## PERAN NADZIR DALAM PENgELOLAAN TANAH WAKAF DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANg-UNDANg
NOMOR 41 TAHUN 2004

## (STUDI KASUS DI DESA NgADI KEC. MOJO KAB. KEDIRI)

## Fachrodin
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Hasanuddin Pare Kediri fachrodin983@gmail.com
Abstrac
Target in this research is: to analyse the duty nadzir in management of land ground communal ownership; To analyse the role nadzir in management of land; ground communal ownership Countryside Ngadi evaluated from in perpective Number Law 41 Year 2004; For the describe of factors influencing role nadzir in management of land; ground communal. Research conducted Countryside of Ngadi of Subdistrict of Mojo of Regency Kediri. this Research Type field research. Population to be checked as above mentioned hence the sample is nadzir exist in Countryside of Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri. As for data source in this research, is source of data of primary and source of data secondary. Technique of data collecting use the interview, observation, and documentation. Result of this research is: Duty nadzir in management of land; ground communal ownership Countryside of Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri have the duty such as those which loaded section 11 Law No 41 Year 2004; Management communal ownership by nadzir Countryside of Ngadi Kec. maximal Uncommitted Mojo its meaning nadzir which ought to undertake to manage and manage 12 land; ground communal ownership in the reality sharing do not at all, and land; ground communal ownership managed by one management (non nadzir).

## Keywords: Role Nadzir, Management of Communal ownership Land.
Abstrak
Tujuan dalam penelitian ini adalah: Untuk menganalisis tugas nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf; Untuk menganalisis peran nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf di Desa Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004;  dan untuk mendeskripsikan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  peran nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf. Penelitian dilakukan di Desa Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan ( field  research ).  Populasi  yang  akan  diteliti  sebagaimana tersebut di atas maka sampel tersebut adalah nadzir yang ada di Desa Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri. Adapun sumber data dalam penelitian ini, adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  wawancara  ( Interview ),  observasi,  dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah: Tugas nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf di Desa Ngadi, Kec. Mojo Kab. Kediri mempunyai tugas seperti yang termuat pada pasal 11 Undang- Undang No 41 Tahun 2004; Mengenai masalah pengelolaan wakaf oleh nadzir di Desa Ngadi, Kec. Mojo Kab. Kediri ternyata belum dilaksanakan maksim alartinya nadzir yang seharusnya bertugas mengelola dan mengurus 12  tanah wakaf ternyata tidak berperan sama sekali, dan tanah wakaf tersebut dikelola oleh satu kepengurusan (bukan nadzir ).
Kata Kunci: Peran Nadzir, Pengelolaan Tanah Wakaf.

## A. Pendahuluan
Perwakafan  atau  wakaf  merupakan salah satu dari ajaran-ajaran Islam yang mengandung nilai ibadah dan sosial dikatakan mengandung nilai ibadah karena salah satu dorongan wakaf adalah untuk mencari keridhaan Allah SWT. dan dikatakan mengandung nilai sosial karena  mewakafkan  atau  memberikan suatu untuk orang lain. Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah ijtima’iyah (ibadah sosial). Karena wakaf adalah ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas karena mencari ridho-Nya. 1
Wakaf sebagai institusi keagamaan, di samping berfungsi sosial juga merupakan suatu pernyataan dari perasaan iman yang mantap dan rasa solidaritas yang tinggi  terhadap  sesama  manusia.  Oleh karenannya, wakaf merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan dan memelihara “ hablun min Allah wa hablum min annas ”. (cinta kepada Allah dan sesama manusia). Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan menjadi bekal bagi kehidupan si  wakif  (orang  yang  berwakaf)  di  hari kemudian. Wakaf merupakan suatu amalan yang pahalanya akan terus mengalir selama harta wakaf tersebut dimanfaatkan untuk  tujuan  yang  baik.  Dalam  fungsi sosial, wakaf merupakan aset yang sangat bernilai dalam pembangunan. Di samping merupakan  usaha  pembentukan  watak dan kepribadian seorang muslim untuk rela melepaskan sebagian hartanya untuk kepentingan  orang  lain,  juga  merupakan investasi pembangunan yang bernilai tinggi,  tanpa  memperhitungkan  jangka waktu  dan  keuntungan  materi  bagi  yang
1 Abdul  Ghofur  Anshori, Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia (Yogyakarta: Pilar Media, 2013).
H.1.
mewakafkan. 2 Sedangkan wakaf menurut istilah  syara’  adalah  “Menahan  harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya ( ain nya) dan digunakan untuk kebaikan”. 3 Wakaf  bukan  hanya  merupakan shadaqah  biasa,  tetapi  merupakan shadaqah  yang  memiliki  nilai  lebih daripada  shadaqah-shadaqah  lainnya. Shadaqah  berupa  wakaf  lebih  besar pahala  dan  manfaatnya  bagi  orang  yang memberikan  wakaf,  karena  harta  yang diwakafkan  itu  akan  terus-menerus mengalir pahalanya kepada orang yang memberikan  wakaf  ( wakif ) sekalipun ia  telah  meninggal,  selama  harta  yang diwakafkan itu masih bisa dimanfaatkan. Adapun  definisi  wakaf  sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor  41  Tahun  2004  adalah  Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya  untuk  dimanfaatkan  selamanya atau  untuk  jangka  waktu  tertentu  sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. 4
Kemudian dengan adanya pertimbangan bahwa praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien  sehingga  dalam  berbagai  kasus harta wakaf tidak dipelihara dan dikelola oleh nadzir sebagaimana mestinya. Keadaan demikian itu tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau
2 Satria Effendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah (Jakarta: Prenada Media, 2014). H. 410.
3 Adijani  Al-Alabij, Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012). H. 23.
4 Direktorat  Jenderal  Pembinaan  Kelembagaan Islam, Peraturan Perundangan Perwakafan (Jakarta: Departemen Agama RI, 2012). H. 3.

## belum memahami status harta benda
wakaf  yang  seharusnya  dilindungi  demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf. 5 Nadzir wakaf  atau  yang  biasa  disebut dengan nadzir adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf, yang mana pengertian ini kemudian di Indonesia dikembangkan menjadi kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas untuk memelihara dan mengurus benda wakaf.  Orang  yang  diserahi  atau  diberi kekuasaan atau diberi tugas untuk mengawasi  harta  wakaf  itulah  yang disebut dengan nadzir atau mutawali . Dengan  demikian, nadzir berarti orang yang berhak untuk bertindak atas harta  wakaf,  baik  untuk  mengurusnya, memeliharanya dan mendistribusikan hasil  wakaf  kepada  orang  yang  berhak menerimanya ataupun mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta itu timbul dengan baik dan kekal.
Di  Indonesia,  wakaf  telah  dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Sebagian besar tanah wakaf  di  Indonesia  digunakan  untuk rumah  ibadah,  perguruan  tinggi  Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya. 6 Undang-Undang  Nomor  41  Tahun 2004  Pasal  11,  menyatakan  bahwa:
“ Nadzir mempunyai tugas melakukan pengadministrasian  harta  benda  wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda  wakaf  sesuai  dengan  tujuan, fungsi  dan  peruntukannya,  mengawasi dan  melindungi  harta  benda  wakaf,
5 Departemen  Agama  RI, Undang-Undang  Wakaf dan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaannya (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011). H.39.
6 Departemen Agama RI, Lembaga Pengelola Wakaf (Nazhir) (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014). H.11.
melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia”. 7
Dalam  Pasal  1  dan  Pasal  2  Peraturan Pemerintah  Nomor  28  Tahun  2004 disebutkan  bahwa  tujuan  perwakafan tanah milik adalah untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Untuk kepentingan peribadatan berarti untuk hak-hak yang berhubungan langsung dengan  Allah  SWT  secara  vertikal, misalnya  untuk  masjid,  mushalla  atau sarana-sarana peribadatan berarti untuk kepentingan kemasyarakatan pada  umumnya,  misalnya  untuk  rumah sakit,  lembaga  pendidikan,  perkantoran, lapangan olahraga dan sebagainya. Peraturan  Pemerintah  Nomor  42 Tahun 2006 Pasal 1 (4) menjelaskan bahwa nadzir adalah pihak yang menerima benda  wakaf  baik  perorangan  maupun badan hukum yang diberi tugas untuk mengelola dan mengembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nadzir merupakan unsur penting dalam sistem perwakafan,  karena nadzir adalah ujung tombak  perwakafan  tanpa  adanya nadzir peruntukan dan tujuan wakaf tidak akan tercapai. Dalam usaha untuk melestarikan dan mengembangkan objek wakaf, nadzir harus mengelola dan memelihara harta wakaf  serta  melaksanakan  syarat  dari wakif . 8

## B.  Metode Penelitian 1.  Lokasi Penelitian
Lokasi  penelitian  adalah  tempat yang digunakan dalam melaksanakan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan.  Penelitian  dilakukan  di  Desa Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.
Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan ( field  research ),  yaitu
7 Direktorat  Jenderal  Pembinaan  Kelembagaan Islam, Peraturan Perundangan Perwakafan . H. 8.
8 Departemen Agama RI, Lembaga Pengelola Wakaf (Nazhir) . H. 9
suatu penelitian yang meneliti obyek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. 9 Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian  kualitatif,  yakni  penelitian yang  bermaksud  memahami  fenomena- fenomena  yang  menghasilkan  prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis  statistik  atau  cara  kuantifikasi lainnya. 10 Dalam penelitian ini penulis akan meneliti tentang peran nadzir dalam pengelolaan  tanah  wakaf  di  Desa  Ngadi Kec.  Mojo  Kab.  Kediri  dan  fakto-faktor yang mempengaruhi tugas dan peran nadzir tersebut.

## 2.  Populasi dan Sampel
Metode  pengambilan  sampel  yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan purposive sampling , yaitu salah satu pengambilan sampel secara representatif berdasarkan ciri atau sifat  yang  memiliki  keterkaitan  dengan populasi  sebelumnya  dan  mewakili populasi tersebut. Purposive sampling diterapkan apabila peneliti benar-benar ingin menjamin bahwa unsur-unsur yang hendak ditelitinya masuk ke dalam sampel yang ditariknya. Sesuai dengan metode penentuan sampel dari populasi yang akan diteliti sebagaimana tersebut di atas maka sampel tersebut adalah nadzir yang ada di Desa Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri.

## 3.  Sumber Data
Adapun sumber data dalam penelitian ini, adalah:
9 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: Rajawali Pers, 2013). H. 18.
10 Anselm  Straus, Dasar-dasar  Penelitian  Kualitatif (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1997). H. 78.

## a.  Sumber data primer
Sumber data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama. 11 Data yang penulis butuhkan adalah yang terkait dengan tugas dan peran nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf di Desa Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri,  data  ini  penulis  uraikan  di  bab III. Data primer ini sangat menentukan pembahasan tesis ini, adapun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa informasi dari wakif , nadzir , pihak- pihak terkait yaitu kepala Desa Ngadi, dan ta’mir (bukan nadzir ), juga pejabat PPAIW Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.

## b.  Sumber data sekunder
Sumber data sekunder yaitu data-data yang biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. 12 Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini dapat berupa dokumen yang ada pada perwakafan di Desa Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri, peraturan perundangan dan buku- buku yang berkaitan dengan persoalan wakaf.

## 4.  Pengumpulan Data
Agar  diperoleh  data  yang  valid, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut: 1)  Wawancara ( Interview ): wawancara ini dilakukan oleh peneliti kepada nadzir , wakif , pihak-pihak terkait yaitu kepala Desa Ngadi, dan ta’mir (bukan nadzir ), juga  kepada  pejabat  PPAIW  di  KUA Kec.  Mojo  Kab  Kediri  agar  diperoleh informasi  yang  mendalam  mengenai peran nadzir dalam pengelolaan tanah  wakaf  dan  faktor-faktor  yang mempengaruhi peran nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf di Desa Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri.
11 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian . H. 84.
12 Sumadi Suryabrata. Metodologi Penelitian . H. 85.

## 2)  Observasi:  Metode  ini  digunakan
untuk memperoleh data tentang kerja nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf di Desa Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri.
3)  Dokumentasi: Dokumentasi ini diguna- kan untuk menggali data tentang bera- pa  banyak  tanah  wakaf  yang  ada  di Desa Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri, yang berupa  akta  ikrar  wakaf  dari  PPAIW ataupun yang sudah bersertifikat.

## 5.  Analisis Data
Analisis deskriptif dengan pendekatan normatif dan sosiologis ini akan digunakan untuk menganalisis peran nadzir dalam pengelolaan  tanah  wakaf  di  Desa  Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri serta faktor-faktor yang mempengaruhi peran nadzir dalam pengelolaan  tanah  wakaf  di  Desa  Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri.
C. Pembahasan
1. Tugas Nadzir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Desa Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Kehadiran  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf  merupakan  saat  yang  dinanti- nantikan oleh orang-orang yang selama ini menggeluti masalah perwakafan, baik di lingkungan akademisi maupun praktisi. Oleh  karena  itu,  undang-undang  tentang wakaf  mendapat  sambutan  yang  cukup hangat,  tidak  hanya  oleh  mereka  yang terkait langsung dengan pengelolaan wakaf, tetapi juga di kalangan DPR.
Di  dalam  UU  No.  41  Tahun 2004 pada  Pasal  1  ayat  (1)  memperbolehkan wakif  untuk  mewakafkan  sebagian  harta benda miliknya untuk selamanya atau untuk jangka waktu tertentu. Jadi, dalam undang-undang  ini  membolehkan  wakaf untuk sementara  waktu  sesuai  dengan kepentingannya.
Dalam Undang-Undang Pokok Agraria, perwakafan  (tanah  milik)  mendapat perhatian khusus. Ada pengakuan secara tegas  bahwa  negara  melindungi  adanya tanah wakaf. Dalam Pasal 49 diatur sebagai berikut: 13
1) Hak milik tanah badan-badan keagamaan  dan  sosial,  sepanjang digunakan untuk usaha-usaha bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi,  badan-badan tersebut dijamin pula untuk memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.
2)  Untuk keperluan peribadatan dan ke- perluan  suci  lainnya,  sebagaimana dimak sud dalam Pasal 14 dapat dibe- rikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai. Secara umum banyak hal baru dan berbeda yang terdapat dalam undang- undang  No.  41  Tahun  2004  ini,  apabila dibandingkan dengan PP No. 28 Tahun 2004, maupun  dengan  KHI,  walaupun  banyak pula kesamaannya. Dapat dikatakan bahwa UU No. 41 Tahun 2004 mengatur substansi yang  lebih  luas  dan  luwes  dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya. 14
Dalam UU tentang wakaf ini terdapat beberapa hal baru dan penting. Beberapa di antaranya adalah mengenai nadzir , harta  benda  yang  diwakafkan (mauquf bih) dan peruntukan harta wakaf (mauquf ‘alaih),  serta  perlu  dibentuknya  Badan Wakaf  Indonesia.  Berkenaan  dengan masalah nadzir ,  karena  dalam  undang- undang ini yang dikelola tidak hanya benda tidak bergerak yang selama ini sudah  lazim  dilaksanakan  di  Indonesia, tetapi juga benda bergerak, seperti uang,
13 Abdul  Ghafur  Anshori, Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia (Yogyakarta: Pilar Media, 2015).
H.46 14 Abdul  Ghafur  Anshori. Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia. H. 53.
logam  mulia,  surat  berharga,  hak  atas kekayaan intelektual, hak sewa dan lain- lain, maka nadzir nya pun dituntut mampu untuk mengelola benda-benda tersebut. 15 Hal berbeda berikutnya yang terdapat dalam UU  No.  41  Tahun  2004  adalah mengenai pengertian sekaligus rukun wakaf.  Wakaf  menurut  Pasal  215  KHI adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakan guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Jadi menurut Pasal  tersebut  salah  satu  rukun  wakaf adalah  permanen  dan  wakaf  sementara tidak sah.
Sedangkan hal baru yang juga terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor 41 Tahun 2004 dan tidak terdapat dalam dua peraturan sebelumnya adalah menyangkut  dibentuknya  badan  baru, yaitu  Badan  Wakaf  Indonesia.  Badan Wakaf  Indonesia  adalah  sebuah  lembaga independen yang dibentuk pemerintah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan  Indonesia.  Pembentukan Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan  wewenang  sebagaimana  dalam  Pasal 49, yaitu:
1)  Barang 2)  Melakukan pembinaan terhadap nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
3)  Melakukan  pengelolaan  dan  harta benda  wakaf  berskala  nasional  dan Internasional.
4)  Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
5)  Memberhentikan  dan  mengganti nadzir . 6)  Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
15 Farida  Prihatini, Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori  dan  Prakteknya  di  Indonesia,  FHUI (Jakarta:  FHUI,
2015).H.132.

## 7)  Memberikan saran dan pertimbangan
kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan perwakafan. 16 Dengan  dibentuknya  BWI,  tugas- tugas yang berkaitan dengan wakaf yang selama  ini  diampu  oleh  KUA  menjadi kewenangan  BWI.  Dengan  pembentukan BWI  diharapkan  pengelolaan  dan pengembangan  wakaf  bisa  menjadi  lebih baik, karena BWI adalah badan yang secara khusus hanya mengurusi wakaf.
Sebagaimana yang termuat pada pasal 6 UU No 41 tahun 2004. dari pasal 6 ini dapat diambil  pengertian  bahwa  wakaf  tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya apabila nadzir sebagai salah satu unsur wakaf tidak ada. Pada umumnya didalam kitab-kitab fiqh tidak mencantumkan nadzir sebagai salah satu rukun wakaf ini dikarenakan wakaf adalah ibadah tabarru’ namun memperhatikan tujuan wakaf yang ingin  melestarikan  manfaat  dari  benda wakaf,  maka  kehadiran nadzir sangat diperlukan.
Secara  garis  besar  antara  Undang- Undang  No  41  Tahun  2004  dengan  KHI ataupun  PP  No  28  Tahun  2004  mengenai tugas atau kewajiban nadzir hampir sama. Disini  dapat  ditemukan  bahwa  Undang- Undang No 41 tahun 2004 menunjuk pada perundang-undangan  mengenai  wakaf sebelumnya. nadzir dalam Undang-Undang No 41 tahun 2004 selain mengelola juga bertugas untuk mengembangkan harta benda wakaf.
Hal lain yang selama ini tidak diatur dalam PP No. 28 Tahun 2004 maupun KHI yang  semakin  dilengkapi  dalam  UU  No. 41 Tahun 2004 adalah mengenai nadzir dan imbalan nadzir . PP No. 28 Tahun 2004 dan KHI hanya mengenal dua macam nadzir ,  yaitu nadzir perseorangan dan nadzir badan hukum. Sementara dalam UU No. 41 Tahun 2004 ditambah lagi dengan
16 Hadi  Setia  Tunggal, Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Jakarta: Harvarindo, 2015). H.v.
nadzir organisasi. Selain itu, imbalan bagi nadzir yang selama ini belum secara tegas dibatasi dalam undang-undang ini dibatasi secara  tegas  jumlahnya,  yaitu  jumlahnya tidak boleh lebih dari 10% dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta  benda  wakaf. 17 Adapun tugas nadzir adalah sebagaimana terdapat dalam Pasal 11, yaitu:
1)  Melakukan  pengadministrasian  harta benda wakaf
2)  Mengelola dan mengembangkan harta benda  wakaf  sesuai  dengan  tujuan, fungsi dan peruntukannya.
3)  Mengawasi  dan  melindungi  harta benda  wakaf  serta  melaporkan pelaksanaan  tugas  kepada  Badan Wakaf Indonesia Tugas nadzir yang begitu besar tanggung  jawabnya  menegaskan  bahwa perwakafan  tidak  akan  dapat  berjalan apabila nadzir tidak dapat mengelolanya. Jadi  jelas  bahwa  berfungsi  dan  tidaknya perwakafan  sangat  bergantung  kepada nadzir sebagai pihak yang menerima harta  benda  wakaf  untuk  dikelola  dan dikembangkan sebagaimana mestinya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa nadzir sebagai  pengelola  wakaf  harus lebih siap dalam melaksanakan tugasnya, sehingga apa yang di inginkan wakif dapat terlaksana. Nadzir dalam Undang-Undang Wakaf mempunyai kedudukan yang sangat penting, di samping harus dapat mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nadzir juga dapat menetapkan peruntukan harta  benda  wakaf  selama  wakif  tidak menentukannya dan bilamana wakif juga sepakat dengan peruntukan harta benda wakaf yang diajukan oleh nadzir .
17 Abdul  Ghafur  Anshori, Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia . H. 56.
2. Peran Nadzir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Desa Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor
41 Tahun 2004
Asaf  A.A.  Fyzee  berpendapat, sebagaimana  dikutip  oleh  Uswatun Hasanah,  bahwa  kewajiban nadzir adalah mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta wakaf. Sebagai  pengawas  harta  wakaf, nadzir dapat  mempekerjakan  beberapa  wakil atau pembantu untuk menyelenggarakan urutan-urutan yang berkenaan dengan tugas  dan  kewajiban,  maka nadzir bisa berupa perorangan maupun nadzir berbadan hokum. 18 Nadzir wakaf  di  Desa  Ngadi  Kec. Mojo  Kab.  Kediri  adalah  berbentuk perorangan merupakan suatu bentuk yang di dalamnya terdapat struktur kepengurusan  dan  memiliki  wakil  dan anggota.  Kewajiban  utama  bagi  seorang nadzir adalah melakukan pengelolaan dan pemeliharaan  barang  yang  diwakafkan. Sebab,  mengabaikan  pengelolaan  dan pemeliharaannya akan berakibat pada kerusakan  dan  kehancurannya,  dan berlanjut pada hilangnya fungsi wakaf itu sendiri.
Tata cara perwakafan dan pendaftaran benda  wakaf  yang  dilakukan  warga Desa  Ngadi  Kec.  Mojo  Kab.  Kediri  adalah menyerahkan sepenuhnya kepada nadzir , hal ini dilakukan karena kurangnya pengetahuan wakif tentang peraturan perwakafan yang ada. 19 Dalam pengikraran wakaf, PPAIW Mojo memberi dua pilihan, yaitu  ikrar  wakaf  dapat  dilaksanakan  di kantor  PPAIW  ( Nadzir , wakif dan saksi- saksi datang ke kantor PPAIW) dan ikrar wakaf  dapat dilaksanakan di Desa wakif
18 Departemen  Agama  RI, Fiqih Wakaf (Jakarta: Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, 2014). H.66.
19 Bapak  Muhtarom  dkk.,  Wawancara,  8  Maret 2017.
bertempat  tinggal  (PPAIW  mendatangi wakif dan nadzir ). 20 Berdasarkan  informasi  yang  ada  di Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan Mojo Kabupaten  Kediri  mengakui  bahwa  ada sebagian kecil nadzir yang ada di wilayah Mojo  tidak  memperhatikan  persoalan tentang  pengelolaan  wakaf,  dengan alasan kurangnya pengetahuan nadzir terhadap peraturan yang ada, di samping juga kurangnya pengarahan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. 21 Mengingat nadzir yang tidak bertanggung  jawab  atas  pengelolaan wakaf,  menurut  mereka  ( nadzir ) yang terpenting  harta  wakaf  telah  diikrarkan dan sudah mendapat akta ikrar dari KUA, karena mereka beranggapan bahwa dengan  adanya  akta  ikrar  wakaf  sudah dapat dipergunakan untuk mengajukan dana lewat proposal dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan persoalan pengelolaannya tidak menjadi  tanggung  jawab nadzir lagi,  juga masyarakat belum tahu tentang adanya imbalan kepada nadzir atas jeri payahnya dalam mengelola tanah wakaf yang telah diatur dalam UU wakaf no. 41 tahun 2004 dan juga Kompilasi Hukum Islam. 22 Mengingat  pentingnya nadzir dalam pengelolaan  tanah  wakaf,  maka nadzir mempunyai  kewajiban  mengurus  dan mengelola tanah wakaf yaitu meliputi:
1)  Menyimpan  lembar  kedua  salinan Akta Ikrar Wakaf
2)  Memelihara tanah wakaf
3)  Memanfaatkan tanah wakaf
4)  Memanfaatkan dan berusaha mening- katkan hasil wakaf
20 Bapak Imam Shopingi, Pengawas Kinerja Nadzir Desa Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri., Wawancara, 10 Maret 2017.
21 Bapak  Basuki  Eko  Margono,  Kepala  Desa  Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri, Wawancara, 12 Maret 2017.
22 Bapak Kepala Tata Usaha KUA Kecamatan Mojo Kab. Kediri, Wawancara, 12 Maret 2017.

## 5)  Menyelenggarakan
pembukuan/ administrasi yang meliputi:
a)  Buku  catatan  tentang  keadaan tanah wakaf
b)  Buku catatan tentang pengelolaan dan hasil tanah wakaf
c)  Buku catatan tentang penggunaan hasil tanah wakaf.
Tugas nadzir di atas merupakan kewajiban  yang  harus  dilaksanakan oleh para nadzir yang  mengelola  wakaf. Kewajiban tersebut sangat penting karena tanpa adanya pengelolaan oleh nadzir akan mengakibatkan tanah wakaf tidak terurus dan sulit untuk berkembang. Dalam  Undang-Undang  No.  41 Tahun  2004  Pasal  11  bahwa  kewajiban pokok nadzir ,  yaitu;  melakukan  peng- admi nistrasian  harta  benda  wakaf, menge lola dan mengembangkan harta benda  wakaf  sesuai  dengan  tujuan, fungsi,  dan  peruntukannya,  mengawasi dan  melindungi  harta  benda  wakaf, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. 23 Apabila seorang nadzir tidak melaksanakan  kewajibannya  mengelola tanah  wakaf,  maka  akan  mendapatkan sanksi yang telah tercantum dalam kedua  pasal  tersebut  di  atas.  Namun,  di Desa Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri, sanksi tersebut tidak berlaku karena kesalahan bukan pada nadzir saja. Akan tetapi juga kurangnya sosialisasi dari KUA Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri tentang kewajiban nadzir . Peran nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf di Desa Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri adalah tidak sebagai pengelola tanah wakaf, akan tetapi nadzir berperan sebagai pelengkap  atau  formalitas.  Sehingga dengan ada atau tidaknya nadzir tidak akan  mempengaruhi  tanah  wakaf,  hal
23 Departemen  Agama  RI, Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Jakarta: Direktorat  Jenderal  Bimas  Islam  dan  Penyelenggaraan Haji, 2015). H.9.

## inilah yang menjadikan tanah wakaf sulit
untuk berkembang. 24 Menurut penuturan para  pihak  yang  mengelola  tanah  wakaf (bukan nadzir ), ia menerima amanat untuk menjadi pengelola atas usulan masyarakat, hal ini disebabkan karena nadzir tidak ikut serta dalam mengelola tanah wakaf sejak dikeluarkannya  AIW  (akta  ikrar  wakaf) oleh PPAIW. 2526 Perwakafan  di  Desa  Ngadi  Kec.  Mojo Kab. Kediri pada dasarnya adalah berupa tanah, kemudian tanah tersebut digunakan sebagai  tempat  ibadah,  seperti  Musholla, Masjid  maupun  Madrasah.  Jumlah  tanah wakaf  menurut  petak/bidang  luas  dan jenis penggunaannya di Desa Ngadi Kec. Mojo  Kab.  Kediri  sangat  banyak.  Yang mana nadzir tidak mengelola sama sekali atas tanah wakaf tersebut, apakah wakaf tersebut dapat berkembang atau tidak.
Dari nadzir yang ada di Desa Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri mengatakan bahwa tanah wakaf  dikelola  oleh  satu  kepengurusan (bukan nadzir )  dengan  alasan  bahwa perwakafan yang berlaku sejak dulu tidak melibatkan nadzir dalam pengelolaannya. Selama  ini  tidak  ada  sosialisasi  dari  KUA Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri terkait pengelolaan tanah wakaf. Dalam Undang- Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 11 bahwa kewajiban pokok nadzir , yaitu; melakukan pengadministrasian  harta  benda  wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda  wakaf  sesuai  dengan  tujuan, fungsi,  dan  peruntukannya,  mengawasi dan  melindungi  harta  benda  wakaf, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. 27 Berdasarkan  telaah  di  atas,  karena makin besarnya harapan umat Islam agar
24 Bapak Abdul Hadi, Tokoh Masyarakat Desa Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri, Wawancara, 12 Maret 2017.
25 Wawancara  dengan  Bapak  Kasman  (ta’mir musholla), Bapak Kamsir (ta’mir Masjid), 13 Maret 2017.
26 Bapak  Kasman  (ta’mir  musholla)  dan  Bapak Kamsir (ta’mir Masjid), Wawancara, 13 Maret 2017.
27 Departemen  Agama  RI, Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf . H. 9.
pengelolaan tanah wakaf dapat dilakukan sebaik-baiknya dan dikelola semaksimal mungkin.  Hal  ini  agar  tanah  wakaf  yang sudah  terkumpul  dapat  dimanfaatkan secara maksimal sebagaimana keinginan pe wakif ,  dan  ini  adalah  tanggung  jawab yang mengelola baik itu perorangan maupun berbadan hukum yang biasa di Indonesia dikenal dengan sebutan nadzir . Setiap tanah wakaf hendaklah diusahakan hasil  dan  pemanfaatannya  secara maksimal sehingga disini diperlukan adanya  pengawasan,  pemeliharaan, penjagaan, serta pengelolaan tanah wakaf yang baik. 28 Nadzir dalam  Undang-Undang  Wakaf mempunyai kedudukan yang sangat penting, di samping harus dapat mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nadzir juga dapat menetapkan peruntukan harta  benda  wakaf  selama wakif tidak menentukannya dan bilamana wakif juga sepakat dengan peruntukan harta benda wakaf yang diajukan oleh nadzir . Salah satu hal yang selama ini menjadi hambatan riil dalam pengembangan wakaf di Desa Ngadi adalah keberadaan nadzir (pengelola) wakaf yang masih tradisional (yang belum mengetahui  hak  dan  kewajiban  sebagai nadzir seutuhnya). 29 Sebagai contohnya ada pada nadzir di  Desa  Ngadi  Kec.  Mojo  Kab.  Kediri. Keberadaan nadzir yang masih tradisional, menjadikan kurang maksimalnya kinerja nadzir menjalankan kewajibannya, sebagai contoh yakni tidak adanya pengelolaan wakaf  oleh nadzir .  Padahal,  kehadiran nadzir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan  dalam  pengelolaan  wakaf sangat penting. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nadzir sebagai salah satu
28 Departemen Agama RI, Ilmu Fiqh Jilid 3 (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2011). H. 76. 29 Bapak H. Isnandar, Tokoh Masyarakat Desa Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri, Wawancara, 12 Maret 2017.
rukun wakaf, 30 namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nadzir wakaf  yang  mampu,  baik  yang  bersifat perseorangan maupun kelembagaan (badan  hukum).  Pengangkatan nadzir wakaf  yang  mampu  ini  bertujuan  agar harta  wakaf  tetap  terjaga,  terurus  dan nadzir dapat  melaksanakan  kewajiban- kewajibannya,  sehingga  harta  wakaf  itu tidak sia-sia.
Namun,  menurut  sebagian  tokoh masyarakat dan nadzir yang berada di Desa Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri beranggapan yang penting harta wakaf telah diikrarkan di  KUA,  mereka  tidak  perlu  mengelola tanah wakaf tersebut. Nadzir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurusi wakaf mempunyai kedudukan yang  penting  dalam  perwakafan. Sedemikian pentingnya kedudukan nadzir dalam  perwakafan,  sehingga  berfungsi tidaknya benda  wakaf  tergantung  dari nadzir itu  sendiri.  Untuk  itu,  sebagai instrument penting  dalam  perwakafan, nadzir harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan,  agar  wakaf  bisa diberdayakan sebagaimana mestinya.
Mengingat  salah  satu  tujuan  wakaf ialah menjadikannya sebagai sumber dana yang produktif, 31 tentu memerlukan nadzir yang mampu melaksanakan tugas-tugasnya  secara  profesional  dan bertanggung  jawab.  Apabila nadzir tidak mampu  melaksanakan  tugas  (kewajiban) nya,  sesuai  UU  Nomor  41  Tahun  2004 pasal  45  maka  Pemerintah  (BWI)  wajib menggantinya dengan tetap menjelaskan alasan-alasannya. Apabila terjadi pelanggaran  pidana  dalam  perwakafan, maka penyelesaiannya dapat dijaring
30 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Grafindo Persada, 2013). H. 325.
31 Departemen  Agama  RI, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia (Jakarta: Direktorat  Pemberdayaan  Wakaf  Direktorat  Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2015). H. 78.
melalui pasal 14 PP Nomor 28 tahun 1977 dan pasal 15.
Jadi,  apabila  seorang nadzir tidak melaksanakan  kewajibannya  mengelola tanah  wakaf,  maka  akan  mendapatkan sanksi yang telah tercantum dalam kedua  pasal  tersebut  di  atas.  Namun,  di Desa Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri, sanksi tersebut tidak berlaku karena kesalahan bukan pada nadzir saja. Akan tetapi juga kurangnya sosialisasi dari KUA Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri tentang kewajiban nadzir .

## 3.  Faktor-faktor yang Mempengaruhi
Peran Nadzir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Desa Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi peran nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf di Desa Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri adalah sebagai berikut:
1)  Minimnya  pengetahuan  dari  pihak nadzir dan wakif terhadap berbagai peraturan  yang  menyangkut  tugas, kewajiban dan hak-hak nadzir . Masyarakat Desa Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri masih minim, maka pemahaman mereka  mengenai  perwakafan  juga sangat kurang. Karena yang mereka ketahui hanyalah hukum Islam yang sudah mereka terapkan sejak dahulu, dengan adanya hukum positif (Undang-Undang  No  41  Th  2004, dan  Peraturan  Pemerintah  tentang perwakafan)  yang  ada  sekarang  ini, mereka belum begitu paham tentang aturan-aturan tersebut. Apalagi mengenai kewajiban-kewajiban nadzir terhadap tanah wakaf.
2) Kurangnya sosialisasi dan tidak adanya informasi, instruksi dari KUA Kecamatan  Mojo  Kabupaten  Kediri kepada para nadzir tentang tugas dan kewenangan nadzir .

## Dalam hal ini yang di maksud
kurangnya  sosialisasi,  informasi, dan  instruksi  dari  KUA  kepada nadzir terkait  kewajibannya  adalah kurangnya pengarahan-pengarahan yang  berkaitan  dengan  perwakafan. Seharusnya KUA mengadakan penyuluhan, pelatihan terhadap nadzir yang ada di daerah sekitar supaya nadzir mengetahui tugas-tugasnya juga  dapat  mengelola  wakaf  secara profesional.
Koordinasi yang baik sangat diperlukan dalam organisasi. Hal ini dapat dibuktikan antara KUA dengan nadzir tidak memiliki koordinasi yang baik. Sisi kurang koordinasi di antara mereka ini dapat dilihat pada kurang adanya penjelasan atau sosialisasi pada nadzir dari  pihak  KUA  tentang  siapa yang berkewajiban dalam pengurusan tanah wakaf. Akibatnya mereka saling menunjuk dan menunggu tanpa adanya sebuah kejelasan.
3)  Adanya  anggapan  sementara  bahwa tanpa peran nadzir tanah wakaf dapat berkembang dengan baik.
Masyarakat  sangat  percaya  dengan orang-orang yang diberi amanat wakif untuk  mengelola  dan  mengawasi harta  benda  wakaf  di  antaranya adalah nadzir . Selain itu yang menyebabkan kepuasan mereka adalah teguhnya pendirian mereka dalam hal keagamaan. Sehingga kepercayaanlah yang mereka utamakan dari pada hukum yang berlaku seperti hukum positif. Dalam hal pengangkatan nadzir mereka tidak pernah memperhitungkan mengenai pendidikan  maupun  yang  lainnya, yang penting bagi mereka orang yang dipandang lebih mengerti tentang hukum Islam.

## 4)  Aparat desa kurang pro aktif terhadap masyarakat setempat berkaitan
dengan perwakafan.
Maksud  dari  kurang  pro  aktif  adalah aparat desa kurang peduli terhadap perwakafan  yang  ada  di  masyarakat, dapat dilihat dengan tidak adanya sosialisasi yang berbentuk penyuluhan, pelatihan terhadap masyarakat terkait peraturan perwakafan. Karena aparat desa kurang paham tentang aturan-aturan perwakafan yang ada di Indonesia.
5)  Adanya  anggapan  sementara  bahwa nadzir adalah sebagai formalitas. Dalam hal pengangkatan nadzir oleh  PPAIW, nadzir sendiri, wakif dan masyarakat sekitar kurang memperhitungkan tentang pendidikan dan kemampuan nadzir ,  sehingga dalam  pengelolaan  wakaf  dilakukan seadanya.  Masyarakat  beranggapan bahwa
nadzir berkewajiban mendaftarkan  tanah  wakaf  kepada PPAIW,  setelah  diterbitkannya  akta ikrar wakaf kewajiban nadzir gugur. Sulitnya berkoordinasi dengan nadzir anggota.  Maksudnya  adalah  antara nadzir ketua,  wakil,  dan  anggota- anggota tidak ada koordinasi yang baik. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan mereka tentang keorganisasian yang seharusnya menjadi  wadah  dalam  pembentukan program-program  kerja,  evaluasi- evaluasi yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf.
6)  Anggapan  masyarakat  bahwa  hal seperti ini adalah sudah sesuai dengan aturan  agama  Islam,  dan  sudah berjalan sejak dahulu. Kehadiran nadzir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam pengelolaan  wakaf  sangat  penting, para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nadzir wakaf yang mampu,
baik  yang  bersifat  perseorangan maupun kelembagaan (badan hukum). Pengangkatan nadzir wakaf  yang mampu ini bertujuan agar harta wakaf  tetap  terjaga,  terurus  dan nadzir dapat melaksanakan kewajiban- kewajibannya,  sehingga  harta  wakaf itu tidak sia-sia. Mengingat  adanya  faktor-faktor tersebut,  maka  untuk  mengoptimalkan dalam  masalah  perwakafan  hal  ini  juga berkaitan erat dengan tugas nadzir .  Bagi nadzir selaku penerima benda wakaf dalam pengelolaan  wakaf  hendaknya  mengikuti asas-asas  perwakafan  di  antaranya  yaitu asas professional manajemen karena yang paling menentukan benda wakaf itu lebih bermanfaat  atau  tidak  tergantung  pada pola pengelolaannya. Kalau pengelolaan benda  wakaf  selama  ini  hanya  dikelola seadanya dengan menggunakan manajemen kepercayaan dan sentralisme kepemimpinan yang mengesampingkan aspek pengawal maka dalam pengelolaan wakaf secara modern harus menonjolkan sistem manajemen yang lebih professional. Dari asas personalitas manajemen ini harus dijadikan semangat pengelolaan benda  wakaf  dalam  rangka  mengambil kemanfaatan  yang  lebih  luas  dan  lebih nyata untuk kepentingan masyarakat banyak.
Adapun potret kepemimpinan manajemen yang baik dalam lembaga ke nadzir an dapat dilihat dari tiga aspek sebagai berikut:
1) Transparansi ,  dalam  kepemimpinan manajemen professional, transparansi menjadi ciri utama yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Ketika aspek transparansi sudah ditinggalkan maka kepemimpinan tidak akan berjalan  dengan  baik, bahkan membuka terjadinya penyelewengan yang tak terkendali .
2) Public
Accountability (pertanggung jawaban umum), pertanggung jawaban  umum  merupakan  wujud dari pelaksanaan sifat amanah (dapat dipercaya) dan shiddiq (jujur). Karena keduanya harus dipertanggung jawabkan  baik  di  dunia  maupun  di akhirat.
3) Aspiratif (mau mendengar dan mengakomodasi seluruh lembaga ke nadzir an),  seorang nadzir yang dipercaya mengelola harta milik umum harus mendorong terjadinya sistem sosial yang melibatkan partisipasi banyak kalangan. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya pola pengambilan keputusan yang sepihak oleh kalangan elit kepemimpinan. 32 Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka aparat pelaksana dan pengelola wakaf  ( nadzir ) hendaknya mempunyai pendidikan yang memadai dan moralitas yang bagus serta mempunyai ketrampilan yang  memadai.  Sehingga  benda  wakaf tersebut dapat dikelola secara optimal dan  faktor-faktor  penghambat  ada  bisa terkurangi.
Selain itu dipandang perlu adanya peningkatan etos kerja yang lebih efektif dan  efisien  untuk  menertibkan  tanah- tanah  wakaf dengan langkah-langkah yang positif terutama tentang kewajiban- kewajiban nadzir atas  tanah  wakaf.  Atas dasar itu perlu diadakan penyuluhan ataupun sosialisasi kepada masyarakat bahwa harta wakaf merupakan tanggung jawab  bersama  seluruh  umat  Islam, Sehingga minimnya pemahaman masyarakat baik mengenai wakaf ataupun kewajiban nadzir atas  tanah  wakaf  dapat terkurangi. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah salah satu dari peraturan-peraturan yang  menyangkut  perwakafan  karena disusun dengan memperhatikan kondisi
32 Departemen Agama RI, Ilmu Fiqh Jilid 3 .H.84.
kebutuhan hukum masyarakat Indonesia dan dalam rangka mendorong proses pemberdayaan  wakaf  secara  produktif. Hukum material dalam UU No. 41 Tahun 2004 adalah melalui pengesahan Presiden Republik Indonesia, Dr. H. Susilo Bambang Yudoyono pada tanggal 27 Oktober 2004, dan di Undangkan oleh Menteri Sekretaris Negara  Republik  Indonesia,  Prof.  Dr. Yusril  Ihza  Mahendra  dan  dicatat  dalam lembaran Negara RI Tahun 2004 No 159. 33 Perwujudan pelaksanaan hukum Islam sangat tergantung pada tiga pilar hukum, yaitu: pelaku atau penegak hukum sendiri, peraturan hukum dan kesadaran hukum masyarakat. ketiga pilar hukum tersebut harus tegak secara baik, sebab kelemahan satu pilar saja akan mengakibatkan terjadinya kelemahan penegak hukum. Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 yang tercantum pada pasal 11 yang isinya mewajibkan  bagi nadzir untuk mengelola tanah  wakaf.  Dalam  pengelolaan  tanah wakaf, pihak yang paling berperan berhasil tidaknya pemanfaatan tanah wakaf adalah nadzir wakaf,  yaitu  orang  atau  kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas oleh wakif untuk mengelola wakaf. Nadzir mempunyai  kewajiban  untuk melaksanakan tugasnya yaitu mengelola dan mengurus tanah wakaf. Melihat adanya kewajiban  tersebut,  di  sini  peneliti  akan memaparkan sejauh mana relevansinya antara ketiadaan pengelolaan wakaf oleh nadzir dengan UU No. 41 Tahun 2004 pasal 11, dikarenakan di Desa Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri terdapat nadzir yang tidak mengelola dan mengurus tanah wakaf. Di  Desa  Ngadi  Kec.  Mojo  Kab.  Kediri terdapat nadzir yang ditugaskan untuk mengelola, mengawasi dan menjaga harta wakaf  yang  diberikan  oleh wakif untuk dimanfaatkan  bagi  kepentingan  umum. Akan tetapi nadzir tidak menjalankan
33 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Proses Lahirnya UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2015). H.217.
kewajibannya  atas  tanah  wakaf.  Tanah wakaf  berupa  Masjid,  Musholla,  dan madrasah (sekolah). Nadzir yang ada belum  mengetahui  adanya  kewajiban mengelola  dan  mengurus  tanah  wakaf dan kurangnya sosialisasi dari pihak KUA kepada para nadzir mengenai  kewajiban pengelolaan tanah wakaf. Padahal  apabila  kewajiban  tersebut tidak  dilaksanakan,  maka  terdapat sanksi yang memberatkan nadzir yang melanggar atau tidak melakukan tugasnya dengan baik dan benar. 34 Sanksi tersebut adalah kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 10.000 (sepuluh ribu rupiah). Namun dalam kenyataannya  di  Desa  Ngadi  Kec.  Mojo Kab. Kediri bagi nadzir yang melanggar atau tidak mengelola dan mengurus tanah wakaf  tidak  mendapatkan  sanksi  yang tegas,  bahkan  didiamkan berlarut-larut oleh  KUA  setempat,  sehingga  sampai turun-temurun tidak ada satupun nadzir yang  melaksanakan  kewajibannya  yang tercantum pada UU No. 41 Th 2004 pasal 11 yaitu mengelola dan mengurus tanah wakaf. Jadi, nadzir yang tidak mengelola dan mengurus  tanah  wakaf  di  Desa  Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri tidak sesuai dengan kewajiban nadzir yang tercantum dalam UU No. 41 Th 2004 pasal 11, yakni kewajiban pengelolaan  wakaf.  Dan  sanksi  yang seharusnya diberikan kepada para nadzir yang  tidak  melaksanakan  kewajibannya, sanksi tersebut tidak berlaku dikarenakan pihak  KUA  Kecamatan  Mojo  Kabupaten Kediri tidak pernah menanyakan masalah pengelolaan wakaf oleh nadzir .

