El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index Vol. 1 No. 1. Januari-Juni 2018 ISSN: 2549 – 3132 ║ E-ISSN: 2620-8083
Pengaruh Tingginya Uang Hantaran terhadap Penundaan Perkawinan (Studi Kasus Adat Perkawinan di Mukim Pinang Tunggal, Kepala Batas, Pulau
Pinang, Malaysia)
Ridhwan Nurdin Muhammad Nur Ikram Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Email:ridwannurdin@yahoo.com

## Abstrak
Uang hantaran adalah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada calon mertua.  Uang  hantara  memiliki  dampak  negatif.  Dampak  negatif  uang hantaran terlihat ketika ditetapkan pada jumlah yang tinggi pada calon laki- laki  yang  ekonominya  menengah  ke  bawah  dan  mempunyai  berbagai tanggungan sehingga kesulitan untuk menabung. Tidak sedikit juga pasangan yang  ingin  mendirikan  rumah  tangga  terpaksa  menundakan  perkawinan karena  tingginya  jumlah  uang  hantaran  yang  telah  ditetapkan  dari  pihak perempuan.  Pertanyaan  artikel  ini  adalah  bagaimana  pelaksanaan  praktek uang  hantaran  dalam  adat  perkawinan  di  Mukim  Pinang  Tunggal,  apakah benar  penetapan  uang  hantaran  yang  tinggi  sangat  berpengaruh  terhadap penundaan perkawinan di dalam masyarakat tersebut dan bagaimana tinjauan hukum  Islam  terhadap  uang  hantaran  yang  menyebabkan  penundaan perkawinan. Dengan menggunakan metode penelitian lapangan, peneliti telah mengelompokkan  data  menjadi  dua  bentuk,  yaitu  data  kuantitatif  dan  data kualitatif.  Data  kuantitatif  ialah  data  hasil  dari  angket  sedangkan  data kualitatif ialah data hasil dari wawancara dan observasi. Kemudian dari data kuantitatif  tersebut  dibentuklah  tabel  kemudian  dianalisa  dan  diambil kesimpulan sedangkan dari data kualitatif tersebut dihubungkan antara satu fakta  dengan  fakta  sejenis  kemudian  dianalisa  dengan  menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian ditemukan bahwa masyarakat Mukim Pinang Tunggal semuanya mempraktekkan pemberian uang hantaran dan penetapannya dengan melihat pendidikan perempuan, pekerjaannya dan kebiasaan  jumlah  ditetapkan  di  kampung  tersebut  serta  telah  ditemukan delapan buah perkawinan yang tertunda dari tahun 2013 hingga 2017 karena tingginya uang hantaran. Merujuk kepada kaidah-kaidah fiqhiyyah yang telah digunakan dan  melihat kepada dampak-dampak yang timbul dari penetapan uang hantaran yang tinggi serta bertentangnya dengan syarat ‘urf yang sahih bisa disimpulkan bahwa hukum uang hantaran yang tinggi tidak bersesuaian sebagaimana yang seharusnya berlaku.
Kata kunci: Uang Hantaran dan Penundaan Perkawinan.
Ridhwan Nurdin & Muhammad Nur Ikram, Pengaruh Tingginya Uang Hantaran…

## Pendahuluan
Perkawinan adalah sunatullah hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh  manusia,  hewan,  bahkan  oleh  tumbuh-tumbuhan  karenanya  menurut  para Sarjana  Ilmu  Alam  mengatakan  bahwa  segala  sesuatu  berpasangan.  Misalnya,  air yang kita minum (terdiri dari Oksigen dan Hidrogen) listrik ada positif dan negatif dan sebagainya. 1 Perkawinan dilakukan sejak zaman dahulu dan telah dipraktekkan oleh  setiap  agama  yang  terdapat  di  muka  bumi.  Dalam  praktek  perkawinan masyarakat Melayu di Malaysia pada dasarnya terikat kepada dua ketentuan yaitu hukum syara’ melalui berlakunya Undang-Undang Keluarga Islam di setiap negeri dan  hukum  adat  masyarakat  setempat.  Dari  itu  lahirnya  dua  praktek  pemberian perkawinan dalam masyarakat Melayu yaitu mahar dan uang hantaran. 2
Praktek  yang  demikian  juga  berlaku  bagi  masyarakat  Melayu  di  Mukim Pinang  Tunggal,  Kecamatan  Kepala  Batas,  Negeri  Pulau  Pinang.  Uang hantaran adalah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak keluarga perempuan untuk  perbelanjaan  perkawinan. 3 Terjadinya  permasalahan  hanyalah  apabila  uang hantaran ditetapkan pada jumlah yang tinggi kepada calon mempelai laki-laki yang tidak mampu untuk memberikannya ataupun yang ekonominya menengah ke bawah sehingga membuat terjadinya berbagai macam dampak negatif, di antaranya adalah penundaan  perkawinan.  Masalah  ini  seperti  tidak  akan  pernah  berakhir  sehingga pernah  terjadi  perkelahian  fisik  di  antara pihak  keluarga  perempuan  dengan  calon mempelai laki-laki yang terjadi di Masjid Al-Khadijiah, Kecamatan Pantai Dalam, Kuala Lumpur, Malaysia. 4
Umumnya,  uang  hantaran di  Malaysia  ditetapkan  berdasarkan  tingkat pendidikan perempuan dan bidang yang diambil sebagaimana tabel sebagai berikut: 5
Tabel 1 Jumlah Uang Hantaran Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Bidang No. Tingkat Pendidikan Dan Bidang Jumlah Uang Hantaran 1. Sekolah Menengah Pertama RM 2.000-RM 4.000 2. Sekolah Menengah Atas RM 4.000-RM 8.000 3. Diploma RM 8.000-RM 12.000 4. Sarjana (S 1) RM 12.000-RM 15.000
1 Tihani  dan  Sohari  Sahrani, Fikih  Munakahat  Kajian  Fikih  Nikah  Lengkap ,  Cet.  Ke-4 (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 9. Dikutip dari Al-Hamdani, “ Risalah Nikah ”, (terj.
Agus Salim), Edisi ke-2 (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 1.
2 Raihanah Azahari, Khairun Najmi Saripudin dan Raihana Abdul Wahab, Hubungan di Antara  Faktor  Demografi  Dengan  Penentuan  Kadar  Hantaran:  Kajian  di  Perlis,  Kedah,  Pulau Pinang dan Perak, Jurnal Fiqh, 2009, hlm. 107-108.
3 Noresah Baharom , Kamus Dewan , Edisi Ke-3, Cet. Ke-5 (Selangor: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, 2000), hlm. 437.
4 “ Wang Hantaran Tak Cukup Cetus Gaduh Besar” dalam  Koran Berita Harian , Selasa, 29 Maret 2016, hlm. 3.
5 Koran Berita Harian , Kuala Lumpur, Kamis, 31 Maret 2016, hlm. 4.
5. Magister (S 2) RM 15.000-RM 20.000 6. Kedoktoran RM 20.000-RM 30.000
Untuk itu, artikel ini ingin meneliti tentang bagaimana pelaksanaan praktek uang  hantaran  dalam  adat  perkawinan  di  Mukim  Pinang  Tunggal,  apakah  benar penetapan  uang  hantaran  yang  tinggi  sangat  berpengaruh  terhadap  penundaan perkawinan  di  dalam  masyarakat  tersebut  dan  bagaimana  tinjauan  hukum  Islam terhadap uang hantaran yang menyebabkan penundaan perkawinan.

## Pengertian Uang Hantaran dan Dasar Hukum
Hantaran  menurut  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  berasal  dari  perkataan “antaran” yang bermaksud uang sebagai pemberian dari pihak laki-laki kepada calon mertua. 6 Di dalam Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Pulau Pinang hantaran didefinisikan sebagai pemberian sesuatu dalam bentuk uang atau benda-benda yang diberikan oleh suami kepada istri pada masa perkawinan. Pemberian di dalam bahasa Arab  adalah  hibah  (ةبه)  masdar  daripada  (َ َبَهَََو)  yang  artinya  memberi. 7 Hibah menurut Wahbah Az-Zuhaili dari sudut syarak adalah: “Suatu akad (transaksi) yang menghasilkan pemindahan kepemilikan suatu harta dari tuannya kepada pihak lain yang dilakukan saat masih hidup tanpa ada tukar ganti”. 8
Hukum  bagi  praktek  uang  hantaran  tidak  terdapat  di  dalam  nas  syarak dikarenakan  pada  dasarnya  ia  merupakan  suatu  praktek  yang  lahir  dari  adat masyarakat  setempat.  Namun  demikian,  dalam  Islam  adat  merupakan  salah  satu sumber yang digunakan dalam pembinaan hukum syarak dalam perkara yang tidak dinaskan selama tidak  menyalahi syariat. Dikarenakan hal itu, hukum praktek uang hantaran ditetapkan dengan menggunakan kaidah yang kelima dalam kaidah-kaidah fiqh ,  yaitu  ةمكحم  ةداعلا  yang  bermaksud  kebiasaan  (tradisi)  dapatَ menjadi  dasar hukum. 9 Adat didefinisikan dengan:
ََا ٍَةَّيِّلقَعٍَةَق َلََعَ ِّريغَنِّمَ ُر ِّ رَكَتملاَ ُرمَلا Artinya: “Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-berulang tanpa adanya hubungan rasional” . 10
Definisi ini menunjukkan bahwa setiap sesuatu yang dilakukan berulang- ulang  tanpa  menurut  pikiran  yang  logis  adalah  adat.  Karena  itu,  sesuatu  yang dilakukan  hanya  satu  kali  belum  dikatakan  adat  dan  berapa  kali  sesuatu  itu  perlu
6 Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Edisi Baru, Cet. Ke-6 (Jakarta:
Media Pustaka Phoenix, 2010), hlm. 56.
7 Ahmad  Muhammad  Abdul  Ghaffar, Pengurusan  Harta (Kuala  Lumpur:  Pustaka Syuhada, 2005), hlm. 63.
8 Ibid . 9 Ahmad Sudirman Abbas, Qawaid Fiqhiyyah dalam Perspektif Islam (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2004), hlm. 155.
10 Chaerul Uman, Ushul Fiqh 1 , Cet. Ke-2 (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2000), hlm. 159.
dilakukan  untuk  dihitung  sebagai  adat  tidak  ada  ukurannya. 11 Contoh  adat  adalah kebiasaan seseorang dalam tidur, makan atau minum. Adat juga disebut ‘urf . 12 ‘Urf secara  etimologi  berarti  “sesuatu  yang  dipandang  baik  dan  diterima oleh  akal  sehat”. 13 Sedangkan  secara  terminologi  menurut  Abdul  Karim  Zaidan adalah:
َلعفَوأَلوقَنمَهتايحَىفَةيلعَراسوَةداتعاوَعمتجملاَةفلأَام
Artinya: “Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi  kebiasaan  dan  menyatu  dengan  kehidupan  mereka  baik  berupa perbuatan atau perkataan” . 14
‘Urf harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan ‘urf bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku  dalam  kebanyakan  adat,  tetapi  muncul  dari  sebuah  pemikiran  dan pengalaman,  seperti  kebiasaan  mayoritas  masyarakat  pada  daerah  tertentu  yang menetapkan bahwa untuk memenuhi keperluan rumah tangga pada suatu perkawinan biasa  diambil  dari  mahar  yang  diberikan  suami. 15 Kata ‘urf pengertiannya  tidak melihat dari segi berulang kalinya satu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. 16 ‘Urf melihat  kepada  ke- absahan- nya  terbagi  kepada  dua  yaitu ‘urf  sahih dan ‘urf  fasid . 17 ‘Urf  sahih adalah  kebiasaan  yang  berlaku  di  tengah-tengah masyarakat  yang  tidak  bertentangan  dengan  nas  (al-Quran  dan  hadis),  tidak menghilangkan  kemaslahatan  mereka  dan  tidak  pula  membawa  mudarat  kepada mereka. 18 Misalnya berkunjung ke rumah saudara ataupun tetangga di hari lebaran. ‘Urf fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syarak dan kaidah- kaidah  dasar  yang  ada  dalam  syarak, 19 misalnya  korupsi.  Setelah  penulis menjelaskan  dan menyatakan  perbedaan di  antara  adat  dan ‘urf yang  diambil  dari buku-buku  yang  digunakan  sebagai  sumber  rujukan  dapatlah  dipahami  bahwa landasan hukum yang digunakan untuk menetapkan hukum praktek pemberian uang hantaran adalah ‘urf sahih .
Apabila  dilihat  ciri-ciri  praktek  pemberian  uang  hantaran  dengan  syarat- syarat ‘urf , penulis melihat bahwa tidak ada pertentangan di antara kedua-duanya. Adapun syarat-syarat ‘urf adalah:
1. Tidak  bertentangan  dengan  nas  yang qath’i .    Praktek  pemberian  uang hantaran tidaklah bertentangan dengan nas yang qath’i dikarenakan hukum
11 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2 , Cet. Ke-4 (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 411.
12 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh , terj. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), hlm. 123.
13 Satria  Effendi  dan  M.  Zein, Ushul  Fiqh ,  Cet.  Ke-2  (Jakarta:  Prenada  Media  Group, 2008), hlm. 153.
14 Ibid . 15 Chaerul Uman, Ushul Fiqh… , hlm. 160.
16 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh… , hlm. 411.
17 Chaerul Uman, Ushul Fiqh… , hlm. 163.
18 Ibid . 19 Ibid .
bagi  praktek  ini  tidak  disebut  di  dalam  al-Quran  sebagaimana  larangan memakan riba.
2. Bernilai  maslahat  dan  dapat  diterima  akal  sehat.    Jika  dilihat  kepada maslahat  pemberian  uang  hantaran,  praktek  ini  membantu  keluarga perempuan dari segi ekonomi dan praktek ini juga dapat diterima akal sehat dikarenakan tidak ada bahaya nyawa. 3. Berlaku  umum  dan  merata  di  kalangan  orang-orang  yang  berada  dalam lingkungan tersebut atau di kalangan sebagian besar warganya.  Pemberian uang  hantaran  dipraktekkan  oleh  hampir  semua  penganut  Muslim  di Malaysia.
4. Tidak  ada  ketegasan  dari  pihak-pihak  terkait  yang  berlainan  dengan kehendak ‘urf tersebut,  sebab  jika  kedua  belah  pihak  yang  berakad  telah sepakat  untuk  tidak  terikat  dengan  kebiasaan  yang  berlaku  umum,  maka yang  dipegang  adalah  ketegasan  itu.    Dalam  praktek  pemberian  uang hantaran,  seandainya  mempelai  perempuan  tidak  menginginkan  uang hantaran dari mempelai laki-laki, maka mempelai laki-laki tidak perlu untuk memberikannya  walaupun  dalam  lingkungan  mereka  praktek  pemberian uang hantaran dilakukan oleh setiap mereka yang telah berkawin. 5. Telah ada pada saat itu dan bukan yang muncul kemudian. Sehingga tidak adanya  pertentangan  ciri-ciri  praktek  pemberian  uang  hantaran  dengan syarat-syarat ‘urf sahih bisa disimpulkan bahwa praktek ini diperbolehkan dalam melakukannya.

## Ruang Lingkup dan Pelaksanaannya
Hantaran  terbagi  dua,  yaitu  barang  hantaran  dan  uang  hantaran.  Barang hantaran  adalah  barang  yang  berupa  makanan,  pakaian,  peralatan make  up 20 dan sebagainya yang diberikan pada hari pesta pernikahan. Selain pemberian hantaran yang muncul dari adat masyarakat Melayu terdapat satu lagi pemberian yang muncul dari hukum Islam yaitu mahar.
Mahar adalah suatu pemberian yang diwajibkan  bagi  suami  kepada  istrinya,  baik  dalam  bentuk  benda  maupun  jasa (memerdekakan,  mengajar  dan  lain  sebagainya). 21 Mahar  di  Malaysia  telah ditetapkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dan jumlahnya berbeda- beda  bagi  setiap  negeri.  Walaupun  mahar  ditetapkan  oleh  JAKIM  ini  bukanlah bermaksud  bahwa  setiap  orang  harus  memberikan  sebagaimana  yang  telah ditetapkan.  Ketetapan  ini  hanyalah  sebagai  panduan  dengan  harapan  mahar  tidak diberikan dengan jumlah yang lebih rendah dari jumlah yang telah ditetapkan dan untuk memberikan lebih tinggi dari jumlah yang telah ditetapkan adalah dibenarkan. Mahar di Malaysia adalah sebagai berikut: 22
20 Noresah Baharom , Kamus Dewan …, hlm. 437. 21 Tihani dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat… , hlm. 37.
22 Diakses melalui https://www.kahwinmall.com/blog/nilai-mas-kahwin-mengikut-negeri- 2017 / tanggal 28 Februari 2017.
Ridhwan Nurdin & Muhammad Nur Ikram, Pengaruh Tingginya Uang Hantaran…
Tabel 2 Jumlah Mahar Menurut Negeri No. Negeri Nilai Janda Nilai Bujang 1 Johor RM 22.50 RM 22.50 2 Melaka RM 100.00 RM 100.00 3 Negeri Sembilan RM 12.00 RM 24.00 4 Selangor RM 300.00 RM 300.00 5 Kuala Lumpur RM 40.00 RM 80.00 6 Perak RM 101.00 RM 101.00 7 Pulau Pinang RM 24.00 RM 24.00 8 Kedah Tidak ada Ketetapan Tidak ada Ketetapan 9 Perlis Tidak ada Ketetapan Tidak ada Ketetapan 10 Pahang RM 22.50 RM 22.50 11 Terengganu Tidak ada Ketetapan Tidak ada Ketetapan 12 Kelantan Tidak ada Ketetapan Tidak ada Ketetapan 13 Sabah RM 80.00 RM 100.00 14 Sarawak RM 120.00 RM 120.00 15 Labuan RM 80.00 RM 80.00 Sumber Data: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) pada tahun 2017
Dalam kajian peneliti, peneliti mengkhususkan kajian hanya kepada uang hantaran  dikarenakan  di  Malaysia  tidak  ada  banyak  kasus  tentang  mahar  ataupun barang  hantaran  yang  menjadi  penghalang  kepada  sebuah  perkawinan.  Kajian peneliti merangkumi pelaksanaan uang hantaran, pengaruh penundaan perkawinan, manfaat dari pemberian uang hantaran beserta dampaknya dan hubungan tingginya uang  hantaran  terhadap  penundaan  perkawinan.  Kebiasaannya  uang  hantaran diberikan sebelum pesta pernikahan atau sebelum akad nikah ataupun pada hari akad nikah.  Terdapat  juga  pihak  laki-laki  yang  memberikan  sebagian  uang  hantaran sebelum hari akad nikah dan mencukupinya pada hari akad nikah dan terdapat juga pihak laki-laki yang memberikan sebagian uang hantaran pada hari akad nikah dan mencukupinya setelah hari akad nikah ataupun sesudah pesta pernikahan. 23
Masalah  seberapa  besar  jumlahnya  ditentukan  sendiri  oleh  orang  tua mempelai perempuan pada hari pertunangan yakni sebelum cincin disarung ke jari ataupun pada hari merisik 24 . Seandainya jumlah uang hantaran tidak disetujui oleh pihak  laki-laki  dan  mempelai  laki-laki  masih  saja  bersikeras  menginginkan perempuan tersebut, maka akan terjadinya proses tawar-menawar. 25 Setelah proses tawar-menawar mencapai kata sepakat, pihak perempuan akan memberikan waktu untuk  mencukupinya.  Seandainya  pihak  laki-laki  tidak  dapat  memenuhi  uang hantaran pada hari yang telah ditetapkan maka akan muncul dua kemungkinan, yaitu penundaan atau pembatalan nikah. Seberapa lamakah waktu yang diberikan adalah
23 Ibid .
24 Ibid . 25 Ibid .
Ridhwan Nurdin & Muhammad Nur Ikram, Pengaruh Tingginya Uang Hantaran…
bergantung kepada orang tua mempelai perempuan ataupun mengikut kesepakatan kedua belah pihak.
Uang  hantaran  ditetapkan  dengan  melihat  beberapa  faktor  yaitu  dari  segi pendidikan  perempuan,  status  sosial  keluarga  perempuan  dan  pekerjaan perempuan. 26 Selain  dari  ketetapan-ketetapan  tersebut,  pengaruh  dari  keluarga terdekat juga merupakan faktor penetapan uang hantaran. 27

## Pengaruh Penundaan Perkawinan
Pengaruh-pengaruh yang menyebabkan terjadinya penundaan perkawinan menurut  Zawiyah  Hassan,  Che  Hashim  Mat  Sia  dan  Salahudin  Suyurno  adalah sebagai berikut:
a. Ekonomi 28
Uang  bukanlah  segala-galanya  tetapi  segala-galanya  memerlukan  uang. Banyak  laki-laki  yang  menunda  perkawinan  dikarenakan  tidak  mempunyai keuangan yang kuat dan tidak sedikit juga yang terpaksa membatalkan niatnya untuk menikah  hanya  karena  mempunyai  masalah    keuangan.  Beban  mahar  dan  uang hantaran beserta tuntutan nafkah yang memberatkan laki-laki menjadikan penyebab terbesar kenapa banyak terjadinya penundaan perkawinan dan ia dihadapi oleh setiap tingkatan usia tanpa melihat latar belakang. Tingginya biaya hidup juga merupakan pengaruh ekonomi dalam penundaan perkawinan.

## b. Keluarga 29
Pada  zaman  ini,  peran  keluarga  dalam  menjodohkan  anak  seperti  sudah tidak berfungsi apabila banyak orang tua tidak lagi mendesak anak-anaknya untuk menikah,  membuatkan  anak-anak  tidak  mengambil  serius  dalam  pernikahan sehinggakan  banyak  yang  menundanya. 30 Tidak  hanya  disitu  saja,  terdapat  juga orang tua pada masa sekarang yang tidak lagi mencarikan jodoh buat anaknya dan tidak sedikit juga anak-anak yang menunda perkawinan ataupun tidak jadi menikah disebabkan  tidak  ada  izin  dari  keluarga.  Anak  sulung  ataupun  anak-anak  yang mempunyai  rasa  tanggung  jawab  untuk membantu  keluarganya juga  banyak  yang menundakan  perkawinan  dikarenakan  ingin  fokus  dalam  menjalankan  tanggung jawabnya.
c. Pendidikan 31
Kemajuan sebuah negara bukan hanya diukur dari teknologinya tetapi juga diukur dengan tahap  pendidikannya. Revolusi pendidikan membuka ruang kepada laki-laki  maupun  perempuan  dalam  menunda  perkawinan.  Laki-laki  ataupun
26 Fadzilah Kamsah dan Noralina Omar, Soal  Jawab Pra-Perkahwinan (Kuala Lumpur: PTS Milenia Sdn. Bhd, 2007), hlm. 68.
27 Wawancara dengan Madzuki, Imam Masjid Pinang Tunggal, pada tanggal 24 September 2017.
28 Diakses  melalui slideshare.net/mobile/arizal/isu-perkahwinan-09 ,  pada  tanggal  28 Agustus 2017.
29 Ibid . 30 Ibid . 31 Ibid .
Ridhwan Nurdin & Muhammad Nur Ikram, Pengaruh Tingginya Uang Hantaran…
perempuan  yang  mengutamakan  pendidikan  daripada  perkawinan  lebih  memilih untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi sehingga ada perempuan yang    menjadi  anak  gadis  tua  tetapi  ada  juga  sebagiannya  yang  memilih  untuk menikah  sambil  melanjuti  pendidikan.  Terdapat  juga  pasangan  yang  menunda perkawinan  dikarenakan  pasangannya  melanjutkan  perkuliahan  ke  luar  negara dengan cara mengikat tali pertunangan sebelumnya ataupun tidak.
d. Kerja 32
Zaman  sekarang  adalah  zaman  mengumpul  uang  sehingga  menjadikan wanita karir. Peluang pekerjaan yang terbuka luas kepada banyak wanita membuat mereka mandiri dalam hidup sehingga sebagian dari mereka tidak bergantung hidup kepada laki-laki. Demikian juga bagi laki-laki, dimana laki-laki yang mementingkan kerja  akan  mengejar  cita-citanya  terlebih  dahulu  sehingga  membelakangkan perkawinan. Beban kerja juga merupakan penyebab kepada penundaan perkawinan selain bekerja di luar negara dikarenakan takut tidak dapat menjalankan tanggung jawab sebagai suami dengan baik.
Selain  dari  pengaruh-pengaruh  di  atas,  terdapat  juga  pengaruh-pengaruh lain  yang  diberikan  oleh  Haslina  Hassan  dan  Ann  Wan  Seng,  yaitu  pengaruh kesehatan, psikologi, budaya dan agama. 33

## Manfaat dan Dampak Uang Hantaran
Walaupun  praktek  pemberian  uang  hantaran  mempunyai  manfaat,  tetapi tetap  mempunyai  dampak  negatif.  Di  antara  manfaat  dan  dampak  negatif  praktek uang hantaran adalah sebagai berikut:
Manfaat Uang Hantaran
a. Mempertahankan adat. 34
b. Menunjukkan keseriusan laki-laki yang ingin menikah. 35
c. Mempersiapkan pasangan. 36
d. Membantu ekonomi keluarga perempuan. 37
e. Menambah motivasi dalam mencari atau melakukan kerja. 38
f. Mendidik diri berhemat. 39

## Dampak Uang Hantaran
32 Ibid . 33 Ibid . 34 Muhammad Azhaa bin Haji Mustafa, “Uang Hantaran dalam Adat Perkawinan menurut Hukum  Islam,  Studi  Kasus  di  Masyarakat  Sentul,  Kuala  Lumpur,  Malaysia” (Skripsi  tidak dipublikasi), Pustaka Induk UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2011, hlm. 63.
35 Ibid . 36 Ibid . 37 Dimas  Prawiro, “Implementasi  Penetapan  Uang  Hantaran  Nikah  Dalam  Perspektif Hukum  Islam,  Studi  Pada  Masyarakat  Kelurahan  Pulau  Kijang  Kecamatan  Reteh  Kabupaten Indragiri Hilir” (Skripsi tidak dipublikasi), Pustaka Induk UIN Suska, Riau, 2013, hlm. 60.
38 Ibid., hlm. 61.
39 Ibid .
a. Membebankan laki-laki yang ekonominya menengah kebawah. 40
b. Adat diutamakan dari agama. 41
c. Kawin lari. 42
d. Berhutangan. 43
e. Perzinaan. 44
f. Penggadaian atau penjualan barang berjumlah. 45
g. Penundaan pernikahan. 46
h. Pembatalan nikah. 47
i. Anak gadis tua. 48
j. Pihak laki-laki tidak melangsungkan pesta pernikahan. 49

## Sejarah Mukim Pinang Tunggal
Mukim Pinang Tunggal terbagi kepada dua bagian setelah Francis Light 50 mengambil  Seberang  Perai  yaitu  kabupaten  bagi  Kecamatan  Kepala  Batas  pada tahun 1786 dari Negeri Kedah dengan cara merayu Sultan Kedah pada saat itu yang bernama  Sultan  Muhammad  Jiwa. 51 Mukim  Pinang  Tunggal  berawal  oleh  orang- orang tua zaman dahulu pada awal tahun 1900-an secara bergotong royong dengan membersihkan  kawasan  hutan  dan  kemudian  dijadikan  kawasan  perkampungan. Nama Mukim Pinang Tunggal diberi berdasarkan dari sebatang pohon pinang yang terdapat di kawasan tersebut yang ukurannya sebesar pohon kelapa. 52

## Geografi Mukim Pinang Tunggal
Secara  geografis  Mukim  Pinang  Tunggal  berada  di  belahan  bumi  bagian penjuru  Timur  Laut  Pulau  Pinang  dengan  posisi  garis  lintang  5.4717851000  dan garis bujur 100.4242039000. 53 Mukim Pinang Tunggal memiliki luas wilayah 16.00 km. 54 Jalan  yang  terdapat  di  Mukim  Pinang  Tunggal  dapat  menghubungkan  ke
40 Muhammad Azhaa bin Haji Mustafa, “ Uang Hantaran …, hlm. 64.
41 Ibid. 42 Dimas Prawiro, “ Implementasi Penetapan …, hlm. 63.
43 Ibid. , hlm. 64. 44 Ibid ., hlm. 63. 45 Ibid. , hlm. 64. 46 Ibid . 47 Ibid . 48 Fadzilah Kamsah dan Noralina…, hlm. 69.
49 Wawancara dengan Madzuki, Imam Masjid Mukim Pinang Tunggal, pada tanggal  24 September 2017.
50 Francis Light adalah mantan Tentara Angkatan Laut  Inggris dan merupakan pengasas bagi Negeri Pulau Pinang.
51 Diakses  melalui https://ms.wikipedia.org/wiki/Francis_Light tanggal  21  September 2017.
52 Wawancara dengan Ibrahim, Kepala Sekolah Madrasatul Huda Diniah, Pinang Tunggal pada tanggal 22 September 2017.
53 Diakses melalui https://postcode.my/pulau-pinang-kepala-batas-kampung-setol- 13200.html tanggal 19 September 2017.
54 Diakses melalui https://www.google.co.id/maps/@5.544855,100.5076488,14.25z tanggal 2 Januari 2017.
Ridhwan Nurdin & Muhammad Nur Ikram, Pengaruh Tingginya Uang Hantaran…
Negeri  Kedah  dikarenakan  Mukim  Pinang  Tunggal  berbatasan  dengan  Negeri Kedah.  Pemisah  di  antara  Mukim  Pinang  Tunggal  dengan  Negeri  Kedah  adalah sebuah  sungai  yang  bernama  Sungai  Kuala  Muda.  Adapun  batas  wilayah  Mukim Pinang Tunggal adalah sebagai berikut:
1. Sebelah  Timur  berbatasan  dengan  Negeri  Kedah  yang  kampungnya bernama Ekor Kuching.
2. Sebelah  Utara  berbatasan  dengan  Negeri  Kedah  yang  dipisahkan  dengan sungai besar.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Mukim Tasek Gelugor.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Mukim Paya Keladi.

## Demografi Mukim Pinang Tunggal
Penduduk  Mukim  Pinang  Tunggal  didiami  oleh  tiga  suku  yaitu  suku Melayu, suku Cina dan suku Siam. Mukim Pinang Tunggal mempunyai penduduk seramai 4.500 orang. 55 Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk berdasarkan suku di Mukim Pinang Tunggal dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3 Komposisi Penduduk Mukim Pinang Tunggal Berdasarkan Bangsa No. Suku Frekuensi Persentase Kepala Keluarga 1 Melayu 4.000 88,88 % 1.343 2 Cina 471 10,46 % 157 3 Siam 29 0,64 % 6 Jumlah 4.500 orang 100 % 1.506 Kepala Keluarga
Sumber Data: Monografi Mukim Pinang Tunggal Tahun 2017
Dari  tabel  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  penduduk  Mukim  Pinang  Tunggal mayoritasnya adalah suku Melayu dengan persentase 88,88 % diikuti suku Cina yaitu 10,46 % dan suku Siam yaitu 0,64 %.
Selain  penduduk  Mukim  Pinang  Tunggal  dapat  dilihat  berdasarkan sukunya,  juga  dapat  dilihat  klasifikasi  penduduk  di  Mukim  Pinang  Tunggal berdasarkan jenis kelamin, maka penduduk laki-laki lebih banyak jika dibandingkan dengan perempuan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3. 2 berikut ini:
Tabel 4 Komposisi Penduduk Mukim Pinang Tunggal Berdasarkan Jenis Kelamin No. Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 1 Laki-laki 2.491 orang 55,35 % 2 Perempuan 2.009 orang 44,64 % Jumlah 4.500 orang 100 % 55 Diakses melalui http://cis.penanglib.gov.my/index.php/daerah/9-pinang-tunggal tanggal 2 Januari 2017.

## Sumber Data: Monografi Mukim Pinang Tunggal Tahun 2017
Berdasarkan  tabel  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  jumlah  penduduk laki-laki sebanyak 55,35 % sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 44,64 %.
Mengenai  agama  yang  dianut  oleh  penduduk  di  Mukim  Pinang  Tunggal dapat dijelaskan bahwa agama yang dianuti bagi yang bersuku Melayu adalah agama Islam dan agama Buddha bagi yang bersuku Cina dan Siam.
Masyarakat  Mukim  Pinang  Tunggal  bisa  dikatakan  mendapat  pendidikan yang  sewajarnya  dengan  adanya  sekolah  dan  guru  yang  mempunyai  kemampuan yang tinggi dalam mengajar. Ini dapat dilihat dengan usaha dari pemerintah dalam melengkapi fasilitas sekolah dan penyeleksian guru yang ketat.

## Pelaksanaan Uang Hantaran di Mukim Pinang Tunggal
Mukim  Pinang  Tunggal  merupakan  sebuah  mukim  yang  masyarakatnya masih berpegang kepada adat dalam pelaksanaan perkawinan. Hal ini dapat dilihat dengan  masih  berlakunya  adat merisik ,  meminang  dan  bertunang  di  dalam masyarakat  setempat.  Untuk  lebih  mengetahui  adakah  masyarakat  Mukim  Pinang Tunggal masih berpegang kepada semua adat yang berlaku dalam perkawinan dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 5 Keberlakuan Semua Adat-Istiadat Perkawinan Dalam Masyarakat Di Mukim Pinang Tunggal No. Kategori Jumlah Persentase 1 Ya 29 66,67 % 2 Tidak 1 3,33 % Jumlah 30 100 %

## Sumber Data: Angket Tahun 2017
Dari  tabel  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  sebanyak  66,67  %  responden menjawab  ya  dalam  masalah  masih  berlakunya  atau  tidak  semua  adat-istiadat perkawinan  dalam  masyarakat  Mukim  Pinang  Tunggal  dan  3,33  %  mengatakan tidak.
Adat merisik adalah suatu adat yang memerlukan pihak laki-laki datang ke rumah  pihak  perempuan  untuk  bertanya  apakah  perempuan  tersebut  sudah mempunyai pilihan hatinya ataupun tidak. Merisik yang dilakukan oleh wakil dari mempelai laki-laki juga sebagai tanda penghormatan pihak laki-laki kepada pihak perempuan  dan  sesuai  dengan  larangan  agama  untuk  tidak  meminang  di  atas pinangan orang lain. Seandainya pihak perempuan menerima risikan pihak laki-laki dengan  jelas  maka  akan  diteruskan  kepada  hari  bertunangan  yang  dilakukan  pada hari lainnya dan seandainya pihak perempuan tidak memberikan jawaban pada hari tersebut maka pihak laki-laki akan datang ke rumah pihak perempuan di hari yang lain  dengan  tujuan  menanyakan  jawaban  atas risikan yang  pernah  dilakukan. Walaupun  demikian,  terdapat  juga  pihak  laki-laki  yang  meminta  untuk  langsung bertunangan  pada  hari merisik setelah  calon  mempelai  perempuan  menerima lamaran laki-laki tersebut.
Ridhwan Nurdin & Muhammad Nur Ikram, Pengaruh Tingginya Uang Hantaran…
Adat meminang dan bertunang adalah adat di mana ibu bagi calon mempelai laki-laki  menyarungkan  cincin  ke  jari  calon  mempelai  perempuan  seandainya perempuan tersebut menerima laki-laki yang ingin menjadikannya sebagai pasangan hidup. Hari bertunang juga adalah hari di mana kedua-dua belah pihak menyepakati dalam  penetapan  mahar,  jumlah  uang  hantaran dan  tanggal  pesta  pernikahan. Walaupun  demikian,  terdapat  juga  pihak  keluarga  perempuan  yang  menetapkan jumlah bagi mahar, uang hantaran dan tanggal pesta pernikahan pada hari merisik . Selain  dari  berlakunya  adat-istiadat  di  atas,  masyarakat  Mukim  Pinang Tunggal  juga  mempraktekkan  adat  meminta  dan  memberi  uang  hantaran.  Praktek meminta  dan  memberi  uang  hantaran adalah  suatu  praktek  yang  selalu  ada  dalam sebuah perkawinan. Untuk mengetahui adakah masyarakat Mukim Pinang Tunggal mempraktekkan permintaan dan pemberian uang hantaran dalam setiap perkawinan dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 6 Berlakunya Praktek Permintaan Dan Pemberian Uang Hantaran No Kategori Frekuensi Persentase 1 Benar 30 100 % 2 Tidak Benar 0 0 % Jumlah 30 100 %

## Sumber Data: Angket Tahun 2017
Berdasarkan tabel di atas, 100 % responden mengatakan bahwasanya setiap perkawinan  di  Mukim  Pinang  Tunggal  meminta  uang  hantaran  bagi  pihak perempuan  dan  pemberian  uang  hantaran dari  pihak  laki-laki  dan  responden  yang mengatakan  tidak  adanya  praktek  permintaan  dan  pemberian  uang hantaran sebanyak 0% artinya praktek permintaan dan pemberian uang hantaran merupakan suatu kewajiban di masyarakat.
Uang  hantaran  adalah  uang  yang  diberikan  oleh  pihak  laki-laki  kepada calon  mertua  dengan  tujuan  kebutuhan  perkawinan. 56 Namun  demikian,  bagi masyarakat  Mukim  Pinang  Tunggal,  uang  hantaran  digunakan  untuk  bermacam- macam tujuan. Untuk lebih mengetahui bagaimanakah uang hantaran dipergunakan di dalam masyarakat Mukim Pinang Tunggal dapat dilihat berdasarkan tabel berikut:
Tabel 7 Tujuan Uang Hantaran No Kategori Frekuensi Persentase 1 Untuk pesta pernikahan 15 50 % 2 Untuk keperluan orang tua mempelai perempuan 1 3,33 % 3 Untuk keperluan pribadi mempelai perempuan 10 33,33 % 4 Lain-lain 4 13,33 % Jumlah 30 100 %
56 Noresah Baharom , Kamus Dewan …, hlm. 437.

## Sumber Data: Angket Tahun 2017
Berdasarkan  tabel  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  50  %  responden mengatakan uang hantaran digunakan untuk pesta pernikahan, 33,33 % responden mengatakan bahwa tujuannya untuk keperluan pribadi mempelai perempuan, 13,33 % responden memilih lain-lain dan 3,33 % mengatakan tujuan uang hantaran adalah untuk keperluan orang tua mempelai perempuan.
Uang hantaran  di  Mukim  Pinang  Tunggal  ditetapkan  dengan  melihat bermacam-macam  faktor.  Untuk  lebih  mengetahui  bagaimanakah  jumlah  uang hantaran  ditetapkan  di  Mukim  Pinang  Tunggal  dapat  dilihat  berdasarkan  tabel berikut:
Tabel 8 Faktor Penetapan Uang Hantaran No Kategori Frekuensi Persentase 1 Pendidikan 9 30 % 2 Pekerjaan 5 16,67 % 3 Kebiasaan jumlah setempat 10 33,33 % 4 Lain-lain 6 20 % Jumlah 30 100 %

## Sumber Data: Angket Tahun 2017
Melihat  kepada  tabel  di  atas,  sebanyak  33,33  %  responden  mengatakan bahwa uang hantaran ditetapkan berdasarkan kebiasaan jumlah di tempat tersebut, 30  %  mengatakan  berdasarkan  pendidikan,  16,67  %  mengatakan  berdasarkan pekerjaan dan sebanyak 20 % responden mengatakan lain-lain.
Jumlah  uang  hantaran  ditetapkan  oleh  pihak  perempuan  dari  mempelai perempuan sendiri, orang tuanya ataupun dari keluarga terdekatnya. Apabila pihak laki-laki  tidak  setuju  dengan  jumlah  uang  hantaran  yang  diminta  oleh  pihak perempuan maka pihak laki-laki akan meminta agar jumlahnya diturunkan sedikit dengan  cara  tawar-menawar.  Namun,  terdapat  juga  pihak  perempuan  yang  tidak menerima  tawar-menawar  dalam  soal  jumlah  uang  hantaran.  Untuk  mengetahui adakah  setiap  penetapan  jumlah  uang  hantaran dilakukan  dengan  cara  tawar- menawar dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 9 Keberlakuan Tawar-Menawar Dalam Menetapkan Jumlah Uang Hantaran No. Kategori Frekuensi Persentase 1 Ya 19 63,33 % 2 Tidak 11 36,67 % Jumlah 30 100 %

## Sumber Data: Angket Tahun 2017
Berdasarkan tabel di atas, sebanyak 63,33 % responden mengatakan bahwa adanya  proses  tawar-menawar  dalam  uang  hantaran dan  36,67  %  responden mengatakan  bahwa  tidak  adanya  proses  tawar-menawar  dalam  hal  jumlah  uang hantaran.

## Hubungan  Tingginya  Uang  Hantaran  dan  Kuantitas  Perkawinan  yang Tertangguh
Uang hantaran adalah uang yang digunakan oleh pihak perempuan dengan bermacam-macam tujuan. Ada pihak perempuan yang menggunakan uang hantaran untuk pesta  pernikahan, merenovasi rumah, membeli perhiasan dan ada juga yang menyimpannya.  Di  balik  tujuan-tujuan  tersebut,  penetapan  jumlah  uang  hantaran yang  mahal  juga  merupakan  cara  bagi  pihak  perempuan  untuk  menolak  lamaran pihak laki-laki dengan cara halus. Biaya pesta pernikahan yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang tua perempuan akhirnya dibebankan kepada mempelai laki- laki tanpa memikirkan bahwa calon menantunya juga ada tanggung jawab lain yang dipikul.  Permintaan  uang  hantaran  dari  pihak  perempuan  juga  salah  satunya dipengaruhi  oleh  gaya  hidup  yang  tinggi,  mahalnya  barang-barangan  kebutuhan harian seperti belanja dapur untuk menghidang makan kepada tamu telah membuat orang  tua  mempelai  perempuan  terpaksa  menetapkan  jumlah  uang  hantaran  yang tinggi. 57
Hasil  dari  wawancara  peneliti  dengan  berbagai  pihak  di  Mukim  Pinang Tunggal, peneliti menemukan delapan buah perkawinan yang tertunda dikarenakan uang  hantaran  yang  tinggi  dalam  jangka  waktu  tahun  2013  hingga  2017  yang disebabkan uang hantaran. Pada tahun 2013 terjadinya satu penundaan di Kampung Lahar Tiang, pada tahun 2014 tidak ada penundaan di setiap kampung, pada tahun 2015 terjadinya satu penundaan di Kampung Setol dan satu penundaan di Kampung Lembah Raja, pada tahun 2016 terjadinya satu penundaan di  Kampung Setol, satu penundaan di Kampung Lembah Raja dan satu penundaan di Kampung Permatang Saga, pada tahun 2017 pula terjadinya satu penundaan di Kampung Permatang Setar dan satu penundaan di Kampung Lembah Raja.
Penundaan  tersebut  ada  waktu  selama  satu  tahun  lebih  untuk  terjadinya sebuah  perkawinan.  Hasil  dari  wawancara  tersebut,  penulis  menemukan  bahwa kebiasaan waktu yang diberikan oleh orang tua mempelai perempuan kepada calon mempelai  laki-laki  untuk  mengumpul  uang  adalah  tidak  lama  sehingga  tidak cukupnya waktu bagi mereka untuk mengumpulkannya. Selanjutnya, kebanyakkan mempelai  laki-laki  yang  menunda  perkawinan  adalah  mereka  yang  masih  muda 58 dan  gaji  perbulan  hanyalah  pas-pasan  untuk  keperluan  diri  sendiri  di  lain  hal menjalankan  tanggung  jawab  lain  seperti  kebutuhan    uang  untuk  keluarga  dan membayar keperluan lain seperti tagihan mobil dan sepeda motor.
Berdasarkan  hasil  wawancara  juga,  peneliti  mendapati  bahwa  di  antara mempelai  perempuan  yang  menunda  perkawinan  tersebut  adalah  mereka  yang mempunyai karir yang bagus, pendidikan yang tinggi dan terdapat juga mempelai perempuan yang dari segi pendidikannya maupun pekerjaannya hanyalah biasa-biasa saja. Peneliti menyakini bahwa jumlah perkawinan yang tertunda disebabkan uang hantaran adalah lebih dari jumlah yang peneliti temui karena penundaan perkawinan
57 Wawancara dengan Marzuki, Imam Masjid Mukim Pinang Tunggal pada 25 September 2017.
58 Wawancara dengan Zabidi, Pengerusi Mukim Pinang Tunggal pada 24 September 2017.
Ridhwan Nurdin & Muhammad Nur Ikram, Pengaruh Tingginya Uang Hantaran…
yang terjadi di Mukim Pinang Tunggal adalah lebih dari jumlah tersebut, hanya saja tidak diketahui apakah perkawinan tersebut ditunda karena uang hantaran ataupun sebab lainnya.

## Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Uang Hantaran Yang Menyebabkan Penundaan Perkawinan
Dalam  perkawinan,  Islam  telah  menetapkan  beberapa  rukun  yang  harus ditaati oleh penganutnya. Adapun rukun perkawinan adalah sebagai berikut: 59
1. Mempelai laki-laki (جوزلا)
2. Mempelai perempuanَ)ةجوزلا)
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Ijab qabul (
َ)ةغيص
Rukun  yaitu  sesuatu  yang  mesti  ada  yang  menentukan  sah  atau  tidaknya suatu  pekerjaan  (ibadah),  dan  sesuatu  itu  termasuk  dalam  rangkaian  pekerjaan tersebut. 60 Perkawinan  menjadi  tidak  sah  seandainya  salah  satu  rukun  dari  rukun- rukun di atas tidak ada ketika pelaksanaannya. Selain dari ketentuan yang diatur oleh syara’, terdapat ketentuan adat yang diatur oleh masyarakat setempat yaitu praktek pemberian  uang  hantaran.  Praktek  uang  hantaran  dibolehkan  untuk  dikerjakan karena tidak ada pertentangan dari ciri-ciri pelaksanaannya dengan syarat-syarat ‘urf sahih  yang  telah  digunakan  ketika  mengkaji  kebolehan    hukumnya.  Namun demikian, apabila praktek uang hantaran telah menyebabkan penundaan perkawinan maka  hukumnya  bisa  berubah.  Perubahan  hukum  terjadi  dikarenakan  praktek tersebut sudah tidak bersesuaian dengan syarat-syarat ‘urf sahih .
Penundaan  perkawinan  yang  terjadi  telah  menghapus  nilai  maslahat  dan tidak dapat diterima akal sehat apabila aturan adat  yang dicipta oleh manusia telah menghambat perkawinan  yang dianjurkan oleh agama. Hal ini terlihat seperti adat lebih diutamakan daripada agama. Dalam kaidah-kaidah fiqhiyyah, terdapat kaidah yang namanya:
حلاصملاَبلجَىلعَمدقمَدسافملاَءرد
Artinya: “ menolak kerusakan didahulukan daripada meraih manfaat ”. 61
Dalam ungkapan lainnya, disebutkan:
عفنلاَبلجَنمَىلواَررضلاَعفد
Artinya: “ menolak kemudaratan lebih utama daripada meraih manfaat ”. 62
Praktek pemberian uang hantaran memang tidak dipungkiri ada manfaatnya tapi apabila ditetapkan dengan jumlah yang tinggi, maka akan timbulnya kerusakan seperti  penundaan  perkawinan,  perzinaan,  kawin  lari  dan  lain  sebagainya.  Hal  ini sesuai dengan kaidah:
59 TihaniَdanَSohariَSahrani, Fikih َ Munakahat …, hlm. 12. 60 TihaniَdanَSohariَSahrani, Fikih َ Munakahat …, hlm. 12.
61 A.  Djazuli, Kaidah-kaidah  Fikih:  Kaidah-kaidah  Hukum  Islam  dalam  Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis , (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 164.
62 َ Ibid .

## ََلوَاَِّدِّساَفملاَُﺀرَد َ َض َراَعَتَاَذِّإَفَحِّلاَصملاَِّبلَجَنِّمَى اًبِّلاَغَِّةَدَسفملاَُعفَدََمِّ دُقٌَةَحَلصَم َوٌَةَدَسفَم
Artinya:  “ Menolak  kerusakan  lebih  diutamakan  daripada  menarik kemaslahatan,  dan  apabila  berlawanan  antara  mafsadah  dan  maslahah didahulukan menolak yang mafsadah ”.
Apabila dalam suatu perkara terlihat adanya manfaat atau maslahah, namun di situ juga ada mafsadah atau kerusakan, maka harus didahulukan menghilangkan mafsadah  atau  kerusakan,  karena  kerusakan  dapat  meluas  dan  menjalar  kemana- mana, sehingga akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar. 63
Selain dari kaidah-kaidah di atas, terdapat kaidah yang namanya:
ضلا َََ  َ َُلا َزُیَ ُر َر Artinya: “ kemudaratan harus dihilangkan ”. 64
Arti dari kaidah ini menunjukkan bahwa kemudaratan itu telah terjadi dan akan terjadi. 65 Dalam menetapkan uang hantaran yang tinggi, berkemungkinan akan terbuka  pintu-pintu  kejahatan  untuk  mendapatkan  uang  dalam  waktu  yang  cepat demi  menghindari  penundaan  perkawinan.  Menurut  Al-Zauhari  َ َرا َر ِّضلا  adalah antonim  dari  manfaat.  Oleh  karenanya,  kata  َ َرا َر ِّضلا  mengukuhkan  pada  kata  yang pertama َ َر َرَضلا. Tapi menurut mayoritas ulama, kedua kata itu artinya berbeda. Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitabnya Syarah al-Arba’in al-Nawawiyah mengatakan kata ََر َرَضلا  artinya  berbuat  kerusakan  pada  orang  lain.  Sedangkan  kata  ََرا َر ِّضلا  artinya berbuat kerusakan kepada orang lain dengan tujuan pembalasan yang tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh agama. Karena kata َ َرا َر ِّضلا yang fi’il madhinya ikut pada wazan لعاف berarti musyarakah (dua orang melakukan satu pekerjaan).  Dari definisi  berikut  bisa  disimpulkan  bahwa  seseorang  tidak  diperbolehkan  berbuat bahaya  terhadap  orang  lain  dan  membalasnya  dengan  perbuatan  bahaya,  jika mendapat perlakuan bahaya (َ َر َرَض).
Merujuk kepada kaidah-kaidah di atas dan melihat kepada dampak-dampak yang timbul dari penetapan uang hantaran yang tinggi serta bertentangnya dengan syarat  ‘urf  yang  sahih  bisa  disimpulkan  bahwa  hukum  uang  hantaran  yang  tinggi tidak bersesuaian sebagaimana yang seharusnya berlaku.

## Kesimpulan
Hasil penelitian di Mukim Pinang Tunggal mengenai pengaruh tingginya uang  hantaran terhadap  penundaan  perkawinan  (Studi  Kasus  Adat  Perkawinan  di Mukim Pinang Tunggal, Kepala Batas, Pulau Pinang, Malaysia), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
a. Praktek uang hantaran merupakan suatu praktek yang dilakukan oleh semua penduduk  masyarakat  Mukim  Pinang  Tunggal.  Penetapan  jumlah  uang
63 Abdul Mudjib, Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih , Cet. Ke-2, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), hlm.
40.
64 Ibid , hlm. 34. 65 Ibid .
hantaran  di  Mukim  Pinang  Tunggal  ditetapkan  dengan  melihat  kepada pendidikan,  pekerjaan  perempuan  dan  kebiasaan  jumlah  ditetapkan  di kampung  tersebut.  Penetapan  jumlah  dan  waktu  uang hantaran diberikan ditentukan dengan cara kesepakatan dari kedua belah pihak, tetapi tetap saja keputusannya dari pihak perempuan. Pihak laki-laki akan meminta jumlah uang  hantaran  dikurangi  seandainya  tidak  ada  kemampuan  untuk memenuhinya. b. Praktek pemberian uang hantaran membebankan mempelai laki-laki yang ekonominya  menengah  ke  bawah  dan  yang  mempunyai  berbagai tanggungan  sehingga  berakibatkan  penundaan  perkawinan.  Hal  ini  dapat kita  lihat  berdasarkan  penelitian  selama  periode  2013  hingga  2017  telah terjadinya delapan buah penundaan perkawinan.
c. Karena  tidak  adanya  pertentangan  di  antara  ciri-ciri  pelaksanaan  praktek uang hantaran di Mukim Pinang Tunggal dengan syarat-syarat ‘urf sahih. Jadi, praktek masyarakat Mukim Pinang Tunggal mengenai uang hantaran dibolehkan.  Tetapi,  apabila  praktek  ini  telah  berakibatkan  penundaan perkawinan ketika ditetapkan pada jumlah yang tinggi, maka hukum uang hantaran tersebut tidak sesuai sebagaimana yang seharusnya berlaku.

## Daftar Pustaka
A.  Djazuli, Kaidah-kaidah  Fikih:  Kaidah-kaidah  Hukum  Islam  dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis , Jakarta: Kencana, 2010. Abdul Mudjib, Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih , Cet. Ke-2, Jakarta: Kalam Mulia, 2001. Abdul  Wahhab  Khallaf, Ilmu  Ushul  Fiqh ,  terjemahan  Zuhri  dan  Ahmad  Qarib, Semarang: Toha Putra Group, 1994.
Ahmad  Muhammad  Abdul  Ghaffar, Pengurusan  Harta ,  Kuala  Lumpur:  Pustaka Syuhada, 2005.
Ahmad  Sudirman  Abbas, Qawaid  Fiqhiyyah  dalam  Perspektif  Islam ,  Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2004.
Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2 , Cet. Ke-4, Jakarta: Prenada Media Group, 2008. Azzman  Abdul  Jamal, Wang  Hantaran  Tak  Cukup  Cetus  Gaduh  Besar ,  Kosmo Online, 2016, diakses melalui http://ww1.kosmo.com.my/kosmo/content.asp?y=2016&dt=0328&pub=Kos mo&sec=Negara&pg=ne_02.htm.
Chaerul Uman, Ushul Fiqh 1 , Cet. Ke-2, Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2000. Dimas Prawiro, Implementasi Penetapan Uang Hantaran Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Studi Pada Masyarakat Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh  Kabupaten  Indragiri  Hilir , Artikel  Fakultas  Syariah,  (UIN)  Sultan Syarif Kasim, Riau, 2013.
Fadzilah  Kamsah  dan  Noralina  Omar, Soal  Jawab  Pra-Perkahwinan ,  Kuala Lumpur: PTS Milenia Sdn. Bhd, 2007.
Koran Berita Harian , Kuala Lumpur, 2016.
Mohd Ismail Bin Mustari, Isu-isu Perkahwinan , diakses melalui https://www.slideshare.net/arizal/isu-perkahwinan-09.
Muhammad  Azhaa  bin  Haji  Mustafa, Uang  Hantaran  dalam  Adat  Perkawinan menurut  Hukum  Islam,  Studi  Kasus  di  Masyarakat  Sentul,  Kuala  Lumpur, Malaysia, Artikel Fakultas Syariah, (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, 2011. Noresah  Baharom ,  Kamus  Dewan ,  Edisi  Ke-3,  Cet.  Ke-5,  Selangor:  Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, 2000.
Raihanah Azahari, Khairun Najmi Saripudin dan Raihana Abdul Wahab, Hubungan Di Antara Faktor Demografi Dengan Penentuan Kadar Hantaran: Kajian di Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak , Jurnal Fiqh, 2009.
Satria Effendi dan M. Zein, Ushul Fiqh , Cet. Ke-2, Jakarta: Prenada Media Group,
2008.
Tihani dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap , Cet. Ke-
4, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014.
Tim  Pustaka  Phoenix, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  Edisi  Baru,  Cet.  Ke-6,
Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2010.