…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ISSN 2798-3641 (Online)

## TELAAH KETERANGAN SAKSI PALSU
(Studi Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam)
Oleh Suaidi
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Email: suaidi@untirta.ac.id

## Abstrak
Hukum  berfungsi  sebagai  pelindung  kehormatan,  kemerdekaan,  jiwa  dan  harta  yang  merupakan bagian tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Tegaknya hukum bila terlindungi nya hak asasi manusia (Apeldoorn:1981). Dalam upaya melindungi kehormatan manusia, maka setiap orang yang melanggar hukum harus diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuataannya.
Tujuan  dari  pemberian  hukuman  adalah  terwujudnya  suatu  keadilan  yang  dapat  memberikan ketenteraman  dan  kebahagiaan  baik  terhadap  individu  maupun  kehidupan  masyarakat  (Baharudin Lopa:  1987).  Hanya  dengan  penegakan  keadilan  hukum  manusia  bisa  hidup  nyaman,  tertib  dan damai  tidak  saling  mengganggu  satu  sama  liannya  (Suparman  Usman:1988).  Prinsipnya  setiap pelanggar  hukum  harus  diberikan  sanksi  hukum  yang  setimpal  dengan  perbuatan  yang bersangkutan.  Dalam  upaya  tetap  melindungi  kehormatan  hak  asasi  manusia,  maka  bagi  setiap pelanggar  hukum  harus  dibuktikan  baik  dengan  alat  bukti  maupun  keterangan  saksi  yang  diuji dipersidangan.
Keterangan  saksi  merupakan  bagian  terpenting  dalam  mengungkap  kebenaran  atas  perlanggaran kejahatan.  Maka,  keterangan  saksi  harus  diuji  keabsahannya  baik  dari  isi  kata-kata  orang  yang dihadirkan  sebagai  saksi  maupun  pribadi  saksi  itu  sendiri  sehingga  hakim  dalam  menjatuhkan hukuman  tidak  keliru  dan  dirasakan  tidak  adil  oleh  penerima  hukuman.  Sebab,  tidak  menutup kemungkinan  orang  yang  bertindak  sebagai  saksi  itu  memberikan  keterangan  palsu,  jika  tidak dikaji  lebih  mendalam  keterangan  saksi  palsu  dapat  didajadikan  dasar  sebagai  penjatuhan hukuman. Jika penjatuhan hukuman didasarkan atas keterangan saksi palsu, maka konsekwensinya penegakan hukum dirasakan oleh terdakwa tidak adil, sekaligus menghilangkan wibawa hukum. Kata Kunci: Saksi Palsu, Ketidakadilan

## PENDAHULUAN
Mengingat  tidak  basa  dipisahkannya kehidupan manusia yang satu dengan kehidupan manusia  lainnya,  maka  Aristoteles  mengatakan bahwa manusia secara fitroh telah dianugerahkan  watak  sosial  sekaligus  termasuk makhluk  sosial  (Soediman:  (1977).  Namun demikian,  tidak  jarang  diketemukan  bahwa dalam  pergaulan  manusia  menimbulkan  konflik bahkan  konflik  yang  terjadi  menunjukkan keseriusan, sehingga terjadinya saling menuding kesalahan  bahkan  terjadi  peristiwa  kejahatan pembunuhan  dan  kejahatan  lainnya.  Dalam upaya  tetap  melindungi  kehormatan  dan  hak asasi  dasar  manusia,  maka  hukum  harus ditegakkan seadil-adilnya, dan setiap pelanggaran  hukum  harus  dibuktikan  dengan
pembuktian  yang  ter-ukur  dan  sepbyektif mungkin.
Dalam  kutipan  Aldi  Indra  Tambunan (2016)  keterangan  saksi  menurut  Pasal  1  angka 27  KUHAP  adalah  salah  satu  alat  bukti  dalam perkara  pidana  yang  berupa  keterangan  dari saksi  mengenai  suatu  peristiwa  pidana  yang  ia dengar  sendiri,  ia  lihat  sendiri  dan  ia  alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya  itu.  Keterangan  saksi  hanya dapat  dianggap  sah,  apabila  memenuhi  syarat formil  menurut  Pasal  160  (ayat)  3  KUHAP, yaitu  sebelum  memberikan  keterangan,  saksi wajib  mengucapkan  sumpah  atau  janji  menurut cara  agamanya  masing-masing,  bahwa  ia  akan memberikan  keterangan  yang  sebenarnya,  bila keterangan  yang  diberikan  palsu  maka  ia  akan
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Journal of Innovation Research and Knowledge
mengambil  resiko  atas  keterangan  palsu  yang diberikan. Bambang
Purnomo (1982) berpendapat  bahwa  istilah  hukum  dan  hukuman dua  kata  yang  berbeda.  Hukuman  adalah interaski  hukum  terhadap  pelanggar  hukum  bila dikelompokkan  akan  terbagi  menjadi  dua kelompok (1) kelompok kelasik bahkan hukuman  bertujuan  untuk  melindungi  individu dari  kekuasaan  penguasa  dan  atau  negara  (2) kelompok  modren  bahwa  hukuman  untuk melindungi masyarakat dari kejahatan.
S.M.  Amin  (1981)  berpendapat  bahwa realisasi  hukuman  bukan  berarti  penyiksaan terhadap  pelanggar  hukum,  melainkan  untuk melindungi  individu  lain  dan  masyarakat  agar dapat menikmati ketenteraman sekaligus memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan, dengan harapan bahwa pelaku tidak mengulangi perbuatannya termasuk memberikan pembelajaran terhadap orang lain.
Hukum  yang  berlaku  pada  suatu  negara bertujuan untuk melindungi harkat kemanusiaan. Konsekwensinya,  penjatuhan  hukuman  terhadap pelaku  tindak  kejahatan  harus  diawali  dengan berbagai  pertimbangan  dan  penelitian  atas perangkat  pembuktian  yang  dijadikan  dasar penjatuhan  hukuman.  Dalam  hal  pemeriksaan terhadap pelaku kejahatan/pelanggaran hendaknya
mengedepankan
hak-hak kemanusiaan (UU RI Nomor 8/1981). Penjatuhan  hukuman  dipandang  sah  bila perangkat pekbutiannya telah diuji keabsahannya  melalui  persidangan.  Perangkat pembuktian  yang  dipandang  sah  tersebut  (1) keterangan  saksi,  (2)  surat-surat  (3)  pengakuan (4) pertunjuk-petunjuk yang meyakinkan.
Islam  adalah  agama  sempurna  dan menempatkan  posisi  manusia  dalam  posisi terhormat,  dalam  memponis  manusia  bersalah sebagai pelaku tindak kejahatan dan pelanggaran hukum  harus  dibuktikan  dengan  pembuktian yang  bisa  dipertanggung-jawabkan.  Dalam upaya memposisikan manusia pada derajat yang paling mulya, maka tidak ada celah hukum yang membolehkan  antar  manusia  saling  menuduh melakukan  kejahatan  atau  pelanggaran  yang berakibat  penjatuhan  hukuman.  Oleh  karena
itulah,  Nabi  sangat  membenci  terhadap  orang yang memiliki sifat buruk sangka antar manusia. Buruk  sangka  adalah  pekerjaan  hati  yang  tidak bisa  dibuktikan  secara  materil  saja  dilarang apalagi  memberikan  keterangan  palsu  untuk memponis  orang  bersalah  itu  termasuk  kategori perbuatan tercela dalam Islam.
Ash-Shiddieqy (1964) menjelaskan bahwa  pembuktian  menurut  hukum  Islam  ialah (1)  Ikrar  (pengakuan)  (2)  Syahadah  (saksi)  (3) Yamin  (sumpah)  (4)  Nukul  (menolak  sumpah) (5)  Qasamah  (6)  Ilmu  (pengetahuan  hakim)  (7) Korinah (tanda-tanda yang dapat dipergunakan). Dilihat  dari  sudut  persyaratan  untuk  memvonis hukuman  baik  menurut  hukum  Islam  maupun menurut  hukum  positif,  maka  seperangkat  alat pembuktian  merupakan  hal  yang  dijadikan pertimbangnan  pokok.  Dengan  demikian,  bila unsur pembuktian tidak lengkap, maka hukuman tidak bisa dijatuhkan.
Keterangan  saksi  merupakan  bagian terpenting  dalam  proses  penjatuhan  hukuman, dan  wajib  dijadikan  pertimbangan  oleh  hakim bukan  hanya  sekedar  menilai  ucapan  dan  kata- kata  saksi  saat  memberikan  keterangan  akan tetapi  hakim  juga  wajib  mengetahui  unsur psikologis  orang  yang  memberikan  katerangan, pada unsur inilah maka keyakinan hakim sangat dibutuhkan untuk mensingkronkan antara keterangan  saksi  dengan  gestur  seorang  saksi, sebab orang yang memberikan keterangan palsu dengan  orang  yang  memberikan  keterangan dengan penuh kejujuran dapat dinilai dari gestur tubuhnya. Dalam hal ini, maka keyakinan hakim jadi  penting  kedudukannya  dalam  upaya menegakkan keadilan melalui penjatuhan hukuman  terhadap  pelaku  kejahatan  atau pelanggaran hukum. Jika hakim tidak mempertimbangkan  fakta  yang  diucapkan  saksi dalam proses sidang tidak menutup kemungkinan  bahwa  keterangan  saksi  termasuk dalam  keterangan  palsu,  jika  hakim  hanya mempertimbangkan  lahiriyah  yang  diucapkan dimungkinkan  hakim  menjatuhkan  hukuman berdasarkan  keterangan  saksi  palsu.  Jika  hal  ini terjadi maka penjatuhan hukuman akan dirasakan  tidak  adil  oleh  terdakwa,  hal  ini
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
menyimpang dari tujuan hukuman yaitu menegakkan keadilan.
Hukum
Islam menjelaskan bahwa penjatuhan  hukuman  oleh  hakim  harus  melalui pertimbangan yang cermat sebab pada hakikatnya seorang hakim bukan saja bertanggung  jawab  kepada  manusia  akan  tetapi yang  harus  lebih  diperhatikan  bahwa  seorang hakim  juga  bertanggung  jawab  pada  Tuhan, pantas kalau Nabi bersabda dalam sebuah hadist yang  artinya;… Bahwa  hakim  itu  terbagi kepada  tiga  bagian,  dua  bagian  masuk neraka dan  satu  bagian  masuk  ke  dalama  syurga, (H.R.  Bukhori). Agar  hakim  tidak  terjabak dalam  kesalahan  saat  memutus  perkara  maka harus cermat dalam proses persidangan.

## LANDASAN TEORI
Istilah  saksi  menurut  bahasa  merupakan kata  benda,  dalam  bahasa  Indonesia  berarti “orang  yang  melihat  atau  mengetahui.  Amin (1981)  memberikan  pengertian  “saksi”  yaitu “pembuktian”.
Surya Aditama (1983)
memberikan  pengertian  bahwa  “Saksi”  ialah “orang  yang  mengetahui  sendiri”.  Kata  “saksi” jika  digabungkan  dengan  kata  “palsu”  yaitu “saski  palsu”  berarti;  “keterangan,  pembuktian dan  penglihatan”  yang  palsu  atau  tidak  sah. Saksi  palsu  biasa  diartikan  sebagai  pembuktian yang  tidak  diakui  kebenarannya  oleh  undang- undang.
Pengertian  “saksi”  menurut  para  ahli dikemukakan  dengan  berbagai  redaksi  di antaranya;  (a)  Menurut  Sayyid  Sabiq  (1983) saksi  adalah  memberitahukan  tentang  apa  yang ia  ketahui  dengnan  lafadz  “aku  bersaksi”  atau “aku  menyaksikan”  (b)  Menurut  Hasby Ahiddiqie  (1964)  bahwa  “saksi”  ialah  orang yang menggunakan kesaksian untuk menetapkan hal atas diri orang lain, (c) Menurut fatturrahman (1977)  bahwa  “saksi”  ialah  orang  yang memberitahukan  suatu  kebenaran  apa  adanya yang dilihat mencakup perkataan guna menetapkan hak bagi orang lain.
Dari  beberapa  definisi  tersebut  di  atas, dapat  ditarik  suatu  pengertian,  bahwa  yang dimaksud  dengan  “saksi”  harus  meliputi  unsur- unsur sebagai berikut;
1. Adanya suatu perkara atau peristiwa sebagai obyek;
2. Dalam  obyek  tersebut  terdapat  hak  yang harus ditegakan;
3. Pemberitahuan kepada seseorang yang bersangkutan  untuk  menyatakan  adanya  hak yang seharusnya menerima hak;
4. Adanya  orang  lain  yang  melihat  atau menyaksikan peristiwa tersebut dan memberitahukannya.
Saksi  merupakan  salah  satu  perangkat pembuktian yanag dijadikaan bahan pertimbangan hakim dalam menetapkan kebenaran  suatu  perkara  yang  diproses  dalam suatu  persidangan.  Sedangkan  “palsu’  berarti “tidak  asli”.  Dengan  demikian,  pengertian “Saksi Paalsu” suatu keterangan palsu (bohong) yang diungkapkan oleh seseorang untuk membenarkan  atau  menyalahkan  atas  perkara yang diproses dalam suatu persidangan, baik itu menyangkut perkara pidana maupun perdata.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  studi  pustaka  yaitu menganalisis  dari  berbagai  sumber  buku  yang terkait  dengan  obyek  penelitian  dengan  judul “Telaah  Keterangan  Saksi  Palu”  (Studi Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam) dengan tahapan sebagai berikut:
1. Tahapan pengumpulan data Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  bahan tela’ahan (library reaseach) dengan mengumpulkan bahan pustaka/refsensi, mengidentifikasi  dan  mengklasifikasi  sesuai dengan obyek penelitian yang dilakukan.
2. Tahapan pengolahan data
Untuk mengolah data yang telah diinventarisir  kemudian  digunakan  teknik sebagai berikut:
a) Induktif,  yaitu  mempelajarai  data  yang telah terkumpul kemudian
menghubungkannya dengan satuan- satuan klasifikasi dan menentukan kesimpulan secara general.
b) Deduktif, yaitu memegang kaidah (teori) yang  bersifat  umum,  kemudian  diambil suatu  kesimpulan  untuk  diterapkan  pada hal-hal yang bersifat khusus.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Journal of Innovation Research and Knowledge
c) Komperatif, yaitu membandingkan teori- teori  hukum  positif  dan  hukum  Islam yang  ada  hubungannya  dengan  obyek penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil
Hukuman merupakan akibat dari perbuatan  melanggar  hukum,  bertujuan  untuk menegakkan  keadilan.  Penegakan  keadilan sebagai jaminan terhadap tumbuhnya keharmonisan, ketenteraman dalam suatu masyarakat. Oleh karenanya, penjatuhan hukuman  harus  melalui  kajian  yang  mendalam dan  cermaat  atas  motiv  pelanggaran  hukum, begitu  pula  dengan  kajian  secara  cermat pembuktian yang turut menguatkan atas terjadinya  pelanggaran  hukum  (KUHAP  Psl 183).  Salah  satu  perangkat  pembuktian  yang dijadikan  pertimbangan  penjatuhan  hukuman adalah  keterangan  saksi.  Dalam  Hukum  Acara Pidana dipakai sistem negatif sebagaimana Pasal 249  (1) Tiada  seorang-pun  dapat  dihukum, kecuali  jika  hakim  berdasarkan  alat-alat  bukti yang sah, memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak  pidana  telah  terjadi  dan  bahwa terdakwa  telah  bersalah  melakukannya Sistem negatif dalam Undang-Undang tersebut bertujuan;
(a) Untuk  mempersalahkan  seorang  terdakwa (tertuduh)  diperlukan  pembuktian  yang ditetapkan dalam undang-undang, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981 sebagai berikut
a. Alat bukti yang sah a terdiri dari ;
1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat-surat
4. Petunjuk-petunjuk
5. Keterangan terdakwa.
b. Hal  yang  secara  umum  sudah  diketahui tidak perlu dibuktikan (KUHAP: 1981)
(b) Apabila  bukti-bukti  itu  melebihi  yang ditetapkan dalam undang-undang jika hakim tidak  berkeyakinan  terhadap  perbuatan terdakwa, maka hakim tidak boleh memaksakan  untuk  menjatuhkan  hukuman.
Oleh  karenanya,  hakim  harus  memiliki kemampuan  khusus  dan  kecerdasan  yang mendalam untuk mengnanalisis antara keterangan  lisan  saksi  dengan  fakta  perkara. Hal  ini  dilakukan  agar  tidak  terjadi kekeliruan dalam menjatuhkan hukuman.
Geofani  dkk  (2021)  meng-ilustari  dari rumusan  Pasal  174  KUHAP  adalah  sebagai berikut,  (1)  Apabila  keterangan  saksi  di  sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan  dengan  sungguh  sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu. (2) Apabila saksi tetap  pada  keterangannya  itu,  hakim  ketua sidang  karena  jabatannya  atau  atas  permintaan penuntut  umum  atau  terdakwa  dapat  memberi perintah  supaya  saksi  itu  ditahan  untuk selanjutnya  dituntut  perkara  dengan  dakwaan sumpah palsu. (3) Dalam hal yang demikian oleh panitera  segera  dibuat  berita  acara  pemeriksaan sidang  yang  memuat  keterangan  saksi  dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan  saksi  itu  adalah  palsu  dan  berita acara  tersebut  ditandatangani  oleh  hakim  ketua sidang  serta  panitera  dan  segera  diserahkan kepada  penuntut  umum  untuk  diselesaikan menurut  ketentuan  undang-undang  ini.  (4)  Jika perlu hakim ketua sidang menangguhkan sidang dalam  perkara  semula  sampai  pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi itu selesai.
Sebagai  bangsa  Indonesia  yang  lahir “ Atas Berkat Rahmat Allah yang Maha Kuasa” Bismar  (1986)  berpendapat  bahwa  bangsa Indonesia yang memiliki perangkat hukum yang luhur  Pancasila  dan  UUD  1945  juga  dalam pembukaan
UUD tersebut kalimat “ Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” hal ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan puncak  cita-cita  baik  menurut  hukum  maupun UUD 1945.
Dasar Negara Republik Indonesia “ Ketuhanan  Yang  Maha  Esa” merupakan penjabaran  dari  pasal  29  ayat  (1)  UUD  1945. Segala  sesuatu  yang  bertentangan  dengan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  tidak  dibenarkan.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ISSN 2798-3641 (Online)
Karenanya, untuk menjamin pelaksanaan hukum atau  keadilan  berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha  Esa  harus  menjadi  prioritas  bagi  penegak hukum  dan  para  pemangku  kebijkan  hukum. Sebab,  tujuan  hukuman  (vonis  hukum)  untuk menciptakan  suatu  ketenteraman  dalam  suatu masyarakat.  Oleh  karenanya  Soedjono  (1970) berpendapat  bahwa kehidupan suatu  masyarakat harus  memiliki  norma  yang  dapat  dijadikan pedoman  ,  karena  dengan  adanya  norma  dalam suatu  masyarakat  maka  anggota  masyarakat dalam  interaksinya  akan  terkendali  dengan  dua hal  sebagai  mana  dikemukakan  oleh  Kansil (1986)  yaitu  (a)  bahwa  norma  adalah  suatu perintah  yang  merupakan  keharusan  bagi anggota  masyarakat  untuk  berbuat  baik,  (b) bahwa  norma  juga  merupakan  larangan  agar anggota  masyarakat  tidak  melakukan  sesuatu yang menyebabkan timbulnya keburukan.
No  Jenis Norma Penerapan Norma Umum  Husus 01  Nomor Agama V 02  NormA Kesusilaan V 03  Norma Kesopanan V 04  Norma Hukum V
Penerapan ke empat norma di atas hanya norma  agama  yang  berlaku  secara  umum  dan universal disetiap negara, karena agama bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga penerapannya  berlaku  sama.  Sementara  Norma Kesusilaan,  Norma  Kesopanan,  dan  Norma Hukum tidak berlaku secara umum dan universal sebab  ke  tiga  Norma  tersebut  bersumber  dari manusia  dimana  dia  berada  dan  bertempat tinggal  juga  bersumber  dari  budaya  suatu masyaarat atau suatu negara, maka penerapannya  sesuai  dengan  budaya  yang berlaku  di  masing-masing  masyarakat  atau negara.  Seperti  kriteria  sopan  di  Erofa  akan berbeda  dengan  kriteria  sopan  di  negara Indonesia,  demikian  pula  di  berbagai  negara tentunya tidak bisa diterapkan dan diaplikasikan secara sama.
Keempat norma tersebut merupakan cara untuk mengatur kehidupan agar dalam pergaulan tidak  saling  mengganggu,  baik  antar  individu maupun  antar  masyarakat.  Akan  tetapi  norma-
norma  tersebut  tidak  seluruhnya  bersifat universal,  keberlakuan  norma  tersebut  intinya meninggaktkan derajat manusia, agar terlindungi dari perbauatan jahat manusia lainnya.
Setiap sistem peraturan hukum obyeknya untuk  menciptakan  keadilan,  baik  terhadap manusia  secara  individu  maupun  masyarakat. Namun  demikian  Soedjono  (1969)  berpendapat seketat  apapun  norma  yang  mengikat  manusia untuk  tidak  berbuat  jahat  akan  tetapi  secara naluriah  manusia  selalu  menghendaki  untuk berbuat  jahat.  Bahkan,  Plato  dalam  kutipan Bonger  (1982)  menyatakan  bahwa  emas  dan manusia  merupakan  sumber  dari  banyaknya kejahatan,  makna  ungkapan  ini  karena  emas dianggap sebagai penentu dan lambang kemewahan  dalam  kehidupan  sosial.  Maka, untuk mendapatkannya tidak jarang diketemukan ditempuh dengan melakukan perbuatan  jahat  atau  melanggar  hukum  seperti; menipu,  merampas,  bahkan  bisa  dilakukan dengan  pembunuhan.  Inilah  yang  dimaksudkan oleh  Plato  bahwa  emas  merupakan  sumber penyebab peristiwa kejahatan.
Akibat  kecenderungan  manusia  untuk berbuat  jahat,  maka  akan  menabrak  benteng hukum  yang  begitu  ketat  termasuk  adanaya peraturan  hukum  dan  penagak  hukum  yang bertugas  suntuk  memberikan  sanksi  hukum, bukan  suatu  halangan  bagi  manusia  untuk melakukan  kejahatan.  Contohnya,  kejahatan yang  dilakukan  manusia  dalam  proses  hukuman adalah  memberikan  keterangan  palsu  sebagai upaya  untuk  menjatuhkan  hukuman  dalam proses hukum.
Memberikan keterangan palsu merupakan  suatu  perbuatan  yang  dikategorikan telah  melanggar  hukum  bahkan  perbuatan  jahat berantai,  sebab  dengan  keterangan  palsu  hakim memutus hukum tidak adil, penjatuhan hukuman atas  dasar  keterangan  palsu  menjadi  penyebab ketidak-adilan  putusan  hukum.  Itulah  yang dimaksud  dengan  kejahatan  berantai.  Dengan demikian,  bahwa  keterangan  saksi  palsu  sangat berbahaya  dalam  sistem  peradilan.  Keterangan palsu  berakibat  kepada  rusaknya  kewaibawaan hukum  dan  hilangnya  kepercayaan  publik terhadap  hukum.  Dalam  syariat  Islam  bahwa
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Journal of Innovation Research and Knowledge
keterangan  palsu  merupakan  perbuatan  dosa besar  sebagaimana  hadits  Nabi  Muhammad, SAW yang artinya sebagai berikut;
…… Abu Bakrah ra. Berkata, Rasulullah saw. bersabda,  “Maukah  aku  beritahu  dosa  yang paling  besar?”  kami  menjawab,  “tentu  wahai Rasulullah. ”Beliau bersabda, Syirik (menyekutukan  Allah),  durhaka  kepada  kedua orang  tua,  Kemudian  beliau  bangkit  duduk- yang semula bersandar dan bersabda, Ingatlah!, juga perkataan dusta dan persaksian palsu!”  Dan  beliau  terus  mengulangnya sampai  kami membatin ”Andaikan Rasulullah diam.” (Muttafa’alaih).
Ancaman  keras  berkata  bohong  dan bersaksi palsu. Nabi Muhammad Saw. mengulangi  kalimat ini beberapa kali ” Ingatlah bersaksi  palsu ”  karena  betapa  besar  bahayanya terhadap  umat,  dan  betapa  kerasnya  siksa  Allah pada hari kiamat kelak bagi orang yang bersaksi palsu,  sesungguhnya  dosa  yang  paling  dibenci disisi  Allah  Adalah  berbuat  syirik  kepadanya- Nya,  durhaka  kepada  orang  tua,  kemudian berkata  bohong  dan  bersaksi  palsu.  Dosa bersaksi  palsu  dikelompokkan  ke  dalam  dosa menyekutukan  Allah  karena  besarnya  bahaya yang ditimbulkan terhadap masyarakat.
Sejalan dengan pemikiran tentang bahaya nya memberikan keterangan palsu sebagai upaya untuk menghukum orang dari kalangan tertentu, maka  Baharudin  Lopa  (1987)  mengemukakan pendapatnya,  bahwa  perangkat  dan  sarana penegakan  hukum  itu  penting  akan  tetapi  yang lebih  penting  adalah  manusia  yang  diberi  tugas dalam  penegakan  hukum  harus  slektif  yaitu orang-orang  yang  professional  dan  memiliki integrits  dan  moral  yang  luhur.  Dengan demikian,  bahwa  penerapan  hukum  itu  tidak cukup  hanya  dengan  pertimbangan  alat  bukti secara tektual melainkan harus dibarengi dengan moral yang kuat para penegak hukum.

## Pembahasan
Penegakan  hukum  harus  memposisikan manusia  sebagai  orang  yang  dihormati  secara asasi  lebih-lebih  di  negara  hukum  seperti Indonesia  menempatkan  manusia  sebagai  obyek
perlindungan  hukum  baik  sebagai  personal maupun  perlindungan  terhadap  harta  miliknya sebagaimana  tertuang  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  yang  menempatkan perlindungan terhadap manusia;
1. Perlindungan terhadap pribadi seseorang
a. Penghinaan (Pasal 315) yang berisi tidak boleh seseorang menghina dengan sengaja  baik  itu  menista  dengan  lisan,
tulisan. b. Meningnggalkan orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 304)
c. Membongkar rahasia (Pasal 322)
d. Kemerdekaan pribadi (Pasal 324)
e. Pembunuhan (Pasal 338)
f. Penganiayaan (Pasal 351)
2. Perlindungan  terhadap  hak  milik  (Harta seseorang)
a. Pencurian (Pasal 362)
b. Pemerasan (Pasal 368)
c. Penggelapan (Pasal 372)
d. Penipuan (Pasal 378)
Posisi kehidupan manusia harus mendapat  perlindungan  secara  asasi,  bentuk perbuatan  yang  mengakibatkan  merugikana terhadap  pihak  lain  baik  secara  pribadi  maupun terhadp  harta  yang  dimiliki  telah  ditentukan serangkaian  hukumannya,  sebagaimana  bunyi pasal-pasal  tersebut  di  atas.  Keberadaan  hukum sebagai pelindung bagi kehidupan manusia, akan tetapi  secara  realitas  tidak  dapat  dipungkiri bahwa  kejahatan  terus  berkembang  sejalan dengan  perkembangan  manusia,  inilah  yang dimaksudkan oleh (Soejono:1970) bahwa manusia  selalu  cenderung  untuk  melakukan perbuatan melanggar hukum.
Ciri khas negara hukum secara kontektual  seperti  halnya  negara  Indonesia bahwa wagra negaranya memiliki kebebasan dan hak  untuk  berpendapat  dan  melindungi  hak asasinya.  Dan,  orang  yang  diduga  (dipastikan) bersalah-pun  masih  behak  untuk  menjaga  dan mempertahankan  harga  dirinya  dan  tidak  boleh dihukumi  bahwa  dia  telah  bersalah  sebelum adanya  putusan  pengadilan  yang  menyatakan bersalah (KUHP Pasal 183).
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Perhatian  hukum  terhadap  ekistensi manusia  menurut  konteks  hukum  Islam  dapat diperhatikan dalam firman-Ny
۞ ۡ دَقَل َو ۡۡ ۡ م َّرَك ۡ يِنَبۡاَن ۡۡ ۡ لَمَح َوَۡمَداَء ۡ َن ۡ مُه ۡۡ ۡۡيِف ٱۡ ل َۡوۡ ِ رَب ٱۡ ل ۡ حَب ۡ ق َز َر َوۡ ِر ۡ َن ِۡ مۡمُه َۡۡن ٱ ۡ َبِ يَّطل ۡ لَّضَف َوِۡت ۡ َن ۡ مُه ۡ ۡ ىَلَع ۡ ۡ ريِثَك ۡ ۡ نَّمِ م ۡ ۡ قَلَخ ۡ فَتۡاَن ۡ ٗلي ِض ۡ ٧٠ ۡ ….  Dan  sesungguhnya  telah  Kami  muliakan anak-anak  Adam,  Kami  angkut  mereka  di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.(Q.S. Al-Isra:70) ۡ دَقَل ۡ ۡ قَلَخ ۡاَن ٱ ِۡ  ل ۡ َسن ۡ يِفَۡن ۡ ۡ حَأ ۡ قَتۡ ِنَس ۡ ميِو ۡ ٤ ۡ ….  sesungguhnya  Kami  telah  menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. (Q.S.  At  Tin:4). Hukum  Islam  menempatkan kemulyaan  bagi  manusia  disbanding  dengan makluk  lainnya.  Di  samping  itu  Allah  juga menempatkan manusia sebagai khalifah di muka bumi (Q.S. Al-Baqarah:30), (Q.S. Al- An’am:165) kalau dibandingkan dengan makhluk  lainya  manusia  memiliki  intelgensi yang sangat tinggi (Q,S, Al-Baqarah: 31 dan 33). Manusia  dalam  fitrohnya  dilengkapi  dengan unsur  syurgawi  yang  amat  mulya  dan  luhur berbeda  dengan  unsur  badaniyah  binatang  dan pada tumbuh-tumbuhan;
ٱ ۡ يِذَّل ۡ ۡ حَأ ۡ يَشَّۡلُكَۡنَس ُۡهَقَلَخٍۡء ۡ ۥۡ َۡب َو ۡ لَخَۡأَد َۡق ٱ ِۡ  ل ۡ َسن ۡ نيِطۡنِمِۡن ۡ ٧ ۡ ….  Yang  membuat  segala  sesuatu  yang  Dia ciptakan  sebaik-baiknya  dan  Yang  memulai penciptaan  manusia  dari  tanah  (Q.S.  As- Sajdah:7) .  Hal  ini  menunjukan  bahwa  manusia diiciptakan  bukan  secara  kebetulan  melainkan dipersipkan  untuk  mengelola  jagat  raya  ini sebagai  syimbol  kemahakuasaan  Allah  dan kesempurnaan penciptaan manusia (Q,S. Thoha:122).
Dalam  kehidupannya,  manusia  diberi kepercayaan  penuh  oleh  Tuhan  dan  diberikan kemerdekaan  serta  diberkahi  dengan  risalah yang  diturunkan  melalui  para  Nabi.  Manusia juga dikaruniai tangggung jawab, serta diperintahkan  untuk  mencari  nafkah  dimuka bumi dengan inisiatif dan jerih payahnya sendiri. Kemudian  manusia  dibebaskan  untuk  memilih kesejahteraan  atau  kesengsaraan  bagi  dirinya (Q,S, al-Ahzab:72).
Untuk tetap mengnhormati fitrah manusia,  maka  tidak  diperkenankan  antar manusia  memiliki  sifat  buruk  sangka,  apalagi berupaya menghinakannya. Bahkan untuk menghormati  manusia  lainnya  termasuk  dapat dijadikan  ukuran  keimanan  seseorang  kepada Tuhannya, sebagaimana Hadits Nabi
Muhammad  Saw  yang  diriwayatkan  oleh  Imam Bukhori yang artinya;
… Tidak beriman seseorang sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri (H.S. Bukhori).
Dari  keterangan  hadits  tersebut  dapat ditarik  suatu  kesimpulan  bahwa  ukuran  iman seseorang  tergantung  kepada  sejauhman  ia menyintai  saudaranya  sesama  manusia.  Oleh karenanya, seseorang yang memberikan keterangan  palsu  sebagai  upaya  menjatuhkan hukuman  marupakan  bagian  kejahatan  yang sangat dicela, sebagaimana firman-Nya;
َۡوٱ ۡ شَيۡ َلََۡنيِذَّل َۡنوُدَه ٱ ِۡبْۡاو ُّرَمۡاَذِإ َوۡ َرو ُّزل ٱ ۡ غَّلل ۡٗما َرِكْۡاو ُّرَمِۡو اۡ ٧٢
ۡ
… Dan orang-orang yang tidak memberikan  persaksian  palsu,  dan  apabila mereka  bertemu  dengan  (orang-orang)  yang mengerjakan  perbuatan-perbuatan  yang  tidak berfaedah, mereka lalui (saja) dengan menjaga kehormatan dirinya.(Q.S. Al-Furqon:72).
Saksi  palsu  atau  keterangan  palsu  yang diberikan  dalam  proses  persidangan  akan berakibat  terhadap  wibawa  hukum,  analisanya sebagai berikut:
1. Menurut Hukum Positif
Perhatian  hukum  pidana  terhadap  proses persidangan dibuktikan dengan kehati-hatian dan penelitian  secara  cermat  dalam  pembuktian termasuk  keterangan  saksi,  upaya  ini  dilakukan agar  tidak  terjadi  adanya  keterangan  palsu dijadikan sebagai perangkat pembuktian. Bahkan  ancaman  pidananya  terhadapa  orang yang memberikan keterangan palsu sebagaimana tertuang dalam pasal 242 KUHP (1) Barangsiapa  di  dalam  hak-hal  dimana peraturan undang-undang menghendaki suatu keterangan diberikan di bawah sumpah atau  yang  padanya  diikatkan  akibat-akibat hukum  telah  dengan  sengaja  memberikan keterangan  palsu  di  bawah  sumpah,  baik secara lisan maupun secara tertulis, baik oleh
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Journal of Innovation Research and Knowledge
orang itu sendiri ataupun oleh seorang kuasa yang  secara  husus  dikuasakan  untuk  itu, dihukum  dengan  hukuman  penjara  selama- lamanya tujuh tahun;
(2) Apabila  keterangan  palsu  yang  diberikan  di bawah  sumpah  itu  di  dalam  suatu  perkara pidana telah merugikan orang yang diadukan atau  orang  yang  dituduh,  maka  orang  yang bersalah  dihukum  dengan  hukuman  penjara selama-lamanya sembilan tahun;
(3) Dipersamakan  dengan  sumpah  adalah  janji atau  pembenaran  yang  diminta  berdasarkan peraturan-peraturan umum atau yang diminta untuk menggantikan sumpah.
Pemberian hukuman berdasarkan keterangan  palsu  yang  tidak  diketahui  dalam proses  persidangan,  secara  yurudis  diakui kebenaranya.  Akan  tetapi,  pada  hakikatnya hukuman  yang  demikian  tidak  adil.  Akibatnya, tidak menutup kemudnkinan bagi terdakwa yang diputus  berdasarkan  keterangan  palsu,  akan menaruh  rasa  dendam  baik  pada  pemberi keterangan  palsu  maupun  terhadap  keberadaan hukum. Inilah yang dimaksud bahwa keterangan palsu  akan  menimbulkan  kejahatan  yang berantai  dan  sulit  untuk  memotong  benang merah dari kejahatan dimaksud.
Baharudin  Lopa  (1988)  menjelaskan bahwa  untuk  menjaga  wibawa  hukum  minimal para  pihak  yang  berwenang  untuk  mengkoreksi hal-hal  sebagai  berikut;  (1)  Meneliti  peraturan yang  tidak  sesuai  lagi  dengan  kondisi  dan tuntutan  zaman,  (2)  Meningkatkan  keimana  dan ketakwaan  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa sehingga para penegak hukum memiliki integritas dan moral yang baik, (3) Meningkatkan
profesionalisme
, (4)
Meningkatkan  keteladanan  dalam  hal  mematuhi dan  mentaati  hukum,  (5)  Meminimalisir  faktor yang cendrung menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum, (6) Meningkatkan sosialisasi  hukum  (dalam  soal  mentaati  dan resiko  pelanggaran  hukum),  (7)  Menumbuhkan idealisme personal,  (8) Menumbuh-kembangkan gaya hidup yang ikhlas.
2. Menurut hukum Islam
Realisasi  hukuman  menurut  hukum  Islam harus meliputi beberapa perinsip diantaranya; (1) Perinsip permusyawaratan. Dalam system  ajaran  Islam  bahwa  musyawarah adalah bagian terpenting dalam mengambil suatu keputusan yang bertujuan untuk  menumbuh-kembangkan kesejahteraan dan kekadilan bagi rakyat/ummat (Q.S. ali-Imran:159).
Namun  demikian,  dalam  realisasinya bukan  berarti  perinsip  musyawarah bersipat  mutlak.  Karena  ada  hal  dalaam system  hukum  Islam  dimana  tidak diperkenankan memutus sesuatu persoalan  dengan  jalan  musyawarah, terhadap  perkara  sebagai  berikut  (a) Tentang  perintah  yang  sudah  jelas dinyatakan  dalam  al-Quran  maupun  al- Sunnah, karena atas hal-hal yang tersebut bila  dilaksanakan  akan  keluar  dari lingkup  musyawarah,  (b)  Keputusan musawarah  tidak  boleh  bertentangan dengan  ketentuan  yang  telah  termaktub dalam al-Quran dan As-Sunnah.
(2) Perinsip keadilan. Yang dimaksud dengan  keadilan  dalam  Islam  yaitu tegaknya  seluruh  hak  dasar  manusia. Perinsip  keadilan  dalam  Islam  bisa diukur dengan terjaminnya hal-hal sebagai  berikut  (a)  kebebasan  rohaniyah yang mutlak, (b) persamaan kemanusiaan yang senpurna, (c) tanggung jawab sosial yang kokoh.
(3) Perinsip  kemerdekaan  atau  kebebasan. Syariat  Islam  sangat  menghargai  tentang fitrah manusia, yang tidak bisa dibandingkan  dengan  rumusan  keadilan yang  digagas  oleh  pemikiran  manusia. Namun  demikian,  perinsip  kemerdekaan dan  kebebasan  yang  digariskan  oleh Islam tidak menabrak rambu-rambu yang tertuang  dalam  al-Quran  dan  al-Hadis.
Perinsip  kebebasan  ini  meliputi  (a) kebebasn beragama, (b) kebebasn berpikir,  (c)  kebebasan  berpendapat,  (d)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
kebebasan  pribadi  dan  (e)  kebebasan memiliki dan menggunakan harta kekayaannya.
Islam  juga  mengakui  bahwa  dengan nafsu  serakah  yang  dimiliki  oleh  manusia  akan memunculkan  perbuatan  melanggar  hukum  dan tata  aturan,  termasuk  memberikan  keterangan palsu  dalam  pembuktian  di  persidangan  itu merupakan  bagian  dari  nafsu  serakah  yang dimiliki  manusia.  Putusan  hukum  hendaknya mewujudkan keadilan dan sebagai pembelajaran bagi  pihak  lain  agar  tidak  melakukan  perbuatan melanggar hukum.
3. Perbedaan  antara  hukum  Islam  dan  hukum positif tentang saksi palsu
1. Menurut Hukum Islam
Kesaksian  merupakan  perangkat  alat bukti baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata. Oleh  karenanya  kesaksian  yang memenuhi  syarat  sebagai  tolok  ukur  keyakinan hakim dalam penjatauhkan hukuman.
Dalam  hukum  Islam  kesaksian  palsu termasuk  perbuatan  dosa  besar,  sebagaimana firman-Nya (Q.S, Al-Haj:30)
ۡ َذ ۡ َكِل ۡۡ ۡ مِ ظَعُي ۡنَم َو ۡۡ ۡ َمُرُح ِۡۡت ٱ ۡ يَخ ۡ َوُهَف ِۡ َّللَّ ۡ ر ۡۡ ُۡهَّل ۥ ۡۡ ِۡهِ ب َر َۡدنِع ۡ ۦ ۡۡ ۡ تَّل ِحُأ َو ۡۡ ُۡمُكَل ٱ َۡ  ل ۡ ن ۡ َع ۡ تُي ۡاَم ۡ َّلَِإ ُۡم ۡ ىَل ۡۡ ۡ يَلَع ۡ  مُك ۡۡ َۡفٱ ۡ ج ْۡۡاوُبِنَت ٱ ۡ ج ِ رل َۡۡن ِم ۡ َس ٱ َۡ  ل ۡ و ۡ َث َۡو ِۡن ٱ ۡ ج ْۡاوُبِنَت ۡ وَق َۡل ٱ ِۡرو ُّزل ۡ ٣٠ ۡ .  Demikianlah  (perintah  Allah).  Dan barangsiapa  mengagungkan  apa-apa  yang terhormat  di  sisi  Allah  maka  itu  adalah  lebih baik  baginya  di  sisi  Tuhannya.  Dan  telah dihalalkan  bagi  kamu  semua  binatang  ternak, terkecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya, maka jauhilah olehmu berhala-berhala  yang  najis  itu  dan  jauhilah perkataan-perkataan dusta.
Kesaksian  palsu  itu  lebih  besar  dari jarimah  (pelanggaran)  zina  dan  mencuri,  dan mendorong terjadinya keterangan palsu diantaranya  (1)  kebencian,  (2)  rasa  dendam  (3) permusuhan  yang  berkepanjangan.  Karena bahayanya  keterangan  palsu.  Maka,  Sayyid Sabiq  (1988)  mengungkapkan  bahwa  Imam Malik,  Asy-Syafi’i  dan  Ahmad  meriwayatkan bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang  memberikan  keterangan  palsu  adalah diberikan  hukuman  takzir,  kemudian  Imam Malik menjelaskan bahwa orang yang
memberikan keterangan palsu harus diumumkan di masjid-masid dan di tempat-tempat perkumpulan  umum  agar  dia  merasa  jera  dan malu  sebagai  hukuman  dan  memberikan pembelajaran bagi yang turut menyaksiakan. 2. Menurut hukum positif
Hukum  dalam  suatu  negara  sebagai  alat yang berfungsi untuk menciptakan dan melindungi  hak  asasi  manusia.  Realisasi hukuman  bukan  berarti  penyiksaan  terhadapa pelanggar  hukum,  melainkan  untuk  meindungi pihak lain atau masyarakat agar dapat menikmati ketenteraman  dan  keamanan.  Karenya,  demi tegakknya  hukum  dan  demi  terwujudnya ketenteraman  serta  keamanan,  maka  pelanggar hukum  harus  dijatuhi  hukuman  yang  setimpal dengan perbuatannya.
Namnun demikian, karena kecenderungan  manusia  melanggar  hukum, terkadang  hukum  dijadikan  suatu  alat  untuk rekayasa  dalam  hal  penjatuhan  hukuman misalnya  keterangan  saksi  palsu  dijadikan prangkat pembuktian sebagai alat ukur penjatuhan hukuman. Penjatuhan hukuman yang berdasarkan  pada  pembuktian  keterangan  palsu sama sekali tidak dibenarkan.
Berdasarkan kajian di atas, maka ternyata terdapat  suatu  kesesuaian  antara  hukum  Islam dan  hukum  positif  bahwa  keterangan  palsu sangat  berbahaya  bila  dijadikan  sebagai  suatu perangkat pembuktian untuk menjatuhkan hukuman.  Persesuaian  dan  perbedaan  antara hukum  Islam  dan  hukum  positif  tentang  saksi palsu  terlihat  dari  sudut  macam-macam  saksi palsu.  Dalam  hal  ini  ada  sedikit  persesuai  dan perbedaan.  Dalam  hukum  Islam  ditentukan kreteria  saksi  yaitu  (1)  Baligh  dan  berakal,  (2) Islam,  (3)  Dapat  melihat  dan  berbicara,  (4) Bersifat adil.
Sedangkan dalam hukum positif kreteria saksi  dijelaskan  dalam  pasal  168  KUHAP sebagai berikut:
(1) Keluarga  sedarah  atau  semenda  dalam  garis lurus  ke  atas  atau  ke  bawah  sampai  derajat ketiga  dari  terdakwa  atau  yang  Bersama- sama sebagai terdakwa;
(2) Saudara  dari  terdakwa  atau  yang  bersama- sama  sebagai  terdakwa,  saudara  ibu  atau
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Journal of Innovation Research and Knowledge
bapak,  juga  mereka  yang  mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak sampai derajat ketiga’
(3) Suai  atau  isteri  terdakwa  meskipun  sudah bercerai  atau  yang  bersama-sama  sebagai terdakwa  (UU.No.  8:1981).  Kriteria  ini dimaksudkan  sebagai  raambu-rambu  dalam hal  menegakan  hukum  agar  penegak  hukum tidak  terjebak  dalam  lingkaran  keterangan saksi palsu sebagai perangkat pembuktian.

## KESIMPULAN
Secara naluriah manusia selalu betkecenderungan  untuk  melakukan  perbuatan yang  bersifat  merugikan  pihak  lain.  Karenanya, diperlukan hukum untuk memberikan bimbingan dan  petunjuk  guna  mewujudkan  ketenteraman dalam  kehidupan  setiap  individu  maupun kehidupan bermasyarakat, sebab hukum merupakan  penata  dan  pengatur  yang  bersifat memaksa bagi setiap orang.
Realisasi hukuman bukan berarti penyiksaan terhadap pelanggar hukum, melainkan  untuk  melindungi  individu  lain  atau masyarakat  agar  dapat  menikmati  ketenteraman dan kenyamanan dalam kehidupannya. Keterangan  saksi  merupakan  salah  satu  unsur perangkat pembuktian yang diakui kebenarannya oleh  Undang-Undang  memiliki  andil  yang sangat  besar  dalam  penjatuhan  hukuman. Karenanya,  agar  tetap  melindungi  hak  asasi manusia,  hakim  diwajibkan  meneliti  dan mempertimbangkan kebenaran keterangan saksi. Keterangan  saksi  palsu  tidak  sah  dijadikan sebagai  perangkat  pembuktian.  Namun  bila keterangan  saksi  palsu  diluar  sepengetahuan hakim, maka hakim dibenarkan untuk menjatuhkan  hukuman.  Akan  tetapi,  hakikat penjatuhan hukuman atas dasar keterangan saksi palsu  yang  dijadikan  perangkat  pembuktian maka akan menurunkan wibawa hukum.
Hukum Islam memandang bahwa keterangan  saksi  palsu  tidak  dapat  diterima sebagai perangkat pembuktian, bahkan keterangan  saksi  palsu  merupakan  bagian  yang sangat membahayakan bagi penegakan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Audah  Abdul  Qadir,  Al-Tasyri’  al-Jina’i al-Islamy, 1968, Baerut
[2] Assiddieqy, Hasbi, Peradilan dan hukum acara  Islam,  1964,  Bulan  Bintang,
Jakarta
[3] Aditama,  Surya,  kamus  paraktis  Bahasa Indonesai, 1983, Karya Utama, Surabaya.
[4] Amin, Hukum Acara Pengadilan Negeri,
1981, Pradnya Paramita, Jakarta.
[5] Al-kahlani,  Subulussalam,  tt,  Kairo
Mesir
[6] Bawengan, Gerson, Pengantar Psyichologi  criminal,  1977,  Pradnya
Paramita, Jakarta.
[7] Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, 1982, Ghalia, Indonesia.
[8] Doorn,  Apel,  Pengantar  Ilmu  Hukum, 1981, Pradnya Paramita, Jakarta.
[9] Faturahman, Hadist-hadist tentang peradilan  agama,  1977,  Bulan  Bintang, Jakarta.
[10] Hanafi,  Ahmad,  Asas-Asas  Hukum Pidana  Islam,  1968,  Bulan  Bintang, Jakarta.
[11] Kansil, Pengantar  Ilmu Hukum dan Tata Hukum  Indonesia,  1986,  Balai  Pustaka, Jakarta.
[12] Koentjoroningrat, Pengantar Antropologi,  1986,  Bulan  Bintang,
Jakarta.
[13] Kuntjoro,  Purboronoto,  Tinjauan  umum tentang  hukum  dan  penetapan  hukum, 1975
[14] LPHN Jakarta.
[15] Lopa,  Baharudin,  Permasalahan  dan
Pembinaan Penegakan Hukum di Indonesia, 1975 Bulan Bintang, Jakarta.