## 115
Volume 9, Nomor 1, Maret 2022; p-ISSN: 2442-3661; e-ISSN: 2477-667X, 115-130

## ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2003 (SISDIKNAS)
Syafira Masnu’ah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang syafiramasnuah06@gmail.com
Nyayu Khodijah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang nyayukhotijah@radenfatah.ac.id
Ermis Suryana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang ermissuryana_uin@radenfatah.ac.id

## Abstract
Islamic education is an educational concept that has existed in Indonesia for a long time  even  before  Indonesia's  independence.  The  birth  of  UU  No.  20  of  2003 concerning ‘Sistem Pendidikan Nasional’ is the starting point for the development of Islamic education in Indonesia. This study uses a type of literature study (library research) to analyze Islamic education and UU in UU No. 20 of 2003 concerning ‘Sistem  Pendidikan  Nasional’.  In  the  UU  Sisdiknas  No.  20  of  2003,  Islamic education has been recognized for its existence in the national education system. This is indicated by the existence of several positions of Islamic education in UU No. 20 of 2003, that is (1) Islamic education as an educational institution both formal,  non-formal,  and  informal  that  is  explicitly  recognized;  (2)  Islamic education as a material or subject of religious education as one of the subjects that must  be  given  at  the  elementary  to  tertiary  level;  (3)  Islamic  education  as  the values of Islamic teachings (value), namely when Islamic values are found in the education  system. However,  in  its  implementation  there  are  still  problems  that make the implementation of  Islamic education less  than  optimal. So that  in  its implementation,  the  existence  of  Islamic  education  in  UU  No.  20  of  2003 (Sisdiknas) needs to be supported or elaborated in other regulations.
Keywords : Policy Analysis, Islamic Education, Undang-Undang Sisdiknas

## Abstrak
Pendidikan  Islam  merupakan  konsep  pendidikan  yang  telah  lama  ada  di Indonesia bahkan sebelum Indonesia merdeka. Lahirnya UU No. 20 Tahun 2003 tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  menjadi  pintu  awal  berkembangnya Pendidikan  Islam  di  Indonesia.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian
116 | MODELING, Volume 9, Nomor 1, Maret 2022
studi kepustakaan (library research) untuk menganalisis pendidikan Islam dam UU Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pendidikan Islam telah diakui keberadaannya dalam  sistem  pendidikan  nasional.  Hal  tersebut ditunjukan  dengan  beberapa esistensi  posisi  pendidikan  Islam  dalam  UU  No.  20  Tahun  2003,  yaitu  (1) Pendidikan  Islam  sebagai  lembaga  pendidikan  baik  formal,  nonformal,  dan informal  yang  diakui  keberadaannya  secara  eksplisit;  (2)  Pendidikan  Islam sebagai  materi  atau  mata  pelajaran  pendidikan  agama  sebagai  salah  satu pelajaran yang itu wajib diberikan pada tingkat dasar sampai perguruan tinggi; (3) Pendidikan Islam sebagai nilai-niali ajaran agama Islam (value) yakni ketika ditemukannya  nilai-nilai  Islami  dalam  sistem  pendidikan.  Namun  dalam pelaksanaanya  masih  terdapat  problematika-problematika  yang  membuat pelaksanaan  pendidikan  Islam  kurang  maksimal.  Sehingga  dalam pelaksanaanya,  eksistensi  pendidikan  Islam  dalam  UU  No.  20  Tahun  2003 (Sisdiknas) perlu didukung atau dijabarkan dalam peraturan lain.
Kata Kunci: Analisis Kebijakan, Pendidikan Islam, Undang-Undang Sisdiknas

## PENDAHULUAN
Pendidikan  merupakan  salah  satu  hak  yang  harus  diperoleh  oleh  penduduk Indonesia, karena dengan pendidikan akan meningkatkan sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu negara. Oleh karena itu, pemerintah dan semua warga Indonesia harus  ikut  serta  mengambil  peran  dan  bertanggung  jawab  dalam  penyelenggraan pendidikan.  Sebagiaman  yang  dikatakan  oleh  Koe  Yao  Thung  bahwa  “Keberhasilan pendidikan suatu bangsa merupakan salah satu barometer keberhasilan pemerintahan suatu  negara” 1 .  Sehingga  pendidikan  harus  disusun  dengan  sebaik-baiknya  secara terstruktur  dan  sistematis  untuk  mencapai  cita-cita  pendidikan  yang  ideal  melalui tujuan pendidikan yang terukur.
Pada  era  Orde  Baru,  perkembangan  dan  perubahan  pendidikan  dipengaruhi oleh arus modernisasi sebagai titik tolak dan kerangka dasar landasan pembangunan. Pemerintah  menunjukan  otoritas  kewenangannya  dengan  tidak  memperdulikan aspirasi  umat  Islam  yang  pada  kenyatannya  merupakan  mayoritas  penduduk Indonesia  serta  tidak  memberikan  porsi  yang  signifikan  terhadap  pendidikan  Islam dalam konteks pendidikan nasional. Kebijakan pemerintah pada orde lama dan orde baru  lebih  menitikberatkan  pada  kebijakan  modernisasi  politik  dan  bersikap diskriminatif terhadap pendidikan Islam (Hawi, 2016). Pada umumnya, kebijakan awal pada  Orde  Baru  hanya  melanjutkan  kebijakan  pemerintah  di  Orde  Lama,  terutama
1 Esa Putra dan Aman Aman, “ Quality Analysis of Feasibility of Contents of Class XI High School History Text Books Published by Erlangga, Grafindo, and Yudhistira Curriculum 2013 ,” 2020, hal. 1.
MODELING, Volume 9, Nomor 1, Maret 2022 | 117
kebijakan  terhadap  pendidikan  Islam.  Kebijakan-kebijakan  pendidikan  Islam  pada Orde Baru dipengaruhi oleh kepentingan politik, di samping itu juga adanya pengaruh dari modernisasi pendidikan Islam dan kecenderungan dikotomik pendidikan Islam. Sehingga pada Orde Baru pendidikan Islam diposisikan sebagai sesuatu yang terpisah dari sistem pendidikan nasional sehingga cenderung tidak memberikan ruang gerak yang luas dan menjadi alat kepentingan penguasa. 2
Hingga  pada  akhirnya  pemerintah  mengeluarkan  UU  Sisdiknas  No.  2  Tahun 1989.  Undang-Undang  tersebut  mencakup  ketentuan  tentang  semua  jalur  dan  jenis pendidikan,  baik  meliputi  jenis  pendidikan,  pendidikan  profeisonal,  pendidikan kejuruan  dan  pendidikan  keagamaan.  Sehingga  UU  No.  2  Tahun  1989  merupakan wadah  formal  terintegrasinya  sistem  pendidikan  Islam  dalam  sistem  pendidikan nasional. Meskipun secara eksplisit tidak mengatur secara khusus tentang pendidikan Islam  tetapi  dalam  praktiknya  memberikan  ketentuan  baru  mengenai  jenis  dan kurikulum pendidikan Islam 3 . Tetapi hal ini dirasa masih kurang cukup di kalangan umat  Islam,  karena  masih  ada  perasaan  bahwa  pemerintah  masih  cenderung memojokkan pendidikan Islam dan mengutamakan sekolah umum.
Depdiknas kemudian merevisi UU Sisdiknas No. 2 Tahun 1989 dengan alasan bahwa UU tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman. Sehingga pada saat  penyusunan  UU  Sisdiknas  Tahun  2003  umat  Islam  merasa  terpanggil  untuk mengeluarkan apresiasi mereka untuk membela kepentingan umat Islam khususnya sistem  pendidikan  Islam  yang  selama  ini  kurang  diperhatikan.  Dikeluarkannya  UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 merupakan langkah awal reformasi pendidikan yang ada di Indonesia, khusunya pendidikan Islam.
Pendidikan  islam  dapat  diartikan  sebagai  pendidikan  yang  didasarkan  pada nilai-nilai ajaran Islam sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran dan Hadis serta dalam pemikiran para ulama dan dalam praktik sejarah umat Islam 4 . Oleh karena itu pendidikan Islam diharapkan dapat tumbuh, berkembang, dan menjadi pijakan yang sesuai  dengan  ajaran  Islam  yang  terdapat  dalam  Al-Quran  dan  Hadist  serta  tidak menafikan perkembangan zaman.
Kebijakan pendidikan Islam juga merupakan bagian dari kebijakan pendidikan. Sedangkan kebijakan pendidikan diartikan sebagai rangkaian keputusan dan tindakan yang mempunyai tujuan untuk memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan
2 Lukis Alam, Islamic Education Policy Contestation in the Era of The New Order and the Reformation , Ruhama: Islamic Education Journal , Vol. 3, No. 2, 2020, hal. 60.
3 Nuraini, Pengembangan Sistem Pendidikan Agama Islam, Jurnal Keguruan dan Pendidikan Islam, Vol.
No. 1, 2020, hal. 13. 4 Nur Hidayat, Prespektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran , Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 12, No. 1, 2011, hal. 63.
118 | MODELING, Volume 9, Nomor 1, Maret 2022
sistem pendidikan serta memiliki dampak yang banyak terhadap warga negara 5 . Setiap kebijakan yang ada di Inodeneisa hendaknya selalu dievaluasi dan dianlisis agar apa yang sudah menjadi tujuan dapat tercapai dan sesuai dengan perkembangan zaman. Begitu juga kebijakan pemerintah terhadap pendidikan Islam.
Menurut  Duncan  MacRae  analisis  kebijakan  merupakan  suatu  disiplin  ilmu sosial  yang  menggunakan  argumentasi  rasional  dengan  menggunakan  fakta-fakta untuk  menjelaskan,  menilai,  dan  membuahkan  pemikiran  dalam  rangka  upaya memecahkan masalah publik 6 . Dalam penelitian ini, peneliti akan memfokuskan untuk menganalisis  penerapan  kebijakan  pendidikan  Islam  dalam  UU  No.  2  Tahun  2003 (Sisdiknas).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kepustakaan (library research). Menurut Nazir studi kepustakaan adalah cara pengumpulan  data dengan melakukan studi  penelaahan  terhadap  buku-buku,  literatur-literatur,  catatan-catatan,  dan laporan-laporan  yang  ada  hubungannya  dengan  masalah  yang  dipecahkan 7 .  Untuk teknik pengumpulan data, dalam hal ini penulis telah melakukan penganalisisan dari berbagai sumber yang tersedia, terutama dalam bidang pendidikan Islam dan dan UU No.  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  atau  berbagai  informasi lainnya.  Sedangkan  pendekatan  pada  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif. Pendekatan  deskriptif  kualitatif  dalam  penelitian  ini  memiliki  makna  kondisi  yang sedang  berlaku  saat  ini.  Menurut  Mardalis  pendekatan  desskriptif  kualitatif didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada 8 .

## HASIL DAN PEMBAHASAN Definisi Kebijakan Pendidikan Islam
Kebijakan dalam KBBI diartikan sebagai sebuah rangkaian konsep dan asas yang akan menjadi garis besar dan sebagai dasar rencana untuk pelaksanaan dari suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan atau organisasi)
5 Ulandari Safitri, Adek Nuarizal, dan Nurhizrah Gistituati, Urgensi analisis kebijakan , JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia) , Vol. 6, No. 1, 2021, hal. 73,
6 Widya  Sari,  Andi  Muhammad  Rifki,  dan  Mila  Karmila, Analisis  Kebijakan  Pendidikan  Terkait Implementasi Pembelajaran Jarak Jauh Pada Masa Darurat Covid 19, Jurnal MAPPESONA, Vol. 17, No. 1 (2020), hal. 5.
7 Evita Roesnilam Syafitri dan Wiryo Nuryono, Studi Kepustakaan Teori Konseling ‘Dialectical Behavior Therapy , Jurnal BK, V ol. 11, No. 1 (2020), hal. 56.
8 Sylva  Alkkornia,  “ Studi  Deskriptif  Kompetensi  Pedagogik  Dan  Profesionalisme  Guru  Paud  Dharma Wanita Binaan Skb Situbondo, Jurnal Pancaran, V ol. 5, No. 4 (2016), hal. 146.
MODELING, Volume 9, Nomor 1, Maret 2022 | 119
sebagai  ungkapan  cita-cita,  tujuan,  prinsip  dan  sebagai  garis  pedoman  manajemen untuk dalam mencapai sasaran. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah disebut juga dengan  kebijakan  publik.  Kebijakan  publik  dapat  diartikan  sebagai  kerangka keseluruhan  tindakan  pemerintah  yang  dilakukan  untuk  mencapai  tujuan  publik 9 . Salah  satu  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Indonesia  adalah  kebijakan pendidikan Islam.
Istilah pendidikan dalam konteks Islam pada umumnya mengacu kepada term al-tarbiyah,  al-ta’lim dan al-ta’dib. Dari  ketiga  istilah  tersebut term yang  populer digunakan  dalam  praktek  pendidikan  Islam  adalah  term al-tarbiyah. Kata tarbiyah dalam  bahasa  Arab  berasal  dari  kaya rabba,  yarabu,  tarbiyah yang  memiliki  makna betambah, tumbuh, dan berkembang. 10 Depdiknas mendefenisikan pendidikan Islam sebagai  upaya  sadar  dan  terencana  dalam  menyiapkan  anak  didik  untuk  mengenal, memahami,  menghayati,  mengimani,  bertaqwa  dan  berakhlak  mulia  dalam menjalankan  ajaran  agama  Islam  dari  sumber  utamanya  kitab  suci  Al-Qur’an  dan hadits  melalui  kegiatan  bimbingan,  pengajaran,  dan  latihan  serta  penggunaan pengalaman 11 . Sehingga dapat dipahami bahwa pendidikan Islam merupakan proses transformasi  pengetahuan  dan  nilai-nilai  Islam  kepada  anak  didik  agar  dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan tetap berpedoman kepada Al-Quran dan hadis.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  kebijakan  pendidikan  Islam  berarti keputusan  atau  aturan-aturan  yang  ditetapkan  pemimpin  dan  dijadikan  sebagai pedoman  oleh  pemimpin  dan  setiap  anggota  masyarakat  dalam  melakukan  dan mencapai tujuan pendidikan Islam

## Fungsi dan Tujuan Pendidikan Islam
Pendidikan Islam mempunyai fungsi yang sangat penting untuk pembinaan dan penyempurnaan  kepribadian  dan  mental  anak.  Achamadi  menjelaskan  beberapa fungsi  dari  pendidikan  Islam,  antara  lain:  (1) Mengembangkan  wawasan  yang  tepat dan benar mengenai jati diri manusia, alam sekitarnya dan mengenai kebesaran Ilahi, sehingga  tumbuh  kemampuan  membaca  (analisis)  fenomena  alam  dan  kehidupan, serta  memahami  hukum-hukum  yang  terkandung  didalamnya;  (2)  Membebaskan manusia  dari  segala  sifat  yang  dapat  merendahkan  martabat  manusia  (fitrah mansuaia),  baik  yang  datang  dari  dalam  dirinya  sendiri  maupun  dari  luar;  (3)
9 Charles L. Cochran and Eloise F. Malone, Public policy , (Boulder: Lynne Rinner Publisher , 2014), hal. 3 10 Ahmad  Yusuf, Pesantren  Multikultural:  Model  Pendidikan  Karakter  Humanis  Religius  di  Pesantren Ngalah Pasuruan, (Depok: Rajawali Press, 2020), hal. 4.
11 Anis Fauzi dan Siti Mitahul Khoiriyah, Peran Kegiatan Ekstrakurikuler (Pesantren Sabtu - Ahad) Dalam Menunjang Proses Belajar Mengajar Al-Qur’an Hadits , TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 13, No. 2 (2018), hal. 296.
120 | MODELING, Volume 9, Nomor 1, Maret 2022
Mengembangkan ilmu pengetahuan untuk menopang dan memajukan kehidupan baik individu maupun sosial.
Sementara itu, Rahmat menjelaskan bahwa fungsi pendidikan Islam meliputi: (1)  Memperkenalkan  dan  mendidik  anak  didik  agar  meyakini  ke-Esaan  Allah  swt, pencipta semesta alam beserta seluruh isinya; (2) Memperkenalkan kepada anak didik apa dan mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang (hukum halal dan haram); (3)  Melatih  anak  agar  sejak  dini  dapat  melaksanakan  ibadah,  baik  ibadah  yang menyangkut hablumminallah,  hablumminannas, dan habluminal’alam; (4)  Mendidik anak didik agar mencintai Rasulullah saw, mencintai ahlu baitnya dan cinta membaca Alquran; (5) Mendidik anak didik agar taat dan hormat kepada orang tua dan  serta tidak merusak lingkungannya. 12
Adapun  tujuan  dari  pendidikan  Islam  tentu  tidak  terlepas  dari  tujuan  hidup manusia  dalam  Islam,  yaitu  untuk  menciptakan  pribadi-pribadi  hamba  Allah  yang selalu bertakwa kepadaNya, dan dapat mencapai kehidupan yang berbahagia di dunia dan  akhirat.  Abdul  Fatah  Jalal  menjelaskan  bahwa  tujuan  pendidikan  Islam  adalah menjadikan  manusia  sebagai  abdi  dan  hamba  Allah. 13 Sedangkan  Mohamad  Johdi menjelaskan bahwa pendidikan Islam bertujuan untuk mencapai keseimbangan akan pertumbuhan  kepribadian  manusia,  baik  jasmani  (fisik),  emosi  (emosi),  rohani (spiritual),  pengetahuan  (intelektual),  sosial,  alam  (lingkungan),  dan  hamba  Allah (wakil  Allah). 14 Sehingga  tujuan  dari  pendidikan  Islam  adalah  untuk  menjadikan manusia  yang  bertakwa  kepada  Allah  dan  bahagia  dunia  dan  akhirat  dengan menyeimbangkan berbagai potensi yang telah dimilikinya.

## Dasar Pendidikan Islam
Sebagai aktifitas yang bergerak dalam proses pembinaan kepribadian muslim, maka  pendidikan  Islam  memerlukan  dasar  yang  menjadi  landasan  atau  asas  agar pendidikan Islam dapat tegak berdiri, dan bisa survive baik dimasa sekarang maupun yang akan datang. Adapun landasan pendidikan Islam identik dengan sumber utama dari  ajaran  Islam  itu  sendiri,  yaitu  Al-Quran  dan  Hadis.  Selanjutnya  dasar  tersebut dikembangakan melalui pemahaman para ulama dalam bentuk ijma’ dan ijtihad. 15
12 Rahmat Hidayat, Ilmu Pendidikan Islam: Menuntun Arah Pendidikan Islam Indonesia, (Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI), 2016), hal. 25.
13 Syarifah  Rahmah, Pendidikan  Bagi  Perempuan:  Suatu  Analisis  Dalam  Perspektif  Islam, (Medan:  CV. Pusdika Mitra Jaya, 2021), hal. 13.
14 Mohamad  Johdi  Saleh, The  Integrated  Islamic  Education:  Principles  And  Needs  For  Thematic Approaches, Singapore: Singapore Islamic Education System, 2009, hal. 2 15 Jalaludin, Pendidikan Islam: Pendekatan Sistem dan Proses, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016, hal. 141.
MODELING, Volume 9, Nomor 1, Maret 2022 | 121
Sementara itu menurut Sa’id Ismail Ali, sumber yang menjadi dasar pendidikan Islam  itu  ada  enam  macam  yaitu,  Al-Quran,  hadis,  kata-kata  sahabat  ( madzhab shahabi), kemaslahatan  umat/sosial  ( mashalil  al-mursalah ),  tradisi  atau  adat kebiasaan  masyarakat (‘uruf), dan  hasil  pemikiran  para  ahli  dalam  Islam  (ijma’  dan ijtihad). 16 Adapun  landasan  penyelenggaran  pendidikan  Islam  di  Inodenesia  secara yuridis yaitu: (1) Pancasila (sila pertama); (2) UUD 1945 (Pasal 29 ayat 1 dan 2); (3) UUD 1945 (Pasal 31 ayat 1-5); (4) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; dan (5) Tap. MPR No.II/MPR/1988 dan Tap MPR No. II/MPR/1993 tentang garis-garis  besar  haluan  negara  yang  pada  pokoknya  menyatakan  bahwa  pelaksaan pendidikan  agama  secara  langsung  dimaksudkan  dalam  kurikulum  sekolah-sekolah formal, mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi.
Semua  dasar  yang  telah  dijelaskan  di  atas  merupakan  dasar  pelaksanaan pendidikan Islam, khusunya di Indonesia.

## Eksistensi Pendidikan Islam dalam UU No. 20 Tahun 2003 (Sisdiknas)
Pendidikan  Islam  merupakan  bagian  yang  integral  dari  Sistem  Pendidikan Nasional. Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, pendidikan Islam mendapat legitimasi  untuk  eksis  dan  mendapatkan  tempat  untuk  hidup  dan  berkembang  di Indonesia sebagai bentuk memenuhi kebutuhann pendidikan bagi masyarakat Islam sebagai  warga  mayoritas.  Akomodasi  negara  terhadap  sistem  pendidikan  Islam menjadikan  sistem  dan  lembaga  pendidikan  Islam  memiliki  landasan  kuat  untuk dikembangkan dengan support dana dan atensi dari negara. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk mengembangkan sistem pendidikan Islam sebagai salah satu jenis pendidikan keagamaan dalam sistem pendidikan nasional. Dalam sistem pendidikan nasional, pendidikan Islam sebagai sistem pendidikan keagamaan dilaksanakan dalam berbagai jalur yaitu formal, informal dan non formal 17 . Lahirnya UU No. 20 Tahun 2003 tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  membawa  harapan  yang  lebih  baik  untuk pendidikan  Islam.  Dalam  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1, menjelaskan bahwa:
“Pendidikan  adalah  usaha  sadar  dan  terencana  untuk  mewujudkan  suasana belajar  dan  proses  pembelajaran  agar  peserta  didik  secara  aktif mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara”.
16 Abdullaj, Ilmu Pendidikan Islam, (Makasar: Alauddin University Press, 2018), hal. 41 17 Fathul Jannah, Pendidikan islam dalam sistem pendidikan nasional, Vol. 13, No. 2 (2013), hal. 172.
122 | MODELING, Volume 9, Nomor 1, Maret 2022
Berdasarkan UU tersebut jelas bahwa pendidikan merupakan suatu kebutuhan bagi setiap individu untuk mengemabangkan diri dan dengan pendidikan diharpkan suatu bangsa dapat memiliki generasi muda yang berkualitas, berilmu, dan bertakwa kepada Tuhan. Dijelaskan lebih lanjut dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 Pasal 3 mengenai fungsi dan tujuan pendidikan nasional menegaskan bahwa:
“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.
Hal  tersebut  menunjukan  bahwa  agama  menduduki  posisi  yang  penting  dan tidak  dapat  dipisahkan  dalam  membangun  sumber  daya  manusia  di  Indonesia. Sehingga wajar jika pendidikan nasional berlandaskan pada nilai-nilai agama, sebab bangsa  Indonesia  merupakan  bangsa  yang  beragama.  Agama  bagi  bangsa  Indonesia adalah modal dasar yang menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa. Agama Islam mengatur  hubungan  manusia  dengan  Tuhan,  hubungan  manusia  dengan  manusia, hubungan manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan diri sendiri. Dengan demikian terjadilah keserasian dan keseimbangan dalam hidup manusia baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.
