________________________________________________________________________________________
108 | Badrul Jihad Implementasi Prinsip Amar Makruf… JURNAL SOPHIST
Vol. 3 No.1 Januari-Juni 2021

## IMPLEMENTASI PRINSIP AMAR MAKRUF NAHI MUNKAR SEBAGAI ETIKA POLITIK ISLAM

## BADRUL JIHAD
Universitas Al-Azhar Kairo badruljihad10@gmail.com ___________________________________________

## Abstract
This  article  is  aimed  to  discuss  the  principle  of Amar  Makruf  Nahi  Munkar (enjoining what is right and forbidding what is wrong) in relation to Islamic political ethics. This principle is actually one of the main foundations of Islamic teaching that Allah has commanded fellow Muslims to implement. In order to achieve a strong and civilized Muslim society, a principle is needed that holds each individual together in exercising goodness and shunning evil in order to achieve  the  common  good.  In  this  case, Amar  Makruf  Nahi  Munkar is  the principle offered by Islam in building such a strong and civilized society.
Keywords : Amar Makruf Nahi Munkar , Islamic political ethics ___________________________________________

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk membahas prinsip Amar Makruf Nahi Munkar da- lam kaitannya dengan etika politik Islam. Prinsip ini sebenarnya merupakan salah  satu  landasan  utama  ajaran  Islam  yang  Allah  perintahkan  kepada sesama muslim untuk dilaksanakan. Untuk mewujudkan masyarakat muslim yang kuat dan beradab, diperlukan prinsip yang menyatukan setiap individu dalam  melakukan  kebaikan  dan  menjauhi  keburukan  untuk  mencapai  ke- baikan  bersama.  Dalam  hal  ini,  Amar  Makruf  Nahi  Munkar  adalah  prinsip yang  ditawarkan  Islam  dalam  membangun  masyarakat  yang  kuat  dan  be- radab . ___________________________________________

## A. Pendahuluan
Sejak kemunculannya di Jazirah Arab pada abad ke-7 silam,
Islam  telah  mempromosikan  ajaran-ajarannya  ke  seluruh  umat
SOPHIST: JURNAL SOSIAL POLITIK KAJIAN ISLAM DAN TAFSIR

## VOLUME 3 NOMOR 1 JANUARI-JUNI 2021
(HALAMAN 108-129)
________________________________________________________________________________________

## JURNAL SOPHIST
Vol. 3 No.1 Januari-Juni 2021
Badrul Jihad
Implementasi Prinsip Amar Makruf.. | 109
manusia  agar  mereka  senantiasa  memperoleh  kejayaan  di  dunia dan keselamatan di akhirat. Ajaran-ajaran tersebut tertuang dalam bentuk  aturan-aturan  formal  dan  nonformal  yang  mencakup berbagai lini kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan hub- ungan  manusia  dengan  dirinya  sendiri,  keluarga,  ke- lompok/komunitas,  bahkan  negara;  baik  dalam  aspek  pendidikan, sosial, ekonomi, juga politik.
Aspek politik adalah salah satu di antara aspek-aspek yang diatur oleh Islam dengan cara yang tidak formal-spesifik; misalnya ia  tidak  mengatur  hal-hal  terkait  bentuk  negara,  pembagian kekuasaan,  batas  wewenang,  dan  sistem  pemilihan  kepala  negara. Namun bukan berarti jika Islam tidak mengatur aspek politik secara formal  maka  ia  dianggap  sebagai  hal  yang  superfisial  dan  tidak penting. Sebaliknya, Islam memerhatikan aspek politik bukan dari aturan formal, melainkan dari aturan nonformal berupa nilai-nilai universal  yang  terdapat  dalam  ayat-ayat  Alquran  dan  Hadis.  Hal tersebut demikian karena permasalahan politik adalah satu di anta- ra  urusan-urusan  keduniaan  ( al-umūr  al-dunyawiyyah )  yang aturannya  diserahkan  kepada  manusia  sendiri,  sebab  berdasarkan hadis  Nabi  Muhammad,  manusialah  yang  lebih  tahu  tentang  uru- san-urusan keduniaan mereka. 1
Kebebasan  manusia  untuk  merumuskan  aturan  mengenai urusan-urusan perpolitikan dapat dilihat sebagai bentuk pemuliaan
1 Hadis  yang  dimaksud  adalah:  “ ْمُكاَيْنُد  ِرْمَأِب  ُمَلْعَأ  ْمُتْنَأ ”  yang  artinya  “Kalian lebih mengetahui tentang perkara keduniaan kalian.” Lihat Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi , (Kairo: Syarikah al-Quds, 2016), hadis no. 2363.
________________________________________________________________________________________
110 | Badrul Jihad Implementasi Prinsip Amar Makruf…

## JURNAL SOPHIST
Vol. 3 No.1 Januari-Juni 2021
sekaligus pembebanan Allah terhadap manusia. Dikatakan pemuli- aan, sebab jika sistem politik akan diatur secara statis dan eksklusif maka akan memberatkan manusia untuk menjalaninya, sedangkan mereka memiliki situasi dan kondisi yang terus berubah-ubah dan memerlukan aturan partikular yang juga berubah-ubah. 2 Dikatakan pembebanan sebab manusia dituntut untuk menciptakan suatu sis- tem  politik  berkeadilan  yang  menjamin  kelangsungan  masyara- katnya,  terpenuhinya  hak-hak  mereka,  serta  terjaganya  mereka dalam kebaikan dan ketaatan pada Allah; hal ini adalah beban yang cukup  berat  untuk  diemban  (namun  harus  dilakukan)  oleh  manu- sia. 3
Dalam  memberikan  mandat  untuk  merumuskan  aturan- aturan  partikular  tersebut,  Islam  tetap  menggariskan  prinsip- prinsip dan nilai-nilai universal yang harus dipatuhi sebagai acuan. Prinsip-prinsip  ini  sebagaimana  termaktub  dalam  Alquran  seperti keadilan  ( al-‘adl ) 4 ,  musyawarah  ( al-musyawwarah/syūrā ) 5 ,  dan Amar Makruf Nahi Munkar ( al-amr bi al-ma’rūf wa al-nahy ‘an al- munkar ). 6 Keadilan  dapat  dianggap  sebagai  tujuan  politik,  yaitu keadaan  dimana  tiap  warga  negara  akan  mendapat  hak-hak  dasar mereka dengan adil. Musyawarah berperan sebagai sistem dan tata cara dalam merumuskan aturan-aturan perundang-undangan. Se- dangkan  Amar  Makruf  Nahi  Munkar  akan  berperan  sebagai  etika
2 Ahmad  Syafii  Maarif,  “Sistem  Khilafah  dalam  Tradisi  Islam”, Titik- Temu , vol. 1, no. 2, Januari-Juni 2009, hlm. 73-74.
3 Ibid ., hlm. 83-84
4 Lihat misalnya QS. Al-Nisa’: 58.
5 Lihat misalnya QS. Ali Imran: 159.
6 Lihat misalnya QS. Ali Imran: 104.
________________________________________________________________________________________

## JURNAL SOPHIST
Vol. 3 No.1 Januari-Juni 2021
Badrul Jihad
Implementasi Prinsip Amar Makruf.. | 111
dasar dalam sistem politik suatu negara yang akan diimplementa- sikan baik oleh pemerintah maupun masyarakat.
Amar Makruf Nahi Munkar adalah ajaran dasar agama yang diauki  kewajibannya  oleh  semua  aliran  dan  mazhab  keagamaan yang ada. Bahkan aliran Muktazilah sendiri memiliki Lima Funda- men  ( al-Ushūl  al-Khamsah )  yang  merupakan  inti  ajaran  Islam menurut mereka, yaitu tauhid ( al-tauhīd ), keadilan ( al-‘adl ), janji- janji ( al-wa’d wa al-wa’īd ), tempat antara dua tempat ( al-manzilah baina  al-manzilatain ),  dan  yang  terakhir  Amar  Makruf  Nahi Munkar. Walaupun fundamen-fundamen tersebut bersifat teologis, namun  sudah  pasti  akan  berdampak  besar  dalam  urusan-urusan sosial-politik  suatu  masyarakat.  Dengan  Amar  Makruf  Nahi Munkar,  ditambah  konsep  kebebasan  kehendak  ( hurriyyah  al- irādah )  yang  menjadi  cirinya,  ajaran  Muktazilah  ini  dapat  terim- plementasi  dalam  bentuk  hidupnya  budaya  saling  mengkritik secara konstruktif antara masyarakat dan pemerintah.
Bukan hanya Muktazilah, namun Ahlussunnah wal Jamaah, Syiah, Wahabi, dan semua kelompok-kelompok Islam yang ada ju- ga menganggap Amar Makruf Nahi Munkar adalah fundamen aga- ma  walaupun  tidak  dalam  bentuk  kumpulan  konsep  sebagaimana dalam al-Ushul  al-Khamsah milik  Muktazilah.  Para  ulama  dari berbagai  kelompok  tersebut  telah  membahas  urgensitas  Amar Makruf Nahi Munkar sebagai sebuah prinsip agama. Di antara ula- ma  klasik  yang  membahas  hal  tersebut  adalah  Ibnu  Taimiyah  (w. 1328)  dalam  bukunya Al-Amr  bi  al-Ma’rūf  wa  al-Nahy  ‘an  al-
________________________________________________________________________________________
112 | Badrul Jihad Implementasi Prinsip Amar Makruf… JURNAL SOPHIST
Vol. 3 No.1 Januari-Juni 2021
Munkar , dan juga banyak buku-buku lain yang serupa karya ulama kontemporer.
Namun interpretasi dominan terhadap prinsip Amar Makruf Nahi Munkar adalah bahwa ia hanyalah prinsip yang berlaku dalam aspek  ibadah  murni  dan  halal-haram  belaka.  Dalam  interpretasi eksklusif seperti ini, para individu-individu Muslim dituntut untuk selalu memberi nasihat dan peringatan kepada sesama Muslim da- lam  beribadah  dan  bermuamalah  bersama  orang  lain.  Meng- ingatkan  saudara  Muslim  untuk  tetap  salat  tepat  waktu,  dan  me- negurnya jika ia berbohong atau berbuat curang dalam berjual beli, adalah contoh dari interpretasi ini.
Tak  dapat  disangkal  bahwa  interpretasi  ini  adalah  benar belaka,  sebab  memang  begitulah  cermiman  prinsip  Amar  Makruf Nahi Munkar jika diterapkan. Namun prinsip ini sebenarnya mem- iliki  interpretasi  yang  lebih  luas  dari  hanya  sekadar  ibadah  murni dan  halal-haram,  misalnya  interpretasi  etis  dalam  kaitannya dengan  aspek  politik.  Interpretasi  ini  berarti  bahwa  Amar  Makruf Nahi  Munkar  adalah  etika  politik  yang  ditawarkan  Islam  dalam membentuk suatu masyarakat yang kuat dan beradab. Dalam tata- ran  ini,  Amar  Makruf  Nahi  Munkar  telah  memiliki  makna  yang mencakup  urusan-urusan  keduniaan,  namun  ia  tetap  bersifat religius.
Etika  politik  ( political  ethics ),  sebagai  sudut  pandang  baru dalam  memandang  prinsip  Amar  Makruf  Nahi  Munkar,  dapat  di- artikan sebagai pedoman manusia dalam menjalankan peran-peran politiknya.  Pada  dasarnya,  etika  adalah  salah  satu bagian  dari  Fil-
________________________________________________________________________________________

## JURNAL SOPHIST
Vol. 3 No.1 Januari-Juni 2021
Badrul Jihad
Implementasi Prinsip Amar Makruf.. | 113
safat  yang  langsung  mempertanyakan  praksis  manusia,  yakni kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai manusia. Politik dan eti- ka sesungguhnya adalah dua hal yang berbeda; politik adalah dunia kekuasaan  murni  yang  diatur  dengan  asumsi-asumsi  kebijakan, sedangkan  etika  adalah  dunia  prinsip  murni  yang  diatur  oleh  im- peratif moral. Namun demikian, penggabungan etika dalam politik adalah  sesuatu  yang  urgen  karena  ia  akan  mengarahkan  manusia pada  hidup  yang  baik  dan  bersama,  dalam  rangka  memperluas lingkup kebebasan dan membangun institusi-institusi yang adil. 7
Disebabkan  karena  manusia  sebagai  makhluk  sosial  selalu hidup  bersama  orang  lain  dalam  masyarakat,  dalam  tatanan masyarakat terdapat etika sosial. Etika sosial ini membahas norma- norma  yang  seharusnya  menentukan  sikap  dan  tindakan  dalam hubungan antar manusia. Termasuk dalam wilayah etika sosial ini adalah  etika  politik,  atau  filsafat  moral  mengenai  dimensi  politik manusia. 8 Tak dapat diragukan bahwa agama memiliki sumbangsih tersendiri  dalam  memberikan  pandangan  terkait  etika  atau  moral. Dalam  Islam,  penggalian  yang  dalam  akan  mengantarkan  pada penemuan  beragam  etika  yang  berkaitan  dengan  segala  aspek  ke- hidupan  manusia,  tidak  terkecuali  aspek  politik.  Alquran  sebagai sumber primer ajaran Islam selain berisi ajaran-ajaran ketuhanan ( ilahiyyat ), kenabian ( nubuwwat ), dan eskatologi ( sam’iyyat ), ia juga berisi pandangan-pandangan terkait etika dan moral. Di bawah ini
7 Eko Handoyo, dkk, Etika Politik , (Semarang: Widya Karya Press, 2016), hlm. 55 dan 59.
8 Ibid ., hlm. 55-59.
________________________________________________________________________________________
114 | Badrul Jihad Implementasi Prinsip Amar Makruf…

## JURNAL SOPHIST
Vol. 3 No.1 Januari-Juni 2021
akan  dibahas  secara  spesifik  mengenai  prinsip  Amar  Makruf  Nahi Munkar  yang  merupakan  salah  satu  prinsip  keislaman  yang  dapat berperan sebagai etika politik.

## B. Metodologi
Artikel  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  yang  ber- tujuan  untuk  menganalisis  dan  mendeskripsikan  prinsip  Amar Makruf  Nahi  Munkar  dalam  kaitannya  dengan  etika  politik  Islam. Sebagai metode pengumpulan data, artikel ini menggunakan studi kepustakaan  ( library  research ),  yaitu  dengan  mengumpulkan  data- data terkait tema yang sedang dibahas dari sumber-sumber berupa buku maupun jurnal. Dalam artikel ini, penulis mencantumkan em- pat sub-poin yang akan mendukung tujuan dibuatnya artikel ini se- bagaimana  tertera  di  judul,  empat  sub-poin  itu  adalah:  (1)  Telaah Singkat  Prinsip  Amar  Makruf  Nahi  Munkar,  (2)  Makna  Etis  Amar Makruf  Nahi  Munkar  dalam  Bernegara,  (3)  Amar  Makruf  Nahi Munkar Sebagai Konsekuensi Berdemokrasi, dan (4) Implementasi Prinsip Amar Makruf Nahi Munkar Sebagai Etika Politik Islam.

## C. Pembahasan

## a. Telaah Singkat Prinsip Amar Makruf Nahi Munkar
Amar Makruf Nahi Munkar secara sederhana berarti menye- ru  kepada  kebaikan  dan  mencegah  keburukan. 9 Prinsip  ini  bukan
9 Dalam bahasa Arab, kata al-amr dapat berarti perintah atau seruan , dan al-ma’rūf dapat  berarti sesuatu  yang  baik atau dikenal .  Kalau  dua  kata  tersebut digandengkan  maka  ia  menjadi  terma  keagamaan  yang  berarti menyeru  kepada kebaikan .  Sedangkan al-nahy berarti larangan atau pencegahan ,  dan al-munkar
________________________________________________________________________________________

## JURNAL SOPHIST
Vol. 3 No.1 Januari-Juni 2021
Badrul Jihad
Implementasi Prinsip Amar Makruf.. | 115
hanya dikenal dalam agama Islam saja, melainkan ia adalah prinsip universal  yang  ada  dalam  semua  agama.  Tak  ada  ulama  baik  dari zaman klasik maupun kontemporer yang berbeda pendapat bahwa Amar  Makruf  Nahi  Munkar  adalah  salah  satu  asas  agama  dan kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah. 10
Hal  tersebut  demikian  karena  prinsip  Amar  Makruf  Nahi Munkar  telah  dengan  sangat  lugas  dijelaskan  dalam  Alquran  di berbagai  ayatnya,  baik  dalam  bentuk  penyifatan  (pujian)  terhadap umat  Muslim  maupun  dalam  bentuk  perintah  langsung.  Di  antara ayat-perintah dalam hal ini adalah sebagai berikut:
Dan  hendaklah  ada  di  antara  kamu  segolongan  umat  yang menyeru  kepada  kebajikan,  menyeru  kepada  kebaikan  dan mencegah  kemunkaran  ( ya’murūna  bi  al-ma’rūf  wa  yanhauna  ‘an al-munkar ); merekalah orang-orang yang beruntung. 11
Dalam  ayat  lainnya,  Amar  Makruf  Nahi  Munkar  digam- barkan sebagai sifat dan ciri utama umat Muslim dan sekaligus se- bagai alasan mereka digelari sebagai umat terbaik ( khaira ummah ).
Hal ini dapat dipahami sebab dengan terlaksananya prinsip terse-
berarti kemungkaran dan keburukan .  Dan  kalau  dua  kata  terakhir  tersebut digabung  maka  ia  juga  menjadi  terma  keagamaan  yang  berarti mencegah keburukan . Gabungan dari kedua terma di atas (yakni al-Amr bi al-Ma’rūf wa al- Nahy  ‘an  al-Munkar )  adalah  terma  lengkap  yang  merupakan  prinsip  dan  salah satu fondasi tegaknya Islam yang berarti menyeru kepada kebaikan dan mencegah keburukan . Yang termasuk kebaikan ( al-Ma’rūf ) dalam hal ini adalah segala jenis kebaikan  sebagaimana  diperintahkan  Allah,  dan  keburukan  ( al-Munkar )  dalam hal  ini  adalah  segala  jenis  keburukan  sebagaimana  dilarang  oleh  Allah.  Lihat Majma’  al-Lughah  al-„Arabiyyah  Jumhuriyyah  Mishr  al-„Arabiyyah, al-Mu’jam al-Wasīth, (Kairo:  Maktabah  al-Syuruq  al-Dauliyyah,  2011),  hlm.  26,  617,  991, dan 1000.
10 Lajnah  Jurusan  Dakwah  dan  Kebudayaan  Islam  Universitas  al-Azhar, Adhwa’ ‘ala al-Nuzhum al-Islamiyyah , (tanpa keterangan), hlm. 250.
11 QS. Ali Imran: 104.
________________________________________________________________________________________
116 | Badrul Jihad Implementasi Prinsip Amar Makruf…

## JURNAL SOPHIST
Vol. 3 No.1 Januari-Juni 2021
but  dalam  suatu  masyarakat  (dalam  hal  ini  masyarakat  Muslim), maka  otomatis  tiap  individu  Muslim  akan  terus  saling  menasihati dan  saling  menebarkan  kebaikan  dan  nilai-nilai  kemanusiaan  se- hingga  pada  akhirnya  akan  membuat masyarakat  Muslim  menjadi masyarakat yang kokoh.
Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik ( khaira ummah ) yang dilahirkan  untuk  manusia,  (karena  kamu)  menyeru  kepada  ke- baikan  dan  mencegah  kemungkaran  ( ta’murūna  bi  al-ma’rūf  wa tanhauna ‘an al-munkar ), dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Sebagian di an- tara  mereka  ada  orang-orang  yang  beriman,  namun  kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. 12
Sedemikian  pentingnya  prinsip  Amar  Makruf  Nahi  Munkar, hukumnya  bahkan  sama  dengan  berperang  melawan  musuh  di jalan  Allah,  yaitu  fardu  kifayah.  Jadi  di  antara  masyarakat  Muslim wajib  menunaikan  kewajiban  ini  dengan  baik,  dan  jika tidak  maka seluruh masyarakat akan berdosa. 13 Selain mendapat dosa kolektif, masyarakat Muslim juga akan lebih berpotensi menjadi masyarakat yang bobrok sebab ketiadaan suatu prinsip perekat antara mereka.
Dilihat  dari  sudut  pandang  yang  lain,  Amar  Makruf  Nahi Mungkar  juga  dapat  dikategorikan  sebagai  ibadah  yang  berperan sebagai  sarana  pendekatan  diri  pada  Allah.  Ibadah  yang  dimaksud di sini adalah ibadah dalam maknanya yang luas. Dalam makna ini, ibadah  mencakup  keseluruhan  kegiatan  manusia  dalam  hidup  di dunia ini, termasuk kegiatan duniawi sehari-hari, jika kegiatan itu
12 QS. Ali Imran: 110.
13 Ibnu Taimiyah, al-Amr bi al-Ma’ruf wa al-Nahy ‘an al-Munkar , (Beirut: Dar al-Kitab al-Jadid, 1976), hlm. 15.
________________________________________________________________________________________

## JURNAL SOPHIST
Vol. 3 No.1 Januari-Juni 2021
Badrul Jihad
Implementasi Prinsip Amar Makruf.. | 117
dilakukan  dengan  niat  pengabdian  dan  penghambaan  diri  kepada Allah,  yakni  sebagai  tindakan  moral. 14 Dalam  hal  ini  Amar  Makruf Nahi  Munkar  adalah  ibadah  sosial  ( ‘ibādah  ijtimā’iyyah )  yang  be- rada di samping ibadah murni ( ‘ibādah mahdhah ) seperti salat dan zakat, yang keduanya sama-sama diperintahkan oleh Allah.
Namun  hal  yang  perlu  digarisbawahi  adalah,  bahwa  Amar Makruf  Nahi  Munkar  perlu  diimplementasikan  dengan  cara  yang ramah. Mengenai hal ini Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pene- gakan  prinsip  ini  seyogianya  dengan  memerhatikan  sikap  yang lemah  lembut  ( al-rifq ).  “Sebab  itu  dikatakan:  „Amar  Makruf-mu seharusnya dilakukan dengan makruf, dan Nahi Munkar-mu seha- rusnya dilakukan tidak dengan munkar’.” 15
Prinsip  Amar  Makruf  Nahi  Munkar  juga  tentu  saja  telah  di- praktikkan oleh Nabi Muhammad dan para nabi sebelumnya, sebab dengan  tujuan  itulah  mereka  semua  diutus  oleh  Allah  kepada manusia.  Istilah-istilah  seperti al-basyīr (pemberi  kabar  bahagia),
al-nadzīr (pemberi peringatan), dan istilah-istilah sejenisnya ada- lah  representasi  dari  tugas  Nabi  dalam  mengimplementasikan prinsip  Amar  Makruf  Nahi  Munkar. 16 Dengan  prinsip  inilah  Nabi Muhammad  dan  para  nabi  sebelumnya  berdakwah  agar  dapat dicamkan  oleh  masyarakat,  sehingga  ia  akan  menjadi  prinsip  dan fundamen  dalam  membentuk  suatu  masyarakat  yang  religius sekaligus aktif dan partisipatif.
14 Nurcholish Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban , (Jakarta Selatan: Par- amadina, 2008), hlm. 57.
15 Ibnu Taimiyah, op.cit ., hlm. 17.
16 Lihat misalnya QS. Al-Ahzab: 45.
________________________________________________________________________________________
118 | Badrul Jihad Implementasi Prinsip Amar Makruf… JURNAL SOPHIST
Vol. 3 No.1 Januari-Juni 2021
Menurut  Ibnu  Taimiyah,  praktik  Amar  Makruf  Nahi  Munkar dapat melalui tiga cara, yakni dengan hati ( al-qalb ), lisan ( al-lisān ), maupun  kekuasaan  ( al-yad ). 17 Ini  sesuai  dengan  sabda  Nabi  Mu- hammad  bahwa  “siapa  saja  di  antara  kalian  yang  melihat kemungkaran maka ubahlah ia dengan kekuasaannya, kalau ia tak mampu  maka  dengan  lisannya,  kalau  ia  masih  tak  mampu  maka [cukup]  dengan  hatinya.” 18 Hal  ini  sebetulnya  menggambarkan keluasan sarana yang dapat digunakan dalam menjalankan prinsip Amar Makruf Nahi Munkar, yakni boleh melalui kekuasaan seperti pemerintah maupun melalui nasihat-nasihat secara verbal maupun melalui tulisan.

## b. Makna Etis Amar Makruf Nahi Munkar dalam Bernegara
Prinsip Amar Makruf Nahi Munkar jika diterjemahkan dalam ruang politik maka ia akan menjadi sebuah etika praktis yang akan merekatkan  dan  menguatkan  suatu  negara.  Etika  tersebut  dapat dilihat  dari  dua  sudut  pandang:  (1)  pemerintah,  yakni  dalam  usa- hanya  merumuskan  undang-undang  demi  kemaslahatan  negara, dan  (2)  masyarakat  sipil,  yakni  dalam  usaha  mereka  memberi  as- pirasi,  gagasan,  dan  kritik  kepada  pemerintah  dan  kepada  sesama masyarakat.  Kedua  model  ini,  baik  yang top-down dan bottom-up ,
17 Ibnu Taimiyah, op.cit ., hlm. 16.
18 Redaksi Arabnya sebagai berikut:
“
َم ْن َر َأ ى ِم ْن ُك ْم ُم ْن َك ار َف ْل ُي َغ ِّي ْر ُه ِب َي ِد ِه ، َف ِإ ْن َل ْم َي ْس َت ِط ْع َف ِب ِل َس ِنا ِه َف نإ َل ْم َي ْس َت ِط ْع َف ِب َق ِبل ِه َو َذ ِل َك َأ ْض َع ُف ِلا ْي َم ِنا . “
Lihat Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, op.cit. , hadis no. 49.
________________________________________________________________________________________

## JURNAL SOPHIST
Vol. 3 No.1 Januari-Juni 2021
Badrul Jihad
Implementasi Prinsip Amar Makruf.. | 119
akan terus memberikan timbal balik yang produktif sehingga nega- ra dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan bersama. 19
Amar  Makruf  Nahi  Munkar  sebagai  etika  politik  juga  akan berperan  sebagai  katalisator  dalam  pembentukan  masyarakat madani  dalam  suatu  negara.  Masyarakat  madani  ini  adalah masyarakat yang beradab dan menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan  kebaikan  kolektif.  Walaupun  masyarakat  madani  terkesan modern  karena  demokrasi  (yang  merupakan  awal  dari  lahirnya konsep  masyarakat  madani)  baru  muncul  pada  zaman  modern, namun secara praktis sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi Mu- hammad  di  Madinah  dulu.  Robert  N.  Bellah,  sebagaimana  dikutip Nurcholish Madjid, menilai bahwa masyarakat Madinah dulu ada- lah  modern  jika  dilihat  dari  tingginya  tingkat  komitmen,  keterli- batan dan partisipasi seluruh jenjang masyarakat. 20
Masyarakat di Madinah, dengan segala partisipasi politik dan komitmen  kebangsaannya,  tak  dapat  dimungkiri  dilandasi  oleh prinsip Amar Makruf Nahi Munkar. Dan selepas kepemimpinan Na- bi Muhammad pun, para khalifah sesudah beliau tetap memegang teguh  etika  politik  tersebut.  Karena  itu  tak  jarang  para  khalifah
19 Mengenai  apakah  individu  yang  lebih  penting  sedang  masyarakat adalah  instrumen  yang  diperlukan  di  dalam  penciptaannya  atau  sebaliknya, menurut  Fazlur  Rahman,  itu  hanya  merupakan  sebuah  masalah  akademis, karena individu dan masyarakat sejatinya tidak dapat dipisahkan. Hal yang pasti dan  tak  dapat  diragukan  adalah  bahwa tujuan  utama  Islam  adalah  menegakkan sebuah tata masyarakat yang adil, berdasarkan etika, dan dapat bertahan di muka bumi.  Lihat  Fazlur  Rahman, Tema  Pokok  al-Qur’an ,  (Bandung:  Pustaka,  1996), hlm. 54.
20 Nurcholish  Madjid,  “Mewujudkan  Masyarakat  Madani  di  Era Reformasi”, Titik-Temu , vol. 1, no. 2, Januari-Juni 2009, hlm. 17.
________________________________________________________________________________________
120 | Badrul Jihad Implementasi Prinsip Amar Makruf… JURNAL SOPHIST
Vol. 3 No.1 Januari-Juni 2021
mendapat beberapa kritik konstruktif dari masyarakat, sebagaima- na  masyarakat  juga  mendapat  beberapa  aturan  yang  harus  ditaati dari pemerintah.
Contoh paling masyhur kritik pemerintah kepada masyarakat ( top-down ) di zaman khalifah Abu Bakar adalah, ketika pemerintah memerangi  orang-orang  yang  enggan  membayar  zakat. 21 Oknum yang  enggan  membayar  zakat  akan  merusak  keimanan  mereka sendiri  sebab  menunaikan  zakat  adalah  salah  satu  rukun  Islam yang wajib dilaksanakan, dan selain itu tidak membayar zakat sama saja  dengan  merusak  ekonomi  negara  dengan  sengaja,  anggaran dananya otomatis  akan menurun drastis disebabkan berkurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat (atau pajak).
Adapun contoh kritik masyarakat terhadap pemerintah ( bot- tom-up ) pada zaman khalifah Umar bin al-Khaththab adalah peri- hal mahar yang direncanakan akan ditetapkan batas maksimal ter- tentu.  Hal  tersebut,  yang  termasuk  dalam  urusan  hukum  per- nikahan  dan  keluarga,  dikritik  oleh  seorang  perempuan  karena dinilai tidak perlu dan terlalu membatasi. Lalu pada akhirnya Umar bin  al-Khaththab  menyetujui  sang  perempuan  seraya  berkata,
“bahkan perempuan pun lebih tahu daripada Umar.” 22
Hubungan  timbal  balik  antara  masyarakat  dengan pemerintah  sebagaimana  disebutkan  di  atas  adalah  representasi dari  prinsip  Amar  Makruf  Nahi  Munkar.  Berdiskusi  dan  berdebat
21 Lihat Muhyiddin bin Syaraf , op.cit ., hadis no. 20.
22 Kamal  Basyuni, Qa’id  al-Fikr  al-Islami:  Umar  bin  al-Khaththab ,  jilid  4 (Kairo: Maktabah al-Nahdhah al-Mishriyyah, 1993), hlm. 27.
________________________________________________________________________________________

## JURNAL SOPHIST
Vol. 3 No.1 Januari-Juni 2021
Badrul Jihad
Implementasi Prinsip Amar Makruf.. | 121
dengan baik pun juga adalah salah satu bentuk dari prinsip terse- but, terlebih  dalam masyarakat  yang  demokratis.  Tidak  sedikit  ri- wayat  yang  menyebutkan  bahwa  Nabi  Muhammad  dan  para  kha- lifah setelah beliau sering melakukan perundingan, bahkan sampai tahap  perdebatan  yang  menegangkan  (namun  tetap  saling menghormati). 23 Hal  ini  adalah  legal  dan  memiliki  legitimasinya sendiri dalam Alquran, yaitu ayat-ayat tentang anjuran bermusya- warah (seperti QS. Ali Imran ayat 159 dan QS. Al-Syura ayat 38).

## c. Amar Makruf Nahi Munkar ; Konsekuensi Berdemokrasi
Dalam  negara  yang  menerapkan  sistem  demokrasi,  ada  be- berapa  hal  yang  menjadi  konsekuensi  yang  tak  terhindarkan  akan terjadi,  seperti  maraknya  perdebatan  dan  perseteruan  pemikiran antar  masyarakat  dan/atau  antara  masyarakat  dan  pemerintah. Namun demikian, “demokrasi tetap merupakan sistem politik yang lebih  sedikit  mudaratnya  dibandingkan  sistem-sistem  politik  lain semacam monarki, teokrasi, atau oligarki.” 24
Dalam demokrasi, semua warga negara berhak mengeluarkan pendapat  serta  kritik  baik  kepada  sesama  masyarakat  maupun
23 Contoh menarik mengenai hal ini adalah kisah khalifah Umar bin al- Khaththab  ketika  mendapati  permasalahan  pembagian  tanah  hasil  rampasan perang.  Ia  ingin  mengubah  ketentuan  awal  bahwa  para  prajurit  yang  biasa mendapat  4/5  dari  hasil  keseluruhan  diubah  dengan  konsep  baru  yang  lebih mengutamakan  kemaslahatan  umum  (tidak  4/5  lagi).  Hal  ini  pada  awalnya mendapatkan  respons  yang  negatif  dari  para  Sahabat,  namun  kemudian  usulan khalifah  Umar  tersebut  diterima  semua  pihak  dan  menjadi  aturan  resmi.  Lihat Kamal  Basyuni, Qa’id  al-Fikr  al-Islami:  Umar  bin  al-Khaththab ,  jilid  5  (Kairo: Maktabah al-Nahdhah al-Mishriyyah, 1993),  hlm. 47-53.
24 Azyumardi  Azra, Transformasi  Politik  Islam;  Radikalisme,  Khilafatisme, dan Demokrasi, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2017), hlm. 277.
________________________________________________________________________________________
122 | Badrul Jihad Implementasi Prinsip Amar Makruf…

## JURNAL SOPHIST
Vol. 3 No.1 Januari-Juni 2021
kepada pemerintah. Pada akhir abad ke-19, sebagai akibat dari per- golakan  sistem  politik  monarki,  gagasan  mengenai  demokrasi mendapat wujud yang konkret sebagai sistem politik yang menga- nut kebebasan individu, kesamaan hak, serta hak pilih untuk semua warga negara. 25
Sistem demokrasi ini muncul dengan membawa teori rasion- alistis  yang  umumnya  dikenal  sebagai  Kontrak  Sosial  ( Social  Con- tract,  al-Ta’āqud  al-Ijtimā’ī ).  Teori  ini  beranggapan  bahwa  hub- ungan antara pemerintah dan masyarakat didasari oleh suatu kon- trak yang ketentuan-ketentuannya mengikat kedua belah pihak. Di satu  pihak  pemerintah  diberi  wewenang  untuk  menyelenggarakan penertiban, dan di pihak lain, masyarakat akan menaati pemerintah asal hak-hak dasar mereka terjamin. 26
Dalam  sistem  ini,  pergolakan  ide  akan  senantiasa  berlang- sung  sepanjang  keran  kebebasan  berekspresi  masih  dibuka.  Hal yang  dibutuhkan  tentunya  adalah  sikap  toleransi  dan  mawas  diri yang tinggi. Dalam kaitannya dengan hal ini, Ahmad Syafii Maarif berkata:
Gesekan  pendapat  jika  didialogkan  secara  dewasa  akan  me- lahirkan  rumusan  pandangan  yang  lebih  kuat  dan  komprehensif. Orang tidak boleh merasa selalu berada di pihak yang paling benar, sebelum  pendapatnya  itu  diuji  melalui  dialog  yang  sehat  dalam suasana toleransi dan terbuka. 27
25 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik , (Gramedia Pustaka Utama,
2017), hlm. 111-112.
26 Ibid ., hlm. 111.
27 Ahmad  Syafii  Maarif, Islam  dalam  Bingkai  Keindonesiaan  dan Kemanusiaan, (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 189.
________________________________________________________________________________________

## JURNAL SOPHIST
Vol. 3 No.1 Januari-Juni 2021
Badrul Jihad
Implementasi Prinsip Amar Makruf.. | 123
Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengharuskan adanya perdebatan ide dengan cara dialog yang ramah dan toleran adalah  juga  representasi  dari  prinsip  Amar  Makruf  Nahi  Munkar. Tanpa  sistem  ini,  tak  akan  ada  legalitas  untuk  berbeda  pendapat dan  untuk  berdialog,  sehingga  kegiatan  menyeru  pada  kebaikan dan mencegah keburukan akan tersendat. Dan pada akhirnya nega- ra akan menjadi eksklusif karena tidak ada toleransi yang dipupuk, dan akan mati karena tidak ada ide yang dapat hidup.
Demokrasi dengan prinsip Amar Makruf Nahi Munkar adalah dua hal yang berbeda namun memiliki kaitan yang sangat erat se- hingga  sudah  sewajarnya  ada  dalam  satu  negara.  Demokrasi  se- bagai sistem akan membuat suatu negara memiliki potensi yang lu- as untuk bersuara dan berdakwah, sedangkan prinsip Amar Makruf Nahi  Munkar  adalah  kegiatan  pengimplementasian  potensi  terse- but dalam ranah praktis.
Demokrasi  memungkinkan  masyarakat  untuk  mendapatkan hak  dan  menjalankan  kewajiban  secara  lebih  bebas.  Dalam  prak- tiknya, demokrasi tidak selalu berjalan dengan sempurna walaupun telah  menjadi  sistem  pemerintahan  hampir  seluruh  negara  di dunia. Namun demikian ia tetap menjadi sistem yang lebih egaliter dan  membuka  peluang  masyarakat  untuk  berekspresi  (dan berdakwah) dalam rangka meningkatkan kualitas bangsa. 28 Potensi ini akan semakin mudah dicapai dengan adanya katalisator berupa nilai-nilai atau prinsip-prinsip dalam praktik berpolitik. Dalam hal
28 Lihat Ahmad Syafii Maarif, ibid . Lihat juga Azyumardi Azra, op.cit .
________________________________________________________________________________________
124 | Badrul Jihad Implementasi Prinsip Amar Makruf… JURNAL SOPHIST
Vol. 3 No.1 Januari-Juni 2021
ini,  prinsip  Amar  Makruf  Nahi  Munkar  adalah  salah  satu  prinsip yang  ditawarkan  oleh  Islam  dalam  bermuamalah  antar  manusia dari berbagai aspeknya.

## d. Implementasi  Prinsip  Amar  Makruf  Nahi  Munkar  Sebagai Etika Politik Islam
Etika  politik  Islam  mencakup  nilai-nilai  universal  yang  ter- maktub  baik  secara  eksplisit  maupun  implisit  dalam  Alquran  dan Hadis, seperti nilai keberanian mengemukakan kebenaran, kesaba- ran  dalam  mengakui  kesalahan,  dan  toleransi  dalam  menghadapi perbedaan pendapat dan gagasan. Semua nilai-nilai tersebut adalah turunan dari suatu  prinsip utama Amar Makruf Nahi Munkar. Da- lam  prinsip  ini  tiap  warga  negara  akan  berhubungan  dengan  aktif dan mutual, saling memberikan masukan demi kemaslahatan ber- sama.
Dalam Alquran, terdapat satu ayat sentral mengenai etika so- sial-politik Islam yang merupakan prinsip terbentuknya masyara- kat Muslim yang berkeadaban, yaitu sebagai berikut:
“Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, seba- gian dari mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh  kepada  yang  makruf  dan  mencegah  dari  yang  mungkar ( ya’murūna bi al-ma’rūf wa yanhauna ‘an al-munkar ), menegakkan shalat,  menunaikan  zakat,  serta  taat  kepada  Allah  dan  Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Ma- haperkasa lagi Mahabijaksana.” 29
Seakan  menguatkan  makna  surat  Ali  Imran  ayat  110  yang dikutip  sebelumnya,  ayat  ini  menggambarkan  bahwa  ciri  utama
29 QS. Al-Taubah: 71.
________________________________________________________________________________________

## JURNAL SOPHIST
Vol. 3 No.1 Januari-Juni 2021
Badrul Jihad
Implementasi Prinsip Amar Makruf.. | 125
masyarakat Muslim adalah saling tolong menolong dan menjalan- kan  Amar  Makruf  Nahi  Munkar,  selain  menegakkan  salat  dan menunaikan zakat. Ayat ini bersama ayat-ayat lainnya menjadi pe- doman  bagi  para  individu-individu  Muslim  dalam  membentuk masyarakat kuat dan berkeadaban.
Menurut  Bayyumi,  ada  beberapa  nilai  yang  telah  diajarkan oleh Islam dalam bernegara namun jarang disadari, yang pada da- sarnya semua itu berada dalam prinsip Amar Makruf Nahi Munkar, di antaranya: pluralisme dan dialog ( al-ta’addudiyyah wa al-hiwar ),
kritik  pemerintah  ( muhasabah  al-sulthah ),  kewarganegaraan  ( al- muawathanah ), dan sebagainya. 30 Semua nilai-nilai tersebut adalah bagian-bagian penting dari prinsip utama yang harus saling men- guatkan satu sama lain, sebagaimana nilai-nilai tersebut juga ber- sifat dinamis sesuai dengan kondisi masyarakat yang juga dinamis.
Pada  akhirnya,  manusia  tak  dapat  hidup  sendiri  karena  ia merupakan  makhluk  sosial.  Dalam  kehidupan  sosial  tersebut, manusia  membentuk  suatu  pemerintahan  yang  bertujuan  untuk membentuk suatu masyarakat yang abadi dalam keadaan hak-hak para  warga  negara  terpenuhi.  Sebagai  makhluk  sosial-politik, manusia  dituntut  untuk  tetap  memegang  teguh  prinsip  Amar Makruf  Nahi  Munkar.  “Jika  berkumpul  dua  orang  atau  lebih  maka sudah  sewajarnya  mereka  saling  ber-Amar  Makruf  Nahi  Munkar. Itulah sebabnya kenapa salat jamaah harus terdiri dari minimal dua
30 Abd  al-Mu’thi  Muhammad  Bayyumi, al-Islam  wa  al-Daulah  al- Madaniyyah, (Kairo: al-Hai’ah al-Mishriyyah al-„Ammah li al-Kitab, 2019).
________________________________________________________________________________________
126 | Badrul Jihad Implementasi Prinsip Amar Makruf… JURNAL SOPHIST Vol. 3 No.1 Januari-Juni 2021
orang, yang satu [berperan] sebagai imam dan yang lainnya [ber- peran] sebagai makmum.” 31
Secara  konkret,  implementasi  prinsip  Amar  Makruf  Nahi Munkar dalam sebuah negara di antaranya adalah sebagai berikut:
a. Rapat  dalam  merumuskan  undang-undang  oleh  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Para anggota dewan dipilih oleh rakyat  untuk  mengemban  tugas  membuat  dan  menguji undang-undang  yang  nantinya  akan  diterapkan  pada masyarakat.  Karena  itu  dalam  perumusannya  akan  dil- akukan  dengan  melalui  rapat  yang  panjang  dan  beberapa kali  uji  materi.  Perdebatan  yang  terjadi  dalam  rapat  ini merupakan contoh dari proses Amar Makruf Nahi Munkar, artinya di dalam rapat akan terjadi demonstrasi antar ga- gasan yang sama-sama dianggap baik (makruf), dan pada akhirnya  nanti  akan  terpilih  gagasan  dengan  suara terbanyak  yang  diharapkan  akan  paling  sesuai  dengan maslahat masyarakat.
b. Patroli  polisi  dalam  mengamankan  lalu  lintas  dan pengawalan  demonstrasi  serta  kerusuhan-kerusuhan yang terjadi. Polisi tak dapat diragukan lagi adalah tangan pemerintah  dalam  menertibkan  masyarakat.  Patroli  ini adalah bentuk Amar Makruf Nahi Munkar di mana, misal- nya,  keamanan  lalu  lintas  adalah  hal  yang  makruf  se- dangkan  melanggar  aturan  lalu  lintas  adalah  hal  yang munkar.  Begitu  juga  dalam  hal  pengawalan  ketika  ter-
31 Ibnu Taimiyah, op.cit ., hlm. 66.
________________________________________________________________________________________

## JURNAL SOPHIST
Vol. 3 No.1 Januari-Juni 2021
Badrul Jihad
Implementasi Prinsip Amar Makruf.. | 127
jadinya  demonstrasi  dan  pengamanan  ketika  terjadi kerusuhan,  juga  merupakan  usaha  dalam  meminimalisir perbuatan-perbuatan anarkis dan tindakan buruk lainnya (munkar).
c. Kegiatan-kegiatan  ormas-ormas  dan  LSM-LSM  dalam memberikan  pelayanan  bagi  masyarakat  maupun  kritik terhadap  pemerintah.  Hal  ini  adalah  konsekuensi  logis dari  diterapkannya  sistem  demokrasi,  yakni  memung- kinkan  adanya  masyarakat  yang  saling  membantu  dalam kebaikan dan memberi aspirasi kepada pemerintah dalam kaitannya dengan kebijakan yang akan  atau sedang diru- muskan. Ormas dan LSM di sini bergerak ke dua arah, yak- ni  (1)  sesama  masyarakat,  yaitu  dalam  upaya  mereka mengembangkan  masyarakat  dalam  bidang  pendidikan, sosial,  dan  ekonomi,  yang  juga  merupakan concern pemerintah; juga (1) kepada pemerintah, sebagai penyalur kritik konstruktif dan aspirasi dari masyarakat.  Tak dira- gukan  lagi  bahwa  membimbing  masyarakat  dan  menya- lurkan  kritik  kepada  pemerintah  adalah  bentuk  konkret dari prinsip Amar Makruf Nahi Munkar.

## D. Penutup
Amar Makruf Nahi Munkar adalah prinsip dasar dalam Islam yang  mencakup  berbagai  aspek  kehidupan.  Dalam  aspek  politik, Amar Makruf Nahi Munkar dapat diimplementasikan sebagai etika
________________________________________________________________________________________
128 | Badrul Jihad Implementasi Prinsip Amar Makruf…

## JURNAL SOPHIST
Vol. 3 No.1 Januari-Juni 2021
berbangsa  dan  bernegara  baik  oleh  pemerintah  maupun masyara- kat. Prinsip ini akan mengantarkan pelakunya pada sikap yang ak- tif-partisipatif  dalam  menebarkan  kebaikan  demi  kemaslahatan bersama.  Bentuk  pengimplementasian  prinsip  ini  pun  beragam, dapat  berupa  kritik  masyarakat  kepada  pemerintah  tentang  suatu rancangan undang-undang (RUU), kritik antar masyarakat tentang urgensitas pengembangan ekonomi negara, kritik pemerintah ter- hadap  masyarakat  dalam  praktik  undang-undang  atau  kebijakan yang ada, dan bentuk-bentuk lainnya yang tak terbatas.
Secara  normatif  Islam  telah  mengajarkan  prinsip  Amar Makruf  Nahi  Munkar  di  berbagai  ayat  Alquran  dan  praktik  Nabi Muhammad  sendiri.  Pada  masa  kini,  terlebih  di  negara-negara dengan  sistem  pemerintahan  yang  demokratis,  prinsip  ini  perlu diimplementasikan  sebagai  etika  politik  yang  akan  memandu langkah negara-negara tersebut pada kekuatan dan keadaban yang dicita-citakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Nawawi, Muhyiddin bin Syaraf. 2016. Shahih Muslim bi Syarh al-
Nawawi . Kairo: Syarikah al-Quds.
Azra, Azyumardi. 2017. Transformasi Politik Islam; Radikalisme, Khil-
afatisme, dan Demokrasi . Jakarta: Prenadamedia Grup.
Basyuni,  Kamal.  1993. Qa’id  al-Fikr  al-Islami:  Umar  bin  al-
Khaththab . Kairo: Maktabah al-Nahdhah al-Mishriyyah.
________________________________________________________________________________________

## JURNAL SOPHIST
Vol. 3 No.1 Januari-Juni 2021
Badrul Jihad
Implementasi Prinsip Amar Makruf.. | 129
Bayyumi,  Abd  al-Mu’thi  Muhammad.  2019. Al-Islam  wa  al-Daulah al-Madaniyyah .  Kairo:  Al-Hai’ah  al-Mishriyyah  al-„Ammah  li
al-Kitab.
Budiardjo, Miriam. 2017. Dasar-dasar Ilmu Politik . Gramedia Pustaka
Utama.
Handoyo,  Eko,  dkk.  2016. Etika  Politik .  Semarang:  Widya  Karya
Press.
Ibnu-Taimiyah.  1976. Al-Amr  bi  al-Ma’ruf  wa  al-Nahy  ‘an  al-
Munkar . Beirut: Dar al-Kitab al-Jadid.
Lajnah  Jurusan  Dakwah  dan  Kebudayaan  Islam  Universitas  al-
Azhar. Adhwa’ ‘ala al-Nuzhum al-Islamiyyah.
Maarif,  Ahmad  Syafii.  “Sistem  Khilafah  dalam  Tradisi  Islam”.  Ti-
tik-Temu. Vol. 1,                    No. 2. Januari-Juni 2009.
______. 2015. Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusi-
aan. Bandung: Mizan.
Majma’  al-Lughah  al-„Arabiyyah  Jumhuriyyah  Mishr  al-
„Arabiyyah. 2011. Mu’jam al-Wasith. Kairo: Maktabah al-Syuruq al-Dauliyyah.
Madjid, Nurcholish. 2008. Islam; Doktrin dan Peradaban. Jakarta Se-
latan: Paramadina.
______.  “Menciptakan  Masyarakat  Madani  di  Era  Reformasi”.
Titik-Temu, vol. 1, no. 2, Januari-Juni 2009.