## KESIAPAN PENEGAK HUKUM DI KABUPATEN PAMEKASAN  DALAM PEMBERLAKUAN
UU NO. 11  TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK 1

## Umi Supraptiningsih
(Dosen STAIN Pamekasan/ email: umisupraptinigsih@yahoo.com)
Abstrak:  Lahirnya  UU  No.  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  (Lembaran  Negara  RI  Tahun  2012  No 153  Tambahan  Lembaran  Negara  RI  No.  5332,  selanjutnya disingkat  UU-SPPA)  merupakan  “harapan”  bagi  anak-anak yang  berhadapan  dengan  hukum  baik  sebagai  pelaku  maupun sebagai  korban  untuk  tetap  mendapatkan  hak-haknya.  Hal penting yang diatur  dalam UU-SPPA  adalah  pelaksanaan diversi yaitu pengalihan penyelesaian pidana anak dari proses peradilan pidana  di  luar  peradilan  pidana.  Langkah  diversi  tersebut dimaksudkan  untuk  memperoleh  keadilan  restorasi  (restoratif justice)  yaitu  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  dengan melibatkan pelaku, korban,  keluarga  pelaku/korban,  dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil  dengan  menekankan  pemulihan  kembali  pada  keadaan semula  dan  bukan  untuk  pembalasan.  UU-SPPA  merupakan penyempurna atas  pelaksanaan  UU  No. 3  Tahun 1997 tentang Pengadilan  Anak  yang  berlaku  selama  ini.  Hal-hal  yang  harus dipersiapkan  dalam  pemberlakuan  UU-SPPA  ada  dua  aspek, yaitu  fisik  dan  non  fisik.  Persiapan  secara  fisik  yang  berupa sarana  dan  prasarana,  yang  selama  ini masih  belum  ada  karena semua persiapan itu membutuhkan ketersediaan dana yang tidak sedikit.  Pemerintah  daerah  harus  mempersiapkan  lembaga- lembaga  seperti  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA), Lembaga  Penempatan  Anak  Sementara  (LPAS),  Lembaga Penyelenggaraan  Kesejahteraan  Sosial  (LPKS).  Sedangkan persiapan  non  fisik  meliputi  penegak  hukum  yang  mempunyai
1 Artikel  ini  merupakan  hasil  penelitian  kolektif  yang  beranggotakan  Hj.  Siti Musawwamah dan H. Arif Wahyudi

## Umi Supraptiningsih
sertifikat  sebagai  penyidik  anak,  jaksa  anak  dan  hakim  anak. Faktor  pendukung  berlakunya  UU-SPPA  adalah  UU  No.  23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  UU  ini  telah mengakomodir  kepentingan  dan  perlindungan  anak  yang selama  ini  telah  mewarnai  penyelesaian  kasus-kasus  anak  yang berhadapan dengan hukum. Sedangkan faktor penghambat atas pemberlakuan UU-SPPA yang paling dominan justeru ada pada UU-SPPA  itu  sendiri  karena  masih  banyak  aturan  yang memerlukan  petunjuk  teknis  untuk  melaksanakannya,  seperti aturan  tentang  prosedur  diversi.  Jika  diversi  merupakan  amanat dalam  UU-SPPA,  maka  selama  lembaga-lembaga  baru  belum tersedia,  maka  pelaksanaan  diversi  akan  mengalami  hambatan, dimana  anak  harus  ditampung?  Demikian  juga  selama  belum tersedia penegak hukum khusus anak, maka amanat  UU-SPPA juga tidak akan terlaksana.
Kata Kunci : Kesiapan, Penegak Hukum, UU No. 11 Tahun 2012
Abstract:  The  inception  of  the  law  on No.  11 in  the year  2012 about the Child Criminal Justice System (Government Gazette of the Republic of Indonesia  in  the  year  2012  No.  153  Supplement  to  the  Government Gazette of the Republic of Indonesia No. 5332, hereinafter referred to as UU-SPPA)  is  a  ‘hope’  for  the  children  in  conflict  with  the  law  both  as perpetrators and as victims to remain get their rights. The important thing, it  is  arranged  in  the  UU-SPPA  is  the  implementation  of  the  diversion, means to the transfer of child criminal completion in the outside of criminal judicature. The step of diversion is intended to obtain the justice restoration, means the completion of criminal cases involving offenders, victims, families perpetrators/victims, and other relevant parties to work together for finding a fair completion with the emphasis on restoring back to its original state and  not  for  retaliation.  UU-SPPA  is  a  complement  for  the implementation of law on No. 3 in the year 1997 about the juvenile court that become valid up till now. The other thing that is to be prepared in the enforcement  of  UU-SPPA  contains  two  aspects, namely  the  physical and nonphysical.  The  physical  preparation  is  infrastructure  that  is  nothing because  all  the  preparations  need  the  availability  of  fund.  The  local government  is  to  prepare  the  institutions  as  like  Lembaga  Pembinaan
Kesiapan Penegak Hukum di Kabupaten Pamekasan dalam Pemberlakuan UU No. 11  Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan PidanaAnak
153
Khusus  Anak  (LPKA),  Lembaga  Penempatan  Anak  Sementara (LPAS),  Lembaga  Penyelenggaraan  Kesejahteraan  Sosial  (LPKS). Meanwhile,  the  nonphysical  preparation  includes  law  enforcement  which has  a  certified  as  a  child  investigation,  a  child  prosecutors  and  children’s court  magistrate.  The  supporting  factors  of  the  UU-SPPA  enactment  is UU  No.  23  in  the  year  2002  about  Child  Protection,  this  UU  has accommodated  the  interests  and  protection  of  children  who  have  been coloring  the  completion  of  children’s  cases  in  conflict  with  the  law.  In another  side,  the  inhibiting  factors  of  the  UU-SPPA  enactment  that  the most  dominant is  on  UU-SPPA  itself because  there are still many rules that  require  a  technical  guidance  for  implementing  as  like  the  rule  of procedures diversion. If the diversion is mandated in UU-SPPA, so that it is the cause of new institutions is not available, then the implementation of the  diversion  will  have  problems,  where  the  children  should  be accommodated? Likewise, if there is no law enforcement that is special for the  children,  thus  the  mandate  of  UU-SPPA  also  does  not  be implemented.
Keywords:  Readiness,  Law  Enforcement,  UU  No.  11  in  the  year 2012

## Pendahuluan
Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Artinya bahwa semua Warga Negara Indonesia tanpa ada perbedaan apapun mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dalam pasal 1 ayat (3) UUD  Tahun  1945  juga  menegaskan  bahwa  Negara  Indonesia  adalah  Negara hukum.  Konsekwensi  dari  pasal  tersebut,  maka  Negara  harus  menjadikan hukum sebagai panglima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Banyaknya  persoalan  sosial  yang  jika  kita  tarik  dengan  penyelesaian hukum  dapat  berakibat  pada  terabaikannya  hak-hak  perorangan  atau  individu, sedangkan  hak-hak  perorangan  tersebut  harus  mendapatkan  perlindungan  dari Negara. Terutama perorangan tersebut adalah mereka yang secara hukum belum mempunyai  kecakapan  untuk  bertindak  sendiri  dalam  memperjuangkan  hak- haknya,  bahkan  dapat  dikategorikan  sebagai  “korban”.  Seperti  misalnya  anak- anak yang masih dibawah umur.

## Umi Supraptiningsih
Bagaimana  sebenarnya  Undang-undang  memberikan  perlindungan terhadap anak-anak, dapat diberikan contoh dari pasal 1 ayat  (2) Kitab Undang- Undang Hukum Perdata yang berbunyi :
Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya. Mati sewaktu dilahirkan, dianggaplah ia tak pernah ada.
Dari  bunyi  pasal  tersebut  menunjukkan  bahwa  bagaimana  UU memberikan  perlindungan  terhadap  anak  mulai  anak  tersebut  masih  berupa janin.  Selanjutnya  pengaturan  terhadap  perlindungan  anak  diatur  lebih  lanjut dalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan  antara  lain  dalam  Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Negara sangat perduli terhadap  anak-anak  untuk  dapat  mewujudkan  hak-haknya  karena  selain  anak- anak  sebagai  generasi  penerus  bangsa,  anak-anak  juga  sangat  rentan  menjadi korban.  Bahkan  yang  menjadi  penyebab  atas  hilangnya  hak-hak  anak  tersebut lebih  banyak  adalah  orang-orang  yang  seharusnya  berkewajiban  untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak.
Ada kewajiban yang menjadi tanggung jawab bersama atas perlindungan anak,  UU  No.  23  Tahun  2002  menyebutkan  bahwa  ”Negara,  pemerintah, masyarakat,  keluarga  dan  orang  tua  berkewajiban  dan  bertanggung    jawab terhadap  penyelenggaraan  perlindungan anak”. 2 Peranan  orang  tua,  masyarakat dan  negara  dalam  memberikan  perlindungan  kepada  anak  sangat  dibutuhkan dalam  rangka  tindakan  prefentif  maupun  represif.  Marilah  kita  lihat  potret mereka  di  berbagai  media,  anak-anak  kita  tidak  sedikit  yang  menjadi  korban peredaran  dan  pengguna  narkoba,  mencuri,  dan  yang  marak  terjadi  di  tahun 2012 sampai tahun 2013 ini anak-anak melakukan persetubuhan dengan sesama temannya dan dilakukan secara bergilir, bahkan membuat video pornografi dan pelakunya dalam video mereka sendiri bersama temannya 3 .
Peranan  orang  tua,  yang  lebih  banyak  berkomunikasi  dan  berinteraksi dengan  anak  untuk  terus  memberikan  bimbingan,  nasehat  dan  perhatian. Negara  sangat  dibutuhkan  untuk  dapat  mengatasi  persoalan-persoalan  anak yaitu  melalui peraturan  perundang-undangan, menyiapkan alat penegak  hukum khusus  anak-anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  yaitu  alat  penegak  hukum yang  mempunyai sensitifitas terhadap anak. Begitu pula memberikan  sosialisasi kepada  masyarakat,  bahwa  anak-anak  adalah  tanggung  jawab  kita  bersama, karena  tidak  jarang  pelabelan  yang  diberikan  oleh  masyarakat  terhadap  anak-
2 Pasal  20 UU No. 23 Tahun 2002
3 Anak dampingan P2TP3A Kab. Pamekasan
Kesiapan Penegak Hukum di Kabupaten Pamekasan dalam Pemberlakuan UU No. 11  Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan PidanaAnak
155
anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  bahkan  anak-anak  mantan  napi  justru akan membuat anak-anak menjadi frustasi.
UU  No.  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  telah  mengatur secara  umum  mengenai  hak  anak,  serta  pelaksanaan  kewajiban  dan  tanggung jawab  orang  tua,  keluarga,  masyarakat,  pemerintah,  dan  negara  untuk memberikan  perlindungan  kepada  anak.  Sebagaimana  pula  dalam  UU  No.  23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  dalam  penjelasan  umumnya menyebutkan :
UU  ini  menegaskan  bahwa  pertanggungjawaban  orang  tua,  keluarga, masyarakat,  pemerintah  dan  negara  merupakan  rangkaian  kegiatan  yang dilaksanakan  secara  terus  menerus  demi  terlindunginya  hak-hak  anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan  perkembangan  anak,  baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak  yang  diharapkan  sebagai  penerus  bangsa  yang  potensial,  tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila serta kemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa-bangsa.
Pada kenyaaannya sekarang ini tingkat kenakalan anak sudah memasuki ambang batas yang sangat memprihatinkan. Dari  hari ke hari tingkat kenakalan itu  bukannya  menurun  akan  tetapi  justru  terus  meningkat,  baik  anak-anak  itu berposisi  sebagai  pelaku  tindak  pidana  maupun  korban.  Demikian  juga  jenis kenakalan  yang  dilakukan  anak  juga  semakin  kompleks  dan  memprihatinkan, mulai  dari  pencurian,  perkelahian,  persetubuhan,  minuman  keras  (mabuk- mabukan),  bahkan  sampai  narkoba.  Kenakalan  tersebut  biasanya  diawali  dari tingkah  laku  menyimpang  yang  disebabkan  oleh  berbagai  faktor  internal  dan eksternal.  Secara  eksternal,  dampak  negatif  dari  pembangunan,  derasnya globalisasi  dalam  bidang  teknologi,  informasi  dan  komunikasi,  dan  kebutuhan ekonomi ternyata dapat menjadi pemicu  anak melakukan tindak pidana. Secara internal, kondisi kepribadian anak yang masih labil menjadi pangkal tingkah laku menyimpang anak. 4
Problem-problem  tersebut  juga  terjadi  di  Pamekasan,  setidaknya  dapat dilihat  dari  data  di  Unit  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  (PPA)  Polres Pamekasan.  Pada  tahun  2012  terdapat  data  23  kasus  tentang  anak-anak  yang berhadapan  dengan  hukum,  7  kasus  diantaranya  dapat  diselesaikan  melalui
4 Sri Sutatiek, “Politik Hukum UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, Varia Peradilan, No. 328 (Maret, 2013), hlm 60

## Umi Supraptiningsih
mediasi. 5 Hal ini berarti anak-anak yang berhadapan dengan hukum harus terus menyelesaikan  permasalahannya  melalui  jalur  litigasi  atau  peradilan.  Sebagian besar  mereka  harus  menjalani  masa  penahanan  baik  di  kepolisian  maupun kejaksaan,  dan  bahkan  tidak  jarang  putusan  hakim  juga  menjatuhkan  pidana penjara dalam waktu yang tidak singkat. Pada saat anak-anak menghadapi kasus hukum  itu,  mereka  akan  kehilangan  hak-haknya  diantaranya  hak  untuk mendapatkan  pendidikan,  perlindungan,  kesehatan,  dan  hak-hak  lain  yang merupakan hak dasar yang harus mereka peroleh sesuai dengan usianya.
Sebagai  contoh  kasus  yang  dialami  oleh  Imam  (siswa  SLTA  kelas  1), gara-gara  dia  mencuri  uang  bapak  kos-nya  dia  harus  menjalani  proses  hukum layaknya  orang  dewasa  yang  melakukan  pencurian.  Meskipun  mediasi  sudah dilakukan  dan  orang  tua  Imam  sudah  mengembalikan  sebagian  besar  tingkat kerugian  yang  diderita  korban,  putusan  hakim  tetap  dirasakan  berat  yaitu  1 tahun  2  bulan.  Kasus  lain  dialami  oleh  Karyadi  (siswa  SLTA  kelas  3)  yang melakukan  persetubuhan  dengan  pacarnya.  Pada  saat  kasusnya  ditangani  oleh unit  Pelayanan Perempuan  dan  Anak (PPA)  Polres  Pamekasan  Karyadi  sedang mengikuti  Ujian  Nasional  (UN)  dan  tetap  harus  menjalani  proses  hukum.  Dia mendapat pengawalan polisi karena sedang menjalani masa penahanan di Polres Pamekasan  dan  putusan  hakim-pun  cukup    tinggi,  yaitu  1  tahun  6  bulan. Demikian  juga kasus yang dialami oleh Barel (siswa  SLTP baru  saja lulus,  usia 16  tahun).    Dia  berencana  melanjutkan  sekolah  ke  jenjang  SLTA  di  Kota Pamekasan.  Pada  saat  pendaftaran,  dia  menginap  di  rumah  sepupunya  dan menurut  pengakuannya  dia  tidak  pernah  tahu  kalau  sepupunya  itu  pengguna narkoba. Pada saat itulah nasibnya kurang beruntung, dia yang hanya ikut-ikutan karena dibujuk rayu oleh sepupunya untuk ikut pesta narkoba, Barel yang masih tergolong  anak  dibawah  umur  tersebut  diperlakukan  sama  dengan  sepupunya sebagai  pengguna narkoba saat polisi melakukan penggerebekan.
Paparan  data  tentang  kasus-kasus  hukum  yang  dialami  oleh  anak-anak tersebut  merupakan  contoh kecil  dari  kasus-kasus  anak  yang  terjadi  di  wilayah hukum Kabupaten Pamekasan karena sebenarnya masih terdapat banyak kasus- kasus  hukum  yang  dialami  oleh  anak-anak  di  Pamekasan  yang  tidak  mungkin untuk  ditulis  seluruhnya.  Meskipun  demikian,  anak-anak  itu  tetap  harus mendapatkan  dukungan  dan  bimbingan  karena  mereka  harus  tetap mempersiapkan  masa  depannya.  Jika  tidak,  sangat  mungkin  mereka  akan menjadi terpuruk dan bahkan anak-anak itu akan menjadi sangat frustasi karena selain  mereka  mendapatkan  sanksi  hukum  pidana  juga  “pasti”  mendapatkan
5 Data di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pamekasan
Kesiapan Penegak Hukum di Kabupaten Pamekasan dalam Pemberlakuan UU No. 11  Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan PidanaAnak
157
sanksi  dari  masyarakat,  diantaranya  pelabelan-pelabelan  negatif  sebagai  anak nakal  atau  anak  mantan  napi  bagi  pelaku  dan  pezina  atau  anak  bispak  (habis pakai)  bagi  korban.  Hal  yang  sangat  dikhawatirkan  adalah,  jika  pelabelan- pelabelan negatif itu membuat anak kehilangan kepercayaan diri.
Anak-anak  tersebut  mau  tidak  mau  harus  berhadapan  dengan  hukum untuk  mempertanggung  jawabkan  perbuatannya,  bagaimana  dengan  sistem hukum di Indonesia dalam melakukan pemeriksaan, penuntutan dan pemutusan anak-anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  ?.  Dalam  perkembangan  sistem hukum di Indonesia yang merupakan sistem warisan dari negara jajahan Belanda dan di sisi  lain juga tidak lepas dari pengaruh global sistem hukum yang ada di dunia,  maka  beragam  sistem  hukum  yang  diterapkan  di  dunia  peradilan  di Indonesia.  Disatu  sisi  diterapkannya  civil  law  system  namun  disisi  yang  lain  juga mengadopsi  common  law  system.    Kelaziman  di  Indonesia,  hakim  yang  satu memakai  Undang-undang  sebagai  dasar  putusannya  sedangkan  hakim  lainnya memakai  rasa  atau  keyakinan  sebagai  dasar  keputusannya  dan  ada  pula  yang menggunakan  hukum  adat  dan  bahkan  ada  yang  menggunakan  jurisprudensi sebagai satu-satunya acuan untuk mengambil keputusan. Hal ini sejalan dengan ketentuan  dalam UU No. 48  tahun 2009  yang  secara jelas  menyatakan  “bahwa hakim  wajib  menggali,  mengikuti    dan  memahami  nilai  yang  hidup  dalam masyarakat”.  Ada  tiga  aliran  yang  mempengaruhi  sistem  hukum  di  dunia peradilan,  yaitu  (1)  aliran  legisme  atau  legal  positivism,  yang  mana hakimberperan  hanya  melakukan  pelaksanaan  Undang-undang  (Wetstoepassing), (2)  aliran freie  rechtsbewegung,  yang  mana hakim  bertugas untuk menciptakan hukum  (Rechtsschepping)  yang  tidak  terikat  dengan  Undang-undang,  (3)  aliran Rechtsvinding,  dalam  hal  mana  hakim  mempunyai  kebebasan  yang  terikat (gebonden-vrijheid)  atau  bisa  diartikan  keterikatan  yang  bebas  (vrije-gebondenheid). 6 Pengaruh tiga aliran besar tersebut yang kemudian dapat memberikan gambaran dimana  sebenarnya  posisi  sistem  hukum  Indonesia.  Sistem  hukum  Indonesia lebih  didominasi  oleh  aliran  “Rechtsvinding”  atau  legal  realism  dengan  cara  dan karakteristik budaya Bangsa Indonesia (walaupun tidak ada yang mempertegas). 7
Indonesia  sesungguhnya  lebih  dekat  dengan  common  law  system,  hal  ini  sangat beralasan  karena  masyarakat  Indonesia  dan  hukum  kebiasaan  (customary  law) begitu  bertumbuh  kembangnya  hidup  berakar  pinak  di  masyarakat  (living  law) yang  ada  bersama-sama  dengan  budaya  dan  agama  (terlebih  agama  Islam)
6 Sabian  Utsman,  Menuju  Penegakan  Hukum  Responsif,  (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar, 2008), hlm. 72
7 Ibid

