## JURNAL WIDYA BHUMI
Perubahan Profil Kemiskinan Masyarakat Pasca Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap: Pendekatan Aset Penghidupan
Prasetya Hanif Augustina 1 , Dwi Wulan Pujiriyani 2 *, Abdul Haris Farid 3
123 Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Jalan Tata Bhumi No 5 Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta * Koresponden email: luciawulan@stpn.ac.id

## ABSTRACT
Complete Systematic Land Registration or PTSL is a program that aims to provide legal certainty and legal  protection  of  land  rights  owned  by  the  community  so  that  it  can  improve  the  welfare  and prosperity of the community. This paper aims to see the impact of PTSL through community livelihood assets. This article will answer the problem: What is the impact of the PTSL program on community asset management in Karangwangi Village? and What is the potential of the PTSL program in changing the poverty profile of the community in Karangwangi Village? This paper focuses on analyzing the livelihood assets of PTSL participating communities in Karangwangi Village, Depok District, Cirebon Regency. This research uses quantitative and qualitative methods to obtain data related to livelihood assets.  The  quantitative  method  was  carried  out  through  a  survey  of  94  respondents,  using  a questionnaire  which  was  then  analyzed  using  the  livelihood  asset  pentagon.  For  the  qualitative method, it was carried out through interviews with respondents. The results of the research show that there has been a change in the management of community assets from being productive to being both productive and consumptive. There was an increase in 3 (three) of the 5 (five) livelihood assets, namely  natural  assets,  physical  assets  and  financial  assets.  The  PTSL  program  opens  access  to financial institutions. The poverty profile experiences change due to people's ability to not only meet minimum living needs (survival) but also social needs and accumulate capital.
Keywords : livelihood, pentagon asset, poverty

## INTISARI
Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  atau  PTSL  merupakan  program  yang  bertujuan  untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat sehingga  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  dan  kemakmuran  masyarakat.  Tulisan  ini  bertujuan untuk  melihat  dampak  PTSL  melalui  aset  penghidupan  masyarakat.  Tulisan  ini  akan  menjawab permasalahan: Bagaimana dampak program PTSL pada perubahan pengelolaan aset masyarakat di Desa  Karangwangi?  serta  Bagaimana  potensi  program  PTSL  dalam  mengubah  profil  kemiskinan masyarakat di Desa Karangwangi?. Tulisan ini memfokuskan analisis aset penghidupan masyarakat peserta  PTSL  di  Desa  Karangwangi,  Kecamatan  Depok,  Kabupaten  Cirebon.  Penelitian  ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan data terkait aset penghidupan. Metode kuantitatif dilakukan melalui survei terhadap 94 responden, menggunakan kuesioner yang selanjutnya dilakukan analisis menggunakan pentagon aset penghidupan. Untuk metode kualitatif, dilakukan  melalui  wawancara  terhadap  responden.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  terdapat perubahan  pengelolaan  aset  masyarakat  dari  yang  semula  produktif,  menjadi  produktif  sekaligus konsumtif. Terdapat peningkatan pada 3 (tiga) dari 5 (lima) aset penghidupan yaitu aset alam, aset fisik dan aset finansial.  Program PTSL membuka akses terhadap lembaga keuangan. Profil kemiskinan mengalami perubahan dari kemampuan masyarakat yang tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan hidup minimum ( survival ) tetapi juga kebutuhan sosial dan penumpukan modalnya.
Kata Kunci : penghidupan, pentagon aset, kemiskinan

## A. Pendahuluan
Undang-Undang Pokok Agraria yang selanjutnya disebut UUPA dalam Pasal 19 menyebutkan  bahwa  pendaftaran  tanah  diadakan  di  seluruh  wilayah  Indonesia
Vol 4, No.1 April 2024
Received Dec 19 th , 2023
Accepted March 26 th , 2024
Published April 30 th , 2024
untuk menjamin kepastian hukum. Tujuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah pada  Pasal  3.  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  yang  selanjutnya  disebut dengan PTSL adalah salah satu sarana untuk menjamin kepastian hukum atas tanah. Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  BPN  Nomor  6  Tahun  2018 tentang  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap,  mengungkapkan  bahwa  PTSL merupakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali yang dilakukan secara serentak terhadap  semua  objek  pendaftaran  tanah  di  seluruh  wilayah  Republik  Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Legalisasi aset yang dilakukan melalui pendaftaran tanah dapat meningkatkan nilai tanah secara potensial, memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap tanah yang  dimiliki  masyarakat,  dan  meningkatkan  akses  masyarakat  pada  lembaga- lembaga  keuangan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  sertifikasi  tanah  dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemilik tanah atau dengan kata lain dapat menjadi instrumen untuk mengatasi problem kemiskinan (Mardiana dkk., 2016).
Dalam upaya mencari akar dari kemiskinan, dikenal apa yang disebut dengan pendekatan aset penghidupan. Pendekatan aset penghidupan atau livelihood asset merupakan satu cara membaca kemiskinan dengan menempatkan faktor ekonomi dan  non  ekonomi  secara  berimbang.  Dalam  konteks  inilah,  pendekatan  aset penghidupan  menjawab  kebutuhan  untuk  melihat  persoalan  kemiskinan  secara komprehensif.  Aset  penghidupan  merupakan  segala  sesuatu  yang  berharga.  Aset penghidupan  juga  didefinisikan  sebagai  sekumpulan  aset  yang  digunakan melangsungkan  penghidupan.  Aset  penghidupan  terdiri  dari  5  (lima)  aset  yang kemudian  dikenal  dengan  istilah  ‘pentagon  aset’  yang  terdiri  dari: aset  manusia ( human  capital ),  aset  sosial  ( social  capital ),  aset  alam  ( natural  capital ),  aset  fisik ( physical  capital ),  dan  aset  finansial  ( financial  capital ).  Kasim  (2019)  dalam (Rahmawati  &  Rudiarto,  2022)  menyatakan  bahwa  aset  penghidupan  dianggap efektif  untuk  meningkatkan  taraf  hidup  dan  kualitas  hidup  individu  atau  rumah tangga  yang  sangat  mempengaruhi  kondisi  kesejahteraan.  Pentagon  aset penghidupan digunakan untuk menganalisis aset penghidupan masyarakat.
Selain  digunakan  untuk  analisis  aset  penghidupan,  pentagon  aset  dapat digunakan  untuk  menganalisis  perubahan  profil  kemiskinan  masyarakat  dan kesejahteraan  masyarakat.  Paradigma  yang  dominan  ketika  membaca  tentang kegiatan  PTSL adalah dampaknya pada jaminan kepastian hukum, dan  cenderung mengabaikan fakta bahwa pasca sertifikasi atau pasca PTSL itu justru menjadi satu momen  penting  karena  terjadi  perubahan  profil  aset  dari  sebuah  rumah  tangga. Dalam konteks ini, PTSL bisa dibaca sebagai instrumen kesejahteraan yang sekaligus juga  instrumen  untuk  membaca  realitas  kemiskinan  yang  disebabkan  oleh ketimpangan  penguasaan  dan/atau  pemilikan  aset.  Berkaitan  dengan  aset,  perlu dilihat  perubahan  situasi  pasca  sertifikasi  atau  pasca  PTSL.  Seharusnya  terjadi
perubahan  dari  pengelolaan  aset  yang  semula  tidak  produktif,  menjadi  aset  yang produktif.
Penelitian tentang PTSL sudah banyak dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  kegiatan  PTSL  sudah  berjalan  sesuai  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur hal tersebut seperti yang ditemukan dalam penelitian Kamurahan dkk., (2018), Ayu (2019), dan (Fakhirah dkk., 2022). Namun pada kenyataannya, penelitian mengenai  PTSL  belum  melakukan  pendalaman  analisis  pada  aspek  non  hukum. Paradigma yang dominan ketika membaca tentang kegiatan PTSL adalah dampaknya pada  jaminan  kepastian  hukum,  dan  cenderung  mengabaikan  fakta  bahwa  pasca sertifikasi  atau  pasca  PTSL  itu  justru  penting  untuk  melihat  terjadinya  perubahan profil aset dari sebuah rumah tangga. Penelitian Kurniawan dkk. (2018) sebenarnya sudah  menunjukkan  bahwa  PTSL  memberikan  dampak  sosial  dan  ekonomi  yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa PTSL dapat ditempatkan sebagai salah satu bentuk  intervensi  program  atau  instrumen  kesejahteraan  masyarakat.  Namun temuan ini belum diperdalam oleh peneliti yang lain. Sebagian besar hasil penelitian, belum  menunjukkan  dampak  kegiatan  PTSL  bagi  peningkatan  kesejahteraan  dan kemakmuran  masyarakat  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Peraturan  Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang PTSL. Artinya pelaksanaan PTSL baru dikaitkan dengan aspek hukum tetapi belum dikaitkan  dengan  aspek  ekonomi  atau  manfaat  tanah  sebagai  bagian  dari  aset penghidupan. Padahal secara eksplisit sudah dijelaskan bahwa salah satu tujuan dari PTSL adalah untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Oleh karena  itulah,  menjadi  penting  untuk  melihat  dampak  PTSL  dari  aspek ekonomi. Dalam konteks ini, PTSL bisa dibaca sebagai instrumen kesejahteraan yang sekaligus juga instrumen untuk membaca realitas kemiskinan yang disebabkan oleh ketimpangan penguasaan dan/atau pemilikan aset.
Berkaitan dengan aset, perlu dilihat perubahan situasi pasca sertifikasi atau pasca PTSL. Seharusnya terjadi perubahan dari pengelolaan aset yang semula tidak produktif,  menjadi  aset  yang  produktif.  Dalam  hal  ini  juga  berkaitan  dengan perubahan  portofolio  aset.  Kurangnya  pemahaman  masyarakat  terkait  manfaat penggunaan  sertipikat  hasil  program  PTSL  untuk  mendapat  akses  permodalan menjadi salah satu kendala belum berubahnya pengelolaan aset. Masyarakat masih memerlukan penyuluhan atau sosialisasi terkait dengan pemberdayaan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya secara merata dengan memanfaatkan aset yang  dimiliki  (Wijayanti  dkk.,  2022;  Kurniawan  dkk.,  2018).  Sementara  itu,  Wong (2020) dalam penelitiannya di Kota Batu, menunjukkan belum  tercapainya  tujuan legalisasi  tanah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  karena  masyarakat  belum memahami pentingnya legalisasi tanah.
Kegiatan  PTSL  yang  merupakan  wujud  dari  legalisasi  aset  ini  memberikan manfaat kepada masyarakat peserta PTSL. Amir, dkk (2020) dan Putra dkk., (2021) mengungkapkan, adanya PTSL di Kabupaten Takalar dan reforma agraria di Lampung Tengah meningkatkan transaksi tanah dan meningkatkan nilai tanah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh  Wijayanti dkk., (2022) kegiatan PTSL sebagai wujud Reforma
Agraria di Kabupaten Bone memberikan manfaat kepada masyarakat. Kegiatan PTSL di  Kecamatan  Tumpaan  Kabupaten  Minahasa  Selatan  memudahkan  masyarakat untuk  menggunakan  dan  memelihara  tanahnya  guna  mencegah  terjadinya kerusakan sehingga tanah menjadi lebih bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat (Rembeth dkk., 2020). PTSL yang merupakan sarana pendaftaran tanah secara gratis, dianggap sangat bermanfaat bagi masyarakat di Kota Tangerang Selatan.  Hal yang sama juga dirasakan oleh masyarakat peserta PTSL di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau  dengan  adanya  PTSL  yang  memberikan  manfaat  kepada  mereka  (Sirait  dkk., 2020).
Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dikumpulkan, pelaksanaan PTSL baru dikaitkan dengan aspek hukum tetapi belum dikaitkan dengan aspek ekonomi atau manfaat tanah sebagai bagian dari aset penghidupan. Penelitian terdahulu juga menunjukkan  bahwa  kemiskinan  belum  dilihat  sebagai  problem  mendasar  yang sebenarnya  tidak  hanya  disebabkan  oleh  faktor  ekonomi.  Dari  pengamatan  hasil penelitian-penelitian terdahulu, dapat disimpulkan jika sebagian besar masyarakat mengubah  cara  pengelolaan  aset  yang  mereka  miliki  menjadi  aset  produktif, meskipun beberapa penelitian mengatakan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum mengubah cara pengelolaan aset yang dimiliki atau dalam kata lain, aset yang mereka miliki masih menjadi aset non produktif. Aset dikatakan menjadi produktif ketika dapat memberikan akses terhadap lembaga keuangan yang berupa pinjaman atau  pengajuan  kredit.  Dengan  adanya  perubahan  pengelolaan  aset  menjadi produktif, berarti dapat dikatakan jika ada perubahan pendapatan masyarakat. Hal tersebut  dapat  dianalisis  menggunakan  aset  penghidupan  untuk  mengetahui perubahan  pendapatan  dan  perubahan  profil  aset  penghidupan  masyarakat.  Dari beberapa  penelitian  terdahulu  yang  telah  dikumpulkan,  pelaksanaan  PTSL  baru dikaitkan dengan aspek hukum tetapi belum dikaitkan dengan aspek ekonomi atau manfaat tanah sebagai bagian dari aset penghidupan. Untuk selanjutnya, tulisan ini akan menjawab permasalahan: Bagaimana dampak program PTSL pada perubahan pengelolaan  aset  masyarakat  di  Desa  Karangwangi?  serta  Bagaimana  potensi program  PTSL  dalam  mengubah  profil  kemiskinan  masyarakat  di  Desa Karangwangi?.  Tulisan  ini  bertujuan  untuk  melihat  dampak  PTSL  melalui  aset penghidupan  masyarakat  dengan  memfokuskan  pada  analisis  aset  penghidupan masyarakat  peserta  PTSL  di  Desa  Karangwangi,  Kecamatan  Depok,  Kabupaten Cirebon. Aset penghidupan menempatkan tanah sebagai salah satu aset (aset alam) yang dimiliki oleh sebuah rumah tangga yang harus dikaitkan juga dengan aset-aset lain yang dimiliki (aset fisik, aset sosial, aset manusia dan aset finansial).

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa  Karangwangi,  Kecamatan  Depok,  Kabupaten Cirebon.  Desa  ini  menjadi  salah  satu  dari  44  lokasi  PTSL  pada  tahun  2022  yang diselenggarakan  oleh  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Cirebon.  Metode  penelitian
yang digunakan adalah metode campuran ( mix methods ). Jenis metode penelitian yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  campuran  sekuensial  atau bertahap (Creswell, 2016). Data kuantitatif diambil terlebih dahulu untuk kemudian baru melakukan pengambilan data kualitatif. Pengambilan data kuantitatif dilakukan melalui survei, sedangkan pengambilan data kualitatif dilakukan melalui wawancara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data aset penghidupan manusia sebelum dan setelah adanya program PTSL. Indikator dari aset penghidupan dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Indikator Aset Penghidupan Aset Penghidupan Indikator Manusia Pendidikan Jumlah Anggota Keluarga Jumlah Anggota Keluarga Usia Produktif Akses Jaminan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Terdekat Finansial Pekerjaan Pekerjaan Sampingan Pendapatan per bulan Pengeluaran per bulan Akses Terhadap Pinjaman/Kredit Kepemilikan Tabungan Intensitas Menabung Fisik Kepemilikan Transportasi Kepemilikan Tempat Tinggal Akses Jalan Alam Penguasaan/Pemilikan Bidang Tanah Jumlah Bidang Tanah yang dikuasai/dimiliki Luas Bidang Tanah yang dikuasai/dimiliki Penggunaan Tanah Perubahan Nilai Pasar Tanah Akses Terhadap Air Sumber Air Bersih Sosial Partisipasi dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Partisipasi dalam Organisasi Masyarakat Sumber: Diolah Peneliti, 2023 Responden  dipilih  melalui  teknik  pengambilan  sampel  bertujuan  ( purposive sampling )  untuk  memastikan  bahwa  seluruh  responden  adalah  peserta  program PTSL. Jumlah sampel yang akan diambil adalah sebanyak 94 sampel yang ditentukan menggunakan rumus Slovin . Jumlah total populasi adalah 1.461 orang, sehingga N = 1.461 dengan batas toleransi kesalahan 10%, maka e = 10% = 0,1.
Analisis  kualitatif  dilakukan  melalui  penyusunan  transkrip  wawancara  dan penyajian data secara deskriptif dalam bentuk teks naratif  untuk mendukung dan memperkuat  analisis  kuantitatif.  Analisis  data  kuantitatif  dilakukan  menggunakan pentagon  aset  penghidupan.  Data  hasil  survei  menggunakan  kuesioner  diolah melalui tabulasi silang dan dilakukan skoring yang hasilnya disajikan menggunakan tabel  dan  pentagon  aset  penghidupan.  Pentagon  aset  dibuat  menggunakan perhitungan skor rata-rata tiap sub variabel dan variabel (Iskasari, dkk., 2020).
Cara penilaian terhadap sub-variabel dan variabel menggunakan range nilai 1-5 dengan  memperhatikan  kebutuhan  data.  Pertanyaan  yang  memiliki  2  pilihan jawaban  menggunakan  nilai  1-5,  pertanyaan  yang  memiliki  3  pilihan  jawaban menggunakan  nilai  1-3-5,  sedangkan  pertanyaan  yang  memiliki  5  pilihan  jawaban menggunakan nilai 1-2-3-4-5. Indikator yang digunakan untuk menentukan keadaan dari  setiap  aset  penghidupan  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  diukur  menggunakan skala.  Skala  nilai  dapat  dihitung  menggunakan  skor.  Skor  1-5  memiliki  kategori sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi dengan panjang interval yang dihitung berdasarkan rentang nilai dibagi dengan jumlah nilai, yang menghasilkan panjang interval dengan rumus sebagai berikut:
Berdasarkan  perhitungan  tersebut,  maka  klasifikasi  kelas  aset  penghidupan masyarakat dibagi menjadi 5. Klasifikasi skor untuk aset penghidupan dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Klasifikasi Aset Penghidupan Skor Klasifikasi 1 – 1,8 Sangat Rendah 1,9 – 2,6 Rendah 2,7 – 3,4 Sedang 3,5 – 4,2 Tinggi 4,3 – 5 Sangat Tinggi Sumber: Diolah Peneliti, 2023.

## C. Hasil dan Pembahasan

## C.1. Pelaksanaan Program PTSL di Desa Karangwangi
Pada  tahun  2022,  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Cirebon  melaksanakan kegiatan  PTSL  di  44  desa.  Desa  Karangwangi  merupakan  salah  satu  desa  yang
menjadi lokasi PTSL. Pelaksanaan program PTSL di Desa Karangwangi telah sesuai dengan  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional Nomor  6  Tahun  2018.  Program  PTSL  di  Desa  Karangwangi  diawali  dengan penyuluhan  kepada  masyarakat  yang  mendapat  respons  positif  dari  masyarakat Desa Karangwangi.
Tahapan kegiatan PTSL dilakukan melalui tiga tahapan. Tahap pertama diawali dengan  penyuluhan  yang  kemudian  dilanjutkan  dengan  pengumpulan  data  fisik melalui pengukuran seluruh bidang tanah yang ada di Desa Karangwangi. Setelah data  fisik  terkumpul,  anggota  satuan  tugas  PTSL  Desa  Karangwangi  melakukan pengumpulan  data  yuridis.  Bentuk  dan  waktu  pelaksanaan  program  PTSL  dapat dilihat di Tabel 3.
Tabel 3. Pelaksanaan Program PTSL di Desa Karangwangi Bentuk Kegiatan Waktu Pelaksanaan Penyuluhan Maret 2022 Pengumpulan Data Fisik April 2022 – Mei 2022 Pengumpulan Data Yuridis April 2022 – Desember 2022 Sumber: Diolah Peneliti, 2023
Pengumpulan  data  yuridis  dilakukan  dengan  membuka  loket  di  Kantor  Desa sesuai  dengan  dusun  yang  ada  di  desa  untuk  PTSL.  Masyarakat  yang  ingin mendaftarkan  tanahnya  melalui  Program  PTSL  dapat  mendatangi  loket  tersebut dengan membawa persyaratan yang dibutuhkan. Berkas yuridis yang sudah lengkap kemudian  dibawa  ke  kantor  untuk  dilakukan  proses  pemberkasan.  Pengumpulan data  yuridis  selanjutnya  dilakukan  secara door  to  door untuk  memenuhi  target sertipikat  hak  atas  tanah  karena  sebagian  besar  masyarakat  sudah  berpartisipasi dalam  program  PTSL.  Pembagian  sertipikat  hak  atas  tanah  hasil  Program  PTSL dilakukan secara bertahap. Target sertipikat hak atas tanah yang dapat dicapai Desa Karangwangi adalah 1.461 sertipikat berdasarkan data yang diambil dari dashboard PTSL pada tanggal 18 Januari 2023.

## C.2. Perubahan Pengelolaan Aset Sebelum dan Sesudah PTSL
Aset  penghidupan  masyarakat  merupakan  segala  hal  berharga  berupa sekumpulan modal yang dapat dimanfaatkan untuk mencari nafkah (Saragih dkk., 2007).  Aset  penghidupan  terdiri  dari  aset  manusia,  aset  fisik,  aset  finansial,  aset alam, dan aset sosial. Pengelolaan aset penghidupan oleh masyarakat tergantung dengan  aset  yang  dimiliki  untuk  menyikapi  adanya  perubahan  dan  menentukan prioritas  untuk  mempertahankan  atau  memperbaiki  penghidupan.  Aset penghidupan  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  dapat  dimanfaatkan  untuk meningkatkan  taraf  hidup  dan  kualitas  hidup  yang  nantinya  akan  berpengaruh terhadap  kesejahteraan  suatu  individu  atau  rumah  tangga  sebagaimana diungkapkan  oleh  Kasim  (2019)  dalam  Rahmawati  &  Rudiarto  (2022).  Hubungan antar  aset  penghidupan  dapat  digambarkan  menggunakan  pentagon  aset  (Saleh, 2014).
Pelaksanaan  suatu  program  dapat  memberikan  dampak  terhadap perekonomian. Cohen (1972) dalam (Agustina & Octaviani, 2016) mengungkapkan, dampak penting tersebut adalah dampak terhadap pendapatan, aktivitas ekonomi, dan  pengeluaran.  Program  PTSL  merupakan  salah  satu  program  yang  dapat memberikan  dampak  terhadap  perekonomian  masyarakat.  Dampak  tersebut disebabkan dengan adanya perubahan pengelolaan aset penghidupan yang dimiliki oleh masyarakat. Pendaftaran tanah melalui program PTSL dapat meningkatkan nilai pasar tanah. Selain itu, program PTSL dapat membuka akses masyarakat ke sumber ekonomi atau keuangan.
Program  PTSL  mewujudkan  konsep  legal representativeness dari  aset penghidupan yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam hal ini, aset alam mewujudkan konsep tersebut karena status kepemilikan atau penguasaan tanah termasuk salah satu indikator penilaian untuk aset alam. Deininger & Feder dalam Pusat Penelitian dan pengembangan BPN RI (2013) menyebutkan bahwa legalisasi aset memberikan manfaat adanya kemungkinan insentif lain yang didapatkan oleh pemilik tanah yang tanahnya  dilegalisasi  sehingga  memungkinkan  tanah  dapat  menjadi  jaminan penambahan  modal.  Setelah  adanya  program  PTSL,  tanah  yang  dimiliki  oleh masyarakat  tidak  hanya  dapat  dimanfaatkan  secara  fisik,  namun  juga  dapat dimanfaatkan  secara  non  fisik,  yaitu  melalui  bukti  kepemilikan  formal  yang memudahkan masyarakat memiliki akses untuk menjangkau perekonomian secara lebih luas. Pemanfaatan tanah secara non fisik ini disebut sebagai value of the rights.
Perubahan pengelolaan aset dapat dilihat dari banyaknya jumlah sertipikat yang dijaminkan ke lembaga keuangan sebagaimana dituturkan berikut ini:
“Yang  selama  ini  saya  alami  ya,  banyak  warga  mendaf tarkan  untuk pengajuan pinjaman ke bank untuk permodalan usahanya. Alhamdulillah nilainya  positif.  Yang  tadinya  tidak  punya  modal  untuk  usaha,  jadi sekarang punya modal untuk usaha, karena ada sertipikat ya dari PTSL itu. Apalagi kan sekarang PTSL kan murah ya, Cuma 150.000, jadi banyak yang mendaftar.” (SKD, 10 Mei 2023 pukul 10.50 WIB).
Dari  hasil  survei  yang  dilakukan  terhadap  masyarakat  penerima  manfaat  dari program PTSL sebagai responden, setelah adanya program PTSL, jumlah sertipikat yang dijaminkan meningkat. Menurut  Nurjannah & Nurhayati (2017), jenis kredit menurut  tujuannya  yaitu,  kredit  produktif,  kredit  konsumtif,  dan  kredit perdagangan. Pengelolaan aset responden sebelum adanya program PTSL terfokus pada pengajuan kredit produktif, namun setelah adanya program PTSL, responden justru  lebih  terfokus  pada  pengajuan  kredit  konsumtif.  Dilihat  dari  adanya peningkatan  terhadap  perubahan  pengelolaan  aset  untuk  pengajuan  kredit konsumtif yang cukup signifikan daripada peningkatan kredit produktif. Penggunaan sertipikat  sebagai  jaminan  untuk  pinjaman  ke  lembaga  keuangan  oleh  responden sebagian besar digunakan untuk tambahan modal usaha atau termasuk jenis kredit produktif.  Sebelas  (11)  dari  tiga  puluh  (30)  responden  lainnya  menggunakan
sertipikat  tanahnya  sebagai  jaminan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  atau termasuk dalam kredit konsumtif, seperti yang disebutkan salah satu narasumber dalam wawancara. Data perubahan pengelolaan aset responden dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Perubahan Pengelolaan Aset Sebelum dan Sesudah PTSL Pengelolaan Aset Jenis Sebelum PTSL Setelah PTSL Produktif Permodalan Usaha Mebel 8 8 Permodalan Usaha Toko Kelontong 2 3 Permodalan Usaha Perbengkelan 4 5 Permodalan Usaha Home Industry 1 1 Pendidikan 3 4 Konsumtif Pembelian mobil 4 7 Seremonial 0 2 Total 22 30 Sumber: Diolah Peneliti, 2023
Meningkatnya  pengajuan  kredit  konsumtif,  bisa  terjadi  karena  masyarakat sudah  memenuhi  kebutuhan survival atau  kebutuhan  minimum  untuk  bertahan hidup.  Dalam  kondisi  kebutuhan survival yang  sudah  terpenuhi,  masyarakat cenderung akan bergeser untuk memenuhi kebutuhan sosial bahkan penumpukan modalnya atau yang disebut White (1991) sebagai bagian dari strategi livelihood.

## C.3. Perubahan Aset Penghidupan Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan PTSL
Program  PTSL  yang  diselenggarakan  pada  Tahun  2022  di  Desa  Karangwangi berhasil  mencapai  target  dari  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Cirebon.  Program tersebut secara langsung memberikan perubahan terhadap aset penghidupan yang dimiliki oleh masyarakat Desa Karangwangi, terutama yang menjadi peserta dalam program PTSL. Dari data yang diperoleh, dapat dilihat adanya perubahan pada aset penghidupan  masyarakat  penerima  manfaat  dari  program  PTSL.  Perubahan  pada aset penghidupan dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5. Aset Penghidupan yang dimiliki responden sebelum dan setelah PTSL
Aset Penghidupan Sebelum PTSL Klasifikasi Setelah PTSL Klasifikasi Manusia 3,745 Tinggi 3,745 Tinggi Finansial 2,179 Rendah 2,276 Rendah Fisik 4,168 Tinggi 4,259 Tinggi Alam 3,469 Sedang 4,188 Tinggi Sosial 1,303 Sangat Rendah  1,303 Sangat Rendah Sumber: Diolah Peneliti, 2023
Dari Tabel  5, dapat diketahui bahwa aset penghidupan masyarakat penerima manfaat  dari  program  PTSL  berubah.  Perubahan  aset  penghidupan  tidak  terjadi pada aset manusia dan aset sosial, karena waktu pelaksanaan program hanya satu tahun, yaitu tahun 2022. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari data sekunder juga  menyebutkan  bahwa  pertumbuhan  penduduk  di  Desa  Karangwangi  tidak terlalu padat dan cepat. Perubahan aset penghidupan juga tidak terjadi pada aset sosial,  dimana  tingkat  partisipasi  responden  terhadap  organisasi  dan  partisipasi responden  dalam  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  tidak  menunjukkan perubahan dari sebelum adanya program PTSL hingga setelah adanya program PTSL. Sebagian besar organisasi yang ada di Desa Karangwangi beranggotakan perangkat desa.  Hanya  beberapa  organisasi  yang  beranggotakan  masyarakat  non  perangkat desa. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi masih didominasi oleh kelompok elit desa.
Jumlah  anggota  keluarga  dan  anggota  keluarga  berusia  produktif  tidak meningkat dalam jangka waktu pelaksanaan program karena program PTSL di Desa ini baru berlangsung pada tahun 2022. Konsep evaluasi program biasanya dilakukan selama satu siklus agar hasil yang didapatkan lebih jelas. Jika evaluasi program hanya dilakukan dalam waktu yang singkat atau tidak dalam satu siklus, akan didapatkan hasil  yang  bias  atau  menyebar,  karena  faktor  yang  mempengaruhi  adanya perubahan tidak hanya dari program tersebut, namun pasti ada faktor lain. Tingkat pendidikan,  akses  terhadap  jaminan  kesehatan,  dan  fasilitas  kesehatan  terdekat tidak mengalami perubahan. Responden merupakan masyarakat yang sudah/tidak bekerja dan tidak sedang mengenyam bangku pendidikan. Hal tersebut mendasari mengapa  hasil  perhitungan  pada  indikator  tingkat  pendidikan  tidak  mengalami perubahan. Akses terhadap jaminan kesehatan yang dimiliki oleh responden adalah BPJS. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh staf Puskesos Desa Karangwangi, mayoritas masyarakat Desa Karangwangi telah memiliki BPJS, baik BPJS PBI maupun Non-PBI  sejak  sebelum  adanya  program  PTSL.  Fasilitas  kesehatan  terdekat  yang dituju  oleh  responden  ialah  praktik  dokter  yang  telah  beroperasi  sejak  sebelum adanya program PTSL. Berdasarkan keterangan tersebut, maka,  hasil perhitungan pada indikator tingkat pendidikan, akses terhadap jaminan kesehatan, dan fasilitas kesehatan terdekat tidak mengalami perubahan.
Pada  aset  sosial,  partisipan  dalam  organisasi  yang  ada  tidak  mengalami peningkatan setelah adanya program PTSL karena pembentukan susunan organisasi dilakukan  sekali  dalam  satu  tahun.  Selain  itu,  terdapat  masyarakat  yang  hanya menjadi  relawan  dalam  kegiatan  yang  diselenggarakan  oleh  organisasi,  sehingga mereka  tidak  menjadi  anggota  tetap  dalam  organisasi  tersebut.  Responden mengaku  bahwa  mereka  tidak  pernah  ikut  serta  dalam  kegiatan  pemberdayaan masyarakat  di  Desa  Karangwangi  karena  kegiatan  pemberdayaan  yang  ada  pada tahun 2022 terbatas.
Perubahan  aset  penghidupan  masyarakat  sebelum  dan  setelah  PTSL  paling besar  adalah  aset  alam.  Perubahan  dari  penguasaan  ke  pemilikan,  kemudian perubahan banyaknya bidang yang semula dikuasai menjadi dimiliki oleh responden merupakan  variabel  yang  menyebabkan  perubahan  aset  alam.  Selain  aset  alam, yang  juga  berubah  pada  kondisi  sebelum  dan  setelah  PTSL  adalah  aset  fisik,  aset finansial, dan aset sosial. Aset fisik berubah pada semua indikator, yaitu kepemilikan sarana  transportasi, kepemilikan tempat tinggal, dan kondisi jalan  menuju bidang tanah.  Perubahan  pada  ketiga  indikator  untuk  aset  fisik  tidak  terlalu  signifikan. Selanjutnya pada aset finansial, perubahan paling besar terjadi pada indikator akses pinjaman  atau  kredit.  Sebelum  adanya  program  PTSL,  responden  yang  memiliki akses pinjaman sebesar 20% yaitu sebanyak 20 responden. Setelah adanya program PTSL, terjadi perubahan terhadap jumlah responden yang memiliki akses pinjaman menjadi  sebesar  39%.  Indikator  pendapatan,  pengeluaran,  kepemilikan  tabungan dan  intensitas  menabung  juga  mengalami  perubahan,  walaupun  perubahan  yang terjadi tidak terlalu signifikan.
Aset manusia dan aset sosial yang dimiliki oleh responden sebelum dan setelah adanya program PTSL tidak mengalami perubahan. Aset manusia memiliki nilai tetap yaitu 3,745 (tinggi). Berdasarkan perhitungan interval skor aset penghidupan, aset manusia  memiliki  klasifikasi  nilai  yaitu  tinggi.  Sedangkan  aset  sosial  memiliki  nilai 1,303 (sangat rendah) yang termasuk dalam klasifikasi sangat rendah berdasarkan perhitungan interval skor aset penghidupan. Aset finansial yang dimiliki responden mengalami  perubahan,  terjadi  peningkatan  yang  tidak  terlalu  signifikan  dari  nilai 2,179 (rendah) ke nilai 2,328 (rendah). Aset finansial sebelum dan setelah program PTSL memiliki klasifikasi nilai yaitu rendah. Aset fisik yang dimiliki oleh responden mengalami  perubahan  berupa  peningkatan  nilai  dari  4,168  (tinggi)  menjadi  4,259 (tinggi).  Klasifikasi  nilai  aset  penghidupan  pada  aset  fisik  merupakan  tinggi. Perubahan  juga  terjadi  pada  aset  alam.  Peningkatan  yang  terjadi  pada  aset  alam cukup signifikan, yaitu dari 3,469 (sedang) menjadi 4,188 (tinggi). Klasifikasi nilai aset penghidupan berubah dari sebelum program PTSL berada pada klasifikasi sedang, sementara  setelah  adanya  program  PTSL  menjadi  tinggi.  Perubahan  aset penghidupan masyarakat penerima manfaat dari program PTSL sebagai responden dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Pentagon Aset Penghidupan Masyarakat Sebelum dan Setelah PTSL Sumber: Diolah Peneliti, 2023.

## C.4. Perubahan Profil Kemiskinan Masyarakat Pasca Program PTSL
Kemiskinan  merupakan  suatu  situasi  dimana  seseorang  atau  rumah  tangga mengalami  kesulitan  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar,  sementara  lingkungan penduduknya  kurang  memberikan  peluang  untuk  meningkatkan  kesejahteraan secara berkesinambungan atau untuk keluar dari kerentanan.  Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup. Pada prinsipnya, standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar  tercukupinya  kebutuhan  akan  pangan  (Pujiriyani, 2022).  Akan  tetapi  juga tercukupinya  kebutuhan  akan  kesehatan  maupun  pendidikan.  Tempat  tinggal ataupun  pemukiman  yang  layak  salah  satu  dari  standar  hidup  atau  standar kesejahteraan  masyarakat  di  suatu  daerah.  Berdasarkan  kondisi  ini,  suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata- rata (Rahman & Firman, 2019).
Masyarakat Desa Karangwangi yang termasuk dalam kategori masyarakat pra sejahtera, adalah sebanyak 791 KK dari total 2.177 KK. Sementara itu, masyarakat penerima  manfaat  dari  program  PTSL  yang  termasuk  kategori  penduduk  miskin sebanyak 25 dari 99 responden. PTSL membawa perubahan pada profil kemiskinan masyarakat. Masyarakat merasa dengan adanya program PTSL ini dapat membantu mereka. Di samping biaya yang dibutuhkan untuk program ini terjangkau, hasil yang diberikan  dari  program  ini  yang  berupa  sertipikat  juga  membantu  mereka  untuk membuka  akses  menuju  lembaga  keuangan.  Mereka  memanfaatkan  sertipikat tanah yang dimiliki untuk mengajukan modal usaha.
“Yang  selama  ini  saya  alami  ya,  banyak  warga  mendaftarkan  u ntuk pengajuan pinjaman ke bank untuk permodalan usahanya. Alhamdulillah nilainya  positif.  Yang  tadinya  tidak  punya  modal  untuk  usaha,  jadi sekarang punya modal untuk usaha, karena ada sertipikat ya dari PTSL itu. Apalagi kan sekarang PTSL kan murah ya, Cuma Rp. 150.000, jadi banyak yang mendaftar.” (SKD, 10 Mei 2023 pukul 10.50 WIB) .
Sejalan  dengan  yang  diungkapkan  oleh  Kepala  Desa  Karangwangi,  setelah adanya program PTSL, banyak dari masyarakat yang mengajukan pinjaman ke bank. Pinjaman tersebut digunakan untuk menambah modal usaha. Terlebih karena biaya PTSL yang tergolong murah, jadi banyak masyarakat yang ikut serta dalam program ini.
“Yan g  kedua  ya  dengan  kemungkinan  beberapa  kebutuhan  kalau ditanggung  dengan  sertipikat  ya  bisa  jadi  peningkatan.  Baik  untuk mencari permodalan atau apa kan bisa meningkat. Kalau tadi akta  saja kan masih ya segitu aja.” (RSD, 11 Mei 2023 pukul 12.10 WIB) .
Menurut  wawancara  yang  dilakukan  terhadap  responden,  setelah  adanya program PTSL ini, mereka cukup terbantu dengan adanya sertipikat tanah. Karena untuk mendapatkan pinjaman, jika menggunakan jaminan berupa sertipikat tanah,
nilai dari pinjaman yang didapatkan lebih besar daripada hanya menggunakan akta sebagai jaminan.
“Yang jelas meningkatkan taraf hidup masyarakat, setelah adanya PTSL manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, salah satunya untuk investasi itu. Sebelum adanya PTSL kan kita belum punya sertipikat, jadi kalau mau mengajukan  pinjaman  agak  terkendala.  Nah  setelah  adanya  sertipikat kan,  kalau  sewaktu-waktu  butuh,  bisa  untuk  mengajukan  pinjaman  ke bank.” (SDK, 11 Mei 2023 pukul 13.20 WIB)
Wawancara  yang  dilakukan  terhadap  responden  lainnya,  juga  mengatakan bahwa setelah adanya program PTSL, taraf hidup mereka meningkat berkat adanya kemudahan untuk mengakses pinjaman atau kredit di lembaga keuangan. Terutama bagi  responden  yang  berprofesi  sebagai  pengrajin  mebel  merasa  sangat  terbantu dengan  adanya  program  PTSL  karena  memudahkan  mereka  untuk  mendapatkan tambahan  modal.  Kemiskinan  yang  terjadi  di  sebagian  kecil  masyarakat  Desa Karangwangi adalah kemiskinan absolut, dimana pendapatan masyarakat berada di bawah  garis  kemiskinan  atau  tidak  cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan  sandang, pangan, papan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan agar bisa hidup  dan  bekerja.  Setelah  adanya  program  PTSL  ini,  beberapa  masyarakat penerima manfaat yang merupakan responden merasakan adanya perubahan profil kemiskinan.  Masyarakat  mulai  bisa  mencukupi  kebutuhannya  berkat  adanya program ini dengan mengusahakan sertipikat sebagai bukti kepemilikan atas tanah mereka.

## D. Kesimpulan
Pengelolaan  aset  penghidupan  masyarakat  Desa  Karangwangi  mengalami perubahan  setelah  adanya  program  PTSL.  Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan, pengelolaan  aset  penghidupan  masyarakat  sebelum  dan  setelah  adanya  program PTSL  berbeda.  Pengelolaan  aset  yang  dimiliki  masyarakat  sebelum  program  PTSL lebih dominan digunakan dalam pengelolaan aset secara produktif. Setelah adanya program PTSL, pengelolaan aset masyarakat terjadi peningkatan pada pengelolaan aset secara produktif dan konsumtif.
Aset  penghidupan  masyarakat  juga  mengalami  perubahan  setelah  adanya program PTSL. Perubahannya tidak terlalu signifikan terjadi pada 3 (tiga) dari 5 (lima) aset tersebut. Aset penghidupan yang tidak berubah adalah aset manusia dan aset sosial.  Aset  penghidupan  yang  memiliki  perubahan  paling  besar  dari  kelima  aset yang ada adalah aset alam. Selanjutnya perubahan juga terjadi terhadap aset fisik dan aset finansial.
Hasil  penelitian  juga  menunjukkan  bahwa  setelah  adanya  program  PTSL memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin atau kurang mampu dalam hal permodalan  untuk  sarana  berusaha.  Program  PTSL  membuka  akses  terhadap lembaga  keuangan.  Sertipikat  dari  program  PTSL  menjadikan  masyarakat  lebih mudah  untuk  mengakses  pinjaman  atau  kredit  di  lembaga  keuangan.  Profil kemiskinan mengalami perubahan dari kemampuan masyarakat yang tidak hanya
mampu  memenuhi  kebutuhan  hidup  minimum  ( survival )  tetapi  juga  kebutuhan sosial dan penumpukan modalnya.

## Daftar Pustaka
Agustina, I. F., & Octaviani, R. (2016). Analisis Dampak Sosial Dan Ekonomi Kebijakan Pengembangan Kawasan Mix Use Di Kecamatan Jabon. Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik, 4 (2). 151-168. https://doi.org/10.21070/jkmp.v4i2.682 Amir,  R.  A.,  Barus,  B.,  &  Soetarto,  E.  (2020).  Dinamika  Spasial  Tanah  Terdaftar  dan Implikasinya Terhadap Sistem Penghidupan Masyarakat Lokal Di Kabupaten Takalar. Journal  of  Regional  and  Rural  Development  Planning  (Jurnal Perencanaan  Pembangunan  Wilayah  Dan  Perdesaan) , 4 (2),  134-153. https://doi.org/10.29244/jp2wd.2020.4.2.134-153
Ayu, I. K. (2019). Problematika Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Batu. Legality: Jurnal Ilmiah Hukum , 27 (1), 27 – 40. https://doi.org/10.22219/jihl.v27i1.8956
Creswell, J. W. (2016). Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed . Pustaka Pelajar.
Fakhirah  T,  F.,  Ningrum,  S.,  &  Karlina,  N.  (2022).  Evaluasi  Efektivitas  Program Percepatan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  Di  Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang Selatan Tahun 2017-2020. JANE - Jurnal Administrasi Negara , 14 (1), 214. https://doi.org/10.24198/jane.v14i1.41303 Iskasari,  Y.  K.,  Dinanti,  D.,  &  Hidayat,  A.  R.  T.  (2020).  Livelihood  Assets  Masyarakat Pengrajin Sentra UMKM Kampung Logam Desa Ngingas Kabupaten Sidoarjo.
Planning for Urban Region and Environment , 9 (1), 29-36. https://purejournal.ub.ac.id/index.php/pure/article/view/12
Kamurahan, S. V., Polii, B. J., & Ngangi, C. R. (2018). Evaluasi Pelaksanaan Program
Nasional  Agraria  dan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  Dalam Pembangunan  Wilayah  Desa  Kinabuhutan,  Kecamatan  Likupang  Barat,
Kabupaten Minahasa Utara. Agrisosioekonomi , 14 (1), 389-408. https://doi.org/10.35791/agrsosek.14.1.2018.19608
Kasim,  Y.  (2019).  Impact  of  Livelihood  Assets  on  Wellbeing  of  Rural  Household  in Northern Nigeria. Journal of Engineering , Management, & Applied Sciences
& Technologies , 10 (17), 1 – 8. https://doi.org/ 10.14456/ITJEMAST.2019.175 Kurniawan, W. A., Setiowati, & Supriyanti, T. (2018). Ekspektasi PTSL Terhadap Faktor Sosial  Dan  Ekonomi  Bagi  Masyarakat. Jurnal  Tunas  Agraria , 1 (1),  1-19. https://doi.org/10.31292/jta.v1i1.1
Mardiana, Y. S., Siregar, H., & Juanda, B. (2016). Pengaruh Sertifikasi Tanah Terhadap
Nilai Tanah Dan Kondisi Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Sukoharjo. Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen . 2(3), 304. https://doi.org/10.17358/jabm.2.3.304
Nurjannah, & Nurhayati. (2017). Pengaruh Penyaluran Kredit Investasi, Kredit Modal
Kerja  dan  Kredit  Konsumtif  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Indonesia. Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis , 8 (1), 590 – 601. https://ejurnalunsam.id/index.php/jseb/article/view/209
Pujiriyani,  D.  W.  (2022).  Reforma  Agraria  untuk  Kedaulatan  Pangan:  Problem Ketidakberlanjutan  dan  Limitasinya.  Widya  Bhumi,  2(1),  39 – 53.
https://doi.org/10.31292/wb.v2i1.23 Pusat Penelitian dan pengembangan BPN RI. (2013). Penelitian Pemanfaatan Tanah Pasca  Legalisasi  Aset  dan  Efektifitasnya  Bagi  Keberlanjutan  Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat . Pusat Penelitian dan pengembangan BPN RI.
Putra, Z. T., Nugroho, A. ., & Nashih Luthfi , A. . (2021). Peran GTRA dalam Pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Lampung Tengah. Widya Bhumi, 1(1), 65 – 85. https://doi.org/10.31292/wb.v1i1.10
Rahman, P., & Firman, R. (2019). Kemiskinan Dalam Perspektif Ilmu Sosiologi. Jurnal Pendidikan Tambusai , 3 (6), 1542-1548. https://doi.org/10.31004/jptam.v3i3.399 Rahmawati,  I.,  &  Rudiarto,  I.  (2022).  Analisis  Kesejahteraan  Masyarakat  Petani Dataran Tinggi Dieng Menggunakan Pendekatan Penghidupan Berkelanjutan. Jurnal Ilmu Lingkungan , 20 (3), 637 – 645. https://doi.org/10.14710/jil.20.3.637-645 Saleh, S. E. (2014). Strategi Penghidupan Penduduk Sekitar Danau Limboto Provinsi Gorontalo. In Universitas Negeri Gorontalo . http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/11 27 Saragih,  S.,  Lassa,  J.,  &  Ramli,  A.  (2007).  Kerangka  Penghidupan  Berkelanjutan Sustainable Livelihood Framework. In Hivos – Circle Indonesia . https://www.academia.edu/download/47712304/Kerangka_Penghidupan_ Berkelanjutan.pdf
Sirait, S. Y., Nazer, M., & Azheri, B. (2020). Sertifikasi Tanah Program PTSL: Deskripsi Dan Manfaatnya. BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan , 6(2), 236 – 248. https://doi.org/10.31292/bhumi.v6i2.414
White, B. (1991). Economic Diversification and Agrarian Change in Rural Java 1900- 1990.  In  P.  Alexander, P.  Boomgard,  &  B.  White  (Eds.), In  the  Shadow  of Agriculture: Non Farm Activities in Javanese Economy, Past and Present .
Wijayanti,  R.,  Baiquni,  M.,  &  Harini,  R.  (2016).  Strategi  Penghidupan  Berkelanjutan Masyarakat  Berbasis  Aset  Di  Sub  Das  Pusur,  Das  Bengawan  Solo. Jurnal Wilayah Dan Lingkungan , 4 (2), 133 – 152. https://doi.org/10.14710/jwl.4.2.133-152
Wong, A. (2020). Urgensi Legalisasi Tanah Melalui Proses Sertifikasi Program PTSL Di Kota Batu. Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang