## PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PRAKTIK TUKANG GIGI YANG MELEBIHI WEWENANGNYA
Devi Dharmawan, Ivonne Jonathan
Universitas Hang Tuah, Jalan Arief Rachman Hakim No.150, Keputih, Sukolilo, Keputih, Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur 60111

## Abstract
Background:  The  public's  lack  of  understanding  of  the  different  professions  of  dental artisans, dental technicians, and dentists has an impact on the practice that exceeds the authority carried out for years without any legal consequences borne by dental artisans. Although  the  regulations  concerning  work  that  can  be  done  by  dental  artisans  have been  clearly  explained  in  Permenkes  No.  39  of  2014  this  is  still  violated  by  dental artisans.  In  this  case  the  people  are  victims  because  of  ignorance  and  high  local wisdom  in  certain  areas.  Method:  This  study  uses  a  type  of  normative  juridical  legal research. Normative legal research is research that focuses its study by viewing law as a  whole  system  rule  which  includes  a  set  of  principles,  norms  and  rules  of  law,  both written and unwritten. Results: Giving the right to claim compensation to the patient is an effort  to  provide protection for  each patient  for a result that arises both  physically and  non-physically  due  to  a  mistake  or  negligence  by  health  personnel.  Conclusion: Dental workers  can be charged with the Criminal  Code article 359, 360, 361, namely whoever  is  due to  his mistake (negligence)  causes other people to  be injured, severely disabled, or even die. In addition, the Consumer Protection Act No.8 of 1999 Article 4 of  the  Consumer  Protection  Law  has  the  right  to  comfort,  security  and  safety  in consuming goods and / or services can be used.

## Keywords: Dental Artisan Practice, Legal Liability, Authority

## PENDAHULUAN
Profesi  Tukang  Gigi  telah  banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia,
bahkan  sebelum  dunia  Kedokteran  Gigi berdiri  di  Indonesia.  Sejak  awal  Januari 2013,  jumlah  Profesi  Tukang  Gigi  yang terdata sebanyak ± 75.000. Masih banyaknya praktek
tukang gigi
menandakan  bahwa  masyarakat  kita meminati  jasa  Tukang  Gigi.  Meskipun tidak  memiliki  standar  keamanan  medis seperti  Dokter  Gigi,  namun  biaya  yang dikeluarkan  untuk  membayar  jasa  tukang gigi  relatif  terjangkau.  Maka  tak  jarang jika  Tukang  Gigi  masih  melekat  di  hati masyarakat  Indonesia.  Pelayanan  Tukang
Gigi bermacam-macam, mulai dari menambal,  mencabut,  melakukan  implan gigi,  pasang  kawat  gigi,  membuat  dan memasang  gigi  tiruan.  Praktek  tersebut hampir  menyamai  kompetensi  seorang dokter  gigi.  Dibekali  dengan  pendidikan secukupnya, bahkan yang sekedar autodidak,  seorang  sudah  bisa  menjadi Tukang  Gigi.  Para  tukang  gigi  ini bertindak  layaknya  profesional.  Mereka menyediakan  layanan  orthodonti  seperti pemasangan  behel  dan  veneer.  Harga murah  menjadi  andalan  para  tukang  gigi untuk menarik pasien. Dari sudut pandang praktisi  medis,  tindakan  Tukang  Gigi memang  dianggap  tak  memenuhi  kaidah
tindakan  medis  semestinya.  Persoalan  ini pula  yang  menjadi  perhatian  pemerintah, sehingga mencoba membuat aturan mainnya terhadap penyelengaraan kegiatan praktik Tukang Gigi. Sayangnya,
