## EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM REHABILITASI PENYANDANG CACAT

## Lilis Wahyuni
Program Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas, Km. 12,5 Panam Pekanbaru, 28293
Abstract: Evaluation of Rehabilitation of Disabled Persons Program. This study aimed to evaluate the implementation of the Disabled Rehabilitation Program at the Department of Social Dumai. This research is a descriptive study with qualitative approach. Informants in this study are those that play a role in the implementation of the Disabled Rehabilitation Program at the Depart- ment of Social Dumai. Data collection technique were interview, observation and documentation. Analysis of data through data reduction, data presentation and conclusion. The results showed that the implementation of the Rehabilitation of Persons with Disabilities Program in Social Ser- vice Dumai seen from indicators of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness and accuracy, there are still many shortcomings. None of the evaluation indicators used can be fulfilled in the Implementation of the Programme of Rehabilitation of Persons with Disabilities on Social Department Dumai.
Keywords: effectiveness, adequacy, equity, responsiveness, disabled persons
Abstrak: Evaluasi Pelaksanaan Program Rehabilitasi Penyandang Cacat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Pelaksanaan Program Rehabilitasi Penyandang Cacat pada Dinas Sosial Kota Dumai. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berperan dalam Pelaksanaan Program Rehabilitasi Penyandang Cacat pada Dinas Sosial Kota Dumai. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Program Rehabilitasi Penyandang Cacat pada Dinas Sosial Kota Dumai yang dilihat dari indikator efektivitas, efe- siensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan, masih banyak terdapat kekurangan. Tidak ada satupun indikator evaluasi yang digunakan dapat terpenuhi dalam Pelaksanaan Pro- gram Rehabilitasi Penyandang Cacat pada Dinas Sosial Kota Dumai.
Kata kunci: efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas, penyandang cacat
PENDAHULUAN Indonesia dalam melaksanakan pem- bangunan nasional dilandasi tujuan untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Penciptaan tujuan diwujudkan melalui berbagai program pem- bangunan di segala bidang yang saling ter- kait sebagai bagian dari pembangunan na- sional. Salah satunya adalah Pembangunan Kesejahteraan Sosial untuk Penyandang Ca- cat. Hakikat pembangunan kesejahteraan sosial adalah upaya peningkatan kualitas kesejahteraan sosial peorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat. Se-
hingga setiap orang mampu mengambil peran dan menjalankan fungsinya dalam kehidupan. Termasuk  dalam hal ini adalah penyandang cacat. Penyandang cacat meru- pakan bagian dari warga negara Indonesia yang berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak dengan mengembangkan potensi yang dimiliki agar dapat hidup layak dan se- jajar dengan warga masyarakat lainnya. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28 huruf H (3), mengamanahkan bahwa tiap warga Negara Indonesia berhak atas penghidupan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial sehing- ga memungkinkan mereka untuk memiliki
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan bermartabat.
Kebijakan pemerintah dalam penanga- nan penyandang cacat, tertuang dalam Un- dang-Undang  Nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat, dan Peraturan Pemer- intah Nomor 43 tahun 1998 tentang upaya peningkatan kesejahteraan sosial (UPKS) bagi penyandang cacat. Berdasarkan kedua aturan tersebut, dikemukakan bahwa pemer- intah dan masyarakat mempunyai tanggung jawab yang sama dalam melakukan pembi- naan demi kesejahteraan penyandang cacat. Kota Dumai sebagai salah satu ka- wasan industri dan merupakan jalur perda- gangan barang dan jasa karena letaknya strategis sebagai jalur transportasi peng- hubung di pulau Sumatera. Disamping itu Jumlah penduduk Kota Dumai, berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk (SP) ta- hun 2010 oleh Badan Pusat Stastistik (BPS) Kota Dumai untuk sementara mencatat sebanyak 254.300 jiwa yang terdiri dari 131.700 laki-laki dan 122.600 perempuan. Kecamatan yang paling besar jumlah pen- duduk dan penyebaran penduduknya seperti dirangkum data BPS terdapat di Kecamatan Dumai Barat, dengan jumlah penduduk se- banyak 90.100 jiwa dengan tingkat penye- baran 35,42 persen. Sementara, kecamatan yang paling kecil dan rendah jumlah pen- duduk dan penyebaran penduduknya, yak- ni  Kecamatan Medang Kampai, sebanyak 10.200 jiwa dengan tingkat penyebarannya 4,01 persen.
Dari jumlah jiwa tersebut nampak- nya masih terdapat penduduk Kota Dumai yang menyandang masalah sosial. Dalam rangka penanganan terhadap masalah sos- ial ini maka Pemerintah Kota Dumai dalam hal ini Dinas Sosial senantiasa berupaya dan mengambil langkah-langkah yang strategis dalam rangka membangun kesejahteraan so- sial dengan membuat Program Rahabilitasi Penyandang Cacat. Berdasarkan Peraturan Walikota Du- mai Nomor: 47 Tahun 2011 tentang tugas, fungsi dan uraian tugas Dinas Sosial Kota Dumai, seksi rehabilitasi penyandang cacat
mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi, pembinaan, pelayanan, bimbin- gan dan penanganan rehabilitasi bagi pe- nyandang cacat.
Tujuan dari Program Rehabilitasi Pe- nyandang Cacat pada Dinas Sosial Kota Du- mai adalah terbina dan terentasnya penyan- dang cacat sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya dalam tatanan kehidupan masyarakat.
Kegiatan pokok Program Rehabilitasi Penyandang Cacat pada Dinas Sosial Kota Dumai meliputi 1) Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan, 2) Pemberian Bantuan kepada Penyandang Cacat di Kota Dumai, dan 3) Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik. Berhasil tidaknya suatu program atau kebijakan menurut Huntington dalam Zainal (2012) adalah partisipasi masyarakat yang merupakan ciri khas dari masyarakat mod- ern. Di negara-negara yang belum modern, sebagian besar masyarakatnya belum mera- sa penting untuk berpartisipasi dalam ke- bijakan pemerintah. Mereka belum merasa bahwa kebijakan pemerintah mempunyai pengaruh terhadap kehidupannya, apalagi untuk berpikir bahwa mereka mempunyai hak dan mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah itu untuk kepentingannya. Bagi mereka, urusan pemertintahan adalah uru- san para elite, yakni mereka yang berada di- luar kehidupan mereka.
Program rehabilitasi penyandang ca- cat adalah merupakan kebijakan Pemerintah Kota Dumai, berdasarkan Peraturan Wa- likota Dumai Nomor 47 Tahun 2011. Un- tuk mengevaluasi kebijakan program reha- bilitasi penyandang cacat pada Dinas Sosial Kota Dumai, digunakan kriteria evaluasi ke- bijakan dari William N. Dunn (2003) yang terdiri dari efektivitas, efesiensi, kecukupan, pemerataan responsivitas dan ketepatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan program re- habilitasi penyandang cacat pada Dinas So- sial Kota Dumai.
Lilis Wahyuni, Evaluasi Pelaksanaan Program Rehabilitasi Penyandang Cacat
METODE Jenis peneilitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mencoba menggambarkan secara ter- perinci mengenai keadaan yang ada ditemui di lapangan sehingga dapat memberikan gambaran  yang  signifikan  dalam  penjela - san. Adapun yang menjadi Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Sosial Kota Dumai,  Sub Bagian Program Evalu- asi dan Pelaporan, Kepala Bidang Rehabili- tasi, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dan Penerima Program Rehabilitasi Penyandang Cacat. Jenis dan sumber data yang digunak- an dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan digunakan teknik pengumpulan data deng- an cara wawancara dan observasi. Metode analisis data menggunakan analisa kualitatif dengan proses reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL
Efektivitas Setelah dilakukan penelitian dapat dilihat efektivitas dari Pelaksanaan Program Rehabilitasi Penyandang Cacat pada Dinas Sosial Kota Dumai yang dilihat dari kete- patan dalam sasaran dan pencapaian tujuan. Dalam Pelaksanaan Program Rehabilitasi Penyandang Cacat pada Dinas Sosial Kota Dumai, sudah tepat pada sasarannya yaitu Penyandang Cacat di Kota Dumai dan Ora- ganisasi Sosial yang merupakan dari mitra Dinas Sosial Kota Dumai terdiri dari Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dan Karang Ta- runa. Sedangkan untuk pencapaian tujuan dari Pelaksanaan Program Rehabilitasi Pe- nyandang Cacat pada Dinas Sosial Kota Dumai tidak mencapai tujuan. Penyandang Cacat di Kota Dumai yang mendapat ban- tuan banyak yang tidak mampu untuk me- manfaatkan bantuan yang diberikan dengan sebaik mungkin. Sehingga dengan adanya hal ini membuat mereka belum dapat man- diri seperti yang diharapkan.
Efisiensi Jumlah anggaran yang tersedia belum mencukupi untuk memberikan bagi semua penyandang cacat di Kota Dumai, sehingga Dinas Sosial Kota Dumai menetapkan be- berapa persyaratan untuk penyandang cacat yang akan mendapatkan bantuan. Pembe- rian bantuan dalam Pelaksanaan Program Rehabilitasi Penyandang Cacat pada Dinas Sosial Kota Dumai, adalah pemberian pela- tihan, ada yang dilakukan selama tiga (3) sampai enam (6) bulan. Tapi hasil yang di- peroleh tidak seperti yang diharapkan. Hal ini disebabkan dengan masih ada Penyan- dang Cacat yang mendapat pelatihan tidak dapat mengembangkan keterampilan yang telah diberikan dan masih saja bergantung hidup dengan orang tua.
Hal yang tidak kalah pentingnya yaitu tentang kebutuhan akan tenaga kerja lapan- gan yang secara langsung bersentuhan den- gan kelompok sasaran. Keaktifan pekerja lapangan sangat mendukung Pelaksanaan Program Rehabilitasi Penyandang Cacat pada Dinas Sosial Kota Dumai, karena salah satu faktor terpenting Penyandang Cacat mendapat bantuan yaitu perjuangan dari pe- kerja lapangan dalam merekomendasikan ke Dinas Sosial Kota Dumai agar mendapatkan bantuan. Apabila tenaga lapangan tersebut tidak aktif maka Penyandang cacat tidak akan tersentuh oleh Program Rehabilitasi Penyandang Cacat yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Dumai.
Kecukupan Pembinaan dan pengawasan ada di- lakukan dalam Pelaksanaan Program Reha- bilitas Penyandang Cacat pada Dinas Sosial Kota Dumai, namun hasilnya belum maksi- mal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahl- ian untuk melakukan pembinaan terhadap Penyandang Cacat di Kota Dumai. Dengan tidak berjalannya secara maksimal pembinaan dan pengawasan ter- hadap Penyandang Cacat di Kota Dumai, menyebabkan para penyandang cacat yang sudah menerima bantuan tidak dapat me-
manfaatkan dengan. Bila pembinaan dan pengawasan dilakukan dengan baik, tentu Pelaksanaan Program Rehabilitas Penyan- dang Cacat pada Dinas Sosial Kota Dumai dapat berjalan dengan baik.
Pemerataan Pemerataan dalam Pelaksanaan Pro- gram Rehabilitasi Penyandang Cacat pada Dinas Sosial Kota Dumai kepada masyara- kat sasaran berupa bantuan sosial yang di- berikan tidak merata. Masih banyak Penyan- dang Cacat di Kota Dumai belum mendapat- kan bantuan dari Dinas Sosial Kota Dumai. Hal ini terjadi disebabkan jumlah Pe- nyandang Masalah Kesejahteraan Masalah Sosial (PMKS) sebanyak 23 jenis dan Pe- nyandang cacat termasuk pada salah satu PMKS tidak semua Penyandang Cacat di Kota Dumai dapat menerima bantuan dari Dinas Sosial Kota Dumai. Hanya ada beber- apa faktor saja Penyandang Cacat di Kota Dumai bisa mendapat bantuan dari Dinas Sosial Kota Dumai. Diantaranya yaitu: ke- aktifan dari PSM dalam mengajukan pro- posal bantuan ke Dinas Sosial, cacat yang dialami bersifat permanen dan sudah dalam jangka waktu yang lama, dan juga termasuk dalam keluarga yang tidak mampu.
Responsivitas Masih banyak Penyandang Cacat di Kota Dumai yang tidak tanggap terhadap program yang ada, hal ini disebabkan oleh batuan yang diterima terkadang tidak mem- berikan manfaat secara langsung terhadap kehidupan mereka. Dan bila mereka men- gusulkan beberapa bantuan yang dirasakan akan cukup membantu untuk kehidupan mereka, maka tidak ada respon yang baik dari pelaksana kegiatan.
Selanjutnya respon tenaga pelaksana juga masih kurang, bisa dilihat dari tenaga pelaksana lapangan yang tidak aktif. Hal ini disebabkan rendahnya rasa peduli ter- hadap masalah kesejahteraan sosial yang ada di sekitar mereka dan juga tidak adanya gaji yang mereka terima dari Dinas Sosial Kota Dumai. Seharusnya Dinas Sosial Kota
Dumai mencari tenaga lapangan yang akan bekerja secara aktif menggantikan pelaksana lapangan yang tidak aktif. Tetapi Dinas Sos- ial juga harus memperhatikan kesejahteraan tenaga lapangan, sehingga mereka dapat bekerja secara maksimal. Dengan demikian, Pelaksanaan Program Rehabilitasi Penyan- dang Cacat pada Dinas Sosial Kota Dumai dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang maksimal.

## Ketepatan
Ketepatan Pelaksanaan Program Reha- bilitasi Penyandang Cacat pada Dinas Sosial Kota Dumai ada yang berguna dan bernilai. Tetapi untuk sebagian Penyandang Cacat tidak ada perubahan setelah mendapatkan bantuan dari program tersebut. Dinas Sosial Kota Dumai sebagai instansi yang melak- sanakan Program Rehabilitasi Penyandang Cacat, harus terus memberikan dukungan dan pendampingan kepada Penyandang Ca- cat yang sudah mendapatkan bantuan. Agar Penyandang Cacat tersebut mempunyai me- dia untuk bertanya dan mengembangkan diri, sehinga Penyandang Cacat di Kota Du- mai dapat hidup mandiri atau tidak membe- bani orang lain.

## PEMBAHASAN
Pelaksanaan Program Rehabilitasi Penyandang Cacat pada Dinas Sosial Kota Dumai tidak efektif, karena terfokus kepada pemberian bantuan kepada para Penyan- dang Cacat di Kota Dumai sedangkan un- tuk pemberdayaan setelah mendapat ban- tuan tersebut belum dilaksanakan dengan baik. Akibatnya pemberian bantuan ini tidak dapat meningkatkan kualitas hidup Penyan- dang Cacat di Kota Dumai. Pelaksanaan Program Rehabilitasi Penyandang Cacat pada Dinas Sosial Kota Dumai selanjutnya harus mendapatkan pemberdayaan setelah mendapat bantuan, agar mereka dapat me- ningkatkan kesejahteraan hidupnya. Keaktifan petugas lapangan juga me- nentukan pemberdayaan para Penyandang Cacat di Kota Dumai. Petugas lapangan har- us lebih aktif dalam memantau dan memoti-
vasi Penyandang Cacat supaya mereka lebih produktif setelah menerima bantuan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Dumai. Dengan adanya pemberdayaan Penyandang Cacat tidak hanya mengharapkan bantuan yang ada tetapi juga mereka akan berusaha untuk lebih menggali kemampuan diri dan memanfaatkan bantuan yang telah diberi- kan. Petugas lapangan harus aktif dan kre- atif dalam pelaksanaan program rehabilitasi penyandang cacat, terutama dalam efekti- vitas pemanfaatan bantuan yang diberikan pemerintah. Apabila tenaga lapangan tidak aktif, maka penyandang cacat tidak tersen- tuh oleh program rehabilitasi penyandang cacat yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Dumai. Masih banyak ditemukan pekerja lapangan yang tidak aktif, karena tidak ada gaji yang mereka terima untuk melakukan kegiatan yang diadakan. Jadi efektivitas dan efesiensi program rehabilitasi penyan- dang cacat, selain ditentukan oleh pembuat kebijakan dan objek kebijakan penyandang cacat, tetapi juga ditentukan oleh pekerja lapangan sebagai ujung tombak kebijakan. Untuk mengefektifkan pekerja lapangan ini, diperlukan peningkatan kesejahteraan petu- gas lapangan dengan penambahan gaji bagi mereka telah aktif dan pemberian gaji bagi pekerja lapangan belum menerima gaji.
Hasil penelitian ini menunjukkan per- lu kerjasama berbagai pihak dalam pelak- sanaan program menurut Arikunto dan Saf- ruddin (2009) pelaksanaan program dalam suatu organisasi selalu melibatkan sekelom- pok orang. Dengan adanya proses kerjasama didalam organisasi, maka kerja sama terse- but merupakan salah satu faktor penentu ke- berhasilan suatu program.

## SIMPULAN
Pelaksanaan Program Rehabilitasi Penyandang Cacat pada Dinas Sosial Kota Dumai belum terlaksana sesuai dengan yang diharapkan bila dilihat dari efektivitas, efesiensi, kecukupan, pemerataan, respon- sivitas dan ketepatan. Efektivitas tidak ter- penuhi dikarenakan tidak tercapainya tujuan
Program Rehabilitasi Penyandang Cacat dan belum dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka setelah mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial Kota Dumai. Kecukupan tidak terpenuhi karena tidak berjalannya se- cara maksimal pembinaan dan pengawasan terhadap Penyandang Cacat di Kota Dumai, sehingga para penyandang cacat yang sudah menerima bantuan tidak dapat memanfaat- kan dengan baik bantuan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Dumai. Pemerataan belum terwujud karena masih banyak Pe- nyandang di Kota Dumai belum tersentuh atau belum mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial Kota Dumai. Responsivitas  belum baik karena masih banyak Penyandang Ca- cat di Kota Dumai yang tidak tanggap terha- dap program yang ada. Ketepatan terhadap bantuan yang diberikan kepada Penyandang Cacat di Kota Dumai belum dirasakan man- faatnya secara berkelanjutan.

## DAFTAR RUJUKAN
Agus, Erwan Purwanto dan Ratih Dyah Su- listyastuti, 2012, Imlementasi Kebi- jakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia , Yogyakarta. Gava Me- dia.
Arikunto, Suharsimi dan safruddin, Cepi Abdul Jabar, 2009, Evaluasi Program Pendidikan, Jakarta. Bumi Aksara.
Dunn, William N, 2003, Pengantar Anali- sis Kebijakan Publik (edisi kedua) , Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 13, Nomor 4, Januari 2016 : 324-328