Integritas Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris
Notary Integrity as an Official Authentic Deed Maker in the Notary Position Law
Wahyu Satya Wibowo 1 , Johni Najwan 2 , Firdaus Abu Bakar 3
1,2,3 Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jambi Email : wsw_satya@yahoo.com

## Abstract
Notaries as public officials who have the authority to make authentic deeds, in carrying out their duties are also attached to obligations that must be obeyed, because these obligations are something that must be carried out. Notaries are obliged to act honestly, thoroughly, independently, impartially and protect the interests  of  the  parties  involved  in  legal  actions.  The  notary's  obligations  are included in  the  obligations to the client. Notaries as public officials are really required to have integrity. Integrity is the unity or consistency between heart, speech and action. A notary must: 1) have moral integrity, 2) a notary must be honest  with  his  clients  and  himself  (intellectual  honesty),  3)  be  aware  of  the limits of his authority. Without or lack of integrity of a notary in carrying out his  office,  he  will  be  very  vulnerable  to  carry  out  manipulative,  corruptive, collusive, dishonest/pure actions, conspiracy/secret approval, and many other negative actions. The notary is required to be responsible for the deed he has made. If the deed that was made turns out to be a dispute later on, the thing that needs to be questioned is whether this deed was the fault of the notary or the fault of the parties who did not want to be honest in giving their statements before a notary or  whether  there  was  an  agreement between the  two parties facing it. If the deed issued by a notary contains legal defects that occur due to the notary's error, either due to his negligence or because of the notary's own intention,  then  the  notary  must  provide  accountability.  Violation  of  the Notary's  Code  of  Ethics  by  a  Notary  may  be  subject  to  civil  sanctions, administrative sanctions, and criminal sanctions.

## Keywords   :  Notary  Integrity,  Official  Authentic  Deed  Maker,  Notary Position Law

## Abstrak
Notaris  selaku  pejabat  umum  yang  mempunyai  kewenangan  membuat  akta otentik,  dalam  menjalankan  tugasnya  melekat  pula  kewajiban  yang  harus dipatuhi,  karena  kewajiban  tersebut  merupakan  sesuatu  yang  harus dilaksanakan. Notaris berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak
berpihak  dan  menjaga  kepentingan  pihak  yang  terkait  dalam  perbuatan hukum. Kewajiban  notaris tersebut termasuk ke dalam kewajiban terhadap klien.  Notaris  sebagai  pejabat  umum  sungguh  dituntut  memiliki  integritas. Integritas merupakan kesatupaduan atau konsistensi antara hati, ucapan dan tindakan. Notaris harus: 1) mempunyai integritas moral, 2) seorang Notaris harus jujur terhadap klien maupun dirinya sendiri (kejujuran intelektual), 3) sadar  akan  batas-batas  kewenangannya.  Tanpa  atau  kurangnya  integritas notaris  dalam  menjalankan  jabatannya,  maka  akan  rentan  sekali  untuk melakukan  tindakan-tindakan manipulatif,  koruptif,  kolutif, tidak jujur/murni,  sekongkolan/persetujuan  rahasia,  dan  masih  banyak  lagi tindakan negatif lainnya. Notaris dituntut untuk bertanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya. Apabila akta yang dibuat ternyata dibelakang hari menimbulkan  sengketa,  maka  hal  yang  perlu  dipertanyakan  adalah  apakah akta ini merupakan kesalahan notaris atau kesalahan para pihak yang tidak mau  jujur  dalam  memberikan  keterangannya  dihadapan  notaris  atau terdapatnya kesepakatan kedua belah pihak yang menghadap. Jika akta yang diterbitkan notaris mengandung cacat hukum yang terjadi karena kesalahan notaris,  baik  karena  kelalaiannya  maupun  karena  kesengajaan  notaris  itu sendiri, maka Notaris harus memberikan pertanggung jawaban. Pelanggaran Kode  Etik  Notaris  yang  dilakukan  Notaris  dapat  dikenakan  sanksi  perdata, sanksi administrasi, dan sanksi pidana.
Kata Kunci  : Integritas  Notaris,  Pejabat  Pembuat  Akta  Atentik,  Undang- Undang Jabatan Notaris

## PENDAHULUAN
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan  kewenangan  lainnya  berdasarkan  Undang-Undang  Jabatan  Notaris maupun  undang-undang  lainnya.  Jabatan  Notaris  diperoleh  melalui pemberian kewenangan atribusi oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  tahun 2004  tentang  Jabatan  Notaris.  Berdasarkan  kewenangan  tersebut,  pada hakikatnya  Notaris  secara  jabatan  adalah  wakil  negara,  yaitu  wakil  negara dalam urusan perdata.
Notaris sebagai pejabat umum yang melayani kepentingan umum, yakni membuat  akta-akta,  dimungkinkan  terjadi  masalah  hukum  yang  bersumber dari  pelaksanaan  tugas  dan  wewenang  Notaris  tersebut. 1 Sebagai  pejabat yang  berada  “di  luar/di  atas”  para  pihak,  maka  posisi  Notaris  di  antara negara,  masyarakat  dan  pasar  merupakan  profesi  jasa  pelayanan  di  bidang hukum privat. 2
Integritas  merupakan  kesadaran  atas  fungsi  yang  diemban  manusia dalam  masyarakat  tanpa  dipengaruhi  oleh  apapun.  Integritas  sebagai  hasil dari  pergulatan  moral  dan  hati  nurani  yang  terjadi  di  dalam  diri  seorang Notaris  sehingga  ia  secara  teguh  mampu  menjalankan  tugas  dan  tanggung jawabnya  sebagai  pejabat  umum  yang  mengemban  sebagian  tugas  negara dan  berpaku  pada  hukum  yuridis  formal  yakni  Undang-Undang  Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.
Kode etik Notaris meliputi: etika kepribadian Notaris, etika melakukan tugas  jabatan,  etika  pelayanan  terhadap  klien,  etika  berhubungan  sesama rekan  Notaris,  etika  pengawasan. 3 Perilaku  profesi  yang  harus  dimiliki Notaris antara lain integritas moral yang mantap, jujur,  dan sadar terhadap batas-batas  kewenangannya.  Jadi  Notaris  harus  menaati  ketentuan- ketentuan  hukum  yang  berlaku  tentang  seberapa  jauh  dapat  bertindak  dan apa  yang  boleh  serta  apa  yang  tidak  boleh  dilakukan.  Seorang  Notaris haruslah “menjadi Notaris, bukan Notulen”. Apabila ketentuan yang dilarang
1 Tan Thong Kie, Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris , Ikhtisar Baru, Jakarta, 2007, hlm. 63.
2 Herlien Budiono, Kumpulan Hukum Perdata Dibidang Kenotariatan , Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2015, hlm. 246.
3 Abdul Kadir Muhammad, Etika Profesi Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 55.
telah  dilanggar  maka  akta  yang  bersangkutan  akan  kehilangan  daya otentiknya.  Selain  harus  memiliki  integritas  moral  yang  mantap,  jujur,  dan sadar  terhadap  batas-batas  kewenangannya  juga  harus  memiliki  rasa keadilan yang hakiki, tidak terpengaruh oleh jumlah uang, dan tidak semata- mata  hanya  menciptakan  alat  bukti  formal  mengejar  adanya  kepastian hukum, tetapi mengabaikan rasa keadilan.
