Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" Vol. 7 No. 1 Januari 2024 eISSN: 2614-6002

## Jurnal PenKoMi: Kajian Pendidikan & Ekonomi
Journal Hompage: http://jurnal.stkipbima.ac.id/index.php/PK/index

## EVALUASI PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA BELILIK BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018
Gayatria Oktalina 1 , Maya Silvya 2 1,2 STIE IBEK Pangkalpinang
gayatria.oktalina27@gmail.com Info Artikel Abstrak
Keyword:
Manajemen Keuangan, Laporan Keuangan, Pemerintah Desa, Permendagri No 20 Tahun 2018
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  pengelolaan keuangan  desa  berdasarkan  Permendagri  nomor  20  tahun 2018,  Tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Desa,  dan  seberapa  besar  dampak perubahan  tersebut  terhadap  implementasinya  di  lapangan  dengan  studi kasus di kampung Belilik di Bangka Tengah.  Sumber data diperoleh dari data  primer  dengan  melakukan  observasi  dan  wawancara.  Hasil  yang diperoleh  adalah  bahwa  desa,  bahwa  pengelolaan  keuangan  desa dilakukan,  mengacu  pada  Permendagri  nomor  20  tahun  2018. Kesimpulan  tersebut  masih  ada  tiga  tahapan  yang  tidak  sesuai  dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, yaitu tahapan perencanaan, pelaksanaan dan  administrasi,  dan  2  tahapan  sisanya  sudah  sepenuhnya  sesuai,  yaitu tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban. Info article Abstact
Keyword:
Financial Management ,
Financial Report, Village Government, Permendagri No 20 Tahun 2018
This study aims to determine  how village financial management is based on  Permendagri  number  20  of  2018,  Regarding  Village  Financial Management Guidelines, and how much of an impact these changes have on their implementation in the field with case studies at  Belilik village in Bangka  Tengah.    The  data  source  was  obtained  from  primary  data  by conducting  observations  and  interviews.The  results  obtained  were  that the  village,  that  village  financial  management  was  carried  out,  referred to  Permendagri  number  20  of  2018.  The  conclutions  are  there  are  still three stages that are not in accordance with Permendagri No. 20 of 2018, namely the planning, implementation and administration stages, and the remaining  2  stages  are  completely  in  accordance,  namely  the  reporting and accountability stages.

## I. PENDAHULUAN
Desa  merupakan  otonomi  terkecil  dari  suatu  pemerintahan.  Berdasarkan  Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 disebutkan bahwa, “Desa merupakan satu kesatuan hukum  masyarakat  hukum  yang memiliki batas  wilayah yang berwenang untuk  mengatur dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan Prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan  /  atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia”. Sebelum otonomi daerah tingkat kemiskinan di desa lebih tinggi daripada tingkat kemiskinan yang ada di kota. Oleh karena  itu  berbagai  kebijakan  disusun  oleh  pemerintah  dalam  rangka  mengatasi  masalah ini, salah satunya adalah dengan melahirkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

## Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" Vol. 7 No. 1 Januari 2024 eISSN: 2614-6002
Undang undang ini memberikan perubahan yang besar dengan menjadikan kedudukan desa  lebih  kuat  dalam  pemerintahan  yang  meliputi  hal  kewenangan,  perencanaan, pembangunan,  keuangan  dan  demokrasi  desa.  Desa  diberikan  otonomi  dalam melaksanakan  pemerintahannya  seperti  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat berdasarkan  istiadat  serta  nilai  sosial  budaya  masyarakat  desa  dan  juga  dalam  hal pengelolaan kelembagaan desa. Mendukung terlaksananya program kegiatan tersebut maka sejak  tahun  2015  pemerintah  memberikan  dana  desa  kepada  seluruh  desa  yang  ada  di Indonesia  yang  bersumber  APBN.  Tujuannya  adalah  untuk  meningkatkan  kemandirian dalam  mengurus  program  kerjanya  masing-masing  dan  pemerataan  semua  kegiatan pembangunan  yang  ada  di  desa  sehingga  akan  berdampak  pada  peningkatan  kegiatan masyarakat dan kualitas hidup seluruh lapisan masyarakat yang ada di desa.
Kemandirian masyarakat desa dalam menyusun program kegiatan pemerintahan serta pembangunan  yang  ada  di  menjadi  poin  utama  dalam  pengelolaan  dana  desa.  Namun, pengelolaan keuangan desa ini tidak luput dari berbagai halangan yang akan menimbulakan permasalahan.  Adapun  permasalahan  yang  sering  dihadapi  dalam  pengelolaan  ekuangan desa  menurut  Mustangin  &  Rani  (2020)  di  antaranya  :  (1)  kualitas  dalam  SDM  yang terbilang  masih  rendah;  (2)  ketidaksesuaian  tenaga  yang  mengisi  bagian  keuangan  desa dengan  keahliannya;  (3)  kurangnya  pengawasan  dan  pembinaan  dari  lembaga  maupun instansi  terkait  pengelolaan  keuangan  desa.  Agar  pengelolaan  dana  desa  ini  dapat dijalankan  dengan  baik  oleh  masyarakat  maka  pemerintah  telah  menerbitkan  peraturan menteri  dalam  negeri  nomor  20  tahun  2018  tentang  pengelolaan  keuangan  desa  yang bersumber  dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara.  Adanya  peraturan  ini  bertujuan untuk  mewujudkan  desa  yang  kuat,  maju,  mandiri  dan  demokratis,  sehingga  peran  desa dalam  menjalankan  pemrintahan  serta  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  dapat ditingkatkan  (Bender,  2016).  Adanya  kewenangan  pengelolaan  keuangan  desa  menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 ini diharapkan dapat membuat pengelolaan keuangan desa semakin transparan dan akuntabel.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menjabarkan serangkai kegiatan yang saling berkesinambungan  berawal    dari    perencanaan,  pelaksanaan,  penata  usahaan,  pelaporan, pertanggung  jawaban  (Mustangin  &  Rani,  2020),  serta  pengawasan  keuangan  desa, sehingga  dengan  hak  otonomi  tersebut  diharapkan  desa  dapat  mengolah  keuangan  yang secara  mandiri,  baik  pendapatan  maupun  pembelanjaan  anggaran.  Pada  pengelolaan keuangan  wajib  untuk  mengutamakan  asas-asas  yang  terdapat dalam acuan peraturan pengelolaan  keungan  desa,  pelaksanannya  wajib  dilaksanakan  berdasarkan  azas transparansi, akuntabillitas,   partisipatif   dan   secara   tertib   dan   disiplin   anggaran.
Penelitian  ini  mengangkat  Desa  Belilik  sebagai  objek  penelitian.  Desa  Belilik merupakan  salah  satu  desa  yang  ada  di  wilayah  Kecamatan  Namang  Kabupaten  Bangka Tengah.  Desa  yang  didapatkan  oleh  desa  beli  pada  tahun  2022  yaitu  sebesar  Rp 891.803.000,00.  Alokasi  dana  yang  besar  tentu  memerlukan  pengelolaan  keuangan  yang baik  sehingga  dana  tersebut  dapat  direalisasikan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat,  serta  menghindari  adanya  penyelewengan.  Pengelolaan  keuangan  yang  baik harusnya  dapat  mengacu  pada  aturan  dan  kebijakan  yang  telah  dikeluarkan  oleh Pemerintah.  Penelitian  ini  peneliti  bertujuan  menganalisis  mengenai  kesesuaian pengelolaan  keuangan  desa  Belilik  berdasarkan  Permendagri  No  20  Tahun  2018  yang mengidentifikasikan  mekanisme  pengelolaan  keuangan  pada  tahap  perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban.
Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" Vol. 7 No. 1 Januari 2024 eISSN: 2614-6002

## II. TINJAUAN PUSTAKA
1. Pemerintah Desa
Desa  merupakan  satu  kesatuan  masyarakat  berdasarkan  adat  dan  hukum  adat  yang manakah dalam satu wilayah tertentu, yang memiliki ikatan lahir dan batin sangat kuat, baik  dikarenakan  garis  keturunan  atau  karena  kepentingan  politik,  ekonomi,  sosial  dan keamanan  yang  sama,  memiliki  susunan  kepengurusan  yang  dipilih    secara  bersama, pemilik serta memiliki kekayaan dengan menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri (Soenardjo,  2014  :  4).  Menurut  UU  No  6  Tahun  2014,    pemerintah  desa  adalah  pihak yang  bertanggung  jawab  atas  terselenggaranya  kepentingan  masuarakat  setempat.  Pada pasal  55  disebutkan  bahwa  pemerintah  desa,  BPD  bekerja  sama  dengan  kepala  desa untuk  membahas  serta  mengkoordinasikan rancangan Perdes untuk  mempertimbangkan keinginan masyarakat dan juga memimpin mereka.
2. Pengelolaan Keuangan Desa Keuangan  desa  adalah  semua  hak  dan  kewajiban  desa  yang  ter  nilai  kalian  kesatuan maka, yang termasuk dalam hak milik desa adalah segala hak milik desa atas uang dan barang  (Bastian,  2015:  96)  yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban desa (Soleh dan Rochmansjah (2015).
Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 pasal 1 ayat (6), “Pengelolaan keuangan desa adalah  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan, pelaporan dan pertangagungjawaban keuangan desa”.
Adapun sumber pendapatan desa berasal dari :
a. Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  yang  berasal  dari  hasil  usaha  desa,  hasil  kekayaan desa, hasil swadaya dan apartisipasi, serta hasil gotong royong.
b. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota atas bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah.
c. Bantuan  keuangan  dari  pemerintah,  pemerintah  provinsi,  dan  pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah.
d. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) merupakan rencana keuangan tahunan yang  dibuat  oleh  pemerintah  desa  yang  didasarkan  pada  peraturan  desa  mengenai Estimasi  pendapatan  dan  belanja  sebagai  sumber  pembiayaan  untuk  kegiatan pembangunan desa(Astuty & Hany, 2018). APBDes  terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja  desa  dan  pembiayaan  (Julita  &  Abdullah,  2020).  Rancangan  anggaran  tersebut dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.
3. Permendagri No 20 Tahun 2018
Asas pengelolaan desa yang tercantum pada Permendagri No 20 Tahun 2018 pasal 2 ayat (1),  keuangan  desa  dikelola  berdasarkan  asas  transparan  akun  tabel  partisi  pasif  serta dilakukan  dengan  tertib  dan  disiplin  anggaran.  Adapun  mekanisme  pengelolaan keuangan desa yang tercantum pada pasal 29: a. Perencanaan b. Pelaksanaan c. Penata usahaan d. Pelaporan
e. Pertanggung jawaban

## III . METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  dimana  penelitian  ini bertujuan  untuk  memahami  suatu  fenomena  yang  terjadi  secara  lebih  mendalam  (Suwarno,

## Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" Vol. 7 No. 1 Januari 2024 eISSN: 2614-6002
2019)  dengan  cara  mengumpulkan  fakta  atau  data  yang  ada  di  lapangan  untuk  dianalisis secara mendalam, sehingga diperoleh temuan data yang diperlukan dalam penelitian, dengan menjabarkan deskripsi penelitian guna mendapatkan data, menafsirkan serta mengklarifikasi data  sesuai  dengan  peraturan  pemerintah  (Sugiyono,  2018).  Sumber  data  yang  digunakan adalah  data  primer  dan  sekunder  dengan  teknik  pengumpulan  data  berupa  wawancara  dan dokumentasi  yang  didaptakn  langsung  dari  narasumber.  Penelitian  ini  dilaksanakan  di  desa Belilik, kecamatan Namang. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif di mana  penyajian  data  dilakukan  menggunakan  analisis  serta  tabel  pembanding  antara pengelolaan  keuangan  desa  pada  tahun  2022  dengan  Peraturan  Pemerindah  Dalam  Negeri (Permendagri)  No  20  Tahun  2018  terkait  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Belilik
Tabel  3.1  Hasil  Perbandingan  Perencanaan  Pengelolaan  Keuangan  Desa  di  Desa  Belilik  dengan PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018
No. Pengelolaan Keuangan Desa Namang Kriteria 1 Proses penyusunan rancangan APBDesa 2022 yang pertama dimulai dari penyusunanoleh sekdes  desa  Belilik  berdssarkan  RKP  dan  RPJMDes.  Setelah  rancangan  disusun, selanjutnya  dilaksanakan  Musyawarah  Desa  (Musdes)  yang  melibatkan  BPD,  kepala dusun, RT, RW,tokoh masyarakat dan perwakilan masyarakat. S 2 Sekdes  telah  menyampaikan  RAP  Desa  kepada  Kepala  Desa  dan  BPD  yang  akan ditindaklanjuti  pada  musyawarah  desa.  Penyampaian  APBDes  dilakukan  di  bulan November. S 3 Sejauh ini BPD selalu menyetujui atau menyepakati rancangan Perdes yang diajukan oleh kepala desa S 4 Setelah  didapatkan  kesepakatan  dengan  BPD  maka  selanjutnya  akan  dikeluarkan  surat keputusan  (SK  BPD).  Setelah  semua  berkas  selesai  dan  lengkap  maka  selanjutnya RAPBDes  tersebut  akan  disampaikan  oleh  kepala  desa  kepada  bupati  melalui  Camat Kecamatan Namang sehari setelahnya. S 5 Biasanya bupati akan memberikan hasil evaluasi dalam waktu maksimal 14 hari kerja 6 Sejauh  ini  hasil  evaluasi  rancangan  APBDes  desa  selalu  diberikan  sebelum  batas  waktu yang ditentukan habis. BPT 7 Isi  dari  Raperdesa  Belilik  sudah  sesuai  dengan  ketentuan  perundang  undangan  karena sudah mengutamakan kepentingan umum. BPT 8 setelah memperoleh hasil evaluasi dari bupati, selanjutnya kepala desa Belilik melakukan penetapan  rancangan  Perdes  menjadi  Perda  tentang  APBDes  dan  menetapkan  peraturan kepala desa tentang APBDes S 9 penetapan Perda tentang APBDESES desa Belilik ditetapkan pada bulan Desember 2021 S 10 peraturan  desa  tentang  APBDESES  yang  telah  ditetapkan  akan  segera  disampaikan kepada bupati paling lama tujuh hari kerja setelah ditetapkan S 11 Informasi  mengenai  APBDESES  disampaikan  kepada  masyarakat  melalui  Baliho  yang dipasang di depan kantor desa. S 12 Pada  tahun  anggaran  2022  desa  Belilik  tidak  terdapat  perubahan  anggaran  mengenai pendapatan desa. BPT 13 Di  dalam  Perdes  apabila  terjadi  perubahan  mengenai  perkades  tentang  APBDes,  kepala desa  Belilik  melakukan  koordinasi  dengan  BPD  dan  mengajukan  surat  pemberitahuan kepada bupati tentang perubahan penjabaran APBDes S

## Sumber : Data Diolah (2023)
Berdasarkan  tabel  di  atas  maka  dapat  diketahui  bahwa  persentase  kesesuaian  antara pengelolaan  keuangan  desa  dengan  Permendagri  No.  20  Tahun  2018  bagian  penatausahaan dengan  perhitungan  :  10/13x100%  =  76,92%.  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  tingkat kesesuaian  antara  perencanaan  pengelolaan  keuangan  desa  dengan  Permendagri  nomor  20

## Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" Vol. 7 No. 1 Januari 2024 eISSN: 2614-6002
tahun 2018 sebesar 76,92%, dan sisanya sebesar 23,08% menunjukkan ketidak sesuaian. Hal ini  disebabkan  ada  3  indikator  PERMENDAGRI  No  20  Tahun  2018  belum  pernah  terjadi pada  perencanaan  pengelolaan  keuangan  desa  Belilik,  seperti  evaluasi  dari  Bupati,  dan perubahan mengenai Perkades tentang APBDes.

## B. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Belilik
Tabel  3.2  Hasil  Perbandingan  Pelaksanaan  Pengelolaan  Keuangan  Desa  di  Desa  Belilik  dengan PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018 No.
Pengelolaan Keuangan Desa Namang Kriteria 1 Setiap  proses  penerimaan  dan  pengeluaran  dana  desa  dilaksanakan  melalui  rekening  kas desa  dan  pelaporannya  menggunakan  aplikasi  SISKEUDES.  Pihak  yang  bertanggung jawab adalah Kaur keuangan dan kepala desa. S 2 Kaur  keuangan  boleh  menyimpan  uang  tunai  dengan  jumlah  maksimal  sebesar Rp10.000.000, dalam waktu satu hari. S 3 penyusunan  DPA  oleh  Kaur  dan  kasi  dilakukan  maksimal  tujuh  hari  setelah  penetapan Perdes BS 4 Di  desa  Belilik  DPA  sudah  memuat  rencana  kegiatan  dan  anggaran  desa,  rencana  kerja kegiatan desa dan rencana anggaran biaya yang dapat dibuktikan melalui pikiran yang ada di aplikasi Siskeudes. S 5 rancangan DPA telah di laksanakan di bulan Desember 2021 setelah penetapan perdes S 6 Rancangan  DPA  diverifikasi  oleh  Sekdes  satu  hari  setelah  penyerahan  disetujui  oleh kepala desa S 7 Kepala  desa  menugaskan  Kaur  dan  kasih  untuk  merevisi  apabila  terjadi  perubahan mengenai anggaran kegiatan yang dilampirkan dengan DPPA S 8 DPPA di desa Belilik bisa berisi rencana kerja dan anggaran desa perubahan, dan rencana anggaran biaya perubahan S 9 Penyusunan DPPA biasanya dilakukan atas permintaan dari Kades BS 10 Sekertaris desa memverifikasi DPPA dalam jangka waktu tiga hari dan dilanjutkan untuk disetujui oleh kepala desa S 11 Penyusunan  rancangan  RAK  desa  berdasarkan  DPPA  yang  telah  disetujui  kepala  desa dilakukan oleh Kaur keuangan dan selanjutnya disampaikan melalui sekertaris desa untuk diverifikasi. S 12 RAK  Desa  Belilik  sudah  memuat  arus  kas  masuk  dan  arus  kas  keluar  yang  digunakan untuk  mengatur  penarikan  dana  dari  rekening  kas  dalam  rangka  mendanai  pengeluaran berdasarkan  DPPA  yang  telah  disahkan  oleh  kepala  desa  yang  dilaksanakan  melalui aplikasi SISKEUDES S 13 Bukti kegiatn sudah lengkap dan sah dan dilaporkan melalui aplikasi SISKEUDES S 14 segala  bentuk  pengeluaran  pelaksanaan  kegiatan  sudah  dilaporkan  dalam  aplikasi Siskeudes dan pihak yang bertanggungjawab adalah kaur keuangan. S 15 beli sudah dilakukan secara swakelola, apabila kegiatan tidak dapat dilakukan maka akan mencari penyedia barang atau S 16 Kaur dan kasih pelaksana kegiatan anggaran di desa Belilik sudah mengajukan SPP yang sesuai dengan anggaran kegiatan yang tercantum dalam DPPA. S 17 sejauh  ini  penggunaan  anggaran  yang  diterima  dari  pengajuan  SPP  untuk  kegiatan pengadaan  barang  /  jasa  secara  dilakukan  dengan  sistem  raimburst  Di  mana  dana  akan dikeluarkan  apabila  penanggung  jawab  memberikan  kwitansi  pembayaran  atas  barang atau jasa. S 18 Setiap  koordinator  pelaksana  kegiatan  bertanggung  jawab  untuk  menyampaikan  laporan pencairan  anggaran  beserta  dengan  bukti  transaksi  pembayaran  atau  pengadaan  barang  / jasa  kepada  Sekdes  untuk  diperiksa  apakah  pengeluaran  sesuai  dengan  jumlah  yang diterima, jika terdapat sisa pembayaran maka akan dikembalikan lagi ke kas desa melalui Kaur keuangan S 19 pengajuan  SPP  yang  dilakukan  oleh  desa  Belilik  masih  menggunakan  SPP  Definitif  di mana pembayaran akan dilakukan saat barang / jasa diterima dan diverifikasi oleh Sekdes serta disetujui oleh Kades. S
20 Pelaksana  kegiatan  sudah  melaporkan  laporan  akhir  realisasi  kegiatan  maksimal  satu S
minggu setelah kegiatan dilaksanakan 21 Hingga saat ini belum ada kasus  untuk RAB anggaran biaya yang tidak Terduga di desa Belilik BPT 22 Kaur keuangan sudah melakukan pemotongan pajak pada setiap pengeluaran kas desa S 23 Perlakuan mengenai dana cadangan di desa Belilik masih belum diterapkan BPT 24 Penyertaan  modal  telah  dicatat  pada  pengeluaran  pembiayaan  dan  hasil  keuntungan  dari Penyertaan modal sudah dimasukkan sebagai pendapatan asli daerah S

## Sumber : Data Diolah (2023)
Berdasarkan  tabel  di  atas  maka  dapat  diketahui  bahwa  persentase  kesesuaian  antara pengelolaan  keuangan  desa  dengan  Permendagri  No.  20  Tahun  2018  bagian  penatausahaan dengan perhitungan : 19/24x100% = 79,17%.
Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  tingkat  kesesuaian  antara  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan desa dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018 sebesar 79,17%. Hal ini menandakan bahwa pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  desa  sudah  mengadopsi  indikator  pengelolaan  menurut PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018. Namun, masih ada sekitar 20,83% sisanya sebanyak 3 indikator belum sesuai dan 2 indikator belum pernah diterapkan di desa Belilik, seperti waktu penyusunan  DPA  oleh  Kaur  dan  Kasi  yang  melebihi  tenggat  waktu  yang  ditetapkan,  belum adanya biaya tak terduga dan perlakuan dana cadangan di desa Belilik.

## C. Penatausahaan Keuangan Daerah
Tabel 3.3 Hasil Perbandingan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Belilik dengan PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018
No. Pengelolaan Keuangan Desa Namang Hasil 1 Saat  ini  penata  usahaan  keuangan  desa  Belilik  dilaksanakan  oleh  Kaur  keuangan  yang juga merangkap sebagai operator SISKEUDES S 2 Kaur keuangan sudah memiliki buku pembantu kas umum dalam bentuk buku pembantu bank dan buku pembantu pajak, namun saat ini belum ada buku pembantu panjar BS 3 Setiap penerimaan sudah disetorkan melalui rekening kas desa S 4 Pengeluaran atas beban APBDesa untuk kegiatan yang dilakukan secara swa kelola sudah didasarkan pada DPA dan SPP yang diajukan telah disetujui oleh kepala desa Belilik S 5 Pengadaan  barang  /  jasa  di  desa  Belilik  dilakukan  dengan  SPP  Definitif  berdasarkan nominal  yang  terdapat  dalam  DPA  yang  dikeluarkan  oleh  Kaur  keuangan  kepada pelaksana kegiatan dan sudah disetujui oleh kepala desa S 6 Pengeluaran untuk belanja pegawai di desa belilik sudah dilakukan secara langsung oleh Kaur keuangan dan sudah diketahui oleh kepala desa S 7 setiap  spj  Untuk  pengeluaran  maupun  penerimaan  pemerintah  desa  Belilik sudahdibuktikan  dengan  kwitansi  pengeluaran  dan  kwitansi  penerimaan  yang ditandatangani oleh Kaur keuangan dan penerima dana S 8 Buku  kas  umum  ditutup  setiap  akhir  bulan  dan  dilaporkan  oleh  Kaur  keuangan  kepada Sekdes paling lambat setiap tanggal 10 di bulan berikutnya, kemudian akan diverifikasi, di evaluasi dan dianalisis oleh sekdes sebelum disampaikan ke kepala desa untuk disetujui S

## Sumber : Data Diolah (2023)
Berdasarkan  tabel  di  atas  maka  dapat  diketahui  bahwa  persentase  kesesuaian  antara pengelolaan  keuangan  desa  dengan  Permendagri  No.  20  Tahun  2018  bagian  penatausahaan dengan perhitungan : 7/8x100% = 87,5%.
Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian antara penatausahaan pengelolaan keuangan desa dengan Permendagri  nomor 20 tahun 2018 sebesar 87,5%. Hal  ini menandakan bahwa penatausahaan  pengelolaan  keuangan  desa  sudah  hampir  semuanya  mengadopsi  indikator pengelolaan menurut PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018. Namun, masih ada sekitar 12,5% sisanya  atau  1  indikator  belum  sesuai  di  desa  Belilik,  yakni  belum  adanya  buku  pembantu panjar yang dibuat oleh kaur kruangan desa Belilik.
D. Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa
Tabel 3.4 Hasil Perbandingan Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Belilik dengan PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018
No. Pengelolaan Keuangan Desa Naman Hasil 1 Kepala desa Belilik sudah menyampaikan laporan pelaksanaan APBDESES desa semester pertama tahun anggaran 2022 kepada bupati melalui Camat Namang S 2 Laporan  yang  disusun  pemerintah  desa  Belilik  sudah  terdiri  atas  laporan  pelaksanaan APBDESES S dan laporan realisasi kegiatan dan dilaporkan di minggu pertama bulan Juli S

## Sumber : Data Diolah (2023)
Berdasarkan  tabel  di  atas  maka  dapat  diketahui  bahwa  persentase  kesesuaian  antara pengelolaan  keuangan  desa  dengan  Permendagri  No.  20  Tahun  2018  bagian pertanggungjawaban sebesar 100%. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian antara penatausahaan pengelolaan keuangan desa dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018 sudah sesuai dan sudah semuanya mengadopsi indikator pengelolaan menurut PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018.

## E. Pertanggungjawaban Keuangan Desa
Tabel 3.5 Hasil Perbandingan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Belilik dengan PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018
No. Pengelolaan Keuangan Desa Namang Hasil 1 kepala  desa  Belilik  sudah  menyampaikan  laporan  pertanggung  jawaban  tahun  anggaran 2022 pada bulan Desember 2022 kepada  Bupati Bangka Tengah melalui Camat Namang. S 2 dalam  laporan  pertanggung  jawaban  yang  disampaikan  oleh  pemerintah  desa  Belilik sudah  melampirkan  laporan  keuangan,  laporan  realisasi  kegiatan  dan  daftar  program Sektoral S 3 Setelah  proses  penyampaian  laporan  akhir  tahun  kepada  bupati  Bangka  Tengah, selanjutnya bupati akan menyampaikan laporan tersebut kepada menteri melalui direktur jenderal Bina pemerintahan desa S 4 Tahapan  terakhir  pemerintah  desa  Belilik  akan  menyampaikan  laporan  pertanggung jawaban  pemerintah  desa  kepada  masyarakat  melalui  musyawarah  desa  dengan melibatkan  anggota  masyarakat  yang  dihadiri  oleh  tokoh  masyarakat  RT,  RW,  DPD, karang Taruna dan perwakilan masyarakat. S

## Sumber : Data Diolah (2023)
Berdasarkan  tabel  di  atas  maka  dapat  diketahui  bahwa  persentase  kesesuaian  antara pengelolaan  keuangan  desa  dengan  Permendagri  No.  20  Tahun  2018  bagian pertanggungjawaban sebesar 100%. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian antara perencanaan  pengelolaan  keuangan  desa  dengan  Permendagri  nomor  20  tahun  2018  pada tahap  pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan  desa  sudah  sesuai  dan  sudah  semuanya mengadopsi indikator pengelolaan menurut PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018.

## V. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penelitia nmengenai pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No 20 tahun 2018 di desa Belilik, dapat disimpulkan bahwa:
1. Tahap  perencanaan  pengelolaan  keuangan  desa  memiliki  ketidaksesuaian  yang  paling besar  diantara  tahapan  tahapan  lainnya,  hal  ini  dikarenakan  ketidak  sesuaian  laporan dengan tenggat waktu yang telah ditentukan.
2. Tahap  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  desa  merupakan  tahapan  dengan  tingkat ketidak  sesuaian  yang  paling  tinggi  kedua  setelah  tahap  perencanaan,  terdapat ketidaksesuaian mengenai tenggat waktu dan perlakuan dana cadangan.
3. Tahap  penata  usahaan  menunjukkan  satu  indikator  yang  tidak  sesuai  di  mana  pada tahapan ini Kaur keuangan belum membuat buku pembantu panjar.
4. Tahap  pelaporan  dan  pertanggung  jawaban  pengelolaan  keuangan  desa  Belilik  sudah sepenuhnya sesuai dengan Permendagri No 20 tahun 2018.

## Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" Vol. 7 No. 1 Januari 2024 eISSN: 2614-6002

## DAFTAR PUSTAKA
Astuty,  E.,  &  Hany  Fanida,  E.  (2018).  Akuntabilitas  Pemerintah  Desa  Dalam  Pengelolaan Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Desa  (APBDes)  (Studi  Pada  Alokasi  Dana  Desa Tahun  Anggaran  2011  Di  Desa  Sareng  Kecamatan  Geger  Kabupaten  Madiun. Jurnal Ilmu Hukum Jambi, 1(2), 1– 15.
Bastian, I. (2015). Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar. Yogyakarta: Erlangga. Bender, D. (2016). DESA - Optimization of variable structure Modelica models using custom annotations. ACM International Conference Proceeding Series, 18- April-2(1), 45–54. Julita,  E.,  &  Abdullah,  S.  (2020).  Transparansi  dalam  Pengelolaan  Dana  Desa  (Studi  di Kecamatan Sukakarya kota Sabang). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 5(2), 213-221
Mustangin,  M.  A.,  &  Rani,  U.  (2020).  Permasalahan  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Tinjauan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang. Jurnal Akuntansi dan Manajemen Mutiara Madani, Vol 8 (2).
Peraturan  Menteri  dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2018  tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Soenarjo,  H.  (2014).  “Perancangan  Model  3D  Holographic  Reflection  dan  penerapannya pada visualisasi karya motion Graphic”. Jurnal Universitas Harapan, Vol. 02. No 02.
Soleh dan Rochanjsah. (2015). Pengelolaan Keuangan Desa . Bandung: Fokus Media. Sugiyono. (2018). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Suwarno.  (2019).  Pengelolaan  Keuangan  Desa  :  Perencanaan  sampai  dengan Pertanggungjawaban pada Desa di Kecamatan Cilongok Banyumas. JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan) Vo. 06 (1).
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa
Yusuf, M. B., Subiyani, Arik, & Halim, Moh. (-). Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa  Berdasarkan  Permendagri  Nomor  20  Tahun  2018  (Studi  Kasus  di  Desa Klompangan,  Kecamatan  Ajung,  Kabupaten  Jember. Universitas  Muhammadiyah Jember.