## JURNAL RISET MANAJEMEN
Vol. 4, No. 1, Januari 2017, 1 - 11

## Wahyu Dewi Hapsari
Alumni Program Magister Akuntansi FEB-UGM, Yogyakarta Email: wahyudewihapsari@gmail.com
Slamet Sugiri Sodikin
Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Email: ssugiri@feb.ugm.ac.id

## Abstract
Bank Sharia X, located in certain city in the province of central Java, is one of branches of Bank Muamalat Indonesia. As the name implies, Bank Sharia X operates  its  business  based  on  Islamic  rules  (Al-Qur’an  and Al-Hadist).  In interpreting  the Al-Qur’an and Al-Hadist, Islamic scholars have different opinions on  requirements  of  some  specific  topics,  such  as  those  on  mudharaba transaction. Among the great schools of thoughts are Syafi’iya, Malikiya, Hanafiya, and Hanabila. We aim to identify whether or not Bank Sharia Xfully applies its mudharaba transaction based on Syafi’iya’sschool of thought. We collect data by interviewing key persons of the bank and investigating important, corroborating documents out there. We analyze the data by comparing between the application of mudharaba transaction and the Shafee’s school of thought on the themudharaba transaction.  Based  on  our  analysis,  we  find  that  Bank  Sharia  X  applies  its mudharabatransaction based on the requirements of Shafee’s thought except on (a) ijab and qabul, and (b) time limitation.
Keyword : Mudharaba Ttransactions, Shafi’iya’s School of Thought

## PENDAHULUAN
Saat  ini  perkembangan  perbankan syariah di Indonesia amat pesat, mulai dari produk  hingga  layanan  inovatif  yang ditawarkan  kepada  masyarakat  (Kayed, 2012).  Dari  segi  produk,  seperti  pada produk  pembiayaan,bank  syariah  tidak kalah  dengan  bank  konvensional. Pembiayaan bank syariah menggunakan pola  kemitraan  yaitu  dengan  akad mudharabah  (bagi  hasil),  musyarakah (kongsi), dan murabahah (jual beli).
Bank Syariah X merupakan salah satu cabang dari  bank syariah pertama di Indo- nesia.  Menurut  Bank  Syariah  X,  akad mudharabah  adalah  kerjasama  antara pemilik  dana  (shohibul  mal)  dengan pengelola  dana  (mudharib)  untuk melakukan suatu usaha dengan keuntungan yang telah disepakati bersama. Pada Bank Syariah X akad mudharabah terdapat pada produk  tabungan,  giro,  deposito  dan pembiayaan modal usaha. Untuk produk
tabungan,  akad  yang  digunakan  yaitu mudharabah mutlaqah yang artinya pemilik dana  memberikan  kebebasan  kepada pengelola  dana  dalam  pengelolaan dananya.
Bank syariah dituntut untuk taat kepada syariat Islam dalam bertransaksi. Transaksi mudharabah  juga memerlukan  pedoman agar  tetap  sesuai  dengan  syariat  Islam. Pedoman tersebut adalah fiqih muamalah (Khalid, 2014).
Tidak  tertutup  kemungkinan  bahwa Bank Syariah X menghadapi kendala dalam penerapan  transaksi  mudharabahnya sesuai  dengan  fiqih  muamalah  menurut syariat Islam,  baik menurut  ulama Syafi’i maupun  madzhab-madzhab  lainnya. Apakah transaksi mudharabah pada Bank Syariah X telah mematuhi ketentuan dalam fiqih muamalah menurut ulama Syafi’i?
Penelitian ini berusaha untuk menjawab dua pertanyaan penelitian penting di atas. Jawaban atas pertanyaan di atas sangat penting untuk diperoleh karena dua alasan yang sangat relevan berikut ini. Pertama, mentaati asas fiqih muamalah adalah cirri khas yang senantiasa wajib dilakukan oleh bank  syariah.Transaksi  yang  bernama mudharabah jika tidak sepenuhnya didasari pada  ketaatan  terhadap  prinsip mudharabah menurut syariat tidak dapat sempurna  disebut  sebagai  mudharabah. Kedua, penelitian  ini  termasuk  dalam kategori  penelitian  terapan (applied  re- search) sehingga hasil penelitian ini dapat menjadi basis untuk memberi rekomendasi perbaikan untuk Bank Syariah X.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengevaluasi  ketaatan  Bank  Syariah  X dalam bertransaksi mudharabah terhadap fiqih muamalah, khususnya menurut ulama Syafi’iyah. Berdasarkan wawancara dengan orang-orang kunci di Bank Syariah X dan investigasi  terhadap  dokumen-dokumen yang  relevan  dengan  tujuan  penelitian,

## EVALUASI TRANSAKSI MUDHARABAH BERBASIS PENDAPAT ULAMA SYAFI’IYAH: KASUS PADA BANK SYARIAH X
penelitian ini mendapat kenyataan praktik sebagai  berikut.  Transaksi  mudharabah telah dilakukan sesuai dengan ajaran ulama Syafi’iyah pada 5 aspek, yaitu (1) pekerja dan pemodal disyaratkan cakap menurut hukum, (2) pengelola modal tidak dibatasi hanya bekerja dengan satu pemilik modal, (3) modal yang dikelola oleh pengelola modal hendaknya  hanya  dalam  bentuk  per- dagangan. Jenis usaha lain diperbolehkan jika  pemilik  modal  tidak  dapat melakukannya,  dan  pengelola  modal mewujudkannya dalam bentuk lain sesuai dengan  kemampuannya,  dengan  syarat pengelola  bertanggung  jawab  atas kerusakan dan kerugian yang dialami, (4) pembagian keuntungan jelas, dan (5) syarat yang berkaitan dengan modal yaitu modal dari mata uang resmi, diketahui ukuran dan jenisnya dan modal harus jelas. Adapun 2 aspek  lainnya  tidak  terpenuhi,  yakni  (1) pekerja  bebas  dalam  pekerjaannya  dan pekerja tidak dibatasi waktu tertentu,dan (2) syarat sah shighat, ada ijab dan qabul yang jelas dan tegas dari pemodal dan pekerja.
Berdasar temuan di  atas, direkomen- dasikan kepada managemen Bank Syariah X dan para peneliti berikutnya untuk meriset faktor-faktor  yang  menyebabkan  tidak terpenuhinya  2  syarat  transaksi mudharabah menurut ulama Syafi’iyah.

## LANDASAN TEORI

## Bank Syariah
Bank syariah mulai beroperasi di Indo- nesia  sejak  tahun  1992.  Bank  syariah merupakan  bank  umum  sebagaimana disebutkan dalam UU No. 10 Tahun 1998, yang  melakukan  kegiatan  usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha  syariah  dan  kantor  cabang  bank asing  yang  melakukan  kegiatan  usaha berdasarkan prinsip syariah. Yang dimaksud pada kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah  adalah  aturan  perjanjian
berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak  lain  untuk  penyimpanan  dan  atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya.
Layanan yang diberikan oleh perbankan syariah  adalah  kombinasi  antara  aspek moral dan bisnis. Hal ini dapat dilihat dari tujuan  bank  syariah  antara  lain  adalah menghasilkan keuntungan melalui usaha yang  ditawarkan  dan  bebas  dari  unsur perjudian, ketidakjelasan dan riba (Yulianto dan Sholikhah, 2016).
Antonio  (2012)  menyebutkan  bahwa prinsip  dasar  operasional  bank  syariah terdiri  dari  prinsip  mudharabah  (kerja sama), murabahah (jual beli), ijarah (sewa), wadiah (titipan), dan musyarakah. Penelitian ini memfokuskan pada prinsip mudharabah yaitu kerjasama antara pihak pemilik dana dan pengelola dana, kemudian keuntungan dibagi berdasar kesepakatan di awal akad. Pada dasarnya prinsip bank syariah adalah larangan terhadap riba untuk semua jenis produk dan jasanya. Prinsip riba digantikan oleh prinsip bagi hasil (mudharabah), yang telah berhasil diterapkan oleh Mith Ghamr Bank  di  Mesir  pada  awal  tahun  1960-an (Sorina, 2013).

## Fiqih Muamalah
Fiqih muamalah merupakan perpaduan dari  dua  kata  yaitu  fiqih  dan  muamalah. Pengertian  fiqih  secara  arti  kata  berarti paham  yang  mendalam.  Dalam  kitabnya Jam’u al-Jawami’, Ibnu Subki mengatakan bahwa fiqih diartikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syar’i yang bersifat amaliyah yang  digali  dan  ditemukan  dari  dalil-dalil yang tafsili. Adapun muamalah berasal dari kata  muamalah  yang  berakar  dari  kata amala yang mengandung arti saling berbuat atau berbuat secara timbal balik. Demikian uraian  yang  didapati  dalam  Syarifudin (2013).
Berdasarkan  pemaparan  pengertian dari  masing-masing  suku  kata  tersebut,
pengertian  fiqih  muamalah  seperti  telah diungkapkan oleh Abdullah al-Sattar Sa’id yang  dikutip  oleh  Nasrun  Haroen  (2007) adalah  hukum-hukum  yang  berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan- persoalan  keduniaan,  misalnya  dalam persoalan  jual  beli,  utang  piutang,  kerja sama  dagang,  perserikatan  kerja  sama dalam  penggarapan  tanah  dan  sewa- menyewa (Ghazali, 2012).

## Mudharabah
Sebagaimana yang diketahui, Al-Quran sendiri  telah  mengatur  tentang diperbolehkannya transaksi mudharabah. Beberapa  diantaranya  QS Al-Muzammil (73:20), QS Al-Jumuah (62:10), dan QS Al- Maidah (5:2). Berikut merupakan kutipan terjemahan  salah  satu  ayat  yang artinya:”...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Al- lah...” (QS Al-Muzzammil 20).
Sangat jelas ayat tersebut menyatakan bahwa manusia hidup di dunia senantiasa mencari  rizki  (karunia  Allah)  dengan bermuamalah.  Kerjasama  merupakan salah  satu  contoh  muamalah  yang diperbolehkan oleh Rasullulah.
Tidak  hanya  dalam Al-Quran,  dalam hadist  juga  dijelaskan  diperbolehkannya transaksi mudharabah. Hadist riwayat Ibnu Majah (Khosyi’ah, 2014), misalnya, berbunyi sebagai berikut.
Artinya: “Hadits dari Hasan bin Ali al-Khallal, Hadits dari Basyar bin Tsabit al-Bazar,  Hadits  dari  Natsir  bin  al-Qosim dari Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuaib dari Ayahnya, berkata Rosullulah bersabda: Tiga hal yang di dalamnya ada berkah: jual beli yang temponya tertentu, muqaradhah (nama lain dari mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk rumah tangga, bukan untuk dijual.”
Hadits  tersebut  menjelaskan  tentang dianjurkannya bermuamalah. Contoh dari
bermuamalah yang diperbolehkan adalah jual  beli,  muqaradhah  atau  mudharabah dan mencampur gandum untuk dikonsumsi dalam rumah tangga sendiri, bukan untuk dijual  kembali  dalam  rangka  mencari keuntungan.
Beberapa  ulama  fiqih  memiliki pandangan  yang  berbeda-beda  tentang mudharabah.  Menurut  ulama  mazhab Syafi’i, misalnya, mudharabah adalah akad yang mengandung penyerahan uang oleh satu pihak kepada pihak lain sebagai modal dalam  perdagangan  atau  dikelola  dalam bentuk usaha lain, dengan ketentuan setiap pihak  memperoleh  suatu  bagian keuntungan dengan syarat-syarat tertentu (Khosyi’ah, 2014).
Syarat  mudharabah  yang  harus dipenuhi menurut ulama Syafi’iyah adalah sebagai  berikut  (Khosyi’ah,  2014; Rozalinda, 2016):
1. Pekerja dan pemodal disyaratkan cakap menurut hukum.
2. Pekerja bebas dalam pekerjaannya dan pekerja  tidak  dibatasi  waktu  tertentu. Oleh  karena  itu,  pemilik  modal  tidak boleh  mempersempit  gerak  kerja seperti, memberi syarat membeli barang yang tertentu,  membeli sesuatu  yang sulit  diperoleh,  dan  bermuamalah dengan orang tertentu.
3. Pengelola modal tidak dibatasi hanya bekerja dengan satu pemilik modal.
4. Modal  yang  dikelola  oleh  pengelola modal hendaknya hanya dalam bentuk perdagangan.  Jenis  usaha  lain diperbolehkan jika pemilik modal tidak dapat  melakukannya,  dan  pengelola modal  mewujudkannya dalam  bentuk lain  sesuai  dengan  kemampuannya, dengan syarat pengelola bertanggung- jawab atas kerusakan dan kerugian yang dialami.
5. Pembagian  keuntungan  jelas.  Jelas dalam pembagiannya seperti
keuntungan yang diperoleh hanya untuk pihak  yang  mengadakan  perjanjian. Syarat sah shighat, ada ijab dan qabul yang jelas dari  pemodal dan pekerja. Disyaratkan  disertai  menyebutkan pembagian  keuntungan secara  tegas dan  jelas,  jika tidak  disebutkan  maka akad mudharabah tidak sah.
Para ulama fiqih mensyaratkan dua hal  dalam  melakukan ijab  qobul  agar memiliki akibat hukum, yaitu (Anshori, 2006) :
1) Ijab  qobul  harus  dinyatakan  oleh manusia  dewasa  yang  dapat mengerti apa yang diucapkannya.
2) Ijab  qobul  harus  berhubungan langsung dalam suatu majelis.
3) Syarat yang berkaitan dengan modal yaitu modal dari mata uang resmi, diketahui ukuran dan jenisnya dan modal harus jelas.

## Penentuan Bagi Hasil
Bagi  hasil  dalam  akad  mudharabah berdasarkan nisbah keuntungan yang telah ditentukan  atau  disepakati  di  awal  akad berlangsung.  Nisbah  berupa  persentase dari keuntungan yang diterima dari masing- masing  pihak  yang  berakad.  Mekanisme penentuan bagi hasil terdiri dari dua sistem (Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia , 2003):

## 1. Profit sharing
Perhitungan bagi hasil didasarkan pada hasil neto dari total pendapatan setelah dikurangi  dengan  biaya-biaya  yang dikeluarkan  untuk  memperoleh pendapatan tersebut.

## 2. Revenue sharing
Perhitungan bagi hasil didasarkan pada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang  telah  dikeluarkan  untuk  mem- peroleh pendapatan tersebut.

