## POLA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEHIDUPAN UMAT BERAGAMA (STUDI DI DESA BALUN KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN)
Octavian Hendra Priyatno & Anjar Mukti Wibowo*

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pola  kepemimpinan  kepala  desa terhadap masyarakat lintas agama di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.
Metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian yang dipakai yaitu  penelitian  lapangan  (field  study  research).  Sumber  data  berasal  dari  sumber  data primer  dan  sekunder  dengan  teknik  pengambilan  data  melalui  observasi,  wawancara, serta  dokumentasi.  Informan  ditentukan  melalui  teknik  bertujuan  (purposive  sample). Validasi  untuk  menguji  kebenaran  data  yakni  trianggulasi  sumber,  sedangkan  analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui pola kepemimpinan kepala desa terhadap masyarakat  lintas  agama  di  Desa  Balun  berorientasi  pada  perilaku  kepemimpinan demokratis.  Penekanan  pola  perilaku  tersebut  dapat  mengakomodasi  berbagai kepentingan  golongan  sehingga  terjalin  interaksi  yang  positif  antara  lembaga pemerintahan,  lembaga  kemasyarakatan,  dan  lembaga  keagamaan.  Kepemimpinan demokratis  ini  tercermin  dalam  berbagai  aktivitas  yang  berlandaskan  musyawarah dengan melibatkan masyarakat bersangkutan. Hasil penelitian lainnya ditemukan bahwa kerukunan umat beragama di Desa Balun tidak bisa dilepaskan dari prinsip kekeluargaan, pendidikan,  kultur  masyarakat,  peranan  tokoh  agama,  serta  dukungan  dari  pemerintah desa.  Selain  itu,  dalam  mempertahankan  kerukunan  umat  beragama  di  Desa  Balun memerlukan  kharakter  kepemimpinan  desa  yang  secara  umum  berkecenderungan komunikatif,  fleksibel,  terbuka,  peduli,  dan  partisipatif  untuk  meminimalkan  benih-benih konflik di tubuh masyarakat.

## Kata kunci: Pola Kepemimpinan, Kepala Desa, Kerukunan Umat Beragama

## Pendahuluan
Kharakteristik kemajemukan merupakan  suatu  hal  yang  tak  bisa dipungkiri  ketika  berbicara  perihal  ke- Indonesia-an.  Realita  di  atas  tentu dipengaruhi oleh perspektif fundamental yang menyebabkan Indonesia  diselimuti  keberagaman, sehingga  bangsa  ini  memiliki  keunikan tersendiri  dari  bangsa-bangsa  lain  di belahan bumi manapun.
Perspektif  fundamentalis  yang dimaksud  dapat  ditinjau  dari  sisi geografis  maupun  dari  segi  historisitas.
Dua  ranah    tersebut  memiliki  efek dominan  dalam  terbentuknya  sebuah karakter bangsa yang majemuk.
Tinjauan dari sisi geografis menyatakan bahwa  Indonesia  merupakan  negara yang  terdiri  dari  gugusan  kepulauan yang  berpengaruh  besar  terhadap terciptanya  pluralitas  suku  bangsa  di negeri ini.
* Octavian Hendra Priyatno adalah alumni Pendidikan Sejarah IKIP PGRI MADIUN
* Anjar Mukti Wibowo adalah Dosen Pendidikan Sejarah IKIP PGRI MADIUN
Konsekuensi dari faktor geografis tersebut mampu menimbulkan komposisi ragam budaya yang berbeda. Posisi  silang  Indonesia  yang  terletak antara  benua  Asia  dan  Australia  serta Samudera Pasifik  dan Samudera Indonesia  turut  serta  menambah beragamnya budaya negeri ini. Di masa kuno, jalur tersebut merupakan kawasan  pelayaran  serta  perdagangan internasional  yang  sangat  ramai. Kondisi demikian menurut Liem (dalam Nasikun 2007: 46) sangat mempengaruhi  pluralitas  agama  dalam kehidupan masyarakat Indonesia.
Statement ini  pula  mendasari  sudah sejak  lama  masyarakat  Indonesia mendapat pengaruh lintas budaya yang dibawa  oleh  bangsa  lain  melalui berbagai  proses  mediasi  atau  saluran tertentu.
Ditinjau dari segi historisitas, jauh
sebelum  terbentuknya  NKRI  yang terikat  dalam  satu-kesatuan  politik  (17 Agustus 1945), Indonesia telah mengalami proses rekonstruksi pengalaman  sejarah yang begitu
panjang.  Mulai  dari  zaman  prasejarah
Indonesia,  kemudian  memasuki  zaman
kuno  yang dihegemoni oleh  kerajaan Sriwijaya,  lalu  disusul  oleh  kejayaan Majapahit yang tersohor hingga
mancanegara.  Selanjutnya,  memasuki zaman  Indonesia  baru  dipenuhi  oleh
rentetan kerajaan  Islam,  kekuasaan Imperialisme  dan  Kolonialisme  Barat, pergerakan  nasional,  hingga  masa kemerdekaan  serta  mempertahankan kemerdekaan.  Semua  itu  merupakan bagian  dari  dinamika  pengalaman historis  yang  merupakan  bagian  dari proses  integrasi  dan  turut  membentuk kharakteristik bangsa Indonesia.
Proses panjang perjalanan bangsa Indonesia  dalam  rangka  menyatukan visi  dan  identitas  bersama,  tidak  serta merta  mengalami  jalan  yang  mulus. Benturan  kepentingan  ideologi,  gejolak antar  kekuatan  politik,  disertai  arus globalisasi yang begitu deras menimbulkan berbagai ketidaksepahaman. Ditambah pula
kondisi  masyarakat  yang  berbeda-beda
(SARA)  ketika  berinteraksi  satu  sama lain  memungkinkan  untuk  membuka jalan konflik semakin melebar.
Konflik dalam
kehidupan masyarakat  harus  dipahami  sebagai bagian  dari  proses  dinamika  interaksi manusia  yang  bersifat  konstruktif  jika mampu  diatasi  dengan  kepemimpinan elegan melalui  komunikasi  yang  positif. Salah  satu  dari  sekian  problematika krusial  yang  melanda  negeri  ini  di  era reformasi  dalam  kultur  masyarakat majemuk  seperti  Indonesia  ialah  krisis kepercayaan terhadap pemimpin. Hubungan antara jalannya
pemerintahan dengan faktor kepemimpinan merupakan suatu sistem yang  tak  bisa  dihindarkan  ketika masyarakat  menginginkan  progresifitas dalam tatanan kehidupan yang dipercayakan pada seorang public figure
(pemimpin).
Seperti halnya kondisi plural yang dijelaskan sebelumnya, terdapat sebuah wilayah  di  kawasan  Lamongan  yang  di dalamnya  dihuni  oleh  masyarakat dengan  kultur  keyakinan  beragam.
Miniatur ke-Indonesia-an tersebut dapat ditemui di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan. Sebuah desa yang masyarakatnya memiliki heterogenitas  dalam  hal  berkeyakinan (Islam,  Kristen,  Hindu)  namun  mampu mempertahankan eksistensi keberadaan  sistem  sosial  yang  telah dibangun selama bertahun-tahun.
Kehidupan  bermasyarakat  di  desa tersebut  berbalut  unsur  ke-bhineka-an yang  kuat  disertai  aroma  kehidupan beragama yang kental. Kerukunan umat beragama sangat terasa tatkala disuguhkan dengan pemandangan
masing-masing  tempat  ibadah  (masjid,
gereja,  pura)  yang  dibangun  dengan jarak  relatif  berdekatan.  Hal  ini mengasumsikan  bahwa  pengelolaan masyarakat desa dengan potret kharakteristik  yang  tak  jauh  dari deskripsi  kemajemukan  masyarakat Indonesia  itu  sendiri  memerlukan kepemimpinan desa yang ideal.
Menurut  pandangan  Kaloh  (2010:  12), pemimpin  yang  terbuka  dan  luwes adalah  pemimpin  yang  tidak  terikat pada  tingkat,  kedudukan,  warna  kulit, status  dan  lainnya.  Seorang  pemimpin, merupakan figur sentral yang bersinergis dalam menentukan efektivitas  pencapaian  sebuah  tujuan atau cita-cita bersama melalui peranannya. Sedangkan identitas kesatuan  masyarakat  hukum  yang terdapat  di  desa,  merupakan  suatu sistem  mendasar  kemasyarakatan  yang begitu kuat. Melihat kenyataan demikian,  desa  dapat  menjadi  sebuah pijakan kuat dalam upaya mengembangkan sistem politik,
ekonomi,  sosial-budaya,  dan  hankam yang  stabil  (Ari  Dwipayana  dkk,  2006: 2).  Oleh  karena  itu,  menarik  untuk diteliti  lebih  mendalam,  berkaitan interaksi  kepala  desa  (pemimpin) dengan  masyarakat  desa  Balun  yang tergolong  multikultur  (lintas  agama) ditinjau  dari  sudut  pandang  pola kepemimpinan (politik) yang
diterapkan.
Penelitian  ini  dilaksanakan  untuk memperoleh  gambaran  yang  memadai dan  komprehensif  mengenai  pola kepemimpinan  kepala  desa  terhadap masyarakat  lintas  agama  di  Desa  Balun
Kecamatan  Turi  Kabupaten  Lamongan.
Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat bermanfaat bagi: 1. Mahasiswa Program Studi Pendidikan  Sejarah  FPIPS  IKIP PGRI  MADIUN.  Penelitian  ini  dapat memberikan  sumbangsih  dalam perspektif  sejarah  lokal,  serta bahan  kajian  tentang  studi  pola kepemimpinan  kepala  desa  lebih lanjut.
2. Masyarakat  umum,  hasil  penelitian
ini  dapat  memberikan  gambaran tentang  peran  agama,  budaya,  dan kepemimpinan untuk memperkokoh nilai-nilai kharakteristik  kebangsaan  agar tidak  menjadi  korban  dalam transformasi global. 3. Bagi pemerintah, khususnya Pemerintah  Daerah  Lamongan, dapat  dijadikan  bahan  untuk mengambil kebijakan dalam pembangunan  baik  fisik  maupun mental,  terutama  yang  berkaitan dengan  masalah  kerukunan  antar umat beragama. Tinjauan Pustaka A. Konsep kepemimpinan 1. Definisi Kepemimpinan Setiap individu memilki hasrat  untuk  menempatkan  diri layaknya individu lain. Akan tetapi, hanya  sebagian  kecil  di  antara mereka yang mampu mewujudkannya.  Sebagian  kecil dari mereka yang mampu mewujudkan hasrat tersebut dalam kehidupan, umumnya menjadi
pimpinan.  Bagi  mereka  yang memiliki  hasrat  terpendam  atau dengan  kata  lain  tidak  mampu mewujudkannya  dalam  kehidupan, berusaha  mewujudkannya  dengan jalan mengadakan identifikasi dengan  pimpinannya.  Harapannya
mereka memiliki sikap dan tingkah laku  yang  sama.  Itulah  asal  mula timbulnya  kepemimpinan  menurut Sigmund  Freud  (dalam  Slamet Santosa, 2010: 231-232). Asal mula kepemimpinan  tersebut  muncul dan  berkembang  sebagai  akibat dari  struktur  dinamika  sosial  yang cenderung kurang stabil.
Kepemimpinan adalah
kegiatan  untuk  mempengaruhi orang lain, atau seni mempengaruhi perilaku  manusia  baik  perorangan maupun  kelompok  (Miftah  Thoha, 1983:  9).  Kepemimpinan  memiliki perbedaan  dengan  manajemen. Secara umum kepemimpinan dapat berlangsung  dimanapun  dan  oleh siapapun, asalkan terdapat pengaruh seseorang untuk
mencapai tujuan tertentu. Kepemimpinan  memiliki  arti  yang lebih  luas  daripada  manajemen,
karena  tidak  harus  berbenturan dengan  struktur  atau  tata  aturan birokrasi suatu organisasi.
Tannenbaum  (dalam  Slamet Santosa  1992:  57)  berpendapat bahwa  kepemimpinan  merupakan pengaruh  antara  orang  dalam kancahnya situasi langsung melalui proses  komunikasi  yang  terarah untuk  memperoleh  tujuan  khusus maupun tujuan umum. Kepemimpinan  merupakan  suatu proses  mempengaruhi  aktivitas dari  individu  atau  kelompok  untuk mencapai  tujuan  dalam  situasi tertentu.  Dari  definisi  tersebut, kepemimpinan dapat
dilihat
sebagai proses, bukan orang. Proses dalam  kepemimpinan  meliputi  tiga faktor,  yaitu  pemimpin,  pengikut, dan  faktor  situasi  (Gitosudarmo dan Sudita, 2000: 127-128).
Sedangkan  menurut  Bimo
Walgito (2007: 102), dalam sebuah kepemimpinan  selalu  terdiri  atas beberapa variabel. Setidaknya dalam sebuah kepemimpinan terdapat  enam  variabel  antara  lain ada  seorang  pemimpin  (posisi sekaligus  subyek),  kelompok  yang dipimpin  (obyek),  ada  tujuan  atau
sasaran  (arah),  ada  aktivitasnya (peranan),  interaksi  (hubungan), dan otoritas (power).
Dari  uraian  pendapat  para ahli  di  atas,  kepemimpinan  dapat diartikan  sebagai  proses  dinamika interaksi  sosial  dalam  kelompok manusia  yang  bertitik  tolak  pada figur, beradaptasi dengan situasi/kondisi lingkungan, sekaligus  memuat  unsur-unsur mempengaruhi maupun dipengaruhi yang dapat memunculkan  aksi-reaksi  melalui bentuk  komunikasi  tertentu  demi tercapainya cita-cita bersama (organisasi). Secara sederhana, jiwa kepemimpinan  yang  ada  dalam seorang pemimpin ( leader ) dibentuk  oleh  faktor  internal  dan eksternal.  Faktor  internal  yang dimaksud  merupakan  anugerah Tuhan  yang  dibawa  sejak  lahir, seperti  bakat  alami  kepemimpinan ( talent ),  daya  tarik  ( charisma ),
kewibawaan ( power ), dan sebagainya.  Di  samping  itu,  faktor eksternal juga memiliki andil dalam merekonstruksi jiwa
kepemimpinan  lebih  lanjut.  Faktor eksternal  yang  dimaksud  ialah pengaruh  dari  luar  individu  yang bersangkutan,  seperti  pendidikan,
situasi  dan  kondisi  lingkungan, pengalaman, dan sebagainya.
Dari statement tersebut,  bisa
dimengerti  bahwa  muncul  dan berkembangnya seorang pemimpin merupakan  hasil  dari  interaksi sosial antara diri pemimpin (internal) dengan anggota kelompok yang dipimpin (eksternal)  dalam  situasi,  kondisi, serta tuntutan lingkungan ekologisnya.  Dengan  kata  lain kepemimpinan dapat bekerja sebagai berikut; pemimpin mempengaruhi pengikut dan lingkungannya, sebaliknya pengikut dan lingkungan juga dapat mempengaruhi pemimpin.
