## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) KEPADA KEPALA NEGARA DAN KAPOLRI (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 3006/Pid.Sus/2017/PN Medan)
Irvan Saputra, Ediwarman, Suhaidi, Marlina.
Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara irvansyahputra90@gmail.com
RINGKASAN  - Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengkaji  dan menganalisis  aturan  hukum  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  ujaran kebencian (hate speech) kepada Kepala Negara dan Kapolri, untuk mengkaji dan menganalisis  faktor-faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  tindak  pidana  korupsi. ujaran  kebencian  kepada  Kepala  Negara  dan  Kapolri,  serta  Peninjauan  Kembali dan  Putusan  Pengadilan.  Medan  Negara  Nomor:  3006/pid.sus/2017/PN  Medan. Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  normatif,  ciri penelitian  ini  adalah  deskriptif  analisis,  yang  bersumber  dari  data  sekunder dengan  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier. Hal  ini  dilakukan  dengan  mengumpulkan  data  dalam  studi  literatur  dan  studi dokumen  yang  dianalisis  secara  kualitatif.  Dan  gunakan  Statute  Approach  dan Case Approach. Ketentuan hukum tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan oleh  pelaku  difokuskan  pada  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik (ITE), tindak pidana kebencian yang dilakukan oleh pelaku juga  merupakan  perbuatan  melawan  hukum  yang  menimbulkan  penghinaan  atau pencemaran  nama  baik.  Faktor  penyebab  pelaku  melakukan  ujaran  kebencian terdiri  dari  faktor  individu,  faktor  ketidaktahuan  masyarakat,  faktor  fasilitas, faktor  kurangnya  kontrol  sosial,  faktor  lingkungan  dan  faktor  nilai.  Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 3006/Pid.Sus/2017/PN Medan.

## Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Ujaran Kebencian, Kepala Negara dan Kapolri

## PENDAHULUAN
Pesatnya perkembangan  teknologi  dan  informasi  berdampak  besar  pada cara hidup manusia, dan menjadi gaya hidup banyak orang di seluruh dunia. Di Indonesia,  tren  ini  sangat  menonjol.  Pertumbuhan  media  sosial  membuat masyarakat semakin sulit untuk mengabaikan penggunaannya dalam kehidupan
sehari-hari. Media sosial bukan lagi sekadar tren yang lewat, melainkan sudah menjadi  kebutuhan  banyak  orang.  Teknologi  saat  ini  memudahkan  semua orang  untuk  tetap  terhubung  dengan  semua  orang  di  dunia.  Munculnya teknologi  seperti  internet  mempengaruhi  perubahan  di  dunia  seperti  cara berpikir, bertindak dan berperilaku yang mengarah pada tindakan hukum yang dilanggar  oleh  masyarakat.  Ujaran  kebencian  ( Hate  Speech) merupakan fenomena yang tidak biasa yang terjadi selama ini, seringkali ujaran kebencian menimbulkan  keributan  masyarakat  dengan  kelompok  masyarakat  lainya dengan pemerintah dalam hal ini Kapolri bahkan Presiden.
Hate  Speech adalah  perbuatan  atau  bentuk  komunikasi  yang  dapat merusak  perasaan  maupun  reputasi  seseorang.  Kejahatan  ini  telah  termaktub dalam KUHPidana berserta sanksi terhadap para pelaku Hate Speech tersebut. Hate  Speech kini  menjadi  perhatian  pemerintah  bahkan  masyarakat  yang belum  pernah  mengalami  kejahatan  tersebut.  Kejahatan  ini  tidak  hanya dilakukan  di  kalangan  masyarakat,  fenomena Hate  Speech juga  sering  terjadi terhadap  pemerintah  dan  sering  ditujukan  kepada  kepala  Negara  dan  Kapolri. Kejahatan  ini  lebih  sering  dilakukan  di  media  sosial.  Hal  tersebut  menjadi salah  satu  penyebab  mengapa  pemerintah  menerbikan  peraturan  tentang Hate Speech di  media  sosial  kepada  Presiden  dan  Kapolri  yang  termaktub  dalam Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  perubahan  atas  undang- undang  nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik (ITE).
