## TRANSFORMASI PEMIKIRAN FIQH NAHDLATUL ULAMA

## Asa’ari
Mahasiswa Program Doktor UIN Suska Riau asa’ari@yahoo.co.id

## Abstract
Nahdlatul Ulamahas a large gate or a very strong fundamental base for the transformation  of  fiqh  thought.  A  primary issue  in  this  study  can  be  formulated  as follows:  1)  the  transformation  of  fiqh thought  in    Bahts  al-Masâ`il  Organization Nahdlatul  Ulama,  especially  in  terms  of the  istinbath  methods?;  b)  how  the transformation  in  the  orientation  of reference madzhab, and referential diversification,  as  well  as  the  response  to diskurusus  talfiq  ?;  and  c)  as  an  Institute Bahtsul  Masail  Diniyyah,  how  broad  is  it and    how  is  the  scope  of  the  study  of LBMNU?.  This  research  includes  library research)  that  used  qualitatif  method.  The process  od  data  analysis  was  done  by using  content  analysis  .  The  results  of  the study  are  as  follows:  1)  in  the  field istimbath,  there  is  a  shift  in  the  system  of qauliy  (including  ilhaqy)  to  manhajiy system;  formalistic  fiqh  thought  'amaliy syakhshiy  to  fiqh  thought  jama'aiy;  from the  static  formof    fiqh  thought  to  dynamic form  of    fiqh  thought;  2)  their  willingness to open up is allowing talfiq proportionally and  appropriate  to  the  circumstances;  3) in  referential  diversified  fields,  there  is dynamism  and  expansion  of  reference among NU. While in the field of the subject matter, it has been spread on the fields that concerning  with  people  or  the  benefit  of the wider community.

## Keywords: Transformation, Fiqh, Nahdlatul Ulama

## Abstrak
Nahdlatul  Ulama  memiliki  gerbang  besar atau  dasar  fundamental  yang  sangat  kuat untuk  melakukan  transformasi  pemikiran fiqh. Permasalahan pokok dalam penelitian  ini  dapat  dirumuskan  sebagai berikut: 1) bagaimana transformasi pemikiran  fiqhdi  Lembaga  Bahts  al- Masâ`il  Nahdlatul  Ulama  terutama  dalam hal  metode  istinbâth  ?;  b)  bagaimana transformasi  dalam  hal  orientasi  rujukan madzhab,  dan  diversifikasi  referensial, serta  respon  terhadap  diskurusus  talfiq?; dan  c)  sebagai  Lembaga  Bahtsul  Masail Diniyyah,  bagaimana  cakupan  dan    luas lingkup  kajian  LBMNU  ?.  Penelitian  ini termasuk  jenis  penelitian  kepustakaan (library  research)  dengan  menggunakan teknik  data  content  analysis  (analisis isi).Hasil  penelitian  antara  lain  sebagai berikut:  1)  dalam  bidang  istimbath,  ada pergeseran  sistem  dari  qauliy  (termasuk ilhaqy) ke sistem manhajiy; pemikiran fiqh yang  formalistik  ‘amaliy  syakhshiy  ke pemikiran  fiqh  jama’aiy;  dari  format pemikiran  fiqh  statis  ke  format  pemikiran fiqh  yang  dinamis;  2)  adanya  kesediaan membuka  diri  membolehkan  talfiq  secara proporsional  dan  sesuai  situasi  dan kondisi;  3)  dalam  bidang  diversifikasi referensial,  ada  dinamika  dan  perluasan referensi  di  kalangan  NU.  Sedangkan dalam  bidang  materi  bahasan,  telah meluas pada bidang-bidang yang menyangkut  kemaslahatan  rakyat  atau masyarakat luas.
Kata Kunci: Transformasi, Fiqh, Nahdlatul Ulama

## Pendahuluan
Sejak  wafatnya  Nabi,  bergantinya  zaman  dan  generasi,  mulai  dari  zaman  sahabat, tabai‟in, tabi‟uttabi‟in, ulama salaf dan khalaf, sampai masuk zaman pra modern dan modern, tidak  pernah  sepi  dari  para  pengkaji,  peneliti  dan  orang-orang  yang  memperdalam  ilmu agama.  Bahkan  muncul  upaya-upaya  mendirikan  jama‟ah  atau  organisasi-organisasi keagamaan (Islam) untuk memperjuangkan berkembangnya syi‟ar Islam terutama di negara- negara  yang  berpenduduk  muslim  atau  mayoritas  muslim,  disamping  berdirinya  berbagai Universitas  Islam  atau  Perguruan  Tinggi  Islam,  Madrasah-madrasah  dan  Pondok-pondok Pesantren.
Diantara organisasi masyarakat (Ormas) Islam terbesar adalah Nahdlatul Ulama (NU) yang didirikan di Surabaya oleh para ulama yang dipelopori oleh K.H. Hasyim Asy‟ari (1871- 1947=  76  th.),  K.H.  Wahab  Hasbullah  (1888-1971=  93  th.),  dan  K.H.  Bisri  Syamsuri,  pada tanggal 16 Rajab 1344 H. (bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 M), untuk waktu yang tak terbatas. 1 Nahdlatul  Ulama adalah sebuah fenomena yang unik, bukan hanya di Indonesia tetapi  juga  di  seluruh  dunia  Muslim,  antara  lain  karena  organisasinya  solid,  faham keagamaannya  moderat,  berhaluan Ahlussunnah  wal-jama’ah ,  jumlah  pengikutnya  besar, bahkan dewasa ini cabang-cabangnya berdiri di berbagai negara di hampir seluruh dunia.
Khusus dalam bidang hukum Islam, kontribusi NU, diimplementasikan lewat lembaga kajian hukum yang di bentuk, yang dikenal dengan Lembaga Bahts al-Masâ'il Dîniyyah , yang secara  historis,  cikal-bakalnya  sudah  ada  sebelum  NU  itu  resmi  berdiri  pada  tahun  1926  M. Dimana  kala  itu  sudah  ada  tradisi  diskusi  di  kalangan  pesantren  yang  melibatkan  kyai  dan santri yang hasilnya diterbitkan dalam bulletin LINO ( Lailat al-Ijtimâ’ Nahdhat al-Oelama ), 2 bahkan inilah yang menjadi cikal-bakal berdirinya NU.
Sering  muncul  kritik  bahwa  forum bahts  al-masâ`il NU  tidak  dinamis,  hanya berorientasi  pada qawl (pernyataan  verbal)  ulama  bukan  kepada manhaj (metodologi)  dan Syafî’iyah sentris. 3 Kritik semacam ini menurut K.H.M.A. Sahal Mahfuzh, tidak sepenuhnya benar. Ia tidak menerima kalau fiqh dihina sebagai ilmu yang stagnan, sumber kejumudan dan kemunduran umat. Fiqh justru ilmu  yang langsung bersentuhan dengan kehidupan riil  umat.
1 PBNU, Anggaran Dasar NU , Hasil Muktamar NU ke 32 di Makassar, Maret 2010.
2 K.H.M.A.  Sahal  Mahfuzh,  untuk  buku Ahkamul  Fuqaha  (Solusi  Problematika  Aktual  Hukum  Islam, Keputusan Muktamar, Munas, dan Kombes Nahdhat al-Ulama (1926-1999), yang diterjemahkan oleh Dr. H.M. Djamaluddin  Miri,  Lc,  M.A.  ( Lajnah  Ta’lîf  wa  al-Nasyr /LTNU)  Jawa  Timur  bekerjasama  dengan  Penerbit Diantama Surabaya, Cet I, 2004), hal. x
3 KHMA. Sahal Mahfudz, Bahtsul-Masail dan Istinbath Hukum NU : Sebuah Catatan Pendek , pengantar buku: Kritik Nalar Fiqh NU, (Jakarta: Lakpesdam NU, 2002), hal. xiii.
Oleh  sebab  itu, fiqh harus  di-dinamisir  dan  direvitalisir  agar  konsepnya  mampu  memotivasi dan mengarahkan umat  Islam  meningkatkan aspek ekonominya demi mencapai  kebahagiaan dunia dan akhirat. 4
Nahdlatul  Ulama  sebenarnya  memiliki  gerbang  besar  atau  dasar  fundamental  yang sangat  kuat  untuk  melakukan  transformasi  kapan  saja  hal  itu  diperlukan.  Gerbang  besar dimaksud  adalah  salah  satu  prinsip  yang  dipegang  teguh  NU  selama  ini 5 dan  bahkan  selalu didengungkan yakni  kaedah :
ِحَلْصَ ْلْا ِدْيِدَجْلاِب ُذْخَ ْلْا َو ِحِلاَّصلا ِنْيِدقْلا َىلَع ُةَظَفاَحُوْلَا 6
Memelihara (nilai-nilai)  lama  yang baik,  dan mengambil  (nilai-nilai) baru  yang lebih baik.
Seperti  diketahui  bahwa  sebagai  sebuah  kaidah,  sebagaimana  kaidah-kaidah  lainya, spektrum dan jangkauannya bisa sangat luas, karena daya cakupnya yang bisa mengakomodir berbagai masalah, pada setiap zaman, tempat,  situasi dan kondisi. Demikian juga kaidah yang satu ini. Penggalan kedua dari kaidah ini: ( حلصلْا ديدجلاب ذخلْا ) bisa menjadi fundamen sebuah bangunan  transformasi  yang  luas,  tidak  hanya  di  bidang  hukum  Islam  ( fiqh ),  tetapi  juga  di bidang peradaban, sosial,  ekonomi, kultur (budaya), sains dan teknologi, dst. nya.
Potensi  inilah  yang  kelihatannya  belum  diekspolorasi  secara  maksimal  dan  belum diberdayagunakan  secara  luas  oleh  ulama  NU  termasuk  Lembaga Bahtsul  Masâ`il NU  yang diberi  tugas  secara  khusus  oleh  jajaran  Syuriyah  NU  untuk  merespon,  mengkaji  dan menjawab berbagai masalah keagamaan, terutama masalah-masalah fiqhiyyah .
Sebenarnya  kesadaran  akan  stagnasi  perkembangan  pemikiran fiqh di  kalangan  NU tampaknya  sudah  mulai  terasa  sejak  beberapa  dekade  terakhir.  Puncaknya,  muncullah Keputusan  Munas  Alim  Ulama  dan  Konferensi  Besar  (Konbes)  Nahdlatul  Ulama  di  Bandar Lampung tahun 1992 yang menyepakati cara penetapan hukum di Lembaga Bahts al-Masâ`il NU  dengan  sistem manhajiy. Artinya,  menetapkan  hukum  dengan  mengikuti  metodologi yang dikembangkan oleh para Imam madzhab terdahulu, sebagai prosedur dalam memberikan jawaban  terhadap  suatu  masalah  yang  terjadi.  Hal  ini,  dinilai  sangat  konstruktif,  dan diharapkan mampu membawa fiqh ke arah yang lebih dinamis.
4 Jamal Ma‟mur Asmani, Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfuzh antara Konsep dan Implementasi , (Surabaya: Khalista, Cetakan I, Desember 2007), hal. xiii.
5 Kaidah ini bukan klaim tunggal NU, dan NU juga tidak pernah mengklaim sebagai satu-satunya kaidah miliknya, hanya saja kaidah tersebut amat populer di kalangan warga Nahdhiyyin. (Llihat Ahmad Zahro, Tradisi Intelektual NU , (LkiS, Yogyakarta, 2004), hal. 21.
6 Abdul Wahhab Khallaf, ‘Ilmu Ushul al-Fiqh , (ttp. : dar al-Qalam, 1978), hal. 90.
Keputusan  Munas  dan  Konbes  Lampung  1992  ini,  diperkuat  dan  diperluas  lagi  oleh Keputusan Muktamar Ke-33 NU di Jombang Jawa Timur, 1-5 Agustus 2015, yang salah satu Keputusannya adalah tentang Metode Istinbath Ahkâm dalam NU,  yang intinya menegaskan pemberlakuan  penggunaan  pisau  analisis  Ushul Fiqh bagi  pengurus  dan  warga  NU  ketika menjawab persoalan-persoalan fiqh .
Dalam  volume  tertentu,  mungkin  bermazhab  secara manhajiy itu  sebenarnya  sudah diterapkan  oleh  para  ulama  NU  sejak  dahulu  walaupun  tidak  disebutkan  secara  eksplisit dengan istilah manhajiy dan tidak pula diresmikan melalui sebuah keputusan. 7
Jawaban  terhadap  permasalahan  yang  dikaji  dalam Bahts  al-Masâ`il yang  tidak mencantumkan dalil dari suatu kitab atau memberikan suatu argumentasi detail, setelah tidak dapat  dirujuk  kepada  teks  suatu  kitab mu’tabar ,  maka  digunakanlah  cara manhajiy dengan mendasarkan jawaban mula-mula pada al-Qur‟an, setelah tidak ditemukan jawabannya dalam al-Qur‟an, lalu pada hadits dan begitu seterusnya yang akhirnya sampailah pada jawaban dari qâ’idah fiqhiyyah . 8
Selain  metodologi istimbath ,  tranformasi  dimungkinkan  juga  terjadi  dalam  hal penggunaan  referensi  (sumber  rujukan).  Di  masa  yang  lalu  kitab  bacaan  (kitab  kuning) pegangan  NU  haruslah  kitab-kitab  tertentu  yang  telah  disepakati  dan  ditetapkan  secara internal, yang dikenal dengan “Kitab Yang Mu‟tabar” ( al-kutub al-mu’tabarah ).
Tidak kalah pentingnya juga untuk dilihat transformasi orientasi fiqh madzhabiy , dan bagaimana  respon  ulama  NU  khususnya  Lembaga Bahtsul  Masail NU  tentang  diskursus talfiq , yang dalam keadaan tertentu mengharuskan mengapresiasi dan mengamalkan qawl lain madzhab.  Ini  karena  NU  selama  ini  telah  meniscayakan  diri  dalam  hal fiqh mengikuti  salah satu madzhab yang empat (Maliki, Hanafi, Syafi‟i dan Hanbali), yang dalam praktiknya lebih memilih  Syafi‟i,  sehingga  ada  yang  menjuluki Syafi’i  oriented. Yang  perlu  dicermati  dan dikawal  adalah  jangan  sampai  implementasi  kaidah  tersebut  di  atas  melenceng  dari  garis syari‟ah, misalnya tergelincir ke paham jaringan Islam Liberal, atau Islam fundamentalis.
Secara  teoritis,  perubahan  nilai  dalam  masyarakat  dapat  dipengaruhi  oleh  beberapa faktor  determinan  seperti  tensi  internal  dan  eksternal, 9 tuntutan  modernisasi,  demokrasi, kontak dengan budaya luar, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, munculnya sikap terbuka,  toleransi  dan  lain-lain.  Jika  perubahan  terjadi  sebagai  akibat  penyesuaian  diri  dari
7 A. Aziz Masyhuri, Masalah Keagamaan Hasil Muktamar dan Munas Alim Ulama Nahdhat al-Ulama Kesatu 1926 s.d. Kedua Puluh Sembilan 1994. (Surabaya: PPRMI bekerjasama dengan Dinamika Press, 1997), hal. 364.