2. Kepemimpinan Kepala Desa Kepemimpinan  kepala  desa adalah  cara  atau  implementasi tindak  perilaku  kepala  desa  dalam mempengaruhi, mengarahkan, mendorong, sekaligus memobilisasi segenap  elemen  masyarakat  desa untuk  bekerja  atau  berperan  serta mencapai  tujuan  yang  ditetapkan. Menurut Mc. Kinsey (dalam Rahardjo, 2006: 126-127), keberhasilan  Kepala  Desa  dalam memimpin  desanya  secara  efektif mencakup hubungan yang
konsisten  dari  tujuh  faktor,  yaitu
struktur, style, sistem, skill, strategi, dan superordinate goal .
Cara-cara  atau  usaha  kepala desa  mengelola  masyarakat  juga bergantung pada respon dari dalam dirinya. Respon merupakan bentuk dari  perilaku  seseorang  (Soerjono Soekanto,  1993:  202).  Penjelasan demikian  akan  mudah  dimengerti melalui sebuah contoh di lapangan. Misalnya, apabila seseorang
menemui  perselisihan  yang  terjadi antara  dua  orang  atau  lebih.
Keinginan  untuk  menyelesaikan perselisihan, keinginan untuk tidak mengacuhkan, ataupun keinginannya  untuk  mempertajam perselisihan, itu merupakan pengertian dari sebuah kepribadian.  Sedangkan  tindakan dalam  mewujudkan  keinginannya tersebut, itulah
merupakan penjelasan  dari  sebuah  perilaku. Perilaku  yang  memiliki  pengaruh tertentu  bisa  dikatakan  mengacu pada perilaku kepemimpinan (gaya kepemimpinan),  yakni  sebuah  pola menyeluruh  dari  tindakan  seorang pemimpin,  baik  tampak  maupun tidak  oleh  bawahannya  yang mampu  memunculkan  persepsi tersendiri pada pengikut- pengikutnya.
Reddin (dalam Kartono, 2008:  34), menentukan  gaya kepemimpinan atas tiga pola dasar, yaitu berorientasi tugas, berorientasi  pada  hubungan,  dan
berorientasi pada hasil yang efektif.
Berdasarkan  ketiga  pola  dasar  di atas akan berwujud dalam tiga tipe pokok  kepemimpinan  antara  lain kepemimpinan otoriter, kepemimpinan  kendali  bebas,  dan kepemimpinan demokratis (Veithzal  Rifai,  2008:  56-57). Masing-masing  tipe  kepemimpinan memiliki relevansi dengan kepemimpinan  pedesaan  dengan ciri sebagai berikut: 1) Kepemimpinan otoriter a. Pemimpin  menentukan  segala kegiatan kelompok secara sepihak, b. Pengikut  sama  sekali  tidak diajak untuk ikut serta merumuskan  tujuan  kelompok dan  cara-cara  untuk  mencapai tujuan tersebut, c. Pemimpin terpisah dari kelompok dan seakan-akan tidak ikut  dalam  proses  interaksi  di dalam kelompok tersebut. 2) Kepemimpinan demokratis a. Secara musyawarah dan mufakat  pemimpin  mengajak warga  atau  anggota  kelompok untuk  ikut  serta  merumuskan tujuan-tujuan yang harus
dicapai  kelompok,  serta  cara- cara  untuk  mencapai  tujuan- tujuan tersebut, b. Pemimpin secara aktif memberikan saran dan petunjuk-petunjuk,
c. Ada  kritik  positif,  baik  dari pemimpin  maupun  pengikut- pengikut,
d. Pemimpin  secara  aktif  ikut berpartisipasi di dalam kegiatan-kegiatan kelompok. 3) Kepemimpinan bebas a. Pemimpin menjalankan peranannya secara pasif,
b. Penentuan  tujuan  yang  akan dicapai  kelompok  sepenuhnya diserahkan pada kelompok,
c. Pemimpin  hanya  menyediakan sarana yang diperlukan kelompok, d. Pemimpin  berada  di  tengah- tengah  kelompok,  namun  dia hanya berperan sebagai penonton  (Soerjono  Soekanto, 2012: 257). Pada prakteknya
di lapangan,  ketiganya  akan  saling mengisi atau menunjang satu sama lain  dengan  beradaptasi  pada situasi  dan  kondisi  sehingga  akan menghasilkan  kepemimpinan  yang
efektif.  Kharakter  kepemimpinan kepala desa akan memiliki ke-khas- annya  masing-masing  bergantung pada situasi dan kondisi lingkungan
kerja  ( social  basic )  kepala  desa bersangkutan. Maka, pola kepemimpinan  alternatif  kepala desa  sebagai  kepemimpinan  lokal
( local leadership ) bisa jadi berbeda- beda  di  tiap  daerah  (Rahardjo,
2006: 130).
B.   Kerukunan Umat Beragama
Kata rukun dapat  mengacu pada  dua  pengertian,  yaitu  sebagai keadaan  dan  sebagai  tindakan. Dalam  pengertian  yang  pertama, rukun  berarti  dalam  keadaan selaras,  tenang,  tentram,  tanpa perselisihan  dan  pertentangan.  Di sisi  lain,  rukun  mengacu  pada  cara bertindak  untuk  menghilangkan tanda-tanda  ketegangan  dalam masyarakat  atau  antara  pribadi- pribadi  sehingga  hubungan  sosial tetap  kelihatan  selaras  dan  baik. Unsur-unsur yang mungkin menimbulkan  perselisihan  dan keresahan, diupayakan untuk disingkirkan.  Penjelasan  di  atas mendeskripsikan bahwa kerukunan memiliki  korelasi  antara  kondisi sosial dan individual (Magnis dalam Poerwanto, 2000: 222). Konsep  kerukunan  umat beragama bagi masyarakat Indonesia  secara  tegas  dapat ditemukan  dalam  Pancasila  yang juga  merupakan  dasar  ideologi sekaligus falsafah negara. Implementasi  nilai-nilai  kerukunan umat  beragama  di  Indonesia  yang berlandaskan  Pancasila,  mengacu pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan  sila  Persatuan  Indonesia. Konsepsi  ini  diharapkan  mampu mengikat  umat  beragama  dalam konteks kebangsaan untuk menghindari konflik yang bernafaskan  agama  hingga  pada akhirnya berbuah kerukunan.
Ketuhanan  Yang  Maha  Esa ditempatkan  sebagai  sila  yang pertama  dalam  dasar  negara Pancasila. Berarti, bangsa Indonesia menuju  pada  perwujudan  hidup manusia  yang  sesuai  dengan perintahNya. Ketuhanan yang Maha Esa merupakan konsep perlindungan  dan  penghormatan umat  beragama  di  Indonesia, sekaligus pengakuan atas
kepercayaan  pada  Tuhan  yang  esa serta penolakan paham Atheis yang tidak mengakui keberadaan Tuhan. Driyarkara  (dalam  Tilaar,  2007: 211),  menyatakan  pada  dasarnya sila-sila Pancasila semuanya
diarahkan pada kehidupan kemanusiaan  yang  membutuhkan hidup kerohanian yaitu hubungannya dengan maha Pencipta  serta  hidup  bersama dengan  sesama  dalam  masyarakat yang adil dan makmur. Sila selanjutnya yakni Persatuan  Indonesia.  Konsep  ini sangat dibutuhkan Indonesia sebagai negara dengan kharakteristik  majemuk  (suku, agama,  ras,  dan  antar  golongan)  di dalamnya.  Cita-cita  yang  akan dibangun  oleh  negara  Indonesia bukanlah sebuah masyarakat
bangsa  majemuk  seperti  yang digambarkan  Furnival,  akan  tetapi satu  masyarakat  Bhineka  Tunggal Ika.  Yaitu  sebuah  masyarakat bangsa  yang  terdiri  dari  berbagai kelompok suku-bangsa dengan hak kulturalnya  masing-masing  (Amri
Marzali, 2007: 214). Kalimat  Bhineka  Tunggal Ika  merupakan  pengejawantahan kondisi sosial masyarakat Indonesia yang sebenarnya di masa lampau.  Perjalanan  sejarah  bangsa
Indonesialah  yang  mencuatkan fakta  dan  realitas  keberagaman yang  harus  diterima  bersama.
Apabila  semangat  persatuan  di masa  silam  mampu  tercapai,
seharusnya upaya untuk meneruskan  cita-cita  tersebut  bisa terwujud pada kehidupan berbangsa dan bernegara masa kini dalam bingkai keragaman. Semboyan  Bhineka  Tunggal  Ika (dalam  Sutasoma)  harus  mampu dijiwai dan dipahami oleh masyarakat Indonesia dalam ranah persatuan bangsa jika menginginkan  pencapaian  kualitas masyarakat yang lebih baik. Pijakan ini serupa dengan yang diungkapkan  oleh  Slamet  Mulyana
(1979) dalam tafsir sejarah Nagara Kretagama.  Bahwasannya,  Maha Patih Gadjah Mada di masa lampau lebih  mengutamakan  kemakmuran dan  persatuan  rakyat  di  bawah panji  Majapahit  terlepas  dari berbagai  perbedaan  keyakinan dalam beragama.
Konsep selanjutnya
merujuk pada Tri Kerukunan Umat Beragama,  yakni  kerukunan  intern umat  beragama,  kerukunan  antar umat  beragama,  dan  kerukunan antar  umat  beragama  dengan pemerintah.  Konsep  ini  pada hakekatnya  juga  didasari  oleh sumber  dari  segala  sumber  hukum di  Indonesia,  yakni  Pancasila.  Di samping itu, jaminan untuk beragama di Indonesia telah diatur
oleh  pemerintah.  Sesuai  dengan yang  tercantum  pada  UUD  1945 Bab  XI  Pasal  29  Ayat  (2);  Negara
menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya  dan  kepercayaannya  itu. Artinya, pernyataan tersebut memposisikan agama dan syariatnya  untuk  dihormati  dalam nilai  asasi  kehidupan  berbangsa dan bernegara.  Sejalan dengan itu, Denny  (2006:  392)  menyatakan prinsip-prinsip  keagamaan  setiap agama menjadi benar jika diterapkan dalam komunitas agama itu sendiri, namun menjadi problematik jika diterapkan kepada negara  yang  memiliki  komunitas yang  beragam.  Yang  berkewajiban menjalankan prinsip-prinsip agama adalah komunitas agama itu sendiri (dan  para  pemeluknya),  bukan negara. Negara hanya berkewajiban menjalankan  prinsip  moral  umum yang disepakati oleh semua agama, seperti  pemerintahan  yang  bersih, pemimpin  yang  berintegrasi,  dan kehendak baik.
Lebih  lanjut,  diatur  juga dalam  UU  RI  No.  39  Tahun  1999 tentang  HAM  Bab  II  Pasal  4,  yang berbunyi;  hak  untuk  hidup,  hak
untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi,  pikiran  dan  hati  nurani, hak  beragama,  hak  untuk  tidak diperbudak,  hak  untuk  diakui sebagai  pribadi  dan  persamaan  di hadapan  hukum,  dan  hak  untuk tidak  dituntut  atas  dasar  hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam  keadaan  apapun  dan  oleh siapapun.  Dengan  terciptanya  tri kerukunan umat beragama, diharapkan  lebih  memantapkan stabilitas  nasional  dan  semakin memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

## C.  Desa
Desa  merupakan  sebutan
secara  umum  untuk  organisasi pemerintah  terendah  yang  ada  di tiap  daerah  kabupaten  dalam rangka
penyelenggaraan
pemerintahan  di  wilayah  NKRI.
Menurut  Unang  Soenardjo  (dalam Nurcholis,  2011:  4)  desa  adalah suatu kesatuan masyarakat bedasarkan  adat  dan  hukum  adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki  ikatan  lahir  dan  batin yang  sangat  kuat,  baik  karena seketurunan maupun karena sama- sama memiliki  kepentingan  politik, ekonomi,  sosial  dan  keamanan;
memiliki  susunan  pengurus  yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam  jumlah  tertentu  dan  berhak menyelenggarakan  urusan  rumah tangga sendiri.
Sapari  Imam  Asy’ari  (1993: 93-94) memberikan batasan pengertian dengan dasar pemikiran dan  kharakteristik  yaitu  aspek morfologi, aspek jumlah penduduk, aspek  ekonomi,  dan  aspek  sosial budaya. Dilihat dari aspek morfologi, desa adalah pemanfaatan tanah atau lahan oleh penduduk  atau  masyarakat  yang bersifat  agraris,  serta  bangunan rumah  tinggal  yang  terpancar  atau jarang.  Dilihat  dari  aspek  jumlah penduduk,  maka  desa  didiami  oleh sejumlah  kecil  penduduk  dengan kepadatan yang rendah. Dilihat dari aspek  ekonomi,  desa  adalah wilayah  yang  penduduk  atau masyarakatnya bermata
pencaharian  pokok  di  bidang pertanian,  bercocok  tanam  atau agraris,  dan  nelayan.  Sedangkan jika  dilihat  dari  segi  sosial  budaya, desa  itu  tampak  dari  hubungan sosial  antar  penduduknya  yang bersifat  khas,  yakni  hubungan kekeluargaan,  bersifat  pribadi,
tidak  banyak  pilihan  dan  kurang tampak adanya
pengkotaan,
bersifat  homogen,  serta  bergotong royong.
Merujuk  pada  UU  No.  32 Tahun 2004 Bab I Pasal I angka 12 yang  merevisi  atas  UU  No.  22 Tahun  1999  merumuskan  definisi desa  sebagai  berikut;  “Desa  atau yang  disebut  dengan  nama  lain, yang  selanjutnya  disebut  desa,
adalah kesatuan masyarakat hukum  yang  memiliki  batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat  setempat,  berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang  diakui  dan  dihormati  dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.”
Beberapa  ciri  masyarakat desa  menurut  Nurani  Soyomukti (2010: 307-308) antara lain; warga pedesaan  mempunyai  hubungan erat  dan  mendalam  ketimbang hubungan  mereka  dengan  warga pedesaan lainnya, sistem
kehidupan  biasanya  berkelompok berdasarkan  kekeluargaan,  warga pedesaan  umumnya mengandalkan hidupnya  dari  pertanian,  sistem gotong-royong,  pembagian  kerja tidak  berdasarkan  keahlian,  cara bertani sangat tradisional dan tidak efisien  karena  belum  mengenal mekanisasi dalam pertanian,
golongan orang tua dalam masyarakat  pedesaan  memegang peranan penting.
Menurut  Nasikun,  tipologi desa  dapat  diketahui  dengan menghubungkan  kegiatan  pokok masyarakat  dalam  pemenuhan kebutuhan  hidup  sehari-hari  (desa pertanian,  desa  industri,  desa nelayan  atau  desa  pantai).  Selain itu,  tipologi  desa  juga  dapat  dilihat dari  pola  pemukiman  dan  tipologi desa  yang  dapat  dilihat  dari perkembangan masyarakat.Tipologi desa berdasarkan perkembangan masyarakat  yang  diuraikan  oleh Nasikun  (dalam  Leibo,  1990:  10- 11)  sesuai  dengan  PMD  Depdagri (1972) antara lain: 1) Desa Tradisional (pra desa) Mayoritas ditemui pada masyarakat  suku    pedalaman. Kehidupan  seperti  bercocok tanam,  cara pemeliharaan kesehatan, cara memasak makanan, dan sebagainya masih  sangat  tergantung  pada alam. 2) Desa Swadaya Kondisi desa relatif statis serta bergantung keterampilan pemimpinnya dalam pengelolaan  desa,  kedudukan seseorang dinilai dari keturunan  dan  kepemilikan luasnya  lahan.  Kepemilikan lahan  yang  dimaksud  baik untuk tempat bermukim maupun untuk persawahan/perkebunan sebagai pusat mata pencaharian. 3) Desa Swakarya
Keadaan  desa  mulai  disentuh anasir  luar  berupa  program inovasi desa, warna demokrasi serta  mobilisasi  sosial  dalam kehidupan  masyarakat  sudah mulai tumbuh, ukuran penilaian masyarakat tidak lagi pada keturunan dan kepemilikan  lahan  tetapi  pada karya,  jasa,  serta  keterampilan tiap individu.
4) Desa Swasembada
Keadaan  masyarakat  telah sedemikian maju yang ditandai dengan dikenalnya mekanisme teknologi  pertanian  modern. Partisipasi  masyarakat  dalam hal  pembangunan  dirasa  lebih besar  dan  aktif  sesuai  dengan skill dan  kapasitas  pada bidangnya.  Memiliki  kelebihan hasil  desa  sehingga  mampu “mengekspor” ke luar.
5) Desa Pancasila
Tipe  desa  ideal  sesuai  dengan cita-cita bersama yang berasaskan  Pancasila  dengan menjunjung  tinggi  tercapainya masyarakat  adil  dan  makmur dalam segala bidang kehidupan.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan metode  kualitatif.  Penelitian  kualitatif merupakan  prosedur  penelitian  yang menghasilkan  data  deskriptif  berupa kata-kata  tertulis atau  lisan  dari orang- orang  dan  perilaku  yang  dapat  diamati (Margono,  2004:  36). Secara  sederhana
metode  kualitatif  dapat  digunakan peneliti  untuk  membantu  mengenal subyek secara pribadi, sehingga peneliti dapat melihat, mendengar dan merasakan  dinamika  yang  terjadi  pada individu dalam suatu kelompok. Sedangkan jenis penelitian yang dipakai menggunakan penelitian lapangan ( field study  research ).  Jenis  penelitian  ini selain membantu peneliti dalam
memahami  situasi  dan  kondisi  obyek yang  diteliti,  juga  membantu  dalam mengidentifikasi  secara  detail  dan mendalam  terhadap  subyek  yang menjadi acuan inti dalam penelitian.
Metode kualitatif
berkecenderungan  pada  pendekatan fenomenologis.  Pendekatan  semacam
ini  berusaha  untuk  memahami  makna dari  berbagai  peristiwa  dan  interaksi manusia  di  dalam  situasinya  yang khusus  (H.B.  Sutopo,  2006:  27). Perspektif  fenomenologis  menekankan peneliti  untuk  melihat  berbagai  aspek perilaku  manusia  secara  komprehensif yang  dapat  menimbulkan  interpretasi tersendiri  melalui  beragam  informasi yang diperoleh. Alasan pemilihan metode kualitatif yakni peneliti berusaha dalam menafsirkan  segala  pola  perilaku aktivitas  subyek  yang  diteliti  melalui data  dan  fakta  yang  diperoleh,  untuk kemudian direkonstruksi sesuai konsep pemahaman  peneliti  secara  pribadi dalam bentuk narasi maupun deskripsi. Harapannya,  penjelasan  akan  subyek yang  diteliti  dapat  lebih  mudah disampaikan maupun dipahami.
1. Sumber Data Penelitian Sumber data yang digunakan berupa sumber  data  primer  dan  sekunder. Sumber  data  primer  diperoleh  dari hasil  observasi  dan  wawancara dengan informan, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari sumber pustaka  yang  diambil  dari  jurnal ilmiah,  maupun  buku-buku  induk yang relevan dengan kajian penelitian, arsip desa, serta dokumentasi. 2. Informan
Informan  dalam  suatu  populasi  atau masyarakat  yang  sekiranya  mampu mewakili  secara  keseluruhan  dalam rangka melengkapi temuan data akan meningkatkan  efektivitas  waktu  dan efisiensi kerja. Maka peneliti menggunakan teknik bertujuan ( purposive sample ).
3. Pengambilan Data Teknik  pengambilan  data  melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. 4.  Teknik Keabsahan Data Jenis trianggulasi yang dipakai dalam penelitian ini yaitu jenis trianggulasi data  atau  biasa  disebut  dengan trianggulasi sumber. Cara ini mengarahkan  peneliti  agar  didalam mengumpulkan data, wajib menggunakan  beragam  sumber  data yang tersedia. 5.  Analisis Data Untuk menganalisa data menggunakan analisis kualitatif model interaktif. Bagan 2: Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman (H.B. Sutopo, 2006: 120)

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 1. Kerukunan  Umat  Beragama  di Desa  Balun  Kecamatan  Turi
Kabupaten Lamongan Keberagaman  masyarakat  di Desa  Balun  Kecamatan  Turi  Kabupaten Lamongan sebenarnya sudah
berlangsung  cukup  lama.  Menurut  para tokoh  agama  (Adi,  Sutris,  Suwito)  dan kepala  desa setempat,  terhitung sekitar tahun  1966  agama  Kristen  mulai melebarkan sayapnya, begitu pula umat Hindu  dalam  tempo  yang  hampir bersamaan,  sedangkan  untuk  agama Islam  sendiri  sebelumnya  telah  dikenal sekaligus  dipeluk  oleh  mayoritas masyarakat desa setempat.
Sejalan  dengan  waktu,  proses interaksi  yang  terjalin  di  masyarakat dalam  berbagai  aktivitas  cenderung terbuka. Identitas agama masing-masing golongan  tidak  serta  merta  menjadi sebuah justifikasi terhadap  kepribadian seseorang.  Secara  umum  masyarakat Desa Balun menganggap agama merupakan  sebuah  sarana  dalam rangka mencapai kehidupan masyarakat yang lebih baik, sehingga apabila dalam kehidupan masyarakat terdapat Pengumpu lan data Reduksi data Penyajian data Verifikasi
pribadi-pribadi  yang  kurang  baik,  tidak lantas  mereka  harus  membawa  nama agama.  Mereka  meyakini  hakekatnya apa  yang  diajarkan  oleh  agama  adalah sesuatu  yang  baik  untuk  manusia. Perihal  mengapa  masih  terdapat pribadi-pribadi  yang  menyalahi  aturan agama, maka yang harus dipermasalahkan adalah kepribadiannya  itu  sendiri,  bukan agama yang dipermasalahkan.
Analisis mengenai latar belakang
masyarakat  Desa  Balun  yang  hidup dengan  rukun  dengan  merujuk  pada berbagai  temuan  data  dapat  dijabarkan diantaranya sebagai berikut:

## a. Prinsip kekeluargaan yang kuat
Menurut  keterangan  Sudarjo
(Kepala  Desa  Balun),  kerukunan  umat beragama  di  Desa  Balun  dilandasi  atas dasar hubungan keluarga atau kekerabatan. Hampir seluruh penduduk
masih  memiliki  ikatan  keluarga  satu sama  lain.  Ikatan  keluarga  ini  sekaligus memberi  identitas  khusus  terhadap adanya kesamaan ikatan sejarah.
Hubungan keluarga yang dimaksud  tidak  hanya  dilandasi  atas dasar  kesamaan  darah  daging,  akan tetapi  juga  dikarenakan  kekerabatan yang terjalin oleh hubungan pernikahan yang  berlanjut  membentuk  keluarga-
keluarga  baru.  Salah  satu  orang  yang berperan  dalam  sejarah  Desa  Balun  itu sendiri  adalah  Sunan  Tawang  Alun  I, yang  meletakkan  landasan  nilai-nilai kehidupan  yang  disampaikan  melalui sebuah  suri  tauladan.  Masyarakat  Desa Balun  mampu  memahami  adanya kesamaan  pendahulu,  kesamaan  nasib, dan  kesamaan  budaya  serta  tradisi dalam  kehidupan  bermasyarakat  meski kenyataannya  hidup  dalam  sebuah perbedaan.
b. Pendidikan berbasis multikultur
Satu  hal  yang  perlu  disoroti bahwasannya  pendidikan  kharakter tidak  cukup  diuraikan  dengan  retorika kata.  Kharakter  bisa  dibentuk  melalui sebuah  aplikasi  pembelajaran  langsung di lapangan sejak dini, sehingga kondisi sosial  yang  dialami  oleh  individu  akan membekas menjadi sebuah pengalaman dan diolah menjadi sebuah pembelajaran penting (keterangan
Suwito, tokoh agama Islam).
Bisa  dikatakan  selain  sebagai miniatur  ke-Indonesia-an,  Desa  Balun juga  bisa  disebut  sebagai  laboratorium pembelajaran  multikultur.  Tujuan  dari pendidikan  kharakter  tersebut  tidak lain  adalah  untuk  mengelola  berbagai prasangka sosial dengan cara-cara yang positif melalui saling mengenal berbagai latar  belakang  tiap  golongan  yang berdasar atas ciri tertentu agar tercipta
sebuah  hubungan  yang  selaras  dan kreatif.
c. Kultur  agama  dan  kehidupan masyarakat yang berkorelasi Terdapat tiga agama yang berkembang  di  desa  ini,  antara  lain
Islam  yang  beraliran  Nahdlotul  Ulama (NU),  Kristen  yang  bercirikan  Gereja
Kristen Jawi Wetan (GKJW),  dan agama Hindu  yang  bercorak  Wisnu.  Ketiga agama  di  desa  setempat  memegang nilai-nilai  budaya  lokal  yang  fleksibel, terbuka,  dan  cenderung  memiliki kesamaan  dari  segi  kultur  sehingga minim  untuk  bersinggungan  satu  sama lain.
Begitu  pula  struktur  masyarakat pedesaan  yang  masih  kental  dengan nilai-nilai  tradisi,  maka  dirasa  aliran agama-agama  ini  memiliki  kecocokan dengan  corak  masyarakat  pedesaan. Pada  akhirnya,  nuansa  berbagai  kultur masing-masing  agama  seakan  melebur dan menjadi sebuah kharakteristik yang umum  ( melting  pot )  serta  hidup  dan berkembang  dalam  lintas  ruang  dan waktu.
d. Peranan  masing-masing  tokoh
agama Menurut  Sudarjo  (Kepala  Desa Balun),  tokoh  agama  memiliki  peran besar dalam rangka membina kerukunan  umat  beragama.  Kondisi masyarakat lintas agama desa setempat
terlihat  memiliki  keterwakilan  pada figur-figur ini.
Mediasi  antar  umat  beragama seringkali  dilakukan  melalui  tokoh- tokoh  bersangkutan bila terdapat suatu musyawarah  ataupun  aktivitas  dialogis, karena  pada  dasarnya  tokoh-tokoh tersebut  dianggap  mampu  mewakili golongan  masyarakat  dengan  kriteria tertentu  (keterangan  Rokhim).  Oleh karena  itu,  selama  figur  ini  tidak bermasalah  satu  sama  lain,  selama  itu pula  umat  beragama  akan  senantiasa percaya  dan  mengikuti  jejak  dari  para tokoh  agama tersebut untuk senantiasa ikut  serta  menciptakan  kehidupan masyarakat yang lebih baik.

## e. Dukungan  dari  pemerintah  desa
(Kepala Desa)
Disadari  atau  tidak,  peran  dari pemerintah  desa  dalam  membina kerukunan  umat  beragama  sangatlah strategis.  Unsur-unsur  pemerintahan desa  seperti  kepala  desa  memegang peranan sentral dalam keberlangsungan kerukunan  umat  beragama  di  Desa
Balun.  Bagaimana  tidak,  dalam  hal  ini Kepala Desa selaku pimpinan Pemerintahan Desa dituntut untuk peka, terbuka,  dan  komunikatif  terhadap berbagai permasalahan yang menghinggapi masyarakat. Obyek sasaran  pembangunan  yang  pertama hakekatnya adalah jiwa masyarakat.
2. Pola  Kepemimpinan  Kepala  Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan Perlu dicermati pula bahwasannya  dalam  mengemukakan masalah kepemimpinan
terdapat
perbedaan  persepsi  antara  diri  sendiri dengan  orang  lain  mengenai  gaya kepemimpinan.  Apa  yang  diaplikasikan Kepala Desa Balun pada masyarakatnya akan  memberi  pengaruh,  respon, penilaian,  dan  persepsi  tersendiri  dari masyarakat  yang  dipimpinnya,  dalam hal ini masyarakat lintas agama di desa setempat.  Persepsi  mengenai  gaya kepemimpinan  kepala  desa  yang ditunjukkannya  bisa  saja  berbeda dengan  gaya  kepemimpinan  yang sesungguhnya.  Maka,  penilaian  ini sangat  bergantung  seberapa  dekat persepsi  peneliti  dengan  persepsi masyarakat  Desa  Balun  sebagai  obyek (yang dikenai) secara umum.
Ditinjau  dari  segi  perilaku
kepemimpinan,  pola  perilaku  Kepala
Desa  Balun  cenderung  mencerminkan gaya  demokratis,  dimana  perilaku  ini juga beradaptasi pada keadaan
masyarakat bersangkutan ( social basic ).
Nilai-nilai  demokratis  relevan  dalam menghadapi  keadaan  yang  bersifat multikultur  sebagai  bagian  dari  sebuah respon  untuk  menjawab  berbagai kebijakan  desa.  Tanpa  aspek-aspek
demokratis,  sangatlah  mustahil  untuk menampung berbagai aspirasi
masyarakat yang juga memiliki berbagai kepentingan,  misalnya  dari  umat
Kristiani,  umat  Muslim,  maupun  umat Hindu.
Pola kepemimpinan Kepala Desa Balun  yang  memiliki  pengaruh  dalam menstabilkan keadaan masyarakat tidak serta  merta  datang  begitu  saja. Penjelasan  tersebut  dapat  diterangkan melalui pendekatan social learning yang merupakan  dasar  dalam  memberikan pengertian menyeluruh dalam memahami  kepemimpinan  kepala  desa. Penekanan ini memiliki korelasi terhadap  gaya  demokratis  Kepala  Desa Balun, interaksi timbal balik masyarakat dengan  pemerintahan  desa,  serta keberlangsungan kerukunan umat beragama di Desa Balun.
Kepala Desa (Pemimpin) Lingkungan Masyarakat Perilaku Pemimpin
Bagan 3: Pendekatan Social Learning dalam Kepemimpinan (Adaptasi dari Thoha, 1983: 49)
Bagan  3  di  atas  menunjukkan bahwasannya  Kepala  Desa  Balun berinteraksi dengan lingkungan masyarakatnya dalam berbagai aktivitas.  Terdapat  proses  pertukaran antara  Kepala  Desa  Balun  dengan masyarakat  desa  setempat  tentang pengembangan peranan dan pertukaran dalam sebuah kepemimpinan.
Masyarakat  secara  aktif  terlibat  dalam proses  kegiatan,  dan  bersama-sama dengan Kepala Desa Balun memusatkan perhatian pada perilaku masing-masing. Masyarakat  pun  juga  melakukan  hal demikian,  sehingga  terjadi  refleksi  atas masing-masing  perilaku.  Penjelasan  ini memungkinkan terjadinya aplikasi nilai- nilai  demokratis  berupa  musyawarah terhadap  persoalan  kemasyarakatan. Keduanya  memiliki  hubungan  interaksi timbal  balik  yang  positif  dalam memperbaiki perilaku satu sama lain.
Kepemimpinan  Kepala  Desa Balun  juga  ditunjukkan  sebagai  suatu perilaku seseorang yang dapat dimengerti  atas  dua  dimensi,  yakni sebagai  struktur  pembuatan  inisiatif atau  perilaku  tugas  dan  perhatian  atau perilaku  hubungan  (Miftah  Thoha, 1983: 38). Apabila melakukan pendekatan hubungan sosial,
masyarakat dapat mempengaruhi pemimpin,  pemimpin  juga  dapat mempengaruhi masyarakat. Masyarakat yang  tidak  dapat  hidup  dengan  rukun dan terindikasi terdapat adanya permasalahan, pemimpin memiliki kecenderungan menekankan pada struktur pengambilan inisiatif (perilaku tugas).  Akan  tetapi  apabila  masyarakat dapat  hidup  dengan  damai  maka pemimpin
berkecenderungan menekankan pada pemberian perhatian (perilaku hubungan). Pada dasarnya, dalam mengembangkan sebuah pola
kepemimpinan  multikultur  masyarakat di  Desa  Balun  faktor  penting  terdapat pada  masalah  komunikasi.  Apabila komunikasi  berjalan  dengan  lancar dan berlangsung  secara  elegan,  maka permasalahan-permasalahan  yang  ada akan  cepat  teratasi  dan  tidak  semakin menjalar.  Beberapa  hal  penting  yang dapat dijadikan referensi untuk berpijak sebagai  kepala  desa  yang  membawahi masyarakat lintas agama seperti di Desa Balun  Kecamatan  Turi  Kabupaten Lamongan  secara  umum  tercermin sebagai berikut:
a) Mampu merangkul lembaga keagamaan, kemasyarakatan, dan  pendidikan  di  wilayah kerjanya.
Kepemimpinan desa memerlukan pemimpin yang mampu menjalin komunikasi positif di berbagai lini. Kepemimpinan ini mampu membujuk, meyakinkan, dan mengajak  anggota  masyarakatnya untuk melakukan berbagai aktivitas pembangunan  demi  kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.
b) Musyawarah pembangunan tempat  ibadah  masing-masing agama maupun sarana prasarana fisik yang lain. Musyawarah merupakan pencerminan  dari  aplikasi  nilai- nilai luhur  Pancasila, terutama Sila ke-4. Untuk menghasilkan kepemimpinan  multikultur  yang handal  perlu  sebuah  kemampuan dalam menyesuaikan serta menampung  aspirasi  masyarakat, sehingga  dapat  diarahkan  dalam partisipasi pembangunan pedesaan. Musyawarah sangat relevan dengan nilai-nilai demokratis, dimana musyawarah merupakan jalan dalam  mengakomodasi  berbagai perbedaan yang ada. c) Kepedulian dalam hal pembinaan mental kemasyarakatan Implementasi dalam pembinaan mental kemasyarakatan
dalam hal masalah kerukunan umat beragama di Desa Balun tidak serta merta hanya merupakan kewajiban para  tokoh  agama.  Akan  tetapi sebagai  pemimpin  pemerintahan desa  yang  memiliki  kewenangan lebih berdasarkan suarat keputusan  yang  ditetapkan,  harus memiliki  kepedulian  dalam  rangka mempertahankan semangat keberagaman. Pembinaan mental kemasyarakatan  tersebut  terkait masalah  hak  dan  kewajiban, larangan-larangan,  toleransi,  dan penggalangan partisipasi masyarakat  untuk  pembangunan, dan  tentunya  kerukunan  umat beragama. Semua itu juga membutuhkan  respon  yang  positif dari masyarakat. Pernyataan tersebut  dapat  diartikan  bahwa kepemimpinan merupakan serangkaian kegiatan  atau aktivitas pemimpin  terkait  kedudukan  dan perilaku kepemimpinannya.
d)   Keterbukaan dengan masyarakat
maupun pihak luar.
Apabila  pemerintah  desa membuka  diri  dengan  pihak  luar akan  mendatangkan  keuntungan yang  positif.  Bertambahnya link atau jaringan merupakan salah satu akses  menuju  keberhasilan  dan
popularitas  desa  bersangkutan lebih lanjut.
Selain  itu,  banyak  ragam pembelajaran  menarik  yang  bisa membuka  wawasan  dari  interaksi timbal  balik  dari  masing-masing pihak.  Harapannya  dari  sebuah keterbukaan tersebut akan berujung  pada  dialogis  yang memiliki  nilai-nilai    yang  positif untuk kebaikan umat manusia.
e)  Kesediaan  memfasilitasi  suatu
kegiatan  demi  kesejahteraan masyarakat desa.
Poin  ini  memiliki  korelasi
dengan  poin  sebelumnya,  dimana
kesediaan memfasilitasi suatu kegiatan  harus  didahului  dengan adanya keterbukaan. Tanpa adanya keterbukaan dan keluwesan (fleksibelitas)  maka  suatu  kegiatan
yang  sejatinya  untuk  kepentingan masyarakat  desa  tidak  akan terakomodir dengan baik.
f)   Komunikatif,  baik  itu  kepada tokoh-tokoh  agama  khususnya, maupun      ketika  bersosialisasi dengan masyarakat
secara
umum. Berbagai  uraian  mengenai hal-hal penting yang tercermin dari aktivitas  interaksi  Kepala  Desa Balun,  semua  itu  tidak  akan berjalan dengan baik tanpa
diimbangi dengan komunikasi yang baik  pula.  Kekuatan  komunikasi merupakan  kekuatan  mengajak, mempengaruhi,  dan    meyakinkan. Karena pada dasarnya
kepemimpinan  juga  sebagai  proses antar  hubungan  atau  interaksi antara  pemimpin,  byang  dipimpin, dan situasi.
g)   Kharakter  yang  dibentuk  oleh latar belakang yang bersangkutan,  baik  itu  dari  segi pendidikan, keyakinan, pengalaman,  maupun  hal-hal yang lain. Pengalaman akan membentuk  kharakter  seseorang. Telah diuraikan sebelumnya
bahwasannya  Kepala  Desa  Balun saat  ini  memiliki  latar  belakang seorang  pemuda  Hindu  sebelum akhirnya  beralih  menjadi  muallaf karena faktor pernikahan.
Kondisi tersebut akan mampu  memberi  warna  tersendiri pada  jiwa  yang  bersangkutan manakala  terjun  dalam  sebuah kepemimpinan  desa.  Orang-orang dengan  latar  belakang  tertentu disertai berbagai masukan pengalaman akan memiliki kualitas tersendiri di mata masyarakat. Oleh karena  itu  dapat  dijelaskan  bahwa kepemimpinan  merupakan  sesuatu
yang  melekat  pada  diri  seorang pemimpin berupa sifat-sifat tertentu seperti kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan.

## Kesimpulan dan Saran
1.    Kesimpulan
Pola  kepemimpinan  Kepala Desa Balun selaku pucuk pimpinan pemerintahan  desa  di  Desa  Balun Kecamatan  Turi  Lamongan  harus memiliki  keunggulan  di  ranah komunikasi  untuk  mengakomodasi berbagai  perbedaan  yang  ada. Persepsi pola perilaku kepemimpinan (gaya kepemimpinan) kepala desa setempat  cenderung  mengarah pada  kepemimpinan  demokratis yang  tercermin  dalam  berbagai aktivitas yang berlandaskan musyawarah  dengan  melibatkan masyarakat.  Sedangkan  kerukunan umat  beragama  di  Desa  Balun  itu sendiri  tidak  bisa  dilepaskan  dari adanya prinsip kekeluargaan, pendidikan,  kultur  masyarakat, peranan  tokoh agama, serta dukungan  dari  pemerintah  desa
setempat. Beberapa  hal  dari  pola kepemimpinan  Kepala  Desa  Balun yang  dapat  dijadikan  referensi berpijak kaitannya dengan
masyarakat multikultur antara lain; mampu merangkul lembaga keagamaan,  kemasyarakatan,  dan pendidikan  di  wilayah  kerjanya, musyawarah pembangunan dengan masyarakat,  kepedulian  dalam  hal pembinaan mental kemasyarakatan, keterbukaan
dengan  masyarakat  maupun  pihak luar,  kesediaan  sebagai  fasilitator suatu  kegiatan,  komunikatif,  dan kharakter  yang  dibentuk  oleh  latar belakang bersangkutan.
2.  Saran
a. Bagi Pemerintah Kabupaten
Lamongan Dengan keberadaan
masyarakat  multikultur  di  Desa
Balun  Kecamatan  Turi  Kabupaten Lamongan  diharapkan  pemerintah kabupaten  terkait  terus  memberi apresiasi nyata, sosialisasi, sekaligus promosi tentang kehidupan  kerukunan  masyarakat umat  beragama  pada  khalayak umum  sebagai  sebuah  referensi pembelajaran penting tentang nilai- nilai  kehidupan  berbangsa  dan bernegara berdasar Pancasila serta mengacu pada Tri Kerukunan Umat Beragama. Dengan demikian secara tidak langsung akan menarik minat masyarakat luas terhadap keunikan desa  setempat  untuk  berwisata
rokhani  sekaligus  menempa  nilai- nilai  kearifan  dalam  kehidupan bermasyarakat.
b. Bagi Kepala Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan Dengan studi pola kepemimpinan  ini,  diharapkan pola-pola kepemimpinan yang
positif  tetap  bersandar  pada sosial basic desa setempat meskipun pada akhirnya  tiap  Kepala  Desa  Balun selanjutnya  memiliki  kharakter yang  khas  dan  beragam  sesuai dengan  latar  belakang  pendidikan, pengalaman,  maupun  keyakinan beragamanya.
c. Bagi Masyarakat Setempat Dengan  keberadaan  sistem kemasyarakatan yang telah terbentuk  cukup  lama,  maka masyarakat ini secara tidak langsung menjadi sebuah laboratorium pembelajaran kehidupan. Harapannya, masyarakat  Desa  Balun  mampu mempertahankan kultur
keberagaman  dan  mewariskan kerukunan  umat  beragama  pada generasi  selanjutnya,  serta  mampu mendeskripsikan  pada  masyarakat luas  secara  umum  tentang  nilai- nilai  kehidupan  yang  ada  di  desa setempat.

## Daftar Pustaka
AAGN  Ari  Dwipayana,  dkk.  2006. Pembaharuan Desa Secara Partisipatif . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Amri  Marzali.  2007. Antropologi  dan Pembangunan Indonesia . Jakarta: Kencana. Bimo Walgito. 2008. Psikologi Kelompok . Yogyakarta: CV Andi Offset. Denny  J.A.  2006. Demokrasi  Indonesia Visi  dan  Praktek .  Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
H.A.R.  Tilaar.  2007. Mengindonesia Etnisitas  dan  Identitas  Bangsa Indonesia Tinjauan dari Perspektif Ilmu Pendidikan . Jakarta: PT Rineka Cipta. H.  B.  Sutopo.  2006. Metodologi
Penelitian  Kualitatif. Surakarta:
Universitas Sebelas Maret. Hanif  Nurcholis. Pertumbuhan  dan Penyelenggaraan  Pemerintahan Desa . Jakarta: Penerbit Erlangga. Hari Poerwanto. 2000. Kebudayaan dan Lingkungan  Dalam  Perspektif Antropologi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Indriyo  Gitosudarmo  dan  I  Nyoman Sudita. 2000. Perilaku Keorganisasian . Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. J.  Kaloh.  2010. Kepemimpinan  Kepala Daerah Pola Kegiatan, Kekuasaan, Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi    Daerah .  Jakarta:  Sinar Grafika.
Jefta  Leibo.  1990. Sosiologi  Pedesaan .
Yogyakarta: Andi Offset. Kartini  Kartono.  2008. Pemimpin  dan Kepemimpinan Apakah Kepemimpinan  Abnormal  itu? Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Margono.  2004. Metodologi Penelitian
Pendidikan .  Jakarta:  PT  Rineka Cipta.
Miftah  Thoha.  1983. Kepemimpinan dalam Manajemen Suatu Pendekatan Perilaku . Yogyakarta: CV Rajawali. Nasikun.  2007. Sistem  Sosial  Indonesia . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Nurani  Soyomukti.  2010. Pengantar Sosiologi:  Dasar  Analisis,  Teori, dan  Pendekatan  Menuju  Analisis Masalah-Masalah Sosial,
Perubahan  Sosial,  dan  Kajian- Kajian Strategis . Yogyakarta: AR- Ruzz Media. R.  Bintarto.  1984. Interaksi  Desa-Kota dan  Permasalahannya .  Jakarta: Ghalia Indonesia. Rahardjo Adisasmita. 2006. Membangun Desa  Partisipatif .  Yogyakarta: Graha Ilmu. Sapari  Imam  Asy’ari.  1993. Sosiologi
Kota  dan  Desa .  Surabaya:  Usaha Nasional. Slamet Santosa. 1992. Dinamika Kelompok . Jakarta: Bumi Aksara.
_____________.  2010. Teori-Teori  Psikologi Sosial .  Bandung:  PT  Refika
Aditama. Soerjono  Soekanto.  1993. Sosiologi Suatu  Pengantar .  Jakarta:  PT
RajaGrafindo Persada.
________________.  2012. Sosiologi  Suatu Pengantar . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Veithzal Rivai. 2008. Kepemimpinan dan Perilaku  Organisasi .  Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada.