## MEDIASI YANG BERHASIL DALAM PERSPEKTIF YURIDIS NORMATIF DAN SOSIOLOGIS
1 Indana Zulfa, 2 Moch. Muwaffiqillah
1 Universitas Wahidiyah Kediri, 2 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri Email: 1 indanazulfa@uniwa.ac.id, 2 wafiqmuhammad@iainkediri.ac.id

## Abstract
Mediation  is  an  effort  to  resolve  cases  that  is  integrated  with  the  judicial  process.  However, successful mediation is often seen only in withdrawing the lawsuit completely and ignoring other things.  This  research  aims  to  determine  the  form  of  successful  mediation  from  a  normative juridical and sociological perspective. The research method used by researchers is normative juridical research with a statutory approach, by conducting a comprehensive study of primary legal materials, namely PERMA No. 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court and secondary legal materials, namely articles about mediation. The research results obtained prove that mediation is a mandate from PERMA No. 1 of 2016 expected to resolve cases without going through examination at trial. Referring to Articles 29, 30 and 31 PERMA No. 1 of 2016, it can be understood that the form of a peace agreement through mediation can be said to be successful not  only  when  the  lawsuit  regarding  the  object  of  the  case  is  completely  withdrawn.  The withdrawal of some of the defendants and some of the objects of the case can also be said to be successful mediation in normative juridical terms. However, sociologically successful forms of mediation can be seen from the mediation that has been carried out by several Religious Courts in Indonesia which shows that the success of mediation is represented by the withdrawal of the entire lawsuit, although this does not deny the withdrawal of some of the defendants or objects of the lawsuit. However, it is as if the withdrawal of some of the defendants or objects of the lawsuit is considered not the real success of the mediation.
Keywords: successful mediation, normative juridical, sociological, win-win solution

## Abstrak
Mediasi  menjadi  salah  satu  upaya  penyelesaian  perkara  yang  terintegrasi  dengan  proses peradilan. Namun wujud mediasi yang berhasil kerap kali dilihat hanya pada pencabutan gugatan seluruhnya dan menafikan hal lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan wujud mediasi yang berhasil dalam perspektif yuridis normatif dan sosiologis. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian  yuridis  normatif   dengan pendekatan  perundang-undangan, dengan melakukan  kajian  secara  komprehensif  terhadap  bahan  hukum  yang  sifatnya  primer,  yaitu PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur  Mediasi di  Pengadilan dan bahan hukum yang bersifat  sekunder,  yaitu  artikel-artikel  tentang  mediasi.  Hasil  penelitian  yang  diperoleh membuktikan  mediasi  sebagai  amanat  dari  PERMA  No.  1  Tahun  2016  diharapkan  dapat menyelesaikan perkara tanpa melalui pemeriksaan di persidangan. Merujuk Pasal 29, 30 dan 31 PERMA No. 1 Tahun 2016, dapat dipahami jika wujud kesepakatan perdamaian melalui mediasi dapat  dikatakan  berhasil  tidak  hanya  saat  gugatan  atas  objek  perkara  dicabut  seluruhnya. Pencabutan sebagian tergugat dan sebagian objek perkara juga dapat dikatakan sebagai mediasi yang  berhasil  secara  yuridis  normatif.  Namun  wujud  mediasi  yang  berhasil  secara  sosiologis dapat dilihat dari mediasi yang telah dilakukan oleh beberapa Pengadilan Agama di Indonesia yang  menunjukkan  keberhasilan  mediasi  direpresentasikan  dengan  pencabutan  gugatan seluruhnya, meskipun tidak menafikan adanya pencabutan sebagian tergugat atau objek gugatan. Namun  pencabutan  sebagian  tergugat  atau  objek  gugatan  seolah-olah  dianggap  bukan keberhasilan mediasi yang sesungguhnya.
Kata kunci : mediasi berhasil, yuridis normatif, sosiologis, win-win solution

## A. Pendahuluan

## 1. Latar Belakang Masalah
Keadilan  bagi  setiap  individu  dalam masyarakat merupakan salah satu kebutuhan vital yang harus terpenuhi. Bentuk terwujudnya  keadilan  dalam  masyarakat dapat  dilambangkan  dengan  perolehan  hak secara  merata.  Tentu  perwujudan  keadilan yang merata antara inidvidu yang satu dengan yang lain bukan hal yang mudah, karena rasa keadilan antara individu satu dengan lainnya tidaklah  sama.  Terlebih  keadilan  yang berkaitan dengan kepentingan hukum, khusunya  pekara  perdata  Islam,  sehingga memerlukan  sebuah  lembaga  atau  instansi hukum  sebagai  pelindung  dan  pemenuh kebutuhan  para  pihak  berperkara  terhadap keadilan  yang  disebut  dengan  Pengadilan Agama.  Di  samping  istilah  Pengadilan Agama ada istilah Peradilan Agama, dimana peradilan  ini  didefinisikan  sebagai  peran dalam  penegakan  hukum  serta  keadilan, dimana  tugas  tersebut  diserahkan  pada Pengadilan Agama.
Peradilan  Agama  selaku  bagian  dari kekuasaan  kehakiman  di  bawah  MA, menjalankan  peran  dan  kekuasannya  secara mandiri  dan  merdeka  atas  penyelenggaraan proses peradilan dan penegakan hukum yang berkeadilan,  sebagaimana  diatur  pada  Pasal 24  Ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  1945.
1 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006  Tentang  Peradilan  Agama,  Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22 (2006).
Dalam  Undang-Undang  Peradilan  Agama, yaitu UU No. 7 Tahun 1989 yang kini telah diubah  oleh  Undang-Undang  No.  50  Tahun 2009  dijelaskan  pada  Pasal  2  yang menerangkan  tentang  sebuah  badan  yang disebut  peradilan  agama,  dimana  badan  ini melaksanakan kekuasaan di bidang kehakiman yang dikhususkan bagi masyarakat  muslim  yang  mencari  keadilan berkaitan  dengan  berbagai  macam  perkara, khususnya  perdata  yang  sifatnya  tertentu sebagaimana  telah  diatur  dalam  undang- undang.  Pada  Pasal  2  Ayat  (1)  menjelaskan kekuasaan  tentang  kehakiman  di  lingkup peradilan agama diserahkan pada Pengadilan Agama  tingkat  pertama  dan  Pengadilan Tinggi Agama pada tingkat yang lebih tinggi.
Peradilan  Agama  disebut  sebagai peradilan  di  Indonesia  yang  sifatnya  khusus dari  tiga  peradilan  lainnya.  Maksud  dari peradilan yang sifatnya khusus ini, disebabkan  Peradilan  Agama  menangani berbagai macam perkara perdata khusus dan tentang  kelompok  masyarakat  tertentu  pula. Peradilan  Agama  memiliki  kewenangan dalam melakukan pemeriksaan, penyelesaian serta  putusan  atas  perkara-perkara  yang terjadi  antara  orang-orang  Islam  tentang perkara  perkawinan,  kewarisan,  waisat, hibah,  zakat,  infaq,  shadaqah  dan  ekonomi syari’ah 1 .  Disamping  itu,  Peradilan  Agama
juga  memiliki  fungsi  lain,  yaitu  fungsi pembinaan, fungsi nasihat, fungsi pengawasan, fungsi administratif dan fungsi lain dengan mengkoordinasikan pelaksanaan hisab  ataupun  rukyat  yang  bekerjasama dengan beberapa instansi, yaitu  Kementerian Agama,  Majelis  Ulama  Indonesia  dan Ormas-ormas  Islam  lainnya.  Selain  itu, Peradilan  Agama  juga  menerima  pelayanan hukum,  pelayan  riset  serta  memberi  akses terbuka  dan  transparan  atas  informasi peradilan  bagi  masyarakat  secara  luas, sebagaimana diputuskankan dalam Keputusan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia No. KMA/144/SK/VIII/2007.
Keberadaan  Pengadilan  Agama  dalam kelembagaaan negara, memiliki kewenangan dalam melakukan pemeriksaan, penyelesaian perkara  perdata  Islam  serta  penjatuhan putusan,  ternyata  semua  putusannya  tidak selamanya memberikan keadilan sebagaimana  diharapkan  oleh  para  pencari keadilan, karena putusan pengadilan cenderung  menyelesaikan  perkara  dengan ouput win  and  lose  solution . 2 Dimana  akan ada  satu  pihak  yang  menang  dan  pihak lainnya yang kalah.
Berdasarkan  kenyataan  yang  terjadi, penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan tidak  selamanya  memberikan  rasa  adil  yang diharapkan para pihak yang terlibat sengketa. Disamping itu, biaya, waktu dan hal lainnya
2 Septi  Wulansari,  “Mediasi  Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016”, dalam Ahkam (Vol. 5, No.1, 2017). H. 5.
juga ikut menghalangi penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Tidak hanya kemungkinan  putusan  yang  tidak  memberi kepuasan bagi para pihak, kemenangan yang telah  diputuskan  pun  kadangkala  belum secara  langsung  memberi  kepuasan,  karena terhalang  oleh  eksekusi.  Bahkan  muncul perkara  baru,  baik  yang  berasal  dari  pihak yang kalah maupun dari pihak yang memiliki kepentingan  lain.  Putusan  yang  demikian hanyalah sekedar putusan saja, tetapi  belum berhasil memberikan penyelesaian.
Meski  demikian  bukan  tidak  mungkin untuk  sama-sama  mendapat  kepuasan  ( win- win  solution )  dan  rasa  adil  bagi  para  pihak yang  berperkara,  dimana  sengketa  yang tejadi  dapat  diselesaikan  secara  tuntas  dan memberikan rasa keadilan dan kepuasan bagi para pihak yang bersengketa. Selain itu, asas cepat, sederhana, dan biaya yang ringan juga adalah  asas  yang  tertuang  pada  Undang- Undang  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman. Mahkamah Agung selaku pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia, mulai  mengenalkan  upaya-upaya  ataupun prosedur  yang  lebih  efektif  dan  efisien, sehingga  dapat  mempercepat  penyelesaian perkara di pengadilan. Adapun gagasan yang diupayakan untuk mengoptimalkan penyelesaian perkara-perkara adalah melalui proses mediasi.
