DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3 Received: 21 Februari 2024, Revised: 1 Maret 2024, Publish: 8 Maret 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Cerai  Gugat  dalam  Putusan  Pengadilan  Agama  Stabat  Nomor 2119/  Pdt.G/  2023/  PA.  Stb.(  Ditinjau  dalam  Perspektif  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan dalam  Rumah  Tangga  dan  Pasal  116  Kompilasi  Hukum  Islam)
Ahmad Habib Dairobi 1 , Ali Akbar 2
1 Fakultas Syari`ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia Email: ahmadhabib100e@gmail.com 2 Fakultas Syari`ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia Email: aliakbar@uinsu.ac.id
Corresponding Author: ahmadhabib100e@gmail.com
Abstract: The panel of judges as representatives of the state has the authority and power to decide  cases,  whether  to  reject  the  divorce  lawsuit  or  grant  the  divorce  lawsuit.  A  divorce that occurs will certainly have legal consequences for husband and wife and children. Many divorce  cases  are  not  granted  by  the  panel  of  judges,  one  of  which  is  the  Stabat  Religious Court Decision Number  2119/ Pdt.G/ 2023/ PA. Stb. This research aims to further examine the  judge's  decision  from  the  perspective  of  Law  No.  23  of  2004  and  the  Compilation  of Islamic Law. This research uses a statutory approach. The findings of this research are that the results of the lawsuit are rejected by arguing that the plaintiff and defendant's households have not  entered the broken marriage stage, taking into account  the length of the marriage period,  the minimum period  of  separation  between the plaintiff  and the defendant, which in this  consideration  is  contrary  to  Article  116  of  the  Compilation  Islamic  law,  the  divorce lawsuit is rejected.
Keyword: Decision, Court, Domestic Violence, Divorce, Lawsuit
Abstrak: Majelis  hakim  sebagai  perwakilan  negara  mendapatkan  wewenang  dan  kekuasan memutus  perkara,  apakah  menolak  gugatan  perceraian,  atau  mengabulkan  gugatan perceraian.  perceraian  yang  terjadi  tentu  akan  menimbulkan  akibat  hukum  terhadap  suami istri  dan  anak.  Banyak  perkara  perceraian  yang  tidak  dikabulkan  oleh  majelis  hakim  salah satunya  adalah  Putusan  Pengadilan  Agama  Stabat  Nomor  2119/  Pdt.G/  2023/  PA.  Stb. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  lebih  lanjut  putusan  hakim  tersebut  melalui perspektif Undang-Undang  No 23 Tahun 2004 dan Kompilasi Hukum Islam.  Penelitian ini menggunakan pendekatan statuta approach. Hasil temuan penelitian ini ialah menolak hasil gugatan  dengan  berpendapat  rumah  tangga  penggugat  dan  tergugat  belum  masuk  pada tahapan broken  marriage, dengan  mempertimbangkan  lamanya  masa  pernikahan,  masih minimnya  masa  pisah  rumah  antara  penggugat  dan  tergugat,  yang  mana  di  dalam
pertimbangan  itu  bertolak  belakang  dengan  Pasal  116  Kompilasi  Hukum  Islam,  maka gugatan perceraian ditolak.
Kata Kunci: Putusan,Pengdilan,KDRT,Cerai,Gugat

## PENDAHULUAN
Dalam UU No. 1 tahun 1974 dikatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan suci yang terkait  dengan  keimanan  dan  keyakinan  kepada  Allah.  Jadi  tidak  berdasarkan  keinginan seseorang  saja,  tetapi  ada  dimensi  ibadah  dalam  sebuah  perkawinan.  Dalam  Kompilasi Hukum  Islam  Pasal  3  perkawinan  harus  dipelihara  dengan  baik  sehingga  apa  yang  menjadi tujuan  perkawinan  dalam  Islam  yakni  terwujudnya  keluarga  yang  sejahtera  (sakinah, mawaddah, warahmah)  dapat  terwujud.(Kementeran Agama RI, 2018)  Islam  sebagai  agama yang  toleran  memberi  jalan  keluar,  ketika  suami  istri  yang  tidak  dapat  lagi  meneruskan perkawinan,  dalam  arti  adanya  perbedaan  pandangan  hidup  dan  perselisihan  rumah  tangga yang  tidak  bisa  didamaikan  lagi,  maka  Islam  memberikan  jalan  keluar  yang  dalam  istilah fiqih  disebut  dengan  thalaq  (perceraian).  Agama  Islam  membolehkan  suami  istri  bercerai tentunya  dengan  alasan-alasan  tertentu,  kendati  perceraian  itu  (sangat)  dibenci  Allah  SWT. (Peraturan Pemerintah, 2019)
Fenomena perceraian di Kota Stabat merupakan masalah yang serius dan membutuhkan langkah preventif dari pemerintah.
Tabel 1 Jumlah Putusan Perceraian Pertahun PA Stabat Tahun Jumlah Putusan 2024 207 2023 2122 2022 2081 2021 2014 2020 1858 Sumber: Putusan .Mahkamah Agung
Perkara  perceraian  di  Pengadilan  Agama  Stabat  selalu  meningkat  setiap  tahunnya. Perkara perceraian ini berupa cerai talak dan cerai gugat. Salah satu alasan krusial perempuan melakukan  cerai  gugat  disebabkan  adanya  tindak  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT). Diperlukan  Perlindungan  Hukum  bagi  perempuan  korban  KDRT  pada  perkara  cerai  gugat. (Agil Fathurohmah, 2023) Jhon Conrad dalam bukunya Yesmil tingkah laku kekerasan yang dilakukan  secara  individual  dapat  dikelompokan  sebagai  berikut:  1)  Kekerasan  yang dipengaruhi  oleh  faktor  budaya,  2)  Kekerasan  yang  dilakukan  dalam  rangka  kejahatan  3) Kekerasan  patologis,  4)  Kekerasan  situasional,  5)  Kekerasan  yang  tidak  disengaja,  6) Kekerasan  institusional,  7)  Kekerasan  birokratis,  8)  Kekerasan  teknologis.  (Yesmil  Anwar, 2010) Ardiyansyah Mulyadi mengungkapkan terjadinya cerai gugat disebabkan suami sering melakukan  kekerasan  verbal  atau  selalu  berkata-kata  kasar  kepada  istri.(Ardiyansyah Mulyadi, 2022) Moh. Makmun dan Imam Rofiqin dalam penelitiannya menjelaskan  bahwa faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga adalah kurangnya keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan berumah tangga dan juga masalah ekonomi.(Moh. Makmun, 2018)
Menurut  Wati  Kumala  Dkk,  Dalam  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  ini  seolah menempatkan  pihak  perempuan  seakan  tidak  mempunyai  pilihan.(Wati  Kumala,  2024) Dalam perkara perceraian, tidak semua putusan hakim mengabulkan gugatan perceraian dari korban  (istri)  yang  melaporkan  perkara  KDRT.  Padahal  jika  dilihat  dari  alasan  penggugat sudah memenuhi syarat-syarat perceraian. Salah satu putusan dari Pengadilan Agama, yakni Pengadilan  Agama  Stabat  adalah  menolak  gugatan  perceraian  yang  diajukan  oleh  seorang
istri  terhadap  suaminya  pada  tahun  2023  seperti  pada  kasus  Putusan  Nomor  2119/  Pdt.G/ 2023/ PA. Stb.
Meskipun  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap (incracht), sebagai  bagian  dari proses  akademis,  maka  terdapat  beberapa  pokok  permasalahan  yang  dapat  dirumuskan diantaranya  adalah  bagaimana  cerai  gugat  menurut  UU  No  1  tahun  1974,  bagaimana  dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan perkara Nomor 2119/ Pdt.G/ 2023/ PA. Stb dan  bagaimana  perspektif  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  dan  Pasal  116  Kompilasi  Hukum  Islam.  Dalam  Islam sendiri  diperintahkan  menjauhi  segala  hal  yang  mendatangkan  kemudaratan  sesuai  dengan konsep maqasyid syariah.(Nurlia, 2018)
Adapun  tujuan  artikel  ini  adalah  untuk  mengkaji  masalah  Cerai  Gugat  dalam  Putusan Pengadilan  Agama  Stabat  Nomor  2119/  Pdt.G/  2023/  PA.  Stb.(  Ditinjau  dalam  Perspektif Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah Tangga dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam)

## METODE
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  normatif,  sedangkan  pendekatan  penelitian  yang digunakan  adalah statuta  approach. (Soerjono  Seokanto,  2010) yakni  suatu  penelitian  yang menggunakan pendekatan hukum berupa produk peraturan perundang-undangan atau putusan dari  pengadilan.(C.F.G.  Sunaryati  Hartono,  2013)  dimaksudkan  statuta  dalam  penelitian  ini adalah  satu  putusan  terbaru  tahun  2023  dari  Pengadilan  Agama  Stabat,  yakni  Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 2119/ Pdt.G/ 2023/ PA Stb.
Metode  penelitian  berupa  deskripsi  analisis (deskrptif  analytic) ,  yakni  penelitian  yang menggambarkan  sekaligus  menjelaskan  suatu  aturan  yang  dikaitkan  dengan  hukum  yang ada.(Peter  Mahmud  Marzuki,  2013)  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan  ( field research). Pengumpulan  data  peneliti  menggunakan  teknik  observasi  dan  dokumentasi. Analisis  data  menggunakan  pendekatan  kualitatif,    yakni  menguraikan  data  yang  diolah secara  rinci  kedalam  bentuk  kalimat-kalimat  (deskriptif).  Adapun  analisis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  dimulai  dari  reduksi  data,  penyajian  data  dan kesimpulan.(Teungku Muhammad Hasbi Ash- siddieqy, 1997)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Cerai Gugat Menurut UU No 1 Tahun 1974
Pada  dasarnya  tujuan  perkawinan  adalah  membentuk  rumah  tangga  yang  tentram, damai dan bahagia sepanjang masa. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada BAB I Dasar Perkawinan Pasal 1 dinyatakan bahwa  perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.(Peraturan Pemerintah, 2019)
Cerai Gugat adalah Perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh  salah  satu  pihak  kepada  Pengadilan  dan  dengan  suatu  putusan  Pengadilan.  Undang- undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya tidak menamakan hal ini “Cerai Gugat”, tetapi  menyatakan  bahwa  perceraian  ini  dengan  suatu  gugatan. Undang-undang  Perkawinan menyatakan  bahwa  gugatan  perceraian  diajukan  kepada  Pengadilan  dan  tentang  bagaimana caranya  akan  diatur  dalam  peraturan  perundangan  tersendiri  Peraturan  Pelaksanaan  dalam Penjelasan  pasal  20  menegaskan  sebagai  berikut:  “Gugatan  perceraian  dimaksud  dapat dilakukan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang  suami  atau  seorang  isteri  yang  melangsungkan  perkawinannya  menurut  agamanya dan  kepercayaannya  itu  selain  agama  Islam”.  Selanjutnya  diatur  secara  terperinci  tentang bagaimana  tata  cara  gugatan  perceraian  itu  oleh  Peraturan  Pelaksanaan  (pasal  20  sampai dengan pasal 36).(Peraturan Pemerintah, 2019)
Analisis Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 2119/ Pdt.G/ 2023/ PA. Stb.
Menganalisis  Putusan  Pengadilan  Agama  Stabat  Nomor  2119/  Pdt.G/  2023/  PA.  Stb., yang  menolak  gugatan  penggugat,  sesuai  dengan  surat  gugatan  penggugat  mengenai penggugat  yang  mengalami  kekerasan  fisik  dan  seksual,  maka  perlu  diberikan  penjelasan lebih  rinci. Permasalahan  yang  terdapat  dalam  gugatan  yang  telah  diputus  dalam  Putusan Pengadilan  Agama  Stabat  Nomor  2119/  Pdt.G/  2023/  PA.  Stb.,  sesuai  dengan  kronologi gugatan, disebutkan baik dari keterangan penggugat dalam surat gugatan, jawaban penggugat secara  lisan,  persaksian  2  (dua)  orang  saksi  penggugat,  yang  menerangkan  penggugat  dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan telah terjadi bertahun-tahun lamanya, dan puncaknya pada  bulan  Oktober  2023  (sesuai  dengan  keterangan  penggugat,  tapi  kalau  keterangan tergugat  mulai  bulan  Agustus  2023  penggugat  meninggalkan  rumah).  Pertengkaran, perselisihan, tergugat tidak mampu memberi nafkah, curiga dan cemburu.
Tergugat emosi dan bertempramen tinggi, tergugat sering melakukan pemukulan secara fisik  kepada  diri  penggugat,  melakukan  kekerasan  seksual  berulang  kali,  hingga  akhirnya penggugat  meninggalkan  rumah  orangtua  tergugat  yang  selama  ini  menjadi  tempat  tinggal penggugat,  tergugat  beserta  anak-anak  mereka.  Ditambah  lagi  adanya  rekaman  video  bukti bekas  kekerasan  fisik  kepada  saksi,  sehingga  keterangan  saksi  ini  sebenarnya  perlu mendapatkan  perhatian  serius  oleh  majelis  hakim.  Majelis  hakim  pun  memberikan pertimbangan,  bahwa  penggugat  dan  tergugat  telah  lebih  15  (lima  belas)  tahun  bersama, sedangkan pisah ranjang baru 2 (dua) bulan, dan menyatakan masih sangat berpeluang untuk dapat bersama kembali, serta menyatakan status rumah tangga pengugat dan tergugat belum masuk pada tahap broken marriage (pecahnya rumah tangga).
Menjadi  permasalahannya  adalah,  sesuai  dengan  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  116, disebutkan  alasan-alasan  perceraian,  tapi  tidak  satupun  ada  dalil  dalam  Kompilasi  Hukum Islam yang menyatakan harus pisah ranjang lebih dari 6 (enam) bulan, dan kebijakan majelis hakim  ini  merujuk  kepada  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2022,  yang menetapkan  minimal  waktu  pisah  rumah  atau  tempat  tinggal  adalah  selama  6  (enam)  bulan lamanya.  Intinya  kalau  kekerasan  terjadi,  dan  berselisih  berulang  kali,  maka  dapat  diajukan ke  pengadilan  untuk  bercerai,  yakni  ketika  salah  satu  pihak  sudah  tidak  sanggup  lagi  untuk mempertahankan rumah tangga. Terhadap kekerasan seksual yang dilakukan tergugat kepada penggugat, telah 3 (tiga) tahun lamanya, dan berulang kali, hingga pisah rumah, seharusnya itu  menjadi  bahan  penting  untuk  dicermati  oleh  majelis  hakim,  karena  akibatnya  dapat membuat sakit fisik dan psikis penggugat, bukan berarti penulis menafikan adanya ketentuan terbaru  dari  Mahkamah  Agung  tahun  2022  di  atas,  tapi  agaknya  menjadikan  batas  waktu pisah  rumah  6  (enam)  bulan  perlu  dievaluasi  oleh  Mahkamah  Agung,  karena  bukan  jangka waktunya,  tapi  terpenting  keseriusan  tragedi  atau  peristiwa  yang  ada  dalam  rumah  tangga antara penggugat dan tergugat.
Majelis  hakim  juga  menilai  dan  berpendapat,  bahwa  perselisihan  dan  pertengkaran terus  menerus  dalam  rumah  tangga  penggugat  dan  tergugat  tidak  beralasan,  sehingga  tidak memenuhi  ketentuan  yang  tercantum  dalam  Pasal  39  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf “f” dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.
Menjadi  keheranan  pada  penulis  sendiri,  kenapa  sedikitpun  majelis  hakim  dalam kronologi  putusan  tidak  menyinggung  kekerasan  seksual.  Memang  dimaklumi,  perkara kekerasan  seksual  adalah  ranah  kompetensi  absolut  Pengadilan  Negeri,  bahkan  ancaman terhadap pelaku kekerasan seksual sangat tinggi sekali, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal  44  sampai  dengan  Pasal  46  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga,  mulai  dari  penjara  selama  5  (lima)  tahun, hingga ancaman penjara sampai 12 (dua belas) tahun lamanya. Ancaman berupa denda mulai
dari  Rp.  15.000.000,00,-  (lima  belas  juta  rupiah)  sampai  dengan  Rp.  36.000.000,00,-  (tiga puluh enam juta rupiah).
Menurut  penulis,  melihat  hasil  yang  diputuskan  oleh  majelis  hakim,  khususnya mengenai  kekerasan  seksual,  ada  baiknya  majelis  hakim  sedikit  memberikan  ruang  pada masalah tersebut, sehingga majelis hakim benar-benar dapat melihat substansi perkara, yang hakikatnya terjadi kekerasan fisik danseksual, serta perselisihan, sehingga amar putusan dapat mengabulkan  tuntutan  penggugat  untuk  bercerai,  karena  demi  memelihara  jiwa  atau mengantisipasi  terjadinya  perbuatan  yang  lebih  buruk  lagi  yang  dikhawatirkan  dapat  terjadi pada diri penggugat ketika mereka bersama kembali.(Setyaningrum, Ayu, 2019)
Alasan-alasan  yang  telah  dijelaskan  oleh  penggugat  itu  semua  sebenarnya  merupakan alasan yang sangat kuat untuk terjadi perceraian, dan memang di tangan hakimlah keputusan dalam  memberikan  kepastian  hukum  kepada  setiap  pihak  yang  berperkara.  Memang  upaya banding  dapat  dilakukan  oleh  penggugat  ketika  ia  merasa  merasakan  ketidakadilan  pada putusan  majelis  hakim  Pengadilan  Agama  Stabat,  sehingga  ia  dapat  mengajukan  ke Pengadilan Tinggi Agama yang berlokasi di Jalan Sumarsono.
Keputusan majelis  hakim  Pengadilan Agama Stabat  harus dihormati, meskipun begitu masih  banyak  upaya  hukum  lainnya  yang  dapat  ditempuh  oleh  penggugat.  Sesuai  dengan banyaknya dalil, baik dari dalil yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam, maka ada baiknya penggugat melakukan upaya banding guna mendapatkan keputusan sesuai dengan yang diharapkan.
Perspektif  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan dalam  Rumah  Tangga  dan  Pasal  116  Kompilasi  Hukum  Islam  terhadap  Gugatan Perceraian  Alasan  Kekerasan  Seksual  yang  Tidak  Dikabulkan  dalam  Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 2119/ Pdt.G/ 2023/ PA. Stb.
Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2004 tentang  penghapusan  Kekerasan  dalam Rumah Tangga pada bagian huruf “b” menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindakan pelanggaran dan kejahatan terhadap hak asasi manusia, kemudian pada bagian “c”  dijelaskan,  yang  banyak  menjadi  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  adalah perempuan. Pemaknaan kekerasan dalam rumah tangga tercantum dalam Pasal 1, disebutkan kekerasan dalam rumah tangga berupa kesengsaraan, penderitaan fisik dan psikis, pemaksaan dan lainnya.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang  Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga  mempunyai  tujuan  dalam  legislasinya,  yang  dituangkan  dalam  Pasal  4,  mulai  dari huruf  “a”  sampai  dengan  huruf  “c”,  yakni  mencegah  terjadinya  kekerasan,  melindungi korban,  dan  menindak  pelakunya  sembari  menjaga  keutuhan  rumah  tangga.  Pasal  5 mempertegas lagi adanya larangan melakukan kekerasan, “a” baik kekerasan fisik, “b” psikis, “c”  seksual  dan  juga  “d”  pelantaran.  Terdapat  penjelasan  mengenai  kekerasan  yang  telah dicantumkan. Terhadap kekerasan fisik penjelasannya dituangkan dalam Pasal 6, yakni suatu perbuatan  yang  dapat  menimbulkan  rasa  sakit,  luka  berat  dan  lainnya Penjelasan  mengenai kekerasan  psikis  tertuang  dalam  Pasal  7,  akibatnya  menyebabkan  korban  ketakutan,  tidak berdaya, dan penderitaan psikis berat. Selanjutnya menjelaskan mengenai kekerasan seksual, tercantum dalam Pasal 8, yakni pemaksaan hubungan seksual.(Atikah and Riwanto, 2020)
Pasal  116  Kompilasi  Hukum  Islam  ada  dicantumkan  alasan-alasan  dari  adanya perceraian.  Mulai  dari  huruf  “a”  sampai  dengan  huruf  “h”.  huruf  “a”  yang  menjadi  alasan dikarenakan  suami  melakukan  zina,  pemabuk,  judi,  dan  lain  sebagainya  yang  sulit  untuk disembuhkan. Huruf “b” alasannya suami meninggalkan istri selama 2 (dua) tahun berturut- turut, tanpa adanya alasan yang sah. Huruf “c” salah satu pihak dipenjara 5 (lima) tahun atau lebih,  selanjutnya  huruf  “d”  satu  pihak  melakukan  penganiayaan  atau  kekejaman  yang membahayakan,  huruf  “e”  terdapat  cacat  tubuh  dari  salah  satu  pasangan.  Huruf  “f”
menerangkan, antara suami berselisih selalu dan tidak rukun, huruf “g” suami melanggar isi taklik talak, dan terakhir yang menjadi alasan perceraian adalah huruf “h” murtad.
Terhadap adanya perselisihan yang terus menerus terjadi antara suami dan istri, maka hal ini  diterangkan  kembali  dalam  Pasal  134,  disebutkan,  gugatan  adanya  perselisihan  dan pertengkaran  antara  suami  dan  istri  ke  Pengadilan  Agama,  maka  majelis  hakim  perlu mendengarkan  saksi-saksi,  baik  saksi  dari  suami  maupun  istri  yang  dapat  didatangkan  di hadapan majelis hakim.
Sesuai  dengan  gugatan  penggugat  ke  Pengadilan  Agama  Stabat,  maka  terdapat  2  (dua) alasan.  pertama  tergugat  melakukan  penganiayaan  atau  kekerasan  fisik,  seperti  yang tercantum dalam Pasal 116 huruf “d”, kedua dikarenakan adanya perselisihan terus menerus dan tidak mampu lagi untuk didamaikan, seperti yang tercantum dalam Pasal 116 huruf “f”.

## KESIMPULAN
Sesuai  dengan  apa  yang  telah  dicantumkan  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  perkara dalam  Putusan  Pengadilan  Agama  Stabat  Nomor  2119/  Pdt.G/  2023/  PA.  Stb.,  adalah menolak  hasil  gugatan  dengan  berpendapat  rumah  tangga  penggugat  dan  tergugat  belum masuk  pada  tahapan broken  marriage, dengan  mempertimbangkan  lamanya  masa pernikahan,  dan  juga  masih  minimnya  masa  pisah  rumah  antara  penggugat  dan  tergugat, maka gugatan perceraian ditolak.
Pasal  116  Kompilasi  Hukum  Islam  memberikan  alasan  untuk  dapat  mengajukan gugatan  atau  permohonan  perceraian  ke  Pengadilan  Agama,  dengan  alasan  dan  bukti  yang cukup  kuat,  dan  harus  dapat  meyakinkan  majelis  hakim.  bukti  dan  saksi  telah  didatangkan oleh penggugat, tapi ternyata Putusan Pengadilan Agama Stabat  Nomor 2119/  Pdt.G/  2023/ PA. Stb., masih belum dapat meyakinkan majelis hakim.

## REFERENSI
Agil Fathurohmah (2023) „Perlindungan Hukum bagi perempuan korban KDRT pada perkara cerai gugat‟, Jurnal riset hukum keluarga islam , 3(1). Ardiyansyah Mulyadi (2022) Analisis Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Akibat Kekerasan Verbal  Dalam  Rumah  Tangga  (Studi  Putusan  Nomor  077/Pdt.G/2011/PA.Srl) .  UIN Raden Intan Lampung.
Atikah, G.A. and Riwanto, A. (2020) „Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga‟, 4(1), pp. 38–55.
C.F.G.  Sunaryati  Hartono  (2013) Penelitian  Hukum  di  Indonesia  pada  Akhir  Abad  ke-20 . Bandung: Alumni.
Kementeran  Agama  RI  (2018) Kompilasi  Hukum  Islam  Di  Indonesia .  Jakarta:  Direktorat Bina KUA Dan Keluarga Sakinah.
Moh.  Makmun,  I.R.  (2018)  „Cerai  Gugat  Akibat  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga,(Studi Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Gresik)‟, Jurnal Hukum Keluarga Islam , 3(2). Nurlia,  A.  (2018)  „Nusyuz  Suami  Terhadap  Istri  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam‟, Pactum Law Journal: Hukum perdata all right reserve , 4(1).
Peraturan  Pemerintah  (2019)  „Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019‟.
Peter Mahmud Marzuki (2013) Penelitian Hukum . Jakarta: Prenada Media Group.
Setyaningrum,  Ayu,  A.R.  (2019)  „Analisis  Upaya  Perlindungan  Dan  Pemulihan  Tehadap Korban  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  Khususnya  Aanak-Anak  Dan Perempuan‟, Jurnal Ilmia , 3(1).
Soerjono Seokanto (2010) Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: Universitas Indonesia.
Teungku  Muhammad  Hasbi  Ash-  siddieqy  (1997) Peradilan  dan  Hukum  Acara  Islam . Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah Tangga.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah Tangga.
Wati Kumala (2024) „Korban KDRT antara Gugat  Cerai  atau Mempertahankan Pernikahan Ditinjau  dari  Perspektif  Hukum  Islam,  Hukum  Positif,  dan  Psikologis‟, Jurnal Pendidikan Tambusai , 8(1).
Yesmil Anwar, A. (2010) Kriminologi . Bandung: Refika Aditama.