Pramita Apriliyani dan Subekti, Analisis Hukum Pelanggaran Terhadap Digitalisasi Ciptaan, Halaman 225- 254

## ANALISIS HUKUM PELANGGARAN TERHADAP DIGITALISASI CIPTAAN
Pramita Apriliyani 1 dan Subekti 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo E-mail: apriliyanipramita10@gmail.com
2 Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo E-mail: subekti@unitomo.ac.id

## Abstract
Intellectual property rights are equivalent to intellectual property rights which are defined as protection  of  works  created  by  human  intellectual  abilities  in  the  fields  of  art,  literature, science, aesthetics and technology. Copyright protection in Indonesia is currently one of the focuses  of  public  attention,  not  only  in  the  financial  sector,  law  enforcement  agencies  must adapt  to  this  development,  especially  related  to  the  protection  of  intellectual  property  as  an issue  of  violations  in  this  digital  development.  The  research  method  used  is  normative juridical, namely studying legal norms, examining all laws and regulations that are related to the  legal  issues  being  handled,  with  this  it  is  known  that  the  form  of  copyright  regulation refers  to  Law  Number  28  of  2014  concerning  Copyright  and  Law  Number  19  of  2016 concerning ITE, forms of illegal video streaming violations committed by actors in digitizing creations  based  on  statutory  regulations  are  duplicating,  producing,  distributing,  displaying or  exhibiting  creations  or  making  derivative  works  illegally  so  that  illegal  video  streaming fulfills  the  element  of  violation  Copyright  in  Chapter XXV  Article  380  of  the  Criminal  Code and  Law  Number  28  of  2014,  is  a  criminal  act  and  an  unlawful  act  and  therefore  the perpetrator  of  the  violation  can  be  subject  to  the  threat  of  criminal  punishment,  criminal responsibility  is  regulated  in  Law  Number  28  of  2014  Articles  95,  105,  110-120  where demands crime is carried out as a last resort after mediation efforts fail Article 95 paragraph (4)
Keywords : accountability; criminal act; illegal video streaming

## Abstrak
Hak  kekayaan  intelektual  setara  dengan  hak  kekayaan  intelektual  yang  didefinisikan  sebagai perlindungan  terhadap  karya  yang  diciptakan  oleh  kemampuan  intelektual  manusia  dalam bidang  seni, sastra, ilmu  pengetahuan, estetika  dan  teknologi. Perlindungan  hak  cipta  di Indonesia  saat  ini  menjadi  salah  satu  fokus  perhatian  masyarakat, tidak  hanya  di  sektor keuangan  lembaga  penegak  hukum  harus  beradaptasi  dengan  perkembangan  ini, terutama terkait  dengan  perlindungan  kekayaan  intelektual  sebagai  isu  pelanggaran  dalam perkembangan  digital  ini. Metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu  yuridis  normative  yaitu mengkaji kaidah hukum, menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, dengan adanya hal tersebut diketahui bahwa bentuk pengaturan  hak  cipta  mengacu  pada  UU  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  dan  UU Nomor  19  Tahun  2016  tentang  ITE,  bentuk  pelanggaran  streaming  video  illegal  yang dilakukan  oleh  pelaku  pada  digitalisasi  ciptaan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan adalah penggandaan, memproduksi, mendistribusikan, menampilkan atau memamerkan ciptaan  atau  membuat  ciptaan  turunan  secara  tidak  sah  sehingga  streaming  video  illegal memenuhi  unsur  pelanggaran  Hak  Cipta  dalam  Bab  XXV  Pasal  380  KUHP  dan  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2014,  merupakan  tindak  pidana  dan  perbuatan  melanggar  hukum dan  karenanya  pelaku  pelanggaran  tersebut  dapat  dikenakan  ancaman  hukuman  pidana, pertanggung jawaban pidana diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 95, 105, 110-120 dimana tuntutan pidana dilakukan sebagai upaya terakhir setelah upaya mediasi gagal Pasal 95 ayat (4)
Pramita Apriliyani dan Subekti, Analisis Hukum Pelanggaran Terhadap Digitalisasi Ciptaan, Halaman 225- 254
Kata Kunci : pertanggungjawaban; tindak pidana; streaming video illegal

## PENDAHULUAN
Hak  Kekayaan  Intelektual  adalah padanan  dari Intellectual  Property Rights diartikan  sebagai  perlindungan terhadap  karya-karya  yang  timbul karena adanya kemampuan intelektualitas  manusia  dalam  bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, estetika dan  teknologi.  Kekayaan  intelektual merujuk kepada kreasi pikiran: penemuan, karya sastra dan artistik, dan  simbol-simbol, nama, dan gambar yang digunakan dalam perdagangan.
Perlindungan hukum hak cipta di
Indonesia
diawali dengan diberlakukannya Auteurswet 1912 yaitu  undang-undang  hak  cipta  di negeri Belanda yang juga berlaku pada daerah  jajahannya  di  Timur  Jauh. Ketentuan Auteurswet 1912 merupakan perubahan dari undang-undang sebelumnya  sebagai  penyesuaian  dari ketentuan-ketentuan yang terdapat pada
Konvensi Bern.
Setelah masa kemerdekaan berdasarkan asas konkordansi  dan  berdasarkan  pasal  II peraturan  peralihan  UUD  1945  maka Auteurswet  1912  masih  tetap  berlaku di  Indonesia,  begitu  pula  dengan
keanggotaan  konvensi  Bern  masih tetap berlaku. 1
Tahun 1952 diselenggarakan Kongres  Kebudayaan  di  Bandung. Pada kongres tersebut istilah auterscrecht diganti menjadi Hak Cipta. Apabila  dikaitkan  dengan  pengertian kata Copyright maka  penggunaan  kata Hak  Cipta  sesungguhnya  terdapat nuansa yang berbeda.
Pada  tahun  1958,  Perdana  Menteri Djuanda  menyatakan  Indonesia  keluar dari Konvensi Bern agar para Intelektual Indonesia bisa memanfaatkan  hasil  karya,  cipta,  dan karsa  bangsa  asing  tanpa  harus membayar royalti. Secara resmi Indonesia  menyatakan  keluar  dari Konvensi  Bern  pada  tanggal  19 Februari  1959  dan  berlaku  efektif tanggal 19 February 1960. 2
Isu  mengenai  perlindungan  Hak Cipta  di  Indonesia  saat  ini  menjadi salah  satu  pusat  perhatian  publik  di Indonesia. Dikaitkan dengan kenyataan tumbuh dan berkembangnya pola hidup di masyarakat, maka kemajuan
1 OK Saidin, Aspek  Hukum  Hak  Kekayaan Intelektual  (Intellectual  Property  Rights ) (Jakarta. 2015).
2 OK Saidin
Pramita Apriliyani dan Subekti, Analisis Hukum Pelanggaran Terhadap Digitalisasi Ciptaan, Halaman 225- 254
teknologi  juga  ikut  berpengaruh  pada saat  ini  telah  berkembang  menuju  era digital.  Memasuki  era  digital,  para pelaku ekonomi di seluruh sektor usaha harus  beradaptasi  dengan  perubahan aktivitas  yang  kini  mayoritas  sudah dapat  dilakukan  secara  digital.  Tidak hanya di sektor ekonomi, para penegak hukum  juga  harus  menyesuaikan  diri dengan  perkembangan  ini.  Khususnya dalam rangka melindungi hak kekayaan intelektual sebagai salah satu objek  yang  rentan  dilanggar  dalam perkembangan digital ini.
Undang-Undang Nomor 28
Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  telah mengatur  mengenai  ciptaan  yang dilindungi  yaitu  ciptaan  dalam  bidang ilmu  pengetahuan,  seni  dan  sastra, yang  secara  lengkap  dirinci  dalam Pasal  40  ayat  (1),  tetapi  pada pelaksanaannya  pengaturan  tersebut masih menyisakan beberapa permasalahan  yang  belum  jelas.  Hal ini,  antara  lain  terkait  dengan  isu pelanggaran  hak  cipta  melalui  media digital  yang  terus  berkembang  modus dan  jenis-jenis  pelanggarannya  itu sendiri.
Era  digital  telah  mendorong perubahan  perilaku  masyarakat  di berbagai aspek kehidupan.
Perkembangan  teknologi  yang  kian massif  bahkan  turut  berdampak  pada perlindungan  hak  cipta  sebagai  salah satu  lingkup  kekayaan  intelektual. Berbagai  teknologi  pun  dicetuskan oleh  para  ahli  bidang  internet  dan  hak cipta.  Tujuannya  untuk  memberikan perlindungan bagi hak cipta itu sendiri. Meski  demikian,  teknologi  saja  tidak cukup.  Untuk  menjamin  perlindungan hak  cipta,  harus  disertai  kecakapan pengguna  internet  yang  bertanggung jawab. Salah satu bidang kajian dalam Hak  Kekayaan  Intelektual  yang  cukup berperan  dalam  bisnis  dewasa  ini adalah masalah Cipta karena perkembangan teknologi digital sekarang ini mendorong banyak pelaku kejahatan hak cipta.
Di  Indonesia  yang  diartikan sebagai  Hak  Cipta  menurut  Undang- undang  RI  Nomor  19  Tahun  2002 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC 2002) sebelum adanya Undang-undang  RI  Nomor  28  Tahun 2014  tentang  Hak  Cipta  (selanjutnya disebut  UUHC  2014)  “adalah  hak eksklusif  bagi  pencipta  atau  penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan  izin  untuk  itu  dengan tidak mengurangi pembatasan-
Pramita Apriliyani dan Subekti, Analisis Hukum Pelanggaran Terhadap Digitalisasi Ciptaan, Halaman 225- 254
pembatasan menurut
peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.” Suatu  perbuatan  melanggar  hukum Hak  Cipta  yang  dinamakan  plagiat merupakan  pelanggaran  terhadap  hak eksklusif atas Hak Cipta yang diciptakan  pencipta  atau  pemegang Hak  Cipta  suatu  karya  cipta,  yang dilakukan  oleh  orang  lain  yang berusaha  mencari  keuntungan.  Hak eksklusif  pencipta  karya  adalah  hak yang  semata-mata  diperuntukkan  bagi pemegangnya  sehingga  tidak  ada pihak  lain  yang  boleh  memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.
Beberapa faktor yang mempengaruhi adanya
pelanggaran, salah satunya adalah faktor ekonomi, dimana seiring dengan berkembangnya pertumbuhan ekonomi nasional  maka  mempengaruhi  tingkat pendapatan seseorang yang mengakibatkan timbulnya pelanggaran seperti  pelanggaran  di  bidang  Hak Cipta.  Salah  satu  pelanggaran  hak cipta  yang  marak  terjadi  di  Indonesia adalah streaming video ilegal. Tindakan streaming video ilegal semakin  meningkat  dan  sering  terjadi di  masyarakat  terutama  di  kaum milenial.
Persoalannya, di Indonesia sendiri  perlindungan  Hak  Kekayaan Intelektual  nampaknya  masih  belum menjadi  konsensus  nasional  yang bersifat  solid.  Kondisi  tersebut  dapat dapat  dilihat  dari  hasil  fakta  survey Political and Economic Risk Consultancy (PERC)  pada  tahun  2010 bahwa  Indonesia  merupakan  Negara peringkat  pertama  pelanggar  HKI  di Asia. Pemahaman masyarakat Indonesia mengenai HKI masih sangat minim.  Berdasarkan  hal  tersebutlah permasalahan  dalam  penelitian  ini adalah  bagaimana  bentuk  pelanggaran streaming yang dilakukan pelaku pada digital  ciptaan  sesuai  perundang- undangan dan bagaimana tanggungjawab pidana pelaku pelanggaran streaming video illegal di Indonesia.
Dalam membuat suatu penelitian tentu  menggunakan  metode  penelitian yang  merupakan  cara  ilmiah  untuk mendapatkan  data  dengan  tujuan  dan kegunaan tertentu, langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan tertentu untuk menghindari kesalahan dalam
penulisan  dan  tidak  terkendali. Dalam penelitian  hukum  juga  dilakukan pengkajian  yang  mendalam  terhadap
Pramita Apriliyani dan Subekti, Analisis Hukum Pelanggaran Terhadap Digitalisasi Ciptaan, Halaman 225- 254
fakta-fakta  hukum  untuk  selanjutnya digunakan untuk menjawab permasalahan  yang  timbul, dan  upaya untuk dapat hasil yang maksimal untuk melakukan  penelitian  hukum  dengan menggunakan metode- metode sebagai berikut:
Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian yuridis normatif, penelitian  yuridis  normatif yaitu mengkaji kaidah-kaidah hukum, baik  dalam  hukum  positif maupun  dalam  rancangan  undang- undang yang telah ada. Untuk menghimpun bahan-bahan yang diperlukan digunakan penelitian
kepustakaan , yaitu dengan
mempelajari  kepustakaan  hukum  yang bersumber  dari  bahan-bahan  hukum primer, yaitu
perundang- undangan, catatan  resmi  atau  risalah
dalam pembuatan perundang- undangan dan putusan-putusan hakim.
Dalam penelitian yuridis
normatif  ini  dipergunakan  pendekatan peraturan
perundang- undangan , dilakukan dengan menelaah  semua  Undang-undang  dan regulasi  yang  bersangkut  paut  dengan isu  hukum  yang  sedang  ditangani  dan menjelaskan dalam pendekatan perundang-undangan  yang  dijadikan
referensi  dalam  memecahkan  isu hukum  yang  akan  dibahas  dengan memperhatikan hierarki serta asas-asas dalam peraturan perundang- undangan.  Dilakukan juga pendekatan konseptual, beranjak  dari  pandangan- pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang berkembang di dalam ilmu hukum.

## PEMBAHASAN
A. Pengaturan  Hak  Cipta  Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pengertian Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta  2014  Pasal  1, Hak  Cipta  adalah hak  eksklusif  pencipta  yang  timbul secara  otomatis  berdasarkan  prinsip deklaratif  setelah  suatu  penciptaan diwujudkan  dalam  bentuk  nyata  tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan  Perundang-undangan  yang berlaku. Pencipta dan ciptaan merupakan  dua  hal  yang  masing- masing mempunyai konsep sendiri dan keduanya berkenaan dengan Hak Cipta. Pemegang  Hak  Cipta  adalah  Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima  tersebut  secara  sah  dari pencipta, atau pihak lain yang menerima  lebih  lanjut  hak  dari  pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Menurut Pasal 9 UUHC 2014
Pramita Apriliyani dan Subekti, Analisis Hukum Pelanggaran Terhadap Digitalisasi Ciptaan, Halaman 225- 254
pemegang  Hak  Cipta  mempunyai beberapa  hak  mengenai  ciptaan  yang telah diciptakannya antara lain yaitu: 3
1) Pencipta  atau  pemegang  Hak
Cipta  sebagaimana  dalam  Pasal  8 UUHC  2014  memiliki  hak  ekonomi untuk melakukan :
a. Penerbitan Ciptaan;
b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
c. Penerjemahan ciptaan;
d. Pengadaptasian,
pengaransemenan atau
pentransformasian ciptaan;
e. Pendistribusian ciptaan atau lainnya;
f. Pertunjukan ciptaan;
g. Pengumuman ciptaan;
h. Komunikasi ciptaan dan;
i. Penyewaan ciptaan.
2) Setiap  orang  melaksanakan  hak ekonomi  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  wajib  mendapatkan  izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
Setiap  orang  tanpa  izin  Pencipta atau  Pemegang  Hak  Cipta  dilarang melakukan penggandaan dan/atau Penggunaan  suara  Komersial  Ciptaan.
Menurut  UUHC  2014  perlindungan Hak  Cipta  adalah  seumur  hidup
3 Pasal  9  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
pencipta ditambah 70 tahun. Beberapa kategori lainnya adalah : 4
1. Program  komputer  berlaku  selama 50 tahun sejak pertama kali dipublikasikan;
2. Pelaku  seni  pertunjukan  berlaku selama  50  tahun  sejak  pertama  kali dipertunjukkan;
3. Produser  rekaman  berlaku  selama
50 tahun sejak Ciptaan di fiksasikan;
4. Lembaga  penyiaran  berlaku  selama 20 tahun sejak pertama kali disiarkan.
Terdapat  3  (tiga)  Pasal  penting dalam  UUHC  2014  yang menyiratkan bahwa  sistem  pendaftaran  Hak  Cipta yang  dianut  oleh  Indonesia  adalah sistem deklaratif-negatif. Pasal tersebut adalah sebagai  berikut: 5
Pasal 31 menyatakan: 6
Kecuali  terbukti  sebaliknya, yang dianggap sebagai  Pencipta, yaitu Orang yang namanya:
1. Disebut dalam Ciptaan;
2. Dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
3. Disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau
4. Tercantum dalam daftar umum
4 Ahmad  Rifadi, Paparan  Trend  Tindak Pidana  Hak  Cipta  Di  Era  Digital (DJKI. 2022).
5 OK  Saidin, Aspek  Hukum  Hak  Kekayaan Intelektual ( Intellectual Property Rights ).
6 OK Saidin
Pramita Apriliyani dan Subekti, Analisis Hukum Pelanggaran Terhadap Digitalisasi Ciptaan, Halaman 225- 254
Ciptaan sebagai  Pencipta.
Kata terbukti
sebaliknya membuktikan bahwa sekalipun Hak Cipta  itu  sudah  didaftarkan,  maka ketika ada orang lain yang membuktikan sebaliknya, maka orang yang dianggap sebagai pencipta  haknya  akan  gugur,  itulah prinsip pendaftaran deklaratif- negatif. 7
Ketentuan itu ditegaskan kembali  pada  Pasal  69  ayat  (4) UUHC  2014  yang  menyatakan “Kecuali terbukti sebaliknya,  surat pencatatan Ciptaan merupakan bukti awal kepemilikan suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait”. Dapat dipahami bahwa surat pencatatan ciptaan hanyalah merupakan  bukti  awal  saja,  dari kepemilikan  suatu  ciptaan  atau produk  hak  terkait.  Maka  orang yang  namanya  disebut  dalam  surat pencatatan ciptaan bukanlah sebagai pemilik yang sesungguhnya tetapi  sebagai  bukti  awal  saja. Artinya,  jika  ada  orang  lain  yang membuktikan  sebaliknya  dan  dapat menyanggah  bukti  awal  tersebut, maka hak itu gugur dengan sendirinya.
7 Saidin
Ketentuan  ini  dapat  dikuatkan lagi dalam Pasal 74 ayat (1) butir (c) UUHC  2014  yang  menyatakan kekuatan hukum pencatatan Ciptaan dan  produk  terkait hapus karena putusan  Pengadilan  yang  telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap mengenai  pembatalan  pencatatan Ciptaan  atau  produk  hak  terkait. Ketiga  Pasal  tersebut  merupakan alasan yang kuat untuk menempatkan bahwa Indonesia berada  dalam  sistem  pendaftaran Hak Cipta menganut sistem pendaftaran deklaratif- negatif.
Berdasarkan Pasal 64 ayat UUHC  2014  menyatakan  bahwa pencatatan  Ciptaan  dan  Produk Terkait  bukan  merupakan  syarat untuk mendapatakan Hak Cipta dan hak terkait. Kata «bukan merupakan syarat  untuk  mendapatkan  Hak Cipta dan hak terkait» membuktikan  bahwa  pencatatan hanyalah  merupakan  keterangan awal.  Pemerintah  dalam  hal  ini Kementerian  Hukum  dan  HAM hanya  berfungsi  sebagai  pencatat bukan sebagai institusi yang mengesahkan  secara  subtantif  atas objek  Hak  Cipta  yang  didaftarkan. Hal  ini  disebabkan  perlindungan
Pramita Apriliyani dan Subekti, Analisis Hukum Pelanggaran Terhadap Digitalisasi Ciptaan, Halaman 225- 254
Hak  Cipta  suatu  ciptaan  mulai efektif  berlaku  secara  otomatis sejak  ciptaan  itu  ada  atau  wujud berbentuk  nyata  dan  bukan  hanya ide.
Perlindungan hak cipta tidak diberikan  kepada  ide  atau  gagasan tetapi  diberikan  kepada  wujud  dari ide, oleh  karena  itu  Ciptaan  harus memiliki  bentuk  yang  khas  bersifat pribadi  dan  menunjukkan  keaslian sebagai  ciptaan  yang  lahir  karena kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan  itu  dapat  dilihat, dibaca, atau didengar. UUHC yang berlaku saat ini masih  kurang  memperhatikan  kondisi masyarakat Indonesia yang belum siap menghadapi  persaingan  dan  pesatnya pertumbuhan industri kreatif dunia, khususnya untuk Negara Asia. Kondisi  masyarakat  Indonesia sebagai user tentunya memilki kepentingan  yang  berbeda  dengan kepentingan  para  pemilik  Hak  Cipta dalam menegakkan
UUHC.
Perlindungan hukum merupakan gambaran  dari  bekerjanya  fungsi hukum  untuk  mewujudkan  tujuan-
tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan  dan  kepastian hukum.
Perlindungan  Hukum  meliputi  dua
hal, yaitu : 8
1. Perlindungan  Hukum  Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum  dimana  kepada  rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan  pemerintah  mendapat bentuk  yang  definitif,  dengan demikian  perlindungan  preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
2. Perlindungan  Hukum  Represif, yakni bentuk perlindungan hukum  dimana  lebih  ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Secara  konseptual,  perlindungan hukum  yang  diberikan  bagi  rakyat Indonesia  merupakan  implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan  terhadap  harkat  dan martabat manusia yang bersumber dari Pancasila  dan  prinsip  Negara  Hukum, yang berdasarkan Pancasila.
Persyaratan  suatu  ciptaan  agar Penciptanya memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum : a. Fixed ,  ide  tidak  dilindungi  Hak Cipta,  agar  ide  dilindungi  Hak
8 Philipus  M.  Hadjon, Perlindungan  Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (Surabaya: Bina  Ilmu, 1987).
Pramita Apriliyani dan Subekti, Analisis Hukum Pelanggaran Terhadap Digitalisasi Ciptaan, Halaman 225- 254
Cipta  maka  ia  harus  diwujudkan terlebih  dahulu  dalam  suatu bentuk  kesatuan  yang  nyata. Itulah inti dari doktrin fixation .
b. Form , prinsip fixation ini mengharuskan  adanya  bentuk (form) tertentu dari suatu ciptaan.
c. Original ,  bahwa  ciptaan  itu haruslah  sesuatu  yang  original. Bahwa  original  adalah  bukan sesuatu yang asli ( genuine ), yang berarti belum pernah ada sebelumnya  atau  yang  steril  dari unsur pengaruh karya-karya lainnya. 9 Dengan demikian
maka perlindungan  hanya  diberikan  atas wujud  atau  ekspresi  dari  ide  suatu ciptaan  menjadi  bentuk  nyata  berupa suatu karya cipta, perwujudan tersebut disebut  dengan  fiksasi.  Berdasarkan hal  tersebut  maka  setiap  orang  bebas untuk  menggunakan  informasi  atau ide  yang  terkandung  dalam  sebuah Ciptaan, termasuk terinspirasi dari ide tersebut  untuk  tujuan  menciptakan karya-karya baru.
Hak  Cipta  tidak  melindungi  ide, hal tersebut dituangkan dalam ketentuan  Pasal  41  Undang-Undang
9 DJKI, Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta , 2020.
Hak  Cipta  yang  menyebutkan  bahwa hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi :
a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
b. setiap  ide,  prosedur,  sistem, metode,  konsep,  prinsip,  temuan  atau data  walaupun  telah  diungkapkan, dinyatakan,  digambarkan,  dijelaskan, atau  digabungkan  dalam  sebuah ciptaan; dan
c. alat,  benda  atau  produk  yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan  masalah  teknis  atau yang  bentuknya  hanya  ditujukan untuk kebutuhan fungsional.
d. Ketentuan Pasal 41 huruf a dan b  tersebut  diatas  menguraikan  bahwa perlindungan hak cipta harus mencakup  ekspresi  dan  bukan  pada gagasan,  prosedur,  metode  operasi, atau  konsep  matematika.  Dengan  kata lain,  perlindungan  hak  cipta  tidak mencakup  informasi  atau  ide  apa  pun yang  terkandung  dalam  suatu  karya, oleh karena itu pada kalimat  ”...diungkapkan,  dinyatakan,
digambarkan, dijelaskan,...”
merupakan  tindakan  pengungkapan, pernyataan, penggambaran dan penjelasan adalah hanya bersifat informasi  atau  gagasan  saja  belum
Pramita Apriliyani dan Subekti, Analisis Hukum Pelanggaran Terhadap Digitalisasi Ciptaan, Halaman 225- 254
diwujudkan atau diekspresikan sebagai bentuk suatu jenis ciptaan. 10
Untuk mengetahui siapa pencipta atas  suatu  ciptaan  maka  hal  tersebut dapat  ditentukan  dengan  cara  yaitu orang yang namanya:
a. disebut dalam Ciptaan;
b. dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
c. disebutkan dalam surat
Pencatatan Ciptaan; dan/atau
d. tercantum  dalam  daftar  umum Ciptaan sebagai Pencipta 11 .
Sebagaimana  tersebut  diatas maka  apabila  suatu  ciptaan  tidak dicatatkan atau  tidak  ada  surat pencatatan  maka  Ciptaan  tersebut dapat  dilihat  pada  Ciptaan  yang dipublikasikan dengan adanya pencantuman  nama  pencipta.  Untuk menentukan  siapa  pencipta  atas  suatu karya cipta maka hal tersebut didasarkan  pada  peristiwa  bagaimana karya cipta tersebut lahir, yaitu dengan ketentuan:
a. Apabila  suatu  Ciptaan  terdiri atas  beberapa  bagian  tersendiri  yang diciptakan  oleh  2  (dua)  orang  atau lebih,  yang  dianggap  sebagai  Pencipta yaitu  Orang  yang  memimpin  dan
10 DJKI 11 Pasal  31  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan. Kemudian apabila Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan tidak ada, maka  dianggap  sebagai  Pencipta  yaitu Orang  yang  menghimpun  Ciptaan dengan  tidak  mengurangi  Hak  Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya. b. Ketika  Ciptaan  dirancang  oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan  oleh  Orang  lain  di  bawah pimpinan dan pengawasan Orang yang merancang,  yang  dianggap  Pencipta yaitu Orang yang merancang Ciptaan. c. Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan  yang  dibuat  oleh  Pencipta dalam hubungan dinas,  yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Instansi Pemerintah,  kecuali  diperjanjikan  lain yang  disebutkan  nama  Pencipta  atas Ciptaan  tersebut.  Ketika  Ciptaan  yang dihasilkan berdasarkan hubungan dinas  digunakan  secara  komersial, Pencipta  dan/atau  Pemegang  Hak Terkait  mendapatkan  imbalan  dalam bentuk Royalti.
d. Pencipta  dan  Pemegang  Hak Cipta  atas  Ciptaan  yang  dibuat  dalam hubungan  kerja  atau  berdasarkan pesanan  yaitu  pihak  yang  membuat Ciptaan,  kecuali  diperjanjikan  lain maka  dapat  saja  Pemegang  hak
Pramita Apriliyani dan Subekti, Analisis Hukum Pelanggaran Terhadap Digitalisasi Ciptaan, Halaman 225- 254
ciptanya adalah pihak yang memberikan pesanan tersebut. e. Dalam hal badan hukum
melakukan Pengumuman,
Pendistribusian,  atau  Komunikasi  atas Ciptaan  yang  berasal  dari  badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut  seseorang  sebagai  Pencipta, yang  dianggap  sebagai  Pencipta  yaitu badan  hukum,  namun  sebaliknya apabila diketahui nama atau menyebutkan  nama  Pencipta  maka nama  Pencipta  adalah  orang  yang disebutkan dalam ciptaan tersebut.
Pencatatan  Ciptaan hanyalah merupakan  anggapan  hukum  atas suatu Ciptaan, karena dalam ketentuan  Pasal  31  Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak Cipta menyebutkan : 12
1. Kecuali terbukti sebaliknya, yang  dianggap  sebagai  Pencipta, yaitu Orang yang namanya :
a. disebut dalam Ciptaan;
b. dinyatakan sebagai pencipta pada suatu Ciptaan;
c. disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan sebagai Pencipta.
2. Kecuali terbukti sebaliknya,
Orang  yang  melakukan  ceramah
12 Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
yang  tidak  menggunakan  bahan tertulis  dan  tidak  ada  pemberitahuan siapa  Pencipta  ceramah  tersebut dianggap sebagai Pencipta.
3. Dalam  hal  Ciptaan  terdiri  atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan  oleh  2  (dua)  orang  atau lebih,  yang  dianggap  sebagai  Pencipta yaitu  Orang  yang  memimpin  dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan.
4. Dalam hal Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) tidak  ada,  yang  dianggap  sebagai Pencipta yaitu Orang yang menghimpun  Ciptaan  dengan  tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya.
5. Dalam  hal  Ciptaan  dirancang oleh  seseorang  dan  diwujudkan  serta dikerjakan  oleh  Orang  lain  di  bawah pimpinan dan pengawasan Orang yang merancang,  yang  dianggap  Pencipta yaitu Orang yang merancang Ciptaan. 6. Kecuali diperjanjikan lain Pemegang  Hak  Cipta  atas  Ciptaan yang  dibuat  oleh  Pencipta  dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu instansi pemerintah.
Pramita Apriliyani dan Subekti, Analisis Hukum Pelanggaran Terhadap Digitalisasi Ciptaan, Halaman 225- 254
7. Kecuali diperjanjikan lain, Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan  yang  dibuat  dalam  hubungan kerja  atau  berdasarkan  pesanan  yaitu pihak yang membuat Ciptaan.
8. Kecuali terbukti sebaliknya, dalam  hal  badan  hukum  melakukan Pengumuman,  Pendistribusian,  atau Komunikasi  atas  Ciptaan  yang  berasal dari  badan  hukum  tersebut,  dengan tanpa  menyebut  seseorang  sebagai Pencipta,  yang  dianggap  sebagai Pencipta yaitu badan hukum.
Berdasarkan  uraian  di  atas  Hak Cipta diperoleh bukan karena pencatatan,  akan  tetapi  dalam  hal terjadi sengketa di pengadilan mengenai  Ciptaan  yang  tercatat  dan yang tidak tercatat serta apabila pihak- pihak  yang  berkepentingan  dapat membuktikan  kebenarannya,  hakim dapat  menentukan  Pencipta  yang sebenarnya  berdasarkan  pembuktian tersebut.
Menurut  Undang-Undang  Nomor 28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta, Hak Cipta adalah hak ekslusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan  prinsip  deklaratif  setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam
bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan  sesuai  dengan  ketentuan
perundang-undangan. Sedangkan Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di  bidang  ilmu  pengetahuan,  seni,  dan sastra  yang  dihasilkan  atas  inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang  diekspresikan  dalam  bentuk nyata. 13
Pencatatan  atas  suatu  Ciptaan di  Direktorat  Jenderal  Kekayaan Intelektual  dengan  dikeluarkannya surat pencatatan ciptaan hanya merupakan  suatu  anggapan  hukum atas suatu karya cipta sehingga suatu ciptaan  tersebut  meskipun  sudah tercatat  maupun  belum  tercatat  tetap dilindungi secara hukum.
Walaupun  perlindungan  Hak Cipta  timbul  secara  otomatis,  namun dalam Pasal 64 Undang-Undang Hak Cipta  diatur  tata  cara  pencatatan ciptaan  dan  produk  hak  terkait sebagai berikut : 14
1. Menteri menyelenggarakan  pencatatan  dan penghapusan  Ciptaan  dan  produk Hak Terkait.
2. Pencatatan  Ciptaan  dan
produk  Hak  Terkait  sebagaimana
13 Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014 Tentang Hak Cipta
14 Pasal  64  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
Pramita Apriliyani dan Subekti, Analisis Hukum Pelanggaran Terhadap Digitalisasi Ciptaan, Halaman 225- 254
dimaksud  ayat  (1)  bukan  merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait.
Pencatatan  Ciptaan  dan  produk
Hak Terkait diajukan dengan Permohonan  secara  tertulis  dalam bahasa  Indonesia  oleh  Pencipta, Pemegang  Hak  Cipta,  Pemilik  Hak Terkait, atau kuasanya kepada Menteri.  Dalam  hal  Permohonan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 66 ayat (1) diajukan oleh :
a. beberapa  orang  yang secara  bersama-sama  berhak  atas suatu  Ciptaan  atau  produk  Hak Terkait, permohonan dilampiri
keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut; atau b. badan hukum,
Permohonan  dilampiri  salinan  resmi akta  pendirian  badan  hukum  yang telah disahkan oleh pejabat berwenang.
c. dalam  hal  Permohonan diajukan  oleh  beberapa  orang,  nama pemohon  harus  dituliskan  semua dengan menetapkan satu alamat pemohon yang terpilih.
d. mengisi  formulir  permohonan hak cipta secara online.
e. mengupload contoh ciptaan, produk  Hak  Terkait,  dengan  kapasitas
20 MB.
f. melampirkan fotokopi KTP, atau akta  badan  hukum,  surat  keterangan untuk  pemohon  UMK  dan  lembaga pendidikan atau Litbang Pemerintah, g. melampirkan  surat  pernyataan kepemilikan  Ciptaan  dan  Hak  Terkait; dan
h. melampirkan  bukti  pengalihan hak jika nama pencipta dan pemegang hak cipta berbeda.
i. dalam  hal  Permohonan  diajukan oleh  pemohon  yang  berasal  dari  luar wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia, Permohonan wajib dilakukan melalui konsultan Kekayaan Intelektual  yang  terdaftar  sebagai kuasa.
j. membayar  biaya  permohonan pencatatan  dengan  ketentuan  Tarif PNBP  Hak  Cipta  berdasarkan  PP Nomor 29 Tahun 2019.
B. Perundang-Undangan Lainnya yang  Berkaitan  Dengan  Hak Cipta
Berdasarkan  kemajuan  zaman, terutama  pada  saat  memasuki  abad XXI,  teknologi  memiliki  kemajuan yang  sangat  pesat  di  dalam  berbagai faktor  kebutuhan  manusia  di  seluruh dunia.  Teknologi  merupakan  bagian yang  dimanfaatkan  sebagai  pendorong
Pramita Apriliyani dan Subekti, Analisis Hukum Pelanggaran Terhadap Digitalisasi Ciptaan, Halaman 225- 254
perkembangan teknologi dan informasi saat  ini.  Internet  saat  ini  merupakan suatu  hak  yang  tidak  lain  adalah  salah satu  faktor  utama  dalam  proses perkembangan  teknologi  yang  sangat cepat  tanpa  ada  batasan  antarnegara, wilayah dan tanpa ada batasan waktu.
Kejahatan yang paling marak saat ini adalah di bidang kekayaan intelektual  salah  satunya  adalah  hak cipta.  Hak  cipta  mampu  berkembang pesat dengan adanya kemajuan teknologi  ini  tetapi  semakin  mudah pula  terjadi  pelanggaran  terhadap  hak cipta. Bahwa saat ini ketika transformasi digital berlangsung dengan  sangat  cepat  maka  konten  hak cipta menjadi unsur sangat penting dan memiliki  valuasi  tinggi  khususnya  jika dikaitkan dengan media. Jika dicermati secara  mendalam  tindak  pidana  hak cipta juga melanggar ketentuan perundang-undangan lainnya.
Penyalahgunaan  fungsi  internet untuk  streaming  video  ilegal  dapat mengarah  pada  tindakan  kriminal. Tindakan  pembajakan  adalah  bagian dari  tindak  kejahatan  di  dunia  internet yang  dalam  hal  ini  disebut  dengan cybercrime.
Dalam
Undang-Undang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik
atau Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016  perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  atau  UU  ITE adalah Undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik,  atau  teknologi  informasi secara  umum.  Beberapa  pasal  yang mengatur terkait Hak Kekayaan Intelektual, diantaranya : 15 Pasal 25 yang berbunyi :
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen  Elektronik  yang  disusun menjadi karya intelektual, situs internet,  dan  karya  intelektual  yang ada  di  dalamnya  dilindungi  sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.”
Pada  pasal  25  dapat  dijelaskan informasi elektronik dan/atau dokumen  elektronik  yang  disusun  dan didaftarkan  sebagai  karya  intelektual, hak  cipta,  paten,  merek,  rahasia dagang, desain industri, dan sejenisnya wajib dilindungi oleh Undang-Undang ini  dengan  memperhatikan  ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
Pasal 26 yang berbunyi :
(1) Kecuali  ditentukan  lain  oleh
15 Artika Surniandari,  “UUITE  Dalam
Melindungi  Hak  Cipta  Sebagai  Hak  Atas Kekayaan Intelektual (HKI) Dari Cybercrime,” J Humaniora Universitas Bina Sarana
Informatika Vol 16 No. 1 Tahun 2016
Pramita Apriliyani dan Subekti, Analisis Hukum Pelanggaran Terhadap Digitalisasi Ciptaan, Halaman 225- 254
Peraturan
Perundang-undangan, penggunaan  setiap  informasi  melalui media  elektronik  yang  menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
(2) Setiap  Orang  yang  melanggar haknya  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  dapat  mengajukan  gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini. Dalam ayat (1) Pasal 26 UU ITE dapat dijelaskan dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi  merupakan  salah  satu  bagian dari  hak  pribadi  ( privacy  rights ).  Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut : 1. Hak  pribadi  merupakan  hak untuk  menikmati  kehidupan  pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
2. Hak  pribadi  merupakan  hak
untuk  dapat  berkomunikasi  dengan Orang  lain  tanpa  tindakan  memata- matai.
3. Hak  pribadi  merupakan  hak untuk  mengawasi  akses  informasi tentang  kehidupan  pribadi  dan  data seseorang.
C. Bentuk  Pelanggaran  Streaming Pada Digitalisasi Ciptaan
Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan  sastra  yang  dihasilkan  atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi,  kecekatan,  keterampilan, atau  keahlian  yang  diekspresikan dalam  bentuk  nyata.  Ciptaan  yang dilindungi  berdasarkan  Pasal  40  (1) Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2014  Tentang  Hak  Cipta  meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan,  seni  dan  sastra  dapat dibedakan  dalam  beberapa  ciptaan yang  dapat  dilihat  berdasarkan  jenis yang  terdapat  pada  aplikasi  e-hakcipta antara lain : 16
a. Jenis Ciptaan Karya Tulis
b. Jenis Ciptaan Karya Lainnya
c. Jenis Ciptaan Karya Seni
d. Jenis Ciptaan Karya Audiovisual
e. Jenis  Ciptaan  Karya  Drama  dan Koreografi
f. Jenis Ciptaan Karya Fotografi
g. Jenis Ciptaan Komposisi Musik
h. Jenis Ciptaan Karya Rekaman
Memasuki  era  digital,  para pelaku  ekonomi  di  seluruh  sektor usaha harus beradaptasi dengan perubahan aktivitas yang kini mayoritas  sudah  dapat  dilakukan
16 DJKI, Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta
Pramita Apriliyani dan Subekti, Analisis Hukum Pelanggaran Terhadap Digitalisasi Ciptaan, Halaman 225- 254
secara digital. Aktivitas tersebut membuat  masyarakat  menjadi  lebih mudah untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan sehari-hari, seperti menikmati  musik,  menonton  film, membaca  buku  dan  berbelanja.  Tidak hanya  sektor  ekonomi,  para  penegak hukum  juga  harus  menyesuaikan  diri dengan  perkembangan  ini.  Khususnya dalam rangka melindungi hak kekayaan intelektual sebagai salah satu objek  yang  rentan  dilanggar  dalam perkembangan digital ini. 17
Dengan perkembangan teknologi yang ada,  ciptaan  seperti  lagu,  buku, maupun  film  telah  bergeser  menjadi objek-objek  hak  cipta  yang  berbentuk digital dan penyebaran serta pemanfaatannya pun dilakukan melalui  media  internet.  Begitu  pula dengan software yang  saat  ini  tidak lagi  memerlukan  media  CD  untuk  di- install .  Objek  digital  adalah  barang elektronik  (tidak  berwujud  fisik)  yang ditemui dalam media digital. 18
Paradigma  industri  penyiaran tradisional  bergeser  akibat  munculnya platform layanan  yang  menyediakan konten  media  melalui  internet,  jenis layanan  ini  disebut  dengan  layanan
17 DJKI 18 DJKI
OTT.  Layanan  OTT  membutuhkan jaringan  untuk  memberikan  nilai kepada  pelanggan.  Berbeda  dengan penyiaran  tradisional,  industri  layanan OTT  memiliki  struktur  yang  fleksibel dimana berbagai menggabungkan konten  seperti  siaran,  film,  video, musik,  dll  dengan platform seperti situs  web,  aplikasi  smartphone, social networking  sites ,  dll  serta  perangkat seperti  TV,  PC,  laptop,  smartphone (Shin et al., 2016). 19
Perkembangan  dunia  internet yang  semakin  maju  membuat  objek digital kini umum disebarkan, diperbanyak atau diperjualbelikan melalui media internet tersebut. Dalam hal ini kegiatan pengumuman, perbanyakan,  penggandaan  atau  jual beli  tersebut  dilakukan  dalam  situs- situs  yang  memang  khusus  dibuat untuk melakukan kegiatan sebagaimana tersebut serta telah memiliki  pasarnya  sendiri.  Hal  ini karena  objek  digital  dianggap  lebih praktis  dan  ekonomis  ketimbang produk  fisik yang  membutuhkan perlakuan khusus seperti ruang penyimpanan, pengemasan dan
19 Agatha Gita Putuhena dan Irwansyah, “Peran Layanan Over-The-Top (OTT) Pada Konsumen Musik Ilegal”. J Studi Komunikasi dan Media , 2019.
Pramita Apriliyani dan Subekti, Analisis Hukum Pelanggaran Terhadap Digitalisasi Ciptaan, Halaman 225- 254
pengiriman  melalui  kurir.  Keuntungan lain  dari  perkembangan  digital  adalah ciptaan  dapat  dinikmati  dan  diakses dimanapun  dan  kapanpun.  Pencipta atau  pemegang  hak  cipta  juga  dapat memantau  jumlah  penggemar,  bahkan dapat mengetahui persentase penggemar berdasarkan wilayah. 20
Di  sisi  lain,  era  digital  juga membawa dampak negatif bagi perlindungan hak cipta, yakni munculnya  berbagai  macam  modus dan  jenis-jenis  pelanggaran  objek  hak cipta  yang  dilakukan  oleh  pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang melakukan  pembajakan,  penggandaan, dan/atau  pengumuman  atas  karya- karya tersebut.
Banyak  alasan  konsumen  dalam mengkonsumsi  karya  ilegal  karena jauh  lebih  murah.  Dengan  adanya internet,  akses  pengunduhan  menjadi begitu  mudah  dan  konsumen  tidak perlu mengeluarkan biaya besar, bahkan gratis. 21
Pelanggaran hak cipta (dikenal dengan istilah pembajakan) adalah penggunaan  suatu  materi  yang  masih dilindungi  hak  cipta  tanpa  seizin
20 DJKI, Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta
21 Agatha Gita Putuhena dan Irwansyah, “Peran Layanan Over-The-Top (OTT) Pada Konsumen Musik Ilegal”.
pencipta  atau  pemegang  haknya, dalam  hal  ini melanggar  hak  eksklusif tertentu yang diberikan kepada pemegang hak cipta seperti menggandakan, mereproduksi, mendistribusikan,  menampilkan  atau memamerkan  ciptaan,  atau  membuat ciptaan turunan.
Pembajakan skala besar, khususnya juga melibatkan pemalsuan, dapat  dituntut  melalui  sistem  hukum pidana. Bergesernya eskpektasi publik, kemajuan teknologi digital serta berkembangnya  jangkauan  internet telah menyebabkan pelanggaran anonim  meluas.  Hal  ini  menyebabkan industri  kreatif  saat  ini  sukar  berfokus untuk  mengejar  orang-orang  yang mencari dan membagikan konten yang dilindungi  hak  cipta  secara  daring  dan luas. Bahkan industri kreatif berkeinginan  untuk  meluaskan  hukum ini untuk menghukum penyedia layanan  dan  distributor  perangkat lunak  yang  memfasilitasi  pembajakan sebagai pembajak tidak langsung. 22
Pelanggaran hak cipta atas buku, musik, perangkat lunak, dan sinematografi  dalam  bentuk  digital marak  terjadi  saat  ini.  Umumnya
22 https://id.wikipedia.org/wiki/Pelanggaran_ha k_cipta, 2022
Pramita Apriliyani dan Subekti, Analisis Hukum Pelanggaran Terhadap Digitalisasi Ciptaan, Halaman 225- 254
pemegang  hak  cipta  atau  pencipta mengunggah  hak  ciptanya  dalam bentuk  objek  digital  ke  dalam  internet untuk  memperoleh  hak  ekonomi  atau untuk
mempromosikan,
memperkenalkan  objek  hal cipta tersebut. Namun, apabila situs ( platform ) tempat diunggahnya ciptaan tersebut tidak memiliki sistem perlindungan  atas  objek  digital  di dalamnya,  maka  pihak  yang  tidak bertanggung  jawab  dengan  mudah melakukan  pelanggaran  hak  cipta atasnya.  Berikut  adalah  beberapa bentuk  pelanggaran  hak  cipta  yang terjadi  atas  digitalisasi  ciptaan  dalam bentuk  video  seperti  musik  dan sinematografi.
1. Musik Pihak-pihak  tidak  bertanggung jawab umumnya
melakukan pembajakan musik dengan mengunduh musik  dari  sumber  resmi  ke  dalam bentuk MP3 dan mengunggahnya pada situs  tidak  resmi  seperti  4Shared. Namun,  bentuk  pelanggaran  hak  cipta seperti  itu  sudah  jarang  dilakukan mengingat sedikitnya jumlah
masyarakat  yang  masih  mengunduh musik ke internal storage ponsel.
Bentuk pelanggaran lainnya yang  kini  marak  terjadi  tapi  tidak
disadari adalah bentuk cover lagu yang diunggah ke platform seperti YouTube dan  Instagram  tanpa  seizin  pemegang hak  cipta.  Ketika  mengunggah cover lagu  ke  internet,  maka  telah  terjadi publikasi  atau  pengumuman  atasnya, dan ketika cover lagu tersebut diunggah ke dalam beberapa situs/platform,  maka  telah  terjadi penggandaan  atasnya.  Di  samping  itu, bootlegging 23 juga  marak  terjadi bahkan sebelum memasuki  era digital, hingga  saat  ini.  Menurut  Castleman dan  Podrazik bootlegs secara  umum terdiri  dari  tiga  kategori,  yakni rekaman  konser,  rekaman  penampilan di radio/tv/film, atau studio outtakes . 24
Hasil bootlegs ini biasanya disebarkan kepada sesama penggemar, namun ada juga melakukan penjualan atasnya.
2. Sinematografi
Berbagai film, acara tv dan serial tv  kini  dapat  dinikmati  melalui  Viu, HOOQ, Disney+, Netflix, dsb. Bahkan, beberapa  saat  ini  banyak  serial  web yang  dapat  dinikmati  secara  gratis  di platform  resmi  seperti  YouTube.
23 Menurut  Cambrige  Dictionary,  bootlegging adalah sesuatu yang dibuat, disalin, atau dijual secara ilegal
24 Garry W. Hamelton, “ An examination of the bootleg  record  industry  and  its  impact  upon popular music consumption” Tracking:
Popular Music Studies , Vol.4 No.1 (1991)
Pramita Apriliyani dan Subekti, Analisis Hukum Pelanggaran Terhadap Digitalisasi Ciptaan, Halaman 225- 254
Meski  sudah  diberi  kemudahan  akses untuk  dapat  menonton  tanpa  perlu pergi  ke  bioskop  atau  membeli  CD yang  dapat  rusak  sewaktu-waktu, masih ada pihak-pihak yang melakukan pembajakan.
Pihak  tidak  bertanggung  jawab tersebut  mengunggah  berbagai  macam film,  acara  tv  dan  serial  tv  di  situs tidak  resmi  dan  dapat  diakses  secara gratis  oleh  publik.  Walau  akses tersebut  gratis,  pihak-pihak  tersebut tetap  mendapatkan  pemasukan  dengan banyaknya  iklan  yang  dipasang  dalam setiap  halaman  pada  situs  tersebut. Tidak  sedikit  juga  masyarakat  yang mengakses situs-situs tersebut.
Dalam  konteks  Hak  Cipta  dan hak  terkait  dengan  Hak  Cipta,  pada dasarnya  dapat  dibedakan  menjadi pelanggaran langsung dan pelanggaran tidak langsung. 25 Pelanggaran
langsung  adalah  pihak  lain  secara tanpa  ijin  dari  pemegang  Hak  Cipta melakukan perbanyakan dan pengumuman Ciptaan. 26 Contoh pelanggaran  langsung  adalah  pihak yang  tanpa  ijin  menggunakan  suatu
25 Reyza  Fitri  Aninda, Perlindungan  Hukum Terhadap  Hak  Bagi  Peserta,  Pemenang, Penyelenggara  dan  Pihak  Ketiga  Dalam Penyelenggaraan  Kontes  Kecantikan ,  Skripsi, Universitas Airlangga, 2012.
26 Reyza
karya  cipta  berupa  video  secara melawan  hak  bagi  pemegang  Hak Cipta dan Hak Terkait untuk kepentingan komersil yang secara jelas telah  menimbulkan  kerugian  bagi pihak lain. Pelanggaran tidak langsung adalah  pelanggaran  yang  dilakukan dengan  cara  memberikan  fasilitas  dan mendukung  terjadinya  pelanggaran. Tolak  ukur  yang  dipakai  dalam pelanggaran  tidak  langsung  adalah bahwa si pelanggar tahu atau selayaknya mengetahui bahwa barang- barang  terkait  dengan  mereka  adalah hasil  penggandaan  yang  merupakan pelanggaran. 27
Setiap hak yang diberikan dengan tujuan tertentu dan kepentingan  yang  sah.  Penggunaan hak  tanpa  suatu  kepentingan,  dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan hak.
Kemajuan  teknologi  saat  ini tidak dapat dipungkiri sangat berpengaruh  pada  kehidupan  sosial manusia.  Kemajuan  teknologi  akan berkaitan  erat  pada  dunia  modern dimana  seluruh  aspek  kehidupan beralih  menjadi  serba  dalam  jaringan (daring).  Hal  ini  kemudian  akan menciptakan  suatu  kondisi  dimana manusia akan bergantung pada
27 Reyza
Pramita Apriliyani dan Subekti, Analisis Hukum Pelanggaran Terhadap Digitalisasi Ciptaan, Halaman 225- 254
teknologi  komunikasi  dan  informasi karena kemudahannya dalam
menjangkau pelosok dunia.
Penggunaan teknologi yang melenceng dari  kebermanfaatannya  cenderung akan menjadi tidak terkendali sehingga dapat menjadi bumerang bagi penggunanya. Hal ini akan mengakibatkan adanya tindakan melawan  hukum  atau  kriminalisasi dalam dunia maya, contohnya penipuan,  transaksi  jual  beli  secara ilegal, pemerasan dalam bentuk digital, hingga  pelanggaran  hak  cipta  dengan memanfaatkan jaringan internet. 28
Contoh-contoh pelanggaran
tindak  pidana  di  era  digital  saat  ini sangat  mudah  dijumpai.  Tiap-tiap penggunaan hak yang bersifat antisosial  harus  dicela,  termasuk  jika penggunaan  hak  dilakukan  dengan cara  yang  bertentangan  dengan  aturan hukum  yang  tidak  tertulis. 29 Indikasi penyalahgunaan hak juga dapat dilihat, apabila seseorang menggunakan haknya  semata-mata  dengan  maksud hendak merugikan orang lain. 30

## Pelanggaran  Hak  Cipta  atas
28 Relys Sandi A, Luna Dezena T dan Herlin Sri Wahyuni, “Mengoptimalkan Peran Badan Perfilman  Indonesia  :  Analisis  Aspek  Hak Cipta  terhadap  Praktik  Siaran  Video  Ilegal ”. J Kajian Pembaruan Umum (2021):175-214 29 Relys 30 Relys
rekaman  video,  misalnya  rekaman video  yang  mulanya  dibuat  dengan kesepakatan  bukan  untuk  kepentingan komersil  justru  dijadikan  iklan  untuk kepentingan komersil. Sebagai seorang kreator, penting sekali untuk mendokumentasikan  seluruh  karya yang  dibuat  sebagai  bukti  pencipta karya  yang  asli. 31 Hasil  dokumentasi dapat  diunggah  ke  media  sosial,  atau website  protofolio  karya  si  kreator. 32
Pelanggaran streaming yang seringkali terjadi pada digitalisasi Ciptaan illegal downloading , Cover Version lagu-lagu yang sedang hits. 33
Penjiplakan  konten  di  Internet berupa  gambar  dan  video.  Umumnya hal  ini  terjadi  karena  kemudahan distribusi informasi di dunia maya. Hal ini  membuat  pengguna  internet  bisa dengan  mudah  menyalin  konten  milik orang  lain,  lalu  mengakuinya  sebagai milik sendiri. 34
Pada  era  digital  seperti  sekarang ini  pelanggaran  Hak  Cipta  terkait streaming video ilegal semakin mudah dilakukan. Terdapat beberapa
31 DJKI, Modul KI-Lat untuk Pemula , 2020.
32 Ahmad  Rifadi, Paparan  Trend  Tindak Pidana Hak Cipta Di Era Digital , 2022.
33 https://blog.justika.com/kekayaan-intelek tual/contoh-pelanggaran-hak-cipta/, 2022.
34 https://www.baktikominfo.id/id/informasi/pe ngetahuan/pengertian_streaming_serta_jenis_d an_penerapannya-1065, 2022.
Pramita Apriliyani dan Subekti, Analisis Hukum Pelanggaran Terhadap Digitalisasi Ciptaan, Halaman 225- 254
pengertian streaming yang  dapat dipahami, ada yang mengatakan bahwa streaming adalah proses pengiriman  konten  baik  audio  atau video  yang  dikirimkan  dalam  bentuk yang sudah terkompres melalui internet,  yang  kemudian  dimainkan secara langsung tanpa harus melakukan pengunduhan terlebih dahulu. Terdapat juga definisi streaming sebagai  proses  mengalirkan atau  mentransfer  data  dari  server kepada host dimana data yang ditransfer merepresentasikan informasi yang baru disampaikan secara langsung. Data yang dikirimkan melalui proses ini berupa video, audio, grafik,  web  tours  atau  aplikasi  real time lain.
Dalam  era  kekinian, streaming sendiri  dapat  menjadi  satu  cara penyiaran  atau  publikasi  yang  lebih efektif  dan  menghemat  waktu  dan dapat  membuat  host  atau  penonton merasa  lebih  dekat  dengan  pembuat konten. Streaming sendiri  banyak digunakan  oleh  tokoh  publik  untuk menyiarkan kegiatannya secara langsung,  atau  mendokumentasikan kegiatannya  dalam  format  tertentu yang dapat dilihat lagi di lain waktu.
Modus  pelanggaran  Hak  Cipta
pada  era  digital  pada  TV Streaming , pengelola  TV  Kabel  atau  pengusaha mengambil konten siaran dari parabola kemudian  menggunakan  perangkat pendistribusian kepada pelanggan dimana  pengelolaan  pelanggan  secara komersial. Konten siaran ini diperoleh secara gratis tanpa membayar royalti. 35
Pelanggaran  kontrak  kerjasama ketika  perjanjian  kontrak  penggunaan konten berakhir dan tidak diperpanjang, pihak kedua tetap menggunakan konten  tersebut  secara  tanpa  hak  atau tanpa  ijin  dari  pemberi  lisensi. 36
Penyebarluasan  konten  siaran  melalui sarana  apapun  baik  secara  digital maupun  internet  tanpa  seijin  dari Lembaga  Penyiaran,  pemilik  Produk karya  siaran  merupakan  pelanggaran Hak Cipta. 37
Hak  Cipta  dalam  era  digital, antara  lain  perkembangan  Teknologi memberikan  peluang  bagi  semua masyarakat untuk bisa membuat karya atau  konten  yang  mudah  untuk dikonsumsi  oleh  masyarakat.  Namun terkadang masyarakat tidak memahami tentang  batasan  karya  Hak  Cipta seseorang, sehingga fenomena
35 Ahmad  Rifadi, Paparan  Trend  Tindak Pidana Hak Cipta Di Era Digital.
36 Ahmad Rifadi
37 Ahmad Rifadi
Pramita Apriliyani dan Subekti, Analisis Hukum Pelanggaran Terhadap Digitalisasi Ciptaan, Halaman 225- 254
menyalahgunakan  Hak  Cipta  sangat banyak terjadi.
Fenomena mendownload, membagikan dan mengupload  karya  yang  menjadi  Hak Cipta seseorang sering terjadi. 38
Di  Indonesia,  hasil  survei  Asia Video  Industry  Associatio’'s  Coalition Againts Piracy (CAP) menunjukkan 63 persen  pengguna  layanan streaming online di Indonesia lebih suka menonton  siaran  melalui  situs  ilegal. Salah  satu  alasannya  karena  situs streaming ilegal tidak perlu berlangganan alias gratis. 39
Streaming ilegal merupakan aktivitas menonton siaran video melalui  internet  tanpa  ada  persetujuan pemilik  Hak  Cipta  siaran.  Kemajuan teknologi  memudahkan  masyarakat untuk  mengakses  apapun  dengan mudah.  Berbagai  macam  aplikasi streaming seperti Iflix, Netflix, WeTV,
Disney+,  bahkan  aplikasi  dari  stasiun tv  itu  sendiri  menunjukkan  bahwa perkembangan  teknologi  dan  internet memudahkan kita dalam banyak hal.
Kemudahan  serta  kenyamanan yang  ditawarkan  pada  era  digital  ini, membuka peluang terjadinya
38 https://kilaskementerian.kontan.co.id/news/
39 https://tekno.tempo.co/read/1542988/ini- bahaya-nonton-sepak-bola-dan-film-di situs- streaming-ilegal
pelanggaran  atau  bahkan  tindakan kejahatan.  Aktivitas  yang  biasanya bersifat  ilegal  seperti  pengunduhan secara  ilegal  seperti  pengunduhan secara ilegal, penyalinan dan penyebaran tanpa izin, atau pemalsuan yang berkaitan dengan internet merupakan contoh perbuatan pembajakan.  Pembajakan  merupakan penggandaan dan pendistribusian karya  cipta  secara  tidak  sah  (ilegal) untuk memperoleh keuntungan ekonomi. 40
Pembajakan  sebagai dampak negatif yang ditimbulkan dari kemajuan  teknologi  dan  internet, memberi  jalan  bagi  pihak  yang mencari  keuntungan  dengan  mudah dan  cepat  tanpa  memperhatikan  hak- hak  pihak  lain  dan  hukum  yang berlaku. 41 Salah  satu  definisi  umum mengenai  pembajakan  digital  atau digital  piracy adalah  praktik  mengopi ( to-copy )  dan  menjual  secara  ilegal produk film, musik, software komputer digital,  dan  media  digital  lainnya seiring perkembangan teknologi, praktik  mengopi  ini  menjadi  semakin
40 Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
41 Ayup  Suran    Ningsih  dan  Balqis  Hediyati Maharani,  “Penegakan    Hukum  Hak  Cipta Terhadap  Pembajakan  Film  Secara  Daring,” Jurnal Meta-Yuridis , Vol.2 No. 1 (2019)
Pramita Apriliyani dan Subekti, Analisis Hukum Pelanggaran Terhadap Digitalisasi Ciptaan, Halaman 225- 254
kompleks.  Praktik  download  dan streaming dapat  dikatakan  sebagai bentuk  baru  kompleksitas  penyalinan media digital. Streaming dapat dikatakan  sebagai  praktik  yang  lebih kompleks,  karena  dalam streaming tidak  ada  penyalinan  data.  Namun, dalam streaming konten  diputar  dan ditonton  oleh  pengguna,  sehingga kontenlah  yang  tersalin,  namun  tanpa meninggalkan jejak data salinan. 42
Situs  internet  atau  website  yang terus  bertambah  dari  waktu  ke  waktu menjadi  contoh  nyata  dari  “ piracy ”  di dunia  siber.    Pembajakan  dapat dikategorikan sebagai tindakan pencurian,  dimana  seharusnya  orang yang akan menggunakan suatu produk digital  membeli  lisensi  dari  produk tersebut. Sebelum teknologi dan internet  berkembang  dan  semakin maju,  pembajakan  terhadap  karya sinematografi  yang  dilakukan  ialah berupa  kepingan  CD  yang  dijual secara  bebas  dan  ilegal  di  pasar. Kemudian seiring dengan perkembangan  internet,  pembajakan karya  banyak  dilakukan  melalui  situs- situs  atau  website  ilegal,  bahkan
42 Irham  Nur  Anshari ,”Sirkulasi  Film  dan Program  Televisi  Di  Era  Digital  Studi  Kasus Praktik Download dan Streaming Melalui Situs Bajakan” , Komuniti , Vol. 10, No. 2, 2018.
didistribusikan melalui beberapa aplikasi.  Bentuk-bentuk  pelanggaran Hak  Cipta  karya  sinematografi  di internet diantaranya adalah : 43
a) Mengunduh  film  atau  video tanpa mencantumkan
nama penciptanya;
b) Melakukan  pengunggahan  dan pengunduhan  film  tanpa  izin  atau lisensi;
c) Mendistribusikan  film  melalui website, aplikasi atau situs-situs sejenisnya.
Bentuk-bentuk pelanggaran tersebut masih dilakukan oleh masyarakat  hingga  saat  ini  tanpa mengetahui  konsekuensi  yang  akan dihadapi.  Kegiatan  menonton  atau mengunduh film secara gratis ini lama kelamaan menjadi kebiasaan masyarakat  yang  sulit  untuk  dirubah. Masih banyak masyarakat yang belum mengerti  bahwa  pengunduhan  secara ilegal ini merupakan bentuk pelanggaran hak cipta melalui pembajakan  film.  Akses  yang  mudah serta  tidak  dipungut  biaya  menjadi hambatan  utama  dalam  mengubah kebiasaan  masyarakat  juga  menjadi faktor  lambatnya  penegakan  hukum terhadap pelanggaran hak cipta melalui
43 Irham
Pramita Apriliyani dan Subekti, Analisis Hukum Pelanggaran Terhadap Digitalisasi Ciptaan, Halaman 225- 254
situs streaming ilegal.  Masyarakat sampai  saat  ini  masih  ada  yang mencari  celah  untuk  mencari  dan menikmati situs-situs tersebut. 44
Tidak  hanya  bagi  pihak  yang melakukan  pengunduhan  secara  ilegal yang perbuatannya tergolong ke dalam pelanggaran  hak  cipta.  Perbuatan pihak  yang  mengunggah  ke  dalam website  serta  pihak  penyedia  website juga merupakan perbuatan pelanggaran  hak  cipta.  Hal  tersebut misalnya  dilakukan  untuk  mencari keuntungan pribadi dengan memanfaatkan  popularitas  dari  film atau  karya-karya  sinematografi  itu sendiri.  Situs-situs  yang  menyediakan karya-karya  sinematografi  tersebut sangat  mudah  ditemui  di  dunia  siber. Dengan  mengetikkan  judul  film  dan mengklik enter di  situs  Google, banyak  situs-situs  streaming  ilegal yang keluar dari hasil pencariannya.
Para  pelaku  terus  mengubah alamat  website  guna  menghindari pemblokiran,  penghapusan,  dan/atau penutupan website oleh pihak berwenang.
44 Audrey  Adeline  Novia,  Dwi  Ayu  R.  Dan Maslihati  Nur  H.  “Pelanggaran  Hak  Cipta Melalui Situs Streaming Ilegal”. Universitas Al Azhar Indonesia.

## C. Pelanggaran Hak Cipta
Pelanggaran  hak  cipta  sering terjadi  di  Indonesia,  bahkan  tindakan- tindakan  melanggar  tersebut  seakan sudah  dianggap  sebagai  suatu  yang lumrah. Hal ini dikarenakan rendahnya pengetahuan  masyarakat  akan  hak cipta  dan  kurangnya  sosialisasi  serta penegakan  hukum  atas  pelanggaran- pelanggaran  yang  terjadi.  Salah  satu contoh  pelanggaran  hak  cipta  yang umum  dilakukan,  khususnya  oleh kalangan  muda  adalah  menonton  film bajakan  melalui  situs  tidak  resmi. Meskipun  pihak  berwenang  telah menutup situs-situs tersebut, seringkali oknum  membeli  domain  baru  dan mengulangi  tindakan  yang  sama. Banyaknya situs-situs yang menyediakan film-film illegal meskipun  sudah  beberapa  kali  ditutup oleh  pihak  berwenang  menandakan tingginya  demand  masyarakat  atas penyuguhan film bajakan.
Ketika  membicarakan  mengenai pelanggaran,  maka  terdapat  hak  atau kepentingan  seseorang  yang  kita langgar.  Pada  konteks  hak  cipta,  hak dan  kepentingan  tersebut  merupakan hak  ekslusif  milik  pencipta  dan pemegang  hak  cipta  yang  terdiri  dari hak ekonomi dan moral.
Pramita Apriliyani dan Subekti, Analisis Hukum Pelanggaran Terhadap Digitalisasi Ciptaan, Halaman 225- 254
Undang-Undang Hak Cipta
Pasal  2  berlaku  terhadap  semua Ciptaan dan produk Hak Terkait warga negara,  penduduk  dan  badan  hukum Indonesia.  Hak  Cipta  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  3  huruf  a merupakan  hak  ekslusif  yang  terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak  yang  berkaitan  dengan  hak  cipta (hak  terkait)  atau  disebut Related Rights adalah istilah yang
dipergunakan  dalam  hukum  hak  cipta merupakan  terjemahan  yang  lebih harfiah dari voisins droits asli Perancis.
Hak  yang  berkaitan  dengan  hak  cipta adalah  hak  eksklusif  bagi  pelaku pertunjukan,  produser  fonogram,  atau lembaga penyiaran.
Seorang  pencipta  memiliki  hak eksklusif yang meliputi hak moral dan hak  ekonomi,  yang  dimaksud  dengan “hak eksklusif” adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak  ada  pihak  lain  yang  dapat memanfaatkan  hak  tersebut  tanpa  izin Pencipta.  Pemegang  Hak  Cipta  yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.
Hak  moral  menurut  Undang- Undang Hak Cipta Pasal 5 merupakan hak  melekat  secara  abadi  pada  diri
Pencipta untuk : 45
a. tetap  mencantumkan  atau  tidak mencantumkan  namanya  pada  salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
b. menggunakan  nama aliasnya atau samarannya;
c. mengubah  Ciptaannya  sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; d. mengubah  judul  dan  anak  judul Ciptaan; dan
e. mempertahankan  haknya  dalam hal  terjadi  distorsi  Ciptaan,  mutilasi Ciptaan,  modifikasi  Ciptaan,  atau  hal yang  bersifat  merugikan  kehormatan diri atau reputasinya.
Bahwa  oleh  karena  hak  moral merupakan  hak  yang  melekat  abadi pada  diri  Pencipta  maka    hak  moral tidak  dapat  dialihkan  selama  Pencipta masih  hidup,  tetapi  pelaksanaan  hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan  setelah  Pencipta  meninggal dunia.
Pencipta  memiliki  hak  ekonomi,  yaitu hak  untuk  melakukan  komersialisasi atau  pemanfaatan  atas  suatu  ciptaan,
45 DJKI, Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta
Pramita Apriliyani dan Subekti, Analisis Hukum Pelanggaran Terhadap Digitalisasi Ciptaan, Halaman 225- 254
hak tersebut yaitu : 46 a. Penerbitan Ciptaan;
Penerbitan  Ciptaan  merupakan hak untuk melakukan kegiatan memproduksi karya cipta dalam bentuk cetakan.
b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
Penggandaan  ciptaan  merupakan proses, perbuatan, atau cara menggandakan  satu  salinan  Ciptaan atau  lebih  dengan  cara  dan  dalam bentuk  apapun,  secara  permanen  atau sementara.
c. Penerjemahan Ciptaan;
Penerjemahan ciptaan merupakan kegiatan untuk
menafsirkan  teks  atau  kata  literasi dalam  suatu  Bahasa  ke  dalam  Bahasa lain,  karya  terjemahannya  adalah ciptaan yang dilindungi dalam Undang-Undang  Hak  Cipta  karena merupakan  karya  turunan  atas  suatu ciptaan.
a. Pengadaptasian, pengaransemenan,  pentransformasian
Ciptaan; Hak
untuk melakukan pengadaptasian yaitu untuk melakukan pengalihwujudan suatu ciptaan lainnya sebagai  contoh  karya  sebuah  novel
yang  kemudian  diangkat  menjadi sebuah film.
Sedangkan hak pengaransemenan merupakan hak untuk  menyesuaikan  komposisi  musik dengan  nomor  suara  penyanyi  atau instrumen  lain  yang  didasarkan  pada sebuah  komposisi  yang  telah  ada sehingga esensi musiknya tidak berubah.  Pengtranformasian  ciptaan merupakan hak yang dihasilkan dengan  menambahkan  sesuatu  yang baru,  dengan  tujuan  lebih  lanjut  atau karakter  yang  berbeda  namun  tidak mengubah dari karya tersebut.
d. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
Pendistibusian Ciptaan
merupakan  hak  untuk  melakukan penjualan, peredaran, dan/atau penyebaran Ciptaan.
e. Pertunjukan Ciptaan;
Merupakan hak untuk menampilkan  ciptaan  di  depan  publik antara  lain  seperti  drama,  drama musikal, tarian, membaca puisi.
f. Pengumuman Ciptaan;
Pengumuman Ciptaan merupakan  hak  untuk  melakukan pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan  dengan  menggunakan  alat apapun  baik  elektronik  atau  non elektronik atau melakukan dengan cara
Pramita Apriliyani dan Subekti, Analisis Hukum Pelanggaran Terhadap Digitalisasi Ciptaan, Halaman 225- 254
apapun  sehingga  suatu  ciptaan  dapat dibaca,  didengar,  atau  dilihat  orang lain.
g. Komunikasi Ciptaan;
Komunikasi  Ciptaan  merupakan hak untuk mengkomunikasikan kepada publik  atas  suatu  ciptaan  yaitu  berupa kegiatan pentransmisian suatu Ciptaan, pertunjukan,  atau  fonogram  melalui kabel  atau  media  lainnya  selain penyiaran sehingga dapat diterima oleh publik,  termasuk  penyediaan  suatu Ciptaan,  pertunjukan  atau  fonogram agar  dapat  diakses  publik  dari  tempat dan waktu yang dipilihnya.
h. Penyewaan Ciptaan.
Setiap orang yang akan melakukan  pemanfaatan  suatu  ciptaan maka wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, oleh karena itu  setiap  orang  yang  tanpa  izin Pencipta  atau  Pemegang  Hak  Cipta dilarang  melakukan  Penggandaan  dan /atau  Penggunaan  Secara  Komersial Ciptaan.
Hak  ekonomi  atas  suatu  ciptaan merupakan  hak  untuk  melakukan komersialisasi  atas  suatu  ciptaan, dengan  demikian  maka  setiap  orang yang  akan  melakukan  pemanfaatan suatu ciptaan maka wajib mendapatkan izin  Pencipta  atau  Pemegang  Hak
Cipta,  oleh  karena  itu  setiap  orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan  Penggandaan  dan  /atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.
Secara  rinci  Undang-Undang Hak  Cipta  tidak  memuat  jenis-jenis tindak  pidana  hak  cipta  namun  hanya memuat  ketentuan  pidana  dan  yang menjadi kekhususan dari sifat undang- undang  ini  sendiri  bahwa  tindak pidana merupakan delik aduan.
Jenis  tindak  pidana  ini  tidak dapat  dilepaskan  dari  apa  yang  telah dikemukakan penguraiannya dari persoalan-persoalan  yang  terdahulu tentang  perlindungan  hukum  terhadap ciptaan  yang  dilindungi  sebagaimana dalam  Pasal  40  ayat  (1),  (2),  dan  (3) Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2014  tentang  Hak  Cipta  Pasal  12  ayat (1),  (2)  dan  (3).  Lalu  diakumulasikan pada Pasal 50 UUHC yang berbunyi : “Setiap  orang  dilarang  melakukan pengumuman,  Pendistribusian,  atau Komunikasi Ciptaan yang bertentangan  dengan  moral,  agama, kesusilaan,  ketertiban  umum,  atau pertahanan dan keamanan Negara”.
Didalam Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2014  sendiri,  tidak memuat  secara inflisit serta  rinci
Pramita Apriliyani dan Subekti, Analisis Hukum Pelanggaran Terhadap Digitalisasi Ciptaan, Halaman 225- 254
mengenai jenis-jenis tindak pidana hak cipta  namun  hanya  memuat  ketentuan pidana  yang  pengaturannya  dimulai Pasal  112  sampai  dengan  Pasal  119 Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
Berdasarkan  uraian  di  atas, pelanggaran streaming video  illegal memenuhi  segala  unsur  pelanggaran Hak  Cipta.  Bentuk  pelanggaran  hak cipta streaming yang paling  umum yang  sering  kita  dengar  adalah pengumuman, penggandaan, pembajakan, pendistibusian, penyewaan  dan  komunikasi  ciptaan. Pembajakan  terhadap  konten  siaran
( streaming ) tersebut kian viral dibicarakan,  disatu  pihak  pembajak dengan  beraninya  terus  melakukan pembajakan,  sedangkan  di  lain  pihak konsumen dengan giatnya pula melakukan streaming hasil  bajakan tersebut.  Keadaan  tersebut  di  atas, dapat  disimpulkan  adanya  saling membutuhkan  walau  demikian  jenis tindak  pidana  hak  cipta  dalam  bentuk pembajakan streaming seperti tergambar di atas tidak dapat dibiarkan terus,  karena  perbuatan  dilarang  oleh undang-undang yang
sangat
merugikan Negara, konsumen, produsen  serta  dapat  merusak  tatanan
kehidupan  masyarakat  pada  umumnya dan  minat  untuk  mencipta  pada khususnya.
Tindak  pidana streaming video illegal ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran  hak  ekonomi  dan  hak moral  dari  Pencipta  atau  Pemegang Hak  Cipta  dari  suatu  Ciptaan.  Seperti yang  tertuang  dalam  Pasal  4  hingga Pasal  5  dan  Pasal  8  hingga  Pasal  9 Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
Pasal 4 berbunyi :
“Hak  Cipta  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  3  huruf  a  merupakan  hak eksklusif  yang  terdiri  atas  hak  moral dan hak ekonomi.”
Dalam perspektif hukum pidana, hak  kebendaan  yang  memiliki  nilai ekonomi  adalah  merupakan  harta kekayaan.  Jika  harta  kekayaan  itu diganggu maka orang yang mengganggu  itu  termasuk  dalam kategori subjek hukum yang melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap  harta  kekayaan  dan  Undang- Undang  Hak  Cipta  Nomor  28  Tahun 2014 menempatkan kejahatan terhadap harta  benda  atau  kejahatan  terhadap harta kekayaan.
Pembajakan karya melalui streaming illegal merupakan perbuatan
Pramita Apriliyani dan Subekti, Analisis Hukum Pelanggaran Terhadap Digitalisasi Ciptaan, Halaman 225- 254
melanggar  hak  cipta.  Pelanggaran  hak cipta  merupakan  perbuatan  yang melanggar  hak  eksklusif  dari  pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Hak-hak yang  dilanggar  beberapa  diantaranya adalah hak untuk menerbitkan, mendistribusikan, menggandakan, menunjukkan,  serta  hak-hak  lain  yang diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan terkait.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Bentuk  pelanggaran streaming video  illegal  yang  dilakukan  oleh pelaku pada digitalisasi ciptaan berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 28  Tahun  2014  adalah  penggandaan, memproduksi, mendistribusikan, menampilkan atau memamerkan ciptaan  atau  membuat  ciptaan  turunan secara  tidak  sah. Streaming video illegal memenuhi segala unsur pelanggaran  Hak  Cipta  dalam  Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun  2014  yang  merupakan  tindak pidana  atau  perbuatan  melanggar hukum.
Diharapkan aparat penegak hukum  mampu  mengungkap  secara komprehensif  dan  transparan  sehingga dapat  diketahui  kasus  posisi  atau modus  operandinya  yang  nantinya
dapat  dilimpahkan  ke  pengadilan  jika terdapat  pelanggaran  Hak  Cipta,  dan hendaknya  pemerintah  turut  aktif berperan serta dalam mensosialisasikan
pentingnya
perlindungan  Hak  Cipta  dan  untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat  untuk  menghargai  dan menghormati  hasil  karya  orang  lain, sikap untuk tidak membeli/atau memperdagangkan produksi hasil bajakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agatha  Gita  Putuhena  dan  Irwansyah, “Peran  Layanan Over-The-Top (OTT)  Pada  Konsumen  Musik Ilegal”. J  Studi  Komunikasi  dan Media , 2019.
Ahmad Rifadi, Paparan Trend
Tindak  Pidana  Hak  Cipta  Di Era Digital , DJKI, 2022.
Artika  Surniandari,  “UUITE  Dalam Melindungi  Hak  Cipta  Sebagai Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual (HKI) Dari Cybercrime,” J Humaniora Universitas Bina
Sarana Informatika Vol 16 No. 1
Tahun 2016.
Audrey  Adeline  Novia,  Dwi  Ayu  R.
Dan Maslihati Nur H. “Pelanggaran  Hak  Cipta  Melalui Situs Streaming Ilegal”.
Universitas Al Azhar Indonesia.
Ayup  Suran    Ningsih  dan  Balqis Hediyati  Maharani,  “Penegakan Hukum  Hak  Cipta  Terhadap
Pramita Apriliyani dan Subekti, Analisis Hukum Pelanggaran Terhadap Digitalisasi Ciptaan, Halaman 225- 254
Pembajakan  Film  Secara Daring,”
Jurnal  Meta-Yuridis ,  Vol.  2  No.
1, 2019.
DJKI, Modul  Kekayaan  Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta ,
2020.
DJKI, Modul  KI-Lat  untuk  Pemula ,
2020.
Garry  W.  Hamelton,  “ An  examination of  the  bootleg  record  industry and  its  impact  upon  popular music  consumption”  Tracking:
Popular  Music  Studies ,  Vol.4
No.1, 1991. Irham Nur Anshari ,”Sirkulasi Film dan Program  Televisi  Di  Era  Digital Studi  Kasus  Praktik  Download dan  Streaming  Melalui  Situs Bajakan” , Komuniti , Vol. 10, No.
2, 2018.
OK  Saidin, Aspek  Hukum  Hak
Kekayaan Intelektual
(Intellectual  Property  Rights ),
Jakarta, 2015.
Philipus  M.  Hadjon, Perlindungan
Hukum Bagi Rakyat di Indonesia,
Surabaya: Bina  Ilmu, 1987.
Reyza  Fitri  Aninda, Perlindungan Hukum  Terhadap  Hak  Bagi Peserta, Pemenang, Penyelenggara dan Pihak Ketiga Dalam  Penyelenggaraan  Kontes
Kecantikan ,  Skripsi,  Universitas
Airlangga, 2012.
Relys  Sandi  A,  Luna Dezena T  dan Herlin Sri Wahyuni, “Mengoptimalkan  Peran  Badan Perfilman  Indonesia  :  Analisis Aspek Hak Cipta terhadap Praktik  Siaran  Video  Ilegal ”.  J
Kajian Pembaruan Umum
(2021):175-214.
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2014 Tentang Hak Cipta