Ruas Tol Manado-Bitung 2 dan Dampaknya terhadap Hak Ekosobling & Modal Sosial Pemilik Tanah

## PELANGGARAN UU DAN ATURAN PEMBEBASAN TANAH RUAS TOL MANADO-BITUNG 2 DAN DAMPAKNYA TERHADAP HAK EKOSOBLING & MODAL SOSIAL PEMILIK TANAH

## Pieter George Manoppo
piety562002@yahoo.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memahami  bagaimana  pelanggaran  UU  dfan  Aturan  pembebasan  tanah  jalan  tol terhadap  hak  ekosobling  pemilik  hak  di  Sulawesi  Utara.  Riset  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode riset tindakan. Pengumpulan  data  menggunakan  teknik in-depth interview, observasi, studi dokumenter, FGD, dan desain advokasi non lititgasi. Hasil studi membuktikan telah terjadi pelanggaran UU dan Aturan terhadap penegakkan dan pemajuan hak Ekosobling pemilik hak atau masyarakat korban. Pertama, terbukti pelanggaran UU dan Aturan Pembebasan Tanah, dalam bentuk. 1) pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi berupa hasil peta bidang dan daftar nominative;  2)  perhitungan  nilai  ganti  kerugian  tidak  berdasar  harga  pasar,  tetapi  di  bawah  NJOP;  3)  pelaksanaan musyawarah  tidak  mencerminkan  azas  transparansi;  4)  penggunaan  tangan  pengadilan  untuk  negosiasi  hasil konsinyasi  dan  mengabaikan  azas  musyawarah.  Kedua,  bentuk  pelanggaran  yang  ditemukan  berdampak  pada destruksi  penegakkan  dan  pemajuan  hak  ekosobling  (ekonomi,  sosial,  budaya  dan  lingkungan)  serta  modal  sosial pemilik hak atau masyarakat korban. Merujuk pada temuan hasil studi tersebut, Forum Masyarakat Korban sebagai wadah  pemberdayaan  dan  aspirasi  komunitas  pemilik  hak,  mendesain  dan  melakukan  serangkaian  advokasi  non- litigasi  tanpa  kekerasan  yang  disasarkan  kepada:  1)  Jajaran  Pemerintah  Pusat:  Kantor  Staf  Presiden  (KSP)  dan Kementerian  Koordinator  Politik,  Hukum  dan  HAM  (Kemenko  Polhukam);  2)  Pemerintah  Daerah,  yakni:  Panitia Pembebasan  Tanah  Jalan  Tol  Manado-Bitung;  Pemerintah  Kota  Bitung;  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Utara;  dan Kejaksaan Kota Bitung.
Kata kunci: Hak Ekosobling, UU dan Aturan Pembebasan Tanah, Proyek Jalan Tol, Komunitas Korban Pemilik Hak, Advokasi Non Litigasi.

## PENDAHULUAN
Sejak  diterbitkannya  Undang-Undang  No.2  Tahun  2012  Tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, maka era pembebasan tanah/lahan dengan perhitungan nilai  ganti  kerugian  berdasarkan  NJOP  (nilai  jual  obyek  pajak).  Dasar  perhitungan  tersebut, merujuk pada mandat Perpres No.36 Tahun 2005 dan Perpres No.65 Tahun 2006 pun berakhir. Sejak  UU  No.2  Tahun  2012,  masyarakat,  bangsa  dan  negara  memasuki  era  baru  pembebasan tanah/lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan perhitungan nilai ganti kerugian berdasarkan  instrument  NILAI  PASAR.  Artinya,  perubahan  perhitungan  nilai  ganti  kerugian berdasar  NJOP  ke  era  berdasar  NILAI  PASAR,  adalah  perubahan  amat  mendasar,  struktural, sistematis,  terpola  dan  berkelanjutan  dalam  sejarah  pengadaan  tanah/lahan  di  Indonesia:  land acquisition,  replacement,  rehabilitation  dan  sustainability  reconstruction.  Dikatakan  perubahan mendasar,  struktural,  sistematis,  terpola  dan  berkelanjutan  karena  pada  hakekatnya,  NJOP bukanlah instrument transaksi tanah/lahan, tetapi instrument pajak.
1 Makalah  ini  berbasis  pada  riset  tindakan  dan  advokasi  non  litigasi  yang  saya  lakukan  sebagai  pendamping  dan fasilitator bersama warga Forum Masyarakat Korban Jalan Tol Ruas Manado-Bitung 2 sejak Februari 2017.
2 Konsultan  Ahli  Psikososal  Manajemen  Konflik/Pembangunan  Perdamaian  dan  Manajemen  SDM,  serta  Peneliti Senior  pada:  PT.  Artistika  Prasetia,  Jl.  Jatipadang  V.  No.3  Pasar  Minggu,  Jakarta  Selatan;  serta  Pusat  Riset  Ilmu Kepolisian  dan  Kajian  Terorisme  Universitas  Indonesia,  Kampus  UI  Salemba.  Email  :  piety562002@yahoo.com; HP:081384011543.
Melalui instrument NJOP, warga negara sebagai wajib pajak, memiliki dasar perhitungan formal pembayaran pajak tanah dan bangunan kepada negara. Karena NJOP adalah instrument pajak dan
bukan instrument  transaksi  tanah, maka disadari atau tidak, ruang transaksi  tanah/lahan dengan dengan perhitungan nilai ganti kerugian berdasar NJOP, pada hakekatnya rentan terhadap aneka ragam pelanggaran hak asasi manusia pemilik tanah/lahan,  yakni: hak ekonomi, sosial, budaya, dan  tata  ruang  atau  lingkungan  (ekosobling)  serta  destruksi  modal  sosial  masyarakat  secara parmanen dan berkelanjutan (Manoppo, 2012).
Sebagaimana  dimaklumi  bersama,  era  baru  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  untuk Kepentingan  yang  dimulai  dengan  lahirnya  Undang  Undang  No.2  Tahun  2012  dengan  Aturan Pelaksanaannya melalui Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 dst, adalah era pengadaan dan/atau pembebasan  tanah  yang  ditandai  dengan  adanya  Titik  Pijak  Perhitungan  Nilai  Ganti  Kerugian Pembebasan dan/atau Pengadaan Tanah Berdasar pada Harga Pasar, bukan NJOP. Dalam rangka memberikan  fasilitas  implementasi  UU  ini  agar  berjalan  dengan  baik  dan  merata  di  seluruh Indonesia  sebagai  negara  kepulauan  dengan  masyarakat  pluralistik  multikultural  pada  masa transisi, pemerintah mmberikan masa peralihan dari tahun 2012 sampai 2014 akhir. Masa transisi ini  diberikan  fasilitas  pada  proyek-proyek  yang  sudah  masuk  dalam  APBN  pada  periode  2012 sampai 2014 masih diperkenankan menggunakan dasar hitung nilai ganti kerugian berdasar aturan lama Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2005 dan No.65 Tahun 2006, yakni berdasar NJOP. Namun setelah itu, pada peride tahun 2015 seterusnya, seluruh proyek APBN sudah dianggap proyek baru 100%  dengan  dasar  perhitungan  nilai  ganti  kerugian  pengadaan  lahan  berdasar  harga  pasar (Manoppo at.all, 2014).
Ironisnya, Pembebasan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Manado-Bitung 2 yang terdiri dari 24 Kelurahan, khususnya pada 5 (lima) Kelurahan yang pertama kali dikondisikan memasuki masa Musyawarah  pada  tanggal  16  Agustus  2016,  justru  yang  terjadi  adalah,  pemilik  lahan  secara spontan  dan  bersama  menyatakan  sikap  menolak  Hasil  Perhitungan  Nilai  Ganti  Kerugian  yang disampaikan  oleh  Pihak  Pelaksana  Pembebasan  Tanah  pada  forum  Musyawarah.  Tindakan penolakan diwujudkan dalam bentuk walk-out dari forum Musyawarah dengan alasan bahwa hasil perhitungan  Nilai  Ganti  Kerugian  oleh  Appraisal  sebagai  Lembaga  Penilai  Independen,  hanya menyebutkan nilai fisik dan nilai non fisik secara akumulatif orang per orang pemilik hak, tanpa disertai penjelasan rinci tentang: manakah nilai ganti kerugian tanah, bangunan, tanaman dan nilai non fisik dalam dokumen Berita Acara Musyawarah. Ketika seluruh peserta Forum Musyawarah yang diundang meminta agar Pihak Pelaksana Pembebasan Tanah menjelaskan hal itu melalui Tim Appraisal,  Pihak  Pelaksana  tidak  bersedia  menjelaskannya.  Bahkan  cenderung  bertahan  dan tertutup,  atau  melanggar  asas  tranparansi.  Perilaku  Pelaksana  Pembebasan  tanah  tersebut berhujung pada tindakan walk-out pemilik hak dari Forum Musyawarah.
Situasi stagnan ini kemudian berlanjut sampai awal tahun 2017 awal. Mulai menunjukkan tanda- tanda faktual bagi warga pemilik hak bahwa, Pihak Pelaksana sementara mengkondisikan langkah- langkah negosiasi  pasca Musywarah dan  di  luar  Forum Musyawarah menggunakan pendekatan dor-to-dor  kepada  pemilik  hak 3 ,  yang  pada  dasarnya  makin  menujukkan  adanya  tindakan Pelanggaran  Mandat  UU  No.2  Tahun  2012  dan  Aturan  Pelaksanaannya,  bahwa  “Nilai  yang disampaikan  Appraisal  adalah  Nilai  Mutlak.”  Sementara  Nilai  tersebut  terindikasi  hanya menyangkut  nilai  tanah,  tanpa  nilai  bangunan  dan  tanaman  serta  nilai  non  fisik.  Bahkan  nilai hitung ganti kerugian tanah terindikasi bukan berdasar nilai pasar, tetapi berdasar nilai hitung di bawah NJOP.
Fakta tersebut merupakan bagian perilaku konflik kekerasan struktural pelanggaran Hak Ekonomi, Sosial,  Budaya  dan  Lingkungan  (ekosobling)  dan  modal  sosial  penguasaan  asset  dan  akses pengelolaan sumber daya tanah antara Pemda Provinsi Sulut dan Pemerintah Kota  Bitung serta
Ruas Tol Manado-Bitung 2 dan Dampaknya terhadap Hak Ekosobling & Modal Sosial Pemilik Tanah
Kementerian  terkait  melalui  Panitia  Pembebasan  Tanah  dengan  warga  pemilik  hak  (tanah) berkaitan dengan pembebasan tanah pembangunan Jalan Tol Ruas Manado-Bitung 2. Lasimnya tindakan  pelanggaran  ini,  dikenal  dengan  Perampasan  Hak  atas  Tanah  Pemilik  Hak  atau  Land Graping yang dilakukan secara sengaja, terpola dan sistematis.
Banyak riset dan kajian telah membahas implementasi kebijakan proyek yang berfokus kebijakan pembebasan tanah dan masyarakat korban yang terbagi dalam beberapa kecenderungan. Pertama, yang melihat pembebasan tanah dan kompensasi berdasar pandangan bahwa modal sosial esensi dalam proses perolehan, integrasi, dan pelepasan tanah sebagai inti kapabilitas sosial (Blyler dan Coff, 2003), pembebasan khusus masyarakat asli dan tanahnya (Alias et.all, 2010). Juga melihat hubungan pemilik dan tanahnya yang bermakna filosofis, antropologis, dan spiritual karena tanah adalah  hak  asasi.  (Bahar,  2008).  Kedua,  dampak  pembebasan  tanah  bagi  peningkatan  dan perbaikan distribusi pendapatan, serta mengatasi kemiskinan (Chitiga & Mabugu, 2008). Ketiga, riset landasan hukum kebijakan pembebasan tanah di Indonesia (Block Komunitas Hukum, 2007; www.walhi.or.id;  Lubis,  2004;  Simamora,  2009).  Keempat,  kaitan  pembebasan  tanah  dengan perbaikan  peran  pemerintah  dalam  mengelola  tanah  dengan  mengintegrasi  para  pihak  dalam perencanaan tanah (Masum, 2010). Kelima, pembebasan tanah terkait dekolonisasi kesenjangan politik dan ekonomi masyarakat (Stephan & Benjamin, 2010); koalisi pemerintah dan pengemban tanah  pengaruhi  rendahnya  standart  kompensasi  (Han  &  Vu,  2008).  Keenam,  riset  tentang kapasitas lembaga negara dalam pembebasan tanah publik; memediasi konflik interest di antara para pihak (Appiah, 2007); konflik tanah dan politik (Anseeuw & Alden, 2010; Kombe, 2010); serta tanah dan HAM (Mitchell, 2010).
Berbagai  riset  tersebut  memberi  perhatian  pada  dampak  kebijakan  pembebasan  tanah  proyek berkaitan dengan aneka kondisi sosial pemilik tanah, namun hanya sedikit penelitian yang secara spesifik berfokus dampak pelanggaran UU dan Aturan pembebasan tanah terhadap penegakkan dan pemajuan hak ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan serta modal sosial masyarakat korban (Havel  &  Zaleczna,  2009).  Sementara  kondisi  penegakkan  hak  ekosobling  serta  modal  sosial masyarakat korban pemilik hak dalam konteks Pelanggaran UU dan Aturan Pembebasan Tanah akan  terus  menjadi  pertanyaan  manajemen  SDM  dalam  konteks  “hubungan  pelayanan  public” (public service relation) dan studi lintas disiplin yang perlu diteliti lebih jauh.
Fokus studi dan desain advokasi non-litigasi ini adalah “Pelanggaran UU dan Aturan Pembebasan Tanah  Ruas  Tol  Manado-Bitung  dan  dampaknya  terhadap  Hak  Ekosobling  dan  Modal  Sosial Pemilik  Hak.”  Fokus  tersebut  dijabarkan  ke  dalam  sub  fokus  penelitian  sbb:  (1)  bentuk pelanggaran  UU  dan  Aturan  Pembeasan  Tanah  Jalan  Tol  Ruas  Manado-Bitung  2;  (2)  latar belakang dan tujuan (mengapa) perilaku kebijakan pembebasan tanah Jalan Tol mengambil bentuk seperti  itu;  (3)  dampak  hak  ekosobling  dan  modal  sosial  masyarakat  korban  pemilik  hak  dari Pelanggaran UU dan Aturan pembebasan tanah serta implementasinya; (4) desain advokasi non- litigasi  terhadap  upaya  Pemerintah  dan  masyarakat  korban  (pemilik  hak)  memperbaiki pelanggaran  UU  dan  Aturan  Pembebasan  Tanah  dan  dampaknya  terhadap  hak  ekosobling  dan modal sosial masyarakat korban pemilik hak itu sendiri.
3 Dalam kultur Minahasa disebut “naik turun rumah”.
Berdasar  latar  belakang  di  atas,  dirumuskan  masalah  penelitian  sebagai  berikut:  (1)  bagaimana bentuk pelanggaran UU dan Aturan berkaitan dengan pembebasan tanah Jalan Tol Ruas Manado Bitung  2.  (2)  mengapa  produk  pengadaan  tanah  dan  perhitungan  nilai  ganti  kerugiannya  bagi
pembangunan  jalan  tol  Manado-Bitung  2  melanggar  mandat  UU  dan  Aturan  Pelaksanaan.  (3) bagaimana dampak pelanggaran UU dan Aturan pembebasan tanah jalan tol ruas Manado-Bitung 2 terhadap hak ekosobling dan modal sosial masyarakat korban. (4) bagaimana upaya pemerintah dan masyarakat korban (pemilik hak) memperbaiki pelanggaran UU dan Aturan pembebasan tanah dan dampaknya terhadap hak ekosobling dan modal sosial masyarakat korban.
Bertolak dari rumusan masalah tersebut, tujuan riset tindakan dan advokasi non-litigasi ini adalah: (1)  Mengidentifikasi  dan  memetakan  bagaimana  bentuk  pelanggaran  UU  dan  Aturan  berkaitan dengan pembebasan tanah Jalan Tol Ruas Manado Bitung 2. (2) Mengungkapkan mengapa produk pengadaan tanah dan perhitungan nilai  ganti kerugiannya bagi pembangunan jalan tol Manado- Bitung  2  melanggar  mandat  UU  dan  Aturan  Pelaksanaan.  (3)  Menyingkap  bagaimana  dampak pelanggaran  UU  dan  Aturan  pembebasan  tanah  jalan  tol  ruas  Manado-Bitung  2  terhadap  hak ekosobling  dan  modal  sosial  masyarakat  korban.  (4)  Mengidentifikasi  bagaimana  upaya pemerintah  dan  masyarakat  korban  (pemilik  hak)  memperbaiki  pelanggaran  UU  dan  Aturan pembebasan tanah dan dampaknya terhadap hak ekosobling dan modal sosial masyarakat korban.
Lokasi penelitian dan basis advokasi non-litigasi adalah 5 Kelurahan sampel sasaran proyek jalan tol Ruas Manado-Bitung 2: Kadoodan, Pakadoodan, Bitung Tengah, Madidir Weru dan Tendeki, yang  tersebar  pada  Ruas  Tol  Manado-Bitung,  Kotamadia  Bitung,  Provinsi  Sulawesi  Utara. Penelitian  dilaksanakan  pada  bulan  Februari  –  Mei  2017.  Pelaksanaan  kegiatan  meliputi  empat tahapan:  bulan  pertama,  berfokus  pada  penelitian  lapangan;  bulan  kedua,  difokuskan  pada pengolahan  dan  analisis  data  sampai  penarikan  kesimpulan;  bulan  ketiga,  berkonsentrasi  pada proses penulisan dan penyelesaian tuntas laporan kajian dan desain advokasi non-litigasi; bulan keempat dst, pelaksanaan aktivitas pemberdayaan, pendidikan kritis & advokasi intensif berbasis Forum Masyarakat Korban Jalan Tol.
Kebijakan Pembebasan Tanah. Pertama, pengertian dan ruang lingkup. Pasal 1 ayat (3) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2006 mengatakan “setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman  dan  benda-benda  yang  berkaitan  dengan  tanah.  Pengadaan  tanah  bagi  pelaksanaan pembangunan  untuk  kepentingan  umum  oleh  pemerintah  atau  pemerintah  daerah  dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.” Pada pasal 3 Perpres No.65 Tahun 2006 dikatakan  Pelepasan  atau  penyerahan  hak  atas  tanah  (pasal.2)  berdasar  prinsip  penghormatan terhadap  hak  atas  tanah.”  (BPN  RI,  2010;  Silalahi,  2010).  Menurut  Arie  S.  Hutagalung “pembebasan  tanah  atau  pelepasan  hak  atas  tanah  sebagai  perbuatan  hukum  berupa  tindakan melepaskan hubungan hukum yang semula terdapat antara pemegang hak dan tanahnya melalui musyawarah  untuk  mencapai  kata  sepakat.  Dengan  cara  memberikan  ganti  rugi/kompensasi kepada  pemegang  haknya,  sehingga  tanah  yang  bersangkutan  berubah  statusnya  menjadi  tanah negara.” (Hutagalung, 2010; Brown, 1990). Tanah dalam arti tempat memiliki dua segi, yaitu: segi hak (hukum), dan segi penggunaan (fisik). (Silalahi, 2010). Kedua, dasar perhitungan ganti rugi atau kompensasi, adalah: a) tanah: dengan NJOP dan Nilai Nyata dengan memperhatikan NJOP yang  berjalan  berdasar  penilaian  Lembaga/Tim  Penilai  Harga  tanah  yang  ditunjuk  oleh  Panitia (Pasal 15 ayat 1 huruf a Perpres 65 Tahun 2006); b) bangunan, ditaksir oleh perangkat daerah di bidang bangunan; dan c) tanaman, ditaksir perangkat daerah di bidang tanaman. Bentuk ganti rugi berupa : a) uang dan atau tanah; b) tanah pengganti dan atau; c) pemukiman kembali dan atau; d) gabungan dari dua atau lebih bentuk ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam huruf a), b), dan c); dan e) bentuk lain yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan (Pasal 13 Perpres No.65 Tahun 2006). Ketiga, konflik tanah dan pembangunan berkelanjutan . Kombe (Wichery, 2009) menemukan dalam pembebasan tanah untuk kepentingan publik di Tanzania , bahwa proses sosial,
Ruas Tol Manado-Bitung 2 dan Dampaknya terhadap Hak Ekosobling & Modal Sosial Pemilik Tanah
institusional,  ekonomi,  dan  interest  memainkan  interaksi  kunci  dalam  melahirkan  konflik. Pemindahan hak, penilaian dan kompensasi yang tidak transparan dapat memicu konflik di antara negara  dan  pemilik  lahan,  serta  mengancam  sustainabilitas  sosial,  ekonomi  dan  perdamaian, khususnya  masyarakat  miskin.  Kombe  menemukan  tiga  tipe  konflik  pembebahan  tanah  untuk kepentingan  umum,  yakni:  (1)  kelambatan  atau  ketidakaadilan  ganti  rugi;  (2)  komunikasi  yang miskin dan tidak terlibatnya pemilik tanah; (3) pemerintah yang miskin. Bahwa kebijakan tanah harus  perhatikan  pengentasan  kemiskinan,  hak  properti  atas  tanah,  dampak  penguasaan  dan penggunaan  tanah,  cara  meningkatkan  penguasaan  kawasan  atau tenure  security (Deininger, 2004).  Akar  konflik  tanah  perkotaan,  menurut  Deininger  terletak  pada  kelangkaan  tanah, meningkatnya  angka  populasi  penduduk  perkotaan,  hukum  yang  diskriminatif,  tingginya ketidaksetaraan akses tanah dan perkembangan ekonomi masyarakat (Mollel & Lugoe, 2007).
HAM  dalam  pembebasan  tanah  dan  kompensasinya.  Pertama,  pengertian  dan  ruang  lingkup. Pembebasan tanah dalam pembangunan ekonomi terkait dengan hak asasi manusia sebagai standar kewajiban  pembebasan  tanah  (Wallace,  2009:1-21);  proteksi  lingkungan,  penanggulangan kemiskian dan keadilan sosial pemilik tanah (Pfeffer et.all, 2002); hubungan tanah, bisnis, dan hak asasi (Tripathi, 2009); sebagaimana ditemukan Emanuelli (2006) terjadi kekerasan terhadap hak EKOSOBLING (hak ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan) masyarakat yang terkena proyek. Kedua. psikososial korban dan hak asasi atas tanah. Persepsi psikososial masyarakat korban atas pembebasan tanah dan dampak kompensasinya terhadap hak ekosobling dan modal sosial terdapat tiga  konsep  teoritis.  a)  Loss  Aversion.  Faktor  dimana  individu  dan/atau  kelompok  merasakan kerugian atas kehilangan hak tanah selalu lebih besar dari keuntungan yang didapatnya (Tversky dan Kahneman, 1991). b) Endowment Effect. berkaitan dengan sikap individu atau kelompok yang lasimnya meminta lebih besar ganti-rugi untuk melepaskan apa yang menjadi haknya dari jumlah yang harus ia keluarkan sehingga hidupnya lebih baik (Zhang dan Fishbach 2000). c) Status Quo Bias.  para  pemilik  tanah  akan  menghadapkan  persoalan  yang  berkaitan  dengan  rasa  nyaman dengan  kondisinya  sekarang  ini  baik  secara  fisik-tata  ruang,  sosial,  kultural  dan  psikologis (Samuelson & Zeckhauser, 1988).).
Modal  Sosial  Masyarakat  Korban.  Pertama,  pengertian  dan  ruang  lingkup.  Beberapa  definisi tentang modal sosial antara lain: (a) “ refers to connections among individuals – social networks and the norms of reciprocity and trustworthiness that arise from them ....” (Putnam, 2000); (b) “. the rules, norms, obligations, reciprocity and trust embedded in social relation, social structure and society’s  institutional  arrangements  which  enable  members  to  achive  their  individual  and community  objectives .”  (Narayan  et.al.,  1997).  Modal  sosial  tidak  bisa  dilihat  dalam  suatu kevakuman sosial. Modal sosial bukan merupakan karakter individual atau organisasi, ia berkaitan dengan relationships .  Karena  itu, owrnership tidak  dapat  didefenisikan  dengan property rights atau dengan pengejawantahan fisik, dalam kasus seperti finansial atau human capital, tetapi dengan kekentalan  atau  karakter  dari  keikatan  sosial  atau  social relationship (Knorringa  &  Staveren, 2006).  Tiga  dimensi  utama  modal  sosial  menurut  Liao  dan  Welsch  (2005)  yakni:  1)  modal struktural:  peran  interaksi  dan  keikatan,  dimana  jaringan  menyediakan  akses  sumber  daya  dan informasi bagi masyarakat. 2) modal relasional: trust dan trustfulness . Peduli terhadap jenis-jenis hubungan personal masyarakat  yang dimiliki masyarakat, seperti respek, trust, trustfulness, dan pertemanan.  3)  modal  koqnitif  :  berbagi  norma.  Norma  akan  eksis  ketika  penegakkan  hak mengontrol tindakan tidak oleh aktor, tetapi oleh pihak lain. Kedua, modal sosial dan kebijakan pelayanan publik. Woolcock dan Narayan (2000) mengemukakan modal sosial sebagai norma dan jaringan yang memampukan masyarakat untuk bertindak secara kolektif dengan memperhatikan empat hal pokok: komunitas, jaringan, institusi, dan sinergi.

## METODE PENELITIAN
Metode  dan  Prosedur  Pengumpulan  Data.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  riset  tindakan dengan  pendekatan  kualitatif  dan  bertujuan  mencari  dan  menemukan  pemahaman  menyeluruh, penafsiran makna dan pengertian yang bersifat kontekstual tentang “hak ekosobling dan modal sosial masyarakat korban” dalam konteks proses dan interaksi sosial melalui “pelanggaran UU dan Aturan pembebasan tanah Jalan Tol Ruas Manado-Bitung 2” di Provinsi Sulawesi Utara (Saladien, 2006). Riset Tindakan: a) sebagai riset sosial, dilakukan oleh suatu tim peneliti yang terdiri dari peneliti  professional  bersama  anggota  suatu  organisasi  atau  komunitas  lokal,  sebagai  fungsi memperbaiki  situasi  komunitas  lokal  atau  perubahan  sosial.  b)  Tekanan  riset  tindakan  pada partisipasi  atau  hubungan  demokratis  antara  peneliti  professional  dan  komunitas  dalam  proses riset,  serta  mendorong  aksi  bersama  menuju  perubahan  sosial  yang  memuaskan  seluruh stakeholder. c) Melalui riset tindakan, peneliti professional dan komunitas basis secara bersama merumuskan  masalah  untuk  diuji  dan  dipecahkan,  hasilkan  pengetahuan  yang  relevan  untuk memecahkan  masalah,  belajar  dan  menghasilkan  teknik-teknik  riset  sosial  bersama,  melakukan aksi dan tindakan konkrit (Manoppo, 2016). Gambaran selengkapnya dari metode riset tindakan sebagai berikut.
Gambar 1. Konstruk Dasar Riset Tindakan (Manoppo, 2016)
Merujuk  pada  metode  riet  tindakan,  maka  didesainlah  Alur  Metodologis  Kajian  dan  Desain Advokasi Non-litigasi sebagaimana Nampak pada Gambar 2.
Ruas Tol Manado-Bitung 2 dan Dampaknya terhadap Hak Ekosobling & Modal Sosial Pemilik Tanah
Gambar 2. Bagan Alur Metodologi Riset (kajian) dan Advokasi Non-Litigasi
Data  dan  sumber  data. Data  kualitatif  yaitu  data  yang  berhubungan  dengan  kategorisasi, karakteristk berwujud pertanyaan atau berupa kata-kata. Data ini biasanya didapat dari wawancara dan  bersifat  subjektif  sebab  data  tersebut  ditafsirkan  lain  oleh  orang  yang  berbeda  (Riduwan, 2003). Data kualitatif berbentuk deskriptif, berupa kata-kata lisan atau tulisan tentang tingkah laku manusia  yang  dapat  diamati  (Tailor  dan  Bogdan,  1984)  dan  dapat  dipilah  menjadi  tiga  jenis (Patton,  1990)  yakni:  1) Hasil  pengamatan .  Merupakan  uraian  rinci  tentang  situasi,  kejadian, interaksi, dan tingkah lakun yang diamati di lapangan; 2) Hasil pembicaraan. Kutipan langsung dari pernyataan orang-orang tentang pengalaman, sikap, keyakinan, dan pemikiran mereka dalam kesempatan wawancara  mendalam;  3) Bahan tertulis . Petikan atau keseluruhan dokumen, surat menyurat, rekaman, dan kasus sejarah. Sumber data kualitatif. Menurut Lofland & Lofland (1984) sumber  data  utama  dalam  penelitian  kualitatif  ialah  kata-kata  dan  tindakan.  Selebihnya  data tambahan  seperti  dokumen  dan  lain-lain.  “Dengan  data  kualitatif  peneliti  dapat  mengikuti  dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab-akibat dalam lingkup pikiran orang- orang setempat, dan memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat.” (Smith, 1978; Miles & Huberman, 1992).
Tehnik dan Prosedur Pengumpulan Data. Tehnik dan prosedur koleksi data berdasar pada prinsip fenomenologi sebagai metode penelitian kualitatif, tidak menggunakan hipotesis dalam proses, dan tidak diawali dan tidak bertujuan untuk menguji teori. Data dan prosedur pendataan melalui tehnik wawancana, diskusi kelompok (FGD), studi dokumentasi, observasi dan desain recana aksi.
Prosedur Analisis Data. Pendekatan dan prosedur analisis data menggunakan pendekatan yang dikemukakan Miles & Huberman (1984) bahwa prosedur analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh (tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru dari data yang ada).
Pemeriksanaan  Data. Pemeriksanaan  data  berfokus  pada  dua  hal  utama:  kriteria  dan  Tehnik. Kriteria. Keabsahan data kualitatif berdasar empat kriteria: (1) kredibilitas (derajat kepercayaan);
transferabilitas  (keteralihan  atau  kesamaan  konteks);  (3)  dependabilitas  (kebergantungan);  (4) konfirmabilitas (kepastian). Tehnik pemeriksanaan data . Pertama, terhadap kriteria kredibilitas , dengan  tehnik  :  1)  perpanjangan  keikutsertaan  (derajat  kepercayaan  data),  2)  ketekunan pengamatan, 3) triangulasi (melalui sumber lain), 4) pengecekan sejawat (diskusi teman sejawat); 5) kecukupan referensi; 6) kajian kasus negatif; 7) pengecekan anggota/tim riset. Kedua, kriteria keteralihan, dengan Tehnik : 8) uraian rinci; Ketiga, kriteria kebergantungan dan kepastian, dengan Tehnik 9) audit kebergantungan, dan 10) kepastian.

## HASIL PENELITIAN
Gambaran  umum. Tehnik  studi  data  primer,  digunakan  untuk  menjawab  Sub  Fokus  (tujuan) Penelitian  1.  yang  bersumber  dari  (a) informasi  langsung  pemilik  hak ,  (b) hasil  kajian  hukum beberapa pakar yang mengkaji dasar pembebasan tanah melalui UU No.2 Tahun 2012 dan Aturan Pelaksanaannya. Dalam menjawab Sub Fokus Penelitian 2., yang masih terkait erat dengan Sub Fokus Penelitian 1, digunakan serial wawancara dan diskusi kelompok terfokus (FGD). Sekaligus dalam menjawab Sub Fokus Penelitian 3 dan 4. Data FGD diperoleh dari serial kelompok diskusi bersama  masyarakat  korban  (pemilik  hak).  Data  wawancara  diperoleh  dari  warga  pemilik  hak anggota Forum Masyarakat Korban dari 5 Kelurahan, aparat RW dan RT, serta Pihak PPK (pejabat pembuat komitrmen) dan Panitia Pelaksana Pembebasan Tanah. Data observasi diperoleh melalui keterlibatan langsung tim peneliti dalam mengamati kondisi tata ruang wilayah (spasial) berkaitan dengan  aktivitas,  kejadian,  peristiwa,  obyek,  suasana  sosial  dan  emosi  warga  yang  terkena pembebasan  tanah.  Tehnik  ini  dipakai  utamanya  untuk  klarifikasi  bekaitan  dengan  Sub  Fokus Penelitian 3 dan 4. Sajian analisis data pada uraian temuan Sub Fokus Penelitian 1 sd 4., merujuk alur analisis data dari Miles dan Hubermas (1992), yakni tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Temuan Penelitian. Pertama. Pelanggaran UU dan Aturan Pembebasan Tanah.
1) Pelanggaran Pelaksanaan Inventasrisasi dan Identifikasi
Temuan pelanggaran pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi adalah sebagai berikut:
 Temuan  Inventarisasi  dan  Indentifikasi  melalui  data  Peta  Bidang  dan  Daftar  Nominatif pemilik hak membuktikan bahwa Pelanggaran UU dan Peraturan secara dominan nampak pada  dokumen  Daftar  Nominatif  berbanding  Peta  Bidang.  Terutama  data  bangunan  dan tanaman. Pembiaran terpola terjadinya Pelanggaran UU dan Peraturan ini membuktikan bahwa: (a) telah terjadi pelanggaran otorisasi dan profesionalisme kerja Pihak Pelaksana (dalam  hal  ini  Satgas  A  dan  Satgas  B);  lanjutannya  pada  (b)  pelanggaran  substansi  dan kualitas produk kerja Pelaksana berupa peta bidang dan daftar nominatif secara obyektif yang dikomplain pemilik hak.
 Temuan  fakta  lapangan  membuktikan  bahwa,  Pihak  Pelaksana  Inventarisasi  dan Identifikasi tidak berusaha melindungi diri dan kerjanya dalam rangka menghasilkan Peta Bidang dan Daftar Nominatif dengan Dokumen Berita Acara yang ditandatangi bersama oleh : Pihak Pelaksana (petugas), Pemilik Tanah/Bangunan/Tanaman yang disaksikan oleh Pihak Aparat Kelurahan/Desa sebagai dokumen hukum yang melindungi profesionalisme dan  kualitas  produk  kerjanya.  Pelanggaran  aturan  dan  hukum  ini,  membuktikan  tidak efektifnya hubungan koordinasi kerja di antara Tim Inventarisasi dan Identifikasi dengan Tim Appraisal.
 Berbagai  fakta  dan  data  pelanggaran  pada  fase  Inventarisasi  dan  Identifikasi,  terbukti berdampak  destruktif  berupa  pelanggaran  berkelanjutan  pada  langkah  berikut,  yakni pelaksanaan Perhitungan Ganti Kerugian Fisik dan Non Fisik oleh Lembaga Penilai.
Ruas Tol Manado-Bitung 2 dan Dampaknya terhadap Hak Ekosobling & Modal Sosial Pemilik Tanah

## 2) Pelanggaran Penilaian Ganti Kerugian
Temuan  pelaksanaan  kerja  penilaian  oleh  Lembaga  Penilai  yang  direkruit  Pihak  Pelaksana (Kementerian PU PERA), membuktikan adanya Pelanggaran UU dan Aturan sebagai berikut:
 Hampir 100% pelaksanaan Penilaian Ganti Kerugian yang dilaksanakan Pihak Appraisal, hanya  berfokus  pada  penilaian  obyek  tanah.  Secara  substansial,  terbukti  tindakan  ini mengabaikan  perhitungan  nilai  bangunan  dan  tanaman  yang  semestinya  menjadi  satu kesatuan  utuh  dari  tanggung  jawab  Pihak  Appraisal:  tanah,  bangunan  dan  tanaman. Karenanya,  temuan  jumlah  Nilai  Pengganti  Wajar  dari  seluruh  pemilik  lahan  yang disampaikan pada Forum Musyawarah terbukti berfokus pada nilai fisik tanah dan berbasis dasar perhitungan ganti kerugian di bawah NJOP.
 Bersamaan dengan itu, pelaksanaan penilaian ganti kerugian oleh Pihak Appraisal, tidak konsekuen mengacu pada hasil kerja inventarisasi dan identifikasi berupa data peta bidang dan daftar nominatif  yang dihasilkan pada  fase kerja sebelumnya oleh kerja Pihak BPN (Satgas A dan B). Hal ini terbukti melalui data dokumen Forum Musyawarah I dan II, bila dibandingkan  dengan  Peta  Bidang  dan  Daftar  Nominatif  yang  dihasilkan  Satgas  A  dan Satgas B (BPN). Hal ini membutktikan, bukan hanya kelalaian teknis, tetapi pelanggaran UU dan Aturan. Karena Hasil Kerja Inventarisasi dan Identifikasi oleh Satgas A dan B, secara formal diserahkan dalam bentuk BERITA ACARA kepada Pihak Pelaksana. Pihak Pelaksana, bertanggung-jawab menyerahkan dokumen penting ini kepada Pihak Appraial. Sehingga Pihak Appraisal tidak akan melakukan pelanggaran otoritas kerja sebagai penilai independen, tanpa mengacu pada hasil kerja Satgas A dan B berupa Peta Bidang dan Daftar Nominatif.

## 3) Pelanggaran Pelaksanaan Musyawarah
Temuan pelanggaran pelaksanaan Musyawarah sebagai berikut:
 Temuan  data  lapangan  membuktikan  bahwa  pada  Format  Dokumen  Berita  Acara Musyawarah  Bentuk  Ganti  Kerugian  per  pemilik  hak,  hanya  mencantumkan  nilai  fisik, nilai  non-fisik  dan  akumulasinya  menjadi  Nilai  Penggantian  Wajar,  tanpa  dilengkapi dengan:  dokumen  worksheet  penilaian  tanah,  bangunan  dan  tanaman.  Fakta  ini membuktikan bahwa mekanisme Musyawarah secara hukum, substansial dan operasional melanggar asas-asas pembebasan tanah menurut UU No.2 thn 2012.
 Temuan  data  dan  fakta  lapangan  membuktikan  bahwa,  sekalipun  berdasarkan  Aturan Musyawarah Ganti Kerugian, Nilai Pengganti Wajar sebagai Hasil Kerja Tim Appraisal adalah harga mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat atau tidak ada ruang bagi pelaksanaan tawar-menawar, tetapi pada kenyataannya, Pihak PPK bersama aparat kecamatan dan/atau kelurahan,  senantiasa  melakukan  negosiasi  kenaikan  harga/nilai  ganti  kerugian  kepada Pihak  Pemilik  Hak  di  luar  dan/atau  pasca  pelaksanaan  Musyawarah.  Bahkan  Pihak pelaksana  menjamin  kepada  Pemilik  Hak  akan  dapat  menaikan  nilai  ganti  kerugian, asalkan  hal  itu  disetujui  Pihak  Pemilik  Hak.  Baik  dengan  cara  mendatangi  pemilik  hak secara  tertutup  di  kediaman  masing-masing,  maupun  dengan  cara  dipanggil  ke  kantor kelurahan, PPK dan BPN. Atau dengan cara bertemu dan bernegosiasi dengan pemilik hak pada tempat-tempat tertentu yang bersifat tertutup di luar Forum Musyawarah. Fakta ini menjadi bukti pelanggaran UU dan Aturan pelaksanaannya secara mendasar dan terbuka di mata warga pemilik lahan dan warga masyarakat Kota Bitung pada umumnya
4) Pelanggaran kasus khusus: penyusutan/penghilangan data ukuran luas lahan/peta bidang dan tanaman.
Temuan hasil penelitian menunjukan bahwa:
 Terbukti terjadi penyusutan ukuran Luas Lahan dan Peta Bidang Pemilik Hak, dari fase Inventarisasi  dan  Identifikasi  melalui  data  pembanding  yang  dikeluarkan  Pihak  Tim Bantek  PPK  (Tim  Batek  sesuai  aturan  adalah  konsultan  pendamping  PPK)  sebagai instrumen  mengontrol  data  dan  informasi  Pihak  BPN  (Satgas  A  dan  B).  Penyusutan mencapai 20-30% saat diumumkan di Kantor Kelurahan. Pada data Peta Bidang dan Daftar Nominatif  Tim  Bantek  tercatat  luas  lahan  284  m 2 ,  sampai  di  Peta  Bidang  dan  Daftar Nominatif Kantor Kelurahan tersisa luas 216 m 2 .
 Dihilangkannya  data  jumlah  tanaman  dari  Daftar  Nominatif  produk  Tim  Bantek,  saat diumumkan melalui Daftar Nominatif di Kelurahan.
Kedua , Dampak Hak Ekosobling dan Modal Sosial Pemilik Hak berdampak  psikososial  penegakkan  dan  pemajuan  hak-hak  asasi  pemilik  hak/lahan  berkaitan dengan 4 (empat) aspek kehidupan komunitas masyarakat Pemilik Hak/Lahan:
1) Dampak Modal Sosial. Perilaku Pelaksanaan Pengadaan Tanah oleh Pihak Pelaksana, terbukti:
 Menimbulkan  keterbelahan  komunitas  masyarakat  pemilik  hak,  antara  yang  terpaksa menerima hasil Musyawarah dan yang menolak hasil Musyawarah I dan II.
 Komunitas  masyarakat  pemilik  hak,  terbelah  di  antara:  (a)  kelompok  yang  dinegosiasi pasca  Musyawarah  oleh  Pihak  PPK,  atau  Pelaksana  di  Manado  (BPN)  atau  Pihak Kelurahan untuk mendapatkan kenaikan Harga/Nilai Ganti Kerugian dari Nilai Pengganti Wajar  sebagai  harga  mutlak  yang  disampaikan  melalui  Musyawarah  I  dan  II;  dan  (b) kelompok yang menolak dan tidak dinegosiasi.
 Kecurigaan dan konflik antara anggota keluarga karena terbelah antara yang mau terima dan  menolak  Hasil  Musyawarah,  terutama  ketika  berlarut-larut  penyelesaian pembebahasan  tanah  dan  ketidakpastian  harga  layak  dan  adil  bagi  hak  pemilik  tanah menurut dasar perhitungan harga pasar bukan NJOP atau di bawah NJOP.
2) Dampak  Ekonomi .  Perilaku  Pelaksanaan  Pengadaan  Tanah  oleh  Pihak  Pelaksana, membuktikan:
 Perhitungan  Nilai  Ganti  Kerugian  di  bawah  NJOP,  dan  lamanya  penyelesaian  nilai kompensasi  berakibat  warga  pemilik  hak  semakin  tertekan  karena  makin  sulit  mencari lahan yang sesuai dengan harga kompensasi yang dianggap sangat rendah, sementara nilai pasar  tanah  dan  bangunan  untuk  membangun  di  tempat  asal  pihak  pemilik  hak  terus berkembang dalam kurun waktu selama 6 (enam) terakhir. Mencari lahan dan membangun kembali  di  tempat  yang  sama  tidak  pasti,  menimbulkan  tingkat  traumatis  dan  depresi psikososial bagi warga pemilik. Utamanya mereka kelas ekonomi lemah yang tergantung hidupnya pada lahan rumah dan/atau kebun yang kecil dan cukup untuk hidup subsisten (bertahan hidup). Apalagi lahan dan bangunan “budel”, warisan yang tidak diperkenankan secara psikokultural untuk diperjual-belikan.
 Warga  pemilik  hak  merasakan  tekanan  psikososial  karena  selama  6  (enam)  tahun, berdasarkan ketentuan tidak boleh melakukan aktivitas apapun di atas lahan, atau terhadap bangunan dan kebun miliknya yang masuk trase jalan tol. Fakta ini menghambat keluarga pemilik  hak  untuk  mengembangkan  perbaikan  bangunan  rumah  dan/atau  kawasan perumahan, serta usaha ekonomi dan perkebunan/pertanian keluarga.
Ruas Tol Manado-Bitung 2 dan Dampaknya terhadap Hak Ekosobling & Modal Sosial Pemilik Tanah
3) Lingkungan . Perilaku Pelaksanaan Pengadaan Tanah oleh Pihak Pelaksana, membuktikan:
 Pemilik  hak  merasakan  ancaman  ketidak-nyamanan  karena  terjadi  perubahan  tata  ruang dan lingkungan baru dan yang tidak pasti, mesti menyesuaikan pilihan lokasi baru dengan dana kompensasi yang rendah dan tidak sesuai dengan harga pasar tanah dan bangunan.
 Timbul  rasa  ketakutan  pemilik  lahan  dan  komunitas  keluarga  akan  perubahan  di  luar kemampuan keluarga dan komunitas untuk mengontrolnya. Pasrah dalam ketakutan.
 Pemilik  hak  merasakan  ancaman  keterpisahan  dengan  lingkungan  dan  tata  ruang  yang sudah  terkondisi  selama  puluhan  tahun,  bahkan  generasi  kepemilikan  warisan  sebagai kawasan pemukiman dan perumahan.
 Warga pemilik lahan yang sejak turun-temurun mendiami kawasan pemukiman warisan, kini  menghadapi  alih-fungsi  lahan  jalan  tol  serta  perubahan  tata  ruang  kota  Bitung, menghadapi  double  victimisasi  (korban  ganda)  serius.  Makin  memperburuk  kondisi traumatis karena double victimisasi perubahan tata ruang dan lingkungan perkotaan dalam konteks pembangunan jalan tol.
4) Budaya . Perilaku Pelaksanaan Pengadaan Tanah oleh Pihak Pelaksana, membuktikan:
 Masyarakat  Minahasa  sangat  kental  dengan  hubungan  kekeluargaan  dan  persaudaraan berbasis tempat tinggal kampung-adat, terancan terpisah hubungan kultural antar keluarga, ikatan  komunitas  berbasis  keagamaan  (jemaat  lokal),  kebiasaan  dan  adat-istiadat  yang tidak dapat dinilai atau digantikan dengan uang ganti kerugian.
 Khususnya di wilayah perkotaan Bitung, pemilik lahan enggan berpindah dan bergabung dengan  lingkungan  kultural  heterogen  serta  tidak  menjamin  rasa  nyaman  sosio-kultural Minahasa ketika akan memilih tempat tinggal baru pasca pembebasan tanah.

## Ketiga , Desain Rencana Advokasi Non Litigasi.
Berdasarkan  temuan  hasil  penelitian  sebagaimana  terurai  di  atas,  didesainlah  kerangka  kerja advokasi  non-litigasi  oleh warga korban pemilik hak melalui forum  FGD  yang hasilnya seperti pada Tabel 1.
Tabel 1. Rencana Aksi Edukasi Kesadaran Kritis dan Advokasi Non Litigasi
No. Tahapan Rencana Aksi Tujuan Sasaran PIC I Edukasi Kesadaran Kritis Serta Pemberdayaan Kapasitas Forum dan Publik 1.1 Edukasi serta kampanye kesadaran kritis komunitas basis advokasi dan masyarakat Melakukan edukasi dan kampanye kesadaran kritis terhadap komunitas basis agar berperilaku advokasi efisien dan efektif Terwujud Komunitas Basis berkesadaran kritis dalam kerja advokasi non-litigasi Tim Komunitas, Konsultan/ fasilitator pendamping 1.2 Pencegahan kekerasan massa serta mengelola ekspresi aspirasi hak asasi non kekerasan Menyusun kerangka kerja pencegahan kekerasan massa dan mengelola ekspresi aspirasi hak asasi non kekerasan Tersedia kerangka kerja pencegahan kekerasan & ekspresi hak asasi non kekerasan Forum, Konsultan/ Fasilitator Pendamping 1.3 Road show edukasi, pemberdayaan dan penguatan kapasitas warga Forum: Melaksanakan upaya edukasi kesadaran kritis, pemberdayaan dan penguatan Warga forum yg: - Berkesadaran kritis - Mandiri - Proaktif Forum, Konsultan/ Fasilitator Pendamping,
- Dor to dor - Simpul klaster komunitas korban kapasitas warga Forum secara terpola dan berkala - berkepribadian Jaringan 1.4 Konsolidasi progress aktivitas dan melaksanakan re-edukasi kritis kepada kelompok basis. Melaksanakan review dan reformulasi desain kerja sesuai progress aktivitas advokasi Tersedia data dan informasi faktual yang bisa diakses sbg potensi advokasi Tim Forum II Advokasi Non Litigasi Tanpa Kekerasan dalam Menegakkan Hak Ekosobling dan Membangun Jaringan Modal Sosial 2.1 Audience & advokasi non Litigasi ke berbagai pihak terkait (stakeholder) di tingkat Kota Bitung, Provinsi Sulut dan Pusat Melaksanakan rangkaian audiensi dan advokasi non litigasi terpola, sistematis dan berdayaguna kepada pemangku kepentingan terkait sebagai wujud konsolidasi modal sosial Terselenggara audiensi advokasi ke - DPRD Kota Bitung & Minahasa Utara - Kantor Staf Presiden (KSP) - Pemkot Bitung - PPK Tol Ruas Manado-Bitung 2 - Deputi III Kemenko Polhukam
- Panitia Pembebasan Tanah Forum, Konsultan pendamping, Jaringan mitra 2.2 Pemberdayaan internal dan konsolidasi Advokasi Non Litigasi Berkelanjutan Melakukan konsolidasi pemberdayaan internal secara berkelanjutan berdasar progress advokasi Terselenggara edukasi & pemberdayaan berkelanjutan Ketua Forum dan Tim, Konsultan Pendamping 2.3 Pengembangan modal sosial advokasi non litigasi berbasis jaringan Mengembangkan dan memberdayakan modal sosial Forum berbasis jaringan komunitas lokal, daerah dan nasional untuk perkuat advokasi non litigasi Melalui peran: - Narasumber lintas komunitas - Fasilitator lintas komunitas - Narasumber nasional pada kementerian/ lembaga terkait Ketua dan anggota Forum, Konsultan & Fasilitator Pendamping, Representasi Aktor Jaringan 2.4 Penulisan Buku ( lesson learned ) sebagai refensi Edukasi Public Mendokumentasikan pengalaman advokasi dalam bentuk buku referensi edukasi public Tersedia buku rekam jejak karya advokasi sebagai referensi edukasi publik Forum Masyarakat Korban Jalan Tol

## PEMBAHASAN
Pelanggaran UU dan Aturan Pengadaan Tanah. Hasil penelitian menemukan secara konkrit bahwa  bentuk  Pelanggaran  UU  dan  Aturan  Pengadaan  Tanah  Pembangunan  Jalan  Tol  Ruas Manado-Bitung 2 adalah pada tahapan: a) inventarisasi dan identifikasi berupa: daftar nominatif berkaitan dengan data bangunan dan tanaman yang tidak sesuai dengan fakta kepemilikan pemilik hak. Juga perubahan peta bidang. b) dasar perhitungan nilai ganti kerugian di bawah NJOP dan
Ruas Tol Manado-Bitung 2 dan Dampaknya terhadap

## Hak Ekosobling & Modal Sosial Pemilik Tanah
tidak menggunakan nilai pasar, sebagaimana dimandatkan UU No.2 Tahun 2012. c) pelaksanaan Musyawarah  yang  tidak  mencerminkan  transparansi  informasi  hasil  Appraisal  sesuai  mandate professional kerja Mappi (Masyarakat Penilai Indonesia) sebagai lembaga penilai independen. c) penyusunan dan/atau penghilangan data ukuran luas lahan/peta bidang pemilik hak.
Temuan hasil studi menunjukkan kegagalan negara pada 3 level fungsi: 1) fungsi minimal melalui penyediaan  barang  dan  jasa  publik:  pertahanan,  hukum  dan  hak  kepemilikan,  perbaikan kesejahteraan dan proteksi kelompok miskin. 2) fungsi antara mengatasi monopolli regulasi dalam mengatasi  hambatan  pembangunan;  3) fungsi  aktivis dengan  mengkoordinasi  aktivitas  privat dengan memperbaiki kesetaraan dan keadilan. Hubungan Penegakkan Hak Ekosobling dan Modal Sosial  dengan  efektifitas  kinerja  pemerintahan  sesuai  UU  dan  Aturan  Pembebasan  Tanah, diperlukan untuk kualitas pemerintahan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Karena itu, temuan penelitian dengan terang menemukan Panitia Pelaksana Pembebasan Tanah mesti  sensitif  atas  kegagalan  musyawarah  penetapan  nilai  kompensasi  yang  rentan  konflik (penolakan  warga).  Dalam  konteks  ini,  penguatan  kapasitas  negara/pemerintah  menurut  Wallis dan Dolerry melalui faktor: institutional capacity, technical capacity, administrative capacity, dan political capacity (Wallis dan Dollery, 2001) menjadi penting dan strategis. Bahkan, Hak Asasi dan  Modal  Sosial  sudah  semestinya  dijadikan  tools  kebijakan  publik  (Canada  Project  Report, 2005).  Sensitif  dan  responsif  atas  kegagalan  musyawarah  penetapan  nilai  kompensasi  di kelurahan. Menurut Wallis  dan Dollery (2001), untuk  mengatasi “state incapacity ”, diperlukan suatu  kerangka  analisis  yang  mengintegrasikan  paradigma  kegagalan  pemerintah  dengan top- down-nya” dengan paradigma “Hak Ekosobling dan Modal Sosial” yang menekankan pendekatan bottom-upnya.

## Dampak Hak Ekosobling dan modal sosial masyarakat korban.
Hasil  studi  secara  konkrit  memberikan  gambaran  bahwa,  terbukti  Pelanggaran  UU  dan  Aturan Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Jalan  Tol  Manado-Bitung  2,  telah  berdampak  serius terhadap destruksi Hak Ekonomi, Sosial, Budaya dan Lingkungan serta Modal Sosial Masyarakat Korban Pemilik Tanah. Ferragina (2009) menyadari bahwa mengelola Hak Ekosobling dan Modal Sosial senantiasa akan berhadapan dengan berbagai kondisi seperti pendapatan yang tidak-setara atau income inequalities pada tingkat komunitas, jaringan, seta kelompok dan individu pada waktu yang  sama,  mesti  dikelola  tersistem.  Bahwa  penegakkan  dan  pemajuan  Hak  Ekosobling  akan berkorelasi  sangat  kuat  dengan  pemulihan  destruksi  Modal  Sosial  Masyarakat  Korban:  relasi sosial, kohesi, integrasi dan jaringan sosial.
Desain Rencana Advokasi Non-Litigasi. Sebagaimana Nampak pada Tabel 1.1., Desain Rencana Aksi  sebagai  hasil  formulasi  aspirasi  pemilik  hak  sebagai  muara  Riset  Tindakan,  mengambil bentuk : a) Edukasi Kesadaran Kritis dan Pemberdayaan Kapasitas Forum dan Publik; b) Advokasi Non-Litigasi  Tanpa  Kekerasan  Dalam  Menegakkan  Hak  Ekosobling  dan  Membangun  Jaringan Modal  Sosial.  Desain  Rencana  Aksi  Advokasi  Non-Litigasi  adalah  bentuk  resolusi  konflik struktural  dan  horizontal  Pelanggaran  UU  dan  Aturan  Pengadaan  Tanah  Jalan  Tol,  serta Penegakkan dan Pamajuan Hak Ekosobling dan Pemulihan Destruksi Modal Sosial Pemilik Hak (komunitas  warga  korban).  Hamid  Rashid  (2010)  mengemukakan  pemberdayaan  yang  legal terhadap masyarakat miskin menjadi pusat perhatian utama dalam kerangka memahami hubungan “hak-hak  masyatrakat  miskin  atas  tanah”  dalam  “konteks  Millennium  Development  Goals- MDGs.” Mencegah dan menghindari destruksi hak Ekosobling dan reproduksi destruksi modal sosial  masyarakat  korban  dalam  konteks  Pelanggaran  UU  dan  Aturan  Pembebasan  Tanah, menempatkan hubungan antara property rights, land rights, and poverty reduction serta hak asasi
atas  tanah  dan  modal  sosial  sebagai  hak  asasi  dan  mosal  sosial  manusia  fundamental,  serta pentingnya keamanan atas tanah milik ( tenure security ). Terutama martabat, keamanan material, relasi  sosial  dan  kewarganegaraan.  Hak  atas  tanah  sebagai  hak  asasi  dan  modal  sosial  manusia berkaitan  dengan  tanggung  jawab  peneggakan  dan  pemajuan  hak  atas  tanah  melalui  proteksi bentuk-bentuk  sistem  hak  asasi  atas  tanah  milik  sebagai  basis  membangun  modal  sosial masyarakat adat dan pemilik hak.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Kesimpulan:
(1) Terbukti dari temuan penelitian bahwa bentuk Pelanggaran UU dan Aturan Pembebasan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Manado-Bitung 2, dengan aktor utama jajaran pemerintah melalui BPN,  Kementerian  PU,  dan  pemerintah  Daerah  melalui  Panitia  Pengadaan  tanah,  telah melegitimasi dasar perhitungan kompensasi atau “ganti nilai ganti kerugian di bawah NJOP dan di luar harga pasar sebagaimana dimandatkan UU No.2 Tahun 2012 dan aturan pelaksanaannya”. Hal  mana  menampilkan  wajah  kebijakan  publik  berciri  dominasi  kekuasaan  dan  represi pemerintah.
(2) Temuan penelitian membuktikan bahwa penyimpanganan peta bidang  dan daftar nominatif, perhitungan  nilai  ganti  kerugian  di  luar  harga  pasar,  tidak  transparannya  forum  musyawarah terhadap pemilik hak, serta pemaksaaan dan kekerasan perampasan tanah warga melalui tangan pengadilan dan konsinyasi atas hasil musyawarah yang melanggar UU dan Peraturan Pengadaan tanah,
(3)  Terbukti  dari  hasil  penelitian,  bahwa  Pelanggaran  UU  dan  Aturan  Pengadaan  Tanah Pembangunan jalan Tol Mando-Bitung 2, berdampak serius terhadap destruksi Hak Ekosbling dan reproduksi destruksi Modal Sosial Masyarakat Korban. Bahkan menjadi sumber konflik kekerasan dan teror vertikal maupun horizontal manajemen sumber daya tanah dan tata ruang.
(4) Terbukti temuan hasil penelitian bahwa bentuk usaha mengatasi pelanggaran UU dan Aturan Pembebasan Tanah serta destruksi Hak Ekosobling dan Modal Sosial Masyarakat Korban, telah diwujudkan dalam Desan Rencana Aksi Pendidikan Kesadaran Kritis dan Advokasi Non Litigasi Tanpa Kekerasan.

## Rekomendasi: Terhadap pengembangan keilmuan.
(1)  Hendaknya  Penelitian  Riset  Tindakan  dalam  rangka  memperdalam  pemahaman  tentang Pelanggaran  UU  dan  Aturan  Pembebasan  Tanah  serta  dampaknya  terhadap  destruksi  Hak Ekosobling  dan  Modal  Sosial  Masyarakat  Korban  berkaitan  dengan  kebijakan  pembangunan sector konstruksi di Indonesia, mempertimbangkan: a) konteks sosial terjadinya di: kota, pinggiran kota,  dan  wilayah  pedesaan,  pulau  besar,  pulau-pulau,  dsb.  b) kekhasan  isu,  alasan,  kasus  dan klaster  terjadinya terkait  aneka  pola  kebijakan  proyek-proyek  infrastruktur.  c) aktor  utama: pemerintah  dan  swasta.  d)  komunitas  lokal  yang  kena  dampak.  e) potensi  konflik,  kekerasan, terorisme, pelanggaran Hak Ekosbling, destruksi modal sosial, dsb
(2) seyoginya studi-studi lintas disiplin yang berfokus pada Sektor Konstruksi, Hak Ekosobling, dan  Modal  Sosial,  selain  metode  riset  tindakan  (kualitatif),  juga  dilakukan  dengan  pendekatan kuantitatif, sehingga kerangka analisis dan pemahaman realitas masyarakat korban dalam konteks kebijakan publik dengan berbagai dampak sosial, psikologis, kultural dsb terjangkau.
Ruas Tol Manado-Bitung 2 dan Dampaknya terhadap Hak Ekosobling & Modal Sosial Pemilik Tanah
(3)  Kiranya  studi  Hak  Ekobsling,  Modal  Sosial  dan  Advokasi  Non-Litigasi  dalam  konteks Pelanggaran  UU  dan  Aturan  Pembebasan  Tanah  pembangunan  Sektor  Konstruksi  ini, menginspirasi mahasiswa dan pengajar di Perguruan Tinggi agar intensif melakukan studi lintas disiplin  berfokus  hak  ekosobling,  modal  sosial,  psikososial,  dan  advokasi  kebijakan  dsb  yang didominasi kekuasaan berciri represif menjadi welfare state institution.
(4)  Hendaknya  forum-forum  kajian  hasil  riset  dan  desain  praksis  transformasi  sosial  seperti Seminar Nasional yang diselenggaran oleh Universitas Pelira harapan ini, memberikan perhatian pada  studi  lintas  disiplin  berfokus  hak  Ekosobling  dan  modal  sosial  masyarakat,  manajemen sekuriti  sektor  konstruksi,  dsb  dalam  konteks  mengkritisi  berbagai  produk  kebijakan  public nasional dan daerah demi penguatan rakyat dan masyarakat lokal.

## Terhadap kebutuhan praktikal
(1)  Hendaknya  pemerintah  terbuka  untuk  segera  meninggalkan  secara  tuntas  praktek-praktek pelanggaran UU dan Aturan Pembebasan Tanah bagi pembangunan sektor konstruksi yang rentan dan cenderung masih menggunakan dasar perhitungan pembebasan tanah di luar harga pasar sesuai mandate  UU  No.2  tahun  2012  untuk  proyek  pembangunan  sektor  konstruksi.  Karena  terbukti berdampak destruksi hak Ekosobling dan reproduksi destruksi modal sosial masyaraka t sebagai akar structural trauma psikososial berkepanjangan.
(2) Hendaknya pemerintah secara konsekuen mengedepankan pendekatan perhitungan nilai ganti kerugian secara integratif dan holistic atas fisik tanah, bangunan dan tanaman, serta nilai non-fisik berfokus  hak  ekosobling,  modal  sosial  dan  psikososial  masyarakat  berdasar  pada  dasar perhitungan  nilai  pasar,  serta  dampak  positif  pasca  pembebasan  tanah  berupa: pemindahan, pemukiman kembali, rehabilitasi, rekonstruksi.
(3) Kiranya berkenan dengan kemauan politik pemerintah dan pemerintah daerah, merekonstruksi ciri  kebijakan  pembebasan  tanah  dari  perilaku  Pelangaran  UU  dan  Aturan  Pembebasan  Tanah Sektor  Konstruksi  berwajah  kekuasaan  represif,  menjadi  wajah  kesejahteraan,  keadilan, perdamaian, transparansi, hak asasi dan penguatan modal sosial serta pembangunan berkelanjutan.

## REFERENSI
Alias, A., Kamaruzzaman, S.N., dan Daud, Md. Nasir (2010), Traditional Lands Acquisition and Compensation:  The  Perception  of  the  Affedted  Aborogin  in  Malaysia  –  Full  Length  Research Paper, International Journal on The Physical Sciences Vol.5 (11), 18 Sept 2010., Malaysia.
Anseeuw,  W.  dan  Alden,C.  (2010), The  Struggle  Over  Land  in  Africa:  Conflicts,  Politics  & Change, South Afrika: Human Science Research Council, Cape Town.
Appiah, Danieln (2007), Analysis of State Institutional Capacity, for Land Acquisition in Ghana: A Case Study of The Public Land Bureaucracy, Thesis Submited Partial Fulfilment for The Award of  Master  of  Philosophy  in  Public  Administration,  Department  of  Administration  and Orgtanization Theory, University of Bergen, Bergen.
Bahar,  Ujang  (2008). Permasalahan  Pembayaran  Ganti  Rugi  Pengadaan  Tanah  Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke-38 No.1. Januari-Maret 2008.
Block Komunitas Hukum (2007), Tinjauan Yuridis Perpres No.65 Tahun 2006, Perubahan Atas Perpres  No.36  Tahun  2005  Sebagai  Peraturan  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Jakarta.
Blyler,  Maureen  dan  Coff,  Russell.W  (2003). Dynamic  Capabilities,  Social  Capital,  and  Rent Appropriation: Ties That Split Pies, Strategic Management Journal, Volume 24.
Badan  Pertanahan  Nasional  (2010), Pengadaan  Tanah  Bagi  Pelaksanaan  Pembangunan  untuk Kepentingan  Umum. Disampaikan dalam Acara Seminar Pertanahan dengan Tema “Pengadaan Tanah Skala Kecil, Permasalahan dan Solusinya” yang Diselenggarakan oleh Walikota Tangerang Selatan. Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Tangerang.
Bourdieu, P . (1983). “Forms of capital” in J. C. Richards (ed.). Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. Greenwood Press, New York.
Chariri,  A.  (2009). Landasan  Filsafat  dan  Metode  Penelitian  Kualitatif ,  Paper  disajikan  pada Workshop  Metodologi  Penelitian  Kuantitatif  dan  Kualitatif,  Laboratorium  Pengembangan Akuntansi (LPA), 31 Juli - 1 Agustus 2009. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang. Chitiga, Margaret dan Mabugu, Ramos (2008). Evaluating the Impact of Land Redistribution: A CGE  (computable  general  equilibirium)  Microsimulation  Aplication  to  Zimbabwe, Journal  of Afrikan Economies, Volume 17, Number 4, 31 January 2008.
Creswell, John.W (2010). RESEARCH DESIGN, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approach, Third Edition, Penerjemah Achmad Fawaid. Penerbit Pustaka Pelajar, Yogayakarta. Cross, Susan and Rosenthal, Robert. Three Models of Conflict resolution: Effects on Intergroup Expectancies and Attitudes, Jurnal of Social Issues, 1999.
Deininger,  K  (2004). Land  Policies  for  Growth  and  Poverty  Reduction:  Key  Issues  and Channenges Ahead , UN, FIG, PC IDEA Inter-regional Special Forum on The Building of Land Information Policies in the Americas. Aguascalientes, Mexico.
Economic Commission of Africa – ECA (2004). Land Tenure Systems and their Impacts on Food Security and Sustainability Development in Africa, UN ECA: Uganda.
Emanuelli, Silvia. (2006). La Parota” Hydroelectric Dam Project : The impacts of Mega-Projects on the Rights to Land and Housing . MEXICO: Habitat International Coalition
Franke,  Sandra  (2005). Measurement  of  Social  Capital,  Reference  Document  for  Public  Policy Research, Development, and Evaluation . PRI Project, Canada.
Field, John (2003). Social Capital . Routledge, London.
Grootaert,  Christian  and  Bastelaer,  van  Thierry  (2002). Understanding  and  Measuring  Social Capital, A  Synthesis  of  Findings  and  Recomendations  fromthe  Social  Capital  Initiative.  IRIS Center and USAID, Washinton DC.
Han, Sun.Sheng., dan Vu, Kim.Trang (2008). Land Acquisition in Transitional Hanoi, Vietnam, Urban Studies Journal Limited, Australia, Number 45 (5&6), May, 2008.
Ruas Tol Manado-Bitung 2 dan Dampaknya terhadap Hak Ekosobling & Modal Sosial Pemilik Tanah
Havel, M. Barbara & Zaleczna, Magdalena (2009). The Regulatory Framework and Social Capital – A Comparative Study of the Land Development Process in Poland and Findland, International Academic Group on Planning, Law, and Property Rights, Third Conference. Aalborg, Denmark.
Hutagalung,  Arie  S  (2010). Pengadaan  Tanah  untuk  Kepentingan  Pembangunan  dan Permasalahannya .  Disampaikan  dalam  Acara  Seminar  Pertanahan  dengan  Tema  “Pengadaan Tanah Skala Kecil, Permasalahan dan Solusinya” yang Diselenggarakan oleh Walikota Tangerang Selatan, Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Tangerang.
Knorringa,  Peter  and  Staveren  Irene  van  (2006). Social  Capital  for  Industrial  Development: Operatizing the Concept (summary) , Unido Research Programme, Combating Marginalization and Poverty Through Industrial Development (COMPID). United Nations  – Industrial Development Organization, Vienna.
Kompas  (2004). Untuk  Proyek  BKT,  Rumput  Wargapun  Diganti ,  DIGILIB  AMPL,  Jejaring Perpustakaan Online. Kumpulan Berita, Kompas, 11 Juni, 2004. Diunduh 12 Desember 2010. Kompas  (2006). Banjir,  Cacat  Bawaan  DKI. DIGILIB  AMPL,  Jejaring  Kepustakaan  Online, Kumpulan Berita. Kompas, 06 Nov, 2006, Jakarta.
Kompas (2006). Dari Zaman Van Breen hingga Bang Yos, DIGILIB AMPL, Jejaring Kepustakaan Online. Kumpulan Berita, Kompas, 11 Desember, 2006., Jakarta.
Liao,  Jianwen  and  Welsch,  Harold  (2005). Roles  of  Social  Capital  in  Venture  Creation:  Key Dimensions and Research Implication , Journal of Small Business Management.
Lubis, Siti.R.B (2004). Analisis Yuridis Terhadap Praktek Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol oleh PT.Jasa Marga (Persero), Studi Kasus Jakarta Outer Ring Road (JORR)  di  Jakarta  Selatan. Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia,  Program  Magister Kenotariatan, Jakarta.
Manoppo,  Pieter  George  (2012). Modal  Sosial  Masyarakat  Korban  dalam  Konteks  Kebijakan Pembebasan  Tanah  Proyek  Banjir  Kanal  Timur  di  DKI  Jakarta, Disertasi  Program  Doktor, Universitas Negeri Jakarta.
Manoppo,  Pieter  George  at.all  (2014). Ganti  Untung  Pengadaan  Tanah:Pedoman  Lengkap Pembebasan Tanah, Renebook, Jakarta.
Manoppo,  Pieter  George  (2016). Action  Researh  –  Riset  psikososial  untuk  Perubahan  Sosial. Disampaikan  pada  Sesi  Lokakarya  Temu  Ilmiah  Nasional  HIMPSI  2016,  Jogjakarta,  18-19 November 2016.
Masum, Fahria (2010). Improving Governance for Fringe Land Development and Management: Need  for  Stakeholder  Integration  into  Planning  Process, 46th  ISOCARP  Congress,  Nairobi, Kenya.
Mitchell, David (2010). Land Tenure and Disaster Risk Management, Land Tenure Journal, No.1, 2010, Land Center School of Mathematical and Geospatial Sciences. RMIT University Melbourne, Australia.
Mollel, L.L. & Lugoe, F.N (2006). Urban-Specific Land-Use Conflict and Their Effect on Land Management,  Good  Governance  and  the  Environment. Dar-Es-Salaam  Institute  of  Land Administration & Policy Studies Ltd, Tanzania.
Muller-Jokel, Rainer (2004). Land Readjustment – A Win-Win strategy for Sustainability Urban Development ,  Spatial  Planning  for  Sustainable  Development  –  Policies  and  Tools. http://www.fig.net/pub/athens/papers/ts14/TS14_3_MullerJokel.pdf.
Pfeffer, M.J., Wagenet, L., Stycos, J.M., Syndenstricker, J., Meola, C. (2002). Value Conflict and Use  Planning:  an  Example  at  the  Rural/Urban  Interface ,  Prepared  for  the  Northeast  Regional Center for Rural/Urban Development, Workshop on Land Use Problem. Cornel University, Center for the Environment, USA.
Prianti, Desi.Dewi (2011). Petunjuk Praktis Cara Melakukan Penelitian Fenomenologi, (http://desidwiprianti.lecture.ub.ac.id/2011/01/petunjuk-praktis-cara-melakukan-penelitian- fenomenologi/).
Putnam, Robert (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. Simon and Schuster , New York.
Riduwan (2003). Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian . Alfabeta, Bandung.
Rupasingha,  Anil  and  J.  Goetz,  Stephan  (2007). Social  and  political  forces  as  determinnts  of foverty: a spatial analysis, ELSEVIER, The Journal of Socio-Economics 36, 2007.http://nercrd.psu. edu/ social capital/SocialPoliticalForces.pdf).
Silalahi,  S.B  (2010). Pengadaan  Tanah  untuk  Kepentingan  Umum .  Disampaikan  dalam  Acara Seminar Pertanahan dengan Tema “Pengadaan Tanah Skala Kecil, Permasalahan dan Solusinya.” Diselenggarakan  oleh  Walikota  Tangerang  Selatan.  Pemerintah  Kota  Tangerang  Selatan, Tangerang.
Siisiainen,  Martti  (2000). Two  Concept  of  Social  :  Bourdeu  vs  Putnam ,  Departement  of  Social Science  and  Philosophy.  Paper  Presented  at  ISTR  Fourth  International  Conference  “The  Third Sector: For What and for Whom”, Trinity College, Dublin, Ireland, July, 5-8, 2000. University of Jyvaskyla, Ireland.
Simamora, Mardalli (2009). Bandingan Perpres 55/1993, Perpres 36/2005, dan Perpres 65/2006 Tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum . ( http://mardalli.wordpress.com/2009/07/15).
Samuelson, William & Zeckhauser, Richard (1988). Status Quo Bias in Decision Making, Journal of Risk and Uncertainity, 1:7-59 (1988). Kluwer Academic Publisher, Boston.
Stephan,  H.,Lobban,  R.,  Benjamin,  J  (2010). Land  Acquisition  in  Afrika:  A  Return  to  Franz Fanon?, TAWARIKH: International Journal for Historical Study, 2 (1), 2010.
Tripathi,  Salil  (2009). Land,  Business,  and  Human  Rights. Institute  for  Human  Rights  and Business, New Delhi.
Ruas Tol Manado-Bitung 2 dan Dampaknya terhadap

## Hak Ekosobling & Modal Sosial Pemilik Tanah
Tversky, Amos dan Kahneman, Daniel (1991). Loss Aversion in Riskless  Choice: A Reference- Dependent Model . The Quarterly Journam of Economics, Vol. 106, No.4., Nov., 1991.
Wallace. J (2009). Land Acquisition in Developing Economies , The 7th FIG Regional Conference in  Hanoi,  Vietnam,  19-22  October  2009,  International  Federation  of  Surveyors,  2009. (http://www.fig.net/pub/vietnam/papers/ps02/ps02_wallace_3791.pdf).
Wallis, Joe & Dollery, Brain (2001), Government Failure, Social capital and the Appropriateness of the New Zealand Model for Public Sector in Dvelopment Countries, World Development Vol.29, No.2, pp.245-263, Great Britanian.
Wichery, Elisabeth (2009). Land is Life, Land is Power: Landlessness, Exclusion, and Deprivation in Nepal, Fordham
International Law journal Vol. 34:930., 2009.
(http://www.leitnerlaw.com/files/Publications/Wickeri_FinaltoAuthor.pdf).
Woolcock,  Michael  and  Narayan,  Deepa  (2000)., Social  capital:  Implication  for  Development Theory, Research, and Policy, Final version submitted to the World Bank research Observer, to be publiced in Vol.15 (2). The World Bank: The International Bank for Reconstruction and
Zhang, Ying dan Fishbach, Ayelet (2000). The Role of Anticipated Emotions in the Endowment Effect. Journal  of  Consumer  Psychology,  15  (4),  316-324.  University  of  Chicago:  Lawrence Erlbaum Associates, Inc.