## Umi Supraptiningsih
membuat  semakin  dekat  dengan  Common  Law  System  ketimbang  dengan  Roman Law System. 8
Bagaimana dengan penemuan hukum yang berkaitan dengan isu hukum, dalam pola civil law system yang mengutamakan legislasi sehingga langkah dasar pola  nalar  yang  dikenal  sebagai  reasonong  based  on  rules  adalah  penelusuran peraturan  perundang-undangan  yang  dibuat  oleh  lembaga  negara  atau  pejabat yang  berwenang  yang  isinya  mengikat  secara  umum,  langkah  ini    merupakan langkah  pertama  dikenal  sebagai  statute  approach.  Berikutnya  adalah  langkah kedua  yang  mengidentifikasi  norma.  Rumusan  norma  merupakan  suatu proposisi, sesuai dengan hakekat proposisi, norma terdiri atas rangkaian konsep. Untuk  memahami  norma  harus  diawali  dengan  memahami  konsep.  Inilah langkah ketiga yang dikenal dengan conceptual approach. 9
Berkaitan  dengan  pemidanaan  anak,  berbagai  peraturan  dan  konvensi telah  menempatkan  anak-anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  merupakan anak-anak  yang  harus  tetap  mendapatkan  hak-haknya,  bentuk-bentuk penangkapan,  penahanan  dan  pemidanaan  adalah  upaya  hukum  terakhir (ultimum remedium), sebagaimana Konvensi Internasional tentang hak-hak anak di dalam  pasal  3  menyebutkan  bahwa  “dalam  semua  tindakan  yang  menyangkut anak,  baik  yang  dilakukan  oleh  lembaga-lembaga  kesejahteraan  sosial pemerintah  atau  swasta,  lembaga  pengadilan,  lembaga  pemerintah  atau  badan legislatif,  kepentingan  terbaik  bagi  anak  harus  dijadikan  pertimbangan  utama bagi kepentingan anak dalam kehidupan dalam lingkup keluarga dan masyarkat”.
Hukum progesif menawarkan bentuk pemikiran dan penegakan hukum yang tidak subsmisif terhadap sistem yang ada tetapi lebih afirmatif (affirmatif law enforcement). 10 Dilain  pihak,  hukum  progresif  melihat  tujuan-tujuan  lain  seperti tujuan  sosial  dan  konteks  sosial.  Aksi-aksi  afirmatif  didukung  oleh  keinginan untuk  mendayagunakan  hukum  bagi  kepentingan  rakyat  di  atas  semata-mata pengutamaan  individu.  Untuk  itu  dibutuhkan  keberanian  untuk  membebaskan diri dari dominasi absolut asas dan doktrin liberal. 11
Menurut  perspektif  hukum  di  Indonesia  yang  telah  diawali  dengan berlakunya UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang kemudian
8 Ibid hlm 73
9 Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), hlm 42-43
10 Afirmatif berarti keberanian untuk melakukan pembebasan dari praktek konvensional dan menegaskan penggunaan satu cara yang lain.
11 Satjipto  Rahardjo,  Hukum  Progresif  –  Sebuah  Sintesa  Hukum  Indonesia,  (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 142
Kesiapan Penegak Hukum di Kabupaten Pamekasan dalam Pemberlakuan UU No. 11  Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan PidanaAnak
159
secara  umum  ditindaklanjuti  oleh  UU  No.  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia, dan baru dapat direalisasikan secara khusus dengan adanya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
UU  No.  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  secara  materiil sudah memberikan perlindungan  yang  luas  terhadap  anak-anak  tidak  terkecuali anak-anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  namun  secara  formil  dalam pelaksanaan UU tersebut masih belum dilaksanakan sebagaimana yang menjadi tujuan UU. Sebagaimana hasil penelitian yang berjudul “Penerapan UU N0. 23 Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  (Studi  Kasus  Terhadap  Anak  Yang Berhadapan  Dengan  Proses  Hukum)”,  dalam  penelitian  tersebut  memaparkan bahwa  penegak  hukum  belum  menerapkan  secara  menyeluruh  ketentuan  yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, baik mulai pada tahap proses penangkapan, penahanan, penyidikan, tuntutan, pemeriksaan di  persidangan  sampai  pada  putusan  hakim  dan  kondisi  anak-anak  di  lapas. Penegak  hukum  mulai  dari  polisi,  jaksa,    dan  petugas  lapas  yang  belum mempunyai sifat yang sensitif dan responsif anak. Sehingga menyebabkan hak- hak  anak  serta  perlindungan  yang  harus  diberikan  kepada  anak-anak  yang berhadapan dengan proses hukum tidak mereka dapatkan. 12
Dalam pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, bentuk-bentuk  penangkapan, penahanan dan pemidanaan anak adalah hal yang harus menjadikan keputusan terakhir (ultimum remedium), serta diharapkan dalam penangan  kasus-kasus  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  dapat  dilakukan Restroaktif justice, sehingga penegak hukum dapat memberikan Diversi.
UU No. 23 Tahun 2002 memberikan ketentuan tentang anak-anak yang berhadapan dengan proses hukum, sebagai berikut :
Pasal 16   UU No. 23 Tahun 2002 :
1. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
2. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
3. Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku  dan  hanya  dapat  dilakukan sebagai upaya terakhir.
Pasal 17  UU No. 23 Tahun 2002 : 1.  Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
12 Umi  Supraptiningsih,  “Penerapan  UU  N0.  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan Anak  (Studi  Kasus  Terhadap  Anak  Yang  Berhadapan Dengan  Proses  Hukum)”,  Asy-Syir’ah  – Jurnal Ilmu Syari’ah , (Vol 44 No. II, 2010),  Terakreditasi SK No. 43/DIKTI/Kep/2008

## Umi Supraptiningsih
a. Mendapatkan  perlakuan  secara  manusiawi  dan  penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap  tahapan  upaya hukum  yang  berlaku,  misalnya  bimbingan  sosial dari pekerja sosial, konsultasi dari psikolog dan psikiater atau bantuan dari ahli bahasa.
c.Membela  diri  dan  memperoleh  keadilan  didepan  pengadilan anak  yang objektif dan tidak memihak dalam bidang tertutup untuk umum.
2. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
Pasal  18  UU  No.  23  Tahun  2002,  menyatakan  bahwa  “Setiap  anak  yang menjadi  korban  atau  pelaku  tindak  pidana  berhak  mendapatkan  bantuan hukum  dan  bantuan  lainnya  termasuk  bantuan  medis,  sosial,  rehabilitasi, vokasional dan pendidikan”. Pasal 64 UU No. 23 Tahun 2002 :
1. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  dan  anak  korban  tindak  pidana merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
2. Perlindungan  khusus  bagi  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum dilakukan melalui :
a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak- hak anak.
b. Penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini.
c.  Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak e.  Pemantauan  dan  pencatatan  terus  menerus  terhadap  perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
f. Pemberian  jaminan  untuk  mempertahankan  hubungan  dengan  orang tua atau keluarga
g. Perlindungan  dari  pemberitaan  identitas  melalui  media  massa  dan untuk menghindari labelisasi.
3. Perlindungan  khusus  bagi  anak  yang  menjadi  korban  tindak  pidana, dilaksanakan melalui :
a. upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun diluar lembaga.
b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa da untuk menghindari labelisasi.
c.  pemberian jaminan keselamatan bagi sanksi korban dan sanksi ahli baik fisik, mental maupun sosial.
Kesiapan Penegak Hukum di Kabupaten Pamekasan dalam Pemberlakuan UU No. 11  Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan PidanaAnak
161
d. Pemberian  aksesibilitas  untuk  mendapatkan  informasi  mengenai perkembangan perkara.
Sedangkan  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana,  memberikan pengaturan  terhadap  anak-anak  yang  berhadapan  dengan  proses  hukum,  yang diatur dalam pasal 45, 46, dan 47 KUHP, yaitu sebagai berikut :
Pasal 45, dalam penuntutan dimuka hakim pidana dari seorang belum dewasa tentang suatu perbuatan yang dilakukan sebelum orang itu mencapai usia 16 tahun, maka pengadilan dapat :
a. memerintahkan,  bahwa  si  bersalah  akan  dikembalikan kepada  orang  tua, wali, atau pemelihara, tanpa menjatuhkan hukuman pidana, atau
b. apabila  perbuatannya  masuk  golongan  kejahatan  atau  salah  satu  dari pelanggaran-pelanggaran  yang  termuat  dalam  pasal-pasal  489,  490,  492, 496,  497,  503-505,  514,  517-519,  526,  531,532,  536,  dan  540,  dan  lagi dilakukan sebelum lewat dua tahun setelah penghukuman orang itu karena salah  satu  dari  pelanggaran-pelanggaran  tersebut  atau  karena  suatu kejahatan,  memerintahkan  bahwa  si  terdakwa  diserahkan  dibawah kekuasaan pemerintah, tanpa menjatuhkan suatu hukuman pidana, atau c. menjatuhkan suatu hukuman pidana.
Pasal 46, menyebutkan :
1. Apabila  pengadilan  memerintahkan  agar  terdakwa  diserahkan  di  bawah kekuasaan pemerintah, maka terdakwa
a. dapat  dimasukkan  dalam  suatu  lembaga  pendidikan  dari  pemerintah (Landsopvoedings-gesticht),  agar  ia  disitu,  atau  kemudian  secara  lain,  oleh pemerintah dididik seperlunya, atau
b. dapat  diserahkan  kepada  seorang  penduduk  Indonesia  atau  suatu perkumpulan  badan  hukum  yang  berkedudukan  di  Indonesia  atau suatu  yayasan  atau  lembaga  sosial  yang  berkedudukan  di  Indonesia, agar ia  dididik  disitu  atau  kemudian oleh  pemerintah secara  lain; dua- duanya  selambat-lambatnya  sampai  si  terdakwa  mencapai  usia  18 tahun.
2. Ketetuan  –ketentuan  untuk  melaksanakan  ayat  (1)  ini  akan  dimuat dalam suatu undang-undang (ordonnantie)
Pasal 47, menyatakan :
1.  Apabila terdakwa dijatuhi hukuman oleh pengadilan, maka  maksimum hukumannya dikurangi dengan sepertiga.
2.  Apabila terdakwa dihukum perihal suatu kejahatan, yang dapat dijatuhi hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka maksimum hukuman menjadi hukuman penjara selama 15 tahun

## Umi Supraptiningsih
3.    Tidak  boleh  dijatuhkan  hukuman-hukuman  tambahan  dari  pasal  10 dibawah huruf b, nomor 1 dan 3.
Lahirnya Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2012 No 153 Tambahan Lembaran Negara RI No. 5332, selanjutnya disingkat UU-SPPA) pada tanggal 30 Juli 2012 merupakan UU yang diharapkan  dapat memberikan perlindungan kepada anak- anak  yang  berhadapan  dengan  hukum.  Pengesahan  UU-SPPA  merupakan langkah  maju  dalam  penanganan  anak  yang  berhadapan  dengan  hokum,  yang mana    UU  tersebut  setidaknya  telah  memperbaiki  sejumlah  hal  dari  tujuh kelemahan  dalam  UU  No  3  Tahun  1997  tentang  Pengadilan  Anak.  Asas  yang paling  mendasar  dalam  UU-SPPA  adalah  keadilan  restorative  (restroaktif  justice) yang selanjutnya penegak hukum dapat melakukan Diversi.
Dengan  mengedepankan  musyawarah  mufakat  dengan  cara  pemulihan kerugian yang dialami korban dan pelaku lebih dikedepankan daripada hukuman penjara.  Hukuman  yang  diterapkan  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan hukum bertujuan mendidik, memberikan pembinaan dan bukan ajang membalas dendam, upaya yang demikian difasilitasi oleh Negara melalui penegak hukum.
UU-SPPA  mengadopsi  sistem  diversi  artinya  penyelesaian  kasus  secara kekeluargaan di luar pengadilan lebih diutamakan daripada proses peradilan atau mengalihkan  proses  pidana  dalam  persidangan  menjadi  diluar  persidangan. Penegak hukum nanti akan memperoleh ruang lebih besar untuk mendamaikan dua  pihak  berperkara  yang  salah  satu  atau  dua  pihak  adalah  anak-anak  yang melakukan  pelanggaran  hukum  dengan  ancaman  hukuman  kurang  dari  tujuh tahun  dan  bukan  merupakan pengulangan  tindak pidana. 13 Upaya  diversi  wajib dilakukan  pada  tingkat  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  perkara  anak di  Pengadilan  negeri.  Sehingga  yang  sangat  berperan  sebagai  mediator  dalam diversi adalah penyidik polisi, jaksa penuntut umum dan hakim. Bila pada tahap penyidikan tidak berhasil, maka jaksa sebagai penuntut umum wajib melakukan diversi,  bila  tidak  berhasil,  maka  hakimpun  wajib  melakukan  upaya  diversi dimaksud 14 .  Selama  anak-anak  menjalani  proses  peradilan,  maka  anak-anak tersebut  diletakkan  di  Lembaga  Penempatan  Anak  Sementara  (LPAS).  Bila Diversi tidak berhasil  atau kesepakatan  diversi  tidak  dilaksanakan,  maka proses pengadilan anak dilanjutkan.
13 Pasal 7 UU-SPPA
14 Bagaimana  mekanisme  dan  pelaksanaan  diversi  akan  diatur  lebih  lanjut  dengan Peraturan Pemerintah (pasal 15 UU-SPPA)
Kesiapan Penegak Hukum di Kabupaten Pamekasan dalam Pemberlakuan UU No. 11  Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan PidanaAnak
163
Polisi,  jaksa  dan  hakim  yang melaksanakan  penyidikan, penuntutan  dan pemeriksaan  adalah  penyidik  anak,  penuntut  umum  anak,  dan  hakim  anak, termasuk  pula  hakim  banding  anak  dan  hakim  kasasi  anak.    Dalam  ketentuan pasal  92  ayat  (1)  menyebutkan  bahwa  pemerintah  wajib  menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi penegak hukum dan pihak terkait secara terpadu, hal  ini  dimaksudkan  bahwa  para  penegak  hukum  adalah  mereka  yang  secara profesional adalah penegak hukum yang mempunyai sensitifitas terhadap anak- anak.
Berlakunya  UU-SPPA  mengupayakan  tidak  ada  lagi  bentuk-bentuk menahan anak di rumah tahanan seperti sekarang, penyidik nanti mengupayakan dua  pihak  melakukan  perdamaian  dengan  atau  tanpa  ganti  rugi,  hukuman berupa  penyerahan  anak  kembali  ke  orangtua,  hukuman  berupa  pelayanan masyarakat, atau penyerahan ke lembaga pendidikan.
Begitu  pula  pengaturan  batasan  minimal  anak  yang  bisa  dimintai pertanggungjawaban  hukum  pidana  dari  awalnya  delapan  tahun  menjadi duabelas  tahun sampai delapan belas  tahun 15 (sejalan dengan putusan MK No. 1/PUU-VIII/2010).  Sementara  itu,  batasan  minimal  anak  yang  bisa  ditahan adalah empat belas sampai delapan belas tahun 16 .
Beberapa  perangkat  hukum  harus  dipersiapkan  dalam  rangka memberlakukan  UU-SPPA,  baik  secara  fisik  maupun  non  fisik.  Secara  Fisik meliputi  meliputi  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA)  adalah  lembaga atau  tempat  anak  menjalani  masa  pidananya,  Lembaga  Penempatan  Anak Sementara  (LPAS) adalah  tempat  sementara bagi anak selama  proses  peradilan berlangsung,  Lembaga  Penyelenggara  Kesejahteraan    Sosial  (LPKS)  adalah lembaga  atau  tempat  pelayanan  sosial  yang  melaksanakan  penyelenggaraan kesejahteraan  sosial  bagi  anak,  ruang  khusus  penyidikan  anak  yang  bernuansa anak-anak,  ruang  tunggu khusus  sementara menunggu persidangan, kebutuhan tersebut  sudah  harus  ada  seiring  berlakunya  UU-SPPA.  Sedangkan  kebutuhan non  fisik meliputi  ketersediaan  Sumber Daya Manusia  yang meliputi  perangkat hukum yang telah terdidik dan memiliki sensitifitas terhadap anak yaitu penyidik anak,  jaksa  anak  dan  hakim  anak.  Begitu  pula  didukung  dengan  tersedianya pembimbing  kemasyarakatan,  pekerja  sosial  profesional,  tenaga  kesejahteraan sosial,  dan  pendamping  yang  betul-betul  dapat  memberikan  perlindungan terhadap anak-anak yang berada dalam kasus hukum. Terpenuhinya kebutuhan
15 Pasal 21 UU-SPPA
16 Pasal 32 ayat (2a) UU-SPPA

## Umi Supraptiningsih
fisik  dan  non  fisik  dalam  pasal  105  UU-SPPA  diberi  tenggang  waktu  5  (lima) tahun.
Oleh  karena  itu,  lahirnya  UU  No.  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)  merupakan “harapan”  bagi  anak-anak yang berhadapan  dengan  hukum  baik  sebagai  pelaku  maupun  sebagai  korban  untuk tetap  mendapatkan  hak-haknya.  Hal  penting  yang  diatur  dalam  UU-SPPA adalah pelaksanaan diversi yaitu pengalihan penyelesaian pidana anak dari proses peradilan pidana di luar peradilan pidana. Langkah diversi tersebut dimaksudkan untuk memperoleh keadilan restorasi (restoratif justice) yaitu penyelesaian perkara tindak  pidana  dengan  melibatkan  pelaku, korban, keluarga pelaku/korban,  dan pihak  lain  yang  terkait  untuk  bersama-sama  mencari  penyelesaian  yang  adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan untuk pembalasan. 17
Selain  untuk  menyelesaian  konflik,  pengalihan  penyelesaian  pidana melalui  diversi  itu  bertujuan  untuk  menyadarkan  kepada  pelaku  bahwa  tindak pidana  yang  dilakukan  itu  tidak  dapat  dibenarkan  dan  telah  merugikan  pihak lain. Oleh karena itu jika diversi berhasil disepakati para pihak-pihak yang terkait terutama  pihak korban  di  tingkat  penyidikan  (polres)  maka  anak  (pelaku) akan segera memperoleh pemulihan hak-haknya. Sebaliknya jika belum berhasil diversi akan  dilanjutkan  di  tingkat  penyelidikan  (kejaksaan),  dan  jika  tetap  belum berhasil  diversi  akan  diteruskan  sampai  di  pengadilan.  Pelaksanaan  diversi  dari masing-masing tahapan itu dibutuhkan waktu maksimal 30 hari.
Pelaksanaan diversi yang cukup panjang itu menjadi salah satu tantangan bagi  pihak-pihak  yang  terlibat  untuk  mempersiapkan  diri  baik  secara  fisik maupun non fisik. Persiapan non fisik meliputi kesiapan SDM di masing-masing tingkatan,  bagaimana  mempersiapkan  penyidik  anak,  jaksa  anak  dan  hakim anak?.  Demikian  juga  persiapan  fisik  yang  meliputi  sarana  ruang  khusus penyidikan  atau  pemeriksaan  yang  bernuansa  anak-anak,  lembaga  pembinaan khusus  anak  (LPKA)  yaitu  tempat  yang    dipergunakan  untuk  menjalani  masa pidana  anak  karena  anak-anak  titak  boleh  ditempatkan  dalam  lembaga penasyarakatan,  Lembaga  Penempatan  Anak  Sementara  (LPAS)  yaitu  tempat sementara  bagi  anak  selama  proses  peradilan  berlangsung,  Lembaga Penyelenggaraan  Kesejahteraan  Sosial  (LPKS)  yaitu  lembaga  tempat  pelayanan sosial  yang  melaksanakan  penyelenggaraan  kesejahteraan  bagi  anak.  Apakah semua  persiapan  itu  telah  dilakukan  oleh  penegak  hukum  di  Pamekasan
17 Pasal 1 angka 6  UU No. 11 Tahun 2012
Kesiapan Penegak Hukum di Kabupaten Pamekasan dalam Pemberlakuan UU No. 11  Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan PidanaAnak
165
mengingat waktu efektif pemberlakuan UU-SPPA sudah dekat yaitu tanggal  30 Juli 2014.
Berdasarkan  paparan  di  atas,  maka  dapat  dirumuskan  fokus  penelitian sebagai  berikut  :  (1)  Bagaimana  pemahaman  penegak  hukum  di  Kabupaten Pamekasan atas UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ?;  (2)  Bagaimana  persiapan  penegak  hukum  di  Kabupaten  Pamekasan  dalam pemberlakuan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?; dan (3) Apa saja faktor pendukung dan penghambat kesiapan penegak hukum di Kabupaten  Pamekasan  atas  pemberlakuan  UU  No.  11  Tahun  2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Sedangkan kegunaan penelitian ini secara teoritis (1) Sebagai sumbangan teoritis  berupa  khazanah  keilmuan  dalam    kesiapan  penegak  hukum  untuk memberlakukan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; (2) Sebagai bahan informasi dan bahan kajian penting yang diharapkan mampu menggugah  minat  penelitian  lebih  lanjut.  Sedangkan  secara  praktis,  dapat dipergunakan  :  a)  Sebagai  evaluasi  bagi  penegak  hukum  dalam  memeriksa, memutus dan  mengadili kasus   anak-anak  yang berhadapan  dengan hukum; b) Sebagai bahan kajian dan  masukan bagi Pemerintah  untuk mempersiapkan  diri dengan memenuhi kebutuhan baik secara fisik maupun non fisik dalam rangka memenuhi  kewajiban  yang  diamanatkan    UU  No.  11  Tahun  2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Secara  spesifik  penelitian  ini  diharapkan  menghasilkan  temuan  yang memiliki  nilai  manfaat  terutama  bagi    masyarakat  secara  luas,  penegak  hukum dan pemerintah  untuk lebih mengedepankan asas  perlindungan bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

## Metode Penelitian
Pendekatan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif (qualitative  approach)  karena  data  yang  dikumpulkan  lebih  banyak  menggunakan data  kualitatif    yakni  data  yang  disajikan  dalam  bentuk  verbal  bukan  dalam bentuk  angka 18 yang  semaksimal  mungkin  berusaha  mendeskripsikan  realitas aslinya  untuk  kemudian  data  dimaksud  dianalisis  dan  diabstraksikan  dalam bentuk teori sebagai tujuan finalnya.
Penelitian  ini  merupkan  penelitian  deskriptif.  Tujuannya  untuk memberikan  data  yang  seteliti  mungkin  tentang  manusia,  keadaan  atau  gejala yang lainnya. 19 Metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran
18 Noeng Muhadjir, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm 29.
19 Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta : UI Press, 1988), hlm 42

## Umi Supraptiningsih
yang benar dan jelas, sehingga dapat memberikan data seteliti mungkin tentang obyek  yang  diteliti.    Dalam  hal  ini  untuk  menggambarkan  Kesiapan  Penegak Hukum dalam pemberlakuan UU-SPPA.
Pada  penelitian  kualitatif  juga  ditandai  dengan  menggunakan  metode pengumpulan data yang berupa participant observation dan indepth interview sebagai instrumen  pengumpulan  data  utama.  Pendekatan  kualitatif  yang  digunakan bersifat  multimetode  dalam  fokusnya  dan  menggunakan  pendekatan  alamiah serta  penafsiran  terhadap  pokok  permasalahan  yang  diteliti.  Pemilihan pendekatan  ini  dianggap  tepat  karena  yang  diinginkan  peneliti  adalah permasalahan  dalam  setting  alamiah  dan  berusaha  untuk  memaknai  dan menafsirkan  fenomena  yang  ada  berdasarkan  apa  yang  dirasakan  oleh  para informan.  Dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif  ini  diharapkan  dapat memperoleh  pemahaman  yang  mendalam  dan  murni  tentang  fenomena  yang diteliti,  dan  ini  tidak  mungkin  dapat  diperoleh  jika  tidak  menggunakan pendekatan kualitatif.
Selain  pendekatan  kualitatif  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini, peneliti  juga  menggunakan  pendekatan-pendekatan  dalam  penelitian  hukum yaitu  pendekatan  undang-undang  (statute  approach),  pendekatan  kasus  (case approach),  pendekatan  historis  (historical  approach),  dan  pendekatan  konseptual (conceptual approach). 20
Pendekatan  peraturan  perundang-undangan  (statute  approach)  digunakan untuk  menelaah  bentuk  dan  isi  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan dengan  UU-SPA.  Pendekatan  studi  kasus  (case  study)  dipergunakan  untuk menganalisis  kasus-kasus  yang  timbul  berkaitan  anak-anak  yang  berhadapan dengan  hukum.  Pendekatan  sejarah  (historical  approach)  digunakaan  untuk menelaah  sejarah  dan  perkembangan  peraturan  perundang-undangan  yang berkaitan  dengan  anak-anak  yang  berhadapan  dengan  hukum.  Sedangkan pendekatan konsep (conceptual approach) yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menelaah konsep-konsep yang berkaitan dengan asas Restoratif  justice.
Untuk memperoleh pemahaman, makna, dan penafsiran atas fenomena murni  dan  simbol-simbol  interaksi  dalam  seting  penelitian  diperlukan keterlibatan  dan  penghayatan  langsung oleh peneliti  terhadap  subjek terteliti  di lapangan.  Oleh  karena  itu  dalam  pelaksanaan  kegiatan  penelitian  ini,  peneliti bertindak sebagai instrumen kunci sekaligus sebagai pengumpul data.
20 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), hal. 92
Kesiapan Penegak Hukum di Kabupaten Pamekasan dalam Pemberlakuan UU No. 11  Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan PidanaAnak
167
Beberapa  keuntungan  yang  dapat  diraih  bagi  peneliti  yang  berperan sebagai instrumen kunci dalam penelitian kualitatif ini, antara lain peneliti dapat: (1)  bersikap  responsif  dan  dan  dapat  menyesuaikan  diri  (responsive  and  adaptive) dalam  berinteraksi  dengan  subjek  terteliti;  (2)  menekankan  pada  deskripsi  dan pemahaman  yang  utuh  (wholistic  emphasis);  (3)  melakukan  perluasan  atau pengembangan  konseptual  berdasarkan  ilmu  pengetahuan  (knowledge  based expansion);  (4)  melakukan  kesiapan  atau  kesegeraan  dalam  memroses  data (processing  data  immediacy);  (5)  memanfaatkan  kesempatan  untuk  melakukan klarifikasi  dan  menyusun  ringkasan  dari  data  yang  diperoleh  (opportunity  for clarification  and  summarization);  serta  (6)  melakukan  eksplorasi  untuk  mengetahui berbagai respons yang unik dan khas (explore a typical or idiosyncratic responses).
Kehadiran  dan  keterlibatan  peneliti  dalam  seting  penelitian  ini mengambil 4 posisi dari 5 posisi, yaitu pengamatan nonpartisipasi (nonparticipant observation), pengamatan partisipasi pasif (passive participant observation), partisipasi secara  moderat  (moderate  participation),  dan  partisipasi  secara  aktif  (active participation).  Sedangkan  partisipasi penuh (complete  participation)  dalam  penelitian ini tidak dilakukan karena dapat mengakibatkan perolehan data menjadi bias.
Dengan  demikian, kehadiran  dan  keterlibatan peneliti  di  lapangan lebih memungkinkan  bagi  peneliti  untuk  menemukan  makna,  memperoleh pemahaman,  dan  merumuskan  interpretasi  atas  perilaku  subjek  terteliti dibandingkan  bila  menggunakan  instrumen  noninsani.  Pada  sisi  lain,  peneliti sebagai  instrumen  kunci  dapat  melakukan  konfirmasi  dan  pengecekan  ulang kepada  subjek  terteliti  apabila  perolehan  data  dirasakan  masih  kurang  lengkap atau  kurang  sesuai  dengan  interpretasi  yang  dirumuskan  peneliti,  misalnya dengan menggunakan teknik pengecekan anggota (member check).
Penelitian  ini  mengambil  lokasi  di  kota  Pamekasan.  Pemilihan  dan penentuan  lokasi  didasari  oleh  pertimbangan  berikut  ini.  Pertama,  semua informan  dalam  penelitian  ini  yaitu  polisi,  jaksa,  dan  hakim  PN  berada  di wilayah kota Pamekasan; Kedua, dalam beberapa kesempatan peneliti (ketua tim) juga  sering  terlibat  dalam  penyelesaian  tindak  pidana  anak  terutama  sebagai pendamping  karena  berposisi  sebagai  koordinator    divisi  hukum  di  Pusat Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak Kabupatan Pamekasan.
Data yang dihimpun dalam penelitian ini meliputi data kesiapan penegak hukum  di  Kabupaten  Pamekasan  dalam  pemberlakuan  UU-SPPA.  Jenis  data dalam penelitian ini meliputi catatan lapangan hasil kegiatan wawancara.
Sejalan  dengan  rancangan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  yakni qualitative  design,  maka  penentuan  “sampel”  dilakukan  dengan  teknik  purposive

## Umi Supraptiningsih
sampling.  Penggunaan  teknik  purposive  sampling  tersebut  menganut  prinsip  funnel design,  yakni  dengan  cara  menghimpun  data  seluas-luasnya  untuk  kemudian dilakukan  penyempitan  dan  penajaman  sesuai  dengan  fokus  penelitian.  Untuk memperoleh  kedalaman  dan  keabsahan  data,  peneliti  mencari  dan  menyeleksi informan guna mendapatkan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian.
Secara  teknis,  penentuan  informan  dalam  penelitian  ini  merujuk  pada pendapat  Spradley 21 yang  menyatakan  bahwa:  (1)  informan  telah  cukup  lama tinggal  dan “menyatu” dalam  seting penelitian, (2)  informan masih  aktif dalam kegiatan-kegiatan  di  lingkungan  seting  penelitian,  (3)  informan  memiliki kesempatan  yang  leluasa  dan  menyatakan  kesediaan  untuk  dimintai  informasi, (4)  informan  beritikad  untuk  memberikan  informasi  yang  sebenarnya,  dan  (5) informan  dapat  diperlakukan  sebagai  “guru  baru”  bagi  peneliti.  Para  informan dalam penelitian ini  terdiri dari  penyidik  di  unit  PPA Polres  Pamekasan,  Kasat Reskrim  Polres  Pamekasan,  Jaksa  di  Kejaksaan  Negeri  Pamekasan,  Hakim  di Pengadilan Negeri  Pamekasan.
Agar dapat dihimpun sebanyak mungkin informasi yang relevan dengan fokus  penelitian  informan  dipilih  di  antara  individu  yang  banyak  tahu  tentang masalah yang dikaji. Cara memilihnya harus dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan  dan  kemantapan  peneliti  dalam  menghimpun  data.  Untuk  itu digunakan  teknik  snowball  sampling.  Tujuan  penggunaan  teknik  ini  adalah  untuk mencari  informasi  sebanyak  mungkin  secara  terus-menerus  dari  informan  satu ke  informan  lainnya.  Melalui  cara  itu,  dimungkinkan  perolehan  data  semakin banyak,  lengkap,  dan  mendalam.  Pengumpulan  informasi  baru  dihentikan  jika data  yang  dihimpun  menemukan  titik  jenuh  (data  saturation)  yakni  data  tidak berkembang lagi.
Data  penelitian  ini  dikumpulkan  dengan  metode  interaktif  dan noninteraktif.  Metode  interaktif  dilakukan  pada  saat  melakukan  wawancara mendalam dan observasi partisipasi, sedangkan metode noninteraktif diarahkan pada analisis isi dokumen. Penggunaan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai  teknik  pengumpulan  data  dimaksudkan  untuk  memperoleh  data  yang holistik dan integratif tentang fokus penelitian. Ketiga teknik pengumpulan data ini merupakan teknik dasar dalam penelitian kualitatif.
Analisis  data  merupakan  proses  pelacakan  informasi  dan  pengaturan secara  sistematik  atas  catatan  lapangan  berupa  transkrip  wawancara  yang berhasil  dihimpun  peneliti.  Hasil  analisis  dapat  dimanfaatkan  sebagai  bahan pemahaman bagi subjek peneliti sekaligus dapat disajikan sebagai bahan laporan
21 Spradley, J.P. Participant Observation. New York: Holt, Rinehart, and Winston,1980
Kesiapan Penegak Hukum di Kabupaten Pamekasan dalam Pemberlakuan UU No. 11  Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan PidanaAnak
169
temuan  hasil  penelitian  kepada  pihak  lain.  Analisis  data  dilakukan  melalui kegiatan pengorganisasian data (yakni menelaah, menata, dan mengklasifikasikan data menjadi satuan-satuan yang  mudah  dikelola),  sintesis  data,  pencarian pola, pengungkapan  hal-hal  penting  yang  bermakna,  dan  penetapan  hasil  analisis sebagai  bahan  penarikan  teori  substantif  dan  susunan  simpulan  penelitian. Analisis  data  dilakukan  selama  dan  setelah  pengumpulan  data  penelitian  di lapangan.
Analisis data dilakukan selama dan setelah pengumpulan data penelitian di  lapangan.  Teknik  analisis  data  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  meliputi empat  jenis  analisis,  yaitu  (1)  analisis  teoretik;  (2)  analisis  hasil  wawancara;  (3) analisis hasil observasi; dan (4) analisis dokumen.
Observasi secara mendalam dilakukan untuk memahami fenomena yang terjadi  sehingga  dapat  diidentifikasi  karakteristik  seting  penelitian  dan  unsur- unsur  yang  relevan  dengan  fokus  penelitian.  Untuk  itu  peneliti  memusatkan perhatian  secara  cermat,  rinci  dan  sinambung  atas  kontek  dan  topik  penelitian seperti  data  tentang  kasus-kasus  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  baik mereka  sebagai  pelaku  dan  korban  serta  beberapa  kasus  yang  masuk  pada lembaga  peradilan  dan  berapa  kasus  yang  dapat  diselesaikan  dengan menggunakan  upaya  damai.  Melalui  observasi  demikian,  dapat  diperoleh  data tentatif sebagai bahan untuk menemukan makna dan pemahaman yang relevan.
Untuk  validitas  data  temuan,  peneliti  mengecek  temuan  dengan menggunakan  teknik pengecekanmelalui  1)  perpanjangan kehadiran  peneliti,  2) observasi yang diperdalam, 3) trianggulasi antar metode pengumpulan data

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Penelitian  ini  menghasilkan  temuan  bahwa  keberlakukan  sebuah undang-undang  tidak  berhenti  pada  telah  diundangkannya  sebuah  undang- undang  oleh  lembaga  legislasi  nasional  yaitu  lembaga  negara  yang  terhormat DPR  RI,  tetapi  masih  banyak  hal  yang  harus  dipersiapkan  baik  dari  kesiapan SDM  penegak  hukum,  sarana  prasarana,  bahkan  yang  sangat  penting  adalah kesiapan  dari  masyarakat  sebagai  pihak  yang  terkena hukum  itu.  Keikutsertaan masyarakat  dalam  pembuatan  produk  hukum  akan  membangun  akseptan  dan diharapkan mampu mereduksi serendah mungkin tingkat resistensinya, sehingga akan menjadi produk hukum yang ideal. Keikutsertaan masyarakat dalam proses pembentukannya  menjadi  faktor  penyeimbang  dengan  komponen  pembuat produk hukum lainnya. 22
22 Dikutip dari analisis-terhadap-uu-no3-tahun-1997.html hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 Jam 22.00 WIB

## Umi Supraptiningsih
1. Pemahaman  Penegak Hukum di Kabupaten Pamekasan atas pemberlakuan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dari  tiga  institusi  penegak  hukum  yaitu penyidik  kepolisian,  jaksa  penuntut  umum  dan  hakim  di  Pengadilan  Agama. Hampir  semua  penegak  hukum  di  Kabupaten  Pamekasan  yang  terdiri  dari penyidik/polisi  yaitu  kepala  Unit  Perlindungan  Perempuan  dan  anak,  Kasat Reskrim  Polres  Pamekasan  sebagai  informan  dalam  penelitian  ini,  Jaksa  di Kejaksaan  Negeri  Pamekasan  dan  Hakim  di  Pengadilan  Negeri  Pamekasan menyatakan  bahwa mereka  sudah memahami tentang  UU  No.  11 Tahun 2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak    (UU-SPPA).  Pemahaman  itu  mereka dapatkan  melalui  acara  sosialisasi  dan  seminar-seminar  yang  dilakukan  oleh Kementrian  Hukum  dan  HAM  maupun  melalui  browsing  di  Internet.  Menurut mereka  pemberlakuan  UU-SPPA  memang  bangus  untuk  memberikan perlindungan  kepada  anak-anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  sebagai penyempurna atas pelaksanaan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang berlaku selama ini.
Waktu  2  (dua)  tahun  untuk  memberikan  kesempatan  dalam  persiapan berlakunya  UU-SPPA  dapat  dikatan  waktu  yang  cukup  ataupun  tidak  cukup. Dikatakan  cukup  bilamana  masing-masing  penegak  hukum  betul-betul  telah mempersiapkan  diri  untuk  mendalami  pemahaman  apa  yang  menjadi  amanah UU-SPPA. Seperti asas restoratif justice yang merupakan asas yang menjadi tujuan utama  berlakunya  UU-SPPA,  dengan    asas  restoratif  justice  merupakan  upaya penting yang harus ditempuh dalam penyelesaian kasus-kasus anak dengan cara penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban,  dan  pihak  lain  yang  terkait  untuk  bersama-sama  mencari penyelesaian  yang  adil  dengan  menekankan  pemulihan  kembali  pada  keadaan semula  dan  bukan  pembalasan 23 .  Untuk  itu  semua  penegak  hukum  di  tingkat kepolisian, jaksa, dan hakim diwajibkan untuk melakukan diversi yaitu pengalihan penyelesaian  perkara  anak  dari  proses  peradilan  pidana  ke  proses  di  luar peradilan  pidana.  Diversi  ini  dalam  UU  No.  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  sudah  diharapkan  diterapkan  akan  tetapi  lebih  ditekankan pada  saat  proses  penyidikan  di  tingkat  kepolisian,  sedangkan  dalam  UU-SPPA memberikan kewajiban pada setiap tahapan baik ditingkat penyidikan kepolisian, penuntutan  di  kejaksaan  dan  pemeriksaan  di  persidangan  Pengadilan  para penegak  hukum  harus  mengupayakan  Diversi,  bilamana  tidak  berhasil,  maka proses persidangannya dapat dilanjutkan.
23 Pasal 1 angka 6 UU-SPPA
Kesiapan Penegak Hukum di Kabupaten Pamekasan dalam Pemberlakuan UU No. 11  Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan PidanaAnak
171
Mengingat kultur masyarakat Indonesiadengan sistem sosial budaya yang sangat  majemuk  (plural  society)  dan  berbagai  macam  stratifikasi  sosial.  Banyak masyarakat  yang  tinggal  di  daerah  pedesaan  dengan  berbeda  karakteristik masyarakat  perkotaan,  maka  bilamana  kita  berbicar  tentang  hukum  yang  harus ditegakkan, maka akan menjadi percuma kalau tidak melibatkan masyarakat yang pluralistik  tersebut terlebih  masyarakat  kita sekarang  berada  pada  masa  transisi perubahan yang sangat fenomenal 24 . Hal yang penting  pula untuk  dipahami  dalam pemberlakuan UU-SPPA bahwa  peran  serta  masyarakat  juga  diharapkan baik  memberikan  perlindungan terhadap anak-anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial anak dengan cara: (a) menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak anak kepada pihak  yang  berwenang;  (b)  mengajukan  usulan  mengenai  perumusan  dan kebijakan yang berkaitan dengan anak; (c) melakukan penelitian dan pendidikan mengenai  anak;  (d)  berpartisipasi  dalam  penyelesaian  perkara  anak  melalui Diversi  dan  pendekatan  keadilan  restroaktif;  (e)  nberkontribusi  dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak, anak korban dan/atau anak saksi melalui organisasi  kemasyarakatan;  (f)  melakukan  pemantauan  terhadap  kinerja  aparat penegak hukum dalam penanganan perkara anak; atau (g) melakukan sosialisasi mengenai hak anak serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak. 25
2. Persiapan  yang  sudah  dilakukan  oleh  penegak    hukum    di  Kabupaten  Pamekasan dalam  pemberlakuan  UU  No.  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak.
Dalam  rangka  pelaksanan  UU-SPPA  sesuai  dengan  amanahnya  ada beberapa sarana dan prasarana yang harus ada. Kebutuhan sarana dan prasarana ini menjadi wajib ada berkaitan dengan proses dalam penanganan kasusu-kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Berlakunya UU-SPPA tinggal menunggu beberapa  bulan  lagi  tepatnya  tanggal  30  Juli  2014  sudah  harus  diberlakukan. Perencanaan  anggaran  untuk  memenuhi  falititas  tersebut  seharusnya  sudah dianggarkan  pada  anggaran  tahun  2013  oleh  masing-masing  institusi  penegak hukum.
Pesiapan pemberlakuan  UU-SPPA  tersebut terdiri  dari dua aspek, yaitu fisik  dan  non  fisik.  Persiapan  secara  fisik  meliputi  sarana-prasarana  dan persiapan  secara  non  fisik  meliputi  kesiapan  Sumber  Daya  Manusia  penegak hukum  dan  pihak-pihak  yang  terlibat  lainnya.  Hasil  penelitian  menunjukkan
24 Sabian Utsman, Menuju Penegakan Hukum Responsif, hlm. 25
25 Pasal 93 UU-SPPA

## Umi Supraptiningsih
bahwa  di  Pamekasan  persiapan  secara  fisik  sementara  ini  masih  belum  ada karena semua persiapan itu membutuhkan ketersediaan dana yang tidak sedikit. Semua  persiapan  fisik  itu  harus  didanai  oleh  dana  DIPA  di  masing-masing instansi  penegak  hukum  dan  sampai  sekarang  belum  ada  upaya  untuk  itu. Demikian  juga  kesiapan  pihak  pemerintah  daerah  yang  harus  mempersiapkan lembaga-lembaga  seperti  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA)  yaitu tempat yang  dipergunakan untuk menjalani masa pidana anak karena anak yang berhadapan  dengan  hukum    tidak  boleh  ditempatkan  dalam  lembaga pemasyarakatan,  Lembaga  Penempatan  Anak  Sementara  (LPAS)  yaitu  tempat sementara  bagi  anak  selama  proses  peradilan  berlangsung,  Lembaga Penyelenggaraan  Kesejahteraan  Sosial  (LPKS)  yaitu  lembaga  tempat  pelayanan sosial  yang  melaksanakan  penyelenggaraan  kesejahteraan  bagi  anak  belum  ada tanda-tanda  untuk  mempersiapkan.  Meskipun  demikian,  penegak  hukum  di Pamekasan menyatakan kesiapannya jika pada waktunya UU-SPPA sudah harus diberlakukan.
Persiapan  non  fisik  yang  sudah  dilakukan  oleh  penegak  hukum  di Pamekasan adalah memberikan pemahaman melalui sosialisasi dan mengirimkan nama-nama  pihak-pihak  yang  diminta  oleh  Kementerian  hukum  dan  HAM. Langkah  ini  untuk  persiapan  pelaksanaan  pelatihan  ataupun  pendidikan  bagi penegak  hukum  yang  akan  bertindak  baik  sebagai  penyidik,  penuntut  umum ataupun hakim yang mempunyai kepekaan atau sensitifitas terhadap anak-anak.
Beberapa  substansi  yang  harus  secara  tegas  ditentukan  dalam  undang- undang  antara  lain,  penempatan  anak  yang  menjalani  proses  peradilan  dapat ditempatkan  dalam tempat penahanan khusus anak,  lembaga sosial,  dan / atau lembaga  pemasyarakatan khusus anak  (lembaga  pembinaan  khusus  anak).  Dan yang  paling  mendasar  dalam  UU-SPPA  adalah  pengaturan  secara  tegas mengenai Restorative Justice dan diversi. Pengaturan mengenai diversi dimaksudkan antara lain untuk menghindari atau menjauhkan anak dari proses peradilan. Hal ini  antara  lain  bertujuan  untuk  menghindari  stigmatisasi  terhadap  anak  yang diduga  melakukan  tindak  pidana,  sehingga  diharapkan  anak  dapat  kembali  ke dalam  lingkungan  sosialnya  secara  wajar.  Oleh  karena  itu  sangat  diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut.
3. Faktor pendukung dan  penghambat kesiapan penegak  hukum dalam pelaksanaan  UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Pelaksanaan  UU-SPPA  sesuai  dengan  amanatnya  akan  diberlakukan tanggal  30  Juli  2014,  faktor  yang  memberikan  kontribusi  dukungan  atas pemberlakuan  UU-SPPA  adalah  bahwa  selama  ini  telah  diberlakukan  UU  No. 23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak.  Undang-undang  telah
Kesiapan Penegak Hukum di Kabupaten Pamekasan dalam Pemberlakuan UU No. 11  Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan PidanaAnak
173
mengakomodir  kepentingan  dan  perlindungan  anak  dan  selama  ini  telah mewarnai  penyelesaian  kasus-kasus  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum. Faktor penghambat atas pemberlakuan UU-SPPA yang paling dominan justeru ada  pada  UU-SPPA  itu  sendiri  karena  masih  banyak  aturan  yang  memerlukan petunjuk teknis untuk melaksanakannya, seperti aturan tentang prosedur diversi. Jika diversi merupakan amanat dalam UU-SPPA, maka selama lembaga-lembaga baru  seperti  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA)  yaitu  tempat  yang dipergunakan untuk menjalani masa pidana anak karena anak yang berhadapan dengan  hukum    tidak  boleh  ditempatkan  dalam  lembaga  pemasyarakatan, Lembaga  Penempatan  Anak  Sementara  (LPAS)  yaitu  tempat  sementara  bagi anak  selama  proses  peradilan  berlangsung,  Lembaga  Penyelenggaraan Kesejahteraan  Sosial  (LPKS)  yaitu  lembaga  tempat  pelayanan  sosial  yang melaksanakan  penyelenggaraan  kesejahteraan  bagi  anak  belum  tersedia,  maka pelaksanaan  diversi  akan  mengalami  hambatan,  dimana  anak  harus  ditampung? Demikian  juga  selama  belum  tersedia  penegak  hukum  khusus  anak  yaitu penyidik anak, jaksa anak dan hakim anak yang mempunyai sensitifitas terhadap anak, maka amanat UU-SPPA juga tidak akan terlaksana.

## Penutup
Berdasarkan  hasil  temuan  dan  pembahasan  penelitian,  maka  dapat disimpulkan, bahwa :
1. Hampir  semua  penegak  hukum  di  Kabupaten  Pamekasan  yang  terdiri  dari penyidik  polisi,  Jaksa,  dan  Hakim  menyatakan  bahwa  mereka  sudah memahami tentang UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  (UU-SPPA). Pemahaman itu mereka dapatkan melalui acara sosialisasi dan  seminar-seminar  yang  dilakukan  oleh  Kementrian  Hukum  dan  HAM maupun  melalui  browsing  di  Internet.  Menurut  mereka  pemberlakuan  UU- SPPA  memang  bangus  untuk  memberikan  perlindungan  kepada  anak-anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penyempurna atas pelaksanaan UU No.  3  Tahun  1997  tentang  Pengadilan  Anak  yang  berlaku  selama  ini.  Asas restoratif  justice  merupakan  upaya  penting  yang  harus  ditempuh  dalam penyelesaian  kasus-kasus  anak.  Untuk  itu  semua  penegak  hukum  di  tingkat kepolisian, jaksa, dan hakim diwajibkan untuk melakukan diversi.
2. Persiapan  yang  sudah  dilakukan  oleh  penegak    hukum    di  Kabupaten Pamekasan  dalam  pemberlakuan  UU  No.  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  terdiri  dari  dua  aspek,  yaitu  fisik  dan  non  fisik. Persiapan secara fisik yang berupa sarana dan prasarana sementara ini masih belum ada karena semua persiapan itu membutuhkan ketersediaan dana yang

## Umi Supraptiningsih
tidak  sedikit.  Semua  persiapan  fisik  itu  harus  didanai  oleh  dana  DIPA  di masing-masing  instansi  penegak  hukum  dan  sampai  sekarang  belum  ada upaya untuk itu. Demikian juga kesiapan pihak pemerintah daerah yang harus mempersiapkan lembaga-lembaga seperti Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA),    Lembaga  Penempatan  Anak  Sementara  (LPAS),  Lembaga Penyelenggaraan  Kesejahteraan  Sosial  (LPKS).  Persiapan  non  fisik  yang sudah  dilakukan  oleh  penegak  hukum  di  Pamekasan  adalah  memberikan pemahaman  melalui  sosialisasi  dan  mengirimkan  nama-nama  pihak-pihak yang  diminta  oleh  kementerian  hukum  dan  HAM.  Langkah  ini  untuk persiapan  pelaksanaan  pelatihan  ataupun  pendidikan  bagi  penegak  hukum yang  akan bertindak  baik  sebagai  penyidik,  penuntut  umum  ataupun  hakim yang mempunyai kepekaan atau sensitifitas terhadap anak-anak.
3. Faktor  pendukung  berlakunya  UU-SPPA  yaitu  UU  No.  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak,  UU  ini  telah  mengakomodir  kepentingan  dan perlindungan  anak  dan  selama  ini  telah  mewarnai  penyelesaian  kasus-kasus anak  yang  berhadapan  dengan  hukum.  Sedangkan  faktor  penghambat  atas pemberlakuan  UU-SPPA  yang  paling  dominan  justeru  ada  pada  UU-SPPA itu  sendiri  karena  masih  banyak  aturan  yang  memerlukan  petunjuk  teknis untuk  melaksanakannya,  seperti  aturan  tentang  prosedur  diversi.  Jika  diversi merupakan  amanat  dalam  UU-SPPA,  maka  selama  lembaga-lembaga  baru belum tersedia, maka pelaksanaan diversi akan mengalami hambatan,  dimana anak  harus  ditampung?  Demikian  juga  selama  belum  tersedia  penegak hukum khusus anak, maka amanat UU-SPPA juga tidak akan terlaksana.
Dari  kesimpulan  tersebut  dan    dalam  rangka  pemberlakuan  UU-SPPA peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut :
1.  Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM seharusnya secepat mungkin  untuk  melaksanakan  sosialisasi  secara  menyeluruh  kepada  para penegak  hukum  baik  dari  tingkat  penyidik  kepolisian,  kejaksaan,  dan pengadilan  termasuk  pelaksana  teknis  lainnya  seperti  Balai  Pemasyarakatan tentang UU-SPPA.
2.  Mengingat  waktu  yang  telah  diamanatkan  oleh  UU-SPPA  akan  segera diberlakukan, maka bagi pemerintah melalui instansi penegak hukum masing- masing  untuk  segera  melakukan  pembentukan  dan  pemenuhan  baik  secara fisik  maupun  non  fisik  berupa  tersedianya  LPKA,  LPAS,  LPKS,  ruang pemeriksaan  khusus  yang  bernuansa  anak,  ruang  tunggu  khusus  sebelum persidangan, begitu pula  pelatihan dan pendidikan bagi penyidik  anak,  jaksa anak dan hakim anak.
Kesiapan Penegak Hukum di Kabupaten Pamekasan dalam Pemberlakuan UU No. 11  Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan PidanaAnak
175
3.  Pentingnya  bagi  pemerintah  untuk  memberikan  sosialisasi  dan  pemahaman kepada    masyarakat  secara  menyeluruh  sebagai  pihak  yang  terkena  hukum supaya  siap  untuk  memberlakukan  UU-SPPA  terutama  pemahaman  atas pelaksanaan Diversi.

## Umi Supraptiningsih

## Daftar Pustaka
Gultom,  Maidin,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak,  Bandung  :  PT.  Refika Aditama, 2008 Hadi, Sutrisno, Metodologi Research, Yogyakarta: Andi Affist, 1990 J.  Moleong,  Lexy,  Metodologi  Penelitian  Kualitatif,  Bandung:  Remaja  Rosdakarya, 1990 M. Hadjon, Philipus, dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum,  Yogyakarta:
Gajah Mada University Press, 2005
Marzuki,    Peter  Mahmud,  Penelitian  Hukum  ,Jakarta  :  Kencana  Prenada  Media Group,  2005,  Spradley,  J.P.  Participant  Observation.  New  York:  Holt, Rinehart, and Winston,1980 Muhadjir, Noeng, Metode Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996 Rahardjo, Satjipto, Hukum Progresif – Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Yogyakarta:
Genta Publishing, 2009 Soekamto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum ,Jakarta : UI Press, 1988 Supraptiningsih,  Umi,  Penerapan  UU  N0.  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan  Anak  (Studi  Kasus  Terhadap  Anak  Yang  Berhadapan Dengan Proses Hukum)”, Asy-Syir’ah – Jurnal Ilmu Syari’ah , (Vol 44 No. II, 2010),  Terakreditasi SK No. 43/DIKTI/Kep/2008 Sutatiek , Sri, “Politik Hukum UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, Varia Peradilan, No. 328 (Maret, 2013) Utsman, Sabian,  Menuju Penegakan Hukum Responsif, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008