Determinan Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan 2015-2019
Cahya wahyuningtyas 1 , Tari Widati 2 , Dalili Batrisyia 3 , Muhammad Syafry Firman 4
1, 2, 3, 4 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, Jawa Tengah, Indonesia
1 cahyawahyuningtyas2@gmail.com, 2 tariwidati17@gmail.com
3 dalilibatrisyia219@gmail.com, 4 syafryfirman02@gmai.com

## Abstract
This  study aims  to show  the effect of Regional Original Income, Revenue Sharing Funds, and Total  Population  on  Regional  Expenditures  for  the  Province  of  South  Sumatra  for  the  2015-2016 period.  The  population  of  this  study  were  eight  districts/cities  of  South  Sumatra.  The  quantitative analysis  technique  used  in  this  research  is  panel  data  regression  analysis.  The  technique  of determining  the  sample  uses  the  purpose  sampling  method.  The  results  showed  that  partially  and simultaneously local revenue had a positive and significant effect on regional spending. Furthermore, profit-sharing  funds  have  a  positive  effect  on  regional  spending.  Meanwhile,  the  total  population partially and simultaneously has a significant positive effect on regional spending. This research has implications, especially for the government of South Sumatra Province to improve the quality of the economy, human resources or natural resources to increase APBN revenues. The increase  in income will increase the development of infrastructure and public facilities in the Province of South Sumatra.
Keywords: Regional Original Income,  Total Population, Regional Expenditures

## PENDAHULUAN
Permendagri  No.  13  Tahun  2006  menyatakan  bahwa  belanja  merupakan  tanggung jawab  pemerintahan  daerah  atau  negara  yang  digunakan  untuk  mengurangi  nominal kekayaan  bersih  (Zamzami  et  al.,  2018).  Belanja  Daerah  digunakan  untuk  membiayai berbagai kegiatan pemerintahan serta menjadi wewenang provinsi Kab dan Kota serta dapat dilakukan  pemerintah  daerah  maupun  pemerintah  daerah  serta  ketetapan  undang-undang (Afrizawati,  2012).  Alokasi  Belanja  Daerah  berdasarkan  pada  keperluan  daerah  terhadap sarana dan prasarana. Hal tersebut dilaksanakan demi kelancaran terlaksananya wewenang pemerintah  atau  sarana  publik  (Yulina  et  al.,  2017). Terapanya  pada  keseharian  aktivitas, fasilitas publik yang  digunakan telah dirancang  oleh pemerintah sebagai sarana agar dapat memudahkan  berbagai  aktivitas  masyarakat.  Umumnya  sarana  publik  dikenal  oleh masyarakat  dengan  istilah  fasilitas  umum  dan  fasilitas  sosial  (Susanto,  2016).  Untuk pembiayaan  fasilitas  publik  maka  pemerintah  daerah  menggunakan  APBD  untuk perencanaan finansialnya. Oleh sebab itu, Belanja Daerah perlu diperhatikan agar pelayanan publik dapat optimal.
Banyaknya  pemanfaatan  APBD  untuk  belanja  meningkatkan  pelayanan  dan pembiayaan fasilitas publik harus diimbangi pula dengan penerimaan yang tinggi, sehingga suatu  daerah  diharapkan  mampu  menggali  berbagai  sumber  keuangan  guna  terpenuhinya kebutuhan akan pembiayaan. Hal tersebut menjadikan suatu daerah menggunakan berbagai pemasukan  baik  itu  melalui  sumber  daya  yang  dikelola  di  daerah  tersebut  atau  sering
disebut dengan Pendapatan Asli Daerah ataupun sejumlah dana yang diberikan dari atasan kepada suatu daerah sering disebut dengan Dana Perimbangan yang salah satunya yaitu Dana  Bagi  Hasil  (Fahmi  &  Hairani,  2019).  Selain  itu  rasio  belanja  pada  suatu  daerah juga  dipengaruhi  oleh  tingkat  penduduk.  Sehingga  dengan  ini  suatu  daerah  dipacu  untuk lebih  meningkatkan  berbagai  pemasukan  guna  memenuhi  kebutuhan  belanjanya.  Hal  ini terbukti  pada  tahun  2015,  belanja  daerah  hanya  sebesar  Rp  1.037.584.453,77  dan mengalami  peningkatan  yang  cukup  pesat  pada  tahun  2019  sebesar  Rp  9.618.079.513,84. Berdasarkan fenomena peningkatan Belanja Daerah tersebut, maka harus dikendalikan agar tidak  terjadi  pembengkakan  akan  Belanja  Daerah  yang  akan  berakibat  buruk  pada meningkatnya utang daerah. Salah satu cara pengendalian akan Belanja Daerah yaitu dengan diimbangi  adanya  pemasukan  daerah  baik  yang  berasal  dari  daerah  itu  sendiri  maupun sumber keuangan lainnya.
Salah  satu  sumber  pemasukan  daerah  yang  berasal  dari  suatu  daerah  asli  itu  sendiri sering disebut dengan Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah memiliki kaitan erat dengan  Belanja  Daerah.  Agar  dapat  menyelenggarakan    Belanja  Daerah  maka  pemerintah daerah  harus  dapat  meningkatkan  pendapatan  yang  berasal  dari  daerah  tersebut.  Hal  itu dapat dilakukan dengan mengembangkan efektivitas dalam pelaksanaan pemerintah daerah. Pemerintah daerah membiayai seluruh  pelaksanaan kegiatan pemerintahnya menggunakan Pendapatan  Asli  Daerah  tersebut.  Maka  dari  itu  Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan  suatu hal terpenting bagi suatu wilayah (Subowo & Endar, 2010). Dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah  yang  tinggi  maka  pengeluaran  rutin  juga  dapat  terwujud  disertai  pula  dengan peningkatan  belanja  modal.  Dengan  peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  maka  akan berdampak terhadap pemerintah daerah pada aspek distribusi penganggaran belanja modal (RM & Heni, 2015).
Untuk  mengoptimalkan  Pendapatan  Asli  Daerah,  selaku  pemerintah  daerah  harus mampu mendanai berbagai pengeluaran daerah agar tidak menunda urusan perekonomian daerah yang bersangkutan (Simanjuntak et al., 2013). Pendapatan Asli Daerah meliputi hasil retribusi  daerah,  pajak  daerah,  pendapatan  yang  diperoleh  dari  kekayaan  yang  dikelola daerah yang sudah dibedakan, dan lainnya Pendapatan Asli Daerah yang valid. Pendapatan oleh  suatu  daerah  dapat  dipakai  serta  dimanfaatkan  untuk  mendanai  perencanaan pengeluaran  yang  akan  dilaksanakan  oleh  daerah  tersebut.  Oleh  karena  itu  dengan Pendapatan Asli Daerah yang tinggi maka akan menambah dana serta pemasukan daerah itu sendiri.  Tidak  hanya  itu,  suatu  daerah  juga  akan  mempunyai  tingkat  kemandirian  yang semakin  tinggi,  sehingga  dengan  lebih  menggali  potensi  Pendapatan  Asli  Daerah  maka pemerintah daerah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Merujuk pada UU No. 33/2014 Pendapatan Asli Daerah bermaksud untuk memberikan tugas  pada  pemerintah  daerah  dalam  membiayai  perwujudan  kegiatan  daerah menggunakan  kemampuan  daerah  sebagai  bentuk  dari  sistem  pemerintah  daerah  yang banyak mewariskan otoritas pada pemerintah  daerah  (Permatasari & Titik,  2016). Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh  Meianto et  al. (2013) menyatakan bahwa Pendapatan Asli  Daerah  memberikan  pengaruh  positif  terhadap  belanja  modal.  Penelitian  itu  selaras dengan  Fahmi & Hairani (2019) bahwa Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh positif terhadap belanja modal hasil yang sama juga dilakukan oleh Afrizawati (2012). Tetapi Amalia et al. (2015) mengungkapkan  bahwa, Pendapatan Asli Daerah tidak mempengaruhi tingkat Belanja Daerah.
Selanjutnya  Belanja  Daerah  dipengaruhi  variabel  Dana  Bagi  Hasil.  Dana  Bagi  Hasil merupakan  bagian  dari  dana  perimbangan  yang  erat  kaitanya  dengan  Belanja  Daerah. Menurut  Wulandari  (2014)  Dana  Bagi  Hasil  adalah  sumber  penghasilan  yang  tersembunyi dan  menjadi  modal  pemerintah  daerah  agar  memperoleh  dana  pembangunan  serta mencukupi  belanja  daerah  yang  tidak  berasal  dari  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Dana Bagi Hasil berasal dari perolehan pajak dan sumber daya  alam.  Oleh  karena  itu  untuk  mengoptimalkan  pendapatan  daerah  yang  berasal  dari Dana  Bagi  Hasil  maka,  pemerintah  daerah  harus  mampu  mengoptimalkan  potensi  yang berasal  dari  pajak  dan  sumber  daya  alam  yang  dimiliki  suatu  daerah.  Pemerintah  daerah yang memiliki Dana Bagi Hasil yang tinggi maka alokasi belanja suatu daerah akan semakin banyak  pula.  Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  merupakan  dana  yang  bertujuan  untuk  membiayai keperluan daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan kebutuhan suatu daerah dan berasal  dari  APBN.  Untuk  meningkatkan  keperluan  akan  Belanja  Daerah  sehingga  dapat mewujudkan  pelayanan  publik  yang  lebih  memadai  maka  pemerintah  daerah  dapat memaksimalkan dalam penggunaan Dana Bagi Hasil (Arin et al., 2019).
Dana  Bagi  Hasil  juga  salah  satu  sumber  penghasilan  daerah  yang  berpotensi  dan menjadi  dasar  bagi  pemerintah  daerah  untuk  mendapatkan  sejumlah  dana  pembangunan untuk  mencukupi  belanja  daerahnya  (Widiasih  &  Gayatri,  2017).  Periansya  et  al.  (2020) dalam  penelitiannya  memperoleh  hasil  dana  perimbangan  berpengaruh  positif  signifikan terhadap  Belanja Modal pada Kab/Kota di Sumatera Selatan. Penelitian tersebut  diperkuat oleh  penelitian  lain  yaitu  Yulina  et  al.  (2017)  yang  menyatakan  bahwa  Dana  Bagi  Hasil berpengaruh positif signifikan terhadap variabel Belanja Daerah. Lain halnya pada penelitian Dewi  et  al.  (2017),  bahwa  Dana  Bagi  Hasil  tidak  mempunyai  pengaruh  terhadap  belanja suatu daerah
Jumlah  Penduduk  erat  kaitanya  dengan  Belanja  Daerah.  Penduduk  merupakan sekelompok  manusia  yang  mendiami  sebagian  permukaan  bumi  atau  suatu  wilayah. Menurut  Pemerintah  Nomor  1  Tahun  1970  pengertian  mengenai  “penduduk”  yang dimaksud  dalam  Peraturan  adalah  hanya  penduduk  Warga  Negara  Indonesia  yang  telah mempunyai  izin  resmi  tinggal  di  negara  Indonesia.  Jumlah  Penduduk  pada  suatu  daerah dapat disebut sebagai aset penting sepanjang penduduk tersebut mempunyai kualitas SDM yang  baik  dari  segi  keterampilan  maupun  lainnya  serta  dapat  berkontribusi  dalam peningkatan  produksi  nasional.  Meningkatnya  Belanja  Daerah  juga  dipengaruhi  karena Jumlah Penduduk dalam suatu Provinsi. Tingginya jumlah penduduk menyebabkan anggaran belanja  negara  juga  akan  meningkat.  Hal  tersebut  dikarenakan  semakin  banyak  Jumlah Penduduk  akan  diiringi  pula  dengan  pemenuhan  fasilitas  publik  ataupun  pengeluaran  lain untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk.
Pengeluaran  daerah  dilihat  dari  skalanya  terhadap  Jumlah  Penduduk  menunjukkan kecenderungan  Belanja  Daerah  seperti  penggunaan  dana  untuk  membiayai  peningkatan ekonomi misalnya Belanja Daerah  (Sari & Nurul, 2018).  Oleh karena itu laju  pertumbuhan penduduk  harus  dikendalikan  dengan  baik  agar  tidak  menjadi  sebuah  beban  bagi  daerah. Provinsi  Sumatera  Selatan  mempunyai  Jumlah  Penduduk  kurang  lebih  8.052.315  juta  jiwa pada  tahun  2015  dan  mempunyai  18  Kabupaten/Kota.  Sari  &  Nurul  (2018)  dalam penelitiannya menyatakan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja  Modal.  Penelitian  lain  yang  memperkuat  penelitian  tersebut  adalah  Mooy  & Yuliastuti  (2019)  menyatakan  bahwa  Jumlah  Penduduk  memiliki  pengaruh  positif  terhadap
Belanja  Daerah.  Sedangkan  penelitian  dari  Devita  et  al.  (2014)  menghasilkan  kesimpulan bahwa Belanja Daerah tidak dipengaruhi oleh Jumlah Penduduk.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  data  panel.  Data  panel  merupakan  kombinasi antara  data time  series dan  data cross  section ,  dimana  komponen  yang  sama  pada cross section dapat dihitung pada saat yang tidak sama (Jaya & Neneng, 2009). Pada riset ini data panel berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), data tersebut berfokus pada  Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA),  dan  data  Jumlah  Penduduk  di  Provinsi  Sumatera Selatan  dalam  rentang  waktu  2015-2019.  BPS  (Badan  Pusat  Statistik)  digunakan  sebagai sumber perolehan  data dalam riset ini yang berupa jumlah  penduduk di  provinsi sumatera selatan  Dan BPK (Badan pemeriksa keuangan) yang berisikan mengenai realisasi anggaran. Keseluruhan  populasi  yang  digunakan  dalam  riset  ini  yaitu  Kabupaten/Kota  pada  Provinsi Sumatera  Selatan  dengan  berjumlah  10  Kabupaten  dan  Kota   yang  diperoleh  melalui  BPS (Badan Pusat Statistik).
Teknik purposive sampling digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian  ini . Pengambilan  sampel  menggunakan  teknik  ini  didasarkan  pada  pertimbangan  peneliti  dan selaras  dengan  maksud  dari  penelitian.  Wilayah  yang  digunakan  menjadi  sampel  dalam penelitian ini wajib memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan. Kriteria tersebut yaitu daerah yang  harus  memiliki  laporan  keuangan  meliputi  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Bagi  Hasil, dan  data  Belanja  Daerah  yang  lengkap  sebanyak  10  Kabupaten/Kota  Provinsi  Sumatera Selatan  dalam  kurun  waktu  penelitian  yang  digunakan  (tahun  2015-2019).  Penggunaan sampel  terdiri  dari  6  Kabupaten  dan  4  Kota  di  Provinsi  Sumatera  Selatan  selama  5  tahun yang dimulai dari  2015-2019. 6 kabupaten tersebut yaitu; Kab. Banyuasin, Kab. Lahat, Kab. Muara Enim, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Kab. Pali, dan Kab. Empat Lawang. Sedangkan penggunaan 4 kota meliputi; Kota Lubuklinggau, Kota Pagar Alam, Kota Palembang, dan Kota Prabumulih.
Keseluruhan  data  yang  digunakan  yaitu  50  data  dari  10  Kab/Kota  Sumatera  Selatan selama  5  tahun.  Teknik  analisis  data  kuantitatif  dipakai  dalam  penelitian  ini  yaitu  analisis regresi  data  panel.  Berdasarkan  data  tersebut  kemudian  dilaksanakan  analisa  mengenai pengaruh  antara  variabel  independen  terhadap  variabel  dependen.  Untuk  mengetahui tingkat signifikan antara variabel maka taraf signifikan yang ditetapkan yaitu 5% atau 0,05. Menurut  hasil  analisis  yang  dilaksanakan,  dapat  dikatakan  tidak  mempunyai  pengaruh signifikan  antara  variabel  apabila  nilai  probabilitas  >  0,05.  Namun,  jika  hasil  pengujian menunjukkan  perolehan  probabilitas  <  0,05  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat pengaruh  yang  signifikan  antara  variabel  yang  diuji.  Pengujian  yang  dilakukan  pada penelitian ini menggunakan aplikasi eviews. Uji data panel ini meliputi; uji statistik deskriptif, uji stasioneritas, uji linear berganda, uji statistik dan uji asumsi klasik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji Statistic Deskriptif
Tabel 1. Uji statistik deskriptif
Sample: 2015 - 2019
BD PAD DBH JP Mean 1.31E+12 1.84E+11 2.87E+11 511691.5 Median 1.04E+12 9.76E+10 1.80E+11 321850.0 Maximum 3.97E+12 1.09E+12 1.21E+12 1674243. Minimum 1.63E+10 3.60E+09 9.13E+10 133862.0 Std. Dev. 8.42E+11 2.62E+11 2.68E+11 440583.5 Skewness 1.269241 2.576019 1.880566 1.518125 Kurtosis 4.428385 8.409726 5.573594 4.472342 Jarque-Bera 17.67536 116.2680 43.26980 23.72209 Probability 0.000145 0.000000 0.000000 0.000007 Sum 6.57E+13 9.22E+12 1.44E+13 25584574 Sum Sq. Dev. 3.47E+25 3.36E+24 3.52E+24 9.51E+12 Observations 50 50 50 50
Sumber: Data diolah (2021)
Uji awal untuk melakukan screening data disebut juga dengan uji statistik. Uji statistik deskriptif  berhubungan  dengan  bagaimana  cara  pengumpulan  dan  penyajian  sebuah  data sehingga dapat dipahami (Nasution, 2017). Merujuk pada tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa variabel  PAD  (X1)  nilai  rata-ratanya  sebesar  Rp  184.338.046.374,45  sedangkan  untuk  nilai standar deviasinya sebesar Rp 261.997.211.923,68. Nilai maksimum dan minimumnya yaitu sebesar  Rp  1.091.704.605.854,90  dan  Rp  3.600.344.354,05.  Variabel  DBH  (X2)  nilai  rata- ratanya  sebesar  Rp  287.490.412.491,12,  sedangkan  untuk  nilai  standar  deviasinya  sebesar Rp 267.991.655.738,17. Nilai maksimum dan minimumnya sebesar Rp 1.212.139.165.136,00 dan  Rp  91.300.772.439,00.  Variabel  jumlah  penduduk  (X3)  memiliki  rata-rata  511691.5, dengan  nilai  standar  deviasi  yaitu  440583.5.  Nilai  maksimal  dan  nilai  minimumnya  yaitu 1674243  dan  133862.0.  Variabel  belanja  daerah  (Y)  memiliki  rata-rata  Rp 1.314.533.051.813,99, dengan nilai standar deviasi yaitu Rp 842.024.700.957,46. Sedangkan nilai  maksimumnya  yaitu  Rp  3.965.007.263.481,72  dan  nilai  minumumnya  sebesar  Rp 16.315.016.923,41.

## Uji Stasioneritas
Uji  stasioneritas  merupakan  suatu  pengujian  untuk  mengetahui  serta  membuktikan data perolehan regresi tidak terdapat unit root atau stasioner dan memperlihatkan tidak ada regresi lancing antara variabel bebas maupun terikat (Balqis & Suriani, 2004). Penelitian ini menggunakan uji unit root Levin, Lin & Chu pada 1 st difference dalam pengujian stasioneritas.
Tabel. 2 Uji Stasioneritas No. Variabel Prob.* Keterangan 1. Belanja Daerah (Y) 0.0269 Data Stasioner
2. Pendapatan Asli Daerah (X1) 0.0000 Data Stasioner 3. Dana Bagi Hasil (X2) 0.0000 Data Stasioner 4. Jumlah Penduduk (X3) 0.0000 Data Stasioner
Sumber: Data diolah (2021)
Pada tabel 2, memperlihatkan bahwa nilai dari pengujian stasioneritas variabel belanja daerah (Y) terdapat nilai probabilitas adalah  0.0269 dimana perolehan tersebut lebih tinggi dari  nilai  alpha  yaitu  0,05  (0.0269  <  0,05),  sehingga  H0  ditolak  dan  H1  diterima  artinya belanja  daerah  memperoleh  hasil  yang  stasioner  atau  signifikan.  Selanjutnya  variabel Pendapatan  Asli  Daerah  (X1)  menunjukkan  bahwa  nilai  probabilitas  adalah  0.0000  dimana perolehan itu lebih besar dari nilai alpha yaitu 0,05 (0.0000 < 0,05), maka H0 ditolak dan H1 diterima  artinya  pendapatan  asli  daerah  memperoleh  hasil  yang  stasioner  atau  dapat dikatakan signifikan. Begitu pula dengan variabel Dana Bagi Hasil (X2) menunjukkan bahwa nilai probabilitas sebesar 0.0000 dimana nilai tersebut lebih besar dari nilai alpha yaitu 0,05 (0.0000  <  0,05),  oleh  karena  itu  H0  ditolak  dan  H1  diterima  artinya  dana  bagi  hasil memperoleh  hasil  yang  stasioner  atau  dapat  dikatakan  signifikan.  Untuk  variabel  Jumlah Penduduk (X3) perolehan nilai probabilitas adalah 0.0000 dimana nilai tersebut lebih besar dari nilai alpha yaitu 0,05 (0.0000 < 0,05), oleh karena itu H0 ditolak dan H1 diterima artinya jumlah penduduk memperoleh hasil yang stasioner atau dapat dikatakan signifikan.

## Uji Model
Tabel 3. Uji Chow Redundant Fixed Effects Tests Effects Test Statistic d.f. Prob. Cross-section F 0.998667 (9,37) 0.4582 Cross-section Chi-square 10.873136 9 0.2845
Sumber: Data diolah (2021)
Uji  chow  dilakukan  untuk  memilih  model  yang  terbaik  antara  common  effect  model (CEM) maupun fixed effect model (FEM) (Lestari & Yudi, 2017). Penetapan ketentuan dalam uji chow dilihat dari perolehan nominal cross-section chi square apabila > α=0,05 maka  CEM model yang terpilih. Namun apabila cross-section chi square < α=0,05 maka FEM model yang dipilih. Berdasarkan tabel 3 di atas didapat nominal dari cross-section chi square = 0.2845 > α=0,05. Oleh karena itu common effect (CEM) yang dipilih.
Tabel 4. Uji Hausman
Test Summary Chi-Sq. Statistic  Chi-Sq. d.f. Prob. Cross-section random 2.915137 3 0.4049
Sumber: Data diolah (2021)
Uji  hausman  digunakan  untuk  mengetahui  satu  model  terbaik  diantara  kedua  model Fixed Effect (FEM) dengan Random Effect (REM). Penentuan keputusan ini dilihat pada nilai cross-section  random.  Apabila  nilai  cross-section  random  <  0,05  maka  model  Fixed  Effect menjadi  regresi  terpilih.  Namun  ketika  nilai  yang  diperoleh  >  0,05  maka  Random  effect model  menjadi  regresi  yang  terpilih.  Merujuk  pada  tabel  4  diatas  dapat  dilihat  bahwa nominal dari cross-section random = 0,4049 > 0,05 maka, model terpilih yaitu Random Effect (REM).

## Tabel 5. Uji Lagrange Multiplier
Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
Test Hypothesis Cross-section Time Both Breusch-Pagan 0.633502 0.791471 1.424973 (0.4261) (0.3737) (0.2326) Honda -0.795928 0.889647 0.066269 -- (0.1868) (0.4736) King-Wu -0.795928 0.889647 0.298729 -- (0.1868) (0.3826) Standardized Honda -0.020392 1.224129 -2.536452 -- (0.1105) -- Standardized King-Wu -0.020392 1.224129 -2.112110 -- (0.1105) -- Gourierioux, et al.* -- -- 0.791471 (>= 0.10) *Mixed chi-square asymptotic critical values: 1% 7.289 5% 4.321 10% 2.952

## Sumber: Data diolah (2021)
Selanjutnya dilakukan uji lagrange multiplier . Uji ini dilakukan untuk menetapkan satu model terbaik diantara kedua model yaitu Random Effect atau Common Effect (Azis, 2020). Penentuan keputusan dalam uji lagrange multiplier (LM) dapat dilihat apabila nilai Breusch Pagan >  α=0,05  maka  model  yang  terpilih  adalah Common  Effect dan  sebaliknya  jika  nilai Breusch Pagan < α=0,05 maka model yang terpilih adalah Random Effect . Berdasarkan (tabel 4)  diatas  diperoleh  nilai  dari Breusch  Pagan yaitu  0.4261  >  0.05  maka  model  yang  terpilih adalah Common Effect (CEM).
Uji Hipotesis
Tabel 6. Uji Hipotesis
Sample: 1 50 Included observations: 50
Variable Coefficient  Std. Error t-Statistic Prob. C 3.99E+11  9.95E+10 4.006910 0.0002 PAD 1.411841  0.408375 3.457215 0.0012 DBH 0.703269  0.187482 3.751129 0.0005 JP 885885.4  242599.2 3.651642 0.0007 R-squared 0.836926     Mean dependent var 1.31E+12 Adjusted R-squared  0.826291     S.D. dependent var 8.42E+11 S.E. of regression 3.51E+11     Akaike info criterion 56.08227 Sum squared resid 5.67E+24     Schwarz criterion 56.23523 Log likelihood -1398.057     Hannan-Quinn criter. 56.14052 F-statistic 78.69366     Durbin-Watson stat 2.033632 Prob(F-statistic) 0.000000

## Sumber: Data diolah (2021)

## Uji R Square
Uji R square dilakukan sebagai penilain terhadap seberapa mampu suatu model dapat menerangkan variabel bebas terhadap variabel terikat (Febriyanti, 2017). Dari tabel 6 diatas dapat  disimpulkan  bahwa  nilai  R-square  0.836926  membuktikan  bahwasanya  tingkat pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Bagi Hasil (X2), dan Jumlah Penduduk (X3)  terhadap  Belanja  Daerah  sebesar  83,69%.  Artinya  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Bagi Hasil  dan  Jumlah  Penduduk  memiliki  pengaruh  terhadap  Belanja  Daerah  sebesar  83,69% sedangkan  sisanya  16,31%  dengan  perhitungan  (100%-83,69%)  dipengaruhi  oleh  variabel lainnya yang tidak terdapat di dalam model penelitian ini.

## Uji Statistik F
Uji  statistik  F  dilakukan  untuk  menguji  seluruh  variabel  bebas  secara  bersama  yang kaitannya dengan variabel terikat. Perolehan hasil uji F dapat diketahui pada tabel 3 di atas. Nilai prob. F (Statistic) sebesar 0.000000 > dari tingkat signifikan yaitu 0,05 (0.000000 < 0.05) oleh  karena  itu  dapat  dikatakan  bahwa  secara  simultan,  variabel  Pendapatan  Asli  Daerah, Dana Bagi Hasil dan Jumlah Penduduk berdampak signifikan terhadap Belanja Daerah.

## Uji Statistik T
Uji  T  statistic  dilakukan  untuk  melihat  kemampuan  dari  variabel  bebas  dalam menjelaskan  kemampuan  terhadap  variabel  terikat  (Khurun  In  &  Nur,  2020).  Dalam  hal  ini dapat  diketahui  dengan  membandingkan  nominal  probabilitas  dari  setiap  variabel independen  dengan  alpha  yaitu  0,05.  Melihat  pada  tabel  3  diatas  nilai  prob.  t  hitung  dari variabel X1 (Pendapatan Asli Daerah) sebesar 0.0012 < 0,05 oleh karena itu Pendapatan Asli Daerah  mempunyai  pengaruh  signifikan  terhadap  Belanja  Daerah.  Selanjutnya,  untuk variabel  X2  (Dana  Bagi  Hasil)  sebesar  0.0005  <  0,05  artinya  Dana  Bagi  Hasil  memiliki
pengaruh  signifikan  terhadap  Belanja  Daerah.  Selanjutnya  untuk  variabel  X3  (Jumlah Penduduk) sebesar 0.0007  < 0,05. Diartikan bahwa Jumlah Penduduk berdampak signifikan terhadap Belanja Daerah.
Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas
0 4 8 12 16 20 -1.2e+12 -8.0e+11 -4.0e+11 1000000 4.0e+11 Series: Standardized Residuals Sample 2015 2019 Observations 50 Mean -3.81e-05 Median 8.86e+10 Maximum 4.03e+11 Minimum -1.32e+12
Std. Dev. 3.40e+11 Skewness -2.328792 Kurtosis 8.635982 Jarque-Bera 111.3696 Probability 0.000000

## Sumber: Data diolah (2021)

## Gambar 1. Uji Normalitas
Untuk  melihat  suatu  data  dapat  terdistribusi  secara  normal  atau  sebaliknya  maka dilakukan sebuah uji yaitu normalitas (D. Handayani & Elva, 2012). Hal tersebut dapat dilihat nilai  dari Jarque-Bera  Test .  keputusan  bahwa  data  tersebar  normal  atau  tidaknya  secara spesifik  dapat  diketahui  dengan  mengkomparasikan  nilai  dari  probabilitas Jarque-Bera dengan nilai alpha yaitu 0,05. Apabila nilai dari probabilitas Jarque-Bera > 0,05 maka ditarik kesimpulan bahwa data terdistribusi normal. Namun jika nilai dari probabilitas Jarque-Bera < 0,05 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa data tidak terdistribusi normal. Pada gambar 1. diatas diperoleh hasil dari probabilitas Jarque-Bera yaitu 0.000 < 0,05 artinya data tersebut tidak  cukup  bukti  untuk  memperlihatkan  bahwa  residual  terdistribusi  normal.  Atau  dapat dinyatakan bahwa data tidak terdistribusi normal.

## Uji Multikolinearitas
Tabel 7. Uji Multikolinearitas Coefficient  Uncentered  Centered Variable Variance VIF VIF C 9.91E+21 4.021387 NA PAD 0.166770 6.855083 4.554453 DBH 0.035150 2.183760 1.004352 JP 5.89E+10 10.80121 4.545266

## Sumber: Data diolah (2021)
Uji  multikolinearitas  digunakan  untuk  menguji  apakah  suatu  data  terdapat  gejala multikolinearitas  atau  tidak  (Handoko  &  Pratama,  2019).  Model  regresi  yang  bagus seharusnya antara variabel tidak mengalami gejala multikolinearitas. Dalam melihat ada atau
tidaknya  gejala  multikolinearitas  maka  dapat  diketahui  pada  nilai variance  Inflation  Factor (VIF)  yang  dibandingkan  dengan  nilai tolerance 0,10.  Jika  nilai  VIF  >  10  dikatakan  bahwa mengalami  gejala  multikolinearitas.  Sebaliknya,  jika  nilai  VIF  <  10  maka  tidak  ada  gejala multikolinearitas.  Dari  tabel  7  diatas  nilai  dari  centred variance  Inflation  Factor (VIF)  X1 sebesar   4.554453,  X2  sebesar  1.004352,  dan  X3  yaitu  4.545266.  Dengan  demikian menunjukkan  tidak  ada  satu  variabel  independen  yang  memiliki  nilai  VIF  <  10.  Dikatakan bahwa variabel independen pada penelitian ini tidak terdapat gejala multikolinearitas.

## Uji Heteroskedastisitas
Tabel 8. Uji Heteroskedastisitas Heteroskedasticity Test: Glejser F-statistic 1.214959     Prob. F(3,46) 0.3149 Obs*R-squared 3.670948     Prob. Chi-Square(3) 0.2993 Scaled explained SS 5.809249     Prob. Chi-Square(3) 0.1213

## Sumber: Data diolah (2021)
Untuk  melihat  terjadinya  perbedaan  variasi  dari  residual  antar  pandangan  dalam model maka dilakukan  uji heteroskedastisitas (Tumiwa et al., 2016). Uji heteroskedastisitas pada  penelitian  ini  menggunakan  metode  uji  glejser.  Menurut  Fauziah  &  Dewi  (2018) maksud  dilakukannya  uji  glejser  yaitu  merekomendasikan  untuk  meregres  nilai  absolute residual  terhadap  variabel  independen.  Terjadi  atau  tidaknya  heteroskedastisitas  dapat dilihat pada nilai Prob. F. Bila nilai Prob. F > 0,05 maka tidak ada gejala heteroskedastisitas. Namun jika nilai dari Prob. F < 0,05 maka mengalami heteroskedastisitas. Selain itu apabila nilai dari prob. Chi-Square > 0.05 maka tidak ada heteroskedastisitas, begitu pula sebaliknya. Berdasarkan tabel 8 diatas dilihat bahwa nilai probabilitas Chi-Square sebesar 0.2993 > 0,05 dan nilai Prob. F yaitu 0.3149 > 0,05. Artinya tidak ada permasalahan heteroskedastisitas.
Uji Autokorelasi
Tabel 9. Uji Autokorelasi Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 0.390850     Prob. F(2,44) 0.6788 Obs*R-squared 0.872789     Prob. Chi-Square(2) 0.6464

## Sumber: Data diolah (2021)
Uji  autokorelasi  digunakan  untuk  melihat  apakah  terdapat  fenomena  autokorelasi diantara periode yang diuji pada model regresi (L. E. Dewi et al., 2015). Breusch-Godfrey atau LM  digunakan  sebagai  metode  dalam  uji  autokorelasi  pada  penelitian  ini  ( Lagrange Multiplier) Test . Apabila nilai Prob. F(2,44) > 0,05 maka tidak terjadi autokorelasi. Sebaliknya, jika nilai Prob. F(2,44) <  0,05 maka terjadi autokorelasi.  Pada tabel  9 diatas diperoleh hasil dari nilai Prob. F(2,44) sebesar 0,6788 > 0,05 maka tidak mengalami gejala autokorelasi.

## PEMBAHASAN

## Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah
Dari  penelitian  yang  sudah  dilaksanakan,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan kaitannya dengan Belanja Daerah Kab/Kota  Provinsi  Sumatera  Selatan  tahun  2015-2019.  Hal  tersebut  berarti  semakin  tinggi jumlah  Pendapatan  Asli  Daerah  dalam  kurun  waktu  tersebut,  akan  diikuti  pula  dengan meningkatnya Belanja Daerah begitu pula sebaliknya, menurunnya Pendapatan Asli Daerah juga  diikuti  menurunnya  Belanja  Daerah.  Semakin  tinggi  Pendapatan  Asli  Daerah  maka membuktikan  bahwa  suatu  daerah  dapat  mengelola  secara  efektif  sumber  daya  alam maupun  sumber  daya  manusia  di  Provinsi  Sumatera  Selatan.  Daerah  Sumatera  Selatan mempunyai  tingkat  pertumbuhan  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  baik  maka  berpeluang mempunyai tingkat pendapatan per kapita yang baik pula. Oleh karena itu akan memberikan dampak  baik  pada  peningkatan  ekonomi  di  Sumatera  Selatan.  Apabila  Pendapatan  Asli Daerah naik maka, dana yang akan digunakan untuk alokasi pembangunan juga berpeluang meningkat. Dalam hal ini maka semakin tinggi tingkat Pendapatan Asli Daerah yang didapat, maka akan diimbangi  dengan pengeluaran yang  bergerak meningkat. Lembaga pemerintah dalam hal ini harus memberikan gagasan untuk lebih menelusuri kemampuan daerah serta memajukan peningkatan ekonomi daerah Sumatera Selatan.
Hasil  penelitian  ini  selaras  dengan  beberapa  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan oleh Meianto et al. (2014), Fahmi & Hairani (2019), Afrizawati (2012), Purpitasari & Kurnia (2015),  dan    Ernayani  (2017)  yang  dalam  risetnya  menghasilkan  bahwa  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Daerah (BD). Namun  berbeda pada analisis oleh Amalia et al. (2015) dalam risetnya mengungkapkan bahwa, Pendapatan Asli Daerah tidak mempengaruhi tingkat Belanja Daerah.

## Dana Bagi Hasil dan Belanja Daerah
Merujuk dari data hasil penelitian tersebut bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan  signifikan  terhadap  tingkat  Belanja  Daerah  di  Kab/kota  Provinsi  Sumatera  Selatan periode  tahun  2015-2019.  Semakin  tinggi  jumlah  Dana  Bagi  Hasil  maka  juga  akan meningkatkan Belanja Daerah begitu pula sebaliknya, penurunan Dana Bagi Hasil maka akan diikuti  dengan  menurunya  jumlah  Belanja  Daerah.  Dana  Bagi  Hasil  merupakan  bagian  dari dana  perimbangan  diperoleh  dari  sumber  daya  alam  atau  pendapatan  yang  berasal  dari pajak, kemudian diberikan ke daerah berdasarkan pada kemampuan suatu daerah tersebut. terdapatnya  Dana  Bagi  Hasil  maka  pemerintah  daerah  dapat  menjalankan  pemerataan desentralisasi dan mencukupi kebutuhan daerah secara maksimal.
Dana  Bagi  Hasil  yang  merupakan  pendapatan  asli  dari  daerah  menghendaki  daerah untuk  mensejahterakan  rakyat  dalam  bentuk  kekayaan  daerah  yang  dikelola  secara proporsional serta professional dan pembangunan infrastruktur secara berkala salah satunya dengan  mengalokasikan  anggaran  ke  sektor  Belanja  Daerah.  Pemerintah  dalam  hal  ini berperan  dalam  pembangunan  sebagai  fasilitator  karena  pemerintah  mengetahui  sasaran tujuan  yang  akan  dicapai.  Belanja  Daerah  merupakan  salah  satu  perwujudan  yang  hendak dicapai dalam pembangunan sub sektor perekonomian dalam suatu daerah dengan maksud desentralisasi.  Perwujudan  dari  hal  ini  dimana  pengeluaran  ataupun  pemasukan  dapat diperoleh dari Dana Bagi Hasil dan didistribusikan dalam porsi yang sesuai.
Penelitian ini selaras dengan riset yang dilakukan oleh Periansya et al. (2020), Yulina et al. (2017), Sasana (2010) dan Handayani et al. (2015) dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa  Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Belanja  Daerah (BD).  Lain  halnya  pada  penelitian  Dewi  et  al.  (2017),  menunjukkan  bahwa  Dana  Bagi  Hasil tidak berpengaruh terhadap belanja suatu daerah.

## Jumlah Penduduk dan Belanja Daerah
Setelah dilakukan  pengujian maka dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  meningkatnya  jumlah  Belanja  Daerah.  Oleh sebab  itu  tingginya  tingkat    penduduk  di  Provinsi  Sumatera  Selatan  maka  akan  diimbangi dengan  tingginya  jumlah  pengeluaran  dalam  bentuk  Belanja  Daerah  untuk  meningkatkan kesejahteraan  penduduk  yang  jauh  lebih  baik.  Penelitian  yang  dilakukan  pada  daerah Sumatera  Selatan  ini  dalam  kurun  waktu  2015-2016  menunjukkan  bahwasanya  tingkat Jumlah Penduduk tertinggi terdapat di Kota Palembang. Semakin tinggi jumlah penduduk di Provinsi  Sumatera  Selatan,  maka  berdampak  pula  dengan  semakin  meningkatnya pengeluaran  akan  Belanja  Daerah.  Hal  tersebut  karena  Jumlah  Penduduk  meningkat  akan berhubungan  dengan  kemampuan  bertambahnya  infrastruktur  untuk  mewujudkan keinginan tersebut serta meningkatnya jumlah sarana pemuas kebutuhan. Tingginya Jumlah Penduduk  digunakan  sebagai  acuan  dalam  membangun  tatanan  daerah  agar  tidak  hanya maju  namun  juga  berkembang.  Besarnya  Jumlah  Penduduk  akan  berdampak  bagi pemerintah daerah, karena menurut pandangan pemerintah hal tersebut dipandang sebagai salah  satu  aset  dalam  meningkatkan  mutu  serta  keahlian  atau  keterampilannya  sehingga mempunyai  produktivitas  tinggi.  Namun  peningkatan  ini  pula  harus  dikendalikan  agar masalah  baru  tidak  terjadi,  salah  satu  diantaranya  yaitu  beban  serta  biaya  dalam  jalannya pembangunan.
Riset  ini  didukung  oleh  penelitian  dahulu  yang  dilakukan  oleh  Sari  &  Ningsih  (2018), Sanusi  &  Muhammad  (2018)  dan  Mooy  &  Yuliastuti  (2019)  dalam  penelitiannya  yang menyatakan  bahwa  jumlah  penduduk  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Belanja Daerah  (BD).  Namun  penelitian  tersebut  berbeda  dengan  temuan  dari  penelitian  yang dilakukan  oleh  Devita  et  al.  (2014)  menghasilkan  kesimpulan  bahwa  Belanja  Daerah  tidak dipengaruhi oleh Jumlah Penduduk.

## KESIMPULAN
Berdasarkan pada tujuan dilakukannya riset ini yaitu untuk menguji terdapat pengaruh atau  tidaknya  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Bagi  Hasil  dan  Jumlah  Penduduk  terhadap Belanja  Daerah  pada  sepuluh  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumatera  Selatan.  Dengan menggunakan  variabel  yang  sudah  disebutkan  serta  hasil  analisa  sebelumnya  maka diperoleh suatu inti pada penelitian ini. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah pada sepuluh kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Hasil pengujian yang telah dilakukan selanjutnya mengindikasikan bahwa Dana bagi Hasil  secara  parsial  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Belanja  Daerah  pada sepuluh Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Pengujian terakhir yang telah  dilakukan yaitu pada  aspek  Jumlah  Penduduk,  secara  parsial  berpengaruh  positif  dan  signifikan  pula terhadap  Belanja  Daerah  dilihat  pada  sepuluh  Kab/Kota  di  Sumatera  Selatan.  Setelah dilakukan  pengujian  di  atas  ditarik  kesimpulan  bahwa  secara  simultan,  tiga  variabel  bebas
berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  satu  variabel  terikat  pada  seluruh  Kab/Kota  di Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu 5 tahun dimulai dari tahun 2015 – 2019.

## REFERENSI
Afrizawati.  (2012).  Analisis  Flypaper  Effect  pada  Belanja  Daerah  Kabupaten/  Kota  di Sumatera. Jurnal  Ekonomi  Dan  Informasi  Akuntansi  Politeknik  Negeri  Sriwijaya Palembang , 2 , 1.
Amalia, W. R., Wahyudin, N., & M, N. (2015). Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Daerah (Pad),  Dana  Alokasi  Umum  (Dau),  Dan  Dana  Alokasi  Khusus  (Dak)  Terhadap  Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan (2009 – 2013). Jurnal Akuntansi Dan Bisnis , 15 (1), 1. https://doi.org/10.20961/jab.v15i1.171
Arina, M. M., Rosalina, A. M. K., & Engka, D. S. M. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi  Kota  Manado. Jurnal  Pembangunan  Ekonomi  Dan  Keuangan  Daerah , 20 (01), 26–35. https://doi.org/10.35794/jpekd.23451.20.01.2019
Azis,  M.  I.  (2020).  Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  Melalui  Belanja  Modal  Pada Pemerintah  Kabupaten  /  Kota  di  Provinsi  Kalimantan  Utara. Jurnal  Ekonomi  & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika , 18 (2), 122–129.
Balqis, R.,  & Suriani. (2004). Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh. Acute Pain , 6 (2), I. https://doi.org/10.1016/s1366-0071(04)00058-0
Devita,  A.,  Arman,  D.,  &  Junaidi.  (2014).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi Umum  dan  Jumlah  Penduduk  terhadap  Belanja  Daerah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Jambi. Jurnal  Perspektif  Pembiayaan  Dan  Pembangunan  Daerah , 2 ,  63–70. http://online-journal.unja.ac.id/index.php/JES/article/view/2255/pdf
Dewi,  K.  R.,  Putu,  K.,  &  Ni,  L.  G.  N.  (2017).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (Pad),  Dana Alokasi  Umum  (Dau),  Dana  Alokasi  Khusus  (Dak)  Dan  Dana  Bagi  Hasil  (Dbh)  Terhadap Alokasi  Belanja  Daerah  Kabupaten/Kota  Se-Bali. Jurnal  Riset  Akuntansi  JUARA , 7 (1), 180–188.
Dewi, L. E., Nyoman, T. H., & Luh, G. E. S. (2015). Analisis Pengaruh NIM, BOPO, LDR, dan NPL Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Umum Swasta Nasional Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2013 ). E-Journal S1 Ak. , 3 (1), 466–469.
Ernayani,  R.  (2017).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum,  Dana  Alokasi Khusus  dan  Dana  Bagi  Hasil  terhadap  Belanja  Daerah  (Studi  Kasus  pada  14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2013). JSHP ( Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan) , 1 (1), 43. https://doi.org/10.32487/jshp.v1i1.234
Fahmi,  M.,  &  Hairani.  (2019).  Pengaruh  PAD  dan  DAU  Terhadap  Belanja  Modal  Pada Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  di  Sumatera  Selatan. Jurnal  Media  Wahana Ekonomika , 16 (1), 40–50. https://doi.org/10.31851/jmwe.v16i1.3407
Fauziah,  D.  N.,  &  Dewi,  A.  N.  W.  (2018).  Pengukuran  Kualitas  Layanan  Bukalapak.com Terhadap Kepuasan Konsumen dengan Metode Webqual 4.0. Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komputer , 3 (2), 173–180.
Febriyanti,  I.  (2017).  Pengaruh  Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah,  dan  Dana  Alokasi  Umum terhadap Belanja Daerah. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi , 6 (12), 1–17.
Handayani, D., & Elva, N. (2012). Pengaruh Pajak Daerah Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap
Alokasi  Belanja  Daerah  Kabupaten  Madiun. Assets:  Jurnal  Akuntansi  Dan  Pendidikan ,
1 (1), 1. https://doi.org/10.25273/jap.v1i1.541
Handayani,  S.  P.,  Syukriy,  A.,  &  Heru,  F.  (2015).  Pengaruh  Penerimaan  Pajak  Daerah  , Retribusi  Daerah  Dan  Di  Kabupaten  /  Kota  Di  Provinsi  Aceh. Jurnal  Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah , 4 (2), 45–50.
Handoko,  B.,  &  Pratama,  A.  (2019).  Analisis  Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah,  Rasio Efektivitas  dan  Rasio  Efisiensi  Pajak  Daerah  Terhadap  Efisiensi  Belanja  Daerah  Pada Pemerintahan  Kabupaten/Kota  di  Sumatera  Utara. Jurnal  Akuntansi  Bisnis  &  Publik , 10 (1), 1–14.
Jaya, I. G. N. M., & Neneng, S. (2009). Kajian analisis regresi dengan data panel . 51–58. Khurun  In,  A.  W.,  &  Nur,  F.  A.  (2020).  Pengaruh  Kompetensi  dan  Independensi  Terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Pemoderasi. Invoice : Jurnal Ilmu Akuntansi , 2 (2), 139–184. https://doi.org/10.26618/inv.v2i2.4116
Lestari,  A.,  &  Yudi,  S.  (2017).  Analisis  Regresi  Data  Panel  untuk  Mengetahui  Faktor  yang Mempengaruhi  Belanja  Daerah  di  Provinsi  Jawa  Tengah. Jurnal  Statistika  Industri  Dan Komputasi , 2 (1), 1–11.
Meianto,  E.,  Betri,  &  Wenny,  C.  D.  (2014).  Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum,  Dana  Alokasi Khusus,  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dan  Luas  Wilayah  Terhadap  Belanja  Modal  Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Jurnal STIE Multi Data Palembang , 1–13.
Mooy,  P.  C.  A.,  &  Yuliastuti,  R.  (2019).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana Perimbangan  terhadap  Belanja  Daerah. Jurnal  Ilmu  Dan  Riset  Akuntansi , 8 (2),  197. https://doi.org/10.34209/equ.v22i2.936
Nasution,  L.  M.  (2017).  Statistik  Deskriptif. Jurnal  Hikmah , 14 (1),  49–55. https://doi.org/10.1021/ja01626a006
Periansya,  Ardiyan,  N.,  Susi,  A.,  Fadilia,  N.,  Gian,  P.,  &  Melani,  D.  S.  (2020).  Analisis  Atas Belanja  Modal  Pada  Kabupaten  dan  Kota  di  Sumatera  Selatan. Jurnal  Riset  Terapan Akuntansi , 4 (33), 158–168.
Permatasari,  I.,  &  Titik,  M.  (2016).  Pengaruh  Pendapatan  Daerah  Terhadap  Belanja  Modal Pada Kabupaten/Kota Jawa Timur. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi , 5 (1), 1–17. Purpitasari, P., & Kurnia. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Daerah. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi , 4 (11), 26–32. https://doi.org/10.22437/jaku.v4i4.8445
RM, R. D. C., & Heni, M. (2015). Hubungan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Alokasi Umum  (Dau)  Dengan  Belanja  Modal  Pada  Pemerintah  Daerah  Se-Provinsi  Jawa  Barat. Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan , 3 (1), 47. https://doi.org/10.17509/jpak.v3i1.15433
Sanusi,  A.,  &  Muhammad,  Y.  (2018).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Produk  Domestik Regional  Bruto,  Jumlah  Penduduk,  Indeks  Pembangunan  Manusia,  Pertumbuhan Ekonomi  Terhadap  Belanja  Daerah  di  Sumatera  Utara  Tahun  2013-2015  Pendekatan Panel Regression. Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik , 3 (1), 50–56.
Sari, P., & Nurul, H. N. (2018). Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Modal Melalui PAD, DAU, dan DAK Sebagai Variabel Intervening. AKUNTABILITAS: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi , 12 (2), 99–112. https://doi.org/10.29259/ja.v12i2.9311
Sasana,  H.  (2010).  Flypaper  Effect  pada  Dana  Alokasi  Umum,  Dana  Bagi  Hasil,  dan Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap  Belanja  Daerah  pada  Provinsi  di  Indonesia. Eko-
Regional , 5 (2), 60–66.
Simanjuntak, L. L. F., Ahmad, S., Ika, S. F., & Hasni,  Y. (2013). Analysis of Flypaper  Effect  in General  Allocation  Fund  and  Regional  Original  Income  To  Regional  Expenditure. The 14th FourA Annual Conference 2013, Penang, Malaysia , 1–29.
Subowo,  &  Endar,  R.  W.  (2010).  Hubungan  Antara  Pad  Dan  Dana  Perimbangan  Dengan Belanja Modal Pemda Kudus. Jurnal Dinamika Akuntansi , 2 (2), 1–1. https://doi.org/10.15294/jda.v2i2.1930
Susanto,  T.  P.  (2016). PERSEPSI  MASYARAKAT  TERHADAP  FASILITAS  PUBLIK  (Studi  Kasus Penggunaan Trotoar di Jalan Jawa dan Jalan Kalimantan Kabupaten Jember) . Tumiwa, M., Rosalina, A. M. K., & Niode, A. O. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Kota Bitung Tahun 2003-2015. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi , 16 (3), 764–770.
Widiasih,  N. N., & Gayatri. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Pada Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. E-Jurnal Akuntansi , 18 (3), 2143–2171. https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/25832 Wulandari, Y. (2014). Pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja daerah pada kabupaten dan kota di indonesia. ARTIKEL .
Yulina,  B.,  Kartika,  R.  S.,  Rita,  M.,  Husnul,  H.  S.  D.,  &  Khairunnisa,  A.  S.  (2017).  Fenomena Flypaper  Effect  pada  Dana  Perimbangan  Dan  Pendapatan  Asli  Daerah  Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan. Jurnal Riset Terapan Akuntansi , 1 (2), 89–96. Zamzami, F., Mukhlis, A., & Pramesti, E. (2018). Audit Keuangan Sektor Publik Untuk Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah (p.  206).  Universitas  Gadjah  Mada  Press. https://books.google.co.id/books?id=fcdVDwAAQBAJ&newbks=1&newbks_redir=0&dq =Audit+Keuangan+Sektor+Publik+Untuk+Laporan+Keuangan+Pemerintah+Daerah&hl=i d&source=gbs_navlinks_s