8 Ahmad Zahro, Op.cit, hal. 124.
9 H.A.R. Gibb, Modern Trend in Islam (New York: Octagon Books, 1978), hal. 17.
anggota  suatu  masyarakat  secara  penuh  kesadaran  maka  disebut social  change,  cultural change,  socio-cultural  adaptation  and  adjustment . 10 Jika  model  paradigma  pemikiran fiqh baru  ini  terus  dikembangkan,maka  akan  muncul  model-model fiqh baru  dan  tidak  terjadi kejumudan  pemikiran  dalam  menyelesaikan  masalah-masalah  kontemporer,  dan  akan berpengaruh sampai ke tingkat daerah, atau warga nahdhiyyin umumnya.
Untuk dapat memahami secara dalam dan rinci dinamika dan refleksika yang terjadi di tubuh organisasi sosial keagamaan terbesar ini, yang para pemimpinnya notabene adalah para ulama  /  Kiai,  khususnya  Lembaga Bahtsul  Masail NU,  dirasa  perlu  melakukan  penelitian yang cermat. Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) bagaimana transformasi pemikiran fiqh di Lembaga Bahts al- Masâ`il Nahdlatul Ulama terutama dalam hal metode istinbâth ?; b) bagaimana transformasi dalam  hal  orientasi  rujukan  madzhab,  dan  diversifikasi  referensial,  serta  respon  terhadap diskurusus talfiq ?; dan c) sebagai Lembaga Bahtsul Masail Diniyyah , bagaimana cakupan dan luas  lingkup  kajian  LBMNU  ?.  Mengacu  pada  permasalahan  pokok  tersebut  maka  tujuan penelitian  ini  adalah:  1)  ingin  mengetahui  perkembangan  transformasi  dan  paradigma pemikiran fiqh di  lingkungan  Nahdlatul    Ulama  terutama  dalam  merespon  dan  menetapkan hukum untuk berbagai masalah fiqhiyyah yang muncul, termasuk filosofi dan latar sosiologis yang  mendorong  dinamika  pemikiran fiqh tersebut;b)  ingin  mengetahui  transformasi  dalam hal  respon  pemikiran fiqh NU  terhadap  diskurusus talfiq ;  dan  c)  ingin  mengetahui  luas lingkus materi kajian LBM NU.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  termasuk  jenis  penelitian  kepustakaan  ( library  research )  yang  sifatnya kualitatif.  Sumber  data  utama  yang  digunakan  adalah  sumber  data  tertulis,  baik  kitab,  buku, karya  ilmiah,  surat  kabar,  majalah,  maupun  jurnal  ilmiah  yang  berhubungan  dengan Pemikiran Fiqh di  kalangan  Ulama  atau  kyai  di  lingkungan  NU.  Karena  penelitian  ini merupakan  penelitian  kepustakaan  yang  bersifat  kualitatif,  maka  teknik  yang  digunakan adalah  teknik  penelitian  kualitatif,  yakni  teknik  penelitian  yang  berlandaskan  filsafat postpositivisme ,  digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  objek  yang  alamiah  ( naturalistic )  di mana  peneliti  adalah  sebagai  istrumen  kunci,  teknik  pengumpulan  data  dengan  trianggulasi (gabungan),  analisis  data  bersifat  induktif  dan  hasil  penelitiannya  lebih  menekankan  makna
10 Soeryono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar , (Jakarta: Raja Grafindo, Cetakan  xxvii, 1999), hal. 363 dan 364.
Jurnal Islamika, Volume 16 Nomor 2 Tahun 2016
daripada  generalisasi.  Adapun  proses  analisis  data  dilakukan  dengan  teknik content  analysis (analisis isi) . 11

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
A. Transformasi Bahtsul Masâ`il dalam Metode Istinbâth

## 1. Dari Qauliy ke Manhajiy
Keputusan Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama di Bandar  Lampung  tahun  1992  menyepakati  cara  penetapan  hukum  di  Lembaga Bahtsul Masâ`il NU  dengan  sistem manhajiy ini , artinya  menetapkan  hukum  dengan  mengikuti metodologi  yang  dikembangkan  oleh  para  Imam  mazhab  terdahulu,    sebagai  prosedur dalam memberikan jawaban terhadap suatu masalah.  Hal ini, dinilai sangat konstruktif dan produktif, dan diharapkan mampu membawa fiqh ke arah yang lebih dinamis. Keputusan ini mendapat perhatian yang sangat besar dari para akademisi, baik mereka yang berada di dalam  organisasi  NU  maupun  mereka  yang  di  luar  NU.  Mereka  optimis,  seandainya keputusan  ini  diterapkan  maka  akan  muncul  model-model fiqh baru  dan  tidak  terjadi kebekuan  pemikiran  dalam  menyelesaikan  masalah-masalah  kontemporer.  Bermazhab secara manhajiy ini  sebenarnya  sudah  diterapkan  oleh  para  ulama  NU  sejak  dahulu walaupun  tidak  disebutkan  secara  eksplisit  dengan  istilah manhajiy dan  tidak  pula diresmikan melalui sebuah keputusan. 12
Jawaban  terhadap  permasalahan  yang  dikaji  dalam Bahtsul  Masâ`il yang  tidak mencantumkan  dalil  dari  suatu  kitab  atau  memberikan  suatu  argumentasi  detail,  setelah tidak  dapat  dirujukkan  kepada  teks  suatu  kitab mu’tabar ,  maka  digunakanlah  cara manhajiy dengan  mendasarkan  jawaban  mula-mula  pada  al-Qur‟an,  setelah  tidak ditemukan  jawabannya  dalam  al-Qur‟an,  lalu  dilacak  pada  hadits  dan  begitu  seterusnya yang akhirnya sampailah pada jawaban dari qa’îdah fiqhiyyah . 13
Salah satu yang paling fundamental dari keputusan yang dihasilkan di Muktamar ke- 33  NU  di  Jombang  -  terkait  dengan  kajian  ini-    adalah  Keputusan  tentang  Metode IstinbâthAl-Ahkâm dalam  NU,  yang  menegaskan  keharusan  penggunaan Ushul  Fiqh dalam penetapan hukum. Artinya tidak hanya berhenti pada pencarian qaul ulama madzhab
11 Mery Suestephenson, Content Analysis , alih bahasa M.Diah, Analisis Isi, (Pekanbaru: Pusat Bahasa, 2000), hal. 21.
12 A. Aziz Masyhuri, Masalah Keagamaan Hasil Muktamar dan Munas Alim Ulama Nahdhatul Ulama Kesatu 1926 s.d. Kedua Puluh Sembilan 1994. (Surabaya: PPRMI bekerjasama dengan Dinamika Press , 1997), hal. 364.
13 Ahmad  Zahro, Lajnah  Bahtsul  Masail  NU  1926-1999,  Tradisi  Intelektual  NU, (Yogyakarta,  LkiS, 2004), hal. 124.
dalam kutub al-mu’tabarah , tapi juga menerapkan metode ijtihad atau dalam istilah ulama NU lebih populer disebut Manhaj Istinbath yang diwasriskan oleh para ulama Ushuliyyun dan Fuqaha‟ masa lalu.
Dan  jika  model  paradigma  pemikiran fiqh baru  ini  terus  dikembangkan  maka  akan muncul model-model fiqh baru dan tidak terjadi kebekuan pemikiran dalam menyelesaikan masalah-masalah kontemporer. Hal ini mengingat fiqh dalam fungsi sosiologisnya adalah sebagai problem  solving ,  ia  harus  memberi  jawaban  atas  persoalan-persoalan  yang dihadapi masyarakat sesuai dengan tuntutan zaman dan masyarakatnya. Apalagi ketika fiqh harus  memiliki  nilai  sebagai  norma  sosial,  maka fiqh yang  hadir  haruslah fiqh yang memang benar-benar berfungsi sebagai nilai (norma) sosial. Di sinilah tuntutan perubahan nilai  menjadi  sebuah  keniscayaan,  dan  perubahan  nilai  itu  diawali  dengan  perubahan paradigma tata nilai.
Secara  teoritis,  perubahan  nilai  dalam  masyarakat  dapat  dipengaruhi  oleh  beberapa faktor determinan seperti tension (ketegangan) internal, 14 tuntutan modernisasi, demokrasi, kontak  dengan  budaya  luar,  perkembangan  iptek,  munculnya  sikap  terbuka,  toleransi  dan lain-lain.  Jika  perubahan  terjadi  sebagai  akibat  penyesuaian  diri  dari  anggota  suatu masyarakat  secara  penuh  kesadaran  maka  disebut social  change,  cultural  change, sociocultural adaptation and adjustment . 15

## 2. Dari Fiqh‘Amalî-Syakhshî ke Fiqh Jamâ’iy
K.H. M.A. Sahal Mahfuzh (Mantan Rais „Am Syuriyah PBNU) ini dikenal  sebagai salah  seorang  ulama  NU  yang  berpikir  moderat,  bahkan  dari  beliau  telah  lahir  gagasan pembaharuan pola pemikiran fiqh, dari yang bersifat „ amali syakhshsiy ke fiqh jama’iy atau Fiqh Sosial.
Fiqh sosial, seperti dikatakan Amin Abdullah, adalah fiqh yang dibangun atas dasar hubungan  yang  setara  antara  individu  atau  kelompok  di  dalam  masyarakat.  Semangatnya adalah  menjadikan fiqh tidak  hanya  sebagai  hukum  agama  (hukum fiqh    ibadah maupun fiqh    jinayah ),  tetapi  menjadikannya  sebagai  kritik  sosial,  agen  perubahan  sosial, penggerak perubahan yang positif dalam masyarakat. 16
14 H.A.R. Gibb, Modern Trend in Islam (New York : Octagon Books, 1978), hal. 17.
15 Soeryono  Soekanto, Soaiologi  Suatu  Pengantar ,  Cetakan  xxvii  (Jakarta:  Raja  Grafindo,  1999),  hal. 3636 – 364.
16 Amin  Abdullah, Fikih  dan  Kalam  sosial  Era  Kontemporer:  Perjumpaan  ‘Ulum  al-Din  dan  Sains Moder Menuju Fresh Ijtihad , dalam:  Ahmad Sahal dan  Abdul  Aziz (editor), Islam Nusantara dari Ushul Fiqh Hingga Paham Kebangsaan , (Bandung: Pt. Mizan Pustaka, 2015), hal 86.
Amin Abdullah juga mencoba mensinergikan atau menyetarakan antara Fiqh Sosial dan  Kalam  Sosial,  ia  menyatakan  keduanya  lebih  peka  terhadap  masalah-masalah  sosial dan lebih ramah terhadap budaya lokal serta peradaban universal-kemanusiaan. 17
Lebih  lanjut  ia  mengatakan,  yang  membedakan  antara fiqh biasa  yang  selama  ini secara  umum  dipahami  dan fiqh sosial  antara  lain  adalah  karena fiqh sosial  memasuki wilayah  dan  memferifikasi  persoalan  pemahaman  keagamaan  yang  tidak  lagi  hanya terbatas  antara  apa  yang  disebut  atau  dikategorikan  dalam  keilmuan  ushul fiqh sebagai yang  pokok  dan  cabang,  bukan  sekedar  persoalan ushul dan furu’ atau qath’i dan zhanni dalam tradisi berpikir fiqh dan kalam dalam memahami nash (al-Qur`an dan al-Hadits) di lingkungan ‘Ulûm al-Dîn , tetapi Fiqh sosial dan Kalam sosial juga mengenal dengan baik mana  sisi al-tsawâbit (yang  diyakini  dan  dianggap  „tetap‟)  dan al-mutaghayyirat (yang diyakini  dan  dianggap  „berubah-ubah‟);  keterhubungan  antara  yang  universal  dan partikular,  antara  satu  dan  banyak,  antara  subjketif  dan  objektif,  antara kulliyyat dan juz`iyyah dalam  tradisi  falsafah.  Hal  tersebut  dilakukan  dengan  menggunakan  metode Maqashid  al-Syari’ah (tujuan  pensyari‟atan  agama),  bukan  sekedar illah  fiqhiyyah .    Dari perjumpaan  yang al-tswabit dan al-mutaghayyirat tersebut,  dapat  dipahami  bahwa Fiqh Sosial,  spirit  dan  pola  pikir  keagamaannya  tidak  lagi  melupakan  dan  meninggalkan  sisi universal ( ‘alamiyah ) - kemanusiaan. 18
Beberapa  poin  penting  yang  dapat  disimpulkan  dari  pemikiran Fiqh Sosial  yang digagas K.H. M.A. Sahal Mahfudh, adalah sebagai berikut:
a. Membebaskan fiqh dari kungkungan formalitas-legalistik ke arah etos fiqh . Fiqh tidak seharusnya dipahami dalam dimensi formal-legal semata, tetapi harus dibarengi dimensi etika,  agar  pengembangannya  benar-benar  sejalan  dengan  fungsinya.  Fungsi  ajaran syariat  yang  tertuang  dalam fiqh adalah  membimbing,  sekaligus  memberi  solusi  atas persoalan kehidupan praktis, baik bersifat individual maupun sosial.
b. Fiqh sosial memiliki lima ciri pokok yang menonjol, yaitu (1) interpretasi teks-teks fiqh secara  kontekstual,  (2)  perubahan  pola  bermadzhab  dari  tekstual  madzhab qauliyy ke madzhab metodologi  madzhab manhaji y, (3) verifikasi mendasar ajaran pokok ( ushûl ) dan  cabang  ( furû ‟),  (4) fiqh dihadirkan  sebagai  etika  sosial,  serta  (5)  pengenalan metodologi pemikiran filosofis, terutama dalam masalah budaya dan sosial.
17 Ibid .
18 Ibid.
c. Fiqh sosial  dalam merespon  berbagai  permasalahan  yang muncul di  masyarakat  lebih mengedepankan  solusi fiqh yang  lebih  bersifat  sosial  dan  berporos  pada  konsep maslahat dan kebaikan umat.
d. Pengembalian fiqh agar  sesuai  dengan  prinsip  etika,  dengan  mengintegrasikan maqâshid  al-syarî’ah (maksud-maksud  diturunkan  nya  syariat)  ke  dalam  proses pengembangan  kerangka  teoritis fiqh .  Dalam  konteks  ini,  hikmah  hukum  harus diintegrasikan  ke  dalam  „ illat alasan  atau  dasar  diturunkannya  hukum,  sehingga diperoleh suatu produk hukum yang bermuara pada kemaslahatan umum. Ini merupakan rekonstruksi  atas  konsep qiyâs (analogi)  secara  lebih  fleksibel  dengan  berangkat  dari landasan maslahat dan kebaikan umat.
e. Membebaskan fiqh yang sarat nuansa politik formalistik  yang terpisah dari etika, dan mengembalikannya  kepada  jalur  etika.  Ini  mungkin  yang  pernah  dikonsepkan  oleh Imam  Muhyiddin  al-Ghazali  (450-505  H)  dalam  gagasannya  dalam  mengintegrasikan antara fiqh dan tashawuf. 19

## 3. Dari Fiqh Statis ke Fiqh Dinamis
Perbedaan  sikap  dan  pandangan    dalam  melihat  dan  memposisikan fiqh (hukum Islam)  akan  berpengaruh  pada  langkah  yang  diambil  ketika  dihadapkan  pada  persoalan- persoalan fiqh ( al-masâ`il fiqhiyyah ) yang memerlukan respon dan solusi. Bagi kelompok yang memegangi secara kuat terhadap doktrin fiqh, solusi yang diberikan atas masalah fiqh tentunya  akan  merujuk  kepada  kitab-kitab fiqh yang  dihasilkan  oleh  para  ulama  klasik, sehingga  sikap  bertaqlid  dipandang  sebagai  langkah  terbaiknya.  Sebaliknya,  bagi kelompok yang tidak peduli kepada kitab-kitab fiqh klasik, mereka akan melakukan jalan pintas dengan berijtihad dan merujuk  kepada al-Qur‟an dan al-Hadits, meski kemampuan untuk berijtihad mungkin belum memadai. Sekiranya dilihat dari persyaratan bagi mujtahid yang diungkapkan oleh para ulama ushul adalah sangat berat, di mana mereka masih jauh dari memenuhi syarat.
Oleh sebab itu, diperlukan adanya sikap baru yang lebih moderat dan proporsional dalam rangka mencari titik temu dari dua sikap yang sama-sama ekstrim tersebut.
19 Jamal  Ma‟mur  Asmani, Fiqh  Sosial:  Kiai  Sahal  Mahfuzh  antara  Konsep  dan  Implementasi, (Surabaya: Khalista, Cetakan  I, Desember 2007), hal. Xiv, dan  KHMA. Sahal Mahfuzh, Ahkam al-Fuqaha` fi Muqarrarat Mu`tamarat Nahdhat al-‘Ulama (Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas  dan  Konbes  NU,  1926-1999  M, (Jawa  Timur:  Lajnah  al-Ta`lif  wa  al-Nasyr  NU  dan  LSPP  Surabaya, 2004), hal.
Kelompok  iniberpandangan,  bahwa  kitab-kitab fiqh klasik  diletakkan  sebagai warisan  ( al-turâts )  yang  berharga  dan  perlu  diapresiasi  secara  proporsional.  Artinya, pemikiran  atau  pendapat  yang  ada  di  dalam  kitab-kitab fiqh klasik  yang  masih  relevan dengan  kondisi  sekarang  masih  dapat  dijadikan  sebagai  sumber  atau  referensi  untuk mengatasi  persoalan fiqh masa  kini,  akan  tetapi  perlu  dikontekstualisasikan.  Sedangkan pendapat  atau  pemikiran  lama  yang  tidak  relevan  lagi  dengan  konteks  sekarang,  maka  ia tidak  perlu  lagi  diikuti.  Yang  perlu  dilakuakan  adalah  melakukan  upaya  baru  untuk menjawab persoalan sekarang, bisa dengan menggunakan metodologi ( manhaj ) dari ulama klasik, atau dengan menggunakan ushulfiqh dan kaidah-kaidah fiqh yang relevan.
Salah  satu  masalah  substansial  agar  kajian fiqh mejadi  lebih  hidup  dan  dinamis harus  dimulai  dari  kajian  epistemologi fiqh itu  sendiri,  yakni  melakukan  revitalisasi ushulFiqh.
Sebagai  khazanah  tradisional, ushulfiqh sebenarnya  paling  layak  disejajarkan dengan  disiplin  keilmuan  modern.  Hanya  saja  sayangnya,  hingga  kini  banyak  kalangan Islam  –  termasuk  NU-  yang  melihatnya  sekedar  sebagai  metodologi  menetapkan  hukum. Padahal kalau merujuk pada pemikiran ushulfiqh al-Ghazali, metodologi penetapan hukum ( thuruq  al-istismar  atau  thuruq  al-ijtihad )  adalah  bagian  terkecil  dari ushulFiqh. Karena secara umum isu-isu epistemologi lah yang ia kedepankan dalam kitabnya “ al-Mustashfa ”, seperti  bahasan tentang al-tsamarah ( al-hukm ), al-mutsammir ( adillat al-ahkâm ), dan al- mutstamir ( ijtihâd ).
Lain  halnya dengan al-Syathibiy, dalam kitabnya “ al-Muwâfaqât ”, bahsan tentang metode  penetapan  hukum  Islam  dalam ushulfiqh justru  disamarkan.  Al-Syathibiy  justru lebih  tertarik  berbicara ushulfiqh pada  tataran  isu-isu  epistemologinya;  seperti,  apakah yang dapat kita ketahui tentang hukum syar‟i ? Bagaimana caranya kita dapat mengetahui hukum itu (melalui wahyu saja atau melalui akal)? Sejauhmana kepastian kita tentagnya ? Bagaimana  tingkat-tingkat kepastian pengetahuan kita tentang hukum syar‟i itu (masalah qath’i dan zhanni )?  Semua  isu-isu  epistemologi  hukum  Islam  itu  dibahas  secara  panjang lebar  oleh  al-Syathibi  dalam  tema-tema al-manshûsh , ma’qul  al-manshûsh , maqâshid  al- tabi’ah , dan sukût al-Syâri’ .
Dimunculkannya dua tokoh ushulfiqh, yakni al-Ghazali dan al-Syathibi, sebenarnya cukup  representatif  untuk  mewakili  kecenderungan  kalangan restriction  of  traditionalist NU  dan  generasi socio-historis  approach NU.  Al-Ghazali  yang  merupakan  sosok  genuin aliran mutakallimin adalah representasi dari pemikir restriction of traditionalist . Sementara
al-Syathibi  yang  merupakan  pelopor  “pembaharu”  adalah  cocok  untuk  mewakili  pemikir “kontekstual kritis” ( socio-historis approach).
Mengapa  sampai  terjadi  perbedaan  pandangan  yang  drastis  antara  kalangan restriction of traditionalist NU dan socio-historis approach NU ?.  Paling tidak, ada dua alasan  yang  layak  untuk  menjawab  masalah  tersebut.  Alasan  pertama,  karena  perbedaan mereka  dalam  melihat  teks.  Biasanya  kalangan restriction  of  traditionalist NU  lebih sempit  dalam  melihat  teks  dibanding  generasi socio-historis  approach NU.  Artinya, mereka  cukup  puas  dengan  hanya  berpegang  pada  satu  atau  dua  teks  individual.,  tanpa menghubungkannya dengan teks-teks lain dalam tema yang sama.
Cara pandang semacam  itu jelas berbeda dengan pola pikir generasi socio-historis approach NU.  Bagi  mereka  untuk  memperoleh  kepastian  teks  ( qath’iy )  tidak    bisa dilakukan  secra  parsial.  Kepastian  teks  baru  bisa  diterima  jika  lahir  dari  penggabungan sejumlah nash dalam  tema  yang  sama.  Bahkan  prinsip  umum  yang  disimpulkan  secara induktif dari teks yang zhanniy bisa menjadi sama kuatnya bahkan melebihi kekuatan teks qath’iy individual.
Alasan  kedua,  yang  juga  tak  kalah  pentingnya  ialah,  perbedaan  mereka  dalam memahami  realitas  teks  dan  realitas  konteks.  Bagi  kalangan restriction  of  traditionalist NU  hukum  dinilai  sebagai  bangunan  teks-teks  yang  meta-insani,  transhistoris  dan  bebas dari  determinasi  berbagai  kekuatan  budaya  dan  masyarakat.  Sementara  bagi  generasi- generasi socio-historis approach NU, hukum harus bergerak dalam dua arah ke titik yang sama. Arah pertama merupakan analisis tekstual untuk menemukan inti dan „ illat hukum. Dalam  hal  ini  diperlukan  pengkajian  atas  konteks  dan  sejarah  yang  melatarbelakangi lahirnya  teks.  Adapun  arah  kedua,  merupakan  analisis  terhadap  kasus  untuk  menemukan inti permasalahan yang sebenarnya.
Manakah di  antara  dua  arus besar NU tersebut  yang bisa dipertimbangkan dalam upaya  merevitalisasi ushulfiqh ?  tentu  saja  lebih  tepat  memilih  alur  pikir sosio-historis approach . Pasalnya, selain  alasan teologis  bahwa alur pikir sosio-historis approach juga masih  dalam frame subyektifisme  teistik  –yang  dianut  NU,  ia  juga  bisa  mengembangkan ushulfiqh secara  dinamis.  Nabil  Shehaby  pernah  mengatakan,  bahwa ushulfiqh merupakan  satu  subyek  yang  membahas  bukan  hanya  persoalan  hukum  dalam  artian sempit,  tetapi  juga  spek-aspek  lain  yang  berkaitan  dengan  masalah-masalah  kebahasaan,
logika, metodologi, epistemologi, dan teologi. 20 Karena ushulfiqh merupakan the queen of all Islamic sciences itulah, maka ia harus ditunjang dengan model kajian interdisipliner.
B. Transformasi  Orientasi  Rujukan  Mazhab  dan  Diversifikasi  Referensial  Serta  Respon terhadap Diskursus Talfiq
Ulama  NU  berpendapat  bahwa talfiq dapat  dilakukan  dalam  hukum-hukum furû’ (cabang)  yang  ditetapkan  berdasarkan  dalil zhannîy (kebenarnnya  belum  pasti).  Adapun dalam masalah aqidah dan akhlak, tidak dibenarkan melakukan talfiq . 21 Sedangkan ulama UshulFiqh membagi talfiq dalam masalah furû’ menjadi tiga macam.
1. Hukum  yang  ditetapkan  berdasarkan  kemudahan  dan  kelapangan  yang  dapat  berbeda dengan  perbedaan  kondisi  setiap  individu.  Hukum-hukum  seperti  ini  adalah  hukum yang  termasuk al-‘ibâdah  al-mahdhah (ibadah  khusus),  karena  dalam  masalah  ibadah khusus tujuan yang ingin dicapai adalah keputusan dan loyalitas seseorang kepada Alalh SWT  dengan  menjalankan  perintah-Nya  secara ta’abbudî  lâ  ta’aqqulî .  Dalam  ibadah seperti ini faktor kemudahan dan menghindarkan diri dari kesulitan amat diperhatikan.
2. Hukum  yang  didasarkan  pada  sikap  kewaspadaan  ( ihtiyâthan )  dan  penuh  perhitungan ( ihtisabân ). Hukum-hukum seperti ini biasanya berkaitan dengan sesuatu yang dilarang. Allah  SWT    tidak  mungkin  melarang  sesuatu  melainkan  pada  yang  dilarang  itu  ada unsur  mudharat  bagi  manusia.  Dalam  hukum-hukum  seperti  ini  tidak  dibenarkan kemudahan  dan talfiq ,  kecuali  dalam  keadaan  darurat,  misalnya  larangan  memakan daging  babi  dan  bangkai  dan  minum  khamar.  Dalam  kaitan  ini  Rasululllah  SAW bersabda  bahwa  segala  yang  saya  larang  hindarilah  dan  segala  yang  saya  perintahkan ikutilah  sesuai  dengan  kemampuanmu. 22 Dari  sabda  Rasulullah  SAW  ini,  ulama ushulfiqh menyatakan  bahwa  hukum-hukum  yang  bersifat  perintah  dikaitkan  dengan istithâ’ah (kemampuan).  Hal  ini  mengindikasikan  adanya  kelapangan  dan  kemudahan dalam  menjalankan  suatu  perintah.  Namun  untuk  yang  bersifat  larangan,  tidak  ada toleransi dan tidak ada peluang memilih berbuat atau tidak berbuat. Karenanya, seluruh yang dilarang wajib dihindari untuk dilakukan.
3. Hukum  yang  intinya  mengandung    kemaslahatan  dan  kebahagiaan  bagi  manusia, umpamanya,  pernikahan,  mu‟amalah  dan ‘uqûbah (pidana).Dalam  pernikahan,  tujuan yang  hendak  dicapai  adalah  kebahagiaan  suami  istri  beserta  keturunan  mereka.  Justru itu,  segala  cara  yang  dapat  mencapai  tujuan  perkawinan  tersebut  boleh  dilakukan, sekalipun  terkadang  harus  dengan talfiq .  Namun talfiq yang  dilakukan  itu  tidak bertujuan  untuk  menghilangkan  esensi  pernikahan  itu  sendiri.  Oleh  karena  itu,  ulama fiqh menyatakan bahwa nikah dan talak tidak bisa dipermainkan. Adapun dalam bidang mu‟amalah dan pidana yang disyari‟atkan untuk memelihara jiwa dan lain sebagainya, patokannya  adalah  kemaslahatan  pribadi  dan  masyarakat.  Untuk  mencapai  tujuan  itu, cara-cara talfiq dibolehkan  dan  bahkan  terkadang  harus  dilakukan.  Hal  ini  dibolehkan karena  persoalan  mu‟amalah  berkembang  sesuai  dengan  perkembangan  masa  dan tempat.  Oleh  sebab  itu,  segala  cara  yang  dapat  menjamin  dan  mencapai  kemaslahatan
20 Nabil Shehaby, Illa and Qiyas in Early Islamic Legal Theory .Journal of the American Oriental Society 102 (1982), hal. 27
21 K.H. Zulfa Musthafa, Wawancara , Jakarta, Desember 2015.
22 HR.Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah.
manusia,  sekaligus  menghindarkan  mereka  dari  kemudharatan.  Hal  ini  boleh dilakukan. 23
Apabila  disimak  secara  cermat,  maka  ditemukan  ada  dua  syarat  batalnya talfiq menurut ulama NU yaitu (1) Praktik amalan yang telah dilakukan masih mempunyai efek, sehingga  apaibla  ia  melakukan  pendapat  baru,  maka  hal  itu  akan  menimbulkan pencampuradukan  amalan  ( talfiq )  yang  tidak  diakui  oleh  imam-imam  madzhab  yang dianutnya,  (2) Talfiq itu  dilakukan  dalam  satu  kasus  permasalahan  tertentu,  bukan  dalam kasus serupa yang berlainan.
Dengan  mengikuti  empat  mazhab  (Hanafi,  Maliki,  Syafi‟i,  dan  Hanbali),  secara formal-teoritik,  sebetulnya  NU  sangat  elastis  dan  fleksibel  dalam  ber- Fiqh. Ketentuan  ini memungkinkan bagi NU untuk beralih mazhab secara total atau sebagian yang dipandang sesuai dengan kebutuhan ( hâjah ) atau sesuai dengan konteks keindonesiaan. 24
Mengikuti  suatu  mazhab  secara  konsisten  dalam  semua  masalah-  bukanlah  suatu kewajiban. Justru itu, orang yang tidak diwajibkan mengikuti suatu mazhab berarti ia boleh melakukan talfiq .  Kalau  seandainya  bermazhab  adalah  wajib  dan talfiq dilarang,  maka akan  menyebabkan  ibadah-ibadah  yang  dilakukan    masyarakat  awam  menjadi  rusak  dan batal.  Oleh  karena  itu,  kebanyakan  orang  awam  tidak  mempunyai  mazhab,  kalaupun    ia bermazhab,  maka  mazhabnya  dalam  berbagai  masalah  adalah  mazhab  orang  yang memberinya  fatwa.  Selaindari  itu,  dengan  dibolehkannya talfiq ,  maka  pintu  kemudahan telah terbuka kepada khalayak ramai.
C. Cakupan dan  Luas Lingkup Kajian Lembaga Bahtsul Masa`Il Nahdlatul Ulama (LBMNU)
Seperti  terlihat  pada  buku: ماكحأ ءاولعلاةضهن تازوتؤه تارزقه يف ءاهقفلا “Solusi Problematika  Aktual  Hukum  Islam  (Keputusan  Muktamar,  Munas,  dan  Konbes  Nadlatul Ulama (1926-1999),” - sebagian besar (kalaupun tidak keseluruhan) keputusan hukumnya diacu langsung ke pendapat/ qaul atau wajh ( ‘ibrah kitab) para ulama klasik yang tertuang dalam buku-buku karya mereka, yakni apa yang polpuler  terutama di kalangan ulama NU dengan sebutan al-Kutub al-Mu’tabarah .
23 Dalam  hadits  yang diriwayatkan oleh  Abu Nu‟aim dari  Abi Hurairah  Allah SWT berfirman (dalam hadits Qudsi), Hai anak Adam !Ikutlah perintah Tuhanmu, niscaya engkau dinamakan orang yang berakal („ âqil ) dan  janganlah  engkau  mendurhakai-Nya,  dengan  demikian  niscaya  engkau  dinamakan  orang  bodoh ( jâhil ).Sayyid Ahmad al-Hasyimi, Syarh Mukhtar al-Ahadits, transleted by Moch. Anwar, et al., Choice Hadiths and Explanations, (Bandung: Sinar Baru Algesindo,  XI Published, June 2011), hal. 11.
24 Sumanto Al-Qurtuby, NU dari Politik Kekuasan sampai Pemikiran Keagamaan , (Semarang: eLSA Press, 2014), hal. 130.
Format  dari  keputusan-keputusan  tersebut  sudah  menggambarkan  metode istimbath yang diterapkan dalam proses bahtsul masa`il. Cukup lama metode itu digunakan, sampai munculnya  wacana  perubahan  dari  sebagian  kiai  atau  ulama  muda  NU,  yang  menyadari tuntutan  dan  keharusan  adanya  transformasi  dalam  sistem  penggalian  dan  penetapan hukum ( fiqh ). Wacana yang mereka lontarkan ternyata juga tidak langsung dengan mudah diterima  dikalangan  ulama  NU  dan  pesantren,  karena  diangap  keluar  dari  mainstream. Oleh  sebab  itu  para  kiai  muda  ini  harus  berjuang,  membentuk  komunitas,  mengadakan halaqah-halaqah ,  mempromosikan  visi-misi  pemikiran fiqh mereka;  bergumul  dengan pemikiran exsisting yang tentunya cenderung  mempertahankan cara dan gaya yang selama ini  ada.  Sampai  akhirnya  wacana  ini  secara  perlahan  dapat  dipahami,  direspon,  untuk kemuan  diapresiasi.  Dan  puncaknya,  adalah  teragendakan  wacana  perubahan  metode istimbath hukum itu dalam Munas (Muasyawarah Nasional) Alim Ulama, dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama di Lampung, berlangsung  pada tanggal 16 s/d 20 Rajab 1412  H.  bersamaan  dengan  21  s/d  25  Januari  1992.    Dan  ternyata  Munas  dan  Konbes Lampung  ini  menyepakati  dan  memutuskan  cara  penetapan  hukum  di  kalangan  NU termasuk  Lembaga Bahtsul  Masa`il NU  (LBM  NU)  antara  lain  dengan  sistem Manhajiy . Keputusan  Ini  menjadi  titik  penting  bagi  NU  dan  Lembaga Bahtsul  Masail NU  dalam mengawali  proses  transformasi    pemikiran fiqh -nya.  Keputusan  ini  menjadi frame  work bagi LBMNU.
Dalam  bidang  materi  bahasan, bahtsul  masa`il PBNU  telah  melangkah  lebih  jauh, yang  awalnya  hanya  membahas  masalah-masalah fiqhiyyahan-sich juga  membahas masalah-masalah lain di luar fiqh menyangkut kebijakan dan perundang-undangan negara yang  bersentuhan  langsung  dengan  kepentingan  dan  kesejahteraan  masyarakat,  seperti masalah  Perlindungan  umat  beragama  melalui  Undang-undang;  Pelaksanaan  Pendidikan Agama di Sekolah (Perbaikan PP No. 55 Tahun 2007); Penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah  yang  murah  dan  berkualitas;      Sumber  Daya  Alam  (SDA)  untuk  kesejahteraan rakyat;  Memperpendek  masa  tunggu  calon  jama‟ah  haji  dan  pengelolaan  keuangan  haji; Perlindungan  TKI  dan  Pencatatan  nikah  bagi  TKI  beragama  Islam  di  luar  negeri;  dan Perbaikan pengelolaan BPJS Kesehatan.

## Kesimpulan
Dari  penelusuran  yang  dilakukan  sepanjang  penelitian  ini,  sebagaimana  tertuang dalam  uraian  pada  halaman-halaman  terdahulu,  dan  sesuai  dengan  formulasi    masalah penelitian, dapat ditarik benang simpulnya sebagai berikut: Bahwa dalam rentang sejarahnya yang cukup panjang, Lembaga Bahtsul Mas`âil Nahdlaul Ulama (LBM-NU) dalam melakukan istinbath hukum  cenderung  menggunakan  dan  mempertahankan  cara/sistem  kajian  hukum ( fiqh ) tradisonal pesantren, yakni lebih bersifat formalistik-tekstual, dimana pembahasan atas suatu  masalah fiqhiyyah langsung  diacu/dirujuk  ketetapan  hukumnya  kepada ‘ibrah  kitab, yakni  mengututip  teks-teks    kitab  kuning  yang  memuat qaul (pendapat-pendapat  ulama madzhab), atau wajah (pendapat-pendapat ulama pendukung madzhab) tentang hukum.
Cara  ini  ditempuh  dengan  beberapa  alas  pikir: Pertama ,  kitab  kuning  berkonten pendapat-pendapat ulama terdahulu, dianggap ketetapan hukum yang komprehensif,  sehingga dipandang  sebagai  hukum  Islam  yang  final  dan  tidak  boleh  diutak-atik  lagi; Kedua ,  ulama yang  pendapatnya  tertuang  dalam  kitab-kitab  kuning  itu  dipandang    ulama-ulama  yang kualified ( mujtahid ), sehingga akurasi pendapatnya tidak perlu diragukan lagi. Ketiga , ulama NU,    meski  sesungguhnya  secara  ilmiah  “sebagian”  juga  memiliki  kualifikasi  (persyaratan) untuk  berijtihad,    namun  karena  sikap tawadlu’ (rendah  hati),  sikap war’a, dansikap keulamaan  mereka  yang  menjunjung  tinggi akhlak  al-karimah ,  rasa  hormat  yang  tinggi kepada  ulama-ualama salaf  al-shalih, membuat  mereka  merasa  belum  memiliki  kompetensi yang  cukup  untuk  menggali  dan  menetapkan  sendiri  hukum  atas  suatu  masalah. Keempat , karena  sikap  tersebut,  mereka  merasa  takut  tersalah,    apalagi  jika  hukum  yang  ditetapkan nantinya tidak sesuai menurut kehendak nashsh .
Cara yang ditempuh itu, dan sikap tawadlu’ mereka sebenarnya tidaklah salah, hanya saja  karena qaul/wajh yang  termuat  di  dalam  kitab-kitab  kuning    itu  ditulis  beberapa  ratus tahun  yang lalu, dalam kondisi  dan situasi  sosial  historis  saat  itu, maka sebagian dari isinya secara  substantif  dimungkinkan  tingkat  relevansinya  dengan  persoalan-persoalan  yang muncul di zaman belakangan dan/atau di abad kontemporer  tidak begitu signifikan; akibatnya ada  masalah-masalah  yang    tidak  mampu  dijawab  sehingga  harus  mengalami tawaqquf ( pending ). Kondisi itulah antara lain yang mendorong kesadaran para kiai atau ulama  muda, (sebagian  juga  ulama  senior  tapi  berpikiran  progresif),  para  sarjana  Muslim  (berlatar  NU) yang  memandang  sistem  ini  sudah  tidak  cukup  memadai  untuk  tetap  dipertahankan,  karena zaman  sudah  berubah,  masalah-masalah  kadang  juga  jauh  berbeda  dengan  masalah  yang muncul  di  masa  lalu;  dan  oleh  karena  itu  dipandang  perlu  adanya  penyesuaian  paradgima
pemikiran fiqh di kalangan NU, baik sistem itimbath -nya, referensi atau sumber rujukannya, maupun pola sikap dan cara berpikirnya dalam berijtihad.
1. Dalam  bidang istimbath ,  ada  pergeseran  sistem  dari qauliy (termasuk ilhaqy) ke  sistem manhajiy ,  dari  adopsi  langsung  teks-teks  kitab  kuning  ke    penggunaan  teori ushul  fiqh dengan  mengaplikasikan qawa’id  ushuliyyah , qawa’id  fihiyyah ,  dan  pertimbangan maqashid  al-syari’ah .  Selain  itu  terjadi  juga  dinamika  dari  format  pemikiran fiqh yang formalistik ‘amaliy syakhshiy ke pemikiran fiqh jama’aiy ; dari format pemikiran fiqh statis ke format pemikiran fiqh yang dinamis.
2. Dalam  bidang  orientasi  rujukan  madzhab,  meskipun  dalam  AD/ART  NU  masih menegaskan  mengikuti  salah  satu  madzhab  emapat  (Hanafi,  Maliki,  Syafi‟ai,  Hanbali), namun dalam prakteknya ada dinamika dan ruang terbuka untuk mengapresiasi pendapat- pendapat  lain  atau  dalam  istilah  teknis fiqh ada  kesediaan  membuka  diri  membolehkan talfiq secara proporsional dan sesuai situasi dan kondisi.
3. Dalam  bidang  diversifikasi  referensial,  seiring  dengan  perkembangan  dunia  pendidikan, kemajuan  media  informasi  (elektromik  maupun  cetak),    ada  dinamika  dan  perluasan referensi  di  kalangan  NU,  baik  di  pesantren  maupun  di  Lembaga Bahtsul  Masa`il NU, sehingga  tidak  lagi  terbelenngu  pada  apa  yang  selama  ini  dikenal  dengan  “ al-kutub  al- mu’tabarah ” saja, tetapi meluas juga ke buku-buku dan informasi ilmiah lainnyamengikuti trend  perkembangan.    Sedangkan  dalam  bidang  materi  bahasan, bahtsul  masa`il PBNU justeru  melangkah  lebih  jauh,  yang  awalnya  hanya  membahas  masalah-masalah fiqhiyyahan-sich ,  atau  lebih  banyak  terkonsentrasi  pada  bidang  ibadah,  maka  dewasa  ini konsentrasi  bahasan  meluas  pada  persoalan-persoalan  sosial,  ekonomi,  pendidikan,  seni, budaya,  bahkan    koreksi,  atas  berbagai  perundang-undangan,    peraturan  dan  kebijakan- kebijakan negara yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan dan kemaslahatan rakyat atau masyarakat luas.

## Daftar Pustaka
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya .
Abdul Wahhab Khallaf, 1978, ‘Ilmu Ushul al-Fiqh ,  ttp. : Dar al-Qalam,
Ahmad  Zahro,  2004. Lajnah  Bahts  al-Masâ`il  NU  1926-1999,  Tradisi  Intelektual  NU, Yogyakarta: LkiS.
Amin Abdullah, 2015, Fikih dan Kalam sosial Era Kpntemporer: Perjumpaan ‘Ulum al-Din dan  Sains  Moder  Menuju  Fresh  Ijtihad ,  dalam:  Ahmad  Sahal  dan  Abdul  Aziz (editor), Islam  Nusantara  dari  Ushul  Fiqh  Hingga  Paham  Kebangsaan , Bandung: Pt. Mizan Pustaka.
Aziz  Masyhuri,  1997, Masalah  Keagamaan  Hasil  Muktamar  dan  Munas  Alim  Ulama Nahdhatul  Ulama  Kesatu  1926  s.d.  Kedua  Puluh  Sembilan  1994.. Surabaya: PPRMI bekerjasama dengan Dinamika Press.
H.A.R. Gibb, 1978, Trend in Islam, New York: Octagon Books,.
Jamal  Ma‟mur  Asmani,  2007  , Fiqh  Sosial:  Kiai  Sahal  Mahfuzh  antara  Konsep  dan Implementasi, Cetakan I,  Surabaya: Khalista.
K.H.M.A. Sahal Mahfuzh,  2002, Bahts al-Masâ`il dan Istinbâth Hukum NU : Sebuah Catatan Pendek , pengantar buku: Kritik Nalar Fiqh NU, Jakarta: Lakpesdam NU.
Mery  Suestephenson,  2000, Content  Analysis ,  alih  bahasa  M.Diah, Analisis  Isi, (Pekanbaru: Pusat Bahasa.
Nabil Shehaby, 1982, Illa and Qiyas in Early Islamic Legal Theory . Journal of the American Oriental Society 102.
PBNU, 2010, Anggaran Dasar NU , Hasil Muktamar NU ke 32 di Makassar. 2010.
Pengurus  Besar  Nahdlatul  Ulama,  2016, Hasil-hasil  Muktamar  Ke-33  Nahdlatul Ulama,Jombang 1-5 Agustus 2015 , Jakarta: Lembaga Ta`lif wan Nasyr.
Sayyid Ahmad al-Hasyimi,  2011, Syarh Mukhtar  al-Ahadits, transleted by  Moch. Anwar,  et al., Choice Hadiths and Explanations, Bandung: Sinar Baru AlgesindoPublished.
Soeryono Soekanto, 1999, Sosiologi Suatu Pengantar , Cetakan xxvii, Jakarta: Raja Grafindo,
Sumanto  Al-Qurtuby,  2014, NU  dari  Politik  Kekuasan  sampai  Pemikiran  Keagamaan , Semarang: eLSA Press.