## The Role of Society towards Incest Crime Prevention Based on Social Control Theory

## Peranan Masyarakat terhadap Pencegahan Kejahatan Incest Berdasarkan Teori Kontrol Sosial
Ferawati Royani 1) ; Widya Timur 2) ; Sandi Aprianto 2) ; Hari Romadhan 2)
1,2) Fakultas  Hukum Universitas Dehasen Bengkulu Email: 1) widyatimur54@gmail.com

## ARTICLE HISTORY
Received [01 September 2020] Revised [25 September 2020] Accepted [01 Oktober 2020]

## ABSTRAK
Kebijakan  hukum  pidana  mengatur  tentang  kejahatan  incest,  kejahatan  merupakan  gejala social  yang  berkembang  dalam  masyarakat  sejak  zaman  dahulu  sampai  sekarang.  Tindak pidana  incest  merupakan  suatu  hubungan  seksual  yang  dilakukan  oleh  dua  orang  yang masih ada hubungan atau pertalian sedarah maupun perkawinan. Metode penelitian hukum yang  digunakan  yaitu  normatif-empiris  ini  pada  dasarnya  ialah  penggabungan  antara pendekatan  hukum  normatif  dengan  adanya  penambahan  dari  berbagai  unsur-unsur empiris.  Kejahatan  incest,  kejahatan  yang  sering  terjadi  namun  banyak  yang  tidak terpublikasi  kepublik.  Disini  peneliti  menyatakan  bahwa  kejahatan  incest  memerlukan peranan  penting  dari  masyarakat  dengan  menggunakan  teori  kontrol  sosial.  Teori  kontrol merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia, Obyek  (sasaran)  pengendalian  sosial.  Dilihat  dari  banyaknya  kasus  incest  ternyata masyarakat  atau  anggota  keluarga  korban  kejahatan  incest  masih  tidak  mau  atau  takut untuk  melaporkan  kejahatan  ini  karena  merasa  malu/aib  sehingga  kejahatan  ini  tidak seluruhnya  diproses  secara  hukum.  Dalam teori  kontrol sosial  diperlukan  juga  pemahaman atau sosialisasi hukum terhadap tindak pidana incest.

## ABSTRACT
Criminal  law  policy  regulates  the  crime  of  incest,  crime  is  a  social  phenomenon  that  has developed  in  society  since  ancient  times  until  now.  The  crime  of  incest  is  a  sexual relationship committed  by two  people who  are  still  in a  relationship  or  blood  relationship or marriage.  The  legal  research  method  used,  which  is  normative-empirical,  is  basically  a combination  of  a  normative  legal  approach  with  the  addition  of  various  empirical  elements. The  crime  of  incest,  a  crime  that  often  occurs  but  many  are  not  made  public.  Here  the researcher  states  that  incestuous  crime  requires  an  important  role  from  society  by  using social  control  theory.  Control  theory  refers  to  any  perspective  that  discusses  controlling human  behavior,  the  object  (target)  of  social  control.  Judging  from  the  number  of  incest cases, it turns out that the community or family members of victims of incest crimes are still unwilling  or  afraid  to  report  this  crime  because  they  feel  ashamed/disgraced  so  that  this crime is not entirely processed legally. In the theory of social control, it is also necessary to understand or socialize the law against the crime of incest.

## KEYWORDS
Control, Social, Policy, Law
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Indonesia dikenal sebagai negara  yang multi etnik, dimana keberadaan suku bangsa dan budaya bisa menjadi ciri khas Bangsa Indonesia.  Tiga hal tersebut menjadi satu kesatuan yang saling berkaitan dalam  tindak  pidana  incest.  Berbicara  masalah  kejahatan  saat  ini  merupahkan  suatu  hal  yang  sudah merajalela  didunia,  khususnya  di  Propinsi  Bengkulu,  kejahatan  merupakan  gejala  social  yang berkembang dalam masyarakat sejak zaman dahulu sampai sekarang. Semakin kompleknya masyarakat dewasa ini, dapat mempengaruhi seseorang maupun kelompok tertentu dalam mempertinggi persaingan hidup terutama kebutuhan ekonomi yang ditandai dengan munculnya kesenjangan antara golongan kaya dan golongan miskin yang memunculkan berbagai kejahatan.
Kejahatan  dalam  arti  luas,  menyangkut pelanggaran  dari  norma-norma  yang  dikenal  masyarakat, seperti  norma-norma  agama,  norma  moral  hukum.  Norma  hukum  pada  umumnya  dirumuskan  dalam undang-undang  yang  dipertanggungjawabkan  aparat  pemerintah  untuk  menegakkannya,  terutama kepolisian, kejaksaan dan  pengadilan. Namun, karena kejahatan langsung mengganggu keamanan dan ketertiban  masyarakat,  maka  wajarlah  bila  semua  pihak  baik  pemerintah  maupun  warga  masyarakat, karena  setiap  orang  mendambakan  kehidupan  bermasyarakat  yang  tenang  dan  damai.  Menyadari tingginya tingkat kejahatan, maka secara langsung atau tidak langsung mendorong pula perkembangan dari  pemberian  reaksi  terhadap  kejahatan  dan  pelaku  kejahatan  pada  hakekatnya  berkaitan  dengan maksud dan tujuan dari usaha penanggulangan kejahatan tersebut.

## LANDASAN TEORI

## Pengertian Peranan
Peranan  menurut  terminology  adalah  seperangkat  tingkah  yang  diharapkan  dimiliki  oleh  yang berkedudukan  di  masyarakat.  Dalam  bahasa Inggris  peranan  disebut  “role”  yang  definisinya  adalah “person‟s task or duty in undertaking.” Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan.”  Peran  diartikan  sebagai  perangkat  tingkah  yang  diharapkan  dimiliki  oleh  orang  yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.
Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak  dan  kewajibannya  sesuai  dengan  kedudukannya,  dia  menjalankan  suatu  peranan.  Pembedaan antara  kedudukan  dengan  peranan  adalah  untuk  kepentingan  ilmu  pengetahuan.Keduanya  tak  dapat dipisah-pisahkan  karena  yang  satu  tergantung  pada  yang  lain  dan  sebaliknya.  Tak  ada  peranan  tanpa kedudukan  atau  kedudukan  tanpa  peranan.  Setiap  orang  mempunyai  macam-macam  peranan  yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  hukum  yang  digunakan  yaitu  empiris    pada    dasarnya  ialah  penggabungan antara  pendekatan  hukum  normatif  dengan  adanya  penambahan  dari  berbagai  unsur-unsur empiris.Dalam  metode  penelitian  normatif-empiris  ini  juga  mengenai  implementasi  ketentuan  hukum normatif  (undang-undang)  dalam  aksinya  disetiap  peristiwa  hukum  tertentu  yang  terjadi  dalam  suatu masyarakat. Dalam penelitian hukum normatif- empiris terdapat tiga kategori, yaitu:
a. Non judicial Case Study ialah pendekatan studi kasus hukum yang tanpa ada konflik sehingga tidak ada akan campur tangan dengan pengadilan.
b. Judicial  Case  Study Pendekatan  judicial  case  study  ini  ialah  pendekatan  studi  kasus  hukum dikarenakan  adanya  konflik  sehingga  akan  melibatkan  campur  tangan  pengadilan  untuk  dapat memberikan keputusan penyelesaian.
c. Live  Case  Study Pendekatan  live  case  study  ini  ialah  pendekatan  pada  suatu  peristiwa  hukum yang  pada  prosesnya  masih  berlangsung  ataupun  belum  berakhir. 7 tanya  jawab  secara  lisan dimana  dua  orang  atau  lebih  berhadapan  secara  langsung.  Dalam  proses  interview  atau wawancara  ada  dua  pihak  yang  menempati  kedudukan  yang  berbeda.  Satu  pihak  berfungsi sebagai  pencari  informan  atau  interviewer  sedangkan  pihak  lain  berfungsi  sebagai  pemberi informan atau responden.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Peranan masyarakat terhadap pencegahan kejahatan incest berdasarkan teori kontrol sosial
Masyarakat merupakan mahluk sosial (zoon politicon) yang saling berketergantungan satu sama lain,  begitu  pun  halnya  dalam  tindak  pidana  incest.  Dalam  hal  kejahatan  incest  merupakan  kejahatan yang  sering  terjadi  namun  banyak  yang  tidak  terpublikasi  kepublik.  Hukum  pada  dasarnya  adalah  alat untuk  menciptakan  ketertiban  dalam  masyarakat.  Mayarakat  dalam  suatu  negara  perlu  diberi  rambu- rambu,  tidak  saja  tentang  bagaimana  cara  berinteraksi  antara  sesama  manusia  dalam  kelompok masyarakat, tetapi juga antara manusia dengan sumber daya alam yang ada dalam penguasaan negara, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
Bahwa  kejahatan  incest  memerlukan  peranan  penting  dari  masyarakat  dengan  menggunakan teori  kontrol  sosial.  Teori  kontrol  atau  control  theory  merujuk  kepada  setiap  perspektif  yang  membahas ihwal  pengendalian  tingkah  laku  manusia,  Obyek  (sasaran)  pengendalian  sosial,  adalah  perilaku masyarakat  itu  sendiri.  Tujuan  pengawasan  adalah  supaya  kehidupan  masyarakat  dapat  berlangsung menurut  pola-pola  dan  kidah-kaidah  yang  telah  disepakati  bersama.  Dengan  demikian,  pengendalian sosial  meliputi  proses  sosial  yang  direncanakan  maupun  tidak  direncanakan  (spontan)  untuk mengarahkan seseorang. Juga pengendalian sosial pada dasarnya merupakan sistem dan proses  yang mendidik,  mengajak  dan  bahkan  memaksa  warga  masyarakat  untuk  berperilaku  sesuai  dengan  norma- norma  sosial.  Sistem  mendidik  dimaksudkan  agar  dalam  diri  seseorang  terdapat  perubahan  sikap  dan tingkah laku untuk bertindak sesuai dengan norma-norma.
Sistem  mengajak  bertujuan  mengarahkan  agar  perbuatan  seseorang  didasarkan  pada  norma- norma,  dan  tidak  menurut  kemauan  individu-individu;  dan  sistem  memaksa  bertujuan  untuk mempengaruhi  secara  tegas  agar  seseorang  bertindak  sesuai  dengan  norma-norma.  Bila  ia  tidak  mau menaati  kaidah  atau  norma, maka  ia  akan  dikenakan  sanksi.    Kejahatan  atau  delinkuen  dilakukan  oleh keluarga,  karena  keluarga  merupakan  tempat  terjadinya  pembentukan  kepribadian,  internalisasi,  orang belajar  baik  dan  buruk  dari  keluarga.  Apabila  internal  dan  eksternal  kontrol  lemah,  alternatif  untuk mencapai  tujuan  terbatas,  maka  terjadilah  delinkuen,  hal  ini  merupakan  sesuatu  yang  jarang  terjadi. Manusia diberi kendali supaya tidak melakukan pelanggaran, karena itu proses sosialisasi yang adequat (memadai)  akan  mengurangi  terjadinya  delinkuensi.  Sebab,  di  sinilah  dilakukan  proses  pendidikan terhadap  seseorang  yang  diajari  untuk  melakukan  pengekangan  keinginan  ( impulse ).  Di  samping  itu, faktor internal dan eksternal kontrol harus kuat, juga dengan ketaatan terhadap hukum ( law-abiding ).
Asumsi teori kontrol dikemukakan F.Ivan Nye terdiri dari :
1.  Harus ada kontrol internal maupun eksternal ;
2.  Manusia diberikan kaidah-kaidah supaya tidak melakukan pelanggaran;
3.  Pentingnya proses sosialisasi bahwa ada sosialisasi adequat (memadai), akan mengurangi terjadinya delinkuen, karena di situlah dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang; dan diharapkan remaja menaati hukum ( law abiding ).
Menurut  F.  Ivan  Nye  terdapat  empat  tipe  kontrol  sosial,  yaitu  kontrol  langsung  yang  diberikan tanpa  mempergunakan  alat  pembatas  dan  hukum,  kontrol  internalisasi  yang  dilakukan  dari  dalam  diri secara  sadar,  kontrol  tidak  langsung  yang  berhubungan  dengan  pengenalan  [identifikasi]  yang berpengaruh  dengan  orangtua  dan  orang-orang  yang  bukan  pelaku  kriminal  lainnya,  ketersediaan sarana-sarana dan nilai-nilai alternatif untuk mencapai tujuan. Dalam teori kontrol sosial, ada elemen yang harus diperhatikan : Attachment (kasih sayang)
Attachment  adalah  kemampuan  manusia  untuk  melibatkan  dirinya  terhadap  orang  lain,  jika attachment sudah terbentuk, maka orang tersebut akan peka terhadap pikiran, perasaan, dan kehendak orang  lain.  Berbeda  dengan  psikopat,  kalau  psikopat  lahir  dari  pribadi  yang  cacat,  yang  disebabkan karena keturunan dari biologis atau sosialisasi. Attachment, dibagi menjadi dua bentuk yaitu Attachment total  suatu keadaan di mana seseorang individu melepaskan rasa ego yang terdapat dalam dirinya dan diganti dengan rasa kebersamaan. Rasa kebersamaan inilah yang mendorong seseorang untuk menaati peraturan,  larena  melanggar  peraturan  berarti  menyakiti  perasaan  orang  lain.  Tujuan  akhir  dari attachment ini adalah, akan mencegah hasrat seseorang untuk melakukan deviasi.
Attachment  Partial    suatu  hubungan  antara  seorang  individu  dengan  individu  lainnya,  di  mana hubungan tersebut tidak didasarkan kepada peleburan ego yang lain, akan tetapi karena hadirnya orang lain  yang  sedang  mengawasi  perilaku  individu.  Dengan  kata  lain,  attachment  ini,  hanya  akan menimbulkan kepatuhan pada individu, bila sedang diawasi perilakunya oleh orang lain.
Incest  merupakan  salah  satu  bentuk  kejahatan  seksual  yang  masih  sangat  tabu  di  kalangan masyarakat, tetapi keberadaan kasus inses seperti fenomena gunung es hanya sebagian kecil saja yang tampak  atau  terlaporkan,  padahal  banyak  sekali  kasus  yang  terjadi  di  masyarakat.  Belum  terbukanya masyarakat  tentang  kasus  inses  karena  masyarakat  berpandangan  bahwa  inses  sesuatu  yang  tabu, apabila incest dibenarkan akan terjadi persaingan, perebutan pasangan dalam lingkungan, antara ayah- ibu,  saudara-saudara.  Persaingan  atau  perbuatan  semacam  itu  akan  membawa  kehancuran  keluarga, suku bangsa sendiri.
Dalam  Konsep  Rancangan  KUHPidana,  telah  dimasukkan  sebagai  tindak  pidana  bagi  orang yang melakukan hubungan seksual dengan keluarga sedarah, hal ini padat dijumpai dalam diatur Pasal 490 RKUHPidana yang rumusannya sebagai berikut:
1.  Setiap  orang  yang  melakukan  persetubuhan  dengan  seseorang  yang  diketahuinya  bahwa  orang tersebut anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau kesamping sampai derajat ketiga, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.
2.  Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan yang  belum  berumur  18  tahun  dan  belum  kawin  atau  sebaliknya,  maka  pembuat  tindak  pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan yang masih hangat diperdebatkan di DPR
adalah  mengenai  pemberlakuan  hukum  adat (khususnya  Tindak  pidana  yang  tidak  ada  padanannya dalam RKUHP.
RKUHP,  BAB  XXXVII  berjudul  “Tindak  Pidana  Berdasarkan  Hukum  Yang  Hidup  Dalam Masyarakat”, Pasal 774 merumuskan sebagai berikut:
1.  Setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan  yang  menurut  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan dilarang, diancam pidana.
2.  Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf e jo Pasal 101.
Pembahasan  Pasal  774  RKUHP  ini  sangat  seru  karena  disamping  ada  kaitannya  dengan Pembahasan Buku I (khusnya mengenai asas legalitas), juga dikarenakan banyaknya hukum pidana adat di Indonesia.
Pengaturan  mengenai  kejahatan  incest  dalam  KUHP  berada  di  dalam  pasal  294  ayat  (1)  yaitu Melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tiri, anak angkat, anak dibawah pengawasannya yang belum  dewasa,  atau  dengan  orang  yang  belum  dewasa,  yang  pemeliharanya,  pendidikan  atau pengawasannya  diserahkan  dengannya  ataupun  dengan  bujangnya  atau  bawahannya  yang  belum dewasa dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
Pasal  8  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  mengatur  sebagai  berikut perkawinan dilarang antara dua orang yang:
1.  Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun ke atas;
2.  Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3.  Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
4.  Berhubungan  sesusuan,  yaitu  orang  tua  susuan,  anak  susuan,  saudara  susuan  dan  bibi/paman susuan;
5.  Berhubungan  saudara  dengan  istri  atau  sebagai  bibi  atau  sebagai  kemanakan  dari  istri,  dalam  hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
6.  Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
Dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan karena pertalian nasab, pertalian semenda dan hubungan sesusuan. Pasal 39 Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita  disebabkan:  (1)  Karena  pertalian  nasab:  (a)  Dengan  seorang  wanita  yangmelahirkan  atau  yang menurunkannya  atau  keturunannya;  (b)  Dengan  seorang  wanita  keturunan  ayah  atau  ibu;    (c)  Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya. (2) Karena pertalian kerabat semenda; (a) Dengan seorang wanita  yang  melahirkan  isterinya  atau  bekas  isterinya;  (b)  Dengan  seorang  wanita  bekas  isteri  orang yang menurunkannya; (c) Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul; (d) Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.  (3)  Karena  pertalian  sesusuan:  (a)  Dengan  wanita  yang  menyusui  dan  seterusnya menurut garis lurus ke atas; (b) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah; (c) Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah; (d) Dengan seorang  wanita  bibi  sesusuan  dan  nenek  bibi  sesusuan  ke  atas;    (e)  Dengan  anak  yang  disusui  oleh isterinya dan keturunannya.
Proses berlangsungnya Incest bisa jadi berakibat pembatasan pergaulan yang terlalu dekat, tidur bersama satu kamar atau satu ranjang, atau kondisi rumah yang terlalu sempit dan mencegah orang lain mengetahui  hubungan  mereka.  Pada  kondisi  ini  terjadinya  Incest  tidak  terencana  atau  malah  sangat terencana  dengan  matang.  Oleh  arena  itu  terjadinya  Incest  tidak  hanya  tertutup  pada  hubungan  antara ayah dan anak, bisa juga antara keponakan yang menginap di rumah bibi, atau paman yang menginap di rumah keponakan. Antara kakak dengan adiknya dan lainnya sedangakan menurut pengetahuan hukum pidana  setiap  tindak  pidana  yang  terdapat  di  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  itu  pada umumnya  dapat  dijabarkan  ke  dalam  unsur-unsur  yang  pada  dasarnya  dapat  kita  bagi  menjadi  dua macam unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur objektif.
Data  tercatat  sebesar  67,35%  kasus  Kekerasan  Seksual  dan  32,64%  kasus  Non  Kekerasan Seksual  yakni kekerasan fisik, psikologis dan ekonomi terhadap  istri (KTI). Data  dampingan  perempuan korban  kekerasan  Cahaya  Perempuan  WCC  mencatat  ada  73  kasus,  sebesar  54,79%  (37  kasus) perempuan  mengalami  kekerasan  non  seksual  dan  sebesar  45,20%  (33  kasus)  perempuan  mengalami kekerasan  seksual.  Sedangkan  data  dari  media  lokal  Bengkulu  mencatat  kasus  kekerasan  seksual tertinggi yaitu pencabulan sebanyak 110 kasus, perkosaan 39 kasus, incest 27 kasus, Kekerasan Dalam Pacaran/KDP 16 kasus dan lainnya dari total 313 kasus.
Salah  satu  kasus  incest  atau  hubungan  sedarah  terjadi  di  Provinsi  Bengkulu,  tepatnya  di  Desa Kota  Bani  Kecamatan  Putri  Hijau  Kabupaten  Bengkulu  Utara.  Adalah  SR  (56)  yang  menggauli  anak kandungnya IW (30) hingga hamil tujuh bulan. Hubungan sedarah ini didasari suka sama suka. Maraknya kejahatan incest memberikan dampak yang signifikan terhadap prilaku sosial. Dalam pengendalian sosial kita bisa  melihat  pengendalian  sosial  berproses  pada  tiga  pola  yakni:  Pengendalian  kelompok  terhadap kelompok,  pengendalian  kelompok  terhadap  anggota-anggotanya,  dan  Pengendalian  pribadi  terhadap pribadi lainnya.
Mengenai  kejahatan  incest  ini  masyarakat sangat  berperan  penting  dalam mencegah  kejahatan incest karena berdasarkan teori kontrol sosial apabila masyarakat memenuhi atau menaati norma-norma yang ada dimasyarakat terutama dalam hubungan sedarah yang sangat berkaitan dengan norma agama tidak  diperbolehkan.  Serta  masyarakat  harus  berperan  penting  dalam  melaporkan  tindak  pidana  incest, hanya saja yang terjadi banyak kasus incest yang tidak dilaporkan, sebab menimbulkan aib keluarga dan takut  ingin  melaporkan  kepada  pihak  yang  terjadi.    Kejahatan  pada  dasarnya  tumbuh  dan  berkembang dalam  masyarakat,  tidak  ada  kejahatan  tanpa  masyarakat  atau  seperti  ucapan  Lacassagne  bahwa masyarakat  mempunyai  penjahat  sesuai  dengan  jasanya.  Betapapun  kita  mengetahui  banyak  tentang faktor  kejahatan  yang  ada  dalam  masyarakat,  namun  yang  pasti  adalah  bahwa  kejahatan  merupakan salah  satu  bentuk  perilaku  manusia.    Pada  penelitian  ini  masyarakat  harus  diberikan  edukasi  melalui sosialisasi  terhadap  masyarakat  tentang  dampak  tindak  pidana  incest  ini  baik  secara  fisik  maupun psikologis dan peran masyarakat dalam mencegah kasus incest dapat melindungi perempuan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Kejahatan incest merupakan kejahatan yang sering terjadi namun banyak yang tidak terpublikasi kepublik.  Disini  peneliti  menyatakan  bahwa  kejahatan  incest  memerlukan  peranan  penting  dari masyarakat dengan menggunakan teori kontrol sosial. Teori kontrol atau control  theory merujuk kepada setiap  perspektif  yang  membahas  ihwal  pengendalian  tingkah  laku  manusia,  Obyek  (sasaran) pengendalian  sosial,  adalah  perilaku  masyarakat  itu  sendiri.  Tujuan  pengawasan  adalah  supaya kehidupan  masyarakat  dapat  berlangsung  menurut  pola-pola  dan  kidah-kaidah  yang  telah  disepakati bersama.

## Saran
Memberikan  sosialisasi  hukum  melalui  media  elektronik  maupun  media  cetak,  serta  diadakan penyuluhan terhadap segala lapisan masyarakat tentang kejahatan incest terutama di daerah-daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Arif Gosita. Masalah Korban Kejahatan. Jakarta: Akademika Pressindo, 1993. Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007 Suhariyanto, Budi. Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime). Jakarta: Rajawali Pers. 2013 Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1981. P.A.F. Lamintang, 1997 Mulani,barda. Teori-teori dan kebijakan pidana. Bandung: alumni. 1992. Yesmil Anwar & Adang, Kriminologi, Refika Aditama, Bandung. 2010 Tateki,Tursilarini, Inses: Kekerasan Seksual dalam Rumahtangga terhadap Anak Perempuan. jurnal PKS Vol 15 No 2 Juni 2016
Kitab undang-undang Hukum pidana(KUHP). Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Jurnal al imarah Sandra Megayanti, Arie Elcaputera, Analisis Kearifan Lokal Masyarakat Bengkulu Dalam Festival Tabot Berdasarkan Receptio In Complexu Theory diakses
https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/2826 pada tanggal 24 juli 2020 Jurnal  al  imarah  Eka  Yuliastuti,  Wahyu  Abdul  Jafar,  Aktualisasi  Nilai  Pancasila  Dalam  Acara  Adat
Sammilan Pada Masyarakat Adat Magho Sekappung Libo diakses
https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/2914 pada tanggal 24 juli 2020 http://digilib.uinsby.ac.id/5912/5/Bab%202.pdf diakses pada tanggal 2 januari 2020.jam 13.00 wib https://www.bengkulutoday.com/catatan-2019-cahaya-perempuan-wcc-kekerasan-terhadap-perempuan diakses pada tanggal 3 mei 2020. Pukul 15.00 wib