## Analisis Pemahaman Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi

## Retno Wulandari
Akuntansi, Universitas Kanjuruhan, Malang, Indonesia
e-mail: retnowulandari.1979@yahoo.co.id

## Abstrak
Tujuan  dari  artikel  yaitu  untuk  menguji  pengaruhnya  dan  menganalisis  variabel  pemahaman maupun  sanki  pajak  terhadap  kepatuhan  pajak  dengan  preferensi  risiko  sebagai  variabel  moderasi yang terdaftar pada KPP Malang Utara. Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada  WP  dengan  pendekatan  purposive  sampling  yang  telah  lapor  SPT.  Teknik  data  yang digunakan  dengan  analisis  regresi  linier  berganda  serta  analisis  pemoderasi  pendekatan  uji  nilai selisih  mutlak.  Hasil  menyatakan  pemahaman  serta  sanki  memengaruhi  kepatuhan  WP.  Preferensi risiko juga mampu memodarasi pemahaman serta sanksi.
Kata kunci: pemahaman, sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak dan preferensi risiko.

## Abstract
The purpose of the article is to test its effect and to analyze the understanding variables and tax sanctions on tax compliance with risk preference as a moderating variable regis-tered at KPP Malang Utara.  Collecting  data  using  a  questionnaire  distributed  to  WP  with  a  purposive  sampling  approach that has reported SPT. The data technique used is multiple linear regression analysis and moderation analysis  of  the  absolute  difference  value  test  approach.  The  results  state  that  understanding  and sanctions affect WP com-pliance. Risk preferences are also capable of modifying understanding and sanctions.
Keywords : understanding, tax sanctions, taxpayer compliance and risk preferences.

## 1.  Pendahuluan
Telah diketahui bahwa Indonesia salah satu negara yang sedang berkembang, ciri ini menandakan  adanya  pembangunan  pada  berbagai  bidang  dengan  maksud  dan  tujuan terpenuhinya  kewajiban  kepada  masyarakat.  Berbagai  upaya  telah  dilakukan  Indonesia sebagai  bentuk  pengoptimalan  seluruh  jenis  pendapatan  negara.  Salah  satu  bentuk pengoptimalan  pada  pendapatan  negara  ini  ialah  pada  penerimaan  sektor  pajak.  Alasan fokus pada penerimaan pajak karena pajak ini memiliki peran yang sangat berarti bagi WP, bentuk  wujud  serta  pengabdian  secara  langsung  serta  bersamaan  dilakukannya  kewajiban pajaknya untuk pembiayaan negara sekaligus pembangunan nasional.
Permasalahan  yang  terjadi  ialah  melalui  Kementerian  Keuangan  (Kemenkeu) mengklaim sudah menjalankan (APBNP) 2017 secara efektif, efisien, kredibel, serta memiliki hubungan (Angriani, 2018). Klaim itu tidak hanya dinyatakan  tanpa alasan akan tetapi ada indikasi  makro  ekonomi  yang  positif  di  tengah  ketidakpastian  ekonomi  pada  periode  lalu. Pada  2017,  penerimaan  pajak  Rp  1.339,8  triliun  dengan  makna  lain  mencapai  91%  dari target di APBN Perubahan (APBN-P) 2017 Rp 1.450,9 triliun.  Medcom.id menghimpun data penerimaan pajak 9 tahun terakhir dan mendapatkan setoran pajak RI tak pernah mencapai target sejak 2009. Realisasi penerimaan pajak pada 2009 hanya sebesar 94,5 persen atau Rp545  triliun  dari  target  Rp577  triliun.  Pada  2010  rea-  lisasi  94,9%atau  Rp628  triliun  dari target  Rp662  triliun.  Dalam  periode  13  tahun  terakhir  pula,  pemerintah  menemukan  2  kali berhasil  mencapai  proyeksi  penerimaan  pajak  yang  ditetapkan  di  APBN  maupun  APBNP. Penerimaan pajak terbaik terjadi pada 2008 mencapai kenaikan cukup baik.
Tinggi rendahnya suatu penerimaan pajak dapat memengaruhi adanya indikator, yang menjadi  indikator  yang  sangat  berperan  yaitu  kepatuhan  WP.  WP  harus  diwajibkan  sadar ataupun tanggungjawab dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Alasan kepatuhan dinilai sangat  begitu  penting  karena  kepatuhan  ini  akan  dapat  meningkatkan  penerimaan  negara dan membuat WP semakin sadar akan pentingnya membayar pajak. Meski demikian masih banyak  sekali  penyelewengan  pajak  di  Indonesia  ini,  artinya  tingkat  kesadaran  ini  dinilai sangat rendah.
Adiasa  (2013)  penentuan  kepatuhan  WP  dari  pemahamannya  WP  pada  regulasi perpajakan. Pemahaman ialah proses berjalannya pengetahuan seseorang. Meskipun begitu Dirjen  Pajak  sudah  mengusahakan  membuat  WP  maupun  masyarakat  menjadi  mudah dalam paham serta melakukan kewajiban pajaknya, tetapi nyatanya terdapat beberapa yang belum melaksanakan kewajiban pajaknya secara tepat serta sukarela (voluntary) karena WP sedikit  paham  akan  ketentuan  serta  kewajiban  pada  pajak  ini.  Sadarnya  masyarakat  yang tergolong  rendah  mengakibatkan  kewajiban  pajaknya  sering  disebabkan  oleh  ketidak- pahaman  masyarakat  pada  peraturan  pajak.  Pemahaman  WP  akan  menjadi  indikator  yang paling  penting  untuk  membuat  WP  bertanggung  jawab  patuh  pada  pajaknya  terkhusus pemahaman dasar terkait sistem.
Sebagai  tindak  dalam  pencegahan  ketidakpatuhan  maka  keutamaan  keadilan  serta efektifitas  pajak  sangat  perlu  dan  diutamakan.  Pemenuhan  pajak  secara  objektif  dapat mendorong  kepatuhan  WP  pada  masa  yang  akan  datang.  Dengan  perkembangan  sistem pajak,  ada  nya  sanksi  sampai  saat  ini  digunakan  untuk  meningkatkan  kepatuhan.  Seorang WP  akan  patuh  pada  pajak  apabila  terdapat  sanksi  atau  regulasi  yang  diatur  dalamnya, adanya  sanksi  juga  akan  membuat  peraturan  semakin  ditaati.  Selain  faktor  dari  sanksi, terdapat faktor yang lebih penting yang dimana WP harus memiliki dan sadar, faktor itu ialah risiko.  WP  harus  mempertimbangkan  apapun  itu  sebelum  pelaksanaan  pembayaran  pajak atau  kewajiban  pajak,  risiko  ini  yang  dapat  dipertimbangkan  misalnya  social  risk,  karir  dari WP, financial, dan keselamatan risiko.
Pajak  menjadi  sumber  penerimaan  yang  sudah  tidak  akan  diragukan  lagi,  sehingga adanya patuh maupun sadar pada pelaksana kewajiban pajak oleh WP akan dijadikan modal utama  dengan  stabilitas  perekonomian.  Adanya  masalah  dan  kasus  terkait  pajak  ini  timbul rasa skeptisme WP. Maksud penjelasan ini ialah bahwa WP tidak ingin pajak yang WP bayar tidak  tepat  sasaran  atau  tidak  masuk  kas  negara,  bahkan  menjadi  konsumsi  pribadi  bagi fiskus.  Dengan  permasalahan  tersebut  fiskus  terus  membenahkan  diri  dengan  pemberian sosialisasi  kepada  WP.  Dengan  hasilnya  WP  akan  semakin  sadar  dan  selalu  menjunjung tingga UUD 1945 dan sistem regulasi perpajakan. Kembali lagi apabila WP ini sadar maka kepatuhan  akan  meningkat  dan  lebih  baik  lagi  ,  serta  itu  juga  akan  meningkatkan penerimaan negara.
Kebaruan  serta  keunikan  atas  penelitian  ini  ialah  penambahan  variabel  pemoderasi yakni  preferensi  risiko  dan  metode  analisis  data  dengan  analisis  moderasi.  Adanya  suatu permasalahan yang terjadi yakni masih banyak wajib pajak yang belum paham akan adanya peraturan  serta  regulasi  yang berlaku  serta  belum  pahamnya  wajib  pajak  dalam menyikapi preferensi risiko.

## Tipe Artikel
Hardiningsih  dan  Nila  (2011)  rendah  tingginya  kepatuhan  WP  di-pengaruhi  oleh pemahaman  ataupun  pengetahuan  WP  dan  persepsi  terkait  pajak  serta  fiskus  yang  masih rendah.  Sebagian  WP  mendapatkan  pengetahuan  pajak  dari  fiskus,  Selain  itu  pajak  dapat diperoleh dari sosial media informasi, fiskus, sosialisasi maupun training. Indikator lain terkait peningkatan  patuhnya  WP  ialah  pemahaman  paling  dasar  dalam  berpajak  (Mahaputri  dan Naniek, 2016). H1: Pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
Sanksi  perpajakan  memiliki  arti  suatu  ketentuan  adanya  regulasi  da-lam  perpajakan yang  nantinya  harus  wajib  ditaati  dan  wajib  dipatuhi,  makna  lain  sanksi  ini  ialah  alat pencegahan  supaya  WP  tidak  melanggar  regulasi  ataupun  norma  perpajakan  (Mardiasmo, 2016).  Wirawan  dan  Naniek  (2017),  menyatakan  persepsi  WP  adanya  sanksi  merupakan indikator  yang  signifikan  terkait  penentuan  patuhnya  WP.  Secara  garis  besar  regulasi  ini berisikan  suatu  kewajiban  serta  hak,  perilaku  yang  diperkenankan  dilakukan  oleh  wajib
pajak.  Terdapatnya  sanksi  yang  tegas  akan  membuat  peningkatan  pada  kepatuhan  WP dikarenakan  sanksi  akan  memberikan  efek  jera.  H2:  Sanksi  berpengaruh  terhadap kepatuhan wajib pajak.
Preferensi risiko ialah peluang yang WP dapat mempertimbangkan serta dijadikannya prioritas  pertama  dari  berbagai  pilihan  yang  ada.  Preferensi  risiko  WP  ialah  faktor  dari beberapa  teori  yang  saling  berkaitan  dengan  adanya  pengambilan  keputusan  sekaligus patuhnya  WP.  Apabila  seorang  WP  mempunyai  tingkatan  risiko  yang  tinggi  maka  lebih memengaruhi  kepatuhan  pajak.  Jika  kepatuhan  pajak  dan  preferensi  memiliki  hubungan yang kuat maka apabila WP memiliki kepatuhan yang rendah maka memiliki juga risiko yang tinggi  (Suntono  dan  Andi,  2015).  H3:  Preferensi  risiko  memoderasi  pemahaman  terhadap kepatuhan wajib pajak
Preferensi  risiko  WP  ialah  faktor  dari  beberapa  teori  yang  saling  berkaitan  dengan adanya  pengambilan  keputusan  sekaligus  patuhnya  WP.  Apabila  seorang  WP  mempunyai tingkatan risiko yang tinggi maka lebih memengaruhi kepatuhan pajak. Jika kepatuhan pajak dan  preferensi  memiliki  hubungan  yang  kuat  maka  apabila  WP  memiliki  kepatuhan  yang rendah maka memiliki juga risiko yang tinggi, serta ini sangat berkaitan sekali dengan sanksi adanya  pemahaman  risiko,  apabila  wajib  pajak  memiliki  preferensi  risiko  maka  untuk meminimkan  sanksi  sangat  ada,  dan  wajib  pajak  akan  patuh  serta  sanksi  berkurang (Suntono  dan  Andi,  2015).  H4:  Preferensi  risiko  memoderasi  sanksi  terhadap  kepatuhan wajib pajak.

## 2.  Metode
Lokasi penelitian  pada  KPP  Malang Utara.  Faktor  peneliti  memilih  KPP  Malang  Utara ialah  keterlambatan  pada  pelaporan  SPT.  Dengan  demikian,  peneliti  ingin  melakukan penelitian  yang  lebih  lanjut  terkait  variabel  pemahaman  dan  sanksi  perpajakan  pajak memengaruhi kepatuhan WP dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi.
Pengukuran indikator variabel, peneliti menggunakan metode kuesioner dengan skala likert  5  poin,  dalam  penyebaran  kuesioner  peneliti  melakukan  penyebaran  dua  kali,  untuk yang pertama penye- baran dengan tujuan untuk menguji keabsahan kuesioner melalui, uji validitas  dan  reliabilitas,  serta  hasilnya  valid  dan  reliabel  untuk  semua  pertanyaan  yang diajukan.  Kriteria  bahwa  butir  tersebut  dikatakan  va-  lid  karena  nilai  signifikansi  koefisien korelasi < taraf α (yaitu sebesar 0,05). Kriteria suatu instrumen penelitian dinyatakan reliabel karena nilai Apha > 0,6, jadi pada hasil uji reliabilitas tersebut terdapat 4 variabel pada tiap butir-butir kuesioner  yang menyatakan reliabel.
Populasi  pada  penelitian  ialah  seluruh  WP  yang  terdaftar  di  KPP  Malang  Utara. Penentuan  sampel  menggunakan  purposive  sampling.  Terdapat  beberapa  kriteria  yakni, yang pertama wajib pajak merupa-kan wajib pajak orang pribadi, yang kedua masih terdaftar pada  KPP  Malang  Utara,  yang  terakhir  bersedia  untuk  mengisi  kuesioner  apabila  kriteria yang pertama dan kedua cocok, dan akhirnya didapatkan jumlah sampel yang sesuai kriteria sebanyak  71  sampel.  Setelah  penentuan  sampling,  selanjutnya  ialah  metode  analisis  data yakni analisis regresi linier berganda serta analisis regresi moderating melalui pendekatan uji nilai selisih mutlak.

## 3.  Hasil dan Pembahasan
Tabel  1  menjelaskan  analisis  deskriptif  tiap  variabel  mulai  dari  nilai  maksimal, minimal,  rata-rata,  serta  standar  devisiasinya.  Terlihat  pada  variabel  pertama  X1 (pemahaman pajak) memiliki nilai rata-rata atau cenderung yang memilih tidak setuju 25,25, dengan nilai minimal ataupun yang memilih tidak setuju 20,00, maksimal atau yang memilih setuju  30,00,  serta  standar  2,26.  X2  (sanksi  pajak)  memiliki  nilai  rata-rata  serta  yang cenderung  memilih  tidak  setuju  21,19,  minimal  atau  yang  memilih  tidak  setuju  14,00, maksimal atau yang memilih setuju 25,00 serta standar 2,42. Variabel moderasi (preferensi risiko)  memiliki  rata-rata  yang  cenderung  memilih  tidak  setuju  48,42,  maksimal  yang  lebih memilih  setuju  60,00,  minimal  atau yang  memilih  tidak  setuju 38,00  dan  juga standar  5,82. Yang  terakhir  Y  (kepatuhan  wajib  pajak)  yaitu  rata-rata  atau  yang cenderung  memilih  tidak
setuju  33,88,  dengan  maksimal  atau  yang  memilih  setuju  40,00  serta  minimal  atau  yang memilih tidak setuju  27,00 dan juga standar 2,94.
Pengujian  berikutnya  ialah  regresi  berganda,  dengan  tujuan  pe-  ngujian  pengaruh  yang terjadi  antara  pemahaman  dan  sanksi  pajak  memengaruhi  kepatuhan  WP,  hasil  sebagai berikut:

## Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif
Dari tabel 2 menunjukkan hasil koefisien determinasi yang dimiliki data ini ialah 0,523 yang  memiliki  arti  terdapat  52,3%  dapat  menjelaskan  penelitian  ini  yaitu  menjelaskan pemahaman dan sanksi, untuk sisanya sebesar 48% di jelaskan oleh variabel lain yang tidak ada pada penelitian ini.
Tabel 2. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)
Sesuai  tabel  3  hasil  yang  sangat  jelas  terlihat  pada  uji  simultan  pada  data  ini  yaitu memiliki  nilai  signifikansi  0,000  artinya  secara  bersamaan  kedua  variabel  memengaruhi kepatuhan. Dengan makna lain antara pemahaman maupun sanksi memiliki pengaruh dalam memengaruhi kepatuhan.
Tabel 3. Hasil Uji F – Uji Simultan
Tabel 4. Hasil Uji T – Uji Parsial B Std. Error Beta (Constant)                                    11,052 2,727 4,053 ,000 Pemahaman perpajakan ,496 ,164 ,381  3,019 ,004 Sanksi Perpajakan ,487 ,153 ,401  3,176 ,002
Selanjutnya ialah hasil spss data secara parsial, pada tabel 4 tersebut didapatkan hasil secara  parsial,  untuk  yang  pertama  pemahaman  memengaruhi  pajak  dengan  bukti  nilai signifikansinya  0,004,  memiliki  makna  0,004  <  0,005,  maka  secara  parsial  pemahaman memengaruhi  kepatuhan.  Yang  kedua  sanksi  memengaruhi  kepatuhan  WP,  dengan  nilai signifikansinya  0,002  yaitu  <  0,005  mengindikasikan  sanksi  me-  miliki  pengaruh  pada
N Min Max Mean Std. Deviation X1 71 20,00 30,00 25,2535 2,26601 X2 71 14,00 25,00 21,1972 2,42970 M 71 38,00 60,00 48,4225 5,82767 Y 71 27,00 40,00 33,8873 2,94981 Valid N ( listwise ) 71 Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,733 a ,537 ,523 2,03742 Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. Regression 326,825 2 163,412 39,36000 b 1 Residual 282,274 68 4,151 Total 609,099 70
kepatuhan  WP.  Penjelasan  lebih  rinci  mengasumsikan  nilai  sama  dengan  0  itu  berarti kepatuhan bisa meningkat 11,05. Pada x1 apabila nilai tetap maka dapat meningkat 0,496, selain itu terdapat x2 apabila nilai konstan tetap maka bisa naik 0,487.
Hasil  Uji  Regresi  Moderasi  dengan  metode  Nilai  Selisih  Mutlak  ter-hadap  Hipotesis Penelitian H3 dan H4.
Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R 2 ) Model Summary
Penjelasan  koefisien  determinasi  melalui  pendekatan  selisih  mutlak  untuk  H3  dan  H4, diperolehnya R 83,5%, angka tersebut dinilai me- miliki nilai yang sangat kuat atau pengaruh kuat,  ini  terjadi  karena  terletak  pada  interval  0,060-0,799.  Maka  secara  makna  memiliki makna Zscore memengaruhi sangat kuat terhadap kepatuhan WP. Didapatkan pula hasil R square  69,7%  mengindikasikan  kepatuhan  WP  ini  dapat  dijelaskan  oleh  Zscore.  Dengan makna lain 69,7% dijelaskan pada Zscore ini namun sisanya 30,3% akan dijelaskan variabel lain yang ti- dak ada pada artikel ini.
Tabel 6. Hasil Uji F – Uji Simultan Anova Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. Regression 424,794 5 84,959 29,963 ,000 b 1 Residual 184,305 65 2,835 Total 609,099 70
Uji  simultan  dengan  pedekatan  nilai  selisih  ini  memberikan  nilai  sig  0,000  artinya  mulai dari  variabel Zscore ,  pemahaman,  sanksi  serta  preferensi  risiko  jika  dilakukan  bersamaan maka akan memengaruhi kepatuhan ini.
Untuk  mendapatkan  jawaban  bagaimana  bisa  variabel  Z  ini  dapat  memoderasi  antara variabel bebas serta terikat maka sangat diperlukan kriteria.
Regresi dengan Interaksi Menggunakan Uji Nilai Selisih Mutlak
Tabel 7. Hasil Uji T – Uji Parsial Coefficients B Std. Error Beta (Constant) 32,744 ,338 96,904 ,000 Zscore (X1) ,494 ,337 ,167 1,466 ,148 Zscore (X2) 1,033 ,322 ,350 3,207 ,002 Zscore(M) 1,157 ,289 ,392 4,001 ,000 X1_M ,970 ,452 ,170 2,147 ,036 X2_M ,885 ,429 ,164 2,064 ,043
Pada hasil tersebut didapatkan hasil  bahwa nilai konstan 32,74 keterkaitan 2 variabel serta interaksi dari variabel moderasi terhadap variabel independen memiliki hasil 0 artinya kepatuhan  dapat  terjadi  32,74.  Nilai  koefisien  pada  pemahaman  ialah  0,494  maka  setiap satu  satuan  dapat  meningkatkan  kepatuhan  sebesar  0,494.  Koefisien  dari  sanksi  memiliki nilai 1,033 maka peningkatan satu satuan sanksi maka akan terjadi peningkatan pula pada kepatuhan. Preferensi risiko memiliki koefisien 1,157 maka adanya peningkatan satu satuan maka  akan  terjadi  pula  peningkatan  pada  kepatuhan  dengan  nilai  1,157.  Hasil  yang selanjutnya  x1  dengan  Zscore,  memiliki  hasil  0,970  artinya  naiknya  preferensi  risiko  maka peningkatan  akan  terjadi  pada  kepatuhan  0,970.  X2  pada  Zscore  0,885,  maka  setiap  naik satu persen variabel preferensi akan naik juga kepatuhan sebesar 0,885 persen .
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,835 a ,697 ,674 1,68388
Pembahasan  pajak  pertama  terkait  berpengaruhnya  antara  pemahaman  dengan kepatuhan  WP.  Sesuai  hasil  analisis  data  didapatkan  hasil  pemahaman  memengaruhi kepatuhan  pajak.  Adanya  pemahaman  bagi  KPP  terkhusus  bagi  KPP  Malang  Utara  dapat membantu  dalam  meningkatkan  serta  pengoptimalan  kepatuhan  WP.  Pembayaran  pajak tepat  waktu  serta  pemahaman  pajak  dasar  yang  memadai  bisa  membuat  kepatuhan semakin optimal, baik, serta meningkatnya  pendapatan, maka untuk hipotesis yang pertama diterima.  Suatu  kondisi  dimana  adanya  pemahaman  yang  rendah  atau  sedikit  meliputi perpajakan  faktor  penyebabnya  ialah  ketidakpercayaan  dan  selalu  berpikir  tidak  baik  atau bisa dikatakan berpikir buruk pada pajak, begitu juga sebaliknya apabila pada suatu kondisi seorang  WP  itu  paham  dan  tinggi  pemahaman  pajaknya  maka  akan  lebih  terbuka pemikirannya dan lebih cenderung akan selalu mematuhi dalam pembayaran atau kewajiban perpajakannya. Sesuai dan sejalan dengan peneliti Adiasa (2013), Suntono dan Andi (2015), serta  Mahaputri  &  Naniek  (2016)  yang  menunjukkan  terkait  adanya  pemahaman  yaitu berkaitan  dengan  perpajakan  yang  memiliki  unsur  positif  pada  kepatuhan  maka  dengan adanya  pemahaman  yang  sangat  memadai  maka  dampaknya  bagi  kepatuhan  juga  akan semakin besar. Adanya pemahaman yang me-mengaruhi secara positif maka diperlukan WP harus dan wajib mengetahui serta mengaplikasikan pemahaman tersebut.
Hasil yang kedua ialah uji sanksi pajak memberikan hasil memengaruhi kepatuhan WP. Pada  KPP  Malang  Utara  memiliki  anggapan  dengan  penerapan  sebuah  sanksi  yang  baik serta ketat akan memberikan dampak yang sangat baik bagi kepatuhan, dimana dampak ini akan dapat meningkatkan patuhnya WP pada kewajiban perpajakan. Dan adanya anggapan dari  pihak  WPnya  yaitu  mereka  lebih  ingin  untuk  membayarkan  pajak  secara  tepat  waktu daripada  harus  menerima  sanksi  pajak.  Dengan  adanya  penjelasan  tersebut  maka  sanksi pajak ini memengaruhi kepatuhan pajak serta hipotesis dua diterima. Pada pembahasan ini, dua macam jenis dimiliki oleh sanksi yakni sanksi secara administratif meliputi bunga, denda, kenaikan  tambahan  bayar,  serta  jenis  kedua  pidana  berupa  kurungan  penjara.  Adanya macam-macam  dari  sanksi  tersebut  otomatis  akan  mendorong  adanya  kepatuhan,  akan tetapi  sanksi  juga  perlu  dan  harus  tetap  konsisten,  dan  pemberlakukan  sanksi  juga  adil, selain kepatuhan akan dalam peningkatan, penerimaan pajakpun akan meningkat (Rorong, 2017). Penelitian sebelumnya memiliki hasil yang sama yaitu dari Siregar (2017), Ardyanto & Utaminingsih  (2014),  Wirawan  &  Nanik  (2017)  yang  memberikan  penekanan  terkait  pada sanksi bahwa apabila pada suatu kondisi terdapat peraturan akan tetapi peraturan tersebut dilanggar  ataupun  tidak  ditaati  maka  sanksi  harus  wajib  ditegakkan,  dan  sanksi  ini  harus konsisten  agar  memberikan  efek  jera  bagi  para  pelanggar.  Selain  hasil  tersebut  terdapat pula peneliti yang menyatakan sanksi pajak ini  tidak memberikan pengaruh bagi kepatuhan WP  alasannya  dikarenakan  masih  ringannya  sanksi  dan  belum  optimal  (Alabeede  dan Zaimah, 2011).
Hasil  uji  yang  berikutnya  terkait  pemoderasian,  yakni  adanya  preferensi  risiko  dapat memoderasi  pemahaman  pajak  terhadap  kepatuhan  WP.  Hasil  ini  memberikan  indikasi adanya pengaruh yang sangat positif serta saling memperkuat, yakni preferensi risiko sangat memperkuat  hubungan  keterkaitan  antara  pemahaman  pajak  dengan  kepatuhan  WP. Dengan  penjelasan  tersebut,  maka  untuk  hipotesis  ketiga  diterima.  Selain  beberapa  faktor atas peningkatan kepatuhan maka terdapat suatu faktor lagi yang harus selalu diperhatikan oleh  WP  ialah  risiko,  risiko  ini  sangat  diperlukan  dalam  hal  peningkatan  kepatuhan  juga dalam  pelaksanaan  bayar  pajak.  Terdapat  hasil  dari  peneliti  yang  mendukung  pada penelitian ini yakni yang menjelaskan adanya hu- bungan dari pemahaman yakni peraturan perpajakan terhadap kepatuhan WP pada suatu kondisi bisa dinyatakan sangat baik apabila dimoderasi oleh preferensi yang tinggi dari WP untuk menghadapi risiko yang muncul. Atas penjelasan tersebut terkait preferensi risiko maka WP harus benar-benar mempertimbangkan  apapun  sebelum  di-  laksanakannya  pembayaran  pajak  atau  kewajiban perpajakan, serta adanya pemahaman dasar tentang pajak (Julianti, 2014).
Untuk pengujian yang terakhir yakni hipotesis keempat yang memberikan sanksi pajak dimoderasi  preferensi  risiko  terhadap  kepatuhan  WP.  Hasil  regresi  memberikan  hasil  yang baik atau bisa dikatakan positif, ini memberikan arti preferensi memperkuat hubungan antara sanksi  pajak  terhadap  kepatuhan  WP.  Faktor  pen-dorong  adanya  keadilan  maupun
keefektivitas  pajak,  maka  yang  sangat  berperan  ialah  sanksi  harus  optimal,  tegas,  dan penuh  tanggung  jawab  dalam  pencegahan  ketidakpatuhan,  didikan  dari  fiskus  akan membuat  WP  akan  selalu  patuh  pada  sistem  perpajakan,  tambahan  kembali  sanksi  juga harus  objektif  proporsional  adil  kepada  seluruh  WP  Lisa  &  Bambang  (2018).  Terdapat peneliti  yang  memberikan  hasil  preferensi  risiko  mempunyai  pengaruh  positif  pada keterkaitan  sanksi  dengan  kepatuhan  WP.  Terdapat  asumsi  terkait  pembahasan  ini,  yaitu dengan  semakin  tingginya  suatu  sanksi  yang  diberikan  maka  kepatuhan  akan  semakin tinggi.  Kembali  lagi  dengan  hipotesis  ketiga  bahwa  yang  tetap  perlu  diperhatikan  seorang WP ialah risiko. Risiko ini dapat meningkatkan kepatuhan, dengan makna lain misalnya ada WP  yang  mempunyai  risiko  tinggi  maka  belum  tentu  iya  atau  tidaknya  membayarkan kewajiban pajak, tetap harus adanya pertimbangan WP.

## 4.  Simpulan dan Saran
Pemahaman  pajak  memiliki  pengaruh  terhadap  kepatuhan  WP,  dengan  indikasi apabila  pemahaman  WP  tinggi  maka  akan  lebih  mematuhi  kewajiban  perpajakan  Sanksi pajak  memengaruhi  kepatuhan  WP,  maka  adanya sanksi  akan  membuat  WP  memiliki  efek jera,  karena  sanksi  pajak  sangat  kuat  dan  ketat.  Semakin  tinggi  sanksi  maka  kepatuhan akan meningkat.
Moderasi,  preferensi  risiko  memoderasi  hubungan  pemahaman  perpajakan  terhadap kepatuhan WP, memiliki arti WP wajib memahami kewajiban perpajakan serta agar memiliki pertimbangan pembayaran pajak. Preferensi risiko memoderasi hubungan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WP, maka WP akan patuh jika terdapat sanksi yang mengikat serta WP harus memperhatikan dalam pelaksanaan bayar pajak ialah risiko.
Implikasi  ialah,  kantor  pelayanan  pajak  disamping  harus  tetap  meningkatkan kepatuhan WP juga harus menjunjung nilai-nilai sosial, dengan tetap memberikan pelayanan yang terbaik bagi wajib pajak.
Atas  uraian  tersebut,  maka  saran  yang  dapat  diberikan, pertama ,  masyarakat  digunakan sebagai salah satu upaya dalam peningkatan kesadaran terkait kewajiban pajak, masyarakat harus  yakin  dan  percaya  bahwa  pajak  nantinya  akan  langsung  pada  kas  negara  dan dipergunakan  untuk  kepentingan  umum  negara,  misalnya  pembangunan  dan  pembiayaan negara.  Masyarakat  juga  diperlukan  dalam  mengawasi  perpajakan  yang  telah  dibayarkan. Terkait  dengan  badan  usaha,  agar  memberikan  sosialisasi  kepada  para  usahawan  untuk sadar dan memahami pentingnya pembayaran pajak.
Kedua , untuk Kantor pelayanan pajak, terus memberikan pelayanan ter-baik dan selalu memberikan sosialisasi terhadap WP, pemberian pengetahuan dan pemahaman juga sangat begitu penting yang harus diberikan fiskus kepada WP. Selain meningkatkan pengetahuan, sanksi  berperan  sangat  penting  maka  peningkatan  sanksi  sangat  perlu  ditingkatkan.  Yang terakhir  bagi  peneliti  berikutnya  untuk  menambah  lokasi  penelitian,  penambahan  variabel misal  penambahan  variabel  moderasi  maupun  intervening.  Adanya  penambahan  jumlah sampel juga akan membuat hasil penelitian semakin baik.
Penelitian  ini  juga  memiliki  beberapa  keterbatasan  yakni,  dimana  tidak  semua  WP  dapat mengisi kuesioner yang dibagikan, hanya WP yang sesuai kriteria sampel. Beberapa elemen lain seperti, sosialisasi, dimensi keadilan pajak, serta pengetahuan tidak dimasukkan dalam komponen yang dapat memengaruhi kepatuhan WP

## Daftar Pustaka
Alabeede  &  Zaimah.  2011. Individual  taxpayers  attitude  and  compliance  behaviour  in Nigeria:  The  moderating  roles  of  financial  condition  and  risk  preference. Journal  of Accounting and Taxation. Vol. 3(5).
Adiasa, Nirawan. 2013. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating . AAJ, 2(3): 345-352.
Andinata,  Monica  Claudia.  2015. Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Dalam  Membayar  Pajak  (Studi  Kasus  Pada  Kantor
Pelayanan  Pajak  Pratama  Surabaya  Rungkut  di  Surabaya) .  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Universitas Surabaya, 4(2): 1-15.
Angriani,Desi. (2018). Penerimaan Pajak MasihJadiPR Pemerintah. http://ekonomi.metrotvnews.com/analisa-ekonomi/3NOae0k-penerimaan- pajak-masih- jadi-pr-pemerintah, diakses 26 Juli 2018.
Ardyanto,  Arif  Angga  dan  Utaminingsih,  Nanik  Sri.  (2014). Pengaruh  Sanksi  Pajak  dan Pelayanan  Aparat  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dengan  Preferensi  risiko Sebagai Variabel Moderasi . Accounting Analysis Journal, 3(2):57-78
Hardiningsih,  Pancawati  dan  NilaYulianawati.  (2011). Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak . Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan, (3)1: 126-142.
Julianti,  Murni.  (2014). Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang Pribadi Untuk Membayar Pajak Dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko Sebagai  Variabel  Moderating  (Studi  Kasus  pada  Wajib  Pajak  yang  Terdaftar  di  KPP Pratama Candisari) .
Lisa & Bambang. (2018). The Effect of Tax Amnesty and Taxpayer Awareness to Taxpayer Compliance  with  Financial  Condition  as  Intervening  Variable. International  Research Journal of Management, IT, & Social Sciences. Vol. 5, No. 2, March 2018.
Mardiasmo. (2016). Perpajakan . Edisi Revisi. Andi, Yogyakarta.
Mahaputri,  Ni  Nyoman  T.  dan  Naniek  Noviari.  (2016). Pengaruh  Pemahaman  Peraturan Perpajakan,  Kesadaran  Wajib  Pajak  dan  Akuntabilitas  Pelayanan  Publik  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak . E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 17(3): 2321-2351.
Rorong, Elizabeth Nadia., Lintje Kalangi dan Treesje Runtu. (2017). Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty,  Kesadaran  Wajib  Pajak  Dan  Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang  Pribadi  Di  Kpp  Pratama  Manado .  Jurnal  Riset  Akuntansi  Going  Concern,  12(2): 175-187.
Siregar,  Dian  Lestari.  (2017). Pengaruh  kesadaran  wajib  pajak  dan  sanksi  pajak  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  pada  kantor  pelayanan  pajak  pratama  batam . Journal of Accounting & Management Innovation, 1(2): 119-128.
Suntono dan Andi Kartika.  (2015). Pengaruh  Pemahaman  Peraturan  Pajak  Dan Pelayanan Aparat  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dengan  Preferensi  Risiko  Sebagai Variabel  Moderasi  (Studi  Kasus  Pada  Umkm  Yang  Terdaftar  Di  Kpp  Pratama  Demak). Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan, 4(1): 29-38.
Tiraada,  T.  A.  (2013). Kesadaran  Perpajakan,  Sanksi  Pajak,  Sikap  Fiskus  Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan .
Wirawan,  Ida  Bagus  Ngurah  Ari  Putri  dan  Naniek  Noviari.  (2017). Pengaruh  Penerapan Kebijakan Tax Amnesty dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi . E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 21(3): 1652194.