## KAJIAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN  SMA BATIK 1 SURAKARTA
Dynna Sri Wulandari 1 , Baskoro Adi Priyatno2, Maridi 3
1,2,3 Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia
Email : 1 ds.wulandari@student.uns.ac.id
Diajukan: 5 January 2020; Diterima: 27 February 2020; Diterbitkan: 30 April 2020
Abstrak: Setiap warga Negara Republik Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu untuk mencapai tujuan  pendidikan  nasional.  Untuk  mencapai  pendidikan  yang  bermutu,  maka  ditetapkan  Standar  Nasional Pendidikan (SNP). Tujuan penelitian ini untuk mengkaji Standar Nasional Pendidikan di SMA Batik 1 Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Data diperoleh dengan wawancara. Hasil penelitian terdapat  temuan  gap  pada  standar  isi  sebesar  1,42%,  standar  proses  sebesar  2,36%,  standar  kelulusan  sebesar 1,42%, standar pendidik dan tenaga kependidikan sebesar 0,94%, standar sarana dan prasarana sebesar 4,72%, standar pengelolaan sebesar 0%, standar pembiyaan sebesar 0,94%, dan standar penilaian sebesar 3,77%.
Kata kunci: SNP, Kualitatif, Kuantitatif
Abstract:. Every citizen of the Republic of Indonesia has the right to obtain quality education to achieve national education goals. To achieve quality education, the National Education Standards (SNP) are set. The purpose of this  study  was  to  examine  the  National  Education  Standards  at  SMA  Batik  1  Surakarta.  This  research  is  a qualitative and quantitative research. Data obtained by interview. The results of the study found a gap in content standards  of  1.42%,  process  standards  of  2.36%,  graduation  standards  of  1.42%,  standards  of  educators  and education personnel at 0.94%, facilities and infrastructure standards of 4.72% , the management standard is 0%, the financing standard is 0.94%, and the valuation standard is 3.77%.
Keywords: SNP, Qualitative, Quantitative

## Pendahuluan
Setiap warga Negara Republik Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu. Untuk  itulah  setiap  sekolah  (penyelenggara pendidikan) wajib menjamin mutu pendidikan. Agar terjaga mutu pendidikan, maka disusunlah Standar  Nasional  Pendidikan  (SNP).sehingga dapat  dikatakan  bahwa  SNP  sebagai  acuan mutu  pendidikan  (Peraturan  Pemerintah  no.32 tahun 2013).
Peraturan  Pemerintah  nomor  32  tahun 2013  lebih  lanjut  menjelaskan  bahwa  SNP digunakan  untuk  mengembangkan  kurikulum. Hal  ini  dilakukan  guna  mencapai  tujuan pendidikan  nasional,  yaitu  mencerdaskan kehidupan bangsa yang memiliki keimanan dan ketaqwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa yang  memiliki  akhlak  mulia,  sehat,  terampil, bermartabat,  kreatif  dan  innovative  (Undang- undang RI no.20 tahun 2003).
Standar  Nasional  Pendidikan  menengah mencakup 8 standar, yaitu kompetensi lulusan, isi, proses, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan,pembiayaan, pengelolaan, dan  penilaian.  Standar  kompetensi  lulusan
sebagai  dasar  penyusunan  standar  isi,  standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga  kependidikan,  standar  pengelolaan, standar  sarana  dan  prasarana  serta  standar pembiayaan.
Standar  Nasional  Pendidikan  sabagai acuan  mutu  pendidikan,  maka  dalam  hal  ini sekolah  melakukan  kontrol  mutu  (quality control), jaminan mutu (quality assurance) dan mutu terpadu (total quality). Menurut Aokland (1996)  dalam  Fitra  dkk.  (2018)  mengatakan bahwa mutu adalah adanya keunggulan produk atau  jasa.  Macdonald  (1996)  dalam  Fitra  dkk. (2018)  mengatakan    bahwa  mutu  adanya kesesuaian antara produk dengan persyaratannya.  Untuk  menjaga  mutu,  maka perlu  diadakan  kontrol  mutu,  yaitu  kegiatan pendeteksian  dan  pengeliminasian  produk- produk  gagal, yaitu  produk-produk yang  tidak sesuai  dengan  persyaratannya  atau  standar (PusatPenjaminan  Mutu  Pendidikan,  2012), lebih  lanjut  menjelaskan  bahwa  control  mutu dengan  dilaksanakannya  ujian  sumatif,  ujian akhir, ujian sekolah.
Fitra  dkk.  (2018)  peningkatan  mutu memerlukan perencanaan (plan) dan komitmen
pada pencapaian visi, misi dan tujuan.  Menurut Fitra,  dkk.  (2018),  bahwaPenjaminan  mutu meliputi  penetapan  dan  pemenuhan  standar manajemen mutu, sehingga kepuasan stakeholder  merupakan  salah  satu  indikator keberhasilan  mutu.  Untuk  mencapai  hal  itu perlu  adanya  pelaksanaan  system  penjaminan mutu  internal.  Menurut  Penjaminan  Mutu Pendidikan  (2012),  jaminan  mutu  merupakan usaha  agar  tidak  dihasilkan  produk  cacat  atau salah  dari  sejak  awal  proses.  Dengan terlaksananya  jaminan  mutu,  maka  dapat menumbuhkan  budaya  mutu.  Suatu  budaya yang terus menerus menjaga produk yang bebas cacat.  Menurut  Indriasari  dkk.  (2018)  hal  ini dilakukan untuk mendapat kepercayaan masyarakat.
Agar kepercayaan meningkat maka pelu peningkatan  kinerja  yang  spesialisasi  jenis pekerjaannya  dan  adanya  interaksi  antar anggota.  Dengan  adanya  spesialisasi  maka dapat  menghemat  waktu,  biaya  tenaga  dan pikiran. Handayani (2016) mengatakan bahwa, kemampuan  guru  dalam  proses  pendidikan sangat menentukan keberhasilan untuk mencapai  tujuan  penidikan.  Karena  guru menyusun  rencana,  melaksana  rencanadan mengevaluasi  kesesuaian  antara  hasil  capaian dengan rencana.
Abdi dan Ananiah (2017) menambahkan bahwa  untuk  memunculkan  keunggulan  siswa dengan  menerapkan  model  pembelajaran menyenangkan,  inovatif  dan  kreatif  serta sekolah menerapkan MBS (Manajemen
Berbasis  Sekolah).  Untuk mencapai  8  Standar
Nasional Pendidikan, skolah melibatkan komite  dan  stakeholder  yang  kompeten  untuk mengembangkan sekolah.
Sehubungan  dengan  kontrol  mutu, penjaminan  mutu  maka  terciptalah  budaya mutu  (Penjaminan  Mutu  Pendidikan,  2012). SMA  Batik  1  Surakarta  adalah  salah  satu sekolah  swasta  yang  berada  dalam  naungan Yayasan  Pendidikan  Batik.  Sekolah  ini mendapat kepercayaan masyarakat yang ditunjukkan  dengan  jumlah  siswa  sebanyak 1234  siswa.  Sekolah  ini  berusaha  untuk meningkatkan mutu.
Sehubungan  dengan  hal  itu,  peneliti melakukan  kajian  delapan  Standar  Nasional Pendidikan di sekolah ini. Tujuan penelitian ini adalah  untuk  mengkaji  Standar  Nasional Pendidikan SMA Batik 1 Surakarta.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  adalah  penelitian kualitatif  dan  kuantitatif.  Data  diperoleh dengan wawancara tentang pemenuhan Standar Nasional Pendidikan di SMA Batik 1 Surakarta pada  pejabat  yang  berwenang  dan  guru.  Data yang terkumpul dikonversi, sehingga diperoleh data kuantitatif.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Peningkatan  mutu  lembaga  pendidikan dapat dilihat dari pemenuhan SNP yang terdiri atas 8 standar. Data penelitian diperoleh dengan pengisian instrumen Standar Nasional Pendidikan. Penilaian ini pada 8 standar, yaitu isi,  proses,  3)  standar  kompetesi  lulusan,  4) standar  pendidik  dan  tenaga  kependidikan,  5) standar  sarana  dan  prasarana,  6)  standar pengelolaan,  7)  standar  pembiayaan,  dan  8) standar  penilaian.  Hasil  observasi  disajikan pada pada tabel 1 dan gambar 1.
Tabel 1. Nilai SNP dan gap SNP
SNP Data Ideal Data Gap data Real ideal dengan data real (%) Standar Isi 11.32 9.91 1.42 Standar Proses 14.15 11.79 2.36 Sandar kelulusan 16.98 15.57 1.42 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 14.15 13.21 Standar Sarana 4.72 dan Prasaran 15.57 10.85 Standar Pengelolaan 5.66 5.66 Standar 0.94 pembiayaan 4.25 3.30 Standar Penilaian 17.92 14.15 TOTAL 100 82.55 17.45
Berdasarkan  tabel  1  dan  gambar  1 menunjukkan  bahwa  sekolah  masih  ada  gap pada beberapa standar. Gap yaitu suatu kondisi adanya  perbedaan  antara  kondisi  standar dengan  kondisi  riil.  Gap  tersebut  pada  standar isi  sebesar  1,42%,  standar  proses  sebesar 2,36%,  standar  kelulusan  sebesar  1,42%, standar  pendidik  dan  tenaga  kependidikan sebesar  0,94%,  standar  sarana  dan  prasarana sebesar  4,72%,  standar  pengelolaan  sebesar
0%,  standar  pembiyaan  sebesar  0,94%,  dan standar  penilaian  sebesar  3,77%.  Gap  yang besar  pada  standar  proses,  standar  sarana  dan prasarana, serta standar penilaian. Gap standar proses  sebesar  2,38%.  Gap  standar  sarana  dan prasarana sebesar 4,72%. Gap standar penilaian sebesar 3,77%.

## Gambar 1. Grafik penilaian data ideal dan data real SNP SMA Batik 1 Surakarta
Keterangan: 1. Standar Isi
2. Standar Proses 3. Standar Kelulusan 4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 5. Standar Sarana dan Prasarana
6. Standar Pengelolaan
7. Standar Pembiayaan
8. Standar Penilaian
Standar  isi  terdapat  temuan  bahwa sebagian  silabus  disusun  oleh  guru  sendiri, penugasan  terstruktur  dan  tidak  terstruktur sebanyak 2-3 kali dalam sebulan dan KKM 75. Standar  proses  terdapat  temuan  bahwa  guru menggunakan  RPP  yang  sudah  tersedia,  guru melakukan  remidiasi  tes  (bukan remedial teaching ), guru menggunakan IT sebanyak 2-3 kali  sebulan.  Pada  standar  kelulusan  terdapat temuan bahwa rata-rata siswa yang tuntas pada ulangan harian secara umum kurang dari 70%. Standar  pendidika  dan  tenaga  kependidikan terdapat temuan ijazah kepala sekolah strata 2, guru hadir 80-100% karena adanya penugasan
guru  dari  kepala  sekolah.  Pada  standar  sarana dan  prasarana  terdapat  temuan  bahwa  luas ruang  laboratorium  kurang  mencukupi  jumlah siswa  untuk  satu  kelas,  ruang  laboratorium mengalami alih fungsi, luas lahan kurang sesuai dengan jumlah siswa. Pada standar pembiayaan bahwa  sekolah  tidak  membelajakan  100% bahan  atau  alat  habis  pakai.  Karena  sebagian untuk perawatan alat-alat investaris, penggajian sebab tempat penelitian adalah sekolah swasta. Pada standar penilaian terdapat temuan bahwa kurang  dari  50%  guru  menyusun  soal  tes tingkat  C4-C6,  kurang  dari  50%  guru  mata pelajaran  mengolah  dan  menganalisis  hasil penilaian  untuk  mengetahui  kemajuan  dan kesulitan belajar, dan guru 50% memberikan balikan hasil kerja siswa disertai
masukan/komentar yang mendidik

## Kesimpulan dan Rekomendasi
Berdasarkan data, maka dapat disimpulkan  bahwa  kajian  SNP  SMA  Batik  1 Surakarta adalah: Gap tersebut pada standar isi sebesar  1,42%,  standar  proses  sebesar  2,36%, standar  kelulusan  sebesar  1,42%,  standar pendidik  dan  tenaga  kependidikan  sebesar 0,94%,  standar  sarana  dan  prasarana  sebesar 4,72%,  standar  pengelolaan  sebesar  0%, standar pembiayaan sebesar 0,94%, dan standar penilaian sebesar 3,77%.
Rekomendasi untuk memperbaiki dalam rangka pemenuhan SNP adalah: (1) Sebaiknya guru mengembangkan silabus dan RPP sendiri yang  disesuaikan  dengan  kondisi  sekolah.  (2) Dalam  pengembangan  RPP  ada  kesesuaian antara  kompetensi  dasar,  indikator  pencapaian kompetensi,  model  pembelajaran,  instrumen evaluasi.  (3)  Guru  menyusun  indikator pencapaian  kompetensi  sesuai  kompetensi dasar. (4) Guru menggunakan model pembelajaran, media pembelajaran yang bervariatif,  menyenangkan,  menantang  dan aktif.  (5)  Guru  mengembangkan  media pembelajaran  yang  sesuai  dengan  kompetensi dasar.  (6)  Guru  mengembangkan  instrumen penilaian  yang  secara  bertahap  mengacu  pada C3-C6.  (7)  Guru  melatihkan  siswa  untuk berpikir  kritis  dan  penyelesaian  masalah.  (8) Perlu  penyediaan  ruang  gudang.  (9)  Perlu perluasan ruang laboratoriumyang menampung seluru siswa dan sesuai standarnya. (10) Untuk pembelajaran  yang  sulit  perlu  diulang-ulang agar siswa paham.
https://jurnal.uns.ac.id/inkuiri

## Daftar Pustaka
Fitra, Muh., Ruslan, Hendra. (2018). Urgensi Sistem Penjaminan Mutu Internal Terhadap
Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi. Jurnal Penjaminan Mutu vol. 4 no.1. hal 76-86 Indriasari, I.,   Setiawan,   D.F.,   Nugraha,  A.E.P. (2018),  Integrasi  Anggota  Tim  Kerja  SMK Terakreitasi  A  dan  C  Dalam  Memenuhi Standar Nasional Pendidikan, Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro , Vol.6. No.2
(2018). hal. 39-47
Lampiran  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan  Republik  Indonesia  no.  21 tahun  2016  tentang  Standar  Isi  Pendidikan dasar dan Menengah Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  no.32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan  Pemerintah  nomor  19  tahun  2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pusat  Penjaminan  Mutu  Pendidikan.  (2012).
Pedoman  Pemenuhan  Standar  Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah  Aliyah.  Badan  Pengembangan Sumberdaya  Manusia.  Pendidikan  dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan.  Kementerian  Pendidikan  dan
Kebudayaan
Undang-undang  Republik  Indonesia  nomor  20 Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasinal