## ANALISIS PAD (PENDAPATAN ASLI DAERAH) TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN LAMONGAN PERIODE
TAHUN 2010-2015

## *(Abid Muhtarom
Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Lamongan Jl. Veteran No.53A Lamongan Telp. ( 0322 ) 324706, Faks. ( 0322 ) 324706 Email : jpim.unisla@gmail.com

## ABSTRAK
Otonomi  Daerah  terjadi  melalui  proses  penyerahan  sejumlah  kekuasaan  / kewenangan  dari  Pemerintah  Pusat  ke  Pemerintah  Daerah  dengan  banyak  faktor pendukung.  Kesejahteraan  masyarakat  Kabupaten  lamongan  menjadi  tolak  ukur dari  keberhasilan  suatu  daerah  dalam  menjalankan  otonomi  daerah  khususnya Kabupaten lamongan. Peran PAD (Pendapatan asli Daerah) menjadi suatu hal yang wajib  dilakukan  oleh  semua  daerah  tidak  hanya  di  kabupaten  Lamongan.  Namun dalam  penelitian  ini  PAD  Kabupaten  Lamongan  menjadi  perioritas  Utama  dalam penelitian.  Adanya  beberapa  sumber  pendapatan  Kabupaten  lamongan  yang menjadi  penunjang  PAD  (Pendapatan  Asli  Daerah)  yang  dilaksanakan pengelolanya  oleh  BUMD  (Badan  Usaha  Milik  Daerah)  yaitu:  PD.BPR  Bank Daerah  Lamongan,  PD.Pasar,  PDAM  Lamongan,dan  PD.Aneka  Usaha  Lamongan Jaya. Penelitan ini menggunakan penelitian eksplanatori, yaitu hasil yang diperoleh dalam  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  penjelasan  tentang  bagaimana Analisis  PAD  (PendapatanAsli  Daerah)  Terhadap  Kesejahteraan  Masyarakat Kabupaten Lamongan(Husaini,  2008:5). Dari analisis dapat  kita lihat  bahwa  tidak singnifikan  antara  Pendapatan  Asli  Daerah  dengan  Kesejahteraan  Masyarakat Kabupaten  Lamongan  disebabkan  karena  jumlah  PAD  (Pendapatan  Asli  Daerah) yang  terus  naik  namun  tidak  diikuti  oleh  Kesejahteraan  Masyarakat  yang diindikasikan  oleh  IPM  (Index  Pembangunan  Manusia)  yang  tidak  stabil  bahkan beranjak  naik.  AngkaHarapanhidup  yang  cenderungtetapsetiaptahunnya,  Index pendidikan  yang  terus  naik  2010-2014  tetapi  tidak  cukup  signifikan  dan  besar. Hingga  index  daya  beli  masyarakat  Lamongan  yang  yang  cenderung  naik  namun tidak terlalu besar. Menjadikan variable penelitian tidak singnifikan.
Kata  kunci: Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan  Kesejahteraan  Masyarakat Lamongan

## PENDAHULUAN
Otonomi Daerah terjadi
melalui  proses  penyerahan  sejumlah
kekuasaan / kewenangan dari Pemerintah  Pusat  ke  Pemerintah Daerah dengan banyak faktor
pendukung. Sumber Pembiayaan Daerah  atau  PAD  (Pendapatan  Asli Daerah)  komponen  utamanya  berasal dari  komponen  pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah.  SKPKD    (Satuan Kerja  Pengelola  Keuangan  Daerah) adalah  kontruksi  keuangan  daerah yang  memiliki  fungsi  SKPD  (Satuan Kerja  Perangkat  Daerah)  dan  fungsi Pemerintahan  Daerah,  maka  sistem akuntansi pemerintahan harus mencakup  kedua  sistem  tersebut. Dalam  pelaksanaan  di  lapangan, sistem akuntansi Pemerintahan Daerah tersebut  dilaksanakan  oleh  fungsi akuntansi SKPKD. Akuntansi realisasi pendapatan  SKPKD  harus  didukung dengan  bukti-bukti  sah  berupa  SKP Daerah, Tanda bukti pembayaran, STS (Surat  Tanda  Setoran)  dan  bukti-bukti yang  sah  lainnya.  Disisi  lain  otonomi juga sebagai tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam mengurangi ketergantungan  kepada  Pemerintah Pusat,  dan  mempercepat  peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Peningkatan  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) mutlak harus dilakukan oleh  Pemerintah  Daerah  agar  mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat  semakin  berkurang  dan  pada
akhirnya daerah dapat mandiri. Dalam Undang-Undang  Nomor  33  Tahun 2004  tentang  perimbangan  keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah  daerah,  melalui  pajak daerah dan Rentrebusi daerah.
Hasil  pengelolaan  kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan  penerimaan  daerah  yang berasal  dari  pengelolaan  kekayaan daerah  yang  dipisahkan.  Undang- undang nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan,  dirinci  menurut  menurut objek  pendapatan  yang  mencakup bagian  laba  atas  penyertaan  modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian  laba  atas  penyertaan  modal pada  perusahaan  milik  negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.
Undang-Undang  Nomor  33 Tahun  2004  menjelaskan  Pendapatan Asli  Daerah  yang  sah,  disediakan untuk  menganggarkan  penerimaan daerah  yang  tidak  termasuk  dalam jenis  pajak  dan  hasil  pengelolaan kekayaan  daerah  yang  dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan  daerah  yang  berasal  dari lain-lain  milik  pemerintah  daerah.
Undang-undang nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan  yang  termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah meliputi: (a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. (b) Jasa
giro.(c)
Pendapatan bunga.(d)Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. (e)  Komisi,  potongan,  ataupun  bentuk lain  sebagai  akibat  dari  penjualan, pengadaaan  barang  ataupun  jasa  oleh pemerintah.
Kesejahteraan masyarakat Kabupaten  lamongan  menjadi  tolak ukur  dari  keberhasilan  suatu  daerah dalam  menjalankan  otonomi  daerah khususnya Kabupaten lamongan.
Peran  PAD  (Pendapatan  asli  Daerah) menjadi suatu hal yang wajib dilakukan  oleh  semua  daerah  tidak hanya di kabupaten Lamongan.
Namun  dalam  penelitian  ini  PAD
Kabupaten
Lamongan menjadi perioritas  Utama  dalam  penelitian.
Adanya  beberapa  sumber  pendapatan
Kabupaten  lamongan  yang  menjadi penunjang  PAD  (Pendapatan  Asli Daerah) yang dilaksanakan pengelolanya  oleh  BUMD  (Badan Usaha  Milik  Daerah)  yaitu:  PD.BPR Bank  Daerah  Lamongan,  PD.Pasar,
PDAM Lamongan,dan PD.Aneka Usaha Lamongan Jaya.
Maka dari itu peneliti membuat  penelitian  dengan  judul “ANALISIS  PAD  (PENDAPATAN ASLI DAERAH) TERHADAP KESEJAHTERAAN

## MASYARAKAT KABUPATEN
LAMONGAN  PERIODE  TAHUN 2010-2015”

## LANDASAN TEORI

## 1. PENDAPATAN  ASLI DAERAH
Pendapatan Asli Daerah  (PAD)  adalah  salah satu sumber penerimaan daerah yang  mendukung  kemampuan keuangan  daerah.  Pengertian
Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang no.28 Tahun 2009 yaitu sumber  keuangan  daerah  yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan  yang  terdiri  dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan  kekayaan  daerah yang  dipisahkan  dan  lain-lain pendapatan  asli  daerah  yang sah.
Menurut Nurcholis (2007  :  182)  pendapatan  asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari
penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba
perusahaan  daerah  dan  lain- lain  yang  sah.  Pendapatan
Daerah  adalah  semua  hak daerah  yang  diakui  sebagai penambah nilai kekayaan bersih  dalam  periode  anggaran tertentu  (UU  No.32  Tahun 2004  tentang  pemerintahan daerah),  pendapatan  daerah berasal  dari  dana  perimbangan pusat  dan  daerah  juga  berasal dari  daerah  itu  sendiri  yakni pendapatan  asli  daerah  serta lain-lain pendapatan yang sah.
Menurut Mardiasmo (2002:  132),  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) adalah
penerimaan  daerah  dari  sektor pajak  daerah,  retribusi  daerah, hasil  perusahaan  milik  daerah, hasil  pengelolaan  kekayaan daerah  yang  dipisahkan,  dan lain-lain Pendapatan Asli
Daerah (PAD) yang sah. Kewenangan untuk memberdayakan sumber keuangan  sendiri  dilakukan dalam  wadah  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  yang  sumber utamanya  adalah  pajak  daerah dan  retribusi  daerah.  Idealnya
suatu  perimbangan  keuangan pusat dan daerah terjadi apabila setiap tingkat pemerintahan bebas dalam bidang keuangan untuk
membiayai  pelaksanaan  tugas dan wewenang masing-masing. Artinya
Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber pendapatan utama atau dominan,  sementara  subsidi atau transfer dari tingkat pemerintah  pusat  merupakan sumber penerimaan pendukung atau tambahan yang peranannya  tidak  dominan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan  salah  satu  sumber pembiayaan pemerintahan daerah yang peranannya sangat tergantung  kemampuan  dan kemauan daerah dalam menggali  potensi  yang  ada  di daerah.
Perimbangan  keuangan pemerintah  pusat  dan  daerah adalah sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan bertanggungjawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan
desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi  dan  kebutuhan  daerah serta  besaran  penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembatuan  (UU  no.32  Tahun 2004). Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang  diperoleh  dari  sumber- sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan  peraturan  daerah yang  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan
yang berlaku yang terdiri atas:
1)  Hasil  pajak  daerah  yaitu
pungutan  yang  dilakukan oleh pemerintah daerah kepada  semua  objek  pajak, seperti orang / badan, benda bergerak / tidak bergerak.
2)  Hasil  retribusi  daerah,  yaitu pungutan  yang  dilakukan sehubungan  dengan  suatu jasa/fasilitas  yang  berlaku
oleh pemerintah daerah
secara langsung dan nyata.
3)  Hasil  perusahaan  milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara  lain  laba  dividen,
penjualan saham milik daerah.
4)  Lain-lain  pendapatan  asli daerah  yang  sah  antara  lain hasil  penjualan  aset  tetap dan  jasa  giro  (Sirozujilam dan Mahalli, 2011).
Pendapatan
Asli Daerah  (PAD)  yang  tinggi belum merupakan jaminan tingginya pendapatan masyarakat  di  suatu  daerah ( regional income ). Namun demikian, tingginya PAD dapat menjadi sumberdaya yang  sangat  penting  bagi pemerintah  daerah  di  dalam pengembangan wilayah termasuk  dalam  peningkatan pendapatan masyarakatnya (Rustiadi,  Ghifari,  Suradinata, Wijanarko,  Supranto,  Karmaji, Oyong,  Nurbaya  dan  Martha, 2010).
Perolehan PAD diperlukan manajemen
pemanfaatan dana yang mampu  digunakan  semaksimal mungkin  bagi  kemakmuran masyarakat yang sebesar- besarnya melalui program- program dan kegiatan-kegiatan yang  diluncurkan  pemerintah
daerah tersebut (Susanto, Ghifari,
Suradinata,
Wijanarko,  Supranto,  Karmaji,
Oyong,  Nurbaya  dan  Martha, 2010). Adapun
sumber- sumber  pendapatan  asli  daerah menurut  Undang-Undang  RI No.32 Tahun 2004 yaitu :
1) PAD yang terdiri dari :
a. Hasil pajak daerah
yaitu  pungutan  daerah menurut peraturan yang  ditetapkan  oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan  hukum  publik. Pajak  daerah  sebagai pungutan yang dilakukan  pemerintah daerah  yang  hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang  balas  jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaanya bisa langsung dipaksakan. b. Hasil  retribusi  daerah yaitu  pungutan  yang telah secara sah menjadi pungutan
daerah sebagai pembayaran pemakaian atau
karena memperoleh jasa  pekerjaan,  usaha atau  milik  pemerintah daerah yang bersangkutan. Retribusi daerah
mempuyai  sifat-sifat yaitu pelaksanaanya besrifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan- persyaratan formil maupun materiil, tetapi  ada  alternatif untuk mau tidak membayar,
merupakan  pungutan yang sifatnya budgetatinya tidak menonjol,  dalam  hal- hal  tertentu  retribusi daerah adalah pengembalian biaya
yang  telah  dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi  permintaan anggota masyarakat.
c. Hasil  perusahaan  milik daerah dan hasil pengelolaan  kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah  yang  berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja  daerah  yang disetor  ke  kas  daerah, baik perusahaan derah yang dipisahkan, sesuai  dengan  motif pendirian dan pengelolaan maka sifat perubahan daerah adalah  suatu  kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memperkembengkan
perekonomian daerah.
d. Lain-lain pendapatan yang sah ialah pendapatan- pendapatan yang tidak termasuk  dalam  jenis- jenis  pajak  daerah, restibusi daerah, pendapatan dinas- dinas.  Lain-lain  usaha daerah yang sah mempunyai sifat pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa  materi  dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang,
melapangkan, dan memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu. 2) Dana perimbangan diperoleh  melalui  bagian pendapatan  daerah  dari penerimaan  pajak  bumi dan bangunan dari pedesaan , perkotaan, pertambangan sumber daya  alam,  dan  serta  bea
perolehan  hak  atas  tanah dan bangunan. Dana perimbangan  terdiri  atas
dana  bagi  hasil,  dana alokasi  umum,  dan  dana alokasi khusus.
3) Lain  –  lain  pendapatan daerah  yang  sah  adalah pendapatan derah dari sumber lain misalnya sumbangan  pihak  ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan  yang berlaku. Menurut Abdul Halim
“Akuntansi  Sektor  Publik  :
akuntansi keuangan Daerah
(2013  :  101)  Pendapatan  Asli
Daerah (PAD) merupakan
semua  penerimaan  daerah  yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.
KelompokpendapatanAsli Daerah  dipisahkanmenjadi  4 jenispendapatan, yaitusebagaiberikut :
a) Pajak Daerah
b) Retribusi Daerah
c) HasilPengelolaankekayaan milikdaerah
yang
dipisahkan
d) Lain-lain PAD yang sah.

## 2. IPM  (INDEX  PEMBANGUNAN MANUSIA)
Indeks  Pembangunan  Manusia (IPM) / Human Development Index ( HDI ) adalah pengukuran perbandingan  dari  harapan  hidup, melek  huruf,  pendidikan  dan  standar hidup  untuk  semua  negara  seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan  apakah  sebuah negara  adalah  negara  maju,  negara berkembang  atau  negara  terbelakang dan  juga  untuk  mengukur  pengaruh dari  kebijaksanaan  ekonomi  terhadap kualitas hidup.(Wikipedia)
a. Sejarah Indeks ini pada 1990 dikembangkan  oleh  pemenang  nobel India  Amartya  Sen  dan  seorang ekonom  Pakistan  Mahbub  ul  Haq, serta  dibantu  oleh  Gustav  Ranis  dari Yale  University  dan  Lord  Meghnad Desai dari London School of Economics.  Sejak  itu  indeks  ini dipakai  oleh  Program  pembangunan PBB pada laporan IPM tahunannya.
Amartya  Sen  menggambarkan indeks ini sebagai "pengukuran vulgar"  oleh  karena  batasannya. Indeks ini lebih berfokus pada hal-hal yang  lebih  sensitif  dan  berguna
daripada  hanya  sekedar  pendapatan perkapita  yang  selama  ini  digunakan. Indeks  ini  juga  berguna  sebagai jembatan  bagi  peneliti  yang  serius untuk  mengetahui  hal-hal  yang  lebih terinci dalam membuat laporan pembangunan manusianya.
IPM  mengukur  pencapaian  rata- rata  sebuah  negara  dalam  3  dimensi dasar pembangunan manusia:
a) hidup  yang  sehat  dan
panjang umur  yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran
b) Pengetahuan  yang  diukur
dengan angka tingkat baca tulis  pada  orang  dewasa (bobotnya  dua  per  tiga) dan  kombinasi  pendidikan dasar  ,  menengah  ,  atas gross enrollment ratio
(bobot satu per tiga).
c) standard  kehidupan  yang layak diukur dengan
logaritma natural dari produk domestik bruto per kapita  dalam  paritasi  daya beli.
Setiap  tahun  Daftar  negara  menurut
IPM diumumkan berdasarkan
penilaian diatas. Pengukuran alternatif lain adalah Indeks Kemiskinan
Manusia  yang  lebih  berfokus  kepada kemiskinan.

## METODE PENELITIAN
Penelitan  ini  menggunakan penelitian  eksplanatori,  yaitu  hasil yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini diharapkan dapat memberikan
penjelasan tentang bagaimana Analisis PAD (PendapatanAsli Daerah) Terhadap  Kesejahteraan  Masyarakat Kabupaten Lamongan (Husaini,
2008:5).
Ditinjau  dari  sifat  hubungan antara  variabelnya,  penelitian  ini dirancang  sebagai  penelitian  kausal dimana  variabel  yang  satu  dengan yang  lain  tidak  sekedar  dijelaskan hubungan  korelasinya,  lebih  dari  itu akan  didiskripsikan  dan  dianalisis dengan menggunakan SPSS 20. Sesuai dengan  rumusan  masalah  dan  tujuan penelitian, secara hipotesis, diidentifikasikan  variabel  yang  akan diteliti,  yaitu  :  PAD  (Pendapatan  Asli Daerah) dan
Kesejahteraan
Masyarakat Kabupaten Lamongan.
HASIL

## PENELITIAN
DAN

## PEMBAHASAN
1. Gambaran Umum PAD (
Pendapatan Asli Daerah)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan  semua  penerimaan  yang diperoleh  daerah  dari  sumber-sumber dalam wilahnya sendiri yang dipungut berdasarkan  peraturan  daerah  sesuai dengan peraturan
perundang-
undangan yang berlaku (Halim,
2004:96).  Sektor  pendapatan  daerah memegang peranan yang sangat penting,  karena  melalui  sektor  ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat  membiayai  kegiatan  pemerintah dan pembangunan daerah. Pendapatan Asli  Daerah  di  Kabupaten  Lamongan dapat  diperoleh  dari  BUMD  (  Badan Usaha  Milik  Daerah)  Kabupaten Lamongan  yang  di  kelolah  oleh Pemerintah  Kabupaten  Lamongan. Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD) yang dikelola oleh kabupaten
Lamongan adalah di bidang perbankan PD.BPR  Bank  Daerah  Lamongan, bidang  jasa  lainnya  adalah  PDAM Kab.  Lamongan,  bidang  Perdagangan ada  PD.  Pasar  dan  PD.Aneka  Usaha Lamongan  Jaya.  Berdasarkan  tabel akan  diketahui  bahwa  penerimaan khususnya  dari  Laba  BUMD  terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD  )  tidak
selalu mengalami kenaikan juga mengalami penurunan
Berdasarkan  hasil  penelitian dengan  memanfaatkan  data  sekunder atau  dokumen  yang  didapat  dari Dispenda  Kabupaten  Lamongan  dan Perusahaan Daerah yang terkait diketahui realisasi laba BUMD kabupaten Lamongan berikut ini :
Tabel 4.1

## Laba Penyertaan BUMD Kabupaten Lamongan tahun 2010 - 2014
No Perusda Laba Th.2010 Laba Th.2011 Laba Th.2012 Laba Th.2013 Laba Th.2014 1. PD.BPR Bank Daerah Lamongan 1.268.787.158  957.699.976  1.022.293.54 5 1.140.583.17 7 1.678.304.715 2. PD.Pasar 0  207.699.303 487.308.807 149.591.500 283.193.069 3. PD.Aneka Usaha Lamongan Jaya 155.000.000  155.000.000 155.000.000 180.000.000 180.000.000 4. PDAM Lamongan 0 0 0 0 0 Total Laba 1.423.787.158  1.320.399.2 79 1.664.602.35 2 1.470.174.67 7 2.141.497.784
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah,Dispenda Kabupaten Lamongan 2015 dan Perusahan Daerah. (diolah)
Dari data tabel 4.1 dapat dijelaskan  sebagai  berikut  PD.BPR
Bank  Daerah  Lamongan  terdapat  laba tahun  2010  sebesar  Rp  1.268.787.158
dan  laba  tersebut  turun  pada  tahun 2011 sebesar Rp 957.699.976, sedangkan pada tahun 2012 mengalami kenaikan Rp
1.022.293.545  dan  juga  pada  tahun 2013  naik  sebesar  Rp1.140.583.177 dan  kenaikan  dilanjutkan  pada  tahun 2014 sebesar Rp 1.678.304.715.
Pada  PD.  Pasar  pada  tahun  2010 sebesar 0,00 dan pada tahun 2011 ada pemasukan laba sebesar Rp 207.699.303,  sedangkan  Tahun  2012 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya  sebesar  Rp  487.308.807 dan tahun 2013
sebesar Rp
149.591.500  mengalami  penurunan dari  tahun  2012.  Pada  tahun  2014 sebesar Rp 283.193.069 terjadi kenaikan dari tahun 2013.
PD.Aneka  Usaha  Lamongan  Jaya pada tahun 2010 sebesar Rp 155.000.000  dan  tahun  2011-2012 laba sama sebesar 155.000.000, sedangkan  tahun  2013-2014  juga mengalami  kesamaan  sebesar  Rp 180.000.000.
Pada  PDAM  Lamongan  selama kurun waktu 2010-2014 tidak mendapatkan Laba sama sekali bahkan tergolong minus.
Tabel 4.2
Target dan Realisasi Laba Penyertaan Modal BUMD Kabupaten
Lamongan Tahun 2010 - 2014 NO TAHUN TARGET (2) REALISASI (3)
%
(3/2) LEBIH / KURANG 1. 2010 1.423.787.150,00 1.423.787.157,88 100,00 8,00 2. 2011 14.319.836.000,00 13.248.936.779,00 92,52 1.070.899.221,00 3. 2012 15.414.601.500,00 16.040.602.352,00 104,06 626.000.852,00 4. 2013 15.289.170.000,00 15.389.749.772,00 100,66 100.579.772,00 5. 2014 16.001.335.000,00 16.091.497.784,00 100,56 90.162.784,00
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah,Dispenda Kabupaten Lamongan 2015 dan Perusahan  Daerah.(diolah)
Pada  data  tabel  4.2  diatas  dapat dilihat  bahwa  dari  target  dan  realisasi tahun  2010  dapat  terpenuhi  semua. Namun  pada  tahun  2011  terdapat kekurangan  sebesar  92,52%  dari Target  penyertaan  modal  BUMD.
Tahun  2012  melebihi  tagret  yang diberikan  sebesar  104,06%  dan  tahun 2013  juga  melebihi  target  sebesar 100,66%  dimana  diikuti  tahun  2014 sebesar 100,56%.
Tabel 4.3
Total PAD Kabupaten Lamongan tahun 2010 - 2014
No Tahun Total PAD 1. 2010 95.244.807.228,09 2. 2011 99.545.629.500,31 3. 2012 129.284.733.136,02 4. 2013 161.087.916.084,90 5. 2014 272.193.207.652,81
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah,Dispenda Kabupaten Lamongan 2015 dan Perusahan Daerah.(diolah)
Pendapatan  Asli  Daerah  pada
tahun  2010  totalnya  sebesar  Rp 95.244.807.228,09  dan  naik  pada tahun 2011 sebesar Rp 99.545.629.500,31.  Pada  tahu  2012 total  PAD  Kabupaten  Lamongan
Sebesar  Rp  129.284.733.136,02  dan tahun  2013  PAD  naik  sebesar  Rp 161.087.916.084,90  dan  tahun  2014
PAD  Kabupaten  Lamongan  Naik sebesar Rp 272.193.207.652,81.
Tabel 4.4
Pertumbuhan Index Pembangunan Manusia indikator Kesejahteraan
Masyarakat Kabupaten Lamongan tahun 2010-2014 No Tahun IPM 1. 2010 4,806 2. 2011 1,24 3. 2012 1,96 4. 2013 20,07 5. 2014 0,76 Sumber :BPS Jawa Timur.(diolah) Pertumbuhan Index Pembangunan  Manusia  Kabupaten Lamongan  tahun  2010  sebesar  4,806 %  dan  pada  tahun  2011  sebesar  1,24 %  dan  naik  pada  tahun  2012  sebesar 1,96 %. Pada tahun 2013 Pertumbuhan Index Pembangunan Manusia Kabupaten  Lamongan  sebesar  20,07 %  dan  turun  lagi  pada  tahun  2014
sebesar 0,76 %.
2. Analisis Statistik

## Metode Regresi sederhana
Correlations PAD Kesejahteraan Pearson Correlation PAD 1,000 -,040 Kesejahteraan -,040 1,000 Sig. (1-tailed) PAD . ,475 Kesejahteraan ,475 . N PAD 5 5 Kesejahteraan 5 5 Sumber : Data SPSS
Dari hasil perhitungan didapatkan angka korelasi antara
Pendapatan Asli Daerah dengan
Kesejahteraan  Masyarakat  Kabupaten Lamongan  sebesar  -0,040.  Artinya hubungan kedua variabel tersebut sangat lemah  tetapi  negatif.  Korelasi  negatif menunjukan  bahwa  hubungan  antara Pendapatan Asli Daerah dengan
Kesejahteraan  Masyarakat  Kabupaten Lamongan tidak searah atau berlawanan.
Dari  data  dapat  dilihat  probalitas (sig) sebesar 0,475 yang lebih besar dari 0,05, maka ada hubungan kedua variabel
Pendapatan Asli Daerah dengan
Kesejahteraan  Masyarakat  Kabupaten
Lamongan tidak singnifikan.
Dari  analisis  diatas  dapat  kita lihat  bahwa  tidak  singnifikan  antara
Pendapatan Asli Daerah dengan Kesejahteraan  Masyarakat  Kabupaten
Lamongan  disebabkan  karena  jumlah
PAD  (Pendapatan  Asli  Daerah)  yang terus  naik  namun  tidak  diikuti  oleh
Kesejahteraan Masyarakat yang diindikasikan oleh IPM (Index
Pembangunan  Manusia)  yang  tidak stabil  bahkan  beranjak  naik.  Angka Harapan  hidup  yang  cenderung  tetap setiap  tahunnya,  Index  pendidikan  yang terus  naik  2010-2014  tetapi  tidak  cukup signifikan dan besar. Hingga index daya beli  masyarakat  Lamongan  yang  yang
cenderung  naik  namun  tidak  terlalu besar.  Menjadikan  variabel  penelitian tidak singnifikan.

## KESIMPULAN DAN SARAN
1. Dari  hasil  perhitungan  didapatkan angka  korelasi  antara  Pendapatan Asli  Daerah  dengan  Kesejahteraan Masyarakat  Kabupaten  Lamongan sebesar  -0,040.  Artinya  hubungan kedua  variabel  tersebut  sangat lemah tetapi negatif. Korelasi negatif menunjukan bahwa hubungan  antara  Pendapatan  Asli Daerah dengan Kesejahteraan Masyarakat  Kabupaten  Lamongan tidak searah atau berlawanan.
2. Dari  data  dapat  dilihat  probalitas (sig) sebesar 0,475  yang lebih besar dari 0,05, maka ada hubungan kedua variabel  Pendapatan  Asli  Daerah dengan  Kesejahteraan  Masyarakat Kabupaten Lamongan tidak singnifikan.
3. Dari  analisis  diatas  dapat  kita  lihat bahwa  tidak  singnifikan  antara Pendapatan  Asli  Daerah  dengan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten  Lamongan  disebabkan karena  jumlah  PAD  (Pendapatan Asli Daerah) yang terus naik namun tidak  diikuti  oleh  Kesejahteraan Masyarakat  yang diindikasikan oleh IPM (Index Pembangunan Manusia)
yang  tidak  stabil  bahkan  beranjak naik.  Angka  Harapan  hidup  yang cenderung  tetap  setiap  tahunnya, Index  pendidikan  yang  terus  naik 2010-2014 tetapi tidak cukup signifikan  dan  besar.  Hingga  index daya  beli  masyarakat  Lamongan yang  yang  cenderung  naik  namun tidak  terlalu  besar.  Menjadikan variabel penelitian tidak singnifikan.

## DAFTAR PUSTAKA
www.BPS.go.id www. Wikipedia.com Husaini.  2008. Buku  Latihan  SPSS
Parametrik .  Jakarta:  PT  Elex Media Computindo.
Irwan  dan  Suparmoko,1992. Ekonomika Pembangunan . Edisi lima, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
Boediono,2001. Ekonomi Makro .
Yogyakarta:
BPFE-
Yogyakarta.
Dajan,  Anto.  1984. Pengantar  Metode
Statistik . Jilid 2. Jakarta:
LP3ES.
Gujarati,  Domoar,  1995 .  Ekonometrika
Dasar . Jakarta: Erlangga.
Undang-undang  No.33  tahun  2004
tentang Perimbangan keuangan  antara  pemerintah pusat dan daerah
Undang-undang  RI  No.28  tahun  2009
tentang Pajak  daerah  dan
pendapatan daerah
Nurcholis,  Hanif,  2007. Teori  dan
Praktik Pemerintahan dan
Otonomi  Daerah .  Jakarta  : Grasindo. Mardiasmo, 2002. Otonomi dan
Manajemen Keuangan Daerah , Yogyakarta : Andi.
Tangkilisan,  dan  Hessel  N.S.  2005, Manajemen  Publik ,  Jakarta  : PT.Grassindo
Susanto  A.B,  Ghifari  A.B,  Susanto  A, Suradinata  E,  Wijanarko  H, Supranto  J, Karmaji, Oyong R,
Nurbaya  S  dan  Marth  S,  2010,
Reinvensi
Pembangunan Ekonomi  Daerah ,  Jakarta  : Esensi Erlangga Group.
Halim  Abdul,  Kusufi  S.M,  2013, Akuntansi  Sektor  Publik  : Akuntansi  Keuangan  Daerah, Jakarta : Salemba Empat.
Lilik.  2015 . “ AnalisisEfektivitas PDAM terhadapPeningkatan PAD
kabupatenLamongan ” Jurnal
tidak dipublikasi litbang
lamongan.