## PEMENUHAN HAK KESEHATAN BALITA
DALAM RANGKA PENCEGAHAN STUNTING MELALUI PELAKSANAAN POSYANDU KELILING DI KABUPTEN LUMAJANG
ANIES MARSUDIATI PURBADIRI 1 , TITIS SRIMURNI 2
Universitas Lumajang Email : aniesmp@gmail.com, titis_unilu@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Pemenuhan  hak  anak  balita  di  bidang  kesehatan,  diantaranya  dilakukan  melalui  kegiatan Posyandu,  dengan  pola  pelaksanaan  terjadwal  dan  terencana,  dan  mengacu  pada  Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  serta  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 2009  tentang  Pelayanan  Publik.  Namun di  masa  pandemi  Covid-19,  kegiatan  yang  biasanya dilaksanakan dalam satu ruang tertutup terpaksa mengalami perubahan, yakni mengharuskan kader melakukan jemput bola terhadap obyek yang dituju,  sehingga para balita tidak sampai kehilangan  hak-haknya  untuk  menunjang  pertumbuhan  di  usia  emasnya  sekaligus mengatisipasi  terjadinya  stunting.  Tujuannya  untuk  mengkaji  secara  yuridis  terkait  upaya memenuhi hak kesehatan balita, pada unsur kesesuaian berat dan tinggi badan, kecukupan gizi, kestabilan  emosi,  dan  sebagainya,  meskipun  situasinya  ada  keterbatasan.  Metode  yang digunakan untuk mengkaji pelaksanaan Posyandu Keliling adalah melalui pendekatan hukum ( yuridish  approacht )  sebagai  bahan  monitoring  ketepatan  program  dengan  kebijakan  yang ditentukan  oleh  Pemerintah  Daerah,  dan  pendekatan  kasus  ( case  approacht )  sebagai  bahan evaluasi terhadap keberhasilan kegiatan berkaitan dengan capaian akhir yang dituju. Hasilnya, secara  yuridis  pelaksanaan  Posyandu  Keliling  sangat  sesuai  dengan  ketentuan  Protokol Kesehatan, yang tidak mengharuskan  para balita dan ibu hamil bertatap muka dengan orang banyak,  namun  pemantauan  kesehatannya  termasuk  antisipasi  terjadinya  stunting,  tetap terlaksana  oleh  kader  yang  bergerak  dari  rumah  ke  rumah,  sehingga  dapat  meminimalisir penularan Covid-19. Sedangkan secara sosial, kehadiran kader ke rumah para balita menjadi bukti  nyata  bahwa  pelayanan  kesehatan  balita,  tetap  menjadi  perhatian  Pemerintah  Daerah disamping  kesibukannya  mengatasi  pandemi.  Dengan  demikian  Posyandu  Keliling  bisa menjadi  alternatif  model  yang  strategis  dalam  upaya  memberikan  pelayanan  kesehatan  bagi balita, tanpa menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kata kunci : Hak Anak, Posyandu Keliling , Stunting,

## ABSTRACT
The fulfillment of the rights of children under five in the health sector, among others, is carried out  through  Posyandu  activities,  with  a  scheduled  and  planned  implementation  pattern,  and refers to Law Number 36 of 2009 concerning Health and Law Number 25 of 2009 concerning Public Services. However, during the Covid-19 pandemic, activities that are usually carried out in a closed room were forced to undergo changes, namely requiring cadres to pick up the ball to the target object, so that toddlers do not lose their rights to support growth at their golden age as  well  as  anticipate  stunting.  The  aim  is  to  examine  juridically  related  to  efforts  to  fulfill children's  health  rights,  on  the  elements  of  compatibility  of  weight  and  height,  nutritional adequacy, emotional stability, and so on, even though the situation has limitations. The method used to review the implementation of the Mobile Posyandu is through a legal approach (juridish approach) as a material for monitoring the accuracy of the program with policies determined by the Regional Government, and a case approach (case approach) as an evaluation material for the success of activities related to the intended final achievement. As a result, juridically, the implementation of the Mobile Posyandu is very much in accordance with the provisions of the Health Protocol, which does not require toddlers and pregnant women to meet face-to-face with many people, but monitoring their health, including the anticipation of stunting, is still carried out by cadres who move from house to house, so as to minimize the risk of stunting. Covid-19
transmission. Meanwhile, socially, the presence of cadres to the homes of children under five is clear evidence that health services for children under five are still a concern of the Regional Government in addition to being busy dealing with the pandemic. Thus, Mobile Posyandu can be  a  strategic  alternative  model  in  an  effort  to  provide  health  services  for  toddlers,  without deviating from the applicable laws and regulations. Keywords: Children's Rights, Mobile Posyandu, Stunting,

## PENDAHULUAN
Pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tercantum dalam Pasal 28 B  ayat  (2)  UUD  1945,  yang  berbunyi  :  “ Setiap  anak  berhak  atas  keberlangsungan  hidup, tumbuh  dan  berkembang  serta  berhak  atas  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi” . (Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, 2009)
Hak setiap anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan juga didukung oleh Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan,  yang  menyatakan  bahwa  upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak dalam kandungan, Bayi, Balita, hingga Remaja, termasuk anak cacat dan anak yang memerlukan perlindungan. (Kemenkes, 2018) Pelayanan kesehatan kepada balita sudah sewajarnya  jika diberikan  yang berkualitas karena masa  seribu  hari  sejak  kelahirannya  merupakan  masa  yang  sensitif  terhadap  perlakuan  dari pihak-pihak diluar dirinya, dan dapat berpengaruh negatif terhadap perkembangan physik dan phsikisnya jika tidak diikuti dengan kesadaran untuk memberikan pelayanan terbaik. Kesadaran yang sama harus dibangun dalam konsep pemikiran lembaga pelayanan publik, khususnya yang bergerak di bidang kesehatan, seperti halnya Puskesmas.
Penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesa diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik, dan saat ini hal tersebut menjadi isyu kebijakan yang semakin strategis dan menarik  untuk dikaji karena perbaikan pelayanan publik di negeri ini cenderung statis, sedangkan implikasinya sebagaimana diketahui sangat luas karena mencakup seluruh ruang-ruang publik, baik dalam kehidupan ekonomi, sosial, politik, budaya dan lain- lain. (Kinerja-USAID, 2014)
Karakteristik  dari sistim pelayanan publik yang statis dan kaku tersebut harus mampu dicairkan melalui dogma budaya inovasi. Budaya inovasi ini harus dapat dikembangkan dan dipertahankan  keberlangsungannya  agar  dapat  memberikan  pelayanan  yang  maksimal  dari pemerintah  kepada  masyarakatnya.  Hal  ini  dikarenakan  dinamika  eksternal  dan  tuntutan perubahan  di  masyarakat  yang  semakin  sadar  akan  perkembangan  terhadap  teknologi  yang menuntut  efisiensi  dan  efektivitas  dalam  kehidupan  berdampak  timbulnya  rasa  kesadaran ( awarenese )  yang  lebih  baik  akan  hak-hak  masyarakat  sebagai  warga  Negara  dan  sebagai penerima  layanan.  Maka  dari  itu,  sektor  publik  harus  dapat  menjadi  sektor  yang  mampu mengakomodir dan merespon secara cepat setiap perubahan yang terjadi, begitu pula sektor publik di bidang pelayanan kesehatan. ( R. Mohammad, 2019)
Fasilitasi  pelayanan  kesehatan  menjadi  sebuah  konsep  yang  digunakan  untuk memberikan  pelayanan  publik  kepada  masyarakat,  yang  tujuan  utamanya  untuk  melakukan pelayanan  preventif  (pencegahan)  dan  promotif  (ajakan  meningkatkan  kesehatan)  dengan sasaran masyarakat umum dari berbagai kalangan, termasuk kalangan bayi dibawah lima tahun (balita). Untuk memfasilitasi pelayanan kesehatan kepada balita, pemerintah telah membentuk sebuah wadah yang disebut Posyandu, atau Pos Pelayanan Terpadu.
Pos Pelayanan Terpadu atau  Posyandu merupakan salah satu bentuk  Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat  dan  memberikan  kemudahan  kepada  masyarakat  dalam  memperoleh  pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.  Adapun makna UKBM  adalah  wahana  pemberdayaan  masyarakat  yang  dibentuk  atas  dasar  kebutuhan masyarakat , dikelola oleh, dari, untuk dan bersama masyarakat, dengan bimbingan dari petugas Puskesmas, lintas sektoral dan lembaga terkait lainnya (Kemenkes, 2011)
Khusus  pelayanan  Posyandu  untuk  bayi  dan  anak  balita  harus  dilaksanakan  secara menyenangkan, agar anak tidak  takut  pada  proses  yang akan  dijalaninya,  dalam  hal  ini  para kader yang memang sudah terlatih dapat memberikan perlakuan-perlakuan manis, tersenyum, bercanda, dan sebagainya sehingga para balita tidak rewel saat dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya. Bila memungkinkan di area Posyandu tersebut disiapkan sarana permainan yang dapat memacu  kreativitas  tumbuh  kembangnya.  Pada  momen  itu  pula,  para  kader  juga  dapat memberikan edukasi kepada para orang tuanya, bahwa sebaiknya pada waktu menunggu giliran pelayanan, sang anak balita tidak digendong  terus melainkan sesekali dilepas untuk bermain bersama sesama balita, sebagai proses sosialisasi dengan lingkungannya, dan tentunya dengan pengawasan yang seksama.
Yang dimaksud Kader pada umumnya, adalah anggota masyarakat yang dipilih dari dan oleh masyarakat, mau dan mampu bekerja bersama dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan secara sukarela. Pendapat lain menyatakan bahwa : Kader yaitu tenaga masyarakat yang paling dekat  dengan  masyarakat,  dikarenakan  kader  merupakan  masyarakat  setempat  sehingga  alih pengetahuan dan alih ketrampilan dari kader kepada masyarakat sekitar menjadi lebih mudah. Selain itu ada pula yang memberikan batasan pengertian tentang kader, sebagai berikut : Kader kesehatan dinamakan juga promotor kesehatan desa (prokes) yaitu tenaga sukarela yang dipilih oleh, dari masyarakat dan bertugas mengembangkan masyarakat. (Adisasmito, 2014)
Untuk menjadi Kader Posyandu tidak gampang, karena harus memiliki kriteria-kriteria tertentu. Berdasarkan ketentuan Kemenkes, syarat untuk menjadi Kader Posyandu adalah : a) Dapat  membaca  dan  menulis  dengan  bahasa  Indonesia,  b)  Secara  fisik  dapat  melaksanakan tugas-tugas sebagai kader, c) Mempunyai penghasilan sendiri dan tinggal tetap di desa tersebut, d) Menjadi kader aktif dalam kegiatan sosial maupun pembangunan di desa yang ditinggali, e) Dikenal  oleh  masyarakat  dan  dapat  bekerjasama  dengan  kader  lainnya  serta  berwibawa,  f) Sanggup membina paling sedikit 10 Kepala Keluarga untuk meningkatkan keadaan kesehatan lingkungan, g) Diutamakan memiliki ketrampilan.
Persyaratan tersebut diatas berlaku umum di seluruh wilayah Indonesia, termasuk ketika Kabupaten Lumajang akan memilih kader posyandu, maka harus tunduk pada ketentuan itu. Dari para Kader yang telah direkrut, ada beberapa Kader Posyandu yang sangat kreatif, terampil dan  bertanggungjawab  dalam  melaksanakan  tugasnya,  dan  salah  satu  kreatifitas  yang dilahirkannya adalah menyelenggarakan swepping atau pemberian pelayanan kesehatan secara door to door terhadap balita dan/atau ibu hamil. Aktivitas semacam ini dapat menjad cikal bakal terjadinya  Posyandu  Keliling,  yang  pelaksanaannya  bertujuan  untuk  mengupayakan pemenuhan hak kesehatan dasar balita di masa pandemi Covid-19.
