## MANAJEMEN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA ENTAKAI JAWAI
Petrus Atong 1*
1* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kapuas Sintang, Jln. Oevang Oeray Nomor: 92 Baning Kota Sintang, atong.petrus@gmail.com
Abstract: Research  on  the  management  of  village  development  implementation  was  conducted  to understand,  examine  and  develop  aspects  of  planning,  organizing,  mobilizing  and  supervising.  The research method is descriptive, the research subjects consist of the Village Head and the Chairman of the Village  Consultative  Body.  The  research  instruments  consisted  of  interviews,  documentation  and observation.  Data  analysis  is  qualitative  analysis.  The  results  showed  that  the  mobilization  related  to community participation was still low, where the community involved had not played an active role. The results of the research also found that other things that influence the management of village development implementation  are  related  to  community  participation  and  funding  sources  in  the  implementation  of development in the village.
Keywords: Management; Implementation; Development; Village
Abstrak: Penelitian  manajemen  pelaksanaan  pembangunan  desa,  dilakukan  untuk  memahami, mengkaji  dan  mengembangkan  aspek  perencanaan,  pengorganisasian,  penggerakan  dan pengawasan.  Metode  penelitian  bersifat  deskriptif,  subyek  penelitian  terdiri  dari  Kepala  Desa dan  Ketua  Badan  Permusyawaratan  Desa.  Instrumen  penelitian  terdiri  atas  wawancara, dokumentasi  dan  observasi.  Analisis  data  bersifat  analisis  kualitatif.  Hasil  penelitian  diketahui bahwa  penggerakan  yang  berkaitan  dengan  peran  serta  mayarakat  masih  rendah,  dimana masyarakat yang terlibat belum berperan secara aktif. Hasil penelitian ditemukan pula hal lain yang  mempengaruhi  manajemen  pelaksanaan  pembangunan  desa  adalah  berkenaan  dengan partisipasi masyarakat dan sumber pendanaan dalam pelasanaan pembangunan di desa.
Kata Kunci: Manajemen; Pelaksanaan; Pembangunan; Desa

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan  pembangunan  telah dijabarkan dalan undang-undang nomor 25 tahun  2004  tentang  sistem  perencanaan pembangunan  nasional  dan  undang- undang  nomor  17  tahun  2007  tentang rencana  pembangunan  jangka  panjang nasional    (Atong  dan  Sim  Rusega  2021). lebih lanjut dijabarkan, bahwa perencanaan sebagai  suatu  alat  untuk  mencapai  suatu tujuan  dengan  lebih  baik,  maka  alasan keperluan  untuk  melakukan  perencanaan menurut Widjojo (Bintoro Tjokroamidjojo et
al  1986  dan  Atong  dan  Sim  Rusega  2021) antara lain adalah; 1). diharapkan terdapat suatu  pengarahan  kegiatan  dan  adanya pedoman  pelaksanaan  kegiatan  dalam pembangunan, 2). dilakukan suatu perkiraan yang akan dicapai, 3). memberikan  kesempatan  untuk  memilih berbagai  alternative  tentang  cara  yang terbaik,4).dilakukan  penyusunan  skala prioritas  suatu  tujuan  dan  sasaran,  5). sebagai  alat  ukur  atau  standar  untuk pengawasan. Menurut Bintoro Tjokroamidjojo  dalam  Atong  dan  Sim
Rusega  (2021)  menyebutkan  bahwa perencanaan  pembangunan  hendaknya mendukung  suatu  usaha  pembangunan secara  berencana,  yang  didalamnya mengusahakan keterlibatan aktif masyarakat,  termasuk  juga  dalam  sumber pembiayaan pelaksanaan pembangunan.
Tujuan  pelaksanaan  pembangunan desa  seperti  penyusunan  perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan  di  tingkat  desa  selalu diarahkan dan diharapkan dapat menumbuh
kembangkan peranan keterlibatan  masyarakat  desa  secara  aktif, sehingga  hasil  akhir  yang  diharapkan bahwa proses dalam pembangunan didesa selalu  dapat  terlaksana  sesuai  dengan harapan  dan  kebutuhan  masyarakat,  yang pada  akhirnya  pembangunan  akan  tepat sasaran. Dalam pelaksanaan pembangunan desa,  peranan  kepala  desa,perangkat desa,kepala  kewilayahan,  kepala  dan anggota  badan  permusyawaratan  desa diharapkan  mampu  mengikutsertakan warga  masyarakat  dalam  pelaksnaan pembangunan  dengan  dengan  aspek perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan desa.
Pelaksanaan  pembangunan  desa  di desa sebagai pengembangan program kerja pelaksanaan pembangunan desa,
memerlukan  adanya  prinsip  penyusunan perencanaan pembangunan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan
pemerintah.  Ketentuan  pemerintah  antara lain adalah berdasarkan peraturan pemerintah  nomor  72  tahun  2005  tentang pemerintahan  desa  antara  lain  dinyatakan perencanaan  pembangunan  desa.  Dalan peraturan  tersebut  telah  dijabarkan  antara
lain  meliputi;  1).  pengembangan  wilayah pembangunan  desa  dengan  pendekatan pengembangan  ekosistem  yaitu  penataan ruang dilakukan dengan pendekatan secara terpadu  dan  terkoordinasi  berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 2).perencanaan  pembangunan  desa  harus dikaitkan dengan pengembangan ekonomi nasional,wilayah dan lokal. 3).perencanaan pembangunan  desa  harus  diupayakan dapat melibatkan seluruh lapisan masyarakat.4).pemanfaatan pengembangan wilayah secara nasional yang dalam hal ini harus  terkait  dengan  rencana  tata  ruang nasional.
Menurut
Bintoro
Tjokroamidjojo,dkk  (1986)  dalam  Atong dan  Sim  Rusega  (2021)  menyatakan orientasi pelaksanaan dari pada perencanaan  mengarah  kepada:1).  perlu kiranya dukungan atau komitmen dari elit politik.2).  harus  terdapat  suatu  sifat  atau cara yang lebih menjamin rencana tersebut dapat  dilaksanakan.  Dengan  demikian desain penyusunan perencanaan pembangunan  hendaknya  mencerminkan rencana  tersebut  dapat  dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran.
Menurut  Katz  (Tjokroamidjojo  dan Mustopadidjaja  1993)  menyatakan  arti penting dari perencanaan yaitu: 1). sebagai pedoman  bagi  pelaksanaan  kegiatan  yang ditujukan  bagi  pencapaian  tujuan.2). terdapat  perkiraan  masa  yang  akan dilalui.3).  memberikan  kesempatan  untuk memilih cara yang terbaik. 4). disusun skala priotitas.5).  tersedia  standar  pengukuran untuk  melaksanakan  pengawasan  dan evaluasi.
Menurut  Handayaningrat  (1980) menyatakan  langkah-langkah  penyusunan
perencanaan yang baik adalah:
1).menentukan  permasalahan  apa  yang akan  dilakukan.2).  berusaha  menemukan fakta  dan  informasi  yang  dibutuhkan.  3). analisa  sumber  informasi.  4).  pilihlah tindakan-tindakan
alternatif.
5).pertimbangkan setiap alternatif.
6).ambillah  keputusan  dari  alternatif  yang ditetapkan
Mekanisme  ketentuan  mengenai jadual  kegiatan  musyawarah  pelaksanaan pembangunan  desa  diatur  dalam  surat edaran  menteri  negara  perencanaan pembangunan nasional dan menteri dalam negeri  nomor  0009/M.PPN/01/2011  yang menyatakan  pelaksanaan  musrenbang    di selenggarakan  sesuai  jadual  dan  untuk menyusun  rencana  kerja  pemerintah dengan
menyelenggarakan forum musyawarah  perencanaan  pembangunan secara berjenjang mulai
dari desa/kelurahan, kecamatan,kabupaten/ kota hingga tingkat provinsi.
