Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 02. September 2014

## ANALISIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA
DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (TENAGA KONTRAK) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG No. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi PT. PERKEBUNAN MILANO KEBUN MARBAU)
Oleh :

## Indra Kumalasari Munthe, SH, MH
Dosen Tetap STIH Labuhanbatu

## ABSTRAK
Perlindungan  hukum  yaitu  memperlakukan  semua  orang  sama  tanpa  perbedaan  yang didasarkan  atas  ras,  agama,  kedudukan  sosial  dan  kekayaan.  Hal  ini  merupakan  keadilan  yang dijanjikan dalam Pancasila sila ke 5 (lima) “keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia”. Hukum memiliki  peran  utama  dalam  memberikan  perlindungan  kepada  masyarakat,  hal  ini  tidak  terlepas dari  fungsi  hukum  dalam  mengatur  kehidupan  masyarakat.  Perlindungan  hukum  terhadap  tenaga kerja  dalam  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  diatur  agar  pekerja  bisa  tenang  dalam  melakukan pekerjaannya dan menjamin hak-hak dasar dalam kesamaan kesempatan tanpa adanya diskriminasi apapun untuk mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja sebelum, selama dan sesudah masa hubungan kerja  terhadap pekerja kontrak.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  Perlindungan  Hukum  Terhadap Tenaga  Kerja  Dalam  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  (tenaga  kontrak)  Ditinjau  Dari  Undang- undang  No.13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan,  di  PT.Perkebunan  Milano  Kebun  Marbau. Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  dengan  mengunakan  pendekatan  normatif  (legal research)  untuk  memperoleh  data  sekunder  dan  pendekatan  empiris  (yuridis  sosiologis)  untuk memperoleh  data  primer  melalui  penelitian  lapangan  (field  research).  Hasil  penelitian  ini menunjukan bahwa perlindungan hukum  tenaga kerja harian lepas dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu  di  PT.  Perkebunan  Milano  Kebun  Marbau,  belum  sesuai  dengan  perundang-undangan, karena  perusahaan  tidak  memberikan  hak-hak  normative  pekerja  kontrak  secara  utuh  seperti Perlindungan  Jaminan  pemeliharaan  kesehatan  kepada  keluarga  pekerja  kontrak  dan  terjadinya ketidaksesuaian  tentang  upah  pekerja  dalam  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  dengan  penetapan Upah  Minimum  Sektoral  Kabupaten  Labuhan  Batu  Tahun  2011,  sehingga    perlindungan  upah pekerja  dalam  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  belum  dapat  mensejahterakan  pekerja  dan terjadinya ketidakadilan.
Kata Kunci: Perlindungan, Tenaga Kerja, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

## I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Keberadaan pengusaha sebagai penyedia pemberi kerja yang ada pada saat ini telah dapat mengurangi tingkat pengangguran  yang  terjadi  dengan menyediakan  lapangan  kerja.  Namun keberadaan pengusaha/perusahaan yang meyediakan lapangan kerja pada
saat  ini  masih  belum  cukup  dalam menampung  para  tenaga  kerja,  karena adanya  ketidak  seimbangan  antara pencari kerja dengan lapangan pekerjaan yang tersedia.
Pengusaha/perusahaan dalam hal
mempekerjakan  tenaga  kerja  harus didasarkan pada peraturan perundangan  tentang  ketenagakerjaan,
antara lain aturan tentang ketenagakerjaan bahwa
pengusaha/perusahaan  dapat  memberi pekerjaan  kepada tenaga kerja dengan sistem  perjanjian  kerja  untuk  waktu tertentu.
Berdasarkan  Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan  dalam  Pasal  59  ayat (1)  Perjanjian  Kerja  untuk  Waktu Tertentu  hanya  dapat  dibuat  untuk pekerjaan  tertentu  yang  menurut  jenis dan  sifat  atau  kegiatan  pekerjaannya akan  selesai  dalam  waktu  tertentu, yaitu:
a) Pekerjaan  yang  sekali  selesai  atau yang sementara sifatnya;
b) Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiaannya  dalam  waktu yang tidak terlalu  lama  dan paling lama 3 (tiga) tahun;
c) Pekerjaan yang bersifat musiman;
d) Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan  yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu  yang  diatur  dalam  Pasal  59
Undang-undang  No.  13  Tahun  2003 Tentang  Ketenagakerjaan,  lebih  lanjut diatur dalam keputusan Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.100/MEN/VI/2004 Tentang
Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja  Waktu  Tertentu,  dalam  Pasal  1 butir  ke  1  yaitu:  “Perjanjian  Kerja Waktu  Tertentu  atau  di  sebut  dengan PKWT  adalah  perjanjian  kerja  antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk  mengadakan  hubungan  kerja dalam  waktu  tertentu  atau  untuk pekerjaan tertentu”. Selanjutnya dalam kehidupan  sehari-hari  sering  dijumpai adanya  hubungan  kerja  antara  pekerja dan  perusahaan  yang  menggunakan sistem  kerja  harian  lepas,  ketentuan Perjanjian Kerja Harian Lepas
terdapat dalam Pasal 10 yaitu: a. Untuk
pekerjaan-pekerjaan tertentu  yang  berubah-ubah  dalam hal  waktu  dan  volume  pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran, dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian atau lepas.
b. Perjanjian  kerja  harian lepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)  dilakukan  dengan  ketentuan pekerja/buruh  bekerja  kurang  dari 21  (dua  puluh  satu)  hari  dalam  1 (satu) bulan.
c. Pekerja/buruh  bekerja  21  (dua puluh  satu)  hari  atau  lebih  selama 3  (tiga)  bulan  berturut-turut  atau lebih  maka  perjanjian  kerja  harian lepas berubah menjadi PKWTT.
Perjanjian  Kerja  untuk  Waktu Tertentu  dibuat  secara  tertulis  serta
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 02. September 2014
harus  menggunakan  bahasa  Indonesia dan  huruf  latin  dan  harus  memenuhi syarat-syarat antara lain 1 :
a) Harus  mempunyai  jangka  waktu tertentu; atau
b) Adanya  suatu  pekerjaan  yang selesai dalam jangka waktu tertentu ;
c) Tidak  mempunyai  syarat  masa percobaan.
Perjanjian  Kerja  untuk  Waktu Tertentu  yang  dibuat  tidak  tertulis bertentangan dengan ketentuan
sebagaimana  dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan  sebagai  Perjanjian  Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu. Perjanjian Kerja untuk Waktu
Tertentu  Tidak  dapat  mensyaratkan adanya masa percobaan  kerja 2 . Dalam hal  disyaratkan  masa  percobaan  kerja dalam  perjanjian  kerja  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1),  masa percobaan  kerja  yang  disyaratkan batal  demi  hukum.  Tenaga  kerja sebagai  mitra  kerja  dari  pengusaha sebagai pemberi kerja haruslah menjamin  dari  hak-hak  para  pekerja dalam mewujudkan kesejahteraan bagi tenaga  kerja  seperti  halnya,  hak  upah
1 Zaeni Asyhadie, 2007, Hukum
Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja,   PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal. 56
2 Asri  Wijayanti,  Cetakan  ke  dua  September 2010, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 50
minimum,  hak  Upah  Kerja  Lembur, THR  (tunjangan  hari  raya),  Jaminan Sosial  Tenaga  Kerja  (JAMSOSTEK). Akan  tetapi  tenaga  kontrak  dengan Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu terdapat  perbedaan  yang  mendasar dalam hal kesejahteraan pekerja mengenai hak-hak Normatif  bagi para pekerja  yaitu  belum  terpenuhinya upah    minimum,  hak  upah  kerja lembur,  THR  (tunjangan  hari  raya), hak  jaminan  sosial  kalaupun  ada hanya  sebatas  minimal,  dan  tidak terdapatnya hak pesangon.
Berdasarkan dari uraian di atas penulis  tertarik  mengangkat  judul yang  berkaitan  dengan  Perjanjian Kerja  Waktu  Tertentu  (PKWT)  dan memilih  judul  yaitu  :  “  Analisis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Dalam
Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu (Tenaga  kontrak)  Di  Tinjau  dari Undang-undang  No.  13  Tahun  2003 Tentang  Ketenagakerjaan  (Studi  di
PT. Perkebunan Milano Kebun Marbau).
1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  yang  telah dipaparkan  diatas  maka  dapat  diambil suatu permasalahan yaitu:
1. Bagaimana Implementasi Pengaturan  hukum  PKWT  dalam Kesepakatan Kerja antara
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 02. September 2014
Pengusaha  dengan  Pekerja  Harian Lepas  di  PT.  Perkebunan  Milano Kebun Marbau?
2. Bagaimana  Perlindungan  Hukum terhadap  Tenaga  Kerja  Harian Lepas  yang  terikat  dalam    PKWT di  PT.  Perkebunan  Milano  Kebun Marbau?
1.3 Tujuan Penelitian
Konsisten  dengan  perumusan masalah  maka  tujuan  yang  hendak dicapai  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengkaji bagaimana implementasi Pengaturan hukum terhadap  tenaga  Kerja  Harian Lepas yang terikat dalam PKWT di PT. Perkebunan Milano Kebun Marbau.
2. Untuk mengkaji bagaimana
Perlindungan  hukum  terhadap tenaga  kerja  Harian  Lepas  yang
terikat  dalam  PKWT  di  PT. Perkebunan Milano Kebun Marbau.

## II. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 2.1 Implementasi  pengaturan  hukum
PKWT  dalam  kesepakatan  kerja antara  pengusaha  dengan  pekerja harian  lepas  di  PT.  Perkebunan Milano Kebun Marbau.
a. Pengaturan PKWT dalam Kesepakatan Kerja Antara
Pengusaha dengan Pekerja
Harian  Lepas  di  PT  Milano
Kebun Marbau. Berdasarkan hasil penelitian mengenai penyesuaian tentang implementasi pengaturan hukum  dalam  hubungan  kerja tentang  Kesepakatan  Kerja  yang dibuat
oleh pengusaha/perusahaan dengan
Pekerja  Harian  Lepas  dalam peraturan  perundang-undangan yang berlaku, yang menimbulkan
keterikatan pengusaha  /perusahaan  dengan pekerja/buruh.  Hubungan  kerja tersebut  timbul  karena  adanya perjanjian  kerja  diantara  kedua belah  pihak  yang  mengikat dalam hubungan hukum. Berdasarkan penelusuran peneliti terhadap  jumlah  tenaga  kerja yang  ada  di  PT.  Perkebunan Milano  kebun  Marbau,  Humas PT.  Perkebunan  Milano  kebun marbau  atas  nama  Chairul  Abdi menerangkan bahwa jumlah tenaga  kerja  pada  tahun  2011  di PT.  Perkebunan  Milano  Kebun Marbau,  yaitu  dapat  dilihat dalam tabel dibawah ini :
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 02. September 2014
Tabel. 1.
Jumlah pekerja/buruh pada PT. Milano kebun Marbau Tahun 2011
Sumber : wawancara dengan humas PT. Milano kebun Marbau.
Berdasarkan  penelusuran peneliti  tentang  perlindungan hukum  terhadap  tenaga  kerja dalam  Perjanjian  Kerja  Waktu Tertentu  (tenaga  kontrak)  dalam hal  kesejahteraan  pekerja/buruh yang  terdapat  pada  Undang- undang    No.  13  Tahun  2003
Tentang Ketenagakerjaan
diantaranya yaitu:
1) Setiap pengusaha wajib
melaksanakan ketentuan waktu  kerja.  (Pasal  77  ayat (1)  Undang-undang  No.  13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan) 2) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi
waktu  kerja  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1) wajib  membayar  upah  kerja lembur.  (Pasal  78  ayat  (2)
Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan) 3) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan
atas; a. Kesehatan dan
Keselamatan kerja,
b. Moral dan kesusilaan,
c. Perlakuan  yang  sesuai dengan harkat dan martabat  manusia  serta nilai-nilai  agama.  (Pasal 86  ayat  (1)  Undang- undang  No.  13  Tahun
2003 Tentang Ketenagakerjaan) 4) Berdasarkan ayat (1) menyatakan  bahwa  “setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.  (Pasal  88  ayat (1)  Undang-undang  No.  13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan) 5) Selanjutnya  dalam  ayat  (2) menyatakan “untuk
Tenaga Kerja di PT. Perkebunan Milano
Kebun Marbau Pada Tahun 2011 No. Keterangan Jumlah Pekerja 1 Pekerja Tetap/PKWTT (karyawan tetap) 113 orang 2 Pekerja  Harian Lepas yang terikat dalam PKWT
96 orang Total Pekerja 209 orang
mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana
dimaksud  dalam  ayat  (1),
pemerintah menetapkan kebijakan  pengupahan  yang melindungi pekerja/buruh. (Pasal 88 ayat (2) 88 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan) 6) Selanjutnya  dalam  ayat  (3)
menyatakan “ kebijakan
pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam  ayat  (2)  meliputi yaitu:
a. Upah minimum;
b. Upah kerja lembur;
c. Upah  tidak  masuk  kerja karena berhalangan;
d. Upah  tidak  masuk  kerja karena melakukan kegiatan  lain  di  luar pekerjaannya; e. Upah karena
menjalankan  hak  waktu istirahat kerjanya; f. Bentuk dan cara pembayaran upah g. Denda atau potongan upah
h. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah
i. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional
j. Upah  untuk  membayar pesangon
k. Upah  untuk  perhitungan pajak  penghasilan.  (Pasal 88  ayat  (3)  Undang- undang  No.  13  Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)
7) Setiap pekerja/buruh dan keluarganya  berhak  untuk memperoleh  jaminan  sosial tenaga kerja. (Pasal 99 ayat(1)  Undang-undang  No.
13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan) Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa pernyataan  Pasal-pasal  diatas mengenai Jaminan
Sosial Tenaga  Kerja  (“Jamsostek”), adalah  hak  sekaligus  jaminan perlindungan yang diberikan terhadap pekerja/buruh.
Ketentuan  mengenai  Jamsostek dan  pelaksanannya  diatur  di dalam  Undang-UndangNo.  3
Tahun  1992  Tentang  Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 02. September 2014
(JAMSOSTEK),  dalam  Pasal  6 terdapat  ruang  lingkup  Program Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja dalam undang-undang ini meliputi:
a. Jaminan Kecelakaan Kerja
b. Jaminan Kematian
c. Jaminan Hari Tua
d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Berdasarkan pada pernyataan Pasal tersebut menurut  analisis  peneliti  baik pekerja yang bekerja berdasarkan  PKWTT  maupun PKWT, berhak untuk
didaftarkan dalam program
Jamsostek, khususnya bagi
Pekerja/buruh Harian Lepas
yang  terikat  dalam  PKWT, sebagai bentuk perlindungan hukum    kepada  pekerja/buruh agar tenang melakukan pekerjaannya. Selain itu
PKWT  juga  berhak  mendapat Tunjangan  Hari  Raya  (THR),
sebagaimana  telah  ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan
Menteri Tenaga Kerja No.  PER- 04/MEN/1994 Tahun 1994 Tentang  Tunjangan  Hari  Raya (THR)  keagamaan  bagi  pekerja di  perusahaan  (“Permen  No.04 Tahun 1994”).
Berdasarkan  penelusuran peneliti dengan ketentuan
pengaturan hukum diatas tentang pekerja/buruh, maka selain berhak  mendapatkan  upah  yang biasa  dihitung  per  hari, juga berhak  atas  upah  kerja  lembur (upah  lembur),  dan  upah-upah lain  sebagaimana  disebutkan  di atas.  Upah  lembur  adalah  hak yang diterima pekerja yang telah bekerja  melebihi  waktu  kerja. Artinya, jika pekerja/buruh bekerja lebih dari jam kerja yang ditentukan dan/atau tetap bekerja pada  hari  libur,  maka  dihitung sebagai kerja lembur yang berhak mendapatkan upah
lembur. Berdasarkan pada
pernyataan tersebut menurut analisis  peneliti,  upah  lembur tersebut  wajib  diberikan  oleh pengusaha  kepada  pekerja,  yang mana perhitungannya berdasarkan  Pasal  8  ayat  (2) dalam Keputusan Menteri Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi Nomor KEP.102/MEN/VI/
Tahun  2004  Tentang  Waktu Kerja  Lembur  (“Kepmen  No. 102  Tahun  2004”),  yaitu  se-jam sama  dengan  1/173  dikali  upah sebulan.  Untuk  upah  sebulan
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 02. September 2014
pekerja  yang  dihitung  perhari,
maka berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Kepmen No. 102 Tahun  2004  tersebut,  upah sebulan  adalah  upah  sehari dikalikan  25  (dua  puluh  lima) bagi  pekerja  yang  bekerja  6 (enam)  hari  kerja  dalam  1 (satu) minggu  atau  dikalikan  21  (dua puluh  satu)  bagi  pekerja/buruh yang  bekerja  5  (lima)  hari  kerja dalam 1 (satu) minggu.
Berdasarkan  penelusuran peneliti  dari  penjelasan  yang telah  peneliti  kemukakan  diatas, peneliti  memfokuskan  dengan keadaan  dilapangan  khususnya di PT. Perkebunan Milano Kebun Marbau mengenai Implementasi Kesepakatan Kerja antara Perusahaan dengan Pekerja  Harian  Lepas  yang terikat  dalam  PKWT  di  PT. Perkebunan Milano Kebun
Marbau.
Berdasarkan  penelusuran yang  telah  peneliti  lakukan terhadap  Surat  Perjanjian  kerja,
menurut analisis peneliti
terhadap  pengaturan  PKWT  di
PT.  Perkebunan  Milano  Kebun Marbau, antara perusahaan
dengan  Pekerja  Harian  Lepas yang terikat dalam PKWT
terdapat  beberapa  kelemahan diantaranya yaitu:
1) Berdasarkan penelusuran peneliti dalam Undang- undang  No.13  Tahun  2003
Tentang Ketenagakerjaan, Pasal  99  ayat  (1)  setiap pekerja/buruh  berhak  unruk mendapatkan
Program Jamsostek  dan  berdasarkan penelusuran  peneliti  dalam
Undang-undang No. 3 Tahun 1992  Tentang    Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) terdapat 4 Program  Jamsostek  yaitu Jaminan  Kecelakaan  kerja,
Jaminan  Kematian,  Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. Program Jamsostek merupakan  kewajiban  bagi perusahaan yang harus dipenuhi oleh pengusaha terhadap  pekerjanya.  Dalam kaitannya  dengan  pekerja kontrak maka pekerja kontrak  juga  berhak  untuk mendapatkan perlindungan melalui  4  (empat)  program Jamsostek.
Berdasarkan pernyataan  Pasal  tersebut, menurut analisis peneliti
pengusaha wajib
memberikan perlindungan kepada pekerja kontrak dengan  memasukan  pekerja kontrak  tersebut  dalam  4 (empat)  program  jamsostek,
akan  tetapi  dalam  surat perjanjian kerja No. 001/EM.KK/MLN.MBE/IV/ 2011 (Terlampir) perusahaan PT. Perkebunan Milano Kebun Marbau hanya memberikan 2 program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)  yaitu  Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan  Kematian  kepada pekerja dan tidak mencantumkan Jaminan Pemeliharaan  Kesehatan  dan Jaminan Hari Tua. Berdasarkan  realita  tersebut, menurut analisis peneliti perlindungan  hukum  yang diberikan  perusahaan  kepada Pekerja  Harian  Lepas  yang terikat  dalam  PKWT  dalam hal  Jamsostek  tidak  sesuai dengan peraturan perundang- undangan sehingga berdasarkan pada Teori Kesejahteraan (Welfare State)  pekerja/buruh  kontrak tidak dapat terwujud
dikarenakan hak dari pekerja
kontrak  tidak  dapat  dipenuhi secara maksimal.
2) Berdasarkan penelusuran peneliti dalam surat perjanjian kerja No.011/EM.KK/MLN.MBE/ IV/2011, tidak mencantumkan mengenai
THR (Tunjangan Hari Raya).Dalam  isi  perjanjian kerja    Pekerja  Harian  Lepas terikat  dalam  PKWT  dalam kesepakatan  kerja  selama  10 bulan.Berdasarkan  Peraturan Menteri  Tenaga  Kerja  No. PER-04/MEN/  Tahun  1994 Tentang Tunjangan Hari Raya  Keagamaan,  Menurut analisis peneliti, bagi Pekerja/buruhyang bekerja di Perusahaan bahwa Tunjangan Hari Raya (“THR”)  wajib  diberikan oleh Pengusaha kepada pekerja yang telah mempunyai  masa  kerja  3 bulan  secara  terus  menerus atau  lebih.  Di  dalam  Pasal  1 huruf  (c)  Permen  No.04
Tahun 1994 dinyatakan bahwa yang dimaksud “pekerja” adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha dengan menerima upah.
Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut, maka menurut analisis  peneliti  bahwa  THR diberikan  kepada  pekerja tanpa  membedakan  apakah
pekerja tersebut adalah pekerja  tetap  (PKWTT)  atau pekerja  kontrak  (PKWT). Menurut analisis peneliti dengan  tidak  diberikannya THR oleh perusahaan kepada pekerja  kontrak  dalam  hal kesejahteraan  Pekerja/buruh Harian  Lepas  yang  terikat dalam  PKWT  tidak  dapat terwujud dan telah terjadinya ketidakadilan  mengenai  hak Pekerja/buruh  sebagaimana mereka  telah  memberikan tenaga  dan  pikiran  untuk perusahaan  akan  tetapi  hak
yang seharusnya mereka
dapatkan tidak terpenuh
sehingga  keadilan  seperti yang  di  janjikan  Pancasila dalam  sila  ke  5  yaitu “keadilan  sosial  bagi  seluruh rakyat  Indonesia”  keadilan yang  memiliki  makna  pokok keadilan  yang  sebenarnya yakni suatu kesesuaian,
perwujudan  atau  kenyataan dengan  hakikat  yang  adil
yang sebenarnya tidak terwujud dalam hal perlindungan hukum
terhadap  tenaga  kerja  yang terikat  dalam  PKWT  di  PT. Perkebunan  Milano  Kebun Marbau sehingga keberadaan PKWT ini menyesengsarakan pekerja.
b. Faktor-faktor  Pekerja  Harian Lepas  Menerima  Kesepakatan Kerja Dengan Perusahaan dalam PKWT di PT. Perkebunan Milano Kebun Marbau.
Berdasarkan  penelusuran yang  telah  peneliti  lakukan kepada pekerja/buruh yang terikat  dalam  PKWT  (Pekerja harian  lepas)  di  PT.  Perkebunan Milano Kebun Marbau. Menurut Suminem  (pekerja/buruh  harian lepas) bahwa pekerja/buruh menerima kesepakatan kerja antara Perusahaan dengan
Pekerja  Harian  Lepas  dengan dasar  yaitu:
1. Alasan ketidaktahuan
Berdasarkan penelusuran peneliti terhadap Pekerja  Harian  Lepas  yang terikat dalam PKWT, adanya kesepakatan kerja
antaraPerusahaan dengan Pekerja Harian Lepas tentang
hak-hak normatif yang didapat Pekerja Harian Lepas didasarkan ketidaktahuan para  Pekerja  Harian  Lepas dikarenakan  sumber  daya manusia rendah (SDM)  yang melahirkan praktek perjanjian kerja/buruh dengan pengusaha yang tidak sesuai dengan peraturan
PKWT.  Menurut  analisis peneliti dalam hal ini Pekerja Harian  Lepas  seharusnya mendapatkan 4 (empat) program jaminan sosial secara  utuh,  mendapatkan upah yang  tidak layak sesuai dengan  upah  minimum  yang ditetapkan  pemerintah,  THR
(Tunjangan Hari Raya), uang makan dan Jaminan Pemeliharaan  Kesehatan  dan Jaminan Hari Tua. Berdasarkan kenyataan tersebut menurut analisis peneliti  perlindungan  tenaga kerja  harian  lepas  yang terikat  dalam  PKWT  dalam
hal kesejahteraan pekerja/buruh  tidak  terwujud dan  kondisi  keadilan  yang dijanjikan  Pancasila  dalam sila  ke  5  yaitu  “keadilan sosial  bagi  seluruh  rakyat
Indonesia” ini tidak terlaksana dengan baik.
2. Alasan Kebutuhan
Berdasarkan penelusuran  peneliti,  selain alasan  ketidaktahuan  diatas, alasan  kebutuhan  hidup  juga ikut  mempengaruhi.  Faktor yang  tidak  kalah  penting ketika  pekerja/buruh  atau Pekerja  Harian  Lepas  yang terikat dalam PKWT
dihadapkan pada posisi sulitnya  mencari  pekerjaan atau  terbatasnya  pekerjaan yang tersedia dan persaingan dalam mencari lapangan kerja dikarenakan masih rendahnya Sumber daya
manusia yang ada.
2.2 Perlindungan hukum pekerja harian  lepas  yang  terikat  dalam PKWT di PT. Perkebunan Milano Kebun Marbau
a. Hak Pekerja Harian Lepas Dalam Kesepakatan Kerja
Berdasarkan  dari  sudut pandang  ilmu  hukum,  dalam  hal yang  menyangkut  dengan  Hak Asasi  Manusia  (HAM)  tidak boleh  dilanggar  karena  sudah merupakan  bagian  hukum  fositif di  Indonesia.  Undang-Undang Dasar  Tahun  1945  mengatur
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 02. September 2014
tentang  hak-hak  asasi  manusia seperti  hak  untuk  hidup,  hak
persamaan dalam hukum, kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan pendapat telah dijamin dalam konstitusi.
Berdasarkan penelusuran peneliti dalam surat No.001/EM- KK/MLN.MBE/IV/2011  dalam kesepakatan kerja antara  Pekerja Harian Lepas  yang terikat dalam PKWT  dengan  PT.  Perkebunan Milano Kebun Marbau, perusahaan memberikan perlindungan  kepada  Pekerja
Harian Lepas yaitu:
1. Upah
2. mengikut  sertakan  pekerja harian lepas 2 (dua) Program Jamsostek yaitu :
a. Jaminan Kematian dan
b. Jaminan Kecelakaan
Kerja, 3. Diberikan Pemeriksaan
Kesehatan
4. Diberikan  Alat  Pelindung
Diri
5. Diberikannya Alat Kerja
Berdasarkan  penelusuran peneliti  kepada  Humas  dari  PT. Perkebunan Milano Kebun Marbau  Pekerja/buruh  Harian
Lepas  dalam masa kerja 1 (satu)
bulan
perusahaan hanya
memberikan 20 hari kerja dengan  masa  kerja  5  hari  dalam 1  (satu)  minggu.  Berdasarkan penelusuran peneliti, hal tersebut sesuai    Keputusan  Menteri Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi No. KEP. 100/MEN/2004 Tentang  Ketentuan  pelaksanaan PKWT, mengenai Pekerja
Harian  Lepas  terdapat  Pasal  10 disebutkan yaitu:
1. Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu  yang  berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah
didasarkan  pada  kehadiran, dapat dilakukan dengan perjanjian  kerja  harian  atau lepas.
2. Perjanjian  kerja  harian  lepas sebagaimana dimaksud dalam  ayat  (1)  dilakukan dengan ketentuan
pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu ) hari dalam 1 (satu) bulan.
3. Dalam hal pekerja/buruh bekerja  21  (dua  puluh  satu) hari  atau  lebih  selama  3 (tiga)  bulan  berturut-turut atau  lebih  maka  perjanjian kerja  harian  lepas  berubah menjadi PKWTT.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 02. September 2014
Berdasarkan  penelusuran peneliti  dengan  surat  perjanjian kerja No. 001/EM-KK /MLN.MBE/2011 pekerja di ikut sertakan dalam 2 program jamsostek yaitu:
1. Jaminan kematian
2. Jaminan Kecelakaan Kerja .
Berdasarkan  penelusuran peneliti  dengan  surat  perjanjian kerja No. 001/EM-KK /MLN.MBE/2011, perusahaan memberikan pemeriksaan kesehatan kepada Pekerja Harian Lepas.  Dalam  hal  pemeriksaan kesehatan, Humas, PT. Perkebunan Milano Kebun Marbau menjelaskan pemeriksaaan kesehatan
dimaksud ada 2 (dua) jenis yaitu:
1. Pemeriksaan  kesehatan yang
satu  kali  diberikan  kepada pekerja  harian  lepas  dalam  1 (satu) tahun, yaitu pemeriksaan  kesehatan  yang pelaksanaannya dilakukan
pertama  kali  pekerja/buruh harian  lepas    terikat  dalam kesepakatan kerja antara
perusahaan  dengan  pekerja buruh/harian lepas yang dilakukan  dipuskesmas  yang ada di perusahaan,
Pemeriksaan  kesehatan  ini
meliputi,  pemeriksaan  mata
(cek  mata)  dan  Tes  Gula darah. Pemeriksaan kesehatan  ini  hanya  untuk pekerja/buruh  harian  lepas yang  terikat  dalam  PKWT, dan  pemeriksaan  kesehatan ini tidak berlaku bagi keluaga pekerja/buruh harian lepas  seperti  anak  dan  istri pekerja/buruh harian lepas.
2. Pemeriksaan Kesehatan daya tahan tubuh yaitu pemeriksaan  kesehatan    ini yang  rutin  dilakukan  pihak perusahaan  kepada  pekerja harian lepas dalam hal kebugaran,  Pemeriksaan  ini diberikan  perusahaan  pada waktu pekerja akan melakukan  pekerjaan  dalam waktu  5  (lima)  hari/kerja dalam  1  (satu)  minggu  dan dalam  masa  kerja  20  (dua puluh)  hari  dalam  1  (satu) bulan hari/kerja. dengan lamanta  masa  kontrak  10 (sepuluh) bulan kerja.
Pemeriksaan  kesehatan  ini diberikan  perusahaan  kepada pekerja tergantung dari kehadiran pekerja harian lepas  kalau  pekerja  hadir maka akan diberikan
pemeriksaan
kesehatan.
Pemeriksaan  kesehatan  ini dilakukan di puskesmas yang disediakan  perusahaan  untuk pekerja, Pemeriksaan kesehatan  dilakukan  untuk mengetahui pekerja/buruh dalam  keadaan  sehat  atau tidak, Kalau pekerja dinyatakan  dalam  keadaan sehat  dan  siap  untuk  bekerja barulah perusahaan mengijinkan pekerja/buruh harian  lepas  untuk  bekerja dan perusahaan juga memberikan  Vitamin  dan puding kepada pekerja/buruh untuk  menjaga  daya  tahan tubuh  mereka    agar  tetap sehat dan bugar dalam melakukan  pekerjaan  seperti halnya susu dan telur ayam. Berdasarkan pada keterangan diatas mengenai pemeriksaan kesehatan yang diberikan  perusahaan  kepada Pekerja  Harian  Lepas  yang terikat  dalam  PKWT,  menurut analisis  peneliti  pemeriksaan kesehatan yang dilakukan perusahaan kepada pekerja belum  melindungi  pekerja/buruh dikarenakan pemeriksaan
kesehatan  ini  hanya  diberikan
pada waktu pekerja akan melakukan  pekerjaan  dengan waktu  kerja  5  (lima)  hari  dalam 1  (minggu)  dengan  lamanya kontrak kerja selama 10
(sepuluh) bulan berdasarkan dalam  surat  perjanjian  kerja No.001/EM- KK/MLN.MBEIV/2011. selanjutnya  bila  Pekerja/buruh Harian Lepas  yang terikat dalam PKWT  tidak  bekerja  atau  dalam masa  libur  kerja  pekerja  tidak mendapatkan pelayanan/pemeriksaan kesehatan, dengan realita tersebut menurut analisis peneliti pemeriksaan kesehatan yang diberikan dan dilakukan perusahaan  kepada  pekerja  ini tidak  diberikan  secara  penuh kepada  Pekerja  Harian  Lepas yang  terikat  dalam  PKWT, sehingga pekerja dirugikan dalam hal pemeliharaan kesehatan.
Berdasarkan
penelusuran  peneliti    mengenai surat perjanjian kerja No. 001/EM-KK  /MLN.MBE/2011, perusahaan memberikan alat pelindung  diri  kepada  Pekerja Harian Lepas, Humas PT.
Perkebunan Milano Kebun
Marbau menjelaskan alat pelindung  diri  yang  diberikan perusahaan kepada Pekerja
Harian Lepas yaitu:
1. Masker  penutup  mulut  bagi pekerja yang melakukan penyemprotan rumput
2. Baju semprot
3. sarung tangan
Berdasarkan  penelusuran peneliti  dalam  surat  perjanjian kerja No.
001/EM-KK
/MLN.MBE/2011, perusahaan
memberikan  alat  Kerja  kepada Pekerja  Harian  Lepas.  Humas PT.  Perkebunan  Milano  Kebun Marbau,    menjelaskan  alat  kerja yang diberikan perusahaan
kepada  Pekerja  Harian  Lepas yaitu:
1. Tabung Semprot
2. Sarung tangan
3. Masker
4. Cangkul
5. Parang babat (Alat pemotong
rumput)
Berdasarkan  penelusuran peneliti menganai alat kerja yang diberikan  perusahaan  kepada pekerja  kontrak yang  telah peneliti paparkan di  atas melalui informasi dari Humas PT. Perkebunan Milano Kebun
Marbau,  dari  pernyataan  diatas
menurut  analisis  peneliti  alat kerja  yang  diberikan  perusahaan kepada  Pekerja  Harian  Lepas yang terikat dalam PKWT berdasarkan jenis pekerjaan yang dilakukan  pekerja  sudah  sesuai dengan  apa  yang  menjadi  hak dari pekerja.
b. Perlindungan  Hukum  Pekerja
Harian  Lepas  Yang  Terikat Dalam PKWT di PT. Perkebunan Milano Kebun Marbau
Pekerja  Harian  Lepas yang  terikat  dalam  PKWT  perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan  dan  peningkatan kesejahteraan.  Sehingga  pada nantinya sesuai dengan perlindungan yang telah diberikan  kepada  pekerja  pada saatnya akan dapat meningkatkan produktivitas
perusahaan dan nasional.
1. Jaminan Sosial Tenaga Kerja
(Jamsostek) Berdasarkan penelusuran peneliti mengenai Program Jamsostek  yang  diterapkan Perusahaan  dalam  Perjanjian
Kerja  Bersama  (PKB)  PT. Perkebunan  Milano  Kebun Marbau dengan Serikat
Pekerja PT. Perkebunan Milano,  mengenai  program Jamsostek  terdapat  dalam Pasal 35 yaitu: a) Seluruh
Pekerja/Karyawan
dipertanggungkan pada PT.  Jamsostek  (Persero) dalam  program  Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sesuai dengan  Undang-undang No.  3  Tahun  1992  serta peraturan pelaksanaannya. b) Program  yang  di  ikuti
oleh perusahaan meliputi: a. Jaminan  Kecelakaan
Kerja
b. Jaminan Kematian
c. Jaminan Hari tua Berdasarkan
pernyataan  Pasal  35  diatas tentang Jamsostek dalam Perjanjian  Kerja  Bersama PT. Perkebunan Milano
dengan  Serikat  Pekerja  PT.
Perkebunan Milano, menurut analisis  peneliti  mengenai program    Jamsostek  yang  di ikuti perusahaan tidak memenuhi  secara  lengkap sesuai Undang-undang No. 3 Tahun 1992 Tentang
Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), dalam Pasal 6  terdapat  ruang  lingkup program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam undang- undang ini meliputi 4
(empat) program yaitu:
Jaminan  Kecelakaan  Kerja, Jaminan  Kematian,  Jaminan
Hari Tua dan Jaminan
Pemeliharaan
Kesehatan. Berdasarkan hal tersebut mengenai  3  (tiga)  program Jamsostek  yang  hanya  di ikuti perusahaan
PT.
Perkebunan  Milano  dalam memberikan perlindungan terhadap Pekerja/buruh dengan tidak mengikut sertakan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi pekerja/buruh dan
keluarganya.
Berdasarkan penelusuran  peneliti  dengan keadaan  dilapangan  berbeda, dalam  hal  ini  dapat  dilihat dari surat No.001/EM- KK/MLN.MBE/IV/2011, dalam kesepakatan kerja Pekerja Harian Lepas dengan Perusahaan  PT.  Perkebunan Milano Kebun Marbau hanya
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 02. September 2014
mengikut sertakan 2 program
Jaminan Sosial terhadap tenaga  kerja  yaitu:  Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Hal
tersebut  juga  disampaikan oleh  Pekerja  Harian  Lepas atas  nama  Dugel  bahwa Pekerja Harian Lepas selama dikontrak  hanya  diberikan  2
program Jaminan Sosial Tenaga  Terja  yaitu  Jaminan Kematian dan Jaminan
Kecelakaan  Kerja,  dalam pelaksanaanya  selama  10
(sepuluh)  bulan  dikontrak sampai  berakhirnya  kontrak belum pernah terjadi Pekerja/buruh  Harian  Lepas yang  mengalami  Kecelakaan Kerja  atau  Kematian  akibat
kerja.
2. Kesehatan  dan  Keselamatan Kerja Berdasarkan penelusuran peneliti, menurut  keterangan  Humas PT. Perkebunan Milano Kebun Marbau dalam hal ini sesuai dengan kebutuhan perusahaan  Pekerja  Harian Lepas  dipekerjakan  dalam pekerjaan
perawatan tanaman,  jenis  perawatan
tanaman  perkebunan  yang dimaksud  meliputi  antara lain yaitu:
a) Pemupukan
b) Peyemprotan
c) Pembersihan piringan
d) Perawatan Jalan
e) Lalang
Kontrol
(Pencabutan Anak Kayu)
f) Pembabatan (Pemotongan rumput)
g) Perawatan  TPH  (Tempat Pemungutan Hasil buah) Berdasarkan penelusuran  peneliti  dalam surat  perjanjian  No.001/EM- KK/MLN.MBE/IV/2011 Pekerja  Harian  Lepas  yang terikat dalam PKWT diberikan pemeriksaan kesehatan.  Menurut  Humas PT. Perkebunan Milano Kebun Marbau, dalam melakukan pekerjaan perawatan tanaman perusahaan memberikan suatu  pemeriksaan  kesehatan yang diberikan terhadap Pekerja/buruh  Harian  Lepas yaitu: pemeriksaan kesehatan dilakukan  pihak  perusahaan kepada Pekerja Harian Lepas selama  pekerja  masih  terikat kontrak, pemeriksaan
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 02. September 2014
kesehatan  ini  dilakukan  di
pukesmas  yang  disediakan perusahaan untuk para
pekerja. Pemeriksaan kesehatan  yang  dilakukan dalam hal kebugaran pekerja/kontrak dan diberikan  hanya  pada  waktu pekerja akan melakukan pekerjaan  dalam  waktu  5 (lima)  hari  kerja  dalam  1 (satu)  minggu  dan  20  (dua puluh)  hari  kerja  dalam  1 (satu)  bulan  kerja  dengan masa  kontrak  10  bulan. Perusahaan juga memberikan Vitamin  dan  puding  kepada Pekerja/buruh  Harian  Lepas seperti  halnya  susu  dan  telur ayam.  Berdasarkan  realita
yang terjadi dilapangan,
menurut analisis peneliti
mengenai pemeriksaan kesehatan  yang  diberikan perusahaan  kepada  Pekerja Harian  Lepas  yang  terikat dalam PKWT tidak mencerminkan suatu kesejahteraan bagi pekerja/buruh  kontrak  dalam hal memberikan perlindungan yang baik
mengenai  kesehatan  pekerja kontrak.
Berdasarkan
penelusuran  peneliti  dalam Perjanjian  Kerja  Bersama (PKB) PT. Perkebunan Milano dengan Serikat Pekerja PT. Perkebunan Milano  periode  2011-2013, pada  Pasal  36  ayat  (1)  yang menyatakan:
“selama hubungan kerja pekerja berhak  atas  pemeriksaan, pengobatan  dan  perawatan kesehatan  dari  perusahaan bagi dirinya dan keluarganya”. Berdasarkan pernyataan  Pasal  tersebut dihubungkan dengan pemeriksaan kesehatan berdasarkan isi dari perjanjian  kerja  No.001/EM- KK/MLN.MBE/IV/2011, tidak sesuai dengan ketentuan dari Perjanjian
Kerja  Bersama  (PKB)  PT.
Perkebunan  Milano  dengan Serikat Pekerja PT. Perkebunan  Milano,  pada Pasal  36  ayat  (1)  “selama hubungan kerja pekerja berhak  atas  pemeriksaan, pengobatan  dan  perawatan kesehatan  dari  perusahaan
bagi dirinya dan keluarganya”  karena  dalam isi perjanjian hanya disebutkan pemeriksaan
kesehatan  saja  dan  menurut keterangan  dari  Humas  PT. Perkebunan  Milano  Kebun Marbau  seperti  yang  telah dijelaskan diatas hanya memberikan pemeriksaan kesehatan kepada Pekerja/buruh  Harian  Lepas yang  terikat  dalam  PKWT kepada pekerja saja dan tidak termasuk
keluarga
Pekerja/buruh  Harian  Lepas yang terikat dalam PKWT.
Berdasarkan penelusuran  peneliti  kepada Pekerja  Harian  Lepas  atas nama  Dugel  pekerja/buruh yang  terikat  dalam  PKWT diberikan pemeriksaan kesehatan pada waktu pekerja  akan  bekerja  dan setelah selesai bekerja
dengan  memberikan  vitamin dan  puding  seperti  susu  dan
telur  kepada  Pekerja/buruh Harian  Lepas  agar  tetap bugar dalam melakukan pekerjaan.  Pekerja  Harian Lepas  atas  nama  Suminem juga menjelaskan bahwa
perusahaan memberikan pemeriksaan  kesehatan  pada waktu  Pekerja  Harian  Lepas akan  bekerja  dalam  5  (lima) hari  kerja  dalam  1  (satu) minggu  dan  20  (dua  puluh) hari  kerja  dalam  1  (satu) bulan  dengan  lamanya  masa kontrak  10  bulan  sesuai dengan surat perjanjian  kerja No.001/EM- KK/MLN.MBE/IV/2011.
Berdasarkan realita tersebut,  menurut  analisis peneliti perlindungan terhadap Pekerja Harian
Lepas  yang  diterapkan  PT.
Perkebunan  Milano  Kebun Marbau belum dapat
memberikan perlindungan Pekerja  Harian  Lepas  yang terikat  dalam  PKWT  secara baik, karena perusahaan hanya memberikan pemeriksaaan kesehatan pada waktu pekerja akan melakukan pekerjaannya
yang  dilakukan  5  (lima)  hari kerja dalam 1 (satu) minggu. Pemeriksaan kesehatan dilakukan  di  pukesmas  PT. Perkebunan  Milano  Kebun
Marbau kepada Pekerja Harian  Lepas  saja,  tanpa
menjamin pemeliharaan kesehatan kepada pekerja/buruh  kontrak  baik dirinya  maupun  keluarganya yang sudah menjadi tanggung  jawab  dari  Pekerja
Harian  Lepas  yang  terikat dalam PKWT.
Berdasarkan penelusuran  peneliti  dengan pekerjaan  yang  dilakukan oleh  Pekerja  Harian  Lepas dalam    surat  perjanjian  kerja No.001/EM-
KK/MLN.MBE/IV/2011 yaitu; diberikan alat pelindung diri kepada pekerja  menurut  penjelasan dari  Humas  PT.  Perkebunan Milano Kebun Marbau mengatakan  alat  pelindung diri yang diberikan perusahaan  dalam  pekerjaan penyemprotan rumput perusahaan  memberikan  alat pelindung diri untuk mencegah terjadinya keracunan, adapun alat pelindung diri yang dimaksud yaitu: 1. Masker  Penutup  Mulut bagi pekerja yang melakukan Penyemprotan Rumput
2. Baju Semprot
3. Sarung Tangan
Maka  dengan  alat
pelindung diri tersebut, menurut analisis peneliti dengan  perlindungan  seperti ini  dalam  hal  pekerjaan penyemprotan rumput dengan  alat  pelindung  diri yang  diberikan  perusahaan kepada Pekerja Harian Lepas yang  terikat  dalam  PKWT sudah cukup dapat menjamin adanya  suatu  perlindungan yang memadai bagi kesehatan pekerja secara maksimal  untuk  mencegah terjadinya  kecelakaan  kerja dalam pekerjaan penyemprotan  rumput  dalam hal pengertian untuk mencagah terjadinya keracunan akibat bahan kimia.
3. Upah
Berdasarkan penelusuran  peneliti  dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 1 angka 30 menyebutkan: “Upah adalah hak pekerja  yang  diterima dan  dinyatakan  dalam bentuk  uang  sebagai imbalan dari
perusahaan/pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerj/buruh yang  ditetapkan  dan dibayarkan menurut suatu  perjanjian  kerja, kesepakatan atau peraturan perundang- undangan, termasuk bagi tunjangan pekerja/buruh dan keluarganya  atas  suatu pekerjaan  dan  atau  jasa yang  telah  atau  akan dilakukan”.
Berdasarkan penelusuran  peneliti  dalam Perjanjian  Kerja  Bersama (PKB) PT. Perkebunan Milano dengan Serikat Pekerja PT. Perkebunan Milano Periode Tahun 2011-
2013 dalam Pasal 27 ayat (1)
menyatakan: “Yang dimaksud dengan  upah  adalah hak  pekerja/karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk  uang  sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/karyawan  yang ditetapkan, atau peraturan perundang- undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/karyawan  dan keluarganya  atas  suatu pekerjaan  dan/atau  jasa yang telah atau
dilakukan”.
Berdasarkan penelusuran  peneliti,  sesuai Pasal  1  ayat  (1)  Peraturan Menteri  Tenaga  Kerja  Dan
Transmigrasi No. 01/MEN/1999 Tentang Upah Minimum yaitu upah bulanan terendah yang terdiri dari  upah  pokok  termasuk tunjangan  tetap.  Berdasarkan Peraturan  Menteri  Tenaga Kerja No. PER- 01MEN/1999  jo  Keputusan Menteri  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi No. KEP-
226/ME/2000, Jangkauan upah meliputi:
a. Upah  Minimum  Propinsi (UMP)  berlaku  seluruh kabupaten/kota  dalam  1 (satu) wilayah propinsi
b. Upah minimum Kabupaten/kota  (UMK) berlaku dalam satu wilayah Kabupaten/ Kota Berdasarkan pada
ketentuan upah diatas, disamping itu upah minimum berdasarkan Kelompok Lapangan  Usaha  Indonesia (KLUI) disebut upah
minimum sektoral, yang terbagi Upah Minimum
Propinsi  (UMSP)  dan  Upah
Minimum Sektoral Kabupaten/kota (UMSK). Berdasarkan penelusuran peneliti sesuai dengan Peraturan  Menteri  Tenaga Kerja  dan  Transmigrasi  No. 01/MEN/1999  jo  Keputusan
Menteri  Transmigrasi    No.
226/ME/2000. Dalam pelaksanaan  upah  minimum perlu memperhatikan beberapa hal: a) Besarnya Upah Minimum Sektoral Propinsi  (UMSP)  dan Upah  Minimum  Sektoral Kabupaten/kota  (UMSK) minimal  5  %  lebih  besar dari Upah Minimum Propinsi  (UMP)    dan Upah Minimum Kabupaten/Kota  (UMK). (Pasal 5) b) Perusahaan dilarang membayar  upah  lebih dari Upah Minimum Propinsi    (UMP),  Upah Minimum Kabupaten/kota  (UMK) atau Upah Minimum Sektoral  Kabupaten/kota (UMSK). (Pasal 13) c) Upah  minimum  berlaku untuk semua status
pekerja ,baik pekerja tetap, tidak tetap maupun masa  percobaan.  (Pasal 14 ayat 1) d) Pengusaha dilarang mengurangi atau menurunkan  upah  yang diberikan  lebih  tinggi dari upah minimum  yang berlaku. (Pasal 17)
Berdasarkan
penelusuran peneliti mengenai  perjanjian  kerja No. 001/EM-
KK/MLN.MBE/IV/2011,
Pekerja  Harian  Lepas  tidak disebutkan
ketentuan pekerja/buruh  yang  bekerja kurang  dari  21  (dua  puluh satu)  hari  selama  1  (satu) bulan. Berdasarkan pada Kepmen  100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Pekerja Harian  Lepas,  dalam    Pasal 10 disebutkan yaitu:
a. Untuk pekerjaan- pekerjaan  tertentu  yang berubah-ubah  dalam  hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran, dapat
dilakukan dengan perjanjian  kerja  harian atau lepas. b. Perjanjian  kerja  harian
lepas sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1) dilakukan dengan ketentuan  pekerja/buruh
bekerja  kurang  dari  21 (dua  puluh  satu)  hari dalam 1 (satu) bulan. c. Dalam  hal  pekerja/buruh bekerja  21  (dua  puluh satu)  hari  atau  lebih selama  3  (tiga)  bulan berturut-turut  atau  lebih maka  perjanjian  kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT.
Berdasarkan penelusuran  peneliti  dalam Peraturan  Menteri  Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik  Indonesia  Nomor: PER-01/MEN/1999  Tentang Upah Minimum dalam Pelaksanaannya Ketetapan Upah    Minimum  terdapat dalam Pasal 13 yang Menyatakan: a) Perusahaan dilarang membayar  upah  lebih
rendah  dari  UMR  Tk.I atau  UMR  Tk.II  atau
UMSR  Tk.I  atau  UMSR Tk.II.
b) Dalam  hal  di  daerah sudah ada penetapan UMR  Tk.II  perusahaan dilarang  membayar  upah lebih  rendah  dari  UMR Tk.II.
c) Dalam hal di suatu sektor usaha telah ada
penetapan  UMSR  Tk.  II dan  atau  UMSR  Tk.II perusahaan dilarang
membayar  upah  lebih rendah  dari  UMSR  Tk.I atau
UMSR Tk.II tersebut. Berdasarkan penelusuran peneliti, menurut  keterangan  Pekerja Harian  Lepas  atas  nama
Dugel  melalui  wawancara menyatakan dalam hal penerimaan  gaji  bulanan  di dapat  2  (dua)  kali  periode antara  gaji  bulanan  kecil pertengahan  bulan  sedang berjalan  dan  gaji  bulanan besar  akhir  bulan  sedang berjalan,  pada  pertengahan bulan pekerja boleh meminjam  uang  tidak  lebih dari Rp. 200.000,- (dua ratus ribu  rupiah)  dan  selanjutnya
pada  gaji  bulanan  besar Pekerja Harian Lepas menerima upah sesuai dengan kehadiran dalam sebulan  tidak  lebih  dari  20 hari. Berdasarkan penelusuran peneliti Jika
dihitung  berdasarkan  gaji Pekerja Harian Lepas selama 1  (satu)  bulan  dalam  masa kerja 20 (dua puluh) hari gaji Pekerja  Harian  Lepas    1 (satu)  hari  sebesar    Rp.
48.178,- (empat puluh
delapan  ribu  seratus  tujuh puluh  delapan  rupiah)  jika dikalikan  dengan  20  (dua puluh) hari masa kerja dalam
1 (satu) bulan hanya mendapat  upah  sebesar  Rp. 963.560,-  (Sembilan  Ratus enam  puluh  tiga  ribu  lima ratus enam puluh rupiah) dan dalam  penelusuran  peneliti kepada Pekerja Harian Lepas hal ini tersebut senada dengan  pernyataan  Pekerja Harian  lepas  atas  nama Dugel  melalui  wawancara mengatakan  Pekerja  Harian
Lepas mendapat upah
maksimal  dalam  1  (satu) bulan  dengan  masa  kerja  20 (dua  puluh)  hari  sebesar  Rp.
963.560,-  (sembilan  ratus enam  puluh  tiga  ribu  lima ratus  enam  puluh  rupiah) perbulan, gaji Pekerja Harian  Lepas  sesuai  dengan kehadiran para pekerja.
Berdasarkan penelusuran  peneliti  yang telah dipaparkan diatas, menurut analisis peneliti bahwa  upah  Pekerja  Harian Lepas  tidak  sesuai  dengan Upah Minimum Sektoral Kabupaten  Labuhan  Batu Tahun 2011 yang
menetapkan  upah  pekerja sektor  Perkebunan  Kelapa Sawit  Tahun  2011  sebesar Rp 1.204.450,- (satu juta dua ratus  empat  ribu  empat  ratus lima puluh rupiah) perbulan.
Dalam Peraturan Menteri  Tenaga  Kerjadan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER- 01/MEN/1999 Tentang
penetapan  Upah  Minimum dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b menyatakan bahwa: “bagi perusahaan dengan  sistem  waktu kerja  5  (lima)  hari dalam  seminggu,  upah bulanan  dibagi  21  (dua puluh satu).”
Berdasarkan
hal tersebut,  menurut  analisis peneliti  seharusnya  Pekerja Harian  Lepas  yang  terikat dalam  PKWT  menerima  gaji dalam  1  (satu)  harinya  Rp 57.354,-  (lima  puluh  tujuh ribu  tiga  ratus  lima  puluh empat rupiah).
Berdasarkan penelusuran  peneliti    kepada Pekerja  Harian  Lepas  atas nama  Dugel  Pekerja  Harian
Lepas tidak mengetahui berapa penetapan Upah Minimum Sektor Kabupaten/kota yang ditetapkan pemerintah, menurut  analisis  peneliti  hal ini dikarenakan pekerja
menerima  upah  berdasarkan kebutuhan hidup sebagai uang tambahan untuk menghidupi  keluarga  anak dan istri tanpa melihat besaran upah yang seharusnya  mereka  dapatkan sesuai dengan penetapan
upah  minimum  yang  telah ditetapkan pemerintah.

## III. KESIMPULAN DAN SARAN

## 3.1 Kesimpulan
a) Implementasi pengaturan PKWT mengenai  Pekerja  Harian  Lepas yang  terikat  dalam  PKWT    di PT.  Perkebunan  Milano  Kebun Marbau yang diatur dalam kesepakatan kerja antara perusahaan dengan Pekerja Harian Lepas surat No. 001/EM.KK/MLN.MBE/IV/201 1,  perjanjian  kerja  yang  dibuat oleh pengusaha dengan
Pekerja/buruh Harian Lepas yang  terikat  dalam  PKWT, peneliti menemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran  terhadap  Undang- undang  No.  13  Tahun  2003 Tentang
Ketenagakerjaan, seperti  halnya  pekerja  kontrak tidak mendapatkan hak-hak normatifnya  secara  utuh  seperti
THR  dan  tidak  mendapatkan  4
(empat) program Jamsostek secara utuh yang
diselenggarakan  PT.  Jamsostek, pekerja  hanya  mendapat  2  (dua) program  Jaminan  sosial  yaitu Jaminan  Kematian  dan  Jaminan Kecelakaan  Kerja  Serta  bentuk perlindungan
Jaminan Pemeliharaan  Kesehatan  tidak diberikan secara baik.
b) Perlindungan  hukum  terhadap
pekerja belum mewujudkan
kesejahteraan bagi pekerja
sebagai  bentuk  pengakuan  Hak
Asasi Manusia, dikarenakan perusahaan  hanya  memberikan
Perlindungan Teknis yaitu  suatu jenis perlindungan yang berkaitan  dengan  usaha-usaha untuk menjaga agar
pekerja/buruh terhindar dari bahaya  kecelakaan  yang  dapat ditimbulkan  oleh  alat-alat  kerja atau  bahan  yang  dikerjakan. Perlindungan sosial dan perlindungan  ekonomis  yang diberikan  perusahaan  kepada pekerja  kontrak  tidak  diberikan secara  utuh,  dikarenakan  kurang optimalnya  pengawasan  yang dilakukan  oleh  Dinas  Tenaga Kerja  dalam  hubungan  kerja antara perusahaan dengan Pekerja  Harian  Lepas  yang terikat dalam PKWT. Sedangkan bentuk  perlindungan  upah  atau disebut  dengan  perlindungan ekonomis ini tidak sesuai dengan Penetapan Upah Minimum Sektoral  Kabupaten/kota,  yang terdapat dalam Keputusan
Gubernur  Sumatera  Utara  No. 188.44/301/KPTS/Tahun  2011, Tentang  Upah  Minimum  Sektor
Kabupaten  Labuhan  Batu  Utara Tahun  2011,  demikaian  juga terhadap perlindungan
JAMSOSTEK seperti juga belum  terpenuhi  karena  hanya diberikan  pada  pekerja  yang tidak mengikutksertakan keluarga pekerja PKWT.
3.2 Saran
a) Pemerintah perlu segera merevisi  Undang-undang  No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terutama
mengenai Pasal 59 ayat (1) huruf c ,karena Pasal ini yang menimbulkan ketidakjelasan tentang  PKWT  yaitu  tentang pekerjaan yang bersifat musiman yang  berunjuk  pada  pelaksanaan PKWT  yang  bisa  dilakukan secara  terus-menerus  dan  perlu dijelaskan  secara  rinci  tentang system  kerja  harian  lepas  yang terikat dalam PKWT yang menjadi suatu permasalahan
yang belum terselesaikan. Mengenai hubungan kerja,
dalam  membuat  perjanjian  kerja antara perusahaan dengan Pekerja  Harian  Lepas  yang terikat  dalam  PKWT  harus sesuai dengan ketentuan Undang-undang  yang  berlaku, apabila  menyangkut  hak-haknya
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 02. September 2014
yang  diatur  dalam  perundang- undangan wajib dituliskan dalam perjanjian kerja dalam PKWT.
b) Dituntutnya peran aktif pemerintah untuk memberdayakan aparaturnya (administrasi negara) dalam
melakukan  pengawasan  secara aktif  oleh  Dinas  Tenaga  Kerja terhadap  pelaksanaan  hubungan kerja  antara  pengusaha  dengan Pekerja  Harian  Lepas  yang terikat  dalam  PKWT  sehingga hak-hak  Pekerja/buruh  Harian Lepas  dapat  terlindungi  dan pemerintah  harus  tegas  dalam menindak dan memberikan sanksi  sesuai  dengan  ketentuan undang-undang  yang  berlaku bagi  semua  perusahaan  yang terbukti  melanggar  peraturan ketenagakerjaan.

## Daftar Pustaka

## 1. Buku
Asri  Wijayanti,  Cetakan  ke  dua  September 2010,  Hukum  Ketenagakerjaan  Pasca
Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta.

## Iman  Soepomo,  1986,  Hukum  Perburuhan
Bidang Kesehatan Kerja, Paradnya Paramita, Jakarta.
M.  Solly  Lubis,  1994,  Filsafat  Ilmu  dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung.
Oloan  Sitorus  dan  Darwinsyah  Minim,  2005,
Membangun
Teori
Hukum
Indonesia,  Mitra  Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.
Otje  Salman,  Cetakan  ke  dua  2010,  Filsafat Hukum, Bandung: Refika Aditama.

## Siswanto  Sastrohadiwiryo,  Cetakan  ke  II 2003,  Manajemen  Tenaga  Kerja
Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta.
Zaeni Asyhadie, 2007, Hukum Ketenagakerjaan  Bidang  Hubungan Kerja, PT. Raja Grafindo
Persada, Jakarta.
2. Peraturan perundangan
Undang –Undang Dasar Tahun 1945.
Kitab Undang Hukum Perdata.
Undang-undang    No  3  Tahun  1992  Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
Undang- Undang No. 13 Tahun  2003
Tentang Ketenagakerjaan.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Tramsmigrasi  Republik  Indonesia, No. PER-01/MEN/1999 jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi  No.  KEP-226/ME/2000 Tentang Upah Minimum. Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi Republik Indonesia No.Kep  49  /  MEN  /  2004  Tentang Struktur  dan Skala Upah.
Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi Republik Indonesia Kep. No.  100  /  MEN  /  2004,  Tentang Ketentuan  Pelaksanaan    Perjanjian Kerja Waktu Terrtentu.
Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi Republik Indonesia No.KEP 231/MEN/2004 Tentang
Waktu  Kerja  Lembur dan  Upah Kerja Lembur.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 02. September 2014
Keputusan  Gubernur    Sumatera  Utara  No. 188.44  /  301  /  KPTS  /  Tahun  2011
Tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2011.
Perjanjian  Kerja  Bersama  (PKB)    PT. Perkebunan  Milano  dengan  Serikat Pekerja PT. Perkebunan Milano
Periode 2011-2013.

## 3. Internet
Henri. “Teori-Teori Hukum”, melalui, http://www.Detik.com, diakses tanggal
27/ 01/2012.
Samsul  Maarif,  “Teori-Teori  Tujuan  Sebuah Negara”,
melalui
http://www.Unjabisnis.Net, diakses tanggal 27/01/2012.
Zen Zanibar. “Kerangka Pemahaman Filsafat Hukum”,
melalui
http://www.Google.com, diakses tanggal 27/01/2012.
Teori  Keadilan  John  Rawls  Pemahaman Sederhana Buku A Theory of  justice, melalui www.google.com , diakses 08 Februari 2012.
Agus  Eko  Munoraharjo-  Last  modified,  Jan
22,  2010  02:38  Pm,  melalui WWW . Hcvnetwor.Org. Identifikasi HCV
(High  Conservation  Values)  PT. Perkebunan Milano, Propinsi
Sumatera  Utara,  diakses  tanggal  6 Maret 2012.