History: Re ce ived : 25 Juni 2023 Re vise d  : 10 Oktobe r 2023 Acce pte d : 25 De se mber 2023 Publishe d: 26 De se mber 2023
Publisher:  LPPM  Unive rsitas Darma Agung Licensed:  This work is lice nse d unde r Attribution-NonComme rcial-No
De rivative s 4.0 Inte rnational (CC BY-NC-ND 4.0)

## Jurnal Darma Agung
Volume: 31, Nomor: 6, (2023), Desember:  455 - 464 https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v31i6.3788

## PENGARUH TYING SALES DALAM KASUS MINYAKITA TERHADAP IKLIM PERSAINGAN USAHA
Priscilla  Yovia 1)
Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia,  Depok,  Indonesia 1)
Corresponding Author: priscilla.yovia11@ui.ac.id 1)

## Abstrak
Fokus  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  membahas  praktik  tying  sales  di  Indonesia  dan  klausa  dan ketentuan  larangan dalam peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan kajian pustaka. Kesimpulan dari penelitian adalah tying sales berdampak negatif terhadap  iklim  kompetisi  bisnis;  tying sales sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat.  Pengawasan  yang  ketat  dan kebijakan yang tegas diperlukan untuk menangani isu ini.

## Kata Kunci: Tying Sales; Kompetisi; Antimonopoli; Regulasi

## Abstract
This research is focused on addressing tying sales practice in Indonesia and the prohibition clauses and terms in regulations. The methods used in this research is normative-juridical with reviews of literary (written)  materials.  This  research  has  come  to  conclude  that  tying  sales  impacted  negatively  to  the business  competition  climate;  it  has  been  regulated  in  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Strict supervision and firmer policies ar e necessary to tackle this issue.

## Keywords:  Tying sales; Competition;  Antimonopoly;  Regulation

## PENDAHULUAN
Sekitar  tahun  2021-2022,  Indonesia  tengah  menghadapi  kasus  peningkatan  harga minyak  goreng  yang  berujung  pada  kelangkaan.  Pada  bulan  Agustus  2021,  tercatat bahwa  harga  minyak  goreng  yang  semulanya  adalah  14  ribu  rupiah  per  liter  naik menjadi  20  ribu  rupiah  per  liter  (Ade,  2022).  Usaha  terus  dilakukan  oleh  Kementerian Perdagangan  yang  mengeluarkan  sejumlah  kebijakan  untuk  mengatasi  permasalahan kenaikan  harga  dan  kelangkaan  minyak  goreng  ini.  Beberapa  di  antaranya  mencakup Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Peraturan  Menteri Perdagangan  tentang  Penyediaan  Minyak  Goreng  Kemasan  Sederhana  Untuk Kebutuhan  Masyarakat  dalam  Kerangka  Pembiayaan  oleh  Badan  Pengelola  Dana Perkebunan  Kelapa  Sawit.  Kementerian  Perdagangan  juga  mengeluarkan  peraturan
seperti  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  41  Tahun  2022  tentang  Tata  Kelola Minyak  Goreng  Kemasan  Rakyat,  yang  kemudian  diperbaharui  dengan  Peraturan Menteri  Perdagangan  Nomor  49  Tahun  2022  tentang  Tata  Kelola  Program  Minyak Goreng  Rakyat.
Peraturan  Menteri  Perdagangan  mendefinisikan  minyak  goreng  sebagai  minyak yang  diproduksi  dengan  bahan  baku  dasar  kelapa  sawit.  Eksistensi  dari  minyak  goreng sekarang  ini  sudah  menjadi  suatu  kebutuhan  pokok  yang  diperlukan  oleh  masyarakat Indonesia.  Selain  kelapa  sawit,  pada  dasarnya  minyak  goreng  diproduksi  dengan bahan  nabati  lainnya  seperti  kopra,  kacang  kedelai,  biji  jagung  (lembaganya),  biji zaitun,  biji  bunga  matahari,  dan  lain  sebagainya.  Badan  Standardisasi  Nasional membuat  pedoman  (guidelines)  terkait  dengan  pengujian  minyak  goreng  pada  tahun 2013 sebagai  revisi  standard  pada  tahun 2002.
Sejak  disahkan  dan  berlaku  efektifnya  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  49 Tahun  2022  tentang  Tata  Kelola  Program  Minyak  Goreng  Rakyat,  salah  satu  ketentuan dalam  pendistribusian  dan  penjualan  minyak  goreng  dalam  bentuk  kemasan  adalah penggunaan  merek  “MINYAKITA”  sesuai  dengan  ketentuan  hukum.  Ini  merupakan merek  dagang  minyak  yang  sudah  terdaftar  di  Kementerian  Hukum  dan  HAM  dengan harga  eceran  tertinggi  (HET)  14  ribu  rupiah  per  liter.  Namun  sangat  disayangkan bahwa  pada  praktinya,  pengusaha  tetap  menggunakan  usaha  praktik  monopoli,  yaitu tying sales.
Program  Minyakita,  yang  semulanya  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Perdagangan Nomor  2/MDAG/PER/1/2009  tentang  Minyak  Goreng  Kemasan  Sederhana  serta Peraturan  Menteri  Keuangan  No.  231/PMK.011/2008    tentang  Pajak  Pertambahan  Nilai Ditanggung  Pemerintah  Atas  Penyerahan  Minyak  Goreng  Sawit  Dalam  Negeri  Untuk Tahun  Anggaran  2009  bertujuan  untuk  menjaga  ketersediaan  produk  minyak  (terutama minyak  goreng  kemasan  sederhana)  yang  bersih  dan  higienis,  serta  terjangkau masyarakat,  terutama  dari  kalangan  kurang  mampu.  Peraturan  Menteri  Perdagangan tentang  Minyak  Goreng  Sawit  Kemasan  Sederhana  mengatur  bahwa  merek “Minyakita”  sendiri  merupakan  merek  untuk  minyak  sawit  yang  berkemasan sederhana.  Minyak  ini  dimiliki  oleh  Departemen  Perdagangan  serta  Direktorat  Jenderal Perdagangan  Dalam  Negeri.  Selain  itu,  telah  didaftarkan  juga  di  Direktorat  Jenderal Hak  Kekayaan  Intelektual  Departemen  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia.  Ada  larangan bagi  produsen  yang  apabila  tidak  mendaftarkan  produk  minyak  goreng  kemasan sederhananya  di  Departemen  Perdagangan,  akan  berkonsekuensi  dilarangnya menggunakan  serta  mengedarkan  merek  Minyakita.  Selain  itu,  sanksi  juga  akan dikenakan  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Perdagangan  ini.
Tying  sales  (atau  yang  sering  diterjemahkan  sebagai  “penjualan  bersyarat”) merupakan  praktik  dimana  untuk  membeli  suatu  barang,  seseorang  harus  membeli barang  lain  yang  dijual  oleh  pedagang.  Pembelian  barang  tersebut  bersifat  kondisional, untuk  meningkatkan  konsumsi  dari  barang  yang  dipasarkan.  Tying  sales  pada  dasarnya
merupakan  praktik  yang  dilarang  dalam  hukum  antimonopoli  dan  persaingan  usaha. Praktik  ini  dianggap  sebagai  alat  pembatas  perdagangan  (trade-restraining  device). Sebuah  laporan  berjudul  Report  of  Attorney  General’s  Committee  to  Study  the  Antitrust Laws  menyatakan  bahwa  tujuan  utama  dari  praktik  tying  sales  adalah  eksploitasi monopoli.
Kurangnya  studi  akademis  mengenai  tying  sales  dalam  kaitannya  dengan  hukum persaingan  usaha  di  Indonesia  membuat  konsep  ini  asing  di  mata  publik,  meskipun istilahnya  sering  digunakan  dalam  berita  dan  media  sosial.  Untuk  itu,  tulisan  ini  akan membahas  pertanyaan  penelitian  yang terbagi  menjadi  2 (dua)  hal, yaitu:
1. Bagaimana posisi  tying sales dalam  hukum persaingan  usaha  di Indonesia?
2. Apa  upaya  yang  telah  dilakukan  pemerintah  dalam  menghadapi  fluktuasi  harga minyak goreng  dan praktik  tying sales di  Indonesia?
3. Dalam  kasus  Minyakita,  seperti  apa  pengaruh  dari  praktik  tying  sales  terhadap pasar  dan iklim  persaingan  usaha  di  Indonesia?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis-normatif.  Data  utama  dalam  penelitian ini  adalah  data  sekunder  yang  meliputi  bahan-bahan  pustaka  seperti  buku,  peraturan perundang-undangan,  artikel  jurnal,  kamus,  dan  lain  sejenisnya  (Andre,  2023). Penelitian  dilakukan  mulai  dari  bulan  April  2023  di  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta, Indonesia.  Data  diperoleh  melalui  penelusuran  di  perpustakaan  Universitas  Indonesia, akses  ke  jurnal-jurnal  internasional  seperti  Oxford  Journal,  dan  artikel  ilmiah  lainnya yang  dapat  ditemukan  melalui  google  search  engine.  Setelah  data  diperoleh,  dilakukan pengolahan  data  dimulai  dengan  membuat  framework  secara  keseluruhan  tentang  apa yang  dimaksud  sebagai  praktik  tying  sales  dari  perspektif  para  ahli.  Kemudian, pembahasan  masuk  kepada  praktik  tying  sales  dari  kacamata  peraturan  perundang- undangan  dan  kebijakan  di  Indonesia, seperti  Domestic Market Obligation (DMO). Upaya yang  telah  dilakukan  pemerintah  sebagai  pihak  pembuat  kebijakan  dibahas  lebih  lanjut terutama  dalam  hal  mendukung  kebijakan  produk  yang  lebih  efektif  dalam  pasar  di Indonesia,  dari  sisi  hulu  maupun  sisi  hilir.  Pembahasan  dilanjutkan  dengan  membahas tying  sales  dalam  kasus  Minyakita  di  Indonesia,  dampak  yang  ditimbulkan,  dan  lain sebagainya.

## HASIL DAN  PEMBAHASAN

## A. Hasil
Fluktuasi  harga  minyak  kian  terus  terjadi  di  Indonesia  meskipun  sudah dikeluarkannya  ketentuan  sebelum  tahun  2010,  seperti  Peraturan  Menteri  Perdagangan Nomor  2/MDAG/PER/1/2009  tentang  Minyak  Goreng  Kemasan  Sederhana  serta Peraturan  Menteri  Keuangan  No.  231/PMK.011/2008    tentang  Pajak  Pertambahan  Nilai Ditanggung  Pemerintah  Atas  Penyerahan  Minyak  Goreng  Sawit  Dalam  Negeri  Untuk
Tahun  Anggaran  2009.  Namun,  harga  terus  bersifat  fluktuatif  dan  mengalami  naik turun  sampai  dengan  tahun  2023 ini.
Program  Minyakita  ada  sebagai  kebijakan  solusi  dari  pemerintah  untuk  mengatasi fluktuasi  harga  yang  ada,  melalui  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  :  02/M- DAG/PER/1/2009  tentang  Minyak  Goreng  Sawit  Kemasan  Sederhana,  program Minyakita  ditujukan  sebagai  merek yang pengaturannya  dipegang  oleh  pemerintah.
Namun  sayangnya,  program  Minyakita  yang  semula  bertujuan  baik,  menjadi  tidak efektif  seiring  perjalanannya  karena  banyaknya  praktik  penimbunan  dan  praktik curang  lainnya  di  lapangan.  Salah  satu  praktik  yang  menyebabkan  kurang  berjalannya program  Minyakita  adalah  praktik tying sales atau pembelian  bersyarat.
Tying  sales  merupakan  praktik  dimana  untuk  membeli  suatu  barang,  konsumen disyaratkan  untuk  membeli  barang  yang  lain.  Tying  sales  berbeda  dengan  bundling dalam  sifat  individualitas  dan  substitutif  barangnya.  Tying  sales  merupakan  praktik yang  dilarang  di  Indonesia,  berdasarkan  Pasal  15  ayat  (2)  UU  Persaingan  Usaha. Himbauan  dari  sejumlah  ahli  di  KPPU  juga  menegaskan  bahwa  praktik  tying  sales, secara  hukum  persaingan  usaha,  dilarang  di Indonesia.

## B. Pembahasan
Tying  sales  merupakan  suatu  bentuk  kontrak  atau  perikatan  antara  konsumen  dan penjual  dimana  konsumen  bisa  mendapatkan  barang  yang  diinginkan  (tying  good) hanya  ketika  konsumen  tersebut  setuju  untuk  membeli  barang  lain  dari  penjual  (tied good).
Salah  satu  hipotesis  terkait  dengan  tying  sales  adalah  bahwa  kaitannya  erat  dengan diskriminasi  harga  (price  discrimination).  Hipotesis  ini  pada  awalnya  dibahas  dan dipelopori  oleh  Aaron  Director  dalam  tulisan  Barzel.
Pelaku  yang  mempraktikan  tying  sales  pada  umumnya  memiliki  kekuatan  monopoli pasar.  Tied  good  bersifat  komplementer  alih-alih  substitutif.  Meskipun  demikian,  Yoram Barzel  dalam  tulisannya  berargumentasi  bahwa  praktik  tying  dapat  juga  dilakukan  di bawah  kondisi  ekonomi  yang  kompetitif,  serta  tied  good  bisa  menjadi  komiditas pengganti  (substitute)  selain  komplementer.  Konteks  dari  tulisan  Barzel  adalah pembahasan  mengenai  asuransi  kesehatan  (medical insurance).
Liebowitz  berusaha mengkaitkan antara praktik tying sales dengan price discrimination yang  sempat  disinggung  Barzel  dalam  tulisannya.  Di  akhir  tulisannya,  Liebowitz berkesimpulan  sebagai  berikut:  “For  those  cases where the tying contract does raise the price of  the  tied  good  relative  to  the  tying  good,  the  previous  analysis  does  provide  possible explanations.”
Lebih  lanjut,  Liebowitz  menjelaskan  bahwa  untuk  memahami  konsep  tie  in  secara keseluruhan,  seseorang  harus  mempelajari  lebih  dalam  tentang  pola  depresiasi (depreciated  pattern),  kebijakan  perdagangan  (sales  policy),  dan  tarif  diskonto  (discount rate).  Dalam  kesimpulannya,  Liebowitz  menekankan  kembali  tentang  pentingnya  data
tentang  depresiasi  ini.  Hal-hal  ini  harus  menjadi  pertimbangan  dalam  pembuatan kebijakan publik.
Sedangkan  di  Amerika  Serikat,  doktrin  antitrust  terkait  tie-in  sales  umumnya didasarkan  pada  argumen  hukum  seperti  pembedaan  produk  (distinct  product)  dan pemaksaan  (forcing),  konsep  yang  sedikit  ambigu  dalam  konteks  ekonomi.  Jean  Tirole dalam  tulisannya  berusaha  menganalisis  tie-in  dari  perspektif  rule  of  reason  sebagai standard.  Menurut  Tirole,  tying  semestinya  tidak  menjadi  pelanggaran  yang  berdiri sendiri  melainkan  suatu  mekanisme  predation.  Mekanisme  predation  ini  berkaitan  erat dengan  monopoli  pasar.  Menurut  Ordover  dan  Willig,  apabila  penegak  hukum  ingin membuktikan  bilamana  pelaku  usaha  sudah  menggunakan  praktik  tie-in  sales  yang erat kaitannya  dengan  monopoli  pasar,  maka  penting  untuk  melihat  prakondisi  yang membuat  seseorang  tersebut  mempunyai  kekuatan  monopoli;  apakah  sulit  bagi  pelaku usaha  lain  untuk  masuk  ke  dalam  pasar  tersebut?  Adakah  batasan  dan  halangan (barriers to reentry) bagi pelaku  usaha  untuk  kembali  masuk ke pasar tersebut?
Selain  itu,  Tirole  juga  memberikan  definisi  tersendiri  terkait  apa  yang  dimaksud sebagai  tying, yaitu sebagai berikut: “Tying refers to the behavior of selling one product (the tying product), conditional on the purchase of another product (the tied product).”
Tying  berbeda  dengan  bundling  dalam  hal  tied  good tersedia secara mandiri dan dapat berdiri  lepas,  sedangkan  dalam  bundling  tidak.  Namun  meskipun  demikian,  Tirole mengakui  bahwa  definisi  ini  sedikit  “inconsequential”  yang  mengakibatkan  tied  product kurang  bernilai  tanpa  tying  product.  Dalam  bundling,  beberapa  produk  yang dikombinasikan  akan  dikenakan  harga  yang  lebih  murah  dibanding  membeli  produk tersebut  sendiri-sendiri.
Jean  Tirole  mengatakan  dalam  tulisannya  bahwa  dalam  situasi  tertentu,  praktik  tying dapat  melemahkan  kesejahteraan  sosial,  dimana  para  pesaing  dalam  bisnis  tertentu  dari tying  atau  tied  good  keluar  dari  pasar  atau  menerapkan  harga  yang  lebih  tinggi,  secara konsekuen  menaikkan  harga  dibandingkan  dengan  situasi  dimana  praktik  tying  tidak ada.  Daniel  Carlton  dan  Michael  Waldman  setuju  dengan  Tirole,  namun  menambahkan bahwa  situasi  dimana  tying  dapat  memberikan  dampak  negatif  bagi  kompetisi  pasar dan  melemahkan  kesejahteraan  sosial  lebih  luas  dari  itu.  Secara  tambahan,  Carlton  dan Waldman  mengambil  kasus  Microsoft  sebagai  contoh,  dimana  produk  Microsoft dikategorikan  dengan  upgrade dan switching costs.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  (“UU  Persaingan  Usaha”)  mengatur  mengenai  larangan bagi  pelaku  usaha  untuk  membuat  perjanjian  dengan  pelaku  usaha  lain  dalam melakukan  penguasaan  produksi.  Bunyi  pasalnya  adalah  sebagai  berikut:  “Pelaku  usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan  produksi  dan  atau  pemasaran  barang  dan  atau  jasa  yang  dapat  mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”
UU  Persaingan  Usaha  juga  mengatur  larangan  terhadap  pelaku  usaha  untuk mempersyaratkan  pembelian  suatu  produk  tertentu  untuk  membeli  sesuatu.  Pasal  15 ayat  (2) berbunyi sebagai berikut: “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok.”
Aaron  Director  dalam  tulisan  Barzel  membuat  hipotesis  bahwa  tie-in  sales  memiliki kaitan  erat  dengan  diskriminasi  harga  (price  discrimination).  Di  dalam  UU  Persaingan Usaha  sendiri,  yang  dimaksud  dengan  “diskriminasi  harga”  adalah  situasi  dimana terdapat  larangan  bagi  pelaku  usaha  untuk  membuat  satu  pembeli  dan  pembeli  lain membayar  dengan  harga  yang  berbeda  daripada  yang  seharusnya  dibayar,  untuk barang dan/atau  jasa yang sama.
Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  mengeluarkan  Peraturan  Komisi Pengawas  Persaingan  Usaha  Nomor  5  Tahun  2011  tentang  Pedoman  Pasal  15  Undang- Undang  Nomor  5  tahun  1999  (“Pedoman  KPPU”).  Pedoman  ini  resmi  memberikan gambaran  bagi  apa  yang  dimaksud  dengan  tying  agreement,  yaitu  bentuk  perjanjian distribusi,  dimana  distributor  dibolehkan  untuk  membeli  satu  barang  (tying  good) dengan  syarat  harus  membeli  barang  yang  lain  (tied  product).  Lebih  jauh,  dijelaskan dalam  Pedoman  KPPU  bahwa  kewajiban  untuk  membeli  tied  product  ini  akan mengakibatkan  penjual  memiliki  posisi  tawar  yang  lebih  dominan  (dominant  bargaining position).  Perjanjian  kemudian  akan  menjadi  berat  sebelah  dan  nilai  tawar  yang  dimiliki penjual  akan jadi tinggi.
Demi  menstabilkan  harga  minyak  goreng,  kebijakan  yang  dapat  diambil  oleh pemerintah  bisa  melalui  input  (sisi  hulu).  Contoh-contoh  dari  kebijakan  tersebut  adalah Domestic  Market  Obligation (DMO) untuk komoditas minyak mentah sawit/crude palm oil (CPO).  Selain  itu,  ada  juga  kebijakan  Pajak  Ekspor  Progressive.  Dari  sisi  output  (hilir), kebijakan  melalui  operasi  pasar  dapat  dilakukan  dengan  minyak  yang  disubsidi. Pembebasan  PPN  juga  dapat  dilakukan.  Minyakita  adalah  contoh  dari  program  yang dikeluarkan  pemerintah  untuk  mendistribusikan  minyak  goreng  curah  ke  masyarakat setempat.
Domestic  Market  Obligation  (DMO)  adalah  kebijakan  yang  bisa  diambil  pemerintah untuk  menstabilkan  harga  minyak  goreng  secara  tidak  langsung.  Mulanya  didasarkan pada  kesepakatan  atau  komitmen  antara  para  produsen  CPO,  kebijakan  ini  kemudian mewajibkan  para  produsen  CPO  tersebut  untuk  memasok  bahan  baku.  Secara  umum sendiri,  kebijakan  produk  yang  efektif  dalam  pasar  produk  dapat  mendorong  investor untuk  berinvestasi.
Pajak  Ekspor  Progresif  (progressive  export  tax)  sejak  tahun  2007  telah  mengubah komposisi  dari  volume  atau  jumlah  ekspor  selama  beberapa  tahun  belakangan.  Tujuan dari  PE  adalah  untuk  menjamin  ketersediaan  minyak  sawit  di  pasar  domestik,  untuk mengontrol  harga  dari  minyak  sawit,  dan  secara  spesifik  untuk  membuat  harga  minyak goreng  menjadi  stabil,  untuk  mengembangkan  industri  hilir  dari  minyak  sawit  dimana
nilainya  menjadi  terus  bertambah,  dan  untuk  mendukung  ekspor  supaya  nilainya  terus bertambah.
Pemerintah  juga  mengeluarkan  kebijakan  untuk  menanggung  Pajak  Pertambahan Nilai (PPN) melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 188/011/2007.
Mekanismenya,  setiap  faktur  Pajak  Keluaran  penjual  minyak  goreng  dan  produsen diberi  cap bertuliskan  DTP.
Di  satu  sisi,  tying  sales  memiliki  dampak  positif  terhadap  persaingan  pasar.  Dalam Pedoman  KPPU,  disebutkan  bahwa  apabila  produknya  memiliki  kualitas  yang memang  lebih  baik,  akan  menjadi  wajar  apabila  pembeli  lebih  ingin  untuk  membeli produk  tersebut.  Artinya,  persaingan  terjadi  sebagaimana  mestinya  dan  tidak diposisikan  secara  tidak adil.
Pada  awal  bulan  Ramadhan,  pedagang  sulit  mendapatkan  stok  Minyakita,  sehingga harganya  melambung  dari  seharusnya.  Kejadian  ini  ada  di  daerah  Bojonegoro,  dimana kisaran  harga  rata-rata  antara  Rp13.000,00  sampai  Rp14.000,00  menjadi  sekitar Rp17.000,00  sampai  Rp18.000,00,  semuanya  per  liter.  Dilansir  dari  berita  di  Pasar  Jaya Enjo,  Jakarta  Timur,  banyak  pedagang  yang  enggan  menjual  Minyakita  dengan  harga Rp14.000,00 per  liter.
Pasokan  Minyakita  yang  sulit  didapatkan  secara  tidak  langsung  juga  berpengaruh terhadap  biaya  sembako  dan  kebutuhan  lain.  Per  Maret  2023,  harga  telur  di  Pasar  Kota Bojonegoro  sudah  mencapai  Rp30.000,00/kg,  sedangkan  di  pasar  Sumberejo  sampai Rp29.000,00/kg.  Sebelumnya  tercatat  di  kota  tersebut  bahwa  harganya  hanya Rp23.000,00-Rp25.000,00/kg.
Sejumlah  berita  menyebutkan  bahwa  terjadinya  usaha  penimbunan  dan  praktik  tying sale  mengakibatkan  supply  Minyakita  mengalami  kelanggkaan.  KPPU  sendiri,  di Kanwil I  Medan  menemukan  bahwa  ada  upaya  penjualan  Minyakita  dengan  persyaratan bahwa  toko  pengecer  harus  membeli  produk  lainnya  dari  distributor.  Hal  ini ditemukan  ketika  salah  satu  tim  KPPU  melakukan  pengecekan  ke  pedagang  yang  ada di  Pusat  Pasar  kota  Medan.  Tying  agreement  terjadi  melalui  persyaratan  bahwa  setiap pembelian  10  pack  Minyakita  (dengan  isi  enam  botol  per  pack),  diwajibkan  seorang pedagang  untuk  membeli  1  kotak  margarin  merek  tertentu  (dengan  isi  sebanyak  60 bungkus)  dari  distributor.  Praktik  serupa  juga  ditemukan  di  Yogyakarta.  Di  Sulawesi Selatan  juga  pembelian  produk  Minyakita  cenderung  dibarengi  dengan  penjualan margarin,  sabun, atau lain-lain.

## SIMPULAN
Banyak  dampak  dari  praktik  tying  sales  di  Indonesia,  terkhusus  banyak  terhadap fluktuasi  harga  yang  semakin  naik.  Hal  ini  membuat  masyarakat  dari  kalangan  kurang mampu  kesulitan  untuk  memperoleh  minyak  goreng  untuk  menunjang  kehidupan sehari-hari.  Namun,  sulit  bagi  pemerintah  untuk  menangkap  satu  per  satu  pelaku usaha  yang  melakukan  praktik  tying  sales.  Pengawasan  yang  ketat  dan  kebijakan  yang
lebih  tegas  mengenai  sanksi  perlu  diambil  untuk  memberantas  praktik  tying  sales  di Indonesia.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Ucapan  terimakasih  hendak  peneliti  berikan  kepada  dosen  pembimbing  dari  tulisan ini,  yaitu  Bapak  Ditha  Wiradiputra,  S.H.,  M.E.,  atas  bimbingan dan masukannya selama penelitian  ini  dibuat.  Ucapan  terima  kasih  juga  hendak  penulis  sampaikan  bagi  Mas Agung,  staf  biro  pendidikan  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia  di  Salemba,  DKI Jakarta,  yang  telah  dengan  telaten  membantu  peneliti  dalam  berkorespondensi  untuk mendapatkan  pembimbing.

## DAFTAR PUSTAKA
Ade,  A. M. (2022). Sagu Nusantara. Samudra  Biru.
Ahmad,  Ifan.  “Minyakita  Langka,  KPPU  Temukan  Indikasis  Tying-In  Paksa,” https://www.beritasatu.com/ekonomi/1026804/minyakita-langka-kppu-temukan indikasi-tyingin-paksa.  Diakses  23 Mei 2023.
Andre,  F.  J.  (2023).  Perlindungan  Hukum  Bagi Korban Tindak Pidana Penyadapan Terhadap Data  Pribadi  (Studi  Kasus  Nomor  209/Pid.  Sus/2021/PN.  Rkb).  Universitas  Kristen Indonesia.
Arfiansyah,
Taufieq Renaldi.
“Mengenal Apa Itu
Minyakita dan Cara Mendapatkannya,”https://www.kompas.com/tren/read/2022/07/13/070500965/men genal-apa-itu  minyakita-dan-cara-mendapatkannya.  Diakses  24 Februari  2023.
Barzel,  Y.  (1981).  “Competitive  Tying  Arrangements:  The  Case  of  Medical  Insurance” Economic Inquiry.
Carlton,  Dennis  dan  Michael  Waldman.  (2005).  “How  Economics  Can  Improve Antitrust Doctrine  towards  Tie-In  Sales” Competition Policy International.
Choi,  J.  P.,  &  Stefanadis,  C.  (2001).  Tying,  Investment,  and  the  Dynamic  Leverage Theory.   The RAND Journal of Economics, 32(1). Hlm.  52–71.
CNN  Indonesia.  “KPPU  Temukan  Pelanggaran  Penjualan  Minyakita  di  Medan,” https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230209150222-92-911027/kppu- temukan-pelanggaran-penjualan-minyakita-di-medan.  Diakses  23 Mei 2023.
Cooper,  Marjorie  J.,  Charlene  Spoede  Budd.  (2007).  “Tying  the  pieces  together:  A normative  framework  for  integrating  sales  and  project  operations,”  Industrial Marketing Management Vol.  36, Issue  2. Hlm. 173-182.
Craswell,  Richard.  (1982).  “Tying  Requirements  in  Competitive  Markets:  The  Consumer Protection  Issues,”  Boston University Law Review Vol.  62 Number  3. Hlm. 661.
Hapsa,  Ahmad  Baidawi,  dan Salmia. (2022). “Responsibilitas  Pemerintah  Daerah  Dalam Mengatasi  Ketidakstabilan  Harga  Minyak  Goreng  di  Provinsi  Jambi”  Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 1.
Hilton,  G.  W.  (1958).  Tying  Sales  and  Full-Line  Forcing.  Weltwirtschaftliches  Archiv,  81, 265–276.
Ibrahim,  Adi  Maulana.  “Kronologi  Hingga  Jokowi  Turun  Gunung  Jinakkan  Harga Minyak Goreng,” https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220422194631-92 788578/kronologi-hingga-jokowi-turun-gunung-jinakkan-harga-minyak-goreng. Diakses  24 Februari  2023.
Immanuel,  Suharno,  dan  Amzul  Rifin.  (2019).  “The  Progressive  Export  Tax  and Indonesia’s  Palm  Oil  Product  Export  Competitiveness.”  Buletin  Ilmiah  Litbang Perdagangan  Vol.  13 No. 2.
Indonesia. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan Sederhana, Permendag  Nomor  : 02/M-DAG/PER/2/2009.
Indonesia.  Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat, Permendag  No. 49 Tahun  2022, BN No. 1008 Tahun  2022.
Indonesia. Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat, UU No. 5 Tahun  1999, LN No. 33 Tahun  1999, TLN No. 3817.
Indonesia.  Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983  tentang  Pajak  Pertambahan  Nilai  Barang  dan  Jasa  dan  Pajak  Penjualan  atas Barang   Mewah, UU No. 42 Tahun  2009, LN No. 150 Tahun  2009, TLN No. 5069.
Ketaren,  S. Minyak dan Lemak Pangan. (Jakarta: UI Press,  2008).
Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha,  Pedoman  Pasal  15  (Penjanjian  Tertutup)  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak  Sehat.
Liebowitz,  S. J. (1983). "Tie-In  Sales  and Price  Discrimination,"  Economic Inquiry, Western Economic Association International, vol. 21(3).
Liebowitz, S.  J.  ,  dan  S.  E.  Margolis.  (2009).  “BUNDLES OF JOY: THE UBIQUITY AND EFFICIENCY  OF  BUNDLES  IN  NEW  TECHNOLOGY  MARKETS.”  Journal  of Competition Law and Economics, Vol.  5. Hlm. 1-47.
Mathewson,  F., & Winter,  R. (1997). Tying  as a Response  to Demand  Uncertainty.  The RAND Journal of Economics, 28(3), 566–583.
Nalebuff,  Barry.  (2005).  Tied  and  True  Exclusion:  Comment  on  Tirole's  'an  Analysis  of Tying  Cases:  A  Primer.” Competition Policy International, Vol. 1, No. 1. Hlm. 41-53. Ordover,  Janusz  A.,  dan  Robert  D  Willig.  (1981).  “An  Economic  Definition  of  Predation: Pricing  and Product  Innovation”  The Yale Law Journal Company.
Pangaribowo,  Wisang  Seto.  “Ada  Praktik  ‘Tying’  dalam  Penjualan  Minyakita  di  DIY, Disperindag  Pencawan,  Yoseph.  “Praktik  Tying  Minyakita  di  Medan,  PT  VAL Berdalih Ulah Sales,” https://mediaindonesia.com/nusantara/559310/praktik- tying- minyakita-di-medan-pt-val-berdalih-ulah-sales.  Diakses  24 Februari  2023.
Product  Export  Competitiveness.  (2019). Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan.
Quignon,  Aurelien.  (2022).  “Market  Regulation  and  Innovation:  Direct  and  Indirect Effects”  Journal of Industry, Competition and Trade.
Rizky,  Martyasari.  “Minyakita  Bikin  Runyem  RI!  Stok  Langka  &  Harganya Kebangetan,”    https://www.cnbcindonesia.com/news/20230426160542-4-
432490/minyakita-bikin- runyem-ri-stok-langka-harganya-kebangetan.  Diakses 23 Mei 2023.
Rofiq,  Ainur.  “Efek  Domino  Minyakita  Langka  di  Bojonegoro,  Barang  Lainnya  Ikutan Mahal!” https://www.detik.com/jatim/bisnis/d-6634362/efek-domino-minyakita langka-di-bojonegoro-barang-lainnya-ikutan-mahal.  Diakses  23 Mei  2023.
Sopianti,  Densi  Selpia,  Herlina,  Handi  Tri  Saputra.  (2017).  “Penetapan  Kadar  Asam Lemak   Bebas pada  Minyak Goreng”  Jurnal Elektronik Kopertis Wilayah X.
Tirole,  Jean.  (2005).“The  Analysis  of  Tying  Cases:  A  Primer”  Competition  Policy International Vol. 1 Number 1.
Whinston,  Michael  D.  Tying,  Foreclosure,  and  Exclusion.  (Cambridge:  National  Bureau  of Economic  Research,  1989).