Abuyazid  Bustomi  dan  Barhamudin,  Konsolidasi  Sebagai  Alternatif  Penyediaan  Tanah  Untuk Pembangunan Sarana dan Fasilitas Umum, Halaman 46-63

## KONSOLIDASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN SARANA DAN FASILITAS UMUM
Abuyazid  Bustomi 1 dan Barhamudin 2
1 Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail: Abuyazid.bustomi13.ab@gmail.com
2 Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail: bsuryaigama@yahoo.com

## Abstract
The  politics  of  consolidation  is  done  to  help  the  community  in their  efforts  to  make  the  area orderly  and  orderly,  and  the  involvement  of  the  government  is  very  dominant.  Land consolidation  in  Indonesia  is  aimed  at  slums  or  border  areas  or  residential  areas.  The initiative  to  carry  out  land  consolidation  comes  from  the  government,  but  it  can  also  come from  private  companies.  This research  method  is  normative  /  literature,  which  is  to  get  data from  literature,  books  and legislation.  The  results  of  the  study  that the  consolidation  of  land carried  out  to  strengthen the  value  and  function  of  the  soil  as  a  result  of  the  arrangement of the  shape,  area,  and  location  so  that  it  becomes  orderly  and  orderly  that  supports  land  use effectively  and  efficiently  according  to  its  potential.  The  obstacles  if  there  are  people  who object to the consolidation of land for the development of public interests and public facilities. Obstacles from landowners in land consolidation, namely the difficulty of obtaining approval or  agreement  from  landowners  in  land  consolidation  because  the  landowners'  approval determines  the  issuance  of  a  Regent  /  Mayor's  decree  on  determining  the  location  of  land consolidation.  The  obstacle  of  the  regional  government  in  land  consolidation  is  limited authority because the limitation of land rights is not the authority of the Regent / Mayor.
Keywords: Land Rights; Consolidation

## Abstrak
Politik  dari  konsolidasi  dilakukan  untuk  membantu  masyarakat  dalam  usahanya  untuk menjadikan  daerah  itu  tertib  dan  teratur,  dan  keterlibatan  pemerintah  sangat  dominan. Konsolidasi  tanah  di  Indonesia  ditujukan  kepada  daerah-daerah  kumuh  ataupun  kepada daerah-daerah  perbatasan  ataupun  daerah  pemukiman.  Inisiatif  untuk  melaksanakan konsolidasi  tanah  berasal  dari  pemerintah,  namun  bisa  juga  dari  perusahaan  swasta.  Metode penelitian  ini  adalah  normatif/kepustakaan,  yaitu  untuk  mendapatkan  data-data  dari  literatur- literatur,  buku-buku  dan  peraturan  perundang-undangan.  Hasil  penelitian  bahwa  konsolidasi tanah  dilakukan  untuk  penguatan  nilai  dan  fungsi  tanah  sebagai  hasil  penataan  bentuk,  luas, dan  letak  sehingga  menjadi  tertib  dan  teratur  yang  mendukung  pemanfaatan  lahan  secara efektif  dan  efisien  sesuai  potensinya.  Adapun  hambatannya  apabila  ada  masyarakat  yang keberatan  dengan  konsolidasi  tanah  untuk  pembangunan  kepentingan  umum  dan  fasilitas umum.  Hambatan  dari  pemilik  tanah  dalam  konsolidasi  tanah,  yakni  sulitnya  mendapatkan persetujuan atau  kesepakatan  dari  pemilik  tanah  dalam  konsolidasi  tanah  karena  persetujuan pemilik tanah  menentukan  dikeluarkannya  keputusan  Bupati/Walikota  tentang  penetapan lokasi  konsolidasi  tanah.  Hambatan  dari  pemerintah  daerah  dalam  konsolidasi  tanah  adalah wewenang yang terbatas karena pembatasan hak atas tanah bukan wewenang Bupati/Walikota. Kata Kunci: Hak Atas Tanah; Konsolidasi

## PENDAHULUAN
Sebagian masyarakat masih beranggapan  bahwa  hak  atas  tanah
adalah  hak  mutlak,  artinya  hak  yang tidak  dapat  diganggu  gugat  terhadap tanah  padahal  hak  atas  tanah  di
Abuyazid  Bustomi  dan  Barhamudin,  Konsolidasi  Sebagai  Alternatif  Penyediaan  Tanah  Untuk Pembangunan Sarana dan Fasilitas Umum, Halaman 46-63
dalamnya  mengandung  fungsi  sosial, artinya  tanah  bisa  dimanfaatkan  oleh siapa  pun  asalkan  prosedur  hukum telah  ditempuh,  terlebih  apabila  calon pengguna  tanah  adalah  negara  dan digunakan  untuk  kepentingan  umum. Sebetulnya  berdasarkan  hak  yang dimiliki oleh negara, demi kepentingan umum  negara berhak untuk  melakukan pemaksaan  seseorang  atau  lembaga hukum  untuk  melapaskan  hak  atas tanahnya.  Namun  hak  negara  ini  tidak boleh meninggalakan prinsip kepemilikan individu. 1
Persoalan pembebasan tanah untuk kepentingan umum pada umumnya  timbul  karena  tidak  terdapat persesuaian harga, yang sering memperuncing  masalah  dengan  turut campur tangannya pihak-pihak tertentu yang  ingin  mendapatkan  keuntungan pribadi dengan memprovokasi masyarakat/warga  pemilik  tanah  untuk meminta harga yang sangat tinggi/tidak wajar, yang mengakibatkan musyawarah  tidak  mencapai  mufakat, dan  pembangunan  terhambat  karena penyelesaian menjadi berlarut-larut dan berkepanjangan.  Berbagai  sengketa kepemilikan  tanah  yang  terjadi  tidak
1 Mukadir,  “Model  Pembebasan  Tanah  Untuk Kepentingan Umum ,” Jurnal Media Jaya No. 006 Th XXVIII Juli (2004): 48.
lain  karena  pihak  yang  bersengketa merasa  bahwa  alas  hak  yang  dimiliki dianggap  paling  benar  atau  yang  satu didasarkan  atas  surat  yang  dimiliki sedang  di  pihak  lain  didasarkan  pada penguasaan fisik diatas tanah tersebut.
