Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
P-ISSN 2614-8692 | E-ISSN 2715-9124 | https://doi.org/10.36859/jap.v7i1.2050 VOLUME 7 NO 1 | https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-academia-praja

## EVALUASI KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT
Dedi Supriyadi 1
Dahyar Daraba 2
Halilul Khairi 3
Sutiyo 4
Institut Pemerintahan Dalam Negeri 1,2,3,4
Jalan Ir. Soekarno KM 20, Cibeusi, Jatinangor, Kabupaten Sumedang 1,2,3,4
Jawa Barat 45363
Alamat email Koresponden: dedysupriyadi0603@gmail.com

## ABSTRACT
This research discusses the misalignment between strategic planning and annual planning in achieving key performance indicators (KPIs) at the national and regional levels, with a focus on Bekasi District, West Java. This alignment is critical to achieving community welfare. Gaps were found between the performance targets in the National Medium-Term Development Plan (RPJMN)  and  the  Government  Work  Plan  (RKP),  especially  on  economic  growth,  poverty levels,  and  unemployment.  An  evaluation  of  the  KPIs  in  Bekasi  District  also  showed  non- optimality, with a number of KPIs not achieved. Qualitative research methods were used to evaluate this. Clear KPI establishment, accurate data collection, regular monitoring, and root cause analysis are important steps in KPI evaluation. The results show that the KPI setting process in Bekasi District still does not fulfill the SMART (Specific, Measurable, Assignable, Realistic,  Time  Related)  criteria  thoroughly.There  are  weaknesses  in  senior  management commitment, an unoptimized performance culture, and a lack of Critical Factor Success (CSF) approach in the formulation of performance indicators.In addition, the process of simulating the  achievement  of  KPIs  and  midterm  evaluation  of  the  RPJMD  was  not  adequately implemented; however, this process was not fully followed at both the national and regional levels.  In  addition,  the  process  of  simulating  the  achievement  of  KPIs  and  the  midterm evaluation of the RPJMD were not adequately implemented. However, this process was not fully followed at both the national and regional levels.
Keywords: Evaluation, Key performance indicators (IKU), Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD)

## PENDAHULUAN
Dalam beberapa tahun  terakhir, persoalan  mengenai capaian kesejahteraan masyarakat  menjadi  perhatian  para  penyelenggara  pemerintahan.  Beberapa persoalan  yang  sering  muncul  jika  dikaitkan  dengan  persoalan  kesejahteraan masayarakat  adalah  permasalahan  lingkup  bidang  pendidikan,  kesehatan  dan perekonomian.  Sejak  kemerdekaan  Indonesia  diproklamirkan  sampai  dengan  era
Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
Volume 7 No 1 Februari 2024
reformasi  saat  ini,  berbagai  kebijakan  perencanaan  pembangunan  baik  tingkat nasional maupun tingkat daerah memberikan perhatian khusus terhadap pencapaian kesejahteraan  masyarakat.  Hal  ini  tidak  bisa  dipungkiri  mengingat  kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan suatu negara.
Konsistensi  keselarasan  antar  dokumen  perencanaan  sangat  menentukan ketercapaian  IKU.  Sebagai  gambaran  keselarasan  dokumen  perencanaan  pada tingkat pusat, dapat dilihat dari perbandingan antara target kinerja utama pemerintah pusat yang tertuang dalam RPJMN dengan RKP. Berdasarkan data yang diperoleh beberapa  tahun  terakhir,  terdapat  kesenjangan  antara  target  indikator  makro  yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dengan RKP Tahun 2020, 2021 dan 2022. Untuk lebih jelasnya kesenjangan antara dokumen RPJMN dengan RKP disajikan dalam tabel dibawah ini :

## Tabel 1
Kesenjangan Antara Dokumen RPJMN Tahun 2020-2024 dengan RKP Tahun
2020, 2021 dan 2022 TAHUN INDIKATOR MAKRO RPJMN RKP TARGET REALISASI 2022 Pertumbuhan Ekonomi 5,7 – 6 5,2 – 5,8 5- 5,5 tingkat kemiskinan 7,5-8 8,5-9,0 8,5-9,0 tingkat pengangguran terbuka (menurun) 4,4 – 4,9 5,5-6,3 5,5-6,3 tingkat rasio gini menurun 0,374-0,378 0,376-0,378 0,376-0,378 IPM 74,01 73,41-73,46 72,65-72,69 2021 Pertumbuhan Ekonomi 5,4–5,7 4,5–5,5 3,7 tingkat kemiskinan 8,0 –8,5 9,2 –9,7 9,71 tingkat pengangguran terbuka (menurun) 9,2 –9,7 7,7-9,1 6,49 tingkat rasio gini menurun 0,375–0,379 0,377–0,379 0,381 IPM 73,26 72,78–72,95 72,29 2020 Pertumbuhan Ekonomi 5,3 8,5 – 9,0 -2,1 tingkat kemiskinan 8,5 – 9,0 8,5 – 9,0 10,19 tingkat pengangguran terbuka (menurun) 4,8 – 5,1 4,8 – 5,1 7,07 tingkat rasio gini menurun 0,375 – 0,380 0,375 – 0,380 0,385 IPM 72,51 72,51 71,94
Sumber : RPJMN Tahun 2020-2024, RKP Tahun 2019, 2020 dan 2021
Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa pada tingkat nasional belum terjadi keselarasan dalam proses perencanaannya, khususnya pada aspek penentuan target kinerja  tahunan  yang  dituangkan  dalam  Rencana  Kerja  Pemerintah  (RKP).  Gap tersebut,  terlihat  pada  perencanaan  target  kinerja  indikator  makro  pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran pada tahun 2021 dan 2022,
Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
Volume 7 No 1 Februari 2024
dimana target yang ditetapkan dan RKP tidak sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN, dimana target yang ditetapkan dalam dokumen RKP lebih rendah jika dibandingkan dengan dokumen yang ditetapkan dan RPJMN. Khusus di tahun 2021,  seluruh  target  kinerja  yang  ditetapkan  dalam  RKP  tidak  sesuai  dengan RPJMN.  Hanya  pada  tahun  2020  saja,  dari  5  (lima)  target  indikator  makro  yang ditetapkan dalam RPJMN, terdapat 4 (empat) indikator makro yang tergetnya sesuai dengan RPJMN, yaitu pada indikator pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, tingkat rasio gini dan IPM.
Tidak selarasnya target kinerja yang ditetapkan dalam perencanaan strategis dengan  perencanaan  tahunan,  dapat  berimplikasi  pada  pencapaian  kinerja pembangunannya.  Keterpaduan  dan  keterkaitan  antara  dokumen  perencanaan tersebut, dalam perspektif teoretis,  senada dengan yang diungkapkan  oleh Nursini (2010:32) berkaitan dengan perencanaan komprehensif bahwa:
“Model  perencanaan  rasional  komprehensif  adalah  model  perencanaan secara menyeluruh, yang berarti mempunyai skala luas, dengan pengambilan keputusan  yang  kompleks.  Model  ini  memandang  bahwa  perencanaan ditetapkan  untuk  mencapai  tujuan  dalam  jangka  panjang.  Tujuang  jangka panjang  tersebut  kemudian  direncakan  pencapaiannya  dalam  2  atau  3 tahapan,  yaitu  perencanaan  jangka  menengah  dan  perencanaan  jangka pendek.”
Terlihat  bahwa  kinerja  pembangunan  nasional  khususnya  pada  indikator tingkat  pertumbuhan  ekonomi  dan  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  tidak tercapai pada tahun 2022, indikator tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat rasio gini dan IPM tidak tercapai pada tahun 2021. Sementara pada tahun 2020, seluruh target indikator makro pembangunan nasional tidak tercapai.
Berbeda  dengan  tingkat  nasional,  pada  tingkat  Pemerintah  Provinsi  Jawa Barat, telah terlihat keselarasan antar dokumen perencanaannya yakni keselarasan antara  indikator  kinerja  utama  maupun  targetnya  yang  tertuang  dalam  dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun  2018-2023  dengan  Rencana  Kerja  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  Tahun 2018,  2019,  2020,  2021  dan  2022.  Namun,  pencapaian  IKU  nya  tidak  optimal. Berikut disajikan data capaian IKU Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2021 sebagai berikut :
Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik

## Gambar 2
Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018- 2021
Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022
Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa pada tahun 2018 terdapat 12 (dua belas)  dari  32  (tiga  puluh  dua)  IKU  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  yang  tidak tercapai,  yakni  IPM,  Indeks  Kesehatan,  Skor  Pola  Pangan  Harapan,  Laju Pertumbuhan Ekspor, Nilai Investasi/PMTB, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Gini, Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Provinsi, Tingkat Kondisi Baik  Jaringan  Irigasi  di  Daerah  Irigasi  Kewenangan  Provinsi,  Pencapaian  Status Mutu  Sungai  Utama  dan  Waduk  Besar  dengan  tingkat  cemar  sedang,  Angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran.
Berkaitan  dengan  monitoring  terhadap  IKU  yang  dilakukan  setiap  tahun, Parmenter  mengungkapkan  bahwa  sebuah  KPI  dikatakan  KPI  jika  proses
-200 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 In d e k s K e ru k u n a n U m a t B e ra g a m a In d e k s D e m o k ra si In d e k s K e b a h a g ia a n A n g k a H a ra p a n H id u p ( A H H ) In d e k s P e m b e rd a y a a n G e n d e r ( ID G ) In d e k s P e m b a n g u n a n G e n d e r ( IP G ) R a ta -R a ta L a m a S e k o la h ( R LS ) H a ra p a n L a m a S e k o la h ( H LS ) In d e k s P e m b a n g u n a n P e m u d a P e rs e n ta se P e m a ju a n K e b u d a y a a n J a w a … In d e k s K e te n tr a m a n d a n K e te rt ib a n K o n su m si l is tr ik p e r k a p it a T in g k a t K o n e k ti v it a s a n ta r w il a y a h In d e k s D e sa M e m b a n g u n U su la n P e m b e n tu k a n D a e ra h P e rs ia p a n … In d e k s K u a li ta s Li n g k u n g a n H id u p T in g k a t U p a y a P e n u ru n a n E m is i G a s… In d e k s P e n g g u n a a n A ir In d e k s R is ik o B e n ca n a ( IR B ) P ro d u k D o m e st ik R e g io n a l B ru to S k o r P o la P a n g a n H a ra p a n ( S P P H ) N il a i T u k a r P e ta n i (N T P ) K o n tr ib u si P a ri w is a ta t e rh a d a p P D R B La ju P e rt u m b u h a n S e k to r In d u st ri La ju P e rt u m b u h a n S e k to r P e rd a g a n g a n P e m b e n tu k a n M o d a l T e ta p B ru to ( A D H B ) P ro p o rs i k re d it U M K M t e rh a d a p t o ta l… In d e k s R e fo rm a si B ir o k ra si T in g k a t E fe k ti v it a s K e rj a sa m a D a e ra h
2021 TARGET RPJMD 2021 RKPD TARGET 2021 RKPD REALISASI 2020 TARGET RPJMD 2020 RKPD TARGET 2020 RKPD REALISASI 2019 TARGET RPJMD 2019 RKPD TARGET 2019 RKPD REALISASI
Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
Volume 7 No 1 Februari 2024
pencapaiannya  dilakukan  secara  harian,  mingguan,  paling  lama  setiap  satu  bulan. IKU tidak dianggap KPI jika menitoringnya dilakukan lebih dari setiap 1 bulan. Hal ini diungkapkan oleh Parmenter (2010:7) bahwa:
“KPIs  should  be  monitored  24/7,  daily,  or  perhaps  weekly  for  some.  A monthly, quarterly, or annual measure cannot be a KPI, as it cannot be key to your business if you are monitoring it well after the horse has bolted. KPIs are  current-  or  future  oriented  measures  as  opposed  to  past  measures  (e.g., number  of  key  customer  visits  planned  in  the  next  month  or  a  list  by  key customer  of  the  dates  of  the  next  planned  visits).  Most  organizational measures are very much past indicators measuring events of the last month or quarter. These indicators cannot be and never were KPIs.”
Keberhasilan  pembangunan  di  Kabupaten  Bekasi  tidak  terlepas  dari  tujuan pembangunan yang tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bekasi.  Ketercapaian  kinerja  utama  pembangunan  daerah  dipengaruhi  oleh penentuan kebijakan oleh top manajer yang diimplementasikan mulai dari kebijakan perencanaan  pembangunan  daerahnya.  Untuk  itu  keberhasilan  pembangunan  di Kabupaten Bekasi yang ditunjukan dengan tercapainya IKU Kabupaten Bekasi bisa dicapai  apabila  perencanaan  pembangunan  daerahnya  mampu  menghasilkan capaian kinerja pada tatanan keluaran (output) dan hasil (outcome) yang efektif dan efisien.  Namun,  berdasarkan  fakta  empiris  yang  telah  dikemukakan  sebelumnya tampak  bahwa  terjadi  inkonsistensi  dalam  hal  pemberian  dukungan  terhadap pencapaian indikator kinerja utama pembangunan daerah Kabupaten Bekasi, yang salah satunya dapat dilihat dari pembagian peran Perangkat Daerah dan dukungan anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian IKU Kabupaten Bekasi. Berdasarkan pendahuluan  diuraikan  di  atas,  maka  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian lebih  lanjut  dan  melakukan  analisis  terhadap  Evaluasi  Kinerja  Utama  Pemerintah Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat.

## METODE PENELITIAN
Paradigma sebagai sistem kepercayaan dasar atau pandangan dunia  (world view) (Creswell & Creswell, 2018) yang membimbing seorang peneliti, tidak hanya secara  ontologis  dan  epistemologies,  tetapi  juga  dalam  hal  memilih  metode  yang digunakan (Lincoln et al., 2017, p. 222). Proses penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)  untuk  melihat  pencapaian  kinerja  pemerintah  daerah  secara  normatif  telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun yang menjadi permasalahan
Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
Volume 7 No 1 Februari 2024
adalah  tidak  tercapaianya  IKU  Kabupaten  Bekasi  sesuai  dengan  target  lokal  dan nasional. Hal ini menjadi fokus penelitian sehingga tidak memiliki dasar teori yang mendukung. Selain itu, kompleksitas penyebab tidak tercapainya IKU serta banyak faktor  yang  mempengaruhi  pencapaian  IKU  mengakibatkan  sifat  kualitatif  lebih tepat dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini perlu juga dikaitkan dengan sumber- sumber  lain  yang  terkait  dan  dapat  dijadikan  bahan  analisis  terkait,  baik  dengan konsep kinerja organisasi secara khusus, maupun dengan praktek pemerintahan di Indonesia  secara  umum.  Sumber  data  dalam  penelitian  kualitatif  menggabungkan data, baik primer maupun sekunder (eklektik).

## KERANGKA TEORI
Soemohadiwidjojo (2015:28) menjelaskan bahwa Key Performance Indicator (KPI) atau Indikator Kinerja Utama adalah serangkaian indikator kunci yang bersifat terukur dan memberikan informasi sejauh mana sasaran strategis yang dibebankan kepada  suatu  organisasi  sudah  berhasil  dicapai.  Unsur-unsur  yang  terdapat  dalam KPI  terdiri  atas  tujuan  strategis,  indikator  kunci  yang  relevan  dengan  sasaran strategis tersebut, sasaran yang menjadi tolak ukur dan kerangka waktu atau periode berlakunya  KPI  tersebut.  Beberapa  pakar  mengungkapkan  tahapan  dalam melakukan evaluasi KPI yang meliputi: 1) Menentukan KPI yang jelas dan spesifik; 2)  mengumpulkan  data  yang  akurat  dan  handal;  3)  melakukan  monitoring  secara regular;  4)  membandingkan  dengan  target;  5)  menganalisis  tren;  6)  melakukan analisis penyebab akar masalah; 7) mengambil tindakan korektif; dan 8) melakukan peninjauan dan penyesuaian KPI secara berkala (Parmenter, 2010 :12). Secara rinci dapat dilihat penjelasan berikut :
1) Menentukan  KPI  yang  jelas  dan  spesifik,  Pastikan  setiap  KPI  memiliki definisi yang jelas, unit yang terukur, dan target atau tolok ukur yang spesifik. Ini akan memberikan dasar untuk evaluasi.
2) Mengumpulkan  data  yang  akurat  dan  handal,  Menetapkan  proses  untuk mengumpulkan  data yang relevan dengan  setiap KPI. Pastikan bahwa data yang  dikumpulkan  akurat,  andal,  dan  konsisten  dari  waktu  ke  waktu.  Ini mungkin melibatkan penggunaan sistem otomatis, pembaruan data reguler, dan proses validasi data.
3) Melakukan monitoring secara regular, Melacak dan memantau kinerja setiap KPI  secara  berkala.  Ini  dapat  dilakukan  melalui  dasbor,  laporan,  atau mekanisme  pemantauan  lainnya.  Penting  untuk  sering  meninjau  KPI  agar tetap  mendapat  informasi  tentang  kemajuan  dan  mengidentifikasi  setiap penyimpangan atau tren.
Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
4) Membandingkan dengan target, Bandingkan kinerja aktual KPI dengan target atau  tolok  ukur  yang  ditentukan.  Ini  akan  membantu  menentukan  apakah kinerja memenuhi, melebihi, atau kurang dari harapan. Analisis kesenjangan antara  nilai  aktual  dan  target  untuk  mengidentifikasi  area  yang  perlu ditingkatkan.
5) Menganalisis tren, Cari tren dan pola dalam data KPI dari waktu ke waktu. Menganalisis data historis dapat memberikan wawasan tentang tren kinerja, variasi  musiman,  atau  pola  lain  apa  pun  yang  dapat  memengaruhi  hasil. Analisis  ini  dapat  membantu  mengidentifikasi  area  yang  membutuhkan perhatian atau penyesuaian dalam strategi.
6) Melakukan analisis penyebab akar masalah, Jika KPI tidak memenuhi target yang diinginkan, lakukan analisis akar masalah untuk mengidentifikasi alasan yang mendasarinya. Ini mungkin melibatkan analisis proses, sistem, sumber daya, atau faktor eksternal yang dapat memengaruhi kinerja KPI. Memahami akar penyebab akan membantu dalam mengembangkan tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut.
7) Mengambil  tindakan  korektif,  Berdasarkan  evaluasi  dan  analisis  akar masalah, kembangkan dan terapkan tindakan korektif  untuk meningkatkan kinerja  KPI.  Tindakan  ini  mungkin  melibatkan  perbaikan  proses,  realokasi sumber  daya,  pelatihan,  atau  tindakan  lain  untuk  mengatasi  masalah  yang teridentifikasi.
8) Melakukan peninjauan dan penyesuaian KPI secara berkala, Meninjau dan menilai kembali relevansi dan efektivitas KPI yang dipilih secara berkala. Saat tujuan  bisnis,  strategi,  atau  kondisi  pasar  berubah,  penyesuaian  atau penambahan  KPI  baru  mungkin  diperlukan  untuk  memastikannya  selaras dengan tujuan organisasi.
Setelah  ditentukan,  KPI  organisasi  diturunkan  menjadi  KPI  dan  sasaran kinerja  untuk  masing-masing  divisi  serta  karyawan,  untuk  menyelaraskan  setiap aktivitas  karyawan  dalam  organisasi  dengan  visi-misi-nilai  dan  strategi  organisasi. Sebagai  hasilnya  adalah  karyawan  akan  melaksanakan  aktivitas  dan  mengambil tindakan  yang  memang  seharusnya  dilakukan  untuk  mencapai  sasaran  kerja  yang diinginkan (Soemohadiwidjojo, 2015).

## PEMBAHASAN

## Kriteria Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Motif  penetapan  target  indikator  kinerja  utama  daerah  Kabupaten  Bekasi Tahun 2017-2022 didasarkan pada :
1) Hasil  kesepakatan  pembahasan  yang  dilakukan  antara  tim  teknis penyusunan IKU dengan stakeholder terkait khususnya Perangkat Daerah pengampu IKU daerah.
Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
2) Indikator  yang  digunakan  merupakan  indikator  yang  bersifat  komposit dan memiliki crosscutting antar unit kerja.
3) Indikator  yang  ditetapkan  menjadi  indikator  kinerja  daerah  merupakan indikator  kinerja  yang  pengukurannya  dilakukan  oleh  instansi  lain (Instansi di luar Pemerintah Kabupaten Bekasi).
4) Penetapan  target  yang  dilakukan  dengan  mempertimbangkan  indikator kinerja serta capaian kinerja tahun 2012-2017.
5) Motif   yang  melatarbelakangi  ditetapkannya  indikator  kinerja  utama daerah perlu dianalisis untuk mengetahui dasar-dasar/asumsi penetapan target kinerja daerah.
Waktu  pencapaian  target  kinerja  IKU  Kabupaten  Bekasi  Tahun  2017-2022 diukur pada akhir periode RPJMD yakni tahun 2022, yang hasil capaian akhirnya diperoleh dari pengukuran kinerja tahunan daerah yakni kinerja tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2021. Sama halnya dengan proses penyusunan perencanaan kinerja indikator kinerja pembangunan daerah Kabupaten Bekasi tahun 2017-2022 yang  dilaksanakan  secara  berjenjang,  maka  proses  evaluasinyapun  dilaksanakan secara  berjenjang,  dimana  yang  membedakannya  adalah  jika  proses  penyusunan perencanaan pembangunan daerah diawali dengan proses penyusunan perencanaan jangka menengah daerah yang diwujudkan dalam bentuk penetapan sasaran daerah yang  parameter  kinerjanya  akan  dijadikan  indikator  kinerja  utama  daerah  yang kemudian  diikuti  dengan  proses  penyusunan  perencanaan  pembangunan  tahunan daerah,  berbeda  halnya  dengan  proses  evaluasi  capaian  indikator  kinerja  utama daerah  yang  diawali  dengan  proses  pengukuran  capaian  kinerja  tahunan  daerah, yang  kemudian  akan  ditindaklanjuti  dengan  pengukuran  capaian  kinerja  akhir periode (tahun terakhir) dari dokumen perencanaan pembangunan daerah.

## Proses Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun  2017-2022  tidak  ada  penetapan  tim  khusus.  Namun  pada  pelaksanaannya, susunan timnya sama dengan tim penyusunan  Peraturan  Daerah  tentang RPJMD Tahun 2017-2022, yang keanggotaan timnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati Bekasi  Nomor  050/Kep  401/Bappeda/2017  tentang  Tim  Penyusunan  RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022.  Berdasarkan uraian tugas yang tertera dalam
Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
Volume 7 No 1 Februari 2024
Surat Keputusan Bupati tersbut, tim penyusunan RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022  mempunyai  peran  dan  tanggung  jawab  yang  saling  melengkapi  dan bekerja  secara  kolaboratif  untuk  mencapai  hasil  yang  diinginkan.  Anggota  tim dituntut  untuk  memiliki  keahlian,  pengalaman,  dan  keterampilan  dalam berkontribusi terhadap pencapaian tujuan tim. Komunikasi, kerja sama, koordinasi, dan saling mendukung di antara anggota tim merupakan aspek penting dari tim kerja yang efektif. Melalui kerja sama dan sinergi, tim kerja dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas kinerjanya. Untuk meningkatkan kinerja tim, maka perlu dilakukan evaluasi kinerja tim dengan tujuan untuk mengetahui berbagai aspek atau kelemahan  yang  harus  diperbaiki  untuk  meningkatkan  produktivitas  kinerja  tim maupun capaian yang telah dilakukan.
Adapun  belum  ada  keselarasan  antara  KRI,  RI,  PI  dan  KPI  dalam menghasilkan  kinerja  yang  ideal  yang  diharapkan  oleh  Pemerintah  Kabupaten Bekasi selama periode tahun 2017-2022. Akibatnya kinerja utama yang ditetapkan oleh  Pemerintah  Kabupaten  Bekasi  Tahun  2017-2022  belum  sesuai  dengan ketentuan  penjenjangan  kinerja  sebagaimana  diamanahkan  dalam  Peraturan Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  89 Tahun  2021  tentang  Penjenjangan  Kinerja  Instansi  Pemerintah,  dan  belum dilakukan  pendekatan  CSF  dalam  merumuskan  indikator  kinerja,  baik  pada  level sasaran  daerah,  sasaran  program  maupun  sasaran  kegiatan.  Pendekatan  CSF dibutuhkan untuk memastikan bahwa kunci-kunci keberhasilan yang akan menjadi faktor  utama  pencapaian  indikator  kinerja  utama  daerah  dapat  diintervensi pencapaiannya.
Proses simulasi dalam pencapaian indikator kinerja utama daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022 tidak dilakukan. Simulasi terhadap proses pencapaian IKU selayaknya dilakukan, karena melalui simulasi ini dapat diketahui dan diantisipasi berbagai  kemungkinan  tidak  tercapainya  IKU  daerah.  Proses  simulasi  pencapaian IKU ini dilakukan untuk mengecek apakah tahapan yang dilakukan efektif atau tidak dalam pencapaian IKU Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022.
Dalam  evaluasi  paruh  waktu  terhadap  RPJMD  Kabupaten  Bekasi  Tahun 2017-2022 telah dilaksanakan  melalui forum konsultasi publik dengan stakeholder terkait.  Namun  dalam  agenda  konsultasi  publik  tersebut  dibahas  secara  khusus
Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
Volume 7 No 1 Februari 2024
terkait  evaluasi  capaian  IKU  Kabupaten  Bekasi  Tahun  2017-2022.  Akibatnya, rekomendasi yang diberikan dari hasil evaluasi tersebut tidak mengarah pada upaya untuk  percepatan  pencapaian  IKU  daerah.  Forum  konsultasi  publik  merupakan media yang digunakan  untuk  menampung berbagai masukan dan saran perbaikan dalam Upaya peningkatan kualitas perencanaan Pembangunan daerah.
Beberapa  permasalahan  yang  muncul  dalam  proses  penetapan  IKU Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022 adalah :
a) Komitmen tim manajemen senior sangat lemah, dimana tidak dibentuk fasilitator untuk memfasilitasi proses penetapan IKU Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022, tim penyusun IKU juga dinilai belum kredibel, karena keanggotaan  timnya  hanya  bertumpu  pada  Tim  Anggaran  Pemerintah Daerah  (TAPD)  yang  kapsitasnya  sangat  terbatas  serta  tidak  pernah dilakukan evaluasi terhadap  capaian kinerja Tim IKU.
b) Budaya  kinerja  yang  berorientasi  pada  hasil  belum  tercipta  sehingga analisis  yang  dilakukan  terhadap  IKU  Kabupaten  Bekasi  Tahun  2017- 2022  tidak  optimal  dan  budaya  pengukuran  hasil  kinerja  utama  juga belum dilakukan selama pelaksanaan IKU Tahun 2017-2022.
c) Upaya untuk menginternalisasikan IKU kepada seluruh pegawai belum dilakukan baik dalam bentuk sosialisasi maupun pelaksanaan survey.
d) Pendekatan  Critical  Factor  Succes  (CSF)  belum  dilakukan  dalam perumusan IKU Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022, namun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan program dan kegiatan serta anggaran sehingga  tidak  terlihat  penjenjangan  kinerja  antara  IKU  tingkat  daerah dengan IKU tingkat Perangkat Daerah.
e) Pemanfaatan  teknologi  informasi  telah  diterapkan  dalam  perumusan maupun  penetapan  IKU  Kabupaten  Bekasi  Tahun  2017-2022,  namun belum terdapat konsistensi untuk melakukan input data hasil pengukuran IKU oleh Perangkat Daerah terkait, dan tidak dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Tim IKU Kabupaten terhadap perkembangan capaian IKU Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022.
Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
f) Evaluasi paruh waktu yang telah dilakukan terhadap RPJMD Kabupaten Bekasi  Tahun  2017-2022  tidak  ditindaklanjuti  dengan  penetapan kebijakan berupa Peraturan Daerah.
g) Kompetensi  pegawai  khususnya  yang  bertugas  sebagai  frontliner  yang ditempatkan pada Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja Utama Daerah  belum  optimal,  karena  terkendala  oleh  kompetensi  pegawai dimaksud yang belum memenuhi standar kompetensi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Standar kompetensi Jabatan.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  diuraikan  dalam bagian sebelumnya, adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1) Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022 belum memenuhi kriteria Specific, Measurable, Assignable, Realistic, Time Related (SMART)  sebagaimana  teori  yang  dikemukakan  oleh  George.  T  Doran. Diantara 5 (lima) kriteria SMART yang dikemukakan oleh George. T Doran, maka kriteria Specific, Measurable, Assignable, Realistic belum dipenuhi oleh Pemerintah  Kabupaten  Bekasi  dan  hanya  kriteria  Time  Related  saja  yang telah  memenuhi  syarat  dalam  proses  penetapan  IKU  Kabupaten  Bekasi Tahun  2017-2022.  Dimensi  yang  paling  kurang  terpenuhi  yaitu  dimensi Assignable,  khususnya  pada  sub  dimensi  pertimbangan  sumber  daya  yang dibutuhkan dalam pencapaian target IKU masih sangat terbatas, diantaranya adalah  aspek  sumber  daya  manusia  yang  belum  mempertimbangkan kebutuhan  pencapaian  IKU,  alokasi  anggaran  yang  diberikan  untuk mendukung capaian IKU sangat kecil, bahkan ada yang tidak  dialokasikan anggaran  sama  sekali,  yakni  pada  IKU  persentasi  pertumbuhan wirausahawan IKM baru pada tahun  2022.
2) Proses penetapan indikator kinerja  utama daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022  belum  dilaksanakan  sesuai  dengan  tahapan  sebagaimana  teori yang  dikemukakan  oleh  David  Parmenter  yang  terdiri  dari  :  1)Senior Management  Team  (SMT)  commitment;  2)  Establishing  a  “winning  KPI” project team; 3)Establishing a "just do it" culture and process; 4) Setting up a holistic KPI development strategy; 5) Marketing KPI system to all employees;
Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
Volume 7 No 1 Februari 2024
6)  Identifying  organization-wide  critical  success  factors;  7)  Recording  of performance  measures  in  a  database;  8)  Selecting  team  performance measures;  9)  Selecting  organizational  winning  KPIs;  10)  Developing  the reporting frameworks at all levels; 11) Facilitating the use of  winning KPIs; and 12) Refining KPIs to maintain their relevance.

## REFERENSI
Maxwell, Joseph. A. 2012. Qualitative Research Design: An Interactive Approach.
SAGE Publication. 3rd Edition. Los Angeles: SAGE Publication.
Mayer,  Robert  R,  1985.  Policy  and  Program  Planning,  A  Developmental Perspective. Prentice-Hall Inc. New Jersey.
Moeheriono.  2012.  “Pengukuran  Kinerja  Berbasis  Kompetensi”.  Jakarta:  Raja.
Grafindo Persada.
Mulyana, D. 2007. Komunikasi, Suatu Pengantar. Bandung: Remaja Rosda Karya. Nawawi, Ismail. 2013. Budaya organisasi kepemimpinan dan Kinerja. Jakarta: PT.
Fajar.
Nawawi,  Zaidan.  2013.  Manajemen  Pemerintahan.  Jakarta:  PT  Rajagrafindo
Persada.
Nursini.  2010.  Perencanaan  Pembangunan  dan  Penganggaran  Daerah.  Teori  dan Aplikasi.
Pamudji, S. 1986. Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia. Jakarta. Bina Aksara. Almaarif,  A.,  &  Wargadinata,  E.  (2022).  Adopting  Open  Government  in  Local
Development  Planning:  A  Study  on  Bekasi  Regency.  JKAP  (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik), 26(1), 18 - 32. /*doi:http://dx.doi.org/10.22146/jkap.64692*/doi:https://doi.org/10.221 46/jkap.64692
A Tieber et al 2021 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 1018 012026.
Theophilus  Azungah,  (2018)  "Qualitative  research:  deductive  and  inductive approaches to data analysis", Qualitative Research Journal,
https://doi.org/10.1108/QRJ-D-18-00035
Bu č ek,J. & Bleha,B.(2013).Urban Shrinkage as a Challenge to Local Development Planning  in  Slovakia.  Moravian  Geographical  Reports,21(1)  2-15. https://doi.org/10.2478/mgr-2013-0001.
Burin,  Ferdinandus  Diri.  (2015).  Analisis  Konsistensi  Perencanaan  Dan Penganggaran  Daerah.  Jurnal  Ekonomika-Bisnis.  Volume  6  (2). https://doi.org/10.22219/jibe.v6i2.4178
C Genta et al 2019 IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 296 012009. Creswell, J. W. (2009). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed Khunoethe, H., Reddy, P.S., Mthuli, S.A. 57387785800;55959880000;57210162948;
Performance  Management  and  the  Integrated  Development  Plan  of  the Msunduzi Municipality in South Africa (2021) NISPAcee Journal of Public Administration and Policy, 14 (2), pp. 161-187.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-
85121870709&doi=10.2478%2fnispa-2021- 0019&partnerID=40&md5=719002f622b289b6f913570efa93422c
Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
Volume 7 No 1 Februari 2024
Kiger,  M.  E.,  &  Varpio,  L.  (2020).  Thematic  analysis  of  qualitative  data:  AMEE Guide No. 131. Medical Teacher, 42(8), 846–854. https://doi.org/10.1080/0142159X.2020.1755030
Neuman,  W.  L.  (2014).  Social  Research  Methods:  Qualitative  and  Quantitative Approaches. In Pearson Custom Library (7th ed., Vol. 30, Issue 3). Pearson Inc. https://doi.org/10.2307/3211488
Nyama, V., & Mukwada, G. (2022). Factors Affecting Citizen Participation in Local Development Planning in Murewa District, Zimbabwe. Journal of Asian and African Studies, 0(0). https://doi.org/10.1177/00219096211069643
Patole,  M.  57207957156;  Localization  of  SDGs  through  disaggregation  of  KPIs (2018) Economies, 6 (1), art. no. 15, . Cited 25 times. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-
85056171762&doi=10.3390%2feconomies6010015&partnerID=40&md5=a 678e968c0a9eb7f3bc9d9d8caf665cd Peters,  B.  G.  (2012).  Institutional  Theory  in  Political  Science.  In  Edward  Elgar.
Edward Elgar Publishing, Inc. https://doi.org/10.5040/9781501397813 Scheele, C.E., Vrangbæk, K., Kriegbaum, M.
56097193700;6506628575;14028528500;  Volunteer  association  perceptions of  municipal  policy  strategies  to  promote  co-production  of  healthy  ageing services  (2019)  Ageing  and  Society,  39  (6),  pp.  1152-1171.  Cited  5  times. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0- 85048055968&doi=10.1017%2fS0144686X17001453&partnerID=40&md5= 1948243079b16529d145cb6fe4700c0d .
Shamas-ur-Rehman  Toor,  Stephen  O.  Ogunlana,  Beyond  the  ‘iron  triangle’: Stakeholder perception  of key performance indicators  (KPIs) for large-scale public  sector  development  projects,  International  Journal  of  Project Management,  Volume  28,  Issue  3,  2010,  Pages  228-236,  ISSN  0263-7863, https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2009.05.005. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786309000623). Tjhai  Fung  Jin.2003.  Analisis  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Pemanfaatan
Teknologi  Informasi  dan  pengaruh  pemanfaatan  Teknologi  Informasi Terhadap Kinerja Akuntan Publik. Jurnal Bisnis dan Akuntansi : 5 (1) pp. 1 – 26.
Kristian,  I.,  &  Rochaeni,  A.  (2022).  STRATEGI  MILITER  MENGENAI  SIBER UNTUK  KEUNGGULAN  DUNIA  MAYA  DALAM  PERANG ELEKTRONIK.  Caraka  Prabu  :  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan,  6(2),  207-216. https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jcp.v6i2.1176
Nuradhawati,  R.,  &  Kristian,  I.  (2022).  PELAKSANAAN  PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  DI  WILAYAH  PERBATASAN  INDONESIA-TIMOR
LESTE  :  STUDI  KASUS  KABUPATEN  BELU  PROVINSI  NUSA TENGGARA TIMUR. Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan,
Dan Administrasi Publik, 5(1), 29-42. https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jap.v5i1.837
Nuradhawati, R., Gunawan, W., Yovinus, Y., Sufianto, D., Djatah, S., Permana, D.,  Rusfiana,  R.,  &  Rochaeni,  A.  (2022).  Pemberdayaan  Ormas  Pemuda Pancasila dalam Upaya Menjaga Kekondusifan dan Ketertiban Masyarakat
Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
Volume 7 No 1 Februari 2024
di  Wilayah  Kecamatan  Cinambo  Kota  Bandung.  Jurnal  Abdimas  Kartika Wijayakusuma, 3(2), 140-150. https://doi.org/10.26874/jakw.v3i2.260
Permana, D. . (2023). Dynamics of Public Policy in the Digital Era: A Case Study of e-Government Implementation in Indonesia. INFLUENCE: INTERNATIONAL  JOURNAL  OF  SCIENCE  REVIEW,  5(3),  163–174. Retrieved from http://influence-
journal.com/index.php/influence/article/view/193
Permana,  D.  (2022).  STRATEGI  BKPSDM  KOTA  BANDUNG  DALAM MENJAGA KINERJA PEGAWAI PADA MASA PANDEMI. Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, Dan Administrasi Publik, 5(1), 98- 105. https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jap.v5i1.957 Yovinus,  Y.  (2018).  QUO  VADIS  HUBUNGAN  BILATERAL  INDONESIA  –
MALAYSIA.  Academia  Praja  :  Jurnal  Ilmu  Politik,  Pemerintahan,  Dan Administrasi Publik, 1(02), 141-153. https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jap.v1i02.70
Yovinus,  Y.  (2017).  MODEL  PEMBANGUNAN  KAWASAN  PERBATASAN INDONESIA  –  MALAYSIA  DALAM  RANGKA  MENANGGULANGI ANCAMAN KEAMANAN DAN PELANGGARAN HUKUM TRANS - NASIONAL.  Caraka  Prabu  :  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan,  1(01),  86-105. https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jcp.v1i01.53