## PENYIDIKAN KECELAKAAN LALU LINTAS MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DI KEPOLISIAN RESORT  TABANAN
Oleh :
Nurianto Rachmad Soepadmo Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Mahendradatta Jalan Ken Arok No.10-12, Denpasar Email : Nuryantho@gmail.com
Abstract, This study aims to determine the investigation of traffic accidents through a restorative justice approach. This  research is  a normative legal  research with a statutory approach and a case approach. This research took place at the Resort Police of Tabanan Regency, Bali with the object of research being the case of a traffic accident. Every case in every traffic accident must be  resolved  in  accordance  with  the  provisions  of  the  legislation.  The  settlement  of  traffic accidents that have been carried out through a restorative justice approach in the jurisdiction of the Tabanan Resort Police can be done by 1) Alternative Dispute Resolution, namely alternative dispute  resolution,  dispute  resolution  options  outside  the  court,  and  cooperative  dispute resolution  mechanisms.  2)  Diversion  Settlement  which  is  the  transfer  of  the  settlement  of children's  cases  from  the  criminal  justice  process  to  a  process  outside  the  criminal  justice system, as referred to in Article 1 number 7 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The obstacles in investigating traffic accidents with a restorative justice approach in the Tabanan Resort jurisdiction are the competence of investigators at the Tabanan Police  Criminal  Investigation  Unit  in  the  field  of  legal  knowledge,  statutory  regulations,  the criminal justice system and technical and tactical investigation skills are still not optimal. Keywords: investigation, restorative justice, traffic accident, Tabanan
Abstrak, Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penyidikan  kecelakaan  lalu  lintas  melalui pendekatan  restorative  justice.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  dengan pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  kasus.  Penelitian  ini  mengambil  tempat  di Kepolisian Resort Kabupaten Tabanan, Bali dengan objek penelitian yaitu kasus kecelakaan lalu lintas.  Setiap  perkara  pada  setiap  kecelakaan  lalu  lintas  harus  diselesaikan  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Penyelesaian  kecelakaan  lalu  lintas  yang  telah dilakukan  melalui  pendekatan restorative  justice di  wilayah  hukum  Kepolisian  Resot  Tabanan dapat  dilakukan  cara  1)  Alternative  Dispute  Resolution    yaitu  alternatif  penyelesaian  sengketa, pilihan penyelesaian  sengketa di luar pengadilan, dan mekanisme penyeselaian sengketa secara kooperatif.  2)  Penyelesaian  secara  Diversi    yang  merupakan  pengalihan  penyelesaian  perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun  kendala-kendala  dalam  Penyidikan    kecelakaan  lalu  lintas    dengan  pendekatan restorative  justice di  wilayah  hukum  Resort  Tabanan    yaitu    kompetensi  penyidik  pada  Satuan Reserse Kriminal Polres Tabanan  dibidang pengetahuan hukum, peraturan perundang-undangan, sistem peradilan pidana dan ketrampilan teknis dan taktis penyidikan masih belum optimal. Kata kunci : kecelakaan lalu lintas, penyidikan , restorative justice, Tabanan

## I. Pendahuluan
Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dianugerahi  sebagai  negara  kepulauan  yang
terdiri  atas  beribu  pulau,  terletak  memanjang  di garis khatulistiwa, serta di antara dua benua dan dua  samudera,  mempunyai  posisi  dan  peranan
yang  sangat  penting  dan  strategis  untuk mendukung pembangunan ekonomi, pemantapan integrasi nasional guna memperkukuh ketahanan nasional, serta menciptakan  ketertiban  dunia  dan  kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka memajukan  kesejahteraan  umum  sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan  mempunyai  peran strategis  dalam  mendukung  pembangunan  dan integrasi  nasional  sebagai  bagian  dari  upaya memajukan  kesejahteraan  umum  sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  harus dikembangkan  potensi  dan  perannya  untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban  berlalu  lintas  dan  Angkutan  Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi  dan  pengembangan  ilmu  pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.
Aspek  keamanan    dan  etika  berlalu lintas    dan  budaya  bangsa  (just  culture)  melalui upaya  pembinaan,  pemberian  bimbingan,  dan pendidikan  berlalu  lintas  sejak  usia  dini  serta dilaksanakan melalui program yang berkesinambungan.    Pengembangan  industri mencakup pengembangan Prasarana Lalu Lintas dan  Angkutan  Jalan  dengan  cara  dan  metode rekayasa, produksi, perakitan, dan pemeliharaan serta perbaikan. Untuk menekan angka Kecelakaan  Lalu  Lintas  yang  dirasakan  sangat tinggi,  upaya  ke  depan  diarahkan  pada penanggulangan  secara  komprehensif  yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan,  dan  penegakan  hukum.  Upaya pembinaan tersebut dilakukan melalui peningkatan  intensitas  pendidikan  berlalu  lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya  manusia.  Upaya  pencegahan  dilakukan melalui peningkatan pengawasan kelaikan jalan, sarana  dan  prasarana  jalan,  serta  kelaikan Kendaraan,  termasuk  pengawasan  di  bidang Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  yang  lebih intensif. Upaya pengaturan meliputi Manajemen dan  Rekayasa  Lalu  Lintas  dan  modernisasi sarana  dan  Prasarana  Lalu  Lintas.  Upaya penegakan  hukum  dilaksanakan  lebih  efektif
melalui perumusan ketentuan hukum yang lebih jelas serta penerapan sanksi yang lebih tegas.
Untuk  menangani  masalah  Kecelakaan Lalu  Lintas,  pencegahan  kecelakaan  dilakukan melalui  partisipasi  para  pemangku  kepentingan, pemberdayaan  masyarakat,  penegakan  hukum, dan  kemitraan  global.  Pencegahan  Kecelakaan Lalu  Lintas  dimaksud,  dilakukan  dengan  pola penahapan, yaitu program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Selain itu, untuk menyusun  program  pencegahan  kecelakaan dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.  Berkaitan  dengan  tugas  dan  wewenang Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS)  bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam Undang- Undang  ini  diatur  bahwa  dalam  rangka melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  PPNS  agar selalu  berkoordinasi  dengan  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  sebagai  koordinator  dan pengawas  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil.  Hal ini  dimaksudkan  agar  tidak  terjadi  tumpang tindih  kewenangan  serta  adanya  kepastian hukum sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundangundangan, antara lain Undang-Undang  tentang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP).
Konsep  asli  praktek  keadilan restorative berasal  dari  praktik  pemeliharaan  perdamaian yang  digunakan  suku  bangsa  Maori,  penduduk asli  Selandia  Baru  Menurut  Helen  Cowie keadilan  restorative  pada  intinya  terletak  pada konsep  komunitas  yang  peduli  dan  inklusif. Bilamana  timbul  konflik,  praktek restorative justice akan  menangani  pihak  pelaku,  korban, dan    tokoh-tokoh  dalam  masyarakat  secara kolektif  .  Prinsip  yang  menjadi  dasar  adalah bahwa  keadilan  paling  baik  terlayani  apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan. Helen Cowie dan Dawn Jennifer
sebagaimana dikutip oleh Hadi Supeno, mengidentifikasikan aspek-aspek utama keadilan restorative sebagai berikut (Supeno, 2010) :
a. Perbaikan,  bukanlah  tentang  memperoleh kemenangan  atau  menerima  kekalahan, tudingan,  atau  pembalasan  dendam,  tetapi tentang keadilan.
b. Pemulihan hubungan, bukan bersifat hukuman  para  pelaku  criminal  memikul tanggung jawab atas kekeliruan dan
memperbaikinya  dengan  sejumlah  cara, tetapi  melalui  proses  komunikasi  yang terbuka  dan  langsung,  antara  korban  dan pelaku  kriminal,  yang  berpotensi  mengubah cara berhubungan satu sama lain..
c. Reintegrasi,  pada  tingkatnya  yang  terluas, memberikan  arena  tempat  anak  dan  orang tua  dapat  memperoleh  proses  yang  adil. Maksudnya  agar  mereka  belajar  tentang konsekuensi kekerasan dan kriminalias serta memahami dampak perilaku mereka terhadap orang lain.
Mengenai  pengertian  restorative  justice, Agustinus  Pohan  menjelaskan  sebagai  berikut: Restorative  Justice  adalah  sebuah  pendekatan untuk  membuat  pemindahan  dan  pelembagaan menjadi  sesuai  dengan  keadilan.  Restorative Justice dibangun atas dasar nilai-nilai tradisional komunitas  yang  positif  dan  sanksi-sanksi  yang dilaksanakan  menghargai  hak  asasi  manusia (HAM).  Prinsip  Restorative  Justice  adalah, membuat  pelaku  bertanggung  jawab  untuk membuktikan  kapasitas  dan  kualitasnya  sebaik dia  mengatasi  rasa  bersalahnya  dengan  cara yang  konstruktif,  melibatkan  korban,  orang  tua, keluarga,  sekolah  atau  teman  bermainnya, membuat forum kerja sama, juga dalam masalah yang  berhubungan  dengan  kejahatan  untuk mengatasinya.
