## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index
DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1

## ANALISIS PENGGUNAAN ALAT BUKTI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA MINYAK GORENG NO. 15/KPPU-I/2022

## Alfatri Anom
Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, Indonesia Email: alfatri.anom@ecampus.ut.ac.id
Corresponding Author: alfatri.anom@ecampus.ut.ac.id Info Artikel Abstrak Diterima, 05/03/2023 Kenaikan  harga  dan  kelangkaan  minyak  goreng  kemasan  yang  terjadi  pada oktober  tahun  2021  sampai  dengan  pertengahan  tahun  2022  menuai  polemik ditengah  masyarakat  khususnya  kalangan  ekonomi  menengah  kebawah. Disinyalir  salah  satu  penyebab  kenaikan  dan  kelangkaan  minyak  goreng kemasan terjadi akibat kenaikan harga Crude Palm Oil (CPO)/ minyak mentah dunia yang mencapai USD 1340. Namun di sisi lain Direktur Investigasi KPPU menyatakan  bahwa  untuk  tahun  2022  kebutuhan  CPO  nasional  seharusnya masih  mencukupi. karena  jumlah  produksi  CPO  bisa  menutupi  kebutuhan nasional. KPPU menduga telah terjadi praktik kartel dalam kenaikan harga dan kelangkaan  minyak  goreng  kemasan  di  pasaran.  Dugaan  tersebut  sedang dilakukan  pemeriksaan  oleh  KPPU  dalam  perkara  no.  15/KPPU/2022.  Tulisan ini akan menjawab persoalan terkait dengan bagaimana analisis penggunaan alat bukti dalam  pemeriksaan  perkara  minyak  goreng  no.  No.  15/KPPU-I/2022. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normative,  data  yang  diperoleh melalui bahan hukum primer, sekunder dan tertier diolah dengan menggunakan analisis kualitatif dan kemudian diuraikan secara deskriptif. Dalam pemeriksaan perkara  no.15/KPPU/2022  alat  bukti  yang  digunakan  sesuai  dengan  Pasal  42 Undang-undang  no.  5  tahun  1999.  Dalam  acara  persaingan  usaha  dikenal adanya  bukti  petunjuk  sebagai  alat  bukti  tidak  langsung  ( indirec t evidence/circumstantial  evidence) dan  digunakan  juga  dalam  pemeriksaan perkara minyak goreng tersebut.
Direvisi, 27/03/2023 Dipublikasi, 18/04/2023
Kata Kunci:
Alat Bukti; Perkara; Minyak Goreng
Abstract
Keywords: Evidence; Case; Cooking Oil The  increase  in  prices  and  the  scarcity  of  packaged  cooking  oil  that  occurred from October 2021 to mid-2022 reaped polemics in society, especially in middle and  lower  economic  circles. Allegedly  one  of  the  reasons for  the  increase  and scarcity of packaged cooking oil is due to the increase in world Crude Palm Oil (CPO) prices which reached USD 1340. However, the Director of Investigation at  KPPU  stated  that  for  2022  the  national  demand  for  CPO  should  still  be sufficient.  because  the  amount  of  CPO  production  can  cover  national  needs. KPPU  suspects  that  cartel  practices  have  occurred  in  increasing  prices  and scarcity  of  packaged  cooking  oil  on  the  market.  The  KPPU  is  currently investigating this allegation in case no. 15/KPPU/2022. This paper will answer questions related to how to analyze the use of evidence in examining cooking oil case  no.  No.  15/KPPU-I/2022.  This  research  is  normative  legal  research,  the data  obtained  through  primary,  secondary,  and  tertiary  legal  materials  are processed  using  qualitative  analysis  and  then  described  descriptively.  In examining case no.15/KPPU/2022 the evidence used by Article 42 Law no. 5 of 1999.  In  the  competitive  law  proceedings,  it  was  recognized  that  there  was evidence as indirect evidence/circumstantial evidence and was also used in the examination of the cooking oil case.

## PENDAHULUAN
Kasus  kelangkaan  minyak  goreng  merupakan  isu  publik  yang  kerap  terjadi  di Indonesia.  Masih  segar  dalam  ingatan  pada  Oktober  tahun  2021  hingga  pertengahan  tahun 2022,  publik  dihebohkan  dengan  kenaikan  harga  minyak  goreng  kemasan  yang  sangat signifikan  yaitu  mencapai  harga  Rp.  21.000,-  s/d  Rp.  22.000,-  per  Liter  dari  harga  normal sekitar  Rp.  13.000,-  s/d  Rp  15.000,-  Per  Liter.  Selain  kenaikan  harga  yang  tinggi,  minyak goreng  kemasan  mendadak  langka  ditemukan  baik  di  pasar  tradisional  maupun  pasar  ritel modern.  Hal  tersebut  tentu  saja  menimbulkan  keresahan  ditengah  masyarakat  khususnya kalangan ekonomi menengah kebawah, karena minyak goreng dapat dikatakan sebagai bahan pangan yang dibutuhkan sebagian besar masyarakat Indonesia untuk mengolah berbagai jenis masakan  baik  untuk  dikonsumsi  keluarga  ataupun  untuk  berjualan.  Banyak  faktor  yang melatar  belakangi  terjadinya  kenaikan  harga  dan  kelangkaan  minyak  goreng  kemasan tersebut,  diantaranya  adalah  akibat  kenaikan  harga Crude  Palm  Oil  (CPO)/ minyak  mentah dunia  yang  sebelumnya  USD  1100  mencapai  USD  1340.  Direktur  Eksekutif  Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) dilansir CNBC Indonesia mengungkapkan bahwa meningkatnya  kebutuhan  minyak  nabati  pasca  pandemi  covid  19  sementara  itu  pada  tahun 2021 produksi minyak nabati dunia turun drastis 3.5% dan berdampak kepada terganggunya pasokan minyak mentah untuk dijadikan olahan minyak goreng. 1
Goppera  Panggabean,  Direktur  Investigasi  Komisi  Pengawasan  Persaingan  Usaha (KPPU) menyampaikan bahwa untuk tahun 2022 kebutuhan CPO nasional seharusnya masih mencukupi.  Menurutnya  dari  sisi  pasokan  semestinya  tidak  ada  masalah,  karena  jumlah produksi CPO bisa menutupi kebutuhan nasional. Namun kenyataannya di pasaran baik pasar tradisional ataupun pasar modern justru tidak mendapatkan pasokan 2 . KPPU menduga telah terjadi  praktik  kartel  dalam  kenaikan  harga  dan  kelangkaan  minyak  goreng  kemasan  di pasaran.  Praktik  kartel  merupakan bagian dari strategi pelaku usaha untuk mengatur jumlah produksi sehingga dapat berpengaruh kepada harga jual produk di pasaran. Asumsinya adalah apabila  dilakukan  pengurangan  produksi  dan  permintaan  terhadap  produk  tetap,  maka  akan berakibat  kenaikan  harga  yang  lebih  tinggi  dari  pada  harga  normal.  Sebaliknya,  apabila produk  berlimpah  di  pasaran  maka  berdampak  pada  penurunan  harga  sehingga  kondisi tersebut  memberikan  keuntungan  kepada  konsumen  dan  keuntungan  bagi  pelaku  usaha menjadi  sedikit.  Maka  dari  itu  pelaku  usaha  melakukan  Kerjasama  horizontal  dalam menetapkan  harga  dan  jumlah  produksi  yang  dihasilkan. 3 Pasal  11  Undang-undang  no.  5 tahun  1999  menyebutkan  bahwa  pelaku  usaha  tidak  diperbolehkan  untuk  mengadakan perjanjian  dengan  pelaku  usaha  lain  yang  merupakan  pesaingnya  diman  dengan  perjanjian tersebut  terjadi  kesepakatan  untuk  mempengaruhi  harga  dan  mengatur  produksi/pemasaran suatu produk barangdan/jasa dalam suatu pasar persaingan.
Dilakukannya  kartel  oleh  para  pelaku  usaha  bertujuan  untuk  mengurangi  persaingan dan  atau  meniadakan  persaingan  diantara  pelaku  usaha  yang  terlibat  perjanjian  kartel  untuk menguasai  pasar  dan  meraih  untung  yang  besar.  Proses  persaingan  usaha  Kartel mengakibatkan  konsumen  membeli  suatu  produk  barang/jasa  diatas  harga  normal,  sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen dan menutup persaingan bagi pelaku usaha lain yang
1 Raevita Andriessa, https://cwts.ugm.ac.id. Terakhir diakses Minggu. 1 April 2022, Jam 10.00 Wib
2 Trio Hamdani, https://finance.detik.com. terakhir diakses Minggu 1 April, Jam 10.20 Wib
3 Abdul Rahman, Hukum Persaingan Usaha (yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 53.
akan masuk. 4 Sejatinya dalam suatu pasar, persaingan dapat mendorong pelaku usaha untuk berinovasi  dalam  menghasilkan  suatu  produk  barang/jasa  yang  variatif  dengan  harga  yang bersaing sesuai dengan kualitas produk yang dihasilkan sehingga konsumen dapat menikmati produk  tersebut  dengan  banyak  pilihan  sesuai  dengan  keterjangkauan  daya  beli  masing- masing konsumen 5 .
Terhadap  dugaan  kartel  minyak  goreng  kemasan  tersebut,  KPPU  sudah  melakukan proses penegakan hukum sejak bulan januari tahun 2022 lalu yang tercatat dalam perkara no. No. 15/KPPU-I/2022 yang kemudian disebut dengan perkara minya goreng. Saat ini sedang dilakukan  proses  sidang  pemeriksaan  perkara  yang  melibatkan  27  kelompok  pelaku  usaha sebagai  terlapor yang di  duga  melakukan pelanggaran terhadap ketentuan  Pasal  5 dan Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Penjualan Minyak Goreng Kemasan di  Indonesia 6 .  Pihak  terlapor  dalam  Perkara  Nomor  15/KPPU-I/2022  adalah:  PT  Asianagro Agungjaya, PT Batara Elok Semesta Terpadu, PT Berlian Ekasakti Tangguh, PT Bina Karya Prima,  PT  Incasi  Raya,  PT  Selago  Makmur  Plantation,  PT  Agro  Makmur  Raya,    PT Indokarya Internusa,  PT Intibenua Perkasatama, PT Megasurya Mas, PT Mikie Oleo Nabati Industri,  PT Musim Mas, PT Sukajadi Sawit Mekar, PT Pacific Medan Industri, PT Permata Hijau  Palm  Oleo,  PT  Permata  Hijau  Sawit,  PT  Primus  Sanus  Cooking  Oil  Industrial,  PT Salim  Ivomas  Pratama,  Tbk,  PT  Sinar  Mas  Agro  Resources  and  Technology  Tbk,  PT  Budi Nabati  Perkasa,  PT  Tunas  Baru  Lampung,  Tbk,  PT  Multi  Nabati  Sulawesi,  PT  Multimas Nabati  Asahan,  PT  Sinar  Alam  Permai,  PT  Wilmar  Cahaya  Indonesia,  PT  Wilmar  Nabati Indonesia.
Dalam melakukan pemeriksaan perkara, Investigator KPPU menuai kritikan dari kuasa terlapor  dari  grup  wilmar.  Menurut  kuasa  hukum  grup  wilmar,  bukti  petunjuk  tidak  dapat diterapkan  dalam  perkara  kasus  tersebut  dalam  perkara  kartel  tidak  bisa  menjadikan  bukti petunjuk  sebagai  alat  bukti  tidak  langsung  ( circumstantial  evidence )  sebagai  bukti  satu- satunya.  Kartel  merupakan  perkara  yang  spesifik  sehingga  bukti  petunjuk  mestinya  hanya bersifat pelengkap. 7
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  dalam  tulisan  ini  akan  diuraikan  bagaimana  analisis penggunaan alat bukti dalam pemeriksaan perkara minyak goreng no. No. 15/KPPU-I/2022.

## METODE PENELITIA
Tulisan  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normative  dan  menggunakan pendekatan  yuridis  normative  yang  mengkaji  norma  hukum  yang  tertuang  dalam  peraturan perundang-undangan  dan  kebijakan  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU). Menjadikan  peraturan  perundang-undangan  sebagai  bahan  hukum  primer  didukung  oleh kajian  teori  yang  ditelusuri  melalui  studi  kepustakaan  sebagai  bahan  hukum  sekunder  dan sumber  pendukung  lain  sebagai  bahan  hukum  tertier.  Data-data  yang  terkumpul  kemudian diolah dan diuraikan secara deskriptif dengan menggunakan analisis kualitatif.
4 Rosana  Kesuma  Hidayah, Circumstantial  Evidence  Sebagai  Alat  Bukti  Dalam  Perkara  Kartel ,  Buku Kedua. (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 8.
5 Andi Fahmi Lubis et al., Hukum Persaingan Usaha , ed. MLI Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, ME Dr.  Andi  Fahmi  Lubis,  SE,  and  LL.  Helena  Wirastri  Wulandari,  SH,  Edisi  Kedu.  (Jakarta:  Komisi  Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2017), hlm. 24.
6 “Seluruh  Terlapor  Hadir,  KPPU  Memulai  Pemeriksaan  Pendahuluan  Perkara  Minyak  Goreng,” Kppu (Jakarta, 2022), last modified 2022, https://kppu.go.id.
7 Moch. Dani Pratama Huzaini, https://www.hukumonline.com/stories.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis  Penggunaan  Alat  Bukti  Dalam  Pemeriksaan  Perkara  Minyak  Goreng  No. 15/KPPU-I/2022
Di  Indonesia  dikenal  beberapa  alat  bukti  yang  dipergunakan  dalam  pemeriksaan perkara perdata, pidana dan persaingan usaha, yaitu 8 :
1. Hukum Acara Perdata, berdasarkana Pasal 164 HIR/284 Rbg :
a. Surat;
b. Saksi;
c. Persangkaan;
d. Pengakuan;
e. Sumpah
2. Hukum  Acara  Pidana,  berdasarkan  pasal  184  (1)  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara Pidana (KUHAP):
a. Keterangan saksi;
b. Keterangan Ahli;
c. Surat;
d. Petunjuk;
e. Keterangan Terdakwa.
3. Hukum  Acara  Persaingan  Usaha,  berdasarkan  pasal  42  Undang-undang  No.  5  Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat:
a. Keterangan saksi;
b. Keterangan Ahli;
c. Surat dan/atau dokumen;
d. Petunjuk;
e. Keterangan Pelaku Usaha.
Berdasarkan uraian diatas maka alat bukti dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis yaitu  alat  bukti  langsung  ( direct  evidence) dan  alat  bukti  tidak  langsung  ( indirect  evidence) yang  kemudian  dikenal  dengan circumstantial  evidence. Alat  bukti  langsung  merupakan bukti yang secara nyata  berupa fisik dapat diajukan dihadapan persidangan oleh pihak yang berperkara  sementara  itu  alat  bukti  tidak  langsung  dapat  diartikan  sebagai  bukti  yang  tidak dapat  dihadirkan  secara  fisik  namun  tertuang  dalam  simpulan  atas  fakta-fakta  yang  terjadi dalam  pemeriksaan  perkara.  Dalam  hukum  acara  pidana  terkait  dengan  tidak  dikenal pengelompokan alat bukti alat bukti langsung ( direct evidence) dan alat bukti tidak langsung ( indirect  evidence/circumstantial  evidence). Namun  ahli  pidana  Eddy  O.S  Hiariej menjelaskan  dalam  persidangan  terkait  kasus  jessica  Kumala  Wongso  bahwa indirect evidence dapat  dijadikan  alat  bukti.  Dalam  hukum  acara  perdata direct  evidenve meliputi surat,  dan  saksi,  sementara  itu  persangkaan,  pengakuan  dan  sumpah  termasuk  dalam circumstantial evidence. Dalam hukum acara pidana direct evidence berupa saksi, keterangan ahli,  surat,  dan  keterangan  terdakwa.  Sementara  itu  dalam  KUHAP  bukti  petunjuk  dapat diklasifikasikan sebagai circumstantial evidence, yang merupakan suatu fakta yang diperoleh dimana antara satu dengan yang lain salaing bersesuaian 9 .
8 Hidayah, Op Cit., hlm. 36.
9 Ibid., hlm. 50-51.
Tidak berbeda dengan hukum acara perdata dan pidana, hukum persaingan usaha juga memiliki hukum formil untuk menegakkan dan mempertahankan praktik pelaksanaan hukum materil. Landasan penegakan hukum acara persaingan usaha baik dalam konteks materil dan formil adalah undang-undang no. 5 tahun 1999 di dukung dengan aturan teknis lainnya yang terkait. Pasal 1 Angka 18 menyebutkan bahwa KPPU merupakan Lembaga yang mmepunyai tugas, fungsi dan wewenang untuk melakukan penegakan hukum terhadap praktik persaingan usaha  tidak  sehat  di  Indonesia  dan  bertanggungjawab  secara  langsung  kepada  presiden. Berdasarkan  alat  bukti  yang  disebutkan  dalam  pasal  42  Undang-undang  no  5  tahun  1999 dapat  dikategorikan  sebagai  alat  bukti  langsung  ( direct  evidence) adalah  bukti  surat  atau dokumen,  keterangan  saksi,  keterangan  ahli  dan  keterangan  pelaku  usaha.  Kemudian  alat bukti  yang  dapat  diklasifikasikan  kepada  alat  bukti  tidak  langsung  ( indirect evidence/circumstantial  evidence) adalah  bukti  petunjuk.  Dalam  hukum  acara  persaingan usaha petunjuk dapat  dijadikan alat bukti apabila memiliki  kesesuaian dengan bukti  lainnya ataupun dengan perbuatan yang diduga melanggar undang- undang no 5 tahun 1999 10 .
Dalam  Perkara  minyak  goreng  No.  15/KPPU-I/2022,  27  terlapor  diduga  melakukan pelanggaran terahadap pasal 5 dan 19 huruf c undang-undang no 5 tahun 1999. Dalam pasal 5 pada  pokoknya  disebutkan  bahwa  Pelaku  usaha  tidak  boleh  mengadakan  suatu  perjanjian dengan  pelaku  usaha  pesaingnya  dalam  menetapkan  produk  pada  pasar  yang  sama. Sementara itu Pasal 19 huruf c menyebutkan bahwa pelaku usaha tidak diijinkan baik secara sendiri-sendiri  atau  Bersama-sama  melakukan  suatu  perbuatan  yang  berakibat  membatasi peredaran  dan  atau  penjualan  barang  dan  atau  jasa  pada  pasar  bersangkutan.  KPPU  dalam perkara  minyak  goreng  melakukan  pemeriksaan  perkara  menggunakan  alat  bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 42 Undang-undnag no. 5 tahun 1999. Alat bukti yang sudah  digunakan  untuk  membuktikan  kebenaran  adanya  dugaan  kartel  dalam  pemeriksaan perkara No. 15/KPPU-I/2022 adalah:
1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. dan keterangan pelaku usaha sebagai terlapor.
Prof.  Dr.  Sukarmi,  S.H.,  M.Hum  ahli  yang  dihadirkan  oleh  investigator  KPPU  dalam persidangan  perkara  No.  15/KPPU-I/2022,  memberikan  keterangan  bahwa  Pasal  19  huruf  c adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang dapat diketahui dengan menggunakan  pendekatan rule  of  reason ,  menurutnya  perlu  dilakukan  evaluasi  terhadap dampak  yang  ditimbulkan  akibat  perbuatan  tersebut.  Dalam  praktik  penguasaan  pasar tersebut  pelaku  usaha  membatasi  peredaran  dan/atau  penjualan  barang  dan/atau  jasa  pada pasar bersangkutan. Sebab itu, KPPU sebagai penegak hukum persaingan usaha harus dapat membuktikan  unsur-unsur  membatasi  tersebut  disertai  dengan  analisis  pasar  bersangkutan untuk  memperoleh bukti  bahwa pelaku usaha berada pada satu  pasar bersangkutan.  Dengan membatasi  peredaran  ataupun  penjualan  yang  menyebabkan  peredaran  barang  di  pasar menjadi  jarang  sementara  kebutuhan  konsumen  tetap  ada,  maka  dampaknya  adalah pengendalian harga. 11
Prof.  Sukarmi  juga  menjelaskan  bahwa  unsur  yang  ada  pada  Pasal  19  tidak menyebutkan secara jelas adanya suatu perjanjian. Namun jika telah terjadi penguasaan pasar
10 Lubis et al., Op Cit, hlm. 388.
11 “Siaran Pers Kppu,” no. 5 (2023): 2–3.
yang melibatkan para pelaku usaha secara bersama-sama maka terhadap hal tersebut telah ada kesepakatan.  Untuk  membuktikan  secara  langsung  tentang  adanya  perjanjian  tertulis  dalam penguasaan  pasar  memang  tidak  mudah.  Oleh  karena  itu  KPPU  sebagai  penegak  hukum persaingan  usaha  mempergunakan  bukti  tidak  langsung  atau indirect  evidence seperti  bukti komunikasi  dan  bukti  ekonomi.  Beberapa  Putusan  KPPU  tentang  penggunaan  bukti  tidak langsung  telah  dikuatkan  oleh  Mahkamah  Agung  dan  bisa  dijadikan  preseden,  dan  sudah diakui  sebagai  salah  satu  alat  bukti.  Menurut  Prof.  Sukarmi  pasal  19  Undang-undang  no.  5 tahun 1999 bisa saja mempunyai kedekatan dengan Pasal 5 undang-undang no. 5 tahun 1999 terkait penetapan harga yang tertuang dalam suatu perjanjian. Perjanjian dimaksud lahir dari kesepakatan,  yang  merupakan  kehendak  bersama  antar  pelaku  usaha  untuk  melakukan sesuatu. Perjanjian antara pelaku usaha dalam Pasal 5 undang-undang no. 5 tahun 1999 harus dapat dibuktikan, baik yang dilakukan secara lisan ataupun tertulis. 12
Perjanjian  dengan  indikasi  adanya  praktik  kartel  cenderung  dibuat  oleh  para  pelaku usaha secara lisan karena pelaku usaha mengetahui bahwa perjanjian tersebut dilarang dalam undang-undang  no.  5  tahun  1999.  Oleh  karena  itu  para  pelaku  usaha  sengaja  menghindari untuk  tidak  menuangkan  secara  tertulis  perjanjian  terkait  praktik  kartel  tersebut,  sehingga praktik kartel yang dilakukan susah dibuktikan. Bukti komunikasi dan ekonomi sebagaimana yang diungkap oleh Prof. Sukarni pada penjelasannya diatas merupakan bentuk dari alat bukti tidak langsung atau indirect evidence/circumstantial evidence. Dengan adanya circumstantial evidence tidak  ditunjukan  dengan  bukti  kongkrit  melainkan  dapat  menemukan  titik  terang atau  suatu  jawaban  bahwa  telah  terjadi  praktik  kartel  dam  suatu  pasar  Bukti  komunikasi menurut  OECD  merupakan  yang  merekam  adanya  pertemuan  ataupun  komunikasi  diantara para  pelaku  usaha  seperti  adanya  keikutsertaan  dalam  pertemuan,  melakukan  perjalanan dengan  tujuan  yang  sama  dan  melakukan  pebicaraan  di  telepon  ataupun  media  elektronik lainnya 13 .  Bukti-bukti  tersebut  dapat  menerangkan  adanya  komunikasi  maupun  perjanjian diantara  pelaku  usaha  sebagai  bukti  ekonomi 14 . Circumstantial  evidence dapat  digunakan untuk  membuktikan  adanya  praktik  kartel  yang  dilakukan.  Walaupun Circumstantial Evidence merupakan  hal  baru  di  Indonesia  dan  kerap  menjadi  perdebatan namun dalam praktik hukum persaingan usaha di negara lain circumstantiall evidence sudah dipergunakan sebagai  bukti  yang  kekuatan  pembuktiannya  diakui  secara  tegas  sama  halnya  dengan  alat bukti langsung.

## KESIMPULAN
Dari uraian pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa KPPU sebagai penegak hukum persaingan usaha dalam melakukan pemeriksanaan perkara dugaan terjadinya praktik persaingan  usaha  tidak  sehat  sepertinya  halnya  dugaan  pelanggaran  pasal  5  dan  19  c  pada perkara  minyak  goreng  no.  5/KPPU/2022  berdasarkan  kepada  ketentuan  yang  berlaku  pada undang-undang  no.  5  tahun  1999  tentang  larangan  praktek  monopoli  dan  persaingan  usaha tidak  sehat.  Pembuktian  dalam  pemeriksaan  perkara  minyak  goreng  yang  melibatkan  27 kelompok  pelaku  usaha  sebagai  terlapor,  tim  investigator  KPPU  menggunakan  alat  bukti sebagaimana yang diatur di dalam pasal 42 undang-undang no. 5 tahun 1999 yang terdiri dari
12 Ibid.
13 Hamdani, https://finance.detik.com.
14 Hidayah, Op. Cit, h. 71.
keterangan saksi, keterangan, ahli, surat dan atau dokumen, petunjuk, dan keterangan pelaku usaha.  Adapun  terkait  dengan  petunjuk  sebagai  bukti  tidak  langsung  atau circumstantial evidence yang menuai kritikan dari tim  kuasa hukum  pelapor dari grup  wilmar berdasarkan keterangan  Prof.  Sukarni  sebagai  saksi  ahli  yang  dihadirkan  oleh  tim  investigator  KPPU bahwa KPPU dapat menggunakan circumstantial evidence untuk mencari kebenaran dugaan adanya  perjanjian  yang  menyepakati  praktik  kartel.  Hal  tersebut  dengan  dasar  bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pelaku usaha yang terlibat melakukan dugaan kartel memang sulit  untuk  ditemukan  bukti  fisiknya.  Perjanjian  biasanya  disepakati  secara  lisan,  sehingga tidak  ada  dokumen  perjanjian  yang  dapat  ditemukan  sebagai  bukti.  Dan  tentu  saja  KPPU akan  kesulitan  dalam  mengidentifikasi  terjadinya  praktik  kartel  jika  KPPU  hanya menggunakan bukti langsung saja dalam pemeriksaan perkara kartel tersebut. Oleh karena itu Circumstantial evidence dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara kartel.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Rahman. Hukum Persaingan Usaha . yogyakarta: Deepublish, 2018. Ahli, Saksi, and Dalam Sidang. “Siaran Pers Kppu,” no. 5 (2023): 2–3. Hamdani,  Trio.  “Kronologi  KPPU  Endus  Kartel  Minyak  Goreng,  8  Pengusaha  Kakap Diincar.”  batam,  2022.  Last  modified  2022.  https://finance.detik.com/berita-ekonomi- bisnis/d-6007120/kronologi-kppu-endus-kartel-minyak-goreng-8-pengusaha-kakap- diincar.
Hidayah,  Rosana  Kesuma. Circumstantial  Evidence  Sebagai  Alat  Bukti  Dalam  Perkara Kartel . Buku Kedua. Jakarta: Kencana, 2021.
Huzaini,  Moch.  Dani  Pratama.  “Kritik  Pembuktian  Kartel  Minyak  Goreng  Dan  Penjelasan Tentang Bukti Petunjuk.” https://www.hukumonline.com/stories.
Lubis,  Andi  Fahmi,  Anna  maria  Tri  Anggraini,  Kurnia  Toha,  L.  Budi  Kagramanto,  M. Hawin,  Ningrum  Natasya  Sirait,  Paramita  Prananingtyas,  Sukarmi,  Syamsul  Maarif, and  Udin  Silalahi. Hukum  Persaingan  Usaha .  Edited  by  MLI  Prof.  Dr.  Ningrum Natasya Sirait, SH, ME Dr. Andi Fahmi Lubis, SE, and LL. Helena Wirastri Wulandari, SH. Edisi Kedu. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2017.
Raevita Andriessa. “Minyak Goreng Langka? Ternyata  Inilah Penyebabnya!” Last modified 2022. https://cwts.ugm.ac.id/2022/03/05/minyak-goreng-langka-ternyata-inilah- penyebabnya/.
“Seluruh  Terlapor  Hadir,  KPPU  Memulai  Pemeriksaan  Pendahuluan  Perkara  Minyak Goreng.” Kppu . Jakarta, 2022. Last modified 2022. https://kppu.go.id/.