Mediasi yang digunakan di dalam dan luar  pengadilan  adalah  salah  satu  alternatif dalam  menyelesaikan  sengketa  ( Altenative Dispute Resolution ). Proses mediasi menjadi jembatan  bagi  para  pencari  keadilan  untuk mencapai  kesepakatan  damai  ( win-win solution ).  Karenanya  mediasi  adalah  dasar ratio  legis bagi  lembaga  arbritrase. 3 Dalam mediasi  peran  mediator  sebagai  pihak  luar yang  turut  campur  dan  menjadi  penengah antara  pihak  berperkara  menjadi  sangat penting.  Mediator  sebagai  pihak  netral diharapkan  dapat  memberikan  bantuan secara masksimal dalam pelaksanaan mediasi,  baik  berupa  pemberian  arahan, masukan, solusi demi tercapainya kesepakatan kedua belah pihak.
Pengaturan tentang mediasi pada badan peradilan Indonesia ada pada ketentuan yang tertera  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  (selanjutnya  disingkat PERMA)  No.  1  Tahun  2016  Tentang Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  sebagai penyempurnaan  atas  PERMA  No.  1  Tahun 2008.  Ketentuan  dalam  PERMA  tersebut memposisikan  mediasi  sebagai  salah  satu bagian  dalam  proses  penyelesaian  sengketa atau perkara secara litigasi yang didaftarkan ke pengadilan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam  suatu  perkara.  Melalui  aturan  ini,
3 Sayed  Sikander  Shah,  “ Mediation  in Marital  Discord  in  Islamic  Law:  Legislative Foundation  and  Contemporary  Applicatio ”  dalam Arab Law Quarterly, (Vol. 23, No. 3, 2009). H. 9.
4 Syahril  Abbas, Mediasi  dalam  Perspektif Hukum Syari’ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional,
hakim  tidak  serta  merta  menyelesaikan perkara secara litigasi, tetapi harus mengupayakan perdamaian melalui mediasi. Mediasi menjadi keharusan bagi hakim yang tak dapat ditawar dalam memutuskan perkara di pengadilan. 4
Pengaturan mediasi dalam kelembagaan  peradilan  menjadi  angin  segar atas  lambannya  penyelesaian  perkara  dan ketidakpuasan  pada  sistem  peradilan  di Indonesia. Padahal Indonesia telah mempraktekkan  penyelesaian  sengketa  atau permasalahan  melalui  jalan  musyawarah, sebagaimana  tercantum  dalam  landasan filosofis  negara  Indonesia  yaitu  Pancasila, terutama  sila  keempat,  yang  menghendaki penyelesaian perkara-perkara dilakukan dengan  cara  bermusyawarah  untuk  mufakat berlandaskan  pada  sikap  kekeluargaan. 5
Selain itu, mediasi  dianggap sebagai  bentuk peyelesaian sengketa yang efektif dan efisien dalam  mengatasi  penumpukan  perkara  dan memuaskan,  serta  berkeadilan  bagi  para pihak  yang  berperkara.  Sehingga  eksistensi badan  peradilan  di  Indonesia  tidak  semata- mata menjalankan kekuasaan ajudikatif saja, tetapi juga menjalankan fungsi mendamaikan para pihak yang berperkara di pengadilan.
Data pada Laporan Kinerja Mahkamah Agung  Tahun  2021  menunjukkan  tingkat
(Cet.1:  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group, 2009). H. 30.
5 Rachmadi  Usman, Mediasi  di  Pengadilan dalam  Teori  dan  Praktek, (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2012), H. 26.
keberhasilan  mediasi  pada  tahun  2020 sebanyak  21,64%  dan  keberhasilan  mediasi pada  tahun  2021  sebanyak  39,68  %.  Untuk banyaknya  kasus  atau  sengketa  yang  telah dilakukan  mediasi  pada  rentang  tahun  2021 adalah 102.352 kasus dan mencapai keberhasilan  melalui  mediasi  sejumlah 10.151  kasus,  sedangkan  kasus  yang  gagal diupayakan  mediasi  sejumlah  68.847  kasus. Jika  dilihat  keberhasilan  mediasi  pada Pengadilan Agama mencapai 62.464 perkara, berhasil  dimediasi  sebanyak  8.964  perkara dan  tidak  berhasil  mediasi  sebanyak  52.596 perkara. 6
Bedasarkan  data  di  atas,  mediasi sebagai  upaya  penyelesaian  perkara  dengan jalan perdamaian, masih menjadi “pekerjaan rumah” yang berat bagi para mediator. Hanya saja  yang  menjadi  persoalan  adalah  wujud mediasi  yang  dapat  dikatakan  sebagai mediasi  yang  berhasil  dilakukan  hanya berdasarkan  pada  pencabutan  gugatan  atau ada  hal  lainnya  sehingga  mediasi  dianggap berhasil.

## 2. Rumusan Masalah
Kenyataan  inilah  yang  ingin  diurai secara mendalam tentang bagaimana mediasi yang  berhasil  dalam  pespektif  yuridis normatif dan sosiologis?. Selain itu,
Penelitian ini diharapkan dapat  memberikan pemahaman  dan  pemikiran  teoritik  kepada
6 www.mahkamahagung.go.id , Laporan Kinerja Mahkamah Agung 2021. H. 40.
para  pegiat  hukum,  akademisi,  maupun masyarakat  umum  mengenai  keberhasilan mediasi dalam pespektif yuridis normatif dan sosiologis.

## 3. Mediasi

## a. Pengertian Mediasi
Kata  mediasi  bermula  dari  bahasa Latin, yaitu “ mediare ” yang memiliki arti ada di  tengah.  Sedangkan  pengertian  mediasi  di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses  pengikutsertaan  pihak  ketiga  sebagai penasihat dalam penyelesaian suatu perselisihan.  Mediasi  juga  didefinisikan sebagai  salah  satu  penyelesaian  sengketa yang  bersifat  alternatif  yang  berlangsung  di luar  ruang  pengadilan,  selain  konsultasi, pendapat  hukum,  negosiasi  dan  arbitrase. Mediasi  memiliki  sifat  sukarela  tanpa  ada paksaan  terhadap  pihak-pihak  yang  teribat sengketa. 7
Mediasi  merupakan  bentuk  negosiasi, dimana di dalamnya mengikutsertakan orang ketiga  yang  mempunyai  kompetensi  dalam hal tata cara mediasi yang bersifat efektif dan dapat  memberikan  bantuan  atas  kondisi konflik  untuk  menyelaraskan  problem  yang dihadapi  oleh  para  pihak  yang  terlibat sengketa,  sehingga  lebih  mengefektifkan proses  pada  saat  tawar  menawar,  jika  tanpa adanya  negosiasi,  maka  mediasi  pun  tidak
7 Candra Irawan, Hukum Alternatif Penyelesaian  Sengketa  di  Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2007). H. 56.
ada. 8 Bukan hal yang mudah mendefinisikan istilah mediasi secara konkrit dan menyeluruh,  sebab  istilah  mediasi  memiliki cakupan  yang  cukup  luas.  Tidak  ditemukan model  yang  rinci  mengenai  model  mediasi, sehingga  sulit  membedakannya  dengan proses pengambilan putusan lainya. 9
Pasal  1  Ayat  (1)  PERMA  RI  No.  1 Tahun  2016  mengatur  bahwa  mediasi merupakan  bentuk  penyelesaian  sengketa dengan cara perundingan untuk memperoleh kesepakatan  para  pihak  dengan  dibantu mediator. 10 Moore  dalam  buku  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  di  Luar  Pengadilan menyatakan,  bahwa  mediasi  merupakan intervensi atau negosiasi atas sebuah perkara yang dilakukan oleh pihak lain (ketiga) yang bersifat  netral,  diterima  dan  tidak  memihak salah  satu  pihak,  namun  tidak  memiliki kewenangan  dalam  memutus  perkara  yang sedang  diperselisihkan  oleh  kedua  belah pihak  (penggugat  dan  tergugat),  melainkan memberi bantuan kepada kedua belah pihak untuk  menyepakati  penyelesaian  sengketa dengan  cara  sukarela. 11 Mediasi  menurut Folberg  &  Taylor  adalah  upaya  dimana pihak-pihak  yang  terlibat  sengketa  melalui melalui  bantuan  orang  ketiga,  yang  dengan
8 Nurnaningsih  Amriani, Mediasi  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  Perdata  di  Pengadilan, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2009). H. 28.
9 Gatot Sumartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia ,  (Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka  Utama,
2006). H. 119.
10 Pasal 1 ayat (1) “PERMA RI No. 1 Tahun 2016,”  Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2016 Nomor 175 (2016).
cara  sistematis  menyelesaikan  perkara  atau berbagai  masalah  untuk  mengupayakan alternatif jalan keluar dan mencapai kesepakatan,  serta  mampu  mengakomodasi keinginan  para  pihak  tentang  sengketa  yang diperselisihkan. 12
Mediasi  secara  harfiah  dalam  tradisi hukum  Barat  menunjukkan  ide  tentang “negosiasi yang dibantu” ( assisted negotiation ).  Negosiasi  dianggap  sebagai “komunikasi untuk kesepakatan”. Maka dari itu,  mediasi  merupakan  “komunikasi  yang dibantu  untuk  mencapai  kesepakatan”. Dalam  istilah  hukum,  mediasi  menandakan sebuah  proses  di  mana  pihak-pihak  yang terlibat sengketa melalui intervensi mediator sebagai seorang ahli, mencari pokok masalah yang dipersengketakan, memberikan pilihan- pilihan,  memberi  pertimbangan  terhadap alternatif-alternatif, serta berupaya mencapai kata  sepakat.  Sehingga,  ciri  utama  dalam proses mediasi  yaitu seorang mediator tidak mempunyai  peran  penasehat  mengenai subtansi  dan  hasil  negosiasi.  Ini  tidak  sama dengan konsiliasi karena seorang konsiliator dapat memberikan saran untuk memecahkan masalah. Lain halnya arbitrase, sebab arbiter kurang lebih sama seperti hakim, yang pada
11 Joni  Emerzon, Alternatif  Penyelesaian Sengketa  di  Luar  Pengadilan, (Jakarta:  Gramedia Putaka Utama, 2001). H. 68.
12 Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di  Luar Pengadilan. H.  68.  Lihat  juga  Yayah  Yarotul Salamah,  “Urgensi  Mediasi  dalam  Perkara Perceraian  di  Pengadilan  Agama”,  dalam Ahkam (Vol. 3, No. 2, 2014), H 4.
penyelesaiannya akan menghasilkan putusan. 13
Sedangkan dalam tradisi Islam mediasi berbeda dari mediasi kontemporer. Pertama, ada  beberapa  langkah  yang  diambil  dalam mediasi  Islam  yang  tidak  diharuskan  dalam prosedur  kontemporer  biasa  seperti  peran seorang mediator menjadi seorang Imam. Ini biasanya terjadi dalam mediasi Islam. Selain itu,  mediasi  dalam  hukum  Islam  adalah sesuatu  yang  diatur  dalam  Al-Qur'an  itu sendiri. Hal ini dapat dikatakan menunjukkan pentingnya menyelesaikan perselisihan dengan  cara  damai  dan  kompromi  serta mendorong pengampunan. Selain itu, mediator pada proses  mediasi  Islam  mampu memiliki pemahaman terhadap hukum Islam secara luas dan mampu menguasai asas-asas hukum dasar dari mediasi dalam Islam. Tidak heran  jika  prinsip,  nilai  dan  ajaran  Islam harus  diperhatikan  dan  dijunjung  tinggi dalam  mediasi  Islam.  Meskipun  demikian, prosedur dasar mediasi Islam pada dasarnya mirip dengan mediasi reguler dan kontemporer. 14
Dalam  tradisi  hukum  Islam  klasik, khususnya  dalam  penanganan  permohonan
13 Sayed Sikander Shah, Mediation in Marital Discord  in  Islamic  Law:  Legislative  Foundation and Contemporary Application. H. 330.
14 Azwina  Wati  Abdull  Manaf,  Asfarina Kartika  binti  Shakri,  Siti  Marshita  binti  Mahyut, “Mediation in Islam” dalam International Journal of Advanced and Applied Sciences . H. 16.
15 Bani Syarif Maula, “The Concept of Ṣulḥ and  Mediation  in  Marriage  Conflict  Resolution  in Religious  Court:  A  Comparative  Study  Between Contemporary  Indonesian  Family  Law  and  Classical
perceraian, pengadilan akan menindaklanjuti permohonan cerai tersebut setelah dilakukan upaya  perdamian  ( ṣulḥ )  melalui  proses taḥkīm . Dalam proses taḥkīm ini diupayakan oleh  tokoh  masyarakat  yang  telah  ditunjuk oleh  suami  istri  dan  bisa  menjadi  hakim ( qāḍī ) di luar pengadilan. 15 Dalam al-Qur’an pun apabila terjadi konflik dalam pernikahan, suami dan istri terlebih dahulu harus mencari pendamai dari keluarga (QS.  An-Nisā’: 35). Hal  ini  menunjukkan  bahwa  dalam  Islam diatur mengenai mediasi dan mediator.
Bentuk  pokok  dalam  penyelesaian perkara  berdasar  pada  kemauan  dan  i’tikad yang baik dari pihak-pihak guna menyelesaikan  semua  sengketa.  I’tikad  baik merupakan  penyempurnaan  PERMA  No.  1 Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan, seperti diatur pada Pasal 7 Ayat (2):
1) Batas  waktu  mediasi  yang  dipersingkat menjadi  30  hari  sejak  penetapan  hakim untuk pelaksanaan mediasi. 16 Berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh para pihak, jangka  waktu  melakukan  mediasi  bisa diperpanjang  selama  30  hari,  dimana perpanjangan  tersebut  dilakukan  oleh
Islamic Law” dalam El-Aqwal (Vol.  2,Issui  1, 2023) 75.  Lihat  juga  Muhammad  Zainuddin  Sunarto, “Mediasi  dalam  Perspektif  Maqashid  Syariah:  Studi tentang  Perceraian  di  Pengadilan  Agama”  dalam At- Turas (Vol. 6, No. 1, 2019). H 5.
16 Moh.  Saifuddin  dan  Muchamad  Choirun Nizar, “Prosedur Pelaksanaan dan Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Semarang”, dalam Wahana Akademika (Vol. 8, No. 1, 2021). H 6.
mediator yang disertai dengan alasan yang dapat diterima.
2) Kewajiban  bagi  para  pihak  (penggugat maupun  tergugat)  untuk  hadir  secara langsung  dalam  proses  mediasi,  baik didampingi oleh pengacara (kuasa hukum) atau  tidak.  Namun  hal  ini  dikecualikan bagi  pihak-pihak  yang  dalam  keadaan sakit,  sehingga  tidak  dapat  hadir,  yang perlu  dibuktikan  dengan  menunjukkan surat  keterangan  sakit  dari  tenaga kesehatan, di bawah pengampuan, pekerjaan  yang  tidak  dapat  ditinggalkan, berada atau bertemat tinggal di luar negeri atau  sedang  dalam  perjalanan  melakukan tugas dari negara.
3) Adanya i’tikad yang baik saat pelaksanaan mediasi dan timbulnya akibat hukum bagi para  pihak  yang  tidak  memiliki  i’tikad yang  baik  dalam  pelaksanaan  mediasi. Pihak-pihak yang dinyatakan tidak memiliki i’tikad yang baik adalah jika:
a) Telah  2  (dua)  kali  dipanggil  secara berturut-turut  dengan  cara  yang  patut, namun  tidak  hadir  pada  saat  proses mediasi tanpa adanya alasan yang sah.
b) Hadir  pada  proses  mediasi  yang pertama, namun tidak lagi hadir dalam proses mediasi selanjutnya sebanyak 2 (dua)  kali  beturut-turut  meski  telah dipanggil  secara  patut  tanpa  disertai alasan sah.
c) Para pihak tidak hadir secara berulang- ulang,  sehingga  mengganggu  jadwal
pelaksanaan  mediasi  dengan  tanpa disertai alasan sah.
d) Hadir  dalam  proses  mediasi,  namun tidak  melakukan  pengajuan  dan/atau tidak memberi tanggapan terhadap hasil mediasi dari pihak lain.
e) Tidak berkenan melakukan tandatangan atas kesepakatan perdamaian  yang  disepakati  bersama tanpa  dapat  menunjukkan  alasan  yang dibenarkan.
Selanjutnya  jika  penggugat  secara  sah dianggap  tidak  memiliki  i’tikad  baik  pada pelaksanaan  mediasi,  maka  berdasar  pada Pasal  23, gugatan yang  diajukan dinyatakan tidak  dapat  diterima  oleh  hakim  yang memeriksa  sengketa.  Hal  tersebut  juga dipertegas  dalam  Pasal  22  PERMA  No.  1 Tahun 2016.
Mediasi  sebagai  bentuk  penyelesaian sengketa  melalui  pihak  ketiga  memiliki beberapa keuntungan, yaitu:
a) Melalui  mediasi,  penyelesaian  segketa dapat  dilakukan  dengan  cepat  dan  biaya yang  murah  bila  dibandingkan  dengan penyelesaian  melalui  proses  peradilan atau  lembaga  di  luar  pengadilan,  seperti arbitrase.
b) Fokus mediasi adalah menjaga kepentingan  secara  nyata  (riil)  dan  juga psikologis  para  pihak,  bukan  semata- mata hanya pada pemenuhan hak saja.
c) Melalui  mediasi,  para  pihak  diberikan kesempatan  untuk  ikut  berpartisipasi
dalam penyelesaian masalah, baik secara langsung maupun tidak langsung.
d) Para  pihak  diberikan  kemampuan  untuk mengontrol proses dan hasil mediasi.
e) Proses  penyelesaian  melalui  litigasi  dan arbitrase  sulit  untuk  diprediksi,  namun melalui  mediasi  semua  dapat  berubah, begitu  pun  hasil  mediasi,  yaitu  lahirnya kepastian melalui konsesnsus.
f) Mediasi  mampu  menumbuhkan  rasa saling  pengertian  di  antara  para  pihak yang bersengkata, yang hasilnya bersifat tahan  uji,  karena  keputusan  berasal  dari mereka sendiri.
Mediasi dapat menyelesaikan persengketaan  dan  permusuhan  yang  secara nyata  dapat  hadir  dalam  berbagai  putusan hakim  maupun  arbiter,  dimana  putusan tersebut  bersifat  memaksa. 17 Sedangkan tahapan  mediasi  sebagaimana  dijelaskan Charlton, meskipun tidak ada model mediasi yang disepakati secara universal, yang paling populer  adalah  model  tujuh  tahap  yang, dengan  atau  tanpa modifikasi, dapat diterapkan  dalam  berbagai  penyelesaian sengketa.  Tujuh  tahap  tersebut  meliputi:  1. pernyataan  pembukaan  mediator-bertujuan untuk  menjelaskan  peran  mediator  dan pengaturan adegan untuk penggunaan proses secara  konstruktif;  2.  pernyataan  para  pihak dan ringkasan mediator yang dirancang untuk mengklarifikasi bahwa mediator telah
17 Syahrizal  Abbas, Mediasi  dalam  Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011). H. 25-26.
memahami  para  pihak  dan  mendorong mereka untuk saling mendengarkan permasalahan; 3. identifikasi isu dan agenda setting-untuk  tujuan  pengaturan  tempat klarifikasi  isu;  4.  klarifikasi  dan  eksplorasi masalah-dengan tujuan memunculkan kebutuhan dan minat yang mendasarinya dan akhirnya  mengidentifikasi  pilihan;  5.  sesi privat (kaukus) untuk tujuan mengeksplorasi hasil  yang  saling  memuaskan  dan  melatih negosiasi;  6.  memfasilitasi  negosiasi-untuk membantu  pihak-pihak  bergerak  dari  posisi mengakar mereka untuk keuntungan bersama dan  akhirnya  memiliki  hasil;  dan  7.  hasil mediasi-menyusun syarat-syarat kesepakatan untuk memastikan kesepakatan yang langgeng  dan  realistis  dan  untuk  membantu para  pihak  memutuskan  tindakan  di  masa depan  jika  kesepakatan  sebagian  atau  tidak tercapai. 18

## b. Dasar Hukum Mediasi
Adapun dasar hukum mediasi, yaitu:
1) Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg.
2) Pasal 1851-164 Bab VII KUH Perdata.
3) UU No. 3 Tahun 2006 perubahan pertama UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
4) Pasal 39 Bab VIII UU No. 1 Tahun 1974 tetang Perkawinan.
5) Pasal  31  Bab  V  PP  No.  9  Tahun  1975 tentang  Pelaksanaan  UU  No.  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan.
18 Dalam Sayed Sikander Shah, “Mediation in Marital Discord in Islamic Law” . H. 331.
6) SEMA  No.  1  Tahun  2002  tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat
Pertama  Menerapkan  Lembaga  Damai yang selanjutnya diubah menjadi PERMA  No.  02  Tahun  2003  Tentang Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  yang disempurnakan  menjadi  PERMA  N0.  1 Tahun  2008  dan  PERMA  No.  1  Tahun
2016.
7) Pasal  115,  131,  143  dan  144  Bab  XVI Kompilasi Hukum Islam.
c. Poin-Poin Mediasi
Adapun poin-poin dalam mediasi adalah:
1) Pada  setiap  perkara  perdata,  jika  kedua belah  pihak  (penggugat  dan  tergugat) hadir dalam persidangan, maka pada saat itu  juga  hakim  wajib  mendamaikan keduanya. Upaya mendamaikan ini tidak hanya  dilakukan  pada  pelaksanaan sidang  pertama,  tetapi  dapat  juga dilakukan  selama  proses  persidangan selanjutnya.
2) Jika dalam upaya mendamaikan mencapai  keberhasilan,  maka  akan dibuatkan akta kesepakatan perdamaian yang  wajib  dibacakan  oleh  hakim  di hadapan  pihak-pihak  yang  bersengketa sebelum pembacaan putusan oleh hakim menjatuhkan putusan. Akta kesepakatan mediasi  tersebut  mewajibkan  pihak- pihak  yang  berperkara  untuk  taat  dan patuh  pada  seluruh  isi  kesepakatan perdamaian.
3) Akta  atau  kesepakatan  perdamaian memiliki  kekuatan  hukum  yang  setara seperti  kekuatan  pada  putusan  yang sudah in kracht . Apabila akta perdamaian tersebut tidak dilaksankaan, maka  para  pihak  dapat  memintakan eksekusi  kepada  Ketua  Pengadilan  di wilayah yurisdiksinya.
4) Akta atau kesepakatan perdamaian tidak berlaku  upaya  hukum,  baik  upaya hukum  banding,  kasasi  dan  peninjauan kembali.
5) Apabila  upaya  mediasi  tidak  berhasil, maka wajib dicatat di dalam berita acara persidangan  dan  dilanjutkan  dengan pemeriksaan terhadap perkara (membaca isi gugatan).
6) Khusus bagi gugatan perceraian, hakim berkewajiban mendamaikan pihak penggugat dan tergugat, dimana dihadiri secara langsung oleh suami dan istri.
7) Jika  upaya  mediasi  berhasil,  maka gugatan perceraian tersebut harus dicabut.  Dan  jika  upaya  mediasi  gagal, maka  gugatan  perceraian  dilanjutkan dengan  pemeriksaan  di  persidangan secara tertutup.
8) Tata  cara  pelaksanaan  mediasi  yang dilakukan  di  pengadilan,  mewajibkan semua  jenis  perkara  untuk  dilakukan mediasi,  baik  yang  diajukan  pada pengadilan  di  tingkat  pertama  dengan bantuan mediator.
Aturan mediasi yang tertuang di dalam PERMA  No.  1  tahun  2016  yang  mengatur tentang  tata  cara  mediasi  yang  terintegrasi dengan pengadilan telah merombak penyelesaian  perkara  melalui  persidangan dengan  konsep  yang  lebih  baik,  dimana mediasi  tidak  lagi  dimaknai  sebagai  upaya mendamaikan secara formalitas semata yang dilakukan oleh hakim, tapi mediasi dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada para pihak  yang  berperkara,  yang  dibantu  oleh seorang  mediator  dalam  waktu  dan  ruang khusus untuk melakukan upaya perdamaian.

## B. Metode Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan  jenis  penelitian  hukum  yang bersifat  normatif  atau legal  research .
Penelitian  hukum  yang  bersifat  normatif  ini adalah  penelitian  yang  meneliti  hukum  dari perspektif  internal,  yang  obyek  kajiannya adalah  norma  tentang  hukum.    Penelitian hukum normatif ini memiliki kecenderungan hanya melihat hukum dari sisi norma-norma yang bersifat presktiptif.
Adapun  pendekatan  yang  digunakan adalah  pendekatan  yuridis  normatif,  yang dilakukan dengan mengkaji secara komprehensif  terhadap  bahan  hukum  yang sifatnya  primer  dan  bahan  hukum  yang sifatnya  sekunder.  Bahan  hukum  yang sifatnya primer pada penelitian ini antara lain
19 Abdul  Kadir  Muhammad, Hukum  dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004). H. 52.
PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan buku-buku terkait mediasi.  Sedangkan  bahan  hukum  sekunder adalah  artikel-artikel  tentang  mediasi.  Hasil penelitian dan pembahasan dijelaskan secara jelas, lengkap, rinci serta sistematis.
Penelitian hukum normatif menjabarkan  tentang  hukum  sebagai  aturan yang  diberlakukan  pada  masyarakat  yang menjadi pedoman dalam berperilaku. Norma tentang  hukum  yang  diberlakukan  pada masyarakat, seperti hukum yang tertulis yang dibentuk  oleh  lembaga  pembuat  undang- undang,  seperti  undang-undang,  kodifikasi, peraturan pemerintah dan lainnya.  Ada pula yang  berupa  norma  tentang  hukum  yang dibentuk  oleh  lembaga  peradilan  dan beberapa  pihak  yang  memiliki  kepentingan, seperti  dokumen-dokumen,  kontrak  yang berkaitan  dengan  hukum,  laporan  tentang hukum, catatan tentang hukum dan rancangan perundang-undangan. 19

## C. Pembahasan
1. Mediasi yang Berhasil  Perspektif

## Yuridis Normatif
Mediasi  yang  menjadi  salah  satu bagian  dari  upaya  dalam  menyelesaikan sengketa, meliputi sengketa perdata di bidang keluarga,  harta  benda  (kekayaan),  waris, perbankan,  dan  sengketa  perdata  lainnya dapat  diupayakan  penyelesaiannya  melalui prosedur mediasi. 20
20 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum  Syariah,  Hukum  Adat  dan  Hukum  Nasional, (Jakarta: Kencana, 2009). H. 22.
Mediasi  merupakan  usaha  perdamaian yang  dapat  dilakukan  oleh  pihak-pihak berperkara  yang  dengan  bantuan  orang ketiga, yang disebut mediator. Proses mediasi menjadi  sangat  penting,  khususnya  dalam penyelesaian dan penemuan jalan keluar bagi kasus-kasus  perdata  Islam  yang  menjadi kewenangan  Pengadilan  Agama.  Melalui mediasi diharapkan menjadi jalan keluar atas berbagai permasalahan dan menjadi instrumen penyelesaian konflik yang berkeadilan bagi para pihak yang bersengketa.  Selain  itu,  dengan  mediasi, waktu  yang  dibutuhkan  dalam  penyelesaian masalah  menjadi  relatif  singkat,  tentunya juga  dapat  menghemat  biaya.  Yang  tidak kalah  penting,  kesepakatan  yang  dibuat melalui mediasi dapat melahirkan perdamaian bagi kedua pihak yang bersengketa.
Salah satu bentuk peraturan perundang- undangan  yang  menjadi  pedoman  dalam bidang  hukum  di  Indonesia  selain  undang- undang  adalah  Peraturan  Mahkamah  Agung (PERMA). Dalam PERMA sekurang- kurangnya ada lima peran sebagai penyempurna  di  bidang  peradilan,  yaitu: pertama ,  PERMA  yang  berfungsi  mengisi hukum  yang  belum  jelas  pengaturannya; kedua ,  PERMA  yang  berfungsi  melengkapi ketentuan  perundang-undangan  yang  belum
21 Ronald S. Lumbuun, PERMA RI (Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia) Wujud  Kerancuan  Antara  Praktik  Pembagian  Dan Pemisahan  Kekuasaan ,  (Jakarta:  PT.  RajaGrafindo, 2011). H. 32.
jelas berkaitan dengan hukum secara formil; ketiga , PERMA yang berfungsi sebagai jalan dalam menemukan hukum; keempat , PERMA  yang  berfungsi  sebagai  wadah dalam  menegakkan  hukum;  dan kelima , PERMA  yang  berfungsi  sebagai  salah  satu acuan  dalam  menemukan  hukum  bagi  para hakim  saat  menghadapi  kesulitan  yang bersifat  teknis  saat  menerapkan  hukum formil yang berbeda dengan kondisi sekarang ini 21 ,  sebagaimana  keberadaan  PERMA  No. 1 Tahun 2016.
Amanat yang terkandung dalam PERMA  No.  1  Tahun  2016  diharapkan melalui mediasi dapat menyelesaikan perkara tanpa  melalui  pemeriksaan  di  persidangan sebagaimana perwujudan dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Sehingga, beban  hakim  dalam  menyelesaikan  perkara menjadi lebih ringan. Selain itu, jika mediasi berhasil dilakukan, kemungkinan permohonan penyelesaian perkara di tingkat yang  lebih  tinggi  juga  akan  berkurang, sehingga tidak terjadi penumpukan perkara di Mahkamah Agung.
Keberhasilan  proses  mediasi,  bukan hanya tergantung pada keinginan para pihak yang  berperkara,  melainkan  juga  ditentukan oleh  kompetensi  dan  profesionalitas  yang dimiliki  oleh  mediator. 22 Kemampuan  dan kelihaian mediator inilah yang menjadi ujung
22 Agus  Hermanto,  dkk,  “Peran  dan Kedudukan Mediasi di Pengadilan Agama” dalam As- Siyasi: Journal of Constitutional Law (Vol. 1, No. 2, 2021). H. 15.
tombak terhadap keberhasilan proses mediasi.  Kemampuan  yang  dimiliki  oleh mediator  bukan  hanya  terbatas  kemampuan dalam berbicara, melainkan juga kemampuan di  bidang  hukum  materiil  dan  kemampuan dalam  bidang  psikologi.  Oleh  karena  itu, untuk  dapat  diangkat  sebagai,  mediator,  ia harus  memiliki  legalisasi  praktik  dalam bentuk  sertifikat  yang  diterbitkan  oleh Mahkamah Agung. Hal ini merupakan upaya bagi  legislasi  perdamaian  yang  sungguh- sungguh.
Karenanya Karmawan menyebut bahwa  tolak  ukur  efektifitas  penyelesaian mediasi perkara perdata Islam melihat aspek utamanya  adalah  pada  profesionalisme mediator.  Mediator  diharuskan  memiliki kesabaran  dan  pengetahuan  yang  baik tentang  persoalan  yang  diperkarakan  agar dapat mengeksplorasi persoalan tersebut dari beragam pihak. 23 Selain itu, profesionalisme mediator  juga  dilihat  dari  kelancaran komunikasi.
Pada  proses  mediasi,  komunikasi adalah  proses  untuk  saling  bertukar  pesan antara  mediator  dengan  para  pihak  yang terlibat  perkara.  Hal  ini  bertujuan  untuk saling  memberi  pengertian  satu  sama  lain. Pengertian di sini, bahwa mediator memberi pesan  tentang  tujuan  dan  maksud  proses mediasi dan memberi saran. Sedangkan para pihak  yang  berperkara  menyampaikan
23 Karmawan,  “Mediation  in  the  Religious Courts  of  Indonesia”  dalam Ahkam (Vol.  20,  No.  1, 2020), H 93-94.
masalahnya  dan  menyampaikan  solusi  yang diharapkan  untuk  memecahkan  masalah. Dalam mediasi, komunikasi tidak hanya alat untuk  berinteraksi,  melainkan  juga  sebagai alat perundingan. Komunikasi dalam mediasi dapat berupa komunikasi interpersonal, pihak yang satu mengutarakan pesan dan penerimaan pesan oleh pihak lainnya beserta dampak yang ditimbulkan dan peluang dalam memberikan umpan balik.
Mediator  dalam  proses  mediasi  dapat saling  berkomunikasi  dengan  berhadapan langsung,  sehingga  memungkinkan  kedua belah  pihak  bisa  saling  mengetahui  secara langsung  reaksi  dan  umpan  balik  sacara verbal  atau  nonverbal.  Meski  demikian, mediasi  juga  dapat  dilakukan  melalui komunikasi  audio  visual.  Landasan  yuridis mediasi secara online berdasarkan pada Pasal 5 Ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa pertemuan mediasi dapat melalui  media  komunikasi  audio  visual secara  langsung,  dimana  kedua  belah  pihak dapat  saling  melihat,  mendengar  dan berpartisipasi dalam proses mediasi.
Meski mediasi dapat dilakukan melalui komunikasi  audio  visual,  namun  banyak kendala  yang  muncul,  seperti  terbatasnya jaringan  yang  berakibat  mediasi  tidak berjalan  optimal,  terbatasnya  kemampuan antara  para  pihak  dalam  penggunaan  media (aplikasi  penunjang),  dan  mediator  tidak
merasakan feel  to  feel dengan  para  pihak yang  berperkara 24 ,  sehingga  mediasi  online menjadi kurang efektif.
Proses  mediasi  bukan  perkara  yang mudah,  meskipun  sudah  dikuatkan  dengan adanya peraturan perundang-undangan berkaitan  dengan  mediasi.  Akan  muncul kendala  dan  kesulitan  yang  beragam,  yang pada akhirnya menjadi penghambat keberhasilan proses mediasi. Sebagai contoh dalam perkara perceraian, dimana salah satu pihak,  baik  suami  maupun  istri  yang  sudah bertekad  bulat  untuk  bercerai,  dimana keduanya  juga  menganggap  masing-masing pihak  yang  benar,  maka  tak  jarang  jika mediasi  hanya  dijadikan  sebagai  formalitas, sehingga  substansi  mediasi  tidak  dapat berjalan  secara  optimal.  Efektivitas  mediasi hanya dapat tercapai apabila mediator selaku pemegang  otoritas  proses  mediasi  dan  para pihak  yang  berperkara  bisa  bersama-sama melakukan  upaya  maksimalisasi  PERMA No. 1 Tahun 2016 sebagai acuan pelaksanaan mediasi. 25
Yahya Harahap dalam bukunya menyebutkan,  bahwa  menjadi  hal  yang langka  dalam  praktek  peradilan  ditemukan putusan  yang  berakhir  dengan  perdamaian,
24 Yusna  Zaidah  dan  Mutia  Ramadhania Normas, “Mediasi Online dalam Perkara Perceraian di Era  Pandemi”  dalam Jounal  of  Islamic  and  Law Studies (Vol. 5, No. 3, 2021). H 345.
25 Putri Rahayu dan Arif Sugitana,”Rendahnya tingkat Keberhasilan Mediasi di
Pengadilan  Agama  Bantul  Tahun  2018-2020:  Studi Terhadap  Analisis  Efektivitas  Peran  Mediator  di Pengadilan  Agama  Bantul”,  dalam Al-Hukama’  The
karena  hampir  semua  produk  putusan  yang dihasilkan  dalam  menyelesaikan  sengketa adalah  putusan  yang  bersifat  konvensional, dimana  akan  ada  yang  kalah  dan  menang ( lose  and  win  solution ).  Dan  hampir  tidak pernah dijumpai penyelesaian sengketa yang bersifat sama-sama memperoleh kemenangan  ( win  and  win  solution ). Sehingga berdasarkan fakta ini, kesungguhan,  kemampuan  dan  dedikasi hakim  untuk  mendamaikan  boleh  dikatakan sangat mandul. 26
Wujud  keberhasilan  proses  mediasi, sebagaimana yang diharapkan oleh PERMA No.  1  Tahun  2016,  ternyata  bukan  hanya berdasarkan pada tingkat pencabutan gugatan yang  dilakukan  oleh  kedua  pihak  yang berperkara, melainkan juga meliputi kesepakatan  untuk  berdamai  sebagian, seperti  yang  tertuang  pada  Pasal  29,  30  dan 31 PERMA No. 1 Tahun 2016. Dalam Pasal 29  dijelaskan  bahwa  mediasi  yang  telah mencapai  kata  sepakat  diantara  penggugat dan  beberapa  tergugat,  maka  penggugat harus  mengganti  gugatannya  melalui  cara tidak mencantumkan lagi nama-nama tergugat yang tidak menyepakati perdamaian bersama  sebagai  pihak  lawan.  Langkah
Indonesian  Jounal  of  Islamic  Family  Law (Vol.  12, No. 2, 2022). H 10. lihat juga Haeratun dan Fatahullah, “Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara  di  Pengadilan  Agama,  dalam Batulis  Civil Law Review (Vol. 3, No. 1, 2022). H 6.
26 Yahya  Harahap, Hukum  Acara  Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet.ke-5, 2007). H. 241.
selanjutnya adalah menguatkan Kesepakatan Damai  Sebagian  antara  pihak-pihak  dan mediator  di  dalam  Akta  Perdamaian  untuk ditandatangani  oleh  kedua  belah  pihak. Meski  kesepakatan  telah  tercapai,  namun kesepakatan  tersebut  tidak  berhubungan dengan  kepemilikan  harta  benda  dan/atau hal-hal  yang  berkaitan  dengan  kepentingan yang  berhubungan  atas  pihak-pihak  yang tidak  bersepakat.  Selain  itu,  Kesepakatan Damai  Sebagian  tidak  dapat  diberlakukan terhadap  perdamaian  secara  sukarela  pada saat  pemeriksaan  perkara,  upaya  hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali. 27
Berkaitan  dengan  tergugat  yang  tidak mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian, penggugat tetap dapat mengajukan gugatannya kembali. Namun jika penggugat terdiri  dari  beberapa  orang  dan  hanya sebagian  yang  melakukan  kesepakatan dengan seluruh atau sebagian tergugat, serta tidak  berkeinginan  untuk  mengubah  isi gugatannya,  maka  mediasinya  dianggap gagal atau tidak berhasil. 28
Maka  dapat  dipahami  dari  Pasal tersebut, bahwa pada kasus yang melibatkan seorang  penggugat  dan  beberapa  pihak tergugat, apabila tercapai kesepakatan perdamaian  (mediasi)  diantara  seorang penggugat  dan  beberapa  pihak  tergugat,
27 Pasal 29 Ayat (1, 2, 3 dan 6) “PERMA No.
1  Tahun  2016,”  Berita  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2016 Nomor 175 (2016).
28 Pasal  29  Ayat  (4  dan  5)  “PERMA  No.  1 Tahun  2016,”  Berita  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2016 Nomor 175 (2016).
maka  seorang  penggugat  dapat  mengganti gugatanya  tanpa  mecantumkan  nama  pihak tergugat yang telah menyepakati kesepakatan damai  (mediasi).  Kesepakatan  yang  telah disepakati dapat  dituliskan  dan dikuatkan  di dalam  Akta  Kesepakatan  Perdamaian  yang ditanda tangani penggugat, sebagian tergugat dan mediator.
Dalam  Pasal  30  juga  dijelaskan mengenai pihak penggugat dan tergugat yang mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian dari  semua  obyek  yang  diperkarakan, mediator  diminta  untuk  menyampaikan kesepakatan  tersebut  kepada  hakim  yang memeriksa  perkara  dalam  bentuk  lampian laporan, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 27 Ayat (2).  Kemudian  hakim  yang  memeriksa perkara tersebut akan melanjutkan pemeriksaan  atas  perkara  yang  belum berhasil mencapai kata sepakat. Adapun yang harus  dilakukan  oleh  hakim  pemeriksa perkara  atas  kesepakatan  sebagian  yang berhasil  dicapai  terhadap  obyek  yang menjadi segketa, maka hakim harus mencantumkannya  dalam  pertimbangan  dan amar  putusan. 29 Sehingga  dapat  dipahami, bahwa kesepakatan terhadap sebagian objek sengketa  atau  tuntutan  hukum  juga  dapat dilakukan kesepakatan damai, yang
29 Pasal 30 Ayat (1-3) “PERMA RI No. 1 Tahun 2016,” Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175 (2016).
selanjutnya dapat dimuat dalam kesepakatan perdamaian.
Selanjutnya dalam Pasal 31 dijelaskan
mengenai perkara perceraian yang gugatannya  dikumulasi  dengan  beberapa tuntutan  lain  dan  pada  pelaksanaan  mediasi pihak-pihak  yang  tidak  bersepakat  untuk kembali hidup rukun, maka tahap selanjutnya adalah melanjutkan tuntutan lainnya. Namun jika  kedua  belah  pihak  berhasil  mencapai kesepakatan  pada  tuntutan  lainnya,  maka harus  dituliskan  pada  Kesepakatan  Damai Sebagian,  yang  berisi  tentang  klausula hubungannya  dengan  perkara  perceraian. Dan  kesepakatan  itu  hanya  terlaksana  jika putusan  yang  dijatuhkan  oleh  hakim  yang memeriksa  perkara  tersebut  mengabulkan gugatan perceraian dan putusannya sudah in kracht .  Selain  itu,  jika  hakim  yang memeriksa  perkara  menolak  gugatan  atau kedua  belah  pihak  sepakat  untuk  kembali rukun  pada  saat  jalannya  pemeriksaan perakara, maka Kesepakatan Damai Sebagian  atas  tuntutan  lainnya  tidak berlaku. 30
Berdasarkan  Pasal  31  dapat  dipahami bahwa,  jika  para  pihak  pada  perkara perceraian  yang  dikumulasikan  dengan perkara  lainnya  dan  mencapai  kata  sepakat untuk  berdamai,  maka  kesepakatan  itu  akan
30 Pasal 31 Ayat (1-4) “PERMA RI No. 1 Tahun 2016,” Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175 (2016).
31 Aris  Bintania, Hukum  Acara  Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha , (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012). H. 156.
dituliskan  pada  kesepakatan  perdamaian sebagian  setelah  putusan  perkara  perceraian dikabulkan  oleh  Majelis  Hakim  dan  telah berkekatan hukum tetap.
Keberhasilan  mediasi  bukan  semata- mata  berasal  dari  sikap  individu  para  pihak yang  berperkara  saja,  melainkan  juga dipengaruhi  oleh  kualitas  mediator  dan kepercayaan  terhadap  proses  mediasi  yang berlangsung.  Anjuran  perdamaian  yang dilembagakan  dalam  bentuk  proses  mediasi di  pengadilan  merupakan  asas  hukum  acara peradilan  yang  wajib  dijalankan  oleh  hakim demi mengupayakan perdamaian pada setiap pemeriksaan. 31 Jika  upaya  mediasi  berhasil, maka  pihak-pihak  yang  berperkara  dapat mencabut  gugatannya  secara  keseluruhan atau  sebagian  atas  kesepakatan  bersama. Selanjutnya hakim akan membuat penetapan berupa  pernyataan  pencabutan  perkara karena  adanya  kesepakatan  damai  antara pihak-pihak  yang  terlibat  sengketa,  yang disahkan dalam Akta Kesepakatan Perdamaian.
Kedudukan Akta
Kesepakatan Perdamaian  tersebut  memiliki  kedudukan hukum  yang  kekuatannya  setara  dengan putusan  pengadilan  yang  telah in  kraht . 32
Selain  itu,  jika  tercapai  kesepakatan  untuk berdamai,  maka  gugatan  atau  permohonan
32 Mahkamah Agung, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II , (Jakarta: Mahkamah Agung, 1998). H. 115.
yang  diajukan  oleh  salah  satu  pihak  tidak dapat diajukan kembali dengan alasan-alasan yang  serupa  ataupun  alasan  lainnya  yang sudah  diketahui  pada  proses  mediasi berlangsung. Sehingga jika ingin mengajukan  perkara  perceraian  kembali, harus  berdasarkan  pada  alasan  hukum  yang baru muncul setelah kesepakatan perdamaian dilakukan. 33
Oleh  karena  itu,  jika  merujuk  pada Pasal  29,  30  dan  31  PERMA  No.  1  Tahun 2016,  dapat  dipahami  wujud  kesepakatan perdamaian melalui mediasi dapat dikatakan berhasil tidak hanya saat gugatan atas objek perkara  dicabut  seluruhnya.  Pencabutan sebagian tergugat dan sebagian objek perkara pun  juga  dapat  dikatakan  sebagai  mediasi berhasil.  Hal  ini  disebabkan  tidak  semua tuntutan  atas  tergugat  atau  objek  perkara berlanjut  pada  pemeriksaan  di  persidangan, maupun  pemeriksaan  di  tingkat  peradilan yang  lebih  tinggi,  seperti  di  pengadilan tinggi,  maupun  di  Mahkamah  Agung.  Inti keberhasilan mediasi dapat dipahami sebagai kesediaan  pihak-pihak  yang  berperkara (penggugat  dan  tergugat)  untuk  hadir  dan dapat  menerima  hasil  putusan  yang  telah ditetapkan. Sehingga pemahaman atas wujud
33 Abdul  Manan, Penerapan  Hukum  Acara Perdata  di  Lingkungan  Peradilan  Agama ,  (Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 2000). H. 103.
34 Zainal  Asikin, Hukum  Acara  Perdata  di Indonesia ,  (Jakarta:  Prenadamedia  Group,  2015). H.186.
keberhasilan  mediasi  tidak  dimaknai  secara terbatas.
2. Mediasi yang Berhasil Perspektif Sosiologis
Secara  sosiologis,  wujud  perdamaian (mediasi)  yang  dihasilkan  oleh  para  pihak yang berperkara lebih baik jika dibandingkan dengan  persengketaan  yang  dimintakan penyelesaian  melalui  jalur  litigasi,  dimana persengketaan  akan  terus-menerus  terjadi dan  seolah-olah  tidak  akan  pernah  selesai. Adapun dalam proses mediasi tidak menghasilkan kesepakatan perdamaian, tidak berarti mediasi tersebut gagal, karena proses perdamaian  melalui  mediasi  selalu  terbuka selama  proses  pemeriksaan  pengadilan hingga putusan dijatuhkan. 34 Meskipun hasil mediasi tidak seluruhnya dapat mengakomodasi  kepentingan  dan  keinginan para  pihak,  setidaknya  secara  garis  besar perselisihan  dapat  terselesaikan  dengan kesepakatan perdamaian.
Mediasi  menjadi  sebuah  kewajiban yang  harus  dijalankan  dan  dilalui  dalam upaya  penyelesaian  perkara  di  Pengadilan, karena  mediasi  terintegrasi  dengan  hukum acara  pada  proses  peradilan. 35 Keberhasilan mediasi  bukan  semata  karena  dorongan hakim  yang  memeriksa  perkara,  pengacara
35 Dian  Maris  Rahmah,”  Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan”, dalam Jurnal Bina Mulia Hukum, (Vol. 4,  No.  1,  2019),  H  2.  lihat  juga  Dedy  Mulyana, “Kekuatan Hukum Hasil Mediasi di Luar Pengadilan Menurut  Hukum  Positif”,  dalam Wawasan  Yuridika , (Vol. 3, No. 2, 2019), H 13.
atau  para  pihak  yang  berperkara,  melainkan ada  peran  mediator  yang  kompeten  dan memiliki keahlian saat mediasi berlangsung. Mediator  diharuskan  melakukan  upaya maksimal  dalam  mencari  dan  menemukan penyelesaian  perkara,  sehingga  para  pihak mengakhiri  sengketa  yang  terjadi  dengan pendekatan batin dan akhir yang melegakan kedua belah pihak.
Beberapa proses mediasi yang berhasil dilakukan,  telah  diwujudkan  secara  nyata oleh  mediator  yang  bertugas  di  beberapa pengadilan di Indonesia. Adapun keberhasilan  mediasi  ditunjukkan  oleh beberapa  Pengadilan  Agama  di  Indonesia, seperti  keberhasilan  mediator  di  Pengadilan Agama  Tangerang  yang  berhasil  memediasi perkara cerai talak dalam wujud pencabutan gugatan. Keberhasilan mediasi ini diupayakan  oleh  mediator  non  hakim,  yaitu Ali  Umar  Harahap. 36 Sehingga  melalui pencabutan gugatan tersebut, ikatan perkawinan  kembali  utuh  dan  pemeriksaan perceraian di persidangan tidak dilanjutkan.
Pengadilan  Agama  lainnya  yang  juga berhasil melakukan mediasi adalah Pengadilan Agama Pemalang dengan mediator  bernama  Drs.  AH.  Fudloli,  M.H.
36 https://pa- tangerangkota.go.id/keberhasilan-mediasi- kebahagiaan-bersama/.  Diakses  tanggal  8  Desember 2022, 10.21 WIB.
37 https://www.pa- pemalang.go.id/index.php/berita-seputar- peradilan/1367-mediasi-berhasil-3-perkara-cerai - gugat-berakhir-dengan-pencabutan-di-pengadilan- agama-pemalang.  Diakses  pada  tanggal  8  Desember 2022, 10.22 WIB.
Keberhasilan  mediasi  tersebut  dilakukan terhadap  dua  perkara  tentang  cerai  gugat. Adapun  nomor  perkaranya  adalah  dengan nomor  perkara  1771/Pdt.G/2022/PA.  Pml dan  perkara  nomor  1932/Pdt.G/2022/PA. Pml.  Perkara  tersebut  berakhir  dengan pencabutan gugatan oleh kedua belah pihak. Selain  itu  ada  pula  perkara  tentang  cerai gugat nomor 1793/Pdt.G/2022/PA. Pml juga berhasil dimediasi dengan pencabutan gugatan  yang  dipimpin  oleh  mediator  Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I. 37
Ada  pula  keberhasilan  mediasi  yang ditunjukkan oleh Pengadilan Agama Brebes , dimana  Pengadilan  Agama  ini  merupakan Pengadilan Agama dengan tingkat penerimaan  perkaranya  cukup  tinggi. 38
Meski  demikian,  tidak  semua  perkara  cerai yang  diperiksa  oleh  Pengadilan  Agama Brebes  berakhir  dengan  putusan  perceraian. Ada beberapa kasus yang berhasil didamaikan melalui mediasi. Adapun perkara yang  berhasil  dimediasi  oleh  Drs.  H.  Arif Mustaqim  M.H.  ini  adalah  perkara  nomor 4254/Pdt.G/2021/PA.  Bbs,  yakni  perkara cerai  talak  dengan  alasan  hadirnya  pihak ketiga.  Dimana  kedua  pasangan  suami  istri ini  sama-sama  menjalin  hubungan  dengan
38 Sejak  awal  bulan  November  pekara perceraian  yang  diterima  mencapai  4592  perkara, baik perkara cerai gugat maupun cerai talak dengan berbagai alasan, seperti perekonomian, pihak ketiga, dll. https://www.pa-brebes.go.id/berita- pengadilan/669-kesabaran-faktor-utama- keberhasilan-mediasi.  Diakses  pada  tanggal  8 Desember 2022, 10.24 WIB.
pihak ketiga. Berkat kegigihan para mediator, kedua pasangan suami istri ini sepakat untuk berdamai dan mencabut gugatannya. 39
Sekain itu, mediator Ali Akbarul Falah, S.HI  pada  Pengadilan  Agama  Sambas  juga berhasil  mendamaikan  para  pihak  dalam perkara  hak  asuh  anak  ( hadlanah ).  Perkara dengan noor 806/Pdt.G/2021/PA. Sbs tersebut  berhasil  dengan  kesepakatan  dalam hak  asuh  anak  yang  tertuang  dalam kesepakatan perdamaian. Kesepakatan tersebut menggunakan asas physical custody (hak  asuh  anak  fisik),  dimana  anak  akan menghabiskan  waktu  bersama  salah  satu orang  tuanya  dalam  jangka  waktu  tertentu. Mediai  tersebut  merupakan  bentuk  mediasi berhasil sepenuhnya. 40
Pengadilan  Agama  Sangatta  juga berhasil  mendamaikan  para  pihak  pada nomor perkara 369/Pdt.G/2022/PA. Sgta dan Nomor 403/Pdt.G/2022/PA. Sgta pada kasus perceraian.  Mediator  Muhammad  Yusuf, S.H.I,  berhasil  mendamaikan  dua  pasangan suami  istri  dengan  kesepakatan  perdamaian. Para  pihak  membuat  poin-poin  kesepakatan perdamaian yang selanjutnya mereka tandatangani  dan  diketahui  mediator,  serta
39 https://www.pa-brebes.go.id/berita- pengadilan/669-kesabaran-faktor-utama- keberhasilan-mediasi.  Diakses  pada  tanggal  8 Desember 2022, 11.26 WIB.
40 https://pa-sambas.go.id/mediasi-berhasil- ali-akbarul-falah-sukses-damaikan-perkara- hadhonah/.  Diakses  pada  tanggal  8  Desember  2022, 11.30 WIB.
41 https://pta-samarinda.go.id/berita-seputar- peradilan/1384-hattrick-luar-biasa-hakim-mediator- pa-sangatta-berhasil-mendamaikan-tiga-perkara-
kedua  pasangan  telah  bersepakat  untuk menyelesaikan perkaranya dengan pencabutan terhadap berkas perkara. Perkara lainnya  juga  mencapai  keberhasilan  melalui jalan mediasi adalah perkara tentang gugatan atas  nafkah  terhadap  anak,  yaitu  perkara nomor 393/Pdt.G/2022/PA. Sgta. 41
Pengadilan  Agama  lainnya  yang  juga berhasil melakukan mediasi adalah Pengadilan  Agama  Tanjung  Pati.  Mediator Fauziah, SH. berhasil memediasi perkara hak asuh anak ( hadlanah )  dengan perkara nomor 133/Pdt.G/PA.  LK  melalui  akta  damai  yang ditandatangani oleh para pihak. 42
Di  samping  itu,  Pengadilan  Agama Pemalang  Kelas  1  A  dengan  mediator bernama Drs. H. Sobirin, M.H. juga berhasil memediasi perkara nomor 2636/Pdt.G/2022/PA.  Pml  dengan  capaian mediasi  berhasil  secara  keseluruhan.  Ada pula kasus dengan nomor perkara 2554/Pdt.G/2022/PA.  Pml,  dimana  Lukman Abdullah  SH.,  M.H.  selaku  hakim  mediator yang  juga  berhasil  memediasi  dengan  hasil berhasil  sebagian  dan  para  pihak  sepakat untuk menandatangani kesepakatan pejanjian. 43
dalam-sehari. Diakses pada tanggal 8 Desember 2022, 11.35 WIB.
42 https://badilag.mahkamahagung.go.id/sepu tar-peradilan-agama/berita-daerah/pengadilan-agama- tanjung-pati-berhasil-laksanakan-mediaasi-perkara- hadhanah.  Diakses  pada  tanggal  8  Desember  2022, 11.40 WIB.
43 https://www.pa- pemalang.go.id/rev/index.php/berita-seputar- peradilan/1398-dua-perkara-berhasil-mediasi-dan- berhasil-sebagian-di-pengadilan-agama-pemalang-
Keberhasilan  mediasi  lainnya  juga terjadi  di  Pengadilan  Agama  Bima,  yaitu kasus dengan nomor perkara 1041/Pdt.G/2021/PA. Bm dan Nomor 1227/Pdt.G/2021/PA.  Bm.  Keberhasilan  ini tak lepas dari kepiawaian mediator, yaitu Dr. Muh.  Nasikhin,  S.H.I,  M.H.  Kedua  belah pihak  dari  dua  perkara  tersebut  bersepakat melakukan  perdamaian,  dimana  keduanya sepakat untuk mengakhirinya dengan melakukan pencabutan gugatan. 44 Disamping itu  ada  Pengadilan  Agama  Masamba  yang juga  berhasil  melakukan  mediasi  dengan pencabutan  perkara  oleh  para  pihak. 45 Ada pula  mediasi  yang  berhasil,  yaitu  di Pengadilan  Agama  Sambas  atas  kasus  hak asuh anak dengan perkara nomor 806/Pdt.G/2021/PA.  Sbs,  dimana  kedua belah  pihak  telah  menyetujui  kesepakatan perdamaian. 46
Berdasarkan  hasil  penelusuran  yang telah  dilakukan  dari  beberapa website Pengadilan Agama, bahwa mayoritas  wujud keberhasilan mediasi adalah dengan kesepakatan  perdamaian  yang  ditunjukkan dengan  pencabutan  gugatan.  Kesepakatan perdamaian tersebut selanjutnya akan disampaikan pada para hakim yang memeriksa  perkara  yang  diajukan,  agar
kelas-1a.  Diakses  pada  tanggal  8  Desember  2022, 12.00 WIB.
44 https://www.pa-bima.go.id/berita-seputar- peradilan/383-berhasil-mediasi-dua-perkara-dalam- sehari-dua-pasangan-suami-istri-rukun-kembali.html. Diakses pada tanggal 8 desember 2022, 11.50 WIB.
45 https://pa- masamba.go.id/index.php/tranparansi2/kepegawaian/
kemudian dijatuhkan putusan yang berbentuk akta kesepakatan perdamaian yang kekuatan dan  nilai executable .  Pencabutan  gugatan sebagai indikator keberhasilan mediasi tentu hanya memenuhi salah satu dari PERMA No. 1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa Pengadilan Agama selaku lembaga pemerintah  di  bawah  naungan  Mahkamah Agung  seolah-olah  hanya  menganggap keberhasilan mediasi adalah dengan pencabutan  gugatan  oleh  para  pihak  yang berperkara.  Meskipun  ada  juga  Pengadilan Agama  yang  berhasil  memediasi  sebagian dari  tuntutan  dalam  perkara,  sebagaimana pekara dengan
Nomor
2554/Pdt.G/2022/PA.Pml di Pengadilan Agama  Pemalang  Kelas  1A.  Hal  ini  sesuai Pasal 30 Ayat (1 dan 2) PERMA No. 1 Tahun 2016,  bahwa,  pihak-pihak  yang  bersepakat terhadap  sebagian  obyek  perkara,  maka mediator wajib menginformasikan kesepakatan  damai  sebagian  pada  hakim yang memeriksa kasus tersebut dalam bentuk tulisan  yang  dilampirkan  pada  laporan  dari mediator. Dan jika Kesepakatan Perdamaian Sebagian  atas  obyek  perkara,  maka  hakim yang memeriksa perkara tersebut diwajibkan mencantumkannya  pada  pertimbangan  dan
8-berita/638-lagi-hakim-mediator-pa-masamba- selamatkan-perkawinan-di-ujung-tanduk. Diakses pada tanggal 8 Desember 2022, 11.45 WIB.
46 https://pa-sambas.go.id/mediasi-berhasil-ali- akbarul-falah-sukses-damaikan-perkara-hadhonah/. Diakses pada tanggal 8 Desember 2022, 12.10 WIB.
amar  putusannya.  Maka  dapat  dipahami bahwa  pasal  tersebut  menjelaskan  bahwa kesepakatan terhadap sebagian objek sengketa,  perkara  atau  tuntutan  hukum  juga dapat  dilakukan  kesepakatan  damai,  yang selanjutnya dapat dimuat dalam kesepakatan perdamaian.
Dalam  pemahaman  mediasi  secara yuridis  normatif,  sejatinya  representasi keberhasilan  mediasi  dalam  tataran  praktis dan sosiologis, sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 tahun 2016 tidaklah  demikian.  Keberhasilan  mediasi seharusnya  dipahami  dengan  lebih  luas  dan bijaksana,  bahwa  mediasi  juga  dapat diwujudkan  dalam  bentuk  perceraian  yang dilakukan  secara  baik-baik,  dimana  ada kelegaan,  sikap  saling  “ legowo ”,  tanpa dendam yang dirasakan di antara kedua belah pihak,  sehingga  mereka  dapat  berpisah dengan perasaan yang tenang tanpa dihantui perasaan  yang  nantinya  dimungkinkan  akan menimbulkan permasalahan baru yang lebih kompleks  dan  berbuntut  panjang,  bahkan melakukan  upaya  hukum  yang  seolah-olah tiada  akhirnya.  Demikian  halnya  dalam perkara perebutan hak asuh anak juga dapat berakhir  dengan win-win  solution ,  dimana kedua  orang  tua  tetap  dapat  memberikan perhatian,  kasih  sayang  dan  pemenuhan kebutuhan  psikis  maupun  fisik,  meskipun mereka tidak lagi tinggal bersama-sama lagi, serta kebagiaan anak tetap menjadi  prioritas utama. Begitu pula pada  perkara harta gono
gini  pun  diharapkan  pembagian  yang  telah disepakati bersama membawa pada keadilan bagi  kedua  belah  pihak,  sehingga  tidak menimbulkan masalah di kemudian hari yang nantinya dapat memunculkan sengketa baru. Hal-hal demikian semestisnya juga dianggap sebagai bentuk keberhasilan mediasi, meskipun  pemeriksaan  di  persidangan  tetap berlangsung  dan  menghasilkan  putusan pengadilan,  namun  diharapkan  kedua  belah pihak sepakat menyelesaikan perkara tersebut  dengan  kepala  dingin,  sehingga putusan  yang  dihasilkan  melalui  proses peradilan  dapat  diterima  dengan  hati  yang penuh  dengan  kelegaan,  sehingga  perkara- perkara  tersebut  tidak  berlanjut  pada  upaya hukum  di  pengadilan  di  tingkat  yang  lebih tinggi.  Kelegaan  atas  putusan  pengadilan yang  dirasakan  oleh  kedua  belah  pihak membawa  mereka  pada  wujud  perdamaian yang sesungguhnya.
Keberhasilan  mediasi  yang  hanya diukur  dengan  pencabutan  gugatan,  tentu cukup  sulit  dilakukan,  mengingat  perkara perceraian ataupun perkara-perkara lain yang sudah  didaftarkan  ke  pengadilan  adalah upaya  akhir  yang  diinginkan  oleh  kedua belah  pihak,  dimana  mereka  datang  ke pengadilan dengan keinginan dan tekad yang kuat untuk mengakhiri sengketa dengan hasil putusan yang bersifat legal formal. Maka dari itu,  perlu  pengkajian  ulang  tentang  wujud keberhasilan  mediasi  yang  selama  ini
dipahami  dan  dituntut  oleh  semua  badan peradilan dengan hasil pencabutan gugatan.

## D. Kesimpulan
Selama  ini  terjadi  over  simplifikasi terhadap  mediasi  yang  berhasil.  Dimana mediasi  yang  berhasil  dipahami  sebagai pencabutan  terhadap  gugatan  di  pengadilan. Wujud  mediasi  yang  berhasil  secara  yuridis normatif  dan  sosiologis  dapat  dipahami melalui PERMA No. 1 Tahun 2016. Dimana dalam  aturan  tersebut  dijelaskan  bahwa selain  pencabutan  gugatan  seluruhnya, pencabutan  sebagian  tergugat  dan  sebagian objek  perkara  juga  dapat  dikatakan  sebagai mediasi  berhasil.  Selain  itu,  mediasi  yang berhasil  secara  sosiologis,  dapat  dilihat  dari mediasi  yang  telah  dilakukan  oleh  beberapa Pengadilan  Agama  di  Indonesia  yang menunjukkan keberhasilan mediasi direpresentasikan dengan pencabutan gugatan seluruhnya, meskipun tidak menafikan  adanya  pencabutan  sebagian tergugat  atau  objek  gugatan.  Namun pencabutan  sebagian  tergugat  atau  objek gugatan seolah-olah dianggap bukan keberhasilan  mediasi  yang  sesungguhnya. Ada  baiknya  jika  dilakukan  penelitian case by  case terhadap  mediasi  yang  berhasil, sehingga  hasil  dari  penelitian  tersebut  dapat memberikan sumbangsih terhadap pemahaman  masyarakat,  bahwa  mediasi yang  dilakukan  di  Pengadilan  Agama menjadi  sarana  penyelesaian  perkara  di  luar pemeriksaan pengadilan yang mampu
memberikan  rasa  adil  atau win-win  solution bagi semua pihak.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas,  Syahril, Mediasi  dalam  Perspektif Hukum  Syari’ah,  Hukum  Adat  dan
Hukum Nasional. Cet.1: Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2009.
Amriani,  Nurnaningsih, Mediasi Alternatif
Penyelesaian  Sengketa  Perdata  di Pengadilan. Jakarta:  PT.  Grafindo
Persada, 2009.
Asikin,  Zainal, Hukum  Acara  Perdata  di Indonesia . Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
Bintania,  Aris, Hukum  Acara  Peradilan Agama  dalam  Kerangka  Fiqh  al- Qadha .  Jakarta:  PT.  RajaGrafindo Persada, 2012.
Emerzon,  Joni, Alternatif  Penyelesaian Sengketa  di  Luar  Pengadilan .  Jakarta:
Gramedia Putaka Utama, 2001.
Haeratun  dan  Fatahullah,  “Efektivitas
Mediasi Sebagai Alternatif
Penyelesaian  Perkara  di  Pengadilan Agama,  dalam Batulis  Civil  Law Review . Vol. 3, No. 1, 2022
Harahap,  Yahya,  Hukum  Acara  Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,  Pembuktian,  dan  Putusan Pengadilan.  Jakarta:  Sinar  Grafika, Cet.ke-5, 2007.
Hermanto, Agus, dkk, “Peran dan
Kedudukan  Mediasi  di  Pengadilan Agama”  dalam As-Siyasi:  Journal  of Constitutional  Law ,Vol.  1,  No.  2, 2021.
https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputa r-peradilan-agama/berita- daerah/pengadilan-agama-tanjung- pati-berhasil-laksanakan-mediaasi-
perkara-hadhanah.
Diakses pada
tanggal 8 Desember 2022, 11.40.
https://pa- masamba.go.id/index.php/tranparansi2 /kepegawaian/8-berita/638-lagi-hakim- mediator-pa-masamba-selamatkan- perkawinan-di-ujung-tanduk.  Diakses pada tanggal 8 Desember 2022, 11.45.
https://pa-sambas.go.id/mediasi-berhasil-ali- akbarul-falah-sukses-damaikan- perkara-hadhonah/. Diakses pada tanggal 8 Desember 2022, 11.30.
https://pa-sambas.go.id/mediasi-berhasil-ali- akbarul-falah-sukses-damaikan- perkara-hadhonah/. Diakses pada
tanggal 8 Desember 2022, 12.10.
https://pa-tangerangkota.go.id/keberhasilan- mediasi-kebahagiaan-bersama/.
Diakses  tanggal  8  Desember  2022, 10.21.
https://pta-samarinda.go.id/berita-seputar- peradilan/1384-hattrick-luar-biasa- hakim-mediator-pa-sangatta-berhasil- mendamaikan-tiga-perkara-dalam- sehari. Diakses pada tanggal 8 Desember 2022, 11.35.
https://www.pa-bima.go.id/berita-seputar- peradilan/383-berhasil-mediasi-dua- perkara-dalam-sehari-dua-pasangan- suami-istri-rukun-kembali.html.
Diakses pada tanggal 8 desember 2022, 11.50.
https://www.pa-brebes.go.id/berita- pengadilan/669-kesabaran-faktor- utama-keberhasilan-mediasi.  Diakses pada tanggal 8 Desember 2022, 11.26.
https://www.pa-brebes.go.id/berita- pengadilan/669-kesabaran-faktor- utama-keberhasilan-mediasi.  Diakses pada tanggal 8 Desember 2022, 10.24.
https://www.pa- pemalang.go.id/index.php/berita-
seputar-peradilan/1367-mediasi- berhasil-3-perkara-cerai -gugat- berakhir-dengan-pencabutan-di- pengadilan-agama-pemalang.  Diakses pada tanggal 8 Desember 2022, 10.22.
https://www.pa- pemalang.go.id/rev/index.php/berita- seputar-peradilan/1398-dua-perkara- berhasil-mediasi-dan-berhasil- sebagian-di-pengadilan-agama- pemalang-kelas-1a. Diakses pada tanggal 8 Desember 2022, 12.00. Irawan, Candra, Hukum Alternatif Penyelesaian  Sengketa  di  Indonesia . Bandung: Mandar Maju, 2007.
Karmawan,  “Mediation  in  the  Religious Courts  of  Indonesia”  dalam Ahkam. Vol. 20, No. 1, 2020.
Lumbuun, Ronald S., PERMA RI (Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia) Wujud  Kerancuan  Antara  Praktik Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan . Jakarta: PT. RajaGrafindo,
2011.
Mahkamah  Agung, Pedoman  Pelaksanaan Tugas  dan  Administrasi  Pengadilan Buku  II .  Jakarta:  Mahkamah  Agung, 1998.
Manan,  Abdul, Penerapan  Hukum  Acara Perdata  di  Lingkungan  Peradilan Agama .  Jakarta:  Yayasan  Al  Hikmah, 2000.
Maula,  Bani  Syarif,  “The  Concept  of Ṣulḥ and  Mediation  in  Marriage  Conflict Resolution  in  Religious  Court:  A
Comparative Study Between Contemporary Indonesian Family Law and  Classical  Islamic  Law”  dalam El- Aqwal . Vol. 2 Issui 1, 2023
Muhammad,  Abdul  Kadir, Hukum  dan Penelitian Hukum . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

## Mulyana,  “Kekuatan  Hukum  Hasil  Mediasi
di  Luar  Pengadilan  Menurut  Hukum Positif” dalam Wawasan Yuridika , Vo.
3, No.2, 2019.
Peraturan  Mahkamah  Agung  No.1  Tahun 2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di
Pengadilan,  Berita  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2016  Nomor  175 (2016).

## Rahayu, Putri dan Arif Sugitana, Rendahnya
tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2018- 2020: Studi Terhadap Analisis Efektivitas Peran Mediator di Pengadilan  Agama  Bantul,  dalam Al- Hukama’  The  Indonesian  Jounal  of Islamic  Family  Law .  Vol.  12,  No.  2,
2022.
Rahmah, Dian Maris, “Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan “, dalam Jurnal Bina Mulia Hukum . Vol. 4, No. 1, 2019.
Saifuddin,  Moh.  dan  Muchamad  Choirun Nizar,  “Prosedur  Pelaksanaan  dan Tingkat  Keberhasilan  Mediasi  di Pengadilan  Agama  Semarang”,  dalam
Wahana  Akademika .  Vol.  8,  No.  1, 2021.
Salamah,  Yayah  Yarotul,  “Urgensi  Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama”, dalam Ahkam . Vol. 3, No. 2, 2014.
Sumartono, Gatot, Arbitrase dan Mediasi di
Indonesia .  Jakarta:  PT  Gramedia Pustaka Utama, 2006.
Sunarto,  Muhammad  Zainuddin,  “Mediasi dalam  Perspektif  Maqashid  Syariah: Studi tentang Perceraian di Pengadilan Agama” dalam At-Turas . Vol. 6, No. 1, 2019.
Shah,  Sayed Sikander. “Mediation in Marital Discord  in  Islamic  Law:  Legislative
Foundation
and Contemporary
Application” dalam Arab Law Quarterly, Vol. 23, No. 3, 2009.
Usman,  Rachmadi, Mediasi  di  Pengadilan dalam Teori dan Praktek . Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Wulansari, Septi, “Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun 2016”,  dalam Ahkam .  Vol.  5,  No.  1,
2017.
www.mahkamahagung.go.id, Laporan
Kinerja Mahkamah Agung 2021.
Zaidah,  Yusna  dan  Mutia  Ramadhania Normas.  “  Mediasi  Online  dalam Perkara  Perceraian  di  Era  Pandemi” dalam Jounal  of  Islamic  and  Law Studies . Vol. 5, No. 3, 2021.