## TINJAUAN PELESTARIAN VISUAL DAN LANSKAP BUDAYA DALAM PEMBANGUNAN PARIWISATA

## Studi Kasus Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara
( Review of Visual and Cultural Landscapes Conservation in Tourism Development: Case Study of Wakatobi Regency, Southeast Sulawesi Province)
Ray March Syahadat 1
1 Program Doktor Kajian Pariwisata Universitas Gadjah Mada E-mail: ray.march.syahadat@mail.ugm.ac.id
Diterima 11 Juli 2021, Disetujui 6 Oktober 2021

## ABSTRAK
Mungkin bagi sebagian orang masih asing ketika mendengar istilah pencemaran visual. Meskipun demikian objek visual merupakan aset penting dalam mendukung karakter suatu daerah. Tidak jarang objek visual tersebut menjadi landmark maupun ecomark dalam daerah  yang kemudian menjadi daya tarik pariwisata daerah. Berbeda dengan negara lain, yang telah memiliki peraturan dalam pelestarian visual, di Indonesia nampaknya belum ada yang lantang mengatur tentang hal tersebut. Tanpa  regulasi mengenai pelestarian visual dapat menimbulkan ancaman sumber ketidaknyamanan visual yang berdampak pada citra daerah maupun pariwisata. Begitu pula dengan lanskap budaya, keunikan sifatnya yang wujud maupun tak wujud, penanganan yang salah dapat berdampak pada hilangnya nilai-nilai di dalamnya. Melihat pentingnya kedua aspek tersebut maka artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran posisi kebijakan-kebijakan pariwisata yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam upaya pelestarian visual dan lanskap budaya dengan menggunakan pendakatan studi kasus pada Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Wakatobi dipilih karena merupakan salah satu dari sepuluh destinasi prioritas Indonesia yang setelah mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, mulai menunjukkan geliat pembangunan infrastruktur pariwisata. Sumber data yang digunakan dalam tinjauan  ini yaitu data sekunder dari berbagai artikel penelitian, dokumen, laporan, dan produk hukum terkait  yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Diharapkan dengan adanya artikel ini dapat memberikan pengkayaan literatur terkait dengan pelestarian visual dan lanskap budaya dalam pariwisata. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa belum ada kebijakan yang spesifik dalam melindungi pelestarian visual di Wakatobi. Dibandingkan pelestarian visual, upaya pelestarian lanskap budaya jauh lebih berkembang meskipun belum mendalam. Selanjutnya, enam rekomendasi diajukan untuk melestarikan visual dan lanskap budaya di Wakatobi.
Kata Kunci: Destinasi Prioritas, Infrastruktur Pariwisata, Kebijakan Pariwisata,  Perencanaan Pariwisata, Tinjauan Literatur.

## ABSTRACT
Maybe some people still don't know when they hear the term of visual pollution. However, visual objects are important assets in supporting the character of an area. Even these visual objects sometimes become landmarks or ecomarks and then become a tourist attraction. Unlike other countries, which already have regulations on visual preservation, in Indonesia it seems that no one has spoken out loud about this issue. Without regulations regarding visual preservation, it can pose a threat in the form of a source of visual discomfort that has an impact on the image of the area and tourism. Likewise with the uniqueness of the cultural landscape, both tangible and intangible, the wrong handling will eliminate the values  in it. This article aims to provide an overview of the position of tourism policies made by local governments in an effort to preserve the visual and cultural landscape using a case study approach in Wakatobi Regency, Southeast Sulawesi. Wakatobi was chosen because it is one of Indonesia's ten priority destinations which, after receiving special attention from the government, began to show the development of tourism infrastructure. The data sources used in this review  were  secondary data obtained from various research articles, documents, reports, and related legal products then analyzed descriptively. This article is expected to provide an enrichment of literature related to the preservation of visual and cultural landscapes in tourism. The results show that there is no specific policy to protect visual preservation in Wakatobi. Compared to visual preservation, efforts to preserve the cultural landscape are more developed, although not yet deep. Then, six recommendations are put forward in this article to preserve the visual and cultural landscape in Wakatobi.
Keywords: Literature Review, Priority Destinations, Tourism Infrastructure, Tourism Planning, Tourism Policy

## PENDAHULUAN
Sumberdaya visual merupakan salah satu aset yang tak ternilai. Sifatnya yang unik terkadang tidak disadari sampai benar-benar penikmatnya merasakan ada yang salah ketika masuk pada fase sense distortion . Sebagai salah contoh ketika seseorang sedang berjalan di sudut kota kemudian tanpa sengaja melihat penampakan gunung,  kemudian mengambil kamera smartphone . Ketika gambar diabadikan, akan tersadar bahwa gunung tersebut tidak sempurna karena kabel listrik, gedung, jalan layang, tiang pemancar, atau papan reklame. Mungkin  gambar menarik bisa diperoleh dengan sempurna  tetapi harus menjadi tamu di sebuah hotel dulu yang telah ditempatkan sedemikian rupa untuk memandangi view tersebut.
Kriteria visual yang baik jika sudut pandangan terhadap suatu lanskap memiliki komposisi foreground, middleground , dan background yang selaras. Isu-isu visual  memang penting tetapi umumnya penanganan pelestariannya dalam menjaga komposisi tersebut bisa dikatakan buruk karena sering terabaikan (Muñoz-Pedreros, 2017; Syahadat et al., 2021; Yulianti et al., 2020). Hal ini juga nampaknya terjadi di Indonesia. Sebagai contoh, beberapa tahun yang lalu, kasus pembangunan salah satu hotel di pusat Kota Bogor pernah mendapatkan protes karena ketinggian hotel menenggelamkan Tugu Kujang sebagai landmark Kota Bogor dan juga menghalangi view ke arah Gunung Salak  (Dungkal & Ferdiansyah, 2014). Namun pada akhirnya tidak ada yang dapat menghentikan pembangunan karena tidak ada regulasi yang mengatur hal tersebut dan terkesan dimaafkan atas dasar manfaat ekonomi sektor pariwisata, hingga mengorbankan aspek visual  (Warizal, 2017). Namun, berbeda di Bali misalnya. Tri Hita Karana sebagai falsafah kebudayaan Bali menjadi pedoman dalam menetapkan berbagai regulasi daerah (Hadat, 2020). Tak terkecuali pengaturan bhuana agung (makro kosmos) dan bhuana alit (mikro kosmos) yang akhirnya secara tidak langsung menyelematkan beberapa sumberdaya visual.
Umumnya view yang memiliki nilai budaya di Indonesia bisa dikatakan terkonservasi dengan cukup baik. Sebagai contoh  komponen lanskap pada Gunung Bromo  dijaga dan dihormati oleh etnis Tengger. Kemudian ada Gunung Agung yang disucikan oleh etnis Bali. Begitu pula dengan Gunung Merapi di Yogyakarta (Ayuninggar et al., 2011; Mudana et al., 2017; Napsiah, 2016; Suyono, 2019; Triyoga, 2010). Inilah yang disebut dengan lanskap budaya.  Lanskap budaya adalah hasil interaksi antara manusia dan alam pada bentang alam tertentu baik wujud maupun tak wujud (Sauer, 1963). Sayangnya tidak semua view merupakan lanskap budaya meskipun memiliki nilai yang luar biasa misalnya sebagai genius loci . Genius loci adalah esensi atau spirit of place yang membuat pengguna merasakan kedekatan dengan objek di lingkungannya  baik secara fisik maupun emosional (Nasution et al., 2019). Berbeda halnya dengan lanskap budaya yang wujud, lanskap budaya  yang tak wujud memang rentan terdegradasi baik disengaja maupun tak disengaja.
Sejak tahun 2016 Pemerintah Indonesia telah memrogramkan  percepatan pembangunan infrastruktur pada daerah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) atau yang dikenal dengan 10 Bali baru. Daerah-daerah menyambut hal ini namun tanpa jika mengabaikan hal kecil dalam implementasi kebijakan, peluang terjadinya kerusakan immaterial yang nantinya sulit untuk kembali normal. Sumberdaya visual perlu diperhatikan karena objek-objek visual dapat menjadi landmark maupun ecomark , terciptanya sense of place , kemudian menjadi daya tarik pariwisata di suatu daerah.
Salah satu dari 10 KSPN yang digenjot pembangunannya oleh pemerintah yaitu Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Namun terdapat tantangan tersendiri mengingat sumberdaya terestrial yang dimiliki kabupaten ini hanya 3% dari total luas wilayahnya. Kebijakan dan perencanaan yang tidak tepat dapat mengancam keberlanjutannya  tak terkecuali aspek visual maupun  lanskap budaya  yang umumnya berada di area terestrial. Terlebih selama ini wilayah terestrialnya belum dioptimalkan karena selama ini fokus pengembangannya wisata di Wakatobi diutamakan ke arah akuatik  (Wakatobi Tourism Authority, 2019; Dinas Pariwisata Pemda Wakatobi, 2012).
Artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran posisi kebijakan-kebijakan pariwisata yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam upaya pelestarian visual serta lanskap budaya dengan menggunakan pendekatan studi kasus pada Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Fokus studi ini dibatasi pada kebijakan pariwisata yang berkaitan dengan pelestarian visual dan lanskap budaya di Kabupaten Wakatobi. Diharapkan melalui studi ini, dapat memberi arahan pelestarian visual dan lanskap budaya  yang baik untuk menunjang pariwisata di Wakatobi.

## METODE
Metode yang digunakan yaitu review dari berbagai data sekunder sebagai bentuk eksplorasi guna menghasilkan tinjauan kritis seperti yang dilakukan oleh Bala & Verma (2018). Studi kasus yang digunakan yaitu Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Lokasi ini dipilih karena geliat pembangunan pariwisata sedang tumbuh di Wakatobi sejak ditetapkan oleh pemerintah sebagai salah satu destinasi prioritas Indonesia. Data sekunder yang diperoleh dari berbagai artikel penelitian, dokumen, laporan, dan produk hukum terkait yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Pendekatan ini merujuk pada studi yang dilakukan oleh (Budiawan et al., 2021). Variabel yang di- review yaitu aspek-aspek yang berkaitan dengan pelestarian visual dan lanskap budaya di Wakatobi  seperti zonasi, arahan, strategi, maupun sanksi.  Guna  menghindari bias  setelah setelah dilakukan analisis, fakta dan fenomena dikonfirmasi kepada stakeholders terkait dengan melakukan wawancara secara daring.
Tinjauan Pelestarian Visual dan Lanskap Budaya…………..….……………..…………….……………………………………...……Ray March Syahadat

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pelestarian Visual
Ketika kita berbicara mengenai visual maka tidak lepas dengan indera penglihatan. Oleh karena itu kualitas visual merupakan bagian dari ilmu estetika (Baumgarten, 1983). View atau pemandangan merupakan salah satu kualitas pengalaman estetika (Breiby & Slåtten, 2018). Sebagai salah satu cabang ilmu filsafat, nilai estetika merupakan hal yang biasa diukur secara kualitatif meskipun kini beberapa penelitian mencoba menguantitatifkan nilai estetika dengan beberapa metode. Salah satu metode yang sering digunakan untuk menilai keindahan visual secara kuantitatif yaitu scenic beauty estimation (SBE) yang diperkenalkan oleh Daniel & Boster (1976).
Nilai estetika dari sebuah view berkaitan dengan persepsi. Oleh karena itu apa yang dianggap indah oleh seseorang belum tentu sama dengan orang lain (Breiby & Slåtten, 2018; Nassar, 1988; Sekuler & Blake, 2001; Simonds & Starke, 2006).  Meskipun demikian, visual yang baik dapat diduga dengan melihat komposisi foreground, middleground, dan background pada suatu lanskap  (Syahadat et al., 2021; Yulianti et al., 2020) Literatur yang melaporkan aspek visual dan hubungannya dengan pariwisata pernah dilaporkan oleh Pikkemaat & Weiermair  (2003) serta Weaver  (2009). Kedua penelitian tersebut menekankan bahwa nilai estetika merupakan hal yang penting sebagai salah satu dimensi kualitas pariwisata. Meskipun demikian kedua penelitian tersebut lebih membahas estetika secara umum dan lebih kepada desain dalam hal ini keindahan artifisial.  Breiby & Slåtten  (2018), mencoba menggali lebih dalam perihal pengaruh kualitas estetika dalam wisata alam terhadap loyalitas wisatawan. Hasil studi tersebut menyatakan bahwa, view sebagai kualitas pengalaman estetika memiliki efek tidak langsung terhadap loyalitas wisatawan sehingga dibutuhkan pengaturan/penataan guna menjaga keberlanjutannya.
Melihat pentingnya nilai estetika sebuah view dalam pariwisata maka diperlukan upaya pelestarian visual. Upaya pelestarian visual dalam perencanaan sebuah lanskap biasanya dilaksanakan oleh lembaga khusus dalam program visual resource management (VRM). Bureau of Land Management Visual Resources  (2021) mendefinisikan VRM sebagai inventarisasi dan tindakan perencanaan yang diambil untuk mengidentifikasi nilai sumber daya visual untuk menetapkan tujuan dalam mengelola nilai-nilai tersebut, dan tindakan pengelolaan yang diambil untuk mencapai kelestarian visual. Kegiatan dalam VRM diawali dengan visual impact assessment (VIA).  Studi yang spesifik mengenai VIA dan lanskap wisata telah dilaporkan oleh Anfuso  et al., (2014) Qiu et al. (2011), serta Silva & Delicado, (2017). VIA sesungguhnya merupakan bagian dokumen AMDAL namun sering diabaikan (Danese et al., 2009). Negara-negara di Eropa tampak memiliki kepedulian yang besar terhadap pelestarian visual yang dilihat dari beberapa penelitian terkait VIA yang dilakukan di sana karena kesadaran akan nilai penting dari kualitas visual (Jerpåsen & Larsen, 2011; Mouflis et al., 2008; Tsoutsos
et al., 2009; Wolsink & van de Wardt, 1989). Hal ini sangat kontras di Indonesia yang nampaknya belum memandang aspek visual sebagai hal yang krusial untuk dilestarikan.

## Lanskap Budaya
Lain halnya dengan visual, lanskap budaya bisa dikatakan lebih general.  Lanskap merupakan bentang alam dan batasan klasifikasinya dipengaruhi oleh karakteristiknya. Lanskap tidak sesederhana sebatas apa yang kita lihat dengan mata tetapi menafsirkannya dalam pikiran alam spiritual yang tak wujud (Taylor, 2008). Lanskap budaya misalnya secara singkat dikatakan sebagai bentang alam yang dibatasi oleh budaya setempat dan ketika ada kata budaya, maka tentu tidak lepas dari campur tangan manusia (Gambar 1).  Sauer  (1963)  mengungkapkan bahwa lanskap budaya terdiri atas bentuk-bentuk yang ter- superinpose atau ditumpangkan pada lingkungan fisik. Lebih lanjut Deng  (2003)  menyatakan bahwa lanskap budaya tidak hanya sekedar wilayah tetapi juga  sejarah dan proses karena budaya memiliki peran penting dalam membentuk lanskap yang berakar dari lingkungan setempat.  Lennon & Mathews  (1996)  menyatakan bahwa lanskap budaya adalah area fisik alami atau artifisial ( man made ), yang menghasilkan pola pada suatu batasan lanskap. Pola ini akhirnya memberikan karakter dan mencerminkan hubungan antara manusia dan lanskap itu sendiri.  UNESCO World Heritage Center, 2005  setidaknya menetapkan tiga hal penting dalam mendefinisikan lanskap budaya. Pertama, lanskap budaya adalah representasi interaksi alam dan manusia. Kedua, lanskap budaya merupakan ilustrasi dari perkembangan manusia dan permukiman dari waktu ke waktu. Ketiga, represtasi lanskap budaya di bawah pengaruh tantangan fisik oleh lingkungan alam dan kekuatan ekonomi, sosial, dan budaya baik internal maupun eksternal.
Gambar 1 . Karakteristik Lanskap Budaya Sumber: Ilustrasi Penulis
Poin ketiga dari definisi UNESCO World Heritage Center sangat menarik untuk dibahas. Penelitian yang dilaporkan oleh Vos & Meekes  (1999)  menyatakan bahwa di Eropa, keberlanjutan masa depan lanskap budaya sangat dibatasi oleh dinamika manusia. Fenomena yang terjadi di Eropa menunjukkan bahwa pertanian modern, urbanisasi, dan rekreasi merupakan tiga hal yang paling mengancam lanskap budaya. Pada hasil penelitiannya tersebut  ditekankan perlu adanya desentralisasi peraturan dan perundang-undangan lanskap yang bersinergi dengan ilmu ekologi lanskap, ekonomi, psikologi/sosiologi, dan lintas ilmu lainnya
Tinjauan Pelestarian Visual dan Lanskap Budaya…………..….……………..…………….……………………………………...……Ray March Syahadat
yang relevan dalam menangani perencanaan  dan pengelolaan lanskap.

## Kabupaten Wakatobi
Kabupaten di ujung Provinsi Sulawesi Tenggara ini resmi mekar dari Kabupaten Buton pada tanggal 18 Desember 2003 berdasarkan Undang-Undang No. 29 tahun 2003. Wakatobi sendiri merupakan akronim dari empat pulau utama yang menyusunnya yaitu Wangi-wangi, Kaledupa, Tomia dan Binongko. Sebelumnya pulau ini dikenal dengan sebutan Kepulauan Tukang Besi ( Pande Wesi ) karena pada zaman Kerajaan dan Kesultanan Buton, persenjataan disuplai oleh Pulau Binongko yang sampai saat ini masih eksis memproduksi kerajinan dari besi. Pulau Kaledupa juga dulu ditempatkan salah satu barata dari total empat barata di zaman Kesultanan Buton yakni Barata Kahedupa. Barata merupakan hak otonom secara luas sebagai salah satu sistem yang disusun untuk menjaga kedaulatan Kesultanan Buton. Selain itu, beberapa kadie juga tersebar di Wakatobi. Kadie merupakan wilayah langsung yang berada di bawah pemerintahan pusat yakni Keraton Buton (Zahari, 1977).
Keunikan dari Kabupaten Wakatobi yakni seluruh area Kabupaten ini menjadi bagian dari Taman Nasional Wakatobi melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 393/Kpts–  II/1996 pada tanggal 30 Juli 1996. Taman Nasional Wakatobi sendiri memiliki keunggulan dengan ditemukannya 750 spesies karang dan 942 spesies ikan serta menjadi beberapa hombase beberapa jenis penyu. Taman Nasional Wakatobi pada tahun 2012 juga telah ditetapkan UNESCO sebagai salah satu dari 19 cagar biosfer yang ada di Indonesia (Diyati & Rani, 2018; Portal Informasi Indonesia, 2020; Munawaroh et al., 2018; Ramaddin et al., 2019; Yulius et al., 2015). Pada tahun 2006, Taman Nasional Wakatobi pernah diajukan menjadi salah satu warisan dunia untuk UNESCO dan statusnya masih dalam kategori tentatif. Kriteria outstanding universal value yang diajukan antara lain kriteria (vii), (viii), (ix), dan (x). Keunikan lainnya yaitu  hanya 3% areanya yang berupa daratan. Keunikan-keunikan tersebut membuat pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016, ditetapkan Wakatobi sebagai salah satu dari 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Kebijakan ini sendiri lebih dikenal dengan sebutan 10 Bali Baru yang bertujuan untuk meningkatkan devisa negara dan meningkatkan pendapatan serta pemberdayaan masyarakat lokal.

## Posisi Pelestarian Visual di Wakatobi
Perda Kabupaten Wakatobi No. 12 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2012-2032 telah ditetapkan dan menjadi dasar bagi perda-perda lainnya terkait pembangunan di Wakatobi. Secara umum Perda RTRW ini memberikan arahan spasial yang fungsional sebagai sumberdaya yang dimiliki daerah. Pasal 4 membahas mengenai strategi penataan ruang dan tidak ada yang menyinggung strategi perlindungan visual. Walaupun demikian, Pasal 4 nomor 1d menyatakan bahwa keunikan rona alam harus dipertahankan begitupun keaslian fisik sumberdaya alam. Jika
didalami, keaslian fisik juga merupakan keaslian visual objek.  Morrison-Saunders et al.   (2019). menyatakan bahwa wisatawan menilai keanekaragaman hayati dan perlindungan geologi merupakan hal penting. Perlindungan ini bukan hanya perlindungan fungsinya tetapi juga wujud visualnya.
Berdasarkan Perda Kabupaten Wakatobi No. 14 tahun 2013 tentang Ketertiban Umum, tidak dituliskan secara spesifik perihal pelestarian visual. Meskipun demikian pada Pasal 3 terlihat adanya usaha untuk menjaga visual misalnya pada poin b yang menyatakan larangan memotong dahan atau ranting pohon peneduh dan mencabut tanaman yang berada di tepi dan median jalan yang sengaja ditanam untuk keperluan penghijauan dan keindahan daerah termasuk hutan daerah. Kemudian pada poin c yang menyatakan larangan memasang spanduk dan sejenisnya yang membentang di jalan atau di pagar yang dapat merusak keindahan, kecuali di tempat  dan hari yang diperkenankan oleh pemerintah daerah. Poin b dan c ini menarik karena sudah menyatakan kata keindahan di dalamnya sebagai salah satu alasan pelarangan tersebut. Khusus poin c, dapat dikatakan masih lemah karena adanya pengecualian pada hari yang diperkenankan pemerintah.
Perda Kabupaten Wakatobi No. 21 tahun 2013 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan juga tidak spesifik mengatur aspek visual tetapi ada poin-poin penting yang dapat membantu upaya pelestarian visual. Bab IV menjelaskan tata bangunan yang di dalamnya tertuang aturan mengenai Garis Sempadan Pagar (GSP), Garis Sempadan Bangunan (GSB), kepadatan bangunan, jarak bebas antar bangunan, Koefisien Tinggi Bangunan (KTB), dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) serta jarak bebas antar bangunan. Bab ini juga menjelaskan persyaratan ekologis yang tidak diperkenankan mendirikan bangunan maupun pemukiman pada kawasan yang ditetapkan sebagai fungsi lindung atau kawasan penyangga. Bagian ini dirasa perlu  dikuatkan dengan  adanya penambahan fungsi  estetika  sehingga dapat medukung upaya pelestarian visual.
Selanjutnya, Perda Kabupaten Wakatobi No. 4 tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah atau RIPPARDA. Perda ini menjadi basis semua kebijakan, perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian terkait kepariwisataan di Wakatobi yang berlaku hingga tahun 2025. Karakter Wakatobi sebagai daerah wisata membuat RIPPARDA menjadi salah satu produk hukum yang penting. Ada tiga kata penting untuk pelestarian visual dari prinsip yang disajikan pada Pasal 6 yakni hak asasi manusia, memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup, serta bertanggung jawab terhadap lingkungan fisik. Pasal 9 dan 10 tentang misi dan tujuan juga terlihat jelas bahwa moral lingkungan untuk menjaga kelestarian dibutuhkan untuk memperkuat citra pariwisata sehingga perlu dikembangkan dan ditata untuk mencapai keberlanjutan. Selanjutnya pada arah pembangunan kepariwisataan daerah Pasal 13 a menyatakan arahan fokus natural area yang memungkinkan wisatawan memiliki peluang untuk menikmati alam secara personal.
Tinjauan Pelestarian Visual dan Lanskap Budaya…………..….……………..…………….……………………………………...……Ray March Syahadat
Kemudian Pasal 13 d menyatakan arahan terhadap konservasi alam. Meskipun pasal-pasal tersebut tidak menyebutkan secara langsung, tetapi kualitas visual yang baik adalah hak bagi seluruh masyarakat tidak hanya pengunjung tetapi juga penduduk lokal (McHarg, 1971). Selain itu, lingkungan fisik yang terjaga kualitasnya tak terkecuali visualnya dilaporkan berpengaruh positif terhadap kepuasan pengunjung (Alnawas & Hemsley-Brown, 2019; Wu, Cheng, & Ai, 2018; Wu, Cheng, Chen, et al., 2018).
RIPPARDA Kabupaten Wakatobi juga telah menetapkan 4 destinasi pariwisata kabupaten (DPK), 20 kawasan pengembangan pariwisata daerah (KPPD), dan 7 kawasan startegis pariwisata daerah (KSPD). Oleh karena itu area-area yang masuk dalam deliniasi tersebut perlu diperhatikan pelestarian visualnya. Umumnya, area-area pengembangan memanfaatkan borrowing landscape untuk menciptakan pengalaman dan loyalitas (Alnawas & Hemsley-Brown, 2019; Breiby & Slåtten, 2018; Kritza & Kartono, 2015; Prathama & Elsiana, 2019; Subagio & Samtoso, 2016). Namun tidak jarang tindakan pembangunan merampas hak akan borrowing landscape tersebut. Dengan demikian keadilan estetika terhadap kualitas visual perlu menjadi catatan penting dan dikuatkan dalam merencanakan maupun mengelola sumberdaya visual. Tujuannya agar sumber daya visual tersebut dapat dinikmati oleh pengunjung maupun masyarakat secara merdeka tanpa ada yang merasa dirugikan.
Pemda Wakatobi juga telah menyusun RDTR di setiap pulau di Wakatobi sebagai turunan dari RTRW dan juga mendukung RIPPARDA. Namun, RDTR tersebut belum disahkan. Hal ini dikarenakan adanya perubahan regulasi dalam hal ini PP 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Oleh karena itu dokumen yang telah disusun diharuskan untuk dilakukan revisi terkait beberapa substansi materi dalam dokumen tersebut. Momen ini sebaiknya dimanfaatkan untuk memasukkan aspek visual dalam dokumen sehingga titik visual yang memiliki nilai estetika dapat dilindungi.
Adanya SK perubahan taman nasional dalam Permen LHK No. 245 tahun 2020 tentang Perubahan Luas Taman Nasional di Wakatobi disambut baik oleh masyarakat dan pemerintah. Jika dulu seluruh wilayah Wakatobi merupakan area taman nasional, melalui peraturan baru tersebut wilayah daratan kini diserahkan ke pemda. Jadi, segala bentuk kegiatan di daratan merupakan tanggung jawab Pemda Kabupaten Wakatobi. Aturan ini dianggap memudahkan jalannya segala kebijakan yang dibuat oleh pemda untuk pembangunan Wakatobi. Namun, perlu  adanya kontrol dan pengawasan yang didahului dengan pemahaman mendalam terkait perlindungan visual. Sangat disesalkan jika aturan yang menjadi kunci kebebasan dalam mengeksploitasi daratan akan mengorbankan sumberdaya visual.
Dokumen Rencana Pembangunan Infrastruktur Permukiman (RPIP) Wakatobi merupakan salah satu dokumen perencanaan terbaru yang dikeluarkan pemerintah. RPIP merupakan  dokumen yang berisi
rencana tahunan pembangunan  kawasan priotitas terkait infrastruktur. RPIP Wakatobi sendiri merupakan perpanjangan dari SPKP, RTRW, dan RIPPARDA. Dalam dokumen RPIP terlihat bahwa dalam telah ada upaya dalam pelestarian visual. Hal ini terlihat telah dilakukannya penilaian menggunakan metode SBE pada beberapa kawasan sebagai dasar pertimbangan perancangan yang akan dibuat. Meskipun demikian, hanya area prioritas saja yang dilakukan penilaian. Adapun area yang memiliki karakter lanskap alami yang telah dilakukan penilaian dalam RPIP yaitu Danau Kapota, Pantai Kapota, Pantai One Melangka, dan Waha Waterfront. Keempat area tersebut menunjukkan kualitas visual yang tinggi sehingga dalam kesimpulannya area-area tersebut jika ada tindakan perancangan, maka harus dipertahankan keasliannya. Moon & Han  (2018)  mengungkapkan bahwa atribut destinasi seperti keindahan alam sangat diperhitungkan oleh wisatawan terlebih untuk memperoleh kepuasan dan mengunjungi kembali.  Oleh karena itu Pemda Wakatobi masih perlu mendalami sumberdaya visual lainnya yang mereka miliki dalam perencanaan pariwisata, sehingga dapat mencegah degradasi dan menjaga minat wisatawan.

## Posisi Pelestarian Lanskap Budaya di Wakatobi
Dapat dikatakan pelestarian lanskap budaya di Wakatobi lebih baik dari pelestarian visualnya. Meskipun sejauh ini belum ada produk hukum yang menetapkan cagar budaya tingkat kabupaten seperti pada amanat UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.  Sebagai pembanding, Kota Bogor dan Kabupaten Kayong Utara misalnya, telah memiliki perda khusus yang mengatur cagar budaya.  Berdasarkan Perda No 12 tahun 2012 tentang RTRW Wakatobi 2012-2032, kawasan  lanskap budaya telah ditetapkan. Hal ini tertuang pada Paragraf 4 tentang Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya. Jika melihat cagar budaya yang ditetapkan, pemahaman mengenai cagar budaya masih sebatas benda cagar budaya. Cagar budaya yang ditetapkan oleh RTRW juga masih terbatas pada cagar budaya yang ada di daratan. Padahal sebagai kabupaten maritim yang luas wilayah perairannya sebanyak 97% terdapat beberapa situs bawah laut juga merupakan cagar budaya. Ardiwidjadja, (2017) menyatakan bahwa perlakuan cagar budaya bawah air perlakuannya seharusnya sama dengan di darat.
Dokumen Rencana Pengelolaan Pariwisata Wakatobi cukup lengkap dalam menginventarisasi daya tarik wisata budaya di Wakatobi. Dokumen tersebut juga membahas secara khusus terhadap kampung adat. Kampung adat merupakan salah satu lanskap budaya yang unik karena di dalamnya terdapat kehidupan yang berlangsung lama dan dilestarikan turun temurun. Melestarikan kampung adat berarti turut melestarikan artefak, sosefak, dan ekofak. Pelestarian kampung adat sangat penting dan deliniasi untuk zonasinya menggunakan batasan budaya (Awalia et al., 2017; Hasibuan et al., 2014).
Terkait dengan Perda Kabupaten Wakatobi No. 14 tahun 2013 tentang Ketertiban Umum semakin memperkuat
Tinjauan Pelestarian Visual dan Lanskap Budaya…………..….……………..…………….……………………………………...……Ray March Syahadat
bahwa perlindungan terhadap lanskap budaya masih lemah. Ini dibuktikan tidak ada satupun kalimat yang menjelaskan hal tersebut. Perda tersebut juga menyamaratakan seluruh kawasan permukiman padahal permukiman adat tidak menutup kemungkinan memiliki pandangan yang berbeda. Pada dasarnya negara memberi pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat adat (Sabardi, 2013). Pengetahuan terhadap variabel ketertiban dalam lanskap budaya dianggap penting karena terkait dengan penyediaan fasilitas yang akan disediakan dalam kegiatan perencanaan (Kohdrata & Semarajaya, 2021; Nabilah et al., 2019).
Selanjutnya, Perda No 1 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Wakatobi. Berdasarkan penilaian dari perda ini, sebanyak 18 kawasan masuk dalam kategori kumuh. Setengah di antaranya merupakan kawasan lanskap budaya (Gambar 2). Sebesar 24% dari  total luasannya merupakan permukiman Bajo Mola, sebagai lanskap budaya suku Bajo. Hal ini sejalan dengan studi yang dilakukan  Susilowati  (2017)  yang menyatakan bahwa umumnya permukiman Bajo terlihat kotor dan kumuh. Permukiman Bajo di Mola ini merupakan salah satu titik penting. Alasannya karena Mola bukan hanya sebagai objek wisata budaya tetapi juga gerbang menuju Pulau Hoga sebagai salah satu destinasi unggulan di Wakatobi. Adanya perda ini cukup membantu sebagai langkah pertama dalam upaya pelestarian. Dengan demikian dapat diketahui kawasan-kawasan kumuh dan tentunya sebagai dasar dalam menetapkan kebijakan serta perencanaan untuk menanganinya.
Gambar 2 . Sebaran Wilayah Kumuh di Wakatobi Sumber: Hasil Pengolahan Data
Perda  Kabupaten Wakatobi No. 4 tahun 2017 tentang RIPPARDA terlihat sudah sangat mendukung pelestarian budaya. Meskipun tidak menyebut spesifik penggunaan istilah lanskap budaya, tetapi dari prinsip, tujuan, sasaran, arah pembangunan serta kebijakan dan strategi selalu mempertimbangkan nilai-nilai budaya. Dari lokasi-lokasi yang ditetapkan menjadi destinasi pariwisata kabupaten (DPK), kawasan pengembangan pariwisata daerah (KSPD), dan kawasan strategis
pariwisata daerah (KSPD) mendukung upaya pelestarian lanskap budaya. Seperti yang diungkapkan Nuraini et al. (2018) bahwa pariwisata menjadi salah satu cara untuk melestarikan lanskap budaya.
Dokumen RPIP juga telah mengupayakan pelestarian lanskap budaya untuk menunjang pariwisata. Hal ini terlihat dari penggunaan polygon dalam mendeliniasi kawasan diturunkan dari beberapa overlay salah satunya pertimbangan batas budaya. Meskipun demikian tingkat ketelitiannya masih perlu diperdalam. Dari dokumen juga terlihat penggunaan unsur budaya dan kearifan lokal umumnya hanya dijadikan sebagai pelengkap elemen desain. Padahal unsur-unsur tersebut dapat digunakan lebih mendalam pada konsep perencanaan. Berdasarkan penilaian SBE terhadap empat lanskap budaya, menunjukkan hasil bahwa hanya lanskap budaya Ambeua yang memiliki nilai keindahan yang tinggi. Walaupun hanya ada empat sampel, tetapi melalui hasil ini dapat menggambarkan bahwa umumnya lanskap budaya di Wakatobi kualitas visualnya di bawah klasifikasi indah.

## KESIMPULAN
Belum ada kebijakan yang spesifik dalam melindungi pelestarian visual di Wakatobi. Meskipun demikian beberapa perda dan dokumen perencanaan secara tidak langsung telah mengupayakan hal tersebut. Berbeda dengan pelestarian visual, pelestarian lanskap budaya jauh lebih berkembang di Wakatobi. Rekomendasi yang dapat diberikan antara lain 1) perlu adanya regulasi khusus untuk mengatur pelestarian visual; 2) penetapan cagar budaya diperlukan untuk menjamin secara hukum kelestarian lanskap budaya; 3) pengelolaan pariwisata harus proaktif dengan mempertimbangkan penataan destinasi secara keseluruhan; 4) keadilan estetika merupakan hal mutlak untuk diwujudkan, tidak hanya pada titik tertentu saja; 5) infrastruktur yang sudah direncanakan dan yang akan dilaksanakan sebaiknya dilakukan assessment terhadap dampak visual yang ditimbulkan untuk mencegah terjadinya kerusakan visual; dan 6) unsur budaya dan kearifan lokal sejatinya tidak hanya dijadikan pelengkap elemen desain dalam perencanaan  pembangunan pariwisata  tetapi harus dimaknai mendalam dan digunakan menyeluruh.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Artikel ini difasilitasi oleh Prof. Dr. Janianton Damanik M.Si dan Dr. Ir. Djoko Wijono, M.Arch dari Program Doktor Kajian Pariwisata UGM. Selama penyusunan artikel penulis juga mendapatkan bantuan dan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Wakatobi khususnya Dinas Pariwisata, BAPPEDA, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.  Begitu juga kepada para reviewers yang telah memberikan masukan yang membangun untuk artikel ini.  Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dan kesempatan yang telah diberikan.
Tinjauan Pelestarian Visual dan Lanskap Budaya…………..….……………..…………….……………………………………...……Ray March Syahadat

## REFERENSI
Alnawas, I., & Hemsley-Brown, J. (2019). Examining the Key Dimensions of Customer Experience Quality in the Hotel Industry. Journal of Hospitality Marketing & Management , 28 (7), 833–861. Anfuso, G., Williams, A. T., Hernández,  J. C., & Pranzini, E. (2014). Coastal Scenic Assessment and Tourism Management in Western Cuba. Tourism Management , 42 (2014), 307–320. Ardiwidjadja, R. (2017). Pelestarian Tinggalan Budaya Bawah Air: Pemanfaatan Kapal Karam sebagai Daya Tarik Wisata Selam. AMERTA, Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Arkeologi , 35 (2), 133–148.
Awalia, R. N., Arifin, N. H. S., & Kaswanto. (2017). Kajian Karakter Pembentuk Lanskap Budaya Masyarakat Adat Kajang di Sulawesi Selatan. Jurnal Lanskap Indonesia , 9 (2), 91–100.
Ayuninggar, D. P., Antariksa, & Wardhani, D. K.
(2011). Kearifan lokal masyarakat Suku Tengger dalam pemanfaatan ruang dan upaya pemeliharaan  lingkungan (studi kasus Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan). Proceedings Environmental Talk: Toward A Better Green Living 2011 . Bala, M., & Verma, D. (2018). A Critical Review of Digital Marketing. International Journal of Management , 8 (10), 321–339.
Baumgarten, A. G. (1983). Aesthetica . Felix Meiner. Breiby, M. A., & Slåtten, T. (2018). The Role of Aesthetic Experiential Qualities for Tourist Satisfaction and Loyalty. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research , 12 (1), 1–14.
Budiawan, Damanik, J., Widiastuti, R., Wachyuni, S. S., & Priyambodo, T. K. (2021). Social Media and Millenials: Effects, Complexities, and Future Research. Palarch’s Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology , 18 (4), 2701–2714.
Bureau of Land Management Visual Resources.
(2021). Visual Resource Management . Bureau of Land Management Visual Resources. https://blmwyomingvisual.anl.gov/vr-mgmt/
Danese, M., Nolè, G., & Murgante, B. (2009). Visual impact assessment in urban planning. In Geocomputation and Urban Planning (pp. 133–146). Springer.
Daniel, C., & Boster, R. S. (1976). Measuring Landscape Aesthetic: The Scenic Beauty Estimation Method . USDA.
Deng, H. (2003). 卡尔 · 苏尔的文化生态学理论与实践 .
Geographical Research , 22 (5), 625–634.
Dinas Pariwisata  Pemda Wakatobi. (2012). Datang dan Nikmati Senasi Surga Wakatobi . Laut Biru.
Diyati, E., & Rani, F. (2018). Upaya Masyarakat Wakatobi dalam Menjadikan Taman Nasional Wakatobi sebagai Cagar Biosfer Dunia Tahun 2012. JOM FISIP , 5 (1), 1–4.
Dungkal, A., & Ferdiansyah, E. (2014). Hotel Amaroossa Rugikan Warga Bogor secara Immaterial . Investor Daily Indonesia.
https://investor.id/national/hotel-amaroossa-rugika n-warga-bogor-secara-immaterial
Hadat, H. (2020). Eksistensi Tri Hita Karana dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Bali (Prespektif Filsafat Ilmu). Jurnal Magister Hukum Udayana , 9 (1), 132–141.
Hasibuan, M. S. R., Nurhayati, & Kaswanto. (2014).
Karakter Lanskap Budaya Rumah Larik di Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Jurnal Lanskap Indonesia , 6 (2), 13–20.
Jerpåsen, G. B., & Larsen, K. C. (2011). Visual Impact of Wind Farms on Cultural Heritage: A Norwegian Case Study. Environmental Impact Assessment Review , 31 (3), 206–215. Kohdrata, N., & Semarajaya, C. G. A. (2021). Memotret Bentuk-bentuk Toleransi di Desa Kampung Kusamba, Karangasem, Bali. Jurnal Lanskap Indonesia , 13 (1), 1–6. Kritza, J. E., & Kartono, L. (2015). Bali Fashion Hotel. EDimensi Arsitektur Petra , 3 (2), 921–928.
Lennon, J., & Mathews, S. (1996). Cultural Landscape Management: Guidelines for Identifying, Assessing and Managing Cultural Landscapes in The Australian Alps National Parks . Australian Alps Liaison Committee.
McHarg, I. L. (1971). Design with Nature . Natural History Press Doubleday & Company Inc.
Moon, H., & Han, H. (2018). Destination Attributes Influencing Chinese Travelers’ Perceptions of Experience Quality and Intentions for Island Tourism: A Case of Jeju Island. Tourism Management Perspectives , 28 (2018), 71–82.
Morrison-Saunders, A., Hughes, M., Pope, J.,
Douglas, A., & Wessels, J. A. (2019).
Understanding Visitor Expectations for Responsible Tourism in an Iconic National Park: Differences Between Local and International Visitors. Journal of Ecotourism , 18 (3), 284–294.
Mouflis, G. D., Gitas, I. Z., Iliadou, S., & Mitri, G. H. (2008). Assessment of the Visual Impact of Marble Quarry Expansion (1984–2000) on the Landscape of Thasos Island, NE Greece. Landscape and Urban Planning , 86 (1), 92–102.
Mudana, I. G., Sutama, I. K., & Widhari, C. I. S. (2017). Mendaki Gunung yang Disucikan: Perspektif Pariwisata, Lingkungan, dan Kebudayaan. Proceeding TEAM , 2 (2017), 771–778.
Munawaroh, E., Purwanto, Y., Suryanto, J.,
Ajiningrum, P. S., & Priatna, D. (2018). Persepsi Lokal terhadap Perubahan Variabel Iklim dalam Mengelola SDAH dan Lingkungannya di Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Jurnal Pendidikan Lingkungan Hidup , 6 (2), 22–26. Muñoz-Pedreros, A. (2017). The Visual Landscape: An Important and Poorly Conserved Resource. Ambiente & Sociedade , 20 (1), 165–182.
Nabilah, R., Pratiwi, R. A., & Vidyana, C. (2019). Analisis Pesepsi dan Preferensi di Embung A sebagai Komponen Pengelolaan Embung di Institut Teknologi Sumatera. Jurnal Lanskap Indonesia , 11 (2), 71–77.
Napsiah. (2016). Kontekstualisasi Kepercayaan Warga Lokal dalam Menjaga Lingkungan Gunung Merapi.
Tinjauan Pelestarian Visual dan Lanskap Budaya…………..….……………..…………….……………………………………...……Ray March Syahadat
Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan , 31 (1), 37–54.
Nassar, J. L. (1988). Environmental Aesthetic . Cambridge Univ Press.
Nasution, A. D., Veronica, S., Adriansyah, W. A., Priatna, B. D., Putra, N. P., Sinaga, F. A., Narisa, N., & Adrian, A. B. (2019). Kajian Genius Loci dalam Uji Signifikansi Kawasan Kesawan. EE Conference Series , 2 (2019), 41–49.
Pikkemaat, B., & Weiermair, K. (2003). The aesthetic (design) orientated customer in tourism-implications for product development. EIASM 10th International Product Development Management Conference . Portal Informasi Indonesia. (2020). Pengakuan UNESCO untuk Tiga Cagar Biosfer Indonesia .
Portal Informasi Indonesia. https://indonesia.go.id/ragam/keanekaragaman-ha yati/ekonomi/pengakuan-unesco-untuk-tiga-cagar- biosfer-indonesia.
Prathama, Y. R., & Elsiana, F. (2019). Resort Keluarga di Uluwatu, Bali. EDimensi Arsitektur Petra , 7 (1), 785–792.
Qiu, Y., Gao, J., & Zhan, Q. (2011). The Study of Landscape Visual Impact Assessment in Mountain Tourism Area. 2011 International Conference on Management and Service Science . Ramaddin, Tadjuddah, M., & Oetama, D. (2019). Karakteristik Biologis Ikan Kerapu di Perairan Karang, Tomia Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara. Jurnal Manajemen Sumberdaya Perairan , 4 (3), 266–273.
Sabardi, L. (2013). Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat dalam Pasal 18B UUDN RI Tahun 1945 untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat. Jurnal Hukum & Pembangunan , 44 (2), 170–196.
Sauer, C. O. (1963). Land and life: A selection from the writings of Carl Ortwin Sauer (J. Leighly (ed.)). Univ of California Press.
Sekuler, R., & Blake, R . (2001). Perception . McGraw-Hill Book Co.
Silva, L., & Delicado, A. (2017). Wind farms and rural tourism. Moravian Geographical Reports. Moravian Geographical Reports , 25 (4), 248–256.
Simonds, J. O., & Starke, B. W. (2006). Landscpae
Architecture: A Manual of Site Planning and Design . McGraw-Hill Book Co.
Subagio, C. A., & Samtoso, S. K. (2016). Hotel Resor di Senggigi, Lombok. EDimensi Arsitektur Petra , 4 (2), 121–128.
Susilowati, E. (2017). Etnis Maritim dan Permasalahannya. Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan , 7 (1), 1–8.
Suyono, C. R. P. (2019). Mistisisme Tengger (Vol. 3) . LKIS Yogyakarta.
Syahadat, R. M., Putra, P. T., Saleh, I., Patih, T., Sagala, A. R., & Thoifur, D. M. (2021). Visual Quality Protection of Ciboer Rice Fields to Maintain the Attraction of Bantar Agung Tourism Village. AGRARIS: Journal of Agribusiness and Rural Development Research , 7 (1), 64–77. Taylor, K. (2008). Landscape and Memory: cultural
landscapes, intangible values and some thoughts on Asia . ICOMOS. http://openarchive.icomos.org/id/eprint/139/1/77-wr VW-272.pdf
Triyoga, L. S. (2010). Merapi dan Orang Jawa . Gramedia.
Tsoutsos, T., Tsouchlaraki, A., Tsiropoulos, M., & Serpetsidakis, M. (2009). Visual impact evaluation of a wind park in a Greek island. Applied Energy , 86 (4), 546–553.
UNESCO World Heritage Centre. (2005). Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention . UNESCO World Heritage Centre.
Vos, W., & Meekes,  H. (1999). Trends in European Cultural Landscape Development: Perspectives for a Sustainable Future. Landscape and Urban Planning , 46 (1–3), 3–14.
Wakatobi. Tourism Authority. (2019). Experiences, Wakatobi A Destination of Thousand . Wakatobi Tourism Authority & Rumah Kita Wakatobi. Warizal. (2017). Peralihan Hak Atas Tanah Untuk Pembangunan Hotel di Kota Bogor dalam Perspektif Peruntukan Tanah (Studi Kasus Hotel Amaroossa di Kota Bogor). Jurnal Hukum De’rechtsstaat , 3 (1), 41–56. Weaver, A. (2009). Tourism and Aesthetic design: Enchantment, Style and Commerce. Journal of Tourism and Cultural Change , 7 (3), 179–189. Wolsink, M., & van de Wardt, J. W. (1989). Visual Impact Assessment: A Review of Dutch Research. EWEC’89 European Wind Energy Conference , 471–475.
Wu, H. C., Cheng, C. C., & Ai, C. H. (2018). A Study of Experiential Quality, Experiential Value, Trust, Corporate Reputation, Experiential Satisfaction aAnd Behavioral Intentions for Cruise Tourists: the Case of Hong Kong. Tourism Management , 66 (2018), 200–220. Wu, H. C., Cheng, C. C., Chen, Y. C., & Hong, W. (2018). Towards Green Experiential Loyalty: Driving from Experiential Quality, Green Relationship Quality, Environmental Friendliness, Green Support and Green Desire. International Journal of Contemporary Hospitality Management , 30 (3), 1374–1397.
Yulianti, S. D., Adriani, H., & Syahadat, R. M. (2020). Daya Tarik Wisata di Kebun Raya Cibodas dalam Sudut Pandang Kualitas Visual. Jurnal Lanskap Indonesia , 12 (1), 33–40.
Yulius, Novianti, N., Arifin, T., Salim, H. L., Ramdhan, M., & Purbani, D. (2015). Distribusi Spasial Terumbu Karang di Perairan Pulau Wangi-Wangi, Wakatobi. Jurnal Ilmu Dan Teknologi Kelautan Tropis , 7 (1), 59–69. Zahari, A. M. (1977). Sejarah dan Adat Fiy Darul Butuni (Buton) I . Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.