INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 2898-2905 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital: Tinjauan Terhadap Kerangka Hukum Perlindungan Privasi
Yusuf Daeng 1 , Nasri Linra 2 ✉ , Atan Darham 3 , Derry Handrianto 4 , Risky Risandy Sianturi 5 , Denny Martin 6 , Rendy Pratama Putra 7 , Hendi Saputra 8
Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning
Email: linra.Nasri@gmail.com 2 ✉

## Abstrak
Perlindungan data pribadi menjadi krusial di era digital saat ini, terutama dengan peningkatan signifikan dalam pengumpulan, pengolahan, dan pertukaran informasi pribadi secara daring. Tinjauan terhadap kerangka hukum perlindungan privasi menjadi esensial dalam memahami tantangan, kebutuhan, dan dampak  dari  peraturan  yang  ada  terhadap  perlindungan  data  pribadi.  Artikel  ini  bertujuan  untuk menggali  kerangka  hukum  yang  mengatur  perlindungan  data  pribadi  dalam  era  digital.  Dengan menggunakan  pendekatan  analisis  peraturan  dan  praktik  hukum  yang  ada,  artikel  ini  memaparkan evolusi perlindungan privasi dari peraturan tradisional hingga peraturan yang  lebih komprehensif di berbagai yurisdiksi. Diskusi ini menyoroti tantangan utama yang dihadapi oleh kerangka hukum saat menghadapi inovasi teknologi yang terus berkembang. Adapun masalah-masalah seperti perlindungan data lintas batas, penggunaan teknologi baru seperti kecerdasan buatan, serta keterlibatan entitas non- negara  dalam  pengelolaan  data  pribadi  menjadi  fokus  dalam  analisis  ini.  Selain  itu,  artikel  ini  juga mengidentifikasi dampak regulasi perlindungan data terhadap organisasi, individu, dan perkembangan ekonomi di tengah revolusi digital. Analisis terhadap kepatuhan, tanggung jawab, dan upaya-upaya inovatif dalam memenuhi standar perlindungan data juga menjadi perhatian utama dalam tulisan ini. Melalui  kerangka  hukum  yang  disajikan  dalam  artikel  ini,  diharapkan  dapat  memberikan  wawasan mendalam terhadap perlindungan data pribadi dalam konteks global dan lokal. Implikasi praktis dan saran-saran  kebijakan  diakhiri  sebagai  upaya  untuk  menghadapi  tantangan  masa  depan  dalam memperkuat perlindungan data pribadi di era digital yang terus berkembang.
Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi, Kerangka Hukum, Era Digital
Personal data protection is crucial in today's digital era, especially with the significant increase in the collection, processing and exchange of personal information online. A review of the legal framework for  privacy  protection  is  essential  in  understanding  the  challenges,  needs  and  impact  of  existing regulations on personal data protection. This article aims to explore the legal framework that regulates personal data protection in the digital era. Using an analytical approach to existing legal regulations and practices, this article describes the evolution of privacy protection from traditional regulations to more comprehensive regulations in various jurisdictions. This discussion highlights the main challenges faced by legal frameworks when dealing with ever-evolving technological innovations. Issues such as cross-border  data  protection,  the  use  of  new  technologies  such  as  artificial  intelligence,  and  the involvement of non-state entities in managing personal data are the focus of this analysis. In addition, this article also identifies the impact of data protection regulations on organizations, individuals and economic  development  amidst  the  digital  revolution.  Analysis  of  compliance,  responsibilities,  and innovative efforts in meeting data protection standards are also a main concern in this paper. Through the  legal  framework  presented  in  this  article,  it  is  hoped  that  it  can  provide  in-depth  insight  into personal data protection in global and local contexts. Practical implications and policy suggestions conclude in an effort to face future challenges in strengthening personal data protection in the ever- evolving digital era.
Keywords: Personal Data Protection, Legal Framework, Digital Era

## PENDAHULUAN
Masyarakat  saat  ini  hidup  dalam  sebuah  zaman  modern  yang  menekankan  pada kecepatan,  efektivitas,  dan  efisiensi  dalam  semua  aspek  kehidupan.  Konsep  modernitas telah  menjadi  hal  yang  mutlak  yang  harus  dimiliki  dalam  berbagai  bidang  kehidupan manusia,  sementara  hal  lain  dianggap  ketinggalan  zaman  atau  dianggap  tradisional. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan besar dalam politik,  ekonomi,  sosial,  dan  budaya.  Salah  satu  perkembangan  yang  terus  berkembang pesat adalah di bidang teknologi informasi, yang tercermin dalam lahirnya internet, yang secara ilmiah dikenal sebagai cyberspace (Iskandar Wibawa, 2016). Di era digital yang terus berkembang, pertukaran informasi melalui platform daring telah menjadi inti dari aktivitas sehari-hari, mengubah cara kita berinteraksi, bekerja, dan berkomunikasi (Angeline Xiao, 2018).  Teknologi  modern  memfasilitasi  pengumpulan,  penyimpanan,  analisis,  dan pertukaran data dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, kecepatan dan  volume  pertukaran  data  ini  juga  membawa  implikasi  serius  terkait  privasi  individu (Sautunnida, 2018).
Tingginya  nilai  data  pribadi  sebagai  aset  berharga  dalam  industri  digital  membuat perlindungan data menjadi perhatian utama. Semua informasi dianggap sebagai informasi pribadi jika berkaitan dengan individu tertentu sehingga memungkinkan identifikasi pemilik data. Lebih lanjut, data pribadi adalah semua informasi mengenai individu yang disimpan dalam sistem elektronik atau non-elektronik, yang bisa diidentifikasi secara langsung atau tidak langsung, baik itu sebagai data tunggal maupun saat digabungkan dengan informasi lain (Muhammad Fikri dan Shelvi Rusdiana, 2023).  Pelanggaran keamanan data yang terjadi secara teratur, serangan siber, penyalahgunaan informasi pribadi, dan penggunaan data secara tidak sah menjadi tantangan yang terus berkembang. Konsep privasi dan keamanan data menjadi semakin kompleks dengan adopsi teknologi seperti IoT, AI, dan big data, yang memungkinkan pengumpulan dan analisis data yang sangat rinci tentang individu.
Kerangka  hukum  perlindungan  privasi  menjadi  instrumen  penting  dalam  upaya menangani tantangan ini. Evolusi regulasi, seperti GDPR di Uni Eropa atau CCPA di Amerika Serikat,  mencerminkan  respons  hukum  terhadap  dinamika  yang  terus  berubah  dalam pengelolaan  dan  perlindungan  data  pribadi.  Namun,  perbedaan  peraturan  di  berbagai yurisdiksi,  baik  di  tingkat  nasional  maupun  lintas  batas,  menimbulkan  kompleksitas tambahan bagi perusahaan global dan pengguna individu.
Selain itu, munculnya teknologi baru juga memperumit kerangka hukum ini. Misalnya, bagaimana  hukum  mengatasi  implikasi  penggunaan  AI  yang  dapat  memproses  dan menganalisis data dalam skala besar dengan potensi mengungkap informasi pribadi. Begitu juga dengan blockchain yang memungkinkan transparansi dan anonimitas yang serentak, menghadirkan tantangan baru dalam perlindungan privasi.
Mengidentifikasi  dan  memahami  kerangka  hukum  perlindungan  privasi  dalam  era digital  adalah  kunci  untuk  mengatasi  tantangan  ini.  Penelitian  yang  teliti  dan  analisis mendalam  terhadap  peraturan,  kepatuhan,  tanggung  jawab,  dan  upaya  inovatif  dalam memperkuat  perlindungan  data  pribadi  menjadi  penting.  Perlindungan  yang  efektif memerlukan  kolaborasi  antara  sektor  publik  dan  swasta,  serta  peran  yang  aktif  dari pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan terjamin bagi individu dan organisasi.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur ( library research) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum. Penelitian  hukum  normatif  didefinisikan  penelitian  yang  mengacu  kepada  norma-norma
hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, 2018).
Prosedur  dalam  penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  tahapan-tahapan  yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah  kemudian  dilakukan  elaborasi  dan  eksplanasi  terhadap  data  atau  teks  yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang  berkenaan dengan metode  pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah suatu bahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Urgensi Perlindungan Privasi (Data Pribadi)
Urgensi perlindungan privasi data pribadi di Indonesia menjadi semakin krusial seiring dengan  pertumbuhan  pesat  penggunaan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang mencakup berbagai aspek kehidupan. Dasar hukum utama untuk perlindungan privasi data pribadi di Indonesia termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta  upaya-upaya  pemerintah  dalam  penyusunan  Rancangan  Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Hak privasi adalah salah satu hak fundamental yang melekat pada setiap individu. Ini adalah hak yang harus dijaga dan dihormati sebagai bagian dari integritas pribadi. Data pribadi merujuk pada informasi yang berhubungan dengan identitas seseorang seperti nama, usia, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, pekerjaan, alamat, dan  posisi  dalam  keluarga.  Data  pribadi  merupakan  informasi  yang  sangat  sensitif  bagi individu dan merupakan bagian dari hak privasi yang harus dilindungi dari berbagai aspek kehidupan (Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Andy Usmina Wijaya, 2021).
Kehadiran  UU  ITE  memberikan  kerangka  kerja  hukum  yang  luas  dalam  mengatur penggunaan  teknologi  informasi,  termasuk  dalam  perlindungan  data  pribadi.  Namun, kebutuhan akan regulasi yang lebih spesifik dan komprehensif tentang perlindungan data pribadi mendorong  pemerintah Indonesia untuk menyusun Rancangan Undang-Undang Perlindungan  Data  Pribadi  yang  lebih  detail.  Rancangan  undang-undang  tersebut diharapkan  dapat  memberikan  landasan  hukum  yang  lebih  kuat  dan  terperinci  untuk melindungi hak privasi individu di era digital (Achmadudin Rajab, 2017).
Di tengah meningkatnya ancaman cybercrime, kebocoran data, dan penyalahgunaan informasi pribadi, urgensi perlindungan data pribadi di Indonesia sangat terasa. Hal ini tidak
hanya berkaitan dengan hak individu terhadap privasi, namun juga menjadi faktor kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem digital. Kepercayaan yang tinggi terhadap perlindungan data pribadi akan mendorong adopsi teknologi, memperkuat keamanan  bisnis,  dan  mendukung  pertumbuhan  ekonomi  digital  yang  berkelanjutan (Muhammad Irfan et al., 2023).
Penting untuk diingat bahwa perlindungan privasi data pribadi tidak hanya merupakan isu hukum semata, tetapi juga memiliki dimensi etika, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Keterlibatan  semua  pihak,  termasuk  pemerintah,  sektor  swasta,  dan  masyarakat  sipil, menjadi krusial dalam membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi. Selain itu, penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran privasi data serta upaya edukasi akan memberikan dorongan bagi implementasi praktik-praktik perlindungan data yang lebih baik di semua sektor.
Dengan  demikian,  kesadaran  akan  urgensi  perlindungan  data  pribadi  di  Indonesia harus didorong secara menyeluruh, tidak hanya melalui peraturan hukum yang kuat tetapi juga  melalui  edukasi,  kampanye  kesadaran,  serta  kolaborasi  yang  erat  antara  berbagai pemangku  kepentingan.  Hal  ini  akan  menciptakan  lingkungan  digital  yang  aman, terpercaya,  dan  beretika  bagi  perkembangan  teknologi  dan  kegiatan  ekonomi  di  masa depan.

## Dasar Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia
Di  Indonesia,  dasar  hukum  untuk  perlindungan  data  pribadi  terutama  diatur  oleh Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)  serta  berbagai  peraturan turunannya. Namun, ketentuan yang secara khusus mengatur perlindungan data pribadi masih terbatas dan belum cukup  detail.  Oleh  karena  itu, upaya untuk memiliki undang- undang yang khusus mengenai perlindungan data pribadi menjadi semakin penting (Albert Lodewyk Sentosa Siahaan, 2022).
Sebagian besar dasar hukum terkait perlindungan data pribadi di Indonesia masih terdapat dalam UU ITE, terutama pada Pasal 26 yang mengatur mengenai perlindungan privasi dalam penggunaan informasi elektronik. Meskipun demikian, Pasal 26 UU ITE lebih banyak  mengatur  mengenai  hak  individu  untuk  privasi  dan  tidak  secara  rinci  mengenai pengelolaan  data  pribadi,  mekanisme  perlindungan,  atau  sanksi  yang  tepat  bagi pelanggaran privasi data.
Selain UU ITE, terdapat upaya untuk  merumuskan undang-undang khusus tentang perlindungan data pribadi melalui Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Rancangan Undang-Undang tersebut ditujukan untuk memberikan dasar hukum yang lebih
komprehensif  dan  terperinci  dalam  mengatur  perlindungan  data  pribadi,  termasuk pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data pribadi.
Selain  peraturan  di  tingkat  nasional,  Indonesia  juga  sedang  aktif  mengamati  dan mengadaptasi standar internasional terkait perlindungan data pribadi. Misalnya, Indonesia menaruh perhatian pada General Data Protection Regulation (GDPR) yang diterapkan di Uni Eropa.  Meskipun  belum  secara  langsung  mengadopsi  standar  yang  sama,  Indonesia berupaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang serupa ke dalam kerangka hukum nasionalnya (Suyanto Sidik, 2013).
Penting untuk dicatat bahwa ketika ada kerangka hukum yang jelas dan kuat untuk perlindungan  data  pribadi,  implementasi  dan  penegakan  hukum  yang  efektif  menjadi krusial. Sanksi yang tegas terhadap pelanggaran privasi data, mekanisme pengawasan yang efisien,  dan  upaya  edukasi  kepada  masyarakat  tentang  hak-hak  privasi  mereka  menjadi komponen  penting  dalam  menciptakan  lingkungan  di  mana  data  pribadi  dihargai  dan dilindungi dengan baik (M. Nanda Setiawan, 2021).
