Pengaruh Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pada BPKAD Kabupaten Lombok Barat
Rosyia Wardani rosyia3112@gmail.com
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM
Baiq Ertin Helmida ertin0009@gmail.com Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM
Baiq Soehartini baiqsoehartini@gmail.com Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMMs

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  application  of  TPP  (additional  employee  income)  and  ASN performance at BPKAD West Lombok Regency, as well as the effect of TPP implementation on ASN performance  at  BPKAD  West  Lombok  Regency.  The  type  of  research  used  in  this  research  is descriptive and associative. The population in this study were all ASN employees at BPKAD West Lombok  Regency,  totaling  59  employees.  The  number  of  samples  used  was  58  employees  with purposive sampling method. The data analysis technique used is descriptive, classic assumption test and  simple  linear  regression.  The  results  showed  that  the  implementation  of  TPP  in  the  West Lombok BPKAD in terms of Class of Position, Workload and Attendance was in the "Good" category (average  4.09);  The  ASN's  performance  at  the  West  Lombok  BPKAD  was  in  the  "Good"  category (4.03). The results of simple linear regression analysis obtained the equation Y = 26.536 + 0.266X and from the results of the hypothesis test the value of t count > t table (4.548 > 1.6715) showed that TPP had an effect on ASN performance at BPKAD Lombok Barat.
Keywords: additional employee income, employee performance, tpp

## 1. Pendahuluan
Pada dasarnya setiap Negara memiliki tujuan yang ingin diraih. Satu diantara banyaknya tujuan  yaitu  tujuan  nasional.  Tujuan  nasional  sudah  tercantum  dalam  Undang-Undang  Dasar 1945 di mana tujuan yang dimaksud adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian abadi  dan  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Demi  mewujudkan  semua  itu,  maka Instansi Pemerintah harus melayani masyarakat melalui Pelayanan Publik. Instansi Pemerintah merupakan  organisasi  yang  terdiri  dari  kumpulan  orang-orang  yang  terpilih  secara  khusus untuk  melakukan  tugas  negara  sebagai  bentuk  pelayanan  kepada  orang  banyak  atau masyarakat.
Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Aparatur Sipil  Negara  yang  selanjutnya  disingkat  ASN  adalah  profesi  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  dan Pegawai  Pemerintah  dengan  perjanjian  kerja  yang  bekerja  pada  instansi  pemerintah. Kenyataannya  pada  saat  ini  pelayanan  publik  oleh  instansi  pemerintah  banyak  mendapat kritikan  dari  berbagai  pihak  dan  disarankan  untuk  memperbaiki  kualitas  pelayanannya. Ombudsman  RI  mengungkapkan  bahwa  keluhan  masyarakat  banyak  didominasi  terkait pelayanan  publik  oleh  Pemerintah  Daerah  (Pemda).  Hal  ini  paling  banyak  dilaporkan  ke
Ombudsman  sepanjang  tahun  2019.  Ombudsman  RI  Perwakilan  NTB  (ORI  NTB)  melakukan penilaian kepatuhan terhadap 7 Kabupaten yang ada di NTB. Hasilnya, Kabupaten Lombok Barat menduduki  urutan  paling  rendah.  Dari  199  Kabupaten  yang  dinilai  di  Indonesia,  hanya  1 Kabupaten  di  NTB  yang  memenuhi  kriteria  kepatuhan  tinggi  (zona  hijau),  yaitu  Kabupaten Lombok Utara dengan skor 93,97 diurutan 14, ungkap Kepala Keasistenan Bidang Pencegahan Ombudsman  RI  perwakilan  NTB  saat  berbincang  dengan  detik.com  di  mataram,  Rabu (12/12/2018).  Terdapat  1  kabupaten  yang  berada  di  level  kepatuhan  rendah  yang  posisinya pada zona merah dengan nilai 44,68 di mana menempati urutan 162 yaitu kabupaten lombok barat ( https://ombudsman.go.id/ ).
Berdasarkan  isu-isu  di  atas,  pemerintah  mengeluarkan  kebijakan  yang  dapat  memacu semangat ASN (Aparatur Sipil Negara) untuk meningkatkan kinerjanya sesuai dengan Undang- Undang No 5 Tahun 2014 yaitu dengan menetapkan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai yang disingkat TPP. TPP adalah penghasilan dalam bentuk uang di luar gaji dan tunjangan yang diberikan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Lombok  Barat  kepada  PNS  dan  PPPK  yang  ditetapkan oleh  Bupati  dan  bersumber  dari  APBD  (Ketentuan  Umum  Pasal  1  No.  8  Peraturan  Bupati Lombok Barat No. 7 Tahun 2021). Pemberian TPP dimaksudkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai atas apresiasi terhadap kinerja dan disiplin yang tinggi dan penuh rasa tanggung jawab telah  mengabdikan  diri.  Petunjuk  teknis  klasifikasi  pemberian  TPP  di  lingkungan  pemerintah Kabupaten  Lombok  Barat  tercantum  dalam  Peraturan  Bupati  Nomor  04  Tahun  2018.  Dalam peraturan  tersebut  menjelaskan  mengenai  Pemberian  TPP  diberikan  kepada  Pegawai  Negeri Sipil yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan  Administrator,  Pengawas  dan  Pelaksana  dan  pegawai  negeri  sipil  yang  menduduki jabatan fungsional tertentu.
Penelitian yang sama tentang TPP dan menghasilkan hasil yang berbeda telah dilakukan oleh Fakihi (2020), yang menyatakan bahwa TPP memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto. Sedangkan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Shofyan  (2022)  menyatakan  bahwa  TPP  tidak  berpengaruh terhadap kinerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang.

## 2. Tinjauan Pustaka

## 2.1 Tambahan Penghasilan Pegawai
Menurut Kadarisman (2016: 230) tambahan penghasilan pegawai merupakan tunjangan yang diberikan atas kinerja yang telah dicapai oleh pegawai selama satu bulan di luar gaji yang diterima  sesuai  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku. TPP  adalah  penghasilan  dalam bentuk  uang  di  luar  gaji  dan  tunjangan  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Lombok Barat kepada PNS dan PPPK yang ditetapkan oleh Bupati dan bersumber dari APBD (Ketentuan Umum  Pasal  1  No.  8  Peraturan  Bupati  Lombok  Barat  No.  7  Tahun  2021).  Menurut  Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 10 Tahun 2017, tunjangan kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai berdasarkan pada capaian kinerja pegawai yang sejalan dengan capaian kinerja organisasi.
Terdapat  3  (tiga)  Indikator  Tambahan  Penghasilan  Pegawai  berdasarkan  Peraturan Bupati Lombok Barat (Pemerintah Daerah, 2021), antara lain:
1) Kelas jabatan pegawai negeri sipil: seperti jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan  pelaksana  di  Badan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Lombok  Barat  (BPKAD Lobar).
2) Beban kerja pegawai negeri sipil: seperti beban yang diberikan kepada pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan capaian rencana kerja bulanan yang dinilai  atau  diukur  dari  laporan  kerja  harian  di  Badan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah Lombok Barat (BPKAD Lobar).
3) Kehadiran Pegawai Negeri Sipil: seperti kehadiran pegawai negeri sipil pada setiap hari kerja  dan/jam  kerja  di  Badan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Lombok  Barat  (BPKAD Lobar).

## 2.2 Kinerja
Menurut Mangkunegara (2011), kinerja adalah hasil kerja secara kualitas, kuantitas yang dicapai  oleh  seorang  pegawai  dalam  melaksanakan  tugasnya  sesuai  dengan  tanggung  jawab yang  diberikan  dan  diselesaikan  dalam  kurun  waktu  tertentu.  Kinerja  atau  prestasi  kerja ( performance ) diartikan sebagai ungkapan kemampuan yang didasari oleh pengetahuan, sikap, ketrampilan  dan  motivasi  dalam  menghasilkan  sesuatu.  Moeheriono  (2010)  mendefinisikan kinerja sebagai hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi  baik secara kuantitatif,  sesuai  dengan  kewenangan dan  tugas serta  tanggung  jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi.
Pengukuran  kinerja  pegawai  adalah  hasil-hasil  fungsi  pekerjaan  seseorang  atau kelompok  dalam  suatu  organisasi  pada  periode  waktu  tertentu  yang  merefleksikan  seberapa baik seseorang atau kelompok tersebut memenuhi persyaratan sebuah pekerjaan dalam usaha pencapaian  tujuan  organisasi.  Kinerja  diukur  dengan  indikator  menurut  teori  Mathis  dan Jackson (2011) sebagai berikut:
1) Kualitas, yaitu diukur dari pandangan pegawai terhadap kualitas pekerjaan yang telah dihasilkan  serta  kesempurnaan  tugas  terhadap  keterampilan  maupun  keterampilan pegawai.
2) Kuantitas, yaitu jumlah atau target yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah unit jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan.
3) Ketepatan  waktu,  yaitu  aktivitas  yang  diselesaikan  pada  waktu  awal  yang  diinginkan dilihat  dari  sudut  koordinasi  dari  hasil  output  serta  memaksimalkan  waktu  yang tersedia untuk aktivitaslain.
4) Kehadiran,  merupakan  bentuk  hasil  aktifitas  pegawai  yang  didukung  dengan  tingkat kehadiran yang tinggi.
5) Kemampuan  bekerjasama,  yaitu  kemampuan  seorang  tenaga  kerja  untuk  bekerja bersama dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan pekerjaan yang telah ditetapkan sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.

## 3. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  dan asosiatif.  Sugiyono  (2016)  mengatakan  penelitian  deskriptif  yaitu  penelitian  yang  dilakukan untuk  mengetahui  nilai  variabel  mandiri,  baik  satu  variabel  atau  lebih  (independen)  tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Sedangkan penelitian asosiatif  dalam  hal  ini  digunakan  untuk  mengetahui  Pengaruh  Tambahan  Penghasilan  (TPP) terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Di BPKAD Kabupaten Lombok Barat.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, yaitu metode pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan disertai dengan pencatatan secara sistematis  tentang  objek  yang  diteliti  secara  langsung  dengan  jalan  mendatangi  lokasi  dan mengadakan  pengamatan  langsung  ke  objek  penelitian  (Arikunto,  2010).  Wawancara  adalah proses  memperoleh  keterangan  untuk  tujuan  penelitian  dengan  cara  tanya  jawab  sambil bertatap  muka  antara  penanya  atau  pewawancara  dengan  penjawab  atau  responden,  dengan menggunakan  alat  panduan  wawancara  (Arikunto,  2010).  Kuesionser  adalah  metode pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan  cara  memberikan  pertanyaan-pertanyaan  kepada responden  dengan  panduan  kuesioner  (Arikunto,  2010).  Dalam  penelitian  ini  kuesioner disebarkan  kepada  responden  berupa  pernyataan-pernyataan  tentang  Penerapan  TPP  dan Kinerja ASN di BPKAD Kabupaten Lombok Barat.
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  di  BPKAD Kabupaten Lombok Barat yang tercatat sebanyak 59 orang. Dalam penelitian ini jumlah sampel yang digunakan sebanyak 58 orang karena kepala BPKAD Lombok Barat tidak dimasukkan ke dalam  sampel  dengan  pertimbangan  bahwa  kepala  BPKAD  Kabupaten  Lombok  Barat  yang memberikan penilaian terkait kinerja. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan uji analisis regresi sederhana.
4. Analisis Data dan Pembahasan

## 4.1 Analisis Data
1) Penerapan TPP di BPKAD kabupaten Lobar sebagai berikut:
Tabel.1  Rekapitulasi  Jawaban  Responden  tentang  Penerapan  TPP  di  BPKAD Kabupaten Lombok Barat No Aspek Kelas Jabatan Rata-Rata Kriteria 1 TPP diberikan sesuai dengan jabatan/golongan 4,19 Baik 2 TPP diberikan sesuai dengan yang diharapkan 4,03 Baik Rata-rata 4,11 Baik Aspek Beban Kerja 1 TPP diberikan sesuai dengan beban kerja normal 4,09 Baik 2 TPP diberikan sesuai dengan laporan kinerja harian setiap bulan 4,13 Baik 3 TPP diberikan sesuai dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) 4,14 Baik 4 TPP diberikan sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan 4,17 Baik Rata-rata 4,13 Baik Aspek Kehadiran 1 TPP hari kerja yang ditetapkan dalam satu bulan 4,19 Baik 2 TPP berdasarkan ketepatan waktu kehadiran apel pagi 3,91 Baik 3 TPP berdasarkan minimal jam pulang yang telah ditetapkan 3,98 Baik Rata-rata 4,03 Baik Rerata 4,09 Baik

## Sumber: Data primer diolah, 2022
Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa rata-rata skor terendah (3,91) terletak pada aspek kehadiran  yaitu  pada  item  TPP  berdasarkan  ketepatan  waktu  kehadiran  apel  pagi. Untuk rata-rata skor tertinggi (4,19) terletak pada aspek kelas jabatan dan juga terletak pada aspek kehadiran. Nilai rerata dari ketiga aspek adalah sebesar 4,09 masuk kriteria “Baik”.
Dari hasil analisis deskriptif dapat dilihat  bahwa rata-rata tanggapan responden untuk semua variabel yang diteliti masuk dalam rata-rata skor 3,91-4, 17 dengan kriteria “Baik” dan tidak ada variable yang mencapai rata-rata skor (4,20-5,00) dengan kriteria tertinggi “ Sangat Baik” .

## 2) Kinerja ASN di BPKAD kabupaten Lobar
Tabel  2.  Rekapitulasi  Persepsi  Responden  tentang  Kinerja  ASN  di  BPKAD
Kabupaten Lombok Barat No Aspek Kualitas Rata-Rata  Kriteria 1 Kinerja pegawai berdasarkan tingkat ketelitian 4,09 Baik 2 Kinerja pegawai berdasarkan tingkat kerapian 4,09 Baik 3 Kinerja pegawai berdasarkan penilaian baik oleh atasan 4,12 Baik Rata-rata 4,10 Baik Aspek Kelas Kuantitas 1 Kinerja pegawai berdasarkan kuantitas kerja yang diberikan 4,07 Baik 2 Kinerja pegawai berdasarkan tugas tambahan yang diberikan 4,07 Baik 3 Kinerja pegawai berdasarkan target bulanan yang diberikan 4,07 Baik rata-rata 4,07 Baik Aspek Ketepatan Waktu 1 Kinerja pegawai berdasarkan tingkat absensi 3,98 Baik 2 Kinerja pegawai berdasarkan waktu datang dan pulang 3,84 Baik 3 Kinerja pegawai berdasarkan aturan jam kerja kantor/instansi. 3,93 Baik rata-rata 3,92 Baik Rerata 4,03 Baik Sumber: Data primer diolah, 2022
Dari  tabel  2  di  atas  menunjukkan  bahwa  rata-rata  skor  terendah  (3,84)  terletak  pada aspek ketepatan waktu yaitu pada item kinerja pegawai berdasarkan datang dan pulang sesuai dengan waktu yang ditentukan. Untuk rata-rata skor tertinggi (4,12) terletak pada aspek kualitas pada item kinerja pegawai berdasarkan penilaian baik oleh atasan. Dari ketiga aspek tersebut di atas aspek kualitas memiliki rata-rata skor tertinggi yaitu 4,10 dan  yang  terendah  adalah  aspek  ketepatan  waktu  dengan  rata-rata  skor  3,92  dengan kriteria “Baik”. Nilai rerata dari ketiga aspek adalah sebesar 4,09 masuk kriteria “Baik”. Persepsi  responden  terkait  kinerja  ASN  diukur  dengan  3  aspek  yakni  aspek  kualitas, kuantitas  dan  ketepatan  waktu.  Rata-rata  jawaban  responden  berkisar  dari  skor  3,84- 4,12  dengan  kriteria  “Baik”. Tidak  ada  yang  mencapai  rata-rata  skor  4,205,00  dengan kriteria “Sangat Baik”.

## 3) Analisis Regresi Linear Sederhana
Teknik  analisis  regresi  linier  sederhana  digunakan  untuk  melihat  besaran  pengaruh variabel TPP terhadap variabel kinerja pegawai pada BPKAD Kabupaten Lombok Barat. Adapun Hasil Uji Analisis Regresi Linear Sederhana dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 3. Hasil Uji Regresi Berganda
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 26,536 2,166 12,253 0,000 Tambahan Penghasilan Pegawai 0,266 0,058 0,519 4,548 0,000 a. Dependent Variable: KINERJA PEGAWAI

## Sumber: Hasil Olah Data IBM SPSS Versi 25, 2022
Berdasarkan tabel di atas hasil uji analisis regresi linear sederhana diperoleh persamaan Y = 26,536 + 0,266X. Persamaan ini menunjukkan bahwa nilai konstanta diperoleh dari 26,536  (positif)  yang  berarti  apabila  variabel  tambahan  penghasilan  pegawai  sama dengan  nol  maka  kinerja  pegawai  sebesar  26,536.  Satuan  koefisien  regresi  X  sebesar 0,266  (positif)  berarti  jika  tambahan  penghasilan  pegawai  meningkat  1  satuan,  maka kinerja  pegawaiakan  meningkat  sebesar  0,266  satuan.  Output  pada  tabel  di  atas menggambarkan nilai t hitung sebesar 4,548 sedangkan t tabel sebesar 1,6715 dan nilai signifikansi  sebesar  0,000 ≤  0,05,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  variabel  Tambahan Penghasilan Pegawai (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel Kinerja Pegawai (Y).

## 4.2 Pembahasan
4.2.1 Penerapan TPP Aparatur Sipil Negara (ASN) di BPKAD Kabupaten Lombok Barat. Penerapan  TPP  di  BPKAD  Kabupaten  Lombok  Barat  telah  berlangsung  semenjak  awal tahun 2021. Dalam penerapannya banyak hal yang menjadi dasar perhitungan pemberian TPP tersebut  yaitu  diukur  dan  diklasifikasikan  berdasarkan  aspek  kelas  jabatan,  beban  kerja  dan kehadiran.  Pemberian  TPP  di  BPKAD  Kabupaten  Lombok  Barat  berupa  upah  langsung  yang diserahkan  kepada  pegawai  karena  kinerja  bisa  mencapai  standar  yang  ditentukan  atau  bisa melebihi standar yang telah ditetapkan sesuai Ketentuan Umum Pasal 1 No. 8 Peraturan Bupati Lombok Barat No. 7 Tahun 2021.
Penerapan  TPP  di  BPKAD  kabupaten  Lombok  barat  diukur  berdasarkan  3  aspek  yaitu aspek  kelas  jabatan,  aspek  beban  kerja,  dan  aspek  kehadiran.  Adapun  hasil  analisis  data  dari aspek kelas jabatan sebesar 4,11, aspek beban kerja sebesar 4,13, dan aspek kehadiran sebesar 4,03.  Secara  keseluruhan  persepsi  responden  terkait  penerapan  TPP  di  BPKAD  Kabupaten Lombok Barat dari 3 aspek tersebut memperoleh Rerata skor 4,09, masuk dalam kriteria “ B aik” sehingga dapat dikatakan penerapannya TPP di BPKAD Kabupaten Lombok Barat dinilai sudah mencapai kriteria “ Baik ” . Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang membuktikan bahwa  penerapan  TPP  berpengaruh  terhadap  kinerja  pegawai  (Jecqueline,  2018).  Pengaruh
Tunjangan Kinerja terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Pertanian  Kabupaten Minahasa, hasil penelitiannya yaitu Tunjangan Kinerja terhadap kinerja Pegawai di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa berpengaruh positif dan signifikan dan dengan adanya pemberian tunjangan kinerja pegawai  termotivasi  bekerja  dengan  maksimal  sehingga  berpengaruh  terhadap  peningkatan kinerja pegawai di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa.

## 4.2.2 Kinerja ASN di BPKAD Kabupaten Lombok Barat.
Kinerja  ASN  di  BPKAD  kabupaten  Lombok  barat  diukur  berdasarkan  tiga  aspek  yaitu aspek kualitas, kuantitas, dan ketepatan waktu. Adapun hasil dari aspek kualitas sebesar 4,10, aspek  kuantitas  sebesar  4,07  dan  aspek  ketepatan  waktu  sebesar  3,92.  Secara  keseluruhan persepsi responden terkait kinerja ASN di BPKAD Kabupaten Lombok baratmemperoleh Rerata skor  4,03 masuk  dalam  kriteria  “Baik”, sehingga  dapat  dikatakan  kinerja  ASN  di  BPKAD Kabupaten Lombok Barat dalam kriteria baik.
Dari  hasil  tersebut  dapat dilihat  bahwa  kualitas  pegawai/ASN  mendapatkan  nilai  rata- rata tertinggi terutama pada itemkinerja pegawai berdasarkan penilaian baik oleh atasan yang artinya bahwa pegawai/ASN memiliki kualitas atau kemampuan kerja yang baik sehingga dapat meningkatkan  kinerjanya  dan  mendapatkan  penilaian  baik  dari  atasan  karena  dapat menyelesaikan  pekerjaannya  dengan  teliti,  rapi  dan  baik.  Namun  pegawai  mengakui  bahwa mereka  harus  lebih  cekatan  lagi  dalam  bekerja  sehingga  dengan  meningkatkan  kualitas  kerja pegawai maka akan mendorong peningkatan kinerja pegawai di BPKAD Lobar.

## 4.2.3 Pengaruh Tambahan Penghasilan Pegawai Terhadap Kinerja Pegawai
Dari  hasil  analisis  data  diperoleh  nilai  thitung  >  t  tabel  (4,548  >  1,6715).  Hal  ini menunjukkan  bahwa  variabel  tambahan  penghasilan  pegawai  berpengaruh  terhadap  kinerja pegawai.  Hasil  ini  memberikan  makna  bahwa  semakin  tinggi  tambahan  penghasilan  pegawai pada  BPKAD  Lombok  Barat  maka  akan  semakin  meningkatkan  kinerja  pegawai.  Hal  tersebut ditunjukkan dalam melaksanakan tugasnya pegawai pada BPKAD Lombok Barat membutuhkan adanya tambahan penghasilan di luar gaji, karena seorang pegawai dalam melakukan pekerjaan, walaupun  telah  memiliki  gaji,  tetap  tidaklah  berimbang  dengan  pekerjaannya,  hal  ini  akan membuat  perasaan  tidak  tenang  dan  tidak  nyaman  dalam  pekerjaannya  dan  akan mengakibatkan  pekerjaannya  tidak  akan  maksimal.  Oleh  karena  itu,  TPP  merupakan  bentuk penghargaan  kepada  pegawai  dalam  rangka  mendorong  peningkatan  kinerjanya.  TPP  adalah penghasilan  dalam  bentuk  uang  di  luar  gaji  dan  tunjangan  yang  diberikan  oleh  Pemerintah Kabupaten  Lombok  Barat  kepada  PNS  dan  PPPK  yang  ditetapkan  oleh  Bupati  dan  bersumber dari APBD (Ketentuan Umum Pasal 1 No. 8 Peraturan Bupati Lombok Barat No. 7 Tahun 2021).
Dengan  demikian,  pemberian  TPP  dapat  mempengaruhi  kinerja  pegawai  di  BPKAD Lombok Barat, sehingga apabila dilakukan peningkatan dan perbaikan terhadap TPP di BPKAD Lombok  Barat  maka  kinerja  pegawai  akan  mengalami  peningkatan  dan  sebaliknya,  hal  ini diperkuat  dengan  adanya  hasil  penelitian  dari  Pakihi  (2020)  yang  menyatakan  bahwa  TPP memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto.

## 5 Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisa  data  dan  pembahasan  maka  diperoleh  simpulan  sebagai berikut:
1) Secara  keseluruhan  persepsi  responden  terkait  penerapan  TPP  di  BPKAD  Kabupaten Lombok Barat dari 3 aspek tersebut memperoleh Rerata skor 4,09, masuk dalam kriteria “Baik” sehingga dapat dikatakan penerapannya TPP di BPKAD Kabupaten Lombok Barat dinilai sudah mencapai kriteria “Baik”.
2) Secara  keseluruhan  persepsi  responden  terkait  kinerja  ASN  di  BPKAD  kabupaten Lombok  barat memperoleh  Rerata  skor  4,03  masuk  dalam  kriteria  “Baik”,  sehingga dapat dikatakan kinerja ASN di BPKAD Kabupaten Lombok Barat dalam kriteria baik.
3) Pengaruh  Tambahan  Penghasilan  Terhadap  Kinerja  Pegawai  di  BPKAD  Kabupaten Lombok  Barat  berdasarkan  hasil  output SPSS  25 menunjukkan  nilai  t  hitung  >  t  tabel (4,548  > 1,6715). Nilai signifikansi sebesar 0,000  ≤ 0,05, maka dapat dikatakan bahwa variabel  Tambahan  Penghasilan  Pegawai  (X)  berpengaruh  signifikan terhadap  variabel Kinerja  Pegawai  (Y).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  variabel  tambahan  penghasilan pegawai berpengaruh terhadap kinerja pegawai.

## Referensi
Arikunto, S. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik . Jakarta: Rineka Cipta. Darmayanti.  (2018). Pengaruh  Tambahan  Penghasilan  Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara  (Insetif) Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan . Fakihi,  M.  N.  (2020). Pengaruh  Pemberian  Tambahan  Penghasilan  Pegawai  (TPP)  Terhadap Kinerja Pegawai Di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto . https://ombudsman.go.id Kadarisman, M. 2016. Manajemen Kompensasi. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. L.  Mathis,  Robert  &  H.  Jackson,  John.  2011. Human  Resource  Management (edisi  10).  Jakarta: Salemba Empat Madjid,  M.  (2005). Pengaruh  Tambahan  Penghasilan  Pegawai  (TPP)  da  Kemampuan  Kerja Terhadap  Kinerja  Pegawai  Pada  Badan  Perencanaan,  Penelitian  dan  Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Morowali .
Mangkunegara. 2011. Manajemen Sumber Daya Perusahaan. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya. Moehoriono. 2010. Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi. Surabaya: PT Ghalia Indonesia. Pemerintah, Daerah, L. B. (2021). Peraturan Bupati Lombok Barat .
Plangiten,  N.  N.  (2014). Pengaruh  Tambahan  Penghasilan  Pegawai  Terhadap  Kinerja  Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Talaud . 1 (1).
Shofyan,  H.  (2022). Pengaruh  Disiplin  Kerja  Berbasis  Sistem  Informasi  Presensi  Pemerintah Kabupaten  Lumajang  (Siperlu)  Dan  Tunjangan  Tambahan  Penghasilan  Pegawai  Negeri Sipil  (TPP)  Terhadap  Kinerja  Pegawai  Negeri  Sipil  Di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Lumajang . Soehartini,  B.  (2022). Pengaruh  Tambahan  Penghasilan  (TPP)  Terhadap  Kinerja  Aparat  Sipil Negara (ASN) Pada BPKAD Kabupaten Lombok Barat .
Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: PT. Alfabet Undang-Undang  Ri  No.5  Tahun  2014  Tentang  Apaertur  Sipil  Negara.  (2014). Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia , 1 – 104. sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/aturan/APARATUR_SIPIL_NEGARA_(ASN).pdf%5Cn