Sesuai dengan surat edaran menteri negara perencanaan pembangunan nasional dan menteri dalam negeri tersebut diatas,  penjelasan  lebih  lanjut  bahwa mekanisme penyusunan perencanaan pembangunan  desa  antara  lain  dilakukan hal-hal  sebagai  berikut:  1).  Dilakukan musrenbang  tingkat  desa.  2).  Pemangku kepentingan  tingkat  desa  adalah  pihak yang  berkepentingan  dengan  kegiatan prioritas  desa  dan  mengatasi  masalah desa/kelurahan.  3).Nara  sumber  adalah pihak pemberi informasi yang dibutuhkan untuk  proses  pengambilan  keputusan dalam musrenbang desa. 4).Peserta adalah pihak  yang  memiliki  hak  pengambilan keputusan dalam musrenbang desa.
Kemudian musrenbang desa menghasilkan:  1).Daftar  kegiatan  prioritas melalui  APBD  Kabupaten/Kota.  2).Daftar nama  delegasi  desa  untuk  mengikuti musrenbang desa. Pelaksanaan musyawarah  perencanaan  pembangunan desa  pada  tingkat  desa  melibatkan perangkat desa dan tokoh masyarakat yang terdapat  di  masing-masing  desa  dalam ruang  lingkup    desa  yang  bersangkutan dan dalam ruang lingkup kecamatan yang bersangkutan.
Penggerakan  partsipasi  atau  peran aktif masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan  pembangunan,  oleh  Bintoro (1986)  sebagaimana  dikutip  dalam  Atong dan  Sim  Rusega  (2021)  menyebutkan pencapaian  tujuan-  tujuan  pembangunan memerlukan keterilbatan aktif dari masyarakat  pada  umumnya.  Partisipasi masyarakat perlu digerakan dan dibangun dalam perencanaan pembangunan.
Keterlibatan masyarakat antara lain; 1).  Rencana  pembangunan  menimbulkan rasa  solidaritas  nasional  dan  sosial.  2). Keterlibatan  masyarakat  dalam  memikul beban dan tanggungjawab. 3). Keterlibatan masyarakata  dalam  memetik  hasil  dan manfaat pembangunan secara berkeadilan. Bentuk  keterlibatan  atau  partisipasi masyarakat
dalam perencanaan pembangunan dapat dikembangkan, tentu saja tergantung dengan sistem kemasyarakatan yang dianut serta perencanaan pembangunan mencerminkan kepentingan  masyarakat.  keberhasilan perencaanaan dan
pelaksanaan pembangunan  tergantung  dengan  adanya keterlibatan aktif masyarakat.
Perencanaan  pembangunan  dapat merangsang  dan  memperluas  keterlibatan
aktif  masyarakat,  apabila  benar-benar sesuai  dengan  kepentingan  masyarakat. Oleh  karena  itu  pembangunan  berencana yang  cukup  berhasil  akan  memberikan sarana  perluasan  keterlibatan  masyarakat dalam  pembangunan  (Atong  dan  Sim Rusega  2021).  Menurut  Soekarno  (1989) penggerakan  diartikan  sebagai  fungsi pembimbingan orang-orang dalam anggota kelompok,  agar  orang-orang  itu  suka  dan mau  berkerja.  Pembimbingan  ini  sabagi proses membina mendorong atau memberikan  arahan  dan  semangat  kerja, serta kerelaan mau bekerja sebagai anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama dari  pada  organisasi.  Dalam  kegiatan pelaksanaan pembangunan desa penggerakan diarahkan kepada pencapaian tujuan pembangunan di desa.
Tentang kegiatan tindakan pengawasan  pembangunan  desa  mangacu pada  pendapat  Sarwoto  (1988)  bahwa tindakan  pengawasan  adalah  kegiatan yang  mengusahakan  agar  pekerjaan- pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang  ditetapkan    dan  atau  hasil  yang dikehendaki.  Dengan    pengawasan menghendaki  adanya  tujuan-tujuan  dan rencana-rencana dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, setidaknya pimpinan  mengawasi  segala  tindakan pelaksanaan sesuai dengan jalur perencanaan yang telah ditetapkan.

## METODE PENELITIAN
Jenis
penelitian deskriptif kualitatif.  Subyek  penelitian  terdiri  atas Kepala  Desa  serta  Ketua  Badan Permusyawaratan Desa.
Teknik pengumpulan  data  berpedoman  pada
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data kualitatif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Kegiatan  perencanaan  dalam pelaksanaan  pembangunan  di  desa antara lain telah dilakukan, yaitu prinsip perencanaan  pembangunan  desa  telah dilakukan  dengan  tahapan  langkah- langkah  yang  terdiri  dari  masalah perioritas, menetapkan tujuan, indikator keberhasilan,mengkaji  hambatan  dan kendala  serta  menyusun  rencana  kerja operasional.
Hasil yang telah dijabarkan dalam prinsip perencanaan pembangunan desa terdiri  atas:  penataan  arsip  desa, pengadaan sarana kantor desa, penyuluhan  dan  pembinaan  kelompok tani,  kerja  bakti,  pembinaan  karang taruna,  lomba  kebersihan  ingkungan tingkat  rumah  tangga,  lomba  kesenian daerah,  kegiatan  panen  raya  kampong, bimbingan  teknis  kegiatan  pemerintah dikecamatan,  serta  penyusunan  rencana pelaksanaan  perayaan  hari  ulang  tahun negara  republik  Indonesia.  Kegiatan program kerja pembangunan yang telah disusun merupakan seperangkat rencana bahan kegiatan yang  digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan desa.
Program  pembangunan  tersebut tertuang  dalam  rencana  kerja  desa yang didalamnya  memuat  tujuan,  bahan  dan program.  Kegiatan  penyusunan  analisis materi  kegiatan  merupakan  progam pembangunan  sebagai  penjabaran  dan penyesuaian  isi  rencanakerja  tahunan. Langkah-langkah yang dilakukan
menjabarkan makna dan tujuan kegiatan, menyesuaikan jadual kegiatan. Program  tahunan  merupakan  sebagaian dari  program  pembangunan  desa, program tahunan memuat alokasi waktu untuk setiap pokok kegiatan dalam satu tahun  perencanaan  kegiatan,  dan memuat  alokasi  waktu  untuk  setiap kegiatan.
Kegiatan
perencanaan
pembangunan  di  desa  yang  dilakukan sebagai  kesatuan  langkah  kerja  yang dikembangkan
berdasarkan pertimbangan  tertentu,  sesuai  masing- masing  tujuan  program  kegiatan.
Pemilihan metode kerja untuk menghasilkan  penyusunan  perencanaan pembangunan  didesa  telah  dilakukan melalui  relevansi  dengan  tujuan,  bahan, kekampuan  desa,  situasi  pelaksanaan kegiatan. Dasar pemilihannya ditentukan  atas  pertimbangan  tujuan, materi, dan ketersediaan fasilitas didesa.
Tahapan
proses penyusunan perencanaan  pembangunan  di  desa dengan  memperhatikan  anggaran  dana desa.
Tahapan  itu  dilalui  dengan merumuskan tujuan, menentukan pilihan,  menetapkan  pilihan,  menyusun kegiatan dan pertimbangan perhitungan biaya  yang  tersedia.  Rencana  kegiatan yang telah ditetapkan dengan melibatkan aparatur desa serta memperhatikan  dan  memanfaatkan anggaran dana desa.
Kegiatan mekanisme perencanaan pembangunan  di  desa  telah  diusahakan sesuai  dengan  tugas-tugas  yang  telah diarahkan  oleh  pemerintah  kecamatan dan  pemerintah  kabupaten  seperti  yang
tertuang  dalam  tugas  dan  fungsi  kepala desa.  Berdasarkan  kewenangan  dan keterampilan yang dimiliki oleh aparatur  desa,  biasanya  kinerja  bersama menjadi kesepakatan
untuk melaksanakan  tugas  dan  kewajiban aparatur  desa.    Jika  berdasarkan kewenangan,  maka  aparatur  desa membentuk kelompok-kelompok
kerjasama bersama masyarakat desa dan bertanggungjawab
untuk pengembangan  program  pembangunan di  desa.  Jumlah  kelompok  masyarakat dapat  dibantu  antara  dua  sampai  tiga orang  aparatur  desa  dalam  rangka menyelesaikan mekanisme proses penyusunan perencanaan pembangunan di desa.
Kegiatan  aparatur  desa  dalam menjalankan tugas, dibantu oleh aparatur  pemerintah  kecamatan  dalam mengelola setiap kegiatan pembangunan,  mensosialisasikan  secara rutin, memberikan pelayanan administrasi umum pemerintahan, membuat laporan hasil kegiatan pembangunan dan menganalisa kecakupan pelaksanaan program pembangunan  di  desa.  Mekanisme komunikasi  yang  dikembangkan  oleh kepala  desa  dengan  aparatur  desa  telah dilaksanakan dalam rangka membangun semangat kerja dan membangun persepsi informasi
kelancaran pemahaman  bidang  kerja  masing- masing  tugas.  Kemampuan  dalam melaksanakan  pembangunan  desa  tidak ahanya  didasarkan  pada  kekuatan  dan swadaya  masyarakat  serta  aparat pemerintah  terkait  akan  tetapi  harus diimbangi kemampuan dalam
menerencanakan  sesuai  kebutuhan  di desa yang bersangkutan.
Kegiatan  pengorganisasian  untuk pelaksanaan  pembangunan  desa,  oleh manajemen  pembangunan  desa  telah dilaksanakan  berdasarkan  kerangka tindakan  sesuai  tahapan  proses    dalam dokumen  kegiatan  pemerintah  desa. Dokumen pemerintah desa yang dimaksud  sebagaimana  yang  telah dijabarkan  dalam  pembagian  tugas  dan kewenangan  yang  dimilik  oleh  aparatur desa. Pembangunan atau pengambangan pengorganisasi  sebagai  pelaksanaan kegiatan  perubahan  yang  dimiliki  oleh potensi  masyarakat  setempat  untuk merubah dirinya kearah yang lebih baik dalam proses pembangunan di desa.
Kegiatan pengembangan keorganisasian  tercermin  pada  struktur organisasi  pemerintah  desa  Entakai Jawai yang tertuang dalam bangan kerja organisasi desa, sehingga keorganisasian ini  memeungkinkan  desa  mampu melaksanakan  tugasnya  dalam  proses pelaksanaan pembangunan didesa. Fungsi  struktur  organisasi  tata  laksana kerja    diharapkan  mampu  berjalan dengan  baik  yang  didukung  adanya kekampuan  aparatur  desa  memahami bidang  interaksi  komunikasi  hubungan kerja dan interaksi komunikasi struktural fungsional. Interaksi komunikasi hubungan kerja dimaksudkan adalah melakukan koordinasi sebagai kegiatan satu kesatuan keraj.
Interaksi  komunikasi  struktural fungsional  dimaksudkan  adalah  selalu melakukan komunikasi virtikal  maupun secara  horizontal  sesuai  jenjang  hirarki
kerjasama mencapai tujuan yang diinginkan. Pengorganisasian masyarakat  dalam  beberapa  kelompok tani  telah  berjalan  dan  bergerak  secara aktif  dalam  mendukung  pelaksanaan pembangunan  serta  memelihara  dan memanfaatkan  hasil  pembangunan  di desa,  seperti  pengembangan  kawasan usaha mandiri perkebunan dan pertanian  warga  masyarakat.  Kegiatan Penggerakan  dalam  suatu  organisasi dapat  dinyatakan  sebagai  proses  usaha yang  secara  maksimal  mendorong sumberdaya yang tersedia untuk mendukung  percepatan  pelaksanaan pembangunan.
Penggerakan  di  desa  Entakai Jawai  difungsikan  dengan  berbagai potensi  yang  tersedia.  Penggerakan  itu antara  lain  dilakukan  melalui  upaya pembimbingan  sumberdaya  manusia agar orang-orang didesa itu mau bekerja dalam  pelaksanaan  pembangunan  di desa.  Fokus  penggerakan  pelaksanaan pembangunan  desa  secara  normative telah  dilakukan  melalui  penjenjangan dan  fungsionalisasi  pada  struktur organisasi  kerja  pemerintah  desa. Pengembangan  penggerakan  lain  yang dilakukan  adalah  melaksanakan  proses komunikasi secara rutinitas yang menjelasakan  tujuan,  kegiatan  dan pelaksanaan  pembangunan  desa,  yang akan dilaksanakan di desa Entakai jawai.
Penggerakan  dalam  pelaksanaan pembangunan    desa  oleh  Kepala  Desa telah dibuatkan kebijakan yang berkaitan  dengan  tujuan  pelaksanaan pembangunan  desa,  yakni  kebijakan mengenai rabat beton jalangang desa, wc rumah  tangga,  penyediaan  sumur  bor
keluarga,  penyiapan  gedung  pertemuan dan  pelayanan  kesehatan  masyarakat lanjut  usia  serta  pembenahan  kabel aliran harus listrik rumah tangga.
Kegiatan pengawasan dalam pelaksanaan  pembangunan  di  desa dilakukan agar semua pekerjaan terjamin  terlaksanakan  sesuai  dengan ketentuan  perencanaan  yang  telag ditetapkan sebelumnya atau disesuaikan dengan  dikehendaki  sejak  dari  kegiatan awal sampai dengan selesai.
Pengawas
pelaksanaan
pembangunan  di  desa  sudah  dilakukan secara  baik,  benar  dan  maksimal  dalam mengetahui
dan mengkaji perkembangan  pelaksanaan  tahapan pembangunan yang sedang dilakukan di desa,  antar  lain  pengawasan  tentang jalan  gang  desa,  diawasi  lembar  dan panjang  jalan  serta  dukungan  material kegiatan.  Dengan  demikian  aktivitas kegiatan pengawasan terhada pelaksanaan  pembangunan  di  desa  oleh Kepala  Desa  dan  Perangkat  Desa dilaksanakan  bersama  dengan  petugas Pedamping Desa.
Kegiatan
pelaksanaan
pembangunan  di  desa  Entakai  Jawai diketahui  dan  dipahami  bahwa  adanya kecendrungan muncul masalah partasipasi dan pendanaan yang menjadi faktor, yang
mempengaruhi keberhasilan  manajemen  pelaksanaan pembangunan di desa. Faktor partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan  di  desa  masih  sangat terbatas. Beberapa program penyusunan kegiatan  di  desa  belum  sepenuhnya dapat  diikuti  oleh  masyarakat  secara maksimal.
Kondisi keterlibatan
masyarakat  sementara  ini  lebih  banyak hanya ikut melaksanakan dan memanfaatkan hasil program perencanaan pembangunan oleh
pemerintah saja. Kehadiran yang bersifat aktif  masyarakat  sebagai  idaman  yang diharapkan  belum  terjadi  sebagaimana yang diinginkan.
Kegiatan  program  pemerintah yang  bersifat  pengembangan  ekonomi kerakyatan seperti kegiatan pengembangan kawasan petani, perkebunan  dan  usaha  kelompok  tani mendapat  respon  dan  dukungan  yang baik.  Kepuasan  masyarakat  terhadap penyusunan  program  pembangunan  di desa  diketahui  bahwa  sebagaian  besar masyarakat  menanggapi  cukup  puas dan  mereka  siap  mendukung  demi kemajuan  dan  perubahan  kondisi  desa mereka.
Partisipasi  masyarakat  selalui aktif mendukung kegiatan pembangunan  yang  berkaitan  langsung dengan  keperluan  dan  kepentingan mereka,  antara  lain  partisipasi  aktif mereka adalah dalam hal penataan lahan kawasan pertanian dengan membuatkan administrasi  kepemilikan  lahan  sseperti surat keterangan tanah dan sertifikat hak milik  tanah.  Partisipasi  masyarakat semakin  baik  dan  aktif  terlibat  melalui kegiatan kebersamaan kelompok kerjasama  masyarakat  dengan  aparatur desa  dalam  melaksanakan  kegiatan pembangunan di desa.
Faktor sumber pendanaan pelaksanaan  pembangunan  di  desa masih dirasakan minim jika memperhatikan  besarnya  anggaraan yang harus tersedia dengan
melaksanakan  pembangunan  sesuai dengan  prioritas  kebutuhan  masyarakat setempat. Mensiasati kebutuhan angaran dalam mendukung pelaksanaan pembangunan  desa  tersebut  dilakukan melalui  tahapa  kegiatan  berkelanjutan dengan  didukung  alokasi  dana  desa dalam  tahun  berikutnya  kedepan,  hal lain  oleh  desa  dengan  menggerakan swadaya  gotong  royong  masyarakat seperti  kegiatan  penataan  jalur  arus listrik  keluarga,  penyediaan  mesin  air dan merapikan pintu wc masing-masing rumah tangga warga mayarakat setempat.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Manajemen
pelaksanaan
pembangunan  desa  di  desa  Entakai Jawai,  telah  melakukan  fungsi  kegiatan manajemen
seperti kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan  dan  pengawasan.  Dalam pelaksanaan  pembangunan  fungsi  yang dominan  dilakukan  adalah  kegiatan pengawasan  kegiatan,  sementara  yang dianggap  belum  berjalan  dengan  baik adalah penggerakan sumberdaya potensi yang  ada  di  desa  Entakai  Jawai.  Faktor lain  yang  turut  menentukan  berhasil atau  tidaknya  menajemen  pelaksanaan pembangunan  desa  adalah  faktor partisipasi masyarakat dan sumber biaya pembangunan desa.
Saran  yang  disampaikan  adalah dipandang  perlu  melakukan  perubahan sikap  dalam  pengembangan  potensi untuk  pelaksanaan  pembangunan  di desa yang berkelanjutan seperti peningkatan  partisipasi  gotong  royong masyarakat  dan  pemanfaatan  sumber
dana  sesuai  dengan  pagu  kegiatan pembangunan  yang  dilaksanakan  di desa.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Atong, P., & Sim, E. N. (2021). Pengantar Administrasi Pembangunan. Malang: CV. IRDH. Handayanigrat. (1980). Komunikasi Pemerintahan. Bandung: PT.Refika Aditama. Sarwoto. (1988). Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Soekarno. (1989). Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: Miswar. Tjokroamidjojo, B., & A.R., M. (1986).
Teori dan Strategi Pembangunan Nasional. Jakarta: Gunung Agung. Tjokroamidjojo, B., & Mustopadidjaya. (1993). Kebijakan dan Administrasi Pembangunan, Perkembangan Teori dan Penerapan. Jakarta: LP3ES.

## Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa.Jakarta: Depdagri.
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
Perencanaan Pembangunan Nasional
Nomor 0009/M.PPN/01/2011, Tentang Pelaksanaan musrenbang pembangunan desa.Jakarta: Depdagri. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.Jakarta:
Depdagri.
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.Jakarta: Depdagri.