Dengan  demikian,  meskipun  Indonesia  memiliki  dasar  hukum  dalam  UU  ITE  dan sedang berusaha memperkuatnya melalui Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, masih ada kebutuhan yang mendesak untuk memiliki undang-undang yang lebih komprehensif dan rinci tentang perlindungan data pribadi. Hal ini penting untuk melindungi hak privasi individu, mendorong kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan teknologi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan.

## SIMPULAN
Perlindungan  privasi  dalam  era  digital  menegaskan  bahwa  perlindungan  data pribadi  menjadi  semakin  penting  seiring  dengan  perubahan  dinamis  dalam  teknologi informasi. Kerangka hukum yang ada, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia, memberikan landasan hukum, namun masih memerlukan penyempurnaan dan detail yang lebih spesifik terkait aspek perlindungan data pribadi. Adopsi  teknologi  yang  canggih  telah  memperumit  perlindungan  privasi,  memerlukan respons hukum yang adaptif terhadap tantangan baru yang muncul. Pentingnya memiliki undang-undang  yang  komprehensif  terkait  perlindungan  data  pribadi  menonjol, terutama dalam mendukung kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem digital  serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan  masyarakat  sipil  menjadi  esensial  dalam  membangun  kerangka  hukum  yang berkelanjutan dan efektif. Selain itu, edukasi publik akan hak-hak privasi dan risiko terkait perlindungan  data  pribadi  juga  perlu  ditingkatkan  untuk  meningkatkan  kesadaran
masyarakat akan pentingnya perlindungan data pribadi. Penegakan hukum yang kuat dan efektif  terhadap  pelanggaran  privasi  data  juga  menjadi  fokus  penting  dalam  menjaga keamanan dan integritas informasi pribadi. Hal ini membutuhkan sanksi yang tegas bagi pelanggar, pengawasan yang ketat, serta keterlibatan aktif dari lembaga penegak hukum. Dengan demikian, kesimpulan ini menegaskan bahwa perlindungan data pribadi dalam era  digital  bukan  hanya  masalah  hukum  semata,  melainkan  juga  membutuhkan keterlibatan  multi-stakeholder  secara  aktif  dalam  menjaga  privasi  individu  dan memastikan  penggunaan  teknologi  yang  bertanggung  jawab  dan  aman  bagi  semua pihak.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmadudin  Rajab.  (2017).  URGENSI  UNDANG-UNDANG  NOMOR  19  TAHUN  2016
TENTANG  PERUBAHAN  ATAS  UNDANG-UNDANG  NOMOR  11  TAHUN  2008 TENTANG  INFORMASI  DAN  TRANSAKSI  ELEKTRONIK  SEBAGAI  SOLUSI  GUNA MEMBANGUN ETIKA BAGI PENGGUNA MEDIA. Jurnal Legislasi Indonesia, 14(4).
Albert Lodewyk Sentosa Siahaan. (2022). URGENSI PERLINDUNGAN  DATA PRIBADI DI PLATFORM  MARKETPLACE  TERHADAP  KEMAJUAN  TEKNOLOGI.  Majalah  Hukum Nasional, 52(2).
Angeline  Xiao.  (2018).  KONSEP  INTERAKSI  SOSIAL  DALAM  KOMUNIKASI,  TEKNOLOGI, MASYARAKAT. Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika, 7(2), 94.
Iskandar  Wibawa.  (2016).  ERA  DIGITAL  (PERGESERAN  PARADIGMA  DARI  HUKUM MODERN KE POST MODERNISME). Masalah - Masalah Hukum, 45(4).
Jonaedi  Effendi,  &  Johnny  Ibrahim.  (2018).  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan Empiris. Kencana.
M. Nanda Setiawan. (2021). Mengkritisi Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat (3) Dilihat Dari Sosio-Politik Hukum Pidana Indonesia, Datin Law Jurnal. 2(1), 14 – 16.
M. Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor  Indonesia.
Muhammad  Fikri,  &  Shelvi  Rusdiana.  (2023).  RUANG  LINGKUP  PERLINDUNGAN  DATA
PRIBADI: KAJIAN HUKUM POSISTIF INDONESIA. GANESHA LAW REVIEW, 5(1).
Muhammad Irfan, Mairisa Elvia, & Shaquila Dania. (2023). NCAMAN CYBERCRIME DAN PERAN CYBERSECURITY  PADA E-COMMERCE: SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW. JURSIMA, 11(1).
P. Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan  Penelitian. Ar- Ruzz Media.
Sautunnida, L. (2018). URGENCY OF PERSONAL DATA PROTECTION LAW IN INDONESIA;
Sekaring Ayumeida Kusnadi, & Andy Usmina Wijaya. (2021). Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi. JA: Jurnal Al-Wasath , 2(1).
Suyanto Sidik. (2013). Dampak Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU
ITE) Terhadap Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat. Jurnal Ilmiah Widya, 1(3).