## Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act(CAATSA)
Inconsistencies: The Case of India S-400 Weapon Procurement
Inkonsistensi Kebijakan Countering America’s Adversaries Through Sanctions ACT (CAATSA): Studi Kasus Pembelian Senjata S-400 India

## Dian Naren Budi Prastiti Universitas Indonesia

## ABSTRAK
Tulisan ini membahas kebijakan Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) yang diterapkan oleh Amerika Serikat terhadap negara- negara yang melakukan pembelanjaan militer dengan Rusia, Iran, dan Korea Utara. Kebijakan CAATSA yang berbentuk sanksi embargo ini penting untuk ditelaah melalui berbagai perspektif ilmiah karena merupakan kebijakan sanksi ekonomi pertama Amerika yang diterapkan secara kolektif. Berbeda dengan sanksi embargo sebelumnya yang diaplikasikan secara personal terhadap suatu negara dengan alasan tertentu, CAATSA ditujukan terhadap semua negara kendati pada kenyataannya terdapat pengecualian. Meskipun penelitian mengenai CAATSA ini tidak banyak dilakukan, namun demikian sebagian besar kajian terdahulu lebih banyak melihat dengan sudut pandang hubungan Amerika-India, hukum penegakan sanksi embargo, proses pembuatan kebijakan Amerika, serta dampak ekonomi dari adanya sanksi embargo. Dengan menggunakan sudut pandang diplomasi koersif sebagai kerangka analisis, tulisan ini membingkai kegagalan pelaksanaan kebijakan CAATSA terhadap India. Argumen utama dalam tulisan ini adalah kebijakan sanksi embargo ekonomi tidak bisa diterapkan secara kolektif karena akan bertabrakan dengan kepentingan lain yang lebih besar, serta membuat penerapan menjadi tidak efektif karena adanya pengecualian terhadap beberapa negara.
Kata kunci: CAATSA, Diplomasi Koersif, India
This paper discusses the Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) policy applied by the United States to countries that do military dealing with Russia, Iran and North Korea. CAATSA’s policy in the form of an embargo sanction is important to be explored through various scientific perspectives because it is the first American economic sanction policy that is applied collectively. Unlike the previous embargo sanctions that were applied personally to a country for certain reasons, CAATSA was aimed at all countries despite the fact that there were exceptions. Although research on CAATSA is scarce, however, most of the previous studies looked more in view of American-Indian relations, law enforcement of embargo sanctions, American policy-making processes, and the economic impact of sanctions on embargoes. Using the perspective of coercive diplomacy as an analytical framework, this paper framed the failure of CAATSA’s policy implementation towards India. The main argument in this paper is that the policy of sanctioning the economic embargo cannot be applied collectively because it will collide with other larger interests, and make the application ineffective because of the exception of several countries.
Keyword: CAATSA, Coercive Diplomacy, India
Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act(CAATSA) Inconsistencies: The Case of India S-400 Weapon Procurement
Hubungan antara Amerika dengan Rusia–negara yang berdiri pasca kejatuhan Uni Soviet–tidak berjalan harmonis pasca Perang Dingin. Dari laman yang berjudul “US to Exempt India, Indonesia, and Vietnam from CAATSA Sanctions” (2018), tidak harmonisnya hubungan kedua negara tersebut diperparah dengan adanya sejumlah permasalahan seperti Rusia dituduh mengintervensi sistem pemilihan umum (pemilu) tahun 2016 di Amerika Serikat, membantu kelompok pemberontak di Ukraina, dan menopang Pemerintah Suriah dalam perang sipil. Pada Tahun 2018, Amerika Serikat menerapkan undang-undang federal Amerika Serikat melalui kebijakan Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) yang tujuannya untuk memberikan sanksi atau embargo kepada suatu negara terkait dengan aktivitas kerjasama pertahanan dengan Rusia, Iran, dan Korea Utara dengan tujuan untuk menimbulkan biaya kepada Rusia atas perilaku jahat termasuk menghentikan aliran dana ke sektor pertahanannya (Riza, 2018).
Sejak diberlakukan pada 27 Juli 2018, Amerika telah menjatuhkan sanksi kepada Rusia dan Cina (Priyatno 2018), serta memberikan ancaman sanksi kepada Qatar, Turki, Arab Saudi, dan Irak (Yudha 2018). Sanksi tersebut ditujukan terhadap individu dan entitas. Sanksi terhadap Rusia berdampak pada dua lembaga intelijen Rusia yakni Federal Security Service dan Main Intelligence Directorate serta lima entitas dan 19 individu asal Rusia yang salah satunya adalah Sergey Afanasyev dan Grigory Molchanov, yang bekerja di Main Intelligence Directorat dari kantor Staf Umum di Angkatan Bersenjata Rusia (Riza 2018). Sedangkan di Cina, Amerika Serikat menerapkan sanksi kepada Departemen Pengembangan Peralatan, cabang militer Cina yang mengurus pengadaan senjata dan peralatan. Amerika Serikat juga menjatuhkan sanksi kepada Li Shangfu, Direktur Departemen Pengembangan Peralatan karena bertransaksi dalam jumlah besar dengan Rosoboronexport, eksportir senjata utama Rusia (Rahmawati 2018).
Meskipun begitu, India yang tetap melakukan penandatanganan kontrak pembelian Sistem Pertahanan Udara S-400 dari Rusia pada 5 Oktober 2018, justru mendapat jaminan bebas sanksi dari Menteri Pertahanan Amerika Serikat, James N. Mattis (Shukla 2018), Senat dan Komite Angkatan Bersenjata House of Representatives (Hantoro 2018) serta memasukkan pengabaian tersebut dalam Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (National Defense Authorization Act) 2019. Jaminan ini disampaikan oleh Senator dari Oklahoma, Jim Inhofe yang menganggap ketiga negara itu adalah sekutu strategis Amerika Serikat di Asia. “Mereka (India, Vietnam dan Indonesia) merupakan sekutu strategis dan saat ini sedang membeli peralatan militer dari Rusia.”. Meski awalnya Presiden Amerika Serikat, Trump murka dengan keputusan ini, namun dirinya tak berdaya lantaran Senat sudah membuat keputusan bulat (Sucipto 2018).
Alasan sanksi CAATSA tidak berlaku terhadap India meski telah melakukan pembelian S-400 merupakan suatu kajian akademis yang memiliki kerangka teoritis yang mapan (theoretical informed research) dan tidak terlalu banyak dilakukan baik oleh peneliti Indonesia maupun oleh peneliti asing. Sejak kebijakan tersebut dicanangkan, kajian akademik yang membahas terkait kebijakan CAATSA pada dasarnya tersebar ke dalam empat perspektif besar, yaitu: (1). Kemitraan, (2) Hukum, (3) Proses Pembuat Kebijakan, serta (4) Ekonomi.
Kajian kemitraan melihat Hubungan India dengan negara lain termasuk Amerika dan Rusia memberikan kontribusi besar dari segi ekonomi bagi India. Meskipun kegiatan dan program yang dijalankan Amerika dan Rusia agak serupa, namun memiliki tujuan dan taktik yang berbeda (Bowles 1971). Tujuan Amerika Serikat dalam membangun kemitraan dengan India akan selalu menjadi prioritas di masa depan untuk menciptakan keseimbangan kekuatan global melalui kerjasama politik, ekonomi, dan militer (Burns 2007). Hal ini dilakukan dengan cara meminta agar India tetap
mempertahankan perubahan ekonomi dan sosialnya seraya memperkuat jaringan kemitraannya. Sedangkan India melihat ke arah Amerika Serikat untuk menghormati masalah keamanan India yang memiliki masalah dengan Afganistan, Pakistan dan Cina (Feigenbaum 2010). Selain itu, baik Amerika maupun India memiliki perbedaan sudut pandang dalam hal kepentingan keamanan di Asia Selatan. Sementara Amerika Serikat mengambil perspektif global tentang hubungan keamanan di wilayah tersebut, India melihat masalah dari sudut pandang keamanan regional dan nasional (Thomas 1981). Hubungan Amerika dan India yang awalnya saling curiga dan tidak percaya diketahui mulai terjalin baik pasca Perang Dingin yang merupakan hasil dari konvergensi faktor- faktor kepemimpinan struktural, domestik, dan individu (Kapur dan Ganguly 2007). Meski memiliki cita-cita dan kepentingan politik yang sama (JHA 1976), namun tetap saja terdapat faktor-faktor yang menghambat kemitraan keduanya.
