## PEMAHAMAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH UNTUK MENINGKATKAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN INSTANSI

## Ratna Anggraini
Universitas Negeri Jakarta, ratna@feunj.ac.id

## Nuramalia Hasanah
Universitas Negeri Jakarta, nuramalia@feunj.ac.id

## Susi Indriani
Universitas Negeri Jakarta, susiindriani@feunj.ac.id

## M. Yasser Arafat
Universitas Negeri Jakarta, yasser@feunj.ac.id

## Marsellisa Nindito
Universitas Negeri Jakarta, marsellisa@feunj.ac.id

## ABSTRACT
The  public  demand  for  public  transparency  causes  government  accounting  to  be important.  The  greater  the  funds  managed  by  the  government  the  greater  the  demand  for financial  accountability  as  a  form  of  financial  transparency  in  government.  The  purpose  of community service is firstly to understand the understanding of UNJ's financial department employees  for  the  government  accounting  system,  secondly  to  ensure  the  socialization  of regulatory changes in the financial accountability of the institution is well understood by the finance  staff,  the  third  is  to  find  solutions  to  the  limited  human  resources  that  understand Accounting  system  of  the  financial  section  in  the  process  of  preparing  financial statements.Participants    attendes    this  training  as  many  as  26  people,  namely  the representatives of the Central Finance Staff and Faculty of the State University of Jakarta, the results of the implementation of an understanding of the new government regulations on the preparation  of  financial  statements  and  increasing  the  skills  of  participants  in  government financial accountability.
Kewords: Government Accounting System, Institutional Accountability

## PENDAHULUAN Analisis Situasi
Perubahan  paradigma  dalam bidang  kepemerintahan  dalam  era pasca  reformasi  menjadi  topik  utama dalam  paradigma  baru  kepemerin- tahan  di  Indonesia.  Aparatur  peme- rintah  merupakan  unsur  pelayanan masyarakat perlu lebih dahulu menghayati  serta  menerapkannya sesuai  tuntutan  zaman  yang  sudah berubah. Bahwa paradigma lama yang selama  ini  menjadi  aspek  peme- rintahan  dengan  kecenderungan  de- ngan kekuasaan dan sekarang berubah menjadi kewenangan untuk pelayanan masyarakat,  pemberdayaan  masyara- kat.
Sejalan  dengan  perubahan  era reformasi  tersebut  baik  secara  internal maupun perubahan lingkungan strategik  yang  sudah  merupakan keharusan  setiap  pegawai  negeri (aparatur)  memahami  dan  melak- sanakan secara baik. Semenjak dimulai reformasi  pada  tahun  1998  lalu,  telah membawa  banyak  perubahan  dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara yang mempunyai implikasi mendalam dalam  penyelenggaraan  pemerintahan dan  pembangunan  di  Indonesia. Melalui  demokratisasi  dan  desentra- lisasi, keterbukaan, transparansi, akun- tabilitas, penyelenggaraan pemerintah- an  di  daerah  sebagai  ciri  dari Good Governance atau  kepemerintahan  yang baik tersebut.
Dalam  era  globalisasi  serta tuntutan  reformasi  yang  semakin meningkat,  peran  akuntansi  sebagai alat  pencatatan  semakin  dibutuhkan.
Kepentingan  itu  tidak  hanya  diper- untukkan  untuk  pihak  manajemen suatu  entitas,  tetapi  juga  untuk  kebu- tuhan  pertanggungjawaban  ( accoun- tability )  kepada  banyak  pihak  yang memerlukan,  Di  dalam  dunia  bisnis (Commercial) ,  akuntansi  telah  berkem- bang  seiring  dengan  perkembangan bisnis  tersebut.  Hal  ini  menyebabkan akuntansi  harus  bisa  menyesuaiakan dan  berkembang  seiring  dengan perkembangan dunia bisnis.
Perkembangan akuntansi peme- rintahan  tidaklah  secepat  akuntansi bisnis.  Penyebabnya  adalah  karak- teristiknya  tidak  banyak  mengalami perubahan.  Dengan  adanya  tuntutan masyarakat  menyebabkan  akuntansi pemerintahan menjadi penting. Semakin  besarnya  dana  yang  dikelola oleh  pemerintah  semakin  besar  pula tuntutan akuntabilitas keuangan sebagai  wujud  transparansi  keuangan dalam pemerintahan.

## Perumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  di  atas, dapat  diidentifikasi  berbagai  masalah sebagai berikut:
1. Apakah  staf  bagian  keuangan sudah  mendapatkan  pemahaman mengenai  sistem  akuntansi  peme- rintah?
2. Apakah sosialisasi perubahan peraturan  dalam  pertanggung- jawaban  keuangan  instansi  sudah dipahami  dengan  baik  oleh  staf bagian keuangan?
3. Apakah  keterbatasan  sdm  yang memahami  sistem  akuntansi  dari bagian  keuangan  dapat  meng-
hambat  dalam  proses  penyusunan laporan keuangan yang baik?
Berdasarkan  identifikasi  masa- lah  di  atas,  maka  perumusan  masalah dalam  program  pengabdian  masya- rakat  ini  adalah  Sosialisasi  Pema- haman  Sistem  Akuntansi  Untuk Meningkatkan Pertanggungjawaban Keuangan Instansi.
Peserta  yang  akan  hadir  ada pelatihan  ini  direncanakan  sebanyak 30  -  40  orang  yaitu  perwakilan  Staf Bagian  Keuangan  Pusat  dan  Fakultas- Fakultas  dari  Universitas  Negeri Jakarta.

## Tujuan
Pelatihan ini bertujuan untuk:
1. Meningkatkan  kemampuan  staf bagian  keuangan  agar  mampu memahami sistem akuntansi peme- rintah.
2. Meningkatkan  kemampuan  staf bagian  keuangan  agar  mampu memahami  perubahan  peraturan dalam  pertanggungjawaban  keu- angan isnstansi.
3. Meningkatkan  kemampuan  penge- lola  dana  PPMK  agar  mampu melakukan  pencatatan  dan  pela- poran  keuangan  atas  dana  yang dikelolanya.
4. Meningkatkan  kemampuan  staf bagian keuangan  agar mampu me- nyusun  laporan  keuangan  instansi yang  sesuai  dengan  peraturan pemerintah yang berlaku.

## Manfaat Kegiatan
Manfaat  yang  diperoleh  atas pelatihan ini adala :
a. Peserta Pelatihan :
1. Peserta  memahami  informasi yang  akurat  dan  tepat  waktu tentang  anggaran  dan  kegiatan keuangan pemerintah pusat.
2. Peserta  memahami  informasi uang  dapat  dipercaya  tentang posisi  keuangan  suatu  instansi dan  pemerintah  pusat  secara keseluruhan.
3. Peserta  memahami  pencatatan dan  pelaporan  keuangan  yang berguna  untuk  perencanaan, pengelolaan  dan  pengendalian kegiatan  keuangan  pemerintah secara efisien.
b. Tim Pengabdian Masyarakat :
1. Memberikan  kontribusi  penge- tahuan kepada masyarakat dalam  rangka  memberdayakan masyarakat  dan  memcerdaskan bangsa  sesuai  dengan  penge- tahun  pengalaman  yang  dimili- ki oleh instruktur.
2. Memahami aspek praktek dalam  penyusunan  laporan keuangan secara efisien.
3. Membantu  Pemerintah  dalam rangka  sosialisasi  peraturan agar  semakin  banyak  staf keuangan  yang  memahami sistem akuntansi pemerintah

## KAJIAN TEORITIK
Dasar Hukum Penyelenggaraan
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat Undang-undang  Nomor  17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal  8  menyatakan  bahwa  ”dalam rangka  pelaksanaan  kekuasaan  atas pengelolaan  fiskal,  Menteri  Keuangan
mempunyai tugas antara lain menyusun  laporan  keuangan  yang merupakan  pertanggungjawaban  pel- aksanaan APBN.”
Undang-undang  Nomor  17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal  9  menyatakan  bahwa  ”Menteri/ Pimpinan  Lembaga  sebagai  pengguna anggaran/pengguna  barang  Kemen- terian  Negara/Lembaga  yang  dipim- pinnya  mempunyai  tugas  antara  lain menyusun  dan  menyampaikan  lapor- an  keuangan  Kementerian  Negara/ Lembaga yang dipimpinnya.”
Undang-undang  Nomor  17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal  30  ayat  (2)  menyatakan  bahwa ”Presiden  menyampaikan  rancangan undang-undang  tentang  pertanggung- jawaban  pelaksanaan  APBN  kepada DPR  berupa  laporan  keuangan  yang meliputi  Laporan  Realisasi  APBN, Neraca,  Laporan  Arus  Kas,  dan Catatan  atas  Laporan Keuangan,  yang dilampiri  dengan  laporan  keuangan perusahaan negara dan badan lainnya.”
Undang-undang Nomor 1
Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan Negara  Pasal  7  ayat  (20)  menyatakan bahwa  “Menteri  Keuangan  selaku Bendahara  Umum  Negara  berwenang menetapkan  sistem  akuntansi  dan pelaporan keuangan Negara.”
Undang-undang Nomor 1 Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan Negara  Pasal  51  ayat  (1)  menyatakan bahwa  “Menteri  Keuangan/Pejabat Pengelola  Keuangan  Daerah  selaku Bendahara  Umum  Negara/Daerah menyelenggarakan  akuntansi  atas
transaksi  keuangan,  aset,  utang,  dan ekuitas  dana,  termasuk  transaksi pembiayaan dan perhitungannya.”
Undang-undang Nomor 1
Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan Negara  Pasal  51  ayat  (2)  menyatakan bahwa  “Menteri/pimpinan  lembaga/ kepala  satuan  kerja  perangkat  daerah selaku  Pengguna  Anggaran  menye- lenggarakan  akuntansi  atas  transaksi keuangan,  aset,  utang,  dan  ekuitas dana,  termasuk  transaksi  pendapatan dan  belanja  yang  berada  dalam tanggung jawabnya.”
Undang-undang Nomor 1 Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan Negara  Pasal  55  ayat  (1)  menyatakan bahwa  “Menteri  Keuangan  selaku pengelola  fiskal  menyusun  Laporan Keuangan  Pemerintah  Pusat  untuk disampaikan  kepada  Presiden  dalam rangka  memenuhi  pertanggungjawab- an pelaksanaan APBN.”
Undang-undang Nomor 1 Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan Negara  Pasal  55  ayat  (2)  menyatakan bahwa  “dalam  menyusun  Laporan Keuangan  Pemerintah  Pusat  sebagai- mana  dimaksud  pada  ayat  (1), menteri/pimpinan  lembaga  selaku Pengguna  Anggaran/Pengguna  Ba- rang  menyusun  dan  menyampaikan laporan  keuangan  yang  meliputi Laporan  Realisasi  Anggaran,  Neraca, dan  Catatan  atas  Laporan  Keuangan dilampiri  laporan  keuangan  Badan Layanan  Umum  pada  kementerian negara/Lembaga masing-masing.”
Penjelasan atas Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun 2004  tentang  Perbendaharaan  Negara,
menyatakan  bahwa  “agar  informasi yang  disampaikan  dalam  laporan keuangan  pemerintah  dapat  meme- nuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas,  perlu  diselenggarakan Sistem  Akuntansi  Pemerintah  Pusat (SAPP)  yang  terdiri  dari  Sistem Akuntansi  Pusat  (SiAP)  yang  dilak- sanakan  oleh  Kementerian  Keuangan dan  Sistem  Akuntansi  Instansi  (SAI) yang  dilaksanakan  oleh  kementerian negara/lembaga.”
Undang-undang  Nomor  36
Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun
Anggaran  2005  Pasal  17  ayat  (1) menyatakan  bahwa  “setelah  Tahun Anggaran  2005  berakhir,  Pemerintah menyusun  Pertanggungjawaban  atas Pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Negara  Tahun  Anggaran 2005 berupa Laporan Keuangan.”
Keputusan  Presiden  Nomor  42
Tahun
2002 tentang Pedoman Pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Negara pada Pasal 60 ayat (1)  menyatakan  bahwa  “Menteri/ Pimpinan  Lembaga  wajib  menyeleng- garakan pertanggungjawaban penggu- naan  dana  bagian  anggaran  yang dikuasainya  berupa  laporan  realisasi anggaran  dan  neraca  Kementerian Negara/Lembaga  bersangkutan  kepa- da Presiden melalui Menteri Keuangan. Keputusan Presiden tersebut
telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 72 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara.”

## Ruang Lingkup SAPP
Sistem  Akuntansi  Pemerintah Pusat  (SAAP)  berlaku  untuk  seluruh unit  organisasi  Pemerintah  Pusat  dan unit  akuntansi  pada  Pemerintah Daerah  dalam  rangka  pelaksanaan Dekonsentrasi  dan/atau  Tugas  Pem- bantuan  serta  pelaksanaan  Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan.
Menurut  UU keuangan negara, yang tidak termasuk dalam ruang ling- kup SAPP adalah :
a.   Pemerintah Daerah (sumber dananya berasal dari APBD)
b.   Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari :
c.   Perusahaan Perseroan, dan
d.   Perusahaan Umum.
e.   Bank Pemerintah dan Lembaga Keuangan Milik Pemerintah
Tujuan  dari  SAPP  manurut Noordiawan (2009) adalah:
1. Menjaga  asset (safe  guarding  asset), agar  asset  pemerintah  dapat terjaga melalui serangkaian proses pencatatan,  pengolahan  dan  pela- poran  keuangan  yang  konsisten sesuai dengan standar.
2. Memberikan  informasi    yang relevan,  menyediakan  informasi yang  akurat  dan  tepat  waktu tentang  anggaran  dan  kegiatan keuangan pemerintah pusat.
3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu  instansi  dan  pemerintah pusat secara keseluruhan.
4. Menyediakan  informasi  keuangan yang  berguna  untuk  perencanaan, pengelolaan,  dan  pengendalian
kegiatan  dan  keuangan  pemerin- tah secara efisien.

## Kerangka Umum SAPP
Berdasarkan PMK Nomor
171/PMK.05/2007  tentang  Sistem Akuntansi  dan  Pelaporan  Keuangan
Pemerintah  Pusat,  SAPP  memiliki  2 (dua) subsistem, yaitu Sistem Akuntansi  Bendahara  Umum  Negara (SA-BUN)  dan  Sistem   Akuntansi Instansi (SAI).
SA-BUN  dilaksanakan  oleh Kementerian  Keuangan  selaku  Benda- hara  Umum  Negara  / Chief  Financial Officer (CFO).  Selanjutnya,  SA-BUN memiliki beberapa subsistem, yaitu
1. Sistem Akuntansi Pusat (SiAP);
2. Sistem Akuntansi Utang Pemerintah  dan  Hibah  (SAUP  & H);
3. Sistem  Akuntansi  Transfer  ke Daerah (SA-TD);
4. Sistem  Akuntansi  Penerusan  Pin- jaman (SA-PP);
5. Sistem  Akuntansi  Investasi  Peme- rintah (SA-IP);
6. Sistem  Akuntansi  Transaksi  Khu- sus (SA-TK);
7. Sistem  Akuntansi  Subsidi  dan  Be- lanja Lainnya (SA-BSBL);
8. Sistem  Akuntansi  Badan  lainnya (SA-BL). SAI memiliki 2 (dua) subsistem,
yaitu  Sistem  Akuntansi  Keuangan (SAK)  dan  Sistem  Informasi  Manaje- men  dan  Akuntansi  Barang  Milik Negara  (SIMAK-BMN).  SAI  dilaksa- nakan  oleh  Menteri/Ketua  Lembaga Teknis  selaku Chief  Operational  Officer (COO).
SA-BUN  adalah  serangkaian prosedur  manual  maupun  yang  ter- komputerisasi  mulai  dari  pengumpul- an  data,  pencatatan,  pengikhtisaran sampai  dengan  pelaporan  posisi keuangan  dan  operasi  keuangan  pada Kementerian  Keuangan  selaku  Ben- dahara  Umum  Negara.  Laporan Keuangan  yang  dihasilkan  berupa Laporan  Realisasi  Anggaran  termasuk pembiayaan,  Neraca,  Laporan  Arus Kas  serta  dilengkapi  dengan  Catatan atas Laporan Keuangan.
Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dilaksanakan  oleh  kementerian  nega- ra/lembaga.  Kementerian  negara/ lembaga  melakukan  pemrosesan  data untuk  menghasilkan  Laporan  Keu- angan  berupa  Laporan  Realisasi Anggaran,  Neraca  dan  Catatan  atas Laporan Keuangan.
SAK digunakan untuk memproses  transaksi  anggaran  dan realisasinya,  sehingga  menghasilkan Laporan  Realisasi  Anggaran.  Sedang- kan SIMAK-BMN memproses transak- si perolehan, perubahan dan penghapusan BMN untuk mendukung SAK  dalam  rangka  menghasilkan Laporan  Neraca.   Di  samping  itu, SIMAK-BMN  menghasilkan  berbagai laporan,  buku-buku,  serta  kartu-kartu yang memberikan informasi manajerial dalam pengelolaan BMN.
Ciri-ciri pokok sistem akuntansi pemerintah pusat antara lain:
a. Basis Akuntansi Cash toward Accrual. Basis akuntansi yang  digunakan  dalam  laporan keuangan  pemerintah  adalah  basis kas  untuk  pengakuan  pendapatan,
belanja,  dan  pembiayaan  dalam Laporan  Realisasi  Anggaran  dan basis  akrual  untuk  pengakuan  aset, kewajiban,  dan  ekuitas  dalam neraca.  Basis  Kas  adalah  basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi  dan  peristiwa  lainnya pada  saat  kas  atau  setara  kas diterima  atau  dibayar.  Basis  akrual adalah basis akuntansi yang mengakui  pengaruh  transaksi  dan peristiwa lainnya pada saat transaksi  atau  peristiwa  itu  terjadi, tanpa memperhatiakan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. b. Sistem Pembukuan Berpasangan.
Sistem  Pembukuan  Berpasangan didasarkan  atas  persamaan  dasar akuntasi yaitu : Aset = Kewajiban + Ekuitas Dana. Setiap transaksi dibu- kukan  dengan  mendebet  sebuah perkiraan dan mengkredit perkiraan yang terkait.
c.  Dana Tunggal
Kegiatan  akuntansi  yang  mengacu kepada UU-APBN sebagai landasan operasional.  Dana  tunggal  ini  me- rupakan tempat dimana Pendapatan dan  Belanja  Pemerintah  dipertang- gungjawabkan  sebagai  kesatuan tunggal
d. Desentralisasi  Pelaksanaan  Akun- tansi
Kegiatan  akuntansi  dan  pelaporan keuangan  di  instansi  dilaksanakan secara  berjenjang  oleh  unit-unit akuntansi  baik  di  kantor  pusat instansi maupun di daerah.
e. Bagan Perkiraan Standar SAPP menggunakan perkiraan stan- dar  yang  ditetapkan  oleh  Menteri
Keuangan  yang  berlaku  untuk tujuan penganggaran maupun akuntansi.

## Standar Akuntansi Pemerintah
SAPP  mengacu  pada  Standar Akuntansi  Pemerintah  (SAP)  dalam melakukan  pengakuan,  penilaian, pencatatan,  penyajian,  dan  pengung- kapan  terhadap  transaksi  keuangan dalam  rangka  penyusunan  laporan keuangan.
SAPP terbagi menjadi 2 subsistem, yaitu:
1. Sistem  akuntansi  Pusat  (SiAP) merupakan  bagian  SAPP  yang dilaksanakan oleh Direktorat Informasi  dan  Akuntansi  (DIA) yang  akan  menghasilkan  laporan keuangan pemerintah pusat untuk pertanggungjawaban  pelaksanaan APBN.  SiAP  sendiri  terbagi menjadi  2  subsistem,  yaitu  Sistem Akuntansi  Kas  Umum  Negara (SAKUN)  dan  Sistem  Akuntansi Umum (SAU).
2. Sistem  akuntansi  Instansi  (SAI) merupakan  bagian  SAPP  yang akan menghasilkan laporan keuangan  untuk  pertanggungja- waban pelaksanaan anggaran instansi.  SAI  sendiri  terbagi menjadi  2  subsistem,  yaitu  system Akuntansi  keuangan  (SAK)  dan Sistem  Akuntansi  Barang  Milik Negara (SABMN).

## Sistem Akuntansi Pusat
SiAP  merupakan  serangkaian prosedur  manual  maupun  terkompu- terisasi, mulai dari pengumpulan data,
pencatatan,  pengikhtisaran,  sampai pelaporan posisi dan operasi keuangan pada  menteri    keuangan  selaku bendahara  umum  Negara(BUN).  SiAP memproses  data  transaksi  KUN  dan Akuntansi umum.
SiAP terdiri atas :
1. SAKUN,  yaitu  subsistem  SiAP yang  menghasilkan  laporan  arus kas dan neraca KUN.
2. SAU,  yaitu  subsistem  SiAPyang akan menghasilkan LRA pemerintah pusat.

## Sistem Akuntansi Instansi
SAI adalah serangkaian prosedur  manual  terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data,
pencatatan,  pengikhtisaran,  sampai dengan  pelaporan  posisi  keuangan dan operasi keuangan pada kementrian negara/lembaga.
SAI terdiri atas dua subsistem, yaitu:
1. SAK;  subsistem  dari  SAI  yang menghasilkan  informasi  mengenai LRA,  neraca,  dan  catatan  atas laporan  keuangan  milik  kemen- trian/instansi
2. SABMN;  subsistem  dari  SAI  yang merupakan  serangkaian  prosedur yang  saling  berhubungan  untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka  menghasilkan  informasi untuk  menyusun  neraca  dan laporan Barang Milik Negara serta laporan manajerial lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