meski  telah  diberi  batasan  untuk  bisa berpraktik  membuat  dan  memasang  gigi akrilik  lepasan,  tapi  di  lapangan  tak menjamin  praktik  di  luar  kewenangan tukang  gigi  berjalan  sesuai  aturan.  Pada akhirnya,  diserahkan  ke  masyarakat  agar paham  dan  sadar  saat  memilih  perawatan ortodonti.  Perawatan  gigi  dan  mulut  yang dilakukan  bukan  oleh  seorang  profesional berisiko kesehatan pada pasien. Sayangnya, tak semua masyarakat memperhatikan  persoalan  ini.  Permintaan jasa  perawatan  gigi  dengan  harga  murah masih  menjadi  pilihan  masyarakat.  drg. Widya Apsari, Sp. PM,  spesialis penyakit mulut  memberikan  penjelasan  risiko perawatan  ortodonti  yang  dilakukan  di tukang  gigi.  Dari  pemakaian  behel misalnya, para tukang gigi tak mengetahui hitungan  pasti  kekuatan  kawat  gigi  yang dipasang. Akibatnya, gigi dapat melenceng,  bahkan  lepas,  dan  membuat bentuk rahang jadi tak proporsional.  Lalu pada pemasangan veneer dengan pengalaman  yang  tidak  tepat,  atau langsung  menempel  akrilik  tanpa  melihat masalah  gigi  lain,  seperti  ompong  atau karang  gigi.  Tindakan  tersebut  bisa mengakibatkan  pembengkakan  gusi  dan infeksi menahun. “Tidak tepatnya
penanganan  dapat  terlihat  dari  bentuk rahang  yang  miring,  terlihat  monyong, atau mulutnya seperti tidak bisa menutup,”  kepada Tirto. Kondisi  tersebut diakibatkan  karena  metode  penanganan singkat  dan  tak  berdasar  yang  dilakukan tukang  gigi  saat  melakukan  tindakan. Sedangkan  untuk  pemasangan  behel  di dokter gigi terlebih dulu harus
melalui rontgen dan mencetak gigi. Tujuannya,  untuk  menemukan  struktur gigi ideal yang ingin dicapai di masa akhir terapi.  Di  tukang  gigi,  tahapan  ini  jelas dilompati.
Berdasarkan  uraian  diatas  peneliti tertarik untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban  tukang  gigi  yang memberikan jasa pelayanan kesehatan gigi di  luar  kewenangan  yang  telah  diatur dalam  perundang-undangan  berdasarkan hukum  positif  di  Indonesia  dari  segi pidana, perdata, administrasi, serta hukum kesehatan.    Adapun  judul  penelitian  ini adalah “Pertanggungjawaban hukum praktik  tukang  gigi  dalam  hukum  positif di Indonesia.”

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  tipe penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian  yang  memfokuskan  kajiannya dengan  memandang  hukum  sebagai  suatu kaidah sistem utuh yang meliputi seperangkat  asas,  norma  dan  aturan hukum,  baik  yang  tertulis  maupun  tidak tertulis. Pendekatan dalam penelitian hukum  ini  berfungsi  sebagai  sudut pandang  dan  kerangka  berpikir  seorang peneliti dalam melakukan analisa.
Berbagai  pendekatan  yang  digunakan dalam penelitian ini yaitu :
a. Pendekatan perundang-undangan ( Statute Approach )
Pendekatan  penelitian  ini  dilakukan dengan  menganalisa  berbagai  peraturan perundang  –  undangan  yang  terkait dengan  isu  hukum.  Penulis  menggunakan peraturan perundang-undangan dan norma-norma  hukum  yang  berhubungan dengan  kewenangan  tukang  gigi  sebagai dasar dalam melakukan analisis.
b. Pendekatan  konseptual  ( Conseptual Approach )
Pendekatan  ini  dilakukan  dengan menelaah pandangan –  pandangan, kaidah-kaidah  dan  doktrin  –  doktrin  yang berkembang  di  dalam  ilmu  hukum. Penulis  menggunakan  pendekatan  ini untuk  mengkaji  terhadap  teori  –  teori, asas-asas,  definisi  tertentu  yang  dipakai sebagai  landasan  pengertian  dan  landasan dalam pelaksanaan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban  hukum  tukang  gigi apabila melakukan praktik melebihi wewenangnya.
1. Bahan Hukum Jenis bahan hukum yang
digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum  primer  merupakan  data  yang diperoleh  langsung  dari  narasumber  atau langsung dari sumber pertama di lapangan melalui penelitian. Bahan sekunder merupakan  data  yang  diperoleh  dari dokumen-dokumen  resmi,  buku-buku  dan hasil  penelitian.  Bahan  hukum  adalah segala  sesuatu  yang  dapat  dipakai  atau diperlukan  untuk  tujuan  menganalisis hukum  yang  berlaku.  Bahan  hukum  yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian hukum normatif terdiri dari :
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum  yang  memiliki  kekuatan  mengikat yang didapatkan dari peraturan perundang
- undangan. Peraturan perundang- undangan yang digunakan dalam proposal tesis ini meliputi :
1.  Undang-Undang  Dasar  Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 4.  Peraturan  Menteri  Kesehatan Nomor  39  Tahun  2014  tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi. 5.  Peraturan  Menteri  Kesehatan Nomor  1872  Tahun  2011  tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/MENKES/PER/V/1989  tentang Pekerjaan Tukang Gigi 6.  Peraturan  Menteri  Kesehatan Nomor  339  Tahun  1989  tentang Pekerjaan Tukang Gigi
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan  hukum  sekunder  adalah bahan  hukum  yang  dapat  memberikan informasi  mengenai  bahan  hukum  primer seperti  teori  hukum  dan  karya  dari kalangan  hukum  lainnya.  Bahan  hukum sekunder  dalam  proposal  tesis  berjudul pertanggungjawabanhukum praktik
tukang  gigi  dalam  hukum  positif  di Indonesia  ini  meliputi  karya  –  karya ilmiah, serta buku –  buku  yang berhubungan  dengan  penelitian  normatif ini.

## HASIL PENELITIAN
Pemasangan  kawat  gigi  pada praktek  yang  terjadi  di  masyarakat  bukan hanya  dilakukan  oleh  dokter  gigi,  tetapi juga  oleh  Tukang  Gigi.  Keberadaan Tukang  Gigi  sebagai  orang  yang  dapat membuka praktek membuat dan memasang  gigi  tiruan  lepasan  diatur  di dalam  Permenkes  No.39  tahun  2014 tentang  Pembinaan,  Pengawasan  dan Perizinan,  Pekerjaan  Tukang  Gigi.  Dalam Permenkes  No.39  tahun  2014  tentang Pembinaan,  Pengawasan  dan  Perizinan, Pekerjaan  Tukang  Gigi  pada  Pasal  1 angka  (1)  disebutkan  definisi Tukang  gigi adalah  setiap  orang  yang  mempunyai kemampuan membuat dan memasang gigi
tiruan  lepasan .  Selain  itu  juga  di dalamPermenkes Nomor 339 /MENKES/PER/V/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi disebutkan bahwa: Tukang  gigi  adalah  mereka  yang melakukan
pekerjaan di bidang penyembuhan  dan  pemulihan  kesehatan gigi  dan  tidak  mempunyai  pendidikan berdasarkan ilmu
pengetahuan kedokteran  gigi  serta  telah  mempunyai izin  Menteri  Kesehatan  untuk  melakukan pekerjaannya.  Diatur  pula  wewenang seorang tukang gigi meliputi: a. membuat sebagian/seluruh  gigi  tiruan  dari  aklirik; dan  b.  memasang  gigi  tiruan  lepasan . Mengenai legalitas praktik Tukang gigi ini sempat  dicabut  dengan  dikeluarkannya UU  No.29  tahun  2004  tentang  Praktek
Kedokteran serta Peraturan Menteri Kesehatan No. 1871/MENKES/PER/IX/2011 tentang pencabutan  Peraturan  Menteri  Kesehatan No.  339/MENKES/PER/V/1989  tentang pekerjaan tukang gigi. Pencabutan tersebut berakibat pada tidak diberikannya izin  berpraktik  maupun  memperpanjang izin praktik tukang gigi.
Pada UU No.29 tahun 2004, Pasal 73  ayat  (2)  berbunyi, “Setiap  orang dilarang  menggunakan  alat,  metode  atau cara  lain  dalam  memberikan  pelayanan kepada  masyarakat  yang  menimbulkan kesan  seolah-olah  yang  bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki  surat  tanda  registrasi  dan/atau surat  izin  praktik” .Dalam Pasal 78 disebutkan  “ Setiap  orang  yang  dengan sengaja  menggunakan  alat,  metode  atau cara  lain  dalam  memberikan  pelayanan kepada  masyarakat  yang  menimbulkan kesan  seolah-olah  yang  bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki  surat  tanda  registrasi  dokter atau  surat  tanda  registrasi  dokter  gigi
atau  surat  izin  praktik  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  73  ayat  (2) dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  5  (lima)  tahun  atau  denda  paling banyak  Rp150.000.000,00  (seratus  lima puluh  juta  rupiah). Disini  memberikan larangan  kepada  siapa  saja  yang  bukan berlatar  belakang  pendidikan  dokter  atau dokter  gigi  untuk  membuka  praktik, termasuk dalam kriteria ini adalah Tukang gigi. Apabila hal ini tetap dilakukan maka, yang bersangkutan dapat dikenakan pidana  penjara  atau  denda.  Hal  ini kemudian diajukan permohonan pengujian Pasal  73  ke  Mahkamah  Konstitusi  oleh Hamdani Prayoga. MK mengabulkan permohonan  pengujian  Pasal  73  ayat  (2) dan pasal 78 UU No. 29 Tahun 2004tentang  Praktik  Kedokteran.  MK menyatakan kedua pasal itu inkonstitusional bersyarat.
Menurut  MK,  Pasal  73  ayat  (2) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat sepanjang  tidak  dimaknai, “Setiap  orang dilarang  menggunakan  alat,  metode  atau cara  lain  dalam  memberikan  pelayanan kepada  masyarakat  yang  menimbulkan kesan  seolah-olah  yang  bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki  surat  tanda  registrasi  dan/atau surat  izin  praktik,  kecuali  tukang  gigi yang mendapat izin praktik dari Pemerintah”. Rumusan  awal  Pasal  73 ayat  (2) berbunyi, “Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat  yang  menimbulkan  kesan seolah-olah  yang  bersangkutan  adalah dokter  atau  dokter  gigi  yang  telah memiliki  surat  tanda  registrasi  dan/atau surat  izin  praktik” .  Membandingkan  dua rumusan itu, Putusan MK berarti menambahkan  frasa  “….. kecuali  tukang
gigi  yang  mendapat  izin  praktik  dari Pemerintah”. Frasa yang sama juga disisipkan MK ke dalam Pasal 78.
Keberadaan  tukang  gigi  dapat menjadi  alternatif  bagi  masyarakat  untuk mendapatkan  pelayanan  kesehatan  gigi yang  terjangkau.  Hal  ini  didasarkan pemikiran  hingga  saat  ini  pemerintah belum  dapat  menyediakan  pelayanan  gigi yang  terjangkau  bagi  seluruh  masyarakat. Dalam  putusan,  MK  menyatakan  dokter gigi  dan  tukang  gigi  seharusnya  saling bersinergi  dan  mendukung  satu  sama  lain dalam upaya meningkatkan kesehatan gigi masyarakat.  Seyogyanya,  profesi  tukang gigi  dapat  dimasukkan  dalam  satu  jenis pelayanan kesehatan tradisional  Indonesia yang harus dilindungi  negara dalam suatu peraturan tersendiri. Berdasarkan penilaian hukum itu, Mahkamah
berpendapat Pasal 73 ayat (2) UU Praktik Kedokteran  bertentangan  dengan  UUD 1945 secara bersyarat, bertentangan dengan  konstitusi  jika  larangan  dalam pasal  itu  diberlakukan  terhadap  tukang gigi  yang  telah  memiliki  izin  dari pemerintah.  Terkait  Pasal  78,  MK menyatakan  pasal  itu  merupakan  satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Pasal 73  ayat  (2).  Pasal  78  UU  Praktik Kedokteran harus dinyatakan konstitusional  bersyarat,  konstitusional sepanjang  norma  Pasal  78  tidak  termasuk tukang  gigi  yang  mendapat  izin  dari pemerintah.

## PEMBAHASAN
Menyangkut masalah perlindungan hukum  terhadap  pasien  pengguna  jasa tukang  gigi  dalam  praktik  yang  bukan merupakan  kompetensinya,  maka  pasien yang  merupakan  konsumen,  menurut Pasal  4  UU  Perlindungan  Konsumen mempunyai hak atas kenyamanan,
keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi  barang  dan/atau  jasa;hak untuk  memilih  barang  dan/atau  jasa  serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut  sesuai  dengan  nilai  tukar  dan kondisi  serta  jaminan  yang  dijanjikan;hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai  kondisi  dan  jaminan  barang dan/atau jasa;hak untuk didengar pendapat dan  keluhannya  atas  barang  dan/atau  jasa yang  digunakan;hak  untuk  mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;hak untuk mendapat  pembinaan  dan  pendidikan konsumen;hak  untuk  diperlakukan  atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian,  apabila  barang  dan/atau  jasa yang  diterima  tidak  sesuai  dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;hak-hak  yang  diatur  dalam ketentuan  peraturan  perundang-undangan lainnya.
