## KONSEP MAQASID AL-SYARIAH SEBAGAI DASAR DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM
(Suatu kajian Historis Hukum Islam)

## Oleh  Mahmud Dongoran
Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan e-mail: mahmuddongoran@gmail.com

## Abstract
Maqasid  syari‟ah  concept  is  the  main  discussion  within  Islamic law philosophy study. It says that public‟s benefit and welfare are applied  through  Islamic  law.  There  were  Islamic  clergies  like Imam  al-Haramain  al-Juwaini  (Usul  al-fiqh  expert),  al-Gazali, and  Muhammad  Sa'id  Ramadan  al-Buti  agreed  about  it. Moreover,  there  was  then  Islamic  principle  like  where  there  is  a benefit and welfare there is Allah‟s law.
In conclusion, the concept mainly proposes public‟s goodness and against  badness,  public‟s  benefit  and  welfare,  and  against disadvantages. All of them are cores of Islamic law.

## Kata Kunci : Maqashid al-syariah, Hukum Islam

## A. Pendahuluan
Pembahasan  tentang  Maqasid  al- syari‟ah  merupakan  pembahasan  penting yang  tidak  luput  dari  perhatian  para ulama  dan  pakar  hukum  Islam.  Sebagian besar  pakar  hukum    menempatkan pembahasannya  dalam  Ushul  Fiqh,  yaitu ketika  mereka  membahas  tentang  qiyas, seperti  Imam  al-Haramain 1 al-Juwaini (Wafat  478  H)  dalam  kitabnya al- Burhan ,  Al-Gazali(Wafat  505  H)  juga mengungkapkan maqasid al-syariah
1 Ia  adalah  Abu  al-Ma‟ali  abd  al-Malik bin al-Syeikh Abi Muhammad „Abdullah bin Abi Ya‟kub  Yusuf  bin  Abdullah  ibn  Yusuf  bin Muhammad  bin  al-Juwaini,  ahli  Fiqh  golongan Syafi‟iyah  yang  dikenal  dengan Dhiya  al-Din (Sinar  agama)  dan  dikenal  juga  dengan  sebutan Imam Haramain.
dalam  bukunya al-Mustashfa ,  demikian juga  al-Razi  (Wafat  606  H)  dalam bukunya al-Mahsul  fi  ilmi  Ushul  Fiqh . „Izz al-din bin Abd al-Salam (Wafat 660 H)  membahasnya  secara  khusus  dalam bukunya  antara  lain  dalam  buku al- Qawaid  al-ahkam  fi  Masalih  al-anam , juga  dalam  bukunya Qawa‟id al-Shugra . Ada  juga  Ulama  yang  membahas Maqasid  al-syari‟ah  dalam  sebuah  Bab khusus dalam kitabnya seperti Abu Ishaq al-Syatibi (Wafat 790) dalam bukunya al- Muwafaqat ,  pada  jilid  II  mengkhusukan pembahasan   maqasid syari‟ah tersebut.
Pada  perkembangan  berikutnya, kajian maqasid syariah merupakan kajian utama  dalam  Filsafat  hukum  Islam,
sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  istilah maqasid  al-Syari‟ah  identik  dengan Filsafat Hukum Islam, karena melibatkan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang tujuan ditetapkannya sebuah hukum. Semua hukum, baik yang
berbentuk perintah maupun yang berbentuk  larangan,  yang  terdapat  pada dalam  teks-teks  syariat  bukanlah  sesuatu yang  hampa  tak  bermakna.  Akan  tetapi semua  itu  mempunyai  maksud  dan tujuan,  dimana  Tuhan  menyampaikan perintah  dan  larangan  tertentu  atas maksud  dan  tujuan  tersebut.  Oleh  para ulama  hal  tersebut  mereka  istilahkan dengan Maqashid al-syariah.
Dalam  Tulisan  ini  akan  dibahas tentang urgensi term Maqasid al-Syari‟ah sebagai dasar pembentukan hukum Islam, pertumbuhannya dan perkembangan Kaedah-kaedah Maqasid al-syari‟ah
tersebut.

## B. Pengertian Maqasid al-Syari’ah
Maqasid syariah secara Bahasa Dari segi Bahasa Maqasid syariah berasal dari dua kata, yaitu kata Maqasid dan syariah .  Maqasid  maknanya  adalah maksud,  tujuan  yang  terambil  dari  kata دظق - دُظقي 2 kemudian  berubah  bentuk
menjadi maqsud dengan jamaknya maqasid. Sementara kata syari‟ah bermakana al-Thaoriq al-mustaqim (Jalan  lurus  yang  dilalui).  Kemudian
2 Atabik Ali, Kamus Kontemporer , (Yogyakarta:  Yayasan  Ali  Maksum,  Multi  Gaya Grafika, 1996., Cet. Ke-5), hal. 1454.
makna  tersebut  oleh  para  ahli  fiqh dikaitkan  dengan al-ahkam (hukum- hukum  syariat),  sehingga  mengandung pengertian hukum-hukum yang
ditetapkan  Allah  bagi  hambanya.  Maka disebutlah  dengan Ahkam  al-Syari‟ah karena  hukum  tersebut  lurus,  tidak bengkok  ( La  i‟wijaj )  tidak  sunyi  dari hikmah dan tujuan. 3
Izzuddin bin Abd al-Salam dalam bukunya al-Qawa‟id al-Shugra menjelaskan  bahwa  Maqasid  al-Syari‟ah adalah  ٌن ِحىاٗ ىّاؼَىا  yaitu  makna-makna atau kebijaksanaan-kebijaksanaan. 4
Menurut  Fathurrahman  Djamil, Maqasid  al-Syari‟ah  berarti  maksud  atau tujuan  disyariatkannya  hukum  Islam. Karena  itu  yang  menjadi  bahasan  utama di  dalamnya  adalah  mengenai  masalah hikmah dan „illat ditetapkannya  sebuah hukum. 5
Wahbah  al-Zuhaily  Menjelaskan dalam  Bukunya Ushul  Fiqh  al-Islami bahwa  maqasid  adalah  makna-makna ( alma‟ani ) dan tujuan-tujuan ( al-ahdaf ). 6

## Terminologi Maqasid syariah
Maqasid Al Syariah berarti tujuan Allah  SWT  dan  Rasul-Nya  dalam
3 Muhammad Ali al-Sais, Tarikh al-Fiqh al-Islamy , (Mesir: Maktabah Ali Shobih, tt.), hal.
5.
4 Izzuddin bin Abd al-Salam, Al-Qawa‟id al-Shugra ,  (Beirut:  Dar  al-Fikr  al-Mu‟ashirah, 1996, hal. 10.
5 Fathurrahman  Djamil,  Dr.,  MA.,
Filsafat  Hukum  Islam (Jakarta:  logos  Wacana Ilmu, Cet. II,1999) hal. 123.
6 Wahbah  Zuhaili, Ushul  Fiqh  Islamy, Damaskus: Dar al Fikr, 1986, juz 2 hal 1017.
merumuskan hukum Islam. Dalam istilah terminologi,
Maqasid al-Syari‟ah
dimaknai oleh Izzuddin bin Abd al-Salam yaitu :
تظ٘حيَىا ٌنِحىاٗ ىّاؼَىا يٕ تٍاؼىا غيزشخىا دطاقٍ لا ثيحب اَٖظؼٍ ٗأ غيزشخىا ها٘حأ غيَج ىف عراشيى ًانحأ ٍِ صاخ عّ٘ ىف ُ٘نىاباٖخظحلاَب ضخخح تؼيزشىا ,
اٖخياغ ٗ تؼيزشىا فاطٗأ اذٕ ىف وخديف اٖظحلاٍ ِػ غيزشخىا ٘يخي لا يخىا ُاؼَىاٗ تٍاؼىا
7
“Maqasid al-Syari‟ah adalah makna dan kebijaksanaan yang dipelihara oleh syari‟ pada semua penetapan hukum atau  sebagian  besarnya  sekalipun  tidak dikhusukan  untuk  memeliharanya  pada setiap  jenis  hukum  dari  hukum-hukum syari‟ah,  maka  termasuk  didalamnya setiap  hal  yang  diberi  sifat  hukum  dan tujuannya  yang  tidak  terlepas  syara‟ dalam memeliharanya.
Lebih  lanjut  „Izzuddin  bin  Abd salam menjelaskan bahwa semua
maqasid  bertujuan  untuk  memelihara aturan-aturan  hukum  yang  ada  dengan cara Tahqiq  al-Masalih (Mewujudkan kemaslahatan)  dan Dar‟u  al-mafasid
(menolak hal-hal yang merusak. 8
Sejalan  dengan  itu,  Muhammad Rowwas  Qal‟arji  menegaskan  bahwa Allah mensyariatkan hukum-hukum halal dan  haram  disyariatkan  dengan  tujuan tertentu,  maka  hukum-hukum  tersebut pasti memiliki tujuan-tujuan yang disebut dengan maqasid. 9
7 Izzuddin  bin  Abd  al-Salam,  Al- Qawa‟id al-Shugra, loc., cit.
8 Izzuddin  bin  Abd  al-Salam,  Al- Qawa‟id al-Shugra, ibid., hal. 11.
9 Prof.  Dr.  Muhammad  Rawwas  al- Qal‟arji, Mabahits fi Iqtishod al-Islami min Ushul
Sementara  menurut  Wahbah  al- Zuhaili, Maqasid Al Syariah berarti nilai- nilai  dan  sasaran syara' yang  tersirat dalam  segenap  atau  bagian  terbesar  dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran  itu  dipandang  sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan  oleh Syari' dalam  setiap ketentuan hukum. 10
Menurut  Muhammad  al-Thohir bin Asyura bahwa setiap hukum
disyariatkan  bagi manusia  sungguh ditujukan  pada  setiap  hukumnya  itu  ada maqasid  syariah  yang  dipelihara  sebagai maksud  syari‟ ( al-Hakim ). Kenyataan ini sudah  merupakan  ketetapan  yang  pasti, karena Allah membuat segala sesuatunya tidak  mungkin  ada  maksud  sia-sia. Pendapatnya  ini  didasarinya  dengan firman  Allah  dalam  Al-Qur‟an  Surat  al- Dukhan  ayat  38  dan  Surat  al-Mukminun ayat 115:
                                                   
         “dan  Kami  tidak  menciptakan langit dan bumi dan apa  yang ada antara keduanya dengan bermain-main”.
                                                            
         
“Apakah  kamu  mengira,  bahwa Sesungguhnya  Kami  menciptakan  kamu
al-Fiqh, (Mesir:  Dar  al-Nafais,  Cet  I,  1991),  hal. 24.
10 Wahbah  Zuhaili, Ushul  Fiqh  Islamy,
Damaskus: Dar al Fikr, 1986, juz 2 hal 748.
secara  main-main  (saja),  dan  bahwa kamu  tidak  akan  dikembalikan  kepada kami”.
Salah satu
contoh dari
pembentukan  hukum  yang  mengandung maslahat  adalah  pensyariatan  nikah. Nikah  bukan  dimaksudkan  hanya  untuk menyalurkan  hasrat  syahwat  manusia, tetapi  maqsudnya  adalah  unutk hifz  al-
Nasl (memelihara keturunan) dan
menyambung kehidupan manusia sebagai khalifah  di  Bumi,  sementara  keturunan hanyalah  Atsr  dari  kecintaan  kepada lawan jenisnya. 11
Dari uraian tentang makna maqasid  al-Syari‟ah  yang  dikemukakan oleh  para  ahli  teranglah  buat  kita  bahwa maqasid  al-syari‟ah  dapat  digambarkan dengan  unsur-unsur  berikut,  bahwa maqasid syari‟ah adalah:
1. Makna-makna ( al-Ma‟ani ) dari setiap adanya syariat,
2. Rahasia-rahasia  ( asrar )  dari  setiap syari‟at,
3. Hikmah-hilmah ( al-hikam ) dari dibentuknya syari‟at,
4. Ketiga  hal  tersebut  haruslah  yang dipelihara  oleh  syari‟  ( al-malhuzhah li al-syari‟).

## C. Maslahat sebagai Maqasid al- syari’ah
Pada  umumnya  Ahli  Ushul  dan Ahli  Fiqh  memandang  bahwa  hukum
11 Muhammad  Husain  al-Zahabi, al- Syari‟at  al-Islamiyah, (Mesir,  Dar  al-Kutub  al- Haditsah, 1968, Cet ke-3), hal. 31.
syara‟  itu  mengandung  kemaslahatan untuk  umat  manusia.  Namun  Ulama berbeda  pendapat  dalam  menempatkan kemaslahatan  itu  sebagai  penetapan hukum syara‟. Apakah
untuk kemaslahatan  itu  Allah  menetapkan hukum?  Atau  dengan  kata  lain,  Apakah kemaslahatan  itu  yang  mendorong  Allah untuk menetapkan Hukum? Dalam hal ini ada dua pendapat:
1. Ulama  yang  berpegang  pada  prinsif bahwa  perbuatan  Allah  itu  tidak terikat  kepada  apa  dan  siapa  pun. Pendapat  ini  dianut  oleh  ulama Kalam  Asy‟ariyah.  Menurut  mereka,
Allah berbuat sesuai dengan keinginanNya  sebagaimana  firman Allah swt dalam Surat Hud ayat 107:
                                                                                       
      
“mereka  kekal  di  dalamnya  selama ada  langit  dan  bumi,  kecuali  jika Tuhanmu  menghendaki  (yang  lain).
Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana  terhadap  apa  yang  Dia kehendaki”.
Mereka  berpendapat  bahwa bukan  untuk  kemaslahatan  umat  itu Allah  menetapkan  hukum.  Jadi Tujuan  Penetapan  hukum  syara‟  itu bukan  untuk  kemaslahatan  umat, meskipun  semua  hukum  Allah  itu
tidak luput dari kemaslahatan
umat. 12
2. Ulama  yang  berpegang  pada  prinsif keadilan dan kasih sayang Allah pada Hambanya.  Pendapat  ini  dianut  oleh Ulama Mu‟tazilah. Mereka
berpendapat  bahwa  memang  untuk kemaslahatan  umat  itulah  Allah menetapkan hukum syara‟. 13
Secara  etimologi,  maslahat  sama dengan  manfaat,  baik  dari  segi  lafal maupun  makna. 14 Secara  Terminologi terdapat beberapa defenisi maslahah yang dikemukakan  ulama  Ushul  Fiqh,  tetapi seluruh  defenisi  itu  mengandung  esensi yang sama. Imam al-Gazali
mengemukakan  bahwa  maslahah  adalah: mengambil manfaat dan menolak kemudaratan  dalam  rangka  memelihara tujuan-tujuan syara‟. 15 Jalaluddin Abd
al-Rahman
menegaskan  bahwa  pensyariatan  hukum itu  untuk  mewujudkan  maslahat  bagi manusia  yaitu  mengambil  manfaat  dan menolak kemudaratan, sehingga terwujudlah  baginya  tujuan  penciptaan manusia. 16
12 Amir  Syarifuddin,  Prof.,Dr., Ushul Fiqh ,  (Jakarta:  Kencana,  Cet  ke-5,  2011),  Jilid  2 hal.220.
13 Ibid . 14 Nasrun  Harun,  Dr. Ushul  Fiqh  1 , (Jakarta:  PT.Logos  Wacana  Ilmu,  CetII,  1997) hal. 114.
15 Abu  Hamid  al-Gazali, Al-Mustashfa  fi „ilmil  Ushul (Beirut:  Dar  al-Kutub  al-„ilamiyah, 1983), Jilid 2 hal. 286.
16 Jalaluddin  abd  al-rahman,  Dr., Al- Maslahah  al-Mursalah ,(Dar  al-Kutub  al-Jami‟, Cet I, 1983), hal. 12.
Imam Al-Gazali berpendapat bahwa  kemaslahatan  itu  harus  sesuai dengan tujuan syara‟, sekalipun bertentangan  dengan  tujuan  manusia, karena  kemaslahatan  manusia  tidak selamanya  didasarkan  pada  kehendak syara,  tetapi  sering  didasarkan  kepada kehendak hawa nafsu. 17
Izzuddin bin Abd al-salam menjelaskan bahwa syariat itu ditetapkan adalah  untuk  menghilangkan  kesulitan dari manusia, menolak hal yang memudaratkan,  mewujudkan  maslahat bagi  hamba,  untuk  membolehkan  hal-hal yang baik, dan mengharamkan yang keji, sehingga membuat maslahat bagi manusia  sampai  kapan  pun  mulai  dari awal sampai akhir hidupnya. 18
Menurut  Syathibi  tujuan  akhir hukum  tersebut  adalah  satu,  yaitu mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. 19
Sebagaimana  dijelaskan  Syatibi,  doktrin Maqasid  al-syariah menjelaskan  bahwa tujuan  akhir  hukum  adalah  satu,  yaitu mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan  umat  manusia. 20 Demikian Juga  Wahbah  al-Zuhaily  menjelaskan bahwa  Syariat  itu  dibuat  dalam  rangka mewujudkan Maslahat  manusia ( Masalih al-nas ) sampai kapan pun. 21 17 Ibid . 18 Izzuddin, op., cit., hal. 13.
19 Abu Ishaq al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Ushul  al-Syariah (Dar  al-Kutub  al-Alamiyah, Beirut, tt). Jilid 2. Hal. 3.
20 Ibid.
21 Al-Zuhaily, op., cit. , hal. 1017.
Fathurrahman Djamil menjelaskan  bahwa  tujuan  Allah  Swt mensyari‟atkan  hukumnya  adalah  untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus  untuk  menghindari mafsadat , baik  di  dunia  maupun  di  akhirat,  tujuan tersebut  dicapai  dalam  taklif,  yang pelaksanaannya
tergantung pada pemahaman sumber hukum.
Berdasarkan  penelitian  para  ahli ushul  fiqh,  ada  lima  unsur  pokok  yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima hal  pokok  tersebut  adalah  memlihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. 22 Sya‟ban Muhammad
Ismail dalam  bukunya Al-Tasyri‟  al-Islamy menjelaskan  bahwa  aliran  ra‟yu  di  Iraq dalam  menjelaskan  ciri  umum  aliran tersebut  menyebutkan  bahwa  dalam menetapkan hukum mereka lebih mempergunakan ijtihad setelah al-Qur‟an dan al-Sunnah dengan jalan mencari „illat dan  hikmah  disyariatkannya  sebuah hukum.  Aliran  hukum  ini  terkadang menolak  Hadits  Ahad,  jika  bertentangan dengan  „Illat  hukum  yang  sudah  jelas. Ulama-ulama  tersebut  antara  lain  adalah Ibrahim al-Nakhai. 23
Dalam aliran Teologi Islam menerima  pengertian  umum  dan  lahir dari mashlahah ini,  tetapi  mereka  saling berbeda pendapat jika mashlahah dipahami  dalam  kerangka  kausalitas.
22 Fathurrahman  Djamil, op.,  cit. ,  hal.
125
23 Sya‟ban  Muhammad  Ismail,  Dr., al-
Tasyri‟  al-Islamy ,  (Mesir:  Maktabah  Nahdhah almisri, cet ke-2, 1985), hal. 281.
Kaum Asy'ariah menolak secara eksplisit maupun implisit, kausalitas dalam hubungannya dengan Tuhan. Bagi mereka,  premis  ini  mengimplikasikan bahwa Tuhan diwajibkan karena pertimbangan mashalah ,  untuk  bertindak dalam  suatu  cara  tertentu.  Karena kewajiban semacam itu berarti membatasi  kemahakuasaan  Tuhan,  maka kaum  Asy'ariah  menolak  ide  bahwa mashlahah adalah 'illal al-syar'i . Kendatipun  demikian,  mereka  menerima maslahat ini dengan menafsirkan mashlahah sebagai 'rahmat' Tuhan, dibanding  sebagai 'sebab' bagi  tindakan-
tindakanNya. Di sisi lain kaum Mu'tazilah walaupun juga mempertahankan  kemahakuasaan  Tuhan. Tetapi menyakini bahwa Tuhan berkewajiban melakukan kebaikan. Sebagai konsekwensinya, mereka berpendapat  bahwa mashlahah sebagai 'Illat al-syariah. 24
Argumen  -  argumen  teologis tersebut  menurut  penulis  juga  merambat ke  dalam ushul  fiqh ini,  Hal  ini  bisa terlihat  karena  banyak  penulis  dalam bidang ushul fiqh juga menulis di bidang teologi.
Maqasid  Al  Syariah ,  yang  secara substansial  mengandung  kemashlahatan, menurut al Syathibi dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama maqasid al syari'
24 Muhammad  Khalid  Mas'ud, Filsafat Hukum  Islam  dan  Perubahan  Sosial, terjemahan oleh  Yudian  W.  Asmin,  Surabaya:  Al  Ikhlas, 1995, hal. 225, Al-Syatibi, op.cit., hal. 3
(tujuan  Tuhan).  Kedua maqasid  al
mukallaf (tujuan mukallaf) . 25
Kemashlahatan yang menjadi tujuan syariat ini dibatasi dalam lima hal, agama,  jiwa,  akal,  keturunan  dan  harta. Setiap  hal  yang  mengandung  penjagaaan atas  lima  hal  ini  disebut  maslahah  dan setiap  hal  yang  membuat  hilangnya  lima hal ini disebut mafsadah . 26
Adapun  setiap  hal  yang  menjadi perantara  terjaganya  lima  hal  ini,  dibagi menjadi  tiga  tingkatan  kebutuhan  yaitu al-dlorruriyat, al-hajiyat dan al- tahsinat . 27

## 1. Maslahat dhoruriyat
Definisinya  adalah  tingkat kebutuhan  yang  harus  ada  atau disebut juga kebutuhan primer, yaitu:
a). Hifz al-Din
b). Hifz al-Nafs
c). Hifz al-„aql d). Hifz al-Nasl, dan e). Hifz al-mal. Tingkatan ini merupakan urutan secara hirarki dalam arti al-din lebih  tinggi  dari  apa  yang  ada dibawahnya, demikian seterusnya.
Izzuddin membuat contoh bahwa:
1) qawa‟id  al-iman ,  rukun  Islam
disyari‟atkan untuk memlihara hal pokok yang pertama yaitu Hifz al- din.
25 Al-Syatibi, ibid.
26 Al-Syatibi, Ibid . 27 Izzuddin bin abd al-Salam, op. cit. hal.
11.
2) Hukum -hukum  yang  berkaitan dengan  diyat,  qisas  disyariatkan untuk  memelihara  tingkat  kedua
yaitu hifz al-nafs. 3) Keharaman hal-hal yang memabukkan (al-Muskirat) adalah  untulk  menjaga  pokok yang ketiga, yaitu hifz al-„aql . 4) Pensyariatan hukum keluarga adalah untuk memelihara keturunan ( Hifz al-nasl). 5) Demikian juga pensyariatan aturan-aturan muamalat, diharamkannya pencurian, perampokan  dan  lainnya  adalah untuk hfz al-mal . 28
-
2. Maslahat al-Hajiyat
Yaitu  sesuatu  hal  yang  pasti harus  ada  untuk  memenuhi  hajat kebutuhan, seperti pensyariatan aturan-aturan jual beli, pinjam- meminjam,  nikah  dan  sebagian  besar muamalat  dengan  ketentuan  bahwa maslahat al-Hajiyat mengikuti maslahat  dharuriyat  karena  Hajiyat itu harus mengikut maslahat
Dharuriyah. 29

## 3. Maslahat al-tahsiniyat
Yaitu  segala  sesuatu  yang dikembalikan  kepada  kebiasaan  yang baik, akhlaq yang baik, perasaan yang sehat,  sehingga  umat  Islam  menjadi umat yang disenangi. Maka termasuk
28 Izzuddin, op., cit. , hal. 11.
29 Ibid.
ke  dalamnya  adalah  menjauhi  sifat poya-poya,  sifat  pelit,  menetapkan sekufu dalam pernikahan, adab makan  dan  lainnya  yang  merupakan akhlaq yang terpuji. 30
Dengan  demikian,  maslahat tahsiniyat  kembali  kepada  maslahat dhoruriyah  karena  ia  adalah  asal (pokok).  Sehingga  bersuci,  menutup aurat, memakai perhiasan itu didasarkan juga pada maslahat pokok yaitu dharuriyat yakni hifz al-din. Kebutuhan tahsini adalah kebutuhan  yang  tidak  mengancam eksistensi  salah  satu  dari  lima  hal
pokok tadi dan tidak pula menimbulkan  kesulitan  apabila  tidak terpenuhi.  Tingkat  kebutuhan  ini berupa  kebutuhan  pelengkap,  seperti dikemukakan  Al  Syatibi  seperti  hal yang  merupakan  kepatutan  menurut adat-istiadat  menghindari  hal  yang tidak  enak  dipandang  mata  dan berhias dengan  keindahan yang
sesuai  dengan  tuntutan  norma  dan akhlak, dalam berbagai bidang
kehidupan  seperti  ibadah muamalah , dan uqubah .  Allah  SWT  telah mensyariatkan  hal  yang  berhubungan dengan  kebutuhan tahsiniyat .  Contoh anjuran  berhias  ketika  hendak  ke masjid, anjuran memperbanyak ibadah  sunnah,  larangan  penyiksaan mayat dalam peperangan. 31
30 Ibid., hal. 12.
31 Al-syatibi, loc.cit.
Najm al-din al-Thufi yang membagi  Maslahat  tersebut  kepada Maslahat al-Haqiqi dan Maslahat
Majazi .  Maslahat  hakiki  adalah  sesuatu yang  menyenangkan (al-Afrah) dan
nikmat (al-ladzdzat) sedangkan  maslahat majazi adalah sebab-sebab yang menimbulkan  maslahat  haqiqi  tersebut. Seperti penetapan hukuman syariat dalam jinayat  karena  tindak  pidana  tersebut adalah  mafsadat  (maslahat  majazi)  dan secara  hakikat  tujuannya  adalah  untuk mewujudkan maslahat (maslahat Haqiqi). 32

## Batasan Maslahah
Al  Syatibi  memberikan  gambaran tentang karakter mashlahah : 16
a. Tujuan legislasi (tasyri') adalah untuk menegakkan mashlahah di  dunia  ini dan di akhirat.
b. Syari' menghendaki masalih harus mutlak
Alasan  bagi  kedua  pertimbangan di  atas  ialah  bahwa  syariah  telah dilembagakan  harus  abadi,  universal (kull) , dan umum (amm) dalam hubungannya  dengan  segala  macam kewajiban (takalif) , subjek hukum
(mukallafin) dan kondisi-kondisi (ahwal) .
Kemashlahatan  asasi  bagi  al
Buthi,  sebenarnya  hanyalah  satu  yaitu terciptanya penghambaan
seorang mukallaf kepada  Allah  dan ma'rifat
32 Musthofa Zaid, Dr. al-Maslahat fi Tasyri‟ al-Islami wa Najm al-din al-Thufi, (Dar al-Fikr al-arabi, Cet ke-2, 1964), hal. 21
billah . 33 Al  Buthi  mendasarkan  pada dalil:
ٍِ لبيظّ سْح لاٗ ةزخلأا رادىا الله كاحأ اَيف غخباٗ
ايّدىا ....... "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat dan janganlah  kamu  melupakan  bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi …” Kehujjahan Maqasid Al Syariah
(mashlahah) Mashlahah dalam bingkai
pengertian  yang  membatasinya  bukanlah dalil  yang  berdiri  sendiri  atas  dalil-dalil syara' sebagaimana Al Qur'an, Al Hadits, Ijma'  dan  Qiyas.  Kesendirian mashlahah sebagai dalil hukum, tidak dapat dilakukan  karena  akal  tidak  mungkin menangkap  makna mashlahah dalam masalah-masalah juz'i . Hal ini disebabkan dua hal: 34
a. Kalau akal mampu menangkap
Maqasid  Al  Syariah secara  parsial dalam  tiap-tiap  ketentuan  hukum, maka  akal  adalah  penentu/hakim sebelum  datangnya syara' .  Hal  ini mungkin menurut mayoritas ulama.
b. Kalau  anggapan  bahwa  akal  mampu menangkap Maqasid  Al  Syariah secara parsial dalam tiap-tiap ketentuan  hukum  itu  dianggap  sah-
33 Muhammad Said Romadlon al Buthi, Dhowabit al Mashlahah fi al Syariah al Islamiyah , Beirut: Dar al Muttahidah, 1992 halaman 71.
34 Abd  al-Wahab  Khallaf, Mashadir  al- Tasyri‟  al-Islamy  fima  la  Nash  fih ,  (Kuwait:  Dar al-Qolam, 1972, cet ke-3), hal 89.
sah  saja  maka  batallah  keberadaan atsar /efek  dari  kebanyakan  dalil- dalil  rinci  bagi  hukum,  karena kesamaran  substansi mashlahah bagi mayoritas akal manusia.
Bagi  Abdul  Wahhab  Khallaf, Maqasid  Al  Syariah adalah  suatu  alat bantu untuk memahami redaksi Al Qur'an dan  Al  Hadits,  menyelesaikan  dalil-dalil yang  bertentangan  dan  menetapkan hukum  terhadap  kasus  yang  tidak tertampung  dalam  Al  Qur'an  dan  Al Hadits. 35
Dari apa yang disampaikan Abdul Wahhab Khallaf ini, menunjukkan
Maqasid  Al  Syariah tidaklah  mandiri sebagai  dalil  hukum  tetapi  merupakan dasar  bagi  penetapan  hukum  melalui beberapa  metode  pengambilan  hukum.
Namun begitu, sebagian Ulama menjadikan  Maslahah  Mursalah  sebagai dasar  dalam  pembentukan  hukum.  Imam Malik  dan  Imam  Ahmad  menjadikan Maslahat  yang  mursalah  menjadi  dasar istinbath  hukum,  karena  syariat  tidak membatalkannya (ilghouha). Mereka beralasan sebagai berikut:
Pertama: Bahwa syariat itu ditetapkan  untuk  kemaslahatn  manusia semata,  yaitu  mengambil  manfaat  dan menolak kemudaratan.
Kedua:  Karena  perkembangan hukum  terus  berlanjut  sesuai  dengan perkembangan  kejadian  dan  keadaan manusia,  jika  tidak  dilakukan  ijtihad, maka syariat itu akan sempit ( Dhaqat ).
35 Ibid ., hal. 86.
Ketiga:  Maslahat  yang  menjadi dasar  penetapan  hukum  itu  adalah maslahat yang  diterima  oleh  akal manusia (ma‟qulah). Keempat: Sahabat juga melakukan demikian seperti pada
pengumpulan  al-Qur‟an  dengan  tujuan kemaslahatan umat. 36

## D. Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Konsep Maqasid
al-Syari’ah Suatu  waktu  Nabi  Muhammad SAW melarang kaum muslimin
menyimpan daging kurban kecuali dalam batas  tertentu,  sekedar  bekal  untuk  tiga hari.  Akan  tetapi,  beberapa  tahun kemudian peraturan yang ditetapkan oleh Nabi  Muhammad itu dilanggar oleh para sahabat.  Permasalahan  itu  disampaikan kepada Nabi Muhammad. Beliau membenarkan  tindakan  para  sahabat  itu sambil  menerangkan  bahwa  larangan menyimpan daging kurban adalah didasarkan  atas  kepentingan Al  Daffah (tamu  yang  terdiri  dari  orang-orang miskin  yang  datang  dari  perkampungan sekitar  Madinah).  Setelah  itu,  Nabi Muhammad bersabda, "Sekarang simpanlah  daging-daging  kurban  itu, karena  tidak  ada  lagi  tamu  yang membutuhkannya".
Dari kasus tersebut terlihat, adanya  larangan  menyimpan  daging kurban  diharapkan  tujuan  syariat  dapat dicapai, yakni melapangkan kaum miskin
36 Ibid., hal. 89-91.
yang datang dari dusun-dusun di pinggiran Madinah. Setelah alasan pelarangan  tersebut  tidak  ada  lagi,  maka larangan  itu  pun  dihapuskan  oleh  Nabi SAW.
Dari  ketetapan  tersebut  terlihat bahwa  sejak  masa  Nabi  Muhammad,
Maqasid Al-syariah telah menjadi pertimbangan  sebagai  landasan  dalam menetapkan  hukum.  Upaya  seperti  itu, seterusnya  dilakukan  pula  oleh  para sahabat.  Upaya  demikian  terlihat  jelas dalam  beberapa  ketetapan  hukum  yang dilakukan oleh Umar Ibn al Khattab.
Kajian Maqasid  Al  Syariah ini kemudian  mendapat  tempat  dalam ushul fiqh ,  yang  dikembangkan  oleh  para ushuli dalam  penerapan qiyas ,  ketika berbicara tentang Masalik al-illah . Kajian demikian  terlihat  dalam  beberapa  karya ushul  fiqh ,  seperti Ar-Risalah oleh  Al Syafii (Wafat 204 H), Al-Musthafa karya Al  Ghazali  (Wafat  505  H),  Fakhruddin al-Razi (Wafat 606 H) dalam kitabnya al- Mahsul  fi  Ushul  al-Fiqh ,    Saifuddin  al- Amidi (Wafat 631 H) dalam bukunya al- Ihkam fi Ushul al-ahkam 37 dan lain-lain.
Ibn  Qudamah  menjelaskannya ketika  membahas  dasar  illat  yang  harus mengandung
maslahat yaitu mendapatkan kebaikan dan menghindarkan  mudarat. 38
Kemudian  pembahasan  Maqasid syariah  ini  dilanjutkan  ulama-ulama
37 Izzuddin, op., cit. , hal. 1114-16.
38 Ibn  Qudamah, Raudah  al-Nazhir  wa
Junnat  al-Manazhir, (Beirut:  Dar  al-Kutub  al- alamiyah, 1994, cet ke-2), hal 163-164.
berikutnya  seperti  „Izzuddin  abd  al-Aziz bin abd al-salam al-Mishri al- Syafi‟i(Wafat 660 H) dalam kitabnya al- Qawaid  al-Ihkam  fi  Masalih  al-Anam 39 , juga  Syihabuddin  Ahmad  bin  Idris  al- Qarafy  al-Maliky  dalam  kitab  Al-Faruq. Dan  Ibnu  al-Subki  (Wafat  771  H)  dalam kitanya Jam‟u  al-Jawami‟, Kemudian Ulama yang banyak perhatiannya terhadap  maqasid  syariah  ini  adalah Imam  Abu  Ishaq  al-Syatiby  al-Maliky (Wafat  790  H)  dalam  kitabnya  Al- Muwafaqat pada jlid 2 Kitab al-Maqasid. Kajian  ini  kemudian  dikembangkan secara luas dan sistematis oleh Abu Ishaq Al  Syathibi.  Dialah  orang  yang  pertama melakukan tadwin (kodifikasi). 40
Dalam kelanjutannya, Maqasid Al Syariah malah  menjadi  bahasan  yang kurang  populer  atau  bahkan  diabaikan dalam  banyak  buku  referensi  yang berbicara tentang ushul fiqh . Penelusuran tentang  bahasan Maqasid  Al  Syariah menjadi  tidak  mudah  didapat.  Sejauh  ini pembahasan Maqasid  Al  Syariah lebih banyak diidentikkan dengan Abu Ishaq al Shathibi.
Ketika  kita  berbicara  tentang Maqashid,  maka  identik  dengan  seorang al-Syatibi  karena  peran  beliau  sebagai pengembang  dasar-dasar  teori  tersebut. Namun  sebenarnya  beliau  bukanlah
39 Izzuddin  bin  „Abd  al-Salam, Qawa‟id al-Ahkam  fi  Masalih  al-anam, (Beirut:  Libanon Muassasat al-Rayyan, Cet ke 2, 1998 M).
40 Syekh Muhammad al-Thahir bin „Asyuro, Maqasid al-syariah al-Islamiyah ,
(Yordania:  Dar  al-Nafais,  Cet  ke-2,  2001),  hal. 174.
orang  pertama  yang  berbicara  tentang Maqashid,  juga  dia  bukanlah  satu- satunya  pencetus  Maqashid  sekaligus peletak embrionya, sebab pada abad ke-3 hijriyyah  telah  muncul  peletak  pertama terma al-Maqashid bernama Abu
Abdillah  Muhammad  bin  ali  yang popular  dengan  panggilan  al-Turmudzi al-  Hakim.  Dalam  buah  penanya as- Shalat  wamaqashiduha,  al-Hajj  wa asraruhu,  al-furuq ,  dan al-ubudiyya ,  ia mencoba  menguak  tujuan  ritus-ritus keagamaan  dengan  polesan  logistik. Bahkan beberapa tahun sebelum keberadaanya, para ulama sudah mempelajari  dan  memunculkan  ide  ini, meskipun  pembelajaran  tersebut  masih dalam kapasitas kecil.
Pada  sekitar  tahun  478  H. misalnya  Imam  al-Haramain  dalam kitabnya  al-Burhan  membagi  Maqashid syariah  ke  dalam  tiga  hal,  yaitu:  ad- Daruriyyat, al-Hajiyyat, dan at-
Tahsiniyyat. Beliau juga dianggap sebagai orang pertama yang membagi ad- Daruriyyat  ke  dalam  lima  hal:  hifdz  ad- din,  hifdz  an-nafs,  hifdz al-aql,  hifdz  an- nasl, hifdz al-mal.
Sepeninggal  Imam  al-Haramain, muncul  tokoh  Maqashid  lain,  seperti Izzuddin  bin  Abd  as-Salam  pengarang kitab  qawaidu  al-ahkam  fi  masalihal- anam. Dalam kitab itu beliau
menegaskan  bahwa  Maqashid  al-syari'ah bermuara  pada  pencapaian  kemaslahatan dan  menolak  mafasid  ( dar'u  mafasid  wa jalbu al-masalih ).
Juga  yang  tidak  kalah  menarik untuk  ditelusuri  bahwa  Imam  Ibnu Taimiyah  juga  termasuk  orang  yang mengokohkan  pondasi  teori  Maqashid dan  memberi  porsi  banyak  dalam memperkaya  khasanah  metodologi  dan epistemologi Maqashid tersebut. 41
Belakangan  muncul  para  ahli dalam Filsafat hukum Islam yang banyak mengankat Maqasid syariah dalam
pembehasannya,  seperti  „Ilal  al-Fasi (Wafat 1394 H) dalam Bukunya Maqasid al-syari‟ah  al-islamiyah  wa  makarimiha, Muhammad al-Thohir bin „Asyura (1975 M)  dalam  bukunya Maqasid  al-syari‟ah al-islamiy, kemudian muncullah para ahli yang  banyak  dalam  membahas  maqashid syari‟ah  baik  dalam  bentuk  penelitian desertasi  atau  dalam  bentuk  buku  yang mereka  tulis.  Seperti  Muhammad  sa‟id Ramadhan  al-Buthi  dalam  bukunya dhowabit  al-Mashlahah ,  Husain  Hamid Hassan,  „abdul  mun‟im  idris,  dan  ahli- ahli syariat lainnya.
Ismail  Muhammad  Syah,  dalam
bukunya Filsafat Hukum Islam
menjelaskan  bahwa  secara  global,  tujuan syara‟  dalam  menetapkan  hukum- hukumnya  adalah  untuk  kemaslahatan manusia  seluruhnya  di  dunia  sampai kehidupan akhirat. 42
41 Yusuf al-Qardhawi, Nazhriyat Maqasid  al-Syari‟ah  Baina  Syekh  Ibn  Taimiyah wa  Jumhur  al-Ushuliyin ,  (Mesir:  Jami‟ah  al- Qahirah, 2000), 41.
42 Ismail  Muhammad  Syah,  Prof.,  Dr., Filsafat  Hukum  Islam,  (Jakarta:  Bumi  Aksara, Cet. Ke-2, Tahun 1992), hal. 65.

## E. Kaedah-Kaidah Maqasid al- Syari’ah dan Penerapannya Dalam Hukum Islam
Dalam  Kitab  al-Muwafaqat  karya al-Syatibi  ditemukan  beberapa  kaidah yang  berkaitan  dengan  Maqasid  syariah, yang dijelaskannya pada akhir
pembahasannya  tentang  maqasid  al- syari‟ah. 43 Beberapa kaidah akan diungkapkan berikut ini:
Kaidah Pertama:
ثايْىاب هاَػلأا  ُّإ 44 “sesungguhnya  semua  perbuatan tergantung  pada  niatnya,  Maqasid  dapat tergambar  pada  setiap  tindakan  baik ibadah dan kebiasaan-kebiasaan.
Dengan  kaidah  ini  menurut  al- Syatibi  bisa  membedakan  perbuatan  itu apakah ia adat kebiasaan atau merupakan ibadah,  sehingga  jelas  apakah  ia  wajib atau  tidak,  apakah  makruh  atau  haram, apakah  sah  atau  batal  dan  lainnya  dari ketentuan hukum. Seperti orang bersujud apakah  niatnya  untuk  Allah  ataukah untuk patung, maka ia bisa jadi iman dan bisa jadi kufur. 45
Kaidah ini dimunculkan al- Syatibi  dari  banyak  ayat  yang  berbicara tentang  tentang  maksud  para  mukallaf, yaitu  :  al-Bayyinah:  5,  al-Zumar:  2,  al- Nahl: 106, al-Baqarah: 231.
Kaidah kedua:
عراشىا دظقى ٓدظق تقفاٍ٘ فّينَىا ٍِ ب٘يطَىا 46
43 Abu  Ishaq  al-Syatibi, Al-Muwafaqat  fi Ushul al-Syariah , Jilid 2. Hal.246.
44 Abu Ishaq al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah , Jilid 2. Hal.246.
45 Abu Ishaq al-Syatibi, ibid.,
46 Abu Ishaq al-Syatibi, ibid., Hal.251.
“yang  dituntut  dari  mukallaf adalah  kesesuaian  yang  ia  maksud dengan apa yang dimaksud oleh syari‟”
Alasan  dari  adanya  kaidah  ini jelas merupakan peletakan syariat, sebagaimana  yang  telah  diketahui  bahwa syariat  itu  dibentuk  untuk  kemaslahatan hamba  secara  mutlak  sehingga  yang dituntut  dari  hamba  adalah  untuk melaksanakan  syariat  tersebut  dan  tidak melakukan  apa  yang    bertentangan dengan  kehendak  syariat,  juga  karena manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah swt, maka sudah seharusnya  hamba  itu  berbuat  sesuai dengan  maksud  syariat  sehingga  ibadah itu  terlihat  hasilnya.yang  pada  akhirnya mereka  akan  mendapatkan  balasan  di dunia maupun di akhirat. 47
Menurut  al-syatibi,  setiap  hamba harus melakukakan itu dan harus menjadi khalifah  (pelaksana)  untuk  menegakkan maslahat tersebut sesuai dengan kemampuan (thaqah) dan
kesanggupannya  (wus‟u),  paling  sedikit buat  dirinya  sendiri,  kemudian  untuk ahlinya,  kemudian  kepada  setiap  orang yang  berkaitan  dengannya.  Hal  ini didasari  ayat-ayat  al-Qur‟an,  Surat  al- Hadid:  7,  Al-Baqarah:  30,  Al-A‟raf  129, dan al‟An‟am 165:
                                                     
                                                        
                   “berimanlah  kamu  kepada  Allah
dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian  dari  hartamu  yang  Allah  telah menjadikan  kamu  menguasainya.  Maka orang-orang  yang  beriman  di  antara kamu  dan  menafkahkan  (sebagian)  dari hartanya memperoleh pahala yang besar”.
                                                      
                                                 
                                           
         
“kaum Musa berkata: "Kami telah ditindas  (oleh  Fir'aun)  sebelum  kamu datang  kepada  Kami  dan  sesudah  kamu datang. Musa menjawab: "Mudah- mudahan Allah membinasakan musuhmu dan  menjadikan  kamu  khalifah  di  bumi (Nya), Maka Allah akan melihat bagaimana perbuatanmu”.
                                                
                                               
   
                                                      
     
“Dan  Dia  lah  yang  menjadikan kamu  penguasa-penguasa  di  bumi  dan
Dia  meninggikan  sebahagian  kamu  atas sebahagian  (yang  lain)  beberapa  derajat, untuk  mengujimu  tentang  apa  yang diberikan-Nya  kepadamu.  Sesungguhnya Tuhanmu  Amat  cepat  siksaan-Nya  dan Sesungguhnya  Dia  Maha  Pengampun lagi Maha Penyayang”.
Selanjutnya al-Syatibi menjelaskan  bahwa  kekhalifahan  yang ada  dalam  beberapa  ayat  tersebut dijelaskan  Rasulullah  dalam  Haditsnya, yaitu :
عار زيٍلأا , ٔخيب وٕأ ىيػ عار وجزىا ٗ , ٓأزَىاٗ
ٓدىٗٗ اٖجٗس جيب ىيػ تيػار , ٌنّينف ٗ عار ٌنّينف ٔخيػر ِػ هٗؤسٍ
48
Kaidah ketiga : وطاب ٖ٘ف عراشىا دظق اٍ زيغ ٔب دظق ٍوَػ  ّّّوم
49
“Setiap perbuatan
yang dimaksudkan  bukan  untuk  sesuatu  yang menjadi  tujuan  syari  maka  itu  adalah batal”
Setiap  perbuatan  yang  dilakukan yang  bukan  menjadi  tujuan  syari  maka itu  adalah  bertentangan  dengan  syariat, maka  perbuatannya  itu  dianggaplah perbuatan  yang  bertentangan  itu  jadi batal.  Karena  sesungguhnya  hukum- hukum  yang telah ditetapkan itulah  yang memiliki  dan  menghasilkan  maslahat serta  menolak  kemudaratan,  maka  jika bertentangan  dengan  apa  yang  telah ditetapkan, maka tidak akan menghasilkan maslahat dan tidak menolak mudarat. 50 48 Ibid.. 252.
49 ibid.
50 Alsyatibi, Ibid., 253.
Kaidah ini muncul dengan beberapa dasar berikut:
Pertama, sesungguhnya perbuatan-perbuatan dan larangan-
larangan  itu  sudah  sesuai  dan  diterima akal  termasuk  tujuan  dari  perbuatan  dan larangan  itu  dapat  diketahui  oleh  akal. Akal  juga  pasti  memahami  bahwa  di setiap  perbuatan  itu,  baik  suruhan maupun larangan adalah untuk kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Akal juga tidak akan mungkin menerima hal-hal  yang  merusak  dirinya,  maka setiap  yang  bertentangan  dengan  tujuan syariat  pasti  diketahui  oleh  akal  akan mudaratnya,  maka  itu  akan  jadi  batal secara jelas. 51
Kedua, Bahwa hasil dari apa yang menjadi  tujuan  syara‟  adalah  apa  yang sudah menjadi baik menurut syari‟ maka jika  baik  menurut  syari‟  tapi  menurut mukallaf  tidak  baik,  atau  sebaliknya menurut  syari‟  tidak  baik  tapi  menurut mukallaf baik, maka hal ini bertentangan dengan ketentuan syara‟.
Ketiga, Bahwa setiap yang bertentangan  dengan  tujuan  syariat  yaitu untuk menghasilkan maslahat dan menolak  kemudaratan  maka  hal  itu adalah sebuah masyaqqah yang jelas. Keempat, Bahwa melakukan syariat-syariat  yang  ditetapkan  oleh syara‟  yang  tidak  dimaksudkan  oleh syariat  suatu  tujuan  tertentu,  sementara dilakukan  tidak  sesuai  dengan  syariat maka hal itu menentang syari‟.
Kelima,  bahwa  sesungguhnya mukallaf  itu  sesungguhnya  diberi  beban dengan  perbuatan-perbuatan  yang  sesuai dengan tujuan syari‟.
Keenam,  Bahwa  orang  yang melakukan itu dianggap mempermainkan ayat-ayat  Allah,  hal  ini  didasari  dengan firman  Allah  dalam  Surat  Al-baqarah: 231:
                                                            
                                                  
                                                   
                                                          
                                                          
                                                                                   
“Apabila  kamu  mentalak  isteri- isterimu,  lalu  mereka  mendekati  akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara  yang  ma'ruf,  atau  ceraikanlah mereka  dengan  cara  yang  ma'ruf  (pula). Janganlah  kamu  rujuki  mereka  untuk memberi  kemudharatan,  karena  dengan demikian  kamu  Menganiaya  mereka [145].  Barangsiapa  berbuat  demikian, Maka  sungguh  ia  telah  berbuat  zalim terhadap dirinya sendiri.  Janganlah kamu jadikan  hukum-hukum  Allah  permainan, dan  ingatlah  nikmat  Allah  padamu,  dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah
(As  Sunnah).  Allah  memberi  pengajaran kepadamu  dengan  apa  yang  diturunkan- Nya  itu.  Dan  bertakwalah  kepada  Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.
Sebagai contoh dalam masalah ini diungkapkan  al-Syatibi,  adalah  seperti mengucapkan  kalimat  tauhid  sesuai dengan  maksud  ihraj  harta,  bukan  untuk mengokohkan  tauhid,  seperti  shalat  yang dimaksudkan  supaya  ia  dianggap  orang baik, atau juga menyembelih untuk selain Allah,  Hijrah  hanya  untuk  mendapatkan dunia  atau  perempuan  yang  ingin  din ikahi,  wasiat  untuk  membuat  mudarat bagi ahli warits, dan lain sebagainya.

## F. Kesimpulan
Demikianlah  pembahasan  seputar Maqasid  al-syari‟ah  yang  ditinjau  dari dari  berbagai  hal  yang  terkait  dengan kajian  terhadapnya,  Dari  uraian-uraian tersebut  jelas  terungkap,  bahwa  Hukum Islam  dalam  pembentukannya  pasti mempertimbangkan  maqasid  al-syariah dalam menetapkannya, sebab sebenarnya maqasid syari‟ah tersebut adalah maksud akhir dari diterapkannya sebuah Hukum. Pembahasan tersebut diungkapkan melalui kaidah-kaidah yang telah dibangun  oleh  para  ahli  Hukum  Islam. Dimulai  dari  awal  munculnya  hukum Islam sampai pada dekade akhir perkembangannya  di  masa  Abbasyiah dan  dilanjutkan  dengan  para  pemikir- pemikir belakangan.

## Daftar Kepustakaan
Abd  al-Wahab  Khallaf, Mashadir  al-Tasyri‟  al-Islamy  fima  la  Nash  fih ,  (Kuwait:  Dar al-Qolam, 1972, cet ke-3)
Abu Hamid al-Gazali, Al-Mustashfa fi „ilmil Ushul (Beirut: Dar al-Kutub al-„ilamiyah, 1983), Jilid 2
Abu  Ishaq  al-Syatibi, Al-Muwafaqat  fi  Ushul  al-Syariah (Dar  al-Kutub  al-Alamiyah, Beirut, tt). Jilid 2
Amir Syarifuddin, Prof.,Dr., Ushul Fiqh , (Jakarta: Kencana, Cet ke-5, 2011), Jilid 2
Atabik  Ali, Kamus  Kontemporer ,  (Yogyakarta:  Yayasan  Ali  Maksum,  Multi  Gaya Grafika, 1996., Cet. Ke-5)
Fathurrahman  Djamil,  Dr.,  MA., Filsafat  Hukum  Islam (Jakarta:  logos  Wacana  Ilmu, Cet. II,1999)
Ibn  Qudamah, Raudah  al-Nazhir  wa  Junnat  al-Manazhir, (Beirut:  Dar  al-Kutub  al- alamiyah, 1994, cet ke-2)
Ismail Muhammad Syah, Prof., Dr., Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-2, Tahun 1992)
Izzuddin  bin  „Abd al-Salam, Qawa‟id al-Ahkam fi  Masalih  al-anam, (Beirut:  Libanon Muassasat al-Rayyan, Cet ke 2, 1998 M).
Izzuddin bin Abd al-Salam, Al-Qawa‟id al-Shugra , (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu‟ashirah, 1996
Jalaluddin abd al-rahman, Dr., Al-Maslahah al-Mursalah ,(Dar al-Kutub al-Jami‟, Cet I, 1983)
Muhammad Ali al-Sais, Tarikh al-Fiqh al-Islamy , (Mesir: Maktabah Ali Shobih, tt.)
Muhammad  Husain  al-Zahabi, al-Syari‟at  al-Islamiyah, (Mesir,  Dar  al-Kutub  al- Haditsah, 1968, Cet ke-3)
Muhammad  Khalid  Mas'ud, Filsafat  Hukum  Islam  dan  Perubahan  Sosial, terjemahan oleh Yudian W. Asmin, Surabaya: Al Ikhlas, 1995, hal. 225, Al-Syatibi
Muhammad Said Romadlon al Buthi, Dhowabit al Mashlahah fi al Syariah al
Islamiyah , Beirut: Dar al Muttahidah, 1992
Musthofa Zaid, Dr. al-Maslahat fi Tasyri‟ al-Islami wa Najm al-din al-Thufi, (Dar al- Fikr al-arabi, Cet ke-2, 1964)
Nasrun Harun, Dr. Ushul Fiqh 1 , (Jakarta: PT.Logos Wacana Ilmu, CetII, 1997)
Prof. Dr. Muhammad Rawwas al-Qal‟arji, Mabahits fi Iqtishod al-Islami min Ushul al- Fiqh, (Mesir: Dar al-Nafais, Cet I, 1991)
Sya‟ban  Muhammad  Ismail,  Dr., al-Tasyri‟  al-Islamy ,  (Mesir:  Maktabah  Nahdhah almisri, cet ke-2, 1985)
Syekh Muhammad al-Thahir bin „Asyuro, Maqasid al-syariah al-Islamiyah ,  (Yordania:
Dar al-Nafais, Cet ke-2, 2001)
Wahbah Zuhaili, Ushul Fiqh Islamy, Damaskus: Dar al Fikr, 1986, juz 2
Yusuf  al-Qardhawi, Nazhriyat  Maqasid  al-Syari‟ah  Baina  Syekh  Ibn  Taimiyah  wa Jumhur al-Ushuliyin , (Mesir: Jami‟ah al-Qahirah, 2000)