Berkenaan  dengan  penerapan  resroative  justice dalam  penyelesaian  suatu  perkara  pidana, dijelaskan  sebagai  berikut:  Proses  penyelesaian perkara pidana dengan pemberian maaf merupakan  suatu  sikap  dan  perbuatan  yang dilakukan  dalam  kerangka  penyelesaian  perkara pidana  yang  terjadi  di  antara  individu  di  dalam masyarakat  yang  menjunjung  tinggi  nilai-nilai kearifan  tradisional.  Sebagai  sikap  dan  perilaku yang  melembaga,  pemberian  maaf  merupakan pilihan  sikap  dari  seseorang  yang  berposisi sebagai  korban  dari  suatu  perbuatan  yang merugikan,  baik  kerugian  yang  bersifat  materil ataupun  immateril,  yang  dilakukan  oleh  orang atau pihak lain.
Mekanisme  pelaksanaan  penyelesaian kasus  dengan  pendekatan restorative  justice tanpa  bersentuhan  dengan  sistem  peradilan pidana  dilakukan  dengan  tahapan  setelah terjadinya  kasus,  maka    dalam  hal  ini dibutuhkan    inisiatif  berasal  dari  masyarakat, yaitu  tokoh/Pemuka  masyarakat  atau  pihak  lain
yang berkepentingan. Tokoh/ pemuka masyarakat    tersebut    kemudian  merancang sebuah  pertemuan  dalam  rangka  musyawarah dan pemulihan. Selanjutnya  mengundang pihak pelaku dan korban untuk melaksanakan musyawarah  dalam  menyelesaikan  kasus  yang ada.  Setelah  dilakukan  pertemuan-pertemuan dibutuhkan laporan untuk
mempertanggungjawabkan  hasil  musyawarah kepada pihak-pihak terkait.
Mekanisme  ini  dilakukan  oleh  Polri dengan  mengedepankan  tindakan preemtif dan preventif melalui forum kemitraan Polisi dengan masyarakat  yang  berorientasi  pada problem oriented  policing .  Tokoh/Pemuka      masyarakat dapat  membentuk  wadah    bersama    institusi Kepolisian.  Kasus  yang  telah  bersentuhan dengan  sistem  peradilan  pidana,  dalam  hal  ini Polisi,  ketika  terjadi  kasus,    Kepolisian  yakni penyidik mengadakan pemeriksaaan atas peristiwa  pidana  yang  telah  dilaporkan.  Pada saat  proses  penyidikan  para  pihak  yakni  pelaku dan  korban  dipertemukan.  Apabila  diperoleh persetujuan  penyelesaian  secara  musyawarah dan  kekeluargaan  atau restorative  justice maka dilakukan  gelar  perkara  di  dalam  forum restorative  justice untuk  dilakukan  keputusan secara  bersama  yang  selanjutnya  dilakukan  SP3 (Penghentian Penyidikan) dengan  menggunakan kewenangan  diskresi  kepolisian,  maka    kasus berhenti  di  tingkat  penyidikan  dan  tidak  sampai ke Pengadilan. Berdasarkan hal tersebut penyelesaian kasus dengan pendekatan restorative  justice  dapat  salah  satu  alternatif penyelesaian  yang  dapat  diterapkan  pada  kasus lalu  lintas  yang  memang  merupakan  kasus ringan.  Oleh  sebab  itu  pada  dalam  pembahasan ini  akan  dibahas  mengenai  proses  pentidikan kasus  kecelakaan  lalu  lintas  dengan  pendekatan restorative justice .

## II. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan    dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif yaitu  suatu  prosedur  penelitian  ilmiah  untuk menemukan  kebenaran    berdasarkan  logika keilmuan  hukum  dari  sisi  normatif  (Soemitro, 1988).  Metode  pendekatan  dalam  penelitian normatif  yaitu  pendekatan  perundang-undangan ( Statute Approach ), Pendekatan Konsep
( Copceptual  approaach ),  Pendekatan  Analisa
( Analytical Approach ), pendekatan perbandingan ( Comparatif
Approach ), Pendekatan  Sejarah  ( Historical  Approach ), Pendekatan  Filsafat  (Philosophical  Approach) dan  Pendekatan  Kasus    ( Case  Approach ) (Marzuki,  2005)  .  Teori-teori,  konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Negara  Hukum.  Teori  perundang-undangan, dan  Teori  Perlindungan  Hukum      dan  Konsep Penyidikan.  Pada  penelitian  normatif  ini    bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer  ,  kedua  bahan  hukum  sekunder  dan ketiga  bahan  hukum  tertier.  Bahan  hukum primer  adalah  bahan-bahan  hukum  yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang- undangan  terkait  obyek  penelitian  Bahan-bahan hukum  yang  mengikat  terdiri  dari  peraturan perundang-    undangan terkait obyek penelitian. Bahan  hukum  Sekunder  yaitu  bahan  yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.  Bahan  Hukum  tertier  adalah  petunjuk atau  penjelasan  mengenai  bahan  hukum  primer dan  sekunder  yang  berasal  dari  kamus  hukum dan kamus bahasa Indonesia (Hadjon, 1997).
III. Hasil dan Pembahasan

## 3.1. Dasar Hukum Penyidikan  Kecelakaan Lalu Lintas  Dengan Pendekatan Restorative
Juctice
Proses  penyelidikan  dan  penyidikan tindak  pidana,  merupakan pintu entry  point dari suatu  penegakan  hukum  pidana  melalui  sistem peradilan  pidana  ( criminal  justice  system )  di Indonesia.  Proses  penyelidikan  dan  penyidikan suatu  tindak  pidana  merupakan  kunci  ułama penentuan  dapat  tidaknya  Suatu  perkara  pidana dilanjutkan  ke  proses  penuntutan  dan  peradilan pidana  guna  mewujudkan  tujuan  hukum  yaitu keadilan,  kepastian  hukum  dan  kemanfaatan dengan  tetap  mengedepankan  asas  peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan . Terkait perkembangan  sistem  dan  metode  penegakan hükum  di  Indonesia  menunjukkan  adanya kecenderungan mengikuti perkembangan keadilan  masyarakat  terutama  berkembangnya prinsip  keadilan  restoratif  ( restorative  justice) yang  merefleksikan  keadilan  sebagai  bentuk keseimbangan hidup manusia, sehingga perilaku menyimpang  dari  pelaku  kejahatan  dinilai sebagai perilaku yang menghilangkan keseimbangan. Mediasi yang dilakukan di dalam
Pengadilan  merupakan  bagian  dari  rangkaian proses hukum di Pengadilan, sedangkan mediasi yang dilakukan di luar Pengadilan, adalah proses mediasi  yang  merupakan  bagian  tersendiri  yang terlepas dari prosedur hukum acara di Pengadilan  (Abbas,  2011).  Mahkamah  Agung selaku  lembaga  peradilan  tertinggi  menerbitkan beberapa  kebijakan  pengaturan  tentang  mediasi yang  selalu  diperbaruinya  yaitu  melalui  Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2002 tentang
Pemberdayaan  Pengadilan  Tingkat  Pertama Menerapkan Lembaga Damai, Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  03  Tahun  2003 tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan, Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  01  Tahun 2008  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan, dan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1 Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan, selanjutnya disebut PERMA Mediasi.  PERMA  Mediasi    tersebut  merupakan hasil  penyempurnaan  dari  beberapa  aturan sebelumnya yang pengimplementasiannya dirasa masih  banyak  memiliki  kekurangan  atau kelemahan  sehingga  tujuan  dari  efektifitas lembaga perdamaian dalam penyelesaiana perkara  perdata  tidak  tercapai,    Mahkamah Agung merasa perlu untuk melakukan perbaikan terhadapa aturan-aturan sebelumnya demi mendapatkan  suatu  ketentuan  yang  lebih sempurna  atau  setidaknya  dapat  menjawab segala kebutuhan dalam praktik (Witanto, 2011).
Payung  hukum  kehadiran  Polri  dalam konteks  penyidikan  untuk  memberikan  rasa keadilan  sering  dikonstruksikan  terkait  tindakan kepolisian  sebagaimana  dalam  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik  Indonesia  yakni  dalam  redaksional “tindakan  lain”  yang  ditendensikan  kepada makna ”diskresi kepolisian”. Penyidik kepolisian  diberi  kewenangan  yang  bersifat personal  sebagaimana  yang  disebutkan  dalam Pasal 7 ayat (1) butir j Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1981  tentang  KUHAP  dan  Pasal  16  ayat (1)  butir  1  serta  Pasal  18  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memberikan kewenangan kepada penyidik Polri untuk “dapat mengambil  tindakan  lain”  dengan  syarat-syarat tertentu  dan  hal  ini  adalah  identik  dengan pemaknaan dari diskresi kepolisian
(Kabagreskrim Polri, 2013).
Diskresi kepolisian  dalam  Pasal  18 Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia menyebutkan:  “(1).  Untuk  kepentingan  umum, pejabat  kepolisian  Negara  republik  Indonesia dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya dapat bertindak menurut penilainnya sendiri. (2). Pelaksanaan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam  ayat  (1)  hanya  dapat  dilakukan  dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan  peraturan  perundang-undangan serta  Kode  Etik  Profesi  Kepolisian  Negara Republik
Indonesia. Selanjutnya dalam
penjelasan Pasal 18 ayat (1) menyebutkan: yang dimaksud dengan “bertindak menurut penilaiannya sendiri” adalah suatu tindakan yang dapat  dilakukan  oleh  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  yang  dalam  bertindak  harus mempertimbangkan manfaat resiko dari tindakannya  dan  betul-betul  untuk  kepentingan umum”.
Polri sudah mengagendakan implementasi restorative  justice dalam  rangka memberikan  rasa  keadilan  kepada  masyarakat. Impelementasi restorative  justice dapat  dilihat dari  beberapa  kebijakankebijakan  yang  telah dirumuskan  oleh  Polri  antara  lain  Peraturan maupun  Surat  Telegram  Kabagreskrim  Polri terkait  penerapan restorative  justice untuk penanganan perkara anak, sebagaimana tertuang di  dalam  TR  Kabareskrim  Polri  Nomor: TR/1124/XI/2006.  Kebijakan  internal  Polri menyangkut restorative  justice juga  mengatur dalam  kerangka  penghentian  perkara  demi kepentingan  umum  di  dalam  Surat  Telegram Rahasia No.STR/583/VIII/2012 tentang penerapan Restorative  Justice dari  Kabareskrim kepada  para  Dir  Reskrimum,  Dir  Reskrimsus, dan  Dir  Resnarkoba  di  seluruh  Polda  dengan mendasari Pasal 18 Undang- Undang Kepolisian yaitu “melakukan tindakan atas penilaian sendiri didasarkan  kepada  pertimbangan  manfaat  serta resiko  dari  tindakan  tersebut  dan  betul-betul untuk kepentingan umum”.
Proses Penyidikan terkait dengan kecelakaan Lalu Lintas benda. Pasal 229 ayat (1) UU  LAJ  memuat  3  (tiga)  golongan  kecelakaan lalu  lintas,  yaitu  kecelakaan  lalu  lintas  ringan, kecelakaan  lalu  lintas  sedang,  kecelakaan  lalu lintas  berat.  Perkara  kecelakaan  lalu  lintas diproses  dengan  acara  peradilan  pidana  sesuai
dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  yaitu  UU  LAJ,  Hal  tersebut  terdapat dalam  Pasal  230  UU  LAJ,  namun  demikian, sering  terjadi  ambiguitas  dalam  penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas. Penyelesaian kasus kecelakaan  lalu  lintas  ada  yang  diselesaikan melalui  proses  peradilan  dan  ada  pula  yang diselesaikan tanpa melalui proses hukum dengan alasan kedua belah pihak telah berdamai.
3.1.1 Surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/ SDEOPS Keberadaan dan pelaksanaan dari mediasi penal ini adalah di luar pengadilan tidak diatur  dalam  undang-undang  melainkan    diatur secara  parsial  dan  terbatas  dalam  Surat  Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/ SDEOPS tanggal 14  Desember  2009  tentang  Penanganan  Kasus Melalui Alternative  Dispute  Resolution (ADR) serta  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi  Pemolisian  Masyarakat  Dalam Penyelenggaraan  Tugas  Polri.  Pada  dasarnya, peraturan tersebut mengatur tentang penanganan kasus pidana melalui ADR dengan sifat kerugian materi  kecil,  disepakati  para  pihak,  dilakukan melalui  prinsip  musyawarah  mufakat,  harus menghormati  norma  sosial/adat  serta  memenuhi asas  keadilan  dan  apabila  dicapai  melalui  ADR pelakunya  tidak  lagi  disentuh  oleh  tindakan hukum lainnya (Mulyadi, 2016).
Penyelesaian  Sengketa  Pidana  di  Luar Pengadilan dari Perkumpulan HUMAS sebagaimana  kami  akses  dari  situs Komite Masyarakat  Sipil  untuk  Pembaharuan  KUHAP, disebutkan  bahwa  dalam Surat  Kapolri  8  Tahun 2009 ditentukan beberapa langkah-langkah penanganan kasus melalui ADR yaitu:
1.    Mengupayakan  penanganan  kasus  pidana yang  mempunyai  kerugian  materi  kecil, penyelesaiannya  dapat  diarahkan  melalui konsep ADR.
2.    Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan  ADR  harus  disepakati  oleh pihak-pihak  yang  berperkara  namun  apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.
3.    Penyelesaian kasus pidana yang
menggunakan  ADR  harus  berprinsip  pada musyawarah  mufakat  dan  harus  diketahui
oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT RW setempat.
4.    Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan  ADR  harus  menghormati norma  hukum  sosial  /  adat  serta  memenuhi azas keadilan.
5.    Memberdayakan anggota Pemolisian/
Perpolisian  Masyarakat  (“Polmas”)  dan memerankan  Forum  Kemitraan  Polisi  dan
Masyarakat (“FKPM”) yang ada di wilayah masing-masing untuk
mampu mengidentifikasi  kasus-kasus  pidana  yang mempunyai  kerugian  materiil  kecil  dan memungkinkan  untuk  diselesaikan  melalui konsep ADR.
6.    Untuk  kasus  yang  telah  dapat  diselesaikan melalui  konsep  ADR  agar  tidak  lagi  di sentuh  oleh  tindakan  hukum  lain  yang kontra produktif dengan tujuan Polmas. Mediasi  merupakan  bagian Restorative Justice atau  Keadilan  restorasi,  adalah  suatu pendekatan  yang  lebih  menitik  beratkan  pada kondisi  terciptanya  keadilan  dan  keseimbangan bagi  pelaku  tindak  pidana  serta  korbannya sendiri,  mekanisme tata  acara  dan  peradilan pidana  yang  berfokus  pada  pemidanaan  diubah menjadi  proses  dialog  dan  mediasi untuk menciptakan  kesepakatan  atas  penyelesaian perkara  pidana  yang  lebih  adil  dan  seimbang bagi  korban  dan  pelaku .  Eksistensi  mediasi penal  diatur  oleh  Peraturan  Kapolri,  dalam perspektif  penyelesaian  sengketa  dan  perkara pidana  adat  melalui  perdamaian  desa  telah mendapat  pengakuan  di  dalam  sistem  otonomi daerah Secara konsep kewenangan,
3.1.2. . Peraturan  Kapolri  Nomor  15  Tahun 2013 Tentang  Tata  Cara  Penanganan
Kecelakaan  lalu  lintas  (Perkap  No  15

## Tahun 2013)
Pasal  6    (1)    Kecelakaan  sedang sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4  huruf  b, apabila mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
Ayat    (2)  Luka  ringan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. luka yang mengakibatkan korban  menderita  sakit  yang tidak  memerlukan  perawatan inap di rumah sakit; atau
b. selain  yang  diklasifikasikan dalam luka berat.
Pasal  61    (1)  Penentuan  dan  pembayaran ganti  Kerugian  Materiil  yang  diakibatkan Kecelakaan  Lalu  Lintas  dapat  diselesaikan melalui proses di luar pengadilan.
(1) Penyelesaian penentuan dan pembayaran ganti Kerugian Materiil  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dilakukan  secara musyawarah  langsung  di  antara pihak-pihak yang terlibat
Kecelakaan Lalu Lintas. (2) Proses penyelesaian ganti kerugian materiil dilarang melibatkan penyidik/penyidik pembantu.
Pasal 62
(1) Para  pihak  dapat  meminta  bantuan pihak  ketiga  selaku  mediator  apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) tidak tercapai kesepakatan.
(2) Dalam  hal  telah  terjadi  kesepakatan antara  para  pihak  yang  terlibat, dituangkan dalam surat pernyataan dan diserahkan  kepada  penyidik/penyidik pembantu.
(3) Penyidik  setelah  menerima  surat pernyataan  dilampirkan  dalam berkas perkara sebagai pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan.
Pasal 63
(1) Kewajiban mengganti kerugian terjadi  kesepakatan  damai  antara para pihak yang terlibat kecelakaan lalu  lintas,  untuk  menyelesaikan perkaranya  dapat  diselesaikan  di luar sidang pengadilan.
(2) Kesepakatan  damai  antara  para pihak  yang  terlibat  kecelakaan  lalu lintas dituangkan dalam surat pernyataan kesepakatan damai.
(3) Penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (2)  dapat  dilaksanakan selama  belum  dibuatnya  laporan polisi.
(4) Dalam  perkara  kecelakaan  lalu lintas  ringan,  apabila  unsurunsur tindak  pidana  terpenuhi  dan  tidak terjadi  kesepakatan  damai  antara para pihak yang terlibat kecelakaan lalu  lintas,  maka  penyelesaian perkaranya  diselesaikan  dengan acara singkat.
(5) Penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (2)  wajib  diregister  dan surat pernyataan kesepakatan damai diarsipkan.
3.1.3.  Surat  Edaran  Kapori  No  8  Tahun 2018  Tentang  Penerapan  Keadilan Restoratif  Dalam  Perkara  Pidana  ( Perkap No 8 Tahun 2018)
Pelaksanaan  kewenangan  penyelidikan dan/atau  penyidikan  tindak  pidana  oleh Penyidik  Polri  yang  menerapkan  prinsip keadilan  restoratif  ( restorative  justice )  dalam metode  penyidikannya  dapat  didasarkan  pada ketentuan sebagai berikut:
1) Pasal  7  ayat  (1)  huruf  j  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang  Hukum  Acara  Pidana, bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang  mengadakan  tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab,
2) Pasal  16  ayat  (1)  huruf  L  dan Pasal  18  Undang-Undang  Nomor 2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  dan Pasal  5  ayat  (1)  angka  4  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang  Hukum  Acara  Pidana bahwa  tindakan  lain  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  16  ayat(1)
huruf L adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
a. tidak  bertentangan  dengan suatu aturan hukum;
b. selaras  dengan  kewajiban hukum  yang  mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
c. harus patut, masuk akal, dan termasuk  dalam  lingkungan jabatannya;
d. pertimbangan  yang  layak berdasarkan  keadaan  yang memaksa; dan
e. menghormati hak asasi manusia. 3) Pasal 18 Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2002  tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia  dalam  melaksanakan tugas  dan  wewenangnya  dapat bertindak  menurut  penilaiannya sendiri. Pasal 18 ayat (2)
UndangUndang  Nomor  2  Tahun 2002  tentang  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal 18 ayat  (1) hanya  dapat  dilakukan  dalam keadaan  sangat  perlu  dengan memperhatikan peraturan perundang  undangan  serta  Kode Etik  Profesi  Kepolisian  Negara RepublikIndonesia;
4) Pasal 22 ayat (2) huruf b dan c
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan  dinyatakan  bahwa setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan.bertujuan untuk mengisi  kekosongan  hukum  dan memberikan kepastian hukum.

## 3.1.4.  Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia  Nomor  08  Tahun  2021  Tentang Penanganan  Tindak  Pidana  berdasarkan Keadilan Restoratif
Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  atau  yang  sering  disebut  Peraturan Polri  atau  Perpol  tentang  Penanganan  Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan  sebagai  langkah  Polri  dalam mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan  Keadilan Restoratif yang menekankan  pemulihan  kembali  pada  keadaan semula  dan  keseimbangan  perlindungan  serta
kepentingan  korban  dan  pelaku  tindak  pidana yang  tidak  berorientasi  pada  pemidanaan merupakan  suatu  kebutuhan  hukum  dalam masyarakat.
Peraturan  Polri  tentang  Penanganan Tindak  Pidana  berdasarkan  Keadilan Restoratif merupakan  konsep  baru  dalam  penegakan hukum  pidana  yang  mengakomodir  norma  dan nilai  yang  berlaku  dalam  masyarakat  sebagai solusi  sekaligus  memberikan  kepastian  hukum terutama  kemanfaatan  dan  rasa  keadilan masyarakat,  guna  menjawab  perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhui rasa  keadilan  semua  pihak,  yang  merupakan wujud kewenangan Polri sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-undang No.02 tahun 2002 tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia. Keadilan  Restoratif  adalah  Penyelesaian  tindak pidana  dengan  melibatkan  pelaku,  korban, keluarga  pelaku,  keluarga  korban,  tokoh masyarakat,  tokoh  agama,  tokoh  adat,  atau pemangku  kepentingan  untuk  bersama-sama mencari  penyelesaian  yang  adil  melalui perdamaian  dengan  menekankan  pemilihan kembali pada keadaan semula. (Pasal 1 huruf 3 Peraturan Polri No.8 Tahun 2021)
3.2  Penyidikan    Kecelakaan  Lalu  Lintas Dengan  Pendekatan  Keadilan  Restoratif  di Kepolisian Resort Tabanan
Restorative justice atau Keadilan Restorative adalah  penyelesaian  perkara  tindak pidana  dengan  melibatkan  pelaku,  korban, keluarga  pelaku/korban,  dan  pihak  lain  yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian    yang  adil  dengan  menekankan pemulihan  kembali  pada  keadaan  semula,  dan bukan pembalasan  Penyelesaian perkara tindak pidana  lalu  lintas  adalah  suatu  proses  yang ditempuh  untuk  menyelesaikan  masalah  yang ditimbulkan  melalui  proses  peradilan  maupun diluar proses   peradilan.
Perdamaian    didasari  adanya  kebutuhan pemaafan  perlu  dielaborasi  dalam  proses penanganan  perkara  pidana,  baik  sebelum  atau di  luar  pengadilan  maupun  saat  atau  dalam proses  persidangan  di  pengadilan.  Hal    ini dilakukan      untuk        memulihkan bargaining position Kebijakan perumusan sistem pemidanaan  yang  berorientasi  pada  korban secara in  concreto dalam  hukum  positif  saat  ini tidak  ada  dalam  ketentuan  induk  KUHP/WvS,
namun hanya ada pada sebagian kecil ketentuan perundang-undangan di luarnya, sedangkan pada sebagian  besarnya  masih  berorientasi  pada pelaku tindak pidana. Terjadi kebijakan perumusan sistem pemidanaan yang berorientasi pada  korban  dalam  ketentuan  perundang- undangan di luar KUHP/WvS merupakan bentuk kebijakan murni yang tidak terjalin secara sistem dengan induknya (Soponyono, 2012). Terciptanya    kembali  hubungan  harmonis terhadap pihak  berkonflik, maka keinginan para pihak    yang  berkonflik  tersebut  seharusnya terpenuhi  sehingga  para  pihak  merasa  puas. Kepuasan yang dimaksudkan tersebut tidak saja terbatas  pada  substansi  (materi)  yang  menjadi pokok persengketaan, juga menyangkut kepuasan psikologis. Hal tersebut dapat terwujud  melalui  penyelesaian  sengketa  secara damai (Sukadana, 2012).
Setiap  perkara  pada  setiap  kecelakaan lalu  lintas  harus  diselesaikan  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 230 Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan.  Dan  setiap pengemudi yang karena kelalaiannya mengakibatkan  kecelakaan  lalu  lintas  wajib bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang  diderita korban  dan  hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan Pasal  234  Undang-  Undang  Nomor  22  Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Penyelesaian  kecelakan  lalulintas  ketika terjadi  kecelakaan,  polisi  dalam  hal  ini  menjadi mediator  atau  wadah  penengah  diantara  kedua bela  pihak,  kepolisian  dalam  menyelesaiakan kecelakaan  melihat  dan  mencermati  kasusnya terlebih  dahulu  apa  bila  kecelakaannya  hanya berupa kecelakaan ringan yang hanya mengakibatkan  kerusakan  ataupun  luka,  tapi hanya  luka  goresan  maka  dalam  hal  ini kepolisian    melakukan  tindakan  dengan  cara mengupayakan  kasus  ini  bisa  di  bicarakan terlebih  dahulu  kepada   kedua  bela  pihak,bila mana  kedua  bela  pihak  menghendaki  kasusnya di  mediasi  maka  kedua bela  pihak  bernegosiasi, pelaku  dalam  hal  ini  ketika  ingin  menanggung segala  kerusakan  atau  kerugian  yang  di akibatkan kelalaiannya maka pelaku menawarkan  berapa  besaran  kerugian    yang harus  di  tanggungnya,  ketika  korban  dalam  hal ini sepakat atas pemberian dan menerima segala
bentuk  pemberiannya  maka  kedua  bela  pihak menuliskan  dalam  bentuk  perjanjianan  di  atas kertas dan di bubuhi materai demi  menda patkan kekuatan  hukum  atas  perjanjian  dan            di tandatangani  oleh  kedua  bela  pihak  dan kepolisian .
Penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang telah  dilakukan  melalui  pendekatan restorative justice di  wilayah  hukum  Kepolisian  Resot Tabanan dapat dilakukan cara sbb :
1. Penyelesaian  Melaui  ADR  ( Alternative Dispute Resolution )
ADR  adalah  sebuah  istilah  asing  yang memiliki  berbagai  arti  dalam  bahasa  indonesia seperti  pilihan  penyelesaian  sengketa  (PPS), Mekanisme  alternatif  penyelesaian  sengketa (MAPS)  ,pilihan  penyelesaian    sengketa  diluar pengadilan, dan mekanisme penyeselaian sengketa secara kooperatif.
Pasal  1  angka  10  UU  No  30  tahun  1999 mengartikan bahwa Alernative Dispute Resolution (ADR)  adalah  lembaga  penyelesaian sengketa  atau  beda  pendapat  melalui  prosedur yang  disepakati  para  pihak,  yakni  penyelesaian di  luar  pengadilan  dengan  cara  konsultasi, negosiasi,  mediasi,  konsiliasi,  atau  penilaian ahli.    Dalam  praktik,  hakikatnya  ADR  dapat diartikan  sebagai Alternative  to  litigation  atau alternative  to  adjudication . Alternative  to litigation berarti semua mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sehingga dalam hal ini  arbitrase  termasuk  bagian  dari  ADR. Sedangkan Alternative  to  adjudication berarti mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang  bersifat konsensus  atau  kooperatif,  tidak  melalui prosedur  pengajuan  gugatan  kepada  pihak  ke tiga  yang  berwenang  mengambil  keputusan. Termasuk  bagian  dari  ADR  adalah  konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan pendapat ahli, sedangkan  arbitrase  bukan  termasuk  ADR. Penyelesaian  Perkara  melalui  ADR  harus berpedoman kepada Peraturan Kapolri nomor 15 tahun 2013 pasal 6, pasal 61, pasal 62 dan pasal 63 .
2. Penyelesaian secara Diversi
Diversi
merupakan pengalihan penyelesaian  perkara anak dari  proses  peradilan pidana  ke  proses  di  luar  peradilan  pidana, sebagaimana  disebut  dalam  Pasal  1  angka  7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU
SPPA”).UU  SPPA  secara  substansial  telah mengatur  secara  tegas  mengenai  keadilan restoratif  dan  diversi  yang  dimaksudkan  untuk menghindari  dan  menjauhkan  anak  dari  proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi  terhadap  anak  yang  berhadapan dengan  hukum  dan  diharapkan  anak  dapat kembali  ke  dalam  lingkungan  sosial  secara wajar.
Demikian  antara  lain  yang  disebut dalam  bagian  Penjelasan  Umum  UU  SPPA. Diversi  secara  tegas  disebut  dalam  Pasal  5  ayat (3)  bahwa  dalam  sistem  peradilan  pidana  anak wajib  diupayakan  diversi.  Pasal  8  ayat  (1)  UU SPPA juga telah mengatur bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan  anak  dan  orang  tua/walinya,  korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan,  dan  pekerja  sosial  profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.
Diversi ini bertujuan untuk (Pasal 6 UU SPPA):
a. mencapai perdamaian antara korban dan anak;
b. menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
c. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
e. menanamkan  rasa  tanggung  jawab kepada anak.
Pada  tingkat  penyidikan,  penuntutan, dan  pemeriksaan  perkara  Anak  di  pengadilan negeri  wajib  diupayakan  diversi  sebagaimana disebut  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  UU  SPPA. Diversi itu hanya dilakukan dilaksanakan dalam hal  tindak  pidana  yang  dilakukan  [Pasal  7  ayat (2) UU SPPA
Adapun perkara-perkara kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Tabanan    yang  dilakukan  penanganan dengan  cara  pendekatan Restorative  Justice menurut  Kepala  Kepolisian  Resort  Tabanan  , diantaranya:
1. Kasus laka lantas yang melibatkan pelaku/tersangka masih kategori anak (sesorang yang belum berusia 18 tahun) dan anak  tersebut  masih  ada  hubungan  keluarga korban.
2. Kecelakaan  lalu  lintas  yang  melibatkan antara  tersangka/pelaku  dengan  korban masih ada hubungan keluarga/ family .
3. Kecelakaan  lalu  lintas  yang  melibatkan antara motor dengan motor dan antara motor dengan  mobil,  karena  biasanya  apabila motor/mobil mengalami kerusakan, sipenabrak  hanya  akan  mengganti  kerugian materiil.  Sedangkan  apabila  terjadi  luka ringan,  si  penabrak  membawanya  ke  rumah sakit terdekat dan membayar biaya berobat.
4. Kasus kecelakaan dimana tersangka/penabrak  belum  tentu  orang  yang selalu salah, tetapi korban juga bisa menjadi sebab  terjadinya  kecelakaan  lalu  lintas,  dan kejadian kecelakaan lalu lintas pun juga ada sampai  menjadi  korban  karena  kelalaiannya sendiri,  misal  pada  saat  lampu  lalu  lintas masih  merah  tetapi  malah  tetap  terabas, akhirnya dia sendiri yang tertabrak mobil/motor  dari  arah  berlawanan  yang memang  seharusnya  lampu  dari  arah berlawanan sudah berwarna hijau.
5. Kasus kecelakaan dimana tersangka meninggal  dunia,  pihak  korban  tidak menuntut  kepada  pihak  penabrak/tersangka, karena  pihak  korban  atau  keluarga  yang meninggal mengakui bawasannya posisi dari pada korban adalah posisi yang salah.
6. Perkara-perkara  laka  lantas  yang  setelah diadakan  gelar  perkara  bahwa,  dalam  kasus kecelakaan  tersebutkorban  yang  meninggal dunia  adalah  posisi  yang  salah  sehingga perkara  tersebut  tidak  bisa  dinaikkan  ke pengadilan.
7. Kasus kecelakaan
dimana penabrak/tersangka  dalam  keadaan  tidak sehat / kurang rawas  atau semacamnya.
Kecelakaan lalu Lintas merupakan salah satu  permasalahan  Sosial  yang  ada  diwilayah Hukum  Polres  Tabanan.  Berdasarkan  data Kecelakaan  Lalu  Lintas  yang  telah    disebutkan di  atas.  Polri  merupakan  institusi  pemerintah yang  bertugas  melakukan  penyelidikan  dan penyidikan  kelakaan  Lalu  Lintas.  Tempat Kejadian Perkara (TKP) Kecelakaan Lalu Lintas yang  terjadi  diwilayah  hukum  Polres  Tabanan banyak  terjadi      menuju  Kota  Jembrana  dan Denpasar.  Polres  Tabanan    sering  terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas,
Menurut  Taufik,  SH,  kasus  di  atas dapat diselesaikan dengan pendekatan restorative  justice karena  kecelakaan  tersebut masih  tergolong  Kecelakaan  Ringgan  dan masing-masing pihak telah sepakat menyelesaikan perkara di luar persidangan/ Restorative  Justice ,  penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di atas, telah sesuai dengan  indikator  penyelesaian  yang  telah tertuang dalam konsep ADR, antara lain:
1. Kasus  Kecelakaan  Lalu  Lintas  tergolong Kecelakaan Ringan.
2. Adanya  Kesepakatan  Damai  Kedua  belah Pihak Masing-masing sepakat menyelesaikan perkara  di  luar  persidangan,  dengan  dasar adanya  surat  perjanjian  perdamaian  yang disaksikan  oleh  saksi  dan  diketahui  oleh Kades/Lurah.
3. Akibat  Kecelakaan  mengalami  Kerugian Materiil  dan  Korban  kecelakaan  lalu  lintas tersebut  mengalami  luka  ringan  yang  segera sembuh/Pulih,  tidak  menyebabkan  cidera tetap  dan  korban  menyatakan  bahwa  tidak akan  melanjutkan  perkara  kecelakaan  lalu lintas  ini  baik  secara  hukum  pidana  maupun secara perdata.
4. Akibat Kecelakaan yang mengalami kerusakan/kerugian  materiil  telah  disepakati untuk perbaikan
Selanjutnya  menurut    Taufik  ,  kasus  di atas, telah diputuskan dengan restorative justice yaitu  masing-masing  pihak  telah  sepakat menyelesaikan  perkara  di  luar  persidangan dengan  cara  perdamaian,  maka  olehkarenanya perkaranya  tidak  dilanjutkan  kejalur  hukum. Lebih lanjut Taufik menjelaskan bahwa penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di atas, telah  sesuai  dengan  indikator  penyelesaian sesuai dengan konsep ADR, antara lain:
1. Masing-masing pihak telah sepakat menyatakan  penyelesaian  perkara  dengan damai.Perjanjian/Perdamaian telah
dibuat/dituangkan  dalam  surat  perjanjian damai  dengandisaksikan  oleh  saksi  kedua belah pihak dan diketahui oleh Kades/Lurah.
2. Kecelakaan  Lalu  Lintas  dikategorikan Ringan,  akibat  dari  kecelakaan,  sbb  : Kerugian  Materiil,  Korban  mengalami Luka ringan/lecet
Kepala Kepolisian Resort
Tabanan  ,  mengatakan/berpendapat  bahwa: keamanan  merupakan  syarat  utama  dalam mendukung  terwujudnya  masyarakat  madani yang  adil,  makmur  dan  sejahtera.  Pengemban fungsi  pemeliharaan  keamanan  dalam  negeri dilaksanakan  oleh  Polri  bersama-sama  dengan segenap  unsur  masyarakat  serta  pengemban fungsi  keamanan  lainnya  melalui  kegiatan pemeliharaan  kamtibmas,  penegakan  hukum serta  perlindungan,  pengayoman  dan  pelayanan masyarakat.
Dalam  melaksanakan  tugasnya,  Polri berpedoman  kepada  peraturan  hukum  yang berlaku dengan melaksanakan kegiatan penegakan  hukum  yang  bertujuan  terwujudnya keadilan  masyarakat  dengan  kepastian  hukum sehingga  terciptanya  tertib  hukum  ditengah masyarakat  sesuai  tugas  penegakan  hukum. Penegakan  hukum  tersebut    memperhatikan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat dan tidak  hanya  berdasarkan azas  legalitas semata akan  tetapi  juga  mempertimbangkan azas ligitimasi dalam  bentuk  kearifan  lokal  dan situasional. Hal ini didasarkan kepada fenomena perkembangan  situasi  masyarakat  saat  ini, khususnya berkaitan dengan kegiatan penegakan hukum  dimana  sebagian  masyarakat  tidak  puas terhadap mekanisme penegakan hukum  maupun proses  peradilan  pidana  yang  dilakukan  oleh para  penegak  hukum  dan  menghendaki    agar tindakan  pelanggaran  hukum  terutama  yang bersifat  ringan  dapat  diselesaikan  diluar  proses peradilan  pidana  dengan  memperhatikan  dan mempertimbangkan  rasa  keadilan  masyarakat dan kepentingan umum.
Proses  ini  sering  dikenal  dengan  istilah Alternative  Dispute  Resolution  (  alternatif penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan  )  yang pada  hakekatnya  sudah  lama  dikenal  dan dipraktekan  di  Indonesia,  hal  tersebut  dapat dilihat dari beragam cara penyelesaian.permasalahan/ kasus/ sengketa yang  dipraktekan  oleh  masyarakat  Indonesia, sebagai  contoh  masyarakat  hukum  adat  dapat menerapkan  mekanisme  penyelesaian  masalah/ kasus/  sengketa  melalui  musyawarah  untuk mufakat  dengan  mengedepankan  semangat kekeluargaan,  hal  ini  mencerminkan  karakter dan  budaya  masyarakat  Indonesia.  Polri  tidak sesegera  mungkin  untuk  membawa  kasus  yang
kecil/  ringan  ke  jalur  penyidikan,  namun  lebih memprioritaskan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan melibatkan pranata  sosial  yang  ada  di  masyarakat  dengan mengedepankan prinsip kemitraan ( Partnership ) dan pemecahan masalah ( Problem Solving ) Penyelesaian  diluar  proses  peradilan melalui  pendekatan  hukum Restorative  Justice yang dilakukan melalui proses ADR disebabkan karena  adanya  beberapa  kelemahan  dari  proses penyelesaian permasalahan sosial/ permasalahan pidana melalui lembaga-lembaga penegak hukum, antara lain;
a. Lambatnya penyelesaian perkara, penyelesaian perkara melalui proses peradilan.
b. Mahalnya  biaya  perkara, makin  lama penyelesaian  mengakibatkan  makin  tinggi biaya yang harus dikeluarkan.
Proses  penyelesaian  perkara  dengan ADR  harus  memperhatikan  prinsip-  prinsip sebagai berikut ;
a. Mengutamakan musyawarah dan mufakat
b. Menghargai  kearifan  lokal/  budaya/  adat serta pranata sosial setempat
c. Melibatkan  pranata  sosial  yang  ada  di masyarakat  seperti tokoh  masyarakat,  tokoh agama,  tokoh  adat,  kepala  desa,  ketua  RW, ketua RT
d. Keputusan  dalam  penyelesaian  perkara diserahkan kepada pihak yang berperkara
e. Pelaku tindak pidana bertanggung jawab dan memperbaiki serta mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan/ kesalahannya.
f. Tindak  pidana  yang  diselesaikan  adalah tindak  pidana  yang  bersifat  ringan  atau tindak  pidana  yang  merupakan  delik  aduan baik bersifat absolut/ relative
g. Ada  keinginan  dari  pihak-pihak  yang berperkara  (  pelaku  dan  korban  )  untuk berdamai  dan  akibat  dari  permasalahan tersebut  tidak  menimbulkan  dampak  yang luas/ negatif terhadap kehidupan masyarakat
h. Harus  dilaksanakan  kegiatan  yang  bersifat rekonsiliasi  dengan  mempertemukan  pihak yang  berperkara  serta  melibatkan  pranata sosial seperti tokoh-tokoh masyarakat setempat
i. Penyelesaian  perkara/  kasus  ringan  melalui mekanisme  Alternativ  Dispute  Resolution
(ADR)  diprioritaskan  untuk  ditangani/ diselesaikan ditingkat Polsek namun apabila permasalahan yang berindikasi SARA maka
Polres membantu/ mengambil alih permasalahan tersebut.
3.3.Kendalan  Dalam  Penyidikan  Kecelakaan lalu lintas dengan Pendekatan Restoratif Justice Kepolisian Resort Tabanan
Berdasarkan    penelitian  yang  dilakukan faktor-faktor  yang  mempengaruhi  penegakan hukum  terkait  dengan    Kendala      dalam Penyidikan  Kecelakaan  lalu    lintas    di  Polres Tabanan adalah .
1. Faktor Subtansi Hukum
Substansi hukum merupakan faktor utama dan terpenting  dalam  upaya  penegakan  hukum, karena  jika  aturan  hukum  tidak  jelas  atau tidak  ada,  maka  aparat  penegak  hukum  akan mengalami  kendala  untuk  melaksanakan penegakan  hukum  terhadap  peristiwa  pidana yang  terjadi  dalam  kehidupan  masyarakat. Demikian pula halnya dalam upaya
penyidikan
terhadap tindak pidana
kecelakaan lalu lintas pada kasus kecelakaan ringan  di  wilayah  hukum  Polres  Tabanan  . Berdasarkan  keterangan  yang  disampaikan oleh  Taufik  B  ,  selaku  penyidik  pada  Unit Laka  Lantas  Polres  Tabanan  ,  bahwa: Restoratif juctice secara khusus belum diatur dalam  UU  No.  22  Tahun  2009,  akan  tetapi terkait  dengan  ganti  kerugian  bagi  korban kecelakaan  lalu  lintas  telah  diatur  dalam Pasal  240  UU  No.  22  Tahun  2009,  yakni mengenai  hak  korban  kecelakaan  lalu  lintas. Salah  satu  hak  yang  dimiliki  oleh  korban adalah memperoleh ganti kerugian dari pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan  lalu  lintas,  Setiap  laporan kecelakaan  lalu  lintas  akan  diproses  sesuai prosedur  oleh  penyidik,  kemudian  dalam  hal mana penyidik menemukan bahwa kecelakaan  yang  terjadi  di  masyarakat, termasuk di dalamnya kecelakaan lalu lintas, terhadap perkara tersebut dapat dimungkinkan penyelesaian secara
restorative  justice. Tetapi  ,  bukan  berarti semua  perkara  kecelakaan  lalu  lintas  dapat diselesaikan  dengan  menggunakan  metode pendekatan restorative justice .  Karena, penyelesaian  melalui  pendekatan restorative justice di dasari adanya usul dan kesepakatan
dari  pihak  pelaku  dan  korban  atau  keluarga korban menerimanya.
2. Faktor Aparat Penegak Hukum
Sebaik  apapun  suatu  aturan  hukum,  maka dalam  penerapannya  sangat  tergantung  pada kemampuan  aparatur  penegak  hukumnya, karena  jika  aparat  penegak  hukum  tidak mempunyai  kemampuan  memadai  dalam melaksanakan  penegakan  hukum,  maka hukum tidak akan dapat memberikan manfaat bagi  masyarakat.      Sehubungan  dengan kemampuan aparat kepolisian pada Unit Laka Satlantas  Polres  Tabanan    yang  menangani perkara  kecelakaan  lalu  lintas  ringan, menurut  Taufik  B,    Penyelesaian  laka  lantas ringan  dengan  pendekatan restoratif  justice pada  satuan  lalu  lintas  Polres  Tabanan selama  ini  tidak  memperoleh  kendala  yang signifikan, sehingga dapat dikatakan penerapan restoratif justice dalam penyelesaian  perkara  kecelakaan  lalu  lintas pada  satuan  lalu  lintas  Polres  Tabanan mendapat dukungan dari masyarakat.
3. Faktor Sarana dan Prasarana
Selain  kedua  faktor  yang  telah  diuraikan  di atas,  juga dipengaruhi oleh dukungan sarana dan  prasarana.  Berdasarkan  keterangan  yang disampaikan  oleh  Taufik  B,  selaku  penyidik di  Polres  Tabanan  ,  bahwa  sampai  saat  ini sarana  dan  prasarana  yang  tersedia  tidaklah merupakan hambatan signifikan dalam penyelesaian  perkara  pidana  kecelakaan  lalu lintas  dengan  konsep keadilan  restoratif . Oleh karena, untuk melaksanakan penyelesaian  perkara  pidana  kecelakaan  lalu lintas, tidak dibutuhkan sarana dan prasarana khusus,  selain  ruangan  untuk  melakukan penyidikan  dan  sebagai  tempat  merespon hasil  perdamaian  yang  dibuat  antara  para pihak yang terlibat laka lantas.
4. Faktor masyarakat
Pada  penjelasan  awal  telah  dijelaskan  bahwa penyelesaian  perkara  kecelakaan  lalu  lintas ringan  secara  damai  (di  luar  pengadilan) merupakan  keinginan  para  pihak  untuk menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan.  Keinginan  tersebut  di  dasari pada  suatu  kesepakatan  antara  para  pihak mengenai  hal-hal  yang  disepakati  terkait dengan  penyelesaian  perkara,  khususnya mengenai  masalah  ganti  kerugian  yang
merupakan hak korban yang lebih ditekankan pada  proses  penyelesaian  perkara  secara damai.   Realita  di masyarakat adalah bahwa kesepakatan dalam proses perdamaian, seringkali  proses  tersebut  dicampuri  oleh pihak  ketiga,  seperti  intimidasi,  adanya kepentingan  material  pihak  ketiga  sehingga jumlah  ganti  kerugian  yang  diajukan  oleh korban  terlalu  besar.  Penyelesaian  dengan cara restoratif  justice melalui  kesepakatan antara para pihak korban dan pelaku haruslah berdasarkan  asas  keseimbangan,  sehingga tujuan dari penyelesaian perkara secara damai tersebut  dapat  terwujud,  yakni  mencapai keadilan  dan  lebih  memenuhi  rasa  keadilan semua  pihak.  Kemajuan    modernisasi  saat ini,  telah  terjadi  perubahan  paradigma  dalam memaknai  hidup.  Masyarakat  modern  lebih mengutamakan nilai-nilai ekonomis cendrung konsumtif  dari pada nilai-nilai kekeluargaan. Sehingga,  cara  pandang  masyarakat  modern dalam  memaknai  kehidupan  berdasarkan materi secara tidak langsung akan berpengaruh pada proses penyelesaian perkara  kecelakaan  di  luar  pengadilan. Artinya  pihak  korban  di  dalam  proses mediasi  lebih  mengutamakan  nilai-nilai kerugian materi yang diderita, tanpa mempertimbangkan  sikap  tanggung  jawab pelaku dan keinginan pelaku untuk mengakui kesalahannya  dengan  diwujudkan  adanya permohonan  maaf    pelaku  kepada  korban. Posisi  pelaku  yang  berada dalam  dua  pilihan yakni  memenuhi  tuntutan  korban  atau menjalani hukuman pidana seringkali menjadikan  keadaan  tidak  seimbang  dalam proses mediasi. Faktor masyarakat dalam hal ini  sangat  berpengaruh  pada  pencapaian keadilan  dalam  penyelesaian  perkara  di  luar pengadilan,  terlebih  adanya  campur  tangan pihak ketiga yang mencoba menarik keuntungan  dari  proses  penyelesaian  perkara tersebut.
5. Faktor Budaya Hukum Faktor penting untuk  mendukung berlakunya suatu  peraturan  hukum  secara  efektif,  adalah faktor  budaya  hukum  masyarakat.  Hukum akan  berjalan  efektif  atau  akan  dipatuhi  oleh masyarakat, sebaliknya hukum juga diperlukan  untuk  merubah  budaya  hukum masyarakat. Oleh sebab itu, substansi hukum
dengan  budaya  hukum,  merupakan  satu kesatuan  yang  tidak  dapat  dipisahkan, terutama  dalam  kaitannya  dengan  upaya penegakkan hukum.
Beranjak  dari  pernyataan  tersebut,  maka peraturan  di  bidang  lalu  lintas,  khususnya  yang terkait  dengan  penyelesaian  perkara  pidana kecelakaan  lalu  lintas,  hendaknya  diselaraskan dengan  nilai-nilai  hokum  yang  telah  menjadi budaya  hukum  masyarakat,  yaitu  adanya kelaziman dalam masyarakat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi  dengan  cara  bermusyawarah  untuk mencapai mufakat.
Kendala-kendala yang sering dihadapi para penyidik  Unit  Laka  Lantas  Polres  Tabanan dalam penanganan kecelakaan lalu lintas dengan pendekatan restorative justice , diantaranya
1. Pihak  keluarga  korban  Pihak  korban  yang tidak berkenan membuat perdamaian, tidak ingin  memaafkan  pihak  korban  menuntut nominal  ganti  rugi  yang  cukup  besar, dimana  kerugian yang dialami oleh korban cukup  besar,  sehingga  keluarga  pelaku yang  berasal  dari  keluarga  biasa  merasa kesulitan  memenuhi  tuntutan  dari  keluarga korban.
2. Masih adanya stigma negatif dari masyarakat,  terutama  korban  terhadap aparat  penegak  hukum  dalam  penerapan konsep  keadilan  restoratif,  karena  tidak sedikit  korban  yang  berprasangka  negatif terhadap penyidik/penyidik pembantu yang ingin  menyelesaikan  kasus  pidana  yang menimpanya  melalui  jalan  damai  dengan pihak pelaku, banyak korban yang beranggapan bahwa penyidik membela dan dibayar oleh pihak pelaku.
3. Sulitnya  mencari  titik  temu  ganti  rugi materiil  yang  diberikan  antara  pelaku kepada korban.
4. Wilayah hukum Polres Tabanan sebahagian  merupakan  Jalur  perlintasan Antar Propinsi/Jalintim yang
menghubungkan  Propinsi  Bali  dan  Jawa, sehingga  menjadi  suatu  kendala/hambatan dalam  Penyelesaian  Kecelakaan  Lalu Lintas    Melalui  Pendekan Restorative Justice
Adapun  kendala  lainyan  dalam  pendekatan
restorative justice bagi penanganan kecelakaan lalu lintas adalah lebih berisifat kepentingan pribadi kedua belah pihak dan atau  salah  satu  pihak  yang  berkehendak perkara  Kecelakaan  Lalu  Lintas  tersebut tidak  dilanjutkan,  sementara  menurut penilaian Penyidik/Penyidik Pembantu
tidak  semua  perkara/kasus  kecelakaan  lalu lintas  yang  sudah  dilakukan  perdamaian dihentikan dan perdamaian tidak mengugurkan tuntutan.
Disamping kendala yang telah diuraikan di  atas  ,  kendala    Penyidikan  Kecelakaan Lalu  Lintas  di  Polres  Tabanan  dapat dikelompokkan  adalah
1. Aspek internal, dapat diidentifikasi sebagai berikut:
a. Terkait dengan kompetensi penyidik dibidang  pengetahuan  hukum,  peraturan perundangundangan, sistem peradilan pidana  dan  ketrampilan  teknis  dan  taktis penyidikan  masih  belum  optimal.  Hal  ini terjadi karena belum semua personel fungsi reskrim  mengikuti  pendidikan  kejuruan fungsi  teknis  reserse  dan  ketrampilan pendukung misalnya kemampuan
penggunaan  teknologi  informasi  dalam pengungkapan  kasus  pidana.  Termasuk dalam hal ini kurangnya pemahaman secara komprehensif  terhadap  prinsip restorative justice .
b. Terkait  perilaku  penyidik  dan  penerapan kode  etik  penyidikan,  hal  in  dapat  dilihat dari masih kurangnya keteguhan/ keuletan/ ketangguhan  dan  sering  mengabaikan prosedur,  dalam  pelaksanaan  tugas  ada kecenderungan melampaui batas
kewenangan, kurang mandiri dan terpengaruh  oleh  pihak  lain  sehingga terkesan diskrimniatif terhadap penanganan perkara,  kurang  mampu  menjaga  rahasia penyidikan,  sering  melontarkan  kata-kata  / kalimat  atau  isyarat  yang  bertujuan mendapat imbalan, bahkan sering berkomplot  dengan  pihak  yang  terkait perkara.
c. Terkait anggaran, bahwa anggaran penyidikan dipertanggunjawabkan terhadap kasus yang telah diajukan kepada penuntut
umum/  P-21,  sehingga  ada  keterbatasan ruang  gerak  dalam  penyelesaian  perkara yang  dapat  diselesaiakan  dalam  tingkat penyidikan.  Kondisi  ini  akan  mendorong semua  peneyelesaian  perkara  melalui proses  peradilan,  sementara  masyarakat masih  mengharapkan  dapat  diselesaiakan pada tingkat penyidikan.
d. Belum  ada  sinkronisasi  antara  unit  kerja, misalnya  antara  fungsi  reskrim  dan  SKPT, atau  fungsi  pendukung  lainnya  untuk menyelesaikan  permasalahan  masyarakat yang timbul dengan mengedepankan prinsip restorative justice.
2. Aspek Ekternal, berdasarkan hasil identifikasi dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Pemasalahan hukum yang dihadapi masyarakat  tidak  jarang  berkaitan  erat dengan permasalahan politik dan lingkungan strategi yang berkembang. Oleh karena  itu  kondisi  demikian  sangat mempengaruhi  terhadap  langkah  atau tindakan  kepolisian  yang  diambil.  Budaya sosial masyarakat  yang lebih memilih jalur hukum dalam menyelesaikan permasalahan sosial merupakan salah satu sebab tingginya angka jumlah laporan polisi yang harus ditangani oleh penyidik.
b. Belum sinerginya kerjasama antara lembaga  penegak  hukum  sebagai  sub system  dari  system  peradilan  pidana Indonesia.  Komunikasi  antara  sub  sistem dalam  sistem  peradilan  pidana  terpadu masih  bersifat  formalitas,  belum  adanya satu persepsi untuk memberikan pelayanan peradilan  yang  cepat,  murah  dan  adil. Sehingga penyidik  masih terkesan menjadi hulp  magistraat .  Hal  ini  bisa  dilihat  dari terjadinya  bolak-balik  berkas  perkara antara  penyidik  dan  penuntut  umum, dimana  yang  menjadi  materi  perdebatan tidak substansial dan tendensius.
c. Masih  adanya  pandangan  negatif  dari kalangan  masyarakat  tentang  penyidikan dan  upaya  Polri  dalam  mewujudkan kepastian  hukum  dan  keadilan.  Hal  inin dilihat  dari  indikator  bahwa  penyidikan belum  mengutamakan  kasus  yang  menjadi perhatian  masyarakat,  belum  memberikan
informasi  tentang  perkembangan  kasus secara  optimal,  masih  dirasakan  adanya diskriminatif  dalam  penyidikan  terhadap orang yang “melek hukum” dan penyidikan terhadap  warga  Negara  yang  “buta hukum”,  dan  penyidikan  dilakukan  masih mengedepankan  normatif  yuridis  sehingga masyarakat kurang simpatik.
d. Bahwa  perkembangan  teknologi  informasi selain  memberikan  dampak  positif  juga memberikan  dampak  negatif  yang  turut menyumbangkan  angka  kriminalitas,  hal ini  kemudian menjadi tantangan pekerjaan baru  bagi  penyidik.  Kejahatan  yang ditimbulkan dengan media teknologi informasi    secara  tehnik  dan  taktik penyidikan  jelas  membutuhkan  counter teknologi  tersebut,  artinya  meskipun  jenis tindak  pidana    umum  namun  apabila dilakukan  dengan  menggunkan  teknologi informasi  maka  penyidik  membutuhkan waktu dan peralatan yang lebih dibandingkan  bila  penyidik  melakukan penyidikan terhadap tindak pidana konvensional.  Oleh  karena  itu  dalam  satu sisi  perkembangan  teknologi  juga  menjadi tantangan bagi tugas penyidikan.
e. Pemberitaan  media  massa  yang  cenderung memojokkan Polri terutama dalam peneyelesaian kasus-kasus yang
menimbulkan  konflik  dalam  masyarakat hal  ini  juga  dipicu  dengan  lemahnya kemampuan komunikasi sosial dan pemahaman  terhadap  psikologi  massa untuk  mendapatkan  simpatik  massa  pada kasus  kasus  yang  kontroversial.  Hal  ini juga didorong oleh budaya hukum partisipant yang dimanfaatkan oleh media.

## IV. Penutup
Penyidikan  Kecelakaan  Lalu  Lintas Melalui  Pendekatan Restorative di  Kepolisian Resort    Tabanan    dilakukan  Penyelesaian melalui    :  1)  ADR  ( Alternative  Dispute Resolution ) yakni  penyelesaian  di  luar pengadilan  dengan  cara  konsultasi,  negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.
Penyelesaian Perkara melalui ADR  berpedoman pada : UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan,  Surat  Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/ SDEOPS, Peraturan  Kapolri  Nomor  15  Tahun  2013
Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan lalu lintas    pasal  6,  pasal  61,  pasal  62  dan  pasal  63, Surat Edaran Kapori No 8 Tahun 2018 Tentang Penerapan  Keadilan  Restoratif  Dalam  Perkara Pidana  (  Perkap  No  8  Tahun  2018)  Peraturan Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 08  Tahun  2021  Tentang  Penanganan  Tindak Pidana  berdasarkan  Keadilan  Restoratif.  2) Penyelesaian secara Diversi merupakan pengalihan  penyelesaian  perkara  anak  dari proses  peradilan  pidana  ke  proses  di  luar peradilan  pidana,  sebagaimana  disebut  dalam Pasal  1  angka  7  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak (“UU SPPA”).UU SPPA secara substansial telah mengatur secara tegas mengenai  keadilan  restoratif  dan  diversi  yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat  menghindari  stigmatisasi  terhadap  anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak  dapat  kembali  ke  dalam  lingkungan  sosial secara wajar.
Adapun kendala-kendala dalam Penyidikan    kecelakaan  lalu  lintas    pendekatan restorative  justice di  wilayah  hukum  Resort Tabanan  dapat dikelompokkan kendala internal dan  eksternal  berupa  kompetensi  penyidik  pada Satuan  Reserse  Kriminal  Polres  Tabanan dibidang pengetahuan hukum, peraturan perundang-undangan,  sistem  peradilan  pidana dan  ketrampilan  teknis  dan  taktis  penyidikan masih  belum  optimal.  Hal  ini  terjadi  karena belum semua personel fungsi reskrim mengikuti pendidikan  kejuruan  fungsi  teknis  reserse  dan ketrampilan  pendukung,  termasuk  dalam  hal  ini kurangnya  pemahaman  secara  komprehensif terhadap prinsip restorative justice .
V. Daftar Pustaka Abbas, Syahrizal . 2011. Mediasi Dalam Hukum Syariah , Hukum  Adat,  dan  Hukum Nasional, Kencana, Jakarta, hal. 22-23. Hadjon, Philipus M. 1997, Penelitian Hukum Normatif (Kumpulan Tulisan), Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hal.1-2.
Kabagreskrim  Polri,  Peranan  Penyidik  dalam Penanganan  Perkara  Pidana  Melalui Mediasi  dan  Diversi,  disampaikan  pada Diklat  terpadu  Hakim,  Jaksa  dan  Polisi dan  Diklat  Asset  Recovery  Tahun  2013
di  Badan  Diklat  Kejaksaan  Agung  RI tanggal 14 Maret 2013, hal. 2 Marzuki, Peter Mahmud. 2005. Penelitian Hukum, Fajar Inter Pratama Offset, Jakarta, hal.93-137 Mulyadi,  Lilik.  2016. Implementasi  Mediasi Penal  Sebagai  Perwujudan  Nilai-Nilai Pancasila  Guna  Mendukung  Supremasi Hukum  Dalam  Rangka  Pembangunan Hukum  Nasional .  Yogyakarta:  Genta Publishing.
Soemitro,  Ronnny  Hanitijo.  1988. Metodelogi Penelitia  Hukum  dan  Jurimetri ,Ghalia
Indonesia
Supeno,  Hadi.  2010. Kriminalisasi  Anak. Jakarta :  PT.  Gramedia  Pustaka  Utama, hal. 196
Soponyono. Eko. 2012. Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Korban . Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 41 Nomor 1. . hal.40. Sukadana,  I  Made.  2012. Mediasi  Peradilan:
Mediasi dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia dalam Rangka Mewujudkan  Proses  Peradilan  yang
Sederhana,  Cepat,  dan  Biaya  Ringan , h.. 159-160 Witanto,  D.Y.  2011. Hukum  Acara  Mediasi Dalam Perkara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama , Alfabata, Bandung, h. 52.