## DINAMIKA KEPEMILIKAN TANAH MASYARAKAT ADAT CEK BOCEK SELESEK REEN SURY

## Jasardi Gunawan dan Irawansyah
Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Institut Ilmu Sosial dan Budaya Samawa Rea jasardi467pribadiku@gmail.com irawansyahparera13@gmail.com

## ABSTRAK
Masyarakat  adat  Cek  Bocek  Selesek  Reen  Sury  merupakan  masyarakat  adat yang  hidup  secara  asal  usul  turun  temurun  yang  hidup  di  wilayah  geografis tertentu yang mengatur tata cara hidupnya dengan kelembagaan adat sendiri dan  mempunyai  ikatan  kuat  dengan  tanah  leluhurnya.  Namun  selama  ini, keberadaan  wilayah  adat  Cek  Bocek  tidak  dibenarkan  oleh  Pemerintah Daerah,  bahwa  wilayah    yang  di  klaim  oleh    masyarakat  adat  Cek  Bocek sebagai  wilayah  adat,  juga  dikatakan  oleh  Negara  sebagai  wilayah  klaiman Negara  dalam  status  hutan  lindung  yang  tidak  bisa digunakan oleh  siapapun peruntukannya  tanpa  persetujuan  dari  pemerintah  atau  pejabat  yang berwenang.  Kepemilikan  tanah  di  masyarakat  adat  Cek  Bocek,  tidak ditentukan  oleh  pemerintah.  Melainkan  masyarakat  adat  Cek  Bocek    hanya ditentukan  dengan  cara  sendiri  melalui  sejarah  asal  usul  turun  temurun semenjak  tahun  1512  dimasa  pemerintahan  pertama  adat  yakni  kedatuan Dewa Awan Maskuning. Disamping lewat sejarah asal usul, tanah masyarakat adat  Cek  Bocek  juga  dipertegas  oleh  masyarakat  adat  Cek  Bocek  dengan melalui peta wilayah adat yang diukur secara bersama-sama. Yang kemudian wilayah  adat  tersebut  mereka  membagi  peruntukkannya  sesuai  dengan kebutuhan warga masyarakat adat Cek Bocek sendiri.
Kata Kunci: Adat, Cek Bocek Selesek Reen Sury

## PENDAHULUAN
Penduduk  tertua  asli  Sumbawa  berada  di  pegunungan  Ropang  Kabupaten Sumbawa,  Seperti  halnya  kita  kenal  dengan  bahasa  Dodo,  Selesek,  Sury, Lebah,  Beru  dan  Jeluar  yang  merupakan  dari  Kedatuan  Selesek  Dewa  Awan Mas  Kuning  ( Lalu ,  1984).  Yang  Cek  Bocek  menyebutkannya  sebagai  bahasa pemersatu masyarakat adat yakni bahasa Berco.
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 01 Agustus 2018

## 150
Masyarakat  adat  Cek  Bocek  Selesek  Reen  Sury  merupakan  masyarakat  adat yang  hidup  secara  asal  usul  turun  temurun  yang  hidup  di  wilayah  geografis tertentu yang mengatur tata cara hidupnya dengan kelembagaan adat sendiri dan  mempunyai  ikatan  kuat  dengan  tanah  leluhurnya.  Berdasarkan  buku RTRW  masyarakat  adat  Cek  Bocek  mulai  membentuk  pemerintahan  pada tahun 1512 dimasa pemerintahan kedatuan pertama Dewa Awan Maskuning yang mengepalai 140 Kepala Keluarga. Adapun wilayah persekutuan adat Cek Bocek  terdiri dari    wilayah  Dodo,  Selesek,  Sury,  Lebah,  Beru  dan  Jeluar  yang merupakan  wilayah  taklukan  pertama  Kedatuan  Dewa  Awan  Maskuning. Tanah  Adat/Wilayah  adat  Cek  Bocek  adalah  wilayah  adat  yang  ditentukan secara partisipatif oleh masyarakat adat Cek Bocek dengan cara kesepakatan bersama  yang  dituangkan  ke  dalam  peta  wilayah  adat.  Peta  wilayah  adat adalah  panduan  masyarakat  adat  Cek  Bocek  untuk  merancang  tata  kelola lahan  yang  dibagi  dalam  dua  ruang  yaitu  ruang  kelola  ekonomi  dan  ruang wilayah ritual adat.
Wilayah masyarakat adat Cek Bocek  memiliki luas wilayah dan batas wilayah adat dan berada pada Koordinat Geografi antara : 117◦ 18’ BT  s/d 117◦30’ BT dan antara 8◦ 52’ LS  s/d  9◦ 04’ Batas wilayah utara terletak pada wilayah hulu Daerah  Aliran  Sungai  (DAS)  Lang  Remung,  sebelah  selatan  batasan  dengan Samudera  Indonesia,  sebelah  barat  melintasi  wilayah  hulu  DAS  babar,  DAS Lampit dan DAS Presa, sebelah timur melintasi sungai Sengane. luas Wilayah Adat Cek Bocek 28975.74 Ha (Anindita,2014). Selain  itu, dalam  menentukan batas-batas wilayah adat masyarakat adat Cek Bocek menggunakan penanda batas alam seperti batu, pohon-pohon, sungai, kali dan situs-situs keramat.
Wilayah  adat  masyarakat  adat  Cek  Bocek  digunakan  untuk  kebutuhan keberlangsungan hidup mereka sehari-hari seperti digunakan sebagai tempat berburu, petani kebun/tanam kopi, kemiri, membuat gula aren dari air enou
peternak  madu, peternak  sampi  (lar), Oman  (sawah)  kelola  Gaharu dan  lain- lain. Namun disisi lain yang paling penting kegunaan wilayah adat Cek Bocek dapat  dipergunakan  sebagai  tempat  kegiatan-kegiatan  ritual  adat  seperti ritual adat Pungka Inu, Ngajang, Eneng Uran, Jango Kuber, dan Zadakah Zakat yang  di  lakukan  setiap  musimnya.  Kegiatan  ritual  adat  tersebut  adalah kegiatan yang tidak bisa dipisahkan antara masyarakat adat Cek Bocek dengan wilayah adatnya.
Namun selama ini, keberadaan wilayah adat Cek Bocek tidak dibenarkan oleh Pemerintah Daerah, bahwa wilayah  yang di klaim oleh  masyarakat adat Cek Bocek  sebagai  wilayah  adat,  juga  dikatakan  oleh  Negara  sebagai  wilayah klaiman  Negara  dalam  status  hutan  lindung  yang  tidak  bisa  digunakan  oleh siapapun  peruntukannya  tanpa  persetujuan  dari  pemerintah  atau  pejabat yang berwenang.
Berdasarkan  uraian  diatas,  kami  tertarik  untuk  melakukan  pengakajian  lebih dalam terhadap dinamika kepemilikan tanah masyarakat adat Cek Bocek, baik dalam  fungsi  tanah  adatnya  selama  ini.  Serta  adanya  tumpang  tindih  klaim antara masyarakat adat dengan pemerintah.

## TINJAUAN PUSTAKA
1. Definisi operasional

## 2.1 Pengertian masyarakat adat
Berbagai  kalangan  banyak  memberikan  pandangan  terkait  perkembangan masyarakat adat sehingga banyak melahirkan difinisi tentang masyakat adat. menurut abdon selaku sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantra memberikan penjelasan  bahwa  Masyarakat  Adat  merupakan  sekelompok  penduduk  yang hidup  berdasarkan  asal  usul  leluhur  dalam  suatu  wilayah  geografis  tertentu, memiliki  sistem  nilai  dan  sosial  budaya  yang  khas,  berdaulat  atas  tanah  dan kekayaan  alamnya  serta  mengatur  dan  mengurus  keberlanjutan
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 01 Agustus 2018
kehidupannya dengan hukum dan kelembagaan adat ( pasal10 ayat 2 ) tahun 1999 (Buku Saku Kongres,1999) .
Selain  itu,  abdon  juga  menambahkan  bahwa  masyarakat  adat  adalah komunitas-komunitas  yang  hidup  berdasarkan  asal-usul  leluhur  secara  turun temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan  alam,  memiliki  budaya,  yang  diatur  oleh hukum  adat  dan  memiliki lembaga  adat  yang  mengelola  keberlangsungan  kehidupan  masyarakatnya. Dari definisi di atas, setidaknya ada 3 aspek yang merupakan ciri masyarakat adat  yaitu:  pertama,  ada  sekelompok  orang  yang  hidup  dalam  satu  wilayah tertentu  sebagai  subjek  hukumnya,  kedua,  ada  basis  materi  (sumber  daya alam)  yang  bersumber  dari  proses  subyek  ini  membangun  peradaban,  dan ketiga ada organiasi dan tata aturan yang mereka buat dan tatai bersama.
Untuk  melihat  keberadaan  Masyarakat  Adat  di  lapangan,  kita  harus  melihat realitas keberadaan 3 aspek tersebut (Nababan,2012:1).
Keberadaan  masyarakat  hukum  adat  tetaplah  masyarakat  hukum    yang mempunyai susunan asli dengan hak asal-usul secara turun temurun. Hukum adat  hanyalah  salah  satu  aspek  dari  kelengkapan  sosial  politik  yang  dimiliki masyarakat ini, sehingga tidak tepat bilamana kelompok ini direduksi sekedar sebagai  masyarakat  hukum  adat  saja.  Dengan  cara  yang  sama  kita  tidak mungkin  menggunakan  istilah  masyarakat  hukum  Indonesia  kepada masyarakat  Indonesia  umumnya,  karena  hukum  Negara  hanyalah  salah  satu aspek dari kehidupan masyarakat Indonesia.
Pengakuan  dan  perlindungan  masyarakat  adat,  sampai  sekarang  ini  menjadi perdebatan  panjang  mengenai  pola  pengakuan  dan  perlindungannya. Sehingga Yance Arizona mengungkapkan bahwa perumusan pengakuan dalam ketentuan tersebut memberikan batasan-batasan atau persyaratan agar suatu masyarakat  hukum  adat  diakui  keberadaannya  sebagai  masyarakat  hukum
adat,  jika;  (a)  Sepanjang  masih  hidup,  (b)  Sesuai  dengan  perkembangan masyarakat  dan,  (c)  Prinsip  Negara  kesatuan  Republik  Indonesia (Arizona,2013).
Dalam  institusi  Negara  juga  mendukung  dengan  menyebutkan  tentang masyarakt  adat.  halnya  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945,  disebut  di  atas telah menegaskan keberadaan masyarakat adat. Pengakuan atas eksistensi ini perlu  dilengkapi  dengan  pengakuan  dan  perlindungan  atas  hak-hak  yang menyertai  keberadaan  masyarakat  adat,  tidak  ada  eksistensi  tanpa pemenuhan  hak  dan  kebebasan  dasar.  Manusia  hanya  mungkin  menjadi manusia  jika  hak  dan  kebebasan  dasarnya  terpenuhi.  Pengakuan  atas keberadaan  dan  hak  masyarakat  adat  diuraikan  lebih  jauh  dalam  berbagai peraturan  perundangan,  baik  Undang-Undang  maupun  aturan  turunannya sampai ke Peraturan Daerah.
Pasal  18  B  ayat  2  UUD  1945  telah  menyiratkan  adanya  pengakuan  terhadap masyarakat adat. kemudian di adopsi dalam berbagai Undang-undang, seperti halnya  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- Pokok  Agraria  (UUPA),  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan  Daerah;  UU  No.  41  Tahun  1999  Tentang  Kehutanan,  Undang- Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak  Asasi Manusia, Undang-Undang No. 32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup, Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang  No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Undang-Undang No. 39  Tahun  2014  Tentang  Perkebunan,  adalah  sejumlah  Undang-Undang  yang telah  mencantumkan  istilah  masyarakat  hukum  adat  sebagai  kelompok masyarakat  yang  diakui  keberadaan  dan  hak-hak  mereka  secara  turun temurun.
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 01 Agustus 2018

## 154
Namun    sifat  dari  pengakuan  yang  ada  sejauh  ini  adalah  pengakuan  secara umum  saja,  dan  diatur  secara  pengakuan  bersyarat,  yang  dapat  dilihat  dari frasa sepanjang masih ada, sesuai dengan perkembangan masyarakat, selaras dengan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  yang  diatur    dalam undang-undang.  Pandangan  lainya  juga  datang  dari  ilmuan  antropolog  R. Yando  yang  menyebutkan  bahwa  aturan  yang  bersifat  nasonal  untuk mengakui  dan  menghormati  hak-hak  masyarakat  (hukum)  adat  berawal  dari pemberlakuan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 5 Tahun 1999. Kebijakan pertama yang “mengatur” pengakuan hak  masyarakat  atas  tanah  selepas  pengaturan  di  bawah  tingkat  konstitusi dan Undang-Undang tentang Pokok-pokok Agraria tahun 1960.

## 2.2 Pengertian konflik
Konflik  menurut  wikipedia berasal dari  kata  kerja Latin configere yang  berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara  dua  orang  atau  lebih  (bisa  juga  kelompok)  di  mana  salah  satu  pihak berusaha  menyingkirkan  pihak  lain  dengan  menghancurkannya  atau membuatnya tidak berdaya.

## 2.3 Hutan adat
Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat, Putusan MK N0.35/PUU-X/2012 Tentang Hutan Adat tidak lagi hutan Negara.

## 2.4 Wilayah adat
Permendagri  No  52  Tahun  2014  Tentang  Pedoman  Pengakuan  dan Perlindungan  Hak-Hak  Masyarakat  Hukum  Adat.  Wilayah  adat  merupakan wilayah  kesatuan  masyarakat  hukum  adat,  yang  ditetapakn  oleh  masyarakat adat  itu  berdasarkan  partisipatif  secara  turun  temurun  yang  tata  kelolanya diatur  oleh  m  asyarakat  adat  secara  kebersamaan . Wilayah  Adat  adalah
wilayah Dodo, Selesek Suri, harta peninggalan/harta benda yang menjadi nilai sejarah  komunitas  adat  Cek  Bocek  yakni  berupa  kekayaan  Keris,  badik,  peti, cangkir, Kre Alang, Kre Sesek, dompas,  Pedang, guci, dan lain sebagainya. Ini merupakan keturunan kesejerahan dari Dewa Mas Kuning.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  yang  dipilih  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  deskriptif kualitatif  dengan  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  melalui  observasi, wawancara, dan  studi dokumen.
Adapun  langkah-langkah  yang  akan  ditempuh  dalam  proses  penelitian  ini adalah;
a) Observasi
Observasi  dilakukan  untuk  mengamati  langsung  tentang dinamika atas kepemilikan tanah masyarakat adat Cek Bocek, baik  dalam  kehidupan  sehari-hari  dalam  pengelolaan  tanah, pola  interaksi,  ritual-ritual  adat,  wilayah  adat  yang dipertahankan  dan  lingkungan  sosial  kehidupan  masyarakat adat.

## b) Wawancara
Adapun  wawancara  ini  akan  dilakakun  pada  pemimpin  adat masyarakat  adat  Cek  Bocek,  para  tokoh  adat,  pemuda  adat dan perempuan adat, dan pemerintah Desa Lawin.
c) Studi Dokumen
Studi  dokumen  akan  dilaukan  untuk  menggali  kembali dokumen-dokumen  sebelumnya,  baik  penelitian-penelitian sebelumnya  yang berhubungan  dengan masyarakat  adat  Cek

## Bocek .

## HASIL PENILITIAN

## 1. Wilayah  Adat  Sebagai  Sumber  Penghidupan  Masyarakat  Adat Cek Bocek
Sebagai  bagian  dari  ruang  dan  kehidupan  masyarakat  adat,  wilayah  adat terdiri  dari  berbagai  peruntukkan  dan  penggunaan  lahan,  yaitu  pemukiman, ladang dan kebun, serta tempat-tempat keramat termasuk hutan adat. Hutan sendiri dalam terminology kehutanan memeliki definisi yang beragam, namun ada beberapa kesamaan pemahaman mengenai mengenai hutan, diantaranya hutan  adalah  suatu  kumpulan  pepohonan  yang  mampu  menciptakan  iklim dan  kondisi  lingkungan  yang  khas  setempat  yang  berbeda  dari  daerah  di luarnya (Renggi, 2015:2).
Membuat  peta  wilayah  adat  tidak  sama  dengan  membuat  peta  wilayah  dari pemerintah.  Karena  yang  membuat  peta  wilayah  adat  langsung  dari masyarakat  adat  itu  sendiri  yang  dilakukan  secara  bersama-sama.  Bagi  Cek bocek  peta  wilayah  adat  merupakan  bagian  yang  sangat  penting    bagi masyarakat adat, apa arti penting bagi Cek Bocek:
1. Membantu  pemerintah  dalam  identfikasi  komunitas  adat  beserta wilayahnya  dalam  rangka  menuju  pengakuan  dan  perlindungan masyarakat hukum adat.
2. Salah  satu  syarat  dalam  peraturan  perundang-undangan  agar masyarakat  adat  bisa  mendapatkan  pengakuan  dan  perlindungan dari  Negara  adalah  adanya  wilayah  adat  yang  jelas.  Keberadaan wilayah  adat  salah  satu  alat  pendukung  yang  dapat  dibuktikan adalah dengan peta wilayah adat yang disusun bersama-sama oleh masyarakat adat secara partisipatif.
3. Mendorong  tumbuhnya  kesadaran  masyarakat  adat  mengenai petingnya  memahami    wilayah  adat  serta  memahami  hak-hak masyarakat adat atas hak sumber daya alam (tanah, hutan, sungai, pesisir, dan laut).
4. Menumbuhkan  sifat  gotong  royong/partisipasi  masyarakat  adat baik  dalam  bentuk  tenaga,  waktu  pendanaan,  maupun  material lainnya.
5. Menumbuhkan  semangat  untuk  menggali  dan  mentransfer pengetahuan  lokal,  sejarah  asal  usul,  sistem  kelembagaan setempat, pranata hukum setempat, identifikasi sumber daya alam yang  dimiliki,  dan  sebagainya  kepada  pemuda  dan  pemudi  adat sebagai penerus agar terjadi generasi adat.
6. Memperjelas  batas  antar  wilayah  adat  daratan  dan  pesisir  pulau- pulau  kecil  untuk  menghindari  terjadinya  konflik  horizontal ataupun  konflik  vertikal  karena  adanya  perubahan  bentang  alam dan alih fungsi kawasan hutan.
7. Menegaskan  kepemilikan/pengelolaan  wilayah  adat.  Peta  adalah alat  dokumentasi  sejarah  dan  budaya  (sejarah,  legenda,  tempat keramat, tempat suci, wilayah kelola dan lain-lain sebagainya).
Adapun  luas  wilayah  adat  Cek  Bocek  Selesek  Reen  Sury  berdasarkan  hasil pemetaan partisipatif sebesar 28.975,74 Ha (289 km2) atau sekitar 3.46 % dari luas Kabupaten Sumbawa 837.403,18 Ha (Anindita,2014). Seperti dilihat pada gambar peta wilayah adat dibawah ini:
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 01 Agustus 2018
Luas  wilayah  adat  tersebut  komunitas  adat  Cek  Bocek  telah  membagi peruntukannya,  ada  untuk  kebutuhan  ekonomi,  ritual  adat,  hutan  adat,  hak kelola pribadi, kelompok dan milik pribadi.
Dalam  wilayah  adat  Cek  Bocek  bahwa  orang  luar  atau  pendatang  dapat memperoleh tanah dari tanah adat di Cek Bocek dengan cara menjadi warga adat  Cek  Bocek.  Adapun    cara  untuk  menjadi  warga  adat  Cek  Bocek  cukup patuh  dan  taat  kepada  aturan  hukum  adat  yang  dikeluarkan  oleh  adat  Cek Bocek. Misalnya warga Lombok/Sasak yang saat ini tinggal di desa Lawin dan mau  mengikuti  aturan-aturan  yang  ada  di  komunitas  adat  maka  berhak mendapat bagian pemberian tanah adat oleh Cek Bocek yang diberikan oleh kepala  adat.  Begitu  juga  yang  melakukan  proses  perkawinan  misalnya  orang komunitas adat menikah dengan orang yang bukan dari komunitas adat, maka otomatis  akan  bertambah  jatah  tanah  adat  selain  apa  yang  sudah  diperoleh dari  suami//istri  dari  warga  adat  tersebut  maka  ketika  sudah  ada  hubungan perkawinan  maka  suami/istri  akan  mendapat  bagian  tambahan  dari  tanah adat tersebut.
Contohnya Alwi Oeslan dari komunitas adat Cek Bocek  menikah sama orang Tangerang sehingga otomotis istri dari Alwi mendapat jatah bagian dari tanah adat 2 hektar per orang, bahkan lebih tergantung situasi di dalam komunitas adat,  karena  ada  juga  yang  diberikan  oleh  keluarga  lelaki  yang  tanpa sepengetahuan  melalui  kepala  adat  karena  hal  ini  sangat  dibolehkan  dalam adat  Cek  Bocek  dan  tidak  harus  diketahui  oleh  kepala adatTanah  adat  ini dibagi  dalam  bentuk  kaplingan  atas  persetujuan  kepala  adat.  seperti  halnya ibu  Dewi  yang  dari  Jawa  juga  mendapat  bagian  karena  mengikuti  suaminya Ndre yang warga adat Cek Bocek adik dari Dato Sukanda RHD kepala adat Cek Bocek.
Dan  ada  juga  yang  sudah  tidak  menetap  di  Cek  Bocek,  akan  tetapi  masih berhak mendapatkan bagian tanah adat adat dari Cek Bocek. Walaupun sudah menjadi warga adat lain tetapi secara hak asal usul tidak bisa lepas dan bagian dari Cek Bocek.
Masyarakat adat Cek bocek tinggal bersamaan dengan warga desa Lawin pada umumnya,  adapun  Jumlah  Kepala  Kelurga  (KK)  Masyarakat  Adat  Cek  Bocek hanya 200-250 KK yang dipimpin oleh Datu Sukanda dan sebagiannya adalah masyarakat  desa  lawin.  Tapi  walaupun  terhitungan  sedikit,  komunitas Masyarakat Adat Cek Bocek tetap bergabung dalam satu desa pemerintahan desa  Lawin.  Sehingga  terjadi  dua  peran,  ada  peran  adat  dan  ada  peran pemerintah desa.
Kehidupan masyarakat adat Cek Bocek rata-rata bertani, berladang, beternak, bahkan ada yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Sedikit sekali yang menjadi pegawai negeri atau aparatur pemerintah. Ditingkat rasio masyarakat  adat  Cek  Bocek  masih  lebih  banyak  laki  dari  pada  perempuan, Laki-laki 450 Jiwa dan perempuan 300 jiwa Karena banyak yang menjadi TKI di luar negeri baik muda maupun yang sudah berkeluarga .
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 01 Agustus 2018

## 160
Wilayah adat merupakan wilayah mendiami dari kesatuan masyarakat hukum adat tersebut, yang memeliki batas-batas tertentu baik itu dituangkan dalam kertas  mapun  diberikan  petunjuk  berdasarkan  penanda  alam.  Seperti diketahui  luas  wilayah  adat    Cek  Bocek  Selesek  Reen  Sury  yang  meliputi, Selesek,  Sury,  Dodo,  berjumlah  28.000  Ha  merupakan  hasil  pemetaan partisipatif masyarakat adat Cek Bocek Selesek Reen Sury Tahun 2010.
Sarifuddin  Umar  :  wilayah  adat  sebagai  sumber  penghidupan  karena  semua didalamnya  termuat  ilmu  pengetahuan,  lewat  itulah  kami  belajar  mengerti hidup dengan alam, bersahabat dengan alam, ada ruang bagus, udara segar, semunya  merupakan  sumber  ilmu  pengetahun  yang  tidak  dapat  dipelajari lewat  bangku  pendidikan  formal.  Sehingga  Sumber  penghidupan  yang  kami maksudkan  adalah  ada  ekspresi  yang  bebas  yang  kami  maknai  sebagai kelompok  masyarakat adat  yang mengerti  adat  istiadat dan  tradisi  kami  Dan disisi lain wilayah adat Cek Bocek sudah dibagi  peruntukkannya ada hak milik pribadi dan ada hak yang  bisa digarap secara umum.
Dalam  pengaturan  hukum  adat  di  atas  wilayah  adat  Cek  Bocek,  bahwa masyarakat luar tidak bisa akses bebas untuk mengusai tanah di atas wilayah adat. harus terlebih dahulu ada kompromi dengan kepala adat. Seperti pada pemerintahan  tahun  2004  seorang  kepala  desa  Lawin  dalam  pengaplingan wilayah  adat  ada  persetujuan  lebih  awal  dengan  kepala  adat.    begitu  juga dengan  kepala  desa  yang  sekarang  dalam  membuatkan  status  tanah  yang dibuat administrasinya memperhatikan betul objek tanahnya.

## 2. Inventarisasi Wilayah, Potensi dan kekayaan Sumber Daya Hutan Adat Cek Bocek:
Menginventarisasi  potensi  Sumber  Daya Hutan  Adat  adalah  menjadi  penting bagi masyarakat Adat Cek Bocek, kerena lewat inventarisasi ini dapat melihat seutuhnya  terhadap  potensi-potensi  yang  tekandung  didalamnya.  Baik  itu
berbicara  kepentingan  ekonomi,  ekologi  maupun  sosial  budaya,  termasuk tempat keramat.
Hal-hal yang dilakukan pada tahap inventarisasi ini adalah:
 Melihat  kembali  aturan-aturan  serta  kelembagaan  adat  yang masih  tetap  eksis  dan  dipatuhi  oleh  anggota  komunitas  adat sampai saat ini.
 Merivitalisasi aturan dan kelembagaan yang sudah mulai hilang dan ditinggalkan.
 Melakukan pendokumentasian aturan-aturan adat dan pranata sosial dan lain-lain yang hampir hilang.
 Melakukan  inventarisasi  para  pihak  (eksternal)  yang  terkait dengan pengelolaan Sumber Daya Hutan Adat.
 Inventarisasi  permasalahan  pengelolaan  Sumber  Daya Manusia, dan Sumber Daya Hutan Adat.
Peninggalan sejarah :
Makam  Lawang  Sasi  merupakan  makam  keluarga  Datuk  Awan  Mas  Kuning yang  diapit  oleh  makam  Sury  dan  Langir.  Sebaran  lokasi  makam  ini  berada diantara  750  -850  meter  diatas  permukaan  laut.  Sedangkan  Makam  Tungku Sudat  lokasinya  berada  di  ketinggian  lebih  dari  900  meter  dan  merupakan lokasi makam yang paling tinggi letaknya.
Gambar makam leluhur
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 01 Agustus 2018

## Doa  di Makam panglima Dodo Baha

## 3. Konflik Cek Bocek Dengan PT.Newmont
Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  merupakan  provinsi  yang  kaya  akan  sumber daya  alam  tambang.  Sumber  daya  alam  itu,  meliputi  emas,  tembaga,  Perak, dan  lain-lain.  Sumber  daya  alam  itu  terdapat  di  Batu  Hijau  Kabupaten Sumbawa  Barat  dan  Elang  Dodo,  Kabupaten  Sumbawa.  Untuk  mengelola sumber  daya  alam  tambang  itu,  Pemerintah  telah  menunjuk  PT.  Newmont Nusa  Tenggara,  sebagai  kontraktor  pemerintah.  Penunjukan  itu  didasarkan atas  dokumen  kontrak  karya  yang  telah  ditandatangani  pada  tanggal  2 Desember 1986. Kegiatan eksplorasi di Batu Hijau Kabupaten Sumbawa Barat
telah dilakukan sejak ditandatanganinya kontrak karya dan mulai berproduksi sejak  tahun  2000.  Luas  wilayah  eks-ploitasinya  51.932,23  ha,  sementara  itu kegiatan eksplorasi di Elang Dodo telah dilakukan sejak tahun 2004. Wilayah eksplorasinya seluas 16.568,54 ha. Keberadaan PT. Newmont Nusa Tenggara dalam  melakukan  Kegiatan  eksplorasi,  konstruksi  dan  eksploitasi  di  wilayah kontrak  karya  Batu  Hijau,  Kabupaten  Sumbawa  Barat  dan  Elang  Dodo, Kabupaten Sumbawa telah dapat dirasakan manfaatnya baik bagi masyarakat setempat,  Pemerintah  Daerah  maupun  Pemerintah  Pusat.  Namun  demikian pelaksanaan  kegiatan  eksplorasi  maupun  eksploitasi  yang  dilakukan  oleh  PT. Newmont  Nusa  Tenggara  tidak  selamanya  berjalan  dengan  baik.  Karena banyaknya  terjadi  sengketa.  Sengketa  tersebut  adalah  sengketa  antara masyarakat etnis Samawa dengan PT. Newmont Nusa Tenggara dan sengketa antara  Pemerintah  Pusat/Pemerintah  daerah  dengan  PT.  Newmont  Nusa Tenggara,  yang  berkaitan  dengan  divestasi  saham  PT.  Newmont  Nusa Tenggara sebesar 7% (Salim, 2005:2).
Banyak  spikulan  yang  terjadi  sejak  kehadiran  PT.  Newmont  Nusa  Tenggara melakukan  aktvitas  Eksplorasi  di  Blok  Elang  Dodo  Selesek  dan  Suri  yang  kini merupakan  wilayah  komunitas  adat  Cek  Bocek.  Dengan  kehadiran  PT.NNT tersebut  telah  mengudang  banyak  perhatian  khalayak  banyak,  ada  yang mendukung  dan  kontra  terhadap  pertambangan.  Terutam  dari  pihak komunitas  adat  sangat  tidak  setuju  hadirnya  pertambangan  di  wilayah adatnya  tanpa  ada  kompromi  atau  persetujuan  dengan  komunitas  adat  Cek Bocek.  Disamping  daya  tolak  datang  dari  Cek  Bocek  juga  datang  dari  luar komunitas  adat  yakni  masyarakat  Sumbawa  bagian  selatan  yang  disebut dengan  lingkar  tambang  tidak  menginginkan  hadirnya  pertambangan  karena dianggap  tidak  berpihak  kepada  masyarakat  lingkar  tambang,  begitu  juga masyarakat Sumbawa bagian tengah karena dianggap akan hilang sumber air di  beberapa  waduk  di  Sumbawa  seperti  bendungan  Batu  Bulan  dan  Waduk
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 01 Agustus 2018
Mama. Disisi lain para pengusaha bermain, para elit-elit bermian, dan orang- orang dekat dengan kebijakan saja yang menikmati pertambangan tersebut.
Awal mula konflik Komunitas Adat dengan PT Newmont:
Di tahun 1986 disaat survei regional pertama PT.Newmont di blok elang dodo, yang menemukan indikasi emas, dimana kehidupan Komunitas Adat  Selesek Reen  Suri  sedang  melakukan  aktvitas  bajalit  “  produksi  gula  merah”  di hentikan oleh pemerintah desa Lebangkar karena ada aktvitas survei diminta agar  masyarakat  yang  melakukan  aktivitas  bajalit  untuk  mengosongkan lapangan. Sehingga warga adat yang aktif melakukan aktivtas Bajalit tersebut berhenti untuk  meninggalkan  jalid  atas perintah pemerintah  desa  Lebangkar Syamsuddin  Mursyid . Adapun  jumlah  titik  jalit  150  titik  jalid  yang  tersebar dalam wilayah adat. Kegiatan aktivitas bajalid ini semenjak dilakukan sebelum warga adat pindah dari kampung lama Selesek, Sury, Dodo pada tahun 1935 di desa  Lawin  dan  setelah  menetap  di  Lawin  pada  tahun  1935-  1986  bahwa aktivitas  Bajalid  tetap  dilakukan  oleh  warga  adat.  Namun  semenjak  ada masuknya  PT.NNT  melakukan  survey  maka  seluruh  aktivitas  Bajalid  tersebut berhenti untuk sementara.
Di waktu saat Bajalid para tenaga Survey PT.NNT sering singgah di wilayah titik jalid seperi ada yang namanya pak Torik sempat minum air titik Jalid bahkan bincang-bincang dengan warga adat menceritakan tentang suburnya wilayah blok elang dodo dan kuburan-kuburan tua tetap dipelihara oleh masyarakat.
Aktivitas  Bajalid  berhenti  sebagian  semenjak  dari  tahun  1986  sampai  pada tahun 1996, dari 150 titik  jalid hanya yang tersisa dekat kampung Lawin saja atau  sekitar  areal  kampung,  seperi  jalid  pk  A.  Wahab,  pak  Safiolah.  Namun aktivitas  warga  adat  dalam  bentuk  lainnya    seperti  biasa  dijalankan,  tetap mencari  madu,  berburu,  petik  kemiri  di  kebun  tua  (kebun  leluhur),  ziarah makam  leluhur.  Kegiatan-kegiatan  lain  tidak  putus  sampai  disaat  komunitas
adat  tidak  bisa  lagi  akses  bebas  dalam  wilayah  adat  mereka  semenjak  Bas Camp PT.NNT dibakar oleh masyarak pada tahun 2006.
Bascamp PT.NNT semenjak diketahui oleh warga adat tiba-tiba berdiri di atas wilayah  adat  (Blok  Elang  Dodo)  semenjak  pada  tahun  2003  tepatnya  di  blok dodo  (kampung  lama)  di  areal  perkebunan/persawahan  H.Damhuji.  Protes masyarakat mulai kencang baik warga adat yang di Desa Lebangkar dan Lawin bahwa tidak menginginkan lokasi tersebut dijadikan areal pertambangan apa lagi nambang di atas kuburan leluhur. Reaksi protes bertubi-tubi datang dari warga  adat,  bahkan  dari  masyarakat  Ropang  bahkan  warga  Sumbawa  pada umumnya. Tiga tahun berjuang menolak tambang bersatu semua komponen, baik  adat  dan  masyarakat  luar.  Sehingga  pada  tahun  2006  PT.NNT  dibakar warga,  banyak  tuduhan  dan  spikulasi  akhirnya  PT.NNT  melaporkan  ke  pihak hukum sehingga otak pelaku yang dianggap dalang melakukan pembakaran di cobloskan ke penjara.
Suasana  cukup  memanas  waktu  itu,  warga  adatpun  berhati-hati  takutnya dituduh  sebagai  otak  pelaku  pembakaran,  suasana  semakin  mencekam aktivitas  PT.NNT  sempat  berhenti  aktivitas  eksplorasi  di  stop  untuk sementara. Walaupun posisi tersebut warga adat tetap kembali seperti biasa melakukan  aktivitas  sebagaimana  sebelumnya  hanya  aktivitas  untuk mendekati  wilayah  bascamp  yang  tidak  bisa  didkeati  karena  penjagaan berimob diperketat.
Perjuangan  masyarakat  hukum  adat  Cek  Bocek  Selesek  Reen  Suri  dalam menuntut  hak  ganti  rugi  lahan,  dan  atas  pengoboran  kuburan  leluhur  telah mengundang  perhatian  dan  amarah  dari  keberadaan  PT.NNT  diatas  wilayah adat  mereka.  Setelah  dihadapkan  dengan  perusahaan,  merekapun dihadapkan  dengan  hukum  yang  dilaporkan  oleh  PT.NNT  atas  telah menciptakan  tidak  kenyamanan  diareal  PT.NNT.  kehadiran  perusahaan
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 01 Agustus 2018

## 166
PT.Newmont  Nusa  Tenggara  tidak  pernah  diberikan  ruang  atau  persetujuan yang  dilakukan  bersama  antara  pihak  masyarakat  adat  Cek  Bocek  dengan perusahaan sendiri, seperti halnya dalam proses sosialisasi lanjutan eksplorasi selalu mendapat penolakan dari masyarakat adat Cek Bocek.
Namun  hal  tersebut  tidak  diindahkan  oleh  perusahaan  PT.Newmont  Nusa Tenggara  (PT.NNT).  beberapa  alasan  yang  dikemukakan  oleh  pihak  PT.NNT bahwa  tidak  ada  dasar  dari  komunitas  adat  Cek  Bocek  untuk  minta kompensasi  lahan.  Karena  lahan  tersebut  merupakan  tanah  negara.  Itupun kalau  tanah  adat  atau  wilayah    adat  maka  harus  ditempuh  oleh  berbagai mekanisme hukum atau aturan hukum yang berlaku.
a. Masyarakat  hukum  adat  Cek  Bocek  dihadapkan  dengan  surat edaran  menteri  kehutanan  No.  S.  75./Menhut-II/2004  tentang masalah  hukum  adat  dan  tuntuatan  kompensasi  /ganti  rugi lahan  oleh  masyarakat  hukum  adat.  merujuk  surat  edaran menteri  tersebut,  yang  dasarnya  acuan  UU  No  41  tahun  1999 tentang  kehutanan  pasal  67  ayat  (1)  masyarakat  hukum  adat diakui  keberadaan  jika  memenuhi  unsur.  (i).  Masyarakatnya dalam bentuk paguyuban, (ii). Ada kelembagaan dalam bentuk penguasaan  adatnya,  (iii).  Ada  wilayah  hukum  adat  yang  jelas, (iv).  Ada  pranata  dan  perangkat  hukum,  khususnya  peradilan adat  yang  masih  ditaati,  dan  (e),  masih  mengadakan pemungutan  hasil  hutan  diwilayah  sekitarnya  untuk mememenuhi kebutuhan sehari-hari.
b. Telaahan staf BPN kabupaten Sumbawa, atas penguasaan lahan masyarakat  hukum  adat  Cek  Bocek  Selesek  Reen  Suri  seluas 20.000 ha.
Telaahan  staf  BPN  RI  kabupaten  Sumbawa  No  222/13-
52.04/XI/2009,  pada tanggal 3 November 2009,  sifat suratnya
biasa  yang  ditujukan  kepada  Bupati  Sumbawa.  telaahan  ini mememuat  tentang  persoalan  adanya  keberatan  masyarakat hukum  adat  Cek  Bocek  Selesek  Reen  Suri  terhadap  aktivitas Perusahaan  PT.NNT  untuk  melakukan  eksplorasi  atas  tanah yang  terletak  dikecamatan  Ropang  kabupaten  Sumbawa  yang dikaui sebagai tanah ulayat EX kedatuan suri, hingga kini masih digunakan  sebagai  tempat  menggantungkan  hidup  sosial ekonomi dan ritual komunitas adat.  disamping itu pula, apakah perusahaan  PT.NNT  tidak  memperoleh  ijin  dari  pemerintah, dan  apakah  di  kabupaten  Sumbawa  terdapat  masyarakat hukum  adat  dan  tanah  ulayat,  dan  apakah  benar  masyarakat hukum adat Cek Bocek Selesek Reen Suri mengusai lahan seluas tersebut.
Pra  anggapan  BPN  RI  di  kabuapaten  Sumbawa,  bahwa perusahaan tersebut telah memperoleh ijin dari pemerintah, di kabupaten  Sumbawa  belum  pernah  ditetapkan  mengenai masyarakat  hukum  adat  dan  tanah  ulayat  dan  wilayah  yang dimaksud tidak mencapai 20.000 ha.
samawa  tercinta.  Yang  bertanda  tangan  ketua  Cek Bocek, Anggo Zaenuddin.
c. Masyarakat  Hukum  Adat  Cek  Bocek  Selesek  Reen  Suri dihadapkan pada proses hukum atas melawan PT.NNT.
Berdasarkan  Surat  panggilan  kedua  polres  Sumbawa  dengan  Nomor SP/756a/x/2013/Reskrim.    Prihal  :  Penyelidikan,  17  Oktober  2013  selain dihadapkan  dengan  premanisme  masyarakat  hukum  adat  Cek  Bocek  Selesek Reen Suri dihadapkan dengan aparat penegak hukum oleh PT.NNT ,  tepatnya pada  tanggal  17  oktober    2013.  Belasan  masyarakat  hukum  adat  Cek  Bocek
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 01 Agustus 2018
Selesek  Reen  Suri  mendapat  panggilan  polres  Sumbawa  atas  tuduhan mengganggu aktvitas PT.NNT dilapangan, surat dengan nomor SP/756a/x/2013/Reskrim.  Surat  dengan  panggilan  yang  ditujukan  kepada Anggo  Zaenuddin  guna  untuk  dengar  keterangan  saksi  dalam perkara  tindak pidana  pengrusakan  dengan  melawan  hak  memaksa  seseorang  untuk melakukan  atau  tidak  melawan    dengan  ancaman  kekerasan  atau  ancaman perbuatan  yang  tidak  menyenangkan  serta  dengan  cara  merusak,  memasuki pekarangan orang lain tanpa hak /ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 406 ayat (1) KUHP jo p1asal 335 ayat (1) KUHP jo pasal 167 ayat (2) KUHP .
Padahal  sebelumnya  masyarakat  hukum  adat  Cek  Bocek  Selesek  Reen  Suri sudah  menyampaikan  surat  yang  sama  kepada  polres  Sumbawa  untuk menghentikan  aktivitas  PT.NNT  dilapangan  (eksplorasi)  kerana  sangat membuat  keresahan  didalam  masyarakat  setempat  sampai  mengakibatkan terjadi pembakaran rumah adat oleh orang yang tidak dikenal.
Surat  yang  ditujukan  oleh  masyarakat  hukum  adat  Cek  Bocek  Selesek  Reen Suri kepada kapolres Sumbawa pada tanggal 2 Agustus 2011, dengan nomor surat  052/Komunitas  Adat  Cek  Bocek/VIII/2011,  dengan  prihal  ditertibkan aktvitas  ilegal  mining  diatas  wilayah  adat  Cek  Bocek.  Surat  yang  bersifat penting  dengan  nada  keras  untuk  minta  kepada  kapolres  Sumbawa  agar segera  menghentikan  aktvitas  PT.NNT  dan  segera  melakukan  dialog  melalui mekanisme adat (rapulung adat) karena kehadiran eksplorasi di wilayah adat Cek Bocek belum ada penerimaan dengan baik oleh masyarakat hukum adat Cek Bocek, dengan bukti selalu menolak kehadiran sosialisasi PT.NNT.
Seperti pernyataan sikap masyarakat hukum adat Cek Bocek Selesek Reen Suri yang  disampaikan  ke  Menejer  eksplorasi  PT.NNT  di  Blok  Elang  Dodo, pernyataan  sikap  ini  disaat  masyarakat  hukum  adat  Cek  Bocek  sangat  kesal dengan  sikap  pemerintah  daerah  yang  tidak  mau  memperhatikan
keberadaannya, isi dari pernyataan sikap tersebut;
Sehubungan  dengan  kegiatan  eksplorasi  PT.NNT  di  wilayah  adat  komunitas Cek  Bocek,  bahwa  berdasarkan  rapulung  adat  (rapat  adat)  masyarakat  adat Cek  Bocek  selesek  desa  Lawin  meminta  kepada  pihak  PT.NNT  agar  kegiatan eksplorasi dihentikan dengan pihak masyarakat adat Cek Bocek Selesek Reen Suri  karena  mengingat  konflik  horizontal  dan  konflik  ditingkat  masyarakat adat  (masyarakat  lawin),  untuk  itu  kepada  pihak  PT.NNT  atau  managaer mining  di  dodo  untuk  segera  realisasikan  persolan  ini,  kerena  persolan  ini bertentangan  dengan  UUD  1945  yang  mengenai  masyarakat  hukum  adat seperti dijelaskan dalam pasal 18 b2 dan pasal 28 1 serta aturan hukum adat dan  apabila  aturan  ini  tidak  diperhatikan  apa  yang  menjadi  hak-hak masyarakat  adat  kami  berdasarkan  aturan  hukum  adat  dengan  bukti terlampir, demikian surat ini untuk dapat diperhatikan sebagaimana mestinya, lawin 8 April 2012.
Menuai  kritikan  keras  terhadap  keberadaan  PT.NNT  dilapangan  oleh masyarakat    adat  Cek  Bocek  Selesek  Reen  Suri,  sehingga  tidak  cukup  puas dengan  mendatangin  perusahaan  raksasa  tersebut,  lebih  lanjut  menyuratin kapolres Sumbawa.
Apa yang menjadi alasan penting masyarakat hukum adat Cek Bocek Selesek Reen  Suri  dalam  surat  ke  kapolres  tersebut,  akan  terancam  persebaran kuburan  tua  dengan  jumlah  makam  1.525  makam  yang  akan  musnah. Rupanya  surat  tersebut  tidak  menjadi  prioritas  oleh  polres  sumbawa  justru mengendak di meja kapolres Sumbawa.
Konflik  komunitas  adat  Cek  Bocek  berlanjut,  bahkan  pemerintah  menutup mata tidak mau mendengar apa yang menajadi tuntutan komunitas adat Cek Bocek  terhadap  perusahaan  PT.NNT  sama  sekali  tidak  mendapatkan dukungan  dari  pemerintah  daerah.  Justru  pemerintah  daerah    tidak
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 01 Agustus 2018
membenarkan  adanya  Cek  Bocek  apa  lagi  atas  tanah  adat/hak  ulayat  adat. Bahkan  kami  dilaporkan  oleh  PT.NNT  tahun  2012  dianggap  mengganggu aktivitas perusahaan di lapangan ditambah lagi timbulnya Lembaga Adat Tana Samawa  (LATS)  Tahun  2011,(  LATS  ini  merupakan  Lemabaga  Adat  yang didirikan  oleh  pemerintah  daerah  yang  mandatnya  untuk  menjaga  adat istiadat  Sumbawa  dan  menempatkan  Sultan  Sumbawa  didalamnya  dan mengakui  hanya  satu  masyarakat  adat  di  Sumbawa  hanya  masyarakat  LATS saja) yang mendukung langkah perusahaan dan pemerintah daerah.
Apa  lagi  ditambah  dengan  diperkuatnya  Perda  No.  9  Tahun  2015  Tentang LATS semakin menempatkan posisi LATS dan pemerintah daerah didalamnya untuk sedikit ruang untuk Cek Bocek mendapat pengakuan sehingga semakin sulit untuk mendapat posisi di perusahaan.
Saburhanuddin  mengungkapkan  bahwa  tidak  akan  jadi  konflik  Cek  Bocek dengan  perusahaan  ketika  pemerintah  daerah  Sumbawa  khususnya  bapak Bupati  mengakomodari  apa  yang  menjadi  keinginan  Cek  Bocek,  kita  tahu bersama bahwa keberadaan Cek Bocek sudah disampaikan ke pak Bupati yang sekarang  dan  pemerintahan  yang  sebelumnya.  Jadi  tidak  ada  urusan  dengan LAST, justru ini yang mengganggu Cek Bocek dalam menuntut hak.
Sampai sekarang terus komunitas adat Cek Bocek berkonflik dengan PT.NNT, apa lagi saat ini PT.NNT sudah berubah nama menjadi PT.AMNT yang dimana manajemen  didalamnya  sangat  berbeda  dengan  PT.NNT  sebelumnya. Perjungan  komunitas  adat  Cek  Bocek  dibawah  kepimpinan  dato  Sukanda semakin  sulit.  Sehingga  dalam  melakukan  aktivitas-aktivitas  seperti  ziara makan  kubur  Leluhur  di  semakin  tidak  bisa  bebas.  Dan  PT.AMNT  semakin kencang dalam melakukan aktivitas di wilayah adat Cek Bocek. luas lahan yang akan pakai oleh PT.AMNT saat ini kurang lebih 16.000 ha diatas wilayah adat Cek Bocek yang meliputi wilayah Suri, dodo dan selesek.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Kepemilikan  tanah  di  masyarakat  adat  Cek  Bocek,  tidak  ditentukan  oleh pemerintah. Melainkan masyarakat adat Cek Bocek  hanya ditentukan dengan cara  sendiri  melalui  sejarah  asal  usul  turun  temurun  semenjak  tahun  1512 dimasa  pemerintahan  pertama adat  yakni  kedatuan  Dewa Awan  Maskuning. Disamping  lewat  sejarah  asal  usul,  tanah  masyarakat  adat  Cek  Bocek  juga dipertegas oleh masyarakat adat Cek Bocek dengan melalui peta wilayah adat yang  diukur  secara  bersama-sama.  Yang  kemudian  wilayah  adat  tersebut mereka  membagi  peruntukkannya  sesuai  dengan  kebutuhan  warga masyarakat  adat  Cek  Bocek  sendiri,  ada  untuk  kebutuhan  relegi,  kebutuhan ekonomi, berkebun, bertani, berladang dan juga untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti pemanfaatan hasil hutan mereka seperti madu dan kemiri.
Uniknya  di  masyarakat  adat  Cek  Bocek  Selesek  Reen  Sury  dalam  hal mendapatkan  tanah  adat  bagi  warga  masyarakat  adat  yang  punya  asal  usul secara garis keturunan yang walaupun sudah tidak menetap di kampung adat Cek  Bocek  akan  tetapi  masih  berhak  mendapatkan  hak  atas  tanah  adat  atas pemberian oleh adat yang diberikan oleh kepala adat dan diputuskan melalui mekanisme rapulung adat. begitu juga sebaliknya bagi warga luar yang tidak ada  hubungan  darah  langsung  dengan  keturunan  leluhur  Cek  Bocek  akan tetapi punya ikatan lewat perkawinan maka otomatis akan mendapatkan hak atas tanah adat minimal 2 hektar  per oaring.
Disisi  lain  di  masyarakat  adat  Cek  Bocek,  peran  pemerintah  adat  lebih dominan berperan dari pada pemerintah desa, dan fungsi peran adat sangat penting  dan  tidak  dapat  dicampur  aduk  oleh  pemerintah  desa,  misalnya dalam hal-hal kegiatan upacara adat Zadekah Zakat semuanya diserahkan ke adat. perangkat desa , kepala desa merupakan bagian dari warga adat.
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 01 Agustus 2018
Namun  saat  ini  masyarakat  adat  Cek  Bocek  tidak  dibenarkan  adanya  oleh pemerintah  daerah  kabupaten  Sumbawa  ,  karena  pemerintah  daerah menganggap satu-satunya masyarakat adat di Sumbawa hanya Lembaga Adat Tana Samawa di Sumbawa, LATS mulai mumcul tahun 2011 ketika masyarakat adat  Cek  Bocek  melalui  menuntut  hak  atas  tanah  ulayat  mereka  digunakan oleh perusahaan PT.NNT.

## Saran atau Rekomenasi
a. Disarankan  kepada  Pemerintah  Daerah  Sumbawa  agar  segera memberikan pengakuan kepada masyarakat adat Cek Bocek.
b. Disarankan kepada Pemerintah Daerah Sumbawa agar menyampaikan kepada  Gubernur  NTB  untuk  menghentikan  aktivtas  PT.NNT  diatas wilayah adat /tanah adat Cek Bocek.

## DAFTAR PUSTAKA
Dokumen arsip adat; Catatan Arsip Datu Sukanda RHD, Tahun 2001.
Buku RT/RWA CekBocek , Press AMAN , 2010.
Lalu Manca, Sumbawa Pada Masa lalu(suatu tinjaun sejarah) Cetakan I, Rinta Surabaya, 1984.
FebriyanAninidita, MasyarakarAdatCekBocekSelesekReenSuri,  Tak  Diakui, Dirampok, Terancam , LaporanSayogyo Institute, 2014.
Jurnal Anshori,2017. Penyelsain sengketa hak atas tanah Cek Bocek Selesek Reen Sury : terbitan IUS. Vol. 5 No 3.
Harian  Umum  Pilar  NTB,  Tak  Digubris,  Cek  Bocek  dan  AMAN  Pertanyakan Sikap Kapolres, edisi 401/VIII/2011, 18 Agustus 2011.