Notaris  sebagai  pejabat  umum  sungguh  dituntut  memiliki  integritas. Adanya integritas diukur dari adanya ketidakberpihakan ( independent ), adil ( impartiality )  dan  kepercayaan  ( trustworthiness ),  ketiga hal  tersebut  adalah alat  ukur  bagi  seorang  Notaris  dalam  menjalankan  jabatannya.  Integritas merupakan kesatupaduan atau konsistensi antara hati, ucapan dan tindakan. Tanpa  atau  kurangnya  integritas  seseorang  dalam  menjalankan  jabatannya, maka  akan  rentan  sekali  untuk  melakukan  tindakan-tindakan manipulatif, koruptif,  kolutif, tidak  jujur/murni,  sekongkolan/persetujuan  rahasia,  dan masih banyak lagi tindakan negatif lainnya.
Didalam  praktek  kenotariatan  di  Indonesia,  banyak  oknum-oknum notaris  melanggar  etika  profesi  notaris  itu  sendiri,  salah  satu  kasus  Notaris San  Smith  pada  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  1099  K/PID/2010 terbukti  bersalah  dan  menyakinkan  melakukan  tindak  pidana  turut  serta atau  turut  melakukan  menyuruh  menempatkan  keterangan  palsu  ke  dalam suatu akta otentik, melanggar Pasal 266 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Perbuatan tindak pidana yang  dilakukan  notaris  tidak  sesuai  dengan    sumpah  atau  janji  untuk menjalankan  tugas  jabatan  Notaris  dengan  amanah,  jujur,  seksama  dan
mandiri,  tidak  berpihak,  menjaga  kerahasiaan  isi  akta  dan  keterangan  yang diperoleh dalam jabatan, serta menjaga tingkah laku sesuai dengan kode etik profesinya, sebagaimana diatur pada Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang- Undang Jabatan Notaris.
Integritas  notaris  tidak  cukup  hanya  diterapkan  dalam  menjalankan jabatannya namun juga wajib diterapkan dalam hubungan dan kebersamaan antara para Notaris dalam wadah organisasi yang menaunginya, dalam hal ini Ikatan  Notaris  Indonesia.  Secara  eksternal  suatu  lembaga  akan  dikenal  dan dihargai  serta  dihormati  oleh  pihak  lain  dapat  diukur  atau  dinilai  dari organisasi  lembaga  itu  sendiri  yang  tentu  saja  melibatkan  individu  yang menjadi  anggota-anggota  maupun  pengurus  dalam  organisasi  lembaga tersebut. Sehingga sungguh tepatlah jika para anggota organisasi mengambil sikap untuk mengedepankan integritas moral dalam berorganisasi.

## PEMBAHASAN
1. Pelayanan dan Jasa Hukum Notaris Terhadap Masyarakat
Notaris  dalam  melakukan  tugas  dan  jabatannya  wajib  memberikan pelayanan dan jasa hukum dengan sebaik-baiknya, baik kepada masyarakat yang mampu maupun tidak mampu. Notaris juga berkewajiban memberikan pelayanan  penyuluhan  hukum  kepada  kliennya  untuk  mencari  kesadaran hukum  yang  tinggi  agar  masyarakat  menyadari  dan  menghayati  hak  dan kewajibannya  sebagai  warga  negara  dan  anggota  masyarakat.  Sebagaimana dipaparkan  Tobing,  dikutip  Ignatinus  bahwa  “Upaya  dalam  rangka peningkatan  profesionalisme  para  Notaris  tidak  hanya  diketahui  tentang
tugas  dan  kedudukan  Notaris  saja  akan  tetapi  harus  juga  diketetahui bagaimana yang dikehendaki oleh masyarakat yang akan dilayani”. 4
Notaris  mempunyai  peran  serta  dalam  aktivitas  menjalankan  profesi hukum yang tidak dapat dilepaskan dari persoalan-persoalan mendasar yang berkaitan dengan fungsi serta peranan hukum itu sendiri, yang mana hukum diartikan  sebagai  kaidah-kaidah  yang  mengatur  segala  kehidupan masyarakat. Tanggung jawab Notaris yang berkaitan dengan profesi hukum tidak  dapat  dilepaskan  pada  pendapat  bahwa  dalam  melaksanakan jabatannya  tidak  dapat  dilepaskan  dari  keagungan  hukum  itu  sendiri, sehingga  Notaris  diharapkan  bertindak  untuk  merefleksikannya  didalam pelayanannya kepada masyarakat
Wewenang  Notaris  diatur  dalam  Pasal  15  ayat  (1)  dan  (2)  Undang- undang Jabatan Notaris, sedangkan dalam Pasal 15 ayat (3) nya merupakan wewenang yang akan ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang ( ius constituendum ). Mengingat peranan dan kewenangan Notaris  yang  sangat  penting  bagi  lalu  lintas  hukum  dalam  kehidupan bermasyarakat,  maka  perilaku  dan  tindakan  Notaris  dalam  menjalankan fungsi  kewenangan,  rentan  terhadap  penyalahgunaan  yang  dapat menimbulkan  kerugian  bagi  masyarakat,  sehingga  lembaga  pembinaan  dan pengawasan  terhadap  Notaris  perlu  diefektifkan.  Ketentuan  yang  mengatur tentang  pengawasan  bagi  Notaris  diatur  dalam  Undang-Undang  Jabatan Notaris  Pasal  67  ayat  (1)  Menteri  membentuk  Majelis  Pengawas  Notaris
4 Ignatius Ridwan Widyadharma, Kenotariatan Indonesia , UUI Pres, Yoyakarta, 2009, hlm. 106.
secara  berjenjang  dari  mulai  Majelis  Pengawas  Daerah  (MPD),  Majelis Pengawas Wilayah (MPW), Majelis Pengawas Pusat (MPP). 5
Upaya  untuk  meningkatkan  kesadaran  hukum  terhadap  masyarakat, Notaris mempunyai wewenang memberikan penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum  merupakan  salah  satu  cara  untuk  meningkatkan  kesadaran  hukum melalui  pemberian  pengarahan  sesuai  norma  yang  berlaku  agar  aturan- aturan  hukum  yang  telah  dibuat  dapat  dipahami  dan  ditaati. 6 Penyuluhan hukum  yang  dilakukan  Notaris  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  15  Ayat  (2) huruf  e  UUJN,  bahwa  Notaris  berwenang  memberikan  penyuluhan  hukum dan  penjelasan-penjelasan  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan sehubungan  dengan  pembutan  akta  autentik  yang  akan,  sedang,  dan/atau dibuat sampai sempurnanya akta.
Penyuluhan  hukum  atau  penjelasan  mengenai  ketentuan  undang- undang  diberikan  dalam  rangka  membantu  dalam  pembuatan  akta  yang diperlukan  dan  ini  merupakan  satu  kesatuan  yang  tidak  dapat  dipisahkan satu dengan lainnya. Penyuluhan hukum yang dilakukan Notaris berdasarkan ketentuan  perundang-undangan  dan  ditugaskan  untuk  membuat  akta  yang benar yang dikehendaki oleh undang-undang.
Penyuluhan  hukum  yang  merupakan  dari  pelayanan  hukum  oleh Notaris sangat  diperlukan oleh masyarakat karena  akan  berpengaruh besar terhadap hasil akta yang dibuat oleh Notaris, agar tidak menimbulkan konflik pada  saat  setelah  akta  tersebut  ditandatangani.  Seorang  Notaris  yang  tidak
5 Ibid. , 6 Komang  Octaviani, Strategi  Pengembangan  Budaya  Hukum ( Strategy  of  Law Development ), Jurnal Penelitian Hukum De jure, 16 (1), 2016, hlm. 80.
memberikan  pelayanan  hukum  berupa  penyuluhan  hukum  kepada  para penghadap  ketika  akta  tersebut  dipermasalahkan  dikemudian  hari  dan menimbulkan  kerugian  salah  satu  pihak  dan  dapat  dibuktikan  kebenaran akan  kelalaian  dari  kewajiban  Notaris  tersebut,  maka  Notaris  dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 16 ayat (11) UUJN dan untuk akta yang tidak sesuai dengan prosedur dengan pembuatan akta yang seharusnya akan mempunyai kekuatan pembuktian di bawah tangan.
Akibatnya, jika seorang  Notaris tidak memberikan  penyuluhan hukum yang baik dan benar, maka Notaris dapat merugikan para penghadapnya. Hal tersebut tentu saja tidak sesuai apabila dikaitkan dengan teori perlindungan hukum."Menurut  Satjipto  Raharjo  mendefinisikan  perlindungan  hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak  asasi manusia yang  dirugikan orang  lain  dan  perlindungan  tersebut  diberikan  kepada  masyarakat  agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. 7

## 2. Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik
Berdasarkan  Pasal  1  angka  1  UUJN  memberikan  definisi  tentang Notaris,  yaitu:  “Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk membuat  akta  autentik  dan  memiliki  kewenangan  lainnya  sebagaimana dimaksud  dalam  Undang-Undang  ini  atau  berdasarkan  undang-undang lainnya.” Istilah pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah Openbare Ambtenaren yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris dan Pasal 1868  BW.  Dalam  Pasal  1  Peraturan  Jabatan  Notaris  mengatur    bahwa: “Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat
7 Satjipto Raharjo, Op.Cit. , hlm. 53.
akta  autentik  mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian  dan  penetapan  yang diharuskan  oleh  suatu  peraturan  umum  atau  oleh  yang  berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya  menyimpan  aktanya  dan  memberikan grosse ,  salinan  dan kutipannya,  semuanya  sepanjang  pembuatan  akta  itu  oleh  suatu  peraturan umum  tidak  juga  ditugaskan  atau  dikecualikan  kepada  pejabat  atau  orang lain.”  Suatu  akta  otentik  adalah  suatu  akta  yang  dibuat  dalam  bentuk  yang ditentukan  Undang-Undang  oleh  atau  dihadapan  pejabat  umum  yang berwenang  untuk  itu  di  tempat  akta  itu  dibuat.  Pejabat  Umum  merupakan suatu jabatan yang disandang oleh atau diberikan kepada mereka yang diberi wewenang  oleh  aturan  hukum  dalam  pembuatan  akta  autentik  dan  notaris sebagai  pejabat  umum  kepadanya  diberikan  kewenangan  untuk  membuat akta  autentik.  Oleh  karena  itu  Notaris  sudah  pasti  pejabat  umum  tetapi pejabat umum belum tentu notaris.
Notaris  membuat  akta  sepanjang  dikehendaki  oleh  para  pihak  atau menurut  hukum  wajib  dibuat  dalam  bentuk  akta  autentik.  Pembuatan  akta tersebut tidak serta merta tidak memiliki dasar sehingga harus berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta notaris yang diatur  oleh  undang-undang.  Notaris  berwenang  untuk  membuat  akta mengenai semua perbuatan perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu  peraturan  umum  atau  oleh  yang  berkepentingan  dikehendaki  untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik. Dengan pernyataan ini dapat diketahui bahwa wewenang notaris adalah bersifat umum ( regel ) dan wewenang para pejabat  lainnya  adalah  ‘pengecualian’  artinya  wewenang  dari  para  pejabat
lainnya  untuk  membuat  akta  sedemikian  hanya  ada  apabila  oleh  undang- undang dinyatakan secara tegas.
Mengingat  akan  pentingnya  akta  autentik  ini,  seorang  notaris hendaknya harus dapat memenuhi maksud dan kehendak masyarakat  serta negara yang dibebankan kepadanya untuk dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan. Dengan  cara  membuat  akta  autentik  untuk  menjamin  kepastian  peristiwa atau  perbuatan  hukum  yang  dilakukan.  Untuk  itu  seorang  notaris  harus memperhatikan  hal-hal  penting  yang  mutlak  harus  terpenuhi  dalam pembuatan sebuah akta autentik untuk dapat memiliki kekuatan pembuktian yang  sempurna.  Unsur verlidjen suatu  akta  menjadi  satu  hal  penting  yang harus  dipenuhi  terlebhi  dahulu  oleh  seorang  notaris  dalam  pembuatan sebuah akta.
Kedudukan notaris adalah sejajar dengan pejabat negara karena notaris menerima  tugas  yang  diberikan  oleh  negara  untuk  membuat  akta  otentik untuk  kepentingan  masyarakat  luas  dalam  rangka  memberikan  kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.  Maka  notaris  dalam  menjalankan  jabatannya,  diberikan kewenangan  mempergunakan  cap  jabatan  dengan  Lambang  Negara  Garuda Pancasila sebagaimana disebutkan  dalam Pasal 54 Ayat 1 Huruf  j Undang- Undang  Jabatan  Notaris.  Dalam  mengemban  tugasnya  Notaris  harus bertanggung jawab yang artinya:
1) Notaris dituntut membuat akta dengan baik dan benar, dimana akta yang dibuatnya  memuat  kehendak  dan  permintaan  para  pihak  yang berkepentingan karena jabatannya.
2) Notaris  dituntut  menghasilkan  akta-akta  yang  berkualitas  tinggi  yang mana akta-akta dibuat sesuai dengan aturan hukum atau dengan kata lain tidak bertentangan dengan aturan hukum serta memuat kehendak pihak- pihak  yang  berkepentingan  dalam  arti  sebenarnya.  Notaris  dalam pembuatan  akta  juga  harus  menjelaskan  pada  para  pihak  mengenai kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya.
3) Berdampak  positif,  artinya  siapapun  akan  mengakui  akta  Notaris  itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.
Sebagai  Pejabat  Umum  yang  memiliki  tugas  penting  Notaris  dapat berpegang pada asas-asas pemerintahan yang baik yakni:
1) Asas  persamaan  Notaris  dalam  memberikan  pelayanan  jasa  tidak diperbolehkan  membeda-bedakan  masyarakat  dari  keadaan  sosial  atau ekonominya.  Notaris  hanya  dapat  menolak  memberikan  layanan  jasa apabila melanggar hukum.
2) Asas  kepercayaan  Notaris  adalah  jabatan  kepercayaan,  dalam menjalankan  jabatannya  Notaris  harus  dapat  dipercaya.  Sebagai  salah satu  contohnya  adalah  kepercayaan  dalam  merahasiakan  hal-hal mengenai akta yang dibuatnya.
3) Asas  kepastian  hukum  Notaris  sebagai  pejabat  umum  harus  dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak dalam pembuatan akta.
Agar  Notaris  dapat  memberikan  kepastian  hukum  tersebut  ia  harus
menjalankan jabatannya dengan selalu berpegang teguh pada ketentuan undang-undang dan Kode Etik Notaris.
