Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.7 / No.1: 17-35, Januari 2021, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019

## PENERAPAN SAD AL-DZARȊ’AH DALAM TRANSAKSI MUAMALAH
Panji Adam Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung panjiadam06@gmail.com

## Abstrak
Secara  hakiki sad  al-dzarȋ’ah sejatinya  merupakan  perwujudan  dari  tujuan  syariah, yaitu  mewujudkan  kemaslahatan  dan  menolak  kemudaratan  dan  kerusakan. Penggunaan  prinsip sad  al-dzarȋ’ah adalah  bentuk  kehati-hatian  ( ihtiyâth )  dalam menakar maslahat  dan mafsadat suatu  perbuatan. Hampir semua ulama dan penulis ushuk  fikih  menyinggung  tentang sad  al-dzarȋ’ah, namun  amat  sedekit  yang membahas  secara  khusus  dan  spesifik  penerapannya  dalam  transaksi  muamalah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Sedangkan jenis penelitian ini  adalah  deskriptif  analisis  dan  teknik  pengumpulan  data  adalah  studi  pustaka metode analisis data adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa; pertama, sad  al-dzarȋ’ah merupakan  salah  satu  metode istinbâth  al-ahkâm yang mengedepankan prinsip preventif; kedua , penerapan sad al-dzarȋ’ah dalam transaksi muamalah  terimplemntasikan  dalam  beberapa  transaksi  demi  upaya  pencegahan terhadap transaksi yang dilarang dan mewujudkan kemaslahatan.
Kata Kunci: Sad al-Dzarȋ’ah, Transaksi Muamalah, Metode Istinbâth al-Ahkâm

## Abstract
In essence, sad al-dzarȋ'ah is actually an embodiment of the goal of the sharia, namely to  create  benefit  and  reject  fade  and  damage.  The  use  of  the  principle  of  sad  al- dzarȋ'ah is a form of caution (ihtiyâth) in measuring maslahat and mafsadat of an act. Almost  all  scholars  and  ushuk  fiqh  writers  mention  sad  al-dzarȋ'ah,  but  very  few discuss  specifically  and  specifically  its  application  in  muamalah  transactions.  The research  method  used  is  normative  juridical.  While  the  type  of  this  research  is descriptive  analysis  and  the  data  collection  technique  is  literature  study.  The  data analysis method is qualitative. The results showed that; first, sad al-dzarȋ'ah is one of the  istinbâth  al-ahkâm  methods  that  prioritizes  preventive  principles;  second,  the application  of  sad  al-dzarȋ'ah  in  muamalah  transactions  is  implemented  in  several transactions for the sake of preventing transactions that are prohibited and realizing benefit
Keywords: Sad al-Dzarȋ'ah, Muamalah Transaction, Istinbâth al-Ahkâm Method
Vol.7 / No.1: 17- 35,  Januari  2021, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019

## A. PENDAHULUAN
Salah  satu  prinsip  dalam  penetapan  hukum  Islam  adalah  prinsip  menarik kemaslahatan  dan  menolak  kerusakan  ( jalb  al-mashâlih  wa  dar  al-mafâsid ).  Hal tersebut disyariatkan oleh syâri’ (Allah Swt) sebagai legislator utama yang memiliki hak periogratif dalam pembuatan hukum. Dengan demikian, segala sesuatu kebijakan atau  perbuatan  hukum  yang  berimplikasi  pada mafsadat (kerusakan)  atau  kerugian maka hal tersebut dilarang oleh syara’ .
Dalam pemikiran hukum Islam, ilmu ushul fikih merupakan suatu disiplin ilmu yang  objek  kajiannya  berbicara  tentang manâhij atau  metode  yang  ditempuh  oleh ulama  atau  fukaha  dalam  melakukan istinbâth  al-ahkâm (penetapan  hukum),  baik bersumber dari Alquran dan hadis sebagai sumber utama hukum dalam Islam, maupun dalil hukum (metode ijtihad).
Salah satu dalȋl al-ahkâm (dalil hukum) yang mukhtalâf (diperselisihkan) oleh para ulama adalah sad al-dzarȋ’ah . Para ulama ushul fikih tidak sepakat menjadikan sad  al-dzarȋ’ah sebagai hujjah dalam  penetapan  hukum.  Hal  ini  dilatarbelakangi karena tidak ada sandara yang pasti baik dalam Alquran maupun hadis Nabi mengenai ke-hujjah -an  nya.  Secara  sederhana sad  al-dzarȋ’ah adalah  upaya  preventif  untuk menutup media yang dapat mengantarkan kepada kerusakan ( mafsadat ). Sebagaimana telah  disinggung  di  atas  bahwa  tujuan  pensyariatan  hukum  adalah  mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.
Sad  al-dzarȋ’ah merupakan  sebauah  metode  yang  bersifat  preventif  dalam rangka  menjaga ihtiyât (kehati-hatian)  agar  tidak  terjadi  keburukan  yang  dapat berdampak  negatif.  Dalam  hukum  Islam,  poisis sad  al-dzarȋ’ah adalah  mengatur perbuatan  hukum  seorang mukallaf (subjek  hukum)  agar  tidak  terjatuh  kedalam dampak negatif ketika melakukan suatu perbuatan.
Konsep sad  al-dzarȋ’ah ini  bermula  dari  prinsip  yang  memperatikan konsekuensi  hukum  atas  satu  perbuatan.  Konsekuensi  hukum  atas  suatu  perbuatan merupakan hal yang dikehendaki oleh syara’ , oleh karena itu harus diperhatikan dalam penetapan hukum. Prinsip konsekuensi suatu perbuatan erat hubungannya dengan asas kausalitas.  Apabaila  syara’  menciptakan  sebab-sebab,  hal  ini  juga  menghendaki adanya implikasi.
Melihat  urgensi sad  al-dzarȋ’ah dalam  penetapan  hukum  Islam,  para  ulama memberikan  perhatian  serius  dalam  masalah  ini.  Bahkan  fukaha  Malikiyyah mengkategorikan sad  al-dzarȋ’ah sebagai  salah  satu  dasar  penetapan  hukum,  di samping sumber-sumber penetapan hukum yang lain.
Secara konseptual, sad al-dzarȋ’ah banyak dielaborasi oleh ulama Malikiyyah dan  Hanabilah.  Konsep sad  al-dzarȋ’ah pertama  kali  dikemukakan  secara  eksplisit oleh Imam Malik sebagai dasar penetapan hukum Islam, kemudian diikuti oleh para murid dan pengikutnya dalam mazhab Malikiyyah.
Vol.7 / No.1: 17- 35,  Januari  2021, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
Banyak literatur ushul fikih yang membahas mengani konsep sad al-dzarȋ’ah sebagai metode penetapan hukum Islam, akan tetapi belum menyentuh secara spesifik penerapan sad  al-dzarȋ’ah dalam  transaksi  muamalah.  Sekilas  penelitian  yang dilakukan oleh Ahmad al-Raysuni mengenai produk-produk hukum yang diputuskan oleh  mazhab  Maliki  berasarkan sad  al-dzarȋ’ah umumnya  terkait  muamalah  secara luas,  baik  dalam  ranah  transaksi,  pidana  dan  perkawinan.  Oleh  sebab  itu,  perlu dilakukan penelitian mengenai penerapan sad al-dzarȋ’ah sebagai salah satu metode hukum Islam dalam bidang transaksi muamalah.

