Politik  Hukum  Dan  Asas  Pembentukan  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Nusantara

## Sarkowi V. Zahry
Faculty of Law, UNTAG 1945 Samarinda, Indonesia . e-mail: sarkowivzahry22@gmail.com
Abstract: The ratification of the National Science Law became an exciting discourse and topic that is always discussed both through online, print, and electronic media as well as social media. Since its inception, the legislative process has started from the stages of planning, drafting, discussing, validating, or enacting to the enactment stage, without being separated from the pros and cons of various groups, primarily related to the principle of openness and the lack of public participation. This article aims to find out about the politics of law and the directions for forming Law Number 3 of 2022 concerning the Archipelago's Capital. This study uses  a  type  of  normative  juridical  research,  with  three  approaches  used,  statutory  method  (statute approach), conceptual approach (conceptual approach), and case approach (case approach). The results of this study indicate that the process of forming the State Capital Law was limited in time and in a hurry, so it needed to fully follow the rules for developing existing laws and regulations. Its relation to the principles of forming good laws and practices needs to pay more attention to the principles of clarity of purpose, the focus on implementation, the focus of usability and effectiveness, and especially the direction of openness and  participation.  Meanwhile,  the  legal  politics  of  forming  the  State  Capital  Law  formally  fulfill  the requirements. Still, the perspective as a political product and political configuration has not substantially described it as the result of a structure of a democratic government, or it is also called a legal product that is less responsive. The Law on the State Capital still substantially contains contents that need to be clearly regulated, which could slow down the implementation of the law.
Keywords: Legal Politics, Principles, State Capital
Abstrak:
Pengesahan UU IKN menjadi diskursus dan topik menarik yang selalu diperbincangkan  baik melalui media online, cetak dan elektronik maupun media sosial. Sejak awal kelahirannya, proses legislasi mulai tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan sampai tahap pengundangan, tak terlepas pro dan kontra dari berbagai kalangan khususnya terkait azas keterbukaan serta minimnya dalam partisipasi  publik.  Tujuan  artikel  ini  untuk  mengetahui  Politik  Hukum  Dan  Asas  Pembentukan  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  2022  Tentang  Ibu  Kota Nusantara.  Penelitian  ini  menggunakan jenis  penelitian yuridis  normatif,  dengan  tiga  pendekatan  yang  digunakan,  Pendekatan  perundang-undangan  (statute approach),  Pendekatan  konseptual  (conceptual  approach)  dan  Pendekatan  kasus  (case  approach).  Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara dengan waktu terbatas  dan  tergesa-gesa  sehingga  tidak  sepenuhnya  mengikuti  kaidah  pembentukan  peraturan perundang-undangan  yang  ada.  Kaitannya  dengan  asas-asas  pembentukan  peraturan  perundang- undangan  yang  baik  kurang  memperhatikan  asas-asas  kejelasan  tujuan,  asas  dapat  dilaksanakan,  asas kedayagunaan  dan  kehasilgunaan  serta  terutama  asas  keterbukaan  dan  partisipatif.  Sementara,  Politik hukum pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara secara formal memenuhi syarat, namun perspektif sebagai  produk  politik  dan  konfigurasi  politik  secara  substansial  belum  menggambarkan  sebagai  hasil konfigurasi  dari  pemerintah  yang  demokratis,  atau  disebut  pula  produk  hukum  yang  kurang  responsif. Undang-Undang Ibu Kota Negara secara substansial masih terdapat muatan-muatan yang belum secara jelas diatur, sehingga bisa memperlambat pelaksanaan undang-undang tersebut
Kata Kunci: Politik Hukum, Asas, Ibu Kota Negara

## 1. Pendahuluan
Indonesia  adalah  negara  hukum,  sebagaimana  ketentuan  dalam  Pasal  1  ayat  (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Sebagai negara hukum, maka segala aspek kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan  termasuk  pemerintahan  harus  berdasarkan  atas  hukum  sesuai  dengan sistem  hukum  nasional.  Begitu  pula  dengan  pembentukan  Undang-Undang  IKN,  wajib hukumnya  mengacu  dan  sesuai  pelaksanaan  hukum  nasional  yang  dilakukan  secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia.
Pasal 22A UUD NKRI Tahun 1945 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang yang saat ini pembentukan peraturan perundang-undangan didasarkan pada Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2022  tentang Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan.  Regulasi  yang  ada  diharapkan  bisa  memastikan keberlanjutan pembentukan peraturan perundangun-dangan sejak perencanaan hingga pemantauan dan peninjauan.
Mahfud  MD  menyebutkan  bahwa  politik  hukum  adalah legal  policy atau  garis (kebijakan)  resmi  tentang  hukum  yang  akan  diberlakukan  baik  dengan  hukum  baru maupun  dengan  penggantian  hukum  lama,  dalam  rangka  mencapai  tujuan  negara. (Mahfud  MD,  2009)  Politik  hukum  sebagai  pernyataan  kehendak  penguasa  negara mengenai  hukum  yang  berlaku  di  wilayah  suatu  negara  dan  mengenai  arah  kemana hukum hendak dikembangkan. Politik hukum sebagai sebuah alat ( tool ) atau sarana dan langkah  yang  dapat  digunakan  pemerintah  untuk  menciptakan  sistem  hukum  nasional yang  dikehendaki,  dan  dengan  sistem  hukum  nasional  itu  akan  diwujudkan  cita-cita Bangsa  Indonesia.  Politik  hukum  Undang-Undang  tentang  Ibu  Kota  Negara  tentunya harus  selaras  dengan  kewajiban  negara  melaksanakan  pembangunan  hukum  nasional yang  dilaksanakan  secara  terencana,  terpadu  dan  berkelanjutan  dalam  sistem  hukum nasional  yang  menjamin  perlindungan  hak  dan  kewajiban  segenap  rakyat  Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. (Sunaryati, 1991).
Pada  tataran  pelaksanaan  pembentukan  peraturan  perundang-undangnya  pun dengan cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat serta mengikuti azas-azas peraturan perundang-undangan yang baik. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, azas-azas dimaksud meliputi: kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk  yang  tepat;  kesesuaian  jenis,  hierarki,  dan  materi  muatan;  dapat dilaksanakan;  kedayagunaan  dan  kehasilgunaan;  kejelasan  rumusan  dan  keterbukaan. Tak dipungkiri bahwa keinginan pembentukan Undang-Undang IKN tidak bisa dilepaskan dari politik hukum pemerintah yang merupakan bagian dari upaya untuk menghadirkan instrumen hukum ideal sesuai amanat UUD NRI 1945.
Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang  diundangkan  15  Februari  2022,  lebih  dulu  melalui  tahapan-tahapan.  DPR  RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara pada paripurna  tanggal  7  Desember  2021  beranggotakan  30  orang.  Pansus  IKN  memulai agenda  dengan  membahas  Surat  Presiden  (Supres)  Nomor  44/Pres/09/2021  tentang
RUU Ibu Kota Negara tertanggal 29 September 2021. Berlanjut rapat-rapat baik internal maupun dengan mitra kerja dan kunjungan penyerapan aspirasi masyarakat di lokasi IKN serta berbagai pihak yang terkait dengan pemindahan IKN. Menerima aspirasi masyarakat merupakan  salah  satu  prioritas  kerja  Pansus,  mengingat  sejak  pertama  wacana pemindahan IKN menimbulkan pro dan kontra. Jika dihitung dari masa kerja Pansus IKN, bisa diketahui hanya sekitar sebulan pembahasan RUU. Dengan waktu terbatas itu, wajar jika  menimbulkan  sorotan  khususnya  dari  aspek  minimnya  keterlibatan  publik.  Pansus dan Pemerintah membuat urutan tanggal serta waktu yang jelas dalam pembahasan RUU IKN  Pro  dan  kontra  pemindahan  IKN  sejak  jauh-jauh  hari  sudah  muncul.  Pasca pengesahan  Undang-Undang  IKN  pun,  dipilihnya  Penajam  Paser  Utara  dan  Samboja (Kalimantan  Timur)  sebagai  lokasi  IKN  diwarnai  perdebatan  panjang.  Tak  jarang  narasi yang muncul sensitif mengandung ujaran kebencian dan penghinaan. Terlepas pro dan kontra pemindahan IKN, yang jelas kini sudah mempunyai payung hukum. Sejarah baru tercipta, mengingat sejak kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai  dengan  diundangkannya  Undang-Undang  IKN,  belum  ada  satu  pun  undang- undang yang secara khusus mengatur tentang IKN. Undang-undang yang disahkan sejak 1961  hingga  2007  hanyalah  undang-undang  penetapan  Jakarta  sebagai  IKN,  yang kemudian di dalamnya diatur tentang tata kelola, bentuk dan susunan pemerintahan di Jakarta  sebagai  penyesuaian  dari  penetapan  tersebut.  Oleh  karena  itu,  adalah  tepat kiranya  untuk  membentuk  undang-undang  sebagai  dasar  pengaturan  yang  dapat memenuhi harapan atas suatu bentuk IKN yang diharapkan atau ideal.
Tujuannya adalah meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, politik hukum merupakan kebijakan tentang hukum yang menentukan arah, bentuk dan isi  hukum  yang  mencakup  pembentukan,  penerapan,  dan  penegakan  hukum  dalam rangka  mencapai  tujuan  politik  hukum  yaitu  tujuan  sosial  tertentu/tujuan  negara. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, sejak awal kelahirannya, kemudian  tahapan  perencanaan,  penyusunan,  pembahasan,  pengesahan  atau penetapan  sampai  tahap  pengundangan,  tak  terlepas  pro  dan  kontra  dari  berbagai kalangan  khususnya  terkait  azas  keterbukaan  serta  minimnya  dalam  partisipasi publik, berdasarkan permasalahan yang dipaparkan diatas, maka rumusan masalah  yang akan dibahas  dalam  artikel  ini  adalah  Bagaimana  Politik  Hukum  Dan  Asas  Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Nusantara?

## 2. Metode
Artikel  ini  menggunakan  penelitian  yuridis  normatif,  dengan  tiga  pendekatan  yang digunakan, Pendekatan perundang-undangan ( statute approach ), yang dilakukan dengan mengkaji  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan  pembahasan  penelitian ini. Pendekatan konseptual ( conceptual approach ) dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya,  atau  bahkan  dapat  dilihat  dari  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam penormaan. Pendekatan kasus ( case approach ), merupakan pendekatan yang bertujuan untuk  mempelajari  norma  atau  kaidah  hukum  yang  dapat  diterapkan.  Pendekatan  ini untuk meneliti proses pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara mulai dari naskah akademik,  rancangan  undang-undang,  respons  dan  dinamika  di  masyarakat  sampai pengesahan undang-undang serta respons publik sesudah pengesahan.

## 3. Pembahasan

## 3.1. Asas Pembentukan Undang-Undang  Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Nusantara
Pertanyaan mendasarnya adalah apakah pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun  2022  tentang  Ibu  Kota  Negara  sudah  sesuai  dengan  asas-asas  pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik? Untuk menjawab pertanyaan ini tentu perlu memahami  konsep  dasar  mengenai  pembentukan  undang-undang  sesuai  dengan Undang-Undang  No.  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan  sebagaimana  beberapa  kali  diubah  dan  terakhir  dengan  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2022,  yang  mengharuskan  terpenuhinya  asasasas  pembentukan peraturan perundang-undangan.
Beberapa  asas  terkait  yang  bisa  diungkapkan  di  sini  antara  lain:  asas  kejelasan tujuan,  asas  dapat  dilaksanakan,  asas  kedayagunaan  dan  kehasilgunaan,  serta  asas keterbukaan dan partisipatif.
a. Asas Kejelasan
Tujuan Asas kejelasan tujuan (beginsel van duidelijke doelstelling) mengatur bahwa pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) sudah seharusnya mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Berdasarkan Pasal 2 Undang- Undang IKN, pembangunan Ibu Kota Nusantara bertujuan untuk: (1) menjadi kota berkelanjutan di dunia; (2) sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan; dan (3) menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia. Permasalahannya, tujuan pemindahan IKN yang tertuang dalam UU  IKN  nampak  memiliki  sisi  kekurangcermatan  perumusan  kebijakan  serta paradigma  tujuan  pembentukan  UU  yang  tidak  konsisten,  yaitu  apakah  tujuan pembentukan UU IKN dalam rangka ‘memindahkan Ibu Kota Negara’ atau ‘jaminan legitimasi status Ibu Kota Negara’ atau bahkan mengatur dua -duanya. Hal tersebut tentunya  menjadi  masukan  dan  evaluasi  terhadap  pembentuk  undang-undang karena secara substansi nampak masih belum sinkron dan hanya menitikberatkan pada  upaya  pemindahan  IKN  semata.  Padahal  idealnya  UU  IKN  perlu  mengatur banyak  aspek  yang  lebih  spesifik  dan  komprehensif,  tidak  sekadar  regulasi pemindahannya.
Perlu ditegaskan bahwa tata kelola Ibu Kota Negara nantinya selain menjadi sarana  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  Indonesia  juga  mewujudkan  Ibu  Kota Negara yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan serta menjadi acuan bagi  pembangunan  dan  penataan  wilayah  Indonesia  lainnya.  Dengan  demikian, pengungkapan tujuan yang lebih jelas dan rinci dalam regulasi akan memudahkan pencapaian tujuan dengan lebih cepat.
b. Asas Dapat Dilaksanakan
Asas  dapat  dilaksanakan  (het  beginsel  van  uitvoerbaar  heids  beginsel) mengandung  pengertian  bahwa  peraturan  yang  dibuat  seharusnya  dapat dilaksanakan  secara  efektif.  Pembentukan  UU  IKN  harus  memperhitungkan efektivitas  berlakunya  peraturan  di  dalam  masyarakat,  baik  secara  filosofis, sosiologis,  maupun  yuridis.  Sebagaimana  tujuan  pemindahan  IKN  yang  telah diuraikan  sebelumnya  mengedepankan  orientasi  kebijakan  untuk  pemerataan pembangunan  dan  keadilan  ekonomi  masyarakat  luar  Pulau  Jawa,  termasuk menciptakan  role  model  pembangunan  daerah  kelas  dunia.  Mengingat,  UU  IKN merupakan  regulasi  baru  sehingga  dalam  tinjauan  aspek  yuridis  perlu  dilakukan pendalaman substansi serta  harmonisasi dengan  regulasi yang terkait yang lebih dulu ada agar tidak terjadi disharmoni peraturan yang akan menyebabkan kesulitan dalam implementasinya. Sebagai contoh soal kelembagaan disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UU IKN bahwa “Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat kementrian  yang  menyelengarakan  39  Pemerintahan  Daerah  Khusus  Ibu  Kota Nusantara”,  dan  kemudian  disebutkan  pada  ayat  (3)  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara bertanggung jawab pada kegiatan persiapan, pembangunan dan pemindahan Ibu Kota  Negara,  serta  penyelenggara  Pemerintahan  Daerah  Khusus  Ibu  Kota Nusantara”.
Terkait  hal  tersebut,  seharusnya  perlu  diperjelas  kembali  aspek  penguatan kelembagaan  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  tersebut  baik  dari  aspek  kedudukan, tugas,  fungsi  dan  kewenangan  termasuk  kewenangan  khusus  yang  perlu  dirinci secara jelas. Kelembagaan Otorita Ibu Kota Nusantara yang kuat dan licah sangat diperlukan dalam percepatan pembangunan IKN. Hal lain yang juga perlu dicermati, potensi  konflik  di  masyarakat  yang  berhubungan  dengan  aspek  pertanahan  dan keruangan  yang  belum  secara  detil  diatur  dalam  UU  IKN.  Kekuranglengkapan regulasi dalam aspek ini bisa menimbulkan kesulitan dalam penataan ulang lahan berikut  pemanfaatannya  seperti  dalam  pengadaan  dan  konsolidasi  lahan,  juga penyediaan  perumahan.  Begitu  pula  dalam  penataan  ruang  ketika  memerlukan penyesuaian-penyesuaian, diperlukan aturan tentang hal tersebut dalam UU IKN. Masih  terkait  asas  dapat  dilaksanakan,  persoalan  keuangan  dan  pengelolaanya serta aset juga perlu diatur sedemikian rupa dalam UU IKN. Pengelolaan keuangan oleh Otorita IKN apakah disamakan dengan Kementrian/Lembaga atau pemerintah daerah  pada  umumnya,  dan  kemudian  siapa  yang  terlibat  dalam  perencanaan sampai  pertanggung-jawaban,  di  sini  perlu  diperjelas  agar  regulasi  dapat dilaksanakan.  Sebagai  penyelenggara  pemerintahan  daerah  khusus  tentu  akan mengelola  anggaran  yang  di  dalamnya  berkaitan  dengan  pendapatan,  anggaran belanja dan pembiayaan, pengelola aset bahkan penyertaan modal dan lain-lain, yang  kesemuanya  itu  perlu  diatur  dalam  undang-undang.  Pemantauan  dan
peninjauan  atas  pelaksanaan  UU  IKN  disebutkan  dalam  Pasal  38  dengan  frasa “dapat” dilakukan oleh DPR melalui alat kelengkapannya.
Padahal  sebaiknya  frasa  “dapat”  dihilangkan  sehingga  akan  lebih  tegas dengan menyebut secara langsung “dilakukan” oleh DPR melalui alat kelengkapan. Mengingat  pelaksanaan  UU  IKN  berhubungan  dengan  urusan  pemerintahan, sehingga  seharusnya  peran  pemantauan  dan  peninjauan  dilaksanakan  oleh  alat kelengkapan DPR yang bertugas di bidang pemerintahan. Pada ketentuan peralihan dalam  UU  IKN  Pasal  39  ayat  (3),  untuk  penyebutan  kewenangan  dan  perizinan terkait  kegiatan  persiapan,  pembangunan,  dan  pemindahan  Ibu  Kota  Negara sampai  dengan  penetapan  pemindahan  Ibu  Kota  Negara  tidak  secara  lugas menyebutkan  Otorita  IKN.  Demi  pertimbangan  asas  “dapat  dilaksanakan” seharusnya  diperjelas  menjadi  kewenangan  Otorita  IKN  serta  kewenangan mengeluarkan peraturan dengan pertimbangan kepastian hukum.
c. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan
Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan mengatur bahwa UU IKN harus benar- benar  dibutuhkan  dan  bermanfaat  bagi  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa, dan bernegara.  Asas ini memiliki keterkaitan dengan asas kejelasan tujuan  dan aspek  sosiologis  dalam  penjelasan  sebelumnya.  Kedua  asas  tersebut  memiliki persamaan kehendak bahwasannya pembentukan UU harus melihat sisi kejelasan idealitas, urgensitas, dan manfaat untuk apa dan mengapa peraturan itu dibuat. Untuk  memahami  maksud  dari  asas  ini  tentunya  perlu  memahami  beragam persoalan  yang  muncul  di  kalangan  masyarakat  dari  berbagai  sektor  terkait dampak  dari  pemindahan  IKN,  mulai  dari  kemampuan  keuangan  negara  dan kondisi ekonomi, situasi politik, kesiapan pemerintah, serta implikasinya terhadap lingkungan, sosial budaya, pendidikan, dan tata kota wilayah.
d. Asas Keterbukaan dan Asas Partisipatif
Asas  keterbukaan  (transparansi)  menghendaki  pembentukan  UU  IKN  mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan  dilakukan  secara  transparan  kepada  publik,  sehingga  seluruh lapisan  masyarakat  mempunyai  kesempatan  yang  luas  untuk  memberikan masukan  dan  partisipasi  secara  langsung  (direct  partisipative).  Pada  umumnya asas  inilah  yang  menjadi  kunci  legitimasi  dalam  menentukan  kualitas  substansi suatu undangundang. UU IKN dibentuk hanya dalam waktu yang sangat singkat selama  42  hari.  Idealnya  pembentukan  UU  IKN  dengan  segala  perdebatan substansi  memerlukan  ruang  diskusi  publik  yang  panjang,  mendalam  dan transparan,  namun  yang  terjadi  pembahasan  dilakukan  DPR  pada  masa  reses dengan  waktu  yang  terbatas.  Substansi  pengaturan  strategis  yang  seharusnya
dimuat  dalam  UU  IKN  justru  banyak  didelegasikan  pada  peraturan  turunan, diantaranya  enam  Peraturan  Pemerintah  (PP),  tujuh  Peraturan  Presiden (Perpres), dan satu Peraturan Kepala Otorita. Delegasi peraturan tersebut justru berkenaan dengan aspek krusial yang bersifat strategis, diantaranya: kewenangan Otorita  IKN;  pendanaan  pemerintahan  IKN;  rencana  kerja  dan  tata  cara pertanggungjawaban anggaran; pengalihan dan pengelolaan Barang Milik Negara; serta pembagian wilayah IKN. Hal tersebut menunjukkan adanya unsur ketergesa- gesaan dalam pembentukan UU IKN. 42 Pasal 37  ayat (1) menyebutkan bahwa masyarakat  dapat  berpartisipasi  dalam  proses  persiapan,  pembangunan, pemindahan  dan  pengelolaan  Ibu  Kota  Negara.  Kemudian  pada  ayat  (2) disebutkan  bentuk  partisipasinya  meliputi  konsultasi  publik,  musyawarah, kemitraan,  penyampaian  aspirasi  dan/atau  keterlibatan  lain  sesuai  ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Namun  demikian,  perjalanan  pembentukan Undang-Undang  IKN  menunjukkan  kurang  puasnya  publik  yang  merasa  kurang dilibatkan secara maksimal sejak proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan sampai pada pengundangan.
Gugatan demi gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan protes masyarakat menunjukkan bahwa ada persoalan pada asas keterbukaan dan partisipatif dalam pembentukan UU IKN. Kendati semua gugatan formil ditolak MK, namun dengan semangat berbangsa dan rasa memiliki Tanah Air sudah seharusnya untuk tidak mengabaikan  bentuk-bentuk  keberatan  seperti  itu.  Faktanya  proses pembentukan UU IKN terlalu cepat, sementara ruang partisipasi masyarakat yang merasa  mempunyai  kepentingan  atas  materi  muatan  dalam  undang-undang tersebut, terbatas. Idealnya pembentukan Undang-Undang IKN dibarengi proses yang transparan, akses masyarakat dibuka selebar-lebarnya dalam memberikan masukan baik secara langsung (luring) maupun online (daring) termasuk melalui berbagai media. Hasil konsultasi publik yang diterima pembuat undang-undang diinformasikan  kembali  secara  terbuka,  termasuk  mampu  memberikan penjelasan secara terbuka pula ketika ada saran dan masukan masyarakat tidak diterima. Menurut Bambang Sugiono dan Husni, pelaksanaan prinsip peran serta masyarakat  bertujuan  untuk:  pertama,  melahirkan  prinsip  kecermatan  dan kehatihatian  dari  pejabat  publik  dalam  membuat  kebijakan  publik;  dan  kedua, membawa  konsekuensi  mulculnya  suatu  kontrol  sosial  yang  konstruktif  dan kesiapan sosial masyarakat terhadap setiap bentuk dampak akibat suatu kegiatan pembangunan.
Sistem  demokrasi  yang  melibatkan  partisipasi  aktif  masyarakat  bertujuan untuk meningkatkan kemampuan rakyat yang rendah dari  segi ekonomi, politik dan sosial. Konsep partisipasi masyarakat mengalami pemaknaan yang berbeda-
beda  sehingga  perlu  diperjelas  tentang  proses  yang  mana  yang  dapat  disebut partisipasi  dan  yang  bukan,  sehingga  terjadi  kesamaan  cara  pandang  dalam menilai sebuah proses partisipasi di masa lalu, sekarang dan yang akan datang. (Aris, 2022) Berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, maka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dalam  tulisan  ini  direkomendasikan  untuk  dilakukan  perubahan  atau  revisi. Tentunya  perbaikan-perbaikan  dengan  mengikuti  kaidah-kaidah  pembentukan peraturan  perundang-undangan  yang  baik,  penerapan  landasan  dan  asas  yang tepat  serta  partisipasi  masyarakat  yang  seluas-luasnya  akan  bisa  memperbaiki proses pembentukan Undang-Undang IKN, sekaligus sebagai evaluasi menyeluruh demi suksesnya perpindahan dan pembangunan IKN.

## 3.2. Politik Hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Nusantara
Politik hukum nasional dibentuk dalam rangka  mewujudkan tujuan cita-cita ideal Negara  Republik  Indonesia.  Tujuan  politik  hukum  nasional  meliputi:  pertama,  sebagai suatu alat ( tool ) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan  suatu  sistem  hukum  nasional  yang  dikehendaki;  kedua,  dengan  sistem hukum  nasional  itu  akan  diwujudkan  cita-cita  Bangsa  Indonesia  yang  lebih besar.(Serizawa,  2022).  Oleh  karena  itu,  menurut  Artidjo,  hukum  nasional  harus: pertama,  berdasarkan  Pancasila  (filosofis)  dan  UUD  1945  (konstitusional);  kedua, berfungsi  mengayomi,  menciptakan  ketertiban  sosial,  mendukung  pelaksanaan pembangunan, dan mengamankan hasil-hasil pembangunan. (Artidjo Alkosar, 1997)
Pembentukan  Undang-Undang  IKN  merupakan  bentuk  dari  politik  hukum  yang mempunyai korelasi pada harapan mewujudkan tujuan negara. Dalam Undang-Undang IKN  pada  konsideran  “menimbang”  disebutkan  korelasi  tersebut  bahwa  pembentukan Undang-Undang  IKN  sebagai  upaya  memperbaiki  tata  kelola  wilayah  Ibu  Kota  Negara sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tata kelola wilayah Ibu Kota Negara, sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia juga untuk mewujudkan Ibu Kota Negara yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan, serta menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah lainnya di Indonesia.
Sebelum  adanya  undang-undang  IKN,  Indonesia  belum  mempunyai  undang- undang yang mengatur secara khusus tentang Ibu Kota Negara. Memang ada Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun hanya mengatur penetapan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan pendapat Mahfud MD yang menyebut politik hukum  adalah  legal  policy    Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2022  tentang  Ibu  Kota Negara  atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan
pembuatan  hukum  baru  maupun  dengan  penggantian  hukum  lama,  dalam  rangka mencapai tujuan negara.( Mahfud Md, 2009).
Dengan demikian, pembentukan undang-undang IKN dalam tinjauan politik hukum merupakan  pilihan  tentang  hukum-hukum  yang  diberlakukan  sekaligus  pilihan  tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk  mencapai  tujuan  negara  yang  tercantum  di  dalam  pembukaan  Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jika dikaitkan dengan program pemerintah Indonesia di era Presiden Joko Widodo yang membentuk Undang-Undang IKN selaras dengan pendapat Teuku M. Radhi, yang menyatakan politik hukum merupakan suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum  yang  dibangun,  artinya  politik  hukum  itu  mencakup  pengertian  hukum  yang berlaku di suatu wilayah negara saat ini (ius constitutum) dan hukum yang akan hendak diberlakukan saat akan datang (ius costituendum). (Radhie,1973). Kendati demikian, tak bisa dipungkiri bahwa pembentukan UndangUndang IKN tak terlepaskan dari motif-motif politik yang tampak dan yang tak tampak.
Politik  hukum  dapat  dibedakan  menjadi  dua  dimensi.  Dimensi  pertama  adalah produk hukum yang menjadi alasan dasar dari diadakannya suatu peraturan perundang- undangan. Dimensi kedua adalah  tujuan atau alasan yang muncul di balik pemberlakuan suatu  peraturan  perundangundangan.(  Erman,  2004).  Dari  pengertian  politik  hukum secara umum dapat dikatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan yang diambil atau ditempuh oleh negara melalui lembaga negara atau pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkan hukum yang mana yang perlu diganti, atau yang perlu diubah, atau hukum yang mana yang perlu dipertahankan, atau hukum mengenai apa yang perlu diatur atau dikeluarkan agar dengan kebijakan itu penyelenggaraan negara dan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan tertib, sehingga tujuan negara secara bertahap dapat terencana dan dapat terwujud.(Latif dan Hasbi, 2013)
Apabila dikaitkan pendapat di atas dengan politik hukum pembentukan Undang- Undang IKN, seharusnya mulai dari proses pembentukan regulasi tersebut bisa didesain sedemikian rupa secara simultan, sinkron dan terpadu. Pendekatan tersebut disebutnya pendekatan sistemik yang mengarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang holistik dan komprehensif berdasarkan filsafat Pancasila dan UUD 1945 serta sekaligus terpenuhinya  segala  kepentingan  dan  kebutuhan  masyarakat  Indonesia  di  masa mendatang.  Partisipasi  masyarakat  yang  seluas-luasnya  dalam  penyusunan  Undang- Undang  IKN  perlu  diutamakan,  sebagai  wujud  dari  konsep  keterbukaan  dan  konsep demokrasi yang juga sebagai karakteristik dari prinsip good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Jangan sampai ada anggapan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan  menjadi  wilayah  dominasi  eksekutif  (birokrat)  dan  parlemen, apalagi di sebuah negara hukum. Menurut Mukhlis, pembentukan peraturan perundang- undangan  juga  menjadi  tanggung  jawab  masyarakat  untuk  berpartisipasi  di  dalamnya. Sebagai  subjek  yang  akan  menerima  dampak  keberlakuan  peraturan  perundang- undangan  tersebut,  masyarakat  perlu  ikut  menentukan  arah  kebijakan  prioritas penyusunan peraturan perundang-undangan, mengingat tanpa keterlibatan masyarakat
dalam  pembentukannya,  mustahil  sebuah  peraturan  perundang-undangan  dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik.
Selain itu, disadari bahwa salah satu prasyarat penting menghasilkan produk hukum yang responsif adalah partisipasi masyarakat. (Taib, 2017). Pasal 37 Undang-Undang IKN mengatur  partisipasi  masyarakat  mulai  proses  persiapan,  pembangunan,  pemindahan, dan  pengelolaan  IKN.  Partsisipasi  masyarakat  disebutkan  berbentuk  konsultasi  publik, musyawarah,  kemitraan,  penyampaian  aspirasi,  dan/atau  keterlibatan  lain  sesuai ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Namun,  sayangnya  pada  pasal  ini  tidak dijelaskan  secara  detail  mengenai  mekanisme  pengawasan  dan  pelibatan  masyarakat secara langsung selama pembangunan IKN. Satu aspek mendasar yang juga luput tidak diatur  dalam  Undang-Undang  IKN  adalah  mekanisme  persetujuan  masyarakat  adat (indigenous peoples consent) terhadap semua program kebijakan yang berkaitan dengan pemindahan IKN. Substansi Undang-Undang IKN sejauh ini masih menyisakan kontroversi khususnya  yang  berkaitan  dengan  minimnya  ruang  lingkup  pengaturan  yang  banyak digambarkan secara abstrak. Hal ini diakui atau tidak juga dipengaruhi minimnya umpat balik  masyarakat  dan  kurang  akomodatifnya  pembuat  undangundang.  Sebagai  contoh pengaturan  yang  abstrak  adalah  Pasal  21  dimana  pada  pokoknya  mengatur  hak-hak masyarakat mengenai penataan ruang, pengalihan hak atas tanah, dan lingkungan hidup. Pada  dasarnya  keberadaan  Pasal  21,  sangatlah  penting  dalam  melindungi  hak-hak individu dan masyarakat adat. Sebagaimana diketahui hingga saat ini Indonesia belum memiliki  Undang-Undang  khusus  yang  memberikan  perlindungan  atas  hak-hak masyarakat adat. Karena secara kepastian hukum hak masyarakat adat belum dibentuk, sudah  semestinya  pembentukan  Undang-Undang  IKN  bisa  mengakomodasi  secara khusus hak-hak masyarakat adat secara komprehensif.
Selain Pasal 21 dan Pasal 37 di atas, sebenarnya masih banyak aspek pengaturan Undang-Undang  IKN  yang  bisa  dikritisi.  Kebijakan  yang  kurang  memberi  ruang keterlibatan, kejar target dan terburu-buru, dan menimbulkan kesan kurang terencana. Pembahasan  undang-undang  super  kilat  42  hari,  dengan  Naskah  Akademis  (NA)  175 halaman  yang  banyak  mendapat  sorotan  dinilai  dangkal  dan  terbatas  menguraikan permasalahan bangsa dan negara, termasuk pada aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Sebagai legitimasi kebijakan  politik, seharusnya Undang-Undang IKN memuat berbagai aspek  pengaturan  yang  jelas,  konkret,  dan  komprehensif.  Jika  dikaitkan  bahwa  hukum merupakan produk politik sehingga konfigurasi politik akan sangat menentukan hukum yang dibentuk atau diberlakukan di suatu negara, maka konsep konfigurasi politik sebagai konstelasi kekuatan politik yang terdiri dari konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik otoriter.
Dalam hal ini, Undang-Undang IKN rawan mendapatkan penilaian sebagai produk hukum  yang  berkarakter  konservatif,  ortodoks,  dan  elitis.  Karakter  hukum  tersebut secara substansi lebih mencerminkan visi sosial elite politik, keinginan pemerintah, dan bersifat ortodoks yang serta akses partisipasi masyarakat yang minim dan tidak banyak terakomodasi.  Menurut  Deddy  Ismatullah,  indikator  yang  dipergunakan  pada  variabel konfirugasi politik adalah peranan lembaga perwakilan rakyat, peran pers, peran edukatif, sedangkan  indikator  bagi  produk  hukumnya  adalah  proses  pembuatannya,  pemberian
fungsi,  dan  peluang  untuk  menafsirkan.  Pada  konfigurasi  politik  demokratis,  lembaga perwakilan  rakyat  (parlemen)  sangat  berperan  menentukan  arah,  kebijaksanaan,  dan program  politik  nasional,  sehingga  parlemen  benar-benar  dipandang  sebagai representasi rakyat, pers memiliki kebebasan yang relatif tinggi, sedangkan pemerintah melaksanakan  keputusan-keputusan  lembaga  perwakilan  rakyat  dan  menghormatinya sebagai  representasi  rakyat.  Produk  hukum  yang  dihasilkan  berkarakter  responsif  dan terlihat  bahwa  proses  pembuatannya  bersifat    partisipatif.  Pada  konfigurasi  politik otoriter  terjadi  keadaan  sebaliknya.  Produk  hukumnya  pun  akan  melahirkan  produk hukum yang konservatif.( Ismatullah, 2018)
Memang  tidak  dipungkiri  bahwa  secara konseptual  tujuan  perpindahan  Ibu  Kota Negara  (IKN)  dan  termasuk  politik  hukum  pembentukan  Undang-Undang  IKN  selaras dengan  tujuan  negara.  Ibu  Kota  Negara  dibangun  untuk  mencapai  target  Indonesia sebagai negara maju, sesuai Visi Indonesia 2045. Dibangun dengan identitas nasional, IKN akan mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesiasentris, serta mempercepat Transformasi Ekonomi Indonesia. IKN juga dirancang untuk bertindak sebagai 'syaraf' bagi wilayah  pemerintah  pusat  dan  pusat  inovasi  hijau.  Sementara  daerah  Kaltim  berperan sebagai  ‘paru - paru’  dengan  memperkuat  pertanian  hulu  dan  pusat  wisata  alam.  Kerja sama  antara  wilayah  tersebut  akan  menjadi  pemicu  pembangunan  Indonesia  Timur. Kesemuanya  itu  arahnya  pada  kemajuan  pembangunan  Indonesia  dan  kesejahteraan rakyat (welfare).