Kajian yang menggunakan sudut pandang hukum mengatakan penerapan sanksi embargo masih terdapat pasal yang tidak tegas dalam mengatur regulasi ekonomi dalam hukum ekonomi internasional (Bechky 2018) sehingga dapat menggunakan cara baru dalam memahami relasi penegakan hukum domestik dan internasional dengan metode outcasting (Hathaway dan Shapiro 2011) yakni dengan melibatkan kemanfaatan dari kerjasama sosial dan keanggotaan. Metode ini tanpa menggunakan kekerasan, serta tidak bergantung pada organisasi birokrasi.
Kajian sudut pandang proses pembuatan kebijakan domestik, memberikan gambaran bagaimana proses pembuatan kebijakan Amerika menentukan hubungan program- program pemerintah (Tower 1981) serta bagaimana negara-negara penerima sanksi embargo secara ekonomi memediasi dampak sanksi dari negara barat dengan menguraikan tujuan yang ditetapkan yang ingin dicapai oleh negara pengirim dengan menjatuhkan sanksi, untuk menggambarkan sifat tepat dari sanksi itu, dan untuk menyajikan kontur luas respons negara penerima sanksi (Connolly 2018).
Terakhir, kajian yang menggunakan perspektif ekonomi mengatakan Embargo memberikan keuntungan terhadap perdagangan Amerika (Costinot 2018). Kajian lain memberikan pemahaman faktor-faktor lain yang mempengaruhi perekonomian suatu negara selain sanksi embargo (Tyll et al. 2018).
Argumen yang dibangun oleh kajian-kajian akademik terdahulu mengenai sanksi embargo CAATSA yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat dapat kita sarikan sebagai berikut. Amerika Serikat memiliki andil yang besar terhadap India pasca Perang Dingin. India yang pertumbuhannya pesat, membuat Amerika Serikat menjadikan India sebagai prioritas tertinggi dan berkomitmen memperbaiki hubungan yang sempat renggang. Hal ini dikarenakan Amerika Serikat memiliki kepentingan politik di Asia Selatan untuk menciptakan keseimbangan kekuatan global melalui kerjasama politik, ekonomi, dan militer bersama India. Dalam menciptakan keseimbangan kekuatan global tersebut, Amerika Serikat juga berupaya membuat kebijakan luar negeri yang salah satunya dalam bentuk sanksi embargo. Meski begitu, perlu adanya ketegasan hukum internasional dalam memberikan sanksi embargo terhadap dampak negara penerima. Hal ini tidak terlepas dari aspek kajian proses pembuatan kebijakan merespon negara penerima sanksi embargo dapat memediasi negara pemberi sanksi dan upaya regulasi hukum untuk menimalisir dampak yang dirugikan.
Kebijakan CAATSA pun dapat ditelaah melalui pengaruh sanksi embargo yang ditinjau dari negara pemberi sanksi dengan negara penerima sanksi. Embargo memberikan keuntungan bagi pemberi sanksi, namun bagi penerima sanksi, hal tersebut tidaklah berpengaruh secara signifikan. Di Rusia misalnya, meski CAATSA sudah diterapkan namun hal tersebut tidak terlalu berdampak terhadap perekonomian mereka, justru nilai tukar Rubel lah yang sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Selain itu juga
Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act(CAATSA) Inconsistencies: The Case of India S-400 Weapon Procurement
ada beberapa faktor lain seperti harga minyak dan ketergantungan pada ekspor minyak yang membuat ekonomi Rusia tersendat.
Di sisi lain, dari kajian-kajian yang melihat kebijakan sanksi embargo CAATSA dari perspektif proses pembuatan kebijakan, kita dapat mempelajari bahwa kebijakan ini pada dasarnya suatu upaya sekuritisasi yang diterapkan Amerika Serikat kepada negara-negara yang menurutnya sebagai negara yang akan menjadi ancaman serta akan menghasilkan keuntungan ekonomi bagi negaranya. Sementara itu, kajian-kajian terdahulu yang menggunakan pendekatan studi hukum pada umumnya bermuara pada tumpang tindih kebijakan Amerika Serikat dengan hukum Internasional. Seperti halnya dalam penerapan sanksi CAATSA terhadap Rusia mengenai embargo gas alam ke Pasar Eropa. Dalam hal ini CAATSA banyak dikritik karena menyalahi aturan GATT/WTO serta kritik yang berasal dari Eropa itu sendiri bahwasannya pasokan energi Eropa merupakan urusan domestik Eropa, bukan Amerika Serikat.
Walaupun kita dapat menarik pelajaran penting berdasarkan perspektif yang digunakan, tampaknya kajian-kajian terdahulu belum ada yang mengangkat mengenai kajian keefektifan kebijakan sanksi embargo CAATSA yang diterapkan secara kolektif atas dasar kriteria tertentu. CAATSA sebagai kebijakan sanksi embargo ekonomi yang penerapannya universal dalam penerapannya banyak terdapat pengecualian yang diputuskan oleh para pembuat kebijakan Amerika Serikat, yakni senat dan kongres. Untuk menciptakan keseimbangan kekuatan global, Amerika Serikat menerapkan diplomasi koersif. Diplomasi Koersif merupakan merupakan jenis diplomasi yang menggunakan ancaman kepada pihak lawan untuk mempersuasikan lawan agar menunda aksinya atau bahkan membatalkan aksinya. Amerika Serikat menggunakan jenis pendekatan try-and-see hanya mempertimbangkan aspek pemberian tuntutan yang  spesifik  dan  jelas,  mengenai  tenggang  waktu  dan  ancaman  yang  jelas  akan diberikan kemudian. Sesuai dengan namanya, metode try-and-see mencoba melihat reaksi negara sasaran akan coercive diplomacy yang dilakukan oleh negara pelaku. Setelah melihat reaksi yang diberikan, maka negara pelaku dapat merencanakan langkah selanjutnya (Lauren et al. 2007). Hal ini dilakukan lantaran dalam diplomasi koersif terdapat variabel indikator berupa motivasi (Sauer 2007). Motivasi ini diukur dari seberapa banyak kepentingan Amerika terhadap negara calon penerima sanksi, sehingga hal ini dapat dilihat dari hubungan kemitraan dua negara.
Berdasarkan uraian di atas, pertanyaan dasar tulisan ini adalah mengapa sanksi CAATSA tidak berlaku bagi India meski telah melakukan pembelian S-400? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tulisan ini pertama-tama akan menjabarkan permintaan dalam sanksi CAATSA sebagai diplomasi koersif Amerika Serikat sebagai kerangka pemikiran yang menjadi acuan penulisan dan analisis. Pada bagian kedua, tulisan ini akan menunjukkan ancaman dari Amerika Serikat terhadap India terkait pembelian S-400. Pada bagian ketiga akan membahas mengenai tenggat waktu yang diberikan Amerika Serikat terkait ancaman CAATSA terhadap India. Kemudian pada bagian terakhir akan menganalisis terkait motivasi tinggi dari Amerika Serikat yang menyebabkan diplomasi koersif tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Dalam setiap penelitian, tentu ada tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan utama dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengidentifikasi  faktor-faktor  yang  menyebabkan India tidak terkena sanksi CAATSA meski telah melakukan pembelian S-400. Adapun signifikansi yang ingin dicapai pada tulisan ini, yaitu menghadirkan suatu elaborasi kajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan diplomasi koersif dari suatu negara terhadap negara lain dalam ilmu Hubungan Internasional.
Dalam menganalisis permasalahan penelitian, penulis menggunakan metode kualitatif. Menurut Alan Bryman, penelitian kualitatif merupakan sebuah strategi
penelitian  yang  menekankan  ada  kata-kata  dan  bukan  pada  kuantifikasi  dalam kumpulan dan analisis data. Penelitian kualitatif bersifat induktif, konstruksionis, dan interpretif meski tidak semuanya tiga unsur ini diaplikasikan (Bryman 2004). Penulis juga melalui serangkaian tahap dalam melakukan penelitian ini. Tahap-tahap tersebut yakni penemuan fokus, pengembangan kerangka teori, penemuan metodologi, analisis temuan, dan pengambilan kesimpulan. Dari satu tahap ke tahap berikutnya tidak terdapat batas waktu yang mengikat, dan penulis dapat selalu kembali ke tahap sebelumnya untuk melakukan perbaikan atau memasukan dan mengurangi apa yang sebelumnya telah ditulis.
Kasus yang menjadi fokus analisis penelitian ini merupakan kegagalan diplomasi koersif Amerika Serikat terhadap India terkait pembelian rudal S-400 dari Rusia pada tahun 2018. Dalam melakukan analisis, peneliti melakukan pengumpulan data yang sesuai dengan studi kasus yang diteliti. Bentuk-bentuk data umumnya berupa dokumen dan literatur ilmiah yang mendukung penelitian. Adapun dokumen dan literatur yang diambil berupa data sekunder yang dikumpulkan penulis melalui buku- buku teks, jurnal politik dan ekonomi, serta berita-berita yang memuat tentang studi kasus yang dipilih.

## CAATSA sebagai Instrumen Diplomasi Koersif
Diplomasi merupakan sebuah jalan yang dianggap lebih mempunyai efektivitas dan efisiensi  dibandingkan  dengan  perang  guna  tetap  menjaga  kestabilan  perdamaian dunia. Tujuan dari diadakannya diplomasi adalah untuk mencari jalan keluar suatu permasalahan atau konflik yang melibatkan dua negara atau lebih, serta solusi yang dicapai dalam proses diplomasi mengandung kepentingan dari masing-masing negara yang terlibat. Diplomasi memiliki berbagai jenis, salah satunya adalah Coercive Diplomacy atau yang disebut diplomasi koersif. Diplomasi Koersif merupakan sebuah aksi negara superpower yang menggunakan sarana ancaman ke negara lain agar pihak lawan tersebut dapat menunda atau membatalkan aksinya sesuai permintaan pihak yang memberikan ancaman (Lauren 2007). Menurut Georgano et.al, strategi diplomasi koersif sebagai strategi defensif yang merupakan respon dari tindakan pihak lain yang dianggap mengancam atau mengganggu kepentingannya (Georgano et al. 1971). Namun berbeda dengan Georgano, Levy melihat definisi yang berbeda baik defensif maupun ofensif yang ada pada setiap aktor sehingga menurutnya diplomasi koersif dapat mempunyai makna yang subyektif (Levy 2008).
Menurut Alexander L George, terdapat dua pendekatan yang berbeda dalam diplomasi koersif, yaitu pendekatan full-ultimatum dan try and see . Di dalam pendekatan full- ultimatum terdapat tiga aspek penting yang harus ada dalam tuntutan tersebut; (1). Adanya tuntutan yang spesifik dan jelas kepada negara sasaran, (2) Adanya pemberian tenggang waktu kepada negara sasaran untuk bekerja sama, serta (3). Ancaman yang jelas apabila negara sasaran tidak mau mengikuti kerja sama atau tuntutan yang diberikan oleh negara pelaku. Pendekatan try-and-see tidak jauh berbeda dengan full-ultimatum . Namun hanya mempertimbangkan aspek pemberian tuntutan yang spesifik dan jelas, mengenai tenggang waktu dan ancaman yang jelas akan diberikan kemudian dengan tujuan negara pelaku mencoba melihat reaksi negara sasaran akan hal yang dilakukan setelahnya. Setelah melihat reaksi yang diberikan, maka negara pelaku dapat merencanakan langkah selanjutnya.
Ide umum diplomasi koersif adalah untuk mendukung permintaan seseorang terhadap musuh dengan ancaman hukuman agar dia akan mempertimbangkan untuk memenuhi permintaan tersebut. Negara pelaku harus menggunakan coercing power nya untuk menciptakan solusi yang lebih membuat negara sasaran menganggap
Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act(CAATSA) Inconsistencies: The Case of India S-400 Weapon Procurement
itu adalah kebutuhan dibandingkan ancaman terhadap negara tersebut, dan ketakutan dari negara sasaran akan meningkat jika tuntutan sebelumnya tidak dipenuhi.
Tiga elemen yang mencirikan diplomasi koersif: 1) permintaan; 2) ancaman; dan 3) tekanan waktu. Pertama, yang menjadi dasar ialah pertanyaan apakah permintaan itu sah?. Sauer membagi pertanyaan menjadi tujuan yang mendasarinya dan permintaan spesifik. Tujuan negara yang mengancam mungkin sesuai dengan hukum internasional. Tetapi jika pada saat yang sama negara-negara lain tidak ditekan untuk mematuhi hukum internasional, apalagi hukum yang sama, maka para kritikus dapat dengan mudah menunjuk pada standar ganda yang digunakan oleh negara-negara yang mengancam. Oleh karena itu, legitimasi dalam hal ini perlu diterapkan dibandingkan legalitas. Kedua, bahkan jika tujuan yang mendasarinya tampak sah, permintaan spesifik dapat dianggap sebagai berlebihan. Jika permintaan tidak sebanding dengan tujuan, maka itu tidak akan dianggap sah. Tuntutan harus sampai batas tertentu selalu terbatas.
Permintaan juga harus diformulasikan vis-a-vis . Tujuan dari permintaan adalah untuk menghentikan atau membatalkan tindakan yang telah dimulai oleh lawan. Lantaran permintaan ini dilengkapi dengan ancaman, permintaan harus dipahami sebagai persyaratan. Jika lawan percaya bahwa lebih banyak tuntutan akan muncul di masa depan, ia tidak akan bersemangat untuk menyerah di tempat pertama. Negara yang mengancam harus menjelaskan dari awal seperti apa tujuan keseluruhannya dan  seperti  apa  solusi  definitifnya.  Keberhasilan  atau  kegagalan  diplomasi  koersif tergantung pada apakah permintaan akan dieksekusi.
Kedua, permintaan harus didukung oleh ancaman. Ancaman dapat didukung oleh tindakan agar dapat membantu meyakinkan lawan bahwa ancaman itu nyata. Maka timbullah pertanyaan apakah ancaman tersebut dapat dipercaya? Hal ini penting lantaran kredibilitas ancaman adalah faktor utama yang menentukan tingkat keberhasilan diplomasi koersif. Kredibilitas suatu ancaman tergantung pada empat faktor: (a) Pertama, apakah ancaman itu sebanding dengan permintaan? Jika tidak, maka ancaman itu tidak akan dianggap kredibel. Ancaman harus proporsional dengan spesifik  permintaan,  tujuan  yang  mendasarinya  dan  sarana  yang  tersedia.  Di  sisi lain, dalam membuat ancaman tidak selalu menguntungkan agar terlihat rasional. (b) Kedua, apakah opini publik mendukung ancaman dan potensi konsekuensinya? Sanksi, misalnya, juga dapat melukai ekonomi negara yang mengancam, yang mungkin mencegah penggunaan diplomasi koersif. Di sisi lain, opini publik yang terpecah juga menawarkan beberapa keuntungan tawar-menawar. (c) Ketiga, apakah negara yang terancam takut semacam eskalasi? Jika itu masalahnya, maka diplomasi koersif menjadi lebih mudah. (d) Keempat, apa reputasi negara yang mengancam? Jika negara yang mengancam memiliki reputasi membuat ancaman yang dapat dipercaya, maka akan lebih mudah untuk membujuk lawan.
Menurut Byman dkk., faktor yang mempengaruhi kesuksesan diplomasi koersif yakni ketika pelaku dapat mendominasi eskalasi. Maksudnya adalah bagaimana pelaku dapat memanipulasi kalkulasi biaya antara pihak pelaku dan target serta bagaimana pelaku dapat meningkatkan biaya yang dibebankan kepada target serta dalam waktu yang bersamaan dapat menangkal kemampuan lawan untuk menurunkan biaya atau melakukan serangan balik (Byman et al. 1999).
Ketiga, diplomasi koersif juga membutuhkan tenggat waktu guna memberikan kesempatan negara sasaran. Permintaan mungkin sah dan ancamannya dapat dipercaya, tetapi jika tekanan waktu terlalu ketat atau, sebaliknya, tidak cukup ketat, maka kemungkinannya adalah bahwa negara yang terancam tidak akan menyerah.
