## DINAMIKA PERAN POLITIK TUAN GURU DI LOMBOK ERA REFORMASI
Oleh:

## Muh. Samsul Anwar
Ketua Lembaga Kajian Islam dan Kebangsaan Nadlatul Wathan (LKIK-NW) Email: anwarlombok20@gmail.com

## Abstract
Regional  autonomy  implementations  have  implications  for  local  politic  expression. Political  actor  and  community  participation  in  local  politic  increase,  emerge  local politic  actors,  and  local  politic  culture  that  it  play  the  role  of  local  politics,  such  as “Tuan Guru” (teacher) in Lombok. Tuan Guru has the more prominent role from the others inside Lombok local politics.
There are three kind of Tuan Guru who are involved in practical politics; first, a Tuan Guru who politician that he is focuses his activity in the practical politics. His political activity is more dominant than teach about religion to the pupils (jamaah) or the rasta (santri). Second, Tuan Guru who involve in the pratical politics, but only to be a vote gather.  This  one  thought  himself  doesn’t  has  politic  capacity,  especially  political politics. Some people as a vote gather gain aid for his “pesantren” (boarding school) and  “madrasah”  (school).  He  prefer  to  teach  about  religion  for  the  pupils  than  do pratical politics activity. Third, Tuan Guru who doesn’t take part of politics. Tuan Guru focus on religion to keep his peace of soul, statics, and conservative. He prefer oriented for the akhirat’s life (dooms day), so he looks closed from outsider dynamic inside to determine politic affiliation.
Keywords: Decentralization, politics, and tuan guru.

## Abstrak
Implementasi  otonomi  suatu  daerah,  berimplikasi  pada  ekspresi  politik  lokal.  Yaitu berupa  meningkatnya  partisipasi  masyarakat  dalam  politik,  munculnya  aktor  dan budaya  politik  lokal,  seperti  Tuan  Guru  yang  memainkan  peran  politik  dalam  politik lokal Lombok.
Keterlibatan Tuan Guru dalam politik praktis di Lombok menjadi, pertama, Tuan Guru yang politisi. Yaitu tuan guru  yang memfokuskan kegiatannya kepada politik praktis. Kegiatan politiknya lebih dominan dibandingkan dengan memberikan pengajian kepada jama’ah atau kepada para santri. Kedua, Tuan Guru yang terlibat dalam politik, tetapi hanya menjadi pendulang suara ( vote gatter ). Tuan Guru ini menganggap dirinya tidak memiliki kapasitas politik, dalam arti politik praktis. Bahkan beberapa Tuan Guru yang sebagai pendulang suara agar mendapatkan bantuan untuk pesantren atau madrasahnya dari  yang  didukung. Melainkan  lebih  kepada  pemberian  pengajian  kepada jama’ah. Ketiga , Tuan Guru yang tidak berpolitik. Tuan Guru yang memfungsikan agama untuk menjaga  ketenangan  batin,  statis  dan  konservatif.  Lebih  berorientasi  pada  kehidupan
akhirat, serta tampak lebih tertutup oleh perubahan-perubahan dari luar termasuk dalam menentukan afiliasi politiknya.
Kata kunci: Desentralisasi, tuan guru, politik

## A. PENDAHULUAN
Berakhirnya  rezim  Soeharto  secara  tiba-tiba  pada  tahun  1998  membuat landscape politik  lokal  di  Indonesia  berubah  secara  drastis. 1 Termasuk  di  dalamnya perubahan  struktur  politik,  perubahan  polarisasi  dan  kekuatan  politik  di  dalam masyarakat  Indonesia. 2 Bahkan,  membuat  Zainal  Abidin  Amir  menyatakan  bahwa politik Indonesia mengikuti pola politik Indonesia yang klasik seperti disampaikan oleh Geertz  pada  tahun  1950-an,  yaitu  Islam  santri  versus  abangan  dan  priayi. 3 Di  tingkat daerah, kebebasan politik, demokrasi dan desentralisasi politik telah menjadi kekuatan politik dan gerak an sosial yang berkembang di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Lombok. 4 Begitu  juga  dinamika  politik  lokal,  telah  memasuki  babak  baru,  aktor, institusi, dan budaya  politik yang bermunculan memainkan peran dalam tingkatan lokal bahkan aktor-aktor lokal yang memiliki simbol kultural lokal kembali dalam panggung politik. 5 Serta  menguatnya  gejala  politik  identitas  yang  mewujud  dalam  rivalitas  elit lokal sebagai kosekuensi dari demokrasi dan desentralisasi kekuasaan  yang kemudian dilabelkan dengan reformasi. 6
1 Taufiq  Tanasaldy, Regime  Change  and  Ethnic  Politics  in  Indonesia:  Dayak  Politics  of  West Kalimantan (Leiden: KITLV, 2012), hlm.1.
2 Edang Turmudi, “Demokrasi, Primordialisme dan Kekerasan Politik”, dalam Yang Pusat dan Yang  Lokal:  Antara  Dominasi,  Resistensi,  dan  Akomodasi  Politik  di  Tingkat  Lokal,  eds. Nick.  T. Wiratmoko, Prajarta DS, dan Kutut Suwondo (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 147.
3 Pada tahun  1950-an, pemikiran politik serta ideologi atau aliran memainkan perannya pada saat itu.  Harbert  Feit  dan  Lance  Castles  mencatat  bahwa  pada  awal-awal  kemerdekaan  1962,  Indonesia memiliki tiga aliran politik, Nasionalis, Islam, dan Marxisme. Pada tahun 1950-an, diklasifikasikan aliran pemikiran  politik  menjadi  liga  aliran,  yaitu  :  Nasionalisme  Radikal,  Tradisionalisme  Jawa,  Islam, Sosialisme Demikratis, dan Komunisme. Lihat Harbert Feith dan Lance Castles (eds), Pemikiran Politik Indonesia  1945-1965 ,  (Jakarta:  LP3ES,  1988),  xxv-Iix; Zainal  Abidin  Amir, Peta  Islam  Politik  Pasca Soeharto (Jakarta : LP3ES, 2003), hlm. 7.
4 Jeremy  J.  Kingsley,  “Village  Election,  Violence  and  Islamic Leadership  in  Lombok,  Eastern Indonesia.” Journal of Social Issues in Southeast Asia , 27, no. 22 (2012), hlm. 285.
5 Anis  Baswedan,  “Kata  Pengantar”  dalam  Henk  Schulte  Nordholt  dan  Gerry  van ``Klinken, Politik Lokal di Indonesia (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, KITLV-Jakarta, 2007), hlm.  x-xi.
6 Henk  Schulte  Nordholt, "Renegotiating  Boundaries:  Access,  Agency,  and  Identity  in  post- Suharto Indonesia”, Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde , 159, No. 4 (2003), hlm. 551.

## Dinamika Peran Politik Tuan Guru di Lombok Era Reformasi
Desentralisasi  adalah  merupakan  fenomena  global  dan  lokal,  yang  di  banyak Negara memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Pengalaman Amerika Latin misalnya, tercatat  bahwa  desentralisasi  telah  menjadi  “ champion ”  dalam  akuntabilitas  dan transparansi  pemerintahannya,  begitu  juga  bertambahnya  partisipasi  ethnik  dan kelompok  sosial  minoritas  yang  sebelumnya  dikucilkan  oleh  pemerintahan authoritarian. 7 Sejak 2001, Indonesia telah mengambil desentralisasi sebagai kerangka institusi  pemerintahannya,  yang  oleh  Vedi  R.  Hadiz  menganggap  sesuai  atau  cocok dengan  Indonesai. 8 Desentralisasi  adalah  salah  satu  kosekuensi  dari  kejatuhan  rezim Soeharto yang memberikan babak baru dalam sejarah sosial politik di Indonesia, yang kemudian,  menurut  David  Ray  dan  Gary  Goodpaster,  Indonesia  akan  menjadi  lebih demokratis, transparan, dan lebih politik partisipatoris serta kekuasaan ekonomi lokal. 9 Senada dengan itu, M. Ryaas Rasyid juga mengatakan bahwa dalam perspektif politik, desentralisasi  merupakan  fondasi  yang  fundamental  dalam  pembangunan  demokrasi. Pertama, memberikan wewenang kepada legeslatif tingkat provinsi atau lokal (DPRD I dan  II)  untuk  memilih  dan  meminta  akuntabilitas  pimpinan  di  daerah  maupun  di provinsi (Gubernur dan Bupati); menginisiasi dan meformulasikan undang-undang dan regulisanya; menyetujui bageting; dan membuat institusi baru. Kedua , kekuasaan ada di daerah,  masyarakat  lokal  mendapat  kesempatan  besar  dalam  berpartisipasi  membuat kebijakan  dan  menyediakan  pelayanan  bagi  mereka. Ketiga ,  kosekuensi  atas meningkatnya  akuntabilitas publik, maka masyarakat harus menjamin kepentingannya yang nantinya tidak akan menjadi kekerasan. 10
Nada pesimis pun muncul dengan mengatakan bahwa desentralisasi tidak secara otomatis menghasilkan demokratisasi, good governance , penguatan masyarakat sipil di tingkat  daerah,  malah  seringkali  desentralisasi  menimbulkan  korupsi,  kolusi  dan
7 Vedi  R.  Hadiz, Localising  Power  in  Post-Authoritarian  Indonesia:  A  Southeast  Asia Perspective (Singapore: ISEAS Publishing, 2011), hlm. 19.
8 Vedi  R.  Hadiz, Localising  Power  in  Post-Authoritarian  Indonesia:  A  Southeast  Asia Perspective (Singapore: ISEAS Publishing, 2011), hlm. 19.
9 David Ray dan Gary Goodpaster “Indonesia Decentralization: Local Autonomy, Trade Barriers, and Discrimination,” in Autonomy and Disintegration in Indonesia , eds. Damien Kingsbury, and Herry Aveling (USA: Roudledge, 2012, ProQuest ebrary ) hlm. 75.
10 M. Ryaas Rasyid, “ Regional Outonomy and Local Politics in Indonesia,” in Local Power and Politics  in  Indonesia:  Decentralisation  and  Democratisation ,  eds.  Edward  Aspinall  and  Greg  Fealy (Singapore: Institute of Southeast Asia Studies, 2003), hlm. 64.
kekerasan  politik  yang  dulu  menjadi  bagian  dari  rezim  Orde  Baru 11 .  Laporan International Crisis Group (ICG) 2010 menyebutkan bahwa desentralisasi menyebabkan kekerasan  meningkat  menjadi  20  kasus  dari  244  dalam  pemilihan  kepala  daerah (pemilukada) langsung, yang mana sebelumnya pada tahun 2005 sampai 2008 terdapat 13 kasus 12 . Begitu juga banyak disaksikan dalam pengalaman desentralisasi, penyebaran korupsi,  penyuapan  dan  sogokan. 13 Serta  tindak  kekerasan  politis  yang  sekarang dibangun dan dilembagakan dengan pola-pola patrimonial yang ada di tingkat daerah. 14
Selama  dekade  terakhir,  proses  desentralisasi  di  Indonesia  telah  memberikan dampak  pada  pemberdayaan  politik  lokal  di  sebagian  besar  Indonesia,  termasuk  di Pulau  Lombok. 15 Pergeseran  pola  pemerintahan  sentralistik  menjadi  desentralisasi  ini pun  memperlihatkan  fenomena  baru  di  Lombok,  yaitu  menguatnya  gejala  identitas, kekerasan  komunal,  dan  rivalitas  politik  elit-elit  lokal,  yaitu  Tuan  Guru  dan  kaum Menak. 16 Di  beberapa  daerah  kondisi  seperti  ini  penguatan  terjadi,  baik  itu  yang menguntungkan  kaum Menak ,  maupun  juga  yang  menguntungkan  para  Tuan  Guru. Golongan Tuan  Guru dan  kaum Menak 17 (bangsawan)  adalah  dua  elit  lokal  yang
11 Henk Schulte Nordholt and Garry van Klinken, “Introduction” in Renegotiating Boundaries: Local Politics in Post-Soeharto Indonesia, eds. Henk Schulte Nordholt and Garry van Klinken (Leiden : KITLV Press, 2007), hlm. 18.
12 Indonesia  Crisis  Group, Indonesia:  Preventing  Violence  in  Local  Elections ,  Asian  Raport, 2010 13 Paul  J.  Carnegie,  “Democratization  and  Decentralization  in  Post-Soeharto  Indonesia:
Understanding  Transition  Dynamis,” Pacific  Affair,  University  of  British  Colombia , (2008/2009),  hlm.
516.
14 Jeremy J. Kingsley,  “Village  Election, Violence and Islamic Leadership in Lombok, Eastern Indonesia.” Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia (2012 ), hlm. 286-309.
15 Ibid , hlm.  285
16 Irene Hiraswati, dkk, Dinamika Peran Elit Lokal di Pedesaan Paca Orde Baru: Studi Kasus Pergeseran Peran Tuan Guru di Lombok Timur, 7 17 Islitah ini menjadi perdebatan di kalangan peneliti Barat, yaitu apakah menak itu berasal dari dari  keturunan  raja  atau  memang menak itu  adalah  kedudukan  dalam  administrasi.  Seperti  diulas  oleh Heather  Sutherland  dalam The  Priyayi ,  mengatakah  bahwa  Priyayi  berasal  dari  kata para  yayi ,  yang artinya  adik  (dari  raja)  atau  keturunan  raja-raja.  Akan  tetapi  Robert  van  Niel  tidak  membenarkan  hal tersebut  karena  menurutnya  gelar tersebut  menunjukkan  martabat seseorang dengan  “Raden Mas” atau yang  lainnya  yang    berhubungan  dengan  kedudukannya  dalam  admistrasi  tertentu  bukan  dihubungkan dengan  garis  keturunan  leluhurnya. Dalam masyarakat  Lombok,  penggunaan  istilah menak dalam penyebutan seseorang yang memiliki trah darah biru, yang ditandai dengan gelar di awal namanya, yaitu Lalu untuk  laki-laki  dan Baiq untuk  perempuan.  Kerena  memang  masyarakat  Lombok    memiliki stratifikasi  sosial  masyarakat yaitu, pertama ,  golongan menak tinggi.  Yaitu  golongan  keluarga  inti kerajaan yang disebut Datu . Dalam garis keturunannya digelari dengan Raden untuk laki-laki dan Dende untuk anak perempuan. Kedua , golongan Menak menengah atau pruwangsa ,  yaitu  golongan ini  timbul karena akibat perkawinan campuran antara menak tinggi dari laki-laki dan wanita dari golongan rendah. Gelarnya  kemudian  disebut  dengan Lalu untuk  laki-laki  dan Baiq untuk  perempuan. Ketiga ,  golongan Jajarkarang . Yaitu warga masyarakat biasa yang merdeka. Keempat, orang budak ( panjak ). Yaitu orang- orang  yang  menjadi  tawanan  perang.  Tapi  golongan  ini  pada  masa  sekarang  sudah  tidak  ada.  Lihat,

## Dinamika Peran Politik Tuan Guru di Lombok Era Reformasi
muncul ketika reformasi di Lombok. Kedua elit lokal ini memiliki basis simbol kultural yang berbeda-beda. Tuan Guru memiliki simbol kultural keagamaan, sedangkan kaum Menak berbasiskan  simbol  kultural  budaya.  Elit  informal  ( Tuan  Guru )  memiliki kekuasaan  berdasarkan  kharisma  dan  tradisi. 18 Seorang  elit  informal  mendapatkannya melalui  pengakuan  atas  masyarakat  bukan  prosedur  pemilihan  atau  legal-formal. Biasanya elit informal ini memiliki karismatik yang dipercaya oleh masyarakat bahwa kekuasaan yang dimiliki sah adanya. 19
Kaum Menak adalah mereka yang secara sosial politik berada di atas masyarakat kebanyakan, tidak saja dalam material akan tetapi dalam keududukannya dalam sosial budaya. 20 Dalam sejarahnya kaum menak atau elit formal ini menduduki kepala wilayah sebagai  kepanjangan  tangan  dari  kekuasaan  Belanda  yang  sampai  pada  masa kemerdekaan  bentuk  dan  hukum  masih  digunakan. 21 Lombok  merupakan  bagian wilayah  yang  masih  menggunakannya.  Kaum menak termanifestasikan  dalam  posisi sebagai bupati, anggota legislatif, kepala desa, pimpinan partai, yang kedudukan formal kekuasaannya berdasarkan hukum rasional-legal. Posisi dan tindakannya didukung oleh peraturan-peraturan formal sebagai legitimasi terhadap keberadaannya di masyarakat. 22
Pada masa Orde Lama, tahun 1950-an, pemerintah memperbolehkan berdirinya partai politik Muslim. 23 Sehingga memunculkan kesadaran politik Muslim di berbagai daerah, termasuk di dalamnya adalah Lombok. Tidak hanya itu saja, bahkan keragaman
Heather Sutherland, “The Priyayi”, Indonesia , no. 19 (Apr., 1975), 57-77; Robert van Niel, Munculnya Elite  Modern  Indonesia  (terj) (Bogor:  Pustaka  Jaya,  2009),  44; Ahmad  Abd.  Syakur, Islam  dan Kebudayaan; Artikulasi Nilai-nilai Islam dalam Budaya Sasak (Yogyakarta: Adab Press, 2006), 229-235; 18 Lawan dari elit informal adalah elit formal, adalah seseorang yang dipilih melalui mekanisme Pemilu atau Pilkada. Elit formal ini misalnya menjadi gubernur, bupati, camat dan anggota dewan. Lihat Mariam Budiardjo, Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa , (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), hlm.
15.
19 Mariam Budiardjo, Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa ,  15
20 Nina  Herlina  Lubis,  “Relegious  Thoughts  and  Practices  of  the  Kaum  Menak:  Strengthening Traditional Power”, Studia Islamika , 10, no. 2, (2003), hlm. 2.
21 Nina  Herlina  Lubis,  “Relegious  Thoughts  and  Practices  of  the  Kaum  Menak:  Strengthening Traditional Power”, hlm. 2.
22 Irene Hiraswati, dkk, Dinamika Peran Elit Lokal di Pedesaan Paca Orde Baru: Studi Kasus Pergeseran Peran Tuan Guru di Lombok Timur , dalam Ringkasan Laporan Penelitian Politik Lembaga Ilmu Politik (LIPI), (2010), hlm. 7
23 Tidak hanya partai politik muslim, akan tetapi pada masa itu adalah masa di mana pemikiran politik dan ideologi atau aliran menjadi hal yang sangat menonjol, sehingga memunculkan banyak partai dengan  ideologi  yang  beragam. Pada  masa  itu  diklasifikasikan  aliran  pemikiran  politik  menjadi  lima aliran,  yaitu :  Nasionalisme  Radikal,  Tradisionalisme  Jawa,  Islam,  Sosialisme  Demikratis,  dan Komunisme  Lihat  Harbert  Feit  dan  Lance  Castles,  (eds), Indonesian  Political  Thinking  1945-1965 ,
(Singapore: Equinox Publishing, 2007), hlm. 12-13.
aliran ideologi politik pun berkembang, sehingga memunculkan konflik berdarah yang terjadi pada 1965. 24
Era reformasi, terjadi apa yang disebut dengan reformasi politik berlangsung dan membawa kosekuensi di berbagai belahan daerah Indonesia. Desentralisasi dan otonomi daerah merupakan kosekuensi terhadap respon demokrasi dari kejatuhan Soeharto pada tahun 1998 serta berdampak pada perubahan struktur administrasi pemerintahan sampai ke tingkatan desa, otoritas-otoritas daerah dan penegasan kembali kelompok budaya dan daerah. 25 Seperti  yang  terjadi  di  Lombok  dan  beberapa  daerah  lainya  di  Indonesia, reformasi terjadi, yang memberikan perubahan yang signifikan terhadap kekuasaan elit politik lokal. Bagi orang Lombok, ini sangat penting, karena Lombok pernah dikuasai oleh orang lain selama 300  tahun. Mulai dari kekuasaan Bali pada tahun 1699 sampai akhirnya pada kejatuhan Presiden Soeharto pada tahun 1998. 26
Perubahan  politik  yang  dibawa  oleh  reformasi  tidak  hanya  berdampak  positif, tetapi  juga  pada  kompetisi  pemimpin  politik  baru  yaitu  kaum  agamawan  dan bangsawan ( menak ). 27 Karena  sejak  tahun  1800-an,  Tuan  Guru  di  Lombok  didahului oleh para bangsawan Sasak ( menak ) yang menjadi pemimpin daerah tersebut. Selama periode kolonial Belanda di Lombok, Tuan Guru bekerja di luar struktur pemerintahan kolonial, kemudian mengembangkan institusi alternatif dan jaringan sosial yang masih bertahan  sampai  sekarang.  Pada  waktu  yang  sama  kaum menak menjadi  bagian  dari pemerintahan  kolonial.  Pada  saat  sekarang  ini  peran  Tuan  Guru  berlanjut  sampai  ke tataran  masyarakat  bawah (grass  roots), bahkan  pengaruh  sosial-politik  kaum menak mulai terkikis. 28
Dibandingkan dengan masa Orde Baru, Tuan Guru dijadikan sebagai “ promotor pembangunan ” ,  di  mana  berperan  sebagai  agen  penyampai  program  pemerintah  dan sekaligus sebagai aset partai politik ketika berlangsungnya ritual politik tahunan seperti
24 Misalnya  apa  yang  terjadi  pada  bulan  November  1965,  sekelompok  pemuda  muslim  di Lombok,  didukung  oleh  militer  membantai  11.000  penduduk  Sasak  yang  komunis  atau  terlibat  dalam program  pembaharuan  pertanahan  dan  kesejahteraan  sosial  yang  dilakukan  PKI  pada  1960-an.  Lihat Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken, Politik Lokal di Indonesia , Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, KITLV-Jakarta, 2007, hlm. 378.
25 Chinthia  L.  Hunter,  “Local  Issues  and  Changes:  The  Post-New  Order  Situation  din  Rural Lombok”, Sojoren: Jurnal of Social Issues in Southeast  Asia , 19, no. 1 (2004), hlm. 100
26 Jeremy  J.  Kingsley,  “Peacemakers  or  Peace-Breakers?  Provincial  Elections  and  religious Leadership in Lombok, Indonesia”, Indonesia , no. 93, (April 2012), hlm. 57.
27 Ibid. hlm. 57.
28 Ibid, hlm. 64.

## Dinamika Peran Politik Tuan Guru di Lombok Era Reformasi
pemilu. 29 Akan  tetapi  era  reformasi,  Tuan  Guru  menjadi  aktor  dalam  pemilu  seperti mencalonkan  diri  sebagai  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  baik  di  tingkatan  daerah maupun nasional, bahkan mencalonkan diri sebagai Gubernur.
Tuan Guru   adalah seorang figur  yang sangat penting di kalangan masyarakat Sasak, memiliki sosial kelas yang tinggi dan pemimpin agama yang berpengaruh luas terhadap  social-politik. 30 Menurut  Jeremy  J.  Kingsley,  Tuan  Guru  memiliki  otoritas yang  beranekaragam,  seperti  menjadi  pemimpin  spiritual,  pemimpin  masyarakat,  dan pemimpin  politik.  Kingsley  juga  mencatat  banyak  sarjana-sarjana  Barat  memberikan komentarnya  terhadap  Tuan  Guru,  seperti  Sven  Cederroth,  dan  Judith  Ecklund.  Sven Cederroth mengatakan bahwa Tuan Guru adalah seseorang yang diatas kebiasaan orang biasa. Dia dekat dengan Allah, karena itu, tidak dapat berbuat salah; sedangkan Ecklund menyatakan  bahwa  Tuan  Guru  itu  memiliki  status “cult-like” (kultus). 31 Apa  yang diputuskan dianggap merupakan titah dari Tuhan dan dikultuskan dengan cerita-cerita kehebatannya, seperti berada dibanyak tempat dan lain-lain.
Pengaruh  Tuan  Guru  yang  begitu  dominan  dalam sosial-politik,  yang memungkinkannya  keterlibatan  dalam  politik  praktis  adalah  sebuah  keniscayaan. Keterlibatan Tuan Guru dalam politik praktis, menurut Imam Suprayogo, memeberikan makna  artikulasi,  baik  bersifat  ekspresif  dan  instrumental. 32 Artikulasi  politik Tuan Guru bersifat ekspresif artinya apabila aktivitas yang dilakukan oleh Tuan Guru dengan melakukan eksploitasi atau memanipulsi simbol-simbol keagamaan serta penggalangan masa.  Sedangkan  instumental  adalah    artikulasi  politik  yang  menitik  beratkan pada efektifitas  untuk  mempengaruhi  proses  pengambilan  keputusan  secara  langsung. 33 Azyumardi Azra menyarankan dalam keterlibatan Tuan Guru dalam politik mengambil kerangka high  politics ,  politik  moral  yang  independen,  yang  mengatasi low  politics yang dalam praktiknya tidak jarang sesuai dengan ajaran Islam. 34
29 Irine  Hiraswari dkk,  dalam Ringkasan  Laporan  Penelitian, Dinamika  Peran  Elit  Lokal  di Pedesaan Pasca Orde Baru; Studi Kasus Peran Tuan Guru di Lombok Timur oleh LIPI, hlm. 2.
30 Jeremy J. Kingsley, “Village Elections, Violence, and Islamic Leadership in Lombok, Eastern Indonesia.”, Sojourn: Jurnal of Social Issues in Southeast  Asia, 27, No. 2 (2012), hlm. 288.
31 Jeremy  J.  Kingsley,  “Peacmakers  or  Peace-Breakers?  Provincial  Elections  and  religious Leadership in Lombok, Indonesia”, Indonesia , No. 93, (April 2012), hlm. 62-63.
32 Imam  Suprayogo, Kyiai  dan  Politik;  Membaca  Citra  Politik  Kyiai, (Malang:  UIN-Malang Press, 2009), hlm. 47.
33 Imam Suprayogo, Kyiai dan Politik; Membaca Citra Politik Kyiai, hlm. 47
34 Azyumardi  Azra, Islam  dan  Reformasi;  Dinamika  Intelektual  dan  Gerakan ,  (Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada, 1999), hlm. 44.

## B. POLITIK TUAN GURU ERA REFORMASI DAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
Keterlibatan Tuan Guru dalam politik pada era reformasi bisa dilihat dari cara pandangan Tuan Guru tentang politik. Pandangan Tuan Guru dalam politik bisa dilihat dalam  dua  hal. Pertama ,  pemahaman  Tuan  Guru  tentang  hubungan  antara  Islam  dan Politik. Kedua, berkaitan dengan sikap Tuan Guru terhadap format politik yang ada. 35 Dalam hal ini Tuan Guru memandang hubungan Islam dan Politik sebagai sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. 36 Ini sesuai dengan pandangan yang pertama, bahwa Islam tidak hanya mengurusi soal ukhrawi saja akan tetapi juga mengurusi urusan keduniaan.
Keterlibatan  Tuan  Guru  juga  berkaitan  sikapnya  terhadap  format  politik  yang ada.  Terlihat  bahwa  Tuan  Guru  meyakini  sistem  format  politik  yang  ada  ini,  sudah cukup  baik. 37 Ini  bisa  dilihat  dari  keaktifan  Tuan  Guru  dalam  keterlibatannya  dalam politik yang ada dan mencalonkan dirinya sebagai calon, baik di legislatif maupun di eksekutif.
Apa yang dipaparkan sebelumnya bahwa keterlibatan Tuan Guru dalam politik, yang  salah  satunya  melalui  Pemilukada,  ada  dua  argumentasi. Pertama, karena pemahaman  Tuan  Guru  tentang  hubungan  Islam  dan  Politik,  yaitu  Islam  bersifat integralistik,  tidak  ada  pemisahan  antara  Islam  dan  politik. Kedua ,  Tuan  Guru menyakini  bahwa  format  politik  yang  sudah  ada  ini  cukup  baik.  Terbukti  dengan keterlibatan para Tuan Guru Muhammad Zainul Majdi yang mencalonkan diri sebagai Guberntur  Nusa  Tenggara  Bara  (NTB)  dan  memenangkannya  pada  Pemilukada  NTB 2008. Atau Tuan Guru Najmu Akhyar yang mencalonkan diri menjadi calon Bupat di Pemilukada Lombok Utara pada 2015 dan memenangkannya.
Pengamatan peneliti bahwa politik yang dimainkan oleh Tuan Guru sama seperti praktik politik yang diperankan oleh para politisi lainnya. Misalnya kampaye, memiliki
35 Ini adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Asfar dalam meneliti pergeseran Otoritas  Kepemimpinan  Politik  Kiai  di  dua  lingkungan  pesantren  di  Jawa  Timur,  yaitu  di  Jombang, Pesantren Bahrul Ulum dan Pesantren Darul Ulum.  Walaupun sebenarnya penelitian ini dilakukan pada tahun  1999, peneliti  beranggapan  bahwa  teori  yang  dikemukaan  relevan  dengan  kondisi  di  daerah peneliti. Lihat Muhammad Asfar, Pergeseran Otoritas Kepemimpinan Politik Kiai , Prisma, N0. 5 Tahun XXIV Mei 1995, hlm. 32-34.
36 Wawancara dengan TGH Yusuf Ma’mun, Amidul Ma’had Darul Qur’an wal Hadis (MDQH) NW  Pancor  pada  tanggal  8  September  2015;  TGH  Najmul  Ahyar;  TGH.  Nasrullah,  Bupati  Lombok Utara, pada tanggal 21 September 2015.
37 Wawancara dengan  Bapak Khairul Rizal, Ketua DPRD Lombok Timur, pada 14 September 2015.
program-program  untuk  kesejahteraan  rakyat,  mensosialisasikan  diri  mereka  untuk dipilih  sebagai  anggota  dewan  dan  lainnya.  Akan  tetapi,  ada  satu  hal  yang membedakannya dengan politik yang non Tuan Guru atau Menak , yaitu kekuatan atau simbol-simbol agama. Kekuatan agama mendominasi karakter Tuan Guru, karena Tuan Guru  adalah  publik  figur  masyarakat  yang  memiliki  kedalaman  ilmu,  terutama  ilmu agama,  yang  kemudian  diajarkan  kepada  masyarakat  sehingga  masyarakat mempercayakan pilihan politiknya kepada mereka. Serta apa yang dilakukan oleh Tuan Guru  dalam  politik  merupakan  bagian  dari  dakwah  Islamiyah,  sebagai  bentuk menegakkan amar makruf nahi mungkar . 38 Tidak mengherankan nanti dalam kampaye mereka menggunakan ruang publik agama, atau majelis-majelis ta’lim atau pengajian- pengajian agama mingguan  yang rutin dilakukan. Dengan memberikan  himbauan dan memerintahkan kepada jama’ahnya  untuk memilih Tuan Guru yang dicalonkan dalam calon legislatif maupun eksekutif. 39 Di samping itu juga, Tuan Guru berhasil mengelola dan  mentransformasikan  sosial  kapital  dan  spiritual  kapital  yang  dimilikinya  menjadi politik kapital atau modal politik untuk mencapai kekuasaan. 40

## 1. TGH. MUHAMMAD ZAINUL MAJDI
TGH Muhammad Zainul Majdi lahir di Pancor, Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 31 Mei 1972. Tuan Guru Muhammad Zainul Majdi atau lebih dikenal dengan Tuan Guru “Bajang” adalah putra ke tiga dari Hj. Siti Rauhun dan H. M. Jalaluddin. Merupakan salah satu cucu dari pendiri Nahdlatul Wathan, Tuan Guru Kiai  Haji  (TGKH)  Muhammad  Zainuddin  Abdul  Madjid  (1904-1997),  Tuan  Guru “ Bajang ”  lahir  dan  dibesarkan  dalam  kondisi  lingkungan  religius,  tentu  saja berpengaruh  besar  terhadap  perkembangan  pemikirannya  yang  kemudian  dianggap mewarisi bakat kakeknya, sebagai Ulama dan sekaligus politisi.
Zainul Majdi tidak lepas dari pesantren. Pendidikan menengah yang ditempuh di Pondok Pesantren Darul Nahdlatain Nahdatul Wathan pada tahun 1991. Kemudian pada tahun 1995, beliau mendapatkan gelar serjana S1 (Lc) di Jurusan Tafsir Hadits dan Ilmu
38 Wawancara  dengan  TGH  Gunawan,  pendiri  pesantren  Dhiaul  Fikri  di  Sakra  pada  tanggal  9 September 2015.
39 Majlis taklim atau pengajian  yang peneliti  hadiri, tidak hanya tentang ceramah agama tetapi juga tentang politik, terkait tentang siapa yang harus dipilih dalam Pemilukada.
40 Saipul  Hamdi, Nahdlatul  Wathan  di  Era  Reformasi:  Agama,  Konflik  Komunal  dan  Peta Rekonsiliasi (Yogyakarta: KSS Yogyakarta, 2014), hlm. 7.
Al-Qur’an  Fakultas  Ushuluddin  Universitas  Al-Azhar,  Kairo,  Mesir.  Kemudian menyelesaikan Program  Pasca Sarjana di Jurusan  yang sama di Universitas Al-Azhar pada tahun 1999. 41 Dan meraih geral doktor di tempat yang sama juga pada tahun 2010. Latar  belakang  pemikirannya  tidak  lepas  dari  latar  belakang  dari  pesantren. Baginya, politik itu adalah sarana, media, wasilah, media perjuangan, wasilatul ijtihad. 42 Oleh  karena  itu,  dalam  pemikiran  politiknya,  Majdi  mengatakan  bahwa  politik  dan agama adalah dua saudara kembar atau dua sisi dari mata uang. Seperti yang dijelaskan oleh  Imam  al-Ghazali,  lanjut  Majdi,  agama  dan  negara  ( daulah )  adalah  dua  saudara kembar,  di  mana  agama  adalah  pondasi  sedangkan  kekuasaan  adalah  penjaganya. Segala sesuatu yang tidak berpondasi akan runtuh, adapun ada yang menganggap agama dan  politik  itu  terpisah,  bukanlah  pendapat  yang shahih atau muktabarah ( credible) . Dan penolakan politik Islam jelas bukan merujuk pada norma dan pengalaman sejarah umat Islam, melainkan lebih merujuk pada norma dan sejarah masyarakat Eropa. 43
Awal karirnya menjadi politisi pada tahun 2004 yaitu menjadi anggota DPR RI mewakili daerah NTB melalui PBB atas permintaan Yusril Ihza Mahendra. 44 Kemudian atas dialog yang dilakukan oleh dan restu dewan Syura PBB, Majdi berani mencalonkan diri  sebagai  Gubernur  NTB  pada  tahun  2008.  Pada  tahun  2008,  Pemilihan  Gubernur secara langsung pertama kali di NTB.  Zainul Majdi mencalonkan diri sebagai kandidat calon  Gubernur  dipasangkan  dengan  Badrul  Munis,  seorang  birokrasi  yang berpengalaman.  Majdi  adalah  seorang  Tuan  Guru  tersohor  di  Lombok.  Dia  populer disebut dengan Tuan Guru Bajang, karena relatif masih muda dan dia nyaman dengan reputasi  itu  di  kalangan  masyarakat  Sasak.  Dia  dianggap  sebagai  pewaris  karismatik kakeknya, TGKH. Zainuddin Abdul Madjid. Memperoleh gelar doktoralnya dalam studi tafsir  di  Al-Azhar,  Cairo,  sehingga  Majdi  popular  memilki  pengetahuan  yang  luas, dihormati  di  kalangan  masyarkat  Sasak.  Di  samping  itu,  dia  terlibat  dalam  diskusi-
41 Zulkarnain, Tuan  Guru  Bajang;  Berpolitik  dengan  Dakwah  dan  Berdakwah  dengan  Politik (Surabaya: Penerbit Kaisamedia, 2009), hlm. 1-2.
42 Wawancara dengan Zunnurain, Komisioner KPUD Lombok Timur pada 7 September 2015.
43 TGH. Zainul Majdi, dalam “Pengantar”, Tuan Guru Bajang; Berpolitik dengan Dakwah dan Berdakwah dengan Politik (Jawa Timur: Penerbit Kaisamedia, 2009), hlm. vi.
44 Kedekatan  Yusril  dengan  Tuan  Guru  “Bajang”  adalah  karena  pada  masa  lalu TGKH. Muhammad  Zainuddin  Abdul  Majdid  (kakeknya)  mempunyai  kedekatan  yang erat  dengan  Masyumi. Oleh karena itu, Tuan Guru “Bajang” sekarang menyambungkan hubungan silaturahmi itu.
diskusi  keagamaan dan  aktivitas  pengajian  di  kampung  pedesaan  Lombok.  Dia  juga mengekplorasi ide-ide kontemporer, isu-isu modernitas dan pembangunan masyarakat. 45 Tuan  Guru  Muhammad  Zainul  Majdi,  adalah  seseorang  yang  tumbuh  di lingkungan NW, namun Majdi tidak hanya berhadapan dengan jama’ah NW saja, akan tetapi  juga  jama’ah-jama’ah  lain  yang  berafiliasi  ke  NU  dan  Muhammadiyah.  Majdi juga  melakukan    dakwah  ke  luar  pulau  Lombok,  seperti  Pulau  Sumbawa.  Dalam ceramah-ceramahnya,  Majdi  menekankan  dibutuhkannya  hubungan  yang  harmonis antara kelompok  agama yang berbeda-beda di Lombok. Bukannya menyebar kebencian dan memunculkan sintemen antar agama. 46 Majdi mengatakan bahwa nilai-nilai Islam universal    dapat  mempertahankan  perdamain  dan  saling  tolong-menolong. 47 Oleh karenanya  dengan  reputasi  Tuan  Guru  yang  demikian  dan  memiliki  pikiran  terbuka membuatnya banyak diikuti oleh tuan guru-tuan guru lainya. Sebagian besar masyarakat Sasak  mengatakan  bahwa  Majdi  adalah  tipe  Tuan  Guru  yang  ideal  pada  masa kontemporer  di  Lombok.  Majdi  tidak  hanya  memiliki  pribadi  karismatik,  akan  tetapi juga memiliki otoritas keagamaan tinggi.
Pada  Pemilukada  Gubernur  pada  tahun  2008,  Majdi  telah  memiliki  sumber sosial  dan  keagamaan  sebagaimana  yang  telah  disebutkan.  Ada  empat  kandidat  yang ikut  bertarung  dalam  Pemilukada  tersebut,  sebagian  besar  mereka  adalah  mantan birokrasi  yang  berpengalaman  dan  juga  politisi,  hanya  Majdi  kandidat  dari  kalangan pemimpin  agama.  Majdi  dan  Badrul  Munir  mendapat  dukungan  dari  Partai  Bulan Bintang  (PBB  )  dan  Partai  Keadilan  Sejahera  (PKS).  Di  samping  itu,  banyak  yang meragukan Majdi sebagai calon gubernur. Dikarenakan kapasitas kepemimpinan yang minim,  umur  yang  masih  muda  dan  minim  dengan  pengalaman.  Ditambah  dengan perdebaatan seorang pemimpin agama yang terlibat dalam politik praktis yang nantinya bisa  mencerderai  ketuanguruannya  dalam  kotornya  politik.  Akan  tetapi  dengan track record dan dari golongan muda, pemikiran terbuka, dan tuan guru yang toleran, sangat diperhitungkan  oleh  sebagian  kalangan  masyarakat  Sasak.    Reputasinya  ini  dibangun sejak  lama  sebelum  Pemilukada    diadakan.  Ditambah,  dibandingkan  dengan  kadidat- kadidat lainya, Majdi relatif lebih bersih dan memiliki integritas personal. Sedangkan lawan-lawanya  dihadapkan  pada  persoalan-persoalan  keterlibatan  korupsi.  Faktor  lain
45 Koran Republika, Selasa 9 Februari 2016.
46 Ibid. 2016.
47 Koran Republika, Zainul Majdi Kembali Pimpin Nahdlatul Wathan , Rabu 10 Agustus 2016.
yang  menjelaskan  kemenangan  Majdi  adalah  berkerja  mesin  politik  dengan  baik. Dengan sumber agama dan politik, Majdi memenangkan pemilihan Gubernur NTB pada 2008. 48
Bagi  peneliti,  kemenangan  Tuan  Guru  “Bajang”  dalam  Pelimukada  adalah merupakan  sebuah  keberhasilan  mentransformasikan  nilai-nilai  sosial  kapital  dan spiritual  yang  dimilikinya  menjadi  politik  kapital  atau  modal  politik  untuk  mencapai kekuasaan. 49 Tuan Guru “Bajang” seorang pemimpin organisasi Islam kemasyarakatan yang  terbesar  di  Pulau  Lombok,  yaitu  NW.  NW  memiliki  ribuan  pesantren  yang tersebar  di  seluruh  pelosok  pulau  Lombok.  Tak  ayal,  pengajian-pengajian  yang dilakukan rutin dilakukan di berbagai tempat. Pengajian yang dilakukan bisa dua atau tiga  kali  dilakukan  dengan  daerah  yang  berbeda-beda.  Kemudian  didukung  dengan sosok  yang  alim,  seorang  keturunan  dari  cucu  pendiri  Ormas  Islam  yang  terbesar  di NTB, NW, dan sekaligus ulama yang disegani di Nusantara, Maulana Syaikh TGKH. Muhammad  Zainuddin  Abdul  Madjid.  Serta  beliau  berasal  dari  keluaga  yang  berada yang  memiliki  tanah,  pesantren,  madrasah-madrasah  dan  bahkan  sampai  perguruan tinggi.
Kemenangan Tuan Guru “Bajang” juga menjadi inspirasi bagi Tuan Guru lain dan  kader-kader  NW  lainnya  dalam  memasuki  ranah  politik  praktis,  baik  yang mencalonkan diri sebagai anggota dewan atau Bupati. 50
Itu sebabnya, pemimpin agama atau Tuan Guru tidaklah bisa diabaikan dalam persoalan-persoalan sosial politik dan agama. 51 Para Tuan  Guru tidak hanya berperan sebagai “ cultural broker” di bidang kebudayaan, akan tetapi dalam perkembangannya, mereka memainkan peran yang signifikan sebagai pemimpin-pemimpin politik. 52 Peran Tuan  Guru  tidak  bisa  diabaikan  dalam  persoalan  sosial-politik  dan  agama.  Bahkan dalam masyarakat Sasak, terbangun bahasa yang mengidentikkan Islam menjadi bagian yang penting dalam masyarakat Sasak. Sebagai contoh bahwa ada sebuah penyebutan
48 Ihsan  Hamid, Perilaku  Politik  Nahdlatul  Wathan:  Dari  Pesantren  ke  Konflik  Elit (Jakarta: Impresa, 2013),  hlm. 141.
49 Saipul  Hamdi, Nahdlatul  Wathan  di  Era  Reformasi:  Agama,  Konflik  Komunal  dan  Peta Rekonsiliasi (Yogyakarta: KSS Yogyakarta, 2014), hlm.viii.
50 Ibid, hlm.v.
51 Jeremy J. Kingsley, “Village Elections, Violece, and Islamic Leadership in Lombok, Eastern Indonesia.” Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia , 27 (2012), hlm. 288.
52 Clifford Geertz, “The Javanese Kijai: The Changing Role of A Cultural Broker.” Comparative Studies in Society and History , 2 (1960), hlm. 247

## Dinamika Peran Politik Tuan Guru di Lombok Era Reformasi
khusus yang dialamatkan ketika seseorang yang sudah menunaikan ibadah haji. 53 Pak Haji atau Pak Tuan adalah sebutan diberikan ketika seseorang sudah menunaikan ibadah haji dan dianggap orang yang pantas dalam memimpin doa atau perayaan agama lainya.
Rosyadi  Sayuti  menjelaskan  bahwa  pada  waktu  itu,  Tuan  Guru  “Bajang” merupakan  peristiwa  fenomenal,  karena  calon  Gubernur  yang  berasal  dari  kalangan Tuan Guru, cerdas, shaleh , tidak bisa disamakan dengan yang lainnya. Sehingga dalam keseharian di pemerintahannya, ketuan guruannya selalu dibawa ke mana-mana. Tidak pernah  melepaskan  ketuan  guruannya,  tanpa  menurunkan  citra  dirinya  sebagai Gubernur.  Beliau  adalah  sebagai  Tuan  Guru,  Gubernur, umara dan  ulama  sekaligus. Dalam  kepribadian  beliau,  dia  tidak  pernah  mau  terlibat  dalam  hal  yang  tidak  Islami atau  diundang  oleh  agama  lain  yang  sifatnya  ritual,  beliau  tidak  akan  menghadirinya dan hal ini terlihat dalam kesahariannya yang sangat Islami. 54
Pada  Pemilukada  2013,  Majdi  terpilih  untuk  yang  kedua  kalinya.  Sepanjang sejarah  pemilihan  Gubernur  secara  langsung,  kemenangan  petahana  di  NTB  baru pertama  kalinya. Majdi  merupakan  figur  petahana  yang  menjadi  representasi  politik kaum muda dan juga agamawan yang terkenal di NTB. Hal ini karena dukungan NW sebagai  organisasi  non-politik  juga  diklaim  sebagai  salah  satu  mesin  politik  yang bekerja  maksimal  untuk  kemenangan  Majdi.  Selain  itu,  dukungan  gabungan  partai politik besar di Indonesia, seperti Partai Demokrat, Golkar, PDIP, PAN, PKB, PPP, dan Gerindra sangat membantu sebagai pendulang suara sang petahana.

## 2. TGH. NAJMUL AKHYAR
Najmul  Akhyar  adalah  seorang  Bupati  Lombok  Utara  yang  terpilih  pada Pelimukada  tahun  2015.  Sebelumnya  beliau  adalah  Wakil  Bupati  Lombok  Utara. Akhyar  adalah  seorang  juru  dakwah  dan  politisi.  Masyarakat  Lombok  Utara mengenalnya  sebagai  seorang    Tuan  Guru  yang  sederhana,  yang  melakukan  dakwah keliling  di  seluruh  daerah  Lombok  Utara.  Biasanya  pengajian  dilakukan  mulai  pada pagi hingga bisa larut malam.
Diawali  dari  menimba  ilmu  di  madrasah  Nahdlatul  Wathan,  sampai  aktif  di lembaga  dakwah  kampus.  Bahkan  di  awal  karirnya  menjadi  anggota  dewan  daerah
53 Jeremy  J.  Kingsly,  “Village  Elections,  Violence,  and  Islamic  Leadership  in  Lombok,  Eastrn Indonesia.”, hlm. 288.
54 Wawancara dengan Rosyadi Sayuti, Sekretaris Daerah (Sekda) NTB pada 17 September 2015.
(DPRD) Lombok Barat dua periode, yaitu  pada tahun 1999-2004, dan 2004-2009, yang pada  waktu  itu  Akhyar  masih  sangat  muda,  dan  baru  saja  menyelesaikan  sarjana hukumnya di Universitas Mataram (Unram).
Najmul  Akhyar  adalah  sosok  pemimpin  agama,  Tuan  Guru  yang  sederhana, memiliki pesantren Hidayaturrahman NW di sekitar rumahnya serta memiliki pergaulan dengan masyarakat bawah dengan baik,  yang membuat dirinya tidak ada sekat antara jama’ahnya. Kesan itu yang peneliti dapatkan ketika bertamu untuk mewawancarainya. Di  kediamannya,  atau gedeng ,  di  depan  ruang  tamu,  sudah  menunggu  beberapa kelompok  masyarakat  yang  sudah  menunggu  kedatangannya  pulang  dari  pengajian agama sekaligus berkampanye untuk pemilihan Bupati Lombok Utara pada Pemilukada Desember 2015.
Baginya,  politik  adalah  cara  dalam  rangka  mengelola  suatu  Negara.  Politik bebas  nilai.  Dalam  arti  jika  orang  memanfaatkan  politik  dengan  baik,  maka  sangat memberikan manfaat. Begitu juga sebaliknya kalau dikelola dengan tidak baik sangat cepat  memberikan  kemudaratan. 55 Kemudian  dia  mengumpamakan  dirinya  ketika menjadi  pembica  di  seminar,  mengatakan  seseorang  yang  mempuyai  akses  untuk membuat  undang-undang,  kalau  berniat  jahat,  sungguh  luar  biasa,  kejahatan  itu berdampak pada 250.000 lebih jiwa seseorang. Kemudian kalau berniat baik, maka akan menyelamatkan lebih dari 250.000 orang.  Sehingga orang yang berniat baik, membuat aturan baik sesungguhnya berjihad itu dan Politik artinya berjihad. 56
Keterlibatnya  dalam  dunia  politik  dikarenakan  ingin  melakukan  perbaikan. 57 Bahwa memilih orang baik untuk menduduki jabatan publik, memiliki perjuangan yang sangat mulia, kata Akhyar. Ini berarti bahwa masyarakat diandaikan tidak terpangaruh oleh uang karena melihat seseorang itu baik. Tujuan saya karena memiliki kemaslahatan sangat besar.
Najmul  menjelaskan  bahwa  dia  menerima  demokrasi  sebagai  sebuah  sistem yang  mau  tidak  mau  harus  diambil.  Akan  tetapi,  menurutnya  konsep-kosep  agama dalam  musyawarah  dikedepankan  dahulu,  sebelum  mengedepankan  demokrasi. 58
55 Wawancara dengan TGH. Najmul Akhyar, adalah Bupati Lombok Utara, pada 21 September 2015. 56 Wawancara dengan TGH. Najmul  Akhyar, adalah Bupati Lombok Utara pada 21 September 2015.
57 Ibid. 2015.
Baginya demokrasi jika dibenturkan dengan nilai-nilai Islam, di satu sisi ada benarnya, di  sisi  lain  ada  salahnya.  Ada  benarnya  karena  suara  terbanyak  itu  merefleksikan pikiran-pikiran baik dari banyak orang.  Sebaliknya jika suara terbanyak itu sebagai alat untuk  kekuasaan,  maka  dia  akan  menjadi  salah.  Demokrasi,  sebenarnya  ketika musyawarah itu tidak tercapai, kalau kita tidak mendapat terbaik dari yang terbaik. Tapi kecendrungan  kita  ingin  pendapat  kita  harus  diterima,  dan  mematikan  keingin  orang lain, jelasnya.
Perilaku  politisi  agamawan,  akan  meminimalisir  kerusakan  kemaslahatan bangsa.  Berbeda  dengan  politisi  yang  tidak  agamawan  kadang-kadang  larut  dalam korupsi. 59 Politik itu adalah dakwah bil hal kita, kata Akhyar. Seorang pimpinan yang baik  bisa  memberi  tauladan.  Contoh  seandainya  semua  bupati,  walikota,  mau mengaktifkan  dirinya  shalat  berjama’ah,  ketika  azan  terdengar,  maka  akan  menjadi sebuah  system. 60 Itu  dipraktikkan  ketika  jabatan  Najmul  sebagai  wakil  bupati,  ketika azan  berkumandang,  kemudian  Akhyar  langsung  datang  ke  masjid,  shalat  berjamaah. Hal itu dilakukan setiap hari. Sehingga mereka menjelang azan,  mereka akan tahu dan siap-siap akan datang ke masjid shalat berjamaah.
Bagi  peneliti,  Akhyar  bukanlah  seorang  politisi,  yang  pada  awalnya  memiliki background aktifis dakwah  sejak  beliau  duduk  menjadi  mahasiswa.  Pernah  menjadi dosen hukum di Univrsitas Mataram. Kemudian dia terjun ke dunia politik dan menjadi Anggota Dewan selama dua periode, 1999-2004, dan 2004-2009.
Sempat  berpindah-pindah  partai  politik  karena  ideologis  dan  kondisi  situasi sosial politik pada waktu itu. Akan tetapi, tetap memilih politik yang berasaskan Islam. Kalau tidak, partai yang membawa nilai-nilai Islam. 61
Kesahariannya,  menurut  pengamatan  penelitian  tetap  menjadi  seorang  juru dakwah  atau  Tuan Guru.  Dan  masih  aktif  memberikan  pengajian-pengajian  agama  di sekitar Lombok Utara.
Akhyar  meyakini  Islam  itu din  dunya  dan  daulah ,  terintegrasi.  Tidak terpisahkan  antara  Islam  dan  Negara.  Sehingga  dia  menjadi  politisi  juga  berkaitan
59 Ibid. 2015.
60 Ibid. 2015.
61 Wawancara dengan TGH. Najmul  Akhyar, adalah Bupati Lombok Utara pada 21 September 2015.
dengan  pemahamannya  politik  Islam  yang  diyakini.  Dan  menjadikan  politik  sebagai ladang jihad, yang merupaka bentuk dakwah bil hal untuk kemaslahatan ummat.
Kemenanganya dalam Pemilukada dengan memperoleh suara 68.326 suara atau 53,50%, sedangkan rivalnya mendapatkan 59.511 suara atau 46,50%. Itu memberikan gambaran bahwa pengaruh sebagai Tuan Guru dan menjadi pimpinan pondok pesantren menjadi sumber modal, baik itu sosial atau pun politik. Ditambah dengan beliau adalah kader  NW,  pengurus  daerah  NW  Lombok  Utara.  Memperkuat  legitimasinya  sebagai sorang tokoh agawan.
Sempat  menarik  perhatian  ketika  Akhyar,  merupakan  kader  partai  Gerindra, tidak  sejalan  dengan  ketua  PB  NW,  Tuan  Guru  “Bajang”,  karena  merupakan  kader muda  dari  NW  yang  berafiliasi  dengan  Partai  Demokrat.  Malah  partai  Demokrat mendukung rival dari Akhyar dalam Pemilukada di Lombok Utara. Akan tetapi, dengan menggunakan pendekatan kultural antara kader NW dengan pimpinan organisasi NW, Ahkyar mendapatkan dukungan dari jama’ah NW di Lombok Utara. Dan memenangkan pertarungan.

## 3. TGH. MAHALLI FIKRI
Tuan Guru seperti juga peran Kiai yang ada di Jawa, secara normatif memiliki peran yang penting, yaitu dalam membimbing agama dan spiritual masyarakat melalui majlis-majlis  ta’lim  atau  pengajian,  lembaga  pendidikan  formal  dan  informal  seperti pesantren dan madrasah, peran ini akan berubah-ubah sesuai dengan sosial-politik yang berkembang di Masyarakat. 62
Tuan Guru Mahalli Fikri adalah selain menjadi pimpinan pondok pesantren Al- Kamal,  juga  seorang  politisi  yang  sekarang  menduduki  wakil  ketua  DPRD  NTB  dan juga sebagai wakil ketua DPD NTB Partai Demokrat.
Diawali  dengan  mengenyam  pendidikan  di  pesantren  NW,  Pancor,  kemudian melanjutkan sekolahnya ke Mekkah, Shaulatiyah. Setelah kembali dari pendidikannya di Shaulatiyah, sebagaimana layaknya seseorang  yang pulang dari Timur Tengah, dia diamanahkan  menjadi  pimpinan  pondok  pesantren  Nurul  Haramain,  NW  Narmada, Lombok Barat. Tuan Guru Mahalli Fikri, dikenal sebagai sosok yang ‘nyentrik’, Tuan
62 Saipul  Hamdi, Nahdlatul  Wathan  di  Era  Reformasi:  Agama,  Konflik  Komunal  dan  Peta Rekonsiliasi (Yogyakarta: KSS Yogyakarta, 2014), hlm. 171.
Guru  yang  tidak  biasa  pada  umumnya.  Suka  bermain  tenis,  pergaulan  luas  dari  anak muda  sampai  pejabat,  yang  kemudian  berselang  waktu,  dipercaya  menjabat  sebagai ketua  KPUD  Provinsi  NTB  tahun  2004-2009.  Sejak  itu,  karir  politiknya  mulai terbangun dan menanjak serta sekarang menjadi politisi Partai Demokrat NTB periode 2014-2019.
Sebagian besar populasi masyarakat Sasak adalah Muslim, Tuan Guru menjadi figur  sosial  keagamaan  yang  sangat  penting  sekali.  Dan  mereka  tidaklah  merupakan kelompok yang homogen, akan tetapi beragam posisi keagamaannya, afiliasi politiknya dan  memiliki  pengaruh  yang  bervariasi. 63 Tuan  Guru  Mahalli  Fikri  mendapatkan pengakuan  dari  masyarakat  Sasak  terhadap  ketuan  guruannya  yang  menjadikannya mendapatkan  legitimasi  keagamaan.  Dan  kemudian  seiring  waktu  merambah  serta mendominasi  yang  menjadikannya  mendapatkan  legitimasi  sosial  politik.  Bisa dikatakan adanya pergeseran atau bahkan penggabungan otoritas keagamaan dan sosial politik.

## C. PERILAKU DAN TIPOLOGI POLITIK TUAN GURU
Tidak sedikit dari perilaku politik Tuan Guru dalam arena politik memberikan dampak  yang  negatif  terhadapnya,  misalnya  kehilangan  jama’ah  atau  berkurangnya karisma  yang  dimilikinya  karena  sudah  berkurangnya  intensitas  pengajian  terhadap umat. Mukhlis menjelaskan bahwa Tuan Guru belum bisa mewarnai perpolitikan yang ada di Lombok  dan NTB umumnya, bahkan terseret dalam politik yang dimainkan oleh lawan  politiknya. Ketika  Tuan  Guru  berpolitik,  maka  karismanya  akan  berkurang  di depan jama’ahnya karena ada ruang sosial  yang kosong  yang ditinggalkan oleh Tuan guru. 64 Dengan  keterlibatan  Tuan  Guru  dalam  politik,  lanjutnya,  maka  ada  ruang kosong  yang  ditinggalkan,  untuk  urusan-urasan  lain  ketimbang  ke  umat.  Ditambah situasi  politik  yang  sangat  kompetitif,  maka  kesakralan  karismatiknya  menjadi berkurang. 65
63 Jaremy  J.  Kingsley, “Peacemakers  or  Peace-Breakers?  Provincial  Elections  and  Religious Ledership in Lombok, Indonesia.” Indonesia , 93 (2012), hlm. 62.
64 Wawancara dengan Mukhlis, Ketua Ikatan Alumni PMII Lombok dan  kader  muda NU pada tanggal 20 September 2015.
65 Ibid. 2015.
Menurut pengamatannya, perilaku politik Tuan  Guru memberikan unsur-unsur agama  dalam  partai  politik,  sehingga  seringkali  perilaku  politik  Tuan  Guru mengatasnamakan agama. Karena pada faktanya agama dijadikan sebagai basis politik, yang dimanfaatkan. Tidak diragukan lagi, banyak peraturan-peraturan lahir berdasarkan agama,  seperti  peraturan  daerah  (Perda)  maksiat,  Perda  minuman  keras,  akan  tetapi, tidak begitu efektif. 66
Senada dengan Mukhlis, Saiful Fikri, melihat bahwa Tuan Guru terlibat dalam politik sangat disayangkan. 67 Hal tersebut disebabkan karena turunnya intensitas Tuan Guru  ke  jama’ah,  berkurangnya  dalam  memberikan  pengajian.  Karena  pada  dasarnya masing-masing  Tuan  Guru  yang  terlibat  dalam  politik  memiliki  majlis-majlis  taklim, yang  sebelumnya  majelis-majelis  taklim  seringkali  bisa  diisi  di  setiap  minggu, kemudian kerkadang dia tidak bisa terisi karena jadwal reses dan sebagainya. 68 Menurut Fikri, citra Tuan Guru dalam politik terkesan negatif. Karena pada awalnya Tuan Guru memiliki citra yang bagus, netral, akan tetapi kemudian ketika masuk politik, image itu berubah dalam masyarakat ketika menjadi anggota dewan, misalnya citra diri yang akan banyak uang, ketika dia dimintai sumbangan, dia menolak. Ketika dia menolak, maka stigmanya negatif dan itu fakta yang terjadi di Lombok. 69 Baginya, ada beberapa Tuan Guru  yang  pada  periode  pertama  di  pemilihan  legislatif  ia  mendapat  kursi,  tapi diperiode ke dua dia gagal. Ini karena dia tidak bisa menjaga konstituen. Perilaku politik yang  dilakukan    sebagai  tuan  guru  sekaligus  anggota  dewan  tidak  mampu memberdayakan  konstituen.  Yang  kemudian  berdampak  terhadap  organisasi,  jama’ah menjadi trauma terhadap politik terutama terhadap Tuan Guru. 70
Kekhawatiran  pun  muncul  ketika  transformasi  Tuan  Guru  menjadi  politisi. Pertama, akan  berkurangnya  orang-orang  yang  peduli,  lebih-lebih  pemimpin  agama yang  mendudukan  dirinya  di  tengah-tengah  antara  rakyat  dan  penguasa.  Akan berkurangnya orang-orang yang secara adil dan seimbang apabila terjadi konflik antara warga bangsa ini. Kedua , menjadi politisi lebih menguntungkan, karena menjadi politisi akan mudah memperjuangkan moralitas dan idelitas. Padahal peraktik politik kita bukan
66 Ibid. 2015.
67 Wawancara dengan Saipul  Fikri,  adalah  Ketua  Himpunan  Mahasiswa  Nahdlatul  Wathan (HIMMAH NW) pada tanggal 7 September 2015.
68 Ibid. 2015.
69 Ibid. 2015.
70 Ibid. 2015.
sarana  efektif  dalam  memperjuangkan  idealitas  dan  moralitas.  Serta  takut  akan banyaknya kehilangan kharisma dan otorotas moral. 71
Dengan demikian ketika seorang Tuan Guru aktif berpartai politik tertentu, dan menjadi  bagian  dari  pengurus,  atau  menjadi  anggota  dewan,  maka  otomatis,  majlis- majlis  taklim  di  bawah  kurang  mendapatkan  perhatian.  Peran  Tuan  Guru  dalam mengajarkan  agama  sudah  tidak  signifikan  lagi.  Karena  sudah  tidak  lagi  independen, tidak lagi menjadi otonom, tidak lagi milik rakyar secara umum.
Keterlibatan  Tuan  Guru  dalam  politik  menjelaskan  adanya  polarisasi  yang terjadi di kalangan Tuan Guru. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Imam Suprayogo, memperlihatkan  bahwa  tipologi  Tuan  Guru  dengan  pertama  Taun  Guru  politik,  Tuan Guru netral dan Tuan Guru yang tidak berpolitik. 72 Pertama, Tuan Guru politik adalah Tuan  Guru  yang  telibat  langsung  dalam  kegiatan  politik  praktis.  Termasuk  dalam kategori ini menurut Suprayogo, yaitu menempatkan dirinya dekat dengan partai politik atau pemerintah. Kedua , Tuan Guru yang mengambil jarak, baik itu dengan pemerintah maupun  partai  politik,  yang  kemudian  disebut  oleh  Suprayogo  dengan  Tuan  Guru netral. Ketiga ,  yaitu  Tuan  Guru  yang  berkonsentrasi  pada  kehidupan  spiritual  dan memberikan pengajaran agama di pesantren. Dan ini menjadi mayoritas di pedesaan. 73 Akan  tetapi  dalam  perkembanganya,  polarisasi  ini  berubah  menjadi, pertama ,  Tuan Guru spiritual. Tuan Guru yang menekankan upayanya kepada pendekatan diri kepada Tuhan melalui amal ibadah. Kedua, Tuan Guru Advokatif, Tuan Guru yang tidak hanya aktif  mengajarkan  para  santri  dan  masyarakat  dalam  pengajaran  agama,  dan  juga memperhatikan  persoalan-persoalan  kemasyarakatan  dan  mencari  solusinya.  Ketiga, Tuan  Guru  politik  adaptif,  yaitu  Tuan  Guru  yang  bisa  menyesuaikan  diri  dengan kekuatan dominan. Dan terakhir, Tuan Guru mitra kritis, yaitu Tuan Guru yang berani mengambil sikap kritis walaupun tidak beroposisi. 74
Tipologi  yang  diberikan  oleh  Suprayogo  cukup  membantu  menjelaskan keterlibatan  Tuan  Guru  dalam  politik  praktis  di  Lombok.  Setidaknya  juga  bisa memberikan penjelasan bahwa keterlibatan Tuan Guru dalam politik praktis memiliki
71 Komarudin Hidayat dan M. Yudhie Haryono, Manuver Politik Ulama: Tafsir Kepemimpinan Islam dan Dialektika Ulama-Negara (Yogyakarta: Jalasutra, 2004), 11-13.
72 Imam Suprayogo, Kyai dan Politik: Membaca Citra Politik Kyai (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 50.
73 Imam Suprayogo, Kyai dan Politik: Membaca Citra Politik Kyai, hlm. 50.
74 Ibid , hlm. 123-124.
beberapa tipologi. Pertama , ada Tuan Guru yang berpolitik, menjadi Tuan Guru politisi, kedua ,  ada  Tuan  Guru  yang  berpolitik  tapi  hanya  ingin  menjadi  juru  kampanye, pengumpul  suara (vote  getter), tidak  mau  ikut  berkontestasi  dalam  pemilu,  karena menganggap dirinya tidak memiliki kapasitas untuk berpolitik praktis, ketiga , ada tuan guru tidak mau berpolitik.
Tuan Guru politisi adalah Tuan Guru  yang selain pimpinan pondok pesantren, beliau juga senantiasa peduli pada organisasi politik dan juga pada kekuasaan. Secara umum Tuan Guru manyatakan bahwa politik itu baik dan harus diperjuangkan selama orientasinya  pada  kemaslahatan  umat  dan  kemajuan  agama  dan  bangsa. 75 Pemikiran tersebut didasarkan kepada adanya hubungan mutualistik agama dan politik. Ini terlihat sejak  tahun  1970-an, yang  mana  awalnya  berpandangan  secara  konvensional  yang melihat hubungan agama dan politik secara integrated , namun sekarang sudah melihat hubungan agama dan politik secara symbiosis mutualisme . 76
Tipologi Tuan Guru yang kedua, bahwa secara umum sama seperti Tuan Guru pada  tipologi  pertama,  tetapi  tidak  ingin  terlibat  dalam  politik  praktis,  hanya  saja  dia terlibat menjadi pendukung calon atau dia mengusung calon. Dalam konteks ini, Tuan Guru merasa bahwa dia tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk ikut terlibat atau terjun dalam  kontestasi pemilihan sebagai anggota legislatif atau eksekutif, tetapi dia memiliki calon yang diusung untuk dalam pemilu. Tuan Guru ini dikarenakan dua hal, pertama, kerena Tuan Guru tersebut adalah tergabung dalam sebuah ormas Islam yang harus mentaati pimpinan oraganisasi tersebut. yang mana pimpinan organisasi tersebut mencalonkan  diri  dan  ikut  berkontestasi  pada  pemilu  atau  pemilukada. Kedua, Tuan Guru  tersebut  dengan  mencalonkan  seseorang  pada  pemilu  atau  pemilukada,  akan berharap  mendapatkan  sumbangan  atau  bantuan  ke  madrasahnya  ketika  yang dicalonkan akan terpilih.
Tipologi ketiga , Tuan Guru yang tidak berpolitik, yang dalam istilah Suprayogo Tuan  Guru  spiritual, 77 yaitu  Tuan  Guru  yang  mengfungiskan  agama  untuk  menjaga ketenangan  batin,  statis  dan  konservatif,  lebih  berorientasi  pada  kehidupan  akhirat,
75 Fahrurrozi, Dakwah  Tuan  Guru  dan  Transformasi  Sosial  di  Lombok  Nusa  Tenggara  Barat (Disertasi pada Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), hlm. 182.
76 Muhammad  Abdun  Nasir,  dkk,  “Polarisasi  Thariqat  Qahariya-Naqsabandiyah  Lombok Pada Pemilu 2004”, Istiqro’ , 5 (2006), hlm. 104.
77 Imam Suprayogo, Kyai dan Politik : Membaca Citra Politik Kyai (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm.124.
tampak lebih tertutup oleh perubahan-perubahan dari luar termasuk dalam menentukan afiliasi  politiknya.  Serta  beranggapan  bahwa  ketika  Tuan  Guru  terlibat  dalam  politik praktis akan pudar karismatiknya. 78
Kategori-kategori tersebut dirumuskan berdasarkan lebih kepada aktivitas Taun Guru  yang  menonjol  di  Lombok.  Akan  tetapi  kategori-kategori  ini  tidak  menutup kemungkinan terjadi tumpang tindih antara satu dengan  yang lainnya. Misalnya Tuan Guru politisi bisa jadi bisa dimasukkan pada Tuan Guru spiritual atau tidak berpolitik pada suatu kasus tertentu atau sebaliknya. Seperti Tuan Guru Nasrullah, adalah salah seorang  pengurus  jama’ah  wirid  NW  yang  merupakan  Badan  Pengurus  Otonom (Banom) NW. Kegiatan  wirid dilakukan di lingkungan sekitar rumahnya atau di desa lain  yang  mengundangnya  untuk  diijazahkan  kepada  orang  yang  memintanya.  Di  sisi lain Tuan Guru Nasrullah adalah pernah menjadi anggota legislatif DPRD Kabupaten Lombok  Timur  dan  sekarang  menjadi  ketua  Bazda  (Badan  Amil  Zakat  Daerah)  di Lombok Timur.

## D. KESIMPULAN
Era  reformasi  memberikan  kebebasan  dan  kesempatan  bagi  daerah  untuk mengatur  dirinya  sendiri.  Yang  kemudian  memunculkan  desentralisasi,  yang memunculkan  inisiator,  aktor,  dan  elit-elit  lokal  dalam  pengaturan  daerah. Desentralisasi di Indonesia telah memberikan dampak pada pemberdayaan politik lokal di sebagian besar Indonesia, termasuk di Pulau Lombok.
Pergeseran  bentuk  pemerintahan  sentralistik  menjadi  desentralisasi  ini  pun memperlihatkan fenomena baru di Lombok, yaitu munculnya elit-elit lokal, Tuan Guru. Menjadi momentum penting bagi semua kelompok, tidak terkecuali kaum agamawan, Tuan  Guru.  Momentum  ini  dapat  dipandang  sebagai  penguatan  kesadaran  politik  dan respon  terhadap  perubahan  serta  tantangan  yang  dihadapi.    Atau  bisa  juga  dilihat sebagai  strategi  politik  Tuan  Guru  untuk  merevitalisasi,  meredifinisi,  dan mereaktualisasi  sumberdaya  agama  (dakwah)  yang  kemudian  dipakai  untuk meningkatkan kesadaran politik dan solidaritas antar mereka. Yang kemudian menjadi
78 Wawancara  dengan  Fahrurrozi,  seorang  dosen  IAIN  Mataram  pada  tanggal  11  September 2015;  Agus  Dedi  Putrawan, Dekarismatisasi  di  Lombok  NTB:  Studi  Tentang  Pudarnya  Pesona  Tuan Guru dalam Politik Pemilihan Umum 2014 (Tesis pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), hlm.107.
jalan demokrasi lokal dalam pemilihan langsung seperti yang terjadi di berbagai daerah Indonesia. atau yang disebut dengan Pemilukada
Pemilukada  merupakan  salah  satu  langkah  yang  maju  dalam  mewujudkan demokrasi di tingkat lokal. Sejak awal, Pemilu atau Pemilukada, Tuan Guru memainkan peran yang menonjok dalam politik lokal Lombok. Pencalonan Tuan Guru Bajang pada Pilkada  2008,  2013  dan  sejumlah  Tuan  Guru-Tuan  Guru  lainnya  di  tingkat  Bupati ataupun di Legeslatif di Lombok misalnya memberikan bukti bahwa tokoh agama tidak hanya  sebagai  pemimpin  keagamaan,  melainkan  juga  dapat  memimpin  pemerintahan. Pencalonan  Tuan  Guru  ini  juga  memberikan  warna  pada  dinamika  politik  pada masyarakat  Lombok  yang  sebelumnya  selalu  dikuasai  oleh  golongan  Bangsawan, Menak .
Keterlibatan  Tuan  Guru  dalam  politik  praktis  dibagi  menjadi, pertama Tuan Guru  yang  politisi.  Yaitu  tuan  guru  yang  memfokuskan  kegiatannya  kepada  politik, kegiatan  politik  lebih  dominan  dibandingkan  dengan  memberikan  pengajian  kepada jama’ah  atau  para  santri.  Misalnya  Tuan  Guru  Najmul  Akhyar,  sebagai  politisi  di Gerindra dan menjadi Calon Bupati Lombok Utara, Tuan Guru Mahalli Fikri, Politisi Partai  Demokrat,  Tuan  Guru  Ahyar  Abduh,  Polisi  Golkar,  Tuan  Guru  Zainul  Majdi, Politisi Demokrat sekaligus Gubernur NTB. Tuan Guru Kedua, yaitu Tuan Guru yang terlibat dalam politik, tapi hanya menjadi pendulang suara ( vote getter ). Tuan Guru ini tidak  begitu  terlibat  dalam  politik  praktis,  dikarenakan  posisinya,  akan  tetapi  lebih kepada  pemberian  pengajian  kepada  jama’ah,  memberikan  layanan  kepada  jama’ah berupa memimpin doa, serta mendidik santrinya di pesantren.

## DAFTAR PUSTAKA
Amir, Zainal Abidin, Peta Islam Politik Pasca Soeharto , Jakarta : LP3ES, 2003.
Aragon, Lorraine V., “Persaingan Elit di Sulawesi Tengah,” dalam buku Politik Lokal di Indonesia, Henk Schulte Nordhold dan Gerry van Klinken Jakarta: Yayasan Obor, 2007.
Azra, Azyumardi Islam dan Reformasi; Dinamika Intelektual dan Gerakan , Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999.
Baswedan, Anies Rasyid, Regional Autonomy and Patterns of Democracy in Indonesia , Dissertation in Northern Illinois University, 2007.
Bartholomew,  John  Ryan, Alif  Lam  Mim:  Kearifan  Masyarakat  Sasak ,  Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999.
Budiardjo,  Mariam, Aneka  Pemikiran  Tentang  Kuasa  dan  Wibawa ,  Jakarta:  Sinar Harapan, 1984.
David Ray dan Gary Goodpaster “Indonesia Decentralization: Local Autonomy, Trade Barriers,  and  Discrimination,”  in Autonomy  and  Disintegration  in  Indonesia , eds. Damien Kingsbury, and Herry Aveling, USA: Roudledge, 2012.
Fahrurrozi, Dakwah  Tuan  Guru  dan  Transformasi  Sosial  di  Lombok  Nusa  Tenggara Barat (Disertasi di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2009.
Feit,  Harbert  dan  Lance  Castles,  (eds), Indonesian  Political  Thinking 1945-1965 , Singapore: Equinox Publishing, 2007
Hadi,  Abdul, Charismatic  Leadership  and  Traditional  Islam  in  Lombok:  History  and Conflict  in  Nahdlatul  Wathan ,  Tesis  in  The  School  of  Culture,  History  and Languages The Australian National University, 2010.
Hadiz,  Vedi  R., Localising  Power  in  Post-Authoritarian  Indonesia:  A  Southeast  Asia Perspectiv. Singapore: ISEAS Publishing, 2011
Hamdi, Saipul and Bianca J. Smith, “Sister, Militias and Islam in Conflict: Questioning ‘Reconciliation’ in Nahlatul Wathan, Lombok, Indonesia,” Spinger Science and Bisnis , 2011.
Hamdi, Saipul, Nahdlatul Wathan di Era Reformasi: Agama, Konflik Komunal dan Peta Rekonsiliasi , Yogyakarta: KKS Yogyakarta, 2014.
Hamid,  Ihsan, Perilaku  Politik  Nahdlatul  Wathan:  Dari  Pesantren  ke  Konflik  Elit , Jakarta: Impresa, 2013.
Henk  Schulte  Nordholt  and  Garry  van  Klinken,  “Introduction”  in Renegotiating Boundaries:  Local  Politics  in  Post-Soeharto  Indonesia, eds.  Henk  Schulte Nordholt and Garry van Klinken, Leiden : KITLV Press, 2007.
Hidayat,  Komarudin  dan  M  Yudhie  Haryono, Manuver  Politik  Ulama:  Tafsir Kepemimpinan  Islam  dan  Dialektika  Ulama-Negara ,  Yogyakarta:  Jalasutra,
2004.
Kingsley,  Jeremy, Tuan  Guru,  Community  and  Conflict  in  Lombok,  Indonesia , Disertasion in Melibourne Law School The university of Melbourne, 2010.
Niel, Robert van, Munculnya Elite Modern Indonesia (terj) , Bogor: Pustaka Jaya, 2009.
Nordholt, Henk Schulte dan Gerry van Klinken, Politik Lokal di Indonesia , Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, KITLV-Jakarta, 2007.
Rasyid,  M.  Ryaas,  “Regional  Autonomy  and  Local  Politics  in  Indonesia”,  in Local Power  and  Politics  in  Indonesia:  Decentralisasion  and  Decentralisation, eds, Edward Aspinall and Greg Fealy, Singapore: Institute of Southeast Asia Studies, 2003.
Sarjono, Politik Tuan Guru Bajang: Fajar Kebangkitan Demokrasi di Lombok , Malang: Enzal Press, 2012.
Syakur,  Ahmad  Abd., Islam  dan  Kebudayaan;  Artikulasi  Nilai-nilai  Islam  dalam Budaya Sasak , Yogyakarta: Adab Press, 2006.
Suprayogo, Imam, Kyai dan Politik; Membaca Citra Politik Kyai, Malang: UIN Malang Press, 2009.
Smith,  Bianca  J.  and  Saipul  Hamdi,  “Between  Sufi  and  Salafi  Subjects:  Famale Leadership,  Spiritual  Power  and  Gender  Matters  in  Lombok,”  in Gender  and Power in Indonesian Islam: Leaders, Feminists, Sufi and Pesantren Selves , ed. Bianca J. Smith and Mark Woodward, New York: Routledge, 2014.
Tanasaldy, Taufiq, Regime Change and Ethnic Politics in Indonesia: Dayak Politics of West Kalimantan , Leiden: KITLV, 2012.
Zulkarnain, TGB  Inspirator  Kebangkitan  Politik  Kaum  Santri ,  Lombok  :  Suara  Nusa Niaga Nusantara, 2013.

## Jurnal
Asfar, Muhammad, “Pergeseran Otoritas Kepemimpinan Politik Kiai”, Prisma , 5 (1995) : 29-41.
Fahrurrozi,  “Tuan  Guru  Antara  Idealitas  Normatif  dengan  Realitas  Sosial  pada Masyarakat Lombok” Jurnal Penelitian Keislaman, Lemlit IAIN Mataram 7, no. 1, (2010) : 222-250.
Gayatri, Irene Hiraswati,dkk, Ringkasan Laporan Penelitian Dinamika Peran Elit Lokal di  Pedesaan  Pasca  Orde  Baru:  Studi  Kasus  Pergesaran  Peran  Tuan  Guru  di Lombok Timur , Jakarta: LIPI, 2010 : 1-17.
Geertz,  Clifford,  “The  Javanese  Kijai:  The  Changing  Role  of  A  Cultural  Broker.” Comparative Studies in Society and History , 2 (1960) : 228-249.
Hadiz,  Verdi  R.,  “Decentralization  and  Democracy  in  Indonesia:  A  Critique  of  Neo- Institusionalist Perspectives,” Institut of Social Studies 35 (2004) : 697-718.
Hamdi,  Saipul,  “Politik  Islah:    Renegosiasi  Islah,  Konflik  dan  Kekuasaan  dalam Nahdlatul Wathan di Lombok Timur”, Kawistara, 1 (2011): 1-14.
Saipul Hamdi and Bianca J. Smith, “Sister’s Militias and Islam in Conflict: Questioning ‘Reconciliation’  in  Nahdlatul  Wathan,  Lombok,  Indonesia,” Contemporary Islam , 6, 1, (2012), 24-43.
Hunter, Chinthia L. “Local Issues, and Changes: The Post New Order Situation in Rural Lombok”, Sojourn: Jurnal of Social Issues in Southeast  Asia , 19, no. 1, (2004) : 100-112.
Kingsley,  Jeremy  J.  “Peacmakers  or  Peace-Breakers?  Provincial  Elections  and Religious Leadership in Lombok, Indonesia”, Indonesia , no. 93, (April 2012) : 53-82.
Kingsley,  Jeremy  J.  “Village  Election,  Violence  and  Islamic  Leadership  in  Lombok, Eastern  Indonesia.” Journal  of  Social  Issues  in  Southeast  Asia ,  27,  no.  22,
(2012): 285-309.
Nina  Herlina  Lubis,  “Relegious  Thoughts  and  Practices  of  the  Kaum  Menak: Strengthening Traditional Power”, Studia Islamika , 10, no. 2, (2003) : 1-30.
Nordholt, Henk Schulte, "Renegotiating Boundaries: Access, Agency, and Identity in post-Suharto Indonesia”, Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde , 159, No. 4, (2003) : 550-589.
Ray, David dan Gary Goodpaster “Indonesia Decentralization: Local Autonomy, Trade Barriers,  and  Discrimination,”  in Autonomy  and  Disintegration  in  Indonesia , eds. Damien Kingsbury, and Herry Aveling, USA: Roudledge, 2012.
Rasyid,  M.  Ryaas  “  Regional  Outonomy  and  Local  Politics  in  Indonesia,”  in Local Power  and  Politics  in  Indonesia:  Decentralisation  and  Democratisation ,  eds. Edward Aspinall and Greg Fealy, Singapore: Institute of Southeast Asia Studies, 2003
Sutherland, Heather. “The Priyayi”, Indonesia, no. 19 (Apr., 1975) : 57-77

## Internet
http://female.kompas.com/read/xml/2009/03/06/08335922/menelusuri.jejak.penguasaan .tokoh
http://kpud-ntbprov.go.id
Webset Resmi NW : http//www.hamzanwadi.ac.id, diakses pada tanggal 11/12/2015. http://www.muhammadiyah.or.id , diakses pada hari Rabu, 17 Desember 2015. http://kpud-tbprov.go.id , diakses pada tanggal 3/2/2016 http://dprd-ntbprov.go.id/daftar-anggota-dprd-prov-ntb/ diakses pada tanggal 3/2/2016 . http://www.kpu-ntb.org/content/view/100/32/.pemilu. Diakses pada 3/2/2016.
Hasil penghitungan KPUD NTB. http://kpud- tbprov.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=135&Item=661
=59 , diakses pada 3/2/2016.
http://lombokutarakab.go.id/v1/profil-daerah/sejarah-singkat .
https://pilkada2015.kpu.go.id/lombokutarakab , diakses pada tangga 3/2/2016.

## Wawancara dan Dokumen
Wawancara dengan Rosyadi Sayuti, Kepala Dikpora Provinsi NTB pada 17 September 2015.
Wawancara dengan TGH. Najmul Akhyar pada 21 September 2015.
Wawancara dengan Mukhlis, pada tanggal 20 September 2015. Wawancara dengan Saipul Fikri pada tangga 7 September 2015. Wawancara dengan TGH Yusuf Ma’mun, 7 September 2015 Wawancara dengan TGH. Nasrullah, 8 September 2015
Wawancara dengan  Khairul Rizal, Ketua DPRD Lombok Timur, pada 14 September 2015.
Wawancara dengan Fahrurrozi, dosen IAIN Mataram, pada 11 September 2011. Wawancara dengan TGH Gunawan pada tanggal 9 September 2015.
Wawancara dengan M.Nur pada tanggal 9 Januari 2016 Wawancara dengan Saipul Hamdi pada sabtu, 1 Januari 2016 Wawancara dengan Abdul Hadi, Dosen IAIH NW Pancor, (7 September 2015)
Wawancara  dengan  Zunnurain,  salah  satu  Komisioner  KPUD  Lombok  Timur  (9 September 2015)
Wawancara  dengan  Safarwadi  (Dosen  IAIN  Mataram  dan  Peneliti),  pada  tanggal  20 Desember 2015.
Wawancara dengan M. Nur pada tanggal 9 Januari 2016.
Hasil Diskusi dan Seminar dan Bedah Buku Nahdlatul Wathan Era Reformasi; Agama Konflik  Komunal  dan  Peta  rekonsiliasi ,  pada  9  Januari  2016  di  Ponpes Nahdlatul Wathan, Cakung, Jakarta Timur.
Koran Republika, Selasa 9 Februari 206 Koran Replika, Rabu, 10 Agustus 2016