## J-MAS
Program Magister Manajemen Universitas Batanghari ISSN 2541-6243 (Online), ISSN 2541-688X (Print), DOI 10.33087/jmas.v7i1.368

## Analisis Kausalitas Belanja Modal, Bantuan Sosial dan Indeks Pembangunan Manusia
Rahmi Handayani*, Ahmad Soleh, Agus Santoso, Yunie Rahayu Universitas Muhammadiyah Jambi *Correspondence email: rahmi.handayani@umjambi.ac.id, ahmad.soleh@umjambi.ac.id, agus.santoso@umjambi.ac.id, yunierahayu.2106@gmail.com
Abstrak. Pembangunan  manusia  merupakan  ujung  tombak  dalam  perencanaan  pembangunan.  Untuk  mengukur  seberapa  besar capaian pembangunan manusia maka digunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Semakin tinggi nilai IPM disuatu wilayah  maka  tingkat  kesejahteraan  di  wilayah  tersebut  semakin  baik.  Sehingga  seringkali  IPM  dianggap  telah  dapat  mewakili tingkat  kesejahteraan  penduduk,  karena  dalam  IPM  mencakup  unsur  yang  meliputi  variabel  ekonomi  dan  non  ekonomi.  Untuk menopang  proses  pembangunan  manusia  maka  perlu  adanya  alokasi  dalam  pembiayaan.  Besarnya  belanja  modal  dan  belanja bantuan  sosial  tentu  mempunyai  keterkaitan  yang  erat  dengan  indek  pembangunan  manusia.  Berdasarkan  data  BPS  Provinsi Jambi  menunjukkan  adanya  fenomena  menarik  dimana  Belanja  Modal  dan  Belanja  Bantuan  Sosial  mengalami  fluktuasi  setiap tahunnya namun IPM selalu mengalami peningkatan. Atas dasar masalah tersebut maka penelitian ini sangat penting dan menarik untuk  dilakukan.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  kondisi,  Hubungan  Kausalitas  (timbal  balik),  Belanja  Modal, Belanja Bantuan Sosial dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta respon IPM akibat guncangan (shock) dari Belanja Modal dan Belanja Bantuan Sosial.  Penelitian  ini  menggunakan  analisis deskriptif  kualitatif dan kuantitatif  dengan pendekatan library reseach, dengan menggunakan data sekunder dalam bentuk data panel yang bersumber dari laporan statistik keuangan pemerintah daerah  dan  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  serta  instansi  dan  literature  lainnnya  yang  relevan  selama  periode  2010-2019  di  11 Kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Alat analisis yang digunakan untuk menggambarkan kondisi belaja modal, bantuan sosial dan IPM  digunakan  model  pertumbuhan,  dan  alat  analisis  untuk  menganalisis  hubungan  kausalitas  dan  respon  IPM  akibat  Belanja Modal dan Belanja Bantuan Sosial digunakan model VAR ( Vector Autoregression ) . Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi belanja  modal,  bantuan  sosial  dan  IPM  di  Kabupaten/kota di  Provinsi  Jambi  mengalami  trend  yang positif. Terdapat  hubungan kausalitas  satu  arah  antara  variabel  dependen  dan  variabel  independen  serta  dalam  periode  penelitian  jika  terjadi shock atau guncangan pada Belanja Modal dan Belanja Bantuan Sosial maka akan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia  Kab/Kota di Provinsi Jambi.
Kata kunci : Infrastruktur; Pertumbuhan Ekonomi
Abstract.  Human  development  is  the  spearhead  in  development  planning.  To  measure  how  much  human  development achievements are used, the Human Development Index (HDI) indicator is used. The higher the HDI value in one region, the better the level of welfare in the region. So often HDI is considered to have been able to represent the level of welfare of the population, because in HDI includes elements that include economic and non-economic variables. To sustain the human development process, there needs to  be an allocation in financing. The amount of capital  expenditure and social assistance spending certainly has  a close relationship  with human development indexes. Based on data from BPS Jambi Province shows an interesting phenomenon where Capital Expenditure and Social Assistance Spending fluctuate every year but HDI always increases. On the basis of these problems,  this  research  is  very  important  and  interesting  to  do.  The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  conditions,  Causality Relations  (reciprocity),  Capital  Expenditure,  Social  Assistance  Spending  and  Human  Development  Index  (HDI),  as  well  as  hdi response due to  shocks from capital expenditure and social assistance spending. This research uses qualitative and quantitative descriptive analysis with a library reseach approach, using secondary data in the form of panel data sourced from the financial statistics reports of local governments and the Central Statistics Agency (BPS) as  well as other relevant agencies and literature during the period 2010-2019 in 11 districts / cities in Jambi Province. Analytical tools used to describe the condition of capital gains,  social  assistance  and  HDI  are  used  growth  models,  and  analytical  tools  to  analyze  causality  relationships  and  HDI responses due to Capital Expenditure and Social Assistance Spending are used VAR (Vector Autoregression) models. The results showed that the condition of capital expenditure, social assistance and HDI in regencies / cities in Jambi Province experienced a positive  trend.  There  is  a  one-way  causality  relationship  between  dependent  variables  and  independent  variables  and  in  the research period if there is a shock or shock in Capital Expenditure and Social Assistance Spending it will affect the Kab / Kota Human Development Index in Jambi Province.

## Keywords: Infrastructure; Economic Growth

## Pendahuluan
Salah satu komponen yang dapat mempengaruhi pembangunan manusia adalah belanja daerah. Belanja daerah dalam  hal  ini  adalah  belanja  modal  dan  belanja  bantuan  sosial  yang  keduanya  merupakan  bagian  dalam  APBD  dan berkaitan dengan peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang digambarkan melalui indeks pembangunan manusia. Poin pentingnya adalah sejauhmana belanja daerah tersebut mampu memberikan dampak pada peningkatan  kesejahteraan.  Belanja  modal  dan  belanja  bantuan  sosial  sama-sama  mempunyai  tujuan  untuk
meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  maskipun  dalam  alokasi  yang  berbeda.  Oleh  karena  itu  peran  keduanya sangat penting, jika belanja bantuan sosial dan belanja modal disalurkan tepat sasaran maka akan memberikan dampak terhadap  kesejahteran  masyarakat  dan  pertumbuhan  ekonomi  sehingga  secara  otomatis  akan  meningkatkan  Indeks pembangunan manusia.
Sasana (2012) menyatakan bahwa tidak semua daerah dengan jumlah belanja daerah yang tinggi memiliki IPM yang  tinggi  pula.  Tingkat  IPM  yang  tinggi  pun  belum  tentu  merupakan  kontribusi  penuh  dari  alokasi  belanja  yang dilakukan  oleh  pemerintah  daerah.  Pencapaian  tingkat  kesejahteraan  tersebut  dapat  dilakukan  secara  mandiri  oleh masyarakat  dan  sangat  dipengaruhi  oleh  kondisi  dan  kekuatan  ekonomi,  sosial,  dan  budaya  masyarakat  itu  sendiri (Badrudin, 2011); (Mirza, 2012). Namun, pengalokasian belanja rutin dan belanja modal yang dilakukan secara tepat akan  berdampak  pada  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Berdasarkan  data  BPS  Provinsi  Jambi  menunjukkan adanya  fenomena  menarik  dimana  belanja  modal  dan  belanja  bantuan  sosial  mengalami  fluktuasi  dari  tahun  2010- 2019,  tetapi  IPM  selalu  mengalami  peningkatan  meskipun  peningkatan  tersebut  tidak  terlalu  tinggi.  Ini  berarti bertentangan dengan teori yang ada dan terdapat sesuatu yang terjadi dan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Penelitian ini  bertujuan  untuk  menganalisis  kondisi  kondisi  Belanja  Modal,  Belanja  Bantuan  Sosial  dan  IPM,  Hubungan Kausalitas  antara  Belanja  Modal,  Belanja  Bantuan  Sosial  dan  IPM  dan  Respon  IPM  akibat  Stimulus  dari  Belanja Modal dan Belanja Bantuan Sosial di kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

## Tinjauan Pustaka Pembangunan Manusia
Pembangunan manusia adalah perluasan pilihan bagi manusia dengan manusia sebagai fokusnya (Qasim, 2013). Pembangunan  manusia  melihat  secara  bersamaan  semua  isu  dalam  masyarakat,  seperti  pertumbuhan  ekonomi, perdagangan,  ketenagakerjaan,  kebebasan  politik  dan  nilai-nilai  kultural  dari  sudut  pandang  manusia  serta  jender. Pembangunan manusia memperhatikan  seluruh  aspek  secara  komprehensif dari semua sektor (BPS, 2001). Berbagai konsep yang dibahas dalam pembangunan manusia seperti: konsep dan ukuran pembangunan manusia, dimensi global pembangunan  manusia,  partisipasi  penduduk,  dimensi  baru  dari  keamanan  manusia,  gender  pertumbuhan  ekonomi, pengentasan  kemiskinan  dan  masih  banyak  lagi.  Sementara  menurut  Firdausy  (1998),  ada  empat  komponen  utama dalam  paradigma  pembangunan  manusia,  yaitu:  pemerataan  dan  kesetaraan,  berkelanjutan,  produktivitas,  dan pemberdayaan.

## Indeks Pembangunan Manusia
IPM  digunakan  untuk  mengklasifikasikan  apakah  suatu  negara  termasuk  kategori  negara  maju,  negara berkembang  atau  negara  terbelakang.  IPM  digunakan  untuk  merefleksikan  sejauh  mana  upaya  dan  kebijakan  yang dilakukan  dalam  kerangka  pembangunan  manusia,  khususnya  melalui  upaya  pengentasan  kemiskinan,  peningkatan kualitas  sumberdaya  manusia,  dan  partisipasi  penduduk  dalam  pembangunan. BPS  (2001)  menyebutkan  bahwa menurut  skala  internasional  indeks  pembangunan  manusia  dikategorikan  menjadi  3  kategori  dan  4  sub  kategori sebagai berikut:

## Tabel 1
Kategori dan Sub Kategori Indeks Pembangunan Manusia (Menurut Skala Internasional)
No. Kategori Sub kategori Angka IPM 1 Tinggi Tinggi 80,00 - 100 2 Menengah Menengah Atas 66,00 – 79,99 Menengah Bawah 50,00 – 65,99 3 Rendah Rendah 0 – 49,99
Sumber: BPS (2001)

## Belanja Modal
Belanja  modal  merupakan  merupakan  belanja  untuk  investasi  pembanguan  sarana  prasarana  publik,  seperti sarana  transportasi,  fasilitas  kesehatan,  fasilitas  pendidikan,  telekomunikasi  dan  lain  lain  baik  yang  berupak  fisik maupun  non  fisik.  Menurut  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP)  belanja  modal  adalah  pengeluaran  yang  dilakukan dalam  rangka  pembentukan  modal  yang  sifatnya  menambah  asset  tetap/  investaris  yang  memberikan  manfaat  lebih dari  satu  periode  akutansi,  termasuk  didalamnya  dalah  pengeluaran  untukk  biaya  pemeliharaan  yang  sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat serta meningkatkan kapasitas dan kualitas asset. (Azzahra dkk, 2016).

## Belanja Bantuan Sosial
Menurut PMKR  254/PMK.  05/2015 ,  tentang  belanja  bantuan  sosial  pada  K/L,  bantuan  sosial  merupakan pengeluaran  berupa  transfer  uang,  barang  atau  jasa  yang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat  atau  daerah  kepada masyarakat  guna  melindungi  masyarakat  dari  kemungkinan  terjadinya  resiko  sosial  meningkatkan  ekonomi  dan
Rahmi Handayani et al., Analisis Kausalitas Belanja Modal, Bantuan Sosial dan Indeks Pembangunan Manusia
meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Resiko  sosial  dimaksud  adalah  kejadian  atau  peristiwa  yang  dapat menimbulkan  potensi  terjadinya  kerentanan  sosial  baik  yang  ditanggung  oleh  individu,  keluarga,  kelompok  atau masyarakat  sebagai  dampak  dari  krisis  sosial,  krisis  ekonomi,  krisis  politik,  fenomena  alam  dan  bencana  alam  yang ika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  analisis  deskriptif  kualitatif  dan  kuantitatif  dengan  pendekatan library  reseach. Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  dalam  bentuk  data  panel  yang  bersumber  dari  laporan  statistik  keuangan pemerintah daerah dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi. Penelitian ini dilakukan pada 11 Kabupaten/kota di  Provinsi  Jambi  selama  periode  2010-2019.  Alat  analisis  yang  digunakan  dalam  menjawab  permasalahan  pertama kondisi Belanja Modal, Belanja Bantuan Sosial dan IPM maka digunakan analisis deskriptif kualitatif dengan bantuan model  perkembangan.  Model  VAR  ( Vector  Autoregression ) yaitu mengetahui  hubungan  timbal  balik  antar  variabel maka  alat  analisis  yang  digunakan  adalah  analisis Granger  Causality dan  menganalisis  respon  dari  IPM  akibat guncangan ( shock ) Belanja Modal dan Belanja Bantuan Sosial maka digunakan alat analisis Impuls Response. Dengan melalui  beberapa  tahapan  diantaranya:  Uji Stasioneritas ( unit  root  test ),  Uji kointegrasi dan  uji kausalitas granger . (Sari  Supadmi, 2016).
Pendekatan VAR merupakan permodelan setiap variabel endogen dalam sistem sebagai fungsi dari Lag semua variabel  endogen  dalam  sistem  (Enders,  2004).  Estimasi  model  VAR  untuk  melihat  pengaruh  Belanja  Modal  dan Belanja  Bantuan  Sosial  terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  di  Provinsi  Jambi  dapat  dituliskan  sebagai  berikut: (Juanda dkk, 2012)
BS it = dimana :  IPM : Indeks Pembangunan Manusia;  BM : Belanja Modal (Juta Rupiah); BS : Belanja Bantuan Sosial (Juta Rupiah); β 0 : Konstanta; 𝛽 1, 𝛽 2 : Koefisien regresi; e it : Unsur kesalahan penganggu; it : i menunjukkan cross section (n) dan t adalah periode waktu (2010,…,2019); t-n : Periode sebelumnya

## Hasil
Kondisi Belanja modal, belanja Bantuan dan IPM

## Perkembangan Belanja Modal di Provinsi Jambi
Berdasarkan data yang ada, realisasi belanja terbesar pada tahun 2019 yang mencapai 3,5 triliun lebih, realisasi belanja modal terkecil terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 0,8 triliun lebih.

## Tabel 2
Pertumbuhan Belanja Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun Belanja Modal (Juta Rp) Pertumbuhan (%) 2013 937.986 - 2014 818.059 -12,79 2015 2.737.641 234,65 2016 2.784.787 1,72 2017 3.000.103 7,73 2018 2.913.597 -2,88 2019 3.688.004 26,58 2020 3.607.907 -2,17 Rata - Rata Pertumbuhan 36,12

## Sumber: data olahan

## Perkembangan Belanja Bantuan Sosial di Provinsi Jambi
Bantuan sosial bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Bantuan sosial sebagaimana dimaksud diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tiak wajib dan tidak harus diberikan setiap  tahun  anggaran.  Bantuan  sosial  dalam  keadaan  tertentu  dapat  berkelanjutan  sebagaimana  dimaksud  diartikan bahwa  belanja  bantuan  sosial  dapat  diberikan  untuk  mempertahankan  taraf  kesejahteraan  sosial  dan/atau mengembangkan  kemandirian  serta  untuk  menjaga  kinerja  sosial  yang  telah  tercapai  agar  tidak  menurun  kembali. Bantuan  sosial  dapat  dalam  bentuk  uang  maupun  barang.adapun  Bantuan  sosial  dalam  bentuk  barang  dapat  berupa peralatan  dan  mesin,  gedung  dan  bangunan,  dan  asset  tetap  lainnya  sesuai  Peraturan  Perundang-undangan.  Bantuan sosial  diberikan  tidak  secara  terus  menerus/tidak  berulang  setiap  tahun  anggaran  tetapi  diberikan  secara  selektif  dan memiliki kejelasan peruntukkan penggunaannya.

## Tabel 3
Alokasi Anggaran Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013-2018
Tahun Belanja Bantuan Sosial (Juta Rp) 2013 33.441 2014 19.519 2015 40.852 2016 23.957 2017 39.130 2018 34.776 2019 50.076 2020 76.647
Rata - Rata Pertumbuhan
Sumber: data olahan

## Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi
Kesuksesan  Provinsi  Jambi  dalam  membangun  sumberdaya  manusia  dapat  tercermin  dari  angka  IPM,  artinya semakin tinggi  IPM di provinsi Jambi maka akan semakin berhasil pembangunan manunia oleh pemerintah Provinsi Jambi.

## Tabel 4
Indeks Pembangunan Manusia per Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Kabupaten/Kota Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Kerinci 67.49 67.96 68.89 69.68 70.03 70.59 70.95 71.21 Merangin 65.82 66.21 67.40 67.86 68.30 68.81 69.07 69.19 Sarolangun 67.13 67.67 68.10 68.73 69.03 69.41 69.72 69.86 Batanghari 67.24 67.68 68.05 68.70 68.92 69.33 69.67 69.84 Muarao Jambi 65.14 65.71 66.66 67.55 67.86 68.34 69.01 69.18 Tanjung Jabung timur 59.41 59.88 61.12 61.88 62.61 63.32 63.92 64.43 Tanjung jabung barat 63.54 64.04 65.03 65.91 66.15 67.13 67.54 67.54 Tebo 65.91 66.63 67.29 68.05 68.16 68.67 69.02 69.14 Bungo 67.54 67.93 68.34 68.77 69.04 69.42 69.86 69.92 Kota jambi 74.21 74.86 75.58 76.14 76.74 77.41 78.26 78.37 Kota sungaipenuh 72.09 72.48 73.03 73.35 73.75 74.67 75.36 75.42 Provinsi jambi 67.76 68.24 68.69 69.62 69.99 70.65 71.26 71.29

## Sumber: data olahan
Hubungan  Kausalitas  antara  Belanja  Modal  dan  Belanja  Bantuan  Sosial  Terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi
Sebelum menganalisis hubungan kausalitas  antara masing-masing variabel, perlu dilakukan terlebih dahulu uji stasioneritas  dan  uji  kointegrasi.  Tujuan  uji  stasioneritas  ini  untuk  menganalisis  data  time  series  stasioner  ada  tidak stasioner,  karena  pada  umumnya  data  time  series  tidak  stasioner  dan  regresi  dengan  menggunakan  data  yang  tidak stasioner  akan  menyebabkan spurious  regression (ditandai  dengan  nilai R 2 yang  tinggi  dan t-stat,  F-stat yang signifikan tetapi dw relatif kecil  0,5). Uji stasioneritas variabel pada data panel menggunakan uji ADF ( Augmented Dickey Fuller ) atau PP ( Phillips-Peron ). Data dikatakan tidak mengandung unit root atau  bersifat stasioner jika nilai Prob. ADF dan PP lebih kecil dari nilai signifikansi 1%, 5%, dan 10 %. Uji dilakukan dengan menggunakan program EViews 8.0 dengan hasil yang digambarkan melalui tabel yang telah dilampirkan. Kesimpulan dari hasil uji akar unit yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian tidak seluruhnya stasioner pada tingkat level. Ketidakstasioneran data dilihat dari nilai prob. ADF dan PP yang lebih besar dari nilai kritis pada taraf nyata  1%,  5%  maupun  10%.  Oleh  karena  itu,  pengujian  akar-akar  unit  ini  perlu  dilanjutkan  pada  tingkat first difference. Setelah dilakukan uji akar pada first difference , barulah semua data stasioner pada critical value baik 1%, 5% maupun 10% (terlampir). Artinya data yang digunakan pada penelitian ini terintegrasi atau stasioner pada tingkat first  difference. Dapat  disimpulkan  bahwa  pada  penelitian  ini  data  belanja  modal,  belanja  bantuan  sosial  dan  IPM stasioner pada tingkat first difference dan boleh dilanjutkan dengan uji kointegrasi.
Uji  kointegrasi  disini  digunakan  untuk  mengetahui  apakah  terdapat  jangka  panjang  antara  masing-masing variabel.  Apabila  terdapat data yang stasioner pada proses diferensi data, maka  kita harus melakukan uji  kointegrasi untuk  mengetahui  apakah  data  mempunyai  hubungan  dalam  jangka  panjang  atau  tidak.  Apabila  terdapat  kointegrasi maka model  ini disebut model VECM, tetapi apabila  tidak terdapat  kointegrasi maka model ini disebut model VAR dengan data diferensi (VAR in difference). Dari hasil uji stasioner diketahui bahwa terdapat data yang stasioner pada proses diferensi data, maka  untuk selanjutnya harus dilakukan uji  kointegrasi. Berdasarkan hasil  uji kointegrasi data
panel  yang  telah  dilakukan  dapat  disimpulkan  bahwa  berdasarkan  nilai  prob.  ADF,  nilai  prob.  ADFnya  lebih  besar daripada  nilai  kritis  pada  tingkat  α=5%.  Yaitu  0,29    0.05.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  terjadi kointegrasi  antar  variabel  dan  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  terdapat  hubungan  jangka  panjang  antara  Indeks Pembangunan Manusia, Belanja Modal dan Belanja Bantuan Sosial.
Setelah dilakukannya uji stasioneritas dan uji kointegrasi, maka dilanjutkan dengan uji kausalitas atau Granger Causality test yang digunakan untuk melihat hubungan kausalitas (timbal balik) antara variabel-variabel yang diteliti yaitu IPM, BM dan BBS. Kesimpulan dari hasil uji causality test yang telah dilakukan yaitu : BM does not Granger Cause IPM = 0. 1409 ; IPM does not Granger Cause BM = 0.0702; BBS does not Granger Cause IPM = 0.3815; IPM does not Granger Cause BBS = 0.2149. Sehingga dapat disimpulkan bahwa:
1. IPM tidak mempengaruhi BM, karena nilai probabilitas-nya lebih besar dari tingkat signifikan 5% ataupun 10% → (0,05  0,1409  0,10).
2. BM mempengaruhi IPM, karena nilai probabilitas-nya lebih kecil dari tingkat signifikan 10% → (0,07  0,10).
3. IPM tidak mempengaruhi BBS, karena  nilai  probabilitas-nya lebih besar dari tingkat signifikan 5% ataupun 10% → (0,05  0,3815  0,10).
4. BBS tidak mempengaruhi  IPM, karena  nilai  probabilitas-nya lebih besar dari tingkat signifikan 5% ataupun 10% → (0,05  0,2149  0,10).
Berdasarkan  hasil  uji  Kausalitas  Granger  menunjukkan  terjadi  hubungan  kausalitas  satu  arah  antara  Belanja Modal  dengan  IPM  selama  kurun  waktu  2013-2018.  Sedangkan,  Belanja  Bantuan  Sosial  tidak  mempengaruhi  IPM, begitu pula sebaliknya. Pola atau arah hubungan kausalitas adalah dari belanja modal ke IPM. Artinya, Belanja Modal mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia tetapi dengan pengaruh yang sangat kecil yaitu hanya sebesar 7%.
Analisis  Respon  Akibat  Perubahan  Belanja  Modal  dan  Belanja  Bantuan  Sosial  terhadap  Indeks  Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

## Sumber: data olahan

## Gambar 1 Grafik Impuls Response (IRF)
Gambar 1 response of IPM to BM, menjelaskan respon IPM, karena adanya shock atau guncangan pada variabel BM (Belanja Modal). Gambar 1 tersebut dapat dilihat bahwa alokasi belanja modal dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dilihat berdasarkan angka  indeks pembangunan manusia di Provinsi Jambi. Perubahan yang terjadi pada belanja modal ini membutuhkan waktu dua triwulan untuk dapat meningkatkan IPM hingga triwulan 10, karena penggunaan alokasi belanja modal yang digunakan untuk infrastruktur layanan publik ini tidak dapat secara langsusng dirasakan  manfaatnya  karena  dibutuhkan  rentan  waktu  yang  lama  untuk  memperbaiki  sarana  dan  prasarana  publik. Jadi  pengaruh  belanja  modal  ini  berpengaruh  tetapi  pengaruhnya  secara  tidak  langsung  karena  dibutuhkan  beberapa waktu.  Ini  menunjukkan  bahwa  alokasi  belanja  modal  kabupaten/kota  di  Provinsi  Jambi  dapat  memperbaiki kesejahteraan  masyarakat  dengan  mangalokasikan  anggaran  belanja  modal  secara  teapat  sasaran  yaitu  untuk memperbaiki sarana dan prasaran publik baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi maupun infrastruktur lainnya. Sehingga akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki kualitas pembangunan manusia yang tergambarkan oleh meningkatnya angka indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Jambi.
Gambar  1  juga  menjelaskan  respon  IPM,  karena  adanya  shock  atau  guncangan  pada  variabel  BBS  (Belanja Bantuan  Sosial).  Adanya  guncangan  pada  BBS  periode  2013-2018  sama  sekali  tidak  mampu  meningkatkan  angka IPM,  malah  menyebabkan  terjadinya  penurunan  angka  IPM.  Jadi,  berdasarkan  hasil  olahan  data  dilihat  bahwa
guncangan  yang  terjadi  pada  belanja  bantuan  sosial  kabupaten/kota  di  provinsi  jambi  periode  2013-2018  tidak berpengaruh  terhadap  indeks  pembangunan  manusia.  Hal  ini  disebabkan  oleh  beberapa  faktor  diantaranya  yaitu  : (Latrini, 2019)
1. Anggaran  belanja  bantuan  sosial  di  Provinsi  Jambi  yang  masih  sangat  kecil  sekali,  sehingga  belum  dapat dikatakan mampu untuk mendorong peningkatan kesejahteraan publik baik dalam bentuk  bantuan berupa barang maupun uang sesuai dengan tujuan dari belanja bantuan sosial itu sendiri.
2. Adanya kasus beasiswa yang bermasalah di Provinsi Jambi yang dananya diambil dari anggaran belanja bantuan sosial.  Karena  seharusnya  dana  beasiswa  tidak  diambil  dari  belanja  bantuan  sosial.  Hal  ini  menyebabkan terjadinya penyimpangan alokasi anggaran belanja bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.
3. Penggunaan  anggaran  belanja  bantuan  sosial  yang  digunakan  untuk  kepentingan  pribadi,  seperti  transportasi, pembayaran tagihan, pembelian laptop, dll.
4. Faktor-faktor  tersebut  merupakan  penyimpangan-penyimpangan  yang  terdapat  pada  pengalokasian  dana  belanja bantuan sosial, sehingga tidak tepat sasaran. Seharusnya belanja ini digunakan untuk membantu masalah masalah sosial yang ada sehingga dapat mengurangi kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat. Dengan pengalokasian yang  tidak  tepat  sasaran  ini  mengakibatkan  masyarakat  tidak  mendapatkan  bantuan  yang  seharusnya  mereka dapatkan  untuk  mengatasi  masalah  sosial  seperti  pendidikan,  kemiskinan  ataupun  lainnya,  sehingga  membuat masyarakat menjadi tidak sejahtera dan membuat angka IPM menjadi turun.

## Simpulan
Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa:
1. Kondisi belanja modal, bantuan sosial dan IPM di Kabupaten/kota di Provinsi Jambi mengalami peningkatan dan trend yang positif.
2. Terdapat hubungan kausalitas satu arah antara variabel dependen dan variabel independen. Dimana Belanja Modal mempengaruhi  IPM  tetapi  pengaruhnya  sangat  kecil  sekali  karena  hanya  sebesar  7%.  Artinya,  alokasi  Belanja Modal belum mampu untuk dapat meningkatkan angka Indeks Pembangunan Manusia Kab/Kota di Provinsi Jambi. Sedangkan Belanja Bantuan  Sosial tidak memiliki hubungan kausalitas dengan  IPM, sehingga dapat disimpulkan bahwa Belanja Bantuan Sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.
3. Dalam periode penelitian jika terjadi shock atau guncangan pada Belanja Modal dan Belanja Bantuan Sosial maka akan  mempengaruhi  Indeks  Pembangunan  Manusia  Kab/Kota  di  Provinsi  Jambi.  Jadi,  adanya  shock  atau guncangan  yang  terjadi  pada  Belanja  Modal  akan  memberikan  dampak  positif  terhadap  IPM  yaitu  meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi tetapi dengan pengaruh yang sangat kecil sekali.

## Daftar Pustaka
Azzahra, F., Prihanto, P. H.,  Amzar, Y. V. 2016. Analisis pengaruh belanja modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi. e-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan , 5 (2).
Badrudin, R.,  Khasanah, M. 2011. Pengaruh Pendapatan dan Belanja Daerah Terhadap Pembangunan Manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Buletin Ekonomi , 9 (1). BPS. 2001. Statistik Indonesia. Enders W. 2004. Applied Econometric Time Series . John Willey and Sons, Inc Firdausy, C. 1998. Dimensi manusia dalam pembangunan berkelanjutan . Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Juanda, Bambang dan Junaidi. 2012. Ekonometrika Deret Waktu: Teori dan Aplikasi . IPB Press. Bogor. Latrini,  M.  Y.,  2019.  Pengaruh  Alokasi  Belanja  Operasi  dan  Belanja  Modal  pada  Indeks  Pembangunan  Manusia. E Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 26 (2).
Mirza,  D.  S.  2012.  Pengaruh  kemiskinan,  pertumbuhan  ekonomi,  dan  belanja  modal  terhadap  indeks  pembangunan manusia di Jawa Tengah tahun 2006-2009. Economics Development Analysis Journal , 1 (2). PMKR. 254/PMK.05/2015. Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara. Qasim, A. W. 2013. United Nations Development Programme (UNDP). Human Development Report 2013. Pakistan Development Review , 52 (1), 95-96. Sasana, H. 2012. Peran desentralisasi fiskal terhadap kinerja ekonomi di Kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. Sari,  I.  A.  C.  Y.,    Supadmi,  N.  L.  2016.  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  Dan  Belanja  Modal  Pada  Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 15 (3), 2409-2438.