## Analisis Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian di Indonesia
Oleh : Bellah Putri Affandi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Email: bellahafandi@gmail.com

## Abstract
Related to the definition of wealth in Islamic law, intellectual property can be perceived as wealth because, according to jumhur ulama (majority of Islamic scholars), what is called as wealth is not limited to material or things. It can also be in forms of benefits of rights. The foundation of intellectual property as the object of waqf is on the usefulness principle of intellectual property, in which it can provide gain and usefulness that can be exploited continuously without expending or destroying the object. Not all intellectual property is object for waqf. It is limited to intellectual properties that has produced royalty, or those that can be used by other parties. The valuation of intellectual property entirely refers to Panduan Praktik Penilaian Indonesia 4 Penilaian Aset Tidak Berwujud (Guidelines for Indonesian Valuation Practice 4 – Valuation of Intangible Asset). Intellectual Property to be religiously endowed must be first registered in Directorate General of Intellectual Property. Then, the certificate of waqf contract with the object of intellectual property must be reported to and registered in Directorate General of Intellectual Property and must be registered in Badan Wakaf Indonesia (Indonesian Board of Waqf). Incomprehensive socialization makes many people are not familiar with waqf of intellectual property. Management of waqf of intellectual property can reduce the number of unemployment because it needs employees to run its production. It also plays a role in the provision of public goods. Establishment of new public facility can improve the efficiency of state’s budget and shift demand and supply aggregate, so the output in economy can increase at a stable price level. The government as the regulator, through Ministry of Religious affairs and Badan Wakaf Indonesia, may cooperate with Directorate General of Intellectual Property and sharia banks to develop waqf of intellectual property. Waqf of intellectual property will not develop without the appropriate support from the government.
Keywords: Intellectual Property, Object of Waqf, Guidelines for Indonesian Valuation Practice 4, Demand Aggregate, Supply Aggregate, Economy.

## A. Pendahuluan
Wakaf adalah salah satu ibadah yang disyari’atkan dalam Islam karena tidak hanya memiliki satu dimensi saja. Wakaf memiliki beberapa dimensi sekaligus, yaitu dimensi sosial, ekonomi dan dimensi agama. Jika dipandang dari segi fungsi sosial, wakaf sebagai upaya pembentukan watak serta kepribadian seorang muslim untuk dapat ikhlas merelakan sebagian hartanya yang mana telah dikehendakinya demi kepentingan kesejahteraan sesama manusia. Wakaf juga merupakan investasi pembangunan yang nilainya tinggi, karena wakif (orang yang mewakafkan hartanya) tidak memperhitungkan waktu serta keuntungan materi yang seharusnya didapatkan apabila tidak mewakafkan hartanya (Fikri,  2012:44). Adanya harta wakaf berupa modal, lahan, bangunan-bangunan serta fasilitas yang dapat mengingkatkan kemakmuran
masyarakat. Harta wakaf dapat dikelola secara produktif oleh Nazhir sehingga dapat membantu maukuf alaih yang salah satunya yakni masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan secara otomatis apabila kebutuhan hidupnya terpenuhi maka kesejahteraan meningkat.
Keberadaan wakaf sangat dinamis dan luwes sesuai dengan ajaran Islam lainnya yang juga dapat dikembangkan sesuai perkembangan zaman, akan tetapi tetap dengan prinsip dan tujuan Islam yaitu tercapainya maslahah serta Falah . Maslahah atau kesejahteraan akan dapat terpenuhi apabila tingkat kebutuhan tercukupi. Kebutuhan dasar manusia terdiri dari lima hal, yaitu agama ( dien ), jiwa ( nafs ), intelektual ( ‘aql ), keluarga serta keturunan ( nasl ) dan material ( mal ) yang mutlak harus dipenuhi agar dapat hidup bahagia di dunia maupun di akhirat (P3EI, 2008:5-6). Wakaf termasuk salah satu dari sekian

## Abstrak
Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bila dihubungkan dengan pengertian harta dalam hukum Islam, HKI dapat dipandang sebagai harta, karena menurut Jumhur Ulama, yang dinamakan harta tidak harus bersifat materi atau benda, tetapi juga manfaat atau hak dapat dipandang sebagai harta. Landasan HKI sebagai objek wakaf yakni pada asas kemanfaatan HKI yang dapat memberikan keuntungan dan kemanfaatan HKI dapat diambil terus menerus tanpa menghabiskan ataupun merusak bendanya. Tidak semua HKI dapat diwakafkan, yang dapat dijadikan obyek wakaf yaitu hanya HKI yang telah menghasilkan royalti atau dapat dimanfaatkan oleh pihak lain. Penilaian HKI sepenuhnya mengacu pada Panduan Praktik  Penilaian  Indonesia  4  (PPPI-4)  Penilaian Aset  Tidak  Berwujud.  HKI  yang  akan diwakafkan terlebih dahulu didaftarkan di Ditjen KI lalu Akta Ikrar Wakaf dengan obyek HKI wajib dilaporkan dan didaftarkan di Ditjen KI serta wajib di daftarkan di Badan Wakaf Indonesia. Sosialisasi yang kurang menyeluruh menyebabkan banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang wakaf dengan objek HKI. Pengelolaan wakaf dengan obyek HKI dapat mengurangi jumlah pengangguran karena membutuhkan pekerja untuk menjalankan produksinya dan berperan dalam penyediaan barang publik. Penciptaan fasilitas publik baru  dapat  mendorong  efisiensi  anggaran  negara  serta  menggeser  agregat  permintaan maupun agregat penawaran sehingga output dalam perekonomian dapat meningkat dengan tingkat harga yang stabil. Pemerintah sebagai regulator melalui Kementrian Agama dan Badan Wakaf Indonesia bekerjasama dengan Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual serta perbankan syariah dalam mengembangkan wakaf HKI. Tanpa ada dukungan regulasi yang tepat dari pemerintah wakaf HKI tidak akan berkembang.
Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Objek Wakaf,  Panduan Praktik Penilaian Indonesia 4, Agregat Permintaan, Agregat Penawaran, Perekonomian.
Volume 10 No. 2 Edisi Desember 2017 Hal 162 - 183
banyaknya solusi yang ditawarkan oleh ekonomi Islam guna mencapai kesejahteraan tersebut. Tujuan wakaf dapat dibedakan menjadi wakaf keluarga atau wakaf ahli yang disebut juga wakaf khusus dan wakaf umum atau wakaf khairi (Ali, 1988:80). Harta wakaf khairi diperuntukkan bagi kepentingan umum dapat diproduktifkan mendapatkan keuntungan, hasil dari keuntungan tersebut dapat digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang kekurangan atau membutuhkan maupun membangun fasilitas-fasilitas umum.
Indonesia telah memberi perhatian khusus terhadap wakaf, dibuktikan dengan adanya undang-undang tentang wakaf Nomor 41 Tahun 2004 atau lebih dikenal sebagai UU Wakaf yang di dalamnya mengatur mengenai ruang lingkup wakaf. Obyek wakaf yang diatur dalam UU Wakaf tidak terbatas hanya pada benda berwujud saja (Badan Wakaf Indonesia, 2015:50). Harta yang diwakafkan identik dengan benda-benda yang berwujud, baik itu benda bergerak atau benda tidak bergerak, seperti: tanah; rumah; bangunan; dan uang. Namun dewasa ini, definisi objek wakaf dapat pula menjangkau harta benda yang tidak berwujud, salah satunya yakni Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang merupakan bentuk harta kekayaan tidak berwujud sebagai hasil pemikiran manusia. HKI tergolong jenis harta benda wakaf bergarak selain uang yang dalam peraturan UU Wakaf pasal 21 diatur ketentuannya bahwa dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Badan Wakaf Indonesia, 2015:52). Pengakuan HKI sebagai objek wakaf merupakan hal yang baru dalam perwakafan di Indonesia. Masih banyak masyarakat yang masih belum yakin mengenai boleh atau tidak wakaf dengan obyek berupa HKI. Hal tersebut yang mendasari belum banyaknya praktik perwakafan
dengan objek wakaf HKI. Wakaf dengan obyek HKI dapat diterapkan di Indonesia karena secara normatif telah ada landasan hukumnya yang berupa peraturan undang-undang Wakaf yang berlaku sejak tahun 2004. Akan tetapi, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai konsep pelaksanaan HKI di Indonesia sebagai objek wakaf terutama yang berkaitan dengan potensi, mekanisme, pengaturan administrasi, dan pemanfaatan serta pengaplikasiannya sehingga dapat berdampak pada peningkatan pertumbuhan perekonomian.

## B. Telaah Pustaka

## 1. Tinjauan tentang Wakaf
Islam sebagai agama rahmatan lil’alamin memandang segala sesuatu dari dua sudut pandang sekaligus, yaitu sudut pandang dunia dan sudut pandang akhirat. Islam mengatur hubungan vertikal (antara manusia dengan manusia) dan horizontal (antara manusia dengan Allah SWT) secara jelas serta terperinci. Salah satu pokok ajaran agama Islam adalah mengajarkan manusia tentang akhlak (budi pekerti) dengan 3 (tiga) ruang lingkup, yaitu akhlak kepada Allah SWT, akhlak kepada sesama manusia dan akhlak kepada alam semesta (Wahyuddin., 2009:20). Manusia diperintahkan untuk berbuat yang benar kepada manusia lainnya sebagai sesama makhluk (ciptaan Tuhan) dan kepada Tuhan yaitu Allah SWT. Sebagai contoh, perintah untuk bersedekah, berinfaq, berqurban, mengeluarkan zakat maupun wakaf selain membuktikan bahwa manusia patuh kepada perintah Allah sebagai makhluk-Nya dan berbagi kepada sesama sebagai makhluk sosial.
Selain wakaf, ada beberapa amalan sejenis yang juga dianjurkan yaitu sedekah, infaq, qurban, zakat. Ada persamaan unsur berbagi
antara wakaf dengan sedekah, infaq, qurban dan zakat. Namun apabila diamati lebih lanjut, ada pembeda wakaf dari bentuk amalan lainnya yaitu berdasarkan 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi (Ali, 1988:86), yaitu:
a) Syarat pertama, harta benda wakaf harus tetap zatnya dan dapat dimanfaatkan untuk jangka watu yang lama atau tidak sekali pakai serta pemanfaatannya harus untuk hal-hal yang berguna (halal dan sah menurut hukum).
b) Syarat kedua, harta benda yang diwakafkan harus jelas wujudnya dan pasti batasan- batasannya (menurut hukum yang berlaku).
c) Syarat ketiga, harta benda wakaf harus milik wakif (pemberi wakaf) dan bebas dari segala beban.
d) Syarat keempat, harta yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak seperti modal, buku-buku, saham,
dan surat berharga lainnya.
Wakaf seringkali dikaitkan dengan institusi lainnya yang memiliki kesamaan. Padahal apabila diteliti, sebenarnya wakaf berbeda dengan institusi lainnya. Misalnya pelaksanaan ibadah maupun kegiatan sosial secara umum mengenal istilah wakaf, hibah dan sedekah yang sering disamakan pengertiannya. Wakaf juga seringkali dibandingkan dengan praktik trust yang dikenal pada negara yang menganut sistem hukum common law , seperti Amerika Serikat dan Inggris (Wahanu, 2016:2). Persamaan institusi wakaf, sedekah dan hibah terletak pada adanya unsur pemberian sesuatu (harta benda baik bergerak atau tidak bergerak), ada pemberi dan ada penerima. Namun yang membedakannya adalah dalam proses pelaksanaannya, baik yang syarat maupun ketentuan yang harus dipenuhi. Misalnya
wakaf ada syarat kebendaan yang tidak boleh habis pakai, berbeda dengan hibah yang bisa saja merupakan barang konsumtif. Jadi sebenarnya wakaf tidak sama seperti sedekah, hibah dan trust.
Wakaf dapat dikatagorikan menjadi tiga aspek, yaitu menurut waktu, tujuan dan obyek (Chowdhury, 2010:2). Wakaf menurut jangka waktunya dibedakan menjadi dua, yaitu wakaf abadi dan sementara atau dengan jangka waktu. Wakaf menurut tujuannya dibedakan menjadi dua, yaitu wakaf dengan tujuan untuk keluarga biasa dikenal sebagai wakaf ahli atau wakaf khusus dan wakaf dengan tujuan untuk umum atau wakaf khairi. Sedangkan wakaf menurut objeknya juga dibedakan menjadi dua, yaitu wakaf dengan objek benda bergerak dan wakaf dengan objek benda tidak bergerak. Wakaf dengan jangka waktu abadi yaitu obyek wakaf berbentuk barang yang bersifat abadi seperti tanah, tanah beserta bangunan diatasnya, atau benda bergerak yang telah ditentukan oleh wakif (pemberi) sebagai wakaf abadi serta produktif yang dari perolehan hasilnya sebagian disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf dan sebagian untuk biaya perawatan wakaf termasuk apabila ada keruskan. Sedangkan wakaf dengan jangka waktu sementara yaitu obyek wakaf yang diwakafkan berupa barang- barang yang mudah rusak maupun jangka waktu perlindungan hukumnya diatur dalam hukum yang berlaku (Chowdhury, 2010:6), misalnya wakaf dengan obyek HKI berupa Hak Cipta yang bebeda-beda jangka waktu perlindungan hukumnya.
Indonesia telah mengatur bahwa wakaf dapat dimanfaatkan untuk jangka selamanya atau dengan batas waktu tertentu pada undang-undang tentang wakaf pasal 1 ayat  No 31 tahun 2004. Selain peraturan undang-undang, salah seorang
Volume 10 No. 2 Edisi Desember 2017 Hal 162 - 183
ahli ekonomi Islam yaitu Profesor Dr Mundzir Qahf juga telah mengemukakan pemikirannya tentang wakaf dengan jangka waktu, yang didasari oleh tidak ada properti yang dapat dipastikan abadi di dunia ini, misalnya karena hancur akibat bencana alam (Chowdhury, 2010:6). Jadi semua harta wakaf hanya akan bertahan sampai properti atau nilainya ada saja. Wakaf dengan jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh wakif (pemberi wakaf) dapat memperluas peluang dan kesempatan bagi mereka yang berkehendak untuk beramal namun memiliki keterbatasan.
Wakaf keluarga atau wakaf ahli adalah wakaf yang khusus diperuntukkan bagi orang- orang tertentu, baik keluarga wakif maupun orang lain. Ada praktik serupa dengan wakaf keluarga di Minangkabau, yaitu harta pusaka tinggi yang memiliki ciri-ciri sama. Harta pusaka tinggi adalah harta keluarga yang dipertahankan tidak dibagi- bagi atau diwariskan kepada keturunan individual karena telah diperuntukkan bagi kepentingan keluarga untuk memenuhi kebutuhan baik dalam keadaan yang darurat. Sedangkan wakaf umum tentu diperuntuukan bagi kepentingan umum atau kemaslahatan umum. Manfaat wakaf umum atau khairi benar-benar lebih dapat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat dan merupakan salah satu sarana untuk mencapai kesejateraan masyarakat (Ali, 1988:90-91).
Praktik serta peraturan tentang wakaf sebenarnya telah ada sejak Hindia Belanda atau sebelum Indonesia merdeka. Namun secara administratif baru dimulai pada tahun 1905 dengan beberapa peraturan (Kementrian Agama RI, 2013:49). Pembaruan dalam hukum perwakafan di tanah air dimulai sejak diundangkannya undang-undang Pokok Agraria (UUPA) tanggal 24 Desember 1960  yang
merupakan reformasi hukum dibidang pertanahan yang di dalamnya diatur mengenai perwakafan terhadap tanah milik. Berdasarkan perintah dari UUPA, pengaturan terhadap perwakafan tanah hak milik harus dibuat dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Pada tanggal 17 Mei 1977 baru ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik sebagai kelanjutan pelaksanaan ketentuan pasal 49 ayat 3 UUPA tanggal 24 Desember 1960. Terjadi banyak permasalahan mengenai tanah wakaf dalam masyarakat sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, meskipun pemerintah telah memberikan upaya untuk mengatur jumlah tanah wakaf yang telah banyak tersebar (Gozali, 2016:41-42). Namun karena kurang memadainya peraturan yang telah ada sehingga upaya untuk mengatur jumlah tanah wakaf tidak berjalan dengan baik.
Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan Tanah Milik (PP 28 Tahun 1977) merupakan dukungan legalitas formal terhadap perwakafan di Indonesia. Dalam PP 28 Tahun 1977, secara tegas diatur mengenai keharusan mengikuti prosedur yang telah ditentukan dalam hal seseorang hendak mewakafkan tanahnya, seperti keharusan mengikrarkan secara jelas dan tegas kepada Nazhir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf (PPAIW), yang kemudian harus dituangkan dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf (AlW) disaksikan oleh minimal dua orang saksi. Selain itu, syarat untuk berwakaf telah ditentukan dan syarat bagi Nazhir dijelaskan secara rinci dan detail. Setelah pemberlakuan PP 28 Tahun 1977, pemerintah Indonesia masih mengeluarkan beberapa peraturan pelaksanaan terkait dengan wakaf tanah milik (Gozali, 2016:44).
Sebelum tahun 2000 peruntukan wakaf di Indonesia cenderung mengarah kepada kegiatan keagamaan, artinya potensi wakaf sebagai sarana untuk berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat belum dikelola dan didayagunakan secara maksimal dalam lingkup nasional (Djunaidi, 2005:10-11). Apabila wakaf dapat dikelola dengan baik dapat mengatasi kesejangan sosial diberbagai macam bidang (Badan Wakaf Indonesia, 2013:131). Pada tahun 2004 undang- undang yang khusus membahas tentang wakaf diresmikan, yaitu UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Sebagai tindak lanjut dari UU Wakaf, Pemerintah kemudian menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf (PP 42 Tahun 2006). UU Nomor 41 Tahun 2004 atau UU Wakaf memiliki beberapa terobosan baru, antara lain perluasan lingkup obyek wakaf, selain wakaf terhadap benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan wakaf juga dapat dilakukan dengan obyek benda bergerak berupa uang, logam mulia, surat berharga, HKI, kendaraan, hak sewa dan benda bergerak lainnya.

## 2. Tinjauan tentang Hak Kekayaan Intelektual
Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan merupakan nama lain dari Intellectual Property Right atau IPR. Istilah HKI terdiri dari tiga kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan dan Intelektual (Sutedi,  2009:  38).  Landasan  filosofis  HKI dimulai sejak dikemukakannya ide penghargaan bagi pencipta atau penemu atas kreasi intelektual mereka yang berguna bagi masyarakat dalam politik Aristolle pada masa abad ke-4 SM (Jened, 2014:1). Sejarah perkembangan HKI tidak dapat dilepaskan dari tiga cabang utamanya yaitu Merek, Paten dan Hak Cipta. Sejak 4000 (empat
ribu) tahun yang lalu, tanda-tanda berupa nama pengrajin sudah digunakan sebagai merek di berbagai negara. Di Eropa, merek dikembangkan oleh para pedagang untuk membedakan produk yang mereka jual dan pasarkan dari produk pedagang lain. Sampai dengan abad ke-18. perlindungan merek di negara-negara maju hanya dilindungi oleh Common Law ( The Common Law of Fraud ). Perlindungan hukum merek berdasarkan Common Law di Amerika Serikat berakhir tahun 1870 sejak pemerintah membuat Undang-Undang Merek Federal yang pertama (Utomo, 2010: 3-4). HKI tergolong sebagai benda dalam hukum yang dapat dijadikan jaminan (Rahmatullah, 2015:120). Benda dalam perspektif hukum memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan manusia karena dapat menjadi sarana untuk mencapai kesejahteraan hidup (Sembiring, 2002:11).
HKI  tidak  didefinisikan  secara  khusus dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Beberapa ahli dalam berbagai literatur memberikan  definisi  yang  cukup  beragam mengenai HKI, David L Bainbrige mendefinisikan bahwa “ intellectual property is the collective name given to legal rights which protect the product of human intellect ” (Djumhana, 2003:21). W.R. Cornish merumuskan HKI sebagai “ Intellectual Property Rights protects applicants of ideas and informations that are commercial value ”. Sedangkan  Bambang  Kesowo  mendefinisikan bahwa “HKI dapat dideskripsikan sebagai Hak atas Kekayaan yang timbul atau lahir karena kemanpuan Intelektual manusia. Organisasi World Intellectual Property Organization (WIPO) memberikan  definisi  HKI  sebagai  “kreasi  yang dihasilkan dari pikiran manusia yang meliputi: invensi, karya sastra dan seni, simbol. nama, citra dan desain yang dipergunakan dalam
Volume 10 No. 2 Edisi Desember 2017 Hal 162 - 183
perdagangan” (Gozali, 2016:43). Ditjen HKI mendefinisikan HKI sebagai hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasikan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual (Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, 2006:7). Apapun definisi yang dirumuskan, HKI selalu dikaitkan dengan tiga elemen penting yaitu adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum; hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual, dan kemampuan intelektual tersebut memiliki kemampuan ekonomi.
Dalam  fiqh  Islam  yang  mendominan  dan dapat menggambarkan seluruh jenis HKI adalah hak Ibtikar atau hak kreasi atau hak cipta yang dihasilkan seseorang untuk pertama kali, yang dalam dunia ilmu pengetahuan Ibtikar dikenal dengan hak cipta. Pengertian Ibtikar tidak ditemukan dalam literatur fiqh klasik, kajian tentang Ibtikar secara mendalam dari para ahli hukum Islam juga jarang ditemukan. Pembahasan hak Ibtikar terdapat dalam kitab fiqh kontemporer (Harun, 2010:34). Ibtikar menurut Fathi ad- Duraini yaitu gambaran pemikiran dari seorang ilmuwan melalui kemampuan pikirannya dan analisisnya serta hasilnya merupakan penemuan baru atau kreasi yang pertama, yang belum dikemukakan ilmuwan sebelumnya. Dari deifinisi yang dikemukakan Fathi ad-Duraini dapat ditarik kesimpulan bahwa dari segi bentuk, hasil pemikiran tidak terletak pada materi yang terlihat ataupun dapat diraba dengan indra manusia, akan tetapi pemikiran tersebut baru berbentuk dan punya pengaruh maupun nilai apabila telah dituangkan kedalam tulisan atau bentuk lainnya.. Kemudian hasil pemikiran tersebut bukan sebuah jiplakan atau pengulangan pemikiran
ilmuan sebelumnya. Akan tetapi Ibtikar bukan berarti sesuatu yang baru sama sekali, tetapi boleh berbentuk suatu penemuan sebagai pembaharuan dari teori ilmuan sebelumnya ataupun penerjemahan hasil dari pemikiran orang lain kedalam bahasa asing. Penerjemahan dapat digolongkan kedalam kategori ibtikar karena adanya usaha dan kemampuan dari penerjemah untuk menyebarluaskan suatu karya ilmiah dengan bahasa yang berbeda, meskipun pemikiran aslinya bukan muncul dari penerjemah (Harun, 2010:34).
Ibtikar hanya sebagai gambaran pemikiran dan akan berpengaruh luas apabila telah dituangkan dalam bentuk tulisan atau cetakan maupun dalam media-media lainnya. Pemikiran dari ilmuan  sebagai Ibtikar sebenarnya sebuah gambaran atau ide yang belum berwujud materi. Akan tetapi apabila pemikiran ini telah dituangkan dalam bentuk media apapun, maka pemikiran itu akan berpengaruh luas baik dari segi material maupun pemikiran. Menurut ulama fiqh, Ibtikar apabila dilihat dari sisi materinya, seperti manfaat suatu benda atau materi. Jika dimisalkan buah- buahan dan susu hewan perahan, apabila telah dipetik dari pohonnya atau  perahan dari hewan itu dan dijual akan mendapatkan keuntungan. Pemikiran seseorang juga sama, apabila telah dipisahkan dari pemikirnya dan dituangkan pada suatu media, mislnya seminar atau buku, maka menjadi bersifat materi (Harun, 2010:35).
Ulama mayoritas ahli fiqh, anatara lain dari ulama Malikiyyah, menyatakan bahwa sekalipun asalnya adalah akal manusia, namun hak ibtikar setelah dituangkan dalam bentu media memiliki nilai harta yang besar, bahkan melebihi nilai sebagian harta benda material lain. Menurutnya, semata-semata pemikiran yang asalnya  adalah
akal seseorang tidak boleh dipindahktangankan. Akan tetapi setelah pemikiran itu dituangkan dalam bentuk media atu yang lain, maka hasil pemikiran itu telah bersifat material dan bernilai harta. Atas dasar ini, menurut ulama malikiyah hasil pemikiran itu dapat dipandang sebagai harta, apabila hasil pemikiran itu sudah dituangkan dalam bentuk tulisan, cetakan atau media apapun. Hak cipta atau kreasi karya intelektual manusia, merupakan hal baru dan belum ditemukan nash hukumnya (dalil khusus) baik dari ayat al- Qur’an maupun al-Hadits. Secara Ijtihadi dapat didasarkan pada:
1) Urf (suatu kebiasaan atau dapat yang berlaku umum dalam suatu masyarakat). Adat yang telah berjalan dan berlaku umum dapat dijadikan dasar hukum, sebagaimana dalam kaidah hukum Islam : “Adat Kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum“.
2) Maslahah Mursalah adalah sesuatu yang dianggap maslahat, namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya, tetapi maslahah itu secara subtansial sejalan atau tidak bertentangan dengan petunjuk umum syari’at atau ruh syari’ah maupun maqasid syari’ah.
Konsekuensi hukum Islam memandang bahwa hak Ibtikar termasuk kedalam kategori harta yang berakibat bagi penemu atau pencipta terhadap hasil karya atau ciptaannya menjadi hak milik mutlak yang bersifat materi. Penemu atau pencipta berhak atas nilai materi itu atau hak tersebut, ketika digunakan atau dimanfaatkan oleh orang lain dengan seizinnya.
Hak ini layaknya harta dan berlaku pada hukum yang melingkupinya. Hak Ibtikar mempunyai kedudukan yang sama dengan kepemilikan harta lain yang bisa ditransaksikan, diwariskan atau diwasiatkan, maka untuk menjaga eksistensi keberadaan hak ibtikar tersebut dari hal-hal yang merusakkannya harus mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah lewat peraturan atau undang-ungdang dengan mempertimbangkan kemaslahatan kedua belah pihak. Tindakan pemerintah mengatur hak ibtikar bagi warga negaranya tidak bertentangan dengan kaidah hukum Islam : “ Tasharuf (tindakan) Imam terhadap rakyatnya harus dihubungkan dengan kemaslahatan “. Perlindungan hukum atas hak Ibtikar seseorang lewat undang-undang atau hukum yang berlaku di Negara, dapat menghindari terjadinya penipuan dan kerugian dari pihak- pihak yang saling bertransaksi dalam bisnis (perdagangan). Upaya pemerintah membuat aturan perlindungan hukum atas hak ibtikar bagi warga negaranya, disamping didasarkan pada urf (adat) maupun maslahah mursalah.

## 3. Tinjauan tentang Wakaf Produktif
Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf tersebut dapat berupa benda bergerak maupun benda bergerak (Zainal, 2016:6). Dalam UU Wakaf, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) termasuk obyek wakaf kategori benda bergerak yang artinya dapat diproduktifkan. Maksud dari produktif yaitu mempergunakan harta benda atau pokok yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf produktif juga dapat digunakan untuk kepentingan produksi baik
Volume 10 No. 2 Edisi Desember 2017 Hal 162 - 183
di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf tetapi dari keuntungan bersih dari hasil mengembangkan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima sesuai dengan tujuan wakaf.
Akad yang dapat digunakan untuk mengembangkan wakaf produktif, yaitu: Al-ljarah, Al-Musyarakah dan Al-Mudharabah (Dahwam, 2008:75). Penerapan al-ijarah dalam pengelolaan benda wakaf produktif dengan Nazhir selaku pihak pertama yaitu pihak yang menyewakan, sedangkan penyewa yaitu pihak kedua yang mengambil manfaat barang yang disewa dengan kewajiban memberi imbalan yang besarnya telah disepakati bersama. Jika dalam pengelolaan benda wakaf produktif, Al-Musyarakah menjadi pilihan, maka Nazhir akan berkedudukan sebagai salah satu pihak dalam penyeleggraan perjanjian Musyarakah yaitu sebagai pemilik dana atau harta benda. Nazhir akan menyerahkan sejumlah harta demikian pula dengan pihak lain, untuk dikumpulkan dan kelak akan menajdi modal bersama dalam suatu usaha atau bisnis. Dalam teknis operasional dapat dilakukan oleh kedua pihak langsung menangani bisnis ini, dapat pula salah satu pihak menyerahkan kepada pihak yang lain, atau mereka sepakat menunjuk dan mengangkat orang lain sebagai pengelola secara teknis (Dahwam, 2008:78).Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh atau 100% (seratus persen) modal. Sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara Al-Mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang ada  dalam kontrak, sedangkan apabila terdapat kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama sebab kerugian  tersebut bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian
itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
Dalam pengeloaan benda wakaf produktif, Nazhir bertindak sebagai shahibul mal, yang menyediakan seluruh modal dan menyerahkannya kepada pihak lain selaku mudharib yang akan menjalankan modal tersebut untuk kegiatan bisnis. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara Nazhir selaku shahibul mal dengan mudharib sesuai dengan kesepakatan. Bagian keuntungan yang diberikan kepada Nazhir untuk kemudian disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf atau untuk mengembangkan benda wakaf itu sendiri. Namun karena jika terjadi kerugian yang bukan kelalaian atau kecurangan mudharib , ditanggung oleh Nazhir selaku shahibul mal. Oleh karena itu, Nazhir harus sangat cermat dan ekstra hati-hati dalam memilih mudharib . Sebagai contoh, jika benda wakaf berupa sebuah bangunan beserta mesin pabrik, karena Nazhir tidak memiliki kemampuan untuk mengelola kemudian untuk pengelolaannya dilakukan dengan membuat perjanjian Al-Mudharabah dengan mudharib yang telah diseleksi (Dahwam, 2008:79).

## B. Metodologi
Penelitian merupakan suatu sarana ilmiah dalam pengembangan ilmu, karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis. Melalui proses penelitian tersebut dilakukan analisa dan konstruksi terhadap data yang dikumpulkan kemudian diolah. Permasalahan yang akan dikaji merupakan fenomena HKI sebagai objek wakaf di Indonesia yang masih jarang diteliti dari segi ekonomi. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis
isi ( content analysis ), yaitu mengumpulkan data yang ada, menyusun secara sistematis, kemudian mempresentasikan hasil penelitiannya kepada orang lain (Eriyanto, 2011:32-42).
Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara (interview). Wawancara adalah pengumpulan data dengan bertanya jawab langsung kepada responden (Tanjung, 2013:83). Data diperoleh langsung dari hasil wawancara yaitu hasil pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Alasan dipilihnya metode wawancara dalam penelitian ini adalah informasi yang diperlukan adalah berupa kata-kata yang diungkapkan subjek secara langsung, sehingga dapat dengan jelas menggambarkan pendapat subjek penelitian dan mewakili kebutuhan informasi dalam penelitian guna membuat generalisasi atau kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan penelitian.Informan dipilih melalui teknik penentuan informan purposive yakni memilih informan menurut kriteria yang sesuai dengan topik penelitian atau orang yang dianggap kredibel untuk menjawab masalah penelitian. Maka, informan dipilih dari pihak Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, Majelis Ulama Indonesia, Badan Wakaf Indonesia dan Wakif HK. Sedangkan data sekunder (data kepustakaan), pengumpulannya melalui studi dokumen yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap bahan pustaka, berupa literatur-literatur kepustakaan seperti buku serta sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.
Setiap hal temuan atau data yang dikumpul- kan dalam penelitian harus dicek keabsahannya agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan serta dibuktikan kebenarannya. Teknik yang dapat dipakai untuk pengecekan keabsahan temuan adalah triangulasi yang merupakan pendekatan
multimetode yang dilakukan saat mengumpulkan dan menganalisis data agar fenomena yang diteliti dapat dipahami dari berbagai sudut pandang dengan baik sehingga diperoleh kebenaran yang kuat (Meolog, 2010:178). Prof. Mudja Rahajro mengutip pernyataan Norman K. Denkin  dalam karyanya yang mendefinisikan triangulasi sebagai kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda (Rahardjo, 2010:1). Konsep Denkin ini seringkali digunakan untuk penelitian kualitatif di berbagai bidang. Triangulasi dalam konsep Denkin ada 4 (empat) aspek, yaitu: triangulasi Metode; triangulasi Antar-Peneliti; triangulasi Sumber Data dan triangulasi Teori. Dalam pengecekan keabsahan temuan penelitian ini menggunakan Triangulasi Sumber Data. Penelitian ini menggunakan metode wawancara bebas dan menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi serta selain melalui wawancara juga menggunakan dokumen tertulis berupa arsip, dokumen, catatan atau tulisan  pribadi.

## D. Hasil & Pembahasan

## 1.   Peraturan Objek Wakaf Berupa Hak Kekayaan Intelektual
Eksistensi HKI selain pengakuan dalam UU wakaf sebagai sebuah hak Kekayaan Intelektual mendapatan perlindungan hukum sesuai hukum Islam. Bentuk pengakuan dan perlindungan HKI ini berdasarkan keputusan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang telah mengeluarkan Keputusan Fatwa MUI Nomor MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual tertanggal 29 Juli 2005. Dalam Fatwa MUI disebutkan yang dimaksud dengan Kekayaan Intelektual adalah kekayaan
Volume 10 No. 2 Edisi Desember 2017 Hal 162 - 183
yang timbul hasil dari olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Konsep Hak Kekayaan Intelektual sebagai Objek Wakaf
Teori haq (hak) dalam Islam secara etimologi memiliki berbagai arti, yaitu: milik, ketetapan, kepastian, kewajiban yang terbatas dan kebenaran sebagai lawan kebatilan. Dalam Fatwa MUI disebutkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam pandangan hukum Islam sebagai haqq maliyyah (harta kekayaan) yang mendapat mashu (perlindungan hukum) sebagaimana mal (kekayaan). Namun, didalam hukum normatif di Indonesia tidak ada terminologi HKI sebagai harta, akan tetapi sebagai benda. Pada KUHPerdata dijabarkan bahwa yang dimaksud benda menurut bentuknya yaitu benda materiil atau berwujud dan benda immateriil atau tidak berwujud (Saidin, 2015:15-16).
HKI adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Tepatnya hasil dari pekerjaan rasio manusia yang  menalar dan hasil kerja emosional. Hasil kerjanya berupa benda immateriil atau benda tidak berwujud. Tidak semua orang dapat dan mampu mempekerjakan otak (nalar, rasio, intelektual) secara maksimal yang artinya tidak semua orang pula dapat menghasilkan intellectual property rights . Hanya orang yang mampu mempekerjakan otaknya saja yang dapat menghasilkan hak kebendaan yang disebut sebagai intellectual property rights . Hasil kerja otak yang menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual bersifat ekslusif, hanya orang tertentu saja yang dapat memilikinya (Saidin, 2015:10-
11). HKI memiliki manfaat serta berguna bagi kehidupan manusia. Kepemilikan atas manfaat ekonomi tersebut sebagai hak atas kekayaan yang layak untuk mendapatkan perlindungan hukum atau bentuk kekayaan bagi pemiliknya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Contoh dari keuntungan ekonomi adalah royalti dan lisensi (Gozali: 2016:95).
Landasan HKI sebagai objek wakaf yakni pada asas kemanfaatan HKI yang dapat memberikan keuntungan dan kemanfaatan HKI dapat diambil terus menerus tanpa menghabiskan ataupun merusak bendanya (Gozali: 2016:95- 96). Namun berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan Ahmad Zawawi Muchtar, tidak semua jenis HKI dapat menjadi objek wakaf. HKI yang dapat dijadikan obyek wakaf yaitu yang telah menghasilkan royalti atau dapat dimanfaatkan oleh pihak lain. Salah satu syarat benda obyek wakaf adalah kekayaan yang memberikan manfaat dan tidak bertentangan dengan ajaran Hukum Islam. Benda tersebut harus bermanfaat, bernilai ekonomis, serta tahan lama karena bendanya maupun manfaat atas benda tersebut yang dapat diambil oleh penerima wakaf.

## 3. Hak Kekayaan Intelektual sebagai Objek Wakaf dalam Prespektif Fiqh
Hak atas Kekayaan Intlektual manusia yang meliputi hak cipta, penemuan atau ciri khas usaha dagang, logo, merek dagang, system operasional bisnis terpadu dan sebagainya, bila dilihat dari sudut Hukum Islam, merupakan persoalan baru dalam kajian fiqh klasik. Persoalan yang muncul terkait dengan hak atas kekayaan intlektual, menyangkut status kepemilikan bagi pemiliknya dan hukum yang melingkupinya dalam pandangan hukum muamalat Islam.
Hak Kekayaan Intelektual, dalam hukum Islam termasuk kategori hak Ibtikar , yaitu penemuan atau kreasi yang merupakan hasil karya intlektual manusia yang belum pernah ditemukan oleh ilmuwan sebelumnya. HKI bila dihubungkan dengan pengertian harta dalam hukum Islam (dalam hal ini mengacu dengan teori Jumhur Ulama), maka HKI dapat dipandang sebagai harta, karena menurut Jumhur Ulama, yang dinamakan harta tidak harus bersifat materi atau benda, tetapi juga manfaat atau hak dapat dipandang sebagai harta. Alasannya bahwa maksud orang memiliki suatu benda bukan karena semata-mata bendanya tetapi adalah manfaat dari benda itu senidiri.
HKI yang sumbernya adalah pemikiran manusia bernilai harta dan kedudukannya sama dengan kepemilikan benda-benda lain, yang berakibat bagi penemu atau pencipta terhadap karya atau ciptaanya menjadi hak milik mutlak yang bersifat materi sebagaimana dengan benda- benda lain yang dapat ditransaksikan, diwariskan atau diwasiatkan. Oleh sebab itu untuk menjaga eksistensi keberdaannya dari hal-hal yang meruisaknya, harus mendapatkan perlindungan hukum dari pihak Negara atau pemerintah baik lewat Undang-Undang atau peraturan lain. Tindakan pemerintah mengatur hak atas kekayaan intlektual manusia ini tidak bertentangan dengan kaidah hukum Islam  “ Tasharuf (tindakan) Imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan”. Adanya perlindungan hukum ini, disamping lebih memberikan kepastian hukum, juga dapat menghindari terjadinya penipuan dan kerugian dari pihak-pihak yang saling bertransaksi dalam bisnis Pemikiran Jumhur Ulama dipandang lebih relevan dengan perkembangan zaman, terutama kemajuan dibidang ekonomi. Karya-karya intlektual yang dilahirkan dengan pengorbanan menjadikan karya yang dihadirkan
menjadi bernilai, apalagi dilihat dari manfaat ekonomi yang dapat dinikmati bagi dunia bisnis merupakan aset dagang atau persusahaan yang sangat berarti.
Teori hukum Islam tentang hak Ibtikar , sesuai dengan ijtihad ahli-ahli ekonomi di Indonesia lewat Dewan Perwakilan Rakyat dengan memproduk Undang-Undang HKI yang meliputi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tenta Cipta, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Dalam Undang-Undang HKI tersebut pada asasnya memberikan hak penuh bagi penemu atau pemegangnya untuk mengalihkan haknya kepada siapa saja, baik untuk memanfaatkannya atau menggunakannya atas seizinnya  Hak atas kekayaan intlektual manusia, walaupun tidak ada landasan khusus atau dalil baik dari al- Qur’an maupun al-Hadits, secara ijtihadiyah dapat didasarkan pada “Urf” (suatu kebiasaan atau adab yang berlaku umum dalam suatu masyarakat). Adat yang telah berjalan dan berlaku umum dapat dijadikan dasar hukum, sebagaimana dalam kaidah hukum Islam “Adat Kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum“ dan “ Maslahah Mursalah ” yaitu sesuatu yang dianggap maslahat, namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya, tetapi maslahah itu secara subtansial sejalan atau tidak bertentangan dengan petunjuk umum syari’at.
Dr. Fathi al-Duraini menyatakan bahwa mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi’i dan Hanbali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orsinal dan manfaat tergolong
Volume 10 No. 2 Edisi Desember 2017 Hal 162 - 183
harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara’ atau hukum Islam (Majelis Ulama Indonesia: 2015:478). Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu haqq maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum ( mashun ) sebagaimana mal (kekayaan). HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. HKI dapat dijadikan obyek akad ( al-ma’qud ‘alaih ), baik akad mu’awadhah (pertukaran, komersial), maupun akad tabarru’at (non komersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.

## 4. Pengaplikasian Hak Kekayaan Intelek- tual sebagai Obyek Wakaf di Indonesia
Praktik perwakafan dengan objek wakaf HKI di Indonesia belum banyak dipraktikkan.
Walaupun wakaf dengan objek HKI sebenarnya telah dipraktikkan akan tetapi masih belum dicatatkan karena Badan Wakaf Indonesia terbentuk pada tahun 2007 dan belum terperincinya mekanisme pengadministrasian tentang wakaf dengan objek berupa HKI.Seorang dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Gunung Djati benama Hanafi (alm) telah mewakafkan hak cipta salah satu bukunya kepada Himpunan Mahasiswa Islam korkom IAIN Sunan Gunung Djati dan Dr. Nasuka, SIP., MM. seorang purnawirawan TNI telah memberikan royalti hak cipta bukunya yang berjudul Teori Sistem diterbitkan oleh Prenada Media (Jakarta) pada tahun 2005 ke program pasca sarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung (Mubarok, 2008:105).

## 5. Institusi  Administrasi  Pendaftaran
Wakaf Hak Kekayaan Intelektual
Gambar 1 : Skema Perwakafan terhadap Hak Kekayaan Intelektual
Obyek wakaf berupa HKI belum banyak dikenal karena merupakan hal yang baru. Pengaturan mengenai hal tersebut pula sampai saat ini masih sebatas pada pengaturan dalam Undang-Undang yang belum ditindaklanjuti dengan adanya petunjuk teknis dan pelaksanaan yang lebih terperinci. Petunjuk teknis dalam wakaf dengan obyek HKI merupakan hal yang penting dan akan membantu pengembangan atas wakaf tersebut. HKI memiliki bidang-bidang yang secara umum mewajibkan adanya pengajuan pendaftaran untuk kepentingan perlindungan hukum. Gambar 1 adalah skema perwakafan terhadap HKI:
Pendaftaran obyek wakaf berbeda-beda, tata caranya diatur berdasarkan jenis obyeknya (Badan Wakaf Indonesia: 2015:106). Setiap jenis obyek wakaf terdapat pengaturan yang lebih terperinci tentang pengadministrasiannya seperti yang diterangkan dalam Undang-Undang Wakaf. Pengaturan teknis berupa petunjuk pelaksanaan diperlukan dalam rangka memberikan panduan yang jelas bagi pelaksanaan wakaf. Sampai saat ini pengaturan terperinci terhadap teknis pelaksanaan wakaf masih terbatas pada wakaf dengan obyek benda tidak bergerak berupa tanah dan atau bangunan, serta terhadap benda bergerak dengan obyek berupa uang. Terhadap obyek wakaf berupa benda bergerak selain uang diatur secara khusus dalam pasal 40 sampai pasal 42 PP No.42 Tahun 2006. Wakaf HKI tergolong dalam jenis wakaf benda bergerak selain uang.

## 6.  Kuantifikasi Nilai Ekonomis dari Obyek Wakaf Hak Kekayaan Intelektual
Benda dapat dikatakan bernilai apabila memenuhi semua syarat yang berupa keharusan memiliki daya guna, ketersediaannya terbatas dan kepemilikannya dapat dipindahkan. HKI
memenuhi semua unsur dan syarat-syarat untuk dapat dikatakan sebagai benda yang memiliki nilai ekonomi. Nilai ekonomi pada HKI merupakan kekayaan bagi pemiliknya yang memberikan hak bagi pemiliknya untuk dapat memanfaatkan serta menikmati hasil yang diberi oleh kekayaan intelektual tersebut untuk tujuan tersebut diperlukan suatu bentuk penilaian sebagai dasar untuk menetapkan nilai HKI sebagai suatu aset yang dapat dimanfaatkan. Penilaian berperan penting dalam menentukan nilai ekonomi aset dan potensi harta kekayaan yang dimiliki (Saidin, 2015:114-115).
Berbeda dari aset tidak berwujud lainnya, substansi HKI adalah hasil dari aktivitas kreatif (Saidin, 2015:10). HKI sebagai aset tidak berwujud,  dapat  secara  khusus  diidentifikasi dan digambarkan keberadaannya yang tunduk pada perlindungan hukum. Pemilik atas aset ini memiliki hak untuk mengalihkan secara hukum kepada pihak lain. HAKI sebagai aset tidak berwujud memiliki nilai kuantitatif dari perspektif penilaian. Selain itu, dalam konteks HKI ada keharusan untuk memiliki karakteristik ekonomi, disamping juga harus menunjukkan keberadaannya secara hukum. Aset tersebut menghasilkan suatu jumlah terukur yang berasal dari manfaat ekonomi bagi pemiliknya. Disamping itu juga harus memiliki potensi untuk meningkatkan aset lain yang terkait dengannya (Gozali, 2016:115).
Penilaian bisnis terhadadap HKI yang merupakan jenis harta kekayaan (aset) yang tidak berwujud di Indonesia yang telah ada saat ini terutama terkait dengan kegiatan perdagangan di Pasar Modal dapat mengacu pada peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) dan
Volume 10 No. 2 Edisi Desember 2017 Hal 162 - 183
panduan SPI terkait penilaian terhadap aset tidak berwujud sepenuhnya mengacu pada Panduan Praktik Penilaian Indonesia 4 (PPPI-4) Penilaian Aset Tidak Berwujud (Republik Indonesia: 2007:1).
Menurut PPPI Penilaian Aset Tidak Berwujud, pendekatan penilaian terhadap aset tidak berwujud dalam hal ini HKI dapat dilakukan dengan tiga pendekatan ( approach ), yaitu pendekatan pasar ( market sales comparison approach ), pendekatan pendapatan ( income approach ), dan pendekatan biaya ( cost approach ). Pada pendekatan pasar membandingkan aset tidak berwujud yang dinilai dengan aset tidak berwujud sejenis atau hak kepemilikan aset tak berwujud dan sekuritas yang lelah dijual di pasar bebas. Dua sumber data yang umum digunakan dalam pendekatan pasar adalah pasar dimana hak kepemilikan atas aset tidak berwujud yang sejenis diperdagangkan dan transaksi terdahulu atas hak kepemilikan aset tidak berwujud yang dinilai (Republik Indonesia: 2007:8).Pada
pendekatan pendapatan memperkirakan nilai aset tidak berwujud atau hak atas kepemilikan aset tidak berwujud dengan menghitung nilai kini atas keuntungan yang diantisipasi (Republik Indonesia: 2007:11). Pada pendekatan biaya yang sering disebut biaya pengganti dan juga dikenal sebagai pendekatan aset yang disesuaikan. Pendekatan
yang didasarkan pada biaya diterapkan atas dasar prinsip substitusi yaitu sebuah aset tidak benilai lebih tinggi dari biaya untuk mengganti semua bagiannya (Republik Indonesia: 2007:13).

## 7.  Objek Wakaf Di Indonesia Dalam Meningkatkan Perekonomian
Purwadi mengutip pernyataan dari Prof. Dr. Boediono pada pidatonya Puncak Peringatan Hari KI se-Dunia di Istana Wakil Presiden Mei 2012 bahwa suatu bangsa yang terus mengembangkan dunia kreativitas dan inovasi, termasuk mengakui, memberikan insentif dan melindungi Hak Kekayaan Intelektual akan memilki perekonomian yang kuat (Purwadi, 2014). HKI merupakan alat penunjang pembangunan ekonomi dan penciptaan kreasi, motor penggerak perdagangan dan kekuatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang dan masa depan suatu bangsa secara material, budaya, dan sosial.
Jumlah HKI (bidang Hak Cipta, Desain Industri, Paten) yang baru terdaftar pada tahun 2015 menunjukan bahwa Indonesia memiliki potensi sumber daya manusia yang besar namun masih belum optimal jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia menurut Survei
Gambar 2: Jumlah HKI (Hak Cipta, Desain Industri, Paten) Baru Terdaftar Pada Tahun 2015
Sumber: Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, 2016
Penduduk Antar Sensus (SUPAS) Badan Pusat Statistik pada tahun yang sama yaitu sekitar 255 juta jiwa. Bidang HKI paling berpotensial untuk dapat dijadikan obyek wakaf dari ketujuh bidang HKI yang dijelaksan pada PP 42 Tahun 2006 adalah Hak cipta, karena ciptaan bidang hak cipta merupakan karya yang beragam dan perkembangannya paling luas. Seorang penulis yang menulis buku yang bekaitan dengan ajaran agama, dapat mewakafkan hak cipta atas buku yang telah ditulis dengan cara penjualan buku yang telah diwakafkan tersebut dapat dikelola
oleh Nazhir yang kompeten. Royalti yang diperoleh dan seharusnya menjadi milik/hak penulis diberikan sesuai dengan ketentuan wakif. Ada 2 (dua) macam hubungan antara penulis dan penerbit yang berdampak pada besaran royalti yang diterima oleh penulis. Jika disederhanakan dalam bentuk skema, dapat digambarkan pada gambar 3.
Skema pada gambar 3, skema pertama dan skema kedua hampir sama, perbedaanya terletak
Pada modal untuk memproduksi serta mendistribusikan buku hasil karya penulis. Skema pertama menjelaskan hubungan penulis dan penerbit pada umumnya. Sedangkan skema yang kedua hanya dilakukan oleh beberapa penulis
yang kaya akan modal. Mengenai royalti, penulis dengan hubungan seperti yang digambarkan pada skema pertama jelas menerima besaran yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan skema kedua walaupun hasil peolehannya pada akhirnya diwakafkan. Keuntungan atau royalti minimal yang diterima penulis pada hubungan skema pertama  adalah 6% (enam persen). Akan tetapi apabila merujuk royalti standar penerbitan di Indonesia sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga jual eceran (bruto) per buku. Pada gambar 4 dijabarkan contoh perhitungan royalti.
Wakif HKI memberikan royalti atau keuntungan dari kepemilikan HKI kepada Nazhir. Kemudian Nazhir mengelola dana tersebut untuk dijadikan aset produktif dengan cara investasi, baik investasi di sektor riil maupun di sektor finansial.  Jika  disederhanakan  dalam  bentuk skema dapat digambarkan sebagai berikut:
Apabila dipandang dari perspektif teori ekonomi makro, wakaf secara teoritis dapat mendorong pendapatan nasional dari dua sisi, yaitu mendorong permintaan agregat. Pemerintah memiliki kemampuan besar dalam ekonomi dengan tabungan pemerintah yang besar. Dalam ilmu ekonomi makro, pemerintah berperan dalam mendorong pendapatan nasional melalui
belanjanya yang besar sebagaimana tergambar pada rumus:
Y = C + I + G + NX dengan:
Y : pendapatan nasional
C
: konsumsi agregat I : investasi agregat
G : belanja pemerintah
NX  : ekspor bersih (ekspor-impor) Secara teoritis, apabila G atau belanja mengalami kenaikan maka Y atau pendapatan nasional akan mengalami kenaikan pula. Kondisi tersebut tercermin pada gambar 7.Selanjutnya, kenaikan belanja pemerintah akan meningkatkan jumlah output pada barang dan jasa. Peningkatan output pada pasar dan jasa pergeseran kurva IS (kurva investment and saving ) ke sebelah kanan. Karena belanja pemerintah merupakan kebijakan fiskal, maka hal tersebut tidak akan mempengaruhi
kurva LM (kurva liquidity and money ) yang merupakan cerminan pasar uang. Hal tersebut akan memunculkan keseimbangan baru pada kurva IS-LM. Pada akhirnya, keseimbangan baru pada kurva IS-LM akan menggeser kurva AD ( Aggregate Demand ) ke kanan. Dengan asumsi bahwa penawaran agregat yang dicerminkan oleh kurva AS ( Aggregate Supply ) tetap, maka akan tercipta keseimbangan baru pada kurva AD-AS. Apabila kita masukkan instrumen wakaf HKI, sebagaimana telah dijelaskan pada sebelumnya bahwa wakaf dapat berperan dalam penyediaan barang publik sehingga membuat anggaran negara menjadi lebih efisien. Karena itu, dengan asumsi bahwa belanja pemerintah tetap, maka output atau pendapatan nasional dapat menjadi lebih tinggi. Kenaikan belanja pemerintah diiringi manfaat wakaf dengan objek HKI untuk barang publik akan menggeser kurva IS dan membentuk keseimbangan baru dengan kurva LM. Akhirnya,
Gambar 5: Skema Model Pengelolaan Wakaf HKI
Sumber: Data Diolah, 2016.
kurva AD pun bergeser dan membentuk keseimbangan baru dengan kruva AS.
Diasumsikan bahwa kurva AS yang mencerminkan penawaran agregat bersifat tetap atau tidak bergeser. Kurva AS yang tidak bergeser ditentukan oleh kapasitas negara dalam menghasilkan output seperti ketersediaan tenaga kerja dan sumber daya alam di suatu negara (Karim, 2011:65). Apabila diperhatikan, kenaikan PDB karena wakaf melalui pergeseran kurva
AD memiliki dampak berupa kenaikan harga atau dalam perspektif ekonomi makro berupa inflasi.  Tentu  hal  ini  tidak  diharapkan.  Maka, berdasarkan penjelasan di atas akan ditemukan jawaban bahwa dalam jangka panjang, fasilitas- fasilitas yang dibangun melalui wakaf akan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta sumber daya alam suatu negara sehingga menggeser kurva AS sebagaimana tergambar dalam Grafik berikut:

## Gambar 6 : Pergeseran kurva dengan adanya wakaf
Sumber: Data Diolah, 2016.
Dalam jangka panjang, fasilitas-fasilitas yang dibangun melalui wakaf HKI akan mampu menggeser kurva AS melalui tiga jalur:
1) Penciptaan barang-barang publik yang meningkatkan kinerja masyarakat luas.
2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas.
3) Riset-riset yang dibangun melalui wakaf akan menghasilkan sumber daya baru yang dapat memberikan alternatif produksi dalam perekonomian.
Wakaf dapat berperan dalam pembangunan negara melalui penciptaan fasilitas-fasilitas publik baru  yang  dapat  mendorong  efisiensi  anggaran negara serta menggeser agregat permintaan maupun agregat penawaran sehingga output dalam perekonomian dapat meningkat dengan tingkat harga yang stabil.

## 8. Peran Pemerintah dalam Mengembangkan Wakaf dengan Objek Hak Kekayaan Intelektual
Regulasi undang-undang wakaf adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Mengingat potensi wakaf di Indonesia disamping zakat, infak dan sedekah dapat menjadi tumpuan harapan penigkatan kesejahteraan masyarakat serta pengentasan kemiskinan maka kesejahteraan sosial sangat mempengaruhi proses regulasi di bidang perwakafan (Yunita, 2015:79-80). Tugas pemerintah pemerintah dalam mengembangjan sektor wakaf dalam obyek berupa HKI sama seperti obyek wakaf lainnya, yaitu dimulai dengan adanya regulasi perundang- undangan. Adanya undang-undang wakaf membuat cakupan obyek wakaf semakin luas (Abubakar, 2006:217). Negara berperan sebagai regulator wakaf yang bertanggung jawab terhadap aspek regulasinya dan manajemennya diserahkan kepada masyarakat namun tetap dengan mematuhi
Gambar 7: Pergeseran kurva AS dalam jangka panjang
Sumber: Data Diolah, 2016.
peraturan yang telah ditetapkan. Pembagian peran dan kewajiban yang idel antara negara dan civil society membuktikan bahwa pemerintah Indonesia cukup bertanggung jawab (Abubakar, 2006:220). Campur tangan pemerintah terhadap wakaf hanya bersifat pencatatan dan mengawasi pemeliharaan benda-benda wakaf agar sesuai dengan tujuan wakaf. Pemerintah tidak boleh mencampuri, menguasai atau menjadikan benda wakaf menjadi milik negara. (Yunita, 2015:79-80).
Pada tahun 2004 telah terbentuk regulasi perundang-undangan, selanjutnya yang dilakukan pemerintah adalah sosialisasi perundang- undangan tersebut mengingat HKI sebagai paradigma wakaf baru. Badan Wakaf Indonesia sebagai institusi yang dibentuk pemerintah bertugas menangani wakaf di Indonesia memiliki tanggung jawab tentang sertifikasi, inventarisasi, advokasi, sosialisasi serta peningkatan kualitas Nazhir. Dalam konteks obyek wakaf berupa HKI, Kementrian Agama serta Badan Wakaf Indonesia menjalin kemitraan dengan Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual dan perbankan syariah yang telah ditunjuk oleh Kementrian Agama. Wakaf HKI tidak akan berkembang tanpa ada campur tangan dari pemerintah termasuk regulasi. Sosialisasi HKI sebagai objek wakaf dengan target yang tepat sangat dibutuhkan karena lebih efektif menjaring wakif. Selama lebih dari sepuluh tahun HKI telah ditetapkan dapat menjadi obyek wakaf, namun karena sosialisasi dari pemerintah kepada kalangan intelektual termasuk dunia pendidikan belum maksimal yang mengakibatkan masih jarang dipraktikkan.

## D. PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, dapat ditarik
beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1)  Hak Kekayaan Intelektual, dalam hukum Islam termasuk kategori hak Ibtikar , yaitu penemuan atau kreasi yang merupakan hasil karya intlektual manusia yang belum pernah ditemukan oleh ilmuwan sebelumnya. HKI bila dihubungkan dengan pengertian harta dalam hukum Islam (dalam hal ini mengacu dengan teori Jumhur Ulama), maka HKI dapat dipandang sebagai harta, karena menurut Jumhur Ulama, yang dinamakan harta tidak harus bersifat materi atau benda, tetapi juga manfaat atau hak dapat dipandang sebagai harta. Alasannya bahwa maksud orang memiliki suatu benda bukan karena semata-mata bendanya tetapi adalah manfaat dari benda itu senidiri. HKI dalam hukum Islam dipandang sebagai salah satu haqq maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum, maka dapat dijadikan al- ma’qud’alaih (objek akad), akad mu’awadhah (pertukaran komersial), akad tabarru’ (non komersial). Prosedur dan pengaturan terhadap obyek wakaf berupa benda bergerak selain uang, termasuk di dalamnya berupa HKI diatur secara khusus pada pasal 40 sampai pasal 42 PP No.42 Tahun 2006. HKI yang akan diwakafkan terlebih dahulu didaftarkan di Ditjen KI lalu Akta Ikrar Wakaf dengan obyek HKI wajib dilaporkan dan didaftarkan di Ditjen KI serta wajib di daftarkan di Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga di bawah Direktorat Pemberdayaan Agama Departemen Agama. Lalu kewajiban mendaftarkan ada pada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW). Pendaftaran AIW dilakukan dengan menyertakan bukti kepemilikan (sertifikat hak). Wakif menunjuk
Volume 10 No. 2 Edisi Desember 2017 Hal 162 - 183
Nazhir untuk mengelola royalti melalui usaha- usaha produktif sehingga menghasilkan keuntungan.Setelah memperoleh AIW dari PPAIW, Nazhir wajib mendaftarkan obyek wakaf HKI kepada instansi Ditjen KI dan wakaf PVT di Departemen Pertanian dan wajib menyampaikan bukti pendaftaran obyek wakaf yang telah dilegalisir kepada BWI.
2)  HKI merupakan aset tidak berwujud, penilaian sepenuhnya mengacu pada Panduan Praktik Penilaian Indonesia 4 (PPPI-4) Penilaian Aset Tidak Berwujud. Menurut PPPI Penilaian Aset Tidak Berwujud, pendekatan penilaian terhadap HKI dapat dilakukan dengan tiga pendekatan ( approach ), yaitu pendekatan pasar ( market sales comparison approach ), pendekatan pendapatan ( income approach ), dan pendekatan biaya ( cost approach ).
Semua pemilik HKI memiliki kesempatan mewakafkan haknya untuk mendapatkan royaltinya. Semakin besar royalti yang diwakafkan maka semakin besar pula dana yang terkumpul untuk dapat dimanfaatkan. Nazhir mengelola royalti tersebut untuk dijadikan aset produktif dengan cara investasi, baik investasi di sektor riil maupun di  sektor  finansial.  Keuntungan  dari  segala pengelolaan aset produktif baik di sektor rill maupun  finansial  diberikan  kepada  maukuf alaih yang salah satunya bantuan kepada fakir miskin dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi adalah kesejahteraan. Seseorang dikatakan sejahtera apabila dapat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kesejahteraan adalah salah satu faktor pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan wakaf dengan obyek HKI di sektor rill juga
dapat mengurangi jumlah pengangguran karena membutuhkan pekerja untuk menjalankan produksinya dan berperan dalam penyediaan barang publik sehingga membuat anggaran negara menjadi lebih efisien. Peran pemerintah dalam mengembangkan wakaf dengan Objek Hak Kekayaan Intelektual sangat besar. Pemerintah sebagai regulator melalui Kementrian Agama dan Badan Wakaf Indonesia bekerjasama dengan Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual serta perbankan syariah dalam mengembangkan wakaf HKI. Tanpa ada dukungan regulasi yang tepat dari pemerintah wakaf HKI tidak akan berkembang.

## Daftar Pustaka
Abubakar, Irfan. 2006. Filantropi Islam dan Keadilan Sosial: Studi tentang Potensi, Tradisi dan Pemanfaatan Filantropi Islam di Indonesia . Jakarta: CSR-UIN.
Ali, Muhammad Daud. 1988. Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf . Jakarta: UI Press.
Ali, Muhammad Daud. 1995. Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia . Jakarta: PT RajaGradindo Persada.
Badan Wakaf Indonesia. 2013. Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Berbagai belahan dunia . Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
Badan Wakaf Indonesia. 2015. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf Di Indonesia . Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
Dahwam. 2008. Pengelolaan Benda Wakaf Produktif. Jurnal  Aplikasi  Ilmu-Ilmu Agama, Volume IX, No.1 Juni 2008. Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. 2006.
Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual . Tangerang: Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. 2016. Aplikasi  e-Statistik  Paten,  Desain  Industri,  Hak Cipta Terdaftar .  www.dgip.go.id. Diakses pada tanggal 30 Oktober 2016.
Djumhana, Muhammad. 2003. Hak Milik Intelektual, Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia . Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Djunaidi, Ahmad. 2005. Menuju Era Wakaf Produktif, Sebuah Upaya rogresif untuk Kesejahteraan Umat . Jakarta: Mitra Abadi Press.
Eriyanto. 2011. Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya .
Jakarta: Kencana Prenada Media.
Fikri, Dimas Fahmi. 2012. Reformasi Hukum Wakaf Di Indonesia: Studi Terhadap Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual. Al-Hakam Junal Pemikiran Hukum Islam, Volume 22 Nomor 1.
Gozali, Margaret. 2016. Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Obyek Wakaf Dalam Hukum Indonesia . Tesis tidak diterbitkan. Jakarta: Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Jakarta.
Harun. 2010. Hak Atas Kekayaan Intelektual Prespektif Fiqh Muamalah. SUHUF, Volume 22 Nomor 1.
Karim, Adiwarman A. 2011. Ekonomi Makro Islami . Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Kementrian Agama Republik Indonesia. 2010. Al-Qur’an Terjemahan . Jakarta: CV Penerbit Diponogoro.
Kementrian Agama Republik Indonesia. 2013. Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia . Jakarta: Direktorat Jenderal Pemberdayaan Wakaf.
Majelis Ulama Indonesia. 2005. Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia . Surabaya: Penerbit Erlangga.
Moleog, Lexy J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Mubarok, Jaih. 2008. Wakaf Produktif . Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
P3EI Universitas Islam Yogyakarta. 2008. Ekonomi Islam .  Jakarta:  PT  RajaGrafindo Persada.
Qahaf, Mundzir. 2007. Mananjemen Wakaf Produktif . Jakarta: Khalifa.
Rahardjo, Mudjia. 2010. Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif .  www.uin- malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam- penelitian-kualtiatif.html. Diakses pada tanggal 17 Oktober 2016.
Ramatullah, Indra. 2015. Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan . Yogyakarta: CV Budi Utama.
Republik Indonesia. 2007. Standar Penilaian Indonesia: Panduan Penerapan Penilaian Indonesia 4 Penilaian Aset Tak Berwujud . Jakarta: Sekertariat Negara.
Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor  101/PMK.01/2014  tentang  Penilai Publik . Jakarta: Sekertariat Negara.
Saidin, OK. 2015. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Sembiring, Sentosa. 2002. Prosedur Dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Hak Cipta Paten Dan Merek . Bandung: CV Yrama Widya.
Zainal, Vithzal Rivai. 2016. Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif. AL- AWQAF Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam , Volume 9 No.1.