## PEMBARUAN HUKUM KELUARGA DI DUNIA ISLAM
Andi Muh. Taqiyuddin BN 1 Ahmad Arief 2 Fadli 3 1 UIN Alauddin Makassar 2 UIN Datokarama Palu 3 IAIN Bone Email: bayueltaqiyuddin@gmail.com

## Abstract
The purpose of this study is to reveal the history of Islamic family law reform in the Islamic  world, the triggering factors  for  family law reform  in the Islamic  world, the objectives  of  family  law  reform  in  the  Islamic  world,  the  methods  of  Islamic  family  law reform, and the contents of Islamic family law reform. This research is qualitative, and the type of research is library research. The data collection method used is a literature study. The research results show that; 1) Family law reform only took place in the middle of the second  decade  of  the  twentieth  century,  in  1915.  Once  again,  this  family  law  reform started  in  Turkey.  Ottoman  Turkey  became  the  first  country  to  reform  family  law  by issuing  two  decisions  by  the  Ottoman  Empire  Caliph  (two  imperial  decrees),  Sultan Muhammad V, regarding the rights of wives. 2) Trigger factors for family law reform in the  Islamic  world:  Economic,  Political,  Legal,  and  Social.  3)  Islamic  Family  Law  Reform aims: unification of marriage law, elevating the status of women, and responding to the times.  4)  Islamic  Family  Law  Renewal  Method:  The  procedural  expedient,  The  eclectic expedient, the expedient of re-interpretation, The expedient of administrative orders, and the  judge's  decisions.  5)  Content  of  Islamic  Family  Law  Reform:  Minimum  age  for marriage,  the  role  of  guardian  in  marriage,  marriage  registration,  marriage  finance, polygamy,  wife maintenance, divorce  before the court, divorced wife's rights, pregnancy period and legal consequences, child rearing after divorce, male-female inheritance rights, wills for heirs, and management of family endowments.
Keywords : Renewal; Family Law; Islam

## Abstrak
Tujuan penelitian ini untuk mengungkap sejarah  pembaruan hukum keluarga Islam di dunia Islam, faktor-faktor pemicu pembaruan hukum keluarga di dunia Islam, tujuan  pembaruan  hukum  keluarga  di  dunia  Islam,    metode  pembaruan  hukum keluarga Islam, dan muatan reformasi hukum keluarga Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, jenis penelitian adalah library research . Metode pengumpulan data yang  digunakan  adalah  studi  literatur.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa;  1) Reformasi  hukum  keluarga  baru  terjadi  pada  perengahan  dasawarsa  kedua  abad  ke duapuluh, tepatnya tahun 1915. Sekali lagi, reformasi hukum keluarga ini dimulai dari Turki.  Turki  Usmani  menjadi  negara  pertama  yang  melakukan  reformasi  hukum keluarga  dengan  keluarnya  dua  keputusan  Khalifah  Dinasti  Usmaniyah  ( two  imperial decrees ), Sultan Muhammad V, mengenai hak para isteri.  2) Faktor pemicu pembaruan hukum  kelurga  di  dunia  Islam:    Ekonomi,    Politik,  Hukum,  dan  Sosial.    3)  Tujuan Pembaruan  Hukum  Keluarga  Islam:    unifikasi  hukum  perkawinan,  mengangkat  status wanita, dan merespon perkembangan zaman.  4) Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam: The  procedural  expedient , The  eclectic  expedient , the  expedient  of  re- interpretation , The expedient of administrative orders , dan ketetapan-ketetapan hakim.
5) Muatan Reformasi Hukum Keluarga Islam: Umur minimal kebolehan kawin,  peranan wali  dalam  nikah,  pencatatan  nikah,  keuangan  perkawinan,    poligami,    nafkah  isteri, talak di muka pengadilan, hak-hak isteri yang dicerai,  masa hamil dan akibat hukum, pemeliharaan  anak  setelah  cerai,  hak  waris  pria-wanita,    wasiat  bagi  ahli  waris,  dan pengelolaan wakaf keluarga.
Kata Kunci: Pembaruan; Hukum Keluarga; Islam

## A. PENDAHULUAN
Ibnu Qayyim al-Jauzi (1292-1350 M/ 691-751 H), seorang ahli fikih dari mazhab  Hambali  pernah  mengungkapkan  sebuah  teori  hukum  yang  berbunyi: “ Tagayyur al-Fatwa Bihasb Tagayyur al-Azminah wa al-Amkinah wa al-Aḥwal wa al-Niyyāt  wa  al-'Awāid ”  yang  artinya    "Perubahan  fatwa  didasarkan  atas perubahan  zaman,  tempat,  keadaan,  kebiasaan,  dan  niat”. 1 Adagium    ini menyatakan  bahwa  perubahan  sosial  budaya  dan  letak  geografis  menjadi variabel  penting  yang  ikut  memengaruhi  adanya  perubahan  hukum  Islam. 2 Teori  ini  secara  tidak  langsung  menyatakan  bahwa  perubahan    adalah  suatu realitas  yang tidak bisa diingkari.
Sehubungan  dengan  itu  pada  awal  abad  ke-20  muncul  satu  fenomena penting didunia Islam yaitu semangat dan upaya untuk memperbaharui hokum keluarga  Islam  yaitu  hukum  tentang  perkawinan,  perceraian,  dan  warisan  di Negara-negara  yang  berpenduduk  mayoritas  muslim. 3 Hukum  keluarga  Islam merupakan  inti  syariah  dan  merupakan  ciri  khas  dari  struktur  dan  etos peradaban  Islam  selama  berabad-abad.  Hukum  keluarga    Islam    merupakan bidang  dimana  hukum  Islam  masih diterapkan secara aktual oleh mahkamah- mahkamah  hampir  disemua  negara  di  dunia  Islam,  dan  karenanya  pula  setiap upaya memodifikasi,  merubah apalagi  mengganti  hukum  keluarga Islam pasti menimbulkan  perlawanan antara kekuatan kekuatan konservatif dan kekuatan- kekuatan progresif. 4 Antara kelompok tradisionalis dan kelompok modernis.
Upaya  pembaharuan  hukum  keluarga  selalu  menghadapi  perlawanan yang  berat.  khususnya  dari  kelompok  yang  mengklaim  diri  sebagai  pemilik otoritas  agama  (ulama).  Sebab  mengubah    hukum    keluarga  selalu    dianggap mengubah    esensi  agama  dan  itu  dipandang  sangat  berbahaya  bagi
1 Ibnul  Qayyim  al-Jauziyyah,  “Tagayyur  al-Fatwa  Bihasb  Tagayyur  al-Azminah  wa  al- Amkinah  wa  al-Aḥwal  wa  al-Niyyāt  wa  al-’Awāid,”  in I’lām  al-Muwaqi’īn  ’an  rabb  al-’Alamīn ,  I (Arab Saudi: Dār Ibn al-Jauzī, 1423), 41.
2 Abdul Aziz Dahlan, “Ensiklopedi hukum islam. Cet. VI” (Jakarta: PT. Ichtiar baru  Van hoeve, 2003), 1723.
3 Azzuhaili WAHBAH, “Fiqih Islam Wa Adillatuhu,” 2010, 28.
4 James N D Anderson, “Recent reforms in the Islamic law of inheritance,” International & Comparative Law Quarterly 14, no. 2 (1965): 100.
kelangsungan ajaran agama. Bahkan sebagian umat  Islam meyakini mengubah hukum keluarga, terutama hukum perkawinan berarti mengubah syariat Islam. Karena  itu  sangat  dimaklumi  jika  upaya-upaya  mengubah  hukum  keluarga Islam bisa-bisa dimaknai sebagai pembangkangan terhadap syariat Islam. 5

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Sejarah Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam
Reformasi  hukum  keluarga  baru  terjadi  pada  perengahan  dasawarsa kedua  abad  ke  duapuluh,  tepatnya  tahun  1915.  Sekali  lagi,  reformasi  hukum keluarga  ini  dimulai  dari  Turki.  Turki  Usmani  menjadi  negara  pertama  yang melakukan  reformasi  hukum  keluarga  dengan  keluarnya  dua  keputusan Khalifah  Dinasti  Usmaniyah  ( two  imperial  decrees ),  Sultan  Muhammad  V, mengenai  hak  para  isteri.  Dinasti  Usmaniyah  yang  banyak  mengadopsi  aturan hukum  dari  mazhab  Hanafi  harus  mengamandemen  perundang-undangan mengenai  hak-hak  isteri.  Amandemen  ini  dilakukan  karena  Mazhab  Hanafi dirasa  tidak  memberi  hak  yang  adil  terhadap  fihak  isteri.  Menurut  mazhab Hanafi, seorang isteri yang ditinggal oleh suaminya selama bertahun-tahun, atau suaminya  mengidap  penyakit  yang  membahayakan  perkawinan,  tidak mempunyai  hak  untuk  mengajukan  cerai.  Ketentuan  mazhab  Hanafi  ini memaksa  Sultan  untuk  ikut  campur  tangan  dalam  bidang  hukum  dengan keluarnya dua dekrit Raja.
Dekrit  pertama  mengatur  tentang  hak  isteri  yang  ditinggal  pergi  oleh suaminya. Untuk ketentuan mengenai masalah ini, dekrit raja memberikan hak kepada  isteri  untuk  mengajukan  cerai  dengan  mengikuti  pendapat  mazhab Maliki dan Hanbali, bukan lagi mazhab Hanafi. Dekrit yang kedua memberikan hak  kepada  isteri  untuk  mengajukan  cerai  jika  suaminya  terbukti  sakit  lepra atau  sakit  jiwa.  Hak  ini  diberikan  kepada  isteri  jika  sebelum  menikah  ia  tidak mengetahui jika calon suaminya tersebut menderita sakit lepra atau sakit jiwa. Pendapat ini sesuai dengan pendapat dominan mazhab ortodoksi selain Mazhab
5 Siti  Musdah  Mulia,  “Menuju  Hukum  Perkawinan  yang  adil:  Memberdayakan Perempuan  Indonesia,  dalam  Sulistyowati  Irianto,”  in Perempuan  dan  Hukum  (Menuju  Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan) (Jakarta: Obor, 2008), 135.
Hanafi,  dan  juga  pendapat  lemah  dari  mazhab  Hanafi.  Dengan  keluarnya  dua dekrit  raja  tersebut,  Mazhab  Hanafi,  yang  menjadi  rujukan  utama  Daulah Usmaniyah  ditinggalkan  dan  berpindah  kepada  mazhab  ortodoks  sunni  lain yang lebih memihak kepada isteri. 6
Dua  tahun  setelah  dua  dekrit  raja  diundangkan,  pada  tahun  1917 Kerajaan  Turki  Usmani  mengundangkan  undang-undang  hukum  keluarga. Berbeda  dengan  al-Majallah  yang  hanya  mengadopsi  mazhab  Hanafi,  undang- undang  hukum  keluarga  ini  menjadi  sebuah  bentuk  amalgamasi  hukum. Meskipun  undang-undang  ini  masih  menjadikan  mazhab  Hanafi  sebagai prioritas  rujukan,  tetapi  telah  memberikan  ruang  yang  lebih  luas  untuk berbagai pandangan yang ada dalam mazhab-mazhab sunni ortodoks yang lain. Materi  hukum  dalam  undangundang  keluarga  ini  merujuk  kepada  berbagai pandangan  yang  ada  dalam  mazhab  Hanafi  dan  pandangan  dominan  dari mazhab  Maliki,  Syafi’i  dan  Hanbali.  Akan  tetapi,  hukum  keluarga  ini  tidak bertahan lama. Negara Turki Baru (Republik Turki) yang dideklarasikan tahun 1923 kemudian melakukan sekularisasi pemerintahan, termasuk dalam bidang hukum dan peradilan. Tahun 1924, satu tahun setelah deklarasi Turki modern, sistem peradilan agama dihapuskan. Tahun 1927 Turki juga mengganti hukum keluarga  dengan  mengadopsi  Kitab  UndangUndang  Hukum  Perdata  Swiss. Dalam bidang hukum keluarga ini, Turki Modern melakukan sekularisasi total. Sistem hukum baru ini secara formal sama sekali tidak merujuk kepada aturan syariah. 7 Ini  sekaligus  menghentikan  proses  pembaharuan  hukum  keluarga Islam di Turki modern.
Sebuah perubahan hukum mengenai nafkah dan pemeliharaan isteri oleh suami  dengan  memperkenalkan  mazhab  Hanafi  dalam  masyarakat  Sudan. Hakim  agung  ini  mengeluarkan  57  surat  edaran  yang  mengikat  Pengadilan Syariah  berkaitan  dengan  berbagai  persoalan  dalam  hukum  keluarga  dalam
6 Anderson, “Recent reforms in the Islamic law of inheritance,” 349–365.
7 Lynn  Welchman, Women  and  Muslim  family  laws  in  Arab  states:  A  comparative overview of textual development and advocacy (Amsterdam University Press, 2007), 12–13.
pandangan  mazhab  Hanafi,  pendapat  yang  tidak  populer  di  kalangan masyarakat Sudan yang menganut mazhab Maliki. 8
Kembali kepada reformasi hukum keluarga Turki, pembaharuan hukum keluarga  Turki  Usmani  tahun  1915  dan  1917  dan  sekularisasi  hukum  yang dilakukan  oleh  Turki  modern  banyak  memberi  pengaruh  terhadap perkembangan  hukum  keluarga  di  dunia  Islam.  Meskipun  undang-undang hukum  keluarga  Islam  Turki  Usmani  diberlakukan  hanya  sekitar  satu dasawarsa,  tetapi  berbagai  kajian  yang  mencoba  mengkaji  kontinuitas penerapan  hukum  keluarga  Islam  (Hukum  Keluarga  Turki  Usmani)  pada negara-negara  bekas  wilayah  Turki  usmani  menunjukkan  adanya  pengaruh hukum  ini  di  negara-negara  tersebut.  Hukum  keluarga  Syria,  Jordan  dan Palestina banyak mengadopsi hokum keluarga Turki. 9
Setelah Turki Usmani, kodifikasi dan pembaruan hukum keluarga terjadi di Mesir pada tahun 1920. Ini ditandai dengan diundangkannya UU No 25/1920 mengenai  hukum  keluarga  dan  penjagaan  (Law  of  Maintenance  and  Personal Status/  Qanun  al-Ahwal  al-Shakhsiyyah  wa  al-siyanah).  Reformasi  hukum  di Mesir  ini  terus  terjadi  secara  berkelanjutan  sehingga  awal  tahun  1950an. Lembaga  hukum  di  Mesir  secara  bertahap  melakukan  reformasi  hukum  yang berpengaruh penting terhadap hukum keluarga (perkawinan dan waris). UU no 25  Tahun  1920  ini  kemudian  diikuti  oleh  undang-undang  lain  seperti  UU  No. 56/1923 mengenai batasan usia perkawinan, UU no. 25/1929 mengenai aturan perceraian dan pertengkaran dalam rumah tangga. 10 Disusul oleh kitab undang- undang sipil/perdata (civil code) tahun 1931, UU no. 77/1943 mengenai hukum waris,  dan  UU  no  71/1946  mengenai  hukum  wasiat.  Setelah  itu,  kurun  waktu 1960an  sampai  1970an,  berbagai  peristiwa  politik  juga  ikut  menentukan terjadinya  reformasi  hukum  keluarga.  Reformasi  hukum  keluarga  pada  tahun 1970an  ditandai  dengan  dikeluarkannya  aturan  undang-undang  mengenai
8 Natale  Olwak  Akolawin,  “Personal  law  in  the  Sudan—trends  and  developments,” Journal of African Law 17, no. 2 (1973): 149–95.
9 Anderson, “Recent reforms in the Islamic law of inheritance,” 349–365.
10 Jan-Erik Lane, Hamadi Redissi, dan Riyāḍ Ṣaydāwī, “Religion and politics: Islam and Muslim civilization,” 2009, 133.
kewenangan  kepada  lembaga  peradilan  memaksa  fihak-fihak  (suami)  untuk membayar  uang  pemeliharaan  kepada  isteri-isteri,  janda-janda,  anak-anak, ataupun orang tua pada tahun 1976.
Pada  tahun  1979,  setelah  gagal  mendapatkan  persetujuan  untuk mengeluarkan  undangundang  hukum  keluarga,  Anwar  Sadat  secara  sepihak mengeluarkan  dekrit  darurat  yang  diundangkan  menjadi  UU  no  44/1979. Undang-undang ini dikenal dengan undang-undang Jihan (Jehan’s Law atau Jiji’s Law),  karena  diusulkan  oleh  Jehan  Sadat  atau  Jiji  Sadat,  Isteri  Anwar  Sadat. 11 Undang-undang  ini  banyak  merevisi  undang  undang  hukum  keluarga  mesir yang  dihasilkan  pada  tahun  1920  dan  1929,  terutama  mengenai  peranan  dan hak perempuan dalam keluarga.
Akan  tetapi,  pada  bulan  Mei  1985,  UU  no  44/1979  ini  digugat  dengan diajukannya  judicial  review  ke  Mahkamah  Tinggi  Konstitusi  (High Constitutional  Court).  Judicial  review  diajukan  untuk  menilai  status  undang- undang  Jehan  ini.  Hasilnya,  Mahkamah  konsitiusi  Mesir  menyatakan  bahwa undang-undang  tersebut  bertentangan  (ultra  vires)  dengan  Konstitusi  Mesir. Mahkamah menolak status dekrit darurat undang-undang ini dengan beralasan dekrit  darurat  yang  dikeluarkan  oleh  Presiden  Anwar  Sadat  untuk memberlakukan  UU  no  44  tahun  1979  sesungguhnya  dikeluarkan  dalam keadaan  tidak  darurat.  Oleh  karena  itu  dekrit  tersebut  harus  dianggap  tidak valid.
Beberapa  bulan  setelah  pembatalan  undang-undang  Jehan,  pemerintah Mesir  mengundangkan  UU  no.  100/1985,  sebuah  amandemen  hukum  untuk merevisi  hukum  keluarga  tahun  1920  dan  1929.  Sejumlah  perubahan  yang sebelumnya  telah  diundangkan  dalam  UU  tahun  1979  diundangkan  kembali dalam undang-undang tahun 1985 ditambahkan dengan beberapa aturan baru. Tahun 2005, Mesir mengeluarkan UU no 4/2005 yang isinya mengamandemen Dekrit Hukum No 25 Tahun 1920 (yang mengubah umur perwalian).
11 Abdullahi  An-Na’im, Islamic family law in a changing  world: A  global resource  book , vol. 2 (Zed Books, 2002), 169.
Dari  segi  substansi  hukum,  amandemen  tahun  2005  menunjukkan kembalinya  Mesir  dengan  undang-undang  konservatif.  Salah  satunya  adalah dicabutnya  hak  otomatis  dari  isteri  untuk  bercerai  dengan  suaminya  jika suaminya  melakukan  poligami.  Pasal  yang  menyatakan  sakit  atau  cedera  yang dialami oleh isteri disebabkan oleh suami yang berpoligami sebagai syarat isteri mengajukan  cerai  dihilangkan  dari  perundang-undangan.  Sebagai  gantinya, syarat  bercerai  mengharuskan  isteri  untuk  menyatakan  bahwa  dia  merasa tersiksa karena suami berpoligami (kembali kepada pendapat klasik). Aturan ini merupakan konsensus pemerintah Mesir dengan para tokoh agama konservatif sekaligus dengan kalangan Muslim liberal.
Selain  ketiga  Negara  ini,  beberapa  negara  Islam  yang  lain  juga  telah melakukan  reformasi  hukum  keluarga.  Jordania  mereformasi  undang-undang Usmaniah  tahun  1951,  dan  Syiria  tahun  1953.  Tunisia  mereformasi  hukum keluarga  (Code  of  Personal  Status)  tahun  1956  (dengan  tambahan  appendix tahun  1959),  kemudian  menyusul  Maroko  tahun  1958,  Irak  tahun  1959 (amandemen  tahun  1963),  dan  Pakistan  tahun  1961.  Sedangkan  Iran  dengan tradisi  Syiahnya  melakukan  reformasi  hukum  pada  tahun  1967  (Family Protection Act). Setelah itu, Uni Emirat Arab juga melakukan reformasi hukum pada akhir tahun 2005 dan Qatar tahun 2006. 12

## 2. Faktor Pemicu Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam
Reformasi hukum berhubungan erat dengan bagaimana negara/pemerintah  mengatur  rakyat/masyarakat  secara  efektif  dan  efisien. Anderson mencatat bahwa dukungan terhadap reformasi hukum di dunia Islam, tidak  hanya  dalam  hukum  keluarga,  disebabkan  oleh  beberapa  alasan  seperti alasan ekonomi, politik, hukum dan sosial:
a. Ekonomi
Alasan  ekonomi  sangat  jelas  terlihat  dalam  perubahan  hukum  dagang yang  berkaitan  dengan  hukum  yang  mengatur  aktivitas  ekonomi.    Dalam
12 Welchman, Women and Muslim family laws in Arab states: A comparative overview of textual development and advocacy , 13.
konteks reformasi hukum keluarga, reformasi mengenai peraturan wakaf dapat dijadikan  contoh.  Wakaf  mempunyai  potensi  yang  sangat  besar  sebagai  alat untuk mengumpulkan aset kekayaan nasional. Oleh karena itu harus ada aturan yang  dapat  mengoptimalkan  peranan  wakaf  ini.  Selain  wakaf,  perbankan  juga penting  untuk  mendukung  pertumbuhan  ekonomi.  Bagi  kelompok  reformis, pemahaman tradisional terhadap aturan yang ada dalam syariah tentang bunga dan  perbankan  terlalu  kaku  dan  ketat.  Bunga  bukanlah  sistem  transfer kekayaan  yang  dibenarkan  oleh  syariah.  Jika  pemahaman  ini  dibiarkan  dan diterapkan  dalam  masyarakat,  maka  beragam  jenis  kontrak  finansial  yang bersifat spekulatif akan jatuh ke tangan orang-orang asing. 13

## b. Politik
Selain  alasan  ekonomi,  sebagian  lain  karena  alasan  politis.  Alasan  ini sangat erat kaitannya dengan kepentingan dunia Islam mensikapi gagasan dari luar (gagasan asing). Dalam konteks ini, kepedulian umat Islam untuk mengikuti langkah  progresif  yang  telah  dilakukan  Barat  meniscayakan  terjadinya perubahan.  Perubahan  ini  sekaligus  untuk  membuktikan  kepada  fihak  luar (Barat)  mengenai  kemampuan  dunia  Islam  membebaskan  diri  dari  sistem hukum  (Islam)  yang  dinilai  sudah  tidak  tepat  untuk  diterapkan  dalam masyarakat  modern  seperti  hukuman  rajam  bagi  pezina  dan  hukuman  potong tangan  bagi  pencuri  Dalam  konteks  hukum  keluarga,  menilai  usia  kehamilan selama  dua,  empat  atau  bahkan  lima  bulan  menjadi  aturan  yang  dapat dikatakan usang. Perkembangan pengetahuan dan takhnologi dunia medis telah mampu  memprediksi  usia  kehamilan  untuk  menentukan  status  anak  dalam kandungan  dapat  ditentukan  dengan  perkiraan  yang  akurat.  Oleh  karena  itu, pembaharuan hukum menjadi sebuah keniscayaan.
c. Hukum
Alasan  lainnya  adalah  alasan  hukum,  yaitu  perlunya  aturan  hukum (legislasi  hukum)  yang  sesuai  dengan  sistem  hukum  modern.  Kepentingan  ini tidak hanya berimplikasi kepada prosedur dan administrasi hukum, tetapi juga
13 J Norman D Anderson, “Modern trends  in Islam: legal reform and modernisation in the Middle East,” International & Comparative Law Quarterly 20, no. 1 (1971): 3.
terhadap substansi hukum. Contohnya adalah bukti tertulis untuk kasus hukum tertentu. Kesaksian lisan tidak memadai untuk kasus hukum yang memerlukan bukti yang terperinci.
d. Sosial
Sedangkan  dari  segi  sosial,  alasan  ini  merujuk  kepada  arti  pentingnya hukum  bagi  masyarakat.  Hukum  yang  baik  harus  dapat  menjawab  persoalan yang ada dalam masyarakat, bukan berfungsi sebagai pengendali layaknya baju pengekang  yang  selalu  menghalangi  perkembangan  dan  kemajuan  dalam masyarakat. Oleh karena itu, reformasi hukum penting untuk dilakukan. 14

## 3. Faktor Pemicu Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam
Tujuan reformasi hukum keluarga di dunia Islam dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu:
a. Unifikasi hukum perkawinan;
Tujuan unifikasi hukum dapat dikelompokkan menjadi lima, yaitu:
1) Unifikasi  hukum  yang  berlaku  untuk  seluruh  warga  Negara  tanpa memandang agama, misalnya kasus yang berlaku di Tunisia.
2) Unifikasi yang bertujuan untuk menyatukan dua aliran pokok dalam sejarah muslim, yakni  antara paham sunni dan Syiah, Iran dan Irak termasuk  di  dalamnya,  karena  di  negara  bersangkutan  ada penduduk yang mengikuti kedua aliran besar tersebut.
3) Kelompok  yang  berusaha  memadukan  antar  mazhab  dalam  sunni, karena  di  dalamnya  ada  pengikut  mazhab-mazhab  yang bersangkutan.
4) Unifikasi dalam satu mazhab tertentu, misalnya di kalangan pengikut Syafi’i atau Hanafi atau Maliki. Dengan menyebut unifikasi dari antar mazhab bukan berarti format pembaharuan yang ditemukan dengan sendirinya  beranjak  dari  dan  berdasarkan  mazhab  yang  ada  di Negara  yang  bersangkutan.  Boleh  jadi  formatnya  diambil  dari pandangan mazhab yang tidak ditemukan sama sekali di negara yang
bersangkutan.  Contoh,  di  Indonesia  yang  penduduknya  Muslimnya mayoritas  bermazhab  Syafi’i  bukan  berarti  format  hukum keluarganya  sepenuhnya  sesuai  dengan  pandangan-pandangan Imam Syafi’i dan ulama Syafi’i, tetapi boleh jadi pada bagian-bagian tertentu  mengambil  dari  pandangan  mazhab  Zahiri  atau  mazhab Hanafi atau mazhab Maliki dan seterusnya.
5) Unifikasi  dengan  berpegang  pada  pendapat  imam  di  luar  imam mazhab  terkenal,  seperti  pendapat  Ibn  Syubrumah,  Ibn  Qayyim  al- Jauziyah dan lain-lain.
b. Peningkatan Status Wanita
Beberapa  negara  melakukan  pembaharuan  hukum  keluarga  dengan tujuan untuk mengangkat status wanita muslimah. Tujuan pengangkatan status wanita ini biasanya seiring pula dengan tujuan unifikasi hukum dan merespon tuntutan dan perkembangan zaman.
c. Merespon perkembangan zaman
Zaman yang semakin kompleks dan masyarakat Islam semakin tersebar diseluruh penjuru dunia dimana kondisi dan lingkungan mereka yang berbeda – beda  memunculkan  persoalan-persoalan  baru  yang  membutuhkan  jawaban karenanya  tujuan  unifikasi  hukum  adalah  untuk  merespon  tuntutan  dan perkembangan  zaman.  Berdasarkan  latar  belakang  lahirnya  tuntutan pembaharuan  hukum  keluarga  dapat  disimpulkan  bahwa  ketiga  tujuan pembaharuan tersebut di atas sejalan dan seiring di mayoritas Negara Muslim. 15

## 4. Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam
Ada beragam metode yang banyak digunakan oleh para fuqoha atau ahli hukum  Islam  di  negara-negara  berpenduduk  muslim  dalam  melakukan pembaharuan  hukum  keluarga  Islam  di  zaman  modern.  Anderson  mencatat
15 Mardani, Hukum  perkawinan  Islam  di  dunia  Islam  modern (Yogyakarta:  Graha  Ilmu, 2011), 93.
empat  metode  umum  yang  digunakan  sarjana  muslim  dalam  melakukan pembaharuan hukum keluarga Islam kontemporer yaitu; 16
a. The  procedural  expedient atau  lewat  aturan  yang  bersifat  prosedural sesuai  dengan  tuntutan  zaman  modern  (bersifat  administratif),  yang dalam  istilah  lain  disebut  takhsis  al-qadha/  siyasah  asy-syar’iyyah tetapi substansinya tetap tidak berubah.
b. The  eclectic  expedient atau  Takhayyur  yaitu  memilih  salah  satu  dari sekian  banyak  pandangan  mazhab  fikih  yang  ada,  bukan  saja  dari empat/  lima  mazhab  populer  tetapi  juga  dari  mazhab-mazhab  lain seperti  pandangan  Ibn  Taimiyyah  dan  Ibn  Qayyim  al-Jauziyyah  atau talfiq yaitu menggabungkan pandangan sejumlah mazhab dalam satu masalah tertentu.
c. The  expedient  of  re-interpretation atau  ijtihad  dengan  cara  menafsir- ulang  (reinterpretasi)  nash.  Misalnya,  aturan  tentang  poligami  yang diusulkan  panitia  Mesir  pada  tahun  1926,  dimana  poligami  harus melalui  izin  pengadilan  dan  harus  memenuhi  syarat  berbuat  adil terhadap  para  isterinya,  serta  mampu  mencukupi  kebutuhan  rumah tangga.  Diperkirakan  usulan  ini  muncul  dan  dipengaruhi  oleh  model interpretasi Muhammad Abduh tentang poligami, meskipun usulan ini sendiri muncul jauh setelah Abduh meninggal. 17 Seperti diungkapkan oleh J.N.D. Anderson, Abduh mengusulkan bahwa laki-laki yang telah mempunyai  seorang  isteri  seharusnya  dilarang  menikah  dengan wanita lain jika pengadilan tidak yakin bahwa laki-laki tersebut telah memenuhi  syarat-syarat  poligami  yang  ditetapkan  oleh  al-Qur’an, yakni  syarat  adil  dalam  berbagi  cinta  (keadilan  batin)  dan  syarat mampu memenuhi semua kewajiban finansial.
d. The  expedient  of  administrative  orders atau  menggunakan  aturan administrasi, seperti dengan memberikan sanksi bagi yang melanggar
16 Sir  James  Norman  Dalrymple  Anderson, Hukum  Islam  di  dunia  moderen (Tiara Wacana Yogya, 1994), 77.
tetapi  tidak  berdasarkan  alasan  syariah. 18 Contoh  dalam  Pasal  145 undang-undang  keluarga  Syiria  menentukan  bahwa  apabila  isteri membangkang, maka perwalian anak yang berumur di atas lima tahun dapat  ditetapkan  oleh  hakim  di  bawah  ibu  atau  bapak  berdasarkan pertimbangan kepentingan anak tersebut. 19
e. Metode  khusus  berupa  pembaruan  hukum  keluarga  melalui ketetapan-ketetapan  hakim  ( the  expedient  of  reform  by  judicial decision ) dipakai di negara-negara bekas jajahan Inggris. 20
Sehubungan  dengan  itu,  Noul  J.  Coulson  dalam  bukunya  a  History  of Islamic  Law  membagi  empat  corak  terjadinya  pembaharuan  hukum  Islam  di negara-negara muslim;
a. Pertama,  dikodifikasikannya  hukum  Islam  menjadi  hukum  positif dalam negara tersebut yang dikenal dengan nama doktrin siyasah.
b. Kedua,  tidak  terikatnya  umat  Islam  pada  hanya  satu  mazhab  saja, yang  disebut  dengan  doktrin  takhayyur  dan  menyeleksi  pendapat mana yang paling baik dan dominan dalam masyarakat.
c. Ketiga,  perkembangan  hukum  dalam  mengantisipasi  perkembangan peristiwa hukum yang baru, yang disebut dengan doktrin tatbiq.
d. Keempat,  perubahan  hukum  yang  baru  timbul  yang  disebut  dengan ijtihad atau neo ijtihad. 21

## 5. Muatan Reformasi Hukum Keluarga
Ada 13 isu utama dalam hukum keluarga Islam yang dipandang penting untuk  diperbaharui  agar  sejalan  dengan  kemaslahatan  umat  Islam  di  zaman modern yaitu; 22
18 Anderson,  “Modern  trends  in  Islam:  legal  reform  and  modernisation  in  the  Middle East,” 12–15.
19 Ibid., 68.
20 Ibid., 77.
21 Ahmad  Rofiq, Pembaharuan  Hukum  Islam  di  Indonesia (Yogyakarta:  Gama  Media, 2001), 130.
22 Tahir  Mahmood, Family  law  reform  in  the  Muslim  world (New  Delhi:  NM  Tripathi, 1972), 11–12.
a. Umur minimal kebolehan kawin
b. Peranan wali dalam nikah
c. Pencatatan nikah
d. Keuangan perkawinan
e. Poligami
f. Nafkah isteri
g. Talak di muka pengadilan
h. Hak-hak isteri yang dicerai
i. Masa hamil dan akibat hokum
j. Pemeliharaan anak setelah cerai
k. Hak waris pria-wanita
l. Wasiat bagi ahli waris
m. Pengelolaan wakaf keluarga

## C. KESIMPULAN
1. Reformasi  hukum  keluarga  baru  terjadi  pada  perengahan  dasawarsa kedua  abad  ke  duapuluh,  tepatnya  tahun  1915.  Sekali  lagi,  reformasi hukum  keluarga  ini  dimulai  dari  Turki.  Turki  Usmani  menjadi  negara pertama  yang  melakukan  reformasi  hukum  keluarga  dengan  keluarnya dua  keputusan  Khalifah  Dinasti  Usmaniyah  (two  imperial  decrees), Sultan Muhammad V, mengenai hak para isteri.
2. Faktor  pemicu  pembaruan  hukum  kelurga  di  dunia  Islam:    Ekonomi, Politik, Hukum, dan Sosial
3. Tujuan Pembaruan Hukum Keluarga Islam:
a. Unifikasi hukum perkawinan
b. Mengangkat status wanita
c. Merespon perkembangan zaman
4. Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam:
a. The procedural expedient
b. The eclectic expedient
c. The expedient of re-interpretation
d. The expedient of administrative orders
e. Ketetapan-ketetapan hakim
5. Muatan Reformasi Hukum Keluarga Islam:
a. Umur minimal kebolehan kawin
b. Peranan wali dalam nikah
c. Pencatatan nikah
d. Keuangan perkawinan
e. Poligami
f. Nafkah isteri
g. Talak di muka pengadilan
h. Hak-hak isteri yang dicerai
i. Masa hamil dan akibat hukum
j. Pemeliharaan anak setelah cerai
k. Hak waris pria-wanita
l. Wasiat bagi ahli waris
m. Pengelolaan wakaf keluarga

## REFERENSI
Akolawin,  Natale  Olwak.  “Personal  law  in  the  Sudan—trends  and developments.” Journal of African Law 17, no. 2 (1973): 149–95.
al-Jauziyyah, Ibnul Qayyim. “Tagayyur al-Fatwa Bihasb Tagayyur al-Azminah wa al-Amkinah  wa  al-Aḥwal  wa  al-Niyyāt  wa  al-’Awāid.”  In I’lām  al- Muwaqi’īn ’an rabb al-’Alamīn , I., 276. Arab Saudi: Dār Ibn al-Jauzī, 1423. An-Na’im,  Abdullahi. Islamic  family  law  in  a  changing  world:  A  global  resource book . Vol. 2. Zed Books, 2002.
Anderson,  J  Norman  D.  “Modern  trends  in  Islam:  legal  reform  and modernisation  in  the  Middle  East.” International  &  Comparative  Law Quarterly 20, no. 1 (1971): 1–21.
Anderson,  James  N  D.  “Recent  reforms  in  the  Islamic  law  of  inheritance.”
International & Comparative Law Quarterly 14, no. 2 (1965): 349–65.
Anderson, Sir James Norman Dalrymple. Hukum Islam di dunia moderen . Tiara
Wacana Yogya, 1994.
Aziz Dahlan, Abdul. “Ensiklopedi hukum islam. Cet. VI.” Jakarta: PT. Ichtiar baru Van hoeve, 2003.
Lane, Jan-Erik, Hamadi Redissi, dan Riyāḍ Ṣaydāwī. “Religion and politics: Islam and Muslim civilization,” 2009.
Mahmood,  Tahir. Family  law  reform  in  the  Muslim  world .  New  Delhi:  NM Tripathi, 1972.
Mardani. Hukum  perkawinan  Islam  di  dunia  Islam  modern .  Yogyakarta:  Graha Ilmu, 2011.
Mulia,  Siti  Musdah.  “Menuju  Hukum  Perkawinan  yang  adil:  Memberdayakan Perempuan  Indonesia,  dalam  Sulistyowati  Irianto.”  In Perempuan  dan Hukum  (Menuju  Hukum  yang  Berspektif  Kesetaraan  dan  Keadilan) ,  135. Jakarta: Obor, 2008.
Rofiq,  Ahmad. Pembaharuan  Hukum  Islam  di  Indonesia .  Yogyakarta:  Gama Media, 2001.
WAHBAH, Azzuhaili. “Fiqih Islam Wa Adillatuhu,” 2010.
Welchman, Lynn. Women and Muslim family laws in Arab states: A comparative overview  of  textual  development  and  advocacy .  Amsterdam  University Press, 2007.