## B. TINJAUAN PUSTAKA
1. Pengertian Sad al-Dzarȋ’ah
Secara  etimologis,  kata sadd memiliki  makna  menutupi  sesuatu  yang  cacat atau rusak dan menimbun lubang. Adapun kata dzarâ’i adalah bentuk jamak dari kata dzarȋ’ah yang  memiliki  arti  jalan  menuju  sesuatu.  Sementara  secara  terminologis dzarȋ’ah dikhususkan dengan sesuatu yang membawa kepada perbuatan yang dilarang dan  mengandung  kemudaratan.  Akan  tetapi,  Ibn  Qayyim  al-Jauziyah  mengatakan bahwa pembatasan pengertian dzarȋ’ah kepada sesuatu yang dilarang saja tidak tepat, karena  ada  juga dzarȋ’ah yang  bertujuan  kepada  yang  dianjurkan.  Oleh  sebab  itu, dalam  pandangan  Ibn  Qayyim,  pengertian dzarȋ’ah lebih  baik  dikemukakan  yang bersifat  umum,  sehingga dzarȋ’ah mengandung  dua  pengertian,  yaitu  yang  dilarang disebut dengan sad al- dzarȋ’ah dan yang dituntut untuk dilaksanakan disebut dengan istilah fath al- dzarȋ’ah. Ibn Qayyim memberikan definisi dzarȋ’ah sebagai berikut: ءيشلا لىإ اقيرطو ةليسو ناك ام :ةعيرذلاو
“ Apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu”
Senada  dengan  definisi  menurut  Ibn  Qayyim,  Muhammad  Abu  Zahrah memberikan definisi dzarȋ’ah sebagai berikut:
قيرطلاف ,همكح ذخاي هناف ,لللمح وا مرلمح اقيرط نوكي ام ينيعرشلا ةغل في عئارذلاو قيرطلاو ,مارح مارلحا لىا انزلاف ,بجاو وهف هب لاا بجاولا ىدؤي لا امو ,حابم حابلما لىا
لجلا عيبلا كترف ,ضرف ةعملجاو ,اضيا مارح هيلا ىضفي ىذلا ةارلما ةروع لىا رظنلاو ,مارح
.ةعيرذ هنلا ,بجاو اهئادا
“ Sesuatu  yang  dapat  menjadi  jalan  ke  arah  perbuatan  yang  dilarang  atau dibolehkan. Dalam hal ini, ketentuan hukum dikenakan pada dzarȋ’ah selalu mengikuti  ketentuan  hukum  yang  terdapat  pada  perbuatan  yang  menjadi tujuannya.  Apabila  perbuatan  itu  mengara  kepada  perbuatan  yang diperbolehkan,  maka  hukumnya  adalah  boleh;  sedangkan  perbuatan  yang
Vol.7 / No.1: 17- 35,  Januari  2021, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
mengantarkan  kepada  perbuatan  yang  dilarang  maka  hukumnya  adala haram; dan perbuatan yang menjadi jalan atas terlaksananya perbuatan yang wajib  maka  hukumnya  pun  adalah  wajib”.  Misal.  Berbuat  zina  adalah perbuatan  haram/terlarang,  maka  melihat  aurat  wanita  yang  menyebabkan terjerumus  kedalam  perbuatan  zina  adalah  haram  juga.  Begitu  pula,  shalat jum’ah adalah wajib maka menggalkan transaksi perniagaan guna memenuhi kewajiban mejalankan ibadah shalat jumat adalah wajib, karena hal tersebut merupakan dzarȋ’ah”.
Sedangkan  al-Syaukani  memberikan  definisi  mengenai dzarȋ’ah itu  sebagai berikut:
.روظلمحا لعف لىإ ابه لصوتيو ،ةحابلإا اهرهاظ تيلا ةلأسلما يه :ةعيرذلا
“ Masalah  yang  dilihat  secara  zhahir  (lahiriah)  adalah  boleh,  akan  tetapi dapat membawa kepada perbuatan yang dilarang”.
Adapun yang dimaksud dengan sad al- dzarȋ’ah menurut al-Syathibi adalah:
ةَدَسْفَم  َلىمإ ٌةَحَلْصَم َوُه اَمبِ ُلُّسَوَّ تلا
“ Melakukan suatu pekernaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suatau ke-mafsadat-an ”.
Maksudnya,  seseorang  melakukan  suatu  perbuatan  yang  pada  dasarya hukumnya diperbolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan, akan tetapi tujuan yang dicapai berakhir pada suatu ke- masfadat -an.
Dari  pengertian  tersebut,  dapat  diketahui  bahwa sad  al-dzarȋ’ah adalah perbuatan  yang  dilakukan  seseorang  yang  sebelumnya  mengandung  kemaslahatan, tetapi berakhir kepada suatu kerusakan. Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa sad al-  dzarȋ’ah adalah menetapkan hukum  larangan atas suatu  perbuatan tertentu  yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang.
Nazih  Hammad,  mengatakan  bahwa sad  al-  dzarȋ’ah secara  istilah  adalah mencegah perbuatan yang mubâh (diperbolehkan) karena dapat mengantarkan kepada kerusakan atau sesuatu yang dilarang. Perbedaan antara hȋlah dengan sad al- dzarȋ’ah adalah  bahwa hȋlah pelakunya  bermaksud  melakukan  perbuatan  yang  dilarang  oleh syariat, maka diwajibkan untuk mencegah dari maksud yang rusak seperti ini. Adapun sad  al-  dzarȋ’ah, pelakunya  memiliki  maksud  yang  baik  akan  tetapi  dikahwatirkan dapat terjerumus kepada seuatu hȋlah .
2. Unsur Sad al-Dzarȋ’ah
Secara  operasional sad  al-  dzarȋ’ah memiliki  3  (tiga)  komponen,  yakni al- wasȋlah (sarana atau prasarana), al-ifdhâ (penghubung antara sarana dan tujuan), dan
Vol.7 / No.1: 17- 35,  Januari  2021, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
al-mutawassal  ilaih (yang  diantarkan/tujuan).  Mengenai  ketiga  komponen sad  al- dzarȋ’ah tersebut uraiannya adalah sebagai berikut:
a) Al-Wasȋlah (Sarana dan Prasarana)
Al-wasȋlah adalah suatu sarana yang menjadi jalan untik sampai kepada tujuan. Huukum asal dari al-wasȋlah adalah mubah/boleh. Al-wasȋlah merupakan dasar dari keberadaan dzarȋ’ah, selain al-ifdhâ dan al-mutawassal ilaih .
Esensi dari al-wasȋlah adalah bawa ia terkadang bukan menjadi tujuan yang dimaksud sejak awal. al-wasȋlah bisa juga dilakukan dengan masksud untuk sampai pada  tujuan  yang  lain,  seperti  seseorang  menjual  barang  kepada  orang  lain  secara kredit  dengan  nilai  Rp.  100.000,  kemudian  barang  tersebut  itu  dibelinya  kembali dengan harga Rp. 90.000 secara tunai/cash, dengan tujuan agar ia memperoleh untung sebesar Rp. 10.000. dalam jual-beli, hal ini tidak dianggap, sekalipun penjual pertama mendapatkan untung Rp. 10.000. bentuk seperti ini adalah al-wasȋlah yang melahirkan transaksi riba, dan karena itu transaksinya menjadi batal.
b) Al-Ifdhâ (Penghubung)
Muhammad  Hisyam  al-Burhani  memberikan  definisi  mengenai al-ifdhâ sebagai berikut:
هيلا لسوتلماو ةليسولا ةعيرذلا فىرط ينب لصي ىذلا وه
“ Penghubung di antara dua unsur sadd al-dzarȋ’ah, yaitu al-wasȋlah dan al- mutawassal ilah.
Al-Ifdhâ berisfiat abstrak dan maknawi. Al-Ifdhâ dapat diketahui secara pasti setelah terlaksana, baik melalui perbuatan maupun pengandian. Al-Ifdhâ terdiri atas 2 (dua)  bentuk,  yaitu  bentuk  perbuatan  ( fi’il )  dan taqdir (pengandian). Al-Ifdhâ yang berbentuk  perbuatan  adalah  terwujudnya al-mutawassal  ilaih seteah  diahului  oleh adanya al-wasȋlah. Sebagai  contoh,  proses  pembuatan  anggur  menjadi khamar ( al- mutawassal ilah ) yang didahului dengan menanam anggur ( al-wasȋlah ). Lebih lanjut, Ni’am Sholeh menjelaskan mengenai bentuk kedua al-ifdhâ yaitu pengandaian ( taqdir ) yang bisa terjadi dalam 4 (empat) situasi, yaitu:
1) Pelaku al-wasȋlah (perantara) sengaja melakukan suatu al-wasȋlah agar sampai pada al-mutawassal ilah, seperti orang yang menikahi janda yang telah ditalak tiga, dengan tujuan agar janda tersebut halal dinikah oleh mantan suaminya yang petama.
2) Pelaku al-wasȋlah (peantara) tidak sengaja melakukan al-wasȋlah agar sampai pada sasara tertentu ( al-mutawassal ilah ), akan tetapi secara kultur yang sering terjadi hal itu membawanya kepada sasaran tersebut.
3) Pelaku al-wasȋlah (perantara) tidak secara sangaja melakukan al-wasȋlah, akan tetapi al-wasȋlah tersebut tetap membawanya kepada al-mutawassal ilah, baik melalui  perbuatan  atau  hanya  pengandaian.  Misal,  seorang  muslim  dilarang untuk  mencela  sesembahan  orang  musyrik,  sekalipun  tidak  benar-benar
Vol.7 / No.1: 17- 35,  Januari  2021, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
dimaksudkan  untuk  mencela,  karena  hal  tersebut  berpotensi  melahirkan  aksi balasan dari orang musyrik dengan mencela Allah Swt.
4) Pelaku al-wasȋlah (perantara) dan yang lainnya tidak bermaksud menjadikan al- wasȋlah sebagai al-dzarȋ’ah, tetapi  esensi al-wasȋlah tersebut  berpotensi menimbulkan al-ifdhâ. Misalnya,  orang  yang  menggali  sumur  untuk mendapatkan  air  minum  di  alan  yang  dilalui  oleh  kaum  muslim.  Tujuan penggalian  sumur  dibolehkan,  akan  tetapi  hal  itu  menjadi  terlarang  karena dikhawatirkan akan membawa korban ( al-ifdhâ al-taqdȋr ).
Suatu hal yang perlu ditekankan adalah bahwa kekuatan al-ifdhâ bergantung pada  2  (dua)  hal,  yaitu  adanya  faktor  kesengajaan  pelaku al-wasȋlah untuk  sampai kepada  sasaran  ( al-mutawassal  ‘ilah ),  juga  terdapat  potensi  pelanggaran  dengan melihat banyaknya pelanggaran atas larangan syar’i yang terjadi pada masa sebelum- sebelumnya.
c) Al-Mutawassal ‘Ilah (Tujuan)
Hakikat dari al-mutawassal ‘ilah adalah sesuatu yang dilarang ( am-mamnȗ’ ).
Al-mutawassal ‘ilah harus memenuho persyaratan sebagai sesuatu yang dilarang, dan secara logis mungkin dilakukan atau bukan sesuatu  yang mustahil untuk  dilakukan. Keberadaan al-mutawassal  ‘ilaih diadikan  sebagai  landasan  dalam  menentukan kuaitas perantara ( al-wasȋlah ), apakah kuat atau lemah. Sejalan dengan unsur-unsur sad  al-dzarȋ’ah, Imam  Syathibi,  mengemukakan  tiga  syarat  yang  harus  dipenuhi dalam mengimplementasikan sad al-dzarȋ’ah pada suatu perbuatan, sehingga semula dibolehkan menjadi dilarangm yaitu: (1) perbuatan tersebut dapat membawa kepada kerusakan;  (2)  kerusakan  lebih  kuat  daripada  kemaslahatannya;  dan  (3)  unsur kemanfaatan ternyata lebih banyak.

## 3. Pembagian al-Dzarȋ’ah
Terdapat 2 (dua) pembagian al-dzarȋ’ah yang dikemukakan para ulama ushul fikih. dzarȋ’ah dilihat dari segi kualitas kemasfadatannya (kerusakannya) dan dzarȋ’ah dilihat  dari  segi  jenis  kemafsadatannya.adaun  uraian  dari  kedua dzarȋ’ah tersebut adalah sebagai berikut:
a) Al-Dzarȋ’ah dilihat dari segi kualitas kemafsdatannya Imam  Syathibi  sebagaimana  dikutip  oleh  Ma’ruf  Amin,  mengemukakan bahwa dari segi kualitas kemafsadatannya, dzarȋ’ah teragi kepada 4 (empat) macam, yaitu:
1) Perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada kerusakan secara pasti ( qathi’ ). Misalnya,  seseorang  menggali  sumur  di  depan  pintu  rumah  orang  lain  pada malam  hari  dan  pemilik  rumah  tidak  mengetahuinya.  Bentuk  kerusakan perbuatan ini dapat dipastikan, yaitu terjatuhnya pemilik rumah ke dalam sumur tersebut;  dan  itu  dapat  dipastikan,  karena  pemilik  rumah  tidak  mengatahui adanya sumur di depan pintu rumahnya. Perbuatan seperti ini dilarang dan jika
Vol.7 / No.1: 17- 35,  Januari  2021, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
pemilik  rumah  jatuh  ke  sumur  tersebut,  maka  penggali  lubang  dikenakan hukuman,  karena  perbuatan  tersebut  dilakukan  dengan  sengaja  untuk mencelakakan orang lain.
2) Perbuatan  yang  dilakukan  tersebut  boleh  dilakukan,  karena  karang  membawa kepada  kerusakan.  Misalnya,  menggali  sumur  di  tempat  yang  biasanyatidak memberi mudarat, atau menjual sejenis makanan yang biasanya tidak memberi mudarat kepada orang yang mengkonsumsinya. Perbuatan seperti ini tetap pada hukuk asanya, yaitu mubah/boleh, karena yang dilarang itu apabila diduga keras bahwa perbuatan itu membawa kepada kerusakan. Sedangkan dalam kasus ini, jarang sekali terjadi kerusakan.
3) Perbuatan  yang  dilakukan  itu  biasanya  atau  besar  kemungkinan  membawa kepada  kerusakan.  Misalnya,  menjual  senjata  kepada  musuh  atau  menjual anggur kepada prodsen minuman keras. Menjual senjata kepada musuh, sangat mungkin senjata itu digunakan utuk membunuh. Demikiah juga halnya menjual anggur  kepada  produsen  minuman  keras,  sangat  memungkinkan  anggur  yang dijual  tersebut  akan  dipergunakan  untuk  membuat khamr (minuman  keras). Perbuatan seperti ini, karena berdasarkan zhann al-ghalib (dugaan keras) bahwa perbuatan  itu  membawa  kepada  kerusakan,  sehingga  dapat  dijadikan  patokan dalam menetapkan larangan terhadap perbuatan itu.
4) Perbuatan  itu  pada  dasarnya  boleh  digunakan  karena  mengandung kemaslahatan,  tapi  memungkinkan  juga  perbuatan  tersebut  membawa  kepada kerusakan.  Misalnya,  kasus  transaksi  jual-beli  yang  disebut bai’ al-ajal . Jual- beli seperti itu cenderung berimplikasi kepada riba.
b) Al-Dzarȋ’ah dilihat dari segi jenis kerusakan yang ditimbulkan. Lebih  lanjut  Ma’ruf  Amin,  menjelaskan dzarȋ’ah dilihat  dari  segi  jenis kerusakan  yang  ditimbulkan  dengan  mengutip  pendapat  Ibn  Qayyim  al-Jauziyah sebagai berikut:
1) Perbuatan tersebut  membawa kepada suatu  kerusakan, seperti minuman keras yang  mengakibatkan  seseorang  menjadi  mabuk,  dan  mabuk  tersebut  adalah suatu keruskan.
2) Perbuatan tersebut pada dasarnya perbuatan  yang dibolehkan atau dianjurkan, tetapi dijadikan jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram, baik dengan tujuan  yang  disengaja  atau  tidak.  Perbuatan  yang  mengandung  tujuan  yang sengaja,  misalnya,  seseorang  yang  menikahi  seorang  wanita  yang  ditalak  tiga suaminya  dengan  tujuan  agar  suami  pertama  wanita  itu  bisa  menikahinya kembali  (nikah al-tahlȋl ). Perbuatan  yang dilakukan tanpa tujuan sejak semua adalah  mencaci  maki  ibu  bapak  orang  lain,  menyebabkan  orang  tuanya  juga akan dicaci-maki orang tersebut.
Vol.7 / No.1: 17- 35,  Januari  2021, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
Kedua macam dzarȋ’ah ini oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah dibagi lagi menjadi 2 (dua), yaitu: (1) yang kemaslahatan pekerjaan itu lebih kuat dari kerusakannya; dan (2) yang kerusakannya lebih besar dari kemaslahatannya.
Kedua bentuk dzarȋ’ah ini ada 4 (empat) bentuk, yaitu:
a) Yang  secara  sengaja  ditunjukan  untuk  suatu  kerusakan,  seperti  meminum minuman keras. Pekerjaan seperti ini dilarang oleh syara’.
b) Pekerjaan  yang  pada  dasarnya  dibolehkan,  akan  tetapi  ditunjukan  untuk melakukan suatu kerusakan, seperti nikah al-tahlil. Pekerjaan seperti ini dilarang oleh syara’ .
c) Pekerjaan  itu  hukumnya  boleh  dan  pelakunya  tidak  bertujuan  untuk  suatu kerusakan,  tetapi  biasanya  akan  mengakibatkan  suatu  kerusakan,  seperti mencaci maki sesembahan ornag musyrik yang diduga karas akan mengakibatan munculnya cacian yang sama terhadap Allah Swt. Pekerjaan seperti ini dilarang syara’.
d) Suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan, tetapi adakalanya perbuatan itu membawa kepada suatu kerusakan, seperti melihat wanita yang dipidang. Dalam kasus  ini, menurut  Ibn  Qayyim al-Jauziyah, kemaslahatannya lebih besar dari kerusakannya. Oleh sebab itu, dibolehkan sesuai dengan kebutuhan.

## C. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normative legal studies , yaitu metode yang digunakan untuk meneliti objek berdasarkan norma hukum. Dalam kajian fikih muamalah, norma hukum yang berlaku adalah norma hukum dan asas  fikih  muamalah.  Dengan  demikian,  penelitian  ini  berangkat  dari  studi  pustaka dengan  menggunakan  bahan-bahan  sekunder.  Teknik  pengumpulan  data  dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka, yaitu dengan cara menelaah kitab- kitab  ushul  fikih  yang  berkaitan  dengan sad  al-dzarȋ’ah serta  penerapannya  dalam transaksi muamalah. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Ke- Hujjah -an Sad al-dzarȋ’ah menurut Ushuliyyȋn (Ahli Ushul Fikih) Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai keberadaan sad al- dzarȋ’ah sebagai  dalil  dalam  penetapan  hukum  Islam.  Wahbah  al-Zuhaili, menginformasikan mengenai perbedaan pendapat pera ulama disertai argumentasinya. Imam  Malik  dan  Ahmad  merupakan masetro mazhab  fikih  terasyhur,  keduanya menerima sad  al-dzarȋ’ah sebagai hujjah  al-syar’iyyah .  Bahkan  Ibn  Qayyim  (salah seorang ulama bermazhab Hanbali) mengatakan bahwa sad al-dzarȋ’ah merupakan seperempat agama. Sedangkan Imam Syafi’i dan Abu Hanifah keduanya menerima sad al-dzarȋ’ah sebagai dalil hukum dalam keadaan tertentu dan menolaknya dalam
Vol.7 / No.1: 17- 35,  Januari  2021, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
kasus-kasus tertentu. Begitu pula golongan Syi’ah menerimanya, sedangkan Ibn Hazm salah seorang ulama mazhab Zhahiri menolaknya secara mutlak.
Menurut  Wahbah  Zuhaili,  Kedua  kelompok  tersebut  baik  yang  menerima ataupun  yang  menolak  masing-masing  dari  mereka  memiliki  argumentasi  masing- masing. Arumentasi bagi ulama yang menerima sad al-dzarȋ’ah sebagai dalil hukum mengemukakan agrumentasi berikut:
a) Dalam Alquran surah al-Baqarah (2) ayat 104; dinyatakan bahwa orang beriman dilarang  mengucapkan  kalimat “râ’ina” ,  yakni  suatu  ucapan  yang  biasa digunakan oleh orang Yahudi untuk mencela Nabi Muhammad Saw. Larangan ini didasarkan  atas  keyakinan  bahwa  mengicapkan  kalimat  tersebut  berimplikasi kepada mafsadah (kerusakan),  yakni  tindakan  mencela  Nabi  Muhammad  Saw. Ayat ini memberikan isyarat mengenai adanya sad al-dzarȋ’ah.
b) Kemudian  dalam  surah  al-‘Araf  (7)  ayat  163  dijelaskan  bahwa  kelompok  Bani Israil dilarang mendekati dan mengambil ikan-ikan yang terpung di permukaan laut pada hari sabtu (hari khusus peribadatan orang-orang Yahudi). Larangan itu didasarkan  atas  anggapan  serta  kayakinan  bahwa  perbuatan  mendekat  dan mengambil  ikan-ikan  tersebut  akan  membawa  kepada  kerusakan,  yakni meninggalkan kewajiban beribadan pada hari sabtu tersebut.
c) Hadis Nabi Muhammad Saw :
ىراخبلا هاور(  َكُبيمرَي َلا اَم  َلىمإ َكُبيمرَي اَم ْعَد
“Tinggalkanlah  sesuatu  yang  meragukan  dan  beralihkan  kepada  yang meyakinkan” (H.R Bukhari).
،ٌةَهمبَتْشُم ٌروُمُأ اَمُهَ نْ يَ بَو ،ٌنينَ ب ُماَرَلحاَو ،ٌنينَ ب ُلَلاَلحا ىراخبلا هاور(
“Sesungguhnya  yang  halal  telah  jelas  dan  yang  haram  telah  jelas.  Diantara keduanya ada perkara yang syubhat” . (H.R Bukhari).
َلَع ُللها ىَّلَص مهَّللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق اَمُهْ نَع ُهَّللا َيمضَر ،و رْمَع منْب مهَّللا مدْبَع ْنَع :َََّلَسَو مهْي « مهْيَدملاَو ُلُجَّرلا َنَعْلَ ي ْنَأ مرمئاَبَكلا مَبَْكَأ ْنمم َّنمإ » اَي :َليمق ُسَر ُلُجَّرلا ُنَعْلَ ي ََْيَكَو ،مهَّللا َلو : َلاَق ؟مهْيَدملاَو « ُهَّمُأ ُّبُسَيَو ،ُهاَبَأ ُّبُسَيَ ف ،ملُجَّرلا اَبَأ ُلُجَّرلا ُّبُسَي
» )ىراخبلا هاور(
“ Sesungguhnya,  diantara  dosa  besar  yang  paling  besar  ialah  sesorang  yang melaknat  kedua orangtuanya.  Lalu Rasulullah Saw ditanya: Bagaimana  bisa ya  Rasulullah,  seorang  anak  melaknat  kedua  orang  tuanya.  Rasulullah  Saw menjawab: ia mencela bapak orang lain lalu orang lain tersebut mencela balik bapaknya;  ia  mencela  ibu  orang  lain,  kemudian  orang  lain  tersebut  mencela balik ibunya. (H.R Bukhari).
Vol.7 / No.1: 17- 35,  Januari  2021, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
d) Ibn Taimiyyah berargumen mengeni  ke- hujjah -an sad al-dzarȋ’ah sebagai dalil penetapan hukum berdasarkan hadis-hadis berikut:
1) Lerangan melamar ( khitbah ) wanita yang sedang dalam masa iddah kerana perbuatan melamar tersebut akan membawa kepada mafsadah (kerusakan), yakni menikahi wanita yang sedang menjalani masa ‘iddah.
2) Larangan Rasulullah Saw mengenai jual-beli secara tunai dan tempo dalam satu  akad,  karena  transaksi  jual-beli  demikian  akan  membahwa  kepada mafsadah ,  yakni  transaksi  riba.  Apabila  transaksi  tersebut  terpisah  aka hukumnya diperbolehkan.
3) Larangan menerima hadiah bagi kreditur (orang yang berpiutang) dari debitur (orang yang berutang), ketika debitur meminta penundaan pembayaran utang, karena  menerima  hadiah  tersebut  akan  membawa  kepada mafsadah ,  yakni trasaksi riba.
4) Sesungguhnya  syariah  melarang  bagi  ahli  waris  yang  membuhun  pewaris mendapatkan hak waris. Agar tidakan pembuhuhan tersebut tidak dijadikan wasȋlah (jalan) untuk mempercepat perolehan hak waris.
5) Para  sahabat  bersepakat  bahwa  tindak  pidana qisâsh bagi  pelaku  kolektif pembuhuhan  terhadap  satu  orang  korban.  Hal  ini  dimaksudkan  aar pembunuhan  yang  demikian  tidak  dijadikan  model  kehajatan  demi menghindari pidana qisâsh.
6) Sesungguhnya  Allah  Swt  melarang  Rasulullah  Saw  ketika  berada  di  kota Mekah  (sebelum  hijrah  ke  Madinah)  membaca  Alquran  dengan  suara nyaring.  Larangan  ini  didasarkan  atas  pertimbangan  agar  kaum  kafir Quraiysh  pada  saat  itu  tidak  mencela  Alquran.  Allah  (yang  menurunkan Alquran dan Nabi Muhamma Saw yang menerimanya).
Adapun  bagi  kelompk  ulama  yang  menokan sad  ad-dzarȋ’ah sebagai  dalil penetapan hukum,  beragrumen dengan  argumentasi  berikut: pertama, Ibn Hazm  al- Zahiri menolak sad  ad-dzarȋ’ah sebagai  dalil  hukum,  karena merupakan pintu ijtad dengan ra’yu (logika) yang tercela; kedua, Penetapan hukum halal dan haram harus didasarkan kepada dalil yang qath’i, tidak bisa dengan dalil yang dzanni ; sedangkan penetapan hukum dengan menggunakan sad ad-dzarȋ’ah merupakan ebntuk penetapan hukum berdasarkan dalil yang dzanni .
2. Kaidah-Kaidah Fikih yang Sejalan dengan Prinsip Sad al-Dzarȋ’ah Dasar pengenaan untuk menggunakan sad al-dzarȋ’ah adalah semangat kehati- hatian dalam beramal ketika terjadi benturan antara manfaat  dan mafsadat . Apabila dalam  suatu  perbuatan  manfaatnya  lebih  dominan,  maka  perbuatan  tersebut  boleh dilakukan,  bahkan  dianjurkan.  Akan  tetapi,  apabila  kadar  mafsadatnya  yang  lebih dominan,  maka  perbuatan  tersebut  harus  ditinggalkan.  Sedangkan  jika  manfaat  dan
Vol.7 / No.1: 17- 35,  Januari  2021, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
mafsadat suatu  perbuatan  sama  kuat,  maka  harus  dirujukkan  kepada  kaidah-kaidah fikih yang menuntut kehati-hatian dalam menilai suatu perbuatan.
Diantara kaidah fikih yang secara substansial sejalan dengan prinsip sad ad- dzarȋ’ah adalah sebagai berikut:
لحاصلما بلج نم لىوأ دسافلما ءرد
“ Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.
بجاو وهف ؛هب لاإ بجاولا َتي لا ام
“Tidak  terwujudnya  suatu  pekerjaan  yang  bersifat  wajib  kecuali  dengan adanya sesuatu, maka mewujudkan sesuatu tersebut hukumnya wajib”.
هنامربح بقوع هناوأ لبق ائيش لجعتسا نم
“Barangsiapa yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu sebalum datang waktunya, maka ia mendaatkans anski berupa larangan dalam mendapatkan sesuatu itu”.
مارلحا بلغ مارلحاو للالحا عمتجا اذإ
“Apabila  berkumpul  yang  halal  dan  yang  haram,  maka  yang  haram dimenangkan”.
هذاتخا مرح هلامعتسا مرح ام
“Sesuatu yang haram menggunakannya, haram pula mengambilnya”.
هؤاطعإ مُرح هذخأ مرح ام
“Sesuatu yang haram mengambilnya haram memberikannya” .
3. Penerapan Sad al-Dzarȋ’ah dalam Transaksi Muamalah
Berdasarkan pendapat para ulama khususnya ulama dari golongan Malikiyah yang membolehkan penggunaan sad al-dzarȋ’ah sebagai dalil hukum, berikut penulis uraikan mengenai penerapan konsep sad al-dzarȋ’ah dalam transaksi muamalah.
a) Jual-Beli Hewan dengan Hewan
Para  ulama  sepakat  bahwa  jual-beli  hewan  dengan  hewan  yang  berbeda kualitas  dan  kuantitas  yang  dilakukan  secara  tunai  adalah  boleh.  Akan  tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal transaksinya dilakukan secara tidak tunai.
Mazhab  Maliki  berpendapat  bahwa  jual-beli  yang  dilakukan  secara  tidak tunai  antara  satu  hewan  dengan  hewan  yang  lain,  yang  memiliki  kesamaan manfaat  dengan  kualitas  dan  kuantitas  yang  berbeda  diantara  keduanya  adalah haram. Namun bagi mazhab Malikiyah, diperbolehkan apabila kedua hewan  itu
Vol.7 / No.1: 17- 35,  Januari  2021, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
tidak memiliki kesamaan manfaat. Mereka beragrumen dengan menggunakan sad al-dzarȋ’ah .  Penjelasannya  bahwa  selama  kedua  hewan  itu  memiliki  kesamaan manfaat, tidak ada gunanya jual-beli demikian dilakukan secara tidak tunai, dan ia  termasuk  jual-beli salaf atau salam yang  menarik  keuntungan  tanpa  risiko sehingga hukumnya haram.
b) Akad Jual-Beli Salam yang Objeknya Tidak Dapat Diserah-Terimakan Terjadi khilâf (perbedaan pendapat) dikalangan ulama mengenai akad jual-beli salam , yang objeknya tidak dapat diserahkan oleh pihak penjual pada saat jatuh tempo.  Kelompok  ulama  Hanafiyah,  Syafi’iyah  dan  Hanabilah  mereka berpendapat  bahwa  pihak  pembeli  memiliki  hak khiyâr (opsi)  antara  menarik kembali  uang  pembeliannya  atau  menunggu  hingga  objek  itu  dapat  disera- terimakan. Agrumentasi mereka bahwa objek dari akad jual-beli salam itu pada dasarnya merupakan utang/piutang; dan utang/piutang dapat ditunaikan menurut kehendak pemberi utang/pemilik piutang (dalam hal ini pihak pembeli).
Menurut  kalangan  mazhab  Maliki  bahwa  jual-beli salam itu  menjadi  batal demi  hukum  dan  tidak  boleh  melakukan  penundaan  penyeraan  objek  tersebut. Argumentasi  mereka  adalah  dengan  menggunakan sad  al-dzarȋ’ah. Ini dikarenakan  penundaan  penyerahan  objek  jual-beli salam itu  dapat menjerumuskan  akad  ini  ke  dalam  akad  jual-beli  utang-piutang  yang  dilarang secara tegas oleh syara’.
c) Menjual Objek Akad Jual-Beli Salam yang Belum Dikuasai
Terkait persoalan melakukan akad jual-beli salam yang objeknya belum di kuasai, Musthafa Dib al-Bugha menguaraikan mengenai perbedaan pendapat para ulama sebagai berikut:
في هتجحو .اهيرغ في هزاجاو عضاوم في كلذ عنم لىا :لىاعت للها هحمر كلام بهذ زويج لا ام لىا لوصولا ةعيرذلا دسو ,ةمهتلا :عنلما
“Imam Malik semoga Allah merahmati-Nya berpendapat bahwa mereka melarang akad jual-beli salam yang objeknya belum dikuasai dalam objek tertentu dan diperbolehkan dalam objek tertentu. Argumentasi mereka mengenai larangan ini berdasarkan sad al-dzarȋ’ah.
Bagi  kalangan  mazhab  Hanafiyah,  Syafi’iyah  dan  Hanabilah  mereka berpendapat  bahwa  haram  hukumnya  menjual  objek  akad  jual-beli salam yang belum dikuasai. Argumentasi mereka berdasarkan hadis berikut:
ْنَمْضُي َْلَ اَم محْبمرَو ،ْضَبْقُ ي َْلَ اَم معْيَ ب
“ Rasulullah  Saw  melarang  jual-beli  yang  objeknya  belum  dikuasasi  dan melarang pula mengambil profit terhadap objek yang belum dipertanggungkan”. (H.R Thabrani).
Vol.7 / No.1: 17- 35,  Januari  2021, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
مهمْيرَغ  َلىمإ ُهْفمرْصَي  َلاَف  ءْيَش  مفي َََلْسَأ ْنَم
“Barangsiapa yang melakukan akad jual-beli salam atas suatu objek maka ia tidak boleh mengalihkannya kepada pihak lain”. (H.R Ibn Majah).
d) Larangan Jual-Beli Ȋnah
Menurut  Imam  al-Nawawi  salam  seorang  ulama  bermazhab  Syafi’i, dinamakan ‘inah karena akad jual beli ini dapat mendatangkan ‘ain , yaitu profit (keuntungan dinar maupun dirham. Bai’ al-‘inah adalah akad jual beli di mana penjual menjual asetnya kepada pembeli dengan janji unuk dibeli kembali oleh pihak penjual terhadap aset yang sama.
Para  ulama  menafsirkan  praktik bai’  al-‘inah tersebut  sebagai  berikut, seorang menjual barang dagangannya dengan cara diangsur (kredit) sampai batas waktu  yang telah disepakati. Setelah itu, dia membelinya kembali pada majelis yang  sama  secara  kontan  dengan  harga  yang  lebih  murah/rendah,  agar  selamat dari riba. Seolah-oleh ia menjual dirham  yang dikreditkan dengan dirham yang kontan  bersamaan  dengan  adanya  perbdaaan  selisih  harga.  Sedangkan  harga barang itu hanya sekedar tipu daya ( hilah ), padahal intimya adalah riba. Dalam bahasa Inggris transaksi ini dinamakan sale and buy back . Misalnya, seseorang menjual barang kepada orang lain (pembeli) dengan harga 1 juta selama setahun, kemudian  oleh  orang  pertama  (penjual)  barang  tersebut  dibeli  kembali  dengan harta 900.000 (sembilan ratus ribu) secara kontan. Dengan demikian, dalam bai’ al-‘inah ini  transaksi  dilakukan  hanya  antara  dua  belah  pihak  (penjual  dan pembeli) terhadap aset yang sama.
Nazih  Hammad,  menjelaskan  bahwa,  maksud  dari  jual  beli ȋnah adalah seseorang mejual sesuatu dengan harga 100 secara tangguh (cicil) dengan syarat pembeli harus menjualnya kembali kepada penjual dengan harga 80 secara tunai. Dalam transaksi ini jelas terdapat 2 akad, pada hakikatnya ini merupakan hilah ribawi dalam  transaksi qadrh (pinjam-meminjam)  karena  objek  akad  yang ditransaksikan hanya sebatas formalistik dalam transaksi ini. Karena maksud dan kemaslahatan  yang  disyariatkan  dalam  akad  jual-beli  tidak  ditemukan  dalam transaksi ini.
Ibn Taimiyah menjelaskan bahwa permasalahan jual-beli ȋnah seperti berikut: َلَأْسَم "
ُهْنمم اَهُعاَتْبَ ي َُّثُ  لَجَأ  َلىإ ًةَعْلمس ُهَعيمبَي ْنَأ َوُهَو " مةَنيمعْلا ُة مب

## ذَهَ ف .َكملَذ ْنمم َّلَقَأ
ٌةَليمح اَهَّ نَملِ ؛مْينَعْ يَ بْلا ُلمطْبُ ي مؤُطاَوَّ تلا َعَم
“Seseorang  menjual  barang  secara  tangguh,  kemudian  membelinya  kembali dengan harga yang lebih renda secara tunai. Ini merupakan transasksi dua akad dala satu transaksi, dan ini merupakan hilah ribawi”.
Vol.7 / No.1: 17- 35,  Januari  2021, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
Larangan  melakukan  transaksi  jual-beli ȋnah memiliki maqâshid yaitu sebagai sad  al-dzarȋ’ah yaitu  menghindari hilah  ribawiyah (manupulasi)  untuk melakukan  riba  yang  terlarang  atau  praktik  simpan-pinjam  berbunga  dengan modus jual-beli.
e) Hak Kekayaan Intelektual
Dalam kajian fikih  kontemporer, istilah hak kekayaan intelektual/hak cipta disebut dengan istilah huqȗq al-ibtikâr. Secara etimologi, kata ibtikâr memiliki arti  awal  dari  sesuatu  atau  permulaannya. Huqȗq  al-ibtikâr dalam  kajian  fikih kontemporer berarti  hak  cipta  atau  kreasi  yang  dihasilkan  seseorang  untuk pertama kali, didalam dunia ilmu pengetahuan seni atau sebagainya.
Di Indonesia, pengaturan HAKI ternyata tidak hanya didasarkan pada bentuk regulasi  oleh  negara,  namun  juga  telah  melibatkan  institusi-institusi  sosial kemasyarakatan  dan  keagamaan.  Salah  satu  contoh  dari  kenyataan  ini  adalah sebagaimana yang dilalukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan 2 (dua) fatwa terkait dengan HAKI, pertama , fatwa Nomor  1  Tahun  2003  tentang  Hak  Citpa; kedua ,  Fatwa  Nomot  1  Tahun  2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Indtelektual.
