Departemen Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363 Email: fhikriyudan@gmail.com

## Implementasi Open Government Data oleh Pemerintah Kota
Bandung
Fhikri Fhutera Yudan* 1 , Muhammad Arief Virgy 2
1 Departemen Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Padjadjaran
2 Departemen Ilmu Politik, FISIP Universitas Padjadjaran

## JURNAL TRANSFORMATIVE
Vol. 7 No. 1 Tahun 2021 DOI: 10.21776/ub.transformative.2021.007.01.6
Abstract. This  article  aims  to  describe  and  analyze  how  the  implementation  of  Open Government  Data  by  the  Government  of  Bandung  City  is  viewed  from  the  theory  of implementation of Open Government Data from research by Azmi Omar, Julian M. Bass, and Peter  Lowit.  The  research  method  used  is  a  descriptive  method  with  a  qualitative  approach. Data  collection  techniques  are  carried  out  through  literature  study,  observation,  interviews, and documentation. The technique of determining informants was carried out purposively. The results showed that based on the four dimensions of the implementation of Open Government Data proposed by Azmi Omar et al, there are several things that need to be improved, such as community  involvement  in  making  datasets  which  is  still  minimal,  public  awareness  of  the importance  of  open  data,  the  capacity  of  all  Bandung  City  Government  agencies  to  utilize manufacturing technology. data, as well as collaboration from parties in charge of observing the journey of Open Data Bandung. Researchers suggest that in order for the implementation of Open Government Data to run better, it is necessary to form a formal cooperation agreement with  external  parties  as  data  producers  and  also  to  build  special  facilities  for  Open  Data Bandung City so that the running of open government data in Bandung City can run effectively. Keywords: Implementation, Open Government Data; Open Data, Government Data; Bandung City
Abstrak. Artikel  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  serta  menganalisis  bagaimana implementasi Open  Government  Data oleh  Pemerintah  Kota  Bandung  ditinjau  dari  teori implementasi Open  Government  Data dari  penelitian  Azmi  Omar,  Julian  M.  Bass,  dan  Peter Lowit.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui studi pustaka, observasi, wawancara, dan  dokumentasi.  Teknik  penentuan  informan  dilakukan  secara purposive .  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  berdasarkan  empat  dimensi  pelaksanaan Open  Government  Data yang dikemukakan Azmi Omar dkk, terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki seperti keterlibatan masyarakat  dalam  pembuatan  dataset  yang  masih  minim,  kesadaran  masyarakat  tentang pentingnya open  data ,  kapasitas  seluruh  instansi  Pemerintah  Kota  Bandung  untuk memanfaatkan  teknologi  pembuatan  data,  serta  kolaborasi  dari  pihak-pihak  yang  bertugas mengamati  keberjalanan  Open  Data  Kota  Bandung.  Peneliti  menyarankan  bahwa  agar pelaksanaan Open  Government  Data dapat  berjalan  lebih  baik  maka  perlu  dibentuknya perjanjian  kerjasama  formal  dengan  pihak  eksternal  sebagai  produsen  data  dan  juga dibangunnya  fasilitas  khusus  bagi Open  Data Kota  Bandung  sehingga  berjalannya open government data di Kota Bandung dapat berjalan dengan efektif.
Kata Kunci: Implementasi, Open Government Data ; Open Data , Data Pemerintah; Kota Bandung
Received: 07/12/2020           Revised:  16/02/2021           Accepted: 01/03/2021

## PENDAHULUAN
erkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  atau electronic government dalam pemerintahan membuat open government semakin berkembang. Open data/open government data atau jika diterjemahkan yaitu  keterbukaan  data/keterbukaan  data  pemerintah  dikembangkan  dari  konsep open government . Open government data merupakan sebuah doktrin pemerintahan yang terbuka mengenai data-data yang dimilikinya untuk hal-hal tertentu sehingga publik  dapat  dengan  bebas  menggunakan  data  tersebut.  Keterbukaan  mengenai data  ini  selain  memang  sebagai  bentuk  transparansi  dan  akuntabilitas  tetapi  juga harapannya  dapat  digunakan  oleh  akademisi,  pebisnis,  birokrat,  profesional  dan kalangan  lainnya  untuk  selain  mengembangkan  keahlian  dibidang  masing-masing juga untuk diskusi tentang kebijakan-kebijakan pemerintah.
Dirangkum  dari  Agung  Indrajit  (2018:  249), open  government dan open government  data tidak  dapat  dipisahkan  ketika  kita  ingin  berbicara  mengenai keterbukaan  informasi  kepada  publik  oleh  pemerintah.  Di  Indonesia  upaya  untuk menerapkan  konsep open  government dimulai  dengan  Undang-Undang  Nomor  14 Tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik  (KIP)  dan  kemudian  melalui Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik.  Dengan  adanya klausul dalam UU 14 2008 tentang KIP pada Bagian Keempat yaitu Kewajiban Badan Publik di Pasal 8, kemudian dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada Bagian Ketiga yaitu tentang Sistem Informasi pelayanan Publik di  Pasal  23,  terjadi  sebuah  perubahan  dalam  aksesibilitas  data,  sebelumnya  data tertutup  dan  baru  dibuka  ke  publik  ketika  diminta,  sekarang  data  tersebut  harus terbuka secara langsung tanpa harus adanya permintaan terlebih dahulu. Kemudian juga dalam UU KIP ini berbagai lembaga pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah didorong untuk menggunakan teknologi digital dalam publikasi dari data-data terkait. (Indrajit, 2018:249)
Berdasarkan  Agung  Indrajit  (2018:249),  pada  tahun  2011  Indonesia  bersama dengan  beberapa  negara  lainnya  seperti  Amerika  Serikat,  Brasil,  Meksiko,  Inggris, Norwegia,  Afrika  Selatan,  dan  Filipina  memprakarsai  terbentuknya  inisiatif Open
P
Government  Partnership (OGP).  Program  ini  merupakan  sebuah  inisiatif  untuk pemerintah  agar  dapat  berkomitmen  dalam  meningkatkan  transparansi, mengembangkan  komunitas,  memerangi  korupsi,  dan  menerapkan  teknologi  baru untuk menguatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Indrajit, 2018:250). Indonesia kemudian menindaklanjuti dengan meluncurkan gerakan Open Government Indonesia (OGI)  pada  Januari  2012  oleh  Wakil  Presiden  Budiono  pada  waktu  itu  di  Istana Presiden. (Hendrawan, 2019)
Pada bulan Desember 2015 Pemerintah Kota Bandung meluncurkan portal open data yang  dapat  diakses  di  http://databandung.go.id  bertepatan  dengan  Hari  Anti Korupsi Internasional 11 Desember 2015. Website ini berupa portal open  data yang bisa  diakses  oleh  masyarakat  untuk  mendapatkan  berbagai  macam  informasi. Walikota  Kota  Bandung  saat  itu  Ridwan  Kamil  menyatakan  bahwa  portal  data  ini dibuat  atas  dasar  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan Informasi Publik (Perdana, 2015). Open Data Kota Bandung itu sendiri adalah sebuah inisiatif dan komitmen dari Pemerintah Kota Bandung dalam mewujudkan Bandung Juara dan Bandung Smartcity. Adanya Open Data Kota Bandung merupakan bentuk dukungan  Pemerintah  Kota  Bandung  untuk  melakukan  perbaikan  atas  data  yang dimiliki  oleh  Pemerintah  Kota  Bandung.  Program Open  Data Kota  Bandung  sendiri dinaungi  oleh  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  Kota  Bandung.  (Open  Data  Kota Bandung, 2019)
Dalam  perjalanan  pelaksanaan  Open  Data  Kota  Bandung  yang  sudah berlangsung  sekitar  4  tahun  masih  terdapat  permasalahan.  Seperti  yang dikemukakan  dalam self  assessment Roadmap  Open  Data Kota  Bandung  2016-2018 terdapat kesenjangan antara kenyataan di lapangan dan pencapaian yang diinginkan untuk dicapai dalam roadmap . Kesenjangan yang dimaksud meliputi:
No Aspek Kesenjangan 1 Tata Kelola Minimnya pelaksanaan proses pembuatan dataset
Kurangnya  kesadaran  masyarakat  akan pentingnya open data
No Aspek Kesenjangan Keterlibatan  masyarakat  dalam  kegiatan pembutan dataset masih minim 2 Teknologi Teknologi pembuatan data telah tersedia namun  belum  mampu  dilakukan  oleh seluruh Dinas Belum  seluruh  Dinas  mampu  melakukan komputerisasi data, terutama untuk data yang akan dibuka 3 Sumber Daya Manusia Keaktifan  Petugas  Data  dan  Informasi masih belum terjadi di seluruh SKPD
Belum tersedia Key Performance Indicator (KPI) untuk penilaian kinerja
Belum  ada  rancangan  penilaian  dan monitoring kinerja
Belum semua Petugas Data dan Infromasi memiliki  keterampilan  yang  memadai dalam melaksanakan alur kerja pengelolaan data ( hardskill ) 4 Organisasi Belum  terdapat  kolaborasi  dari  pihak- pihak yang bertugas mengamati keberjalanan kolaborasi
Belum terdapat pembagian tugas antara Diskominfo dan Bappeda
Sumber: Safaria, dkk 2019 dan Safaria, dkk, 2018
Untuk mewujudkan  implementasi open  government  data yang efektif di Kota Bandung  maka  dibutuhkan  operasionalisasi  yang  baik  dalam  implementasinya, sehingga apa yang diharapkan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam inisiatif Open Data dapat terwujud dengan baik. Di dunia digital saat ini, data adalah minyak bumi baru (Bhageshpur, 2019) yang bila diolah dengan baik akan menjadi sumberdaya yang
berharga baik bagi pemerintah maupun oleh masyarakat luas, seperti  menciptakan nilai tambah ekonomis dan sosial dengan dibukanya dataset tertentu (Jetzek, dkk, 2012). Oleh karena itu, implementasi dalam penyelenggaraan Open Government Data harus bisa dilaksanakan secara efektif.
Untuk  menganalisa  permasalahan  implementasi Open  Government  Data oleh Pemerintah Kota Bandung dengan lebih mendalam maka peneliti menggunakan teori implementasi open government data yang berasal dari penelitian Azmi Omar, Julian M.  Bass,  dan  Peter  Lowit  dari  The  Robert  Gordon  University,  Skotlandia  yang melaksanakan  penelitian  tentang  implementasi open  government  data dengan penelitiannya yang berjudul “ A  Grounded  Theory  of  Open  Government  Data:  A  Case Study  in  The UK”.  Peneliti  menggunakan  teori  ini,  karena  teori  ini  dianggap  cocok untuk dapat menjelaskan permasalahan dalam implementasi open government data di  lingkungan  Pemerintah  Kota  Bandung  dengan  perspektif  lain  sesuai  dengan dimensi  dari  teori  tersebut  yaitu data  sharing , standardization,  awareness ,  dan government responsibility .
Selain  itu,  sebagai  gambaran  terkait  penelitian  mengenai Open  Government Data ,  peneliti  melakukan  studi  pustaka  terhadap  penelitian  yang  serupa.  Pertama, penelitian dari Martin, Rosario, & Perez (2015) yang menganalisa bagaimana kualitas dari berbagai portal open government data . Dikemukakan bahwa kualitas dari portal open  government  data itu  sendiri  dipengaruhi  oleh  kapasitas  ekonomi  dari  suatu negara dan juga masyarakat yang lebih banyak menggunakan internet maka kualitas dari Open Government Data cenderung lebih tinggi.
Kedua, penelitian dari Soegiono (2018) yang menyelidiki ketidakterikatan digital antara  inisiatif open  government  data dengan  masyarakat  dalam open  government dengan studi kasus inisiatif open government data milik Pemerintah Pusat Indonesia yaitu  Satu  Data  Indonesia.  Dalam  penelitian  ini  ditemukan  bahwa  terdapat ketidakterikatan dalam implementasi open data yang dipengaruhi oleh faktor tidak relevan  dan  tidak  jelasnya  kerangka  regulasi,  kebingungan  dalam  menentukan tujuan, kurangnya infrastruktur data, dan terbatasnya literasi digital.
Ketiga, penelitian dari Ruijer dkk (2018) yang mencoba memahami bagaimana penggunaan dari open  data melalui perspektif praktikal. Berdasarkan penelitian  ini
dapat dilihat bahwa tidak adanya kerangka kognitif bersama untuk memahami open data dan  kurangnya  dataset  yang  berkualitas  dapat  menghambat  proses pembelajaran yang kolaboratif.
Keempat,  penelitian  dari  Wirtz,  Weyerer,  &  Rosch  (2017)  yang  menganalisa bagaimana ekspektasi dari masyarakat terhadap open government data . Ditemukan terdapat  beberapa  faktur  yang  memengaruhi  secara  signifikan  dari  bagaimana intensi  penggunaan  dari open  government  data yaitu  kemudahan  penggunaan, kegunaan,  dan  transparansi.  Lalu,  ekspektasi  partisipasi  dan  kolaborasi  juga  turut memengaruhi.
Kelima,  penelitian  dari  Gomes  &  Soares  (2014)  yang  menganalisa  bagaimana perbedaan dalam inisiatif open government data antara negara di utara dan selatan Eropa  melalui  portal open  government  data dari  enam  negara.  Penelitian  ini memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan dalam penggunaan kembali dari dataset yang tersedia, yang kemungkinan disebabkan oleh adanya perbedaan dari tradisi dan pola pikir kultur dalam hal privasi data.
Keenam, penelitian dari Jetzek, Avital, & Bjorn-Andersen (2012) yang meneliti tentang nilai ataupun keuntungan dari adanya open government data . Dikemukakan bahwa  inisiatif open  government  data kemungkinan  akan  mencipatakan  nilai ekonomis dan sosial untuk beberapa dataset, sehingga keuntungan finansial secara langsung  dari  dataset  ini  akan  melebihi  biaya  dari  inisiatif open  government  data diawal.  Peningkatan transparansi, efisiensi kegiatan pemerintah, partisipasi publik, dan kegiatan wirausaha, insiatif open government data akan mencipatakan nilai dan menghasilkan keuntungan.
Ketujuh, penelitian dari Yang, Lo, & Shiang (2015) yang meneliti tentang faktor yang  memengaruhi  inisiatif open  government  data di  Taiwan.  Dalam  penelitian  ini ditemukan ada empat faktor yang memengaruhi inisiatif open government data yaitu teknologi,  organisasi,  regulasi  dan  kebijakan,  serta  lingkungan.  Faktor  utama  yang paling berpengaruh adalah regulasi dan kebijakan disusul oleh faktor organisasi dan lingkungan  sebagai  faktor  sekunder,  dan  kemudian  faktor  teknologi  yang  paling mudah  untuk  diselesaikan  jika  sumberdaya  yang  dituangkan  ke  faktor  tersebut mencukupi.
Kedelapan, penelitian dari Safaria dkk (2018) yang meneliti tentang bagaimana manajemen inovasi open data dalam kerangka layanan informasi publik di Pemerintah Kota  Bandung.  Berdasarkan  penelitian  ini,  dapat  dilihat  bahwa  terdapat permasalahan dalam inisiatif open data di Kota Bandung ditinjau melalui perspektif manajemen inovasi. Dalam tahap unfreezing, pengembangan kapasitas sumber daya manusia kurang. Untuk tahap moving, anggaran tidak  memadai.  Terakhir,  di  tahap refreezing adanya ketidaktegasan dalam mekanisme koordinasi dan koordinasinya itu sendiri.
Terakhir, penelitian dari Safaria dkk (2019) yang meneliti implementasi program open  data dengan  menggunakan  model  inovasi  kolaboratif.    Dalam  penelitian  ini menemukan bahwa program open data belum efektif karena tidak adanya integrasi dengan Layanan Informasi Publik (LIP), yang kemudian berimplikasi pada mekanisme koordinasi dan komunikasi antar Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang tidak tegas dan tidak lancar. Permasalahan ini menimbulkan adanya perbedaan pandangan atas diseminasi informasi yang dipublikasikan.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  metode  yang  digunakan  adalah  metode  deskriptif (Suryabrata,  2019:  76)  dengan  pendekatan  kualitatif  (Moleong,  2007:6).  Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka (Nazir, 1998:111) dan studi lapangan  yang  terdiri  dari  wawancara  (Suwartono,  2014:50)  dan  dokumentasi (Hikmawati, 2017:84). Penentuan informan dalam penelitian ini dilaksanakan dengan teknik purposive di  mana  narasumber  dipilih  berdasarkan  dengan  pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010: 96). Berdasarkan pertimbangan, informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Data dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung karena peneliti menganggap beliau berkompeten dan mengetahui tentang dimensi Government  Responsibility,  Data  Sharing,  Standardization, dan Awareness dalam  implementasi open  government  data sebagai  organisasi  pemerintah  yang menjadi  operator.  Kemudian  informan  lainnya  adalah  Tune  Map  Indonesia  yang dipilih sebagai informan untuk melihat bagaimana Government  Responsibility,  Data Sharing,  Standardization, dan Awareness dari  Tune  Map  Indonesia  terhadap
implementasi open  government  data sebagai  organisasi  non  pemerintah  yang memproduksi data dan bekerjasama dengan operator open data . Guna mendapatkan validasi data yang dapat dipercaya, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber (Sugiyono, 2018:191). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi (dalam Sugiyono, 2018:133-142). Lama waktu penelitian dilaksanakan dari mulai bulan September 2019 sampai dengan Juni 2020.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemerintah  Kota  Bandung  melalui  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  Kota Bandung  menginisiasi  adanya  Open  Data  Kota  Bandung  dengan  visi  untuk mewujudkan  transaparansi,  akuntabilitas,  dan  inovasi  di  Kota  Bandung.  Namun, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan di mana tidak tercapainya indikator yang diinginkan dalam Roadmap Open Data Kota Bandung 2016-2018. Tidak tercapainya indikator ini kemudian dapat ditelaah lebih lanjut dengan menggunakan teori implementasi open government data yang dikemukakan oleh Azmi Omar, Julian M.  Bass,  dan  Peter  Lowit  yang  terdiri  dari  empat  dimensi  yaitu data  sharing atau berbagi  data, standardization atau  standarisasi, awareness atau  kesadaran,  dan government  responsibility atau  tanggung  jawab  pemerintah.  Adapun  tidak tercapainya  indikator  yang  diinginkan  oleh  Pemerintah  Kota  Bandung  dalam pelaksanaan  Open  Data    sesuai  dengan  keempat  dimensi  tersebut  adalah  sebagai berikut.

## Data Sharing
Dimensi  pertama  yaitu data  sharing yang  membahas  tentang  pengungkapan atau pun saling berbagi data antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Hal yang menjadi titik fokus dalam dimensi ini adalah tentang bagaimana data dibagikan antar  organisasi.  Selain  itu,  dimensi  ini  juga  berfokus  pada  bagaimana  pelibatan organisasi di luar pemerintahan dalam berbagi data, kemudian tentang keamanan, akurasi, kualitas, serta keutuhan dari data itu sendiri dalam open data .
Dalam  hal  pelaksanaan  berbagi  data, Open  Data Kota  Bandung  bertindak sebagai tempat di mana data dibagikan dari produsen data. Selanjutnya? Produsen data  akan  memproduksi  data  sesuai  dengan  ketentuan  tertentu  lalu    diberikan kepada Bidang Data dan Statistik untuk kemudian ditampilkan di website Open Data Kota  Bandung  dengan  ketentuan  tertentu  sesuai  dengan  standarisasi  (R.  Karlina, wawancara  pribadi,  9  April  2020). Pada  dasarnya  data-data  yang  diberikan  oleh produsen  data  kepada  Bidang  Data  dan  Statistik  merupakan  data  yang  sudah memenuhi  standar  atau  pun  dapat  dipublikasikan  secara  luas  sesuai  dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang ada seperti dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Open Data Kota Bandung  bertindak  sebagai  media  untuk  mengagregasi  data-data  yang  diproduksi oleh berbagai produsen data ke dalam satu tempat. (R. Karlina, wawancara pribadi, 9 April 2020)
Data sharing dalam sistem open data pada dasarnya tidak tertutup hanya kepada data  yang  diproduksi  oleh  lembaga-lembaga  di  pemerintahan,  tetapi  juga data sharing dapat  dilaksanakan  dengan  pihak  di  luar  pemerintah  misalnya  dengan lembaga swadaya masyarakat atau pun organisasi lainnya. Dalam hal kerjasamanya dengan pihak eksternal pemerintahan, Open Data Kota Bandung melaksanakan dua macam kerjasama. Pertama yaitu dengan mengadakan kompetisi pengolahan data, kedua yaitu dengan berkolaborasi bersama organisasi non pemerintah. (R. Karlina, wawancara pribadi, 9 April 2020)
Salah satu pihak eksternal pemerintah yang berkolaborasi dengan Open Data Kota Bandung adalah Tune Map. Fokus utama dari Tune Map ini adalah melakukan pemetaan mengenai trotoar yang aksesibel bagi tunanetra. Selain itu, Tune Map juga pada saat ini sedang mengembangkan aplikasi yang dinamakan Tune Map. Aplikasi ini nantinya akan memudahkan sukarelawan untuk dapat memetakan kondisi trotoar sehingga  nantinya  pengguna  aplikasi  ini  yaitu  orang  dengan  tunanetra  dapat bernavigasi  atau  berjalan  secara  mandiri  melewati  trotoar  dengan  bantuan  dari aplikasi Tune Map. Bisa dilihat juga, bahwa Tune Map ini merupakan produsen data potensial  yang  berkaitan  dengan  kondisi  trotoar  khususnya  trotoar  dengan aksebilitas yang baik bagi tunanetra. (G.N. Dwijayati, wawancara pribadi, 27 Mei 2020)
Data  sharing antara  Tune  Map  dengan Open  Data Kota  Bandung  sudah dilaksanakan. Sayangnya kolaborasi yang dilaksanakan oleh Open Data Kota Bandung dan Tune Map belum diformalkan dengan perjanjian resmi. Kemudian potensi Tune Map  sebagai  produsen  data  pun  bagi Open  Data Kota  Bandung  belum  terealisasi. Open Data Kota Bandung di sini hanya terlibat sebagai jembatan dari produsen data yaitu  Tune  Map  dengan  dinas  terkait  yang  menangani  trotoar  di  Pemerintah  Kota Bandung. (G.N. Dwijayati, wawancara pribadi, 27 Mei 2020)
Praktek dari  kolaborasi antara Open Data Kota Bandung dengan Tune Map dilaksanakan dengan cara Tune Map menyediakan data aksesibilitas trotoar. Dalam data ini terdapat data-data lagi berupa data tentang lokasi dan jenis hambatan yang kemudian dianalisis oleh Tune Map. Setelah dianalisis,  data ini kemudian diberikan kepada Open Data Kota Bandung, dengan harapan bahwa data ini akan membantu dalam meningkatkan fasilitas trotoar  di Kota Bandung (G.N. Dwijayati, wawancara pribadi, 27 Mei 2020). Data dari Tune Map tersebut sayangnya belum dapat diakses oleh masyarakat luas melalui Portal Open Data Kota Bandung atau poral lainnya milik pemerintah, Sehingga masyarakat biasa di luar dari organisasi  Tune Map atau pun organisasi pemerintah terkait yang diberikan datanya oleh Tune Map, belum dapat melihat data tersebut dengan bebas.
Perihal  apakah  kolaborasi  atau data  sharing antara  lembaga  pemerintah dengan organisasi non pemerintah diperlukan, pihak Tune Map menyatakan bahwa organisasi non pemerintah khususnya Tune Map melihat bahwa pelibatannya dalam open  data memang diperlukan. Hal ini dikarenakan adanya data yang tidak  dimiliki atau  tidak  dipublikasikan  dari  pihak  pemerintah  bagi  Tune  Map,  khususnya  data tentang  aksesibilitas  trotoar.  Kemudian,  karena  yang  memiliki  wewenang  dalam memperbaiki,  membangun,  serta  merubah  fasilitas  publik  adalah  pemerintah  itu sendiri, maka tindak lanjut setelah adanya data sharing ini akan menjadi penting (G.N. Dwijayati, wawancara pribadi, 27 Mei 2020).
Kemudian  dalam  pelaksanaan open  government  data ini  hal  yang  menjadi perhatian  adalah  keamanan  dari  data  yang  dipublikasikan  dalam  portal.  Di  mana produsen  data  baik  itu  organisasi  dalam  pemerintah  atau  pun  di  luar  pemerintah harus  merasa  aman  dalam  berbagi  data.  Secara  infrastruktur,  perangkat  keras
penunjang  Portal  Data  Kota  Bandung  pada  tahun  2018  sudah  dilakukan  evaluasi untuk  mengukur  tingkat  keamanannya.  Hasilnya,  Portal  Data  Kota  Bandung mendapat  nilai  3  dari  5.  Pada  evaluasi  yang  sama,  tim Open  Data Kota  Bandung menerima  rekomendasi  untuk  meningkatkan  keamanan  perangkat  kerasnya.  (R. Karlina, wawancara pribadi, 9 April 2020).
Akurasi  dari  data  yang  diproduksi  oleh  produsen  di  awal  dengan  apa  yang ditampilkan dalam Portal Data Kota Bandung menjadi hal yang penting. Bukan hanya bagi pengakses data, tetapi juga oleh produsen data asli. Open Data Kota Bandung selaku  agregator  dari  produsen  data  mencantumkan  sumber  data  dan  juga  waktu data tersebut terakhir dimodifikasi. Ini akan membantu para pengakses data maupun para produsen data awal. Bagi pengakses, hal ini bisa memperlihatkan apakah data yang  mereka  akses  sudah  merupakan  data  yang terkini.  Kemudian,  bagi  produsen data, mereka dapat melihat apakah data yang mereka produksi  sudah sesuai atau pun  tidak  dengan  data  yang  dimiliki  oleh  mereka  sendiri  (R.  Karlina,  wawancara pribadi, 9 April 2020).
Gambar 1. Dataset Jumlah Dokter di Fasilitas Kesehatan Kota Bandung
Sumber: Portal Data Kota Bandung. Diakses pada 8 Juni 2020 pukul 17:42 WIB
Dapat  dilihat  pada  Gambar  1  dalam  dataset  “Jumlah  Dokter  di  Fasilitas Kesehatan Kota Bandung”, Data ini diproduksi oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung, kemudian  terkahir  dimodifikasi oleh Open  Data Kota Bandung pada tanggal 8 Juni 2020 pukul 04:43 WIB. Adanya informasi ini akan memudahkan berbagai pihak untuk dapat memverifikasi data yang ada dalam Portal Data Kota Bandung.
Data pun tidak serta merta diunggah ke dalam sebuah portal open data, tetapi harus pula diperhatikan kualitas dari data tersebut dan juga keutuhan dari data itu sendiri. Kualitas dan  keutuhan yang dimaksud di  sini adalah bagaimana pengakses dari  data  tersebut  bisa  menggunakan  data  yang  ada  dengan  kualitas  tertentu terhadap  semua  data  sehingga  tidak  adanya  perbedaan  yang  mencolok  bagi pengakses data. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Komunikasi dan  Informatika  merupakan  pihak  yang  bertanggung  jawab  untuk  memastikan kualitas data melalui pemberlakuan standarisasi format data.
Tentang  kualitas  dari  data, Open  Data Kota  Bandung  menugaskan data administrator sehingga data yang ada di Portal Data Kota Bandung dapat memenuhi standar Comma  Separated  Value atau CSV. Adapun yang  dimaksud  dengan Comma Separated Value itu sendiri adalah format sederhana untuk mewakili susunan persegi (matriks) dari nilai numerik dan tekstual ( simple format for representing a rectangular array  (matrix)  of  numeric  and  textual  values )  (Library  of  Congress  Collection,  n.d).
Dengan  menggunakan  standar  CSV  ini,  maka  pengakses  data  yang  membutuhkan data akan mendapatkan data tersebut dengan standar baik yang dapat diterima oleh para  pengolah  data.  Dalam  menjaga  keutuhan  datanya,  pihak  Open  Data  Kota Bandung  juga  menyatakan  bahwa  ketika  proses data  cleaning dilaksanakan,  tidak akan  mempengaruhi  isi  atau  pun  fungsi  dan  tujuan  data  karena  metadata  tetap diperhatikan. (R. Karlina, wawancara pribadi, 9 April 2020).
Kesimpulan  yang  dapat  ditarik  di  sini  adalah  bahwa  dalam  hal  dimensi implementasi data sharing , Open Data Kota Bandung bertindak sebagai agregator dari berbagai dataset yang diproduksi oleh lembaga lain yang nantinya akan diunggah ke dalam  Portal  Data  Kota  Bandung.  Adanya  Portal Open  Data ini  dapat  merevolusi konsep akses online ke data, mengingat kegunaannya dan kemungkinan  dari data- data ini untuk digunakan kembali data nantinya  oleh pemangku kepentingan yang
berbeda  (Martin,  dkk:  2015:11).  Sebagai  agregator, Open  Data Kota  Bandung melaksanakan tugasnya dengan dua cara yaitu secara aktif di mana Open Data Kota Bandung meminta data kepada lembaga terkait, kemudian secara pasif di mana Open Data Kota  Bandung  mengambil  data  yang  sudah  tersedia  di  masing-masing  dinas secara mandiri.
Data sharing yang ditampilkan dalam portal masih terbatas kepada data yang diproduksi  oleh  organisasi  yang  ada  di  dalam  internal  Pemerintah  Kota  Bandung sendiri. Kolaborasi dengan organisasi di luar pemerintah sudah dilaksanakan tetapi belum  sampai  ke  tahap  di  mana  organisasi  tersebut  menjadi  produsen  data  yang ditampilkan dalam portal. Produksi data dari inisiatif Open Data Kota Bandung oleh organisasi pemerintah sendiri dapat menguatkan hubungan antar organisasi dalam jangka panjang (Yang, dkk, 2019:390). Jika organisasi yang berpartisipasi dalam data sharing ini rendah maka akan akan menimbulkan keterikatan antara inisiatif open data dan masyarakat yang menurun (Soegiono, 2018:48). Kemudian ditampilkannya data- data  itu  penting,  khususnya  yang  bernilai  tinggi,  meskipun  tidak  digunakan  akan dapat  dimanfaatkan  oleh  masyarakat  nantinya  (Gomes  &  Soares,  2014:39).  Lalu, terdapat  permasalahan Open  Data Kota  Bandung  dalam  kolaborasinya  yang  lebih berperan hanya sebagai jembatan antara organisasi non pemerintah dengan dinas terkait  yang  berhubungan  dengan  fokus  dari  organisasi  non  pemerintah  tersebut. Implementasi data  sharing secara  teknis  dalam  hal  keamanan  sudah  dilaksanakan sesuai standar dengan ketentuan perundang-undangan sehingga privasi dari isi data akan terjaga bila itu menyangkut individu. Dalam hal akurasi, yang menjadi terpenting adalah  waktu  dan  juga  sumber  data  itu  sendiri  untuk  dapat  ditampilkan  kepada pengakses data, sehingga dataset tersebut dapat diverifikasi kepada pihak terkait. Untuk kualitas dan keutuhan sudah ada standar minimal yaitu CSV ( comma separated value ) dan teknik data cleaning yang mempertimbangkan metadata dari dataset.

## Standardization
Dimensi  kedua  yaitu standardization yang  membahas  tentang  bagaimana standarisasi dalam sistem open data . Hal yang menjadi titik fokus dalam dimensi ini adalah  tentang  bagaimana  standarisasi  data,  format  data,  sistem  kerja,  dan  juga aplikasi  dalam open  data .  Dalam  hal  pelaksanaan  standarisasi,  Open  Data  Kota
Bandung mengacu pada standar bintang tiga yang dipublikasikan oleh Tim Berners Lee yaitu format terbuka dan mudah untuk di produksi ulang. (R. Karlina, wawancara pribadi, 9 April 2020).
Gambar 2. Standar Lima Bintang Open Data Tim Berners Lee
Sumber: 5stardata.info/en/
Tim Berners Lee menyatakan bahwa ada 5 standar bintang dalam Open Data (https://5stardata.info/en/ ). Bintang  pertama  yaitu  bahwa  apa  pun  jenis  datanya asalkan berada dalam web atau portal data yang dapat diakses dan memiliki lisensi terbuka misalnya dengan format PDF. Bintang kedua yaitu bahwa data yang dibuka haruslah berstruktur misalnya dengan format XLS yang dapat diolah. Bintang ketiga yaitu bahwa data-data yang dibuka haruslah memakai format terbuka seperti CSV dan tidak berformat data yang hanya bisa dibuka oleh satu aplikasi tertentu seperti XLS yang ada “hak milik” oleh pihak tertentu dalam hal excel ini dimiliki oleh Microsoft Excel.  Bintang  keempat  yaitu  bahwa  URI  ( Uniform  Resource  Identifier )  harus digunakan untuk data sehingga pengakses data dapat menunjuk kepada data yang ditampilkan  dalam open  data .  Bintang  kelima  yaitu  bahwa  data  harus  dapat dihubungkan  ( linked )  dengan  data  lain  sehingga  dapat  memberikan  konteks  lebih dalam bagi pengakses data.
Open Data Kota Bandung itu sendiri menggunakan dua format data, 90% data yang terpublikasi di Portal Data Kota Bandung tersedia dalam format CSV. Untuk data spasial,  menggunakan  format  GeoJSON..  (R.  Karlina,  wawancara  pribadi,  9  April 2020).  Dengan menggunakan data CSV dan juga GeoJSON, Open Data Kota Bandung
sudah memenuhi standar bintang tiga Tim Berners Lee, di mana format data bersifat open license .
Standar yang ditetapkan oleh Open Data Kota Bandung ini seharusnya berlaku untuk  semua  data  yang  ditampilkan  dalam  Portal  Data  Kota  Bandung.  Salah  satu organisasi  non  pemerintah  yang  berkolaborasi  dengan  Open  Data  Kota  Bandung yaitu Tune Map yang dalam pelaksanaan kolaborasinya tidak ada standardisasi data secara  formal.  Namun,  tim Open  Data Bandung  meminta  format  data  RAW  dalam bentuk XLS, selain ini Tune Map juga memberikan laporan analisis data secara berkala (G.N. Dwijayati, wawancara pribadi, 27 Mei 2020). Dari sini bisa dilihat bahwa dengan tidak adanya perjanjian formal maka tidak ada standarisasi yang formal juga. Akan tetapi  bisa  dilihat  bahwa  format  data  yang  diminta  oleh Open  Data Kota  Bandung berstandar bintang dua dari standarisasi Tim Berners Lee, selain itu juga laporan yang berbentuk analisis rutin diberikan kepada Open Data Kota Bandung. Standar bintang dua sebenarnya tidak ada masalah karena memang data yang diproduksi oleh Tune Map  tidak  ditampilkan  dalam  Portal  Data  Kota  Bandung  untuk  dapat  diakses, sehingga  permintaan  format  data  dapat  dilaksanakan  dengan  keinginan  dari Open Data Kota Bandung.
Kemudian sistem kerja dari Open Data Kota Bandung itu sendiri terbagi menjadi beberapa  tahapan,  yaitu  tahap  pengumpulan/akuisisi  data,  lalu  tahap  pengolahan dan analisa data, terakhir yaitu tahap publikasi data (R. Karlina, wawancara pribadi, 9 April 2020). Sistem kerja dari Open Data Kota Bandung ini dalam prakteknya dengan organisasi  non  pemerintah  terlihat  tidak  jelas.  Berkaitan  dengan  sistem  kerjasama antara  Open  Data  Kota  Bandung,  Tune  Map  masih  bersifat  informal,  dan  dalam kerjasama ini dilaksanakan audiensi secara regular 3/4 bulan sekali (G.N. Dwijayati, wawancara pribadi, 27 Mei 2020). Karena tidak adanya perjanjian kerja secara formal, maka sistem kerja pun tidak mendapatkan perhatian dan hanya ada audiensi secara berkala antara pihak Tune Map dengan pihak Open Data Kota Bandung.
Penggunaan  aplikasi  tidak  dapat  luput  dalam  dimensi  standarisasi  karena ketika  aplikasi  yang  digunakan  merupakan  aplikasi  yang  eksklusif  maka  akan menimbulkan  masalah  terkait  kolaborasi  berbagai  pihak  dalam  upaya mengimplementasikan open  government  data atau open  data terutama  tiadanya
kesepakatan format data dan aplikasi yang digunakan oleh kedua pihak. Open Data Kota Bandung sendiri membagi dua aplikasi menjadi:
1. Tersedia dan dapat diunduh bebas
a. CKAN untuk Portal Data Kota Bandung
b. Tableau, alat bantu pengolahan data
c. OpenRefine, alat bantu pembersihan data
2. Dibuat oleh tim Open Data Kota Bandung
a. ARIMBI, Aplikasi Real Time Berbagi Informasi untuk mempublikasikan data yang bersifat real time.
b. Bandung  City  Dashboard,  untuk  mempublikasikan  data  dalam bentuk dashboard interaktif.
c. Sistem  Pemantauan  dan  Evaluasi,  untuk  melakukan  pemantauan ketersediaan, kelengkapan dan mengukur performa produsen data (R. Karlina, wawancara pribadi, 9 April 2020).
Aplikasi di atas juga dapat dilihat dari sudut pandang lain, sehingga kategori bisa dibagi menjadi aplikasi untuk mengelola Portal Data Kota Bandung dan aplikasi yang menjadi sarana publikasi dari data yang tersedia. Penggunaan aplikasi yang bersifat open  license oleh Open  Data Kota Bandung akan memudahkan berbagai organisasi baik pemerintah maupun non pemerintah untuk dapat memiliki standar yang jelas sehingga sistem open  data akan menjadi lebih baik.  Kemudian adanya aplikasi  dari pemerintah untuk sarana publikasi data yang terpadu akan membuat akses kepada data itu menjadi lebih mudah.
Tentang penggunaan aplikasi ini dengan organisasi non pemerintah khususnya untuk publikasi data akan memudahkan pengakses apabila data yang diproduksi oleh pihak  organisasi  non  pemerintah  dapat  ditampilkan  dalam  aplikasi  pemerintah. Perihal penggunaan aplikasi, Tune Map memiliki data dashboard sendiri, begitu pun Open  Data Bandung.  Pada  saat  ini,  data  mengenai  aksesibilitas  trotoar  yang diproduksi oleh pihak Tune Map tidak dapat diakses dari aplikasi mana pun. Rencana untuk  menampilkan  data  khususnya  yang  dikelola  oleh  pemerintah  harus  dapat direalisasikan segera sehingga masyarakat luas dapat mengakses data tersebut (G.N. Dwijayati, wawancara pribadi, 27 Mei 2020).
Kesimpulan  yang  dapat  ditarik  di  sini,  dalam  perihal  dimensi  implementasi standardization, bahwa Open Data Kota Bandung telah mempunyai standarisasi yang jelas dengan diadopsinya standarisasi open data bintang tiga dari Tim Berners Lee. Jika  portal open  data dikembangkan  ke  level  maksimalnya  dan  ke  tingkat  kualitas yang  paling  tinggi  maka  data  tersebut  harus  terstandarisasi  dengan  jelas  dan konsisten  sehingga  dapat  dimanfaatkan  kembali  (Martin,  dkk,  2015:11).  Kemudian format data yang digunakan pun merupakan format data yang bersifat open license sehingga  dapat  memudahkan  berbagai  pihak  untuk  dapat  memproduksi  atau  pun mengolah data yang dimiliki oleh Open Data Kota Bandung. Lalu, sudah ada adopsi sistem  kerja  yang  terbagi  menjadi data  driven dan problem  driven .  Dalam  hal penggunaan aplikasi, Open Data Kota Bandung mengelolanya menggunakan aplikasi yang  terbuka  sehingga  akan  memudahkan  koordinasi.  Kemudian,  adanya  aplikasi publikasi data yang terpadu akan memudahkan masyarakat untuk mengakses data disatu tempat dengan standar yang sama. Terdapat kekurangan dalam implementasi standarisasi,  yaitu  pada  kolaborasi  dengan  organisasi  di  luar  pemerintah,  seperti dengan Tune Map. Permasalahan diawali dengan tidak adanya perjanjian kerja sama yang formal sehingga menjadikan standarisasi data, format data, sistem kerja, dan aplikasi  yang  digunakan  oleh  pihak  pemerintah  dan  non  pemerintah  menjadi berbeda.  Adanya  standar  definisi  dari  data  dan  informasi  yang  unik  bagi  petugas informasi atau data akan mengurangi adanya kebingungan (Soegiono, 2018:48). Dari hasil  penelitian  dapat  kita  lihat  bahwa  sudah  ada  standarisasi  dalam  inisiatif  Open Data Kota Bandung tetapi tidak dipahaminya standar tersebut oleh pihak eksternal menjadikan standar tidak diketahui secara seragam.

## Awareness
Dimensi ketiga yaitu awareness yang membahas tentang bagaimana kesadaran publik  dan  Pemerintah  tentang  inisiatif Open  Data .  Kesadaran  ini  harus  dipahami bahwa tidak hanya datang dari Pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat. Hal yang menjadi  titik  fokus  dalam  dimensi  ini  adalah  tentang  bagaimana  sosialisasi  dan pengetahuan tentang inisiatif open data .
Dalam  hal  pelaksanaan  sosialisasi, Open  Data Kota  Bandung  melaksanakan sosialisasi tersebut tidak hanya kepada masyarakat tetapi juga sosialisasi dilaksakan
kepada  internal  Pemerintah  Kota  Bandung.  Sosialisasi  kepada  internal  ini dilaksanakan dengan dua cara yaitu:
1. Visualisasi data dalam bentuk infografis melalui media sosial ataupun paparan dalam  pertemuan  sebagai  materi  untuk  memberi  pengetahuan  bahwa datanya dipakai dan diperlukan dalam pengambilan kebijakan.
2. Penyampaian  contoh-contoh  analisa  data  dalam  beberapa  kegiatan  rapat koordinasi  dan  teknis  berkaitan  dengan  pengelolaan  data  (R.  Karlina, wawancara pribadi, 9 April 2020).
Penyampaian  tentang  inisiatif Open  Data Kota  Bandung  kepada  aparatur internal di Pemerintah Kota Bandung dengan berfokus kepada hasil analisa data dan visualisasi  data  akan  membantu  memberikan  pemahaman  kepada  aparatur pemerintahan bahwa data yang dikoleksi, diproduksi, dan disebarluaskan selama ini memang memiliki manfaat dan tidak hanya sebagai hal rutin yang tidak penting.
Lalu,  sosialisasi  kepada  masyarakat  pun  dilaksanakan  oleh Open  Data Kota Bandung melalui sosialisasi rutin ke  kampus-kampus di Kota Bandung. Selain pada kampus,  sosialisasi  juga  dilakukan  kepada  audiens  yang  lebih  umum  tersedia  di aplikasi ARIMBI. Radio SONATA juga dimanfaatkan untuk mempromosikan inisiatif Open  Data Kota Bandung secara lebih luas. Penargetan sosialisasi kepada kampus- kampus  merupakan  hal  yang  sangat  dibutuhkan.  Hal  ini  dikarenakan  kampus merupakan  tempat  banyaknya  peneliti  berada,  sehingga  adanya Open  Data Kota Bandung akan  membantu para peneliti untuk dapat mengakses berbagai data yang relevan  dengan  penelitiannya.  Kemudian,  sosialisasi  kepada  masyarakat    umum dengan  berfokus kepada aplikasi, seperti ARIMBI yang menampilkan data dasar akan membentuk  masyarakat  yang  melek  data  (R.  Karlina,  wawancara  pribadi,  9  April 2020).
Perihal  sosialisasi  dari Open  Data Kota  Bandung  kepada  organisasi  non pemerintah, Open Data Kota Bandung berkolaborasi dengan Tune Map mengadakan acara  MapMyDay.  Jika  dilihat  lebih  lanjut  acara  ini  bukan  hanya  sebuah  sosialisasi belaka  tetapi  juga  disematkan  di  dalamnya  untuk  dapat  memproduksi  data khususnya  data  tentang  tingkat  aksesibilitas  dari  trotoar  untuk  pejalan  kaki.  Data tersebut  kemudian  juga  digunakan  berkesinambungan  dengan  acara  lain,  yaitu
datathon sebuah acara kompetisi di mana data yang diproduksi di acara sosialisasi sebelumnya  digunakan  kembali  untuk  dapat  digunakan  sebagai  dasar  inovasi pemecahan masalah (G.N. Dwijayati, wawancara pribadi, 27 Mei 2020)
Lalu,  berlanjut  pada  pengetahuan  dari  inisiatif Open  Data Kota  Bandung. Pengetahuan  tentang  inisiatif open  data harus  pula  diketahui  oleh  internal pemerintah  termasuk berbagai lembaga yang memproduksi data dan   masyarakat atau organisasi non pemerintah yang  juga dapat memproduksi data bagi sistem open data . Perihal pengetahuan dari inisiatif ini, Open Data Kota Bandung memiliki kegiatan bernama  Data  Discovery  Workshop  (DDW)  di  mana  ini  akan  memberikan pengetahuan tentang inisiatif Open Data Kota Bandung, khususnya kepada petugas data  dan  infomasi  (Pedasi).  Ini  penting  bagi  internal  pemerintah,  karena  pada dasarnya open  data atau open  government  data mengharuskan  dinas  dalam pemerintah untuk dapat memproduksi, mengelola, dan membuka sebanyak mungkin data (R. Karlina, wawancara pribadi, 9 April 2020).
Perihal  pengetahuan  tentang  inisiatif Open  Data Kota  Bandung  kepada organisasi  non  pemerintah  seperti  Tune  Map,  sudah  cukup  dikenal  dan disosialisasikan  secara  baik  karena  ada  audiensi  secara  reguler  (G.N.  Dwijayati, wawancara pribadi, 27 Mei 2020). Pengetahuan dari masyarakat ini khususnya oleh organisasi  yang  bisa  membantu  memproduksi  data,  harus  dioptimalisasi  sehingga inisiatif sistem Open Data Kota Bandung akan menjadi lebih baik.
Jumlah pengunjung pada situs Portal Data Kota Bandung dapat dilihat sebagai acuan bagaimana awareness inisiatif Open Data Kota Bandung di masyarakat secara luas. Total jumlah pengunjung selama 2019 adalah sebanyak 105.372 pengunjung. Jika dirata-ratakan,menjadi  8.781  kunjungan  tiap  bulannya  dan  sebanyak  288,7 pengunjung  setiap  harinya  selama  tahun  2019.  Dari  data  pengunjung  ini,  kita  bisa melihat bahwa terdapat kesadaran di masyarakat untuk mengakses Portal Data Kota Bandung (R. Karlina, wawancara pribadi, 9 April 2020).
Kesimpulan  yang  dapat  ditarik  adalah  dalam  hal  dimensi  implementasi awareness , Open  Data Kota  Bandung  telah  memiliki  upaya  sosialisasi  yang  jelas dengan adanya medium sosialisasi yang disesuaikan dengan target dari sosialisasinya tersebut.  Mengundang  partisipasi  publik  aktif  dalam  produksi  data  baru  dan
pemanfaatan  data  yang  sudah  ada  penting  untuk  dilaksanakan  oleh  pemerintah untuk meningkatkan awareness ini (Martin, dkk, 2015:11). Adanya komunikasi antara pemerintah  dan  pemangku  kepentingan  lainnya  yang  bermakna  megenai permasalahan  publik  juga  relevan  untuk open  government data yang  berkualitas tinggi  (Ruijer,  dkk,  2019:12).  Pemerintah  dapat  merumuskan  rencana  aksi  untuk inisiatif open data ini agar perusahaan, universitas, dan entitas lainnya yang memiliki kemampuan  inovasi  dapat  mengembangkan  data  yang  ada  ini  (Gomes  &  Soares, 2014:349). Lalu, dalam hal pengetahuan mengenai inisiatif Open Data Kota Bandung telah  memiliki  pula  upaya  yang  jelas  dengan  adanya  program  atau  kegiatan  yang didesain  untuk  internal  pemerintah  dan  juga  eksternal  non  pemerintah. Meningkatnya  literasi  digital  dalam  open  data  ini  dapat  dicapai  apabila  partisipasi publik  dan  kolaborasi  dengan  berbagai  sektor  dibentuk  dan  difasilitasi,  dalam mencapai  ini  dapat  dilaksanakan  dengan  sosialisasi,  penelitian  tentang  data,  atau kompetisi  (Soegiono,  2018:9).  Faktor  yang  menjadi  penting  dalam  digunakannya open government data adalah kemudahan penggunaan dan kegunaan, transparansi, partisipasi,  dan  kolaborasi  akan  menentukan  bagaimana  intensi  masyarakat menggunakan open  government  data (Wirtz,  dkk,  2017:577). Dari  hasil  penelitian dapat  kita  lihat  bahwa  upaya  untuk  meningkatkan  pemahaman  dan  pengetahuan tentang  inisiatif Open  Data Kota  Bandung  sudah  dilaksanakan  baik  kepada  pihak internal  maupun  pihak  eksternal  dari  Pemerintah  Kota  Bandung,  tetapi  kemudian tidak  adanya  kesepakatan  formal  antara  pemerintah  dengan  pihak  eksternal menjadikan hal-hal yang bersifat teknis seperti standarisasi belum dapat diikuti secara jelas.

## Government Responsibility
Dimensi  keempat,  yaitu Government  Responsibility membahas  tentang bagaimana  kesadaran  tentang  pelaksanaan  inisiatif Open Data oleh  Pemerintah. Pemerintah sendiri memainkan peran penting dalam implementasi Open Government Data dengan memberikan dukungan kepada organisasi, menciptakan peluang, atau menyediakan sumber  daya yang terlibat seperti  dengan staf, uang,  materi, hingga layanan. Hal yang menjadi titik fokus dalam dimensi  ini adalah tentang bagaimana
dukungan dari pimpinan pemerintahan juga tentang bagaimana pengelolaan inisiatif Open Data .
Dalam hal dukungan dari pimpinan pemerintah, Open Data Kota Bandung untuk implementasi inisiatif Open Data Kota Bandung dan juga inisiatif Satu Data Indonesia dari Pemerintah Pusat sudah ada sejak 2015 dan diharapkan bahwa seluruh instansi untuk  dapat  mensukseskan open  government  data Kota  Bandung  dengan berpartisipasi serta tidak hanya membebankan kepada instansi tertentu. (R. Karlina, wawancara pribadi, 9 April 2020)
Kemudian dukungan dari pimpinan pemerintah ini pun dirasakan oleh organisasi non  pemerintah  yang  berkolaborasi  dengan Open  Data Kota  Bandung,  yaitu  Tune Map. Dukungan pimpinan pemerintah dirasakan oleh Tune Map sangat baik. Dengan adanya kolaborasi, pihak Tune Map dapat menyampaikan hasil temuannya mengenai aksesibilitas trotoar di Kota Bandung ke berbagai instansi pemerintah yang memang berkaitan (G.N. Dwijayati, wawancara pribadi, 27 Mei 2020).
Data  pemerintah  perlu  untuk  dibuka  kepada  masyarakat  dan  juga  organiasai non  pemerintah.  Adanya  keterbukaan  ini  dapat  membantu  masyarakat  untuk berkontribusi mencari solusi yang berdasarkan data. Pemerintah pun dapat terbantu dengan banyaknya masyarakat yang ikut mencari solusi yang tepat, beban kerja dari pemerintah pun dapat berkurang (G.N. Dwijayati, wawancara pribadi, 27 Mei 2020).
Inisiatif Open Data Kota Bandung ini perlu untuk terus dapat dilaksanakan secara penuh  oleh  pemerintah.  Data  yang  ditampilkan  pada  akhirnya  harus  dapat dipertanggungjawabkan  keabsahannya  sehingga  pelaksanaan  secara  penuh  oleh pemerintah dari awal sampai akhir harus dapat dilakukan (G.N. Dwijayati, wawancara pribadi, 27 Mei 2020). Selain itu, mengelola inisiatif Open Data Kota Bandung tentunya harus  berangkat  terlebih  dahulu  dari  dasar  hukum  di  mana  inisiatif  ini  sendiri dilaksanakan. Open  Data Kota  Bandung  menyampaikan  bahwa  dasar  hukum  dari dilaksanakannya  inisiatif Open  Data Kota  Bandung  melekat  dari  tugas  pokok  dan fungsi  dari  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika,  pada  Peraturan  Walikota  Bandung Nomor 1393 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta  Tata  Kerja  Dinas  Komunikasi  Dan  Informatika  Kota  Bandung.” (R.  Karlina, wawancara pribadi, 9 April 2020).
Dalam mengelola inisiatif Open Data Kota Bandung, hal yang menjadi perhatian adalah  tentang  sumber  daya  dan  fasilitas  yang  digunakan,  bagaimana  alokasi  dari sumer daya manusia, kemudian juga tentang pelatihan. Adapun sumber daya yang digunakan oleh Open Data Kota Bandung yaitu:
1. Brainware ,  terdiri  dari  data  administrator, data  analyst,  business  analyst, graphic designer , pengelola data, pengolah data dan statistisi.
2. Software , terdiri dari Tableau, Microsoft Excel, XMind, Flourish Studio, Open Refine, Airtable, Navicat dan Sublime Text. (R. Karlina, wawancara pribadi, 9 April 2020).
Untuk fasilitas apa saja yang digunakan, Open Data Kota Bandung tidak memiliki fasilitas  khusus  yang  digunakan  sehingga  fasilitas  yang  digunakan  adalah  fasilitas yang disediakan untuk operasional dinas. Data center dan penunjang transaksi data secara besar belum tersedia, sampai saat ini fokus utama adalah pengelolaan data dan peningkatan kualitas datanya.  Tidak adanya fasilitas khusus seperti data center dan sistem transaksi data maka yang dapat dilaksanakan hanyalah pengelolaan dan peningkatan  kualitas  data.  Fasilitas  khusus  untuk  menunjang  operasionalisasi  dari sistem Open Data Kota Bandung akan menjadi sebuah keharusan bagi pemerintah jika ingin untuk dapat mengejar laju perkembangan teknologi yang ada di masyarakat (R. Karlina, wawancara pribadi, 9 April 2020).
Untuk  sumber  daya  manusia, Open  Data Kota  Bandung  mengalokasikan  13 orang terdiri dari 9 Pegawai Negeri Sipil dan 4 Tenaga Ahli (R. Karlina, wawancara pribadi, 9 April 2020). Struktur organisasi dari Open  Data Kota Bandung  itu sendiri merupakan  struktur  dari  Bidang  Data  dan  Statistik  pada  Dinas  Komunikasi  dan Informatika  Kota  Bandung,  sehingga Open  Data Kota  Bandung  bukan  lah  suatu instansi independen, melainkan melekat dengan Bidang Data dan Statistik. Kemudian Tenaga  Ahli  yang  berada  dalam Open  Data Kota  Bandung  atau  Bidang  Data  dan Statistik ini sebenarnya dalam prakteknya dapat bekerja di seksi manapun dan tidak terikat pada satu seksi tertentu. (R. Karlina, wawancara pribadi, 9 April 2020)
Lalu, pelatihan dari petugas Open Data Kota Bandung menjadi hal dasar yang harus  dimiliki.  Untuk  melaksanakan  pelatihan  ini Open  Data Kota  Bandung menyelenggarakan DDW ( Data Discovery Workshop ) untuk seluruh Petugas Data dan
Informasi  (Pedasi)  yang  ada  di  instansi  pemerintahan  sehingga Open  Data Kota Bandung  dapat  berjalan  sesuai  dengan  standar,  materi  yang  disampaikan  adalah pengenalan  urusan  dan  tupoksi  dinas,  adanya  pengenalan  pengelolaan  data  dan pengenalan  pengolahan  data,  serta  penyimpanan  data (R.  Karlina,  wawancara pribadi, 9 April 2020).
Kesimpulan yang dapat ditarik di sini  adalah  dalam hal dimensi implementasi government  responsibility, Open  Data  Kota  Bandung  sudah  memiliki  dasar  hukum yang jelas untuk dapat melaksanakan kegiatannya. Adanya peraturan yang jelas akan menghindarkan  menurunnya  keterikatan  antara  inisiatif  open  data  dengan  pihak yang  berkepentingan  (Soegiono,  2018:8).  Faktor  yang  sangat  berdampak  dalam partisipasi berbagai organisasi dalam inisiatif open data adalah regulasi dan kebijakan (Yang, dkk, 2019:609). Dukungan dari pemerintah berbentuk sebuah komitmen sejak dimulainya insiatif Open Data Kota Bandung. Pemerintah harus mempercayai bahwa para  pemangku  kepentingan  dapat  memberikan  nilai  yang  nyata  dan  juga mengapresiasi  perspektif  dan  partisipasi  mereka  agar  inisiatif open  data ini  dapat berjalan dengan baik (Ruijer, dkk, 2019:13). Kemudian dalam hal sumber daya ada dua yang  digunakan  yaitu brainware dan software yang  sayangnya  tidak  ada  fasilitas khusus untuk dapat menunjang operasional dari Open Data Kota Bandung. Dari hasil penelitian  ini  dapat  kita  lihat  bahwa  Pemerintah  Kota  Bandung  memberikan komitmen  tanpa  adanya  atensi  yang  jelas  seperti  penyediaan  fasilitias  khusus  dan juga tidak adanya kesepakatan kerjasama formal dengan pihak eksternal.

## KESIMPULAN
Ditilik  dari  empat  dimensi  implementasi Open  Government  Data oleh Pemerintah Kota Bandung, maka ada beberapa hal yang memerlukan perbaikan dari segi  kolaborasi  data  sharing  maupun  kesepakatan  formal  dengan  pihak  eksternal, standarisasi format data, hingga infrastruktur penunjang pelaksanaan inisiatif Open Data .  Untuk  itu,  Pemerintah  Kota  Bandung  perlu  melakukan  beberapa  hal  untuk memperbaiki implementasi inisiatif Open Data ini.
Pertama, Pemerintah Kota Bandung dapat menjalin kerja sama lebih banyak dengan organisasi eksternal lainnya agar data yang didapatkan lebih kaya sehingga
data yang dapat diakses oleh masyarakat lebih komprehensif. Kerja sama tersebut tentunya harus bersifat formal agar ada standarisasi terhadap sistem kerja, aplikasi yang dipakai, format data, publikasi data, produksi data, dan lain sebagainya dapat tercapai antara pihak pemerintah dengan pihak eksternal. Kedua, Pemerintah Kota Bandung  dapat  meningkatkan  standarisasi  penggunaan  format  data  dari  standar bintang 3 ke standar yang lebih tinggi agar dapat bersaing mengikuti perkembangan kemajuan  implementasi Open  Government  Data dengan  seluruh  dunia.  Ketiga, Pemerintah Kota Bandung lebih menggencarkan sosialisasi kepada pihak eksternal khususnya kepada calon produsen data eksternal agar pengetahuan yang lebih teknis dapat diketahui sehingga kolaborasi ke depan dapat berjalan dengan lebih mudah. Terakhir,  Pemerintah  Kota  Bandung  dapat  meningkatkan  infrastruktur  penunjang pelaksanaan Open Government Data seperti data center serta fasilitas transaksi data antar organisasi guna memperluas fokus kerjanya terutama terhadap peningkatan kualitas data.

## DAFTAR PUSTAKA
Bhageshpur, Kiran. (2019). Data Is The New Oil -- And That's A Good Thing. Diakses di https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2019/11/15/data-is-the-new-oil- and-thats-a-good-thing/?sh=2a20c4a73045 pada tanggal 20 Februari 2021 pukul 01.20 WIB.
Gomes, Alvaro., Soares, Delfina. (2014). Open government data initiatives in Europe: Northern  versus  southern  countries  analysis. ACM  International  Confrence Proceeding Series , Hal. 342-350.
Hendrawan, Arie. (2019). Open Government: Perkembangan dan Masa Depan . Diakses di https://nasional.sindonews.com/read/1388938/18/open-government- perkembangan-dan-masa-depan-1553196647 pada 17 Oktober 2019 pukul 15.04 WIB.
Hikmawati, F. (2017). Metodologi Penelitian. Depok: Raja Grafindo Persada. https://5stardata.info/en/ diakses pada 10 Juni 2020 pukul 18.48 WIB.
Indrajit,  A.  (2018).  One  Data  Indonesia  to  Support  the  Implementation  of  Open Government  Data  in  Indonesia.  In  B.  van  Loenen,  G.  Vancauwenberghe,  &  J. Crompvoets, Open Data Exposed (pp. 247-267). The Hague: T.M.C. Asser Press. Jetzek, T., Avital, M., & Bjørn-Andersen, N. (2012). The Value of Open Government Data: A Strategic Analysis Framework . Paper presented at 2012 Pre-ICIS Workshop, Orlando, Florida, United States.
Kusnandar,  Viva  Budy.  (2019). Berapa  Jumlah  Penduduk  Kota  Bandung. Diakses  di https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/17/berapa-jumlah- penduduk-kota-bandung pada 17 Oktober 2019 pukul 16.32 WIB.
Library of Congress Collections. Diakses di https://www.loc.gov/preservation/digital/formats/fdd/fdd000323.shtml  pada tanggal 9 Juni 2020 pukul 21:13 WIB.
Martin, Alejandro Saez., Rosario, Arturo Haro De., & Perez, Maria Del Carmen Caba Perez. (2015). An International Analysis of the Quality of Open Government Data Portals. Social Science Computer Review , Vol. 34, No. 3, Hal. 298-311. Moleong, L. J. (2007). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosdakarya.
Nazir, M. (1998). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Omar, A., Bass, J. M., & Lowit, P. (2014). A Grounded Theory Of Open Government Data: A Case Study In The UK. UK Academy for Information Systems Conference Proceedings 2014 , (Hal. 1-22).
Open Data Kota Bandung. Diakses di https://opendatabdg.gitbook.io/dokumentasi/ pada 17 Oktober 2019 pukul 16.41 WIB.
Perdana,  Putra  Prima.  (2015). Luncurkan  Portal  Open  Data,  Pemkot  Bandung  Siap Ditelanjangi .  Diakses  di https://nasional.tempo.co/read/727003/luncurkan- portal-open-data-pemkot-bandung-siap-ditelanjangi/full&view=ok pada 17 Oktober 2019 pukul 16.16 WIB.
Ruijer,  Erna.,  Grimmelikhuijsen,  Stephan.,  van  den  Berg,  Jochem.,  Meijer,  Albert (2019). Open data work: understanding open data usage from a practice lens. International Review of Administrative Sciences , Vol. 86, No. 1, Hal. 3-19.
Safaria, A. F., Muhtar, E. A., Irawati, I., & Widianingsih, I. (2018). Manajemen Inovasi Open  Data Dalam Layanan  Informasi  Publik  Pada  Pemerintah  Kota  Bandung.
Jurnal Administrasi Publik , Vol. 9, No. 2, Hal. 135-12.
Safaria,  A.  F.,  Widianingsih,  I.,  Muhtar,  E.  A.,  &  Irawati,  I.  (2019).  Model  Inovasi Kolaboratif  dalam  Implementasi  Program  Open  Data:  Tantangan  dan Manfaatnya bagi Publik. Jurnal Administrasi Publik , Vol. 9, No. 1, Hal. 9-20.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Suryabrata, S. (2019). Metodologi Penelitian. Depok: RajaGrafindo Perkasa.
Suwartono. (2014). Dasar-Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
Soegiono,  Agie  Nugroho.  (2018).  Investigating  Digital  (Dis)engangement  of  Open Government:  Case  Study  of  One  Data  Indonesia. Jurnal  Kebijakan  dan Administrasi Publik , Vol. 22, No.1, Hal. 36-51.
Wawancara  pribadi  dengan  Rina  Karlina,  Kepala  Bidang  Data  dan  Statistik  Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, 9 April 2020.
Wawancara  pribadi  dengan  Gita  Nofieka  Dwijayati,  Co-Founder  dan  Team  Leader Tune Map, 27 Mei 2020.
Wirtz,  Bernd  W.,  Weyerer,  Jan  C.,  Rosch,  Michael.  (2017).  Open  Government  and citizen participation: an empirical analysis of citizen expectancy towards open government data. International Review of Administrative Sciences. Vol. 85, No. 3, Hal. 566-586.
Yang, Tung-Mou., Lo, Jin., Shiang, Jing. (2019). To open or not to open? Determinants of open government data. Journal of Information Sciences , Vol. 41, No. 5, Hal. 596-612.