4) Asas  kecermatan  Notaris  dalam  menjalankan  jabatannya  harus  selalu berdasarkan  undang-undang  atau  aturan  hukum  yang  berlaku.  Notaris harus  cermat  dalam  memperhatikan  dokumen-dokumen  yang  diberikan oleh  para  pihak,  maksud  para  pihak  dan  persyaratan-persyaratan  yang harus dipenuhi untuk membuat suatu akta.
5) Asas  pemberian  alasan  Notaris  dalam  membuat  akta  harus  mempunyai alasan  yang  mendukung  untuk  dibuatnya  akta  yang  bersangkutan  atau pertimbangan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak.
Mengacu  pada salah satu asas pemerintahan  yang baik, Notaris dalam menjalankan  tugas  jabatannya  wajib  berpedoman  secara  normatif  kepada aturan  hukum  yang  berkaitan  dengan  segala  tindakan  yang  akan  diambil untuk  kemudian  dituangkan  dalam  akta.  Bertindak  berdasarkan  aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepastian kepada para pihak, bahwa akta  yang  dibuat  di  hadapan  atau  oleh  Notaris  telah  sesuai  dengan  aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan  pedoman  para pihak.  Selain itu akta Notaris adalah autentik yang seharusnya isinya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum oleh karena itu  Notaris  dalam  menjalankan  kewenangannya  harus  memperhatikan kewajibannya  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Jabatan  Notaris dan Kode Etik Notaris serta peraturan perundang-undangan yang terkait.
Profesi  notaris  merupakan  profesi  yang  berkenaan  dengan  bidang hukum.  Pengembang  profesi  hukum  bekerja  secara  professional  dan
fungsional.  Profesi  ini  memiliki  tingkat  ketelitian,  kehati-hatian,  ketekunan, kritis dan pengabdian yang tinggi karena mereka bertanggung jawab kepada diri  sendiri  dan  kepada  sesama  anggota  masyarakat  bahkan  kepada  Tuhan Yang Maha Esa serta bekerja sesuai kode etik profesinya. Untuk itu, Notaris dalam  memberikan  pelayanannya  harus  bersikap  professional.  Professional tersebut merupakan bentuk tanggung jawab yang didasari dengan integritas, moral, dan intelektual yang mumpuni terhadap jabatannya.
Notaris  rawan  terkena  jeratan  hukum,  bukan  hanya  karena  faktor internal yang berasal dari dalam dirinya sendiri misalnya kecerobohan, tidak mematuhi  prosedur,  tidak  menjalankan  etika  profesi  sebagai  notaris,  dan sebagainya,  namun  juga  disebabkan  oleh  faktor  eksternal  seperti  moral masyarakat  dimana  Notaris  dihadapkan  pada  dokumen-dokumen  palsu dimana  dokumen  tersebut  mengandung  konsekuensi  hukum  bagi pemiliknya.  Seringkali  notaris  dipanggil  untuk  menghadap  dalam  suatu sidang  di  pengadilan  menjadi  terdakwa,  bahkan  tergugat  di  dalam pengadilan.  Hal  ini  terjadi  karena  kelalaian  notaris  dalam  pembuatan  akta yang melanggar ketentuan undang-undang sehingga menimbulkan kerugian bagi  pihak  lain,  yang  pada  akhirnya  berakibat  pada  akta  yang  dibuatnya mengalami  degradasi  dalam  kekuatan  pembuktian,  yang  berarti  akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian yang setara dengan akta di bawah tangan, dan bahkan dapat menjadi batal demi hukum. Maka dari itu, mutlak hukumnya  bagi seorang  notaris untuk senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Notaris dalam menjalankan pekerjaannya harus bertanggungjawab atas apa  yang  telah  dibuatnya.  Tanggung  jawab  seorang  notaris  terdiri  dari  3 (tiga)  unsur  pokok  yang  harus  dipenuhi,  yaitu  suatu  akta  akan  dikatakan autentik  apabila  telah  memenuhi  syarat  yang  ditentukan  didalam  aturan undang-undang. Unsur kedua, suatu akta autentik wajib disusun sedemikian rupa  oleh  notaris  dan  juga  dihadapan  notaris  selaku  pejabat  umum. Kemudian unsur yang ketiga, akta autentik wajib disusun dan disahkan oleh notaris  selaku  pejabat  umum  yang  memiliki  kewenangan  untuk  menyusun dan  mengesahkan  akta  tersebut  serta  harus  pada  tempat  di  mana  akta tersebut disusun dan disahkan.

## 3. Integritas  Notaris  dalam  Memberikan  Pelayanan  dan  Jasa  Hukum Kepada Masyarakat
Notaris diberikan  kewenangan secara atributif oleh negara, maka dari itu ia wajib melayani masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara  yang  satu  dengan  yang lainnya, yang kemudian dituangkan secara tertulis ke dalam bentuk akta dan dapat  digunakan  sebagai  alat  bukti  yang  berupa  dokumen  resmi  dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna.
Notaris selaku pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta  otentik,  dalam  menjalankan  tugasnya  melekat  pula  kewajiban  yang harus  dipatuhi,  karena  kewajiban  tersebut  merupakan  sesuatu  yang  harus dilaksanakan.  Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 16 ayat (1) khusunya huruf a yang menyatakan bahwa “dalam  menjalankan  jabatannya,  notaris  berkewajiban  bertindak  jujur,
seksama,  mandiri,  tidak  berpihak  dan  menjaga  kepentingan  pihak  yang terkait  dalam  perbuatan  hukum”. Kewajiban  notaris  tersebut  termasuk  ke dalam kewajiban terhadap klien.
Notaris  perlu  memperhatikan  apa  yang  disebut  perilaku  profesi  yang memiliki unsur-unsur yaitu perilaku notaris harus memiliki integritas moral yang mantap, harus jujur bersikap terhadap klien maupun diri sendiri, sadar akan  batas-batas  kewenangannya  dan  tidak  bertindak  semata-mata berdasarkan pertimbangan uang. 8
Kewajiban notaris yang tertera pada Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang- Undang Jabatan Notaris Tahun 2014 tersebut berkaitan pula dengan notaris sebagai profesi hukum yang memiliki kriteria:
“Universalisme”  dalam  pengertian  objektivitas  sebagai  lawan  dari “partikularisme”  (subjektivitas)  dengan  maksud  bahwa  landasan pertimbangan  professional  dalam  pengambilan  keputusan  didasarkan pada  “apa  yang  menjadi  masalahnya”  dan  tidak  pada  “siapanya”  atau keuntungan apa yang dapat diperoleh bagi dirinya. 9
Selain  kriteria  yang  disebutkan  diatas,  profesi  hukum  harus  memiliki nilai  moral  sebagai  dasar  kepribadian  profesional  hukumnya.  Nilai  moral profesi hukum yang harus mendasari kepribadian professional hukum yaitu kemandirian  moral  yang  mengandung  pengertian  melaksanakan  etika  yang telah disepakati bersama oleh organisasi profesi yang dituangkan dalam kode etik  dan  tidak  terpengaruh  oleh  pendapat  pihak  lain,  sehingga  berpegang teguh pada moral profesinya dengan analisa yuridis yang mandiri.
8 Sjaifurrachman  dan  Habib  Adjie, Aspek  Pertanggungjawaban  Notaris  Dalam Pembuatan Akta , Cetakan Ke-I, Mandar Maju, Bandung, hlm. 91-92.
9 Suparman Marzuki, Etika & Kode Etik Profesi Hukum , Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 3-4.
Notaris yang melaksanakan tugas publik di bidang hukum perdata dan menjalankan  sebagian  dari  tugas  kenegaraan  merupakan  ciri  utama  notaris yang  tidak  memihak  dan  mandiri. 10 Oleh  karena  itu  seorang  notaris  yang mengemban tugas kenegaraan dalam bersikap, tidak boleh memihak kepada salah satu pihak yang berkepentingan.
Jabatan  yang  diemban  Notaris  adalah suatu  jabatan  kepercayaan  yang diberikan  oleh  undang-undang  dan  masyarakat,  dalam  menjalankan jabatannya  seorang  Notaris  tidak  cukup  hanya  memiliki  keahlian  hukum tetapi  juga  harus  dilandasi  tanggung  jawab  dalam  melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya, sebab apabila hal  tersebut  diabaikan  oleh  Notaris  maka  akan  berbahaya  bagi  masyarakat umum yang dilayaninya. Peran dan kewenangan Notaris sangat penting, oleh karena  itu  Notaris  harus  dapat  menjalankan  profesinya  secara  profesional, berdedigasi  tinggi  serta  selalu  menjunjung  harkat  dan  martabatnya  dengan menegakan Kode Etik Notaris. Dalam menjalankan jabatannya Notaris harus mematuhi  seluruh  kaedah  moral  yang  telah  hidup  dan  berkembang dimasyarakat.  Selain  dari  adanya  tanggung  jawab  dan etika  profesi,  adanya integritas  dan  moral  yang  baik  merupakan  persyaratan  penting  yang  harus dimiliki oleh seorang Notaris.
Notaris  merupakan  suatu  pekerjaan  yang  memiliki  keahlian  khusus yang  menuntut  pengetahuan  luas,  serta  tanggung  jawab  yang  berat  untuk melayani kepentingan umum dan inti tugas Notaris adalah mengatur secara
10 Herlien Budiono, Op.Cit. , hlm. 143-144.
tertulis  dan  autentik  hubungan-hubungan  hukum  antara  para  pihak  yang secara  mufakat  meminta  jasa  Notaris.  Dalam  menjalankan  tugas  profesinya seorang Notaris harus mempunyai integritas moral yang mantap, harus jujur, tidak hanya pada kliennya juga pada diri sendiri. Notaris harus mengetahui akan  batas-batas  kewenangannya  dan  Notaris  harus  menaati  ketentuan- ketentuan hukum yang berlaku tentang seberapa jauh ia dapat bertindak dan apa  yang  boleh  serta  apa  yang  tidak  boleh  dilakukan.  Sekalipun  keahlian seseorang dapat dimanfaatkan sebagai upaya yang lugas untuk mendapatkan uang,  namun  dalam  melaksanakan  tugas  profesinya  ia  tidak  semata-mata didorong oleh pertimbangan uang.
Berkaitan dengan kode etik notaris, Pasal 83 ayat (1) UUJN menyakan bahwa “Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris”. Dasar  pembentukan  Kode  Etik  Notaris  adalah  UUJN  serta  kaidah-kaidah, norma-norma  atau  peraturan-peraturan  hidup  yang  telah  ada  atau  yang disepakati  bersama  oleh  orang  perorangan  dalam  perkumpulan.  Tujuan disusunnya  kode  etik  notaris  adalah  untuk  mencegah  terjadinya pelanggaran-pelanggaran  terhadap  kaidah  moral  bagi  notaris  dalam menjalankan  tugas  jabatannya,  sedangkan  undang-undang  jabatan  notaris mengatur tentang tata cara dalam melaksanakan tugas jabatannya.
Untuk  melindungi  kepentingan  masyarakat  umum  dan  menjamin pelaksanaan  Jabatan  Notaris  yang  dipercayakan  oleh  Undang-Undang  dan masyarakat, maka adanya pengaturan secara hukum mengenai pengawasan terhadap  pelaksanaan Jabatan Notaris sangatlah tepat, dengan adanya kode etik  adalah  untuk  mencegah  terjadinya  perilaku  yang  tidak  etis  dan
memberikan arah serta menjamin mutu moral anggotanya. Pemegang profesi dituntut mengutamakan profesinya secara bertanggung jawab. 11
Pengawasan  dan  pembinaan  terhadap  perilaku  Notaris  yang  diatur dalam Kode Etik Profesi dan Pelaksanaan Jabatan Notaris yang diatur dalam Undang-Undang  Jabatan  Notaris,  Pasal  67  ayat  (1)  Menteri  membentuk Majelis  Pengawas  Notaris  secara  berjenjang  dari  mulai  Majelis  Pengawas Daerah  (MPD),  Majelis  Pengawas  Wilayah  (MPW),  Majelis  Pengawas  Pusat (MPP). 12
Pelaksanaan  kode  etik  selain  diawasi  oleh  Majelis  Pengawas sebagaimana  yang  ditentukan  Undang-Undang  juga  diawasi  oleh  Dewan Kehormatan sebagai suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan  dalam  perkumpulan  Ikatan  Notaris  Indonesia  (INI)  yang terdiri  dari  Dewan  Kehormatan  Pusat  (DKP),  Dewan  Kehormatan  Wilayah (DKW),Dewan Kehormaatan Daerah (DKD).
Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam upaya untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan notaris, mempunyai kode etik notaris yang ditetapkan  oleh  konggres  dan  merupakan  kaidah  moral  yang  wajib  ditaati oleh setiap anggota INI dan semua orang yang menjalankan tugas jabatannya sebagai  Notaris,  termasuk  di  dalamnya  para  Pejabat  Sementara  Notaris, Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus. Kode Etik ini berlaku bagi seluruh  anggota  perkumpulan  maupun  orang  lain  yang  memangku  dan
11 E.Y.  Kanter, Etika  Profesi  Hukum:  Sebuah  Pendekatan  Religius ,  Storia  Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 11.
12 Ibid. ,
menjalankan jabatan notaris, baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidup-an sehari-hari.
Ikatan  Notaris  Indonesia  (INI)  sebagai  perkumpulan  organisasi  bagi para  notaris  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  dalam  pengawasan, penindakaan  dan  pembelaan  dalam  penegakan  pelaksanaan  Kode  Etik Profesi  bagi  Notaris.  Adanya  Dewan  Kehormatan  yang  mempunyai  tugas utama  untuk  melakukan  pengawasan  atas  pelaksanaan  Kode  Etik  tidak  lain adalah  untuk  kepentingan  para  Notaris  sendiri,  yang  mempunyai  ikatan dengan Undang-Undang.

## 4. Sanksi  Terhadap  Notaris  yang  Tidak  Berintegritas  dalam Memberikan Pelayanan dan Jasa Hukum Kepada Masyarakat
Notaris  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  otentik  dituntut  untuk bertanggungjawab  terhadap  akta  yang  telah  dibuatnya.  Apabila  akta  yang dibuat ternyata dibelakang hari menimbulkan sengketa, maka hal yang perlu dipertanyakan  adalah  apakah  akta  ini  merupakan  kesalahan  notaris  atau kesalahan  para  pihak  yang  tidak  mau  jujur  dalam  memberikan keterangannya dihadapan notaris atau terdapatnya kesepakatan kedua belah pihak yang menghadap. Jika akta yang diterbitkan notaris mengandung cacat hukum  yang  terjadi  karena  kesalahan  notaris,  baik  karena  kelalaiannya maupun  karena  kesengajaan  notaris  itu  sendiri,  maka  Notaris  harus memberikan pertanggung jawaban. Tanggung jawab notaris dibidang hukum terdiri  dari  bidang  perdata,  pidana,  fiskal,  administrasi,  notariat,  dan  kode etik.  Perihal  tanggung  jawab  notaris  secara  pidana  memang  tidak  diatur
dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Tahun 2014, namun tanggung jawab Notaris  secara  pidana  dikenakan  apabila  notaris  melakukan  perbuatan pidana.  Tanggung  jawab  secara  pidana  termasuk  kedalam  hukum  publik yang mengatur hubungan individu dengan masyarakat dan/atau negara.
Bagi  Notaris  yang  melakukan  pelanggaran  Kode  Etik,  Dewan Kehormatan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas berwenang melakukan pemeriksaan  atas  pelanggaran  tersebut  dan  dapat  menjatuhkan  sanksi perdata  atau  sanski  administratif  kepada  pelanggarannya,  sanksi administratif  yaang  dikenakan  terhadap  anggota  Ikatan  Notaris  Indonesia (INI)  yang  melakukan  pelanggaran  Kode  Etik  dapat  berupa:  teguran; peringatan; schorzing (pemberhentian  sementara)  dari  keanggotaan perkumpulan; onzetting (pemberhentian  dengan  hormat)  dari  keanggota perkumpulan;  pemberhentian  dengan  tidak  hormat  dari  keanggotaan perkumpulan.
Penjatuhan  sanksi  terhadap  anggota  yang  melanggar  Kode  Etik disesuaikan  dengan  kuantitas  dan  kualitas  pelanggaran  yang  dilakukan anggota  tersebut.  Notaris  yang  dijatuhi  sanksi  dapat  mengajukan permohonan  keberatan  atas  sanksi  tersebut.  Penjatuhan  sanski-sanksi terrhadap  Notaris  yang  melakukan pelanggaran  kode  etik  bukanlah  berupa pemecatan  dari  Jabatan  Notaris  melainkan  pemecatan  dari  keanggotaan Ikatan  Notaris  Indonesia  (INI)  sehingga  walaupun  Notaris  yang bersangkutan  telah  terbukti  melakukan  pelanggaran  kode  etik,  Notaris tersebut  masih  dapat  membuat  akta  dan  menjalankan  kewenangan  lainnya sebagai  Notaris.  Demikian  juga  Notaris  yang  dijatuhi  sanksi  pemberhentian
dengan  tidak  hormat  dari  keanggotaan  Ikatan  Notaris  Indonesia  (INI), Notaris  tersebut  masih  tetap  dapat  membuat  akta  dan  menjalankan jabatannya  sebagai  Notaris,  karena  sanksi  tersebut  bukanlah  berarti  secara serta  merta  Notaris  tersebut  diberhentikan  dari  jabatannya,  karena  hanya Menteri yang berwenang untuk memecat Notaris dari Jabatannya.
Ketentuan  Pasal  67  sampai  dengan  Pasal  81  Undang-Undang  Jabatan Notaris  merupakan  sarana  kaidah-kaidah  hukum  untuk  mengawasi  Notaris yang meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. Dalam Pasal 67  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  ditentukan  bahwa  yang  melakukan pengawasan  terhadap  Notaris  adalah  Menteri,  Dalam  melaksanakan  tugas pengawasan  tersebut  Menteri  membentuk  Majelis  Pengawas  Notaris.  Pasal 68  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  menyebutkan,  bahwa  Majelis  Pengawas sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  67  ayat  (2)  terdiri  atas:  Majelis Pengawas Daerah; Majelis Pengawas Wilayah;  Majelis Pengawas Pusat.
Majelis  Pengawas  Daerah  (MPD)  dibentuk  dan  berkedudukan  di kabupaten atau di kota (Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris). Majelis  Pengawas  Wilayah  (MPW)  dibentuk  dan  berkedudukan  di  ibukota propinsi  (Pasal  72  ayat  (1)  Undang-undang  Jabatan  Notaris).  Majelis Pengawas Pusat (MPP) dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara (Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris).
Notaris  dalam  menjalankan  jabatannya  tidak  lagi  mengindahkan  etika profesi. Pelanggaran terhadap kode etik, artinya pelanggaran yang dilakukan oleh  notaris  terhadap  etika  profesi  yang  telah  dibukukan  atau  peraturan- peraturan yang telah disusun secara tertulis dan mengikat serta wajib ditaati
oleh  segenap  anggota  kelompok  profesi  untuk  ditaati  dan  dapat  dikenakan sanksi  bagi  yang  melanggar  ketentuan  tersebut.  Berkaitan  dengan  hal  ini organisasi  profesi  Ikatan  Notaris  Indonesia  telah  menyusun  aturan  aturan tertulis dari hasil kesepakatan dan ikrar bersama sebagai aturan main yaitu berupa perangkat peraturan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta Kode  Etik  Notaris.  Notaris  yang  melakukan  pelanggaran  kode  etik sebagaimana  ditentukan  dalam  peraturan  perundang-undangan  maka penyelesaiannya  berdasarkan  ketentuannya  itu  sendiri,  sehingga  kepastian hukum terhadap profesi notaris lebih terjamin.
Penerapan  sanksi  sangat  penting  dalam  rangka  mewujudkan profesionalisme notaris, oleh karena itu ketika sanksi-sanksi yang telah ada dan  belum  memberikan  kontribusi  besar  terhadap  peningkatan profesionalisme  kerja  notaris,  maka  seharusnya  ada  sanksi  tambahan  yang diberlakukan  yang tentunya terlebih dahulu disepakati oleh sesama notaris yaitu sanksi berupa denda, karena sanksi denda tentu akan memberikan efek secara langsung ketika seorang notaris melakukan pelanggaran terkait Kode Etik Notaris.
Pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan fungsinya dapat dikenakan sanksi sebagai berikut.
1) Sanksi  Perdata  adalah  sanksi  yang  dijatuhkan  terhadap  kesalahan  yang, terjadi  karena  wanprestasi  atau  perbuatan  melanggar  hukum onrechtmatige daad . Sanksi ini berupa penggantian biaya, ganti rugi  dan bunga  merupakan  akibat  yang  akan  diterima  Notaris  dari  gugatan  para
penghadap  apabila  akta  bersangkutan  hanya  mempunyai  pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta batal demi hukum.
2) Sanksi Administratif bagi Notaris yang melakukan kesalahan dapat dilihat di  dalam  Pasal  85  UUJN  ditentukan  ada  lima  jenis  sanksi  administratif yaitu:  teguran  lisan,  teguran  tertulis,  pemberhentian  sementara, pemberhentian  dengan  hormat,  pemberhentian  tidak  hormat.  Sanksi- sanksi  tersebut  berlakunya  secara  terjenjang  mulai  dari  teguran  lisan sampai dengan pemberhentian tidak hormat.
3) Sanksi  Pidana  terhadap  Notaris  dapat  dilakukan  sepanjang  batasan- batasan  sebagaimana  tersebut  dilanggar,  artinya  disamping  memenuhi rumusan  pelanggaran  yang  tersebut  dalam  UUJN,  kode  etik  jabatan Notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam KUHPidana. Pasal-pasal  yang  seiring  digunakan  untuk  menuntut  Notaris  dalam pelaksanaan  tugas  jabatan  adalah  pasal-pasal  yang  mengatur  mengenai tindak pidana pemalsuan surat, yaitu Pasal 263, Pasal 264 dan Pasal 266 KUHPidana. Berdasarkan Pasal-Pasal yang yang tertera tersebut, ternyata Notaris selaku pejabat umum juga dapat dikenakan tuntutan pidana, baik berdasarkan  Pasal-pasal  tentang  pemalsuan  surat  maupun  pasal-pasal lain yang berkaitan dengan tugas jabatannya sebagai Notaris, bahkan juga dijatuhi  hukum  pidana  penjara  asalkan  saja  perbuatan  itu  memenuhi unsur-unsur dari perbuatan pidana yang tertuang dalam pasal-pasal yang dituduhkan.

## KESIMPULAN
Pengaturan  profesi  Notaris  dalam  memberikan  pelayanan  dan  jasa hukum kepada masyarakat didasarkan pada Undang-Undang Jabatan Notaris. Jabatan  Notaris  diperlukan  dan  dikehendaki  keberadaannya  oleh  aturan hukum  dengan  maksud  untuk  membantu  dan  melayani  masyarakat  yang membutuhkan  alat  bukti  tertulis  yang  bersifat  otentik  mengenai  keadaan peristiwa  atau  perbuatan  hukum.  Notaris  diwajibkan  memberikan penyuluhan  dan  nasehat  hukum  serta  memberikan  penjelasan  mengenai peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  kepada  pihak  yang  datang kepadanya.  Hal  ini  berarti  bahwa  sebelum  para  pihak  menuangkan kehendaknya dalam akta, Notaris harus terlebih dahulu memberikan nasihat seperlunya  kepada  para  pihak,  antara  lain  mengenai  siapa  yang  boleh menurut hukum sehubungan dengan akta yang hendak dibuatnya, serta apa yang  harus  dilengkapi  untuk  keperluan  pembuatan  akta  tersebut  dan  lain sebagainya.  Sumpah  jabatan  Notaris  menyebutkan  bahwa  seorang  Notaris haruslah menjalankan jabatannya dengan jujur, seksama dan tidak memihak. Seorang  Notaris  juga  harus  patuh  dan  taat  dengan  seteliti-telitinya  semua peraturan-peraturan  dan  nilai  moral  bagi  jabatan  Notaris  yang  sedang berlaku  atau  akan  diadakan.  Hal  ini  berarti  bahwa  seorang  Notaris  harus tetap memperhatikan seluruh peraturan perundang undangan yang ada dan masih  berlaku  di  Indonesia  agar  dapat  menyesuaikan  dengan  akta  yang dibuatnya  tersebut,  sehingga  dapat  menghindari  kesalahan-kesalahan  yang mungkin  dapat  terjadi  karena  bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan yang ada yang dapat mengakibatkan aktanya menjadi kehilangan
keautentikannya.  Pertanggung jawaban yang  diminta kepada Notaris bukan hanya pada saat pembuatan akta, akan tetapi pertanggung jawabannya pada saat pra akta, tanggung jawab pada saat fase akta dan tanggung jawab pada saat pasca penanda tanganan akta.
Sanksi  terhadap  Notaris  yang  tidak  berintegritas  dalam  memberikan pelayanan  dan  jasa  hukum  kepada  masyarakat  dituntut  untuk bertanggungjawab  terhadap  akta  yang  telah  dibuatnya.  Jika  akta  yang diterbitkan notaris mengandung cacat hukum yang terjadi karena kesalahan notaris,  baik  karena  kelalaiannya  maupun  karena  kesengajaan  notaris  itu sendiri,  maka  Notaris  harus  memberikan  pertanggung  jawabannya.  Bagi Notaris  yang  melakukan  pelanggaran  Kode  Etik,  Dewan  Kehormatan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran tersebut dan dapat menjatuhkan sanksi perdata atau sanksi administratif  kepada  pelanggarannya,  serta  sanksi  pidana.  Sanksi  terhadap Notaris  yang  mengabaikan  kewajiban  dalam  menjalankan  tugas  jabatannya diatur  dalam  Pasal  84  Pasal  85  Undang-Undang  Jabatan  Notaris.  Pasal  84 Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan akta, apabila dilanggar oleh Notaris akan berakibat suatu akta hanya mempunyai  kekuatan  pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum. Hal ini dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.  Pasal 85 Undang-Undang Jabatan  Notaris mengatur  apabila Notaris  melanggar  pasal-pasal  tertentu,  dapat  dikenakan  sanksi:)  teguran lisan;  2)  teguran  tertulis;  3)  pemberhentian  sementara;  4)  pemberhentian
dengan  hormat;  5)  pemberhentian  dengan  tidak  hormat.  Sarana  kaidah- kaidah hukum untuk mengawasi Notaris yang meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan  jabatan  Notaris  diatur  pada  Pasal  67  sampai  dengan  Pasal  81 Undang-Undang  Jabatan  Notaris.  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  dan  Kode Etik Jabatan Notaris tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap Notaris. Suatu tindakan hukum atau pelanggaran dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh Notaris yang telah membuat surat palsu atau memalsukan akta maka Notaris akan dikenakan sanksi pidana.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Abdul  Ghofur  Anshori, Lembaga  Kenotariatan  Indonesia  (Prespektif  Hukum Dan Etika) , UII Press, Jakarta, 2009.
Abdul  Kadir  Muhammad, Etika  Profesi  Hukum ,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 1997.
______, Hukum Acara Perdata Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
Achmad  Ali, Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  &  Teori  Peradilan (Judicialprudence)  Termasuk  Undang-Undang  (Legisprudence)  Volume  I Pemahaman Awal , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
Asikin zainal, Pengantar Tata Hukum Indonesia , Rajawali Press, Jakarta, 2012 Bahder  Johan  Nasution, Metode  Penelitian  Hukum ,  Mandar  Maju,  Bandung,
2016.
Bernard L Tanya dkk, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan
Generasi, Genta Publising, Yogyakarta, 2013.
Budi  Agus  Riswandi  dan  Sabhi  Mahmshani, Dinamika  Hak  Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Kreatif, Total Media , Yogyakarta , 2009.
Buku  Pedoman  Tesis ,  Program  Magister  Ilmu  Hukum  Program  Pascasarjana Universitas Jambi, Jambi, 2015.
Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum , Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
E.Y. Kanter, Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Religius , Storia Grafika, Jakarta, 2001.
G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris , Erlangga, Jakarta, 1991.
H.R  Otje  Salman,  S, Filsafat  Hukum  (Perkembangan  &  Dinamika  Masalah) , Refika Aditama, Bandung, 2010.
Habib  Adjie, Kebatalan  dan  Pembatalan  Akta  Notaris, Refika  Aditama, Bandung, 2013.
______, Penafsiran  Tematik  Hukum  Notaris  Indonesia  Berdasarkan  Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris, Refika  Aditama,
Bandung, 2015. ______, Sanksi  Perdata  dan  Administratif  Terhadap  Notaris  Sebagai  Pejabat Publik, Refika Aditama, Bandung, 2008.
Herlien  Budiono, Kumpulan  Hukum  Perdata  Dibidang  Kenotariatan ,  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
Ignatius Ridwan Widyadharma, Kenotariatan Indonesia , UUI Pres, Yoyakarta,
2009.
Ishak, Dasar-dasar Ilmu Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
John Rawls, A Theory of Justice , London: Oxford University Press, 1973, yang sudah  diterjemahkan  dalam  bahasa  Indonesia  oleh  Uzair  Fauzan  dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
K. Bertens, Etika , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007.
Kansil  C.S.T  dan  Cristine  S.T  Kansil, Pokok-pokok  Etika  Profesi ,  Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.
Lili  Rasjidi  dan  I.B  Wyasa  Putra, Hukum  sebagai  Suatu  Sistem, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.
M Luthfan Hadi Darus, Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris , Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015.
Muhammad Erwin, Filsafat Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, 2012.
Munir Fuady, Etika Profesi Hukum Bagi Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus Profesi Mulia , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
Pengurus  Pusat  Ikatan  Notaris  Indonesia, Jati  Diri  Notaris  Indonesia  Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum ,  Kencana  Prenada  Media  Group, Jakarta, 2005.
_______, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
Philipus  M.  Hadjon, Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  Indonesia ,  Bina  Ilmu, Surabaya, 1987.
Riduan  Syahrani, Rangkuman  Intisari  Ilmu  Hukum ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 1999.
Sajipto Rahajo, Ilmu Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
Salim  HS  dan  Erlies  Septiana  Nurbani, Penerapan  Teori  Hukum  Pada Penelitian Tesis dan Disertasi , RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
Salim  H.S.,  dkk, Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian  Tesis  dan  Disertasi , Rajafrafindo Persada, Jakarta, 2010.
______, Peraturan Jabatan Notaris, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
______, Teknik  Pembuatan  Akta  Satu  Konsep  Teoritis,  Kewenangan  Notaris, Bentuk dan Minuta Akta, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum, Editor Awaludin Marwan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
Serlika Aprita, Etika Profesi Hukum, Refika, Palembang, 2019.
Sidharta Arief, Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum , PT Refika Aditama, Bandung, 2007.
Sjaifurrachman  dan  Habib  Adjie, Aspek  Pertanggungjawaban  Notaris  Dalam Pembuatan Akta , Cetakan Ke-I, Mandar Maju, Bandung.
Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
Sonny  Keraf, Etika  Bisnis  Tuntunan  dan  Relevansinya ,  Kanisius,  Yogyakarta, 1998.
Sudarsono, Kamus Hukum, Rieneka Cipta, Jakarta, 2007.
Suparman  Marzuki, Etika  &  Kode  Etik  Profesi  Hukum ,  Cetakan  Pertama,  FH UII Press, Yogyakarta, 2017.
Supriadi, Etika  dan  Tanggung  Jawab  Profesi  Hukum  di  Indonesia ,  Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
Sutrisno  dan  Wiwin  Yulianingsih, Etika  Profesi  Hukum ,  Andi  Offset, Yogyakarta, 2016.
Tan  Thong  Kie, Studi  Notariat  Serba-Serbvi  Praktek  Notaris ,  Ikhtisar  Baru, Jakarta, 2007.
Teguh Prasetyo, Keadilan Bermartabat , Nusa Media, Bandung, 2015.
Uhrawadi K. Lubis, Etika Profesi Hukum , Sinar Grafika Jakarta, 2014.
W.J.S.  Poerwadarminta, Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia, Edisi  Ketiga,  Balai Pustaka, Jakarta, 2006.
Yovita  A.  Mangesti  & Bernard  L. Tanya , Moralitas  Hukum, Genta  Publishing, Yogyakarta, 2014.

## Undang-Undang
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Perdata
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

## Karya Ilmiah
Ahmad  Zaenal  Fanani, Berpikir  Falsafati  Dalam  Putusan  Hakim, Varia
Peradilan No. 304 Maret 2011. Anggono, Harmonisasi  Peraturan  Perundang-Undangan  di  Bidang Penanggulangan Bencana, Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 22(2), 373-390. doi: 10.22146/jmh.16232, 2010. Anto  Mutriadi ,  Implikasi  Perdata  Terhadap  Integritas  Jabatan  Notaris ,Jurnal Insitusi Politeknik (Juripol) Ganesha Medan, Volume 4 Nomor 1 Maret 2021 Universitas Amir Hamzah, Medan
Aman, Perlindungan  Hukum  Notaris  dalam  Menjalankan  Rahasia  Jabatan , Recital Review Volume 1 Nomor 2, Universitas Jambi, Jambi, 2019.
Betty  Ivana  Prasetyawati,  Paramita  Prananingtyas, Peran  Kode  Etik  Notaris Dalam Membangun Integritas Notaris Di Era 4.0 , NOTARIUS, Volume 15 Nomor  1,  E-ISSN:2686-2425  ISSN:  2086-1702,  Fakultas  Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2022.
Habib Adjie, Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris , Renvoi, Nomor 28 Tahun III, Tgl 3 September 2005.
Kartini  Siahaan, Kedudukan,  Akta  Notaris  Sebagai  Alat  Bukti  Pada  Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Proses Peradilan Pidana , Recital Review Volume 1 Nomor 2 Universitas Jambi, Jambi, 2019.
Komang  Octaviani, Strategi  Pengembangan  Budaya  Hukum ( Strategy  of  Law Development ), Jurnal Penelitian Hukum De jure, 16 (1), 2016.
M.  Husein  Maruapey, Penegakan  Hukum  dan  Perlindungan  Negara ,  Jurnal, Tegal, 2017.
Moh.  Mahfud  MD, Penegakan  Hukum  DanTata  Kelola  Pemerintahan  Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara”

## yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.
Mustakim, Tanggung  Jawab  Notaris  Dalam  Pembuatan  Risalah  Rapat  Umum Pemegang  Saham  Dalam  Kaitan  Kode  Etik  Notaris ,  Bigrat  Publising, Jurnal Mondial Vol. 12 No. 21, 2010.
Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan  Kembali  Nomor  97  PK/Pid.Sus/2012 ,  Jurnal  Yudisial  Vol.  7
No. 3 Desember 2014.
Rahman  Solehan, Peran  Notaris  Dalam  Memberikan  Pemahaman  Hukum Kepada  Masyarakat  Yang  Kurang  Mampu  Dalam  Memahami  Hukum Kaitannya  Dalam  Pembuatan  Akta-Akta  Notariil  Di  Wilayah  Kedu Selatan , Jurnal Akta, Vol. No.1 , 2017.
Syaifullah  Yophi  Ardianto, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdangan Orang di Kota Pekanbaru , Jurnal Hukum, Volume 3, 2004.

## Internet
http://repository.uinsuska.ac.id/7119/3/BAB%2011pdf ., diakses  pada  2 Maret 2022 http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/diakses pada tanggal 24 April 2022.
https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian- dalamhukum/, diakses pada tanggal 24 April 2022.
LBH  Perjuangan, Penegakan  Hukum  Yang  Menjamin  Keadilan,  Kepastian Hukum  dan  Kemanfaatan  (Studi  Kasus:  Kasus  Mbah  Minah),
http://lbhperjuangan.blogspot.com/2010/10/penegakan-hukum-yang- menjamin keadilan, html, Diakses pada tanggal 27 Maret 2022.