## JOGO TONGGO : MEMBANGKITKAN KESADARAN DAN KETAATAN WARGA BERBASIS KEARIFAN LOKAL PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI JAWA TENGAH
Erisandi Arditama Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, FIS Universitas Negeri Semarang
Puji Lestari Jurusan PKN dan PIPS FIS Universitas Negeri Semarang

## Abstrak
Artikel ini akan membahas tentang sisi lain pada masa mitigasi bencana pandemi Corona Virus  Disease  2019  (Covid-19),  yakni  terbentuknya  kesadaran  sosial  masing-masing individu  sebagai  warga  masyarakat.  Selain  itu,  artikel  ini  juga  mendiskusikan  tentang ketaatan  warga  masyarakat  terhadap  aturan  yang  berketetapan  hukum  dan  nilai-nilai kemanusiaan  yang  muncul  secara  kolektif.  Ketiga  konsep  kunci  tersebut  dibingkai  dalam konsep utama bernama Jogo Tonggo sebagai konsep mitigasi bencana yang ditetapkan di Jawa  Tengah.  Dalam  pelaksanaannya, Jogo  Tonggo berdampak  pada  terbentuknya kesadaran  bersama,  ketaatan  masyarakat  Jawa  Tengah  pada  imbauan  negara,  serta solidaritas  sosial  di  antara  warga  masyarakat.  Penelitian  ini  dilakukan  secara  kualitatif dengan  pendekatan  studi  eksploratif.  Data  didapat  dengan  menggunakan  tiga  alat penelitian,  yakni;  wawancara  langsung  dan  via  online,  observasi,  dan  analisis  yang diperoleh dari penelusuran berita di televisi, media online, dan media sosial (dokumentasi) untuk  menelusuri  lebih  dalam  atas  fenomena  yang  terjadi.  Wawancara online dilakukan melalui  media  sosial; Whatsapp,    Instragram, dan Facebook terhadap  beberapa  warga masyarakat  yang  memiliki  latar  belakang  pekerjaan,  pendidikan,  dan  tempat  tinggal  yang berbeda.  Observasi  secara  langsung  pada  lingkungan  warga  masyarakat  di  masa  pandemi juga  dilakukan.  Hasil  penelitian,  menunjukkan  bahwa Jogo  Tonggo dalam  masa  darurat Covid-19  mendorong  terbentuknya  kesadaran  bersama  dan  ketaatan  warga  masyarakat Jawa Tengah pada imbauan negara. Ketaatan masyarakat didorong oleh; pilihan taat karena ancaman pandemi, menguatnya solidaritas sosial dan nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan dalam masyarakat pada tingkat RT dan RW, selain adanya aturan hukum yang mengandung sanksi. Selain itu, penelitian ini menemukan tentang pentingnya membangkitkan kesadaran warga untuk taat pada protokol kesehatan menghadapi penyebaran Covid-19 melalui modal sosial yang berupa jaring sosial di dalam masyarakat.
Kata kunci: pandemi, Covid-19, jogo tonggo , kesadaran, ketaatan, warga.

## Latar Belakang
Bangsa Indonesia sedang berjuang menghadapi  penyebaran corona  virus disease 2019 (Covid-19). Pandemi global
ini  terjadi  menyerang  dan  mewabah  ke seluruh penjuru dunia di berbagai negara, yang menyebabkan pemerintah Indonesia mengambil  kebijakan  darurat  Covid-19.
Walaupun agak terlambat, namun berbagai upaya dilakukan dalam menghadapi  berbagai  persoalan  yang terjadi pada masa darurat. Darurat Covid-19 ditetapkan berdasarkan  dengan  Keputusan  Presiden (Keppres)  Nomor  11  tahun  2020  tentang Penerapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat,  mengingat  jumlah  kematian karena  Covid-19  telah  meningkat  dan meluas  antar  wilayah  dan  berdampak pada kondisi politik, ekonomi,
kesejahteraan masyarakat, sosial, budaya, serta  pertahanan  dan  keamanan.  Keppres yang  ditetapkan  ini  memperhatikan  isi Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan.
Undang-Undang  Dasar  1945,  Pasal  12 dan  Pasal  22,  telah  memberi  dasar  jika terjadi    keadaan  bahaya  dan  kegentingan yang  memaksa.  UUD  NRI  1945, melindungi  segenap  warga  negara  dan tumpah  darah  Indonesia,  dan  pemerintah wajib  menjamin  keselamatan  warga negaranya.
Secara khusus, untuk menjabarkan apa  yang  dimaksud  dengan  kegentingan yang  memaksa,  Mahkamah  Konstitusi memutuskan  terdapat  tiga  kategori kegentingan  yang  memaksa  dalam Putusan  MK  No.  38/  PUU-VII/  2009, yakni;  (1)  adanya  kondisi,  keadaan dimana  kebutuhan  yang  mendesak  untuk menyelesaikan  masalah  hukum  secara cepat berdasarkan hukum, (2) jika terjadi kekosongan  hukum,  ketika  undang- undang  yang  dibutuhkan  tidak  ada,  atau jika ada namun aturan itu tidak memadai, (3)  jika  kekosongan  hukum  tidak  dapat diatasi  dengan  cara  membuat  undang- undang  disebabkan  oleh  waktu  yang mendesak.
Berdasarkan aturan tersebut, keadaan  darurat  adalah  darurat  bencana yang dianggap mengancam
dan
mengganggu kehidupan masyarakat disebabkan  oleh  alam,  non  alam  yang membahayakan,  mengakibatkan  korban, kerusakan,  dan  dampak  psikologis (Elnizar,  2020).  Kegentingan  yang memaksa  yang  menjadi  dasar  penentuan darurat  kesehatan  dan  berbagai  antisipasi yang  telah  dilakukan,  namun  tidak  bisa mengendalikan  keadaan.  Pandemi  Covid pada  tanggal  13  April  2020  ditetapkan sebagai  Bencana  Nasional,  dengan Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran  Corona  Virus  Disease  2019 (Covid-19)  dengan  memperhatikan  isi Undang-undang  No.  24  tahun  2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Menghadapi pandemi yang disebabkan  oleh  penyebaran  Covid-19, dibutuhkan kesigapan pemerintah sekaligus kesadaran dan ketaatan masyarakat pada semua elemen. Di awal, pemerintah  kurang  mempersiapkan  diri untuk  mengedukasi  masyarakat.  Elite pemerintahan  melalui  komentar  mereka di  media,  tidak  berusaha  memberi pengetahuan yang cukup untuk masyarakat, bahkan seolah tidak menganggap  sebaran  Covid-19  ini membahayakan.  Bahkan  kesan  yang diperlihatkan  pada  publik  seolah  acuh terhadap  persoalan  yang  akan  dihadapi misalnya  pernyataan  Menteri  Kesehatan (dalam  m.detik.com  (02  Meret  2020); suara.com (4 Maret 2020); m.liputan6.com (10 Maret 2020), terkesan pemerintah kurang mempersiapkan antisipasi  dalam  menjaga  keselamatan warga  negaranya.  Walaupun  demikian, penetapan  status  darurat  kesehatan nasional dilakukan dan akhirnya pemerintah  mau  tidak  mau  harus  siap perang  melawan  penyebaran  virus. Negara  dalam  kondisi  darurat,  ketakutan dan kepanikan sosial semakin meningkat.
Pada konteks sekarang, kesadaran sebagai  bagian  dari  masyarakat  yang saling  mendukung,  kesadaran  sebagai warga  negara  sangat  dibutuhkan  sebagai rasa  sadar  yang  muncul  dari  hati  dan pikiran  masyarakat  untuk  bersikap  dan melakukan  sebuah  tindakan.  Kesadaran akan  hak  dan  kewajibannya  sebagai warga sehingga muncul rasa
tanggungjawab  sebagai  warga  negara. Membangun  kesadaran  warga  negara sungguh  tidak  mudah,  dipengaruhi banyak  hal.  Apalagi  dalam  satu  dekade terakhir,  bangsa  Indonesia  dihadapkan pada  banyak  hal  yang  seringkali memecah  belah  masyarakat  menjadi beberapa  kelompok  kepentingan  yang bersebrangan.  Bencana  Covid-19  ini, telah  seharusnya  menjadi  pendorong masing-masing  kelompok  meletakkan konflik  atar  berbagai  pihak  yang  selama ini  terjadi  antara  kelompok-kelompok masyarakat,  dan  masyarakat  dengan pemerintah.
Masyarakat dihimbau untuk
membantu  upaya  pemerintah  memutus penyebaran  Covid-19  dengan  diam  di rumah,  dan  masing-masing  individu menerapkan protokol pencegahan. Dalam perkembangan  berikutnya  kenyataannya jumlah  penderita  positif  Covid  19  selalu meningkat setiap hari (data mulai tanggal 1  April  sampai  dengan  tanggal  5  Mei 2020 dilihat dalam http://Covid-19.go.id).
Ini  disinyalir  karena  budaya  kurang  taat hukum dalam masyarakat bisa memperpanjang masa
penanganan pandemi.  Padahal,  ketidaktaatan  yang dapat  terlihat  dari  tidak  disiplin,  dapat menimbulkan  regulasi-regulasi  lain  yang lebih  menekankan  dan  berdampak  lebih menyulitkan  masyarakat  ini  sendiri. Sampai  dengan  awal  Mei  2020  telah  3 (tiga)  provinsi  menetapkan  kebijakan PSBB  (Pembatasan  Sosial  Berskala
Besar)  yang  sebelumnya  telah  diatur dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  21 Tahun  2020  akhir  Maret  2020.  Di  sisi lainnya,
Provinsi Jawa Tengah
mengambil  kebijakan  yang  agak  berbeda dalam  menghadapi  penyebaran  Covid-19 yakni  dengan  gerakan Jogo  Tonggo sebelum penetapan PSBB diberlakukan.
Riset  ini  juga  membahas  tentang pelaksanaan Jogo  Tonggo sebagai mitigasi  bencana  Covid-19  berbasis  pada kearifan  lokal.  Konsep  mitigasi  bencana ini berdampak pada terbentuknya kesadaran  dan  ketaatan  masyarakat  Jawa Tengah.  Maka,  secara  garis  besar, penelitian ini akan membahas tentang sisi lain  dari  terjadinya  pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dampaknya terhadap terbentuknya kesadaran masing-masing individu sebagai  warga  negara,  serta  ketaatan mereka terhadap aturan yang
berketetapan hukum dan nilai-nilai sosial kemanusiaan  yang  berlaku.  Selain  itu, pada  perkembangannya, Jogo  Tonggo juga dapat melahirkan solidaritas sosial di antara warga masyarakat.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode  kualitatif  dengan  pendekatan eksploratif.  Data  diakses  menggunakan tiga  alat  penelitian,  yakni;  wawancara online,  observasi,  dan  analisis  yang diperoleh  dari  penelusuran  berita  di televisi,  media  online,  dan  media  sosial (dokumentasi)  untuk  menelusur  lebih dalam  fenomena  yang  terjadi  pada  masa pandemi,  dan  saat  gerakan Jogo  Tonggo ditetapkan  sebagai  mitigasi  bencana mencegah  penyebaran  Covid-19  di  Jawa Tengah.  Wawancara online dilaksanakan melalui media sosial; Whatsapp,
Instragram, dan
Facebook terhadap beberapa warga masyarakat yang
memiliki  latar  belakang  pekerjaan, pendidikan,  dan  tempat  tinggal  yang berbeda.  Observasi  dilakukan  secara langsung  pada  kehidupan  sebagian masyarakat  di  Jawa  Tengah  dengan  cara memotret  fenomena  yang  terjadi  pada masa  pandemi,  setelah Jogo  Tonggo diberlakukan. Data diolah dengan memanfaatkan teknik
triangulasi, sehingga  diperoleh  data  kualitatif  yang valid dan mendalam.
Konsep  Dasar Jogo  Tonggo dan Implementasinya di Lapangan
Konsep  gerakan Jogo  Tonggo adalah  konsep  percepatan  penanganan pageblug (bencana)  pandemi  Covid-19 berbasis  masyarakat  yang  ditetapkan  di Jawa  Tengah. Jogo merupakan  frase dalam bahasa Jawa yang berarti jaga atau menjaga,  dan tonggo berarti  tetangga, maknanya adalah saling menjaga tetangga. Pertimbangan bahwa masyarakatlah yang berhadapan langsung dengan  penularan  Covid-19,  sehingga pencegahannya harus menempatkan mereka  sebagai  garda  terdepan  bersama pemerintah  yang  selalu  mendukung. Konsep dilaksanakan pada tingkat Rukun Warga (RW) yang melibatkan masyarakat secara  langsung  untuk  saling  menjaga tetangga yang terdampak wabah, terpapar virus  corona,  dan  secara  langsung terdampak secara ekonomi. Pada beberapa  kabupaten  dan  kota,  Jogo Tonggo menjadi alternatif pilihan sebelum  kebijakan  PSBB  diterapkan, karena ini akan berdampak lebih rumit.
Pandemi ini tidak hanya mengancam kesehatan warga, namun juga menghantam kelompok masyarakat
dengan ekonomi bawah. Jogo Tonggo ini ditetapkan  dengan  harapan  mampu menyentuh,  menjadi  solusi  yang  berarti dalam masyarakat. Melalui Satuan Tugas
di  setiap  RW,  akan  terlaporkan  kondisi, kegiatan  sehari-hari  anggota  masyarakat dalam  lingkungannya  kepada  pemerintah kelurahan.
Sejak disosialisasikan, masyarakat  merespon  positif Jogo Tonggo sebagai  salah  satu  upaya  dalam pencegahan Covid-19 beserta dampaknya. Walaupun belum dilaksanakan  secara  menyeluruh  dan serentak, namun tanda-tanda implementasi  dan  bentuk-bentuk  upaya Jogo  Tonggo ini  berdasarkan  hasil observasi  secara  langsung  dan  sumber penelusuran  berita online ,  sudah  mulai menggerakkan masyarakat untuk mengambil  bagian  di  dalam  upaya menekan penyebaran Covid-19. Peningkatan kasus pasien terpapar Covid-19 menunjukkan kurangnya kesadaran  dan  ketaatan  masyarakat (setiap  warga).  Antisipasi  dan  kesiapan menghadapi pandemi yang sangat terbatas  dan  ketidaksiapan  masyarakat terhadap  aturan,  menjadi  salah  satu pemicu. Ketaatan masyarakat dalam masa pademi Covid-19 terhadap protokol yang telah  ditetapkan  pemerintah  selama  awal masa pandemi, dapat luntur oleh beberapa hal,  misalnya  desakan  untuk  mencukupi kebutuhan  dasar  mereka.  Ini  terjadi, khususnya  masyarakat  menengah  ke bawah  secara  ekonomi.  Jika  melihat respon  masyarakat  setelah  gerakan Jogo Tonggo disosialisasikan  seperti  deskripsi hasil  observasi  dan  wawancara  di  atas, tergambar  dengan  jelas  munculnya ketaatan  masyarakat  Jawa  Tengah, semakin  menguat  terdorong  oleh  adanya jaring-jaring  sosial  yang  mereka  bentuk dan  kelola  secara  masif  di  lingkungan mereka masing-masing. Jaring pengaman sosial  dan  keamanan  dalam  masyarakat mulai  bekerja,  demikian  juga  jaring ekonomi  terbentuk  yang  pada  akhirnya mempengaruhi  kesadaran  dan  ketaatan
warga  masyarakat.  Masyarakat  secara swadaya  mengambil  langkah-langkah preventif,  misalnya  masyarakat  mulai melakukan  pembatasan  wilayah  teritorial mereka  dengan  pengadaan  portal-portal jalan masuk ke wilayah, pemeriksaan dan pendataan  tamu  atau  orang  asing  yang masuk  lingkungan  masyarakat,  terdapat pemberlakuan jam malam,
dan sebagainya.
Gerakan  dari  masyarakat  untuk lebih  serius  dalam  memahami  dan  sadar akan pentingnya pembatasan sosial untuk memutus  rantai  penularan  Covid-19, khususnya  pada  lingkungan  masing- masing  mulai  menjadi  fokus  masyarakat. Di  Kota  Semarang  sebelum  kebijakan PSBB  diberlakukan,  warga  pada  tingkat RT sudah mulai menguatkan jaring sosial yang  mereka  miliki  untuk  fokus  pada persoalan yang muncul. Ini menunjukkan fenomena  yang  positif,  dimana  muncul kesadaran  dan  ketaatan  masyarakat  dari tingkat  bawah.  Ketaatan  setiap  individu warga  masyarakat  dipengaruhi  dan didorong oleh beberapa hal yang menjadi alasan,  yakni;  1)  pilihan  antara  tidak peduli  atau  menyelamatkan  diri  dengan taat  pada  protokol  kesehatan  dengan menjaga  jarak  antara  satu  dan  yang lainnya  ( social  distancing );  2)  kewajiban moral  kemanusiaan;  3)  menjaga  harmoni sosial  dalam  masyarakat;  dan  4)  adanya sanksi-sanksi hukum yang mengancam.
Pertama ,  ketaatan  yang  didorong oleh  pilihan  tindakan  tidak  peduli  atau menyelamatkan  diri  dari  penyebaran Covid-19  dengan  menjaga  jarak  satu dengan  yang  lainnya.  Tentu  saja  setiap orang  mengambil  pilihan  untuk  peduli dan  menyelamatkan  diri  dari  penyebaran Covid-19.  Oleh  pemerintah,  setiap  orang dianjurkan  untuk  menyelamatkan  diri karena  penyebaran  virus  sangat  mudah, bisa  berdampak  mematikan  dan  sampai
pertengahan  bulan  Mei  masih  belum ditemukan obatnya. Di negara lain, sudah diberlakukan kebijakan lockdown (penguncian)  dan  Indonesia  memilih kebijakan PSBB dengan berbagai konsekuensi.  Yang  jelas  bahwa  pandemi ini  mengancam  jiwa  setiap  orang,  setiap warga. Kesadaran setiap individu dipengaruhi oleh pengetahuannya. Akibatnya, gerakan Jogo Tonggo berkontribusi terhadap laju informasi dan edukasi  yang  sebelumnya  tidak  terakses oleh sebagian masyarakat. Akses informasi  dapat  diperoleh  masyarakat dengan  baik.  Seperti  yang  telah  diatur menurut  konsep Jogo  Tonggo, pada tingkat  RW  masyarakat  membentuk jaring  pengaman  sosial  melalui  jaga kesehatan  yang  dilaksanakan  dengan cara;  mendata  setiap  orang  yang  keluar masuk  desa,  membawa  orang  yang berstatus  PDP  ke  rumah  sakit  rujukan, keterbukaan  pada  lingkungan  tentang status  ODP,  PDP  dan  orag  positif terjangkit  Covid-19  (khususnya  dari tenaga medis di Puskesmas), mengupayakan OTG dan ODP
melaksanakan  karantina  mandiri  minimal 14  hari,  dan  bersama  memastkan  ada tempat  cuci  tangan  pada  lokasi  strategis, penggunaan  masker  bagi  warga  yang keluar  rumah,  serta  penyemprotan disinfektan rutin di lingkungan masyarakat.
Kedua ,  kesadaran  dan  ketaatan masyarakat  karena  dipicu  oleh  adanya kewajiban moral kemanusiaan. Pada masa pandemi,  terdapat  kewajiban-kewajiban moral  kemanusiaan  yang  mendorong masyarakat  untuk  taat  terhadap  protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah.  Kewajiban-kewajiban  moral kemanusiaan  yang  mau  tidak  mau diperhatikan  untuk  ditaati  bersama  oleh
setiap individu dalam lingkungan masing- masing didasari rasa ewuh pekewuh (rasa sungkan , tidak enak hati) jika tidak ditaati karena ada sanksi sosial kemanusiaan dari tetangga  di  lingkungan  terdekat.  Reaksi netizen dan  masyarakat  luas  pada  kasus penolakan  oknum  masyarakat  terhadap pemakaman  seorang  perawat  Rumah Sakit  Karyadi  di  Kabupaten  Semarang yang  viral  (m.detik.com.  17  April  2020), memberi  pelajaran  tentang  pentingnya nilai moral kemanusiaan pada masa krisis pandemi.    Kesadaran  sikap  dan  perilaku masing-masing  individu  agar  sesuai dengan  nilai-nilai  moral  yang  dipahami bersama  berdasarkan  tuntutan  nurani masing-masing  sehingga  memperlakukan suatu hal sebagaimana mestinya.
Pada  kasus  yang  terjadi  terhadap pelarangan  mudik,  bepergian  ke  luar daerah  misalnya,  gerakan Jogo  Tonggo ini  cukup  efektif  menjadi  pendorong setiap  orang  untuk  taat.  Peristiwa  mudik warga  Cilacap  yang  diketahui  akhirnya positif  Covid-19  diketahui  dari  ada  salah satu  famili  yang  meninggal  dunia  tanpa sebab secara mendadak ( https://www.kompas.tv ,  29  April  2020; m.liputan6.com,  8  Mei  2020),  memberi pelajaran  bagi  masyarakat.  Yang  dipetik dari  dua  peristiwa  di  atas  adalah,  setiap orang memiliki kewajiban moral kemanusiaan  untuk  menjaga  kesehatan, keselamatan  bersama.  Kewajiban  moral kemanusiaan  ini  walaupun  sesungguhnya sifatnya memaksa, namun dalam praktiknya  tidak  absolut.  Ini  tergantung pada  rasa  masyarakat,  tingkat  kesadaran nurani  masing-masing  individu  anggota masyarakat.  Dampaknya  cukup  terlihat dari  perilaku  disiplin  masing-masing anggota  masyarakat  untuk  taat  pada protokol  kesehatan  yang  ditetapkan sebelumnya.
Demikian  rasa  solidaritas  sosial berupa  kepedulian  sosial  yang  menjadi lebih  kuat  antar  tetangga.  Kepedulian sosial  tumbuh  dalam  penerapan Jogo Tonggo oleh  masyarakat.  Solidaritas adalah  suatu  kondisi  hubungan  antara individu  atau  kelompok  berdasarkan perasaan  moral  dan  kepercayaan  yang dianut  bersama.  Solidaritas  sosial  pada masa  pandemi  terjadi  karena  adanya budaya, ikatan untuk saling membutuhkan setiap anggota masyarakat. Masyarakat  saling  menolong,  membantu dan  bergotong  royong  bersama  dalam mengatasi  masa  pandemi.  Ini  terjadi, misalnya  melalui  kelompok  majelis taklim  berinisiatif  bersama  masyarakat untuk  menggalang  dana  yang  ditujukan untuk pembelian sembako yang dibagikan kepada  masyarakat  kurang  mampu  yang terdampak  di  Kota  Semarang  (data diperoleh dari wawancara 1 Mei 2020).
Ketiga , ketaatan
warga masyarakat  Jawa  Tengah  juga  didorong oleh  keinginan  untuk  menjaga  harmoni sosial  dalam  masyarakat.  Kebersamaan warga  masyarakat  dalam  menghadapi krisis sosial, ekonomi dengan membentuk jaring sosial dalam masyarakat. Partisipasi, keterlibatan masyarakat melalui  RT  dan  kelompok-kelompok masyarakat  lainnya  misalnya  ibu-  ibu dasa  wisma  memperlihatkan  adanya kesadaran  diri  setiap  warga  untuk  ikut terlibat  dalam  segala  urusan  yang menyangkut diri dan lingkungan mereka.
Setelah  gerakan Jogo  Tonggo ditetapkan  ditemukan  data  mengenai munculnya  geliat  masyarakat  Kota Semarang  dan  beberapa  daerah  lainnya secara  swadaya  bersama  melaksanakan berbagai  kegiatan,  misalnya;  pengadaan masker  untuk  warga  masyarakat  dan penetapan kesepakatan wajib menggunakan masker saat di luar rumah;
pembelian  cairan  disinfeksi  yang  secara berkala  disemprotkan  ke  lingkungan; pengadaan  perangkat  cuci  tangan  pada tempat-tempat  strategis  di  lingkungan tempat  tinggal;  pemeriksaan  suhu  tubuh, kewajiban  cuci  tangan  bagi  tamu  di wilayah  tempat  tinggal,  dan  sebagainya. Gerakan  yang  muncul  dari  bawah (masyarakat)  tidak  mungkin  jika  tidak ditaati  oleh  satu  anggota  masyarakat lainnya.
Setiap  lingkungan  masyarakat masing-masing  memiliki  modal  sosial yang  terbentuk  dalam  waktu  yang  sangat lama,  bahkan  dari  satu  generasi  ke generasi  selanjutnya.  Masa  pandemi  ini, Jogo  Tonggo membangkitkan  modal sosial yang telah ada untuk tetap bertahan hidup,  menjaga  kelangsungan  hidup  dan memenuhi  kebutuhan  bersama.  Modal sosial  yang  selama  ini  ada  digerakkan untuk  kebersamaan,  menjalin  rasa  saling percaya  dan  menguntungkan  serta  untuk menjaga keamanan, kesehatan bersama.
Jaring  pengaman  sosial  dan keamanan  yang  diharapkan  hadir  dalam gerakan Jogo  Tonggo mempersiapkan ketahanan  sosial  ekonomi.  Ditengah kondisi pageblug Covid-19,  banyak warga terdampak. Pada tingkat grassroots (akar  rumput),  terdapat  keluarga  yang merasakan dampak yang cukup signifikan atas  pandemi  Covid-19,  misalnya  para buruh  pabrik  yang  menutup  sementara kegiatan  produksinya,  para  pelaku UMKM,  pedagang,  tukang  ojek,  dan lainnya.  Salah  satu  instrumen  yang terkoordinir dan terpadu untuk mengatasi kondisi  krisis  ini  adalah  jaring  sosial. Jaring  sosial  sebenarnya  telah  dirancang oleh  pemerintah  pusat  dengan  empat point,  yakni;  Program  Keluarga  Harapan (PKH), Program Kartu
Sembako,
Program  Kartu  Prakerja,  dan  tarif  listrik.
Namun,  program  ini  masih  belum berdampak secara ekonomi dan sosial. Jaring pengaman ekonomi menurut Jogo  Tonggo ,  terdiri  atas beberapa  upaya  yang  dilakukan  yakni; secara  mandiri  mendata  kebutuhan  dasar masyarakat, mendata warga tidak mampu dalam  menyediakan  kebutuhan  dasar, upaya bantuan untuk warga tidak mampu, memastikan  bantuan  tepat  sasaran, kegiatan  dan  aktifitas  warga  berjalan dengan memperhatikan protokol kesehatan,  mengupayakan  kebutuhan makan  bagi  warga  yang  melakukan karantina  mandiri,  dan  adanya  lumbung pangan (buku saku Jogo Tonggo , 2020).
Implementasinya;  secara  swadaya disiapkan oleh masyarakat dan lingkungannya  melalui  kegiatan  saling berbagi hasil kebun antar tetangga, saling membantu  untuk  mencukupi  kebutuhan masing-masing  keluarga.  Hubungan/ interaksi sosial dalam lingkungan terdekat masing-masing warga dijalin secara lebih teratur  ditengah social  distancing yang harus dijalankan. Kemauan setiap anggota masyarakat untuk terlibat memberi solusi terhadap  persoalan  kelangsungan  hidup masyarakat  lainnya  menjadi  hal  positif. Jaring  pengaman  ekonomi,  memastikan bahwa  tidak  ada  seorangpun  yang kelaparan  karena  secara  ekonomi  ia terdampak pandemi.
Jaringan  yang  dibentuk  di  tingkat masyarakat  terjalin  secara  baik  karena disana  ada  rasa  saling  percaya  antara sesama warga masyarakat. Sikap percaya ini  menumbuhkan  sikap  jujur  dalam masyarakat  yang  mendorong  mereka untuk  saling  terbuka  satu  dan  yang lainnya.  Hal  tersebut  positif  khususnya terkait dengan data-data yang dibutuhkan bersama dalam mencegah penularan virus dari  orang  perorang.  Jujur  pada  tetangga terdekat sehingga pendataan dan
pemantauan  warganya  yang  melakukan mobilitas dapat dilakukan dengan maksimal. Kepercayaan masyarakat terbangun  dari  hubungan  sosial  di dalamnya. Jogo Tonggo yang mengoptimalkan  pelibatan  masyarakat secara  langsung,  efektif  karena  ada kepercayaan ( trust ) yang merekat kerjasama  dalam  kelompok  masyarakat sehingga  terwujud  kerjasama  yang efektif.
Alasan  terakhir  yang  ditemukan dalam  penelitian  yang  mendorong  warga masyarakat  taat  adalah  adanya  sanksi- sanksi  hukum  yang  mengancam.  Pada tahap awal, pendisiplinan warga masyarakat  agar  taat  pada  protokol kesehatan  hanya  berupa  himbauan  dan anjuran yang dilanjutkan dengan peringatan.  Pada  tahap  berikutnya, Presiden memerintahkan penegakan hukum  untuk  mendisiplinkan  masyarakat saat pandemi (cnnindonesia.com/14 April 2020). Setiap warga masyarakat akan taat jika penegakan aturan hukum
dilaksanakan  secara  serius  oleh  aparat penegak  hukum.  Seperti  halnya  dalam penegakan  hukum,  dilakukan  upaya- upaya  agar  masyarakat  taat,  misalnya tindakan persuasif yang dilakukan dengan mendorong,  memacu  ketaatan  dengan menanamkan  kesadaran  warga  negara. Sosialisasi,  himbauan  kepada  semua elemen  masyarakat  agar  melakukan pembatasan  sosial,  tidak  berkerumun dilakukan  aparat  keamanan  dengan membubarkan  kerumunan,  menghimbau untuk  menutup  warung,  cafe,  tempat hiburan,  toko  pada  jam  malam  yang ditentukan  misalnya.    Upaya  ketiga  bisa dilakukan dengan tindakan preventif yang bisa  dilakukan  dengan  cara  memperberat ancaman  hukum  dengan  demikian  warga negara  akan  taat  karena  selalu  dalam pengawasan  yang  ketat.  Upaya  keempat,
adalah  cara  terakhir  yang  lebih  ekstrim dengan tindakan represif yang drastis dan tegas,  misalnya  dengan  cara  menindak tegas  warga  negara  untuk  taat  dan melaksanakan law inforcement .
Penyelesaian  persoalan  oknum provokator penolakan pemakaman terhadap  seorang  perawat  di  Kabupaten Semarang,  pada  akhirnya  diselesaikan oleh aparat penegak hukum. Terdapat dua hal  yang  ditimbulkan  oleh  upaya penegakan  hukum  pada  kasus  tersebut pada  masyarakat  luas,  yakni pertama , memberi  pembelajaran  bagi  masyarakat agar  lebih  berhati-hati  bersikap  dan berperilaku.
Kedua, melahirkan kesadaraan  untuk  taat  pada  protokol kesehatan yang telah ditetapkan.
Refleksi  Teoritik  atas  Konsep Jogo Tonggo
Pandemi  Covid-19  mengharuskan warga  sadar  dan  taat  pada  kebijakan pemerintah  untuk  mencegah  penyebaran virus  semakin  meluas.  Pada  tahap  awal masa  pandemi,  kesadaran  masyarakat akan  bahaya  penularan  Covid-19  masih sangat rendah yang dipicu oleh pengetahuan yang terbatas warga masyarakat  tentang  bahaya  Covid-19. Seperti  halnya  NY.  Bull  dalam  Kosasih Djahiri  (1985)  menjelaskan,  tingkat kesadaran  dibagi  dalam  4  (empat) tingkatan,  yakni;  kesadaran  yang  tidak jelas dasar dan alasannya, kesadaran yang ada dasarnya, kesadaran yang berlandaskan khalayak ramai/ masyarakat,  dan  kesadaran  yang  terbaik didasari  konsep  atau  landasan  yang  ada dalam  diri.  Di  sisi  lain,  tingkatan kesadaran menurut
Gustianingrum
(2013);  patuh  karena  paksaan,  patuh karena kepentingan tertentu, patuh karena kepentingan  atau  keuntungan,  patuh karena kiprah umum masyarakat, dan taat
karena  aturan  hukum  serta  untuk ketertiban. Setelah jatuh korban meninggal  yang  terpapar,  masyarakat akhirnya  menyadari  tentang  bahaya pandemi, walaupun angka penderita telah mengalami  peningkatan  signifikan  dari hari ke hari.
Di  Jawa  Tengah,  pemerintah mengimplementasikan konsep Jogo Tonggo sebagai  konsep  mitigasi  bencana yang menjadi lecut bagi warga untuk taat pada  himbauan  pemerintah  sekaligus sebagai  titik  masuk  bagi  pemerintah berkolaborasi  dengan  warga  dalam mencegah meluasnya penularan Covid-19 di  Jawa  Tengah. Jogo  Tonggo cukup efektif  sebagai  upaya  menumbuhkan kesadaran  dan  ketaatan  masyarakat, karena  adanya  unsur  pertimbangan  nilai- nilai  sosial  yang  disepakati  masyarakat. Ketaatan  sebagai  warga  masyarakat, hakekatnya  merupakan  bentuk  kesetiaan yang  dimiliki  masing-masing  individu yang  diwujudkan  dalam  bentuk  perilaku yang  nyata  karena  dorongan  insting kemanusiaan dan dorongan rasional.
Dalam  konteks  ketaatan  individu, ada  3  (tiga)  jenis  ketaatan,  mengutip H.C.Kelman (1966) dalam buku Achmad Ali  (2009). Pertama, ketaatan  yang bersifat compliance , yaitu ketika seseorang  taat  pada  aturan  yang disebabkan  oleh  ketakutannya  terhadap sanksi.
Ketaatan ini mengandung kelemahan, karena
membutuhkan pengawasan  yang  terus  menerus. Kedua, ketaatan yang bersifat identification ; yang terjadi  pada  tipe  ini  adalah  seorang individu  taat  hanya  karena  takut hubungan  baiknya  dengan  pihak  lain menjadi  rusak. Ketiga, ketaatan  yang bersifat internalization terjadi  jika seorang individu taat, benar-benar karena aturan  tersebut  sesuai  dengan  nilai-nilai intrinsik yang ia takuti.
Dalam  masa  pandemi  ini,  ketiga bentuk  ketaatan  di  atas  muncul  pada warga  masyarakat  setelah  implementasi Jogo  Tonggo .  Namun  demikian  bentuk ketaatan  yang  bersifat identification dan internalization lebih  menonjol  ada  pada setiap  individu  anggota  masyarakat. Warga  taat  karena  didorong  oleh keinginan  untuk  menjaga  harmoni  sosial dalam masyarakat, ketika seseorang tidak ingin  hubungannya  dengan  tetangga  di lingkungan sekitar rusak. Ketaatan warga masyarakat juga muncul karena didorong oleh adanya kewajiban moral kemanusiaan  yang  oleh  Kelman  bentuk ketaatan  yang  bersifat internalization.
Sedangkan ketaatan yang bersifat compliance menjadi  bentuk  ketaatan masyarakat  yang  didorong  oleh  adanya sanksi hukum yang ditetapkan pada masa pandemi.  Faktor  ini  pada  akhirnya menjadi  gawang  terakhir  ketika  ketaatan tidak  terpenuhi  oleh  warga  masyarakat, untuk  menjamin  kepastian  dan  keadilan (Komaruddin, 2016:146).
Apalagi memaksa warga untuk taat bersinggungan dengan  falsafah  harmoni  sosial  sebagai salah satu unsur kearifan lokal.
Selain  itu, Jogo  Tonggo juga berkaitan  dengan  jaring  pengaman  sosial dan  keamanan,  serta  jaring  pengaman ekonomi  yang  diimplementasikan  pada masyarakat.  Dalam  implementasinya, jaring  pengaman  pada Jogo  Tonggo terbangun  karena  adanya  interaksi  dan relasi antar warga masyarakat, rasa saling percaya  ( trust ),  solidaritas  sosial,  dan nilai-nilai kemanusiaan di dalam masyarakat.  Interaksi  yang  dibangun dengan  baik  antar  warga  masyarakat secara  bersama  mengatasi  penyebaran wabah  didukung  oleh  keterbukaan informasi  dari  pihak-pihak  terkait.
Bangunan rasa saling percaya dikokohkan melaluisikap terbuka untuk
menyelesaikan  persoalan  jika  terjadi sesuatu dalam masyarakat.
Keempatnya merupakan instrumen  modal  sosial  yang  mampu membangkitkan  kesadaran  dan  ketaatan masyarakat  Jawa  Tengah  pada  masa pandemi.  Inilah  yang  menjadi  kekuatan konsep Jogo  Tonggo ,  dimana  modal sosial  ini  sesungguhnya  telah  ada  dalam masyarakat  dari  generasi  ke  generasi untuk mengatasi persoalan yang diakibatkan oleh pandemi. Melalui modal sosial  ini,  program,  langkah,  strategi  dan kebijakan  pemerintah  dapat  dijalankan secara  sinergis.  Seperti  halnya  Putnam (2000),  Coleman  (1989),  Field  (2010) menggambarkan modal sosial memfasilitasi  kerjasama  yang  saling menguntungkan dalam masyarakat, karena  di  dalamnya  terdapat  jaringan, norma,  dan  kepercayaan  sosial  yang  ada dan sangat kuat dalam masyarakat. Modal sosial dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Jawa Tengah disaat menghadapi  krisis  yang  disebabkan  oleh pandemi Covid-19. Modal sosial diyakini sebagai  salah  satu  komponen  utama dalam menggerakkan kebersamaan, mobilitas  ide,  rasa  saling  percaya  dan saling  menguntungkan  untuk  mencapai tujuan bersama (Hasbullah, 2006).

## Simpulan dan Rekomendasi
Jogo  Tonggo merupakan  konsep mitigasi  bencana  di  Jawa  Tengah  yang kemudian menjadi gerakan yang
mengandung  kearifan  lokal.  Sisi  kearifan lokal  terlihat  dari pertama, penggunaan frase  dalam  bahasa  Jawa  yang  mudah dipahami  oleh  masyarakat  luas. Kedua, membuka  ruang  partisipasi  masyarakat berbasis kebiasaan, norma, dan nilai-nilai lokal  di  masyarakat  seperti  perkumpulan sosial di tingkat RT, RW, dan komunitas sosial  lain  seperti  majelis  taklim,
pengajian, dan sebagainya. Seperti halnya arti  dalam  kata  yang  dipilih  dengan menggunakan  bahas  Jawa,  konsep  ini diterapkan  agar pertama, daya  informasi dan  edukasi  mengenai  bahaya  Covid-19 mudah  dan  cepat  oleh  dipahami  warga lokal. Kedua, agar  setiap  anggota masyarakat  warga  Jawa  Tengah  pada tingkat  RW/RT  saling  menjaga  tetangga dan  lingkungannya  masing-masing  dari penyebaran  wabah  Covid-19  serta dampak yang terjadi akibat pandemi.
Jogo  Tonggo di  Jawa  Tengah, menggerakkan semua elemen masyarakat, menguatkan  jaring  sosial,  ekonomi,  dan keamanan yang berdampak pada tumbuhnya  kesadaran  dan  ketaatan masing-masing individu. Sejauh ini, Jogo Tonggo  cukup  efektif  karena  dalam pelaksanaannya  didorong  oleh  modal sosial  yang  telah  ada  dan  kuat  dalam masyarakat.  Semua  itu  tidak  lain disebabkan oleh cepatnya daya informasi dan  edukasi  di  masyarakat  mengenai bahaya  Covid-19  di  Jawa  Tengah  sebab mitigasi  bencana  dilakukan  dengan mengakomodasi  kearifan  lokal  ada. Sehingga,  pada  perkembangannya,  dapat membangkitkan  kesadaran  dan  ketaatan warga secara kolektif pada masa pandemi Covid-19 di Jawa Tengah.

## Daftar Pustaka
Buku dan Artikel dalam Jurnal Ali,  Achmad.  2009. Menguak  Teori Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori Peradilan  (Judicial  Prudence) Termasuk Interpretasi UU . Jakarta: Kencana.
Coleman, James, S. 1989. Social Capital in  Creation  of  Human  Capital . Cicago:  University  of  Chicago Press.
Field,  John.  2010. Modal  Sosial (terjemahan  Nurhadi).  Bantul: Kreasi Wacana. Fukuyama, Francis. 2002. Trust: Kebajikan  Sosial  dan  Penciptaan Kemakmuran . Terjemahan Rosiani. Yogyakarta: Qalam.
Gustianingrum,  Pratiwi  Wulan.  2013.
Kajian Tingkat Kesadaran Hukum
Pedagang  Kaki  Lima  untuk Menjadi Warga negara yang Baik. Skripsi .  UPI. Repository.upi.edu . diunduh tanggal 3 Juni 2020. Hasbullah.  2006. Social  Capital  (Menuju Keunggulan  Budaya  Manusia Indonesia). Jakarta:MR.  United Press. Komaruddin. 2016. Membangun Kesadaran  dan  Ketaatan  Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement. Jurnal Al-Adil .
Vol.9 No.2 Juli 2016. Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah.  2020.
Buku Saku Jogo Tonggo Putnam,  Robert.  2000. Bowling  Alone: The  Collapse  and  Revival  of American Community . New York: Simon and Schurster. Solikatun  dan  Nuning  Jumiasih.  2018. Modal  Sosial  sebagai  Strategi
Bertahan  Hidup  Masyarakat  Desa Maria, Kecamatan Wawo, Kabupaten  Bima,  NTB. Jurnal
Analisa Sosiologi, Oktober 2018 7 (2) 262-273.

## Referensi lainnya
Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11
tahun  2020  tentang  Penerapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat m.detik.com  (02  Maret  2020),  diunduh tanggal 7 Mei 2020 Pk. 08.00
m.liputan6.com (10 Maret 2020) diunduh tanggal 7 Mei 2020, Pk. 08.00
Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 Putusan MK No. 38/ PUU-VII/ 2009 suara.com  (4  Maret  2020)  diunduh tanggal 7 Mei 2020 https://covid19.go.id https://corona.jatengprov.go.id