Sebagaimana dikemukakan diatas,  pelaksanaan  pembebasan  tanah untuk  kepentingan  umum  memang hampir  selalu  mengalami  hambatan dan tantangan. Sebetulnya dimana letak permasalahnnya,  apakah  terletak  pada prosedur atau kultur.. Untuk mengubah kultur  masyarakat  dalam  melepaskan haknya  atas  tanah  perlu  mencari persamaan  kultur  antara  Pemerintah dan  masyarakat,  karena  selama  tidak ada  persamaan  kultur  akan  selalu mengalami permasalahan serius. Sebetulnya  perbedaan  kultur  antara pemerintah dengan  masyarakat terletak pada penetapan harga ganti rugi belaka.
Dibalik  itu  pemerintah  dalam menentukan  harga  hanya  berpatokan pada  Nilai  Jual  Objek  Pajak  (NJOP) yang  besarnya  ditentukan  oleh  Kantor Pajak  Bumi  dan  Bangunan.  Dalam merencanakan  ganti  rugi  tanah  terhdap penduduk  yang  terkena  pembebasan tanah, setidak-tidaknya harus:
1.  Memperhatikan  aspek-aspek  fisik, misalnya  ukuran  tanah,  kondisi
Abuyazid  Bustomi  dan  Barhamudin,  Konsolidasi  Sebagai  Alternatif  Penyediaan  Tanah  Untuk Pembangunan Sarana dan Fasilitas Umum, Halaman 46-63
arsitektur bangunan, konstruksi interior  dan  eksterior  bangunan, ukuran bangunan, fasilitas yang ada pada  bangunan,  serta  harapan- harapan perkembangannya. 2.  Memperhatikan aspek-aspek kondisi  lingkungan,  sosial  dan fisik,  dan  kehidupan  yang  akan datang,  mata  pencaharian  serta strata  sosialnya  (apakah  termasuk golongan orang kaya atau tergolong miskin).
3.  Memperhatikan data-data pasar harga tanah. 2
Pembebasan tanah milik masyarakat  oleh  pemerintah  sering terjadi  disertai  dengan  penyelesaian yang  tidak  tuntas,  bahkan  di  masa  lalu menggunakan  kekuatan  tentara  agar pengambilan  tanah  berhasil  dilakukan tanpa proses ganti rugi kepada pemilik tanah. 3 Dalam  pembebasan  tanah lembaga  penilai  yang  dimaksudkan disini  adalah  yang  telah  mendapat lisensi dari Pemerintah sebagai lembaga penilai yang netral, disamping itu memang lembaga ini telah mempunyai keahlian di bidangnya. Arti netral  dari  lembaga  ini  keberadaannya tidak  ada  sangkut  paut  dengan  instansi pemerintah, sehingga tidak ada kemungkinan  kerja  sama instansi
2 Bambang  Tri  Cahyo, Ekonomi  Pertanahan (Yogyakarta: Liberti, 1983).
3 Balya S,  ”Krisis Tanah di Daerah Perkotaan,” Prisma No. 1 Tahun XVI  (2007): 94.
pemerintah  dalam  menentukan  harga ganti rugi tanah. Dibalik itu diharapkan juga  tidak  terjadi  kerja  sama  dengan pemilik tanah yang terkena pembebasan. Kalau lembaga ini bertindak  tidak  netral  tentu  akan dikenakan sanksi oleh lembaga Pemerintah  yang  mengeluarkan  izin operasional.
Apabila pihak pengembang menginginkan  sebidang  tanah,  maka tanah tersebut dibeli dengan membentuk panitia pembelian tanah.Pemilihan  lokasi  tanah  oleh pihak  pengembang  didasarkan  pada pertimbangan  bahwa  lokasi  tanah tersebut sangat cocok untuk pembangunan  suatu  fasilitas  umum yang  tidak  terdapat  pada  lokasi  tanah lain.Tanah  yang  ingin  dibebaskan hendaknya  terhindar  dari  maslah- masalah  antara  antara  sesama  pemilik dan  antara  pemilik  tanah  dengan keluarga atau kerabat misalnya penetapan  batas  pemilikan  tanah  atau sengketa tanah warisan. Apabila masalah-masalah tersebut belum diselesaikan,  maka  akan  menghambat proses  pembebasan  tanah  tersebut. Adapun  yang  menyelesaikan  masalah tersebut  adalah  para  pihak  pemilik tanah dan keluarga atau kerabatnya.
Abuyazid  Bustomi  dan  Barhamudin,  Konsolidasi  Sebagai  Alternatif  Penyediaan  Tanah  Untuk Pembangunan Sarana dan Fasilitas Umum, Halaman 46-63
Pertama langkah awal dari proses pembebasan  tanah  adalah  mengadakan pendekatan-pendekatan dengan memberikan penjelasan-penjelasan
yang  terinci  mengenai  tata  cara pembebasan  tanah,  penggunaan  tanah tersebut setelah dibebaskan, dan besarnya ganti rugi yang akan diberikan.
Kedua, adalah langkah pembuatan  akta.  Apabila  masalah- masalah yang menghambat acara pembebasan tanah telah dapat diselesaikan,  maka  langkah  kedua  dari pembebasan  tanah  adalah  membuat perjanjian  atau  persetujuan.  Perjanjian atau persetujuan ini menandakan bahwa  penduduk  bersedia  melepaskan tanahnya dan menerima ganti rugi yang telah disepakati bersama antara pemilik tanah dan pihak pengembang.Persetujuan ini
ditandatangani oleh kepala desa sebagai  wakil  dari  masyarakat  dan pihak pengembang. Dam Ketiga, adalah  proses  ganti  rugi.  Langkah ketiga  dalam  acara  pembebasan  tanah adalah proses ganti rugi yang diberikan dari pihak pengembang.
Peraturan  Presiden  Nomor  65 Tahun  2006  tentang  Pengadaan  Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum, dan cara perhitungan  ganti  kerugian  ditetapkan atas dasar: 4
1.  NJOP  nyata/sebenarnya  dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan berdasarkan penetapan lembaga/Tim  penilai  harga  Tanah yang ditunjuk oleh panitia;
2.  Nilai  Jual  bangunan  yang  ditaksir oleh Perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang bangunan;
3.  Nilai  jual  tanaman  yang  ditaksir oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pertanian.
Sebagian  besar  pembangunan  di segala  bidang  memerlukan  tanah,  baik sebagai  tempat  untuk  membangun maupun  sebagai  faktor  produksi,  yang pengadaan dan pemanfaatannya dengan berwawasan  lingkungan,  antara  lain dilaksanakan melalui penataan kembali penguasaan  dan  penggunaan  tanah. Pada  lokasi-lokasi  tertentu  penataan kembali  tersebut  akan  efisien  jika dilaksanakan melalui konsolidasi tanah,  sebagai  perwujudan  keinginan membangun  dari  masyarakat,  oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.
Permasalahan  dalam  tulisan  ini adalah bagaimanakah konsolidasi tanah sebagai  alternatif  penyediaan  tanah untuk  pembangunan  sarana  umum  dan
Abuyazid  Bustomi  dan  Barhamudin,  Konsolidasi  Sebagai  Alternatif  Penyediaan  Tanah  Untuk Pembangunan Sarana dan Fasilitas Umum, Halaman 46-63
fasilitas umum, serta apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan  konsolidasi  tanah  sebagai alternatif  penyediaan  tanah  untum pembangunan sarana umum dan fasilitas umum.
Penulis  menggunakan  metode penelitian  normatif/kepustakaan,  yaitu untuk  mendapatkan  data-data  dari literatur-literatur, buku-buku dan peraturan  perundang-undangan  antara lain.  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1960  tentang  Pokok-Pokok  Agraria, Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 1961  Tentang  Pencabutan  Hak-Hak Atas  Tanah  dan  Pasal  15  Peraturan Presiden  Nomor  65  Tahun  2006
Tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan Untuk
Kepentingan  Umum.  Selanjutnya  data yang didapat di analisa secara deduktif kualitatif, dengan menggunakan pendekatan  secara  yuridis  normatif, yaitu  dengan  menganalisa  dari  norna- norma atau aturan-aturan yang berlaku.

## PEMBAHASAN
A. Pengertian dan Tujuan Konsolidasi Tanah
Konsolidasi  Tanah  merupakan salah satu model pembangunan dibidang  pertanahan,  yang  mencakup
wilayah    perkotaan    dan    wilayah pertanian dan bertujuan mengoptimalkan      penggunaan      tanah dalam hubungan dengan
pemanfaatan, peningkatan produktivitas    dan    konservasi    bagi kelestarian lingkungan. 5
Menurut AP. Parlindungan konsolidasi  tanah  dalah  penggabungan dan  atau  pengaturan  kembali  tanah- tanah    sehingga    akan  sesuai    dengan pembangunan  yang  direncanakan.  Di daerah perkotaaan ataupun di pinggiran,      yang  karena  satu  dan  lain hal akan berubah peruntukannya menjadi  suatu  daerah  permukiman  dan daerah pertanian. 6
Dari    definisi    Pasal    1    butir    1 Peraturan    Kepala    Badan    Pertanahan Nasional Nomor: 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah, terdapat dua kegiatan  yang  dilakukan  sekaligus dalam  Konsolidasi  Tanah    Perkotaan, yaitu:
a) Penataan  kembali  penguasaan  dan penggunaan tanah; dan
b) Pengadaan Tanah
untuk pembangunan.
5 Johara  T.  Jayadinata, Tata  Guna  Lahan dalam  Perencanaan  Pedesaan,  Perkotaan  dan Wilayah (Bandung: ITB Press,  1999).
6 A.P.  Parlindungan, Bunga  Rampai  Hukum Agraria Serta Landreform Bagian I (Bandung: Mandar Maju, 1999).
Abuyazid  Bustomi  dan  Barhamudin,  Konsolidasi  Sebagai  Alternatif  Penyediaan  Tanah  Untuk Pembangunan Sarana dan Fasilitas Umum, Halaman 46-63
Makna    penataan    kembali menunjukkan    bahwa    kondisi    faktual sebelum    ditata    dengan    konsolidasi tanah    perkotaan,    diatas    tanah tersebut  kenyataannya  telah  ada  suatu bentuk  penguasaan  tanah  yang  tidak tertib dan penggunaan tanah yang tidak teratur. Dengan partisipasi dari masyarakat  dalam  hal  ini  para  peserta konsolidasi tanah, maka ketidak tertiban penguasaan tanah dan ketidakteraturan penggunaan tanah ditata  kembali,  sekaligus  diupayakan penyediaan  tanah  untuk  kepentingan pembangunan  prasarana  jalan  dan fasilitas  umum  lainnya.  Konsolidasi tanah dapat dikatakan sebagai kebijakan pertanahan partisipatif dalam pemanfaatan  tanah  sebagaimana  yang dialokasikan  Rencana  Tata  Ruang untuk permukiman. 7
Dewasa  ini,  konsolidasi  tanah  di Indonesia  ditujukan  kepada  daerah- daerah  kumuh  ataupun  kepada  daerah- daerah  perbatasan  ataupun  daerah pemukiman.
Inisiatif untuk
melaksanakan konsolidasi tanah
7 Oloan Sitorus, Keterbatasan Hukum Konsolidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen  Kebijakan  Pertanahan  Partisipatif Dalam Penataan Ruang di Indonesia (Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2006).
berasal  dari  pemerintah,  namun  bisa juga dari perusahaan swasta.
Secara  umum,  konsolidasi  tanah memiliki tujuan untuk mencapai kepastian  hak  atas  tanah  dan  tanah secara optimal melalui perbaikan penguasaan  tanah  untuk  mendukung pembangunan baik di perkotaan maupun di pedesaan.
Konsolidasi  tanah  dimaksudkan untuk  mencapai  pemanfaatan  tanah secara  optimal,  melalui  peningkatan efesien  dan  produktivitas  penggunaan tanah serta peningkatan kualitas lingkungan. Konsolidasi tanah merupakan  kebijaksanaan  penataan kembali  penguasaan  dan  penggunaan tanah  serta  usaha  pengadaan  tanah untuk  kepentingan  pembangunan  dan meningkatkan  kualitas  lingkungan  dan pemeliharaan sumber daya alam dengan  melibatkan  partisipasi  aktif masyarakat, sehingga memerlukan pengaturan  untuk  mendorong  dan memperlancar  pelaksanaannya  secara tertib.
Ketentuan  Pasal  2  Peraturan kepala  BPN  Nomor  4  tahun  1991 tentang Konsolidasi tanah, menyatakan bahwa  tujuan  konsolidasi  tanah  adalah untuk  mencapai  pemanfaatan  tanah secara  optimal,  melalui  peningkatan
Abuyazid  Bustomi  dan  Barhamudin,  Konsolidasi  Sebagai  Alternatif  Penyediaan  Tanah  Untuk Pembangunan Sarana dan Fasilitas Umum, Halaman 46-63
efisiensi  dan  produktivitas  penggunaan tanah,  sedangkan  sasaran  konsolidasi tanah adalah terwujudnya suatu tatanan penguasaan  dan  penggunaan  yang tertib  dan  teratur.  Peningkatan  yang demikian itu mengarah kepada tercapainya  suatu  tatanan  pengunaan dan penguasaan yang tertib dan teratur.
Sedangkan  sasaran  konsolidasi tanah  terutama  ditujukan  pada  wilayah perkotaan meliputi:
a. permukiman kumuh;
b. wilayah  permukiman  yang  tumbuh pesat;
c. wilayah  permukiman  yang  mulai tumbuh;
d. wilayah yang direncanangkan menjadi permukiman baru;
e. wilayah  yang  relatif  kosong  di bagian pinggiran kota yang diperkirakan akan berkembang sebagai daerah permukiman.
Sedangkan wilayah pedesaan meliputi: 8
a. wilayah yang potensial dapat memperoleh pengairan tetapi belum tersedia jaringan irigasi telah tersedia tetapi pemanfaatannya belum merata;
8 Philipus Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi    Indonesia (Yogyakarta:  UGM press, 2007).
b. wilayah  yang  berpengairan  cukup baik  namun  masih  perlu  ditunjang oleh pengadaan jaringan jalan yang memadai.

## B. Asas-Asas Konsolidasi Tanah
Asas-Asas  dalam  pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan, adalah:
1. Asas Filosofi
Asas  filosofi  konsolidasi  tanah adalah  Pancasila,  dalam  hal  ini  adalah sila  Keadilan  Sosial  Bagi  Seluruh Rakyat  Indonesia,  yang  dijiwai  oleh sila-sila Pancasila  lainnya. Dengan sila kelima Pancasila ini diharapkan bangsa Indonesia  mampu  mengembangkan perbuatan-perbuatan luhur yang mencerminkan  sikap  dan  suasana kekeluargaan.
2. Asas Konstitusional
Asas konstitusional penyelenggaraan konsolidasi tanah adalah  Undang-Undang  Dasar  1945, khususnya  Pasal  33  ayat  (3)  yang menyatakan  bahwa  bumi,  air  dan kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya bagi  kemakmuran  rakyat.  Penjelasan Pasal  33  Undang-Undang  Dasar  1945 menyatakan  bahwa  bumi,  air  dan kekayaan alam  yang terkandung dalam
Abuyazid  Bustomi  dan  Barhamudin,  Konsolidasi  Sebagai  Alternatif  Penyediaan  Tanah  Untuk Pembangunan Sarana dan Fasilitas Umum, Halaman 46-63
bumi adalah pokok-pokok
kemakmuran rakyat.
3. Asas Politis
Asas politis dalam penyelenggaraan konsolidasi  tanah  dapat  dilihat  dalam Garis-Garis  Besar  Haluan  Negara (GBHN)  beserta  peraturan  perundang- undangan pelaksanaannya.
Selanjutnya  konsolidasi  tanah perkotaan  sebagai  kebijakan  publik dibidang
Pertanahan dalam memanfaatkan tanah sebagaimana yang dialokasikan rencana tata ruang kiranya harus  tunduk  pada  asas-asas  umum hukum  mengenai  penguasaan  dan penatagunaan  tanah  serta  asas-asas umum  yang  harus  diperhatikan  pada pemberian hak atas tanah sebagai salah satu bentuk penetapan pemerintah.

## C. Tinjauan  Umum  Tentang  Hak- hak Penguasaan Atas Tanah 1. Hak Penguasaan Atas Tanah
Istilah penguasaan dan menguasai dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menguasai atau mengusahakan. 9
Pengertian  penguasaan  dan  menguasai dapat  dipakai  dalam  arti  fisik  juga
9 Poerwadarminta,  W.J.S, Kamus  Umum Bahasa  Indonesia (Jakarta:  Pusat  Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia, 1991).
dalam  arti  yuridis,  juga  beraspek perdata dan beraspek publik. 10
Beraspek publik adalah hak penguasaan tertinggi yang dimiliki oleh negara  yang  meliputi  semua  tanah dalam wilayah negara, yang merupakan tanah  bersama  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  33  ayat  (3)  UUD’45, bahwa  bumi,  air  dan  kekayaan  alam yang  terkandung  didalamnya  dikuasai oleh  negara  dan  digunakan  sebesar- besarnya  bagi  kemakmuran  rakyat. Selanjutnya  Pasal  2  ayat  (1)  UUPA menyebutkan, bahwa: Pengertian dikuasai  bukan  berarti  dimiliki  akan tetapi  adalah  negara  sebagai  yang diberi  wewenang,  selanjutnya  dalam Pasal  2  ayat  (2)  UUPA  menyebutkan, bahwa  hak  menguasai  dari  negara memberikan kewenangan untuk :
1. Mengatur  dan  menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
2. Menentukan dan mengatur hubungan  hukum  antara  orang- orang  dengan  bumi,  air  dan  ruang angkasa.
10 Boedi  Harsono, Hukum  Agraria  Indonesia; Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok Agraria;  Isi  dan  Pelaksanaannya (Jakarta: Djambatan, 2003).
Abuyazid  Bustomi  dan  Barhamudin,  Konsolidasi  Sebagai  Alternatif  Penyediaan  Tanah  Untuk Pembangunan Sarana dan Fasilitas Umum, Halaman 46-63
3. Menentukan dan mengatur
hubungan-hubungan  hukum  antara orang-orang dan perbuatan- perbuatan  hukum  yang  mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
Dalam  Hukum  Tanah  Nasional diatur bermacam-macam hak penguasaan  atas  tanah  yang  disusun dalam jenjang tata susunan atau hirarki sebagai berikut:
1. Hak Bangsa, sebagai hak penguasaan atas tanah yang tertinggi,  beraspek  perdata  dan publik.
2. Hak  menguasai  dari  Negara,  yang semata-mata beraspek publik, sebagaimana  dinyatakan  dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.
3. Hak  Ulayat  masyarakat  Hukum Adat, beraspek perdata dan publik, diatur  dalam  Pasal  3  Undang- Undang Pokok Agraria.
4. Hak-hak  perorangan,  yang  semua beraspek  perdata  yang  terdiri atas: 11
a. Hak-hak atas tanah sebagai hak- hak  individual  yang  semua secara  langsung  atau  tidak langsung  bersumber  pada  hak bangsa  yang  disebut  dalam Pasal  16  dan  Pasal  53  Undang- Undang Pokok Agraria.
11 Boedi Harsono
b. Wakaf,  yaitu  hak  milik  yang sudah diwakafkan, sebagaimana diatur  dalam  Pasal  49  Undang-
Undang Pokok Agraria.
c. Hak-hak  jaminan  atas  tanah yang  disebut  Hak  Tanggungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 25, Pasal 33, Pasal 39 dan Pasal 51 Undang-Undang Pokok Agraria.

## 2. Fungsi Sosial Atas Tanah
Dalam Pasal 6 UUPA disebutkan:
Semua hak atas tanah mempunyai sifat sosial. Konsepsi yang mendasari hukum  tanah  nasional  adalah  konsepsi hukum  adat  yang  bersumber  pada  hak bersama  bersumber  pada  masyarakat. Para  warga  diberi  kemungkinan  dan kesempatan  untuk  menguasai  dan memiliki  tanah  itu,  bukanlah  untuk sekedar  dipunyai,  melainkan  dengan tujuan untuk benar-benar dimanfaatkan.  Sebagaimana  halnya dalam konsepsi hukum adat, penguasaan  tanah  itu  mengandung amanat untuk diusahakan dan dimanfaatkan. Membiarkan tanah tersebut dalam keadaan tidak diusahakan  berarti  menyalahi  aturan, sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal 27, Pasal 34 dan Pasal 40 UUPA, yang intinya  bahwa  tanah  tidak  boleh ditelantarkan.
Abuyazid  Bustomi  dan  Barhamudin,  Konsolidasi  Sebagai  Alternatif  Penyediaan  Tanah  Untuk Pembangunan Sarana dan Fasilitas Umum, Halaman 46-63
Tanah  yang  dimiliki  seseorang bukan  hanya  mempunyai  fungsi  bagi yang  mempunyai  hak  itu  saja,  tetapi juga bagi bangsa Indonesia seluruhnya, sebagai konsekuensinya dalam mempergunakan  tanah  bukan  hanya kepentingan  yang  berhak  saja  yang dipakai  sebagai  pedoman,  tetapi  juga harus diingat dan diperhatikan kepentingan masyarakat, harus diusahakan adanya keseimbangan antara  kepentingan  individu  dalam  hal ini pemilik dan kepentingan masyarakat.  Untuk  itu  diperlukan adanya  perencanaan  peruntukan  dan penggunaan  tanah  sebagaimana  yang dimaksudkan  dalam  Pasal  14  UUPA. Fungsi  sosial  pada  tanah  mewajibkan kepada  yang  mempunyai  hak  untuk mempergunakan tanahnya sesuai dengan keadaan tanah yang bersangkutan, sehingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan  yang  mempunyai  tanah maupun  bermanfaat  bagi  masyarakat dan negara.
3. Hak-Hak Atas Tanah
Berdasarkan hak menguasai negara  pasal  33  ayat  (3),  UUD  1945 semua  tanah  yang  ada  dalam  wilayah Republik  Indonesia  dikuasai  oleh
negara,  dan  negara  dapat  menetapkan bidang-bidang  tanah  tersebut  untuk dipunyai  dan  dimiliki  oleh  warga negaranya dengan sesuatu hak.
Tanah    diberikan    kepada  orang dengan    hak-hak    yang    telah disediakan  oleh  UUPA,  adalah  untuk digunakan    atau    dimanfaatkan. Namun,    jika  penggunaannya    hanya terbatas    pada    tanah    sebagai permukaan    bumi    saja.    Untuk      itu pasti      diperlukan      juga  penggunaan sebagian    tubuh    bumi    dan    air    serta ruang    yang    ada    di    atasnya    untuk keperluan    apapun.    Oleh    karena    itu, dalam    Pas  al    4    ayat    (2)    UUPA dinyatakan,  bahwa      hak-hak      atas tanah      bukan      hanya      memberikan kewenangan      untuk  mempergunakan sebagian    tertentu    permukaan    bumi yang    bersangkutan,    yang  disebut “tanah”, tetapi juga tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya.
Dengan  demikian  maka  yang dipunyai  dengan  hak  atas  tanah  itu adalah  tanahnya  dalam    arti    sebagian tertentu  dari  permukaan  bumi.    Tetapi wewenang menggunakan yang bersumber    pada    hak    tersebut diperluas    hingga    meliputi    juga penggunaan    sebagian    tubuh    bumi yang    ada    di    bawah    tanah,    dan    air
Abuyazid  Bustomi  dan  Barhamudin,  Konsolidasi  Sebagai  Alternatif  Penyediaan  Tanah  Untuk Pembangunan Sarana dan Fasilitas Umum, Halaman 46-63
serta    ruang  yang    ada    diatasnya. Dengan    demikian,    hak    atas    tanah ialah    hak    yang    memberi  wewenang kepada   yang   mempunyai   hak  untuk mempergunakan    dan    mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya.
Pemberian hak oleh negara kepada  warga  negaranya  ditetapkan dalam  suatu  penetapan  Pemerintah ( beschikking ),  sekaligus  suatu  bukti hukum  bagi  rakyat  bahwa  yang bersangkutan  adalah  pemilik  tanah, karenanya berhak mendapat perlindungan.  Pemberian  hak  oleh negara  kepada  rakyatnya  ini  tidak bersifat ketatausahaan, melainkan peraturan  hukum  administrasi  yang bersifat konstituitif.

## D. Konsolidasi  Sebagai  Alternatif
Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan  Sarana  Umum Dan Fasilitas Umum 1. Konsolidasi Tanah Sebagai Metode  Pengadaan  Tanah  Untuk
Pembangunan Yang Partisipasif
Secara normatif, konsolidasi tanah  baru  diatur  pada  Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi tanah, yaitu: kebijaksanaan pertanahan mengenai penataan kembali
penguasaan  dan  penggunaan  tanah serta  usaha  pengadaan  tanah  untuk kepentingan pembangunan, untuk meningkatkan  kualitas  lingkungan  dan pemeliharaan sumber daya alam dengan  melibatkan  partisipasi  aktif masyarakat.
Konsolidasi tanah dianggap penting  pada  kebijakan  pembangunan perumahan disebabkan konsolidasi tanah  mempunyai  ciri-ciri  kekhasan sebagai berikut: 12
a. Prosedur pelaksanaannya menghormati  hak  atas  tanah  dan menjunjung  tinggi  aspek    keadilan dengan  melibatkan  partisipasi  aktif para pemilik tanah melalui musyawarah
dalam setiap pengambilan keputusan, baik dalam tahap  perencanaan  maupun  dalam tahap pelaksanaannya;
b. Pemilik  tanah  diupayakan  tidak tergusur dari lingkungannya;
c. Keuntungan  yang  diperoleh  dari hasil  peningkatan  nilai  tambah tanah  dan  biaya  pelaksanaannya didistribusikan  secara  adil  diantara pemilik tanah atau peserta konsolidasi;
d. Penataan penguasaan tanah dilakukan sekaligus dengan penataan penggunaan tanahnya serta  pensertifikatan  tanah  yang telah dikonsolidasi;
12 Nad  Darga  Talkurputra,  “Kebijaksanaan Pembangunan Pertanahan dan Peranan Konsolidasi Tanah,” Makalah pada Lokakarya Konsolidasi Tanah Perkotaan , Bandung (1997): 9.
Abuyazid  Bustomi  dan  Barhamudin,  Konsolidasi  Sebagai  Alternatif  Penyediaan  Tanah  Untuk Pembangunan Sarana dan Fasilitas Umum, Halaman 46-63
e. Biaya  pelaksanaan  diupayakan  dari pemilik tanah sehingga tidak hanya mengandalkan biaya dari pemerintah yang sangat terbatas;
f. Penggunaan  tanah  ditata  secara efisien dan optimal dengan mengacu  kepada  Rencana  Tata Ruang Wilayah/Rencana Pembangunan  Wilayah,  sekaligus menyediakan  tanah  untuk  sarana dan  prasarana  yang  dibutuhkan sehingga dapat mendukung kebijakan pemerintah daerah.
Asas keikutsertaan/partisipasif merupakan dukungan dalam penyelenggaraan pengadaan tanah yakni  melalui  partisipasi  masyarakat baik  secara  langsung  mapun  secara tidak  langsung  sejak  perencanaan sampai dengan kegiatan pembangunan. Partisipasi masyarakat mempunyai peran  penting  dalam  terwujudnya pengadaan tanah melalui metode konsolidasi.  Jika  dari  aspek  penataan ruang partisipasi masyarakat diwujudkan  dalam  peran  masyarakat dalam  proses  penataan  ruang,  yang dituangkan  dalam  bentuk  hukum  PP No. No. 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan  Ruang,  maka  dari  perspektif hukum  konsolidasi  tanah  pun  harus diatur  paling  rendah  dalam  bentuk hukum  peraturan  pemerintah,  sehingga
konsolidasi  tanah  sebagai  wujud  peran masyarakat  mempunyai  dasar  hukum yang cukup kuat.
2. Konsolidasi Tanah Sebagai
Alternatif Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Sarana

## Umum Dan Fasilitas Umum
Untuk  mendukung  pelaksanaan tata  ruang  perkotaan  maka  dibutuhkan suatu  konsep  pengaturan  pertanahan yang  mampu  meminimalisasi  dampak di atas. Konsep yang dapat memadukan aspek  legalitas  penguasaan  tanah  dan aspek fisik pengunaan tanah ini disebut dengan  konsolidasi  tanah.  Penerapan konsolidasi  tanah  ini  berkaitan  erat dengan  struktur  penguasaan/pemilikan tanah  dan  rencana  pembangunan  yang digariskan oleh pemerintah.
Konsolidasi tanah  dapat diartikan sebagai  salah  satu  dari  kebijakan pertanahan mengenai penataan penguasaan  dan  pengunaan  tanah berdasarkan  rencana  Tata  Ruang  Kota yang  dalam  proses  pembangunannya akan  dilengkapi  dengan  perencanaan prasarana,  sarana,  fasilitas  dan  utilitas umum  yang  diperlukan  sesuai  potensi lokasi  yang  bersangkutan,  melalui peran  serta  aktif  para  pemilik  tanah atau penggarap tanah untuk menunjang
Abuyazid  Bustomi  dan  Barhamudin,  Konsolidasi  Sebagai  Alternatif  Penyediaan  Tanah  Untuk Pembangunan Sarana dan Fasilitas Umum, Halaman 46-63
perwujudan rencana pembangunan
daerah yang bersangkutan. 13
Konsolidasi  tanah  juga  merupakan kebijaksanaan pertanahan untuk menata kembali penguasaan, pemilikan,  dan  penggunaan  tanah sesuai  dengan  rencana  tata  ruang  kota berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Konsep Konsolidasi Tanah
menurut  Peraturan  Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  4  tahun 1991 tentang Konsolidasi tanah, sasaran  pengaturannya  adalah  pada bidang-bidang tanah yang ditata kembali,  mengenai  bentuk,  luas  dan letaknya sehingga nilai tanah meningkat.  Dalam  hal  ini,  pemilik tanah  menyerahkan  tanahnya  kepada Pemerintah  untuk  ditata  kembali  dan ada  sebagian  yang  diperlukan  untuk pembangunan sarana umum dan sebagian  yang  dipergunakan  untuk Tanah  Pengganti  Biaya  Pelaksanaan (TPBP).  Asas  yang  dipakai  dalam pelaksanaan  konsolidasi  tanah  ini adalah musyawarah.
Konsolidasi tanah merupakan salah  satu  instrumen  yang  baik  untuk mendukung perencanaan suatu
13 Bambang  Santoso et.al , Paradigma  baru Pengelolaan  Pertanahan  Pada  Era  Otonomi Daerah (Jakarta, 2005).
kawasan perkotaan. Pengaturan terhadap  bentuk,  luas,  dan  letak  tanah memberikan  dampak  yang  positif terhadap pembangunan perkotaan. Dengan  melakukan  konsolidasi  tanah di  daerah  perkembangan  kota  maka perluasan  ke  daerah  pinggiran  dapat dikendalikan. Disamping itu pembangunan  di  kawasan  perkotaan dapat  berjalan  lebih  terencana.  Inilah yang  menyebabkan  betapa  pentingnya konsolidasi  tanah  dalam  penataan ruang  kawasan  perkotaan.  Oleh  karena itu, hendaknya Pemerintah Daerah juga memberikan perhatian terhadap penelitian dan pengembangan konsolidasi tanah.
Pemberian jaminan kepastian hak atas tanah kepada masyarakat merupakan salah satu motivasi masyarakat  untuk  ambil  bagian  dalam pelaksanaan konsolidasi tanah. Bersamaan  dengan  upaya  penerapan konsolidasi  tanah,  maka  juga  perlu dilakukan  penetapan  nilai  tanah  yang terpadu  yang  baku  dan  konsisten. Artinya ada harga yang dapat mendekatkan  para  pihak,  yakni  pihak pemerintah  dan  pihak  yang  terkena pembebasan tanah. 14
Abuyazid  Bustomi  dan  Barhamudin,  Konsolidasi  Sebagai  Alternatif  Penyediaan  Tanah  Untuk Pembangunan Sarana dan Fasilitas Umum, Halaman 46-63
E. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan  Konsolidasi  Tanah Sebagai  Alternatif  Penyediaan Tanah Untum Pembangunan Sarana  Umum  dan  Fasilitas Umum
Salah satu instrumen yuridis yang digunakan  Badan  Pertanahan  Nasional Republik  Indonesia  dalam  konsolidasi tanah  adalah  menggunakan  instrumen hukum publik berupa Keputusan Bupati/Walikota.  Hal  tersebut  karena konsolidasi  tanah  berkaitan  dengan rencana tata ruang, wewenang mengatur  rencana  tata  ruang  bukan wewenang  Badan  Pertanahan  Nasional Republik  Indonesia.  Peraturan  Daerah tentang  Rencana  Tata  Ruang  adalah wewenang daerah dimana Bupati/Walikota dalam kedudukan sebagai Kepala Daerah.
Konsolidasi  tanah  tidak  bisa dilaksanakan  apabila  tidak  sesuai dengan rencana tata ruang.
Permasalahannya,  untuk  mewujudkan suatu  rencana  tata  ruang  di  kawasan yang ditetapkan adalah adanya hak-hak atas  tanah  perorangan  atau  badan hukum  perdata.  Disini  terlihat  ada batas kewenangan antara Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia  dan  Bupati/Walikota  dalam
konsolidasi  tanah  berkaitan  dengan rencana tata ruang.
Pembebasan  tanah  untuk  rencana tata  ruang  yang  lazimnya  ditempuh oleh  badan  atau  pejabat  tata  usaha negara adalah melalui pengadaan tanah yang  berarti   memindahkan  mereka dengan  suatu  rencana  peruntukan kepentingan umum. Penetapan tersebut akan mengakibatkan terjadi pencabutan atau  pembatasan  hak  atas  tanah  yang mengakibatkan  seseorang  atau  badan hukum  perdata  kehilangan  hak  atas tanahnya sendiri. Dikeluarkannya instrumen hukum publik berupa Keputusan  Bupati/Walikota  tentang Penetapan  Lokasi  Konsolidasi  Tanah, menimbulkan pertanyaan apa hambatan hambatan  yang  terjadi  dalam  rangka konsolidasi  tanah  sebagai  alternatif penyediaan tanaag untuk pembangunan sarana  umum  dan  fasilitas  umum. Hambatan-hambatan  dimaksud  adalah sebagai berikut:

## 1.   Hambatan dari Pemilik Tanah
Sebelum  lokasi  konsolidasi  tanah ditetapkan  dengan  Surat  Keputusan Bupati/Walikota, salah satu persyaratan penetapan  obyek  konsolidasi  tanah adalah adanya kesediaan pemilik tanah untuk menyetujui pelaksanaan konsolidasi  tanah.  Dengan  kata  lain
Abuyazid  Bustomi  dan  Barhamudin,  Konsolidasi  Sebagai  Alternatif  Penyediaan  Tanah  Untuk Pembangunan Sarana dan Fasilitas Umum, Halaman 46-63
menyetujui  melepaskan  sebagian  hak atas  tanahnya  untuk  disumbangkan dalam  konsolidasi  tanah  tanpa  ganti rugi berupa uang.
Makna “menyetujui” adalah sepakat. Kesepakatan melahirkan perjanjian.  Perjanjian  menimbulkan perikatan,  dan  perikatan  menimbulkan akibat  hukum.  Akibat  hukum   diatur dalam  hukum  perjanjian.  Dengan  kata lain perjanjian digunakan dalam konsolidasi  tanah.  Untuk  mencapai  hal tersebut, langkah yang ditempuh
Kantor Pertanahan Kabupaten/kota sebagai  pelaksana  konsolidasi  tanah adalah  melakukan  penyuluhan  untuk mendapatkan  persetujuan  dari  pemilik tanah.
Penyuluhan  dilaksanakan  Kantor Pertanahan  dan  Pemerintah  Daerah secara  langsung.  Penyuluhan  diberikan kepada  masyarakat  terutama  para pemilik  tanah  di  lokasi  kosolidasi tanah,  pemuka  masyarakat,  pemuka adat  (pemimpin  informal),  Ketua  RW dan  aparat  pelaksana  pada  lokasi terpilih. Hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat  semakin  mengerti  tentang manfaat kegiatan konsolidasi tanah dan ikut secara aktif dalam pelaksanaannya.
Penyuluhan kepada aparat pelaksana  dimaksudkan  agar  aparat
mengerti  tugas  dan  tanggung  jawab dalam melaksanakan kegiatan konsolidasi  tanah.  Adapun  materi penyuluhannya yaitu:
a) kegiatan  konsolidasi  tanah  secara umum;
b) manfaat  konsolidasi  tanah  bagi peserta;
c) sumbangan peserta dalam konsolidasi tanah berupa Sumbangan Tanah Untuk Pelaksanaan (STUP);
d) susunan organisasi pelaksana konsolidasi tanah;
e) dan lain-lain yang berkaitan dengan  pelaksanaan  konsolidasi tanah.
Perjanjian diatur dalam Pasal 1338 BW:  Semua  perjanjian  yang  dibuat secara  sah  berlaku  sebagai  undang- undang bagi mereka yang membuatnya.  Persetujuan–persetujuan itu  tidak  dapat  ditarik  kembali  selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.
Merujuk Pasal 1338 BW, menurut hukum perdata  tanpa persetujuan pemilik  tanah untuk  melepaskan  hak atas tanahnya Badan Pertanahan
Abuyazid  Bustomi  dan  Barhamudin,  Konsolidasi  Sebagai  Alternatif  Penyediaan  Tanah  Untuk Pembangunan Sarana dan Fasilitas Umum, Halaman 46-63
Nasional  Republik  Indonesia  yang mempunyai  kewenangan  di  bidang pertanahan sekalipun tidak bisa menggunakan  kewenangannya  untuk melaksanakan  konsolidasi  tanah.  Di sisi lain, Bupati/Walikota tidak mempunyai  wewenang  mengatur  di bidang  pertanahan,  hanya  berwenang menetapkan lokasi konsolidasi tanah.
Bupati/Walikota  bisa  menetapkan lokasi  konsolidasi  tanah  tetapi  tidak bisa  melaksanakan  keputusan  tersebut apabila  tidak  ada  persetujuan  dari pemilik tanah (lihat Pasal 4 ayat (2) di atas).  Dengan  demikian,  peran  serta ( inspraak )  atau  persetujuan  pemilik tanah dalam konsolidasi tanah menentukan.  Dengan  kata  lain,  tanpa adanya kesepakatan dari pemilik pemilik tanah Keputusan Bupati/Walikota yang dikeluarkan
tidak bisa dilaksanakan. 15
2. Masalah dari Pemerintah

## Daerah
Penataan  ruang  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  24  Tahun 1992  tentang  Penataan  Ruang  yang diganti dengan Undang Undang Nomor 26  Tahun  2007.  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  Kabupaten/Kota  dan  atau
15 Ilhami, Strategi Pembangunan Perkotaan di Indonesia (Surabaya: Usaha Nasional, Surabaya, 1990).
Rencana  Detail  Tata  Ruang  Kota (RDTRK)  dan  Rencana  Teknik  Ruang Kota  (RTRK)  menjadi  pedoman  untuk perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan  ruang  dan  penetapan lokasi investasi di wilayah Kabupaten/Kota  serta  menjadi  dasar bagi penerbitan perizinan lokasi pembangunan.
Masalah  dari  pemerintah  daerah dalam konsolidasi tanah adalah wewenang yang terbatas karena pembatasan  hak  atas  tanah  bukan wewenang Bupati/Walikota. Percampuran antara wewenang Bupati/Walikota  dalam  rencana  tata ruang  dan  dalam  menetapkan  lokasi konsolidasi tanah dengan tugas Bupati/Walikota sebagai tim koordinasi dalam konsolidasi tanah. Sehingga  ada percampuran  antara  kewenangan  dan ketidakwenangan Bupati/Walikota dalam   konsolidasi  tanah.  Penggunaan Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Nomor  4  Tahun  1991  dalam konsolidasi  tanah  membuka  peluang yang  besar  terjadinya  gugatan  dari pemilik  tanah  atau  badan  hukum perdata.
Abuyazid  Bustomi  dan  Barhamudin,  Konsolidasi  Sebagai  Alternatif  Penyediaan  Tanah  Untuk Pembangunan Sarana dan Fasilitas Umum, Halaman 46-63

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Konsolidasi tanah dapat diartikan sebagai  penguatan  nilai  dan  fungsi tanah  sebagai  hasil  penataan  bentuk, luas,  dan  letak  sehingga  menjadi  tertib dan teratur yang mendukung pemanfaatan  lahan  secara  efektif  dan efisien  sesuai  potensinya.  Adapun hambatannya  apabila  ada  masyarakat yang  keberatan  dengan  konsolidasi tanah untuk pembangunan kepentingan umum  dan  fasilitas  umum,  yakni masalah  dari  pemilik  tanah  dalam konsolidasi  tanah,  hambatan  dalam mendapatkan persetujuan atau kesepakatan  dari  pemilik  tanah  dalam
konsolidasi  tanah  karena  persetujuan pemilik tanah menentukan dikeluarkannya keputusan Bupati/Walikota  tentang penetapan lokasi  konsolidasi  tanah.  Hambatan dari pemerintah daerah dalam konsolidasi  tanah  adalah  wewenang yang  terbatas  karena  pembatasan  hak atas tanah bukan wewenang
Bupati/Walikota. Penyempurnaan peraturan dianggap penting untuk mengoptimalkan pelaksanaan konsolidasi tanah dan untuk menunjang
pembangunan khususnya setelah
pemberlakuan otonomi daerah. Sehingga  kebijakan  dapat  dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan konsolidasi  tanah  di  perkotaan  sesuai rencana tata ruangnya.

## DAFTAR PUSAKA
Balya  S,    ”Krisis  Tanah  di  Daerah Perkotaan,” Prisma No. 1 Tahun XVI  (2007): 94.
Cahyo, Bambang Tri. Ekonomi Pertanahan .  Yogyakarta:  Liberti,
1983.
Hadjon,  Philipus. Pengantar  Hukum Administrasi Indonesia.
Yogyakarta: UGM press, 2007.
Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia;  Sejarah  Pembentukan Undang-Undang  Pokok  Agraria; Isi  dan  Pelaksanaannya .  Jakarta:
Djambatan, 2003.
Ilhami, Strategi Pembangunan Perkotaan di Indonesia . Surabaya: Usaha Nasional,
Surabaya, 1990.
Jayadinata, Johara T. Tata Guna Lahan dalam  Perencanaan  Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah .
Bandung: ITB Press,  1999.
Mukadir,  “Model  Pembebasan  Tanah Untuk Kepentingan Umum ,”
Jurnal  Media  Jaya No.    006  Th XXVIII Juli (2004): 48.
Parlindungan,  A.P. Bunga  Rampai Hukum
Agraria
Serta
Landreform  Bagian  I .  Bandung: Mandar Maju, 1999.
Poerwadarminta,  W.J.S, Kamus  Umum Bahasa  Indonesia .  Jakarta:  Pusat
Abuyazid  Bustomi  dan  Barhamudin,  Konsolidasi  Sebagai  Alternatif  Penyediaan  Tanah  Untuk Pembangunan Sarana dan Fasilitas Umum, Halaman 46-63
Pembinaan  dan  Pengembangan Bahasa,  Departemen  Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia, 1991.
Santoso,  Bambang et.al , Paradigma baru  Pengelolaan  Pertanahan Pada  Era  Otonomi  Daerah . Jakarta, 2005. Sitorus,  Oloan. Keterbatasan  Hukum
Konsolidasi  Tanah  Perkotaan Sebagai  Instrumen  Kebijakan
Pertanahan  Partisipatif    Dalam
Penataan  Ruang  di  Indonesia .
Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2006. Talkurputra, Nad Darga. “Kebijaksanaan Pembangunan Pertanahan dan Peranan Konsolidasi  Tanah,” Makalah pada Lokakarya Konsolidasi Tanah Perkotaan , Bandung
(1997): 9.