## EVALUASI TRANSAKSI MUDHARABAH BERBASIS PENDAPAT ULAMA SYAFI’IYAH: KASUS PADA BANK SYARIAH X
Dilihat  dari  segi  kemaslahatan  Bank syariah  di  Indonesia  saat  ini  hendaknya menggunakan perhitungan bagi hasil atas dasar revenue  sharing untuk  men- distribusikan bagi hasil kepada pemilik dana (Wiroso, 2011). Hal ini diperkuat dengan Fatwa MUI No 15/DSN-MUI/IX/2000, tentang Prinsip  Distribusi  Hasil  Usaha  dalam Lembaga Keuangan Syariah, anjuran untuk menggunakan  prinsip revenue  sharing dalam  pembagian  bagi  hasil.  Menurut Wiroso (2005) dalam Tahsin Syafiq (2012) prinsip revenue  sharing diterapkan berdasarkan pendapat Imam Syafi’i yang mengatakan bahwa mudharib tidak boleh menggunakan harta mudharabah sebagai biaya,  baik  dalam  keadaan  menetap maupun bepergian (di perjalanan), karena mudharib  telah  mendapatkan  bagian keuntungan,  maka  ia  tidak  berhak mendapatkan bagian keuntungan yang pada akhirnya ia akan mendapat yang lebih besar dari bagian shohibul mal.
Pembagian keuntungan dalam transaksi mudharabah  menurut  ulama  Syafi’iyah adalah  sebagai  pembagian  keuntungan yang  dilakukan  sebelum  pemilik  modal menerima modal hukumnya sah, kecuali jika  pembagian  keuntungan  tersebut sebelum terjual seluruh harta niaganya. Jika pengelola  modal  mengambil  bagian keuntungannya sebelum barang dagangannya  terjual  seluruhnya,  hal tersebut  tidak  sah  karena  perolehan keuntungan hanya dilakukan setelah terjual seluruh  barangyang  didagangkan (Khosyi’ah, 2014).
Apabila terjadi kerugian, maka menurut Ibrahim  (2002)  dalam  Karim  (2016), disebutkan cara menyelesaikan kerugian sebagai berikut:
1. Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena  keuntungan  merupakan pelindung modal.
2. Bila  kerugian  melebihi  keuntungan, maka dapat diambil dari pokok modal.

## METODA  PENELITIAN
Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan  mengambil  kasus  pada  Bank Syariah X. Bank Syariah X adalah salah satu bank syariah yang berlokasi di salah satu kota  di  provinsi  Jawa  Tengah  dan merupakan cabang dari Bank Muamalat Indonesia. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran  secara  sistematis  tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian. Penelitian deskriptif memfokuskan pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat proses penelitian (Sanusi, 2013).
Penelitian  ini  dilakukan  untuk mengevaluasi  transaksi  mudharabah berdasarkan  fiqih  muamalah,  khusus menurut  ulama  Syaf i’iyah.  Dengan mempertimbangkan Bank Syariah X adalah salah  satu  cabang  dari  bank  syariah pertama di Indonesia, sehingga dirasa perlu untuk dilakukan evaluasi terhadap akad yang dilakukan dalam operasional bank. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan Bank Syariah X tersebut sebagai objek penelitian.

## Metode Pengumpulan Data
Adapun untuk mengevaluasi kesesuaian  transaksi  mudharabah  pada Bank Syariah X dengan ulama Syafi’iyah, pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini dilakukan dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Menurut Kahn dan Can- nel (1957) dalam Saroja (2012), wawancara adalah diskusi antara dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu. Tujuan dari penelitian kualitatif  adalah  menafsirkan  fenomena yang  terjadi  dan  dilakukan  dengan  cara melibatkan  berbagai  metode.  Cara  ini sering  disebut  dengan  triangulasi  yang artinya  peneliti  dapat  memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenahi fenomena yang diteliti (Ghony dan Fauzan Al Manshur, 2016).
Wawancara dilakukan dengan beberapa orang penting di beberapa bagian di  Bank Syariah  X,  diantaranya  supervisor akuntansi, bagian account financing yang bertanggungjawab terhadap pembiayaan, dan  bagian account  funding yang bertanggungjawab  terhadap  produk pendanaan di Bank Syariah X. Pertanyaan inti yang penulis tanyakan kepada bagian tersebut dan respon informan, diantaranya adalah sebagai berikut:
Peneliti : “Bagaimana  modal  dan keuntungan  ditentukan  dalam transaksi  mudharabah  pada Bank Syariah X?”
Informan : “Modal dikuasai dan dimiliki oleh pemilik  modal,  modal  bukan merupakan barang jaminan dan berbentuk  tunai.  Sedangkan keuntungan,  ditetapkan  oleh Bank  Syariah  X  berupa persentase yang disetujui oleh nasabah.  Tidak  ada  tawar menawar  dalam  menetapkan nisbah  keuntungan,  kecuali kepada nasabah dengan dana yang besar maka bisa mendapat spesial nisbah yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.”
Peneliti : “Apakah  anak  yang  belum memiliki  KTP  bisa  membuka rekening dengan akad mudharabah?” Informan : “Syarat utama dalam bertransaksi di Bank Syariah X adalah  cakap  hukum,  dalam artian  sudah  memiliki  kartu identitas  seperti  KTP  (Kartu Tanda Penduduk). Jika nasabah dibawah  umur  maka  dapat didampingi orang tua atau wali. Dengan syarat melampirkan akta kelahiran  anak  dan  kartu keluarga.”
Peneliti : “Minimal  berapa  tahun  dalam pengajuan pembiayaan mudharabah di Bank Syariah X?”
Informan : “Dalam  hal  pembiayaan mudharabah rentang waktunya :
(a) Kurang dari 1 tahun,
(b) 1 sampai 2 tahun,
(c) 2 sampai 5 tahun, dan
(d) Lebih dari 5 tahun.”
Peneliti : “Penyaluran pembiayaan mudharabah  dalam  bentuk usaha selain jasa apa bisa?”
Informan : “Tidak  hanya  jasa,  melainkan bisa  usaha  konstruksi  bahkan industri.”

## Metode Analisis Data
Adapun beberapa langkah yang peneliti lakukan dalam menganalisis data penelitian ini antara lain:
1. Mencari  rujukan  terkait  transaksi mudharabah  yang  terdapat  pada  Al quran, Al-sunnah, buku,  jurnal ilmiah, kitab fiqih dan fatwa-fatwa yang terkait.
2. Membandingkan  dan  mengevaluasi transaksi mudharabah di Bank Syariah X  berdasarkan  fiqih  muamalah khususnya ulama Syafi’iyah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penerapan Akad Mudharabah di Bank
Syariah X
Pada  Bank  Syariah  X,  akad mudharabah  diterapkan  dalam  berbagai produk yang ditawarkan kepada nasabah. Diantaranya dalam produk tabungan, giro, deposito  dan  pembiayaan  modal  usaha. Semua produk tersebut menggunakan akad mudharabah mutlaqah, yakni pemilik dana, dalam hal ini adalah nasabah memberikan hak sepenuhnya kepada pengelola dana (untuk  menginvestasikan  dana  yang  ia serahkan  kepada  pengelola  dana  (Bank

## EVALUASI TRANSAKSI MUDHARABAH BERBASIS PENDAPAT ULAMA SYAFI’IYAH: KASUS PADA BANK SYARIAH X
Syariah  X)  sehingga  nasabah  memiliki keyakinan penuh kepada pengelola dana untuk menyalurkan dananya.
Akad  mudharabah  merupakan  suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan, karena pemilik dana  tidak  diperkenankan  turut  campur dalam manajemen perusahaan atau proyek yang dibiayai, kecuali sebatas memberikan saran-saran dan pengawasan pengelolaan dana (Nurhayati dan Wasilah, 2011).
Masih berdasarkan wawancara dengan supervisor bagian akuntansi Bank Syariah X,  diketahui  perhitungan  bagi  hasil menggunakan prinsip revenue sharing yang mendasarkan perhitungan bagi hasil dari pendapatan  yang  diperoleh  sebelum dikurangi beban.

## Perhitungan bagi hasil akad mudharabah di Bank Syariah X
Bagi hasil Bank Syariah X ditentukan dengan rumus sebagai berikut:
Pendapatan yang dibagi =
Hi 1000 = Bagi Hasil =
Hi 1000 : metode untuk menghitung hasil investasi dari penempatan dana yang dilakukan setiap seribu ru- piah  yang  diperoleh  dari  hasil penyaluran pembiayaan. Hi 1000 setiap bulannya berubah sesuai dengan  hasil  penyaluran  dana pada produk pembiayaan. NK : nisbah keuntungan merupakan komposisi bagi hasil antara bank dengan nasabah yang ditentukan dimuka dalam bentuk persentase.

## Evaluasi Transaksi Mudharabah Berbasis Pendapat Ulama Syafi’iyah
Evaluasi  didasarkan  dari  syarat mudharabah menurut Mazhab Syafi’i dan dibandingkan  dengan  praktik  transaksi mudharabah  di  Bank  Syariah  X.  Dalam ulama  Syafi’iyah  terdapat  7  syarat  yang digunakan dalam analisis (Rozalinda, 2016) dan  (Khosyi’ah,  2014).  Bank  Syariah  X memenuhi 5 syarat, tetapi tidak memenuhi 2  syarat  mudharabah  menurut  ulama Syafi’iyah. Berikut 5 syarat pertama yang dipenuhio leh Bank Syariah X:
1. Pemilik  modal  disyaratkan  cakap menurut  hukum.  Hasil  wawancara dengan account funding Bank Syariah X dan  dokumentasi,  diketahui bahwa pemilik modal cakap hukum, dibuktikan dengan kepemilikan KTP/SIM. Apabila nasabah belum cukup umur maka dapat didampingi dengan wali atau orang tua. Untuk pembukaan rekening, nasabah di bawah umur atau belum memiliki KTP/ SIM, maka syarat pembukaan rekening dilengkapi dengan akta lahir anak dan kartu  keluarga,  sehingga  semua menjadi  subjek  hukum  dalam  proses kerja sama mudharabah dengan Bank Syariah X. Jadi, syarat bahwa pelaku akad  adalah  cakap  hukum  telah terpenuhi.
2. Pengelola modal tidak dibatasi hanya bekerja  dengan  satu  pemilik  modal. Bank Syariah X merupakan perusahaan jasa keuangan yang berorientasi kepada laba, sehingga sangat dibutuhkan lebih dari satu mitra kerja baik pihak ketiga maupun dari bank lainnya seperti Bank Perkreditan Rakyat Syariah  atau Unit Usaha  Syariah.  Jadi,  syarat  bahwa
pengelola modal tidak dibatasi hanya bekerja dengan satu pemilik modal telah terpenuhi.
3. Modal  yang  dikelola  oleh  pengelola modal hendaknya hanya dalam bentuk perdagangan.  Jenis  usaha  lain diperbolehkan jika pemilik modal tidak dapat  melakukannya,  dan  pengelola modal mewujudkan dalam bentuk lain sesuai  dengan  kemampuannya, dengan syarat pengelola bertanggung- jawab atas kerusakan dan kerugian yang dialami.  Berdasarkan  dari  hasil wawancara dengan account financing dan account funding Bank Syariah X, maka dalam menyalurkan pembiayaan mudharabah ke dalam beberapa usaha, diantaranya  jasa,  kontruksi,  per- danganan, industri dan usaha lainnya yang  sesuai  dengan  prinsip  syariah islam  yang  bebas  dari  riba,  judi,  dan gharar.  Sesuai  dengan  akad  yang digunakan dalam transaksi mudharabah yaitu akad mudharabah mutlaqah yang artinya bentuk kerja sama antara pemilik modal  dan  pengelola  modal  tanpa dibatasi spesifikasi jenis usaha, waktu, dan  daerah  bisnis  (Khosyi’ah,  2014), sehingga tidak ada pembatasan jenis usaha yang dilakukan oleh pengelola modal, hanya saja usaha yang dilakukan tidak  keluar  dari  syariat  islam.  Jadi syarat tidak ada batasan perdagangan telah terpenuhi.
4. Pembagian  keuntungan  jelas  di  awal akad  berlangsung.  Pembagian keuntungan berupa persentase seperti 50% : 50% dan ditetapkan di awal akad berdasarkan nisbah keuntungan yang ditawarkan oleh Bank Syariah X. Hanya pada nasabah bersekala besar terjadi tawar  menawar  atau  diskusi  tentang besarnya  pembagian  nisbah.  Hal tersebut dikenal dengan spesial nisbah namun  pada  nasabah  berskala  kecil, nisbah keuntungan ditetapkan oleh Bank
Syariah  X,  dan  nasabah  hanya  perlu menyetujui  saja  untuk  tetap  bisa berinvestasi di Bank Syariah X. Nisbah keuntungan dituangkan dalam kontrak kerja sama antara pemilik dan pengelola modal  dan  berupa  persentase  yang disepakati  kedua  belah  pihak.  Jadi, syarat penentuan nisbah telah terpenuhi.
5. Modal harus jelas, dari mata uang resmi, serta  diketahui  ukuran  dan  jenisnya. Modal dengan ukuran mata uang rupiah.
Diketahui jumlah dan jenisnya saat akad berlangsung. Pada produk pendanaan, nasabah  bertindak  sebagai  shohibul mal yang menyediakan modal, modal dalam bentuk uang tunai atau simpanan yang  sudah  ada  di  buku  tabungan, bukan  berupa  barang,  sehingga pengelola  dana  dapat  langsung menyalurkan  dana  tersebut  pada rekening  deposito  dengan  tujuan investasi.  Sedangkan  pada  produk pembiayaan, Bank Syariah X bertindak sebagai shohibul mal yang memberikan pembiayaan kepada nasabah, berupa pencairan dana untuk melakukan usaha atau  bisnis.  Dalam  praktiknya,  Bank Syariah X memberikan modal kepada nasabah  pembiayaan  berupa  modal tunai  yang  dikreditkan  pada  rekening nasabah, dengan jumlah yang sesuai hasil penilaian dari pihak Bank Syariah X  atas  jenis  usaha  yang  akan dilaksanakan  oleh  nasabah  tersebut. Jadi syarat modal telah terpenuhi.
6. Pengelola  modal  bebas  dalam menjalankan  pekerjaannya  dan  tidak dibatasi  waktu  tertentu.Jika  nasabah sebagai  pengelola  modal  dan  Bank Syariah X sebagai pemilik modal, maka terdapat beberapa rentang waktu dalam melakukan usaha yaitu: (a) Kurang dari 1 tahun, (b) 1 sampai 2 tahun, (c) 2 sampai 5 tahun, dan (d) Lebih dari 5 tahun.

## EVALUASI TRANSAKSI MUDHARABAH BERBASIS PENDAPAT ULAMA SYAFI’IYAH: KASUS PADA BANK SYARIAH X
Sedangkan dalam hal Bank Syariah X sebagai pengelola dana dan nasabah sebagai  pemilik  dana  maka  investasi mudharabah  dalam  bentuk  Surat Berharga (sukuk mudharabah), adalah dalam jangka waktu sebagai berikut:
(a) Kurang dari 2 tahun,
(b) 2 sampai 5 tahun, dan
(c) Lebih dari 5 tahun.
Penjelasan  terkait  rentang  waktu pengelolaan dana tersebut diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Jadi,  syarat  yang  disebutkan  pada nomor  6  ini,  yakni  tidak  adanya pembatasan waktu tidaklah terpenuhi.
7. Shighoh yang jelas, yaitu ijab dan qobul dari  pemilik  dan  pengelola  modal. Proses ijab qobul dalam pelaksanaan akad kerjasama (mudharabah) di Bank Syariah X tidak diucapkan secara lisan. Pada  praktiknya,  nasabah  hanya menanda-tangani formulir pembukaan rekening  pendanaan  atau  kontrak pembiayaan.  Dalam  pembukaan rekening,  nasabah  hanya  dijelaskan bahwa  jenis  rekening  yang  dibuka menggunakan  akad  mudharabah, mendapatkan bagi hasil setiap bulannya sesuai  nisbah  yang  ditawarkan  Bank Syariah  X. Tidak ada  tawar  menawar penentuan nisbah keuntungan antara nasabah dan Bank Syariah X. Nisbah yang  digunakan  adalah  nisbah  yang ditentukan oleh Bank Syariah X. Begitu pula pada produk pembiayaan, kontrak dibacakan oleh petugas Bank Syariah X, nasabah hanya mendengarkan dan menyetujui apa yang dibacakan dalam kontrak, tanpa mengucapkan dengan lisan sebagai tanda setuju. Kemudian nasabah membubuhkan tanda tangan pada kontrak yang telah disediakan oleh Bank  Syariah  X.  Dimana  menurut ulama fiqih, ijab qobul harus dinyatakan oleh  manusia  dewasa  yang  dapat
mengerti apa yang diucapkannya dalam arti secara lisan (Anshori, 2016).
Memang  jika  ditinjau  hanya  dari persyaratan ulama Syafi’iyah, Bank Syariah X  tidak  dapat  memenuhinya  secara sempurna.  Jika  hanya  menggunakan pendapat  ulama  Syafi’iyah,  transaksi mudharabah  menjadi  tidak  sah.  Namun, tinjauan dari ulama mazhab lainnya, seperti Hanafiyah  dan  Malikiyah,  2  syarat mudharabah menurut ulama Syafi’iyah tidak menjadi persoalan fiqih. Jadi, tetaplah sah transaksi mudharabah di Bank Syariah X. Bolehjadi, parapengelola Bank Syariah X memang  tidak  menggunakan  mazhab Syafi’i. Di sini terbuka ruang untuk penelitian berikutnya.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan transaksi mudharabah  pada  Bank  Syariah  X berdasarkan  fiqih  muamalah  khususnya ulama  Syafi’iyah.  Ulama  Syafi’iyah menetapkan  aturan  tentang  cara bertransaksi yang sebagian berbeda dari ulama mazhab-mazhab lainnya.
Penelitian ini mendapati bukti empiris bahwa  Bank  Syariah  X  telah  mematuhi sebagian  besar  ketentuan  mudharabah menurut ulama Syafi’iyah. Hanya 2 syarat yang tidak terpenuhi, yakni (1) tidak adanya ijab qabul secara lisan antara Bank Syariah X dan nasabah mudharabahnya, padahal syaratnya  adalah  harus  ada  ijab  qabul secara lisan, dan (2) terdapat pembatasan waktu  usaha,  padahal  syarat  menurut ulama Syafi’iyah adalah tanpa pembatasan waktu usaha.
Sebagaimana  telah  dibahas,  tidak terpenuhinya  2  syarat  transaksi mudharabah  menurut  ulama  Syafi’iyah tidaklah  serta  merta  bahwa  transaksinya tidak  sah  menurut  syariat  Islam.  Sebab,
menurut  pendapat  sebagian  ulama mazhab-mazhab  lainya,  2  syarat  di  atas tidak disebutkan.

## Saran
Berikut  adalah  saran  yang  dapat disampaikan  kepada  managemen  Bank Syariah  X  berdasarkan  temuan  dan kesimpulan  yang  telah  dipaparkan sebelumnya. Sebaiknya managemen Bank Syariah  X  meneliti  penyebab  sebagian syarat  transaksi  mudharabah  yang  tidak
memenuhi fiqih muamalah menurut ulama Syafi’iyah. Saran di atas juga merupakan saran untuk penelitian berikutnya sehingga akan jelas ditemukan faktor-faktor penyebab tidak terpenuhinya  2 syarat  mudharabah menurut  ulama  Syafi’iyah.  Penelitian berikutnya  mungkin  perlu  menyelidiki apakah  managemen  Bank  Syariah  X memang  sengaja  tidak  mengikuti persyaratan  ulama  Syafi’iyah  dengan alasan  tertentu,  misalnya  sulitnya penerapan ijab qabul dengan lisan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anshori, Abdul Ghofur (2006), Gadai Syariah di  Indonesia-Konsep,  Implementasi dan  Institusionalisasi ,  Yogyakarta:
Universitas Gadjah Mada Press.
Antonio, M. Syafi’i (2012), Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik , Cetakan Kesembilan,
Jakarta: Gema Insani.
Ghazali,  Abdul  Rahman  (2012), Fiqih Muamalah , Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Al Manshur (2016), Metode  Penelitian  Kualitatif , Yogyakarta: Ar Ruzz.
Karim, Adiwarman. A. (2016), Bank Islam- Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta:
PT. Rajagrafindo Persada.
Kayed,  N.  Rasem  (2012),  The  Entrepre- neurial  Role  of  Profit  and  Loss Sharing Modes of Finance-Theory and Practice, International  Journal  of Islamic and Middle  Eastern Finance and Management, Vol 51, ss 3, pp 208- 228.
Khalid,  Ulya  (2014),  “Evaluasi  Transaksi Murabahah  Berdasarkan  Fiqih Muamalah dan PSAK 102 (Akuntansi Murabahah)  Studi  Kasus  PT.  Bank Pembiayaan  Rakyat  Syariah  Harta Insan  Karimah  cabang  Ciledug”,
Skripsi  Tidak  Diterbitkan,  Jurusan Akuntansi  Fakultas  Ekonomika  dan Bisnis  Universitas  Gadjah  Mada Yogyakarta.
Khosyi’ah,  Siah  (2014), Fiqih  Muamalah Perbandingan , Bandung: CV. Pustaka Setia.
Mardani  (2012), Fiqih  Ekonomi  Syariah- Fiqih  Muamalah ,  Jakarta:  Kencana Prenada Media Group.
Majelis Ulama Indonesia (2000), “Fatwa MUI No  15/DSN-MUI/IX/2000  tentang Distribusi Bagi Hasil Bank Syariah”.
NN (2005), “Mushaf Al Quran Terjemah”, Jakarta: Al  Huda  Kelompok  Gema Insani.
Nurhayati,  Sri  dan  Wasilah  (2011),
Akuntansi  Syariah  di  Indonesia , Jakarta: Salemba Empat.
Rozdianda (2016), Fiqih Ekonomi Syariah- Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan  Syariah ,  Jakarta:  PT. Grafindo Persada.
Sanusi,  Anwar  (2013),  M etodologi Penelitiaan Bisnis, Cetakan  ke Tiga, Jakarta: Salemba Empat.
Saroja, Samiaji (2012), P enelitian Kualitatif- Dasar-dasar ,  Jakarta:  Permata  Puri Media.

## EVALUASI TRANSAKSI MUDHARABAH BERBASIS PENDAPAT ULAMA SYAFI’IYAH: KASUS PADA BANK SYARIAH X
Sekaran, U. dan Bougi, R. (2013), Research
Methods for Business a Skill-Building
Approach, Chichester: Wiley.
Sorina (2013), “Shariah Concept in Islamic Banking”, Bulletin of The Transilvania University  of  Brasov-E conomic Science Series, Vol 6.2, pp. 139-146.
Syarifudin, Amir (2013), Garis-garis Besar Fiqih , Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
Tahsin  Syafiq,  Fati  (2012),  “Penerapan Nisbah  Bagi  Hasil  Dalam  Akad Pembiayaan  Mudharabah  di  BMT Shohibul Umat Rembang”, Tesis Tidak
Diterbitkan.  Program  Megister
Kenotariatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
Tim  Pengembangan  Perbankan  Syariah Institut  bankir  Indonesia  (2003), Konsep,  Produk,  dan  Implementasi Operasional  bank  Syariah ,  Jakarta: Djambatan.
Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang
Perbankan.
Wiroso (2011), Produk Perbankan Syariah, Jakarta: LPFE Usakti.
Yulianto, Agung dan Badingatus Sholikah (2016),The Internal Factors of Indone- sian Shariah Banking to Predict The Mudharabah  Deposito, Review  of Integrative  Business  and  Economic Research: GMP  Press  and  Printing, Vol 5.1, pp. 210-218.