Volume 3 Issue 3, December 2021: pp. 281-293.
Copyright  ©  2021  Halu  Oleo  Legal  Research.  Faculty  of  Law,  Halu  Oleo  University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia.
Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/
Halu Oleo Legal Research is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Online di Indonesia

## Consumer Protection in Online Shopping in Indonesia

## Ahmad Fadil Hasbi
PERADI Sulawesi Tenggara E-mail: fhasbi28@gmail.com
Muh. Sjaiful Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: m.sjaiful_fh@uho.ac.id

## Idaman Alwi
Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: idam_idea@uho.ac.id
Abstract: This study aims to analyze whether the legislation in Indonesia has provided legal protection for consumers in buying and selling online. In addition, this research also aims  to  analyze  whether  legal  remedies  are  taken  against  business  actors  who  harm consumers  in online  buying  and  selling transactions  and  also  add  and  enrich people's insight into applicable law in Indonesia, especially consumer protection law in order to achieve justice in buying and selling. This study uses a normative legal research method, which  is  a  legal  research  that  serves  to  see  how  the  active  enforcement  of  laws  and regulations that apply in society then see in real terms and examine how the law works in this case the author will see how the protection of consumers on online buying and selling sites  with  an  approach  to  the  Law  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  8  of  1999 concerning Consumer Protection and Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.
Keyword: protection; consumer; online
Abstrak: Penelitian  bertujuan  Untuk  menganalisis  apakah  perundang-undangan  di Indonesia telah memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dalam jual beli online . Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis apakah upaya hukum terhadap pelaku  usaha  yang  merugikan  konsumen  dalam  transaksi  jual  beli online dan  juga menambah  dan  memperkaya  wawasan  masyarakat  dalam  hukum  yang  berlaku  di Indonesia khususnya hukum perlindungan konsumen demi tercapainya keadilan dalam jual  beli.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  merupakan penelitian  hukum  yang  berfungsi  untuk  melihat  bagaimana  pemberlakuan  peraturan perundang-undangan  secara  aktif  yang  berlaku  dalam  masyarakat  kemudian  melihat secara  nyata  dan  meneliti  bagaimana  bekerjanya  hukum  dalam  hal  ini  penulis  akan
melihat bagaimana perlindungan terhadap konsumen pada situs jual beli online dengan pendekatan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Kata kunci: Perlindungan; Konsumen; Online

