## ANALISIS WACANA KRITIS PEMBENTUKAN STEREOTIP PEMERINTAH OLEH HTI

## Ali Kusno, Abd. Rahmad, dan Nur Bety

## Kantor Bahasa Kalimantan Timur
Abstract: This study aims to reveal the stereotypes about government formed by HTI  in the propaganda  bulletin  articles published  in Al-Islam.  This  study  uses descriptive  qualitative  critical  discourse  analysis  approach  of  Fairclough ’s models. Based on textual analysis (micro analysis), discourse practical analysis and  socio-cultural  practical  dimension  (macro) the  buletin indicates that HTI provides a solution by building a positive stigma against the struggle doctrine of HTI,  namely  the  application  of  Islamic  law  and  the  need  for  Godly  Muslim leaders.  To  reinforce  the  positive  stigma  about the ideology  and  the  concept, HTI formed a variety of negative stereotypes of the Government by pointing at the Government ’s inability,  liberal  economic  system,  capitalist  government partisanship, transactional politics and the Government ’s partisanship to foreign advantages.  The  formation  of  the various stereotypes may  result  in  public antipathy towards the Government
Keywords: propaganda  Bulletin  Al  Islam,critical  discourse  analysis, Analisis wacana kritis, negative stereotypes of government
Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengungkapkan stereotip tentang pemerintah yang  dibentuk  HTI  dalam artikel  buletin  dakwah Al  Islam.  Penelitian  ini menggunakan  metode  kualitatif  dengan  rancangan analisis  wacana  kritis  model Fairclough. Sumber data dokumen bersumber dari artikel-artikel buletin  dakwah Al  Islam. Berdasarkan  analisis  tekstual, analisis  praktik  wacana,  dan  dimensi praktik sosial budaya menunjukkan HTI memberikan solusi dengan membangun stigma positif terhadap garis perjuangan HTI, yakni penerapan syariat Islam dan perlunya  pemimpin  muslim  yang  bertaqwa.  Untuk  menguatkan  stigma  positif tentang  ideologi  dan  paham  itu,  HTI membentuk  beragam  stereotip  negatif tentang pemerintah seperti ketidakmampuan pemerintah, sistem ekonomi liberal, keberpihakan pemerintah pada kapitalis, politik transaksional, dan keberpihakan pemerintah  pada  asing. Pembentukan  beragam  stereotip  itu  dapat  membentuk antipati masyarakat terhadap pemerintah.
Kata Kunci: propaganda, buletin  dakwah Al  Islam,  analisis  wacana  kritis, stereotip negatif pemerintah
Kebebasan  masyarakat  dalam  berserikat  dan  berkumpul  setelah  masa  reformasi mendapatkan  kesempatan  seluas-luasnya.  Sebagai  akibat  kebebasan  itu  muncul organisasi-organisasi  dengan beragam  latar  belakang.  Organisasi-organisasi  ini  dapat dikategorikan  sebagai  organisasi  lokal,  nasional,  dan  juga  organisasi  yang  berafilisasi
144 | BAHASA DAN SENI, Tahun 45, Nomor 2, Agustus 2017
dengan  organisasi  di  luar  negeri  (transnasional).  Keberadaan  organisasi-organisasi  ini memberikan  khazanah  baru bagi  masyarakat.  Sedangkan  di  sisi  lain,  keberadaan organisasi-organisasi  tertentu  juga  berdampak  negatif.  Beberapa  organisasi  ditengarai berpaham  radikal.  Selain  itu,  juga  terdapat  organisasi  transnasional  yang  memiliki ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.
Markas  Besar  Kepolisian  Republik  Indonesia  (Mabes  Polri)  memiliki  data  terkait organisasi  kemasyarakatan  yang  anti-Pancasila.  Seperti  diberitakan Harian  Terbit (Safari,  2016) Kemendagri  Tjahjo  Kumolo  mengirimkan  surat  kepada  Polri  agar mencermati  keberadaan  ormas  yang  menganut  paham  anti-Pancasila.  Sekecil  apapun ormas itu walau hanya di tingkat kota/kabupaten jika membahayakan dan menyangkut stabilitas  nasional  harus  dihentikan.  Kementrian  Dalam  Negeri  juga  telah  memberikan catatan terkait ormas-ormas yang bertentangan dengan Pancasila. Salah satu ormas yang tengah  mendapat  sorotan  tajam  adalah  Hizbut  Tahrir  Indonesia  (HTI).  HTI  ditengarai sebagai kelompok yang anti terhadap pemerintahan Indonesia.
Sebaliknya,  juru  bicara  HTI  Ismail  Yusanto (Safari,  2016) menegaskan organisasinya  tidak  anti-Pancasila  dan  tidak  menentang  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  (NKRI).  Lebih  lanjut  disampaikan  Ismail,  selama  ini  HTI  berdakwah  dan berjuang  untuk  melindungi  Indonesia  dari  paham  neoliberalisme  dan  neoimperialisme. Untuk  mewujudkan  tujuan  perjuangannya,  HTI  melancarkan  empat  program  yang meliputi pengaderan, baik yang sifatnya perorangan atau shahsiyah maupun pembinaan yang  sifatnya  kolektif  atau jam’iyyah , menta’bani kemaslahatan  umat  melalui penyebaran  buletin  bulanan  atau  mingguan  sebagai  upaya  menyikapi  perkembangan sosial di tengah masyarakat, dan pengungkapan rencana-rencana makar yang dilakukan oleh  musuh  Islam  yang  dalam  kacamata  HTI  adalah  kaum  penjajah  yang  kafir  dan antek-anteknya (Afadlal  et  al.,  2005).  Khususnya  program menta’bani HTI  masif menyebarkan buletin bulanan atau mingguan Al Islam di masjid-masjid terutama setelah salat  Jumat. Gambaran  arah  pemikiran  HTI  dapat  terlihat  melalui  penggunaan  bahasa artikel dalam buletin Al Islam.
Penelitian analisis wacana terhadap buletin Al Islam HTI pernah dilakukan. Ahmadi F, dkk. (2014) dalam Analisis Wacana Kritis: Ideologi Hizbut Tahrir Indonesia dalam Wacana  Kenaikan  Harga  BBM  2013  di  Buletin  AL- Islam  yang  Berjudul  “Menaikkan Harga  BBM:  Menaikkan  Angka  Kemiskinan ”.  Penelitian  itu  mengungkapkan  bahwa HTI  telah  melakukan  praktik  sosial  berupa  pelancaran  ideologi  Islam  dalam  wacana kenaikan  harga  BBM  2013  di  buletin  Al  Islam (Ahmadi  F.,  2014:  253-265).  Dalam penelitian  itu  diungkapkan  bahwa  pada  dasarnya  dalam  buletin  Al  Islam  HTI menyampaikan  realita  persoalan  yang  dihadapi  bangsa  Indonesia.  HTI  pun menyampaikan  solusi  atas  persoalan-persoalan  itu  dengan  penerapan  ideologi  Islam. Hanya  saja,  dalam  penelitian  tersebut  tidak  digambarkan  dengan  luas  dan  mendalam tentang  stereotipe  pemerintah  dari  sudut  pandang  HTI.  Padahal  aneka  stereotipe  itu dapat menjadi celah bagi HTI memberikan penekanan terhadap paham dan ideologi HTI kepada umat dan masyarakat.
Pola pemikiran yang sama selalu digunakan HTI dalam setiap artikel di buletin Al Islam. Kekhilafahan selalu ditempatkan sebagai solusi akhir atas berbagai permasalahan di  Indonesia.  Pemerintah  selalu  ditempatkan  sebagai  pihak  yang  salah  dalam  konteks permasalahan  yang  berkembang.  Secara  tidak  disadari  masyarakat  pembaca  buletin Al Islam mendapat  doktrin  mengenai  stereotip pemerintah  versi  HTI.    Oleh  karena  itu, penelitian  ini  penting  dilakukan  untuk  mengungkapkan  lebih  dalam  tentang  stereotip HTI  terhadap  pemerintah  dalam  artikel  buletin  dakwah Al  Islam. Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengungkapkan  stereotip  yang  dibangun  HTI  tentang  pemerintah dalam buletin dakwah Al Islam.
Kusno, Rahmad, Bety, Analisis Wacana Kritis Pembentukan Stereotip Pemerintah | 145
Stereotip  adalah konsepsi  mengenai  sifat  suatu  golongan  berdasarkan  prasangka yang subjektif dan tidak tepat (Bahasa, 2016). Berdasarkan definisi itu dapat dipahami bahwa  stereotip  sebagai  pembentukan  konsep  terhadap  sifat  golongan  yang  didasari prasangka negatif dan subjektif. Samovar, Porter, dan Jain (dalam Rumondor, Paputungan, Tangkudung,  2014) menggambarkan  stereotip  merujuk  pada  suatu  keyakinan  yang berlaku digeneralisasikan, terlalu dibuat mudah, sederhana, atau dilebih-lebihkan mengenai suatu  kategori  atau  kelompok  orang  tertentu.  Dengan  demikian,  stereotip  dapat  dipahami sebagai  konsepsi  mengenai  sifat  suatu  golongan  berdasarkan  prasangka  subjektif  berlaku digeneralisasikan, terlalu dibuat mudah, sederhana, dilebih-lebihkan, dan tidak tepat.
Stereotip dapat dibangun melalui pembentukan opini dengan penggunaan bahasa di media.  Menurut  Thornborrow (2007:  78) media  massa  adalah  salah  satu  cara  yang paling  banyak  digunakan  untuk  mengakses  informasi  tentang  dunia  sekitar,  dan sekaligus  merupakan  sumber  dari  sebagian  besar  kegiatan  hiburan.  Media  menjadi tempat  yang  potensial  untuk  memproduksi  dan  menyebarluaskan  makna  sosial.  Aspek yang  paling  menarik  dan  paling  penting  dari  potensi  kekuasaan media jika  dilihat  dari sudut  pandang  linguistik  adalah  cara  media  memberitakan  orang  dan  kejadian (Thornborrow, 2007: 82). Level dari penggunaan bahasa itu disebut representasi bahasa. Beberapa  struktur  linguistik  dapat  menimbulkan  berbagai  versi  dan  pandangan  yang berbeda.
Menurut  Fairclough (Ahmadi  F.,  2014:  255) ideologi  sebagai  konstruksi  makna memberikan  kontribusi  bagi  pemroduksian,  pereproduksian,  dan  transformasi hubungan-hubungan  dominasi.  Teks  berita  termasuk  dalam  sebuah  wacana.  Istilah wacana yang digunakan dalam Critical Discourse Analysis (CDA) yang dikembangkan para  ahli  linguistik  sosial,  di  antaranya  Norman  Fairclough. Analisis  wacana  kritis Model Fairclough menempatkan wacana atau penggunaan bahasa sebagai praktik sosial, wacana  atau  penggunaan  bahasa  dihasilkan  dalam  sebuah  peristiwa  diskursif  tertentu, dan wacana yang dihasilkan berbentuk sebuah genre tertentu (Ahmadi F., 2014: 255).
CDA model Fairclough dikenal dengan sebutan analisis tiga dimensi. Analisis tiga dimensi  ini  (Fairclough dalam  Ahmadi  F.,  2014:255) ialah  analisis  tekstual,  analisis praktik  wacana,  dan  analisis sosiokultural. Pertama,  analisis  tekstual  adalah  analisis deskriptif  terhadap  dimensi  teks.  Dalam  level  ini  dianalisis  struktur  teks,  penggunaan gramatika transitif, dan analisis penggunaan kosakata. Pada bagian tata bahasa menurut Fairclough ada tiga aspek yang bisa dianalisis, yakni ketransitifan, tema, dan modalitas. Ketransitifan  berkenaan  dengan  fungsi  ideasional  bahasa,  tema  berkenaan  dengan fungsi  tekstual  bahasa,  dan  modalitas  berkenaan  dengan  fungsi  interpersonal  bahasa (Eriyanto  dalam  Yusep  Ahmadi  F.,  2014:257). Kedua,  analisis  praktik  wacana adalah analisis  interpretatif  terhadap  pemroduksian,  penyebaran,  dan  pengonsumsian  wacana, termasuk  intertekstualitas  dan  interdiskursivitas. Ketiga,  analisis  sosiokultural adalah analisis  eksplanatif  terhadap  konteks  sosiokultural  yang  melatarbelakangi  kemunculan sebuah wacana.

## METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  kualitatif yang  bersifat  deskriptif.  Metode  penelitian  kualitatif  merupakan  prosedur  penelitian yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  dan  lisan  tentang  sifat individu,  keadaan,  gejala  dari  kelompok  tertentu  yang  dapat  diamati  (Moleong,  1994: 6). Analisis kualitatif-deskriptif dalam penelitian ini akan disesuaikan dengan kerangka teori analisis  wacana  kritis  model  Fairclough (Ahmadi  F.,  2014:255).  Objek  penelitian ini  adalah  berita-berita  yang  dimuat  dalam Al  Islam terkait  pengkritisan  kinerja pemerintah. Data  dan  sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berupa
146 | BAHASA DAN SENI, Tahun 45, Nomor 2, Agustus 2017
dokumen  artikel-artikel berita  di tabloid Al  Islam yang  dimuat  dalam laman  HTI yang berjudul ‘ Kegagalan  Sistemik  Memelihara  Urusan  Rakyat ;’  ‘Indonesia  dalam  Bahaya; dan  ‘ Reshuffle Kabinet  Bukan  Untuk  Kepentingan  Rakyat’ . Sementara  itu  teknik analisis  data menggunakan  model  interaktif,  seperti  yang  dikemukakan  Miles Huberman (2007:19--20),  yang  terdiri  atas  tiga  komponen  analisis,  yaitu  reduksi  data, sajian  data,  dan  penarikan  simpulan  atau  verifikasi.  Aktivitas  ketiga  komponen  itu dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Artikel-artikel dalam tabloid Al Islam yang dimuat dalam laman HTI yang berjudul ‘ Kegagalan  Sistemik  Memelihara  Urusan  Rakyat ;’  ‘Indonesia  dalam  Bahaya;  dan ‘ Reshuffle Kabinet  Bukan  untuk  Kepentingan Rakyat’ bisa  merepresentasikan pandangan dan kepentingan HTI. HTI menggunakan media Al Islam dalam memandang dan  memberi  solusi  atas  permasalahan-permasalahan  yang  ada  di  Indonesia.  Hal  itu menjadi salah satu indikator kebenaran dugaan HTI bertentangan dengan Pancasila atau anti-Pancasila. Berikut ini analisis wacana kritis atas teks berita dalam tabloid Al Islam untuk mengidentifikasi stereotip yang dibangun HTI terhadap pemerintah.

## Analisis Tekstual

## Struktur Teks
Secara  umum  teks  artikel  dalam  tabloid Al  Islam terkait  kritik  terhadap  kinerja pemerintah  dalam  penelitian  ini,  dibagi  menjadi  tiga  bagian,  yaitu  bagian  pembuka, bagian  isi,  dan  bagian  penutup.  Ketiga  komponen  itulah  dikombinasikan  membuat kerangka  berpikir.  Tujuan  utama  HTI  dalam  artikel  itu  lebih  pada  upaya  penanaman ideologi yang ditekankan pada akhir artikel. HTI dalam perjuangannya berusaha untuk menerapkan syariat Islam dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Stigmatisasi tentang perlunya penerapan syariat Islam juga didengungkan HTI dalam artikel buletin dakwah Al  Islam.  Dalam  data  (1)  artikel Indonesia  dalam  Bahaya HTI  mengungkapkan stigmatisasi penerapan syariat Islam di Indonesia.
Data 1: Jelas,  saat ini kita perlu mencampakkan sistem sekular dan menerapkan sistem Islam melalui penerapan  syariah  Islam secara  menyeluruh  dalam  institusi Khilafah Rasyidah. Dengan syariah Islam kekayaan akan kembali seutuhnya untuk rakyat. Tentu karena  dalam  Islam  kekayaan  alam  haram  diserahkan  kepada  swasta  apalagi  asing. Sistem  ekonomi  Islam juga  akan  bisa  mewujudkan  distribusi  kekayaan  secara  merata dan berkeadilan yang akan bisa memberikan kehidupan yang baik untuk seluruh rakyat.... Pemberantasan  korupsi  akan  bisa  dilakukan  secara  tuntas  dengan  pemberlakuan sanksi hukum Islam yang tegas. Karena itu menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita semua untuk  segera  mewujudkan  penerapan syariah  Islam secara  menyeluruh.  (‘Indonesia dalam Bahaya’).
Dalam  data  (1)  HTI berpendapat  bahwa  berbagai persoalan  negara  sebagai  akibat logis  dari  penerapan  sistem  sekular  kapitalisme  dengan  meninggalkan  aturan-aturan Allah  SWT.  Menurut  HTI,  saat  ini  bangsa  Indonesia  perlu  mencampakkan  sistem sekular  dan  menerapkan  sistem  Islam  melalui  penerapan  syariah  Islam  secara menyeluruh dalam institusi Khilafah Rasyidah. HTI berpandangan dengan syariah Islam kekayaan dapat kembali seutuhnya untuk rakyat. Stigmatisasi tentang penerapan syariat Islam juga terdapat dalam penggalan artikel berikut ini.
Data  2: .... Pangkal  dari  semua  itu  adalah  penerapan  ideologi  sekularisme-kapitalisme dengan politik demokrasinya yang  sarat dengan politik transaksioal dan sistem ekonomi
Kusno, Rahmad, Bety, Analisis Wacana Kritis Pembentukan Stereotip Pemerintah | 147
liberalnya. Sudah terbukti semua itu telah membuat negeri ini terpuruk. Karena itu tidak layak  sekularisme-kapitalisme  dengan  demokrasi  dan  liberalismenya  itu  terus dipertahankan.  Semua  itu  harus  ditinggalkan  dan  diganti  dengan sistem  Islam,  dengan penerapan syariah secara  menyeluruh.  Syariah  akan  bisa  menyelesaikan  berbagai persoalan  yang  ada.  Jika  sosialisme-komunisme  dan  sekularisme-kapitalisme  telah terbukti  rusak  dan  merusak,  lalu dengan  apa  lagi  jika  bukan  dengan  Islam  dan syariahnya kita  bisa  mewujudkan  kehidupan  yang  baik  untuk  semua (‘Resufle  Kabinet Bukan untuk Kepenting an Rakyat’).
Penggalan  artikel  seperti  dalam  data  (2)  HTI  mengungkapkan  bahwa perlunya penggantian sistem kenegaraan dengan sistem Islam. HTI berpandangan bahwa syariah akan bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang ada. Jika sosialisme-komunisme dan sekularisme-kapitalisme  telah  terbukti  rusak  dan  merusak,  lalu  dengan  apa  lagi  jika bukan  dengan  Islam  dan  syariahnya  kita  bisa mewujudkan  kehidupan  yang  baik  untuk semua. Bagi  HTI,  penerapan  Syariat  Islam  merupakan  solusi  atas  berbagai  persoalan yang  ada  di Indonesia.  Dalam  data  (1)  dan  (2)  tampak  keduanya  menguatkan  stigma bahwa penerapan syariat Islam dalam kehidupan bernegara di Indonesia akan membawa negara menjadi lebih baik.
HTI  dalam  artikel Al  Islam menggunakan  beragam  pola  argumentatif  dengan menekankan  ideologi-ideologi  HTI.  Salah  satu  stigma  yang  dibangun  HTI  tentang perlunya pemimpin muslim yang bertak wa seperti dalam data berikut ini.
Data 3: Semua itu makin menyadarkan kita bahwa kita butuh pemimpin Muslim yang bertakwa  yang menerapkan  Islam.  Pemimpin  Muslim  yang  bertakwa  akan  senantiasa memperhatikan  urusan  dan  kemaslahatan  rakyat.  ...  Islam  memiliki  segenap  aturan  dan sistem yang bisa menjamin pelayanan kesehatan yang baik untuk seluruh rakyat. Sistem Islam  terutama sistem  ekonomi  Islam akan  bisa  memberikan  jaminan  atas  pemenuhan kebutuhan  pokok  untuk  seluruh  rakyat.  Karena  itu penerapan  syariah  secara menyeluruh oleh pemimpin Muslim yang bertakwa itulah yang harus segera diwujudkan bersama (‘Kegagalan Sistemik Memelihara Urusan Rakyat’).
Penggalan  dalam  data  (3)  HTI  berargumen  bahwa  semua  permasalahan  makin menyadarkan  bangsa  Indonesia  membutuhkan  pemimpin  muslim  yang  bertakwa  yang menerapkan  nilai-nilai  Islam.  Menurut  HTI  pemimpin  muslim  yang  bertakwa  akan senantiasa  memperhatikan  urusan  dan  kemaslahatan  rakyat. Bagi  HTI  berbagai  krisis terjadi akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan menyimpang manusia. Selama ini telah  terbukti  bahwa  di  tengah masyarakat  dan  bernegara  banyak  kemaksiatan dilakukan.  Dalam  sistem  sekuler,  Islam  hanya  ditempatkan  dalam  urusan  individu dengan Tuhannya. sementara dalam urusan sosial kemasyarakatan, agama ditinggalkan. Oleh  karena  itu,  di  tengah-tengah  sistem  sekuleristik,  lahirlah  berbagai  bentuk  tatanan yang  jauh  dari  nilai-nilai  Islam,  yakni  tatanan  ekonomi  yang  kapitalistik,  perilaku oportunistik, budaya hedoistik, kehidupan sosial yang egoistik dan individualistik, sikap beragama  yang  sinkretik  serta  sistem  pendidikan  yang  materialistik (HTI  dalam Rahmat, 2005: 144).
Bagian  pembuka  ditandai dengan  penggunaan  judul  berita.  Sebuah  judul  dapat memberikan  gambaran  isi  dari  keseluruhan  artikel.  Selain  itu,  judul  juga  dapat menggambarkan  cara  pandang  dan  keberpihakan  media  terhadap  artikel  yang diturunkan. Pilihan  kata  yang  digunakan  dalam  judul  tentunya  sangat  memengaruhi makna  yang  disampaikan  kepada  pembaca.  Selain  itu,  pilihan  judul  juga  dapat menggiring  opini  pembaca.  Judul-judul  pemberitaan  dalam Al  Islam terkait  kritikan terhadap  kinerja  Pemerintah  Joko  Widodo,  di  antaranya Kegagalan  Sistemik Memelihara  Urusan  Rakyat; Reshuffle Kabinet  Bukan  untuk Kepentingan  Rakyat; dan Indonesia  dalam  Bahaya. Ketiga  judul  tersebut  menggunakan  stigma  negatif  tentang
148 | BAHASA DAN SENI, Tahun 45, Nomor 2, Agustus 2017
pemerintah sehingga membuka persepsi negatif terhadap pemerintah. Penggunaan kata negatif  sep erti  ‘kegagalan  sistemik’,  ‘bukan  untuk  kepentingan  rakyat’,  dan  ‘dalam bahaya’.  Judul -judul  itu  sebagai  representasi  isi  berita  yang  banyak  berisi  kritikan terhadap pemerintah.
Setelah judul, sebagai pembuka kerangka awal tentang pesan digambarkan berbagai fakta  menurut  versi  HTI.  Fakta-fakta  yang  disuguhkan  memuat  berbagai  persoalan bangsa  Indonesia  saat  ini.  Dalam  penyuguhan  persoalan-persoalan  tersebut  termuat beragam  stereotip  tentang  pemerintah  yang  dibangun  HTI.  Untuk  mendukung  paham- paham  perlunya  penerapan  syariat  Islam  dan  pemimpin  muslim  yang  berakhlak tersebut,  HTI  membuat  stereotip-stereotip  tentang  pemerintah  dalam  artikel Al  Islam. Adapun stereotip-stereotip itu adalah sebagai berikut.
Pertama, stereotip kegagalan sistemik pemerintah dalam memelihara urusan rakyat. Stereotip  bahwa  pemerintah  gagal  dalam  memelihara  urusan  rakyat  terdapat  dalam paragraf-paragraf pembuka dalam artikel buletin Al Islam.
Data  4: Dalam  waktu-waktu  terakhir  sejak  menjelang  Ramadhan  setidaknya  ada  tiga masalah  yang  menjadi  topik  pembicaraan  masyarakat. Pertama,  masalah  kemacetan sangat parah pada saat mudik khususnya di Tol Cipali hingga Brebes dan setelah keluar pintu  Tol  Brebes  Timur. Kedua,  masalah  harga-harga  kebutuhan  yang  tidak  terkendali sejak  menjelang  Ramadhan  dan  masih  terasa  hingga  saat  ini  pada  beberapa  komoditi. Ketiga, masalah beredarnya vaksin palsu.  Ketiga masalah itu paling tidak menunjukkan dua  hal:  lemahnya  pengawasan  oleh Pemerintah  serta  lemahnya  aspek  perencanaan  dan antisipasi  oleh  Pemerintah. Semua  itu  menunjukkan  manajemen  pengaturan  urusan rakyat  kedodoran  dan  kepemimpinan  pengelolaan  negeri  ini  masih  lemah (‘Kegagalan Sistemik Memelihara Urusan Rakyat’).
Seperti  dalam  data  (4)  HTI  berusaha  mengungkapkan  fakta  dan  kerangka  berpikir terkait  kegagalan  sistemik  (pemerintah)  dalam  memelihara  urusan  rakyat.  Hal  itu didasarkan  pada  fakta-fakta  permasalahan  menjelang  Ramadan  yang  menjadi  topik pembicaraan  masyarakat,  yakni  kemacetan  sangat  parah  pada  saat  mudik,  harga-harga kebutuhan yang tidak terkendali sejak menjelang Ramadan dan masih terasa hingga saat ini pada beberapa komoditi, dan beredarnya vaksin palsu. Bagi HTI ketiga masalah itu telah  membuktikan  lemahnya  pengawasan,  aspek  perencanaan,  dan  antisipasi pemerintah.  HTI  memberikan  penekanan  bahwa  manajemen  pengaturan  urusan  rakyat kedodoran  dan  kepemimpinan  pengelolaan  negara  masih  lemah.  Paparan  fakta  dan penilaian  HTI  membentuk  stereotip  bahwa  berbagai  persoalan  bangsa  membuktikan bahwa pemerintah gagal memelihara urusan rakyat.
Kedua, stereotip  pemerintahan dalam  bahaya. Beberapa  kejadian  separatis berlangsung di daerah, seperti wilayah Papua. Mendasarkan kejadian-kejadian tersebut, HTI  membangun  stereotip  bahwa  keamanan  nasional  Indonesia  dalam  kondisi berbahaya.  Stereotip  seperti  itu  dibangun  HTI  seperti  dalam penggalan  artikel  berikut ini.
Data  5: ...  negeri  ini  sesungguhnya  sedang  dalam  bahaya. Pertama:  Adanya  ancaman gerakan  separatisme  (pemisahan  diri),  khususnya  Papua.  Pada  tanggal  13  Juli  2016, Kongres  Nasional  Papua  Merdeka  (KNPM)  melakukan  demonstrasi  di  Kota  Jayapura. Mereka  menuntut  Papua  lepas  dari  Indonesia.  Salah  satu  jalan  yang  ditempuh  adalah berupaya  menjadi  anggota  penuh  Melanesia  Spearhead  Group  (MSG)....  Sayang, Pemerintah tidak bersikap tegas terhadap organisasi separatisme seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM), juga terhadap aksi- aksi yang mendukung separatisme Papua (‘Indonesia Dalam Bahaya’).
Dalam  penggalan  data  (5), HTI  membangun  stereotip bahwa  negeri  ini sesungguhnya  sedang  dalam  bahaya,  seperti  adanya  ancaman  gerakan  separatisme
Kusno, Rahmad, Bety, Analisis Wacana Kritis Pembentukan Stereotip Pemerintah | 149
(pemisahan  diri),  khususnya  Papua.  HTI  menuding  pemerintah  tidak  bersikap  tegas terhadap organisasi separatis, seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM), juga terhadap aksi-aksi  yang  mendukung  separatisme  Papua. Melalui  paparan  tersebut  HTI  berupaya membangun  stereotip  bahwa  kondisi  bangsa  dalam  bahaya  terutama  terkait  isu disintegrasi  bangsa. Berikut  ini  penggalan  artikel  buletin Al  Islam yang  juga menguatkan stereotip bahwa kondisi bangsa dalam bahaya.
Data  6: ...  Sudah  menjadi  rahasia  umum  bahwa  rezim  saat  ini  didukung  oleh  para konglomerat.  Tentu  istilah no  free  lunch (tidak  ada  makan  siang  gratis)  tetap  berlaku. Artinya,  dukungan  para  pengusaha  besar  tersebut  kepada  Pemerintah  tidaklah  cuma- cuma.  ....  Persoalan  lainnya,  utang  dari  China  itu  disertai  dengan  berbagai  syarat  yang makin  merugikan  bangsa  ini....  masih  banyak  problem  lainnya  yang  melanda  negeri  ini. Contohnya  adalah  problem  minimnya  pemasukan  negara,  melebarnya  defisit  anggaran, ketergantungan  pada  impor,  gejolak  harga  yang  belum  bisa  dikendalikan,  masih lemahnya  pemberantasan  korupsi  dan  seabrek  problem  lainnya.  Semua  problem  dan beban itu harus dihadapi oleh rakyat negeri ini. Alhasil, negeri ini sedang dalam bahaya, dan tidak sedang baik- baik saja (‘Indonesia Dalam Bahaya’).
Dalam  penggalan  data  (6), HTI  juga  memaparkan  adanya ancaman  terhadap kedaulatan  Indonesia.  HTI  memaparkan  persoalan-persoalan    lain,  seperti  masalah minimnya pemasukan negara, melebarnya defisit anggaran, ketergantungan pada impor, gejolak  harga  yang  belum  bisa  dikendalikan,  masih  lemahnya  pemberantasan  korupsi dan permasalahan lainnya. Berbagai paparan HTI tersebut membangun stereotip bahwa kondisi  bangsa  dalam bahaya.  Hal itu dibangun HTI  dengan merangkai permasalahan- permasalahan  bangsa,  terkait  disintegrasi  bangsa,  masalah  minimnya  pemasukan negara,  melebarnya  defisit  anggaran,  ketergantungan  pada  impor,  gejolak  harga  yang belum  bisa  dikendalikan,  masih  lemahnya  pemberantasan  korupsi,  dan banyak permasalahan lainnya.
Ketiga, stereotip pemerintah menjalankan sistem ekonomi liberal dan kapitalis. HTI dikenal  getol  dalam  menentang  dan  memerangi  paham  neoliberalisme  dan neoimperialisme.  HTI  selama  ini  khawatir  karena  kedua  ideologi  itu mengancam Indonesia  dari  berbagai  aspek,  mulai  dari  politik,  ekonomi,  hingga  budaya.  Hal  itulah yang sering diangkat HTI dalam artikel buletin Al Islam seperti berikut ini.
Data  7: Reshuffle kali  ini  membuat  ekonomi  negeri  ini  makin  liberal.  Sosok  SM  sudah dikenal  berhaluan  neoliberal.  Bahkan  SM  dianggap  bagian  dari Mafia Berkeley yang membentuk perekonomian negeri ini bercorak neoliberal. Hal itu juga dibuktikan dengan kebijakan  neoliberal  selama  SM  menjadi  menteri  keuangan  (menkeu)  dulu.  Saat  itu  SM mengeluarkan  sejumlah  kebijakan  mulai  dari  pengurangan/penghapusan  subsidi, liberalisasi  sektor  keuangan,  liberalisasi  investasi,  peningkatan  pajak  baik  jenis  maupun besarannya dan memperbesar utang terutama melalui Surat Utang Negara (SUN).
Dalam  data  (7)  itu,  HTI  mengungkapkan  bahwa reshuffle membuat  ekonomi Indonesia  semakin  liberal.  HTI  menuding  SM  merupakan  representasi  neoliberal. Masuknya  kembali  SM  dalam  kabinet,  HTI  memprediksi  penghapusan  subsidi  dapat berlanjut. Untuk menutupi defisit itu, pemerintah harus menggenjot penerimaan negara dengan  mengandalkan tax  amnesty (pengampunan  pajak). Jika  target  tebusan tax amnesty tidak  tercapai,  HTI  memperkirakan  defisit  akan  diatasi  dengan  memangkas belanja.  Namun,  langkah  ini  membuat  pemerintah  sulit  mencapai  target  pertumbuhan. HTI juga menuding bahwa terdapat kemungkinan defisit ditutup dengan utang. Paparan- paparan HTI terkait kebijakan pemerintah tentang ekonomi merepresentasikan stereotip bahwa  pemerintah  menjalankan  ekonomi  negara  dengan  mengedepankan  liberalisme. Berikut ini artikel buletin Al Islam yang juga membentuk stereotip yang sama.

## 150 | BAHASA DAN SENI, Tahun 45, Nomor 2, Agustus 2017
Data  8: Reshuffle juga  memuluskan  kepentingan  para  kapitalis.  Pergantian  menteri perhubungan  akan  memuluskan  proyek  kereta  cepat.  Pergantian  Rizal  Ramli  dengan Luhut  B.  Pandjaitan  juga  akan  memuluskan  proyek  reklamasi.  ...  Kepentingan  kapitalis dalam  bidang  minerba  dan  migas  juga  akan  lebih  terlayani.  Menteri  ESDM  Arcandra Tahar  menyatakan,  revisi  UU  Migas  menjadi  prioritasnya.  Ia  mengaku  siap  merombak beberapa  kebijakan  di  sektor  energi  yang  menghambat  investasi.  ...  Proyek  gas  Blok Abadi  Masela  di  Laut  Arafuru  juga  akan  mulus.  Freeport  juga  akan  segera  mendapat jaminan.
Dalam  data  (8),  HTI  menuduh  pemerintah  dalam  melakukan reshuffle untuk memuluskan  kepentingan  para  kapitalis.  Pergantian  menteri  perhubungan  akan memuluskan  proyek  kereta  cepat.  Pergantian  Rizal  Ramli  dengan  Luhut  B.  Pandjaitan juga demi memuluskan proyek reklamasi. Kepentingan kapitalis dalam bidang minerba dan  migas  juga  dapat  lebih  terlayani.  HTI  juga menuduh  pemerintah  melindungi kepentingan  Freeport.  Hal  itu  menguatkan  Stereotip  bahwa  pemerintah  menjalankan ekonomi negara dengan mengedepankan liberalisme. Berdasarkan paparan data (7) dan (8)  HTI  membentuk  stereotip  bahwa  pemerintah  menjalankan  ekonomi  negara  dengan mengedepankan liberalisme dan kepentingan kapitalis.
Keempat, stereotip  pemerintah  melakukan  politik  transaksional. Pembentukan stereotip  bahwa  pemerintah  melakukan  konsolidasi  politik  transaksional  terlihat  dalam artikel  buletin Al  Islam.  Berikuti  ini  penggalan  artikel  yang  membentuk  stereotip pemerintah melakukan politik transaksional.
Data 9: ... Tampak, konsolidasi politik itu kental dengan aroma politik transaksional atau bagi-bagi jabatan. Padahal pada masa kampanye Pilpres, Jokowi menjanjikan hal itu tidak akan  terjadi.  Faktanya,  justru  bagi-bagi  jabatan  itu  terjadi  sejak  awal  pemerintahannya. Alhasil, dukungan politik di DPR kepada rezim Jokowi makin solid. Dengan itu, berbagai kebijakan rezim Jokowi yang makin liberal juga akan mu lus (‘Indonesia Dalam Bahaya’).
Dalam  data  (9),  HTI  juga  menyerang  pemerintah  dengan  menuding  adanya konsolidasi  politik  kental  dengan  aroma  politik  transaksional  atau  bagi-bagi  jabatan. Padahal  pada  masa  kampanye  pemilihan  presiden,  Jokowi  menjanjikan  tidak  akan terjadi politik transaksional. HTI menyerang pemerintah bahwa justru bagi-bagi jabatan itu  terjadi  sejak  awal  pemerintahan.  Alhasil,  dukungan  politik  di  DPR  kepada  rezim Jokowi  makin  solid.  Dengan  itu,  berbagai  kebijakan  rezim  Jokowi  yang  makin  liberal juga  akan  mulus. Apa  yang  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  bagi  HTI  merupakan politik  transaksional.  Paparan  tersebut  menguatkan stereotip  bahwa  pemerintah melakukan konsolidasi politik transaksional.
Kelima, stereotip  pemerintah  membuat  kebijakan  untuk  kepentingan  asing. Stereotip  bahwa  kebijakan  pemerintah  untuk  kepentingan  asing  terdapat  dalam  artikel buletin Al Islam. Stereotip ini terdapat dalam berikut ini.
Data  10: ...  Pemerintahan  Jokowi  sangat  memperhatikan  kepentingan  Cina,  terutama dalam  dua bidang:  infrastruktur  dan  perdagangan.  Utang  dari  Cina  mendominasi pembiayaan  infrastruktur.  ...  Adapun  Barat,  terutama  Amerika  dan  Eropa,  merasa kepentingannya  kurang  diperhatikan.  Kepentingan  Barat  selama  ini  tampak  dominan dalam  dua  bidang:  pasar  keuangan  serta  pertambangan  minerba  dan  migas.  Jika kepentingan Barat itu tidak segera dipenuhi, hal itu bisa jadi akan “mengganggu”. Untuk memenuhi  kepentingan  Barat  itu  dibutuhkan  sosok  yang  “ market’s  trusted ”  (dipercaya pasar).  Sosok  Sri  Mulyani  (SM)  dinilai tepat.  Pasar  pun  menyambut  positif reshuffle. IHSG  dan  kurs  Rupiah  menguat.  Sosok  SM  juga  dianggap  bisa  menarik  investasi, khususnya hot  money (uang  panas)  (‘Reshuffle  Kabinet  Bukan  Untuk  Kepentingan Rakyat’).
Kusno, Rahmad, Bety, Analisis Wacana Kritis Pembentukan Stereotip Pemerintah | 151
Dalam  penggalan  data  (10),  HTI  mengungkapkan pembuka  persoalan Presiden Jokowi  telah  mengumumkan reshuffle kabinet  pada  Rabu,  27  Juli  2016  di  Istana. Sebanyak 12 posisi menteri dirombak. HTI memandang reshuffle kabinet itu demi Cina dan  Amerika/Eropa.  HTI  menganggap  Pemerintahan  Jokowi  sangat  memperhatikan kepentingan  Cina,  terutama  dalam  dua  bidang,  yaitu  infrastruktur  dan  perdagangan. Utang  dari  Cina  mendominasi  pembiayaan  infrastruktur.  HTI  menuduh  kepentingan investasi Cina itu terwakili melalui sosok Menteri BUMN.
Berbagai  stereotip  tentang  pemerintah  tersebut  merupakan  upaya  HTI  untuk membentuk  persepsi  di  masyarakat  ada  sesuatu  yang  salah  dalam  pemerintahan  dan negara  ini.  Berbagai  stereotip  tersebut  secara  terus  menerus  ditekankan  HTI  kepada kalangan pembaca. Pembentukan stereotip-stereotip tersebut disertai dengan solusi yang ditawarkan  oleh  HTI  untuk  mengatasi  berbagai  permasalahan  di  Indonesia.  Solusi- solusi  HTI  dituangkan  sebagai  bentuk  positif  mengenai  ideologi  HTI. Untuk menyelesaikan  berbagai  masalah  seperti  yang  tergambarkan  dalam  stereotip  tentang pemerintah  tersebut,  HTI  mengajukan  solusi  fundamental  dan  integral,  yakni  syariat Islam.  Solusi  fundamental  dan  integral  yang  dimaksud  tidak  lain  adalah  dengan  cara mengakhiri  sekulerisme  dan  menegakkan  kembali  seluruh  tatanan  kehidupan masyarakat dengan syariat Islam (Rahmat, 2005:144).

## Penggunan Ketransitifan
Aspek  ketransitifan dalam  artikel  buletin Al  Islam menunjukkan  bahwa  HTI menguatkan  hal-hal  negatif  dan  mengurangi  hal  positif  terhadap  pemerintah.  Terdapat penekanan  terhadap  stereotip  negatif  yang  melekat  pada  pemerintah.  Penggunaan  hal- hal  negatif  tersebut  untuk  mengungkapkan  kelemahan  pemerintah  dan  kebijakannya. Dalam  arti kel  ‘Kegagalan  Sistemik  Memelihara  Urusan  Rakyat’,  HTI  menggunakan kata-kata  bernuansa  negatif  seperti masalah  kemacetan,  harga-harga  tidak  terkendali, lemahnya pengawasan pemerintah, buruknya perencanaan dan antisipasi, macet sangat parah, gagal mengantisipasi, dan lebih menyesakkan.
Dalam artikel ‘Indonesia dalam Bahaya’, terdapat kata -kata bernuansa negatif yang merujuk  pada  pemerintah,  seperti  membiarkan  ancaman  terhadap  kedaulatan, melebarnya  defisit  anggaran,  ketergantungan  pada  impor,  gejolak  harga  yang  belum bisa  dikendalikan,  lemahnya  pemberantasan  korupsi  dan  seabrek  problem  lainnya, negeri  ini  sedang  dalam  bahaya.  Sedangkan dalam  artikel  ‘Reshuffle  Kabinet  Bukan untuk  Kepentingan  Rakyat’  terdapat  kata -kata  negatif  berupa demi  Cina  dan Amerika/Eropa, pemerintahan  Jokowi  sangat  memperhatikan  kepentingan  Cina, hot money dan utang, makin liberal, memuluskan kepentingan kapitalis, konsolidasi politik dan  politik  transaksional “imbalan”, dan rezim  Jokowi  makin  solid. Tema  berkenaan dengan  fungsi  tekstual bahasa  dalam  artikel Al  Islam sebagai  sarana  menyebarkan ideologi  HTI.  Selanjutnya,  fungsi  modalitas dalam  artikel  buletin Al  Islam berupa pernyataan-pernyataan  yang  mengungkapkan  kelemahan  pemerintah  dan  memberikan solusi berupa penerapan syariat Islam.

## Penggunaan Kosakata
Kosakata  yang  digunakan dalam  artikel  buletin Al  Islam menggunakan  bahasa secara langsung yang menyerang pemerintah.
Data  10: Semua  itu  menunjukkan  manajemen  pengaturan  urusan  rakyat  kedodoran  dan kepemimpinan  pengelolaan  negeri  ini  masih  lemah  (Kegagalan  Sistemik  Memelihara Urusan Rakyat).

## 152 | BAHASA DAN SENI, Tahun 45, Nomor 2, Agustus 2017
Data  11: .... Pangkal  dari  semua  itu  adalah  penerapan  ideologi  sekularisme-kapitalisme dengan politik demokrasinya yang sarat dengan politik transaksional dan sistem ekonomi liberalnya.  Sudah  terbukti  semua  itu  telah  membuat  negeri  ini  terpuruk  (Reshuffle Kabinet Bukan untuk Kepentingan Rakyat).
Dalam  dua  penggalan  artikel  secara  jelas  menunjukkan  bahwa  HTI  menyerang pemerintah  secara  langsung.  Seperti  dalam  data  (10),  terdapat  tuturan menunjukkan manajemen  pengaturan  urusan  rakyat  kedodoran  dan  kepemimpinan  pengelolaan  negeri  ini masih lemah, sedangkan dalam data (11) pernyataan  menyerang dengan sudah terbukti semua itu  telah  membuat  negeri  ini  terpuruk. Sudah  terbukti  semua  itu  telah  membuat  negeri  ini terpuruk. Selain itu, juga terdapat penggalan artikel yang menggunakan bahasa kasar dan merendahkan pemerintah. Penggunaan bahasa sindiran juga ditemukan dalam artikel Al Islam.  Sindiran/ironi  adalah  suatu  acuan  yang  ingin  mengatakan  sesuatu  dengan  kata atau  maksud  berlainan  dari  apa  yang  terkadung  dalam  rangkaian  kata-katanya.  Ironi akan  berhasil  kalau  pembaca  juga  menyadari  maksud  yang  disembunyikan  di  balik rangkaian  kata-katanya (Keraf,  2006).  Berikut  ini  penggunaan  ironi  dalam  artikel buletin Al Islam.
Data 12: Semua itu makin menyadarkan kita bahwa kita butuh pemimpin Muslim yang bertakwa  yang  menerapkan  Islam.  Pemimpin  Muslim  yang  bertakwa  akan  senantiasa memperhatikan urusan dan kemaslahatan rakyat).
Seperti  dalam  penggalan artikel  (12)  tersebut  secara  tersirat  HTI  menyerang Presiden Jokowi sebagai pemimpin yang diragukan keislamannya sekaligus  diragukan ketakwaannya. Ketiga data tersebut menunjukkan kecenderungan penggunaan kosakata negatif apabila bersinggungan dengan pemerintah.

## Dimensi Praktik Wacana
Analisis teks dilanjutkan pada analisis praktik wacana. Menurut Failrlough (Ahmadi F.,  2014:261)  analisis  praktik  kewacanaan  ini  dipusatkan  pada  bagaimana  teks diproduksi  dan  dikonsumsi,  termasuk  di  dalamnya  menyelisik  proses  apakah  yang dilalui  suatu  teks  sebelum  dicetak  dan  perubahan  apa  yang  dialami  sebelum disebarluaskan.  Artikel  dalam  tabloid Al  Islam diproduksi  HTI  sebagai  sarana menta’bani kemaslahatan  umat  melalui  penyebaran  buletin  bulanan  atau  mingguan sebagai  upaya menyikapi  perkembangan  sosial  di  tengah  masyarakat.  Program menta’bani HTI dengan masif menyebarkan buletin bulanan atau mingguan di masjid- masjid terutama setelah shalat Jumat. Melalui bahasa artikel tersebut dapat memberikan gambaran  arah  pemikiran  HTI. Pandangan  dan  tujuan  HTI  tersebutlah  yang  berusaha dituangkan dalam teks berita buletin dakwah Al Islam. Harapannya tentu paham-paham HTI dapat dipahami dan diikuti masyarakat Indonesia.
Penyebaran buletin Al Islam merupakan realisasi misi HTI. HTI memiliki tiga misi, yakni  melanjutkan  kehidupan  Islam;  pembentukan  khilafah  dengan  memperluas jaringan; dan mengedukasi masyarakat agar dapat berpikir dan bertindak secara Islami (Afadlal et  al.,  2005:276--278). Aktivitas  HTI  itu  merupakan  upaya  membangkitkan kembali  umat  Islam  dengan  kebangkitan  yang  benar  melalui  pemikiran  yang tercerahkan. Hizbut  Tahrir  berusaha  untuk  mengembalikan  posisi  umat  Islam  ke  masa kejayaan  dan  keemasannya,  yakni  tatkala  umat  dapat  mengambil  alih  kendali  negara- negara dan bangsa-bangsa di dunia.
Berbagai serangan terhadap kondisi dan kebijakan pemerintah dilakukan berulang- ulang  sehingga  membentuk  stereotip  negatif  tentang  pemerintah.  Berbagai  kondisi  itu yang  mendasari  HTI  menawarkan  solusi perlu  penerapan  Syariat  Islam  dan perlunya pemimpin  muslim  yang  bertakwa.  Solusi-solusi  tersebut  disajikan  HTI  dalam  upaya membangun  stigma  positif  terhadap  garis  perjuangan  HTI. Bagi  HTI  semua mabda’
Kusno, Rahmad, Bety, Analisis Wacana Kritis Pembentukan Stereotip Pemerintah | 153
(ideologi)  selain  Islam,  seperti  kapitalisme  dan  sosialisme  (termasuk  di  dalamnya komunisme), tidak lain merupakan ideologi-ideologi destruktif dan bertentangan dengan fitrah kemanusiaan. Ideologi-ideologi tersebut adalah buatan manusia yang sudah nyata kerusakannya  dan  telah  terbukti  cacat-celanya.  Semua  ideologi  yang  ada  selain  Islam tersebut  bertentangan  dengan  Islam  dan  hukum-hukumnya.  HTI  juga  berupaya  agar umat  dapat  menjadikan  kembali dawlah Islam  sebagai  negara  terkemuka  di  dunia (“HizbutTahrir,” 2016) .

## Dimensi Praktik Sosial Budaya
Penilaian terhadap artikel dalam buletin dakwah HTI Al Islam tidak bisa dilepaskan dari  konteks  sosial  budaya  Indonesia. Dalam  perjuangannya, HTI  memprioritaskan penegakan Daulah  Islamiyyah dan  kekuasaan  daripada  perbaikan  aqidah  dan  tauhid. HTI  telah  menjadikan  penegakan daulah saat  ini  hukumnya  paling  wajib  dan  paling mendesak.  HTI  berpandangan  bahwa  segala  kemerosotan,  kehancuran,  dan  kekacauan yang melanda umat saat ini disebabkan tidak adanya payung yang melindungi umat dari kaum  kuffar,  yakni  daulah  khilafah.  Bagi  HTI  semenjak  Kesultanan  Utsmani  runtuh, pada  tahun  1924  di  Turki,    umat  Islam  semuanya  dalam  keadaan  berdosa  dan  umat wajib  mengembalikannya (Saifullah,  2013). Bagi  sebagian  umat  Islam,  retorika  HTI tentang  mengembalikan  kejayaan  Islam  melalui  sistem  kepemimpinan  Khilafah mungkin  terkesan  menarik.  Namun  kalau  dipelajari,  sistem  pemerintahan  yang ditawarkan  sebenarnya  mengandung  banyak  persoalan  serius (“10  Sesat  Pikir  Hizbut Tahrir,” 2016) .
Stereotip  yang  dibangun  HTI merupakan  upaya untuk  merendahkan  pemerintah  di mata  rakyat  Indonesia.  Setelah  berbagai  stereotip negatif  pemerintah  dilancarkan dilanjutkan dengan stigmatisasi penerapan syariat Islam dan pemimpin yang bertaqwa. Beragam  stereotip  negatif  dan  stigma    HTI  dalam  artikel  buletin  dakwah Al  Islam merupakan  bagian  dari  upaya  penanaman  ideologi.  Sedangkan  ideologi  yang  diusung HTI  jelas-jelas  bertentangan  dengan  nilai-nilai  luhur  Pancasila.  Apabila  paham  dan ideologi  tersebut  terus  dilakukan  secara  masif  dapat  menimbulkan  sesat  pikir  di masyarakat.  Tidak  semua  masyarakat  yang  menerima  informasi  buletin Al  Islam dapat memilah  dan  mencerna  pesan  yang  disampaikan.  Hal  itulah  yang  dikhawatirkan timbulnya  paham-paham  radikal  karena  pemahaman  dan  pengetahuan  agama  yang kurang dalam konteks kebhinekaan.

## PENUTUP
HTI  sebagai  organisasi  transnasional  ditengarai  sebagai  organisasi  yang  anti- Pancasila.  HTI  gencar  menyebarluaskan  paham-pahamnya  melalui  artikel-artikel Al Islam yang  disebar  di  masjid-masjid  terutama  setelah  shalat  Jumat.  Berdasarkan  hasil analisis  wacana  kritis  terhadap  teks berita  dalam tabloid Al  Islam yang  dimuat  dalam laman terdapat temuan terkait upaya pembentukan stereotip negatif tentang pemerintah seperti ketidakmampuan pemerintah, sistem ekonomi liberal,  keberpihakan  pemerintah pada kapitalis, politik transaksional, dan keberpihakan pemerintah pada asing. Berbagai serangan terhadap kondisi dan kebijakan pemerintah dilakukan berulang-ulang sehingga membentuk  stereotip  negatif  tentang  pemerintah.  Berbagai  kondisi  tersebut  yang mendasari  HTI  menawarkan  solusi  perlu  penerapan  Syariat  Islam  dan    perlunya pemimpin muslim yang bertaqwa. Solusi yang disajikan HTI membangun stigma positif terhadap garis perjuangan HTI.

## 154 | BAHASA DAN SENI, Tahun 45, Nomor 2, Agustus 2017
Berdasarkan  temuan  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa HTI  memprioritaskan penegakan Daulah Islamiyyah dan kekuasaan di Indonesia sebagai solusi atas berbagai permasalahan yang ada. HTI berpandangan bahwa segala kemerosotan, kehancuran, dan kekacauan  yang  melanda  umat  saat  ini  disebabkan  tidak  adanya  payung  yang melindungi  umat  dari  kaum kuffar,  yakni daulah khilafah. Bagi  sebagian  umat  Islam, retorika  HTI  itu  sebenarnya  mengandung  banyak  persoalan  serius.  Ideologi  yang diangkat  dan  diperjuangkan  HTI  dalam  teks  berita  buletin  dakwah Al  Islam jelas-jelas bertentangan  dengan  nilai-nilai  luhur  Pancasila.  Selain  itu,  paham  dan  ideologi  yang disebarkan  masih  dalam  bentuk  buletin  tersebut  dapat  menimbulkan  keresahan  di masyarakat.

## DAFTAR RUJUKAN
10  Sesat  Pikir  Hizbut  Tahrir.  2016. Online: http://www.madinaonline.id/wacana/ perspektif/10-sesat-pikir-hizbut-tahrir/
Afadlal,  dkk.  2005. Islam  dan  Radikalisme  di  Indonesia.  (E. Turmudi    R.  Sihbudi, Eds.). Jakarta: LIPI Press.
Ahmadi  F.,Y., Darmayanti,  N.,  Wahya,  NFN.  2014.  Analisis  Wacana  Kritis:  Ideologi Hizbut  Tahrir  Indonesia dalam  Wacana  Kenaikan  Harga  BBM  2013  di  Buletin  Al- Islam  yang berjudul  “Menaikkan  Harga  BBM:  Menaikkan  Kemiskinan.”
Metalingua: Jurnal Penelitian Bahasa, 12 (2)(Analisis Wacana Kritis), 253 – 265.
BP2B.  2016. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Edisi  V. Jakarta:  Badan  Pengembangan dan  Pembinaan  Bahasa,  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik Indonesia.
Fauzan, U. 2014. Analisis Wacana Kritis Teks Berita Metro TV dan Tv-One mengenai Luapan Lumpur Sidoarjo. Online: http://pasca.uns.ac.id/?p=3074
HizbutTahrir. 2016. Online: https://id.wikipedia.org/wiki/Hizbut_Tahrir Keraf, G. 2006. Diksi dan Gaya Bahasa (16th ed.). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Miles,  M.B.,    Huberman,  A.M.  1992. Analisis  Data  Kualitatif.  Terjemahan  oleh Rohidi. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. Purbani,  W.  2009.  Analisis  Wacana  Kritis  dan  Analisis  Wacana  Feminis. Online: http://staff.uny.ac.id/system/files/pengabdian/dr-widyastuti-purbani-ma/analisis- wacana-kritis.pdf.
Rahmat, M. I. 2005. Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Timur Tengah ke Indonesia. (S. Mahdi  S. Bhawono, Eds.) (I). Jakarta: Penerbit Erlangga.
Rumondor, F. H., Paputungan, R.,  Tangkudung, P. 2014. Stereotipe Suku Minahasa terhadap  Etnis  Papua) Studi  Komunikasi  Antarbudaya  pada  Mahasiswa  Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi). Journal Acta Diurna, Volume 3 N. Online:
http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurna/article/ viewFile/5038/4555
Safari.  2016.  Polri  Ungkap  Data Ormas  Anti-Pancasila,  Bagaimana  dengan  HTI?
Online: http://nasional.harianterbit.com/nasional/2016/05/11/61528/0/25/Polri-
Ungkap-Data-Ormas-Anti-Pancasila-Bagaimana-dengan-HTI
Saifullah,  U.A.F.U.  bin  A.  2013.  Apa  itu  Gerakan  Hizbut  Tahrir?  Banyak  sekali  yang tertipu dengan dalih pendirian khilafahnya..
padahal….
Online:
https://aslibumiayu.net/4796-apa-itu-gerakan-hizbut-tahrir-banyak-sekali-yang- tertipu-dengan-dalih-pendirian-khilafahnya-padahal.html
Thornborrow, J. 2007. Bahasa dan Media. In Thomas, L.  Wareing, S. (Eds.), Bahasa,
Masyarakat,  Kekuasaan (78 – 103). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.