## TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PEMBERIAN HIBAH DAN
AKIBAT HUKUM PEMBATALAN SUATU HIBAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM ( KHI ) DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
Oleh :

## Suisno Dosen Fakutas Hukum Universitas Islam Lamongan

## ABSTRAK
Hukum  sebagai  kaidah  atau  norma  sosial  yang  tidak  terlepas  dari  nilai-nilai  yang berlaku dalam masyarakat. Keluarga sebagai bagian dari masyarakat dapat memberikan suatu ajaran  yang  baik  dalam  hidup  bermasyarakat.  Salah  satu  permasalahan  yang  sering  timbul adalah  mengenai  peralihan  harta  dari  orang  tua  kepada  anak-anaknya  yang  biasanya  dalam bentuk  hibah.Dalam  prakteknya,  banyak  hibah  yang  diberikan  kemudian  dibatalkan  oleh pemberi  hibah  dengan  berbagai  alasan,  misalnya  si  penerima  hibah  berkelakuan  buruk  atau memiliki  jiwa  pemboros.  Hal  ini  diketahui  setelah  hibah  itu  diberikan.  Padahal  orang  itu sebelumnya menampakkan kelakuan baik namun kemudian berubah seiring perubahan waktu. Secara  mendasar  peneliti  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  undang-undang  ( statute  approach )  dengan  menelaah  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  dan  Kompilasi Hukum  Islam  serta  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998  tentang  peraturan  jabatan Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah.  Rumusan  permasalahan  yang  dibahas  oleh  penulis  adalah Pemberian  Hibah  dan  Akibat  Hukum  Pembatalan  Suatu  Hibah  Menurut  Kompilasi  Hukum Islam ( KHI ) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata ( KUHP ). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis Normatif dengan memberikan tujuan agar penulis maupun pembaca dapat  mengetahui  tentang  pengaturan  pemberian  hibah  dan  akibat  hukum  pembatalan  suatu hibah  menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  dan  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  serta memberikan  beberapa  manfaat  yaitu  bagi  pengembangan  keilmuan  dibidang  hukum  pada umumnya,  serta  memberikan  kontribusi  pemikiran  dan  pemahaman  mengenai  Pemberian hibah dan akibat hukum pembatalan suatu hibah.
Kata kunci : Tinjauan Yuridis normatif, Hubah ,Akibat huum, KHI, KUHPerdata.

## A. PENDAHULUAN
Hukum sebagai kaidah atau norma  sosial  yang  tidak  terlepas  dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat 19 . Keluarga sebagai bagian dari  masyarakat  dapat  memberikan suatu  ajaran  yang  baik  dalam  hidup bermasyarakat. Salah satu
permasalahan  yang  sering  timbul adalah  mengenai  peralihan  harta  dari orang  tua  kepada  anak-anaknya  yang biasanya  dalam  bentuk  hibah.  Dalam prakteknya, banyak hibah yang diberikan  kemudian  dibatalkan  oleh
19 Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2007.
pemberi hibah dengan berbagai alasan, misalnya si penerima hibah berkelakuan  buruk  atau  memiliki  jiwa pemboros.  Hal  ini  diketahui  setelah hibah  itu  diberikan.  Padahal  orang  itu sebelumnya  menampakkan  kelakuan baik namun kemudian berubah seiring perubahan  waktu.  Secara  mendasar peneliti dalam penelitian ini menggunakan  pendekatan  undang- undang  ( statute  approach )  dengan menelaah Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam  serta  Peraturan  Pemerintah Nomor  37  Tahun  1998  tentang peraturan  jabatan  Pejabat  Pembuat
Akta  Tanah.  Rumusan  permasalahan yang  dibahas  oleh  penulis  adalah Pemberian  Hibah  dan  Akibat  Hukum Pembatalan  Suatu  Hibah  Menurut Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP).  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  yuridis  Normatif dengan memberikan tujuan agar penulis maupun pembaca dapat mengetahui tentang pengaturan
pemberian  hibah  dan  akibat  hukum pembatalan  suatu  hibah  menurut
Kompilasi  Hukum  Islam  dan  Kitab
Undang-undang  Hukum  Perdata  serta memberikan  beberapa  manfaat  yaitu bagi pengembangan keilmuan
dibidang hukum pada umumnya, serta memberikan  kontribusi  pemikiran  dan pemahaman mengenai Pemberian hibah  dan  akibat  hukum  pembatalan suatu hibah.
Hasil  pembahasan  menunjukkan bahwa  tentang  hibah  dalam  islam lebih  bersifat  tolong  menolong  ( ta’awun  )  antar  sesama,  disebutkan dalam  Qs.  Al-Baqarah  2:262,  Qs.  Al- Munafiqun  63:10  dan  Qs.  Al-Maidah ayat  2.  Namun  terdapat  perbedaan pendapat  mengenai  ukuran  pemberian hibah  baik  dari  segi  mazhab  Hanafi maupun  para  ulama,  oleh  karena  itu para umat islam mengambil keputusan ijma’  yang  telah  di  tentukan berdasarkan  Kompilasi  Hukum  Islam dengan  1/3  (  sepertiga  )  dari  harta yang  dimiliki  untuk  di  hibahkan. Dengan  mengacu  syarat-syarat  hibah dengan  harus  adanya  pemberi  hibah,
adanya  orang  yang  menerima  hibah, adanya  obyek  hibah,  adanya  ijab kabul. Sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata diatur dalam pasal 1666-1693.
Hibah merupakan perbuatan hukum  pemindahan  hak  kepemilikan yang  sengaja  dialihkan  kepada  pihak lain.  Ada  beberapa  bentuk  perbuatan hukum pemindahan hak selain dilakukan dengan cara hibah,
diantaranya  jual  beli,  tukar  menukar, pemberian  menurut  adat,  pemasukan dalam perusahaan ( inbreng ) dan hibah wasiat  ( legaat ).  Pemindahan  hak dilakukan  pada  waktu  pemegang haknya  masih  hidup  dan  merupakan perbuatan  hukum  yang  bersifat  tunai, kecuali  hibah  wasiat 20 .  Tunai  berarti ketika  dilakukannya  perbuatan  hukum tersebut, maka haknya telah berpindah kepada pihak lain.
Tentang hukumnya, bahwa kebolehan  pembatalan  kembali  hibah dalam  Pasal  1688  KUH  Perdata. Dengan  terjadinya  pembatalan  hibah ini,  maka  segala  macam  barang  yang telah dihibahkan harus segera dikembalikan kepada penghibah dalam  keadaan  bersih  dari  beban- beban  yang  melekat  di  atas  barang tersebut.  Pada  dasarnya  hibah  dapat dilakukan  secara lisan  maupun  tulisan seperti  tertuang  dalam  Al-Qur’an Surat  Al-Baqarah  ayat  282  dan  283 sebagai  dasar  perjanjian  dalam  islam. Berkaitan  dengan  akibat  hukum  yang lahir  dari  hibah  yang  akan  diberikan pada  salah  seorang  ahli  waris  tanpa persetujuan  ahli  waris  lainnya  dan tidak  dibuat  secara  otentik  adalah dapat  dibatalkan  karena  tidak  ada persetujuan  ahli  waris  lain  dan menurut  KHI  pasal  210  ayat  2  barang siapa merasa haknya terlanggar  maka dapat mengajukan gugatan pembatalan hibah di Pengadilan Agama.
Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis untuk membahas tujuan penelitian sebagai berikut :
1. Untuk  mengetahui  pengaturan tentang  pemberian  hibah  menurut Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) dan kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP).
2. Untuk mengetahui implikasi yuridis terhadap pembatalan
20 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaanya), Djambatan, Jakarta. 2008.
pemberian hibah menurut Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) dan kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP).

## B. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  Penelitian Yuridis  Normatif  yaitu  penelitian
hukum kepustakaan. Yang pada penelitian  hukum  normatif,  bahan pustaka  merupakan  data  dasar  yang dalam  ilmu  penelitian  digolongkan sebagai  data  sekunder.  Data  Sekunder tersebut  mempunyai  ruang  lingkup yang  sangat  luas,  sehingga  meliputi surat-surat  pribadi,  buku-buku  harian, sampai dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan  pemerintah.  Adapun  data sekunder  tersebut  memiliki  ciri-ciri sebagai  berikut,  data  sekunder  pada umumnya  ada  dalam  keadaan  siap terbuat ( ready made ), bentuk maupun isi  data  sekunder  telah  dibentuk  dan diisi  oleh  peneliti-penelitih  terdahulu, data  sekunder  dapat  diperoleh  tanpa terikat atau dibatasi tempat dan waktu.
Jenis  pendekatan  yang  digunakan penulis adalah pendekatan perundang- undangan  ( statue  approach ).
Pendekatan  ini  dilakukan  dengan  cara melihat  segala  undang-undang  dan regulasi  terkait  isu  hukum  yang sedang  diteliti.  Dalam  pendekatan  ini peneliti  dapat  melihat  konsistensi antara  regulasi  satu  dengan  regulasi yang  lainnya.  Metode  pendekatan perundang-undangan  peneliti  dapat melihat  dasar  filosofi  atau  dasar pemikiran mengapa peraturan tersebut dikeluarkan.
Pengumpulan bahan hukum dilakukan  dengan  mempergunakan bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan tertier yaitu :
1. Bahan hukum primer Bahan  hukum  primer  yaitu  bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif  atau  peraturan  perundang- undangan.
2. Bahan hukum sekunder
Bahan  hukum  sekunder  yaitu bahan  hukum  yang  memberikan penjelasan mengenai bahan hukum  primer  yang  terdiri  dari,
buku-buku yang membalas tentang  hibah,  artikel-artikel  dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan masalah pembatalan
hibah.
3. Bahan hukum tertier Bahan hukum tertier adalah bahan hukum  yang  memberi  petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder  yang  terdiri  dari  kamus, ensiklopedia  dan  hal  lain  yang bersangkutan dengan objek penelitian.
Dalam penulisan ini teknik analisa yang  digunakan  adalah  deskriptif analisis  yang  berarti  penulis  dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan  atas  subjek  dan  objek penelitian sebagaimana penilitian yang dilakukan.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PENGATURAN
PEMBERIAN
HIBAH  MENURUT  KHI  DAN
KUH PERDATA
1. Hibah  dalam  perspektif  hukum islam Apabila ditelusuri secara mendalam, istilah hibah itu berkonotasi memberikan hak milik  oleh  seseorang  kepada orang  lain  tanpa  mengharapkan imbalan  dan  jasa.  Menghibahkan tidak sama artinya dengan menjual  atau  menyewakan.  Oleh sebab  itu,  istilah  balas  jasa  dan ganti  rugi  tidak  berlaku  dalam transaksi  hibah.  Berdasarkan  hal itu,  maka  perlu  lebih  dahulu dikemukakan definisi atau pengertian
hibah dalam pandangan ulama’.
1. Dasar Hukum Hibah
Hibah  merupakan  suatu perjanjian yang bersifat timbal  balik,  karena  hanya ada  satu  pihak  yang  wajib berprestasi  dan  pihak  lainnya hanya  mempunyai  hak  saja atas  prestasi  tersebut.  Dalam Islam  adanya  hibah  sangat dianjurkan  mengingat  lebih bersifat tolong menolong ( ta’awun ) antar sesama.
2. Ukuran  Harta  Hibah  yang di Hibahkan Terdapat perbedaan pendapat  mengenai  ukuran pemberian hibah, Sayyid Sabiq  dan  mengemukakan bahwa para ahli hukum Islam sepakat  pendapatnya  bahwa seseorang dapat menghibahkan semua hartanya  kepada  orang  yang bukan ahli warisnya, hal yang sama dikemukakan oleh Eman  Suparman,  di  dalam hukum  Islam  jumlah  harta seseorang yang dapat dihibahkan  itu  tidak  terbatas. Berbeda halnya dengan pemberian  seseorang  melalui wasiat  yang  terbatas  pada sepertiga dari harta peninggalan yang bersih 21 . Mengenai  benda  yang dihibahkan ini meliputi segala  macam  benda  yang wujud atau tidak ada ditempat (al  ma’dum).  Prinsipnya, semua  benda  atau  hak  yang dapat diperjual belikan, maka dapat dihibahkan. Dalam konteks sekarang ini, seseorang mempunyai kekayaan bisa dalam berbentuk saham sebagai
21 Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia Dalam Prespektif Islam, Adat dan BW, Refika Aditama, Bandung, 2005.
surat bukti bahwa ia memiliki benda yang diterangkan dalam surat tersebut. Ukuran  harta  atau  benda yang dihibahkan, dalam
Kompilasi Hukum Islam telah  disebutkan  dalam  Pasal 210 bahwa :
“Orang  yang  telah  berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal  sehat  dan  tanpa  adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga)
harta  bendanya  kepada  orang  lain atau lembaga”.

## 3. Rukun  dan  Syarat-Syarat Sah Hibah
Kontrak hibah akan sempurna dengan  adanya  rukun  dan  syarat yang  mencukupi 22 .  Rukun  dan syarat-syarat hibah terdiri atas : a. Adanya orang yang menghibahkan  atau  pemberi hibah  (penghibah)  ( al  – wahib ).
b. Adanya orang yang menerima hibah  (penerima  hiba)  ( al- mahublah ).
c. Adanya  objek  hibah,  sesuatu yang dihibahkan ( al-hibah )
d. Adanya  ijab  kabul  ( shighat hibah)
2. Pengaturan  hibah  berdasarkan kompilasi hukum islam (KHI)
Sebagaimana  telah  diuraikan bahwa hibah, merupakan pemberian  dari  seorang  pemberi hibah  kepada  orang  lain  sebagai penerima  hibah  ketika  si  pemberi hibah  (yang  punya  harta)  masih hidup, sedangkan warisan diberikan  ketika  si  pewaris  (yang
22 Abdul Halim Muhammad, Undang-Undang Muamalat dan Aplikasinya Kepada Produk-Produk Perbankan Islam.
punya  harta)  telah  meninggal dunia. Walaupun waktu pemberiannya berbeda itu diberikan  kepada  anak  atau  ahli waris  karena  akan  menentukan terhadap  bagian  warisan  yang akan diterimanya. Apabila hibah itu diperhitungkan  sebagai  warisan, sangat tergantung pada kesepakatan  anak-anaknya,  atau diperhitungkan  menurut  system kewarisan.  Karena  seperti  kata Umar Bin Al-Khattab, perdamaian justru  lebih  baik,  dari pada  nantinya  harus  melibatkan pengadilan. Kedua , pabila pemberian  itu  dinyatakan  sebagai hibah saja, maka menurut petunjuk  Rasulullah  SAW.  Maka pembagiannya  harus  rata.  Ini ditegaskan  oleh  tindakan  nabi,
“jika  anak-anakmu  yang  tidak engkau  beri  dengan  pemberian yang sama, maka tarik kembali.
3. Pengaturan  hibah  berdasarkan KUH Perdata
Dalam  KUH  Perdata  memuat substansi  hukum  penghibahan yang  terdiri  dari  4  bagian  berisi Pasal  1666-1693.  Bagian-bagian tersebut yaitu:
1) Pada  bagian  pertama  memuat ketentuan-ketentuan umum yang  terdiri  dari  pengertian tentang penghibahan, penghibahan  yang  dilakukan oleh orang hidup,barang penghibahan, syahnya penghibahan dan syarat-
syarat penghibah
2) Pada  bagian  kedua  memuat tentang  kemampuan  untuk memberikan  dan  menerima hibah  yang  berisi  tentang orang-orang yang berhak memberikan  dan  menerima hibah dan penghibahan suami istri.
3) Bagian  ketiga  memuat  cara menghibahkan  sesuatu  yang berisi tentang pembuatan akta hibah  pada  notaris,  hibah kepada  wanita  dan  kepada anak-anak dibawah umur.
4) Bagian keempat memuat tentang pencabutan dan pembatalan  hibah  yang  berisi tentang syarat-syarat pencabutan  dan  pembatalan suatu hibah. 23 IMPLIKASI YURIDIS PEMBATALAN HIBAH MENURUT  KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA (KUHP)
1. Pembatalan hibah menurut kompilasi hukum islam (KHI)
Menurut Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, bahwa hibah  tidak  dapat  ditarik  kembali, kecuali  hibah  orang  tua  kepada anaknya. Pembatalan atau penarikan  kembali  atas  suatu pemberian  (hibah)  merupakan perbuatan yang diharamkan, meskipun  hibah  tersebut  terjadi antara  dua  orang  yang  bersaudara atau  suami  isteri.  Adapun  hibah yang boleh ditarik kembali hanyalah  hibah  yang  dilakukan atau  diberikan  orang  tua  kepada anaknya.
Menarik kembali hibah hukumnya  haram,  kecuali  hibah yang  diberikan  oleh  seorang  ayah kepada anaknya. Hal ini berdasarkn  dalil  Hadist  yang diriwayatkan Hadist Shahih
Muslim  yang  berbunyi  :  “Ibnu Abbas  berkata  bahwa  Nabi  SAW bersabda : orang yang mengambil semula  pemberiannya  umpama orang  yang  menelan  semula muntahnya”.
23 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hal 446
2. Pembatalan hibah menurut
Kitab  Undang-undang  hukum perdata Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, tidak ada ketentuan yang memberikan pembatasan  tentang  hibah  yang diberikan si pemberi hibah sebagaimana  yang  diatur  dalam Kompilasi  Hukum  Islam.  Pada prinsipnya hibah yang telah diberikan  oleh  seseorang  kepada orang  lain  tidak  dapat  ditarik kembali  atau  dibatalkan,  kecuali dalam  hal-hal  sebagaimana  yang diatur  dalam  Pasal  1688  KUH Perdata yaitu :
1) Jika  syarat-syarat  penghibaan itu tidak dipenuhi oleh
penerima  hibah.  Dalam  hal ini  barang  yang  dihibahkan tetap tinggal  pada  penghibah,
atau ia boleh meminta kembali barang itu, bebas dari semua  beban  dan  hipotek yang mungkin diletakkan atas barang  itu  oleh  penerima hibah  serta  hasil  dan  buah yang  telah  dinikmati  oleh penerima  hibah  sejak  ia  alpa dalam memenuhi syarat- syarat penghibahan itu. Dalam hal demikian penghibah boleh menjalankan hak-haknya  terhadap  pihak ketiga yang memegang barang  tak  bergerak  yang telah dihibahkan sebagaimana terhadap penerima hibah sendiri.
2) Jika  orang  yang  diberi  hibah bersalah  dengan  melakukan atau  ikut  melakukan  suatu usaha pembunuhan atau suatu
kejahatan lain atas diri penghibah.
3) Jika  penghibah  jatuh  miskin sedang  yang  diberi  hibah
menolak untuk memberi
nafkah kepadanya.
3. Akibat hukum hibah yang tidak dibuat  secara  otentik  tanpa persetujuan ahli waris lain
1. Akibat  Hukum  Hibah  yang dibuat secara otentik Berdasarkan KUHPerdata pelaksanaan hibah harus dilakukan dengan akta Notaris kecuali pemberian hadiah dari tangan ke  tangan  secara  langsung. Jika hibah dibuat dengan akta otentik maka akibat hukumnya  hibah  yang  dibuat tersebut  menjadi  sebagai  alat bukti  tertulis  yang  memiliki nilai pembuktian yang sempurna  yang  harus  dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau  ditafsirkan  lain,  selain yang tertulis dalam akta hibah tersebut,  karena  telah  dibuat dalam  bentuk  yang  sudah ditentukan oleh Undang- undang sesuai Pasal 38 UUJN.
2. Akibat  hukum  hibah  yang dibuat  tidak  secara  otentik tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Penghibahan untuk
barang  tidak  bergerak  seperti tanah  dan  bangunan  yang dilakukan  oleh  para  pihak dengan  tidak  menggunakan akta  otentik  maka  keabsahan penghibahan  itu  tidak  sah karena  hibah  harus  dibuat dalam  akta  otentik,  tidak  bisa dibuat  dalam  akta  di  bawah tangan. 24 Jika pemberian hibah  dilakukan  dengan  surat dibawah  tangan,  maka  hibah peralihan  hak  kepemilikan secara  yuridis  tersebut  baru berlaku  saat  sudah  dibuat suatu  Akta  Hibah  di  hadapan
24 Pasal 1682 KUH Perdata
Notaris / PPAT yang berwenang.
Jika  hibah  dibuat  tanpa
menggunakan akta otentik dan tanpa  persetujuan  ahli  waris maka  ketika  ahli  waris  yang tidak  menyetujui  akta  hibah tersebut dengan tidak menggunakan  akta  otentik tersebut  tidak  mengikat  para pihak lagi.

## D. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Pada  dasarnya  hibah  dapat dilakukan  secara  lisan  maupun
tulisan  seperti  tertuang  di  dalam Al-Qu’an  Surat  Al-Baqarah  ayat 282  dan  283  sebagai  dasar  dari perjanjian dalam Islam, berdasarkan  hal  tersebut  maka jika  hibah  dilaksanakan  secara lisan/tidak  dibuat  secara  tertulis dengan akta otentik, hal ini bukan berarti  perbuatan  hibah  tersebut tidak sah. Berkaitan dengan akibat hukum yang lahir dari hibah yang akan diberikan pada salah seorang ahli  waris  tanpa  persetujuan  ahli waris  lainnya  dan  tidak  dibuat secara otentik adalah dapat dibatalkan karena tidak ada persetujuan  dari  ahli  waris  lain, dan  jika  hibah  tersebut  melebihi 1/3 bagian dari harta warisan. Hal ini  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal 210 ayat (2)  KHI selanjutnya jika salah  satu  ahli  waris  merasa terlanggar  haknya,  maka  dapat mengajukan  gugatan  pembatalan hibah  tersebut  ke  Pengadilan Agama.
2. Saran Disarankan  pada  masyarakat yang ingin menghibahkan hartanya  terutama  benda  tidak bergerak agar membuatnya dalam
bentuk  akta  otentik.  Hal  ini dikarenakan akta otentik merupakan  suatu  alat  pembuktian apabila  suatu  saat  nanti  terjadi sengketa,  dan  tidak  menggunakan akta  yang  dilakukan  dibawah tangan karena tidak adanya kekuatan  hukum  yang  mengikat dan bagi Notaris harus memperhatikan  ahli  waris  jika memang  yang  di  hibahkan  dalam bentuk waris, dan setelah membacakan akta harus menanyakan kembali kepada para penghadap,  jika  menjawab  benar. Maka  lepaslah  tanggung  jawab Notaris  karena  Notaris  hanya bertanggung  jawab  atas  formil atas materi akta.

## E. DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Halim  Muhammad,  Undang-
Undang Muamalat dan Aplikasinya  Kepada  Produk- Produk Perbankan Islam. Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam,  Akademika  Pressindo,
Jakarta, 2010.
Ahmad  Rofiq,  Hukum  Islam  Di
Indonesia,  PT.  Jakarta  Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1998
Al-Ustadz  Muhammad  Thalib,  Al-
Qur’anul Karim Tarjamah Tafsiriyah,  CV.  Qolam  Mas, 2012. Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang  Pokok  Agraria, Isi, Dan Pelaksanaannya),
Djambatan, Jakarta.2008. Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia dalam Prespektif
Islam,  Adat  dan  BW,  Refika Aditama, Bandung, 2005.