https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren
Volume 1, Issue 2, Januari 2020
Penerbit
Ketua Redaksi
Redaktur Pelaksana
Redaktur Pembantu Perancang Tata Letak : Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat : Muslim Lobubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua : Muhammad Fahruddin Aziz, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
: Iryana Anwar, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Hamza Toatubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua : Djamaludin, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

## DEWAN REDAKSI
Yohanis Anthon Raharusun
James Simanjuntak
Abdul Karim
Antonius Diance Najaruddin Toatubun
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren diterbitkan dua kali setahun dalam bentuk cetak (p-ISSN: 2502-5058) dan online (e-ISSN: 2715-503X) oleh Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
Fokus & Ruang Lingkup: Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren (JIHK) fokus terhadap topik-topik yang secara umum berkaitan dengan isu-isu Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel-artikel yang  diajukan  dapat  mencakup  topik  topik  Hukum  Perdata,  Hukum  Pidana,  Hukum  Acara Perdata,  Hukum  Acara  Pidana,  Hukum  Dagang,  Hukum  Tata  Negara,  Hukum  Internasional, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan. Selain artikel penelitian, JIHK juga menerima ulasan buku dan tinjauan literatur.
Penafian: Penerbit dan Editor tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau akibat apapun yang timbul dari penggunaan informasi yang terdapat dalam jurnal ini; pandangan dan pendapat yang diungkapkan tidak selalu mencerminkan pandangan dan pendapat editor dan penerbit.
Hak Cipta © 2020. Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren . Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.
Volume 1, Issue 2, Januari 2020

## DAFTAR ISI
ARTIKEL RISET Hamza Toatubun Pembagian  Warisan  Bagi  Anak  Perempuan Ditinjau dari Hukum Adat Byak 65-76 Asrul Asrul Upaya  Kepolisian  Perairan Resort  Biak  Numfor Dalam Pencegahan Illegal Fishing 77-89 Immanuel Riyadi Tampubolon, U. Sudjana, & Amelia Cahyadini Gerbang  Pembayaran  Nasional  (GPN)  Sebagai Instrumen  Dalam  Optimalisasi  Penarikan  Pajak Penghasilan (PPH) Pada Transaksi E-Commerce 90-106 Asdar Djabbar Peranan  Pemilik  Tanah  dalam  Pelepasan  Tanah Adat  Untuk  Mewujudkan  Kepastian  Hukum Demi Kepentingan dalam Pembangunan Fasilitas Publik 107-124 Nurul Chaerani Nur Perlindungan Hukum dan Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan 125-138 Frengky Apolos Baneftar Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Dengan  Jaminan  Sertifikat  Tanah  Ditinjau  Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 139-156 TINJAUAN LITERATUR Danetta Leoni Andrea Penyelenggaraan  Otonomi  Daerah  Bidang Pendidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 157-165 Imam Buchari Implikasi  Prinsip  Transfer  of  Undertaking Protection  of  Employment  (TUPE)  Terhadap Hak-Hak  Pekerja  Berstatus  Perjanjian  Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 166-177 Afrialdo Siagian, Elisatris Gultom, & Sudaryat Sudaryat Kekuatan  Akta  Perdamaian  Antara  Pemegang Polis Dengan Perusahaan Asuransi Yang Dicabut Izin Usahanya 178-188 Firda Rifdani Pemahaman  Konseptual  Tentang  Hukum Administrasi Negara 189-201
Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi  Creative Commons Atribusi 4.0  Internasional,  yang  mengizinkan  penggunaan,  distribusi,  dan  reproduksi  tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar .

## DOI: 10.46924/jihk.v1i2.124
Gerbang  Pembayaran  Nasional  (GPN)  Sebagai  Instrumen  Dalam Optimalisasi  Penarikan  Pajak  Penghasilan  (PPH)  Pada  Transaksi E- Commerce
Immanuel Riyadi Tampubolon 1 U. Sudjana 2 Amelia Cahyadini 3
1,2,3 Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat

## Korespondensi
Immanuel Riyadi Tampubolon, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung- Sumedang Km. 21 Jatinangor, Kab. Sumedang, Jawa Barat 45363.
Email: cosuknow@gmail.com,

## Original Article

## Abstract
Information  Communication  and  Technology  (ICT)  has  changed  the form  of  traditional  business  to  a  digital-based  business  known  as  e- commerce. The development of e-commerce in Indonesia increases in size every year and affects the tax reception especially on the matter of income tax. The self-assessment system is a form of tax collection that emphasizes  in  recording,  paying,  and  reporting  incomes  directly  to businessmen. This causes many businessmen are considered not doing their  tax  liability.  The  National  Payment  Gateway  (NPG)  is  an instrument that can record the incomes of businessmen for the benefit of income tax collection optimizations. However, there are currently no laws that specifically regulate records of businessmen incomes through NPG. This research is a descriptive analysis with the use of normative and empirical juridical approach. The results of the study indicate that the  concept  of  withdrawing  income  tax  (PPh)  through  the  National Payment  Gateway  Instrument  (GPN)  requires  a  strong  and  concrete legal  basis  that  regulates  the  requirements  that  must  be  met  as  an  e- commerce  business  actor.  In  addition,  it  is  also  necessary  to  regulate cooperation  between  related  institutions  based  on  the  Whole  of Government theoretical approach in implementing the concept.
Keywords : E-Commerce  Transaction , Withdrawal  of  Income  Tax  (PPH), National Payment Gateway .

## Abstrak
Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) telah mengubah bentuk bisnis tradisional menjadi bisnis berbasis digital yang dikenal dengan istilah e- commerce. Perkembangan e-commerce di Indonesia meningkat setiap tahunnya  dan  mempengaruhi  terhadap  penerimaan  pajak  khususnya pajak  penghasilan  (PPh). Self-assessment  system merupakansystem pemungutan pajak  penghasilan (PPh) yang  menitikberatkan dalam  hal mencatat,  membayarkan,  dan  melaporkan  besar  penghasilan  langsung ke-pada pelaku usaha sehingga dianggap banyak pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban pajaknya. Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) merupakan  instrumen  yang  dapat  mencatat  penghasilan  pelaku  usaha untuk  optimalisasi  penarikan  pajak  penghasilan  (PPh).  Namun,  tidak terdapat  aturan  hukum  yang  secara  spesifik  mengatur  pencatatan
penghasilan pelaku usaha melalui GPN. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis  dengan  menggunakan  pendekatan  yuridis  normative  empiris. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  konsep  penarikan  pajak penghasilan  (PPh)  melalui  Instrumen  Gerbang  Pembayaran  Nasional (GPN) memerlukan dasar hukum yang kuat dan konkret yang mengatur mengenai  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  sebagai  pelaku  usaha  e- commerce.  Selain  itu  juga  perlu  diatur  mengenai  kerjasama  antara lembaga-lembaga  terkait  berdasarkan  pendekatan  teori Whole  of
Government dalam menyelenggarakan konsep tersebut.
Kata  kunci : Transaksi  E-Commerce,  Penarikan  Pajak  Penghasilan  (PPH), Gerbang Pembayaran Nasional.

## 1. PENDAHULUAN
Negara Indonesia merupakan negara yang  memiliki banyak potensi untuk menjadi negara yang maju. Banyak aspek yang mempengaruhi perkembangan negara Indonesia, diantaranya yaitu aspek perkembangan  teknologi,  informasi,  dan  komunikasi  (selanjutnya  disebut  TIK).  Perkembangan TIK ini disambut baik oleh masyarakat Indonesia sebagaimana disampaikan oleh Henri Kasyfi, Sekretaris  Jenderal  Asosiasi  Penyelenggara  Jasa  Internet  Indonesia  (APJII),  bahwa  pengguna internet  di  Indonesia  telah  mencapai  171  juta  jiwa. 1 Pengguna  tersebut  memanfaatkan  internet untuk mendapatkan penghasilan, yaitu dengan membuka usaha dan/atau bisnis secara elektronik yang lebih dikenal dengan istilah e-commerce. E-commerce merupakan kegiatan transaksi jual-beli barang  maupun  jasa  secara  fisik  yang  dilakukandenganperalatankomunikasielektronik, sepertiteleponseluler,  komputer/laptop  dan  system  pembayaran  non-tunai  yaitu  kartu  debit ataupun kartu kredit dan diakses melalui Automatic Teller Machine (ATM). 2
Jumlah pelaku usaha e-commerce di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Pada tahun 2016, tercatat lebih dari 1.500 jumlah pelaku usaha e-commece di Indonesia hingga tahun 2019 jumlah pelaku usaha e-commerce telah mencapai angka 2.100-an sehingga Indonesia menjadi negara yang memiliki jumlah bisnis rintisan berbasi teknologi ( startup ) tertinggi di Asia Tenggara 3 dan  sebagai  negara  urutan  ke-5  start-up  terbanyak  di  dunia  setelah  Amerika  Serikat, India, Inggris, dan Kanada. 4 Semakin meningkat transaksie-commerce, maka semakin meningkat juga  transaksi  non-tunai.  Dengan  banyaknya  transaksi  non-tunai  yang  terjadi,  pemerintah Indonesia  melalui  Bank  Indonesia  mengeluarkan  Gerbang  Pembayaran  Nasional  (selanjutnya disebut  GPN)  melalui  Peraturan  Bank  Indonesia  No.  19/PBI/2017  untuk  mewujudkan pembayaran yang interkoneksi (saling terhubung) antar switching dan interoperabilias (saling dapat dioperasikan) 5 pada  seluruh  pembayaran  domestic  atau  lokal.  GPN  merupakan  sistem  yang
1 Pratomo Yudha, “APJII: Jumlah Pengguna Internet Di Indonesia Tembus 171 Juta Jiwa,” Kompas, accessed April 19, 2019, https://tekno.kompas.com/read/2019/05/16/03260037/apjii-jumlah-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-171-juta-jiwa.
2 Ni Nyoman Ayu Paramitari, Ida Ayu Putu Widiat i, and Luh Putu Suryani, “Analisis Yuridis Pemungutan Pajak Dalam Transaksi E- Commerce Di Indonesia,” Jurnal Analogi Hukum 1, no. 1 (2019): 114 – 19, https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum.
3 Yanita Petrie lla, “Kemendag Lirik E - Commerce Untuk Ekspor,” ekonomi.bisnis.com, 2019, https://ekonomi.bisnis.com/read/20190412/12/911141/kemendag-lirik-e-commerce-untuk-pacu-eksporm.
4 Startup Ranking, “Startup Ranking, ‘Countries,’” 2019, https://www.startupranking.com/countries.
5 Anggit Dyah Kusumastuti and Jane Rinelke Tinangon, “Penerapan Sistem GPN (Gerbang Pembayaran Nasional) Dalam Menunjang Transaksi Daring,” Jurnal Bisnin Dan Manajemen 6, no. 1 (2019): 56 – 64, https://doi.org/10.26905/jbm.v6i1.3035.
menghubungkan  seluruh  pembayaran  elektronik  ataupun  pembayaran  non-tunai  pada  seluruh instumen bank menjadi satu system pembayaran. GPN ini dikemas dalam sebuah kartu debit yang memiliki logo GPN.
Penggunaan kartu berlogo GPN memberkan manfaat bagi masyarakat luas Indonesia, yaitu kartu  tersebut  dapat  digunakan  untuk  seluuruh  ATM  dan  terminal  pembayaran  dalam  negeri. Keunggulan dari GPN yaitu keamanan data lebih terjaga karena seluruh proses pengolahan data dilakukan oleh perusahaan dalam negeri sehingga data milik Indonesia akan lebih terjaga 6 sertabiaya administrasi yang lebih ringan oleh karena seluruh pemrosesan dilakukan secara domestik dan tidak dikenakan biaya lisensi logo. Dengan GPN, seluruh transaksi domestic dapat diproses di dalam negeri, sehingga memangkas jumlah transaksi pembayaran domestik yang selama ini dilakukan via switching luar negeri hingga Rp 17.7 miliar per hari. GPN ini bias menjadi pengembang perdagangan elektronik atau transaksi e-commerce, serta penerapan sistem GPN ini dapat menambah basis data perpajakan. 7
Dengan  adanya  system  pembayaran  melalui  kartu  berlogo  GPN  ini,  selain  mendorong meningkatnya  jumlaht  ransaksi  e-commerce,  juga  dapat  dijadikan  sebagai  instrument  untuk mengoptimalisasikan  penarikan  pajak  penghasilan  (PPH)  di  Indonesia.  Pada  hekekatnya, peningkatan  transaksi e-commerce di  Indonesia  tidak  hanya  membawa  dampak  pada  semakin banyaknya  penghasilan  yang  didapatkan  oleh  pelakuusahae-commerce,  tetapi  juga memberikandampakdalambidangkeuangan,  yaitupajakpenghasilan  (PPH).  Penghasilan  yang didapatkan tersebut dipandang sebagai objek pajak dalam pemungutan pajak penghasilan (PPH). Objek pajak merupakan penghasilan yaitu seluruh tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh Wajib  Pajak  dari  manapun  asalnya  yang  dapat  dipergunakan  untuk  komsumsi  atau  menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut. 8
Dalam  Pasal  23A  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  disebutkan  bahwa  pajak  bersifat memaksa untuk keperluan negara yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan  bahwa  pajak  merupakan  kontribusi  wajib  dari  orang  pribadi  kepada  negara  yang bersifat  memaksa  berdasarkan  undang-undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  dan  kemakmuran  rakyat.  Penarikan  pajak terhadap  transaksi  e-commerce  bertujuan  untuk  mewujudkan  keadilan  bagi  semua  WajibPajak, baik itu pelaku usaha konvensional dan juga pelaku usaha e-commerce . Dalam transaksi e-commerce mempunyai  karakteristik  yang  sangat  berbeda  dengan  transaksi  konvensional  sehingga mengakibatkan  implikasi  pajak  yang  rumit.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  bukti  transaksi  antar  ae- merchant  (pihak  yang  menawarkan  barang  atau  jasa  melalui  internet)  dengan e-costumer melalui media elektronik tanpa menggunakan bukti yang nyata atau paperless transaction dan dokumen yang  digunakan  dalam  transaksi  bukanlah  paper  document,  melainkan  dokumen  elektornik ataupun digital document.
Masalah perpajakan pada transaksi e-commerce berdampak pada pendapatan negara. Hal ini disebabkan kesulitan untuk mencatat para pelaku usaha e-commerce yang secara bebas dan tidak
6 Ine Aprianti and Lucy Nurfadilah, “Tantangan Yang Dihadapi Oleh Perbankan Nasional Pada Aplikasi Financial Technology Berbasi s Cashless (Studi Kasus Pada Pengguna Digital Payment Di Kota Bandung,” Bisnis Dan Iptek 12, no. 2 (2019): 68 – 78, https://jurnal.stiepas.ac.id/index.php/bistek/article/view/136.
7 “Peluncuran Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), Pertanda Sistem Transaksi Tunggal Dimulai,” Finansialku, 2019, https://www.finansialku.com/gerbang-pembayaran-nasional-gpn-sistem-transaksi/.
8 Indonesia, “Pasal 4 Undang -Undang No. 36 Tahun Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan” (2008).
punya  batasan  dalam  melakukan  transaksi  sehingga  pemasukan  negara  tidak  efektif. 9 Berbeda dengan pelaku usaha konvensional yang melakukan transaksi dengan took fisik, pemerintah dengan mudah  dapat  mengetahui  dan  melakukan  pemungutan  pajak.  Perbedaan  kondisi  antara  pelaku usaha e-commerce dengan  pelaku  usaha  konvensional  ini  dianggap  tidak  adil  oleh masyakaratdalamsegipemungutanpajak  dan  cenderung  dapat  merugikan  negara  dalam  aspek perpajakan untuk pemasukan keuangan negara.
Merespon  setiap  perkembangan  TIK  terhadap  pelaku  usaha e-commerce di  Indonesia, pemerintah  mengeluarkan  aturan  hukum  yang  mengatur  mengenai e-commerce dalam  beberapa kajian  hukum,  seperti  pada  Undang-Undang  No.  7  Tahun  2014  tentang  Perdagangan  yang menyatakan bahwa kepastian hukum dan juga kesepahaman tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik  (PMSE)  serta  konsumen  dalam  melakukan  kegiatan  perdagangan  melalui  sistem elektronik. Mengenai Pajak, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi E-Commerce dan Surat Edaran SE-06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas transaksi e-commerce merupakan bentuk  penegasan  hukum  atas  pengenaan  pajak  transaksi e-commerce yang  mengatakan  bahwa ketentuan  perpajakan  antara  transaksi e-commerce dengan  ketentuan  perpajakan  konvensional memiliki  ketentuan  yang  sama,  yaitu  mendaftar,  menghitung,  membayar  dan melaporbagisetiappelakuusaha yang melakukankegiatane-commerce. Namun, tidak adanya batasan serta  banyaknya  jenis  transaksi e-commerce dapat  menimbulkan  perbedaan  penafsiran  dalam pengkategorian penghasilan, ketentuanmengenaiBentuk Usaha Tetap (BUT) pun belumjelas dan belum memberikan kepastian hukum bagi pelaku dalam transaksi e-commerce.
Hingga saa tini, system pemungutan pajak penghasilan (PPh) di Indonesia menggunakan system self-assestment , yaitu pemerintah memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, melaporkan,  dan  membayar  besaran  utang  pajaknya  sendiri,  sehingga  menjadi  sulit  dalam memastikan kebenaran data yang disampaikan oleh Wajib Pajak. 10 Jika dikaitkan dengan system pemungutan pajak penghasilan (PPH) di Indonesia dengan transaksi e-commerce yang notabene dapat dilakukan dari jarak jauh dan tanpa mengenal adanya batas negara melalui internet, maka sulit  dideteksi  wujud  usaha  ataupun  perdagangannya  serta  menimbulkan  pertanyaan  mengenai bagaimana administrasi pajak mengantisipasi cara pemajakan ( tax treatment ) terhadap penghasilan dari  setiap  transaksi e-commerce .  Sistem  ini  memerlukan  keaktifan  dari  Wajib  Pajak  untuk menjalankan  kewajibannya.  Bila  terdapat  data  bahwa  Wajib  Pajak  melakukan  pelanggaran ketentuan  perpajakan,  maka  Wajib  Pajak  dianggap  telah  melakukan  kewajibannya  secara  benar sehingga konsekuensinya adalah pemerintah harus menganggap benar data yang diberikan Wajib Pajak selama Direktur Jenderal Pajak tidak memiliki data lain yang bertentangan dengan data yang diberikan  oleh  Wajib  Pajak.  Dari  haltersebut,  dapat  dilihat  bahwa  permasalahan  yang  dihadapi pemerintah yaitu kurangnya data mengenai para pelaku usaha serta masih rendahnya pengawasan yang dilakukan.
Menteri  Keuangan  Sri  Mulyani  Indrawati  menyebutkan  penerapan  Gerbang  Pembayaran Nasional (GPN) dapat menjadi solusi dalam optimalisasi pemungutan PPH bagi pelaku usaha e- commerce .  Lebih  lanjut,  Kepala  Pusat  Program  Transformasi  Bank  Indonesia  Onny  Widjanarko menyatakan  bahwa  penerapan  GPN  akan  merekam  semua  transaksi e-commerce sehingga  bias
9 Nufransa Wira Saksi, Buku Pintar Pajak E-Commerce Dari Mendaftar Sampai Membayar (Jakarta: Visimedia, 2014).
10 Rostan Rostan and Rahman Mus Abdul, “Pengaruh Perilaku Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” PARADOKS: Jurnal Ilmu Ekonomi 2, no. 1 (2019): 22 – 38, https://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/PARADOKS/issue/view/51.
digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan pajak. Namun, sampai saat ini belum ada satu aturan pun yang mengatur mengenai Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) sebagai instrument dalam optimalisasi  penarikan  pajak  penghasilan  (PPH)  pada  transaksi  e-commerce  sehingga  dapat memudahkan Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pemungutan.
Melalui  tulisan  ini  akan  diuraikan  mengenai  kebijakan  Direktorat  Jenderal  Pajak  dalam penarikan pajak penghasilan (PPH) pada transaksi e-commerce berkaitan dengan adanya Gerbang Pembayaran  Nasional  (GPN)  dan  konsep  Gerbang  Pembayaran  Nasional  (GPN)  sebagai instrument  dalam  optimalisasi  penarikan  pajak  penghasilan  (PPH)  pada  transaksi e-commerce . Berdasarkan  uraian  diatas,  rumusan  masalah  yang  hendak  dikaji  dalam  penelitian  ini adalah: 1) Bagaimana kebijakan Direktorat Jenderal Pajak dalam Penarikan Pajak Penghasilan (PPH) pada pelaku  usaha e-commerce dengan  adanya  Gerbang  Pembayaran  Nasional  (GPN? 2) Bagaimana konsep Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) sebagai instrument dalam optimalisasi penarikan pajak penghasilan (PPH) pada transaksi e-commerce ? Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mangkaji  kebijakan  Direktorat  Jenderal  Pajak  dalam  Penarikan  Pajak  Penghasilan  (PPh)  pada Pelaku  Usaha  E-Commerce  dengan  adanya  Gerbang  Pembayaran  Nasional  (GPN  dan menganalisis  konsep  Gerbang  Pembayaran  Nasional  (GPN)  Sebagai  Instrument  dalam Optimalisasi Penarikan Pajak Penghasilan (Pph) Pada Transaksi E-Commerce.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Penyusunan  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normative  empiris,  yaitu penelitian dengan cara menuliskan, mengklasifikasikan, dan menggunakan data yang diambil dari berbagai sumber yang tertulis, seperti pasal-pasal perundang-undangan, kaidah-kaidah atau norma- norma  dalam  hukum  positif,  berbagai  teori  hukum,  dan  hasil  karya  ilmiah  para  sarjana  yang berkaitan  dengan  penelitian  tentang  Gerbang  Pembayaran  Nasional  (GPN)  sebagai  instrumen dalam  optimalisasi  penarikan  pajak  penghasilan  (PPh)  pada  transaksi e-commerce .  Selain  itu pendekatan empiris dilakukan untuk melihat pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak dalam Penarikan Pajak Penghasilan (PPh) pada Pelaku Usaha E-Commerce dengan adanya Gerbang Pembayaran Nasional (GPN)
Indonesia merupakan negara yang jumlah transaksi e-commerce terbesar di Asia Tenggara. Pada tahun  2019,  Bank  Indonesia  mencatat  bahwa  jumlah  transaksi  e-commerce  setiap  bulannya mencapai Rp 13 triliun. 11 Hal tersebut dipertegas oleh Brian Marshal, selaku Chief Executive dan Founder SIRCLO, yang merupakan penyedia jasa solusi e-commerce yang dapat diandalkan untuk membantu  brand  dan  pemilik usaha  berjualan  online.  Brian  mengatakan  bahwa  pertumbuhan industri e-commerce Indonesia sedang dalam masa pesatnya. Kenaikan jumlah dan nilai investasi paling  jelas  terlihat  pada  sektor  e-commerce  yang  menyumbang  58%  dari  total  nilai  investasi keseluruhan di tahun 2018 atau sekitar USD 3 iliar (Rp 42 triliun). Menurut data dalam laporan
11 Eko Wahyudi, “Bank Indonesia: TransaksiE - Commerce per Bulan Capai Rp 13 T,” Majalah Tempo, 2019, https://bisnis.tempo.co/read/1274672/bank-indonesia-transaksi-e-commerce-per-bulan-capai-rp-13-t.
SIRCLO, penjualan ritel e-commerce Indonesia diperkirakan akan meningkat lebih dari empat kali lipat pada tahun 2022 yaitu menyentuh angka USD 65 Miliar (Rp 913,6 Triliun). 12
Transaksi e-commerce tidak memiliki batasan geografis sehingga pelaku usaha e-commerce dengan bebas dapat melakukan transaksi dimanapun dan kapanpun dengan menggunakan metode pembayaran  secara  elektronik,  yaitu  kredit,  uang  non  tunai/tunai  digital  ( digital  cash ),  dan  cek elektronik ( e-cheques ). 13 Transaksi e-commerce akan dapat diselenggarakan pemungutan pajak secara ideal  jika  pihak  pemerintah,  yaitu  Kementerian  Keuangan  membuat  suatu  peraturan  dan/atau kebijakan  terkait  prosedur  transaksi  online  yang  melibatkan  beberapa  pihak  seperti  Penjual, Konsumen, dan Penjamin keotentikan Data Penjual dan Pembeli, serta Payment Gateway dan bank Pembayaran. 14
Besarnya angka transaksi e-commerce tersebut tentunya mempengaruhi besaran penerimaan pajak penghasilan (PPH). Hal tersebut juga dipertegas oleh Ikhwan Nul Yusuf Maulana, seorang Founder  &  Managing  Director  Bizlook,  start-up  digital  yang  merupakan  consulting  business marketplace  yang  mempertemukan  antara  Pelaku  UMKM  dengan  Konsultan/Freelancer  untuk menyelesaikan berbagai masalah bisnis. Ikhwan mengatakan bahwa banyaknya jumlah transaksi e- commerce  meningkatkan  besaran  jumlah  penerimaan  pajak  penghasilan  (PPH).  Ikhwan  juga mengatakan bahwa pajak e-commerce itu sama dengan pajak konvensional, hanya saja kebanyakan masyarakat  yang  menganggap  hal  tersebut  berbeda  padahal  pelaku  usaha  e-commerce  baik  itu badan  maupun  perorangan  seharusnya  membayarkan  pajak  penghasilan  (PPH)  sebagai kewajibannya.  Pajak  Penghasilan  (PPH)  ini  digunakan  untuk  pembangunan  fasilitas  umum nantinya. 15
Pada  hakekatnya,  transaksi  perdagangan  barang  dan/atau  jasa  melalui  e-commerce  sama dengan  transaksi  pada  perdagangan  barang  dan/atau  jasa  konvensional,  namun  perbedaannya terletak pada cara dan/atau alat yang digunakan. Hal tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut Undang-Undang Pajak Penghasilan) bahwa tidak membedakan asal atau sumber penghasilan. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut disebutkan bahwa sumber penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis wajib pajak sehingga ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan juga berlaku bagi pelaku usaha e-commerce. Sesuai  dengan  salah  satu  tujuan  hukum  yaitu  kepastian  hukum  atas  perlakuan  perpajakan terhadap  usaha e-commerce ,  pada  tanggal  27  Desember  2013,  Direktur  Jenderal  Pajak  telah mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang penegasan ketentuan perpajakan atas transaksi e-commerce . Dalam aturan ini memberikan prinsip bahwa tidak ada jenis pajak baru, tetapi hanya  menerapkan  aturan  yang  telah  berlaku  untuk e-commerce .Dalam  Surat  Edaran  Direktur Jenderal Pajak Nomor Se-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi E-
12 Siti Nur Azzura, “Transaksi E -Commerce Indonesia Diprediksi Cap ai Rp 913 Triliun Di 2022,” Merdeka, 2019, https://www.merdeka.com/uang/transaksi-e-commerce-indonesia-diprediksi-capai-rp-913-triliun-di-2022.html.
13 Josua Sitompul, Cyber Space Cyber Crimes Cyber Law Tinjauan Aspek Hukum Pidana (Jakarta: Tata Nusa, 2012); Rizki Dian Nursita, “Cyberspace: Perdebatan, Problematika, Serta Pendekatan Baru Dalam Tata Kelola Global,” Dauliyah 4, no. 1 (2019):
80 – 99, http://dx.doi.org/10.21111/dauliyah.v4i1.2934; C. M Glen, Controlling Cyberspace: The Politics of Internet Governance and Regulation (California: ABC-CLIO, 2017); J Kulesza and R Balleste, Cyber Security and Human Rights in the Age of Cyberveillance (Maryland: Rowman & Littlefield, 2015); Kristian Aji Nugroho, “Pengaruh Cyber Attack Terhada p Kebijakan Cyber Security Amerika Serikat,” Journal of International Relations 4, no. 3 (2018): 93 – 401, http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi.
14 Ririn Puspita Sari, “Kebijakan Perpajakan Atas Transaksi E - Commerce,” Akuntabel 15, no. 1 (2018): 67 – 72, http://journal .feb.unmul.ac.id/index.php/AKUNTABEL; Eviera Maharani Utomo, “Transaksi E -Commerce Sebagai Potensi Penerimaan Pajak Di Indonesia,” Jurnal Akutansi AKUNESA 2, no. 1 (2013): 1 – 20, https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/6516.
15 Ikhwan Nul Yusuf Maulana, “Wawancara Dengan Founder & Managing Director Bizlook.”
Commerce dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se-06/PJ/2015 tentang pemotongan dan/atau  pemungutan  pajak  penghasilan  atas  transaksi e-commerce ,  Direktorat  Jenderal  Pajak mengklasifikasikan empat model dalam transaksi e-commerce , yaitu Online Marketplace , Classified Ads, Daily Deals, Online Retail .
Seperti  yang  diungkapkan  Usama,  Pelaksana  Seksi  Peraturan  PPh  Orang  Pribadi,  Subdit Peraturan PPh dan PPh Orang Pribadi, Unit Direktorat Peraturan Perpajakan II Kantor Pusat Direktorat  Jenderal  Pajak,  mengatakan  bahwa  dalam  Surat  Edaran  Direktorat  Jenderal  Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi E-Commerce, memandang bahwa belum ada hal baru, hanya saja transaksi konvensional yang ditranslasikan ke elektronik  sehingga  tidak  ada  objek  baru,  tidak  ada  mekanisme  pemotongan  pajak  baru  atau pemungutan pajak baru terhadap hal tersebut. Dalam hal ini perlu diperhatikan mengenai syarat dikatakan sebagai wajib pajak. Wajib pajak merupakan orang atau badan yang memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Jika kedua syarat tersebut maka dapat disebut sebagai wajib pajak dan kemudian harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 16
Usama juga mengatakan bahwa jumlah pelaku usaha e-commerce selalu meningkat dan semakin banyak jumlahnya saat ini, baik itu melalui usaha online marketplace, pelaku usaha di media sosial, dan sebagainya. Dalam hal pemungutan pajak penghasilan, diperlukan kerjasama dengan beberapa pihak  untuk  meminimalisir  kesalahan  data  pembanding  yang  masuk  ke  Potensi  Kepatuhan Penerimaan.  Di  samping  itu,  sistem  pemungutan  pajak  penghasilan  (PPh)  yaitu self-assessment system 17 yang memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayarkan, menimbulkan suatu kekhawatiran terhadap kesadaran para Wajib Pajak yang masih rendah sehingga potensi pemasukan pajak yang bersumber dari penghasilan pelaku usaha e-commerce cenderung belum maksimal.
Pada tahun 2019, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). PP ini dikeluarkan untuk melaksanakan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam Pasal 1 ayat (2) PP PMSE disebutkan bahwa perdagangan melalui sistem elektronik yang selanjutnya disingkat PMSE adalah perdagangan yang transaksinya dilakukkan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Menurut PP ini, seluruh pelaku usaha e-commerce baik itu pelaku usaha dalam  negeri  maupun  luar  negeri  yang  secara  aktif  melakukan  penawaran  dan/atau  melakukan PMSE kepada konsumen yang berkedudukan di wilayah hukum Indonesia yang memenuhi kriteria tertentu  diangga  memenuhi  kehadiran  secara  fisik  di  Indonesia  dan  melakukan  kegiatan  usaha secara tetap di Indonesia. Adapun kriteria yang dimaksud yaitu jumlah transkasi, nilai transaksi, jumlah paket pengiriman, jumlah traffic atau pengakses.
Dalam Pasal 7 ayat 3 PP PMSE disebutkan bahwa pelaku usaha e-commerce luar negeri yang memenuhi kriteria tersebut wajib memiliki perwakilan yang berkedudukan di wilayah Indonesia yang dapat bertindak sebagai dan atas nama pelaku usaha tersebut. Sehingga dalam hal tersebut, pelaku  usaha e-commerce dalam  negeri  maupun  luar  negeri  yang  memenuhi  kriteria  tersebut, berdasarkan  Pasal  8  PP  PMSE  juga  akan  dikenakan  pajak  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan dan dalam Pasal 11 PP PMSE juga disebutkan pelaku usaha e-commerce wajib memenuhi persyaratan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16 Usama, Wawancara Dengan Pelaksana Seksi Peraturan PPh Orang Pribadi, Subdit Peraturan PPh Dan PPh Orang Pribadi, Unit Direktorat Peraturan Perpajakan II Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak , 2019.
17 Resmi Siti, PerpajakanTeori Dan Kasus (Jakarta: Salemba Empat, 2019).
Mengenai persyaratan umum tersebut disebutkan dalam Penjelasan Pasal 11 PP PMSE yang dimana setiap pelaku usaha yang melakukan PMSE wajib memenuhi persyaratan antara lain izin usaha, izin teknis, Tanda Daftar Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kode etik bisnis ( business conduct )/ perilaku usaha ( code of practices ), standarisasi produk Barang dan/atau Jasa dan hal- hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, penjelasan pada suatu pasal  dalam  suatu  peraturan  perundang-undangan  tidak  dapat  digunakan  sebagai  dasar  hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencamtumkan rumusan yang berisi norma, sehingga yanng mengikat sebagai norma ataupun yang dapat dijadikan sebagai suatu dasar hukum yaitu pasal-pasal dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan dan bukanlah penjelsannya karena penjelasan hanya berfungsi sebagai tafsir resmi dari pasal yang terdapat dalam batang tubuh. Dalam hal ini terlihat bahwa belum adanya suatu peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pelaku  usaha  e-commerce  untuk  melaksakaan  kewajibannya  mengenai  perpajakan  khususnya persyaratan dan mekanisme untuk dilakukannya pemungutan pajak penghasilan (PPH) pada pelaku usaha tersebut.
Pada hakekatnya, pemungutan pajak penghasilan (PPH) yang diterapkan pada pelaku usaha e- commerce dilakukan dengan sistem self-assessment , yang dimana pelaku usaha diberikan kewenangan untuk menentukan sendiri besar pajak yang terutang kemudian melaporkan besarnya pajak tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Namun, sistem ini memiliki titik berat dalam implementasinya, yaitu kesadaran pelaku usaha e-commerce yang masih rendah untuk menjalankan sistem tersebut (tax consciousness), kejujuran pelaku usaha e-commerce yang juga masih rendah seperti menyebutkan penghasilannya secara tidak jujur bahkan banyak pelaku usaha yang menjalankan usahanya secara diam-diam (honesty), hasrat bayar pajak yang masih rendah ( tax mindedness ), dan disiplin pajak ( tax discipline ).
Merespon hal tersebut, pemerintah berperan besar dalam mengoptimalkan pemungutan pajak penghasilan (PPh) pada transaksi e-commerce yaitu dalam hal pengawasan yang merupakan faktor penting dalam meningkatkan pemasukan dana ke kas negara melalui pemungutan pajak. Hal ini menjadi  tantangan  besar  bagi  Direktorat  Jenderal  Pajak  dalam  mengawasi  sistem  pemungutan pajak itu sendiri. Untuk mengantisipasi titik berat tersebut, Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) diyakini dapat mengoptimalkan penarikan pajak penghasilan (PPh) sebagaimana disampaikan oleh Kepala  Pusat  Program  Transformasi  Bank  Indonesia  Onny  Widjanarko  bahwa  GPN  ini  dapat merekam  seluruh  transaksi e-commerce sehingga  seluruh  data  transaksi  yang  dilakukan,  baik  itu transaksi keluar maupun transaksi yang masuk, akan terekam oleh sistem GPN dan menghasilkan suatu data yang dipegang oleh Bank Indonesia (BI). Selanjutnya, data tersebut akan diserahkan oleh Bank Indonesia (BI) kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk  dijadikan  data  pembanding  dalam  hal  penarikan pajak  penghasilan  (PPh).  Dalam  hal  ini, GPN menjadi sebuah instrumen dalam optimalisasi penarikan pajak penghasilan pada transaksi e- commerce.
Pemanfaatan  Gerbang  Pembayaran  Nasional  (GPN)  dalam  optimalisasi  pengawasan pemungutan  pajak  penghasilan  (PPh)  dapat  digunakan  dengan  adanya  kerjasama  dengan pemerintah melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pajak dan Bank Indonesia harus membuat suatu regulasi mengenai prosedur dan tata cara penarikan pajak pada transaksi e-commerce yang  melibatkan  pelaku  usaha,  penjamin  keautentikan  data  penjual,  dan masyarakat Indonesia. 18 Hal-hal yang terkait implementasi Gerbang Pembayaran Nasional sebagai
18 Andy Wijaya, “Pemungutan Pajak Atas Transaksi E - Commerce (Online),” 2019.
sistem  pengawasan  penarikan  pajak  penghasilan  (PPh)  terlebih  dahulu  harus  memperhatikan beberapa hal dibawah ini, yaitu: 19
a. Ruang lingkup GPN mencakup transaksi pembyaran secara domestik yang meliputi tiga hal, yakni  keterhubungan  antara  jaringan  switching  yang  satu  dengan  jaringan switching yang lainnya,  interkoneksi  dan  interoperabilitas  kanal  pembayaran  atau  keterhubungan  antara jaringan  pada  kanal  pembayaran  satu  dengan  kanal  pembayaran  lain  yang  memungkinkan penggunaan  instrumen  pembayaran  selain  dari  infrastruktur  penerbit.  Terakhir,  mencakup interoperabilitas  instrumen  pembayaran  pada  infrastruktur  selain  penerbit  instrumen pembayaran yang bersangkutan.
b) Peraturan Bank Indonesia mengatur mengenai syarat-syarat bagi penyelenggara GPN. Pihak dalam GPN secara umum dibagi dua, yakni penyelenggara yang meliputi Lembaga Standar, Lembaga Switching , dan Lembaga Services , dan juga pihak yang terhubung dengan GPN yang meliputi peneribit, acquirer , penyelenggara payment gateway , dan pihak lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
c) Peraturan  Bank  Indonesia  tentang  Gerbang  Pembayaran  Nasional  (GPN)  mengatur  soal kerjasama lembaga switching .
d) Kewajiban  pihak  yang  terhubung  dengan  GPN.  Terkait  pelaksanaan  interkoneksi  dan interopabilitas,  pihak  yang  terhubung  dengan  GPN  wajib  mematuhi  dan  melaksanakan standar  yang  ditetapkan  Bank  Indonesia  dan  dikelola  lembaga  standar  serta  memenuhi ketentuan yang ditetapkan lembaga services .
e) Lembaga  switching  dan  lembaga  services  wajib  memproses  penyelesaian  akhir  di  Bank Indonesia.
f) Penyelenggaraan GPN dan pihak yang terhubung dengan GPN wajib mematuhi ketentuan Bank  Indonesia  mengenai  brandingi  nasional  dan  kebijakan  skema  harga  serta  wajib menyediakan fitur layanan untuk transaksi pembayaran yang diproses melalui GPN.
g) Setiap penyelenggara GPN wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia yang terdiri dari laporan berkala dan laporan insidentil.
3.2. Konsep  Gerbang  Pembayaran  Nasional  (GPN)  Sebagai  Instrumen  dalam Optimalisasi Penarikan Pajak Penghasilan (PPH) Pada Transaksi E-Commerce
Seperti  yang  dikemukakan  di  atas,  permasalahan  utama  yang  dihadapi  oleh  pemerintah  dalam penarikan pajak penghasilan terhadap pelaku usaha transaksi e-commerce ialah kurang terdatanya para pelakuusaha serta masih rendahnya pengawasan yang dilakukan. Sedangkan dari sisi wajib pajak, masih  banyak  pelaku  usaha  yang  memiliki  kesadaran  rendah  untuk  mendaftar  NPWP  serta melaporkan  penghasilan  yang  mereka  terima  dalam  periode  tertentu. 20 Dengan  meningkatnya perkembangan  teknologi  informasi  di  bidang  transaksi e-commerce ,  maka  dibutuhkan  juga pengaturan hukum yang menggunakan teknik pendekatan teknologi dalam hal pengenaan pajak penghasilan dalam kegiatan transaksi e-commerce. 21
19 Dyah Kusumastuti Anggit, “Penerapan Sistem GPN (Gerbang Pembayaran Nasional) Dalam Menungjang Transaksi Daring,” Jurnal Bisnis Dan Manajemen 6, no. 1 (2019): 59 – 61, https://doi.org/10.26905/jbm.v6i1.3035.
20 Melisa Rahmaini Lubis, “Kebijakan Pengaturan Pajak Penghasilan Dan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Transaksi E- Commerce,” Jurnal Ilmiah Hukum Administrasi Negara 1, no. 1 (2017): 15.
21 Cahyadini Amelia and Oka Margana Indra, “Kebijakan Optimalisasi Pajak Penghasilan Dalam Kegiatan E - Commerce,” Jurnal Veritas Et Justitia 4, no. 2 (2018): 381 – 82, https://doi.org/10.25123/vej.v4i2.3071.
Bank Indonesia tertanggal 21 Juni 2017 telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) – National Payment Gateway (NPG).  Melalui  PBI  ini  akan  ditata  infrastruktur,  instrumen,  instrumen  kelembagaan,  dan mekanisme  sistem  pembayaran  dalam  mewujudkan  ekosistem  pembayaran  nasional. 22 Gerbang Pembayaran Nasional (selanjutnya disebut GPN) merupakan produk yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.  Seperti  disebutkan  pada  bab  sebelumnya  bahwa  para  pihak  dalam  penerbitan  GPN selain bank, yaitu penerbit atau issuer, nasabah atau cardholder , dan pelaku usaha atau merchant. Bank Indonesia dalam hal ini merupakan pengaruh besar karena sebagai penerbit dari kartu GPN. Tanpa  bank  tersebut  maka  tidak  akan  timbul  pihak cardholder sebagai  konsumen  dan merchant sebagai pelaku usaha yang bekerja sama dengan bank untuk kemudahan transaksi pembayaran.
Sejak diluncurkannya Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) pada tahun 2017, secara riil dari Oktober  2017  sampai  Juni  2018,  total  transaksi  melalui  kartu  Debit  GPN  sudah  mencapai  RP 11.58  triliun  dengan  jumlah  transaksi  ada  di  angka  24  juta  transaksi  secara  keseluruhan.  Nilai transaksi tersebut dihitung sejak awal pengimplementasian kartu debit berlogo GPN pada Oktober 2017. Kemudian hingga Mei 2018, kartu berlogo GPN sudah tercetak sebanyak 937.000 dan kartu yang sudah terdistribusi 497.000.25Pada tahun 2018, Pungky Wibowo selaku Kepala Departemen Elektronifikasi dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) Bank Indonesia saat itu menyatakan bahwa  kartu  berlogo  GPN  diterbitkan  mulai  sejak  akhir  Maret  2018.  Kemudian,  pada  bulan November 2018, sudah ada 17.6 juta kartu GPN yang terdistribusi, saat itu juga terdapat 28.5 juta kartu  berlogo  GPN  yang  sudah  tercetak.  Setelah  implementasi  GPN,  Punky  juga  mengatakan bahwa volume dan nominal transaksi interkoneksi debit domestik secara keseluruhan meningkat secara signifikan dari semula hanya 1.4 juta transaksi dengan nominal Rp 461 miliar selama bulan Desember 2017, menjadi 9.9 juta transaksi dengan nominal Rp 4.9 triliun pada bulan November 2018. Pertumbuhan rata-rata transaksi pe bulan baik dari sisi volume dan nominal masinng-masing sebesar 20.58% dan 23.51%. Pungky meyakini bahwa pertumbuhan ini akan meningkat lebih lagi seiring dengan perluasan akseptasi layanan GPN di masyarakat Indonesia. 23
Untuk tahun 2019, Pungky mengungkapkan bahwa pihaknya akan meningkatkan efektivitas GPN  dengan  memastikan  implementasi  GPN  dilakukan  oleh  industri  perbankan,  kemudian meningkatkan. akseptasi GPN di merchant. Selain itu juga terus melakukan sosialisasi dan edukasi GPN guna meningkatkan awareness dan acceptance masyarakat terhadap kartu berlogo GPN. Hal tersebut terbukti yaitu pada Juli 2019, Bank Indoensia mencatat jumlah pertumbuhan transaksi dengan kartu berlogo GPN telah mencapai 44 persen, yaitu dengan angka pertumbuhan sebesar Rp 6.21 triliun dari tahun dengan jumlah transaksi mencapai 13.6 juta kali dari tahun sebelumnya. 24
Kepala  Departemen  Elektronifikasi  dan  Gerbang  Pembayaran  Nasional  (GPN)  Bank Indonesia (BI) Rahmat Hernowo menyatakan bahwa volume transaksi beda bank (transaksi off- us) hingga per Oktober 2019 mencapai 11.42 juta transaksi atau secara bulanan tumbuh 34.54%. Adapun  nilai  transaksinya  mencapai  Rp  6.47  triliun  atau  tumbuh  12.47%  dibandingkan  bulan sebelumnya.  Selanjutnya,  Rahmat  mengatakan  bahwa  dalam  mendorong  distribusi  kartu  debit berlogo GPN tidak mengalami hambatan  ataupun kendala karena tingkat akseptasi bank tinggi
22 Bastamanography, “Mengenal Gerbang Pembayaran Nasional,” 2019, https://www.bastamanography.id/mengenal -gerbang- pembayaran-nasional/.
23 Maizal Walfajri, “Bank Indonesia Memproyeksikan 20 Juta Kartu GPN Telah Terdistribusi Sepanjang 2018,” 2019, https://keuangan.kontan.co.id/news/bank-indonesia-memproyeksikan-20-juta-kartu-gpn-telah-terdistribusi-sepanjang-2018.
24 Sakina Rakhma Diah Setiawan, “Transaksi Kartu GPN TembusRp 6,21 Triliun Hingga Juli 2019,” 2019, https://money.kompas.com/read/2019/08/15/162818026/transaksi-kartu-gpn-tembus-rp-621-triliun-hingga-juli-2019.
dana juga masyarakan menyambut GPN dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah kartu debit yang berlogo GPN hingga Oktober 2019 sudah tercetak mencapai 53.984.671 kartu dan yang sudah  distribusikan  mencapai  48.854.409  kartu  yang  terdistribusikan.  Rata-rata  pertumbuhan pencetakan  kartu  tercatat  semakin  stabil,  sehingga  pada  bulan-bulan  selanjutnya  diperkirakan tumbuh sekitar 4%-5% dibanding bulan sebelumnya. 25
Muhamad Gumilang selaku Senior Vice President Retail Deposit Product & Solution Bank Mandiri mengungkapkan  bahwa  PT  Bank  Mandiri  Tbk  merupakan  salah  satu  bank  yang  mendorong implementasi kartu debit berlogo GPN. Beliau mengungkapkan bahwa per November 2019, bank ini  sudah  mendistribusikan  3.56  juta  kartu  debit  berlogo  GPN  atau  46%  dari  kartu  debit  yang memiliki chip dan beredar yakni sebanyak 7 juta kartu. Jumlah transaksi dbeit berlogo GPN Bank Mandiri telah mencapai 6.5 triliun sampai November 2019 dengan frekuensi sebanyak 15.2 juta transaksi.  Angka  ini  tumbuh  signifikan  dibanding  tahun  2018  yang  hanya  mencatat  transaksi sebanyak  2  juta  dengan  nilai  Rp  950  miliar. 26 Transaksi  kartu  Mandiri  Debit  GPN  akan  terus bertumbuh mengingat jumlah pengguna kartu yang akan terus menambah. Jumlah kartu GPN yang didistribusikan hingga akhir tahun 2019 diperkirakan dapat mencapai 3.75 juta dan mencapai 5.5 juta pada 2020. Meskipun begitu, permintaan Mandiri Debit VISA masih cukup banyak karena pada konsepnya kartu berlogo GPN diperuntukkan untuk transaksi domestik, sedangkan Mandiri Debit VISA bisa digunakan untuk melakukan transaksi di merchant e-commerce dan transaksi di luar negeri. 27
Selanjutnya, J. Donny Bima Herjuno selaku General Manager Product Management Division Bank Negara Indonesia, mengatakan bahwa PT Bank Negara Indonesia Tbk telah mendistribusikan 6.3 juta kartu debit berlogo GPN hingga November 2019 dan telah melewati target perseroan tahun ini yang semula dipatok hanya 3 juta. Adapun volume transaksinya hhingga Oktober 2019 tumbuh lebih dari 400% dibanding posisi Januari yang hanya Rp 250 miliar. Distribusi kartu debit berlogo GPN tersebut sekitar 88 dari total kartu debit chip yang dimiliki BNI yakni 6 juta. Selanjutnya, beliau  mengatakan  bahwa  dengan  adanya  kartu  debit  berlogo  GPN  yang  merupakan  hasil  dari proses migrasi chip card, jumlah kartu debit berlogo Mastercard BNI mengalami penurunan. BNI memperkirakan  transaksi  kartu  GPN  akan  meningkat  sejalan  dengan  target  kartu  beredar  yang ditargetkan mencapai 8 juta pada 2020. Namun, data transaksi kartu debit berlogo GPN relatif masih lebih rendah daripada kartu non-GPN oleh karena belum dapat digunakan untuk transaksi e-commerce dan crossborder (transaksi luar negeri). 28
Terkait  mengenai  Gerbang  Pembayaran  Nasional  (GPN)  ini,  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia  Sri  Mulyani  pernah  mengatakan  bahwa  sebenarnya  GPN  ini  dapat  digunakan  untuk mengoptimalkan pencatatan pajak yang menghasilkan suatu data rekaman penghasilan wajib pajak. Dari data tersebut dapat dilihat dan ditentukan mana yang menjadi objek pajak, subjek pajak, dan mana yang tidak harus bayar pajak. Hal tersebut juga bisa mengurangi kemungkinan pegawai pajak membuat data sendiri sehingga hak dan kewajiban dari wajib pajak maupun pegawai pajak menjadi jelas. 29 Seperti  yang  dikemukakan  di  atas,  permasalahan  utama  yang  dihadapi  oleh  pemerintah
25 Dina Mirayanti Hutauruk, “Transaksi Kartu Debit Berlogo GPN Semakin Meningkat,” 2019, https://keuangan.kontan.co.id/news/transaksi-kartu-debit-berlogo-gpn-semakin-meningkat?page=all.
26 Hutauruk.
27 Hutauruk.
28 Hutauruk.
29 Sylke Febrina Laucereno, “Sri Mulyani Akan Pakai Gerbang Pembayaran Nasional Untuk Rekam Pajak,” 2019, https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3753919/sri-mulyani-akan-pakai-gerbang-pembayaran-nasional-untuk- rekam-pajak.
dalam  penarikan  pajak  penghasilan  terhadap  pelaku  usaha  transaksi e-commerce ialah  kurang terdatanya para pelaku usaha serta masih rendahnya pengawasan yang dilakukan. Sedangkan dari sisi  wajib  pajak,  masih  banyak  pelaku  usaha  yang  memiliki  kesadaran  rendah  untuk  mendaftar NPWP serta melaporkan penghasilan yang mereka terima dalam periode tertentu.
Dengan meningkatnya perkembangan teknologi informasi di bidang transaksi e-commerce dan sulitnya memajaki e-commerce yaitu dalam hal pemantauan kepatuhan pemenuhan kewajiban wajib pajak, maka dibutuhkan juga pengaturan hukum yang menggunakan teknik pendekatan teknologi dalam hal pengenaan pajak penghasilan dalam kegiatan transaksi e-commerce . Hukum pajak yang ada sekarang dianggap tidak dapat digunakan untuk internet karena sifat elektronik dari e-commerce dan  transaksi  lintas  perbatasan  melalui  internet.  Perlu  dilakukan  penyusunan  konsep  peraturan mengenai pajak penghasilan (PPh) yang cukup signifikan agar mekanisme penegakan hukum dapat dilakukan  untuk  transaksi  elektronik.  Adapun  aturan  tersebut  harus  memenuhi  empat  syarat sebagaimana  disebutkan  pada  bab  sebelumnya,  yaitu equality dan equity , certainty ,  convenience of payment, dan economics of collection . 30
Untuk mewujudkan syarat-syarat untuk dibentuknya konsep pemungutan pajak penghasilan (PPh) pada pelaku usaha e-commerce, dibutuhkan kerjasama antar para pihak yang berkaitan dalam transaksi  e-commerce  baik  dari  lembaga/  instansi  pemerintah  dengan  pelaku  usaha  baik  dari penyedia platform marketplace maupun penyedia platform selain marketplace seperti Classfied Ads, Online  Retail,  dan  Daily  Deals sebagaimana  telah  disebutkan  sebelumnya.  Untuk  merealisasikan tujuan tersebut, diperlukan sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan kerjasama pemerintah dari berbagai sektor dalam ruang lingkup koordinasi atau dikenal dengan Whole of Government . 31 Pendekatan Whole of Government pada dasarnya bertujuan untuk menjawab pertanyaan klasik mengenai koordinasi yang sulit terjadi di antara sektor atau kelembagaan sebagai akibat  dari  adanya  fragmentasi  sektor  maupun  eskalasi  regulasi  di  tingkat  sektor.  Sebagai implementasi  dari  konsep  Whole  of  Government  dalam  optimalisasi  pemungutan  PPh  pada transaksi e-commerce, maka Direktorat Jenderal Pajak membutuhkan kerja sama dengan lembaga atau  instansi  lain  yang  memiliki  relevansi  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  dengan transaksi e-commerce.
Oleh  karena  itu,  Penulis  berpendapat  bahwa  pemanfaatan  GPN  sebagai  instrumen  dalam optimaliasi  pemungutan  PPh  tidak  dapat  berjalan  sendiri  tanpa  adanya  kerja  sama  maupun perubahan regulasi lain, sehingga Pemerintah melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia harus membuat suatu regulasi mengenai prosedur dan tata cara penarikan pajak pada transaksi e- commerce  yang  melibatkan  pihak  pelaku  usaha,  penjamin  keautentikan  data  penjual,  dan masyarakat  Indonesia.  Maka  dari  itu  Penulis  akan  memberikan  konsep  Gerbang  Pembayaran Nasional (GPN) sebagai instrumen dalam  optimalisasi penarikan pajak penghasilan (PPh) pada pelaku usaha e-commerce.
Pertama,  Penulis  berpendapat  bahwa  Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia, Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  Republik  Indonesia  dan  juga  Bank  Indonesia  dapat mengeluarkan suatu peraturan yang berbentuk Peraturan Bersama yang bersifat dua arah dengan mewajibkan kepada setiap orang untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagaimana juga disebutkan dalam Penjelasan pada Pasal 11 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019
30 Suparnyo, Hukum Pajak (Semarang: Pustaka Magister, 2012).
31 Yogi Suwarno, Modul: Pelantikan Dasar Calon PNS Whole of Government , Modul Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia , 2017.
tentang  Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik,  bahwa  pelaku  usaha  e-commerce  wajib mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan kartu Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) sebagai  persyaratan  untuk  mendaftarkan  dirinya  sebagai  merchant  di  suatu  marketplace.  Serta penyedia  marketplace  harus  membuat  NPWP  dan  kartu  GPN  sebagai  persyaratan  utama  bagi merchant yang ingin mendaftar. Setelah kedua hal tersebut diterapkan, segala riwayat yang diterima oleh merchant atau hasil penjualan barang/jasa tersebut, akan terekam secara elektronik melalui sistem  GPN.  Penulis  juga  berpendapat  bahwa  Bank  Indonesia  seharusnya  dapat  bekerjasama dengan bank-bank lainnya untuk mendistribusikan kartu debit berlogo GPN secara menyeluruh dan mengganti seluruh kartu debit yang masih non-GPN dengan kartu debit berlogo GPN.
Kedua, mengenai perizinan terhadap akses data, Direktorat Jenderal Pajak dapat bekerja sama dengan Bank Indonesia sebagai otoritas yang diamanatkan oleh Undang-Undang untuk mengatur dan menyelenggarakan perizinan serta melakukan pengawasan dalam sistem pembayaran nasional. Di tahun 2018, Bank Indonesia menciptakan suatu produk transaksi pembayaran yang bernama GPN. GPN diadakan dengan tujuan untuk memudahkan serta mengefisiensikan pembayaran ritel yang  mana  dengan  meningkatkan  sharing  dalam  penggunaan  infrastruktur  diantara  sistem pembayaran,  terutama  membentuk  interlinkages  atau  interconnections  secara  teknis  diantara seluruh penyelenggara sistem pembayaran. Dengan kata lain, kehadiran GPN diharapkan dapat menciptakan  suatu  keadaan  yang  efisien  dalam  penyelenggaraan  sistem  pembayaran.  Selain  itu, pelaku indsustri di bidang sejenis tidak perlu mengembangkan infrastruktur sendiri-sendiri untuk sistem  pembayaran  yang  dilakukannya,  namun  melalui  sharing  infranstruktur  dengan  pelaku industri lainnya.
Ketiga,  data  tersebutdapatdijadikansebagai  data  pembanding  yang  dapatdiakses  oleh DirektoratJenderal  Pajak  (dalam  hal  ini  melalui  Kantor  Pelayanan  Pajak)  atas  penghasilan  yang diperoleh  oleh  merchant  dalam  suatu  periode  tertentu  dalam  menentukan  besaran  pajak penghasilan (PPh) untuk verifikasi kebenaran besaran pajak yang seharusnya dibayarkan. Yustinus Prastowo  (Direktur  Eksekutif  Center  for  Indonesia  Taxation  Analysis)  menyatakan  bahwa penggunaan GPN dalam melakukan pemungutan pajak transaksi e-commerce telah efektif di berbagai negara,  seperti  Korea  Selatan,  Singapura,  dan  China.  Korea  Selatan  berhasil  melakukan pemungutan pajak atas transaksi e-commerce dengan efektif karena mereka sudah membangun gerbang pembayaran nasional sehingga memungut pajaknya menjadi mudah.
Lebih lanjut, Yustinus Prastowo juga menambahkan bahwa Indonesia dapat berkaca kepada negara Singapura yang memanfaatkan GPN sebagai instrumen dalam melakukan penarikan pajak. Sebagai informasi tambahan, Singapura memiliki Network for Electronic Transfers (selanjutnya disebut dengan NETS) sebagai lembaga domestic switching dan dengan turunannya e-NETS yang dimanfaatkan  guna  merekam  semua  transaksi  e-commerce  yang  terjadi  di  dalam  negara Singapura. 32 Di China, bank sentral China mewajibkan seluruh penerbit kartu termasuk bank asing harus melalui jaringan pembayaran elektronik UnionPay dalam memproses transaksi menggunakan Yuan.  Selain  itu,  seluruh  merchant  dan  juga  mesin  ATM  diwajibkan  untuk  memproses  Yuan melalui jaringan UnionPay sehingga hal ini menjadikan UnionPay sebagai sistem pembayaran lokal terbesar  asal  China.  Lebih  lanjut,  skema  pemungutan  yang  dilakukan  adalah  dengan  merekam segala  transaksi  serta  menghitung  pajak  yang  dapat  diterima  atas  transaksi  e-commerce  yang dilakukan oleh seseorang.
32 Muhammad Latief, “Belajar Soal Memajaki Transaksi E - Commerce Dari Tetangga,” 2019, https://www.aa.com.tr/id/analisis-berita/belajar-soal-memajaki-transaksi-e-commerce-dari-tetangga/941706.
Keempat, apabila dikaitkan dengan permasalahan yang dialami oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pengawasan atas pajak penghasilan (PPh) pada transaksi e-commerce, yaitu perlu dibentuk  suatu  badan  yang  melakukan  pengawasan  terhadap  penyelenggaraan  GPN  sebagai instrumen dalam optimalisasi penarikan pajak penghasilan pada merchant. Penulis berpendapat bahwa dengan dibentuk suatu badan maupun lembaga tersendiri yang berfungsi untuk melakukan pemeriksaan serta pengawasan terhadap seluruh transaksi e-commerce yang dilakukan oleh pelaku usaha. Penulis memberikan contoh tentang keseriusan negara Jepang dalam pemungutan PPh atas transaksi e-commerce dengan dibentuknya Cyber Tax Office dan Professional Team For  E-Commerce Taxation (PROTECT). Selain itu memeriksa transaksi e-commerce oleh perusahaan-perusahaan besar,  Cyber  Tax  Office  juga  dapat  memeriksa  segala  transaksi  yang  berkaitan  dengan  benda berwujud maupun benda tidak berwujud meliputi software, musik, gambar, dan bentuk hak milik kekayaan intelektual lainnya. 33
Kelima,  pemerintah  harus  membangun  infrastruktur  GPN  secara  baik  dan  komprehensif terlebih dahulu, baik dari kemudahan pembayaran dalam transaksi e-commerce, kerjasama antar bank secara menyeluruh di Indonesia serta sosialisasi yang baik di masyarakat. Onny Widjanarko, Kepala Pusat Program Transformasi Bank Indonesia menyebutkan bahwa pada tahun 2022 setiap nasabah  wajib  memiliki  setidaknya  1  (satu)  kartu  berlogo  GPN.  Oleh  karena  itu,  dengan diwajibkannya setiap orang/ nasabah untuk memiliki kartu GPN, maka hal tersebut juga berlaku pada pelaku usaha transaksi e-commerce. Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah juga membentuk kesepakatan  bersama  dengan  penyedia  wadah  elektronik  serta  membuat  kebijakan  yang  pada pokoknya mengharuskan bahwa merchant yang ingin membuka usaha di pasar elektronik wajib menggunakan akun/ rekening bank yang telah terafiliasi sebagai pemegang Kartu GPN.
Berdasarkan  hal  tersebut,  segala  transaksi  yang  dilakukan  oleh  Pelaku  usaha  transaksi  e- commerce  akan  terekam  serta  tercatat  dengan  baik  dalam  riwayat  transaksi  kartu  GPN  yang dimilikinya,  sehingga  bank  sebagai  salah  satu  penyelenggara  GPN  dapat  memberikan  laporan mengenai  riwayat  transaksi  (penghasilan)  yang  diterima  oleh  nasabahnya  tersebut  kepada  Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas bank serta otoritas penyelenggaran GPN. Lebih lanjut, dalam meningkatkan  penerimaan  pajak  penghasilan,  maka  Kementerian  Keuangan  melalui  Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan kerjasama dengan Bank Indonesia sebagai langkah konkrit untuk peningkatkan basis data perpajakan pelaku usaha dengan melakukan analisa atas transaksi tersebut guna  menentukan  apakah  pelaku  usaha  tersebut  dapat  dikenakan  pajak  penghasilan  atau  tidak. Dengan  demikian,  atas  terekamnya  segala  transaksi  yang  dilakukan  oleh  Pelaku  Usaha,  maka transparansi dalam pembukuan serta data perpajakan yang diterima akan menjadi lebih faktual dan jelas. Hal ini dapat mengurangi kemungkinan bagi wajib pajak untuk memalsukan atau meniadakan niat  untuk  menghindari  kewajibannya  sebagai  wajib  pajak  untuk  membayar  pajak  penghasilan sebagaimana  mestinya.  Selain  itu,  penggunaan  GPN  sebagai  instrumen  untuk  penarikan  pajak penghasilan dapat mengurangi perbuatan pelanggaran berupa penggelapan pajak oleh pemungut pajak bersama dengan wajib pajak.
Dibentuknya  peraturan  ini  memberikan  keuntungan  bagi  merchant  yang  sudah  mengikuti kebijakan tersebut, maka mereka  akan  mendapat sebuah kartu dengan logo bernama Pedagang Elektronik Terverifikasi (PET). Kartu ini akan memberikan akses premium sehingga barang yang diperdagangkan setiap merchant akan menjadi prioritas dalam mesin pencarian. Selain daripada itu, hal ini juga akan meningkatkan kepercayaan dari konsumen terhadap merchant. Hal ini merupakan
33 Asril Sitompul, Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum Di Cyberspace (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).
bagian dari perwujudan dari pendekatan dengan konsep Whole of Government melalui kerja sama antara  Direktorat  Jenderal  Pajak  dengan  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  Republik Indonesia, dan juga asosiasi terkait lainnya dalam hal penerapan dan penggunaaan kartu Pedagang Elektronik Terverifikasi (PET) tersebut. Kartu tersebut nantinya juga sebagai bukti ataupun tanda bahwa pelaku usaha e-commerce tersebut telah memenuhi persyaratan yang meliputi izin usaha, izin  teknis,  Tanda  Daftar  Perusahaan,  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP),  kode  etik  bisnis (business conduct)/ perilaku usaha (code of practices), standarisasi produk Barang dan/atau Jasa dan hal-hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya  bagi  penyedia  marketplace,  setiap  penyedia  marketplace  yang  sudah  ikut menerapkan  peraturan  tersebut  akan  mendapat  kemudahan  baik  dalam  hal  perpanjangan  izin, publikasi iklan, serta hal-hal lainnya. Selain itu, setiap marketplace yang sudah menggunakan GPN juga akan mendapatkan keuntungan dengan mendapat Merchant Discount Rate (MCR) yang lebih rendah yaitu 1% dibandingkan dengan principal asing lain yaitu sebesar 2-3% per transaksi.Dalam mewujudkan konsep pengaturan hukum mengenai Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang notabene  merupakan  bagian  dari  perkembangan  transformasi  digital,  maka  diperlukan  suatu pendekatan  teknologi,  termasuk  dalam  hal  pengenaan  pajak  penghasilan  dalam  kegiatan  e- commerce.  Berdasarkan  hal  tersebut,  kerja  sama  dengan  pihak-pihak  lain  yang  memiliki  akses dengan  kegiatan  dalam  cyberspae  akan  membantu,  mendukung,  dan  mempermudah  kerja Direktorat Jenderal Pajak dalam mengoptimalkan fungsi pengawasan yaitu merekam transaksi e- commerce khususnya penghasilan pelaku usaha e-commerce yang kemudian hasil data rekaman tersebut digunakan untuk sebagai data pembanding dalam menentukan besar nilai pemungutan pajak  penghasilan  (PPh)  pada  pelaku  usaha  tersebut.  Hal  ini  merupakan  upaya  untuk memaksimalkan pendapatan negara dari pajak.

## 4. KESIMPULAN
Konsep  penarikan  pajak  penghasilan  (PPh)  melalui  Instrumen  Gerbang  Pembayaran  Nasional (GPN)  memerlukan  dasar  hukum  yang  kuat  dan  konkret  yang  mengatur  mengenai persyaratan yang  harus  dipenuhi  sebagai  pelaku  usaha  e-commerce.  Selain  itu  juga  perlu  diatur  mengenai kerjasama antara lembaga-lembaga terkait berdasarkan pendekatan teori Whole of Government dalam  menyelenggarakan  konsep  tersebut.  Berdasarkan  penelitian  ini,  Penulis  menyampaikan beberapa  saran  untuk  meningkatkan  pajak  penghasilan  (PPh)  melalui  Gerbang  Pembayaran Nasional (GPN), yaitu pemerintah membuat aturan hukum yang mengatur mengenai implementasi Gerbang  Pembayaran  Nasional  (GPN)  sebagai  instrumen  dalam  optimalisasi  penarikan  pajak penghasilan  (PPh)  pada  transaksi  e-commerce,  kemudian  melakukan  kerjasama  antar  berbagai instansi  pemerintah  yang  meliputi  Kementerian  Keuangan  (dalam  hal  ini  Direktorat  Jenderal Pajak),  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika,  serta  Bank  Indonesia  sebagai pengenjewantahan dari teori Whole of Government.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal
Amelia, Cahyadini, and Oka Margana Indra. “Kebijakan Optimalisasi Pajak Penghasilan Dalam Kegiatan E- Commerce.” Jurnal Veritas Et Justitia 4, no. 2 (2018): 381 – 82. https://doi.org/10.25123/vej.v4i2.3071.
Anggit, Dyah Kusumastuti. “Penerapan Sistem GPN (Gerbang Pembayaran Nasional) Dalam
Menungjang Transaksi Daring.” Jurnal Bisnis Dan Manajemen 6, no. 1 (2019): 59 – 61. https://doi.org/10.26905/jbm.v6i1.3035.
Aprianti, Ine, and Lucy Nurfadilah. “Tantangan Yan g Dihadapi Oleh Perbankan Nasional Pada Aplikasi Financial Technology Berbasis Cashless (Studi Kasus Pada Pengguna Digital Payment Di Kota Bandung.” Bisnis Dan Iptek 12, no. 2 (2019): 68 – 78. https://jurnal.stiepas.ac.id/index.php/bistek/article/view/136.
K usumastuti, Anggit Dyah, and Jane Rinelke Tinangon. “Penerapan Sistem GPN (Gerbang Pembayaran Nasional) Dalam Menunjang Transaksi Daring.” Jurnal Bisnin Dan Manajemen 6, no. 1 (2019): 56 – 64. https://doi.org/10.26905/jbm.v6i1.3035. Lubis, Melisa Rahmaini. “ Kebijakan Pengaturan Pajak Penghasilan Dan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Transaksi E- Commerce.” Jurnal Ilmiah Hukum Administrasi Negara 1, no. 1 (2017):
15.
Nugroho, Kristian Aji. “Pengaruh Cyber Attack Terhadap Kebijakan Cyber Security Amerika Serikat. ” Journal of International Relations 4, no. 3 (2018): 93 – 401. http://ejournal- s1.undip.ac.id/index.php/jihi.
Nursita, Rizki Dian. “Cyberspace: Perdebatan, Problematika, Serta Pendekatan Baru Dalam Tata Kelola Global.” Dauliyah 4, no. 1 (2019): 80 – 99. http://dx.doi.org/10.21111/dauliyah.v4i1.2934.
Paramitari, Ni Nyoman Ayu, Ida Ayu Putu Widiati, and Luh Putu Suryani. “Analisis Yuridis Pemungutan Pajak Dalam Transaksi E- Commerce Di Indonesia.” Jurnal Analogi Hukum 1, no. 1 (2019): 114 – 19. https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum.
Rostan, Rostan, and Rahman Mus Abdul. “Pengaruh Perilaku Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” PARADOKS: Jurnal Ilmu Ekonomi 2, no. 1 (2019): 22 – 38.
https://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/PARADOKS/issue/view/51.
Sari, Ririn Puspita. “Kebijakan Perpajakan Atas Transaksi E - Commerce.” Akuntabel 15, no. 1 (2018): 67 – 72. http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/AKUNTABEL.
Utomo, Eviera Maharani. “Transaksi E -Commerce Sebagai Potensi Penerimaan Pajak Di Indonesia.” Jurnal Akutansi AKUNESA 2, no. 1 (2013): 1 – 20. https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/6516.

## Buku
Glen, C. M. Controlling Cyberspace: The Politics of Internet Governance and Regulation . California: ABC- CLIO, 2017.
Kulesza, J, and R Balleste. Cyber Security and Human Rights in the Age of Cyberveillance . Maryland: Rowman & Littlefield, 2015.
Saksi, Nufransa Wira. Buku Pintar Pajak E-Commerce Dari Mendaftar Sampai Membayar . Jakarta: Visimedia, 2014.
Siti, Resmi. PerpajakanTeori Dan Kasus . Jakarta: Salemba Empat, 2019.
Sitompul, Asril. Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum Di Cyberspace . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
Sitompul, Josua. Cyber Space Cyber Crimes Cyber Law Tinjauan Aspek Hukum Pidana . Jakarta: Tata Nusa, 2012.
Suparnyo. Hukum Pajak . Semarang: Pustaka Magister, 2012.
Suwarno, Yogi. Modul: Pelantikan Dasar Calon PNS Whole of Government . Modul Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia , 2017.
Peraturan Perundang-undangan
Indonesia. Pasal 4 Undang-Undang No. 36 Tahun tentang Perubahan Keempat atas Undang- Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (2008).

## Internet
Azzura, Siti Nur. “Transaksi E -Commerce Indonesia Diprediksi Capai Rp 913 Triliun Di 2022.” Merdeka, 2019. https://www.merdeka.com/uang/transaksi-e-commerce-indonesia- diprediksi-capai-rp-913-triliun-di-2022.html.
Bastamanography. “Mengenal Gerbang Pembayaran Nasional,” 2019.
https://www.bastamanography.id/mengenal-gerbang-pembayaran-nasional/.
Hutauruk, Dina Mirayanti. “Transaksi Kartu Debit Berlogo GPN Semakin Meningkat,” 2019. https://keuangan.kontan.co.id/news/transaksi-kartu-debit-berlogo-gpn-semakin- meningkat?page=all.
Latief, Muhammad. “Belajar Soal Memajaki Transaksi E - Commerce Dari Tetangga,” 2019. https://www.aa.com.tr/id/analisis-berita/belajar-soal-memajaki-transaksi-e-commerce- dari-tetangga/941706.
Laucereno, Sylke Febrina. “Sri Mulyani Akan Pakai Gerbang Pembayaran Nasional Untuk Rekam Pajak,” 2019. https://financ e.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3753919/sri- mulyani-akan-pakai-gerbang-pembayaran-nasional-untuk-rekam-pajak.
Finansialku. “Peluncuran Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), Pertanda Sistem Transaksi Tunggal Dimulai,” 2019. https://www.finansialku.com/gerbang-pembayaran-nasional-gpn- sistem-transaksi/.
Petriella, Yanita. “Kemendag Lirik E - Commerce Untuk Ekspor.” ekonomi.bisnis.com, 2019. https://ekonomi.bisnis.com/read/20190412/12/911141/kemendag-lirik-e-commerce- untuk-pacu-eksporm.
Setiawan, Sakina Rakhma Diah. “Transaksi Kartu GPN TembusRp 6,21 Triliun Hingga Juli 2019,” 2019. https://money.kompas.com/read/2019/08/15/162818026/transaksi -kartu- gpn-tembus-rp-621-triliun-hingga-juli-2019.
Startup Ranking. “Startup Ranking, ‘Countries,’” 2019.
https://www.startupranking.com/countries.
Wahyudi, Eko. “Bank Indonesia: TransaksiE - Commerce per Bulan Capai Rp 13 T.” Majalah
Tempo, 2019. https://bisnis.tempo.co/read/1274672/bank-indonesia-transaksi-e- commerce-per-bulan-capai-rp-13-t.
Wal fajri, Maizal. “Bank Indonesia Memproyeksikan 20 Juta Kartu GPN Telah Terdistribusi Sepanjang 2018,” 2019. https://keuangan.kontan.co.id/news/bank -indonesia- memproyeksikan-20-juta-kartu-gpn-telah-terdistribusi-sepanjang-2018.
Wijaya, Andy. “Pemungutan Paja k Atas Transaksi E- Commerce (Online),” 2019.
Yudha, Pratomo. “APJII: Jumlah Pengguna Internet Di Indonesia Tembus 171 Juta Jiwa.” Kompas. Accessed April 19, 2019. https://tekno.kompas.com/read/2019/05/16/03260037/apjii-jumlah-pengguna-internet- di-indonesia-tembus-171-juta-jiwa.

## Wawancara
Maulana, Ikhwan Nul Yusuf. “Wawancara Dengan Founder & Managing Director Bizlook.” 2019.
Usama. Wawancara Dengan Pelaksana Seksi Peraturan PPh Orang Pribadi, Subdit Peraturan PPh Dan PPh Orang Pribadi, Unit Direktorat Peraturan Perpajakan II Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak , 2019.