..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 11 Nomor 1 Desember 2019 :::..

## IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH BERDASARKAN PSAK

## 105 TENTANG AKUNTANSI MUDHRABAH DAN FATWA DSN MUI PADA PRODUK PEMBIAYAAN

## Muhammad Fahmul Iltiham
Universitas Yudharta Pasuruan fahmul.esy@yudharta.ac.id
Abstract :  In a financing transaction that is sacrificed, the Sharia Mudharabah contract is a very familiar transaction agreement for the  world  of  sharia  finance  today,  because  the Mudharabah contract itself is a contract of cooperation between the two parties, where  one  party  acts  as  the  owner  of  capital  and  the  other  party acts  as  the  capital  manager  of  a  certain  business  with  profit sharing ratio (profit) according to the agreement between the two parties.  Because  the  purpose  of  this  study  is  to  determine  the implementation  (implementation)  of the Mudharabah contract  in financing  products  at  Bank  Syariah  Mandiri  KCP  Lawang.  Then based  on  the  results  of  the  study  it  is  known  that  the implementation (implementation) of the Mudharabah contract on financing  products  at  Bank  Syariah  Mandiri  KCP  Lawang  is  in accordance  with  the  accounting  standards  in  PSAK  105  on Mudharabah Accounting  and  also  in  accordance  with  sharia reviews  based  on  the  DSN  MUI  Fatwa  regarding Mudharabah Financing.  The  application  of  the Mudharabah contract  at  Bank Syariah Mandiri is found in the work shop financing product with the type of working capital financing to customers.
Keywords : Mudharabah Agreement,  PSAK  105 Mudharabah Accounting, DSN Fatwa, Financing.

## PENDAHULUAN
Bank  secara  sederhana  dapat  diartikan  sebagai  lembaga  keuangan yang  kegiatan  utamanya  adalah  menghimpun  dana  masyarakat  dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank  lainnya. 1 Bank  syariah  merupakan  bank  yang  kegiatannya  mengacu pada  hukum  Islam,  dan  dalam  kegiatannya  tidak  membebankan  bunga,
1 Kasmir, Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah, (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada. Tahun 2001), hlm.11
MALIA: Jurnal Ekonomi Islam
Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Yudharta Pasuruan
E-ISSN (Online)  : 2548-1371 (Terakreditasi)
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 11 Nomor 1 Desember 2019 :::..
maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank  syariah,  maupun  yang  dibayarkan  kepada  nasabah  tersebut  didasarkan pada  hukum  syariah  baik  perjanjian  yang  dilakukan  bank  dengan  nasabah dalam  penghimpunan  dana,  maupun  penyalurannya.  Perjanjian  (akad)  yang terdapat  diperbankan  syariah  harus  tunduk  pada  syarat  dan  rukun  akad tersebut. 2
Pembiayaan  atau  pendanaan  yang  dilakukan  bank  syariah  kepada nasabah tidak berbeda jauh dengan bank konvensional. Perbedaannya adalah pembiayaan  dalam  bank  syariah  tidak  didasarkan  atas  nama  produk melainkan  berdasarkan  prinsip  yang  digunakan.  Salah  satu  prinsip pembiayaan  yang  dilakukan  oleh  bank  syariah  adalah  akad Mudharabah . Akad Mudharabah adalah akad diantara dua belah pihak, dimana pihak yang satu  menyerahkan  modal  dan  pihak  yang  lainnya  memberdayakan  modal tersebut  untuk  usaha,  serta  keuntungan  yang  diperoleh  dibagi  bersama dengan  porsi  bagi  hasil  disepakati  pada  saat  akad.  Pada  akad Mudharabah , bank bertindak sebagai pemilik modal ( shahibul maal ) dan nasabah bertindak sebagai pengelola modal ( mudharib ) dengan suatu usaha tertentu dan nisbah bagi hasil (keuntungan) sesuai dengan kesepakatan pada saat akad.
Salah satu perbankan syariah yang terkenal dan ternama di Indonesia adalah  Bank  Syariah  Mandiri.  Dalam  perkembangannya  Bank  Syariah Mandiri  mengalami  petumbuhan  kinerja  yang  positif.  Hal  ini  terlihat  pada pertumbuhan  laba  yang  telah  dicapai  oleh  Bank  Syariah  Mandiri  yakni sebesar  67%  di  Triwulan  III  tahun  2018.  Laba  bersih  Mandiri  Syariah  pada triwulan III 2018 mencapai Rp. 435 miliar, naik dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang sebesar Rp. 261 Miliar. Pertumbuhsn laba tersebut didorong oleh penumbuhan bisnis (pembiayaan dan pendanaan), Fee Based  Income,  perbaikan  kualitas  pembiayaan,  dan  efisiensi  biaya. Pembiayaan  Mandiri  Syariah  per  Triwulan  III  2018  tumbuh  sebesar 11,11%(yoy), semual Rp. 58,72 Triliun pada Triwulan III 2017, menjadi Rp. 65,24 Triliun. Segmen konsumer mencatatkan pertumbuhan tertinggi dengan kenaikan  sebesar  28,65  %(yoy)  dari  semula  Rp.  19,54  Triliun  menjadi  Rp. 25,14  Triliun.  Jika  dilihat  dari  sisi  pendanaan.  Bank  Mandiri  Syariah mencatatkan Dana Pihak Ketiga tumbuh 10,07% dari Rp. 74,75 triliun pada riwulan  III  2017  menjadi  Rp.  82,28  triliun.  Pertumbuhan  tersebut  terutama
2 Ismail, Manajemen  Perbankan  Dari  Teori  Menuju  Aplikasi, (Jakarta:  Kencana,  Tahun 2010), hlm. 20
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 11 Nomor 1 Desember 2019 :::..
didorong produk tabungan yang meningkat 13,77% menjadi Rp. 32,99 triliun per Triwulan III 2018. 3 Pada produk penghimpunan dana  yang ditawarkan, Bank  Mandiri  Syariah  menggunakan  prinsip  akad  wadi’ah  dan  akad Mudharabah ,  namun  lebih  didominasi  menggunakan  akad Mudharabah . Dana  yang  diperoleh  dari  produk  penghimpunan  dana  yang  berprinsip  akad Mudharabah tersebut  kemudian  dikelola  melalui  pembiayaan-pembiayaan kepada  nasabah  dengan  nisbah  bagi  hasil  tertentu  sesuai  kesepakatan sehingga  bisa  mendapatkan  keuntungan  atau  laba.  Salah  satu  prinsip pembiayaan  yang  digunakan  oleh  Bank  Syariah  Mandiri  juga  berdasarkan prinsip  akad Mudharabah .  Pembiayaan  yang  dilakukan  oleh  Bank  Syariah Mandiri haruslah sesuai dengan ketentuan syarat, rukun dan tinjauan syariah dari akad Mudharabah tersebut.

## KAJIAN TEORI
1. Pengertian Akad Mudharabah
Secara  istilah Mudharabah berarti  seorang malik atau  pemilik modal  menyerahkan  modal  kepada  seorang amil untuk  berniaga  dengan modal  tersebu,  dimana  keuntungan  dibagi  diantara  keduanya  dengan porsi  bagian  sesuai  dengan  yang  dipersyaratkan  dalam  akad.  Dalam Fatawa al Azhar disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Mudharabah adalah  akad  untuk  berserikat  dalam  keuntungan  dimana  modal  dari  satu pihak yang berserikat dan pekerjaan dari pihak lain menurut syarat-syarat tertentu.  Menurut  Sayyid  Sabiq, Mudharabah adalah akad  dianatara  dua belah  pihak  dimana  salah  satu  pihak  menyerahkan  modal  kepada  yang lain  untuk  berniaga  pada  modal  tersebut  dengan  keuntungan  dibagi diantara keduanya dengan porsi sesuai hasil kesepakatan. 4
Dari beberapa pengertian tentang Mudharabah diatas, maka dapat dipahami  bahwa Mudharabah itu  adalah  akad  diantara  dua  belah  pihak, dimana  pihak  yang  satu  menyerahkan  modal  dan  pihak  yang  lainnya memberdayakan  modal  tersebut  untuk  usaha,  serta  keuntungan  yang diperoleh  dibagi  bersama  dengan  porsi  bagi  hasil  disepakati  pada  saat akad. 5
3 www.syariahmandiri.co.id diakses pada tanggal 10 November 2018.
4 Yadi  Janwari, Lembaga  Keuangan  Syariah ,  (Bandung:  PT.  Remaja  Rosdakarya,  Tahun 2015), hal. 59-60.
5 Nizar,  M,  2015,  Strategi  Pengembangan  Marketing  (Studi  Kasus  di  BRPS
Adil Makmur Karangploso Malang), MALIA (Terakreditasi) , 7 (1).
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 11 Nomor 1 Desember 2019 :::..
2. Rukun dan Syarat Akad Mudharabah
Jumhur ulama menyatakan, bahwa rukun Mudharabah terdiri atas orang ynag berakad, modal, keuntungan, kerja, dan akad. Adapun syarat- syarat Mudharabah adalah sebagai berikut: 6
a. Bagi  pihak  yang  berakad,  harus  cakap  bertindak  hukum  dan  cakap diangkat sebagai wakil (bagi mudharib )
b. Yang  terkait  dengan  modal,  disyaratkan:  berbentuk  uang,  jelas jumlahnya, tunai, diserahkan sepenuhnya kepada mudharib
c. Yang  terkait  dengan  keuntungan,  disyaratkan  bahwa  pembagian keuntungan harus jelas dan diambil dari keuntungan.
d. Untuk  syarat  akad  mengikuti  syarat  sebuah  akad  pada  umumnya, yaitu  harus  jelas  sighatnya  dan  ada  kesesuaian  antara  ijab  dan qabulnya.

## 3. Macam-Macam Akad Mudharabah
Ulama Fiqh membagi  akad Mudharabah menjadi  dua  macam yaitu: 7
a. Mudharabah Muthlaqah
Mudharabah muthaqah yaitu penyerahan modal secara mutlak tanpa  syarat  dan  pembatasan.  Dalam Mudharabah  muthaqah, pengusaha  bebas  mengelola  modal  dengan  jenis  usaha  apa  saja  yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan dan ditempat mana saja yang dia inginkan.
b. Mudharabah Muqayyadah
Mudharabah  muqayyadah yaitu  penyerahan  modal  dengan syarat  dan  batasan  tertentu.  Dalam Mudharabah  muqayyadah, pengusaha  harus  mengikuti  syarat-syarat  dan  batasan-batasan  yang dibuat oleh pemilik modal.

## 4. Standar Akuntansi Akad Mudharabah
Ketentuan  tentang  pengukuran  dan  pengakuan  transaksi
Mudharabah dalam  akuntansi  pemilik  dana,  telah  diatur  dalam  PSAK
105 tentang Akuntansi Mudharabah antara lain sebagai berikut: 8
6 Neneng  Nurhasanah, Mudharabah  dalam  Teori  dan  Prektek, (Bandung:  PT.  Refika Aditama, Tahun 2015), hal 76.
7 Ibid , hal 77-78.
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 11 Nomor 1 Desember 2019 :::..
a. Modal Mudharabah
1) Dana Mudharabah yang  disalurkan  oleh  pemilik  dana  diakui sebagai  investasi Mudharabah pada  saat  pembayaran  kas  dan penyerahan aset non kas kepada pengelola dana.
2) Pengukuran investasi Mudharabah adalah sebagai berikur:
a) Investasi Mudharabah dalam  bentuk  kas  diukur  sebesar jumlah yang dibayarkan.
b) Investasi dalam benruk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat pembayaran:
a) Jika  nilai  wajar  lebih  rendah  daripada  nilai  tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.
b) Jika  nilai  wajar  lebih  tinggi  daripada  nilai  tercatatnya diakui,  maka  selisi  diakuinya  sebagai  keuntungan tangguhan  dan  diamortisasi  sesuai  jangka  waktu  alad Mudharabah .
3) Jika  nilai  investasi Mudharabah turun  sebelum  usaha  dimulai disebabkan  rusak,  hilang  atau  faktor  lain  yang  bukan  kelalaian atau  kesalahan  pihak  pengelola  dana,  maka  penurunan  nilai tersebut  diakui  sebagai  kerugian  dan  mengurangi  saldo  investasi Mudharabah .
4) Jika  sebagian  investasi Mudharabah hilai  setelah  dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dan, maka kerugian tersebiut diperhitungkan pada saat bagi hasil.
5) Usaha Mudharabah dianggap  mulai  berjalan  sejak  dana  atau modal usaha diterima oleh pengelola dana.
6) Dalam  investasi Mudharabah yang  diberikan  dalam  bentuk barang  (nonkas)  dan  barang  tersebut  mengalami  penurnan  nilai pada  saat  atau  setelah  barang  dipergunakan  secara  efektif  dalam kegiatan  usaha Mudharabah ,  maka  kerugian  tersebur  tidak langsung  mengurangi  jumlah  investasi,  namun  diperhitungkan pada saat pembagian hasil.
7) Kelalaian atas kesalahan pengelola dana,  antara lain, ditunjukkan oleh:
a) Persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi.
8 Sofyan S. Harahap, Akuntansi Perbankan Syariah (PSAK Syariah Baru). (Jakarta : Penerbit LPFE Usakti, 2010), hal 295.
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 11 Nomor 1 Desember 2019 :::..
b) Tidak terdapat  kondisi  diluar  kemampuan  ( force  majur )  yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad.
c) Hasil keputusan dari institusi yang berwenang.
8) Jika  akad Mudharabah berakhir  sebelum  atau  saat  akad  jatuh tempo  dan  belum  dibayar  oleh  pengelola  dana,  maka  investasi
Mudharabah diakui sebagai piutang.
b. Penghasilan Usaha
1) Jika  investasi Mudharabah melebihi  satu  periode  pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisab yang disepakati.
2) Kerugian  yang  terjadi  dalam  suatu  periode  sebelum  akad Mudharabah berkahir  diakui  sebagai  kerugian  dan  dibentuk penyisihan  kerugian  investasi.  Pada  saat  akad Mudharabah berkahir, selisih antara :
a) Investasi Mudharabah setelah  dikurangi  penyisiha  kerugian investasi; dan
b) Pengembalian investasi Mudharabah
3) Pengakuan  penghasilan  usaha Mudharabah dalam  praktik,  dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha  dari  pengelola  dana.  Tidak  diperkenankan  mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.
4) Kerugian  akibat  kelalaian  atas  kesalahan  pengelola  dana dibebankan  pada  pengelola  dana  dan  tidak  mengurangi  investasi Mudharabah .
5) Bagian  hasil  usaha  yang  belum  dibayar  oleh  pengelola  dana diakui sebagai piutang.
c. Penyajian
1) Pemilik  dana  menyajikan  investasi Mudharabah dalam  laporan keuangan sebesar nilai yang tecatat.
2) Pengelola  dana menyajikan transaksi Mudharabah dalam laporan keuangan.
a) Dana  syrikah  temporer  dari  pemilik  dana  disajikan  sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis Mudharabah.
b) Bagi  hasil  dana  syirkah  temporer  yang  sudah  diperhitungkan dan telah jatuh tempo tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai kewajiban.
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 11 Nomor 1 Desember 2019 :::..
c) Bagi  hasil  dana  syrikah  temporer  yang  telah  diperhitungkan tetapi belum jatuh tempo disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan.
d. Pengungkapan
1) Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi
Mudharabah , tetapi tidak terbatas pada :
a) Rincian jumlah investasi Mudharabah berdasarkan jenisnya.
b) Penyisihan  kerugian  investasi Mudharabah selama  periode berjalan.
c) Pengungkapan  yang  diperlukan  sesuai  PSAK  101;  penyajian laporan keuangan syariah.
2) Pengelola  dana  mengungkapkan  hal-hal  terkait  transaksi Mudharabah , tetapi tidak terbatas pada :
a) Rincian  dana  syrikah  temporer  yang  diterima  berdasarkan jenisnya.
b) Penyaluran dana yang berasal dari Mudharabah muqayyadah.
c) Pengungkapan  yang  diperlukan  sesuai  PSAK  101:  penyajian laporan keuangan.

## 5. Fatwa DSN MUI Tentang Pembiayaan Mudharabah
Dewan  Syariah  Nasional menetapkan  aturan  tentang  Pembiayaan
Mudharabah sebagaimana  tercantum  dalam  fatwa  Dewan  Syariah Nasional  nomor  07/DSN-MUI/IV/2000  tertanggal  4  April  2000  sebagai berikut : 9
1. Ketentuan Pembiayaan
a. Pembiayaan Mudharabah adalah  pembiayaan  yang  disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
b. Dalam  pembiayaan  ini  LKS  sebagai shahibul  al-maal (pemilik dana)  membiayai  100  %  kebutuhan  suatu  proyek  (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengeloa usaha.
c. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan  ditentukan  berdasarkan  kesepakatan    kedua  belah pihak (LKS dengan pengusaha)
9 Dewan  Syariah  Nasional  MUI, Himpunan  Fatwa  Keuangan  Syariah, (Jakarta:  Penerbit Erlangga, 2014), hal 77.
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 11 Nomor 1 Desember 2019 :::..
d. Mudharib boleh  melakukan  berbagai  macam  usaha  yang  telah disepakati  bersama  dan  sesuai  dengan  syariah;  dan  LKS  tidak ikut  serta  dalam  managemen  perusahaaan  atau  proyek  tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
e. Jumlah  dana  pembiayaan  harus  dinyatakan  dengan  jelas  dalam bentuk tunai dan bukan piutamg.
f. LKS  sebagai  penyedia  dana menanggung  semua  kerugian  akibat dari Mudharabah kecuali  jika mudharib (nasabah)  melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
g. Pada  prinsipnya,  dalam  pembiayaan Mudharabah tidak  ada jaminan,  namun  agar mudharin tidak  melakukan  penyimpangan, LKS  dapat  meminta  jaminan  dari mudharib atau  pihak  ketiga.
Jaminan  ini  hanya  dapat  dicairkan  apabia mudharib terbukti melakukan  pelanggaran  terhadap  hal-hal  yang  telah  disepakati bersama dalam akad.
h. Kriteria  pengusaha,  prosedur  pembiayaan,  dan  mekanisme pembagian  keuntungan  diatur  oleh  LKS  dengan  memperhatikan fatwa DSN-MUI.
i. Dalam  hal  penyandang  dana  (LKS)  tidak  melakukan  kewajiban atau  melakukan  pelanggaran  terhadap  kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.
2. Rukun dan Syarat Pembiayaan
a. Penyedia  dana  ( shahibul  maal )  dan  pengelola  harus  cakap hukum.
b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan  kehendak  mereka  dalam  mengadakan  kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saar kontrak.
3) Akad  dituangkan  secara  tertulis,  melalui  korespondensi,  atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
c. Modal  ialah  esjumla  uang  dan/atau  aset  yag  diberikan  oleh penyedia  dana  kepada mudharib untuk  tujuan  usaha  dengan syarat sebagai berikut :
1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 11 Nomor 1 Desember 2019 :::..
2) Modal  dapat  berbentuk  uang  atau  barang  yang  dinilai.  Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
3) Modal  tidak  dapat  berbentuk  piutang  dan  harus  dibayarkan kepada mudharib ,  baik  secara  bertahap mauoun  tidak,  sesuai dengan kespakatan dalam akad.
4) Keuntungan Mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan  dari  modal.  Syarat  keuntungan  berikut  ini  harus dipernuhi:
a) Harus  diperuntukkan  bagi  kedua  belah  pihak  dan  tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
b) Bagian  keuntungan  proposional  bagi  setiap  pihak  harus diketahui  dan  dinyatakan  pada  waktu  kontrak  disepakati dan  harus  dalam  bentuk  prosentasse  nisbah  dari keuntungan  sesuai  kesepakatan.  Perubahan  nisbah  harus berdasarkan kesepakatan.
c) Penyedia  dana  menanggung  semua  kerugian  akibat  dari Mudharabah, dan pengelola dana tidak boleh menanggung  kerugian  apapun  kecuali  diakibatkan  dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5) Kegiatan  usaha  oleh  pengelola  dana  ( mudharib ),  sebagai perimbangan  ( muqabil )  modal  yang  disediakan  oleh
pemyedia dana, harus memperimbangkan hal-hal berikut :
a) Kegiatan  usaha  adalah  hak  ekskusif mudhsrib, tanpa campur tangan  penyedian  dana,  tetapi  ia mempunyai  hak untuk melakukan pengawasan.
b) Penyedia  dana  tidal  boleh  mempersempit  tindakan pengelola  sedemikian  rupa  yang  dapat  menghalangi tercapainya tujuan Mudharabah yaitu keuntungan.
c) Pengelola  dana  tidak  boleh  menyalahi  hukum  Syariah Islam  dalam  tindakannya  yang  berhubungan  dengan Mudharabah, dan  harus  mematuhi  kebiasaan  yang berlaku dalam akrivitas itu.
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 11 Nomor 1 Desember 2019 :::..
3. Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan
a. Mudhrabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
b. kontrak tidak boleh dikaitkan ( mu’allaq ) dengan sebuah kejadian di masa depan yang bekum tentu terjadi.
c. Pada  dasarnya,  dalam Mudharabah tidak  ada  ganti  rugi,  karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah ( yad al-amanah ), kecuali akibat  dari  kesalahan  disengaja,  kelalaian,  atau  pelnggaran kesepakatan.
d. Jika  salah  satu  pihak  tidak  menunaikan  kewajiban  atau  jika terjadi  perselisihan  di  antara  kedua  belah  pihak,  maka penyelesaiannya  dilakukan  melalui  Badan  Arbitrase  Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

## METODE
1. Jenis Penelitian
Penelitian  ini  termasuk  penelitian  dengan  menggunakan  motode kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatis merupakan metode penelitian yang menggunakan kata-kata, tulisan-tulisan, maupun gambar- gambar  berdasarkan  fakta-fakta  atau  kejadian  yang  tidak  direkayasa sebagai penjelasannya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan  data  melalui  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi langsung ke lapangan yakni di Bank Syariah Mandiri KCP Lawang.

## 2. Sumber Data
a. Data primer, yaitu data  yang dikumpulkan sendiri oleh perseorangan atau organisasi secara langsung melalui objeknya.
b. Data  sekunder,  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  dokumen,  buku-buku dan  arsip-arsip  yang  berkaitan  dengan  topik  data  yang  akan  diteliti dengan  metode  penulisan  kualitatif  ini.  Sumber  data  sekunder diperoleh  dari  buku-buku  yang  berkaitan  dengan  judul,  mengambil karya atau tugas akhir yang sudah ada sebelumnya dan memiliki tema yang  berkaitan,  penelitian-penelitiaan  yang  berkaitan  dengan penelitian  yang  peneliti  lakukan,  seta  dokumen-dokumen  yang relevan.
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 11 Nomor 1 Desember 2019 :::..

## 3. Analisi Data
Analisis  data  merupakan  proses  penyusunan  data  secara sisitemastis  yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara,  catatan  lapangan,  dan dokumentasi  serta  membuat  kesimpulan  agar  dapat  difahami  dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. 10 Analisis data dalam penelitian ini    menggunakan  metode  analisis  deskriptif  kualitatif  dengan menggambarkan  dan  menjabarkan  secara  jelas  tentang    implementas kesesuaian prakatek transaksi akad Mudharabah berdasarkan PSAK 105 tentang  akuntansi Mudharabah dan  fatwa  DSN  MUI  pada  produk pembiayaan di Bank Syariah Mandiri KCP.Lawang

## PEMBAHASAN
1. Standar  Prosedur  Operasional  Akuntansi  Akad Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri
Pengakuan dan Pengukuran Mudharabah
a. Pembiayaan Mudharabah
1) Bank  membukukan  kewajiban  komitmen  pada  saat  memberikan facilility  line  kepada  nasabah  dalam  Loan  Commitment  Unused (LCU).
2) Dana Mudharabah yang  disalurkan  oleh  Bank  diakui  sebagai pembiayaan Mudharabah pada  saat  pembayaran  kas  kepada nasabah.
3) Pengukuran  pembiayaan Mudharabah dalam  bentuk  kas  diukur ssebesar jumlah yang dibayarkan oleh Bank kepada nasabah.
4) Pembiayaan Mudharabah yang  diberikan  secara  bertahap  diakui pada setiap tahap pembayaran.
5) Pembayaran kembali pembiayaan Mudharabah oleh nasabah akan mengurangi pembiayaan Mudharabah .
6) Usaha Mudharabah dianggap  mulai  berjalan  sejak  dana  atau modal usaha Mudharabah diterima oleh nasabah.
7) Jika  akad Mudharabah berakhir  sebelum  atau  saat  akad  jatuh tempo  dan  belum  dibayar  oleh  nasabah,  maka  pembiayaan Mudharabah diakui sebagai piutang.
b. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan nasabah
10 Sugiyono, Metode  Penelitian  Kuantitatif  dan  Kualitatif  dan  R&D ,  (Bandung:  Alfabeta, 2012), hal 240.
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 11 Nomor 1 Desember 2019 :::..
1) Kerugian  akibat  kelalaian  atau  kesalahan  nasabah  dibebankan pada nasabah dan tidak mengurangi pembiayaan Mudharabah
2) Kelalaian atau kesalahan nasabah antara lain ditunjukkan oleh:
a) Tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan di dalam akad.
b) Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (force majeur) yang lazim dan/ atau yang telah ditentukan di dalam akad; atau
c) Hasil keputusan dari institusi yang berwenang.
c. Penghasilan usaha Mudharabah (pendapatan bagi hasil)
1) Apabila  pembiayaan Mudharabah melebihi  satu  periode pelaporan, penghasilan usaha diakui  dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.
2) Pengakuan  penghasilan  usaha Mudharabah dalam  praktik  dapat diketahui  berdasarkan  laporan  bagi  hasil  atas  penghasilan  usaha dari nasabah.
3) Bank  tidak  diperkenankan  mengakui  pendapatan  bagi  hasil  dari proyeksi hasil usaha.
4) Pendapatan  bagi  hasil Mudharabah yang  telah  diterima  kasnya merupakan  pendapatan  Bank  yang  harus  dibagi  hasilkan  kepada dana pihak ketigaa (tabungan, giro, dan deposito).
5) Pendapatan  bagi  hasil Mudharabah yang  telah  dibagihasilkan kepada  dana  pihak  ketiga  tidak  dapat  dikoreksi  atau  di-reverse kepada nasabah atau pihak lain dalam rangka keperluan tertentu.
d. Piutang atas bagi hasil usaha
1) Bagian  hasil  usaha  yang  belum  dibayar  oleh  nasabah  diakui sebagai piutang bagi hasil
2) Investasi Mudharabah tidak  dapat  diakui  selesai  (lunas)  apabila masih  terdapat  piutang  nasabah  atas  bagian  hasil  usaha  yang belum dibayar oleh nasabah kepada Bank.
3) Bank  memiliki  hak  tagih  atas  keuntungan/pendapatan  bagi  hasil Mudharabah yang  telah  menjadi  hak  Bank  namun  belum dibayarkan oleh nasabah.
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 11 Nomor 1 Desember 2019 :::..
e. Potongan atas kewajiban nasabah
Dalam  transaksi Mudharabah tidak  diakui  adanya  potongan
(pengurangan kewajiban nasabah) untuk: 11
1) Pelunasan.
2) Potongan  atas  pengembalian  dana  investasi  yang  belum  jatuh tempo.
3) Pembayaran hasil usaha porsi Bank yang telah dilaporkan kepada Bank oleh nasabah.
f. Pendapatan dan beban teratribusi
1) Pendapatan  dan  beban  teratribusi  tidak  dikapitalisasi  atai  diakui secara  terpisah  dari  investasi Mudharabah sebesar  pendapatan yang diterima dan beban yang dikeluarkan.
2) Pendapatan  dan  beban  tertribusi  tersebut  langsung  diakui  dalam laporan  laba  rugi  pada  saat  pemdapatan  diterima  dan  beban dikeluarkan.
3) Pendapatan  teratribusi  merupakan  bagian  dari  fee  based  income yang  tidak  dibagihasilkan  kepada  dana  pihak  ketiga  (tabungan, giro, dan deposito).
g. Hal-hal yang tidak terbatas terkait transaksi Mudharabah Bank  mengungkapkan  hal-hal  terkait  transaksi Mudharabah ,  tetapi tidak terbatas pada :
1) Rincian  jumlah  pembiayaan Mudharabah berdasarkan  sifat akad  ( Mudharabah mutlaqah  dan Mudharabah muqayyadah), jenis penggunaan dan sektor ekonomi.
2) Klasifikasi  pembiayaan Mudharabah menurut  jangka  waktu (masa akad), kualitas pembiayaan, valuta, cadangan penyisihan kerugian pembiayaan dan tingkat bagi hasil rata-rata.
3) Jumlah dan persentase pembiayaan Mudharabah yang diberikan kepada pihak-pihak berelasi.
4) Jumlah  pembiayaan Mudharabah yang  telah  direstrukturisasai dan  informasi  lain  tentang  pembiayaan Mudharabah yang direstrukturisasi selama periode berjalan.
11 Nizar,  M,  2016,  Pengaruh  Pembiayaan Mudharabah Terhadap
Peningkatkan  Kesejahteraan  Pelaku  UMKM  (studi  kasus  BMT  Maslahah Capang Pandaan), MALIA (Terakreditasi) , 7 (2), 287-310.
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 11 Nomor 1 Desember 2019 :::..
5) Kebijakan  manajemendalam  pelaksanaan  pengendalian  risiko portofolio pembiayaan Mudharabah .
6) Besarnya  pembiayaan Mudharabah bermasalah  dari  cadangan penyisihan kerugian piutang untuk setiap sektor ekonomi.
7) Kebijakan  dan  metode  yang  dipergunakan  dalam  penanganan Mudharabah bermasalah.
8) Ikhitsar  pembiayaan Mudharabah yang  dihapus  buku  yang menunjukkan  saldo  awal,  penghapusan  selama  tahun  berjalan, penerimaan,  atas  pembiayaan Mudharabah yang  telah dihapusbukukan  dan  pembiayaan Mudharabah yang  telah dihapus  tagih  dan  saldo  akhir  pembiayaan Mudharabah yang dihapus buku.
h. Penyajian Mudharabah
1) Pembiayaan Mudharabah disajikan  sebesar  saldo  pembiayaan Mudharabah nasabah kepada Bank.
2) Piutang bagi hasil disajikan sebagai bagian dari aset lain pada saat nasabah  tergolong  performing.  Sedangkan,  apabila  nasabah tergolong non-performing maka piutang bagi hasil disajikan pada rekening administratif.
3) Cadangan  PPAP Mudharabah disajikan  sebagai  pos  lawan
( contra account) pembiayaan Mudharabah .
4) Pembiayaan Mudharabah yang diakhiri sebelum jatuh tempo atau sudah  berakhir  dan  belum  diselesaikan  oleh  nasabah  disajikan terpisah  dengan  pembiayaan Mudharabah menjadi  piutang Mudharabah .
i. Penghasilan Usaha Mudharabah (pendapatan bagi hasil)
1) Bank  tidak  diperkenankan  melakukan  pembukuan  (pelaporan) pada  sistem  atas  penghasilan  usaha Mudharabah nasabah berdasarkan  proyeksi  pendapatan  bagi  hasil  yang  ditentukan  di awal  akad,  namun  benar-benar  berdasarkan  realisasi  penghasilan usaha yang dilaporkan oleh nasabah yang terdokumentasi (seperti laporan  keuangan  nasabah,  laporan  realisasi  penjualan  nasabah,
surat kesanggupan bayar dari nasabah, dll).
2) Bank wajib melakukan penagihan atas realisasi penghasilan usaha porsi Bank yang dilaporkan dan telah dibuku pada sistem.
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 11 Nomor 1 Desember 2019 :::..
3) Bank  tidak  diperkenankan  melakukan  potongan  kewajiban nasabah  atas  realisasi  penghasilan  usaha  porsi  Bank  yang dilaporkan dan telah dibuku pada sistem.
j. Pembagian hasil usaha
Bank  melakukan  pembagian  hasil  usaha Mudharabah berdasarkan total  pendapatan  usaha  (omset)  nasabah (revenue  sharing  methode) dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
1) Bank  membutuhkan  kompetensi  SDM  dalam  penguasaan metode  pengalokasian  biaya  harga  perolehan  persediaan sehingga  bank  mengalami  penambahan  pekerjaan  klerikal  yang mengakibatkan  inefiensi  kerja  dan  disintensif  bagi  kegiatan usaha UMKM.
2) Bank  harus  memenuhi  sejumlah  persyaratan  agar  tidak  terjadi akses  informasi  yang  tidak  seimbang (asymetricinformation), adevrse selection, dan moral hazard diantara para pihak.
3) Memperbesar  resiko,  waktu  yang  dibutuhkan  dan  ongkos sehingga  akan  menurunkan  kemampuan  bank  syariah  dalam berkompetisi dalam industri perbankan.
k. Pembukuan Manual Transaksi Mudharabah
1) Pada saar Bank memberikan facility line pada nasabah Db. Kontra Loan Commitment Unused xxxxx Kr. Loan Commitment Unused xxxxx (LCU  tersebut  akan  di- reserve pada  saat  pembiayaan  tersebut
dicairkan).
2) Pada saat Bank melakukan pencairan kepada nasabah Db. Pembiayaan Mudharabah xxxxx Kr. Rekening nasabah xxxxx 3) Pada  saat  nasabah  melaporkan  pendapatan  porsi  (hak)  Bank  atas bagi hasil usahanya
Db. Pend. Bagi Hasil Mudharabah yang akan diterima   xxxxx Kr. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah Akrual xxxxx Bank  telah  mengakui  pendapatan  atas  bagi  hasil  usaha  yang dilaporkan oleh nasabah. 4) Pada  saat  nasabah  membayar  angsuran  pokok  pembiayaan Mudharabah
Db. Rekening nasabah xxxxx
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 11 Nomor 1 Desember 2019 :::..
Kr. Pembiayaan Mudharabah xxxxx
5) Pada  saat  nasabah  membayar  pendapatan  porsi  (hak)  Bank  atas hasil usahanya yang telah dilaporkan
Db. Rekening
xxxxx
Kr. Pend. Bagi Hasil Mudharabah yang akan diterima   xxxxx Db. Pend. Bagi Hasil Mudharabah Akrual xxxxx Kr. Pend. Bagi Hasil Mudharabah Kas xxxxx

## 2. Tinjauan Syariah Akad Mudharabah
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  pengamatan  selama  kegiatan magang  di  Bank  Syariah  Mandiri  KCP  Lawang,  secara  garis  besar pelaksanaan  akad Mudharabah sudah  sesuai  dengan  tinjauan  syariah yang  pada  penelitian  ini  berdasarkan  pada  Fatwa  DSN  MUI  tentang Pembiayaan Mudharabah karena  semua  pembuatan  standar  prosedur operasional  pembiayaan Mudharabah di  Bank  Syariah  Mandiri didasarkan pada Fatwa DSN MUI dan peraturan Bank Indonesia.
Pihak  Bank  Syariah  Mandiri  KCP  Lawang  bertindak  sebagai pemilik  dana  ( shahibul  maal )  dan  nasabah  bertindak  sebagai  pengelola dana  ( mudhraib )  dalam  pembiayaan Mudharabah baik  bersifat muthlaqah maupun muqayyadah tetapi  dalam  prakteknya  lebih didominasi bersifat muthlaqah. Dimana nasabah pembiayaan Mudharabah boleh    melakukan  berbagai  macam  usaha  yang  telah disepakati  bersama  dan  sesuai  dengan  syariah.  Bank  Syariah  Mandiri tidak  ikut  serta  dalam  manajemen  pengelolaan  usaha  tersebut  namung berhak  untuk  melakukan  pembinaan  dan  pengawasan.  Namun,  jika pembiayaan Mudharabah bersifat muqayyadah ada  beberapa  beberapa batasan-batasan  tertentu  yang  tertera  pada  standar  prosedur  operasional akad Mudharabah diantaranya:
a. Nasabah tidak mencampurkan dana Bank dengan dana lainnya.
b. Nasabah  tidak  menginvestasikan  dananya  pada  transaksi  penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan.
c. Mengharuskan  nasabah  untuk  melakukan  investasi  tanpa  melalui pihak ketiga.
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 11 Nomor 1 Desember 2019 :::..
Jangka  waktu  usaha  (periode  pelaksanaan  akad  pembiayaan mudhrabah),  tata  cara  pengembalian  dana  dan  pembagian  keuntungan ditentukan  berdasarkan  kesepakatan  antara  bank  dengan  nasabah. Pengembalian  dana mudhrabah dapat  dilakukan  secara  bertahap bersamaan  dengab  distribusi  bagi  hasil  atau  secara  total  pada  saat  akad Mudharabah diakhiri.  Jika  dari  pengelolaan  dana midharabah menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk Bank dan nasabah  ditentukan  berdasarkan  nisbah  yang  disepakati  dari  hasil  usaha yang  diperoleh  selama  periode  akad.  Jika  dari  pengelolaan  dana Mudharabah menimbulkan  kerugian,  maka  kerugian  finansial  menjadi tanggung jawab Bank.
Pembagian hasil usaha Mudharabah dapat dilakukan berdasarkan total  pendapatan  usaha  (omset),  prinsip  bagi  hasil,  dan  atau  bagi  laba. Jika  berdasarkan  prinsip  bagi  hasil,  maka  dasar  pembagian  hasil  usaha adalah  laba  bruto  ( gross  profit  margin ).  Sedangkan  jika  berdasarkan prinsip  bagi  laba,  dasar  pembagian  hasil  usaha  adalah  laba  neto  ( net profit (  yaitu  laba  bruto  dikurangi  beban  yang  berkaitan  dengan pengelolaan dana Mudharabah.
Pelaksanaan  ijab  dan  qabul  akad Mudharabah antara  Bank Syariah  Mandiri  dan  nasabah  dihadiri  juga  oleh  pihak  notaris  sebagai saksi  dan  pengikat  dengan    SKMHT  (Surat  Kuasa  Membebankan  Hak Tanggungan) atau APHT (Akta Pengikatan Hak Tanggungan). Selain itu segala  ketentuan-ketentuan  yang  telah  disepakati  diantara  kedua  belah pihak  (Bank  dengan  nasabah)  dalam  akad Mudharabah tersebut dituangkan  secara  tertulis  yang  bertanda  tangan  diatas  materai  dan dibacakan oleh notaris pada saat akad Mudharabah dilaksanakan.
Bank    Syariah  Mandiri  KCP  Lawang  juga  meminta  jaminan kepada  nasabah  atas  akad Mudharabah seperti  Sertifikat  Hak  Milik, Letter  C  ataupun  BPKB  Mobil  agar mudharib (nasabah)  tidak melakukan  penyimpangan.  Jaminan  tersebut  hanya  dapat  dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah  disepakati  bersama.  Limit  pembiayaan  yang  dapat  diberikan  oleh Bank  Syariah  Mandiri  dengan  beberapa  jenis  jaminan  tersebut  adalah sekitar antara sekitar 11 juta sampai 200 juta.
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 11 Nomor 1 Desember 2019 :::..

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa penerapan akad Mudharabah di Bank Syariah Mandiri KCP Lawang :
1. Terdapat  pada  produk  pembiayaan  warung  mikro  dengan  fitur pembiayaan  modal  kerja  dan  limit  pembiayaan  berkisar  antara  11  juta sampai 200 juta.
2. Penerapan  akad Mudharabah di  Bank  Syariah  Mandiri  telah  sesuai dengan  standar  akuntansi  akad Mudharabah yang  tertuang  pada  PSAK
105  tentang  Akuntansi Mudharabah dan  juga  telah  sesuai  dengan
ketentuan Fatwa DSN MUI tentang Pembiayaan Mudharabah .

## DAFTAR PUSTAKA
Dewan  Syariah  Nasional  MUI,  2014, Himpunan  Fatwa  Keuangan  Syariah,
Jakarta: Penerbit Erlangga.
Harahap,  Sofyan  S,    2010, Akuntansi  Perbankan  Syariah  (PSAK  Syariah Baru). Jakarta: Penerbit LPFE Usakti.
Ismail,  2010, Manajemen  Perbankan  Dari  Teori  Menuju  Aplikasi, Jakarta: Kencana.
Janwari,  Yadi,  2015, Lembaga  Keuangan  Syariah ,  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya.
Kasmir,  2001, Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah, Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada.
Nizar,  M,  2015,  Strategi  Pengembangan  Marketing  (Studi  Kasus  di  BRPS
Adil Makmur Karangploso Malang), MALIA (Terakreditasi) , 7 (1).
Nizar, M, 2016, Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatkan Kesejahteraan  Pelaku  UMKM  (studi  kasus  BMT  Maslahah  Capang Pandaan), MALIA (Terakreditasi) , 7 (2), 287-310.
Nurhasanah,  Neneng,  2015, Mudharabah  dalam  Teori  dan  Prektek, Bandung: PT. Refika Aditama.
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D , Bandung: Alfabeta, 2012.
www.syariahmandiri.co.id diakses pada tanggal 10 November 2018.