Raad Kertha, Vol. 7, No. 1, Pebruari 2024-Juli 2024
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## MELALUI ONLINE SINGLE SUBMITION- RISK BASED APPROACH (OSS-RBA) DARI PERSFEKTIF ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK
(AUPB)
I Made Mulyawan Subawa Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta Jl. Ken Arok No 12, Peguyangan Denpasar Utara, Bali 80115 Email: mademulyawansubawa@gmail.com
Abstrak, Perizinan  merupakan  instrumen  kebijakan  pemerintah  untuk  melakukan pengendalian  atas  eksternalitas  negatif  yang  mungkin  ditimbulkan  oleh  aktifitas  sosial maupun  ekonomi.  sejalan  dengan  perkembangan  teknologi  maka  pelayanan  publik  pun mengalami perkembangan dengan diluncurkannya sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).  Salah  satu  produk  pelayanan  perijinan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  adalah dengan  diluncurkannya  layanan Online  Single  Submission  Risk  Based  Approach (OSS- RBA). Ada sejumlah hal yang masih menghambat penerbitan izin berusaha melalui OSS RBA.  salah  satunya  adalah  belum  selarasnya  peraturan  perizinan  di  tingkat  pusat  dan daerah, Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, menemukan aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  untuk  dapat menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi.  Paradigma  perizinan  dari  berbasis  izin  ( licensing based  approach )  telah  berubah  menjadi berbasis  risiko  sehingga  berimplikasi  pada perubahan desain kebijakan, kelembagaan, dan platform layanan berusaha saat ini, baik pada  Pemerintah  Pusat  maupun  Pemerintah  Daerah,  hal  mana  merupakan  bagian  dari wujud  nyata  sistem  pemerintahan  berbasis  elektronik  sehingga  dalam  prakteknya diperlukan  keterpaduan  antara  pusat  dan  daerah.  Pelayanan  perijinan  berusaha  berbasis resiko  dari  perspektif  asas-asas  umum  pemerintahan  yang  baik,  perlu  memperhatikan kepastian dan keterpaduan aturan antara pusat dan daerah; kecermatan sebelum keputusan aturan tersebut diterapkan; mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif; dalam hal pelayanan yang baik agar memberikan pelayanan yang tepat waktu, sehingga arah kebijakan pemerintah dalam hal mewujudkan pelayanan perijinan yang terintegrasi internet dan berbasis resiko dapat berjalan sesuai dengan amanat konstitusi yaitu memajukan kesejahteraan umum.
Kata kunci: Perizinan berusaha, OSS-RBA, AUPB.
Abstract, Licensing is a government policy instrument to control negative externalities that may arise from social and economic activities. In line with technological developments, public services have also experienced developments with the launch of an electronic-based government  system  (SPBE).  One  of  the  licensing  service  products  carried  out  by  the government is the launch of the Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) service.  There  are  a  number  of  things  that  still  hinder  the  issuance  of  business  permits through the RBA OSS. one of which is that licensing regulations at the central and regional levels  are  not  yet  aligned.  This  research  uses  a  normative  legal  research  methodology, finding legal rules, legal principles and legal doctrines to be able to answer the legal issues faced. The licensing paradigm from a permit-based approach has changed to a risk-based approach, which has implications for changes in the design of current policies, institutions and  business  service  platforms,  both  in  the  Central  Government  and  Regional Governments, which is part of the real form of an electronic-based government system. so that  in  practice  integration  between  the  center  and  the  regions  is  needed.  Risk-based business licensing services from the perspective of general principles of good governance, need to pay attention to the certainty and integration of regulations between the central
Raad Kertha, Vol. 7, No. 1, Pebruari 2024-Juli 2024
and  regional  levels;  accuracy  before  the  regulatory  decision  is  implemented;  prioritize public  welfare  and  benefits  in  an  aspirational,  accommodating,  selective  and  non- discriminatory manner; in terms of good service in order to provide timely services, so that the government's policy direction in terms of realizing internet-integrated and risk-based licensing  services  can  run  in  accordance  with  the  constitutional  mandate,  namely advancing public welfare.
