 1 (1), 17 – 27.
Katyusha,  W.  (2023).  Apa  yang  Terjadi  pada  Anak  Hasil  Pernikahan  Sedarah? Hellosehat.Com.
https://hellosehat.com/sehat/informasi- kesehatan/penyakit-hasil-incest-perkawinan-sedarah/
Khafizoh,  A.  (2017).  Perkawinan  Sedarah  dalam  Perspektif  Hukum  Islam  dan Genetika. Syariati :  Jurnal  Studi  Al-Qur ’ an  Dan  Hukum,  3 (01),  61 – 76. https://doi.org/10.32699/syariati.v3i01.1142
Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Komisi  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia.  (2012).  Kedudukan  Anak  Hasil  Zina  Dan Perlakuan Terhadapnya.
Ja’far, H. K. (2021). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia . Lampung: Arjasa Pratama.
Lestari,  N.  (2018).  Problematika  Hukum  Perkawinan  Di  Indonesia.  Jurnal  Ilmiah Mizani:
Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, 4 (1). https://doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1009
Maharani, P. (2018). Status Kedudukan Anak dari Pembatalan Perkawinan Sedarah (Incest)  Ditinjau  dari  UU  No.  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan. Kertha Patrika, 40 (2), 122. https://doi.org/10.24843/kp.2018.v40.i02.p06
Mahkamah  Agung  RI.  (2011). Himpunan  Peraturan  Perundang-Undangan  Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya . In Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan (Vol. 1, Issue 1).
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (1998). Hak Asasi Manusia.
Nastangin, N. (2020). Larangan Perkawinan Dalam Uup No 1 Tahun 1974 Dan Khi Perspektif Filsafat Hukum Islam. Mahakim: Journal of Islamic Family Law, 4 (1),
11 – 24. https://doi.org/10.30762/mh.v4i1.1697
Nazah,  F.  N.,  &  Husnia,  H.  (2018).  Kepastian  Hukum  Itsbat  Nikah  Dalam  Hukum Perkawinan.
JHR (Jurnal
Hukum Replik),
6 (2), 241-263. http://dx.doi.org/10.31000/jhr.v6i2.1525
Nita, M. W. (2021). Hukum Perkawinan di Indonesia . CV. Laduny Alifatama.
Athahirah,  A.  U.,  &  Nurdin,  N.  (2022). Hak  Asasi  Manusia  (HAM),  Gender  dan Demokrasi: Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis . Lampung: CV Sketsa Media
Oktaviani,  N.  N.,  Sukadana,  K.,  &  Ujianti,  N.  M.  P.  (2020).  Kedudukan  Anak  Luar Kawin  yang  Diangkat  oleh  Kakeknya  di  Desa  Batukaang,  Kecamatan Kintamani,  Kabupaten  Bangli. Jurnal  Interpretasi  Hukum,  1 (1),  19 – 23. https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2179.19-23
Polutu, E. B., Thalib, M. C., & Mandjo, J. T. (2023). Tinjauan Hukum Hak Waris Anak Hasil  Perkawinan  Incest  Menurut  Hukum  Perdata. Jurnal  Ilmu  Sosial, Humaniora dan Seni, 1 (3), 490-495. https://doi.org/10.47233/jishs.v1i3.813
Polutu, E. B., Thalib, M. C., & Mandjo, J. T. (2023). Tinjauan Hukum Hak Waris Anak Hasil  Perkawinan  Incest  Menurut  Hukum  Perdata. Jurnal  Ilmu  Sosial, Humaniora dan Seni, 1 (3), 490-495. https://doi.org/10.47233/jishs.v1i3.813
Pradikta, H. Y., & Muhammad, H. (2020). Problematika Dan Peran Keluarga Dalam Mencegah  Perkawinan  Sedarah. El-Izdiwaj:  Indonesian  Journal  of  Civil  and Islamic Family Law, 1 (1), 96 – 107. https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v1i1.7151
Putri  Afifah,  R.,  Prasetya  Wardhani,  N.,  &  Dhinda  Salsabila,  A.  S.  (2021). Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Incest Berdasarkan Hukum Negara Indonesia.
Jurnal Hukum Lex Generalis, 2 (6), 498 – 509. https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i6.120
Rahma,  I.  (2018).  Penerapan  Teori  dan  Kebijakan  Kriminal  Dalam  Pertimbangan Hukum  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana. At-Tasyri':  Jurnal  Ilmiah  Prodi Muamalah , 51-70.https://doi.org/10.47498/tasyri.v10i2.212
Rahma, I. (2023). Korelasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Shibghah: Journal of Muslim Societies, 5 (1), 1-10.
Rohinah. (2014). Pendidikan Keluarga Menurut Al- Qur’an Surat At -Tahrim Ayat 6.
Tafsere, VII, 1 – 17. https://journal3.uin-
alauddin.ac.id/index.php/tafsere/article/view/7461%0Ahttps://journal3.ui n-alauddin.ac.id/index.php/tafsere/article/download/7461/6103
Saddak, R. . S. S. (2019). Kedudukan dan Hubungan Keperdataan Anak Hasil Pemerkosaan Incest Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam . Universitas Katolik Parahyangan.
Saraswati,  R.  (2015). Hukum  perlindungan  anak  di  Indonesia .  Bandung:  Citra  Aditya Bakti.
Umar, H. ., Bafadhal, H. ., & Rusmayanti, I. . (2023). Kedudukan Hukum Anak Lahir Diluar  Nikah  Dari  Hubungan  Sedarah  (Incest)  Menurut  Hukum  Islam  Dan Hukum  Positif. Adhki:  Journal  Of  Islamic  Family  Law,  4 (1),  35 – 45. https://doi.org/10.37876/adhki.v4i1.120
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Zamzami, F. (2022). Geger Pernikahan Sedarah Abang dan Adik Perempuan, Sudah Punya  2  Anak,  Pelaku  Diamankan  Polisi  Artikel  ini  telah  tayang  di SerambiNews.com dengan judul Geger Pernikahan Sedarah Abang dan Adik Perempuan,  Sudah  Punya  2  Anak,  Pelaku  Diamankan  Polisi,  https:/. serambinews.com. https://aceh.tribunnews.com/2022/07/15/geger-
pernikahan-sedarah-abang-dan-adik-perempuan-sudah-punya-2-anak- pelaku-diamankan-polisi