Salah  satu  peristiwa  kebencian  terhadap  kepala  negara  dan  Kapolri adalah  Farhan  Balatif  alias  Ringgo  yang  beralamat  di  Jl.  Bono,  Nomor  58  F, Kelurahan. Glugur Darat I, Kecamatan. Medan Timur, Kota Medan. Tindakan tersebut dilakukan melalui mengunggah foto-foto kebencian kepala negara dan Komisaris Polisi di Facebook.
Satu  dari  banyaknya  kasus Hate  Speech yaitu  dilakukan  oleh  Farhan Balatif  atau  bisa  juga  di  panggil  Ringgo  dengan  status  terdakwa  yang beralamat  di  Jl.  Bono,  Nomor  58  F,  Kelurahan  Glugur  Darat  I,  Kecamatan Medan Timur Kota Medan. Tindakan ini dilakukan melalui Facebook, Ringgo
memposting  gambar  berisi Hate  Speech yang  ditujukan  kepada  Presiden  dan Kapolri.
Polisi melaporkan tindakan tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang ITE, tersangka diduga bertentangan dengan Pasal 45 Ayat (3) Undang- Undang  Republik  Indonesia  No.  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.
Berdasarkan ketentuan Pasal  45  Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang- Undang  Republik  Indonesia  No.  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  berbunyi  “ Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak mendistribusikan  dan  atau  mentransmisikan  dan  atau  membuat  dapat diaksesnya  informasi  elektronik  dan  atau  dokumen  elektronik  yang  memiliki muatan  penghinaan  dan/atau  pencemara  namabaik” .  Perbuatan  tersebut tergolong  kejahatan  berupa Hate  Speech dengan  menggunakan  media  sosial yang juga dikenal dengan istilah cyber crime .

## KAJIAN TEORI
a. Teori Pertanggungjawaban Pidana
Menurut  Roscue pound, ”I use simple word “liability” for the situation where  by  one  may  exact  legally  and  other  is  legally  subjeced  to  the exaction”( Pound mengatakan bahwa pertanggungjawaban dalam tindak pidana berarti  suatu  kewajiban  untuk  membayar  pembalasan  yang  selanjutnya  akan diterima  pelaku  dari  seseorang  yang  telah  dirugikan. ). 2 Oleh  karena  itu, penerapan  teori  pertanggungjawaban  pidana  pada  penelitian  ini  adalah  untuk menganalisis  aturan  hukum  pertanggungjawaban  pidana  bagi  pihak  yang melakukan tindakan Hate Speech kepada Presiden dan Kapolri.

## b. Teori Perbuatan melawan hukum
Schaffmeister,  mengutarakan  “melawan  hukum”  terdapat  pada  unsur delik yang  berada pada   yaitu  “melawan hukum  secara khusus” sementara itu
“melawan hukum” sebagai unsur yang tidak dicantumkan pada rumusan delik namun menjadi dasar dalam menjatuhkan hukuman sebagai “melawan hukum secara  umum”.  Teori  ini  memiliki  tujuan  sebagai  analisis  dalam  mengetahui perilaku  melawan  hukum  dengan  tindakan  yang  dilakukan  oleh  para  penegak hukum.
c. Teori Pemidanaan
Cara  terakhir  dan  merupakan  puncak  pada  proses  penegakkan  hokum yaitu  teori  pemidanaan.  Penetapan  hukum  pidana  merupakan  tugas  yang dimiliki  oleh  Hakim  selaku  aparat  penegak  hukum  yang  berwenang  pada undang-undang untuk menjatuhkan hukum pidana pada pelanggar hukum yang telah ditetapkan. Negara memiliki hak dan wewenang dalam menjatuhkan dan menjalankan sanksi hokum pidana. Oleh sebab itu, penerapan teori pemidanaan dalam penelitian guna menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 3006/ Pid.Sus/2017/PN Medan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode normatif yang berfokus pada analisis deskriptif, data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan  bahan  hukum  tersier  merupakan  sumber  penelitian.  Pengumpulan  data pada  penelitian  ini  menggunakan  studi  literatur  dan  studi  dokumen  yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini juga menggunakan Statute Approach dan Case Approach.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Aturan  Hukum  Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku  Hate  Speech Terhadap Presiden dan Kapolri
Perkembangan  teknologi  terutama  internet  memungkinkan  masyarakat melakukan  tindakan Hate  Speech di  media  sosial,  sehingga  negara menerbitkan  undang-undang  khusus  kejahatan  didunia  maya  dengan  sebutan cyber  crime ,  dalam  hal  ini  juga  termasuk  tindak  pidana Hate  Speech yang diatur dalam KUHPidana.
Hate  Speech juga  dikenal  sebagai  pencemaran  nama  baik.  Tindakan pencemaran  nama  baik  yang  dilakukan  di  media  sosial  secara  khusus  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008,  sebagaimana  telah  dirancang ulang  dalam  Undang-undang  ITE.  Dilihat  dari  pengalaman  sebelum berlakunya  Undang-undang  ITE,  Peraturan  yang  selalau  dipakai  di  Indonesia ketika adanya Cybercrime adalah Undang-undang ITE.
KUHPidana  maupun  Undang-Undang  ITE  yang  digunakan  dalam menghukum  pelaku ciber  crime berlaku  pada  seluruh  warga  negara,  tanpa terkecuali,  perbedaannya  hanyalah  pada  pengadilan  yang  menangani  kasus tersebut. Karena pelaku tindak pidana termasuk undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak bersifat khusus untuk masyarakat, pemerintah, dan siapa  pun  yang  melanggar  dikenakan  sanksi  berupa  sanksi  pidana.  akan dikenakan biaya. Pembatasan dan denda yang telah ditetapkan negara .
Indonesia  sebelumnya  telah  merevisi  beberapa  pasal  Undang-Undang tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  yang  maksud  dan  tujuannya menjadi  Menurut  Samuel  Abrijani  Pangerapan,  Direktur  Aplikasi  Informasi, alasan  perubahan  UU  No  11  Tahun  2008  menjadi  UU  No  19  Tahun  2016 adalah  karena:  Informasi  dan  transaksi  elektronik  adalah  upaya  Indonesia untuk  mencapai  Pengaturan  Internet  Padahal,  audit  sertifikasi  dimulai  pada tahun 2012, tetapi tidak dilaksanakan sampai 2016.
Ketentuan  hukum  dalam  KUHP  tentang  pertanggungjawaban  Kepala Negara  dan  Kapolri  atas  tindak  pidana  ujaran  kebencian,  ketentuan  tentang delik  penghinaan  Kepala  Negara  atau  Kapolri  pada  Pasal  134  dan  137. Ketentuan-ketentuan  tersebut  di  atas  tentang  tindak  pidana  penghinaan sebagaimana  ditentukan  oleh  Hukum  Pidana.  Selain  itu,  pemerintah menggunakan  Undang-undang  ITE  Nomor  19  Tahun  2016,  terkait  Pasal  27 dan 28 Undang-undang ITE, jika tindak pidana dilakukan di Media sosial UU No. 45 dan Perubahan No. 45 tentang Ketentuan Pidana.
a. Pasal 27 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.
1) “Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya
Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Eleketronik  yang  memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”
2) “Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki muatan perjudian.”
3) “Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya Informasi  Elektronik  yang  memiliki  muatan  penghinaan  dan/atau pencemaran nama baik.”
4) “Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”
b. Pasal 28 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.
1) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan  menyesatkan  yang  megakibatkan  kerugian  konsumen  dalam Transaksi Elektronik.”
2) “Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  informasi yang  ditujukan  untuk  menimbulkan  rasa  kebencian  atau  permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).” 4
c. Pasal 45 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.
1) “Setiap  orang  yang  memenuhi  unsur  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan/atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak  Rp. 1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah).”
2) “Setiap  orang  yang  memenuhi  unsur  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  28  ayat  (1)  dan/atau  ayat  (2)  dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  6  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp. 1.000.000.000,00,- (satu miliah rupiah).”
3) “Setiap  orang  yang  memenuhi  unsur  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00,- (dua miliar rupiah).” 5
Kemudian  adanya  revisi  Pasal  27  dan  45  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2008 yang
telah  diubah  kedalam  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik, sebagai berikut:
1) Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE “Yang  dimaksud  dengan  “mendistribusikan”  adalah  mengirimkan dan/atau  menyebarkan  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen Elektronik  kepada  banyak  orang  atau  berbagai  pihak  melalui  sistem Elektronik”
2) “Cukup jelas”
3) “Ketentuan pada ayat inimengacu pada ketentuan pencemaran nama baikdan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).”
4) “Ketentuan  pada  ayat  ini  mengacu  pada  ketentuan  pemerasan dan/atau  pengancaman  yang  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).” 6
a. Pasal  45  UU  No.  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik
1) Pasal 45 : “cukup jelas”
2) Pasal 45 A : “cukup jelas”
3) Pasal  45  B:  “Ketentuan  dalam  Pasal  ini  termasuk  juga  didalamnya perundangan didunia siber ( cyber bullying ) yang mengandung unsure ancaman  kekerasan  atau  menakut-nakuti  dan  mengakibatkan  fisik, psikis, dan/atau kerugian materil”. 7
Adapun  beberapa  pasal  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Eleketronik  yang  diubah  atau  direvisi  oleh pemerintah  kedalam  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  termasuk  juga perubahan  atas  ketentuan  pidana  penjara  dan/atau  pidana  dendam,  ini
disebabkan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tidak  efektif  dalam mengurangi  tindak  pidana  dalam  dunia  maya  maupun  tindak  pidana cyber crime lainnya,  disamping  undang-undang  tersebut  pemerintah  juga  kurang cepat  dan  tegas  dalam  menjalankan  undang-undang  yang  lama  dan memberantas  tindak  pidana cyber  crime terutama  dalam  tindak  pidana  ujaran kebencian.
Tujuan  dari  revisi  tersebut  dapat  memberi  arah  terkait  pembangunan internet  didalam  negeri.  Pasalnya,  pergerakan  internet  di  Indonesia  dinilai sangat  cepat.  Buktinya,  terjadi  peningkatan  tajam  pengguna  internet  menjadi 132  juta  tahun  2016,  dimana  semula  hanya  42  juta  ditahun  2010. Berkembangnya  internet  sangat  cepat,  dalam  6  (enam)  tahun  jumlah penggunanya sudah tiga kali lipat, karena itu untuk menjamin keamanan dalam berinternet diperlukan payung hukum yang positif “. 8
2. Faktor  Penyebab  Terjadinya  Tindak  Pidana  Hate  Speech  kepada Presiden dan Kapolri
Faktor  penyebab  pelaku  melakukan  kejahatan Hate  Speech khususnya penghinaan      atau  pencemaran  nama  baik  yang  menggunakan  media  social yaitu:
a. Faktor individu itu sendiri
Faktor  kejiwaan  individu  itu  sendiri  dapat  menyebabkan  kejahatan seperti daya emosional, rendahnya mental, sakit hati dengan korban, dendam.
b. Faktor ketidaktahuan masyarakat
Ketidaktahuan  akan  penghinanan  menjadi  penyebab  terjadinya pelanggaran ujaran kebencian, terutama bagi mereka yang tergolong tidak mengetahui aturan  hukum tentang pencemaran nama baik.
c. Faktor sarana dan fasilitas
Faktor sarana dan fasilitas juga mempengaruhi era globalisasi saat ini terutama  melalui  internet  sehingga  penyebaran  informasi  menjadi lebih  mudah,  cepat  dan  efisien.  Hal  ini  untuk  memastikan  bahwa mereka yang tidak pandai  menggunakan fasilitas internet  dan media komunikasi tidak dibatasi saat menggunakan alat komunikasi.
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  sarana  dan  fasilitas  tersebut  juga berdampak signifikan terjadinya tindakan ujaran kebencian, terutama merusak nama baik melalui sosial. Kemajuan teknologi modern telah memudahkan  para  pelaku  untuk  melakukan  kejahatan  dengan memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada.
d. Faktor Kurangnya Kontrol Sosial
Faktor  kurangnya  kontrol  sosial  adalah  kurangnya  kontrol  internal yang wajar, dari keluarga atau lingkungan, sering kali tidak mau tahu status anggota keluarga, dan pihak eksternal, yaitu masyarakat, tidak peduli  dengan  status  keluarga.  Perbuatan  yang  dilakukan  di  sekitar mereka,  tidak  terkendali  dan  tidak  adanya  norma  atau  norma  sosial yang saling bertentangan.
e. Faktor Lingkungan
Lingkungan merupakan tempat utama yang mendukung berkembangnya  pola  perilaku  kriminal  individu.  Berikut  merupakan faktor yang mempengaruhi antara lain:
1) Memberikan peluang dalam melakukan kejahatan;
2) Memberikan gambaran sebagai panutan
3) Ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan;
f. Faktor Nilai
Dalam  etika,  nilai  diartikan  sebagai  suatu  konsep  yang menggambarkan  baik  buruknya  suatu  tindakan  atau  pemikiran  dan membedakan  antara  yang  benar  dan  yang  salah.  Nilai-nilai  tersebut terbagi menjadi nilai pribadi atau nilai yang dianut oleh individu dan nilai  budaya atau nilai  budaya yang dianut oleh orang-orang dengan nilai yang sama.
Nilai  dapat  dibagi  menjadi  lima  kategori  secara  garis  besar  sebagai berikut:
1) Keyakinan (Ketuhanan)
2) Budaya (Adat/Tradisi Lokal)
3) Pandangan hidup
4) Moral

## 5) Sosial (Nilai kemasyarakatan)
Kelima nilai diatas berpengaruh pada watak dan tingkah laku. Nilai-nilai  tersebut ditransmisikan atau ditanamkan sejak dini dalam keluarga  dan  pola  asuh  serta  dalam  interaksi  sosial  individu  dengan lingkungan.  Hal  ini  mempengaruhi  pembentukan  konsep  diri  setiap orang.
Namun, penyeban yang selalu membuat seseorang melakukan kejahatan adalah faktor internal yaitu faktor psikologis atau kejiwaan yaitu  kekuatan  emosional  yang  tinggi,  selain  itu  faktor  sarana, fasilitas  dan  kemajuan  teknologi  juga  sangat  berpengaruh  karena tersedianya  sarana  dan  fasilitas  yang  memberikan  semua  pengguna media sosial akses tanpa batas terhadap semua informasi.
Sementara itu, para pelaku tidak puas dengan kinerja presiden Joko widodo terkait hal tersebut dengan alasan sebagai berikut:
a) Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak;
b) Impor Bahan Pangan;
c) Impor Tenaga Kerja Asing, dan
d) Hutang Negara yang Bertambah.
Selain  itu,  pelaku  juga  menjelaskan  mengapa  dirinya menyatakan Hate Speech kepada Kapolri dikarenakan;
1) Ketidakbecusan dalam memimpin kepolisisan negara;
2) Belum mampu memberanta Narkoba;
3) Penerimaan Sogokan.
3. Analisis  Putusan  Pengadilan  Negeri  Medan  Nomor:  3006/ pid.sus/2017/PN Medan
Putusan  Pengadilan  Negeri  Medan  Nomor:  3006/Pid.Sus/2017/PN. Medan  memutuskan  Terdakwa  Muhammad  Farhan  Balatif  als  Ringgo Abdillah  tersebut  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan tindak pidana “ dengan sengaja dan tanpa hakmendistribusikan dan membuat dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan  Dokumen  Elektronik  yang memiliki  muatan  penghinaan  dan  pencemaran  nama  baik” berdasarkan
dalam dakwaan primer. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu  dengan  pidana  penjara  selama  1(satu)  tahun  dan  6  (enam  )  bulan  dan denda  sejumlah  Rp  10.000.000,00  (sepuluh  juta  rupiah)  dengan  ketentuan apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar  maka  harus  diganti  dengan  pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani oleh  Terdakwa  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang  dijatuhkan  dan menetapkan  agar  Terdakwa  tetap  ditahan.  Kemudian  diputuskan  bahwa barang bukti telah dimusnahkan serta menuntut Terdakwa  untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
Menurut  isi  surat  dakwaan,  persyaratan,  dan  putusan  hakim Pengadilan Negeri Medan, persyaratan jaksa dan putusan hakim tidak sama. Jika  keputusan  yang  diberikan  oleh  hakim  cukup  ringan  dari  pada  tuntutan jaksa penuntut umum (JPU), akan tetapi jaksa juga tidak sependapat dengan putusan  majelis  hakim  yang  bermasalah  dengan  tidak  adanya  legalitas pelapor, dalam kasus a quo pelapornya personil Polrestabes Medan bernama Brigadir Ricky Swanda.
Berdasarkan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  50/PUU-VI/2008, Pasal  27  (3)  UU  ITE  ditemukan  adanya  pelanggaran  aduan.  Pengadilan menyatakan bahwa akibat dan penafsiran Pasal 27 (3) UU ITE tidak terlepas dari norma hukum dasar ketentuan umum tentang penghinaan Pasal 310 dan 311 KUHP. Kedua pasal tersebut memerlukan penanganan pengaduan secara hukum.  Pertimbangan  hukum  pengadilan  menyatakan  bahwa  "status  quo (Pasal  27  (3),- red )  juga  harus  ditafsirkan  sebagai  kejahatan  yang mengharuskan  pengaduannya  diadili  di  pengadilan."  Begitulah  bunyi pertimbangan yang disampaikan.
Secara umum delik klacht adalah kejahatan yang bisa dituntut ketika terdapat  pengaduan  dari  pihak  yang  tidak  puas.  Pelanggaran  ini  sangat subjektif  sehingga  hanya  pihak  yang  tidak  puas  yang  berhak  mengajukan pengaduan dan tidak dapat diwakili melalui pihak lain.
Pengaduan  diatur  lebih  lanjut  dalam  konteks  UU  ITE,  dengan memperhatikan  kepentingan  korban.  Maka,  yang  menerima  perlindungan
hukum  adalah  korban  dan  bukan  kepada  orang  lain.  Maksudnya,  hanya korban  yang  dapat  membuat  penilaian  yang  persis  dengan  korban.  Hate Speech  merupakan  tindakan  yang  sangat  subjektif  dan  harus  diimbangi dengan standar objektif. Oleh karena itu, konten dan konteks merupakan unit penting yang harus diperhatikan dalam menilai penghinaan atau pencemaran nama  baik.  Ini  termasuk  kejelasan  tentang  identitas  orang  yang  dihina. Identitas di  sini harus merujuk pada individu  tertentu, bukan badan hukum, dan tidak ditujukan untuk masyarakat umum.
Menurut  anator,  hakim  yang  menjatuhkan  hukuman  yang  terlalu berat, di sisi lain, pelaku telah meminta maaf dan menilai perbuatannya, dan dalam hal ini hakim tidak mempertimbangkan jika pelaku masih bersekolah. Selain itu, hakim dalam putusannya kurang cermat dan teliti. Hal itu terlihat dalam  putusan  di  halaman  4,  11,  dan  18.  Demikian  penjelasan  dakwaan. Artinya, dakwaan primer, subsider, dan lebih subsider lainnya juga mewakili biaya keseluruhan yang isi sebagai  berikut: “dengan sengaja atau tanpa hak atau  melawan  hukum  mengakses  Komputer  dan/atau  Sistem  Elektronik dengan  cara  apapun  dengan  melanggar,  menerobos,  melampaui  atau menjebol system pengamanan” seperti yang telah termaktub dalam Undang- undang ITE RI yang terdapat dalam dakwaan Primer.
Disisi lain tuduhan Subsider dan Lebih Subsider  memiliki ketentuan berbeda dari dakwaan primer. Pasal 45A Ayat (2) UURI No. 19Tahun 2016 terkait  Perubahan  Atas  UU  No.  11  Tahun  2008  Tentang  ITE  berhubungan dengan  Pasal  28  Ayat  (2)  UU  ITE  dan  Pasal   45   Ayat  (3)  UU  RI  No.  19 Tahun 2016 Jo Pasal 27 Ayat (3) UU Tentang ITE.

## SIMPULAN
Ketentuan  hukum  mengenai  pertanggungjawaban  pidana Hate  Speech termaktub dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas  UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah dijabarkan dalam Pasal 45 ayat (3) UURI  No.19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  jo.  Pasal  27  Ayat  (3)  UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
Penyebab  pelaku  melakukan  Hate  Speech  di  media  sosial  antara  lain adalah  kondisi  psikologis  atau  mental  individu,  faktor  lingkungan,  minimnya
kontrol  sosial,  ketidaktahuan  masyarakat,  dan  institusi.  Faktor  sarana  dan fasilitas,  globalisasi,  faktor  ketidakpuasan  terhadap  ketetapan  yang  diberikan oleh  kepala  negara,  dan  ketidakberdayaan/keseriusan  kapolri.  Namun,  faktor yang paling berpengaruh dalam melaksanakan kejahatan adalah faktor internal, faktor psikologis atau mental yaitu kekuatan emosi yang tinggi, dan kemajuan teknologi yang semakin mudah. Kemajuan teknologi sangat berpengaruh untuk mewujudkannya, memberikan semua pengguna media sosial akses tanpa batas ke semua informasi.
Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 3006/
Pid.Sus/2017/PN  Medan.  Berdasarkan  permohonan  jaksa  dan  putusan  hakim, putusan hakim lebih ringan dari permohonan jaksa. Namun penulis juga tidak sependapat  dengan  putusan  hakim  bahwa  hukuman  bagi  pelaku  terlalu  berat, padahal  pelaku  telah  meminta  maaf  dan  menyesali  perbuatannya.  Apalagi dalam  putusan  tersebut,  majelis  hakim  menilai  putusan  tersebut  tidak  serius terbukti dengan putusan hakim pada halaman 4, 11, dan 18 yang menjelaskan bahwa  dakwaan  merupakan  penjelasan  dari  dakwaan  Primer,  Subsider  dan Lebih  Subsider  yang  menguraikan  keseluruhaan  dakwaan.  Dakwaan  Primer terkait  Undang-undang  RI  No.  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE.
Sedangkan  dakwaan  Subsider  dan  Lebih  Subsider  terdapat  ketentuan berbeda  dari  dakwaan  primer.  Pada  pasal  45A  Ayat  (2)  UU  RI  No.  19  Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE jo Pasal 28 Ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal  45  Ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE jo Pasal 27 Ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmasasmita, Romli. Perbandingan Hukum Pidana , Bandung: Mandar Maju,
2000.
Abidin, A.Z.  dan Andi Hamzah, Pengantar dalam hukum pidana indonesia, Jakarta: Yusuf  Watampone, 2010 . Ruli, Nasrullah. Media Sosial, Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2015. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang – Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE
Meri  Febriyani,  “Analisis  Faktor  Penyebab  Pelaku  Melakukan  Ujaran
Kebencian ( Hate Speech ) Dalam Media Sosial”, Jurnal Hukum , 2019. http://www.google.co.id/amp/s/m.bintang.com./amp/2664301/ini- alasan-uu- ite-direvisi diakses 28 Juni 2019
https://www.kompasiana.com/valerianlibertwangge/58173faccb23bd7c33e643 70/delik-aduan-dalam-pasal-penghinaan-uu-ite?page=all  diakses28  Juni 2019  pukul 16:40 Wib
Hasil  Wawancara  dengan  Ibu  Riana  BR  Pohan,  Hakim  Pengadilan  Negeri Medan, Tanggal 13 Juni 2019, jam 08:30 Wib.
Hasil Wawancara dengan M. Farhan Balatif, Pelaku Ujaran Kebencian Kepada Kepala Negara dan Kapolri, Tanggal 21 Juni 2019, jam 16:04 Wib.
Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 3006/Pid.Sus/2017/PN. Medan