## PELATIHAN PERANCANGAN KONTRAK EKSPOR IMPOR BAGI PENGRAJIN KAYU DULANG BATOK DI DESA PETANDAKAN KABUPATEN BULELENG
Ratna Artha Windari 1 , Ni Putu Rai Yuliartini 2 , I Nyoman Pursika 3 1, 2,3 Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha e-mail: ratnawindari@undiksha.ac.id

## Abstrak
Tujuan utama kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta kesadaran hukum  pengrajin dulang batok di Desa  Petandakan  Kecamatan  Buleleng  Kabupaten  Buleleng  terhadap perancangan kontrak ekspor impor serta sosialisasi pengetahuan dasar perihal aturan dalam hukum perjanjian guna melindungi para pengrajin dalam transaksi bisnis,  sehingga  dikemudian  hari  jika  terjadi  penyimpangan  maupun pembatalan  transaksi  terhadap  produk  kerajinan  yang  telah  disepakati  maka secara  hukum  akan  lebih  mudah  dibuktikan  bila  ada  suatu  perjanjian/kontrak tertulis. Untuk kepentingan pencapaian tujuan program ini, maka metode yang digunakan  dalam  kegiatan  ini  berupa  pelatihan  yang  dilaksanakan  dg  sistem jemput bola yg bersifat terminal (peserta dikumpulkan dlm satu lokasi kemudian diberi  pelatihan  oleh  praktisi  hukum).  Selanjutnya  dilaksanakan focus  group discussion (FGD) sebagai tindak lanjut pelatihan. Di sisi lain, program ini juga diarahkan  pada  terciptanya  iklim  kerjasama  yang  kolaboratif  dan  demokratis dalam  dimensi  mutualis  antara  dunia  perguruan  tinggi  dengan  masyarakat secara  luas  di  bawah  koordinasi  pemerintah  Kabupaten  setempat.  Lama pelaksanaan  kegiatan  adalah  8  (delapan)  bulan    yang  dimulai  dari  tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada proses evaluasi di Desa Petandakan Kecamatan  Buleleng,  dengan  jumlah  pesertanya  sebanyak  30  orang.  Hasil kegiatan menunjukkan bahwa setelah diberikan pelatihan oleh tim pengabdian kepada masyarakat, para pengrajin dulang batok di Desa Petandakan menjadi memiliki pengetahuan yang jelas dan utuh mengenai: (1) Pengetahuan tentang hukum perjanjian secara umum dan tata cara penyusunan kontrak bisnis,  (2) Pengetahuan  tentang  perancangan  kontrak  ekspor  impor  bagi  pengrajin  kayu dulang batok di Desa Petandakan.
Kata-kata Kunci: Pelatihan, Perancangan kontrak, Pengrajin dulang batok.

## Abstract
The main purpose of community service activities are to develop the knowledge and legal awareness of craftsmen tray shell in Petandakan village to design of export import contracts drafting and dissemination of basic knowledge about the contract law in order to protect the craftsmen in business transaction, so that in the future if there are deviations or cancellation of the transaction for their craft products  that  have  been  agreed  then  the  law  would  be  easy  to  prove  it.  The method used in the form of training activities carried out with the system pick up the ball menacing terminal (participants gathered outbid location and then given training by legal practitioners). Subsequently conducted focus group discussion (FGD) as a follow-up training. On the other hand, the program is also aimed the cooperation  that  collaborative  and  democratic  dimension  of  mutuality  among world universities and society at large under the coordination of the local district government. The implementation of activities is 8 (eight) months, starting from planning, implementation to the evaluation process in the Petandakan District of Buleleng,  with  the  number  of  participants  are  30  people.  The  results  of  the activities showed that after being given training by a team of community service,
the  craftsmen  tray  shell  in  the  Petandakan  have  a  clear  knowledge  and  intact regarding: (1) Knowledge of contract law in general and the procedure for the preparation of business contracts, (2) Knowledge of the contract drafting for the export and import tray shell craftsmen in the Petandakan.
Key words: Training, Contract Drafting, Tray Shell Craftsmen

## PENDAHULUAN
Desa  Petandakan  adalah  salah satu  desa  di  Kecamatan  Buleleng, Kabupaten  Buleleng  memiliki  iklim kondusif  dalam  membentuk  sumber daya  manusia  yang  kreatif  dan  inovatif dalam  menghasilkan  berbagai  produk kerajinan.  Luas  desa  Petandakan adalah 136,720 Ha dengan batas-batas desa  yakni  sebelah  utara  berbatasan dengan  Kelurahan  Banyuning,  sebelah selatan  berbatasan  dengan  Desa Pegadungan  dan  Desa  Nagasepaha, sebelah timur berbatasan dengan Desa Alasangker, dan sebelah barat berbatasan  dengan  desa  Sari  Mekar. Jarak  desa  Petandakan  ke  ibukota kabupaten yakni kota Singaraja, adalah 7 km, dengan  penduduknya berjumlah 2.312  jiwa.  Secara  administratif,  Desa Petandakan  terbagi  menjadi  2  (dua) buah  dusun/banjar  dinas,  yaitu  Banjar Dinas Pondok dan Banjar Dinas Kawan (Sumber:  Kecamatan  Buleleng–BPS Kab.Buleleng).
Desa Petandakan
memiliki potensi  besar  dalam  bidang  kesenian, olah raga dan kerajinan. Dari segi mata pencaharian, sebagian besar penduduk bekerja sebagai pengrajin kayu, tukang ukir,  petani,  buruh,  tukang  bangunan, dan lain sebagainya. Potensi desa yang dikembangkan  antara  lain  di  bidang pertanian,  peternakan,  dan  yang  saat ini  semakin  digalakkan  adalah  bidang kerajinan  seperti  kerajinan  kayu  dan perak/emas.  Produk  kerajinan  yang dihasilkan  oleh  para  pengrajin  memiliki kualitas  dan  hasil  yang  bagus, sehingga  dewasa  ini  semakin  banyak permintaan akan produk kerajinan kayu dulang batok. Peminat kerajinan dulang batok  tidak  hanya  berasal  dari masyarakat  lokal,  namun  juga  para wisatawan dan pengusaha dalam serta luar negeri.
Menurut  penuturan    Bapak Gede  Merta  Sariada  salah  seorang
pengrajin  kayu  dulang  batok  sekaligus sebagai  pemilik  usaha  Nyiur  Indah  di desa  Petandakan,  para  pengrajin  kayu yang  ada  di  desa  Petandakan  selalu berupaya  untuk  menciptakan  berbagai model  produk  lokal  kerajinan  tangan berbahan  kayu,  salah  satunya  adalah
Dulang Batok. Dulang Batok merupakan hasil kerajinan tangan yang saat  ini  paling  banyak  diminati.  Hal tersebut  dikarenakan  Dulang  Batok  ini memiliki struktur model yang bagus dan memilki  kesan  mewah  serta  unik. Selain  itu,  sudah  banyak  diketahui bahwa  di  Bali,  Dulang  memiliki  banyak fungsi  yang  salah  satunya  merupakan sarana  upacara  adat  atau  upakara  di Bali  yang  dimanfaatkan  sebagai  alat untuk membuat Gebogan serta Janur.
Meningkatnya  pangsa  pasar kerajinan  kayu  dulang  batok  berimbas pada  kompleksitas  usaha/bisnis  yang dihadapi  oleh  para  pengrajin.  Salah satunya  adalah  perihal  perancangan kontrak bisnis, khususnya yang melibatkan  pihak  asing  atau  yang berasal  dari  Negara  lain.  Sebagian besar  pengrajin  mengaku  bahwa kesulitan  utama  yang  dihadapi  apabila terjadi  permintaan  produk  kerajinan oleh  pengusaha  dari  Negara  lain adalah  ketidakpahaman  atas  aspek- aspek hukum perjanjian, syarat sahnya suatu  perjanjian,  unsur-unsur  yang harus  ada  dalam  suatu  kontrak,  serta anatomi  atau  bagian-bagian  dalam perancangan kontrak ekspor impor.
Berdasarkan pengalaman, sekitar  80%  transaksi  bisnis  ekspor impor dilakukan melalui korespondensi, sisanya  melalui  negosiasi  tatap  muka atau  secara  lisan.  Kesepakatan  lisan lazimnya  dituangkan  dalam  bentuk “ minutes ”  atau  notulen.  Himpunan  dari kesepakatan  lisan  itu  di  rumuskan dalam bentuk “ Memorandum of Understanding ” (MoU) atau Kesepakatan  Bersama.  Kesepakatan
bersama  ini  lazim  disebut  dengan “Persetujuan  Prinsip”  yang  nantinya menjadi  landasan  bagi  penyusun kontrak dagang ekspor.
Dengan demikian transaksi ekspor dapat terjadi baik  melalui  proses  korespondensi maupun  malalui  negoisasi  tatap  muka. Namun  kedua  cara  itu  akhirnya dirumuskan  secara  tertulis  dalam bentuk  kontrak  dagang  ekspor  atau lazim  disebut export sales’s contract . Kendatipun  kontrak  dagang  secara lisan  juga  sah  secara  hukum,  namun kontrak  dagang  ekspor  dianjurkan dalam benuk tertulis.
Seperti diketahui dalam perdagangan ekspor-impor antara
eksportir dan importir berjauhan secara geografis,  berbeda  bahasa,  kebiasaan dan  hukum  antara  kedua  negara  juga berbeda.  Karena  itu  perdagangan ekspor-impor  termasuk  kegiatan  yang mengandung  resiko  tinggi.  Bila  terjadi penyimpangan  maupun  pembatalan kontrak maka secara hukum akan lebih mudah  dibuktikan  bila  ada  suatu perjanjian/kontrak tertulis
Dengan demikian,
menjadi sangat  penting  untuk  memberikan pemahaman  bagi  para  pengrajin  kayu dulang  batok  di  desa  Petandakan terkait  perancangan  kontrak  ekspor impor  serta  sosialisasi  pengetahuan dasar  perihal  aturan  dalam  hukum perjanjian guna melindungi para pengrajin dari berbagai masalah hukum.  Rangkaian  kegiatan  tersebut harus  berkelanjutan  dan  terarah  guna membantu para pengrajin dalam meningkatkan  perekonomian  melalui pemertahanan produksi kerajinan lokal. Tujuan utama
kegiatan pengabdian  masyarakat  ini  adalah untuk  meningkatkan  wawasan  dan pengetahuan  para  pengrajin  kayu dulang  batok  di  Desa  Petandakan dalam  hukum  perjanjian  serta  cara merancang  sebuah  kontrak  ekspor impor  yang  baik  sesuai  aturan  hukum yang berlaku guna melindungi
kepentingan  para  pengrajin  dalam transaksi bisnis.
Mengingat sedemikian
pentingnya  permasalahan  pemahaman akan  aspek  hukum  perjanjian  serta
perancangan  kontrak  dalam  perjanjian ekspor  impor  bagi  pengrajin  kayu dulang  batok  di  desa  Petandakan, maka  pengabdian  ini  disinyalir  akan dapat  memberikan  manfaat  bagi  para pengrajin  kayu  dulang  batok  yang mengalami kesulitan dalam merancang dan  menyusun  kontrak  ekspor  impor yang  sesuai  dengan  aturan  hukum serta mampu melindungi pengrajin dari berbagai permasalahan dalam perjanjian.

## METODE KEGIATAN
Program ini merupakan program yang  bersifat  terminal  dalam  rangka meningkatkan
pengetahuan para pengrajin  kayu  dulang  batok  di  desa Petandakan  dalam  hukum  perjanjian serta  merancang  sebuah  kontrak ekspor  impor  sesuai  aturan  hukum yang berlaku guna melindungi kepentingan  para  pengrajin  dalam transaksi  bisnis,  dengan  sistem  jemput bola.  Untuk  kepentingan  pencapaian tujuan  program  ini,  maka  rancangan yang dipandang
sesuai untuk
dikembangkan  adalah  “RRA  dan  PRA”
( rural  rapid  appraisal  dan  participant rapid appraisal ). Di dalam pelaksanaannya,  program  ini  akan mengacu  pada  pola  sinergis  antara tenaga pakar dan praktisi dari Universitas  Pendidikan  Ganesha.  Di sisi  lain,  program  ini  juga  diarahkan pada  terciptanya  iklim  kerjasama  yag kolaboratif  dan  demokratis  dalam dimensi mutualis antara dunia perguruan tinggi dengan para pengrajin kayu dulang batok di bawah koordinasi pemerintah Kabupaten setempat, khususnya dalam rangka meningkatkan pengetahuan pengrajin dalam
memahami  hukum  perjanjian  serta melatih  pengrajin  untuk  merancang kontrak  ekspor  impor  produk  kerajinan kayu dulang batok. Berdasarkan rasional  tersebut,  maka  program  ini merupakan  sebuah  langkah  inovatif dalam kaitannya dengan dharma ketiga perguruan  tinggi,  yaitu  pengabdian kepada masyarakat.
Lama  pelaksanaan  kegiatan adalah 8 (delapan) bulan  yang dimulai dari  tahap  perencanaan,  pelaksanaan
sampai  pada  proses  evaluasi  dengan melibatkan  para  pengrajin  di  desa Petandakan,  yang  terdiri  atas  kurang lebih  30  orang.  Pada  akhir  program setiap  peserta  akan  diberikan  sertifikat sebagai  tanda  bukti  partisipasi  mereka dalam kegiatan ini. Melalui program ini,
diharapkan para pengrajin mendapatkan  pengetahuan  berkaitan dengan berbagai aspek hukum perjanjian  serta  perancangan  kontrak ekspor impor produk kerajinan.
Khalayak sasaran strategis yang dituju dalam pengabdian masyarakat ini adalah  pengrajin  kayu  dulang  batok  di desa  Petandakan  Kabupaten  Buleleng.
Adapun rasionalnya adalah: (1) pengrajin kayu dulang batok diharapkan  mampu  mempertahankan dan mengangkat karya lokal masyarakat Bali khususnya bagi masyarakat desa Petandakan Kabupaten  Buleleng,  tidak  hanya dikalangan lokal tetapi juga internasional;  dan  (2)  pengrajin  kayu dulang  batok  diharapkan  mampu memiliki pemahaman yang terintegralistik berkaitan dengan
perancangan  kontrak  ekspor  impor dengan  mengacu  pada  aturan  hukum perjanjian  yang  berlaku.  maka  sasaran yang  dipilih  dan  dipandang  cukup visibel untuk diberikan pelatihan adalah para  pengrajin  kayu  dulang  batok  di desa Petandakan Kabupaten Buleleng.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan maraknya    kasus  kekerasan  terhadap anak  sebagai  salah  satu  dampak lemahnya  pemahaman  para  pengrajin terhadap aturan hukum perjanjian serta dalam  membuat  kontrak  perjanjian dengan  pembeli  dari  luar  negeri,  maka pelaksanaan program pengabdian masyarakat  ini  telah  dilakukan  dalam bentuk pelatihan dengan sistem jemput bola,  dimana  tim  pelaksana  akan menyelenggarakan
peningkatan
pengetahuan  dan  wawasan  para pengrajin  dulang  batok  di  Desa
Petandakan Kecamatan Buleleng dalam  memahami  hukum  perjanjian serta melatih pengrajin
untuk
merancang  kontrak  ekspor  impor produk  kerajinan  kayu  dulang  batok. Model  pelaksanaan  kegiatan  ini  akan dilakukan  secara  langsung  (tatap muka)  sebagaimana  layaknya  sistem pembelajaran yang dilakukan di sekolah atau perguruan tinggi.
Adapun  rasionalitas  dipilihnya pengrajin  dulang  batok  di  Desa Petandakan  sebagai  khalayak  sasaran adalah: (1) pengrajin kayu dulang batok diharapkan  mampu  mempertahankan dan mengangkat karya lokal masyarakat Bali khususnya bagi masyarakat desa Petandakan Kabupaten  Buleleng,  tidak  hanya dikalangan lokal tetapi juga internasional;  dan  (2)  pengrajin  kayu dulang  batok  diharapkan  mampu memiliki pemahaman yang terintegralistik berkaitan dengan
perancangan  kontrak  ekspor  impor dengan  mengacu  pada  aturan  hukum perjanjian  yang  berlaku.  Berdasarkan rasional  tersebut,  maka  sasaran  yang dipilih  dan  dipandang  cukup  visibel untuk  diberikan  pelatihan  adalah  para pengrajin  kayu  dulang  batok  di  Desa Petandakan Kabupaten Buleleng.
Kegiatan  Pengabdian  kepada Masyarakat  dilaksanakan  selama  8 (delapan)  bulan,  dimulai  dari  01  Maret sampai  dengan  30  Nopember  2016. Tempat  pelaksanaan  kegiatan  di  Desa Petandakan, Kecamatan
Buleleng, Kabupaten  Buleleng  Provinsi  Bali. Adapun  alur  kegiatan  terdiri  atas  tiga tahapan  yakni  tahap  persiapan,  tahap pelaksanaan,  dan  tahap  internalisasi. Pada tahap awal pelaksanaan program dilaksanakan kegiatan berupa perandan  sosialisasi  dan  koordinasi dengan  peserta.    Kegiatan  pelatihan dilaksanakan  bersama  Tim  pengusul didasari  oleh  analisis  situasi  yang dibuat berdasarkan identifikasi masalah lemahnya  pemahaman  para  pengrajin dulang  batok  terkait  hukum  perjanjian dan  teknik  perancangan  kontrak  bisnis di  Desa  Petandakan.    Perancangan  ini dilaksanakan  pada  akhir  bulan  Maret dan  awal  Mei  2016  yang  juga melibatkan  peran  serta  aktif  peserta program
pengabdian kepada
masyarakat.    Perencanaan  ini  berjalan
dengan  sangat  baik  berkat  peranan aktif  Tim  pelaksana  dan  peserta  yang menjadi mitra program.
Tahap  persiapan  dilaksanakan pada awal kegiatan untuk
mematangkan  kembali  program  yang akan dilaksanakan kepada masyarakat, sehingga  terjadi  sinergi  yang  baik dalam  kegiatan  ini.    Persiapan  ini meliputi:  koordinasi  awal  dengan  pihak desa  setempat,  observasi  kesiapan pengrajin  dulang  batok  di  Desa Petandakan,  dan  persiapan  bahan pelatihan.  Dalam  rangka  penyamaan persepsi  dan  waktu  pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Petandakan, maka dilaksanakan  kegiatan  sosialisasi  dan koordinasi  dengan  peserta.    Hal  ini dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan waktu dalam pelaksanaan program,  sangat  disyukuri  peserta kegiatan sangat antusias dalam menerima sosialisasi program sehingga tidak  ada  halangan  yang  berarti  dalam pelaksanaan kegiatan ini.
Pelatihan  Perancangan  Kontrak Ekspor  Impor  bagi  Pengrajin  Kayu Dulang  Batok  di  Desa  Petandakan
Kabupaten Buleleng dilaksanakan bertahap.  Tahap  pertama    yakni penyampaian materi Pengenalan
Dasar-Dasar  Hukum  Perjanjian  yang dilaksanakan  pada  tanggal  11  Juni 2016,  bertempat  di  kediaman  Ketua Pengrajin  Dulang  Batok  Nyiur  Indah Desa Petandakan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Pelaksanaan  kegiatan  tahap  kedua yakni    Pelatihan  Perancangan  Kontrak Ekspor  Impor  bagi  Pengrajin  Kayu Dulang  Batok  yang  dilaksanakan  pada tanggal  23  Juli  2016,  bertempat  di kediaman  Ketua  Pengrajin  Dulang Batok  Nyiur  Indah  Desa  Petandakan,
Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Dalam pelaksanaan pelatihan ini tidak ditemukan kendala yang berarti karena  respon  yang  sangat  bagus  dari peserta  dalam  mengikuti  pelaksanaan kegiatan ini
Dalam kegiatan pelatihan
tersebut,  disampaikan  berbagai  hal terkait  dasar-dasar  hukum  perjanjian
dan  tatacara  perancangan  kontrak ekspor impor sebagai berikut:
Asas-asas yang bersifat general/umum  dalam  hukum  perjanjian guna  dijadikan  sebagai  landasan pelaksanaan suatu perjanjian. 1.  Asas Kebebasan Berkontrak ( Freedom of Contract ) Asas Kebebasan Berkontrak tercermin  dalam  ketentuan  Pasal 1338  ayat  (1)  KUHPerdata,  yang berbunyi  “Semua  perjanjian  yang dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai undang-undang  bagi  mereka  yang membuatnya”. Asas ini memberikan kebebasan  kepada  para  pihak untuk:
a)  membuat  atau  tidak  membuat perjanjian,
b)  mengadakan
perjanjian dengan siapapun, c)  menentukan  isi  perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta d)  menentukan bentuk perjanjian,  yaitu  tertulis  atau lisan
2.  Asas Konsensualisme Dapat  disimpulkan  dalam  Pasal 1320  ayat  (1)  KUHPerdata,  yang menentukan  bahwa  salah  satu syarat  sahnya  perjanjian  yaitu adanya  kesepakatan  kedua  belah pihak. Maksud dari asas konsensual  ini  adalah  bahwa  suatu perjanjian  sudah  sah  dan  mengikat ketika tercapai kata sepakat,
tentunya selama syarat-syarat sahnya  perjanjian  lainnya  sudah terpenuhi.  Dengan  adanya  kata sepakat,  maka  perjanjian  tersebut secara  prinsip  sudah  mengikat  dan sudah  memiliki  akibat  hukum, sehingga  mulai  saat  itu  juga  sudah timbul  hak  dan  kewajiban  di  antara para pihak.
3.  Asas Kepastian Hukum ( Pacta Sunt Servanda ) Asas Kepastian Hukum atau disebut  juga  dengan  asas Pacta Sunt  Servanda merupakan  asas yang  berhubungan  dengan  akibat perjanjian. Asas Pacta Sunt Servanda merupakan  asas  yang mempertegas  bahwa  hakim  atau
pihak  ketiga  harus  menghormati substansi  kontrak  yang  dibuat  oleh para pihak layaknya sebuah undang-undang.
4.  Asas  Itikad  Baik  ( Good  Faith / Goede Trouw )
Asas  Itikad  Baik  merupakan  salah satu  asas  yang  penting  dan  sangat mendasar  dalam  hukum  perjanjian.
Ketentuan tentang itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan  dengan  itikad  baik. Para pihak dalam perjanjian haruslah  melaksanakan  substansi kontrak  berdasarkan  kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan yang baik dari para pihak.
5.  Asas Kepribadian ( Personality ) Merupakan  asas  yang  menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak  hanya  untuk  kepentingan perseorangan saja. Hal ini mengandung  arti  bahwa  suatu perjanjian  yang  dibuat  oleh  para pihak  hanya  berlaku  bagi  mereka yang membuatnya.
Disamping
memperhatikan berbagai  asas  hukum  perjanjian,  hal yang  sangat  penting  untuk  dipahami dalam  melaksanakan  suatu  perjanjian adalah syarat sahnya perjanjian. Berdasarkan  ketentuan  hukum  yang berlaku  sebagaimana  tertuang  dalam Pasal  1320  KUHPerdata,  maka  suatu perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi  empat  syarat  yang  bersifat komulatif, yaitu:
a) Adanya kesepakatan kedua belah pihak ;
Adanya  kesepakatan  para  pihak untuk  mengikatkan  diri  artinya bahwa  semua  pihak  menyetujui atau  sepakat  mengenai  suatu  hal yang  diperjanjikan,  dalam  hal  ini tidak  diperbolehkan  adanya  unsur paksaan  atau  penipuan.  Kata “sepakat”  tidak  boleh  disebabkan adanya kekhilafan mengenai hakekat  diri  pihak  lawan  dalam persetujuan yang dibuat.
Kesepakatan  dianggap  tidak  sah jika didalamnya terkandung:
1.  kekhilafan/ dwaling (1322  KUH Perdata)
2.  paksaan/ dwang (1323  KUH
Perdata)
3.  penipuan/ bedrog (1328  KUH Perdata) Konsekuensi  hukum  atas  tidak dipenuhinya syarat sahnya
perjanjian  ini  adalah  perjanjian tersebut    DAPAT  DIBATALKAN
( Voidable ).
b) Kecakapan  untuk  melakukan perbuatan hukum ;
Kata  “kecakapan”  yang  dimaksud dalam  hal  ini  adalah  mampu melakukan  perbuatan  hukum,  atau para  pihak  yang  telah  dinyatakan dewasa  oleh  hukum.  Menurut Pasal  1330  KUH  Perdata,  orang- orang yang dinyatakan tidak cakap untuk  membuat  suatu  perjanjian adalah  orang-orang  yang  belum dewasa,  mereka  yang  ditaruh dibawah  pengampuan  ( curatele ), dan  pada  umumnya  semua  orang yang menurut undang-undang dilarang membuat perjanjian- perjanjian tertentu. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum merupakan salah satu  syarat  sahnya  perjanjian secara  subjektif.  Akibat  hukum yang ditimbulkan terhadap diabaikannya  syarat  ini  adalah perjanjian tersebut DAPAT DIBATALKAN ( Voidable )
c) Adanya  objek  atau  suatu  hal tertentu ;
Dalam  suatu  perjanjian,  objek perjanjian harus jelas dan ditentukan  oleh  para  pihak.  Objek perjanjian  tersebut  dapat  berupa barang maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Yang dapat menjadi objek perjanjian menurut Pasal 1332 dan 1334 KUH Perdata antara lain:
1.  dapat diperdagangkan;
2.  objeknya  jelas  (ditentukan jenisnya);
3.  jumlah
dapat ditentukan/dihitung;
4.  bisa barang yang akan ada di kemudian hari;
5.  bukan  warisan  yang  belum terbuka
Syarat ini merupakan bentuk syarat sahnya  perjanjian  yang  bersifat objektif.  Konsekuensi  hukum  atas tidak  dipenuhinya  syarat  yang bersifat objektif dalam suatu perjanjian adalah perjanjian tersebut  BATAL  DEMI  HUKUM ( Void/Null ).
d) Adanya kausa/sebab yang halal . Suatu  sebab  dikatakan  halal sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 1337 KUH Perdata yakni perjanjian tersebut:
1.  tidak  bertentangan  dengan undang-undang;
2.  tidak  bertentangan  dengan ketertiban umum;
3.  tidak  bertentangan  dengan kesusilaan.
Konsekuensi hukum atas perjanjian tanpa kausa/sebab yang halal  adalah  perjanjian  tersebut batal  demi  hukum  ( void/null ),
kecuali ditentukan lain oleh
undang-undang.
Suatu  perjanjian  lahir  apabila disepakatinya  hal-hal  pokok.  Terdapat tiga unsur dalam suatu perjanjian, yaitu sebagai berikut:
1.  Unsur Esensiali.
Unsur  esensiali  merupakan  unsur yang  harus  ada  dalam  suatu perjanjian  karena  tanpa  adanya kesepakatan tentang unsur esensiali  ini  maka  tidak  ada perjanjian.  Sebagai  contoh,  dalam kontrak jual beli harus ada kesepakatan  mengenai  barang  dan harga, karena tanpa ada kesepakatan  mengenai  barang  dan harga  dalam  kontrak  jual  beli, kontrak tersebut batal demi hukum.
2.  Unsur Naturalia. Unsur  naturalia  merupakan  unsur yang  telah  diatur  dalam  undang- undang  sehingga  apabila  tidak diatur  oleh  para  pihak  dalam kontrak  maka  undang-undanglah yang mengaturnya. Sebagai contoh, jika dalam kontrak tidak
diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam KUHPerdata yang menyatakan bahwa  penjual  harus  menanggung cacat tersembunyi. 3.  Unsur Aksidentalia. Unsur aksidentalia merupakan unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Sebagai contoh,  dalam  kontrak  jual  beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa  apabila  pihak  debitur  lalai membayar  utangnya,  dikenakan denda dua persen perbulan keterlambatan.
Pada  dasarnya,  susunan  dan anatomi  perjanjian  terdiri  atas  tiga bagian,  yaitu  bagian  pendahuluan,  isi, dan penutup.
1.  Bagian Pendahuluan
Bagian pendahuluan dibagi menjadi tiga subbagian, yakni:
a.  Pembuka  ( description  of  the instrument ),  memuat  tiga  hal yaitu:
1.  sebutan atau nama kontrak dan penyebutan selanjutnya (penyingkatan); 2.  tanggal  kontrak  yang  di buat dan ditandatangani; 3.  tempat dibuat dan ditandatanganinya kontrak.
b.  Pencantuman  identitas  para pihak ( caption ), memuat tiga hal yaitu: 1.  para pihak harus disebutkan secara jelas; 2.  orang yang menandatangani harus disebutkan kapasitasnya sebagai apa; 3.  pendefinisian  pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak
c.  Penjelasan, yang berisi penjelasan  mengenai  alasan para  pihak  membuat  kontrak (bagian premis).
2.  Bagian Isi Ada  empat  hal  yang  tercantum dalam bagian isi:
a.  Klausula (Pasal) definisi ( definition ). Dicantumkannya berbagai definisi untuk keperluan kontrak. Hal ini penting untuk mengefisienkan klausula- klausula selanjutnya yang membutuhkan  penjelasan  suatu istilah dalam kontrak tersebut. b.  Klausula (Pasal) transaksi ( operative language ). Merupakan klausula-klausula yang  berisi  tentang  transaksi yang  akan  dilakukan,  seperti objek perjanjian dan cara pembayaran.
c.  Klausula (Pasal) spesifik. Mengatur  hal-hal  yang  spesifik dalam suatu transaksi.
d.  Klausula (Pasal) ketentuan umum. Mengatur tentang domisili hukum,  penyelesaian  sengketa,
pilihan  hukum,  pemberitahuan, dan lain-lain.
3.  Bagian Penutup Terdapat  dua  hal  yang  tercantum pada bagian penutup, yakni:
a.  Subbagian
kata penutup ( closing ), kata penutup biasanya menerangkan  bahwa  perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani  oleh  pihak-pihak yang  memiliki  kapasitas  untuk itu. Atau para pihak menyatakan ulang  bahwa  mereka  akan terikat dengan isi kontrak.
b.  Subbagian  ruang  penempatan tanda  tangan  adalah  tempat pihak-pihak menandatangani perjanjian  dengan  menyebutkan nama  pihak  yang  terlibat  dalam perjanjian,  nama  jelas  orang yang menandatangani dan jabatan dari orang tersebut.

## SIMPULAN
Kesimpulan yang dapat diperoleh  dari  pelaksanaan  program pengabdian kepada masyarakat “Pelatihan Perancangan Kontrak Ekspor  Impor  bagi  Pengrajin  Kayu Dulang  Batok  di  Desa  Petandakan Kabupaten Buleleng”, adalah: 1.  Tingkat  partisipasi  yang  tinggi  dari mitra  program  pengabdian  kepada masyarakat dilihat dari perencanaan awal jumlah pengrajin yang  disasar  sebanyak  30  orang dan  realisasi  pelaksanaan    di lapangan jumlah peserta yang hadir sebanyak 30 orang (100%) memberikan  dampak  positif  bagi pelaksanaan program.
2.  Setelah  diberikan  diseminasi  dan pelatihan  oleh  tim  P2M,    para pengrajin Dulang Batok Nyiur Indah di  Desa  Petandakan,  Kecamatan
Buleleng Kabupaten Buleleng
memiliki  pengetahuan  yang  jelas dan  utuh  mengenai  (a)  asas-asas dalam  hukum  perjanjian,  (b)  syarat sahnya  suatu  perjanjian,  (c)  unsur- unsur  yang  harus  tercantum  dalam suatu kontrak, dan (d) anatomi/sistematika perancangan kontrak.  Hal  ini  dibuktikan  dari ketercapaian  indikator  keberhasilan melalui  tes  obyektif,  dengan  tingkat penguasaan  90%  (rerata  terjawab benar  adalah  9  soal  dari  10  soal obyektif yang tersedia).
3.  Pelaksanaan program mampu menghasilkan  luaran-luaran  yang diharapkan oleh program pengabdian kepada masyarakat ini, termasuk  pada  saat  pelaksanaan kegiatan Focus  Group  Discussion (FGD) dan evaluasi program Tingginya  partisipasi  dan  animo para  pengrajin  dulang  batok  di  Desa Petandakan Kabupaten Buleleng, perlu terus  dipupuk  dengan  melakukan pendampingan  bagi  pengrajin  dalam memperluas  pangsa  pasar  kerajinan dulang batok baik pasar lokal, nasional, maupun  internasional  dengan  tetap memperhatikan  dasar-dasar  hukum perjanjian  agar  dapat  meminimalisir terjadinya  akibat-akibat  hukum  yang merugikan pihak pengrajin

## DAFTAR PUSTAKA
Amir M.S, 2001, Ekspor Impor: Teori & Penerapannya , Jakarta: PPM. Amir  M.S,  1993, Seluk-beluk  dan
Tehnik  Perdagangan  Luar  Negeri;
Suatu Penuntun IMPOR &
EKSPOR, Jakarta:  PT  Pustaka Binaman Pressindo.
Budiono
Kusumohamidjojo,
2001, Panduan  Untuk  Merancang Kontrak, Jakarta: Gramedia Widiasarana. Chairul Anwar, 2001, Hukum Perdagangan Internasional , Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri. Gunawan  Widjaja  &  Ahmad  Yani, 2001, Seri Hukum Bisnis. Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor-Impor), Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Munir  Fuady,  2003, Hukum  Kontrak (Dari  Sudut  Pandang  Hukum Bisnis), Bandung: Citra Aditya Bakti. Windari,  Ratna  Artha,  2014, Hukum Perjanjian ,  Yogyakarta:  Graha Ilmu