## Volume 5 No. 2, Januari  2022
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ. Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia. Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

## Efektifitas Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Fauzi Iswari  Rizki Jayuska
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya Email: iswari.fauzi@gmail.com jayuska9@gmail.com

## Abstract
Article 96 Paragraph 1 of Law No. 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation which states: The public has the right to provide input orally and/or in writing in the Formation of Legislation. The right of the  community  to  participate  directly  will  change  the  relationship  between  the  community  and  local government in the process of forming laws and regulations. This is to ensure that the regional regulations that are drawn up will accommodate the public interest and will not harm the community. But in reality the West Sumatra Regional Regulation, with its field problems, has not made community participation a strategic  partner  in  the  formation  of  regional  regulations.  To  find  out  the  involvement  of  community participation  in  the  formation  of  regional  regulations  in  the  province  of  West  Sumatra.  This  research method on the Effectiveness of Community Participation in the Establishment of Regional Regulations for the Province of West Sumatra uses qualitative empirical research. This study aims to provide input to the regional government of West Sumatra Province in evaluating the draft Perda that will be implemented in the Province of West Sumatra.

## Keywords: Community Participation; Local regulation; Local government

## Abstrak
Pasal  96  Ayat  1  UU  no  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  PerundangUndangan  yang menyebutkan:  Masyarakat  berhak  memberikan  masukan  secara  lisan  dan/atau  tertulis  dalam Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan.  Hak  masyarakat  untuk  berpartisipasi  secara  langsung akan mengubah relasi antara masyarakat dan pemerintahan daerah dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.  Hal  ini  untuk  menjamin  bahwa  peraturan  daerah  yang  disusun  akan mengakomodir  kepentingan publik serta tidak akan merugikan masyarakat. Namun pada kenyataannya Peraturan  Daerah  Sumatera  Barat,  dengan  problematika  lapangannya,  belum  manjadikan  partisipasi masyarakat  sebagai  mitra  strategis  dalam  pembentukan  peraturan  daerah  Adapun  Tujuan  Penelitian, Untuk  mengetahui  Efektifitas  Partsipasi  Masyarakat  dalam  pembentukan  peraturan  daerah  Provinsi Sumatera  Barat.  Untuk  mengetahui  keterlibatan  partisipasi  masyarakat  dalam  pembentukan  peraturan daerah  provinsi  sumatera  barat  Metode  penelitian  tentang  Efektifitas  Partisipasi  Masyarakat  Dalam Pembentukan  Peraturan  Daerah  Provinsi  Sumatera  Barat  ini  menggunakan  jenis  penelitian  empiris secara  kualitatif.  Penelitian  ini  bertujuan  memberikan  masukan  kepada  pemerintahan  daerah  Provinsi Sumatera Barat dalam mengevaluasi rancangan Perda yang akan diterapkan di Provinsi Sumbar.
Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat; Peraturan Daerah; Pemerintah Daerah

## A. PENDAHULUAN
Pembentukan  peraturan  daerah  (selanjutnya  disebut  Perda)  merupakan bagian  dari  aktivitas  dalam  mengatur  masyarakat,  sehingga  merancang  dan membentuk  Perda  adalah  merupakan  suatu  pekerjaan  yang  sulit.  Kesulitan  ini terletak pada kenyataan bahwa kegiatan pembentukan Perda adalah suatu bentuk komunikasi  antara  lembaga  yang  menetapkan  dengan  masyarakat.  Oleh  karena itu,  menurut  Nugroho  (2013):  “dalam  pembentukan  Perda  metodologi  juga menentukan apakah suatu peraturan dalam hal ini Perda dapat mencapai sasaran dengan baik, yang bisa bisa dilihat dari masyarakat merasakan kenyamanan dan kesejahteraan,  atau  justru  malah  mengakibatkan  terjadinya  konflik  di  tengah- tengah masyarakat”.
Pemeri 1 ntah  Daerah  diberikan  hak  untuk  menetapkan  peraturan  daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk itu kerjasama dengan Dewan Perwakilan  Rakyat  untuk  menghasilkan  Perda  yang  berkualitas  merupakan  hal yang  krusial.  Lebih  lanjut  Pasal  18  ayat  (2)  UUDNRI  Tahun  1945  menyebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  menurut  asas  otonomi  dan  tugas pembantuan.  Sementara  itu  Pasal  18  ayat  (6)  menegaskan  pemerintahan  daerah berhak  menetapkan  peraturan  daerah  dan  peraturan-peraturan  lain  untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
Kewenangan  daerah  dalam  pelaksanaan  otonomi  ini  telah  diderivasikan oleh  UndangUndang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  di dalam  penjelasan  umum  disebutkan  bahwa  daerah  sebagai  satu  kesatuan masyarakat  hukum  yang  mempunyai  otonomi  berwenang  mengatur  dan mengurus  Daerahnya  sesuai  aspirasi  dan  kepentingan  masyarakatnya  sepanjang tidak  bertentangan  dengan  tatanan  hukum  nasional  dan  kepentingan  umum.
1 Fauzi  Iswari,  Kartika  Dewi  Irianti.  (2019).  “Pemahaman  Perangkat  Nagari  dan  Badan Permusyawaratan  Nagari  terhadap  Penyusunan  Peraturan  Nagari  yang  Taat  Peraturan  Perundang- Undangan”. Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 17 No. 2, hlm. 139.
Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya.
Urusan  pemerintahan  dibagi  atas  tiga  antara  lain,  urusan  pemerintahan absolut,  konkuren,  dan  umum.  Urusan  pemerintahan  yang  konkuren  adalah urusan  pemerinthan  yang  dibagi  antara  pemerintahan  yang  dibagi  antara pemerintah  pusat  dan  daerah  provinsi  dan  daerah  kabupaten/kota.  Urusan pemerintahan  konkuren  ini  dibagi  antara  lain  yang  bersifat  wajib  dan  pilihan untuk  dilaksanakan  oleh  pemerintahan  daerah  dalam  bentuk  Perda.  Situasi  ini membuat  Perda  makin  mempunyai  kedudukan  yang  strategis  dalam  kehidupan berbangsa dan bernegara atau dengan kata lain peran Perda dalam melaksanakan urusa npemerintahan menjadi sangat besar.
Pedoman  pembentukan  Peraturan  Daerah  mesti  berdasarkan  UU  No.  12 Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan,  Pasal  5 merumuskan  bahwa  dalam  membentuk  peraturan  perundang-undangan  harus dilakukan  berdasarkan  pada  asas  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang  tepat,  adanya  kesesuaian  antara  jenis,  hierarki,  dan  materi  muatan,  dapat dilaksanakan,  kedayagunaan  dan  kehasilgunaan,  kejelasan  rumusan  dan keterbukaan.
Sedangkan  Pasal  13  UU  Nomor  12  Tahun  2011  menyebutkan  bahwa: “Materi  muatan  Peraturan  Daerah  Provinsi  dan  Peraturan  Daerah Kabupaten/Kota  berisi  materi  muatan  dalam  rangka  penyelenggaraan  otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
Hal ini dimaksudkan agar setiap Perda yang terbentuk dapat dilaksanakan dan  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  lainnya.  Perda  yang  bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi adalah Perda yang baik prosedur  pembentukan  dan  atau  isinya  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan  lain  yang  dalam  tata  urutan  peraturan  perundangan- undangan berada di atas Perda.
Sementara  itu  Pasal  250  UU  No  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah  mengatur  larangan  lebih  rinci.  Dalam  hal  ini,  Perda  tidak  boleh bertentangan  dengan  kepentingan  umum  dan/atau  kesusilaan,  berupa terganggunya:  (1)  kerukunan  antarwarga  masyarakat;  (2)  akses  terhadap pelayanan  publik;  (3)  ketenteraman  dan  ketertiban  umum;  dan  (4)  kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Perda dilarang melakukan  diskriminasi  terhadap  suku,  agama  dan  kepercayaan,  ras,  antar- golongan, dan gender. Dalam hal larangan tidak diindahkan, Perda akan berujung pada  pembatalan.  Oleh  karena  itu  Pembentukan  Perda  tidak  lepas  dari pengawasan  dan  pengendalian.  Sebenarnya  hal  ini  berkenaan  dengan  kontrol terhadap  norma  hukum  yang  terdapat  dalam  peraturan  perundan-gundangan, melalui apa yang biasa disebut dengan mekanisme kontrol norma hukum. 2
Tentu  peraturan  daearah  yang  baik  akan  melibatkan  peran  serta masyarakat,  dalam  hal  ini  telah  diatur  dalam  Pasal  96  UU  no  12  Tahun  2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  PerundangUndangan  yang  menyebutkan:  (1) Masyarakat  berhak  memberikan  masukan  secara  lisan  dan/atau  tertulis  dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
a. rapat dengar pendapat umum;
b. kunjungan kerja;
c. sosialisasi; dan/atau
d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
(3)  Masyarakat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  adalah  orang  perseorangan atau  kelompok  orang  yang  mempunyai  kepentingan  atas  substansi  Rancangan Peraturan  Perundangundangan.  (4)  Untuk  memudahkan  masyarakat  dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat  (1),  setiap  Rancangan  Peraturan  Perundangundangan  harus  dapat  diakses dengan  mudah  oleh  masyarakat. Oleh  sebab  itu  partisipasi  masyarakat  tersebut
2 Wahyu  Tri  Hartomo.  (2018).  “Implikasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  137/PUU- XIII/2015  dan  Putusan  Nomor  56/PUU-XIV/2016  Tentang  Pembatalan  Perda  Provinsi,  Perda Kabupaten/Kota,  Peraturan  Gubernur,  Dan  Peraturan  Bupati dan  Peraturan  Walikota”.    Jurnal  Legislasi Indonesia,  Vol. 15 No. 2, hlm.30
hanya  bisa  optimal  apabila  proses  pembentukan  Perda,  DPRD  dan  Pemerintah Daerah memfasilitasinya. Hal ini untuk menjamin bahwa peraturan daerah yang disusun  akan  mengakomodir  kepentingan  publik  serta  tidak  akan  merugikan masyarakat. Namun sampai saat ini masyarakat belum dapat berpartisipasi secara penuh.
Hak  masyarakat  untuk  berpartisipasi  secara  langsung  akan  mengubah relasi  antara  masyarakat  dan  pemerintahan  daerah  dalam  proses  pembentukan peraturan  perundang-undangan.  Sehingga  partisipasi  masyarakat  ini  merupakan pelaksanaan  asas  konsensus  (het  beginsel  van  consensus)  antara  rakyat  dan pembentuk  undang-undang.  Dengan  demikian,  mengabaikan  hak  masyarakat untuk  berpartisipasi  dalam  proses  pembentukan  undang-undang  dapat mengakibatkan  sebuah  undang-undang  maupun  sebuah  peraturan  daerah menjadi  cacat  prosedural 3 . Namun  pada  kenyataannya  Peraturan  Daerah Sumatera Barat, dengan problematika lapangannya, belum manjadikan partisipasi masyarakat sebagai mitra strategis dalam pembentukan peraturan daerah.
Partisipasi, transparansi, dan demokratisasi dalam pembentukan peraturan perundangundangan  merupakan  satu  kesatuan  yang  utuh  dan  tidak  dapat dipisahkan  dalam  satu  negara  demokrasi.  Efektifitas  peraturan  perundang- undangan  tidak  hanya  ditentukan  pada  tahap  pelaksanaan  maupun implementasinya akan tetapi sangat ditentukan juga oleh proses pembentukannya. Adanya keterlibatan publik sejak awal diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan  tingkat  ketaatan  masyarakat  terhadap  peraturan  perundang-undangan. 4 Ketiadaan ruang yang jelas bagi partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan peraturan  daerah  tentu  saja  akan  memperbesar  resiko  adanya  penyimpangan dalam substansi yang diusulkan, digagas oleh pemerintahan daerah
3 Saldi Isra. (2010). Pergeseran Fungsi Legislasi (Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia), Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 282.
4 Charles  Simabura.  (2010).  “Mekanisme  Konsultasi  Publik  Sebagai  Wujud  Partisipasi  Masyarakt Dalam Penyusunan Peraturan Daerah”. Jurnal Konstitusi, Vol. III, No. 1, hlm. 209
Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah  Bagaimana  efektifitas  partisipasi  masyarakat  dalam  pembentukan peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  tentang  Efektifitas  Partisipasi  Masyarakat  Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat ini  menggunakan jenis penelitian empiris secara kualitatif. Penelitian ini bertujuan memberikan masukan kepada  pemerintahan  daerah  Provinsi  Sumatera  Barat  dalam  mengevaluasi rancangan Perda yang akan diterapkan di Provinsi Sumbar.
Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  metode  wawancara  dan observasi,  dokumen.  Wawancara  ini  ditujukan  untuk  mengetahui  tahapan  yang dilakukan  pemerintahan  daerah  dalam  mengakomodir  partisipasi  masyarakat dalam  penyusunan  rancangan  Perda  kemudian  ditunjang  dengan  observasi dokumen untuk mengetahui jumlah Perda yang dibatalkan serta pertimbangan di dalamnya.
Telaah dokumen dilakukan untuk mencari informasi-informasi yang terkait dengan permasalahan yang diangkat yang berasal dari dokumen-dokumen tertulis maupun elektronik repository pemerintahan daerah
Analisis  data  penelitian  dilakukan  dengan  teknik  deskriptif  kualitatif  di dalam melakukan pengumpulan bahan hukum penulis menggunakan teknik studi perundang-undangan  yaitu  dengan  meneliti  berbagai  peraturan  perundang- undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti. Kemudian dilakukan  inventarisasi  terhadap  pasal  dan  ayat-ayat  yang  memiliki  keterkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Efektifitas  Partsipasi  Masyarakat  dalam  pembentukan  peraturan  daerah Provinsi Sumatera Barat
Kewenangan  daerah  dalam  pelaksanaan  otonomi  ini  telah  diderivasikan  oleh Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  di  dalam penjelasan umum disebutkan bahwa daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang  mempunyai  otonomi  berwenang  mengatur  dan  mengurus  Daerahnya  sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya. 5
Kewenangan  Gubernur  dalam  membentuk  Peraturan  Daerah  merupakan kewenangan  yang  diatur  langsung  dalam  konstitusi  Pasal  18  ayat  6  UUD  1945  yang berbunyi  Pemerintahan  daerah  berhak  menetapkan  Peraturan  Daerah  dan  peraturan- peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk membentuk Perda untuk membantu proses dalam pelaksanaan Pemerintahan di daerah. Sesuai ketentuan Pasal 14 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan yaitu,  “materi  muatan  Peraturan  Daerah  provinsi  dan  Peraturan  Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah dan/ atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pedoman pembentukan Peraturan  Daerah  mesti  berdasarkan  UU  No.  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan,  Pasal  5  merumuskan  bahwa  dalam  membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan    yang  baik,  yang  meliputi:  kejelasan  tujuan, kelembagaan  atau  pejabat  pembentuk  yang  tepat,  adanya  kesesuaian  antara  jenis, hierarki,  dan  materi  muatan,  dapat  dilaksanakan,  kedayagunaan  dan  kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan  keterbukaan.
Berlakunya prinsip otonomi dalam negara Indonesia yang membagi kewenangan antara  pusat  dan  daerah  diharapkan  segala  urusan  baik  yang  bersifat  wajib  ataupun pilihan dapat dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing yang diberikan
5 Eka  Nam  Sihombing.  (2016).  “Problematika  Penyusunan  Program  Pembentukan  Peraturan Daerah”,   Jurnal Legislasi Indonesia,   Vol. 13 No. 3, hlm.286
oleh  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah. Kewenangan  daerah  dalam  pelaksanaan  otonomi  ini  telah  diisyaratkan  oleh  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  di  dalam  penjelasan umum  disebutkan  bahwa  daerah  sebagai  satu  kesatuan  masyarakat  hukum  yang mempunyai  otonomi,  berwenang  mengatur  dan  mengurus  daerahnya  sesuai  aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum.
Kewenangan  yang  diberikan  kepada  daerah  khususnya  dalam  hal  membuat peraturan  perundang-undangan  dalam  hal  ini  Peraturan  Daerah  (Perda),  selama  ini terasa  ditanggapi  secara  berlebihan.  Pemerintah  daerah  berlomba-lomba  membuat peraturan daerah sesuai keinginan daerah tanpa memperhatikan ketentuan aturan yang lebih  tinggi  maupun  kepentingan  masyarakat  umum,  sehingga  ratusan  peraturan daerah  yang  masuk  ke  pemerintah  pusat  dinyatakan  bermasalah,  bahkan  banyak peraturan daerah yang dibuat hanya untuk kepentingan memasukkan pendapatan asli daerah semata, sehingga memberatkan masyarakat. Selain itu banyak Perda yang tidak dapat  secara  optimal  dapat  diimplementasikan  dan  ada  banyak  Perda  yang  diprotes oleh warganya sendiri karena tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat bahkan sampai pada tingkat judicial review ke Mahkamah Agung. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa  partisipasi  masyarakat  dalam  pembuatan  kebijakan  publik,  baik  penyediaan barang  dan  jasa  maupun  regulasi,  sangat  diperlukan.  Hal  ini  untuk  menjamin  bahwa kebijakan yang disusun akan mengakomodir kepentingan masyarakat serta tidak akan merugikan.  Namun  sampai  saat  ini  masyarakat  belum  dapat  berpartisipasi  secara penuh. Hasilnya dapat dilihat dari masih banyaknya kebijakan publik di daerah yang belum  berpihak  pada  kepentingan  Masyarakat.  Khususnya  yang  berada  di  Sumatera Barat.
Sebagai daerah otonom pemerintah daerah berwenang utnuk membuat peraturan daerah  guna  menyelenggarakan  urusan  otonomi  daerah  dan  tugas  pembantuan. Peraturan  Daerah  merupakan  penjabaran  lebih  lanjut  dari  peraturan  perundang- undangan  yang  lebih  tinggi  serta  merupakan  peraturan  yang  dibuat  untuk melaksanakan  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  di  atasnya  dengan
memperhatikan  ciri  khas  masing-masing  daerah.  Peraturan  daerah  dilarang bertentangan  dengan  kepentingan  umum,  peraturan  perundangundangan  yang  lebih tinggi serta Perda daerah.
Titik tolak dari penyusunan peraturan daerah adalah efektivitas dan efisiensi pada masyarakat.  Tujuan  dasar  dari  peran  serta  masyarakat  adalah  untuk  menghasilkan masukan  dan  persepsi  yang  berguna  dari  warga  negara  dan  masyarakat  yang berkepentingan  (publik  inters)  dalam  rangka  meningkatkan  kualitas  pengambilan keputusan,  karena  dengan  melibatkan  masyarakat  yang  terkena  dampak  akibat kebijakan dan kelompok kepentingan (interest grups), para pengambil keputusan dapat menangkap  pandangan,  kebutuhan  dan  penghargaan  dari  masyarakat  dan  kelompok tersebut, untuk kemudian menuangkannya ke dalam satu konsep.
Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah adalah dengan turut serta dan terlibat dalam pembuatan produk hukum daerah, salah  satunya  memberi  masukan  dan  saran,  misalnya  melalui  konsultasi  publik. 6 Partisipasi dimaksudkan sebagai keikutsertaan pihak-pihak luar DPRD dan pemerintah daerah dalam menyusun dan membentuk rancangan peraturan daerah atau Perda. Ada dua sumber partisipasi; pertama dari unsur pemerintahan diluar DPRD dan pemerintah daeraah,  seperti  polisi,  kejaksaan,  pengadilan,  perguruan  tinggi  dan  lain-lain.  Kedua dari masyarakat, baik individual seperti ahli-ahli atau yang memiliki pengalaman atau dari kelompok seperti LSM. Mengikutsertakan pihak-pihak luar DPRD dan pemerintah daerah  sangat  penting  untuk  (i)  menjaring  pengetahuan,  keahlian  atau  pengalaman masyarakat  sehingga  Perda  benar-benar  memenuhi  syarat  peraturan  perundang- undangan yang baik; (ii) menjamin Perda sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat;  (iii)  menumbuhkan  rasa  memiliki(sense  of  belonging),  rasa  bertanggung jawab atas Perda tersebut.
Partisipasi  merupakan  sistem  yang  berkembang  dalam  sistem  politik  modern. Penyediaan ruang publik atau adanya partisipasi masyarakat merupakan tuntutan yang mutlak  sebagai  upaya  demokratisasi.  Masyarakat  sudah  semakin  sadar  akan  hak-hak
6 Fauzi  Iswari,  dkk.  (2020).  “Partisipasi  Masyarakat  Melalui  Konsultasi  Publik  Dalam  Proses Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Solok Tahun 2018”. Pagaruyuang Law Journal, Vol. 3 No. 2, hlm. 213
politiknya. Pembuatan peraturan perundang-undangan, tidak lagi semata-mata menjadi wilayah  dominasi  birokrat  dan  parlemen.  Meskipun  partisipasi  masyarakat  ini  terlalu ideal dan bukan jaminan bahwa suatu undang-undang yang dihasilkannya akan dapat berlaku  efektif  di  masyarakat,  tetapi  setidak-tidaknya  langkah  partisipatif  yang ditempuh  oleh  lembaga  legislatif  dalam  setiap  pembentukan  undang-undang, diharapkan  dapat  lebih  mendorong  masyarakat  dalam  menerima  hadirnya  suatu peraturan daerah.
Sementara  itu  pembentukan  peraturan  daerah  di  Sumatera  Barat  kurang  dalam melibatkan partisipasi publik hal itu bisa dilihat dari Perda yang dibentuk. Padahal jika menginginkan  produk  hukum  yang  berkualitas  dan  efektif  seperti  visi  Biro  Hukum Pemerintahan  Sumatera  Barat  Mewujudkan  Produk  Hukum  yang  Berkualitas  dan Efektif,  Mewujudkan  Perlindungan  Hukum  dan  Ham,  Mewujudkan  sarana  dan informasi  Hukum,  Melakukan  Pembinaan,  Pengawasan,  Evaluasi  dan  Klarifikasi Produk Hukum Kabupaten/kota. Maka pembentukan Perda tidak lain dan tidak bukan mesti  melibatkan  Masyarakat.  Karena  masyarakatlah  yang  mengetahui  akar persoalannya. Namun, akses masyarakat untuk menentukan Perda yang akan dibentuk belum mempunyai dasar hukum yang kuat dalam peraturan perundang-undangan.

## 2. Kendala Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Pembentukan  Perda  diperlukan  adanya  aspek  keterbukaan  yaitu  pemberian kesempatan kepada masyarakat baik dari unsur akademisi, praktis maupun dari unsur masyarakat terkait lainnya untuk masyarakat terkait lainnya untuk berpartisipasi baik dalam  proses  perencanaan,  persiapan,  penyusunan  dan/atau  dalam  pembahasan RaPerda dengan cara memberikan masukan atau saran pertimbangan secara lisan atau tertulis dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 7
Tujuan dasar peran masyarakat adalah menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna  bagi  warga  negara  dan  masyarakat  yang  berkepentingan  (public  interest)
7 Ahmad Saleh. (2013). “Peran Serta Masyarakat Di DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah”. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7 No. 2, hlm. 76
dalam  rangka  meningkatkan  kualitas  pengambilan  keputusan,  karena  dengan melibatkan  masyarakat  yang  berpotensi  terkena  dampak  kebijakan  dan  kelompok kepentingan  (interest  groups),  para  pengambil  keputusan  dapat  menangkap pandangan,  kebutuhan  dan  pengharapan  dari  masyarakat  dan  kelompok  tersebut, untuk kemudian menuangkan ke dalam konsep 8
Mengenai  partisipasi  publik  dalam  Undang  Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah diatur secara tegas dalam Pasal  96  yang  menyatakan  bahwa:  Masyarakat  berhak  memberikan  masukan  secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Adanya  partisipasi  masyarakat  merupakan  salah  satu  bentuk  dalam  rangka mewujudkan  tata  pemerintahan  yang  baik  (good  governance).  Masyarakat  dalam pemerintahan  memang  begitu  besar  peranannya,  keterlibatan  masyarakat  dalam kegiatan  pemerintahan  yang  berkenaan  dengan  kebijakan  publik  menandakan demokrasi telah berjalan.
Partisipasi  memungkinkan  masyarakat  untuk  menyampaikan  aspirasi  atau menyumbangkan  pemikirannya  terhadap  suatu  kebijakan  yang  akan  diambil  oleh Pemerintah  Daerah  Sumatera  Barat.  Dalam  hal  masukan  disampaikan  secara  lisan, maka  yang  bersangkutan  dapat  menyampaikan  sendiri  kecuali  dalam  hal  masukan secara  lisan  disampaikan  oleh  kelompok  masyarakat  maka  harus  diwakilkan  pada pimpinan  kelompok  tersebut. 9 Fungsi  utama  adanya  partisipasi  masyarakat  dalam suatu  proses  politik  adalah  untuk  melindungi  dan  mengembangkan  kepentingan- kepentingan rakyat dalam kehidupan suatu negara.
Dalam  setiap  pembentukan  Peraturan  Daerah  diperlukan  adanya  keterbukaan yaitu  pemberian  kesempatan  kepada  masyarakat  baik  dari  unsur  akademisi,  praktisi, maupun dari unsur masyarakat terkait lainnya untuk berpartisipasi, baik dalam proses perencanaan,  persiapan,  penyusunan  dan/atau  dalam  pembahasan  RaPerda  dengan cara  memberikan  kesempatan  untuk  memberikan  masukan  atau  saran  pertimbangan
8 Yusdiyanto. (2011). “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Program Legislasi Daerah”, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, vol. 5 No. 2, hlm. 136.
9 Kementerian Hukum Dan HAM. (2011). Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah, Jakarta: Dirjen Perundang-Undangan, hlm. 19
secara lisan atau tertulis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Pembentukan  Peraturan  Daerah    yang  berisi  tatanan  kehidupan  bermasyarakat  , berbangsa dan bernegara merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan yang bersifat publik. Keputusan publik yang berupa undang-undang ini akan mengikat dan berlaku  bagi  seluruh  masyarakat  dalam  suatu  negara.  Pembentukannya  harus memberikan  ruang  publik  bagi  masyarakat  luas  untuk  ikut  dalam  proses pembentukannya. 10 Dengan  partisipasi  masyarakat  akan  dapat  mendorong terbentuknya peraturan daerah yang responsive.
Setelah  pemerintah  memenuhi  kewajiban  untuk  memfasilitasi  partisipasi masyarakat,  maka  masyarakat  harus  mampu  secara  aktif  dan  efektif  menggunakan haknya untuk melakukan pengawasan, memantau DPRD yang juga ikut terlibat dalam pembuatan Perda sehingga masyarakat dapat menjadi kekuatan kontrol tersendiri Dalam  pembentukan  Peraturan  Daerah  Sumatera  Barat  dilakukan  pengawasan, baik  berupa  pengawasan  preventif  terhadap  RaPerda  maupun  pengawasan  represif terhadap  Peraturan  Daerah.  Eksistensi  Tim  dalam  memberikan  kontribusi  pemikiran dan    analisis  yuridis  berperan  penting  dalam  perencanaan,  perumusan, penghormanisasian, dan sinkronisasi setiap rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah,  sehingga  Kepala  Daerah  selaku  kepala  pemerintahan  dalam  kebijakannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## C. PENUTUP
Pembentukan  peraturan  daerah  di  Sumatera  Barat  kurang  dalam  melibatkan partisipasi  publik  hal  itu  bisa  dilihat  dari  Perda  yang  dibentuk.  Padahal  jika menginginkan  produk  hukum  yang  berkualitas  dan  efektif  seperti  visi  Biro  Hukum Pemerintahan  Sumatera  Barat  Mewujudkan  Produk  Hukum  yang  Berkualitas  dan Efektif,  Mewujudkan  Perlindungan  Hukum  dan  Ham,  Mewujudkan  sarana  dan informasi  Hukum,  Melakukan  Pembinaan,  Pengawasan,  Evaluasi  dan  Klarifikasi
10 Saifudin. (2009). Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Yogyakarta: FH UII Press. h.100
Produk Hukum Kabupaten/kota. Maka pembentukan Perda tidak lain dan tidak bukan mesti  melibatkan  Masyarakat.  Karena  masyarakatlah  yang  mengetahui  akar persoalannya. Namun, akses masyarakat untuk menentukan Perda yang akan dibentuk belum mempunyai dasar hukum yang kuat dalam peraturan perundang-undangan.
Dalam  pembentukan  Peraturan  Daerah  Sumatera  Barat  dilakukan  pengawasan, baik  berupa  pengawasan  preventif  terhadap  RaPerda  maupun  pengawasan  represif terhadap  Peraturan  Daerah.  Eksistensi  Tim  dalam  memberikan  kontribusi  pemikiran dan    analisis  yuridis  berperan  penting  dalam  perencanaan,  perumusan, penghormanisasian, dan sinkronisasi setiap rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah,  sehingga  Kepala  Daerah  selaku  kepala  pemerintahan  dalam  kebijakannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku:
Saifudin.  (2009).  Partisipasi  Publik  Dalam  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan.
Yogyakarta: FH UII Press.
Saldi  Isra.  (2010).  Pergeseran  Fungsi  Legislasi  (Menguatnya  Model  Legislasi  Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia), Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Kementerian  Hukum  Dan  HAM.  (2011).  Panduan  Praktis  Memahami  Perancangan Peraturan Daerah, Jakarta: Dirjen Perundang-Undangan.

## Jurnal:
Ahmad  Saleh.  (2013).  “Peran  Serta  Masyarakat  Di  DPRD  Dalam  Pembentukan Peraturan Daerah”. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7 No. 2.
Charles  Simabura.  (2010).  “Mekanisme  Konsultasi  Publik  Sebagai  Wujud  Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Peraturan Daerah”. Jurnal Konstitusi, Vol. III, No. 1.
Eka  Nam  Sihombing.  (2016).  “Problematika  Penyusunan  Program  Pembentukan Peraturan Daerah”.   Jurnal Legislasi Indonesia,   Vol. 13 No. 3.
Fauzi  Iswari  dan  Kartika  Dewi  Irianti.  (2019).  “Pemahaman  Perangkat  Nagari  dan Badan  Permusyawaratan  Nagari  terhadap  Penyusunan  Peraturan  Nagari  yang Taat  Peraturan  Perundang-Undangan”.  Fairness  and  Justice:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu Hukum, Vol. 17 No. 2.
_________,  dkk.  “Partisipasi  Masyarakat  Melalui  Konsultasi  Publik  Dalam  Proses Pembentukan  Peraturan  Daerah  Di  Kota  Solok  Tahun  2018”,  Pagaruyuang  Law Journal, Vol. 3 No. 2 Januari 2020.
Wahyu  Tri  Hartomo.  (2018).  “Implikasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016 Tentang Pembatalan Perda  Provinsi,  Perda  Kabupaten/Kota,  Peraturan  Gubernur,  Dan  Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota”.  Jurnal Legislasi Indonesia,  Vol. 15 No. 2.
Yusdiyanto.  (2011).  “Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pembentukan  Program  Legislasi Daerah”. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, vol. 5 No. 2.

## Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan,  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2011 Nomor 82.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.