## TINJAUAN YURIDIS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA MENUJU GOOD GOVERNANCE
Oleh : Nur Hidayati 1
1 Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Semarang
Jl.. Prof Soedarto No.1 Tembalang Semarang 50275
Email : nur.hidayati@polines.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  mengkaji  dan  menganalisis  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  menuju  good  governance  sehubungan disahkannya UU No.6 tahun 2014, pemerintahan desa bergeser sebelumnya bagian dari pemerintahan daerah menjadi pemerintahan  desa  yang  pengelolaannya  secara  mandiri.  Jenis  penelitian  yuridis  normatif,  yaitu  menjelaskan  dan menganalisis, pemerintahan desa cukup diwakilkan oleh kepala desa dan perangkat desa masih kuat. Hal ini membawa akibat minimnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Dan sebaliknya masyarakat tidak peduli atas ruang publik  yang  sebenarnya  sudah  terbuka  luas.  Metode  pendekatan  menggunakan  statute  aproach  dengan  menganalisis UUDNRI 1945, UU No.6 tahun 2014, UU No.23 tahun 2014, UU No.25 tahun 2009,UU No.20 tahun 2001, UU No.14 tahun  2008,  PP  No.60  tahun  2014,  PP  No.  72  tahun  2005,  PP  No.  8  tahun  2016,  Permendagri  No.113  tahun  2014, Permendagri  No.114  tahun  2014  sebagai bahan hukum  primer.  Bahan  hukum  sekundernya  publikasi  hukum  meliputi buku  teks,  jurnal.  Teknik  analisa  bahan  hukumnya  metode  interpretasi  gramatikal  dan  sistematis.  Hasil  penelitian menunjukkan  pentingnya  sinergitas  dan  integritas  antara  pemerintah  desa,  masyarakat  dan  pasar  (dunia  usaha)  untuk menuju pemerintahan desa good governance. Pemerintah desa harus senantiasa memberikan informasi yang jelas dan bertanggung jawab kepada masyarakat (UU No.14 tahun 2008). Penelitian ini diharapkan memperkaya wacana ke arah pembaharuan dan pengembangan hukum pada masa mendatang atau kajian referensi berikutnya.
Kata kunci : P emerintahan desa, Masyarakat, Good governanve

## Abstract
This research examines and analyzes the implementation of village government towards good governance in connection with the passing of Law No. 6 of 2014, village government shifted from previously being part of regional government to village government which is managed independently. This type of normative juridical research, namely explaining and analyzing, village government is sufficiently represented by the village head and village officials are still strong. This results in minimal community participation in village development. And conversely, people don't care about public spaces that are actually already wide open. The approach method uses statute approach by analyzing UUDNRI 1945, UU No.6 of 2014, UU No.23 of 2014, UU No.25 of 2009, UU No.20 of 2001, UU No.14 of 2008, PP No.60 of 2014, PP no. 72 of 2005, PP no. 8 of 2016, Permendagri No.113 of 2014, Permendagri No.114 of 2014 as primary legal material. Secondary legal  materials  include  legal  publications  including  textbooks,  journals.  The  legal  material  analysis  technique  uses grammatical and systematic interpretation methods. The research results show the importance of synergy and integrity between  the  village  government,  community  and  the  market  (business  world)  to  achieve  good  governance  in  village government. The village government must always provide clear and responsible information to the community (Law No. 14 of 2008). This research is expected to enrich discourse towards future legal reform and development or subsequent reference studies.
Keywords : Village government, Community, Good governance

## 1. Pendahuluan
Desa  merupakan  level  terendah  dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun level terendah, justru  pemerintahan  desa  mempunyai  peran sangat  penting  untuk  mewujudkan  cita-cita kemerdekaan  berdasarkan  UUDNRI  1945. Dalam  ketatanegaraan  Republik  Indonesia,
desa telah tumbuh berkembang dalam berbagai bentuk maka perlu dilindungi dan diberdayakan  agar  menjadi  kuat,  maju, mandiri,  dan  demokratis  sehingga  dapat menciptakan  landasan  yang  kuat  dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat   yang  adil, makmur dan sejahtera.
Pasal  25  UU  No.6  tahun  2014 menjamin  kemandirian  desa.  Peran  desa bergeser  dari  obyek  pembangunan  menjadi subyek  pembangunan.  Desa  diharapkan menjadi  pelaku  aktif  dalam  pembangunan dengan  memperhatikan  dan  mengapresiasi keunikan  serta  kebutuhan  masing-masing desa. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU No.6 tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa adalah
penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  dan kepentingan  masyarakat  setempat  dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Pemerintahan desa merupakan  simbol  formal  daripada  kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan  di  bawah  pimpinan  kepala desa  beserta  para  pembantunya  (perangkat desa),  mewakili  masyarakat  desa  guna hubungan  ke  luar  maupun  ke  dalam masyarakat  yang  bersangkutan. 1 Landasan pemikiran pemerintahan desa adalah keanekaragaman,  partisipasi,  otonomi  asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. 2 Pada  pemerintahan  desa, anggapan desa cukup  diwakilkan  oleh kepala desa  (Kades)  dan  perangkat  desa  masih  kuat. Hal ini membawa akibat minimnya partisipasi masyarakat  dalam  pembangunan  desa.  Dan sebaliknya masyarakat tidak peduli atas ruang publik  yang  sebenarnya  sudah  terbuka  luas. Itulah salah satu faktor penyebab penyelenggaraan  pemerintahan  desa  menuju good governance masih angan-angan belaka.

## 2. Metode Penelitian
1 Sumber  Saparin, Tata  Pemerintahan  Dan Administrasi  Pemerintahan  Desa (Jakarta:  Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 19.
2 HAW.Widjaja, Otonomi  Desa  Merupakan  Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 3.
Dalam  penelitian  hukum  ini  instrument untuk  menjelaskan,  penulis  menggunakan metode penelitian sebagai berikut :
2.1. Jenis Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode yuridis  normatif,  yaitu  hukum  dikonsepkan sebagai  apa  yang  tertulis  dalam  peraturan perundang-undangan  ( law  in  books )  atau hukum  dikonsepkan  sebagai  kaidah  atau norma  yang  merupakan  patokan  perilaku manusia  yang  dianggap  pantas. 3 Penelitian hukum  normatif  ini  didasarkan  kepada bahan data primer dan data sekunder, yaitu mengacu pada norma-norma yang ada dalam perundang-undangan. 4
2.2. Metode pendekatan
Sehubungan  dengan  penelitian  hukum yang  digunakan  yuridis  normatif  maka pendekatan  yang  dilakukan  dalam  tulisan  ini adalah pendekatan perundang-undangan ( statute  approach ).  Pendekatan  perundang- undangan  ini  adalah  UU  No.  6  tahun  2014 tentang  Desa,  UU  No.23  tahun  2014  tentang Pemerintah  Daerah,  UU  No.25  tahun  2009 tentang Pelayananan Publik, UU No.20 tahun 2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  PP  No.  43  tahun  2014  tentang Pelaksanaan  UU  No.6  tahun  2014  tentang Desa, PP No.60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang  bersumber  dari  APBN,  PP  No.  8  tahun 2016,  PP  No.  72  tahun  2005    Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Permendagri  No.113  tahun  2014  tentang Pengelolaan  Keuangan  Desa,  Permendagri No.114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan  Desa,.  Pendekatan  konsep  ini digunakan untuk memahami good governance tidak  hanya  angan-angan  belaka,  melainkan benar-benar bisa terwujud.
2.3. Jenis dan sumber bahan hukum Dalam  penelitian  yang  menggunakan pendekatan normatif, maka bahan hukum yang yang  digunakan  melalui  penelusuran  bahan hukum  atau  studi  pustaka  terhadap  bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
3 Amiruddin  &  Zainal  asikin, Pengantar  Metode Penelitian  Hukum (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 2012), hlm. 118.
4 Soeryono Soekarto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-Press, 1984), hlm. 20.
a. Bahan  hukum  primer  yakni  bahan-bahan hukum  yang  terdiri  dari  aturan  hukum nasional berdasarkan hierarkhi, mulai dari
UUD NRI 1945,
Undang-undang,
Peraturan  Pemerintah,  dan  aturan-aturan lain  di  bawah  undang-undang.  Dalam penelitian ini bahan hukum primer seperti UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa,  UU No.23  tahun  2014  tentang  Pemerintah Daerah,  UU  No.25  tahun  2009  tentang Pelayanan Publik, UU No.20 tahun 2001 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi,  PP  No. 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No.6 tahun 2014 tentang Desa, PP No.60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, PP No. 8 tahun 2016, PP No. 8 tahun 2016 tentang Dana Desa, PP No. 72 tahun 2005  prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa,
Permendagri  No.113  tahun  2014  tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Permendagri  No.114  tahun  2014  tentang
Pedoman Pembangunan Desa.
b. Bahan  hukum  sekunder  adalah  bahan hukum  yang  diperoleh  dari  buku  teks, jurnal-jurnal,  pendapat  para  sarjana, kasus-kasus hukum serta symposium yang dilakukan para pakar yang terkait. 5 c. Bahan hukum tersier aalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan  bermakna  terhadap  bahan hukum  primer,  sekunder,  seperti  kamus hukum,  ensiklopedia,  dan  lain-lain. Sumber  hukum  ini  diperoleh  dari perpustakaan , browsing , buku-buku, undang-undang,  peraturan-peraturan  , serta pendapat para ahli. 6
2.4. Teknik analisa bahan hukum
Analisa  bahan  hukum  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  interpretasi, yaitu  dengan  penggunaan  metode  yuridis normatif  dalam  membahas  persoalan hukum. 7 Metode penafsiran
yang
5 Johnny  Ibrahim, Teori  Dan  Metodologi  Penelitian Hukum  Normatif (Jakarta:  bayumedia  publishing, 2012), hlm. 392.
6 Johnny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif . 7 Bahder Nasution Johan, Metode Penelitian Ilmu Hukum (Bandung: Nandar Maju, 2008), hlm. 93.
8 R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 100.
digunakan  dalam  penelitian  normatif terdapat 2 (dua) metode :
a. Penafsiran  gramatikal yaitu penafsiran menurut tata bahasa dan kata-kata yang merupakan alat bagi pembuat undang- undang untuk menyatakan maksud dan kehendaknya. 8
b. Penafsiran  sistematis  yaitu  penafsiran yang menghubungkan pasal  yang satu dengan  pasal  yang  lain  dalam  suatu perundang-undangan yang
bersangkutan  atau  pada  perundang- undangan hukum lainnya, atau membaca penjelasan suatu perundang- undangan  ,  sehingga  dapat  mengerti maksudnya.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Negara merupakan lembaga/organisasi yang dibentuk untuk mewujudkan kepentingan masyarakat, kepentingan bersama dan kepentingan  umum.  Hubungan  warga  negara dan  negara  merupakan  hubungan  fungsional, hubungan  interaktif,  dan  hubungan  dialogial. Masing-masing mempunyai peran dan tanggung  jawab  yang  berbeda-beda,  tetapi saling
menghormati dan saling menguntungkan ( simbiosis mutualisme ). 9 Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUDNRI  1945,  maka  hukum  dijadikan landasan  berpijak  bagi  setiap  penyelenggara negara  dan  pemerintahan  serta  rakyat Indonesia.  Hukum  adalah  produk  politik. 10 Sebuah  produk  hukum  bukanlah  bangunan statis melainkan berubah-ubah sesuai fungsinya untuk melayani kepentingan masyarakat. 11 Jika politik sebagai sub-sistem kemasyarakatan  berubah,  produk  hukumnya sebagai  sub sistem kemasyarakatan yang lain juga harus berubah. Sebagaimana dikemukakan  Hans  Kelsen,  hukum  selalu
9 Karsadi, Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi , I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 72- 73.
10 Moh.Mahfud MD, Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi , I (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 272. 11 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia (Jakarta: Citra Aditya, 2009), hlm. 27.
berkembang
sesuai perkembangan masyarakat. 12
Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan  menganut  desentralisasi  dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan  kesempatan  dan  keleluasaan kepada  daerah  untuk  menyelenggarakan otonomi  daerah.  Negara  Republik  Indonesia membagi  daerah-daerah  menjadi  daerah- daerah besar dan daerah-daerah kecil, dengan bentuk  dan  susunan  tingkatan  pemerintahan terendah adalah desa atau kalurahan.
Dalam  sistem  pemerintahan  di  Indonesia mencakup  adanya  pemerintahan    di  desa. Kedudukan desa berada di wilayah kabupaten/kota.  Pasal  1  ayat  (1)  UU  No.6 tahun  2014  tentang  desa  (UU  Desa) menyatakan :
“Desa  adalah  kesatuan  masyarakat hukum  yang  memiliki  batas  wilayah yang  berwenang  untuk  mengatur  dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui  dan  dihormati  dalam  sistem pemerintahan Negara Keatuan Republik Indonesia”.
Sedangkan pemerintahan desa diatur dalam Pasal  1  ayat  (2)  UU  No.  6  tahun  2014 menyatakan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  dan kepentingan  masyarakat  setempat  dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik  Indonesia.  Pemerintah  desa  adalah kepala  desa  atau  yang  disebut  dengan  nama lain  dibantu  perangkat  desa  sebagai  unsur penyelenggara  pemerintahan  desa  (Pasal  1 ayat (3 ) UU No.6 tahun 2014).
Desa  memiliki  hak  asal-usul  dan  hak tradisional  dalam  mengatur  dan  mengurus kepentingan  masyarakat  untuk  mewujudkan cita-cita  kemerdekaan  Republik  Indonesia berdasarkan  UUDNRI  1945.  Maka  perlu dilindungi  dan  diberdayakan  agar  menjadi kuat,  mandiri  dan  demokratis.  Sebagaimana
12 Moh.Mahfud MD, Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi , hlm. 273.
13 Kiki Endah, “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut  UU  No.16  Tahun  2014  Tentang  Desa,”
diatur dalam Pasal 18 ayat (7) dan  Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 : 13 3.1. Memberikan pengakuan dan penghormatan  atas  desa  yang  sudah  ada dengan keberagaman sebelum dan sesudah  terbentuknya  Negara  Kesatuan
Republik Indonesia
3.2. Memberikan kejelasan status dan kepastian  hukum  atas  desa  dalam  sistem ketetanegaraan  Republik  Indonesia  demi mewujudkan keadilan bagi seluruh Indonesia
3.3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa
3.4. Mendorong prakarsa, gerakan dan
partisipasi msyarakat desa untuk
mengembangkan  potensi  dan  aset  desa guna kesejahteraan bersama
3.5. Membentuk  pemerintahan  desa  yang profesional,  efisien  dan  efektif,  terbuka dan bertanggungjawab
3.6. Meningkatkan  pelayanan  publik  bagi warga masyarakat desa guna mewujudkan kesejahteraan umum
3.7. Meningkatkan  ketahanan  sosial  budaya masyarakat  desa  guna  mewujudkan masyarakat  yang  mampu  memelihara kesatuan  sosial  sebagai  bagian  dari ketahanan nasional
3.8. Memajukan  perekonomian  masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional
3.9. Memperkuat  masyarakat  desa  sebagai subyek pembangunan.
Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas  daerah-daerah  provinsi,  dan  daerah provinsi  dibagi  atas  daerah  kabupaten/kota sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  18  ayat  (1) UUD NRI 1945. Tiap-tiap provinsi, kabupaten dan  kota    mempunyai  pemerintahan  daerah yang  diatur  dengan  undang-undang.  Hal  ini dapat  diambil  kesimpulan  desa  merupakan bagian dari pemerintahan daerah. Desa dengan berpegang  pada  keberagaman  mempunyai wewenang  mengatur  serta  mengurus  segala urusan  kepentingan  masyarakat  agar  dapat
Unigal ,
2018, https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/arti cle/viewFile/1224/1083.
meningkatkan pelayanan dalam pembangunan. Pemerintahan daerah diberikan
kewenangan luas untuk memberikan pelayanan dan membangkitkan partisipasi dari anggota  masyarakat  dalam  pembangunan segala  bidang  ditetapkan  dalam  UU  No.23 tahun  2014.  Begitu  juga  dengan  desa merupakan  bagian  yang  berada  dalam pemerintahan daerah kabupaten dan atau kota yang mempunyai kedekatan erat dan memiliki hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat. Pemerintahan desa adalah bagian tidak  terpisahkan  dalam  penyelenggaraan pemerintahan dalam arti luas, yang kewenangan, tugas, hak dan kewajiban diatur dalam UU No.6 tahun 2014 tentang desa.
Pemerintahan desa memiliki peranan yang sangat  penting  dalam  pengelolaan  proses sosial  dalam  masyarakat.  Tugas  utama pemerintahan desa sebagaimana dikemukakan Dwipayana 14 adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis dan memberikan pelayanan  sosial  yang  baik  sehingga  dapat membawa  masyarakatnya  kepada  kehidupan yang sejahtera, tenteram, aman dan berkeadilan.
Pemerintahan desa yang demokratis (partisipatif,
akuntabel, transparansi  dan  responsif)    bisa  semakin kokoh dan mampu bekerja bila ditopang oleh kesejajaran,  keseimbangan,  dan  kepercayaan antar elemen di desa.
Korupsi merupakan sebuah tindakan kriminal  yang  tidak  hanya  merugikan  negara tetapi  juga  merusak  tatanan  kehidupan  sosial dan  ekonomi  serta  demokrasi.  Korupsi  tidak hanya terdapat di pusat, tetapi juga menyebar ke  tingkat  daerah  yang  akibatnya  menyentuh kehidupan masyarakat daerah. Korupsi merupakan    penyalahgunaan  kepercayaaan publik  yang  dikuasakan  kepada  pegawai pemeintah  untuk  mendatangkan  keuntungan sepihak.
Pelayanan  publik  menjadi  tolak  ukur keberhasilan perilaku anti  korupsi.  Pelayanan publik  adalah  setiap  kegiatan  yang  dilakukan oleh  pemerintah  terhadap  sejumlah  manusia yang  menguntungkan  suatu  kumpulan  atau
14 Dwipayana dkk, Membangun Good Governance (Yogyakarta: IRE Press, 2003), hlm. 22.
kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. 15 Pelayanan  publik  merupakan  salah satu sarana negara untuk memberikan jaminan kesejahteraan  dan  kenyamanan  bagi  warga negaranya.  Oleh  karena  itu  membangun, memelihara  dan  menjaga  sistem  pelayanan publik  dari  perilaku  korupsi  merupakan keharusan. Dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat dan peningkatan atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara negara,
pemerintah menetapkan  adanya  UU  No.25  tahun  2009 tentang  Pelayanan  publik.  Adapun  kategori beberapa  bentuk  pelayanan  publik  sebagai berikut :
1. Pelayanan barang publik
a. Pengadaan  dan  penyaluran  barang publik  dilakukan  instansi  pemerintah yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN dan/atau APBD
b. Pengadaan  dan  penyaluran    barang publik  dilakukan  suatu  badan  usaha modal  pendiriannya  sebagian  atau seluruhnya  bersumber  dari  kekayan negara  dan/atau  kekayaan  daerah  yang dipisahkan, dan
c. Penggadaan  dan  pelayanan  barang publik  yang  pembiayaannya  tidak bersumber dari APBD atau badan usaha modal  pendiriannya  sebagian  atau seluruhnya bersumber kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediannya menjadi  misi  negara  yang  ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
2. Pelayanan jasa publik meliputi :
a. Penyediaan  jasa  publik  oleh  instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN
dan/atau APBD
b. Penyediaan  jasa  publik  oleh  suatu badan usaha modal pendiriannya sebagian  atau  seluruhnya  bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan dan
c. Penyediaan jasa publik pembiayaannya tidak bersumber dari APBN atau APBD
15 Lijian  Poltak  Sinambela, Reformasi  Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan Dan Implementasi (Bandung: Bumi aksara, 2006), hlm. 200.
atau  badan  usaha  modal  pendiriannya sebagian  atau  seluruhnya  bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,
tetapi ketersediaannya misi negara yang ditetapkan peraturan perundang- undangan
3. Pelayanan administrasi, meliputi :
a. Tindakan administrasi pemerintah diwajibkan  negara  dan  diatur  dalam peraturan  perundang-undangan  dalam
rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara
b. Tindakan administrasi oleh instansi non pemerintah diwajibkan oleh negara dan diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan  serta  ditetapkan  berdasakan perjanjian dengan penerima pelayanan.
Menciptakan  pelayanan  publik  yang lebih adil dan berkualitas dibutuhkan perubahan berbagai aspek termasuk peraturan, struktur, paradigma, serta kultur, dan membutuhkan  waktu  tidak  sedikit.  Dalam konteks mewujudkan good governance perubahan-perubahan tersebut melalui strategis sebagai berikut : 16
1. Pelayanan  publik  adalah  hubungan  nyata negara dan warga negara, diluar pemerintah dalam  pelayanan  publik.  Interaksi  ini menjamin  pemerintah  sebagai  penyedia layanan yang terbaik bagi warga negaranya
2. Pelayanan  publik  adalah  pengejawantahan prinsip-prinsip good governance
3. Pelayanan  publik  sebagai  wadah  interaksi semua  kepentingan  yang  berada  dalam negara.
Di Indonesia perlawanan hukum melawan  korupsi  diatur  dalam  UU  No.20 tahun  2001  tentang  perubahan  UU  No.31 tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  (UU  Tipikor).  UU    ini mengatur  tindak  pidana  korupsi  menyangkut kerugian  uang  negara,  suap  menyuap, penggelapan  dalam  jabatan,  pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam
16 Tim  penulis  buku  pendidikan  antikorupsi, Pendidikan  Antikorupsi  Untuk  Perguruan  Tinggi ,  I (Jakarta: Sekjen Kemenristekdikti, 2018), hlm. 202.
17 KPK, Memahami Untuk Membasmi Korupsi (Jakarta: KPK, 2006), hlm. 5-93.
penggadaan dan gratifikasi, merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi, tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, bank yang tidak memberikan  keterangan  rekening  tersangka, saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau  memberi  keterangan  palsu,  orang  yang memegang  rahasia  jabatan  tidak  memberikan keterangan  atau  memberikan  keterangan palsu,  dan  saksi  yang  membuka  identitas pelapor. 17
Untuk menekan adanya korupsi diperlukan adanya integritas. Integritas adalah sikap  yang  kokoh,  kuat  dan  berani  bertindak sesuai  dengan  niai-nilai  dan  keyakinan- keyakinan  moral  subyek  tentang  apa  yang menjadi kewajiban moral untuk melakukannya. 18 Integritas  merupakan fondasi  moral  antikorupsi.    Menurut  Six  dan Huberts  (2008)  ada  6  (enam)  pilar  untuk pengembangan integritas : 19

## 1. Political will
Etika  publik  menjadi  fondasi  ( bedrock )
utama dalam memelihara dan mengembangkan  integritas  dalam  ruang publik
2. Transparansi Transparansi akan mendorong munculnya kesadaran  publik  untuk  mengontrol  dan berkontribusi  konkrit  demi  suksesnya sebuah kebijakan.
3. Akuntabilitas Prinsip ini terwujud melalui pemanfaatan berbagai sumber daya ( resources ) dan jasa publik  untuk  memberikan  pelayanan optimal kepada masyarakat atau kepentingan umum
4. Partisipasi politik Demokrasi meniscayakan partisipasi aktif publik, termasuk media dalam pengelolan negara.  Efektifitas  partisipasi  publik sangat tergantung pada kesediaan bersikap transparan pejabat publik
5. Peraturan hukum Pilar  ini  menuntut  negara  memiliki pembuat  dan  penegak  hukum  yang
18 Mikhael  Dua  dkk, Etika  Antikorupsi :"Menjadi Profesional  Berintegritas" ,  I  (Jakarta:  Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, 2019), hlm. 3.
19 Mikhael Dua dkk, hlm. 81-84.
berintegritas.  Berperilaku  sesuai  dengan hukum,  peraturan,  dan  prosedur  sebagai bagian  dari  menegakkan  hukum  dan sekaligus memupuk tumbuh dan berkembangnya  integritas  secara  umum dalam  lembaga.    Kenyataan  kolusi sistematis antara kekuasaan politik (publik)  dan  kekuasaan  ekonomi  ikut berkontribusi  dalam  berkembang  dan menularnya korupsi.
6. Demokrasi Tuntutan pemenuhan hak-hak masyarakat menjadi  bentuk  kontrol  publik  sekaligus indikator  kinerja  pejabat  publik  sebagai refleksi  perwujudan  kepercayaan  publik atas  kekuasaan  yang  telah  diperoleh pejabat publik dari masyarakat.
Dalam menyelenggarakan pemerintahanan  desa  sesuai  dengan  subtansi, filosofis, dan semangat UU No.6 tahun 2014, pemerintahan  desa  memiliki  asas  tersendiri yang  harus  diperhatikan.  Asas  merupakan dasar  sesuatu,  pedoman  atau  sesuatu  yang dianggap sebagai suatu kebenaran dan prinsip akhirnya menjadi pegangan. Asas penyelenggaraan  pemerintahan  desa  diatur dalam Pasal 3 UU No.6 tahun 2014, berbunyi : Pengaturan desa berasaskan : 20
1. Asas rekognisi Dalam  pengaturan  desa,  pemerintah memperhatikan dan mengakui keberadaan hak asal-usul desa, dikarenakan desa ada yang  terbentuk  sebelum  dan  sesudah kemerdekaan Republik Indonesia
2. Asas subsidiaritas Pemerintah  Indonesia  mengakui  dan menetapkan adanya kewenangan berskala lokal serta pengambilan keputusan secara lokal,  dengan  tujuan  untuk  kepentingan masyarakat  desa.  Diharapkan  dapat memberikan keleluasaan pemerintah desa berinovasi dan berinisiatif dalam pengambilan keputusan desa demi kepentingan masyarakat desa
3. Asas keberagaman Pemerintah  Indonesia  mengakui  dan menghormati  keberadaan  sistem  nilai yang  ada  di  masyarakat  desa,  namun
Pemerintah Desa Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa,” Wedana Jurnal Pemerintahan, Politik
dalam pelaksanaannya harus tetap mengindahkan  berbagai  bentuk  dari sistem  nilai  bersama  dalam  kehidupan berbangsa dan bernegara
4. Asas kersamaan Dalam  penataan  desa  perlu  adanya semangat  untuk  berperan  aktif  dan senantiasa  dapat  bekerja  sama  dengan prinsip  saling  menghargai  dari  berbagai unsur  yang  terkait  dengan  masyarakat desa,  berkoordinasi  antar  kelembagaan terkait    di  tingkat  desa  dan  juga  unsur masyarakat  desa  dalam  pelaksanaan pembangunan desa itu sendiri
5. Asas kegotongroyongan
Dalam  penataan  dan  pengelolaan  desa pada pembangunan desa perlu
menumbuhkembangkan
kebiasaan
masyarakat  saling  tolong  menolong sesama masyarakat desa serta unsur-unsur lainnya yang ada di desa seperti lembaga kemasyarakatan desa
6. Asas musyawarah Proses pengambilan keputusan menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi 7. Asas demokrasi Sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam sistem pemerintahan yang dilakukan  masyarakat  desa  atau  dengan persetujuan masyarakat desa
8. Asas kemandirian Proses  yang  dilakukan  pemerintah  desa dan  masyarakat  desa  untuk  melakukan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhannya dengan kemampuan sendiri
9. Asas partisipasi Masyarakat  desa  diharapkan  berperan aktif dalam kegiatan desa
10. Asas kesetaraan Kesamaan  kedudukan  dan  peran  antar lembaga pemerintah desa, masyarakat dan unsur desa lainnya yang kompeten
11. Asas pemberdayaan
Upaya  meningkatkan  taraf  hidup  dan kesejahteraan  masyarakat  desa  melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan  yang  sesuai  dengan  esensi Dan Birokrasi II (2016), https://repository.uir.ac.id/1993/1/1674-Article Text-3780-1-10-20180605.pdf.
masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa 12. Asas keberlanjutan
Proses  yang  dilakukan  secara  sistematis,
terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan  dalam  merencanakan, melaksanakan dan mengawasi
penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilaksanakan  oleh  desa  dan  masyarakat desa itu sendiri.
Sedangkan  Pasal  24  UU  No.  6  tahun 2014  tentang  desa,  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  desa  agar  terselenggara  dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan asas : 21 1. Kepastian hukum Dalam setiap kebijakan untuk menyelenggarakan  pemerintahan  desa berlandaskan peraturan perundang- undangan, kepatutan, dan keadilan
2. Asas tertib penyelenggaraan pemerintahan Asas tertib menjadi  landasan keteraturan, keserasian,  dan  keseimbangan  dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintahan desa
3. Asas tertib kepentingan umum Asas  ini  mendahulukan  kesejahteraan umum dengan 3 (tiga) cara yakni aspiratif, akomodatif, dan selektif
4. Asas keterbukaan Asas  ini  menekankan  penyelenggara pemerintahan desa harus terbuka terhadap hak  masyarakat  untuk  mendapatkan informasi  yang  benar,  jujur  dan  tidak diskriminatif  terkait  penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Asas proporsionalitas Asas  yang  mengutamakan  hak  dan kewajiban  penyelenggaraan  pemerintahan desa
6. Asas profesionalitas
Dalam  penyelenggaraan  pemerintahan desa, pemerintah desa wajib mengutamakan keahlian berdasarkan kode  etik  dan  ketentuan  peraturan perundang-undangan
21 Annisa  Fianni  Sisma,  “Memahami  11  Asas Penyelenggaraan  Pemerintahan,”  Katadata.co.id, 2022,
7. Asas akuntabilitas
Setiap  kegiatan  dan  hasil  akhir  kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus mampu  dipertanggungjawabkan  kepada masyarakat desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku
8. Asas efektifitas dan efisiensi
Asas efektifitas adalah  asas  yang menentukan setiap kegiatan yang dilaksanakan  harus  berhasil  mencapai tujuan  yang  diinginkan  masyarakat  desa. Asas efisiensi adalah asas yang menentukan setiap kegiatan yang
dilaksanakan haruslah tepat sesuai rencana dan tujuan
9. Asas kearifan lokal Dalam menetapkan kebijakan, pemerintah desa harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa
10. Asas keberagaman Setiap  penyelenggaraan  pemerintahan desa  tidak  boleh  bersifat  diskriminasi terhadap kelompok masyarakat tertentu
11. Asas partisipatif
Penyelenggaraan pemerintahan desa wajib mengikutsertakan  kelembagaan  desa  dan unsur masyarakat.
Menurut PP No. 72 tahun 2005  prinsip penyelenggaraan  pemerintahan  desa  adalah sebagai berikut :
1. Prinsip keanekaragaman Pengaturan desa bersifat teknis pelaksanannya  lebih  berorientasi  pada nilai-nilai, tradisi dan kebiasaan desa dan masyarakat desa
2. Prinsip partisipasi Keikutsertaan masyarakat dalam membantu tugas pemerintah desa
3. Prinsip otonomi asli
Pemerintah desa dapat membuat peraturan desa  sebagai  tindak  lanjut  mengatur  dan membuat perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dan pelaksanaan pembangunan
https://katadata.co.id/agung/berita/63809b4ec2b 04/memahami-11-asas-penyelenggaraan- pemerintahan-desa.
4. Prinsip demokratisasi
Dalam  penyelenggaraan  pemerintahan dan
pembangunan desa harus memperhatikan nilai-nilai dan tradisi yang terkandung  dan  berkembang  dalam prinsip demokrasi
5. Prinsip pemberdayaan masyarakat Upaya  pemerintah  desa  memberikan masyarakat  desa.  Desa  dianggap  identik kemiskinan, keterbelakangan dan
kebodohan
Penyelenggaraan  pemerintahan  desa setelah  disahkannya  UU  No.6  tahun  2014 mengalami perubahan, pada awalnya berdasarkan asas desentralisasi sebagai bagian dari  pemerintah  daerah,  kemudian  berubah menjadi berdasarkan asas rekognisi subsidiaritas. Asas desentralisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1  ayat (8) UU No.23 tahun 2014  tentang  pemerintahan  daerah  adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah  pusat  kepada  daerah  otonom berdasarkan asas otonomi. Dalam hal ini desa hanya  sebagai  obyek  pembangunan  oleh pemerintah daerah. Sedangkan asas  rekognisi subsidiaritas  ,  artinya  desa  dijadikan  sebagai subyek  pembangunan  yang  mengelola  desa secara mandiri.
Adanya  perubahan  hal  tersebut  diatas, pemerintah  desa  dituntut  untuk  mampu menyusun  dokumen  perencananaan  dan anggaran  sendiri.  Dokumen  perencanaan disusun berdasarkan aspirasi masyarakat desa melalui musyawarah pembangunan masyarakat  desa.  Dokumen  perencanaan pembangunan desa memuat program, kegiatan,  dan  kebutuhan  masyarakat  desa dengan  pendanaan  berasal  dari  APBD  desa, APBD  kabupaten/kota,  dan  /atau  swadaya masyarakat  desa.  Dokumen  perencanaan pembangunan  desa  menjadi  dasar  bagi penyusunan APBD desa. APBD desa kemudian  ditetapkan  kepala  desa  sebagai peraturan  desa  setiap  tahun  berjalan. 22
Peraturan  desa  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 1 ayat (7) UU No.6 tahun 2014, adalah “peraturan perundang-undangan yang
22 Muslimin  B.Putra,  “Potensi  Maladministrasi Pengelolaan  Dana  Desa,” Ombudsman  RI ,  2019, https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel-- potensi-maladministrasi--pengelolaan-dana-desa.
ditetapkan  kepala  desa  setelah  dibahas  dan disepakati  bersama  Badan  Permusyawaratan Desa”.  APBD  desa  dan  realisasi  laporan penggunaan  dana  desa  tahap  selanjutnya menjadi dokumen persyaratan untuk mendapatkan  dana  desa  dari  Kemeterian terkait  melalui  Bupati/walikota  sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) PP No.8 tahun 2016 tentang Dana Desa.
Dana desa secara makro bertujuan untuk meningkatkan  kinerja  pelayanan  publik  di daerah mencerminkan indikator kesejahteraan masyarakat dan menurunkan indeks kesenjangan  antar  daerah  serta  menurunkan prosentasi  desa  tertinggal  dan  menaikkan prosentasi desa mandiri. 23 Sumber dana desa sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  72  ayat  (1) UU  No.6  tahun  2014  berasal  dari  APBN, pendapatan asli desa (hasil usaha, hasil asset, swadaya,  partisipasi  gotong  royong  dan  lain- lain  pendapatan  asli  desa),  bagian  dari  hasil pajak dan retribusi daerah, dana perimbangan yang  diterima  kabupaten,  bantuan  keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten, hibah/sumbangan  yang  tidak  mengikat  dari pihak  ketiga  ,  dan  lain-lain  pendapatan  desa yang sah.
Adanya  kewenangan  pemerintah  desa menjadi subyek pembangunan dalam mengelola  dana  desa  secara  mandiri,  justru berpotensi  munculnya  maladministrasi  dalam pengelolaan  dana  desa  tersebut.  Potensi tersebut  bisa  terjadi  apabila  secara  sistemik dan  sistematis  pada  pemerintahan  desa  di seluruh di Indonesia, seperti : 24
1. Penyimpangan  prosedur  penggunaaan dana desa
Hal  ini  bisa  terjadi  karena  aparatur pemerintah desa kolusi dengan konsultan perencana  untuk  me- mark  up harga berpotensi merugikan negara dan masyarakat desa sebagai penerima program.  Hal  ini  merupakan  salah  satu bentuk tindak
pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e  UU  No.20  tahun  2001  tentang
23 Muslimin B.Putra.
perubahan UU No.39 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
2. Penundaan berlarut penyaluran dana desa
Pasal  16  ayat  (1)  PP  No.  8  tahun  2016, penyaluran dana dilakukan secara bertahap. Tahap I bulan April 40%, Tahap II bulan Agustus 40%, dan Tahap III bulan Oktober  20%.  Kenyataannya  justru sebaliknya  Tahap  I  20%,  Tahap  II  dan Tahap III masing-masing 40%. penundaan penyaluran dana desa disebabkan : a. Keterlambatan Bupati/walikota membuat peraturan tentang pembagian dana desa b. Pemerintahan  desa  belum  membuat
LPJ penggunaan dana tahun sebelumnya dan belum disusun APBD desa  tahun berjalan
c. Kepala desa sengaja menahan pencairan  dana  untuk  perluan  politik calon petahana pilkada serentak untuk mearih  aspirasi  (kasus  PILKADA serentak tahun 2015)
3. Tidak  profesional  dalam  menyusun APBDes dan LPJ penggunaan Dana Desa APBDes  merupakan  dokumen  publik wajib dibuat pemerintah desa berdasarkan partisipatif,  transparan  dan  akuntabel guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik.  Dari  proses  penyusunan  hingga pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Para pihak yang  terlibat  pemerintah  desa,    Badan Permusyawaratan Desa, perwakilan
warga dari berbagai unsur, serta camat/bupati 4. Tidak memberikan pelayanan administrasi Pelayanan administrasi tingkat pemerintahan desa berupa surat pengantar atau  surat  keterangan  untuk  melengkapi dokumen lainnya sebagai syarat pengurusan pada instansi yang
menerbitkan perizinan atau non perizinan.
Melihat adanya potensi-potensi tersebut diatas maka  diperlukan  adanya  pengawasan  dalam
Pengertian  Dan  Prinsip- Prinsipnya,” Detikedu , October 14, 2021,
pengelolaan  dana  desa  dari  berbagai  pihak, tidak  terkecuali  masyarakat.  Masyarakat sendirilah  yang  memantau  penggunaan  dana desa  sesuai  dengan  perencanaan  APBDes. Masyarakat    perlu  mendapatkan  akses  dan dilibatkan dalam pembangunan desa sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  68  UU  No.6 tahun  2014.  Dalam  rangka  mewujudkan penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik, transparan,  efektif,  efisien,  dan  akuntabel maka  APBDes harus transparans sebagaimana diatur  dalam  UU  No.14  tahun  2008  tentang keterbukaan informasi publik.
Good    governance adalah  tata  kelola pemerintahan  yang  baik.    Wujud  tata    kelola pemerintahan  yang  baik  ditandai  adanya pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang demokratis merupakan pemerintah yang bersifat  terbuka  terhadap  kritik  dan  kontrol sepenuhnya ada pada rakyat. Dalam pelaksanaan  tata  kelola  pemerintahan  yang baik  diperlukan  beberapa  prinsip  yang dikemukakan oleh UN Development Program (UNDP) sebagai berikut : 25
1. Partisipasi  ( participation ),  artinya  setiap warga  negara  memiliki  kesetaraan  suara dalam pembuatan kebijakan
2. Ketanggapan atas kebutuhan stakeholders ( responsiveness ) dalam pengelolaan lembaga terhadap prinsip yang sehat  dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Kemampuan untuk menjembatani perbedaan kepentingan diantara masyarakat,  agar  terciptanya  konsensus bersama
4. Akuntabilitas ( accountability ), yaitu
kejelasan  mengenai  fungsi,  struktur, sistem dan pertanggungjawaban perangkat  lembaga  kepada stakeholder secara efektif
5. Transparansi ( transparency ) yaitu adanya keterbukaan  dalam  melaksanakan  proses pengambilan
keputusan dan
mengemukakan  informasi  yang  relevan dalam pengambilan kebijakan
https://www.detik.com/edu/detikpedia/d- 5766029/good-governance--pengertian-dan- prinsip-prinsipnya.
6. Aktivitas  didasarkan  pada  aturan  atau kerangka hukum
7. Memiliki  visi  yang  luas  dan  berjangka panjang untuk memperbaiki dan menjamin  keberlanjutan  pembangunan nasional dan ekonomi
8. Kesetaraan  dan  kewajaran  ( fairness) , yaitu  perlakuan  yang  adil    dalam memenuhi  hak-hak  masyarakat  untuk meningkatkan  taraf  hidup  berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sistem good  governance hanya  dapat dicapai  dengan  konsistensi  proses  dan kebijakan yang tepat. Otoritas tertinggi dalam organisasi harus mampu menerapkan kebijakan  yang  transparan,  akuntabel,  dan efektif. Adapun manfaat dari good governance adalah sebagai berikut :
1. Proses yang efisien
Good  governance akan  mendukung konsistensi proses dalam suatu organisasi sehingga  meningkatkan  produktfitas  dan efisiensi secara keseluruhan
2. Visibiltas kesalahan Penerapan good  governance berkaitan dengan sistem organisasi yang transparan, sehingga  dapat  menemukan  kesalahan yang menganggu organisasi secara cepat.
3. Operasional berlangsung lancar
Prinsip good  governance memungkinkan
anggota dengan pimpinan saling berinteraksi sebelum mengambil keputusan. Hal ini akan menghemat waktu sekaligus  membuat  proses  operasional semakin cepat
4. Reputasi semakin baik
Good  governance menghasilkan  produk dan layanan berkualitas sehingga memperbaiki reputasi organisasi
5. Identifikasi masalah secara jelas Setiap  organisasi pasti  menghadapi masalah  dalam  proses  operasionalnya.
Dengan good  governance masalah  cepat teridentifikasi  dan  mitigasi  resiko  dapat segera dilakukan
6. Keberlanjutan finansial
Pengelolaan yang tepat dengan kebijakan fianansial  membantu  keamanan  finansial seluruh  pihak  yang  terlibat  dalam organisasi 7. Tanggapan  responsif  terhadap  kondisi sekitar
Organisasi perlu prinsip pengelolaan yang jelas dan komitmen jangka panjang demi bertahan hidup

## 4. Kesimpulan
Penyelenggaraan  pemerintahan  desa merupakan  kategori  bentuk  pelayanan  publik (UU  No.25  tahun  2009).  Pelayanan  publik sebagai pengejawantahan prinsip-prinsip good governance dan sarana negara untuk memberikan  jaminan  kesejahteraan  serta kenyamanan bagi warga negaranya.
Setelah  disahkannya  UU  No.6  tahun 2014,  pemerintah  desa  menjadi  subyek pembangunan  dalam  mengelola  dana  desa secara  mandiri.    Untuk    menuju good governance diperlukan adanya sinergitas serta integritas antara pemerintah desa, masyarakat dan pasar (dunia usaha). Integritas merupakan fondasi  moral  antikorupsi.  Dengan  adanya integritas  tersebut  menjadikan  pemerintahan desa yang demokratis (partisipatif, akuntabel, transparansi dan responsif).

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin & Zainal asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
Dwipayana dkk. Membangun Good Governance . Yogyakarta: IRE Press,
2003.
HAW.Widjaja. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh . Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003.
Johan, Bahder Nasution. Metode Penelitian Ilmu Hukum . Bandung: Nandar Maju,
2008.
Johnny Ibrahim. Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif . Jakarta: bayumedia publishing Karsadi. Pendidikan  Kewarganegaraan  Di Perguruan Tinggi . I.  Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
KPK. Memahami Untuk Membasmi Korupsi .
Jakarta: KPK, 2006.
Mikhael Dua dkk. Etika Antikorupsi :"Menjadi Profesional Berintegritas" . I. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, 2019.
Moh.Mahfud MD. Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi . I. Yogyakarta: Gama Media,
1999.
Poltak Sinambela, Lijian. Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan Dan Implementasi . Bandung: Bumi aksara,
2006.
R. Soeroso. Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: Sinar Grafika, 2008
Satjipto Rahardjo. Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia . Jakarta: Citra Aditya, 2009.
Soeryono Soekarto. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI-Press, 1984.
Sumber Saparin. Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintahan Desa .
Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
Tim  penulis  buku  pendidikan  antikorupsi.
Pendidikan Antikorupsi Untuk
Perguruan  Tinggi .  I.  Jakarta:  Sekjen Kemenristekdikti, 2018
Kiki Endah. “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut UU No.16 Tahun 2014 Tentang Desa.” Unigal , 2018.
https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/din amika/article/viewFile/1224/1083.
Muslimin  B.Putra.  “Potensi  Maladministrasi Pengelolaan Dana Desa.” Ombudsman RI , 2019. https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel- -potensi-maladministrasi--pengelolaan- dana-desa.

## Rahyunir ra’uf. “Penataan Kelembagaan
Pemerintah Desa Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.” Wedana Jurnal Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi II (2016). https://repository.uir.ac.id/1993/1/1674- Article Text-3780-1-10-20180605.pdf.
Annisa Fianni Sisma. “Memahami 11 Asas Penyelenggaraan Pemerintahan.” Katadata.co.id, 2022. https://katadata.co.id/agung/berita/6380 9b4ec2b04/memahami-11-asas- penyelenggaraan-pemerintahan-desa.
Kholida  Qathrunnada.  “ Good  Governance : Pengertian  Dan  Prinsip-Prinsipnya.”
Detikedu , October 14, 2021. https://www.detik.com/edu/detikpedia/d
-5766029/good-governance-- pengertian-dan-prinsip-prinsipnya.

## Peraturan perundang-undangan
UUDNRI 1945 UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi
UU  No.14  tahun  2008  tentang  keterbukaan informasi publik.
UU  No.  25  tahun  2009  tentang  Pelayanan Publik
UU  No.23  tahun  2014  tentang  Pemerintah
Daerah UU No.6 tahun 2014 tentang Desa PP No. 72 tahun 2005 prinsip
penyelenggaraan pemerintahan desa PP No. 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No.6 tahun 2014 tentang Desa
PP No.60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN
PP No. 8 tahun 2016 tentang Dana Desa Permendagri  No.113  tahun  2014  tentang
Pengelolaan Keuangan Desa
Permendagri  No.114  tahun  2014  tentang Pedoman Pembangunan Desa