## PERANCANGAN KONTRAK PERJANJIAN KERJA SAMA ANTAR PEMBORONG
( CONTRACT DESIGNING COOPERATION  AGREEMENTS BETWEEN CONTRACTORS )
Oleh : Alvin Andrianto 1)
Shelvi Rusdiana 2)
Universitas Internasional Batam 1,2)
E-Mail : 1951003.alvin@uib.edu 1)

## ABSTRACT
The problem that is currently occurring in the IDEA Design Project can be detailed, namely during  the  Covid-19  pandemic,  the  implementation  of  the  implementation  of  the  work agreement contract carried out by the company between contractors, thus making the legal foundation  owned  by  the  company  tend  to  be  weak,  hence  the  need  for  a  new  employment agreement  contract  letter.  Research  on  the  variety  of  normative  laws  is  used.  From  the results of the research and analysis  that has been carried out,  it  can be concluded that the IDEA  Design  Project  tends  to  still  not  have  a  contract  of  employment  agreement  between contractors,  thus  making  designers  moved  to  help  design  contractual agreement contracts. The  output  obtained  from  this  system  is  in  the  form  of  a  contract  letter  of  employment agreement  between  contractors.  The  implementation  stage  consists  of  3  stages,  namely  the stage of recognizing the contents in the cooperation agreement contract between contractors through interview techniques with several contracting parties, then preparing a draft of the Work Contract for the contracting party, and feedback from the company. The employment agreement contract has been implemented well and can provide revisions in the design of the employment agreement contract for the IDEA Design Project.
Keywords: Employment Contract Contract, Job Contractor, Microsoft Word

## ABSTRAK
Masalah yang sedang terjadi pada IDEA Design Project maka dapat dirincikan yaitu selama pandemi  covid-19,  tidak  terlaksananya  implementasi  adanya  kontrak  perjanjian  kerja  yang dilakukan  perusahaan  antar  pemborong,  sehingga  membuat  landasan  hukum  yang  dimiliki perusahaan cenderung lemah, maka diperlukannya surat kontrak perjanjian kerja yang baru. Penelitian tentang ragam hukum normatif digunakan. Dari hasil penelitian dan analisis yang telah  dilakukan  dapat  disimpulkan  bahwa  IDEA  Design  Project  cenderung  masih  belum memiliki  kontrak  perjanjian  kerja  antar  pemborong,  sehingga  membuat  perancang  tergerak untuk  membantu  merancang  kontrak  perjanjian  pemborong.  Luaran  yang  diperoleh  dari sistem ini berupa surat kontrak perjanjian kerja antar pemborong. Tahap pengimplementasian terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap mengenal mengenali isi dalam kontrak perjanjian kerjasama antar  pemborong  melalui  teknik  wawancara  dengan  beberapa  pihak  pemborong  kerja, selanjutnya  melakukan  penyusunan  draft  Kontrak  Kerja  bagi  Pihak  pemborong  kerja tersebut,  dan  umpan  balik  dari  pihak  perusahaan.  Kontrak  perjanjian  kerja  sudah diimplementasikan  dengan  baik  serta  bisa  memberikan  revisi  dalam  perancangan  kontrak perjanjian kerja untuk IDEA Design Project.
Kata Kunci : Kontrak Perjanjian Kerja, Pemborong Kerja

## 1. PENDAHULUAN
Istilah  “PT”  didefinisikan  dalam  Pasal 1  UUPT  No.  40  Tahun  2007  sebagai “badan hukum” yang merupakan persekutuan  modal,  didirikan  berdasarkan suatu  perjanjian,  melakukan  kegiatan usaha dengan modal awal yang seluruhnya terbagi  atas  saham,  dan  memenuhi persyaratan  yang  diatur  dalam  undang- undang  dan  peraturan  pelaksanaannya. Korporasi  adalah  badan  hukum  dengan modal yang didirikan berdasarkan kontrak untuk  melakukan  kegiatan  bisnis  dengan modal  besar  yang  seluruhnya  terbagi dalam  saham  dan  memenuhi  semua persyaratan  hukum  dan  peraturan  yang relevan.  Untuk  memenuhi  permintaan masyarakat  akan  pelayanan  yang  cepat, diberlakukanlah UUPT:
1. Memperoleh  status  badan  hukum dan memverifikasinya.
2. Pengajuan permohonan dan persetujuan perubahan anggaran dasar.
3. Penyampaian dan penerimaan pemberitahuan  perubahan  anggaran dasar.
Jika  pemegang  saham  terlibat  dalam perilaku  yang  membuat  aset  bisnis  tidak memenuhi  syarat,  seperti  memanfaatkan perusahaan  untuk  keuntungan  pribadi, mengambil bagian dalam kegiatan melanggar  hukum  yang  dilakukan  oleh
perusahaan,  atau  secara  langsung  atau tidak langsung menggunakan aset perusahaan  secara  ilegal,  konsep  Piercing the  Corporate  Veil  dapat  diterapkan. Proyek  Desain  IDEA  mengembangkan konsep  desain  dengan  cara  terampil  yang meningkatkan  efisiensi  dan  nilai  desain, tidak  hanya  dari  segi  fungsi  tetapi meningkatkan  detail,  kesatuan,  harmoni, keseimbangan, komposisi, dan nilai artistik.  Jasa  desain  interior  merupakan bagian dari desain interior. jasa kontraktor interior.
Permasalahan  yang  terdapat  pada perusahaan  ini  adalah  telah  memiliki format  kontrak  kerja  namun  belum menerapkannya  karena  masih  dianggap belum fix atau masih memiliki kekurangan,  maka  untuk  bekerja  sama untuk  melakukan  pengantar  penyusunan format Kontrak Kerja antara pemberi kerja dan pemborong.
Masalah  yang  ditemukan  pada  IDEA Design  Project  adalah  belum  tersedianya perjanjian  kontrak  kerja yang  sah, walaupun  telah  memiliki  form  namun tidak  dilakukan  penerapan  dilapangan. Perihal  ini  disebabkan  oleh  IDEA  Design Project  tidak  ada  surat  perjanjian  kontrak kerja  yang  sah.  Tidak  sahnya  surat perjanjian  kontrak  kerja  dikarenakan IDEA Design Project tidak mengaplikasikan surat perjanjian
kontraknya dilapangan, dan tidak membuat  surat  perjanjian  kontrak  kerja sebelumnya.  Surat  perjanjian  kontrak kerja  dikatakan  sah  jika  telah  ada  surat perjanjian  kontrak  yang  telah  dibubuhi tanda tangan diatas materai.
Masalah  yang  sedang  terjadi  pada IDEA Design Project maka dapat dirincikan yaitu selama pandemi covid-19, tidak  terlaksananya  implementasi  adanya kontrak  perjanjian  kerja  yang  dilakukan perusahaan  antar  pemborong,  sehingga membuat  landasan  hukum  yang  dimiliki perusahaan cenderung lemah, maka diperlukannya  surat  kontrak  perjanjian kerja yang baru.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian tentang ragam hukum normatif  digunakan.  Tinjauan  literatur digunakan dalam studi normatif sebelumnya  untuk  mengumpulkan  data sekunder. Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari buku atau sumber lain (Soekanto, 2006). Datanya berisi:
1. Bahan  hukum  primer  adalah  bahan hukum  yang  mempunyai  wewenang dan bersifat mengikat, seperti anggaran dasar, catatan, atau risalah yang  digunakan  untuk  membuat undang-undang  atau  putusan  oleh hakim.
2. Dokumen  hukum  yang  menjelaskan dokumen  hukum  utama,  seperti makalah,  tesis,  jurnal,  dan  artikel
ilmiah,  dikenal  sebagai  dokumen hukum sekunder.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Dasar Hukum
Dasar  hukum  Undang-Undang  No.40 Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas adalah sebagai berikut:
1. Pasal  5  ayat  1  UU  40  tahun  2007 tentang Perseroan Terbatas
2. “Perseroan  mempunyai  nama  dan tempat  kedudukan  dalam  wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.”
Pasal  20  UU  40  tahun  2007  tentang Perseroan Terbatas
1. Perubahan anggaran dasar Perseroan yang  telah  dinyatakan  pailit  tidak dapat  dilakukan,  kecuali  dengan persetujuan kurator.
2. Persetujuan  kurator  sebagaimana di maksud  pada  ayat  (1)  dilampirkan dalam  permohonan  persetujuan  atau pemberitahuan  perubahan  anggaran dasar kepada Menteri.
Tujuan  diundangkannya  UUPT  adalah untuk  memenuhi  tuntutan  masyarakat  di bidang  industri  perseroan  terbatas  secara transparan,  jujur,  dan  berkeadilan.  Jika bisnis  melanggarnya,  konsekuensi  akan diterapkan  sesuai  dengan  aturan  yang relevan. Sebelum mengajukan
permohonan kepada Menteri untuk menjadi  badan  hukum,  suatu  firma  harus terlebih  dahulu  melengkapi  3  (tiga) persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pendirinya. Persyaratan ini adalah sebagai berikut:
1. Perseroan  Terbatas  tidak  melanggar norma  kesopanan  atau  ketertiban umum.
2. Akta  pendirian  memenuhi  semua kriteria hukum
3. Minimal  25%  dari  modal  dasar harus  ditempatkan  dan  disetor. (sesuai  dengan  UU  No.  40  Tahun 2007)
Karena  data  UMK  ini  dibuat  oleh  satu orang, maka PT yang bersepakat dengannya disebut sebagai PT perseorangan.  Model  PT  Britania  Raya (UK) digunakan di Malaysia dan Singapura serta negara-negara Asia Tenggara  lainnya.  Dalam  undang-undang dan  peraturan  negara,  satu  perusahaan anggota  disebut  setara  dengan  satu  pt. Untuk  UMK,  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  akan  membebaskan  biaya validasi  data  jika  pernyataan  pendirian perusahaan  disetujui  secara  online  dan tidak memerlukan akta pendirian.
Minimal  dua  orang  diperlukan  untuk mendirikan  PT  karena  PT  selalu  datang sebelum kesepakatan. Orang dalam konteks ini mencakup baik orang perseorangan  maupun  badan  hukum, sehingga  kontrak  dapat  dibuat  antara  dua
PT. Perjanjian tersebut harus ditulis dalam bahasa  Indonesia  dan  diaktakan  oleh notaris.  Anggaran  Dasar  PT  dan  rincian lainnya  dicantumkan  dalam  perjanjian atau akta pendirian.
Ketika suatu perusahaan menjadi badan hukum, dapat dikatakan telah memperoleh status  sebagai  subjek  hukum  dengan  hak dan kewajiban dalam melakukan kegiatan hukum, seperti halnya manusia.
Bisnis  terlibat  dalam  lalu  lintas  yang sah  dengan  manajemen  perantara  dan memiliki  kekayaannya  sendiri.  Selain  itu, gugatan terhadap bisnis dapat diajukan ke pengadilan.  Akta  pendirian  PT  yang memuat  PT  yang  disahkan  oleh  Menteri Anggaran  Dasar  berfungsi  sebagai  bukti status  perseroan  sebagai  badan  hukum. Adanya  pengesahan  ini,  bisnis  tersebut sekarang diatur oleh hukum korporasi.
Harga  saham  akan  dipengaruhi  oleh kekayaan  pemegang  saham  jika  gagasan kewajiban tak terbatas ditegakkan. Sebagai  akibat  dari  tanggung  jawab  yang tidak  terbatas,  kekayaan  setiap  pemegang saham  saat  ini  akan  dipertimbangkan  saat menentukan  harga  di  mana  mereka  dapat membeli  saham.  Bagian  kedua  dari argumen  ini  didasarkan  pada  gagasan bahwa jika suatu korporasi dikelola secara tidak efisien, pemegang saham diharapkan dapat menjual sahamnya dengan kerugian, yang  tidak  akan  terjadi  jika  perusahaan
dikelola  secara  efisien  (Tanggung  jawab
terbatas  mendorong  badan  usaha  untuk berfungsi lebih efektif dan demi kepentingan  terbaik  pemegang  saham). Ada  kemungkinan  untuk  mengambil  alih perusahaan  dan  mengubah  kantor  organ sebagai konsekuensinya. Sebenarnya pelaksanaan  ide  tanggung  jawab  tersebut lebih  merupakan  hasil  dari  badan  hukum PT.  Hilangnya  alasan  tanggung  jawab terbatas, yaitu:
1. Persyaratan  PT  untuk  dianggap sebagai badan hukum belum tercapai atau tidak terpenuhi Lebih  baik  jika  PT  terlebih  dahulu mencapai  status  yang  disetujui sebagai  badan  hukum  sebelum mengajukan  tuntutan  hukum  atas namanya. Karena pendiri dan dewan komisaris PT secara tanggung renteng  bertanggung  jawab  atas segala perbuatan hukum yang dilakukan sebelum PT diakui sebagai  badan  hukum  dan  PT  tidak dapat  dimintai  pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut.
2. Pemegang Saham mempunyai tujuan negatif yaitu menyalahgunakan
PT untuk keuntungan  pribadi,  baik  secara langsung maupun tidak langsung. Tanggung  jawab  terbatas  bisa  hilang, menurut  Yahya  Harahap,  jika  pemegang saham dominan atau berpengaruh
memanipulasi PT untuk tujuan yang tidak semestinya.  Jika  ada  tanda-tanda  kreditur curang, menggunakan sedikit uang, merampok  orang,  melanggar  hukum,  atau menghindari  komitmen  yang  sudah  ada, harus ditunjukkan bahwa ada unsur itikad buruk  atau  penggunaan  yang  tidak  tepat dalam situasi ini.
3. Pemegang  saham  terlibat  dalam perbuatan melawan hukum PT.
Pemegang saham bertanggung jawab  langsung  atas  kerugian  yang diderita  oleh  pihak  lain  sebagai akibat dari tindakan melawan hukum PT.
4. Pemegang  saham  secara  melawan hukum  mengeksploitasi  kekayaan PT  baik  secara  langsung  maupun tidak langsung sehingga mengakibatkan  kekayaan  PT  tidak cukup untuk melunasi hutang.
Ide  "mendobrak  tabir  perusahaan" dapat  digunakan  untuk  membatasi  atau menghentikan  perilaku  ilegal  pemegang saham,  komisaris,  dan  direktur  yang menggunakan  sumber  daya  bisnis  secara tidak  benar  atau  untuk  keuntungan pribadi.  Selain  itu,  Nota  Penjelasan  Pasal 3 ayat (2) UUPT 2007 menyatakan bahwa Sebagai akibat dari pengambilan identitas  pemegang  saham,  perusahaan dapat  terlibat  dalam  perilaku  tidak  adil yang melanggar tabir perusahaan.
Menurut sistem hukum perdata, perseroan terbatas memiliki ciri-ciri rechtspersoonlijkheid.  Suatu  perseroan terbatas  dapat  menjadi  juru  bicara  untuk kepentingan  pemegang  saham  mayoritas dari  pemegang  saham  dominan  dalam kondisi  pengendalian  berdasarkan  suara mayoritas pemegang saham. Hasil pemeriksaan mengungkapkan bahwa konsep  perseroan  terbatas  tentang  badan hukum yang menjanjikan perseroan terbatas  akan  memberikan  keuntungan hukum  dengan  pemisahan  kewajiban antara perseroan terbatas dengan anggotanya adalah tidak benar.
Pemegang  saham  yang  mengendalikan perseroan  terbatas  juga  tunduk  pada pembagian  tugas.  Pemegang  saham. Akhirnya dimungkinkan untuk membangun  fenomena  global  di  mana pemegang  saham  bersembunyi  di  balik perseroan  terbatas  berkat  penciptaan universal badan hukum perseroan terbatas dan izin pemegang saham untuk menggunakan nama perseroan terbatas.
Dengan  mendistribusikan  aset  bank- bank  tersebut  kepada  pemegang  saham yang bertanggung jawab dalam kapasitasnya  sebagai  pemegang  saham pengendali, Program Penyelesaian Kewajiban  Pemegang  Saham  (PKPS), sebuah  kerangka  yang  dibuat  untuk memaksimalkan pengembalian dana negara  yang  diterima  dalam  bentuk Tagihan  Utang  dan  Bantuan  Likuiditas
Bank  Indonesia  (BLB).  disampaikan kepada  bank  yang  telah  disampaikan kepada  Badan  Penyehatan  Perbankan (BPPN),  bertujuan  untuk  memaksimalkan pengembalian tersebut (Pengendali Saham).  Program  PKPS,  berbeda  dengan sistem peradilan, merupakan penyelesaian di  luar  pengadilan  yang  diharapkan memberikan hasil terbaik.
Namun,  ada  beberapa  perdebatan seputar  penandatanganan  perjanjian  ini, yaitu  tentang  isinya,  karena  salah  satu bagiannya  membahas  tentang  Pelepasan dan  Pelepasan.  perjanjian-perjanjian  yang diatur  oleh  peraturan-peraturan  KUH Perdata. Justifikasi tersebut juga berkaitan dengan syarat-syarat Release and Discharge  yang  dapat  dijadikan  sebagai justifikasi  untuk  memberikan  kebebasan kepada  pemegang  saham  di  bank-bank bermasalah yang tidak mematuhi pembatasan  Pasal  11  ayat  4  UU  No.  7 Tahun 1992.
Konsep pembobolan selubung korporasi  disebutkan  dalam  Pasal  3  Ayat (2) di atas, dimana disebutkan bahwa jika pemegang  saham  melanggar  selubung korporasi,  ia  menjadi  tanggung  jawab kreditur  perseroan  dan  bahwa  tanggung jawab ini menambah kekayaan pribadinya. Mantan pemegang saham yang melanggar ketentuan  indikator  alter  ego  masih  dapat dimintai pertanggungjawaban atas
tindakan  alter  ego  mereka  jika  mereka
memanfaatkan  bisnis  untuk  keuntungan pribadi  dan  menyebabkan  kerugian  bagi diri  mereka  sendiri,  orang  lain,  atau kreditur  perusahaan.  Mantan  pemangku kepentingan  ini  masih  memiliki  kekuatan untuk  mengelola  bisnis  demi  keuntungan pribadinya  melalui  penggunaan  alter egonya.
Doktrin  tindik  cadar  korporasi  hanya dapat  digunakan  untuk  membuktikan adanya  pelanggaran  Pasal  3  ayat  (2) UUPT  2007,  dalam  hal  ini  hanya  berlaku bagi  pemegang  saham  saat  ini.  Namun, dengan  menggunakan  indikator  alter  ego yang  tepat,  dimungkinkan  untuk  meminta pertanggungjawaban  mantan  pemegang saham  untuk  bertindak  demi  kepentingan mereka  sendiri  atau  kepentingan  pihak ketiga atau kreditur Perseroan.
Dia dapat
dimintai pertanggungjawaban dengan menggunakan  indikasi  alter  ego  tidak hanya ketika dia masih menjadi pemegang saham,  tetapi  juga  ketika  dia  berhenti menjadi  pemegang  saham  tetapi  masih menjadi pemilik manfaat. Menurut sejarah konglomerat  Indonesia,  pemegang  saham dominan sebelumnya kehilangan statusnya  sebagai  pemegang  saham  dan menjadi  benefit  owner.  Otoritas  Jasa Keuangan telah menetapkan aturan dalam POJK  No.  4/3/2021  bahwa  baik  secara langsung maupun tidak langsung mengumumkan identitas Pengendali
Perusahaan Terbuka di PT. Jelas, pengendali  tidak  langsung  tidak  akan mencatatkan  dirinya  sebagai  pemegang saham  di  perusahaan  publik,  tetapi  dia secara tidak langsung akan mengendalikan perusahaan  itu.  Beneficial  Owner  adalah nama  lain  dari  pengendali  tidak  langsung ini. Tanggung jawab hukum akan dibebankan  padanya  jika,  meskipun  tetap menjadi pemegang saham, dia memanfaatkan perusahaan untuk memajukan  kepentingannya  sendiri  atau kepentingan  pemegang  saham  mayoritas. Ini dikenal sebagai memiliki alter ego.

## 4. SIMPULAN
Akta Notaris yang merupakan akta asli dalam rangka mencapai perlindungan hak- hak  orang  melalui  adanya  kepastian hukum  berlaku  sebagai  alat  pembuktian yang  secara  tegas  menetapkan  hak  dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum.  Nomor  hukum  Ketentuan  baru dikembangkan  sebagai  hasil  dari  UU Cipta Kerja, yang mendukung pembentukan  jenis  korporasi  baru  yang disebut perusahaan perseorangan. Ketentuan  baru  ini  menyatakan  bahwa akta  notaris  tidak  diperlukan  untuk mempertahankan perusahaan perseorangan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Berle  AA,  „The  Theory  of  Enterprise

## Entity‟  (1947)  47  (3)  Columbia  Law
Review.
Bordwin  M,  „Piercing  the  Corporate  Veil
(1995) 84 (8) Management
Review.
Budiono  H,  „Arah  Pengaturan  Undang  - Undang  Nomor  40  Tahun  2007 tentang Perseroan Terbatas
Dalam  Menghadapi  Era  Global‟  (2012)  1
(2) Junral RechtsVinding.
Amin, R. (2017). Rancang Bangun Sistem Informasi  Penerimaan  Siswa  Baru pada  SMK  Budhi  Warman  1  Jakarta.
Jurnal Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi Komputer , 2(2), 113–121.
Nugroho,  F.  E.  (2016).  Perancangan sistem  informasi  penjualan  online studi kasus tokoku. Jurnal SIMETRIS ,
7 (2),
717.
https://doi.org/10.24176/simet.v 7i2.786
Syam,  E.  (2018).  Rancang  bangun  sistem informasi manajemen data mahasiswa dan  dosen  terintegrasi. It  Journal Research and Development , 2 (2), 45–
51. https://doi.org/10.25299/itjrd.20
18.vol2(2).1220