## PENDAHULUAN
Internet pada awal kemunculannya digunakan sebagai media untuk aktivitas riset, komunikasi dan  informasi,  namun  berkembang  hingga  saat  ini  internet  dimanfaatkan  untuk  berbagai keperluan seperti; berkirim pesan, diskusi, bahkan untuk keperluan bisnis ke seluruh dunia tanpa harus pergi dan beranjak dari tempat ia berada. 1 Banyak masyarakat melalukan jual beli melalui  media  internet,  membuat  perputaran  uang  yang  begitu  cepat,  sehingga  banyak pedagang  konvensional  yang  menjajakan  dagangannya  melalui  media  internet  atau  media online . Oleh karena itu dapat dilihat suatu transaksi bisnis tidak lagi dilakukan secara langsung tetapi  dilakukan  dengan  menggunakan  layanan  internet  dan  teknologi  internet  lainnya. Transaksi ini dalam masyarakat juga dikenal dengan transaksi jual beli online atau e-commerce . Hal ini diatur pada Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Mengenai  perlindungan  konsumen  pemerintah  telah  mengesahkan  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  guna  membantu  dan  memberikan perlindungan terhadap konsumen. Namun, regulasi ini belum begitu jelas mengatur mengenai jenis transaksi jual beli online ini. Dalam kegiatan jual beli antara pelaku usaha dan konsumen baik jual beli secara langsung maupun secara online , pelaku usaha mendapat keuntungan dari usahanya dan konsumen mendapat kepuasan dari barang atau jasa yang ia dapatkan. Namun praktiknya  banyak  konsumen  yang  menjadi  korban  dari  pelaku  usaha  yang  tidak  jujur mengenai barang yang dijual dikarenakan pelaku usaha dan konsumen tidak bertemu langsung.
Masalah hukum mengenai perlindungan hak-hak konsumen dalam transaksi jual beli online sering  kali  terjadi  kecurangan.  Kecurangan-kecurangan  tersebut  menyangkut keberadaan pelaku usaha, barang yang dibeli, harga barang, dan pembayaran oleh konsumen. Kecurangan  yang  menyangkut  pelaku  usaha  misalnya  pelaku  usaha  yang  bersangkutan
1 Anastasia Diana, Mengenal e-Commerce , Yogyakarta: Andi, 2001, hlm. 3.
merupakan toko yang fiktif. 2 Ada pula kecurangan yang menyangkut syarat sah jual beli, seperti barang yang diterima cacat, barang yang dipesan tidak kunjung dikirim ataupun barang yang diterima tidak sesuai kualitas dan kuantitas yang disebutkan pada saat transaksi. Mengenai hal tersebut bisa disebut penipuan. Akibatnya konsumen tidak dapat mengembalikan barang yang cacat setelah diterima dan hal ini merugikan bagi konsumen.
Transaksi  jual  beli online di  Indonesia  masih  sangat  rentan  terjadi  penipuan,  dan pelanggaran hak terhadap konsumen yang seharusnya itu dilindungi oleh negara. Hal ini sangat berbeda dengan jual beli online di luar negeri yang aturannya sudah sangat berkembang dan konsumen  sangat  dilindungi  oleh  negara.  Misalnya  apabila  ada  badan  usaha  bisnis  yang melakukan  penipuan  maka  pemerintah  langsung  memblokir  perusahaan  tersebut.  Sudah seharusnya  di  Indonesia  juga  lebih  memperketat  aturan  mengenai  belanja online .  Misalnya, konsumen  memesan  suatu  barang  kepada pelaku usaha  melalui  situs belanja online seperti Tokopedia.com,  setelah  sepakat  konsumen  mengirim  uang  melalui  rekening  dengan kesepakatan barang dikirim langsung setelah konsumen mengirim uang, namun setelah dua hari bahkan seminggu barang tak  kunjung sampai  maka  konsumen mencoba menghubungi pelaku usaha tersebut namun tidak ada kontak yang dapat dihubungi, hal ini tentunya sangat merugikan  bagi  konsumen.  Selain  itu  ada  pula  modus  pelaku  usaha  yang  mengaku  belum menerima  pembayaran  dari  konsumen,  namun  kenyataannya  konsumen  telah  membayar seluruh harga barang yang telah dipesan.
Permasalahan  di  atas  menunjukkan  bahwa  dalam  beberapa  segi,  transaksi  dalam e- commerce sangat riskan, penuh  risiko,  terlebih  karena  pihak  konsumen  memiliki  kewajiban melakukan pembayaran terlebih dahulu ( advance payment ) sementara ia tidak bisa melihat kebenaran  adanya  barang  yang  dipesan  ataupun  kualitasnya.  Pembayaran  yang  dilakukan secara elektronik baik melalui transfer bank atau, lewat pengisian nomor kartu kredit di dalam internet sangat membuka peluang terjadinya kecurangan perdata dan pidana, sementara belum ada  jaminan  pasti  ( exact  guaranteed )  bahwa  barang  yang  dipesan  telah  dikirimkan  sesuai dengan  pesanan.  Apakah  yang  menjadi  alat  bukti  ketika  nantinya  terdapat  gugatan  hukum, dasar apakah yang digunakan untuk menilai keautentikan sebuah dokumen elektronik dalam e- commerce yang  rata-rata  tidak  memiliki  tanda-tangan  ( signature ). 3 Kemudian,  berdasarkan ketentuan Pasal  1  Angka 10  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2008  tentang  Informasi dan
2 Abdul  Halim  Barkatullah, Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  dalam  Transaksi  e-Commerce  Lintas Negara di Indonesia , Yogyakarta: FH UII Press, 2009, hlm. 4.
3 M.  Arsyad  Sanusi,  “ Transaksi  Bisnis  dalam  Electronic  Commerce  (E-Commerce):  Studi  tentang Permasalahan Hukum dan Solusinya ”, Jurnal Hukum. Vol. 8, No. 16, 2001, hlm. 12.
Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya. 4 Dengan  melihat  situasi  jual  beli online seperti  ini  tentunya  dalam  undang-undang perlindungan  konsumen seharusnya  mampu  melindungi  hak  konsumen  dalam bertransaksi jual beli online di Indonesia maupun dalam bertransaksi dengan pelaku usaha dari luar negeri karena setiap negara mempunyai hukum perlindungan konsumen yang berbeda-beda. Jual beli yang  sehari-hari  ini  diterapkan  sangat  mudah  terjadi  kerugian  bagi  konsumen  yang menyebabkan  kedudukan  pelaku  usaha  dan  konsumen  menjadi  tidak  seimbang  karena konsumen  berada  diposisi  yang  lemah  dan  mudah  menjadi  korban  transaksi  jual  beli  demi mendapat  keuntungan  yang  sebesar-besarnya  oleh  pelaku  usaha.  Oleh  karena  itu diperlukannya  perangkat  hukum  yang  jelas  baik  itu  berupa  undang-undang  atau  peraturan baru atau kaidah hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan media ini. 5

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan ( statue approach ), konseptual dan  kasus  dalam  penelitian  hukum  normatif.  Pendekatan  Perundang-undangan  yaitu pendekatan  yang  dilakukan  dengan  menelaah  semua  undang-undang  dan  regulasi  yang bersangkut-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. 6

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Implikasi Hukum Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online di Indonesia Jual-beli barang melalui media online terdapat suatu perjanjian jual-beli, sehingga menerbitkan suatu perikatan, yaitu perikatan yang bersumber dari perjanjian atau sering disebut perjanjian bernama. Jual beli melalui media online harusnya mengikuti peraturan yang ada, memenuhi unsur-unsur jual-beli dalam KUHPerdata.
Di Indonesia ada beberapa perundang-undangan yang menjadi dasar hukum jual beli online adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
4 Yudha Sri Wulandari. “ Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli E-Commerce ”. AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 2. Desember 2018, hlm. 202.
5 Asrit Sitompul, Hukum Internet Pengenalan Masalah Hukum Cyberspace , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 2.

## 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## Perlindungan  Konsumen  menurut  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tentunya merupakan undang-undang yang menjadi rujukan apa bila ada pelanggaran terhadap hak konsumen dalam bertransaksi  di  Indonesia,  namun  undang-undang  ini  bukan  menjadi  satu-satunya  rujukan peraturan perlindungan konsumen karena ada beberapa peraturan juga yang dapat menjadi rujukan seperti Undang-Undang ITE dalam hal transaksi jual beli online .
Penjelasan perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara singkat sebagai berikut: Pasal 4 mengatur mengenai hak-hak  konsumen  dan  Pasal  7  mengenai  kewajiban  pelaku  usaha.  Pasal  4  dengan  jelas menyebutkan  mengenai  hak-hak  konsumen  seperti  hak  untuk  mendapatkan  kenyamanan, kesehatan, informasi, dan ganti rugi. Sedangkan Pasal 7 menjelaskan kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik, menjamin mutu dan memberikan pelayanan yang baik dan benar. Lebih lanjut perlindungan konsumen atas informasi yang benar dan jujur, telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 17  disebutkan  dengan  jelas  mengenai  larangan  atas  informasi  yang  mengandung  unsur kebohongan atas mutu barang, potongan harga, standar mutu, keadaan yang baik ,dan barang tersedia. Ketika pelaku usaha melanggar, maka dilarang untuk melanjutkan penawaran atau mempromosikan barang. Kewajiban pelaku usaha, salah satunya yaitu menepati janji atas suatu kesepakatan  dalam  perjanjian  jual  beli online .  Ketika  konsumen  telah  melaksanakan kewajibannya, pelaku usaha wajib untuk menepati janjinya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16.

## Hak dan Kewajiban Konsumen
Dengan diberlakukannya UU Nomor8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hak-hak konsumen di Indonesia juga telah diatur dalam Pasal 4 yang menyatakan: 7
1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
7 Pasal  4,  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen.  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak  atas  informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak  untuk  didengar  pendapat  dan  keluhannya  atas  barang  dan/atau  jasa  yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak  untuk  diperlakukan  atau  dilayani  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif.
8. Hak  untuk  mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian,  apabila barang  dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  atau  tidak sebagaimana mestinya.
9. Hal-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.
Adapun  kewajiban  konsumen  juga  diatur  sebagai  bentuk  kehati-hatian  dalam bertransaksi agar tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri, kewajiban konsumen diatur dalam pasal 5 adalah sebagai berikut: 8
a. membaca  atau  mengikuti  petunjuk  informasi  dan  prosedur  pemakaian  atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
d. mengikuti  upaya  penyelesaian  hukum  sengketa  perlindungan  konsumen  secara patut.