Key words: Business licensing, OSS-RBA, AUPB
PENDAHULUAN Pemerintah dalam rangka mewujudkan  tata  pemerintahan  yang baik, bersih dan berwibawa, dihadapkan pada pelaksanaan tugas yang sangat luas dan kompleks dalam upaya mensejahterakan rakyat. Pemikiran tentang kesejahteraan rakyat sebenarnya sudah  ada  sejak  terbentuknya  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia  1945  (UUD  NRI  1945)  pada pembukaannya  mengamanatkan  bahwa tujuan  didirikan  Negara  Republik Indonesia antara lain adalah memajukan kesejahteraan  umum  dan  mencerdaskan kehidupan  bangsa.  Dengan  berlakunya Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2014 tentang  Pemerintah  Daerah,  Pemerintah Daerah  diberikan  kewenangan  untuk mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas  pembantuan.  Pemberian  otonomi luas  kepada  daerah  diarahkan  untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peranserta masyarakat. Pada dasarnya penyelenggaraan pemerintahan mengemban  tiga  fungsi  hakiki,  yaitu pelayanan ( service ), pemberdayaan ( empowerment ), dan pembangunan
( development ). Jadi selain melaksanakan pembangunan, pemerintah juga memberikan pelayanan publik Proses  demokratisasi  dalam masyarakat Indonesia memberikan konsekuensi logis bahwa negara semestinya tidak
mengutamakan
1 L.Lismanto;  Yos  Johan  Utama, Membumikan  Instrumen  Hukum  Administrasi Negara Sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Persprektif Negara Demokrasi, Junal
perannya  dari  sisi  kekuasaan  dan kewenangan, tetapi lebih mengutamakan perannya  dari  aspek  pelayanan  dan kewiraswastaan. Pemerintah dalam sebuah  negara  kesejahteraan  memiliki tugas  menyelenggarakan  kesejahteraan umum di segala kehidupan bermasyarakat.  .  Pemerintah  dalam sebuah  negara  kesejahteraan  memiliki tugas  menyelenggarakan  kesejahteraan umum di segala kehidupan
bermasyarakat. 1 Perizinan  merupakan  instrumen kebijakan  pemerintah  untuk  melakukan pengendalian  atas  eksternalitas  negatif yang mungkin ditimbulkan oleh aktifitas sosial  maupun  ekonomi.  Izin  juga merupakan
instrumen untuk perlindungan  hukum  atas  kepemilikan atau  penyelenggaraan  kegiatan.  Sebagai instrumen pengendalian, perizinan memerlukan  rasionalitas  yang  jelas dalam  bentuk  kebijakan  pemerintah sebagai  acuan.  Tanpa  rasionalitas  dan desain  kebijakan  yang  jelas,  perizinan akan  kehilangan  maknanya  sebagai instrumen  untuk  membela  kepentingan korporasi atas tindakan yang berdasarkan kepentingan individu. 2
Pada  saat  ini,  baik  pemerintah pusat,  pemerintah  daerah  provinsi  dan pemerintah  daerah  kabupaten  atau  kota memiliki  lembaga  pelayanan  terpadu satu  pintu  yang  memiliki  kewenangan untuk  mengeluarkan  izin  sesuai  amanat peraturan  perundang-undangan.  Namun, karena  banyaknya  peraturan  perundang- undangan yang ada di daerah, akibatnya membuat  perizinan  penanaman  modal
Pembangunan  Hukum  Indonesia,  Volume  2, Nomor 3, Tahun (2020), hal. 416-433.
2 Adrian Sutedi, 2017, Hukum Perizinan Dalam  Sektor  Pelayanan  Publik,  Sinar  Grafika, Jakarta, hal. 5.
Raad Kertha, Vol. 7, No. 1, Pebruari 2024-Juli 2024
menjadi  semakin  rumit.  Peraturan perundang-undangan  di  level  daerah seringkali  berfokus  untuk  peningkatan pendapatan  asli  daerah,  sehingga kebijakan  atau  peraturan  daerah  yang dikeluarkan  cenderung  menghambat penanaman modal dan membuat ketidakharmonisan  hukum. 3 Sehingga akhirnya  sejalan  dengan  perkembangan teknologi  maka  pelayanan  publik  pun mengalami perkembangan dengan diluncurkannya  sistem  pemerintahan berbasis  elektronik  (SPBE)  atau E- Government merupakan penyelenggaraan  pemerintahan  yang memanfaatkan  teknologi  informasi  dan komunikasi  untuk  memberikan  layanan kepada pengguna SPBE untuk mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan yang  bersih,  efektif,  transparan,  dan akuntabel  serta  pelayanan  publik  yang berkualitas  dan  terpercaya.  Salah  satu produk  pelayanan  perijinan  yang dilakukan  oleh  pemerintah  adalah dengan  diluncurkannya  layanan Online Single  Submition  Risk  Based  Approach (OSS-RBA).
Ada  sejumlah  hal  yang  masih menghambat  penerbitan  izin  berusaha melalui OSS RBA. salah satunya adalah belum  selarasnya  peraturan  perizinan  di tingkat  pusat  dan  daerah,  akselerasi penerapannya  di  daerah  membutuhkan dukungan  kepastian  dan  kelengkapan kebijakan  dan  sistem  digital  Pusat. Ketidaklengkapan  substansi  pengaturan dalam  sejumlah  peraturan  pelaksana, belum  terbitnya  ketentuan  teknis  (yang masih  didelegasikan  ke  peraturan menteri),  dan  proses  integrasi  antar sistem belum optimal menjadi hambatan bagi  daerah  untuk  menindaklanjuti  dan
3 Wahyu  Adi  Mudiparwanto  dan  Ade Gunawan,  Peran  Pemerintah  Daerah  Yogyakarta Dalam Pemberian Izin Usaha Setelah Berlakunya Sistem Online Single Submission (OSS), Diversi Jurnal Hukum, Volume 7 Nomor 1 April (2021), hal. 106-128.
4 Liatosa  Yundrina,  Implementasi Kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach (Oss Rba) di Kecamatan kalidoni Kota Palembang, Jurnal on Education, Volume 05, No. 03, Maret-April (2023), hal. 9855-9868.
menerapkan  OSS-RBA  secara  cepat. Sementara  pada  level  daerah,  Pemda menghadapi  sejumlah  tantangan,  baik pada  aspek  regulasi  dan  kelembagaan, maupun  digitalisasi 4 Sejalan  dengan  itu pemerintah  sendiri  mengakui  bahwa masih  banyak  aplikasi-aplikasi  yang tumpeng tindih sehingga bukan memudahkan  tapi  menjadi  penghambat dalam  pelayanan  sistem  pemerintahan berbasis elektronik. 5
Penggunaan Pusat Data Nasional (PDN)  dalam  penerapan  perizinan berusaha  berbasis  risiko  atau  OSS  RBA dinilai belum berjalan optimal. Pemerintah  pusat  mendorong  migrasi data  sistem  perizinan  berusaha  berbasis risiko ini ke PDN. Saat ini, Kementerian Investasi/Badan  Koordinasi  Penanaman Modal  sebagai  pengelola  OSS  RBA belum  sepenuhnya  menggunakan  PDN atau  PDN  Sementara. 6 Keadaan  ini berdampak  pada  pelayanan  perizinan yang  semestinya  dapat  mempercepat proses  dan    memberikan  kemudahan berusaha bagi masyarakat yang membutuhkan.

## RUMUSAN MASALAH
Beranjak dari uraian belakang di atas  dirumuskan  masalah  mengenai pengaturan pelayanan perijinan berusaha berbasis  resiko  dan  pelayanan  perijinan berusaha  berbasis  resiko  dari  perspektif asas-asas umum pemerintahan yang baik.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan metodologi  penelitian  hukum  normatif. Peter  Mahmud  Marzuki  mendefinisikan penelitian  hukum  sebagai  suatu  proses untuk  menemukan  aturan  hukum,
5 https://money.kompas.com/read/2023/06/13/0741 00426/jokowi-larang-kementerian-dan-lembaga- bikin-aplikasi-baru,  diakses  21  September  2023, pada jam 18.15 Wita
6 https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/07/09 /penggunaan-pusat-data-nasional-belum maksi- m al-bagi-perizinan-berusaha , diakses 21 September 2023, pada jam 19.00 Wita
Raad Kertha, Vol. 7, No. 1, Pebruari 2024-Juli 2024
prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin- doktrin hukum untuk dapat menjawab isu hukum yang dihadapi, dengan hasil yang hendak  dicapai  adalah  memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya. 7
HASIL DAN PEMBAHASAN Pengaturan Pelayanan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko (OSS-RBA) Perizinan  mempunyai  peranan vital,  karena  selain  sebagai  sumber pendapatan asli daerah (PAD), perizinan juga  sebagai  instrumen  perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan. Izin merupakan  suatu  persetujuan  dari penguasa  berdasarkan  undang-undang atau  peraturan  pemerintah,  untuk  dalam keadaan  tertentu  menyimpang  dari ketentuan-ketentuan
larangan
perundangan. Izin dalam arti luas berarti persetujuan  dari  penguasa  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  untuk memperbolehkan  melakukan  tindakan atau  perbuatan  tertentu  yang  secara umum dilarang. 8 Hadirnya Undang-Undang
Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta Kerja  (UUCK)  menyederhanakan  72
Undang-Undang terkait perizinan dalam rangka percepatan investasi, hal tersebut membuat beberapa perizinan diganti atau dihapuskan,  perizinan  berusaha  menjadi salah  satu  jenis  perizinan  yang disederhanakan  menjadi  tiga  jenis  izin dengan  risiko  rendah,  risiko  menengah, dan risiko tinggi. Pada pertengahan tahun 2021 tepatnya pada bulan Agustus 2021 memberlakukan  Peraturan  Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha
Berbasis  Risiko  sebagai  aturan  turunan dari  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2020  tentang  Cipta  yang  membawa
7 Peter  Mahmud  Marzuki,  2016, Penelitian HEukum Edisi Revisi, Cetakan ke 12, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 57.
8 Lalu Dhedi Kusmana, Penerapan Asas- Asas  Umum  Pemerintahan  Yang  Baik  Dalam Penerbitan  Izin  Di  Kabupaten  Lombok  Timur, Jurnal Kajian Hukum dan Ius Vol I.Nomor 3 Tahun (2013), hal. 576.
beberapa  perubahan  terhadap  tata pelaksanaan peirzinan kegiatan usaha di Indonesia. 9
Sejak berlakunya UUCK khususnya  pada  bagian  penyederhanaan persyaratan berinvestasi, Pasal 76, Pasal 77 yang merubah dan menyempurnakan
Undang-Undang Nomor  25 Tahun 2007 Tentang  Penanaman  Modal  (UUPM) khususnya Pasal 2, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal  25  maka  sebenarnya  UUCK  ini telah mengakhiri permasalahan tumpang tindih  regulasi  khususnya  bidang perizinan  berusaha  dan  berinvestasi. Investasi  oleh  Pemerintah  Indonesia melalui UUCK telah diberikan kemudahan,  perlindungan  dan  jaminan kepastian  hukum  berusaha  karena merupakan  salah  satu  penggerak  roda ekonomi nasional, UUCK yang merupakan omnibus  law  Indonesia ini telah  memberikan  harapan  baru  untuk peningkatakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
UUCK  yang  diubah  melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022 Tentang Cipta Kerja mengubah paradigma  perizinan  dari  berbasis  izin ( licensing  based  approach )  menjadi berbasis risiko ( risk-based approach /RBA). Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang  lebih  mengikat  lagi terhadap  Paradigma  yang  menempatkan risiko  sebagai  pertimbangan  utama  atas setiap  kegiatan  berusaha  sehingga berimplikasi  pada  perubahan  desain kebijakan,  kelembagaan,  dan platform layanan  berusaha  saat  ini,  baik  pada Pemerintah  Pusat  maupun  Pemerintah Daerah yang dituangkan melalui
9 Fadilla Octavian; Elisa Susanti; Bonti, E-Government Service Quality pada Online Single Submission Risked Based Approach (OSS-RBA) di  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  Kabupaten Sumedang,  JANE  (Jurnal  Administrasi  Negara), Volume 14 Number 2, Februari (2023). hal. 667- 673.
Raad Kertha, Vol. 7, No. 1, Pebruari 2024-Juli 2024
peraturan  pelaksananya  yakni  Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tentang Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha Berbasis  Risiko  (PP  No.  5 Tahun  2021) dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  6
Tahun  2021  tetang  Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (PP No. 6 Tahun 2021).
Pelayanan  perizinan  berusaha menggunakan  sistem  elektronik  yang disebut Online Single Submission (OSS) yang merupakan bagian dari wujud nyata sistem  pemerintahan  berbasis  elektronik sebenarnya  sudah  berlaku  sejak  tahun 2018  yang  didasarkan  pada  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  No  24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi  Secara  Elektronik dan  Peraturan  Presiden  No  95  Tahun 2018  tentang  Sistem  Pemerintahan Berbasis Elektronik hingga diterbitkannya  Peraturan  Presiden  No 132  Tahun  2022  tentang  Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Hadirnya  OSS  berfungsi  untuk mempermudah  pengurusan  perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha,  izin  usaha,  maupun  izin operasional,  baik  di  tingkat  daerah  atau pusat.  Mempermudah  memperoleh  izin secara  aman,  cepat,  dan real  time sehingga dapat meningkatkan penanaman modal dan berusaha terutama pada  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu (PTSP).  Kemudian  seiring  berjalannya waktu,  kementerian  melakukan upgrade sistem dimana yang semula OSS ( Online Single  Submission )  berubah  menjadi OSS-RBA  ( Online  Single  Submission Risk Based Approach ) dimana pelayanan perizinan  berdasarkan  tingkat  resiko setiap usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha  itu  sesuai  dengan  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
10 Budiman  Rusli,  2013,  Kebijakan Publik:  Membangun  Pelayanan  Publik  Yang
Perijinan  Berusaha  Berbasis  Resiko dan  Asas-asas  Umum  Pemerintahan yang Baik.
Kebijakan  publik  merupakan modal  utama  yang  dimiliki  pemerintah untuk  menata  kehidupan  masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini karena hanya melalui kebijakan publiklah pemerintah memiliki kekuatan dan kewenangan hukum untuk mengatur masyarakat  dan  sekaligus  memaksakan segala  ketentuan  yang  telah  ditetapkan. Walaupun memaksa, akan tetapi sah dan legitimate karena di dasari regulasi yang jelas. Di Indonesia bukan hanya sekedar undang-undang  yang  menjadi  dasarnya, akan  tetapi  konstitusi  negara  yang memberikan  kewenangan  itu  sehingga kebijakan  publik  memiliki  kekuatan otoritatif. 10 UUD  NRI  1945  dalam pembukaannya  selain  mengisyaratkan untuk  memajukan  kesejahteraan  umum dan  mencerdaskan  kehidupan  bangsa, juga  mengamanatkan  untuk  melindungi segenap  Bangsa  Indonesia  dan  seluruh tumpah  darah  Indonesia  maka  dibentuk pemerintah  Negara  Indonesia.  Dengan adanya  amanat  ini  maka  jelas  tugas pemerintah  melalui  arah  kebijakan- kebijakan  yang  dibuatnya  harus  dapat mensejahterakan, melindungi dan memberi  rasa  aman  kepada  seluruh masyarakat dan tumpah darah Indonesia.
Mewujudkan penyelenggara negara yang mampu menjalankan fungsi dan  tugasnya  secara  sungguh-sungguh dan  penuh  tanggung  jawab  diperlukan adanya asas-asas umum penyelenggaraan negara  agar  dapat  tercipta  tata  kelola pemerintahan  yang  baik.  Penyelenggara negara yang bersih merupakan penyelenggara  negara  yang  mentaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan  bebas  dari  praktek  korupsi,  kolusi, dan  nepotisme  (KKN),  serta  perbuatan tercela  lainnya.  Apabila  penyelenggara negara  bertindak  bebas  tanpa  harus terikat  secara  sepenuhnya  kepada undang-undang  maka  akan  membuka
Responsif,  Hakim  Publishing,  Cimahi,  Bandung, hal. 3-4.
peluang bagi penyalahgunaan kewenangan. Penyalahgunaan kewenangan akan membuka kemungkinan  benturan  kepentingan antara  penyelenggara  negara  dengan rakyat  yang  merasa  dirugikan  akibat penyalahgunaan  kewenangan  tersebut.
Sehingga  di  dalam  penyelenggaraan negara membutuhkan adanya pembatasan  kekuasaan  pemerintah  atau negara dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu. Tidak ada kekuasaan negara yang boleh dibiarkan bebas tanpa adanya pembatasan  dan  pengawasan.  Sehingga diperlukan adanya berbagai macam cara, prosedur,  asas,  atau  sistem  yang dikembangkan  dalam  berbagai  sistem ketatanegaraan. Sistem pembatasan kekuasaan,  asas  legalitas,  mekanisme hak  uji  materi,  ataupun  peradilan administrasi  negara  merupakan  contoh berbagai  asas,  sistem  atau  prosedur pembatasan  kekuasaan  negara  yang dimaksud.  Untuk  menilai  apakah tindakan pemerintah sejalan dengan asas negara  hukum  atau  tidak,  dapat menggunakan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
11
Berdasarkan  UU  Nomor  30 Tahun  2014  Tentang  Administrasi Pemerintahan (UUAP)  diatur mengenai hak  dan  kewajiban  serta  wewenang Pemerintah  sebagai  aparatur  negara. Pada    Pasal  1  angka  (18)  disebutkan bahwa izin merupakan keputusan Pejabat Pemerintahan  yang    berwenang  sebagai wujud  persetujuan  atas  permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.  Dalam  menyelenggarakan administrasi  pemerintahan  termasuk  di dalamnya memberikan izin kepada warga negara  atau  badan  hukum,  didasarkan pada  asas  legalitas,  asas  perlindungan terhadap hak asasi manusia dan asas-asas
11 Agustin  Widjiastuti,  Peran  AAUPB Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas Dari KKN, Jurnal  Perspektif,  Volume  22.  Nomor  22  Tahun 2017, hal. 116.
umum pemerintahan  yang  baik  (AUPB) yang  merupakan  asas-asas  yang  dianut dalam  penyelenggaraan  administrasi pemerintahan
AUPB merupakan
asas- asas/prinsip-prinsip  hukum,  di  samping itu  juga  merupakan  asas-  asas/prinsip- prinsip  kebijakan.  Oleh  karena  itu, pengaturan kebijakan perizinan investasi di daerah juga harus
mengimplementasikan  asas-asas  umum pemerintahan  yang  baik,  mengingat bahwa  perizinan  merupakan  instrumen penting  bagi  pemerintah  daerah  untuk mengendalikan  kegiatan  di  daerah supaya  tidak  merugikan  masyarakat  di daerah. 12
Selain  asas  legalitas  dalam melakukan  penyelenggaraan  Negara harus  mengindahkan  asas–asas  yang berlaku  dalam  Hukum  Administrasi
Negara tersebut sebagai dasar penyelenggaraan Negara yang bebas dari
Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme.  Sejak diterapkannya  konsep  negara  ( welfare state )  yang  menempatkan  pemerintah sebagai  pihak  yang  bertanggungjawab terhadap  kesejahteraan  umum  warga negaranya, untuk
mewujudkan kesejahteraan  ini  pemerintah  diberi wewenang  untuk  campur  tangan  dalam segala  lapangan  kehidupan  masyarakat yang  dalam  keadaan  tertentu  dapat bertindak  tanpa  berdasarkan  pada peraturan  perundang–undangan  tetapi berdasarkan inisiatif. Untuk menghindari tindakan  pemerintah/pejabat  sendiri dalam  membuat  kebijakan  dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara negara. 13 Kepastian hukum dan
perlindungan  hukum  akan  diperoleh setiap  pelaku  usaha  apabila  perizinan yang  diterbitkan  oleh  penyelenggara negara  yang  bertugas  menerbitkan perizinan  sesuai  dengan  AUPB,  tidak
12 Eny  Kusdarini,  Asas-Asas  Umum Pemerintahan Yang Baik, UNY Press, Yogyakarta, 2019, hal. 666.
13 Ridwan  HR,  2016,  Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hal. 244.
Raad Kertha, Vol. 7, No. 1, Pebruari 2024-Juli 2024
terdapat  kesalahan,  tidak  terdapat kecacatan yang mengakibatkan perizinan dibatalkan. Kecuali yang disebabkan hal tersebut,  sengketa  yang  terjadi  antara sesama  pelaku  usaha  yang  berinvestasi dan  sengketa  antara  pelaku  investasi dengan Pemerintah dapat meny   ebabkan kerugian bagi penanam modal. Lembaga Peradilan yang memeriksa dan mengadili sengketa  tersebut  harus  bersikap  adil dalam  menimbang  dan  memutuskan perkara untuk memberikan. perlindungan hukum  bagi  pemegang  perizinan  yang benar. Melalui OSS perlindungan hukum bagi  penanam  modal  dapat  diwujudkan karena seluruh kepastian persyaratan dan prosedur  sudah  dipenuhi,  sehingga terhindar dari sengketa perizinan.
Undang  Undang  Nomor  30 Tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan menguraikan ruang lingkup  AUPB  yang  berlaku  dalam administrasi  pemerintahan. Asas  Umum
Pemerintahan yang Baik yang dimaksud meliputi asas:
1)  kepastian  hukum.  asas  kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan; 2)  kemanfaatan.  asas  kemanfaatan maksudnya  manfaat  yang  harus diperhatikan secara seimbang antara: a.  kepentingan  individu  yang  satu dengan  kepentingan  individu yang lain;
b.  kepentingan  individu  dengan masyarakat;
c.  kepentingan  Warga  Masyarakat dan masyarakat asing;
d.  kepentingan kelompok Masyarakat  yang  satu  dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; e.  kepentingan  pemerintah  dengan Warga Masyarakat; f.  kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; g.  manusia dan ekosistemnya; h.  kepentingan pria dan wanita. 3)  Ketidakberpihakan. asas ketidakberpihakan  adalah  asas  yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan  dalam  menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para  pihak  secara  keseluruhan  dan tidak diskriminatif; 4)  Kecermatan. asas kecermatan dimaksudkan  sebagai  asas  yang mengandung  arti  bahwa  suatu Keputusan  dan/atau  Tindakan  harus didasarkan  pada  informasi  dan dokumen  yang  lengkap  untuk mendukung  legalitas  penetapan dan/atau  pelaksanaan  Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan  dan/atau  Tindakan  yang bersangkutan  dipersiapkan  dengan cermat  sebelum  Keputusan  dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan; 5)  tidak menyalahgunakan kewenangan. asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan  tidak  menggunakan kewenangannya  untuk  kepentingan pribadi  atau  kepentingan  yang  lain dan  tidak  sesuai  dengan  tujuan pemberian  kewenangan  tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan,  dan/atau  tidak mencampuradukkan kewenangan; 6)  Keterbukaan. asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat  untuk  mendapatkan akses  dan  memperoleh  informasi yang  benar,  jujur,  dan  tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan
dengan tetap memperhatikan  perlindungan  atas hak  asasi  pribadi,  golongan,  dan rahasia negara; 7)  Kepentingan umum. asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan  kesejahteraan  dan kemanfaatan  umum  dengan  cara
Raad Kertha, Vol. 7, No. 1, Pebruari 2024-Juli 2024
yang  aspiratif,  akomodatif,  selektif, dan tidak diskriminatif;
8)  Pelayanan yang baik. asas pelayanan yang baik dimaksudkan sebagai asas yang  memberikan  pelayanan  yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan,  dan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Apeldoorn  berpendapat  bahwa kepastian hukum memiliki dua segi yaitu dapat  ditetapkannya  hukum  dalam  hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal ini  berarti  bahwa  pihak  yang  mencari kepastian  hukum  ingin  mengetahui  apa yang  menjadi  hukum  dalam  suatu  hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan hukum untuk memperoleh keadilan.
Utrecht  mengemukakan  bahwa perkembangan tugas dan tanggungjawab pemerintah  dalam  negara  modern  inilah yang kemudian memunculkan pemikiran tentang adanya asas-asas umum pemerintahan  yang  baik  yang  harus diperhatikan  oleh  alat  administrasi negara,  apalagi  kepada  mereka  juga diberikan wewenang berdasarkan diskresi atau Ermessen (bahasa Jerman), yaitu suatu tindakan atas inisiatif sendiri untuk menyelesaikan persoalan- persoalan  penting  yang  mendesak  yang muncul  secara  tiba-tiba  di  mana  hukum tertulis  tidak  mengaturnya  dan  serta harus  dapat  dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. 14
Pemerintah  merupakan  salah satu dari pelaku-pelaku dalam penyelenggaraan  pemerintahan  yang merupakan  cabang  dari  kekuasaan eksekutif yang mewakili atau mengandug  2  (dua)  karakter  dalam dirinya,  yaitu:  pertama,  sebagai  alat kelengkapan  atau  orang  negara;  yang bertindak  untuk  dan  atas  nama  negara.
Tindakan eksekutif sebagai alat
14 Eny  Kusdarini,  Asas-Asas  Umum Pemerintahan  Yang  Baik  Pada  Produk  Hukum Perizinan  Investasi  Pemerintah  Daerah,  Jurnal Hukum  Ius  Quia  Iustum  No.  4  Vol.  24  Oktober (2017), hal. 663-688.
kelengkapan  negara  adalah  tindakan negara; kedua, sebagai badan administrasi  negara  yang  mempunyai kekuasaan  mandiri  yang  dilimpahkan negara. Kekuasaan mandiri ini memungkinkan  administrasi  negara melakukan  tindakan-tindakan  mandiri, baik  dilapangan  pengaturan  ( regelen ) maupun  penyelenggaraan  administrasi negara  ( besturen ).  Pada  dasarnya terdapat  dua  alat  ukur  bagi  keabsahan tindak pemerintahan, yaitu: 1) peraturan perundang-undangan  sebagai  aturan hukum  tertulis  dan  2)  asas  umum pemerintahan  yang  baik  sebagai  aturan hukum  tidak  tertulis.  Bagi  pemerintah pertama-tama  dibutuhkan  suatu  aturan sebagai  norma  tindak  pemerintahan. Rumusan semacam itu merupakan norma umum  hukum  adminsitrasi  negara  yang dalam  perkembangannya  di  beberapa negara  saat  ini  ditampung  dalam  suatu kodifikasi  hukum  administrasi  negara umum. 15
Perizinan berusaha
yang diterbitkan  oleh  kementerian/lembaga dan  pemerintah  daerah  untuk  memulai, melaksanakan,  dan  mengembangkan kegiatan usaha, perlu ditata kembali agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan kegiatan usaha. Penataan kembali  perizinan  berusaha  diwujudkan dalam  bentuk  pelayanan,  pengawalan ( end to end ), dan peran aktif penyelesaian hambatan  pelaksanaan  berusaha  melalui pembentukan  satuan  tugas  pada  tingkat nasional, kementerian/lembaga, provinsi, dan  kabupaten/kota.  Adapun  untuk percepatan  pelaksanaan  berusaha  di kawasan  ekonomi  khusus,  kawasan industri,  dan/atau  kawasan  pariwisata sudah  dapat  dilaksanakan  dalam  bentuk pemenuhan persyaratan ( checklist ). Disamping  itu,  untuk  penyederhanaan lebih  lanjut  perlu  diatur  dan  ditetapkan
15 Abdur Rahim; Nur Haqilah Rosidah; Rahmawati; Sunarno, Relevansi Asas-Asas Good Governance  dalam  System  Penyelenggaraan Hukum Administrasi Negara,  JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu  Pendidikan,  Volume  6,  Nomor  8  Agustus (2023), hal. 5812-5818.
kembali standar pelayanan pada kementerian/lembaga,  provinsi,  dan kabupaten/kota, melalui reformasi peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan  kegiatan  usaha  dan  perlu menerapkan penggunaan teknologi informasi  melalui  sistem  perizinan berusaha  terintegrasi  secara  elektronik yang  menyeluruh  dan  tidak  tumpang tindih.
AUPB dapat  dijadikan  landasan atau  pedoman  bagi  aparat  pemerintah dalam  menjalankan  tugasnya,  sekaligus sebagai  alat  uji  bagi  lembaga  peradilan dalam  menilai  tindakan  pemerintah ketika  ada  gugatan  dari  pihak  lain  yang dirasakan  merugikannya.  Dengan  kata lain, AUPB secara teoritis sangat penting dalam  mewujudkan  pemerintahan  yang bersih, berwibawa, dan berukualitas baik di  pusat  maupun  di  daerah.  Secara yuridis,  cerminan  pemerintah  yang demikian  dapat  dilihat  dari  produk hukum  yang  ditetapkannya,  seperti dalam wujud perizinan berusaha berbasis elektronik  yang  tidak  lagi  berorientasi pada izin saja tapi lebih memperhatikan tingkat  resiko  yang  berdampak  bagi lingkungan.

## KESIMPULAN
Pengaturan  pelayanan  perijinan berusaha  berbasis  elektronik  telah mengalami perkembangan sesuai dengan pesatnya perkembangan teknologi digital.  Perizinan  yang  juga  merupakan instrumen  perlindungan  hukum  atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan  usaha  telah  dituangkan  dalam bentuk  peraturan  perundang-undangan.
Paradigma  perizinan  dari  berbasis  izin ( licensing based approach ) telah berubah menjadi berbasis risiko sehingga berimplikasi  pada  perubahan  desain kebijakan,  kelembagaan,  dan platform layanan  berusaha  saat  ini,  baik  pada Pemerintah  Pusat  maupun  Pemerintah Daerah, hal mana merupakan bagian dari wujud  nyata  sistem  pemerintahan berbasis  elektronik  sehingga  dalam prakteknya diperlukan keterpaduan
antara pusat dan daerah.
Pelayanan  perijinan  berusaha berbasis  resiko  dari  perspektif  asas-asas umum  pemerintahan  yang  baik,  perlu memperhatikan kepastian dan keterpaduan  aturan  antara  pusat  dan daerah;  kecermatan  sebelum  keputusan aturan tersebut diterapkan; mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan  umum  dengan  cara  yang aspiratif,  akomodatif,  selektif,  dan  tidak diskriminatif; dalam hal pelayanan yang baik  agar  memberikan  pelayanan  yang tepat  waktu,  sehingga  arah  kebijakan pemerintah  dalam  hal  mewujudkan pelayanan  perijinan  yang  terintegrasi internet  dan  berbasis  resiko  dapat berjalan sesuai dengan amanat konstitusi yaitu memajukan kesejahteraan umum.

## DAFTAR PUSTAKA Buku:
Adrian Sutedi, 2017, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta.
Budiman Rusli, 2013, Kebijakan Publik: Membangun  Pelayanan  Publik Yang Responsif, Hakim Publishing, Cimahi, Bandung. Eny Kusdarini, 2019, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik,
UNY Press, Yogyakarta.
L.J.  van  Apeldoonr,  Pengantar  Ilmu Hukum  (In  Leiding  Tot  De Studie  Van  Het  Nederlandse Recht),  diterjemahkan  Oetarid Sadino,  2015,  Balai  Pustaka, Jakarta. Peter Mahmud Marzuki, 2016, Penelitian Hukum  Edisi  Revisi,  Cetakan ke  12,  Prenada  Media  Group, Jakarta. Ridwan HR, 2016, Hukum Administrasi Negara,  PT.  Raja  Grafindo, Jakarta.
Jurnal:
Abdur  Rahim  Nur  Haqilah  Rosidah, Rahmawati, dan  Sunarno, Relevansi  Asas-Asas  Good Governance  dalam  System Penyelenggaraan Hukum Administrasi  Negara,    JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu
Pendidikan, Volume  6,  Nomor
8 Agustus (2023). Agustin  Widjiastuti,  Peran  AAUPB Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang  Bersih  Dan  Bebas  Dari KKN, Jurnal Perspektif, Volume  22.  Nomor  22  Tahun (2017). Eny  Kusdarini,  “Asas-Asas  Umum Pemerintahan Yang  Baik  Pada Produk Hukum Perizinan Investasi  Pemerintah  Daerah”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum
No. 4 Vol. 24 Oktober (2017). Fadilla Octavian; Elisa Susanti; Bonti, E- Government  Service  Quality pada Online Single Submission Risked Based Approach (OSS- RBA)  di  Dinas  Penanaman
Modal  dan  Pelayanan  Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten  Sumedang,  JANE
(Jurnal  Administrasi  Negara), Volume  14  Number  2,  Hal. 667-673, Februari (2023). Lalu  Dhedi  Kusmana,  Penerapan  Asas- Asas  Umum  Pemerintahan Yang  Baik  Dalam  Penerbitan Izin  Di  Kabupaten  Lombok
Timur,  Jurnal  Kajian  Hukum dan  Ius  Vol  I.Nomor  3  Tahun 2013. Liatosa Yundrina, Implementasi Kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach  (Oss  Rba)  di Kecamatan kalidoni Kota Palembang, Jurnal on Education, Volume 05, No. 03, Maret-April (2023). L.Lismanto; Yos Johan Utama, Membumikan Instrumen Hukum  Administrasi  Negara Sebagai  Alat  Mewujudkan Kesejahteraan  Sosial  dalam
Persprektif Negara Demokrasi, Junal  Pembangunan  Hukum Indonesia, Volume 2, Nomor 3, Tahun (2020). Wahyu Adi Mudiparwanto dan Ade Gunawan, Peran Pemerintah
Daerah Yogyakarta Dalam Pemberian Izin Usaha Setelah Berlakunya Sistem Online Single Submission (OSS), Diversi Jurnal Hukum, Volume 7 Nomor 1 April (2021).
Internet: https://money.kompas.com/read/2023/06 /13/074100426/ jokowi  larang kementerian dan lembaga bikin aplikasi baru . https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2 023/07/09/ penggunaan  pusat data nasional belum maksimal bagi perizinan berusaha .