7 (6). E-ISSN:
2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia  p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 6, Juni 2022

## ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSI

## Farhan Alfikri, Nyayu Khodijah, Ermis Suryana
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia Email: farhanestoy@gmail.com, nyayukhotijah@radenfatah.ac.id, ermissuryana_uin@radenfatah.ac.id

## Abstrak
Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melihat kebijakan pendidikan inklusi di  Indonesia.  Saat  ini  diperkirakan  sepuluh  persen  anak  di  dunia  adalah  anak berkebutuhan  khusus.  Jumlah  anak  berkebutuhan  khusus  di  Indonesia  semakin meningkat  meskipun  belum  pasti.  Tingginya  prevalensi  dan  meningkatnya kesadaran  masyarakat  akan  masalah  ini  membuat  Anak  Berkebutuhan  Khusus mendapat  perhatian  lebih.  Pendidikan  inklusi  adalah  bentuk  pendidikan  khusus yang  memungkinkan  semua  anak  berkebutuhan  khusus  memperoleh  pendidikan yang  setara  dengan  apa  yang  diterima  teman  sebayanya  di  kelas  biasa.  Realitas pelaksanaan  kebijakan  penyelenggaraan  sekolah  inklusi  di  Indonesia  masih  jauh dari  visi  dan  pedoman  pelaksanaan  yang  dikedepankan,  baik  dari  segi  siswa, kualifikasi  guru,  sarana  dan  prasarana,  serta  dukungan  dari  orang  tua  dan masyarakat.  Keberhasilan  pelaksanaan  pendidikan  inklusi  akan  bergantung  pada kerja sama negara, guru dan orang tua.
Kata Kunci: Kebijakan, Pendidikan Inklusi

## Abstract
The  main  purpose  of  this  research  is  to  look  at  inclusive  education  policies  in Indonesia.  Currently,  it  is  estimated  that  ten  percent  of  children  in  the  world  are children with special needs. The number of children with special needs in Indonesia is increasing, although it is not certain. The high prevalence and increasing public awareness  of  this  problem  make  Children  with  Special  Needs  receive  more attention. Inclusive education is a form of special education that allows all children with special needs to get an education that is equivalent to what their peers receive in  ordinary  classes.  The  reality  of  implementing  inclusive  school  implementation policies in Indonesia  is  still  far from the vision  and implementation  guidelines  put forward,  both  in  terms  of  students,  teacher  qualifications,  facilities  and infrastructure,  as well  as  support from  parents  and the  community.  The  success  of implementing  inclusive  education  will  depend  on  the  cooperation  of  the  state, teachers and parents.

## Keywords: Policy, Inclusive Education

## Pendahuluan
Pendidikan  merupakan  hak  penting  bagi  seluruh  warga  negara  Indonesia, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus. Seperti halnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dalam Pasal 5 Ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara  berhak memperoleh  pendidikan  yang  bermutu,  setiap  orang  berhak  memperoleh  pendidikan yang  bermutu.  Memberikan  pemerataan  pendidikan  tentunya  sangat  berpengaruh  dan penting  bagi  perkembangan  pendidikan.  Selama  ini  anak  berkebutuhan  khusus  telah diberikan  fasilitas  pendidikan  khusus  yang  disebut  Sekolah  Luar  Biasa  (SLB), berdasarkan  derajat  dan  jenis  peminatannya.  Namun,  Sekolah  Luar  Biasa  masih  dapat menjadi  penghambat  interaksi  antara  anak  berkebutuhan  khusus  dengan  mereka  yang tidak  berkebutuhan  khusus,  sehingga  menghambat  proses  integrasi  di  antara  mereka. Akibatnya, anak berkebutuhan khusus tersisih dari interaksi sosial. Anak berkebutuhan khusus  tidak  diakui,  begitu  pula  sebaliknya,  anak  berkebutuhan  khusus  merasa  tidak termasuk dalam kehidupan masyarakat sekitar.
Pendidikan  inklusi  adalah  pendekatan  yang  bertujuan  untuk  mengubah  sistem pendidikan  dengan  menghilangkan  hambatan  yang  menghalangi  setiap  siswa  untuk berpartisipasi  penuh  dalam  pendidikan.  Komprehensif  adalah  perubahan  praktis  yang memberikan kesempatan kepada anak-anak dengan latar belakang dan kemampuan yang berbeda untuk berhasil dalam belajar. Perubahan ini tidak hanya menguntungkan anak- anak  yang  sering  terdesak,  seperti  anak  berkebutuhan  khusus,  tetapi  juga  semua  anak dan orang tuanya, semua guru dan sekolah, manajer, dan masyarakat.
Menurut  Baihaqi  dan  Sugiarmin  (2006:75-76),  inklusi  adalah  tentang memastikan  bahwa  setiap  siswa  menerima  perkembangan  individu,  sosial,  dan intelektual. Siswa harus diberi kesempatan untuk mencapai potensi mereka sepenuhnya. Untuk  memanfaatkan  potensi  ini,  sistem  pendidikan  harus  dirancang  untuk  memenuhi kebutuhan  siswa  yang  berbeda.  Siswa  dengan  disabilitas  khusus  dan/atau  dengan kebutuhan belajar yang luar biasa harus memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas.
Selama ini tembok eksklusivitas belum berhasil membuat anak difabel dan non difabel saling mengenal dengan baik. Akibatnya, dalam interaksi sosial di masyarakat, kelompok  difabel  menjadi  komunitas  yang  terasing  dari  dinamika  sosial  dalam masyarakat.  Masyarakat  belum  begitu  mengenal  kehidupan  kelompok  penyandang disabilitas  sebagaimana  mestinya.  Sementara  kelompok  penyandang  disabilitas  sendiri merasa  keberadaan  mereka  tidak  selalu  menjadi  bagian  integral  dari  kehidupan masyarakat sekitar. Namun, pada kenyataannya, sistem pendidikan inklusif di Indonesia masih  membuat  guru  berkutat  dengan  tarik  ulur  antara  pemerintah  dan  diri  mereka sendiri. Kesimpulannya, pendidikan inklusif merupakan suatu pendekatan yang saat ini sedang dikembangkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik, dalam  hal  ini  anak  berkebutuhan  khusus.  Siswa  memiliki  hak  yang  sama  tanpa didiskriminasi  berdasarkan  kemampuan  dan  perkembangan  individunya.  Perbedaan yang  ada  antar  individu  harus  disikapi  oleh  dunia  pendidikan  dengan  memberikan kurikulum yang disesuaikan dengan keunikan kemampuan dan perkembangan masing-
masing  individu.  Perbedaan  tidak  serta  merta  menimbulkan  diskriminasi  dalam pendidikan, tetapi pendidikan harus peka dalam menghadapi perbedaan.
Pendidikan  inklusi  berarti  semua  siswa  berkebutuhan  khusus  ditempatkan  di sekolah reguler sepanjang hari. Jenis pendidikan ini menekankan tanggung jawab guru terhadap  siswa  berkebutuhan  khusus.  Pemahaman  ini  memberikan  pemahaman  bahwa semua anak, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, adalah bagian dari komunitas kelas. Untuk itu, guru bertanggung jawab penuh atas proses pelaksanaan pembelajaran di  kelas.  Penting  bagi  guru  untuk  dapat  menangani  secara  efektif  berbagai  perilaku siswa. (Daniel P. Hallahan dkk., 2009:53).
Mereka  yang  berkebutuhan  khusus  dulunya  adalah  anak-anak  yang  diberi  label sebagai Anak Luar Biasa (ALB). Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) adalah istilah lain untuk mengganti istilah anak Berkebutuhan Khusus (ALB) yang menunjukkan kelainan khusus. Istilah lain yang juga biasa digunakan untuk berdiskusi dengan anak-anak yang "berbeda" dengan yang lain adalah Hendaye (gangguan).
Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor  70 tahun 2009  disebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  pendidikan  inklusi  adalah  sistem pendidikan  yang  memberikan  kesempatan  kepada  semua  siswa  yang  menyandang disabilitas  dan  memiliki  potensi  kecerdasan  dan/atau  kecerdasan.  keahlian  khusus. membutuhkan  setengah  dalam  pendidikan  atau  pembelajaran  di  lingkungan  akademik. disamping mahasiswa pada umumnya.
Pengertian  pendidikan  dalam  Permendiknas  di  atas  memberikan  banyak penjelasan rinci tentang sesuatu yang tercakup dalam pendidikan komprehensif. pokok- pokok yang diberikan oleh pemerintah dipahami sebagai berbagai kebijakan yang telah disesuaikan  dengan  kondisi  negara,  agar  pemerintah  menganggap  perlu  untuk menghasilkan kesempatan yang sama untuk setiap atau semua siswa, penyandang cacat, dan  memiliki  kecerdasan  dan  kecerdasan  khusus/atau  bakat  untuk  pendidikan.  Oleh karena itu, pemerintah mulai mengubah model pendidikan yang selama ini memisahkan siswa tradisional menjadi perguruan tinggi reguler, siswa dengan  kecerdasan dan bakat luar  biasa  menjadi  perguruan  tinggi  akselerasi,  dan  siswa  penyandang  disabilitas menjadi perguruan tinggi Luar Biasa (SLB).
Dalam  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  RI  nomor  70  tahun  2009  secara bersama-sama dijelaskan bahwa anak-anak yang menjadi korban penyalahgunaan obat- obatan  terlarang  dan  zat  pembentuk  kebiasaan  alternatif  diklasifikasikan  sebagai  anak berkebutuhan  khusus.  Selain  anak-anak  berkebutuhan  khusus  yang  disebutkan  di  atas, anak-anak memiliki keterampilan atau kecerdasan luar biasa yang digolongkan sebagai anak-anak  berkebutuhan  khusus.  Dengan  demikian,  pendidikan  inklusi  tidak  hanya mengakomodasi anak berkebutuhan khusus, tetapi juga mengakomodasi anak-anak yang memiliki  keterampilan  dan/atau  kecerdasan  luar  biasa  agar  mereka  dapat  belajar bersama dalam satu kelas.
Jadi,  sekolah  inklusi  menyatukan  berbagai  pemerataan  dan  pendidikan  yang beragam  tanpa  membeda-bedakan  dimanapun  anak-anak  berkebutuhan  khusus  dan anak-anak  biasanya  akan  mendapatkan  pendidikan  yang  setara.  Dalam  pendidikan
inklusi,  anak  berkebutuhan  khusus  tidak  mendapatkan  perlakuan  atau  keistimewaan khusus,  namun  memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  setara  sebagai  siswa  alternatif. Kerjasama dari berbagai pihak baik itu pemerintah, sekolah, maupun masyarakat sangat berpengaruh  dalam  pelaksanaannya,  karena  sekolah  inklusi  merupakan  tantangan  baru bagi lembaga pendidikan dan masyarakat. Dengan dilaksanakannya  sekolah inklusi ini diharapkan  mampu  menghasilkan  generasi  penerus  bangsa  yang  berwawasan  dan berwawasan terhadap segala macam variasi dan tidak menimbulkan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat di masa yang akan datang.

## Metode Penelitian
Teknik  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  dapat  berupa  teknik  atau metode  kualitatif.  metode  Kualitatif,  biasa  dilakukan  untuk  menelaah  kondisi  obyek- obyek  alam,  dimana  peneliti  adalah  instrumen  kuncinya  (Sugiyono,  2016:1). Berdasarkan  objek  kajiannya,  metode  ini  adalah  metode  kepustakaan.  metode kepustakaan adalah metode yang dilakukan dengan mengelompokkan pengetahuan, info dan berbagai alternatif pengetahuan yang terdapat dalam literatur (Subagyo, 1991: 109).
Sumber  pengetahuan  yang  digunakan  dalam  analisis  ini  adalah  buku-buku, jurnal,  makalah,  artikel,  dan  karya  ilmiah  alternatif  yang  relevan  dengan  hal  yang dianalisis  selama  penelitian  ini.  topik  analisis  ini  terkait  dengan  kebijakan  pendidikan yang  komprehensif.  Teknik  pengumpulan  informasi  selama  analisis  ini  adalah dokumentasi.  Terlebih  lagi,  untuk  mengolah  dan  menganalisis  informasi  tersebut, penulis  menggunakan  strategi  content  analysis,  khususnya  content  analysis  yang menitikberatkan pada interpretasi teori kebijakan pendidikan yang komprehensif.

## Hasil Dan Pembahasan
Pendidikan  inklusi  telah  dipersatukan  oleh  beberapa  negara  untuk  ditegakkan guna  memerangi  perlakuan  diskriminatif  dalam  bidang  pendidikan.  Penyelenggaraan pendidikan  inklusi  bergantung  pada  dokumen  internasional,  khususnya  Deklarasi Universal  Hak  Asasi  Manusia  1948,  Konvensi  Organisasi  Internasional  1989  tentang Hak  Anak,  Planet  Deklarasi  Pendidikan  untuk  Semua,  Jomtien  1990,  Aturan  Mutu tentang  Kesempatan  yang  Sama  bagi  Orang  Penyandang  Disabilitas  1993,  Pernyataan Salamanca  dan  Kerangka  Aksi  1994  untuk  Pendidikan  Keinginan  Khusus.  Pendidikan inklusi menurut beberapa ahli mempunyai pengertian yang beragam, diantarannya :
a. Tarmansyah  (2009:75)  mengatakan  bahwa  sekolah  inklusi  adalah  sekolah  yang menampung semua murid di kelas yang sama
b. Tarmansyah  (2009:76)  mengemukakan  bahwa  pendidikan  inklusi  adalah penempatan anak berkelainan tingkat ringan, sedang dan berat secara penuh di kelas regular.
c. L.K.M.  Marentek  (2007:145)  mengemukakan  pendidikan  inklusi  adalah  pelayanan pendidikan  bagi  peserta  didik  yang  mempunyai  kebutuhan  pendidikan  khusus  di sekolahregular  (SD,  SMP,  SMA,  dan  SMK)  yang  tergolong  luar  biasa  baik  dalam
arti  berkelainan,lamban  belajar  (slow  learner)  maupun  yang  berkesulitan  belajar lainnya.
Saat ini Indonesia belum memiliki data yang akurat dan spesifik tentang jumlah anak  berkebutuhan  khusus.  Menurut  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak,  jumlah  anak  berkebutuhan  khusus  yang  tercatat  sekitar  1,5  juta orang.  Namun  secara  umum,  PBB  memperkirakan  setidaknya  10  persen  anak  usia sekolah memiliki kebutuhan khusus. Di Indonesia, jumlah anak usia sekolah, yaitu 5-14 tahun, adalah 42,8 juta orang. Jika mengikuti perkiraan ini, diperkirakan ada sekitar 4,2 juta anak Indonesia berkebutuhan khusus. Jumlah anak berkebutuhan khusus (ABK) di Indonesia cukup banyak.
Saat ini negara Indonesia belum memiliki data yang akurat dan spesifik tentang jumlah  anak  berkebutuhan  khusus.  Berdasarkan  kewenangan  Kementerian  Perempuan dan Perlindungan Anak, jumlah anak berkebutuhan khusus yang tercatat sekitar 1,5 juta orang.  namun  secara  umum,  PBB  memperkirakan  bahwa  minimal  10  %  anak  usia sekolah  memiliki  keinginan  khusus.  Di  negara  Indonesia,  jumlah  anak  usia  sekolah, khususnya  5-14  tahun,  adalah  42,8  juta  orang.  Jika  mengikuti  perkiraan  ini,  dapat dihitung bahwa ada sekitar empat,2 juta anak berkebutuhan khusus di Indonesia. Jumlah anak berkebutuhan khusus (ABK) di negara Indonesia terbilang besar.

## Teori dan Konsep Kebijakan Pendidikan Inklusi
Pendidikan  mungkin  menjadi  keinginan  dasar  setiap  orang  untuk  menegaskan bahwa hidupnya menjadi lebih bermartabat. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk menghasilkan pelayanan akademik yang bermutu tinggi kepada setiap warga negara dan bukan kepada mereka yang berkebutuhan khusus sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 31 (1). Namun, sistem pendidikan di tanah air belum mengakomodir keragaman, sehingga menimbulkan munculnya segmentasi institusi akademik yang didukung variasi keyakinan,  suku,  bahkan  variasi  kemampuan  fisik  dan  mental  siswa.  Jelas  bahwa segmentasi  institusi  akademik  ini  telah  menghalangi  mahasiswa  untuk  memiliki kemampuan  mencari  tahu  untuk  memahami  fakta  keragaman  dalam  masyarakat. Pemerintah  telah  melakukan  upaya  untuk  menghasilkan  pendidikan  inklusi  melalui berbagai  program  dan  kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  Kementerian  Pendidikan Nasional  dan  juga  dunia  kerja  Pendidikan  di  provinsi,  kota/kabupaten.  Dalam pelaksanaannya,  penyelenggaraan  pendidikan  inklusi  menemui  berbagai  kendala  dan tantangan.  Hambatan-hambatan  tersebut  biasanya  diisukan  sebagai  kesalahpahaman mengenai  konsepsi  pendidikan  inklusi,  aturan  atau  kebijakan  yang  tidak  konsisten, sistem pendidikan yang tidak fleksibel dan sebagainya.
Pendidikan  inklusi  merupakan  kebijakan  pemerintah  dalam  mengupayakan  apa yang  sering  dinikmati  oleh  setiap  mata  pelajaran  agar  mendapatkan  pemerataan pendidikan  meskipun  anak  berkebutuhan  khusus  dan  anak  normal  sehingga  mereka akan memperoleh pendidikan yang ketat dan berkualitas untuk kehidupan masa depan.
Strategi,  metode,  atau  cara  pelaksanaan  pendidikan  inklusi  di  setiap  negara sangat beragam (UNESCO, 200; sejarawan, 2002). Keragaman implementasi ini berkat
fakta aktual bahwa setiap negara memiliki budaya dan tradisi yang sama sekali berbeda. Selain itu, variasi pelaksanaan ini juga terjadi di tingkat provinsi, kota, bahkan fakultas.
Upaya  memperkenalkan  dan  melaksanakan  pendidikan  komprehensif  di  negara Indonesia  sudah  dimulai  sejak  Tahun  1980  an.  Keberhasilan  penyelenggaraan pendidikan  komprehensif  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  diantaranya  faktor  budaya, politik,  dan  sumber  daya  manusia  (Kwon,  2005).  Penyelenggaraan  pendidikan komprehensif  dapat  dievaluasi  dengan  indeks  gelar  associate  yang  disebut  sebagai indeks  inklusi  (Ainscow,  2000).  Indeks  inklusi  ini  dibuat  dari  3  dimensi,  yaitu  (1) dimensi budaya (menciptakan budaya yang komprehensif gelar associate), (2) dimensi kebijakan (menghasilkan  kebijakan  yang  komprehensif), dan  (3)  dimensi  praktik (mengembangkan  praktik  yang  komprehensif). setiap  dimensi  dibagi  menjadi  2 komponen, yaitu: Dimensi budaya terdiri dari bagian membangun komunitas dan bagian membangun  nilai-nilai  inklusif.  Dimensi  kebijakan  terdiri  dari  bagian  yang mengembangkan  pengaturan  untuk  semua  dan  bagian  yang  menerapkan  dukungan untuk  keragaman (mengorganisir  dukungan  untuk  keragaman). sedangkan  dimensi praktis  terdiri  dari  sebuah  bagian  untuk  belajar  dan  bermain  bersama (bermain  dan belajar) dan  sebuah  bagian  untuk  memobilisasi  sumber  daya (memobilisasi  sumber daya).
Pasal  11  ayat  1  dan  2  tentang  hak  dan  kewajiban  pemerintah  dan  pemerintah daerah  menyatakan  bahwa  “Pemerintah  dan  pemerintah  daerah  berkewajiban memberikan pelayanan dan fasilitas, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah  berkewajiban  menjamin  ketersediaan  dana  bagi  penyelenggaraan  pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun.
Undang-undang  di  atas  menunjukkan  bahwa  setiap  anak  usia  sekolah  harus mendapatkan  pendidikan  yang  benar  dan  berkualitas,  sekaligus  sebagai  pendidikan untuk  semua.  Kemajuan  suatu  bangsa  dilihat  dari  bagaimana  metode  akademik  di dalamnya  kemudian  dituangkan  dalam  kebijakan-kebijakan  pemerintah  yang  diambil dalam  penyelenggaraan  pendidikan.  Salah  satunya  adalah  anak  berkebutuhan  khusus yang  harus  mendapatkan  perlakuan  yang  sama  dalam  mendapatkan  pendidikan  yang baik dan berkualitas.
Dalam  perkembangannya  pendidikan  anak  berkebutuhan  khusus  mengalami beberapa  perubahan,  terutama  pada  awalnya  pendidikan  anak  berkebutuhan  khusus dipisahkan  dari  masyarakat  biasanya.  Dalam  penyelenggaraan  pendidikan  seperti  SLB yang  didalamnya  terdapat  peminatan  anak  untuk  remaja  dan  untuk  anak  berkebutuhan khusus  sesuai  dengan  kendalanya  seperti:  SLB-A  untuk  anak  tunanetra,  SLB-B  untuk anak  tunarungu,  SLB-C  untuk  anak-anak  tunagrahita,  SLB-D  untuk  anak-anak berkebutuhan  khusus.  Kemudian  mengarah  pada  pendidikan  integratif,  atau  disebut pendekatan  terpadu  yang  mengintegrasikan  anak-anak  luar  biasa  ke  sekolah  reguler, namun  tetap  sebatas  pada  anak-anak  muda  yang  mampu  mengikuti  program  studi  di sekolah  sehingga  inklusi  merupakan  konstruksi  akademik  yang  tidak  membedakan keragaman karakteristik individu.
Selama  ini  anak  berkebutuhan  khusus  diberikan  fasilitas  pembelajaran  khusus yang  disesuaikan  dengan  derajat  dan  jenis  yang  diinginkan  yang  dikenal  dengan Sekolah Luar Biasa (SLB). Tanpa disadari, sistem pendidikan telah merancang dinding eksklusivitas  bagi  anak  berkebutuhan  khusus.  Dinding  eksklusivitas  selama  ini  tidak disadari  menghalangi  cara  mencapai  pemahaman  satu  sama  lain  antara  anak berkebutuhan  khusus  dan  anak  pada  umumnya.  Akibatnya,  dalam  interaksi  sosial  di masyarakat,  kelompok  dengan  berkebutuhan  khusus  menjadi  komunitas  yang  terasing dari  dinamika  sosial  dalam  masyarakat.  individu  tidak  mengenal  kehidupan  kelompok berkebutuhan  khusus.  Sementara  itu,  kelompok  berkebutuhan  khusus  sendiri  merasa bahwa  keberadaan  mereka  bukan  bagian  integral  dari  kehidupan  individu  di  sekitar mereka.

## Formulasi Kebijakan Pendidikan Inklusi.
Seiring dengan berkembangnya tuntutan kelompok berkebutuhan khusus dalam penyesuaian  kembali  hak-haknya,  maka  munculah  gagasan  pendidikan  inklusi.  Salah satu  kesepakatan  internasional  yang  mendorong  lahirnya  sistem  pendidikan  inklusi adalah Convention on the Rights of Person with Disabilities and Optional Protocol yang disahkan  pada  Maret  2007.  Pasal  24  Konvensi  ini  menyatakan  bahwa  setiap  negara berkewajiban menerapkan sistem pendidikan inklusi di setiap jenjang pendidikan. salah satu tujuannya adalah untuk mendorong partisipasi total kelompok berkebutuhan khusus dalam  kehidupan  masyarakat.  Namun  dalam  mengikuti  sistem  pendidikan  inklusi  di Indonesia masih menyisakan tarik ulur antara pemerintah dan praktisi pendidikan.
Meski hingga saat ini  sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi masih terus melakukan  penyempurnaan  dalam  berbagai  aspek,  namun  dari  segi  kesempurnaan sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi merupakan sekolah yang ideal bagi anak- anak  berkebutuhan  khusus  dan  non-khusus.  Suasana  yang  tercipta  sangat  membantu anak berkebutuhan khusus, mereka akan belajar dari interaksi spontan teman-temannya, terutama  dari  aspek  sosial  dan  emosional.  Sedangkan  bagi  anak  berkebutuhan  khusus memberikan  kesempatan  kepada  mereka  untuk  belajar  berempati,  memfasilitasi  dan peduli.  Selain  itu,  ada  bukti  lain  bahwa mereka  yang tidak  memiliki  keinginan  khusus mempunyai prestasi tanpa terganggu sedikit pun.
Pelaksanaan  sekolah  yang  inklusi  merupakan  salah  satu  syarat  yang  harus dipenuhi  untuk  menciptakan masyarakat madani  yang  komprehensif.  Masyarakat yang menghargai  dan  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  kebhinekaan  sebagai  realitas  kehidupan. beberapa kasus yang muncul terkait dengan penyelenggaraan pendidikan komprehensif, seperti  kelangkaan  fasilitas  pendukung  sistem  pendidikan  komprehensif,  keterbatasan data  dan  keterampilan  yang  dimiliki  tenaga  pengajar  sekolah  inklusi  menunjukkan bahwa  sistem  pendidikan  inklusi  belum  siap  dengan  baik.  Penyelenggaraan  lembaga pendidikan inklusi  untuk anak  berkebutuhan  khusus  seharusnya  menghasilkan  suasana belajar  yang  bersahabat,  yang  memungkinkan  semua  siswa  belajar  dengan  baik  dan menyenangkan.
Menyelenggarakan  pendidikan  inklusi  tidak  semudah  mengorganisir  sekolah umum lainnya. fakta di lapangan adalah bahwa karakteristik anak berkebutuhan khusus yang  diterima  tampaknya  tidak  sesuai  dengan  kebijakan,  seperti  dalam  hal  menerima jenis  tertentu,  tingkat  kecerdasan  mereka  terus  di  bawah  rata-rata,  tidak  ada  batasan jumlah. jumlah  anak yang diterima, dan tidak ada infrastruktur khusus. Dukungan dari orang tua anak-anak berkebutuhan khusus, orang tua siswa normal, dan komunitas baru dalam  bentuk  dukungan  etis.  Padahal  dukungan  yang  dibutuhkan  harus  berupa dukungan  materil  dan  keterlibatan  langsung  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  yang komprehensif. Dukungan pemerintah, baik pusat maupun daerah belum merata di semua daerah  dan  masih  sangat  terbatas,  masing-masing  dalam  bantuan  teknis  (keterlibatan dalam  pelaksanaan:  pengamatan,  pendampingan  dan  evaluasi  pelaksanaan  pendidikan inklusi) dan non-teknis. bantuan (dana dan peralatan).
Adapun  model  pendidikan  inklusi  yang  dapat  dilakukan  pada  penyelenggaraan sekolah  inklusi  di  Indonesia  adalah  sebagai  berikut  (Ashman,  1994  dalam  Emawati, 2008):
1. Kelas  Reguler  (Inklusi  Penuh),  Anak  berkebutuhan  khusus  belajar  bersama  anak normal sepanjang hari di kelas regulardengan menggunakan kurikulum yang sama.
2. Kelas  regular  dengan Cluster ,  Anak  berkebutuhan  khusus  belajar  bersama  anak normal di kelas regular dalam kelompok khusus.
3. Kelas  Reguler  dengan Pull  Out ,  Anak  berkebutuhan  khusus  belajar  bersama  anak normal di kelas regular namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas regular ke ruang lain untuk belajar dengan guru pembimbingkhusus.
4. Kelas  Reguler  dengan Cluster dan Pull  Out ,  Anak  berkebutuhan  khusus  belajar bersama  anak  normal  di  kelas  regular  dalam  kelompok  khusus,  dan  dalam  waktu- waktu  tertentu  ditarik  dari  kelas  regular  ke  kelas  lain  untuk  belajar  dengan  guru pembimbing khusus.
5. Kelas Khusus dengan Berbagai Pengintegrasian, Anak berkebutuhan khusus belajar di  dalam  kelas  khusus  pada  sekolah  regular,  namun  dalam  bidang-bidang  tertentu dapat belajar bersama anak normal di kelas regular.
6. Kelas Khusus Penuh, Anak berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas khusus pada sekolah regular.

## Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi.
Indonesia Menuju Pendidikan Inklusif telah dideklarasikan secara resmi pada 11 Agustus 2004 di pusat kota, dengan harapan dapat menggerakkan sekolah reguler untuk menyelenggarakan  pendidikan  bagi  semua  anak,  termasuk  anak-anak  penyandang disabilitas.  setiap  orang  yang  tidak  mampu  berhak  mengenyam  pendidikan  di  semua sektor,  jalur,  jenis  dan  jenjang  pendidikan  (Pasal  6  ayat  1).  penyandang  disabilitas memiliki  hak  yang  sama  untuk  mengembangkan  keterampilan,  keterampilan,  dan kehidupan sosialnya, khususnya bagi penyandang disabilitas muda dalam keluarga dan masyarakat (Pasal 6 ayat 6 UU Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas).
Selain  sekolah  reguler,  pemerintah  dan  lembaga  swasta  menyelenggarakan pendidikan  atau  sekolah  yang  biasa  disebut  sekolah Luar  Biasa  (SLB)  untuk  melayani berbagai  jenis  disabilitas.  Berbeda  dengan  sekolah  reguler  yang  tersebar  luas  masing- masing di perkotaan dan pedesaan. SLB dan SDLB pada prinsipnya terletak di sebagian perkotaan  dan  sebagian  lagi  berada  di  perdesaan.  anak-anak  penyandang  disabilitas untuk pergi menuju SLB atau SDLB sangat jauh, sehingga membutuhkan banyak biaya yang  tidak  masuk  akal  bagi  anak-anak  penyandang  disabilitas  dari  pedesaan.  Hal  ini seringkali  juga  merupakan  hambatan  yang  akan  diselesaikan  dengan  pendidikan  atau sekolah  inklusi,  kecuali  penentuan  masalah  kesetaraan  penyandang  disabilitas  akibat diskriminasi sosial, akibat dari usia dini mereka tidak sejalan, menuju kepada orang lain.
Sejak tahun 2001, pemerintah mulai merintis sekolah inklusi, seperti di Provinsi Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dengan  12  sekolah  di  wilayah  Gunung  Kidul  dan  di Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dengan  35  sekolah.  Sekolah  reguler  yang dijadikan perintis diperuntukan bagi anak-anak yang lambat belajar dan anak-anak yang mengalami kesulitan belajar sehingga memerlukan layanan khusus. Karena masih dalam tahap  percontohan  hingga  saat  ini  belum  ada  informasi  yang  berarti  dari  sekolah tersebut.
Menurut  akademisi.  Dr  Fawzie  Aswin  Hadi  (Universitas  Negeri  Jakarta) dikisahkan  bahwa  sekolah  inklusif  ini  (SD  Muhamadiyah  di  Gunung  Kidul)  memiliki seratus  dua  puluh  siswa,  dua  anak  laki-laki  bersama  dengan  Tuna  Grahita,  2  anak  ini dikirim oleh 2 ibu mereka ke kategori I karena mereka ingin masuk SLB-C yang jauh dari  tempat  tinggalnya  di  pegunungan.  Keluarga  ini  dinilai  sebagai  keluarga  miskin, sehingga  menyekolahkan  anaknya  ke  SD  Muhammadiyah.  Mereka  merasa  sangat senang dan bangga karena anaknya diterima di sekolah. Seorang anak terlihat pendiam dan acuh, sedangkan sebaliknya terlihat ceria dan bahagia, bahkan dia suka menari dan suka  musik,  dia  juga  ramah  dan  bermain  bersama  teman  sekolahnya.  Para  guru menyukai  mereka,  mengajar  dan  mendidik  mereka  memanfaatkan  modifikasi  silabus untuk  mata  pelajaran  aritmatika  dan  pelajaran  lainnya,  evaluasi  yang  disesuaikan dengan  keahlian  mereka.  yang  penting  di  sini  dalam  kaitannya  dengan  guru  adalah bahwa anak-anak orang akan berubah dengan baik, bahagia dan  senang di sekolah. Ini adalah potret seorang anak kecil di dalam sekolahnya yang sedang belajar.
Di  negara  Indonesia,  uji  coba  telah  diterapkan  di  banyak  daerah  sejak  tahun 2001, pendidikan sistem inklusi dicanangkan secara resmi di Bandung pada tahun 2004 dengan  banyak  sekolah  reguler  bersiap  untuk  pelaksanaan  pendidikan  inklusi.  Dalam beberapa tahun terakhir tidak ada tanda-tandanya, informasi tentang pendidikan inklusi belum  muncul  ke  publik,  kelemahan  ini  telah  menghapus  berbagai  masalah  menarik seperti biaya operasional sekolah, sistem sekolah menengah dll.
Di  Indonesia,  pada  dasarnya  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  secara umum  telah  sejalan  dengan  semangat  yang  direkomendasikan  di  tingkat  internasional, bahkan  sejak  UUD  1945.  Peraturan  perundang-undangan  lainnya  termasuk  UU  no. 20/2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional,  UU  No.  4  Tahun  1997  tentang Penyandang  Disabilitas,  UU  No.  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia,  dan  UU
No.  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak.  Hal  ini  menunjukkan  adanya  peran pemerintah dalam pelaksanaannya sehingga tanggung jawab tidak semata-mata dipikul oleh  sekolah  pelaksana,  karena  peraturan  dan  kebijakan  mewajibkan  pemerintah kabupaten/kota untuk mengangkat minimal satu SD dan SMP di tingkat kecamatan. dan satu SMA di tingkat kabupaten/kota. Pemerintah kabupaten/kota juga wajib memastikan terselenggaranya  pendidikan  inklusi  dan  ketersediaan  sumber  daya  pendidikan  inklusi pada  satuan  pendidikan  yang  ditunjuk,  melalui  peningkatan  kompetensi  di  bidang pendidikan  khusus  bagi  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  pada  penyelenggara pendidikan inklusi.
Penyelenggaraan  pendidikan  inklusi  melibatkan  perubahan  dan  modifikasi, pendekatan,  struktur  dan  teknik,  dengan  visi  standar  yang  menampilkan  semua  anak yang  sama  sekali  berbeda  dalam  usia  yang  sama  bervariasi  dan  oleh  karena  itu keyakinan bahwa pendidikan inklusi adalah tanggung jawab sistem pendidikan reguler yang mendidik semua siswa. Konsepsi pendidikan inklusi adalah terciptanya komunitas belajar, dimana pembelajaran dirancang secara khusus dan menjawab  kebutuhan siswa, sehingga  keberhasilan  penyelenggaraan  pendidikan  inklusi  dapat  mengandalkan kerjasama guru dan orang tua.
Namun,  implementasi  pendidikan  inklusi  di  tanah  air  belum  maksimal.  Hal  ini dapat  dikaitkan  dengan  berbagai  masalah  seperti  jumlah  anak  berkebutuhan  khusus yang  belum  mendapatkan  pendidikan  yang  layak,  masalah  dengan  sumber  daya  guru dan  informasi  dan  persepsi  publik.  Pelaksanaan  pembelajaran  dalam  kategori  inklusif juga  sama  karena  pelaksanaan  pembelajaran  dalam  kategori  reguler.  Namun,  anak berkebutuhan  khusus  memerlukan  penanganan  yang  disesuaikan  dengan  kondisi  anak berkebutuhan khusus. Untuk mengetahui kondisi anak berkebutuhan khusus, diperlukan metode  penyaringan  dan  penilaian.  Penilaian  yang  dimaksud  adalah  metode  kegiatan yang  dilakukan  untuk  mengetahui  kelebihan  dan  kekurangan  setiap  siswa  dalam  hal perkembangan ciri psikologis dan perkembangan sosial melalui pengamatan yang peka.

## Rekomendasi Kebijakan Pendidikan Inklusi.
Dari berbagai dilema yang terjadi dalam pendidikan inklusi dinegara Indonesia, setidaknya harus diantisipasi langsung dengan kebijakan khusus agar tidak menghambat implementasi  kebijakan  pendidikan  inklusi.  Senada  dengan  Sunardi  (2009),  terdapat banyak  dilema  yang  perlu  disikapi  dengan  kebijakan  khusus  yang  kemudian  menjadi rekomendasi pelaksanaan kebijakan pendidikan yang inklusi di negara ini, yaitu:
1. Sistem  penerimaan  siswa  baru,  khususnya  pada  jenjang  pendidikan  menengah  dan pendidikan  yang  lebih  tinggi,  menggunakan  nilai  ujian  nasional  karena  kriteria penerimaan.  Calon  siswa  hanya  akan  diterima  jika  hasil  ujian  nasionalnya memenuhi standar minimal yang ditetapkan oleh masing-masing sekolah.
2. Prestasi  hasil  UN  dijadikan  tolak  ukur  kualitas  sekolah,  bukan  diukur  dari kemampuannya  mengoptimalkan  kemampuan  siswa  secara  komprehensif  sesuai dengan keragamannya.
3. Pemanfaatan label lembaga pendidikan inklusif dan oleh karena itu keberadaan PP. No  19  tahun  2005  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan  pasal  41  ayat  1  tentang persyaratan mendapatkan tenaga kependidikan untuk sekolah inklusi sebagai alasan untuk  menolak  masuknya  anak-anak  penyandang  cacat  ke  sekolah  yang bersangkutan,  yang  ditandai  dengan  munculnya  gejala  'baru  eksklusivisme', khususnya  menolak  anak-anak  berkebutuhan  khusus  dengan  alasan  bahwa  sekolah tersebut bukan sekolah inklusi
4. Kurikulum  pendidikan  umum  saat  ini  belum  mengakomodir  keberadaan  anak berkebutuhan khusus (difabel).
5. Masih  adanya  pemahaman  yang  dangkal  tentang  pendidikan  inklusi,  yaitu  hanya memasukkan  anak  difabel  ke  sekolah  reguler,  tanpa  ada  upaya  untuk mengakomodasi  kebutuhan  khusus  mereka.  Kondisi  ini  dapat  membuat  anak  tetap dikucilkan  dari  lingkungan  karena  anak  merasa  tersisih,  terasing,  ditolak,  tidak nyaman,  sedih,  marah,  dan  sebagainya.  Ditinjau  dari  pengertian  inklusi  adalah ketika kelas atau lingkungan sekolah mampu memberikan rasa senang, penerimaan, keramahan,  keramahan,  kepedulian,  kasih  sayang,  rasa  hormat,  serta  hidup  dan belajar bersama.
6. Munculnya label khusus yang sengaja dibuat oleh pemerintah dan masyarakat yang cenderung  membentuk  sikap  eksklusivisme,  seperti  sekolah  unggulan,  sekolah bertaraf internasional (SBI), Sekolah Percontohan Berstandar Internasional (RSBI), sekolah favorit, percontohan sekolah, kelas akselerasi, dan sekolah lainnya. berbasis agama. Kondisi ini tentunya dapat berdampak pada sekolah  inklusi sebagai sekolah kelas  dua,  karena  menerima  anak  berkebutuhan  khusus  sama  dengan  sekolah  luar biasa.
7. Masih  minimnya  perhatian  dan  keseriusan  pemerintah  dalam  mempersiapkan pendidikan  inklusi  secara  matang  dan  komprehensif,  baik  dari  aspek  sosialisasi, penyiapan  sumber  daya,  maupun  uji  coba  metode  pembelajaran,  sehingga  hanya terkesan sebagai eksperimen. program.

## Kesimpulan
Penyelenggaraan  pendidikan  inklusi  adalah  upaya  pemerintah  yang  diharapkan siap  untuk  menjadikan  generasi  penerus  bangsa  ini  dapat  menerima  segala  macam perbedaan  dan  tidak  menimbulkan  diskriminasi  dalam  kehidupan  masyarakat  di  masa yang akan datang. Di banyak kota di Republik Indonesia, bermunculan sekolah-sekolah inklusi  yang  pelaksanaannya  tersebar  secara  terpadu  dengan  sekolah  dan  pemerintah kota.  Namun  nyatanya  masih  sulit  untuk  memahami  sekolah  inklusi  yang  dapat memenuhi  kebutuhan  untuk  anak  berkebutuhan  khusus.  Salah  satu  kendala  tersebut adalah  masih  adanya  masyarakat  yang  tidak  menerima  dengan  keberadaan  anak berkebutuhan  khusus  di  sekolah  reguler,  selain  itu  masih  terdapat  disonansi  antar berbagai  pihak  dalam  penyelenggaraan  lembaga  pendidikan  inklusi,  seperti  kebutuhan akan  akademisi  yang  berkualitas.  Setiap  pihak  harus  bersinergi  dalam  mewujudkan pendidikan inklusif di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam upaya bersama untuk
memahami konsep pendidikan tanpa diskriminasi. dalam hal ini, pemerintah harus lebih memperhatikan  sekolah  yang  menerapkan  pendidikan  inklusi  sehingga  anak-anak berkebutuhan  khusus  akan  menyalurkan  keterampilan  mereka.  pemerintah  hendaknya juga mensosialisasikan keberadaan sekolah inklusi agar keberadaannya dapat dipahami, dan juga masyarakat tidak meremehkan lembaga pendidikan inklusi bahwa anak inklusi juga bisa berprestasi seperti anak normal.
Landasan dan kebijakan bagi anak berkebutuhan khusus harus diimplementasikan  dengan  lebih  baik  lagi,  agar  berbagai  permasalahan  anak berkebutuhan khusus dapat teratasi dan yang terpenting anak berkebutuhan khusus akan terlayani  sesuai  dengan  keinginannya.  Hal  ini  sering  terjadi  karena  pendidikan  yang inklusif  masih  membutuhkan  perhatian  khusus  dalam  pelaksanaannya  agar  nantinya anak  berkebutuhan  khusus  dapat  sangat  mendapatkan  layanan  akademik  yang  sesuai dengan  kondisinya  dan  dapat  menghargai  kenyataan  keragaman  dalam  kehidupan  di masyarakat sepenuhnya.

## BIBLIOGRAFI
Budhi  Wibhawa,  Santoso  T.  Raharjo,  Meilany  Budiarti  S.  2010. Dasar-Dasar Pekerjaan Sosial , Bandung: Widya Padjadjaran.
Jurnal  Ilmiah  Pendidikan  Khusus. “Proses  Pembelajaran  Dalam  Setting  Inklusi  Di Sekolah Dasar ”. Vol. 1, No. 1, Januari 2012.
Jurnal  Pendidikan  Khusus. Fenomena  Penyelenggaraan Pendidikan  Inklusi  Bagi Anak Berkebutuhan Khusu s. Vol. 7, No. 2, November 2010.
Mulyadi, Kiki. 2016 “Penerapan Pendidikan Inkulsi Di Indonesia” .
Openshaw, Linda. 2008. Social Work in School . New York: The Guildford Press
Stubbs, Sue. 2002. Inclusive Education Where There Are Resources : The Atlas Alliance
Subagyo, J., 1991. Metode Penelitian dan Praktek, Jakarta: Rhineka Cipta
Sugianto, Suparman. 2016 “Pendidikan Inklusi terhadap Anak” .
Sugiyono, 2016. Memahami Penelitian Kualitatif , Cet. Ke-12, Bandung : Alfabeta.
Sunardi  2009. Issues  and  Problems  on  Implementation  of  inclusive  Education  for Disable Children in Indonesia. Tsukuba: CRICED – University of Tsukuba.
Suparno, Edi Purwanto. Tanpa Tahun. Pendidikan Akan Kebutuhan Khusus Unit 2.

## Copyright holder:
Farhan Alfikri, Nyayu Khodijah, Ermis Suryana (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: