DOI: https://doi.org/10.32487/jshp.v8i1.1877
Received: 15 September 2023 Revised: 26 December 2023 Accepted: 28 December 2023

## Analisis E-filing Direktorat Jenderal Pajak dan E-filing Online Pajak untuk
Pengembangan Jasa Aplikasi Perpajakan: Studi Kasus di Indonesia
1* Arniati Arniati, 2 Dedi Kurniawan, 3 Putri Zodiansari ,
1,2,3 Politeknik Negeri Batam, Batam, Indonesia
*e-mail: arni@polibatam.ac.id

## Abstract
Application Service Provider Companies (ASP) reporting taxes via e-filing, the number of which continues to increase every year, is interesting to study. This research aims to find the gap between the two types of tax  e-filing applications developed by PJAP and the  e-filing applications provided by the Directorate General of Taxes (DGT). The method used in this research is qualitative. The resource persons in this research are practitioners in the field of taxation who have used both types of tax reporting applications. The research results show that there is interest in using e-filing developed by PJAP. This is indicated by the large number of practitioners who use PJAP e-filing because there are advantages that the application provided by DJP does not have. Therefore, there are opportunities in the future for other third parties to develop tax e-filing applications.
Keywords: e-Filing; ASP: DGT; Tax Reporting

## Abstrak
Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (PJAP) pelaporan pajak melalui e-filing yang jumlahnya terus meningkat setiap tahun menarik untuk dikaji keberadaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mencari gap antara dua jenis aplikasi e-filing pajak yang dikembangkan oleh PJAP dengan aplikasi e-filing yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  ialah  kualitatif.  Narasumber  dalam  penelitian  ini  ialah  praktisi dibidang  perpajakan  yang telah menggunakan  kedua  jenis  aplikasi  pelaporan  pajak  tersebut.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  terdapat  ketertarikan  penggunaan e-filing yang  dikembangkan  PJAP.  Hal  ini  ditandai  dengan banyaknya  praktisi  yang  menggunakan e-filing PJAP  karena  terdapat  keunggulan  yang  tidak  dimiliki  oleh  aplikasi yang disediakan oleh DJP. Oleh karena itu, terdapat peluang dimasa yang akan datang bagi pihak ketiga lainnya untuk mengembangkan aplikasi e-filing pajak.
Kata Kunci: e-Filing; PJAP; DJP; Pelaporan Pajak
© 2024 Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan (JSHP). This work is licensed under CC BY-SA 4.0

## 1. Pendahuluan
Dunia telah memasuki era dimana manusia hidup berdampingan dengan teknologi, kondisi ini disebut era “Society 5.0”. Perusahaan IT di dunia menggencarkan teknologi berbasis kecerdasan buatan menjadi  wajah baru dalam  revolusi  industri tentunya menuntut  untuk  selalu beradaptasi, apalagi pada era ini teknologi menjadi bagian dari manusia. Perkembangan teknologi berdampak pada  semua  aspek  kehidupan  mulai  dari  kesehatan,  pendidikan,  industri  hingga  pemerintahan. Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  sebagai  instansi  pemerintahan  yang  memiliki  visi  menjadi pengelola  keuangan  negara  untuk  mewujudkan  perekonomian  Indonesia  yang  produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan, terus melakukan segala upaya dengan cara mengoptimalkan
DOI: https://doi.org/10.32487/jshp.v8i1.1877
pemanfaatan  teknologi  dalam  meningkatkan  kualitas  pelayanan  dan  meningkatkan  efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak. Salah satu bentuk upaya DJP dalam pelayanan pajak yaitu dengan adanya Electronic Filing System (e-filing).
Penerapan e-filing diatur  dalam  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor:  PER-1/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang  Menggunakan  Formulir  1770S  atau  1770SS  secara e-filing melalui  website  DJP (www.pajak.go.id) sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan menjadi Peraturan DJP Nomor PER- 06/PJ /2020. Meningkatnya kepatuhan pajak tidak lepas dari peran e-filing. Ditinjau dari aspek teknologi informasi saat ini, e-filing merupakan bagian dari e-Government (Electronic Government), dimana penggunaan e-filing lebih simpel dan praktis dari pada harus menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (Akhmadi, 2017).
Penggunaan e-filing berdampak positif terhadap penurunan complience cost , karena biaya yang di keluarkan oleh wajib pajak menjadi lebih rendah (Wimayo, 2018). Kelebihan e-filing yaitu untuk pelaporan  SPT,  wajib  pajak  dapat  melakukannya  kapan  saja  dan  dimana  saja  selama  terhubung melalui  internet  (Nurhayati  &  Hidayat,  2019).  Dalam  pelaksanaannya,  masih  terdapat  beberapa kendala seperti gagal login, atau website e-filing down (Akhmadi, 2017). Selain website e-filing down, Khoeriyah & Pohan (2019) memaparkan kendala yang terjadi dalam penggunaan e-filing yaitu: kurangnya pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan wajib pajak dalam menggunakan e- filing. Untuk itu upaya yang dilakukan pihak KPP adalah memberi himbauan kepada wajib pajak tentang  penggunaan  e-filing,  membuat  spanduk  dan  banner  sebagai  pengingat  bagi  wajib  pajak serta menyelenggarakan kegiatan Pojok Pajak. Walau demikian, Teza & Junep (2018) penerapan e-filing dapat dikatakan berhasil dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Persepsi masyarakat terhadap efektivitas dalam menggunakan e-filing sangat efektif, lebih hemat dalam hal waktu dan biaya  dan  tentunya  sangat  praktis.  Sejauh  ini  persepsi  wajib  pajak  terhadap e-filing dikatakan efektif, dapat dilihat dari meningkatnya kepatuhan wajib pajak dari tahun ke tahun (Teza & Junep, 2018).
Penyampaian  SPT  Tahunan  dapat  menjadi  indikator  dan  telah  terbukti,  bahwa e-filing dapat meningkatkan  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak.  Terbukti  dari  Laporan  Penyampaian e-filing SPT wajib  pajak  orang  pribadi  di  KPP  Ciamis  setiap  tahunnya  mengalami  kenaikan.  Tahun  2016 terdapat  33.552  orang,  tahun  2017  meningkat  menjadi  37.062  orang  dan  pada  tahun  2018  terus mengalami peningkatan menjadi 39.896 orang (Qadri & Darmawan, 2021).
Bai et al. (2019) memaparkan bahwa pada tahun 2007 Kongres Amerika Serikat menetapkan pelaporan  pajak  menggunakan e-filing dengan  tingkat  persentase  sebesar  80%,  namun  sampai tahun 2016 tingkat penggunaan e-filing masih di bawah target yaitu 69%. Secara keseluruhan e- filing mengalami peningkatan yang monoton dari tahun ke tahun dan diharapkan melebihi angka 90% untuk pelaporan pajak online pada tahun 2025. Dalam evaluasi tren e-filing di India, Maji & Pal  (2021)  memaparkan  bahwa  sejumlah  wajib  pajak  resah  dan  menganggap e-filing berisiko, seperti  file  yang  terhapus  atau  bahkan  database  yang  di  retas  oleh  hacker.  Dikarenakan  banyak kekhawatiran yang dirasakan oleh masyarakat, maka dari itu Department mengambil langkah yang memadai  untuk  meningkatkan  layanan e-filing yang  lebih  efektif  sehingga  terhindar  dari  risiko yang dikhawatirkan sehingga wajib pajak merasa aman dalam menggunakan e-filing. Hasil survei menunjukkan  bahwa  wajib  pajak  sangat  puas  dengan  sistem e-filing karena  kemudahan  dalam penggunaan e-filing, kualitas layanan, efektivitas biaya dan pengaruh sosial.
E-filing pertama  kali  diperkenalkan  oleh  Perusahaan  Penyedia  Jasa  Aplikasi/  Application Service Provider (ASP) dan disahkan oleh DJP melalui Peraturan DJP Nomor KEP - 05/PJ./2005
DOI: https://doi.org/10.32487/jshp.v8i1.1877
tentang  Tata  Cara  Penyampaian  Surat  Pemberitahuan  Secara  Elektronik  (e-Filing)  Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (PJAP) atau Application Service Provider Companies (ASP). E-filing mulai  digunakan  di  Indonesia  pada  tahun  2007  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007. Awalnya DJP memisahkan pelaporan pajak antara wajib pajak orang pribadi dengan wajib pajak badan. Wajib pajak orang pribadi menggunakan e- filing milik DJP sedangkan wajib pajak badan menggunakan e-filing milik ASP. Tahun 2014 DJP menyatukan layanan pelaporan pajak untuk wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan di bawah  satu  sistem,  namun  di  tahun  ini  pelaporan  pajak online masih  belum  wajib  dan  mulai diwajibkan  pada  tahun  2018  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Surat Pemberitahuan (SPT).
Pelaporan pajak online di Indonesia untuk wajib pajak badan pada awalnya terdapat sekitar 10 ASP  yang  menjadi  mitra  DJP  dalam  pelaporan  pajak. E-filing milik  ASP  diantaranya  yaitu laporpajak, Pajakku dan SPT.co. Namun dikarenakan sistem DJP yang menggabungkan pelaporan pajak online antara wajib pajak orang pribadi dengan wajib pajak badan, tidak semua ASP dapat melanjutkan aktivitas bisnisnya. Pengguna layanan online milik DJP terus mengalami kenaikan, sehingga sering terjadi gangguan ( error ) pada saat proses pelaporan pajak, sementar portal layanan ASP  mengalami  penurunan  bahkan  hingga  tutup,  namun  masih  ada  beberapa  ASP  yang  tetap bertahan seperti Online Pajak, Pajakku, Klik Pajak. Jika dilihat dari aspek layanan, layanan yang disediakan  ASP lebih unggul  dibandingkan layanan  DJP  seperti contohnya fitur impor data dan layanan bantuan online, fitur tersebut dimiliki oleh Online Pajak namun tidak dimiliki oleh DJP Online. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian untuk mengetahui perbandingan E- filing pajak DJP dengan e-filing pajak milik online pajak, agar dapat mengetahui peluang untuk mengembangkan usaha sejenis dan membantu meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak.
Evaluasi  terhadap  suatu  aplikasi  yang  baru  dibangun  sering  dilakukan  dengan  pendekatan technology acceptance model (TAM) yang dikembangkan oleh Davis, 1989. Niat menggunakan suatu  aplikasi  didorong  oleh  kemudahan  dan  kegunaan  fitur-fitur  suatu  aplikasi  yang dikembangkan.  Sharma  &  Sharma  (2019)  menggunakan  model  ISSM  yaitu  kualitas  sistem informasi untuk diuji terhadap niat pengguna dengan kepuasan sebagai mediator. Kemudian Chen & Tsai (2019) dalam penelitiannya menggunakan model ISSM dan kerangka TAM untuk menguji kualitas  informasi,  kemudahan  dan  kegunaan  yang  dirasakan  menghasilkan  pengaruh  positif terhadap  niat  untuk  menggunakan.  Penelitian  ini  juga  merujuk  pada  kedua  teori  ini  dalam pengembangan  pertanyaan  wawancara.  Diharapkan  berdasarkan  kedua  hal  ini,  dapat  diperoleh informasi yang berpengaruh terhadap niat menggunakan suatu aplikasi.

## 2. Metodologi
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam rangka mengumpulkan informasi yang mendalam mengenai implementasi efiling. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terstuktur.  Pertanyaan  wawancara  disusun  oleh  peneliti  berdasarkan  penelitian  terdahulu  dan diperiksa  oleh  peneliti  dibidang  perpajakan  lainnya.  Wawancara  dilakukan  kepada  yaitu  wajib pajak  yang  bekerja  di  Kantor  Akuntan  Publik  dan  Kantor  Konsultan  Pajak.  Daftar  pertanyaan wawancara tersaji dalam lampiran. Berikut informasi terkait responden pada penelitian ini:
1. Kantor  Akuntan  Publik  (KAP)  Dony  &  Ramli:  Mega  legenda  2  blok  d2  no  31-32,  Batam  - Kepulauan Riau.
2. Kantor Konsultan Pajak (KKP) Herman & Rekan (CnC consulting): Komp Pulau Lestari A 01- 07, Jl. Imam Bonjol, Batam - Kepulauan Riau.
DOI: https://doi.org/10.32487/jshp.v8i1.1877
3. PT  Labandi  Konsultan  Indonesia:  Ruko  Buana  Bukit  Permata  Blok  Goldstone  II  No  26 Tembesi, Batam - Kepulauan Riau.
Analisis  dilakukan  untuk  memberikan  gambaran  terkait  hasil  penelitian.  Tahap  pertama  yaitu transkrip  data  yang  dilakukan  dengan  cara  merubah  rekaman  hasil  wawancara  ke  dalam  data berupa text. Kemudian mencari keyword kata yang penting untuk menjawabi tujuan dari penelitian ini.

## 3. Hasil dan Pembahasan
E-filing mulai diwajibkan untuk digunakan oleh seluruh wajib pajak di Indonesia tahun 2018 melalui  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  9/PMK.03/2018  tentang  Surat Pemberitahuan (SPT). Layanan efiling dapat di  akses melalui website Direktorat Jenderal Pajak telah  terintegrasi  dalam  layanan  DJP  Online https://djponline.pajak.go.id atau  melalui  website milik Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) seperti https://www.online-pajak.com/ . DJP dan ASP memiliki tujuan yang sama, yakni mempermudah pelayanan pajak kepada wajib pajak. Salah satu misi dari DJP ialah meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil. Saat ini penggunaan efiling tergolong efektif, karena wajib pajak sangat terbantu dengan sistem efiling. Wajib pajak yang sudah melaporkan pajak secara online dengan e-filing tidak diperkenankan lagi melapor  secara  manual  dan  akan  menerima  Bukti  Penerimaan  Elektronik/Nomor  Tanda  Terima Elektronik  (BPE/NTTE)  secara real  time .  Fungsi  BPE/NTTE  yaitu  sebagai  tanda  bukti  bahwa wajib  pajak  telah  berhasil  melaksanakan  e-filing,  BPE  akan  tersimpan  dengan  aman  dalam database sehingga terhindar dari risiko rusak atau terselip di antara dokumen lainnya. Selain itu, dapat mengurangi berkas fisik, baik formulir SPT maupun dokumen pendukung lainnya.
Untuk mengetahui bagaimana pendapat informan tentang e-filing milik DJP dan milik ASP, telah dilakukan wawancara ke informan dengan pertanyaan terlampir di lampiran 1. Setelah dilakukan wawancara kepada informan, berikut penjelasan hasil wawancara terkait e-filing DJP Online dan OnlinePajak:

## E-filing DJP
Untuk pertanyaan nomor 1 tentang e-filing apa yang biasa digunakan responden dalam pelaporan pajak.  Jawabannya  mayoritas  responden  yang  bekerja  di  Konsultan  menggunakan e-filing dari website DJP Online untuk pelaporan pajak pada PPh 23, PPh Final pasal 4 ayat 2, PPh Badan pasal 26 & 29, SPT Orang Pribadi, dan SPT Badan. Untuk pelaporannya hanya perlu mengupload file CSV dan PDF atas PPh yang dilaporkan. Seperti contohnya saat pelaporan PPh 21, setelah CSV dibuat pada e-spt atau e-form, langkah selanjutnya yaitu pelaporan atas PPh 21 di e-filing. Berikut penuturan dari konsultan terkait pertanyaan tersebut: “ E-filing PPh pasal 23 & PPh Badan pasal 26 & 29.”
Untuk pertanyaan nomor 2 tentang keunggulan & mengapa responden memilih menggunakan e- filing tersebut. Jawabannya karena penggunaan e-filing sangat mempermudah masyarakat dalam pelaporan pajak, sehingga tidak memakan waktu dalam pelaporan. Upload data untuk pelaporan pajak juga cepat dan tidak berat. Selain itu website DJP Online dapat mendeteksi kesalahan saat penamaan file CSV yang akan digunakan untuk pelaporan. Berikut penuturan dari konsultan terkait pertanyaan tersebut:
“Penggunaan mudah dan akurat, tidak memakan waktu dalam pelaporan.”
DOI: https://doi.org/10.32487/jshp.v8i1.1877
Untuk pertanyaan nomor 3 tentang kendala dalam penggunaan e-filing. Jawabannya penggunaan e-filing terbanyak setiap tahunnya terjadi pada bulan Maret sampai April. Hal tersebut dikarenakan periode penyampaian SPT untuk  wajib pajak badan berakhir pada bulan  maret  dan untuk  wajib pajak orang pribadi berakhir pada bulan April. Pada bulan-bulan tersebut e-filing kerap terjadi error system , seperti contohnya CSV tidak terupload dengan sempurna sehingga CSV untuk pelaporan pajak  otomatis  tersimpan  pada  menu  draft  SPT tetapi  SPT  tidak  dapat  dikirim.  Untuk  itu  wajib pajak  harus  menghapus  file  SPT  tersebut  pada  menu  draft  dan  meng- upload kembali  hingga berhasil.  Masalah  ini  kerap  terjadi,  biasanya  dikarenakan server  down .  Hal  ini  terjadi  karena banyak client (wajib pajak) yang mengakses e-filing di waktu yang bersamaan. Masalah lain yang kerap terjadi saat mengakses e-filing yaitu loading system yang berkelanjutan pada tampilan awal sehingga tidak dapat mengakses menu-menu lainnya. Solusinya wajib pajak harus refresh laman  web  atau  bahkan  login  kembali.  Berikut  penuturan  dari  konsultan  terkait pertanyaan tersebut:
“Sering  terjadinya error disaat  pelaporan  menggunakan  e-filing,  seperti  CSV  tidak  terupload dengan sempurna sehingga CSV untuk pelaporan pajak otomatis tersimpan pada menu draft SPT tetapi SPT tidak dapat dikirim.”
Untuk  pertanyaan  nomor  4  tentang  solusi  yang  dilakukan  responden  jika  mengalami  kendala tersebut. Jawabannya seperti yang sebelumnya telah dijelaskan pada nomor 3 (tiga), dikarenakan banyaknya wajib pajak yang mengakses e-filing pada waktu yang bersamaan yaitu saat mendekati masa  tenggat  pelaporan  pajak,  hal  ini  tentunya  akan  menyebabkan server  down .  Untuk menghindari  hal  tersebut,  ada  baiknnya  jika  pelaporan  pajak  tidak  terlalu  mepet  dengan  masa tenggat pelaporan pajak. Berikut penuturan dari konsultan terkait pertanyaan tersebut:
”Pada kendala diatas, pengguna harus menghapus file SPT pada menu draft dan meng-upload kembali hingga berhasil.”

## E-filing ASP
Untuk  pertanyaan  nomor  5  tentang  apakah  responden  pernah  menggunakan e-filing ASP (OnlinePajak) dalam pelaporan pajak. Jawabannya responden cenderung sering menggunakan e- filing ASP untuk pelaporan pajak, sebagai alternatif lain jika pada e-filing DJP mengalami kendala. Salah satu e-filing yang paling sering digunakan oleh para konsultan yaitu Online Pajak.
Online  Pajak  di  bawah  PT  Achilles  Advanced  Systems  didirikan  pada  September  2014.  Misi perusahaan  ini  dapat  menghadirkan  layanan  perpajakan  yang  mudah,  terjangkau  dan  mumpuni. Manfaat yang diberikan kepada wajib pajak yaitu mempermudah dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan. Dapat diakses melalui situs resmi OnlinePajak yaitu www.online-pajak.com. Berikut penuturan dari konsultan terkait pertanyaan tersebut:
“Ya, selain menggunakan DJP Online saya juga menggunakan OnlinePajak.”
Untuk pertanyaan nomor 6 tentang apakah ada keunggulan dari sistem ASP dibandingkan DJP. Jawabannya  tentu  saja  ada,  karena  setiap  sistem  pasti  memiliki  keunggulannya  masing-masing karena  jika  tidak  sistem  tersebut  tidak  akan  digunakan  oleh  wajib  pajak.  Terlebih  OnlinePajak
DOI: https://doi.org/10.32487/jshp.v8i1.1877
merupakan e-filing milik ASP yang paling sering digunakan oleh konsultan. Bahkan OnlinePajak memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh DJP Online.
Sama halnya seperti e-filing dari website DJP Online, konsultan pajak kerap kali menggunakan e-filing ASP khususnya OnlinePajak dalam pelaporan pajak khususnya untuk pelaporan PPh 21. ASP  merupakan  pihak  penyedia  yang  ditunjuk  langsung  oleh  DJP  untuk  menyelenggarakan layanan aplikasi perpajakan berbasis online . Sebagai mitra resmi DJP, OnlinePajak memiliki misi yang selaras dengan DJP yaitu mempermudah wajib pajak dalam urusan perpajakan dan membantu meningkatkan penerimaan negara. OnlinePajak merupakan satu platform yang sudah terintegrasi yang memudahkan wajib pajak untuk hitung, setor dan lapor pajak secara online . Berikut penuturan dari konsultan terkait pertanyaan tersebut:
“Ya,  menurut  saya  ada  beberapa  kelebihan  OnlinePajak.  Karena  itu  saya  juga  sering menggunakan OnlinePajak.”
Untuk  pertanyaan  nomor  7  tentang  keunggulan  dari  ASP.  Jawabannya  terdapat  beberapa keunggulan e-filing provider  khususnya  OnlinePajak  dibandingkan  dengan  DJP  Online diantaranya:
1. Terdapat fitur live chat
Fitur live chat sangat membantu wajib pajak dalam pelaporan pajak. Jika wajib pajak mengalami kesulitan atau kendala dalam penggunaannya, pihak provider atau OnlinePajak dapat membantu wajib pajak melalui fitur tersebut.
2. Dapat melaporkan SPT PPh Pasal 15
Salah satu fitur yang belum dimiliki oleh DJP Online yaitu fitur untuk pelaporan SPT PPh Pasal 15,  sehingga  untuk  melaporkan  SPT  PPh  pasal  15  wajib  pajak  harus  melaporkan  pajaknya melalui  OnlinePajak.  PPh  pasal  15  adalah  jenis  pajak  penghasilan  yang  dikenakan  kepada perusahaan  yang  bergerak  di  industri  pelayaran,  penerbangan  international  dan  perusahaan asuransi asing. Namun per april 2022, wajib pajak sudah bisa melaporkan PPh pasal 15 pada menu e-bupot unifikasi yang ada pada e-filing DJP Online
3. Tidak membutuhkan token atau kode verifikasi Pelaporan pajak melalui OnlinePajak tidak membutuhkan token atau kode verifikasi, sehingga lebih mempermudah wajib pajak saat pelaporan pajak. Kode verifikasi akan di send oleh DJP melalui email efiling@pajak.go.id ke email perusahaan yang terdaftar.
4. Dapat dilaporkan secara massal
Selain  itu  juga,  jika  wajib  pajak  menggunakan  OnlinePajak  maka  dapat  melaporkan  pajak karyawan pribadi secara massal tanpa perlu di isi manual satu persatu karena Online Pajak telah menyediakan form khusus yang tentunya sangat membantu dalam pelaporan pajak, hanya saja khusus bagi pengguna yang berbayar.
DOI: https://doi.org/10.32487/jshp.v8i1.1877

## Tabel 1 Perbandingan Keunggulan
No. Keunggulan OnlinePajak DJP Online 1. Terdapat fitur live chat Ada Tidak Ada 2. Dapat melaporkan SPT PPh Pasal 15 Ada Tidak Ada 3. Tidak membutuhkan token atau kode verifikasi Ya Tidak 4. Dapat dilaporkan secara massal Ya Tidak
Sumber: data hasil observasi sendiri di web Online Pajak dan DJP Online
Tabel  1  diatas  merupakan  rekapitulasi  hasil  observasi  penulis  ke  web  Online  Pajak  dan  DJP online,  yang  berisi  4  macam  perbandingan  keunggulan  masing-masing  web.  Ada  4  macam keunggulan yang diobservasi, yaitu: 1. Fitur live chat , 2. Fitur SPT PPh pasal 15, 3. Fitur token atau  kode  untuk  verifikasi,  dan  4.  Fitur  pelaporan  secara  massal.  Terbukti  bahwa  Online  Pajak memiliki empat keunggulan di keempat fitur tersebut. Penuturan dari konsultan terkait pertanyaan tersebut:
“1. Fitur live chat . Wajib pajak bisa chat tentang tata cara pengisiannya, dan langsung dijelaskan oleh pihak provider. 2. Servicenya lebih bagus. 3. Perusahaan yang udah bayar bisa lapor untuk karyawan  pribadi  secara  masal.  Karena  ada  form  khusus  yang  harus  wajib  pajak  isi  tersendiri khusus untuk gaji karyawan dibawah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).”
Untuk pertanyaan nomor 8 tentang kendala yang dialami dalam menggunakan e-filing ini, dan cara mengatasinya. Jawabannya kendala yang sering dihadapi oleh wajib pajak pada saat pelaporan pajak  menggunakan e-filing yaitu  terkait  BPE  dan  EFIN,  berikut  ini  pemaparan  tentang  hal tersebut:

## 1. Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)
Untuk  mendapatkan  BPE  butuh  waktu  yang  cukup  lama  karena  harus  menunggu  BPE diterbitkan oleh DJP. Apalagi jika melaporkan SPT pada hari terakhir batas waktu pelaporan, pastinya harus menunggu lama.
2. Electronic Filing Identification Number (EFIN)
Selain  itu  kendala  yang  dihadapi  oleh  wajib  pajak  yaitu  pihak  provider  akan  meminta  EFIN wajib pajak yang didapat dari KPP setempat, yang berarti harus mem- forward data privasi wajib pajak  kepada  pihak  ketiga  atau  provider,  hal  tersebut  tentunya  berisiko  akan  kebocoran  data mengenai privasi dari wajib pajak itu sendiri.
Berikut penuturan dari konsultan terkait pertanyaan tersebut:
“Saat upload dan pelaporan SPT untuk mendapatkan tanda bukti lapor pajak atau Bukti Penerimaan Elektronik  (BPE)  membutuhkan  waktu  yang  cukup  lama  karena  website  OnlinePajak  harus menunggu  BPE  diterbitkan  oleh  DJP,  cara  untuk  mengatasi  kendala  tersebut  yaitu  wajib  pajak hanya perlu menunggu hingga BPE terbit.”
DOI: https://doi.org/10.32487/jshp.v8i1.1877
Untuk  pertanyaan  nomor  9  tentang  alasan  khusus  mengapa  lebih  memilih e-filing DJP. Jawabannya seperti  yang telah di  jelaskan pada kendala  e-filing, DJP Online merupakan sistem yang  dibuat  oleh  Pemerintah,  sedangkan  OnlinePajak  dikelola  oleh  perusahaan  swasta.  Jika menggunakan OnlinePajak, wajib pajak harus memasukkan EFIN, yang berarti wajib pajak harus forward data  privasi  kepada  pihak  ketiga.  Hal  ini  menimbulkan  kekhawatiran  bagi  wajib  pajak sebagai pengguna dan sedikit berisiko mengenai kebocoran data jika sistem tersebut di hack oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab.
Selain itu alasan mengapa wajib pajak lebih memilih  menggunakan e-filing DJP  Online yaitu karena e-filing ASP  yang  bergantung  pada  sistem  DJP,  sehingga  untuk  mendapatkan  BPE memerlukan waktu yang lebih lama. Berikut penuturan dari konsultan terkait pertanyaan tersebut:
“Ya,  ada  alasan  khusus.  Karena e-filing DJP  Online  merupakan  website  milik  pemerintah sehingga untuk urusan data perpajakan lebih terjamin kerahasiannya.”

## E-filing DJP dan ASP
Untuk  pertanyaan  nomor  10  tentang  fitur  yang  sebaiknya  dikembangkan  untuk  memudahkan wajib pajak dalam pelaporan pajak. Jawabannya  fitur untuk  pelaporan PPh Final UMKM.  Fitur tersebut sebaiknya ditambahkan karena sampai saat ini untuk pelaporan PPh Final pasal 4 ayat 2 UMKM,  wajib  pajak  hanya  menggunakan  menu  e-biling  tanpa  pernah  dilaporkan  pajaknya. Nominalnya diperoleh dari penjualan bruto selama setahun, jika UMKM dengan penghasilan di bawah Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) akan dikenakan tarif 0.5%.
Tersedia format excel CSV untuk mengisi bukti potong atau daftar aset.  Saat mengunduh file hanya tersedia file dalam format CSV dan PDF tanpa adanya format dalam bentuk excel. Sehingga saat input data, wajib pajak harus input satu persatu secara manual. Selain itu, interface yang ada pada  BPE,  BPE  yang  diterima  oleh  wajib  pajak  tidak  menjelaskan  secara  keselurahan  jenis pajaknya apa dan nominalnya berapa, hanya ada masa pajaknya saja. Jadi, untuk mengetahuinya wajib pajak harus membuka website e-filing. Jenis pajak yang tertera pada BPE yaitu “PPHUNI” sedangkan  ketika  pelaporan  pajak,  dalam  menu  e-bupot  unifikasi  terdapat  4  (empat)  jenis  PPh, yaitu: PPh Final Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23. Untuk fitur-fitur yang lain sudah bagus dan sangat membantu wajib pajak dalam menyelesaikan pelaporan pajak. Berikut penuturan dari konsultan terkait pertanyaan tersebut:
“Fitur untuk pelaporan penghasilan tambahan diluar pekerjaan utama dan fitur untuk pelaporan PPh Final UMKM dipungut.”
Untuk pertanyaan nomor 11 tentang akses ke fitur-fitur yang terdapat di e-filing. Jawabannya secara umum interface yang ada pada e-filing sudah bagus. Akses ke fitur-fitur yang terdapat pada e-filing juga mudah dipahami karena sudah sangat jelas dan akurat. Seperti untuk melaporkan PPh 21  pada  menu  e-filing,  untuk  melaporkan  PPh  23  pada  menu  e-bupot  unifikasi  dan  untuk pembayaran  pajak  pada  menu  e-billing.  Berikut  penuturan  dari  konsultan  terkait  pertanyaan tersebut:
“Akses ke fitur-fitur e-filing termasuk mudah dipahami dan digunakan karena fitur tersebut jelas dan akurat.”
DOI: https://doi.org/10.32487/jshp.v8i1.1877
Untuk  pertanyaan  nomor  12  tentang  keinginan  responden  terhadap  e-filing.  Jawabannya  agar kedepannya tidak ada lagi down server atau error yang terjadi, dikarenakan kendala error kerap kali terjadi dalam pelaporan pajak, apalagi jika mendekati tenggat waktu pelaporan pajak seperti di  tanggal  20  untuk  pelaporan  PPh  21  dan  23,  dan  pada  akhir  bulan  Maret  dan  April  untuk pelaporan SPT. Selain itu, para konsultan juga berkeinginan agar sistemnya dipermudah agar wajib pajak  lebih  mudah  mengakses  khususnya  untuk  masyarakat  awam.  Dan  bukti  potong  langsung terhubung ke e-form.
Jika lebih dikembangkan lagi misalnya wajib pajak A sebagai pemilik NPWP, membeli saham di PT Z, saham tersebut bisa otomatis ter-input, lebih bagus lagi. Jadi bisa otomatis kehitung sendiri tanpa  perlu  diinput  oleh  wajib  pajak.  Seperti  di  Singapore,  rata-rata  KPP  sudah  mempunyai statement rekapan bahwa tax payer tersebut dalam kurun waktu setahun mendapat bunga dari mana saja?  dipotong  pajak  dari  mana  saja?  dan  sebagainya.  Berikut  penuturan  dari  konsultan  terkait pertanyaan tersebut:
“Semoga  kendala error yang  terjadi  di  sistem e-filing tidak  ada  lagi,  karena  menghambat pekerjaan dalam pelaporan pajak.”
Untuk pertanyaan nomor 13 tentang pendapat responden tentang e-filing secara keseluruhan baik DJP  maupun  ASP.  Jawabannya  yaitu  sistem  pada e-filing sudah  sangat  membantu  wajib  pajak dalam pelaporan pajaknya. Sekarang ini sistem e-filing sudah sangat baik, namun masih diperlukan upgrade system ,  baik  dari  segi  fitur-fitur  maupun  kendala  error  yang  sering  terjadi.  Berikut penuturan dari konsultan terkait pertanyaan tersebut:
“Sudah baik namun ada beberapa yang harus ditingkatkan kembali.”
Untuk  pertanyaan  nomor  14  tentang  apakah  responden  bersedia  mencoba e-filing baru  yang sudah  ter-upgrade  dan  memenuhi  keinginan  responden.  Jawabannya  ya,  tentunya  responden bersedia, karena aplikasi ini masih sering terkendala sehingga menyebabkan kesulitan bagi wajib pajak. Secara keseluruhan sistem e-filing sudah baik dan sangat membantu wajib pajak. Baik DJP Online  maupun  OnlinePajak  masih  perlu  untuk  di upgrade lagi,  karena  masing-masing  sistem masih memiliki kendala yang sering dihadapi oleh wajib pajak.
Jika  ada  aplikasi  sejenis  dari provider ,  tentunya  akan  memberikan  alternatif  lain  bagi  wajib pajak, dan konsultan selaku pihak ketiga yang berperan aktif dalam pelaporan pajak bersedia untuk mencoba  sistem  tersebut  untuk  melaporkan  pajaknya.  Sehingga  peluang e-filing milik provider akan terus ada dan eksistensinya terus terjaga untuk beberapa tahun ke depan. Berikut penuturan dari konsultan terkait pertanyaan tersebut:
“Ya,  tentunya  saya  bersedia  untuk  mencobanya  apabila  ada e-filing baru  yang  sudah  ter- upgrade .”

## 4. Kesimpulan
Sejauh ini baik e-filing milik DJP maupun provider sudah baik, hanya saja seiring berjalannya waktu butuh upgrade system . Seperti error yang terjadi di sistem e-filing tidak ada lagi karena hal tersebut  dapat  menghambat  pekerjaan  dan  pelaporan  pajak.  Selain  itu,  untuk  bukti  potong  bisa langsung terhubung ke e-form sehingga tidak perlu isi manual dan terhitung secara otomatis. Secara keseluruhan sistem e-filing sudah baik dan sangat membantu wajib pajak. Interface pada e-filing juga sudah cukup bagus, tampilan utamanya tergolong mudah dipahami oleh pengguna. Namun,
DOI: https://doi.org/10.32487/jshp.v8i1.1877
jika ada aplikasi sejenis dari provider, pasti akan memberikan alternatif lain bagi wajib pajak untuk melaporkan pajaknya. Sehingga peluang e-filing milik provider akan terus ada dan eksistensinya terus  terjaga  untuk  beberapa  tahun  ke  depan.    Keterbatasan  penelitian  ini  adalah  hanya menganalisis  perbandingan  dengan  satu  ASP,  sehingga  perbandingan  yang  diperoleh  belum optimal.  Selain  itu  tidak  ditentukan  mekanisme  mengapa  memilih  ASP  online  pajak.  Untuk perbaikan penelitian ini kedepan, maka akan lebih baik apabila menggunakan beberapa ASP yang dilihat perbandingan fitur e-filingnya.

## Daftar Pustaka
Akhmadi, M. H. (2017). Determinan keberhasilan e-filing pajak di Indonesia: Studi kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua. Jurnal Pajak Indonesia , 1 (1), 44–51. Bai,  S.,  Koong,  K.  S.,  Wu,  F.,  &  Bhuyan,  J.  (2019).  Adoption  of  e-filing:  The  US  journey. International Journal of Revenue Management , 11 (1–2), 1–22.
Chen, C.-C., & Tsai, J.-L. (2019). Determinants of behavioral intention to use the Personalized Location-based Mobile Tourism Application: An empirical study by integrating TAM with ISSM. Future Generation Computer Systems , 96 , 628–638. https://doi.org/10.1016/j.future.2017.02.028
Davis,  F.  D.  (1989).  Perceived  Usefulness,  Perceived  Ease  of  Use,  and  User  Acceptance  of Information  Technology. Management  Information  System  Research  Center,  Universtiy  of Minnesota , Vol. 13 , 319–340. https://doi.org/https://doi.org/10.2307/249008 DeLone, W. H., & McLean, E. R. (1992). Information systems success: The quest for the dependent variable. Information Systems Research , 3 (1), 60–95.
https://doi.org/10.1287/isre.3.1.60 Direktur Jenderal Pajak. (2005). Direktur Jenderal Pajak. (2020). Khoeriyah, A., & Pohan, C. A. (2019). Pelaksanaan Sistem E-filing Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Jakarta Tanah Abang Tiga Tahun 2018 . 2 , 116–127. Maji, S. K., & Pal, K. (2021). Factors Affecting the Adoption of e-filing of Income Tax Returns in India: A Survey. Journal of Accounting Research & Audit Practices , 16 (1), 46–67. Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2007). Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2018). Nurhayati,  E.,  &  Hidayat,  N.  (2019).  Analisis  Perbandingan  Prediksi  Keberterimaan E-filing Dengan E-Form Dalam  Penyampaian Surat  Pemberitahuan (Spt) Tahunan 1770/1770S. Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi) , 4 (2), 1–13. Qadri,  R.  A.,  &  Darmawan,  E.  E.  (2021). E-filing Implementation,  Tax  Compliance,  and Technology Authority. Journal of Applied Accounting and Taxation , 6 (1), 23–36.
Sharma, S. K., & Sharma, M. (2019). Examining the role of trust and quality dimensions in the actual usage of mobile banking services: An empirical investigation. International Journal of Information Management , 44 , 65–75. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2018.09.013 Teza,  S.  D.,  &  Junep,  A.  R.  (2018).  Analisis  Persepsi  Wajib  Pajak  Tehadap  Efektifitas  Dan Kepatuhan  Pelaporan  Pajak  Menggunakan  E-Filing. ECONOMICA  Jurnal  Program  Studi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Sumatera Barat Vol.7 No.1 (53-59) , 53 (9), 1689–1699.
DOI: https://doi.org/10.32487/jshp.v8i1.1877
Wimayo, V. (2018). Perbedaan Compliance Cost Sebelum Dan Sesudah Penggunaan Aplikasi E- filing Pada Wajib Pajak Badan Pengguna E-Filing. Journal of Applied Managerial Accounting , 2 (2), 129–140.

## Lampiran 1. Pertanyaan Wawancara
No, Pertanyaan 1 Di KAP ini e-filing apa yang biasa digunakan dalam pelaporan pajak?
2 Apa keunggulannya & mengapa memilih menggunakan e-filing tersebut?
3 Apakah ada kendala dalam penggunaan e-filing ini?
4 Jika mengalami kendala tersebut apa solusi yang dilakukan untuk mengatasinya?
5 Pernah menggunakan e-filing ASP (OnlinePajak) dalam melapor pajak?
6 Apakah ada keunggulan dari sistem ASP dibandingkan DJP?
7 Jika ada, apa keunggulan dari ASP?
8 Apa kendala yang dialami dalam menggunakan e-filing ini, dan bagaimana cara mengatasinya?
9 Jika mengalami kendala tersebut apa solusi yang dilakukan untuk mengatasinya?
10  Di dalam e-filing ada banyak fitur, apa fitur yang sebaiknya dikembangkan untuk memudahkan dalam pelaporan pajak?
11  Bagaimana akses ke fitur-fitur yang terdapat di e-filing?
12  Apa keinginan Bapak/Ibu terhadap e-filing ini?
13  Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang e-filing secara keseluruhan baik DJP maupun ASP? 14  Jika ada e-filing baru yang sudah ter-upgrade dan memenuhi keinginan Bapak/Ibu, apakah Bapak/Ibu bersedia mencobanya?