## JAS

## Jurnal Akuntansi Syariah
Pencegahan Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Whistleblowing System Dan Kesadaran Anti- Fraud Siti Destiah Fitriani, Evada Dewata, Desi Indriasari
Determination Of Profitability With Non-Performing Financing As Moderation Faiz Nasokha, Fetria Eka Yudiana
Dampak Current Ratio Dan Debt To Equity Ratio Pada Return Saham
Dimoderasi Return On Assets Martinus Robert Hutauruk, Siti Rohmah, Sandi Dharmawan
Kinerja Keuangan Koperasi Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19 Terhadap Sisa Hasil Usaha
Nur Rahmanti Ratih, Dwi Oktaviana, Miladiah Kusumaningarti
Kepemilikan CEO Dalam Hubungan Antara Kebijakan Utang Dan Kebijakan Dividen
Amrie Firmansyah, Agung Dinarjito, Sondy Akbar Ardiansyah,
Rozano Fikri Andana

## The Financial Signaling And Internal Factor Company Against To
Earning Per Share
Yudhi Prasetiyo
Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Profitabilitas Dalam
Perspektif Syariah
Sandi Andika, Dewi Astini
Determinan Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Khodijah Ishak, Kurniatul Fil Khoirin, Brilianza Indra Pratama,
Muhammad Isa Selamat, Muhammad Fadhil Junery
JAS Vol.6 No.2 Hal: 140-258 Desember 2022 pISSN 2549-3086 eISSN 2657-1676

## EDITORIAL TEAM
JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)
Editor in Chief
Zakaria Batubara | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis
Associate Editor
Muhammad Fadhil Junery | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis Zulhelmy | Universitas Islam Riau (UIR), Pekanbaru Lukman Hakim | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis Decky Hendarsyah | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis Kiki Candri | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis Eva Nurfazilla | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis
Production Editor (Copyediting and Layouting) & IT Support Decky Hendarsyah | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis
Mitra Bebestari ( Reviewers / Editorial Board ) Sri Fadilah | Universitas Islam Bandung Peny Cahaya Azwari | Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang Indira Januarti | Universitas Diponegoro, Semarang Siti Kurnia Rahayu | Universitas Komputer Indonesia, Bandung Wirmie Eka Putra | Universitas Jambi
Elva Nuraina | Universitas PGRI Madiun Robiatul Auliyah | Universitas Trunojoyo Madura
Zaky Machmuddah | Universitas Dian Nuswantoro, Semarang Nedi Hendri | Universitas Muhammadiyah Metro, Lampung Siti Rochmah Ika | Universitas Janabadra, Yogyakarta Caturida Meiwanto Doktoralina | Universitas Mercu Buana, Jakarta Ernawaty Usman | Universitas Tadulako, Palu Hasan Mukhibad | Universitas Negeri Semarang Sri Suryaningsum | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta Rizal Yaya | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Dwi Ermayanti Susilo | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) PGRI Dewantara, Jombang Yananto Mihadi Putra | Universitas Mercu Buana, Jakarta Evada Dewata | Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang Negina Kencono Putri | Universitas Jenderal Soedirman, Banyumas Yulita Setiawanta | Universitas Dian Nuswantoro, Semarang Arna Suryani | Universitas Batanghari, Jambi Rumanintya Lisaria Putri | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Ari Kamayanti | Politeknik Negeri Malang Rinny Meidiyustiani | Universitas Budi Luhur, Jakarta Wiwit Apit Sulistyowati | Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon Elis Mediawati | Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung Mirna Indriani | Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh Aini Indrijawati | Universitas Hasanuddin, Makassar

## Penerbit
LPPM Publishing & Printing Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPPM) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis

## Alamat Redaksi
Jalan Poros Sungai Alam – Selat Baru, Bengkalis 28734 Telp. +62766 2621471, +62811 750 1025 e-mail: lppmstiesyariahbengkalis@yahoo.com

## SEKAPUR SIRIH
Puji syukur  kehadirat  Allah  SWT  atas  rahmat  dan  karunianya  sehingga JAS  (Jurnal  Akuntansi  Syariah)  edisi  Desember  2022  (Vol.6  No.2)  bisa dirampungkan.  Jurnal  edisi  ini  merupakan  gagasan  Pusat  Penelitian  dan Pengabdian  kepada  Masyarakat  (PPPM)  STIE  Syariah  Bengkalis  sehingga  dapat diterbitkan  dan  layak  berada  dihadapan  para  pembaca  baik  tercetak  maupun online .
Pusat  Penelitian  dan  Pengabdian  kepada  Masyarakat  (PPPM)  STIE Syariah  Bengkalis  mengajak  kalangan  akademisi  dan  praktisi  untuk mempublikasikan  hasil  penelitian  dan  karya  ilmiah  baik  dalam  keilmuan akuntansi  maupun  ilmu  akuntansi  syariah  serta  keilmuan  lain  yang  berkaitan dengan  akuntansi  dalam  mencerdaskan,  membuka  cakrawala  dan  membangun kesejahteraan umat.
Redaksi  mengucapkan  terima  kasih  kepada  para  dosen,  peneliti  dan praktisi  atas  kontribusinya  serta  tim  redaksi  dan  semua  pihak  yang  telah memberikan  dukungan  atas  diterbitkannya  jurnal  ini.  Kami  dari  tim  redaksi menyadari  masih  banyak  terdapat  kekurangan,  kelemahan  dalam  jurnal  ini  dan kami  akan  terus  berbenah  diri  untuk  kesempurnaan  terbitan  jurnal  berikutnya. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak.
Wassalam
Editor in Chief

## DAFTAR ISI
Pencegahan Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Whistleblowing
System Dan Kesadaran Anti- Fraud Siti Destiah Fitriani, Evada Dewata, Desi Indriasari ................................. 140-151 Determination Of Profitability With Non-Performing Financing As Moderation Faiz Nasokha, Fetria Eka Yudiana .............................................................. 152-169
Dampak Current Ratio Dan Debt To Equity Ratio Pada Return Saham
Dimoderasi Return On Assets Martinus Robert Hutauruk, Siti Rohmah, Sandi Dharmawan ..................... 170-183
Kinerja Keuangan Koperasi Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19
Terhadap Sisa Hasil Usaha
Nur Rahmanti Ratih, Dwi Oktaviana, Miladiah Kusumaningarti ............... 184-197
Kepemilikan CEO Dalam Hubungan Antara Kebijakan Utang Dan Kebijakan Dividen Amrie Firmansyah, Agung Dinarjito, Sondy Akbar Ardiansyah, Rozano Fikri Andana ................................................................................... 198-215

## The Financial Signaling And Internal Factor Company Against To
Earning Per Share Yudhi Prasetiyo ............................................................................................ 216-227
Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Profitabilitas Dalam Perspektif Syariah Sandi Andika, Dewi Astini ........................................................................... 228-244

## Determinan Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Khodijah Ishak, Kurniatul Fil Khoirin, Brilianza Indra Pratama,
Muhammad Isa Selamat, Muhammad Fadhil Junery .................................. 245-258
Indexed by:

## PENCEGAHAN FRAUD PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI WHISTLEBLOWING SYSTEM DAN KESADARAN ANTI- FRAUD
Siti Destiah Fitriani, Evada Dewata  , Desi Indriasari Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang, Indonesia
 evada78@polsri.ac.id
https://doi.org/10.46367/jas.v6i2.738
Received: Jul 22, 2022 Revised: Aug 17, 2022 Accepted: Aug 29, 2022 Published: Dec 16, 2022

## ABSTRACT
This  study  aimed  to  see  the  effect  of  the  whistleblowing  system  and  anti-fraud awareness  on  fraud  prevention.  This  research  is  quantitative  research  that  uses primary  data  as  its  data  source.  The  method  used  in  this  study  was  a  survey method  by  distributing  questionnaires  to  87  respondents  who  were  members  of the  goods  and  services  procurement  committee  at  the  regional  apparatus organization (RAO) of Palembang city. Data were analyzed using multiple linear regression  with  the  SPSS  25  tool.  The  results  showed  that  the  whistleblowing system  and  anti-fraud  awareness  partially  and  simultaneously  positively  and significantly  affect  preventing  fraud  in  procuring  goods  and  services.  The research has implications for RAO Palembang city to improve the implementation of  the  whistleblowing  system.  Providing  a  suggestion  box  in  each  RAO Palembang city office so that every party in the organization can report if they see fraud, especially in procuring goods and services. Then the Palembang city RAO can  also  provide  training  to  all  employees  to  raise  awareness  and  knowledge about the dangers of fraudulent procurement of goods and services.
Keywords: fraud  prevention,  whistleblowing  system,  anti-fraud  awareness, procurement of goods and services

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  melihat  pengaruh whistleblowing  system dan kesadaran anti-fraud terhadap  pencegahan fraud .  Penelitian  ini  merupakan penelitian  kuantitatif  yang  menggunakan  data  primer  sebagai  sumber  datanya. Metode  yang  dipakai  pada  penelitian  ini  adalah  metode  survei  dengan menyebarkan  kuesioner  kepada  responden  sebanyak  87  orang    yang  merupakan panitia pengadaan barang dan jasa pada  organisasi  perangkat  daerah (OPD)  kota Palembang.  Data  dianalisis  menggunakan  regresi  linear  berganda  dengan  alat bantu  SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa whistleblowing  system dan kesadaran anti-fraud secara  parsial  maupun  simultan  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  pencegahan  fraud  pengadaan  barang  dan  jasa.  Hasil  temuan penelitian berimplikasi bagi OPD kota Palembang untuk meningkatkan penerapan whistleblowing  system. Caranya  menyediakan  kotak  saran  di  setiap  kantor  OPD kota  Palembang  sehingga  setiap  pihak  dalam  organisasi  dapat  melaporkan  jika melihat terjadinya kecurangan khususnya pada proses pengadaan barang dan jasa.
Kemudian OPD kota Palembang juga dapat memberikan pelatihan kepada semua pegawai  agar  menumbuhkan  kesadaran  dan  memiliki  pengetahuan  mengenai bahaya kecurangan pengadaan barang dan jasa.
Kata  kunci: pencegahan fraud , whistleblowing  system ,  kesadaran  anti- fraud , pengadaan barang dan jasa.

## PENDAHULUAN
Pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  diperlukan  untuk  mendukung terselenggaranya  kegiatan  pemerintah  dalam  membangun  sarana  dan  prasarana masyarakat.  Praktik  pengadaan  barang  dan  jasa  diatur  oleh  beberapa  peraturan pemerintah  yang  mengatur  tentang  pengadaan  barang  dan  jasa  yaitu  Keputusan Presiden  nomor  80  tahun  2003,  Peraturan  Presiden  nomor  54  tahun  2010  yang berubah menjadi Peraturan Presiden  nomor 16 tahun 2018 dan terjadi perubahan lagi  pada  Peraturan  Presiden  nomor  12  tahun  2021.  Aturan  ini  menjelaskan  tata cara penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang baik dan benar. Regulasi  yang  mengatur  pengadaan  barang  dan  jasa  sudah  ada,  namun  pada kenyataannya masih  banyak terjadi  kasus  penyelewengan  dipemerintahan seperti korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme.  Hal  itu  dibuktikan  dengan  data  komisi pemberantas korupsi (KPK), tentang tindak pidana korupsi menurut jenis perkara dari  tahun  2004  hingga  2021, kasus  tertinggi  adalah  penyuapan,  disusul pengadaan  barang/jasa  dan  penyalahgunaan  anggaran  (Annur  2022).  Namun, jumlah  kasus  tindak  pidana  korupsi  dibidang  pengadaan  barang/jasa  terus meningkat  setiap  tahunnya.  Kategori  penanganan  kasus  korupsi  pengadaan barang/jasa  selama  tahun  2021  meliputi  51  kasus  suap,  48  kasus  pengadaan barang dan jasa, dan 6 kasus pencucian uang.
Fraud atau kecurangan merupakan suatu perilaku curang yang melanggar aturan  tertentu  dilakukan  dengan  sengaja  oleh  seseorang  maupun  kelompok dengan  tujuan  medapatkan  keuntungan  untuk  diri  sendiri  maupun  kelompok. Fraud biasanya  dilakukan  oleh  orang-orang  yang  mempunyai  wewenang  atau jabatan  pada  suatu  instansi/organisasi.  Menurut  ACFE  (2016)  mengelompokkan fraud ke  dalam  tiga  jenis,  yaitu  penyalahgunaan  atau  pencurian  aset  ( aset misappropriation ),  rekayasa  laporan  keuangan (fraudulent  statements )  dan korupsi  ( corruption ).  Menurut  A.R.  et  al.  (2021)  kasus fraud seringkali  terjadi dalam  instansi  pemerintahan,  badan  usaha  milik  negara  (BUMN),  dan  badan usaha  milik  daerah  (BUMD)  terlebih  pada  aktivitas  pengadaan  barang/jasa. Dibuktikan  dengan  data  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  berdasarkan  jenis instansi  yang dinyatakan oleh KPK  (2022), kasus  korupsi  di  instansi  pemerintah kabupaten/kota  dari  tahun  2017-2021  jumlahnya  lebih  tinggi  dibandingkan dengan  jenis  instansi  pemerintah  lainnya.  Artinya    instansi  pemerintah kabupaten/kota  masih  rentan  terjadi  kecurangan/ fraud .  Kasus  korupsi  di  sektor publik  lebih  banyak  diberitakan  di  media  daripada  di  sektor  swasta  dikarenakan dampak  korupsi  yang  dilakukan  penyelenggara  negara  berdampak  langsung terhadap keuangan negara.
Fenomena kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat dicermati  melalui  proses  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  daerah.  Salah
satu  kasus  kecurangan  pengadaan  barang  dan  jasa  pada  organisasi  perangkat daerah  (OPD)  kota  Palembang  yaitu  dilansir  dari  DetikNews  bahwa  mantan pegawai  badan  pengelola  aset  keuangan  (BPKAD)  kota  Palembang  diketahui terjerat  kasus  korupsi  pada  tahun 2016  tentang  pengadaan lift kantor di  BPKAD Palembang yang mencapai nilai pagu Rp. 1,4 miliar (Siregar 2019). Berdasarkan jumlah  proyek,  kejari  meyakini  adanya  penyelewengan  dana  dan  perbedaan spesifikasi lift .  Dalam  kasus  ini  jaksa  menilai  adanya  unsur  tidak  sesuai  yang diindikasikan  sebagai  korupsi.  Hal  ini  mulai  terungkap  saat  dilakukan  pengujian oleh  saksi  ahli.  Dimana, lift yang  seharusnya  dipasang  adalah  produk  Jerman,
namun yang terpasang diketahui lift produk asal China.
Pencegahan  kecurangan  adalah  upaya  untuk  menghilangkan  atau mengeliminir  penyebab  terjadinya  kecurangan  tersebut  (Amrizal  2004). Pencegahan fraud di  sektor  publik dicapai  melalui  pemberlakuan  berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan berbagai sanksi yang ditujukan untuk  mencegah  atau  setidaknya  memitigasi fraud (Karyono  2013).  Dari  uraian sebelumnya  dapat  dikatakan  bahwa  pencegahan fraud adalah  suatu  cara  dan upaya untuk mengurangi terjadinya kecurangan pada suatu instansi/organisasi. Menurut  Larasati  and  Surtikanti  (2019) fraud dapat  dicegah  dengan adanya whistleblowing  system . Whistleblowing  system adalah  suatu  sistem pelaporan  atau  pengaduan  kecurangan  yang  telah  terjadi  ataupun  akan  terjadi yang  dilakukan  oleh  seseorang  atau  kelompok  tertentu  pada  suatu instansi/organisasi.  Dengan  adanya  sistem whistleblowing ini  diharapkan  akan mendorong semua pihak yang terkait didalam sutu organisasi/instansi untuk lebih berani  bertindak  dalam  mencegah  terjadinya  kecurangan  sehingga  dapat meminimalisir  terjadinya  kecurangan.  Hasil  penelitian  Larasati  and  Surtikanti (2019);  Paramitha  and  Adiputra  (2020)  menunjukkan  bahwa whistleblowing system memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap  pencegahan fraud .  Sementara  itu, penelitian  Inawati  and  Sabila  (2021)  menyatakan  bahwa whistleblowing  system tidak mempengaruhi pencegahan fraud .
Kesadaran anti - fraud adalah  upaya  untuk  meningkatkan  kesadaran pencegahan  kecurangan  yang  dilakukan  oleh  semua  pihak  yang  terlibat  dalam suatu  unit  organisasi  atau  instansi.  Dengan  meningkatkan  kesadaran  tentang kecurangan,  diharapkan  dapat  memberikan  pertimbangan  dan  kepekaan  kepada semua pihak terkait. Berdasarkan penelitian Jalil (2018); Novandalina, Sarbullah, and  Adriyanto  (2021)  kesadaran anti-fraud diketahui  memiliki  pengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud . Di sisi lain, hasil penelitian Wulandari and Nuryanto  (2018)  menunjukkan  bahwa  kesadaran anti - fraud tidak  berpengaruh positif  terhadap  pencegahan  kecurangan.  Penelitian  terdahulu  terdapat kesenjangan hasil dan terkendala pada terbatasnya jumlah sampel penelitian serta penelitian banyak dilakukan pada perusahaan.  Hal tersebut menjadi alasan untuk melakukan  penelitian  ini  dengan  keterbaruan  pengujian  variabel whistleblowing system diteliti  pada  instansi  pemerintahan  yaitu  pada  OPD  kota  Palembang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan apakah terdapat pengaruh antara whistleblowing  system dan  kesadaran anti - fraud terhadap  pencegahan fraud pengadaan  barang  dan  jasa  pada  OPD  kota  Palembang  serta  diharapkan  hasil penelitian  ini  berkontribusi  bagi  OPD  kota  Palembang  dalam  hal  mencegah terjadinya kecurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

## TELAAH LITERATUR
Fraud Diamond Theory
Fraud diamond theory merupakan  pembaruan  dari  teori fraud triangle oleh  Cressey  (1950). The fraud diamond theory yang  diusulkan  oleh  Wolfe  and Hermanson  (2004),  memiliki  empat  elemen  yaitu incentive/pressure (tekanan), opportunity (peluang/kesempatan),
rationalization
(rasionalisasi) dan capacity/capability (kemampuan) yang terdapat hubungan dengan tindakan fraud . Pada  teori  ini  menyatakan  adanya  motif  seseorang  untuk  melakukan  suatu tindakan kecurangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Elemen pertama adalah bagaimana pressure (tekanan)  dapat  memotivasi  seseorang  untuk  bertindak curang,  tekanan  ini  bisa  datang  dari  atasan  atau  pimpinan.  Elemen  kedua  yakni opportunity (kesempatan/peluang) berkaitan dengan lemahnya sistem pengendalian  internal  seperti  adanya  hubungan  internal  antara  pegawai  dengan penyedia  barang/jasa  yang  menjadi  celah  bagi  pelaku  kecurangan  untuk memanipulasi  pemenangan  tender.  Elemen  ketiga  rasionalisasi  ( rasionalization ) pada  proses  pengadaan  artinya  mempengaruhi  gagasan  bahwa  tindakan fraud adalah praktik umum bagi kebanyakan orang. Elemen keempat adalah capability (kemampuan)  yaitu  cara  individu  menemukan  celah  mengenai  kapan  dan bagaimana  pelaku  kecurangan  dapat  mengurangi  spesifikasi  barang/jasa, menurunkan  kualitas  kerja,  atau  bagaimana  melakukan  tindakan  persekongkolan dengan penyedia barang/jasa untuk suatu proyek tertentu.

## Pencegahan Fraud
Pencegahan fraud merupakan  kerangka  yang  baik  dan  konsisten  prinsip- prinsip  dan  praktik-praktik  dasar  pengadaan  barang  dan  jasa  publik  merupakan persyaratan  hukum  dalam  mencegah  terjadinya  korupsi  pengadaan  barang  dan jasa,  selain  itu  prosedur  dan  praktik  yang  terbuka  dan  tranparan  juga  diperlukan untuk  mencegah  terjadinya  korupsi  dalam  melaksanan  proses  pengadaan  barang dan  jasa  (Pope  2007).  Indikator  pencegahan fraud terdiri  dari:  memperkuat kerangka hukum, prosedur transparan, membuka dokumen tender/seleksi, evaluasi penawaran,  pelimpahan  wewenang,    pemeriksaan  dan  audit  independen  (Pope 2007).

## Whistleblowing System
Whistleblowing  system adalah  bagian  dari  sistem  pengendalian  internal  dalam mencegah  praktik  penyimpangan  dan  kecurangan  serta  memperkuat  penerapan praktik  good  governance  (KNKG  2008).  Indikator whistleblowing  system terdiri dari: aspek struktural, aspek operasional, dan aspek perawatan (KNKG 2008).
Kesadaran Anti- Fraud
Kesadaran  anti- fraud merupakan  upaya  untuk  menumbuhkan  kesadaran mengenai  pentingnya  upaya  pencegahan  kecurangan  oleh  semua  pihak  dalam organisasi (AICPA 2002). Indikator kesadaran anti- fraud terdiri dari: menciptakan dan  memelihara  budaya  kejujuran  dan  etika  yang  tinggi;  melaksanakan  evaluasi atas  proses  anti- fraud dan  pengendalian;  mengembangkan  proses  pengawasan yang memadai (AICPA 2002).

## Pengembangan Hipotesis
Penerapan whistleblowing  system dapat  dijadikan  sebagai  peringatan pertama terjadinya fraud . Fraud (kecurangan) di  tempat kerja bisa terjadi  karena terdapat kesempatan bagi pegawai untuk melakukan kecurangan (Tunggal 2012). Hal  ini  berkaitan  dengan  elemen fraud  diamond  theory yaitu opportunity (kesempatan).  Usaha  yang  dilakukan  untuk  mencegah  agar  kecurangan  tidak terjadi  adalah  dengan  penerapan whistleblowing  system di  dalam  organisasi. Menurut  Maulida  and  Bayunitri  (2021),  keberhasilan  penerapan whistleblowing system ini  dapat  dengan  berani  mendorong  keterlibatan  pegawai  dalam melaporkan  kecurang  kepada  pihak  yang  berwenang  dan  mencegah  terjadinya kecurangan  dalam  suatu  instansi  atau  organisasi.  Hal  ini  didukung  oleh  hasil penelitian  dari  Larasati  and  Surtikanti  (2019);  Paramitha  and  Adiputra  (2020) yang  menunjukkan  bahwa whistleblowing  system berpengaruh  dan  berdampak terhadap positif terhadap pencegahan fraud . Oleh karena itu maka dapat dibangun hipotesis  H1: whistleblowing  system berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap pencegahan fraud .
Salah  satu  upaya  untuk  meningkatkan  kesadaran  akan  pentingnya pencegahan fraud ke  seluruh  pihak  dalam  suatu  organisasi  dengan  penerapan kesadaran anti-fraud .  Tingkat  kesadaran anti - fraud yang  tinggi  dimaksudkan untuk  meningkatkan  kesadaran  dan  kepekaan  semua  pihak  terhadap  ancaman kecurangan  dan  kontrol  yang  diperlukan  untuk  mencegah  kecurangan. Berdasarkan  penelitian  dari  Novandalina,  Sarbullah,  and  Adriyanto  (2021) menyatakan  bahwa anti-fraud awareness berpengaruh  signifikan  terhadap pencegahan fraud .  Hasil  penelitian  dari  Jalil  (2018)  juga  menyatakan  bahwa kesadaran anti - fraud berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  pencegahan fraud . Oleh  karena  itu  maka  dapat  dibangun  hipotesis  H2:  kesadaran anti - fraud berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud .

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  kuantitatif  dan  menggunakan data  primer  sebagai  sumber  data.  Data  primer  diperoleh  dari  kuesioner  yang disebarkan  kepada  responden.  Periode  pengambilan  data  mulai  dari  bulan  Mei sampai Juni 2022. Populasi dalam penelitian ini yaitu OPD kota Palembang yang berjumlah  51  OPD.  Metode  pengambilan  sampel  pada  penelitian  ini menggunakan  metode purposive  sampling ,  dimana  penentuan  sampel  dipilih dengan  pertimbang  tertentu  sesuai  dengan  kehendak  peneliti  (Sugiyono  2016). Kriteria pemilihan sampel pada penelitian ini yaitu, OPD yang menyelenggarakan urusan  pemerintahan  dan  OPD  yang  melaksanakan  fungsi  penunjang  dalam pemerintahan. Dari kriteria tersebut terpilihlah 29 OPD yang terdiri dari 24 Dinas dan  5  Badan  yang  akan  dijadikan  sampel  pada  penelitian  ini.  Responden penelitian  diambil  3  orang  dari  setiap  OPD  yang  merupakan  panitia  pengadaan barang dan jasa yaitu pengguna anggaran (PA), kuasa pengguna anggaran (KPA), dan panitia pembuat komitmen (PPK), sehingga seluruh responden berjumlah 87. Adapun  alasan  pemilihan  ketiga  orang  responden  tersebut  karena  pihak  tersebut merupakan pihak yang terlibat langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa. Skala  pengukuran  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  skala Likert . Ukuran yang digunakan untuk menilai jawaban ada lima poin, yaitu 1 sangat tidak
setuju  (STS),  2  tidak  setuju  (TS),  3  netral  (N),  4  setuju  (S),  dan  5  sangat  setuju (SS).  Data  dianalisis  dengan  regresi  linier  berganda  menggunakan  alat  bantu software  SPSS  versi  25.  Namun  sebelumnya  dilakukan  uji  instrumen  yaitu  uji validitas dan uji reabilitas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

## Statistik Deskriptif
Kuesioner yang disebarkan kepada responden sejumlah 87 kuesioner tetapi hanya  kembali  sebanyak  78  kuesioner.  Hasil  analisis  statistik  deskriptif  jawaban reponden dapat diketahui pada tabel 4 sebagai berikut:
Tabel 1 Hasil Statistik Deskriptif Variabel N Min Max Mean Std. Deviation Pencegahan Fraud (PF) 78 1 5 4,36 0,659 Whistleblowing system (WS) 78 2 5 4,19 0,696 Kesadaran anti - fraud (KAF) 78 1 5 4,31 0,590
Sumber: data primer (diolah)
Tabel 1 menunjukkan bahwa pencegahan fraud memiliki nilai minimum 1
yaitu  sangat  tidak  setuju  dan  nilai  maksimum  5  yaitu  sangat  setuju,  nilai mean 4,36  dan  nilai  standar  deviasi  sebesar  0,659.  Nilai mean sebesar  4,36  termasuk dalam  kategori  sangat  setuju  maka  dapat  dikatakan  bahwa  rata-rata  jawaban responden  mengenai  pencegahan fraud adalah  sangat  setuju. Whitleblowing system memiliki nilai minimum 2 atau tidak setuju, nilai maksimum 5 atau sangat setuju,  nilai mean 4,19,  dan  nilai  standar  deviasi  sebesar  0,696.  Nilai mean sebesar 4,19 termasuk kedalam kategori setuju sehingga dapat dikatakan rata-rata jawaban  responden  atas whistleblowing  system adalah  setuju.  Kesadaran anti - fraud memiliki  nilai  minimum  1  yaitu  sangat  tidak  setuju,  nilai  maksimum  5 yaitu sangat setuju, nilai mean 4,31 dan nilai standar deviasi sebesar 0,590. Nilai mean sebesar  4,31  termasuk  kedalam  kategori  sangat  setuju  sehingga  dapat dikatakan  bahwa  rata-rata  jawaban  responden  mengenai  kesadaran anti - fraud adalah sangat setuju.

## Uji Instrumen
Menurut Ghozali (2018), uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid  tidaknya  suatu  kuesioner.  Jika  r hitung >  r tabel maka  pernyataan  tersebut dinyatakan  valid  dan  sebaliknya.  Berdasarkan  hasil  uji  validitas  dapat  diketahui bahwa sepuluh item pernyataan untuk whistleblowing system memiliki nilai r hitung terkecil 0,467 (item 9) dan terbesar 0,804 (item 7). Kesadaran anti- fraud memiliki nilai  r hitung terkecil  0,616  (item 2) dan terbesar  0,866  (item 6). Pencegahan fraud memiliki r hitung terkecil 0,398 (item 22) dan terbesar 0,851 (item 16). Seluruh nilai r hitung ketiga variabel > r tabel 0,361, sehingga data kuesioner dapat dikatakan valid.
Uji reliabilitas adalah ukuran yang menunjukkan konsistensi dari alat ukur dalam  mengukur  kuesioner.  Menurut  Ghozali  (2018),  variabel  dikatakan  reliabel apabila  nilai cronbach’s  alpha >  0,600. Hasil  uji  reliabilitas  menunjukan  bahwa nilai cronbach’s alpha whistleblowing system sebesar 0,832, kesadaran anti- fraud
sebesar 0,912 dan pencegahan fraud sebesar 0,941. Nilai cronbach’s alpha ketiga variabel > 0,600 , sehingga semua variabel dinyatakan reliabel.

## Uji Normalitas
Uji  normalitas  data  digunakan  untuk  mengetahui  apakah  model  regresi variabel  terikat  dan  variabel  bebas  keduanya  mempunyai  distribusi  normal  atau tidak  (Ghozali  2018).  Uji  normalitas  menggunakan  uji one-sample  Kolmogorov- Smirnov .  Hasil  uji  normalitas  menunjukkan  nilai Asymp.  Sig.  (2-tailed) sebesar 0,200  yang  berarti  nilai Asymp.  Sig.  (2-tailed) lebih  besar  dari  nilai  signifikansi (0,200  >  0,05).  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  data  terdistribusi  normal  dan dapat digunakan untuk uji statistik selanjutnya.
Uji Multikolonieritas
Tabel 2 Hasil Uji Multikolinieritas Variabel Tolerance VIF Whistleblowing System 0,673 1,486 Kesadaran Anti- Fraud 0,673 1,486 Sumber: data primer (diolah) Tabel  2  menunjukkan whistleblowing  system memiliki  nilai tolerance 0,673  >  0,1  dan VIF 1,486  <  10  maka  dapat  dikatakan  bahwa whistleblowing system tidak  terjadi  gejala  multikolinieritas.  Kesadaran  anti- fraud memiliki  nilai tolerance 0,673 > 0,1 dan VIF 1,486 < 10 maka dapat dikatakan bahwa kesadaran anti- fraud tidak terjadi gejala multikolinieritas.

## Uji Heteroskedastisitas
Hasil  uji  heteroskedastisitas  pada  Gambar  1  menunjukkan  bahwa  model regresi  tidak  mengandung  adanya  gejala  heterokedastisitas.  Dapat  dilihat  dari titik-titik yang menyebar  secara acak diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y dan  tidak  membentuk  pola  tertentu,  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  model regresi ini tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

## Gambar 1 Scatterplot
Sumber: data primer (diolah)
Uji Regresi Linier Berganda
Tabel 3 Hasil Uji Regresi Linier Berganda Variabel B Std. Error Beta t Sig. (Constant) 62,227 10,308 - 6,037 0,000 Whistleblowing System (X1) 0,641 0,235 0,324 2,728 0,008 Kesadaran Anti-Fraud (X2) 0,662 0,278 0,283 2,385 0,020 F 15,287 0,000 R Square 0,290 Adjusted R Square 0,271 Sumber: data primer (diolah)
Berdasarkan  Tabel  3,  diperoleh  model  persamaan  regresi  linier  berganda yaitu:  Y  =  a+b1X1+b2X2;  Y=  62,227+0,641X1+0,662X2.  Hasil  persamaan regresi  linier  berganda,  diketahui  nilai  konstanta  (a)  sebesar  62,227  yang  berarti jika whistleblowing  system dan  kesadaran  anti- fraud bernilai  0,  maka  nilai pencegahan fraud sebesar  62,227.  Nilai  koefisien  regresi whistleblowing  system (X1)  memiliki  nilai  sebesar  0,641,  artinya  apabila whistleblowing  system meningkat  sebesar  satu  satuan  maka pencegahan  fraud akan  meningkat  sebesar 0,641.  Koefisien  bernilai  positif  artinya  terjadi  hubungan  yang  positif  antara whistleblowing  system dengan  pencegahan fraud. Nilai  koefisien  regresi kesadaran  anti- fraud (X2)  memiliki  nilai  sebesar  0,662,  artinya  kesadaran anti - fraud meningkat  sebesar  satu  satuan  maka  pencegahan fraud akan  meningkat sebesar  0,662.  Koefisien  bernilai  positif  artinya  terjadi  hubungan  yang  positif antara kesadaran anti- fraud dengan pencegahan fraud . Tabel 3 menunjukkan nilai F hitung sebesar 15,287 dan sig. 0,000. Hasil uji F (simultan) menyatakan F hitung > F tabel yaitu 15,287 > 3,12 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Hal ini bermakna bahwa whistleblowing system dan kesadaran anti- fraud berpengaruh  signifikan  secara  simultan  terhadap  pencegahan fraud . Diketahui  nilai  koefisien  determinasi  menunjukkan Adjusted R  Square sebesar 0,271, hal ini mengandung arti bahwa whistleblowing system dan kesadaran anti - fraud mampu  menjelaskan pencegahan  fraud sebesar  0,271  atau  27,1% sedangkan  sisanya  72,9%  dijelaskan  oleh  variabel  lain  yang  tidak  diteliti  dalam penelitian ini.
Tabel  3  menunjukkan  bahwa whistleblowing  system (X1)  memiliki  nilai t hitung 2,278  yang  artinya  lebih  besar  dari  t tabel 1,992  (2,278  >  1,992)  dan  nilai signifikansi sebesar 0,008 yang berarti lebih kecil dari 0,05 (0,008 < 0,05). Maka dapat  dikatakan  bahwa  H1  diterima,  yang  berarti whistleblowing  system berpengaruh positif dan  signifikan terhadap  pencegahan fraud pengadaan  barang dan  jasa.  Nilai  beta  dalam unstandardized  coefficients  whistleblowing  system menunjukkan  angka  sebesar  0,641  yang  artinya  jika  variabel whistleblowing system ditingkatkan  satu  satuan  maka  pencegahan fraud akan  meningkat  sebesar 64,1%.  Kesadaran  anti- fraud memiliki  nilai  t hitung 2,385  yang  artinya  lebih  besar dari  t tabel 1,992  (2,385  >  1,992)  dan  nilai  signifikansi  sebesar  0,020  yang  berarti lebih  kecil  dari  0,05  (0,020  <  0,05).  Maka  dapat  dikatakan  bahwa  H2  diterima , yang  berarti  kesadaran  anti- fraud berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap pencegahan fraud pengadaan  barang  dan  jasa.  Nilai  beta  dalam unstandardized coefficients kesadaran anti-fraud menunjukkan angka sebesar 0,662  yang  artinya
jika  variabel  kesadaran anti-fraud ditingkatkan  satu  satuan  maka  pencegahan fraud akan meningkat sebesar 66,2%.
Pengaruh Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Hasil  penelitian  diketahui  hipotesis  H1  diterima,  artinya whistleblowing system berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  pencegahan fraud pengadaan barang  dan  jasa.  Hasil  temuan  mengindikasikan  bahwa whistleblowing  system akan  mendorong  partisipasi  dari  setiap  pihak  dalam  suatu  instansi  untuk  berani bersuara  dan  bertindak  serta  melaporakannya  ke  pihak  berwenang  jika  melihat terjadinya  kecurangan.  Hal  ini  dapat  meningkatkan  kejujuran  dan  transparansi dalam  proses  pengadaan  barang  dan  jasa,  artinya whistleblowing  system dapat meningkatkan  pencegahan fraud pengadaan  barang  dan  jasa  pada  OPD  kota Palembang.
Temuan  penelitian  ini  mendukung  teori fraud  diamond  theory dimana diketahui  terdapat  empat  elemen  yang  dapat  mendorong  sesorang  untuk melakukan kecurangan yaitu pressure , opportunity , rasionalisasi dan kemampuan.
Penelitian  ini  elemen opportunity (peluang  atau  kesempatan)  berkaitan  dengan variabel whistleblowing  system .  Jika  terdapat  peluang  dalam  sebuah  lingkungan kerja maka hal tersebut akan memberi kesempatan bagi pegawai untuk bertindak curang  (Tunggal  2011).  Diterapkannya whistleblowing  system akan  mengurangi peluang atau kesempatan dan membuat pelaku takut untuk melakukan kecurangan sehingga  proses  pengadaan  barang  dan  jasa  dapat  dilakukan  dengan  baik  dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dijalankan pada OPD kota Palembang. Ditemukan  bahwa  item  pernyataan  nomor  6  yaitu  ―Berani  melaporkan tindak pelanggaran karena ada kekebalan atas sanksi administratif‖ masih dalam kategori lemah, hal ini berimplikasi pada pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa  pada  OPD  kota  Palembang.  Hendaknya  pemerintah  kota  Palembang memberikan  perlindungan  kepada  pelapor  sehingga  tidak  ada  rasa  takut  bagi pelapor  untuk  melaporkan  kecurangan  yang  terjadi.  Hasil  Penelitian  ini  sejalan dengan  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Larasati  and  Surtikanti  (2019); Widyawati,  Sujana,  and  Yuniarta  (2019);  Paramitha  and  Adiputra  (2020); Wardani,  Primastiwi,  and Hanisah (2021); Hamilah, Suratman, and Alam (2022) yang  menyebutkan  bahwa whistleblowing  system berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap pencegahan fraud .
Pengaruh Kesadaran Anti- Fraud Terhadap Pencegahan Fraud
Hasil  penelitian  diketahui  hipotesis  H2  diterima,  artinya  kesadaran  anti- fraud berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa. Hal ini menggambarkan bahwa kesadaran anti- fraud merupakan salah satu upaya penyadaran akan pentingnya pencegahan fraud oleh semua pihak dalam  suatu  organisasi  atau  instansi.  Hasilnya  sesuai  dengan  kondisi  OPD  kota Palembang  yaitu  dengan  memberikan  pelatihan  yang  memadai  kepada  semua pegawai  untuk  meningkatkan  pemahaman  dan  kesadaran  tentang  bahaya kecurangan. Pelatihan ini, akan memberikan setiap pegawai pengetahuan tentang bahaya  kecurangan  khususnya  di  bidang  pengadaan  barang  dan  jasa  serta dampaknya bagi isntansi, masyarakat dan semua pihak.
Temuan  penelitian  ini  mendukung fraud diamond theory yaitu razionalitation (rasionalisasi).  Adanya  tingkat  kesadaran  yang  tinggi  mengenai
bahaya  terajdinya  kecurangan  maka  tidak  ada  lagi  pemikiran  bagi  pelaku  bahwa hal  yang  dilakukannya  itu  dapat  dibenarkan  atau  kecurangan  yang  dilakukannya sudah  umum  terjadi.  Terdapat  temuan  pada  item  pernyataan  nomor  5  yaitu ―terdapat  prosedur  untuk  mengidentifikasi,  menilai,  dan  mengurangi  risiko kecurangan‖ masih tergolong rendah. Hal ini berimplikasi bagi pemerintahan kota Palembang agar kedepannya dapat meningkatkan prosedur untuk mengetahui jika telah  terjadi  kecurangan  pada  proses  pengadaan  barang  dan  jasa,  sehingga  dapat meminimalisir  terjadinya  kecurangan.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Yuniarti  (2017);  Jalil  (2018)  yang menyatakan  bahwa  kesadaran  anti- fraud secara  signifikan  mempengaruhi pencegahan fraud .

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  yang  telah  diuraikan,  maka  dapat ditarik  kesimpulan  bahwa whistleblowing  system dan  kesadaran  anti- fraud baik secara  parsial  maupun  simultan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa pada OPD kota Palembang. Hal ini menunjukkan  bahwa  semakin  ditingkatkannya  penerapan whistleblowing  system di  lingkungan  OPD  kota  Palembang  maka  dapat  mencegah  terjadinya fraud pengadaan  barang  dan  jasa.  Mengenai  kesadaran  anti- fraud juga  tidak  bisa diabaikan karena semakin tinggi kesadaran tentang bahaya kecurangan maka akan memimalisir  tindakan  untuk  berbuat  curang  sehingga  dapat  mencegah  terjadinya fraud pada prosses pengadaan barang dan jasa.
Hasil temuan penelitian ini berimplikasi bagi OPD kota Palembang untuk dapat  meningkatkan  penerapan whistleblowing  system yaitu  dengan  cara menyediakan kotak saran pada setiap kantor OPD kota Palembang sehingga setiap pihak  dalam  organisasi  dapat  melaporakan/mengadukan  jika  melihat  terjadinya kecurangan  khususnya  pada  proses  pengadaan  barang  dan  jasa.  Kemudian  OPD kota  Palembang  juga  dapat  memberikan  pelatihan,  webinar  ataupun workshop kepada  semua  pegawai  agar  memiliki  pengetahuan  akan  bahaya  kecurangan  di bidang  pengadaan  barang  dan  jasa  serta  kerugian  yang  ditimbulkan  akibat  hal tersebut.
Keterbatasan  penelitian  ini  terdapat  pada  sampel  penelitian,  yaitu  hanya dinas dan badan pada OPD kota Palembang sehingga hasil yang didapatkan tidak dapat  digeneralisir.  Diharapkan  untuk  penelitian  selanjutnya  dapat  menambah jumlah  sampel  di  OPD  provinsi  Sumatera  Selatan  agar  hasil  yang  didapatkan lebih akurat dan dapat menjadi perbandingan.

## DAFTAR PUSTAKA
A.R.,  Sopiyan,  Firmansyah  Firmansyah,  Edwin  Frimaruwah,  and  Periansya Periansya.  2021.  ―Pengaruh  Efektivitas  Pencegahan  Fraud  Pengadaan Barang/Jasa  Pada  Organisasi  Pemerintah  Daerah  Kota  Palembang.‖ Riset Terapan Akuntansi 5 (1): 63–73. https://doi.org/10.5281/zenodo.4818483.
ACFE.  2016.  ―Report  To  the  Nations  on  Occupational  Fraud  and  Abuse:  2016
Global  Fraud  Study.‖  https://www.acfe.com/-/media/files/acfe/pdfs/2016-
report-to-the-nations.ashx. AICPA. 2002. Statement on Auditing  Standards No.99, Consideration of Frauds in  a  Financial  Statement  Audit.  Management  Anti  Fraud  Programs  and Controls .  New  York:  American  Institute  of  Certified  Public  Accountant (AICPA),
Inc.
https://us.aicpa.org/content/dam/aicpa/research/standards/auditattest/downl oadabledocuments/au-00316.pdf.
Amrizal,  Amrizal.  2004. Pencegahan  Dan  Pendeteksian  Kecurangan  Oleh Internal Audit . Bandung: Alfabeta. Annur,  Cindy  Mutia.  2022.  ―KPK  Sudah  Tangani  1.194  Kasus  Korupsi, Mayoritas Penyuapan.‖ Katadata. 2022. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/10/kpk-sudah-tangani-
1194-kasus-korupsi-mayoritas-penyuapan.
Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariete SPSS 25 . 9th ed. Semarang: Universitas Diponegoro.
Hamilah, Hamilah, Adji Suratman, and Saeful Alam. 2022. ―The Effectiveness of the  Internal  Whistleblowing  System  in  Fraud  Detection  and  Prevention (Empirical  Study  at  PT  .  Asuransi  Jiwasraya  (Persero).‖ Dinasti International  Journal  of  Economics,  Finance  &  Accounting 3  (1):  1–21. https://dinastipub.org/DIJEFA/article/view/1142.
Inawati,  Wahdan  Arum,  and  Fadiyah  Hani  Sabila.  2021.  ―Pencegahan  Fraud: Pengaruh  Whistleblowing  System,  Government  Governance  Dan Kompetensi  Aparatur  Pemerintah.‖ E-Jurnal  Akuntansi 31  (3):  731–45. https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i03.p16.
Jalil,  Fitri Yani.  2018. ―Internal  Control, Anti-Fraud Awareness,  and Prevention of  Fraud.‖ Etikonomi: Jurnal Ekonomi 17 (2): 297–306. https://doi.org/10.15408/etk.v17i2.7473.
Karyono, Karyono. 2013. Forensic Fraud . Yogyakarta: Andi. KNKG.  2008. Pedoman  Sistem  Pelaporan  Pelanggaran  -  SPP  (Whistleblowing System  -  WBS) .  Jakarta:  Komite  Nasional  Kebijakan  Governance. http://whistleblowingindonesia.com/portal/wp- content/uploads/2014/10/Pedoman-Pelaporan- PelanggaranWhistleblowing-System-WBS.pdf.
Larasati,  Yarry  Septia,  and  Surtikanti  Surtikanti.  2019.  ―Analisis  Faktor-Faktor
Yang  Berpengaruh  Terhadap  Pencegahan  Fraud  Di  Dalam  Proses Pengadaan  Barang  Dan  Jasa  (Riset  Empiris  Pada  Direktorat  Jenderal Pengelolaan  Ruang  Laut  Kementrian  Kelautan  Dan  Perikanan).‖ Journal of  Accounting,  Finance,  Taxation,  and  Auditing  (JAFTA) 1  (1):  31–43. https://doi.org/10.28932/jafta.v1i1.1526.
Maulida,  Windy  Yulian,  and  Bunga  Indah  Bayunitri.  2021.  ―The  Influence  of Whistleblowing  System  toward  Fraud  Prevention.‖ International  Journal of Financial, Accounting, and Management 2 (4): 275–94. https://doi.org/10.35912/ijfam.v2i4.177.
Novandalina,  Arini,  Sarbullah  Sarbullah,  and  Andhy  Tri  Adriyanto.  2021. ―Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Internal,  Anti-Fraud  Awareness  Dan Asimetri  Informasi  Terhadap  Pencegahan  Fraud  Pada  Bank  BCA  KCU Semarang.‖ Proceeding  Seminar Nasional  & Call  For Papers  STIE AAS . https://prosiding.stie-aas.ac.id/index.php/prosenas/article/view/115.
Paramitha,  Ni  Putu  Yulia,  and  I  Made  Pradana  Adiputra.  2020.  ―Pengaruh Whistleblowing  System,  Good  Corporate  Governance  Dan  Efektivitas Pengendalian  Internal.‖ JIMAT  (Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Akuntansi) Undiksha 11 (2): 33–42. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/25335.
Pope,  Jeremy.  2007. Strategi  Memberantas  Korupsi:  Elemen  Sistem  Integritas Nasional . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Siregar, Raja Adil. 2019. ―Korupsi Lift, Eks Pejabat Pemkot Palembang Divonis 1,5  Tahun  Bui.‖  DetikNews.  2019.  https://news.detik.com/berita/d- 4448539/korupsi-lift-eks-pejabat-pemkot-palembang-divonis-15-tahun- bui.
Sugiyono,  Sugiyono.  2016. Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  Dan  R&D . Bandung: PT. Alfabet.
Tunggal,  Amin  Wijaya.  2011. Teori  Dan  Kasus  Internal  Auditing .  Jakarta: Harvarindo.
———. 2012. Pedoman Pokok Audit Internal . Jakarta: Harvarindo. Wardani,  Dewi  Kusuma,  Anita  Primastiwi,  and  Hanisah  Hanisah.  2021.  ―Fraud
Prevention  of  Government  Procurement  of  Goods  and  Services  in  Local Government.‖ Jurnal Akuntansi 25 (2): 256–75. https://doi.org/10.24912/ja.v25i2.809.
Widyawati,  Ni  Putu  Agustina,  Edy  Sujana,  and  Gede  Adi  Yuniarta.  2019.
―Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistle Blowing System, Dan  Sistem  Pengendalian  Internal  Terhadap  Pencegahan  Fraud  Dalam Pengelolaan Dana Bumdes (Studi Empiris Pada Badan Usaha Milik Desa Di  Kabupaten  Buleleng).‖ JIMAT  (Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Akuntansi) Undiksha 10 (3): 368–79. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/22806.
Wolfe,  David  T.,  and  Dana  R.  Hermanson.  2004.  ―The  Fraud  Diamond: Considering the Four Elements of Fraud.‖ The CPA Journal 74 (12): 38– 42. https://digitalcommons.kennesaw.edu/facpubs/1537/.
Wulandari,  Dewi  Novita,  and  Muhammad  Nuryanto.  2018.  ―Pengaruh Pengendalian  Internal,  Kesadaran  Anti-Fraud,  Integritas,  Independensi, Dan  Profesionalisme  Terhadap  Pencegahan  Kecurangan.‖ Jurnal  Riset Akuntansi Mercu Buana 4 (2): 117–25. https://doi.org/10.26486/jramb.v4i2.557.
Yuniarti,  Rozmita  Dewi.  2017.  ―The  Effect  of  Internal  Control  and  Anti-Fraud Awareness  on  Fraud  Prevention  (A  Survey  on  Inter-Governmental Organizations).‖ Journal of Economics, Business & Accountancy Ventura 20 (1): 113–24. https://doi.org/10.14414/jebav.v20i1.751.