## Memahami Hakikat Hukum Islam

## Muhmmad Ahsan
Dosen Fakultas Usuluddin Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Sulawesi Tengah runnasha@gmail.com
Abstract: Islamic law is the legal system based of Islamic teachings. To understand the meaning of Islamic law, necessary to understand the terms associated with Islamic law: the sharia, fiqh, usul fiqh, and Islamic law itself. The Sources of Islamic law are the Qur'an and Sunnah which iquipped with the ratio used to perform ijtihad. In general, there are two scopes of Islamic law, i.e. ibadah (worship) and muamalah. The worship regulates human relationships with his God, while the muamalah regulates human relationships with one another. Islamic law has different characteristics from other legal systems. Among of these characteristics is a perfect, elastic, universal, dynamic, systematic, and ta'aqquli- ta'abbudi. Islamic law has some basic principles too, such as not to burden, defined in stages, and consider the welfare and overall justice.
Keywords: Notion, definition, Source, Context, Characteristics, Islam Law.

## Pendahuluan
Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa melepaskan diri dari aktivitas-aktivitas yang bernuansa hukum. Selama kita melakukan suatu aktivitas, kita berarti melakukan tindakan hukum. Permasalahannya
TASAMUH: JURNAL STUDI ISLAM Volume 11, Nomor 2, September 2019, 231-248.
ISSN 2086-6291 (p); 2461-0542 (e) http://ejournal.stain.sorong.ac.id/indeks.php/tasamuh
adalah, tidak banyak orang yang menyadari bahwa dirinya telah me- lakukan aktivitas hukum. Agar kita menyadari dan memahami bahwa kita telah melakukan aktivitas hukum, maka kita harus memahami apa dan bagaimana sebenarnya hukum itu. Setiap Muslim seharusnya (atau bisa dikatakan wajib) memahami hukum dan permasalahannya, khusus- nya hukum Islam. Aktivitas seorang Muslim sehari-hari tidak bisa lepas dari permasalahan hukum Islam, baik ketika dia melakukan ibadah kepada Allah atau ketika dia melakukan hubungan sosial (muamalah) di tengah-tengah masyarakat.
Permaslahan yang muncul sama seperti di atas, yakni tidak sedikit kaum Muslim yang belum memahami hukum Islam, bahkan sama sekali tidak memahaminya, sehingga aktivitasnya banyak yang belum sesuai atau bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Memahami hukum Islam secara mendalam bukanlah pekerjaan yang mudah.
Dibutuhkan kualifikasi yang cukup untuk melakukan hal itu dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Untuk melaksanakan hukum Islam diperlukan pemahaman yang benar terhadap hukum Islam. Pema- haman terhadap hukum Islam masih menyisakan berbagai persoalan, mulai dari pemahaman istilah atau konsep hukum Islam itu sendiri dan beragamnya pendapat yang ada dalam setiap persoalan hukum Islam.
Tulisan ini tidak berpretensi mengungkap segala persoalan terkait dengan hukum Islam. Untuk melakukan hal ini dibutuhkan usaha keras dan waktu yang cukup lama. Tulisan ini hanya akan mengungkap hal- hal penting terkait dengan persoalan hukum Islam. Inilah yang penulis maksudkan dengan hakikat hukum Islam.

## Hukum Islam
Ada beberapa istilah penting yang bisa digunakan untuk mema- hami pengertian hukum Islam. Istilah-istilah tersebut adalah syariah, fikih, dan hukum Islam sendiri. Ketiga istilah ini sering dipahami secara tidak tepat sehingga kadang ketiganya saling tertukar. Untuk itu, perlu dijelaskan dulu masing-masing dari ketiga istilah tersebut dan hubu-
ngan antara ketiganya, terutama hubungan antara syariah dan fikih. Syariah berasal dari kata al-syari’ah yang berarti ‘jalan ke sumber air’ atau jalan yang harus diikuti, yakni jalan ke arah sumber pokok bagi kehidupan (Al-Fairuzabadiy, 1995: 659). Syariah disamakan dengan jalan air mengingat bahwa barang siapa yang mengikuti syariah, ia akan mengalir dan bersih jiwanya (Amir Syarifuddin, 1999, I: 1).
Secara terminologis, syariah didefinisikan dengan sebagai aturan- aturan yang ditetapkan oleh Allah agar digunakan oleh manusia dalam hubungannya dengan Tuhannya, dengan saudaranya sesama Muslim, dengan saudaranya sesama manusia, dengan alam, dan dalam kaitannya dengan kehidupannya (Syaltut, 1966: 12). Muhammad Yusuf Musa mengartikan syariah sebagai semua peraturan agama yang ditetapkan oleh Allah untuk kaum Muslim baik yang ditetapkan dengan Alquran maupun dengan Sunnah Rasul (Musa, 1988: 31).
Dari dua definisi syariah di atas dapat dipahami bahwa syariah adalah aturan-aturan Allah dan Rasulullah yang mengatur manusia dalam berhubungan dengan Tuhannya maupun dengan sesamanya. Adapun kata ‘fikih’ berasal dari kata al-fiqh yang berarti pemahaman atau pengetahuan tentang sesuatu (Al-Fairuzabadiy, 1995: 1126). Secara terminologis fikih didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliyah (praktis) yang digali dari dalil-dalil terpe- rinci (Khallaf, 1978: 11; Zahrah, 1958: 6). Dari definisi ini dapat diambil beberapa pengertian bahwa fikih merupakan suatu ilmu yang mem- bahas hukum-hukum syara’ terutama yang bersifat amaliyah dengan mendasarkan pada dalil-dalil terperinci dari Alquran dan hadis.
Dengan demikian jelaslah bahwa pengertian fikih berbeda dengan syariah baik dari segi etimologis maupun terminologis. Syariah meru- pakan seperangkat aturan yang bersumber dari Allah Swt. dan Rasu- lullah Saw. untuk mengatur tingkah laku manusia baik dalam rangka berhubungan dengan Tuhannya (beribadah) maupun dalam rangka berhubungan dengan sesamanya (bermuamalah). Sedangkan fikih me- rupakan penjelasan atau uraian yang lebih rinci dari apa yang sudah ditetapkan oleh syariah.
Adapun istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu ‘hukum’ dan ‘Islam’. Hukum bisa diartikan dengan peraturan dan undang-undang (Tim Penyusun, 2001: 410). Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peratu- ran atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa (Ali, 1996: 38).
Adapun kata yang kedua, yaitu ‘Islam’, adalah agama Allah yang di- amanatkan kepada Nabi Muhammad Saw. untuk mengajarkan dasar- dasar syariatnya dan juga mendakwahkannya kepada semua manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya (Syaltut, 1966: 9). Dengan pengertian yang sederhana, Islam berarti agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. untuk disampaikan kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dari gabungan dua kata ‘hukum’ dan ‘Islam’ itulah muncul istilah hukum Islam. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.
Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa kata hukum Islam yang sering ditemukan pada literatur hukum yang berbahasa Indo- nesia secara umum mencakup syariah dan fikih, bahkan terkadang juga mencakup ushul fikih (dasar-dasar fikih). Namun, harus dipahami pula bahwa hukum Islam itu tidak sama persis dengan syariah dan sekaligus tidak sama persis dengan fikih. Tetapi juga tidak berarti bahwa hukum Islam itu berbeda sama sekali dengan syariah dan fikih. Yang dapat dika- takan adalah pengertian hukum Islam itu mencakup pengertian syariah dan fikih, karena hukum Islam yang dipahami di Indonesia ini kadang dalam bentuk syariah dan terkadang dalam bentuk fikih sehingga kalau seseorang mengatakan hukum Islam, harus dicari dulu kepastian mak- sudnya, apakah yang berbentuk syariah ataukah yang berbentuk fikih. Hal inilah yang tidak dipahami oleh sebagian besar bangsa Indonesia, termasuk sebagian besar kaum Muslim, sehingga hukum Islam terka- dang dipahami dengan kurang tepat, bahkan salah.
Hubungan antara syariah dan fikih sangat erat dan tidak dapat di- pisahkan. Syariah merupakan sumber atau landasan fikih, sedangkan fikih merupakan pemahaman terhadap syariah. Secara umum syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari Alquran dan Sunnah yang belum dicampuri daya nalar (ijtihad), sedangkan fikih adalah hukum Islam yang bersumber dari pemahaman terhadap syariah atau pema- haman terhadap nash, baik Alquran maupun Sunnah.
Asaf A.A. Fyzee membedakan kedua istilah tersebut dengan me- ngatakan bahwa syariah adalah sebuah lingkaran yang besar yang wilayahnya meliputi semua perilaku dan perbuatan manusia; sedang fikih adalah lingkaran kecil yang mengurusi apa yang umumnya di- pahami sebagai tindakan umum. Syariah selalu mengingatkan kita akan wahyu, ‘ilmu (pengetahuan) yang tidak akan pernah diperoleh seandai- nya tidak ada Alquran dan Sunnah; dalam fikih ditekankan penalaran dan deduksi yang dilandaskan pada ilmu terus-menerus dikutip dengan persetujuan.
Jalan syariah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya; bangunan fikih ditegakkan oleh usaha manusia. Dalam fikih satu tindakan dapat dig- olongkan pada sah atau tidak sah, yajuzu wa ma la yajuzu (boleh atau tidak boleh). Dalam syariah terdapat berbagai tingkat pembolehan atau pelarangan. Fikih adalah istilah yang digunakan bagi hokum sebagai suatu ilmu; sedang syariah bagi hukum sebagai jalan kesalehan yang dikaruniakan dari langit (Fyzee, 1974: 21).

## Sumber Hukum Islam
Secara umum, sumber-sumber materi pokok hukum Islam adalah Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. Otoritas keduanya tidak berubah dalam setiap waktu dan keadaan. Ijtihad dengan ra’yu (akal) sesungguhnya adalah alat atau jalan untuk menyusun legislasi mengenai masalah-masalah baru yang tidak ditemukan bimbingan langsung dari Alquran dan Sunnah untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, jelaslah bahwa ijtihad dengan berbagai metodenya dipandang sebagai sumber hukum yang berkewenangan dengan kedudukan di bawah Alquran
dan Sunnah. Keotentikan sumber-sumber pembantu yang merupakan penjabaran dari ijtihad hanyalah ditentukan dengan derajat kecoco- kannya dengan dua sumber utama hukum yang mula-mula dan tidak ditentang otoritasnya.
Jika dirinci lebih khusus, yakni dalam arti syariah dan fikih sebagai dua konsep yang berbeda, maka sumber hukum bagi masing-masing berbeda. Syariah, secara khusus, bersumber kepada Alquran dan Sunnah semata, sedang fikih bersumber kepada pemahaman (ijtihad) manusia (mujtahid) dengan tetap mendasarkan pada dalil-dalil terperinci dari Alquran dan Sunnah.
Secara harfiah kata Alquran berasal dari bahasa Arab al-qur`an yang berarti pembacaan atau bacaan (Munawwir, 1984: 1185). Sedang menu- rut istilah, Alquran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. melalui Malaikat Jibril dengan menggunakan bahasa Arab sebagai hujjah (bukti) atas kerasulan Nabi Muhammad dan sebagai pedoman hidup bagi manusia serta sebagai media dalam mendekatkan diri kepada Allah dengan membacanya (Khallaf, 1978: 23).
Menurut Ahmad Hasan (1984: 39), Alquran bukanlah suatu undang- undang hukum dalam pengertian modern ataupun sebuah kumpulan etika. Tujuan utama Alquran adalah meletakkan suatu way of life yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Allah. Alquran memberikan arahan bagi kehidupan sosial manusia maupun tuntunan berkomunikasi dengan penciptanya. Hukum perkawinan dan perceraian, hukum waris, ketentuan perang dan damai, hukuman bagi pencurian, pelacuran, dan pembunuhan, semuanya di- maksudkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan sesa- manya. Selain aturan-aturan hukum yang khusus itu Alquran juga mengandung ajaran moral yang cukup banyak. Oleh karena itu, tidak benar kalau N.J. Coulson mengatakan bahwa tujuan utama Alquran bukanlah mengatur hubungan manusia dengan sesamnya, tetapi hubu- ngan manusia dengan penciptanya saja (Coulson, 1964: 12).
Bila dipahami secara mendalam, ternyata Allah tidak menurunkan Alquran dalam suatu kehampaan, tetapi sebagai suatu tuntunan bagi
seorang Rasul yang hidup dan terlibat dalam suatu perjuangan yang nyata. Alquran lebih banyak memberikan prinisp-prinsip dasar yang membawa seorang Muslim pada arah tertentu dapat menemukan jawaban usahanya sendiri. Selanjutnya Alquran menyajikan hukum- hukum atau dasar-dasar Islam secara global yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah di segala tempat dan zaman. Jadi, bisa dikatakan bahwa Alquran adalah sebagai tuntunan (hidayat), dan bukan kitab hukum. Alquran menunjukkan dan menggariskan batas-batas dari berbagai aspek kehidupan. Tugas Nabi Muhammad Saw. adalah untuk memberikan ukuran-ukuran kehidupan praktis yang ideal dalam sina- ran batas-batas yang dinyatakan Alquran.
Sebenarnya perjalanan hukum Islam menempuh proses yang pan- jang. Penafsiran Alquran pada masa-masa awal tidaklah demikian rumit dan pelik sebagaimana masa-masa berikutnya. Metodologi pengam- bilan kesimpulan dari Alquran tumbuh semakin lama semakin rumit dan filosofis dengan dilakukannya kajian Alquran yang mendalam dan mendetail oleh para ahli hukum pada masa-masa berikutnya. Batang tubuh hukum Islam kaya akan contoh-contoh persoalan yang menjadi- kan para ulama berbeda pendapat di dalam mengambil dasar hukum- nya, sebagian mereka mendasarkan pada Alquran dan sebagian yang lain mendasarkan pada Sunnah atau pendapat pribadinya, karena yang terakhir ini menganggap bahwa ayat-ayat Alquran yang diajukan tidak relevan dengan permasalahan yang sedang dibicarakan. Inilah yang kemudian membawa kepada terjadinya perbedaan pendapat dalam fikih Islam.
Perlu diketahui bahwa posisi Alquran sebagai sumber pertama dan terpenting bagi teori hukum tidaklah berarti bahwa Alquran mena- ngani setiap persoalan secara jelimet (pelik) dan terperinci. Alquran, sebagaimana kita ketahui pada dasarnya bukan kitab undang-undang hukum, tetapi merupakan dokumen tuntunan spiritual dan moral. Contoh-contoh yang sering dikutip oleh para orientalis, seperti yang diwakili oleh Schacht, lebih banyak berkaitan dengan kasus-kasus yang aplikasinya secara mendetail tidak diberikan oleh Alquran, seperti
dalam hukum keluarga, hukum waris, bahkan cara-cara beribadah dan yang berhubungan dengan masalah ritual lainnya (Schacht, 1950). Walaupun pada umumnya ayat-ayat Alquran yang menyangkut hukum bersifat pasti, tetapi selalu terbuka bagi penafsiran, dan aturan-aturan yang berbeda dapat diturunkan dari suatu yang sama atas dasar ijtihad. Inilah alasan bagi perbedaan pendapat di antara ahli hukum dalam kasus-kasus seperti yang disebut oleh Schacht.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kedudukan Alquran sebagai sumber utama hukum Islam berarti bahwa Alquran menjadi sumber dari segala sumber hukum dalam Islam. Hal ini juga berarti bahwa penggunaan sumber lain dalam Islam harus sesuai dengan petunjuk Alquran dan tidak boleh bertentangan dengan apa yang ditetapkan oleh Alquran.
Sumber hokum Islam yang kedua adalah sunnah. Secara etimologis, kata sunnah berasal dari kata berbahasa Arab al-sunnah yang berarti cara, adat istiadat (kebiasaan), dan perjalanan hidup (sirah) yang tidak dibedakan antara yang baik dan yang buruk. Ini bisa dipahami dari sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim, “Barang siapa yang mem- buat cara (kebiasaan) yang baik dalam Islam, maka dia akan memeroleh pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya, dan barang siapa yang membuat cara yang buruk dalam Islam, maka dia akan memeroleh dosa- nya dan dosa orang yang mengikutinya” (Al-Zabidiy, t.t.: 244; Munaw- wir, 1984: 716; Al-Khathib, 1989: 17). Sunnah pada dasarnya berarti peri- laku teladan dari seseorang.
Dalam konteks hukum Islam, Sunnah merujuk kepada model pe- rilaku Nabi Muhammad Saw. Karena Alquran memerintahkan kaum Muslim untuk menyontoh perilaku Rasulullah, yang dinyatakan sebagai teladan yang agung, maka perilaku Nabi menjadi ‘ideal’ bagi umat Islam (QS. al-Ahzab (33): 21 dan QS. al-Qalam (68): 4).
Secara terminologis, ada beberapa pemahaman tentang Sunnah. Menurut ahli hadis, Sunnah berarti sesuatu yang berasal dari Nabi Saw. yang berupa perkataan, perbuatan, penetapan, sifat, dan perjalanan hidup beliau baik pada waktu sebelum diutus menjadi Nabi maupun
sesudahnya (al-Khathib, 1989: 19). Alquran meminta kepada Rasulullah untuk memutuskan persoalan-persoalan yang dihadapi kaum Musli- min dengan dasar wahyu (QS. al-Maidah [5]: 48-49). Meskipun demi- kian, Alquran menyatakan bahwa Rasulullah adalah penafsir ayat-ayat Alquran (QS. al-Nahl [16]: 44).
Selanjutnya Alquran menegaskan fungsi Rasulullah, yaitu meng- umumkan wahyu kepada orang banyak, memberikan didikan moral kepada mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab suci dan ke- arifan atau hikmah (QS. Ali ‘Imran [3]: 164). Alquran juga menjelaskan bahwa patuh dan cinta kepada Allah harus dibuktikan dengan patuh kepada Rasul dan sebaliknya durhaka kepada Rasul berarti durhaka kepada Allah (QS. Ali ‘Imran [3]: 31-32; QS. al-Nisa’ [4]: 80; dan QS. al- Ahzab [33]: 36). Dengan demikian, Sunnah terkait erat dengan Alquran, dan karenanya agak sulit untuk mengatakan bahwa keduanya adalah sumber yang terpisah. Sunnahlah yang memberikan bentuk konkrit pada ajaran-ajaran Alquran. Alquran misalnya menyebutkan perintah shalat dan zakat, tetapi tidak memberikan perinciannya.
Nabi Muhammadlah yang menjelaskannya dalam bentuk praktik. Mengingat taat dan patuh kepada Nabi sebagai kewajiban, maka Sunnah, yaitu model perilaku dari Nabi baik dalam bentuk ajaran maupun contoh, menjadi sumber hukum. Istilah lain yang sering digunakan untuk menyebut Sunnah adalah hadis, dan terkadang digunakan juga istilah khabar dan atsar (al-Khathib, 1989; al- Shalih, 1988).
Bentuk Sunnah bisa bermacam-macam. Sesuai dengan definisinya, bentuk Sunnah ada tiga macam, yaitu ada yang berbentuk sabda Nabi (sunnah qauliyyah), ada yang berbentuk perilaku Nabi (sunnah fi’liyyah), dan ada yang berbentuk penetapan Nabi atas perilaku sabahat (sunnah taqririyyah). Dari segi derajatnya, Sunnah ada yang shauhih, hasan, dan dla’if, bahkan ada yang maudlu’ (Sunnah palsu). Sedang dilihat dari segi jumlah penyampainya, Sunnah ada yang mutawātir, masyhur, dan ahad. Dan masih banyak lagi pembagian lain dari Sunnah atau hadis ini.
Sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Alquran, fungsi Sunnah adalah sebagai bayan atau penjelas terhadap Alquran. Fungsi bayan ini
bisa berupa salah satu dari tiga fungsi, yaitu: 1) menetapkan dan me- negaskan hukum-hukum yang ada dalam Alquran, seperti sabda Nabi tentang rukun Islam yang lima merupakan ketegasan dari firman Allah Swt. yang memerintahkan shalat, zakat, puasa, dan haji; 2) memberikan penjelasan arti yang masih samar dalam Alquran atau memerinci apa- apa yang dalam Alquran disebutkan secara garis besar (tafshil), meng- khususkan apa-apa yang dalam Alquran disebut dalam bentuk umum (takhshish), atau memberi batasan terhadap apa yang disampaikan oleh Allah secara mutlak (taqyid), seperti perincian cara-cara shalat yang diberikan oleh Nabi yang merupakan penjelasan dari perintah melaku- kan shalat secara global dalam Alquran; 3) menetapkan suatu hukum yang belum ditetapkan oleh Alquran (tasyri’), seperti haramnya me- ngawini seorang perempuan sekaligus mengawini bibinya secara ber- samaan (Khallaf, 1978: 39-40).
Seiring dengan dijadikannya Sunnah sebagai sumber hukum bagi kaum Muslim, maka pendapat dan praktik dari para sahabat pun banyak yang dijadikan sumber hukum, dengan alasan bahwa para sahabat adalah para pengamat langsung dari Sunnah Nabi. Karena mereka bertahun-tahun lamanya bersama Nabi, diharapkan mereka tentu mengetahui tidak hanya perkataan dan perilaku Nabi, tetapi juga ruh dan karakter dari ‘Sunnah ideal’ yang ditinggalkan Nabi bagi gene- rasi selanjutnya. Meskipun pendapat mereka berbeda-beda, tetapi tetap ada pada ruh Sunnah Nabi, dan dengan demikian tidak dapat dipisah- kan dari Sunnah Nabi. Itulah sebabnya mengapa para ahli hukum mazhab-mazhab awal sering berargumentasi atas dasar keputusan- keputusan hukum para sahabat. Inilah yang biasa dilakukan oleh Imam Malik dan Imam Syafi’i misalnya (Ahmad Hasan, 1984: 47-48). Gene- rasi berikutnya, yaitu para tabi’in, juga memainkan peran yang penting dalam perkembangan hukum Islam, karena mereka memiliki hubu- ngan dengan para sahabat.
Keputusan-keputusan hukum mereka merupakan sumber hukum bagi mazhab-mazhab awal. Imam Malik, misalnya, mengutip praktik dan pendapat para tabi’in setelah mengutip Sunnah Nabi, dan begitu
juga fuqaha’ awal lainnya. Sumber hukum Islam yang ketiga adalah ijtihad. Secara etimologis, kata ijtihad berasal dari kata al-ijtihad yang berarti penumpahan segala upaya dan kemampuan atau berusaha de- ngan sungguh-sungguh (Munawwir, 1984: 234). Secara terminologis, ijtihad berarti mencurahkan kesanggupan dalam mengeluarkan hukum syara’ yang bersifat ‘amaliyyah dari dalil-dalilnya yang terperinci baik dalam Alquran maupun Sunnah (Khallaf, 1978: 216; Zahrah, 1958: 379). Dasar hukum dibolehkannya ijtihad adalah Alquran, Sunnah, dan logika. Nash Alquran dan Sunnah sangat terbatas jika dibandingkan dengan banyaknya peristiwa yang dihadapi oleh umat manusia, sehingga perlu ditetapkannya aturan baru untuk menghukumi semua per- masalahan yang muncul dan belum diatur oleh Alquran dan Sunnah.
Pada prinsipnya ijtihad bisa digunakan dalam dua hal. Pertama, dalam hal-hal yang tidak ada nash-nya sama sekali. Dalam hal ini muj- tahid dapat menemukan hukum secara murni dan tidak berbenturan dengan ketentuan nash yang sudah ada, karena memang belum ada nash-nya. Kedua, ijtihad dapat digunakan dalam hal-hal yang sudah diatur oleh nash, tetapi penunjukannya terhadap hukum tidak pasti (zhanniy al-dalalah). Nash hukum dalam bentuk ini bisa memberikan kemungkinan-kemungkinan pemahaman. Dalam hal ini ijtihad ber- peran di dalam menemukan kemungkinan-kemungkinan tersebut. Cara atau metode yang ditempuh dalam rangka berijtihad bermacam- macam, yakni: ijma’, qiyas, istihsan, mashlahah mursalah, istishhab, ‘urf, mazhab shahabiy, dan syar’u man qablana.

## Ruang Lingkup Hukum Islam
Ruang lingkup di sini berarti objek kajian hukum Islam atau bidang- bidang hukum yang menjadi bagian dari hukum Islam. Ruang lingkup hukum Islam sangat berbeda dengan hukum Barat yang membagi hu- kum menjadi hukum privat (hukum perdata) dan hukum publik. Sama halnya dengan hukum adat di Indonesia, hukum Islam tidak membeda- kan hukum privat dan hukum publik. Pembagian bidang-bidang kajian hukum Islam lebih dititikberatkan pada bentuk aktivitas manusia dalam
melakukan hubungan. Dengan melihat bentuk hubungan ini, dapat diketahui bahwa ruang lingkup hukum Islam ada dua, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan (hablun minallah) dan hubungan manusia dengan sesamanya (hablun minannas). Bentuk hubungan yang pertama disebut ibadah dan bentuk hubungan yang kedua disebut muamalah.
Dengan mendasarkan pada hukum-hukum yang terdapat dalam Alquran, ‘Abd al-Wahhab Khallaf membagi hukum menjadi tiga, yaitu hukum-hukum i’tiqadiyyah (keimanan), hukum-hukum khuluqiyyah (akhlak), dan hukum-hukum ‘amaliyyah (aktivitas baik ucapan maupun perbuatan). Hukum-hukum ‘amaliyyah inilah yang identik dengan hukum Islam yang dimaksud di sini. Khallaf membagi hukum-hukum ‘amaliyyah menjadi dua, yaitu hukum-hukum ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan hukum-hukum muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (Khallaf, 1978: 32).
Hakikat ibadah menurut para ahli adalah ketundukan jiwa yang timbul karena hati merasakan cinta akan yang disembah (Tuhan) dan merasakan keagungan-Nya, karena meyakini bahwa dalam alam ini ada kekuasaan yang hakikatnya tidak diketahui oleh akal (Ash Shid- dieqy, 1985: 8). Karena ibadah merupakan perintah Allah dan sekaligus hak-Nya, maka ibadah yang dilakukan oleh manusia harus mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh Allah. Allah mensyaratkan ibadah harus dilakukan dengan ikhlas (QS. al-Zumar [39]: 11) dan harus dilakukan secara sah sesuai dengan petunjuk syara’ (QS. al-Kahfi [18]: 110). Dalam masalah ibadah berlaku ketentuan, tidak boleh ditambah-tambah atau dikurangi. Allah telah mengatur ibadah dan diperjelas oleh Rasul-Nya. Karena ibadah bersifat tertutup (dalam arti terbatas), maka dalam ibadah berlaku asas umum, yakni pada dasarnya semua perbuatan ibadah di- larang untuk dilakukan kecuali perbuatan-perbuatan itu dengan tegas diperintahkan (Ali, 1996: 49).
Berbeda dengan masalah ibadah, ketetapan-ketetapan Allah dalam masalah muamalah terbatas pada yang pokok-pokok saja. Penjelasan Nabi Saw., kalaupun ada, tidak terperinci seperti halnya dalam bidang
ibadah. Oleh karena itu, bidang muamalah terbuka sifatnya untuk di- kembangkan melalui ijtihad. Karena sifatnya yang terbuka tersebut, dalam bidang muamalah berlaku asas umum, yakni pada dasarnya semua akad dan muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang membatalkan dan melarangnya (Ash Shiddieqy, 1985: 91). Dari prinsip dasar ini dapat dipahami bahwa semua perbuatan yang termasuk dalam kategori muamalah boleh saja dilakukan selama tidak ada ketentuan atau nash yang melarangnya. Oleh karena itu, kaidah-kaidah dalam bidang muamalah dapat saja berubah seiring dengan perubahan zaman, asal tidak bertentangan dengan ruh Islam.
Dilihat dari segi bagian- bagiannya, ruang lingkup hukum Islam dalam bidang muamalah, menurut ‘Abd al- Wahhab Khallaf (1978: 32-33), meliputi: 1) hukum-hukum masalah perorangan/ keluarga; 2) hukum-hukum perdata; 3) hukum-hukum pidana; 4) hukum-hukum acara peradilan; 5) hukum-hukum perundang-undangan; 6) hukum- hukum kenegaraan; dan 7) hukum-hukum ekonomi dan harta.

## Karakteristik Hukum Islam
Sebagai suatu sistem hukum tersendiri, hukum Islam memiliki beberapa karakteristik dan watak tersendiri yang membedakannya dari berbagai sistem hukum yang ada di dunia. Di antara karaktersitik hukum Islam ini ada yang merupakan produk dari watak hukum Islam itu sendiri, dan ada yang disebabkan oleh evolusinya dalam mencapai tujuan yang diridoi Allah.
Secara umum Muhammad Yusuf Musa (1988: 160-179) mengemuka- kan enam karakteristik dasar dari hukum Islam, yaitu: 1) Dasar-dasar- nya yang umum berasal dari wahyu Allah; 2) Aturan-aturan hukum Islam dibuat dengan dorongan agama dan moral; 3) Balasan hukum Islam didapatkan di dunia dan akhirat; 4) Kecenderungan hukum Islam komunal; 5) Dapat berkembang sesuai dengan lingkungan, waktu, dan tempat; dan 6) Tujuan hukum Islam mengatur dan memberikan kemu- dahan bagi kehidupan privat dan publik dan membahagiakan dunia seluruhnya. Sementara itu, Fathurrahman Djamil mengemukakan lima
sifat dan karakteristik hukum Islam, yaitu: 1) sempurna; 2) elastis; 3) universal dan dinamis; 4) sistematis; dan 5) bersifat ta’aqquli dan ta’ab- budi (Fathurrahman Djamil, 1997: 46-53).
Dari dua pendapat tentang karakteristik hukum Islam di atas dapat disimpulkan, bahwa hokum Islam mempunyai sifat, watak, dan karakte- ristik yang membedakannya dengan sistem hukum manapun di dunia. Selanjutnya M. Yusuf Musa mengemukakan tiga prinsip dasar hukum Islam, yaitu: 1) tidak mempersulit dan memberatkan; 2) memperhatikan kesejahteraan manusia secara keseluruhan; dan 3) mewujudkan kea- dilan secara menyeluruh (Musa, 1988: 180-190). Sedang Fathurrahman Djamil mengemukakan lima prinsip dasar hukum Islam, yaitu: 1) me- niadakan kepicikan dan tidak memberatkan; 2) menyedikitkan beban; 3) ditetapkan secara bertahap; 4) memperhatikan kemaslahatan manu- sia; dan 5) mewujudkan keadilan yang merata (Djamil, 1997: 66-75).

## Tujuan Hukum Islam
Dalam khazanah ilmu ushul fikih, tujuan hukum Islam sering di- sebut maqashid al-syari’ah. Yang menjadi bahasan utama dalam maqa- shid al-syari’ah adalah masalah hikmah dan ‘illah ditetapkannya suatu hukum (Djamil, 1997: 123). Kajian maqashid al-syari’ah merupakan kajian yang penting dan menarik dalam bidang ushul fikih. Dalam perkembangan selanjutnya, kajian ini merupakan kajian utama dalam filsafat hukum Islam, sehingga pada akhirnya istilah maqashid al- syari’ah identik dengan filsafat hukum Islam.
Tujuan hukum Islam harus diketahui oleh mujtahid (orang yang melakukan ijtihad) dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh Alquran dan Sunnah. Semua ketentuan hukum Islam (syariah) baik yang berupa perintah maupun larangan, sebagaimana tertera dalam Alquran dan Sunnah, mempunyai tujuan tertentu. Tidak ada satu ketentuan pun dalam syariah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum Islam datang ke dunia membawa missi yang sangat mulia, yaitu sebagai rahmat bagi
seluruh manusia di muka bumi (QS. Yunus [10]: 57; QS. al-Anbiya’ [21]: 107). Pembuat syariah (Allah dan Rasul-Nya) menetapkan syariah bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan, dan menghindarkan kemafsadatan bagi umat manusia (Yahya dan Fathurrahman, 1993: 333). Terkait dengan ini, Abu Zahrah mengatakan bahwa setiap hukum Islam memiliki tujuan yang hakiki, yaitu kemaslahatan. Tidak ada perintah dalam Alquran dan Sunnah yang tidak memiliki kemaslahatan yang hakiki, meskipun kemaslahatan itu tidak tampak dengan jelas. Kemaslahatan di sini adalah kemaslahatan hakiki yang bersifat umum dan tidak didasarkan pada pemenuhan hawa nafsu (Zahrah, 1958: 366).
Dengan diketahuinya tujuan hukum Islam, dapat ditarik suatu pe- ristiwa yang sudah ada nashnya secara tepat dan benar dan selanjutnya dapat ditetapkan hukum peristiwa yang tidak ada nashnya. Senada dengan pendapat di atas, al-Syathibi, seorang pakar hukum Islam dari kalangan Mazhab Maliki, mengembangkan doktrin maqashid al-sya- ri’ah dengan menjelaskan bahwa tujuan akhir hukum Islam adalah satu, yaitu kemaslahatan atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Pendapat al-Syathibi didasarkan pada prinsip bahwa Tuhan melemba- gakan syariah (hukum Islam) demi kemaslahatan manusia, baik jangka pendek maupun jangka panjang (Mas’ud, 1995: 225).
Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fikih, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seorang yang memelihara lima hal tersebut akan memperoleh kemaslahatan, sedang yang tidak dapat memeliharanya akan mendapatkan kerusakan.
Prinsip itulah yang dikembangkan oleh al-Syathibi dalam bukunya al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam. Dalam buku ini al-Syathibi memerin- ci dengan panjang lebar doktrin maqashid al-syari’ah yang didasarkan pada al-kulliyyat al- khams (lima kebutuhan pokok) seperti di atas. Lima kebutuhan pokok ini masih dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu dlaruriyat (kebutuhan primer), hajjiyyat (kebutuhan sekunder), dan
tahsiniyyat (kebutuhan tertier). Kebutuhan primer adalah sesuatu yang harus ada untuk kemaslahatan manusia. Jika kebutuhan ini tidak di- penuhi kehidupan manusia akan menjadi kacau balau, kemaslahatan tidak tercapai, dan kebahagiaan ukhrawi tidak bakal dapat diraih. Kebu- tuhan sekunder merupakan kebutuhan yang sangat dibutuhkan manu- sia bukan untuk memelihara salah satu dari kebutuhan pokok yang lima, tetapi untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan dan kesempitan atau kekhawatiran dalam menjaga kelima kebutuhan pokok (Zahrah, 1958: 371). Jika kebutuhan ini tidak ada, tidak sampai membawa tata aturan hidup manusia berantakan dan kacau, tetapi hanya membawa kesulitan. Oleh karena itu, prinsip utama kebutuhan sekunder ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif, dan memudahkan manusia dalam melakukan muamalah dan tukar-menukar manfaat (Yahya dan Fathurrahman, 1993: 335).
Adapun kebutuhan tertier merupakan kebutuhan pelengkap bagi manusia dalam menunjang pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder. Tujuannya bukan untuk mewujudkan eksistensi kebutuhan yang lima atau menghindari kesulitan dalam memelihara kebutuhan yang lima, akan tetapi untuk menghilangkan ketakutan dan menjaga kemuliaan dalam memelihara kebutuhan yang lima (Zahrah, 1958: 372). Pemenu- han terhadap kebutuhan tertier ini tidak berimplikasi adanya hukum wajib pada yang diperintah dan hukum haram pada yang dilarang seba- gaimana yang berlaku pada dua tingkat lainnya (dlaruriyyat dan hajji- yyat). Segala usaha untuk memenuhi kebutuhan tertier (tahsiniyyat) ini menimbulkan hukum sunnah dan pengabaian kebutuhan ini menim- bulkan hukum makruh.

## Penutup
Itulah beberapa hal penting terkait dengan hukum Islam. Mema- hami hukum Islam secara utuh membutuhkan perhatian dan keseriusan khusus. Tidak sedikit dari umat Islam yang tidak peduli dengan masalah ini, meskipun sebenarnya setiap Muslim dituntut untuk memiliki pema- haman yang cukup tentang hukum Islam, minimal untuk mendasarinya
dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agama. Apa yang diuraikan di atas bukanlah dasar-dasar pokok untuk melaksanakan aturan- aturan hukum Islam, akan tetapi hanyalah sebagai pengantar untuk dapat memahami hakikat hukum Islam. Karena itu, dibutuhkan perhatian khusus untuk dapat mengungkap aturan-aturan hukum Islam yang lebih rinci lagi.

## Daftar Pustaka
Ahmad Hasan (1984). The Early Development of Islamic Jurisprudence. Delhi: Adam Publishers & Distributors. Cet. II.
Al-Fairuzabadiy, Muhammad Ibn Ya’qub. (1995). Al-Qamus al-Muhith. Beirut: Dar al-Fikr, Cet. I.
Ali, Muhammad Daud. (1996). Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers. Edisi 5. Cet. V.
Al-Khathib, Muhammad ‘Ajjaj. (1989). ‘Ulum al-Hadits ‘Ulumuhu wa Mushthalahuhu. Beirut: Dar al-Fikr.
Al-Qur`an al-Karim.
Al-Shalih, Shubhi. (1988). ‘Ulum al-Hadits wa Mushthalahuhu. Beirut:
Dar al-‘Ilm li al-Malayin.
Al-Zabidiy, Muhammad Murtadla. (t.t.). Taj al-‘Arus. Juz 9. T.tp.: t.p..
Amir Syarifuddin (1999). Ushul Fiqh., Jilid 1. Jakarta: Logos. Cet. I.
Ash Shiddieqy, T.M. Hasbi. (1985). Kuliah Ibadah: Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikma. Jakarta: Bulan Bintang. Cet. V.
Coulson, N.J. (1964). A History of Islamic Law. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Djamil, Fathurrahman. (1997). Filsafat Hukum Islam (Bagian Pertama). Jakarta: Logos. Cet. I.
Fyzee, Asaf A.A. (1974). Outlines of Muhammadan Law (Forth Edi- tion). Delhi- Bombay-Calcutta-Madras: Oxford University Press.
Khallaf , ‘Abd al-Wahhab (1978). ‘Ilm Ushul al-Fiqh. Kairo: Dar al-Qalam li al- Tiba’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi’. Cet. VII.
Mas’ud, Muhammad Khalid. (1995). Filsafat Hukum Islam dan Peru- bahan Sosial. Terj. oleh Yudian W. Asmin. Surabaya: Al Ikhlas.
Munawwir, Ahmad Warson. (1984). Al-Munawwir: Kamus Arab Indo- nesia. Yogyakarta: PP. Al-Munawwir Krapyak.
Musa, Muhammad Yusuf. (1988). Al-Islam wa al-Hajah al-Insaniyyah Ilaih. Terj. oleh A. Malik Madani dan Hamim Ilyas dengan judul “Islam Suatu Kajian Komprehensif”. Jakarta: Rajawali Pers, Cet. I.
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (2001). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Ed. III. Cet. I.
Schacht. Joseph. (1950). The Origins of Muhammadan Jurisprudence.
London: Oxford at the Clarendon Press.
Syaltut, Mahmud. (1966). Al-Islam Aqidah wa Syari’ah. Kairo: Dar al-
Qalam. Cet. III.
Zahrah, Muhammad Abu. (1958). Ushul al-Fiqh. Kairo: Dar al-Fikr al- ‘Arabiy. Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman. (1993). Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami. Bandung: Al-Ma’arif. Cet. Ke-3.