Meski proses pembentukan Undang-Undang IKN secara formal disetujui lembaga wakil rakyat atau didukung mayoritas fraksi di DPR, namun dalam pertimbangan kualitas dan dukungan masyarakat perlu dilakukan perbaikan substantif serta prosedur publiknya. Kepiawaian  pemerintah  membangun  koalisi  atau  dukungan  politik  sehingga  bisa mendominasi hukum, bisa akan menyisakan permasalahan di kemudian hari, mengingat kepentingan  politik  lebih  menonjol  dalam  pembentukan  perundang-undangan. Ancamannya  bisa  muncul  kecenderungan  bahwa  keberlakuan  undang-undang  hanya memberi manfaat kepada pihak-pihak tertentu dan mengabaikan tujuan kesejahteraan rakyat,  sehingga  sangat  rawan  kurang  mendapat  dukungan  masyarakat,  sementara idealnya suatu undang-undang harus selaras dengan kebutuhan masyarakat, berdimensi berkesinambungan dan keberlanjutan.

## 4. Kesimpulan
1. Proses  pembentukan  Undang-Undang  Ibu  Kota  Negara  dengan  waktu  terbatas dan  tergesa-gesa  sehingga  tidak  sepenuhnya  mengikuti  kaidah  pembentukan peraturan  perundang-undangan  yang  ada.  Kaitannya  dengan  asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik kurang memperhatikan asas-asas  kejelasan  tujuan,  asas  dapat  dilaksanakan,  asas  kedayagunaan  dan kehasilgunaan serta terutama asas keterbukaan dan partisipatif.
2. Politik  hukum  pembentukan  Undang-Undang  Ibu  Kota  Negara  secara  formal memenuhi syarat, namun perspektif sebagai produk politik dan konfigurasi politik secara  substansial  belum  menggambarkan  sebagai  hasil  konfigurasi  dari pemerintah  yang  demokratis,  atau  disebut  pula  produk  hukum  yang  kurang responsif.  Undang-Undang  Ibu  Kota  Negara  secara  substansial  masih  terdapat
muatan-muatan  yang  belum  secara  jelas  diatur,  sehingga  bisa  memperlambat pelaksanaan undang-undang tersebut.

## 5. Daftar Pustaka
Abdul Latif dan Hasbi Ali, Politik Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
Aris, dkk, Pengantar Legal Drafting, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022)
Artidjo Alkosar, Menelusuri Akar dan Merancang Hukum Nasional dalam Artidjo Alkosar (ed.), Identitas Hukum Nasional, (Yogyakarta: FH UII, 1997)
Deddy  Ismatullah,  Politik  Hukum  Kajian  Hukum  Tata  Negara,  (Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya, 2018)
Erman Rajaguguk, Perubahan Hukum di Indonesia, (Jakarta: Harapan, 2004)
Mahfud Md, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009)
Mukhlis  Taib,  Dinamika  Perundang-Undangan  di  Indonesia,  (Bandung:  Refika  Aditama, 2017)
Romli  Atmasasmita,  Teori  Hukum  Integratif,  Rekonstruksi  Terhadap  Teori  Hukum Pembangunan dam Teori Hukum Progresif, (Yogyakarta: Genta Publisihing, 2012).
Serizawa, Pengertian Politik Hukum Nasional dan Tujuannya,
http://www.hukumsumberhukum.com/2014/09/pengertian-politik-hukum- nasional-dan.html  di  akses  22  November  2022  51  mendukung  pelaksanaan pembangunan, dan mengamankan hasil-hasil pembangunan.
Sunaryati, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, (Bandung: Alumni, 1991).
Teuku  Muhammad  Radhie,  Pembaharuan  dan  Politik  Hukum  dalam  Rangka Pembangunan Nasional, dalam Majalah Prisma No.6 Tahun II, Desember 1973.
Conflict  of  interest  statement:  The  author(s)  declares  that  the  research  was  conducted  in  the  absence  of  any commercial finance relationship that could be construed as a potential of interest.
Copyright:  @UIRL Rev .  This  is  an  open  access  article  distributed  under  the  terms  of  the  Creative  Commons Attribution 4.0 International License (CC-By 4.0), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.
UIR Law Review (UIR LRev ) is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.