Pemikir lain, Tom Sauer menambahkan variabel tambahan dalam diplomasi koersif
yakni motivasi. Motivasi ini didasari oleh pertanyaan aktor mana yang paling termotivasi untuk memenangkan permainan negosiasi yang bergantung pada ukuran kepentingan nasional yang terlibat. Tom Sauer membagi motivasi ini menjadi dua, yakni; motivasi absolut dan motivasi relatif (Sauer 2007). Motivasi absolut yakni motivasi maupun alasan kuat yang timbul dari negara sasaran tanpa ada campur tangan pihak lain. Jika ada kepentingan vital yang dipertaruhkan, kemungkinan besar negara akan sangat termotivasi untuk memenangkan permainan. Sedangkan motivasi relatif merupakan sebuah motivasi yang timbul akibat adanya campur tangan pihak lain (negara pelaku) yang mungkin akan mempengaruhi proses pembuatan kebijakan dari negara sasaran akibat dari adanya ancaman tersebut. Bahkan jika ada kepentingan substansial yang terlibat untuk kedua negara, kemungkinan salah satu dari mereka akan lebih termotivasi daripada yang lain secara relatif.
Dalam operasionalisasinya, variabel Teori Diplomasi Koersif yakni permintaan, ancaman, tenggat waktu, dan motivasi dari negara pelaku mempengaruhi negara sasaran. Dari hasil pengaruh yang berupa kebijakan domestik negara sasaran tersebut diproses menjadi output kebijakan luar negeri di mana negara sasaran dapat memilih tindakan menyetujui ataupun menolak diplomasi koersif yang diberikan. Dengan kata lain, output diplomasi koersif baik itu berhasil ataupun gagal dipengaruhi oleh tindakan negara sasaran yang memilih tunduk atau mengabaikan diplomasi tersebut.

## Permintaan Amerika Serikat terhadap India terkait CAATSA
Menurut teori diplomasi koersif yang sudah dipaparkan di atas, CAATSA yang diterapkan oleh Amerika Serikat sebagai instrumen diplomasi koersifnya menggunakan pendekatan try and see di mana terbukti, saat Amerika Serikat memberikan ancaman sanksi CAATSA kepada India dan reaksi India tetap bersikukuh untuk melakukan pembelian S-400, Amerika lantas melakukan langkah selanjutnya dengan memberikan jaminan bebas terhadap India. Selain itu, dalam artikel berjudul “Washington ke India: Beli F-16 atau Kena Sanksi ” (2018), Amerika Serikat menggunakan coercing power nya untuk mendesak India agar membatalkan pemberlian S-400 dan menggantinya dengan pembelian pesawat tempur F-16V milik Amerika.
Pembahasan dalam makalah ini akan membahas inkonsistensi CAATSA terhadap India terkait S-400 menggunakan teori diplomasi koersif yang akan dibagi menjadi 4 bagian, yakni; (1). Permintaan Amerika Serikat terhadap India terkait CAATSA, (2). CAATSA sebagai instrumen Amerika Serikat dalam Memberikan Ancaman kepada India, (3). Tenggat Waktu yang Diberikan Amerika Serikat terhadap India, dan (4). Motivasi Amerika Serikat dalam Membebaskan India dari Sanksi CAATSA.
Elemen diplomasi koersif yang pertama; permintaan. Permintaan Amerika Serikat sangatlah jelas yakni melarang negara-negara untuk melakukan pembelanjaan militer dengan Rusia, Iran, dan Korea Utara. Amerika Serikat menggunakan instrumen Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) sebagai sarana diplomasi koersifnya dengan memberikan sanksi atau embargo terhadap negara- negara yang melakukan aktivitas kerjasama pertahanan dengan Rusia, Iran, dan Korea Utara. Tujuan CAATSA menurut Kedutaan Besar Amerika Serikat adalah untuk menimbulkan biaya kepada negara-negara tersebut atas perilaku jahat termasuk menghentikan aliran dana ke sektor pertahanannya.
Namun kenyataannya pada 2017, Rusia dan India mencapai kesepakatan mengenai ekspor senjata Rusia ke India yang di dalamnya termasuk rudal S-400. Perjanjian pertahanan tersebut seiring dengan kunjungan Presiden Rusia - Vladimir Putin- ke New Delhi pada 5 Oktober 2018. Mendengar kabar tersebut, juru bicara Departemen Luar
Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act(CAATSA) Inconsistencies: The Case of India S-400 Weapon Procurement
Negeri Amerika Serikat mendesak semua sekutu dan mitranya untuk membatalkan transaksi dengan Rusia.
Terkait permintaan tersebut, Kedutaan Amerika Serikat di New Delhi mengatakan CAATSA bukan untuk merusak kemampuan militer baik sekutu dan mitra Amerika Serikat. Melainkan untuk mengurangi ketergantungan negara-negara seperti India dari peralatan militer Rusia. “Pengabaian (CAATSA presidential) sempit, dimaksudkan untuk menyapih negara-negara dari peralatan Rusia dan memungkinkan untuk hal-hal seperti suku cadang untuk peralatan yang dibeli sebelumnya,” kata Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih dalam sebuah pernyataan, tak lama setelah penandatanganan kontrak pembelian S-400 Rusia (Muhaimin 2018).
Di  sisi  lain,  India  yang  sudah  72  tahun  (sejak  tahun  1947)  terlibat  konflik  dengan Pakistan dalam perebutan wilayah Kashmir diketahui telah lama mendapat pasokan senjata yang secara keseluruhan utamanya berasal dari Rusia. Rusia memasok lebih dari 60 persen total impor alutsista India (Abke 2018) dengan jumlah pembelian mencapai USD 1,893 miliar. Pada tahun 2012, India membeli 42 jet tempur Su-30MK Rusia seharga USD 1,6 miliar yang 25 di antaranya dikirim pada tahun 2016-2017. Kemudian pada tahun 2017, India membeli dua AWAC Rusia A-50ehl dan telah membeli MiG-29SMTs, serta helikopter ringan dan transportasi. Pada 2018, India telah membeli hampir 1.000 tank T-90 yang mana 220 di antaranya telah dikirimkan sejauh ini. Hingga kasus terbaru dimana India membeli lima sistem pertahanan rudal Rusia S-400 seharga USD 5 miliar, selain itu India juga memilih kapal selam kelas Akula Tipe 971 yang mungkin akan dikirimkan pada 2022 (Ziyadi 2018).
Menanggapi pelarangan India untuk mengekspor senjata dari Rusia tersebut, Harsh V Pant dari think tank Observer Research Foundation (ORF) yang berbasis di New Delhi, mengatakan bahwa reaksi Administrasi Trump terhadap kesepakatan S-400 akan diawasi dengan ketat. Dirinya mengatakan: “India tidak bisa benar-benar mampu untuk memihak Rusia dalam kalkulus pertahanannya. Selain itu, India yang kuat secara militer merupakan pusat strategi Amerika Serikat di Indo-Pasifik yang lebih luas”. Senada dengan hal tersebut, Mantan Diplomat, Ashok Sajjanhar mengatakan Amerika Serikat harus menghormati keputusan New Delhi. “Kami memiliki kemitraan istimewa dan istimewa dengan Rusia. Ini sama pentingnya. Tidak ada pertanyaan tentang hubungan keduanya. Kita harus memiliki hubungan yang sangat baik dengan Amerika Serikat dan Rusia”, ujarnya (Kumar 2018). Hingga pada akhirnya India yang dianggap sebagai negara mitra Amerika Serikat secara resmi membeli 5 unit senjata pertahanan anti-pesawat S-400 tersebut dengan nilai kesepakatan USD 5.43 miliar atau senilai dengan  Rp 82,4 triliun.
Hal yang mendorong India tetap melakukan pembelian S-400 dari Rusia meski terdapat ancaman CAATSA adalah karena bukan hukum dari Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB). Menurut Menteri Pertahanan India, Nirmala Sittharaman, hukum yang dibuat untuk memberi sanksi kepada Rusia, Iran, dan Korea Utara (Korut) tidak bisa diterapkan di India. Nirmala mengatakan India dan Rusia sudah mempunyai hubungan kerja sama di bidang pertahanan yang terjadi selama berpuluh tahun (Utomo 2018).
Permintaan lainnya yang sempat diutarakan oleh Amerika Serikat adalah untuk membeli pesawat tempur F-16 agar tidak terkena sanksi CAATSA atas pembelian sistem rudal S-400 dari Rusia. Namun lagi-lagi India menolak dengan mengatakan tidak tertarik untuk membeli pesawat tersebut meski mendapatkan jaminan tersebut (Berlianto 2018).
Alasan India menolak dikarenakan pesawat tempur F-16 tersebut sudah dimiliki oleh rival utama India, yakni Pakistan. Selain itu, pesawat jet F-16 dianggap tidak
cocok dengan Brahmos. BrahMos merupakan rudal jelajah supersonik ramjet jarak menengah yang dapat diluncurkan dari kapal selam, kapal, pesawat, atau darat. Ini adalah rudal jelajah tercepat di dunia. BrahMos merupakan sebuah produk hasil perusahaan NPO Mashinostroyeniya dari Federasi Rusia dan Organisasi Penelitian dan Pengembangan Pertahanan (DRDO) India yang bersama-sama telah membentuk BrahMos Aerospace. Nama BrahMos adalah portmanteau yang terbentuk dari nama dua sungai, Brahmaputra India dan Moskva Rusia (Muhaimin 2019).
Tujuan Amerika memberikan ancaman rupanya tidak mendapat legitimasi dari negara-negara yang diberikan ancaman. Padahal legitimasi ini penting agar lawan dapat mengabulkan permintaan tersebut. Terlihat saat India tak bergeming pasca diberikan ancaman tersebut, dan tetap bersikukuh untuk melakukan pembelian rudal S-400 dari Rusia.

## CAATSA dan Ancaman Amerika kepada India
Elemen kedua yang terdapat di teori diplomasi koersif yakni ancaman. Ancaman dapat didukung oleh tindakan agar dapat membantu meyakinkan lawan bahwa ancaman itu nyata. Lagi-lagi ancaman memerlukan adanya legitimasi agar negara-negara yang diancam tersebut percaya dan dapat tunduk. Ancaman tersebut berupa sanksi CAATSA yang ditujukan terhadap individu dan entitas. Sanksi di bawah CAATSA akan dimulai setelah India melakukan pembayaran untuk peralatan Rusia. India kemungkinan akan melakukan pembayaran sebagian dari kesepakatan senilai USD 4,5 miliar dengan Rusia pada tahun 2018.
Pejabat Departemen Luar Negeri Amerika Serikat sempat melontarkan ancaman dengan mengatakan “There are no blanket waivers that will be issued for any one country (Tidak ada keringanan maupun pengecualian yang akan dikeluarkan untuk satu negara)”. Dengan kata lain, Amerika Serikat menegaskan jika CAATSA akan diberlakukan secara universal kepada semua negara yang melanggar tanpa pengecualian. Namun hal ini kemudian justru berbanding terbalik, meski sudah mengancam akan menjatuhkan sanksi melalui undang-undangnya - Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) - Amerika Serikat, tak berani terang-terangan membuktikan ancamannya kepada India.
Ancaman yang ditujukan Amerika Serikat terkait CAATSA dapat dilihat dari bagaimana CAATSA diterapkan kepada China terhitung sejak September 2018. China yang mendapat sanksi CAATSA atas pembelian pesawat jet Sukhoi Su-35 pada November 2017 dan rudal darat ke udara S-400 pada Januari 2018 tersebut, dihadiahi sanksi keuangan pada Departemen Pengambangan dan Peralatan Cina (EDD). Sanksi juga dijatuhkan ke direktur EDD, Li Shangfu. EDD sendiri adalah lembaga yang dibentuk Presiden China Xi Jinping pada 2016. Lembaga ini dibuat untuk mengawasi dan meningkatkan teknologi militer negara itu (AFP 2018). Sanksi tersebut membuat aset EDD dan Li di yuridiksi Amerika Serikat dibekukan (Nadira 2018).
Meski begitu, ancaman yang diberikan Amerika Serikat tidak membuahkan hasil. Terdapat beberapa alasan yang mendasari ancaman tersebut tidak berhasil dilakukan; pertama, ancaman yang diberikan Amerika Serikat tidak mendapatkan legitimasi dari India, sehingga India tidak patuh terhadap ancaman tersebut. Kedua, ancaman tidak disertai dengan tindakan nyata. Padahal, hal ini merupakan aspek penting untuk membantu meyakinkan lawan bahwa ancaman itu nyata.
Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act(CAATSA) Inconsistencies: The Case of India S-400 Weapon Procurement

## Tenggat Waktu yang Diberikan Amerika Serikat terhadap India
Seperti halnya tenggat waktu dalam model try and see yang tidak jelas, dalam kasus ini Amerika Serikat pun tidak memberi kesempatan waktu yang jelas kepada India sebelum dirinya diancam akan dijatuhi hukuman CAATSA. Hal ini disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat, George Bush pada 10 Oktober 2018 ketika ditanyai wartawan mengenai kapan India akan terkena sanksi CAATSA yang mengatakan, ”You’ll know soon (Kamu akan lihat. Lebih cepat dari yang kamu kira)” (PTI 2018) .
Tekanan waktu yang terlalu longgar seperti yang diajukan oleh Amerika Serikat di atas lah yang turut membuat diplomasi koersif tidak berjalan efektif. Sesuai dengan yang disampaikan dalam teori diplomasi koersif, bahwasannya jika tekanan waktu terlalu ketat atau, sebaliknya, tidak cukup ketat, maka kemungkinannya adalah bahwa negara yang terancam tidak akan menyerah.
Pada kenyataannya pun India tidak menyerah dengan ancaman CAATSA oleh Amerika Serikat. Hal keberatan yang diajukan oleh India adalah dikarenakan kesepakatan India dan Rusia sudah sejak terjalin sejak lama dibandingkan peraturan CAATSA yang dibuat Amerika Serikat. Menteri Pertahanan Nirmala Sitharaman mengatakan,”The S-400 deal has been on for a very long time and we have reached the final stage of negotiations. That explains it (Kesepakatan S-400 telah berlangsung untuk waktu yang sangat lama dan kami telah mencapai tahap akhir negosiasi)”.

## Motivasi Amerika Serikat dalam Membebaskan India dari Sanksi CAATSA
Motivasi yang digunakan Amerika Serikat dalam memberikan ancaman CAATSA menggunakan jenis motivasi absolut dimana didasarkan dari alasan kuat yang timbul dari negara sasaran tanpa ada campur tangan pihak lain. Jika ada kepentingan vital yang dipertaruhkan, kemungkinan besar negara akan sangat termotivasi untuk memenangkan permainan.
Pada Oktober 2018, Amerika Serikat secara resmi membebaskan India dari sanksi CAATSA. Dengan adanya pembebasan ini, memungkinkan India untuk membeli peralatan militer Rusia tanpa ancaman sanksi. Menteri Pertahanan James Mattis, awal tahun ini telah meminta Kongres untuk memberikan keringanan keamanan nasional untuk sanksi terhadap negara-negara yang secara historis memiliki hubungan dengan Rusia tetapi sekarang condong ke Amerika Serikat untuk membeli peralatan pertahanan, yaitu India, Indonesia dan Vietnam.
Alasan yang mendasari Amerika Serikat memberikan pembebasan sanksi CAATSA terhadap India adalah dikarenakan India memiliki peran yang besar di dalam Indo- Pasifik,  atau  dengan  sebutan  Komando  Indo-Pasifik.  Dikatakan  CAATSA  memiliki potensi untuk meningkatkan rasa tidak aman India terhadap Amerika Serikat sebagai mitra yang dapat diandalkan, dan merusak kerja sama pertahanan dan keamanan New Delhi dengan Washington pada saat Amerika Serikat memproyeksikan India sebagai mitra utama dalam strategi Indo-Pasifik, dengan Strategi Keamanan Nasional Amerika Serikat tahun 2017 (Behera 2018).
Diketahui, hubungan Amerika Serikat-India semakin dekat mulai pada saat pemerintahan Bill Clinton. Selama pemerintahan George W Bush, Amerika Serikat dan India menandatangani sebuah perjanjian nuklir sipil yang meningkatkan motivasi untuk pengembangan hubungan Amerika Serikat-India. Setelah Modi menjadi Perdana Menteri India serta Obama menjadi presiden Amerika Serikat, hubungan
Amerika Serikat dengan India sangat erat. Pada tahun 2006, pemerintahan Obama secara resmi meningkatkan hubungan India dengan sebutan “Mitra pertahanan utama non-NATO, (non-NATO primary defense partner),” yang menekankan bahwa India adalah mitra utama AS di kawasan Asia Pasifik.
Kemunculan India sebagai salah satu kekuatan ekonomi global membuat posisinya semakin diperhitungkan oleh negara-negara besar seperti Amerika Serikat. Amerika Serikat menandatangani kesepakatan kerjasama dengan India dalam kerangka “US-India Strategic Partnership Forum (USISPF)” pada tahun 2014 (Yanyan dan Montratama 2017). Hal ini merupakan sebuah komitmen untuk menciptakan kemitraan strategis paling kuat antara Amerika Serikat dengan India melalui promosi perdagangan bilateral untuk bersama-sama mencapai tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, inovasi, inklusi, dan kewirausahaan.
Dalam kemitraan USISPF juga terdapat pilar advokasi kebijakan yang salah satu aspeknya mengenai dirgantara dan pertahanan. Dirgantara dan pertahanan merupakan fokus utama untuk USISPF. India terlibat dalam modernisasi militer dengan akuisisi yang berkelanjutan dan program pembangunan yang berat. USISPF berada dalam posisi yang baik untuk memanfaatkan Prakarsa Teknologi dan Perdagangan Pertahanan Amerika Serikat-India untuk memastikan keberhasilan industri Amerika Serikat dan India, baik dalam menyediakan kemampuan militer yang canggih, dan secara bersamaan memenuhi mandat ‘Make in India’. USISPF memimpin diskusi terbuka dan produktif dengan semua pemangku kepentingan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang harus dilakukan untuk memajukan hubungan bilateral tersebut, sementara secara bersamaan menentukan peta jalan yang dapat ditindaklanjuti untuk kesuksesan bersama.
Seiring peningkatan hubungan bilateral, pada tahun 2016 Amerika Serikat dan India meratifikasi  Memorandum  Perjanjian  Pertukaran  Logistik (Logistics Exchange Memorandum of Agreement–LEMOA ), Communications, Compatibility, Security Agreement (COMCASA ) (Basu 2018), Pertukaran Dasar dan Perjanjian Kerjasama untuk Kerjasama Geo-spasial Basic Exchange and Cooperation Agreement (BECA) , serta Perjanjian Keamanan Informasi Militer Umum ( General Security of Military Information Agreement–GSOMIA) . Dalam artikel berjudul “Seven Reason why COMCASA is so important for India” (2018), LEMOA, COMCASA, dan BECA merupakan tiga pakta pertahanan dasar yang perlu ditandatangani oleh suatu negara untuk mendapatkan senjata dan sistem komunikasi canggih dari Amerika. Selain itu, COMCASA bertujuan untuk memungkinkan pembagian data yang terkait dengan komando, kontrol, komunikasi, intelijen komputer, pengawasan, dan pengintaian untuk memberikan gambaran operasional atau taktis bersama. Sedangkan BECA untuk  mengakses  berbagai  data  topografi,  bahari,  dan  penerbangan,  terlibat  dalam pertukaran tenaga ahli utama, dan menerima pelatihan di Sekolah Tinggi Intelijen Geospasial Nasional Amerika Serikat.
Sejak tahun 1992 latihan militer bersama bilateral “Malabar” diadakan setiap tahun yang awalnya hanya terdiri dari Amerika Serikat dan India, hingga pada tahun 2015 menjadi trilateral setelah Jepang secara formal ikut serta dalam latihan militer ini (Berlianto 2018). Latihan bersama trilateral Amerika Serikat, India, Jepang dimulai sejak 2007 selama 10 hari, di Teluk Benggala. Pada tahun tersebut bertepatan setelah China melancarkan protes. China saat itu mengatakan bahwa Amerika Serikat mencoba membentuk aliansi pertahanan serupa NATO di Asia (Armandhanu 2015). Pada saat Malabar, baik India, Jepang, dan Amerika Serikat serta angkatan lautnya mengerahkan kapal perang terbesar masing-masing. Hasil dari latihan bersama tersebut mendapatkan manfaat bagi kedua belah pihak. Kontingen India mendapat pengalaman langsung dalam operasi dengan ‘Stryker’ Infantry Combat Vehicle
Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act(CAATSA) Inconsistencies: The Case of India S-400 Weapon Procurement
sedangkan Angkatan Darat Amerika Serikat mendapatkan wawasan tentang pelatihan unit infanteri di daerah pegunungan.
Bagi India sendiri, senjata S-400 merupakan sebuah kebutuhan yang tidak bisa ditawar mengingat senjata ini lebih dahulu dimiliki oleh India dan China yang merupakan tetangga  dekat  India.  Diketahui,  India-China-Pakistan  terlibat  konflik  sejak  tahun 1962 dan secara rutin terlibat pertempuran di perbatasan mereka. Jadi bagi India, sangat penting untuk meningkatkan kemampuan pertahanannya dengan cara membeli S-400. Pakar pertahanan dan masalah strategis Mayor Jenderal PK Sehgal mengatakan selama ini India hampir tidak berdaya menghadapi serangan udara dari Pakistan. Alasan India membutuhkan S-400 yakni karena S-400 bisa menembakkan berbagai jenis rudal. S-400 didukung empat rudal dengan rentang berbeda. 40N6E memiliki jangkauan 400 km,  48N6 (250 km), 9M96e2 (120 km) dan 9m96e 40 km. Jika sistem ini ditempatkan di sepanjang perbatasan Pakistan maka akan memberikan India jangkauan radar 600km dengan opsi menembak jatuh pesawat dari 400km dari wilayahnya. Sistem ini memiliki radar multi-fungsi, deteksi otonom dan sistem penargetan, sistem rudal anti-pesawat, peluncur serta pusat komando dan kontrol. Sehingga India memiliki pertahanan udara berlapis untuk melawan ancaman dari China dan Pakistan.
Kebijakan yang kontras mengenai pembebasan India dari sanksi CAATSA ini bukan tanpa perdebatan di Amerika Serikat sendiri. Mengenai negara-negara yang diputuskan terbebas dari CAATSA merupakan wewenang kongres. Menguatkan hal tersebut, Senator Jim Inhofe Senator Republik dari Oklahoma, yang membantu menyusun rancangan undang-undang pertahanan tahunan sebagai bagian dari Komite Layanan Angkatan Bersenjata mengatakan “Mereka saat ini membeli peralatan Rusia yang harus dipertahankan sampai mereka melakukan transisi, dan ketiganya termasuk dalam kategori itu. Itu kami (yang memutuskan negara mana yang dapat memperoleh keringanan)”. Tetapi, beberapa senator papan atas berdebat menentang kebijakan tersebut. Senator Bob Menendez (D-N.J.), Demokrat teratas di komite hubungan luar negeri, mengatakan bahwa memperluas proses pembebasan sanksi tersebut berarti melemahkan esensi dari sanksi-sanksi itu terhadap Rusia. Senada dengan hal tersebut, dalam artikel berjudul “China Minta Sanksi Amerika Serikat Dicabut” (2018), Senat Mayoritas Pecut John Cornyn (R-TX) dan Rep. Adam Smith (D-WA), Demokrat teratas di Komite Layanan Bersenjata DPR, berpendapat bahwa sanksi India akan mendorong negara itu semakin dekat dengan Rusia.
Seperti yang sudah dijelaskan di atas, India memiliki motivasi absolut yang didapat dari kepentingan negaranya tersebut terkait konflik yang mengancam, yakni Pakistan- Cina. Dikarenakan adanya kepentingan vital tersebut, India termotivasi untuk memenangkan ‘permainan’ terhadap Amerika Serikat dengan cara mengacuhkan ancaman sanksi CAATSA yang diterapkan oleh Amerika Serikat. Kemudian meski India acuh dengan ancaman sanksi tersebut, Amerika Serikat justru memberikan pembebasan sanksi terhadap India dikarenakan Amerika Serikat memiliki motivasi yang lain terhadap India, yakni karena hubungan kemitraan yang erat dalam peran di Indo-Pasifik. Istilah mengenai Indo-Pasifik dicanangkan pasca Presiden AS Donald Trump melakukan kunjungannya ke beberapa negara di Asia.
Dalam pidatonya di tahun 2017 tersebut, Trump mengganti sebutan wilayah Asia- Pasifik  menjadi  Indo-Pasifik.  Disebutnya,  Indo-Pasifik  menjadikan  alasan  Amerika Serikat untuk dapat memberikan pengaruh di wilayah Asia setelah keluarnya Amerika Serikat dari kerja sama Trans-Pacific Partnership (TPP). Amerika Serikat mulai fokus pada  kawasan  Indo-Pasifik  karena  ingin  menekan  pengaruh  atau  dominasi  China di kawasan. Hal ini diperkuat dengan muncullnya istilah The Quads (Quadrilateral Security Dialogue) Kubu  Amerika  Serikat  di  Indo-Pasifik  yakni  India,  Jepang,  dan
Australia. Negara-negara tersebut memiliki kepentingan kurang lebih sama, yaitu sama-sama ingin menekan dominasi Cina di kawasan (Helmy 2018). Kuatnya intensi dari variabel motivasi ini rupanya mampu mengalahkan intensi dari variabel lainnya sehingga membuat India tidak terkena sanksi CAATSA.

## Simpulan
Tulisan ini telah membangun suatu argumen bahwa implementasi kebijakan CAATSA sebagai instrumen diplomasi koersif tidak bisa diaplikasikan secara kolektif terhadap semua negara yang telah melanggar ketentuan yang ada di dalam CAATSA, termasuk dalam hal ini adalah negara India. Hal yang mendasari sanksi CAATSA tidak berlaku bagi India meski telah melakukan pembelian S-400 dikarenakan diplomasi koersif yang dilakukan Amerika Serikat terhadap India telah gagal. Kegagalan diplomasi koersif ini didasari oleh 4 variabel, yakni: permintaan, ancaman, tenggat waktu, dan motivasi.
Permintaan Amerika Serikat terhadap India terkait CAATSA rupanya tidak mendapat legitimasi dari negara-negara yang diberikan ancaman. Padahal legitimasi ini penting agar lawan dapat mengabulkan permintaan tersebut. Terlihat saat India tak bergeming pasca diberikan ancaman tersebut, dan tetap bersikukuh untuk melakukan pembelian rudal S-400 dari Rusia. Sama halnya dengan permintaan, CAATSA sebagai instrumen Amerika Serikat dalam memberikan ancaman kepada India juga memerlukan adanya legitimasi dari negara sasaran (penerima sanksi). Dalam hal ini, ancaman dapat didukung oleh tindakan agar dapat membantu meyakinkan lawan bahwa ancaman itu nyata dan dapat dengan segera tunduk. Namun, meski sudah mengancam akan menjatuhkan sanksi melalui CAATSA, Amerika Serikat, tak berani terang-terangan membuktikan ancamannya kepada India.
Hal lain yang mempengaruhi dalam kebijakan India yang memutuskan tetap membeli S-400 yakni mengenai tenggat waktu yang diberikan Amerika Serikat terhadap India. Tekanan waktu yang terlalu ketat seperti yang diajukan oleh Amerika Serikat membuat diplomasi koersif tidak berjalan efektif. India bersikeras tetap melanjutkan pembelian senjata S-400 dikarenakan kesepakatan India dan Rusia sudah sejak terjalin sejak lama dibandingkan peraturan CAATSA itu sendiri. Selain itu, faktor utama dalam inkonsistensi kebijakan CAATSA adalah mengenai motivasi Amerika Serikat dalam membebaskan India dari sanksi CAATSA. Pendorong motivasi tersebut yakni adanya kemitraan yang erat dan kepentingan Amerika Serikat terhadap India di kawasan Indo-Pasifik.  Atas  dasar  dua  hal  tersebutlah,  Amerika  Serikat  memberikan  India pembebasan bersyarat terhadap sanksi CAATSA.
Selama ini, CAATSA yang diterapkan merupakan penilaian sepihak dari Amerika Serikat kepada negara-negara yang ia anggap ‘membahayakan’. CAATSA juga digunakan Amerika Serikat dalam melakukan persaingan dagang senjata terhadap China. Ini lah yang membuat permintaan Amerika Serikat dalam CAATSA menjadi tidak mempunyai legitimasi dan memberikan kepatuhan baik bagi negara sekutu maupun negara lawan seperti yang diharapkan dari adanya diplomasi koersif ini.
Penulis berpendapat dari sanksi-sanksi yang digunakan Amerika Serikat sebelumnya, sanksi CAATSA lebih bersifat fleksibel dan mempunyai daya tawar. Hal ini membuat kredibilitas Amerika Serikat dipertanyakan ketika memberlakukan sanksi kepada
Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act(CAATSA) Inconsistencies: The Case of India S-400 Weapon Procurement
negara lain hanya untuk memenuhi hasrat kepentingan negaranya. Jika Amerika Serikat mengizinkan India pengabaian terhadap sanksi CAATSA, maka negara-negara lain akan mendesak untuk konsesi serupa. Menurut penulis, CAATSA tidak seharusnya ada dan lebih baik menggunakan instrumen sanksi personal terhadap negara atas kasus tertentu seperti yang sudah ada sebelumnya.

## Referensi

## Buku dan Bab dalam Buku
Bryman, Alan. 2004. Social Research Method . Oxford University Press.
Connolly, Richard. 2018. “Western Sanctions and the Russian Response”. In Russia’s Response to Sanctions: How Western Economic Statecraft is Reshaping Political Economy in Russia (pp. 56-77). Cambridge: Cambridge University Press
Daniel L. Byman et. Al., .1999. Air Power as a Coercive Instrument . Washington DC: Rand: 29-30.
Georgano, A.L., Hall, D.K. and Simons, W.E. 1971. The Limits of Coercive Diplomacy: Laos, Cuba, Vietnam . Little, Brown.
Lauren, Paul, et al., 2007. Force and Statecraft: Diplomatic Problems of Our Time 4th Edition. Oxford University Press.
Yani,Yanyan dan Ian Montratama. 2017. Quo Vadis Politik Luar Negeri Indonesia?. Jakarta: Elex Media Komputindo.

## Jurnal dan Jurnal Daring
Bechky,Perry .2018. “Sanctions and the Blurred Boundaries of International Economic Law”. Missouri Law Review, Vol 23 (5), pp.1-38.
Bowles, Chester. 1971. “America and Russia in India”. Foreign Affairs, 49(4), 636-651. Burns, Nicholas. 2007. “America’s Strategic Opportunity with India: The New U.S.- India Partnership”. Foreign Affairs, 86(6), 131-146.
Costinot, A., & Rodríguez-Clare, A., 2018. “The US Gains From Trade: Valuation Using the Demand for Foreign Factor Services”. The Journal of Economic Perspectives, Vol. 32, No. 2, pp. 3-24.
Feigenbaum, Evan.2010. “India’s Rise, America’s Interest: The Fate of the U.S.-Indian Partnership. Foreign Affairs, Vol. 89, No. 2, pp. 76-91.
Hathaway, Oona., & Shapiro, Scott., 2011. “Outcasting: Enforcement in Domestic and International Law”. The Yale Law Journal, Vol. 121, No. 2, pp. 252-349
Levy, Jack S .2008. “Deterrence and Coercive Diplomacy: The Contribution of
Alexander George”. Political Psychology 29, no.4: 541-542.
JHA, D. 1976. “U. S. Policy Towards India”. The Indian Journal of Political Science, 37(1), 41-70.
Kapur, S., & Ganguly, S. 2007. “The Transformation of U.S.-India Relations: An Explanation for the Rapprochement and Prospects for the Future”. Asian Survey, 47(4), 642-656.
Thomas,  Raju.  1981.  “Security  Relationships  in  Southern  Asia:  Differences  in  the Indian and American Perspectives”. Asian Survey, Vol. 21, No. 7 (Jul., 1981), pp. 689-709.
Sauer, Tom .2007. “Coercive diplomacy by the EU: the Iranian nuclear weapons crisis”,
Third World Quarterly, 28:3, 613-633.
Tower, J. 1981. “Congress versus the President The Formulation and Implementation of American Foreign Policy”. Foreign Affairs, 60(2), 229-246.
Tyll, L., Pernica, K., & Arltová, M. 2018. “The impact of economic sanctions on Russian economy and the RUB/USD exchange rate”. Journal of International Studies, 11(1), pp. 21-33

## Artikel Daring
Abke,  Tom  .2018.  “India  Mendiversifikasi  Impor  Alutsista  dan  Menjadi  Kurang Bergantung pada Rusia.” Indo-Pacific Defense Forum. [Online] dalam http:// apdf-magazine.com/id/india-mendiversifikasi-impor-alutsista-dan-menjadi- kurang-bergantung-pada-rusia/ [diakses pada 12 April 2019].
AFP. 2018. “Beli Alutsista ke Rusia, AS Beri Sanksi pada Militer China” CNN Indonesia [Online] dalam https://www.cnnindonesia.com/ internasional/20180921070515-113-331930/beli-alutista-ke-rusia-as-beri- sanksi-pada-militer-china [diakses pada 12 April 2019].
Anonymous .2018. “Seven Reason why COMCASA is so important for India”, India Times [Online] dalam https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/ seven-reasons-why-comcasa-is-so-important-for-india/articleshow/65707682. cms [diakses pada 22 Maret 2019].
Anonymous. 2018. “China Minta Sanksi Amerika Serikat Dicabut”. Sindonews [Online] dalam https://international.sindonews.com/read/1340334/40/china-minta- sanksi-amerika-serikat-dicabut-1537581994 [diakses pada 18 Maret 2019].
Anonymous. 2018. “Washington ke India: Beli F-16 atau Kena Sanksi”. Jakarta Greater [Online] dalam https://jakartagreater.com/washington-ke-india-beli- f-16v-atau-kena-sanksi/ [diakses pada 8 April 2019].
Armandhanu, Denny. 2015. “India, AS, Jepang Gelar Latihan Angkatan Laut
Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act(CAATSA) Inconsistencies: The Case of India S-400 Weapon Procurement
Gabungan” CNN Indonesia [Online] dalam https://www.cnnindonesia.com/ internasional/20151013080139-134-84592/india-as-jepang-gelar-latihan- angkatan-laut-gabungan [diakses pada 22 Maret 2019].
Basu,Nayanima .2018. “India Close to Signing COMCASA with US” [Online] dalam https://www.thehindubusinessline.com/economy/india-close-to-signing- comcasa-with-us/article23366048.ece [diakses pada 22 Maret 2019].
Behera, Laxman. 2018. “Implications of CAATSA for India’s Defence Relations with Russia and America.” IDSA [Online] dalam https://idsa.in/issuebrief/caatsa- for-india-defence-relations-with-russia-america-lbehera-balachandran-260418 [diakses pada 12 April 2019].
Berlianto. 2018. “Hendak Latihan Perang dengan AS, Kapal Perang India Dikuntit AL China” Sindonews [Online] dalam https://international.sindonews.com/ read/1313996/40/hendak-latihan-perang-dengan-as-kapal-perang-india- dikuntit-al-china-1528864644 [diakses pada 22 Maret 2019].
Berlianto. 2018. “Hapus Sanksi Beli S-400 Rusia, AS Paksa India Boyong F-16”. Sindonews. [Online] dalam https://international.sindonews.com/read/1347954/40/hapus- sanksi-beli-s-400-rusia-as-paksa-india-boyong-f-16-1540106125 [diakses pada 9 April 2019].
Hantoro,Juli. 2018. “Menhan AS Jamin Indonesia Bebas Sanksi Atas Pembelian Sukhoi”. Tempo.co [Online] dalam https://nasional.tempo.co/read/1121658/ menhan-as-jamin-indonesia-bebas-sanksi-atas-pembelian-sukhoi/ full&view=ok {diakses pada 18 Maret 2019}.
Helmy, Berlian. 2018. “Membangun Kawasan melalui Konsep Indo-Pasifik Indonesia”. Antaranews [Online] dalam https://www.antaranews.com/berita/779616/ membangun-kawasan-melalui-konsep-indo-pasifik-indonesia [diakses pada 22 Mei 2019].
Kumar,Sanjay. 2018. “India Oks Russia Defense Deal in spite of US Threats”. Arab News [Online] dalam http://www.arabnews.com/tags/caatsa [diakses pada 8 April 2019].
Muhaimin. 2018. “Trump Soal Sanksi Pembelian S-400 Rusia: India Segera Tahu”. Sindonews [Online] dalam https://international.sindonews.com/ read/1345264/42/trump-soal-sanksi-pembelian-s-400-rusia-india-segera- tahu-1539219937 [diakses pada 12 April 2019].
Muhaimin. 2019. “Tolak Penilaian AS, India Bersikeras Tembak Jatuh F-16 Pakistan”. Sindonews [Online] dalam https://international.sindonews.com/ read/1393257/40/tolak-penilaian-as-india-bersikeras-tembak-jatuh-f-16- pakistan-1554500617 [diakses pada 14 April 2019].
Nadira,Fergi. 2018. “AS Sanksi Cina Karena Beli Sukhoi dan Senjata Rusia”. Republika [Online] dalam https://www.republika.co.id/berita/internasional/ amerika/18/09/21/pfdx88377-as-sanksi-cina-karena-beli-sukhoi-dan-senjata-
rusia [diakses pada 12 April 2019].
PTI. 2018. “India will soon find out about my decision on CAATSA Sanctions: Donald Trump”. IndiaTimes [Online] dalam https://economictimes.indiatimes.com/ news/international/world-news/india-will-soon-find-out-about-my-decision- on-caatsa-sanctions-trump/articleshow/66155724.cms [diakses pada 12 April 2019].
Rahmawati, Wahyu. 2018. “Giliran Cina kena Sanksi Amerika Serikat”. Kontan [Online] dalam https://internasional.kontan.co.id/news/giliran-china-kena- sanksi-amerika-serikat [diakses pada 18 Maret 2019].
Riza, Budi. 2018. “Amerika vs Rusia: Ryabkov Siapkan Sanksi Balasan”. Tempo [Online] dalam https://dunia.tempo.co/read/1070233/amerika-vs-rusia- ryabkov-siapkan-sanksi-balasan/full&view=ok [diakses pada 18 Maret 2019].
Riza,Budi. 2018. “India Beli Rudal S-400 Canggih Rusia, Amerika Beri Sanksi?”. Tempo [Online] dalam https://dunia.tempo.co/read/1133481/india-beli-rudal- s-400-canggih-rusia-amerika-beri-sanksi/full&view=ok [diakses pada 18 Maret 2019].
Shukla, Ajai. 2018. “Defence Secretary James Mattis’ Exit Leaves India Exposed in Washington”. Business Standard [Online] dalam https://www.business- standard.com/article/international/defence-secretary-james-mattis-exit- leaves-india-exposed-in-washington-118122200034_1.html [diakses pada 18 Maret 2019].
Sucipto, Ady. 2018. “Dianggap Sekutu Strategis Indonesia Lolos dari Embargo AS, Lalu Bagaimana Nasib Sukhoi 35 TNI AU?”. Tribunnews [Online] dalam http:// bali.tribunnews.com/2018/08/07/dianggap-sekutu-strategis-indonesia-lolos- dari-embargo-as-lalu-bagaimana-nasib-sukhoi-35-tni-au [diakses pada 18 Maret 2019].
Utomo, Ardi Priyatno. 2018. “AS Jatuhkan Sanksi kepada China karena China Beli Senjata Rusia. Kompas [Online] dalam https://internasional.kompas.com/ read/2018/09/21/11564621/as-jatuhkan-sanksi-kepada-china-karena-china- beli-senjata-rusia [diakses pada 18 Maret 2019].
Utomo, Ardi Priyatno. 2018. “Tak Gubris AS, India Tetap Membeli Sistem Rudal S-400 dari Rusia”. Kompas [Online] dalam https://internasional.kompas.com/ read/2018/07/14/13083351/tak-gubris-as-india-tetap-membeli-sistem-rudal- s-400-dari-rusia [diakses pada 9 April 2019].
Yudha Saptura, Eka. 2018. “Terancam Sanksi Senjata AS, 4 Negara Ini Berniat Beli S-400 Rusia”. Tempo [Online] dalam https://dunia.tempo.co/read/1120419/ terancam-sanksi-senjata-as-4-negara-ini-berniat-beli-s-400-rusia [diakses pada 18 Maret 2019].
Ziyadi, A. 2018. “India Masih Jawara, Indonesia Nomer 10 Importir Senjata Dunia”. Milimeter [Online] dalam http://militermeter.com/india-masih-jawara-
indonesia-nomer-10-importir-senjata-dunia/ [diakses pada 12 April 2019].