## Iddah BagI SuamI Karena CeraI matI dalam KajIan FIlSaFat hukum  ISlam
M. Nur Kholis Al Amin FAI Universitas Cokroaminoto Yogyakarta kholisnujib@gmail.com

## Abstract
Islamic  law  provides  thorough  coverage  of  rules  applicable  in  the various fields of the Muslim community, is no exception in the case of marriage that included also the process of pre-wedding until the end of a marriage which is called talak or divorce. As for the divorce can be caused due to rupture of the sacred or be caused due to a death of one ot them, namely “cerai mati”. This has an impact with their concept of the iddah for a woman who explicitly described in the Qur’an, while the iddah for husband absolutely nothing in the theachings of Islam explicitly, whereas some people view that there are “moral ethical” if the iddah imposed for a husband because “cerai mati”.  Therefore,  through  the  Philosophical  approach  of  Islamic Law—which contains three main values, namely: certainty, fairness, usefulness/ benefit—this article will try to find answer to the concept of iddah imposed for husband.
Keyword : Islamic law, Iddah, Cerai mati.

## abstrak
Hukum  Islam  memberikan  cakupan  aturan  yang  menyeluruh dalam  berbagai  bidang  aplikatif  masyarakat  Muslim,  tidak terkecuali dalam hal pernikahan yang didalamnya termasuk pula

## M. Nur Kholis Al Amin
proses  pra-pernikahan  sampai  berakhirnya  suatu  pernikahan yang biasa disebut dengan talak atau cerai. Adapun perceraian tersebut dapat disebabkan karena putusnya tali pernikahan yang sakral (furqah) ataupun karena suatu kematian salah satu di antara keduanya, yakni cerai mati. Hal ini berdampak dengan adanya konsep  ‘iddah  bagi  isteri  yang  secara  eksplisit  telah  dijelaskan di  dalam  al-Qur’an,  sedangkan  iddah  bagi  suami  sama  sekali tidak ada dalam ajaran Islam secara eksplisit, padahal sebagian masyarakat  berpandangan  bahwa  terdapat  moral  etis  apabila iddah tersebut diberlakukan terhadap suami karena cerai mati. Oleh karena itu, melalui pendekatan filsafat hukum Islam—yang bersubstansi dengan tiga nilai utama, yakni: kepastian, keadilan, dan kemanfaatan/ kemaslahatan—artikel ini akan coba mencari jawab terhadap konsep iddah yang diberlakukan bagi suami.
kata kunci: hukum islam, iddah, cerai mati.

## Pendahuluan
a.
Hukum Islam memperkenalkan kepada umat Muslim bahwa sumber  utama  dalam  hukum  Islam  adalah  al-Qur’an. 1 Al-Qur’an merupakan nama kitab suci yang terakhir, yang isinya diwahyukan oleh Allah yang Maha Kuasa. Al-Qur’an diturunkan ketika di dunia tidak  ada  lagi  kitab  suci  yang  tetap  di  dalam  kesuciannya  yang semula. 2 Di mana sudah tidak diragukan lagi bahwa semangat dasar dari al-Qur’an yang merupakan sumber hukum Islam utama adalah semangat  moral  yang  bersubstansi  menekankan  monotheisme dan  keadilan  sosial. 3 Keadilan  sosial  yang  merupakan  salah  satu substansi dari kandungan ajaran al-Qur’an tersebut terpotret dengan keberadaan  pembaruan  kebudayaan  perkawinan  pada  masyarakat
1 Penulis  sengaja  menuliskan  frase  al-Qur’an  dengan  menggunakan  kata demikian dan sengaja tidak mengikuti sebagaimana yang telah tercantum di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan frase “Alquran”, dengan alasan bahwa apabila ditulis dengan “Alquran” akan ada kesamaan dengan tradisi penulisan frase “Alkitab”. Di samping itu, frase yang populer di kalangan umat Muslim adalah al- Qur’an.
2 Dalam  H.O.S  Tjokroaminoto, Tafsir  Program  Asas  dan  Tandhim  Syarikat Islam , (Bogor: Tanpa Penerbit,1931), hlm. 17.
3 Lihat  dalam  Fazlur  Rahman, Islam ,  alih  bahasa:  Ahsin  Mohammad, (Bandung: Penerbit Pustaka, 2000), hlm. 34.
Iddah Bagi Suami Karena Cerai Mati dalam Kajian Filsafat Hukum  islam
Arab, seperti dalam masalah perceraian, al-Qur’an memperkenalkan sistem “masa tunggu” ( ‘iddah ) untuk istri yang ditalak. Di zaman jahiliyyah,  seorang  suami  dapat  mencampakkan  istrinya  kapan saja ia mau. Talak yang merupakan hak yang diperoleh oleh suami berkat statusnya selaku pembeli, merupakan upaya terakhir untuk memutus ikatan perkawinan. Begitu talak diucapkan suami, ikatan itu langsung terputus tanpa syarat. Dengan sistem ‘iddah di atas, al- Qur’an menunda akibat talak (berupa putusnya hubungan) hingga berakhirnya masa ‘iddah —hingga si istri menjalani tiga masa haid atau, bila ternyata ia hamil, hingga ia melahirkan bayinya. Maksud utama diberlakukannya masa ‘iddah ini ialah, seperti dikatakan al- Qur’an  sendiri,  untuk  memberi  kesempatan  kepada  suami  guna kembali  lagi  kepada  istrinya.  Selama  waktu  ini,  diharapkan  ia bisa  berpikir  ia  bisa  berpikir  kembali  dan  menimbang-nimbang untuk  kembali  atau  melepas  istrinya.  Dan  selama  masa  ini  pula, si  istri  berhak  mendapatkan  nafkah  dari  suaminya. 4 Di  sisi  lain perkembangan  masyarakat  dan  pola  keadilan  sosial  pun  turut berkembang  seiring  dengan  perkembangan  problematika  yang dihadapi oleh masyarakat. Seperti perkembangan konsep keadilan yang  berdasarkan gender yang  selalu  berkembang  tiada  berakhir. Hal ini merupakan realitas masyarakat yang harus ditopang dengan keberadaan  nash  (al-Qur’an  maupun  hadis)  dan  hukum  yang  di- istinbath kan dari sumber nashsiyyah tersebut, sebagai penjembatan perilaku  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  menjadi  hal  yang  menarik untuk mengkaji permasalahan ‘iddah yang diberlakukan bagi suami, khususnya bagi suami yang bercerai karena adanya unsur kematian istri  dengan  menggunakan  potret  filsafat  hukum  Islam.  Sehingga, tinjauan  moral  yang  berkembang  di  masyarakat  (pada  umumnya tentang ‘iddah bagi  suami)  akan  dapat  dinilai  kesesuainnya dengan hukum Islam ataukah bertentangan apabila dikaji dengan menggunakan pendekatan filsafat hukum Islam tersebut.
4 Noel J. Coulson , Hukum Islam dalam Prespektif Sejarah , alih bahasa: Hamid Ahmad, (Jakarta: P3M, 1987), hlm. 18.
MUKADDIMAH: Jurnal Studi Islam

## M. Nur Kholis Al Amin

## Pembahasan
B. ‘ 1. iddah dalam kajian Fikih munakahat (hukum
Perkawinan) definisi a. ‘ iddah
‘iddah berasal dari bahasa Arab dari akar kata adda-ya’uddu- ‘idatan yang  secara  arti  kata  (etimologi)  berarti  “menghitung” atau  “hitungan”.  Kata  ini  digunakan  untuk  maksud ‘iddah karena  dalam  masa  itu  si  perempuan  yang  ber’iddah  menunggu berlalunya  waktu.
Dalam kitab fikih ditemukan definisi ‘iddah itu yang pendek dan  sederhana,  di  antaranya  adalah ةأرلما  اهيف  صبرتت  ةدم atau  masa tunggu yang dilalui oleh seorang perempuan. 5 Definisi lainnya juga dipaparkan oleh Muhammad Muhyiddin Abdil Hamid, dengan ءاصحإ 6 ئش�لا atau  menghitung  sesuatu,  yakni  sebagaimana  penjelasannya dalam matan ‘iānah al-thālibīn bahwa konsep ‘iddah tersebut diambil dari kata “ ’adadun” dikarenakan mengandung makna bilangan atau hitungan masa suci dan bulan (menunggu) pada umumnya. 7 Dalam kajian fikih munakahat—menurut Sayuti Thalib— ‘iddah ini lebih tepat  dibaca  atau  dipahami  dari  sisi  bahasa  dengan  kata  “masa ‘iddah ”, yang mempunyai arti hitungan waktu atau tenggang waktu. 8
Lebih  lanjut,  Sayuti  Thalib  menegaskan  bahwa  sesungguhnya masa ‘iddah itu  menurut  hukum  perkawinan  (fikih  munakahat) dapat terlihat dari dua segi pandangan, yakni; pertama, dilihat dari segi  kemungkinan  keutuhan  perkawinan  yang  telah  ada,  suami dapat  ruju’  kepada  istrinya.  Dengan  demikian,  maka  kata ‘iddah dimaksudkan sebagai istilah hukum yang mempunyai arti tenggang
5 Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia;  Antara  Fiqh Munakahat  dan  Undang-undang  Perkawinan ,  (Jakarta:  Prenada  Media,  2006), hlm.  303.
6 Muhammad Muhyiddin Abdil Hamid, Al-Ahwāl al-Syakhsiyyah fī al-Syarī’ati al-Islām , (Libanon: Beirut, 2007), hlm. 346. 7 Sayyid al-Bakri , ‘iānah al-thālibīn , Juz-IV (Semarang: Toha Putera, t.t), hlm.
37.
8 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan di Indonesia , (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 122.
Iddah Bagi Suami Karena Cerai Mati dalam Kajian Filsafat Hukum  islam waktu sesudah jatuh thalak, dalam waktu mana pihak suami dapat ruju’ kepada istrinya. Kedua, apabila dilihat dari si istri, maka masa ‘iddah itu akan berarti sebagai suatu tenggang waktu sebagai waktu di mana istri belum dapat melangsungkan perkawinan baru dengan pihak  laki-laki  lain. 9 Dengan  demikian, ‘iddah merupakan  waktu yang telah ditetapkan oleh syara’ dengan tujuan untuk mengetahui hilangnya  sesuatu  pada  istri  yang  diakibatkan  dari  perkawinan setelah terjadinya perpisahanan, 10 semisal kehamilan. Dari beberapa rangkaian definisi di atas, maka dapat dipahami definisi ‘iddah yang telah ditegaskan oleh Sayyid Sabiq—sebagaimana dikutip oleh Abd. Moqsith Ghazali—dengan ( دعب جيوزنتلا نع عنتمت و ةأرلما اهيف رظتنت ىتلأ ةدملل مسا اهل هقارف وأ اهجوز ةافو ) suatu tenggang waktu tertentu yang harus dihitung oleh  seorang  perempuan  semenjak  berpisah  (bercerai)  dengan suaminya,  baik  perpisahan  itu  disebabkan  karena  talak  maupun karena  suaminya  meninggal  dunia;  dan  dalam  masa  tersebut perempuan itu tidak dibolehkan kawin dengan laki-laki  lain. 11
tujuan ‘ b. iddah
Terdapat beberapa hal yang dianggap penting sebagai tujuan eksistensi  iddah  dalam  hukum  perkawinan  Islam,  di  antaranya adalah sebagai berikut:
Untuk menunjukkan betapa pentingnya masalah perkawinan 1. dalam  ajaran  Islam.  Perkawinan  yang  merupakan  peristiwa amat penting dalam hidup manusia dan merupakan jalan yang sah untuk memenuhi hasrat naluri hidup serta dalam waktu sama merupakan salah satu macam ibadah kepada Allah yang jangan  sampai  mudah  untuk  diputuskan.  Oleh  karenanya, perkawinan merupakan peristiwa dalam hidup manusia yang harus dilaksanakan dengan cara dewasa; dipikirkan sebelum dilaksanakan  dan  dipikirkan  masak-masak  pula  apabial terpaksa harus bercerai.
9 Ibid., 122. 10 Muhammad Muhyiddin Abdil Hamid, Al-Ahwāl al-Syakhsiyyah….., 346.
11 Abd. Moqsith Ghazali, “Iddah dan Ihdad; dari Legal Formal ke Etik Moral” dalam AULA;Majalah Nahdlatul Ulama , No. 05/ Tahun XXII Mei 2000. hlm. 75.
MUKADDIMAH: Jurnal Studi Islam

## M. Nur Kholis Al Amin
Peristiwa  perkawinan  yang  demikian  penting  dalam  hidup 2. manusia  harus  diusahakan  agar  kekal.  Dalam  hal  terpaksa terjadi  perceraian  pun,  kekekalan  perkawinan  masih diinginkan.  Iddah  diadakan  untuk  memberi  kesempatan suami istri kembali lagi untuk hidup berumah tangga, tanpa akad nikah baru.
Dalam  perceraian  karena  ditinggal  mati,  iddah  diadakan 3. untuk  menunjukkan  rasa  berkabung  atas  kematian  suami bersama-sama  dengan  keluarga  suami,  yang  dalam  hal  ini faktor psikologis yang menonjol,
Bagi  perceraian  yang  terjadi  antara  suami  dan  istri  yang
4. pernah melakukan hubungan kelamin, iddah diadakan untuk meyainkan  kekosongan  rahim,  untuk  menjaga  agar  jangan samapai  terjadi  percampuran/  kekacauan  nasab  anak  yang dilahirkan. 12
Dan  iddah  juga  bertujuan  untuk 5. ta’abbud ,  artinya  adalah semata-mata untuk memenuhi kehendak dari Allah meskipun secara rasio kita mengira tidak perlu lagi. Contoh dalam hal ini, umpamanya perempuan yang karena kematian suami dan belum digauli oleh suaminya itu, masih tetap wajib menjalani masa  iddah,  meskipun  dapat  dipastikan  bahwa  mantan suaminya  tidak  meninggalkan  bibit  dalam  rahim  istrinya. 13
Untuk  tujuan ta’abbud ini, 14 walaupun illat suatu  hukum íddah yang di dasarkan dengan ada atau tidaknya bibit yang ada dalam rahim seorang isteri yang menjalani ‘iddah karena terjadinya perceraian (baik cerai hidup ataupun cerai mati), maka  dengan  adanya  kemajuan  teknologi,  seperti  adanya teknologi  USG  bisa  terbantahkan.  Namun,  dengan  alasan ta’abbud eksistensi ajaran agama terhadap nikah merupakan
12 Ahmad  Azhar  Basyir, Hukum  Perkawinan  Islam ,  (Yogyakarta:  UII  Press,
1999), hlm. 94-95.
13 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia….. , hlm. 305.
14 Untuk tujuan ta’abbud ini definisi ‘iddah telah cukup jelas disampaikan oleh sayyid al-bakri dalam matan ‘inānah at-thālibīn dengan ةأرلما اهيف صبرتت ةدم اعرش يهو دبعتلل وأ لمحلا نم اهمحر ةءارب ةفرعلم , Sayyid al-Bakri , ‘iānah al-thālibīn , Juz-IV….., hlm.
37.
Iddah Bagi Suami Karena Cerai Mati dalam Kajian Filsafat Hukum  islam hal  yang  signifikan.  Adapun  pembahasan  perceraian  yang berdampak  pada  terjadinya ‘iddah akan  dipaparkan  pada sub  pembahasan  selanjutnya  beserta  masa  untuk  menjalani ‘iddah . Perceraian sebagai penyebab 2. ‘ iddah
Dalam prosesnya, perceraian terjadi karena dua hal; karena ditinggal  mati  suami  (biasa  disebut  dengan  cerai  mati)  atau karena  di  talak  suami  (cerai  hidup).  Perbedaan  status  perceraian ini  merupakan  salah  satu  faktor  penentu  jenis  iddah  yang  akan dijalani seorang istri. 15 Adapun jenis iddah yang dimaksud adalah cenderung  kepada  penentu  “masa  tenggang”  atau  “masa  tunggu” seorang istri untuk bisa menikah lagi, apabila dilihat dari kedudukan istri tersebut, maka adakalanya seorang istri tersebut dalam keadaan hamil  ataupun  dalam  keadaan  tidak  hamil.  Oleh  karena  itu,  al- Qur’an  telah  menjelaskan  secara  detil  kondisi ‘iddah bagi  isteri, sebagaimana yang dimaksud sebagai berikut:

## Wanita hamil
a.
Bagi  wanita  yang  sedang  hamil,  baik  perceraian  itu  karena disebabkan kematian suami ataupun karena perceraian hidup, maka ‘iddah nya atau masa menunggunya adalah sampai anak yang dalam kandungan tersebut lahir. 16 Hal ini di dasarkan pada potongan ayat dari Q.S at-Thalāq (65); 4 sebagi berikut:
ﯶ  ﯵ  ﯴ  ﯳ    ﯲ  ﯱ   ﯰﯯ  ﯮ  ﯭ  ﯬ  ﯫ  ﯪ
ﯹ ﯸ  ﯷ hal ini, yakni iddah atau masa tunggu bagi wanita hamil dalam Kompilasi Hukum Islam dimuat dalam Pasal 153 ayat (2) poin d, sebagai berikut:
15 Abd.  Moqsith  Ghazali,  “Status  Perceraian:  Sebuah  Penentu”  dalam AULA;Majalah Nahdlatul Ulama , No. 06/ Tahun XXII Juni 2000. hlm. 64.
16 A. Rauf, Munakahat dan Mawaris , (Bekasi: Ponpes dan Panti Asuhan Al- Furqon, 2003), hlm. 48.

## M. Nur Kholis Al Amin
“apabila  perkawinan  putus  karena  kematian,  sedang janda tersebut  dalam  keadaan  hamil,  waktu  tunggu  ditetapkan sampai  melahirkan”.

## Wanita yang tidak hamil
b.
Sebagaimana  pemaparan  pada  sub  pembahasan  bagian ini,  bahwasannya  perceraian  itu  bisa  dikarenakan  dengan  adanya kematian  ataupun  karena  adanya  talak,  khuluk  dan  semacamnya (pasangan  masih  hidup).  Oleh  karena  itu,  dalam  kedudukannya pun sebagai seorang istri maka terjadinya putus hubungan (talak) tersebut  ketika  isteri  dalam  keadaan  hamil  (sebagaimana  di atas)  ataupun  isteri  dalam  tidak  hamil.  Lebih  lanjut,  iddah  bagi isteri  yang  dalam  keadaan  tidak  hamil  ini  dapat  diklasifikasikan sebagai  berikut:
Cerai karena ditinggal mati suami (Cerai Mati)

## 1)
Perceraian yang disebabkan karena ditinggal mati oleh suami (suami meninggal dunia), para ulama sepakat bahwa masa  tunggunya  adalah  4  bulan  10  hari,  sebagaimana  di dasarkan  pada  firman  Allah  dalam  Q.S  al-Baqarah  (2)  ayat 234;
ﭙ  ﭘ   ﭗ  ﭖ  ﭕ  ﭔ  ﭓ  ﭒ  ﭑ ﭥ  ﭤ  ﭣ  ﭢ   ﭡ  ﭠ   ﭟ  ﭞ  ﭝ  ﭜ  ﭛﭚ ﭬ   ﭫ  ﭪ   ﭩ  ﭨ  ﭧﭦ
Dalam hal ‘iddah seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya  dengan  tidak  diperkenankannya  untuk  menikah sampai batasan waktu yang telah ditetapkan pada ayat di atas, maka di samping itu dalam kacamata fikih seorang perempuan tersebut  juga  harus  melalui  masa  berkabung  dalam  waktu iddah tersebut. Masa berkabung atau ihdad secara etimologi adalah menahan atau menjauhi. Secara definitive, sebagaimana tersebut dalam beberapa kitab fikih adalah menjalani sesuatu
105
Iddah Bagi Suami Karena Cerai Mati dalam Kajian Filsafat Hukum  islam yang dapat menggoda laki-laki kepadanya selama menjalani masa iddah. 17
Cerai hidup
2) Isteri/ wanita tersebut masih mempunyai masa haid 1. Apabila  wanita  tersebut  masih  mempunyai  masa haid maka iddahnya adalah tiga quru’ atau tiga kali suci. Hal ini didasarkan pada Q.S Al-Baqarah (2) ayat 228;
. ٍءورق ةثلاث  ّنهسفنأب نصبرتي تاقلطملاو Isteri/ wanita yang tidak mempunyai masa haid
2.
Bagi  wanita  yang  sudah  tidak  mempunyai masa  haid  ini  terdapat  beberapa  golongan,  yang  di antaranya  adalah;
Wanita yang belum baligh
a.
Wanita  yang  sudah  baligh  akan  tetapi  belum  pernah
b. haid.
Wanita yang sudah memasuki usia pasca haid (sudah
c. tidak  haid),  umur  sudah  tua  dan  tidak  haid  lagi ( menopause ).
Terhadap  golongan  di  atas,  maka  masa  iddahnya adalah tiga (3) bulan, 18 sebagimana yang termaktub dalam Q.S at-Thalaq (65) ayat 4.
ﯤ  ﯣ  ﯢ  ﯡ  ﯠ  ﯟ  ﯞ  ﯝ    ﯜ  ﯛ ﯨ   ﯧ  ﯦ   ﯥ
Isteri/ wanita yang diceraikan sebelum digauli
3.
Terkadang  perceraian  dalam  suatu  pernikahan tersebut terjadi sebelum isteri digauli oleh suaminya, maka apabila  perceraian  yang  terjadi  dalam  kondisi  demikian
17 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia ….., hlm. 320.
18 Lihat dalam A. Rauf, Munakahat dan Mawaris ….., hlm. 48-49, bandingkan dengan Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam , cet. ke- 20, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), hlm. 415-416.
MUKADDIMAH: Jurnal Studi Islam

## M. Nur Kholis Al Amin
tidak ada iddah bagi isteri tersebut, hal ini sebagaimana di dasarkan pada Q.S Al Ahzab (33) ayat  49.
ﮉ      ﮈ  ﮇ  ﮆ  ﮅ  ﮄ  ﮃ  ﮂ  ﮁ ﮔ   ﮓﮒ  ﮑ  ﮐ  ﮏ  ﮎ  ﮍ  ﮌ  ﮋ  ﮊ

## ﮘ  ﮗ  ﮖ  ﮕ

## Filsafat hukum Islam; menjawab tantangan Zaman
3.
Ikhtiar  menjadikan  hukum  Islam  tetap  relevan  dengan perubahan  sosial,  hingga  saat  ini  masih  menjadi  kerja  besar intelektual  Islam.  Sebabnya,  hukum  Islam  ternyata  masih  terlalu sering  “ keteteran ”  berhadapan  dengan  perubahan.  Tingkat percepatan dan kompleksitas masalah yang mesti direspon, ternyata jauh  lebih  tinggi  bila  dibandingkan  dengan  kecanggihan  proses dan  hasil  produksi  hukum  Islam.  Soal-soal  semisal,  diskriminasi gender, isu lingkungan hidup, hukum internasional, Negara berdasar konstitusi,  perkembangan  di  dunia  ekonomi  bisnis,  soal  pajak dan  soal-soal  kemasyarakatan  yang  tak  terbatas,  belum  mendapat respon  yang  memadai  dari  hukum  Islam. 19 Salah  satunya  adalah konsep iddah bagi suami karena cerai mati. Oleh karena itu, karena terdapat keberagaman metodologi untuk menemukan suatu hukum, maka filsafat hukum Islam juga dapat dipergunakan sebagai sebuah alat  untuk  menemukan  nilai  ataupun  hukum  yang  dalam  aplikasi kemasyarakatan  merupakan  peristiwa  yang  tidak  jarang  terjadi bagi  sebagian  kehidupan  masyarakat  Muslim.  Namun,  sebelum fokus  menguraikan  apa  itu  filsafat  hukum  Islam,  kiranya  penting untuk  terlebih  dahulu  membahas  tentang  kajian  filsafat  hukum secara  sigkat.
19 Dedy Wahyudin Sanusi, “Ta’wil, Hukum Islam dan Perubahan Sosial”, dalam AULA;Majalah Nahdlatul Ulama , No. 10/ Tahun XXII Oktober 2000. hlm.  79.
Iddah Bagi Suami Karena Cerai Mati dalam Kajian Filsafat Hukum  islam

## Filsafat  hukum;  gambaran  hukum  Yang  Selalu a. hidup
Filsafat  hukum  dalam  tinjuan  bahasa  terbentuk  dari  dua konsep  peristilahan  yang  mempunyai  maknanya  sendiri-sendiri, yakni  dari  filsafat  dan  hukum.  Adapun  pengertian  dari  filsafat adalah berasal dari bahasa Arab, falsafah- berasal dari bahasa Yunani, Philosophia , kata majemuk yang terdiri dari kata Philos yang artinya cinta  atau  suka,  dan  kata shopia yang  artinya  bijaksana.  Dengan demikian,  secara  etimologis  kata  filsafat  memberikan  pengertian cinta kebijaksanaan. 20 Secara terminologis, makna dari filsafat adalah sebagai berikut:
Plato mendefinisikan filsafat sebagai pengetahuan yang ingin
1. mencapai kebenaran asli, yang sesungguhnya.
Aristoteles  menyatakan  bahwa  filsafat  adalah  pengetahuan
2. yang meliputi kebenaran baik dalam logika, fisika, metafisika, maupun pengetahuan praktis.
Al farabi yang dikenal dengan ilmuwan Muslim menyatakan
3. bahwa  filsafat  adalah  pengetahuan  tentang  hakikat  alam wujud yang sebenarnya.
Poedjawiyatna  mendefinisikan  filsafat  sebagai  salah  satu
4. pengetahuan  yang  berusaha  mencari  sebab  yang  sedalam- dalamnya bagi segala sesuatu berdasarkan pikiran belaka. 21
Dalam hal definisi secara terminologi tentang filsafat, maka penulis  dalam  paper  ini  cenderung  menggunakan  definisi  yang ditawarkan  oleh  Poedjawiyatna,  karena  dalam  konteks  paper ini  penulis  berusaha  menemukan  nilai  hukum  iddah  bagi  suami disebabkan terjadinya cerai mati. Lebih lanjut, konsep kedua dari filsafat  hukum  adalah  hukum  itu  sendiri,  di  mana  hukum  pun juga  mempunyai  definisinya  tersendiri,  secara  istilah  hukum  bisa didefinisikan dengan beberapa pengertian dari ahli hukum:
20 Juhaya S. Praja, Aliran-Aliran Filsafat dan Etika , (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 2. 21 Ermi Suhasti, Pengantar Filsafat Ilmu , (Yogyakarta: Prajnya Media, 2013), hlm. 2.
MUKADDIMAH: Jurnal Studi Islam

## M. Nur Kholis Al Amin
Ketentuan atau pedoman tentang apa yang seyogyanya atau 1. seharusnya  dilakukan.  Pada  hakikatnya  hukum  merupakan rumusan  pendapat  atau  pandangan  tentang  bagaimana seharusnya  seseorang  bertingkah  laku.  Hukum  tersebut bersifat umum dan pasif (Sudikno  Mertokusumo). 22
Karya  manusia  berupa  norma-norma  yang  berisi  petunjuk 2. tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia  tentang  bagaimana  seharusnya  masyarakat  dibina dan kemana harus diarahkan. Oleh karena itu pertama-tama hukum mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum diciptakan. Ide-ide tersebut berupa ide-ide mengenai keadilan (Satjipto  Rahardjo). 23
Filsafat Hukum menurut pandangan Friedrich sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Qodri Azizy menyatakan bahwa filsafat hukum  dalam  pengertian  yang  longgar,  yakni  esensi  kerja  ilmiah, sebagai kebalikan dari pendapat orang awam, dogma agama, puisi dan semacamnya, yang berkaitan dengan corpus of learning yang terus menerus  melakukan body  of  experience secara  khusus  oleh  orang- orang yang concern terhadapnya. 24 Sehingga, dengan filsafat hukum tersebut yang menggunakan metode-metode dan cara berfikir yang terpola akan mampu memberikan jawaban terhadap problematika hukum,  baik  hukum  yang  diaplikasikan  oleh  masyarakat,  hukum yang akan ataupun telah dirumuskan, dan kajian terhadap nilai-nilai hukum  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  Tuhan  Yang Maha Esa, ilmu pengetahuan, serta masyarakat. Oleh karena itu, bagi penulis, filsafat hukum termasuk bagian dari tawaran metodologis dalam menyelesaikan persoalan hukum. Dengan demikian, hukum yang  berupa  aturan  bagi  masyarakat  akan  memiliki  coraknya tersendiri, sehingga kajian masyarakat dan perkembangan hukum merupakan hal yang sangat signifikan untuk dikaji. Hal ini selaras
22 Sudikno  Mertokusumo, Mengenal  Hukum (Yogyakarta:  Liberty,  1985), hlm. 16. 23 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Aditya Bakti, 1996), hlm. 20.
24 A. Qodri Azizy, Pengembangan Ilmu-ilmu Keislaman , (Semarang: CV. Aneka Ilmu, 2003), hlm. 9.
Iddah Bagi Suami Karena Cerai Mati dalam Kajian Filsafat Hukum  islam dengan  pendapat  Gustav  Radbruch,  bahwa  hukum  itu  bertumpu pada  tiga  nilai  dasar,  yaitu  kepastian,  keadilan,  dan  kemanfaatan. Kendatipun ketiganya selalu ada dan mendasari kehidupan hukum, tetapi tidak berarti, bahwa ketiganya selalu berada dalam keadaan dan  hubungan  yang  harmonis. 25 Oleh  karena  itu,  problematika suami  yang  menikah  hanya  dalam  selang  beberapa  hari  kematian isterinya  perlu  dikaji  berdasarkan  sudut  pandang  filsafat  hukum Islam,  mengingat  bahwa  secara normative tidak  ada  ayat  ataupun aturan yang melarang suami untuk menikah seketika juga setelah isterinya meninggal dunia.
Filsafat hukum Islam b.
Hukum Islam atau yang dalam kehidupan masyarakat lebih dikenal dengan istilah fikih berasal dari bahasa arab “ al fiqh” yang berarti memahami atau faham dalam arti umum. Pakar ushul al fiqh mengartikan fikih sebagai hukum praktis hasil ijtihad. Sedangkan pakar  fikih  memahami al  fiqh sebagai  kumpulan  islami  yang mencakup  semua  aspek  syar’i  baik  yang  tertuang  secara  tekstual maupun hasil penalaran terhadap suatu teks.
Butir-butir  aturan  hukum  yang  ada  dalam  fikih  pada garis  besarnya  mencakup  tiga  unsur  pokok, 26 yakni  perintah, larangan, dan petunjuk. Namun, aturan syar’i yang mencakup tiga unsur  tersebut  (baca:  hukum),terkadang  masih  menimbulkan pertanyaan  bagi  masyarakat  pendukungnya,  yang  dalam  hal  ini adalah masyarakat Muslim. oleh karena itu, pertanyaan-pertanyaan tentang dasar-dasar agama yang timbul tersebut, seperti bagaimana saya  harus  memandang  hukum  yang  berlaku  sebagai  bagian  dari agama/  kepercayaan  saya?  Apakah  arti  hukum  itu  untuk  saya sebagai penganut agama tertentu?. Dengan begitu timbullah aliran filsafat hukum Islam. 27 Karena pada dasarnya filsafat juga berguna dalam menafsirkan teks wahyu atau teks hadis yang akan dijadikan
25 Satjipto  Rahardjo, Biarkan  Hukum  Mengalir;  Catatan  Kritis  Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 80-81.
26 Ermi Suhasti , Pengantar Filsafat Ilmu , hlm. 17.
27 Soetiksno, Filsafat Hukum , cet.ke-9 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002) hlm.
3.

## M. Nur Kholis Al Amin
sumber  aturan  hukum.  Misalnya,  dalam  menafsirkan  ayat-ayat al-Qur’an  dan  al-Sunnah  yang zanniy yang  penafsirannya  kadang masih  memerlukan ta’wil dan  penafsiran  metaforis. 28 Sehingga, dalam kajian ilmu ushul al-fiqh yang merupakan rumpun ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah dalam menemukan suatu hukum pun tidak terlepas dengan corak filsafat, yakni berfikir dengan cara sistematis, konsepsional, koheren, rasional, sinoptik, 29 dan mengarah kepada hukum yang digunakan sebagai pandangan hidup. Hal ini selaras dengan kajian dalam hukum Islam, khususnya dalam kajian ilmu ushul al-fiqh, sebagai rumpun ilmu dalam hukum Islam yang membahas metode penemuan hukum Islam dan meninjau kembali hukum yang telah ada. Adapun telaah lebih jauh metodologi usul fikih  tersebut  mencakup  pertanyaan-pertanyaan  pokok  sebagai berikut: 1). Apa itu hukum? 2). Dimana hukum itu ditemukan/ apa sumber hukum? 3). Bagaimana mengeluarkan hukum dari sumber tersebut  (apa  metode  penemuan  hukum)?  4).  Dan  siapa  yang berwenang mengeluarkan hukum?.
Dengan  demikian,  filsafat  hukum  dapat  melahirkan  aliran dalam hukum Islam sebagai sebuah kajian aliran filsafat hukum Islam, terlebih di dalam ilmu ke-Islam-an itu sendiri telah memperkenalkan logika berfikir ataupun metodologi yang berkenaan dengan hukum, baik  dari  aspek  hakekat  hukum,  sumber  hukum,  metode  untuk menemukan  hukum,  dan  yang  berwenang  untuk  mengeluarkan hukum. Selaras dengan filsafat hukum, dalam filsafat hukum Islam pun terdapat tiga unsure yang penting, di antaranya:
Kepastian Hukum
1)
Hukum  di  abad  kedua  puluh  pada  dasarnya  adalah hukum  yang  dituliskan.  Oleh  karena  itu,  apabila  dikatakan bahwa bahasa memegang peranan penting dalam kehidupan hukum,  maka  disitulah  masih  harus  ditambahkan;  bahasa yang  dituliskan  atau  bahasa  tertulis.  Hukum  dalam  wujud
28 Ermi Suhasti, Pengantar Filsafat Ilmu, hlm. 18.
29 Lihat penjelasannya dalam Alaiddin Koto, Filsafat Hukum Islam , (Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2013), hlm. 10.
Iddah Bagi Suami Karena Cerai Mati dalam Kajian Filsafat Hukum  islam bahasa  tertulis  ini  tidak  lain  adalah  perundang-undangan. 30
Perumusan terhadap peristiwa hukum ini sesuai dengan ajaran Islam sebagaimana ditegaskan dalam Q.S  Al- Baqarah:
31 ﭚ   ﭙ  ﭘ  ﭗ  ﭖ  ﭕ  ﭔ  ﭓ  ﭒ  ﭑ
Secara  tidak  langsung,  ayat  di  atas  mengisyaratkan bahwa  peristiwa  hukum  harus  dicatatkan.  Sehingga,  aturan yang  mencakup  perilaku  bagi  kehidupan  Muslim  agar mampu  dipahami  dan  dilaksanakannya  perlu  usaha  untuk merumuskannya secara  tertulis.
Perumusan  suatu  aturan  tertulis  tersebut  merupakan usaha untuk menerapkan kepastian hukum. Namun, kepastian hukum dan kesebandingan (baca: keadilan) merupakan dua tugas pokok dari hukum yang seringkali dari keduanya tidak dapat ditetapkan sekaligus secara merata. 32 Bahkan, kepastian hukum  berpotensi  untuk  bertabrakan  dengan  keadilan  dan kemanfaatan  sosial,  keadilan  berpotensi  untuk  mengalami konflik dengan kepastian dan kemanfaatan, sedang tuntutan terhadap  kemanfaatan  pada  suatu  ketika  akan  bertabrakan dengan  keadilan  dan  kepastian. 33 Sehingga  diperlukan filsafat  hukum  yang  merupakan  prinsip-prinsip  abadi  yang melandasi  berlakunya  hukum, 34 agar  hukum  tetap  mampu mempertahankan nilai-nilai dasarnya.
Keadilan Hukum
2) Keadilan merupakan salah satu ciri dari hukum Islam
( ةلداعلا ),  di  mana  keadilan  juga  merupakan  suatu  konsep yang menjangkau wilayah filsafat. Ukuran mengenai keadilan seringkali  ditafsirkan  berbeda-beda.  Keadilan  itu  sendiri
30 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , cet.ke-6 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 87.
31 An-Baqarah (2); 228.
32 Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum , cet. ke-22, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 18.
33 Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir….. , hlm. 81.
34 A.  Ridwan  Halim, Evaluasi  Kuliah  Filsafat  Hukum ,  (Jakarta:  Ghalia Indonesia, 1987), hlm. 133.

## M. Nur Kholis Al Amin
berdimensi  banyak,  dalam  berbagai  bidang,  misalnya ekonomi,  hukum  maupun  sosial.  Keadilan  merupakan hal  yang  senantiasa  dijadikan  topik  utama  dalam  setiap penyelesaian  masalah  yang  berhubungan  dengan  kasus maupun  penegakan  hukum. 35 Namun,  masalah  keadilan (dalam arti kesebandingan) merupakan masalah yang rumit, persoalan mana dapat dijumpai hampir pada setiap masyarakat, termasuk Indonesia. Hal ini terutama disebabkan karena pada umumnya  orang  beranggapan  bahwa  hukum  mempunyai tugas  utama,  yakni  mencapai  suatu  kepastian  hukum  serta mencapai  suatu  kesebandingan  bagi  semua  masyarakat. 36
Oleh karena itu, dalam kajian hukum, muncul teori tentang keadilan,  yakni  keadilan  distributif  yang  menekankan pada  aspek  keadilan  tersebut  tidak  harus  sama  rata,  namun sesuai  dengan  proporsinya  atau  distribusinya,  dan  keadilan komutatif  yang  cenderung  memberikan  penilaian  keadilan adalah dengan sama rata. Dan Islam sebagai agama rahmatan li al-‘ālamīn telah mencakup kedua aspek keadilan  tersebut. Islam pun mengajarkan nilai dasar dalam kajian keadilan hukum, yakni nilai dasar keadilan hukum. Nilai keadilan ini sangat ditekankan dan mendapatkan perhatian pada sumber hukum  utama  Islam,  yakni  al-Qur’an.  Hal  ini  dapat  dilihat dalam  Firman  Allah  Swt.:  ” Berbuatlah  adil  kamu,  (karena) berbuat  adil  itu  lebih  dekat  kepada  takwa ”, 37 selain  itu  juga berdasarkan  Firman  Allah  yang  lain:  “… dan  apabila  kamu memberi  keputusan,  hendaklah  kamu  memutuskan  dengan adil ”. 38 Berdasarkan  kedua  ayat  tersebut,  mengindikasikan bahwa adil itu bisa diterapkan secara merata ataupun sesuai
35 Ahmad Sudiro dan Deni Bram (ed.), Hukum dan Keadilan (Aspek Nasional dan Internasional) , (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 41.
36 Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum , cet. ke-22, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 183.
37 Al-Māidah (5): 8 38 Al-Māidah (5): 42.
Iddah Bagi Suami Karena Cerai Mati dalam Kajian Filsafat Hukum  islam dengan konsekuensi terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang.
Kemanfaatan/ Kemaslahatan Hukum

## 3)
Hukum  yang  baik  adalah  hukum  yang  membawa kemanfaatan, kemanfaatan disini dapat juga diartikan sebagai kebahagiaan. Hukum sudah dapat dikatagorikan baik apabila mampu  memberikan  kebahagiaan  terbesar  dari  masyarakat ( the  greatest  happiness  for  the  greatest  number  of  people ). 39
Dalam  kajian  hukum  Islam,  Setiap  manusia  membutuhkan aturan-aturan dalam menjalani kehidupan ini, dan Allah telah mempersiapkannya. Obsesi awal dari setiap ketentuan hukum tersebut  adalah  untuk  menegakkan  kemaslahatan  hidup manusia baik di dunia dan di akhirat yang pada selanjutnya hal  ini  dikenal  dengan maqasyid  asy  syarī’ah, hal  ini  sesuai dengan pernyataan Asy-syatibi:
40 .اعم لجلأاو لجاعلا ىف دابعلا حلاصمل وه امنإ عئارشلا عضو نإ Dan pada dasarnya kehidupan manusia disetiap bidang, baik  ibadah,  muamalah;  terdapat daruriyyat,  hajiyyat,  dan tahsiniyyat , yang pada berikutnya juga disetiap pemeliharaan maqasid asy-syariah (hifd al-din, hifd al-nafs, hifd al-“aqli, hifd a-nasl dan hifd al-māl) juga terdapat kriteria di atas.
Islam  berupaya  menciptakan  keseimbangan  antara kemaslahatan  umum  dengan  kemaslahatan  khusus,  tanpa harus  merugikan  satu  dengan  yang  lain.  Jika  terdapat pertentangan  antara  keduanya,  maka  kemaslahatan  umum harus  didahulukan,  sebab  kemaslahatan  umum  itu  pada hakikatnya meliputi pula kemaslahatan khusus. 41 Begitu pula dengan tingkatan dharuriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat serta
39 Secyhul Hadi Permono, “Relevansi Filsafat Hukum Nasional dan Filsafat Hukum Islam (dalam Proses Pembangunan Hukum Nasional)”, AULA , No. 12 Tahun XIX (Desember 1997), hlm. 61.
40 Abu Ishaq Asy-Syātibi, al-Muwafaqat fi usul al-Sari’ah , cet. ke-7 (Lebanon: Dārul kitab al-Ilmiyah, 2005), II: 4.
41 M.  Karsayuda, Perkawinan  Beda  Agama,  Menakar  Nilai-nilai  Keadilan Kompilasi Hukum Islam , (Yogyakarta: Total Media, 2006), hlm. 55.

## M. Nur Kholis Al Amin
maqasid asy-syariah (hifd al-din, hifd al-nafs, hifd al-“aqli, hifd a-nasl  dan  hifd  al-māl) ,  tingkatan  yang  lebih  diutamakan sebagaimana tersebut dari yang awal ke yang akhir.
Peruntukan 4. ‘ iddah bagi Suami sebagai Potret Perkembangan hukum
‘ a. iddah bagi Suami dalam kajian kepastian hukum
Kepastian  hukum  merupakan  peranan  penting  bagi terselenggaranya  tata  tertib  kehidupan  masyarakat  pada  suatu komunitas  tertentu.  Salah  satu  ciri  dari  kepastian  hukum  adalah keberadaan  aturan  tertulis  dalam  suatu  perundang-undangan ( qanūn )  ataupun  dokumen-dokumen  tertentu.  Secara  normatif, aturan tertulis bagi masyarakat muslim terumuskan dalam al-Qur’an dan  hadis.  Secara  tekstual,  problematika ‘iddah yang  diterapkan bagi suami tidaklah disebutkan dalam aturan normatif ajaran Islam. Bahkan, di dalam perundang-undangan perdata di Indonesia pun tidak  memberikan  penjelasan  terhadap  masa ‘iddah bagi  suami, baik  itu  dikarenakan  perceraian  karena  kematian  ataupun  karena perceraian  itu  sendiri  ( furqah ).  Oleh  karena  itu,  iddah  yang diterapkan  bagi  suami  dalam  kondisi  apapun  tidak  dibenarkan apabila dilihat dengan menggunakan aspek (nilai) kepastian hukum, artinya bahwa iddah mutlak hanya berlaku pada  istri saja.
‘ b. iddah bagi Suami dalam kajian keadilan hukum
Filsafat  hukum  Islam  yang  merupakan  salah  satu  bentuk pendekatan, memberikan penjelasan bahwa nilai keadilan hukum tidak selalu selaras terhadap nilai (aspek) kepastian hukum, bahkan terkadang  juga  bertegangan  dengan  nilai  kemaslahatan  hukum. Kajian aspek keadilan hukum pada konsep iddah yang diberlakukan bagi  suami,  yakni  dengan  melihat  dan  mempertimbangkan paradigma  nilai  keadilan  yang  diterapkan  oleh  sebagian  besar masyarakat Indonesia pada dewasa ini, maka iddah bagi suami dapat dibenarkan  eksistensinya.  Namun,  iddah  tersebut  hanya  berlaku pada  keadaan  ketika  terjadinya  perceraian  yang  disebabkan  oleh kematian, sehingga tidak berlaku pada perceraian yang disebabkan
115
Iddah Bagi Suami Karena Cerai Mati dalam Kajian Filsafat Hukum  islam talak  atau furqah .  Sedangkan,  keberadaan  masa  iddahnya  pun tidak diberlakukan sebagaimana masa iddah bagi isteri, melainkan diberlakukan  sesuai  dengan  kelayakan  anggapan  masyarakat sekitar  terhadap  masa  berkabung  bagi  seseorang  yang  ditinggal mati  oleh  bagian  anggota  keluarganya.  Dengan  demikian,  nilai pengamalan  terhadap  keadilan  yang  ditekankan  oleh  al-Qur’an dapat diaplikasikan tanpa memarginalkan pihak wanita.
‘ c. iddah bagi  Suami  dalam  kajian  kemaslahatan hukum
Selaras  dengan  keadilan  hukum,  maka  nilai  kemaslahatan hukum  yang  diterapkan  terhadap  iddah  bagi  suami  karena  cerai mati  merupakan  cara  untuk  menjaga  nilai-nilai  etika  atau  akhlak seorang  muslim.  Hal  ini  dilakukan  sebagai  upaya  untuk  menjaga kemaslahatan  khusus  dan  kemaslahatan  umum  agar  terjadi keseimbangan  di  antara  keduanya.  Sehingga  penerapan marwah terhadap maqāshid  asy-syariah dapat  benar-benar  diaplikasikan oleh  setiap  Muslim  dengan  berdasarkan  akhlak  yang  Islami. Sehingga, apabila iddah diterapkan bagi suami dengan konsekuensi masa iddah yang berbeda dengan iddah bagi isteri dan cenderung dengan  pertimbangan  terhadap  adat  kebiasaan  masyarakat  untuk pelaksanaan masa berkabung, merupakan suatu bentuk pelaksanaan yang mementingkan kemaslahatan umum. Dan hal ini merupakan aspek  kemaslahatan  hukum  yang  terdapat  pada  iddah  bagi  suami karena cerai mati.

## kesimpulan C.
Hukum Islam mengajarkan beragam aturan bagi masyarakat Muslim untuk mengaplikasikan nilai-nilai islami di dalam kehidupan individu  masing-masing  ataupun  ditengah  masyarakat.  Salah  satu ajaran yang berbaur ditengah masyarakat adalah keberadaan ‘iddah bagi  seorang  isteri  yang  bercerai  untuk  tidak  menikah  lagi  selagi masih  di  dalam  masa  tunggu.  Seiring  dengan  keberadaan  iddah tersebut,  maka  hikmah  ataupun  tujuan  adanya ‘iddah telah  jelas diuraikan dalam fikih munakahat. Namun, keberadaan zaman yang

## M. Nur Kholis Al Amin
terus berkembang mempengaruhi konsep pemahaman masyarakat terhadap  masa  tunggu  bagi  suami  yang  bercerai  karena  kematian isteri. Oleh karena itu, hukum Islam yang mempunyai sifat al-tsubūt wa  al-harokah yang  termasuk  bagian  dari  filsafat  hukum  Islam memberikan  cara  pandang  untuk  memberikan  solusi  terhadap konsep ‘iddah bagi suami, yang di antaranya adalah; apabila dengan menggunakan aspek kepastian hukum, maka iddah bagi suami itu tidak ada, sedangkan apabila dengan menggunakan aspek keadilan dan  kemanfaatn/  kemaslahatan  hukum,  maka  iddah  bagi  suami karena cerai mati bisa diterapkan dengan berdasarkan waktu tunggu yang tidak sama dengan iddahnya isteri, melainkan dengan ketetapan masa tunggu yang dipandang seyogya oleh masyarakat sekitar. Jadi, apabila isteri meninggal dunia dan seorang suami langsung menikah lagi adalah merupakan hal yang tidak dibenarkan menurut keadilan dan kemanfaatan hukum.
Iddah Bagi Suami Karena Cerai Mati dalam Kajian Filsafat Hukum  islam

## daFtar PuStaKa
Anshori,  Abdul  Ghofur, Filsafat  Hukum  Kewarisan  Islam;  Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin , Yogyakarta: UII Press, 2005. Azizy, A. Qodri, Pengembangan Ilmu-ilmu Keislaman , Semarang: CV. Aneka Ilmu, 2003.
Bakri , Sayyid  al-, al-‘iānah  al-thālibīn ,  Juz-IV,  Semarang:  Toha Putera, t.t. Basyir,  Ahmad  Azhar, Hukum  Perkawinan  Islam ,  Yogyakarta:  UII
Press, 1999.
Coulson , Noel J., Hukum Islam dalam Prespektif Sejarah , alih bahasa:
Hamid Ahmad, Jakarta: P3M, 1987.
Ghazali, Abd. Moqsith, “Iddah dan Ihdad; dari Legal Formal ke Etik
Moral”  dalam AULA;Majalah  Nahdlatul  Ulama ,  No.  05/ Tahun XXII Mei 2000.
Ghazali, Abd. Moqsith, “Status Perceraian: Sebuah Penentu” dalam AULA;Majalah Nahdlatul Ulama , No. 06/ Tahun XXII Juni 2000.
Halim, A. Ridwan, Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum , Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1987.
Hamid, Muhammad Muhyiddin Abdil, Al-Ahwāl al-Syakhsiyyah fī al-Syarī’ati al-Islām , Libanon: Beirut, 2007.
Karsayuda,  M., Perkawinan  Beda  Agama,  Menakar  Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam , Yogyakarta: Total Media,
2006.
Koto, Alaiddin, Filsafat Hukum Islam , Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO
PERSADA, 2013.
Mertokusumo,  Sudikno, Mengenal  Hukum, Yogyakarta:  Liberty, 1985.
Permono, Secyhul Hadi, “Relevansi Filsafat Hukum Nasional dan Filsafat Hukum Islam (dalam Proses Pembangunan Hukum Nasional)”, AULA , No. 12 Tahun XIX Desember 1997.
MUKADDIMAH: Jurnal Studi Islam

## M. Nur Kholis Al Amin
Praja, Juhaya S., Aliran-Aliran Filsafat dan Etika , Jakarta: Kencana, 2005.
Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum , cet.ke-6 Bandung: PT Citra Aditya
Bakti, 2006.
------------, Biarkan  Hukum  Mengalir;  Catatan  Kritis  Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum, Jakarta: Kompas, 2008.
Rahman, Fazlur, Islam , alih bahasa: Ahsin Mohammad, Bandung: Penerbit Pustaka, 2000. Rasjid,  Sulaiman, Fiqh  Islam ,  cet.  ke-  20,  Bandung:  Sinar  Baru
Algensindo, 2000.
Rauf, A., Munakahat dan Mawaris , Bekasi: Ponpes dan Panti Asuhan Al-Furqon, 2003.
Soekanto,  Soerjono, Pokok-pokok  Sosiologi  Hukum ,  cet.  ke-22, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
Soetiksno, Filsafat  Hukum ,  cet.ke-9,  Jakarta:  Pradnya  Paramita,
2002.
Sudiro, Ahmad dan Deni Bram (ed.), Hukum dan Keadilan (Aspek Nasional  dan  Internasional) ,  Jakarta:  PT.  RajaGrafindo
Persada, 2013.
Suhasti, Ermi, Pengantar Filsafat Ilmu , Yogyakarta: Prajnya Media,
2013.
Syātibi,  Abu  Ishaq  Asy-, al-Muwafaqat  fi  usul  al-Sari’ah ,  cet.  ke-7,
Lebanon: Dārul kitab al-Ilmiyah, 2005, II: 4.
Syarifuddin,  Amir, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia;  Antara Fiqh  Munakahat  dan  Undang-undang  Perkawinan ,  Jakarta:
Prenada Media, 2006.
Thalib, Sayuti, Hukum Kekeluargaan di Indonesia , Jakarta: UI-Press,
1986.
Tjokroaminoto, H.O.S, Tafsir Program Asas dan Tandhim Syarikat Islam , Bogor: Tanpa Penerbit,1931.