## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA DENGAN SISTEM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU NOTARIS DAN KARYAWAN

## Yusman Prastyanto, Aminah, Fifiana Winaeni
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Email : yusman354@gmail.com

## Abstract
With  the  goal  of  efficiency,  a  part  of  the  Notary  Public  Makes  the  Time  Work Agreement (PKWT) and assumes that the costs incurred by the Notary for a job are  smaller. This  study  aims  to  look  at  the  factors  and  legal  consequences  if  the Notary  performs  a  default  in  a  Specific  Time  Work  Agreement  (PKWT).  The study uses an empirical juridical approach, descriptive specifications with primary and secondary data and analyzed qualitatively.  The  conclusions  of  this  study  are 1)  The  factors  that  underlie  the  Notary  Public  to  Make  a  Specific  Time  Work Agreement  (PKWT)  are  (1)  the  Notary  Factor  wants  to  take  as  much  profit  as possible,  (2)  the  position  factor  (Bargaining)  of  the  Notary  and  different employees and (3) Uncertain legal regulations. 2) Legal consequences in the event of  default  by  a  Notary  Public,  the  employee  can  only  be  passive  because  the employee's position is lower than the notary.
Keywords : Legal Protection; Notary; Notary Employee

## Abstrak
Dengan  tujuan  efisiensi  sebagian  Notaris  Membuat  Perjanjian  Kerja  Waktu Tersebut  (PKWT)  dan  berasumsi  bahwa  biaya  yang  dikeluarkan  oleh  Notaris untuk  suatu  pekerjaan  menjadi  lebih  kecil.Penelitian ini  bertujuan  melihat  faktor faktor  dan  akibat  hukum  jika  Notaris  melakukan  wanprestasi  dalam  Perjanjian Kerja  Waktu  Tertentu  (PKWT).  Penelitian  menggunakan  pendekatan  yuridis empiris,  spesifikasi  deskriptif  dengan  data  primer  dan  sekunder  serta  dianalisis secara  kualitatif.  Kesimpulan  penelitian  ini  adalah  1)  Faktor-faktor  yang mendasari  pihak  Notaris  membuat  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu (PKWT)adalah (1) Faktor Notaris ingin mengambil keuntungan sebesar mungkin, (2) Faktor kedudukan (Tawar Menawar) Notaris dan karyawan yang berbeda dan (3)  Faktor  Peraturan  Perundang-Undangan  yang  tidak  tegas.  2)  Akibat  hukum bilamana  terjadi  wanprestasi  oleh  Notaris  maka  karyawan  hanya  bisa  bersikap pasif dikarenakan posisi karyawan lebih rendah daripada notaris.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Notaris; Karyawan Notaris

## A. Pendahuluan
Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membantu  masyarakat  umum  dalam  hal  membuat  perjanjian-perjanjian  yang ada  atau  timbul  dalam  masyarakat.  Perlunya  perjanjian-perjanjian  tertulis  ini
dibuat  dihadapan  seorang  Notaris  adalah  untuk  menjamin  kepastian  hukum serta  untuk  memenuhi  hukum  pembuktian  yang  kuat  bagi  para  pihak  yang melakukan  perjanjian.  Kebutuhan  akan  pembuktian  tertulislah  yang mengkehendaki  pentingnya  lembaga  notariat.  (R.  Soegondo  Notodisoerjo, 1993).
Banyak Notaris dan Karyawan Notaris melakukan Perjanjian Kerja Waktu  Tersebut  (PKWT),  yang  selanjutnya  disebut  Perjanjian  Kerja  karena dengan menerapkan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut, Notaris  berasumsi  bahwa  biaya  yang  dikeluarkan  oleh  Notaris  untuk  suatu pekerjaan menjadi lebih kecil, karena Notaris tidak harus memberikan berbagai tunjangan  untuk  kesejahteraan  para  pekerja,  seperti  tunjangan  pemeliharaan kesehatan,  tunjangan  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK),  tunjangan penghargaan  kerja  dan  sebagainya.  Dengan  sistem  Perjanjian  Kerja  Waktu Tertentu (PKWT), maka biaya tersebut dapat ditekan bahkan dikesampingkan.
Sebenarnya  tidak  ada  larangan  hukum  bagi  Notaris  untuk menerapkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), karena semua itu sudah diatur  secara  jelas  dan  tegas  oleh  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan.  Pasal  56  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  13  Tahun 2003  tentang  Ketenagakerjaan  dikenal  dua  bentuk  perjanjian  kerja  yang berdasarkan  waktu,  yaitu  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  (PKWT)  dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
Hal  yang  menimbulkan  permasalahan  adalah  banyaknya  terjadi pelanggaran  dalam  penerapan  sistem  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu (PKWT). Banyak terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan aturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), atau dengan kata lain Perjanjian Kerja Waktu Tertentu  (PKWT)  yang  dilaksanakan  tidak  sesuai  dengan  apa  yang diperjanjikan (wanprestasi), sebagaimana bentuk-bentuk wanprestasi adalah: 1) Tidak melakukan prestasi sama sekali; 2) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai dengan  apa  yang  diperjanjikan;  3)  memenuhi  prestasi  tetapi  terlambat;  dan  4) Melakukan  sesuatu  yang  menurut  perjanjian  tidak  boleh  dilakukan.(Achmad Busro, 2010)
Penulis mengambil pasal dalam perjanjian kerja antara Notaris dan Karyawan  Notaris,  yang  dijadikan  penulis  sebagai  kesenjangan  antara
peraturan  dan  kenyataan  di  lapangan,  antara  lain:  Pekerjaan  yang  tidak  sesuai dengan yang di perjanjikan. Batasan waktu jam kerja yang terlewati, sehingga jam lembur sering tidak dihitung. Masa kontrak yang sering terlewati dari yang di  perjanjikan.  Latar  belakang  inilah  yang  menjadi  alasan  bagi  penulis  untuk menulis  sebuah  tulisan  ilmiah  serta  menelitinya  dalam  bentuk  Tesis  yang berjudul “ Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tenaga  Kerja  Dengan  Sistem Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  (Pkwt)  Antara  Notaris  Dan  Karyawan  Di Kota Kediri ”. Berkaitan dengan hal ini, rumusan masalah yang penulis angkat : Apakah faktor-faktor yang mendasari Notaris membuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu  (PKWT)  terhadap  karyawan  di  Kota  Kediri?  Bagaimana  bentuk perlindungan  hukum  terhadap  tenaga  kerja  dengan  sistem  Perjanjian  Kerja Waktu  Tertentu  (PKWT)?    Bagaimana  akibat  hukum  jika  Notaris  melakukan wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)?

## B. Metode Penelitian
Metode  adalah  proses,  prinsip  dan  tata  cara  memecahkan  suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas  terhadap  suatu  gejala  untuk  menambah  pengetahuan  manusia,  maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk  memecahkan  masalah  yang  dihadapi  dalam  melakukan  penelitian. (Soerjono Soekanto, 1986).
Berdasarkan  perumusan  masalah  dan  tujuan  penelitian,  maka  metode pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  yuridis  empiris.Pendekatan yuridis  adalah  suatu  pendekatan  yang  dilakukan  atau  yang  digunakan  untuk menjadi  acuan  dalam  menyoroti  permasalahan  aspek-aspek  hukum  yang berlaku.Pendekatan  yuridis  empiris  digunakan  untuk  memberikan  gambaran secara  kualitatif  tentang  efektifitas  hukum  terhadap  Perjanjian  Kerja  Waktu Tertentu (PKWT) antara Notaris dan karyawan di Kota Kediri.
Pendekatan  yuridis  diartikan  sebagai  pendekatan  terhadap  aturan- aturan  hukum  yang  berhubungan  dengan  perbuatan  hukum  mengenai perjanjiankerja waktu tertentu.Pendekatan empiris dimaksudkan ialah sebagai usaha  mendekati  masalah  yang  diteliti  dengan  sifat  hukum  yang  nyata  atau sesuai dengan kenyataan dalam masyarakat.
Spesifikasi  penelitian  ini  adalah  penelitian  adalah Deskriptif Analitis .Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu  menganalisis  dan  menyajikan  fakta  secara  sistimatis  sehingga  dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan. (Irawan Soeharto, 1999).