## Sistem Akuntansi Keuangan
SAK  seperti  halnya  SAU, menghasilkan  LRA,  Neraca,  dan
Catatan  atas  Laporan  keuangan, namun  laporan  keuangan  yang dihasilkan tersebut merupakan laporan  keuangan  pada  tingkat kementrian/lembaga.
Struktur  organisasi  kementrian /lembaga  sangat  berjenjang  dimulai dari kementrian/lembaga sampai dengan kantor/satuan kerja, karena itu dalam  pelaksanaannya,  dibentuk  unit akuntansi  keuangan  pada  jenjang- jenjang  tersebut.  Proses  akuntansi diawali  dari  unit  terendah,  yaitu  unit akuntansi  pada  level  kantor.  Laporan keuangan  yang  dihasilkan  kemudian akan  diberikan  kepada  unit  akuntansi diatasnya  untuk  digabung.  Demikian seterusnya,  sehingga  pada  akhirnya akan diperoleh laporan keuangan pada tingkat kementrian / lembaga.
Unit  akuntansi  keuangan  yang telah  dijelaskan  di  bagian  sebelumnya adalah:
a) Unit  Akuntansi  Pengguna  Angga- ran  (UAPA),  yang  berada  pada level Kementrian/ Lembaga
b) Unit  Akuntansi  Pembantu  Peng- guna Anggaran-Eselon 1 (UAPPA- E1), yang berada pada level eselon 1.
c) Unit  Akuntansi  Pembantu  Peng- guna Anggaran-Wilayah (UAPPA- W)  yang  berada  pada  tingkat wilayah.
d) Unit  Akuntansi  Kuasa  Pengguna Anggaran  (UAKPA)  yang  berada pada  level  Kuasa  Pengguna  Ang- garan (Kantor).
Sistem  Akuntansi  Barang  Milik Negara
Secara  umum,  barang  adalah bagian dari kekayaan yang merupakan satuan  tertentu  yang  dapat  dinilai/ dihitung/diukur/ditimbang, tidak ter- masuk uang dan surat berharga.
Menurut  UU  Nomor  1  Tahun 2004,  Barang  Milik  Negara  adalah semua  barang  yang  dibeli  atau diperoleh  atas  beban  APBN  atau berasal  dari  perolehan  lainnya  yang sah.  Contoh  perolehan  lainnya  yang sah  adalah  hibah  atau  rampasan/ sitaan.
Tidak termasuk dalam pengertian  Barang  Milik  Negara adalah  barang-barang  yang  dikuasai atau dimiliki oleh:
a. Pemda (bersumber dari APBD)
b. BUMN/ BUMD
c. Bank  pemerintah  dan  lembaga keuangan milik pemerintah Dalam  akuntansi  pemerintah pusat,  SABMN  sebagai  subsistem  dari Sistem  Informasi  Akuntansi  bertujuan menghasilkan  neraca  dan  laporan barang milik daerah.
Untuk  mencapai  tujuan  terse- but,  Kementrian/Lembaga  memben- tuk  Unit  Akuntansi  Barang  sebagai berikut:
a) Unit  Akuntansi  Pengguna  Barang (UAPB), berada pada level Kementrian/Lembaga. Penang- gungjawabnya  adalah  menteri/ pimpinan lembaga.
b) Unit  Akuntansi  Pembantu  Peng- guna Barang-Eselon 1 (UAPPB-E1), yang  berada  pada  level  eselon  1.
Penanggungjawabnya adalahpejabat eselon 1.
c) Unit  Akuntansi  Pembantu  Peng- guna  Barang-Wilayah  (UAPPB-W) yang berada pada tingkat wilayah. Penanggungjawabnya adalah kepala kantor wilayah atau kepala unit kerja yang ditetapkan sebagai UAPPB-W.
d) Unit  Akuntansi  Kuasa  Pengguna Barang  (UAKPB)  yang  berada pada  level  Kuasa  Pengguna  Ang- garan (kantor). Penanggungjawab- nya  adalh  kepala  kantor/satuan kerja.
Unit  Akuntansi  Barang,  selain melakukan  proses  terhadap  dokumen sumber  untuk  menghasilkan  laporan barang  milik  negara,  juga  wajib berkoordinasi  dengan  Unit  Akuntansi Keuangan  untuk  penyusunan  nerac serta  dalam  pembuatan  catatan  atas laporan  keuangan  khususnya  catatan mengenai barang milik negara.

## Pelaporan  dan  Pertanggungjawaban Dana  Dekonsentrasi  dan  Tugas Perbantuan
Dalam  penyelenggaraan  peme- rintahan,  pemerintah  menggunakan asas:
1.   Desentralisasi; penyerahan  wewe- nang  pemerintahan  oleh  Peme- rintah  kepada  daerah  otonom untuk  mengatur  dan  mengurus urusan  pemerintah  dalam  sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.   Dekosentrasi; pelimpahan  wewe- nang pemerintahan oleh
Pemerintah  kepada  Gubernur
sebagai  wakil  pemerintah  dan/ atau  kepada  instansi  vertical  di wilayah tertentu.
3.   Tugas  pembantuan; penugasan  dari Pemerintah kepada daerah
dan/atau  desa  dari  pemerintah provinsi  kepada  kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemkab/pemkot  kepada  desa untuk
melaksanakan tugas tertentu.
Dana  yang  terkait  dengan desentralisasi  merupakan  dana  yang bersumber  dari  APBN  dan  dalam pelaksanaannya  ditransfer  lansung  ke Kas  Umum  Daerah.  Dana  ini  berupa dana  pertimbangan  (dana  alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi  hasil).  Terhadap  dana  ini, pelaporan  dan  pertanggungjawaban dilakukan di masing-masing daerah.
Namun  untuk  dana  dekonsen- trasi  dan  dana  tugas  perbantuan, satuan kerja yang menerima melaporkan  dan  mempertanggungja- wabkan  penggunaan  dana  tersebut K/L teknis yang terkait.
Pertanggungjawaban  dana  dekon- sentrasi  dan  tugas  pembantuan  ini akan  digabung  dengan  laporan keuangan  dan  laporan  barang  milik Negara  (yang  telah  dijelaskan  SAI) sehingga  menjadi  laporan  keuangan Kementerian/Lembaga  dan  laporan barang  milik  Negara  kementerian/ lembaga.

