Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 11, November 2023

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBERI PINJAMAN PEER  TO PEER LENDING ATAS RISIKO KERUGIAN
Devira Andriani 1 , Rasji 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta Email: devira.205200031@stu.untar.ac.id, rasji@fh.untar.ac.id

## Abstrak
Dunia digital mengalami perkembangan yang sangat pesat dan memberikan banyak pengaruh  di  berbagai  sektor,  salah  satunya  kehadiran  layanan  pinjam  meminjam uang berbasis teknologi informasi yaitu Peer to Peer Lending. Namun tidak tertutup kemungkinan  bahwa  pelaksanaan  Peer  to  Peer  Lending  beresiko  pada  suatu permasalahan  hukum  yakni  gagal  bayar  dari  Penerima  Pinjaman  yang  akan merugikan  Pemberi  Pinjaman  yang  mendanai  pengajuan  pinjaman  pada  platform Penyelenggara.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  maka  penelitian  ini  selanjutnya bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  tentang  perlindungan  hukum  bagi pihak pemberi pinjaman terkait dengan resiko gagal bayar dalam layanan pinjaman berbasis  peer  to  peer  lending.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  bertujuan  untuk menjelaskan penyelesaian sengketa akibat gagal bayar dalam peer to peer lending. Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yakni  metode  penelitian hukum  normatif.  Perlindungan  hukum  terhadap  pemberi  pinjaman  dengan dibentuknya peraturan khusus yang memberikan perlindungan bagi pengguna jasa Peer  to  Peer  Lending  yaitu  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 77/POJK.01/2016 khususnya Pasal 37 dan sanksi seperti denda, penjara, maupun hukuman  tambahan  lain  yang  diberikan  setelah  terjadi  sengketa.  Penyelesaian sengketa akibat gagal bayar dalam P2PL dapat dilakukan diluar maupun didalam pengadilan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) POJK Nomor 1/POJK.07/2013.
Kata Kunci: Peer to Peer, Perlindungan, Hukum .

## Abstract
The digital world is experiencing very rapid development and has a lot of influence in  various  sectors,  one  of  which  is  the  presence  of  information  technology-based lending  and  borrowing  services,  namely  Peer  to  Peer  Lending.  However,  it  is possible that the implementation of Peer to Peer Lending is at risk of a legal problem, namely default from the Borrower which will harm the Lender who funds the loan application on the Operator's platform. In this regard, this study further aims to find out and analyze the legal protection for lenders related to the risk of default in peer to  peer  lending-based  loan  services.  In  addition,  this  study  also  aims  to  explain dispute resolution due to default in peer to peer lending. The research method used in this study is normative legal research method. Legal protection for lenders with
How to cite: Devira Andriani, Rasji (2023)  Perlindungan Hukum terhadap Pemberi Pinjaman Risiko Kerugian, (8) 11, https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i11
Peer to Peer Lending Atas E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
the establishment of special regulations that provide protection for users of Peer to Peer Lending services, namely the Financial Services Authority Regulation Number 77 / POJK.01 / 2016, especially Article 37 and sanctions such as fines, imprisonment, and other additional penalties given after a dispute occurs. Dispute resolution due to default in P2PL can be done outside or inside the court in accordance with the provisions of Article 39 paragraph (1) POJK Number 1 / POJK.07 / 2013.
Keywords: Peer to Peer, Protection, Legal.

## Pendahuluan
Perkembangan  penggunaan  internet  saat  ini  telah  berkembang  dengan  sangat pesat.  Sejak  dikenalnya  internet  pada  tahun  1900an,  internet  telah  menjadi  kebutuhan mendasar bagi hampir seluruh kalangan masyarakat di dunia. Perkembangan internet dan cara penggunaannya pun semakin variatif, segala inovasi yang terjadi dalam pemakaian internet  sebagai  dasarnya  ditujukan  kepada  satu  hal,  memberikan  kemudahan  bagi pemakainya.
Inovasi  penggunaan  internet  dewasa  ini  telah  merambah  ke  berbagai  bidang, melalui  aplikasi  berbasis  internet,  sebut  saja  aplikasi–aplikasi  seperti  gojek,  grab, tokopedia,  traveloka,  telah  memberikan  kemudahan  bagi  masyarakat  dalam  berbagai bidang. Inovasi dalam bidang keuangan sering kali disebut sebagai financial technology (Fintech) adalah kata yang dipakai untuk menggambarkan inovasi–inovasi dalam bidang keuangan,  salah  satu  bentuk  perkembangan  teknologi  melalui  internet  dalam  bidang keuangan ini adalah peer to peer lending (Hiyanti, Nugroho, Sukmadilaga, & Fitrijanti, 2020).
Saat ini ada banyak sekali perusahaan–perusahaan yang bergerak di bidang peer to peer lending, perusahaan–perusahaan ini melakukan kegiatannya dengan menciptakan situs  atau  aplikasi  yang  berfungsi  sebagai  tempat  bertemunya  pemberi  pinjaman  dan penerima  pinjaman  (market  place)  4,  beberapa  contohnya  adalah  investree,  amartha, koinworks,  modalku,  dan  masih  banyak  lagi  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang  jasa peer to peer lending di Indonesia.
Payung  hukum  bagi  kegiatan  peer  to  peer  lending  di  Indonesia  saat  ini  adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Akan tetapi pengaturan dalam peraturan ini tidak mencantumkan atau mengatur tentang bagaimana tanggung jawab ketika terjadi gagal bayar dalam peer to peer lending, mitigasi risiko dari gagal bayar diserahkan kepada pihak penyelenggara dalam perjanjian baku antara pemberi pinjaman dan platform peer to peer lending (Annisa, 2023).
Masalah  perlindungan  konsumen  akan  senantiasa  berbanding  lurus  dengan perkembangan  ilmu  dan  teknologi,  serta  perkembangan  konsumen  sendiri  sebagai manusia  yang  senantiasa  berubah  (Gunawan,  2003).  Dalam  peer  to  peer  lending  di Indonesia,  pengguna  dalam  arti  pemberi pinjaman  memiliki  tingkat  risiko  yang  sangat tinggi  hal  ini  dikarenakan  pemberi  pinjaman  memberikan  pinjaman  tanpa  agunan  dan tidak  mengenal  langsung  peminjam,  pemberi  pinjaman  hanya  mengetahui  informasi
tentang peminjam berdasarkan informasi yang ada di platform peer to peer lending, akan tetapi hal ini diacuhkan mengingat peer to peer lending memberikan keuntungan dari suku bunga yang tinggi, lebih tinggi daripada instrumen investasi biasa, suku bunga peer to peer lending di Indonesia saat ini mencapai 20% bahkan lebih.
Dalam pembahasan artikel ini, dibahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap pemberi pinjaman peer to peer lending atas risiko kerugian. Perlindungan hukum ditujukan  untuk  menciptakan  kepastian  hukum  bagi  para  pihak,  agar  para  konsumen merasa aman dan nyaman saat melakukan transaksi khususnya pada transaksi keuangan berbasis teknologi informasi (Pratiwi & Yunari, 2020). Dalam regulasi yang ada, POJK tidak mengatur tentang keamanan, tanggung jawab penyelenggara dan perlindungan hak- hak  Pemberi  Pembiayaan  (funder)  apabila  terjadi  gagal  bayar  dari  pihak  peminjam, padahal Pemberi Pembiayaan memiliki posisi yang sangat dirugikan apabila terjadi gagal bayar.