Sumber dan jenis data yang digunakan penulis untuk memperoleh data yang  akurat  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  kebenarannya  adalah mengumpulkan data dengan bahan sebagai berikut:
a. Data  primer  adalah  data  yang  diperoleh  dari  teknik  wawancara langsung  kepada  subyek yang  ada  hubungannya  dengan permasalahan dalam penelitian ini. Adapun yang diwawancarai oleh peneliti.
b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu :
1. Bahan  hukum  primer  adalah  bahan-bahan  hukum  yang  terdiri dari  norma  atau  kaidah  dasar,  peraturan  dasar,  peraturan perundang-undangan,  yurisprudensi  maupun  traktat  yang  isinya mengikat  karena  dikeluarkan  oleh  pemerintah.  (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1998)
Bahan hukum primer dalam penulisan hukum ini meliputi : UUD Negara  Republik  Indonesia  1945,  Undang-Undang  Nomor  13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun  2014  Tentang  Jabatan  Notaris  dan  Buku  III  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdt).
2. Bahan  hukum  sekunder  adalah  bahan-bahan  yang  berhubungan dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang meliputi buku-buku atau literatur. ( Ibid, 15)
3. Bahan  hukum  tersier  adalah  bahan  yang  memberi  petunjuk  dan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang diperoleh dari:
a) Kamus hukum.
b) Kamus bahasa Indonesia dan Kamus bahasa Inggris.
c) Ensiklopedia hukum.
Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  teknik  pengumpulan  data sebagai  berikut:  a.  Studi  lapangan,  dilakukan  dengan  wawancara;  b.  Studi
Kepustakaan,  pengumpulan  data  dengan  cara  mengambil  beberapa keterangan  dari  literatur  dan  dokumentasi  ataupun  peraturan  perundang- undangan  lainnya.  Analisa  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah analisa Kualitatif yaitu data-data yang sudah didapatkan dari studi lapangan dan  studi  pustaka  akan  di  kumpulkan  dan  dikelompokkan  secara  sistematis sesuai  dengan  fakta  dan  karakteristik  objek  yang  diteliti  secara  tepat kemudian  dianalisa  secara  kualitatif  dengan  tujuan  mendapatkan  suatu kesimpulan dari dari permasalahan penelitian. (Sudarwan Denim, 2002)
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
I. Faktor-Faktor  Yang  Mendasari  Notaris  membuat  Perjanjian  Kerja Waktu Tertentu (PKWT) terhadap Karyawan di Kota Kediri
1. Faktor Kemampuan Notaris
Notaris di Kota Kediri tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk memenuhi  semua  tuntutan  dan  ketentuan  yang  terdapat  dalam Undang-Undang  Ketenagakerjaan,  mengenai  jaminan  sosial  tenaga kerja,  standar  upah  pekerja  dan  jaminan  keselamatan  pekerja, sehingga Notaris mengikat karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
2. Faktor Kebutuhan Notaris Terhadap Karyawan
Kebutuhan Notaris akan pekerja dapat dengan mudah untuk dipenuhi, tanpa  harus  memenuhi  syarat-syarat  yang  dibutuhkan,  karena  untuk mencari  tenaga  harian,  mingguan,  bulanan  bahkan  tahunan  di  Kota Kediri tidak begitu sulit, disebabkan banyaknya masyarakat yang siap bekerja  di  berbagai  bidang  dan  berbagai  posisi  tanpa  harus  menjadi pekerja tetap dan dengan upah  yang tidak memenuhi ketentuan Upah Minimum Kota Kediri.
3. Faktor Kebutuhan Pekerja Terhadap Suatu Pekerjaan
Kebutuhan yang kian meningkat membuat pekerja mau untuk bekerja di  Kantor  Notaris  Kota  Kediri,  walaupun  upah  yang  pekerja  terima tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, tetapi pekerja membutuhkan pekerjaan  itu  dan  bersedia  untuk  menerima  penghasilan  yang diberikan  dari  Notaris  yang  bersangkutan  secara  sepihak.Kebutuhan baik  pangan,  sandang  maupun  pendidikan  yang  semakin  meningkat,
sehingga apapun pekerjaan yang dilakukan asalkan halal, pekerja mau mengerjakannya demi untuk memenuhi kebutuhannya.

## II. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Dengan Sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  (PKWT)  merupakan  perjanjian kerja/kontrak  kerja  sebagaimana  yang  dimaksud  oleh  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata.  Karena  merupakan  suatu  perjanjian  maka melahirkan  juga  apa  yang  disebut  sebagai  prestasi,  yaitu  kewajiban suatu  pihak  untuk  melaksanakan  hal-hal  yang  ada  dalam  suatu perjanjian.  Adanya  prestasi  memungkinkan  terjadinya  wanprestasi atau  tidak  dilaksanakannya  prestasi  atau  kewajiban  sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak kepada para pihak. Adapun bentuk-bentuk wanprestasi adalah sebagai berikut:
1.  Tidak melakukan prestasi sama sekali;
2.  Melaksanakan  apa  yang  dijanjikan  tetapi  tidak  sesuai  dengan  apa yang diperjanjikan;
3.  Melaksanakan prestasi tetapi terlambat;
4.  Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
Sejalan  dengan  penjelasan  diatas    bahwa  Notaris-Notaris  di  Kota Kediri dalam eksistensinya, telah melakukan wanprestasi/ingkar janji pada  point  2  melaksanakan  apa  yang  dijanjikan  tetapi  tidak  sesuai dengan  apa  yang  diperjanjikan.  Faktanya  banyak  Notaris  di  Kota Kediri  yang  mengikat  karyawan  dengan  Perjanjian  Kerja  Waktu Tertentu  (PKWT)  yang  melakukan  wanprestasi  baik  disengaja maupun  tidak  disengaja  seperti  memerintahkan  karyawan  untuk melakukan  tugas/pekerjaan  yang  tidak  sesuai  dengan  apa  yang diperjanjikan.
Hal  ini  tentu  menimbulkan  pemahaman  bahwa  perjanjian  kerja waktu  tertentu  sebagai  fasilitas  pengikat  antara  Notaris  dan karyawannya  tidak  memberikan  nilai  kepastian,  kemanfaatan  serta keadilan bagi para pihak, khususnya bagi karyawan notaris.
Selanjutnya  sebagai  langkah  dalam  memberikan  perlindungan hukum  terhadap  tenaga  kerja  bagi  karyawan  notaris  di  Kota  Kediri, terdapat  Lembaga  Kerja  Sama  Tripartit  yang  (LKS  Tripartit)  adalah forum  komunikasi,  konsultasi  dan  musyawarah  tentang  masalah ketenagakerjaan  yang  anggotanya  terdiri  dari  unsur  organisasi pengusaha dan serikat pekerja/ serikat buruh, dan Pemerintah.

## III. Akibat  Hukum  jika  Notaris  melakukan  wanprestasi  dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  (PKWT)  merupakan  perjanjian kerja/kontrak  kerja  sebagaimana  yang  dimaksud  oleh  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata.  Karena  merupakan  suatu  perjanjian  maka melahirkan  juga  apa  yang  disebut  sebagai  prestasi,  yaitu  kewajiban suatu  pihak  untuk  melaksanakan  hal-hal  yang  ada  dalam  suatu perjanjian. Adanya prestasi memungkinkan terjadinya wanprestasi atau tidak  dilaksanakannya  prestasi  atau  kewajiban  sebagaimana  mestinya yang  dibebankan  oleh  kontrak  kepada  para  pihak.Wanprestasi  yang dilakukan  oleh  pihak  Notaris  di  Kota  Kediri  merupakan  kerugian  bagi pihak  Karyawan  Notaris.  Adapun  bentuk-bentuk  wanprestasi  adalah sebagai berikut:
1. Tidak melakukan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan  apa  yang  dijanjikan  tetapi  tidak  sesuai  dengan  apa yang diperjanjikan;
3. Melaksanakan prestasi tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Sejalan  dengan  penjelasan  diatas  penulis  mengenalisa  bahwa Notaris-Notaris  di  Kota  Kediri  dalam  eksistensinya,  telah  melakukan wanprestasi/ingkar janji pada point 2 melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  diperjanjikan.  Faktanya  banyak Notaris  di  Kota  Kediri  yang  mengikat  karyawan  dengan  Perjanjian Kerja  Waktu  Tertentu  (PKWT)  yang  melakukan  wanprestasi  baik disengaja  maupun  tidak  disengaja  seperti  memerintahkan  karyawan
untuk  melakukan  tugas/pekerjaan  yang  tidak  sesuai  dengan  apa  yang diperjanjikan.Hal  ini  tentu  menimbulkan  perspektif  bahwa  perjanjian kerja  waktu  tertentu  sebagai  fasilitas  pengikat  antara  Notaris  dan karyawannya  tidak  memberikan  nilai  kepastian,  kemanfaatan  serta keadilan bagi para pihak, khususnya bagi karyawan notaris.
Berdasarkan  penjelasan  diatas,  penulis  menyimpulkan  bahwa Undang-Undang  Ketenagakerjaan  telah  memberikan  perlindungan hukum  bagi  karyawan  Notaris  di  Kota  Kediri,  yang  mana  bentuk wanprestasi mengenai melaksanakan perjanjian tapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan merupakan syarat obyektif yang tidak terpenuhi dan  dalam  kasus  wanprestasi  yang  dilakukan  Notaris  terhadap karyawan  Notaris  dalam  perjanjian  kerja  waktu  tertntu  (PKWT), sehingga  menimbulkan  akibat  hukum  bahwa  perjanjian  kerja  waktu tertentu (PKWT) berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).
Dalam  ilmu  sosial  antara  lain  dalam  sosiologi  hukum,  masalah kepatuhan  atau ketaatan hukum atau kepatuhan terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam menakar efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan di dalam hukum. Hukum dapat dikatakan  efektif  jika  hukum  telah mencapai  tujuan  yang  dikehendaki, terutama  oleh  pembentuk  hukum  serta  pelaksana  hukum  yang bersangkutan.  Hukum  dapat  dikatakan  efektif  jika  warga  masyarakat berperilaku  sesuai  dengan    yang  diharapkan  atau  dikehendaki  hukum. (Soerjono Soekanto, 1983)
Masyarakat  di  Kota  Kediri  sebagai  subyek  perjanjian  kerja  waktu tertentu  (PKWT)  adalah  pengusaha  yang  dalam  hal  ini  adalah  Notaris dan  pekerja.Masyarakat  dalam  hal  ini  masyarakat  yang  merupakan pekerja  dan  Notaris  menjadi  suatu  faktor  yang  mempengaruhi  juga  di dalam  efektivitas  hukum.Apabila  masyarakat  tidak  sadar  hukum  dan atau  tidak  patuh  hukum,  bahkan  tidak  mengetahui  mengenai  subtansi hukum  maka  tidak  ada  keefektifan.Kesadaran  hukum  merupakan konsepsi  abstrak  di  dalam  diri  manusia,  tentang  keserasian  antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya.  Begitu
pula  kebudayaan  memiliki  hubungan  yang  sangat  erat  dengan masyarakat  karena    segala  sesuatu  yang  ada  di  dalam  masyarakat ditentukan  oleh  kebudayaan  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  itu  sendiri. Selain  itu  kebudayaan  merupakan  sesuatu  yang  akan  mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat di pikiran manusia.

## D. SIMPULAN
Faktor-Faktor  Yang  Mendasari  Notaris  membuat  Perjanjian  Kerja Waktu  Tertentu  (PKWT)  terhadap  Karyawan  di  Kota  Kediri  adalah  (1) Faktor  Notaris  yang  ingin  mengambil  keuntungan  sebesar  mungkin,  (2) Faktor kedudukan (Tawar Menawar) Notaris dan karyawan  yang berbeda dalam membuat perjanjian dan (3) Faktor Peraturan Perundang-Undangan yang tidak tegas.
Bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  tenaga  kerja  dengan  sistem pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yaitu sebagai langkah represif  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  tenaga  kerja bagi  karyawan  notaris  di  Kota  Kediri,  terdapat  pengawas  dalam  struktur Dinas Tenaga  Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota  Kediri serta  Lembaga Kerja  Sama  Tripartit  yang  (LKS  Tripartit)  yang  merupakan  forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan, selain itu Undang-Undang Ketenagakerjaan telah memberikan perlindungan  bagi  para  pekerja/karyawan  yang  nantinya  dapat  dijadikan dasar  hukum  bagi  penegak  hukum  dalam  hal  ini  tim  pengawas  Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Kediri.
Akibat  hukum  terhadap  perjanjian  kerja  waktu  tertentu  (PKWT) yang  diberikan  oleh  Notaris  kepada  karyawan  di  Kota  Kediri  bilamana terjadi  wanprestasi  maka  karyawan  hanya  bisa  bersikap  pasif,  hal  ini dikarenakan  posisi  karyawan  lebih  rendah  daripada  notaris,  namun  jika yang  melakukan  wanprestasi  adalah  karyawan  bisa  terjadi  karyawan tersebut  diminta  untuk  mengundurkan  diri  dari  kantor  notaris  tersebut. Notaris  dan  pekerja  menjadi  faktor  yang  mempengaruhi  efektivitas pelaksanaan  perjanjian  kerja  waktu tertentu  (PKWT)  dalam  eksistensinya di bidang ketenagakerjaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Burhan  Ashosofa,  2000, Metode  Penelitian  Hukum,  Jakarta  :  Rineka Cipta
Dian  Sutari  Widiani,  “Pertanggungjawaban  Notaris  Atas  Hilang  Atau Rusaknya Minuta Akta Yang Disimpan Akibat Bencana Alam (Studi
Kasus  Tsunami  DI  Banda  Aceh)”,  Tesis,  Program  Studi  Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan,
2011
Ira  Koesoemawati  dan  Yunirman  Rijan,  2009,  Ke  Notaris  Mengenal Profesi  Notaris,  Memahai  Ptaktik  Kenotariatan,  Ragam  Dokumen Penting Yang Diurus Notaris dan Tips Tidak Tertipu Notaris, Jakarta : Raih Asa Sukses
Irawan Soeharto, 1999, Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Peneliti an Bidang  Kesejahteraan  Sosial  Lainnya,Bandung;  Remaja  Rosda Karya
Liliana  Tedjosaputro,  Etika  Profesi  Notaris  dalam  Penegakan  Hukum Pidana, Bigraf Publishing, Yogyakarta
Munir  Fuady,  2002,  Perbuatan Melawan  Hukum,  cetakan.1 ,  Bandung: Citra Aditya Bakti
Munir  Fuady,  2010, Perbuatan  Melawan  Hukum  Pendekatan Kontemporer , Bandung:  Citra Adiyta Bakti Nico, 2003, Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum , Yogyakarta: CDSBL
Notaris Harus Dapat  Menjamin  Kepastian  Hukum, http://www.d- infokom-jatim.go.id/news.php?id=39 , dipublikasikan  tanggal  13 Januari 2004, diakses tanggal 17 Maret 2019.
R.  Soegondo  Notodisoerjo,  1993, Hukum  Notariat  Di  Indonesia  (Suatu Penjelasan) , Cetakan Kedua, Jakarta: RajaGrafindo Persada R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, Hukum Notariat Di Indonesia, Jakarta : PT Raja Grafindo
Roesnatiti,  “Kode  Etik  Notaris,”  (makalah  disampaikan  pada  kuliah Kode  Etik  Notaris  semester  dua  Program  Studi  Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, Maret 2009)
Ronny  Hanityo  Soemitro,  1988, Metodologi  Penelitian  Hukum  dan Jurimetri , Jakarta: Ghalia Indonesia Salim HS, 2005, Teknik Pembuatan Akta Satu, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  1998, Penelitian  Hukum  Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : Rajawali Press Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press Sri Mamudji, 2012, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat , Jakarta: Raja Grafindo Persada
Sudarwan  Denim,  2002, Menjadi Peneliti  Kualitatif, Bandung  :  Pustaka Setia
Supriadi,  2006, Etika  & Tanggung Jawab  Profesi  Hukum  Di  Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika
Widhi  Handoko,  Menghadapi Dinamika  Masalah  Dalam  Tugas  & Kewenangan  sebagai  Notaris-PPAT (Kajian  Hukum  tentang  “Hak
atas  Pemanggilan  KePolisian  kepada  Notaris  sebagai  Saksi  atau Tersangka”),  Disampaikan  pada  Konferda  INI  Kota  Surakarta,
Tanggal, 10 Juni 2014
Aristoteles.  (2016).  Teori atau  Konsep  Keadilan  Menurut  Aristoteles . Retrived  from  http://www.siswamaster.com/2016/01/teori-keadilan- menurut-aristoteles-dan-contoh.html
Budiono, (2017). Kontrak Kerja. Retrived from http://www.gajimu.com/main/pekerjaan-yanglayak/kontrak- kerja/kontrak-kerja.
Kamus  Besar  Bahasa  Indoesia  (KBBI)  Online,  (2019).  Retrived  from https://kbbi.web.id/perlindungan.
Waro  Muhammad,  (2012). Makalah  Hukum  Perjanjian  Kerja. Retrived from http://waromuhammad.blogspot.co.id/2012/02/perjanjian- kerja.html . Iin Pratama, (2012). Efektivitas Hukum . Retrived from http://pratamaiin.blogspot.nl/2012/12/efektivitas-hukum.html. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.