## KEBIJAKAN FORMULASI SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA
( JUSTICE COLLABORATOR ) SEBAGAI ALASAN PERINGANAN
PIDANA DALAM RANGKA PEMBARUAN HUKUM PIDANA

## NASIONAL
Rahmi Dwi Sutanti 1 , Barda Nawawi Arief 2 ,

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kebijakan  formulasi  hukum  pidana tentang  Saksi  Pelaku  yang  Bekerjasama  ( Justice  Collaborator )  sebagai  alasan peringanan pidana saat ini. Tujuan lainnya adalah mengetahui kebijakan formulasi hukum  pidana  tentang  Saksi  Pelaku  yang  Bekerjasama  ( Justice  Collaborator ) sebagai  alasan  peringanan  pidana  yang  akandatang.  Penelitian  ini  merupakan penelitian hukum normatif yang dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian  menunjukan  bahwa  kebijakan  formulasi  hukum  pidana  saat  ini mengenai  Saksi  Pelaku  yang  Bekerjasama  dapat  ditemukan  dalam  beberapa peraturan,  yang  telah  merumuskan  adanya  peringanan  pidana.  Data  lainnya menjukan bahwa Kebijakan formulasi hukum pidana yang akan datang mengenai Saksi Pelaku yang Bekerjasama sebagai alasan peringanan pidana dapat dilakukan dengan memperhatikan Pengertian.
Kata Kunci: kebijakan, Justice Collaborator, keringanan pidana,

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  policy  formulation  of  the  criminal  law  of  the Cooperating  Witness  Actors  (Justice  Collaborator)  as  the  reason  for  the  current criminal  mitigation.  Another  aim  was  to  determine  the  formulation  of  criminal law  policy  of  the  Cooperating  Witness  Actors  (Justice  Collaborator)  as  a  reason for  criminal  mitigation  come.  This  research  is  a  normative  law  were  analyzed using  qualitative  analysis.  The  results  showed  that  the  policy  formulation  of  the current  criminal  law  regarding  Witness  Collaborating  Actors  can  be  found  in some  of  the  rules,  which  have  formulated  their  criminal  mitigation.  Other  data menjukan  that  the  criminal  law  policy  formulation  that  will  come  about  as  a Cooperating Witness Actors that reason criminal mitigation can be done by taking into account Understanding .
Keywords: policy, Justice Collaborator, lightening criminal,
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
2 Dosen  Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP

## I.PENDAHULUAN

## 1 Latar Belakang
Penanganan  tindak  pidana korupsi,  sebagai  salah  satu  tindak pidana  terorganisir,  memunculkan istilah  baru Justice  Collaborator .
Istilah  yang  sering  disandingkan
dengan whistleblower ini,
mendorong  Mahkamah  Agung untuk  menerbitkan  Surat  Edaran (SEMA)  Nomor  4  Tahun  2011, untuk  memberikan  instruksi  bagi Para  Hakim  agar  memberikan perlakuan  khusus  bagi  orang- orang  yang  dapat  dikategorikan sebagai  Pelapor  Tindak  Pidana
dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama,  antara  lain  dengan memberikan  keringanan  pidana
dan/atau bentuk perlindungan lainnya.
SEMA  Nomor  4  Tahun
2011,  memberikan  batasan  Saksi
Pelaku yang Bekerjasama ( Justice Collaborator ),  adalah  salah  satu pelaku  tindak  pidana  terorganisir,
mengakui kejahatan
yang
dilakukannya, bukan
pelaku
utama  dalam  kejahatan  tersebut serta memberikan keterangan sebagai  saksi  di  dalam  proses peradilan.
Alasan  peringanan  pidana
yang  selama  ini  dikenal  dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  (KUHP)  Indonesia,  adalah Percobaan  sebagaimana  diatur  di dalam  Pasal  53;  dan  Pembantuan sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 56-57. Selain mengenai Percobaan dan Pembantuan, alasan peringanan pidana juga ditemukan dalam  pengaturan  di  luar  KUHP, yaitu  terkait  dengan  anak  yang berkonflik dengan hukum,
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak.
Mengetahui adanya
desakan  dari  dunia  Internasional yang  tertuang  dalam  berbagai hasil konvensi internasional,  yaitu UNCAC  2003  dan  UNCATOC
2000 untuk memberikan peringanan  pidana  bagi  Saksi Pelaku yang Bekerjasama ( Justice Collaborator ); perkembangan
KUHP asing yang telah
memasukkan  unsur  “kerjasama”
seperti yang dimaksud dalam
Saksi  Pelaku  yang  Bekerjasama ( Justice  Collaborator ),  sebagai
alasan peringanan pidana (Norwegia  dan  Portugal);  dan
sebagai upaya dalam pengungkapan  perkara  tindak pidana terorganisir yang tergolong  rumit,  maka  menjadi menarik untuk kemudian mengangkat dan membahas secara  ilmiah  alasan  peringanan pidana  bagi  Saksi  Pelaku  yang Bekerjasama ( Justice Collaborator ).
2 Permasalahan
Berdasarkan  uraian  latar belakang tersebut, maka rumusan masalah  yang  muncul  dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana tentang  Saksi  Pelaku  yang Bekerjasama ( Justice
Collaborator )  sebagai  alasan
peringanan pidana saat ini?
2. Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana tentang  Saksi  Pelaku  yang Bekerjasama ( Justice
Collaborator )  sebagai  alasan peringanan
pidana yang akan datang?

## 4 Tinjauan Pustaka
a. Pembaruan Hukum Pidana
Indonesia Hukum pidana yang merupakan bagian
dari
keseluruhan hukum  yang berlaku di  suatu  negara,  oleh  Moeljatno didefinisikan  sebagai  dasar  dan aturan untuk : 31
a. Menentukan  perbuatan  yang dilarang  disertai  ancaman berupa  pidana  tertentu  bagi yang melanggar.
b. Menentukan kapan dan dalam hal apa pidana dapat
dijatuhkan  kepada  mereka yang melanggar larangan tersebut.
c. Menentukan dengan cara bagaimana  pengenaan  pidana dapat dilakukan terhadap orang  yang  disangka  telah melanggar larangan tersebut.
Melakukan pembaruan hukum  ( law  reform )  khususnya pembaruan  hukum  pidana  ( penal reform ),  pada  hakikatnya  tidak hanya  mengganti  rumusan  pasal akan  tetapi  membangun  atau memperbarui pokok- pokokpemikiran  ide  dasarnya 4 . Upaya  melakukan  pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya : 5
a. Merupakan bagian dari kebijakan
3 Moeljatno, Asas-Asas  Hukum  Pidana , (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), hlm.1.
4 Barda  Nawawi  Arief, Pembaharuan
Hukum Pidana dalam Perspektif KajianPerbandingan ,  (Bandung  :  Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 1.
3 Ibid , hlm. 3.
(upaya
rasional) untuk memperbarui  substansi  hukum ( legal  substance )  dalam  rangka lebih  mengefektifkan  penegakan hukum.
b. Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memberantas/menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat.
c. Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk mengatasi masalah  sosial  dan  masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai/menunjang tujuan
nasional  (yaitu  “ social  defence ” dan “ social welfare ”).
d. Merupakan upaya peninjauan dan penilaian  kembali  (reorientasi dan reevaluasi) pokok-pokok pemikiran,  ide-ide  dasar,  atau nilai-nilai  sosio-filosofik,  sosio- politik,  dan  sosio-kultural  yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan  (penegakan)  hukum pidana selama ini.
Pembaruan  hukum  pidana ( penal  reform )  merupakan  kegiatan
yang berlanjut, terus-menerus (kontinyu)  dan  tak  kenal  henti
( suistanable ).  Pembaruan  hukum pidana pada hakikatnya harus dilakukan  dengan  pendekatan  yang
berorientasi pada kebijakan (“ policy- oreientedapproach ”)  dan  sekaligus pendekatan  yang  berorientasi  pada nilai  (“ value-oriented  approach ”).
Pembaruan dilakukan dengan berdasarkan padakebijakan, mengingat pada hakikatnya
pembaruan  merupakan  bagian  dari kebijakan  atau  “ policy ”.  Pembaruan hukum pidana ( penal reform ) merupakan  bagian  dari  kebijakan atau  politik  hukum  pidana  ( penal policy ).  Di  dalam  setiap  kebijakan terkandung  pertimbangan  nilai,  oleh karena  itu  pembaruan  hukum  pidana harus  didasarkan  pada  pendekatan nilai. 6

## B. Kebijakan Formulasi sebagai Bagian dari Kebijakan Hukum
Pidana
Salah  satu  hal  yang  ingin
dicapai  dalam  hukum  pidana adalah mengenai penanggulangan kejahatan. Sudarto, mengemukakan bahwasanya  suatu  usaha  yang rasional  dari  masyarakat  dalam menanggulangi  kejahatan  dapat disebut  dengan  politik  kriminal ataupun kebijakan kriminal.
4 Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai Kebijakan Hukum Pidana : PerkembanganPenyusunan Konsep KUHP  Baru ,  (Jakarta  :  Kencana, 2010), hlm.29.
Politik kriminal dapat juga
diartikan dalam arti sempit, lebih
luas, dan paling luas. 7 Pembangunan harus diusahakan  terwujud  pada  ketiga tahap kebijakan penegakan hukum  pidana,  yang  meliputi tahap  formulasi,  aplikasi,  dan eksekusi.  Inilah  yang  dimaksud dengan penegakan hukum pidana merupakan  bagian  integral  dari
kebijakan sosial. Menurut Muladi, inilah yang menunjukkan  pengertian social engineering by criminal law 8 .
Merumuskan  asas  dalam hukum  pidana  juga  merupakan langkah  kriminalisasi.  Karena dengan dibentuknya asas tersebut,  maka  akan  menentukan perbuatan-perbuatan  mana  yang kemudian dapat dipandang sebagai  suatu  tindak  pidana  atau dapat dimintai pertanggungjawabannya. C. Alasan Peringan an Pidana dalam 5 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana ,  (Bandung  :  Penerbit  Alumni, 1981), halm.113- 6 Muladi, Kapita    Selekta    Sistem Peradilan    Pidana ,    (Semarang    : Badan  Penerbit Universitas Diponegoro, 2004), hlm. 14.

