Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)

## PELAKSANAAN PEMBERIAN NAFKAH IDDAH  DILIHAT DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PASAL 41 UNDANG- UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS DI DESA KALIJAGA LOMBOK TIMUR)
Selli Handini 1 , Ketut Sudiatmaka 2 , Ni Ketut Sari Adnyani 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indoneisa
e-mail : { selly2529@gmail.com , sudiatmaka@undiksha.ac.id , sari.adnyani@undiksha.ac.id }

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  (1)Untuk  mengkaji  dan  menganalisis  terkait  dengan Pelaksanaan Pemberian Nafkah Iddah  di Desa Kalijaga Lombok Timur (2) Untuk mengkaji dan  menganalisis  implementasi  hukum  islam  dan  pasal  41  undang-undang  nomor  16  tahun 2019  terkait  dengan  pemberian  nafkah  iddah  kepada  mantan  istri  di  desa  kalijaga  Lombok timur.Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  empiris,  dengan  sifat penelitian  deskriptif.lokasi  penelitian  ini  dilakukan  di  desa  kalijaga,  kabupaten  Lombok timur. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik non probability sampling dan penentuan  subyek  penelitian  dengan  menggunakan  teknik  purposive  sampling.Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa putusnya  perkawinan  yang  disebabkan  oleh  perceraian  memberikan  akibat  hukum  bagi kedudukan  dan  kewajiban  bagi  suami  atau  istri  hal  ini  tercantum  dalam  pasal  41  undang- undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dan hukum islam yakni berkaitan dengan pemberian nafkah iddah kepada mantan istri. Nafkah iddah merupakan nafkah yang diberikan olek  mantan  suami  kepada  mantan  istri  yang  ditalak  cerai  saat  mantan  istri  tersebut  masih berada dalam masa iddah atau masa tunggu setelah terjadinya perceraian selama istri tersebut tidak berbuat nusyuz selama perkawinan  sesuai dengan apa yang telah di atur dalam pasal 41 undang-undang  nomor  16  tahun  2019  tentang  perkawinan  dan  hukum  islam.  Dalam  hal  ini efektif atau tidaknya suatu hukum di dalam masyarakat di tentukan oleh beberapa faktor yaitu :  faktor  hukumnya  sendiri,  faktor  penegak  hukum,faktor  sarana  atau  fasilitas  pendukung, faktor masyarakat, faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut berkaitan satu sama lain karena merupakan  esensi  penegakan  hukum  serta  juga  merupakan  tolak  ukur  daripada  efektivitas hukum.
Kata kunci : Perceraian, Nafkah Iddah, Nusyuz.

## ABSTRACT
This study aimed (1) to study and analyze related to the Implementation of Iddah Provision of Living in Kalijaga Village, East Lombok (2) to examine and analyze the implementation of Islamic law and Article 41 of Law Number 16 of 2019 related to the provision of iddah living to ex-wife in Kalijaga village, East Lombok. The type of research used was empirical legal research,  with  the  characteristic  of  descriptive  research.  The  research  was  conducted  in Kalijaga  village,  East  Lombok  district.  The  data  collection  technique  used  was  non-
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
probability  sampling  technique  and  the  determination  of  research  subjects  using  purposive sampling technique. Data processing and analysis techniques were carried out qualitatively. The  results  showed  that  the  breakup  of  a  marriage  caused  by  divorce,  had  legal consequences  for  the  position  and  obligations  of  the  husband  or  wife.  This  was  stated  in article 41 of law number 16 of 2019 concerning about marriage and Islamic law, which was related  to  the  provision  of  iddah  to  ex-wife.  Iddah  living  was  the  income  given  by  the  ex- husband to the ex-wife who was divorced while the ex-wife was still in the iddah period or waiting period after the divorce as long as the wife did not do nusyuz during the marriage in accordance with what had been regulated in article 41 of law number 16 of 2019 concerning about  marriage  and  Islamic  law.  In  this  case,  whether  or  not  a  law  was  effective  in  the society determined by several factors, namely: the legal factor itself, law enforcement factors, tools or supporting facilities, community factors, and cultural factors. These five factors were related to each other because these were the essence of law enforcement and also a measure of the effectiveness of the law.
Keyword: Divorce, Iddah Living, Nusyuz

## PENDAHULUAN
Perkawinan  merupakan  salah  satu  fase yang  sangat  penting  bagi  hidup  manusia  dalam bermasyarakat,  dikatakan  sangat  penting  karena perkawinan  dapat  mengubah  status  hukum seseorang.  Semula  manusia  dianggap  belum dewasa  atau  yang  semula  dianggap  anak  muda dengan  adanya  perkawinan  akan  menjadi  suami isteri  dengan  berbagai  konsekuensi  sosiologis dan  yuridis  yang  menyertainya  (Suastika,  2016 :829).  Perkawinan  merupakan  suatu  ikatan  yang sah  untuk  membina  rumah  tangga  dan  keluarga sejahtera serta bahagia, dalam hal ini kedua belah pihak antara suami dan istri memikul amnah dan tanggung  jawab.  Dalam  pasal  1  undang-undang nomor  16  tahun  2019  tentang  perkawinan merumuskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita sebagai  suami  dan  istri  dengan  tujuan membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang bahagia  dan  kekal  berdasarkan  ketuhanan  yang mahaesa.
Perkawinan  merupakan  suatu  perjanjian yang  mengakibatkan  perikatan  antara  suami  dan istri, hal ini menempatkan suami dan istri dalam kedudukan yang seimbang dan mengandung hak dan  kewajiban  yang  seimbang  pula  bagi  kedua belah  pihak.  Namun  hal  ini  perlu  dipahami bahwa  perikatan  yang  bersumber  dari  perjanjian dalam  perkawinan  adalah  perikatan  lahir  dan batin  antara  seorang  laki-  laki  yang  kemudian berstatus  sebagai  suami  dan  seorang  perempuan yang kemudian berstatus sebagai istri (Syarifuddin, 2011:386-387).
Dalam  hukum  islam  pernikahan  ialah akad  suci  dan  luhur  antara  laki-laki  dan perempuan  yang  menjadi  sebab  sahnya  status sebagai  suami  istri  dan  dihalalkannya  hubungan seksual  dengan  tujuan  mencapai  keluarga sakinah,penuh kasih sayang, kebaikan dan saling menyantuni.
Hilman  hadikusuma  mengatakan  UU Nomor  1  tahun  1974  tentang  perkawinan  tidak mengatur  bagaimana  tata  tertib  adat  yang dilakukan  mempelai  untuk  melangsungkan perkawinan. Sahnya perkawinan menurut hukum adat  bagi  masyarakat  hukum  adat  indonesia, terutama  bagi  penganut  agama  tertentu, tergantung  pada  agama  yang  dianut  umumnya
oleh  masyarakat  tersebut.  Jika  dilaksanakan menurut hukum agama maka biasanya perkawinan  itu  dianggap  sah  secara  adat  ( Adnyani, 2017 :168).
Terlaksananya
perkawinan akan menimbulkan  hak  dan  kewajiban  antara  suami dan istri. Diantara kewajiban suami terhadap istri yang  paling  pokok  adalah  kewajiban  memberi nafkah,  baik  berupa  makanan,pakaian,  maupun tempat  tinggal  bersama  (Tihami  dan  Sahrani, 2010: 163).
Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam undang-undang  perkawinan  pasal  30-34.  Dalam kompilasi  hukum  islam  (KHI)  diatur  alam  pasal 77-84.  Pengaturan  tentang  hak  dan  kewajiban suami  istri  yang  diatur  dalam  kompilasi  hukum islam  lebih  sistematis  dibandingkan  dalam undang-undang perkawinan.
Dalam perjalanan perkawinan seringkali apa yang  menjadi  tujuan  perkawinan  kandas  ditengah jalan. Sebenarnya putusnya perkawinan merupakan  hal  yang  wajar  saja  terjadi,  karena makna  dasar  akad  nikah  adalah  ikatan  atau  dapat juga  dikatakan  perkawinan  pada  dasarnya  adalah kontrak. Konsekuensinya ia dapat lepas kemudian dapat disebut dengan talak. Makna dasar dari talak itu  adalah  melepaskan  ikatan  atau  melepaskan perjanjian (Nuruddin dan Tarigan, 2004: 206).
Hukum  islam  yang  berlaku  di  Indonesia membagi  dua  istilah  dalam  perceraian.  Ketika suami yang mengajukan perceraian disebut cerai talak sedangkan jika istri mengajukan perceraian disebut  cerai  gugat.Dalam  pasal  39  undang- undang  perkawinan  tahun  2019  menyebutkan untuk  melakukan  sebuah  perceraian  harus  ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat rukun sebagai suami dan istri.
Talak  merupakan  sebuah  cara  yang dilakukan  untuk  memutuskan  atau  melepaskan sebuah  ikatan  perkawinan.  Dengan  demikian ikatan  perkawinan  sebenarnya  dapat  putus  dan tata  caranya  telah  ditentukan  di  dalam  undang- undang  perkawinan.  Ketentuan  talak  atau perceraian  ditegaskan  dalam  pasal  38  undang- undang  nomor  16  tahun  2019  yang  berbunyi  : perkawinan dapat putus karena :
a.  kematian.  b.  perceraian,  c.  atas keputusan pengadilan.
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
Talak  menurut  istilah  syara’  ialah melepaskan ikatan pernikahan dengan kata-kata atau  lafal  yang  menunjukan  talak  atau perceraian.  Talak  artinya  melepaskan  atau meninggalkan.  Dalam  istilah  agama  talak artinya  melepaskan  ikatan  perkawinan  atau bubarnya  hubungan  perkawinan.melepaskan ikatan  ikatan  perkawinanartinya  membubarkan hubungan  suami  istri  sehingga  berakhir perkawinan  atau  terjadi  perceraian  (Saebani, 2016  :  55).  Sedangkan  menurut  KUHPerdata perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena  suatu  sebab  dengan  keputusan  hakim atas  tuntutan  dari  salah  satu  pihak  atau  kedua belah pihak dalam perkawinan.
Talak  yang  diucapkan  oleh  suami  kepada istri merupakan pelepasan ikatan perkawinan.Ucapan  talak  ini  terjadi  karena beberapa  hal,  salah  satunya  terjadi  nusyuz  oleh istri.Nusyus  dalam  artian  kedurhakaan  yang dilakukan  oleh  istri  terhadap  suaminya.  Hal  ini bisa  terjadi  dalam  bentuk  pelanggaran  perintah, penyelewengan,  dan  hal-hal  yang  dapat menggangu keharmonisan rumah tangga .
Talak  yang  terjadi  dalam  hal  tersebut adalah talak raj’i.talak raj’i adalah talak dimana suami diberikan hak untuk kembali pada istrinya tanpa  melalui  nikah  baru,  selama  istrinya  itu masih  dalam  masa  iddah.  Talak  raj’i  itu merupakan  talak  satu  atau  talak  dua  tanpa didahuli  tebusan  oleh  pihak  istri  (Syarifuddin, 2011: 220- 221).
Status hukum perempuan dalam talak raj’i itu  sama  dengan  istri  dalam  masa  pernikahan dalam  semua  keadaannya,  kecuali  dalam  satu hal  menurut  sebagian  ulama  yaitu  tidak  boleh bergaul (bersetubuh) dengan mantan istrinya
Akibat  dari  talak  raj’I  yang  telah diucapkan oleh suami tidak serta merta putusnya perkawinan  secara  mutlak.Dalam  talak  raj’i mantan  suami  tidak  dilarang  untuk  berkumpul (selain  berhubungan  badan)  dengan  mantan istrinya, sebab akad perkawinannya tidak hilang dan  tidak  menghilangkan  hak  (kepemilikan), serta  tidak  mempengaruhi  hubungan  yang  halal (kecuali persetubuhan).Sekalipun tidak mengakibatkan  perpisahan,  talak  ini  tidak menimbulkan  akibat-akibat  hukum  yang  lain, selama  masih  dalam  masa  iddah  istrinya.Masa iddah  merupakan  periode  waktu  tertentu  yang
harus dilalui oleh seorang perempuan yang telah bercerai  untuk  dapat  menikah  kembali  secara sah. Dalam masa tersebut, perempuan hendaknya  melakukan  hak  dan  kewajibannya sesuai  dengan  hukum  islam  (Tihami  dan Sahrani, 2010:307).
Menurut  sayuti  thalib,  pengertian  kata iddah  dapat  dilihat  dari  dua  sudut  pandang  : pertama,  dilihat  dari  segi  kemungkinan keutuhan  perkawinan  yang  telah  ada,  suami dapat  rujuk  kepada  istrinya.  Dengan  demikian kata  iddah  dimaksudkan  sebagai  salah  satu istilah  hukum  yang  mempunyai  arti  tenggang waktu  sesudah  jatuh  talak,  dalam  waktu  mana pihak suami dapat rujuk kepada istrinya. Kedua, dengan  demikian  dilihat  dari  segi  istri,  masa iddah  itu  akan  berarti  sebagai  suatu  tenggang waktu  dalam  waktu  mana  istri  belum  dapat melangsungkan  perkawinan  dengan  pihak  laki- laki lain . Seorang wanita yang telah dicerai oleh suaminya,  dilarang  melakukan  perkawinan dengan lelaki lain selama masa yang ditentukan oleh syari’at. Masa yang ditentukan oleh syari’at ini  dimaksudkan  untuk  memberi  kesempatan kepada  suami  dan  istri  untuk  berfikir,  apakah perkawinan  tersebut  masih  dapat  dilanjutkan dengan cara rujuk (kembali), jika perceraian itu terjadi pada talak raj’I (talak satu dan dua), atau perceraian itu lebih baik bagi keduanya.
Status hukum perempuan dalam talak raj’i itu  sama  dengan  istri  dalam  masa  pernikahan dalam  semua  keadaannya,  kecuali  dalam  satu hal  menurut  sebagian  ulama  yaitu  tidak  boleh bergaul (bersetubuh) dengan mantan istrinya.
Istri  yang  dalam  talak  raj’I  ini  tetap mendapatkan  nafkah  dari  mantan  suaminya, baik  temapt  tinggal,pakaian  dan  uang  belanja, tetapi  bagi  istri  yang  nusyuz  (durhaka)maka tidak  berhak  mendapat  apa-apa.  Hal  ini  pun dijelaskan dalam kompilasi hukum islam (KHI), yaitu  dalam  pasal  149  yang  berbunyi  bahwa bilamana perkawinan putus karena talak   maka bekas suami wajib:
a. memberikan  mut’ah  yang  layak  kepada bekas  istrinya,  baik  berupa  uang  atau  benda, kecuali bekas istri tersebut belum dicampuri.
b. Memberikan  nafkah,  maskan  (tempat tinggal),  dan  kiswah  (pakaian)  kepada  bekas istri  selama  dalam  masa  iddah,  kecuali  bekas
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
istri  telah  dijatuhi  talak  bain  atau  nusyuz  dan dalam keadaan tidak hamil.
Walaupun  dalam  ketentuan  kompilasi hukum  islam  dan  undang-undang  perkawinan memberikan  kewajiban  bagi  mantan  suami untuk memberikan nafkah iddah kepada mantan istri  namun  keadaan  yang  terjadi  dilapangan berbanding terbalik dengan apa yang seharusnya terjadi,  banyak  para  mantan  suami  yang  tidak melakukan  tanggung  jawab  tersebut  kepada mantan  istri,  salah  satu  kasusnya  terjadi  didesa kalijaga  Lombok  timur,  ada  beberapa  pasangan suami  istri  yang  telah  bercerai  dengan  berbagai macam alasan namun tidak mendapatkan nafkah iddah dari mantan suaminya padahal berdasarkan  kompilasi  hukum  islam  dan undang-  undang  perkawinan  mewajibkan  hal tersebut.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  diambil  dalam penulisan
ini adalah penelitian
empiris.Penelitian  yuridis  empiris  merupakan penelitian  terhadap  efektivitas  hukum  yang membahas mengenai bagaimana hukum beroperasi  di  masyarakat  (Zainudin,  2011:  31). Penelitian  ini  mengacu  pada  ketentuan  hukum yang berlaku dalam hal ini mengenai pemberian nafkah  iddah  kepada  mantan  istri  yang  ditalak cerai dilihat dari perspektif hukum islam dan uu perkawinan di desa kalijaga Lombok timur.
Sifat  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah deskriptif (Adnyani, 2021 : 58). Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan  secara  sistematis,  faktual,  dan akurat  terhadap  suatu  populasi  atau  daerah tertentu,  mengenai  sifat,  karakteristik  atau faktor-faktor  tertentu  (Waluyo,  2008:  8).Untuk mendukung  penelitian  ini,  Adapun  sumber  data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, data primer  dan  data  sekunder.Data  primer  adalah data  yang  diperoleh  oleh  peneliti  secara langsung  dari  tangan  pertama  (narasumber) yang  mengetahui  permasalahan  ini.  Data sekunder  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  1.bahan  hukum  sekunder,2.  Bahan hukum  primer  3.Bahan  hukum  tersier  (Ishaq, 2017).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pelaksanaan  Pemberian  Nafkah  Iddah
Kepada  Mantan  Istri  Di  Desa  Kalijaga Lombok Timur
Pemerintah telah mengeluarkan undang- undang  perkawinan  nasional,  yaitu  undang- undang  republic  indonesia  nomor  16  tahuun 2019  tentang  perubahan  atas  undang-undang nomor  1  tahun  1974  tentang  perkawinan mengandung  isi  yang  sangat  luas,  mengatur tentang dasar perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian  perkawinan,  hak  dan  kewajiban suami  isteri,  harta  benda  dalam  pernikahan, putusnya perkawinan serta akibatnya, kedudukan  anak,  hak  dan  kewajiban  antara orang  tua  dan  anak,  perwalian,  dan  ketentuan- ketantuan  lain.  Dalam  undang-undang  ini  juga menjelaskan  tentang  putusnya  perkawinan  serta akibatnya,  perkawinan  dapat  putus  karena kematian,  perceraian,  dan  atas  keputusan pengadilan.
Di dalam Undang-undang perkawinanmen  jelaskan  tentang  pemberian nafkah ketika telah bercerai, yaitu dalam undang undang  no  16  tahun  2019  tentang  perkawinan pasal  41  huruf  c  yang  berbunyi  “pengadilan dapat  mewajibkan  kepada  mantan  suami  untuk memberikan  biaya  kehidupan  dan  atau  untuk menetukan  suatu  kewajiban  bagi  bekas  istri. Selain  itu  pemberian  nafkah  iddah  juga dijelaskan  dalam  Pasal  149  hurup  b  kompilasi hukum  islam  yang  berbunyi  “bilamana perkawinan  putus  karena  talak,  maka  bekas suami  wajib  memberikan  nafkah,  maskan  dan kiswah  kepada  bekas  istri  selama  dalam  masa iddah,  kecuali  bekas  istri  telah  dijatuhi  talak bain  atau  nusyuz  dan  dalam  keadaan  tidak hamil.
Pada  saat  terjadinya  perceraian  pihak mantan  suami  diwajibkan  memberikan  nafkah iddah  kepada  mantan  istrinya,  nafkah  iddah merupakan  nafkah  yang  diberikan  pada  saat mantan  istri  menjalani  masa  tunggu  setelah terjadinya  perceraian.  masa  tunggu  atau  masa iddah  berkisar  sekitar  4  bulan  10  hari  untuk perempuan yang ditinggal meninggal oleh suami dan  tidak  dalam  keadaan  hamil,  masa  iddah untuk  perempuan  yang  bercerai  karena  talak raj’I maka masa iddah yang berlaku adalah tiga bulan  atau  tiga  kali  masa  haid  dan  masa  iddah untuk  perempuan  yang  diceraikan  dengan  talak tiga masa iddah nya adalah satu kali masa haid
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
untuk  memastikan  ia  tidak  sedang  hamil sedangkan  masa  iddah  untuk  perempuan  yang tengah hamil ialah sampai ia melahirkan, aturan masa  iddah  juga  berlaku  bagi  perempuan  yang menggugat  cerai  suaminya  adapun  masa  iddah bagi  perempuan  yang  menggugat  cerai  adalah sekali  masa  haid,  setiap  perempuan  yang mengalami perceraian memiliki perbedaan masa iddah  sesuai  dengan  kondisinya  masing Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  sekertaris desa  Kalijaga  Lombok  Timur  yaitu,  Lalu Firdaus  Ridwanullah,  S.Pd  mengakui  bahwa  di Desa  Kalijaga  memiliki  angka  perceraian  dan perkawinan  yang  bisa  dikatakan  cukup  tinggi namun  ada  penurunan  di  tahun  2020,  menurut penuturan  dari  bapak  Lalu  Firdaus  salah  satu yang menjadi faktor terjadinya perceraian salah satunya  adalah  pernikahan  dini  hal  ini disebabkan  oleh  pasangan  yang  masih  terlalu muda masih mementingkan ego masing masing dan  hal  ini  menyebabkan  rentannya  terjadi perceraian. Untuk mengurangi angka pernikahan dini  pemerintah  desa  kalijaga  akan  membentuk peraturan  tentang  perkawinan  usia  anak  sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Timur tentang pencegahan  perkawinan  usia  anak  sesuai Peraturan Bupati Nomor 41 tahun 2020.-masing.
Dalam  hal  pemberian  nafkah  iddah menurut  bapak  Lalu  Firdaus  merupakan  suatu kewajiban  yang  harus  dilakukan  oleh  mantan suami  kepada  mantan  istrinya  namun  hal  ini jarang  dilakukan  karena  disebabkan  oleh beberapa  faktor  salah  satu  contoh  nya  disaat perceraian  terjadi  adanya  permasalahan  akan menyebabkan  tidak  terlaksananya  pemberian nafkah  iddah,menurut  penuturan  dari  bapak Lalu  Firdaus  biasanya  mantan  suami  hanya memberikan  nafkah  kepada  anaknya  saja sedangkan  kepada  mantan  istrinya  yang  masih dalam  masa  iddah  tidak  diberikan  sama  sekali. Pemberian  nafkah  iddah  seharusnya  memang diberikan  kepada  mantan  istri  karena  nafkah iddah  merupakan  suatu  kewajiban  yang  harus dipenuhi oleh mantan suami selain memberikan nafkah kepada anak anaknya.
Pelaksanaan pemberian nafkah iddah di desa  kalijaga  menurut  beberapa  informasi  dari informan  dapat  dikatakan  tidak  terpenuhi dengan sebagaimana semestinya, karena meskipun mereka mengetahui tentang pemberian  nafkah  iddah  tersebut  ada  yang memang tidak membayarkannya kepada mantan
istri nya. Adanya hubungan yang tidak baik saat terjadinya  perceraian  menjadi  salah  satu  faktor tidak  diberikannya  nafkah  iddah,  mantan  suami beranggapan setelah bercerai mantan istri sudah tidak  menjadi  bagian  dari  kewajibannya  untuk memberikan  nafkah  meskipun  mantan  istri tersebut  masih  berada  dalam  masa  iddah. seringkali  di  masyarakat  mantan  suami melupakan kewajibannya untuk ikut serta dalam pemberian  nafkah  selama  masa  iddah,  inilah fenomena-fenomena  yang  sering  timbul  karena adanya  perceraian  yang  mana  pihak  mantan suami  tidak  melaksanakan  kewajibannya tehadap  hak  istri  dan  anak  selama  masa  iddah. saat  terjadi  perceraian  pada  hakekatnya  pihak suami  harus  memberikan  minimal  tempat tinggal  kepada  mantan  istri  dan  juga anaknya,inilah  yang  disebut  dengan  nafkah iddah.
Ketentuan  nafkah  iddah  tersebut  akan hilang  jika  istri  melakukan  nusyuz,  yaitu  istri membangkang  atau  durhaka  kepada  suaminya. Tolak  ukur  mengenai  seorang  istri  disebut nusyuz ialah ketika istri tersebut membangkang terhadap  suaminya,tidak  mematuhi  ajakan  atau perintahnya,  menolak  berhubungan  suami  istri tanpa  alasan  yang  jelas  dan  sah  berdasarkan hukum  islam  dan  istri  keluar  rumah  tanpa  izin dari pihak suami ( Ali, 2012 : 55 ).
Dalam  hal  ini  ada  beberapa  informan yang  diwawancarai  yang  mengalami  perceraian secara  langsung,  adapun  para  informan  yang  di wawancarai tersebut adalah :
1. ibu  samirah  yaitu  orang  yang  telah bercerai  mengatakan  bahwa  beliau  tidak diberikan  nafkah  iddah  oleh  mantan  suami  nya beliau  menyatakan  bahwa  mantan  suaminya secara  sengaja  tidak  memberikan  nafkah  iddah kepada  beliau,  menurut  penuturan  dari  ibu samirah  beliau  memang  mengetahui  tentang pemberian nafkah iddah namun pada kenyataan yang  terjadi  dilapangan  pihak  mantan  suami justru tidak memberikan apapun kepada mantan istrinya.
2. Bapak Muhammad warman beliau menyatakan  bahwa  beliau  tidak  memberikan nafkah iddah kepada istrinya hal ini disebabkan karna  perceraiannya  terjadi  disebabkan  oleh perselingkuhan  yang  dilakukan  pihak  istri namun  beliau  tetap  memberikan  nafkah  kepada
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
anak anaknya, dalam hal perceraian yang terjadi karna  perseingkuhan  atau  nusyuz  memang dijelaskan  bahwa  mantan  istri  yang  melakukan nusyuz  atau  perselingkuhan  memang  tidak diberikan  nafkah  iddah,  menurut  pendapat bapak  Muhammad  warman  terkait  pemberian nafkah  iddah  memang  seharusnya  wajib diberikan  kepada  mantan  istri  selama  mantan istri tersebut tidak melakukan perselingkuhan/nusyuz, namun pada
kenyataannya dilapangan memang ada beberapa yang memberikan dan tidak memberikan nafkah iddah  salah  satu  alasannya  tidak  diberikannya nafkah  iddah  menurut  bapak  Muhammad Warman ialah karena saat terjadinya perceraian tentu  ada  pertengkaran  dan  membuat  kedua belah  pihak  emosi  hal  inilah  yang  menjadi pemicu  diabaikannya  ketentuan  dari  pemberian nfakah iddah tersebut.
3. Ibu Hannah menurut hasil wawancara dengan ibu  Hannah  yang  melakukan  perceraian  karena ketidak  cocokan  dengan  suami  nya  beliau memang  diberikan  nafkah  iddah  oleh  mantan suami  nya  yaitu  hanya  seperempat  dari  nafkah yang  diberikan  saat  beliau  masih  menikah, menurut  pernyataan  beliau  memang  ada beberapa  yang  diberikan  nafkah  iddah  dan  ada juga yang tidak diberikan nafkah iddah. menurut ibu  Hannah  pemberian  nafkah  iddah  memang seharusnya wajib diberikan kepada mantan istri yang  ditalak  cerai  selama  tidak  melakukan nusyuz/perselingkuhan karena pemberian nafkah  iddah  memang  sudah  dijelaskan  dalam undang-undang  serta  hukum  islam  dan  wajib hukumnya  selama  mantan  istri  tersebut  masih berada dalam masa iddah.
Di  dalam  kompilasi  hukum  islam  pasal 8  ayat  1  disebutkan  bahwa  suami  wajib memberikan  tempat  kediaman  bagi  istri  dan anak-anaknya  atau  mantan  istrinya  yang  masih dalam  masa  iddah.  dalam  hal  ini  sudah  sangat jelas  bahwa  memang  seharusnya  mantan  suami memberikan  nafkah  kepada  mantan  istrinya selama  dalam  masa  iddah  dan  mantan  istrinya tidak berbuat nusyuz.
Selain kewajiban mantan suami memberikan  nafkah  iddah  mantan  istri  yang masih  berada  dalam  masa  iddah  juga  memiliki kewajiban  yaitu  menjauhi  apa  saja  yang mengarah  kepada  hubungan  seksual,  tidak mengenakan apa saja yang membuat orang lain
tertarik melihat kepadanya, dan juga tidak boleh keluar  rumah,  dilarang  menerima  khitbah (pinangan) dan dilarang menikah.
Implementasi  Dan  Efektivitas  Hukum  Islam Dan  Pasal  41  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun  2019  Tentang  Perkawinan  Terkait Pemberian  Nafkah  Iddah  Di  Desa  Kalijaga Lombok Timur
Pada  dasarnya  pemberian  nafkah  iddah memang  seharusnya  wajib  diberiikan  oleh mantan  suami  kepada  mantan  istri  yang  telah ditalaknya  selama  mantan  istri  tersebut  tidak nusyuz  kepada  mantan  suaminya  sebagaiamana disbeutkan  dalam  undang  undang  perkawinan yaitu  pasal  41  huruf  c  yang  berbunyi “pengadilan  dapat  mewajibkan  kepada  mantan suami  untuk  memberikan  biaya  kehidupan  dan atau  untuk  menetukan  suatu  kewajiban  bagi bekas  istri.  Dan  dalam  kompilasi  hukum  islam Pasal  149  hurup  b  yang  berbunyi  “bilamana perkawinan  putus  karena  talak,  maka  bekas suami  wajib  memberikan  nafkah,  maskan  dan kiswah  kepada  bekas  istri  selama  dalam  masa iddah,  kecuali  bekas  istri  telah  dijatuhi  talak bain  atau  nusyuz  dan  dalam  keadaan  tidak hamil.
Putusnya  perkawinan  yang  disebabkan oleh perceraian memberikan akibat hukum bagi kedudukan  dan  kewajiban  mantan  suami  atau istri  di  dalam  Pasal  41  Undang-Undang  Nomor 16  Tahun  2019  Tentang  Perkawinan  selaras dengan  hukum  islam  terkait  dengan  kewajiban suami  setelah  perceraian.  Dalam  Undang- undang  no  16  tahun  2019  tentang  perkawinan pasal  41  huruf  c  yang  berbunyi  “pengadilan dapat  mewajibkan  kepada  mantan  suami  untuk memberikan  biaya  kehidupan  dan  atau  untuk menetukan  suatu  kewajiban  bagi  bekas  istri. apabila terjadi perceraian antara suami dan istri menurut  hukum  islam,  maka  akibat  hukumnya ialah  dibebankan  kewajiban  mantan  suami terhadap mantan istrinya untuk memberi mut’ah yang  pantas  berupa  uang  atau  barangdan memberi  nafkah  hidup,  pakaian  dan  tempat tinggal  selama  mantan  istri  dalam  masa  iddah, serta  melunasi  maskawin,  perjanjian  tak’lik talak  dan  perjanjian  lain.  Dalam  pasal  pasal yang telah disebutkan menunjukan bahwa hakim pengadilan  agama  mempunyai  hak  dalam memberikan biaya penghidupan dan menentukan  suatu  kewajiban  bagi  bekas  istri
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
akibat  perceraian  dalam  hal  ini  hakim  dapat menentukan dan menetapkan nafkah iddah.
Menurut hasil penelitian terkait pemberian  nafkah  iddah  di  desa  kalijaga  dari beberapa informan menyatakan bahwa ada yang mengetahui  tentang  pemberian  nafkah  iddah memang  menjadi  suatu  kewajiban  namun  tidak semua  yang  melakukan  perceraian  memberikan nafkah iddah kepada mantan istrinya, pemberian nafkah  iddah  diberikan  sama  dengan  jumlah pemberian nafkah pada saat masih dalam ikatan perkawinan,nafkah  bisa  berupa  makanan, tempat tinggal dan pakaian.
Dilihat dari apa yang terjadi dilapangan tidak  sesuai  dengan  apa  yang  tercantum  dalam undang-undang dari banyaknya kasus perceraian yang  terjadi  di  desa  kalijaga  Lombok  timur hanya  ada  beberapa  orang  saja  yang  meberikan nafkah  iddah  kepada  mantan  istrinya,padahal menurut beberapa informasi dari informan yang diwawancarai  menyebutkan  bahwa  banyak  dari mereka  yang  mengetahui  kewajiban  tentang pemberian nafkah iddah tersebut namun mereka tidak  memenuhi  kewajiban  tersebut,  adanya perbedaan  pendapat  ketika  perceraian  terjadi tentu  menjadi  hal  yang  juga  mempengaruhi tidak  dipenuhinya  kewajiban  pemberian  nafkah iddah  serta  adanya  kebiasaan  masyarakat  yang menganggap  setelah    adanya  perceraian  maka putus  juga  hubungan  baik  berupa  hak  dan kewajiban  bagi  kedua  belah  pihak  selain kewajiban kepada anak-anak mereka.
Suatu  produk  hukum  dikatakan  efektif apabila  produk  hukum  tersebut  telah  dilakukan dengan  atau  dilaksanakan  dalam  praktiknya. Seperti  undang-undang  no  16  tahun  2019 tentang perkawinan yang juga sebagai salah satu produk  hukum  akan  dapat  dikatak  efektif apabila telah dilaksanakan dalam praktiknya.
Teori  efektivitas  hukum  menurut soerjono  soekanto  adalah  bahwa  efektif  atau tidaknya  suatu  hukum  ditentukan  oleh  lima faktor, yaitu :
a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
b.  Faktor  penegak  hukum,  yakni  pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
c.  Faktor  sarana  atau  fasilitas  yang  mendukung penegakan hukum
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta  dan  rasa  yang  didasarkan  pada  karsa  ( Soekanto, 2008 : 8 ).
Tingkat  efektivitas  dari  pelaksanaan pasal  41  undang-undang  nomor  16  tahun  2019 dan  hukum  islam  terkait  dengan  pelaksanaan pemberian  nafkah  iddah  di  desa  kalijaga Lombok timur ditinjau dengan kelima indikator atau  faktor  dari  soerjono  soekanto  bahwa  tidak semua  indikator  atau  faktor  tersebut  dapat terpenuhi  dengan  bagaimana  semestinya. Kurangnya peranan dari penegak hukum,kurangnya sarana atau fasilitas pendukung,  serta  kurangnya  pengetahuan masyarakat  terkait  dengan  pasal  41  undang- undang nomor 16 tahun 2019 dan hukum islam menjadi penyebab belum efektifnya pelaksanaan undang-undang tersebut.

## KESIMPULAN
1. Pelaksanaan  Pemberian  Nafkah  Iddah Kepada Mantan Istri Di Desa Kalijaga Lombok Timur,  berdasarkan  hasil  wawancara  yang dilakukan dengan beberapa informan baik yang secara  langsung  mengalami  perceraian  tersebut dan  dengan  sekertaris  desa  di  desa  kalijaga Lombok  timur  mereka  menyatakan  bahwa sebagian  besar  dari  mereka  mengetahui  tentang pemberian  nafkah  iddah  kepada  mantan  istri yang  telah  ditalak  cerai  selama  mantan  istri tersebut tidak berbuat nusyuz atau durhaka pada saat  perkawinan  berlangsung,  namun  dalam  hal ini hanya beberapa orang saja yang memberikan nafkah  iddah  kepada  mantan  istrinya  adanya hubungan yang tidak baik saat terjadi perceraian menjadi  faktor  penyebab  tidak  terlaksananya kewajiban  memberikan  nafkah  iddah  tersebut, pemberian nafkah iddah sendiri tidak mempunyai batas maksimal dan minimal selama tidak memberatkan pihak mantan suami.
2. Implementasi  Hukum  Islam  Dan  Pasal 41  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019 Tentang  Perkawinan  Terkait  Pemberian  Nafkah Iddah  Di  Desa  Kalijaga  Lombok  Timur,  di dalam  hukum  islam  dan  undang-undang perkawinan juga dijelaskan mengenai kewajiban pemberian  nafkah  iddah  kepada  mantan  istri yang masih berada dalam masa iddah meskipun sudah  tertera  jelas  tetntan  pengaturan  nafkah
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
iddah belum bisa menjadi patokan terlaksananya dengan  baik  terkait  dengan  pemberian  nafkah iddah ini masih saja banyak ditemukan kelalaian dalam  pemberian  kewajiban  tersebut  hal  ini dikatakan oleh beberapa informan yang ditemui saat wawancara di desa kalijaga Lombok timur. Tingkat  efektivitas  dari  pelaksanaan  pasal  41 undang-undang  nomor  16  tahun  2019  dan hukum  islam  terkait  dengan  pelaksanaan pemberian  nafkah  iddah  di  desa  kalijaga Lombok timur ditinjau dengan kelima indikator atau  faktor  dari  soerjono  soekanto  bahwa  tidak semua  indikator  atau  faktor  tersebut  dapat terpenuhi  dengan  bagaimana  semestinya.
Kurangnya peranan dari penegak
hukum,kurangnya sarana atau fasilitas pendukung,  serta  kurangnya  pengetahuan masyarakat  terkait  dengan  pasal  41  undang- undang nomor 16 tahun 2019 dan hukum islam menjadi penyebab belum efektifnya pelaksanaan undang-undang tersebut.

## SARAN
Berdasarkan dari kesimpulan yang telah dipaparkan  maka  akan  diajukan  beberapa  saran yang  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat, antara lain :
1.  Agar  mantan  suami  dan  mantan  istri  yang bercerai  mengetahui  apa  saja  yang  masih menjadi  hak  dan  kewajiban  dari  kedua  belah pihak selama masih dalam masa tunggu setelah adanya perceraaian.
2.  Mantan  suami  disarankan  mentaati  aturan- aturan tentang nafkah iddah .
3.  Pemerintah  harus  konsisten  menegakkan kewajiban kewajiban nafkah iddah.
4.  Disarankan  masyarakat  agar  menentukan tentang nafkah iddah dan pihak istri
5.  Kepada  aparatur  desa  di  desa  kalijaga Lombok  timur  dan  pihak  terkait  agar  lebih mensosialisasikan  terkait  pemberian  kewajiban seorang  mantan  suami  kepada  mantan  istrinya yang masih menjalankan masa iddah agar pihak mantan  istri  mendapatkan  apa  yang  seharusnya menjadi haknya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Zainudin.  2012.  Hukum  Perdata  Islam  Di Indonesia.  Jakarta  :Sinar  Grafika.
Usman, Nurdin. 2012. Konteks Implementasi. Jakarta : Grasindo.
Tihami, M. A. Dan Sohari Sahrani. 2010. Fikih Munahakat  :  Kajian  Fikih  Lengkap. Jakarta: Rajawali Pers.
Nuruddin,  Amir  Dan  Azhari  Akmal  Tarigan. 2004.  Hukum  Perdata  Islam  Di Indonesia:  Studi  Kritis  Perkembangan Hukum  Islam  Dari  Fikih  UU  No  1 Tahun  1974  Sampai  KHI.  Jakarta: Kencana
Saebani, Ahmad Beni. 2016. Fiqih Munakahat 2. Cet 5. Bandung : Pustaka Setia.
Syarifuddin,  Amir.  2011.  Hukum  Perkawinan Islam  Di  Indonesia.  Jakarta:  Kencana. Syarifudin,  Muhammad,  Dkk.  Hukum Perceraian. Jakarta: Sinar Grafika.
Soekanto,  Soerjono.  2008.  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi  Penegakan  Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Setia.  Ishaq.  2017.  Metode  Penelitian  Hukum. Bandung. Alfabeta.

## JURNAL :
Adnyani,  N.  K.  S.  (2021).  Pembangunan Kawasan  Sempadan  Pantai  Amed dengan  Pelibatan  Elite  Desa  Adat
Kajian Penguatan Identitas
Kelembagaan Lokal. Jurnal IKA , 19 (1),
58-69.
Suastika,  I.  N.  (2016).  Perkawinan  Beda Agama  Ditinjau  Dari  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan  Dan  Hukum Adat  Di  Bali  (Studi  Kasus  Di  Desa
Tangguwisia Kecamatan Seririt
Kabupaten  Buleleng).  Jurnal  Ilmu Sosial  Dan  Humaniora.  Voleme  5, Nomr 2 (Hal 829).
Adnyani, N. K. S. (2017). Sistem Perkawinan Nyentana  Dalam  Kajian  Adat  Dan Pengaruhnya  Terhadap  Akomodasi Kebijakan  Berbasis  Gender.  Jurnal Sosial  Dan  Humaniora.  Volume  6. No. 2 Hal (168).