## Ekonomis: Journal of Economics and Business
Vol 8, No 1 (2024): Maret, 862-867
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Batanghari Jambi Address: Jl. Slamet Ryadi, Broni-Jambi Kodepos: 36122 Webite: http://ekonomis.unbari.ac.id, email: ekonomis.unbari@gmail.com ISSN 2597-8829 (Online), DOI: 10.33087/ekonomis.v8i1.1790

## Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Jambi

## Novita Senusi, Wiwik Tiswiyanti, Salman Jumaili
Universitas Jambi Correspondence: wiek-muis@unja.ac.id

## ABSTRAK
Saat ini, pajak merupakan sumber pendanaan utama bagi pemerintah Indonesia. Pada kenyataannya, pendapatan sektor pajak hanya mewakili sebagian kecil dari total pendapatan. Agar pemerintah dapat melaksanakan proyek pembangunan  di  Indonesia,  wajib  pajak  harus  membayar  pajaknya  tepat  waktu.  Tujuan  penelitian  ini  adalah untuk  mengetahui  variabel-variabel  yang  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  di  Kota  Jambi. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda sebagai analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan dan parsial kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi faktor amnesti pajak, sanksi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan di Kota Jambi
Kata kunci : tax amnesty, sanksi pajak, pengetahuan pajak, kepatuhan wajib pajak

## ABSTRACT
Currently, taxes are the main source of funding for the Indonesian government. In reality, tax sector revenues represent only a small portion of total revenues. In order for the government to implement development projects in Indonesia, taxpayers must pay their taxes on time. The aim of this research is to determine the variables that influence individual taxpayer compliance in Jambi City. This research uses multiple linear regression analysis as  data  analysis.  The  results  of  the  research  show  that  simultaneously  and  partially  individual  taxpayer compliance is influenced by tax amnesty, tax sanctions, and tax knowledge in Jambi City

## Keywords: tax amnesty, tax sanctions, tax knowledge, taxpayer compliance

## PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  sumber  pendapatan  negara  yang  terbesar  di  Indonesia  dan  hal  ini  dapat terlihat di Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) (Siamena, 2017). Selain itu pajak juga menjadi  salah  satu  sumber  pendapatan  APBN,  yang  dapat  dipergunakan  oleh  negara  untuk pembiayaan  pembangunan  nasional.  Untuk  meningkatkan  sumber  pendapatan  negara  dari  sektor pajak,  pemerintah  mengeluarkan  beberapa  peraturan  dan  undang-undang  yang  terkait  dengan  sanksi pajak dengan harapan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak (Erica, 2017).
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (DJPB) menyajikan informasi penerimaan pajak negara selama  lima  tahun  terakhir  di  Indonesia.  Hal  ini  menunjukkan  penerimaan  perpajakan  mengalami peningkatan  pada  tahun  2017  dan  2018  yaitu  naik  dari  Rp1.343,5  triliun  menjadi  Rp1.518,8  triliun. Hal  ini  menunjukkan  upaya  pemerintah  untuk  meningkatkan  pendapatan  pajak.  Kementerian Keuangan  (2021)  menyebutkan  dalam  laporan  keuangan  pemerintah  pusat,  eksekusi  realisasi penerimaan  pajak  belum  sempurna,  padahal  penerimaan  pajak  pada  tahun  2021  telah  melampaui target  awal sebesar Rp1.444,5 triliun menjadi Rp1.547,8 triliun  (Kemenkeu, 2023). Salah  satu sudut pandangnya  adalah  bantuan  yang  diberikan  pemerintah  dalam  Program  PEN  (Pemulihan  Ekonomi Nasional)  berupa  insentif  perpajakan.  Skema  ini  umumnya  telah  dimanfaatkan  oleh  sejumlah  wajib pajak.  Jenderal  Pajak  menyatakan  bahwa  akar  permasalahannya  adalah  ketidaktahuan  wajib  pajak terhadap  pajak  dan  kekhawatiran  akan  kemungkinan  sanksi  atau  denda.  Banyak  orang  beranggapan bahwa dengan memberikan insentif, pajak dapat dipungut secara lebih efektif dan mereka yang gagal membayar pada akhirnya akan dikenakan denda yang lebih besar. Hal ini menjadi salah satu motivasi inisiatif pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Penerimaan  pajak  di  Provinsi  Jambi  selama  periode  2017-2019  menunjukkan  tren peningkatan  sebesar  28,82%.  Pada  tahun  2021,  penerimaan  pajak  meningkat  signifikan  dan
memenuhi tingkat yang telah ditetapkan. Kota Jambi telah mencapai target realisasi penerimaan pajak sebanyak tiga kali lipat, berbeda dengan realisasi penerimaan pajak nasional, meski pada tahun 2020 mengalami  penurunan.  Pengampunan  pajak  adalah  kesempatan  yang  diberikan  kepada  wajib  pajak tertentu  untuk  membayar  sejumlah  pajak  yang  telah  ditentukan  sebagai  imbalan  atas  pengampunan atas  kewajibannya  (termasuk  penghapusan  bunga  dan  denda)  tanpa  harus  khawatir  menghadapi konsekuensinya (Tiswiyanti, 2021). Amnesti Pajak I diberlakukan antara tahun 2016 dan 2017 ketika Presiden Joko Widodo menjadi presiden. Tax amnesty II atau dikenal dengan Program Pengungkapan Sukarela  (PPS)  kemudian  diperkenalkan  pada  awal  tahun  2022  dan  berlangsung  hingga  akhir  Juni 2022.  Melalui  layanan  ini,  masyarakat  dapat  menyatakan  kewajiban  perpajakan  yang  sebelumnya tidak mereka penuhi secara sukarela atau di bawah tekanan. Program ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu  wajib  pajak  peserta  tax  amnesty  pertama  dapat  melaporkan  harta  yang  sebelumnya  tidak dilaporkan  pada  tax  amnesty  pertama  pada  skema  pertama,  dan  pada  skema  kedua,  pengungkapan harta untuk tahun 2016 hingga 2020.
Penerapan  sanksi  perpajakan  merupakan  unsur  lain  yang  mungkin  berdampak  pada  tingkat kepatuhan  wajib  pajak.  Sanksi  pajak  merupakan  manfaat  yang  ditawarkan  kepada  masyarakat  yang gagal  melaporkan  pajaknya  dengan  benar  (Mardiasmo,  2018).  Sanksi  perpajakan  berfungsi  sebagai disinsentif bagi wajib pajak untuk melanggar undang-undang atau konvensi perpajakan. Oleh karena itu,  penerapan  sanksi  perpajakan  memastikan  bahwa  peraturan  dan  ketentuan  perpajakan  akan dipatuhi  (Mardiasmo,  2018).  Sanksi  perpajakan  merupakan  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi kepatuhan  wajib  pajak  menurut  Atarwaman  (2020).  Penelitian  Siamena  (2017)  menunjukkan  bahwa sanksi  perpajakan  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi,  hal  ini  mendukung  hal tersebut.
Informasi  mengenai  pajak  diperoleh  dari  pengetahuan  perpajakan  yang  dapat  dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Tiswiyanti, 2021). Menurut Mardiasmo (2018),  pengetahuan  perpajakan  adalah  kemampuan  memahami  peraturan  perundang-undangan perpajakan  baik  formal  maupun  material.  Wajib  Pajak  mampu  menghitung,  menyetor,  dan melaporkan pajaknya dengan memiliki pemahaman dasar perpajakan (Tiswiyanti, 2021). Pemahaman perpajakan yang kurang dari wajib pajak dapat menghambat pelaksanaan tanggung jawab perpajakan. Mengingat  banyaknya  peraturan  perundang-undangan  perpajakan  yang  berlaku,  wajib  pajak  harus memiliki pengetahuan tentang pajak (Atarwaman, 2020).
Perwujudan  sadar  seseorang  akan  kewajibannya  untuk  memenuhi  kewajiban  perpajakannya sesuai  dengan  peraturan  perpajakan  yang  berlaku,  tanpa  perlu  adanya  pemeriksaan,  penyidikan, peringatan,  atau  ancaman,  disebut  dengan  kepatuhan  Wajib  Pajak,  menurut  Peraturan  Menteri Keuangan  Republik  Indonesia.  Indonesia  Nomor  209/PMK.03  Tahun  2021. Kepatuhan  Wajib  Pajak menunjukkan  kehati-hatian  Wajib  Pajak  dalam  menjalankan  tugasnya.  Karena  pemerintah memberikan  kepercayaan  penuh  kepada  wajib  pajak  untuk  menghitung,  membayar,  dan  melaporkan tanggung jawabnya, maka kepatuhan wajib pajak memberikan kontribusi yang signifikan bagi negara (Tiswiyanti, 2019).
Inisiatif  Tax  Amnesty  II  yang  perdana  ini  bertujuan  untuk  memberikan  kesempatan  kepada lulusan  Tax  Amnesty  I  yang  sebelumnya  belum  mengungkapkan  seluruh  harta  kekayaannya  pada tahun  2016.  Harta  yang  telah  diungkapkan  oleh  956.000  wajib  pajak  peserta  Tax  Amnesty  I  2016 berjumlah  Rp  4,555  triliun  per  1  April  2017  menurut  Direktorat  Jenderal  Pajak  Kementerian Keuangan.  Data  yang  dirilis  Direktorat  Jenderal  Pajak  Kementerian  Keuangan  per  8  Februari  2023 menunjukkan  sebanyak  247.918  orang  telah  mengikuti  Tax  Amnesty  II  Skema  I  dengan  total  harta yang  dilaporkan  sebesar  Rp32,91  triliun.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  meski  saat  itu  belum  seluruh harta kekayaannya terungkap, namun masih banyak wajib pajak yang mengikuti Amnesti Pajak I pada tahun 2016.
Kepatuhan  wajib  pajak  ditunjukkan  dengan  pelaporan  pajak  menggunakan  Surat Pemberitahuan  (SPT).  Sebanyak  17.350.334  wajib  pajak  orang  pribadi  terdaftar  pada  tahun  2021, menurut  Laporan  Tahunan  DJPB  Dirjen  Pajak.  Jumlah  tersebut,  sekitar  86,25%  dari  seluruh  wajib pajak  orang  pribadi  atau  14.964.085  formulir  telah  diserahkan.  Banyak  wajib  pajak  orang  pribadi yang  tidak  melaporkan  pajaknya  dalam  lima  tahun  terakhir.  Hal  inilah  yang  mendasari  program Amnesti  Pajak  yang  dicanangkan  pemerintah.  Ide  di  balik  layanan  ini  adalah  untuk  memberikan fleksibilitas  yang  lebih  besar  kepada  wajib  pajak  yang  sebelumnya  tidak  menyampaikan  SPT  dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya.
Sementara  itu  di  Kota  Jambi,  terdapat  166.313  wajib  pajak  orang  pribadi  pada  tahun  2021, menurut statistik Kantor Pelayanan Pajak Pratama Telanaipura dan Kementerian Kota Jambi. Namun, hanya 53.607 orang atau sekitar 32,23% dari total wajib pajak yang benar-benar menyampaikan SPT tahunan.  Hanya  1.053  orang  yang  mengikuti  Program  Voluntary  Disclosure  atau  Tax  Amnesty  II. Angka-angka  ini  menunjukkan  masih  perlunya  peningkatan  kepatuhan  wajib  pajak.  Pengetahuan perpajakan yang minim, adanya amnesti pajak, dan penerapan sanksi semuanya dapat mempengaruhi kepatuhan  wajib  pajak.  Baru  pada  tahun  2021  penerimaan  pajak  Indonesia  mencapai  target  tahun 2021. Berdasarkan statistik Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu RI, realisasi penerimaan pajak di Kota Jambi telah mencapai target sebanyak tiga kali dalam lima tahun sebelumnya.
Penelitian mengenai amnesti pajak, sanksi pajak, dan literasi pajak telah dilakukan. Beberapa penyelidikan  sebelumnya  menghasilkan  temuan  yang  bervariasi.  Penelitian  terhadap  variabel  tax amnesty  yang  dilakukan  Rahmawati  &  Yulianto  (2018),  Sari  &  Nuswantara  (2017)  menunjukkan bahwa  tax  amnesty  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Namun  berbeda  dengan  penelitian yang dilakukan Den Ka & Gasha (2019 yang menemukan  amnesti pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Di  sisi  lain  penelitian  Den  Ka  &  Gasba  (2019)  dan  Atarwaman  (2020) menunjukkan  bahwa  variabel  sanksi  perpajakan  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak. Berbeda  dengan  penelitian  Rahmawati  &  Yulianto  (2018)  yang  menemukan  sanksi  pajak  tidak banyak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Perkembangan  selanjutnya  penelitian  Hartini (2018)  menemukan  bahwa  pengetahuan  perpajakan  merupakan  salah  satu  faktor  kepatuhan  wajib pajak.  Kemudian  penelitian  Siamena  dkk  (2017)  terdapat  variasi  pada  variabel  independen  dari penelitian-penelitian  sebelumnya  yaitu  faktor  kesadaran  wajib  pajak  dan  amnesti  pajak.  Sementara tujuan penelitian  sekarang ini adalah  untuk  mengetahui  faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Jambi.

## METODE
Penelitian kuantitatif merupakan pendekatan  penelitian utama yang digunakan penelitian ini. Dalam  penelitian  sekarang  ini  pengampunan  pajak,  sanksi  perpajakan,  dan  pengetahuan  perpajakan merupakan  faktor  independen,  sedangkan  kepatuhan  wajib  pajak  sebagai  variabel  dependen.  Objek penelitian  dilakukan  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Kota  Jambi.  Data  primer  dari  temuan  studi lapangan  sebagai  langkah  dalam  proses  pengumpulan  sumber  data.  Dengan  kata  lain,  data  primer merupakan  jawaban  atas  kuisioner  yang  diberikan  kepada  peserta,  sasaran  penelitian  dalam  hal  ini wajib  pajak  orang  pribadi  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Umum  Kota  Jambi.  Populasi  yang  diteliti sebanyak  3.987  wajib  pajak  yang  mengajukan  melalui  Kantor  Pelayanan  Pajak  Umum  Kota  Jambi, strategi purposive sampling pada wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama, maka sampel jumlah sampel yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini  sebanyak 290 wajib pajak orang pribadi. Wajib Pajak segera diberikan kuesioner untuk penelitian ini di Kantor Pelayanan Pajak Pratama  Kota  Jambi.  Prosedur  pengujian  instrumen  data  menggunakan  uji  reliabilitas,  uji  validitas, dan  analisis  statistik  deskriptif.  Untuk  Uji  Asumsi  Klasik  dilakukan  uji  analisis  regresi  linier berganda, heteroskedastisitas, multikolinearitas, koefisien determinasi, dan normalitas, sedangkan uji statistik F dan t digunakan untuk pengujian hipotesis.

## HASIL
Tabel 1 Hasil Uji Simultan Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 853.646 3 284.549 84.333 .000 b Residual 715.312 212 3.374 Total 1568.958 215
Sumber: data olahan
Tabel  1  menunjukkan  bahwa  kepatuhan  pajak  merupakan  variabel  dependen  yang dipengaruhi  oleh  variabel  independen  pengampunan  pajak,  sanksi  perpajakan,  dan  pengetahuan perpajakan.  Hal  ini  dibuktikan  nilai  signifikansi  sebesar  0,000  <  0,05  dan  nilai  F-hitung  sebesar
84,333 > F-tabel sebesar 2,646; yang berarti amnesti pajak, sanksi pajak, dan pengetahuan perpajakan semuanya mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan pajak secara simultan.

## Tabel 2 Hasil Uji Parsial
Model Unstandardized Coefficients  Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 2.405 1.378 1.745 .082 Tax Amnesty .128 .041 .186 3.145 .002 Sanksi Pajak .206 .066 .219 3.113 .002 Pengetahuan Pajak .444 .062 .450 7.187 .000

## Sumber: data olahan
Tabel 2 menjelaskan sebagai berikut:
1. Nilai  signifikansi  variabel  tax  amnesty  sebesar  0,002  lebih  kecil  dari  0,05.  Sedangkan  variabel pengampunan pajak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan pajak, karena nilai t-hitung  sebesar 3,145  lebih  besar  dari  nilai  t-tabel  sebesar  1,971.  Dengan  demikian  variabel  kepatuhan  pajak “diterima”  dan  variabel  pengampunan  pajak  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  secara marginal.
2. Nilai  signifikansi  variabel  sanksi  pajak  sebesar  0,002  lebih  kecil  dari  0,05.  Sanksi  pajak berpengaruh  terhadap  variabel  kepatuhan  pajak  dilihat  dari  nilai  t-hitung  sebesar  3,145  >  t-tabel (1,971).  Dengan  demikian,  variabel  sanksi  pajak  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  secara marginal terhadap variabel kepatuhan pajak.
3. Nilai signifikansi variabel pengetahuan perpajakan sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Sebaliknya, t- hitung  menghasilkan  nilai  7,817  >  t-tabel  (1,971)  yang  menunjukkan  bahwa  pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap variabel kepatuhan perpajakan.

## Pengaruh Tax Amnesty, Sanksi Pajak, dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan  pengujian,  faktor  kepatuhan  wajib  pajak  dipengaruhi  secara  signifikan  oleh variabel pengampunan pajak  (X1), sanksi perpajakan (X2), dan pengetahuan perpajakan (X3). Besar kecilnya  pengaruh  variabel  independen  terhadap  variabel  dependen  ditentukan  melalui  analisis koefisien  determinasi.  Dengan  nilai  R2  sebesar  0,538,  dapat  disimpulkan  bahwa  perubahan  ketiga variabel  independen—pengampunan  pajak,  sanksi  perpajakan,  dan  pengetahuan  perpajakan— memiliki kontribusi sebesar 53,8% terhadap varians yang terlihat pada variabel dependen, kepatuhan pajak.  Dengan  tingkat  signifikansi  sebesar  0,000  dan  nilai  Fhitung  sebesar  84,333.  Mengingat  nilai signifikansi  0,000  <  0,05  dan  nilai  F-hitung  lebih  besar  dari  F-tabel  (84,333  >  2,646),  dengan demikian  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Jambi,  kepatuhan  wajib  pajak  dipengaruhi  secara simultan oleh variabel amnesti pajak (X1), sanksi pajak (X2), dan pengetahuan perpajakan (X3).  Hal ini  sesuai  dengan  teori  atribusi  yang  menyatakan  bahwa  tindakan  seseorang  dipengaruhi  oleh  faktor eksternal dan internal, seperti sanksi perpajakan dan amnesti, serta pengetahuan perpajakan. Di Kota Jambi, ketiga faktor tersebut mempunyai dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini juga menguatkan Teori Perilaku Terencana (TPB) yang menyatakan bahwa  amnesti  pajak  dan  edukasi  wajib  pajak  dapat  meningkatkan  niat  atau  motivasi  wajib  pajak. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya, penerapan  sanksi  perpajakan  juga  dapat  membuat  wajib  pajak  enggan  melakukan  pelanggaran peraturan perpajakan.

## Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Temuan  penelitian  ini  menyatakan  bahwa  amnesti  pajak  dan  kepatuhan  wajib  pajak berhubungan.  Penelitian  ini  sejalan  dengan  hipotesis  atribusi  yang  menjelaskan  pengampunan  pajak sebagai  faktor  luar  yang  mempengaruhi  keyakinan  wajib  pajak  terhadap  kepatuhannya  terhadap peraturan  perpajakan.  Dengan  memberlakukan  amnesti  pajak,  wajib  pajak  bisa  mendapatkan pengampunan  atas  utang  pajaknya—termasuk  bunga  dan  denda  yang  belum  dibayar—tanpa  perlu khawatir  akan  konsekuensinya.  Dengan  begitu,  wajib  pajak  ke  depannya  akan  lebih  taat  dalam
menjalankan  kewajiban  perpajakannya.  Teori  perilaku  terencana  (TPB)  yang  menyatakan  bahwa kepatuhan  wajib  pajak  akan  dinilai  berdasarkan  seberapa  baik  kebijakan  Tax  Amnesty  mampu membantu perilaku  wajib pajak  untuk menjadi patuh pajak juga didukung oleh penelitian ini. Wajib Pajak  dapat  didorong  untuk  mematuhinya  dengan  menyadari  pentingnya  dan  alasan  pemberian amnesti  pajak,  yang  akan  membantu  mereka  melaporkan,  membayar,  dan  memenuhi  kewajibannya. Karena wajib membayar pajak kepada negara, maka orang yang beritikad baik akan menaati peraturan perpajakan.  Mereka  yang  bertindak  dengan  integritas  dan  menerapkan  undang-undang  perpajakan akan  lebih  mudah  melakukan  aktivitas  terkait  perpajakan  dan  memiliki  lebih  sedikit  peluang  untuk tidak  mematuhi  hukum,  misalnya  dengan  melakukan  penghindaran  pajak.  Hasil  penelitian  ini membantah penelitian Den Ka dkk (2019) yang menyatakan tax amnesty tidak berpengaruh terhadap kepatuhan  wajib  pajak,  akan  tetapi  penelitian  ini  mendukung  penelitian  Sari  &  Nuswantara  (2017), Rahmawati & Yulianto (2018), yang menyatakan bahwa tax amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Penelitian  ini  menemukan  terdapat  hubungan  antara  kepatuhan  wajib  pajak  dan  sanksi perpajakan. Temuan penelitian ini konsisten dengan teori atribusi, yang menjelaskan mengapa sanksi pajak mungkin berasal dari luar karena dampak keyakinan  wajib pajak terhadap penilaian kepatuhan mereka  terhadap  undang-undang  perpajakan.  Penggunaan  sanksi  perpajakan  memastikan  bahwa peraturan  perundang-undangan  perpajakan  atau  standar  perpajakan  akan  dipatuhi,  dihormati,  dan dipatuhi.  Semakin  sulit  membayar,  semakin  tinggi  denda  pajaknya.  Ancaman  akibat  negatif  pajak memotivasi masyarakat untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sanksi perpajakan dikenakan kepada Wajib Pajak berdasarkan berat ringannya pelanggaran; jika wajib pajak gagal memenuhi kewajiban perpajakannya, mereka akan menghadapi konsekuensi.
Penelitian ini menambah kepercayaan pada Teori Tindakan  yang Direncanakan (TPB), yang mendalilkan  bahwa  tindakan  individu  dimotivasi  oleh  kebutuhan  untuk  mengikuti  aturan.  Pembayar pajak  mungkin  terdorong  untuk  membayar  pajaknya  jika  mereka  menyadari  hukuman  dan  dampak yang  mungkin  mereka  hadapi  karena  melanggar  undang-undang  perpajakan.  Selain  itu,  penerapan sanksi  perpajakan  yang  berat  dapat  menjadi  katalisator  bagi  wajib  pajak  untuk  mengajukan pengembalian  karena  ketakutan  mereka  terhadap  sanksi  tersebut  dan  persepsi  mereka  bahwa  hal tersebut  akan  lebih  merugikan  mereka.  Penelitian  ini  membantah  penelitian  Rahmawati  &  Yulianto (2018),  Siamena  dkk  (2017)  yang  menyatakan  bahwa  sanksi  pajak  tidak  berpengaruh  dan  tidak mempunyai  hubungan  positif  atau  searah.  Namun  hasil  penelitian  ini  mendukung  penelitian Atarwaman  (2020)  yang  mengungkapkan  bahwa  sanksi  perpajakan  mempunyai  pengaruh berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Penelitian  ini  menemukan  bahwa  terdapat  hubungan  antara  kepatuhan  wajib  pajak  dan pengetahuan  perpajakan.  Temuan  penelitian  ini  konsisten  dengan  teori  atribusi,  yang  menyatakan bahwa  penilaian  wajib  pajak  terhadap  kemampuan  mereka  untuk  mematuhi  tanggung  jawab perpajakan  mungkin  dipengaruhi  secara  internal  oleh  pengetahuan  mereka  tentang  peraturan perpajakan. Jika wajib pajak mengetahui peraturan perpajakan yang relevan, maka mereka akan dapat memenuhi  kewajiban  perpajakannya  dan  membayar  pajak  dengan  lebih  sederhana  (Susanti  dan Hardini, 2020). Orang yang berpengetahuan sering kali memahami dan mematuhi hak dan kewajiban perpajakannya tanpa perlu dipaksa atau diancam dengan sanksi dan hukuman yang berbeda (Hartini, 2018). Teori Perilaku Terencana (TPB) yang menjelaskan mengapa wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya semakin didukung oleh penelitian ini. Meningkatkan pemahaman wajib pajak melalui sosialisasi  merupakan  salah  satu  cara  untuk  mendongkrak  keinginan  atau  niat  mereka  untuk  dapat patuh  membayar  pajak.  Wajib  Pajak  yang  berpengetahuan  dapat  memahami  cara  pemungutan  pajak dan  keuntungan  apa  saja  yang  diperoleh  dari  membayar  pajaknya.  Pemahaman  yang  menyeluruh mengenai  pajak  akan  menggugah  masyarakat  untuk  menunaikan  kewajiban  perpajakannya  dan menahan diri dari penghindaran pajak. Penelitian ini mendukung penelitian Susanti & Hardini (2020) dan    Hartini  (2018)  yang  menemukan  bahwa  pengetahuan  wajib  pajak  mempunyai  pengaruh  yang menguntungkan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## SIMPULAN
Penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa  amnesti  pajak,  sanksi  perpajakan,  dan  pengetahuan perpajakan secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Jambi.

## DAFTAR PUSTAKA
Atarwaman,  R.  J.  D.  2020,  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Sanksi  Pajak  dan  Kualitas  Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Jurnal Akuntansi , 6(1), 39–51. Erica, D. 2017. Prosedur Penghitungan Terhadap Pengampunan Pajak di Indonesia. Ecodomica, 1(1), 10–17.
Hartini,  O.  S.,  Sopian,  D.,  2018,  Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan  dan  Kesadaran  Wajib  Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees)’, Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi , 10(2), 43–56.
Den Ka, V. S., Akrim, D., Gasba, N. F. A. 2019, Pengaruh Tax Amnesty dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan, Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan , 3(2), 81–89.
Kemenkeu  RI,  2023,  Menkeu  :  Kinerja  Penerimaan  Negara  Luar  Biasa  Dua  Tahun  Berturut-turut, diakses  melalui  website https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita- utama/Kinerja-Penerimaan-Negara-Luar-Biasa
Mardiasmo, 2018, Perpajakan . Yogyakarta: Penerbit Andi.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  209/PMK.03/2021  Tentang  Tata  Cara  Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
Rahmawati,  R.,  Yulianto,  A.,  2018,  Accounting  Analysis  Journal  Analysis  of  the  Factors  Affecting Individual Taxpayers Compliance, Accounting Analysis Journal , 7(1), 17–24.
Sari, R. I., Nuswantara, D. A., 2017, The Influence of Tax Amnesty Benefit Perception to Taxpayer Compliance, Jurnal Dinamika Akuntansi , 9(2), 176–183
Siamena, E., Sabijono, H., Warongan, J. D., 2017. Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di  Manado. Going  Concern:  Jurnal Riset Akuntansi , 12(2), 917–927.
Susanti, Susilowibowo, J., Hardini, H. T., 2020, Apakah Pengetahuan Pajak dan Tingkat  Pendidikan Meningkatkan Kepatuhan Membayar Pajak?, Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 11(2),  420– 431.
Tiswiyanti,  W.,  Sumanda,  K.,  &  Putra,  W.  E.,  2021,  Taxpayers’  Compliance  in  the  City  of  Jambi.
P roceedings  of  the  3rd  Green  Development  International  Conference  (GDIC  2020), Advances in Engineering Research, volume 205, Atlantis Press. 358-362 Tiswiyanti, W., Wendry, W., 2019. Implementasi PP No 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Jambi. Jurnal Akuntansi (Media Riset Akuntansi & Keuangan) , 7(2). Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.