## JURNAL PADMA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Politeknik Piksi Ganesha Vol. 04 No. 01 (2024) https://journal.piksi.ac.id/index.php/Padma p-ISSN : 2797-6394  e-ISSN : 2797-3905
Surabaya  Single  Window  Alfa :  Inovasi  Layanan  Perizinan Berbasis E-Government untuk  Mewujudkan Smart  City di Kota Surabaya
Hikmah Saptya Ningrum 1 , Gendut Sukarno 2 
1,2 Manajemen, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur , Indonesia, 60294
E-mail : genduts.ma@upnjatim.ac.id 

## Info Artikel:
Diterima: 14 Juni 2024
Diperbaiki: 21 Juni 2024 Disetujui: 28 Juni 2024 Abstract: Public  services  are  intended  to  meet  the  basic service  needs  of  every  citizen  for  goods,  services,  and administrative  services  provided  by  public  service providers  in  accordance  with  laws  and  regulations.  The purpose of this research is to solve problems and improve service  quality.  This  research  uses  a  qualitative descriptive  approach  to  explain  and  analyze  SSW  Alfa's E-Government-Based Licensing Service Innovation in an effort  to  realize  Surabaya  City's  Smart  City.  To  collect data,  observation  and  documentation  were  used.  The results  showed  that  the  Surabaya  City  government  has developed  an  innovative  solution  called  Surabaya  Single Window  Alfa,  which  is  an  electronic-based  licensing service  platform  to  overcome  licensing  problems  and realize  excellent,  effective,  efficient  public  services, simplify  and  speed  up  the  licensing  process,  improve quality,  and  transparency.  The  addition  of  SSW  Alfa shows  the  commitment  of  Surabaya  City  Government  to become a Smart City.
Abstrak: Pelayanan publik dimaksudkan untuk memenuhi  kebutuhan  pelayanan  dasar  setiap  warga negara  atas  barang,  jasa,  dan  pelayanan  administratif yang  disediakan  oleh  penyelenggara  pelayanan  publik sesuai  peraturan  perundang-undangan.  Tujuan  dari penelitian  ini  untuk  menyelesaikan  masalah  dan meningkatkan  kualitas  layanan.  Pendekatan  yang digunakan  yaitu  pendekatan  deskriptif  kualitatif  untuk menjelaskan dan menganalisis Inovasi Layanan Perizinan Berbasis  E-Government  SSW  Alfa  dalam  upaya mewujudkan  Smart  City  Kota  Surabaya.  Untuk
Keywords: Public Service, Government, Innovation, Smart City Kata  Kunci: Pelayanan
Publik,
Pemerintah,
Inovasi, Kota Cerdas

## JURNAL PADMA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Politeknik Piksi Ganesha Vol. 04 No. 01 (2024) https://journal.piksi.ac.id/index.php/Padma p-ISSN : 2797-6394  e-ISSN : 2797-3905
mengumpulkan  data,  observasi  dan  dokumentasi digunakan.  Hasil  menunjukkan  bahwa  pemerintah  Kota Surabaya  telah  mengembangkan  solusi  inovatif  bernama Surabaya  Single  Window  Alfa,  yaitu  platform  layanan perizinan  berbasis  elektronik  untuk  mengatasi  masalah perizinan dan mewujudkan pelayanan publik yang prima, efektif, efisien, menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan,  meningkatkan  kualitas,  dan  transparansi. Penambahan  SSW  Alfa  menunjukkan  komitmen Pemerintah Kota Surabaya untuk menjadi Smart City.

## Pendahuluan
Pelayanan  publik  didefinisikan  sebagai  kegiatan  atau  rangkaian  kegiatan untuk  memenuhi  kebutuhan  pelayanan  dasar  bagi  setiap  warga  negara  dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara  pelayanan  publik  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan, menurut  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik. Peningkatan  pelayanan  publik  telah  menjadi  fokus  utama  dari  kebijakan  strategis karena  terkait  erat  dengan  kualitas  penyelenggaraan  pemerintahan  dan kesejahteraan  masyarakat.  Amanda  Permatasari  (2020)  menyatakan  bahwa kebijakan memainkan peran penting dalam struktur pemerintahan karena berkaitan dengan  penanganan  berbagai  masalah  masyarakat.  Kebijakan  tidak  hanya menunjukkan  perspektif  pemerintah  tentang  masalah  sosial,  ekonomi,  dan  politik, tetapi juga merupakan alat penting dalam  menentukan tanggapan dan solusi yang tepat  untuk  kepentingan  masyarakat.  Akhir  dari  proses  evaluasi  kebijakan,  yang membantu  menentukan  keberhasilan  suatu  kebijakan,  mencakup  pengumpulan data,  analisis,  dan  penilaian  dampak  kebijakan  terhadap  masyarakat  untuk mencapai tujuan.
Masalah  seperti  ketidakjelasan  dan  kesalahan  komunikasi  sering  muncul  saat melakukan  pelayanan  publik  (Suryadevi  &  Fanida,  2020).  Pelayanan  publik  di Indonesia  masih  dihadapkan  pada  beberapa  permasalahan  krusial  yang  perlu mendapat perhatian serius (Reza, 2020). Persoalan ini bagaikan benang kusut yang menghambat tercapainya kualitas pelayanan publik yang ideal. Pertama, jalan yang mudah  rusak,  sikap  petugas  yang  kurang  ramah,  dan  prosedur  birokrasi  yang berbelit-belit menjadi contoh nyata dari produk layanan yang tidak memenuhi janji.

## JURNAL PADMA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Politeknik Piksi Ganesha Vol. 04 No. 01 (2024) https://journal.piksi.ac.id/index.php/Padma p-ISSN : 2797-6394  e-ISSN : 2797-3905
Kedua,  akses  yang  belum  merata  bagi  kelompok  rentan.  Kurangnya  infrastruktur yang  ramah  disabilitas  dan  proses  pelayanan  yang  rumit  menjadi  hambatan  bagi mereka untuk mendapatkan hak-hak dasar mereka. Ketiga, mekanisme pengaduan yang  tidak  jelas  dan  rumit.  Kurangnya  informasi  dan  prosedur  yang  berbelit-belit membuat mekanisme pengaduan menjadi tidak efektif. Permasalahan-permasalahan ini bagaikan batu sandungan dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima dan berpusat  pada  rakyat.  Diperlukan  upaya  komprehensif  dan  berkelanjutan  dari berbagai pihak untuk mengurai benang kusut tersebut.
Di  era  digital  ini, E-Government atau  pemerintahan  elektronik  telah  menjelma menjadi  elemen  fundamental  dalam  memodernisasi  dan  mentransformasi  sektor pemerintahan di berbagai negara. Lahirnya konsep ini dilandasi oleh perkembangan teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang  kian  pesat.  Tujuan  utamanya  adalah untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik  yang  disediakan  oleh  berbagai instansi atau organisasi pemerintah kepada masyarakat. Era digital telah membuka gerbang  transformasi  dalam  tata  kelola  pemerintahan. E-Government atau pemerintahan elektronik hadir sebagai solusi inovatif untuk membangun relasi yang lebih  kuat  antara  pemerintah  dan  warganya,  serta  meningkatkan  efisiensi  dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Saat ini, konsep Smart City atau Kota Cerdas telah menjadi topik yang hangat diperbincangkan.  Istilah  ini  mengacu  pada  sebuah  kota  yang  memanfaatkan Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  (TIK)  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup warganya,  sekaligus  mendorong  pembangunan  yang  berkelanjutan. Smart  City bukan  hanya  tentang  teknologi,  tetapi  juga  tentang  bagaimana  teknologi  dapat digunakan  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat  dan  membangun  kota yang  berkelanjutan.  Dengan  komitmen,  kerjasama,  dan  inovasi,  konsep Smart  City dapat menjadi solusi nyata untuk mewujudkan kota yang lebih baik di masa depan.
Dilansir  dari  suarasurabaya.net,  (2024),  Kota  Surabaya  menjadi  pionir  dalam penerapan e-government di  Indonesia,  diakui  secara  nasional  sejak  tahun  2002. Komitmen  kuat  untuk  mewujudkan  pemerintahan  yang  transparan,  efisien,  dan akuntabel melalui sistem terpadu ini telah membuahkan hasil yang membanggakan. Berawal  dari  gagasan  inovatif  Tri  Rismaharini,  saat  menjabat  sebagai  Wali  Kota Surabaya, e-government di  kota  ini  terus  berkembang  pesat.  Berbagai  penghargaan bergengsi telah diraih, termasuk e-Government Award dari Kementerian Komunikasi

## JURNAL PADMA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Politeknik Piksi Ganesha Vol. 04 No. 01 (2024) https://journal.piksi.ac.id/index.php/Padma p-ISSN : 2797-6394  e-ISSN : 2797-3905
dan Informatika. Pencapaian ini menjadi bukti nyata bahwa Surabaya telah menjadi teladan  bagi  daerah  lain  dalam  mewujudkan  pemerintahan modern yang  berpusat pada rakyat.
Pemerintah Kota Surabaya menunjukkan komitmennya dalam mempermudah proses  birokrasi  perizinan  di  wilayahnya.  Salah  satu  langkah  konkret  yang dilakukan  adalah  dengan  mengesahkan  Peraturan  Walikota  (PERWALI)  Surabaya Nomor  41  Tahun  2021  pada  tanggal  1  Juli  2021.  Kehadiran  PERWALI  Surabaya Nomor  41  Tahun  2021  ini  menandakan  lahirnya Surabaya  Single  Window  Alfa (SSW Alfa),  sebuah  platform  layanan  perizinan  terpadu  berbasis  elektronik  yang dirancang untuk menyederhanakan dan mempercepat proses pengurusan berbagai jenis perizinan di Kota Surabaya. SSW Alfa merupakan wujud nyata dari komitmen Pemkot  Surabaya  dalam  mewujudkan Smart  City ,  dimana  pemanfaatan  teknologi informasi  dan  komunikasi  menjadi  kunci  utama  dalam  tata  kelola  pemerintahan yang efektif dan efisien. Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini, telah melakukan penerapan E-Government dalam membangun Smart City .
Gambar 1 . Beranda Surabaya Single Window Alfa (SSW Alfa)
Dengan  potensinya  yang  besar  di  bidang  perdagangan  dan  bisnis,  kota Surabaya  mengalami  peningkatan  besar  dalam  jumlah  pemohon  perizinan.  Ada banyak  berkas  permohonan  dengan  waktu  penyelesaian  yang  tidak  pasti.  Ini menjadi  masalah  utama  dalam  sistem  perizinan  Surabaya  dan  dapat  mengganggu investasi dan bisnis. Salah satu penyebab masalah penumpukan berkas perizinan di Kota  Surabaya  adalah  sistem  pemrosesan  perizinan  yang  bersifat  sekuensial, perizinan  tidak  dapat  diproses  secara  bersamaan,  yang  menyebabkan  waktu  yang lama  untuk  menyelesaikan  banyak  perizinan  sekaligus.  Sistem  sekuensial  ini

## JURNAL PADMA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Politeknik Piksi Ganesha Vol. 04 No. 01 (2024) https://journal.piksi.ac.id/index.php/Padma p-ISSN : 2797-6394  e-ISSN : 2797-3905
menjadi  hambatan  utama  dalam  proses  perizinan,  menghambat  waktu  dan menghalangi para pemohon untuk bekerja dengan lancar. Problem sistem perizinan Surabaya  melampaui  masalah  pemrosesan  sekuensial.  Ketidakpastian  dan penundaan  yang  sering  terjadi  selama  proses  merupakan  masalah  penting  kedua. Pemohon sering terjebak dalam ketidakpastian tentang status perizinan dan tanggal penyelesaian  yang  diharapkan,  yang  membuat  mereka  cemas  dan  mengganggu rencana bisnis mereka. Kurangnya kejelasan dan prediktabilitas ini membuat sistem menjadi  lebih  tidak  efektif  dan  tidak  efisien.  Proses  perizinan  dihalangi  oleh nepotisme  dan  praktik  ilegal.  Kekhawatiran  tentang  integritas  sistem  dan kepercayaan  publik  muncul  dari  tuduhan  pilih  kasih  dan  biaya  tidak  resmi  yang dipungut  oleh  pejabat  tertentu.  Praktik-praktik  ini  tidak  hanya  menghalangi persaingan yang adil, tetapi juga mengancam pemohon.
Menanggapi  lonjakan  kegiatan  perizinan,  pemerintah  Surabaya  telah menerapkan  berbagai  langkah  untuk  merampingkan  proses  dan  meningkatkan aksesibilitas  bagi  warganya.  Inisiatif  utama  dalam  upaya  ini  adalah  pembentukan Unit  Pelayanan  Terpadu  Satu  Atap  (UPTSA),  unit  layanan  terpusat  yang mengoordinasikan  dan  membimbing  pemohon  melalui  proses  perizinan  dibawah naungan  DPMPTSP.  Menyadari  potensi  transformatif  teknologi,  pemerintah Surabaya memberikan layanan elektronik sebagai sarana untuk lebih meningkatkan efisiensi,  efektivitas,  dan  transparansi  dalam  layanan  perizinan  dan  non-perizinan. Pergeseran ke arah E-Government ini telah mempermudah individu dan bisnis untuk mengakses  dan  mengajukan  izin  yang  diperlukan,  mendorong  lingkungan  yang lebih  kondusif  untuk  kegiatan  ekonomi.  SSW  Alfa  muncul  sebagai  solusi  yang menjanjikan  untuk  lebih  merampingkan  dan  menyederhanakan  proses  perizinan. Memanfaatkan  kekuatan  teknologi  dan  informasi,  SSW  menjadi  platform  yang cukup  baik  di  mana  pemohon  dapat  mengirimkan,  melacak  dan  menerima  izin mereka  secara  elektronik.  Pendekatan  inovatif  ini  memiliki  potensi  untuk merevolusi  perizinan  di  Surabaya,  mengurangi  beban  birokrasi,  mempromosikan transparansi, dan mempercepat pertumbuhan bisnis.
Namun  demikian,  program  SSW  Alfa  menghadapi  banyak  tantangan  selama pelaksanaannya.  Akibatnya,  pemerintah  kota  Surabaya  harus  berkomitmen  kuat dan  mendapatkan  dukungan  yang  kuat  untuk  menjamin  keberlanjutan  program SSW  Alfa.  Akibatnya,  program  ini  akan  memiliki  kemampuan  untuk  memberikan

## JURNAL PADMA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Politeknik Piksi Ganesha Vol. 04 No. 01 (2024) https://journal.piksi.ac.id/index.php/Padma p-ISSN : 2797-6394  e-ISSN : 2797-3905
layanan publik yang efektif dan efisien, yang akan meningkatkan kinerja pemerintah kota Surabaya.

## Metode
Metode  yang  digunakan  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan karakteristik  deksriptif.  Sugiyono  (2019)  menyatakan  bahwa  pendekatan  kualitatif didasarkan  pada  positivisme  dan  menggunakan  kondisi  obyek  alami  sebagai instrumen  utama.  Penelitian  ini  menganalisis  lokasi  Kota  Surabaya,  terutama  Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Surabaya Timur yang beralamatkan di Jalan Raya  Menur  No.  31  C,  Manyar  Sabrangan,  Kecamatan  Mulyorejo,  Surabaya,  Jawa Timur.  Beberapa  metode  digunakan  untuk  mengumpulkan  data,  yaitu  observasi layanan perizinan secara langsung saat mengikuti kegiatan MSIB Batch 6 di UPTSA Surabaya  Timur  dengan  posisi  pendamping  layanan  perizinan  non  berusaha,  serta dokumentasi  seperti  catatan  dengan  foto  dan  video,  serta  data.  Penulis menggunakan  teknik  triangulasi  (gabungan)  untuk  mengumpulkan  data  dan analisis  data  dilakukan  secara  kualitatif.  Hasilnya  lebih  signifikan  daripada generalisasi.  Pendekatan  ini  bertujuan  untuk  menyelesaikan  masalah  nyata  yang berkaitan  dengan  meningkatkan  kualitas  layanan  publik.  Penulis  berupaya  untuk menjelaskan  dan  menganalisis  Inovasi  Layanan  Perizinan  Berbasis E-Government yaitu SSW Alfa dalam rangka mewujudkan Smart City di Kota Surabaya.

## Hasil dan Pembahasan
E-government yang  sukses  tidak  hanya  tentang  teknologi,  tetapi  juga  tentang memahami  dan  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  sebagai  penggunanya.  Integrasi layanan  yang  mulus  dengan  teknologi  dapat  memberdayakan  masyarakat  untuk mengakses kebutuhan mereka dengan mudah dan efisien.
Pelayanan  publik  di  Kota  Surabaya  masih  terjerat  dalam  benang  kusut permasalahan  yang  menghambat  tercapainya  kualitas  ideal.  Ketidakjelasan  dan miskomunikasi  dalam  pelayanan,  prosedur  birokrasi  yang  rumit,  akses  yang  tidak merata  bagi  kelompok  rentan,  serta  mekanisme  pengaduan  yang  tidak  jelas  dan rumit,  menjadi  batu  sandungan  dalam  mewujudkan  pelayanan  publik  yang  prima dan  berpusat  pada  rakyat.  Dikutip  dari  data  Ombudsman  Republik  Indonesia Tahun  2023,  jumlah  pengaduan  yang  masuk  di  Kota Surabaya  sebesar  152.  Hal  ini

## JURNAL PADMA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Politeknik Piksi Ganesha Vol. 04 No. 01 (2024) https://journal.piksi.ac.id/index.php/Padma p-ISSN : 2797-6394  e-ISSN : 2797-3905
menjadi  perhatian  bagi  pemerintah  Kota  Surabaya  untuk  terus  meningkatkan kualitas pelayanan yang ada.
Urgensi tersebut perlu ditindaklanjuti dengan meningkatkan layanan perizinan dan  non  perizinan  yang  efisien,  efektif,  dan  transparan  kepada  masyarakat  umum termasuk bisnis di Kota Surabaya, pelayanan perizinan dilakukan secara elektronik. Salah  satu  alternatif  yang  bagus  untuk  dikembangkan  adalah Surabaya  Single Window  Alfa ,  yang  merupakan  hasil  dari  kemajuan  teknologi  dan  informasi  dalam inovasi  pemerintahan.  Dilihat  dari  profil  pemerintahan  Kota  Surabaya,  terlihat adanya  perkembangan e-government dalam  sistem  pemerintahan.  Kota  Surabaya dianggap  melakukan  inovasi  dengan  menerapkan  sistem e-Government .  Ini  juga memiliki kemampuan untuk berkembang dari segi infrastruktur teknis dan sumber daya manusia aparatur pemerintahan.
Inovasi  Sistem  Layanan  Perizinan  ini  mengacu  pada  perubahan  dan pembaharuan  dalam  sistem  dan  prosedur  yang  digunakan  untuk  memproses perizinan  usaha  atau  kegiatan.  Inovasi  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas, efisiensi, dan efektivitas pelayanan perizinan, sehingga menjadi lebih cepat, mudah, dan  terjangkau  bagi  masyarakat.  Kota  Surabaya  telah  memanfaatkan e-government secara  komprehensif  untuk  menghadirkan  berbagai  inovasi  sistem  layanan  yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan bagi masyarakat. Kota Surabaya  telah  memanfaatkan e-government secara  komprehensif  untuk menghadirkan berbagai inovasi sistem layanan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan bagi masyarakat. Implementasi e-government di UPTSA Kota  Surabaya  terfokus  pada  beberapa  aspek  utama,  yaitu  Pelayanan Online , Pelayanan Offline Terpadu,  Meningkatkan  Kemudahan  Akses  Layanan,  serta Pemanfaatan Teknologi.
Sejak  tahun  2002,  Kota  Surabaya  telah  menjadi  pelopor  dalam  menerapkan e- government untuk membangun konsep Smart City di Indonesia. Berbagai sistem dan aplikasi  berbasis  digital  telah  diciptakan  dan  diterapkan  dalam  lingkup pemerintahan,  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat  dan mewujudkan  tata  kelola  kota  yang  lebih  efektif  dan  efisien.  Lahirnya Surabaya Single  Window  Alfa (SSW  Alfa) ,  sebuah  platform  layanan  perizinan  terpadu berbasis  elektronik  yang  dirancang  untuk  menyederhanakan  dan  mempercepat proses pengurusan berbagai jenis perizinan di Kota Surabaya. SSW Alfa merupakan

## JURNAL PADMA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Politeknik Piksi Ganesha Vol. 04 No. 01 (2024) https://journal.piksi.ac.id/index.php/Padma p-ISSN : 2797-6394  e-ISSN : 2797-3905
wujud  nyata  dari  komitmen  Pemkot  Surabaya  dalam  mewujudkan Smart  City ,  di mana pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi kunci utama dalam tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini, telah melakukan penerapan E-Government dalam membangun Smart City .
UPTSA  dalam  penerapan  pelayanan  perizinan  menggunakan  platform  SSW Alfa.  Dengan  demikian  masyarakat  bisa  melakukan  kegiatan  perizinan  dan  non perizinan  secara  mandiri  dari  rumah.  Namun,  tidak  dipungkiri  demi  tercapainya kesejahteraan  dalam  pelayanan  publik.  Pemerintah  menyediakan  layanan  secara fisik di loket-loket UPTSA. Hal ini memungkinkan bagi masyarakat yang memiliki kendala  seperti  tidak  memiliki  akses  internet,  kesulitan  pengajuan  perizinan  dan perlunya konsultasi sebelum melakukan pengajuan bisa langsung datang ke kantor UPTSA Surabaya Timur.
Gambar 2 . Pelayanan Perizinan di UPTSA Surabaya Timur
Penerapan  SSW  Alfa  sebagai  bentuk E-Government dalam  mewujudkan Smart City sangat  membantu  dalam  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  dan  penanganan masalah-masalah  yang  sering  dihadapi  terutama  terkait  perizinan.  Pertama, ketidakjelasan  dan  miskomunikasi  karena  kurangnya  informasi  yang  jelas  dan mudah  dipahami,  serta  komunikasi  yang  tidak  efektif  antara  petugas  dan masyarakat  dapat  ditangani  melalui  SSW  Alfa.  Dalam  platform  SSW  Alfa  sudah terdapat  persyaratan-persyaratan  yang  lengkap  terkait  perizinan  yang  akan dilakukan nantinya.

## JURNAL PADMA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Politeknik Piksi Ganesha Vol. 04 No. 01 (2024) https://journal.piksi.ac.id/index.php/Padma p-ISSN : 2797-6394  e-ISSN : 2797-3905
Gambar 3 . Persyaratan Pengajuan Permohonan
Kedua,  prosedur  birokrasi  yang  rumit,  berbelit-belit  dan  memakan  waktu lama,  membuat  masyarakat  merasa  tidak  dihargai  dan  frustrasi.  Hal  ini menunjukkan  kurangnya  komitmen  dari  penyedia  layanan  untuk  memberikan kualitas  terbaik  bagi  masyarakat.  Dengan  adanya  SSW  Alfa  yang  bertujuan  untuk merampingkan  proses  perizinan  memberikan  solusi  cepat  tanpa  perlu  prosedur birokrasi  yang  berbelit-belit.  Hal  ini  dikarenakan  SSW  Alfa  merupakan  sistem elektronik  yang  dirancang  otomatis  untuk  membantu  layanan  perizinan  yang  bisa diakses  dimanapun  dengan  mudah  dan  cepat  tanpa  harus  ke  kantor  UPTSA Surabaya Timur.
Ketiga, akses yang tidak merata bagi kelompok rentan . Kelompok masyarakat marginal,  seperti  penyandang  disabilitas  dan  lansia,  seringkali  menemui  kesulitan dalam  mengakses  layanan  publik.  Kurangnya  infrastruktur  yang  ramah  disabilitas dan  proses  pelayanan  yang  rumit  menjadi  hambatan  bagi  mereka  untuk mendapatkan hak-hak dasar mereka. Dalam hal ini, UPTSA Surabaya Timur sudah mulai memberikan infrastruktur dan pelayanan yang ramah dengan adanya nomor antrian  khusus  lansia  dan  disabilitas.  Adanya  nomor  tersebut  akan  mendapatkan perlakuan  khusus  dari  para  petugas  untuk  dibantu  secara  langsung  dengan penanganan prima.
Keempat,  mekanisme  pengaduan  yang  tidak  jelas  dan  rumit.  Ketika masyarakat  dihadapkan  dengan  pelayanan  yang  tidak  memuaskan,  mereka

## JURNAL PADMA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Politeknik Piksi Ganesha Vol. 04 No. 01 (2024) https://journal.piksi.ac.id/index.php/Padma p-ISSN : 2797-6394  e-ISSN : 2797-3905
seringkali  tidak  mengetahui  kemana  harus  mengadukan  keluhan  mereka. Kurangnya  informasi  dan  prosedur  yang  berbelit-belit  membuat  mekanisme pengaduan  menjadi  tidak  efektif.  Pemanfaatan e-Government ini  sangat  membantu dengan  adanya  teknologi  informasi  dan  komunikasi  seperti  telephone  pengaduan dan platform pengaduan di SSW Alfa. Tujuan adanya menu pengaduan ini, untuk memberikan kepuasan pada masyarakat terkait pelayanan dan permasalahan yang dihadapi agar dapat diberikan solusi alternatif yang efektif.
Gambar 4 . Laman Pengaduan di Surabaya Single Window Alfa
Kelima,  sistem  perizinan  di  Surabaya  menghadapi  tantangan  besar  yang berakibat  pada  penumpukan  berkas  permohonan  dan  hambatan  bagi  kelancaran investasi  dan  bisnis.  Lonjakan  permohonan  dan  waktu  penyelesaian  yang  tidak pasti. Masalah ini sudah diatasi dalam platform SSW Alfa. Dimana setiap perizinan diajukan.  Masyarakat  dapat  melihat  dan  memantau  riwayat  perjalanan  berkas  di akun pribadi SSW Alfa. Dengan demikian, ketidakpastian waktu penyelesaian dapat dipantau  secara  langsung  tanpa  perlu  dating  ke  Kantor  UPTSA  Surabaya  Timur untuk bertanya proses perjalanan berkas.
Keenam,  sistem  pemrosesan  sekuensial.  Proses  perizinan  yang  berurutan memakan  waktu  lama  dan  menghambat  penyelesaian  multiple  perizinan  secara bersamaan. Sistem ini menjadi hambatan utama bagi kelancaran usaha. Pemrosesan secara sekuensial adalah pemrosesan secara manual yang harus berurutan, sebelum adanya  platform  SSW  Alfa  yang  bisa  mengajukan  perizinan  secara  mandiri  dan otomatis dari sistem elektronik. SSW Alfa memudahkan perizinan tanpa harus antri dan menghilangkan system sekuensial yang memerlukan banyak waktu untuk antri.

## JURNAL PADMA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Politeknik Piksi Ganesha Vol. 04 No. 01 (2024) https://journal.piksi.ac.id/index.php/Padma p-ISSN : 2797-6394  e-ISSN : 2797-3905
Ketujuh  nepotisme  dan  praktik  illegal.  Tuduhan  suap  dan  pungutan  liar  oleh oknum  pejabat  merusak  integritas  sistem  dan  memicu  rasa  tidak  percaya  publik. Pemerintah  Kota  Surabaya  sudah  melarang  keras  segala  bentuk  gratifikasi.  Karena segala  bentuk  pelayanan  berskala  pemerintah  kota  tidak  ada  biaya  pelayanan, sehingga  untuk  menghindari  hal  tersebut.  Pemerintah  Kota  Surabaya  mempunyai nomor  pengaduan  jika  ada  tindakan  gratifikasi  yang  dialami  masyarakat.  Adapun nomor tersebut, terdapat pada beranda platform SSW Alfa.
Gambar 5 . Nomor Pengaduan Gratifikasi di Surabaya Single Window Alfa

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  yang  telah  diuraikan  penulis  mengenai Inovasi Layanan Perizinan Berbasis E-Government untuk Mewujudkan Smart City di Kota  Surabaya, Surabaya  Single  Window  Alfa memiliki  peranan  yang  penting terhadap keberlangsungan layanan perizinan di Kota Surabaya terutama di UPTSA Surabaya Timur.
SSW  Alfa  merupakan  solusi  inovatif  yang  dikembangkan  Pemerintah  Kota Surabaya  untuk  mengatasi  permasalahan  pelayanan  perizinan  dan  mewujudkan pelayanan publik yang prima, efektif, dan efisien. Penerapan SSW Alfa diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Surabaya.
Surabaya  Single  Window  Alfa (SSW  Alfa)  ada  untuk  menjawab  permasalahan perizinan di Kota Surabaya. Platform layanan perizinan terpadu berbasis elektronik ini  dirancang  untuk  menyederhanakan  dan  mempercepat  proses  pengurusan

## JURNAL PADMA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Politeknik Piksi Ganesha Vol. 04 No. 01 (2024) https://journal.piksi.ac.id/index.php/Padma p-ISSN : 2797-6394  e-ISSN : 2797-3905
berbagai  jenis  perizinan,  sehingga  mewujudkan  pelayanan  publik  yang  prima, efektif, dan efisien.
Adapun  permasalahan-permasalahan  pelayanan  perizinan  di  Kota  Surabaya seperti,  ketidakjelasan  dan  miskomunikasi,  prosedur  birokrasi  yang  rumit,  akses yang  tidak  merata  bagi  kelompok  rentan,  mekanisme  pengaduan  yang  tidak  jelas, penumpukan  berkas  permohonan,  sistem  pemrosesan  sekuensial,  nepotisme  dan praktik illegal .  Dapat  diatasi  melalui Surabaya  Single  Window  Alfa (SSW  Alfa),  yaitu platform  layanan  perizinan  terpadu  berbasis  elektronik,  menyederhanakan  dan mempercepat  proses  pengurusan  perizinan,  meningkatkan  kualitas,  efisiensi,  dan transparansi  pelayanan  perizinan,  memberikan  informasi  yang  jelas  dan  mudah dipahami,  memungkinkan  pengajuan  perizinan  secara  mandiri  dari  mana  saja, menyediakan  fitur  pengaduan online ,  memantau  riwayat  perjalanan  berkas  secara real-time,  menghilangkan  sistem  pemrosesan  sekuensial  dan  mencegah  praktik gratifikasi.  Selain  itu,  manfaat  dari  adanya  SSW  Alfa  adalah  mempercepat  proses perizinan, meningkatkan kemudahan akses, meningkatkan transparansi, meningkatkan  akuntabilitas  dan  meningkatkan  kepuasan  masyarakat.  Penerapan SSW  Alfa  merupakan  wujud  nyata  komitmen  Pemerintah  Kota  Surabaya  dalam mewujudkan Smart City . Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi kunci utama dalam tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

## Ucapan Terima Kasih
Ucapan terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan untuk kedua orang tua penulis  dan  seluruh  pihak  yang  terkait  penelitian  ini.  Terima  kasih  pada  Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  Kota  Surabaya serta  UPTSA  Surabaya  Timur  karena  sudah  bersedia  menerima  penulis  untuk observasi dan magang bersertifat. Paparan ini masih jauh dari kata sempurna, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan dari pembaca.

## Referensi
Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lembaran Negara  RI  Tahun  2009  Nomor  112,  Tambahan  Lembaran  RI  Nomor  5038. Sekretariat Negara. Jakarta.
Kota  Surabaya.  2021. Peraturan  Walikota  Nomor  41  Tahun  2021  tentang  Perizinan Berusaha,  Perizinan  Non  Berusaha  Dan  Pelayanan  Non  Perizinan .  Pemerintah Kota Surabaya: Surabaya

## JURNAL PADMA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Politeknik Piksi Ganesha Vol. 04 No. 01 (2024) https://journal.piksi.ac.id/index.php/Padma p-ISSN : 2797-6394  e-ISSN : 2797-3905
Permatasari,  I.  A.  (2020).  Kebijakan  Publik  (Teori,  Analisis,  Implementasi  dan Evaluasi Kebijakan). TheJournalish: Social and Government , 1 (1), 33-37.
Reza,  I.  F.  (2020).  Strategi  Penerapan  Pelayanan  Publik  Berbasis E-Government di Indonesia Pada Era Revolusi Indsutri 4.0. Wacana Publik , 14 (1), 7-12.
Seanbau, F. N., Sunarya, A., & Sholichah, N. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Program Surabaya  Single  Window  di  Unit  Pelayanan  Terpadu  Satu  Atap  (UPTSA)  di Kota Surabaya. Soetomo Administrasi Publik , 2 (1), 105-116.
Septian, E., & Kriswibowo, A. (2024). Faktor Sukses E-Government dalam Pelayanan Perizinan  Melalui  Surabaya  Single  Window  (SSW)  Alfa  di  Kota Surabaya. Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora , 7 (2), 177-193.
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Ke-2). Alfabeta.
Suryadevi, R. K., & Fanida, E. H. (2020). Inovasi Program Online Single Submission (OSS)  dalam  Layanan  Izin  Usaha  di  Dinas  Penanaman  Modal  Dan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo. Publika , 8 (1).