Adapun  yang  dimaksud  pandemic  Covid-19  adalah  peristiwa  menyebarnya  penyakit coronavirus 2019 atau dalam bahasa aslinya Coronavirus disease disingkat Covid-19 di seluruh dunia,  termasuk  wilayah  yang  terdampak  adalah  Indonesia.  (A.  Baidun,  2020)  Merebaknya virus  ini  berdampak  pada  tatanan  kehidupan  masyarakat,  seperti  :  dilarang  mengadakan pertemuan-pertemuan yang melibatkan orang banyak, harus memakai masker, harus jaga jarak ( social distansing ), harus mencuci tangan dan/atau memakai hand shanitezier, dan sebagainya. Berbagai keharusan itu melahirkan budaya baru dalam interaksi antar manusia, yang kemudian seolah  menuntut  kepatuhan  masyarakat  terhadap  kebijakan  protokol  kesehatan  yang  telah ditetapkan dan disepakai bersama oleh masyarakat itu sendiri.
Kebijakan  protokol  kesehatan  tersebut  juga  berlaku  untuk  Kabupaten  Lumajang,  yang pada pelaksanaan Posyandu juga diberlakukan kreativitas, yakni kader jemput bola maksudnya mendatangi keluarga balita sambil membawa peralatan untuk mengukur lingkar kepala, tinggi tubuhnya, dan berat badan balita, serta membawa buku catatan perkembangan tumbuh kembang balita, yang hasil kerjanya dikoordinasikan dengan Puskesmas setempat.

## METODE PELAKSANAAN
Penulisan  artikel  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  ( yuridis  approacht )  dan pendekatan sosiologis ( sociologis approacht ), yang artinya pendekatannya dilakukan melalui
kajian  terhadap  undang-undang  dan  perilaku  masyarakat,  yang  digunakan  untuk  mengatur masalah yang menjadi topik pembahasan hingga menemukan penyelesaiannya.
Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini bersifat primer, berupa Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan Undang-Undang Organik lainnya, termasuk peraturan pelaksanaannya, serta sumber bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku literatur, jurnal ilmiah, prosiding, artikel, keterangan-keterangan dan sebagainya.
Teknis  pengumpulan  bahan  hukumnya  antara  lain  dilakukan  melalui  cara  :  observasi dan/atau  dokumentasi  serta  wawancara  atau  interview,  yang  berlangsung  selama  bulan  Juli- September 2020. Selanjutnya bahan-bahan hukum yang sudah ditemukan tersebut dihimpun, dianalisa sehingga hasilnya dapat dijadikan salah satu panduan,yang selanjutnya dipergunakan dalam  rangka  menerapkan  cara-cara  inovatif  pada  proses  pemberian  pelayanan,  termasuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat
Terhadap  bahan-bahan  hukum  yang  telah  terhimpun,  selanjutnya  dianalisa menggunakan metode diskriptif kualitatif artinya metode analisis yang dilakukan dengan cara memberikan uraian dan gambaran atas bahan-bahan hukum yang diperoleh dari studi literatur, dokumenter,  keterangan-keterangan  maupun  fakta  empiris  yang  terjadi  di  lapangan,  yaitu wilayah Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Propinsi Jawa Timur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Hasil Pengabdian
Sebelum menyajikan hasil pengabdian kepada masyarakat, secara terstruktur aktivitas pelaku pengabdian dapat digambarkan dalam diagram alir berikut ini :

## Gambar 1. Diagram Alir Posyandu Keliling di Desa Selok Besuk
Dari pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan di Kecamatan Sukodono selama kurang lebih 3 (tigaa) bulan diperoleh hasil sebagai berikut :
1. Kegiatan Posyandu Apel dan Srikaya di Desa Selok Besuki Kecamatan Sukodono tetap dilaksanakan  di  masa  Pandemi  Covid-19  meskipun  dengan  metode  yang  berbeda,  dan dimaksudkan agar hak kesehatan balita tetap terpenuhi secara kontinyu.
2. Metode yang digunakan adalah Posyandu Keliling, dalam hal ini 2 (dua) Kader Posyandu Apel  dan  2  (dua)  Kader  Posyandu  Srikaya  yang  bergerak  melakukan  pemeriksaan  dari
rumah ke rumah terhadap 8 (delapan) balita, tepatnya pada bulan timbang Agustus 2020 dan Februari 2021, dengan mematuhi protokol kesehatan.
3. Ide  Posyandu  Keliling  berasal  dari  kreatifitas  kader  setelah  memperhatikan  arahan Pemerintah  dan  melihat  beberapa  contoh  dari  youtube  yang  dilaksanakan  di  wilayah Jakarta. Sementara penelitian yang pernah ada, diantaranya karya Venta Yulia Sari, Nur Hafifah dkk, hanya membahas peran dan fungsi Posyandu pada umumnya,  adapun yang khusus membahas Posyandu Keliling hanya artikel populer yang dimuat dalam Majalah Gemari. Oleh karena itu inovasi ini mendapat apresiasi positif dari banyak pihak.

## B. Pembahasan

## Tujuan  dan  Manfaat  Posyandu  Sebagai  Lembaga  Pelayanan  Kesehatan  Dasar  Balita pada Umumnya.
Lembaga  Administrasi  Negara  mengartikan  pelayanan  umum  atau  pelayanan  publik sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di  Pusat,  di  Daerah  dan  di  lingkungan  Badan  Usaha  Negara/Daerah  dalam  bentuk  barang dan/atau  jasa,  baik  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  maupun  dalam  rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan,  harapannya esensi  pemberian pelayanan publik dapat  dimengerti oleh para pihak yang terkait, serta dipatuhi segala konsekwensinya. (Kinerja-USAID, 2014)
Inti  pokok  pemberian  pelayanan  publik  pada  dasarnya  adalah  sikap  dan  tindakan pemerintah  dalam  rangka  memberikan  perlakuan  terbaik  kepada  masyarakatnya,  guna mencukupi  kebutuhan-kebutuhannya  yang  pemenuhannya  berkenaan  dengan  kewenangan pemerintah.  Kebutuhan pelayanan kesehatan misalnya, menjadi  salah  satu kebutuhan dasar, yang  bukan  hanya  diperlukan  oleh  masyarakat  dewasa  melainkan  bayipun  membutuhkan pelayanan terbaik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Dalam hal ini secara khusus pemerintah  melalui  Dinas  Kesehatan,  membentuk  kelembagaan  Posyandu,  yang  untuk operasionalisasinya disinergikan dengan program kerja Puskesmas
Manfaat  Posyandu  menurut  Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia,  adalah  :  a) Untuk mendukung perbaikan perilaku, b) Untuk mendukung perilaku hidup bersih dan sehat, c)  Untuk  mencegah  penyakit  yang  berbasis  lingkungan  dan  penyakit  yang  dapat  dicegah dengan  imunisasi,  d)  Untuk  mendukung  pelayanan  Keluarga  Berencana,  dan  e)  Untuk mendukung  pemberdayaan  keluarga  dan  masyarakat  dalam  penganekaragaman  pangan melalui pemanfaatan pekarangan
Berdasarkan  uraian  diatas,  tampak  sekali  bahwa  Posyandu  sangat  membantu masyarakat  dalam  rangka  mendapatkan  pelayanan  dasar  bagi  balitanya.  Adapun  jenis pelayanan yang diselenggarakan posyandu untuk balita, mencakup :
a. Penimbangan berat badan dan pengukuran panjang badan/tinggi .
Pemantauan  pertumbuhan  balita  dilakukan  oleh  kader  Posyandu  dengan  melakukan penimbangan berat badan dan pengukuran panjang badan/tinggi badan.
b. Penentuan status pertumbuhan Hasil  penimbangan  berat  badan  yang  dilakukan  akan  dicatat  pada  KMS  (Kartu  Menuju Sehat)  yang  akan  menilai  status  gizi  dan  mendeteksi  secara  dini  jika  terjadi  gangguan pertumbuan. KMS adalah kartu yang memuat kurva pertumbuhan normal anak berdasarkan indek antroprometri BB/U .
c. Penyuluhan dan konseling Penyuluhan gizi di Posyandu dilakukan oleh kader kepada ibu/keluarga balita. Penyuluhan dilakukan  melalui  pendekatan  perorangan,  sehingga  bukan  merupakan  penyuluhan kelompok namun kader dapat melakukan penyuluhan kelompok pada hari Posyandu atau di luar hari Posyandu.
d. Pemeriksaan kesehatan oleh petugas Puskesmas Disamping pemeriksaan dari petugas Puskesmas, juga dilakukan imunisasi dan deteksi dini tumbuh kembang, apabila ditemukan kelainan segera di rujuk ke Puskesmas
Selain itu  di  Posyandu juga  diberikan  pelayanan  konsultasi  bagi  orang  tua  berkaitan dengan cara pemberian Air Susu Ibu (ASI), mengingat ASI banyak mengandung zat-zat yang sangat mendukung pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak.
Fakta menujukkan, bahwa bayi yang mendapat Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif memiliki sistem  peredaran  darah  yang  lebih  baik  sehingga  kemungkinannya  kecil  terserang antiosklerosis atau penyakit jantung, dapat terlindungi dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh  kuman,  bakteri,  virus  maupun  alergi,  dan  akan  memiliki  kornea  mata  yang  sehat.  (M. Purbadiri, A, 2018)
Yang dimaksud dengan pemberian ASI Eksklusif adalah pemberian konsumsi Air Susu Ibu (ASI) mulai bayi berumur 0 hingga 6 bulan, berturut-turut tanpa ditambah dengan makanan lainnya.  Dan  dilanjutkan  pemberiannya  hingga  anak  berusia  2  tahun,  dengan  boleh ditambahkan menu makanan lainnya yang sesuai dengan usianya.
Di  dalam  pelaksanaan  Posyandu  sendiri  dipantau  pertumbuhan  dan  perkembangan balita  yang  berada  dalam  kewenangannya  dan  memonitornya  melalui  Kartu  Menuju  Sehat (KMS),  yang  diberikan  kepada  setiap  balita  dan  wajib  dibawa  setiap  hadir  di  Posyandu. Memang di dalam pemberian pelayanannya, Posyandu hanya berwenang memfasilitasi anak- anak sejak usia 0 hingga 5 tahun, selebihnya menjadi tanggungjawab orang tua dan keluarga masing-masing untuk mengasuh dan membimbingnya. Oleh karena itu berbekal edukasi yang diperoleh  selama  mendampingi  anak  berproses  di  Posyandu,  serta  upaya-upaya  lain  yang ditempuh  oleh  orang  tua  untuk  memperkaya  wawasannya  perihal  membimbing  anak  balita, maka  para  orang  tua  akan  dapat  memberikan  perlakuan  terbaik  bagi  balitanya,  sehingga nantinya harapan untuk menjadikan balita sebagai insan yang sehat jasmani dan rohani hingga besar nanti akan dapat tercapai.
Kementerian  Kesehatan  membagi  Posyandu  menjadi  4  jenjang  berdasarkan  tingkat perkembangannya, yakni sebagai berikut :
a. Posyandu  Pratama,  adalah  posyandu  yang  belum  mantap,  yang  ditandai  oleh  kegiatan bulanan posyandu, belum terlaksana secara rutin serta jumlah kader sangat terbatas yakni kurang dari 5 (lima) orang
b. Posyandu Madya, adalah posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali  per  tahun,  dengan  rata-rata  jumlah  kader  sebanyak  5 (lima)  orang  atau lebih, tetapi cakupan kelima kegiatan utamanya masih rendah, yaitu kurang dari 50%.
c. Posyandu Purnama, adalah Posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun dengan rata-rata jumlah kader sebanyak 5 (lima) orang atau lebih, cakupan kelima kegiatan utamanya lebih dari 50% mampu menyelenggarakan program tambahan serta telah memperoleh sumber pembiayaan dari dana sehat yang dikelola oleh masyarakat yang pesertanya masih terbatas, yakni kurang dari 50% Kepala Keluarga di wilayah kerja Posyandu.
d. Posyandu Mandiri, adalah posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun dengan rata-rata jumlah kader sebanyak 5 (lima) orang atau lebih, cakupan kelima kegiatan utamanya lebih dari 50% mampu menyelenggarakan program tambahan serta telah memperoleh sumber pembiayaan dari dana sehat yang dikelola oleh masyarakat yang pesertanya lebih dari 50% Kepala Keluarga yang bertempat tinggal di wilayah kerja Posyandu.
Pengklasifikasian  itu  selain  dimaksudkan  untuk  melakukan  penjenjangan  juga  untuk memotivasi setiap lembaga Posyandu agar terus mengembangkan dirinya sehingga mencapai jenjang tertinggi dan akses yang cukup luas dalam rangka menunjang oprasionalisasinya.
Pembiayaan Posyandu dilakukan sinergis antara subsidi dari Pemerintah Daerah yang disalurkan  melalui  Puskesmas  dengan  Pemerintah  Desa  dan  swadaya  masyarakat.  Khusus untuk  dana  yang  bersumber  dari  swadaya  masyarakat,  teknis  pengumpulannya  biasanya dilakukan pada saat pertemuan Dasa Wisma dan PKK di lingkungan setempat.
Potensi  Posyandu  Desa  Selok  Besuki  Kecamatan  Sukodono  Dalam  Upaya  Pemenuhan Hak Kesehatan Balita dan Antisipasi Stunting
Desa Selok Besuki adalah salah satu wilayah dari 197 Desa dan 8 Kelurahan yang ada di Kabupaten Lumajang, yang kedudukannya ada di bagian sebelah utara pusat kota Lumajang, kurang  lebih  berjarak  7  Km.  Corak  kehidupan  masyarakat  aslinya  dominan  sebagai  petani, namun seiring dengan perkembangan wilayah yang menghadirkan beberapa developer untuk membangun perumahan di seputar wilayah Kecamatan Sukodono, maka terbuka juga lapangan kerja  baru,  yang  bisa  diakses  oleh  masyarakat  setempat,  misalnya  sebagai  Satpam,  Tenaga Kebersihan,  dan  lain-lain.  Apalagi  setelah  warga  yang  menempati  rumah-rumah  tersebut berlatar  belakang  pekerjaan  yang  berbeda-beda  maka  komunitasnya  semakin  heterogen. Kesadaran  masyarakat  terhadap  kesehatan  lingkungan  dan  kesehatan  dirinya  cukup  tinggi, sehingga  petugas  kesehatan  jarang  menemui  kendala  saat  mensosialisasikan  program- programnya.
Dalam  hal  pemeriksaan  kesehatan  dasar  pada  balita,  Desa  memfasilitasi penyelenggaraan Posyandu, yang biasanya pada kondisi normal, dalam arti negara tidak sedang mengalami bencana atau wabah, Posyandu di Desa Selok Besuki dilaksanakan rutin setiap hari Kamis atau Sabtu di minggu kedua pada bulan berjalan, dengan sistim tatap muka. Kader yang bertugas  dalam  setiap  kelompok  Posyandu  terdiri  atas  7  (tujuh)  hingga  8  (delapan)  orang, ditambah  dengan  petugas  medis  dari  Puskesmas,  kurang lebih  sebanyak  2  (dua)  orang.  Para kader tersebut rata-rata adalah ibu  rumahtangga yang mempunyai kemauan dan kemampuan melancarkan  salah  satu  program  pemerintah  tersebut,  dan  bersedia  bekerja  secara  sukarela. Masa  kerjanya  juga  tergantung  pada  kesediaan  para  kader  itu  sendiri,  dan  biasanya  dalam hitungan lebih dari 3 (tiga) tahun.
Tabel 1. Identitas Posyandu di Desa Selok Besuki No. Nama Posyandu Alamat Sekertariat Peringkat Posyandu Jumlah Kader 1. Apel RT 27 RW 05 Dsn Sukodono Permai Purnama 7 orang 2. Srikaya RT 30 RW 06 Dsn Sukodono Permai Purnama 8 orang 3. Markisa RT 23 RW 02 Dsn Krajan Barat Purnama 7 orang 4. Delima RT 22 RW 02 Dsn Krajan Barat Purnama 7 orang 5. Pepaya RT21 RW 01 Dsn Krajan Timur Purnama 7 orang
Aktivitas  para  Kader  Posyandu  disini  sama  dengan  tugas  dan  fungsi  kader  pada umumnya, yaitu membantu pelaksanaan Posyandu di lingkungannya, dalam hal ini adalah di 5 Kelompok  Posyandu  yang  ada  di  wilayah  Desa  Selok  Besuki,  dan  masing-masing  tahapan kerjanya dikoordinir oleh Ketuanya.
Pada prinsipnya tugas Kader dalam Posyandu, menurut Kemenkes adalah :
1. Sebelum  hari  buka  posyandu  kader  menyebarluaskan  hari  buka/pelaksanaan  Posyandu, mempersiapkan  tempat  pelaksanaan  Posyandu,  mempersiapkan  sarana  Posyandu, berkoordinasi  dengan  petugas  kesehatan  dan  mempersiapkan  Pemberian  Makanan Tambahan (PMT)
2. Pada  hari  buka  Posyandu  kader  melaksanakan  pendaftaran  pengunjung  Posyandu, melaksanakan penimbangan balita dan ibu hamil yang berkunjung ke Posyandu, mencatat hasil  penimbangan  di  buku  Kesehatan  Ibu  dan  Anak  (KIA)  dan  di  Kartu  Meuju  Sehat (KMS), pengukuran Lingkar Badan dan Lingkar Kepala (LILA) pada  Bumil dan Wanita Usia  Subur  (WUS),  melaksanakan  penyuluhan  dan  konseling  gizi,  membantu  petugas kesehatan memberikan pelayanan KB, dan melengkapi pencatatan sekaligus membahas tindak lanjut dari kegiatan bersama petugas kesehatan.
3. Di  luar  hari  buka  Posyandu  kader  mengadakan  pemuthakiran  data  sasaran  Posyandu, membuat  diagram  batang  SKDN,  melakukan  tindak  lanjut  terhadap  sasaran  yang  tidak datang  maupun  sasaran  yang  memerlukan  penyuluhan  lanjut,  memberitahukan  kepada
kelompok  sasaran  agar  berkunjung  ke  Posyandu  pada  saat  hari  buka,  dan  melakukan kunjungan tatap muka kepada tokoh masyarakat.
Sehubungan semua Posyandu di Desa Selok Besuki belum memiliki ruang atau gedung sendiri, maka biasanya dilaksanakan di Balai Desa, Balai Dusun, Gedung PAUD atau Rumah Ketua  RT/RW.  Dalam  hal  ditemukan  balita  yang  kurang  sehat  saat  dilakukan  pemeriksaan oleh Kader, maka Kader dapat membawanya ke Puskesmas Pembantu (Pustu) yang letaknya satu halaman dengan Balai Desa Selok Besuki, atau ke Puskesmas Sukodono, yang berjarak sekitar 3 Km dari Balai Desa.
Mengingat  pentingnya  peran  Kader  Posyandu  dalam  mendukung  harapan  pemerintah untuk  melahirkan  generasi  penerus  yang  cerdas,  sehat  dan  berakhlak  mulia,  termasuk meminimalisisr terjadinya stunting, maka sangatlah tepat jika dalam persyaratan rekrutmennya terdapat  unsur  kreatif  yang  harus  dimiliki  seorang  calon  kader,  disamping  syarat-syarat lainnya, yaitu : a) Dapat membaca dan menulis dengan bahasa Indonesia , b) Secara fisik dapat melaksanakan tugas-tugas sebagai kader, c) Mempunyai penghasilan sendiri dan tinggal tetap di desa tersebut, d) Menjadi kader aktif dalam kegiatan sosial maupun pembangunan di desa yang ditinggali, e) Dikenal oleh masyarakat dan dapat bekerjasama dengan kader lainnya serta berwibawa , dan f) Sanggup membina paling sedikit 10 Kepala Keluarga untuk meningkatkan keadaan kesehatan lingkungan.
Adapun unsur yang lainnya adalah diutamakan mereka yang memiliki ketrampilan dan daya  kreativitas  tinggi,  alasannya  agar  sigap  dalam  menyikapi  keadaan  darurat  yang kemungkinan  dapat  mengganggu  keberlangsungan  kegiatan  Posyandu  secara  rutin  tersebut. Seperti  yang  terjadi  pada  Tahun  2020-2021,  posisi  kader  Posyandu  di  Indonesia  pada umumnya dan di Desa Selok Besuki pada khususnya sedang diuji oleh munculnya virus corona disessies,  yang  berdampak  pada  tidak  dapat  dilakukannya  Posyandu  secara  normal.  Untuk itulah  Kader  Posyandu  setempat  mencoba  menggali  ide-ide  baru  demi  untuk  dapatnya melaksanakan  kegiatan  Posyandu,  mengingat  banyak  warga  yang  resah  terhadap keterlambatan pelayanan pada balitanya. Berbekal daya kreativitas yang tinggi dari para kader ditambah dengan dukungan dari Kepala Desa Selok Besuki dan Kepala Puskesmas Sukodono, maka  lahirlah  bentuk  kegiatan  Posyandu  Keliling.  Caranya,  Kader  dan  petugas  Puskesmas mendatangi keluarga balita ataupun  bumil, melakukan pemeriksaan dan memberikan advis- advis tertentu sesuai kebutuhan pihak yang bersangkutan.
Kegiatan  jemput  bola  ini  telah  berlangsung  sejak  pertengahan  tahun  2020,  saat  situasi pandemi  covid-19  masih  genting-gentingnya,  oleh  karenanya  pada  saat  itu  Bidan  Desa  dan Kader  yang  ditugaskan,  melakukan  pemeriksaan  dasar,  dilengkapi  dengan  APD  yang terstandar demi mencegah penularan virus corona disseases. Khusus pada momentum bulan Timbang yang jatuh pada bulan Agustus  dan Februari  setiap tahunnya, Tim  Penggrak PKK Desa  Selok  Besuki  selalu  turut  ambil  peran  sebagai  petugas  tambahan  untuk  Pemberian Makanan  Tambahan  (PMT),  pasca  dilakukannya  pemberian  vitamin  A  kepada  balita  yang menjadi sasaran kegiatan Posyandu Keliling.
Dari  hasil  Posyandu  Keliling  pada  bulan  Agustus  2020  ada  kebijakan  tertentu,  maksudnya untuk  balita  dan/atau  ibu  hamil  yang  tidak  bermasalah  kesehatannya,  akan  dilakukan pemeriksaan di rumahnya masing-masing, dengan mematuhi ketentuan  Protokol  Kesehatan. Sebaliknya  bagi  balita  dan/atau  ibu  hamil  yang  bermasalah  akan  dihadirkan  ke  Pustu  atau Puskesmas  dan  difasilitasi  pemeriksaan  oleh  Dokter.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  masyarakat terlindungi  hak-hak  kesehatannya  dan  terpuaskan  untuk  pelayanan  publiknya,  meskipun situasi dan kondisi negara belum sepenuhnya aman dari ancaman virus corona.
Pada  pelaksanaan  bulan  Timbang  Februari  2021,  Ketua  Tim  Penggrak  PKK  mengajak serta 2 (dua) orang Sahabat PKK untuk ikut berkontribusi sesuai kemampuannya, dalam hal ini melakukan penyuluhan tentang perlunya meminum vitamin A dan memanfaatkan asupan makanan  yang  bergizi  untuk  mendukung  kelancaran  tumbuh  kembangnya  balita  serta menghindarkan  bahaya  eklamsia  pada  bumil.  Melalui  langkah  demikian  itu  diharapkan nantinya  akan  semakin  berkurang  jumlah  anak  balita  yang  mengalami  kekurangan  gizi,
kekurangan  enerji  kronis,  dan  sebagainya,  termasuk  pula  dapat  meminimalisir  terjadinya kelahiran bayi stunting.
Stunting merupakan akibat dari kekurangan gizi kronis, dimana anak menjadi terlalu pendek  pada  usianya.  Di  Indonesia,  diperkirakan  sekitar  satu  dari  tiap  tiga  anak  terkena stunting.  (KINERJA  dan  BAPPEDA  Lumajang,  2019).  Kondisi  stunting  dapat  mulai menjangkit sebelum seorang ibu menjadi hamil, dan sesudah anaknya lahir biasanya stunting makin parah karena pola makan yang buruk dan kondisi sanitasi yang tidak terlalu memadai, seperti kurangnya air bersih dan parktek-praktek sanitasi yang kurang higyenis, termasuk juga pernikahan dini bisa menjadi pemicu lahirnya bayi dengan kondisi stunting.
Edukasi  yang  dilakukan  para  Kader  Posyandu  bersama  Tim  Penggerak  PKK  Desa Selok Besuki Kecamatan Sukodono dalam setiap pertemuan Posyandu, cukup strategis untuk memberikan pengetahuan awal bagi para ibu hamil tentang risiko terjadinya stunting pada bayi yang akan diahirkannya, sehingga para ibu tersebut bersedia melakukan upaya-upaya preventif, seperti mengkonsumsi makanan yang berprotein, menjaga kebersihan diri, mengatur pola hidup sehat, dan banyak macam upaya lainnya.

## Inisiasi  Pelaksanaan  Posyandu  Keliling  Sebagai  inovasi  Pelayanan  Kesehatan  Balita  di Masa Pandemi Covid-19
Sebagai upaya memberikan pelayanan terbaik di bidang kesehatan, maka Pemerintah Indonesia  menempatkan  Puskesmas  (Pusat  Kesehatan  Masyarakat)  yang  merupakan  fasilitas pelayanan kesehatan tingkat dasar, sebagai salah satu unit layanan dibawah Dinas Kesehatan. (M. Purbadiri, A., 2020). Bidan dan Perawat dalam praktek penyelenggaraan Posyandu akan banyak terlibat pada proses pemberian layanan kesehatan kepada balita dan ibu hamil.
Di Kabupaten Lumajang, terdapat 25 (dua puluh lima) Puskesmas yang tersebar di tiap- tiap Kecamatan, tepatnya 19 Puskesmas ada di 19 (sembilan belas) Kecamatan dan 6 (enam) Puskesmas  berada  di  3  (tiga)  Kecamatan,  yang  artinya  satu  Kecamatan  tersebut  memiliki  2 (dua) Puskesmas, yang semuanya berperan aktif dalam pelaksanaan Posyandu.
Sehubungan  dengan  terjadinya  pandemi  covid-19,  pelaksanaan  Posyandu  pada umumnya mengalami kendala untuk menjalankan kegiatan rutinnya, lantaran ada pembatasan pertemuan  dengan  banyak  orang.  Di  sisi lain,  masyarakat  menghendaki tetap  ada pelayanan pemeriksaan  kesehatan  balita  karena  menginginkan  tumbuh  kembangnya  tidak  terhambat, apalagi jika sampai akhirnya dapat berisiko terjadinya stunting. Untuk menyikapi kepentingan masyarakat,  Pemerintah  memberikan  arahan  agar  Posyandu  dilaksanakan  dengan  model keliling,  yaitu  yang  mengharuskan  kader  Posyandu  mendatangi  balita  dari  rumah  ke  rumah dengan menyediakan sarana pemeriksaan sederhana, seperti : timbangan elektrik, mettlen, dan sebagainya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Posyandu Keliling ini merupakan sebuah inovasi dalam pelayanan kesehatan balita dan/atau ibu hamil.
Inovasi merupakan salah satu aspek yang berpengaruh dalam berkembang dan majunya suatu  organisasi.  Inovasi  memiliki  pengertian  yang  tidak  hanya  sebatas  membangun  dan memperbaharui  namun  juga  dapat  didefinisikan  secara  luas,  memanfaatkan  ide-ide  baru, menciptakan produk, proses, jasa dan layanan. (R. Mohammad, 2019)
Berkaitan  dengan  pelaksanaan  kegiatan  Posyandu  maka  yang  dimaksud  inovasi tersebut adalah inovasi memberikan jasa dan layanan kesehatan dasar pada balita, ibu hamil dan  keluarganya.  Adapun  untuk  menjaga  kualitas  pemberian  jasa  layanan  di  Posyandu, terhadap  kader  perlu  diberikan  pelatihan-pelatihan  tertentu  yang  sejalan  dengan  kebutuhan Posyandu,  agar  lahir  sikap  bijak  dari  berbagai  pihak  terkait,  khususnya  dalam  menyikapi situasi dan kondisi Pandemi Covid-19..
Inovasi Posyandu Keliling di Desa Selok Besuki dapat dikatakan telah diinisiasi  oleh para  kader  melalui  pendataan  balita  dulu,  atau  dengan  kata  lain  pendataan  tersebut  menjadi cikal  bakal  lahirnya  Posyandu  Keliling,  meskipun  pelaksanaannya  belum  optimal.  Namun melalui koordinasi yang serius antara Puskesmas, Kader Posyandu dan Tim Penggerak PKK
Desa  Selok  Besuki,  akhirnya  pada  bulan  Timbang  yakni  Agustus  Tahun  2020  dan  Februari Tahun 2021, data pemeriksaan balita dengan sistim jemput bola dapat dilaporkan teratur.

## Gambar 2. Pelaksanaan Posyandu Apel di Gedung PAUD dan Posyandu Keliling
Secara konkrit kegiatan yang dilakukan oleh para kader dalam kegiatan Posyandu yang identik dengan Posyandu Keliling itu antara lain adalah :
a. Memberikan pelayanan penimbangan dan pengukuran Lingkar Kepala (LILA) secara door to door , untuk antisipasi temuan hidrosepalus pada balita.
b. Membawakan  Makanan  Pendamping  ASI  (MP-ASI)  bagi  balita  yang  dituju,  untuk mencegah  terjadinya  bayi  kurang  gizi  atau  Kekurangan  Energi  Kronis  (KEK)  sebagai pemicu kondisi Stunting
c. Melakukan penyuluhan tentang Persalinan Aman dan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) kepada ibu hamil yang diperiksanya, untuk mennghindari adanya Bayi Baru Lahir Risiko tinggi (BBLR)
d. Mengingatkan  para  Wanita  Usia  Subur  (WUS)  untuk  intens  memeriksakan  organ reproduksinya, agar tidak sampai terjadi pendarahan akibat kekurangan zat Besi (Fe). Setelah dilakukan evaluasi terhadap kegiatan Posyandu Keliling di bulan Agustus 2020 tersebut,  hasilnya  cukup  bagus  bila  ditinjau  dari  sisi  pemberian  pelayanan,  oleh  karena  itu Kader  Posyandu  Desa  Selok  Besuki  bersepakat  untuk  tetap  melaksanakannya  lagi  di  bulan timbang  berikutnya  yakni  Februari  2021  sampai  kemudian  pemerintah  menyatakan  boleh melaksanakan kembali kegiatan Posyandu sebagaimana biasanya.
Dari semua aktivitas yang telah  dilaksanakan secara sinergi lintas sektoral di wilayah Desa Selok Besuki, bila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, aktivitas yang dilakukan para kader melalui kegiatan Posyandu Keliling itu, bukanlah hal yang sia-sia bahkan melanggar hukum, karena pada prinsipnya ketika Pemerintah memperbolehkan cara demikian itu  berarti  Negara  hadir  ditengah-tengah  masyarakat  guna  memfasilitasi  kebutuhan- kebutuhannya.  Satu  dari  beragam  kebutuhan  masyarakat  pada  umumnya  adalah  pelayanan kesehatan, dan Posyandu Keliling telah memenuhi tujuan pemberian pelayanan tersebut.

## KESIMPULAN
Pelaksanaan  Posyandu  di  Desa  Selok  Besuki  Kecamatan  Sukodono  Kabupaten Lumajang,  merupakan  aktivitas  rutin  dalam  rangka  pemberian  pelayanan  kesehatan  kepada balita dan/atau ibu hamil, dengan maksud agar pemeriksaan kesehatan balita terpantau runtut sehingga tidak tejadi kendala dalam proses tumbuh kembang diusia emasnya, mengantisipasi adanya  stunting  serta  tidak  menghadirkan  risiko  kematian  pada  ibu  dan  bayinya  akibat penanganan persalinan yang terlambat. Namun sehubungan adanya Pandemi Covid-19 rutinitas tersebut harus diubah dengan metode Posyandu Keliling, dengan cara  para kader melakukan pendataan dan kunjungan langsung ke masing-masing balita dan/atau ibu hamil yang menjadi wewenang tugasnya, atas sepengetahuan pihak Puskesmas serta dengan mematuhi ketentuan protokol kesehatan. Munculnya inovasi Posyandu Keliling ini diinisiasi oleh Kader Posyandu Apel dan Srikaya, sedangkan awal diterapkannya pada bulan Agustus 2020 lalu sampai dengan bulan Desember 2021, kemudian setelah itu posyandu berlangsung normal lagi, seiring dengan adanya indikasi dampak covid-19 telah melemah.

## REKOMENDASI
Sehubungan tahun 2022 ini situasi pandemi covid-19 sudah mereda sehingga memungkinkan dilaksanakannya  kembali  posyandu  secara  tatap  muka,  untuk  itu  penulis  berencana  untuk melakukan penelitian lagi dg pelibatan Kader Posyandu, khususnya perihal penceghan stunting di Kabupaten Lumajang, yang saat ini menduduki peringkat keempat dari urutan terbawah di Propinsi Jawa Timur. Langkah ini sekaligus menjadi implementasi program kerja penulis yang terlibat sebagai team pencegahan stunting di Kabupaten Lumajang.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmoto, Wiku. 2014. Sistim Kesehatan . Bandung : PT Raja Grafindo Perkasa, edisi ke-2, I. Johni. 2005. Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif . Malang : Banyu Media Kinerja-Bappeda Lumajang, Risiko Stunting, Kabar Lumajang, 2019
Kinerja-USAID.  2014. Panduan  Praktis  Pengelolaan  Pengaduan  Sebagai  Metode  Efektif Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Pendidikan dan Kesehatan). Malang M. Purbadiri, A. 2020. Legalisasi dan Konsekwensi Janji Perbaikan Pelayanan (Telaah pada Puskesmas). Yogiyakarta : Bildung
Promkes. 2011. Keberadaan dan Potensi Posyandu. Jakarta R. Mochammad. 2019. Inovasi Pelayanan Publik . KEMUDI J. Ilmu Pemerintah. , vol. 4, no. 1 Sekjen  dan  Kepaniteraan  MK-RI,  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, 2009
Sekertariat Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, 2009 Sekertariat Negara., Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, 2009