Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 1, 2024 |pp: 1357-1362 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2980

## Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pada Pengelolaan Barang Milik Negara Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Provinsi Sumatera Utara
1) Febi Ansari Mayang*, 2) Kamila K
1,2) Program Studi Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia Email Corresponding: febiansarimayang@gmail.com*

## INFORMASI ARTIKEL ABSTRAK
Kata Kunci:
Pengendalian Intern Pengelolaan Barang Kemenkumham Sumatera Utara
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  implementasi  sistem  pengendalian  internal atas pengelolaan barang milik negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi  Sumatera  Utara.  Administrasi  keuangan  pemerintahan  sangat  bergantung  pada pengelolaan  Barang  Milik  Negara  (BMN),  yang  membutuhkan  tata  kelola  yang  baik  untuk mencegah risiko dan penyalahgunaan. Studi ini melihat bagaimana Sistem Pengendalian Intern (SPI)  diterapkan  dalam  pengelolaan  barang  milik  negara  di  Kantor  Wilayah  Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara. Pengabdian ini memanfaatkan analisis deskriptif kualitatif.  Observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi  adalah  metode  yang  digunakan  untuk mendapatkan  data.  Hasil  yang  berhasil  mencakup  pelaksanaan  yang  baik  dari  komponen Lingkungan  Pengendalian,  Penilaian  Risiko,  Kegiatan  Pengendalian,  Komunikasi  dan Informasi,  serta  Pemantauan  dalam  rangka  Sistem  Pengendalian  Intern  (SPI).  Namun, perbaikan dan pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk SPI, terutama untuk BMN. Selain itu, disarankan untuk memberikan pelatihan kepada karyawan BMN memastikan mereka dapat melaksanakan visi, misi, tujuan, nilai, dan strategi yang telah ditetapkan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Utara .

## ABSTRACT
Keywords: Control Internal Goods Management Ministry of Law and Human Rights North Sumatra
Government  financial  administration  relies  heavily  on  the  management  of  State  Property (BMN), which requires good governance to prevent risk and abuse. This study looks at how the Internal  Control  System  (ICS)  is  implemented  in  the  management  of  state  property  at  the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of North Sumatra Province. This research utilizes qualitative descriptive analysis. Observation, interviews, and documentation research were the methods used to obtain data. Successful results include good implementation of  the  Control  Environment,  Risk  Assessment,  Control  Activities,  Communication  and Information, and Monitoring components within the framework of the Internal Control System. However, improvements and stricter supervision are needed for SPI, especially for BMN. In addition,  it  is  recommended  to  provide  training  to  BMN  employees  to  ensure  they  can implement the vision, mission, goals, values, and strategies that have been set at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of North Sumatra Province.
This is an open-access article under the CC–BY-SA license.

## I. PENDAHULUAN
Romney dan Steinbart (2016:229) menjelaskan bahwa “pengendalian internal adalah rencana organisasi dan  metode  bisnis  yang  dipergunakan  untuk  menjaga  aset,  memberikan  informasi  yang  akurat  dan  andal mendorong  dan  memperbaiki  efisiensi  jalannya  organisasi,  serta  mendorong  kesesuaian  dengan  kebijakan yang  telah  ditetapkan”.  Pengenalan  internal  sistem  mencakup  struktur  organisasi,  teknik, dan  standar  yang
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 1, 2024 |pp: 1357-1362 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2980
diselaraskan  guna  menjaga  harta  perusahaan,  memverifikasi  keakuratan  serta  keandalan  data  akuntansi, meningkatkan efisiensi, dan mempromosikan kepatuhan terhadap kebijakan manajerial. (Mulyadi 2017).
Chairanisa  (2014:17)  mendefinisikan  pengendalian  internal  sebagai  suatu  sistem  yang  terdiri  dari kebijakan  dan  prosedur  yang  dirancang  untuk  melindungi  aset  perusahaan  dari  penyalahgunaan  dan kehilangan,  memastikan  keandalan  dan  keakuratan  informasi  keuangan  dan  operasional,  serta  memadukan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  tahun  2008  tentang  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP) menetapkan lima komponen utama SPIP: “lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern”. Peraturan ini mewajibkan semua lembaga pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
Standar  Operasi  Prosedur  (SOP)  adalah  pedoman  tertulis  yang  wajib  dimiliki  setiap  divisi  perusahaan untuk memastikan kelancaran dan efektivitas aktivitas operasional. SOP ini memuat aturan keuangan, seperti akuntansi  dan  tata  cara  menangani  informasi  organisasi.  Tujuannya  adalah  untuk  mengahsilkan  laporan keuangan yang akurat dan akuntabel. Setiap orang yang bertanggung jawab dalam SOP memiliki tugas dan tanggung  jawab  yang  jelas  (Pradila  &  Kamilah,  2022).  Hal  ini  membantu  meminimalisasi  kesalahan  dan meningkatkan efisiensi kerja.
Barang milik negara mencakup aset-aset yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah untuk mendukung pelaksanaan  tugas  dan  tanggung  jawabnya  terhadap  masyarakat.  Sebagai  bagian  integral  dari  kebijakan pemerintah, barang milik negara mencakup beragam jenis aset , mulai dari properti fisik seperti bangunan dan tanah  hingga  aset  tak  berwujud  seperti  hak  paten  dan  lisensi.  Hall  (2007:407)  dalam  bukunya  “Sistem Informasi Akuntansi” yang diterjemahkan oleh Dewi Fitriasari mendefinisikan aset tetap sebagai “properti, pabrik dan peralatanyang digunakan dalam operasi bisnis”. Aset-aset ini bersifat relatif permanen dan sering kali mewakili investasi keuangan terbesar dalam suatu perusahaan atau organisasi. Di sektor publik, aset tetap mencerminkan investasi pemerintah dalam bentuk belanja modal untuk aset permanen.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Barang  Milik  Negara  mengatur pengelolaan barang milik negara. Pasal 4 ayat (1) PP 27/2014 menjelaskan bahwa “Pengelolaan barang milik Negara/Daerah  meliputi  perencanaan  kebutuhan,  penganggaran,  pengadaan,  penggunaan,  pemanfaatan, penilaian,  pengamanan,  pemeliharaan,  pemindahtanganan,  pemusnahan,  penghapusan,  penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian”.
Selain  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Barang  Milik  Negara  (PP 27/2014),  terdapat  beberapa  peraturan  lain  yang  mendukung  pengelolaan  BMN,  yaitu  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara (PMK 29/2010) yang mengatur tentang “Pemberian kode barang, kode lokasi, kode register, dan simbol atau logo organisasi”, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara yang mengatur tata cara penatausahaan BMN yang terdiri dari “Pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan”.
Prinsip-prinsip  pengelolaan  barang  milik negara  (BMN)  dijelaskan  dalam  modul  "Pengelolaan  Barang Milik  Negara  (Penggunaan,  Pemanfaatan,  Penghapusan,  Pemindahtanganan  Barang  Milik  Negara)"  yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor  55/PMK.06/2019.  Selain  itu,  peraturan  resmi  lainnya,  seperti  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 113/PMK.02/2021, mengatur pengelolaan BMN dan pemanfaatan.
Penelitian  berjudul  "Efektivitas  Penerapan  Pengendalian  Internal  Kontrol  Terhadap  Pendapatan  Asli Daerah  Kabupaten  Nagan  Raya"  yang  dilakukan  Yusri  dan  Cut  Delsie  Hasrina  pada  tahun  2018 mengungkapkan  hasil  yang  positif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  sistem  pengendalian  intern Kabupaten Nagan Raya dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah memadai. Indikator yang menunjukkan bahwa kecukupan  sistem,  yaitu  pemisahan  tugas  yang  cukup dan  formulir  pembayaran  pajak yang terpercaya.
Sedangkan hasil penelitian dari Deiana Suherlan dan Vina Citra Mulyandani (2022) tentang “Pengaruh Impelementasi  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah  (SPIP)  Terhadap  Pengamanan  Aset  Tetap  (Studi Kasus  Pada  Pemerintah  Kabupaten  Bekasi)”  menyatakan  bahwa  Penerapan  Sistem  Pengendalian  Internal Pemerintah (SPIP) terhadap keamanan aset tetap di Pemerintah Kabupaten Bekasi telah mencapai klasifikasi yang baik. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan seperti sistem pencatatan yang masih menggunakan SIMDA BMD yang masih sering bermasalah serta hasil dari wawancara dengan Kassubid Inventarisasi dan Pelaporan  BMD  BPKAD  Kabupaten  Bekasi  menyebutkan  bahwa  pelaksanaan  pengamanan  aset  tetap
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 1, 2024 |pp: 1357-1362 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2980
sebenarnya masih terdapat kekurangan seperti aset yang ada kurang diperhatikan dan dipantau dengan baik sehingga hilang atau rusaknya aset masih saja terjadi.
Untuk  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  HAM  Provinsi Sumatera Utara sebagai subjek, dan mereka membahas pengelolaan barang milik negara secara ulang.
Salah  satu  elemen  penting  dalam  operasi  pemerintahan  adalah  pengelolaan  barang  milik  negara,  yang memerlukan  perhatian  khusus  untuk  menjaga  aset  negara  dan  memastikan  akuntabilitas  yang  tinggi.  Oleh karena  itu,  penerapan  sistem  pengendalian  intern  menjadi  sangat  penting  untuk  memastikan  bahwa pengelolaan barang milik negara berjalan dengan baik, efektif, dan konsisten. Untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas lembaga tersebut, pengelolaan barang milik negara di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara menjadi fokus utama. Ini karena lembaga tersebut bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi hak dan kepentingan masyarakat.
Pentingnya sistem pengendalian intern terutama terlihat dalam konteks pengelolaan barang milik negara, dimana  risiko  penyalahgunaan,  kehilangan,  atau  kerusakan  aset  negara  dapat  memberikan  dampak  yang merugikan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat pada umumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  bagaimana  penerapan  Sistem  Pengendalian  Internal  (SPI)  pada  pengelolaan  keuangan  Barang Milik Negara (BMN) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Sumatera Utara.

## II. METODE
Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI)  pada pengelolaan barang milik negara di Kantor  Wilayah Kementerian  Hukum  dan  HAM  Provinsi  Sumatera  Utara  menjadi  fokus  analisis  karena  pentingnya  dalam melindungi aset negara dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memahami variabel-variabel mandiri tanpa mencari  hubungannya  dengan  variabel  lain  (Sugiyono  2018).  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan meliputi  wawancara,  observasi,  dokumentasi,  dan  diskusi  terfokus.  Dokumen  yang  relevan  dengan  fokus penelitian  berupa  kebijakan  organsisasi,  laporan  tahunan,  dokumen  peraturan,  atau  catatan-catatan  internal yang  terkait  dengan  topik  masalah  dibutuhkan  untuk  melengkapi  data  juga  adalah  salah  satu  teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif.
Dalam  penelitian  kualitatif,  data  dianalisis  baik  selama  pengumpulan  data  maupun  setelahnya.  Proses analisis dimulai dengan mengidentifikasi dan memperjelas masalah sebelum melakukan penelitian lapangan, dan  berlanjut  hingga  tahap  penyusunan  hasil  penelitian.  Analisis  data  dilakukan  dengan  beberapa  langkah yaitu,  mengorganisir  data,  menjabarkan  ke  dalam  unit,  melakukan  sintetis,  menyusun  ke  dalam  pola,  dan membuat  kesimpulan.  Studi  ini  menyelidiki  bagaimana  SPI  mengelola  BMN  di  Kantor  Kemenkumham Provinsi Sumatera Utara .

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Lingkungan Pengendalian
1) Penegakan integritas dan nilai etika
Untuk  mencapai  tujuan  Kementerian  Hukum  dan  HAM  Provinsi  Sumatera  Utara,  Kantor  Wilayah menerapkan prinsip integritas dan etika. Ini penting karena akan meningkatkan citra Kemenkumham Sumatera Utara di mata masyarakat, yang akan lebih dipercaya dan dihargai dengan kinerja yang baik. Untuk mencapai tujuan ini, dibuat berbagai regulasi yang mengatur penerapan integritas dan etika.
Kementerian  Hukum  dan  HAM  menyediakan  dua  cara  mudah  bagi  pegawainya  untuk  melaporkan gratifikasi,  yaitu  dengan  cara  manual  menggunakan  surat  yang  telah  disiapkan  oleh  Unit  Pengendalian Gratifikasi  Pusat  (UPG)  atau  secara  elektronik  dengan  mengisi  format  pelaporan  gratifikasi  di  situs upg.kemenkumham.go.id.  Diharapkan  bahwa  kemampuan  untuk  mengakses  pelaporan  gratifikasi  secara online akan membantu pegawai melaporkan kasus gratifikasi.
2) Komitmen terhadap kompetensi
Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  HAM  Provinsi  Sumatera  Utara  berkomitmen  untuk meningkatkan nilai kompetensi karyawannya. Upaya ini dilakukan dengan menyelenggarakan pelatihan yang dirancang  khusus  untuk  memenuhi  kebutuhan  pekerjaan  dan  fungsi  setiap  karyawan..  Ini  dilakukan  untuk membantu  karyawan  mempertahankan  dan  meningkatkan  kemampuan  mereka  di  tempat  kerja.  Pegawai  di Struktur  Barang  Milik  Negara  terus  mendapatkan  pelatihan  mengenai  SOP  yang  sesuai  dengan  peraturan pemerintah yang terbaru. Pegawai di bagian BMN Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 1, 2024 |pp: 1357-1362 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2980
Sumatera Utara juga mengikuti bimbingan teknis berdasarkan arahan dari pengelola barang, yaitu Kementerian Keuangan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga menyelenggarakan bimbingan teknis tentang rumah negara dan bangunan gedung.
3) Kepemimpinan yang kondusif
Kepala  atau  Kepala  Biro  Pengelolaan  BMN  dan  Kementerian  Keuangan,  termasuk  Kantor  Pelayanan Negara  dan  Lelang,  bertanggung  jawab  atas  pengambilan  keputusan  di  bidang  pengelolaan  Barang  Milik Negara (BMN). Dengan demikian, para pegawai atau staf BMN akan mengikuti arahan dan keputusan dari Kepala Biro Pengelolaan BMN dan Kementerian Keuangan saat mereka melakukan kegiatan operasional di lingkungan BMN.
4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
Barang Milik Negara (BMN) di Kementerian tidak memiliki struktur organisasi khusus. Pengelolaannya terintegrasi dalam struktur Bagian Umum, di bawah Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan BMN. Struktur ini memungkinkan pengelolaan BMN yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.
5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab
Kepala  Kantor  Wilayah  (Kakanwil)  Kementerian  Hukum  dan  HAM  (Kemenkumham) Sumatera  Utara mengemban peran penting sebagai Kuasa Pengguna Barang (KPB). Jabatan ini memberikan tanggung jawab penuh kepada Kakanwil dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di  bawah wilayah Kemenkumham Sumatera Utara.
6) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah
Dalam situasi ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjalankan fungsi pengawasan dan pemeriksaan terhadap  Barang  Milik  Negara  (BMN).  Fungsi  pemeriksaan  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas pengelolaan BMN dan mencegah pelanggaran atau masalah yang terjadi di dalamnya.

## B. Penilaian Risiko
1) Tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan
Untuk memastikan penggunaan Barang Milik Negara (BMN) secara efisien dan mencapai tujuan instansi, Pimpinan  BMN  memberikan  arahan  yang  jelas  tentang  prosedur  penanganan  permintaan  dari  Pengguna Barang dan Pengelola Barang.
2) Identifikasi resiko dan analisis risiko
Evaluasi pelaksanaan kegiatan di Barang Milik Negara (BMN) memiliki signifikansi yang besar, karena bertujuan  untuk  mengidentifikasi  dan  mengevaluasi  risiko  yang  mungkin  timbul  atau  telah  terjadi  dalam lingkungan  BMN.  Setiap  tahun,  evaluasi  ini  dilaksanakan  dalam  rangka  kegiatan  Pengawasan  dan Pengendalian BMN di bagian BMN Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Hasil evaluasi disampaikan kepada Pengguna Barang dan Pengelola Barang.

## C. Kegiatan Pengendalian
1) Pembinaan sumber daya manusia
Staf  BMN  kurang  mendapatkan  pelatihan  dalam  menyelaraskan  pekerjaan  sehari-hari  dengan  tujuan organisasi.
2) Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
Kanwil Kemenkumham Sumut mengutamakan pengelolaan BMN (Branag Milik Negara) yang aman dan andal melalui kombinasi pengendalian sistem informasi milik sendiri dan aplikasi dari Kementerian Keuangan. Sistem  dan  aplikasi  kendali  umum  Kantor  Wilayah  fokus  pada  keamanan  sistem  informasi,  kontrol  akses, mengawasi  pengembangan  dan  perubahan  aplikasi,  manajemen  perangkat  lunak,  pemisahan  tugas,  dan menjamin  kesinambungan  layanan.  Bagian  BMN  memanfaatkan  aplikasi  sistem  Pengelolaan  Barang Kementerian Keuangan, antara lain SIMAN BMN atau Sistem Informasi Manajemen Aset Negara, SIMAK BMN  atau  Sistem  Informasi  Manajemen  dan  Akuntansi  Barang  Milik  Negara.  Selain  itu, aplikasi  REKAN atau Rencana Kebutuhan Aset Negara digunakan untuk pengelolaan pemanfaatan barang.
3) Pengendalian fisik atas aset
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara menerapkan kontrol fisik yang kuat untuk mengelola asetnya. Ini termasuk kode identifikasi unik yang ditetapkan untuk setiap barang atau aset, daftar inventaris detail kamar demi kamar untuk pelacakan yang tepat dan barcode dipasang pada kendaraan dinas untuk memudahkan identifikasi dan pemantauan.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 1, 2024 |pp: 1357-1362 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2980

## 4) Pemisahan fungsi
Kanwil  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Sumut  menerapkan  sistem  yang  cermat  dalam melacak  aset  fisiknya.  Sistem  ini  meliputi  menetapkan  kode  unik  untuk  setiap  barang  atau  aset  untuk memudahkan  identifikasi,  membuat  daftar  inventaris  kamar  demi  kamar  yang  terperinci  untuk  memastikan pencatatan yang lengkap dan terorganisir, melengkapi kendaraan dinas dengan barcode untuk pemantauan dan pengendalian yang efisien.
5) Kontrol ketat transaksi BMN
Kanwil  Kemenkum  HAM  Sumut  mengutamakan  proses  otorisasi  yang  ketat  terhadap  transaksi  dan kejadian  BMN  (Barang  Milik  Negara)  yang  bersifat  kritikal.  Semua  pengeluaran  barang  memerlukan persetujuan  berdasarkan  syarat  dan  ketentuan  yang  ditetapkan  oleh  otoritas  terkait.  Pembelian  menjalani pengawasan ketat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), setiap transaksi BMN didokumentasikan dengan cermat  demi  transparansi  dan  auditabilitas,  dan  segala  tindakan  terkait  BMN  memerlukan  izin  dari  Pejabat Pembuat Komitmen.
6) Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
Sesuai  dengan  peraturan  PMK  No:  120/PMK.06/2007,  Sistem  Informasi  Manajemen  dan  Akuntansi BMN (SIMAK BMN) dibuat untuk mencatat transaksi yang dilakukan oleh BMN di Kementerian Hukum dan HAM.  Menghasilkan  laporan  BMN  yang  akurat  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  adalah  tujuan  utama penggunaan SIMAK BMN. Transaksi dan peristiwa yang terjadi pada Barang Milik Negara haruslah akurat, dimana  transaksi  BMN  hanya  dilaksanakan  sesuai  dengan  jadwal  rekonsiliasi  dan  tanggal  Surat  Perintah Pencairan Dana (SP2D).
7) Akses terkendali dan peningkatan akuntabilitas
Pegawai BMN hanya dapat mengakses sumber daya dan pencatatan yang relevan langsung dengan tugas dan  fungsinya.  Hal  ini  meminimalkan  risisko  akses  tidak  sah  atau  penyalahgunaan.  Pengelolaan  keuangan BMN dilakukan dengan transparani penuh. Hal ini memungkinkan akuntabilitas yang jelas dan memfasilitasi pemantauan oleh personel terkait.
8) Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting Kanwil  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Sumut  mengutamakan  pendokumentasian  yang komprehensif  terhadap  seluruh  transaksi  BMN  (Barang  Milik  Negara)  dan  prosedur  pengendalian  internal. Dokumentasi yang cermat ini meliputi, setiap transaksi BMN didokumentasikan dengan bukti yang jelas dan dapat diverifikasi, baik dalam format fisik maupun digital, dan sistem dokumentasi yang kuat ini memastikan jejak audit yang jelas dan mendukung akuntabilitas karyawan atas tindakan mereka, sebagaimana diuraikan dalam laporan akuntabilitas.

## D. Informasi dan Komunikasi
Setiap  peningkatan  atau  perbaikan pada  sistem  informasi  di  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan HAM Sumatera Utara dilakukan dengan tujuan untuk memastikan kesiapan sistem tersebut dalam mendukung pelaksanaan tugas pengelolaan barang milik negara. Petunjuk yang diberikan oleh Pengelolaan Barang dari Kementerian Keuangan digunakan dalam pembaruan atau perbaikan sistem tersebut.

## E. Pemantauan dan Pengendalian Intern
Selama  menjalankan  tugasnya,  para  pemimpin  di  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  HAM Sumatera Utara mengawasi pengelolaan Barang Milik Negara melalui kegiatan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi,  dan  tindakan  terkait  lainnya.  Selain  itu,  evaluasi  independen  dilakukan  oleh  pimpinan  Kantor Wilayah Kementerian Hukm dan HAM Sumatera Utara melalui penilaian, evaluasi, dan pengujian efektivitas pengendalian internal. Selain itu, kinerja karyawan BMN dievaluasi setiap tahun untuk menilai apakah mereka telah mencapai sasaran kinerja.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian,  maka  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  Kantor  Wilayah  Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara memiliki fokus pada pengendalian lingkungan, penilaian risiko, kegiatan  pengendalian,  informasi  dan  komunikasi,  serta  pemantauan  dan  pengendalian  intern.  Mereka menekankan pada aspek-aspek seperti integritas, kompetensi, kepemimpinan, struktur organisasi yang sesuai, dan  pendelegasian  wewenang.  Upaya  pengendalian  juga  mencakup  pembinaan  sumber  daya  manusia,
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 1, 2024 |pp: 1357-1362 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2980
pengendalian sistem informasi, kontrol fisik aset, pemisahan fungsi, kontrol transaksi, pencatatan akurat, akses terkendali,  dokumentasi  yang  baik,  serta  evaluasi  kinerja  dan  pengujian  efektivitas  pengendalian  internal. Semua  ini  dilakukan  untuk  memastikan  pengelolaan  barang  milik  negara  yang  efisien,  transparan,  dan akuntabel.

## DAFTAR PUSTAKA
Andriansyah, Y., & Putri, R. R. (2019). Prinsip Pengendalian Internal Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara (Studi Pada Kantor Kementerian Agama Kota Bandung). Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 24 (2), 123- 134. https://doi.org/10.36733/jaki.v24i2.439
Apriliza,  Y.,  &  Kamilah,  K.  (2023).  Analisis  Efektivitas  Sistem  Informasi  Akuntansi  Penggajian  dalam Mendukung Pengendalian Intern Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) UPT. Jurnal Masharif Al- Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 8 (3).
Chairannisa.  (2014).  Pengaruh  Implementasi  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (SAKIP) Terhadap Penerapan Good Governance. Jurnal Akuntansi, 1 (1), 1-22. Fathansyah. (2018). Basis Data (Rev. 3) . Bandung: Informatika. Hall, J. (2007). Sistem Informasi Akuntansi (4thed.) . Jakarta: Salemba Empat. Harrison, W. T., Horngren, C. T., Thomas, C. W., & Suwardy, T. (2014). Akuntansi Keuangan (Edisi IFRS) . Jakarta: Erlangga.
Hartoyo, S., & Rahardjo, S. N. (2020). Penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam Manajemen Aset Barang Milik Negara. Jurnal Akuntansi Pemerintah, 12 (1), 15-28. https://doi.org/10.29040/jap.v12i1.1209 Mulyadi. (2017). Auditing (Edisi 7) . Jakarta: Salemba Empat.
Prasetyo, A., & Khoirunnisa, A. (2021). Analisis Sistem Pengendalian Intern Pada Pengelolaan Barang Milik Negara (Studi Kasus pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika). Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 9 (3), 297-310. https://doi.org/10.17509/jrak.v9i3.31698 Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2016). Accounting Information Systems (13th ed.) . Jakarta: Salemba Empat. Saragih,  B.  A.,  &  Zunaidah,  S.  (2018).  Evaluasi  Penerapan  Sistem  Pengendalian  Intern  dalam  Mengelola Barang Milik Negara (Studi Kasus pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), 3 (2), 125-139.
http://dx.doi.org/10.33005/jimeka.v3i2.87 Sugiarto. (2017). Metodologi Penelitian Bisnis . Yogyakarta: Andi. Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung: Alfabeta. Suherlan, D. M. (2022). Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terhadap Pengamanan  Aset  Tetap  (Studi  Kasus  Pada  Pemerintah  Kabupaten  Bekasi). Indonesian  Accounting Research Journal, 2 (3), 258-264.
Wulandari,  D.  A.,  &  Fatimah,  A.  S.  (2020).  Efektivitas  Pengendalian  Intern  Terhadap  Manajemen  Barang Milik  Negara  (Bmn)  di  Lingkungan  Kementerian  Hukum  dan  HAM. Jurnal  Ekonomi,  Bisnis,  & Entrepreneurship, 14 (1), 19-34. https://doi.org/10.26460/jebi.v14i1.1055
Yusri, A., & Anggraini, L. (2018). Efektivitas Penerapan Pengendalian Internal Kontrol Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nagan Raya. Jurnal Humaniora, 2 (2), 150-155.