## PUBLIKASI PENELITIAN TERAPAN DAN KEBIJAKAN
e-ISSN: 2621-8119 DOI: https://doi.org/10.46774/pptk.v5i2.497

## DETERMINAN KEPATUHAN UMKM TERHADAP PERPAJAKAN DENGAN SEM  (STRUCTURAL EQUATION MODELING)

## DETERMINANTS OF MSMES COMPLIANCE WITH TAXATION WITH SEM (STRUCTURAL EQUATION MODELING)
Muji Gunarto * , Mohammad Rommy Dermawan Universitas Bina Darma Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia
* Korespondensi Penulis: Phone: +6285709080744 , email : mgunarto@binadarma.ac.id

## ABSTRACT
Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are one of the most important parts of the people's economy and are currently very helpful for the government in absorbing workers because this was proven during the search for the monetary crisis several decades ago and during  the  pandemic.  The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  tax  sanctions,  level  of understanding of taxes, tax rates, and tax service services on MSME taxpayer compliance in the culinary field. The method in this study is to use quantitative research, by distributing questionnaires to the object of culinary SMEs. The population of this study amounted to 32,727 MSMEs in the culinary field. The sample in this study amounted to 140 respondents with a random distribution of questionnaires. The analytical technique used is Structural Equation  Modeling  Analysis.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  level  of understanding of taxes and tax rates has a positive effect on MSME Taxpayer Compliance. Suggestions with the findings of this research, it is hoped that MSME actors in the Culinary field  can  immediately  utilize  and  carry  out  or  implement  Taxpayer  Compliance,  Tax Sanctions,  Tax  Understanding  Levels,  Tax  Rates,  and  Fiscal  Services  properly  and appropriately,  and  with  this  research,  it  is  hoped  that  MSMEs  in  the  culinary  field  can comply with or improve compliance in paying MSME taxes . Keywords: f iscal services, level of tax understanding, taxpayer compliance tax penalties, tax rates.

## ABSTRAK
Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  merupakan  salah  satu  bagian  terpenting dalam perekonomian rakyat yang saat ini sangat membantu pemerintah dalam penyerapan terhadap  para  pekerja  karena  hal  ini  terbukti  pada  saat  pencarian  krisis  moneter  dalam beberapa  dekade  yang  lalu  dan  terjadi  pula  dimasa  pandemi.  Tujuan  penelitian  ini digunakan  untuk  menganalisis  sanksi  pajak,  tingkat  pemahaman  pajak,  tarif  pajak,  dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di bidang kuliner. UMKM yang bergerak  di  bidang  kuliner  menjadi  objek  penelitian  ini  dipilih  dikarenakan  alasan banyaknya responden yang akan diperoleh dalam penelitian ini. Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian kuantitatif, dengan cara menyebarkan kuesioner kepada objek  UMKM  kuliner.  Populasi  penelitian  ini  berjumlah  sebanyak  32.727  UMKM  di bidang kuliner. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 140 responden dengan penyebaran kuesioner secara acak. Teknik analisis yang digunakan adalah Analisis Structural Equation Modeling . Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman pajak dan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Rekomendasi dengan adanya temuan hasil penelitian ini diharapkan para pelaku UMKM dibidang kuliner agar dapat  segera  memanfaatkan  dan  melakukan  atau  melaksanakan  kepatuhan  wajib  pajak, sanksi pajak, tingkat pemahaman pajak, tarif pajak, dan pelayanan fiskus dengan baik dan tepat, dan  dengan adanya penelitian ini diharapkan agar UMKM di bidang  kuliner  dapat menaati atau meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak UMKM.
Kata kunci: kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak, pelayanan fiskus, tarif pajak, tingkat pemahaman pajak.
Diterima : 23 Agustus 2022
Direvisi : 05 November 2022
Diterbitkan : 31 Desember 2022

## PENDAHULUAN
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah satu bagian terpenting dalam perekonomian rakyat  yang  saat  ini  sangat  membantu  pemerintah dalam penyerapan terhadap para pekerja karena hal ini  terbukti  pada  saat  pencarian  krisis  moneter beberapa  dekade  yang  lalu  dan  dimasa  pandemi (Hanindita 2020).
Pemerintah mengeluarkan PP. No 46 Tahun 2013  tentang  Pemungutan  Pajak  UMKM.  Supaya membantu  usaha  kecil,  menengah  pemerintah memberikan  layanan  pajak  kepada  wajib  pajak UMKM  dengan  tarif  pajak  1%.  Presiden  Joko Widodo menerbitkan PP No 23 Tahun 2018 tentang Pajak  Penghasilan  atas  Penghasilan  Badan  yang Diterima  atau  Diperoleh  Wajib  Pajak  dengan Penghasilan Bruto (Perputaran) Tertentu. Peraturan ini diperkenalkan untuk mengubah pajak penghasilan  final  bagi  pelaku  UMKM  dari  1% menjadi 0,5%. Ini dibebankan pada siklus penjualan total  hingga  Rp  4,8  miliar  per  tahun.  Wajib  pajak UMKM yang total pendapatan tahunannya melebihi 4,8  miliar  rupiah,  dikenakan  tarif  pajak  normal berdasarkan  Pasal  17  Undang-Undang  Pajak Penghasilan (Ayem et al. 2018).
Kota  Palembang  merupakan  sebuah  kota yang  terkenal  memiliki  banyak  sekali  tempat kuliner. Tidak heran perekonomian Kota Palembang  sebagian  besar  didukung  dari  sektor kuliner.
Tabel  1 .  Data  UMKM  Kuliner  di  Kota  Palembang  Tahun 2021
NO NAMA KECAMATAN JUMLAH 1 ALANG-ALANG LEBAR 1.454 2 BUKIT KECIL 1.689 3 GANDUS 1.705 4 ILIR BARAT SATU 1.233 5 ILIR BARAT DUA 1.652 6 ILIR TIMUR SATU 1.279 7 ILIR TIMUR DUA 1.785 8 ILIR TIMUR TIGA 1.987 9 JAKABARING 3.390 10 KALIDONI 1.000 11 KEMUNING 1.308 12 KERTAPATI 1.997 13 PLAJU 1.670 14 SAKO 1.207 15 SEBERANG ULU SATU 3.807 16 SEBERANG ULU DUA 2.729 17 SEMATANG BORANG 616 18 SUKARAMI 2.219 Total 32.727
Sumber:  Data  Dinas  Koperasi  dan  UKM  Kota Palembang Tahun 2021
Salah  satu  faktor  yang  mengakibatkan rendahnya  Tax  Ratio  pajak  pada  Indonesia merupakan  rendahnya  pendapatan  perkapital warga  kita,  serta  tarif  kepatuhan  para  wajib pajak  kita  yang  masih  rendah,  oleh  sebab  itu harus  pajak  yang  penghasilannya  besar  dan kecil belum dilakukan menggunakan transparan  dan accountable (Ma’ruf  & Supatminingsih 2020).
Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan  wajib  adalah  Sanksi  perpajakan, Sanksi perpajakan berfungsi sebagai pencegah  agar  wajib  pajak  tidak  melanggar undang-undang
perpajakan.
Hukum
perpajakan  mengenal  dua  jenis  sanksi  yaitu sanksi  administrasi  dan  sanksi  pidana.
Perbedaannya terletak pada faktor kesengajaan dan pengaruhnya terhadap pendapatan (Yulizar & Apriliawati 2020).
Teori atribusi adalah teori yang menjelaskan  perilaku  manusia  yang  dapat dilihat  baik  dari  dalam  maupun  dari  luar. Bagian dalam mengandung sifat, kepribadian, dan  sikap,  dan  bagian  luar  mengandung adanya  tekanan  untuk  memaksa  seseorang melakukan  tindakan  atau  tindakan  tertentu (Putra  2020;  Tristiwan  2021;  Nugraheni 2015).
Teori atribusi digunakan dalam penelitian ini karena dapat menjelaskan
H 1 :  Sanksi  perpajakan  mempunyai  pengaruh positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak UMKM.
Pengertian hukum
perpajakan Pengertian  tersebut  berasal  dari  kata pengertian.  Ini  berarti  memahami  sesuatu dengan  benar.  Pemahaman  adalah  proses, metode,  atau  tindakan  pemahaman  atau pemahaman.  Dari  pengertian  di  atas, pengertian  undang-undang  perpajakan  yang dimaksud adalah penyampaian Surat Pemberitahuan  (SPT),  pembayaran,  tempat pembayaran,  pembayaran  dari  SPT  atau denda  dan  batas  waktu  penyampaian  pesan, (Patriandari & Safitri 2021).
Undang-undang  perpajakan  adalah undang-undang  perpajakan  yang  ditetapkan pemerintah yang melandasi semua perpajakan, penetapan, pemungutan, pemungutan, dan perpajakan oleh
pemerintah  sebagai  pelaksana  pajak.  Tidak semua  wajib  pajak  memiliki  pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang perpajakan di Indonesia. Hal ini terlihat dari Wajib  Pajak  yang  belum  memahami  SPT Tahunan.  KPP  memberikan  pedoman  untuk membantu Wajib Pajak dalam mempersiapkan SPT Tahunan, namun Wajib  Pajak  melakukan  kesalahan  dalam menyusun SPT Tahunan. (Ulfa & Mildawati 2019;  Patriandari  &  Safitri  2021;  Hanindita 2020; Dewi & Susanto 2021).
Teori  atribusi  mengemukakan  bahwa pengetahuan  dan  pemahaman  perpajakan merupakan faktor internal yang mempengaruhi  individu  untuk  mengadopsi pedoman perilaku kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan dapat  dinilai  dengan  memahami  cara membayar  pajak,  menghitung  pajak  yang belum  dibayar,  dan  melaporkan  pajak  yang terutang.  Wajib  pajak  dengan  tingkat pengetahuan  dan  pemahaman  perpajakan yang  tinggi  juga  menunjukkan  tingkat kepatuhan  wajib  pajak  yang  lebih  tinggi, (Patriandari & Safitri 2021; Hanindita 2020; Dewi  &  Susanto  2021;  Oliviandy  et  al 2021).
H 2 :  Pemahaman  Perpajakan  berpengaruh positif  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak UMKM.
Tarif  pajak  adalah  penetapan  jumlah tarif  yang  harus  atau  wajib  dibayar  oleh Wajib  Pajak  menurut  dasar  pengenaan pajaknya.  Tarif  pajak  merupakan  dasar untuk  menghitung  pajak  yang  dibayarkan. Semakin  rendah  tarif  pajak,  semakin  tinggi kepatuhan wajib pajak dan sebaliknya. Tarif pajak  dapat  mengganggu  kepatuhan  wajib pajak UMKM, pajak tidak memiliki pengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib pajak, (Nadhor et al. 2020; Tristiwan 2021).
Tarif  pajak  memberikan  pengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM. Tarif  pajak  yang  relatif  rendah  membuat Wajib  Pajak  merasa  tidak  terbebani,  dan tarif  pajak  yang  tinggi  dapat  membuat Wajib  Pajak  ragu-ragu  untuk  memenuhi kewajiban Wajib Pajak. Pembentukan
peraturan  tersebut  untuk  mendorong  wajib pajak UMKM untuk selalu membayar pajak dan  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak UMKM,  (Marcori  2018;  Dewi  &  Susanto 2021).
H 3 :  Perubahan  Tarif  berpengaruh  positif terhadap  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak UMKM.
Layanan  adalah  fungsi  bantu  yang disajikan  secara  individu  atau  sebagai  tim. Ketika  kita  belajar  tentang  pajak,  tentu  kita mengakui  adanya  layanan  pajak.  Secara umum,  otoritas  keuangan  adalah  pegawai negeri  sipil.  Oleh  karena  itu,  pelayanan pajak  dapat  diartikan  sebagai  suatu  cara bagi  petugas  pajak  untuk  mendukung, mengelola,  dan  mempersiapkan  segala kebutuhan  seseorang  wajib  pajak  (Marcori 2018).
Pelayanan  fiskal  adalah  kesempatan yang  diberikan oleh wajib pajak atau fiskus untuk  mempermudah  dan  memperlancar segala pekerjaan dan kebutuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban  perpajakannya. Keterampilan  yang  dibahas  di  sini  meliputi keahlian,  pengetahuan  dan  tentu  saja pengalaman  dalam  kebijakan  perpajakan, administrasi perpajakan dan hukum perpajakan. Tentunya sebagai petugas pajak dibutuhkan  motivasi  yang  tinggi  untuk menjadi  penyelenggara  pelayanan  publik yang  baik  dalam  melayani  wajib  pajak. (Fidiana  & Putri 2020; Tualeka & Kusmuriyanto 2018).
Teori  atribusi  relevan  jika  dikaitkan dengan  kepatuhan  wajib  pajak,  yang dipengaruhi  oleh  kualitas  pelayanan  yang diberikan  oleh  fiskus  saat  memungut  pajak dari  wajib  pajak.  Kesan  kesadaran  diri  dan lingkungan terhadap fiskus tentunya mempengaruhi  penilaian  pribadi  terhadap pajak  itu  sendiri.  Kesan  ini  diungkapkan oleh  seseorang  melalui  tindakan,  apakah patuh  atau  tidak.  Dari  penjelasan  tersebut dapat dikatakan bahwa kualitas jasa keuangan  berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib pajak UMKM, (Wulandari et al. 2020; Hanindita 2020; Dewi & Susanto 2021).
H 4 : Perubahan Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
Gambar 1. Kerangka Berfikir

## METODE PENELITIAN
Populasi  dalam  survei  ini  adalah  wajib pajak  seluruh  dinas  kuliner  (UMKM),  mitra koperasi  Palembang  dan  dinas  UMKM. Palembang. Menggunakan sampel 140 UKM di Kota  Palembang.  Sampel  untuk  penelitian  ini yaitu 140 Wajib Pajak UMKM di sektor kuliner di  Kota  Palembang.  Penentuan  sampel  dalam penelitian  ini  menggunakan Nonprobability Sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak  memberi  peluang  atau  kesempatan  sama bagi  setiap  unsur  atau  anggota  untuk  dipilih menjadi sampel.
Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian  kualitatif  adalah  opini  atau  sikap seseorang  terhadap  suatu  objek  atau  institusi sehingga  penelitian  akan  mencoba  menggali pemikiran  dan  perasaan  seseorang  terhadap sesuatu  subjek  dengan  penyebaran  kuesioner. Menggunakan  Analisis  Statistik  Deskriptif  dan Analisis Structural Equation Moderating (SEM) (Gunarto 2013).
Data  penelitian  ini  diperoleh  dengan menyebarkan kuesioner simple random sampling di  Kota  Palembang  yang  berjumlah 140  sampel  yang  disebar.  Tabel  2  deskripsi mengenai  ciri  140  responden  menurut  jenis kelamin, dan  Pendapatan  pertahun dari  UMKM Kuliner  di  Kota  Palembang  (Azmary  et  al. 2020).  Sektor  UMKM  kuliner  ini  berhubungan langsung  dengan  kemiskinan  suatu  wilayah (Juariyah et al. 2020).
Tabel 2. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin Karakteristik Frekuensi Persen (%) LAKI-LAKI 94 67,1 PEREMPUAN 46 32,9 TOTAL 140 100,0 Sumber: Data diolah Tahun 2022.
Tabel  2  dapat  disimpulkan  bahwa karakteristik laki-laki memiliki jumlah tertinggi  yaitu  67,1%,  Perempuan  yang berjumlah  32,9%.  Dapat  dikatakan  bahwa jumlah  responden  laki-laki  lebih  banyak dibandingkan  perempuan,  (Oliviandy  et  al. 2021).
Gambar 3. Karakteristik Responden Pendapatan Pertahun. Sumber : data diolah Tahun 2022
Gambar 3 menyatakan bahwa sebanyak 85%
mendapatkan pendapatan
Rp
100.000.000  –  Rp  150.000.000,  sedangkan 38%  mendapatkan  pendapatan  sebesar  Rp 50.000.000 – Rp 100.000.000, dan sedangkan 1%  mendapatkan  pendapatan  kurang  dari  Rp 50.000.000 per tahunnya. Berdasarkan gambar 1 dapat mengatakan bahwa pendapatan  per  tahun  sektor  UMKM  kuliner di  Kota  Palembang  adalah  Rp  100.000.000  – Rp 150. 000.000 per tahunnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis  Statistik  deskriptif  digunakan untuk  menganalisis  data  dengan  menjelaskan atau menjelaskan sampel data yang digunakan dalam  penelitian.  Penelitian  ini  mencoba mendeskripsikan  atau  mendeskripsikan  data sampel  dalam  bentuk  minimum,  maksimum,
Sanksi Pajak Tingkat Pemahaman Pajak Tarif Pajak
Pelayanan Fiskus
Kepatu han Wajib Pajak UMKM H1 H2 H3 H4
mean,  median,  standar  deviasi ,  dan range (Sani 2016; Yuliatic & Fauzi 2020).
Hasil  dari  penelitian  analisis  deskriptif adalah  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak sebagai  berikut;  dari  ke-5  (kelima) variable tersebut  terdapat  3  (tiga) variable yang memiliki kriteria baik yaitu: kepatuhan wajib pajak  24,93%  memiliki  kriteria  yang  baik, sanksi  pajak  25,00%  juga  memiliki  kriteria baik,  dan  tingkat  pemahaman  pajak  24,68% juga  memiliki  kriteria  baik.  Ada  2  (dua) variable yang  memiliki  nilai  yang  cukup yaitu:  tarif  pajak  24,38%  memiliki  kriteria cukup,  dan  pelayanan fiskus 23,84% memiliki nilai kriteria cukup.
Digunakan  untuk  memastikan  valid atau  tidak  tidaknya  data  yang  diperoleh  dan tingkat keandalan alat ukuran yang digunakan  dalam  penelitian.  Berikut  adalah tabel  3  Uji  validasi  dan  reliabilitas, (Patriandari  &  Safitri  2021;  Pujiwidodo 2016).

## Tabel 3. Hasil Uji Validasi dan Reliabilitas
Variable Jumlah indicator Nilai Cronbach's alpha Kepatuhan Wajib Pajak 5 0,872 Sanksi Pajak 5 0,860 Tingkat Pemahaman Pajak 5 0,829 Tarif Pajak 5 0,827 Pelayanan Fiskus 5 0,796
Sumber: Data yang diolah, 2022
Berdasarkan tabel 3 menyatakan bahwa hasil uji validasi
dan
reliabilitas menunjukkan  ke  5  (lima) variable tersebut memiliki  nilai  yang  reliabel  karena  nilai Cronbachs Alpha lebih besar dari 0,7.
Structural  Equation  Modeling (SEM) adalah teknik statistik yang digunakan untuk membangun  dan  menguji  model  statistik, biasanya  dalam  bentuk  model  kausal.  SEM berfokus pada komponen yang lebih potensial dari pada variabel manifes (indikator), (Gunarto 2013). Berikut ini akan menunjukan  Gambar  2  hasil  dari  analisis Structural Equation Modeling .

## Gambar 3. Hasil Analisis Structural Equation Modeling Pendugaan Full Model
Berdasarkan  Gambar  3  menunjukkan bahwa  terdapat  pengaruh  positif  antara  variabel Tingkat  Pemahaman  Pajak  dan  Tarif  Pajak UMKM  Kuliner.  Hal  tersebut  memberitahu bahwa  hubungan  yang  positif  dan  signifikan, artinya  jika  variabel  tersebut  mengalami peningkatan,  dan  ada  2  lainnya  yang  tidak berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  UMKM  kuliner  yaitu;  sanksi  pajak  dan pelayanan  fiskus.  Ketaatan  akan  pajak  ini membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Palembang (Marini et al. 2021).
Hasil  pengujian  secara  keseluruhan  untuk analisis full model ditampilkan pada Gambar 4.

## Gambar 4. Hasil Analisis Structural Equation Modeling Pendugaan Full Model
Pada  Gambar  4  menunjukkan  bahwa pengujian    model  pengukuran  dan  model struktural.  Semua  parameter  diuji  dengan  uji statistik  t,  uji    signifikan  jika  t-nilai  yang
diperoleh  lebih  besar  dari  1,96,    sebaliknya parameter  tersebut  signifikan  secara  statistik jika    t-hitung  yang  diperoleh  lebih  kecil  dari 1,96.  Gambar  3.  Nilai  t  sebesar  lebih  besar dari  1,96  menunjukkan  bahwa  semua  indeks pembentuk  variabel  laten  signifikan,  namun hasil  pengujian    model  struktural  yaitu hubungan antar variabel laten  signifikan dan ada juga yang tidak signifikan.
Gambar  3  menunjukkan  bahwa  semua indikator  yang  membentuk  variabel  laten adalah  signifikan.  Hal  ini  karena  t-nilai  lebih besar  dari  1,96.  Sedangkan  hasil  pengujian model  struktural  yaitu  hubungan  antar variabel  laten    signifikan.  Hasil  pemeriksaan parameter model struktural terdapat pengaruh positif antara kepatuhan wajib pajak, pemahaman  pajak,  dan  tarif  pajak,  0,80,  T- nilai 2,29.
Secara statistik nilai t hitung lebih besar dari t tabel (1,96) sehingga memiliki pengaruh yang  lebih  besar  terhadap  kepatuhan  wajib pajak,  pemahaman  pajak  dan  tarif  pajak. Singkatnya, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib  pajak,  pemahaman  pajak  dan  tarif pajak,  semakin  baik.  Hasil  penyelesaian persamaan  model  matematika  dengan  model ini  dapat  dituliskan  sebagai:  Rumus  model model  struktural  parsial  dapat  digambarkan sebagai berikut, (Eriyanti Pakpahan & Duwita Sigalingging 2020).
Model  tersebut  menunjukkan  bahwa tingkat  pemahaman  pajak  dan  tarif  pajak berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya semakin tinggi tingkat pemahaman pajak dan tarif pajak yang dilakukan  oleh  UMKM  maka  kepatuhan wajib pajak akan semakin semakin meningkat.  Kekuatan  model  tersebut  dalam menjelaskan  variasi  data  sampel  yang  ada sebesar 98%.
Hasil
pembahasan penelitian mengatakan  tingkat  pemahaman  pajak  dan tarif  pajak  dengan  nilai  0,80  dengan  nilai  t, 2,96  berpengaruh  positif  atau  signifikan
terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  dan  secara statistik  dapat  dinyatakan  ada  pengaruh  yang signifikan.  Karena  nilai  t  lebih  besar  dari  t tabel (1,96). Ini berarti kepatuhan wajib pajak yang  lebih  baik  dalam  memahami  pajak  dan tarif  pajak  untuk  UMKM  yang  lebih  efektif. Pengertian  pajak  dan  tarif  pajak  secara kualitatif berbeda dengan keadaan sebelumnya,  jadi  merupakan  sesuatu  yang baru, atau sesuatu yang baru (Dewiyani et al. 2022).  Tingkat  pemahaman  pajak  dan  tarif dilakukan  untuk  memberikan  pengetahuan agar  kepatuhan  lebih  mudah  dan  efektif  bagi wajib pajak UMKM.

## KESIMPULAN
Dari  ke  5  variabel  kepatuhan  wajib pajak,  sanksi  pajak,  tingkat  pemahaman pajak,  tarif  pajak,  dan  pelayanan  fiskus terdapat 2 variabel yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sektor kuliner yaitu,  tingkat  pemahaman  pajak  dan  tarif pajak.
Penelitian  ini  menghasilkan  temuan bahwa  tingkat  pemahaman  pajak  dan  tarif pajak  memiliki  pengaruh  yang  positif  atau signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak UMKM  kuliner  di  Kota  Palembang.  Hal tersebut  bermakna  bahwa  semakin  efektif tingkat pemahaman pajak dan tarif pajak yang dilakukan  oleh  UMKM  maka  kepatuhan wajib  pajak  UMKM  kuliner  akan  semakin baik dan akan membangun  kepatuhan dalam membayar pajak yang baik dan efektif.
Temuan  hasil  penelitian  ini  diharapkan para  pelaku  UMKM  dibidang  kuliner  agar dapat  segera  memanfaatkan  dan  melakukan atau  melaksanakan  kepatuhan  wajib  pajak, sanksi  pajak,  tingkat  pemahaman  pajak,  tarif pajak,  dan  pelayanan  fiskus  dengan  baik  dan tepat.

## DAFTAR PUSTAKA
Ayem, Sri, Devi Nofitasari, Fakultas Ekonomi,  Universitas  Sarjanawiayata Tamansiswa,  and  Kata  Kunci.  2018. “Pengaruh Sosialisasi PP NO. 23 Tahun 2018  Modernisasi  Sistem  Administrasi Perpajakan, Dan Biaya Kepatuhan Terhadap  Kemauan  Membayar  Pajak KEPATUHAN = - 0.089*SANKSI + 0.80*PEMAHAMAN + 0.41*TARIF -
0.14*PELAYANAN, Errorvar.= 0.024 ,
R² = 0.98
Pada  Wajib  Pajak  UMKM.” Pengaruh Sosialisasi PP 2 (2): 105–21.
Azmary,  Yohana  Masiikah  Putri,  Nuramalia Hasanah,  and  Indah  Muliasari.  2020. “Pengaruh Kecerdasan Spiritual, Penerapan Akuntansi, Pemahaman Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wpop
Umkm.” Jurnal  Akuntansi,  Perpajakan Dan Auditing 1 (1): 134–45.
Dewi,  Adinda  Pristiawati,  and  Barkah
Susanto.  2021.  “Faktor  –  Faktor  Yang
Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib  Pajak  UMKM  Pada  Masa Pandemi  Covid-19  (  Studi  Pada  KPP
Pratama  Temanggung  ).” The  4th Beneficium  (Business  and  Economics Conference  in  Utilization  of  Modern
Technology) 19: 376–90. Dewiyani, Citra AAI, Rizki Fadila, and Anggi Ardhiasti. 2022. “Ability Dan Willingness  To  Pay  Iuran  Jaminan Kesehatan Nasional Pada Pekerja Informal  Di  Kota  Malang.” Publikasi
Penelitian Terapan Dan Kebijakan 5 (1):
1–8.
Eriyanti  Pakpahan,  Yunita,  and  Eni  Duwita
Sigalingging.  2020.  “Analisis  Faktor- Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kepatuhan Wajib  Pajak  Umkm  Dengan  Tax Amnesty Sebagai Pemoderasi.” EKLEKTIK : Jurnal Pendidikan Ekonomi  Dan  Kewirausahaan 3:  103– 15.
Fidiana,  and  Fanni  Yulia  Putri.  2020. “Pengaruh  Pemahaman  Perpajakan  ,
Kemudahan Membayar Pajak Dan Pelayanan  Fiskus  Terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  Umkm.” Jurnal  Ilmu  Dan
Riset Akuntansi , 1–22.
Gunarto,  Muji.  2013.  “Membangun  Model Persamaan  Struktural  (SEM)  Dengan Program Lisrel.” Tunas Gemilang.
Hanindita,  Dysna  Pratiwi.  2020.  “Faktor  -
Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Dalam  Membayar.” Jurnal  Ilmu  Dan Riset Akuntansi 8 (1): 1–19.
Juariyah,  Oktaf,  Desri  Yesi,  Nabila  Aprianti, and  Lamazi  Lamazi.  2020.  “Hubungan Internet Terhadap Pengeluaran Penduduk Dan  Tingkat  Kemiskinan  Di  Sumatera Selatan.” Publikasi  Penelitian  Terapan Dan Kebijakan 3 (2): 51–58.
Ma’ruf,  M.  Hasan,  and  Sri  Supatminingsih.
2020. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak UMKM  Di  Sukoharjo.” Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper STIE AAS , no. 28: 336–43.
Marcori,  Fitri.  2018.  “Pengaruh  Kesadaran Wajib  Pajak,  Pelayanan  Fiskus,  Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  Orang  Pribadi  Yang  Melakukan Usaha Kecil Menengah.” Ejournal.Unp.Ac.Id 06: 22.
Marini,  Marini,  Elisa  Wildayana,  and  Dessy
Adriani.  2021.  “Analisis  Pertumbuhan Ekonomi  Sektor  Pertanian  Dari  Sisi Penawaran Agregat Di Provinsi
Sumatera  Selatan.” Publikasi  Penelitian Terapan Dan Kebijakan 4 (2): 93–103.
Nadhor,  Khaerun,  Nur  Fatoni,  Nurudin Nurudin,  and  Faris  Shalahuddin  Zakiy. 2020.  “Pengaruh  Penurunan  Tarif  Pajak Umkm  Dan  Sistem  Pelayanan  Online Terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak  (Studi Kasus  Pada  Umkm  Yang  Terdaftar  Di Kpp  Semarang  Barat).” El  Muhasaba Jurnal Akuntansi 11 (1): 88. https://doi.org/10.18860/em.v11i1.7793. Nugraheni, Agustina Dewi. 2015. “FAKTOR- FAKTOR  YANG  MEMPENGARUHI KEPATUHAN
WAJIB
PAJAK ORANG  PRIBADI  (Studi  Empiris  Pada Wajib  Pajak  Di  Kota  Magelang).”
Diponegoro Journal of Accounting 4 (3): 568–81.
Oliviandy,  Nathania  Aldisa,  Titiek  Puji
Astuti,  and  Faiz  Rahman  Siddiq.  2021. “Analisis Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak UMKM  Selama  Pandemi  Covid-19.”
Wahana  Riset  Akuntansi 9  (2):  91. https://doi.org/10.24036/wra.v9i2.11202 6.

## Patriandari,  and  Anis  Safitri.  2021.  “Analisis
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi Pengguna e-Commerce.” Jurnal Akuntansi Dan Keuangan 3 (1): 15–29.
Pujiwidodo,  Dwiyatmoko.  2016.  “Persepsi Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Undang- Undang  Juga  Dengan  Pandangan  , Gambaran Atau” 1 (1): 92–116.
Putra,  Afuan  Fajrian.  2020.  “Kepatuhan Wajib  Pajak  UMKM:  Pengetahuan Pajak,  Sanksi  Pajak,  Dan  Modernisasi Sistem.” Jurnal  Riset  Akuntansi  &
Perpajakan  (JRAP) 7  (01):  1–12. https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1212.
Sani,  Ahmas.  2016.  “Pengaruh  Moral  Wajib
Pajak,  Sikap  Wajib  Pajak  Dan  Norma Sujektif  Terhadap  Kepatuhan  Pajak Melalui Pemahaman Akuntansi.” Encyclopedia  of  Systems  Biology 5  (2):
1646–1646.
Tristiwan,  Feri.  2021.  “Jurnal  Ekonomika Dan Bisnis” 8 (2): 63–82.
Tualeka, Hitara SR, and Kusmuriyanto. 2018. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak Umkm  Di  Kota  Semarang.” Jurnal Akuntansi , 1–21.
Ulfa,  Fatimatuszuhria,  and  Titik  Mildawati. 2019. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan
Wajib  Pajak  Umkm.” Jurnal  Ilmu  Dan
Riset Akuntansi 07 (08): 52–64.
Wulandari,  I,  Y  V  Y  Sinaga,  and  ...  2020. “Analisis  Faktor  Yang  Mempengaruhi
Kepatuhan  Wajib  Pajak  Pelaku  Umkm Di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul.” Jae (Jurnal Akuntansi … 5 (3): 120–28. https://doi.org/10.29407/jae.v5i3.14392.
Yuliatic,  Ni  Nyoman,  and  Agus  Khazin
Fauzi.  2020.  “Literasi  Pajak,  Kualitas Pelayanan,  Sanksi  Perpajakan  Dan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm.”
Akutansi  Bisnis  &  Manajemen  (  ABM  )
27 (2). https://doi.org/10.35606/jabm.v27i2.668.
Yulizar,  Anjani,  and  Yeti  Apriliawati.  2020. “Pengaruh  Perubahan  Tarif  Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum Dan Sesudah PP No . 23 Tahun 2018  Di  Kota  Bandung  (Studi  Kasus Wajib Pajak UMKM Pada KPP Pratama Bojonagara Dan KPP Pratama Cibeunying).” Jurusan Akuntansi Politeknik  Negeri  Bandung 1  (1):  130–
40.