Sedangkan  tukang  gigi  selaku pelaku  usaha  mempunyai  kewajiban sebagaimana  diatur  di  dalam Pasal  7  UU Perlindungan  Konsumen  yaitu  beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;memberikan informasi yang benar,  jelas  dan  jujur  mengenai  kondisi dan  jaminan  barang  dan/atau  jasa  serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;memperlakukan atau melayani  konsumen  secara  benar  dan jujur serta  tidak  diskriminatif;menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau
mencoba  barang  dan/atau  jasa  tertentu serta  memberi  jaminan  dan/atau  garansi atas  barang  yang  dibuat  dan/atau  yang diperdagangkan;memberi kompensasi, ganti  rugi  dan/atau  penggantian  atas kerugian  akibat  penggunaan,  pemakaian dan  pemanfaatan  barang  dan/atau  jasa yang diperdagangkan;memberi
kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian  apabila  barang  dan/atau  jasa yang  diterima  atau  dimanfaatkan  tidak sesuai dengan perjanjian.
Jika pada saat tukang gigi melakukan pemasangan behel atau pencabutan gigi yang menimbulkan kerugian  pada  pasien/konsumen,  tukang gigi  berkewajiban  untuk  memberikan kompensasi  dan  ganti rugi  kepada pasien. Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  yang diatur  dalam Pasal  19  ayat  (1)  UU Perlindungan  Konsumen  yaitu  “ Pelaku usaha  bertanggung  jawab  memberikan ganti  rugi  atas  kerusakan,  pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan  atau  diperdagangkan.” Ganti rugi  tersebut  dapat  berupa  pengembalian uang  atau  penggantian  barang  dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan  kesehatan  dan/atau  pemberian santunan  yang  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 19 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen). Pemberian ganti  rugi  dilaksanakan  dalam  tenggang waktu  7  (tujuh)  hari  setelah  tanggal transaksi (Pasal 19 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen. Walaupun tukang  gigi  tersebut  telah  memberikan ganti  rugi,  pemberian  ganti  rugi  tersebut tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan  pidana  berdasarkan  pembuktian lebih  lanjut  mengenai  adanya  unsur kesalahan  (Pasal  19  ayat  (4)  UU
Perlindungan  Konsumen).  Akan  tetapi, ketentuan ganti rugi tersebut tidak berlaku jika  pelaku  usaha  dapat  membuktikan bahwa  kesalahan  tersebut  merupakan kesalahan konsumen.
Selanjutnya apabila
praktek tersebut  melebihi  kompetensinya  sebagai tukang  gigi  sehingga  menyebabkan  luka atau  bahkan  kematian  karena  kealpaan (kesalahannya)  dapat  didakwa  dengan KUHP  pasal  359  yaitu  barang  siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan  orang  lain  mati,  diancam dengan  pidana  penjara  paling  lama  lima tahun  atau  pidana  kurungan  paling  lama satu  tahun.  Sedangkan  pada  pasal  360 barang siapa karena kesalahannya
(kealpaannya)  menyebabkan  orang  lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan  pidana  penjara  paling  lama  lima tahun  atau  pidana  kurungan  paling  lama satu  tahun.  Pada  pasal  (2)  barang  siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau  halangan  menjalankan  pekerjaan jabatan  atau  pencarian  selama  waktu tertentu,  diancam  dengan  pidana  penjara paling  lama  sembilan  bulan  atau  pidana kurungan  paling  lama  enam  bulan  atau pidana  denda  paling  tinggi  empat  ribu lima  ratus  rupiah.  Kemudian  pasal  361 jika  kejahatan  yang  diterangkan  dalam bab  ini  dilakukan  dalam  menjalankan suatu jabatan atau pencarian, maka pidana ditamhah  dengan  sepertiga  dan  yang bersalah  dapat  dicabut  haknya  untuk menjalankan pencarian dalam mana dilakukan  kejahatan  dan  hakim  dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan. Pemberian  hak  untuk  menuntut ganti rugi kepada pasien tersebut
merupakan suatu upaya untuk
memberikan  perlindungan  bagi  setiap pasien  atas  suatu  akibat  yang  timbul  baik fisik  maupun  non  fisik  karena  kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan. Perlindungan  ini  sangat  penting  karena akibat  kelalaian  dari  dokter  tersebut mungkin  dapat  menyebabkan  rasa  sakit, luka,  atau  kerusakan  pada  tubuh.  Dalam menentukan  besarnya  ganti  rugi  yang harus  dibayarkan,  pada  dasarnya  harus berpegang pada asas bahwa ganti kerugian yang  harus  dibayarkan  sedapat  mungkin membuat  pihak  yang  rugi  dikembalikan pada  kedudukan  semula  seandainya  tidak terjadi  kerugian  atau  dengan  kata  lain kerugian  menempatkan  sejauh  mungkin orang  yang  dirugikan  dalam  dalam kedudukan  yang  seharusnya  andaikata perjanjian  dilaksanakan  secara  baik  atau tidak  terjadi  perbuatan  melanggar  hukum. Dengan  demikian  ganti  kerugian  harus diberikan  sesuai  dengan  kerugian  yang sesungguhnya tanpa memperhatikan unsur-unsur  yang  tidak  terkait  langsung dengan kerugian itu, seperti kemampuan/kekayaan pihak yang
bersangkutan.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Karakteristik  wewenang  praktik tukang  gigi  bersifat  legal  apabila  sesuai dengan  dasar  hukum  pekerjaan  tukang gigi  telah  diatur  oleh  pemerintah  yaitu Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor 53/DPK/1/K/1969  dan  Peraturan  Menteri Kesehatan Nomor 339/MENKES/PER/V/1989 tentang Pekerjaan  Tukang  Gigi.  Aturan  tersebut mengatur  mengenai  wewenang,  larangan dan  perizinan  tukang  gigi.  Pengertian tukang  gigi  dalam  Peraturan  Menteri Kesehatan Nomor 339/MENKES/PER/V/1989 adalah mereka  yang  melakukan  pekerjaan  di
bidang  penyembuhan  dan  pemulihan kesehatan  gigi  yang  tidak  mempunyai pendidikan berdasarkan ilmu pengetahuan kedokteran  gigi  serta  tidak  memiliki  izin menteri kesehatan untuk melakukan pekerjaannya.  Permenkes  Nomor  339 Tahun  1989  juga  mengatur  mengenai kewenangan  pekerjaan  tukang  gigi  yaitu membuat  gigi  tiruan  lepasan  dari  akrilik sebagian  atau  penuh  dan  memasang  gigi tiruan  lepasan.  Adapun  larangan  tukang gigi  yang diatur dalam Permenkes Nomor 339 Tahun 1989 yaitu melakukan penambalan gigi dengan tambalan apapun, melakukan  pembuatan  dan  pemasangan gigi  tiruan  cekat/mahkota/tumpatan  tuang dan sejenisnya, menggunakan obat-obatan yang  berhubungan  dengan  tambalan  gigi baik  sementara  maupun  tetap;  melakukan pencabutan  gigi,  baik  dengan  suntikan maupun tanpa suntikan, melakukan tindakan-tindakan  secara  medis  termasuk pemberian  obat-obatan.  Jadi,  karakteristik wewenang  praktik  tukang  gigi  dianggap ilegal  bila  melakukan  praktek  di  luar kewenangannya. Pertanggungjawaban hukum  tukang  gigi  apabila  melakukan praktik  diluar  kewenangannya  dapat ditinjau  dari  hukum  pidana,  perdata, administrasi, dan hukum kesehatan.
Tukang gigi dapat didakwa dengan KUHP pasal  359,  360,  361  yaitu  barang  siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka, cacat berat, bahkan  mati.  Selain  itu,  Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 tahun 1999
Pasal  4  UU  Perlindungan  Konsumen mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dapat digunakan. Sedangkan dalam Kitab
Undang  –  Undang  Hukum  Perdata  dapat dikenakan  Pasal  1365,  1366,  dan  1367 tentang perbuatan melanggar hukum, yang
membawa  kerugian  kepada  seorang  lain. Adanya sanksi administrasi seperti teguran tertulis, pencabutan ijin sementara maupun tetap. Dari segi hukum kesehatan Pasal  58  Undang-Undang  Nomor  36 tentang  Kesehatan  yaitu  dapat  menuntut ganti rugi terhadap penyelenggara kesehatan  yang  menimbulkan  kerugian akibat  kesalahan  atau  kelalaian  dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.
Karakteristik  wewenang  praktik tukang  gigi  yang  ilegal  dapat  dicegah dengan sosialisasi ke tukang gigi, masyarakat,  serta  pemerintahan  setempat agar  lebih  berhati-hati  serta  mematuhi hukum  positif  di  Indonesia.  Setelah mengetahui  resiko  terhadap  pelanggaran yang  di  lakukan  oleh  tukang  gigi  tak berizin,  seharusnya      masyarakat      lebih berhati-hati  dan  diharapkan  kesadaran masyarakat  dalam  memilih  pelayanan kesehatan  yang  terbaik  demi  kesehatan hidup  masing  masing.  Diharapkan  agar pemerintah  bersama  tenaga  kesehatan yang  ada  dapat  mengadakan  penyuluhan pada  masyarakat  tentang  apa  yang  boleh dilakukan oleh tukang gigi dan resikonya. Serta dapat mengupayakan untuk memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut  yang  lebih  terjangkau  kepada masyarakat.  Apabila  tetap  melanggar peraturan perundang-undangan maka tukang  gigi  dapat  dituntut  dari  hukum positif  yang  ada  di  Indonesia.  Kurangnya pengawasan dari pemerintah juga berdampak pada banyaknya praktik
tukang  gigi  yang  melebihi  wewenangnya. Kementrian kesehatan dan dinas kesehatan kabupaten/kota hendaknya lebih disiplin dalam menerapkan berbagai sanksi  administrasi  misalnya  berupa teguran tertulis, pencabutan ijin sementara maupun  tetap  agar  tukang  gigi  praktik
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## DAFTAR RUJUKAN
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 Tentang Kesehatan Undang-Undang Praktik Kedokteran pasal 36  tahun  2014  tentang  tenaga kesehatan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor 53/DPK/1/K/1969 tentang pendaftaran  dan  perizinan  praktik tukang gigi Peraturan Menteri Kesehatan No. 339/MENKES/PER/V/1989 tentang pekerjaan tukang gigi Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor 1871/Menkes/Per/IX/2011  tentang pencabutan  Permenkes  no  339 tahun 1989
Peraturan  Menteri  Kesehatan  No.  39 Tahun  2014  tentang  pembinaan, pengawasan,  perizinan,  pekerjaan tukang gigi Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung,
2002, hlm 142.
Andi  Hamzah,  Kamus  Hukum,  Ghalia Indonesia, 2005. Depkes Republik Indonesia. 2007. Kebijakan Obat Tradisional NasionaI.  Jakarta  :  Departemen Kesehatan Republik Indonesia. M.  Sadar,  dkk, Hukum  Perlindungan Konsumen  Indonesia,  Akademia,
Jakarta, 2012, hal.2-3
Notoatmodjo, S. 2010. Metodologi Penelitian  Kesehatan.  Jakarta  : Rineka Cipta
Osterberg  T,  Lundgren  M,  Emilson  CG,
Sundh  V,  Birkhed  D,  Steen  B. 1998. Utilization of dental services in  relation  to  socioeconomic  and health  factors  in  the  middle-aged and  elderly  Swedish  population. Swedia: Göteborg University. Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang , Yuridika, No.5-6, (1997), hlm.1. R. Abdul Djamali dan Lenawati Tedjapermana, Tanggung  Jawab Hukum  Seorang  Dokter  Dalam Menangani Pasien , Abardin,
Jakarta, 2013, hlm. 128. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000, hlm 55 Tengker,  F.,  1991,  Pelayanan  Kesehatan dan  Pendemokrasian,  Bandung  : Nova, hlm.15. Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48.
Wangsarahadja  K.  Kebutuhan  pelayanan kesehatan  gigi  dan  mulut  pada masyarakat berpenghasilan rendah. M.I.Kedokteran Gigi;2007:22(30):90-7. Williams JK, Cook PA, Isaacson KG, Thom AR. Alat-alat ortodonsi cekat. Jakarta: EGC;2000. h. 1-2 Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melawan Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm 2. Yuningsih,  Rahmi,  2012.  Pengobatan
Tradisional  di  Unit  Pelayanan Kesehatan. Info Singkat Kesejahteraan Sosial. Vol. IV, No. 05/I/P3DI/Maret/2012.