## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Prajurit Tni Yang Menunggu Putusan Berkekuatan Hukum Tetap

## Setiawan Widijantoro
Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah Surabaya, Jl. Arief Rachman Hakim No. 150, Surabaya, 60244 E-mail : setiawanwidijantoro@gmail.com
Abstract — The  purpose  of  this  study  is  to  examine  the  form  of  criminal  liability  for  members  of  the  TNI  who  carry  out Military Criminal Acts and find out about the process of resolving military criminal  cases against the TNI who are waiting for a court decision with permanent legal force. The research method used is a type of normative research with a conceptual approach, legislation, comparative and case approaches. Based on research results show that the form of criminal liability for TNI soldiers who commit crimes, namely: (a) The crime of desertion, can be sentenced to death if carried out by soldiers who crossed to the enemy during the war, and imprisonment if carried out in peace; (b) The crime of insubordination, can be sentenced to  prison for more than 1 (one) year; (c) A criminal offense is absent, can be sentenced to  imprisonment for more than 1 (one) year, but if the absent is not more than 3 (three) days can be disciplined. While the settlement  starts from the investigation, examination until the decision based on the applicable regulations.
Keywords — : Responsibility; TNI Soldiers; Military Criminal Society.

## I. PENDAHULUAN
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada Pasal 1 angka 21 Tentara adalah  warga  Negara  yang  dipersiapkan  dan  dipersenjatai  untuk  tugas-tugas  pertahanan  Negara  guna  menghadapi  ancaman militer  maupun ancaman  bersenjata, dengan demikian seorang tentara atau prajurit atau militer dalam  melaksanakan tugasnya diperbolehkan menggunakan senjata api, sehingga tentara dipandang memiliki kekhususan dari pada masyarakat sipil, di mana militer memiliki tata kehidupan tersendiri, disiplin yang ketat.
Sesuai  dengan  Pasal  65  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2004  tentang  Tentara  Nasional  Indonesia  ―  Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum  dalam  hal  pelanggaran  hukum  pidana  umum  yang  diatur  dengan  undang-undang,  Penegakkan  hukum  dilingkungan militer  berupa  pemidanaan  terhadap  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  prajurit  TNI  saat  ini  mengacu  kepada  Hukum  Acara Pidana  Militer  yang  tertuang  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  31    Tahun  1997  tentang  Peradilan  Militer  sebagai  ketentuan hukum formil,  dan KUHP, KUHPM dan Undang - undang khusus yang berlaku lainya sebagai ketentuan hukum materil.
Moch. Faisal Salam mengatakan bahwa walaupun sebagai warga negara Republik Indonesia tentara bukan merupakan kelas tersendiri, karena beban kewajiban Angkatan Bersenjata sebagai inti dalam pembelaan dan pertahanan negara, maka diperlukan suatu pemeliharaan ketertiban yang lebih berdisiplin dalam organisasinya, sehingga seolah-olah merupakan kelompok tersendiri untuk  mencapai/  melaksanakan  tujuan  tugasnya  yang  pokok,  untuk  itu  diperlukan  suatu  hukum  yang  khusus  dan  peradilan tersendiri yang terpisah dari peradilan umum. 1
Hukum  pidana  militer,  baik  materil  maupun  formil  merupakan  hukum  yang  bersifat  khusus  ( leg  specialis) .  Disebutkan sebagai hukum khusus dengan pengertian untuk membedakan dengan hukum pidana umum yang berlaku bagi setiap orang yang berada di wilayah hukum tersebut. Hukum pidana militer memuat peraturan - peraturan yang dapat ditafsirkan menyimpang dari ketentuan – ketentuan hukum yang telah diatur di dalam hukum pidana umum dan berlaku bagi golongan khusus (militer) atau orang  – orang karena peraturan perundang  –  undangan ditundukan kepadanya,  namun demikian adanya  hukum pidana  militer tidak berarti hukum pidana umum tidak berlaku bagi militer, tetapi bagi militer berlaku juga baik hukum pidana militer maupun hukum pidana umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 KUHPM. 2
Peradilan  Militer  memiliki  dua  kompetensi  yaitu  kompetensi  absolute  dan  kompetensi  relatif . 3 Menurut  pasal  9  Undang- Undang  RI  Nomor  31 tahun  1997    kompetensi  Absolute  Badan  Peradilan  Militer  itu  meliputi:  Mengadili  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  seseorang  yang  pada  waktu  melakukan  adalah:  (a)  Prajurit;  (b)  Yang  berdasarkan  Undang-undang  disamakan dengan prajurit; (C)  Anggota suatu golongan atau  jawatan  atau badan atau  yang dipersamakan atau dianggap  sebagai prajurit berdasarkan  undang-undang;  dan  (d)  d.Seseorang  yang  tidak  termasuk  prajurit,  atau  yang  dipersamakan  dengan  prajurit  atau anggota  suatu  golongan/jawatan/badan  yang  dipersamakan  atau  dianggap  sebagai  prajurit,  tetapi  atas  keputusan  Panglima dengan  persetujuan  Menteri  Kehakiman  (sekarang  Menkumham)  harus  diadili  oleh  suatu  pengadilan  dalam  lingkungan
1 Moch. Faisal Salam, Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia , Mandar Maju, Bandung, 2002, hal.14.
2 Tommy Dwi Putra, Penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi, Jurnal Lex Crimen, Vol.2 No, 2 (2013), hal 1
3 Darwan Prinst, Perdilan Militer , Citra Aditya Bakti , Bandung, 2010,  hal. 6.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Peradilan  Militer.  Dan  Memeriksa,  memutus  dan  menyelesaikan  sengketa  tata  usaha  militer.  Sedangkan  kompetensi  relative adalah kewenangan Pegadilan Militer untuk memeriksa perkara. 4
Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 ―Bahwa Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer mengadili tindak pidana yang tempat kejadiannya ( Locus Delicti ) berada didaerah hukumnya, atau terdakwanya termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah hukumnya‖.
Dalam  Peradilan  Militer  dikenal  istilah  Perwira  Penyerah  perkara  yaitu  perwira  yang  oleh  atau  atas  dasar  Undang-Undang Nomor  31  tahun  1997  mempunyai  wewenang  untuk  menentukan  suatu  perkara  pidana  yang  dilakukan  oleh  seorang  prajurit militer  yang  berada  dibawah  komandonya  diserahkan  atau  diselesaikan  diluar  pengadilan  dalam  lingkungan  peradilan  militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (Pasal 1 angka 10).
Namun  sebelum  suatu  perkara  masuk  pada  tahapan  penuntutan  di  Peradilan  Militer,  ada    tahapan  penyidikan  yang  juga menjadi  kewenangan  Ankum.  Menurut  ketentuan  Pasal  74  Undang-Undang  Nomor  31  tahun  1997,  Atasan  yang  Berhak Menghukum (Ankum)  mempunyai wewenang sebagai  berikut: 5 (1) melakukan penyidikan; (2) menerima  laporan pelaksanaan penyidikan  dari  penyidik;  (3)  menerima  berkas  hasil  penyidikan  dari  Penyidik  Polisi  Militer  dan  Oditur;  (4)  melakukan penahanan terhadap tersangka anggota bawahan yang berada dibawah wewenang komandonya.
Penahanan  dilakukan  terhadap  tersangka  dan  atau  terdakwa  prajurit  TNI  yang  berdasarkan  bukti  permulaan  yang  cukup diduga telah melakukan suatu tindak pidana yang diancam dengan hukuman. Penahanan tersebut dilakukan untuk kepentingan penyidikan 6 ,  yaitu  adanya  keadaan  yang  mengkawatirkan  bahwa  tersangka  akan  melarikan  diri,  merusak  atau  menghilangkan barang  bukti  atau  mengulangi  tindak  pidana,  atau  membuat  keonaran,  penahanan  yang  demikian  dikenakan  kepada  terhadap tersangka  yang  disangkakan  melakukan  tindak  pidana  dan/  atau    percobaan  maupun  pemberian  bantuan  dalam  tindak  pidana yang diancam dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan atau lebih. 7
Bertolak  dari  latar  belakang  permasalahan  yang  telah  dijelaskan  diatas,  bila  ditinjau  dari  KUHAP  (Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang merupakan lex generalist dan ditinjau dari Undang-Undang Peradilan Militer sebagai lex specialist terdapat  adanya  perbedaan  dalam  kewenangan  penahanan  dan  tempat  penahanan  terhadap  prajurit  TNI,      dalam  rangka memberikan kepastian  hukum  atas penahanan  yang dilakukan terhadap prajurit TNI yang dilakukan oleh  Ankum dan Papera, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  Bentuk Pertanggungjawaban  Pidana Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Militer ?
