Jurnal GeoEco                                                                                                       ISSN: 2460-0768 Vol. 1, No. 1 (Januari 2015) Hal.  58 - 66
* 2 Staff Mengajar Magister PKLH FKIP UNS

## PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PENGELOLAAN
HUTAN BERSAMA MASYARAKAT (PHBM)

## DI DESA GIRIMULYO KECAMATAN JOGOROGO KABUPATEN NGAWI
Moh. Ngabdani 1 , Chatarina Muryani 2 , R. Sudaryanto 2

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  :  1).  Mengetahui  pelaksanaan  pengelolaan  hutan  bersama masyarakat (PHBM) di Desa Girimulyo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi. 2). Mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan bersama msyarakat. 3). Mengetahui upaya Dinas Kehutanan  dan  Perkebunan  Kabupaten  Ngawi  dalam  pelaksanaan  PHBM  di  desa  Girimulyo kecamatan Jogorogo.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  survey.  Data  yang  dikumpulkan  ini  adalah  data primer dan sekunder, data yang terkumpul di analisis dengan analisis diskripsif. Hasil penelitian menunjukaan  bahwa  :  1).  Partisipasi  masyarakat  di  desa  Girimulyo  dalam  pelaksanaan Pengelolaan  Hutan  Bersama    Masyarakat  (PHBM)  cukup  baik  dilihat  dari  berbagai  kegiatan teknis  kehutanan  maupun  non  teknis  kehutanan.2)Implementasi  Pengelolaan  Hutan  Bersama Masyarakat (PHBM) di desa Girimulyo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi berjalan dengan baik  dilihat  dari  berbagai  data  administratifnya.  3).  Peran  Dinas  Kehutanan  Dan  Perkebunan Kabupaten  Ngawi  dalam  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  pada  program  PHBM  ini diwujudkan  melalui  penugasan  tenaga  pendamping  lapang  PHBM  yang  berasal  dari  unsur Lembaga Swadaya Masyarakat  (LSM) dan dari unsur tenaga penyuluh lapang kehutanan sangat direspons baik oleh LMDH di desa Girimulyo dalam rangka pemantapan kelembagaan LMDH.
Kata Kunci : Hutan, Partisipasi masyarakat, Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat.

## PENDAHULUAN
Hutan  bagi  Indonesia  adalah  sumber daya alam yang paling penting dan sekaligus berfungsi  sebagai  sumber  keanekaragaman spesies dan genetik, mesin pemroses, gudang raksasa  penyimpan  karbon  serta  stabilisator iklim  dunia.  Pada  ranah  lokal,  kehadiran
hutan  menjamin  ketersediaan  pasokan  air bersih  dan  memelihara  kesuburan  tanah. Hutan pun menjadi alas kebudayaan kehutanan  yang  kaya  raya  bagi  komunitas- komunitas  yang  berada  di  dalam  dan  di sekitar hutan.(Simon,2000).
Jurnal GeoEco                                                                                                      ISSN: 2460-0768 Vol. 1, No. 1 (Januari 2015) Hal.  58 - 66
“Forest  are  a  nation  asset  ,  a  global public  good,  and  central  to  the  livehood  of many  of  the  36  million  Indonesia  living  in proverty. Forest governance touches fundamental and democratic choice in nearly every  district  in  Indonesia  –  70%  of  the countr’s land. Forest policy reform processes address  real  issues  that  are  central  to  the rural economy and the poor, build voice and accountability, and angage governments and people in building good governance practice together” (Word Bank 2009 : 2) “Hutan bagi Indonesia merupakan asset nasional, komoditi  masyarakat  global,  dan  sumber penghidupan  utama  bagi  sekitar  36  juta masyarakat  Indonesia  yang  hidup  dalam kemiskinan.  Tata  pemerintahan  kehutanan menyentuh  isu  dasar  pengelolaan  aset  dan pilihan  demokratis  di  hampir  setiap  wilayah kabupaten/kota di Indonesia yang menempati  70%  dari  daratan  Indonesia. Proses reformasi kebijakan kehutanan mengangkat  isu  nyata  yang  penting  bagi ekonomi  pedesaan  dan  rakyat  miskin, membangun suara keterlibatan dan akuntabilitas serta mempertemukan
pemerintah dan masyarakat dalam
membangun bersama praktik tata pemerintahan yang baik.” (Word Bank.2009 : 2)
Pengelolaan  hutan  dengan  paradigma timber  management  yang  bertujuan  untuk menghasilkan  kayu  berkembang  pesat  di negara-negara  maju,  khususnya  negara- negara  Eropa  Barat  dan  Amerika  Utara. Akan  tetapi  perkembangan  yang  terjadi tersebut  tidak  langsung  dapat  diterapkan  di negara-negara  berkembang.  Bahkan  pada paruh kedua abad 20 terjadi kerusakan hutan yang  cukup  parah  di  beberapa  Negara berkembang pasca perang dunia II. Kerusakan hutan dinegara berkembang yang umumnya  baru  merdeka  memerlukan  modal untuk  menjalankan  roda  pemerintahan  dan roda  pembangunan.  Modal  pembangunan yang tersedia dengan mudah adalah sumberdaya alam berupa bahan tambang dan sumberdaya  hutan.  Disamping  itu  dengan laju  pertambahan  penduduk  yang  pesat meningkatkan kebutuhan akan lahan pertanian,  perumahan  yang  berdampak  pada alih  fungsi  kawasan  hutan.  Disisi  lain Negara-negara berkembang belum menguasai  ilmu  pengelolaan  hutan  .  kondisi ini mengakibatkan hutan mengalamai kerusakan yang cukup parah.(Awang.2004) Dalam perkembanganya konsep pengelolaan hutan  untuk  rakyat  mengandung  makna bahwa pembangunan kehutanan harus diarahkan  untuk  pembangunan  masyarakat lokal ( forestry for local community
Jurnal GeoEco                                                                                                      ISSN: 2460-0768 Vol. 1, No. 1 (Januari 2015) Hal.  58 - 66
development ) tujuanya adalah untuk meningkatkan  standart  kehidupan  penduduk pedesaan  di  sekitar  hutan  dengan  cara melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan dan berbagai kegiatan  pengelolaan  hutan  sesuai  dengan keadaan nyata masyarakat (Awang, 2005:dalam Teguh,2008).
Dilatar belakangi oleh kerusakan hutan akibat  penjarahan  pada  periode  1998-2000 dan  lahirnya  kesadaran  di  kalangan  internal perhutani  bahwa  hutan  tidak  akan  lestari apabila  dikelola  hanya  oleh  Perhutani tunggal,  sejak  tahun  2001  Perum  Perhutani menggulirkan  model  Pengelolaan  Sumber daya  Hutan  Bersama  Masyarakat  (PHBM), melalui  SK  Nomor  136/Kpts/Dir/2001. Lahirnya  program  PHBM  ini  merupakan sebuah  terobosan  dan  langkah  maju  dari Perhutani untuk bersama-sama dengan pihak lain  mengelola  sumberdaya  hutan.  Apalagi posisi  sektor  kehutanan  di  pulau  Jawa menduduki  peranan  yang  sangat  penting untuk  mendukung  laju  pembangunan,  dan menjaga  keseimbangan  ekosistem  pulau Jawa  yang  semakin  kritis  dari  waktu  ke waktu.
Untuk  mnyempurnakan  pedoman PHBM  yang  telah  diputuskan  tahun  2001 tersebut Perhutani mengeluarkan lagi
pedoman
PHBM melalui SK 268/Kpts/Dir/2007, dengan jiwa PHBM plus adalah  mengelola  sumberdaya  hutan  secara bersama, berdaya dan berbagi dengan semua pihak  yang  berkepentingan  atas  dasar fleksibilitas  dan  karakteristik  usaha  serta kondisi sosial masyarakat setempat.
Menurut  keputusan  ketua  dewan pengawas perum Perhutani, nomor 136/KPTS/DIR/2001,  tentang  Pengelolaan
Hutan bersama masyarakat (PHBM), Pengelolaan  Hutan  Bersama  Masyarakat (PHBM)  adalah  kegiatan  yang  meliputi penyusunan rencana pengelolaan sumberdaya hutan, pemanfaatan sumberdaya hutan  serta  perlindungan  dan  konservasi alam.
Pengelolaan hutan bersama masyarakat yang  berada  di  Desa  Girimulyo  Kecamatan Jogorogo  Kabupaten  Ngawi  merupakan salah satu bentuk pengelolaan hutan masyarakat yang berbasis komunitas, dimana  peran  dan  partisipasi  masyarakat dalam keterlibatan pengelolaan hutan menempati faktor yang sangat penting dalam keberhasilan  pengelolaan  hutan  di  kawasan hutan  negara  yang  selama  ini  dikelola mutlak oleh Perhutani.
Hal  tersebut  mengindikasikan  betapa partisipasi  masyarakat  merupakan  aspek penting dalam pengelolaan hutan. Selain itu,
Jurnal GeoEco                                                                                                      ISSN: 2460-0768 Vol. 1, No. 1 (Januari 2015) Hal.  58 - 66
peran  masyarakat  yang  tergabung  dalam Lembaga  Masyarakat  Desa  Hutan  (LMDH) serta  Dinas  Kehutanan  dan  Perkebunan Kabupaten Ngawi selaku dinas teknis terkait sangat  diperlukan  dalam  mengoptimalkan pengelolaan hutan tersebut Tujuan penelitian ini adalah : 1). Mengetahui implementasi  pengelolaan  hutan  bersama masyarakat  (PHBM)  di  Desa  Girimulyo Kecamatan  Jogorogo  Kabupaten  Ngawi.  2). Mengetahui  partisipasi  masyarakat  dalam pengelolaan hutan bersama msyarakat. 3).
Mengetahui  upaya  Dinas  Kehutanan dan  Perkebunan  Kabupaten  Ngawi  dalam pelaksanaan  PHBM  di  desa  Girimulyo kecamatan Jogorogo.
Dalam  penelitian  ini  menggunakan metode  penelitian  survey  dengan  menyebar angket serta di dukung dan diperkuat dengan wawancara,  diskusi  dan  penggalian  data catatan catatan atau dokumen yang ada yang dimiliki  oleh  Lembaga  Masyarakat  Desa Hutan (LMDH) dan dokumen milik Perhutani.

## METODE PENELITIAN
Strategi  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  studi  kasus, bahwa  studi  kasus  merupakan  strategi  yang lebih  cocok  bila  pokok  pertanyaan  suatu
penelitian berkenaan dengan bagaimana atau mengapa,  bila  peneliti  hanya  memiliki sedikit  peluang  untuk  mengontrol  peristiwa- peristiwa  yang  akan  diselidiki  dan  bilamana fokus  penelitian  terletak  pada  fenomena kontemporer  (masa  kini)  di  dalam  kontek kehidupan nyata.
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif (deskriptif analitis) dengan melihat obyek  penelitian,  peneliti  secara  langsung melakukan observasi (menggali data  secara  langsung  ke  lapangan),  serta melakukan  wawancara  untuk  mencari  data pendukung  lainnya.  Dalam  hal  ini  peneliti melihat  secara  langsung  yaitu:  bagaimana partisipasi  masyarakat  terhadap  pelaksanaan program PHBM di Desa Girimulyo Kecamatan Jogorogo Kabupaten
Ngawi.Teknik pengumpulan data yang lazim digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pengamatan  atau  observasi  dan  wawancara yang  dilengkapi  dengan  studi  dokumentasi dengan  menggunakan  manusia  sebagai  alat penelitian
Dalam  penelitian  ini  analisa  data yang  digunakan  adalah  analisa  kualitatif dimana  proses  mencari  dan  menyusun secara  sistematis  data  yang  diperoleh  dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan  dan  bahan  bahan  lain  sehingga mudah  dipahami  dan  temuanya  dapat
Jurnal GeoEco                                                                                                      ISSN: 2460-0768 Vol. 1, No. 1 (Januari 2015) Hal.  58 - 66
diinformasikan pada orang lain.
Analisa  dapat  dilakukan  dengan mengorganisasikan  data,  memilah  milah data  menjadi  satuan  yang  dapat  dikelola, mensintesiskannya,  menyusun  kedalam pola, menemukan apa yang penting dan apa yang  dipelajari  dan  membuat  kesimpulan yang  dapat  diceritakan  kepada  orang  lain melalui  ;  1).  Reduksi  data,  2).Sajian  data, 3). Penarikan simpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Diskripsi  Hutan  di  Wengkon  Desa

## Girimulyo
Kawasan  hutan  yang  masuk  wengkon dan  menjadi  hutan  kelola  /  wonorekso  di desa Girimulyo kecamatan Jogorogo merupakan  kawasan  hutan  yang  berada dibawah  naungan  pengelolaan  kawasan hutan  Kesatuan  Pemangkuan  Hutan  (KPH) Lawu  Ds  yang  berkantor  di  Madiun.  Lokasi hutan  ini  berada  di  lereng  gunung  lawu sebelah utara dan merupakan kelas perusahaan pinus dengan topografi
perbukitan  sehingga  rawan  terhadap  bahaya erosi , tanah longsor dan di  musim  kemarau rawan terhadap kebakaran. Keseluruhan luas kawasan  hutan  yang  menjadi  wengkon  desa
Girimulyo adalah 1,676.40 Ha. atau 88,60 % dari luas desa Girimulyo 2018,40 Ha.
Mengingat  kondisi  wilayah  yang rawan  terhadap  berbagai  ancaman  bencana alam  pola  penanaman  tanaman  selain tanaman  kehutanan  juga  di  tanam  tanaman budi  daya  sebagai  penopang  ekonomi masyarakat dan juga dibudidayakan tanaman buah  komoditi  unggulan  setempat  yang sudah  terbukti  tumbuh  baik  dan  disukai masyarakat seperti jenis kakao, durian, suren dan  cengkeh.  Sedangkan  di  jalur  tanaman kehutanan  juga  ditanam jenis puspa, rasamala  dan  jenis  jenis  lain  sebagai tanaman pengisi.
Adapun  kawasan  hutan  yang  masuk areal  pengelolaan  intensif  dalam  PHBM  di desa Girimulyo adalah sebagai berikut
Tabel
1 Daftar  Kawasan  Hutan Desa Girimulyo No RPH Luas (Ha) 1 Ngetreb 398.20 2 Manyul 1.278.20 Jumlah 1.676.40
Jurnal GeoEco                                                                                                      ISSN: 2460-0768 Vol. 1, No. 1 (Januari 2015) Hal.  58 - 66
Tabel  2    Jumlah  populasi    dan  Prosentase  Partisipasi  Masyarakat  sekitar  hutan  pada  program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)
Desa Girimulyo kecamatan Jogorogo kabupaten Ngawi
No Bentuk kegiatan Jumlah populasi (orang) Berpar tisipasi (orang) Prosen tase (%) Tidak Berpar tisipasi (orang) Prosen tase (%) 1 Sosialisasi program PHBM di desa Girimulyo 125 123 98.4 2 1.6 2 Terlibat kegiatan Teknis kehutanan bidang tanaman 125 115 92 10 8 3 Terlibat kegiatan teknis kehutanan bidang tebangan 125 114 91.2 11 8.8 4 Terlibat kegiatan pembagian dan penentuan  lahan  untuk tanaman pertanian bagi masyarakat 125 120 96 5 4 5 Terlibat kegiatan pengamanan hutan/patroli keamanan hutan 125 30 24 95 76 6 Terlibat kegiatan penyadapan getah pinus 125 105 84 20 16 7 Terlibat bersama petugas perhutani dalam pemadaman kebakaran  bila  terjadi bencana  kebakaran  di wilayah  hutan  desa Girimulyo 125 114 91.2 11 8.8
Sumber: data primer.
Jurnal GeoEco                                                                                                      ISSN: 2460-0768 Vol. 1, No. 1 (Januari 2015) Hal.  58 - 66
Dari  data  tabel  diatas  dapat  di uraikan  sebagai  berikut  ;  1).  pada  kegiatan Sosialisasi program PHBM di desa Girimulyo  dengan  responden  125  diperoleh data  123  menghadiri  sosialisasi  adanya PHBM  di  desa  Girimulyo  atau  sekitar  98.4 %  dan  2  responden  tidak  menghadiri  atau sekitar  1.6  %.  Dilihat  dari  data  dan prosentase dari kegiatan tersebut menunjukan  bahwa  tingkat  perhatian  dan apresiasi  terhadap  PHBM  cukup  baik.  2). Pada  kegiatan  Teknis    kehutanan  bidang tanaman, keterlibatan masarakat dapat ditunjukan  dengan  data  responden  125 dengan  hasil  115  terlibat  dalam  bidang tanaman atau sekitar 92 %  dan tidak terlibat dalam  kegiatan  teknis  kehutanan  bidang tanaman sejumlah 10 responden atau sekitar 8  %.  3).  Pada  kegiatan  teknis  kehutanan bidang  tebangan  dengan  responden  125 diperoleh  data  114  terlibat  dalam  kegiatan tebanagan  atau  sekitar  91.2  %  dan  11 responden  tidak  terlibat  atau  sekitar  8.8  %. Pada  indikator  ini  menunjukan  bahwa tingkat keterlibatan masyarakat dalam rangkaian  kegiatan  kehutanan  cukup  besar. 4). Pada  kegiatan pembagian dan penentuan lahan untuk tanaman pertanian bagi masyarakat terdapat responden sejumlah 125 dengan data sebagai berikut 120 terlibat atau sekitar 96 % dan 5 tidak terlibat atau sekitar
4  %.  5).  Pada  kegiatan  pengamanan hutan/patroli keamanan hutan,responden sejumlah 125 diperoleh data sebagai berikut, 30 responden menjawab terlibat dan berpartisipasi  atau  sekitar  24  %  dan  95 responden  tidak  terlibat  atau  sekitar  76  %, pada indikator ini mayoritas responden  yang menjawab  tidak  terlibat  beranggapan  bahwa kegiatan  pengamanan  hutan  masih  menjadi tanggung  jawab  mutlak  petugas  keamanan perhutani  selain  itu  juga  bahwa  petugas keamanan  perhutani hanya  melibatkan anggota  LMDH  dengan  jumlah  terbatas.  6). Pada  kegiatan  penyadapan  getah  pinus, responden  sejumlah  125  diperoleh  data sebagai  berikut;  105  responden  menjawab terlibat  atau  sekitar  84  %  dan  20  responden tidak  terlibat  kegiatan  penyadapan  atau sekitar  16  %,  responden  yang  tidak  terlibat dalam  kegiatan  penyadapan  kebanyakan sudah mempunyai pekerjaan dan kagitan lain yang  tidak  bisa  di  tinggalkan,  yaitu  bertani disawah.  7).  Pada  kegiatan  pemadaman kebakaran  bila  terjadi  bencana  kebakaran  di wilayah  hutan  desa  Girimulyo  responden sejumlah 125 diperoleh data sebagai berikut, 114 terlibat dan berpartispasi dalam aktivitas pemadaman  atau  sekitar  91.2  %  dan  11 responden  tidak  terlibat,  atau  sekitar  8.8  %, ada  beberapa  responden  tidak  terlibat dikarenakan mereka menganggap bahwa hal
Jurnal GeoEco                                                                                                      ISSN: 2460-0768 Vol. 1, No. 1 (Januari 2015) Hal.  58 - 66
tersebut  merupakan  semata  mata  kewajiban pihak perhutani semata.
Dari  beberapa  indikator  partisipasi yang  dapat  dijadikan  dasar  pengambilan kesimpulan  terhadap  tingkat  partisipasi masyarakat  dalam  implementasi  PHBM  di desa  Girimulyo  menunjukan  bahwa  tingkat partisipasi  masyarakat  dalam  implementasi PHBM  di  desa  Girimulyo  Kecamatan
Jogorogo  menunjukan  tingkat  partisipasi yang baik.

## Peran Dinas Kehutanan dan Perekebunan Kabupaten Ngawi
Dalam  implementasi  PHBM  di  desa Girimulyo,  pihak  Dinas  Perkebunan  dan Kehutanan kabupaten Ngawi juga memberikan  beberapa  dukungan  sehingga implementasi  PHBM  dapat  berjalan  dengan sebaik  baiknya.  Berikut  beberapa  dukungan Dinas Kehutanan dan
Perkebunan
Kabupaten  Ngawi    dalam  implementasi
PHBM  di  desa  Girimulyo  kecamatan
Jogorogo kabupaten Ngawi .
1. Menyediakan tenaga pendamping
lapang untuk  pemberdayaan masyarakat
(LMDH)
2. Memberikan pelatihan menejemen
kepada pengurus LMDH
3. Memfasilitasi  kredit  lunak    untuk LMDH    melalui  Dinas  Koperasi  dan Bank Jatim cabang Ngawi
4. Memberikan bantuan stimulasi kambing untuk anggota LMDH
Sumber:  Wawancara,Jarwanto,  Kabid  RLPS Dinas Hutbun Kab.Ngawi.

## KESIMPULAN
Dari  keseluruhan  data  yang  telah dianalisis menunjukan bahwa :
1. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PHBM di Desa Girimulyo adalah baik
2. Pelaksanaan  PHBM    di  Desa  Girimulyo berjalan baik
3. Peran  dan  upaya  Dinas  Kehutanan  dan Perkebunan  Kabupaten  Ngawi  dalam pelaksanaan  PHBM  di  Desa  Girimulyo Kecamatan Jogorogo cukup besar

## DAFTAR PUSTAKA
Agnes.S.  2004. Pemberdayaan  Masyarakat Desa  Melalui  Institusi  Lokal. Aditya Media Yogjakarta
Ayu.  DU.  2012. Penerapan  Strategi  Hutan Rakyat Opsi Penyelamatan Kehancuran Hutan Negara . Cakrawala. Yogjakarta Arikunto.S. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan  Praktis. Rineka  Cipta. Jakarta
Jurnal GeoEco                                                                                                      ISSN: 2460-0768 Vol. 1, No. 1 (Januari 2015) Hal.  58 - 66
Awang,  SA,  2003. Politik  Kehutanan
Masyarakat . Kreasi Wacana. Yogjakarta. Bachtiar,  HW,  1991. Pengamatan  Sebagai Suatu Metode Penelitian dalam Metode Penelitian Masyarakat Redaksi Koenjaraningrat. PT. Gramedia Jakarta.
Bappenas,  2000.  Program  Pemberdayaan
Masyarakat  Dan  Pemerintah  daerah (P2MPD)  /  Community  And  Local Government Support Sector Development Program. Pengembangan masyarakat Suatu Landasan Pemikiran. Bappenas. Jakarta. Bungin, Burhan,2012. Analisis Data
Penelitian  Kualitatif ,    Rajawali  Press, Jakarta
Kasiram.Moh.2010. Metodologi  Penelitian Kualitatif  –  Kuantitatif. UIN  MALIKI Press. Malang.
Mia.S. R.Yando. Edited  by Cor Veer. 2010.
Capacity  Building  Needs  Assesment for  Community  Forestry  Development
in Indonesia. Bangkok
Perum Perhutani,2009. Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat, Jakarta. Perum Perhutani, 2001. SK 268/Kpts/Dir/2007 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat, Jakarta.
Simon,  Hasanu,  2000. Pengantar  Ilmu
Kehutanan . Yayasan Pembina Kehutanan.  Universitas  Gadjah  Mada. Yogjakarta --------2008. Pengelolaan  Hutan  Bersama Masyarakat (Coorporative Forest Management). Pustaka Pelajar. Yogjakarta.
Word  Bank.  2009. Stategi  For  Word  bank. Sustaining  Indonesia  Forest .  1818  H Street,  N.W.Washington,  D.C.  20433,
U.S.A.
Yuwono,T,  Wiyono,P,  2008. Cooperative Forest Management , DATA MEDIA, Yogjakarta.