## ANALISIS KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI PROVINSI DKI JAKARTA
Kamal Fuadi Dosen STAI AL-HIKMAH Jakarta

## Abstract
This  research  uses  descriptive-qualitative  method  to  describe  policy  of inclusive educational implementation and policy implementation in Province of Jakarta.  Based  on finding  of  the  research,  some  conclusions  can  be  made  as follow: first, inclusive education held in Province of Jakarta tends to describe unification  of  disorder  children  into  school  program.  Though  some  students with special intelligence and skill are included in the inclusive education, their existence is not become the very issue in inclusive educational implementation. Second,  the  inclusive  educational  implementation  does  not  use  a  model  as instructed  in  some  literatures  and  common  rules  of  inclusif  education.  The model is just a part of strategies that teachers need to understand and execute. Third,  some  kategories  of  disorder  children  are  still  excluded  from  inclusive educational  program.  The  cause  is  inadequacy  of  school  resourches  for  it.
Fourth, the number of school for implementing inclusive education in Province of  Jakarta  exceed  what  given  by  central  government.  Fifth,  Province Government of Jakarta always cooperates with schools to facilitate training for inclusive  teachers,  to  give  financial  aid,  tools  and  infrastructure  aid,  and scholarship for schools which implement the inclusive education.
Keywords : Policy, Inclusive Educational

## Abstrak
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif  dalam  upaya mendeskripsikan  kebijakan  penyelenggaraan  pendidikan  inklusif  dan implementasi  kebijakan  di  Provinsi  DKI  Jakarta.  Berdasarkan  hasil penelitian  ditemukan  bahwa,  pertama,  pendidikan  inklusif  yang diselenggarakan  di  Provinsi  DKI  Jakarta  cenderung  untuk  mendeskripsikan penyatuan  anak-anak  berkelainan  (penyandang  hambatan/cacat)  ke  dalam program sekolah. Walaupun peserta didik dengan kecerdasan dan/atau bakat istimewa juga dimasukkan dalam salah satu peserta didik pendidikan inklusif, keberadaan  mereka  tidak  banyak  menjadi  isu  dalam  penyelenggaraan pendidikan  inklusif.  Kedua,  penyelenggaraan  pendidikan  inklusif  tidak menggunakan  model  sebagaimana  terdapat  dalam  literatur  dan  ketentuan umum pendidikan inklusif. Model hanya merupakan bagian dari strategi yang perlu  diketahui  dan  dilaksanakan  guru.  Ketiga,  belum  semua  kategori  anak berkebutuhan  khusus  diterima  menjadi  peserta  didik  program  pendidikan inklusif.  Hal  tersebut  berkaitan  dengan  belum  terpenuhinya  sumber  daya sekolah yang memadai. Keempat, penunjukkan sekolah-sekolah penyelenggara  pendidikan  inklusif  di  Provinsi  DKI  Jakarta  melebihi ketentuan  yang  ditetapkan  pemerintah  pusat.  Kelima,  Pemerintah  Provinsi DKI  selalu  bekerja  sama  dengan  pihak  sekolah  dengan  memberikan pelatihan  bagi  guru-guru  inklusi,  bantuan  finansial,  bantuan  sarana  dan prasarana,  dan  beasiswa  bagi  sekolah-sekolah  penyelenggara  pendidikan inklusif.
Kata Kunci : Kebijakan, Pendidikan Inklusif

## A. PENDAHULUAN
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional  memberikan  warna  lain  dalam  penyediaan  pendidikan  bagi anak  berkelainan.  Pada  penjelasan  pasal  15  dan  pasal  32  tentang  pendidikan khusus disebutkan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik  yang  berkelainan  atau  peserta  didik  yang  memiliki  kecerdasan  luar  biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat  pendidikan  dasar  dan  menengah.  Pasal  inilah  yang  memungkinkan terobosan  bentuk  pelayanan  pendidikan  bagi  anak  berkelainan  berupa penyelenggaraan pendidikan inklusif.
Sampai  saat  ini,  Provinsi  DKI  Jakarta  sudah  memiliki  164  Sekolah penyelenggara  pendidikan  inklusif  dari  mulai  tingkat  TK,  SD,  SMP,  dan SMA/SMK.  Secara  terperinci  jumlah  tersebut  terdiri  dari  TK  sebanyak  3,  SD sebanyak  120,  SMP  sebanyak  31,  dan  SMA/SMK  sebanyak  10. 1 Jumlah  ini bukanlah  jumlah  ideal  sesuai  dengan  yang  dipersyaratkan  dalam  Pergub  Nomor 116  Tahun  2007.  Dalam  pasal  4  disebutkan  bahwa  setiap  kecamatan  sekurang- kurangnya  memiliki  3  (tiga)  TK/RA,  SD/MI  dan  1  (satu)  SMP/MTs  yang menyelenggarakan  pendidikan  inklusi.  Setiap  kotamadya  sekurang-kurangnya memiliki 3 (tiga) SMA/SMK atau MA/MAK yang menyelenggarakan pendidikan inklusi. 2
Provinsi  DKI  Jakarta  memiliki  5  kotamadya  dan  1  kabupaten  dengan  44 kecamatan. 3 Dengan  5  kotamadya  dan  kabupaten  serta  kecamatan  sebanyak  itu, seharusnya  jumlah  sekolah  penyelenggara  pendidikan  inklusif,  sesuai  dengan Pergub  Nomor  116 Tahun  2007,  di  tingkat  TK/RA  dan  SD/MI  adalah  sebanyak
1 Lampiran  Keputusan  Kepala  Dinas  Pendidikan  Provinsi  DKI  Jakarta  Nomor  1190/2010 Tentang  Penunjukkan  Nama-nama  TK,  SD,  SMP,  dan  SMA/SMK  Penyelenggara  Pendidikan Inklusif di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010.
2 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 116 Tahun 2007.
3 Kode  dan  Data  Wilayah  Administrasi  Pemerintahan  Provinsi  DKI  Jakarta,  dari http://www.  depdagri.go.id/media/filemanager/2010/01/29/1/1/11__dki_jakarta.pdf,  23  Januari 2011.
132 sekolah. Jumlah SMP/MTs sebanyak 44 sekolah dan jumlah SMA/SMK dan MA/MAK sebanyak 15 Sekolah.
Sebagai  model  pendidikan  yang  baru  memang  wajar  bila  masih  terdapat beberapa  permasalahan  terkait  pendidikan  inklusif.  Namun  sangat  disayangkan bila  pemerintah  tidak  secara  serius  menggarap  penyelenggaraan  pendidikan inklusif.  Pendidikan  inklusi  diharapkan  dapat  memecahkan  salah  satu  persoalan dalam  penanganan  pendidikan  bagi  anak  berkelainan  selama  ini.  Pemerintah menyatakan ketidakmungkinan membangun SLB di tiap Kecamatan/Desa karena akan memakan biaya yang sangat mahal dan waktu yang cukup lama.  Selain itu, penyelenggaraan pendidikan inklusif  juga akan membantu percepatan pencapaian target program wajib belajar 9 tahun yang telah dicanangkan pemerintah.

## B. PEMBAHASAN
1. Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi DKI Jakarta Penyelenggaraan  pendidikan  inklusif  merupakan  masalah  yang  telah menjadi  konsen  bersama.  Kebijakan  penyelenggaraan  pendidikan  inklusif merupakan  kebijakan  yang  mengacu  kepada  beberapa  ketetapan  yang  telah digariskan  oleh  kesepakatan  di  tingkat  dunia  dan  ketetapan  yang  telah digariskan pemerintah Indonesia di tingkat pusat.
Pendidikan inklusif yang dimaksud dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  merupakan  pendidikan  bagi  peserta  didik yang  memiliki tingkat kesulitan dalam  mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan  bakat  istimewa.  Pendidikan  tersebut  secara  yuridis  dimasukkan  ke  dalam jenis  pendidikan  khusus  yang  diselenggarakan  secara  inklusif  atau  berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. 4 Dari sini  dapat  dipahami  bahwa  pendidikan  inklusif  merupakan  salah  satu pendidikan  yang  secara  khusus  diselenggarakan  bagi  peserta  didik  yang berkelainan.
4 Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2003  Tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  Pasal  15, Pasal 32, dan Penjelasan Pasal 15.
Dalam  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  70  Tahun  2009 Tentang  Pendidikan  Inklusif  bagi  Peserta  Didik  yang  Memiliki  Kelainan  dan Memiliki  Potensi  Kecerdasan  dan/atau  Bakat  Istimewa  disebutkan  bahwa peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki  potensi  kecerdasan  dan/atau  bakat  istimewa  perlu  mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan hak asasinya. Layanan pendidikan  tersebut  dapat  diselenggarakan  secara  inklusif. 5 Layanan pendidikan  yang  dimaksud  dalam  peraturan  tersebut  merupakan  sistem penyelenggaraan  pendidikan  yang  memberikan  kesempatan  kepada  semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat  istimewa  untuk  mengikuti  pendidikan  atau  pembelajaran  dalam lingkungan  pendidikan  secara  bersama-sama  dengan  peserta  didik  pada umumnya.  Pada  intinya,  semua  peserta  didik,  dalam  kondisi  bagaimana  pun, mendapatkan layanan pendidikan yang sama.
Pendidikan  inklusif  juga  diatur  dalam  Peraturan  Daerah  (Perda)  Provinsi DKI  Jakarta  Nomor  8  Tahun  2006  Tentang  Sistem  Pendidikan.  Dalam  Perda tersebut  ditetapkan  bahwa  warga  masyarakat  yang  memiliki  kelainan  fisik, mental,  emosional,  dan  mengalami  hambatan  sosial  berhak  memperoleh pendidikan  khusus.  Begitu  pula  dengan  warga  masyarakat  yang  memiliki potensi  kecerdasan  dan/atau  bakat  istimewa  juga  berhak  mendapatkan pendidikan khusus. Pendidikan khusus tersebut berfungsi memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses  pembelajaran  karena  kendala  fisik,  emosional,  mental,  sosial  dan/atau peserta  didik  yang  memiliki  potensi  kecerdasan  dan/atau  bakat  istimewa. Pendidikan  khusus  tersebut  diselenggarakan  melalui  jalur  pendidikan  formal, nonformal  dan  informal.  Pendidikan  khusus  formal  bagi  peserta  didik  yang memiliki  kendala  fisik,  emosional,  mental,  sosial  berbentuk  Sekolah  Luar Biasa  (SLB)  dan/atau  kelas  inklusif  sesuai  dengan  jenjang  masing-masing. Pendidikan  khusus  nonformal  berbentuk  lembaga  kursus,  kelompok  belajar,
5 Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  70  Tahun  2009  Tentang  Pendidikan Inklusif  bagi  Peserta  Didik  yang  Memiliki  Kelainan  dan  Memiliki  Potensi  Kecerdasan  dan/atau Bakat Istimewa.
lembaga  pelatihan  serta  satuan  pendidikan  lain  yang  sederajat.  Pendidikan khusus  informal  berbentuk  pendidikan  keluarga  dan  lingkungan.  Jenis pendidikan  khususdapat  berupa  pendidikan  umum,  kejuruan,  keagamaan,  dan khusus. 6
Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  juga  telah  mengeluarkan  kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif yang diselenggarakan di  lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta adalah pendidikan yang ditujukan bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang memiliki kekurangan dalam  hal  fisik,  mental, dan emosional agar  mereka dapat belajar bersama-sama di sekolah reguler bersama anak-anak normal lain. 7
Pendidikan inklusif yang diselenggarakan di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi  DKI  Jakarta  ingin  memberikan  pelayanan  pendidikan  yang  sesuai dengan  hak  yang  dimiliki  setiap  peserta  didik  atas  perkembangan  individu, sosial,  dan  intelektual,  sebagaimana  dinyatakan  MIF  Baihaqi  dan  M. Sugiarmin.  Peserta  didik  yang  memiliki  ketidakmampuan  khusus  dan/atau memiliki  kebutuhan  belajar  yang  luar  biasa  diberikan  akses  terhadap pendidikan yang bermutu di sekolah-sekolah regular. 8
Selain  itu,  penyelenggaraan  pendidikan  inklusif  di  lingkungan  Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana dinyatakan Daniel P. Hallahan, memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta didik berkebutuhan khusus untuk ditempatkan bersama-sama dengan peserta didik normal lainnya dalam kelas yang sama sepanjang hari. 9 Pendidikan inklusif memang berusaha merangkul  semua  kekurangan  yang  terdapat  dalam  diri  peserta  didik.  Sesuai dengan  yang  dinyatakan  Gavin  Reid  bahwa  pendidikan  inklusif  memang
6 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Sistem Pendidikan
7 Lihat  Peraturan  Gubernur  Provinsi  DKI  Jakarta  Nomor  116  Tahun  2007  Tentang Pendidikan Inklusif.
8 MIF. Baihaqi dan M. Sugiarmin, Memahami dan Membantu Anak ADHD, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), h. 75-76.
9 Daniel  P.  Hallahan  dkk., Exceptional  Learners:  An  Introduction  to  Special  Education, (Boston: Pearson Education Inc., 2009), cet. ke-10, h. 53.
dimaksudkan  untuk  menghilangkan  perbedaan  dengan  berpijak  pada  prinsip persamaan, keadilan, dan hak individu. 10
Kebijakan  penyelenggaraan  pendidikan  inklusif  di  Provinsi  DKI  Jakarta dimaksudkan untuk menghilangkan pembedaan yang selama ini terjadi kepada anak-anak  berkebutuhan khusus. Pendidikan segregatif  di SLB (Sekolah Luar Biasa)  yang  selama  ini  diperuntukkan  bagi  anak-anak  berkebutuhan  khusus memisahkan  mereka  dari  kenormalan,  sehingga  mereka  terbiasa  dengan ketidaknormalan  yang  selama  ini  dilekatkan  kepada  mereka.  Dengan penyelenggaraan pendidikan  inklusif  tersebut, diharapkan agar  halangan  yang selama  ini  membatasi  akses  anak-anak  berkebutuhan  khusus  untuk mendapatkan pendidikan yang layak dapat teratasi.
Hanya  saja  peraturan  perundangan  seperti  Peraturan  Menteri  Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 dan Perat uran Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor  116  Tahun  2006  memberikan  batasan  mengenai  siapa  saja  yang termasuk dalam kategori peserta didik berkebutuhan khusus. Peserta didik yang dimaksud dalam pendidikan inklusif sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  70  Tahun  2009  adalah:  Tunanetra, Tunarungu,  Tunawicara,  Tunagrahita,  Tunadaksa,  Tunalaras,  Berkesulitan belajar,  Lamban  belajar,  Autis,  Memiliki  gangguan  motorik,  Menjadi  korban penyalahgunaan narkoba/obat terlarang, dan Tunaganda. 11
Dalam  Pergub  Nomor  116  Tahun  2007  disebutkan  bahwa  peserta  didik berkebutuhan  khusus  yang  dimaksud  dalam  pendidikan  inklusif  yaitu:  Siswa dengan  gangguan  penglihatan,  pendengaran,  wicara,  fisik,  kesulitan  belajar, lambat  belajar,  pemusatan  pemikiran,  cerdas  istimewa,  dan  siswa  yang memiliki kebutuhan khusus secara sosial. 12
Pada  prinsipnya,  sesuai  dengan  konsep  dasar  pendidikan  inklusif,  Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta memberikan arahan agar semua kelainan atau kebutuhan  khusus  yang  tertera  dalam  peraturan  baik  Peraturan  Menteri
10 Gavin  Reid, Dyslexia  and  Inclusion,  Classroom  Approaches  for  Assesment,  Teaching and Learning , (London: David Fulton Publisher, 2005), h. 88.
11 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009.
12 Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2007.
Pendidikan  Nasional  maupun  Peraturan  Gubernur  untuk  diterima  sebagai peserta  didik  di  sekolah-sekolah  inklusif  yang  telah  ditunjuk.  Namun sebagaimana ditemukan dalam penelitian, tidak serta merta semua peserta didik dengan  kelainan  atau  kebutuhan  khusus  dapat  diterima  menjadi  peserta  didik sekolah inklusif. Peserta didik yang ingin mendaftarkan diri di sekolah inklusif harus  melalui  tahap  identifikasi  ( skrining atau assesment )  agar  diketahui kondisi  dan  kebutuhan  peserta  didik  tersebut.  Peserta  didik  dengan  kelainan ekstrem tidak dapat diterima  menjadi peserta didik  di sekolah  inklusif karena memang  diakui  pihak  sekolah  belum  memiliki  Sumber  Daya  Manusia  yang memadai untuk menangani kelainan ekstrem tersebut.
Selain tidak tertampungnya semua kelainan atau kebutuhan khusus peserta didik di sekolah  inklusif, peserta didik dengan kecerdasan  luar biasa dan/atau bakat  istimewa  sebagai  peserta  didik  yang  diikutsertakan  dalam penyelenggaraan  pendidikan  inklusif  jarang  mendapatkan  sorotan.  Padahal sebagaimana  kebijakan  yang  tertuang  dalam  Peraturan  Menteri  Pendidikan Nasional dan Peraturan Gubernur, peserta didik dengan kecerdasan  luar  biasa dan/atau  baka  istimewa  merupakan  salah  satu  kategori  peserta  didik  yang diikutsertakan  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  inklusif.  Jarangnya  sorotan terhadap  peserta  didik  dengan  kecerdasan  luar  biasa  dan/atau  bakat  istimewa terlihat  dari  jarangya  penyebutan  peserta  didik  dengan  kecerdasan  luar  biasa dan/atau  bakat  istimewa  dalam  setiap  kesempatan  yang  berkaitan  dengan pendidikan inklusif.
Jika  mengacu  kepada  konsep  pendidikan  inklusif,  peserta  didik  dengan kecerdasan  dan/atau  bakat  istimewa  tidak  menjadi  salah  satu  kategori  yang perlu  dimasukkan  dalam  pendidikan  inklusif,  karena  istilah  pendidikan inklusif, menurut J. David Smith, digunakan untuk mendeskripsikan penyatuan anak-anak  berkelainan  (penyandang  hambatan/cacat)  ke  dalam  program sekolah.  Konsep  inklusi  memberikan  pemahaman  mengenai  pentingnya
penerimaan  anak-anak  yang  memiliki  hambatan  kedalam  kurikulum, lingkungan, dan interaksi sosial yang ada di sekolah. 13
Dari  dokumen  yang  penulis  dapatkan,  kebijakan  Dinas  Pendidikan Provinsi DKI Jakarta digambarkan sebagai berikut:
Gambar 6 14
Kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
Seluruh kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta didasarkan atas landasan yang ditetapkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kebijakan penyelenggaraan  pendidikan  inklusif  di  Provinsi  DKI  Jakarta  didasarkan  atas ketetapan-ketetapan  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta yaitu:
a. Pusat
- Undang-Undang (UU)
13 J.  David  Smith, Inklusi,  Sekolah  Ramah  untuk  Semua, (Bandung:  Penerbit  Nuansa, 2006), h. 45.
14 Dinas, Kebijakan Dinas , h. 3.
KEBIJAKAN  DINAS PENDIDIKAN

## LANDASAN
A. PUSAT 1. UU 2. PP 3. Kebijakan
B. PEMERINTAH DAERAH 1. Perda 2. Pergub 3. Kebijakan 4. Program
C. KEADAAN UMUM, PERMASALAHAN, DAN TANTANGAN
Kebijakan  penyelenggaraan  pendidikan  inklusif  didasarkan  atas ketetapan  pemerintah  dalam  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan  Pemerintah  (PP)  yang  mengatur  pelaksanaan  pendidikan inklusif  yaitu  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  19  Tahun  2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional.
- Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Nomor70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif bagi  Peserta  Didik  yang  Memiliki  Kelainan  dan  Memiliki  Potensi Kecerdasan  dan/atau  Bakat  Istimewa  mengatur  pelaksanaan pendidikan inklusif.
- Kebijakan
b. Pemerintah Daerah
- Peraturan Daerah (Perda)
Provinsi  DKI  Jakarta  memiliki  Peraturan  Daerah  (Perda)  yang didalamnya memuat aturan mengenai pendidikan inklusif. Perda yang dimaksud  yaitu  Peraturan  Daerah  Nomor  8  Tahun  2006  Tentang Sistem Pendidikan.
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan  Gubernur  (Pergub)  yang  mengatur  penyelenggaraan pendidikan inklusif di Provinsi DKI Jakarta yaitu Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi.
- Kebijakan
- Program
Program pendidikan inklusif di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi
DKI  Jakarta  berada  di  bawah  koordinasi  Bidang  TK/SD/PLB. Program  tersebut  dimasukkan  ke  dalam  Program  Pendidikan  Luar Biasa yang berisi program-program sebagai berikut 15 :
1. Pengembangan penyelenggaraan pendidikan inklusi
15 Dinas, Rencana Strategis , h. 120.
2. Pembinaan dan Pemberdayaan SD/SMP Model Inklusi
3. Pembinaan SLB sebagai Pusat Sumber Pendidikan Inklusi
4. Pembinaan  Instruktur,  Guru  Pendamping  dan  Pembimbing  (Guru
SLB) Khusus Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi
5. Pembinaan Kepala Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi
6. Pembinaan Pengawas TK/SD dalam Penyelenggaraan Inklusi
7. Biaya Operasional Pokja Inklusi
8. Biaya Operasional Penyelenggara Pendidikan Inklusi TK, SD, dan
SMP 9. Operasional Guru Pendamping Khusus untuk Sekolah Inklusi
10. Operasional Guru Pembimbing Khusus Sekolah Inklusi
Semua  program  yang  dicanangkan  oleh  Bidang  TK/SD/PLB  terkait pendidikan inklusif sudah terlaksana. Kepala Bidang TK/SD/PLB Dra. Septi Novida,  M.Pd  menyatakan  bahwa  saat  ini  Dinas  Pendidikan  Provinsi  DKI Jakarta sedang berusaha meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan inklusif  setelah  kuantitas  sekolah  penyelenggara  program  pendidikan inklusif terpenuhi.
Kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan dengan menunjuk sekolah-sekolah reguler untuk menyelenggarakan  program  pendidikan  inklusif.  Penunjukkan  sekolah- sekolah  untuk  menyelenggarakan  program  pendidikan  inklusif  sudah ditetapkan  dari  pusat.  Berdasarkan  Surat  Edaran  Dirjen  Dikdasmen (Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah) No.
380/C.C6/MN/2003  Tanggal  20  Januari  2003  Perihal  Pendidikan  Inklusif, setiap  Kabupaten/Kota  sekurang-kurangnya  memiliki  4  (empat)  sekolah yang terdiri dari SD, SMP, SMA, dan SMK. 16
Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Tentang  Pendidikan  Inklusif  bagi  Peserta  Didik  yang  Memiliki  Kelainan dan  Memiliki  Potensi  Kecerdasan  dan/atau  Bakat  Istimewa  disebutkan
16 Surat  Edaran  Dirjen  Dikdasmen  No.  380/C.C6/MN/2003  Tanggal  20  Januari  2003 Perihal Pendidikan Inklusif.
bahwa  Pemerintah  Kabupaten/Kota  menunjuk  paling  sedikit  1  (satu) Sekolah  Dasar,  dan  1  (satu)  Sekolah  Menengah  Pertama  pada  setiap kecamatan  dan  1  (satu)  satuan  pendidikan  menengah  untuk menyelenggarakan  pendidikan  inklusif  yang  wajib  menerima  peserta  didik berkebutuhan khusus. 17
Sebagai  Daerah  Khusus  Istimewa  dan  otonom,  Provinsi  DKI  Jakarta mengeluarkan peraturan khusus berupa Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 116  Tahun  2007  Tentang  Penyelenggaraan  Pendidikan  Inklusi.  Dalam Pergub  ini  disebutkan  bahwa  setiap  Kecamatan  sekurang-kurangnya memiliki  3  (tiga)  TK/RA,  SD/MI  dan  1  (satu)  SMP/MTs  yang menyelenggarakan  pendidikan  inklusi.  Untuk  tingkat  SMA/SMK, MA/MAK,  setiap  Kotamadya  sekurang-kurangnya  memiliki  3  (tiga) SMA/SMK,  MA/MAK. 18 Pergub  inilah  yang  kemudian  dijadikan  acuan Dinas  Pendidikan  Provinsi  DKI  Jakarta  untuk  menunjuk  sekolah-sekolah reguler dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.
Berdasarkan  Pergub  tersebut,  Dinas  Pendidikan  Provinsi  DKI  Jakarta merealisasikannya dengan menunjuk sekolah-sekolah reguler untukmenyelenggarakan  pendidikan  inklusif  sejumlah  164  sekolah  dari jenjang  TK  hingga  SMA.  Penunjukkan  sekolah-sekolah  tersebut berdasarkan  Keputusan  Kepala  Dinas  Pendidikan  Provinsi  Daerah  Khusus Ibukota  Jakarta  Nomor  1190/2010  Tentang  Penunjukkan  Nama-nama  TK, SD,  SMP,  dan  SMA/SMK  Penyelenggara  Pendidikan  Inklusif  di  Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010. 19
Sebagai  Daerah  Khusus  Istimewa  dan  daerah  otonom,  Provinsi  DKI Jakarta telah mengeluarkan peraturan daerah dalam bentuk Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi. Secara umum, tidak ada perbedaan antara Pergub tersebut dengan peraturan-peraturan
17 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009.
18 Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2007.
19 Keputusan  Kepala  Dinas  Pendidikan  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  Nomor 1190/2010  Tentang  Penunjukkan  Nama-nama  TK,  SD,  SMP,  dan  SMA/SMK  Penyelenggara Pendidikan Inklusif di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010.
di  atasnya  seperti  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  70  Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan  Memiliki  Potensi  Kecerdasan  dan/atau  Bakat  Istimewa.  Kedua  peraturan tersebut  secara  teknis  memberikan  ketentuan-ketentuan  umum  mengenai pelaksanaan pendidikan inklusif.
Di  lingkungan  Dinas  Pendidikan  Provinsi  DKI  Jakarta  telah  terdapat sejumlah  164  sekolah  yang  ditunjuk  untuk  menyelenggarakan  program pendidikan  inklusif  dari  mulai  tingkat  SD  hingga  SMA.  Jumlah  TK penyelenggara  program  pendidikan  inklusif  berjumlah  3  sekolah.  SD  yang menyelenggarakan  program  pendidikan  inklusif  berjumlah  120  sekolah.  SMP yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif berjumlah 31 sekolah. Di tingkat  SMA/SMK,  jumlah  penyelenggara  program  pendidikan  inklusif mencapai  10  sekolah.  Secara  terperinci,  sebaran  sekolah-sekolah penyelenggara  program  pendidikan  inklusif  di  masing-masing  kecamatan  se- Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:
Tabel 2 Sebaran Sekolah Inklusif di Provinsi DKI Jakarta No Kecamatan Kotamadya/Kabupaten Sekolah Inklusif TK  SD  SMP  SMA/SMK 1  Gambir Jakarta Pusat - 2 - - 2  Tanah Abang Jakarta Pusat - 3 1 - 3  Menteng Jakarta Pusat - 2 - - 4  Senen Jakarta Pusat - 2 - 1 5 Cempaka Putih Jakarta Pusat - 3 2 - 6  Johar Baru Jakarta Pusat - 3 - - 7  Kemayoran Jakarta Pusat - 2 1 1 8  Sawah Besar Jakarta Pusat - 3 1 - Jumlah - 20 5 2 9  Tamansari Jakarta Barat - 2 - - 10  Tambora Jakarta Barat - 2 1 - 11  Palmerah Jakarta Barat - 3 - 1 12 Grogol Petamburan Jakarta Barat - 2 - - 13  Kebon Jeruk Jakarta Barat - 3 2 - 14  Kembangan Jakarta Barat - 3 1 1
15  Cengkareng Jakarta Barat - 2 2 - 16  Kalideres Jakarta Barat - 2 - - Jumlah - 19 6 2 17 Kebayoran Baru Jakarta Selatan - 3 1 1 18 Kebayoran Lama Jakarta Selatan - 1 1 - 19  Pesanggrahan  Jakarta Selatan 1 2 1 - 20  Cilandak Jakarta Selatan 1 6 1 1 21  Pasar Minggu  Jakarta Selatan - 2 - - 22  Jagakarsa Jakarta Selatan - 2 1 - 23 Mampang Prapatan Jakarta Selatan - 2 - - 24  Pancoran Jakarta Selatan - 2 - - 25  Tebet Jakarta Selatan - - 1 - 26  Setiabudi Jakarta Selatan - 2 - - Jumlah 2 22 6 2 27  Matraman Jakarta Timur - 2 - - 28  Pulo Gadung Jakarta Timur - 2 1 - 29  Jatinegara Jakarta Timur - 5 2 1 30  Duren Sawit Jakarta Timur 1 4 1 - 31  Kramat Jati Jakarta Timur - 4 - - 32  Makasar Jakarta Timur - 5 - - 33  Pasar Rebo Jakarta Timur - 6 1 - 34  Ciracas Jakarta Timur - 3 - - 35  Cipayung Jakarta Timur - 5 1 1 36  Cakung Jakarta Timur - 2 1 - Jumlah 1 38 7 2 37  Cilincing Jakarta Utara - 3 1 - 38  Koja Jakarta Utara - 2 1 - 39 Kelapa Gading Jakarta Utara - 2 1 1 40  Tanjung Priok  Jakarta Utara - 3 - - 41  Pademangan Jakarta Utara - 2 1 1 42  Penjaringan Jakarta Utara - 3 2 - Jumlah - 15 6 2 43 Kepulauan Seribu Utara Kepulauan Seribu - - - - 44 Kepulauan Seribu Selatan Kepulauan Seribu - - - - Jumlah - - - - Jumlah Total 3 120 31 10
Provinsi DKI Jakarta memiliki 5 Kotamadya dan 1 Kabupaten yang terdiri dari 44 Kecamatan. 20 Tabel di atas menunjukkan sebaran sekolah-sekolah yang ditunjuk  sebagai  penyelenggara  program  pendidikan  inklusif  di  kecamatan- kecamatan  yang terdapat  di Provinsi DKI Jakarta. 164 sekolah penyelenggara program  pendidikan  inklusif  hanya  tersebar  di  5  Kotamadya  di  Provinsi  DKI Jakarta yaitu Kotamadya Jakarta Pusat, Kotamadya Jakarta Barat, Kotamadya Jakarta Selatan, Kotamadya Jakarta Timur, dan Kotamadya Jakarta Utara. Di 2 kecamatan,  yaitu  Kecamatan  Kepulauan  Seribu  Utara  dan  Kecamatan Kepulauan  Seribu  Selatan  tidak  terdapat  satu  sekolah  pun  yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.
Tidak semua kecamatan memiliki TK penyelenggara program pendidikan inklusif.  Jumlah  TK  yang  ditunjuk  Dinas  Pendidikan  Provinsi  DKI  Jakarta hanya  berjumlah  3  TK  yang  terdapat  di  Kecamatan  Pesanggrahan  dan Kecamatan  Cilandak.  Kedua  Kecamatan  tersebut  terdapat  di  Kotamadya Jakarta Selatan. Satu TK lagi terdapat di Kecamatan Duren Sawit Kotamadya Jakarta Timur.
Jumlah  SD  penyelenggara  program  pendidikan  inklusif  di  Provinsi  DKI Jakarta sebanyak 120 sekolah. Jumlah tersebut tersebar di 41 Kecamatan dari jumlah  total  44  Kecamatan  yang  terdapat  di  Provinsi  DKI  Jakarta.  3 Kecamatan yang tidak memiliki SD yaitu Kecamatan Tebet Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Kabupaten Kepulauan Seribu, dan Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan.
Di  tingkat  SMP,  sebaran  sekolah  penyelenggara  program  pendidikan inklusif  hampir  merata  di  setiap  Kecamatan  karena  tidak  setiap  Kecamatan memiliki sekolah penyelenggara program pendidikan inklusif di tingkat SMP. Di  Kotamadya  Jakarta  Pusat  yang  memiliki  8  Kecamatan,  terdapat  5  SMP penyelenggara  program  pendidikan  inklusif  yang  tersebar  di  4  Kecamatan. Kotamadya  Jakarta  Barat  yang  memiliki  8  Kecamatan,  terdapat  6  SMP penyelenggara  program  pendidikan  inklusif  yang  tersebar  di  4  Kecamatan.
20 Kode  dan  Data  Wilayah  Administrasi  Pemerintahan  Provinsi  DKI  Jakarta,  dari http://www.  depdagri.go.id/media/filemanager/2010/01/29/1/1/11_dki_jakarta.pdf,  23  Januari 2011.
Kotamadya  Jakarta  Selatan  yang  memiliki  10  Kecamatan,  terdapat  6  SMP penyelenggara program pendidikan inklusif yang tersebar di 6 Kecamatan. Di Kotamadya  Jakarta  Timur,  SMP  penyelenggara  program  pendidikan  inklusif berjumlah  7  sekolah  yang  tersebar  di  6  Kecamatan  dari  10  Kecamatan  yang terdapat  di  Kotamadya  Jakarta  Timur.  Adapun  di  Kotamadya  Jakarta  Utara yang  memiliki  6  Kecamatan  terdapat  6  SMP  penyelenggara  program pendidikan inklusif yang tersebar di 5 Kecamatan.
Dengan  demikian,  120  SMP  penyelenggara  program  pendidikan  inklusif tersebut  tersebar  di  25  Kecamatan  dari  total  44  Kecamatan  yang  terdapat  di Provinsi DKI Jakarta. Sehingga terdapat 19 Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta yang tidak memiliki SMP penyelenggara program pendidikan inklusif.
Di  tingkat  SMA/SMK  terdapat  10  sekolah  penyelenggara  program pendidikan  inklusif.  10  SMA/SMK  tersebut  tersebar  di  10  Kecamatan  di  5 Kotamadya. Masing-masing Kotamadya memiliki 2 SMA/SMK penyelenggara program  pendidikan  inklusif.  Dengan  demikian,  terdapat  34  Kecamatan  yang tidak memiliki SMA/SMK penyelenggara program pendidikan inklusif.

## 2. Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi DKI Jakarta
Implementasi kebijakan-kebijakan yang terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif  di  lingkungan  Dinas  Pendidikan  Provinsi  DKI  Jakarta  dapat dikelompokkan menjadi:
a. Kesiswaan
Kebijakan  yang  terkait  dengan  kesiswan  pendidikan  inklusif dilaksanakan  dengan  menerima  semua  kategori  anak-anak  berkebutuhan khusus.  Dalam  implementasi  di  lapangan,  tidak  semua  jenis  kebutuhan khusus yang dimiliki peserta didik dapat diterima di sekolah reguler. Proses skrining dan assesment selalu  dilakukan  sebelum  peserta  didik berkebutuhan khusus masuk di sekolah reguler.
Dalam  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  70  Tahun  2009 disebutkan  bahwa  penerimaan  peserta  didik  berkelainan  dan/atau  peserta
didik  yang  memiliki  potensi  kecerdasan  dan/atau  bakat  istimewa  pada satuan pendidikan  mempertimbangkan sumber daya  yang dimiliki sekolah. Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif mengalokasikan kursi peserta  didik  yang  memiliki  kelainan  paling  sedikit  1  (satu)  peserta  didik dalam 1 (satu) rombongan belajar yang akan diterima. Apabila dalam waktu yang  telah  ditentukan,  alokasi  peserta  didik  tidak  terpenuhi,  satuan pendidikan dapat menerima peserta didik normal. 21
Dinas  Pendidikan  Provinsi  DKI  Jakarta  dengan  sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif  telah merencanakan program identifikasi kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan  mereka.  Identifikasi  dilakukan  melalui  proses skrining atau assesment yang  bertujuan  agar  pada  saat  pembelajaran  di  kelas,  bentuk intervensi pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus  merupakan bentuk intervensi pembelajaran yang sesuai bagi mereka. Assesment yang dimaksud yaitu proses kegiatan untuk  mengetahui kemampuan dan kelemahan setiap peserta  didik  dalam  segi  perkembangan  kognitif  dan  perkembangan  sosial melalui pengamatan yang sensitif. 22
Selain  itu,  Dinas  Pendidikan  Provinsi  DKI  Jakarta  juga  memberikan subsidi beasiswa bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang terdapat pada sekolah-sekolah  yang  telah  ditunjuk  untuk  menyelenggarakan  program pendidikan inklusif. 23
b. Kurikulum
Kurikulum  yang  digunakan  dalam  proses  pembelajaran  pendidikan inklusif sama dengan kurikulum yang digunakan dalam proses pembelajaran pendidikan  inklusif  karena  program  pendidikan  inklusif  dilaksanakan  di sekolah-sekolah reguler.
21 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009, Pasal 5.
22 Bandi  Delphie, Pembelajaran  Anak  Berkebutuhan  Khusus  dalam  Setting  Pendidikan Inklusi, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), h. 1.
23 Lihat: Lampiran  I  Keputusan  Kepala  Dinas  Pendidikan  Provinsi  DKI  Jakarta  Nomor 1449/2010 Tanggal 13 Oktober 2010.
Dalam  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  70  Tahun  2009 disebutkan  bahwa  satuan  pendidikan  penyelenggara  pendidikan  inklusif menggunakan  kurikulum  tingkat  satuan  pendidikan  yang  mengakomodasi kebutuhan  dan  kemampuan  peserta  didik  sesuai  dengan  bakat,  minat,  dan potensinya. 24 Dalam  Peraturan  Gubernur  Nomor  116  Tahun  2007 disebutkan  bahwa  kurikulum  yang  digunakan  dalam  penyelenggaraan pendidikan inklusi adalah kurikulum yang berlaku yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus masing-masing peserta didik berkebutuhan khusus. 25
Sebagaimana  dikemukakan  di  atas,  kurikulum  yang  digunakan  dalam penyelenggaraan  program  pendidikan  inklusif  adalah  kurikulum  yang digunakan  di  sekolah-sekolah  reguler,  karena  peserta  didik  berkebutuhan khusus  belajar  di  ruang  kelas  yang  sama  seperti  halnya  anak-anak  reguler yang tidak digolongkan ke dalam peserta didik berkebutuhan khusus.
Kurikulum  yang  digunakan  saat  ini  adalah  Kurikulum  Tingkat  Satuan Pendidikan  (KTSP).  Jika  memang  diperlukan,  pihak  sekolah  melakukan modifikasi  terhadap  kurikulum  sesuai  dengan  kebutuhan  peserta  didik berkebutuhan khusus di kelas.
c. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Dalam  penyelenggaraan  pendidikan  inklusif  di  Provinsi  DKI  Jakarta, Dinas  Pendidikan  Provinsi  DKI  Jakarta  menyiapkan  tenaga  pendidik  agar dapat  memahami  konsep  dan  pelaksanaan  pendidikan  inklusif  yang  benar. Penyiapan  tenaga  pendidikan  tersebut  dilakukan  dengan  cara  mengadakan pelatihan  kepada  guru-guru  sekolah  penyelenggara  program  pendidikan inklusif. Pelatihan ini dilaksanakan bekerjasama dengan LSM Hellen Keller Internasional (HKI) yang memiliki konsen, salah satunya, dalam pendidikan inklusif.  HKI  memiliki  program Opportunities  for  Vulnerable  Children (OCV)  yang  bergerak  untuk  membantu  anak-anak  berkebutuhan  khusus agar memperoleh pendidikan yang layak dengan tidak ditempatkan dengan serta merta di SLB.
24 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009.
25 Peraturan  Gubernur  Nomor  116  Tahun  2007  Tentang  Penyelenggaraan  Pendidikan Inklusi.
Selain  mengadakan  pelatihan  bagi  guru-guru  sekolah  penyelenggara program  pendidikan  inklusif,  Dinas  Pendidikan  Provinsi  DKI  Jakarta  juga menunjuk  beberapa  guru  SLB  (Sekolah  Luar  Biasa)  di  lingkungan  Dinas untuk  menjadi  GPK  (Guru  Pembimbing  Khusus)  yang  mendampingi pelaksanaan pendidikan  inklusif di  sekolah reguler. Kebijakan  yang terkait dengan  tenaga  pendidik  dan  kependidikan  dalam  penyelenggaraan pendidikan  inklusif  dilaksanakan  dengan  melakukan  sosialisasi  kepada guru-guru  agar  dapat  memahami  dengan  baik  konsep  pendidikan  inklusif sehingga peserta didik berkebutuhan khusus dapat terpenuhi kebutuhannya di sekolah.
Penunjukkan  Guru  Pembimbing  Khusus  ditujukan  agar  sekolah-sekolah penyelenggara  program  pendidikan  inklusif  mendapatkan  pendampingan dan  arahan  yang  tepat  sehingga  ketika  terdapat  kesulitan-kesulitan  dalam pelaksanaan pendidikan  inklusif, sekolah dapat berkonsultasi dengan GPK. Namun memang hingga sekarang keberadaan GPK sendiri tidak jelas.
Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005  Tentang  Standar Nasional  Pendidikan  disebutkan  bahwa  setiap  satuan  pendidikan  yang melaksanakan pendidikan inklusif harus memiliki tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus. 26
Dalam  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  70  Tahun  2009 disebutkan  bahwa  pemerintah  Kabupaten/Kota  wajib  menyediakan  paling sedikit  1  (satu)  orang  guru  pembimbing  khusus  pada  satuan  pendidikan yang  ditunjuk  untuk  menyelenggarakan  pendidikan  inklusif.  Satuan pendidikan  penyelenggara  pendidikan  inklusif  yang  tidak  ditunjuk  oleh pemerintah  Kabupaten/Kota  wajib  menyediakan  paling  sedikit  1  (satu) orang Guru Pembimbing Khusus.
Ketersediaan  Guru  Pembimbing  Khusus  dalam  Peraturan  Gubernur Nomor  116  Tahun  2007  dipenuhi  oleh  sekolah  yang  menyelenggarakan
26 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 41.
program  pendidikan  inklusif.  Dalam  hal  tidak  tersedia  Guru  Pembimbing Khusus  pada  sekolah  yang  bersangkutan,  pemerintah  daerah  dapat menyediakan dengan meminta bantuan kepada SLB atau Pusat Sumber atau lembaga lain.
d. Sarana dan Prasarana
Sarana  dan  prasarana  dalam  penyelenggaran  pendidikan  inklusif menggunakan  sarana  dan  prasarana  yang  terdapat  di  sekolah  dimana pendidikan  inklusif  diselenggarakan.  Bila  memang  dibutuhkan,  Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta memberikan bantuan kepada sekolah yang mengajukan  proposal.  Dapat  dipahami  bahwa  Dinas  Pendidikan  Provinsi DKI  Jakarta  memiliki  komitmen  tinggi  dalam  pengadaan  sarana  dan prasarana  yang  dibutuhkan  sekolah  dalam  penyelenggaraan  program pendidikan inklusif.
Dalam  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  70  Tahun  2009 disebutkan  bahwa  satuan  pendidikan  penyelenggara  pendidikan  inklusif berhak  memperolah  bantuan  profesional  sesuai  dengan  kebutuhan  dari pemerintah  Kabupaten/Kota.  Bantuan  profesional  yang  dimaksud  dalam peraturan tersebut dapat berupa penyediaan sarana dan prasarana. 27
Ketentuan  mengenai  sarana  dan  prasarana  disebutkan  dalam  Peraturan Gubernur  Nomor  116  Tahun  2007.  Dalam  peraturan  tersebut  disebutkan bahwa  sarana  dan  prasarana  yang  terdapat  pada  satuan  pendidikan penyelenggara  pendidikan  inklusi  adalah  sarana  dan  prasarana  yang  telah terdapat  pada  sekolah/madrasah  yang  bersangkutan  dan  ditambah  dengan aksesabilitas  serta  media  pembelajaran  yang  diperlukan  bagi  peserta  didik berkebutuhan khusus. 28
e. Keuangan/Dana
Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Gubernur Nomor 116  Tahun  2007,  pembiayaan  untuk  penyelenggaraan  pendidikan  inklusif
27 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009.
28 Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2007 Pasal 11.
bersumber  pada  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  pada  pos anggaran Dinas Dikdas dan Dinas Dikmenti. 29
Dalam hal keuangan, Dinas Pendidikan Provinsi DKI menyatakan bahwa Dinas memberikan bantuan finansial bagi sekolah-sekolah yang mengajukan proposal dan proposalnya diterima. Selain itu, dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan  pendidikan  inklusif  di  lingkungan  Dinas  Pendidikan Provinsi  DKI  Jakarta  diambil  dari  dana  BOP  (Bantuan  Operasional Pendidikan) dan DOP (Dana Operasional Pendidikan).
Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta memang belum bisa memberikan bantuan  finansial  kepada  semua  sekolah  yang  telah  ditunjuk  untuk menyelenggarakan  program  pendidikan  inklusif.  Hal  ini  dikarenakan  dana yang  dibutuhkan  sangat  besar  jika  semua  sekolah  yang  telah  ditunjuk tersebut diberikan bantuan finansial. Maka, bantuan diberikan hanya kepada sekolah-sekolah  yang  mengajukan proposal permohonan  bantuan dana dan proposal  tersebut  diterima  karena  telah  dipertimbangkan  kelayakannya. Namun  demikian,  pihak  sekolah  sendiri  pun  mengakui  bahwa  sekolah sendiri  sudah  mengalokasikan  dana  untuk  penyelenggaraan  pendidikan inklusif.  Dana  yang  dibutuhkan  sekolah  pun  ada  juga  yang  berasal  dari pemerintah pusat yang diberikan lewat Direktorat PSLB.
f. Model Pendidikan Inklusif
Model  inklusif  yang  dipakai  di  lingkungan  Dinas  Pendidikan  Provinsi DKI  Jakarta  adalah  model  inklusif  moderat,  dimana  peserta  didik berkebutuhan khusus belajar bersama-sama dengan peserta didik lainnya di kelas  reguler.  Pada  kesempatan-kesempatan  tertentu  dimana  peserta  didik berkebutuhan khusus membutuhkan penanganan khusus maka peserta didik berkebutuhan  khusus  dipisahkan  untuk  diberikan treatment khusus.  Jadi,
Pada  prinsipnya,  peserta  didik  berkebutuhan  khusus  diberikan  kesempatan yang sama untuk mendapatkan pembelajaran di kelas bersama-sama dengan peserta  didik  yang  tidak  digolongkan  ke  dalam  anak-anak  berkebutuhan khusus.  Pemisahan  peserta  didik  berkebutuhan  khusus  dari  kelas  reguler
29 Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2007 Pasal 16.
dilakukan  hanya  pada  kesempatan-kesempatan  tertentu  dimana  proses pembelajaran tidak bisa disama ratakan. Hal tersebut merupakan bagian dari strategi  yang disesuaikan saja dengan kebutuhan. Pihak dinas sendiri tidak memberikan  aturan  ketat  mengenai  bagaimana  model  pendidikan  inklusif seharusnya  dipraktikkan  di  sekolah.  Sekolahlah  yang  paling  mengetahui kondisi  peserta  didiknya,  sehingga  kebutuhan  peserta  didik  harus diidentifikasi sendiri oleh sekolah.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  penyelenggaraan  pendidikan  inklusif  di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta mengacu kepada konsep inklusi  penuh  ( full  inclusion )  dimana  peserta  didik  berkebutuhan  khusus belajar secara penuh di kelas reguler. Dengan demikian model tersebut tidak sesuai dengan model yang ditentukan oleh pemerintah. Proses pembelajaran yang  diperuntukkan  bagi  peserta  didik  berkebutuhan  khusus  baik  penuh maupun parsial  hanya  merupakan bagian dari strategi  yang perlu dipahami dengan baik oleh guru-guru yang menangani pendidikan inklusif.
Model pendidikan  inklusif  moderat seperti  yang  menjadi ketentuan dari pemerintah  pusat  secara  literatur  tidak  ditemukan  karena  sebagaimana dinyatakan  Morrison,  pendidikan  inklusif  pada  dasarnya  memiliki  dua model. Pertama, yaitu  model  inklusi penuh ( full inclusion ) dimana  peserta didik  berkebutuhan khusus  menerima pembelajaran  individual dalam kelas reguler. Kedua, yaitu  model  inklusif  parsial  ( partial  inclusion )  dimana peserta  didik  berkebutuhan  khusus  sebagian  mengikuti  pembelajaran  yang berlangsung  di  kelas  reguler  dan  sebagian  lagi  dalam  kelas-kelas pull  out dengan bantuan guru pendamping khusus. 30
Model  kelas  inklusif  yang  dimodifikasi  sesuai  dengan  ketentuan pemerintah  yang  terdiri  dari  kelas  reguler  penuh,  kelas  reguler  dengan cluster , kelas reguler dengan pull out , kelas reguler dengan cluster dan pull out , kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian, dan kelas khusus penuh di  sekolah  reguler  sebagaimana  dinyatakan  oleh  Sip  Jan  Pijl  dan  Cor
30 George  Morrison, Early  Childhood  Education  Today, (New  Jersey:  Pearson  Education Inc., 2009), h. 462.
J.W.Meijer, 31 tidak  dipakai  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  inklusif  di Provinsi  DKI  Jakarta.  Sebagaimana  dinyatakan  pemerintah  pusat  lewat Direktorat  PSLB,  penyelenggaraan  pendidikan  bagi  peserta  didik berkebutuhan  khusus  di  Indonesia  tetap  mengambil  semangat  dan  filosofi inklusif.
Implementasi  kebijakan  penyelenggaraan  pendidikan  inklusif  di  Provinsi DKI Jakarta selalu dievaluasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Dinas  Pendidikan  Provinsi  DKI  Jakarta  melakukan  evaluasi  terhadap kebijakan  karena  melihat  pentingnya  proses  evaluasi  terhadap  kebijakan. Dalam hal ini Budi Winarno menyatakan bahwa evaluasi diperlukan untuk melihat  sejauh  mana  kebijakan  telah  mampu  memecahkan  masalah  atau tidak 32 .  Selain  itu,  evaluasi  tersebut  akan  menentukan  perubahan  terhadap kebijakan.  Kebijakan  Dinas  Pendidikan  Provinsi  DKI  Jakarta  terkait penyelenggaraan  pendidikan  inklusif  dapat  tetap  seperti  semula,  diubah, atau dihilangkan sama sekali. 33
Dari deskripsi dan analisis data di atas, kebijakan penyelenggaraan pendidikan Inklusif  di  Provinsi  DKI  Jakarta  telah  melalui  tahap-tahap  kebijakan  sebagai berikut:
a. Penyusunan  agenda,  dikaitkan  dengan  dimasukkannya  pendidikan  peserta didik  berkebutuhan  dalam  bentuk  pendidikan  inklusif  sebagai  salah  satu masalah  yang  perlu  disusun  dalam  agenda  kebijakan  Pemerintah  Daerah Provinsi DKI Jakarta.
b. Formulasi kebijakan, dikaitkan dengan formulasi kebijakan penyelenggaraan  pendidikan  inklusif  yang  secara  substansi  sama  dengan kebijakan dari tingkat pusat  dengan penyesuaian  yang disesuaikan dengan kemampuan sumber daya Provinsi DKI Jakarta
31 Sip  Jan  Pijl  dan Cor  J.W.Meijer, Factor  In  Inclusion:  A  Framework dalam  Sip  Jan  Pijl (eds.), Inclusive Education; A Global Agenda , (London: Routledge, 1997), h. 12.
32 Budi Winarno, Kebijakan Publik: Teori dan Proses , (Yogyakarta: Media Presindo, 2007), h. 34
33 Robert B. Denhardt dan Janet V. Denhardt, Public Administration: An Action Orientation ,
(Boston: Wadsworth, 2009), h. 55.
c. Adopsi  kebijakan,  dikaitkan  dengan  dilegitimasinya  kebijakan penyelenggaraan  pendidikan  inklusif  di  Provinsi  DKI  Jakarta  lewat Peraturan  Pemerintah  Daerah  Nomor  8  Tahun  2006  Tentang  Sistem Pendidikan  Nasional  dan  Peraturan  Gubernur  Nomor  116  Tahun  2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi
d. Implementasi  kebijakan,  dikaitkan  dengan  pelaksanaan  kebijakan penyelenggaraan  pendidikan  inklusif  seperti  penunjukkan  sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI  Jakarta,  pemberian  bantuan  kepada  sekolah-sekolah  penyelenggara program  pendidikan  inklusif,  pemberian  beasiswa  bagi  peserta  didik berkebutuhan khusus, dan lain-lain.
e. Evaluasi  kebijakan,  dikaitkan  dengan  monitoring  terhadap  pelaksanaan pendidikan  inklusif  yang  dilakukan  oleh  Bidang  SD/TK/PLB  Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

## C. KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  yang  telah  penulis  lakukan  mengenai  kebijakan penyelenggaraan  pendidikan  inklusif  di  Provinsi  DKI  Jakarta,  didapati kesimpulan sebagai berikut:
1. Pendidikan  inklusif  adalah  pendidikan  yang  tidak  membedakan  kelainan atau  kebutuhan  khusus  peserta  didik  dalam  hal  fisik,  mental,  dan emosional,  dan  sosial  dengan  berpijak  pada  prinsip  persamaan,  keadilan, dan  hak  individu.  Prinsip  tersebut  memberikan  peluang  kepada  setiap peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Definisi yang dipakai  pemerintah  untuk  pendidikan  inklusif  cenderung  untuk mendeskripsikan  penyatuan  anak-anak  berkelainan  (penyandang hambatan/cacat) ke dalam program sekolah. Aturan mengenai pendidikan inklusif  ingin  memberikan  pemahaman  mengenai  pentingnya  penerimaan anak-anak yang memiliki hambatan ke dalam kurikulum, lingkungan, dan interaksi  sosial  yang  ada  di  sekolah.  Walaupun  peserta  didik  dengan kecerdasan  dan/atau  bakat  istimewa  juga  dimasukkan  dalam  salah  satu
peserta  didik  pendidikan  inklusif,  keberadaan  mereka  tidak  banyak menjadi isu dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Dengan demikian pendidikan inklusif yang diselenggarakan di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi  DKI  Jakarta  berbicara  mengenai  hak  anak  berkebutuhan  khusus yang  memiliki  kelainan  atau  kekurangan  dalam  hal  fisik,  mental,  dan emosional  untuk  dapat  belajar  bersama  dengan  peserta  didik  lainnya  di sekolah reguler.
2. Tidak  terdapat  model  pendidikan  inklusif  yang  dijadikan  acuan  dalam penyelenggaraan  pendidikan  inklusif  di  lingkungan  Dinas  Pendidikan Provinsi  DKI  Jakarta.  Model  yang  terdapat  dalam  literatur  hanya dipandang sebagai bagian dari strategi yang perlu dipahami dan diterapkan oleh guru-guru pendidikan inklusif.
3. Belum  semua  kategori  peserta  didik  yang  telah  ditentukan  pemerintah tertampung  di  sekolah  inklusif.  Hal  ini  disebabkan  karena  keterbatasan sumber daya yang dapat memenuhi kebutuhan pelayanan pendidikan bagi semua  kategori  peserta  didik  berkebutuhan  khusus.  Selain  itu,  orang  tua anak berkebutuhan khusus banyak  yang  masih enggan  memasukkan anak mereka ke sekolah-sekolah inklusif
4. Penunjukan sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Provinsi DKI  Jakarta  melebihi  ketentuan  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  pusat. Jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Provinsi DKI Jakarta sendiri  hingga  saat  ini  belum  memenuhi  ketentuan  yang  termuat  dalam Peraturan  Gubernur  Nomor  116  Tahun  2007  Tentang  Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
5. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta memberikan bantuan dalam bentuk pelatihan  bagi  guru-guru  inklusi,  bantuan  finansial,  bantuan  sarana  dan prasarana,  dan  beasiswa  bagi  sekolah-sekolah  penyelenggara  pendidikan inklusif.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustyawati  dan  Solicha, Psikologi  Pendidikan  Anak  Berkebutuhan  Khusus, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009.
Anderson,  James  E.,  dkk., Public  Policy  and  Politics  in  America, California: Brooks/Cole Publishing Company, 1984.
________, Public Policy Making, New York: Holt, Rinehart and Winston, 1984.
Baihaqi,  MIF.  dan  M.  Sugiarmin, Memahami  dan  Membantu  Anak  ADHD, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.
Barton,  Len  dan  Felicity  Armstrong, Policy,  Experience,  and  Change;  Cross Cultural Reflection on Inclusive Education, Dordrecht: Springer, 2007.
Bungin,  M.  Burhan, Penelitian  Kualitatif,  Komunikasi,  Ekonomi,  Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya, Jakarta: Kencana, 2009.
Delphie,  Bandi, Pembelajaran  Anak  Berkebutuhan  Khusus  dalam  Setting Pendidikan Inklusi, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.
Direktorat  Manajemen  Pendidikan  Dasar  dan  Menengah, Policy  Brief,  Sekolah Inklusif;  Membangun  Pendidikan  Tanpa  Diskriminasi ,  No.  9.  Th.II/2008, Departemen Pendidikan Nasional.
Hallahan,  Daniel  P.  dkk., Exceptional  Learners:  An  Introduction  to  Special Education, Boston: Pearson Education Inc., 2009.
Islamy,  M.  Irfan, Prinsip-Prinsip  Perumusan  Kebijaksanaan  Negara, Jakarta: Bina Aksara, 1988.
Keputusan  Kepala  Dinas  Pendidikan  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta Nomor 842/2009 Tentang Penunjukkan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi  TK,  SD,  SMP  yang  Mendapatkan  Biaya  Operasional  Tahun Anggaran 2009.
Keputusan  Kepala  Dinas  Pendidikan  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta Nomor  1190/2010  Tentang  Penunjukkan  Nama-nama  TK,  SD,  SMP,  dan SMA/SMK  Penyelenggara  Pendidikan  Inklusif  di  Provinsi  DKI  Jakarta Tahun 2010.
Lindgren, Henry Clay, Educational Psychology in the Classroom, Tokyo: Charles E. Tuttle Company, 1967.
Moloeng,  Lexy  J., Metodologi  Penelitian  Kualitatif, Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya, 2009.
Morrison,  George  S., Early  Childhood  Education  Today, New  Jersey:  Pearson Education Inc., 2009.
Nawawi,  Hadari  dan  Martini  Hadari, Instrumen  Penelitian  Bidang  Sosial, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995.
Pedoman  Umum  Penyelenggaraan  Pendidikan  Inklusif,  Direktorat  Pembinaan Sekolah  Luar  Biasa  Direktorat  Jenderal  Manajemen  Pendidikan  Dasar  dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, 2007.
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 116 Tahun 2007.
Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  70  Tahun  2009  Tentang Pendidikan  Inklusif  Bagi  Peserta  Didik  yang  Memiliki  Kelainan  dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005  Tentang  Standar  Nasional Pendidikan.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Biasa.
Perlu  Pelatihan  Khusus  untuk  Guru;  Sekolah  Inklusi  Butuh  Pengajar, Kompas, Rabu, 3 Maret 2010.
Pijl,  Sip  Jan  ( eds ), Inclusive  Education:  A  Global  Agenda, London:  Routledge, 1997.
Putt,  Allen  D.  dan  J.  Fred  Springer, Policy  Research;  Concepts,  Methods,  and Application, New Jersey: Prentice Hall, 1989.
Reid,  Gavin, Dyslexia  and  Inclusion;  Classroom  Approaches  for  Assesment,
Teaching and Learning, London: David Fulton Publisher, 2005.
Santrock, John W., Psikologi Pendidikan , Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
Schulz,  Jane  B., Mainstreaming  Exceptional  Students;  A  Guide  for  Classroom Teachers, Boston: Allyn and Bacon, 1991.
Smith,  J.  David, Inklusi:  Sekolah  Ramah  untuk  Semua ,  Bandung:  Penerbit Nuansa, 2006.
Stephens,  Thomas  M.  dkk., Teaching  Mainstreamed  Students, Canada:  John Wiley&Sons, 1982.
Suharto, Edi, Analisis Kebijakan Publik; Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial, Bandung: CV. Alfabeta, 2005
Surat Edaran Dirjen Dikdasmen No. 380/C.C6/MN/2003 Tanggal 20 Januari 2003 Perihal Pendidikan Inklusif.
Taylor,  Ronald  L., Assesment  of  Exceptional  Students;  Educational  and Psychological Procedures , New Jersey: Pearson Education Inc., 2009, Cet.
Ke-8.