Keputusan  fatwa  tentang  KHI  (Hak  Kekayaan  Intelektual)  ini  juga mempertimbangkan  pelbagai  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di Indonesia, beserta seluruh peraturan pelaksanaan dan perubahannya, antara lain Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman; Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2000  tentang  Rahasia  Dagang;  Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; Undang-Undang Nomor 32  Tahun  2000  tentang  Desain  Tata  Latak  Sirkuit  Terpadu;  Undang-Undang Nomor  14  Tahun  2001  tentang  Paten;  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001 tentang Merek; dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
Majelis  Ulama  Indonesia  menetapkan  bahwa  dalam  hukum  Islam,  Hak Kekayaan  Intelektual  dipandang  sebagai  salah  satu huqȗq  al-mâliyyah (hak kekayaan)  yang  mendapatkan  perlindungan  hukum  ( mashȗn )  sebagaimana mâl (harta).  Namun,  MUI  memberikan  batasan  syarat  bahwa  HKI  tersebut  tidak bertentangan  dengan  hukum  Islam.  Sebagai mâl (harta),  Hak  Kekayaan Intelektual dapat dijadikan objek akad ( ma’qȗd ‘alaih ), baik akad mu’awadhâh (pertkaran/komerisal), maupun akad tabarruât (non-komersial/sosial), serta dapat diwakafkan dan diwariskan.
MUI dalam menetapkan fatwa mengenai HKI merujuk kepada pendapat para ulama  kontemporer  seperti  Fathi  al-Duraini,  Wahbah  al-Zuhaili,  dimana keduanya  berpendapat  bahwa  hak  cipta  sebagai  benda  yang  memiliki  nilai  dan boleh dimanfaatkan secara syara’.
Vol.7 / No.1: 17- 35,  Januari  2021, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
Dengan  demikian,  MUI  menegaskan  bahwa  setiap  bentuk  pelanggaran terhadap  Hak  Kekayaan  Intelektual,  termasuk  namun  tidak  terbatas  pada menggunakan,  mengungkapkan,  membuat,  memakai,  menjual,  mengimpor, mengekspor,  mengedarkan,  menyerahkan,  menyediakan,  mengumumkan, memperbanyak,  menjiplak,  memalsu,  membajak  HKI  milik  orang  lain  secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.
Dengan  demikian  menurut  MUI,  karena  HKI  merupakan  hak  yang  harus dilindungi, maka setiap pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual adalah sebuah kejahatan terhadap harta yang diharamkan.
Dalam  rangka  upaya  preventif  agar  upaya  peniruan,  penjiplakan  atau pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual tidak merugikan pihak pemilik hak, maka dalam kasus  peniruan suatu  karya intelektual  yang mempunyai  nilai sebagai al-mâl (harta), dan sebagai sad al-dzarȋ’ah, upaya mencegah pelanggaran hak  atas  “harta”  tersebut,  maka  peniruan,  plagiasi,  pembajakan,  dan  segala pelanggaran  terhadap  Hak  Kekayaan  Intelektual  tanpa  hak  dihukumi  haram.
Pelanggaran  ini  akan  berdampak  kepada  terwujudnya  kemaslahatan,  yakni terlindunginya  harta  yang  merupakan  hak  dasar  kemanusiaan  yang  dilindungi agama,  dan  termasuk  salah  satu al-dharȗrah  al-kams (lima  hak  yang  harus dilindungi).
Implementasi sad al-dzarȋ’ah dalam penetapan fatwa tentang Hak Kekayaan Intelektual  ini  bersifat  implisit  dan  kontra  identitas,  setelah  sebelumnya  ada penetapan  tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas dasar istishlâh. Implementasi sad  al-dzarȋ’ah tersebut  menggunakan  kaidah  fikih  yang disebutkan  secara  eksplisit  dalam  konsideran  “mengingat”  setelah  penyebutan ayat Alquran dan hadis. Dengan demikian, perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual  memberikan  perlindungan  secara  aktif,  sementara  pelanggarannya dihukumi  haram  juga  dalam  rangka  memberikan  perlindungan,  namun  secara pasif dan preventif.
f) Larangan Kartu Kredit bagi Pengguna Konsumtif
Dalam bahasa Arab, kartu kredit bisa disebut dengan istilah bithâqah i’timân.
Kata bithaqâh secara  harfiah  bermakna  kartu,  namun  secara  bahasa  maknanya adalah potongan kertas kecil. Sementara kata i’timân memiliki makna keamanan.
Adapun  definisi  mengenai  kartu  kredit  syariah/syariah  card  adalah  sebuah fasilitas kartu talangan yang dapat digunakan oleh pemegang kartu yang berfungsi sebagai  alat  bayar  atau  engambilan  uang  tunai  pada  tepat-tempat  tertentu  yang harus dibayar lunas kepada pihak penerbit kartu.
Pengaturan  mengenai  hukum  kartu  kredit  syariah  diatur  dalam  Fatwa  Dewan Syariah  Nasional-Majelis  Ulama  Indonesia  No.  54  Tahun  2016.  Secara  substansi dalam fatwa DSN-MUI diatur mengenai batasan kartu kredit syariah sebagai berikut: (1) dalam transaksi tidak menimbulkan riba; (2) tidak boleh kartu tersebut digunakan
Vol.7 / No.1: 17- 35,  Januari  2021, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
untuk  transaksi  yang  diharamkan  atau  maksiat;  (3)  tidak  mendorong  sikap  boros ( israf ) dalam penggunaan kartu kredit; (4) tidak memberikan dampak berupa hutang tidak pernah lunas; (5) pemegang kartu harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi  sesuai  dengan  waktu  yang  ditetapkan;  dan  (6)  penerbit  kartu  tidak diperkenankan memberikan fasilitas yang menyalahi hukum syara’.
Dalam  fatwa  DSN-MUI  sebagaimana  dijelaskan  di  atas,  terdapat  ketentuan bahwa  penggunaan  kartu  tidak  mendorong  sikap  boros  ( israf ).  Kebolehan menggunakan  kartu  kredit  di  atas  tergantung  sejauh  mana  pemegang  kartu  dapat memanage penggunaan kartu secara bijak. Hal ini tentunya demi menghindari sifat konsumerisme dan melampaui batas dalam melakukan transaksi perbelanjaan/sikap boros  ( israf ).  Dengan  demikian,  bahwa  hukum  kartu  kredit  jika  dikaitkan  sebagai tindakan  preventif  ( sad  al-dzarȋ’ah )  maka  menjadi  terlarang  bagi  pengguna  yang memiliki sikap boros (pengguna konsumtif) untuk menggunakan kartu kredit dalam transaksi semacam ini. Oleh karena itu, apabila tidak bergitu urgen, maka lebih baik ditinggalkan.
g) Larangan Penjaminan Modal dalam Akad Mudhârabah Salah  satu  akad  kerja  sama  dalam  Islam  adalah  akad mudhârabah .  Secara sederhana akad mudhârabah diartikan oleh para ulama sebagai akad kerja sama di  antara  dua  belah  pihak  untuk  melangsungkan  usaha  dimana  pihak  pertama sebagai pemilik dana/investor ( shâhib al-mâl ) yang menyediakan dana 100 % dan pihak kedua sebagai pengelola dana ( mudhârib ).
Dalam kajian fikih muamalah, para fukaha sepakat bahwa akad mudhârabah merupakan akad amanah, yang berarti bahwa pihak pengelola dana ( mudhârib ) tidak menanunggung kegurian atas usaha yang dilakukannya, selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pihak pengelola dana ( mudhârib ).
Namun dalam praktiknya, demi meminimalisir kerugian bisnis, maka pihak pemilik  dana/investor  ( shâhib  al-mâl )  memperysratkan  kepada  pengelola  dana ( mudhârib ) agar dana yang diinvestasikan kembali.
Para  ulama  sepakat  bahwa,  dalam  akad  kerja  sama  ( musyârakah, mudhârabah dan walâlah bi al-istismâr ) itu tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, pemilik  modal  ( shâhib  al-mâl )  tidak  diperbolehkan  mensyaratkan  kepada pengelola dana ( mudhârib ) agar dana kembali apabila usaha yang dilakukannya mengalami kerugian.
Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MU) No.  105  Tahun  2016  tentang  Penjaminan  Pengembalian  Modal  Pembiayaan Mudharabah,  Musyarakah  dan  Wakalah  biil  Ististmar, dijelaskan  bahwa setidaknya  dua  hal, pertama, pihak mudhârib tidak  ada  kewajiban  untuk mengembalikan modal usaha secara penuh ketika terjadi kerugian, kecuali apabila kerugian  tersebut  disebabkan  karena  pihak  pengelola  dana  melakukan
Vol.7 / No.1: 17- 35,  Januari  2021, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
wanprestasi atau lalai; kedua , pihak investor tidak diperbolehkan meminta kepada mudhârib untuk menjamin pengembalian modal.
Larangan  mengenai  penjaminan  modal  tersebut  didasarkan  pada  upaya preventif ( sad al-dzarȋ’ah ) agar akad mudhârabah yang didasarkan pada konsep kerjasama  berdasarkan  amanah  tidak  menjadi hilah  ribawi, yang  mana  pihak pemodal hanya meminjamkan uang kepada mudhârib disertai pengembalian dana secara  utuh,  yang  secara  subtansi  akad  tersebut  adalah  akad qardh (hutang- piutang).
4. KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  serta  paparan  analisis  pada  pembahasan  di  atas,  maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
a) Sad  al-Dzarȋ’ah adalah  suatu  metode  penetapan  hukum  dengan  cara  menutup celah serta jalan yang dapat mengantarkan kepada perbuatan yang mendatangkan kerusakan  ( mafsadat )  dan  terlarang.  Ulama  Malikiyyah  dan  Hanabilah  adalah kelompok  yang  menetapkan  konsep sad  al-dzarȋ’ah sebagai  hujah.  Sedangkan ulama Hanafiyah dan Syafi’iyyah tidak menetapkan sad al-dzarȋ’ah sebagai hujan secara eksplisit.
b) Sebagai sebuah metode penetapan hukum dalam Islam, penerapan sad al-dzarȋ’ah dalam  bidang  transaksi  muamalah  terimplementasikan  dalam  beberapa  praktik, diantaranya: (1) jual-beli hewan dengan hewan yang menurut mazhab Malikiyah; (2)  Akad  Jual-Beli Salam yang  Objeknya  Tidak  Dapat  Diserah-Terimakan;  (3)
Menjual Objek Akad Jual-Beli Salam yang Belum Dikuasai; (4) Larangan Jual- Beli Ȋnah; (5)  Hak  Kekayaan  Intelektual;  (6)  Larangan  Kartu  Kredit  bagi Pengguna  Konsumtif;  dan  (7)  Larangan  Penjaminan  Modal  dalam  Akad Mudhârabah.

## DAFTAR PUSTAKA
Adam, P. (2017). Fikih Muâmalah Mâliyah: Konsep, Regulasi dan Implementasi . Refika Aditama.
Al-Bugha, M. D. (2013). Atsar al-Adillah al-Mukhtalaf fȋha (Mashâdir al-Tasyrȋ al- Tabi’iyyah) fȋ a-Fiqh al-Islâmȋ . Dar al-Qalam.
Al-Bukhari. (2008). Shahȋh al-Bukhârȋ . Dar al-Hadits.
Al-Burhani, M. H. (1995). Sadd al-Dzarâ’i . Dar al-Fikr.
Al-Ghazi. (1996). al-Wajȋz Fȋ Ȋdhah Qawâ’id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah . Muasasah al-Risalah.
Al-Jauziyah, I. Q. (1991). I’lâm al-Muwaqqi’ȋn ‘An Rabb al-‘Âlamȋn . Dar al-Kutub
Vol.7 / No.1: 17- 35,  Januari  2021, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
al-‘Ilmiyyah.
Al-Nawawi. (n.d.). Tahdzîb al-Asma wa al-Lughah . Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
Al-Raysuni, A. (1995). al-Maqâshid ‘Inda al-Imâm al-Syâthibȋ . al-Dar al’Alamiyyah li al-Kitab al-Islami.
Al-Subki. (1991). al-Asybâh wa al-Nadzâir . Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
Al-Suyuthi. (1990). al-Asybâh wa al-Nadzâir .
Al-Syathibi. (n.d.). al-Muwâfaqât . Dar Ibn ‘Afan.
Al-Syaukani, I. A. (1999). Irsyâd al-Fuhȗl Ilâ Tahqȋq al-Haq Min ‘Ilm al-Ushȗl . Dar al-Fikr al-‘Arabi,.
Al-Thabrani. (n.d.). al-Mu’jam al-Ausath . Dar al-Haramain,.
Al-Thusi, A.-G. (1993). al-Mustashfâ . Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
Al-Zarkasyi. (1985). al-Mantsȗr Fȋ al-Qawâ’id al-Fiqhiyyah . Mizarah al-Awqaf.
Al-Zuhaili, W. (2006). Ushȗl al-Fiqh al-Islâmȋ . Dar al-Fikr.
Amin, M. (20018). Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam . Elsas.
Asmawi. (2013). Perbandingan Ushul Fiqh . Amzah.
Baroroh, N. (2017). Metamorfosisi “Illat Hukum” Dalam Sad Adz-Dzaei’ah Dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan). Al-Mazâhib , 5 (2), 294–294.
Djamil, F. (2012). Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah, . Sinar Grafika.
Fawaid, I. (2019). Konsep Sadd Al-Dzarȋ’ah Dalam Perspektif Ibnu Al-Qayyim Al- Jauziyah. Jurnal Lisan Al-Hal , 13 (2), 325.
Ghozali, M. (2015). Relevansi Sad Al-Dharȋ’ah Dalam Pembaruan Hukum Islam. Jurnal Qalamuna , 1 (1), 3.
Hammâd, N. (2005). Al-’uqûd al-Murakkabah fî al-Fiqh al-Islâmy, . Dar al-Qalam.
Huda, M. (2020). Konsep dan Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Islam. SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam , 1 (1), 39.
Majah, I. (n.d.). Sunan Ibn Mâjah . Dar Ihya al-Kutub al-‘Arabi.
Vol.7 / No.1: 17- 35,  Januari  2021, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
Manzhur, I. (n.d.). Lisân al-‘Arab . Dar al-Shadir.
Mufid, M. (2016). Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi . Kencana.
Muhajirin. (2020). Implememntasi Sadd Al-Dzari’ah Dalam Akad Muamalah. Jurnal Diklat Keagamaan , 14 (1), 88.
Mustofa, U. A. (2015). Syariah Card Pesrpektif Al-Maqasid Syaria. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 1 (1), 18.
Norman, E. (2020). Syari’ah Card (Kartu Kredit Syariah) Ditinjau Dari Maqashid Syari’ah Dan Asas Manfaat. Al-Kharaj , 2 (4), 85.
Nujaim, I. (1999). al-Asybâh wa al-Nadzâir ‘Alâ Madzhab Abȋ Hanifah al- Nu’mân . Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
Romli. (1999). Muqaranah Mazahib fil Ushul . Gaya Media Pratama.
Sholeh, M. A. N. (2016). Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwai . Emir Cakrawala Islam.
Syarifuddin, A. (2011). Ushul Fiqh . Kencana.
Taimiyah, I. (1995). Al-Fatâwâ, Majmȗ . Majma al-Malik.
Wardani,  F.  A.  (1  C.E.).  Kartu  Kredit  Syariah  dalam  Tinjauan  Islam  . IQTISHODIA, Jurnal Ekonomi Syariah, 2 (2016), 34.
Wijayati,  M.  (2014).  Hak  Kekayaan  Intelektual  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam Kajian atas Qs. An-Nisa [5]: 29. El-Qist , 4 (2), 835.
Zahrah, M. A. (n.d.). Ushȗl al-Fiqh . Dar al-Fikr al-‘Arabi,.