Oleh karena itu, untuk membekali anak didik dalam mencapai fungsi dan tujuan pendidikan  nasional,  diperlukan  pendidikan  Islam.  Dikarenakan  pendidikan  Islam merupakan pendidikan keagamaan yang dapat membimbing anak didik beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Sehingga pendidikan Islam harus diperoleh oleh setiap anak didik yang beragama Islam. Sebagaimana ditegaskan dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 12 ayat (1a) yaitu:
“Peserta  didik  mendapatkan  pendidikan  agama  sesuai  dengan  agama  yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama”.
Oleh  karena  itu,  dalam  Undang-Undang  Sisdiknas  No.  20  Tahun  2003 pemerintah telah mengatur mengenai pendidikan keagamaan yang di Indonesia, yaitu pada pasal 30 yang berbunyi:
1) Pendidikan  keagamaan  diselenggarakan  oleh  Pemerintah  dan/atau  kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
MODELING, Volume 9, Nomor 1, Maret 2022 | 123
2) Pendidikan  keagamaan  berfungsi  mempersiapkan  peserta  didik  menjadi  anggota masyarakat  yang  memahami  dan  mengamalkan  nilai-nilai  ajaran  agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
Pada  pasal  30  ayat  (1)  implementasinya  dalam  pendidikan  Islam  adalah diselenggarakannya  pendidikan  Islam  oleh  lembaga-lembaga  pendidikan  baik  yang dinaungi oleh pemerintah maupun masyarakat. Pada ayat 2 pendidikan Islam sendiri berfungsi  sebagai  proses  penanaman  nilai-nilai ilahiyah pada  diri  anak  didik  agar mampu  mengaktualisasikan  dirinya  secara  maksimal  sesuai  dengan  prinsip-prinsip religius. Secara makro pendidikan Islam berfungsi sebagai sarana pewarisan budaya dan  identitas  suatu  komunitas  yang  didalamnya  melakukan  interaksi  dan  saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Secara umum fungsi pendidikan Islam adalah  membimbing  dan  mengarahkan  pertumbuhan  dan  perkembangan  peserta didik dari tahap ke tahap kehidupannya sampai mencapai titik kemampuan optimal 18 . Hal  tersebut  menunjukan  bahwa  fungsi  pendidikan  Islam  sejalan  dengan  fungsi pendidikan Nasional.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,  eksistensi  pendidikan  Islam  secara  eksplisit  adalah  sebagai  lembaga pendidikan,  mata  pelajaran  dan  nilai-  nilai  ajaran  agama  Islam. 19 Pendidikan  Islam sebagai lembaga pendidikan dijelaskan dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pada pasal 30 Ayat 3 dan 4 mengenai jalur dan bentuk pendidikan keagamaan.
1) Pendidikan  keagamaan  dapat  diselenggarakan  pada  jalur  pendidikan  formal, nonformal, dan informal.
2) Pendidikan  keagamaan  berbentuk  pendidikan  diniyah,  pesantren,  pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.
Sebagaimana UU tersebut, implementasi penyelenggaraan pendidikan Islam di Indonesia telah mengacu pada UU pasal 30 ayat 3 yaitu diselenggarakan melalui jalur formal, nonformal dan informal.
a. Pendidikan Formal
Dalam UU Sisdiknas No. 2 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat (11) menegaskan bahwa “Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri  atas  pendidikan  dasar,  pendidikan  menengah,  dan  pendidikan  tinggi”.
18 Haidar Putra Daulay et al., Visi, Misi, Tujuan Dan Fungsi Pendidikan Islam, Jurnal Ilmiah Al-hadi 6, no. 1 (2020), hal. 147 19 Endah Triwahyu Ningsih, Posisi Pendidikan Islam dalam UU No. 20 Tahun 2003, Jurnal Pendidikan Media Nusantara, hal 100.
124 | MODELING, Volume 9, Nomor 1, Maret 2022
Selanjutnya dijelaskan pada pasal 14, yaitu “Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi”.
Pendidikan Anak Usia Dini dalam UU Sisdikanas Pasal 28 ayat (1,2, dan 3) menegaskan bahwa:
1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
2) Pendidikan  anak  usia  dini  dapat  diselenggarakan  melalui  jalur  pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.
3) Pendidikan  anak  usia  dini  pada  jalur  pendidikan  formal  berbentuk  taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.
Berdasarkan  pasal  tersebut,  setiap  anak  yang  berusia  3-6  tahun  wajib mengikuti  pendidikan  pra  sekolah  atau  pendidikan  anak  usia  dini  baik  dengan pendidikan  formal,  nonformal  maupun  informal.  Adapun  mengenai  pendidikan dasar yang ditempuh peserta didik dijelaskan dalam pasal 17 ayat (1) dan (2) yaitu:
1) Pendidikan  dasar  merupakan  jenjang  pendidikan  yang  melandasi  jenjang pendidikan menengah.
2) Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau  bentuk  lain  yang  sederajat  serta  sekolah  menengah  pertama  (SMP)  dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
Selanjutnya  dalam  UU  Sisdiknas  2003  pasal  18  ayat  (1,  2,  dan  3)  juga menjelaskan mengenai pendidikan menengah dan berbunyi:
1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.
2) Pendidikan  menengah  terdiri  atas  pendidikan  menengah  umum  dan pendidikan menengah kejuruan
3) Pendidikan  menengah  berbentuk  sekolah  menengah  atas  (SMA),  madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
Sedangkan untuk jenjang perguruan tinggi diatur dalam UU Sisdiknas 2003 Pasal 19 Ayat (1) yang berbunyi:
“Pendidikan  tinggi  merupakan  jenjang  pendidikan  setelah  pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi”.
MODELING, Volume 9, Nomor 1, Maret 2022 | 125
Adapun bentuk dari perguruan tinggi diatur dalam UU Sisdiknas 2003 pasal 20 ayat 1 bahwa:
“Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas”.
Berdasarkan  pemaparan  UU  di  atas,  pendidikan  Islam  di  lembaga pendidikan formal sudah ada sejak di jenjang TK, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Akan tetapi lemabaga pendidikan formal yang bercirikan akan pendidikan Islam disebut dengan madrasah. Madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam yang  berbentuk  formal  dimana  pembelajaranya  diatur  dengan  sistematis  sesuai pendidikan  formal  yang  ada  di  sekolah  umum 20 .  Seperti  yang  telah  menjadi ketetapan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas mengenai jenjang pendidikan, maka  lembaga  pendidikan  formal  yang  bercirikan  pendidikan  Islam  adalah Raudatul Athfal (RA) untuk pendidikan anak usia dini, Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) untuk pendidikan tingkat dasar, dan Madrasah Aliyah  untuk  pendidikan  menengah.  Sedangkan  untuk  jenjang  perguruan  tinggi disebut dengan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI/STAIN), Institut Agama Islam (IAI/IAIN), Universitas Islam (UI/UIN) 21 . Selain madrasah Peraturan Mentri Agama (PMA)  nomor  18  tahun  2014  tentang  pesantren  muadalah.  Menegaskan  bahwa melalui  PMA  ini,  keberadan  pesantren  yang  menerapkan  kurikulum  KMI/TMI maupun salaf mendapat pengakuannya secara formal. Selain itu, pesantren boleh menyelenggarakan ujian sendiri dan juga mendapat bagian dari alokasi anggaran yang bersumberr dari APBN. 22
Namun  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  di  lembaga-lembaga pendidikan Islam khususnya madrasah memiliki permasalahan yang cukup serius. Permasalahan  tersebut  terjadi  karena  faktor  eksternal  dan  internal.  Adapun probematika  karena  faktor  eksternal  antara  lain:  (1)  muncul  dari  kebijakan pemerintah  yang  dipandang  bersifat  tidak  bisa  kompromi,  bahkan  merugikan terhadap keberadaan madrasah itu sendiri; (2) beberapa madrasah swasta, komite sekolah  sering  kali  tidak  mempunyai  wewenang  yang  cukup  untuk  melakukan sesuatu,  karena  yang  berkuasa  adalah  pengurus  yayasan;  (3)  Kurangnya komunikasi  dan  koordinasi  antara  komite  sekolah  dan  pengurus  madrasah;  (4)
20 Kholilur Rahman, Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia , Jurnal Tarbiyatuna , Vol. 2, No. 1 (2018), hal. 7.
21 Amirudiin, Dinamika  Lembaga  Pendidikan  Tinggi  Islam  Di  Indonesia,  MIQOT:  Jurnal  Ilmu-ilmu Keislaman, Vol. 41, No. 1 (2017), hal. 116.
22 Ahmad  Zayadi,  dkk. Buku  Putih  Pesantren  Muadalah, (Ponorogo:  Forum  Komunikasi  Pesantren Muadalah, 2020), hal.  4
126 | MODELING, Volume 9, Nomor 1, Maret 2022
Tidak adanya kesepahaman yang melahirkan kerja sama sinergis antara madrasah dan  masyarakat.  Masyarakat  menganggap  bahwa  tugas  penyelenggaraan pendidikan adalah tugas pengurus madrasah atau pemerintah.
Madrasah  memiliki  posisi  sejajar  dengan  sekolah  umum  lain.  Namun demikian, madrasah harus lebih bisa menata infrastruktur dan suprastrukturnya sehingga  dapat  memberikan  layanan  pendidikan  yang  berkualitas  kepada masyarakat. Adapun faktor internal yang menjadi problema madrasah antara lain yaitu; (1) Jumlah madrasah swasta jauh lebih besar daripada madrasah negeri, hal ini menimbulkan masalah tersendiri. Khusus mengenai guru, jumlah guru negeri relatif lebih kecil dibanding swasta dan kualitas guru di madrasah swasta termasuk rendah;  (2)  Minimnya  sarana  dan  prasarana  pendidikan.  Meskipun  madrasah dianggap  sama  dan  sejajar  dengan  sekolah  umum,  namun  madrasah  belum memperoleh anggaran pendidikan secara adil. 23

## b. Pendidikan Nonformal
Dalam  UU  No.  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional menegaskan  bahwa  “pendidikan  nonformal  diselenggarakan  bagi  warga masyarakat  yang  memerlukan  layanan  pendidikan  yang  berfungsi  sebagai pengganti,  penambah,  dan/atau  pelengkap  pendidikan  formal  dalam  rangka mendukung  pendidikan  sepanjang  hayat”.  Dalam  implementasisnya  pendidikan nonformal  dalam  pendidikan  Islam  diselenggarakan  melalui  pengajian  kitab, Taman Kanak-Kanak Alquran (TKQ), Taman Pendidikan Alquran (TPQ), Ta’limul Qur’an lil Aulad (TQA), diniyah taklimiyah, majelis taklim dan sejenisnya 24
c. Pendidikan Informal
Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 13 bahwa “pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri”. Berdasarkan UU tersebut dapat  dipahami  bahwa  pendidikan  Islam  dalam  pendidikan  informal  adalah penanaman  Ajaran  dan  nilai-nilai  Islam  yang  diselenggarakan  atau  diterapkan dalam  lingkungan  keluarga  dan  lingkungan.  Pendidikan  keluarga  adalah pendidikan  pertama  dan  utama.  Dikatakan  pertama,  karena  bayi  atau  anak  itu pertama  kali  berkenalan  dengan  lingkungan  dan  mendapatkan  pembinaan  dari sebuah  anggota  keluarga.  Sementara  itu  badan  pendidikan  Islam  di  lingkungan
23 Khoirul Huda, Problematika Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam, Jurnal Dinamika Penelitian, Vol. 16, No. 2 (2016), hal. 317–18.
24 Ahmad Darlis, Islam sebagai paradigma ilmu pendidikan, Jurnal Tarbiyah, Vol.  XXIV, No. 1 (2017), hal. 91–93.
MODELING, Volume 9, Nomor 1, Maret 2022 | 127
kemasyarakatan  seperti  perkumpulan-perkumpulan  pemuda  dan  pemudi, kesempatan-kesempatan berjamaah seperti (hari Jumat, acara-acara tabligh, atau majelis taklim) dan perkumpulan-perkumpulan keagamaan. 25
Berdasarkan pemaparan tersebut, jelas bahwa eksistensi pendidikan Islam diatur  secara  eksplisit  dalam  UU  No.  20  Tahun  2003  (Sisdiknas). Sedangkanpendidikan Islam sebagai mata atau meteri pelajaran dijanarkan melalui pengembangan kurikulum dalam UU Sisdiknas Pasal 36 yaitu:
1) Pengembangan  kurikulum  dilakukan  dengan  mengacu  pada  standar  nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
2) Kurikulum  pada  semua  jenjang  dan  jenis  pendidikan  dikembangkan  dengan prinsip  diversifikasi  sesuai  dengan  satuan  pendidikan,  potensi  daerah,  dan peserta didik.
3) Kurikulum  disusun  sesuai  dengan  jenjang  pendidikan  dalam  kerangka  Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: (a) peningkatan iman dan takwa; (b) peningkatan akhlak mulia; (c) peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; (d) keragaman potensi daerah dan lingkungan; (e) tuntutan pembangunan daerah dan nasional; (f) tuntutan dunia kerja; (g) perkembangan ilmu  pengetahuan,  teknologi, dan  seni;  (h) agama;  (i) dinamika  perkembangan global; dan (j) persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
Sehingga jelas dalam pengembangan kurikulum dan penerapan kurikulum yang  ada  di  lemabaga  pendidikan  baik  sekolah  formal  pada  umumnya  maupun sekolah pendidikan Islam perlu sekali memperhatikan hal-hal tersebut, khusunya agama agar dapat mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 37 ayat (1a) dan (2a) menegaskan mengenai kurikulum pada pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pasal  37  ayat  (1a)  mengatur  kurikulum  pendidikan  dasar  dan  pendidikan menengah yang berbunyi:
“Kurikulum  pendidikan  dasar  dan  menengah  wajib  memuat:  (a) pendidikan  agama;  (b)  pendidikan  kewarganegaraan;  (c)  bahasa;  (d) matematika; (e) ilmu pengetahuan alam; (f) ilmu pengetahuan sosial; (g) seni dan budaya; (h) pendidikan jasmani dan olahraga; (i) keterampilan/ kejuruan; dan (j) muatan lokal.”
25 Ibrahim Bafadhol, Lembaga Pendidikan Islam Di Indoesia, (Bogor: STAI Al Hidayah Bogor, 2017), hal. 68-69
128 | MODELING, Volume 9, Nomor 1, Maret 2022
Sedangkan  pada  Pasal  37  ayat  (2a)  mengatur  mengenai  kurikulum pendidikan tinggi, Adapun bunyinya adalah:
“Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat: (a) pendidikan agama; (b) pendidikan kewarganegaraan; dan (c) Bahasa”.
Mengenai  mater  pelajaran  dijelaskan  lebih  lanjut  dalam  PP  No.  55  Tahun 2007 materi pendidikan Islam di madrasah meliputi Al-Quran Hadis, Fiqih, akidah akhlak, sejarah kebudayaan Islam dan Bahasa Arab. Adapun posisi pendidikan Islam sebagai  nilai-  nilai  ajaran  agama  Islam  ( value )  dalam  UU  Sisdiknas  No.  20  Tahun 2003 sesuai dengan UU yang telah dibahas di atas, karena penerpan nilai-nilai ajaran agama Islam melalui pendidikan Islam direalisasikan di lembaga pendidikan Islam maupun  pada  mata  pelajaran.  Pada  lembaga  pendidikan,  penanaman  nilai-nilai ajaran agama Islam melibatkan peran pendidik atau guru dalam menanamkan nilai- nilai keagamaan. Selain itu, salah satunya dengan menggunakan keragaman model, metode  dan  pendekatan  yang  diintegrasikan  dengan  nilai-nilai  Islami  sebagai kerangka normatif dan dapat dijadikan perspektif baru bagi para pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran sehingga dapat memberikan dan menanamkan nilai-nilai  keagamaan  yang  kāffah  yang  dijadikan  hujjah  bagi  peserta  didik dalam mengarungi kehidupan yang akan datang. 26 Sedangkan pada mata pelajaran, nilai- nilai  ajaran  Islam  terintegrasi  dengan  pendidikan  umum,  sehingga  kerangka  nilai islami  pada  setiap  kelompok  mata  pelajaran  terintegrasi  secara  menyeluruh (integral-holisitk). Kelompok mata pelajaran yang harus terintegrasi dengan nilai- nilai  Islami  dalam  pembelajaran  tersebut  antara  lain  agama  dan  akhlak  mulia, kewarganegaraan dan kepribadian. 27 Oleh karena itu, lemabaga pendidikan dengan mata pelajaran memiliki peran penting dalam penanaman nilai-nilai ajaran agama Islam. Sehingga pendidikan Islam sebagai nilai-nilai ajaran Islam (value) dimaknai ketika ditemukannya nilai-nilai Islami dalam sistem pendidikan

## SIMPULAN
Kebijakan  pendidikan  Islam  dalam  UU  No.  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem Pendidikan Nasional menunjukan bahwa eksistensi pendidikan Islam dalam UU No. 20 Tahun  2003  (Sisdiknas)  secara  eksplisit  diimplementasikan  sebagai  lembaga pendidikan, materi pelajaran, dan nilai-nilai agama Islam. Kebijakan pendidikan Islam
26 Raden Ahmad dan Muhajir Ansori, Strategi Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan,” Jurnal Pustaka: Mrtode Kajian dan Pemikiran Islam, Vol. 8 (2016), hal. 31.
27 Afiful  Ikhwan, ntegrasi  Pendidikan  Islam  (Nilai-Nilai  Islami  dalam  Pembelajaran),  Ta’allum:  Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 2, No. 2 (2014), hal. 192–93.
MODELING, Volume 9, Nomor 1, Maret 2022 | 129
sebagai  lembaga  pendidikan  terbagi  menjadi  pendidikan  formal,  nonformal,  dan informal. Namun dalam pelaksanaanya pendidkan Islam sebagai lembaga pendidikan serin
gkali mengalami probelmatika baik dari faktor internal dan eksternal, baik dari hubungan  komite  sekolah  dengan  pengurus  madrasah,  kualitas  guru,  biaya,  jumlah madrasah  yang  statusnya  negeri  dan  swasta,  maupun  dari  insfrastruktur  (sarana prasana). Adapun pendidikan Islam sebagai materi tercantum dalam kurikulum pada setiap  jenjang  pendidikan,  baik  pendidikan  dasar,  menengah,  dan  tinggi  yang  harus terdapat materi kegamaan (agama Islam). Sedangkan pendidikan Islam sebagai nilai- nilai ajaran Islam (value) dimaknai ketika ditemukannya nilai-nilai Islami dalam sistem pendidikan.

## DAFTAR RUJUKAN
Abdullah. 2018. Ilmu Pendidikan Islam. Makasar: Alauddin University Press. Ahmad, Raden, dan Muhajir Ansori. (2016). Strategi Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan. Jurnal Pustaka: Mrtode Kajian dan Pemikiran Islam. Vol. 8 Alam, Lukis. (2020). Islamic Education Policy Contestation in the Era of The New Order and the Reformation. Vol. 3, No. 2.
Alkkornia,  Sylva.  (2016). Studi  Deskriptif  Kompetensi  Pedagogik  Dan  Profesionalisme Guru  Paud  Dharma  Wanita  Binaan  Skb  Situbondo  Sylva  Alkornia 16.” Jurnal Pancaran, Vol. 5, No. 4. Amirudiin. (2017). Dinamika Lembaga Pendidikan Tinggi Islam Di Indonesia.” MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman. Vol. 41, No. 1.
Darlis, Ahmad. (2017). Islam sebagai paradigma ilmu pendidikan. Jurnal Tarbiyah, Vol. XXIV, No. 1.
Daulay, Haidar Putra, dkk. (2020). Visi, Misi, Tujuan Dan Fungsi Pendidikan Islam. Jurnal ilmiah Al – Hadi, Vol. 6, No. 1 Fauzi,  Anis,  dan  Siti  Mitahul  Khoiriyah.  (2018). Peran  Kegiatan  Ekstrakurikuler (Pesantren  Sabtu  -  Ahad)  Dalam  Menunjang  Proses  Belajar  Mengajar  Al-Qur’an Hadits . TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 13, No. 2.
Hidayat,  Rahmat.  2016. Ilmu  Pendidikan  Islam:  Menuntun  Arah  Pendidikan  Islam Indonesia. Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI).
Hidayat,  Nur.  (2011). Prespektif  Islam  Tentang  Strategi  Pembelajaran.”  Jurnal Pendidikan Agama Islam , Vol. 12, No. 1 Huda, Khoirul. (2016). Problematika Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam . Jurnal Dinamika Penelitian, Vol. 16, No. 2. Ikhwan,  Afiful.  (2014). Integrasi  Pendidikan  Islam  (Nilai-Nilai  Islami  dalam Pembelajaran). Ta’allum: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 2, No. 2.
130 | MODELING, Volume 9, Nomor 1, Maret 2022
Jalaludin.  2016. Pendidikan  Islam:  Pendekatan  Sistem  dan  Proses. Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada.
Jannah, Fathul. (2013). Pendidikan islam dalam sistem pendidikan nasional. Vol. 13, No. 2.
Malone, Charles L. Cochran and Eloise F. (2014). Public policy . Lynne Rinner Publisher. Nuraini. (2020). Pengembangan Sistem Pendidikan Agama Islam .” Jurnal Keguruan Dan Pendidikan Islam, Vol. 1, No. 1.
Putra, Esa, dan Aman Aman. (2020). Quality Analysis of Feasibility of Contents of Class XI High School History Text Books Published by Erlangga, Grafindo, and Yudhistira Curriculum 2013 ,
Rahmah, Syarifah. 2021. Pendidikan Bagi Perempuan: Suatu Analisis Dalam Perspektif Islam. Medan: CV. Pusdika Mitra Jaya. Rahman,  Kholilur.  (2018). Perkembangan  Lembaga  Pendidikan  Islam  di  Indonesia. Jurnal Tarbiyatuna, Vol. 2, No. 1. Safitri,  Ulandari,  Adek  Nuarizal,  dan  Nurhizrah  Gistituati.(2021). Urgensi  analisis kebijakan.” JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia), Vol. 6, No. 1. Saleh, Mohamad Johdi. 2009. The Integrated Islamic Education: Principles And Needs For Thematic Approaches . Singapore: Singapore Islamic Education System. Sari,  Widya,  Andi  Muhammad  Rifki,  dan  Mila  Karmila.  (2020). Analisis  Kebijakan Pendidikan  Terkait  Implementasi  Pembelajaran  Jarak  Jauh  Pada  Masa  Darurat Covid 19 . Jurnal MAPPESONA, Vol. 17, No. 1. Syafitri,  Evita  Roesnilam,  dan  Wiryo  Nuryono.  (2020) .  Studi  Kepustakaan  Teori Konseling ‘Dialectical Behavior Therapy . Jurnal BK, Vol. 11, No. 1.
Yusuf,  Ahmad.  2020. Pesantren  Multikultural:  Model  Pendidikan  Karakter  Humanis Religius di Pesantren Ngalah Pasuruan. Depok: Rajawali Press.