## BUDAYA POLITIK EMHA AINUN NADJIB DALAM MERETAS PROBLEMATIKA PLURALITAS AGAMA DI INDONESIA

## Ismail Angkat
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hamzah Fansuri Subulussalam Jl. K.H. Dewantara No. 16, Subulussalam, Aceh e-mail: ismailangkatwew@gmail.com
Abstrak: Indonesia  merupakan  negara  plural  agama,  ras,  suku  dan  budaya. Selain sebagai kekayaan pluralitas juga merupakan tantangan, sebab pluralitas rentan  menyebabkan  konflik.  Keragamaan  agama  (termasuk  agama  lokal) juga menjadikan Indonesia memiliki kerentanan yang sama. Untuk itu Emha Ainun  Nadjib  memiliki  pandangan  holistik  tentang  bagaimana  keragaman tersebut  disadari  dan  dikelola.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis budaya Emha Ainun Nadjib dalam meretas problematika keragaman agama di Indonesia.  Dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dan  teori  pluralitas dan  politik,  penulis  memetakan  pemikiran  Emha  Ainun  Nadjib  dalam menyikapi  persoalan  tersebut.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Emha Ainun  Nadjib  memandang  bahwa  pluralitas  merupakan  karunia  Tuhan  yang tidak  ternilai.  Berdasar  pada  fenomena  tersebut  Emha  Ainun  Nadjib memberikan pemahaman dan membangun kesadaran bangsa Indonesia dalam mengolah  keberagaman  menjadi  sebuah  kekuatan.  Emha  menggunakan pendekatan  budaya  politik  untuk  memutus  mata  rantai  konflik  yang dihasilkan oleh keberagaman menjadi keharmonisan.
Kata Kunci: Budaya Politik, Emha Ainun Nadjib, Keberagaman
Abstrat: Indonesia is a plural country of religion, race, ethnicity and culture. Apart from being a wealth of plurality, it is also a challenge, because plurality is prone to causing conflict. Religious diversity (including local religion) also makes  Indonesia  has  the  same  vulnerability.  For  this  reason,  Emha  Ainun Nadjib has a holistic view of how this diversity is realized and managed. This study aims  to  analyze Emha Ainun  Nadjib's  culture in  hacking religious  life in Indonesia. By using a qualitative approach and the theory of plurality and politics,  the  author  maps  the  thoughts  of  Emha  Ainun  Nadjib  in  addressing these issues. The results showed that Emha Ainun Nadjib viewed plurality as an invaluable gift from God. Based on this phenomenon, Emha Ainun Nadjib provides  understanding  and  builds  awareness  of  the  Indonesian  people  in processing diversity into a strength. Emha uses a political culture approach to break the chain of conflict generated by diversity into harmony.
Keywords: Political Culture, Emha Ainun Nadjib, Diversity

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  yang besar  dengan  jumlah  penduduk  sekitar  259 juta  jiwa  yang  tersebar  diseluruh  kepulauan Indonesia.  Terdapat  berbagai  macam  corak budaya, ras, suku, dan agama. Dari berbagai perbedaaan dan keragaman tersebut, terdapat suatu ikatan ideologis yang mempu menyatukan  masing-masing  elemen  tersebut yang  disebut  dengan  Bangsa  Indonesia.  Hal ini  sebagaimana  yang  tertuang  dalam ideologi  Negara,  yaitu  Pancasila.  (Rahayu, 2017).
Meskipun demikian, pluralitas bangsa  Indonesia  tidak  serta-merta  terlepas dari  bebagai  konflik.  Banyak  fakta  yang mengungkapkan bahwa konflik antar agama, ras,  suku  sering  kali  terjadi  di  Indoensia. Satu  sisi,  hal  ini  merupakan  resiko  dalam negara yang plural. Tidak hanya itu, prinsip- prinsip  Pancasila  yang  mengajarkan  sifat bertoleransi belum sepenuhnya diaplikasikan dalam  kehidupan  bermasyarakat.  (Agung, 2017).
Kekerasan dan konflik yang terjadi di poso  sudah  terjadi  sejak  1998  konflik kekerasan di  poso  telah  menempuh  berbagai kekerasan,  terdapat  dua  karakter  pada konflik  kekerasan  yang  terjadi  secara terbuka. Pada masa itu konflik dan kekerasan dilakukan  secara  masif,  teroganisir  dan menggunakan  identitas  kelompok  tertentu yang  bisa  dikenali  oleh  pihak  lain.  Kedua, kekerasan  yang  terjadi  secara  tertutup,  pada masa  tersebut  kekerasan  dilakukan  hanya melibtakan  sejumlah  kecil  orang,  tidak tampak  pergerakan  secara  masif,  teror.  Hal penting dari pembagian kedua konflik diatas pada  masa  penandatanganan  perjanjian
Malino  untuk  poso  pada  tahun  2001.  (Cinu, 2017).
Melihat fakta tersebut, muncul pertanyaan bagaimana caranya untuk menjalin  kebersamaan  dalam  keberagaman bangsa  ini.  Serta  bagaimana  caranya  untuk mempersatukan  dan  membentuk  jiwa-jiwa nasionalis  dalam  bermasyarakat.  Tentunya ini  menjadi  tugas  semua  elemen  masyarakat dan pemerintahan  untuk membentuk tatanan yang  harmonis  di  negara  Indoensia.  (Safei, 2017).
Islam memandang keragaman sebagai  aturan  Tuhan  ( sunnatullah )  yang tidak  bisa  dinafikan  dengan  alasan  apapun. Secara  implisit,  Tuhan  sudah  memberikan pesan  akan  arti  penting  keberagaman (pluralisme) ini dengan menciptakan berbagai  macam  suku,  ras,  budaya  dan agama  untuk  saling  mengenal  satu  dengan lainnya. (Ma’arif, 2010).
Karena  itulah,  Al-Qur’an  sangat menganjurkan umatnya agar selalu memelihara ukhuwah islamiyah , tidak membenarkan  sikap-sikap  merasa  paling benar  benar  sendiri,  apalagi  mengolok-olok serta  mencela  kaum  se-Iman  hanya  karena mereka  memiliki  pandangan  yang  berbeda seperti Firman Allah dalam Al-Qur’an:
ْاوُقَّتٱَو ۡۚۡمُكۡيَوَخ َ أ  َ ۡيَۡب ْاوُحِل ۡص َ أَف ٞةَوۡخِإ  َنوُنِمۡؤُم ۡ لٱ اَمَّنِإ َنوُ َحَۡرُت ۡمُكَّلَعَل َ َّللَّٱ
Artinya: Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah  (perbaikilah hubungan) antara kedua  saudaramu  itu  dan  takutlah  terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (Q.S. al-Hujurat [49]: 11).
Isu aktual terkait dengan keberagaman kaum Muslim adalah Pluralisme  agama.  Pluralisme  merupakan keragaman  pemahaman  keyakinan  yang memunculkan  interpretasi  baru  terhadap teks-teks  agama.  Keragaman  penafsiran muncul  disebabkan  oleh  latar  belakang memahami  teks  yang  bermacam-macam, misalnya disebabkan oleh kedalaman pengetahuan, kondisi sosial budaya setempat,  garis  madzhab  rujukan,  jiwa  dari teks  itu  sendiri  dan  lain  sebagainya.  Namun hal  yang  perlu  diacungi  jempol  adalah manakala perbedaan-perbedaan bisa diterima dengan  nalar  sehat  masing-masing  pihak dengan  mengedepankan  sikap  toleransi terhadap  perbedaan  yang  ada.  Ada  yang mengatakan bahwa, sesungguhnya isu pluralisme  mengandung  pengertian  yang merentang sejak pluralitas keragaman agama di dalam masyarakat luas. (Arifin, 2019).
Dalam penelitian ini, pluralisme lebih ditunjukkan  kepada  kondisi  warna  pelangi dalam memahami Islam terutama pada kajian Syari’ah oleh  internal  kaum  muslim  sendiri, sehingga terjadi keselarasan antara pluralisme dan Islam. Pada gilirannya, Islam tidak  berhenti  pada  tataran  konsep  dan  teks- teks  semata  namun  juga  mampu  berbicara pada  tingkat  realitas.  Islam  tidak  sekedar menjembatani  kepentingan  manusia  kepada Tuhannya,  tapi  juga  menjadi  wahana  untuk kehidupan  sosial  di  masyarakat.  (R.  Ismail, 2013).
Banyak  orang  mengklaim  bahwa agamanya adalah yang paling benar sementara agama lain sesat. Hal semacam ini akan  memperlebar  jurang  pemisah  antara
keberagaman  agama  di  Indoensia.  padahal, dinegara plural yang mengutamakan pancasila  sebagai  ideologi  negara,  sikap saling mengklaim kebenaran keyakinan akan menimbulkan  perceraian.  Dalam  pancasila pada  sila  ke-dua  sudah  dijelaskan  bahwa kemanusiaan  yang adil dan beradap, sebagai ejawantah ke-berkeadaban antara masyarakat satu  dengan  yang  lainnya.  (Al  Munawar, 2015).
Dengan demikian, diperlukan adanya toleransi  antar  umat  beragama.  Toleransi memang  penting,  sebab  dengan  toleransi kerentanan dalam keberagaman dapat disulap  menjadi  sebuah  kekuatan  besar dalam  keberagaman  itu  sendiri,  itulah mengapa kita menyebut bahwa keberagaman merupakan  sebuah  kekayaan  yang  patut  kita syukuri  dan  patut  kita  waspadai.  (Casram, 2016).
Ketua umum Pengurus Besar Nahdhatul  Ulama  (PBNU)  KH  Said  Aqil Siroj,  pernah  mengingatkan  pentingnya menjaga keharmonisan hubungan antar umat beragama.  Keberagaman  seperti  yang  ada  di Indonesia  merupakan  kehendak  Allah  yang harus  dihormati  oleh  seluruh  warga  negara. Dalam  Al-Qur’an  Surat  Yunus  ayat  99 dengan  jelas  menyebutkan  bahwa  jika  Allah mau  semua  umat  manusia  di  muka  bumi  ini bisa  dijadikan  pemeluk  Islam.  Akan  tetapi Allah  tidak  menghendaki  itu.  (Baharun  & Badriyah, 2020).
Sedangkan Emha Ainun Nadjib pada tahun  1998  memandang  agama  adalah akhlak, agama adalah perilaku, agama adalah sikap.  Semua  agama  tentunya  mengajarkan kesantunan,  belas  kasihan,  dan  cinta  kasih
terhadap  sesama.  (Faiz,  2019).  Menurut Emha,  apabila  kita  hanya  berpuasa,  salat, membaca Al-Qur’an, pergi kebhaktian seperti  datang  ke  Pura,  maka  kita  belum layak  untuk  disebut  sebagai  orang  yang beragama.  Tetapi  apabila  disaat  yang bersamaan kita tidak menyakiti sesama umat, menyantuni  fakir  miskin,  memberi  makan anak  yang  terlantar,  hidup  bersih,  maka itulah  orang  yang  sudah  dapat  memahami keberagaman agama. (Mutawakkil, 2021).
Ukuran keberagaman seseorang sesungguhnya bukan dari kesholehan personalnya, melainkan diukur dari kesholehan  sosialnya.  Orang  memahami keberagaman agama dapat dilakukan dengan cara  menghormati  orang  lain  meski  berbeda agama, memiliki solidaritas dan keperihatinan sosial pada kaum
Mustadh’afin (kaum  tertindas)  serta  tidak egois  dan  tidak  fanatik.  Orang  beragama mestinya memunculkan sikap dan jiwa sosial tinggi.  Bukan  orang-orang  yang  meratakan dahinya ke lantai Masjid, sementara beberapa  meter  darinya,  orang-orang  miskin meronta  kelaparan.  Secara  ekstrinsik  dalam sebuah Hadits diceritakan, suatu ketika Nabi Muhammad  SAW  mendengar  berita  perihal seorang yang shalat di malam hari dan puasa di  siang  hari,  tetapi  menyakiti  tetangganya dengan  lisannya,  maka  Nabi  Muhammad SAW  menjawab  dengan  singkat,  “Ia  di neraka”. (Septian, 2020).
Pluralitas keberagamaan ada kaitannya erat dengan budaya perpolitikan di Indonesia.  Laju  pertumbuhan  keragaman tersebut  tentu  dipengaruhi  oleh  budaya politik  yang  ada.  Substansi  budaya  politik memuat beberapa konsep diantaranya:
Pertama  penekanan  yang  lebih  terhadap prilaku  non  actual  seperti  orientasi,  sikap, nilai  dan  kepercayaan.  Kedua,  orientasi budaya  politik  yang  lebih  didominasi  oleh sistem  politik  karena  berbicara  budaya politik  adalah  juga  merupakan  pembicaraan mengenai  sistem  politik.  Ketiga,  merupakan deskripsi  konseptual  atas  segala  komponen kebudayaan  secara  massif,  mengkaji  dalam lingkup  wilayah,  bangsa  dan  negara,  bukan per individu karena sikap satu individu tidak dapat  dijadikan  acuan  dalam  studi  budaya politik.  Keempat,  konsep  umum  dalam budaya  politik  yang  terdiri  atas  sikap, keyakinan, nilai-nilai dan keterampilan  yang sedang  berlaku  bagi  seluruh  masyarakat, termasuk  pada  kebiasaan  yang  hidup  dalam masyarakat. (Anggara, 2013).
Ehma  Ainun  Nadjib  dikenal  sebagai tokoh dengan kepiawaianya dalam perpolitikan di Indonesia, pemikiran- pemikirannya  dalam  hal  politik  banyak menjadi  rujukan  di  masa  kini,  terutama dalam  meretas  konflik  keragaman  agama  di Indonesia. Untuk itu penelitian ini bertujuan menganalisis  praktik  budaya  politik  Emha Ainun  Nadjib  dalam  meretas  keragaman konflik keagamaan di Indonesia.
