## Abstract
The development of defining fairness gets Human Rights (HAM) idea. But, according to Human Rights, Islamic Law has discriminating dos for religious people. Finally, getting the theory, Islamic Law can’t be accept to  Human Rights. Otherwise, Yusuf Qaradhawi gets the theory that Islam Law has Maqashid Syariah as well as values of Human Rigths. Consequently, the researcher discusses Human Rights Of The Yusuf Qaradhawi Prespective. The research is library research which uses the analysis method to content analysis. The research discovers that Yusuf Qaradhawi divides his idea about Human Rights as three themes; the first, affirming honour of people; the second, affirming Human Rights; the third, struggling weak human rights. The base of his idea is the theorem of the Koran that uses a context approach, further effect of the moderate thinking, and on purpose for solving people condition, nowadays.
Perkembangan dalam mendefinisikan keadilan, memunculkan gagasan Hak Asasi Manusia (HAM). Namun, menurut HAM, hukum Islam memiliki sikap diskriminasi terhadap penganut agama. Hingga muncul anggapan, Hukum Islam tidak dapat disepadankan dengan konsep HAM. Sementara, Yusuf Qaradhawi berpendapat bahwa hukum Islam memiliki Maqashid Syariah yang juga mengakomodir nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, peneliti mengangkat

## HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMIKIRAN YUSUF QARADHAWI

## Mu’adil Faizin
Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Email: Muadilfaizin27@gmail.com
isu HAM Perspektif Yusuf Qaradhawi. Penelitian ini kajian pustaka dengan menggunakan metode analisis secara content analysis. Penelitian menghasilkan bahwa Yusuf Qaradhawi membagi pemikiranya terkait Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi tiga tema yaitu: menegaskan kemuliaan manusia, menegaskan hak manusia dan memperjuangkan hak manusia lemah. Dasar dari pendapatnya adalah dalil-dalil Al- Quran menggunakan pendekatan kontekstual, kemudian pengaruh dari pemikiran madrasah moderat, serta dimaksudkan menjadi solusi bagi kondisi umat sekarang.
Kata Kunci: HAM, Maqashid Syariah, Yusuf Qaradhawi, Moderat

## A. Pendahuluan
Islam dengan definisi sikap pasrah kepada Allah SWT, tidak saja merupakan ajaran normatif Allah SWT kepada hambaNya, tetapi diajarkan olehNya dengan dikaitkan kepada alam manusia itu sendiri. Hal yang belakangan dikenal sebagai sifat alamiah atau nature kemanusiaan. 1
Demikian pula seluruh benda-benda ciptaan Allah SWT di langit dan di bumi selain manusia, semua pasrah dan menciptakan kehidupan yang serasi sesuai garis edar masing-masing. 2
Manusia secara alami sudah tentu membutuhkan tata aturan (hukum) atau konstitusi. Adapun konstitusi pertama dalam sejarah Islam adalah Piagam Madinah pada tahun 622 M. 3 Konsitusi pertama di dunia yang pernah dibuat, dengan muatan filosofis persatuan dan kesatuan, persamaan dan keadilan, kebebasan beragama, bela negara, pelestarian adat yang baik, supremasi syariah, politik damai serta pertahanan. 4 Salah satu bukti Islam menerapkan asas keadilan bagi masyarakat heterogen pada era Rasulullah Saw.
Berkembangnya zaman dalam mendefinisikan keadilan, memunculkan gagasan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap kodrat. Isu HAM lahir dari bangsa Barat dengan semangat kebebasan individualisme, selanjutnya
1 Nurcholish Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban (Jakarta: Yayasan Wakaf Paradigma,1992), hlm.426.
2 Ibid, hlm.430.
3 Ahmad Sukardja, Piagam Madinah & Undang-undang Dasar NRI 1945
(Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.37.
4 Ibid, hlm.42.
merambah pada konsep persamaan hak gender, konsep toleransi, konsep persamaan hak antar umat beragama, konsep solidaritas, dan konsep universalisme HAM. 5
Gagasan HAM sering dipertentangan dengan hukum Islam. 6
Menurut HAM, hukum Islam memiliki sikap diskriminasi terhadap penganut agama, selain itu bahwa manusia di hadapan hukum Islam yang memiliki kedudukan setara adalah hanya pria muslim, baru kemudian berturut-turut berdiri para wanita muslim, para budak pria muslim, para budak wanita muslim, orang-orang yahudi, orang-orang kristiani dan akhirnya orang-orang kafir. 7 Pada gilirannya, hukum Islam dinilai tidak dapat disepadankan dengan konsep HAM. Hukum Islam dianggap tidak memiliki nilai-nilai yang universal dan humanis atau kemanusiaan seperti halnya HAM.
Memberbicarakan hukum Islam, tentu harus menilik Maqashid Syariah,  agar metode berpikir menanggapi hukum Islam tetap sesuai dengan maksud sesunggguhnya. Berkaitan dengan Maqashid Syariah,
Yusuf Qaradhawi memberi penjelasan sebagai berikut: 8
“Sesungguhnya yang dimaksud Al-Quran yaitu menegaskan penetapan kemuliaan manusia dan menjaga hak manusia, maka seharusnya saling memuliakan dengan asas sebagai berikut: meneegaskan kemuliaan manusia, menegaskan hak manusia, dan mengkokohkan hak manusia lemah.”

## Yusuf Qaradhawi berpendapat bahwa hukum Islam memiliki
Maqashid Syariah yang juga mengakomodir nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM), beliau membaginya menjadi tiga hal yaitu menegaskan kemuliaan manusia, menegaskan hak manusia dan memperjuangkan hak manusia
5 F. Budi Hardiman, Hak Asasi Polemik Dengan Agama dan Kebudayaan (Yogyakarta: Kanisius, 2011), hlm.50.
6 Ibid., hlm. 53.
7 Ibid., hlm. 56.
8 Yusuf Qaradhawi, Kaifa Nataamal Maa Al-quran Al-adzhim (Mesir: Dar
Asy-Syuruq, 2000), hlm. 78.
lemah. Dengan kata lain, Yusuf Qaradhawi sedikit menampakan bahwa penilaian kalangan HAM selama ini, terkait dengan hukum Islam tidak semuanya tepat. Rumusan tersebut di atas, Yusuf Qaradhawi tuangkan dalam bukunya Kaifa Nataamal Maa Al-quran Al-adzhim, Dirasah fi Fiqh Maqashid Asy-Syariah (Baina Al-Maqashid Al-Kulliyyah wa An-Nushush Al-Juziyyah) dan beberapa bukunya yang lain.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, serta untuk memperjelas obyek penelitian, tulisan ini mengeksplorasi bagaimana kedudukan Hak Asasi Manusia dalam pemikiran Yusuf Qaradhawi. Analisis terhadap persoalan ini bertujuan memahami, menjelaskan, dan menganalisis pemikiran  Yusuf Qaradhawi tentang kedudukan Hak Asasi Manusia dalam perspektif hukum Islam. Kajian terhadap pemikiran ulama kontemporer dalam merespon perkembangan isu universal bermanfaat bagi bahan kajian/ pemikiran lebih lanjut mengenai, khususnya tentang kedudukan Hak Asasi Manusia dalam studi Hukum Islam.

## B.  Kedudukan Hak Asasi Manusia (HAM) Perspektif Yusuf Qaradhawi
Sebelum peneliti memaparkan pemikiran Yusuf Qaradhawi terkait nilai-nilai Hak Asasi Manusia sebagai salah satu bagian dari Maqashid Syariah, peneliti terlebih dahulu akan memaparkan pendapat Yusuf Qaradhawi terkait Maqashid Syariah. Yusuf Qaradhawi berpendapat bahwa: 9
“Fikih Maqashid Syariah adalah induk dari seluruh fikih-fikih, karena fikih maksud-maksud syariah adalah meliputi ke dalam makna, rahasia dan hikmah yang ada di dalam teks, bukan jumud di depan bentuk dan lafaz teks, namun melupakan maksud yang ada di belakangnya.”

## Sebagaimana yang ada di dalam kamus dan penjelasannya bahwa
9 Yusuf Qaradhawi, Dirasah fi Fiqh Maqashid Asy-Syariah: Baina Al-Maqashid Al-Kulliyyah wa An-Nushush Al-Juziyyah (Mesir: Dar Asy-Syuruq, 2006), hlm. 15.
syariah adalah hukum yang diterapkan oleh Allah bagi agamanya tentang urusan agama atau hukum agama yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah, baik berupa ibadah maupun muamalah yang menggerakkan kehidupan manusia. 10 Allah SWT berfirman dalam surat Al-Jatsiyah (45) ayat 18:
“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”.
Berdasarkan ayat tersebut di atas, Yusuf Qaradhawi menjelaskan bahwa kata syariah berasal dari Syaraa as-Syai dengan arti menjelaskan sesuatu atau diambil dari asy-Syirah dan asy-Syariah dengan arti tempat sumber air yang tidak pernah terputus dan orang yang datang ke sana tidak memerlukan adanya alat. 11 Dalam mufradat Al-Quran, Asy-Syar juga diartikan sebagai arah jalan yang jelas. 12 Dengan kata lain, secara bahasa syariah berarti jalan. Sedangkan Maqashid Syariah adalah seluruh maksud Islam. 13
Yusuf Qarahdawi mengemukakan bahwa kemungkinan menggunakan jalan lain untuk maksud-maksud syariah  selain pendapat Al-Ghazali adalah hal yang bisa saja terjadi. Mengingat bahwa Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali di dalam karyanya “ Al-Mustashfa” menjelaskan tentang maslahat sebagai asal yang tidak jelas ( Ashl al-Mauhum), karena maslahat menyimpang dari penelitian-penelitian asli tentang maksud-maksud syariah  untuk kemudian sampai kepada pembentukan teori maksud- maksud syariah yang digunakan akal Islam sepanjang waktu dari zaman dahulu dengan pembagian ke dalam tiga tingkat; ad-Daruriyyat (primer), al-Hajiyyat (sekunder), at-Tahsiniyyat (tersier). 14
10 Yusuf Qardhawi, Fikih Maqashid Syariah, diterjemahkan oleh Arif Munandar Riswanto, dari judul asli Dirasah fi Fiqh Maqashid Asy-Syariah: Baina Al-Maqashid Al-Kulliyyah wa An-Nushush Al-Juziyyah (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm.
12.
11 Yusuf Qardhawi, Fikih Maqashid., hlm. 13.
12 Ibid.
13 Ibid., hlm.17.
14 Ibid., hlm. 22.
Al-Allamah Rasyid Ridha ketika berbicara tentang maksud-maksud Al-Quran ( Maqashid Al-Quran) di dalam karyanya yang terkenal, “Al- Wahy Al-Muhammadi.” Dia menyebutkan maksud-maksud syariah sesuai dengan tema-tema yang menjadi ajaran Islam dan maksud-maksud besar yang ingin direalisasikan oleh Al-Quran dalam kehidupan umat. Rasyid Ridha telah merangkum maksud-maksud syariah dengan tidak mengikuti pembatasan layaknya Al-Ghazali. 15
Seperti halnya Rasyid Ridha yang membagi Maqashid Syariah dengan tidak membatasinya hanya terikat oleh Al-Kuliyyat Al-Khamsah, Yusuf Qaradhawi membagi menjadi tujuh maksud-maksud syariah: 16 a.  Memperbaiki akidah tentang konsep Tuhan, agama, dan balasan;
b.  Menegaskan kemuliaan dan hak-hak manusia, terutama orang-orang lemah;
c.  Mengajak agar beribadah dan takwa kepada Allah;
d.  Menyucikan hati manusia dan meluruskan akhlak;
e.  Membangun keluarga shaleh dan memberikan keadilan kepada wanita;
f.  Membangun umat yang bersaksi bagi kemanusiaan;
g.  Mengajak kepada kemanusiaan yang penuh kerja sama.
Yusuf Qaradhawi berpendapat bahwa al-kuliyyat al-khamsah lain seperti yang tersebut di atas seharusnya juga direalisasikan oleh Islam dalam kehidupan manusia. Sehingga, hukum-hukum pun bergantung kepadanya. 17 Atas dasar pemikiran tersebut di atas, Yusuf Qaradhawi juga berpendapat bahwa menegaskan kemuliaan serta hak-hak manusia terutama orang lemah dan memberikan keadilan kepada wanita adalah bagian dari Maqashid Syariah, dengan kata lain Yusuf Qaradhawi menyertakan nilai-nilai Hak Asasi Manusia sebagai salah satu tujuan hukum Islam yang selama ini dianggap tidak terakomodir secara penuh. Beberapa pemikiran Yusuf Qaradhawi yang berkaitan dengan nilai Hak Asasi Manusia:
15 Ibid. , hlm. 25.
16 Ibid.
17 Ibid., hlm. 26.

## 1.  Menegaskan Kemuliaan Manusia
“Al-Quran mengkokohkan manusia sebagai makhluk yang dimuliakan Allah, sesungguhnya Dia menciptakan Adam dengan kekuasaaNya, meniupkan ruh, menjadikan manusia sebagai pemimpin di bumi menggantikan kaum sebelumnya, menempatkan pengetahuan lebih atas malaikat yang tidak diberi olehNya, mengkaruniakan sesuatu yang hanya kepada manusia yaitu menundukan kepadanya segala yang ada di alam semesta (bumi dan langit).” 18
Yusuf Qaradhawi berpendapat bahwa Al-Quran ada untuk mempertegas manusia sebagai makhluk yang dimuliakan Allah. Semua hal yang dilakukan Allah dalam penciptaaNya adalah untuk memuliaakan manusia, bahkan alam semestapun ditundukan oleh Allah hanya untuk manusia bukan makhluk yang lain. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Israa’ (17) ayat 70:
“Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik- baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.
Selanjutnya dipertegas dalam surat Luqman ayat 20:
18 Yusuf Qaradhawi, Kaifa Nataamal... ., hlm. 78.
“Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan”
Sangat jelas bahwa manusia dijadikan sebagai khalifah dan ditundukan semuanya untuk manusia pergunakan. Selain itu, bukti konkrit hukum Islam memuliakan manusia adalah adanya had atas orang menuduh zina ( qadzaf) adalah menunjukan sama pentingnya syariah memperjuangkan kehormatan berupa martabat dan kemuliaan manusia agar terhindar dari pencemaran nama baik. 19
Yusuf Qaradhawi menutup penjelasan tentang perihal menegaskan kemuliaan manusia dengan penjelasan sebagai berikut: 20
“Sampainya Al-Quran melalui sebagaian Nabi adalah untuk menyeru manusia agar beribadah kepada Allah.”
Yusuf Qaradhawi berpendapat bahwa tonggak kemuliaan manusia serta semua yang Allah berikan kepada manusia berkaitan dengan kekuasaan, kemudahan dan pengetahuan adalah bertujuan agar manusia beribadah kepada Allah.

## 2.  Menegaskan Hak Manusia
“Mengokohkan kemuliaan dan kemanusiaan adalah ketetapan Al-Quran, hal yang sering disuarakan hari ini, sekaligus pendapat yang mengalami perubahan seiring berjalanya waktu, dan saya berusaha dengan apa yang diberikan terkait denganya (Hak Asasi Manusia).” 21
19 Yusuf Qardhawi, Fikih Maqashid., hlm.27.
20 Yusuf Qaradhawi, Kaifa Nataamal ., hlm. 79.
21 Ibid.
Yusuf Qaradhawi berpendapat bahwa Hak Asasi Manusia sebagai tema yang sekarang sering disuarakan dan sering mengalami perubahan gagasan adalah merupakan penetapan Al-Quran yang sejatinya sejak dahulu sudah diperjuangkan. Yusuf Qaradhawi kemudian menambahkan dengan penjelasan: 22
“Hak manusia dalam kebebasan berpendapat dan berpikir ditetapkan Al- Quran dalam firman Allah:” (maksudnya adalah Q.S. Surat Yunus (10): 101)
“Katakanlah: “Perhatikanlah apa yaag ada di langit dan di bumi. tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman”
Selanjutnya dalam Q.S Saba’ (34): 36.
“Katakanlah: “Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan menyempitkan (bagi siapa yang dikehendaki-Nya). akan tetapi kebanyakan manusia tidak Mengetahui”
Yusuf Qaradhawi kemudian menyambungnya dengan penjelasan: 23
“Hak manusia dalam kemerdekaan berakidah ditetapkan Al-Quran dalam firmaNya:” (maksudnya adalah Q.S. Al-Baqarah (2) 256)
22 Ibid.
23 Yusuf Qaradhawi, Kaifa Nataamal ., hlm. 80.
“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”
Q.S. Yunus (10): 99.
“Dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka Apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?”
Zaman modern ini, Islam sering dinilai memiliki sikap disriminasi agama. 24 Mereka beranggapan seperti itu karena Islam melarang perkawinan campur agama (Islam dengan non Islam), memutus hubungan nasab terhadap penganut agama lain selain Islam yang berakibat tidak mendapatkan harta waris, dan menganggap bahwa berpindah dari agama Islam ke agama yang lain adalah sebuah keinkaran. 25 Padahal semua orang yang beriman tentu yakin bahwa perihal akidah dan keimanan adalah sebuah prinsip.
Berkaitan dengan hal tersebut di atas, sekaligus sebagai implementasi pemikiran Yusuf Qaradhawi tentang menegakan hak manusia, beliau sempat mengeluarkan fatwa tentang memberi ucapan selamat hari raya kepada ahli kitab atas pertanyaan seorang mahasiswa negara Eropa. Berlandaskan firman Allah SWT yang menjelaskan tentang hubungan antara umat Islam dan yang lainya dalam dua ayat Q.S. Al-Mumtahanah (60): 8 dan 9:
“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula)
24 F. Budi Hardiman, Hak Asasi ., hlm.56.
25 Ibid., hlm. 55.
mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil”.
“Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. dan Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim”.
Yusuf Qaradhawi menilai bahwa dua ayat tersebut membedakan antara non-muslim yang memiliki sikap damai, dan sikap memerangi (memusuhi). Kepada yang berbuat damai, Al-Quran mengajarkan agar kita berbuat baik ( al-birr) dan berlaku adil (al-qisth) kepada mereka. Al- Birr itu melebihi keadilan itu sendiri. Adil adalah seorang mengambil haknya sendiri, sedangkan kebaikan adalah seorang memberikan sebagian haknya. Adil adalah memberikan hak kepada orang lain tanpa dikurangi sedikitpun, sedangkan kebaikan adalah menambah kebaikan terhadap orang lain. 26 Adapun ayat yang melarang untuk berbuat baik kepada non- muslim adalah dari mereka yang memusuhi, memerangi, dan mengusir umat Islam dari negeri mereka dengan tanpa alasan yang benar, hanya karena umat Islam berkata, “Tuhan kami adalah Allah.” Seperti yang telah dilakukan oleh suku Quraisy dan orang-orang musyrik Makah kepada Rasulullah saw dan para sahabat. 27
Yusuf Qaradhawi menjelaskan bahwa perlakuan muslim kepada non- muslim yang berbuat damai, maka Al-Quran menggunakan kata “ al-Birr” (kebaikan). Kata tersebut digunakan untuk hak paling besar setelah hak Allah, seperti pada kata berbakti kepada orangtua ( Birr al-Walidain). Pandangan Yusuf Qaradhawi terkait dengan kasus tersebut di atas adalah mempertegas bahwa hukum Islam tidaklah kaku, bahkan menjadi solusi demi berlangsungnya kehidupan manusia antar umat beragama.
Bolehnya mengucapkan salam dalam acara hari raya kepada ahli kitab, jika mereka non-muslim yang bukan memerangi dan dalam
26 Yusuf Qardhawi, Fikih Maqashid., hlm.294.
27 Ibid.
keadaan rukun damai, serta mereka yang memulai mengucapkan selamat terhadap hari-hari Islam. Oleh sebab itu, muslim diperintah untuk membalas kebaikan dengan kebaikan, menjawab salam dengan salam lebih baik, atau paling sedikit dengan salam yang sama. 28
Dengan kata lain, Yusuf Qaradhawi menjelaskan bahwa Islam tidaklah mengajarkan kepada manusia untuk bersikap diskriminasi agama. Penilaian bahwa hukum Islam mengandung sikap diskriminasi adalah hal yang tidak benar. Islam bahkan menganjarkan sikap al-Birr terhadap non-muslim yang damai dengan Islam, akan tetapi kepada non-muslim yang bersikap tidak damai maka muslim harus bersikap adil ( al-Qisth). Pada prinsipnya keimanan seseorang adalah hak prerogatif Allah untuk menilai dan manusia hanya dalam kadar berusaha untuk menegakanya.

## 3. Memperjuangkan Hak Manusia Lemah
Dalam hal ini Yusuf Qaradhawi memberi penjelasan: 29
“Penetapan Al-Quran berupa hak manusia secara umum, selain itu juga berupa memelihara hak manusia yang lemah.”
Q.S Adh-Dhuha (93):  ayat 9
“Sebab itu, terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang- wenang”.
Selanjutnya, Q.S. aN-Nisa (4): 74-75:
28 Ibid., hlm. 297.
29 Yusuf Qaradhawi, Kaifa Nataamal ., hlm. 83.
“Karena itu hendaklah orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Barang siapa yang berperang di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh kemenangan maka kelak akan Kami berikan kepadanya pahala yang besar”.
“Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang- orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: “Ya Tuhan Kami, keluarkanlah Kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah Kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah Kami penolong dari sisi Engkau!”.
Salah satu konsep Islam yang sering dipermasalahkan adalah perempuan tidak memiliki hak sempurna yang setara dengan laki-laki. 30 Hal ini biasanya dikemas dengan konsep  persamaan hak gender, disinyalir sebagai perjuangan kaum yang lemah, dan didasari atas kritik terhadap teks firman Allah:
“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak- anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan”.
Persoalan tersebut semakin merebak dan berkembang. Al-Quran dianggap mendiskriminasikan perempuan sebagai kaum yang lemah. 31
Artinya adalah Islam dapat dinilai memiliki sikap hukum yang subordinat terhadap hak perempuan, karena pembagian harta waris dalam Islam, laki-laki mendapat bagian 1 (satu) sementara perempuan mendapatkan bagian ½ (setengah) bagian dari laki-laki. Yusuf Qaradhawi berpedoman bahwa ketika beliau melihat hukum maka melihat hikmah dari hukum
30 Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika,
2013, hlm.270.
31 Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga., hlm.261.
tersebut adalah keniscayaan. Hikmah terkadang tampak dalam keadaan yang sangat jelas dan bisa diketahui dengan penelitian biasa. Sebagaimana hikmah wanita dan laki-laki yang menerima harta warisan dengan laki-laki dewasa dari harta peninggalan keluarga mereka yang meninggal. Berbeda dengan tradisi Arab yang membatasi warisan kepada orang yang bisa mengangkat senjata dan mampu membela kabilah saja. Menurut orang Arab, orang seperti itu sajalah yang berhak menerima harta warisan. Dengan demikian, mereka tidak memberikan harta warisan kepada wanita, karena wanita tidak bisa perang dan melindungi. Hal ini juga terjadi pada anak laki-laki yang masih kecil, mereka tidak bisa membela kabilah, orang lain, dan diri sendiri. 32 Dengan kata lain, mereka yang dianggap sebagai kaum yang lemah oleh kebudayaan Arab, maka tidak mendapatkan hak waris.
Yusuf Qaradhawi berpendapat bahwa pada hakikatnya Islam memiliki konsep persamaan hak yang mudah dipahami. Hal inilah yang dinamakan adil, karena anak perempuan memiliki hubungan kepada ibu-bapaknya seperti saudara laki-lakinya. Dengan demikian, ketika saudara laki-lakinya mendapatkan harta waris, maka anak perempuan juga mendapatkan. Namun, kadang-kadang maksud-maksud syariah tersembunyi kecuali bagi orang yang mau menelitinya.
Yusuf Qaradhawi berpendapat bahwa perbedaan bagian waris antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah dikarenakan perbedaan kewajiban dan tanggung jawab harta yang dipikul oleh masing-masing keduanya. Jika seorang bapak meninggal kemudian meninggalkan seorang anak laki-laki dan anak perempuan dengan harta 150.000 riyal, anak laki-laki akan mendapatkan 100.000 riyal, dan anak perempuan akan mendapatkan 50.000 riyal. Namun, jika anak laki-laki ingi menikah dan memberikan mahar sebesar 25.000 riyal untuk pernikahanya, harta warisanya pun akan berkurang dan menjadi 75.000 riyal. Sedangkan anak perempuan jika ingin menikah dia akan mendapatkan mahar sebesar mahar yang diberikan saudar laki-lakinya, yaitu 25.000 riyal. Dengan demikian, hartanya akan bertambah menjadi 75.000 riyal, maka harta keduanya pun mejadi sama. Bahkan, jika anak laki-laki ingin membeli perabot rumah tangga, mengadakan pesta pernikahannya, dan hal-hal lainnya yang ada dalam tradisi umumnya manusia, bagian warisannya akan berkurang semakin banyak. Adapun saudarinya yang mendapatkan
32 Yusuf Qardhawi, Fikih Maqashid., hlm.19.
hadiah sebagaimana hal ini ada dalam tradisi umumnya manusia bagianya akan bertambah. Untuk itulah, Yusuf Qaradhawi menambahkan sebagian peneliti berpendapat bahwa dalam hal waris, syariat Islam memberikan hak istimewa kepada anak perempuan daripada kepada anak laki-laki.
Dapat dipahami bahwa dalam pemikiran Yusuf Qaradhawi, sejatinya Islam memiliki tujuan hukum yang memperjuangkan persamaan hak gender (hak manusia lemah) meskipun ada yang mudah dipahami namun ada pula yang tidak mudah dipahami berkaitan dengan hal itu, karena hikmah atau maksud-maksud syariah tidak selalu terikat oleh lafaz.

## C.  Kontekstualisasi Pemikiran Yusuf Qaradhawi Tentang Hak Asasi Manusia
Lahirnya pemikiran Yusuf Qaradhawi tidak berasal dari ruang hampa tanpa ada dialetika dengan realitas sosial. Dengan demikian sangat dimungkinkan adanya pengaruh yang ikut mendorong. 33 Landasan Yusuf Qaradhawi mencantumkan nilai Hak Asasi Manusia sebagai salah satu bagian dari Maqashid Syariah adalah tidak lepas dari sudut pandangnya yang sedikit berbeda terkait Maqashid Syariah. Yusuf Qaradhawi berbeda pendapat dengan Al-Ghazali dan Asy-Syathibi dalam memahami Maqashid Syariah. 34 Namun sedikit mengikuti jejak Rasyid Ridha. 35 Inti dari pemikiran Yusuf Qaradhawi dipengaruhi oleh dua alasan:
1.  Perkembangan fikih kekinian dengan madrasah moderat yang Yusuf Qaradhawi melibatkan diri di dalamnya. Beliau menjelaskan bahwa tampaknya orentasi para ahli ushul fikih di zaman dahulu, mengarahkan syariah untuk kemaslahatan individu seseorang, mencakup segi agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Orentasi yang belum diarahkan kepada masyarakat, umat, negara, dan hubungan kemanusiaan. 36 Sehingga, beliau berpendapat bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai bagian dari Maqashid Syariah adalah mengakomodir hubungan manusia luas yang dimaksudkan menjadi solusi bagi kondisi umat sekarang serta membantah pendapat yang menilai Islam diskriminasi.
33 Ibid., hlm. 25.
34 Ibid., hlm. 22.
35 Ibid., hlm. 25.
36 Ibid., hlm. 28.
2.  Penetapan pemikiran Yusuf Qaradhawi tersebut menggunakan pendekatan kontekstual dalam bingkai sebab dan kondisinya, yakni metode yang memandang adanya keterkaitan suatu pemikiran dengan lingkunganya serta sebab-sebab turunya dalil. Metode berpikir tersebut, mendapati sebuah pemahaman bahwa adanya had bagi orang yang mencemarkan nama baik orang lain ( qadzaf) memiliki muatan untuk memperjuangkan kehormatan serta kemuliaan manusia. Dengan kalimat lain, kehormatan serta kemuliaan adalah salah satu faktor dari beragam faktor hak-hak manusia yang menjadi perhatian besar di zaman sekarang. 37

## D. Penutup
Yusuf Qaradhawi berpendapat bahwa syariah  memiliki maksud- maksud atau tujuan yang sangat luas, tetapi hanya akan diketahui oleh yang meneliti dan menyakini. Yusuf Qaradhawi meletakan nilai Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai salah satu bagian dari Maqashid Syariah dengan alasan bahwa Maqashid Syariah tidak hanya terikat oleh al-kuliyyat al-khamsah. Yusuf Qaradhawi membagi pemikiranya terkait Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi tiga tema yaitu: menegaskan kemuliaan manusia, menegaskan hak manusia dan memperjuangkan hak manusia lemah. Hal ini didasari oleh penelitianya terhadap dalil-dalil Al-Quran menggunakan pendekatan kontekstual dalam bingkai sebab dan kondisinya, kemudian dipengaruhi oleh pemikiran madrasah moderat, dan dimaksudkan menjadi solusi bagi kondisi umat sekarang, Wallahu A’lam.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Asshiddiqie, Jimly dan Safa’at, M.Ali, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum,
Jakarta: Konpress, 2014.
Effendi, Ahmad Masyhur dan S.Evandri, Taufani, HAM Dalam Dinamika/ Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, dan Sosial, Bogor: Ghalia Indonesia,
2014.
37 Ibid., hlm. 28.
Hardiman, F.Budi, Hak Asasi Manusia (Polemik dengan Agama dan Kebudayaan), Yogyakarta: Kanisius, 2011.
Irmansyah, Rizky Ariestandi, Hukum, Hak Asasi Manusia, Dan Demokrasi,
Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
Kharlie, Ahmad Tholabi, Hukum Keluarga Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika,
2013.
Kurnia, Titon Slamet, Konstitusi HAM, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
Madjid, Nurcholish, Islam Doktrin dan Peradaban, Jakarta: Yayasan Wakaf Paradigma, 1992.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2009.
Misrawi, Zuhairi, Al-Qur’an Kitab Toleransi (Inklusivisme, Pluralisme dan Multikulturalisme), Jakarta: Fitrah, 2007.
Qamar, Nurul, Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi,
Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
Qaradhawi, Yusuf, Dirasah fi Fiqh Maqashid Asy-Syari’ah: Baina Al- Maqashid Al-Kulliyyah wa An-Nushush Al-Juz’iyyah, Mesir: Dar Asy-Syuruq, 2006.
--------------, Fiqih Maqashid Syariah, diterjemahkan oleh Arif Munandar
Riswanto, dari judul asli Dirasah fi Fiqh Maqashid Asy-Syari’ah:
Baina Al-Maqashid Al-Kulliyyah wa An-Nushush Al-Juz’iyyah, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
--------------, Fiqih Perbedaan Pendapat Antar Sesama Muslim, diterjemahkan oleh Aunur Rafiq Shaleh Tahmid, dari judul asli Ash-Shahwah al-Islamiyah: Bainal Ikhtilafil Masyru’ wat-Taffarruqil Madzmum,
Jakarta: Robbani Press, 2007.
--------------, Kaifa Nataamal Maa Al-quran Al-adzhim, Mesir: Dar Asy- Syuruq, 2000.
--------------, Yusuf, Aku & Al-Ikhwan Al-Muslimin, Jakarta: Tarbawi Press, 2009.
Saebani, Beni, Filsafat Hukum Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
Sudjana, Eggi, HAM Demokrasi dan Lingkungan Hidup Perspektif Islam,
Jakarta: As-Syahidah, 1998.
Sukardja, Ahmad, Piagam Madinah & Undang-undang Dasar NRI 1945,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2012.