e-ISSN : 2621-4105

## Akibat Kekosongan Hukum Terhadap Non-Fungible Token Sebagai Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual

## Gabriella Ivana, Andriyanto Adhi Nugroho
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia gabriellaivana@upnvj.ac.id

## Abstrak
Tujuan  studi  ini  yaitu  menganalisa  kekosongan  hukum  atas  seni  digital  dalam  NFT  ( Non-Fungible  Token ) sebagai pelanggaran hak kekayaan intelektual dan mengetahui bagaimana pengaturan saat ini mengenai seni digital dalam NFT ditinjau dari Hak Kekayaan Intelektual. Zaman yang semakin berkembang, menghadirkan perkembangan kecanggihan teknologi yang menjadi salah satu hal yan paling dibutuhkan oleh manusia. Salah satu  bentuk  dari  kecanggihan  teknologi  ini  adalah  internet  dan smartphone .  Manusia  dapat  melakukan komunikasi, transaksi jual beli, dan lain sebagainya hanya lewat internet saja. Dalam hal transaksi jual beli, kemunculan  NFT  sebagai  sebuah  aset  digital  menjadi trendsetter yang  digemari  banyak  pihak  karena kehadiran NFT dapat dimanfaatkan dalam industri seni, bisnis dan hiburan. Studi ini menggunakan Metode yuridis  normatif  dengan  pendekatan  studi  kasus  dan  undang-undang.  Hasil  penelitian  ini  menyimpulkan bahwasanya  karena  adanya  kekosongan  hukum  terhadap  seni  digital  dalam  NFT,  memicu  terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan oknum-oknum tertentu seperti plagiarisme, pencurian karya bahkan  pemalsuan  dan  penipuan.  Sehingga  perlulah  penambahan  peraturan  mengenai  segala  aktivitas  di dalam  NFT  itu  sendiri  termasuk  sanksi  hukumnya.  Kajian  ini  berupaya  menjelaskan  segala  kemungkinan- kemungkinan tindak pidana yang mungkin terjadi beserta penyelesaiannya berdasarkan pada regulasi terkait Hak Kekayaan Intelektual.
Kata Kunci : Kekayaan Intelektual; Kekosongan Hukum; NFT (Non-Fungible Token)

## Abstract
This study aims to analyze the impact of a legal vacuum on digital art in NFT (Non-Fungible Token)  as a violation of intellectual property rights and find out how the current regulation regarding digital art  in NFT is viewed from Intellectual Property Rights. The era is growing, presenting the development of technological sophistication  which  is  one  of  the  things  that  is  most  needed  by  humans.  One  form  of  this  technological sophistication is the internet and smartphones. Humans can communicate, buy and sell transactions, and so on only through the internet. In terms of buying and selling transactions, the emergence of NFT  as a digital asset has become a trendsetter favored by many parties because the presence  of NFT can be utilized in the arts, business and entertainment industries. The research method used in this research is normative juridical research with a case study approach and legislation. The results of this study conclude that due to the legal vacuum of digital art in NFT, it triggers the occurrence of violations that can harm certain individuals such as  plagiarism,  theft  of  works  and  even  forgery  and  fraud.  It  is  necessary  to  add  regulations  regarding  all activities within the NFT itself, including the legal sanctions. This study seeks to explain all the possibilities of  criminal  acts  that  may  occur  and  their  settlements  based  on  the  Law  relating  to  Intellectual  Property Rights.
Keywords: Intellectual Property; Legal Void;  NFT (Non-Fungible Token)
e-ISSN : 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Era  globalisasi  saat  ini  mendorong  terciptanya  sebuah  perkembangan teknologi informasi. 1 Perkembangan zaman yang semakin canggih menghadirkan berbagai  macam  teknologi  baru  yang  amat  mutakhir  dan  disebut  sebagai perkembangan teknologi digital. Berkembangnya teknologi di bidang digital dapat dilihat dari teknologi yang bermunculan seperti internet, komputer, telepon hingga jejaring  sosial  atau  yang  dikenal  sebagai  media  sosial. 2 Zaman  ini  sering  kali disebut sebagai era digital. Era digital menghasilkan kemudahan untuk mengakses segala  informasi  dengan  lebih  cepat  dan  dapat  diperoleh  serta  disebarluaskan menggunakan  teknologi  digital.  Pada  era  digitalisasi  ini  muncullah  konsep  yang disebut  jejaring  informasi  dikarenakan  individu  yang  menggunakan  kemajuan teknologi  saling  berkaitan  karena  adanya  pemahaman  mengenai  pertukaran informasi. 3 Hal ini berarti menghilangkan hambatan-hambatan untuk berkomunikasi.  sehingga  manusia  dengan  mudahnya  dapat  saling  terhubung walaupun  tidak  bertemu  langsung.  Salah  satu  bentuk  dari  kecanggihan  teknologi ini  adalah  internet  dan smartphone. Maka  dari  itu  seiring  dengan perkembangannya, teknologi dan internet dijadikan sebuah kebutuhan yang paling tinggi oleh manusia.
Revolusi digital yang terus berkembang pun menghasilkan suatu penemuan baru  yang  saat  ini  dikenal  sebagai  NFT  atau non-fungible  token .  Dilansir  dari laman  Forbes  advisor, NFT  can  be  defined  as  a  digital  asset  that  represents certain objects in reality such as art, videos, music to games. NFT can be traded online through cryptocurrencies by using certain codes through basic software as well as crypto. 4 Apabila di Bahasa Indonesia dapat dimengerti bahwa NFT adalah sebuah aset digital bidang seni yang dapat diperjualbelikan dan seringkali dibayar dengan cryptocurrency. NFT ( non-fungible token) dan cryptocurrency sebenarnya sama-sama  merupakan  aset  digital  tapi  mereka  memiliki  perbedaan.  NFT  tidak dapat  ditukarkan sedangkan crypto dapat  ditukarkan dengan uang dollar  ataupun crypto lainnya.  Setiap  NFT  memiliki  catatan  untuk  setiap  transaksinya  dalam suatu blockchain.  Catatan  ini  berisikan  mengenai  siapa  pencipta,  harga,  dan  data histori  kepemilikannya.  Saat  ini  keberadaan  NFT  terus  berkembang  seiring dengan  perkembangan  Metaverse  (dunia  nyata  dalam  internet).  Informasi  dari DappRadar menampilkan pada kuartal  III 2021, penjualan NFT menggapai 10, 7 miliyar dolar AS ataupun berkisar Rp. 152 triliun di seluruh dunia.
1 Wahyu Beny Mukti Setiawan, Erifendi Churniawan, and Femmy Silaswaty Faried, “Upaya Regulasi Teknologi Informasi Dalam Menghadapi Serangan Siber (Cyber  Attack)  Guna Menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” Jurnal USM Law Review 3, no. 2 (2020): 275, https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2773.
2 Puji  Rahayu,  “Pengaruh  Era  Digital  Terhadap  Perkembangan  Bahasa  Anak,” Al-Fathin:  Jurnal Bahasa Dan Sastra Arab 2, no. 1 (2019): 47, https://doi.org/10.32332/al-fathin.v2i2.1423.
3 Ilham  Prisgunanto,  “Pemaknaan  Arti  Informasi  Di  Era  Digital,” Wacana,  Jurnal  Ilmiah  Ilmu Komunikasi 17, no. 2 (2018): 143, https://doi.org/10.32509/wacana.v17i2.619.
4 Robyn  Conti,  “What  is  an  NFT?  Non-Fungible  Token  Explained,”  Forbes  Advisor,  2022, https://www.forbes.com/advisor/investing/cryptocurrency/nft-non-fungible-token/.
e-ISSN : 2621-4105
Trend NFT ini pun turut mempengaruhi negara Indonesia setelah kehebohan yang  diciptakan  oleh  Ghozali  yang  memperjualbelikan  gambar  dirinya  menjadi NFT di media Opensea dan meraup keuntungan yang fantastis yakni sekitar lebih dari Rp. 14 miliar. Namun pemanfaatan NFT di Indonesia saat ini belum memiliki perhatian  khususnya  untuk  bidang crypto  art atau  seni  digital.  UU  ITE  dan  UU Hak  Cipta  dirasa  belum  cukup  mampu  untuk  mengatur  secara  khusus  mengenai permasalahan-permasalahan  NFT  atau non-fungible  token dalam  ruang  lingkup seni.  Sehingga  hal  ini  dapat  disebut  sebagai  kekosongan  hukum.  Dampak  dari kosongnya hukum tersebut yaitu adanya ketidakpastian hukum ( rechtsonzekerheid )  dan  juga  regulasi  di  masyarakat  serta  berpotensi menimbulkan kekacauan hukum ( rechtsverwarring ). 5 Dalam hal seni digital pada NFT  dapat  memunculkan  berbagai  problema  dalam  masyarakat  terutama mengenai kejahatan-kejahatan cyberspace yang mungkin akan terjadi dalam NFT seperti halnya pelanggaran hak cipta.
Penelitian  terkait  NFT  di  Indonesia,  sudah  ada  dilakukan  penelitian sebelumnya antara lain oleh Gidete, dkk (2022). Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat  UU  Hak  Cipta  yang  ada  selama  ini    belum  memberikan  pengaturan secara  komprehensif  karya  seni  dua  dimensi  yang  ditemukan  di  media  digital. Sehingga  untuk  menyelesaikan  persoalan  tersebut,  pencipta  ( creator )  diizinkan untuk melalui proses hukum yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual  (DJKI)  apabila  ditemukan  karya  seni  digital  yang  melanggar  hak cipta. 6 Sedanghkan  penelitian  oleh  Sulistianingsih  (2022).  Hasil  penelitiannya yaitu membahas hak cipta yang diberikan kepada penghasil karya yang dibuatnya dan  orang  yang  membeli  karya  tersebut  akan  menjadi  hak  pemiliknya. Keberadaan NFT saat ini masih minim regulasi sehingga diperlukan perlindungan hukum terhadap karya-karya di dalamnya dan oleh karena itu kekayaan intelektual dijadikan  sebagai  payung  hukum.  Karya  yang  beredar  pada  NFT  otomatis  akan terdaftar  HKI  sehingga  karya-karya  yang  dibuat creator terlindungi  secara hukum. 7 Selanjutnya  penelitian  oleh  Dw  Putu  (2022).  Hasil  dari  pembahasan tersebut  adalah  NFT  dapat  menjadi  solusi  untuk  hak  cipta  suatu  karya  di  masa yang  akan  datang.  Namun  tetap  terdapat  kelebihan  dan  kekurangan  dari penggunaan  NFT.  Kelebihannya  seperti  unik  dan  tidak  dapat  dicuri,  tidak berubah,  dan  lain  sebagainya.  Sedangkan  untuk  kekurangannya  tidak  dapat dibagikan, rawan dicuri, dan lain sebagainya. 8
5 Gamal Abdul Nasir, “Kekosongan Hukum & Percepatan Masyarakat", Jurnal Hukum Replik 5, no. 2 (2017): 172–83.
6 Dio Bintang Gidete, Muhammad Amirulloh, and Tasya Safiranita Ramli, " Pelindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Seni yang dijadikan Karya Non Fungible Token (NFT) pada Era Ekonomi Digital", Jurnal Fundamental Justice 11, no. 1 (2022): 1–18.
7 Dewi Sulistianingsih and Apriliana Khomsa Kinanti, “Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual,” Jurnal Krtha Bhayangkara 16, no. 1 (2022): 197– 206, https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1077.
8 Dw  Putu  Alit  Denbagus  Rafli,  “NFT  become  a  copyright  solution,” Journal  of  Digital  Law  and Policy 1, no. 2 (2022): 43–52, ejournal.catuspata.com/index.php/jdip.
e-ISSN : 2621-4105
Dari  ketiga  penelitian  diatas  apabila  dibandingkan  dengan  penulisan  ini adalah penjabaran mengenai kemungkinan-kemungkinan kejahatan atas HKI yang dapat dilakukan oleh pelaku akibat kekosongan hukum yang ada. Sehingga secara jelas  dapat  memberikan  pemahaman  kepada  pembaca  bahwa  karena  akibat kekosongan  hukum  yang  ada  dapat  menimbulkan  kejahatan-kejahatan  terhadap NFT  khususnya  yang  melanggar  hak  kekayaan  intelektual.  Tujuan  dari  studi  ini yaitu  menyediakan  gambaran  bagi  para  pembaca  mengenai  segala  tindak-tindak kejahatan  yang  dapat  terus  terjadi  apabila  seterusnya  tidak  memiliki  payung hukum  yang  jelas  terhadap crypto  art atau  seni  digital  khususnya  dalam  NFT. Padahal  NFT  dinilai  berpotensi  untuk  memberikan  kontribusi  yang  baik  dalam perwujudan  perlindungan  hak  cipta  sehingga  keberadaannya  tetap  memerlukan suatu  suatu  kejelasan  hukum  agar  tidak  menyebabkan  kekosongan  hukum  yang nantinya malah menimbulkan kerancuan di masyarakat.

## 2. METODE
Penelitian  ini  berjenis  yuridis  normatif  yaitu  mekanisme  untuk  mencari dasar  hukum,  asas-asas  hukum,  dan  yurisprudensi  untuk  menjawab  pertanyaan hukum  yang  relevan. 9 Studi  ini  menggunakan  pendekatan  undang-undang  dan juga  pendekatan  kasus  dengan  menggunakan  peraturan  undang-undang  yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta  yaitu UU  Hak Cipta No 28/2014. Selain itu cara mengumpulkan data akan dilaksanakan dengan studi pustaka melalui data primer yakni seperti undang-undang, sedangkan untuk sumber data sekunder yaitu buku-buku,  karya  tulis  ilmiah,  jurnal-jurnal,  data  statistik,  berita,  serta  segala website yang berkaitan untuk mendukung kelancaran dari penelitian ini.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Pengaturan Hukum Terhadap Karya NFT Ditinjau Dari Hak Kekayaan Intelektual
Hak  atas  Kekayaan  Intelektual  (Intellectual  Property  Rights/IPR)  adalah suatu  hak  kekayaan  yang  muncul  karena  adanya  kapasitas  intelek  insan  dan berasal  pada  lingkup  keilmuan,  kesenian  dan  juga  kesastraan. 10 HKI  merupakan kreativitas  intelektual  manusia  yang  berbentuk  nyata,  sehingga  bukan  hanya  ide, gagasan  atau  pun  konsep  semata. 11 Hukum  HKI  sebagaimana  ditulis  oleh  David Bainbridge adalah 12 “ Intellectual property law is that area of law which concerns legal  rights  associated  with  creative  effort  or  commercial  reputation  and goodwill .” Hukum HKI meliputi wilayah hukum yang berhubungan terhadap hak legal  dari  karya  yang  kreatif  maupun  yang  diharapkan  secara  komersial  dan
9 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada, 2010).
10 I  Putu  Wisnu  Karma  &  I  Ketut  Artadi,  “Arbitration  As  a  Description  of  Settlement  Distribution Outside  the  Court  in  the  Disposal,” Kertha Wicara Journal 7, no. 1 (18AD), https://jurnal.harianregional.com/index.php/kerthawicara/article/view/36948.
11 Pritha Arintha Natasaputri, “Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Terhadap Tindakan Fanfiksasi Studi Pada Novel  The  Twilight  Saga ‘Breaking Dawn’ Dan  Web Novel  Renesmee’s Normal  Life,” Jurnal Usm Law Review 1, no. 2 (2018): 216, https://doi.org/10.26623/julr.v1i2.2254.
12 David Bainbridge , Intellectual Property , (London: Pitman Publishing, 1996).
e-ISSN : 2621-4105
kemauan  baik. 13 Hukum  hak  kekayaan  intelektual  menghalangi  seseorang  untuk menyalin  atau  mengambil  keuntungan  secara  tidak  jujur  dari  hasil  karya  atau reputasi dari orang lain dan harus menemukan cara penyelesaiannya bilamana hal itu  memang  terjadi.  Adanya  hukum  hak  kekayaan  intelektual,  seseorang  dapat memiliki perlindungan atas karya yang telah ia hasilkan sendiri. Selain itu dengan adanya  hukum  memiliki  komitmen  untuk  menjamin  kecenderungan  seseorang dengan  memberikan  kapasitas  bagi  dirinya  untuk  bertindak  dalam  memuaskan kecenderungannya sesuai jalur yang berlaku, terukur sesuai kapasitasnya. 14 Unsur dari  kekayaan  intelektual  yang  acap  kali  dijadikan  sorotan  yaitu  terkait  hak cipta. 15
Saat  ini  NFT (non-fungible  token )  merupakan  hal  yang  masih  asing terdengar di telinga masyarakat Indonesia. Sehingga tak heran apabila pengaturan NFT  secara  khusus  di  Indonesia  belum  ada  dan  memadahi.    Tidak  hanya  di Indonesia  saja,  sebenarnya  regulasi  khusus  mengenai  NFT  di  dunia  pun  dinilai belum  mampu  menyentuh  NFT.  Sebagai  contoh  pada  negara  Rumania.  Saat  ini kerangka hukum Eropa dan Rumania mengaitkan NFT kepada 2 aspek  yaitu hak moral  dan  hak  patrimonial.  Hak  moral  berarti  karya  tersebut  tidak  dapat dipindahtangankan  sedangkan  hak  patrimonial  berarti  penggunaan  suatu  karya yang  bersifat  eksklusif  milik  sang  pencipta.  Rumania  dan  Uni  Eropa,  saat  ini dinilai  belum  siap  menghadapi  tantangan  kriptografi.  Apabila  dibandingkan dengan Indonesia sebenarnya regulasi ini terlihat mirip dan bahkan serupa karena hingga  kini  untuk  Indonesia  masih  mengaitkan  NFT  dengan  Hukum  Kekayaan Intelektual  (“HKI”)  yang  memberikan  hak  perekonomian  dan  juga  hak  moral kepada sang pencipta. Mengacu pada Pasal 25 UU ITE memaparkan bahwasanya segala  informasi  digital  ataupun  dokumen  digital  yang  dibuat  sehingga menghasilkan  karya  intelektual,  sebuah  website  digital  dan  juga  suatu  karya berhak  mendapatkan  perlindungan  sebagai  HKI  sesuai  aturan  yang  berlaku. Sehingga  mengacu  pada  hal  tersebut  NFT  merupakan  suatu  komponen  dari  HKI yang dapat memperoleh perlindungan hukum. Sehingga segala pelanggaran yang terjadi terhadapnya juga dapat diproses hukum.
Namun aset digital yang terdapat dalam NFT tetap memerlukan pendaftaran kepada  hak  kekayaan  intelektual  sebagai  wujud  mekanisme  hukum  untuk menjaminkan bahwa karya tersebut telah diamankan dan sebagai pegangan bukti bahwa  karya  tersebut  original  dan  bukan  merupakan  karya  duplikasi.  Hal  ini dikarenakan  karya  dalam  NFT  belum  tentu  merupakan  karya  yang  original diciptakan  dari  orang  yang mengupload nya.  Walaupun  NFT  dinilai  sebagai
13 Tjip Ismail, Hak Atas Kekayaan Intelektual (Jakarta: PT. Cipta Kreasindo Mandiri, 2011).
14 Muhamad  Shafwan  Afif  and  Heru  Sugiyono,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemegang  Merek Terkenal Di Indonesia,” Jurnal USM Law Review 4, no. 2 (2021): 565, https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4097.
15 Taufik  H.  Simatupang,  “Sistem  Hukum  Perlindungan  Kekayaan  Intelektual  Dalam  Rangka Meningkatkan  Kesejahteraan  Masyarakat,” Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure 17,  no.  2  (2017):  195, https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.195-208.
e-ISSN : 2621-4105
wadah yang tepat untuk memberikan perlindungan terhadap sebuah karya karena di  dalamnya  terdapat  blockchain,  namun  sifat  NFT  tidak  dapat  menggantikan peran  Hak  Kekayaan  Intelektual  di  Indonesia  (HKI).  Setelah  segala  aset didaftarkan  kepada  HKI,  maka  aset  tersebut  tidak  dapat  lagi  di  salin  dengan mudahnya karena peran hukum sudah melekat pada aset tersebut. Sehingga pada konteks  tersebut  HKI  akan  memberikan  perlindungan  terhadap  karya  intelektual dari  seorang  pencipta,  investor  ataupun  pendesain  dari  eksploitasi  oknum  tidak bertanggung  jawab,  melindungi  suatu  merek  yang  telah  dimiliki,  melindungi segala  macam  informasi  yang  dinilai  bersifat  komersial,  serta  memberikan perlindungan  terhadap  karya  dari  hasil  olah  pikir  yang  dituangkan  dalam  wujud karya kesenian, keilmuan, kesastraan serta invensi. 16 Adanya perlindungan hukum ini menjadi sebuah bentuk telah bekerjanya fungsi hukum yang dapat memberikan kemanfaatan,  keadilan  serta  kepastian  hukum. 17 Siapapun  yang  melanggar  hak eksklusif milik seseorang yang telah memiliki HKI maka pemegang sah HKI atas karyanya dapat mengajukan tuntutan apabila terdapat bukti yang sah dan konkret. Hal  ini  pun  membuka  mata  bahwa  HKI  tetap  menjadi  solusi  yang  efektif  untuk menjamin  perlindungan  atas  sebuah  aset  digital  apabila  di  bandingkan  dengan NFT.
Mengenai  hal  melindungi  karya  kesenian  NFT  yang  diberikan  HKI  bagi para  pencipta  terhadap  karyanya  yaitu  dalam  bentuk  hak  eksklusif  atas  kesenian tersebut.  Ketika  suatu  karya  yang  dijual  sebagai  objek  NFT  diberikan  hak  cipta, maka seseorang yang menghasilkan ciptaan dan pemegang hak akan memiliki hak eksklusif  yang  terbagi  lagi  ke  dalam  hak  moral  serta  hak  perekonomian. 18 Hak ekonomi  merupakan  suatu  hak  agar  memperoleh  suatu  kebermanfaatan  ekonomi terkait  ciptaannya  sementara  untuk  hak  moral  merupakan  hak  yang  menempel dalam  diri  pencipta  sehingga  tidak  bisa  dihilangkan  dengan  alasan  apapun meskipun  hak  itu  sudah  dialihkan. 19 Hak  ekonomi  menurut  Pasal  9  UU  Nomor 28/2014  Hak  Cipta  yang  mencakup  publikasi  ciptaan,  memperbanyak  atau menggandakan suatu karya dalam berbagai jenisnya, menafsirkan atau interpretasi ciptaan, mentransformasi kan ciptaan, mendistribusikan ciptaan atau salinan nya, menggelar  pergelaran  suatu  ciptaan,  pengumuman  ciptaan  dan  komunikasi ciptaan;  dan  menyewakan  ciptaan.  Selanjutnya  menurut  Pasal  5  UU  28/2014 mengatur mengenai  hak  moral,  hak moral  meliputi 20 pencantuman  maupun  tidak
16 Maria Alfons, “Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum,” Jurnal Legislasi Indonesia 14, no. 03 (2017): 1–10.
17 Zaenal  Arifin  and  Muhammad  Iqbal,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Merek  Yang  Terdaftar,” Jurnal Ius Constituendum 5, no. 1 (2020): 47, https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2217.
18 Vinanda  Prameswati  Vinanda  Prameswati,  Nabillah  Atika  Sari,  and  Kartika  Yustina  Nahariyanti, “Data  Pribadi  Sebagai  Objek  Transaksi  Data  Pribadi  Sebagai  Objek  Transaksi  Di  NFT  Pada  Di  Nft  Pada Platform  Opensea  Platform  Opensea” Jurnal Civic Hukum 7, no. 1 (2022): 1–12, http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jurnalcivichukum.
19 Maya  Jannah,  “Perlindungan  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  (Haki)  Dalam  Hak  Cipta  Di Indonesia,” Jurnal Ilmiah Advokasi 6, no. 2 (2018): 55–72, https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.250.
20 Tim  Redaksi  Bp, Undang-Undang  Hak  Cipta,  Paten  Dan  Merk ,  kedua  (Jakarta:  Bhuana  Ilmu Populer, 2018).
e-ISSN : 2621-4105
mencantumkan nama dalam salinan yang berkaitan erat dengan penggunaan suatu karyanya  untuk  umum,  memakai  nama  samarannya,  mengganti  ataupun melakukan  perubahan  dari  karyanya  sesuai  norma  masyarakat  dan  mengganti judul serta anak judul dari karyanya. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 UU No 28/2014  Hak  Cipta  dijelaskan  bahwa  hak  cipta  merupakan  suatu  hak  eksklusif untuk  pencipta  yang  diberikan  secara  otomatis  menurut  asas  pernyataan  atau prinsip deklaratif sesudah terwujudnya suatu karya berbentuk fisik, tanpa adanya kelonggaran  batasan  berdasarkan  undang-undang  yang  berlaku. 21 Karena  adanya hak ini seseorang dapat melindungi haknya apabila timbul masalah yang berkaitan dengan  pencederaan  kehormatan  diri  atau  reputasinya.  Hak  eksklusif  dapat diartikan sebagai hak yang diberikan satu-satunya kepada si penciptanya saja atas hasil  olah  otak  oleh  hati  berbentuk  suatu  produk  yang  tidak  memiliki  wujud seperti keilmuan, kesenian dan kesastraan. 22 Kreatifitas dan aktivitas setiap insan merupakan kunci utama untuk melahirkan hak cipta. 23
Dalam  sisi  hukum  pidana  maka  kejahatan  terhadap  hak  milik  intelektual tergolong kejahatan terhadap harta benda ( property crimes ) seseorang atau negara yang mengandung unsur-unsur seperti, perbuatan yang dilakukan dalam kerangka kegiatan  ekonomi,  perbuatan  secara  melawan  hukum  yang  dapat  merugikan kepentingan  negara,  masyarakat  dan  kepentingan  individu  secara  khusus, perbuatan  yang  merugikan  perusahaan  lain  atau  individu  lain  dalam  suatu lingkungan  bisnis,  perbuatan  bisa  dilakukan  oleh  seorang,  oleh  korporasi  yang melakukan pekerjaan dengan legal maupun usahanya di bidang industri dan juga perdagangan  serta  tindakan  yang  memiliki  tujuan  guna  memperkaya  diri  sendiri dengan  tidak  melakukan  pembayaran  dan  menghindari  pengurangan  kekayaan atas  dirinya  sendiri,  misalnya  tidak  meresensikan  merek.  Pelanggaran  terhadap kegiatan  ini  memiliki  sanksi  hukum  tegas.  Dalam  hal  pelajaran  semua/pencurian diatur berdasarkan Pasal 113 UU No 28/2014 menyatakan bahwasanya siapa saja yang secara melawan hukum melanggar hak ekonomi untuk eksploitasi komersial sesuai Pasal 9 ayat 1 huruf i dapat dikenakan sanksi hukuman penjara maksimal 1 tahun dan atau denda maksimal Rp. 100.000.000,00. Selanjutnya mengenai segera tindak  penipuan  dimuat  pada  Pasal  378  KUHP  menyatakan  barang  siapa memperoleh  keuntungan  bagi  pribadinya  maupun  individu  lainnya  dengan  cara melawan hukum sehingga merugikan orang lain dapat diancam dengan hukuman 4 tahun penjara karena penipuan.
21 Langit Rafi Soemarsono and Rianda Dirkareshza, “Di Media Sosial the Urgence of Copyright Law Enforcement on Content Makers in Using Song on Social Media,” Jurnal USM Law Review 4, no. 2 (2021): 30.
22 Saidin, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual , (Depok: Raja Grafindo, 2019).
23 Alis Yulia, Rima Duana, and Nina Herlina, “Pengaruh Nft Terhadap Perlindungan Hak Cipta Dan Dampaknya Terhadap Pencemaran Lingkungan,” Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 10 (2022): 92–101.
e-ISSN : 2621-4105
Penegakan  hukum  HKI  di  Indonesia,  biasanya  didasarkan  dengan  adanya sistem delik aduan, kecuali pada hak cipta yang masih menggunakan delik biasa. 24 Penegakan  tersebut  biasanya  dilakukan  melalui  dua  cara 25 yaitu  yang pertama , seseorang  berhak  untuk  membawa  pelaku  pelanggaran  hak  kekayaan  intelektual ke  lembaga  yang  berfungsi  sebagai  pengadilan  atau  pengadilan  itu  sendiri sehingga hakim-lah  yang berhak menentukan hukum  mana  yang dapat  diperoleh dan  di  sesuaikan  dengan  undang-undang.  Biasanya,  sanksi  hukum  yang  dapat dikenakan  berupa  ganti  rugi,  penghapusan,  putusan  sela  dan  lain  sebagainya. Gugatan  ganti  rugi  adalah  gugatan  yang  diberikan  karena  alasan  telah menggunakan kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain sebagai wujud untuk mencari  keuntungan  tanpa  persetujuan  dari  pemilik  terdaftar. 26 Dan  yang kedua, negara  berhak  memaksa  setiap  orang  untuk  menaati  HKI.  Di  beberapa  negara, negara  memiliki  kewenangan  untuk  menghukum  para  pelanggar  peraturan perundangan dengan menggunakan sanksi pidana.
Selain  daripada  penegakan  tersebut,  penyelesaian  dalam  suatu  sengketa terkait hak kekayaan intelektual  dapat melawati APS atau alternatif penyelesaian sengketa  dengan  menggunakan  arbitrase.  Arbitrase  sendiri  merupakan penyelesaian  yang  dilakukan  di  luar  peradilan  atau  non  litigasi  sehingga  proses penyelesaian tersebut dinilai menjadi strategi yang efektif dan mengurangi biaya. Jenis-jenis hak atas kekayaan intelektual dan alternatif penyelesaian sengketa atas pelanggaran  hak  atas  kekayaan  intelektual  (litigasi  atau  non  litigasi)  secara  jelas diatur dalam ketentuan per undang-undangan penyelesaian sengketa di bidang hak cipta sesuai Pasal 95 angka 1 UU Nomor 28 tahun 2014. 27
3.2  Akibat  Dari  Kekosongan  Hukum  Terhadap  Karya  NFT  Yang  Dapat Menimbulkan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual
NFT adalah suatu aset digital yang unik dan hanya dapat dimiliki oleh satu orang saja. Melalui NFT tersebut sebuah karya digital bisa memiliki sebuah token yang  nantinya  dapat  digunakan  sebagai  bukti  kepemilikan  yang  sah. 28 Token tersebut berupa seperangkat data yang disimpan di berbagai situs digital dan dapat di per-jual belikan. Seluruh data mengenai siapa yang telah membeli akan tercatat dan  tersimpan  dalam  suatu blockchain .  NFT  dapat  meliputi  karya  seni  digital, gambar  GIF,  video,  peristiwa  olahraga,  fotografi,  barang  koleksi,  avatar  virtual
24 Yuniar  Kurniawaty,  “Efektivitas  Alternatif  Penyelesaian  SengketaDalam  Sengketa  Kekayaan Intektual ( Alternative Dispute Resolution on Intellectual Property Dispute ),” Jurnal Legislasi Indonesia 14, no. 2 (2017): 163–70, https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/98/pdf.
25 Yuniar  Kurniawaty,  “Efektivitas  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Dalam  Sengketa  Kekayaan Intektual (Alternative Dispute Resolution on Intellectual Property Dispute),” Jurnal Legislasi  Indonesia 14, no. 2 (2017): 163–70, https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/98/pdf.
26 Henry  Donald,  “Penyelesaian  Sengketa  Hak  Kekayaan  Intelektual  Melalui  Acara  Cepat,” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 17, no. 1 (2017): 74, https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.74-91.
27 Yuniar  Kurniawaty,  “Efektivitas  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Dalam  Sengketa  Kekayaan Intektual (Alternative Dispute Resolution on Intellectual Property Dispute),” Jurnal Legislasi  Indonesia 14, no. 2 (2017): 168, https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/98/pdf.
28 Muhammad  Usman  Noor,  “NFT  (Non-Fungible  Token):  Masa Depan  Arsip  Digital?  Atau  Hanya Sekedar  Buble?,” Jurnal  Kajian  Informasi  Dan  Perpustakaan 13,  no.  2  (2021):  224–34, https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/pustakaloka/article/view/3289.
e-ISSN : 2621-4105
atau  skin  video  game,  karya  desainer,  dan  juga  musik. 29 Sederhananya  NFT adalah sertifikat keaslian dengan keunikan tertentu untuk para kreator aset digital blockchain . Keunikan tersebut yang memberikan selling point bagi NFT. 30
Tren NFT di Indonesia semakin meningkat sejak kemunculan Ghozali yang berhasil menjual foto selfie nya sebagai NFT di laman Opensea. Tak sedikit orang yang ikut mencoba bergabung untuk menjual karyanya sebagai NFT dengan dalih ingin meraup keuntungan yang besar seperti Ghozali. Eksistensi NFT di Indonesia mengalami  pertumbuhan  yang  dinilai  cukup  signifikan  terutama  di  kalangan komunitas seni. Hal ini dapat dibuktikan dengan kemunculan pameran NFT yang digelar  oleh  Art  Pop  Up  bersama  Sewon  NFT  Club  dan  Galeri  R.J.  Katamsi Institut Seni  Indonesia.  Pameran NFT ini menjadi  pameran terbesar di  Indonesia yang melibatkan hingga 238 kreator dengan mengusung konsep baru yaitu NFT. 31 Adanya pameran ini, diharapkan dapat memperkenalkan NFT kepada masyarakat luas  dan  potensinya  yang  dapat  menunjang  ekonomi  karena  dapat  memudahkan promosi suatu karya tanpa memerlukan ruang yang nyata.
Sebuah karya terutama digital painting apabila ditinjau dari keberadaannya pada perkembangan zaman adalah sebuah upaya dan modal baru  yang dilakukan oleh para Insan kreatif dan dapat menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai secara digital  agar  orang  lain  memiliki  minat  melakukan  pembelian  terhadap  karya tersebut. 32 Namun  apabila  di  salah  gunakan  dapat  menimbulkan  suatu permasalahan. Di Indonesia, problematika kekosongan hukum mengenai NFT ini cukup  menimbulkan  keresahan  tersendiri  terutama  bagi  orang-orang  atau khususnya  seniman  yang  ingin  memanfaatkan  keberadaannya  guna  memperoleh profitabilitas  yang  besar.  Salah  satu  contoh  kasus  yaitu  Kendra  Ahimsa  dan seniman  kripto  dengan  nama  Twisted  Vacancy.  Mengutip  dari  laman thefineryreport.com,  Twisted  Vacancy  mengaku  bahwa  ia  mendapatkan  elemen- elemen  atas  karyanya  yang  ia  ambil  dari  internet.  Selanjutnya  elemen  itu ditempatkan  ke  bank  asetnya  yang  dapat  dimanfaatkan  dan  dipergunakan  oleh dirinya serta anggota timnya  yang lain.  Telah diketahui  bahwa Twisted  Vacancy mengambil  elemen  milik  Kendra  yang  bersumber  dari  internet  dan  kemudian memakai  elemen  tersebut  dan  memodifikasi  nya  dengan  design  baru.  Selain  itu Twisted Vacancy juga berhasil menjual karyanya dengan harga yang fantastis.
Hal  ini  tentu  menjadi  permasalahan  karena  dalam  NFT  tidak  memiliki sistem  untuk  memvalidasi  apakah  karya  tersebut  merupakan  karya  original  atau bukan.  UU  Hak  Cipta  pun  tidak  memiliki  aturan  yang  mengharuskan  mengenai
29 William  Torbeni  et  al.,  “Mengenal  NFT  Arts  Sebagai  Peluang  Ekonomi  Kreatif  Di  Era  Digital,” Jurnal SENADA 5 (2022): 342–57, http://senada.idbbali.ac.id.
30 Tisni Santika et al., “Intellectual Property Development & Komersialisasi Non- Fungible Token ( NFT ): Peluang , Tantangan Dan Problematika Intellectual Property Development & Komersialisasi,” Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan 5, no. 2 (2022). https://doi.org/10.23920/acta.v5i2.812.
31 Radar  Jogja,  “Indo  NFT  Festiverse,  Eksistensi  Karya  Dalam  Tren  Kekinian,”  2022, https://radarjogja.jawapos.com/hiburan-dan-budaya/2022/04/09/indo-nft-festiverse-eksistensi-karya-dalam- tren-kekinian/.
32 Hari S Disemadi et al., “Perlindungan Hak Eksklusif Atas Ciptaan Digital Painting Dalam Tatanan Hak Kekayaan Intelektual Di Indoensia,” Jurnal Widya Juridika 4, no. 1 (2021): 41–52.
e-ISSN : 2621-4105
transparansi  dalam  karya-karya  NFT  sehingga  dengan  mudahnya  siapapun  dapat menjalankannya  secara  anonim  dalam  sistem blockchain .  dapat  mengklaim sebuah  karya  dan  mengkonversi  ataupun  perubahan  terhadap  karya  itu  melalui mekanisme  tokenisasi  walaupun  karya  yang  dimaksud  bukanlah  ciptaannya sendiri.  Jadi  hal  ini  mempermudah  seseorang  untuk  menjiplak  baik  setengah ataupun seluruhnya dari karya orang lain tanpa izin dan meraup keuntungan untuk dirinya  sendiri.  Terlebih  lagi  apabila  karya  tersebut  telah  dimasukkan  ke  dalam NFT, secara otomatis sistem blockchain akan mencatat kepemilikan tersebut dan tidak bisa untuk dirubah, dihapus dan dicuri catatannya. Sehingga siapapun yang lebih dulu  mendaftarkan karya tersebut  di  NFT  dapat  dikatakan menjadi pemilik yang sah. Mengutip dari laman liputan6.com NFT dituding menjadi sarang pelaku kejahatan karena sesuai dengan pernyataan oleh pihak Opensea, bahwa setidaknya 80%  NFT  yang  dibuat  dengan  tool  ini  adalah  karya  plagiat,  koleksi  palsu, dan spam.
Menurut  Undang-Undang  Hak  Cipta  kata  plagiarisme  tidak  memiliki definisi spesifik.  Akan tetapi secara  garis besar  apabila kita melihat  KBBI tahun 2008  plagiarisme  merupakan  tindakan  untuk  mengambil  karangan  baik  itu pendapat  dan sejenisnya dari individu  lainnya dan menjadikan karangan tersebut seakan-akan  sebagai  milik  pribadinya.  Plagiarisme  sendiri  adalah  perbuatan  atas pelanggaran  hak  kekayaan  intelektual  dengan  konteks  menduplikasi  karya seseorang.  Menurut  UU  Hak  Cipta,  siapa  saja  yang  memiliki  keinginan memanfaatkan  karya  orang  lain  untuk  karyanya  harus  mendapatkan  izin  dari  si pencipta.  Apabila  tidak  mendapat  izin  atau  mengambil  tanpa  izin  berarti  dapat diartikan  bahwa  orang  tersebut  telah  melakukan  suatu  tindakan  plagiarisme. Namun  ketentuan  mengenai  kepemilikan  ijin  dari  pemilik  hak  cipta  sering  kali diabaikan oleh para pelaku plagiarisme karena menurut mereka hal tersebut tidak dianggap penting untuk dilaksanakan. 33 Selanjutnya mengenai segala sesuatu yang dinilai  bukan  menjadi  pelanggaran  atas  hak  cipta  adalah 34 Menggunakan  ciptaan sebagai  keperluan  penelitian/edukasi/penulisan  kritik,  dll  selama  hal  tersebut masih wajar dan tidak merugikan; Mengambil ciptaan sebagai kebutuhan ceramah yang  digunakan  agar  menunjang  keilmuan  maupun  pertunjukan  secara  gratis cuma-cuma  serta  tidak  merugikan  kepentingan  sang  pencipta,  memperbanyak karya untuk keilmuan, kesenian dan kesastraan yang diubah menjadi huruf braille sebagai kebutuhan bagi tunanetra kecuali apabila penduplikasian tersebut sifatnya komersial,  memperbanyak  karya  selain  daripada  pemrograman  komputer  dengan terbatas  melalui  segala  alat  maupun  prosedur  yang  serupa  dengan  perpustakaan umum,  instansi  keilmuan  maupun  pendidikan  serta  sentra  dokumentasi  non komersil  dan  hanya  untuk  menunjang  kegiatannya,  merubah  karya  arsitektur
33 Ida  Ayu  Sukihana  Ni  Kadek  Risma  Setya  Cahyani  Dewi,  ‘Perlindungan  Hukum  Terhadap  Karya Seni  Dalam  Bentuk  Non-Fungible  Token(NFT)’, Jurnal  Kertha  Wicara 11,  no.  4  (2022),  906–918 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/84612/45033>.
34 Eddy  Pelupessy, Hak  Kekayaan  Intelektual  (Intellectual  Property  Rights) ,  (Malang:  Inteligensia Media, 2017).
e-ISSN : 2621-4105
misalnya pendirian bangunan sesuai dengan perhitungan teknis dan yang terakhir membuat  duplikasi  cadangan  sebuah  pemrograman  komputer  yang  dibutuhkan untuk keperluan pribadinya.
Plagiarisme tidak hanya berarti meniru atau menjiplak karya seseorang saja tapi dapat juga berupa pencurian karya dan penipuan/pemalsuan. Teknologi yang canggih memudahkan seseorang untuk mengambil karya orang lain lewat internet dan kemudian melakukan pemalsuan atas identitas dari karya tersebut. Kemudian setelah melakukan hal tersebut, pelaku menjadikannya sebagai NFT dan mencari keuntungan  sendiri.  Pemalsuan  ini  sering  kali  juga  disebut  sebagai  pembajakan. Pembajakan atau piracy adalah proses menyalin serta menyebarkan sesuatu secara melanggar hukum atas suatu objek karya yang telah di lindungi undang-undang. 35 Tindakan ini Tentunya termasuk pelanggaran terhadap HKI dan berakibat kepada sanksi  hukum.  Dikatakan  melanggar  hak  kekayaan  intelektual  karena  melanggar hak  moral  dan  juga  hak  perekonomian  dari  sang  pemilik.  Hak  moral  yang dilanggar  karena  tidak  mencantumkan  identitas  dari  pemilik  aslinya  sedangkan hak  ekonomi  yang  dilanggar  karena  mendistribusikan  karya  tersebut  untuk kepentingan pribadi demi mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.
Berdasarkan  permasalahan  diatas,  sangat  diperlukan  peraturan  untuk memverifikasi kebenaran aspek hak milik dalam suatu objek kekayaan intelektual sebelum  dimasukkan  sebagai  NFT  dalam  hal  ini  terkait  transparansi  nya.  Sistem harus  dapat  memvalidasi  apakah  karya  tersebut  merupakan  karya  plagiasi  atau bukan  agar  seseorang  tidak  dapat  dengan  mudahnya  memasukkan  karya  orang lain  ke  dalam  NFT  tanpa  izin.  Pemerintah  harus  berperan  untuk  menerbitkan aturan  tambahan  kepada platform NFT  agar  dapat  menanggapi  permintaan penghapusan  dari  pemilik  sebenarnya  yang  menunjukkan  bahwa  pemilik mengetahui atau tidak dan bermaksud untuk mengalihkan karyanya kepada orang lain  untuk  dijadikan  sebagai  NFT.  Bila  tidak  ada  pernyataan  tersebut  maka karyanya  tidak  berhak  untuk  dijadikan  sebagai  NFT.  Alasannya  karena  dapat mencederai hak serta merugikan si pemilik aslinya.

## 4. PENUTUP
Indonesia  saat  ini  menggunakan  Undang-Undang  Hak  Cipta  dan  KUHP sebagai sarana untuk melindungi karya digital pada NFT sehingga segala tindakan yang  terjadi  di  dalamnya  dapat  dikenakan  sanksi  hukum.  Bentuk  perlindungan akan  diberikan  setelah  seseorang  mendaftarkan  karyanya  kepada  DJKI.  Hal  ini dimaksudkan  agar  san  pencipta  memiliki  lisensi  yang  jelas  sehingga  apabila haknya  dicederai,  Ia  dapat  melakukan  tindakan  hukum.  Selanjutnya  akibat  dari kekosongan  hukum  ini  khusus  dalam  ranah  kekayaan  intelektual  menimbulkan kejahatan-kejahatan  seperti  plagiarisme,  pencurian  karya  bahkan  pemalsuan  dan penipuan.  Alasan  tindak-tindak  pidana  tersebut  terjadi  karena  dalam  NFT  tidak memiliki  sistem  untuk  memvalidasi  apakah  karya  tersebut  merupakan  karya
35 Nahrowi  Nahrowi,  “Plagiat  Dan  Pembajakan  Karya  Cipta  Dalam  Hak  Kekayaan  Intelektual,” Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I 1, no. 2 (2014), https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i2.1541.
e-ISSN : 2621-4105
original  atau  bukan.  UU  Hak  Cipta  tidak  memiliki  aturan  yang  mengharuskan mengenai  transparansi  dalam  karya-karya  NFT  sehingga  dengan  mudahnya siapapun  dapat  menjalankannya  secara  anonim  dalam  sistem blockchain .  Saran dari  penelitian  ini  adalah  terkait  penambahan  pasal  dalam  Undang-Undang  Hak Kekayaan  Intelektual  tentang  penghapusan  karya  NFT  yang  telah  terbukti melakukan  plagiasi  dan  perlindungan  terhadap  seni  digital  atau crypto  art pada NFT serta memberikan sanksi yang tegas atas pelaku plagiarisme, pencurian dan pemalsuan  karya  yang  dijadikan  sebagai  NFT.  Selain  itu  penetapan  lembaga pengawasan  untuk  mengawasi  segala  hal  dalam  NFT  juga  sangat  diperlukan. Pengawasan  ini  ditujukan  agar  para  pelaku  yang  telah  melanggar  tidak  dapat melakukan  hal  yang  sama  untuk  kedua  kalinya  dan  seluruh  karya  yang  telah dilanggar juga tidak akan di distribusikan lagi.

## DAFTAR PUSTAKA
Afif,  Muhamad  Shafwan,  and  Heru  Sugiyono.  “Perlindungan  Hukum  Bagi Pemegang Merek Terkenal Di Indonesia.” Jurnal USM Law Review 4, no. 2 (2021): 565. https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4097.
Alfons, Maria. “Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum.” Legislasi Indonesia 14, no. 03 (2017): 1–10. Arifin,  Zaenal,  and  Muhammad  Iqbal.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Merek Yang  Terdaftar.” Jurnal  Ius  Constituendum 5,  no.  1  (2020):  47. https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2217.
BP, Tim Redaksi. Undang-Undang Hak Cipta, Paten Dan Merk . Kedua. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2018. Conti, Robyn. “No Title.” Forbes Advisor, 2022. https://www.forbes.com/advisor/investing/cryptocurrency/nft-non-fungible- token/.
Disemadi,  Hari  S,  Raihan  Radinka  Yusuf,  Novi  Wira,  and  Sartika  Zebua. “Perlindungan Hak Eksklusif Atas Ciptaan Digital Painting Dalam Tatanan Hak  Kekayaan  Intelektual  Di  Indoensia.” Widya  Juridika 4,  no.  1  (2021): 41–52.
Donald, Henry. “Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Melalui Acara Cepat.” Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure 17,  no.  1  (2017):  74. https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.74-91.
Gidete, Dio Bintang, Muhammad Amirulloh, and Tasya Safiranita Ramli. “1736- Article Text-9488-1-10-20220329,” no. 11 (2022): 1–18.
I  Putu  Wisnu  Karma  &  I  Ketut  Artadi.  “Arbitration  As  a  Description  of Settlement  Distribution Outside the Court in  the Disposal.” Kertha  Wicara Journal2 7, no. 1 (18AD).
https://jurnal.harianregional.com/index.php/kerthawicara/article/view/3694. Ismail,  Tjip. Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual .  Jakarta:  PT.  Cipta  Kreasindo Mandiri, 2011.
Jannah,  Maya.  “Perlindungan  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  (Haki)  Dalam Hak  Cipta  Di  Indonesia.” Jurnal  Ilmiah  Advokasi 6,  no.  2  (2018):  55–72. https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.250.
Kurniawaty,  Yuniar.  “Efektivitas  Alternatif  Penyelesaian  SengketaDalam
e-ISSN : 2621-4105
Sengketa  Kekayaan  Intektual  (  Alternative  Dispute  Resolution  On Intellectual Property Dispute ).” Jurnal Legislasi Indonesia 14, no. 2 (2017):
163–70.
https://e-
jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/98/pdf.
Nahrowi, Nahrowi. “Plagiat Dan Pembajakan Karya Cipta Dalam Hak Kekayaan Intelektual.” SALAM:  Jurnal  Sosial  Dan  Budaya  Syar-I 1,  no.  2  (2014). https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i2.1541.
Nasir,  Gamal  Abdul,  Fakultas  Hukum,  and  Univesitas  Muhammadiyah.  “Jurnal Hukum Replik” 5, no. 2 (2017): 172–83.
Natasaputri,  Pritha  Arintha.  “Perlindungan  Hukum  Atas  Karya  Cipta  Terhadap Tindakan Fanfiksasi Studi Pada Novel The Twilight Saga ‘Breaking Dawn’ Dan Web Novel Renesmee’s Normal Life.” Jurnal USM Law Review 1, no. 2 (2018): 216. https://doi.org/10.26623/julr.v1i2.2254.
Ni Kadek Risma Setya Cahyani Dewi, Ida Ayu Sukihana. “Perlindungan Hukum
Terhadap  Karya  Seni  Dalam  Bentuk  Non-Fungible  Token(NFT).” Jurnal Kertha Wicara 11, no. 4 (2022): 906–18. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/84612/45033. Noor,  Muhammad  Usman.  “NFT  (Non-Fungible  Token):  Masa  Depan  Arsip Digital?  Atau  Hanya  Sekedar  Buble?” Jurnal  Kajian  Informasi  Dan Perpustakaan 13, no. 2 (2021): 224–34. https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/pustakaloka/article/view/3289.
Pelupessy,  Eddy. Hak  Kekayaan  Intelektual  (Intellectual  Property  Rights) .  Edisi 1. Malang: Inteligensia Media, 2017.
Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
Prameswati  Vinanda  Prameswati,  Vinanda,  Nabillah  Atika  Sari,  and  Kartika Yustina  Nahariyanti.  “Data  Pribadi  Sebagai  Objek  Transaksi  Data  Pribadi Sebagai  Objek  Transaksi  Di  NFT  Pada  Di  NFT  Pada  Platform  Opensea Platform Opensea” 7, no. 1 (2022): 1–12. http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jurnalcivichukum. Prisgunanto, Ilham. “Pemaknaan Arti Informasi Di Era Digital.” Wacana, Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi 17, no. 2 (2018): 143.
https://doi.org/10.32509/wacana.v17i2.619.
Radar  Jogja.  “Indo  NFT  Festiverse,  Eksistensi  Karya  Dalam  Tren  Kekinian,” 2022.  https://radarjogja.jawapos.com/hiburan-dan-budaya/2022/04/09/indo- nft-festiverse-eksistensi-karya-dalam-tren-kekinian/.
Rafli, Dw Putu Alit Denbagus. “No Title.” Journal of Digital Law and Policy 1, no. 2 (2022): 43–52. ejournal.catuspata.com/index.php/jdip.
Rahayu, Puji. “Pengaruh Era Digital Terhadap Perkembangan Bahasa Anak.” Al- Fathin:  Jurnal  Bahasa  Dan  Sastra  Arab 2,  no.  1  (2019):  47. https://doi.org/10.32332/al-fathin.v2i2.1423.
Saidin. Aspek  Hukum  Kekayaan  Intelektual .  Cetakan  ke.  Depok:  Raja  Grafindo, 2019.
Santika, Tisni, Universitas Pasundan, Mohammad Alvi  Pratama,  and Universitas Pasundan.  “Intellectual  Property  Development  &  Komersialisasi  Non- Fungible Token ( NFT ): Peluang , Tantangan Dan Problematika Intellectual Property  Development  &  Komersialisasi,”  no.  August  (2022). https://doi.org/10.23920/acta.v5i2.812.
Setiawan,  Wahyu  Beny  Mukti,  Erifendi  Churniawan,  and  Femmy  Silaswaty
e-ISSN : 2621-4105
Faried. “Upaya Regulasi Teknologi Informasi Dalam Menghadapi Serangan Siber (Cyber Attack) Guna Menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Jurnal  USM  Law  Review 3,  no.  2  (2020):  275. https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2773.
Simatupang,  Taufik  H.  “Sistem  Hukum  Perlindungan  Kekayaan  Intelektual Dalam  Rangka  Meningkatkan  Kesejahteraan  Masyarakat.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 17, no. 2 (2017): 195. https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.195-208.
Soemarsono, Langit Rafi, and Rianda Dirkareshza. “Di Media Sosial the Urgence of Copyright Law Enforcement on Content Makers in Using Song on Social Media.” Jurnal USM Law Review 4, no. 2 (2021): 30.
Sulistianingsih,  Dewi,  and  Apriliana  Khomsa  Kinanti.  “Hak  Karya  Cipta  Non-
Fungible  Token  (NFT)  Dalam  Sudut  Pandang  Hukum  Hak  Kekayaan Intelektual.” Krtha Bhayangkara 16, no. 1 (2022): 197–206. https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1077.
Torbeni,  William,  Ni  Putu,  Emilika  Budi  Lestari,  I  Komang,  and  Angga  Maha Putra.  “Mengenal  NFT  Arts  Sebagai  Peluang  Ekonomi  Kreatif  Di  Era Digital.” Online) Senada 5 (2022): 342–57. http://senada.idbbali.ac.id. Yulia,  Alis,  Rima  Duana,  and  Nina  Herlina.  “Pengaruh  NFT  Terhadap Perlindungan  Hak  Cipta  Dan  Dampaknya  Terhadap  Pencemaran Lingkungan.” Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 10 (2022): 92–101.