Perlu diketahui bahwa terdapat beberapa  penelitian  yang  relevan  dengan  ini di  antaranya  penelitan  tentang  Pemikiran Ehma  Ainun  Nadjib  tentang  isu-isu  politik kebangsaan  (Najib,  2017),  Rekam  jejak perpolitikan  Emha  Ainun  Nadjib  (Riyanti, 2017),  konsep  negara  dan  relevansinya dengan NKRI perspektif Emha Ainun Nadjib (Najib, 2018). Berdasarkan beberapa penelitian  tersebut  tampak  kekosongan penelitian  dari  sisi  kajian  pluralitas  agama.
Maka  fokus  penelitian  ini  akan  mengkaji pandangan  Emha  Ainun  Nadjib  tentang keragaman agama di Indonesia, relasi politik kebudayaan  politik,  dan  budaya  politik dalam  meretas  problematika  pluralitass agama di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  kepustakaan  ( library  research ).
Hal  ini  dilakukan  untuk  memperoleh sumber-sumber  kepustakaan,  baik  berupa buku,  jurnal,  maupun  majalah.  Baik  berupa esai, tulisan lepas ataupun karya sastra (puisi atau  naskah  drama).  Terutama  karya-karya yang  dimiliki  oleh  Emha  Ainun  Nadjib, seperti.
Metode  pengumpulan  data  yang dilakukan  diantaranya  metode  dokumentasi terkait  karya-karya  yang  menulis  mengenai Emha  Ainun  Nadjib  maupun  karya  yang  ia tulis  sendiri  dan  wawancara  kepada  orang- orang  yang  dianggap  mendukung  kepada sumber penelitian, terlebih penting wawancara dengan subjek yang diteliti. Data lain penulis peroleh dari mengikuti kegiatan- kegiatan  mahiyah,  dan  kegiatan  lain  yang menghadirkan  Emha  Ainun  Nadjib  sebagai pembicara.
Analisis data disajikan secara deskriptik  analitik,  yaitu  data-data  yang sudah  terkumpul  dan  tersusun  tersebut kemudian dikaji dan dianalisis serta diinterpretasikan  berupa  pendiskripsian  dan penganalisaan  terhadap  pemikiran  Emha Ainun  Nadjib  tentang  keberagaman  umat  di Indonesia  sebagaimana  yang  tertuang  dalam berbagai  karyanya.  Seluruh  data  yang
disajikan  dalam  penelitian  ini  berdasar  pada pemikiran  Emha  Ainun  Nadjib  baik  dari karya ataupun penuturan langsung.

## PEMBAHASAN
Sebagaimana  dijelaskan  pada  bagian pendahuluan  bahwa  terdapat  tiga  fokus penelitian  yakni  pemikiran  Emha  Ainun Nadjib  tentang  keragaman  Agama,  relasi budaya  politik,  dan  budaya  politik  dalam meretas keragaman di Indonesia. Pembahasan tersebut berikut ini:
Pemikiran  Emha  Ainun  Nadjib  Tentang Keragaman Agama di Indonesia
Membicarakan  keberagaman  agama di  Indonesia  tidak  bisa  lepas  dari  kenyataan sejarah  di  masa  lampau.  Adanya  lembaga keberagaman  agama  di    Indonesia  dapat dilihat sebagai salah satu ekspresi keberagaman agama sekaligus bentuk pengamalan  hak  kebebasan  beragama  yang paling  asasi  dari  manusia.  Sebagaimana  hal ini  dijamin  oleh  UUD  1945  pasal  29  dan penjelasan  TAP  MPR  No.  II/1978  tentang pedoman  penghayatan  dan  pengamalan pancasila yang berbunyi: “kebebasan beragama  adalah  merupakan  salah  satu  hak yang  paling  asasi  di  antara  hak-hak  asasi manusia,  karena  kebebasan  beragama  itu langsung  bersumber  dari  martabat  manusia sebagai  makhluk  ciptaan  Tuhan.  Hak kebebasan beragama bukan pemberian negara  atau  bukan  pemberian  golongan. (Safitri, 2019).
Bunyi  UUD  1945  dan  penjelasan TAP  MPR  No.  II/1978  di  atas  merupakan penegasan dan jaminan konstitusional tentang kemerdekaan beragama di Indonesia. Sampai  saat  ini  sulit  mencari  rumusan  yang
lebih  jelas  tentang  pengakuan  dan  jaminan hak asasi beragama dalam kehidupan negara kita.  Karena  bagaimanapun  juga,  hak  asasi beragama  adalah  sesuatu  yang  inhern  dalam kehidupan  manusia  dan  sama  sekali  tidak bersifat kondisional.
Dari  sini  negara  memiliki  kewajiban memberikan  pelayanan  dan  jaminan  kepada semua agama serta tidak melakukan intervensi  apapun  terhadap  keberagaman agama rakyatnya. Artinya, merupakan kewajiban  negara  memberikan  otonomi  dan wewenang  penuh  kepada  agama-agama dalam  mengatur  dirinya  sendiri,  dan  bukan justru  menjadi  sumber  legitimasi  agama- agama.  Sebab  agama  seorang  warga  negara bukan ditentukan oleh negara tetapi bertolak dari  keyakinan  untuk  mempertahankan haknya yang paling asasi. (Abdillah, 2013).
Dalam  kehidupan  sosial  politik  Orde Baru, idealisasi kehidupan umat beragama di atas belum belum berada dalam kondisi yang semestinya.  Orde  Baru  dengan  konsep modernisasi  yang  dijalankan  selama  tiga dasawarsa  telah  melakukan  perombakan terhadap  struktur  keberagaman  agama  di Indonesia.  Indonesia  di  bawah  Orde  Baru diakui  telah  berhasil  menjadi  pioner  dalam menjalankan  restruktirisasi  sosial,  ekonomi, dan  politik.  Karena  itu,  keberhasilnya  ini menempatkannya  sebagai  negara  yang  kuat, hegemonik,  dan  intervensiones.  Negara menjadi  kekuatan  yang  dominan  dan  tidak memungkin  adanya  kekuatan  lain  dalam masyarakat untuk mengibanginya. (Sumbulah, 2013).
Kekuatan negara yang begitu hegemoniknya dalam mempengaruhi perkembangan  sosial,  ekonomi,  agama  dan
politik,  telah  mengakibatkan  masyarakat semakin  lemah  dan  cenderung  bergantung penuh pada negara. Proses penetrasi dilakukan  negara  tidak  hanya  melalui jaringan-jaringan patron-klien, korporasi negara  dan  institusionalisasi  sosial-politik dan  agama,  tapi  juga  melalui  hegemoni idiologi.  Uraian  ini  dapat  dilihat  pada kebijaksanaan  Undang-undang  Keormasan nomor  8  tahun  1985  yang  menunjukkan bahwa secara sistematik pemerintah berusaha  melakukan  idiologisasi  ormas.  Hal ini  kemudian  dikenal  dengan  pengasas tunggalan  ormas,  atau  penerimaan  Pancasila sebagai satu-satunya ideologi  yang dianggap mampu  menampung  setiap  aspirasi  dan  bisa diterima oleh setiap kalangan.
Robert menyebutkan kewajiban agama  setidak-tidaknya  memiliki  macam sumber  dan  lima  wilayah  kajian  yang  saling berkaitan.  Dalam  mendeskripsikan  sumber- sumber  ini,  dan  dalam  membicarakan kewajiban  agama  dalam  kaitannya  dengan etika  kewarganegaraan,  saya  melihatnya dengan  menggunakan  paradigma  tradisi Kristen-Hibaraik:  tapi  ide-ide  yang  muncul akan menggunakan bermacam-macam tingkatan, tradisi-tradisi lain, yang mencakup tradisi-tradsisi  agama  non-teistik  tertentu. Lima  sumber  yang  saya  maksud  adalah:  1) kitab  suci;  2)  otoritas  agama  non-skriptual, khususnya  dari  kependetaan,  tapi  yang mencakup  otoritas  komunitas  yang  tepat, misalnya komunitas teologis agama jika ada; 3)  tradisi,  yang  mungkin  sangat  otoritatif, yang  mencakup  prasumsi  kewajiban  agama dan  kebiasaan  yang  mempunyai  legalitas skriptural  dan  teologis,  yang  mempunyai daya gerak yang sangat kuatdi tengah-tengah
komunitas;  4)  pengalaman  keagamaan;  5) teologi natural, misalnya jenis filosofis  yang diilustrasikan oleh lima argumennya Thomas Aquinas tentang eksintensi Tuhan, semuanya bermula  dari  premis-premis  non-religius. Printah  Tuhan  tentu  saja  berbeda  dari sumber-sumber  kewajiban  agama  tersebut dan  mungkin  tersusun  sebagai  smuber keenam  dari  kewajiban  agama,  tapi  saya yakin  dengan  argumen  tersebut  bahwa petunjuk  perintah  Tuhan  akan  datang  dari salah  satu  lima  sumber    tersebut.  (Anggara, 2013)
Berdasarkan  konfigurasi  gambaran diatas  maka  timbulnya  pemikiran  Emha Ainun  Nadjib  tentang  keberagaman  agama tidak  terlepas  dari  dasar-dasar  UUD  1945 sebagaimana  disebutkan  Dadang  Kahmad. Konsep  kerukunan  keberagaman  agama pernah  dirumuskan  dan  ditetapkan  oleh pemerintah  Orde  Baru  dengan  melibatkan semua  tokoh  agama-agama  yang  ada  di Indonesia.  Selama  masa  Orde  Baru,  relatif tidak ada konflik antar pemeluk agama yang berbeda.  Mungkin  orang  akan  mengira bahwa itu merupakan keberhasilan menerepkan  konsep  kerukunan.  Namun, ketika  di  Ambon,  Aceh,  Kupang,  dan  di berbagai  daerah  lainnya  terjadi  berbagai kerusuhan  dan  tindakan  kekerasan  yang berbasis  agama.  Konsep  kerukunan  antar umat  agama  kembali  dipertanyakan.  Bisa saja  kita  menduga-duga  bahwa  keberhasilan menerapkan  kerukunan  umat  beragama  di Indonesia  semasa  Orde  Baru  sejalan  dengan kebijakan  politis  penguasa  pada  waktu  itu, yakni stabilitas nasional demi berlangsungnya proses pembangunan
nasional.  Pendekatan  ini  digunakan  pula terhadap pelaksanaan kerukunan keberagaman agama. (Nadjib, 2013) Oleh  karena  itu,  perlu  pengkajian ulang terhadap konsep kerukunan keberagaman  agama  yang  selama  ini diterapkan  pemerintah.  Ia  tidak  lagi  hanya sebagai  bungkus  formal  dari  kenyataan pluralitas  agama  Indonesia,  tetapi  harus menjadi motivator bagi terbentuknya kesadaran  beragama  dan  berteologi  di Indonesia.  Jika  tidak,  maka  konflik  antar agama  tidak  bisa  terhindarkan,  akan  selalu meledak. Bila terjadi, hal ini akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa  dan  bernegara,  baik  aspek  politis, ekonomi maupun sosial budaya.
Agar kerukunan keberagaman agama menjadi landasan dalam pergaulan kehidupan beragama, Hugh Goddard, seorang  Kristiani  Inggris,  yang  ahli  teologi islam    mengingatkan,  demi  kerukunan keberagaman agama, harus dihindari penggunaan “standar ganda” (double standars).  Orang-orang  Kristen  ataupun Islam  selalu  menerapkan  standar-standar yang berbeda untuk dirinya; biasanya standar yang  ditunjukkan  brsifat  ideal  dan  normatif. Sedangkan  terhadap  agama  lain,  mereka memakai  standar  lain  yang  lebih  bersifat realistis  dan  historis.  Melalui  standar  ganda inilah,  muncul  prasangka-prasangka  teologis yang  selanjutnya  memperkeruh  suasana hubungan  antar  umat  beragama.  Ada tidaknya  keselamatan  dalam  agama  lain, seringkali ditentukan oleh pandangan mengenai  standar  ganda  kita.  Keyakinan bahwa  agama  sendiri  yang  paling  benar
karena  berasal  dari  Tuhan  sedangkan  agama lain hanyalah konstruksi manusia, merupakan  contoh  dari  pengunaan  standar ganda  itu.  Dalam  sejarah,  standar  ganda  ini biasanya  dipakai  untuk  menghakimi  agama lain  dalam  derajat  keabsahan  teologis  di bawah  agamanya  sendiri.  Dari  sinilah kemudian  terjadi  perang  dan  klaim-klaim kebenaran  agama  satu  atas  agama  lain.  (A. Ismail, 2010).
Berkaitan  dengan  terjadinya  konflik antar agama pun biasa menyebablan kesenjangan ekonomi (kesejahtraan), perbedaan  kepentingan  politik,  ataupun perbedaan etnis. Akhirnya, konsep kebenaran  dan  kebaikkan  yang  berakar idiologi  politik  atau  wahyu  Tuhan  sering menjadi  alasan  pembenaran  atas  penindasan kemanusiaan.  Hal  ini  pun  bisa  terjadi  ketika kepentingan  pembangunan  dan  ekonomi, atas  nama  kepentingan  umum,  sering menjadi  pembenaran  atas  tindak  kekerasan. Ditambah  dengan  klaim  kebenaran  (truth claim) dan watak misioner dari setiap agama, peluang terjadinya benturan dan kesalahpahaman  antar  penganut  agama  pun terbuka lebar, sehingga menyebabkan retaknya  hubungan  agama-agama.  Solusinya adalah dialog antar agama. Sedangkan untuk internal  agama,  diperlukan  reinterpretasi pesan-pesan  agama  yang  lebih  universal. Dalam hal ini, peran para tokoh-tokoh agama (ulama) mesti lebih dikedepankan. (Muzayin et al., 2019).
Relasi  Politik  Kebudayaan  Emha  Ainun Nadjib.
Aksi-aksi budaya politik Emha dalam mengembangkan pemikiran bangsa
Indonesia  adalah  dengan  membuat  sebuah kumpulan  yang  bernama  Jamaah  Maiyah. Secara  sederhana,  Jamaah  Maiyah  adalah orang-orang  yang  menghadiri  pengajian Maiyah.  Namun,  ada  pula  orang  yang  tidak pernah  menghadiri  Pengajian  Maiyah  hanya karena  merasa  pemikiran  dan  pandangan- pandangannya  serasi  dengan  cara  pandang Maiyah.  Sebaliknya,  ada  juga  orang  yang sering  hadir  dalam  pengajian  Maiyah,  tapi meletakkan dirinya hanya sebagai pengunjung.  Mereka  hadir  ke  pengajian hanya  untuk  mendengarkan  ceramah  dan tidak memiliki ketertarikan yang cukup utuk masuk lebih dalam. Lebih jauh lagi, ada pula orang-orang  yang  menyeru  sebagai  jamaah hanya karena memiliki kepentingan tersembunyi.  Sebenarnya,  rahasianya  adalah kesamaan frekuensi. (Najib, 2017).
Berdasarkan wawancara dengan Emha  secara  langsung  Mayiah  ini  adalah sebagai  wadah  umat  manusia  untuk  lebih mengenal  pluralisme.  Sebab,  dengan  adanya pluralisme  inilah  umat  saling  menghargai agama orang lain. Dengan demikian pluralisme  bisa  muncul  pada  masyarakat  di mana  pun  ia  berada.  Ia  selalu  mengikuti perkembangan  masyarakat  yang  semakin cerdas,  tidak  ingin  dibatasi  oleh  sekat-sekat sektarianisme.  Pluralisme  harus  dimaknai sebagai konsekuensi logis dari keadilan Ilahi, bahwa  keyakinan  seseorang  tidak  dapat diklaim  benar  atau  salah  tanpa  mengetahui dan memahami terlebih dahulu latar belakang pembentukannya, seperti
lingkungan  sosial  budaya,  refrensi  atau informasi  yang  diterima,  tingkat  hubungan komunikasi.  Klaim-klaim  kebenaran  yang dibawa  dengan  kendaraan  ekonomi-politik
kemudian  direkayasa  sedemikian  rupa  demi kepentingan  sesaat,  tidak  akan  diterima  oleh seluruh  komunitas  manusia  mana  pun. (Rachman, 2018).
Al-Qur’an  sebagai  wahyu  Allah, dalam pandangan dan keyakinan umat islam adalah  sumber  kebenaran  dan  mutlak benarnya.  Meskipun  demikan,  kebenaran mutlak  itu  tidak  akan  tampak  manakala  Al- qur’an  tidak  berintraksi  dengan  realitas sosial.  Menurut  Quraish  Shihab,  Al-Qur`an harus  dibumikan,  dibaca,  dipahami,  dan diamalkan.  Ketika  kebenaran  mutlak  itu disikapi  oleh  para  pemeluknya  dengan  latar belakang  kultural  atau  tingkat  pengetahuan yang  berbeda,  akan  muncul  kebenaran- kebenaran  parsial.  Sehingga  kebenaran  yang diperoleh manusia menjadi relatif, sedangkan kebenaran  mutlak  tetap  milik  Tuhan.  Untuk menggambarkan  ini,  pada  hal-hal  tertentu, misalnya, kebenaran agama menurut Nahdatul  Ulama  (NU),  tidak  berarti  akan diterima  pula  sebagai  “kebenaran  agama” menurut Muhammadiyah, begitu pula sebaliknya.  Yang  jelas-jelas  dipandang sebagai  tidak  benar  adalah  ketika  yang  satu menyalahkan yang lain, atau saling menyalahkan tanpa argumentasi yang akurat. Inilah  yang  diingatkan  Allah  (Q.S.  49.12) ketika  melarang  orang-orang  yang  beriman berprasangka,  sebab  sebagian  prasangka adalah  dosa.  Demikian  pula  sebaliknya, menganggap  diri  paling  benar,  juga  tidak diperkenankan  (Q.S.  53.  32).  Dengan  sikap seperti  itu,  tidak  berati  kita  harus  berdiam diri  terhadap  kemungkinan  kesalahan  orang lain  atau  lingkungan  di  sekitar  Umat  Islam harus  bersikap  kritis  dan  melakukan  koreksi
terhadap  segala  bentuk  patologi  sosial. Dalam  doktrin  Islam,  sikap  korektif  ini disebut  amar  ma’ruf  nahy  munkar.  (Shihab, 2007).
Islam  mengakui  masyarakat  terdiri atas  berbagai  macam  komunitas  yang memiliki orientasi kehidupan sendiri-sendiri. Manusia harus menerima kenyataan keberagaman  budaya  dan  agama  serta memberikan toleransi kepada masing-masing komunitas  dalam  menjalankan  ibadahnya. Oleh  karena  itu,  kecurigaan  tentang  sifat Islam  yang  antiplural  sangatlah  tidak beralasan  dari  segi  idiologis.  Bila  setiap muslim  memahami  secara  mendalam  etika pluralitas yang terdapat dalam Al-quran tidak perlu  lagi  ada  ketegangan,  permusuhan,  dan konflik  dengan  konflik  agama-agama  lain, selama mereka tidak saling memaksakan.
Sebagai  idiologi  dan  gerakan  politik, pluralisme pernah diteladankan oleh Rasullulah SAW kepada Umar dan diteruskan  kepada  khalifah.  Bukti-bukti empiris  pluralisme  islam  terjadi  dalam kehidupan  sosial,  budaya,  dan  politik  yang konkret  di  Andalusia,  Spanyol,  pada  masa pemerintahan  Khalifah  Umawi.  Sejarah mencatat  bahwa  kedatangan  Islam  di Spanyol  telah  mengakhiri  politik  monoreligi secara  paksa  oleh  penguasa  sebelumnya. Pemerintah  islam  yang  kemudian  berkuasa selama 500 tahun telah menciptakan masyarakat  Spanyol  yang  pluralistik,  sebab para pemeluk tiga agama Islam, Kristen, dan Yahudi dapat hidup saling berdampingan dan rukun. Mereka menghargai eksistensi kebudayaan lain di luar Islam, seperti Kristen dan  Yahudi.  Dalam  hal  ini,  Max  Dimont
berpendapat bahwa era pemerintahan Khalifah Umawi di Spanyol dapat dipandang sebagai  rahmat  yang  mengakhiri  zaman kezaliman penguasa yang dominatif. (Tantiani, 2016).
Demikian  juga,  ketika  Rasulullah Saw berada di Madinah. Apa yang diajarkan Nabi  Muhammad  Saw  bukanlah  upaya melegitimasi  agama  resmi  negara  saat  itu, dan  bukan  pula  alat  pemaksa  agar  orang- orang  memeluk  Islam  seluruhnya.  Dengan mengikuti  prinsip  universal  keadilan  Ilahi saja,  kita  ketahui  bersama  bahwa  perbedaan latar belakang pendidikan, lingkungan sosial budaya, dan kesempatan seseorang, meniscayakan diferensiasi penerimaan konsep tentang Tuhan dan Agama.
Murtadha  Muthahari  melihat  bahwa selama  memerintah  di  Madinah,  Rasulullah Saw  tidak  pernah  memaksakan  masyarakat non-Muslim untuk mengikuti agama penguasa.  Bahkan,  melalui  perjanjian  di antara  semua  penduduk  Madinah  ditetapkan dasar-dasar  toleransi  demi  terwujudnya perdamaian  dan  kerukunan.  Salah  satu  isi perjanjian dengan kaum Yahudi menyebutkan:  “orang-orang  Yahudi  yang turut  dalam  perjanjian  dengan  kami  berhak memperoleh  pertolongan  dan  perlindungan: tidak  akan  diperlakukan  zalim.  Agama Yahudi bagi orang-orang Yahudi dan agama Islam  bagi  orang-orang  Islam.  Jika  ada  di antara mereka berbuat zalim, itu hanya akan mencelakakan dirinya dan keluarganya.
Dalam  Al-Qur’an,  ada  ayat  terkenal: “ Bagimu agamamu, Bagiku Agamaku ” (Q.S. al-Kafirun:  6).  Dengan  demikian,  agama digunakan  Rasulullah  Saw  sebagai  sumber utama  kekuatan  moral  ( moral  force ).
Perilaku yang murni religius lebih diinginkan daripada formalisasi agama.
Melihat  fakta  historis  itu,  Nurcholish Madjid  berpendapat  bahwa  sistem  nilai keberagaman  agama,  budaya,  adalah  sebuah aturan  Tuhan  ( sunnatullah ) yang  tak mungkin  berubah,  diubah,  dilawan,  dan diingkari.  Barang  siapa  yang  mencoba mengingkari  hukum  kemajemukan  budaya, agama, maka akan timbul fenomena pergolakan  yang  tidak  berkesudahan.  Boleh dikatakan bahwa memahami pluralitas agama  dan  budaya  merupakan  bagian  dari memahami agama. Sebab, memahami agama pada  dasarnya  juga  memahami  kebudayaan masyarakat  secara  menyeluruh.  Dan,  jika agama  dipahami  secara  integral  dengan kondisi sosial kulturalnya, pada saat itu pula akan  tampak  dengan  sendirinya  mana  aspek budaya  yang selaras dengan misi agama dan mana yang tidak.
Langkah  bijaksana  bagi  setiap  umat adalah  belajar  dari  kenyataan  sejarah,  yaitu sejarah yang mendorong terwujudnya masyarakat plural dan integratif. Oleh karena itu,  agenda  yang  perlu  dirumuskan  oleh bangsa Indonesia adalah mengubah pluralisme sebagai idiologi dalam kehidupan konkret.  Tentu  saja  bangsa  Indonesia  harus mampu  menahan  diri  dari  hasrat  alami manusia,  yakni  kehendak  untuk  berkuasa (will  to  power),  sehingga  mampu  bersikap toleran  terhadap  pihak  lain  dan  menghindari hegemoni  dan  dominasi  politik.  Tentu  saja dituntut pula peran negara yang positif dalam memperlakukan agama. Agama bukan hanya dipandang  sebagai  intrumen  mobilisasi politik,  tetapi  yang  lebih  penting  adalah memperlakukannya  sebagai  sumber  etika
dalam  intraksi,  baik  di  antara  sesama penguasa  maupun  antara  penguasa  dengan rakyat.  Kalau  etika  pluralisme  ini  dapat ditegakkan,  tidak  perlu  terjadi  rangkaian kerusuhan, pertikaian, dan perusakan tempat- tempat  ibadah.  Jika  orang  melakukannya, berarti ia tidak memahami idiologi pluralisme,  atau  tidak  memahami  agamanya antar  agama  akan  menjadi  tontonan  sehari- hari. (Rahman & Mimbar, 2018).
Budaya  Politik  Emha  Ainun  Nadjib dalam  Meretas  Problematika  Keragaman Agama di Indonesia
Dalam  perspektif  fiqih  siyasah  atau siyasah  syar’iyah,  keberagaman  agama adalah  merupakan  aturan  secara  syar’i  yang diciptakan Allah, siyasah syar’iyah mempunyai  prinsip-prinsip  toleransi  agama, yang merupakan bagian dari visi teologi atau aqidah. Telah dimiliki umat beragama, maka sudah  selayaknya  jika  umat  beragama  turut serta  aktif  untuk  memperjuangkan  visi-visi toleransinya  masyarakat  plural.  Walaupun agama telah memiliki konsep pluralisme dan kesamaan  agama,  maka  hal  itu  tidak  berarti para  muballigh  atau  pendeta  dan  sebagainya berhenti  untuk  mendakwahkan  agamanya masing-masing.  Perbedaan  umat  manusia, baik  dari  sisi  suku  bangsa,  warna  kulit, bahasa,  adat-istiadat,  budaya,  serta  agama dan  sebagainya  merupakan  fitrah  dan sunnatullah  yang  sudah  menjadi  ketetapan Tuhan  SWT.  Landasan  dasar  pemikiran  ini adalah firman Tuhan SWT.
َٰ َثَن ُ أَو  ٖر َكَذ  نِ م  مُكََٰنۡقَلَخ  اَّنِإ  ُساَّلنٱ  اَهُّيَأَٰٓ َي ۡمُكَمَرۡك َ أ  َّنِإ  ۡۚ ْآوُفَراَعَِلِ  َلِئٓاَبَقَو اٗبوُعُش  ۡمُكََٰنۡلَعَجَو ٞيرِبَخ ٌميِلَع َ َّللَّٱ َّنِإ ۡۚۡمُكَٰىَقۡت َ أ ِ َّللَّٱ َدنِع
Artinya: Hai  manusia,  sesungguhnya  Kami menciptakan  kamu  dari  seorang  laki-laki dan  seorang  perempuan  dan  menjadikan kamu  berbangsa-bangsa  dan  bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya  orang  yang  paling  mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling  takwa  diantara  kamu.  Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. al-Hujurat: 13)
Segenap  manusia  tidak  akan  bisa menolak  sunnatullah  ini.  Dengan  demikian bagi  manusia  wajib  mengikuti  petunjuk Allah  SWT  dalam  menghadapi  perbedaan- perbedaan. Pada umumnya toleransi memiliki  konteks  yang  luas  meliputi  sosial, budaya,  juga  agama,  sehingga  melarang adanya perbuatan-perbuatan yang mendiskriminasi kelompok-kelompok tertentu  dalam  suatu  masyarakat  seperti halnya  umat  beragama.  Dalam  masyarakat dengan mayoritas agama tertentu, tentu harus mengijinkan minoritas dari agama lain untuk menjalankan syariatnya dan tidak mendiskriminasikan.
Islam sebagai agama rahmatan lil’alamin  menyadari  bahwa  keragaman agama  yang  diyakini  umat  manusia  di  bumi ini ialah kehendak Allah semata sebagaiman firman  Allah.  Surah  Yunus  ayat  99  :  Dan jikalau  Tuhanmu  menghendaki,  tentulah beriman  semua  orang  di  muka  bumi seluruhnya.  Maka  apakah  kamu  hendak
memaksa  supaya  mereka  menjadi  orang- orang yang beriaman. Dari ayat tersebut jelas bahwa  keragaman  agama  di  muka  bumi  ini datangnya  tidak  lain  adalah  dari  Allah semata,  sebagai  umat  muslim  dianjurkan untuk  menghormati  mereka  karena  mereka juga  termasuk  dalam  lading  dakwah  kita. Tentang  hal  itu  Allah  berfirman  dalam  Al- Qur’an:
َر  ِليِبَس  َٰ َ لَِإ  ُعۡدٱ ِِۖةَن َسَ ۡ لۡٱ  ِة َظِعۡوَم ۡ لٱَو  ِةَمۡكِ ۡ لۡٱِب  َكِ ب نَمِب  ُم َلۡعَأ  َوُه  َكَّبَر  َّنِإ ُۡۚنَسۡحَأ  َ ِهِ  ِتَِّلٱِب مُهۡلِدَٰ َجَو َنيِدَتۡهُم ۡ لٱِب ُم َلۡعَأ َوُهَو ۦِهِليِبَس نَع  َّلَض
Artinya: Serulah  (manusia)  kepada  jalan Tuhan-mu  dengan  hikmah  dan  pelajaran yang  baik  dan  bantahlah  mereka  dengan cara  yang  baik.  Sesungguhnya  Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang  tersesat  dari  jalan-Nya  dan  Dialah yang  lebih  mengetahui  orang-orang  yang mendapat petunjuk. (Q.S. an-Nahl: 125).
Dari dasar tersebut dapat kita ketahui bahwa  islam  mengakui  keberagaman  agama di  muka  bumi  ini  namun  bukan  berarti mengakui  kebenaran  untuk  semua  agama yang ada. Tetapi islam memberikan kebebasan  hidup  pada  semua  agama  yang ada  dengan  konsekuensi  yang  ditanggung oleh  pemeluknya  masing-masing.  Karena itulah  islam  menganjurkan  umatnya  untuk tetap  bekerja  sama  dengan  pemeluk  agama lain  dalam  bidang  sosial  kemasyarakatan (muamalah).  Namun  tidak  dalam  hal  aqidah sebagaimana  ditegaskan  dalam  surah  Al- Kafirun  ayat  6  yang  artinya  “ untukmu agamamu, untukku agamaku.”
Sesuai  dengan  surah  tersebut,  islam membolehkan  kita  untuk  saling  membantu dalam  aspek  sosial  tanpa  mencapuri  urusan aqidah  dan  kepercayaan  mereka  seperti dalam  hal  peribadatan,  hari  raya  disebut. Disinilah  letak  batas  toleransi  tersebut, dimana pagar aqidah harus dipegang dengan teguh  tanpa  kompromi  tetapi  dalam  hal sosial  umat  muslim  harus  toleran.  Semasa Nabi Muhammad SAW hidup, beliau banyak memberikan teladan mengenai hidup bersama  dalam  keberagaman.  Beliau  tinggal bertetangga  dengan  seorang  Yahudi  namun beliau  tidak  pernah  bermasalah  dalam  hal sosial,  beliau  juga  mengajak  istrinya  untuk berbagi makanan dengan tetangganya tersebut.  Selain  itu  pada  awal  beliau  tinggal di  Madinah,  langkah  pertama  yang  beliau ambil adalah menyatukan penduduk
Madinah dengan menyusun ‘Piagam Madinah’  yang  di  dalamnya  telah  diatur hubungan  antara  umat  muslim  dengan  umat beragama  lain  (Wawancara  dengan  Emha, 2013).
Dalam presfektif ini pemikiran Emha Ainun Nadjib adalah suatu hasil ijtihad yang kalau dalam hukum Islam disamakan dengan fatwa.  Fatwa  adalah  salah  satu  keputusan mufti  yang  dia  tidak  mengikat  dan  tanpa paksaan dalam pelaksanaannya. Maka konteks  ini  pemikiran  Emha  Ainun  Nadjib yang setuju dengan adanya pluralisme agama adalah  suatu  hasil    ijtihad  dia.  Dengan melihat berbagai kemaslahatan umat beragama dalam konteks sejarah dan realitas sosial  yang  melingkupinya.  Ini  secara syar’iyah  tidak  dilarang  bahkan  diajurkan selama tujuan-tujuanya untuk kebaikan umat beragama  dan  tidak  keluar  dari  koridor
syariat islam itu sendiri secara umum. Hal ini tertuang dalam Al-Quran, sebagaimana yang dijelaskan  diatas  tadi,  “bahwa  dalam  Al- Quran  dengan  jelas  mengakui  kenyataan keberagaman  agama,  baik  yang  bersumber dari  wahyu  maupun  yang  direkayasa manusia untuk memenuhi hasrat spritualitasnya.  Betapa  banyak  ayat-ayat  Al- Quran  baik  yang  turun  di  Makkah  maupun Madinah  yang  menarasikan  perkembangan keyakinan  yang  dipeluk  manusia.  Beberapa kutipan  ayat  Al-Qur’an  yang  dijadikan sandaran  para  transendatalis  dan  penggagas keberagaman agama (sepengetahuan penulis), yang diasumsikan berisi pengakuan bahwa semua agama sama saja,  al-Baqarah: 62, al-Maidah : 69 dan al-Hajj : 17.
Dua ayat pertama, jelas sekali redaksi Al-Quran  menyebutkankan man  amana billahi  wal  yawmil  akhiri  ‘amila  sholihan falahum  ajruhum  inda  rabbihim (ayat  Al- Maidah  tidak  memakai  redaksi  ini,  tetapi langsung  memakai: wala  khawfun  alayhim . Inilah  yang  menggoda  para  pengkaji  ilmu perbandingan agama dan penggagas pluralisme  agama,  untuk  segera  mengatakan secara  latah  bahwa  semua  agama  sama  saja, secara transenden sah berbeda hanya syari’at eksoterisnya saja.

## SIMPULAN
Pemikiran Emha Ainun Nadjib tentang  keberagaman  agama  Indonesia didasarkan pada kesadaran terhadap pluralisme  agama,  yang  tidak  hanya  melalui pendidikan  saja  tetapi  berbagai  aspek,  baik budaya,  sosial  kultur  dan  lain-lainnya. Berangkat  dari  sinilah  Emha  Ainun  Nadjib
membagi  sejarah  umat  beragama  kedalam enam  periode,  periode  budaya,  periode keberagaman, periode politik, periode toleran, periode idiologi, periode ilmu.
Harmoni, kompromi ataupun toleransi  tidak  akan  pernah  terjadi  pada tingkat teologis dan metafisik. Sudah barang tentu semua pemeluk agama dan kepercayaan  dapat  bekerjasama  atas  dasar kesejajaran system nilai moral dan etika. Dan ajaran-ajaran  Al-Quran  yang  telah  mengatur pola  hubungan  secara  praktis  dengan  kaum- kaum  agama  lain  sudah  sngat  jelas  (lihat misalnya Q.S al-Taubah: 6, an-Nisa’: 90, al- Anfal:  61  dan  al-Mumtahinah  :8)  sehingga manipulasi  penafsiran  apalagi  penelitian beberapa  ayat  Al-Quran  untuk  dijadikan dasar  argumen  kesataraan  agama-agama, sesuai  dengan  pemaparan  tadi,  dengan sendirinya tertolak.
Pemerintah  tidak  boleh  membiarkan kekerasan  agama  terus  terjadi.  Sikap  tegas pemerintah  terhadap  kelompok-kelompok intoleran  yang  gemar  melakukan  kekerasan tentu saja akan mendapat dukungan mayoritas  rakyat  di  negeri  ini.  Sikap  tegas pemerintah dalam berpegang pada konstitusi akan  berbuah  manis,  yakni  bertumbuhnya semangat  toleransi  yang  merupakan  nilai- nilai bermutu bangsa ini, sehingga keberagaman  agama  dapat  diterima  sebagai sebuah kekayaan, bukan ancaman. Pengikut pluralism agama memandang  bahwa  semua  agama  berada dalam  hak  dan  mengatakan  bahwa  agama adalah  jalan  yang  berbeda  yang  akan berakhir  pada  tujuan  yang  satu.  Kendatipun hakikat dan realitas itu hanya satu, namun di
saat hakikat tersebut tersentuh oleh pemikiran dan pengalaman keagamaan maka ia  mendapatkan  bentuk  keberagaman.  Oleh karena itu lantaran seluruh agama mendapatkan  saham  dari  hakikat  maka dalam  hal  keselamtan  dan  kebahagiaan  juga semuanya berserikat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdillah,  M.  (2013).  Hubungan  agama  dan negara  dalam  konteks  modernisasi politik  di  era  reformasi. Ahkam:  Jurnal Ilmu Syariah , 13 (2). https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.937 Agung,  D.  A.  G.  (2017).  Keragaman Keberagamaan (Sebuah Kodrati
Kehidupan  Berbangsa  Dan  Bernegara Berdasarkan  Pancasila). Sejarah  Dan Budaya:  Jurnal  Sejarah,  Budaya,  Dan Pengajarannya , 11 (2), 151–159.
http://journal2.um.ac.id/index.php/sejar ah-dan-budaya/article/view/2260
Al  Munawar,  S.  A.  H.  (2015). Fikih Hubungan  Antar  Umat  Beragama . Ciputat Pers.
Anggara, S. (2013). Sistem Politik Indonesia . Pustaka Setia.
Arifin,  Z.  (2019).  Membangun  Persatuan dalam  Keberagaman  dalam  Perspektif
Islam. Wahana Karya Ilmiah Pendidikan , 3 (02).
https://journal.unsika.ac.id/index.php/pe ndidikan/article/view/3171
Baharun,  H.,  &  Badriyah,  F.  N.  (2020).
Pendidikan Multikultural dalam Bingkai Islam Nusantara Perspektif KH. Said  aqil  siroj. Tafáqquh:  Jurnal Penelitian  dan  Kajian  Keislaman , 8 (1),
37–51.
https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v8i1. 240
Casram,  C.  (2016).  Membangun  sikap toleransi  beragama  dalam  masyarakat
plural. Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan  Sosial  Budaya , 1 (2),  187–198. https://doi.org/10.15575/jw.v1i2.588
Cinu,  S.  (2017).  Agama,  Meliterisasi  dan
Konflik (Kasus Poso, Sulawesi
Tenggah). Al-Fikra:  Jurnal  Ilmiah Keislaman , 15 (1), 1–49. http://dx.doi.org/10.24014/af.v15i1.400 7 Faiz, A. A. (2019).  Emha Ainun Nadjib  dan Teologi Harmoni Sosial Dalam Perspektif  Sosiologi  Agama. Jurnal Sosiologi Agama , 13 (2), 1–24. https://doi.org/10.14421/jsa.2019.132-
01
Ismail,  A.  (2010).  Refleksi  Pola  Kerukunan Umat  Beragama. Analisa:  Journal  of Social Science and Religion , 17 (2), 38– 49.
https://doi.org/10.18784/analisa.v17i2.3 6
Ismail,  R.  (2013).  Islam  dan  Damai  (Kajian atas  Pluralisme  Agama  dalam  Islam).
Religi:  Jurnal  Studi  Agama-Agama , 9 ,
38–58.
Ma’arif,  A.  S.  (2010). Masa  Depan  dan Kerukunan  Beragama  di  Indonesia . Kanisius.
Mutawakkil,  M.  H.  (2021). Nilai-nilai pendidikan  moderasi  beragama  untuk mewujudkan  toleransi  umat  beragama dalam  perspektif  Emha  Ainun  Nadjib . Universitas  Islam  Negeri  Maulana Malik Ibrahim.
Muzayin,  A.,  Hasan,  H.,  &  Suhadi,  S.
(2019).  Pluralisme  dalam  Pengajian Maiyah Emha Ainun Nadjib. Madaniyah , 9 (2), 170–183. https://journal.stitpemalang.ac.id/index. php/madaniyah/article/view/124
Nadjib,  E.  A.  (2013). Markesot  Bertutur Lagi . Mizan.
Najib, M. A. (2017). Pemikiran Emha Ainun Nadjib Terhadap Isu-Isu Politik
Kebangsaan  Aktual  di  Indonesia .  UIN
Sunan Kalijaga.
Najib,  M.  A.  (2018).  Konsep  Negara  dan Relevansi  Terhadap  NKRI  Perspektif Emha Ainun Nadjib. Al-Daulah: Jurnal Hukum  Dan  Perundangan  Islam , 8 (2), 278–295.
Rachman,  R.  F.  (2018).  Dakwah  Intraktif Kultural  Emha  Ainun  Nadjib. Jurnal Spektrum Komunikasi , 6 (2), 1–9.
https://doi.org/10.37826/spektrum.v6i2.
35
Rahayu, M. (2017). Keragaman di Indonesia dan  Politik  Pengakuan  (Suatu  Tinjauan Kristis). Jurnal  Pemikiran  Sosiologi ,
4 (2),
1–18. https://doi.org/10.22146/jps.v4i2.28577
Rahman,  M.  T.,  &  Mimbar,  A.  S.  (2018).
Konsep politik Islam kultural perspektif Nurcholish Madjid. Fikri: Jurnal Kajian  Agama,  Sosial  Dan  Budaya ,
3 (2), 385–400.
Riyanti,  I.  V.  (2017). Rekam  Jejak  Emha Ainun  Nadjib  dalam  Perkembangan Politik indonesia (1991-2013) . Universitas Pendidikan Indonesia. Safei, A. A. (2017). Dinamika Sosial Dalam Mewujudkan Toleransi Beragama (Studi  Kasus  Program  ”Bandung  Kota Agamis [Unipersitas Padjajaran Bandung].
https://pustaka.unpad.ac.id/wp- content/uploads/2013/04/disertasi_agus _dinamika_sosial_dalam_mewujudkan_ toleransi_beragama.pdf
Safitri,  L.  S.  (2019).  Hegemoni  Pemerintah dalam  Antologi  Puisi  Sesobek  Buku Harian  Indonesia  karya  Emha  Ainun
Najib. Prosiding  Seminar  Nasional Bahasa Dan Sastra Indonesia (SENASBASA) , 3 (2).  http://research-
report.umm.ac.id/index.php/Senasbasa/
article/view/3212
Septian,  M.  D.  (2020). Retorika  Dakwah
Emha Ainun Nadjib “Cak Nun” Dalam
Pengajian Maiyah Kenduri Cinta
Jakarta . UIN SMH Banten.
Shihab,  M.  Q.  (2007). Wawasan  Al-Qur’an . Mizan.
Sumbulah,  U.  (2013). Pluralisme  Agama: Makna  dan  Lokalitas  Pola  Kerukunan Antarumat Beragama . Maliki Pers.
Tantiani, F. F. (2016). Belajar dalam Maiyah Relegi. Jurnal  Sosiologi  Pendidikan Humanis , 1 (1), 71–77.