## PERLNDUNGAN HUKUM TERHADAP IBU PENGGANTI (SURROGATE MOTHER) YANG MENGIKATKAN DIRI DALAM PERJANJIAN SEWA RAHIM (SUROGASI) DI INDONESIA
Lintang Wistu Malindi lintang204@gmail.com
Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

## Abstract
This study aims to analyze the legal protection on Surrogate Mother who bound into Surrogate Mother Agreement alongside the existence of Surrogate Mother Agreement based on Indonesia’s Civil  Law.  This  tudy  is normative  legal  research  with  analysis  descriptive  characteristic.  The approach which was used in this research was statute approach. Type of data which   was used in this research was secondary data which included primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting the data in this research was literature study. Analytical technique in this research was done by law interoretation.The result shows that there are many violation  on  ther  rights  against  Surrogate  Mother  cause  there  is  no  strong  legal  protection. Therefpre, there is a eed for strong legal protection from the state through its legislations policy.
Keywords: Surrogate Mother, Surrogacy  Agreement, Legal Protection.

## Abstrak
Kajian  ini  bertujuan  untuk  menganalisa  perlindungan  hukum  terhadap  ibu  pengganti  yang  mengikatkan diri  dalam  perjanjian  sewa  rahim  sekaligus  eksistensi  oerjanjian  sewa  rahim  dalam  perspektif  hukum perdata di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang ebrsifat deskriptif analitis. Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  ialah  pendekatan  undang-undang.  Jenis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  ialah  data  sekunder  yang  terdiri  atas  bahan  hukum  primer  dan  bahan hukum  sekunder.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  ialah  melalui  studi  kepustakaan.  Analisis data dilakukan melalui penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran hak- hak  asasi  ibu  pengganti  karena  tidak  adanya  perlindungan  hukum  yang  kuat.  Maka  dari  itu  diperlukan perlindungan hukum yang kuat dari negara melalui legistasinya.
Kata Kunci: Ibu Pengganti, Perjanjian Sewa Rahim, Perlindungan Hukum.

## PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Keberlangsungan untuk melanjutkan keturunan telah diatur dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (10)  Undang- Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang    Hak-Hak  Asasi  Manusia  yang  menyatakan
bahwa  setiap  orang.  Meskiun  melanjutkan  keturunan  mrupakan  salah  satu  hak  asasi manusia  yang  dijamin  dan  dilinduingi  oleh  hukum,,  pada  kenyataannya  tidak  semua pasangan  suami  istri  memiliki  kesempatan  memperoleh  keturunan  dengan  mudah. Bahkan banyak dari mereka yang tidak dikaruniai anak karena masalah infertilitas. Hasil penelitian memperlihatkan  kurang lebih 10% (sepuluh per seratus) pasangan suami istri tidak  memiliki  kesempatan  memiliki  anak  karena  masalah    infertilitas  dan  kecil kemungkinan  bagi  mereka  melakukan  adopsi  anak. 1 Hal  ini  tentu  saja  menyebabkan pasangan  suami  istri  mengalami  keputusasaan  dan  pada  akhirnya  memaksa  mereka mencoba alternatif lain untuk mendapatkan seorang anak atau keturunan.
Dewasa  ini,  dengan  perkembangan  teknologi  yang  begitu  pesat  menciptakan  suatu teknologi  baru  dalam  dunia  kesehatan  yang  dapat  membantu  proses  reproduksi. Teknologi  baru  dalam  proses  reproduksi  yang  dapat  membantu  pasangan  suami  istri dalam  memperoleh  keturunan  dikenal  dengan  istilah  sistem Assisted  Reproductive Technology (ART). Salah satu metode yang banyak diaplikasikan adalah metode In Vitro Fertilization atau  dalam bahasa  sehari-hari  sering  disebut  dengan  istilah  bayi  tabung. 2 Metode    ini  ditemukan  sekitar  tahun  1970-an    guna  bertujuan  memberi  solusi  kepada suami  istri  yang  sulit  memiliki  keturunan. 3 Bayi  tabung  ialah  individu  (bayi)  dimana penciptaanya terjadi  di luar tubuh atau ditempuh dengan cara inseminasi buatan . 4
Setelah  kemunculan  bayi  tabung  nyatanya  membuat  teknologi  dalam  proses reproduksi  semakin  berkembang.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  adanya  alternatif  lain  yang ditawarkan  untuk  memperoleh  keturunan.  Alternatif  lain  yang  dimaksud  adalah  dengan metode  surogasi  atau  disebut  juga  dengan  sewa  rahim.  Surogasi  ialah  metode  atau persetujuan  dari  seorang  wanita  agar  mengandung  untuk  orang  lain  yang  nantinya akan menjadi orang tua dari anak yang dikandung dan dilahirkan wanita tersebut . 5 Sewa rahim
1 Zahrowati,  “  Bayi  Tabung  (Fertilisasi  In  vitro)  dengan  Menggunakan  Donor  Sperma  dan  Rahim  (Surrogate Mother) dalam Perspektif Hukum Perdat a”, Halu Oleo Law Review (HOLREV), vOL 1, Issue 2, (September, 2017). hlm.127.
2 Bella Habibilah dan Wismar Ain, “ Kedudukan Hukum Anak Yang Dilahirkan Melalui Ibu Pengganti (Surrogate Mother) Ditinjau Dari Hukum Kekeluargaan Islam”, Lex Jurnalica, Vol 12, No 2, (Agustus,2015),hlm.153.
3 Aditya  Wiguna  Sanjaya,  “Aspek  Hukum  Sewa  Rahim  (Surrogate  Mother)  dalam  Perspektif  Hukum  Perdata  dan Hukum Pidana”, Jurnal Rechtens, Vol 5, No 2, ( Desember, 2016), hlm.37.
4 Syarif  Zubaidah,  “Bayi  Tabung,  Status  Hukum,  Hubungan  Nasabnya  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam”, Al Mawarid Edisi VII, (Februari, 1999), hlm. 46.
5 J Srinivas and Matin Ahmad Khan,”Surrogacy in India: Current Perspective”, International of Health and Medical Research, Vol 3, Issue 5, ( May. 2017), hlm. 85.
dilakukan  dengan  suatu  perjanjian  atau  kontrak  yang  biasa  disebut  sebagai  perjanjian sewa  rahim  atau  kontrak  sewa  rahim.  Kontrak  ini  ialah  suatu  perjanjian  antara  seorang wanita  yang  mengikatkan  diri  dengan  pasangan  suami  istri  untuk    mengandung    dan menyerahkan  bayi tersebut kepada pihak lain . 6 Kontrak ini pada dasarnya menetapkan seorang  wanita  yang  mengandung  calon  bayi  orang  lain  untuk  menyerahkan  haknya sebagai ibu kepada pihak ketiga . 7 Praktik surogasi sebenarnya tidak jauh berbeda dengan bayi  tabung,  namun  bedanya  di  sini  dalam  surogasi  yang  mengandung  ialah Surrogate Mother yang bersedia untuk mengandung dan melahirkan anak untuk wanita lain karena alasan  finansial  ataupun  kepedulian. 8 Praktik  telah  berkembang  di  berbagai  negara  di dunia  bahkan  di  Amerika  Serikat  praktik  ini  merupakan  fenomena  yang  ada  sebelum perang  saudara  dimana  budak  wanita  dijadikan  ibu  penngganti  oleh  pemiliknya 9 . Sementara  itu  India  muncul  sebagai  negara  paling  banyak  mempraktikkan  surogasi sebagai contoh di daerah Cjenna yang memfasilitasi surogasi dengan lebih dari 12 rumah sakit untuk prosedur surogasi. 10
Meskipun  praktik  surogasi  menjadi  alternatif  lain  dalam  memperoleh  keturunan, nyatanya  kemunculan  surogasi  di  beberapa negara  masih menjadi  perbincangan  dan perdebatan  dimana  surogasi  bergeser  ke  arah  ekonomi  dan  eksploitasi  yang  dilihat  dari kemunculan surogasi sebagai lading bisnis, sebut saja India yang memperoleh pemasukan sekitar  4  Trilyun  per  tahun  dari  surogasi. 11 Kemudian  terdapat  problematika  etik  ketika rahim  dianggap  sebagai  wadah  atau  “inkubator”  manusia  untuk  orang  lain 12 .  Kemudian praktik ini juga dianggap berbahaya bago ibu penggati dan membahayakan masyarakat. 13
6 Fajar  Bayu  Setiawan,  dkk,  “  Kedudukan  Sewa  Rahim  dalam  Hukum  Positif  Indonesia”, Private  Law Edisi  01 Maret-Juni, 2013, hlm. 67.
7 Lorenzo Del Savio and Glulia Cavaliere, “ The Problem With Commercial Surrogacy, A Reflection Reproduction,
Markets and Labour”, BioLaw Journal-Rivista di BioDiritto, Np 2, 2016,hlm. 74.
8 Anton Van Niekerk and Liez; Van Zyl, “The Ethic of Surrogacy: Women:s Reproductive Labour”, Journal of Medical Ethic Vol 21, 1995, hlm 245.
9 Carla Spivack, “ National Report: the Law of Surrogate Motherhood in Uniterd State”, The American Journal of Comperative Vol 58, 2010, hlm 97
10 Alifah Rahmawati dan Hirma Susilowati, “Fenomena Surrogate Mother dalam Perspektif Islam Ditinjau dari Hadits”, Nuansa Vol 14 No 2, Juli-Desember 2017, hlm 412
11 Sonny Dewi Judiasih dan Susilowati S Dajaan, “Aspek Hukum Surrogate Mother dalam Perspektif Hukum Indonesia”, Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 7 No 2, Maret 2017,142/
12 Hugh V McLachan, “Defending Commercial Surrogate Motherhood Againts Van Niekerk and Van Zyl”, Journal of Medical Ethics Vol 23, 1997, hlm 345.
13 Lina Peng, “ Surrogate Mother: An Exploration of The Empirical and The Normative”, American University Journal of Gender, Social Policy, and The Law Vol 21 Issue 3 Art 2, 2013, hlm 556.
Perdebatan  juga  tidak  terkecuali  di  Indonesia.  Hal  ini  dikarenakan  keberadaan praktik  ini  belum  diatur  di  Indonesia.  Seperti  yang  diketahui  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  Pasal  127  ayat  (1)  dinyatakan didalamnya  bahwa  metode  pembuahan  di  luar  cara  alamiah  yang diakui  ialah  metode bayi  tabung.  Selain  itu  kehadiran  praktik  ini  menimbulkan  berbagai  permasalahan misalnya  saja  terkait  dengan  kepastian  hukum  baik  dari  perjanjiannya  maupun pelaksanaan  praktiknya  yang  pada  akhirnya  berdampak  pada  kedudukan  anak  yang dilahirkan oleh seorang ibu pengganti. Namun bukan hanya itu saja, permasalahan juga muncul  dari  adanya  berbagai  pelanggaran  terhadap  hak-hak  asasi  dari  ibu  pengganti dimana pada kenyatannya cenderung terjadi eksploitasi dan tidak terlindunginya hak-hak ibu pengganti  sebagai  manusia  yang  memiliki  hak  asasi  ataupun  sebagai  seorang perempuan.
Permasalahan dari adanya praktik surogasi nampaknya telah  menjadi  perhatian  yang menyebabkan munculnya penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan praktik surogasi. Sebagai  contohnya  ialah  penelitian  hukum  atas  nama  Muhammad  Ali  Hanafiah  Selian dari  Fakultas  Syariah  dan  Hukum  Universitas  Islam  Negeri  (UIN)  Syarif  Hidayatullah Jakarta dengan judul “ Surrogate Mother : Tinjauan Hukum Perdata dan Islam” pada tahun 2017 yang mengkaji tentang pengaturan surogasi berdasarkan hukum perdata dan Islam. Contoh lain ialah penelitian hukum atas nama Zahrowati pada tahun 2017 dengan judul “ Bayi  Tabung  (Fertilisasi  In  Vitro)  dengan  Menggunakan  Sperma  Donor  dan  Rahim Sewaan  (Surrogae  Mother )  dalam  Perspektif  Hukum  Perdata”  yang  mengkaji  secara komprehensif kedua metode reproduksi secara inseminasi buatan  yakni bayi tabung dan surogasi  dipandang  dari  perspektif  hukum  perdata  di  Indonesia.  Contoh  penelitian  lain ditunjukkan  oleh  pene litian  dengan  judul  “Aspek  Hukum Surrogate  Mother Dalam Perspektif  Hukum  Indonesia”  oleh  Sonny  Dewi  Judiasih  dan  Susilowati  S  Dajaan  dari Fakultas  Hukum  Universitas  Padjajaran  pada  tahun  2016  yang  mengkaji  keberadaan perjanjian  surogasi  berdasar  hukum  positif  di  Indonesia  dengan  membandingkannya dengan  pengaturan  surogasi  di  beberapa  negara.  Contoh  tersebut  merupakan  beberapa penelitian terdahulu terkait dengan keberadaan surogasi.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka muncul ketertarikan penulis untuk mengkaji fenomena  baru  yakni  praktik  surogasi  dalam  masyarakat  Indonesia  yang  pada
kenyataanya  menimbulkan  beberapa  problematika.  Ketertarikan  penulis  di  sini  lebih terfokus  pada  kedudukan  perjanjian  sewa  rahim  menurut  perspektif  hukum  perdata  di Indonesia  dan  menyangkut    perlindungan  hukum  terhadap  ibu  pengganti  yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian surogasi berdasarkan berbagai peraturan yang ada di Indonesia .

## 2. Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas  maka  rumusan  masalah  dari  permasalahan penulis ialah:
a. Bagaimana  kedudukan perjanjian sewa rahim (surogasi) berdasarkan hukum perdata di Indonesia?
b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap ibu pengganti yang mengikat dirinya dalam perjanjian sewa rahim di Indonesia?

## 3. Metode Penelitian
Guna  memecahkan  masalah  hukum  maka  dilakukan  suatu  penelitian  hukum. Penelitian  hukum  ini  ialah  kegiatan know-how untuk  memecahkan  isu  hukum. 14 Penulisan  hukum  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  yang  didasarkan  kepada bahan  pustaka.  Penelitian  hukum  ini  bersifat  deskriptif  analitis  yang  menggambarkan gejala  guna  mendapatkan  data  seteliti  mungkin  mengenai  gejala  tententu 15 .  Penelitian hukum  ini  menggunakan  pendekatan  undang-undang.  Adapun  data  yang  digunakan dalam  penelitian  hukum  ini  ialah  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  bahan-bahan pustaka, 16 berupa  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Bahan  hukum tersebut  didapat  melalui  suatu  studi  perpustakaan  yang  nantinya  akan  diolah  secara kualitatif dengan menguraikan bahan hukum dalam bentuk kalimat  yang teratur, runtun, logis,  tidak  tumpang  tindih,  dan  efisien  sehingga  memudahkan  interpretasi  secara mendalam  berbagai  aspek  sesuai  lingkup  penelitian  dimana  dihasilkan  kalimat  yang sistematis  sehingga  akan  diperoleh  suatu  gambaran  yang  jelas  dan  pada akhirnya  dapat ditarik  kesimpulan  sebagai  jawaban  dari  isu  hukum  berkaitan  dengan  perlindungan hukum terhadap ibu pengganti dalam praktik sewa rahim di Indonesia.
14 Peter Mahmud Marzuki,2014, Penelitian Hukum Jakarta: Prenadamedia Group,  hlm 35.
15 Seorjono Seokanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2015), hlm 10
16 Seorjono Seokanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Depol: Pt Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 12.

## PEMBAHASAN

## 1. Kedudukan Surogasu Dalam Perspektif KUHPerdata
Perjanjian  adalah  suatu  ikatan  janji  pihak  satu    kepada  pihak    lain  atau  peristiwa dimana dua orang saling janji untuk berbuat suatu hal. Yang dimaksud “hal” disini ialah objek perjanjian yang telah disepakati kedua pihak tersebut. Perjanjan sendiri merupakan sumber dari perikatan yang merupakan suatu hubungan hukum antara kedua belah pihak dimana  pihak  satu  berhak  menuntut  sesuatu,  sementara  pihak  yang  lain    berkewajiban memenuhi  sesuatu  yang  diminta  pihak  yang  berhak  menuntut  sesuatu 17 .  Layaknya perjanjian  pada  umumnya,  maka  perjanjian  surogasi  haruslah  memenuhi  ketentuan hukum  perjanjian  Ketentuan  mengenai  perjanjian  telah  diatur  dalam  Buku  III KUHPerdata  tentang  Perikatan.  Berdasarkan  Pasal  1320  KUHPerdata  ditentukan  bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat antara lain: (1)  kesepakatan para pihak  untuk  mengikatkan  diri;  (2)  kecakapan  untuk  melakukan  perikatan;  (3)  suatu  hal tertentu;  (4)  suatu  sebab  yang  halal.  Keempat  syarat  harus  dipenuhi  agar  perjanjian dianggap  sebagai  perjanjian  yang  sah.  Syarat  kesepakatan  dan  syarat  kecakapan  dalam, melakukan  perikatan  merupakan  syarat  subjektif  yang  jika  tidak  terpenuhi  maka perjanjian  dapat  dibatalkan  dan  perjanjian  dianggap  tetap  ada 18 ,  sedangkan  syarat  suatu hal tertentu dan sebab yang halal merupakan syarat objektif yang apabila tidak terpenuhi maka  perjanjian  batal  demi  hukum  dan  perjanjian  dianggap  tidak  pernah  ada.  Bertolak pada  syarat  sahnya  perjanjian,  maka  perjanjian  surogasi  haruslah  memenuhi  keempat syarat di atas. Adapun uraian syarat-syarat tersebut ialah:

## a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
Ketentuan  mengenai  kesepakatan  para  pihak  diatur  dalam  Pasal  1320  ayat  (1) KUHPerdata. Kesepakatan ialah  persesuaian pernyataan kehendak antara kedua belak pihak. 19 Kesepakatan  dianggap  tidak  sah  jika  ada  kekhilafan  (dwaling)  yang  diatur dalam  ketentuan  Pasal  1322  KUHPerdata,  paksaan  (dwang)  yang  diatur  dalam ketentuan  Pasal  1323  KUHPerdata,  dan  penipuan  (bedrog)  yang  diatur  dalam ketentuan  Pasal  1328  KUHPerdata 20 Kesepakatan  disini  diartikan  sebagai  kemauan
17 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 2011), hlm.123.
18 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, ( Bandung: PT Citra Aditya, 2014), hlm 293.
19 Ratna Artha Windari, Op.cit.,hlm 15.
20 Evi Ariyani,Hukum Perjanjian, (Yogyakarta: Ombak, 2013., hlm 16 .
yang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian. Kemauan yang bebas dianggap tidak ada apabila jika kata sepakat terjadi adanya kekhilafan, penipuan, atau paksaan. Dalam konteks  perjanjian  surogasi  maka  diperoleh  bahwa  para  pihak  yang  terlibat  atau pembuat perjanjian ini ialah seorang wanita yang bersedia menjadi ibu pengganti dan pasangan  suami  istri  (  orang  tua  genetis)  dari  bayi  yang  nantinya  dikandung  dan dilahirkan  oleh  ibu  pengganti.  Kesepakatan  antara  para  pihak  dalam  perjanjian surogasi ini dapat dilihat dari adanya kesediaan kedua belah pihak untuk terlibat dalam perjanjian surogasi ini. Kesediaan yang dimaksud disini ialah kesediaan ibu pengganti untuk  meminjamkan  rahimnya  guna  ditanami  bakal  calon  bayi  hasil  pembuahan pasangan suami istri di luar rahim, serta kesediaan untuk mengandung dan melahirkan bayi  tersebut.    Kesediaan  juga  ditunjukkan  oleh  pasangan  suami  istri  sebagai  wujud kesepakatan yakni kesediaan pasangan suami istri tersebut untuk memberikan imbalan jasa berupa uang atau materi kepada si ibu pengganti serta menanggung berbagai biaya medis yang harus dikeluarkan selama proses sewa rahim. Kesediaan kedua belah pihak tersebut  dituangkan  dalam  sebuah  perjanjian  tertulis  yang  telah  disepakati  dan  harus dipatuhi oleh kedua pihak yang membuatnya.
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
Kecakapan dalam hal pembuatan perjanjian bermakna sebagai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum ialah  perbuatan  yang   menimbulkan suatu  akibat  hukum. 21 Ketentuan  mengenai  kecakapan  ini  menyebabkan  para  pihak yang melakukan perjanjian haruslah dianggap cakap. Cakap menurut hukum diartikan sebagai orang yang sudah dewasa dan memiliki pikiran yang sehat. Berdasarkan Pasal 330 KUHPerdata, orang yang dianggap dewasa ialah orang yang telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah. Sehingga meskipun seseorang belum mencapai umur 21 tahun  namun  telah  menikah  maka  seseorang  tersebut  dianggap  telah  dewasa.  Lebih lanjut  KUHPerdata  memberikan  kriteria  orang  tak  cakap  dalam  membuat  suatu perjanjian  dalam  ketentuan  Pasal  1330  KUHPerdata  yang  menyebutkan  bahwa  tak cakap  untuk  membuat  suatu  perjanjian  adalah  orang-orang  yang  belum  dewasa, mereka yang ditaruh di dalam pengampuan, dan orang-orang perempuan dalam hal-hal
21 Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat, (Jakarta: Sinar Grafika,2014), hlm 24.
yang  ditetapkan  oleh  undang-undang  dan pada  umumnya  semua  orang  kepada  siapa undang-undang melarang membuat perjanjian tertentu.
Dari  segi  kecakapan  para  pihak  untuk  membuat  suatu  perjanjian,  maka  para pihak  dalam  perjanjian  sewa  rahim  dapat  dikatakan  telah  cakap  berbuat  hukum apabila pihak  yang  terlibat  didalamnya  ialah  benar  pasangan  suami  istri  dan  si  ibu pengganti  adalah  seorang  perempuan  dewasa.  Pihak  suami  istri  dianggap  telah dewasa  karena  terikat  dalam  suatu  perkawinan,  sementara  pihak  ibu  pengganti dikatakan  cakap  hukum  apabila secara  umur  memang  ia  telah  mencapai  minimal umur  kedewasaan  dalam  membuat  suatu  perjanjian  atau  apabila  ia  telah  menikah dan/atau ia tidak dalam pengampuan. Beberapa praktik surogasi  di beberapa negara menunjukkan  bahwa  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  oleh  seseorang  untuk  dapat menjadi ibu pengganti ialah apabila ia berumur antara 21-35 tahun dan atau apabila ia  telah  menikah  maka  ia  harus  mendapat  persetujuan  dari  suaminya.  Sehingga apabila  hal  tersebut  dipenuhi  maka  para  pihak  dikatakan  telah  memenuhi syarat sahnya perjanjian yang kedua yakni kecakapan untuk membuat perikatan.
c. Suatu hal tertentu
Suatu  hal  tertentu  dalam  suatu  perjanjian  mengacu  pada  objek  perjanjian.  Agar suatu  perjanjian  memiliki  kepastian  hukum  maka  wajib  memuat  secara  jelas  tentang objek perjanjian. 22 Objek perjanjian sering juga disebut prestasi. Prestasi dalam suatu perjanjian  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  1234  KUHPerdata  yang  terdiri  atas memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Kata “sesuatu” disini mengacu pada sebuah benda atau barang dan/atau bisa juga berupa pekerjaan. Dalam kaitannya dengan sewa menyewa maka prestasi yang dilakukan adalah prestasi dalam bentuk memberikan sesuatu dimana pemberian yang dimaksud disini ialah pemberian berupa  hak  pakai  yang  berbatas  dengan  jangka  waktu  yang  telah  ditetapkan sebelumnya.  Sementara  ketentuan  tentang  barang  yang  diperjanjikan  dapat  dilihat dalam  ketentuan  Pasal  1332  KUHPerdata  menyatakan  bahwa  barang  yang  dapat dijadikan pokok suatu perjanjian hanyalah barang-barang yang dapat diperdagangkan. Lebih  lanjut  dijelaskan  dalam  ketentuan  Pasal  1333  KUHPerdata  bahwa  benda  atau
22 Tagor Simanjuntak, Draft Surat Perjanjjian Segala Urusan, (Sleman: Solusi Distribusi, 2014), hlm3.
barang  yang  dapat  menjadi  pokok  perjanjian  ialah  harus  dapat  dihitung  dan  dapat ditentukan jenisnya.
Dalam  perjanjian  surogasi  diketahui  bahwa  objek  perjanjian  dalam  perjanjian  ini adalah  penyewaan  rahim  seorang  wanita  yang  telah  mengikatkan  dirinya  sebagai seorang  ibu  pengganti.  Rahim  yang  disewakan  bukanlah  suatu  barang  yang  dapat diperdagangkan  herdasarkan  hukum  perdata  Indonesia. Sehingga  berdasarkan  hal tersebut  maka  rahim  sebagai  objek  perjanjian  tidak  diperbolehkan  atau  dilarang  di Indonesia.  Akibat  dari  tidak  terpenuhinya  syarat  sebagai  sebuah  benda  dalam  suatu perjanjian,  maka  dengan  demikian  perjanjian  sewa  rahim  tidak  memenuhi  syarat  sah nya perjanjian yang ketiga yakni suatu hal tertentu.
d. Suatu sebab yang halal
Kata  “kausa”  atau  sebab  disini  mengacu  pada  isi  dan  tujuan  dari  sebuah perjanjian 23 .Suatu  alasan  atau  sebab  disini  mengacu  pada        ketentuan  Pasal  1335 KUHPerdata  yang  menyatakan  bahwa  suatu  perjanjian  tanpa  sebab  atau  yang  telah dibuat karena sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Selanjutnya sebab yang halal disini maksudnya ialah bahwa isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan  undang-undang,  ketertiban  umum,  dan  kesusilaan.  Ketentuan  ini  tercantum dalam  Pasal  1337  KUHPerdata.  Sementara  disini  perjanjian  surogasi  sendiri perjanjian  dengan  alasan  memperoleh  keturunan  dengan  cara  menyewa  rahim  orang lain dikarenakan masalah Kesehatan reproduksi misalnya adanya penyakit, kecacatan ataupunmasalah  infertilitas  lainnya 24 .    Penyewaan  rahim  sebagai  objek  perjanjian dirasa  tidak  memenuhi  ketentuan  suatu  sebab  atau  kausa  yang  halal.  Seperti  bunyi Pasal  1337  KUHPerdata  yang  telah  dijelaskan  di  atas  maka  diketahui  bahwa  sebab yang  halal  dapat  dipenuhi  apabila  tidak  bertentangan  dengan  undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum,namun sewa rahim nyatanya telah melanggar segala ketentuan  untuk  dapat  dikatakan  sebagai  suatu  sebab  yang  halal.  Adanya  objek perjanjian  berupa  penyewaan  rahim  belum  memiliki  suatu  regulasi  yang  jelas menyebabkan  eksistensinya  terlarang  oleh  hukum  karena  belum  adanya  peraturan
23 Aulia Muthiah, Aspek Hukum Dagang dan Pelaksanaannya di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016), hlm 77
24 Muhammad Ali Hanafiah Selian, “Surrogate Mother: Tinjauan Hukum Perdata dan Islam”, Jurnal Yuridis Vol 4 No 2, Juli 2014, 134
yang mengatur tentang praktik ini. Seperti diketahui bahwa metode reproduksi di luar cara  alamiah  yang  diakui  dan  telah  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan Indonesia hanyalah metode bayi tabung. Alasan kedua terkait dengan kesusilaan yakni adanya  praktik  surogasi  dengan  menggunakan  rahim  sewaan  seorang  ibu  pengganti untuk  mengandung  dan  melahirkan  bayi  pasangan  lain  dirasa  tidak  sesuai  dengan nilai-nilai  kesusilaan  masyarakat  Indonesia.  Praktik  ini  juga  dirasa  tidak  etis  untuk dilakukan  karena  bagaimanapun  juga  seorang  wanita  bukanlah  properti  untuk diperdagangkan dalam suatu perjanjian meskipun dalam suatu perjanjian dikenal suatu asas  kebebasan  berkontrak  yang  mana  setiap  orang  bebas  untuk  membuat  perjanjian dengan pihak yang dikehendakinya ataupun bebas menentukan cakupan isi perjanjian yang  dikendakinya,  namun  kebebasan  tersebut  bukanlah  suatu  kebebasan  mutlak melainkan  dibatasi  oleh  nilai-nilai  kesusilaan  dalam  masyarakat.  Alasan  ketiga  ialah berkaitan  dengan  ketertiban  umum.  Munculnya  praktik  surogasi  yang  dalam masyarakat  Indonesia  dianggap  tidak  wajar  dan  tidak  sesuai  dengan  norma-norma masyarakat  Indonesia  pada  akhirnya  menyebabkan  munculnya  keresahan  dalam masyarakat. Keresahan masyarakat pada akhirnya akan mengganggu ketertiban umum dalam masyarakat. Berdasarkan ketiga alasan tersebutlah maka dapat diketahui bahwa keberadaan surogasi nyatanya tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang keempat yakni  suatu  sebab  yang  halal  karena  telah  melangggar  ketentuan  undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum dalam masyarakat.
2. Perlindungan Hukum terhadap Ibu Pengganti (Surrogate Mother) dalam Praktik 2.

## Surogasi di Indonesia
Berkembangnya  teknologi  dalam  bidang  kesehatan  nampaknya  berdampak  pula terhadap  perkembangan  alternated  teknologi  reproduksi  tidak  terkecuali  dengan perkembangan  surogasi.  Surogasi  yang  merupakan  alternative  lain  dari IVF memungkinkan  seseorang  untuk  memperoleh  keturunan  tanpa  harus  melalui  proses mengandung  dan  melahirkan.  Alternatif  ini  banyak  dipilih  oleh  pasangan  yang  tidak dapat  memiliki  keturunan  dengan  cara  alamiah  untuk  memeperoleh  seorang  keturunan. Praktik  ini  terus  berkembang  di  seluruh  belahan  dunia.  Namun  demikian,  pada kenyataannya  praktik  ini  memiliki  sisi  gelap  yang  perlu  menjadi  perhatian  berbagai pihak.  Seperti  yang  diketahui  bahwa  surogasi  merupakan  perjanjian  yang  dilakukan
antara  ibu  pengganti  dan  pasangan  suami-istri  dimana  ibu  pengganti  tersebut  bersedia untuk  mengandung  dan  melahirkan  anak  dari  benih  pasangan  suami-istri  tersebut  dan apabila telah dilahirkan maka anak tersebut harus diserahkan kepada pasangan suami-istri tersebut. Dalam praktiknya surogasi ini diikat melalui sebuah kontrak yang biasa disebut dengan kontrak sewa Rahim atau kontrak surogasi.
Keberadaan  surogasi  menimbulkan  berbagai  isu  yakni  menyangkut  etika  dan  moral serta  timbulnya  permasalahan-permasalahan  hukum  yang  ditimbulkan  dari  praktik surogasi  ini.  Permasalahan  hukum  yag  muncul  dari  praktik  ini  dikarenakan  masih lemahnya  regulasi  hukum  yag  mengatur  praktik  ini.  Meskipun  terus  berkembang  di berbagai negara, nampaknya negara-negara dunia masih perlu dibahas disini bahwa tidak semua ibu mengalamai kesusahan dalam mengatur praktik ini terlebih lagi tidak adanya kesepakatan  Internasional  yang  khusus  mengatur  praktik  surogasi  ini.  Belum  adanya kerangka  hukum  Internasonal  yang  mengatur  surogasi  ini  menyebabkan  timbulnya permaslahan  terhadap  praktik  surogasi  lintas  negara  akibat  adanya  perbedaan  hukum prositif masing-masing negara, Perlu diketahui disini bahwa tidak semua negara di dunia melegalkan  adanya  praktik  surogasi  ini  serta  tidak  semua  negara  yang  melegalkan surogasi memperbolehkan semua tipe surogasi. Hal ini tentu saja menimbulkan polemik hukum yang ditimbulkan dari praktik ini. Permaslahan bekaitan dengan praktik bisa saja menyangkut  kepastian  status  hukum  anak  yang  dilahirkan  oleh  ibu  pengganti, penelantaran anak, maupun menyangkut sulitnya orang tua biologis dalam mendapatkan hak asuh atas anak yang dilahirkan dari surogasi.
Permasalahan lain yang perlu menjadi perhatian dari praktik ini ialah mengenai perlindungan hukum terhadap ibu pengganti. Praktik ini nampaknya telah memperlihatkan berbagai  sisi  gelap,  tidak  terkecuali  berkaitan  dengan  eksploitasi  manusia  dan  berbagai pelanggaran  hak-hak  asasi  ibu  pengganti  baik  sebagai  manusia  maupun  sebagai  seorang perempuan.  Perbincangan  terkait  dengan  hak-hak  perempuan  tidak  dapat  dilepaskan  dari [embahasan  hak-hak  asasi  manusia  itu  sendiri.  Hak-hak  asasi  perempuan  merupakan bagian  dari  HAM.  HAM  ialaha  seperangkat  hak  yang  melekat  pada  hakikat  dan keberadaan  manusia  sebagai  makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  sebagai  anugrah-Nya  yang wajib dihormati dan dijunjung tnggi, serta dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap  orang  demi  kehormatan  harkat  dan  martabat  manusia.  Isu  tentang  HAM  muncul
akibat  adanya  kesadaran  manusia  mengenai  pentingnya  mengakui,  menghormati, mewujudkan eksistensi kemanusiaan manusia secara utuh. Sementara itu pengaturan hak- hak  asasi  peremoyan  dapat  ditemui  dalam  pengaturan  berbagai  sistem  hukum  tentang HAM.  Sistem  ini  meliputin  berbagai  instrumen  hukum  baik  tingkat  Nasional,  Regional, maupun  Internasional 25 .  Perlu  dibahas  disini  bahwa  tidak  semua  ibu  pengganti  setuju untuk melakukan surogasi atas dasar kemauannya sendiri. Banyak kasus di dunia terlebih di negara berkembang, dimana ibu pengganti terpaksa melakukan surogasi akibat paksaan suami  atau  keluarga  demi  pemenuhan  kebutihan  ekonomi.  Paksaan  ini  tentu  merupakan suatu pelanggaran atas hak dari ibu pengganti tersebut. Seperti yang diketahui bahwa setiap orang  memiliki  hak-hak  asasi  manusia  yang  dijamin  oleh  hukum.  Bentuk  eksploitasi  ini merupakan  salah  satu  contoh  dari  pelangaran  hak  asasi  manusia.  Kemudian  dalam praktiknya,  terdapat  berbagai  pelanggaran-pelanggaran  kontrak  surogasi  itu  sendiri  yang menyebabkan  kerugian  bagi  ibu  pengganti  baik  materil  maupun  immaterial.  Seperti  saja contoh ibu penganti tidak memperoleh apa yang menjamin haknya misalnya imbalan yang diperjanjikan,  informasi  dan  pengetahuan  akan  resiko  surogasi,  tidak  adanya  jaminan kesehatan,  maupun  berbagai  pelanggaran  kontrak  lain.  Pelanggaran  semacam  inilah  yang menyebabkan penderitaan yang harus dialami oleh ibu pengganti.
Berdasarkan pelanggaran hak-hak asasi tersebut, maka perlu adanya perlindungan hukum  terhadap  ibu  pengganti  yang  terikat  dalam  praktik  surogasi.  Perlindungan  hukum merupakan  suatu  tindakan  atau  upaya untuk  melindungi  masyarakat  dari  perbuatan sewenang-wenang  oleh  penguasa  yang  tidak  sesuai  dengan  aturan  hukum  untuk mewujudkan  ketertiban  dan  ketentraman 26 .Perlindungan  hukum  disini  tidak  terlepas  dari perlindungan  hak-hak  asasi  manusia  serta  lebih  khusus hak-hak  ibu  pengganti  sebagai seorang perempuan. Negara sebagai suatu negara hukum harus tampil dalam memberikan perlindungan  terhadap  kepentingan-kepentingan  rakyatnya.  Berdasarkan  Konvensi  HAM maupun Konvensi CEDAW maka dijamin hak-hak asasi seorang perempuan misalnya saja hak  untuk  hidup,  hak  untuk  memilih  dan  menentukan  pilihan,  hak  atas  infromasi  dan pendidikan,  serta  hak-hak  lainnya.  Pengakuan  terhadap  HAM  dimuat  dalam  Konstitusi
25 Nuraida Jamil, “ Hak Asasi Perempuan Dalam Konstitusi Dan Konvensi CEDAW”, Muwazah Volume 2 Nomor 6, (Desember, 2014), hlm 167.
26 Setiono, Rule of Laaw ( Supremasi Hukum), ( Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Paca Sarjana UNS, 2004), hlm 6
Negara.  Di  Indonesia  sndiri,  pengakuan  atas  HAM  dan  hak-hak  assi  perempuan  terdapat dalam  Konstitusi  NKRI  serta  berbagai  peraturan  perundang-undangan  misalnya  saja Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengeai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi  terhadap  Wanita,  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
Berbagai peraturan peundang-undangan tersebut merupakan salah satu contoh bentuk jamiann  perlindungan  hukum  yang  diberikan  Negara  kepada  rakyatnya.  Ibu  pengganti dalam  pelaksanaan  praktiknya  harus  mendapat  perlindungan  baik  sebelum  pelaksanaan maupun  sesudah  pelaksanaan  surogasi,  Bentuk  perlindungan  sebelum  pelaksanaan surogasi  misalnya  dalam  hal  pembuatan  kontrak.  Sebelum  mengikatkan  dirinya dalam suatu  kontrak  surogasi  maka  perlu  adanya  pemberian  informasi  dan  pengeahuan  akan resiko-resiko  surogasi.  Bentuk  pemberian  pendidikan  ini  dirasa  penting  karena  hal  ini memberi  bekal  kepada  ibu  pengganti  untuk  menentukan  pilihannya.  Kemudian  dalam masa pelaksanannya,  seorang  ibu  pengganti  haruslah  mendapat  hak-haknya  seperti jaminan  fasilitas  Kesehatan  dan  biaya  rumah  sakit.  Ibu  pengganti  juga  tidak  boleh dipaksa untuk tetap melanjutkan proses surogasi dalam hal surogasi mengancam kondisi Kesehatan  dan keselamatan  ibu  pengganti.  Sorang  ibu  pengganti  juga  harus  mendapat jaminan  tempat  tinggal  yang  layak  selama  proses  surogasi.  Kemudian  ibu  pengganti haruslah mendapat jaminan apabila pihak lain yang dimana dalam hal ini pasangan suami istri  tidak  memenuhi kewajibannya  dalam  perjanjian.  Hal  ini  dapat  disebut  sebagai wanprestasi  perjanjian.  Maka  terhadap  wanprestasi  ini  perlu  dilakukan  gugatan  hukum sebagai bentuk represif dari pelaksanaan kontrak surogasi.
Berbagai contoh di atas merupakan bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap ibu pengganti  yang  mengikatkan  dirinya  dalam  praktik  surogasi.  Negara  harus  memberikan jaminan  perlindungan  hukum  bagi  ibu  pengganti  baik  sbeelum,  dalam  pelaksanan, maupun  setelah  pelaksaaan  praktik  surogasi  selesai  dilaksanakan.  Perlindungan  hukum baik  yang  besifat  preventif  maupun  represif  perlu  diberikan  mengingkat  kompleknya permasalahan praktik sewa Rahim ini. Perlindungan hukum ini dilakukan guna mnejamin hak-hak ibu pengganti sebagai manusia dan juga sebagai seorang perempuan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  penjelasan  di  atas,  maka  penulis  menarik  kesimpulan  bahwa  surogasi yang  diikat  dalam  suatu  perjanjian  surogasi  merupakan  praktik  perjanjian  yang  dilarang  dan melanggar  ketentuan  perjanjian  sebagaimana  telah  ditentukan  dalam  KUHPerdata  Indonesia. Perjanjian surogasi sendiri tidak  menenuhi syarat sah nya perjanjian terlebih syarat hal tertentu dan  syarat  suatu  sebab  yang  halal,  sehingga  berdasarkan  hukum  perjanjian  tersebut  batal  demi hukum  dan  perjanjian  dianggap  tidak  pernah  ada.  Kemudian  dalam  praktiknya,  surogasi menimbulkan berbagai permasalahan salah satunya berkaitan dengan pelanggaran hak-hak asasi dari  ibu  pengganti.  Akibat  dari  adanya  berbagai  macam  pelanggaran  inilah  maka  Negara  harus menjamin adanya perlindungan hukum bagi ibu pengganti baik secara preventif maupun represif guna  menjamin  hak-hak  seorang  ibu  pengganti  sebagai  seorang  manusia  dan  juga  seorang perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Abdulkadir Muhammad.2014.Hukum Perdata Indonesia.Bandung: PT Citra Aditya. Aulia  Muthiah.2016.Aspek  Hukum  Dagang  dan  Pelaksanaannya  di  Indonesia.Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
Evi Ariyani.2013.Hukum Perjanjian.Yogyakarta: Ombak. Peter Mahmud Marzuki.2014.Penelitian Hukum.Jakarta: Kencana Perdana Media Group... Ratna Artha Windari.2014. Hukum Perjanjian .Yogyakarta: Graha Ilmu. Setiono.2004. Rule Of Law  Supermasi Hukum) Jakarta: Sinar Grafika Soerjono  Soekanto.2015. Pengantar  Penelitian  Hukum. Surakarta: Magister  Ilmu  Hukum
Program Pasca Sarjana UNS.
Soerjono  Seokanto dan  Sri  Mamudji.2011. Pengantar  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat.Depok: PT RajaGrafindo Persada.
Salim HS.2014.Perkembangan Hukum Kontrak Inominaat.Jakarta: Sinar Subekti.2011.Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta:Intermasa. Tagor Simanjuntak.2014. Draft Surat Perjanjian Segala Urusan.Sleman: Solusi Distribusi..

## JURNAL
Aditya Wiguna Sanjaya.2016."Aspek Hukum Sewa Rahim (Surrogate Mother) dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Pidana". Jurnal Rechtens Vol 5, No. 2, Desember 2016. Malang: Universitas Brawijaya.
Alifah  Rahmawati  dan  Hirma  Susilowati.2017."Fenomena  Surrogate  Mother  (Ibu  Pengganti) Dalam  Perspektif  Islam  Ditinjau  Dari  Hadits".Nuansa Vol  14,  No.  2,Juli- Desember 2017. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
Anton  van  Niekerk  and  Liezl  van  Zyl.1995 .”The  Ethics  of  Surrogacy:  Women’s  Reproductive Labour. Journal of medical ethics Vol 21. South Africa: University of Stellenbosch.
Bella Habibilah dan Wismar Ain.2015.”Kedudukan Hukum Anak Yang Dilahirkan Melalui Ibu Pengganti  (Subrogate  Mother)  Ditinjau Dari  Hukum  Kekeluargaan  Islam  “. Lex Jurnalica Vol 12,No.2,Agustus 2015. Jakarta: Universitas Esa Unggul
Carla Spivack.2010.”National Report: The Law of Surrogate Motherhood in United States”. The American  Journal  of  Comparative Vol  58.  Oklahoma:  Oklahoma  City  University School of Law.
Fajar  Bayu  Setiawan,  dkk.  2013 .” Kedudukan  Sewa  Rahim  dalam  Hukum  Positif Indoneisa ”.Private  Law  Edisi  01  Maret -Juni  2013.Surakarta:  Universitas  Sebelas
Maret.
Hugh V McLachlan.1997.”Defending Commercial Surrogate Motherhood Ag aints Van Niekerk and  Van  Zyl”. Journal  of  Medical  Ethics Vol  23.  Glasgow:  Glasgow  Caledonian University.
J  Srinivas  and  Matin  Ahmad  Khan.2017.”Surrogacy  in  India:  Current  Perspective” . International of Health and Medical Research Vol 3, Issue 5, May 2017.
Lina  Peng.2013."Surrogate  Mother:  An  Exploration  of  The  Empirical  and  The  Normative". American  University Jurnal  of  Gender,  Social  Policy,and  The  Law Vol  21,  Iss  3,Art 2.Washington, D.C: American University Washington College of Law.
Lorenzo  Del  Savio  an d  Glulia  Cavaliere.  2016.”  The  Problem  With  Commercial  Surrogacy.  A Reflection  On  Reproduction,  Markets  and  Labour”. BioLaw  Journal- Rivista  di BioDiritto No.2. Italy: University of Trento.
Muhammad  Ali  Hanafiah  Selian.2017.”Surrogate  Mother:  Tinjauan  Hukum Perdata  dan Islam”. Jurnal Yuridis Vol 4, No.2, Desember 2017.Jakarta: Universitas  Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah
Nuraida  Jamin.2014.”Hak  Asasi  Perepuan  dala  Konstitusi  dan  Konvensi  CEDAW”. Muwazah Vol 2 No 6. Pekalongan: STAAIN pekalongan.
Sonny  De wi  Judiasih  dan  Susilowati  S  Dajaan.2017.”Aspek  Hukum  Surrogate  Mother  Dalam Perspektif  Hukum  Indonesia”. Jurnal  Bina  Mulia  Hukum Vol  7,  No.  2,  Maret 2017.Sumedang: Universitas Padjajaran.
Syarif  Zubaidah.1999.”  Bayi  Tabung,  Status  Hukum,  Hubungan  Nasabn ya  Dalam  Perspektif Hukum  Islam”. Al  Mawarid  Edisi  VII,  Februari  1999.  Yogyakarta:  Universitas  Islam Indonesia.
Zahrowati.2017.”Bayi  Tabung  (Fertilisasi  In  Vitro)  Dengan  Menggunakan  Sperma  Donor  dan Rahim Sewaan (Surrogate Mother) Dalam Perspektif Hukum P erdata”. Halu Oleo Law Review ( HOLREV ) Vol 1, Issue 2, September 2017.Kendari: Universitas Halu Oleo.