## Hukum Pidana
Tujuan  pemidanaan  saat ini  tidak  dapat  hanya  dilihat sebagai aspek pembalasan (absolut) ataupun aspek pencegahan (relatif). Barda Nawawi  Arief  mengungkapkan perkembangan tujuan pidana
sebagai berikut : 9
a. Dilihat dari aspek Perlindungan terhadap kejahatan, maka tujuan pidana adalah penanggulangan kejahatan. b. Dilihat dari aspek Perlindungan terhadap pelaku,  maka  tujuan  pidana adalah  Perbaikan  si  Pelaku (mengubah tingkah laku). c. Dilihat dari aspek Perlindungan terhadap Penyalahgunaan Sanksi/Reaksi,  maka  tujuan pidana adalah mengatur/membatasi kesewenangan  penguasa  dan warga masayarakat. d. Dilihat dari aspek Perlindungan terhadap keseimbangan kepentingan/nilai yang 9 Barda  Nawawi  Arief, Tujuan  dan Pedoman Pemidanaan Perspektif
PembaharuanHukum
terganggu, maka tujuan pidana adalah memelihara/memulihkan keseimbangan masyarakat.
Alasan peringanan pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu : a. Alasan Yuridis
Merupakan alasan peringanan pidana  yang  melihat  keadaan objektif terjadinya suatu
tindak pidana. alasan
peringanan pidana yang
merupakan  alasan  yuridis  ini antara lain : Percobaan (Pasal 53 KUHP); Pembantuan (Pasal 56 KUHP); Pertanggungjawaban  pidana bagi Anak; dan pengembalian
kerugian  keuangan  negara sebagaimana Pasal  4 UU No. 31 Tahun 1999.
b. Alasan Faktual
Merupakan alasan peringanan pidana  yang  melihat  dari keadaan  subjektif  terjadinya tindak  pidana,  yaitu  keadaan- keadaan yang meliputi pelaku (kondisi pelaku) saat melakukan  tindak  pidana.
Alasan  peringanan  pidana faktual  ini  biasanya  nampak
pada  putusan  Hakim  sebagai “Hal yang Meringankan”.
D. Pemahamanan  mengenai  Saksi Pelaku yang Bekerjasama
( JusticeCollaborator )
Terdapat  beberapa  istilah untuk menyebut keterlibatan seorang  pelaku  kejahatan  dalam pengungkapan kasus tindak pidana yang dilakukannya.
Istilah-istilah  tersebut  antara  lain Plea  Bargaining , CrownWitness , Whistleblower , dan Justice Collaborator . Plea Bargaining memungkinkan terdakwa mengaku bersalahsebelum persidangan  dimulai.  Jika  jaksa setuju, maka jaksa dapat
mengurangi dakwaan atau memberi  rekomendasi  kepada pengadilan  agar  menjatuhkan pidana yang lebih ringan. 10
Crown Witness atau Saksi mahkota dikenal dalam praktikpengadilan  di  Nederland, yaitu  salah  seorang  terdakwa yang  paling  ringan  peranannya dalam  pelaksanaan  kejahatan  itu, misalnya  delik  narkoba  atau terorisme, dikeluarkan dari daftar
8 Indriyanto Seno Adji, Humanisme  dan Pembaruan Penegakan Hukum (Jakarta: Kompas, 2009), hal 155.
terdakwa  dan  dijadikan  saksi. Dasar  hukumnya  ialah  asas oportunitas  yang  ada  di  tangan jaksa  untuk  menuntut  atau  tidak menuntut seseorang ke pengadilan  baik  dengan  syarat maupun tanpa syarat. Seorang
Whistleblower
seringkali dipahami sebagai saksi pelapor.  Istilah  dalam  bahasa Inggris tersebut diartikan "peniup peluit"  yang  dimaknai  sebagai pelaku kriminal yang membongkar kejahatan. 11 Justice Collaborator
adalah  setiap  tersangka  yang terlibatorganisasi  kejahatan  dan telah  melakukan  suatu  tindak pidana,  baik  atas  inisiatif  sendiri maupun atas permintaan aparatur hukum  bekerja  sama  dengan
penegak
hukum untuk
menemukan  alat-alat  bukti  dan barang bukti sehingga penyidikan dan  penuntutan  dapat  berjalan efektif. 11

## I.5 Metodologi
Pendekatan yang dilakukan  dalam  penelitian  ini adalah Pendekatan Yuridis 9 Romli Atmasasmita, Jutice Collaborator, Mungkinkah? , http://gagasanhukum.wordpress.com/ta g/justice-collaborator-mungkinkah/,
diakses  pada  tanggal  10  Desember 2012.
Normatif atau Doktrinal. Penelitian  yuridis  normatif  yang dimaksud disini adalah penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal  dan  horizontal 12 12 . Spesifikasi  penelitian  ini  adalah
Penelitian Deskriptif Analitis (kualitatif).  Jenis  data  yang digunakan  adalah  data  sekunder, dengan  rincian  berupa  Bahan Hukum Primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang  mengandung  kemungkinan adanya penerapan JusticeCollaborator sebagai
alasan  peringanan  pidana,  dan putusan  hakimdengan  terdakwa Agus  Condro  Prayitno;  Bahan Hukum  Sekunder,  terdiri  dari tulisan-tulisan  atau  pendapat- pendapat  pakar  hukum  pidana; dan,  Bahan  Hukum  Tersier, terdiri  dari  kamus,  dan  tulisan- tulisan dalam jurnal hukum.

## B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana tentang Saksi Pelaku yang Bekerjasama ( Justice Collaborator ) Sebagai
12 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu TinjauanSingkat ,  (Jakarta  :  PT.  Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.74.
Alasan  Peringanan  Pidana Saat Ini Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1981 tentang Hukum Acara Pidana, merumuskan pengertian mengenai  Saksi,
di  dalam  Pasal  1  angka  26,
sebagai  orang  yang  dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara  pidana  yang  ia dengar  sendiri,  ia  lihat sendiri dan ia alami sendiri.
Beberapa  peraturan perundang-undangan di Indonesia memberikan tempat  bagi  Saksi  sebuah tindak pidana, antara lain : a. Undang-Undang Nomor  39  Tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia b. Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001
tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang
Nomor  31  Tahun  1999 tentang  Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi c. Undang-Undang Nomor  15  Tahun  2003 tentang Penetapan Perpu  Nomor  1  Tahun 2002 tentang Pemberantasan  Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang- Undang d. Undang-Undang
Nomor  21  Tahun  2007 tentang  Tindak  Pidana Perdagangan Orang
e. Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2009 tentang Narkotika
f. Undang-Undang Nomor  8  Tahun  2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 9 Pemidanaan untuk pelaku kejahatan, dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :
a. Dipidana sama dengan
Sebagaimana  diatur  dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP.
b. Dipidana lebih ringan
Sebagaimana  diatur  dalam Pasal 53 dan Pasal 56 KUHP. Selain  itu,  di  luar  KUHP, peringanan  pidana  diberikan bagi  pelaku  tindak  pidana  di bawah  umur,  sebagaimana diatur  dalam  UU  No.  11 Tahun  2012  tentang  Sistem
Peradilan  Pidana  Anak;  dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana  korupsi,  sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang  Nomor  20  Tahun 2001, yang menegaskan kemungkinan pemberian pidana yang lebih ringan bagi pelaku  tipikor  yang  telah mengembalikan kerugian negara.
c. Dipidana lebih berat
Sebagaimana diatur dalam
Pasal 63, 64, dan 65 KUHP (Perbarengan); dan Pasal Pasal 486, 487, dan 488 KUHP (Pengulangan).
Perumusan  alasan  yang
meringankan  pidana  di  dalam
KUHP, hanya mencakup Percobaan, sebagaimana dirumuskan  dalam  Pasal  53;  dan Pembantuan
sebagaimana dirumuskan  dalam  Pasal  56. Keberadaan  Saksi  Pelaku  yang Bekerjasama  untuk  meringankan pidana  belum  dikenal  dalam sistem KUHP Indonesia saat ini.
SEMA  ini  dibentuk  untuk mewadahi  peran  serta  masyarakat
yang diberikan untuk menanggulangi tindak pidana tertentu  yang  bersifat  serius  seperti tindak  pidana  korupsi,  terorisme, tindak  pidana  narkotika,  tindak pidana pencucian uang, perdagangan  orang,  maupun  tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir 13 .  Saksi  Pelaku  yang Bekerjasama  diterangkan  sebagai salah  satu  pelaku  tindak  pidana tertentu sebagaimana dimaksud
dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku  utama  dalam  kejahatan tersebut serta memberikan
keterangan  sebagai  saksi  di  dalam proses  peradilan.  Bentuk  perlakuan yang dapat diberikan Hakim, adalah
:
1. Menjatuhkan  pidana  percobaan bersyarat khusus; dan/atau
2. Menjatuhkan pidana penjara yang  paling  ringan  di  antara terdakwa
lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud Pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana, harus dilakukan hakim dengan tetap wajib
13 Djoko  Sarwoko, Reward  Bagi “Whistle Blower”  (Pelapor  Tindak  Pidana)  dan “JusticeCollaborator”  (Saksi  Pelaku yang  Bekerja  Sama)  dalam  Perkara Tindak Pidana Tertentu ,Rakernas Mahkamah Agung 2011, hlm. 3.
memperhatikan rasa keadilan masyarakat.
Meskipun  ketentuan  dalam SEMA  ini  bersifat  internal  dalam lembaga  peradilan  sehingga  tidak dapat  diterapkan  dalam  lembaga lain, akan tetapi langkah pembaruan
Mahkamah Agung ini telah
membuka jalan  yang masih  tertutup dalam  kaitannya  perhatian  bagi Saksi  Pelaku  yang  Bekerjasama ( Justice Collaborator ).

## A.2.4  Peraturan  Bersama  antara
Menkumham,  Jaksa  Agung,
Kapolri, KPK, dan LPSK mengenai  Perlindungan  Bagi Pelapor,  Saksi  Pelapor,  dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama Pada tanggal 14 Desember  2011,  diterbitkanlah Peraturan Bersama antara Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Republik Indonesia (Nomor M.HH- 11.HM.03.02.TH.2011), Jaksa Agung Republik Indonesia (Nomor PER- 045/A/JA/12/2011), Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia  (Nomor  1  Tahun 2011),  Komisi  Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
(Nomor KEPB-02/01- 55/12/2011), dan Ketua Lembaga Perlindungan  Saksi  dan  Korban Republik  Indonesia  (Nomor  4 Tahun 2011), tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi
Pelapor  dan  Saksi  Pelaku  yang Bekerjasama.
Peraturan  Bersama  ini memberikan batasan definisi terhadap  istilah  Saksi  Pelaku yang  Bekerjasama  sebagai  saksi yang  juga  sebagai  pelaku  suatu tindak  pidana  yang  bersedia membantu aparat penegak hukum untuk  mengungkap  suatu  tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana
untuk
mengembalikan  aset-aset  atau hasil  suatu  tindak  pidana  kepada negara dengan memberikan informasi  kepada  aparat  penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.
Hak-hak yang dapat diperoleh  Saksi  Pelaku  yang Bekerjasama, sebagaimana diatur dalam  Peraturan  Bersama  ini meliputi  :  perlindungan  fisik  dan psikis; perlindungan hukum; penanganan  secara  khusus;  dan penghargaan.  Penghargaan  yang
dapat  diberikan  kepada  Saksi Pelaku  yang  Bekerjasama,  dapat berupa :
a. keringanan tuntutan hukuman, termasuk menuntut hukuman percobaan; dan/atau
b. pemberian  remisi  tambahan dan  hak-hak  narapidana  lain sesuai  peraturan  perundang-
undangan yang berlaku
apabila Saksi Pelaku
yang Bekerjasama adalah seorang narapidana.
Peraturan Bersama ini juga memberikan pengaturan mengenai tata cara pemberian hak; pembatalan hak tersebut; maupun ketentuan lainyang sifatnya teknis terkait dengan keberadaan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.
14 Yurisprudensi  peradilan  di Indonesia  telah  mencatatkan putusan kasus yang dinilai oleh publik  terkait  dengan  Saksi Pelaku yang Bekerjasama, salah satunya  adalah  kasus  Agus Condro. Agus  Condro  Prayitno diajukan ke persidangan bersama dengan empat terdakwa  lainnya,  yaitu  Max Moein, Rusman Lumban
Toruan,  Poltak  Sitorus 14 ,  dan
14 Terdakwa  atas  nama  Poltak  Sitorus telah meninggal dunia, oleh karena itu terdapat  alasan  hapusnya  pidana,
Williem Max Tutuarima.
Keempat  terdakwa  tersebut merupakan  anggota  DPR  RI dari Fraksi PDI-P pada Komisi
IX  Periode  Tahun  1999-2004. Para  terdakwa  terlibat  dalam proses pemilihan Anggota
Deputi  Gubernur  Senior  Bank Indonesia  yang  dilaksanakan pada  tanggal  8  Juni  2004  di gedung  Nusantara  I  DPR  RI, yang  salah  satu  pesertanya adalah Miranda Swaray Gultom. 15 Para terdakwa
mendapat  dakwaan  alternatif dari  Jaksa  Penuntut  Umum, sebagai berikut :
a. Kesatu :
Melanggar pasal 5 Ayat (2)
jo.  Pasal  5  Ayat  (1)  butir  b Undang-Undang  Nomor  31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana  telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang  Nomor  31 Tahun 1999 tentang sehingga  tersisa  empat  terdakwa dalam persidangan kasus tersebut.
14 15
Putusan No. 14/Pid.B/TPK/2011/PN.JKT.PST hlm. 89
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. b. Kedua : Melanggar Pasal 11 Undang-Undang  Nomor  31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana  telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang  Nomor  31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Berdasarkan dakwaan alternatif  tersebut,  Majelis  Hakim
menilai  fakta  hukum  yang  terjadi  di
persidangan lebih tepat untuk
membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut  Umum  pada  dakwaan kedua.  Selain  mempertimbangkan fakta-fakta hukum untuk membuktikan  unsur  dalam  dakwaan, Majelis Hakim di dalam menjatuhkan putusan, juga mempertimbangan  Nota  Pembelaan
Tim  Penasihat  Hukum  Agus  Condro yang tidak membantah atau keberatan  dengan  analisa  yuridis
Jaksa  Penuntut  Umum  di  dalam tuntutan  pidananya,  namun  hanya meminta kepada Majelis Hakim agar diberikan  putusan  yang  berdimensi keadilan, mengingat terdakwa adalah Whistle Blower , yang didukung surat dari  Lembaga  Perlindungan  Saksi dan Korban
No.R.0706/1.3/LPSK/05/2011, tanggal  27  Mei  2011,  yang  intinya menyangkut keringanan hukuman.
Majelis Hakim juga mempertimbangkan “Hal yang Meringankan”  sebelum  menjatuhkan
putusan, yaitu berupa :
a. Terdakwa mengakui terus terang;
b. Terdakwa  bersikap  sopan  di persidangan;
c. Terdakwa menyesali perbuatannya;
d. Terdakwa belum pernah dihukum
e. Terdakwa  telah  menyerahkan uang  yang  diperoleh  dari  hasil kejahatan ke negara melalui KPK yaitu  Rp.  100.000.000,-  (seratus juta rupiah) untuk disetor ke Kas Negara dan menyerahkan 1 (satu) buah apartemen berikut dokumen kepemilikannya;
f. Terdakwa adalah sebagai Pelapor sehingga perkara korupsi penerimaan TC  BII oleh anggota Komisi IX DPR RI periode tahun
1999-2004 dapat terungkap.
Surat dari LPSK menyebutkan  peranan  Agus  Condro Prayitno  adalah Whistle  Blower . Akan tetapi, pertimbangan ”mengakui terus terang”, ”menyesali perbuatannya”,  ”menyerahkan  hasil kejahatan”,  dan  ”sebagai  pelapor yang  mengungkap  tindak  pidana”, mengindikasikan
1 4 adanya  peran  sebagai  Saksi Pelaku  yang  Bekerjasama, meskipun istilah Saksi Pelaku yang Bekerjasama tidak disebut Majelis Hakim dalam putusannya. Putusan pidana penjara yang dikenakan terhadap Agus Condro Prayitno dapat dikatakan lebih ringan bila dibandingkan dengan terdakwa  lain  dalam  kasus yang  sama.  Dalam  hal  ini terlihat  adanya  peringanan pidana bagi pelaku penyertaan tindak pidana ( deelneming ). Merupakan hal yang kontras, mengingat
terhadap  pelaku  penyertaan, pidananya diperberat.
Perkembangan
pemberian status Justice Collaborator dalam beberapa kasus  hukum  di  Indonesia ditunjukkan dengan pemberian status tersebut bagi beberapa terpidana yang telah menjalani sebagian hukumannya.  Para  terpidana yang kemudian bergelar Justice Collaborator ini
antara  lain,  Tony  Wong dalam kasus pembalakan liar; Mindo  Rosalina  Manulang dalam  kasus  suap  Wisma Atlet  Sumatera  Selatan;  dan
yang terbaru adalah Vincentius dalam kasus
penggelapan pajak PT.  Asian
Agri.
3. Kebijakan  Formulasi  Hukum Pidana  tentang  Saksi  Pelaku
yang Bekerjasama ( Justice Collaborator )  Sebagai  Alasan Peringanan Pidana Yang Akan Datang
Berdasarkan  Pasal  37 Konvensi PBB Melawan Korupsi,  orang-orang  yang ikut serta dalam tindak pidana yang ditetapkan dalam
Konvensi  ini,  yang  telah memberikan  informasi  yang berguna  kepada  pejabat  yang berwenang untuk tujuan penyelidikan dan pembuktian; dan untuk memberikan  bantuan  khusus dan  faktual  kepada  pejabat yang berwenang dalam merampas hasil kejahatan dan mengembalikannya, wajib diberikan  tindakan  dukungan yang  tepat,  yaitu  berupa mengurangi hukuman terdakwa (ayat 2); dan dilepaskannya  saksi  pelaku tersebut dari penuntutan (ayat 3). Konvensi ini memuat ketentuan perlakuan bagi seseorang yang bekerjasama dengan  pejabat  penegak  hukum, yaitu  dalam  Pasal  26.  Tindakan yang  tepat  dalam  mendorong partisipasi  orang-orang  dalam pengungkapan kejahatan terorganisir, salah satunya dilakukan  dengan  memberikan kemungkinan dalam kasus tertentu, untuk mengurangi hukuman terdakwa yang memberikan kerjasama
substansial  dalam  penyidikan
atau  penuntutan  suatu  tindak pidana  terorganisir.  Selain  itu, dirasa perlu pula untuk memberikan imunitas.
a. Macedonia
Undang-Undang Perlindungan  Saksi  Macedonia tanggal  26  Mei  2005,  menyebut istilah Justice Collaborator
dalam  Pasal  2  angka  2,  dengan kriteria sebagai berikut :
a. Merupakan terdakwa, terpidana, atau anggota kelompok  kriminal  atau geng lainnya;
b. Berpartisipasi dalam melakukan tindak pidana;
c. Setuju  untuk  bekerjasama dengan  badan-badan  yang berwenang dalam penyelidikan, penuntutan, dan persidangan tindak pidana tersebut; d. Dengan memberikan
pernyataan  dalam  kapasitas sebagai saksi terkait dengan tindak pidana yang terorgansir.
Akan tetapi, bentuk perlakuan  yang  dapat  diberikan bagi JusticeCollaborator menurut undang-undang ini hanyalah berupa : menjagakerahasiaan identitas;
menyediakan perlindungan pribadi; perubahan tempat tinggal; dan, perubahan identitas.
Sedangkan  perlakuan  dalam  hal peringanan  pidana  tidak  nampak dalam undang-undang ini.

## b. Albania
Undang-Undang  Albania Nomor 9205 tertanggal  15 Maret 2004  yang  berjudul Law  on  The Justice Collaborator and Witness Protection , memberikan pengertian mengenai Justice Collaborator dalam Pasal 2
huruf b. Berdasarkan pengertian yang ada dalam pasal tersebut, maka seorang Justice Collaborator di Albania adalah seorang :
a. Terdakwa atau terpidana;
b. Mendapat perlindungan
karena kerjasama, pemberitahuan, dan pernyataan yang dibuat selama proses pidana;
c. Berada  pada  kondisi  bahaya dan ancaman yang nyata.
Beberapa  hal  yang  dapat
diberikan kepada justice collaborator dalam
undang- undang  di  Albania  tersebut, sebagaimana  disebutkan  dalam Pasal 10, menunjukkan ketiadaan alasan  peringanan  pidana  yang
dapat  diberikan  pada  seorang justice collaborator . Yang
bersangkutan hanya berhak terhadap  beberapa  tindakan  yang lebih  mengarah  kepada  bentuk perlindungan.
d. Norwegia
Berdasarkan ketentuan dalam  Pasal  58  dan  Pasal  59 KUHP Norwegia, dapat diketahui bahwa KUHP Norwegia  menunjukkan  adanya pengurangan pidana bagi :
1) Pelaku kejahatan penyertaan;
2) Peranan  dalam  penyertaan tersebut  sangat  tergantung dengan  orang  lain,  ataupun kadar penyertaannya kecil;
3) Sebelum  mengetahui  dirinya menjadi tersangka telah mencegah akibat  yang timbul atau  memperbaiki  kerusakan dari perbuatannya; dan
4) Membuat  pengakuan  secara berterus-terang.
Unsur-unsur tersebut menunjukkan  beberapa  esensi Saksi  Pelaku  yang  Bekerjasama, hanya  saja  pengaturan  yang  ada dalam  KUHP  Norwegia  ini belum menyebut peranannya bagi pengungkapan  kasus  lain  yang terkait dengan yang pelaku tersebut lakukan. Oleh karena itu,
belum  tepat  apabila  dikatakan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.
e. Portugal Ketentuan mengenai peringanan  pidana  sebagaimana disebutkan dalam Pasal 72 KUHP Portugal, telah mengandung beberapa unsur Saksi  Pelaku  yang  Bekerjasama,
yaitu :
1) Adanya kondisi sebelum, pada  saat,  ataupun  setelah tindak pidana dilakukan,
yang  menghilangkan  sifat melawan  hukumnya  tindak pidana,  kesalahan  dari  si pelaku  tindak  pidana,  atau perlunya  pidana  dijatuhkan. Keadaan  setelah  terjadinya tindak  pidana  bisa  berupa pengakuan tanpa paksaan dari si  pelaku  tindak  pidana  itu sendiri.
2) Unsur    sikap    pelaku    tindak pidana    yang    menunjukkan adanyapenyesalan
dan
upayanya untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan.
f. Jepang
KUHP  Jepang  memuat dua hal yang esensinya
mendekati  Saksi  Pelaku  yang
Bekerjasama,  yaitu Surrender
(menyerahkan diri), sebagaimana disebutkan  dalam  Pasal  42;  dan Confessions
(pengakuan),
sebagaimana  disebutkan  dalam Pasal  173.  Hanya  saja  dalam  hal Saksi  Pelaku  yang  Bekerjasama, menyerahkan diri dan pengakuan saja tidak cukup, melainkan perlu adanya  dorongan  informasi  yang diberikan untuk dapat mengungkap tindak pidana terorganisir yang melibatkan pihak lain.
Peringanan  pidana  bagi Saksi  Pelaku  yang  Bekerjasama dirasa perlu untuk diformulasikan, dengan didasarkan  pada  alasan-alasan sebagai berikut : a. Penegakan  hukum  pidana  di Indonesia telah mulai memperhatikan peranan
Saksi  dalam  pengungkapan kasus,  termasuk  di  dalamnya adalah  Saksi  Pelaku  yang Bekerjasama.
b. Eksistensi  Saksi  Pelaku  yang Bekerjasama  di  Indonesia diakomodir  dalam  Undang- Undang  Perlindungan  Saksi dan  Korban  (dengan  tidak memberikan  sebutan  istilah); Surat Edaran Mahkamah
Agung (bersifat terbatas
hanya  untuk  Para  Hakim); dan Peraturan Bersama antara Menkumham,  Jaksa  Agung, Kapolri,  KPK,  dan  Ketua LPSK (sudah mulai mencakup prosedural perlakuan  bagi  Saksi  Pelaku yang Bekerjasama).
c. Meskipun peraturan-peraturan yang telah mengakomodir perlakuan  bagi  Saksi  Pelaku yang Bekerjasama mengisyaratkan adanya peringanan  pidana,  akan  tetapi dalam  induk  hukum  pidana  di Indonesia (KUHP) belum
merumuskan  alasan  peringanan pidana  dalam  hal  peran  Saksi Pelaku yang Bekerjasama.
d. Analisis  terhadap  putusan  Agus
Condro  Prayitno  menunjukkan adanya  penyertaan  dalam  tindak pidana  yang  dilakukan,  akan tetapi  mendapat  putusan  yang lebih ringan dibandingkan beberapa terdakwa dalam rangkaian kasus korupsi tersebut, karena peranannya dalam pengungkapan kasus serta sikapnya yang menunjukkan
penyesalan dan berusaha
memperbaiki  keadaan.  Dengan demikian,  esensi  Saksi  Pelaku yang  Bekerjasama  telah  terlihat, dengan  penegasan  pula  adanya peringanan terhadap suatu penyertaan tindak pidana.
e. Terdapat pula beberapa terpidana kasus  yang  belakangan  disebut sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama, sehingga
peringanan  pidana  yang  dapat diberikan  adalah  berupa  remisi dan pembebasan bersyarat.
f. Dunia  internasional  telah  mulai menaruh  perhatian  dalam  hal peranan Saksi Pelaku yang Bekerjasama, yaitu dalam beberapa Konvensi dan perumusan undang-undang
maupun KUHP negara lain.
g. Pancasila  sebagai  simbol-simbol nilai moralitas asli Bangsa Indonesia, dijadikan patokan
dalam melaksanakan sistem peradilan pidana. Termasuk dalam  menentukan  kebijakan untuk  memberikan  peringanan pidana  bagi  Saksi  Pelaku  yang Bekerjasama,  harus  didasarkan nilai-nilai Pancasila, salah satunya  “hikmat  kebijaksanaan” dalam sila keempat.
h. Salah satu kearifan yang
terkandung  dalam  Pancasila adalah  Kearifan  Religius,  yang memberi landasan agamis dalam  penentuan  kebijakan. Dalam  hal  ini,  maka  kearifan religius agama Islam, memberikan  rambu-rambu  di dalam  Al  Quran  dan  Hadis. Dalam  hal  Saksi  Pelaku  yang
Bekerjasama,  terdapat  Hadis
yang menunjukkan bahwa setiap  individu  yang  bersedia memberikan
kesaksiannya sebelum  diminta  adalah  saksi yang  paling  baik.  Sedangkan dalam beberapa ayat Al Quran, menunjukkan  bahwa  kepastian penghukuman  yang  ditentukan Allah  SWT  ternyata  juga  tetap ada keringanannya.
i. Bentuk perwujudan ius constituendum berupa  Konsep
KUHP 2012 merumuskan alasan peringanan pidana antara  lain  berupa  penyerahan
diri  dan  adanya  penyesalan, yang  merupakan  salah  satu
esensi Saksi Pelaku yang Bekerjasama, menunjukkan bahwa Konsep telah menyeimbangkan unsur obyektif dengan unsur subyektif  suatu  tindak  pidana. Selain  itu,  untuk  memberikan perlakuan  yang  khusus  bagi Saksi Pelaku yang Bekerjasama,  UU  Nomo  13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, juga telah menyiapkan
draft
rancangan baru.

## C. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
a. Kebijakan  formulasi hukum pidana saat ini mengenai Saksi Pelaku yang Bekerjasama dapat ditemukan dalam beberapa peraturan, yang telah merumuskan  adanya peringanan pidana. Akan  tetapi,  posisi
pengaturan- pengaturan tersebut belum memiliki posisi yang  kuat.  Apalagi mengingat analisis putusan yang menunjukkan  esensi Saksi  Pelaku  yang Bekerjasama adalah “Turut  Serta  yang
Diperingan”, sehingga
perlu memasukkannya ke dalam induk hukum pidana. b. Kebijakan  formulasi hukum  pidana  yang akan datang mengenai Saksi  Pelaku  yang Bekerjasama  sebagai alasan peringanan pidana dapat dilakukan dengan memperhatikan Pengertian; Tindak pidana  yang  dapat memunculkan Saksi Pelaku yang Bekerjasama; serta Bentuk Peringanan Pidana  yang  Dapat Diberikan.  Kebijakan formulasi dapat dilakukan dengan membuat Peraturan Pemerintah  Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk merevisi KUHP (jangka pendek); maupun dengan menempatkannya dalam  RKUHP  untuk segera disahkan menjadi KUHP (jangka panjang). 2. Saran a. Segera mengadakan formulasi hukum pidana mengenai Saksi Pelaku yang Bekerjasama sebagai alasan peringanan pidana,  baik  dalam bentuk Peraturan Pemerintah untuk merevisi KUHP, maupun dalam RKUHP  dan  segera
mengsahkannya menjadi KUHP.
b. Mengadakan penelitian dan  seminar  terkait perkembangan  posisi
Saksi Pelaku yang Bekerjasama dalam hukum  pidana,  yang menunjukkan  adanya
“turut serta yang diperingan”.

## KEPUSTAKAAN
Moeljatno. Asas-Asas
Hukum  Pidana .  Jakarta  :
Rineka Cipta, 2008.
Muladi Kapita Selekta Sistem  Peradilan  Pidana . Semarang : Badan
Penerbit Universitas Diponegoro, 2004. Nawawi Arief, Barda. Pembaharuan Hukum Pidana dalam PerspektifKajian Perbandingan . Bandung  :  Citra Aditya Bakti, 2005. ---------. Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Perspektif PembaharuanHuku m Pidana dan Perbandingan Beberapa  Negara . Semarang :Percetakan Oetama, 2009. ---------. Bunga  Rampai Kebijakan  Hukum Pidana  :  Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru . Jakarta : Kencana, 2010. Seno Adji, Indriyanto. Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum . Jakarta: Kompas,
2009.
Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana . Bandung : Penerbit Alumni, 1981.
Djoko  Sarwoko. Reward Bagi “Whistle Blower”  (Pelapor Tindak  Pidana)dan
“Justice Collaborator”
(Saksi  Pelaku  yang Bekerja Sama)
2 2
dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu . Rakernas MahkamahAgung 2011.
Romli Atmasasmita, Jutice
Collaborator, Mungkinkah? , http://gagasanhukum.wordpre ss.com/tag/justice- collaborator-mungkinkah/, diakses pada tanggal 10 Desember 2012.
Putusan No. 14/Pid.B/TPK/2011/PN.JKT.PST