## PENGARUH KAPASITAS SDM, PEMANFAATAN TI DAN PENGAWASAN KEUANGAN TERHADAP NILAI INFORMASI PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Galuh Fajar Delanno
(Alumni Program Studi Akuntansi FE UNP, Email: galuhdelanno@ymail.com)
Deviani
(Program Studi Akuntansi FE UNP, Email : deviani_syafei@yahoo.com)

## Abstract
The value of local government financial reporting information is influenced by several factors: the capacity of human  resources,  the  utilization  of  information  technology,  the  control  of  regional finance  and  the  system  of internal control. The writer  wanted to know the effect those factors to the value of local government financial reporting information. testing  hypothesis used primary data. The techniques analysis of data used path analysis with the system of internal control, the capacity of human resources, the utilization of information technology and  the  control  of  regional  finance  as  exogenous  variable  .  The  research    found  that  the  capacity  of  human resources,  the  utilization  of  the  information  technology,  the  control  of  regional  finance  and  the  system  of internal  have  a  significally  give  positive  influence  to  the  value  of  local  government  financial  reporting information.. It is recommended to the local government to do a review about the capacity of human resources, the utilization of information technology, the control of regional finance and the system of internal control to make financial reporting so it has information value.
Keywords :  information value, the  capacity  of  human  resources,  the  utilization  of  information  technology,  the control of regional finance, the system of internal control.

## 1. PENDAHULUAN
Meningkatnya  tuntutan  masyarakat terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan yang  baik ( good governance government ), telah  mendorong  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah  untuk  menerapkan akun-tabilitas  publik.  Akuntabilitas  dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertang-gungjawabkan  keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi  dalam  mencapai  tujuan  dan sasaran yang telah ditetapkan se- belumnya, melalui suatu media pertanggung-jawaban  yang  dilaksanakan secara periodik.
Bentuk  media  pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang  Pemerintah  Daerah,  yang  berupa Laporan  Keuangan.  Laporan  keuangan merupakan  bentuk  pertanggungjawaban
atas  kepeng-urusan  sumber  daya  ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas.
Pengelolaan  keuangan  pemerintah dae-rah  harus  dilakukan  berdasarkan  tata kelola  kepemerintahan  yang  baik  ( good governance government ), yaitu pengelolaan  keuangan  yang  dilakukan secara  transparan  dan  akun-tabel,  yang memungkinkan  para  pemakai  laporan keuangan  untuk  dapat  mengakses  in- formasi  tentang  hasil  yang  dicapai  dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Informasi  harus  bermanfaat  bagi para  pemakai.  Informasi  yang  bermanfaat bagi  para  pemakai  adalah  informasi  yang mem-punyai  nilai  (Suwardjono,  2005). Informasi akan bermanfaat apabila informasi  tersebut  dapat  mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami  oleh  para  pemakai.  In-formasi akuntansi  yang  terdapat  di  dalam  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus mempunyai beberapa karakteristik
kualitatif  yaitu  relevan,  andal,  dapat dibandingkan dan dapat dipahami.
Sistem  akuntansi  sebagai  suatu sistem  informasi  membutuhkan  manusia untuk  menjalankan  sistem  yang  ada. Menurut Wahyono (2004) informasi harus dapat  di-pahami  sebagai  salah  satu indikator  ber-kualitasnya  suatu  informasi. Mudah  di-pahami  disini  menyangkut sumber daya manusia yang menghasilkannya.  Sumber  daya  manusia pengguna  sistem  dituntut  untuk  memiliki tingkat  keahlian  akuntansi  yang  memadai atau paling tidak memiliki kemauan untuk terus  belajar  dan  mengasah  kemampuan dibidang  akuntansi.  Disini  ke-mampuan sumber  daya  manusia  itu  sendiri  sangat berperan  dalam  menghasilkan  in-formasi yang bernilai (dapat dipahami).
Hal kedua  yang  mempengaruhi  nilai informasi  pelaporan  keuangan  pemerintah adalah  pemanfaatan  teknologi  informasi. Menurut  Jogiyanto,  1995  (dalam  Harifan, 2009)  menjelaskan  bahwa  informasi  yang tepat  waktu  yang  merupakan  bagian  dari nilai  informasi  (keterpahaman)  dapat dicapai dengan peran komponen teknologi. In-formasi  merupakan  produk  dari  sistem tek-nologi  informasi  yang  berperan  dalam me-nyediakan  informasi  yang  bermanfaat bagi  para  pengambil  keputusan  di  dalam organi-sasi termasuk dalam  hal pelaporan, sehingga  mendukung  proses  pengambilan keputusan dengan lebih efektif.
Hal ketiga  yang  mempengaruhi  nilai informasi  pelaporan  keuangan  pemerintah daerah  adalah  pengawasan  keuangan daerah.  Sistem  akan  berjalan  baik  apabila ada peng-awasan  yang  memastikan  sistem berjalan  se-suai  dengan  rencana,  untuk mendukung  kualitas  laporan  keuangan yang  baik.  Maka  oleh  sebab  itu  perlu adanya suatu peng-awasan dalam pengelolaan anggaran daerah tersebut agar semua  proses  berjalan  dengan  baik sehingga  dapat  menghasilkan  kualitas laporan  keuangan  yang  baik  (Mardiasmo, 2001 dalam Fikri, 2011).
Hal terakhir yang memiliki pengaruh terhadap nilai informasi pelaporan
keuangan pemerintah daerah adalah sistem pengen-dalian  internal.  Sistem  akuntansi memer-lukan  pengendalian  internal  atau dengan kata lain sistem akuntansi berkaitan erat dengan pengendalian internal  organisasi  (Mahmudi,  2007). Pengendalian  internal  merupakan  suatu cara  untuk  mengarahkan,  mengawasi  dan mengukur  sumber  daya  suatu  organisasi, dan  juga  memiliki  peran  penting  dalam pen-cegahan dan pendeteksian penggelapan  ( fraud )  serta  melindungi sumber daya orga-nisasi. Salah satu tujuan umum  manajemen  dalam  merancang sistem  pengendalian  in-ternal  yang  efektif adalah  agar  pelaporan  keuangan  reliabel (Arens, 2008).
Kota Padang sebagai ibukota Propinsi Sumatera Barat, berdasarkan hasil pemerik-saan Laporan Keuangan Pemerintah  Daerah  pada  Tahun  Anggaran 2008  sampai  Tahun  Anggaran  2010 mendapat opini Wajar
Dengan Pengecualian  (WDP).  Permasalahan  yang ditemukan  diantaranya  terkait  dengan sangat  rendahnya  akuntabilitas  dan  trans- paransi  laporan  keuangan  pemerintah daerah.
Permasalahan  lain  dari  beberapa SKPD di Kota Padang yaitu pegawai pada bagian  akuntansi/keuangan  masih  ada yang  tidak  tamatan  akuntansi.  Disamping itu,  sarana  TI  berupa  komputer  masih kurang  dari  segi  jumlah  dan  kualitas. Pengawasan  keuangan  daerah  yang  lemah dan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan per-undang-undangan.
Fenomena  di  atas  menunjukkan bahwa  laporan  keuangan  pemerintah daerah  harus  memiliki  nilai  informasi untuk  dapat  men-dukung  pengambilan keputusan  dan  dapat  dipahami  oleh  para pemakai.  Nilai  informasi  dari  suatu laporan keuangan dipengaruhi oleh beberapa faktor.
Berdasarkan uraian di atas, penelitian  ini  bertujuan  untuk  menggali nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah serta faktor-faktor yang mempengaruhi  nilai  in-formasi  tersebut.
Faktor-faktor  ini  terdiri  dari  kapasitas sumber  daya manusia,  pe-manfaatan teknologi
informasi, pengawasan keuangan  daerah  dan  sistem  pengendalian internal.

## 2. TELAAH LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
2.1 Nilai Informasi Pelaporan Keuangan  Pemerintah Daerah Dalam Standar Akuntansi Pemerintah-an  (SAP)  (2005:56)  Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan  informasi  me-ngenai  posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja  keuangan  suatu  entitas  pelaporan yang  bermanfaat  bagi  para  peng-guna dalam  membuat  dan  mengevaluasi  ke- putusan mengenai alokasi sumber daya.
Menurut Suwardjono (2004:101) pe- laporan keuangan adalah struktur dan pro- ses akuntansi yang menggambarkan bagai- mana  informasi  keuangan  disediakan  dan di-laporkan untuk mencapai tujuan ekonomik dan sosial negara.
Agar  manfaat  dan  tujuan  penyajian laporan keuangan pemerintah dapat dipenuhi  maka  informasi  yang  disajikan harus me-rupakan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dengan  informasi tersebut. Informasi  harus  bermanfaat  bagi  para pemakai,  sama  saja  dengan  mengatakan bahwa  informasi  harus  mempunyai  nilai (Suwardjono, 2005).
Dalam  PP  Nomor  24  tahun  2005, karakteristik  kualitatif  laporan  keuangan me-rupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat  memenuhi kualitas  yang dikehendaki, yaitu:
a. Relevan Laporan  keuangan  bisa  dikatakan relevan, apakah informasi yang termuat didalamnya  dapat  mempengaruhi  ke- putusan  pengguna  dengan  membantu mereka  mengevaluasi  peristiwa  masa lalu  atau  masa  kini,  dan  memprediksi
masa  depan,  serta  menegaskan  atau mengoreksi  hasil  evaluasi  mereka  di masa lalu.
b. Andal
Informasi  dalam  laporan  keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat di-verifikasi. c. Dapat dibandingkan Informasi yang termuat dalam laporan  keuangan  akan  lebih  berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan  periode  sebelumnya  atau laporan  ke-uangan  entitas  pelaporan lain  pada  umumnya.  Perbandingan dapat  dilakukan  secara  internal  dan eksternal.
d. Dapat dipahami Informasi  yang  disajikan  dalam lapor-an keuangan dapat dipahami oleh peng-guna dan dinyatakan dalam bentuk  serta  istilah  yang  disesuaikan dengan batas pe-mahaman para pengguna untuk mem-pelajari informasi yang dimaksud.

## 2.2 Kapasitas Sumber Daya Manusia
Kapasitas  sumber  daya  manusia adalah  kemampuan  sumber  daya  manusia untuk  melaksanakan  tugas  dan  tanggung jawab  yang  diberikan  kepadanya  dengan bekal pen-didikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Sumber daya manusia me-rupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam  usaha  me-wujudkan  visi  dan  misi serta tujuan dari organisasi tersebut.
Dalam pengelolaan keuangan daerah yang  baik,  SKPD  harus  memiliki  sumber daya  manusia  yang  berkualitas,  yang  di- dukung  dengan  latar  belakang  pendidikan akuntansi,  sering  mengikuti  pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk  menerap-kan  sistem  akuntansi, sumber  daya  manusia  (SDM)  yang berkualitas tersebut akan mam-pu memahami logika akuntansi dengan baik.
Ukuran  kapasitas  sumber  daya manusia  dapat  dilihat  dari  rata-rata  pen- didikan, pelatihan dan tingkat pengalaman (Griffin,  2004  dalam  Wahyuni,  2011) yaitu:
a. Pendidikan
Pendidikan  adalah  suatu  kegiatan yang universal dalam kehidupan manusia,  karena  dimanapun  dan  kapan pun didunia terdapat pendidikan.
b. Pelatihan Pelatihan  adalah  proses  sistematis mengubah tingkah laku seseorang untuk
mencapai  tujuan  organisasi.  Pelatihan berkaitan  dengan  keahlian  dan  kemam- puan
untuk melaksanakan pekerjaannya.
c. Pengalaman Pengalaman dapat dilihat dari lamanya  seseorang  bekerja.  Dengan memiliki  pengalaman  seseorang  akan terbiasa  me-lakukan  sesuatu  pekerjaan, lebih  terampil,  punya  wawasan  yang luas  dan  mudah  beradaptasi  dengan lingkungan.

## 2.3 Pemanfaatan Teknologi Informasi
Teknologi  informasi  meliputi  kom- puter ( mainframe,  mini,  micro ),  perangkat lunak ( software ), database , jaringan ( inter- net,  intranet ), electronic  commerce ,  dan jenis  lainnya  yang  berhubungan  dengan tek-nologi  (Wilkinson et  al .,  2000  dalam Arfianti, 2011). Pemanfaatan teknologi in- formasi  mencakup adanya (Hamzah, 2009 dalam Winidyaningrum, 2010) :
a. Pengolahan data, pengolahan informasi, sistem  manajemen  dan  proses  kerja  se- cara elektronik, dan
b. Pemanfaatan  kemajuan  teknologi  in- formasi agar pelayanan publik dapat di- akses  secara  mudah  dan  murah  oleh masyarakat.
Menurut Jurnali dan Supomo (2002) dalam  Harifan  (2009),  pemanfaatan  tek- nologi  informasi  adalah  tingkat  integrasi tek-nologi  informasi  pada  pelaksanaan tugas-tugas akuntansi yang terdiri dari:
1) Bagian akuntansi/keuangan
memiliki  komputer  yang  cukup untuk melak-sanakan tugas
2) Jaringan  internet telah terpasang di unit kerja
3) Jaringan komputer telah dimanfaat- kan  sebagai  penghubung  antar  unit kerja  dalam  pengiriman  data  dan in-formasi yang dibutuhkan
4) Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan  keuangan  dilakukan  secara komputerisasi 5) Pengolahan data transaksi keuangan  menggunakan software sesuai dengan peraturan perundang-undangan 6) Laporan  akuntansi  dan  manajerial di-hasilkan dari sistem yang terintegrasi
7) Adanya  jadwal  pemeliharaan  per- alatan secara teratur
8) Peralatan  yang  usang/rusak  di  data dan diperbaiki tepat pada waktunya.

## 2.4 Pengawasan Keuangan Daerah
Menurut Yosa (2010) dalam Arfianti (2011) yang dimaksud dengan pengawasan adalah  suatu  upaya  yang  sistematik  untuk menetapkan  kinerja  standar  pada  peren- canaan  untuk  merancang  sistem  umpan balik  informasi,  untuk  membandingkan kinerja  aktual  dengan  standar  yang  telah ditentu-kan,  untuk  menetapkan  apakah telah  terjadi  suatu  penyimpangan,  serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang di-perlukan untuk menjamin bahwa sumber  data  organisasi  atau  pemerintahan telah  digunakan  seefektif  dan  seefisien mungkin  guna  mencapai  tujuan  organisasi atau pemerintah.
Yani  (2002),  ruang  lingkup  penge- lolaan  keuangan  daerah  yang  harus menjadi  perhatian  untuk  pengawasan dalam pe-laksanaannya :
1) Asas  umum  pengelolaan  keuangan daerah,
2) Pejabat-pejabat  yang  mengelola  ke- uangan daerah,
3) Struktur APBD,
4) Penyusunan  RKPD,  KUA,  dan RKA-SKPD,
5) Penyusunan dan penetapan APBD,
6) Pelaksanaan dan perubahan APBD,
7) Penatausahaan keuangan daerah,
8) Pertanggungjawaban pengelolaan APBD,
9) Pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD,
10) Pengelolaan kas umum negara,
11) Pengelolaan piutang daerah,
12) Pengelolaan investasi daerah,
13) Pengelolaan barang milik negara,
14) Pengelolaandana cadangan,
15) Pengelolaan utang daerah,
16) Pembinaan  Pengelolaan  keuangan daerah,
17) Penyelesaian kerugian daerah,
18) Pengelolaan keuangan badan layanan  umum  daerah,  Pengaturan Penge-lolaan keuangan daerah.

## 2.5 Sistem Pengendalian Internal
Sementara  itu  dalam  Peraturan
Pemerintah  (PP)  Nomor  60  Tahun  2008, pengertian  Sistem  Pengendalian  Internal adalah  proses  yang  integral  pada  tindakan dan  kegiatan  yang  dilakukan  secara  terus menerus  oleh  pimpinan  dan  seluruh pegawai  untuk  memberikan  keyakinan yang  memadai  atas  tercapainya  tujuan organisasi  melalui  kegiatan  yang  efektif dan  efisien,  keandalan  pelaporan  keuang- an,  pengamanan  aset  negara,  dan  ketaatan terhadap peraturan per-undang-undangan.
Aren (2008), lima komponen Pengen-dalian Internal:
a. Lingkungan Pengendalian Terdiri  dari  tindakan,  kebijakan, dan  prosedur  yang  mencerminkan  ke- seluruhan  sikap  dari  manajemen puncak,  para  direktur,  dan  pemilik dari  suatu  entitas  secara  keseluruhan mengenai  pengendalian  internal  dan arti penting bagi entitas yang bersangkutan.
b. Penilaian Risiko Penilaian  risiko  untuk  pelaporan keuangan adalah tindakan  manajemen
untuk  mengidentifikasikan  dan  meng- analisis
risiko-risiko
dalam penyusunan  laporan  keuangan  yang sesuai dengan GAAP.
c. Aktivitas Pengendalian Kebijakan  dan  prosedur,  sebagai tambahan untuk yang termasuk dalam empat  komponen  yang  lain,  yang mem-bantu memastikan bahwa
tindakan  yang  perlu  telah  diambil untuk mengatasi risiko dalam pencapaian sasaran hasil entitas.
d. Informasi dan Komunikasi Tujuan  sistem  informasi  dan komunikasi  akuntansi  suatu  entitas ada-lah  untuk  memulai,  mencatat, mem-proses, dan melaporkan transaksi  yang  dilakukan  entitas  serta mempertahankan  akuntabilitas  untuk aktiva yang terkait.
e. Pemantauan
Aktivitas pemantauan berhubungan dengan penilaian berkala atau ber-kelanjutan dari mutu penampil-an/pres-tasi pengendalian internal oleh mana-jemen untuk menentukan bahwa pengendalian beroperasi  seperti  yang  di-harapkan, dan  telah  dimodifikasi  sesuai  dengan perubahan kondisi.

## 2.6 Penelitian Terdahulu
Penelitian  Tuasikal  (2007)  tentang pengaruh  pemahaman  sistem  akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja SKPD. Secara simultan dan parsial variabel  independen  berpengaruh terhadap kinerja SKPD. Alat analisis adalah analisis faktor.
Penelitian  Indriasari  (2008)  tentang pengaruh  kapasitas  SDM,  pemanfaatan  TI dan SPI terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan TI  dan  SPI  berpengaruh  signifikan  positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan  pemda,  sedangkan  kapasitas SDM  tidak  me-miliki  pengaruh.  Alat analisis adalah analisis faktor.
Penelitian  Harifan  (2009)  tentang pengaruh  kapasitas  sumber  daya  manusia,
pemanfaatan  teknologi  informasi  dan pengendalian  intern  akuntansi  terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah  daerah  pada  SKPD  kota Padang.  Kapasitas  SDM,  pemanfaatan  TI dan pengendalian in-tern akuntansi berpengaruh  signifikan  positif  terhadap nilai informasi pelaporan keuangan Pemda. Alat analisis yaitu regresi berganda.
Penelitian Fikri (2011) tentang peng- aruh  sistem  informasi  keuangan  daerah dan pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada ins- tansi  pemerintah  kota  Padang.  SIKD  dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan.  Dan,  pengawasan  keuangan daerah  berpengaruh  signifikan  positif  ter- hadap  kualitas  laporan  keuangan  Pemda me-lalui SIKD.  Alat analisis  yaitu analisis jalur.

## 2.7 Kerangka Konseptual
1.Hubungan  Kapasitas  Sumber  Daya Manusia  Terhadap  Nilai  Informasi  Pe- laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber  daya  manusia  yang  berkualitas, baik  dari  segi  jumlah  dan  keahlian (kompetensi, pengalaman, serta informasi  yang  me-madai),  disamping pengembangan  kapa-sitas  organisasi. Sumber  daya  manusia  yang  didukung dengan latar belakang pen-didikan akuntansi,  sering  mengikuti  pen-didikan dan pelatihan, dan mem-punyai pengalaman  di  bidang  keuangan  dalam menerapkan  sistem  akuntansi,  sumber daya  manusia  yang  berkualitas  tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik.
Kegagalan  sumber  daya  manusia pemerintah  daerah  dalam  memahami dan  menerapkan  logika  akuntansi  akan ber-dampak  pada  kekeliruan  laporan keuang-an
yang dibuat dan ketidaksesuaian lapor-an
dengan
standar  yang  ditetapkan  pemerintah.
Pengendalian dalam aktivitas pemerintah akan mendorong pemakaian sumber daya, mencakup personil, secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan  sasaran-sasaran  yang hendak  dicapai.  Aspek  yang  paling penting  dari  pengen-dalian  internal adalah  personel.  Jika  karyawan  adalah orang yang kompeten dan bisa dipercaya,  pengendalian  lain  bisa  tidak ada  dan  laporan  keuangan  yang  bisa diandalkan masih bisa dihasilkan.
2.Hubungan Pemanfaatan Teknologi
Informasi  Terhadap  Nilai  Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah
berkewajiban untuk mengembang-kan  dan  memanfaatkan kemajuan  tek-nologi  informasi  untuk meningkatkan  ke-mampuan  mengelola keuangan  daerah,  dan  menyalurkan Informasi  Keuangan  Daerah  kepada pelayanan  publik.  pengolahan  data dengan memanfaatkan teknologi informasi  (komputer  dan  jaringan)  akan memberi-kan  banyak  keunggulan  baik dari  sisi  ke-akuratan/ketepatan  hasil operasi  maupun  predikatnya  sebagai mesin multiguna, multiprocessing.
Pemanfaatan  teknologi  informasi juga  akan  mengurangi  kesalahan  yang ter-jadi. Penggunaan teknologi informasi oleh entitas dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pengendalian  internal  dengan  secara konsisten  memproses  sejumlah  besar volume transaksi data. Manfaat lain yang ditawarkan  dalam  pemanfaatan  tek- nologi informasi adalah kecepatan dalam pemrosesan informasi. Dengan kemajuan teknologi  informasi  yang  pesat  serta potensi  pemanfaatannya  secara  luas, maka  dapat  membuka  peluang  bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan mendayagunakan informasi  keuangan  daerah  secara  cepat dan akurat.
3.Hubungan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Pengawasan merupakan upaya untuk  mengenali  penyimpangan  atau hambatan  dalam  pengelolaan  keuangan pemerintah daerah. Bila ternyata kemudian ditemukan
adanya penyimpangan atau hambatan, di- harapkan  akan  dapat  segera  dideteksi atau  diambil  tindakan  koreksi,  sehingga in-formasi keuangan dapat segera
digunakan oleh pemakai,
dan
pengelolaan keuangan pemerintah daerah  dapat  berjalan  secara  maksimal. Pengawasan keuangan daerah
pemerintah  juga  menentukan  kualitas laporan keuangan yang baik.
Pengawasan terhadap
sistem pengen-dalian  internal  diarahkan  antara lain untuk  mendapatkan keyakinan  yang wajar  ter-hadap  efektivitas  dan  efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan,  dan  ke-patuhan  terhadap peraturan  perundang-undangan.  Salah satu fungsi pengawasan adalah pengambilan  tindakan  korektif,  yaitu apabila  ditemukan  adanya  penyim- pangan,  kekeliruan,  serta  pemborosan dapat  segera  diperbaiki,  sehingga  in- formasi keuangan yang dihasilkan menjadi  valid  dan  relevan.  Salah  satu komponen  pengendalian  internal  yaitu aktivitas  peng-awasan  yang  berhadapan dengan penilaian berkala atau berkelanjutan dari mutu penampilan/prestasi pengendalian
internal.
4.Hubungan  Sistem  Pengendalian  Internal Terhadap  Nilai  Informasi  Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Sistem  pengendalian  internal  di- selenggarakan  secara  menyeluruh  di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah  daerah.  Sistem  pengendalian internal juga menentukan kualitas laporan  keuangan  yang  baik.  Sistem
Pengendalian  Internal  terkait  dengan laporan  keuangan  merupakan  suatu proses  yang  didesain  untuk  memberikan
keyakinan yang me-madai atas keandalan  laporan  keuangan.  Salah  satu unsur-unsur  dalam  sistem  pengendalian internal  adalah  penilaian  risiko  serta informasi dan komunikasi. Dalam penilaian risiko untuk pelaporan keuangan  adalah  tindakan  manajemen yang  mengidentifikasikan  dan  meng- analisis risiko-risiko  yang relevan dalam penyusunan  laporan  yang  sesuai  dengan prinsip-prinsip  akuntansi  yang  berlaku umum (GAAP).
Sedangkan  dalam  informasi  dan komunikasi  harus  disajikan  dalam  suatu bentuk  dan  sarana  tertentu  serta  tepat waktu  yang  diselenggarakan  secara efektif sehingga memungkinkan pimpinan Ins-tansi Pemerintah melaksanakan pengen-dalian dan
tanggungjawabnya.  Jadi  se-makin  baik penerapan  sistem  pengendalian  internal akan semakin baik pula kualitas penyajian laporan keuangan yang didapat-kan.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka dapat  digambarkan  kerangka  konseptual penelitian sebagai berikut:
Gambar 1

## 2.8 Hipotesis
Berdasarkan  kajian  teori  dan  kerangka konseptual,  maka  hipotesis  yang  ingin dibuktikan dari penelitian ini adalah:
H 1 :Kapasitas sumber daya manusia ber- pengaruh signifikan positif terhadap nilai  informasi  pelaporan  keuangan Pemerintah Kota Padang H 2 :Pemanfaatan  teknologi  informasi ber-pengaruh signifikan positif terhadap  nilai  informasi  pelaporan keuangan Pemerintah Kota Padang
H 3 :Pengawasan  keuangan  daerah  ber- pengaruh signifikan positif terhadap nilai  informasi  pelaporan  keuangan Pemerintah Kota Padang
H 4 :Sistem  pengendalian  internal  ber- pengaruh signifikan positif terhadap nilai  informasi  pelaporan  keuangan Pemerintah Kota Padang

## 3. METODE PENELITIAN

## 3.1 Jenis Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah, maka jenis penelitian ini tergolong pada penelitian kausatif.

## 3.2 Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD) yang  ada  di  Kota  Padang  berjumlah  45 SKPD  yang  terdiri  dari  Dinas,  Badan, Kan-tor,  Kecamatan,  dan  Inspektorat. Penelitian ini menggunakan total sampling dikarenakan  populasinya  kurang  dari  100 objek.
Responden  dalam  penelitian  ini adalah  kepala  bagian  dan  staf  akuntansi pada  SKPD.  Alasan  pemilihan  responden adalah  karena  kepala  bagian  dan  staf akuntansi bertanggungjawab dalam pembuatan laporan keuangan pada masing-masing  SKPD  dan  juga  setiap bagian ter-sebut merupakan elemen penting  dalam  menghasilkan  laporan keuangan pemerintah, karena terlibat lang- sung dan sangat memahami kegiatan akun- tansi. jumlah responden 90 Responden.
3.3 Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data
Jenis data yang digunakan dalam pe- nelitian  ini  adalah  data  subjek.  Sumber data  dalam  penelitian  ini  adalah  data primer. Data untuk penelitian ini dikumpulkan  dengan  cara  menyebarkan kuesioner kepada po-pulasi dalam penelitian ini.
3.4 Variabel Penelitian
Variabel  yang  digunakan  dalam pene-litian  ini  terdiri  atas  dua  variabel antara lain:
1. Variabel  endogen  dalam  penelitian  ini adalah  Nilai  Informasi  Pelaporan  Ke- uangan Pemerintah Daerah .
2. Variabel  Eksogen  dalam  penelitian  ini adalah:
a. Kapasitas  Sumber  Daya  Manusia (X 1 )
b. Pemanfaatan  Teknologi  Informasi (X 2 ) c. Pengawasan Keuangan Daerah (X 3 )
3. Variabel  Intervening  dalam  penelitian ini adalah Sistem Pengendalian Internal (X 4 ).
3.5 Pengukuran Variabel dan Instrumen Penelitian Pengukuran variabel dalam
penelitian  ini  menggunakan  skala  likert. Instrumen  penelitian  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang disusun sendiri.

## 3.6 Uji Validitas dan Reliabilitas
1.Uji Validitas Uji  validitas  dimaksudkan  untuk mengetahui  ketepatan  instrumen  dalam mengukur  apa  yang  hendak  diukur. Sebelum  kuesioner  dibagikan  kepada responden,  ter-lebih  dahulu  dilakukan  uji pendahuluan  ter-hadap  kuesioner.  Untuk uji  validitas,  maka  digunakan  rumus korelasi Product  Moment, sebagai berikut: r xy =
             2 2 2 2 ) ( ) ( ) )( ( ) ( Y Y N X X N X Y XY N Keterangan: r xy =Koefisien Korelasi n =Besar sampel x =Variabel Bebas (X 1, X 2, ) y =Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Dari print out SPSS versi 16.0 dapat dilihat dari Corrected Item-Total Correlation .  Jika  nilai  r hitung <  dari  r tabel , maka  nomor  item  tersebut  tidak  valid, sebaliknya jika nilai r hitung > dari r tabel maka item  tersebut  dinyatakan  valid  dan  dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. Bagi item yang tidak valid, maka item yang me- miliki  nilai  r hitung yang  paling  kecil  di- keluarkan  dari  analisis,  kemudian  dilaku- kan analisis yang sama sampai semua item di-nyatakan valid.
2.Uji Reliabilitas
Setelah dilakukan pengujian validitas,  selanjutnya  akan  dilakukan pengujian  reliabilitas,  yang  tujuannya adalah  untuk  mengetahui  sejauh  mana hasil  pengukuran  tetap  konsisten,  jika dilakukan  pengukuran  dua  kali  atau  lebih. Instrumen  dikatakan  reliabel  (andal)  jika jawaban  seseorang  ter-hadap  pertanyaan adalah  konsisten  atau  stabil  dari  waktu  ke waktu.  Untuk  uji  reliabi-litas  digunakan rumus Cronbach’s Alpha .
r                  t b k k 2 2 ) 1 (  
Dimana:
r = Reliabilitas Instrumen k = Banyak butir pertanyaan
2
 b  = Jumlah varians butir
2  t = Varian total
Cara  untuk  mengukur  reliabilitas dengan Cronbach’s  Alpha menurut
Sekaran (2003:205) dengan kriteria
sebagai berikut:
a. Kurang dari 0,6 tidak reliabel
b. 0,6 – 0,7 akseptabel
c. 0,7 – 0,8 baik
d. Lebih dari 0,8 reliabel

## 3.7 Uji Asumsi Klasik
1.Uji Normalitas
Sebelum  melakukan  pengujian  ter-
hadap hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas untuk
mengetahui  metode  statistik  yang  akan digunakan.  Uji  ini  ber-tujuan  untuk menguji  apakah  model  regresi  variabel terikat  dan  variabel  bebas  keduanya mempunyai distribusi  normal atau tidak. Uji normalitas residual di-lakukan dengan menggunakan One  Sample
Kolmogorov-Smirnov  test dengan  taraf signifikan  5%.  Dasar  pengambilan  ke- putusan sebagai berikut:
a. Jika  nilai  Sig  ≥  0,05  maka dikatakan berdistribusi normal.
b.Jika  nilai  Sig  <  0,05  maka dikatakan  berdistribusi  tidak normal.
2.Uji Homogenitas
Uji  homogenitas  bertujuan  untuk mengetahui  apakah  varian  data  sama atau  berbeda.  Pengujian  ini  dilakukan dengan  metode Spearmen  Correlations . Apabila nilai koefisien korelasi spearman > 0,05, dan nilai signifikansinya < 0,05 berarti varian data untuk  semua  variabel  adalah  homogen, atau varian data populasi dari semua data sampel yang diambil homogen.

## 3.8 Teknik Analisis Data
Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan langkah- langkah se-bagai berikut:
1. Analisis Deskriptif
a. Verifikasi Data
Verifikasi data yaitu memeriksa kembali  kuesioner  yang  telah  diisi oleh  responden  untuk  memastikan apakah semua pertanyaan sudah di- jawab lengkap oleh responden.
b. Menghitung Nilai Jawaban
1) Menghitung frekuensi dari jawaban yang diberikan responden atas setiap item pertanyaan yang diajuk-an
2) Mengitung  rata-rata  skor  total item dengan menggunakan rumus: 5SS+4S+3R+2TS+1STS 15
Dimana:
SS = Sangat Setuju
S = Setuju R = Ragu-ragu TS = Tidak Setuju STS     = Sangat Tidak Setuju
3) Menghitung  nilai  rerata  jawaban responden. Mean= n xi n h   1
Keterangan : Xi  = Skor total N    = Jumlah responden 4) Menghitung  nilai  TCR  masing- masing  kategori  jawaban  dari deskriptif variabel.
Dengan rumus:
TCR= 100 x n R S
Keterangan : TCR= Tingkat capaian responden R s = Rata-rata skor jawaban n  = Nilai skor jawaban Nilai persentase dimasukkan ke dalam kriteria sebagi berikut:
(a) Interval  jawaban  responden 76-100% kategori  jawaban- nya baik
(b) Interval jawaban responden 56- 75% kategori jawabannya
cukup baik
(c) Interval  jawaban  responden <56% kategori jawabannya kurang baik 2. Pengujian Model Untuk dapat menganalisis seberapa besar  suatu  variabel  penyebab  mem- pengaruhi variabel akibat maka analisis  data  yang  digunakan  adalah analisis jalur ( Path Analysis ). Diagram jalur  merupa-kan  sebuah  struktur yang lengkap  dari  hubungan  kausal  antar variabel,  yang  terdiri  dari  hubungan substruktur  yang  menyerupai  struktur regresi.
Struktur  diagram  jalur  pada  pe- nelitian  ini  dapat  dipecah  menjadi  2 sub struktur:
a. Sub  struktur  1  pengaruh  tidak langsung Dengan  persamaan  jalur  sebagai berikut:
X 4 = P X4X1 X 1 + P X4X2 X 2 + P X4X3 X 3 + P X4€1 b. Sub struktur 2 pengaruh langsung Dengan  persamaan  jalur  sebagai berikut:
Y  =  P YX1 X 1 +  P YX2 X 2 +  P YX3 X 3 +  P YX4 X 4 + P Y€2 Maka  berdasarkan  sub struktur  ini, besarnya  pengaruh  suatu  variabel bebas  terhadap  variabel  terikat  yang disebut koefisien jalur dengan simbol:
Pyx2  =  byxi ;  =  1,  2, dan 3 Keterangan:
Pyxi=koefisien    jalur  variabel  Xi  ter- hadap Y byxi=koefisien regresi variabel Xi ter- hadap Y Sedangkan untuk mengetahui besar-nya  pengaruh  variabel  lain  (€) dapat ditentukan dengan rumus :
Py € =
Adapun pengaruh suatu variabel secara langsung maupun tidak langsung  dalam  penelitian  ini  sebagai berikut:
1) Pengaruh langsung
X 1 Y PersamaanP YX1 .P YX1
X 2 Y PersamaanP YX2 .P YX2
X 3 Y PersamaanP YX3 .P YX3 X 4 Y PersamaanP YX4 .P YX4
2) Pengaruh tidak langsung X 1 Y melalui X 4 Persamaan   P YX1 .P X4X1 .P YX4 X 2 Y  melalui  X 4 Persamaan P YX2 .P X4X2 .P YX4 X 3 Y  melalui  X 4 Persamaan P YX3 .P X4X3 .P YX4

## 3.9 Uji F ( F-Test )
Uji  F  dilakukan  bertujuan  untuk meng-uji  apakah  hasil  analisis  jalur modelnya  sudah fit atau  belum  dan  untuk dapat mengetahui pengaruh antara variabel en-dogen  dan  variabel  eksogen  secara  ke- seluruhan  atau  secara  simultan.  Patokan yang  digunakan  dalam  pengujian  ini adalah  membandingkan  nilai sig yang diperoleh  dengan  derajat  signifikasi  pada level  =  0,05.  Apabila  nilai sig yang diperoleh lebih kecil dari derajat signifikasi  maka  model  yang  digunakan sudah fit. Rumus yang di-gunakan adalah:
F =     k n R k R    / 1 ) 1 /( 2 2 (Gujarati, 1999:120) Keterangan: F = Uji F
R 2
= Koefisien determinan
k = Jumlah variabel bebas
n = Jumlah Sampel

## 3.10. Koefisien Determinasi
Untuk  mengetahui  kontribusi  dari variabel bebas terhadap variabel terikat di- lihat dari adjusted R square -nya, pemilihan  nilai adjusted  R  square karena penelitian ini menggunakan analisis regresi  dengan  jumlah  variabel  lebih  dari satu.  Koefisien  deter-minasi  (R 2 )  pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan  model  dalam  menerangkan variasi variabel terikat. Adjusted R 2 berarti R 2 sudah disesuaikan dengan derajat bebas dari  masing-masing  jumlah  kuadrat  yang ter-cakup  di  dalam  perhitungan Adjusted R 2 . Untuk  membandingkan  dua  R 2 ,  maka harus memperhitungkan banyaknya variabel X  yang ada dalam  model. Hal  ini dapat  di-lakukan  dengan  menggunakan adjusted R 2 yaitu:
           k N N R AdjustedR 1 1 1 2 2
Dari rumus di atas jelas bahwa:
1) Kalau k>1 maka adjusted R 2 < R 2 , yang berarti bahwa apabila banyaknya varia- bel bebas ditambah, adjusted R 2 dan R 2 akan  sama-sama  meningkat,  tetapi  pe- ningkatan adjusted R 2 lebih kecil  dari- pada R 2 .
2) Adjusted R 2 dapat  positif  atau  negatif, walaupun  R 2 selalu  non  negatif.  Jika adjusted R 2 negatif  nilainya  dianggap
0.
3.11 Uji Hipotesis ( t-Test )
Pengujian ini bertujuan untuk menge-tahui  hubungan  yang  signifikan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel ter-ikatnya. Untuk melihat  nilai  signifikan  masing-masing parameter yang diestimasi, maka digunakan t-Test dengan rumus :
t – Test = n S n  
keterangan: t    = Nilai mutlak untuk pengujian
n  =Koefisien regresi masing-masing variabel S n  = Standar error masing-masing variabel Dengan kriteria pengujian : a. Jika t hitung > t tabel maka Ha diterima. b. Jika t hitung < t tabel maka Ha ditolak.
Selain kriteria tersebut, untuk melihat  ada  tidaknya  pengaruh  semua variabel  bebas  terhadap  variabel  terikat dapat  ditentukan  dengan  melihat  tingkat signifikansi  dan  koefisian  positif  dengan nilai α = 0,05. Apabila tingkat signifikansi < 0,05 berarti Ha diterima dan H 0 ditolak. Sebaliknya, apa-bila tingkat signifikansi > 0,05 berarti Ha di-tolak dan H 0 diterima.

## 3.12 Definisi Operasional
1. Nilai  Informasi  Pelaporan  Keuangan
Pemerintah Daerah
Nilai informasi pelaporan keuangan  adalah  laporan  keuangan yang memiliki informasi yang bermanfaat bagi pemakai untuk pengambilan  keputusan,  bebas  dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut  dapat  di-bandingkan  dengan periode-periode se-belumnya.
2. Kapasitas Sumber Daya Manusia Kapasitas  sumber  daya  manusia adalah kemampuan sumber daya manu-sia  untuk  melaksanakan  tugas dan  tang-gung  jawab  yang  diberikan kepadanya  dengan  bekal  pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai.
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi Pemanfaatan  teknologi  informasi me-rupakan penggunaan secara optimal  dari  komputer  ( mainframe, mini, micro ), perangkat lunak ( software ), database , jaringan ( internet, intranet ), electronic commerce , dan jenis lainnya yang ber- hubungan dengan teknologi.
4. Pengawasan Keuangan Daerah Pengawasan  keuangan  daerah  me-
rupakan proses kegiatan yang
ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan  daerah  berjalan  secara efektif  dan  efisien  sesuai  dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Sistem Pengendalian Internal Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan suatu cara untuk mengarah- kan, mengawasi, dan mengukur sumber  daya  suatu  organisasi,  serta berperan  penting  dalam  pencegahan dan pen-deteksian penggelapan ( fraud ).

## 4. HASIL  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Sampel dan Responden Penelitian
Jumlah populasi  sasaran atau sampel pada  penelitian  ini  adalah  empat  puluh lima  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD)  di  lingkungan  Pemerintah  Kota Padang.  Setiap  sampel  masing-masing terdiri  dari  dua  res-ponden.  Dari  empat puluh  lima  sampel  ter-sebut,  disebarkan sebanyak 84 kuesioner. Hingga batas akhir pengumpulan data, kuesioner yang diterima  kembali  sebanyak  80  kuesioner. Dengan  demikian  kuesioner  yang  dapat diolah adalah sebanyak 80 kuesioner.
Hanya  95,24%  diantaranya  yang mengembalikan  dan  mengisi  kuesioner dengan  lengkap.  Kuesioner  diantarkan lang-sung kepada masing-masing responden  dan  dijemput  langsung  dalam rentang  waktu  12  Juni  2012  sampai dengan 29 Juni 2012.

## 4.2  Uji  Validitas  dan  Reliabilitas Penelitian
1. Uji Reliabilitas Untuk  uji  reliabilitas  intrumen, semakin  dekat  koefisien  keandalan dengan  1,0  maka  akan  semakin  baik.
Secara  umum,  keandalan  kurang  dari 0,60 dianggap buruk, keandalan dalam kisaran  0,7  bisa  diterima,  dan  lebih dari  0,80  adalah  baik.  Dapat  dilihat pada Tabel 1
Keandalan  konsistensi  antar  item atau  koefisien  keandalan  Cronbach’s Alpha yang terdapat pada tabel 1 yaitu untuk instrumen kapasitas sumber daya manusia  0,783,  pemanfaatan  teknologi informasi 0,798, pengawasan keuangan daerah 0,727, dan sistem pengendalian internal 0,858. Sedangkan untuk instru-men  nilai  informasi  pelaporan keuangan  pemerintah  daerah  0,869. Data  ini  me-nunjukan  nilai  yang berada  pada  kisaran  di  atas  0,70. Dengan  demikian  semua  instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel.

## 2. Uji Validitas
Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuesioner, digunakan Corrected Item-Total
Colleration.  Jika  r hitung >  r tabel ,  maka data  dikatakan  valid,  dimana  r tabel untuk N = 80, adalah 0,185 . Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  di- dapatkan  bahwa  nilai Corrected  Item- Total Colleration untuk masing- masing  item  variabel  X 1 ,  X 2 ,  X 3 ,  X 4 dan  Y  semuanya  di  atas  r tabel .  Jika dapat  di-katakan  bahwa  seluruh  item pernyataan  variabel  X 1 ,  X 2 ,  dan  Y adalah valid.
Dari Tabel  2 dapat  dilihat  nilai terkecil  dari Corrected  Item-Total Correlation untuk  masing-masing  ins- trumen.  Untuk  instrumen  kapasitas sumber  daya  manusia  diketahui  nilai Corrected  Item-Total  Correlation ter- kecil 0,310. Pemanfaatan teknologi in- formasi diketahui nilai Corrected Item- Total Correlation terkecil 0,306. Peng- awasan  keuangan  daerah  diketahui nilai Corrected Item-Total Correlation ter-kecil  0,276.  Sistem  pengendalian internal diketahui nilai Corrected Item- Total  Correlation terkecil  0,201.  Dan, untuk nilai informasi pelaporan keuangan  pemerintah  daerah  dengan nilai terkecil sebesar 0,340.

## 4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik
1. Uji Normalitas Residual
Pengujian normalitas dapat dilaku-kan dengan menggunakan Kolmogorof  Smirnov  (KS) ,  dengan melihat  perban-dingan  nilai  signifikasi yang dihasilkan > 0.05 maka distribusi datanya  dikatakan  normal.  Sebaliknya jika  signifikasi  yang  dihasilkan  <  0.05 maka  data  tidak  terdistribusi  secara normal.
Dari Tabel 3 terlihat bahwa hasil
uji normalitas menyatakan nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar  0,744 dengan  signifikan  0,637.  Berdasarkan hasil  tersebut  dapat  dinyatakan  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini telah  ber-distribusi  normal  dan  bisa dilanjutkan  untuk  diteliti  lebih  lanjut, karena nilai signifikan dari uji normalitas > 0,05.
2. Uji Homogenitas Pengujian  ini  dilakukan  dengan metode Spearmen  Correlations .  Ber- dasarkan Tabel  4 dapat  dilihat  bahwa nilai koefisien korelasi spearman untuk masing-masing  variabel  X 1 (kapasitas sumber daya manusia),
X 2
(pemanfaatan  teknologi  informasi),  X 3 (pengawasan  keuangan  daerah),  X 4
(sistem  pengen-dalian  internal)  dan  Y (nilai  informasi  pelaporan  keuangan pemerintah  daerah)  >  α  0,05.  Hal  ini menunjukkan bahwa varian data untuk semua  variabel  adalah  homogen,  atau varian  data  populasi  dari  semua  data sampel yang diambil homo-gen.

## 4.4 Uji Model
Untuk  dapat  menganalisis  seberapa besar  suatu  variabel  penyebab  mempe- ngaruhi  variabel  akibat  maka  analisis  data yang digunakan adalah analisis jalur ( Path Analysis ).  Struktur  diagram  jalur  dalam penelitian ini kemudian dipecah menjadi 2 sub struktur:
1. Sub struktur I
Sub  struktur  I  dalam  penelitian ini menguji pengaruh kapasitas sumber daya  manusia,  pemanfaatan  teknologi in-formasi  dan  pengawasan  keuangan
daerah  terhadap  sistem  pengendalian in-ternal. Sehingga dapat dilihat pengaruh  tidak  langsung  kapasitas sumber  daya  manusia,  pemanfaatan teknologi  in-formasi  dan  pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi pelapor-an keuangan pemerintah  daerah  melalui  sistem pengendalian  internal.  Berikut  hasil pengolahan  data  pada  sub  struktur  I dapat dilihat pada Tabel 5 .
Dari  pengujian  dapat  diketahui pengaruh variabel lain (Py e 1 ) adalah: Py e 1 =  √(1-0,537)  =  0,6804  = 68,04%
Sehingga persamaan jalurnya adalah: X 4 = 0,320X 1 + (-0,014X 2 ) + 0,497X 3 + 0,680 Dari Tabel  6 terlihat  bahwa varia-bel X 1 mempunyai tingkat signifikansi  0,008  <  0,05  dan  variabel X 3 mempunyai  tingkat  signifikansi
0,000 < 0,05 se-hingga dapat dikatakan bahwa  koefisien  jalurnya  signifikan dan  model  tersebut  baik  untuk  diteliti. Sedangkan  variabel  X 2 mempunyai tingkat  signifikansi  0,893  >  0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa koefisien jalurnya tidak signifikan.
2. Sub struktur II Sub  struktur  II  dalam  penelitian ini menguji pengaruh langsung kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan tek-nologi informasi, pengawasan  keuangan  daerah  dan sistem  pengendalian  internal  terhadap nilai  informasi  pelaporan  ke-uangan pemerintah daerah. Berikut hasil pengolahan  data  pada  sub  struktur  II dapat dilihat pada Tabel 7 . Dari peng- ujian dapat diketahui pengaruh variabel lain (Py e 2 ) adalah:
Py e 2 = √(1-0,664) = 0,5797 = 57,97%
Sehingga persamaan jalurnya adalah: Y=0,247X 1 +0,219X 2 +0,313X 3 +0,199X 4 + 0,5797
Dari Tabel  8 terlihat  bahwa varia-bel X 1 , X 2 , X 3 dan X 4 mempunyai  ting-kat  signifikansi  0,000 < 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa
koefisien  jalur-nya  signifikan  dan model tersebut baik untuk diteliti.

## 4.5 Uji F (F-Test)
Dari Tabel 9 hasil pemprosesan data menunjukkan  hasil  sebesar  37,104  yang sig-nifikan  pada  0,000.  Jadi tabel hitung F F 
dengan  nilai  signifikansi  yaitu  0.000  < 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa persamaan  jalur  yang  diperoleh  dapat diandalkan  atau  model  sudah fit sehingga dapat  dilanjutkan  untuk  pengujian  secara individual.
4.6 Uji Koefisien Determinasi (R 2 ) Hasil  pengujian  seperti  terlihat  pada Tabel  10 menghasilkan  nilai Adjusted R Square sebesar  0,646.  Hal  ini  berarti, kontribusi  variabel  eksogen  terhadap varia-bel endogen adalah sebesar 64,6 %, sedang-kan  sisanya  35,4%  ditentukan oleh variabel lain yang tidak teridentifikasi dalam model penelitian ini.
Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung dalam Penelitian
Pengaruh langsung dan tidak langsung  variabel  penyebab  terhadap variabel akibat adalah sebagai berikut:
1) Pengaruh Langsung
X 1 Y = (P YX1 ) (P YX1 ) = ( 0,247) (0,247) = 0,0610 = 6,10%
X 2 Y = (P YX2 ) (P YX2 ) = (0,219) (0,219) = 0,0479 = 4,79%
X 3 Y = (P YX3 ) (P YX3 ) = (0,313) (0,313) = 0,0979 = 9,79%
X 4 Y = (P YX4 ) (P YX4 ) = (0,199) (0,199) = 0,0396 = 3,96%
2) Pengaruh Tidak Langsung
X 1 ΩX 4 Y  =  (P YX1 )  (P X4X1 ) (P YX4 ) = (0,247) (0,320) (0,199)
= 0,0157 = 1,57% X 2 ΩX 4 Y = (P YX2 ) (P X4X2 ) (P YX4 )
= (0,219) (-0,014)
(0,199)
= -0,0006 = -0,06% X 3 ΩX 4 Y  =  (P YX3 )  (P X4X3 ) (P YX4 ) = (0,313) (0,497)
(0,199)
= 0,0309 = 3,09%
Dari  hasil  pengolahan  data  diatas dapat  diringkas  sebagaimana  tertera  pada Tabel 11. Tabel 11, ringkasan rekapitulasi dapat  dilihat  bahwa  pengaruh  kapasitas sumber  daya  manusia  terhadap  nilai informasi pe-laporan keuangan pemerintah daerah  secara  langsung  adalah  6,10%.
Pengaruh peman-faatan teknologi informasi terhadap nilai informasi pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah secara  langsung  adalah  4,79%.  Pengaruh pengawasan  keuangan  daerah  ter-hadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah  daerah  secara  langsung  adalah 9,79%.  Pengaruh  sistem  pengendalian  in- ternal  terhadap  nilai  informasi  pelaporan ke-uangan pemerintah daerah secara langsung adalah 3,96%.
Sedangkan pengaruh variabel
kapasitas  sumber  daya  manusia  terhadap nilai in-formasi pelaporan keuangan pemerintah daerah melalui sistem pengendalian  internal  adalah  1,57%.  Dan pengaruh  pengawasan  keuangan  daerah terhadap nilai informasi pe-laporan keuangan  pemerintah  daerah  me-lalui sistem pengendalian internal adalah 3,09%. Variabel intervening meningkatkan pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen sebesar 4,66%.
Jadi  total  pengaruh  langsung  dan tidak langsung dalam penelitian ini adalah 29,3% sedangkan sisanya 57,97%
ditentukan  oleh  faktor  faktor  lain  yang tidak dimasukan dalam penelitian ini.

## 4.7 Pengujian Hipotesis
a) Pengujian hipotesis 1
Dari Tabel 8, sub struktur 2 dapat dilihat  bahwa  kapasitas  sumber  daya manusia  memiliki  nilai  t hitung >  t tabel yaitu  2,357  >  1,665  dengan  nilai
€ 2 =0,5797
signifikansi  0,021  <  0,05.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  kapasitas  sumber daya manusia (X 1 ) berpengaruh signifikan positif ter-hadap nilai informasi pelaporan keuang-an pemerintah  daerah,  dan  kesimpulan- nya hipotesis 1 diterima.
b) Pengujian hipotesis 2
Dari Tabel 8, sub struktur 2 dapat dilihat  bahwa  pemanfaatan  teknologi in-formasi  memiliki  nilai  t hitung >  t tabel yaitu  2,469  >  1,665  dengan  nilai signifikansi  0,016  <  0,05.  Hal  ini menunjukkan bah-wa pemanfaatan teknologi  informasi  (X 2 ) berpengaruh signifikan positif ter-hadap nilai informasi pelaporan keuang-an pemerintah  daerah,  dan  kesimpulan- nya hipotesis 2 diterima.
c) Pengujian hipotesis 3
Dari Tabel 8, sub struktur 2 dapat dilihat  bahwa  pengawasan  keuangan daerah memiliki nilai t hitung > t tabel yaitu 3,153 > 1,665 dengan nilai signifikansi 0,002  <  0,05.  Hal  ini  menunjukkan bah-wa  pengawasan  keuangan  daerah (X 3 ) berpengaruh  signifikan  positif terhadap  nilai  informasi  pelaporan keuangan  pemerintah  daerah,  dan kesimpulannya hipotesis 3 diterima.
d) Pengujian hipotesis 4 Dari Tabel 8, sub struktur 2 dapat dilihat  bahwa  sistem  pengendalian  in-
ternal  memiliki  nilai  t hitung >  t tabel yaitu 2,027 > 1,665 dengan nilai signifikansi 0,046  <  0,05.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  sistem  pengendalian  internal (X 4 ) berpengaruh  signifikan  positif terhadap  nilai  informasi  pelaporan keuangan  pemerintah  daerah,  dan kesimpulannya hipotesis 4 diterima.
4.8 Pembahasan
1. Pengaruh  Kapasitas  Sumber  Daya Manusia  Terhadap  Nilai  Informasi Pelaporan  Keuangan  Pemerintah Daerah
Dari hasil pengujian hipotesis, di- temukan adanya bukti yang menunjuk-
kan bahwa terdapat pengaruh yang sig- nifikan  antara  kapasitas  sumber  daya manusia dengan nilai informasi pelapor-an keuangan pemerintah daerah dan hubungannya positif. Pengaruh antara kapasitas sumber daya manusia dengan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah  semakin  baik  kapasitas  sumber daya manusia maka nilai informasi dari pelaporan  keuangan  yang  dihasilkan pemerintah akan se-makin baik pula.
Hasil penelitian ini sejalan dengan  teori  yang  dinyatakan  oleh Wahyono  (2004:12),  informasi  harus dapat  di-pahami  sebagai  salah  satu indikator ber-kualitasnya suatu informasi.  Sumber  daya manusia pengguna sistem dituntut untuk memiliki  tingkat  keahlian  akun-tansi yang  memadai  atau  paling  tidak memiliki  kemauan  untuk  terus  belajar dan  mengasah  kemampuan  dibidang akuntansi.  Disini  kemampuan  sumber daya  manusia  itu  sendiri  sangat berperan dalam menghasilkan informasi yang ber-nilai (dapat dipahami).  Penelitian  ini  juga  sejalan dengan  penelitian  Harifan  (2009), menyatakan  bahwa  kapasitas  sumber daya  manusia  berpengaruh  ter-hadap nilai  informasi  pelaporan  ke-uangan pemerintah  daerah.  Ukuran  ka-pasitas sumber  daya  manusia  dapat  di-lihat dari  tiga  aspek  yaitu  pendidikan,  pe- latihan dan pengalaman.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pe- gawai  yang  sudah  berpengalaman  di suatu  bidang  pada  SKPD  dapat  me- ngurangi kesalahan
dalam
mengerjakan  tugas  yang  diberikan kepadanya.  Peng-alaman  merupakan salah satu indikator dalam menentukan kemampuan  sumber  daya  manusia. Pengalaman dapat dilihat dari lamanya seseorang  bekerja.  Dengan  memiliki pengalaman  seseorang  akan  terbiasa melakukan  sesuatu  pekerjaan,  lebih terampil,  punya  wawasan  yang  luas dan  mudah  beradaptasi  dengan  ling-
kungan.  Pengalaman  tidak  hanya diukur dari tingkat pendidikannya saja, peng-alaman juga memberikan kontribusi yang cukup terhadap kemampuan se-seorang dalam menangani sebuah pe-kerjaan.
Dari  hasil  ini  dapat  disimpulkan bahwa kapasitas sumber daya  manusia yang  dilaksanakan  aparat  pemerintah kota Padang sudah baik. Namun masih harus  dilakukannya  peningkatan  untuk kedepannya agar lebih baik lagi.

## 2. Pengaruh  Pemanfaatan  Teknologi Informasi  Terhadap  Nilai  Informasi Pelaporan  Keuangan  Pemerintah Daerah
Dari hasil pengujian hipotesis, di- temukan adanya bukti yang menunjuk- kan bahwa terdapat pengaruh yang sig- nifikan  antara  pemanfaatan  teknologi in-formasi  dengan  nilai  informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah dan  hubungannya  positif.  Pengaruh antara pemanfaatan teknologi
informasi dengan nilai informasi
pelaporan keuangan pe-merintah daerah adalah semakin besar pemanfaatan teknologi informasi maka nilai informasi dari pelaporan keuangan  yang  dihasilkan  pemerintah akan se-makin baik pula.
Hasil penelitian ini sejalan dengan  teori  yang  dinyatakan  oleh Jogiyanto, 1995 (dalam Harifan, 2009), menjelas-kan  bahwa  informasi  yang tepat  waktu  yang  merupakan  bagian dari  nilai  in-formasi  (keterpahaman) dapat  dicapai  dengan  peran  komponen teknologi.  Pe-nelitian  ini  juga  sejalan dengan  pe-nelitian  Indriasari  (2008), menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Teknologi iformasi dapat dimanfaatkan jika jumlah kuantitas  dan  kualitasnya  baik,  serta tersedianya  sarana  penunjang  yang
dibutuhkan  (se-perti,  jaringan  dan software ).
Hal  ini  menunjukkan  bahwa SKPD  di  dalam  mengolah  data transaksi ke-uangan menggunakan software yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD).
Dalam sistem akuntansi keuangan  daerah  terdapat  serangkaian prosedur  yang  saling  berhubungan yang  disusun  sesuai  dengan  suatu skema yang menyeluruh yang
ditujukan untuk meng-hasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan  yang  akan  digunakan  pihak intern  dan  pihak  ekstern  Pemerintah Daerah  untuk  mengambil  keputusan eko-nomi. Prosedur  yang dimaksud adalah proses pengidentifikasian,
pengukuran,  pen-catatan,  dan  pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) suatu organisasi.  Dapat  di-simpulkan  bahwa pemanfaatan  teknologi  informasi  pada SKPD Kota Padang sudah berjalan dengan baik.
3. Pengaruh  Pengawasan  Keuangan Daerah  Terhadap  Nilai  Informasi Pelaporan  Keuangan  Pemerintah Daerah
Dari hasil pengujian hipotesis, di- temukan adanya bukti yang menunjuk- kan bahwa terdapat pengaruh yang sig- nifikan  antara  pengawasan  keuangan daerah dengan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah dan  hubungannya  positif.  Pengaruh antara  pengawasan  keuangan  daerah dengan  nilai  informasi  pelaporan keuangan  pe-merintah  daerah  adalah semakin  baik  pengawasan  keuangan daerah  maka  nilai  informasi  dari pelaporan  keuangan  yang  dihasilkan pemerintah akan semakin baik pula.
Sistem akan berjalan baik apabila ada pengawasan  yang  memastikan sis- tem  berjalan  sesuai  dengan  rencana, untuk  mendukung  kualitas  laporan  ke- uangan yang baik. Maka oleh sebab itu perlu  adanya  suatu  pengawasan  dalam
pengelolaan  anggaran  daerah  tersebut agar  semua  proses  berjalan  dengan baik  sehingga  dapat  menghasilkan kualitas  laporan  keuangan  yang  baik (Mardiasmo,  2001  dalam  Fikri,  2011). Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  pe- nelitian  Fikri  (2011),  pengawasan  ke- uangan  daerah  berpengaruh  signifikan positif  terhadap  kualitas  laporan  ke- uangan pemerintah daerah.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  di dalam  menyusun  APBD  ada  beberapa faktor  yang  harus  diperhatikan  yaitu salah satunya perencanaan daerah. Jika dalam menyusun APBD tidak memper-hatikan  perencanaan  daerah maka  ang-garan  yang  akan  digunakan tidak  akan  mencapai  target  yang  telah ditetapkan bersama. Pengawasan diperlukan  untuk  mengetahui  apakah perencanaan  yang  telah  disusun  dapat berjalan  secara  efi-sien,  efektif,  dan ekonomis. Dapat  di-simpulkan  bahwa pengawasan  keuangan  daerah  pada  SKPD Kota Padang sudah berjalan dengan baik.
4. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal  Terhadap  Nilai  Informasi Pelaporan  Keuangan  Pemerintah

## Daerah
Dari hasil pengujian hipotesis, di- temukan adanya bukti yang menunjuk- kan bahwa terdapat pengaruh yang sig- nifikan  antara  sistem  pengendalian  in- ternal dengan nilai informasi pelaporan keuangan  pemerintah  daerah dan hubungannya  positif.  Pengaruh  antara sistem  pengendalian  internal  dengan nilai informasi pelaporan keuangan pe- merintah  daerah  adalah  semakin  baik sistem  pengendalian  internal  maka nilai informasi dari pelaporan keuangan  yang  dihasilkan  pemerintah akan semakin baik pula.
Sistem  akuntansi  memerlukan pe-ngendalian  internal  atau  dengan kata  lain  sistem  akuntansi  berkaitan erat  dengan  pengendalian  internal organisasi (Mahmudi, 2007).
Pengendalian internal merupakan suatu
cara  untuk  mengarah-kan,  mengawasi dan  mengukur  sumber  daya  suatu organisasi,  dan  juga  memiliki  peran penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan ( fraud ) serta melindungi  sumber  daya  organisasi. Salah  satu  tujuan  umum  manajemen dalam  merancang  sistem  pengendalian internal  yang  efektif  adalah  agar  pe- laporan  keuangan  reliabel  (Arens, 2008:370).
Pengendalian  internal  menurut Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No. 13  Tahun  2006  tentang  Pedoman Pengelola-an Keuangan Daerah merupakan  proses  yang  dirancang untuk  memberikan  ke-yakinan  yang memadai mengenai pen-capaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan  laporan ke-uangan, efisiensi dan  efektivitas  pe-laksanaan  program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Indriasari (2008), Sistem Pengendalian Internal berpengaruh sig-nifikan positif terhadap  nilai  informasi  pelaporan keuangan daerah.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa, dalam rangka pelaksanaan penggunaan ang-garan  telah  ditetapkan  pemisahan tugas. Ini mendorong personil melakukan  ke-curangan  karena  tujuan dibuatnya sistem pengendalian internal yaitu  untuk  men-cegah  terjadinya kecurangan.  Pengen-dalian  internal menurut  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  No.  13  Tahun  2006  tentang Pedoman Pengelolaan Ke-uangan Daerah merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan  yang  memadai  mengenai pencapaian  tujuan  pemerintah  daerah yang  tercermin  dari  keandalan  laporan keuangan,  efi-siensi  dan  efektivitas pelaksanaan  prog-ram  dan  kegiatan serta dipatuhinya per-aturan perundang-undangan. Dapat di-
simpulkan  bahwa  sistem  pengendalian
internal  pada  SKPD  Kota  Padang  sudah berjalan dengan baik.
5. Pengaruh  Kapasitas  Sumber  Daya Manusia  Terhadap  Nilai  Informasi Pelaporan  Keuangan  Pemerintah
Daerah  Secara  Tidak  Langsung Melalui Sistem Pengendalian

## Internal
Dari  hasil  pengolahan  data  di- simpulkan,  kapasitas sumber daya  ma- nusia  berpengaruh  signifikan  positif ter-hadap  nilai  informasi  pelaporan keuang-an  pemerintah  daerah  melalui sistem  pengendalian  internal.  Hal  ini sejalan  dengan  teori  Arens  (2003), kemampuan  sumber  daya  manusia dalam meng-hasilkan laporan keuangan yang me-miliki nilai informasi dapat dirancang melaui suatu sistem  pengendalian  in-ternal  dengan tujuan  umumnya  adalah  efisiensi  dan efektivitas operasi. Pengen-dalian dalam  organisasi  akan  mendorong pemakaian  sumber  daya,  mencakup per-sonil,  secara  efisien  dan  efektif untuk mengoptimalkan sasaran-sasaran orga-nisasi. Aspek yang paling penting dari  pengendalian  internal  adalah personel.  Jika  karyawan  adalah  orang yang  kom-peten  dan  bisa  dipercaya, pengendalian  lain  bisa  tidak  ada  dan laporan keuangan yang bisa diandalkan masih bisa di-hasilkan.
Dalam  melaksanakan  pekerjaan tertentu,  manajemen  organisasi  harus dapat melihat kompetensi yang dimiliki pegawai. Keahlian dan pengalaman yang dimiliki oleh pegawai akan sangat mem-bantu dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan  kepada  mereka.  SKPD  di dalam menghasilkan laporan keuangan yang memiliki nilai informasi memerlu-kan  pegawai  yang  mengerti dan paham standar akuntansi pemerintahan yang berlaku agar laporan  keuangan  yang  di-hasilkan berkualitas. Kemampuan sum-ber daya manusia  dapat  dilihat  dari  pen-
didikannya  yaitu  latar  belakang  pen- didikan,  pelatihan  yang  diikuti  serta pengalaman  yang  dimiliki.  Selain  itu, pimpinan SKPD harus dapat menetapkan arah kebijakan menyangkut sumber daya manusia atau personil  yang  dimiliki.  Ke-bijakan tersebut dapat berupa mem-pekerjakan, melatih, mengevaluasi, mempromosikan
dan mengkompensasi-kan  karyawan  serta memberikan sumber daya yang diperlukan untuk melaksana-kan tugasnya.
6. Pengaruh  Pemanfaatan  Teknologi Informasi  Terhadap  Nilai  Informasi Pelaporan  Keuangan  Pemerintah Daerah  Secara  Tidak  Langsung
Melalui
Sistem
Pengendalian

## Internal
Pemanfaatan  teknologi  informasi tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap nilai  informasi  pelaporan  keuangan pemerintah daerah secara tidak langsung  melalui  sistem  pengendalian internal.  Hal  ini  sangat  bertentangan dengan teori Arens (2003), pemanfaatan teknologi  in-formasi oleh entitas  dapat  meningkatkan  efektivitas dan efisiensi dari pengen-dalian internal dengan secara konsisten memproses  sejumlah  besar  volume tran-saksi  data  sehingga  teknologi informasi dapat meningkatkan ketepatan  waktu  dan  akurasi  dari informasi.
Peningkatan
ke pengendalian  internal  sebagai  hasil peng-integrasian  teknologi  informasi ke  dalam  sistem  akuntansi  yaitu kendali komputer menggantikan kendali  manual.  Satu  ke-untungan teknologi informasi adalah ke- mampuan untuk meningkatkan pengen-dalian internal dengan
menggabungkan kendali yang dilakukan  komputer  dalam  aktivitas proses transaksi sehari-hari.
Penelitian ini sesuai dengan fakta yang  terjadi  dilapangan,  dimana  pada
se-tiap SKPD telah memiliki teknologi in-formasi  baik  berupa hardware (kom-puter dan laptop) maupun software (SAKD).  Tapi,  yang  menjadi per-masalahannya  yaitu  personil  atau peng-guna  teknologi  informasi  itu sendiri  yang  tidak  memanfaatkan dengan efektif dan efisien. Penggunaan komputer yang tidak untuk kepentingan  kantor  dan  personil  yang tidak mengerti cara penggunaan software SAKD.
7. Pengaruh  Pengawasan  Keuangan Daerah  Terhadap  Nilai  Informasi
Pelaporan  Keuangan  Pemerintah Daerah  Secara  Tidak  Langsung Melalui Sistem Pengendalian Internal
Dari  hasil  pengolahan  data  di-
simpulkan, pengawasan keuangan daerah  berpengaruh  signifikan  positif terhadap  nilai  informasi  pelaporan keuangan  pe-merintah  daerah  melalui sistem  pengen-dalian  internal.  Hal  ini sejalan  dengan  teori  Arens  (2003), pengawasan yang berjalan dengan baik akan  menghasil-kan  kualitas  laporan keuangan yang baik. Dimana, pengawasan keuangan daerah merupakan salah satu komponen pengen-dalian  internal  yaitu  aktivitas peng-awasan  yang  berhadapan  dengan pe-nilaian  berkala  atau  berkelanjutan dari mutu penampilan/prestasi pengendalian  internal  oleh  manajemen untuk menen-tukan bahwa pengendalian  itu  beroperasi  seperti diharapkan  dan  mereka  di-modifikasi sesuai dengan perubahan dalam kondisi-kondisi.
Pengawasan  diperlukan  untuk me-ngetahui apakah perencanaan  yang telah  disusun  dapat  berjalan  secara efisien, efektif, dan ekonomis.
Pengawasan menurut Keputusan Presiden  No.  74  tahun  2001  (Tentang Tata Cara Peng-awasan Penyelengaraan  Pemerintah  Daerah) Pasal (16) menyebutkan bahwa
pengawasan  pemerintah  daerah  adalah proses  kegiatan  yang  ditujukan  untuk menjamin agar pemerintah daerah ber- jalan  sesuai  dengan  rencana  dan  ke- tentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan pada dasarnya  diarahkan  sepenuhnya  untuk meng-hindari  adanya  kemungkinan penye-lewengan  atau  penyimpangan atas tujuan  yang akan dicapai. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu  melaksana-kan  kebijakan yang  telah  ditetapkan  untuk  mencapai tujuan yang telah di-rencanakan secara efektif  dan  efisien.  Salah  satu  bentuk pengawasan dalam sistem pengendalian  internal  yaitu  ada-nya pemeriksaan  mendadak  oleh  pimpin- an, baik pimpinan SKPD maupun pim- pinan daerah terhadap kinerja bawahan agar laporan keuangan yang dihasilkan mempunyai nilai informasi.

## 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

## 5.1 Kesimpulan
Kesimpulan  yang  dapat  diambil  dari penelitian  ini  adalah  kapasitas  sumber daya  manusia  berpengaruh  signifikan positif  ter-hadap  nilai  informasi  pelaporan keuangan  pada  pemerintah  daerah  kota Padang.  Di  mana,  semakin  baik  kapasitas sumber  daya  manusia maka  semakin  baik pula  nilai  in-formasi  pelaporan  keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi informasi  berpengaruh  signifikan  positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan  pada  pe-merintah  daerah  kota Padang. Di mana, se-makin baik pemanfaatan  teknologi  informasi maka semakin  baik  pula  nilai  informasi  pe- laporan keuangan pemerintah daerah.
Pengawasan  keuangan  daerah  ber- pengaruh  signifikan  positif  terhadap  nilai in-formasi pelaporan keuangan pada pemerin-tah daerah kota Padang. Di mana, semakin baik pengawasan keuangan daerah maka  se-makin  baik  pula  nilai
informasi  pelaporan  keuangan  pemerintah daerah.  Sistem  pengendalian  internal berpengaruh  sig-nifikan  positif  terhadap nilai  informasi  pe-laporan  keuangan  pada pemerintah  daerah  kota  Padang.  Di  mana, semakin baik sistem pengendalian internal maka  semakin  baik  pula  nilai  informasi pelaporan keuangan pe-merintah daerah.

## 5.2 Keterbatasan
Dimana  dari  model  penelitian  yang di-gunakan,  diketahui  bahwa  variabel peneliti-an  yang  digunakan  hanya  dapat menjelaskan  sebesar  29,3%    sedangkan sisanya  57,97%  ditentukan  oleh  faktor faktor  lain  yang  tidak  dimasukan  dalam penelitian ini. Sehingga variabel penelitian yang digunakan kurang dapat menjelaskan pengaruhnya  terhadap  nilai  informasi pelaporan keuangan pe-merintah daerah.
Penelitian  ini  merupakan  metode survei  menggunakan  kuesioner  tanpa  di- lengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan. Sebaiknya dalam mengumpulkan  data  dilengkapi  dengan menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis.

## 5.3 Saran
Dari  hasil  penelitian  ini  terlihat bahwa  kapasitas  sumber  daya  manusia, pemanfaat-an teknologi informasi, pengawasan  keuang-an  daerah  dan  sistem pengendalian  internal dalam pemerintahan telah  baik  dilakukan,  tapi  masih  ada beberapa  hal  yang  belum  se-penuhnya dilakukan  dengan  sempurna  se-hingga  hal ini  berdampak  pada  nilai  in-formasi pelaporan  keuangan  yang  dihasilkan  oleh pemerintah daerah. Pemerintah sebaik-nya melakukan  pengkajian  ulang  mengenai kapasitas sumber daya manusia, pemanfaat-an teknologi informasi,
pengawasan  keuang-an  daerah  dan  sistem pengendalian  internal  dalam  pembuatan laporan  keuangan  agar  mempunyai  nilai informasi.
Penelitian  ini  masih  terbatas  pada variabel  yang diteliti. Untuk penelitian se- lanjutnya  dapat  dilakukan  perubahan
varia-bel  penelitian  untuk  menemukan variabel-variabel  lain  yang  berpengaruh. Keterbatas-an pada metode penelitian yang dipakai.  Untuk  penelitian  selanjutnya dapat  dilaku-kan  dengan  berbagai  macam metode,  seperti  wawancara  langsung, metode survei lapang-an, dll.

## DAFTAR PUSTAKA
Arens, Alvin A, Randal  J Elder & Mark S Beasley.  2008. Auditing  dan  Jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi . Jakarta: Erlangga Arfianti,  Dita.  2011.  Analisis  Faktor- Faktor  yang  Mempengaruhi  Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah  Daerah  Pada  SKPD  di Kabupaten Batang. Skripsi . Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Fikri,  Miftahul.  2011.  Pengaruh  Sistem Informasi  Keuangan  Daerah  dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kota Padang. Skripsi . Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Guy, Dan M,  C  Wayne  Alderman,  Alan J Winters.  2003. Auditing .  Jakarta:
Erlangga
Harifan, Handriko. 2009. Pengaruh Kapasitas  Sumber  Daya  Manusia, Pemanfaatan  Teknologi  Informasi dan Pengendalian Intern  Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD  Pemerintah  Kota  Padang.
Skripsi . Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang Indriasari, Desi. 2008. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan  Teknologi  Informasi dan  Sistem  Pengendalian  Intern terhadap Nilai Informasi Pelaporan
Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal  SNA .  Politeknik  Negeri Sriwijaya Palembang
Mahmudi.
2007. Analisis Laporan
Keuangan  Daerah:  Panduan  Bagi
Eksekutif,  DPRD,  dan  Masyarakat dalam  Pengambilan  Keputusan Ekonomi,  Sosial,  dan  Politik . Yogyakarta: UPP STIM YKPN Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun
2008 Tentang Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah. Melalui
http://www.google.com
[29/11/2011]
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  13 Tahun  2006  Tentang  Pedoman
Pengelolaan Keuangan  Daerah. Malalui http://www.google.com [29/11/2011]
Suwardjono. 2005. Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan . Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE Tuasikal, Askam. 2007. Pengaruh Pengawasan,  Pemahaman  Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan  Keuangan  terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Perangkat  Daerah  Pada  Kabupaten dan  Kota  di  Propinsi  Maluku. Jurnal  Keuangan dan  Perbankan. Vol. 10 No. 1 Hal. 66-82 Wahyono,  Teguh.  2004. Sistem  Informasi
Akuntansi:  Analisis,  Desain  dan Pemograman Komputer .
Yogyakarta: Penerbit Andi

## Lampiran
Gambar 1. Kerangka Konseptual
Tabel 1. Uji Reliabilitas ( Nilai Cronbach’s Alpha) Instrumen Variabel Nilai Cronbach’s Alpha Nilai  Informasi  Pelaporan  Keuangan Pemerintah Daerah (Y) 0,869 Kapasitas Sumber Daya Manusia (X 1 ) 0,783 Pemanfaatan Teknologi Informasi (X 2 ) 0,798 Pengawasan Keuangan Daerah (X 3 ) 0,727 Sistem Pengendalian Internal (X 4 ) 0,858

## Tabel 2 Uji Validitas (Nilai Corrected Item-Total Correlation Terkecil)
Instrumen Variabel Nilai Corrected Item- Total Correlation Terkecil Nilai  Informasi  Pelaporan  Keuangan Pemerintah Daerah (Y) 0,340 Kapasitas Sumber Daya Manusia (X 1 ) 0,310 Pemanfaatan Teknologi Informasi (X 2 ) 0,306 Pengawasan Keuangan Daerah (X 3 ) 0,276 Sistem Pengendalian Internal (X 4 ) 0,201
Tabel  3.  Uji  Normali tas  (One-Sample  Kolmogorov-Smirnov Test)
Unstandardized Residual N 80 Normal Parameters a Mean .0000000 Std. Deviation 2.08577386 Most Extreme Differences Absolute .083 Positive .083 Negative -.053 Kolmogorov-Smirnov Z .744 Asymp. Sig. (2-tailed) .637 a. Test distribution is Normal. Kapasitas Sumber Daya Manusia Pemanfaatan Teknologi Informasi Sistem Pengendalian Internal Pengawasan Keuangan Daerah
Nilai Informasi Pelaporan Keuangan
Pemerintahan Daerah
Tabel 4. Uji Homogenitas
Tabel 5. Uji Model Sub Struktur I

## Tabel 6. Koefisien Regresi Sub Struktur I
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) 6.107 4.055 1.506 .136 KapSDM .402 .146 .320 2.744 .008 .448 2.231 PemanfaatanTI -.016 .117 -.014 -.135 .893 .570 1.753 PengawasanKeu .654 .133 .497 4.920 .000 .598 1.673
a. Dependent Variable: SPI
Correlations Nilai Informasi Kap. SDM Pemanfaatan TI Pengawasan Keu.daerah SPI Spe arma n's rho NilaiInformasi Correlation Coefficient 1.000 .674 ** .566 ** .680 ** .639 ** Sig. (1-tailed) . .000 .000 .000 .000 N 80 80 80 80 80 KapSDM Correlation Coefficient .674 ** 1.000 .535 ** .572 ** .561 ** Sig. (1-tailed) .000 . .000 .000 .000 N 80 80 80 80 80 PemanfaatanTI Correlation Coefficient .566 ** .535 ** 1.000 .385 ** .301 ** Sig. (1-tailed) .000 .000 . .000 .003 N 80 80 80 80 80 PengawasanKeuda Correlation Coefficient .680 ** .572 ** .385 ** 1.000 .678 ** Sig. (1-tailed) .000 .000 .000 . .000 N 80 80 80 80 80 SPI Correlation Coefficient .639 ** .561 ** .301 ** .678 ** 1.000 Sig. (1-tailed) .000 .000 .003 .000 . N 80 80 80 80 80
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 .733 a .537 .518 2.463 1.524 a. Predictors: (Constant), PengawasanKeu, PemanfaatanTI, KapSDM
b. Dependent Variable: SPI

## Tabel 7. Uji Model Sub Struktur II

## Tabel 8. Uji Regresi Sub Struktur II
ANOVA b Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 680.114 4 170.029 37.104 .000 a Residual 343.686 75 4.582 Total 1023.800 79
a. Predictors: (Constant), SPI, PemanfaatanTI, PengawasanKeu, KapSDM
b. Dependent Variable: NilaiInformasi
Tabel 9. Uji F Statistik Model Summary b
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 .815 a .664 .646 2.141 2.089
a. Predictors: (Constant), SPI, PemanfaatanTI, PengawasanKeu, KapSDM
b. Dependent Variable: NilaiInformasi
Tabel 10. Koefisien determinasi
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1  (Constant) -.600 3.577 -.168 .867 KapSDM .314 .133 .247 2.357 .021 .408 2.452 PemanfaatanTI .251 .102 .219 2.469 .016 .570 1.753 PengawasanKeu .419 .133 .313 3.153 .002 .453 2.206 SPI .202 .100 .199 2.027 .046 .463 2.158 a.  Dependent Variable: NilaiInformasi Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 .815 a .664 .646 2.141 2.089 a. Predictors: (Constant), SPI, PemanfaatanTI, PengawasanKeu, KapSDM
b. Dependent Variable: NilaiInformasi
Tabel 11. Ringkasan Rekapitulasi Hasil Pengolahan Data
No Keterangan Pengaruh (%) 1 Pengaruh  kapasitas  sumber  daya  manusia  (X 1 )  terhadap  nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (Y) 6,10 Pengaruh  pemanfaatan  teknologi  informasi  (X 2 )  terhadap  nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (Y) 4,79 Pengaruh  pengawasan  keuangan  daerah  (X 3 )  terhadap  nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (Y) 9,79 Pengaruh  sistem  pengendalian  internal  (X 4 )  terhadap  nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (Y) 3,96 Total Pengaruh Langsung 24,64 2 Pengaruh kapasitas sumber daya manusia (X 1 ) terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (Y) melalui sistem pengendalian internal (X 4 ) 1,57 No Keterangan Pengaruh (%) Pengaruh pengawasan keuangan daerah (X 3 ) terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (Y) melalui sistem pengendalian internal (X 4 ) 3,09 Total Pengaruh Tidak Langsung 4,66 3 Total Pengaruh Langsung dan Pengaruh Tidak Langsung 29,3 4 Pengaruh variabel lain terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah 57,97 Total 87,27
Halaman ini sengaja dikosongkan