2. Bagaimana  Proses  Penyelesaian  Perkara  Pidana  Militer  Terhadap  Penahanan  TNI  Yang  Menunggu  Putusan  Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap ?

## II. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  ini  merupakan  penelitian  normative  yaitu  penelitian  yang  mencari  pemecahan  atas  isu  hukum  yang  timbul untuk  memberikan  preskrepsi  mengenai  apa  yang  seyogyanya  dilakukan  atas  isu  yang  diajukan.  Pendekatan  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual ( conseptual approach ), pendekatan perundang-undangan ( statute approach ), dan pendekatan komparatif ( comparative approach ) pendekatan kasus. 8

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Bentuk Pertanggungjawaban  Pidana Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Militer
Berdasar  pada  penelitian  yang  telah  penulis  lakukan,  mendapatkan  keterangan  bahwa  tindakan  militer  itu  dilakukan  oleh anggota  militer  TNI  yang  dipacu  oleh  beberapa  faktor.  Yang  mana  faktor  penyebabnya  pasti  tidak  tunggal,  selalu  ada  motif- motif  yang  bersifat  pribadi,  dan  juga  karena  pengaruh  lingkungan.  Hasil  penelitian  menerangkan  bahwa  seorang  prajurit  TNI melakukan tindak pidana militer disebabkan oleh faktor eksternal (dari luar) dan Faktor internal (dari dalam).
Faktor  internal  biasanya  bersifat  pribadi  berupa  ketidaksiapan  mental  untuk  menjadi  seorang  prajurit,  masuk  TNI  karena memenuhi  keinginan  orangtua,  tugas  yang  terlalu  berat  dan  tidak  sesuai,  ketidahharmonisan  dalam  rumah  tangga  serta kebiasaan  hidup  tidak  teratur  dengan  latar  belakang  tertentu  sebelum  menjadi  prajurit  bisa  juga  menjadi  pemicu,  bisa  juga kekeliruan cara pandang awal dalam memilih profesi prajurit, yang dalam kenyataannya ternyata tak seindah yang dibayangkan sebelumnya.
Sedangkan  faktor eksternal disini dikarenakan karena  lingkungan. Gangguan  lingkungan  juga  memberikan pengaruh besar, terutama  jika  ternyata  menjadi  prajurit  itu  melelahkan,  sementara  imbalan  ekonominya  terbatas.  Maka,  kadangkala  beberapa
4 Ibid ., hal. 9.
5 Ibid . hal 47
6 Ukuran  kepentingan  penyidikan  pada  dasarnya  ditentukan  oleh  kenyataan  keperluan  pemeriksaan  penyidik  itu  sendiri  secara  obyektif.  Tergantung  kepada kebutuhan  penyidik  pada  tingkat  penyidikan  itu  sendiri  untuk  menyelesaikan  tugas  pemeriksaan  oleh  penyidik  secara  tuntas  dan  sempurna  sehingga penyidikan benar-benar mencapai hasil pemeriksaan/penyidikan yang akan diteruskan kepada oditur selaku penuntut umum Di Mahkamah Militer.
7 Ulian  Okta  Sari, Penerapan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Anggota  TNI  Yang  Melakukan  Tindak  Pidana  Penyalahgunaan  Narkotika ,  repository.um- palembang.ac.id, 2019, hal 5
8 Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum , Edisi Revisi, Kecana Prenadamedia Group, Jakarta, 2012, hal 24

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
oknum terlibat dalam tindak kriminal, seperti banyak hutang disana-sini sehingga ia lebih memilih pergi meninggalkan kesatuan daripada menyelesaikan masalahnya.
Sepanjang  yang  diketahui,  sikap  tegas  selalu  dikedepankan  oleh  TNI  untuk  menjaga  martabat  prajurit  dengan  penegakan hukum. Secara lebih terperinci, faktor eksternal dan faktor internal penyebab terjadinya tindak pidana militer adalah: (1) Faktor eksternal diantaranya meliputi:Perbedaan status sosial yang mencolok, Terlibat perselingkuhan, Jenuh dengan aturan atau ingin bebas,  Trauma  perang,  Mempunyai  banyak  hutang,  Silau  dengan  keadaan  ekonomi  orang  lain.  Sedangkan  (2)  Faktor  internal diantaranya meliputi: Kurangnya pembinaan mental (Bintal), Krisis kepemimpinan, dan Pisah keluarga. 9
Dalam  hal  faktor  penyebab  terjadinya  tindak  pidana  militer,  Nurdin  Damay  mengemukakan:‖  Yang  sering  menjadi  latar belakang anggota militer melakukan tindak pidana adalah faktor kehidupan dari anggota militer tersebut, yaitu dimulai dengan kehidupan  yang  bebas  yang  dilakukan  oleh  anggota  militer  yang  bersangkutan,  dari  kehidupan  bebas  tersebut  mengakibatkan biaya  hidup  yang  boros  sehingga  pendapatan  ataupun  gaji  yang  didapatkan  menjadi  tidak  cukup  dan  pada  akhirnya  akan menimbulkan kemalasan dalam melaksanakan tugas dan masuk kantor. Hal tersebutlah  yang sering menjadi awal bagi anggota militer dalam melakukan tindak pidana.‖ 10
Selanjutnya  hal  yang  sama  dikemukakan  oleh  Benyamin  Sirait  yang  menyatakan:‖  Yang  kerap  menjadi  alasan  penyebab terjadinya  tindak  pidana  militer  adalah  gaya  hidup  yang  boros  dan  pergaulan  bebas  seorang  prajurit  militer  yang  membuat prajurit  militer  tersebut  malas  untuk  bekerja  karena  sudah  terlena  dengan  gaya  hidup  bebas  yang  berbanding  terbalik  dengan kehidupan seorang militer yang harus memiliki disiplin yang tinggi.‖ 11
Anggota  TNI  yang  melakukan  tindak  pidana  tentu  saja  harus  mempertanggungjawabkan  sesuai  dengan  perbuatan  yang dilakukan. Hakikat pertanggungjawaban pidana bagi seorang militer, pada dasarnya lebih merupakan suatu tindakan penjeraan atau pembalasan, selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai menjalani pidana.
Seorang militer (eks narapidana) yang akan kembali aktif tersebut harus menjadi seorang militer yang baik dan berguna baik karena  kesadaran  sendiri  maupun  sebagai  hasil  tindakan  pendidikan  yang  ia  terima  selama  dalam  rumah  penjara  militer (pemasyarakat  militer).  Seandaianya  tidak  demikian  halnya,  maka  pemidanaan  itu  tiada  mempunyai  arti  dalam  rangka pengembaliannya dalam masyarakat militer. 12
Anggota  militer  dalam  tindak  pidana  militer  dapat  dipidana  jika  perbuatannya  itu  telah  memenuhi  unsur-unsur  rumusan tindak  pidana  tersebut  dan  telah  terbukti  bersalah,  dimana  anggota  militer  tersebut  yang  dengan  sengaja  melakukan ketidakhadiran  tanpa  ijin  lebih  dari  tiga  puluh  hari  bagi  tindak  pidana  desersi,  sedangkan  bagi  tindak  pidana  mangkir ketidakhadiran tanpa izin tersebut dalam waktu tidak lebih dari tiga puluh hari dan dalam waktu perang tidak lebih dari empat hari,  dan  dalam  tindak  pidana  insubordinasi  anggota  militer  tersebut  melakukan  pembangkangan  atau  tidak  melaksanakan perintah  dinas.  Sedangkan  untuk  kemampuan  bertanggung  jawab  tidak  begitu  dipertimbangkan  karena  pelaku  adalah  seorang militer. Hukum menganggap militer tersebut memang jelas mampu bertanggungjawab karena keadaan batin seorang militer saat melakukan  perbuatan  pidana  dianggap  dalam  keadaan  sehat  dan  normal.  Oleh  Majelis  Hakim  tentang  adanya  kemampuan bertanggung jawab militer dalam tindak pidana militer menimbang bahwa anggota militer mampu bertanggungjawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar dan dapat mempertanggung jawabkan pidana, oleh karena militer yang bersalah maka ia harus dihukum.
Adapun  bentuk  pertanggungjawaban  pidana  bagi  anggota  militer  yang  melakukan  tindak  pidana  desersi,  tindak  pidana insubordinasi  dan  tindak  pidana  mangkir  dapat  diselesaikan  menurut  hukum  disiplin  atau  penjatuhan  sanksi  pidana  melalui Peradilan Militer. Hukuman disiplin  militer merupakan tindakan pendidikan bagi  seorang  militer yang dijatuhi  hukuman  yang tujuannya  sebagai  tindakkan  pembinaan  (disiplin)  militer.  Sedangkan  pidana  militer  lebih  merupakan  gabungan  antara pendidikan militer dan penjeraan, selama terpidana tidak dipecat dari dinas militer.
Penyelesaian  menurut  hukum  disiplin  dilakukan  dalam  hal  tindak  pidana  yang  dilakukan  sedemikian  ringan  sifatnya  dan bukan  merupakan  perbuatan  tindak  pidana,  tetapi  bertentangan  dengan  perintah  kedinasan  atau  perbuatan  yang  tidak  sesuai dengan  tata  kehidupan  prajurit  (pelanggaran  disiplin),  sehingga  perkaranya  dapat  diselesaikan  di  luar  Pengadilan,  misalnya: datang terlambat waktu apel, tidak menghormati atasan dan berpakaian kurang rapi.
Seorang militer yang telah melakukan pelanggaran yang telah disebutkan diatas dapat dimintai bentuk pertanggungjawaban pidana  berupa  hukuman  disiplin  yang  terdapat  dalam  Pasal  8  UU  Hukum  Disiplin  Prajurit  ABRI  berupa  :  (1)  Teguran;  (2) Penahanan ringan paling lama 14 (empat belas) hari (3) Penahan berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.
Pidana  militer  bertujuan  untuk  pendidikan  militer  dan  penjeraan  kepada  pelaku  tindak  pidana,  di  mana  tindak  pidana  pada umumnya dirasakan  menggangu keseimbangan  masyarakat. Penjatuhan pidana dalam tindakan pidana dianggap perlu sebagai alat terakhir atau senjata pamungkas kepada pelaku.
Bentuk pertanggungjawaban pidana bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 6 KUHPM yaitu : 1. Tindak pidana Desersi, dapat dipidana  mati bila dilakukan oleh prajurit  yang  menyeberang kepada pihak  musuh pada saat perang, dan pidana penjara bila dilakukan masa damai.
9 Joko  Triono, Persamaan  Didepan  Hukum  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Kesusilaan  Dalam  Pasal  281  KUHP  Yang  Dilakukan  Oleh  Prajurit  TNI  Dengan Warga Sipil Terkait Penegakan Hak Asasi Manusia , Jurnal Lex Et Societatis Vol. 6 No. 1 (2018), hal 3
10 S. Supriyatna, Babinkum TNI, Memahami Urgensi Peradilan Militer dari Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan Negara , Makalah. 2015
11 SR. Sianturi, Pengenalan dan Pembangunan Hukum Militer Indonesia , Jakarta, 2003, hal 4
12 Moch. Faisal Salam,  Hukum Pidana Militer di Indonesia, Mandar Maju, Bandung,2006,  hal. 81.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
2. Tindak pidana insubordinasi, dapat dipidana penjara lebih dari 1(satu) tahun.
3. Tindak pidana mangkir, dapat dipidana penjara lebih dari 1(satu) tahun, namun apabila mangkirnya tidak lebih dari 3(tiga) hari dapat dihukum disiplin.

## B. Proses Penyelesaian Perkara Pidana Militer Terhadap Penahanan TNI Yang Menunggu Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1997  tentang  Peradilan  Militer  dulunya  dibentuk  dengan  mendasarkan  pada  Undang- Undang  Nomor  14  tahun  1970  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman  yang  di  dalamnya  tanpa mengabaikan asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer di antaranya :

## 1. Asas Kesatuan Komando
Dalam kehidupan militer secara organisasi, seorang komandan mempunyai kedudukan sangat sentral dan harus  bertanggung jawab  penuh  terhadap  kesatuan  dan  anak  buahnya,  sehingga  komandan  selain  juga  diberikan  kewenangan  sebagai  Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) juga diberikan kewenangan sebagai Perwira Penyerah Perkara (Papera).

## 2. Asas Komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya
Dalam kehidupan militer secara organisasi, seorang Komandan berfungsi sebagai pemimpin, guru, bapak, dan pelatih. Atas dasar tersebut maka Komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan maupun anak buahnya.

## 3. Asas Kepentingan Militer.
Dalam  penyelenggaraan  pertahanan  negara  kepentingan  militer  melebihi  kepentingan  golongan  dan  perorangan,  contoh darurat  militer/perang  dan  lain-lain.  Namun  dalam  proses  peradilan  kepentingan  militer  selalu  diseimbangkan  dengan kepentingan hukum.
Berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yustisiabel peradilan militer adalah :
a. Anggota militer/prajurit;
b. Mereka yang berdasarkan perundang-undangan dipersamakan dengan militer;
c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan dengan prajurit berdasarkan undang-undang;
d. Seseorang yang tidak termasuk prajurit, atau yang dipersamakan dengan prajurit atau anggota suatu golongan/jawatan/badan yang  dipersamakan  atau  dianggap  sebagai  prajurit,  tetapi  berdasarkan  keputusan  Panglima  dengan  persetujuan  Menteri Kehakiman  (sekarang  Menteri  Hukum  dan  Perundang-undangan)  harus  diadili  oleh  suatu  pengadilan  dalam  lingkungan Peradilan Militer.
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1997  tentang  Peradilan  Militer  adalah  hukum  acara  pidana  militer  yang  disusun berdasarkan pendekatan kesisteman dengan memadukan berbagai konsepsi hukum acara pidana nasional di antaranya KUHAP dan Hukum Acara Tata Usaha Negara dengan berbagai kekhususan acara yang bersumber pada asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer.
Sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung, kedudukan Peradilan Militer sejajar dengan  peradilan  yang  lain  seperti  Peradilan  umum,  Agama,  Tata  Usaha  Negara  maupun  Mahkamah  Konstitusi  sebagaimana disebutkan dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 13
Dalam rangka penegakan hukum di samping  lembaga peradilan  yang  berwenang  memeriksa dan  memutus perkara terdapat pula  lembaga-lembaga  lain  yang  fungsinya  berkaitan dengan  lembaga peradilan. Lembaga  lain  yang dimaksud tersebut sesuai pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah : a. Penyelidikan dan penyidikan.
b. Penuntutan.
c. Pelaksanaan putusan.
d. Pemberian jasa hukum
e. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
Karena Peradilan Militer tidak menganut asas Pra Penuntutan, maka penuntutan di sini merupakan penuntutan pidana dalam persidangan pengadilan. Penuntutan dilaksanakan Oditur Militer dengan  memperhatikan beberapa ketentuan diantaranya pasal 57 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, baik kepentingan yang diemban, dasar, dan landasan yang harus  dipedomani,  juga  harus  senantiasa  mengindahkan  berbagai  norma  baik  agama,  kemanusiaan  serta  kesusilaan  dan  nilai- nilai  yang  lain  yang ada di masyarakat tanpa mengabaikan kepentingan pertahanan keamanan, serta sistem pengajuan rencana tuntutan yang dilaksanakan secara hierarki.
Oditur Militer maupun Oditur Jenderal TNI sebagai pejabat fungsional dalam melakukan penuntutan bertindak sebagai wakil dari kesatuan, masyarakat, pemerintah dan negara. Sehingga dalam  melakukan penuntutan baik Oditur Militer  maupun Oditur Jenderal harus memperhatikan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat pada umumnya dan TNI khususnya.
13 Slamet Sarwo Edy, Independensi Sistem Peradilan Militer di Indonesia, Desertasi , Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2016

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Menurut Undang-  Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan  Militer terdapat 3 (tiga) pejabat yang diberi wewenang khusus  untuk  melakukan  penyidikan  yaitu  Atasan  Yang  Berhak  Menghukum  (Ankum),  pejabat  Polisi  Militer  tertentu,  dan Oditur Militer. Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik TNI dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya.
Langkah  selanjutnya  sebagaimana  ketentuan  pasal  124  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  31  tahun  1997  tentang  Peradilan Militer,  Oditur  Militer  setelah  menerima  hasil  penyidikan  dari  penyidik  segera  mempelajari  dan  meneliti  apakah  hasil penyidikannya  sudah  lengkap  atau  belum.  Untuk  mengetahui  apakah  berkas  perkara  yang  diterima  dari  penyidik  telah memenuhi  baik persyaratan  formal  maupun persyaratan materiil, dan  melakukan tindakan atau upaya untuk menyempurnakan dan atau memaksimalkan pemenuhan baik persyaratan formal maupun materiil.
Apabila berkas perkara telah memenuhi baik persyaratan formal maupun materiil, berkas perkara langsung diproses (diolah) untuk  dibuatkan  BAPAT  (Berita  Acara  Pendapat)  dan  SPH  (Saran  Pendapat  Hukum).  Dengan  arah  penyelesaiannya  untuk dilimpahkan ke Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer (kecuali perkara koneksitas).
Proses  penanganan  perkara  di  lingkungan  Peradilan  Militer  memang  berbeda  dengan  di  Peradilan  Umum,  di  mana  JPU ketika  menerima  berkas  perkara  tidak  perlu  membuat  Berita  Acara  Pendapat  (BAPAT)  dan  Saran  Pendapat  Hukum  (SPH), melainkan  langsung  menyusun  surat  dakwaan.  Hal  berbeda  dengan  sistem  Peradilan  Militer,  di  samping  untuk  kepentingan saran  kepada  Perwira  Penyerah  Perkara.  (PAPERA)  maka  BAPAT  Oditur  Militer  dapat  membantu  baik  dalam  penyusunan surat dakwaan, maupun persidangan dan ketika Oditur Militer akan menyusun tuntutannya.
Penelitian berkas perkara sangat menentukan kelancaran proses penyelesaian perkara, apabila dalam meneliti berkas perkara tidak dilakukan secara benar, maka dapat dipastikan proses penyelesaiannya tidak seperti yang diharapkan secara hukum.
Selanjutnya  dalam  Undang-undang  Peradilan  Militer  memang  tidak  diatur  secara  liminatif  tetang  pengertian  ―Pelimpahan Perkara‖  namun  makna  dari  pelimpahan  perkara  dapat  diambil  dari  pengertian  ―Penyerahan  Perkara‖  yaitu  tindakan  Papera untuk menyerahkan perkara pidana kepada Pengadilan dalam lingkup Peradilan Militer atau Peradilan Umum yang berwenang, dengan menuntut supaya diperiksa dan diadili dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
Dalam suatu proses penyelesaian perkara pidana surat dakwaan merupakan sesuatu hal yang sangat penting dan menduduki peran  yang  sangat  menetukan  dalam  proses  persidangan  peradilan  pidana  secara  umum.  Ketentuan  mutlak  yang  harus diperhatikan dan dipenuhi Oditur Militer dalam menyusun surat dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 130 ayat (2) Undang- Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. 14
Apabila  ketika  pengadilan  menerima  pelimpahan  berkas  perkara  yang  Terdakwanya  ditahan,  maka  sejak  berkas  perkara diterima  kewenangan  untuk  menahan  atau  tidak  berada  pada  pengadilan  dan  harus  dikeluarkan  penetapan.  Guna  kepentingan pemeriksaan  Hakim  Pengadilan  Militer  dapat  melakukan  penahanan  sementara  selama  30 (tiga  puluh  )  hari  dan  diperpanjang selama 60 (enam puluh) hari oleh  Kepala Pengadilan Militer, kecuali karena Terdakwa  menderita gangguan  fisik atau  mental berat  (dengan  surat  keterangan  dari  dokter)  atau  ancaman  pidana  yang  didakwakan  lebih  dari  dari  9  (sembilan)  tahun  maka penahanan tersebut dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari sebanyak 2 (dua) kali.
Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa  proses  penyelesaian  perkara  pidana  militer  terhadap  penahanan  TNI  yang  menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yaitu :
a. Proses  penyidikan,  dilakukan  oleh  penyidik  Polisi  Militer,  Oditur  militer  bila  masih  diperlukan,  selama  dalam  proses penyidikan terhadap tersangkan dapat dilakukan penahanan oleh Ankum dan Papera selama-lamanya 200 (dua ratus) hari
b. Proses  pemeriksaan  sidang  tingkat  pertama    terhadap  terdakwa  dapat  dilakukan  penahanan  oleh  Hakim  ketua  dan  Kepala Pengadilan  Militer  selama-lamanya  90  (Sembilan  puluh)  hari,  proses  pemeriksaan  siding  tingkat  banding  terdakwa  dapat dilakukan penahanan oleh Ketua Hakim Banding dan Ketua pengadilan militer tinggi selama-lamanya 90 (Sembilan puluh) hari,  proses  pemeriksaan  siding  tingkat  kasasi  terdakwa  dapat  dilakukan  penahanan  oleh  Hakim  Agung  dan  Ketua Mahkamah agung selama-lamanya 110 (seratus sepuluh) hari.
c. Proses penyelesaian pidana menurut KUHAP dalam kewenangan penahanan yaitu, Penyidik (kepolisian Republik Indonesia) selama-lamanya  60  (enam  puluh)  hari,  Jaksa  selama-lamanya  50  (lima  puluh)  hari,  Hakim  Pengadilan  Negeri  selama- lamanya 90 (Sembilan puluh) hari, hakim Pengadilan Tinggi selama-lamanya 60 (enam puluh) hari, Hakim Pada Mahkamah Agung selama-lamanya 60 (enam puluh) hari.

## IV. PENUTUP
Bentuk  pertanggungjawaban  pidana  bagi  prajurit  TNI  yang  melakukan  tindak  pidana  diatur  dalam  Pasal  6  KUHPM yaitu :(a.)Tindak pidana Desersi, dapat dipidana mati bila dilakukan oleh prajurit yang menyeberang kepada pihak musuh pada saat perang, dan pidana penjara bila dilakukan masa damai; (b) Tindak pidana insubordinasi, dapat dipidana penjara lebih dari 1(satu)  tahun;  (c)  Tindak  pidana  mangkir,  dapat  dipidana  penjara  lebih  dari  1(satu)  tahun,  namun  apabila  mangkirnya  tidak lebih dari 3(tiga) hari dapat dihukum disiplin. Sedangkan proses penyelesaian perkara pidana  militer terhadap penahanan TNI
14 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme, cetakan kedua ,Bina Cipta, Bandung, 2004, hal 67

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
yang menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yaitu : (a) Proses penyidikan, dilakukan oleh penyidik Polisi Militer, Oditur militer bila masih diperlukan, selama dalam proses penyidikan terhadap tersangkan dapat dilakukan penahanan oleh  Ankum  dan  Papera  selama-lamanya  200  (dua  ratus)  hari;  (b)  Proses  pemeriksaan  sidang  tingkat  pertama    terhadap terdakwa  dapat  dilakukan  penahanan  oleh  Hakim  ketua  dan  Kepala  Pengadilan  Militer  selama-lamanya  90  (Sembilan  puluh) hari,  proses  pemeriksaan  siding  tingkat  banding  terdakwa  dapat  dilakukan  penahanan  oleh  Ketua  Hakim  Banding  dan  Ketua pengadilan  militer  tinggi  selama-lamanya  90  (Sembilan  puluh)  hari,  proses  pemeriksaan  siding  tingkat  kasasi  terdakwa  dapat dilakukan  penahanan  oleh  Hakim  Agung  dan  Ketua  Mahkamah  agung  selama-lamanya  110  (seratus  sepuluh)  hari;  (c)  Proses penyelesaian pidana menurut  KUHAP dalam kewenangan penahanan  yaitu, Penyidik (kepolisian Republik Indonesia) selama- lamanya  60  (enam  puluh)  hari,  Jaksa  selama-lamanya  50  (lima  puluh)  hari,  Hakim  Pengadilan  Negeri  selama-lamanya  90 (Sembilan puluh) hari, hakim Pengadilan Tinggi selama-lamanya 60 (enam puluh) hari, Hakim Pada Mahkamah Agung selama- lamanya 60 (enam puluh) hari

## V. DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Joko Triono, Persamaan Didepan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Pasal 281 KUHP Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI Dengan Warga Sipil Terkait Penegakan Hak Asasi Manusia , Jurnal Lex Et Societatis Vol. 6 No. 1 (2018). Darwan Prinst, Perdilan Militer , Citra Aditya Bakti , Bandung, 2010. Moch. Faisal Salam,  Hukum Pidana Militer di Indonesia, Mandar Maju, Bandung,2006. Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum , Edisi Revisi, Kecana Prenadamedia Group, Jakarta, 2012. Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme, cetakan kedua ,Bina Cipta, Bandung, 2004. S. Supriyatna, Babinkum TNI, Memahami Urgensi Peradilan Militer dari Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan Negara , Makalah. 2015. SR. Sianturi, Pengenalan dan Pembangunan Hukum Militer Indonesia , Jakarta, 2003. Slamet Sarwo Edy, Independensi Sistem Peradilan Militer di Indonesia, Desertasi , Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2016 Tommy Dwi Putra, Penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi, Jurnal Lex Crimen, Vol.2 No, 2 (2013).

## B. Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 31  Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman