## MANAJEMEN RISIKO HUKUM PERBANKAN SYARIAH

## Yulia Purnama
Prodi Perbankan Syariah STIE Syariah Indonesia Purwakarta Jl. Veteran no 150-152 Purwakarta 41118 Jawa Barat INDONESIA
pyulia731@.gmail.com
Intisari —  Risiko  hukum  adalah  risiko  yang  timbul  akibat  tuntutan  hukum  dan/atau  kelemahan  aspek yuridis.  Risiko  ini  timbul  antara  lain  karena  ketiadaan  peraturan  perundang-undangan  yang  mendukung atau  kelemahan  perikatan,  seperti  tidak  dipenuhinya  syarat  sahnya  kontrak  atau  pengikatan  agunan  yang tidak sempurna. Banyaknya pengalaman dan kasus yang terjadi di perbankan syariah menunjukkan bahwa risiko  hukum  terjadi  karena  lemahnya  perikatan  yang  dilakukan  oleh  bank  syariah,  ketiadaan,  dan/atau perubahan  peraturan  perundang-undangan  yang  menyebabkan  suatu  transaksi  yang  telah  dilakukan  bank syariah  menjadi  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  yang  akan  ada,  dan  proses  litigasi,  baik  yang  timbul  dari gugatan  pihak  ketiga  terhadap  bank  syariah  maupun  bank  syariah  terhadap  pihak  ketiga.  Kegagalan manajemen  risiko  hukum  dapat  menimbulkan  penarikan  besar-besaran  dana  pihak  ketiga,  menimbulkan masalah  likuiditas,  ditutupnya  bank  oleh  otoritas,  dan  bahkan  bisa  mengalami  kebangkrutan.  Untuk  itu tujuan utama ataupun upaya yang dilakukan Manajement Resiko Hukum adalah memastikan bahwa proses manajemen  risiko  dapat  meminimalkan  kemungkinan  dampak  negatif  dari  kelemahan  aspek  yuridis, ketiadaan,  dan  perubahan  peraturan  perundang-undangan  dan  proses  litigasi  .  Banyak  kegagalan  dalam risiko    manajemen  hukum  yang  dapat  menimbulkan  likuiditas.  Proses  pengendalian  internal  salah  satu upaya  yang  dilakukan  dalam  penerapan  manajemen  risiko  hukum  yang  efektif.  Adanya  risiko  inheren merupakan indikator penting dalam risiko hukum.
Kata kunci — pengertian, risiko inheren, penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, kasus risiko hukum.
Abstract — Legal risk is the risk arising from legal demands and / or weaknesses in the juridical aspect. This risk arises, among others, due to the absence of laws and regulations that support or weaknesses in the engagement, such as not fulfilling the legal requirements for contracts or binding collateral that is not perfect.  The  amount  of  experience  and  cases  that  occur  in  Islamic  banking  shows  that  legal  risk  occurs because of the weaknesses of the commitments made by  Islamic banks, the absence, and / or changes in legislation that cause a transaction that has been carried out by Islamic banks to not be in accordance with the provisions that will exist , and litigation processes, both arising from third party claims against Islamic banks  and  Islamic  banks  against  third  parties.  The  failure  of  legal  risk  management  can  lead  to  massive withdrawals of third party funds, cause liquidity problems, bank closure by the authorities, and can even experience bankruptcy. For this reason, the main objective or effort made by the Legal Risk Management is  to  ensure  that  the  risk  management  process  can  minimize  the  possibility  of  negative  impacts  from juridical weaknesses, absence, and changes in legislation and litigation processes. Many failures in the risk of legal  management can lead to  liquidity. The internal  control process  is one of the efforts  made in  the implementation  of  effective  legal  risk  management.  The  inherent  risk  is  an  important  indicator  in  legal risk.
Keywords — understanding, inherent risk, application of risk management, internal control systems, legal risk cases.

## I. P ENDAHULUAN
Risiko  dalam  konteks  perbankan  merupakan suatu  kejadian  potensial,  baik  dapat  diperkirakan (anticipated) maupun yang tidak dapat diperkirakan (unanticipated) yang  berdampak  negatif  terhadap pendapatan dan permodalan bank. Situasi eksternal dan  internal  perbankan  mengalami  perkembangan
pesat  yang  diikuti  dengan  semakin  kompleksnya risiko kegiatan usaha perbankan sehingga diperlukan  penerapan  manajemen  risiko  yang matang.  Penerapan  manajemen  risiko  akan  mem- berikan  manfaat  baik  kepada  perbankan  maupun otoritas  pengawasan  perbankan.  Manajemen  risiko dibutuhkan untuk  mengidentifikasi,  mengukur, dan
mengendalikan  berbagai  macam  risiko.  Krisis finansial  dunia  yang  terjadi  mulai  2008,  dan berlanjut  hingga  saat  ini,  semakin  menegaskan perlunya  penerapan  manajemen  risiko  secara konsisten.  Dibandingkan  dengan  krisis  finansial 1998,  dalam  menghadapi  krisis  tahun  2008 perbankan Indonesia sudah lebih siap. 1 Mekanisme yang  terdapat  pada  perbankan  syariah,  tidak  dapat terlepas  pada  risiko  dalam  menjalankan  roda usahanya. Oleh karena itu, bank syariah harus dapat mengidentifikasi setiap risiko yang sedang dihadapi. Dalam manajemen risiko hukum kelemahan  aspek  yuridis  menjadi  salah  satu  akibat yang  dihadapi  perbankan  syariah  di  Indonesia. Salah  satu  upaya  yang  efektif  dilakukan  adanya pengendalian  internal  dalam  manajemen  risiko hukum. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi  kasus  -  kasus  yang  menyebabkan kegagalan  yang  timbul  dari  manajemen  risiko hukum.  Agar  mengetahui  lebih  dalam  tentang aspek  serta  indikator  apa  saja  yang  dikaji  dalam menajemen  risiko  hukum  berikut  akan    membahas lebih  dalam  tentang  implementasi  manajemen risiko hukum perbankan syariah.

## II. T ELAAH / KRITIK TERHADAP FENOMENA MANAJEMEN RESIKO HUKUM
Risiko  hukum  adalah  risiko  yang  timbul  akibat tuntutan  hukum  dan/atau  kelemahan  aspek  yuridis. Risiko  ini  timbul  antara  lain  karena  ketiadaan peraturan  perundang-undangan  yang  mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak mendukukng  terhadap  Teori/Konsep/Fenomena yang  ada,  perlu  pengembangan  keilmuan  lebih lanjut.  dipenuhinya  syarat  sahnya  kontrak  atau pengikatan  agunan  yang  tidak  sempurna. 2 Bank Indonesia  pun  mendifinisikan    melalui  PBI 5/8/2003  tentang  Penerapan  Manajemen  Risiko bagi  Bank  Umum,  menjelaskan  definisi  risiko- risiko  yang  harus  dihadapi  bank  dalam  aktivitas bisnisnya,  salah  satunya  difinisi  manajemen  risiko hukum  ataupun  yang disebut  legal  risk ialah risiko yang  disebabkan  oleh  adanya  kelemahan  aspek yuridis. 3 Kelemahan  aspek  yuridis  antara  lain disebabkan oleh adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan  perundang-undangan  yang  mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang
1 Muhammad  Iqbal  Fasa,  “ Manajemen  Risiko  Perbankan  Syari’ah  di Indonesia.” diakses dari website (www.academia.edu) pada tanggal 04/11/18.
2 Bambang  Rianto  Rustam, ”Manajemen  Risiko  Perbankan  Syariah  di Indonesia” , (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 213.
3 Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia nomor
5/8/PBI/2003tentang  penerapan  Manajemen  Risiko  Bagi  Bank  Umum”, diakses dari web (repository.uinsu.ac.id) pada tanggal 22/11/18.
tidak  sempurna.  Difinisi  yang  dipaparkan  Bank Indonesia  tidak  jauh  berbeda  dengan  difinisi sebelumnya.  Wikipedia  pun  menjelaskan  tentang pengertian  manajemen  risiko  hukum  adalah  risiko yang  timbul  karena  ketidakmampuan  manajemen perusahaan dalam mengelola munculnya permasalahan  hukum  yang  dapat  menimbulakan kerugian  atau  kebangkrutan  bagi  perusahaan. 4 . Adapun  pengertian  yang  dijelasakan  Taufiq  Rizal mengenai  manajemen  risiko  hukum  ialah  potensi kerugian  akibat  terjadinya  suatu  tertentu.  Risiko hukum  adalah  risiko  yang  timbul  akibat  tuntutan hukum  atau  kelemahan  aspek  yuridis. 5 Dari beberapa  pengertian/difinisi  yang  dijelaskan,  dapat kita  simpulkan  bahwa  manajemen  risiko  hukum suatu  peristiwa  yang  terjadi  di  seluruh  aspek transaksi  yang  terdapat  di  bank,  serta  kontrak  atau perjanjian yang dilakukan dengan nasabah maupun pihak  ketiga  ataupun  pihak  lain  yang  didalamnya terdapat tuntutan hukum yang disebabkan beberapa faktor  dan  aspek  yuridis.  Dari  beberapa  faktor diatas,  hal  tersebut  terjadi  karena  di    sebabkan adanya  pelanggaran  terhadap  kontrak,  hukum  dan peraturan, ketidakcakupan dalam dokumen pendukung, sebaiknya hal tersebut dapat diminimalisir  agar  tidak  terjadi,  karena  dapat merugikan  berbagai  pihak.  Menjalankan  prosedur sesuai  dengan  ketentuan  yang  sudah  ditetapkan jauh  lebih  baik,  karena  tingkat  risiko  yang didapatkan mungikin akan jauh lebih kecil.

## III. T ELAAH / KRITIK TERHADAP FENOMENA RISIKO INHEREN BESERTA DALAM MANAJEMENT RISIKO HUKUM
Risiko  inheren  merupakan  risiko  yang  melekat pada  kegiatan  bisnis  bank,  baik  yang  dapat dikuantifikasikan  maupun  yang  tidak,  yang berpotensi  memengaruhi  posisi  keuangan  bank Syariah. 6 Dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  risiko inheren  kebijakan  dan  prosedur  yang  digunakan dalam operasi lembaga keuangan sangat dibutuhkan, guna menyediakan informasi keuangan yang  handal  serta  dapat  dipatuhinya  hukum  dan peraturan yang berlaku. Berikut beberapa parameter faktor    pada  risiko  inheren  yang  mencakup  dalam parameter  atau  indikator  penting  dalam  risiko hukum :
4 Wikipedia, “Risiko Hukum”, diakses dari web (https://id.m.wikipedia.org) pada tanggal 26/11/18.
5 Taufiq  Rizal, ”Manajemen  Risiko  Hukum”, diakses  dari  web (http://taufiqrizal27.blogspot.com/2017/04/manajemen  -resiko-hukum.html) pada tanggal 26/11/18.
6 Bambang Rianto, Manajemen Risiko . 214.
a. Faktor litigasi, litigasi adalah proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan dimana setiap pihak yang bersengketa  mendapatkan  kesempatan  untuk mengajukan  gugatan  dan  bantahan. 7 Litigasi memilik  beberapa  indicator,  faktor  tersebut dapat  terjadi  karena  adanya  gugatan  atau tuntutan  dari  pihak  ketiga  kepada  bank  maupun gugatan  atau  tuntutan  yang  diajukan  pihak ketiga,  baik  melalui  pangadilan  maupun  di  luar pengadilan. Gugatan atau tuntutan tersebut pada dasarnya  dapat  menimbulkan  biaya  yang  dapat merugikan kondisi bank.
b.  Faktor  kelemahan  perikatan,  perikatan  adalah hubungan  antara  dua  orang  atau  lebih  didalam lapangan  harta  kekayaan  dimana  satu  pihak mempunyai hak dan pihak yang lain mempunyai kewajiban  atas  suatu  presentasi. 8 karena  tidak terpenuhi  nya  syarat  perjanjian  atau  tidak terpenuhinya  syarat  yang  telah  disepakati, kelemahan  perikatan  yang  dilakukan  bank merupakan sumber terjadinya permasalahan atau sengketa  di  kemudian  hari yang  dapat menimulkan potensi risiko hukum bagi bank. c.      Faktor  ketiadaan  perundangan,  produk  yang dimiliki  bank  atau  transaksi  yang  digunakan bank  akan  mengakibatkan  produk  tersebut menjadi  sengketa dikemudian hari sehingga  ada potensi risiko hukum. 9
Dari  beberapa  faktor  diatas,  dapat  disimpulkan hal  tersebut  terjadi  karena  di  sebabkan  adanya pelanggaran terhadap kontrak, hukum dan peraturan, ketidakcakupan dalam dokumen pendukung, sebaiknya hal tersebut dapat diminimalisir  agar  tidak  terjadi,  karena  dapat merugikan  berbagai  pihak.  Menjalankan  prosedur sesuai  dengan  ketentuan  yang  sudah  ditetapkan jauh  lebih  baik,  karena  tingkat  risiko  yang didapatkan mungikin akan jauh lebih kecil.

## IV. T ELAAH / KRITIK TERHADAP FENOMENA PENERAPAN MANAJEMENT RISIKO
Penerapan  manajemen  risiko  khususnya  risiko hukum  dalam  bank  syariah  yang  harus  dilaksakan mencakup hal-hal sebagai berikut :
A. Pengawasan aktif dewan komisaris, direksi,  dan DPS  Dalam  pengawasan  ketiga  dewan  tersebut, harus  juga  dapat  memahami  risiko  hukum  yang dihadapi  dan  memberikan  arahan  yang  jelas,
7 Dewi  Guhung, ”Litigasi  dan  Audit  Forensik”, diakses  dari  web (https://www.kompasiana.com) pada tanggal 31/01/19.
8 Sunu  D.Wibiakso, ”Hukum  Perikatan” ,  diakses  dari  web (http://www.academia.edu) pada tanggal 31/01/19.
9 Bambang Rianto, Manajemen Risiko. 214.
ialah  melakukan  pengawasan,  dan  mitigasi secara  aktif  serta  mengembangkan  budaya manajemen  risiko  di  bank  Syariah.  Hal-hal spesifik yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengawasan aktif dewan komisaris, direksi dan DPS yang mencakup hal-hal sebagai berikut.
1 . Kewenangan  dan  tanggung  jawab  dewan komisaris,direksi, dan DPS:
a. Direksi  harus  menetapkan  mekanisme komunikasi yang efektif, serta melibatkan  pejabat  dan  karyawan  bank syariah  atas  pemasalahan  yang  dihadapi dengan  bagian  hukum  atau  satuan  kerja terkait  risiko  hukum  agar  dapat  segera dicegah dan dikendalikan.
b. Dewan  komisaris  dan  direksi  wajib menerapkan    tata      kelola  untuk  mem- bentuk,  meng-eksekusi  serta  mengin- terpretasikan    peraturan  perundang- undangan  dan  ketentuan  internal,  sistem penerapan  tersebut  biasa  disebut legal governance .
c. Direksi  wajib  memastikan  adanya legal consistency ,  ialah    kegiatan  usaha,  yakni adanya  keselarasan  antara  kegiatan  atau aktivitas  usaha  yang  dilakukan  dengan ketentuan  serta  peraturan  yang  berlaku dan  tidak  menimbulkan  ambiguitas dalam  suatu  perjanjian  yang  dibuat  oleh bank syariah.
d. Direksi  wajib  memastikan  adanya legal completeness agar  seluruh  hal  yang diatur  perundang-undangan  baik  tingkat nasional  maupun  internasional  dapat  di- implementasikan  dengan  baik  oleh  bank syariah, termasuk larangan serta peraturan  dan  ketentuan  perundangan- undangan  yang  diatur  jelas  dalam ketentuan internal bank syariah.
e. Dewan Pengawas Syariah harus melakukan  evaluasi/  atau  kajian  ulang (review) ulang dalam kebijakan manajemen  risiko,  khususnya  dalam aspek  hukum  yang  terkait  dengan pemenuhan prinsip syariah.
f. Dewan  Pengawas  Syariah  harus  dapat mengevaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan manajmen    risiko  hukum  terkait  dengan pemenuhan prinsip Syariah. 10 Dari penjelasan  tersebut  bawasanya  dalam penerapan  manajemen  risiko  semua
10 Bambang Rianto, Manajemen Risiko. 215.
dewan  yang  terlibat  dapat  bertanggung jawab  dalam  mejalankan  tugas  nya sebagai pengawas, agar
setiap
kewenangan yang diberikan dapat terlealisasikan  dengan  baik  dan  sesuai dengan  prinsip  syariah  serta  peraturan dan ketentuan perundang-undangan  yang diatur  dengan  jelas  sesuai  dengan ketentuan Syariah.
2.  Sumber daya insani
Bank  Syariah  harus  menerapkan  sanksi secara  konsisten  kepada  pejabat  dan  pegawai yang  terbukti  melakukan  penyimpangan  dan pelanggaran  terhadap  ketentuan  eksternal  dan internal  serta  kode  etik  internal  bank  Syariah. 11 Dapat  kita  simpulkan  bahwa  setiap  pegawai yang  terbukti  melakukan  penyimpangan  serta pelanggaran  terhadap  ketentuan  eksternal  dan internal  yang  sudah  dibuat  bank  Syariah,  akan dikenakannya punishment atau  sanki  hukum, bagi pegawai yang melanggar.
3.  Organisasi Manajemen Risiko Hukum
a. Bank  Syariah  harus  memiliki  satuan  kerja/ fungsi  yang  berperan  sebagai legal  watch , ialah yang menyediakan analisis/advis hukum kepada  seluruh  pegawai  pada  setiap  jenjang organisasi.
b. Bank Syariah wajib memiliki satuan kerja/fungsi  independen  yang  menilai  dan memantau  secara  kontinu  implementasi manajemen  risiko  untuk  risiko  hukum. biasanya hal  ini dilakukan oleh Satuan  Kerja Manajemen  Risiko  (SKMR).  Selain  itu satuan kerja/fungsi bertanggung jawab dalam mengembangkan, mengevaluasi strategi, kebijakan,  prosedur  risiko  untuk  risiko hukum,  serta  dapat  memebrikan  masukan kepada dewan komisaris dan direksi.
c. Satuan  kerja/fungsi  yang  membawahi  bidang hukum,  SKMR,  dan satuan kerja operasional harus  secara  bersama-sama  menilai  dampak perubahan  ketentuan  atau  peraturan  tertentu terhadap  eksposur  risiko  hukum.  Dapat  kita simpulkan  bahwa  dalam  manajemen  risiko hukum pengawasan DPS punya peran penting serta  kewenangan    dalam  mengatur  segala aspek  yang  ada  dalam  manajemen  risiko hukum,  baik  dalam  perundang-undangan serta  pelaksanaan  kebijakan  manajemen
11 Bambang Rianto, Manajemen Risiko. 216.
risiko  hukum  yang  harus  di  evaluasi.  Dan setiap  pengawas  baik  direksi,  DPS  dan komisaris  harus  bertanggung  jawab  dalam menjalakan  tugas  nya  sebagai  pengawas. Agar apa yang diinginkan dapat terleasisasikan    dengan  baik  dan  sesuai dengan prinsip Syariah.
B. Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Penerapan  manajemen  risiko  harus  didukung dengan kerangka yang mencangkup kebijakan yang ditetapkan secara jelas sejalan dengan visi,misi dan strategi  bisnis ban Syariah. Penyususnan kebijakan dan  prosedur  manajemen  risiko  tersebut  dilakukan dengan memperhatikan jenis kompleksitas kegiatan usaha,  profil  risiko,  dan  tingkat  risiko  yang  akan diambil serta peraturan yang ditetapkan otoritas dan praktik  perbanan  yang  sehat.  Selain  itu  penerapan kebjakan  dan  prosedur  manajemen  risiko  yang dimiliki  bank  harus  didukung  oleh  kecukupan permodalan  dan  kualitas  SDI  (Sumber  Daya Insani).  Dan  secara  spesifik  bank  Syariah  perlu menambahkan  penerapan  beberapa  hal  untuk  tiap aspek  dalam  pelaksanaan  kebijakan,  prosedur,  dan penetapan limit  untuk  risiko  hukum,  yang meliputi hal- hal sebagai berikut :
1. Srategi manajemen risiko.
Stategi  manajemen  risiko  untuk  risiko  hukum merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari strategi  manajemen  risiko  bank Syariah secara keseluruhan.
2. Tingkat  risiko  yang  akan  diambil  dan  toleransi risiko.
Penerapan  tingkat  risiko  yang  akan  diambil  dan toleransi  risiko  untuk  risiko  hukum  mengacu pada  cakupan  penerapan  secara  umum  yang telah ditetapkan.
3. Kebijakan, prosedur, dan penetapan risiko. Bank  Syariah  harus  memiliki  dan  melaksanaan prosedur  analisis  aspek  hukum  terhadap  produk dan  aktiva  baru.  Harus  melakuan  evaluasi  dan pemutakhiran kebijakan dan prosedur pengendalian  risiko  hukum  secara  berakala, sesuai  dengan  perkembangan  eksternal  dan internal  bank  Syariah,  seperti  perubahan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
C. Kebijakan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan    pengendalian  risiko  serta  sistem  informasi manajemen risiko hukum
Dalam  melakukan  penerapan  manajmen  risiko melalui proses indentifikasi, pengukuran,
pamantauan,  dan  pengendalian  risiko,  serta  sistem informasi  manajemen  risiko  hukum,  meliputi  hal- hal  sebagai berikut :
1. Identifikasi  risiko  hukum,  dalam  hal  ini bank  wajib  untuk  melaukukan  indentifikasi seruluh  risiko  hukum  secara  berkala,  wajib memiliki  metode/sistem  untuk  melakukan identifikasi  risiko  hukum  pada  seluruh  ak- tiva  produk  atau  bisnis    bank,  serta  proses risiko hukum dilakukan
dengan menganalisis,  serta  memastikan  bahwa risiko  dari  produk  dan  aktivitas  baru  telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum  diperkenalkan  dan  dijalankan. 12
Dapat  disimpilkan  bawasanya  dalam  hal tersebut produk harus di identifikasi terlebih dahulu  sebelum  diperkenalkan  dan  di gunakan  nantinya,  agar  besar    kecilnya risiko  atau  ada  atau  tidak  ada  nya  risiko yang  ada  pada  produk  dapat  diketahui terlebih dahulu.
Agar pada saat memperkenalkan serta dijalankan nya produk  tersebut,  berjalan  sesuai  yang diharapkan.
2. Pengukuran  risiko  hukum,  Bank  Syariah wajib  memiliki  metode  pengukuran  risiko untuk  risiko  hukum  yang  memadai  dan terintegrasi  dengan  kerangka  manajemen risiko  bank  syariah,  baik  menggunakan pendekatan secara kuantitatif atau kualitatif.  Dapat  mengukur  risiko  hukum berupa  kerugian  akibat  tuntutan  litigasi, pembatalan perjanjian yang disebabkan oleh lemhannya perikatan, serta terjadinya perubahan  peraturan  perundang-undangan yang  menyebkaban  produk  Bank  Syariah tidak  sejalan  dengan  ketentuan  yang  sudah ada.  Dapat  disimpulkan  bawasanya  dengan adanya  pengukuran manajemen  risiko hukum  Bank  Syariah  dapat  mengukur seberapa    besar  tingkat  resiko  yang  di- hadapi,  metode  pengukuran  kuantitatif  atau kualitatif yang digunakan dalam pengukuran risiko hukum.
3. Pemantauan  risiko  hukum,  dalam    hal pemantauan  baik  yang  dilakukan  unit pelaksana  maupun  SMR,    Bank  Syariah harus  memiliki  sistem  serta  prosedur  yang mencakup  terhadap  besarnya  eksposur
12 Bambang Rianto, Manajemen Risiko. 217.
risiko,  toleransi  risiko,  kepatuhan  limit internal,  dan stress  testing .  Dan  hasil  dari pemantauan laporan disajikan dalam bentuk laporan  berkala  yang  disampaikan  kepada manajemen  dalam  rangka  mitigasi  mana- jemen risiko hukum. Dan bank Syariah pun harus  menyiapkan  sistem back  up serta prosedur  yang  efektif  guna  mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko serta melakuan pencegahan dalam penilaian kembali secara berkala terhadap sistem bake up tersebut.
4. Pengendalian  risiko  hukum,  dalam  hal  ini satuan  /  fungsi  kerja  yang  membahawahi bidang hukum harus melakukan  pengkajian ulang  secara  berkala  terhadap  kontrak  kerja dan  perjanjian  yang  dilakuan  antara  bank syariah  dengan  pihak  lain,  dengan  cara melakukan  penilaian  kembali  terhadap efektivitas proses enforceability guna mengecek  validitas  hak  dalam  kontrak  dan perjanjian  tersebut.  Adanya  penerbitan garansi netting agreement , collateral pledges , dan margin calls yang ada di bank Syariah  ,  harus  didukung  dengan  dokumen hukum yang efektif dan enforceable . 5. Sistem  informasi  manajemen  risiko  hukum, dalam hal ini untuk mengurangi serta mem- proyeksikan  potensi  kerugian  aktivitas bisnis,  bank  syariah  harus  mencatat  dan menatausahakan setiap kejadian, baik dalam proses  litigitas  yang  terkait  risiko  hukum ataupun  jumlah  kerugian  yang  diakibatkan dalam  suatu  administrasi  data.  Pencatatan dan  pena-tausahaan  data  tersebut  disusun dalam  data  statistik  yang  dapat  digunakan untuk  memproyeksikan  potensi  kerugian aktivitas  bisnis  bank  Syariah  pada  periode tertentu. 13 Dapat  disimpulkan  bawasanya dalam  sisitem  informasi  manajmen  risiko hukum  adanya  pencatatan  ulang  ataupun mengarsipkan setiap kejadian untuk mengukur tingkat kerugian, dan mengurangi nya potensi kerugian.
V. T ELAAH / KRITIK TERHADAP FENOMENA SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
Sistem  pengendalian  internal  adalah  rencana, metode, prosedur, dan kebijakan yang didesain oleh
13 Bambang Rianto, Manajemen Risiko. 218.
manajemen untuk memberi jaminan yang memadai atas tercapainya efisiensi dan efektivitas operasional,  kehandalan  pelaporan  keuangan, pengamanan  terhadap  aset,  ketaata/kepatuhan  dan peraturan lain. 14 Adapun pengertian lain dari sistem pengendalian  internal  adalah  suatu  sistem  usaha atau sistem sosial  yang dilakukan perusahaan  yang terdiri  dari  stuktur  organisasi,  medote  dan  ukuran- ukuran  untuk  menjaga  dan  mengarahkan  jalan perusahaan agar bergerak sesuai dengan tujuan dan program  perusahaan  dan  mendorong  efisiensi  serta dipatuhinya kebijakan manajemen. 15 Dari pengertian  diatas  dapat  kita  simpulkan  bahwa sistem  pengendalian  internal  ialah    sebagai  pe- ngatur sumber daya guna mencapai sebuah  rencana ataupun planning serta  tujuan  sebuah  perusahaan agar  berjalan  sesuai  dengan  tujuan  dan  program perusahaan. Penilaian proses penerapan manajamen risiko hukum  yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian internal yang andal. Penerapan sistem  pengendalian  inernal  secara  efektif  dapat membantu  pengurus  bank  menjaga  aset  bank, menjamin  tersedianya  pelaporan  keuangan  dan manajerial  yang  dapat  dipercaya,  mengingkatkan kepatuhan  bank  terhadap  ketentuan  dan  peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengurangi  risiko  terjadinya  kerugian,  penyim- pangan,  dan  pelanggaran  aspek  kehati-hatian. Terselenggaranya  sistem  pengendalian  internal bank  yang  andal  dan  efektif  menjadi  tanggung jawab  dari  seluruh  kerja  operasional  dan  satuan kerja pendukung serta Satuan  Kerja Audit Internal (SKAI). 16 Dan istilah-istilah penting sistem pengen- dalian internal antara lain ialah  kondisi terlaporkan atau  disebut reportable  condition ,  kelemahan material  atau  material weakness dan  kompensasi pengendalian atau disebut compensating control.
Adapun  unsur-  unsur  sistem  pengendalian internal anatara lain :
a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab  fungsional  secara  tegas.  Dapat kita  simpulkan  bahwa  dalam  tanggung  jawab fungsional ini setiap organisasi harus menjalankan  tugasnya  secara  tegas  dengan disertai  kepercayaan dan tanggung jawab sesuai dengan undang-undang.
14 Sasteralupus, “Pengendalian Intern” , diakses dari web (https://sasteralupus.wordpress.com) pada tanggal 05/12/18.
15 Indah  Jewel, ”Sistem Pengendalian Internal (SIP)” , diakses dari  web (https://indahjewel.blogspot.com) pada tanggal 05/12/18.
16 Bambang Rianto, Manajemen Risiko. 219.
b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan  perlindungan  yang  cukup  terhadap aktiva,  utang,  pendapatan  dan  biaya.  Dalam  hal ini, dapat kita simpulkan setiap wewenang  yang diberikan kepada setiap lembaga harus memiliki arsip  atau  prosedur  pencatatan  atau  pendaaan ulang    sesuai  dengan  data  aktiva  ataupun  utang yang ada.
c. Praktik  yang  sehat  dalam  melaksanakan  tugas dan fungsi setiap unit. Dalam hal ini, dapat disi- mpulkan  bahwa  setiap  unit  harus  melaksanakan tugas  dan  fungsi  nya  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  telah  ditetapkan. Serta  setiap  lembaga  harus  melaksanakan  tugas nya  sesuai  amanah  yang  telah  diberikan  dan mengerjakan nya secara trasparan.
d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung  jawabnya. 17 Kesimpulannya  ialah bahwa setiap karyawan harus memiliki skill atau kemampuan yang sesuai keahlian yang dimilikinya,  agar  dapat  mengerjakan  tugas  serta tanggung jawabnya dengan baik.
VI. T ELAAH / KRITIK TERHADAP FENOMENA KASUS RISIKO HUKUM
Disetiap manajemen pasti akan mengalami yang namanya  risiko,  entah  itu  yang  bersumber  dari operasional  sebuah  perusahaan,  dalam  perjanjian dengan  pihak  ketiga,  serta  ketidakpastian  hukum, dan lain sebagainya.
Kasus risiko hukum tidak hanya terjadi di setiap perusahaan  saja,  baik  itu  di  lembaga  ataupun  di lingkungan  sekitar  kita,  pasti  banyak  terjadinya penyelewengan-penyelewengan  yang  dilakukan oleh  beberapa  oktum  demi  kepuasan  individu maupun  kelompok.  Dan  disetiap  Negara  pun  pasti pernah  mengalami  yang  namanya  manajement risiko  hukum  hingga  tejerumus  kedalam  beberpa kasus yang ada.
Selainnya  di  luar  negeri  di  Indonesiapun terdapat  beberap  kasus  rIsiko  hukum.  Beriukut kasus risiko hukum pada Bank Syariah Rania yang memiliki gross  income sebesar  5  miliar.  Bank  ini merupakan  model  internal.  Komite  manajement risiko  telah  menetapkan Loss  Given  Event  (LGE) sebesar  15%.  Kebijakan exposure  indicator ditetapkan seperti  yang terlihat di table 1.1. 18
17 Indah  Jewel,”Sistem  Pengendalian  Internal  (SIP)”,  diakses  dari  web https://indahjewel.blogspot.com/2012/09/ sistem-pengendalian-internal- spi.html) pada tanggal 05/12/18.
18 Bambang Rianto, Manajemen Risiko. 219.

## Tabel 1.1
Risiko, Nominal, dan Dasar Exposure Indicator
Bentuk Resiko Nominal Dasar Exposure Indicator Perkara pegadaian 1 miliar Nilat aset Gugatan 3 miliar Nilai aset Gagal eksekusi jaminan 5 miliar Nilai jaminan dikuasai Perbedaan penafsiran perjanjian 10 miliar Nilai aset Dokumen tidak lengkap 2 miliar Nilai aset Dokumen tidak sah 4 miliar Nilai aset
Ekposure  indicator ialah  nilai  atau  volume  dari suatu aktivitas tertentu yang mewakili volume atau nilai  keseluruhan  operasional  bank,  dan  nilai tersebut  diperoleh  pada  akhir  hari  pengukuran hukum.  Besaran  probabilitas  risiko  biasanya didefinisikan  seperti  terlihat  pada  tabel  berikutnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dalam kasus risiko hukum  Bank  Syariah  Rania  mengalami gross income ,  yang  kebijakannya  dibuat  dalam  tabel exposure  indicator ,  dimana  laporan  tabel  tersebut dibuat  pada  akhir  hari  pengukuran  operasional bank.  Dalam  hal  ini  lembaga  Bank  akan  melihat seberapa  besar  risiko  hukum  yang  dialami  oleh Bank. Terlihat pada tabel 1.2.

## Tabel 1.2
Probabilitas Risiko Hukum Peluang Persentase Sangat Rendah < 1,25% Rendah 1,25 – 2,5% Sedang 2,5 – 10% Tinggi 10 -20% Sangat Tinggi >20%
Di  dalam  kasus  risiko  hukum  Bank  dapat menghitung  atau  memprediksikan  peluang  atau kemungkinan- kemungkinan yang akan terjadi. Hal tersebut  biasanya  dilihat  dari  probabilitas,  ialah peluang  atau  kemungkinan  dari  suatu  kejadian, terjadi atau tidak, dan seberapa besar kemungkinan kejadian  tersebut  berpengaruh  untuk  terjadi. Probabilitas termasuk juga kedalam teori kemungkinan atau peluang dalam ilmu matematika, selain  itu  probabilitas  juga  dapat  diartikan  sebagai suatu  cara  untuk  menyatakan  kepercayaan  atau
pengetahuan  terhadap  seberapa  besar  peluang terjadinya suatu kejadian yang akan atau yang telah terjadi.  Nilai  probabilitas  dari  suatu  kejadian biasanya dinyatakan dalam satuan nilai 0 sampai 1. Suatu  kejadian  dengan  nilai  probabilitas  0  (nol), jika  suatu  peristiwa  atau  kejadian  tidak  memiliki peluang  sama  sekali  untuk  terjadi  (tidak  akan terjadi).  Begitupun  sebaliknya,  jika  suatu  kejadian dapat  dinyatakan  memiliki  nilai  probabilitas  1 (satu) peristiwa atau kejadian tersebut pasti terjadi, dan  tidak  ada  kemungkinan  selain  itu. 19 Jadi  dapat disimpulkan bahwa  probabilitas cara  untuk memprediksi  suatu  kejadian  yang    akan  terjadi ataupun yang sudah terjadi. Probabilitas ditetapkaan seperti yang terlihat di tabel 1.3.

## Tabel 1.3

## Probabilitas Risiko Bank Rania
1. Perkara Pengadilan
a. Melawan Pihak Eksternal 0,04 b. Melawan Pihak Internal 0,03 2. Gugatan a. Internal 0,04 b. Eksternal 0,03 3. Gagal Eksekusi Jaminan a. Kendala Hukum 0,04 b. Kemanusiaan 0,03 4. Perbedaan Tafsiran Perjanjian a. Perjanjian kerja 0,04 b. Nasabah 0,03 5. Dokumentasi Tidak Lengkap a. Hilang 0,04 b. Musnah 0,03 6. Dokumentasi Tidak Sah a. Palsu 0,04 b. Tanpa Tanda Tangan 0,03
Hitunglah expected  loss -nya  dan  total  risiko hukum?
Penyelesaian :
Expecdet loss adalah perkalian averge probability dengan  LGE  dan exposure  indicator . 20 Dapat  kita  simpulkan  bahwa  dalam  table  tersebut expected  loss Bank  Rania  mengalami  probabilitas dengan  total  0,03-00,4  dari  setiap  kemungkinan yang di prediksikan. Pada kesimpulannya expecded
19 Rahmad  Azly, ”Arti  Probabilitas  dan  Penjelasannya” ,  diakses  dari web (https://duniaberbagiilmuuntuksemua. blogspot.com/2017/05/arti- probabilitas-dan-penjelasannya. html)  pada tanggal 01/02/19.
20 Bambang Rianto, Manajemen Risi ko. 220.
loss merupakan  laporan  tabel  kerugian  atas kegiatan usaha bank, baik itu kerugian yang timbul karena kegiatan bank maupun kegiatan usaha bank yang  normal.  Dan expected  loss dapat  dituliskan sebagai berikut pada table 1.4. 21
Tabel 1.4
Penentuan Risiko Hukum
N o Bentuk risiko hokum Probabi litas LG E Expos ure Indica tor (M) Expex ted Loss (Juta ) 1. Perkara pengadilan a. Melawa n Pihak Eksterna l 0,04 b. Melawa
n Pihak Internal 0,03
Average 0,035 0,1 5 1.000 5.250 2.  Gugatan a. I nternal 0,04 b. Ekster nal 0,03 Average 0,035 0,1 5 3.000 15.75 0 3. Gagal Eksekusi Jaminan a. Ke ndala hukum 0,04
b. Ke
manusiaa n 0,03 Average 0,035 0,1 5 5.000 26.25 0 4. Perbedaan Tafsiran Perjanjian a. Perjan jian kerja 0,04 b. Nasab ah 0,03 21 Bambang Rianto, Manajemen Risi ko. 221.
N o Bentuk risiko hokum Probabi litas LG E Expos ure Indica tor (M) Expex ted Loss (Juta ) Average 0,035 0,1 5 10.00 0 52.50 0 5. Dokumen Tidak Lengkap a. Hilan g 0,04
b. Musn ah 0,03 Average 0,035 0,1 5 2.000 10.50 0 6. Dokumen Tidak Sah a. Palsu 0,04 b. Tanpa Tanda Tangan 0,03 Average 0,035 0,1 5 4.000 21.00 0 Jumlah 131.2 50 Risiko Hukum 131.25 0 dib agi 6 21.87 5 Risiko Hukum Nasabah 21.875 0,44%
Dapat disimpulkan  bahwa risiko hukum Bank Rania  sebesar  Rp  21.875.000  atau  sebesar  0,44% dari pendapatan kotor. Pendapatan kotor adalah Rp 5.000.000.000.  Dengan  demikian,  risiko  hukum Bank  Rania  dikategorikan  sangat  rendah (low) . Kriteria risiko dapat terlihat pada tabel 1.5. 22

## Tabel 1.5
Penentuan Risiko Hukum Kriteria Predikat Predikat Dibawah atau sama dengan  25%  dari gross income low Sangat rendah Di antara 2,5% - 5 %  dari gross income Low to moderate Rendah Di antara 5% - Moderate Cukup
22 Bambang Rianto, Manajemen Risi ko. 222.
Kriteria Predikat Predikat 7,5% dari gross income tinggi Di antara 7,5% - 10% dari gross income Moderate to high Tinggi Di atas 10% dari gross income High Sangat tinggi
Pemeringkatan  tersebut  sesuai  Peraturan  Bank Indonesia  (PBI)  Nomor  13/23/PBI/2011  tanggal  2 November  2011  tentang  Penerapan  Manajemen Risiko  Bagi  Bank  Umum  Syariah.  BUS  dan  UUS (Unit Usaha Syariah) pada pasal 10 ayat (d) bahwa BUS  dan  UUS  harus  menetapkan  peringkat  risiko karena  penetapan  penilaian  peringkat  merupakan dasar  bagi  bank  untuk  mengkategorikan  peringkat risiko bank. Peingkat risiko bagi bank dikategorikan menjadi lima peringkat yaitu :
1. Low (Sangat rendah)
2. Low to moderate (Rendah)
3. Moderate (Cukup Tinggi)
4. Moderate to high (Tinggi)
5. High (Sangat Tinggi)
Untuk  penentuan  limit  risiko  hukum,  ditentukan oleh  besaran  nilai.  Dapat  ditetapkan  maksimal  10 kali  jumlah  modal  yang  dialokasikan  untuk  risiko hukum.  Besaran  10  kali  ini  digunakan  untuk menyesuaikan  dengan  formula  profil  risiko  yang menetapkan  bahwa  profil  risiko  tinggi  adalah representasi dari kondisi nilai risiko hukum > 10% dari  maksimum  nilai  kerugian  yang  mungkin timbul jika bentuk-bentuk risiko terjadi. 23

## VII. K ESIMPULAN
Dari  ke  lima  telaah  fenomena  materi  yang  telah dijelaskan  dapat  kita  simpulkan  bahwa  Manajemn Risiko  Hukum  suatu  peristiwa  yang  terjadi  di seluruh aspek transaksi yang terdapat di bank, serta kontrak  atau  perjanjian  yang  dilakukan  dengan nasabah  maupun  pihak  ketiga  ataupun  pihak  lain yang  didalamnya  terdapat  tuntutan  hukum  yang disebabkan beberapa faktor dan aspek yuridis . Dari beberapa faktor diatas, hal tersebut terjadi karena di sebabkan  adanya  pelanggaran  terhadap  kontrak, hukum  dan  peraturan,  ketidakcakupan  dalam dokumen  pendukung,  dan  sebaiknya  hal  tersebut dapat diminimalisir agar tidak terjadi, karena dapat merugikan berbagai pihak.
Adanya  risiko  inheren  pada  Manajemen  Risiko Hukum  Bank  Syariah  sangat  berpengaruh  dalam
23 Bambang Rianto, Manajemen Risi ko. 222.
posisi keuangan Bank Syariah. bahwa dalam risiko inheren  kebijakan  dan  prosedur  yang  digunakan dalam operasi lembaga keuangan sangat dibutuhkan, guna menyediakan informasi keuangan yang  handal  serta  dapat  dipatuhinya  hukum  dan peraturan yang berlaku. Dan parameter penting dari risiko  inheren  tersebut  mencangkup  adanya  risiko inheren fakor ligitasi, faktor kelemahanm perikatan, dan faktor ketiadaan perundangan.
Penerapan  dalam  manajemen  risko  hukum  pun diawasi  oleh  beberapa  dewan  aktif  komisaris, direksi  dan  DPS  yang  bertanggung  jawab  dalam pengawasaan  masing-masing  unit.  Hal-hal  spesifik yang  perlu  diperhatikan  dalam  pelaksanaan pengawasan  dewan  komisaris,  direksi  dan  DPS mencakup hal-hal sebagai berikut :
a. Pengawasan  aktif  dewan  komisaris,  direksi dan  DPS  yang  mencakup  kewenangan  dan tanggung jawab setiap dewan dalam pengawasan,sumber daya insani, dan organisasi manajemen risiko hukum.
b. Kebijkan, prosedur dan penetapan limit, yang mecakup  strategi  dalam  manajemen  risiko, tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko, serta kebijkan, prosedur dan penetapan limit.
c. Proses identifikasi,  pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risikoserta sistem informasi Manajemen  Risiko  Hukum,  hal  tersebut meliputi identifikasi risiko hukum, pengukuran risiko hukum, pemantauan risiko hukum, serta pengendalian risiko hukum. Didalam  Manajemen  Risiko  Hukum  pun  adanya sistem  pengendalian  internal,  ialah    sebagai pengatur  untuk    sumber  daya  guna  mencapai sebuah    rencana  ataupun planning serta  tujuan sebuah  perusahaan  agar  berjalan  sesuai  dengan tujuan  dan  program  perusahaan.  Dikarenakan, penilaian  proses  penerapan  manajamen  risiko hukum yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian  internal  yang  andal.  Adapun  unsur  – unsur yang termasuk kedalam sisitem pengendalian intenal, antara lain : 1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara tegas.
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan  perlindungan  yang  cukup  terhadap aktiva, utang, pendapatan dan biaya.
3. Praktik  yang  sehat  dalam  melaksanakan  tugas dan fungsi setiap unit.
4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.
Selain  itu  dalam  Manajemen  Risiko  Hukum dimanapun  setiap  manajemen  pasti  mengalami yang  namanya  risiko,  baik  itu  dari  eksternal maupun  internal  yang  termasuk  kedalam  kasus risiko hukum. Dalam kasus risiko hukum itu sendiri dapat  dikategorikan  menjadi  lima  peringkat  antara lain :
a. Low (sangat rendah)
b. Low to moderate (rendah)
c. Moderate (cukup tinggi)
d. Moderate to high (tinggi)
e. High (sangat tinggi).

## VIII. U CAPAN T ERIMA K ASIH
Dengan  terselesaikannya  jurnal  ini,  penulis mengucapkan  banyak  terimakasih  yang  sedalam- dalam nya kepada :
1. Allah SWT atas limpahan karunia-Nya.
2. Kepada orang tua yang telah mendoakan serta mendukung saya dalam menyelesaikan jurnal ini.
3. Kepada  Pak  Jalaludin,  S.E.,  M.E.  selalaku dosen  pengampu  atas  bimbingannya,  arahan serta  ilmu  yang  selama  ini  diberikan  dalam penyusunan jurnal/ karya ilmiah ini.
4. Kepada  keluarga  dan  saudara  yang  telah memberikan dukungan semangat.
5. Serta kepada teman-teman mahasiswa Perbankan Syariah atas segala kerjasama dan dukungannya  selama  penulis  mengerjakan karya tulis ini.

## IX. R EFERENSI
Rianto  Rustam    Bambang,  2013.  Manajement Risiko  Perbankan  Syariah  di  Indonesia.  Unit Penerbit Salemba Empat, Jakarta Selatan.
Peraturan  Bank  Indonesia,  No.  13/  23/PBI/2011, Tentang  Penerapan      Manajemen  Resiko  Pada Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah. Idroes,  F.N.  2008.  Manajemen  Risiko  Perbankan.
Jakarta:     PT.Rajagrafindo Persada.
Guhung  Dewi,  Litigasi  dan  Audit  Forensik,
https://www.kompasiana.com. Rizal,  Taufiq  (2017).  Manajement  Resiko  Hukum. [Online]. Available : taufiqrizal27.blogspot.com.
Surat  Edaran  Nomor  13/23/DPNP/2011  tentang Penerapan  Manajemen  Risiko  bagi  Bank Umum.
Umam,  Khoirul.  2013.  Manajemen  Perbankan Syariah,Bandung: Pustaka Setia.
Fasa Iqbal M, 2016. Manajement Resiko Perbankan Indonesia,  dalam  Jurnal  Studi  Ekonomi  dan Bisnis Islam UIN. Vol. 1, No. 2.
Purnama  Harlianto,  M,  2014.    Analisa  Penerapan Manajement Resiko, dalam jurnal Administrasi Bisnis (JAB). Vol. 16, No. 1.
Jewel, Indah. (2012). Sistem Pengendalian Internal, https://indahjewel.blogspot.com/2012/09/ sistem-pengendalian-internal-spi.html.
https://id.m.wikipedia.org . Wibiakso Sunu.D, Hukum Perikatan, http://www.academia.edu. Sasteralupus, Pengendalian Intern, diakses dari web https://sasteralupus.wordpress.com, pada tanggal 05/12/18.
Azly Rahmad, Arti Probabilitas dan Penjelasannya, https://duniaberbagiilmuuntuksemua. blogspot.com