## Perlindungan Hukum Konsumen Jual beli Online
Beragam  kasus  yang  muncul  berkaitan  dengan  pelaksanaan  transaksi  terutama  faktor keamanan  dalam jual  beli online ini  tentu  sangat  merugikan  konsumen.  Padahal  jaminan keamanan  transaksi  jual  beli online sangat  diperlukan  untuk  menumbuhkan  kepercayaan konsumen penggunanya. Pengabaian terhadap hal tersebut akan mengakibatkan pergeseran terhadap falsafah efisiensi yang terkandung dalam transaksi jual beli online menuju ke arah
8 Pasal  5,  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen.  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
ketidakpastian yang nantinya akan menghambat upaya pengembangan pranata jual beli online . Permasalahan  hukum  serta  pemecahan  sebenarnya  tidak  lain  dimaksudkan  sebagai  upaya untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online .
Masalah  keamanan  merupakan  masalah penting dalam  pemanfaatan  media  internet. Tanpa jaminan keamanan, maka para pelaku usaha akan enggan untuk memanfaatkan media ini.  Untuk  jaminan  keamanan  ini,  hal  yang  perlu  mendapatkan  perhatian  adalah  masalah domisili  perusahaan,  sehingga  apabila  ada  sengketa  hukum,  dapat  diketahui  dengan  pasti kedudukan hukum dari perusahaan yang menawarkan produknya melalui media elektronik. Pada  prinsipnya  masalah  perizinan,  pendirian  dan  pendaftaran  perusahaan  sama  dengan perusahaan pada umumnya, tunduk pada hukum di tempat di mana perusahaan didaftarkan. 9 Secara Nasional, pranata untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  namun  undang-undang perlindungan  Konsumen  ini  secara  khusus  belum  mengantisipasi  perkembangan  teknologi informasi di dalam pengaturannya. Walaupun tidak secara khusus dibuat untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online .
Tujuan  perlindungan  konsumen  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  2  Undang- Undang Perlindungan konsumen ini adalah:
a. Meningkatkan  kesadaran,  kemampuan  dan  kemandirian  konsumen  untuk melindungi diri;
b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
c. Meningkatkan  pemberdayaan  konsumen  dalam  memilih,  menentukan,  dan menuntut hak- haknya sebagai konsumen;
d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
e. Menumbuhkan  kesadaran  pelaku  usaha  mengenai  pentingnya  perlindungan konsumen  sehingga  tumbuh  sikap  yang  jujur  dan  bertanggungjawab  dalam berusaha;
9 Asril Sitompul, Op. cit. , hlm. 34.
f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi  barang  dan/atau  jasa,  kesehatan,  kenyamanan,  keamanan,  dan keselamatan konsumen. 10
Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah, yang terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Selain pengaturan dalam undang-undang Perlindungan Konsumen, sebenarnya dalam tataran tertentu untuk melindungi konsumen dapat pula digunakan hukum pidana dalam hal ini KUHP. Sebenarnya asuransi juga dapat melindungi konsumen dalam berbelanja online bahkan hampir semua toko online menyediakan opsi asuransi dalam situs berbelanja online namun konsumen masih  jarang  menggunakan  asuransi  dikarenakan  tambahan  harga  asuransi  yang  dianggap mahal.
Perlindungan  Konsumen  dalam  Transaksi  Jual  Beli  Online  Menurut  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Jual-beli barang melalui media online terdapat suatu perjanjian jual-beli, sehingga menerbitkan suatu perikatan, yaitu perikatan yang bersumber dari perjanjian atau sering disebut perjanjian bernama. Jual beli melalui media online harusnya mengikuti peraturan yang ada, memenuhi unsur-unsur  jual-beli  dalam  KUHPerdata.  Salah  satu  upaya  pemerintah  untuk  mewujudkan sistem  transaksi  yang  aman  dan  terpercaya  adalah  dengan  menerbitkan  Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Berdasarkan penjelasan di atas, apabila seluruh transaksi dilakukan secara online , maka pihak-pihak yang terlibat terdiri dari: 11
1. Penjual,  merupakan  perusahaan  atau  perorangan  yang  menawarkan  produknya melalui internet. Untuk menjadi penjual, maka seseorang harus mendaftarkan diri dalam merchant account pada sebuah bank, tentunya ini dimaksudkan agar penjual dapat menerima pembayaran dari pembeli dalam bentuk credit card . dalam Pasal 1
10 Pasal  2,  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen.  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 3821
11 Rizky  Amelia,  “ Perlindungan  Konsumen  Dalam  Transaksi  E-Commerce  Pada  Situs  Muslimgaleri.co.id Berdasarkan  Perspektif  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  Dan Hukum Ekonomi Syariah , Skripsi, Jakarta: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018, hlm. 46.
Ayat  6  Undang-Undang  ITE  penjual/ merchant adalah  penyelenggara  sistem elektronik  pengertiannya:  “Penyelenggaraan  Sistem  Elektronik  adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat”. 12
2. Pembeli,  merupakan  orang-orang  yang  ingin  memperoleh  produk  (barang/jasa) melalui pembelian secara online . Pembeli yang akan berbelanja di internet dapat berstatus perorangan atau perusahaan. Apabila konsumen merupakan perorangan, maka yang perlu diperhatikan dalam transaksi elektronik adalah bagaimana sistem pembayaran  yang  digunakan,  apakah  pembayaran  dilakukan  dengan mempergunakan credit  card (kartu  kredit)  atau  dimungkinkan  pembayaran dilakukan  secara  manual/ cash ataupun  transfer  antar  rekening.  Hal  ini  penting untuk diketahui, mengingat tidak semua konsumen yang akan berbelanja di internet adalah pemegang kartu  kredit/ card holder . Pemegang  kartu  kredit ( card holder ) adalah  orang  yang  namanya  tercetak  pada  kartu  kredit  yang  dikeluarkan  oleh penerbit  berdasarkan  perjanjian  yang  dibuat.  dalam  Pasal  1  Ayat  (6)  UUITE pembeli/ card  holder juga  adalah  penyelenggara  sistem  elektronik,  yaitu:
“Penyelenggaraan  Sistem  Elektronik  adalah  pemanfaatan  Sistem  Elektronik  oleh penyelenggara nega ra, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat”. 13
3. Perantara Penagihan/ Acquirer, adalah pihak perantara penagihan (antara penjual dan  penerbit)  dan  perantara  pembayaran  (antara  pemegang  dan  penerbit).
Perantara penagihan adalah pihak yang meneruskan penagihan kepada penerbit berdasarkan  tagihan  yang  masuk  kepadanya  yang  diberikan  oleh  penjual barang/jasa. Pihak perantara pembayaran antara pemegang dan penerbit adalah bank dimana pembayaran kartu kredit dilakukan oleh pemilik kartu kredit/ card holder , selanjutnya bank yang menerima pembayaran ini akan mengirimkan uang pembayaran tersebut kepada penerbit kartu kredit. Dikenal juga sebagai penerima seperti yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (19) UUITE “Penerima adalah subjek hukum yang menerima Inf ormasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim”.
12 Pasal 1, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843
13 Pasal  1  Ayat  6,  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843
4. Penerbit Kartu Kredit adalah perusahaan credit card yang menerbitkan kartu atau perusahaan pembayaran internet yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan kredit, Penyedia Situs Jual Beli atau Agen Elektronik.
5. Penyedia atau Agen Elektronik, merupakan pihak ketiga antara penjual dan pembeli yang  menyediakan  lapak  jualan  bagi  para  penjual  dan  mempertemukan  dengan pembeli menggunakan situs jual beli seperti Tokopedia, OLX, dan berbagai macam situs  lainya.  Dalam  Undang-Undang  ITE  disebut  juga  agen  elektronik  yang disebutkan  dalam  Pasal  1  Ayat  8:  “Agen  Elektronik  adalah  perangkat  dari  suatu sistem  Elektronik  yang  dibuat  untuk  melakukan  suatu  tindakan  terhadap  suatu informasi elektronik tertentu secara o tomatis yang diselenggarakan oleh orang”. 14
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur  beberapa  ketentuan  yang  merupakan  bentuk  perlindungan  hukum  kepada konsumen pengguna transaksi jual beli online . Bentuk perlindungan hukum tersebut adalah sebagai berikut:
a. Pasal 2 Undang-Undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia yang memiliki akibat hukum  di  Indonesia  atau  di  luar  wilayah  hukum  Indonesia  yang  merugikan kepentingan Indonesia. 15
b. Pasal  9,  Dalam  pasal  ini  pelaku  usaha  yang  menawarkan  produk  melalui  sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan. 16 Yang dimaksud dengan informasi yang lengkap dan benar adalah: Informasi yang memuat identitas serta status  subjek  hukum  dan  kompetensinya  baik  sebagai  produsen,  pemasok, penyelenggara  ataupun  perantara.  Dan  Informasi  lain  yang  menjelaskan  hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan atau jasa dalam yang ditawarkan seperti nama, alamat dan deskripsi barang/jasa.
14 Pasal  1  Ayat  8,  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843
15 Pasal 2, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843
16 Pasal 9, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843

## Upaya Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Online

## Wanprestasi Bagi Pelaku Usaha dalam Jual Beli Online
Wanprestasi yang sering dilakukan oleh pihak pelaku usaha adalah banyak pihak pelaku usaha mengesampingkan hak-hak konsumen. 17 Jika pelaku usaha melakukan wanprestasi, misalnya saja dalam hal pengiriman  barang  yang  mengalami  keterlambatan  waktu  sampai  ke  tangan konsumen.  Sebagai  konsumen  dapat  menghubungi  kembali  pihak  pelaku  usaha  untuk mengkonfirmasi keberadaan barang yang dibelinya. Atau ada juga pelaku usaha yang dengan sengaja berniat tidak memenuhi kewajibannya, hal ini dapat dikategorikan sebagai wanprestasi atau penipuan. 18
Adapun menurut KUHPerdata akibat wanprestasi yang dilakukan debitur atau pihak yang  mempunyai  kewajiban  melaksanakan  prestasi  dalam  perjanjian,  dapat  menimbulkan kerugian bagi kreditur atau pihak yang mempunyai hak menerima prestasi. Akibat hukum bagi debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam perjanjian tetapi melakukan wanprestasi, yaitu 19 :
1. Dia  harus  membayar  ganti  rugi  yang  diderita  oleh  kreditur  atau  pihak  yang mempunyai hak menerima prestasi (vide Pasal 1243 KUH Perdata);
2. Dia  harus  menerima  pemutusan  perjanjian  disertai  dengan  pembayaran  ganti kerugian (vide Pasal 1267 KUH Perdata);
3. Dia harus menerima peralihan risiko sejak saat terjadinya wanprestasi (vide Pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata);
4. Dia harus membayar biaya perkara jika diperkarakan di pengadilan ( vide pasal 181 ayat (1) HIR).

## Upaya Hukum dalam Transaksi Jual Beli Online
Upaya konsumen untuk menuntut ganti rugi akibat kerugian yang terjadi dalam transaksi jual beli online dapat dilakukan melalui cara: 20
17 Onan Purba dan Rumelda Silalahi , “Perlindungan Konsumen Terhadap Wansprestasi Pelaku Usaha” , Jurnal Darma Agung, Volume XXVII, Nomor 3, 2019, hlm. 1076.
18 Ahmad Afifullah Fahri, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Meubel Secara Online di Jepara” , Skripsi, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Semarang, 2017, hlm. 40
19 Ainul Yaqin, “ Akibat Hukum Wanprestasi dalam Jual Beli Online Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ”, Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol 25, No 6, 2019, hlm. 17.
20 Dhea Cynara Torong, “ Analisis Yuridis Wanprestasi oleh Penjual dalam Jual Beli Melalui Media Internet ”, Jurnal Perspektif Hukum, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 195.
a. Litigasi, Sesuai dengan pasal 38 Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik yang  menjelaskan  para  pihak  dapat  menggugat  apabila  dalam  penyelenggaraan transaksi elektronik merugikan pihak lain. Dengan diakuinya alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) undang-undang informasi dan transaksi elektronik maka alat- alat bukti  yang dapat digunakan  oleh  konsumen di pengadilan adalah: (1)  Bukti transfer atau bukti pembayaran, (2) SMS atau e-mail yang menyatakan kesepakatan untuk melakukan pembelian, (3) Nama, alamat, nomor telepon, dan nomor rekening pelaku usaha.
b. Non  Litigasi,  Pada  pasal  39  ayat  (2)  undang-undang  informasi  dan  transaksi elektronik  yang  menjelaskan  bahwa  selain  penyelesaian  gugatan  perdata,  para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga lainnya.

## KESIMPULAN
Dari apa yang telah dipaparkan di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa peraturan perundang-undangan  yang  ada  terutama  undang-undang  yang  mengatur  mengenai perlindungan konsumen belum memberikan perlindungan hukum secara khusus dalam jual beli online .  Demi  kebutuhan perlindungan terhadap  konsumen  terutama konsumen  yang melakukan  transaksi  bisnis  jual  beli online ,  maka  urgensi  untuk  membuat  legislasi  yang mengatur  mengenai  hal  ini  sudah  sangat  tinggi.  Upaya  hukum  bagi  konsumen  dalam penyelesaian  sengketa  transaksi  jual  beli online dapat  dilakukan  melalui  dua  cara,  yang pertama  Litigasi,  yakni  mengajukan  gugatan  ke  pengadilan  dalam  sengketa  konsumen. Sesuai  dengan  pasal  38  Undang-Undang  informasi  dan  transaksi  elektronik  yang menjelaskan  para  pihak  dapat  menggugat  apabila  dalam  penyelenggaraan  transaksi elektronik  merugikan  pihak  lain.  Yang  kedua  ialah  non  Litigasi,  Pada  pasal  39  ayat  (2) undang-undang  informasi  dan  transaksi  elektronik  yang  menjelaskan  bahwa  selain penyelesaian gugatan perdata, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga lainnya.

## Daftar Pustaka

## Buku
Barkatullah, Abdul Halim, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi e-Commerce Lintas Negara di Indonesia , Yogyakarta: FH UII Press, 2009.
Diana, Anastasia, Mengenal e-Commerce , Yogyakarta: Andi, 2001.
Sitompul,  Asrit, Hukum  Internet Pengenalan Masalah Hukum  Cyberspace , Bandung:  PT.  Citra Aditya Bakti, 2001.

## Jurnal dan Makalah
Amelia,  Rizky,  “ Perlindungan  Konsumen  Dalam  Transaksi  E-Commerce  Pada  Situs Muslimgaleri.co.id Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Ekonomi Syariah , Skripsi, Jakarta: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018.
Fahri, Ahmad Afifullah, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Meubel  Secara  Online  di  Jepara” ,  Skripsi,  Semarang:  Fakultas  Hukum  Universitas Semarang, 2017.
Purba,  Onan  dan  Rumelda  Silalahi ,  “Perlindungan  Konsumen  Terhadap  Wansprestasi  Pelaku Usaha” , Jurnal Darma Agung, Volume XXVII, Nomor 3, 2019.
Sanusi, M. Arsyad, “ Transaksi Bisnis dalam Electronic Commerce (E-Commerce): Studi tentang Permasalahan Hukum dan Solusinya ”, Jurnal Hukum . Vol. 8, No. 16, 2001.
Torong, Dhea Cynara, “ Analisis Yuridis Wanprestasi oleh Penjual dalam Jual Beli Melalui Media Internet ”, Jurnal Perspektif Hukum, Vol. 2, No. 1, 2021.
Wulandari,  Yudha  Sri.  “ Perlindungan  Hukum  bagi  Konsumen  terhadap  Transaksi  Jual  Beli  E- Commerce ”. AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 2. Desember 2018.
Yaqin,  Ainul, “ Akibat  Hukum  Wanprestasi  dalam  Jual  Beli  Online  Menurut  Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ”, Dinamika Jurnal Ilmiah I lmu Hukum, Vol 25, No 6, 2019.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.