Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol.7 No.2 Desember 2023

## ANALISIS URGENSI PENERAPAN COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGGULANGAN COVID- 19 DI KABUPATEN LOMBOK UTARA
Denda Devi Sarah Mandini 1) , Irma Elmira Husbuyanti 2)
1) Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas 45 Mataram, Indonesia
2) Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas 45 Mataram, Indonesia

## Abstrak
Munculnya Covid-19 pada awal Mei 2020 di Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang menyebar di setiap kecamatan hingga pada Oktober 2020 telah menginfeksi 114 orang dengan jumlah korban meninggal 5 orang. namun Minimnya kemampuan pemerintah dalam penyelesaian pandemi covid- 19 sehingga dalam hal ini perlunya keterlibatan berbagai pihak yang berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah pandemi dalam hal ini pemerintah perlu melibatkan elemen masyarakat sipil, tokoh masyarakat, LSM, Perguruan tinggi/ akademisi dan stakeholders lainnya dalam merumuskan, merencanakan, dan melaksanakan suatu kebijakan terkait penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Lombok Utara. Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik sebuah rumusan masalah yakni Analisis Urgensi Penerapan Collaborative Governance dalam Penanggulangan Covid-19 -19 di Kabupaten Lombok Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dengan menggunakan teknik wawancara secara mendalam dengan pemerintah KLU yang menangani masalah Covid-19. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Lombok Utara telah menerapkan Collaborative Governance dengan melibatkan tokoh masyarakat dan melibatkan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat secara maksimal dalam penanggulangan covid-19. Serta, tetap berkolaborasi dengan berikap kooperatif terhadap NGO yang berada diluar organisasi satgas yang dibentuk.
Kata Kunci : Analisis, Penganggulangan Covid-19, Collaborative Governance .

## Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol.7 No.2 Desember 2023

## Abstract
The emergence of Covid-19 in early May 2020 in North Lombok Regency (KLU), spreading to every district, had infected 114 people by October 2020, with 5 fatalities. However, due to the government's limited capacity in resolving the Covid-19 pandemic, there is a need for collaboration involving various stakeholders. In this regard, the government should engage civil society, community leaders, NGOs, universities/academics,
and other stakeholders in formulating, planning, and implementing policies related to Covid-19 mitigation in North Lombok Regency. Based on the above description, a problem statement is formulated, focusing on the analysis of the urgency of implementing Collaborative Governance in addressing Covid-19 in North Lombok Regency. The research adopts a qualitative descriptive approach, utilizing in-depth interviews with KLU government officials responsible for managing Covid-19. The research findings indicate that the North Lombok Regency government has implemented Collaborative Governance by actively involving community leaders and maximizing the participation of several Civil Society Organizations in Covid-19 mitigation. Additionally, they continue to collaborate cooperatively with NGOs outside the established task force organization.
Keywords : Analysis, Covid-19 Mitigation, Collaborative Governance.

## PENDAHULUAN
Munculnya pandemi Covid-19 di Indonesia pada awal bulan Maret tahun 2020 memberikan dampak terhadap kehidupan sosial masyarakat yang tidak hanya memberi dampak pada bidang kesehatan namun aspek kehidupan lainnya seperti pendidikan, ekonomi, sosial, maupun politik. Berdasarkan data WHO 827.419 jiwa dari 203 negara diinfeksi oleh Covid-19 dengan angka kematian 40.777 jiwa (Juaningsih, 2020).
Peta sebaran Covid-19 di 34 Provinsi di Indonesia pada Oktober 2020 mencapai 373,109 dengan tambahan kasus +4.267 terkonfirmasi positif Covid-19 dengan angka kematian mencapai 12.857 jiwa (Anonim,
2020 Lombokpost.jawapos.com,
diunduh pada 19 Oktober 2020). Dari 34 Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami penambahan jumlah hingga 3.805 angka positif (Germas, 2019 https://Covid-1919.go.id di

## Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol.7 No.2 Desember 2023
unduh pada 22 Oktober 2020). Berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah NTB untuk mencegah penyebarannya mulai dari Pembatasan Skala Besar, pemeriksaan suhu tubuh di perbatasan Kabupaten/Kota hingga berlakunya Pergub nomor 6 tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 di Nusa Tenggara Barat aturan ini diikuti oleh Kabupaten/Kota di NTB sebagai upaya penanggulangan Covid-19.
Di Kabupaten Lombok Utara Covid-19 pertama kali masuk pada bulan Mei 2020 yang menyebar di setiap kecamatan. Sampai pada bulan Oktober 2020 pasien positif mengalami penambahan, Adapun penyebaran Covid-19 di KLU sebagai berikut (Anonim, 2020 Lombokpost.jawapos.com, diunduh pada 19 Oktober 2020):
Tabel. 1 Peta Sebagaran Covid-19 di Kabupaten Lombok Utara No. Kecamata n Penyebaran Covid-19 Isolas i Sembu h Meningg al Jumla h
1 Bayan 5 24 1 30 2 Kayangan 0 12 1 13 3 Gangga 1 13 0 14 4 Tanjung 0 42 3
45 5 Pemenang 0 12 0 12 6 Total 6 103 5 114 Sumber: Humas Protokol, Kabupaten Lombok
Utara (2020).
Dalam menanggulangi Covid-19 di Kabupaten Lombok Utara diperlukan kerjasama berbagai pihak meskipun secara konstitusional pemerintah memiliki andil dalam menentukan kebijakan. Namun, kerjasama seluruh elemen baik itu dari sektor private, NGO, akademisi, perguruan tinggi, dan masyarakat dapat berkola borasi dalam menyelesaikan masalah Covid-19.
Salah satu pendekatan penting yang harus dilaksanakan adalah dengan menggunkan model
Collaborative Governance , model ini ditekankan elaborasi didalam organisasi dengan melibatkan para pemangku kepentingan diluar dari pemerintah yang terlibat secara aktif dalam merumuskan, merencanakan, dan

## Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol.7 No.2 Desember 2023

## melaksanakan sebuah kebijakan.
Sementara itu, masyarakat Kabupaten Lombok Utara pun mengambil inisiatif sendiri dengan membuat pos-pos penjagaan disetiap gang kecil untuk memeriksa suhu tubuh dan mewajibkan setiap pendatang mencuci tangan dengan sabun. Hal ini membuktikan bahwa tingginya kesadaran masyarakat dalam mencegah penularan Covid-19 serta tingginya kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol Covid-19. Dengan demikian, pemerintah hanya perlu melibatkan masyarakat secara aktif dalam merencanakan,
merumuskan, dan implementasi penanggulangan Covid-
19.
Menurut Ansell dan Gash (2008) dalam (Cahyono, 2020) collaborative governance merupakan pengelolaan beberapa organisasi publik yang bekerjasama dengan pemangku kepentingan diluar pemerintah termasuk masyarakat yang terlibat dalam
merumuskan, memberikan persetujuan dan ikut melaksanakannya dalam kebijakan.
Collaborative governance dianggap sebagai salah satu cara untuk memecahkan konflik sosial yang rumit antara pemangku
kepentingan yang beragam, merumuskan rencana pembangunan daerah untuk kebijakan perlindungan
lingkungan melalui self
organitation antar pemangku kepentingan yang kreatif,
deliberative , dan saling menguntungkan (Thomson& Perry, 2006) dalam (H.L.O, 2020). Dalam hal ini pemerintah dan non pemerintah bertindak sebagai aktor sosial yang memiliki kedudukan yang sama, sehingga dengan menerapkan konsep ini sebagai sarana untuk mencapai
demokrasi partisipatif yang dapat memecahkan maslah sosial, konflik, pembangunan daerah, dan pertahanan. Dalam Collaborative Governance terdapat enam kriteria penting yaitu
(1) kekuasaan dipegang oleh pemerintah, (2) partisipasi diluar dari non pemerintah, (3) stakeholders terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan (4)
musyawarah diselenggarakan secara formal dan dan

## Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol.7 No.2 Desember 2023
bertemu secara kolektif (6) kolaborasi difokuskan pada kebijakan publik atau menejemen publik (Ansell, 2012).
Collaborative Governance sebuah kolaborasi yang melibatkan pemangku kepentingan antara state dan non state dalam mengambil sebuah kebijakan publik. Proses pengambilan keputusanpun dilakukan secara kolektif dan berorientasi pada konsensus. Adapun model Collaborative Governance (Ansell, 2012).
Gambar 1. Model Collaborative
Governance (Ansell, 2012).
Menurut Ansel dan Gash (2012) terdapat empat variabel utama dalam proses collaborative governance yaitu (Ansell, 2012):
a. Kondisi awal, pada tahap ini para stakeholders yakni pemangku kepentingan mengkaji terlebih dahulu kepentingan masing-masing untuk mencegah konflik pada saat kolaborasi sedang berlangsung. Pada tahap ini membangun kepercayaan antar pihak sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan bersama.
b. Kepemimpinan, peran pemimpin sangat penting untuk menyatukan kepentingan para stakeholders agar terlibat satu sama lain dalam semangat berkolaborasi. Disamping itu, pemimpin juga bertindak sebagai fasilitator untuk memastikan integritas didalam semua pihak terlibat yang dituangkan dalam aturan yang jelas. Menurut Vangen Huxham (2003) berpendapat bahwa

## Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol.7 No.2 Desember 2023
kepemimpinan penting untuk merangkul, memberdayakan, dan memobilasai para pemangku kepentingan untuk memajukan kolaborasi.
c. Desain Institusi/Lembaga, pada tahap ini setiap pemangku kepentingan mengacu pada aturab-aturan dasar dalam melakukan kolaborasi yang ditekankan pada legitimasi prosedural. Sehingga dalam hal ini institusi atau lembaga dituntut untuk terbuka.
d. Proses Kolaborasi, menurut Gray (1989) mendefinisikan proses kolaboratif tiga langkah yakni pengaturan masalah, penetapan arah, dan implementasi. Dalam hal ini juga ditekankan pada proses komunikasi yang baik. Disamping itu, proses kolaborasi perlu memperhatikan sebagai berikut; face to face , membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman atas keputusan bersama, dan hasil sementara.
Menurut Balogh membagi Collaborative Governance menjadi tiga dimensi, yaitu (1) pertama,
system context , yang mencakup tujuh elemen meliputi, sumberdaya, kebijakan dan kerangka hukum, konflik antar kepentingan dan tingkat kepercayaan, sosio ekonomi, kegagalan awal yang akan ditemui, dinamika politik, dan jaringan yang terkait. (2) kedua, drivers mencakup 4 elemen yaitu, kepemimpinan dalam mengatur sumber daya, konsekuensi internal dan eksternal
organisasi, pencapaian organisasi, dan ketidakpastian (3) dinamika kolaborasi memiliki 3 komponen yaitu prinsip keterikatan, motivasi, dan kapasitas untuk aksi bersama (Rivelino & Ginting, 2020).
Pada dasarnya prinsip Collaborative Governance secara substansi telah tercantum dalam UUD 45 yang menempatkan masyarakat bagian dari penentu kebijakan pemerintah, sehingga dengan adanya UUD tersebut kesempatan masyarakat secara aktif dalam pengambilan atau mengawal kebijakan pemerintahpun semakin besar.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rivelino dan Ginting (2020) pada tahun 2020 tentang Tata Kelola Kolaboratif dalam Kebijakan Publik dari Perspektif Penanganan Covid-19 DKI Jakarta bahwa proses

## Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol.7 No.2 Desember 2023
kolaborasi dilakukan melalui tiga tahapan (1) identifying obstacles and opportunities pada tahap ini pemerintah DKI melakukan identifikasi kendala-kendala yang akan dihadapi yang disesuaikan dengan data dan fakta. (2) debating strategies influence pada tahap ini pemerintah DKI melakukan pembahasan antar instansi
pemerintahan dan masyarakat (tokoh agama, pemuda, masyarakat sipil), ormas dalam mendukung kebijakan yang telah dikeluarkan. (3) planning collaborative action pada tahapan ini pemangku kebijakan menyusun rencana pelaksanaan yang diukur berdasarkan data.
Penelitian dengan tema Collaborative Governance merupakan salah satu alternatif dalam menyelesaikan permasalahan pandemi Covid-19 yang belum banyak dilakukan oleh peneliti lainnya. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi dalam penanggulangan Covid-19 yang dapat diadopsi oleh pemerintah daerah. Sehingga penelitian ini
diharapkan mampu menjawab: 1) dengan menerapkan model collaborative governance di instansi pemerintah dapat memperkuat kerjasama dan koordinasi antara instansi pemerintah, pihak swasta, masyarakat sipil maupun tokoh masyarakat, para ahli.
Adanya kolaborasi dengan non pemerintah dapat disampaikan kepada masyarakat secara faktual dan informasi yang diperoleh dapat mudah dipahami terutama dalam implementasi kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan kedisiplinan masyarakat dan mematuhi aturan-aturan yang ada. 2) dengan menggunakan model Collaborative Governance pemerintah dapat mengupayakan mitigasi bencana dalam penanganan Covid-19 dengan melibatkan berbagai pihak sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang baik.

## Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol.7 No.2 Desember 2023

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Obyek penelitian ini adalah Dinas Kesehatan, Gugus Tugas Satuan Penanganan Covid-19 Kabupaten Lombok Utara, relawan Covid-19, tokoh masyarakat yang terlibat secara aktif dalam penanganan Covid-19.
Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dan FGD ( Focus Group
Discussion ).
Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi terkait
tentang penanggulangan Covid-19 oleh
pemangku kepentingan baik pemerintah maupun non pemerintah sehingga peneliti dapat mengetahui proses pemerintah melibatkan
stakeholders
dalam menyelesaikan masalah Covid-19. Sedangkan, FGD bertujuan untuk memperoleh informasi secara spesifik dari suatu kelompok dalam hal ini pemangku kepentingan.

## PEMBAHASAN
Pada awal penyebaran Covid-19 Tahun 2020 pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi penyebaran covid-19 hal ini ditandai dengan adanya regulasi baik dari pemerintah pusat hingga Daerah. Instruksi Gubernur NTB Nomor 120/02/KUM Tahun
2021 tentang Pengendalian,
Pencegahan dan
Penanganan Wabah Pandemi Corona Virus Disease-

## Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol.7 No.2 Desember 2023
2019 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang pada instruksi tersebut kepada Satgas dari tingkat Provinsi hingga Desa Se NTB untuk
meningkatkan upaya pendisiplinan protokol kesehatan
Dalam menghadapi pandemi di Indonesia pada saat ini tentunya tidak dapat diselesaikan secara mandiri oleh Pemerintah yang memiliki sumberdaya terbatas, sehingga diperlukan kerjasama berbagai pihak salah satunya dengan menerapkan pemerintahan yang kolaboratif (Collaborative
Governance)
dimana pemerintah melibatkan seluruh elemen masyarakat, pemerintah dan non pemerintah dalam menyelesaikan pandemi yang terjadi. Dengan menerapkan kolaborasi dalam
menanggulangi covid-19 juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, LSM, Swasta, dll. sehingga terdapat pembagian tugas dan tanggungjawab atas keputusan yang diambil secara bersama. Adapun berbagai upaya pemerintah Kabupaten Lombok Utara dalam menerapkan Collaborative Governance dalam penanggulangan covid-19 yakni Pertama , Pembentukan Satgas Covid-19 Kabupaten Lombok Utara; Kedua ,
Partisipasi Masyarakat.
1. Pembentukan Satgas Covid-19 Kabupaten Lombok Utara
Melalui keputusan Bupati Lombok Utara Nomor 362A/33.B/BPBD/ 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid
Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol.7 No.2 Desember 2023
19) Kabupten Lombok Utara Tahun 2020. Dalam keputusan tersebut Bupati merupakan ketua Satgas KLU dengan struktur organisasi lainnya lainnya di isi oleh pejabat Pemerintah yang berasal dari kepala OPD, pada struktur organisasi
dalam satgas covid-19 yang telah dibentuk
tidak terdapat organisasi non pemerintah yang terlibat. Didalam surat keputusan tersebut juga memuat tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan koordinator. Selain dengan membentuk Satgas Covid-19 Pemerintah Kabupaten Lombok
Utara
juga mengeluarkan berbagai regulasi sebagai upaya dalam penanganganan sekaligus penyebaran covid-19 yakni adanya Surat Edaran Bupati tentang pelaksanaan kegiatan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan Covid-19.
Dalam menegakkan aturan yang telah ada pemerintah Kabupaten Lombok Utara melaksanakan berbagai upaya salah satunya yakni dengan melakukan Razia gabungan untuk memastikan masyarakat KLU mengikuti instruksi protocol Kesehatan yang telah tertuang dalam regulasi salah satunya seperti pemakaian masker dan larangan beraktifitas di luar rumah apabila tidak memiliki keperluan yang tertentu.
Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol.7 No.2 Desember 2023
Gambar 1. Satpol PP melakukan Razia masker
Terbatasnya sumberdaya yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Lombok Utara dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang berlangsung dari tahun 2020 hingga 2022 serta dampak yang ditimbulkan tidak hanya berimbas pada sektor Kesehatan namun juga sektor lainnya seperti ekonomi, Pendidikan, dan sosial
kemasyarakatan. Sehingga dalam penanggulangan pandemic yang terjadi pemerintah melibatkan unsur masyarakat salah satunya yakni Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Pengurangan Resiko Bencana (FRB) dan PMI yang secara langsung berada dibawah garis perintah dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional Daerah KLU. Organisasi FRB bertugas memberikan advokasi, edukasi kepada masyarakay untuk mencegah penyebaran covid-19 melalui cara
pendekatan tradisional dari mulut ke mulut dan sosialisasi secara langsung ke pasar. Disamping itu FRB juga aktif dilibatkan oleh PolPP dan satgas Kabupaten Ketika melaksanakan tugas lapangan seperti Razia, membagikan masker gratis dan

## Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol.7 No.2 Desember 2023
tempat cuci tangan dibeberapa Desa, serta
memberikan akses mudah untuk FRB di Rumah sakit maupun Puskesmas apabila terdapat warga masyarakat yang memiliki ciri-ciri covid-19 untuk ditangani.
Gambar 2. Salah satu contoh posko satgas covid-
19 di Desa Tanjung Disamping terbentuknya Satgas Covid Kabupaten, Pemerintah tingkat desa pun membuat susunan Satgas Covid-19 yang melibatkan berbagai tokoh diantaranya, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pemuda dalam penanggulangan Covid-19. Pemerintah desapun
memberikan fasilitas berupa posko di masing-masing desa agar mempermudah masyarakat dalam melakukan pengaduan. Selain membentuk satgas dengan melibatkan
tokoh masyarakat Pemerintah Desa juga
melibatkan NGO luar negeri yakni Yayasan Sheep Indonesia yang fokus utamanya adalah membantu kebutuhan masyarakat dalam bidang Kesehatan

## Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol.7 No.2 Desember 2023
dan ekonomi.
Dalam melakukan penanganan covid-19 pemerintah juga menyediakan berbagai media
penyalur informasi seperti adanya call center Kabupaten, namun call center tersebut hanya aktif pada awal covid 19 ditahun 2020 dan mulai tidak aktif digunakan pada awal tahun 2021, sehingga alur komunikasi masyarakat dalam menyampaikan aduan kepada pemerintah dengan cara tradisional yakni melalui Kepala Wilayah/ Kepala Dusun hingga mendapat penanganan secara langsung oleh tim medis puskesmas Kecamatan. Begitu juga sebaliknya apabila puskesmas kecamatan hendak melakukan penanganan dan pencegahan seperti sosialisasi penerapan hidup bersih, menjaga jarak, pentingnya
menggunakan masker atau penyemprotan disinfektan di lingkungan masyarakat akan membangun komunikasi dengan gugus tugas Kecamatan.
Berikut alur komunikasi antara pemerintah
dan masyarakat
dalam penanggulan hingga penangananan covid-19 di Kabupaten Lombok Utara.

## Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol.7 No.2 Desember 2023
Bagan1. Alur Penyampaian informasi tertakait Covid -19 darimasyarakat dan Masyarakat ke Pemerintah
Dari bagan diatas dapat dilihat bahwa pemerintah Kabupaten Lombok Utara minim memanfaatkan teknologi informasi dalam menyebarluaskan informasi terkait covid-19 maupun dalam penanganan serta pencegahan.
Namun, dengan adanya Kerjasama antar satgas yang dibentuk dan Kerjasama masyarakat tetap berjalan dengan baik, Meskipun terdapat berbagai kendala yan dihadapi
seperti lambatkanya informasi yang diterima oleh petugas Kesehatan. 2. Partisipasi Masyarakat Secara Sukarela Tingginya tingkat kekhawatiran dan
kewaspadaan masyarakat akan penyebaran covid-
Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol.7 No.2 Desember 2023
19 mendorong masyarakat dalam melakukan inisiatif secara mandiri dalam pencegahan penularan yakni pertama, dengan melakukan penyemprotan disinfektan secara manual dengan alat seadanya sesuai dengan instruksi dari kemenkes. Kedua, pembuatan portal di gang-gang dusun serta disediakan tempat cuci tangan hingga penyemprotan disinfektan pada masyarakat yang bukan dari wilayah tersebut, selain pembuatan portal masyarakat juga secara sukarela melakukan pos penjagaan
secara bergantian. Ketiga,
penyebaran informasi terkait covid-19 dilakukan melalui toa masjid dan kegiatan ibadah lainnya. Dana yang digunakan masyarakatpun diperoleh dari iuran warga.
Disamping kesadaran masyarakat, partisipasi dari Lembaga NGO pun ikut serta dalam melakukan penanganan hingga pemenuhan kebutuhan masyarakat diantaranya Yayasan
Peduli masyarakat yang berfokus pada ekonomi masyarakat dengan melakukan secara 6 bulan memberikan bantuan berupa sembako kepada tukang ojek, pelaku UMKM, pedagang kaki lima. Yayasan Endri Foundation yang secara aktif dari awal covid-19 dengan melakukan pembagian masker gratis, penyemprotan disinfektan,
pembagian hand sanitizer gratis, serta tersedianya rumah singgah yang terletak di Kota Mataram bertujuan sebagai tempat isolasi bagi masyarakat KLU yang dating dari luar daerah. Meskipun tidak

## Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol.7 No.2 Desember 2023

## tertuang didalam
SK satgas NGO ini tetap dilibatkan dalam musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah untuk memaksimalkan informasi yang tidak dapat terjangkau oleh pemerintah itu sendiri.

## KESIMPULAN
Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa pemerintah Kabupaten Lombok Utara telah menerapkan Collaborative Governance dalam penanggulangan Covid-
19 hal ini ditandai dengan adanya garis komando antara organisasi Pemerintah daerah yakni BPBD dan dua Lembaga Swadaya Masyarakat Farom Pengurangan Resiko Bencana (FRB) dan PMI secara aktif dilibatkan dalam berbagai kegiatan
yang dilakukan baik
pencegahan maupun penananganan. Disamping itu, keterlibatan tokoh masyarakat dan NGO lebih maksimal dilakukan pada tingkat desa yakni dengan membentuk organisasi satgas desa, yang mana dalam susunan organisasi tersebut berkolaborasi dengan NGO Yayasan Sheep Indonesia.
LSM yang berada diluar satgas Kabupaten, Kecamatan, hingga Desa tetap dapat memberikan kontribusinya terhadap penanganan dan penganggulangan covid-19 dengan menjalin komunikasi dengan Pemerintah dan kedua belah pihak sangat kooperatif dalam hal penanganan. Namun dalam hal ini pemerintah kurang melibatkan masyarakat umum yang memiliki kontibusi terhadap penyebaran covid-19 yang sejak awal memiliki kesadaran sendiri dan memiliki inisiatif secara mandiri untuk melakukan berbagai Tindakan-tindakan yang dapat mencegah penyebaran.

## DAFTAR PUSTAKA
Juaningsih, I. N. (2020). Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Terhadap Masyarakat Indonesia . Jurnal Sosial & Budaya Syar-i Vol. 7 No. 6 , 510. Germas, 21 Oktober 2020. “Peta Sebaran Covid-19”

## Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol.7 No.2 Desember 2023
https://Covid- 1919.go.id/peta-sebaran di Unduh pada 22 Oktober 2020 pukul 9:19 WITA
Germas, 21 Oktober 2020 “Data Covid-19 NTB” https://corona.ntbprov.go.id/ di unduh pada 22 Oktober 2020 pukul 9:28 WITA.
Anonim 20 Mei 2020 “ Pasien Positif Covid-19 di Lombok Utara Tinggal TujuhOrang” https://lombokpost.jawapos.com/tanjung/20/05/2
020/pasien- positif-Covid-19-di-lombok-utara- tinggal-tujuh-orang/ diunduhpada 19 Oktober 2020 pukul 10:00 WITA
Cahyono, A. S. (2020). Implementasi Model Collaborative Goveranance dalam Penyelesaian Pandemi Covid-19.
Jurnal Ilmu sosial dan Ilmu Politik .
H, L. O. (2018). Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi . Yogyakarta :Deepublish.
Ansell, C. &. (2012). Collaborative Governance in Theory and Practice . JPART18:543-571 , 550-556.
Rivelino & Ginting, A. h. (2020). Tata Kelola Kolaborative dalam Kebijakan Publik dari Perspektif Penanganan Covid-19 DKI Jakarta . Jurnal Politik Pemerintahan
Dharma Praja, Vol 13 No. 1 , 41. Telaumbanua. (2020). Urgensi Pembentukan Turan Terkait Pencegahan Covid-19 di Indonesia. Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama, Vol 12 No. 1 Subarsono, Agustinus. (2016). Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif; Isu-Isu Kontemporer, GAVA MEDIA. Yogyakarta.