## C ONSTITUTIONALE
Volume 1 Issue 1, January–June 2020: PP: 47-56 Faculty of Law, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia. http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/constitutionale P-ISSN: 2723-2492 E-ISSN: 2745-9322
Validitas Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/Puu-Xi/2013
Validity of the Implementing Regulations of Law Number 7 of 2004 concerning Water Resources Post-Constitutional Court Decision Number 85 / Puu-Xi / 2013
Muhammad Fauzul Adzim fauzuladzim10@gmail.com
Lembaga Bantuan Hukum Panglima Tubagus Buang
Info Artikel Abstrak Kata  Kunci: Validitas;  Putusan  Mahkamah Konstitusi .
Keywords: Validity; Constitutional Court
Decision. DOI: https://doi.org/10.25041/constitutionale.v1i1.2012 Kekuatan  hukum  norma  peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang  setelah  peraturan rujukannya  dapat  dibatalkan  oleh Mahkamah  Konstitusi.  Kekuatan hukum  norma  peraturan  pelaksana dari  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  2004  tentang  Sumber  Daya Air  dapat  ditentukan  validitasnya melalui  norma  hukum  yang  lebih tinggi di atasnya karena norma yang lebih  tinggi  akan  berujung  pada norma  dasar  yang  menjadi  sumber bagi norma-norma hukum dibawahnya.  Pun  halnya  dengan peraturan  pelaksana  dari  sebuah undang-undang validitasnya ditentukan  oleh  norma  hukum diatasnya secara keseluruhan maupun  per  pasal  karena  norma
Submitted: Apr 13, 2020; Reviewed: Apr 30, 2020; Accepted: Mei 18, 2020
hukum keatas bersumber dan kebawah  sebagai  sumber.  Sesuai dengan  teori  yang  dikemukakan Adolf Merkel dalam teori pertingkatan hukum, yang menyatakan  bahwa  suatu  norma hukum  memiliki  dua  wajah das Doppelte Rechtsanlitz. Adolf mengungkapkan bahwa suatu norma itu ke atas sebagai sumber dan dasar bagi  norma  hukum  dibawahnya.
Maka,  peraturan  pelaksana    dari undang-undang  Nomor  7  Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air akan hilang  validitasnya  di  saat  norma sumbernya  sudah  dibatalkan  oleh Mahkamah Konstitusi sehingga diperlukan perubahan terhadap Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang  dilakukan  oleh  DPR  dan Presiden.

## Abstract
The power of law of statutory norms under  the  law  after  the  reference regulation  can  be  canceled  by  the Constitutional Court. The validity of the  legal  strength  of  implementing regulations  from  Law  Number  7  of 2004  concerning  Water  Resources can be determined through a higher legal  norm  above  it  because  a higher  norm  will  lead  to  a  basic norm  which  becomes  the  source  of the  legal  norms  under  it.  Likewise with  implementing  regulations  of  a law,  the  validity  of  which  is determined  by  the  legal  norms above  it  as  a  whole  or  per  article because  the  legal  norms  above  are sourced  and  lowered  as  sources.  In accordance  with  the  theory  put forward  by  Adolf  Merkel  in  the theory of legal ranking, which states that a legal norm has two faces, das Doppelte Rechtsanlitz. Adolf
revealed that a norm is upward as a source  and  basis  for  legal  norms underneath. Thus, the validity of the implementing  regulations  of  Law Number  7  of  2004  concerning Water  Resources  will  lose  its validity when the source norms have been canceled by the Constitutional Court  so  that  amendments  to  Law Number  12  of  2011  concerning  the
Formation of Laws and Regulations by the DPR and President.

## A. Pendahuluan
Tahun  2013  merupakan  langkah  awal  pemerintah  bersama  legislative  memperbaiki peraturan  tentang  sumber  daya  air  yakni  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2004  tentang Sumber  Daya  Air.  Melalui  pengujian  yang  dilakukan  Mahkamah  Konstitusi  terhadap pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dimana  pihak  pemohon  merasa pemerintah  lalai  dan  tidak  total  bertanggungjawab  terhadap  pengelolaan  seumber  daya  air. Akibatnya,  pihak  swasta  berpeluang  lebih  besar menguasai  sektor  sumber  daya  air  sehingga membuka  peluang  bagi  investor  asing  menguasai  sektor  sumber  daya  air.  Perlu  diketahui, tahun  2013  lalu  dikeluarkan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  85/PUU-XI/2013  yang menyatakan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2014  tentang  Sumber  Daya  Air  bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1
Pengujian  undang-undang  merupakan  suatu  wewenang  untuk  menilai  apakah  suatu undang-undang  rumusan  muatannya  berkesesuaian  atau  justru  bertentangan  dengan  undang- undang  dasar  serta  apakah  suatu  kekuasaan  tertentu  berhak  mengeluarkan  suatu  peraturan. 2 Wewenang  untuk  menilai  produk  hukum  sebuah  peraturan  dari  cara-cara  ( procedure) sebagaimana  telah  ditentukan  dalam  peraturan  perundang-undangan  melalui  pengujian  di Mahkamah  Konstitusi  baik  melalui  uji  formil  maupun  materiil. 3 Pengujian  formal  biasanya terkait  dengan  soal-soal  prosedural  dan  berkenaan  dengan  legalitas  kompetensi  institusi pembuatnya disebut dengan pengujian formal dan wewenang untuk menyelidiki serta menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih  tinggi,  serta  apakah  suatu  kekuasaan  tertentu (verordenende  macht )  berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu pengujian ini disebut pengujian materiil. 4
Pengujian  kembali  dapat  dilakukan  pemerintah, legislatif  serta  lembaga  yudikatif  dalam hal  pengujian  formil. 5 Dalam  hal  upaya  peninjauan  atau  pengujian  kembali  yang  dilakukan pemerintah  dinamakan executif  review, sedangkan  pengujian  legislatif  dinamakan legislatif
1 Izzatin Kamala, “Harapan Baru Atas Pengelolaan Sumber Daya Air Terkait Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013,” Jurnal Konstitusi 12, no. 3 (2016): 422–46, https://doi.org/10.31078/jk1231.
2 Taufiqurrohman Syahuri, Hukum Konstitusi , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 49 ,
3 Mohammad Mahrus Ali, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, and Syukri Asy’ari, “Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Yang  Bersifat  Konstitusional  Bersyarat  Serta  Memuat  Norma  Baru,” Jurnal  Konstitusi 12,  no.  3  (2016):  631–62, https://doi.org/10.31078/jk12310.
4 N.  Nurhidayatuloh,  “Dilema  Pengujian  Undang-Undang  Ratifikasi  Oleh  Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Konteks Ketetanegaraan Ri,” Jurnal Konstitusi 9, no. 1 (2012): 116–25, https://doi.org/10.31078/jk.
5 Adrian  Faridhi,  “Penguji  Peraturan  Perundang-Undangan  Tunggal  Keniscayaan,” JURNAL  MERCATORIA 10,  no.  2 (2017): 180–96, https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i2.1202.
review dan  pengujian  yang  dilakukan  yudikatif  disebut judicial  review. 6 Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  hanya  memberikan  kewenangan  kepada Mahkamah  Konstitusi  untuk  menguji  undang-undang  terhadap  UUD  1945, 7 Pasal 24C  ayat (1)  mengatur  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  yakni  “Mahkamah  Konstitusi  berwenang mengadili  pada  tingkat  pertama  dan  terakhir  yang    putusannya  bersifat  final  untuk  menguji undang-undang  terhadap  undang-undang  dasar,  memutus  sengketa  kewenangan  lembaga negara,  memutus  pembubaran  partai  politik  dan  memutus  perselisihan  tentang  pemilu”. Sementara  itu,  kewenangan  pengujian  peraturan  perundang-undangan  dibawah  undang- undang  terhadap  undang-undang  diberikan  kepada  Mahkamah  Agung. 8 Sebagaimana pengaturan  pasal  24  A  ayat  1  Undang-Undang  Dasar  1945  bahwa  Mahkamah  Agung berwenang  mengadili  pada tingkat  kasasi,  menguji  peraturan  perundang-undangan  di  bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lain yang diberikan oleh Undang-Undang.
Peraturan  pemerintah,  peraturan  presiden,  dan  peraturan  daerah  jelas  merupakan peraturan  yang  tingkatannya  berada  dibawah  undang-undang  yang  kewenangan  pengujianya oleh  Mahkamah  Agung.  Jika  yang  diuji  undang-undang  maka  batu  ujinya  haruslah  undang- undang dasar yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, bukan Mahkamah Agung. Peraturan  daerah  merupakan  salah  satu  bentuk  peraturan  yang  dibawah  undang-undang  dan karena  itu  dapat  diuji  oleh  Mahkamah  Agung,  bukan  oleh  Mahkamah  Konstitusi. 9 Namun demikian,  peraturan  daerah  bukanlah  produk  regulatif  dan executive  act seperti  halnya undang-undang. 10 Perlu  dibedakan  antara  kewenangan  pengujian  undang-undang  terhadap undang-undang dasar yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, dengan pengujian peraturan  perundang-undangan  di  bawah  undang-undang  terhadap  undang-undang  yang merupakan  kewenangan  Mahkamah  Agung.  Dengan  adanya  pembedaan  tersebut,  sering dibedakan  antara  Mahkamah  Konstitusi  adalah  pengawal  undang-undang  dasar  ( The guardiant  of  constitutions ),  sedangkan  Mahkamah  Agung  adalah  pengawal  undang-undang ( The guardiant of law ). Hak uji materiil yang dimiliki Mahkamah Konstitui berfungsi sebagai pengawal  konstitusi  negara  indonesia  ( The  guardiants  Of  Constitusional )  agar  terjaga  dari norma-norma  yang  menyimpang  dari  dasar  negara  ( Staat  Grund  Gesetz )  yaitu  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Pasal  51  ayat  (3)  huruf  b  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa uji materiil dengan mana materi muatan ayat, pasal atau bagian undang-undang  yang  dianggap  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  1945  dapat diminta  untuk  dinyatakan  tidak  mempunyai  kekuatan  mengikat  secara  hukum.  Diuji  pun hanya  pada  ayat,  pasal  tertentu  atau  bagian  undang-undang  lainnya  yang  di  anggap bertentangan dengan konstitusi dan karenanya dimohon tidak mempunyai kekuatan mengikat. Bahkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi, ada yang menyatakan satu pasal bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi dengan membuang kata  yang merupakan bagian kalimat dalam pasal tersebut makna pasal tersebut dapat berubah sama sekali dan dipandang dengan demikian tidak lagi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. 11 Ada kalanya
6 Fatmawati, Hak Menguji (Toetsingrecht), (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006) hlm. IX
7 Janpatar  Simamora,  “Legal  Dynamics  And  Implementation  Problems  Of  Judicial  Review  Authority  In  The  Supreme Court,” Jurnal Dinamika Hukum 16, no. 2 (2016): 179–86, https://doi.org/10.20884/1.jdh.2016.16.2.490.
8 ,  Achmad  and  ,  Mulyanto,  “Problematika  Pengujian  Peraturan  Perundang-Undangan  (Judicial  Review)  Pada  Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi,” Yustisia Jurnal Hukum
2, no. 1 (2013): 57–65, https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i1.11070.
9 Victor Imanuel Williamson Nalle, “Hak Menguasai Negara Atas Mineral Dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba,” JurnaI Konstitusi 9, no. 3 (2012): 480, https://doi.org/10.31078/jk%x.
10 Jimli ashhidiqi, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, (Jakarta: penerbit konstitusi press, 2006)  hlm. 45.
11 Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.21
dari  keseluruhan  undang-undang  yang  diuji  hanya  beberapa  pasal  saja  yang  dianggap bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  1945.  Namun,  pasal  tersebut  merupakan  pasal yang  menjadi  jiwa  atau  roh  dari  undang-undang  tersebut,  yang  mempengaruhi  keseluruhan keberlakuan  undang-undang  tersebut. 12 Apabila  suatu  undang-undang  dilihat  dari  isinya bertentangan  dengan  undang-undang  dasar,  maka  undang-undang  tersebut  harus  dinyatakan tidak mempunyai daya mengikat. Sebuah undang-undang yang sudah tidak memiliki daya ikat akan berakibat pada peraturan di bawahnya sesuai dengan hieraki perundang-undangan yang ada di negara indonesia. Seperti persoalan di batalkannya secara keseluruhan Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2004  tentang  Sumber  Daya  Air.  Pembatalannya  secara  keseluruhan  akan berakibat  kepada  status  norma  peraturan  perundang-undangan  di  bawahnya.  Setelah Mahkamah  Konstitusi  membatalkan  suatu  undang-undang  karena  telah  bertentangan  dengan undang-undang  dasar  maka  akan  terjadi  dua  permasalahan.  Pada  saat  undang-undang  di batalkan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  baik  secara  keseluruhan  atau  satu  pasal,  maka  akan berimplikasi terhadap status norma peraturan-peraturan pelaksana yang ada di bawahnya.
Berdasarkan  pemikiran  tersebut,  penulis  meneliti  berbagai  peraturan  pemerintah  dengan batu  uji  berupa  risalah  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Perkara  Nomor  85/PUU-XI/2013 mengenai kekuatan hukum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang  Pengembangan  Sistem  Penyediaan  Air  Minum,  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  42  Tahun  2008  tentang  Pengelolaan  Sumber  Daya  Air,  Peraturan Pemerintah  Nomor  20  tentang  Irigasi,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2008  tentang Air tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, Peraturan Pemerintah Nomor  73  Tahun  2013  tentang  rawa,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  69  Tahun  2014  tentang Hak  Guna  Air setelah Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004  tentang  Sumber  daya  Air  secara  keseluruhan.  Rumusan  masalah  yang  dibahas  yakni bagaimana kekuatan hukum norma peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air setelah undang-undang rujukanya dibatalkanoleh Mahkamah Konstitusi.  Jenis  penelitian  menggunakan  hukum  normatif  dan  menggunakan  pendekatan pendekatan  undang-undang  ( statute  approach ),  pendekatan  kasus  ( case  approach ),  dan pendekatan konseptual ( conseptual approach ).

## B. Pembahasan
1. Kekuatan  Hukum  Norma  Peraturan  Pelaksana  Dari  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Pasca Peraturan Rujukan Dibatalkan Oleh Mahkamah Konstitusi
Sektor sumber daya air sebelum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya  Air  (selanjutnya  akan  disebut  UU  SDA)  disahkan,  pengaturannya  terdapat  dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Perairan (selanjutnya disebut UU Pengairan), Namun,  seiring  dengan  perkembangan  zaman  dan  adanya  perubahan-perubahan  yang  cepat dalam tatanan kehidupan masyarakat (globalisasi, perubahan kebijakan ekonomi dan politik) maka  undang-undang  pengairan  dirasa  sudah  tidak  lagi  memadai  sehingga  pemerintah membentuk undang-undang SDA. 13 Undang-undang SDA telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat  pada  tanggal  18  maret  2004,  namun  banyak  kalangan  mengecam  undang-undang tersebut  karena  mengandung  unsur  privatisasi  dan  itu  akan  berdampak  pada  di
12 Ibid , hlm 23
13 Sulthan Zainuddin et al., “Kontestasi Kekuasaan Dalam Pengelolaan SDA,” Jurnal Academica Fisip Untad 2, no. 2 (2010): 455–68.
komersialisasikanya  air  yang  merupakan  kebutuhan  dasar  bagi  manusia. 14 Pasal  5  mengatur jika  negara  memiliki  kewajiban  untuk  menjamin  hak  atas  air  bagi  setiap  orang  guna memenuhi  kebutuhan  minimum  sehari-hari  yang  sehat,  bersih  dan  produktif.  Namun  pada pasal-pasal  berikutnya  tidak  ditemukan  mekanisme  yang  hendak  ditempuh  negara  agar jaminan  negara  sebagaimana  diamanatkan  Pasal A  Quo terwujud. 15 Sistem  hak  atas  air  juga terdapat dalam Pasal 7 yang menyebutkan bahwa hak guna air meliputi hak guna pakai air dan hak guna usaha air. Kemudian ditegaskan bahwa hak guna air tersebut tidak dapat disewakan atau  dipindahtangankan  baik  sebagian  maupun  seluruhnya.  Jika  berhenti  pada  ayat  ini  maka terlihat jika hak menguasai sumber daya air yang di miliki oleh negara (Pasal 6).
Maka hak tersebut tidak dapat disewakan ataupun di pindahtangankan. Dengan demikian, seharusnya  pemerintah  dalam  pengelolaan  sumber  daya  air  harus  mementingkan  sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat  dan  tidak  boleh  menyewakan  atau  memindahtangankan  baik sebagian  maupun  seluruhnya  hak  guna  air  yang  dimilikinya. 16 Pasal  9 A  Quo menyebutkan kemungkinan  pemberian  izin  kepada  perseorangan  untuk  memiliki  hak  guna  usaha  air. Seyogyanya pemerintah tidak sekedar memberikan izin atas hak tersebut, namun tetap dalam kerangka  kerjasama  antara  pemerintah  dan  pihak  ketiga.  Hal  itupun  tetap  disertai  catatan bahwa  kewajiban  utama  yang  dimiliki  pemerintah  sebagai  pemegang  hak  guna  air  adalah memenuhi  amanat  pasal  5  undang-undang  ini.  Berdasarkan  hal  tersebut,  kegiatan  untuk menguasai  sumber  daya  air  dan  memanfaatkannya  demi  kerpentingan  pribadi  menjadi  sah atas nama hukum. 17 Water right juga mendukung upaya-upaya untuk melihat nilai ekonomis dari  air  sehingga  dijadikan  komoditi.  Dengan  kata  lain, water  right sangat  mendukung terjadinya  komodifikasi  air  ditambah  undang-undang  SDA  yang  di  maksudkan  untuk menjalankan program reformasi air Bank Dunia yang telah dicanangkan sejak 1992, berbasis pada Dublin Statement (Ibnu Sina Chandranegara, 2015).
Paradigma  pengelolaan  sumber  air  yang  dijelaskan  diatas  terdapat  kesalahan  mendasar undang-undang  SDA  terhadap  Undang-Undang  Dasar  1945  yakni  air  dipandang  sebagai barang ekonomi dengan diperkenalkannya hak guna air yang terdiri dari hak guna pakai dan hak  guna  usaha  dan  penyelenggaraan  oleh  Swasta  (Privatisasi).  Hal  tersebut  yang  menjadi dasar  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  membatalkan  seluruh  pasal  dalam  undang-undang  SDA pada  tanggal  18  Februari  2015  melalui  putusan  MK  Nomor  85/  PUU-XI/2013.    Kebijakan terhadap  undang-undang  tersebut  di  anggap  belum  menjamin  pembatasan  pengelolaan  air oleh  pihak  swasta  sehingga  dinilai  bertentangan  dengan  UUD  1945.  Guna  menghindari terjadinya  kekosongan  hukum  yang  berakibat  terjadinya  kekacauan  hukum,  maka  MK memberlakukan  kembali  undang-undang  pengairan  hingga  adanya  pembentukan  undang- undang  yang  baru. 18 Hal  ini  tentu  saja  berpengaruh  terhadap  proses  pengelolaan  air  terlebih jika dasar yuridis yang digunakan perusahan swasta dalam mengelola sumber saya air selama ini  telah  dibatalkan  sehingga  peusahaan  swasta  kehilangan  kekuatan  hukum  dalam pelaksanaan  pengelolaan  air.  Undang-Undang  Sumber  Daya  Air  yang  dibatalkan  oleh
14 ,  AL.  Sentot  Sudarwanto,  “Dampak  Dibatalkannya  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2004  Tentang  Sumber  Daya  Air Terhadap  Manajemen  Air  Untuk  Kesejahteraan  Masyarakat,” Yustisia  Jurnal  Hukum 92,  no.  1  (2015), https://doi.org/10.20961/yustisia.v92i0.3828.
15 Helmi  Kasim,  “Penegasan  Peran  Negara  Dalam  Pemenuhan  Hak  Warga  Negara  Atas  Air,” Jurnal  Konstitusi 12,  no.  2 (2016): 353–72, https://doi.org/10.31078/jk1228.
16 Ria  Casmi  Arrsa,  “Indikasi  Kriminalisasi  Pembela  Ham  Dalam  Sengketa  Agraria  Kajian  Putusan  Nomor 250.Pid.B.2013/PN.PLG Dan Nomor 76/PID/2013/PT.PLG,” Jurnal Yudisial 7, no. 1 (2014): 53–69.
17 Santi  Puspitasari  et  al.,  “Reaksi  Transfer  Hidrogenasi  Minyak  Jarak  Kastor  Serta  Aplikasinya  Sebagai  Bahan  Pelunak Kompon Karet,” Majalah Kulit, Karet, Dan Plastik 32, no. 2 (2016): 85–98, https://doi.org/10.20543/mkkp.v32i2.1361.
18 Irfan Nur Rachman, “Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 UUD 1945,” Jurnal Konstitusi 13, no. 1 (2016): 191–212, https://doi.org/10.31078/jk1319.
Mahkamah  Konstitusi  ini  membuat  aturan-aturan  yang  ada  dibawahnya  tidak  berlaku. Beberapa aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk melaksanakan UU SDA, diantaranya:
a. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang irigasi;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang air tanah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang sungai;
f. Peraturan pemerintah Nomor 73 Tahun 2013 tentang Rawa;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2014 tentang Hak Guna Air.
Peraturan-peraturan  pelaksana  di  atas  merupakan  peraturan  di  bawah  undang-undang sumber  daya  air  yang  dibatalkan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  sehingga  berakibat  terhadap segala peraturan dibawahnya. 19 Ini sesuai dengan landasan teori mengenai hierarki peraturan perundang-undangan  serta  merujuk  pada sebuah  teori  yang  di  sampaikan  oleh  Adolf  merkel yang  telah    mengemukakan  bahwa  suatu  norma  itu  ke  atas  menjadi  sumber  dan  dasar  bagi norma  hukum  dibawahnya,  sehingga  norma  hukum  mempunyai  masa  berlaku  yang  relatif, oleh  karena  masa  berlakunya  suatu  norma  hukum  itu  tergantung  pada  norma  hukum  yang berada  diatasnya. 20 Teori  Adolf  Merkel  tersebut  disempurnakan  oleh  Hans  Kelsen  melalui teori stufentheori. Hans  Kelsen  memberikan  penjelasan  lebih  lanjut  tentang stufenteorie tersebut sebagai berikut: 21 “ Suatu norma yang validitasnya tidak dapat diperoleh dari norma lain  yang  lebih  tinggi,  disebut  sebagai  norma  dasar,  semua  norma  yang  validitasnya  dapat ditelusuri  kepada  suatu  norma  dasar  yang  sama  membentuk  suatu  sistem  norma.  Norma dasar  yang  menjadi  sumber  utama  ini  merupakan  pengikat  diantara  semua  norma  yang berbeda-beda  yang  membentuk  suatu  tata  norma.  Bahwa  suatu  norma  termasuk  kedalam suatu  sistem  norma  tertentu,  dapat  diuji  hanya  dengan  penegasan  bahwa  norma  tersebut memperoleh validitasnya dari norma dasar yang membentuk sistem norma tersebut ”. 22
Melihat  kepada  kasus  yang  terjadi  pada  pembatalan  norma  Undang-Undang  Sumber Daya Air ini mengakibatkan peraturan pelaksana yang menjadi dasar pelaksanaan di lapangan terhadap seluruh norma Undang-Undang Sumber Daya Air menjadi tidak berlaku diakibatkan validitas  norma  peraturan  pelaksana  telah  hilang  dengan  dibatalakannya  norma  dasar  yang membentuk  norma  pelaksana  tersebut.  Norma  dasar  yang  membentuk  norma  terhadap validitas  peraturan  yang  ada  dibawahnya  sesuai  dengan  jenjang  peraturan  perundang- undangan negara indonesia. Peraturan perundang-undangan di indonesia diatur dalam pasal 7 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  mengenai  hierarki  peraturan  perundang- undangan sebagai berikut:
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2) Ketetapan MPR;
3) Undang-Undang / peraturan pemerintah pengganti undang-undang;
4) Peraturan Pemerintah;
5) Peraturan Presiden;
6) Peraturan Daerah Provinsi dan;
19 Amrizal J. Prang, “Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi,” Kanun: Jurnal Ilmu Hukum 13, no. 1 (2011): 77–94, https://doi.org/10.24815/kanun.v13i1.6233.
20 Ibid, hlm. 42
21 Hans  Kelsen,  Teori  Hukum  Murni:  Dasar-Dasar  Ilmu  Hukum  Normatif  sebagai  Ilmu  Hukum  Empirik-Deskriptif,  (The Pure Theorie Of Law). Di terjemahkan oleh soemardi, Cet3.ed revisi (Jakarta: Bee Media, 2007), hlm. 138-139.
22 SUWARDI  SAGAMA,  “Reformulasi  Hierarki  Peraturan  Pada  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  Di Indonesia,” Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi 1, no. 2 (2018): 185–97, https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i2.1967.
7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Melihat  hierarki  peraturan  perundang-undangan  diatas  peraturan  pelaksana  di  bawah Undang-Undang  Sumber  Daya  Air  merupakan  dalam  bentuk  peraturan  pemerintah  yang secara  hierarki  terdapat  dibawah  Undang-Undang  sebagai  peraturan  diatasnya  yang merupakan  sumber  validitas  untuk  peraturan  pelaksananya  sesua  denga  teori  yang  telah dikemukakan di atas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi dilarang membuat keputusan Ultra Petita Partium . 23 Hakim tidak boleh memberi putusan  tentang  sesuatu  yang  tidak  dituntut  atau  tidak  diminta  dalam  petitum  atau mengabulkan  lebih  dari  pada  yang  dituntut  oleh  penggugat,  tetapi  hakim  tidak  dilarang memberi  putusan  yang  mengurangi  isi  dari  tuntutan  gugatan.  Landasanya  adalah  pasal  178 ayat  3  HIR,  dan  pasal  189  ayat  3  R.Bg.  pengguggat  hanya  memohon  agar  Mahkamah Konstitusi menyatakan undang-undang sumber daya air bertentangan dengan Undang-Undang Dasar  1945  dan  undang-undang  sumber  daya  air  dinyatakan  tidak  mempunyai  kekuatan hukum  mengikat  secara  keseluruhan.  Karenanya,  Mahkamah  Konstitusi  hanya  memasukan keenam  peraturan  pemerintah  tersebut  kedalam  bahan  pertimbangan  putusan 24 Mahkamah Konstitusi dan dalam amar putusan hanya memutuskan sesuai dengan yang dimohonkan oleh pengguggat.  Bahkan  pertimbangan  dan  amar  putusan  merupakan  satu  kesatuan  yang  tidak dipisahkan, sehingga peraturan pemerintah yang telah terbit sebagai aturan pelaksana undang- undang sumber daya air menjadi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

## C. Kesimpulan
Kekuatan hukum norma peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang  Sumber  Daya  Air  dapat  ditentukan  validitasnya  melalui  norma  hukum  yang  lebih tinggi  di  atasnya,  norma  yang  lebih  tinggi  akan  berujung  pada  norma  dasar  yang  menjadi sumber  bagi  norma-norma  hukum  dibawahnya.  Pun  halnya  dengan  peraturan  pelaksana  dari sebuah undang-undang, peraturan pelaksana di bawah undang-undang validitasnya ditentukan oleh norma hukum diatasnya, baik secara keseluruhan maupun perpasal, karena norma hukum keatas  bersumber  dan  kebawah  sebagai  sumber.  Oleh  karena  itu,  peraturan  pelaksana    dari Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2004  tentang  Sumber  Daya  Air  akan  otomatis  hilang validitasnya  di  saat  norma  sumbernya  sudah  dibatalkan  oleh  Mahkamah  Konstitusi.  Penulis memberikan saran jika Mahkamah Konstitusi mampu memberikan sosialisasi dan penjelasan lebih  masif  lagi  kepada  seluruh  masyarakat  dan  lembaga  negara  lainnya  terkait  undang- undang  yang  menjadi  dasar  bagi  peraturan  pelaksana  yang  sedang  di  lakukan  uji  materiil sehingga  tidak  mengakibatkan  kesalahpahaman  implementasi  dan  perlakuan  terhadap peraturan  pelaksana  yang  ada  di  bawah  undang-undang  tersebut. Lalu  menjamin terjaganya harmonisasi  peraturan  perundang-undangan  dan  terciptanya  kepastian  hukum  terhadap peraturan pelaksanan dari undang-undang yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan perlu diatur mengenai penjelasan terhadap validitas peraturan pelaksana yang undang-undang rujukannya telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu perlu  perubahan  terhadap  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan oleh DPR dan Presiden.
23 Bambang  Sugeng  Ariadi  Subagyono,  Johan  Wahyudi,  and  Razky  Akbar,  “Kajian  Penerapan  Asas  Ultra  Petita  Pada,” Yuridika 29, no. 1 (2014): 100–112, https://doi.org/10.20473/ydk.v29i1.360.
24 Muhammad  Habibi,  “Independensi  Kewenangan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Pasca  Perubahan  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2002  Tentang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi,” Cepalo 4,  no.  1  (2020):  38–47, https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no1.1962.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Asshiddiqie,  Jimly.  2005. Model-Model  Pengujian  Konstitusional  di  Berbagai  Negara. Jakarta: Konstitusi Press
Hans  Kelsen.  2007 .  Teori  Hukum  Murni:  Dasar-Dasar  Ilmu  Hukum  Normatif  sebagai  Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif, (The Pure Theorie Of Law), Jakarta: Bee Media.
Siahan, Maruarar, 2011. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Syahuri, Taufiqurrohman. 2004. Hukum Konstitusi . Jakarta: Ghalia Indonesia
B. Jurnal Achmad,  and  ,  Mulyanto.  “Problematika  Pengujian  Peraturan  Perundang-Undangan  (Judicial Review)  Pada  Mahkamah  Agung  Dan  Mahkamah  Konstitusi.” Yustisia  Jurnal  Hukum 2, no. 1, 2013: 57–65. https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i1.11070.
AL. Sentot Sudarwanto. “Dampak Dibatalkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber  Daya  Air  Terhadap  Manajemen  Air  Untuk  Kesejahteraan  Masyarakat.” Yustisia Jurnal Hukum 92, no. 1, 2015. https://doi.org/10.20961/yustisia.v92i0.3828.
Ali,  Mohammad  Mahrus,  Meyrinda  Rahmawaty  Hilipito,  and  Syukri  Asy’ari.  “Tindak  Lanjut Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Yang  Bersifat  Konstitusional  Bersyarat  Serta  Memuat Norma Baru.” Jurnal Konstitusi 12, no. 3, 2016: 631–62. https://doi.org/10.31078/jk12310. Arrsa, Ria Casmi. “Indikasi Kriminalisasi Pembela Ham Dalam Sengketa Agraria Kajian Putusan Nomor 250.Pid.B.2013/PN.PLG Dan Nomor 76/PID/2013/PT.PLG.” Jurnal Yudisial 7, no. 1, 2014: 53–69.
Faridhi,  Adrian.  “Penguji  Peraturan  Perundang-Undangan  Tunggal  Keniscayaan.” JURNAL MERCATORIA 10, no. 2, 2017: 180–96. https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i2.1202. Habibi,  Muhammad.  “Independensi  Kewenangan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Pasca Perubahan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  Tentang  Komisi  Pemberantasan Korupsi.” Cepalo 4, no. 1, 2020: 38–47. https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no1.1962. Kamala, Izzatin. “Harapan Baru Atas Pengelolaan Sumber Daya Air Terkait Putusan MK Nomor
85/PUU-XI/2013.” Jurnal Konstitusi 12, no. 3, 2016: 422–46.
https://doi.org/10.31078/jk1231.
Kasim,  Helmi.  “Penegasan  Peran  Negara  Dalam  Pemenuhan  Hak  Warga  Negara  Atas  Air.”
Jurnal Konstitusi 12, no. 2, 2016: 353–72. https://doi.org/10.31078/jk1228. Nalle,  Victor  Imanuel  Williamson.  “Hak  Menguasai  Negara  Atas  Mineral  Dan  Batubara  Pasca Berlakunya  Undang-Undang  Minerba.” JurnaI  Konstitusi 9,  no.  3,  2012:  480. https://doi.org/10.31078/jk%x.
Nurhidayatuloh,  N.  “Dilema  Pengujian  Undang-Undang  Ratifikasi  Oleh  Mahkamah  Konstitusi Dalam  Konteks  Ketetanegaraan  Ri.” Jurnal  Konstitusi 9,  no.  1,  2012:  116–25. https://doi.org/10.31078/jk.
Prang, Amrizal J. “Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi.” Kanun: Jurnal Ilmu Hukum 13, no. 1, 2011: 77–94. https://doi.org/10.24815/kanun.v13i1.6233.
Puspitasari, Santi, Adi Cifriadi, Krisnawati Krisnawati, and Tun Tedja Irawadi. “Reaksi Transfer Hidrogenasi  Minyak  Jarak  Kastor  Serta  Aplikasinya  Sebagai  Bahan  Pelunak  Kompon Karet.” Majalah Kulit, Karet, Dan Plastik 32, no. 2, 2016: 85–98. https://doi.org/10.20543/mkkp.v32i2.1361.
Rachman,  Irfan  Nur.  “Politik  Hukum  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  Menurut  Pasal  33  UUD 1945.” Jurnal Konstitusi 13, no. 1, 2016: 191–212. https://doi.org/10.31078/jk1319. Sagama,  Suwardi.  “Reformulasi  Hierarki  Peraturan  Pada  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan  Di  Indonesia.” Volksgeist:  Jurnal  Ilmu  Hukum  Dan  Konstitusi 1,  no.  2,  2018: 185–97. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i2.1967.
Simamora,  Janpatar.  “Legal  Dynamics  And  Implementation  Problems  Of  Judicial  Review Authority  In  The  Supreme  Court.” Jurnal  Dinamika  Hukum 16,  no.  2,  2016:  179–86. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2016.16.2.490.
Subagyono,  Bambang  Sugeng  Ariadi,  Johan  Wahyudi,  and  Razky  Akbar.  “Kajian  Penerapan
Asas Ultra Petita
Pada.”
Yuridika 29, no. 1, 2014: 100–112. https://doi.org/10.20473/ydk.v29i1.360.
Zainuddin,  Sulthan,  Endriatmo  Soetarto,  Soeryo  Adiwibowo,  and  Nurmala  K  Panjaitan. “Kontestasi Kekuasaan Dalam Pengelolaan SDA.” Jurnal Academica Fisip Untad 2, no. 2, 2010: 455–68.