## D. Penutup
a. Kesimpulan
1) Tugas nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf di Desa Ngadi Kec. Mojo
34 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Proses Lahirnya UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf . H 326.

## Kab. Kediri mempunyai tugas seperti
yang termuat pada pasal 11 Undang- Undang No 41 Tahun 2004 yaitu: a.  Melakukan  pengadministrasian harta benda wakaf
b.  Mengelola  dan  mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
c.  Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
d.  Melaporkan  pelaksanaan  tugas kepada badan wakaf Indonesia. Secara  garis  besar  antara  Undang- Undang No 41 Tahun 2004 dengan KHI ataupun PP No 28 Tahun 2004 mengenai tugas  atau  kewajiban nadzir hampir sama.  Disini  dapat  ditemukan  bahwa Undang-Undang  No  41  tahun  2004 menunjuk pada perundang-undangan mengenai  wakaf  sebelumnya. nadzir dalam  Undang-Undang  No  41  tahun 2004 selain mengelola juga bertugas untuk mengembangkan harta benda wakaf.
2)  Mengenai masalah pengelolaan wakaf  oleh nadzir di Desa Ngadi Kec. Mojo  Kab.  Kediri  ternyata  belum dilaksanakan maksimal artinya nadzir yang seharusnya bertugas mengelola dan mengurus 12 tanah wakaf ternyata tidak  berperan  sama  sekali,  karena masih adanya tekanan dari pihak nadzir pribadi atau nadzir yayasan, sehingga dan  tanah  wakaf  tersebut  dikelola oleh satu kepengurusan (bukan nadzir ).  Mengingat nadzir yang tidak bertanggung  jawab  atas  pengelolaan wakaf,  menurutnya  yang  terpenting harta  wakaf  telah  diikrarkan  dan sudah mendapat akta ikrar dari KUA, dengan  adanya  akta  ikrar  wakaf sudah dapat dipergunakan untuk mengajukan dana lewat proposal dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan pengelolaannya tidak  menjadi  tanggung  jawab nadzir
lagi,  juga  masyarakat  belum  tahu tentang adanya imbalan kepada nadzir atas jerih payahnya dalam mengelola
tanah wakaf yang telah diatur dalam UU wakaf No. 41 tahun 2004 dan juga Kompilasi Hukum Islam.
3)  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi peran nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf  Desa  Ngadi  Kec.  Mojo  Kab. Kediri adalah minimnya pengetahuan dari pihak nadzir dan wakif terhadap berbagai peraturan yang menyangkut tugas,  kewajiban  dan  hak-hak nadzir , kurangnya sosialisasi dan tidak adanya informasi, instruksi dari KUA Kec.  Mojo  Kab.  Kediri  kepada nadzir tentang tugas-tugas nadzir ,  adanya anggapan  sementara  bahwa  tanpa peran nadzir tanah  wakaf  dapat berkembang,  aparat  desa  kurang  pro aktif  terhadap  masyarakat  berkaitan dengan perwakafan, adanya anggapan bahwa nadzir adalah sebagai formalitas, sulitnya berkoordinasi dengan nadzir anggota, anggapan masyarakat bahwa hal seperti ini adalah sesuai dengan aturan  agama  Islam,  dan  sudah berjalan sejak dahulu.

## b. Saran
1)  Hendaknya Kantor Urusan Agama dan Badan  Wakaf  Indonesia  Kecamatan Mojo  Kabupaten  Kediri  mulai  saat ini berusaha memperbaiki dan meningkatkan sosialisasi kepada para nadzir se-Kecamatan  Mojo Kabupaten Kediri agar paham tentang perwakafan,  terutama  mengenai  hal pengelolaan wakaf.
2)  Hendaknya KUA dan BWI menegaskan, bahkan kalau perlu memberikan kekuatan penuh kepada nadzir bahwa  setiap  kegiatan  pelaksanaan pembangunan atau apapun yang melibatkan panitia untuk meminta sumbangan  di  dalam/di  luar  daerah,
maka harus mengetahui nadzir desa setempat,  agar  tidak  disalahgunakan oleh oknum masyarakat lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Ghafur Anshori. Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia .  Yogyakarta: Pilar Media, 2015.
Adijani Al-Alabij. Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
Ahmad  Rofiq. Hukum Islam di Indonesia . Jakarta: Grafindo Persada, 2013.
Anselm Straus. Dasar-dasar  Penelitian Kualitatif .  Surabaya:  Bina  Ilmu  Offset,
1997.
Departemen Agama RI. Fiqih Wakaf . Jakarta:
Proyek  Peningkatan  Pemberdayaan Wakaf, 2014.
———. Ilmu  Fiqh  Jilid  3 . Jakarta: Dirjen Pembinaan  Kelembagaan  Agama Islam, 2011.
———. Lembaga  Pengelola  Wakaf  (Nazhir) . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
———. Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia . Jakarta:  Direktorat  Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2015.
———. Undang-Undang  Republik  Indonesia
Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf . Jakarta:  Direktorat  Jenderal  Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2015.
———. Undang-Undang Wakaf dan Peraturan
Pemerintah tentang Pelaksanaannya .
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam. Peraturan Perundangan Perwakafan . Jakarta: Departemen Agama RI, 2012.
Direktorat  Pemberdayaan  Wakaf. Proses Lahirnya  UU  Nomor  41  Tahun  2004 tentang Wakaf . Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam,
2015.
Farida  Prihatini. Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia, FHUI . Jakarta: FHUI, 2015.
Hadi Setia Tunggal. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf .  Jakarta:  Harvarindo,
2015.
Satria Effendi. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan  Pendekatan  Ushuliyah . Jakarta: Prenada Media, 2014.
Sumadi Suryabrata. Metodologi Penelitian . Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
-