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
Laporan  Keuangan  merupakan output  yang  dihasilkan  dari  suatu system  akuntansi.  Untuk  pemerintah
pusat, laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan keuangan  konsolidasi  dari  laporan keuangan  dua  subsistemnya,  yaitu: Laporan  keuangan  yang  dihasilkan SiAP dan SAI.
Laporan  Keuangan  Pemerintah Pusat  disampaikan  kepada  DPR sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan
APBN. Sebelum disampaikan  kepada  DPR,  laporan keuangan  pemerintah  pusat  tersebut diaudit  terlebih  dahulu  oleh  pihak BPK.
Laporan  Keuangan  Pemerintah Pusat berdasar PP 71/2010 terdiri dari:
a. Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasi  Laporan  Realisasi Anggaran  dari  seluruh  Kemen- terian Negara/Lembaga yang telah direkonsiliasi.  Laporan  ini  menya- jikan  informasi  realisasi  penda- patan,  belanja,  transfer,  surplus/ defisit  dan  pembiayaan,  sisa lebih/kurang  pembiayaan  anggar- an  yang  masing-masing  diper- bandingkan  dengan  anggaran dalam satu periode.
b.  Laporan Saldo Anggaran Lebih Isi laporan ini,berupa mutasi Saldo Anggaran  Lebih  (SAL)  yang  me- rupakan  akumulasi  saldo  SiLPA/ SiKPA  dari  LRA,adapun  struktur laporan  SAL  adalah  sebagai berikut:
1.  Saldo Anggaran Lebih  awal;
2.  Penggunaan  Saldo  Anggaran Lebih;
3.  Sisa  Lebih/Kurang  Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
4.  Koreksi  Kesalahan  Pembukuan tahun Sebelumnya; dan
5.  Lain-lain
c.   Neraca Pemerintah Neraca  Pemerintah  Pusat  meru- pakan konsolidasi Neraca SAI dan Neraca SAKUN (Sistem Akuntansi Kas  Umum  Negara).  Laporan  in menyajikan  informasi  posisi  keu- angan  pemerintah  pusat  berkaitan dengan  aset,  utang  dan  ekuitas dana pada tanggal/tahun anggaran tertentu.
d.   Laporan Operasional Laporan  ini  seperti  laporan  yang laba  rugi  yang  menentukan surplus  atau  defisit  dari  kegiatan operasional. Adapun struktur laporan adalah sebagai berikut:
1. Pendapatan-LO  dari  kegiatan operasional
2. Beban dari kegiatan operasional
3. Surplus/Defisit  dari  Kegiatan Non Operasional, bila ada
4. Pos luar biasa, bila ada
5. Surplus/defisit-LO
e.   Laporan Arus Kas Laporan  Arus  Kas  Pemerintah Pusat merupakan konsolidasi Laporan  Arus  Kas  dari  seluruh Kanwil  Ditjen  PBN.  Laporan  ini menyajikan  informasi  arus  masuk dan  keluar  kas  selama  periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan  aktivitas  operasi, investasi  aset  non  keuangan, pembiayaan dan non anggaran f.   Catatan Atas Laporan Keuangan
Merupakan penjelasan atau
perincian  atau  analisis  atas  nilai suatu  pos  yang  tersaji  di  dalam
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca  Pemerintah  dan  Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.

## METODOLOGI Kerangka Pemecahan Masalah
Kerangka  atau  tahapan  dalam pelatihan Sosialisasi Pemahaman Sistem  Akuntansi  Pemerintah  Untuk Meningkatkan Pertanggungjawaban Keuangan  Instansi  adalah  sebagai berikut:

## Analisis Kebutuhan
Berdasarkan diskusi yang dilakukan  oleh  tim  pengabdian masyarakat  pada  program  pelatihan ini,  para  staf  bagian  keuangan memerlukan  program  pelatihan  ini dengan pertimbangan :
a) Kurangnya  pemahaman  staf  bagian keuangan  mengenai  sistem  akun- tansi pemerintah.
b) Kurangnya  pemahaman  staf  bagian keuangan  terhadap  perubahan  per- aturan  dalam  pertanggungjawaban keuangan instansi.
c) Kurangnya  pemahaman  staf  bagian keuangan  untuk  meyusun  laporan keuangan  instansi  yang  sesuai dengan  Standar  Akuntansi  Peme- rintah.

## Rancangan Instruksional
Dalam  menentukan  rancangan instruksional  ini  perlu  dipertim- bangkan aspek-aspek berikut :
a) Isi  materi  program  pelatihan  yang relevan  dengan  kebutuhan  mereka.
Tim ini telah memetakan kebutuhan materi keseluruhan bagi staf bagian keuangan  yang  dibagi  dalam  2 materi pelatihan yang akan dijelaskan  pada  bagian  materi pelatihan.
b) Latar  belakang  staf  bagian  keu- angan misalnya pendidikan, pekerjaan  utama,  usia  dan  seba- gainya.
c) Modul  praktek  yang  digunakan pada pelatihan ini harus membantu peserta  pelatihan  memahami  aspek teknis  sistem  akuntansi  pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan.

## Tahap Pengembangan
Dalam  rangka  pengembangan program  pelatihan  sosialisasi  pema- haman  sistem  akuntansi  pemerintah, tim  pengabdian  masyarakat  berupaya mengembangkan  pelatihan  ini  baik dalam hal materi pelatihan, modul dan tanya  jawab  dalam  bentuk  yang relevan  dengan  aspek  Pendokumen- tasian  dan  Penyusunan  Laporan Keuangan Pemerintah secara efisien.

## Realisasi Pemecahan Masalah
1. Pelaksanaan Pelaksanaan program pelatihan ini direncanakan  pada  hari  Kamis  di bulan  Juni  tahun  2013  di  ruang kelas  di  Gedung  N.    Waktu  yang dialokasikan  dalam  pelatihan  3 aspek  yang  direncanakan  yaitu  4 jam  pelatihan  atau  kira-kira dimulai  pada  jam  08.30  –  14.00 WIB.
2. Evaluasi
Tim  pengabdian  masyarakat  akan menyusun evaluasi terkait dengan pemahaman peserta terhadap materi  pelatihan,  pelaksanaan pelatihan secara keseluruhan untuk  menampung  kemungkinan dibutuhkannya  pelatihan  dengan materi lain dan tertibnya pelaksanaan  program  pelatihan ini.
3. Khalayak Sasaran Peserta  yang    hadir  sebanyak  30  -
40  orang  yaitu  perwakilan  staf bagian keuangan Universitas Negeri  Jakarta  baik  dari  Pusat maupun  dari  setiap  Fakultas. Setiap bagian keuangan
diharapkan  diwakili oleh 2 - 3

## Metode Yang Digunakan
Metode pelatihan yang digunakan pada program pelatihan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan  kepada  peserta  pelatihan. Dalam  pelatihan  ini,  metode  yang digunakan  adalah  Metode  Penjelasan, Praktek  dan  Tanya  Jawab.  Pada Metode  Penjelasan,  setiap  instruktur menyampaikan  materi  terkait  selama 30  menit  kemudian  dilanjutkan dengan  sesi  Praktek  dan  Tanya  Jawab selama 30 menit. Instruktur direncanakan  akan  membuat  power point slide dan modul ringkas praktek pelatihan yang akan dibagikan kepada peserta  pelatihan  sebelum  program dimulai.
Alat  bantu  pelatihan  seperti LCD  proyektor  juga  digunakan  agar peserta  lebih  mudah  memahami
materi  pelatihan  sementara  instruktur lainnya  juga  mendampingi  para peserta  untuk  memantau  pertanyaan- pertanyaan  selama  sesi  praktek  dan tanya jawab.

## Materi Pelatihan & Instruktur
Materi  pelatihan  yang  akan disampaikan  dan  instruktur  pada program  pelatihan  ini  dijelaskan  pada tabel dibawah ini.

## Tabel 1
Materi Pelatihan & Instruktur NO  MATERI INSTRUKTUR JUMLAH  JAM 1 Konsep Dasar Akuntansi Pemerintah Tim BPKP 1  Jam 2 Sistem Akuntansi Pemerintah Tim BPKP 1  Jam 3 Tahapan  Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Tim BPKP 1  Jam 4 Pemahaman  Laporan Keuangan (Studi Kasus) Tim BPKP 1  Jam Total Alokasi Waktu 4  Jam

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan  Pelatihan  bertujuan untuk  memberikan  informasi  tentang pemahaman  system  informasi  akun- tansi  dalam  rangka  untuk  lebih meningkatkan pertanggungjawaban keuang  instansi  agar  lebih  efektif  dan efisien  kepada  staf  keuangan  di  pusat dan  fakultas.  Melalui  kegiatan  pela- tihan  ini  para  peserta  tidak  hanya diberikan  materi-materi  yang  relevan dengan  pemahaman  system  informasi akuntansi,  tetapi  juga  mendapatkan bimbingan  dan  arahan  dalam  pem- bentukan  karakter  yang  tangguh  da- lam meningkatkan pertanggungjawab- an  keuangan  agar  dihasilkan  laporan
keuangan  yang  dapat  dipertang- gungjawabkan .
Dengan  demikian  diharapkan para peserta setelah mengikuti kegiatan  pelatihan  ini  akan  memiliki ketrampilan  dan  pemahaman  dalam sistem  informasi  akuntansi  sebagai upaya  meningkatkan  pertanggungja- waban  keuangan  sesuai  dengan instansi  baik  di  fakultas  atau  univer- sitas.  Pemahaman  Sistem  Informasi Akuntansi  bagi  staf  keuangan  dapat digunakan untuk meningkatkan kiner- ja dalam pelaporan keuangan instansi. Konsep  dasar  pelatihan  membangun kesadaran  dalam  pemahaman  sistem informasi akuntansi instansi agar lebih
bermanfaat  dan  berdaya  guna  yang baik.
Kegiatan  ini  telah  berhasil dilaksanakan  dengan  baik  dengan dihadiri  oleh  kurang  lebih  26  peserta yang  terdiri  dari  perwakilan  staf keuangan  di  Unit-Unit  Universitas, Fakultas dan Pusat .

## Analisis Teoritis
Pelaksanaan  pelatihan  bagi masyarakat  tidak  dapat  dicapai  jika tidak  dapat  dukungan  dari  masya- rakat.  Ada  kecederungan  memandang materi  penyuluhan  hanya  sebagai retorika  belaka  untuk  itu  diperlukan strategi  penyelenggaraannya.  Cara yang dipakai adalah dengan melakukan  pendekatan  kepada  para peserta  sebagai  orang  yang    langsung berkaitan  dengan  permasalahan.  Agar materi  dapat  dipahami  dengan  baik tentu harus dipilih metode penyampaian  yang  tepat,  untuk  itu akan  digunakan  metode  pembelajaran simulasi  dan  tanya  jawab.  Metode  ini akan  merangsang  peserta  untuk tertarik  dan  berpartisipasi  aktif  dalam kegiatan pelatihan ini.
Pengetahuan  akan  tentang  pe- mahaman  system  informasi  akuntansi bagi instansi pemerintah wajib diketahui  agar    Pengelola  keuangan tingkat  universitas  dan  level  fakultas dalam pengelolaan BLU akan memjalankan Aplikasi Keuangan SAK- BLU  ini  yang  mana  Sistem  Akuntansi Keuangan (SAK) adalah subsistem dari Sistem  Akuntansi  Instansi  yang merupakan  serangkaian  prosedur yang  saling  berhubungan  untuk
mengolah  dokumen  sumber  dalam rangka  menghasilkan  informasi  untuk penyusunan  neraca  dan  Laporan Keuangan  serta  laporan  manajerial lainnya  sesuai  dengan  ketentuan yangberlaku.
Sistem  Akuntansi  Pemerintah Pusat  (SAAP)  berlaku  untuk  seluruh unit  organisasi  Pemerintah  Pusat  dan unit  akuntansi  pada  Pemerintah Daerah  dalam  rangka  pelaksanaan Dekonsentrasi  dan/atau  Tugas  Pem- bantuan  serta  pelaksanaan  Anggaran Pembiayaan  dan  Perhitungan.  Tujuan dari SAPP adalah:
1. Menjaga  asset (safe  guarding  asset), agar  asset  pemerintah  dapat terjaga melalui serangkaian proses pencatatan,  pengolahan  dan  pela- poran  keuangan  yang  konsisten sesuai dengan standar.
2. Memberikan  informasi    yang relevan,  menyediakan  informasi yang  akurat  dan  tepat  waktu  ten- tang  anggaran  dan  kegiatan  keu- angan pemerintah pusat.
3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu  instansi  dan  pemerintah pusat secara keseluruhan.
4. Menyediakan  informasi  keuangan yang  berguna  untuk  perencanaan, pengelolaan,  dan  pengendalian kegiatan  dan  keuangan  pemerin- tah secara efisien.

## Khalayak dan Sasaran
Khalayak  dan  sasaran  dari kegiatan  ini  adalah  perwakilan  staf keuangan  di  fakultas  unit-unit  di
Universitas  dan  keuangan  pusat  di Universitas Negeri Jakarta.

## Keterkaitan
Kegiatan  ini  terkait  dengan instansi  seperti  Universitas  Negeri Jakarta  yang  membiayai  kegiatan Pengabdian  kepada  Masyarakat  yang dilaksanakan  oleh  dosen-dosen  seba- gai  sebuah  kewajiban  atas  Tridharma Perguruan Tinggi.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Dalam  era  globalisasi  serta tuntutan  reformasi  yang  semakin meningkat,  peran  akuntansi  sebagai alat  pencatatan  semakin  dibutuhkan. Kepentingan  itu  tidak  hanya  diperun- tukkan  untuk  pihak manajemen  suatu entitas,  tetapi  juga  untuk  kebutuhan pertanggungjawaban ( accountability ) kepada  banyak  pihak  yang  memer- lukan,  Di  dalam  dunia  bisnis ( Commercial ),  akuntansi  telah  berkem- bang  seiring  dengan  perkembangan bisnis  tersebut.  Hal  ini  menyebabkan akuntansi  harus  bisa  menyesuaiakan dan  berkembang  seiring  dengan perkembangan dunia bisnis.
Perkembangan akuntansi peme- rintahan  tidaklah  secepat  akuntansi bisnis.  Penyebabnya  adalah  karak- teristiknya  tidak  banyak  mengalami perubahan.  Dengan  adanya  tuntutan masyarakat  menyebabkan  akuntansi pemerintahan  menjadi  penting.  Sema- kin  besarnya  dana  yang  dikelola  oleh pemerintah  semakin  besar  pula tuntutan  akuntabilitas  keuangan  seba-
gai wujud transparasi keuangan dalam pemerintahan  sehingga  diadakannya pelatihan  pemahaman  sistem  infor- masi  akuntansi  dalam  rangka  untuk meningkatkan pertanggungjawaban keuangan  instansi  khususnya  di Universitas Negeri Jakarta.
Hasil  yang  dicapai  dalam kegiatan  pelatihan  ini  ialah  peserta merasa  puas  dan  senang  terhadap kegiatan  tersebut.  Terbukti  dari  data kehadiran,  peserta  tekun  mengikuti kegiatan sampai selesai dengan jumlah tetap  dan  tidak  berkurang.  Peserta juga terlihat antusias dalam memberikan  tanggapan  dan  per- tanyaan  kepada  pembicara  yang memandu  kegiatan  tersebut.  Dapat disimpulkan  bahwa  kegiatan  ini sangat  diminati  masyarakat,  bahkan ada  yang  mengusulkan  untuk  dapat dilaksanakan kegiatan lanjutan.

## Saran
Pemberian materi dalam pelatihan  ini  harus  dipastikan  tidak bersifat  monoton  dan  bersifat  massal dan seragam. Disarankan jika memang memungkinkan harus dilakukan kegiatan  yang  merupakan  kelanjutan dari  kegiatan  ini  sehingga  hasil  yang diharapkan  lebih  mengena  kepada pokok permasalahan, karena pelatihan ini  tidak  akan  memperoleh  hasil  yang memuaskan jika tidak ditindaklanjuti.
Selain  itu  kegiatan  ini  memang harus  dikembangkan  sebagai  wujud pengabdian kepada masyarakat dalam rangka  peningkatan  kualitas  pema- haman  staf  keuangan  di  lingkungan Universitas  Negeri  Jakarta.  Untuk
melaksanakan  kegiatan  yang  efektif dengan  hasil  yang  optimal  dalam  riil manfaatnya bagi peningkatan kesejah- teraan masyarakat maka tidak terlepas dari  dukungan  dana  yang  memadai, agar  kegiatan  dapat  dilakukan  dalam jangka  waktu  yang  lebih  lama. Diharapkan  ke  depan  jumlah  dana yang  dianggakan  untuk  kegiatan Pengabdian  kepada  Masyarakat  bisa ditingkatkan jumlahnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Noordiawan,  Dedi.  2009.  Akuntansi Pemerintahan, Salemba Empat. Modul,  Sistem  Akuntansi  Keuangan, Kementerian  Keuangan  Repub- lik Indonesia Program Percepat- an  Akuntabilitas  Keuangan Pemerintah Modul,  Sistem  Akuntansi  Pemerintah Pusat,  Kementerian  Keuangan Republik  Indonesia  Program Percepatan  Akuntabilitas  Keu- angan Pemerintah.
Peraturan  Direktur  Jenderal  Perben- daharaan
Nomor:
Per- 51/Pb/2008,Tentang  Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  17 Tahun  2006  Tentang  Pem- bentukan Unit Akuntansi Keuangan  Dan  Unit  Akuntansi Barang Milik Negara Di Lingkungan  Kementerian  Aga- ma, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2006
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 171/PMK.05/2007, Kementerian Agama  Republik  Indonesia, 2008
Peraturan  Pemerintah  No.24  Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Undang  Undang  No.1  Tahun  2004 tentang Perbendaharaan Negara Undang  Undang  No.17  Tahun  2003 tentang Keuangan Negara