e-ISSN 2528-2581
Vol 6 No 1, Januari 2021

## Susunan Redaksi

## Penanggungjawab

## Ketua STIE Kesuma Negara Blitar
Pemimpin Editor Retno Murnisari

## Sekretaris Editor
Sura Klaudia
Dewan Editor Siti Sunrowiyati Sulistya Dewi Wahyuningsih

## Reviewer
Hendryadi Yudhanta Sambharakresna Dr. Agoestina Mappadang Rachma Zannati Swarmilah Hariani Dr. Suryani
Alamat Redaksi: Jurnal PETA Program Studi Akuntansi STIE Kesuma Negara Blitar Jl. Mastrip 59 Blitar Telp (0342) 802330 – Fax (0342) 813788 Email : peta@stieken.ac.id
e-ISSN 2528-2581
Vol 6 No 1, Januari 2021

## Daftar Isi
Nurul Handayani, Harmono, Diana Zuhroh
Analisis  Pengaruh  Kinerja  Keuangan  Terhadap  Perubahan  Harga Saham Perusahaan Konstruksi.......................................................... 1-15 Vinsensius,Prihat Assih, Gaguk Apriyanto Analisis  Pengaruh  Nilai  Tukar  Rupiah  Atas  Dolar  As  Dan  Utang Negara  Terhadap  Indeks  Harga  Saham  Gabungan  (IHSG)  Dan Implikasinya Pada Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia .................................................................................. 16-33 Putu Ayuni Kartika Putri Suardana, Agus Fredy Maradona Menakar  Skeptisisme  Dalam  Membayar  Pajak  Ditinjau  Dari Perspektif Wajib Pajak............................................................. 34-51
Febriani Cristina Susianti Magdalena, Diana Frederica Kepatuhan Perpajakan Dari Pelaku E-Commerce (Eksperimen pada  Mahasiswa  Akuntansi  di  Universitas  Kristen  Krida Wacana). ................ ................................................................... 52-61 Francis Hutabarat, Angeline Margaretha Pengaruh  ROA  Dan  DAR  Terhadap  Agresivitas    Pajak  Pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan Batubara Yang Terdaftar Di BEI Periode 2017-2019 ......................................................... 62-76 Mochamad Fariz Irianto Determinan pembiayaan murabahah (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2015 – 2019).................... 77-91
Hernawati Pramesti, Tanvika Meidy Santoso Analisis Economic  Value  Added ,  Risiko  Sistematis,  Prediksi Kebangkrutan  Dengan  Model  Grover  Terhadap Return
Saham..................................................................................... Ani Hayatul Masruroh, Iwan Setya Putra Analisis  Pengambilan  Keputusan  Investasi  Saham  Melalui Pembentukan  Portofolio  Optimal  Pada  Indeks  Kompas 100.......................................................................................... 92-103 104-117
Hal 34-51

## MENAKAR SKEPTISISME DALAM MEMBAYAR
PAJAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF WAJIB PAJAK Putu Ayuni Kartika Putri Suardana 1
Agus Fredy Maradona 2
12 Universitas  Pendidikan  Nasional, Jalan  Bedugul  No.  39, Denpasar, Bali

## Surel : ayunikartika53@gmail.com
Abstrak . Menakar  Skeptisisme  Dalam  Membayar  Pajak  Ditinjau  Dari Perspektif  Wajib  Pajak. Skeptisisme  membayar  pajak  adalah  pandangan wajib pajak yang cenderung meragukan pembayaran pajak. Tujuan penelitian ini  untuk  mengetahui  pandangan  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak  dan skeptisisme yang timbul dalam membayar pajak. Teori yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah Theory  of  Planned  Behavior (TPB).  Jenis  data  yang digunakan  dalam  penelitian ini  adalah data  kualitatif yang merupakan data- data  berupa  informasi  yang  diperoleh  dari  wawancara  dengan  informan penelitian.  Sumber  data  yang  digunakan  terbagi  menjadi  dua  yaitu  data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, baik dari wajib pajak maupun  otoritas  pajak  memandang  kewajiban  membayar  pajak  sebagai bentuk kontribusi wajib yang tidak akan kembali dalam bentuk manfaat yang diperoleh  secara  langsung.  Berdasarkan  aspek  theory  of  planned  behaviour, sikap  terhadap  perilaku  wajib  pajak  cenderung  menanggapi  hal  yang  tidak disenangi  atau  bersikap  negative  sehingga  semakin  besar  skeptisisme  wajib pajak yang muncul.
Kata  Kunci :  Kewajiban  Membayar  Pajak,  Skeptisisme, Theory  of  Planned Behavior
Abstract.  Assessing  Skeptism  In  Paying  Taxes  From  Taxpayer's  Perspective. Skepticism  of  paying  taxes  is  the  perception  of  taxpayers  who  tend  to  doubt  tax payments.  The  purpose  of  this  study  is  to  determine  the  perspective  of  taxpayers  in paying taxes and the skepticism that arises in paying taxes. The main theory used in this study is Theory of Planned Behavior (TPB). The type of data used in this study is qualitative data which is data in the form of information obtained from interviews with research informants. Data sources used are divided into two, namely primary data and secondary data.Based on the research results, both of the taxpayers and tax authorities view  the  obligation  to  pay  taxes  as  a  form  of  mandatory  contribution  that  will  not return in the form of direct benefits. Based on the aspect of Theory of Planned Behavior, the attitude towards taxpayer behavior tends to respond to things that are disliked or have a negative attitude so that the greater the skepticism of the taxpayer that arises.
Keywords: Obligation to Pay Taxes,  Skeptisisme, Theory of Planned Behavior

## PENDAHULUAN
Dalam memperoleh pendapatan, pemerintah akan mencari sumber penerimaan potensial  bagi  negaranya.  Pajak merupakan  kontribusi  wajib  yang bersumber dari wajib pajak dimana manfaatnya  tidak  dapat  dirasakan langsung  karena  digunakan  untuk kepentingan  umum.  Pemerintah telah melakukan reformasi terhadap  Sistem  perpajakan  yang ada  di  Indonesia.  Reformasi tersebut dibuktikan dengan diterapkannya self assessment system,
di  mana  sistem  ini  merupakan, sistem  pemungutan  pajak  yang memberikan
kepercayaan kepada,Wajib  Pajak  (WP)  untuk memperhitungkan, membayar, dan melaporkan  sendiri  jumlah  pajak yang  seharusnya  terutang  ke Kantor  Pelayanan  Pajak.  Dalam
pelaksanaan  penerimaan  pajak  di
Indonesia, tentunya banyak persepsi  yang  timbul  dikalangan masyarakat  terkait  adanya  pajak. Persepsi tersebut dikarenakan pajak  yang  berkaitan  dengan aturan  dan  bersifat  memaksa  yang mana tidak seluruh lapisan masyarakat  khususnya  yang  sudah menjadi  subyek  pajak  mau  secara sukarela dalam melaksanakan kewajibannya. Faktor tersebut juga didukung dengan kondisi perekonomian  Indonesia  yang masih  dikategorikan  berkembang. Hal tersebut juga didukung dengan informasi  yang  diperoleh  dari CNBCIndonesia,  dengan  grafik Perbandingan Tax  ratio Negara- Negara  Asia  Pasifik  (OECD) sebagai berikut.
Grafik Perbandingan Tax ratio Negara Asia Pasifik
Sumber : Artikel CNBCIndonesia, 2019
Dalam artikel yang melansir publikasi  OECD  menyatakan tax ratio Indonesia  dalam  beberapa
waktu  terakhir  turun.  Pada  tahun 2017 kala tax ratio Indonesia adalah sebesar  11,5%  (terendah  di  Asik
Suardana,Maradona
Pasifik),  ternyata  ada  penurunan sebesar  0,5  persentase  poin  jika dibandingkan  dengan  posisi  tahun 2016.  Pada  tahun  2016, tax  ratio berada di level 12%. Disamping itu dalam  artikel  yang  bersumber  dari
MUC  Consulting  (MUC,  2020) tanggal  15  Februari  2020  yang memberikan informasi terkait perbandingan tax  ratio Indonesia
tax  ratio tahun  2019,  yang realisasinya hanya sebesar 10,75%. Padahal dalam Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN) 2019, pemerintah mematok  target tax  ratio sebesar 12,2%., berikut Grafik Perkembangan Tax  ratio .Menurut
Dkatadata.co.id  dalam  sebuah artikel  dari  (Tobing,  2019)  tanggal 28  November  2019,  Direktorat Jenderal  Pajak  telah  menerima data  ribuan  triliun  rupiah  aset keuangan di luar negeri milik wajib pajak  Indonesia  dan  dari  jumlah itu,  ada  yang  terindikasi  sebagai harta  tersembunyi  karena  tidak pernah  dilaporkan  Wajib  pajak yang  tidak  melaporkan  hartanya akan terkena sanksi.
Menurut  (Jayanto,  2011), kepatuhan  wajib  pajak  sangat dipengaruhi  oleh  moralitas  dari wajib  pajak.  Aspek  moral  dalam bidang  perpajakan  menyangkut dua hal yaitu kewajiban moral dari wajib  pajak  dalam  menjalankan kewajiban  perpajakannya  sebagai warga  negara  yang  baik  dan kesadaran  moral  wajib  pajak  atas alokasi  penerimaan  pajak  oleh pemerintah (Brown,2003 dan Vella,  2007  dalam  (Jayanto, 2011)).  Berdasarkan  hal  tersebut, menurut  hasil  penelitian  dari (Purwanto, 2015) variabel kesadaran  membayar  pajak  dan persepsi  yang  baik  atas  efektivitas sistem perpajakan tidak berpengaruh  terhadap  kepatuhan dalam membayar pajak sedangkanvariabel pengetahuan pemahaman  tentang  peraturan pajak  dan  kualitas  pelayanan berpengaruh  terhadap  kemauan dalam membayar pajak. Sedangkan menurut hasil
penelitian  dari  (Rasulong  & Lisdayanti,  2018)  menyatakan bahwa  sunset  policy,  tax  amnesty, sanksi  pajak,  pengetahuan  dan pemahaman  tentang  pajak,  dan pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak dan  sebaliknya  kesadaran  wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Menurut  (Andinata,  2015), berdasarkan  hasil  analisis  yang dilakukan  diperoleh  kesimpulan bahwa  kesadaran  membayar  pajak dan  persepsi  efektivitas  sistem perpajakan  memiliki  pengaruh positif  yang  signifikan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak,  sedangkan sanksi  perpajakan,  pengetahuan serta pemahaman tentang peraturan  perpajakan  dan  kualitas pelayanan  fiskus  tidak  memiliki pengaruh yang signifikan. Sebaliknya menurut  (Farida, 2017) terdapat 2 faktor yang menyebabkan wajib pajak melakukan  penghindaran  pajak,
Suardana,Maradona
yakni:  sanksi  yang  besar  dan ketidakpercayaan wajib pajak terhadap pemerintah  sehingga  rasa percaya masyarakat atau pemerintah  sangat  dibutuhkan. Beberapa  hasil  penelitian  tersebut sebagian  besar  menyatakan  bahwa pengetahuan dan pemahaman memiliki pengaruh terhadap kepatuhan atau kemauan masyarakat dalam membayar pajak. Selain itu terdapat pula hasil penelitan  dari(Adziem  &  Said, 2019)  dimana  terdapat  pengaruh signifikan  antara  variabel  tax expo , sosialisasi  pajak,  brosur  pajak, website pajak terhadap wajib pajak dengan arah positif, artinya semakin tinggi informasi perpajakan berbasis sosial community berupa tax expo , sosialisasi  pajak,  brosur  pajak, website pajak maka semakin tinggi kepatuhan  wajib  pajak  pada Kantor  pelayanan  Pajak  Pratama Makassar selatan.
Demikian  hal  nya  dengan penelitian (Hani, 2016), yang mana masih belum melakukan penelitian terkait  sikap  dan  kontrol  perilaku yang dipersepsikan sehingga memberikan  saran  agar  penelitian selanjutnya  dapat  meneliti  sikap, kesadaran  wajib  pajak  yang  masih menjadi keterbatasan dalam penelitian.  Disamping  itu  menurut
(Retyowati,  2016),  juga  belum meneliti  mengenai  faktor  yang dikaitkan  sehingga  memberikan saran  agar  penelitian  selanjutnya dapat  meneliti  tentang  kontrol perilaku yang dipersepsikan.Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa masih adanya kesenjangan penelitian ( research gap ) dan perbedaan pendapat atau pandangan  akan  faktor  penyebab ketidakpatuhan  ataupun  kemauan masyarakat dalam membayar pajak.  Oleh  karena  demikian, maka  dapat  dilakukan  penelitian mengenai  kesenjangan  masyarakat dalam  membayar  pajak.  Kajian mengenai  perilaku  wajib  pajak dapat  menggunakan Theory  of
Planned  Behavior (TPB).  Dasar  dari teori ini adalah perspektif kepercayaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tingkah  laku  ataupun  perilaku individu.  Penelitian  ini  dilakukan untuk mengetahui faktor skeptisisme dalam membayar pajak ditinjau dari perspektif wajib pajak. Penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan  informasi  mengenai penyebab skeptisisme dalam membayar  pajak  ditinjau  dari perspektif wajib pajak dan seberapa besar hal tersebut terjadi. Penelitian  ini  diharapkan  pula dapat  dijadikan  sumber  referensi bagi peneliti lainnya yang menggunakan  variabel  yang  sama. Adapun  pertanyaan  yang  timbul yaitu  (1)  Bagaimana  pandangan wajib  pajak  mengenai  kewajiban dalam  membayar  pajak?;  (2) Sejauh  mana  skeptisisme  yang timbul  pada  wajib  pajak  dalam membayar pajak?
Suardana,Maradona

## TELAAH LITERATUR
1. Theory of Planned Behavior Theory  of  Planned  Behavior (TPB) menjelaskan mengenai perilaku yang didasari oleh pandangan atau keyakinan individu.  Menurut  (Ajzen,  1991), Unsur dari teori ini terdiri dari tiga bagian yaitu sikap terhadap perilaku  ( attitude  towards  behavior )
dengan  pengukurannya  ditentukan oleh  kepercayaan  atau  keyakinan mengenai  perilakunya,  pengaruh
sosial  yaitu  norma  subyektif ( subjective  norms )  yang  merupakan unsur  dari  faktor  lingkungan sekitar  yang  dapat  mempengaruhi keyakinan  akan  persepsi  atau prinsip  dari  orang  tersebut  dan kontrol perilaku yang dipersepsikan sebagai dasar kepercayaan  terhadap  perilaku. Berikut  merupakan  bagan  dari kerangka  kerja  konseptual  yang disusun oleh (Ajzen, 1991).
2. Konsep Perpajakan
Menurut  Sommerfeld  et  al. dalam  (Zain,  2008)  pajak  adalah suatu  pengalihan  sumber  dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan  akibat  pelanggaran  hukum,
namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan  lebih  dahulu  tanpa mendapat  imbalan  yang  langsung dan  proporsional,  agar  pemerintah dapat
melaksanakan tugas-
tugasnya  untuk  menjalankan  roda pemerintahan.
3. Wajib Pajak
Theory of Planned Behaviour Sumber : Ajzen, 1991
Suardana,Maradona
Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Indonesia, 2007)  tentang  Ketentuan  Umum dan  Tata  Cara  Perpajakan  Pasal  1 ayat  2  disebutkan  “Wajib  Pajak adalah  orang  pribadi  atau  badan,
meliputi pembayar pajak, pemotongan  pajak  dan  pemungut pajak  yang  mempunyai  hak  dan kewajian perpajakan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan perpajakan”.  Berdasarkan  definisi tersebut  dapat  dijelaskan  bahwa wajib  pajak  adalah  seseorang  atau badan  yang  dapat  memenuhi segala pelaksanaan atau pemenuhan  hak  atau  kewajiban proses perpajakannya selama wajib pajak tersebut memperoleh penghasilan.
4. Konsep Skeptisisme
Menurut  Hurtt et al. (2013) dalam  (Suryanto  et  al.,  2018) mendefinisikan  sikap  skeptisisme dalam  berbagai  karakter  skeptis seperti questioning  mind,  suspension of  judgement ,  dan search  for knowledge .  Pada  dasarnya  hakikat dan  ruang  lingkup  pengetahuan manusia
adalah hal yang kompleks.  Banyaknya  pandangan, perbedaan pendapat memunculkan sebuah persepsi yang saling
tumpang  tindih  akan  suatu  hal. Sekalipun  suatu  kebenaran  telah diteliti  dan  diuji  maka  akan  ada saja orang yang bersikap kritis dan akan  cenderung  mempertanyakan atau masih meragukan hal tersebut. Meragukan klaum kebenaran  atau  menangguhkan persetujuan atau penolakan terhadapnya berarti bersikap skeptis. 5. Kesadaran Masyarakat Terhadap Perpajakan Menurut(Aljavier, 2019), kesadaran  masyarakat  terhadap pajak  di  Indonesia  masih  dapat dibilangrendah. Kurangnya kesadaran  di  kalangan  masyarakat terhadap pajak serta penyalahgunaan  wewenang  yang dilakukan oleh aparat penegakhukum di bidang perpajakan  yang  mengakibatkan buruknya  penerimaan  pajak  di Indonesiadan  berdampak  terhadap kas  negara  serta  terhambatnya berbagai upaya pembangunan nasional  demi  terwujudnya  cita dan  tujuan  nasional  haruslah menjadi  sorotan  utama  dalam penegakan pajak.

## KERANGKA KONSEPTUAL

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini metode  yang  digunakan  adalah metode kualitatif deskriptif. Menurut (Sugiyono, 2018) penggunaan metode dan pendekatan  ini  sesuai  dengan tujuan  pokok  penelitian,  yaitu untuk  mengkaji,  mendeskripsikan, menganalisis  data,  dan  informasi sesuai kebutuhannya. Penelitian ini pun  berupaya  untuk  melakukan kajian, deskripsi, dan penggambaran  informasi  terkait menjawab  rumusan  permasalahan. Lokasi dari penelitian ini
mengambil  tempat  di  Denpasar, Bali.  Alasan  peneliti  melakukan penelitian  di  Bali  khususnya  di kota  Denpasar  karena  adanya kasus tunggakan pajak yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini berdasarkan informasi berkaitan kasus  yang  ditangani  oleh  Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar.
Kasus yang diperoleh
menunjukkan  adanya  isu  pada tahun pemeriksaan yang dilakukan oleh  pihak  pajak,  terdapat  temuan pajak  yang  masih  harus  dibayar, yang  mana  kondisi  perusahaan berada  dalam  likuiditas  yang  baik
Review data :
Masyarakat yang memiliki kewajiban dalam membayar pajak di Denpasar Kesimpulan dan Rekomendasi Perspektif dalam Pembayaran Pajak Wawancara dengan Wajib Pajak dan Otoritas Pajak Penelitian dan Analisis Data Sikap terhadap perilaku ( attitude toward the behaviour) Persepsi Kontrol Perilaku ( Perceived behavioral control) Theory of Planned Behavior Norma Subjektif ( Subjective Norm) 1. Faktor Yang Mempengaruhi Skeptisisme 2. Perilaku Wajib pajak terhadap persepsi
Suardana,Maradona
(nusabali.com diakses pada tanggal 15 Agustus 2020).
Jenis  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  data kualitatif  yang  berupa  wawancara langsung. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, maka wawancara  dilakukan  terhadap beberapa  informan  yang  dianggap mengetahui,  terlibat  dan  pernah mengalami  permasalahan  dalam pembayaran pajak. Informan dalam penelitian ini adalah individu  atau  orang  yang  akan memberikan informasi yang diharapkan informasi yang diberikan  tersebut  sesuai  dengan kondisi  yang  sebenarnya  dan dalam  penelitian  ini  informan tersebut adalah Wajib Pajak Orang Pribadi  (WPOP)  yang  masih memiliki kewajiban dalam pembayaran  pajak  dan  Pegawai Direktorat  Jenderal  Pajak  dengan jabatan Account Representative. Terdapat  beberapa  pertanyaan yang  diajukan  dan  wawancara direkam  dengan  perekam  audio atas  seijin  partisipan.  Tujuan wawancara  ini  dilakukan  yaitu untuk menjawab rumusan masalah dalam  penelitian  ini  dengan melakukan  wawancara  mendalam sehingga  peneliti  dapat  menggali informasi yang mendalam mengenai pajak. Dari hasil wawancara  yang  peneliti  peroleh merupakan  data  utama  yang dicatat melalui catatan tertulis atau melalui  perekaman  di  telepon seluler.
Setelah  data  yang diperoleh oleh peneliti melalui proses wawancara,  maka  peneliti  akan melakukan proses analisis data dan sekaligus  penyajian  data.  Proses analisis dilakukan secara deskriptif. Data yang diperoleh melalui proses wawancara akan dituangkan kedalam teks (transkrip wawancara) yang nantinya dikelompokkan  ke  dalam coding
dan theming sesuai  dengan  fokus permasalahan  pada  penelitian  ini.
Uji keabsahaan data pada
penelitian  ini  menggunakan  bahan referensi, member  check ,  serta triangulasi sumber data (Sugiyono, 2018).  Triangulasi  sumber  data digunakan oleh peneliti dikarenakan  perolehan  data  akan melalui beberapa sumber atau lebih dari  satu  jenis  sumber  dalam wawancara. Tujuannya untuk mencari  kebenaran  data  yang diperoleh  peneliti  yang  berguna dalam penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan
proses penelitian,  di  dalam  subbab  ini akan  dibahas  mengenai  hasil penelitian. Pada bagian berikutnya, akan  dijabarkan  juga  perihal pembahasan  terkait  jawaban  atas rumusan permasalahan.
HASIL
Pandangan Wajib Pajak Mengenai Skeptisisme dalam Membayar Pajak Adanya kewajiban membayar  pajak  adalah  hal  yang
harus  ditaati  oleh  setiap  wajib pajak  karena  merupakan  aturan dari  pemerintah.  Terlepas  dari ketidakyakinan  wajib  pajak  untuk mematuhi peraturan tersebut.
Berikut  hasil  wawancara  yang diperoleh dengan wajib pajak B.
“Sebagai  wajib  pajak,  saya harus  taat  karena  peraturan dari  pemerintah  mewajibkan untuk  membayar  pajak,  jika tidak maka akan ada sanksinya.  Padahal  sejujurnya saya  tidak  ingin  banyak- banyak  bayar  pajak.  Tidak ada  keyakinan  buat  bayar pajak,  ini  karena  biaya tambahan  dan  tarif  pajak cukup tinggi sehingga penghasilan  yang  saya  terima tidak  optimal.  Saya  pernah tidak  melakukan  pemotongan pajak,  awalnya  saya  tidak  tau tapi pihak pajak mengetahuinya  akhirnya  saya kena  sanksi  administrasi  juga. Mengenai  sistem  perpajakan saat  ini  sudah  memberikan kemudahan  dari  segi  waktu dan  biaya  namun  yang  masih kurang  di  bahasa  pajak  yang masih  sulit  dipahami,  karena peraturan  selalu  diupdate  jadi perlu penyesuaian untuk perubahannya.” Informan  lain  yang  menyatakan hal  yang  sama  dengan  mengenai pembayaran pajak yang dirasa tarif tinggi dan diwajibkan oleh pemerintah,  Berikut  pernyataan lengkapnya:
“selama  ini  saya  bayar  pajak karena  sudah  aturannya  jadi kita  dituntut  untuk  taat  sama aturan  pajak.  kalau  ditanya pernah  ragu  bayar  pasti pernah, waktu awal-awal saya selalu  bayar  walaupun  saya tau  tarifnya  tinggi,  akhirnya pas  laporan  tahunan  malah pajak  saya  lebih  bayar  dan diperiksa  sama  pajak  dan  ada temuan  yang  buat  saya  kena denda.  Mau  urus  tapi  lebih ribet dan buang-buang waktu.”
Di  samping  itu,  persepsi wajib  pajak  didasarkan  pada keyakinannya akan hal yang sudah dirasakan.  Tidak  lepas  dari  faktor- faktor  yang  menyebabkan  persepsi muncul  yang  bisa  jadi  berasal  dari internal  maupun  eksternal.  Faktor eksternal  dapat  muncul  dari lingkungan  sekitar  wajib  pajak. Berikut  ini    pernyataan  mengenai ada  atau  tidaknya  pengaruh  dari lingkungan sosial tersebut.
“Yang  buat  saya  ragu  ya karna  tarif  pajak  yang  tinggi dan nambah biaya. Terkadang juga  kalau  tidak  ada  dana saya  tidak  bisa  bayar  meski saya  tau  kalau  akan  kena sanksi  tapi  mau  bagamana lagi.  Selain  itu  juga  tidak  ada pengaruh  dari  pihak  lain  atau pengalaman  dari  pihak  lain karena  saya  biasa  konsultasi dulu untuk masalah pajak dan kebetulan  juga  tidak  pernah ada dukungan untuk membayar  pajak.  Hanya  saja saya sering diinfo untuk segera
Suardana,Maradona
membayar  supaya  tidak  kena denda.” Informan  lain  yang  menyatakan hal  yang  sama  mengenai  norma subyektif yang tidak ada pengaruhnya  terhadap  persepsi keraguan  membayar  pajak,  berikut pernyataannya :
“Gak ada sih rasanya pengaruh  dari  pihak  lain. Yang  buat  saya  ragu  itu prosesnya  rumit.  Harusnya dipermudah supaya masyarakat senang bayar pajak.  Karena  orang  sekarang lebih  suka  yang  praktis  dan instant. Disamping itu pengalaman  kepatuhan  pajak pihak  lain  ada  yang  saya  tau tapi  tidak  mempengaruhi  saya karena  saya  sudah  duluan mengalami  sendiri.  Dan  juga kalau  dibilang  mendukung untuk patuh tidak tapi lebih ke mengingatkan untuk membayar pajak” Pertimbangan pengaruh sosial  wajib  pajak  menjadikan alasan  perbedaan  antara  faktor penyebab  dari  Internal  maupun Eksternal  wajib  pajak.  Hal  ini dikarenakan
berdasarkan
pengalaman  pribadi  yang  sudah dialami sebelumnya. Pertimbangan ini  dapat  membetuk  kontrol perilaku wajib pajak.
“Saya pernah diperiksa karena mau  tutup  salah  satu  usaha saya,  jadi  saya  mengajukan penghapusan  NPWP  karna operasional  sudah  tidak  jalan
lagi.  Kendalanya  pada  saat pemeriksaan  harus  siapkan berkas-berkas  yang  diperlukan dan  kalau  ada  temuan  utang pajak  harus  bayar  dulu.  Jadi dari  pemeriksaan  itu  saya  tau sulit  memproses  pengajuan kalau belum memenuhi kewajiban pajak.” Informan  lain  yang  menyatakan hal yang sama mengenai pertimbangan-pertimbangan  ketika menghadapi  permasalahan  pajak, berikut pernyataannya :
“Saya pernah diperiksa karena mau  tutup  salah  satu  usaha saya,  jadi  saya  mengajukan penghapusan  NPWP  karna operasional  sudah  tidak  jalan lagi.  Kendalanya  pada  saat pemeriksaan  harus  siapkan berkas-berkas  yang  diperlukan dan  kalau  ada  temuan  utang pajak  harus  bayar  dulu.  Jadi dari  pemeriksaan  itu  saya  tau sulit  memproses  pengajuan kalau belum memenuhi kewajiban pajak.” Pandangan Otoritas Pajak Mengenai Skeptisisme dalam Membayar Pajak Persepsi-persepsi yang muncul mengenai kewajiban membayar  pajak  oleh  wajib  pajak tentu  merupakan  sebuah  informasi bagi  pihak  otoritas  pajak  untuk mengetahui seberapa besar kepatuhan maupun ketidakpatuhan dari  wajib  pajaknya.  Sehingga  hal
tersebut  dapat  dijadikan  sebagai pertimbangan  untuk  pengambilan keputusan-keputusan pajak. Berikut  pernyataan  dari  otoritas pajak  mengenai  skeptisisme  wajib pajak.
“kalau  ada  keraguan  berarti wp  tersebut  belum  mengerti bahwa  pajak  itu  adalah  hal yang  wajib.  Di  UU  sudah dijelaskan  pajak  itu  pungutan wajib  yang  tidak  mendapat balasan  langsung.  Pajak  itu bukan  karna  kita  suka  atau tidak,  bukan  karna  kita  rela atau tidak. Pasti ada WP yang patuh dan tidak. Di pajak ada sistem  self  assesment  untuk pelaporan  sendiri  dan  ada beberapa  wp  yang  memang melaporkan  yang  sebenarnya ada  yang  tidak.  Jadi  dari kantor  pajak  itu  sebenarnya tidak  menyalahkan  si  wajib pajak  ini  menghindari  pajak tapi  caranya  harus  benar sesuai  dengan  aturan  (tax avoidance)”
Pernyataan dari otoritas pajak yang lain  diperoleh  dalam  wawancara, berikut pernyataannya :
“Kalau keraguan wp pasti ada ya.  Di  masyarakat  ragu bayar pajak  itu  pasti  ada  misalnya ada  denger  bayar  pajak  itu nanti dikorupsi cuma bagaimana kita harus meyakinkan wp supaya keraguan  itu  hilang  misalnya dgn afirmasi, sosialisasi, penguatan  inovasi  layanan.
sistem perpajakan kita kan self assesment  namanya,  artinya wajib  pajak  itu  menghitung, membayar  dan  melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Itupun didukung  dengan  pelaporan online efiling terus pembayaran online  via  e-billing  seperti  itu jadi  gak  harus  lapor  ke  kantor pajak  gak  harus  dibuatkan billing  kekantor  pajak  jadi wajib  pajak  sudah  bisa membuatnya  sendiri  dan  itu juga pengaruhnya sangat besar untuk  kelancaran  pemenuhan kewajiban  perpajakan  wajib pajak”
Dalam  hal  ini,  pernyataan dari  otoritas  pajak  mengenai  sikap terhadap  perilaku  wajib  pajak adalah  kesimpulan  atas  apa  yang mereka  pandang,  tidak  terlepas dari  pengaruh-pengaruh  yang  ada yang  dapat  menyebabkan  sikap tersebut muncul. Berikut ini adalah pernyataan  dari  salah  satu  otoritas pajak  mengenai  faktor  lingkungan (norma subyektif) wajib pajak.
“kalau  pengaruhnya  ada  tiga faktor.  Faktor  dari  diri  sendiri dalam artian si wajib pajak ini sendiri,  dia  sadar  pajak  gak sih.  terus  faktor  yang  kedua dari  petugas  pajaknya  dalam artian  ketika  wp  minta informasi  dan  petugas  pajak mau  memberikan  informasi dengan  baik  kemudian  bisa membantu  itu  juga  salah  satu faktor  yang  mempengaruhi sama  satu  lagi  ada  aturan
Suardana,Maradona
karena  kan  seringnya  wajib pajak melihat aturan itu seperti tahun  ini  aturannya  begini nah  dia  asumsikan  tahun depan sama padahal kan tidak bisa  seperti  itu.    Kalau  bicara pihak  lain  membuat  wp  nya ragu  ya  saya  jawab  pasti mempengaruhi  semisal  wp  a dengan  wp  b  kita  mengawasi wp  a.  Ternyata  wp  b  masih ada  kaitannya  dengan  wp  a entah  itu  sodaranya  dan  dia merasa  kok  saya  doang  yang diawasi,  kenapa  wp  lain  gak. jadi  ya  dia  akan  mengalami kecemburuan  sendiri  dalam artian  kok  saya  aja  ya  yang harus bayar besar kenapa wp b yang  usahanya  sejenis  kenapa tidak  diawasi  kenapa  juga mereka  membayarnya  lebih kecil.  jadinya  akan  timbul seperti itu”
Ini  adalah  tantangan  bagi pertugas pajak bagaimana meyakinkan wajib pajaknya dengan sosialisasi maupun penguatan  inovasi  layanan  dengan system  yang  semakin  efektif  dan efisien. Terlepas dari petugas pajak memiliki kewenangan dalam mengawasi  wajib  pajaknya  yang melakukan proses perpajakan secara mandiri.
“Kita  disni  ada  bagian pengawasan.  jika  wp  belum bayar,  belum  lapor  maka disuratin,  ditegur  ditelepon seperti  itu  kalau  sudah  timbul tunggakan  pajak  namanya penagihan ada seksi penagihan yang menagih. Setelah pengawasan  ada  pemeriksaan pajak. Bisa dibilang pemeriksaan  pajak  itu  tahap akhir. Kalau untuk pemeriksaan  yang  sering  saya denger  sih  biasanya  itu  ya  wp nya  tidak  mau  memberikan data  .Itu  yang  saya  denger soalnya  saya  belum  pernah alami. Sebagian besar menerima  dan  menjalankan dengan baik proses pemeriksaan.  Kalau  sanksi tidak  ada  karena  wp  punya hak  mengajukan  keberatan namanya dari hasil pemeriksaan”

## PEMBAHASAN
Analisis menunjukkan bahwa  seluruh  informan  yang diwawancarai  memiliki  persepsi yang  berbeda  namun  bermakna sama mengenai kewajiban membayar pajak. Dalam pembahasan  ini  akan  dipaparkan tiga faktor penentu dalam Theory of Planned Behavior , yaitu :
Sikap  terhadap  Perilaku  dalam
Membayar Pajak Berdasarkan faktor terbentuknya sikap terhadap perilaku  wajib  pajak  yang  skeptis, wajib  pajak  akan  berkeinginan untuk  membayar  lebih  sedikit karena  punya  keyakinan  negative bahwa membayar pajak tidak akan memperoleh  manfaat  langsung, pajak  masih  menjadi  beban,  tarif
pajak yang tinggi sehingga penghasilan  yang  diterima  tidak optimal dan membayar pajak tidak secara  sukarela  melainkan  ada aturan  yang  mewajibkan  dalam membayar pajak. Perasaan negative  mengenai  pembayaran pajak  akan  membentuk  sikap negative dan menghasilkan perilaku  menghindari,  perasaan terpaksa  dalam  pelaksanakan  yang menjadi  keyakinan  wajib  pajak sehingga  akan  mempengaruhi  niat untuk  berperilaku  tidak  patuh. Sikap  negative  dalam  hal  ini  tidak mendukung  kewajiban  membayar pajak.  Sejalan  dengan  penelitian dari (Wanarta & Mangoting, 2014) dimana sikap ketidakpatuhan pajak berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  terhadap  niat  untuk melakukan  penggelapan pajak dimana wajib pajak yang mempunyai  sikap  positif  terhadap ketidakpatuhan  pajak  maka  niat untuk  melakukan  penggelapan pajaknya  semakin  tinggi.  Adanya dampak  dari  kondisi  situasional yang  dihadapi  wajib  pajak  yaitu tekanan  ekonomi  dan  regulasi pemerintah  berdampak  terhadap sikap seseorang.
Norma Subyektif Berdasarkan norma subjektif skeptisisme dalam membayar  pajak,  faktor  sosial wajib  pajak  tidak  berpengaruh karena  wajib  pajak  menyatakan tidak  ada  yang  pihak  lain  yang mempengaruhi.  Norma  Subjektif ini  tidak  mempengaruhi  setiap keputusan  yang  akan  diambil
karena  wajib  pajak  memiliki kecenderungan untuk tidak meyakini  lingkungan  sekitarnya,
sehingga persepsi lingkungan sosial tidak  dapat  mempengaruhi  wajib pajak  untuk  berperilaku  skeptis. Adanya  perbedaan  pernyataan yang  tidak  sejalan  antara  otoritas pajak dengan wajib pajak
dikarenakan  faktor  sosial  setiap individu  tidak  bisa  dipersepsikan sama.  Hal  yang  mungkin  terjadi karena  sebagian  besar  faktor  sosial tentunya  memegang  peran  penting dalam mempengaruhi sesuatu namun  tidak  secara  keseluruhan. Karena  salah  satu  otoritas  pajak pun  menyatakan  “tergantung  dari wajib pajak sendiri apakah pengaruh  tersebut  dari  diri  sendiri, dari otoritas pajak maupun adanya perubahan  aturan  yang  menurut otoritas  pajak  dengan  banyaknya perubahan  aturan  membuat  wajib pajak bingung.” Hal ini menunjukkan tidak adanya pengaruh  dari  lingkungan  sosial wajib  pajak  sehingga  faktor  sosial tidak  menjadi  penyebab  wajib pajak  skeptis.  Sejalan  dengan penelitian dari (Ernawati & Purnomosidhi, 2018) dimana Norma Subjektif tidak berpengaruh terhadap  niat  untuk  berperilaku tidak  patuh.  Hal  ini  karena  niat seseorang  tidak  hanya  dipengaruhi oleh  tekanan  sosial  lingkungan disekelilingnya.  (Anjani  &  Restuti, 2016)  meneliti  tentang  kepatuhan wajib pajak dengan hasil penelitian norma  subjektif  yang  tidak  ada perngaruhnya  dengan  niat  wajib pajak  untuk  dapat  patuh  karena
Suardana,Maradona
apabila  wajib  pajak  memiliki pandangan bahwa kepatuhan pajak adalah  haknya  secara  pribadi  dan tidak dapat ditentukan oleh lingkungan sosial atau orang-orang disekitarnya,  maka  pengaruh  dari lingkungan sosial nya akan diabaikan dan tidak dihiraukan. Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan Kontrol perilaku yang dipersepsikan  berkaitan  dengan seberapa  besar  keyakinan  wajib pajak  merasa  sanggup  untuk melakukan suatu perilaku. Adanya skeptisisme membayar pajak didasarkan  pada  ketidakyakinan wajib pajak untuk membayar pajak yang  mana  berdampak  pada kesulitan  yang  dialami  ketika dilakukan pemeriksaan atau pengawasan.  Keyakinan  individu mengenai  sulitnya  untuk  tidak membayar  pajak  adalah  bentuk kontrol perilaku karena pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan  dapat  mengendalikan perilaku mereka. Adanya kecenderungan  fiskus  yang  sering melakukan pengawasan dan pemeriksaan  membuat  yang  dapat menyulitkan  wajib  pajak  untuk membayar pajak dikarenakan pemeriksaan yang dilakukan membuat wajib pajak menanggung kewajiban  pajak  yang  baru  ketika adanya  temuan-temuan  dalam pemeriksaan. Sehingga rasa terpaksa  atau  menerima,  wajib pajak  tetap  harus  memenuhi tanggung jawab kewajiban pembayaran  pajaknya.  Hal  ini
yang  dapat  membuat  wajib  pajak semakin  ragu  dalam  membayar pajak karena kecenderungan melakukan pelanggaran baik disengaja  maupun  tidak  akan memungkinkan  tetap  dikenakan sanksi.  Dengan  demikian,  kontrol perilaku  yang  dipersepsikan  ini memiliki  dampak  negative  pada kewajiban membayar  pajak  karena semakin  banyak  keyakinan  akan sulitnya untuk melakukan kewajiban  dalam  membayar  pajak sehingga  semakin  kuat  keraguan yang muncul yang akan menyebabkan  semakin  kuatnya niat  wajib  pajak  untuk  berperilaku tidak  patuh.  Sejalan  dengan penelitian  dari  (Winarsih,  2014), dimana  terdapat  pengaruh  positif kontrol perilaku yang dipersepsikan terhadap niat ketidakpatuhan wajib pajak.

## KESIMPULAN
Wajib Pajak maupun Otoritas Pajak dalam penelitian ini memandang kewajiban dalam membayar  pajak  sebagai  bentuk kontribusi  wajib  yang  harus dipatuhi  sehingga  persepsi  yang timbul  mengarah  kepada  implikasi negative yang diyakini oleh masyarakat.  Persepsi-persepsi  ini terbentuk karena keyakinan masyarakat  yang  sudah  melekat bahwa  uang  pajak  tidak  akan kembali  dalam  bentuk  manfaat yang  dapat  diperoleh  secara langsung.  Walaupun  pandangan mengenai  kewajiban  membayar pajak  masih  dipandang  dari  sisi keyakinan namun keputusan wajib
Suardana,Maradona
pajak untuk pelaksanaannya tergantung  dari  pertimbangan- pertimbangan  wajib  pajak  itu sendiri dan didasari oleh keputusan yang rasional apakah akan bertindak sesuai dengan keyakinan atau tidak. Hasil penelitian menunjukkan,  berdasarkan  aspek theory  of  planned  behaviour bahwa semakin  negatif  sikap  terhadap perilaku  wajib  pajak  dalam  hal  ini tidak mendukung kewajiban membayar  pajak,  maka  semakin tinggi tingkat keraguan wajib pajak dalam membayar pajak. Keyakinan  wajib  pajak  mengenai sulitnya  untuk  tidak  membayar pajak  adalah  bentuk  kontrol perilaku  karena  pemeriksaan  dan pengawasan  yang  dilakukan  dapat mengendalikan  perilaku  mereka. Namun  kondisi  yang  sebenarnya yang memunculkan keraguan membayar pajak ini tidak didukung  oleh  tekanan  sosial  atau norma subjektif hal ini dikarenakan wajib pajak memiliki kecenderungan untuk tidak meyakini  lingkungan  sekitarnya dan merasa pandangannya merupakan  hak  pribadinya  untuk menentukan apakah dapat percaya atau meragukan pembayaran pajak sehingga persepsi lingkungan sosial tidak  akan  mempengaruhi  tingkat keraguan  dalam  membayar  pajak.
Hal ini menunjukkan niat seseorang tidak semata-mata dikarenakan adanya tekanan sosial. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan
penelitian  dengan  memilih  objek yang lebih luas  untuk  memperoleh informasi-informasi  lebih  dalam mengenai pandangan dalam membayar pajak. Selain itu penelitian selanjutnya dapat menerapkan teori lain atau mengembangkan  teori  lainnya yang berkaitan seperti teori keputusan,  teori  atribusi,  atau teori-teori lainnya yang mendukung.

## DAFTAR RUJUKAN
Adziem,  F.,  &  Said,  S.  (2019). Pengaruh Informasi Perpajakan B Erbasis Community Cluster Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Pada Kantor Pelayanan  Pratama  Kota Makassar.  Amnesty:  Jurnal Riset  Perpajakan,  1(1),  21– 26. Ajzen,  I.  (1991).  The  Theory  of Planned Behavior. Organizational  Behavior  and Human  Decision  Processes, 179–211. Aljavier,  M.  R.  I.  (2019). Rendahnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Perpajakan Di. November. Andinata,  M.  C.  (2015).  Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi Dalam  Membayar  Pajak  ( Studi  Kasus  Pada  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama Surabaya Rungkut di Surabaya ). 4(2), 1–15.
Anjani,  D.  N.,  &  Restuti,  M.  M.
D.  (2016).  Analisis  Faktor-
Faktor  Kepatuhan  Wajib Pajak  Orang  Pribadi  Pelaku Usaha  Pada  KPP  Pratama Salatiga.  Berkala  Akuntansi Dan  Keuangan  Indonesia, 1(2), 125–144. Ari.  (2020).  Kejari  Badung  Tahan
Dua Tersangka Pengemplang Pajak  Rp  1,3  M  Lebih. Balicitizen.Com. Balipost.com. (n.d.). Angka Pengangguran  Bali  Terendah Se Indonesia. https://www.balipost.com/n ews/2019.html diakses tanggal 20 Mei 2020 Budiarto,  A.  (2016).  Pedoman Praktis  Membayar  Pajak. Genesis Learning. Creswell W. John. (2013). Research  Design  Pendekatan Kualitatif,  Kuantitatif,  dan Mixed. Pustaka Pelajar. Direktorat  Jenderal  Pajak.  (2018). Lakin  Djp.  Laporan  Kinerja Direktorat  Jenderal  Pajak 2018, 1–118. https://www.pajak.go.id/site s/default/files/2019- 05/LAKIN DJP 2018.pdf
Effendy,  T.  S.,  &  Toly,  A.  A.
(2013).  Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan  Wajib  Pajak dalam Membayar Pajak Pertambahan  Nilai.  Tax  & Accounting  Review,  1(1),  1– 4.
Ernawati, W. D., & Purnomosidhi, B.  (2018).  Pengaruh  Sikap, Norma  Subjektif,  Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan, dan  Sunset  Policy  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Dengan Niat Sebagai Variabel  Intervening.  51(1), 51. Farida, A. (2017). Misteri Kepatuhan Pajak. Akuntabel, 14(2), 122. https://doi.org/10.29264/jak t.v14i2.1908 Gunarta,  I.  W.  E.  (2020). Penggelapan  Pajak  Hotel Hanging Garden Disidangkan, Korban Berharap Pelaku Lain Terungkap diperoleh pada 15 Agustus 2020. Tribun- Bali.Com. https://bali.tribunnews.com/
2020/01/08/penggelapan- pajak-hotel-hanging-garden- disidangkan-korban-berharap- pelaku-lain-terungkap
Hani, M. (2016). Pengaruh Lingkungan Usaha, Profitabilitas, Penegakan Hukum, Dan Sanksi Terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di
KPP  Pratama  Dumai.  JOM Fekon, 03(Februari 2016), 01.
Hidayat,  W.  (2010).  Studi  Empiris
Theory  of  Planned  Behavior dan  Pengaruh  Kewajiban Moral pada Perilaku Ketidakpatuhan  Pajak  Wajib Pajak  Orang  Pribadi.  Jurnal
Akuntansi  Dan  Keuangan, 12(2), 82–93. Indonesia,  R.  (2007).  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun 2007 Pasal 18 Ayat 1. 1–106.
Jayanto,  P.  Y.  (2011).  Faktor- Faktor Ketidakpatuhan Wajib Pajak. Jurnal Dinamika  Manajemen,  2(1), 48–61.
Suardana,Maradona
kemdikbud. (n.d.). KBBI. https://kbbi.kemdikbud.go.id / Keputusan  Dirjen  Pajak  -  KEP  - 88/PJ/2004. (n.d.). https://www.ortax.org Mardiasmo.  (2016).  Perpajakan (Revisi). Andi. Mastani, C., & Khairani, S. (2017). Pengaruh Sikap, Norma Subyektif,  Kontrol  Perilaku Dengan  Kepatuhan  Sebagai Variabel Intervening Terhadap  Tax  Compliance Penyetoran  SPT  Masa  PPN
(Survei  Pada  PKP  Yang Terdaftar  Di  KPP  Pratama Ilir  Barat  Kota  Palembang). 14(1), 55–64. MUC. (2020). Tax Ratio Indonesia Turun  Jadi  10,73%.  Muc Consulting.
https://mucglobal.com/id/n ews/1878  diakses  tanggal  20 Mei 2020 Munawaroh, M. (2017). Skeptisisme Tokok Aku Dalam Novel Simple Miracles Karya Ayu Utami. Mustikasari,  E.  (2007).  Kajian Empiris  Tentang  Kepatuhan Wajib  Pajak  Badan  Di Perusahaan Industri Pengolahan  Di  Surabaya Simposium Nasional Akuntansi  X.  Universitas Hasanuddin Makassar, ASPP-16(26-28 Juli), 1–41. nv. (2017). Hardys Nunggak Pajak Rp 105 Miliar. Nusabali.Com. https://www.nusabali.com/b erita.html  diakses tanggal 15
Agustus 2020
Pajak,  K.  K.  R.  I.  D.  J.  (2013). Undang-Undang KUP. Perubahan Ketiga UU Nomor 6 Tahun 1983, 333. Purwanto,  A.  S.  (2015).  Faktor- Faktor  Yang  Mempengaruhi Wajib  Pajak  Badan  Yang Terdaftar  di  KPP  Pratama Surakarta. 01(04), 53. http://eprints.ums.ac.id/368 59/1/1.Naskah Publikasi.pdf Putri,  L.  Y.  (2014).  Pengaruh Sikap,  Norma  Subjektif,  dan Kontrol  Keperilakuan  yang Dipersepsikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang  Pribadi  di  Kota Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta. Rasulong,  I.,  &  Lisdayanti,  L. (2018). Peranan Aspek Moralitas,  Kepatuhan,  Dan Pemahaman  Wajib  Pajak Pribadi  Dalam  Pelaporan
Pajak  Penghasilan.  Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan, 1(2), 94–108. http://jraba.org/journal/ind ex.php/jraba/article/downlo ad/94/34 Retyowati,  F.  D.  (2016).  Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan  Wajib  Pajak yang  Terdaftar  di  KPP Pratama Sukoharjo. Publikasi Ilmiah, 1–16.
Seni,  N.  N.  A.,  &  Ratnadi,  N.  M. D. (2017). Theory of Planned Behavior Untuk Memprediksi Niat  Berinvestasi.  E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas  Udayana,  12, 4043–4068. Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta.
Suryanto,  R.,  Sani,  A.  F.,  &
Sofyani, H. (2018). Skeptisisme  personal  dan situasional terhadap keputusan audit: sebuah studi eksperimen. Jurnal Akuntansi, 22(2), 289. Tobing,  S.  (2019).  Penerimaan Pajak Yang Meleset Jauh dari
Target. Katadata.Co.Id. https://katadata.co.id/sortat obing diakses tanggal 20 Mei 2020 Wanarta,  F.  E.,  &  Mangoting,  Y.
(2014). Pengaruh Sikap Ketidakpatuhan Pajak, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan  terhadap  Niat Wajib  Pajak  Orang  Pribadi untuk Melakukan
Penggelapan  Pajak.  Tax  & Accounting  Review,  4(1), 138. Winarsih,  E.  S.  (2014).  Faktor- Faktor  Yang  Mempengaruhi
Niat  Ketidakpatuhan  Dalam Membayar Pajak (Studi Empiris  Terhadap  Wajib Pajak  PBB-P2  Kabupaten Sukoharjo) [Universitas Sebelas Maret]. In perpustakaan.uns.ac.id  (Vol. 2014, Issue August).
http://dx.doi.org/10.1016/j. scitotenv.2014.10.007
Zain,  M.  (2008).  Manajemen Perpajakan. Salemba Empat.