Masalah  perlindungan  hukum  akan  senantiasa  berbanding  lurus  dengan perkembangan  ilmu  dan  teknologi,  serta  perkembangan  konsumen  sendiri  yang senantiasa berubah. Dalam peer to peer lending di Indonesia, Pemberi Pembiayaan atau Pemberi  Pembiayaan  (funder)  memiliki  tingkat  risiko  yang  sangat  tinggi  hal  ini dikarenakan  funder  memberikan  uang  untuk  pembiayaan  tanpa  adanya  agunan  atau jaminan dan tidak mengenal langsung beneficiary, funder hanya mengetahui informasi peminjam berdasarkan informasi yang ada di platform peer to peer lending, akan tetapi hal  ini  diacuhkan  mengingat  peer  to  peer  lending  memberikan  keuntungan  bagi perusahaan fintek

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  tergolong  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  hukum  normatif digunakan dalam penelitian ini karena terdapat ketidakjelasan aturan mengenai Peer to Peer Lending di Indonesia. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan  undang-  undang  (statue  approach)  dan  pendekatan  konseptual  (conceptual approach).  Pendekatan  undang-undang  (statue  approach)  dilakukan  dengan  menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
Pendekatan  konseptual  (conceptual  approach)  beranjak  dari  pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum (Marzuki, 2013). Sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  terdiri  atas  bahan  hukum primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier.  Teknik  pengumpulan  bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik bola salju. Selanjutnya semua bahan  yang  sudah  dikumpulkan  akan  dianalisis  melalui  teknik  deskriptif  yang menjelaskan peristiwa atau kondisi hukum (Wiguna, 2020).

## Hasil dan Pembahasan
Fintech jenis peer to peer lending termasuk ke dalam aktivitas pembaruan dalam proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai baru dalam
sektor jasa keuangan (Priyonggojati, 2019). Bisnis atau jasa di bidang keuangan sudah menjadi  suatu  bisnis  yang  sangat  rentan  terhadap  berbagai  tindakan-tindakan  yang merugikan  pihak  yang  tak  bertanggung  jawab  dengan  menggunakan  keberadaan teknologi untuk melakukan suatu tindakan baik itu penyelewengan atau penyalahgunaan yang mengakibatkan kerugian bagi para pengguna layanan tersebut (Santoso, 2018).
Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka  dapat  menikmati  semua  hak-hak  yang  diberikan  oleh  hukum  sebagaimana pendapat Satjipto Raharjo (Irwansyah, 2020). Perlindungan kepada konsumen pada dunia bisnis yang dipandang baik secara materiil maupun formil semakin penting, mengingat semakin  cepatnya  pergerakan  teknologi  sebagai  motor  penggerak  dari  produktifitas produsen atas barang atau jasa yang akan dihasilkan dalam memenuhi tujuan dari suatu usaha (Santoso, 2018).
Perlindungan  hukum  bagi  pengguna  pinjaman  online  adalah  isu  utama  dalam perkembangan  pinjaman  online  (Hariyani,  2018).  Pengguna  P2P  Lending  terdiri  dari Pemberi  Pinjaman  dan  Penerima  Pinjaman.  Penerima  pinjaman  meliputi  orang perorangan atau badan hukum yang berasal dan berdomisili di wilayah hukum Indonesia sebagaimana  ketentuan  Pasal  15  Nomor 77/POJK.01/2016.  Sedangkan  yang  dimaksud pemberi pinjaman meliputi orangperorangan WNI/WNA, badan hukum Indonesia/asing, badan  usaha  Indonesia/asing,  dan/  atau  lembaga  internasional  atau  dapat  dikatakan pemberi pinjaman dapat berasal dari dalam dan/atau luar negeri sebagaimana ketentuan Pasal 16 POJK tersebut.
Pemberi pinjaman harus mendapatkan perlindungan agar dananya dapat kembali dan tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang disepakati, sedangkan penerima pinjaman harus dilindungi agar data pribadi tidak disebarluaskan, tidak dilakukan penagihan dengan kekerasan  dan  syarat  pinjaman  yang  rasional  (Sari,  2018).  Layanan  pinjam  meminjam secara  online  didasari  dengan  adanya  kesepakatan  bersama  antara  pihak  pemberi pinjaman  dengan  peminjam  yang  kemudian  dibuat  dalam  bentuk  perjanjian  yang dituangkan dalam dokumen elektronik (Maulana, 2020).
Dalam penyelenggaraan pinjaman online hal tersebut dilakukan oleh konsumen selaku penerima pinjaman dana melakukan transaksi sesuai dengan kesepakatan bersama pelaku usaha pinjaman online P2P Lending yang akan menimbulkan kewajiban timbal balik diantara mereka yang akan memunculkan perjanjian dan konsekuensi yang harus sama-sama dipenuhi dari setiap pihak tersebut (Novinna, 2020).
Aspek perlindungan konsumen yang menjadi perhatian sesuai ketentuan Pasal 2 POJK  No.  1/POJK.07/2013  tentang  Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan dengan  menerapkan  prinsipprinsip  yaitu  prinsip  transparansi,  perlakukan  yang  adil, keandalan,  kerahasiaan  dan  keamanan  data/informasi  Konsumen,  dan  penanganan pengaduan  serta  penyelesaian  sengketa  Konsumen  secara  sederhana,  cepat,  dan  biaya terjangkau. Prestasi dan wanprestasi merupakan istilah yang terdapat dalam perjanjian. Prestasi dari suatu perjanjian yakni melaksanakan hal yang menjadi kesepakatan dalam
perjanjian  atau  para  pihak  yang  bersepakat  melaksanakan  hal  yang  tertuang  dalam perjanjian tersebut (Fuady, 2014).
Berdasarkan  Pasal  1234  BW,  prestasi  dari  suatu  perjanjian  adalah  untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Dapat dikatakan wanprestasi apabila para pihak tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati dalam perjanjian.  Berdasarkan  jenisnya  wanprestasi  meliputi  terlambat  memenuhi  prestasi, pelaksanaan  prestasi  tidak  sempurna  atau  tidak  sesuai  dengan  yang  diperjanjikan, atau tidak  melakukan  prestasi  sama  sekali.  Penyelenggaran  layanan  Fintech  berbasis  P2PL akan  beresiko  menimbulkan  suatu  permasalahan  hukum  yakni  resiko  gagal  bayar  dari Penerima Pinjaman.
Pihak  mengalami  kerugian  akibat  resiko  gagal  bayar  tersebut  adalah  Pemberi Pinjaman.  Pihak  perusahaan  selaku  penyelenggara  hanya  dapat  mengusahakan  dan membantu penagihan. Fakta ini tentu menjadi alasan mendasar timbulnya risiko kerugian bagi pemberi pinjaman (lender). Jika ditinjau dari sisi penyelenggara P2PL, beberapa hal yang  menyebabkan  terjadinya  gagal  bayar  yakni  ketidaksesuaian  analisa,  seleksi  serta persetujuan yang dilakukan penyelenggara terhadap aplikasi pinjaman yang diajukan oleh penerima pinjaman untuk ditawarkan kepada Pemberi Pinjaman. Secara umum, 2 jenis bentuk  perlindungan  hukum  yaitu  perlindungan  hukum  preventif  dan  perlindungan hukum represif. Dalam pelaksanaan aktivitas P2PL perlindungan hukum yang diterapkan antaralain perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.
Tujuan adanya perlindungan hukum preventif yakni melakukan pencegahan agar tidak terjadi suatu sengketa, serta memberikan kesempatan kepada subjek hukum dalam hal pengajuan keberatan serta memberikan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah yang  mendapat  bentuk  definitif  dikeluarkan.  Penerapan  perlindungan  hukum  preventif dengancara  mengeluarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  membatasi  suatu kewajiban dan melakukan pencegahan terhadap suatu pelanggaran.
Dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah diharapkan untuk lebih berhati- hati  sebagai  bentuk  adanya  perlindungan  hukum  preventif.  Ketentuan  yang  diterbitkan oleh  OJK  sebagai  perlindungan  hukum  preventif  yaitu  dengan  POJK  No.  77. Perlindungan  dan  kepastian  hukum  diberikan  kepada  subjek  hukum  yang  melakukan perbuatan  hukum,  tak  terkecuali  kepada  pengguna  dan  penyelenggara  layanan  P2PL. Sesuai  ketentuan  Pasal  29  POJK  No.  77,  prinsip  dasar  perlindungan  pengguna  wajib diterapkan  oleh  penyelanggara  meliputu  transparansi,  keandalan,  kerahasiaan  dan keamanan  data,  perlakuan  yang  adil,  dan  penyelesaian  sengketa  pengguna  secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.
Informasi yang harus disampaikan penyelanggaran layan P2PL harus informasi akurat yang terkini, jujur, jelas dan tidak menyesatkan. Kewajiban perantara atau media yakni memberikan informasi terkait penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan peminjaman kepada pengguna. Penyelenggara yang sudah mendaftarkan pada OJK wajib menyertakan  secara  terlampir  ketentuan  umum  tepat  dihalaman  platform  dimana penyelanggara memiliki potensi untuk terhindar dari tanggungjawab atas berbagai
macam  kerugian  apabila  terjadinya  kesalahan  yang  diakibatkan  teknologi  informasi mengalami kegagalan maupun gagal bayar oleh penerima pinjaman.
Hal tersebut merupakan bentuk perlindungan preventif kepada pemberi pinjaman. Ketentuan  Pasal  37  POJK  No.77  mengatur  penyelenggara  berkewajiban  untuk bertanggung  jawab  atas  kerugian  pengguna  yang  timbul  akibat  kesalahan  dan/atau kelalaian, direksi, dan/atau pegawai penyelenggara. Kesalahan dan atau kelalaian yang dimaksud tersebut yakni kesalahan atau kelalaian pada saaat kegiatan usaha P2PL, baik yang dilakukan oleh pengurus, pegawai penyelenggara dan atau pihak ketiga yang bekerja untuk  kepentingan  P2PL.  Hal  tersebut  juga  tercantum  pada  Pasal  29  POJK  No. 1/POJK.07/2013.
Penjelasan  tersebut  menjelaskan  bahwasanya  pertanggung  jawaban  pihak penyelnggara  hanya  sebatas  kesalahan  yang  ditimbulkan  oleh  pihaknya,  maka  dari  itu pemberi  pinjaman  bertanggung  jawab  penuh  dan  tidak  mendapat  ganti  rugi  dalam  hal kegagalan bayar oleh penerima pinjaman. Penyelanggara akan bertanggung jawab apabila penyelenggara melakukan kesalahan dalam pelaksanaan evaluasi permohonan kredit dan data penerima pinjaman. Pengaturan pada Pasal 37 POJK tidak memberikan perlindungan sepenuhnya  kepada  Pemberi  Pinjaman,  karena  pada  dasarnya  kesalahan  tidak  hanya dilakukan oleh pihak penyelenggara melainkan bisa dilakukan juga oleh pihak penerima dana.
Terkait  dengan  kesalahan  yang  dilakukan  oleh  penerima  dana,  tidak  ada perlindungan  terhadap  pemberi  dana  yang  mana  akan  sangat  dirugikan.  Berbicara perlindungan hukum preventif, sudah pasti akan berbicara tentang perlindungan hukum represif yang diberikan setelah terjadinya sengketa yang bertujuan untuk mencari jalan keluar atas sengketa antara para pihak.
Bentuk  dari  perlindungan  hukum  represif  berupa  adanya  sanksi  seperti  denda, penjara,  maupun  hukuman  tambahan  lain  yang  diberikan  setelah  terjadi  sengketa  atau terjadinya  pelanggaran  (Philipus,  1987).  Sengketa  dapat  disebabkan  dari  adanya wanprestasi yang dilakukan oleh penerima pinjaman artinya sengketa yang diakibatkan karena tidak  dipenuhinya  suatu  hal  yang telah  disepakati  sebagaimana  perjanjian  yang telah dibuat. Apabila terjadi sengketa dalam layanan P2PL maka dapat diselesaikan baik dengan jalur litigasi maupun jalur non-litigasi.
Dalam hal penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang disepakati oleh pemberi dan penerima pinjaman, maka dari itu penyelesaian sengketa tidak menjadi kewenangan pengadilan  negeri  sesuai  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

## Kesimpulan
Perlindungan hukum bagi pihak pemberi pemberi pinjaman akibat adanya gagal bayar dalam Peer to Peer Lending dengan preventif dan represif. Adapun perlindungan hukum  preventif,  telah  dibentuknya  peraturan  khusus  yang  memberikan  perlindungan bagi  pengguna  jasa  P2PL  yaitu  POJK  No.77  sebagaimana  ketentuan  Pasal  37  POJK, penyelenggara  memiliki  kewajiban  untuk  bertanggung  jawab  atas  kerugian  pengguna
yang  timbul  akibat  kesalahan  dan/atau  kelalaian,  direksi,  dan/atau  pegawai penyelenggara.  Pemberian  denda,  penjara,  maupun  hukuman  tambahan  merupakan bagian dari perlindungan represif.

## BIBLIOGRAFI
Annisa,  I.  R.  A.  (2023). Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemberi  Pinjaman  Terhadap Klausula Baku Dalam Perjanjian Layanan Peer To Peer Lending Di Layanan Asetku .
Fuady, Munir. (2014). Konsep Hukum Perdata .
Gunawan, Johannes. (2003). Fungsi lembaga hukum pertanggungjawaban produk dalam upaya  perlindungan  konsumen  di  Indonesia:  The  function  of  the  product  liability regime in the effort to attain consumer protection in Indonesia . Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan.
Hariyani, Iswi. (2018). Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa PM-
Tekfin. Jurnal Legislasi Indonesia , 14 (3), 345–358.
Hiyanti, Hida, Nugroho, Lucky, Sukmadilaga, Citra, & Fitrijanti, Tettet. (2020). Peluang dan  tantangan  fintech  (financial  technology)  syariah  di  Indonesia. Jurnal  Ilmiah Ekonomi Islam , 5 (3), 326–333.
Irwansyah. (2020). Kajian Ilmu Hukum . Yogyakarta: Mirra Buana Media.
Marzuki, Peter Mahmud. (2013). Penelitian hukum .
Maulana,  Hawin  Iqbal.  (2020). Perlindungan  Hukum  Bagi Pengguna  Layanan  Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer to Peer Lending) . Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
Novinna, Veronica. (2020). Perlindungan Konsumen dari Penyebarluasan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga: Kasus Fintech “Peer to Peer Lending.” Jurnal Magister Hukum Udayana , 9 (1), 92–110. https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i01.p07. p. 99
Philipus,  M.  Hadjon.  (1987).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  Indonesia. Bina  Ilmu, Surabaya , 25 .
Pratiwi,  Dita  Tania,  &  Yunari,  Sri  Bakti.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Terhadap Konsumen (Penerima Pinjaman) Financial Technology Yang Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia. Jurnal Hukum Adigama , 3 (1), 472–493.
Priyonggojati, Agus. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending. Jurnal USM Law Review , 2 (2), 162–173.
Santoso,  Edi.  (2018). Pengaruh  Era  Globalisasi  terhadap  hukum  bisnis  di  Indonesia . Prenada Media.
Sari,  Alfhica  Rezita.  (2018). Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemberi  Pinjaman  Dalam Penyelenggaraan  Financial  Technology  Berbasis  Peer  To  Peer  Lending  Di Indonesia .
Wiguna,  Iwjb.  (2020).  Tinjauan  Yuridis  Terkait  Pendaftaran  Hak  Tanggungan  Secara Elektronik. Jurnal Acta Comitas , 81 .

## Copyright holder:
Devira Andriani, Rasji (2023)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: