## RENCANA AKSI NASIONAL BELA
NEGARA : PERSPEKTIF

## PEMERINTAH DAERAH
Agus Subagyo
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unjani Cimahi agus.subagyo@lecture.unjani.ac.id

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan tentang rencana aksi bela negara 2018- 2019 dalam Instruksi Presiden No 7 Tahun 2018 yang mengamanatkan kepada semua kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan pemerintah daerah untuk melakukan aksi  bela negara melalui tiga tahapan, yakni tahap sosialisasi, internalisasi,  dan aksi gerakan. Penggeloraan rencana aksi bela negara di tingkatan  pemerintah  pusat sudah sangat giat dilakukan, namun  demikian di tingkatan pemerintah  daerah gaungnya belum terasakan, terlebih lagi dengan adanya otonomi daerah  dimana pemerintah pusat tidak serta merta mampu “me ngendalika n” pemerintah daerah, sehingga hal ini perlu mendapatkan perhatian semua pihak,  untuk melihat perspektif pemerintah  daerah dalam melaksanakan rencana aksi bela negara.
Kata kunci : Bela Negara, Pemerintah Daerah, Ancaman.

## Abstract
This article aims to explain the 2018-2019 state defense action plan in Presidential Instruction No. 7 of 2018  which mandates all ministries, non- ministerial government agencies, and local governments to take action to  defend the country through three stages,  namely the stages of socialization, internalization, and movement action. The dilution of the state defense action plan at the central government level has been very active, however, at the level of the reverent regional government it has not yet been felt, especially with the existence of regional autonomy where the central  government is not necessarily able to "control" the regional government, so that all this needs attention parties, to see the perspective of the regional government in implementing the state defense action plan.
Keywords: State Defence, Local Government, Threats

## PENDAHULUAN
Spektrum ancaman di era globalisasi sekarang ini sangat komplek dan multidimensi, tidak hanya ancaman yang bersifat militer semata, melainkan
ancaman yang  bersifat non militer / nir militer. Apabila di masa lalu,  khususnya saat Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan Perang Dingin, ancaman terhadap suatu negara lebih didominasi oleh berbagai ancaman militer, perang dengan negara lain,  dan serangan musuh yang konvensional, maka di era saat ini, ancaman berubah menjadi ancaman yang tidak “ berba u” militer, seperti ancaman kejahatan transnasional, imperalisme budaya, kolonisasi ekonomi, konflik sosial, peredaran narkoba, ancaman pangan, ancaman penyakit,  dan perampasan sumber daya oleh pihak asing melalui mekanisme korporasi asing.
Transformasi ancaman yang mengalami perubahan pasca perang  dingin yang  pada awalnya bernuansa militer, menjadi ancaman yang  bersegmentasi non militer, membutuhkan strategi nasional  untuk menghadapinya 1 . Sebagai negara dengan wilayah yang luas, jumlah penduduk yang  banyak, dan sumber kekayaan alam yang melimpah, bangsa Indonesia menjadi daya tarik bagi kekuatan asing untuk masuk dan menguasai melalui cara-cara non militer, baik cara-cara ekonomi, sosial,  budaya, maupun cara-cara “ soft ” lainnya sehingga rakyat Indonesia tidak menyadarinya bahwa akan mulai dikuasi dan  dikendalikan oleh kekuatan asing. Ancaman yang mewujud melalui gaya hidup, gaya busana, musik, drama, film, investasi, maupun serbuan modal dan korporasi yang jauh dari nuansa “ milite r” membuat bangsa Indonesia “ wellcome ”  d an “ terlena ” akan ancaman terhadap keutuhan NKRI.
Untuk menghadapi ancaman non militer,  diperlukan penguatan ketahanan nasional, peningkatan  rasa cinta tanah air,  penggeloraan nasionalisme, jiwa patriotisme, dan semangat juang untuk rela berkorban demi Pancasila, UUD NRI 1945, Bhineka Tunggal Ika,  dan NKRI. Program bela negara adalah strategi dan metode yang tepat untuk diterapkan dalam rangka menghadapi ancaman, baik ancaman militer maupun ancaman non militer. Bela negara harus digelorakan dalam setiap lapisan masyarakat agar supaya masyarakat paham dan sadar terhadap hakekat ancaman terhadap keutuhan bangsa, sekaligus sebagai alat untuk meningkatkan nasionalisme, daya tangkal dan “ filter ” yang dapat menjadi
1 Agus Subagyo, Bela Negara : Peluang dan Tantangan Di Era Globalisasi, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2015), hal. 23.
imunitas ” bangsa yang mujarab. Nilai-nilai bela negara terdiri dari cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban  untuk  bangsa dan  negara, memiliki kemampuan awal bela negara baik fisik maupun psikis. 2 Dalam konteks  kekinian, khususnya era globalisasi, bela negara dilakukan tidak  harus dengan memanggul senjata untuk bertempur di medan laga, tetapi setiap warga negara bisa mengambil peran  berbeda sesuai dengan potensi, tugas, dan fungsinya masing-masing. 3
Selama ini memang program bela negara sudah digerakan oleh pemerintah melalui berbagai kementerian maupun lembaga pemerintah non kementerian (LPNK), namun belum terintegrasi, tersinkronisasi dan bahkan mendapatkan beberapa kritikan serta kecaman  dari sejumlah  kelompok masyarakat ataupun LSM. Program bela negara dinilai sebagai menghidupkan  kembali militer  dalam kehidupan politik praktis seperti era Orde Baru, sebagai alat masuknya kekuatan militer kembali berpolitik, serta bernuansa militeristik dan wajib militer. Beberapa kementerian, khususnya Kementerian Pertahanan dan Dewan Ketahanan Nasional, yang sangat getol mengkampanyekan  program bela negara kadangkala kurang mendapatkan dukungan dari berbagai pihak terkait, sehingga program bela negara timbul tenggelam ditelan isu-isu nasional lainnya yang  dinilai lebih “ seksi ’.
Padahal, apabila dilihat dari berbagai program yang ada di setiap kementerian maupun lembaga pemerintahan lainnya, program bela negara setiap tahun diprogramkan dan dialokasikan  dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA KL), dengan nomenklatur dan istilah / penamaan yang  beragam, namun intinya sama menguatkan program bela negara. Oleh karena itu, diperlukan integrasi, harmonisasi, sinkronisasi, dan aksi bersama dalam menggerakan program bela negara di semua lapisan masyarakat agar supaya program bela negara berjalan secara sistematis, masif, tersruktur, dan terstandarisasi. Untuk itulah, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Bela Negara Tahun 2018-2019.
2 Wantanas, Modul I : Nilai-Nilai Dasar Bela Negara, (Jakarta : Wantanas, 2017), hal. 5
3 Tuhana Taufiq Andrianto, Paradaigma Baru Bela Negara : Implementasi dan Pengembangannya Di Era Globalisasi, (Jakarta : Global Pustaka Utama, 2015), hal. 14.

## INPRES NO 7 TAHUN 2018
Sebagai sebuah instruksi, Inpres No  7 Tahun  2018 merupakan  perintah kepada semua kementerian, lembaga pemerintah non   kementerian,   dan pemerintah  daerah untuk melakukan berbagai langkah, persiapan,  dan upaya dalam meningkatkan bela negara secara sistematis, massif, terstruktur, dan terstandarisasi. Inpres No 7 Tahun 2018 ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada tanggal 18 September 2018  dan dicanangkan rencana aksi nasional bela negara pada tanggal 19 Desember 2018, bertepatan dengan hari bela negara.
Inpres No 7 Tahun 2018 memberikan amanat dan  perintah  dari presiden tentang aksi gerakan nasional bela negara yang terdiri dari tiga tahap, yakni : (1) tahap sosialisasi, harmonisasi, sinkronisasi,  koordinasi dan evaluasi; (2) tahap internalisasi nilai-nilai dasar  bela negara; (3) tahap aksi gerakan. Instruksi ini ditujukan kepada para menteri cabinet kerja, sekretaris kabinet, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala BIN, para kepala lembaga pemerintahan non kementerian, gubernur, bupati dan walikota, untuk melaksanakan aksi nasional bela Negara yang lebih sistematis, terstruktur, integral, komprehensif, terstandar, dan massif.
Pada tahapan sosialisasi, harmonisasi, sinkronisasi, koordinasi dan evaluasi, kegiatan yang harus  dilakukan adalah penyusunan dan penyediaan modul utama bela Negara yang  disusun oleh Wantanas dan modul khusus yang disusun  oleh semua kementerian dan lembaga pemerintahan  non kementerian, penyelenggaraan rembug  nasional (sosialisasi konsep bela Negara, Inpres Aksi Nasional Bela Negara, dan pembangunan sistem informasi  bela Negara), pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bela Negara, musyawarah nasional bela Negara, dan rapar koordinasi untuk evaluasi.
Pada tahapan internalisasi nilai-nilai dasar  bela Negara, langkah yang semestinya dilakukan adalah sosialisasi,  dialog,  diskusi, seminar, workshop, lokakarya,  diseminasi, dan FGD. Obyek / sasarannya adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh intelektual, tokoh adat, ormas, LSM, mahasiswa, kalangan dunia usaha, partai  politik, dan masyarakat umum lainnya. Metode yang  dipergunakan adalah  pendidikan,  pelatihan,  kegiatan  kurikuler,  ko kurikuler, ekstra kurikuler, maupun kegiatan masyarakat lainnya yang berjalan
secara dialogis, interaktif dan menggunakan teknologi informasi serta media digital akan lebih menarik.
Pada tahapan aksi gerakan, teknis kegiatan yang seyogyanya dilakukan adalah formulasi, identifikasi dan inventarisasi ancaman  potensial dan ancaman faktual pada semua aspek kehidupan  (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan). Aksi gerakan yang dilakukan harus bersifat kongkret, empiris,  dan aplikabel bersinergi dengan semua pemangku  kepentingan  dalam kerangka sinergi pentahelic, yang  dilaksanakan secara implementatif melalui berbagai “ pilot project ” yang ada di setiap program kementerian maupun lembaga pemerintahan    non kementerian serta pemerintah daerah    (propinsi, kabupaten/kota).

## AKSI NASIONAL BELA NEGARA 2018-2019
Sebagai sebuah kebijakan, aksi nasional bela negara 2018-2019 yang tertuang  dalam Inpres No 7 Tahun 2018 merupakan bentuk komitmen pemerintahan Jokowi-JK  untuk memasyarakatkan bela negara kepada semua lapisan masyarakat dalam meningkatkan  ketahanan nasional guna terwujudnya keutuhan NKRI dari segala ancaman. Kebijakan ini tentunya perlu diapresiasi dan diberikan dukungan sepenuhnya oleh berbagai pihak karena merupakan kebijakan yang tepat, strategi yang jitu, dan metode yang sistematis  dalam menggelorakan bela negara di tengah masyarakat.
Akan tetapi, meskipun  pada tataran  kebijakan sangat baik, aksi nasional bela negara tidak akan berhasil apabila tidak didukung  oleh semua pihak, termasuk masyarakat, dunia usaha, maupun kalangan masyarakat sipil / masyarakat madani. Pemahaman  dan  kesadaran  berbagai pihak sangat penting ditumbuhkan agar supaya aksi nasional bela negara ini menjadi semacam “ kebutuhan ” , sejenis “ obat ” , dan seperti “ penolak bala ’ atas “ sakitnya ” bangsa Indonesia yang terkena gempuran budaya asing, ekonomi asing, modal asing, maupun gaya hidup asing, yang membahayakan jati diri bangsa, budaya bangsa, dan kepribadian bangsa. Nilai-nilai kearifan lokal bangsa mengalami degradasi dan etos kerja bangsa melemah akibat nilai-nilai budaya global.
Aksi nasional bela negara harus  di “ viral ” kan agar masyarakat dan lembaga pemerintahan menaruh perhatian, menjadikan prioritas, dan mengarusutamakan dalam setiap program dan kegiatan setiap tahunnya. Jangan sampai aksi nasional bela negara yang sudah dirancang  dengan bagus ini hanya menjadi “ angin surga ” atau “ pembawa harapan palsu/ PHP ” yang muluk-muluk diatas kata dan kalimat, namun sulit dibumikan karena terjebak oleh pragmatisme jangka pendek segelintir elit politik. Jangan sampai aksi nasional bela negara hanya menjadi jargon para pejabat politik untuk meraup suara maupun  pemanas pidato agar dipandang  nasionalis dan  patriotis, tanpa ada aksi, implementasi maupun kegiatan kongkret yang dirasakan oleh masyarakat akar rumput.
Pengarusutamaan aksi nasional bela negara harus tercermin dalam setiap program dan kegiatan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian maupun badan-badan  pemerintahan lainnya, sehingga bisa termanifestasikan  pada tataran empiris dan menghilangkan  kesan seolah-olah  hanya menghabiskan anggaran, menyerap angggaran, maupun memainkan anggaran untuk kepentingan pejabat, elit politik, birokrasi, maupun partai politik. Alokasi anggaran bela negara di setiap kementerian atau lembaga pemerintahan harus dikelola secara transparan dan akuntabel tanpa ada tindak  korupsi sehingga tidak asal dilaksanakan,  namun dipikirkan program dan kegiatan bela negara yang benar-benar menciptakan ouput dan outcome yang dirasakan oleh masyarakat sasaran.
Kritik yang sering  dialamatkan kepada kementerian dan lembaga pemerintahan  dalam menjalankan program dan kegiatan bela negara adalah kesannya hanya jalan-jalan saja ke berbagai daerah dengan alasan sosialisasi bela negara, metode bela negara dalam kegiatan sosialisasi maupun  diklat bela negara masih bersifat konvensional, tradisional dan membosankan, serta belum terintegrasinya atau tersinkronkannya program bela negara di setiap kementerian atau lembaga pemerintahan lainnya. Masing-masing kementerian dan lembaga pemerintahan memiliki pemahaman yang berbeda dalam memandang bela negara, tergantung  dari sudut pandang  kementeriannya masing-masing, sehingga belum terpola, terdesain, dan terumuskan secara terintegrasi.

## KESIAPAN DAERAH
Salah satu Inpres No 7 Tahun 2018 adalah mengintruksikan kepada Pemerintah Daerah,  baik Propinsi, Kabupaten dan Kota,  untuk menjalankan aksi nasional bela negara secara profesional,  proporsional dan sesuai dengan  kearifan lokal masing-masing  daerah. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyerukan seluruh jajaran Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota laksanakan  dan mendukung penuh pelaksanaan rencana aksi bela negara yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2018. 4
Fungsi dari bela negara adalah mempertahankan  negara dari berbagai ancaman serta menjaga keutuhan wilayah  negara. Ancaman  umum (bagi suatu negara) pertama dari segi mental. Selanjutnya, ancaman perubahan situasi geo- politik global, meluasnya peran  dan  kekuatan  pertahanan  dari negara luar, serta ancaman yang disebabkan sistem pengawasan yang tidak berjalan efektif. 5 Ada beberapa  pola pemantapan untuk program bela negara seperti pola kerja sama forum pendidikan wawasan  kebangsaan  dan pola kerjasama dengan lembaga pendidikan kedinasan dan perguruan. Selain itu, pola pengembangan informasi teknologi dengan melibatkan pemuda. 6
Meskipun rencana aksi nasional bela negara telah diluncurkan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 19 Desember 2018, namun “ gaung ” dan “ gema ” nya masih  belum terasa sampai dengan  daerah-daerah  di seluruh Indonesia. Masyarakat umum di berbagai daerah belum merasakan adanya aksi nasional bela negara dan  bahkan ada yang  belum mengetahui adanya program dan  kegiatan tersebut. Sosialisasi kepada publik tentang aksi nasional bela negara melalui berbagai media massa, baik media cetak, media elektronik, media on line, dan media sosial, harus terus digencarkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Pertahanan, Wantanas, Lemhanas, Unhan, maupun berbagai pihak terkait lainnya.
4 https://elshinta.com/news/163892/2018/12/18/kemendagri-serukan-pemda-laksanakan-rencana- aksi-bela-negara. Diunduh pada tanggal 5 Februari 2019, Jam 10.00 WIB.
5 http://mediaindonesia.com/read/detail/205000-mendagri-minta-jajaran-pemda-laksanakan- rencana-aksi-bela-negara. Diunduh pada tanggal 5 Februari 2019, Jam 11.00 WIB.
6 http://www.palapapos.co.id/listing/view/1163/2/kemendagri-serukan-pemda-laksanakan-rencana- aksi-bela-negara. Diunduh pada tanggal 5 Februari 2019, Jam 10.30 WIB.
Dalam perspektif pemerintah daerah, aksi nasional bela negara juga belum semuanya diketahui,  dipahami dan  dipahami oleh semua aparat birokrasi pemerintahan di daerah. Hanya SKPD terkait saja yang mengetahui, memahami dan menyadari adanya aksi nasional bela negara,  khususnya Bakesbang  / Kakesbangpol di setiap Pemda Propinsi, Kabupaten,  dan Kota. Sementara di SKPD yang lainnya cenderung kurang mengetahui adanya program aksi nasional bela negara, sehingga menjadi tugas  berat bagi para kepala daerah untuk mensosialisasikan  ke semua Dinas, Badan,  dan Kantor  di lingkungan  pemerintah daerah, agar supaya peduli dan komitmen terhadap penguatan bela negara.
Pemerintah daerah memiliki posisi strategis dalam mendukung penyelenggaraan aksi nasional bela negara, mengingat perangkat daerah yang dimiliki, penguasaan wilayah yang  kuat, serta mampu mengendalikan organisasi pemerintahan sampai ke tingkat desa / kelurahan sampai dengan lingkungan RT dan RW. Kewenangan pemerintah daerah di era otonomi daerah dan desentralisasi saat ini menjadi modal   dalam   penyelenggaraan bela negara   dan harus dikedepankan oleh pemerintah pusat sebagai ujung tombak dan garda terdepan dalam pelaksanaan  bela negara yang berbasis pada kearifan lokal tanpa mengabaikan wawasan kebangsaan, wawasan nusantara, dan nasionalisme keindonesiaan. Semua pihak harus berpartisipasi dalam upaya bela negara. 7 Terlebih lagi kita saat ini tengah memasuki perang akal pikiran proxy war, perang asimetris, perang cyber dan sebagainya. 8
Peluang yang  dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan aksi nasional bela negara di daerah sebagai berikut :
1. Adanya Badan atau Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakesbang /
Kakesbang di setiap  propinsi,  kabupaten  dan  kota yang mengurusi ormas, LSM, OKP maupun berbagai organisasi di tengah masyarakat baik sebagai pembina, pengarah dan penasehat, yang dapat menjadi penjuru dalam penyelenggaraan aksi nasional bela negara. Bakesbang /
7 Akhmad Zamroni, Partisipasi Dalam Upaya Bela Negara, (Jakarta : Penerbit Yrama Widya, 2016), hal. 42.
8 Jusuf Rizal, Panca Bela Negara Generasi Muda Kini, (Jakarta : Asia Mark Communication, 2017), hal. 2.
Kakesbang  dapat dirancang sebagai “ motor penggera k” dalam menjalankan setiap program dan kegiatan  bela negara,  dengan berkoordinasi pada pihak-pihak terkait, termasuk Korda Kemhan, TNI maupun Polri.
2. Adanya forum-forum lintas sektoral di berbagai daerah propinsi dan kabupaten /  kota, seperti Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kerukunan Umat Beragama
(FKUB), Komunitas Intelijen Daerah (Kominda), maupun forum Tim Penanganan Konflik Sosial (PKS). Forum-forum ini dapat diberdayakan sebagai sarana koordinasi,  komunikasi dan kolaborasi antar stake holder terkait dalam persiapan maupun  perencanaan aksi nasional bela negara di daerah masing-masing.
3. Adanya dana Corporate Social Responsibility  (CSR) dari berbagai perusahan di daerah, baik BUMN maupun BUMS, yang  dapat dimanfaatkan, dikelola, dan diolah untuk kepentingan penyelenggaraan aksi nasional bela negara, khususnya aspek pendanaan  dan penganggaran, yang tidak  hanya mengandalkan  dari dana yang bersumber dari APBN dan APBD semata, melainkan bisa berasal dari kalangan  dunia usaha,  pengusaha, investor maupun  dari masyarakat umum.
4. Adanya komunitas-komunitas anak muda, generasi milenial, generasi X dan generasi Z yang tergabung dalam kelompok tertentu, komunitas tertentu maupun sosialita tertentu yang dapat diberdayakan untuk kepentingan pembuatan kegiatan yang  bernuansa nasionalisme, patriotisme, cinta tanah air, maupun wawasan kebangsaan. Peran pemuda, generasi muda, remaja, maupun  pelajar dan mahasiswa yang ada di daerah menjadi potensi yang  harus dikelola oleh kepala daerah menjadi sumber inspirasi dalam mewujudkan    bela negara yang empiris, membumi, kongkret dan mudah dicerna masyarakat.
Kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan aksi nasional bela negara di daerah adalah :
1. Otonomi daerah yang  dipraktekkan secara keliru oleh sebagian pemerintah daerah, baik propinsi maupun kabupaten /  kota. Para pejabat di daerah termasuk kepala daerah masih ada yang merasa otonom dan mandiri tanpa adanya kepatuhan  dan  ketaatan terhadap pemerintah  pusat dengan  berdalih otonomi,  kemandirian,  dan kewenangan  daerah, sehingga kadangkala menjadi penghambat dalam penyelenggaraan bela negara di daerah. Praktek  bela negara dilakukan di berbagai daerah tidak jarang malah menciptakan rasa primordialisme, kedaerahan, dan menimbulkan semangat yang memicu konflik sosial dan konflik berbau SARA. Hal ini sangat rawan jika terjadi perhelatan Pilkada dan Pilkades yang tidak mencerminkan nilai- nilai bela negara, namun justru mementingkan bela pribadi, bela partai, dan bela calon kepala daerah tertentu, secara membabi buta.
2. Komitmen kepala daerah yang tidak sama dalam menjalankan aksi nasional bela   negara, karena adanya perbedaan partai politik, perbedaan pilihan politik, dan perbedaan afiliasi politik. Kepala daerah yang partainya tidak segaris lurus   dengan partainya presiden cenderung kurang mengindahkan    program dan kegiatan dari pemerintah pusat dan malah kadangkala menolak  program pemerintah pusat yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakatnya. Masih ada pula kepala daerah yang tidak memiliki komitmen untuk mendukung program dan  kegiatan  bela negara dengan  dalih bahwa bela negara belum prioritas dan membandingkan  dengan program di bidang kesehatan dan pendidikan yang  dinilai lebih diutamakan. Sebagian kepala daerah tidak memahami bahwa pembangunan  kesehatan, pendidikan, ekonomi, lingkungan, dan lain-lain merupakan bagian dari implementasi bela negara.
3. Skala prioritas masing-masing daerah di Indonesia berbeda-beda, dimana satu daerah lebih mementingkan pembangunan infrastruktur,
daerah lainnya mengutamakan pembangunan kesehatan, daerah lainnya lagi mengarusutamakan pembangunan  pendidikan, dan lain- lain. Alokasi anggaran dalam APBD untuk program dan kegiatan bela negara kurang mendapatkan prioritas  dan justru dianggap kurang penting, kurang  disukai publik, dan kurang  dirasakan masyarakat dalam jangka pendek. Bahkan, ada beberapa wilayah /  daerah di Propinsi Papua yang sulit mengembangkan program bela negara karena kepala daerahnya ditekan,    diintimidasi dan    diancam oleh gerakan separatis bersenjata, OPM, maupun KKB atau KKSB. Celakanya lagi, kepala daerah tersebut ketakutan dan mengikuti keinginan  dari pimpinan OPM sehingga mengatakan agar supaya personil TNI dan Polri keluar dari wilayahnya. Inilah ironi yang terjadi di negeri bernama NKRI 9 .
4. Kepentingan elit politik lokal jangka pendek yang ada di daerah dimana memberikan bantuan hibah dan bansos hanya kepada ormas dan LSM yang  pro terhadap  kepala daerah  dan menolak memberikan bantuan hibah dan bansos terhadap   ormas dan LSM yang berseberangan dengan kepala daerah tersebut. Padahal, Hibah dan Bansos tersebut berisi program dan  kegiatan bela negara yang diperlukan   di tengah masyarakat dan sudah dialokasikan atau dipagukan dalam APBD. Hal inilah yang membuat benih-benih terjadinya potensi konflik antar kelompok, antar golongan, dan antar ormas, yang tentunya jauh dari nilai-nilai  bela negara itu sendiri. Elit politik lokal yang  berwawasan sempit justru melahirkan kebijakan di daerah yang  kontroversial sehingga membahayakan aksi nasional bela negara.
5. Masih ada persepsi keliru dan salah kaprah di kalangan kepala daerah dan pejabat birokrasi pemerintahan bahwa urusan dan tanggungjawab penyelenggaraan bela negara adalah urusan dan tanggungjawab TNI
9 https://www.merdeka.com/peristiwa/gubernur-papua-minta-tni-polri-ditarik-dari-nduga-ini-kata- kapolri.html. Diunduh pada tanggal 5 Februari 2019, Jam 12.30 WIB.
(Kodam, Korem, Kodim, Koramil) dan Polri (Polda, Polres  dan Polsek). Sementara disaat yang sama, juga telah ada Korda-Korda Kementerian pertahanan di daerah yang juga berkepentingan terhadap penyelenggaraan bela negara di  daerah. Persepsi keliru dan salah kaprah dalam memandang  bela negara ini berdampak pada lepasnya tanggungjawab dan kurang peduli terhadap program dan kegiatan bela negara di daerah. Segelintir  kepala daerah masih belum memahami bahwa penyelenggaraan  bela negara adalah  urusan semua pihak, termasuk urusan pemerintah daerah, sehingga tidak bisa lepas tanggungjawab dalam mendukung rencana aksi nasional bela negara.
Solusi yang harus dilakukan agar supaya aksi nasional bela negara di daerah berjalan dengan lancar, sukses dan baik adalah :
1. Sinkronisasi Anggaran. Dalam konteks ini, diperlukan langkah sinkronisasi anggaran,    pagu maupun item dana dalam APBD,    baik propinsi, kabupaten dan kota, agar supaya anggaran yang dialokasikan masing-masing SKPD tidak overlaping maupun tumpang tindih.
Kadangkala terjadi bahwa setiap SKPD mengalokasikan anggaran  untuk penyelenggaraan bela negara, meskipun mata anggaran tidak disebutkan secara tekstual bela negara, misalnya di badan atau  kantor  kepegawaian daerah mengalokasikan anggaran untuk Diklatpim, yang  didalamnya ada diklat materi bela negara bagi ASN / PNS,  namun  disaat yang sama, dianggarkan sosialisasi bela negara   untuk Ormas / LSM oleh Kakesbangpol, sementara dilain pihak dialokasikan anggaran bela negara di Bapeda, serta dialokasikan pula dana aspirasi  /  dana reses anggota DPRD  untuk sosialisasi wawasan kebangsaan maupun sosialisasi empat pilar kebangsaan   untuk masyarakat di daerah pemilihannya (dapil) masing-masing. Artinya, alokasi anggaran dalam APBD sudah banyak dipagukan  di berbagai SKPD,  namun  belum disinkronkan sehingga sulit mengukur tingkat keberhasilannya baik dari aspek tujuan, manfaat, output, outcome, dan benefitnya.
2. Integrasi Metode. Bagi masyarakat umum maupun kalangan masyarakat madani,  kata bela negara sudah terlanjur ‘kon troversial ” dan bahkan dipersepsikan membosankan baik dari aspek metode pembelajaran maupun metode sosialisasinya di daerah. Oleh  karena itu, diperlukan integrasi metode sosialisasi,  pelatihan, pendidikan, maupun  pembelajaran, yang lebih menarik, interaktif, dialogis, milenial, dan digital. Terlebih lagi, generasi muda, pelajar, mahasiwa dan kaum milenial saat ini cenderung menggandrungi perubahan cepat dan rasa ingin tahu yang tinggi serta tidak menyukai yang bersifat monologis, monoton, dan doktriner. Aksi nasional bela negara didaerah harus dikemas dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat dan generasi muda serta menggunakan metode yang menghindari bahasa dewa-dewa sehingga sulit membumi. Bahkan, diperlukan metode visual, berupa film, film animasi, maupun kartun untuk menjelaskan  nilai-nilai bela negara sehingga mudah  dipahami dan diterapkan oleh masyarakat milenial.
3. Harmonisasi Regulasi / Kebijakan. Bela negara merupakan serangkaian produk kebijakan yang berasal dari pusat untuk semua daerah di Indonesia. Namun  dalam prakteknya, wilayah Indonesia sangat luas, majemuk budayanya,  dan  plural suku, agama, etnis dan entitas sosial serta adat istiadatnya. Diperlukan regulasi maupun kebijakan pemerintah pusat yang memberikan ruang  bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan nilai- nilai kearifan lokal di setiap daerah. Pemerintah pusat, dalam hal ini, Wantanas, membuat modul utama yang berisi nilai-nilai dasar nasional bela negara yang berlaku  umum di semua wilayah  / daerah Indonesia sehingga dijadikan pedoman bagi daerah. Pemerintah daerah, berdasarkan modul utama dari Wantanas, menyusun modul khusus yang  berlaku di daerahnya masing-masing, mengadopsi nilai budaya setempat, menekankan kearifan lokal setempat, mewadahi adat istiadat setempat, dan memberikan ruang  bagi hukum adat setempat, dalam penyelenggaraan bela negara. Harmonisasi antara modul  utama dan modul khusus sangat penting dilakukan agar supaya ada nilai-nilai dasar bela negara yang
memiliki muatan nasional serta ada muatan lokal masing-masing daerah yang menekankan pada kearifan lokal daerah setempat.
4. Koordinasi Kegiatan. Kegiatan bela negara di berbagai daerah sebenarnya sangat banyak, ditambah lagi dengan kadangkala ada kegiatan kementerian atau lembaga pemerintahan non kementerian yang juga menyelenggarakan program dan kegiatan bela negara di  daerah, sehingga hal ini perlu dikoordinasikan antar para pemangku kepentingan terkait, khususnya tetap dalam  kerangka sinergi pentahelic maupun mengembangkan koordinasi dengan instansi lintas sektoral maupun instansi vertikal, seperti TNI, Polri, Korda Kemhan, maupun Kanwil Kemkumham, Kanwil Kemenag maupun kanwil-kanwil lainnya di daerah. Koordinasi merupakan kata yang mudah diucapkan namun sulit dilakukan, sehingga perlu  komitmen  dan usaha keras dari kepala daerah untuk mengkoordinasikan berbagai pihak terkait agar supaya sama-sama berkomitmen untuk mendukung aksi nasional bela negara di daerah. Rencana aksi nasional bela negara 2018-2019 tidak akan berhasil apabila tidak didukung  dan tanpa peran serta dari segenap pemerintah daerah di Indonesia.

## PENUTUP
Inpres No 7 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara 2018-2019 merupakan landasan hukum dalam penyelenggaraan bela negara untuk meningkatkan ketahanan nasional dalam rangka mewujudkan keutuhan NKRI dari segala macam ancaman, baik ancaman militer maupun non militer. Inpres tersebut harus dijadikan sebagai “ alarm ” kebangsaan yang mampu menciptakan kewaspadaan nasional di tengah arus globalisasi, revolusi industri 4.0, dan teknologi informasi yang serba digital, online, dan daring.
Rencana aksi nasional bela negara harus digelorakan, digaungkan, dan digemakan ke seluruh daerah Indonesia sehingga merasuk ke dalam hati dan jiwa rakyat Indonesia guna meningkatkan rasa nasionalisme, patriotisme, wawasan kebangsaan, dan cinta tanah air. Semua komponen masyarakat dan lapisan bangsa harus mendukung dan berperan serta dalam rencana aksi nasional bela negara
sehingga menjadi sebuah gerakan perubahan, gerakan mental, revolusi mental dan revolusi moral bangsa menuju Indonesia yang maju, sejahtera, aman, dan kuat.
Dalam perspektif  pemerintah  daerah,  rencana aksi nasional bela negara harus difasilitasi dan didukung  oleh segenap pemerintahan daerah di seluruh Indonesia,  baik  pemerintahan  daerah tingkat Propinsi maupun  kabupaten/kota. Sinergi anggaran,   harmonisasi kebijakan, integrasi kegiatan,   dan  koordinasi metode / sistem harus dikembangkan di daerah agar supaya rencana aksi nasional bela negara mampu  disosialisasikan, dilatihkan, dan digladikan  ke berbagai pelosok tanah air, sampai ke tingkat desa,  kelurahan,  RT dan  RW.  Rencana aksi nasional bela negara diharapkan mampu  dikebumikan sampai masyarakat akar rumput dan tidak menjadi ‘orn ame n” dan “ pemanis ” dalam setiap perhelatan politik, dan hilang saat kekuasaan telah diraih.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku :
Andrianto, Tuhana Taufiq, Paradaigma Baru Bela Negara : Implementasi dan Pengembangannya Di Era Globalisasi, (Jakarta : Global Pustaka Utama, 2015)
Rizal, Jusuf, Panca Bela Negara Generasi Muda Kini, (Jakarta : Asia Mark Communication, 2017)
Subagyo, Agus, Bela Negara : Peluang dan Tantangan Di Era Globalisasi, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2015)
Wantanas, Modul I : Nilai-Nilai Dasar Bela Negara, (Jakarta : Wantanas, 2017)
Zamroni, Akhmad, Partisipasi Dalam Upaya Bela Negara, (Jakarta : Penerbit Yrama Widya, 2016)
Internet : https://elshinta.com/news/163892/2018/12/18/kemendagri-serukan-pemda- laksanakan-rencana-aksi-bela-negara. Diunduh pada tanggal 5 Februari 2019, Jam 10.00 WIB.
http://mediaindonesia.com/read/detail/205000-mendagri-minta-jajaran-pemda- laksanakan-rencana-aksi-bela-negara. Diunduh pada tanggal 5 Februari 2019, Jam 11.00 WIB.
http://www.palapapos.co.id/listing/view/1163/2/kemendagri-serukan-pemda- laksanakan-rencana-aksi-bela-negara. Diunduh pada tanggal 5 Februari 2019, Jam 10.30 WIB.
https://www.merdeka.com/peristiwa/gubernur-papua-minta-tni-polri-ditarik-dari- nduga-ini-kata-kapolri.html. Diunduh pada tanggal 5 Februari 2019, Jam 12.30 WIB.

## Aturan Perundang-Undangan :
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Instruksi Presiden Nomor & Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019.