Jurnal Indonesia Sosial Teknologi: p–ISSN: 2723 - 6609 e-ISSN : 2745-5254 Vol. 2, No. 7 Juli 2021

## CONTAMINATION  IN  COVID-19  SAMPLE  –  THE  ICEBERG  PHENOMENON
AND PANDORA BOX (LAW AND SOCIOLOGY PERSPECTIVE)

## Yohanes Firmansyah, Imam Haryanto
1 Mahasiswa Fakultas Hukum Kesehatan, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2 Departemen Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Email: yohanesfirmansyah28@gmail.com, imam.haryanto@upnvj.ac.id

## Abstrak
Infeksi  Covid-19  telah  menyebabkan  dampak  yang  sangat  besar  di  seluruh  aspek kehidupan  manusia,  terutama  dalam  tatanan  sistem  kesehatan.  Salah  satu  metode deteksi Covid-19 yang dikenal sebagai alat diagnosis baku (golden standar) adalah pemeriksaan  molekuler  berbasis  amplifikasi  asam  nukleat.  Tetapi  kenyataan dilapangan,  metode  pemeriksaan  ini  pun  rentan  untuk  terjadi  kontaminasi  dan menyebabkan  kesalahan  interpretasi  dan  diagnosis,  serta  membawa  dampak lanjutan dari segi medis hingga sosial. Jurnal ini membahas tentang laporan kasus terjadinya  kesalahan  diagnosis  akibat  kontaminasi  pada  pemeriksaan  molekuler berbasis amplifikasi asam nukleat, serta pertanggungjawaban hukum dari kesalahan tersebut.  Penelitian  ini  berupa  laporan  kasus  dengan  metode  pendekatan  yuridis- normatif  dari  berbagai  sumber  primer  maupun  sekunder.  Kejadian  kontaminasi pada  pemeriksaan  molekuler  berbasis  amplifikasi  asam  nukleat  khususnya  pada kasus  Covid-19,  bukan  semata-mata  kesalahan  dari  tenaga  kesehatan,  tetapi merupakan  serangkaian  dampak  dari  permasalahan  regulasi  rumah  sakit, pemerintah,  dan  masyarakat.  Disisi  lain,  pertanggungjawaban  hukum  akibat kesalahan  dan  kelalaian  ini  tidak  dapat  dihindari,  oleh  karena  dampaknya  yang cukup  besar  bagi  masyarakat  di  kemudian  hari.  Infeksi  covid-19  tidak  hanya berhubungan erat dengan masalah medis. Tapi lebih jauh sangat berhubungan erat dengan  masalah  sosial  dan  hukum,  serta  hubungan  sebab  akibat  antara  berbagai faktor  menyebabkan  konsekuensi  hukum  dan  sosial  yang  dapat  menyerang  siapa- pun  yang  terlibat,  baik  tenaga  kesehatan,  rumah  sakit,  pemerintah,  hingga masyarakat
Kata  Kunci: Covid-19;  pemeriksaan  molekuler  berbasis  amplifikasi  asam  nukleat; sengketa medis; kontaminasi; kesalahan diagnosis; kelalaian medis

## Abstract
Covid-19 infection has caused a huge impact in all aspects of human life, especially in the health system. One of the Covid-19 detection methods known as the standard diagnostic tool (golden standard) is a molecular examination based on nucleic acid amplification. But the reality in the field, this examination method is also prone to contamination  and  causes  misinterpretation  and  diagnosis,  as  well  as  having further  impacts  from  a  medical  to  social  perspective.  This  journal  discusses  case reports of misdiagnosis due to contamination in molecular examinations based on
nucleic acid amplification, as well as the legal liability of these errors. This study is a  case  report  with  a  juridical-normative  approach  from  various  primary  and secondary  sources.  The  incidence  of  contamination  in  molecular  examinations based on nucleic acid amplification, especially in the Covid-19 case, was not solely the  fault  of  health  workers,  but  was  a  series  of  impacts  from  the  problems  of hospital, government and community regulations. On the other hand, legal liability due to mistakes and omissions can not be avoided, because the impact is quite large for  society  in  the  future.  Covid-19  infection  is  not  only  closely  related  to  medical problems. But furthermore it is closely related to social and legal problems, as well as  the  causal  relationship  between  various  factors  causing  legal  and  social consequences  that  can  affect  anyone  involved,  whether  health  workers,  hospitals, government, to the community.
Keywords:  Covid-19;  molecular  examination  based  on  nucleic  acid  amplification;

## medical disputes; contamination; diagnosis error; edical Negligence

## Pendahuluan
Sejak  Desember  2019,  terdapat  serangkaian  kasus  pneumonia  yang  tidak  dapat dijelaskan  di  Kota  Wuhan,  Cina.  Pemerintah  dan  peneliti  Tiongkok  telah  mengambil langkah  cepat  untuk  mengendalikan  epidemi  serta  mencari  etiologi  dari  pneumonia misterius  tersebut.  Pada  12  Januari  2020,  World  Health  Organization  (WHO) memberikan terminologi terhadap virus baru tersebut sebagai Novel Coronavirus 2019 (2019-nCoV).  Tepat  pada  tanggal  30  Januari  2020,  WHO  mengumumkan  status epidemi  infeksi  2019-nCoV  dan  memberikan  peringatan  telah  terjadi  keadaan  darurat kesehatan  masyarakat  serta menjadi  permasalahan  serius  di  tingkat  internasional.  Pada 11  Februari  2020,  WHO  secara  resmi  memberikan  terminologi  kelainan  akibat  2019- nCoV sebagai Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Pada waktu  yang bersamaan, Coronavirus  Study  Group (CSG)  yang  merupakan  bagian  dari  Komite  Internasional mengenai  Taksonomi  Virus  menyebut  2019-nCoV  sebagai  S evere  Acute  Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). ( Jones & Nahal , 2020) Kasus infeksi SARS- COV-2  hingga  tanggal  16  Maret  2021  telah  menginfeksi  119,603,761  kasus  diseluruh dunia  dengan  kematian  total  mencapai  2,649,722  jiwa.  Negara  dengn  infeksi  SARS- COV  tertinggi  ditempati  oleh  Amerika  Serikat  dengan  52,969,629  kasus,  Eropa 41,185,704  kasus,  Asia  Tenggara  13,917,115  kasus,  Eastern  Mediterranean  dengan 6,897,198  kasus,    dan  Afrika  dengan  2,952,556  kasus.  (World  Health  Organization, 2020)  Negara  Indonesia  sebagai  bagian  negara  Asia  Tenggara  melaporkan  1,425,044 kasus terkonfirmasi, dan 38,573 meninggal (CFR : 4,4%) pada tanggal 15 Maret 2021. ( Kemenkes RI , 2020)
Joko  Widodo  selaku  presiden  Indonesia  berkomitmen  untuk  menanggulangi permasalahan  pandemic  COVID-19  ini  sesegera  mungkin  dengan  berbagai  Langkah strategis yang dalam penanganannya membentuk Satuan Penanganan Covid-19 dibawah kendali  Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana  (BNPB)  yang  selanjutnya  diubah menjadi  Satuan  Tugas  Penanganan  COVID-19  yang  bekerja  di  bawah  pengawasan Komite  Penanganan  COVID-19  dan  Pemulihan  Ekonomi  Nasional.  Adapun  Langkah
strategis  yang ditetapkan dari awal hingga kini adalah berupa penanganan pasien yang terkonfirmasi  COVID-19,  pemberlakuan  pembatasan  sosial  berskala  besar  (PSBB) terutama  pada  daerah  dengan  angka  insidensi  tinggi,  cuci  tangan  dan  hygiene  yang rutin,  penutupan  akses  keluar  negeri.  Seluruh  peraturan  tersebut  tertuang  dalam Keputusan  Presiden  Nomor  11  Tahun  2020  mengenai    Penetapan  Kedaruratan Kesehatan  Masyarakat  terkait  Covid-19  ( Presiden  Republik  Indonesia ,  2020a)  yang dalam implementasinya dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan COVID-19.  Seiring  dengan  berjalannya  waktu,  Adapun  seluruh  peraturan  tersebut berubah  dari  terminology  PSBB  menjadi  New  Normal  serta  yang  terakhir  berupa Adaptasi Kebiasaan Baru.( Presiden Republik Indonesia , 2020b)
Salah  satu  bentuk  permasalahan  lanjutan  dari  meningkatnya  kasus  Covid-19 adalah  perihal  sumber  daya  manusia  yang  kurang  dalam  menanggulanginya.  Hal  ini berdampak terhadap meningkatnya jam kerja tenaga medis untuk menanggulangi kasus Covid-19.  Adapun  tenaga  medis  yang  terkena  dampak  adalah  dokter,  perawat,  bidan, teknis laboratorium, dan lainnya.
Tingginya beban kerja disertai dengan kurangnya jam istirahat membawa berbagai dampak  merugikan  bagi  kesehatan  mental  dan  raga  tenaga  kesehatan.  Hal  inilah  yang mendorong  ditulisnya  makalah  ini,  yaitu  terjadinya  kontaminasi  sampel  pada pemeriksaan  Covid-19  sebagai  akibat  dari  banyaknya  permasalahan  penyebab (Fenomena Gunung Es) dan dampak yang diakibatkan dari kesalahan interpretasi hasil laboratorium (Pandora Box)
Teknologi  deteksi  untuk  mengetahui  perubahan  suatu  informasi  genetika berbasis  amplifikasi  asam  nukleat  atau  dikenal  dengan  PCR  ( Polymerase  Chain Reaction ) memegang peranan penting dalam elusidasi fungsi dan struktur suatu material genetika  pada  mahluk  hidup.  Teknologi  deteksi  ini  mampu  menampakan  perubahan suatu  informasi  genetika  pada  tingkatan  molekul  seperti  delesi  atau  insersi  satu  basa nukelotida maupun duplikasi atau translokasi suatu fragmen DNA di dalam genom yang memberikan solusi nyata pada penetapan karakteristik atau kondisi suatu mahluk hidup yang sebelumnya hanya berdasarkan pada penampakan penotipenya saja. Dampak nyata dari  aplikasi teknologi  ini  bisa  sangat  dirasakan  pada  berbagai  bidang  dan  ilmu  hayati seperti  pada  bidang  kesehatan  semakin  berkembangnya  pengobatan  yang  berbasis personilized  medicine  dan elusidasi  penyakit‐penyakit  baru;  bidang  pertanian  seperti seleksi  tanaman  atau  ternak  yang  membawa  sifat  gen  yang  bermanfaaat  dalam  rangka peningkatan  qualitas  pangan;  bidang forensik seperti  percepatan  pengungkapan  misteri kejahatan melalui analisa DNA ( Butler , 2015).
Pada  dasarnya  ketangguhan  teknologi  molekuler  ini  diletakan  pada  dua  faktor antara  lain  (1)  ketepatan  pemilihan  komponenkomponen  reaksi  dan  (2)  harmonisasi komponen-komponen  reaksi terpilih  melalui  pendekatan  optimasi  sehingga  didapatkan suatu kondisi optimum untuk keberlangsungan suatu proses deteksi yang akurat

## Metode Penelitian
Metode  deteksi  berbasis  amplifikasi  asam  nukleat  yang  tangguh  dan  tegak merupakan  syarat  mutlak  untuk  tujuan  diagnostik  penelitian  maupun  klinis  dimana validitas  data  yang  dihasilkan  tidak  menimbulkan  bias.  Adanya  bio‐kontaminan  di dalam  proses  PCR  menyebabkan  dua  karakteristik  yang  harus  mejadi  ciri  sebuah metode  deteksi  menjadi  pudar  akibat  positif  palsu  maupun  negatif  palsu  PCR.  Oleh sebab  itu,  langkah  paling  awal  dalam  mengembangkan  suatu  metode  deteksi  berbasis amplifikasi  asam    nukleat  yaitu  melakukan  deteksi  bio‐kontaminan  dan  menerapkan metode eliminasi terhadap sumber‐sumber yang menjadi faktor‐faktor resiko timbulnya kontaminasi  Pendekatan  dalam  deteksi  bio‐kontaminan  akan  berbeda  bergantung  pada jenisnya.  Secara  teknis,  genom  asing  bisa  dideteksi  melalui  PCR  tanpa  penambahan templet DNA sedangkan inhibitor PCR bisa dideteksi melalui pendekatan kromatografi atau  spektroskopi  melalui  penetapan  kemurnian  DNA  hasil  ektrasi.  Adapun  Proses eliminasi  bio‐kontaminan  dilakukan  melalui  tiga  metode  yaitu  fisika,  kimia  dan biokimia.  Namun  demikian,  cara  efektif  dalam  menghilangkan  biokontaminan  yaitu menggabungkan  dua  atau  tiga  metode  sekaligus  untuk  mengkonpensasi  kemungkinan kurang  optimalnya  salah  satu  metode  akibat  kehadiran  biokontaminan  yang  lebih  dari satu  dalam  suatu  komponen  PCR  maupun  lingkungan.( Cook,  Diem,  Kim,  Scott,  & Jerome , 2012)

## Hasil dan Pembahasan Diagnosis dan Kesalahan Diagnosis
Diagnosis  merupakan  prosedur  yang  dilakukan  dokter  untuk  menentukan  suatu kondisi  pasiennya.  Diagnosis  juga  diartikan  sebagai  hasil  dari  evaluasi  yang  telah dilakukan.  Indikator  diagnosis  dilakukan  dalam  beberapa  cara  yaitu  dengan pemeriksaan  fisik,  tes  laboratorium,  atau  sejenisnya,  serta  pemanfaatan  teknologi komputer  berupa  program  yang  telah  dirancang  khusus  dalam  proses  penilaian. Penentuan  penyakit  pasien  adalah  fungsi  utama  dari  dilakukannya  diagnosis  terhadap pasien yang melalu beberapa tahapan pemeriksaan, mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik  sampai  pada  pemeriksaan  penunjang  lainnya.( Mauli ,  2019)  Kewenangan  dokter (umum,spesialis  maupun  dokter  gigi)  yang  terdaftar  surat  tanda  registrasi  dalam melakukan  tugas  sesuai  dengan  kompetensinya  menurut  Pasal  35  ayat  (1) UndangUndang  No  29  Tahun  2009  tentang  Praktek  Kedokteran  adalah  sebagai berikut:(Republik Indonesia, 2004)
1. Melakukan interview dengan pasiennya mengenai kondisi pasien tersebut
2. Melakukan pemeriksaan fisik mapun mental
3. Menimbang apakah pemeriksaan tambahan dibutuhkan atau tidak
4. Membacakan diagnosa pasien
5. Memutuskan jadwal serta metode pemeriksaan pasien
6. Melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi;
7. Menulis resep obat dan alat kesehatan;
8. Menerbitkan surat keterangan dokter atau dokter gigi;
9. Menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yang diizinkan;
10. Meracik  dan  menyerahkan  obat  kepada  pasien,  bagi  yang  praktik  di  daerah terpencil yang tidak ada apotik
Kesalahan  diagnosis  merupakan  kesalahan  medis  yang  terjadi  selepas  prosedur diagnosis  dan  pemeriksaan  intensif  yang  di  lakukan  terhadap  pasien  oleh  seorang dokter.  Sedangkan  untuk  dikategorikan  sebagai  malpraktik,  kelalaian  yang  dilakukan seorang  dokter  dalam  melakukan  diagnosis  harus  terlebih  dulu  di  perhatikan  apakah dokter  tersebut  telah  menjalankan  tugasnya  berdasarkan  Standar  Profesi  yang dimiliknya  Atau  bahkan  jika  dokter  yang  bersangkutan  terbukti  melakukan  kesalahan dalam  mendiagnosis,  tetapi  tindakan  medik  yang  dilakukan  sesuai  dengan peraturan,maka  hal  tersebut  bukanlah  termasuk  tindakan  malpraktek  medik/kelalaian medic.  ( Mauli,  2019;  Prawiroharjo  et  al.,  2020;  Santosa  et  al.,  2018;  Tierney  et  al., 2001 )
Atau bahkan jika dokter yang bersangkutan terbukti melakukan kesalahan dalam mendiagnosis, tetapi tindakan medik yang dilakukan sesuai dengan peraturan,maka hal tersebut  bukanlah  termasuk  tindakan  malpraktek  medik/kelalaian  medik.( Haryanto , 2015)  Sesuai  dengan  bahasan  diatas,  maka  ditentukan  bahwa  dokter  harus memperhatikan beberapa aturan-aturan dalam melaksanakan tugasnya, aturan-aturan itu meliputi:
1) Peraturan Perundang-Undangan:
a. Pasal 50 UU NO 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran:(Republik Indonesia, 2004)
1. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional
2. Memberikan  pelayanan  medis  menurut  standar  profesi  dan  standar  prosedur operasional
b. Pasal  24  ayat  1  UU  NO  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan:  Tenaga  kesehatan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  23  harus  memenuhi  ketentuan  kode  etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
c. Pasal 1 UU No 36 Tahun 2004 Tentang Tenaga Kesehatan Ayat (14): Standar  Prosedur  Operasional  adalah  suatu  perangkat  instruksi/langkahlangkah yang  dibakukan  untuk  menyelesaikan  proses  kerja  rutin  tertentu  dengan memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama untuk melaksanakan  berbagai  kegiatan  dan  fungsi  pelayanan  yang  dibuat  oleh  Fasilitas Pelayanan Kesehatan berdasarkan Standar Profesi.
2) Kode  Etik  Kedokteran  Indonesia  (“KODEKI”):( Majelis  Kehormatan  Etik Kedokteran Indonesia , 2012)
a. Pasal  1:  Setiap  dokter  harus  menjunjung  tinggi,  menghayati  dan  mengamalkan sumpah dokter
b. Pasal  2:  Seorang  dokter  harus  senantiasa  berupaya  melaksanakan  profesinya sesuai dengan standar profesi yang tertinggi
c. Pasal  6:  Setiap  dokter  harus  senantiasa  berhati-hati  dalam  mengumumkan  dan menerapkan  setiap  penemuan  teknik  atau  pengobatan  baru  yang  belum  diuji kebenarannya dan hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat
d. Pasal  10:  Setiap  dokter  wajib  bersikap  tulus  ikhlas  dan  mempergunakan  segala ilmu  dan  keterampilan  nya  untuk  kepentingan  pasien.  Dalam  hal  ini  ia  tidak mampu melakukan  suatu  pemeriksaan atau  pengobatan, maka  atas  persetujuan pasien, ia wajib merujuk pasien kepada dokter yang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut
e. Pasal  11:  dokter  harus  memberikan  kesempatan  kepada  pasien  agar  senantiasa dapat berhubungan dengan keluarga dan penasehatnya dalam beribadat dan atau dalam masalah lainnya.
3) Standar Profesi Kedokteran (KKI, 2012)
Seorang  dokter  harus  melaksanakan  kewajibannya  sebagai  tenaga  kesehatan berdasarkan tiga peraturan yang telah disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak semua kesalahan atas perbuatan medik dokter tersebut dapat diklasifikasikan dalam  malpraktek  medic.  ( Alam ,  2018)  Didefinisikandalam  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia,  Standard  profesi  diartikan  sebagai  keahlian  dasar  yang  wajib  dikuasai oleh  pelaku  profesi  dalam  melakukan  tugasnya  pada  masyarakat  luas,  standar  ini dirancang langsung oleh Organisasi keprofesian. Lebih jauh dinyatakan oleh Bapak M.Fakih  dalam  seminar  nasional,  bahwa  akan  di  tiadakan  sebuah  kesalahan  atas tindakan kesehatan apabila ada: ( Fakih , 2017)
a) Risiko dalam pengobatan yaitu resiko yang melekat ,risiko akibat reaksi alergik, risiko  komplikasi  yang  timbul  dalam  tubuh  pasien  akibat  dari  pengobatan tersebut.
b) Kesalahan pemeriksaan klinis
c) Terjadi sebuah Kecelakaan Medis
d) Risiko yang telah diketahui sebelumnya oleh Pasien, Resiko ini cenderung besar dan berbahaya
e) Kelalaian yang dibuat sendiri oleh pasien
Dalam  menentukan  sebuah  kesalahan  diagnosis  akibat  dari  tindakan  dokter merupakan  malpraktik  medik,  dapat  dilihat  melalui  standar  yang  telah  ditentukan, dibawah ini:(Alam, 2018;)
1. Harus ditentukan apakah dokter yang bersangkutan memenuhi unsur kelalaian, dalam  hal  ini  dokter  dituntut  untuk  bekerja  seteliti  mungkin  dalam  rangka menghindari terjadinya kesalahan diagnosis sebagai akibat dari ketidaktelitiannya,  contohnya  kesalahan  dalam  membaca  hasil  pemeriksaan pasiennya.
2. Tindakan-tindakan  dokter  dalam  melaksanakan  tugasnya  haruslah  sesuai dengan ilmu medis. Hal ini penting sebagai pembuktian tindakan dokter bahwa mereka telah melakukan malpraktik.
3. Keahlian  secara  rata-rata  yang  dimiliki  tenaga  medis  dalam  kategori  yang serupa
4. Terjadi dalam kondisi yang serupa
5. Pengupayaan  tindakan  medik  harus  sejalan  lurus  dengan  maksud aktual  suatu perbuatan medis tersebut
Leenen  membagi  lima  kriteria  pengujian  terhadap  tindakan  dokter  untuk menentukan apakah seorang dokter telah terbukti melakukan kesalahan, kelalaian medik atau  malpraktek,  yang  dikutip  pleh  Fred  Ameln,  yaitu:( Hardisman,  2017;  Putra,  2020; Sholikhah & Hafidz, 2017; Vera Polina Br Ginting, Sunarto , 2017)
a. Tindakan  dokter  yang  harus  dilakukan  secara  teliti/saksama  (zorgvildig hendelen) dan tidak lalai
b. (culpa).  Apabila  seoraang  dokter  terbukti  tidak  teliti  dan  tidak  berhati-hati, maka  ia  telah  memenuhi  unsur  kelalaian;  dan  apabila  ia  sangat  tidak  hati- hati, ia memenuhi unsur culpa lata;
c. Tindakan dokter terhadap pasiennya harus serasi dengan ukuran ilmu medik (volgens de medische standard);
d. Kemampuan  rata-rata  (overage)  dibanding  kategori  keahlian  medis  yang sama (gemiddelde bewaamheid van gelijke medische categorie);
e. Terjadi dalam kondisi yang serupa (gelijke omstandigheden);
f. Suatu  upaya  yang  proporsional  dan  memiliki  tujuan  akhir  yang  nyata  akan tindakan tersebut.

## Indikator-Indikator Yang Berimbas Pada Terjadinya Kesalahan Diagnosis
Dokter  mempunyai  wewenang  dalam  melakukan  praktik  sesuai  dengan kompetensi  dan  pendidikan  mereka,  wewenang  ini  tercantum  dalam  surat  tanda registrasi  berdasarkan  Pasal  35  (1)  Undang-Undang  Praktek  Kedokteran.  Wewenang yang dimiliki dokter yakni: (Republik Indonesia, 2004)
1. Melakukan interview dengan pasiennya mengenai kondisi pasien tersebut
2. Melakukan pemeriksaan fisik mapun mental
3. Menimbang apakah pemeriksaan tambahan dibutuhkan atau tidak
4. Membacakan diagnosa pasien
5. Memutuskan jadwal serta metode pemeriksaan pasien
Berdasarkan  hal  tersebut  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  wewenang  seoraang dokter  atau  dokter  gigi  salah  satunya  adalah  mendiagnosis  pasiennya.  Terlihat  bahwa peran tenaga dokter sangatlah penting, maka kecakapan medik tenaga dokter tentu akan berpengaruh besar terhadap kesuksesan pelaksanaan diagnosis terhadap pasien.

## Pengaturan Hukum di Berbagai Negara Perihal Pendelegasian Wewenang
Pengerjaan  spesimen  laboratorium  di  Indonesia,  umumnya  dilakukan  oleh tenaga  ahli  laboratorium  medic  atau  yang  lebih  dikenal  sebagai  ATLM.  Hal  ini merupakan fungsi delegasi dokter umum spesialis patologi klinik kepada tenaga medis (ATLM).  Pengaturan  delegasi  ini  bilamana  ada  kesalahan,  maka  akan  dipandang sebagai bentuk kegagalan atau sengketa pasca pendelegasian.

## Kesimpulan
Infeksi  Covid-19  membawa  dampak  yang  sangat  besar  bagi  manusia.  Seperti halnya  aspek  lain  dalam  kehidupan  manusia,  maka  hukum  juga  berperan  serta  dalam mengatur  aspek  medis  pada  era  Pandemik  Covid-19.  Salah  satu  isu  hukum  dan  sosial yang  hangat  adalah  adanya  kemungkinan  kontaminasi  sampel  pemeriksaan  covid-19 pada  pemeriksaan  molecular  berbasis  amplifikasi  asam  nukleat.  Hal  ini  dapat  terjadi karena banyak aspek  yang mendasari mulai dari kelelahan bekerja ( burn out ), regulasi yang  tidak  memadai,  serta  tekanan  sosial  dari  masyarakat.  Dengan  kata  lain,  kejadian kontaminasi sampel covid-19 merupakan dampak dari berbagai faktor yang bersinergis menyebabkan  hal  tersebut  (fenomena  gunung  es).  Disisi  lain,  hal  ini  juga  akan berdampak terhadap  khalayak  banyak  seperti  permasalahan  sengketa  medis,  kesalahan diagnosis, dan dampak sosial bagi masyarakat luas (Pandora Box).

## Bibliografi
Al-Soud,  W.  A.,  Jönsson,  L.  J.,  &  Râdström,  P.  (2000). Identification  and characterization  of  immunoglobulin  G  in  blood  as  a major  inhibitor  of  diagnostic PCR . Journal of Clinical Microbiology , 38 (1), 345–350. https://doi.org/10.1128/JCM.38.1.345-350.2000
Alam,  Syifa.  (2018). PERLINDUNGAN  HUKUM  BAGI  PASIEN  TERHADAP MALPRAKTEK  PADA  PENGOBATAN  TRADISIONAL . Media  Iuris . https://doi.org/10.20473/mi.v1i3.10203
Butler,  John  M.  (2015). The  future  of  forensic  DNA  analysis. Philosophical Transactions  of  the  Royal  Society  B:  Biological  Sciences , 370 (1674),  20140252 . https://doi.org/10.1098/rstb.2014.0252
Champlot,  Sophie,  Berthelot,  Camille,  Pruvost,  Mélanie,  Bennett,  E.  Andrew,  Grange, Thierry,  &  Geigl,  Eva  Maria.  (2010). An  Efficient  Multistrategy  DNA
Decontamination  Procedure  of  PCR  Reagents  for  Hypersensitive  PCR Applications. PLoS ONE , 5 (9), e13042. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0013042
Cook, L., Diem, K., Kim, W., Scott, J. D., & Jerome, K. R. (2012). Allele-Specific PCR for  Determination  of  IL28B  Genotype . Journal  of  Clinical  Microbiology , 50 (12), 4144–4146. https://doi.org/10.1128/JCM.02084-12
Darmawan,  Ricky.  (2020). PENEGAKAN  HUKUM  TERHADAP  MALPRAKTEK
DOKTER YANG MELAKUKAN ABORSI (STUDI PUTUSAN NO.288/PID.SUS/2018/PN.  NJK) . El-Iqthisadi :  Jurnal  Hukum  Ekonomi  Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum . https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i2.13999
Dilakukan, Yang, Tenaga, Oleh, & Di, Medis. (2020). IMPLIKASI TANGGUNGJAWAB  HUKUM  ATAS  TINDAKAN  MALPRAKTIK  YANG DILAKUKAN  OLEH  TENAGA  MEDIS  DI  INDONESIA  Gigih  Sanjaya  Putra Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Lampung . Muhammadiyah Law Review .
Fakih,  M.  (2017). Perlindungan  Hukum  Tenaga  Kesehatan  Dalam  Melakukan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan . Seminar Nasional UGM .
Garibyan,  Lilit,  &  Avashia,  Nidhi.  (2013). Polymerase  Chain  Reaction. Journal  of Investigative Dermatology , 133 (3), 1–4 . https://doi.org/10.1038/jid.2013.1 Hardisman, Hardisman. (2012). OPINI MASYARAKAT TENTANG MALPRAKTEK KEDOKTERAN. Majalah Kedokteran Andalas . https://doi.org/10.22338/mka.v36.i1.p73-86.2012
Haryanto,  Eko  Yudhi.  (2015). KEDUDUKAN  REKAM  MEDIS  DALAM PEMBUKTIAN PERKARA MALPRAKTEK DI BIDANG KEDOKTERAN . LEX CRIMEN .
Jones,  Trahern,  &  Nahal,  Danielle.  (2020). Beating  the  Pandemic:  What  Emergency Providers Should Know About COVID-19 . Kemenkes RI. (2020). Situasi COVID-19 .
https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
KKI.  (2012). Standar  Kompetensi  Dokter  Indonesia  Konsil  Kedokteran  Indonesia .  In Peraturan Konsil Kedokteran nomor 11 .
Majelis  Kehormatan  Etik  Kedokteran  Indonesia.  (2012). Kode  Etik  Kedokteran Indonesia. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia .
Mauli,  Dian.  (2019). Tanggung  Jawab  Hukum  Dokter  Terhadap  Kesalahan  Diagnosis Penyakit Kepada Pasien . Cepalo . https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no1.1760
Paredes,  Roger,  Marconi,  Vincent  C.,  Campbell,  Thomas  B.,  &  Kuritzkes,  Daniel  R.
(2007). Systematic evaluation of allele-specific real-time PCR for the detection of minor  HIV-1  variants  with  pol  and  env  resistance  mutations. Journal  of Virological Methods , 146 (1–2), 136–146.
https://doi.org/10.1016/j.jviromet.2007.06.012
PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  DOKTER  DALAM  MEMBERIKAN PELAYANAN MEDIS. (2014). LEX ET SOCIETATIS .
PERTANGGUNGJAWABAN DOKTER ATAS TINDAKAN MALPRAKTEK YANG DILAKUKAN  MENURUT  HUKUM  POSITIF  INDONESIA.  (2015). Lex Crimen . PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAKAN MALPRAKTEK KEDOKTERAN DALAM KAITANNYA DENGAN MASALAH
PEMBUKTIAN. (2019). LEX CRIMEN .
Prawiroharjo,  Pukovisa,  Meilia,  Putri  Dianita  Ika,  &  Hatta,  Ghina  Faradisa.  (2020). Etika Menyampaikan Informasi Diagnosis Penyakit Terminal kepada Pasien sesuai Konteks Budaya Indonesia . Jurnal Etika Kedokteran Indonesia . https://doi.org/10.26880/jeki.v4i1.41
Presiden  Republik  Indonesia.  (2020a).  Keputusan  Presiden  RI  Nomor  11  Tahun  2020.
Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat , (031003).
Presiden  Republik  Indonesia.  (2020b). Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2020 tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  Dalam  Rangka  Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019/COVID-19 . 2019 (022868), 8.
Putra,  Gigih  Sanjaya.  (2020).  Implikasi  Tanggungjawab  Hukum  Atas  Tindakan Malpraktik  yang  Dilakukan  Oleh  Tenaga  Medis  Di  Indonesia. Muhammadiyah Law Review .
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  29  Tahun  2004 Tentang Praktek Kedokteran . , (2004).
Rompis, Michelle Gabriele Monica. (2017). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER  YANG  DIDUGA  MELAKUKAN  MEDICAL  MALPRAKTIK. Lex Crimen , 6 .
S.A.  Deepak,  K.R.  Kottapalli,  R.  Rakwal,  G.  Oros,  K.S.  Rangappa,  H.  Iwahashi,  Y. Masuo, & G.K. Agrawal. (2007). Real-Time PCR: Revolutionizing Detection and Expression Analysis of Genes. Current Genomics , 8 (4), 234–251. https://doi.org/10.2174/138920207781386960
Santosa, Frans, Purwadianto, Agus, Sidipratomo, Prijo, Pratama, Peter, & Prawiroharjo, Pukovisa.  (2018). Sikap  Etis  Dokter  terhadap  Pasien  yang  “Mendiagnosis”  Diri Sendiri  Menggunakan  Informasi  Internet  pada  Era  Cyber  Medicine . Jurnal  Etika Kedokteran Indonesia . https://doi.org/10.26880/jeki.v2i2.16
Sholikhah,  Entin,  &  Hafidz,  Jawade.  (2017). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Jabatan Notaris  Yang  Diduga  Melakukan  Malpraktek  Dalam  Proses  Pembuatan  Akta Otentik . Jurnal Akta . https://doi.org/10.30659/akta.v4i1.1570
Soge,  Albertus.  (2019). TINJAUAN  PENANGANAN  KASUS  MALPRAKTEK MEDIS  DI  PENGADILAN  PIDANA  DALAM  PERSPEKTIF  HUKUM KESEHATAN . Justitia et Pax . https://doi.org/10.24002/jep.v35i1.2467
Sukohar, Asep, & Carolia, Novita. (2016). Peran Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia  (MKEK)  dalam  Pencegahan  dan  Penyelesaian  Malpraktek  Kedokteran. Jurnal Kedokteran UNILA .
Susanto,  &  S.,  Djuharto.  (2013).  Tinjauan  Malpraktek  Medik  Di  Indonesia  (Kaitan Tanggung  Jawab  Antara  Teori  Hukum  Kedokteran  Dan  Praktek  Kedokteran).
JURNAL WIDYA MEDIKA .
TANGGUNG  JAWAB  PIDANA  PARA  MEDIS  TERHADAP  TINDAKAN MALPRAKTEK  MENURUT  UNDANG-UNDANG  NOMOR  36  TAHUN  2009 TENTANG KESEHATAN. (2017). LEX CRIMEN .
Tierney,  L.,  Mc  Phee,  S.,  &  Papadakis,  M.  (2001).  Diagnosis  dan  Terapi  Kedokteran Ilmu Penyakit Dalam. In Edisi I. Jakarta: Penerbit Salemba Medika .
Valones,  Marcela  Agne  Alves,  Guimarães,  Rafael  Lima,  Brandão,  Lucas  André Cavalcanti,  Souza,  Paulo  Roberto  Eleutério  de,  Carvalho,  Alessandra  de Albuquerque  Tavares,  &  Crovela,  Sergio.  (2009). Principles  and  applications  of polymerase chain reaction in medical diagnostic fields: a review . Brazilian Journal of Microbiology , 40 (1), 1–11. https://doi.org/10.1590/S1517-83822009000100001
Vera  Polina  Br  Ginting,  Sunarto,  Tri  Andrisman.  (2017).  Penanggulangan  Malpraktek
Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan. Fakultas Hukum Universitas Lampung .
Wallon,  Martine,  Franck,  Jacqueline,  Thulliez,  Philippe,  Huissoud,  Cyril,  Peyron, François,  Garcia-Meric,  Patricia,  &  Kieffer,  François.  (2010). Accuracy  of  Real- Time  Polymerase  Chain  Reaction  for  Toxoplasma  gondii  in  Amniotic  Fluid . Obstetrics & Gynecology , 115 (4), 727–733. https://doi.org/10.1097/AOG.0b013e3181d57b09
World  Health  Organization.  (2020).  WHO  Coronavirus  Disease  (COVID-19) Dashboard.