## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 3 Juli 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/jisip.v6i3.3314/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Perlindungan Notaris Melalui Akta Yang Dibuatnya Terhadap Kemungkinan Sengketa Dikemudian Hari
1 Marvin, 2 Pieter Latumeten
12 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Article Info Abstract Article history: Received : 12 Mei 2022 Publish : 05 Juli 2022 The Notary Deed should be able to protect the Notary who made the authentic deed. This is due to the skills of irresponsible parties who take advantage of the authority of a notary in making authentic deeds that function as perfect evidence. The emphasis in this paper is related to the reality that occurs in the community, especially with the presence of fake appearing figures and the use of fake documents as the basis for making a notarial deed carried out by the appearer. This results in the Notary being the party being sued and/or co-defendant and/or suspected of committing a violation and/or criminal act of forgery related to the deed Notary made. Therefore, the Notary in making the deed needs to meet certain criteria which aim to protect the Notary as the maker of the deed against errors and/or violations committed by the parties.
Keywords: Authentic Deed, Notary, Fake Appearers, False Documents, Notary Protection
Info Artikel ABSTRAK Article history: Diterima : 12 Mei 2022 Publis : 05 Juli 2022 Akta  Notaris  seharusnya  mampu  melindungi  Notaris  yang  membuat  akta  autentik tersebut.  Hal  ini  disebabkan  oleh  keterampilan  pihak-pihak  yang  tidak  bertanggung jawab  yang  memanfaatkan  kewenangan  Notaris  dalam  membuat  akta  autentik  yang memiliki  fungsi  sebagai  alat  bukti  sempurna.  Penekanan  dalam  penulisan  ini  adalah terkait  dengan  realita  yang  terjadi  di  masyarakat,  terutama  dengan  kehadiran  figur penghadap palsu dan penggunaan dokumen palsu sebagai dasar pembuatan akta Notaris yang  dilakukan  oleh  penghadap.  Hal  ini  mengakibatkan  Notaris  tidak  luput  menjadi pihak  yang  digugat  dan/atau  turut  tergugat  dan/atau  disangka  melakukan  pelanggaran dan/atau tindak pidana pemalsuan terkait akta yang dibuatnya tersebut. Oleh karena itu,
Notaris  dalam  membuat  akta  perlu  untuk  memenuhi  kriteria-kriteria  tertentu  yang bertujuan untuk  melindungi  Notaris sebagai pembuat akta tersebut terhadap kesalahan dan/atau pelanggaran yang dilakukan para pihak.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-
BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author:

## Marvin
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia EMAIL: Marvin@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Notaris  adalah  lembaga  kemasyarakatan  yang  muncul  dari  kebutuhan  pergaulan masyarakat  berkenaan  dengan  hubungan  hukum  keperdataan  antara  sesama  individu  yang menghendaki suatu alat bukti di antara mereka, khususnya dalam pembuatan akta autentik. Pada hakikatnya,  Notaris  adalah  penulis  dan  pencatat  suatu  perbuatan,  peristiwa  dan  lainnya berdasarkan  permintaan  penghadap  untuk  menjadikan  kepastian  hukum  terhadap  perbuatan ataupun peristiwa hukum para pihak yang berkepentingan. Konsep ini diatur berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  (UUJN)  yang  menyebutkan  mengenai  definisi  Notaris yakni  sebagai  pejabat  umum  yang  berwewenang  Notaris  dalam  hal  membuat  akta  autentik  dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris merupakan pejabat yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti autentik yang memberikan kepastian hubungan hukum  keperdataan.  Sepanjang  alat  bukti  autentik  tetap  diperlukan  oleh  sistem  hukum  suatu negara,  maka  Notaris  akan  tetap  diperlukan  eksistensinya  di  tengah  masyarakat.  Konsep  ini teraktualisasikan  di  negara  Indonesia  sebagaimana  tercermin  dalam  bagian  menimbang  UUJN yang  menyebutkan  bahwa  untuk  menjamin  kepastian,  ketertiban,  dan  perlindungan  hukum
dibutuhkan alat bukti tertulis  yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang.
Keberadaan profesi Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta autentik merupakan pengejawantahan dari Pasal 1868 KUHPerdata. Pejabat umum dalam Bahasa Belanda disebut openbaar ambtenaar . Openbaar berarti bertalian dengan pemerintahan, urusan yang terbuka untuk umum, kepentingan umum, sedangkan openbaar ambtenaar berarti pejabat yang bertugas membuat akta umum ( openbaar akten ). Meskipun disebut sebagai pejabat umum, namun  Notaris  bukanlah  pegawai  negeri  sebagaimana  dimaksud  dalam  peraturan  perundang- undangan  yang  mengatur  tentang  kepegawaian.  Notaris  terikat  dengan  peraturan  jabatan pemerintah,  Notaris  tidak  menerima  gaji  dan  pensiun  dari  pemerintah,  tetapi  memperoleh penghasilan dari honorarium atau fee dari kliennya. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya  sebagai  pejabat  umum,  Notaris  memiliki  ciri  utama  yaitu  tidak  memihak  dan mandiri, bahkan dengan tegas disebutkan Notaris bukan sebagai pihak.
Akta  Notaris  yang  merupakan  akta  autentik  yang  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang sempurna  serta memberikan  kekuatan  pembuktian  yang  lengkap  dan  sempurna  bagi  para  pihak penghadap dan masyarakat. Kesempurnaan akta  Notaris sebagai alat bukti, menandakan bahwa akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut. Sementara akta autentik menjadi alat bukti yang setara dengan perjanjian di bawah tangan adalah ketika akta autentik tersebut mampu dibuktikan tidak tergolong akta autentik. Kehadiran  figur  penghadap  dan  dokumen  palsu  dalam  pembuatan  akta  autentik  menyebabkan Notaris  terindikasi  melakukan  dan/atau  turut  melakukan  kejahatan  dan/atau  pelanggaran  dalam pembuatan akta autentik tersebut.
Tulisan ini membahas mengenai kriteria-kriteria tertentu yang bertujuan untuk melindungi Notaris sebagai pembuat akta tersebut terhadap kesalahan dan/atau pelanggaran yang dilakukan para  pihak/penghadap.  Hal  ini  akan  secara  khusus  membahas  mengenai  kewenangan  dan kecakapan Notaris, pengenalan penghadap, dokumen legalitas, dan bentuk akta dalam pembuatan akta autentik tersebut.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan  jalan  menganalisanya.  Dalam  penulisan  ini,  bentuk  metode  penelitian  yang  digunakan adalah bentuk penelitian normatif, yakni penelitian hukum berdasarkan kaidah-kaidah atau norma- norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sudut pandang peneliti dalam Penelitian ini bersifat eksplanatoris dengan bentuk preskriptif dan dapat diterapkan secara praktis. Penelitian  ini  bermaksud  untuk  menyempurnakan  dan  memberikan  nuansa  baru  dalam  realita hidup  masyarakat  dengan  menerapkan  teori  atau  norma  hukum  berikut  dengan  menjelaskan peraturan  dan  teori-teori  hukum  yang  kemudian  kembali  dapat  dikontekstualisasikan  dalam kehidupan masyarakat.
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah pengumpulan data sekunder  yang  terdiri  atas  bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier.  Bahan  hukum  primer merupakan dokumen yang berisi pengetahuan ilmiah atau fakta yang diketahui ataupun tentang ide. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004  tentang Jabatan Notaris  (UUJN)  dan  bahan  hukum  sekunder  merupakan  literatur  atau  bahan  pustaka  yang mendukung bahan hukum primer. Penulis pun menggunakan bahan pustaka berupa jurnal-jurnal yang  berkaitan  dengan  Notaris,  akta  autentik,  penghadap  palsu,  dokumen  palsu,  tindak  pidana pemalsuan. Bahan hukum tertier merupakan bahan atau dokumen yang berisi pengetahuan ilmiah atau  fakta  yang  mendukung  bahan  hukum  primer  dan  sekunder,  dalam  hal  ini  penulis menggunakan  kamus,  ensiklopedia,  dan  internet.  Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian adalah melalui studi pustaka, pengamatan, dan wawancara.  Namun dalam penelitian ini, teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  studi  kepustakaan.  Studi  kepustakaan  adalah
pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, hasil penelitian, jurnal, dan internet yang terkait dengan materi penelitian ini.
Dalam menganalisa data sekunder, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif. Metode  analisis  ini  dilakukan  secara  sistematis,  digolongkan  dalam  pola,  dikategorikan, dihubungkan  antara  yang  satu  dengan  yang  lain,  dilakukan  interpretasi  terhadap  data,  serta ditafsirkan  dari  sudut  pandang  peneliti.  Maksud  dari  penelitian  yang  menggunakan  pendekatan metode analisis data kualitatif adalah melalui pengamatan dan studi putusan,  khususnya dalam penelitian ini diterapkan metode analisis data kualitatif melalui pendekatan studi putusan.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Keabsahan  akta  Notaris  merupakan  suatu  kondisi  pada  saat  akta  yang  telah  dibuat  oleh Notaris dinyatakan sah dan benar di mata hukum sehingga akta Notaris tersebut memiliki kekuatan pembuktian  yang  sempurna.  Untuk  dapat  dinyatakan  benar  di  mata  hukum,  maka  akta  Notaris yang merupakan bagian dari akta autentik harus memenuhi syarat-syarat yang dimiliki oleh akta autentik. Syarat-syarat akta autentik sendiri  diatur di dalam ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata. Pasal 1868 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang  berkuasa  untuk  itu  di  tempat  di  mana  akta  dibuatnya.  Syarat-syarat  akta  autentik  terkait dengan  bentuk  akta  sebagaimana  ditentukan  berdasarkan  undang-undang  (bentuk  akta  Notaris diatur  di  dalam  Pasal  38  UUJN),  dibuat  oleh  atau  di  hadapan  pegawai-pegawai  umum  yang berkuasa untuk itu (pejabat yang berwenang adalah Notaris), dan di tempat di mana akta dibuatnya (akta harus dibuat di wilayah jabatan Notaris). Dengan memenuhi syarat-syarat seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, maka akta Notaris dapat dinyatakan sempurna dan sah di mata hukum.
Tujuan  utama  Notaris  sebagaimana  yang  ditentukan  oleh  UUJN  adalah  membuat  akta autentik  dan  dalam  pembuatannya  tersebut,  Notaris  memiliki  kewajiban  untuk  menciptakan otentisitas dari akta yang dibuat oleh atau dihadapannya. Otentisitas akta dapat tercipta hanya jika syarat-syarat formal atau syarat-syarat bentuk ( gebruk in de vorm ) sebagaimana ditentukan dalam UUJN  telah  terpenuhi  dan  otentisitas  itu  tidak  ditentukan  oleh  peraturan  perundang-undangan lainnya.  Untuk  menciptakan  suatu  akta  menjadi  akta  autentik,  Notaris  harus  memenuhi serangkaian  tindakan  yang  dalam  hukum  disebut  sebagai Verlijden . Verlijden sendiri  diartikan sebagai  serangkaian  tindakan-tindakan  yang  dilakukan  oleh  Notaris,  saksi-saksi  dan  para penghadap,  sehingga  merupakan  suatu  rangkaian  proses  yang  dimulai  dengan  penyusunan  akta oleh  Notaris,  kemudian  dibacakan  oleh  Notaris  kepada  para  penghadap  dan  saksi-saksi,  dan akhirnya ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi, dan  Notaris. Selain itu, Notaris perlu untuk memenuhi keempat hal terkait kewenangannya berdasarkan penjelasan di bawah ini, yakni: a. Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuat itu
Pasal 15 UUJN telah menentukan wewenang Notaris. Wewenang ini merupakan suatu batasan, bahwa  Notaris  tidak  boleh  melakukan  suatu  tindakan  di  luar  wewenang  tersebut.  Tindakan Notaris  di  luar  wewenang  yang  sudah  ditentukan  tersebut,  dapat  dikategorikan  sebagai perbuatan di luar wewenang Notaris. Jika menimbulkan permasalahan bagi para pihak yang menimbulkan  kerugian  secara  material  maupun  immaterial  dapat  diajukan  gugatan  ke pengadilan negeri.
b. Notaris  harus  berwenang  sepanjang  mengenai  orang-orang  untuk  kepentingan  siapa  akta tersebut dibuat
Batasan pembuatan akta yang dilakukan oleh Notaris tertuang dengan Pasal 52 UUJN, yakni Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan diri sendiri, hubungan darah dan hubungan keluarga untuk menjaga netralitas.
c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, di mana akta tersebut dibuat Berdasarkan  Pasal  18  ayat  1  UUJN  Notaris  berwenang  membuat  akta  di  dalam  wilayah jabatannya.
d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu
Notaris mulai berwenang membuat akta pada saat ia mengucapkan sumpah atau janji jabatan. Notaris  tidak  memiliki  wewenang  membuat  akta  selama  Notaris  dalam  masa cuti/diberhentikan/pensiun.
Apabila tidak terpenuhi maka akta yang telah dibuat bukan merupakan akta autentik dan hanya berlaku sebagai akta yang dibuat di bawah tangan, sepanjang akta tersebut ditandatangani oleh para pihak dan kekuatan pembuktiannya menjadi tidak sempurna.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  15  ayat  1  UUJN,  Notaris  berwenang  untuk  membuat  akta autentik. Akta autentik sendiri merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan atau tanpa bantuan dari  pihak-pihak  yang  berkepentingan,  yang  mencatat  apa  yang  dimintakan  untuk  dimuat  di dalamnya  oleh  pihak-pihak  yang  berkepentingan.  Akta  autentik  tersebut  memuat  keterangan seorang pejabat yang menerangkan tentang apa yang dilakukan atau dilihat dihadapannya.
UUJN mengatur mengenai kewenangan Notaris sebagaimana terkategorikan melalui Pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 3 UUJN,  yakni kewenangan umum  Notaris, kewenangan khusus Notaris,  dan  kewenangan  Notaris  yang  akan  ditentukan  kemudian.  Kewenangan  umum  Notaris tercermin dalam Pasal 15 ayat 1 UUJN yang menyebutkan bahwa Notaris berwenang membuat Akta  autentik  mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian,  dan  penetapan  yang  diharuskan  oleh peraturan  perundang-undangan  dan/atau  yang  dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan  untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga  ditugaskan  atau  dikecualikan  kepada  pejabat  lain  atau  orang  lain  yang  ditetapkan  oleh undang-undang. Kewenangan umum Notaris dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. membuat  akta  autentik  yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang-undangan  dan  atau  yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan;
2. menjamin kepastian tanggal pembuatan akta
3. menyimpan akta
4. memberikan grosse, salinan dan kutipan akta
5. sejauh tidak dikecualikan
Dasar  dalam  pembuatan  akta  Notaris,  yaitu  harus  ada  keinginan  atau  kehendak ( wilsvorming ) dan permintaan dari para pihak. Jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada, maka  Notaris  tidak  akan  membuat  akta  yang  dimaksud.  Untuk  memenuhi  keinginan  dan permintaan para pihak Notaris dapat memberikan saran dengan tetap berpijak pada aturan hukum. Ketika  saran  Notaris  diikuti  oleh  para  pihak  dan  dituangkan  dalam  akta  Notaris,  meskipun demikian tetap bahwa hal tersebut tetap merupakan keinginan dan permintaan para pihak,  bukan saran atau pendapat Notaris atau isi akta merupakan perbuatan para pihak bukan perbuatan atau tindakan Notaris.
Apabila suatu akta merupakan akta autentik, maka akta tersebut mempunyai 3 (tiga) fungsi terhadap para pihak yang membuatnya, yaitu:
1. sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu.
2. sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak.
3. sebagai  bukti  kepada  pihak  ketiga  bahwa  pada  tanggal  tertentu  kecuali  jika  ditentukan sebaliknya,  para  pihak  telah  mengadakan  perjanjian  dan  bahwa  isi  perjanjian  adalah  sesuai dengan kehendak para pihak.
Akta  yang  dikeluarkan  oleh  Notaris  merupakan  akta-akta  yang  autentik  dan  memiliki kekuatan  pembuktian  yang  sempurna.  Akta  autentik  yang  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang sempurna, memiliki 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian, yakni:
1. Kekuatan pembuktian lahiriah
Kemampuan  lahiriah  akta  Notaris  merupakan  kemampuan  dari  akta  itu  sendiri  untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta autentik. Sebagai akta autentik, artinya menandakan dirinya dari luar, dari kata-katanya berasal dari seorang pejabat umum, maka akta itu terhadap setiap orang dianggap sebagai akta autentik, sampai dibuktikan bahwa akta itu tidak autentik.
Suatu akta autentik yang diperlihatkan harus dianggap dan diperlakukan sebagai akta autentik kecuali  dapat  dibuktikan  sebaliknya.  Akta  tersebut  tidak  dapat  dikategorikan  sebagai  akta autentik apabila dapat dibuktikan adanya:
a. cacat hukum, karena pejabat yang membuat akta tersebut tidak berwenang; atau
b. tanda tangan pejabat di dalamnya adalah palsu; atau
c. isi yang terdapat didalamnya telah mengalami perubahan, baik berupa pengurangan atau penambahan kalimat
2. Kekuatan Pembuktian Formil
Akta  autentik  harus  memberikan  kepastian  bahwa  kejadian  dan  fakta  yang  ada  dalam  akta memang secara benar dan nyata dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap  pada  saat  yang  tercantum  dalam  akta  sesuai  dengan  prosedur  yang  sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Jika secara formil dipermasalahkan otentisitasnya oleh para pihak,  maka  harus  dibuktikan  dari  formalitas  akta,  yaitu  harus  dapat  membuktikan ketidakbenaran  hari,  tanggal,  bulan,  tahun,  dan  pukul  menghadap,  membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang mereka lihat, disaksikan  dan  didengar  oleh  Notaris,  juga  harus  dapat  membuktikan  ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan atau disampaikan dihadapan  Notaris, dan keaslian tanda tangan para pihak, saksi, dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak terpenuhi. Bahwa pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formil dari akta Notaris. Selain para pihak yang memiliki  kewajiban  untuk  memastikan  otentisitas  akta,  Notaris  sendiri  juga  memiliki kewajiban  untuk  memastikan  otentisitas  akta  yang  dibuatnya  yang  dikaitkan  dengan pembuktian  kebenaran  formil  terhadap  akta  yang  dibuatnya.  Kewajiban  yang  dimiliki  oleh Notaris berkaitan dengan kebenaran formil akta yang dibuatnya, diuji di muka pengadilan di hadapan Majelis Hakim. Notaris harus dapat membuktikan bahwa akta yang dibuatnya telah memenuhi syarat-syarat kekuatan pembuktian formil akta yang sempurna sehingga akta yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di muka pengadilan.  Kewajiban yang diemban oleh  Notaris ini, dimilikinya sampai Notaris yang bersangkutan meninggal dunia.
3. Kekuatan Pembuktian Material
Kepastian  tentang  materi  suatu  akta  sangat  penting,  bahwa  apa  yang  tersebut  dalam  akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Keterangan atau pernyataan  yang  dituangkan  atau  dimuat  dalam  akta  pejabat  (atau  berita  acara),  atau keterangan  para  pihak  yang  diberikan  atau  disampaikan  di  hadapan  Notaris  dan  para  pihak harus  dinilai  benar.  Perkataan  yang  kemudian  dituangkan  atau  dimuat  dalam  akta  berlaku sebagai  yang  benar  atau  setiap  orang  yang  datang  menghadap  Notaris  yang  kemudian keterangannya dituangkan atau dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata demikian. Jika ternyata pernyataan atau keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal  tersebut  menjadi  tanggung  jawab  para  pihak  sendiri.  Dengan  demikian  isi  akta  Notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah di antara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka.
Selanjutnya,  kesempurnaan  akta  Notaris  tersebut  memberikan  kekuatan pembuktian yang lengkap dan sempurna bagi para pihak yang membuatnya. Kesempurnaan akta Notaris sebagai alat bukti, menandakan bahwa akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai  atau  ditafsirkan  lain,  selain  yang  tertulis  dalam  akta  tersebut.  Akta  Notaris  merupakan perjanjian  para  pihak  yang  mengikat  mereka  yang  membuatnya,  oleh  karena  itu  syarat-syarat sahnya perjanjian harus dipenuhi. Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, membagi syarat sahnya perjanjian menjadi dua bagian, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif  sahnya  perjanjian.  Syarat  subjektif  sahnya  suatu  perjanjian  yaitu  syarat  yang  berkaitan dengan subjek yang mengadakan atau membuat perjanjian, yang terdiri dari kata sepakat dan cakap bertindak  untuk  melakukan  suatu  perbuatan  hukum.  Sedangkan  syarat  objektif  sahnya  suatu
perjanjian, yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum di dalam perjanjian tersebut, yang terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang.
Tidak terpenuhinya syarat subjektif suatu perjanjian, menyebabkan perjanjian akan tetap mengikat  para  pihak  apabila  tidak  dibatalkan  oleh  hakim  atas  permintaan  pihak  yang  berhak meminta pembatalan. Hak untuk meminta pembatalan perjanjian, menuntut pemulihan bahkan hak untuk menuntut ganti rugi merupakan hak bagi para pihak yang merasa dirugikan, sedangkan pihak lainnya  yang  telah  terlanjur  menerima  prestasi  dari  pihak  lain  wajib  mengembalikannya. Sedangkan,  akibat  hukum  terhadap  perjanjian  yang  syarat  objektifnya  tidak  terpenuhi  adalah perjanjian tersebut batal demi hukum, yaitu suatu keadaan yang mana perjanjian dianggap batal atau bahkan perjanjian dianggap tidak ada dan tidak pernah terjadi dari awal perjanjian tersebut dibuat.  Konsekuensi  lanjutan  dari  pembatalan  perjanjian  tersebut  adalah  apabila  setelah pembatalan salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan apa yang telah  diperolehnya  maka  pihak  lain  dapat  mengajukan  gugatan.  Hal  ini  semata-mata  untuk melaksanakan  tujuan  pembatalan  yaitu  mengembalikan  keadaan  sebagaimana  semula  sebelum perjanjian terjadi.
Dengan  adanya  penjelasan  yang  telah  dikemukakan  sebelumnya,  dapat  disimpulkan bahwa suatu perjanjian yang mengandung cacat dalam syarat subjeknya tidak selalu menjadikan perjanjian  tersebut  menjadi  batal  dengan  sendirinya  ( Nietig )  namun  hanya  memberikan kemungkinan bagi para pihak yang berkepentingan untuk mengajukan pembatalan ( vernitiegbaar ) sementara  apabila  cacat  ini  terjadi  pada  syarat  objektifnya  maka  perjanjian  tersebut  akan  batal demi hukum.
Akta  yang  dibuat  oleh  Notaris  merupakan  akta  autentik  yang  memiliki  kekuatan pembuktian yang sempurna. Pasal 1 angka 7 UUJN menjelaskan bahwa akta Notaris merupakan akta  autentik  yang  dibuat  oleh  atau  di  hadapan  Notaris  menurut  bentuk  dan  tata  cara  yang ditetapkan  dalam  UUJN  tersebut.  Akta  autentik  yang  dibuat  oleh  Notaris,  terdiri  dari  2  (dua) macam yaitu:
1. Akta autentik yang dibuat di hadapan pejabat
Notaris di dalam menyusun aktanya didasarkan pada pernyataan yang berasal dari pihak-pihak yang disebut sebagai akta para pihak Partij Acte . Dalam Akta Partij, tanda tangan para pihak merupakan salah satu syarat keotentisitasan akta partij tersebut. Apabila salah satu pihak atau keduanya tidak dapat menandatangani, pada akhir akta harus memuat keterangan atau alasan mengapa para pihak atau para penghadap tidak dapat menandatangani akta.
2. Akta autentik yang dibuat oleh pejabat atau yang disebut sebagai akta pejabat merupakan akta yang  memuat  keterangan  resmi  dari  pejabat  yang  berwenang.  Berdasarkan  dari  apa  yang dilihat,  diketahui,  dan  didengar  oleh  Notaris  itu  sendiri.  Disebut  sebagai Relaas  acte . Merupakan akta yang dibuat oleh Notaris yang merupakan suatu akta yang memuat “relaas” atau menguraikan secara autentik sesuatu tindakan yang dilakukan atas suatu keadaan  yang dilihat  atau  disaksikan  oleh  pembuat  akta  itu,  yaitu  Notaris  sendiri,  di  dalam  menjalankan jabatannya  sebagai  Notaris.  Akta  jenis  ini  diantaranya  adalah akta  berita  acara  rapat  umum pemegang saham perseroan terbatas, akta pendaftaran atau inventarisasi harta peninggalan dan akta berita acara penarikan undian.
Setelah  memahami  mengenai  konsep  kewenangan  dan  tanggung  jawab  Notaris sebagaimana  dipaparkan  dalam  bagian  sebelumnya,  berdasarkan  Pasal  1  angka  7  UUJN disebutkan  bahwa  Akta  Notaris  yang  selanjutnya  disebut  akta  adalah  akta  autentik  yang  dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.  Bentuk  dan  tata  cara  supaya  akta  tersebut  menjadi akta  autentik  berdasarkan UUJN  adalah berdasarkan Pasal 38 UUJN. Pasal 38 UUJN menjabarkan bentuk Akta Notaris yang menentukan otentisitas akta autentik adalah sebagai berikut, bahwa setiap Akta terdiri atas:
a. awal Akta atau kepala Akta; (Pasal 38 ayat 2 UUJN)
i. judul Akta;
ii. nomor Akta;
iii. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
iv. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
b. badan Akta; dan (Pasal 38 ayat 3 UUJN)
i. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
ii. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
iii. isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan iv. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
c. akhir atau penutup Akta. (Pasal 38 ayat 4)
i. uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 huruf m atau Pasal 16 ayat 7 UUJN;
ii. uraian  tentang  penandatanganan  dan  tempat  penandatanganan  atau  penerjemahan  Akta apabila ada;
iii. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan
iv. uraian  tentang  tidak  adanya  perubahan  yang  terjadi  dalam  pembuatan  Akta  atau  uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.
Pada bagian awal akta, penyebutan Judul dan Nomor Akta merupakan konsekuensi dari kewajiban  Notaris  untuk menyelenggarakan  Buku  Daftar  Akta  ( repertorium )  sebagai  bagian dari  protokol  Notaris  dan  untuk  memudahkan  pencarian  suatu  akta  Notaris,  sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 58 ayat 2 UUJN. Sementara pencantuman tempat dan waktu pembuatan akta dibutuhkan untuk mengetahui kewenangan dan kecakapan bertindak dari Notaris tersebut atas akta yang dibuatnya.
Bagian badan akta membahas mengenai komparisi. Komparisi adalah kata bahasa Belanda comparitie yang  berarti  tindakan  menghadap  dalam  hukum  atau  di  depan  seorang  Notaris  atau pejabat  umum  lain.  Orang  yang  menghadap  Notaris  dinamakan  penghadap.  Komparisi menentukan  kecakapan  serta  kewenangan  bertindak  penghadap.  Pasal  39  UUJN  mengatur mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh penghadap, yakni:
1. Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
b. cakap melakukan perbuatan hukum.
2. Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
3. Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dinyatakan secara tegas dalam Akta.
Pada  bagian  bentuk  badan  akta  autentik  telah  disebutkan  dalam  Pasal  38  ayat  3  UUJN bahwa akta autentik membutuhkan komparisi dari penghadap. Bagian akta yang mencantumkan identitas  penghadap  dengan  dasar  dokumen-dokumen  yang  diberikan  oleh  penghadap  kepada Notaris  untuk  dituangkan  dalam  akta  adalah  di  bagian  badan  akta.  Untuk  badan  akta  terdapat identitas lengkap dari penghadap yang dikenal dengan komparisi akta dari penghadap atau para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum untuk dituangkan dalam suatu akta Notaris. Tujuan dari  dicantumkannya  identitas  penghadap  atau  komparisi  terkait  dengan  kecakapan  dan kewenangan  penghadap  sehubungan  dengan  perbuatan  hukum  yang  dinyatakan  dalam  akta tersebut.  Oleh  karenanya,  Notaris  harus  dapat  mengenali  penghadapnya  yaitu  berdasarkan identitas dan dokumen yang diberikan kepadanya oleh penghadap.
Komparisi  akta  merupakan  bagian  suatu  akta  yang  menyebutkan  nama  para  penghadap yang membuat perjanjian, lengkap dengan penyebutan pekerjaan dan identitas serta temapt tinggal yang  bersangkutan.  Identitas  bukan  dalam  arti  jati  diri  yang  menyebutkan  ciri-ciri  khusus seseorang,  melainkan  mengenai  pekerjaan,  tempat  tinggal  dan  biasanya  juga  mencakup kewenangan  para  penghadap  sehingga  yang  bersangkutan  berhak  melakukan  tindakan  hukum
sebagaimana  dinyatakan  dalam  akta.  Komparisi  adalah  uraian  tentang  posisi  (kedudukan) seseorang yang menghadap seorang Notaris, apakah dia bertindak untuk diri sendiri atau sebagai wakil orang lain maupun dalam suatu kedudukan tertentu.
Pasal  39  ayat  2  UUJN  menegaskan  bahwa  penghadap  harus  dikenal  oleh  Notaris  atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal, dan pengenalan tersebut dinyatakan secara tegas dalam akta. Yang dimaksudkan penghadap itu adalah mereka yang datang sengaja menghadap kepada  Notaris, jadi orang  yang diwakilinya umpamanya adalah bukan penghadap. Sedangkan  yang  dimaksud  dikenal  bukan  dalam  arti  kenal  akrab,  tetapi  kenal  yang  dimaksud adalah dalam arti yuridis yaitu ada kesesuaian antara nama dan alamat yang disebutkan oleh yang bersangkutan  dihadapan  Notaris  dan  juga  dengan  bukti-bukti  atau  identitas  atas  dirinya  yang diperlihatkan kepada Notaris.
Pasal  24  UUJN  pun  mewajibkan  Notaris  bahwa  penghadap  harus  dikenal  Notaris  atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi. J.C.H Melis mengatakan para penghadap harus benar-benar memakai nama yang tertulis dalam akta sebagai namanya. Jika benar demikian baru Notaris  mengenalnya.  Mengenal  dalam  hubungan  ini  adalah  mengetahui.  Notaris  harus menanggung bahwa nama penghadap yang tertulis dalam akta benar-benar melekat pada orang itu dan tidak pada orang lain.
Notaris  harus  menjamin  bahwa  nama,  pekerjaan, tempat  tinggal  yang  disebutkan  dalam akta itu adalah nama, pekerjaan, tempat tinggal yang dimaksudkan, bukan nama, pekerjaan, tempat tinggal  dari  orang  lain  atau  sama  sekali  tidak  ada  tetapi  dipakai  oleh  seseorang.  Notaris  dapat memperoleh keterangan-keterangan itu dari orang-orang yang dikenalnya dan yang dipercayainya. Notaris dapat melihat Kartu Tanda Penduduk (KTP), Paspor dan surat-surat lain dari orang yang bersangkutan, untuk meyakinkan dirinya bahwa orang yang datang menghadap kepadanya adalah benar-benar sama dengan orang yang namanya dicantumkan dalam aktanya itu sebagaimana orang itu dikenal dalam masyarakat.
Pada  prinsipnya  Notaris  bersifat  pasif  dalam  melayani  para  pihak  yang  menghadap kepadanya.  Notaris  hanya  bertugas  mencatat  atau  menuliskan  dalam  akta  apa-apa  yang diterangkan  para  pihak.  Tidak  berhak  mengubah,  mengurangi  atau  menambah  apa  yang diterangkan para penghadap. Sifat pasif ini tidak mutlak tetapi dilenturkan secara relatif dengan acuan penerapan sebagai berikut:
1. pada  prinsipnya  Notaris  tidak  berwenang  menyelidiki  kebenaran  keterangan  yang dikemukakan para pihak;
2. akan tetapi dalam hal keterangan yang disampaikan para pihak bertentangan dengan: peraturan perundang-undangan,  ketertiban  umum,  dan  kesusilaan,  maka  dalam  hal  yang  demikian Notaris mesti menolak membuat akta yang diminta.
Hal-hal  yang  dapat  terjadi  dalam  praktek  tentang  pengenalan  penghadap  adalah  sebagai berikut:
1. Para  penghadap  dikenal  oleh  Notaris,  hal  mana  oleh  Notaris  dinyatakan  dalam  akta  yang dibuatnya  itu.  Dalam  hal  demikian  tidak  terdapat  sesuatu  pelanggaran.  Orang-orang  yang disebut  dalam  akta  itu  dianggap  benar-benar  ada  hadir  dihadapan  Notaris  sampai  dapat dibuktikan sebaliknya.
2. Di  dalam  akta  dinyatakan  bahwa  para  penghadap  dikenal  oleh  Notaris,  akan  tetapi  ternyata bahwa Notaris dalam hal ini melakukan kekhilafan mengenai identitas dari para penghadap, jadi  artinya  Notaris  tidak  mengenal  para  penghadap.  Sekalipun  Undang-undang  tidak menyatakan secara tegas, akta itu tidak mempunyai kekuatan autentik.
3. Notaris tidak mengenal para penghadap, akan tetapi diperkenalkan kepadanya sesuai dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang dan hal mana juga dinyatakan dalam akta itu. Juga dalam hal ini tidak terdapat suatu pelanggaran. Dalam hal tersebut apabila dapat dibuktikan bahwa para penghadap yang disebutkan dalam akta itu sebenarnya tidak datang menghadap kepada  Notaris  (para  saksi  pengenal  memberikan  keterangan  yang  tidak  benar  atau  mereka melakukan kekhilafan), maka akta itu tidak mempunya kekuatan autentik. Akan tetapi hal ini
bukanlah  disebabkan  kesalahan  Notaris.  Notaris  telah  membebaskan  dirinya  dari  segala tanggung jawab, dengan menyuruh memperkenalkan para penghadap kepadanya.
4. Notaris tidak mengenal para penghadap dan mereka ini diperkenalkan kepada Notaris oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang- undang untuk menjadi saksi. Akibatnya bahwa akta itu tidak mempunyai kekuatan autentik. Bahwa dalam hal ini tidak terdapat pengenalan oleh Notaris, dapat diketahui bahwa dalam akta itu  dinyatakan  tentang  diperkenalkannya  para  penghadap  oleh  para  saksi  pengenal  kepada Notaris.  Agar  perbuatan  “memperkenalkan”  itu  dapat  menggantikan  “pengenalan”  maka adalah  suatu  keharusan  bahwa  hal  itu  dilakukan  oleh  para  saksi  pengenal  yang  memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang. Kehilangan otensitas dari akta itu tetap berlaku, sekalipun kemudian ternyata bahwa para penghadap yang disebut dalam akta itu benar-benar ada menghadap kepada Notaris.
5. Penghadap  tidak  cakap  melakukan  perbuatan  hukum,  ini  bisa  terjadi  misalnya  adanya pemalsuan  akan  identitas  yang  diserahkan  ke  Notaris,  sehingga  ternyata  dikemudian  hari bahwa penghadap tidak memenuhi syarat kecakapan membuat akta (belum dewasa di bawah pengampuan)
6. Penghadap  tidak  mempunyai  kewenangan  misalnya  untuk  melakukan  penjualan  atau pengalihan atas harta bersama, suami istri harus mendapat persetujuan dari pasangan. Selanjutnya  Pasal  39  UUJN  memberikan  keterhubungan  antara  Notaris  dan  penghadap dengan hubungan hukum yang khas dan dengan karakter sebagai berikut.
1. Tidak perlu dibuat suatu perjanjian baik lisan maupun tertulis dalam pemberian kuasa untuk membuat akta atau untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu
2. Mereka  yang  datang  kehadapan  Notaris,  dengan  anggapan  bahwa  Notaris  mempunyai kemampuan untuk membentuk memformulasikan keinginan para pihak secara tertulis dalam bentuk akta autentik
3. Hasil  akhir  dari  tindakan  Notaris  berdasarkan  kewenangan  Notaris  yang  berasal  dari permintaan atau keinginan para pihak sendiri
4. Notaris bukan pihak dalam akta yang bersangkutan
Dalam akta Notaris banyak digunakan kata untuk membuktikan bahwa pihak yang datang menghadap  Notaris  atas  kemauannya  sendiri,  misalnya  menghadap  atau  telah  menghadap  atau berhadapan  dengan  atau  telah  hadir  di  hadapan.  Bahwa  yang  dimaksud  sebenarnya  adalah kehadiran  yang  nyata  (verschijnen)  secara  fisik  atau  digunakan  kata  menghadap  dalam  arti yuridisnya adalah kehadiran yang nyata.
Terdapat keharusan penghadap yang hadir di hadapan Notaris untuk membuat akta Notaris membubuhkan sidik jarinya pada minuta akta dan letaknya di lembaran tersendiri. Hal tersebut diatur  dalam  pasal  16  ayat  1  huruf  c  UUJN  yang  menyebutkan  bahwa  dalam  menjalankan jabatannya, Notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta.  Maka  pembuat  Undang-Undang  memberikan  kewajiban  tambahan  kepada  Notaris  untuk melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta yang dibuat olehnya. Maksud dari melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta adalah minuta akta merupakan asli akta Notaris yang terdiri dari 2 (dua) jenis akta yang dibuat di hadapan Notaris.
Melekatkan  sidik  jari  penghadap  dalam minuta  akta  merupakan  salah  satu  sikap kehati- hatian Notaris dalam pembuatan akta autentik dan berfungsi untuk menjamin kebenaran identitas penghadap.  Hal  terpenting  adalah  para  penghadap  bersedia  untuk  membubuhkan  sidik  jarinya ketika diminta oleh Notaris. Tindakan melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta Notaris bertujuan untuk mengantisipasi apabila suatu saat para penghadap menyangkal tanda tangannya pada minuta akta, maka sidik jari adalah sebagai bukti tambahan yang dapat digunakan  Notaris apabila terjadi terjadi perselisihan terhadap akta tersebut.
Tugas  dan  wewenang  Notaris  erat  kaitannya  dengan  perjanjian-perjajian,  perbuatan- perbuatan dan juga ketetapan-ketetapan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak, yaitu  memberikan  jaminan  atau  alat  bukti  terhadap  perbuatan,  perjanjian,  dan  juga  ketetapan tersebut agar para pihak yang terlibat di dalamnya mempunyai kepastian hukum. Jabatan Notaris
diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani  masyarakat  yang  membutuhkan  alat  bukti  tertulis  yang  bersifat  autentik  mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai Notaris  harus  mempunyai  semangat  untuk  melayani  masyarakat.  Dengan  demikian,  Notaris merupakan suatu Jabatan Publik yang mempunyai kewenangan tertentu.
Kedudukan seorang Notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga sekarang dirasakan  masih  disegani.  Seorang  Notaris  biasanya  dianggap  sebagai  seorang  pejabat  tempat seseorang  dapat  memperoleh  nasihat  yang  boleh  diandalkan.  Segala  sesuatu  yang  ditulis  serta ditetapkannya (konstatir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.  Notaris  sebagai  Pejabat  Umum  ( openbaar  ambtenaar )  yang  berwenang  membuat  akta autentik  dapat  dibebani  tanggung  jawab  atas  perbuatannya  sehubungan  dengan  pekerjaannya dalam  membuat  akta  tersebut.  Ruang  lingkup  pertanggungjawaban  Notaris  meliputi  kebenaran material atas akta yang dibuatnya.
Notaris  sepanjang  dalam  melaksanakan  jabatannya  telah  mengikuti  prosedur  yang ditentukan  oleh  UUJN terutama  berdasarkan  Pasal  16  dan  Pasal  17  UUJN,  maka seorang  yang menjalankan  jabatan  Notaris  adalah  “kebal  hukum”,  artinya  Notaris  tidak  dapat  dihukum  oleh karena atau berdasarkan perbuatan yang dilakukannya menurut Undang-Undang yaitu melakukan perbuatan mengkonstatir maksud/kehendak dari pihak-pihak yang menghendaki perbuatan hukum yang mereka lakukan dapat dibuktikan dengan akta autentik.
Untuk melihat akta Notaris, Notaris harus dinilai apa adanya, dan setiap orang harus dinilai benar  berkata  seperti  yang  disampaikan  yang  dituangkan  dalam  akta  tersebut.  Salah  satu  tugas jabatan Notaris yaitu memformulasikan keinginan/tindakan penghadap/para penghadap ke dalam bentuk  akta  autentik  dengan  memperhatikan  aturan  hukum  yang  berlaku,  hal  ini  sebagaimana tersebut  dalam  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  702  K/Sip/1973, yaitu  Notaris  fungsinya  hanya  mencatatkan  atau  menuliskan  apa-apa  yang  dikehendaki  dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara material apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap dihadapan Notaris tersebut.
Makna  Putusan  Mahkamah  Agung  tersebut,  jika  akta  yang  dibuat  di  hadapan  atau  oleh Notaris bermasalah oleh para pihak sendiri, maka hal tersebut menjadi urusan para pihak sendiri, Notaris tidak perlu dilibatkan, dan Notaris bukan pihak dalam akta. Jika penghadap memberikan keterangan-keterangan itu tidak secara lengkap atau keterangan yang diberikan tidak benar, maka hal  tersebut  adalah  merupakan  tanggung  penghadap  itu  sendiri  dan  Notaris  yang  bersangkutan tidak mempunyai tanggung jawab mengenai hal tersebut. Notaris dalam pembuatan aktanya hanya berdasarkan  bukti  formal  yang  diberikan  atau  digunakan  oleh  penghadap  dan  Notaris  tidak berkewajiban  untuk  memeriksa  kebenaran  material  atas  alat  bukti  tersebut.  Sepanjang  Notaris menjalankan  jabatan  dan  profesinya  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku, kode etik Notaris, dan asas-asas hukum, maka Notaris tersebut tidak dapat dipersalahkan.
Secara  prinsip,  Notaris  bersifat  pasif  melayani  para  pihak  yang  menghadap  kepadanya. Notaris hanya bertugas mencatat atau menuliskan dalam akta apa yang diterangkan para pihak, tidak  berhak  mengubah,  mengurangi  atau  menambah  apa  yang  diterangkan  para  penghadap. Perihal  keterangan  yang  disampaikan  para  pihak  bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan,  ketertiban  umum,  dan  kesusilaan,  maka  Notaris  harus  menolak  membuat  akta  yang diminta.
Paparan Pembahasan tersebut menelaah kriteria perlindungan Akta Notaris yang mampu untuk melindungi pembuatnya dari sengketa atau perselisihan dikemudian hari. Oleh karena itu dalam pembuatan Akta Autentik sebagai alat bukti sempurna dan terhindar dari perselisihan atau sengketa para pihak, Notaris perlu memerhatikan hal sebagai berikut yakni.
1. Kewenangan Notaris
a. Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuatnya (Pasal 15 UUJN)
b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta tersebut dibuat (Pasal 52 UUJN)
c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, di mana akta tersebut dibuat (Pasal 18 ayat 1 UUJN)
d. Notaris  harus  berwenang  sepanjang  mengenai  waktu  pembuatan  akta  itu  (telah mengucapkan  sumpah  atau  janji  jabatan  dan/atau  tidak  dalam  masa  cuti/ diberhentikan/pensiun)
2. Sifat Pasif Notaris
a. Notaris tidak berwenang menyelidiki kebenaran keterangan yang dikemukakan para pihak;
b. akan  tetapi  dalam  hal  keterangan  yang  disampaikan  para  pihak  bertentangan  dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan, maka dalam hal  yang demikian Notaris mesti menolak membuat akta yang diminta.
3. Verlijden atau  serangkaian  tindakan-tindakan  yang  dilakukan  oleh  Notaris,  saksi-saksi  dan para penghadap, sehingga merupakan suatu rangkaian proses yang dimulai dengan penyusunan akta oleh Notaris, kemudian dibacakan oleh Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, dan akhirnya ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi, dan Notaris.
3. Bentuk Akta Notaris terpenuhi (Pasal 38 UUJN)
4. Komparisi yang tepat terhadap kecakapan serta kewenangan bertindak penghadap (Pasal 39 UUJN)
5. Notaris  fungsinya  hanya  mencatatkan  atau  menuliskan  apa-apa  yang  dikehendaki  dan dikemukakan  oleh  para  pihak  yang  menghadap  Notaris  dan  Notaris  tidak  berkewajiban untuk  memeriksa  kebenaran  material  atas  alat  bukti  yang  diberikan  oleh  penghadap (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 702 K/Sip/1973)

## 4. KESIMPULAN
Penulis menyimpulkan bahwa Notaris mampu untuk melindungi atau memproteksi dirinya sendiri sebagai pembuat akta yang dimohonkan oleh penghadap apabila akta tersebut memenuhi kekuatan  pembuktian  lahiriah,  kekuatan pembuktian  formil,  dan  kekuatan  pembuktian  material yang  terimplementasikan  melalui  kriteria-kriteria  Notaris  dalam  pembuatan  akta.  Meskipun terdapat cacat  dalam  Akta  Autentik  yang  dibuat  oleh  Notaris,  seperti  figur  penghadap  dan/atau terdapat  kepalsuan  dokumen  dan/atau  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  penghadap  terkait  isi perjanjian,  tetapi  dengan  terpenuhinya  kriteria  kewenangan  Notaris,  sifat  pasif  Notaris,  bentuk Akta, Verlijden dan pengenalan penghadap, maka akan mengantar Notaris tersebut membuat akta dengan tepat dan terhindar dari sengketa atau perselisihan yang mungkin terjadi.
Berdasarkan  simpulan  tersebut  dan  dinamika  yang  terjadi  di  tengah  masyarakat  dimana Notaris menjadi tergugat dan/atau turut tergugat dan/atau tersangka dalam proses hukum dan untuk mengantisipasi  keterlibatan  Notaris  dalam  permasalahan  hukum,  penulis  menawarkan  kepada perangkat hukum khususnya Notaris untuk kembali mengingat atau menaruh perhatian terhadap langkah atau kriteria pembuatan akta autentik yang tepat.

## 5. DAFTAR PUSTAKA Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [ Burgerlijk Wetboek ]. diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Bandung: Balai Pustaka, 2014.
Indonesia. Undang-Undang tentang Jabatan Notaris . UU No. 30, LN No. 117 Tahun 2004. _______. Undang-Undang  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004 Tentang Jabatan Notaris . UU No. 2, LN No. 3 Tahun 2014.
Buku
Adjie, Habib. Hukum Notaris Indonesia . Bandung: Refika Aditama, 2018.
__________. Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris. Bandung: PT Refika Aditama, 2011. __________. Sanksi  Perdata  dan  Administratif  terhadap  Notaris  sebagai  Pejabat  Publik. Bandung: PT Refika Aditama, 2013.
__________. Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia . Bandung: Mandar Maju, 2009.
Amiruddin  dan  Zainal  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum .  (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2006.
Anshori,  Abdul  Ghofur. Lembaga  Kenotariatan  Indonesia  Perspektif  Hukum  dan  Etika . Yogyakarta: UII Press, 2009.
Budiono, Herlien dan Albertus Sutjipto. Beberapa Catatan Mengenai Undang-Undang Jabatan . Bandung: Ikatan Notaris Indonesia, 2005.
Daliyo,  J.B. Pengantar  Hukum  Indonesia:  Buku  Panduan  Mahasiswa .  Jakarta:  Prenhallindo, 2001.
H.S., Salim. Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak . Jakarta: Sinar Grafika, 2006. Harahap,  M.  Yahya. Hukum  Acara  Perdata  Tentang  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan, Pembuktian, & Putusan Pengadilan . Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
__________. Pengertian dan Dasar-Dasar Notaris . Jakarta: Erlangga, 2007.
Harris, Freddy dan Leny Helena. Notaris Indonesia . Jakarta: PT Lintas Cetak Jaya, 2017.
Kadiman. R. Akte-Akte Notaris dengan Tjatatan-Tjatatan , Djilid I. Jakarta, 1971.
Kie,  Tan  Thong. Studi  Notariat  dan  Serba-Serbi  Praktek  Notaris . Jakarta:  PT  Ichtiar  Baru  van Hoeve, 2007.
Kohar, A. Notaris dalam Praktek Hukum . Bandung: Alumni, 1983. Latumeten, Pieter. Dasar-Dasar Pembuatan Akta Kuasa Otentik Berikut Contoh Berbagai Akta Kuasa  Berdiri  Sendiri  dan  Accessoir ,  cet.  1.  Depok:  Badan  Penerbit  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia, 2018.
Makarim,  Edmon. Notaris  dan  Transaksi  Elektronik ,  ed.  3.  Depok:  PT  RajaGrafindo  Persada, 2013.
Mamudji, Sri. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum . Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Cet. 6. Jakarta: Kencana, 2010.
Notodisoerjo, R. Soegondo. Hukum Notariat Di Indonesia: Suatu Penjelasan . Jakarta: Rajawali, 1982.
Satrio, J. Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian , buku 1. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1992.
Selindeho, John. Masalah Tanah dalam Pembangunan . Jakarta: Sinar Grafika, 1987.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI-Press, 2008.
Subekti. Hukum Pembuktian . Jakarta: Pradnya Paramita, 1987.
Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum . Cet. I. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
Thamrin, Husni. Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris . Yogyakarta:  Laksbang Press Indo, 2011.
Tobing, G.H.S. Lumban. Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement), cetakan ke-2. Jakarta: Erlangga, 1983.