## Sanksi Aparat Penegak Hukum yang Melanggar KUHAP Dalam Menanggulangi Kejahatan
Anggit Sinar Sitoresmi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Jl. Imam Bardjo No. 1, Pleburan, Semarang Selatan, Jawa Tengah,50241 Email: sinaranggit21@gmail.com

## ABSTRAK
Hukum diciptakan untuk melindungi kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya seringkali dijumpai berbagai pelanggaran hukum, sehingga hukum yang telah dilanggar tersebut harus ditegakkan. KUHAP tidak mengatur secara tegas tentang sanksi bagi aparat penegak hukum yang melakukan praktik kekerasan ataupun praktik-praktik lain yang melanggar ketentuan-ketentuan di dalamnya, jika memang terjadi pelanggaran oleh aparat kepolisian tersebut dapat diperiksa oleh Provost atau perkara tersebut ditolak oleh Majelis Hakim. Mengenai adanya sanksi bagi aparat kepolisian yang melanggar KUHAP dan pelanggaran tersebut dapat terbukti di pengadilan, dalam kenyataannya di lapangan ternyata tidak semudah itu untuk dibuktikan.
Kata Kunci: Kejahatan, Sanksi, Aparat Penegak Hukum

## A. PENDAHULUAN
Masalah kejahatan dalam masyarakat akhir-akhir ini merupakan fenomena yang selalu menjadi topik pembicaraan karena senantiasa melingkupi kehidupan bermasyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan pasti terjadi dimana terdapat manusia-manusia yang mempunyai kepentingan berbeda-beda. Kejahatan merupakan delik hukum, yakni peristiwa-peristiwa yang berlawanan atau bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup di dalam keyakinan hidup manusia dan terlepas dari undang-undang. 1 Dilihat dari segi hukum, kejahatan dapat didefinisikan sebagai berikut: Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal. 2 Hukum diciptakan untuk melindungi kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya seringkali dijumpai berbagai pelanggaran hukum, sehingga hukum yang 1 GW. Bawengan, Teknik Interogasi dan Kasus-Kasus Kriminil, Jakarta: Pradnya Paramita, 1974, hlm: 22 2 Ninik Widyanti dan Yulius Waskita, Kejahatan Dakam Masyarakat Dan Pencegahanya, Jakarta: Bima Aksara, hlm: 29
telah dilanggar tersebut harus ditegakkan. Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Kriminalitas atau kejahatan bukan merupakan peristiwa herediter (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis. Tingkah laku kriminal dapat dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria dan dapat berlangsung pada usia anak, dewasa atau pun lanjut umur.
Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar oleh para pelaku kejahatan, dalam rangka memberikan perlindungan terhadap masyarakat, aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam menanggulangi maraknya kejahatan Sebagai dasar pertimbangan yang patut untuk diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan suatu putusan perkara, telah diatur dalam KUHAP, seperti Pasal 183 KUHAP menetapkan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”, Pengaturan perihal hakim menjatuhkan suatu putusan terdapat juga pada pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib pula sifat yang baik dan
jahat dari terdakwa”. Menurut UU No. 48 tahun 2009 hakim dalam pertimbanganpertimbangan pidana yang akan dijatuhkan yaitu, kondisi seseorang (terdakwa) agar diberi pidana setimpal dan seadil-adilnya.
Perihal kondisi pribadi terduga tersebut dapat dimintai beberapa keterangan misalnya dari orang- orang sekitar lingkungan tetangganya atau teman-teman tersangka, perlu juga keterangan dari ahli kejiwaan. Terlebih bagi hakim pentingnya memperhatikan pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 menetapkan: “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-niai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Polisi adalah suatu kekuatan untuk mengawasi masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang telah disepakati guna tercapainya keadaan yang tertib dan aman dalam kehidupan bersama. 3 Kaitannya dengan polisi, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perpolisian di Indonesia diatur dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Repubik Indonesia, yang kemudian disebut dengan Undang-Undang Kepolisian. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepolisian menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk tugas dan wewenang polisi yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Kepolisian. Pasal 13 menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
a.  Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
b.  Menegakkan hukum
c.  Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Sehubungan dengan kewenangan kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kewenangan kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik dalam KUHAP diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7.

## B. RUMUSAN MASALAH
Dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimanakah sanksi aparat penegak hukum yang melanggar kuhap dalam menanggulangi kejahatan.

## C. METODE
Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif. Terdapat 2 (dua) pendekatan untuk mengkaji kedua permasalahan yang dibahas dengan metode penelitian Normatif ini yaitu pendekatan perundang- undangan ( statute approach) dan pendekatan konseptual ( conseptual approach). Pendekatan perundang-undangan diperlukan dalam rangka menelusuri ratio legis dan dasar 3 Djoko, Prakoso, Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hu- kum, Jakarta: Bina Aksara, 1987,hlm: 165
ontologis lahirnya perundang-undnagan. 4 Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami secara presisi dan akurat berbagai konsep yang digunakan oleh prinsip hukum dalam undangundang maupun doktrin para ahli hukum. 5 Sumber data yang digunakan dalam penelitan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder berupa literature dan hasil penelitan. Peraturan Perundang-undangan yang digunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Repubik Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## D. PEMBAHASAN 1. Faktor-Faktor Sebab Terjadinya Kejahatan
Dalam hal seorang individu yang melanggar suatu norma (hukum) mempunyai sikap tertentu terhadap situasi yang diatur oleh norma bersangkutan. Sikap tertentu mana membuat dia tidak merasa perilaku untuk menaati norma yang bersangkutan. Asumsi yang diambil disini adalah bahwa sikap tersebut (yang merupakan hasil dari proses sosialisasi individu) dapat dirubah asalkan kita dapat mengerti sebeb timbulnya sikap melanggar norma tersebut. 6 Sampai saat ini belum ada satu pun teori yang mampu menjelaskan secara tepat penyebab individu melakukan kejahatan. Namun dalam kepustakaan kriminologi terdapat beberapa faktor yang amat sering dihubungkan dengan kejahatan. Faktor-faktor yang penting untuk diperhatikan adalah misalnya : 7
a.  Dalam teori-teori ekologis (misalnya Shaw & McKay) : kepadatan penduduk dan mobilitas sosial ( horizontal dan vertikal); kota dan pedesaaan; urbanisasi dan urbanism; deliquency areas dan perumahan;distribusi menurut umur dan kelamin.
b.  Dalam teori ini bukan berarti kota dengan pedesaan sudah jelas lebih banyak tindak kejahatan terjadi di kota. Tetapi juga harus dilihat jumlah penduduk dan angka kejahatan yang timbul dari banyaknya jumlah penduduk tersebut.
c.  Dalam teori-teori konflik kebudayaan. Adanya konflik dari masyarakat terkait masalah suku, agama dan kelompok minoritas kemudian muncul suatu kejahatan.
d.  Dalam teori-teori ekonomis (misalnya Bonget); pengaruh kemiskinan dan kemakmuran.
e.  Dalam teori differential association. Pengaruh media massa.
4 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 93-94
5 Ibid hlm. 178.
6 Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana,Ed.1, Cet.2 (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Peng- abdian Hukum,1997), hlm.3.
7 Ibid. Hlm. 5.
f.  Dalam teori anomie dan sub-culture (misalnya
Merton, Cohen, Cloward dan Ohlin); perbedaan nilai dan norma antara middle class dan lower class; ketegangan yang timbul karena terbatasnya kesempatan untuk mencapai tujuan.
Masalah kriminalitas adalah masalah yang kompleks, tidak demikian pula pencegahannya. Faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana juga sangat relatif, bergantung pada perbuatan dan orang sebagai subjek tindak pidana. Hal ini tidak berarti bahwa kita harus menunggu sampai terdapat ‘kata akhir’ mengenai faktor-faktor sebab-akibat kejahatan. Kejahatan selalu datang kepada siapa pun dengan keadaan apa pun. Salah satu cara mencegahnya adalah dengan Criminal Thinking yaitu salah satu istilah untuk memahami pemikiran- pemikiran seseorang yang menyebabkan atau digunakan untuk menjadikannya suatu tindak kejatan. 8 Dalam buku yang ditulis oleh Prof. Dr. I.S. Sasanto, SH, sebab-sebab kejahatan terdiri dari:
a.  Aspek fisik ( Biologi Kriminal ), terjadinya kejahatan disebabkan adanya bakat jahat, bakat jahat tersebut diperoleh karena kelahiran yang diwariskan dari nenek moyang ( borneo criminal).
b.  Faktor psikologis, anggapan bahwa penjahat merupakan orang-orang yang mempunyai ciri- ciri psikis yang berbeda dengan orang-orang yang bukan penjahat, dan ciri-ciri psikis tersebut terletak pada intelegensinya yang rendah.
c.  Faktor kepadatan penduduk, menganggap bahwa semakin padat penduduknya dengan akibat semakin meningkat timbulnya perselisihan akan semakin besar kejahatannya,
d.  Faktor ekonomi,  pandangan bahwa kehidupan ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial dan cultural dalam masyarakat, pengangguran sebagai hal yang menentukan terjadinya kejahatan.
e.  Differensial Association, perilaku kejahatan dipelajari secara negatif dalam artian kejahatan tersebut tidak diwarisi, kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi.
f.  Kelompok sebagai faktor kejahatan, kelompok sosial merupakan konsep sosiologis yang mempunyai pengaruh sangat penting. Keluarga dipandang sebagai kelompok yang sangat penting dalam kehidupan individu dan masyarakat. Sekolah, korporasi, kelompok massa, dan geng juga menjadi penentu seseorang melakukan kejahatan.

## 2. Statistik Kejahatan di Indonesia
8 IN Sari., «Perbedaan criminal thinking pelaku kejahatan tentang kejakahtan yang telah dilakukan ditinjau dari bentuk kejahatan” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim; 2014) hlm 3.
Statistik kejahatan adalah alat untuk mengukur keadaan kriminalitas dalam masyarakat. Sistem penyusunan statistik kejahatan harus dengan jelas merumuskan:
a.  Kegunaan umum dari statistik tersebut,
b.  Batas-batas kemampuannya sebagai alat pengukur,
c.  Cara-cara interpretasi daripada angka-angka yang disusun dalam statistik tersebut,
d.  Cara-cara pengumpulan dari berbagai sumber data yang dibutuhkan, dan
e.  Kebulatan dari pada sistim tersebut sehingga dapat dilakukan cross reference angka-angka dari berbagai tabel dalam statistik tersebut.
Perbuatan-perbuatan pelanggaran hukum menimbulkan kerugian besar setiap tahunnya bagi negara dan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu untuk memberikan laporan berkala kepada warga negaranya. Laporan ini akan dipergunakan untuk perumusan kebijaksanaan  dan rencana-rencana dalam upaya mencegah kejahatan. Pemberian laporan ini dapat dilakukan melalui angka-angka yang dikumpulkan dan disusun dalam suatu sistem  yang dapat dipercayai ( reability ), serta menjamin pula kesahan ( validity ) daripada pengukuran melalui angka tersebut. 9 Pada dasarnya instansi-instansi kepolisian, jaksa, pengadilan, dan pembinaan tuna warga di Indonesia telah melakukan pengumpulan data untuk keperluan pengolahan statistik. Evaluasi sementara yang dapat diberikan kepada formulir pengumpulan data bahwa tujuan utama dari pengumpulan data tersebut adalah untuk keperluan interen instansi tersebut. Tanpa pedoman ini dan tanpa adanya kerjasama antar instansi yang merupakan sumber data, maka tidaklah dapat diharapkan bahwa statistik kejahatan dapat dipergunakan seperti statistik perdagangan dan keuangan. Pembuatan suatu sistem pengumpulan, penyusunan dan penerbitan statistik kejahatan di Indonesia tanpa perlu meniru, perlu menjadikan bahan pertimbangan dan pedoman dari statistik kejahatan di luar negeri. Sistim administrasi pemerintahan yang terbuka serta berdasarkan perencanaan, harus dapat menyajikan data statistik yang dapat dipergunakan untuk evaluasi dan penyusunan rencana selanjutnya. 10 Perkembangan zaman yang semakin kompleks membawa pengaruh besar bagi kondisi keamanan di Indonesia. Hal ini terlihat dengan jumlah kejahatan yang meningkat kurang lebih tiga persen pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015.11 Badan Pusat statistic (BPS) melalui tiga pendekatan utama statistik kriminal, yakni pendekatan pelaku, pendekatan korban, dan pendekatan kewilayahan menyatakan bahwa kejadian kejahatan di Indonesia selama periode tahun 2013–2015 9 Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem
Peradilan Pidana,Ed.1, Cet.2,  Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum,1997, hlm.15. 10 Ibid.,hlm 25. 11 Nibras, Nada Nailufar, “Ini 11 Jenis Kejahatan yang Menonjol Selama 2016”, 2016, (Jakarta : Kompas.com), diakses pada tanggal  8 Desember 2018,
cenderung berfluktuasi. Jumlah kejadian kejahatan atau crime total dari sekitar 341 ribu kasus pada tahun 2013 menurun menjadi sekitar 325 ribu kasus pada tahun 2014. Namun, pada tahun 2015 meningkat menjadi sekitar 353 ribu kasus. resiko penduduk terkena kejahatan (crime rate) selama periode tahun 2013-2015. Jumlah orang yang berisiko terkena tindak kejahatan (crime rate) setiap 100 ribu penduduk diperkirakan sebanyak 140 orang pada tahun 2013, 131 orang pada tahun 2014, dan 140 orang pada tahun 2015.
T abel 1 T oTal K ejahaTan (C rime T oTal ) i ndonesia 2013 2014 2015 342.084 325.317 352.936 T abel 2 T ingKaT K ejahaTan (C rime r aTe ) i ndonesia 2013 2014 2015 140 131 140
Data tersebut diperoleh dari dua sumber utama statistik kriminal, yaitu
a.  Data berbasis registrasi (administrative based data) yakni data kriminal yang dihimpun oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan
b.   Data berbasis survei (survey based data) yakni data kriminal yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Statistik Potensi Desa (Podes) yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Dengan pengelompokan jenis kejahatan berdasarkan beberapa kriteria, yakni:
a.  Target dari kejadian kejahatan (orang, harta benda, ketertiban umum, Negara, dan sebagainya) (Muhammad Mustafa, 2010).
b.  Tingkat keseriusan kejahatan (kejahatan terhadap nyawa, kejahatan terhadap fisik, kejahatan terhadap hak milik/barang, dan sebagainya).
c.  Bagaimana kejahatan dilakukan (kejahatan terhadap hak/milik dengan penggunaan kekerasa, kejahatan terhadap hak milik/barang tanpa kekerasan dan sebagainya. 12
Antara lain, pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas), penganiayaan berat (anirat), pembunuhan, pencurian kendaraan bermotor (curanmor), kebakaran, judi, pemerasan/ancaman, perkosaan (kesusilaan), narkotika, kenakalan remaja dan yang paling gencar sekarang ini adalah kejahatan yang berbasis teknologi ( cyber crime ). Kejahatan cyber crime yang menonjol antara lain,
12 Badan Pusat Statistika (BPS), “Statistik Kriminal 2016”, 2016,
(Jakarta: BPS), diakses pada tanggal 8 Desember 2018,
pencurian identitas dan data (sumber daya informasi) serta pembajakan akun, kasus penyebaran virus yang disisipkan di dalam file dan web site serta kode-kode penting, fitnah, penistaan maupun pencemaran nama baik. Demikian pula dengan spionase industri dan penyanderaan sumber daya informasi kritis yang marak terjadi saat ini. Kesemuanya telah menimbulkan keresahan di masyarakat karena telah hilangnya privasi dan ancaman kehilangan aset serta kekayaan yang dimiliki.
Selain itu, dunia siber juga dapat digunakan sebagai alat politik melalui penyebaran kabar bohong untuk tujuan provokasi politis maupun rekayasa ekonomi. Interkoneksi internet juga memungkinkan terjadinya serangan melalui penyebaran kabar bohong untuk tujuan provokasi politis maupun rekayasa ekonomi 13 . Tingkat kejahatan yang terus merajalela dan berkembang jenis dan ragamnya tersebut sungguh meresahkan masyarakat.Bertambahnya jumlah kejahatan tersebut dipengaruhi oleh sejumlah factor antara lain, factor sosial, politik, lingkungan yang menyebabkan gangguan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat), pendidikan dengan kurangnya informasi masyarakat terkait tindak pidana dan  perkembangan kemajuan iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi).
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa berbagai implikasi kompleks dalam kehidupan manusia dan hubungan antar negara. Semenjak dikenalnya pola komunikasi melalui dunia maya atau internet, batas-batas konvensional yang dahulu dianut dan dipatuhi oleh konsensus internasional menjadi semu. Dalam hampir satu dekade ini, isu tentang perang siber (cyber war) terus didengungkan, bahkan diramalkan bisa memicu ketegangan antar Negara yang berimbas pada terancamnya kedamaian dunia. Bahkan Kepala Badan Telekomunikasi PBB, Toure Hamadoun, pada Oktober 2009 telah memperingatkan bahwa perang dunia bisa terjadi di dunia maya 14 . Dengan Untuk itu, diperlukan upaya atau tindakan pemerintah khususnya penegak hukum untuk mengurangi kejahatan yang terjadi dan menciptakan rasa aman pada masyarakat. Pasalnya, rasa aman menjadi salah satu hak asasi yang harus diperoleh oleh setiap orang. Seperti yang terkandung dalam UUD Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28G ayat 1 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.
Abraham Maslow dalam teori hierarkhi kebutuhan manusia mengatakan rasa aman berada pada tingkatan yang kedua dibawah kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, dan papan. Hal ini menunjukkan bahwa rasa aman merupakan kebutuhan manusia yang penting. Selain itu sebagai negara hukum, keamanan di Indonesia merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
13 Bagus, Artiadi Soewardi, “Perlunya Pembangunan Sistem Pertahanan Siber (Cyber Defense) Yang Tangguh Bagi Indonesia”, (Jakarta:Media Informasi Ditjen POTHAN KEMHAN), diakses pada tanggal 8 Desember 2017
Sehingga tak heran jika setiap stakeholder penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lainnya melakukan berbagai upaya untuk mengurangi tingkat kejahatan di Indonesia, kepolisian secara bersungguh-sungguh melakukan upaya preventif dan represif guna mengurangi tingkat kejahatan di Indonesia. Dalam upaya preventif pihak kepolisian melakukannya dengan cara mengadakan kegiatan seperti operasi tertentu, razia selektif, penjagaan, patrol kepolisian, dan patrol rutin. Sedangkan upaya represif pihak kepolisian melakukan tindakan menjatuhkan sanksi pidana 15 . Sementara Kejaksaan RI secara normatif melakukan upaya sesuai dengan ketentuan undang- undang mengenai Kejaksaan, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yaitu:
1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
a.  Melakukan penuntutan;
b.  Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
c.  Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
d.  Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
e.  Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah;
3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
a.  Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
b.  Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
c.  Pengamanan peredaran barang cetakan;
d.  Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
e.  Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
f.  Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik criminal16.
15 Pandu, Prayoga Amradani,”Peran Kepolisian Dalam Menang- gulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia (Studi Kasus Polda Lampung)”, 2016, (Bandar Lampung:Unila), Diakses pada Tanggal 8 Desember 2017, Hlm. Abstrak.
Selain itu, Jaksa menurut G.P. Hoefnagel juga memiliki peran dalam melakukan pencegahan sangat diperlukan sebagai upaya menanggulangi tindak pidana, antara lain
1. Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (Crime Law Application);
2.  Pencegahan tanpa pidana (Prevention Without Punishment);
3. Mempengaruhi media massa ( Influencing Views Of Society On Crime And Punishment ) 17 .
Hal yang sama juga dilakukan Pengadilan dan para penegak hukum lainnya untuk mengurangi kejahatan di Indonesia, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: ”Pemerintah dan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”.

## 3. Sanksi Aparat Penegak Hukum yang Melanggar KUHAP
Pada dasarnya, KUHAP merupakan norma yang mengatur pembatasan terhadap kewenangan aparat penegak hukum dalam rangka melindungi hak-hak masyarakat. Dengan kata lain, ketentuan-ketentuan yang ada di KUHAP itu dimaksudkan agar aparat penegak hukum tidak melakukan tindakan-tindakan yang sewenang-wenang. Akan tetapi, praktik kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya aparat kepolisian, ketika melakukan pemeriksaan kepada tersangka sudah sering terdengar. Oleh karena itu, menjadi suatu pertanyaan besar ketika KUHAP tidak mengatur tentang sanksi bagi aparat penegak hukum yang melakukan praktik kekerasan ataupun praktik- praktik lain yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam KUHAP.
Menurut Prof. Mardjono Reksodiputro, tidak ada KUHAP (baik di Indonesia maupun di negara-negara lain) yang memiliki ketentuan mengenai sanksi. Akan tetapi, bila dalam suatu pemeriksaan perkara terjadi pelanggaran KUHAP oleh aparat penegak hukum (aparat kepolisian), sebenarnya ada sanksi yang dapat dijatuhkan kepada aparat penegak hukum tersebut apabila pelanggaran tersebut terbukti di pengadilan, yakni:
1. Aparat tersebut diperiksa oleh Provost; atau
2. Perkara tersebut ditolak oleh Majelis Hakim.
Sebagai catatan, kepolisian memiliki kewenangan ( police power ) yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan penyitaan surat karena kepolisian merupakan bagian dari negara (eksekutif). Bila mengacu pada tahapan peradilan ( adjudication ) digilib.unila.ac.id/2294/7/BAB%20I.pdf>. 17 Barda Nawawi Arief,  Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, 1998, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 48.
sebagaimana tergambar di atas ini,
maka seharusnya KUHAP menonjolkan pengadilan sebagai tahap yang dominan mengingat di pengadilan merupakan satu-satunya tempat yang memperlihatkan suatu proses yang terbuka  dan dapat dilihat oleh publik.
Mengenai adanya sanksi bagi aparat kepolisian yang melanggar KUHAP dan pelanggaran tersebut dapat terbukti di pengadilan, dalam kenyataannya di lapangan ternyata tidak semudah itu untuk dibuktikan. Hal tersebut ditemukan oleh salah seorang anggota Kelompok A yang melakukan pemantauan sidang perkara perdagangan bayi di Pengadilan Jakarta Selatan pada tahun 2005.
Di salah satu sidang pembuktian, salah seorang terdakwa menceritakan kepada Majelis Hakim bahwa ketika ia dan teman-temannya masih ditahan di Polres Jakarta Selatan, mereka kerap mendapatkan tindak kekerasan dari salah seorang polisi. Mendengar cerita tersebut, Ketua Majelis Hakim meminta kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan polisi yang melakukan kekerasan tersebut di persidangan. Pada saat polisi tersebut berhasil dihadirkan di muka sidang, polisi itu membantah semua cerita tindak kekerasan yang dipaparkan oleh para terdakwa di persidangan. Akibatnya salah seorang terdakwa menjadi marah. Selanjutnya, karena polisi tersebut terus menyatakan bahwa dirinya tidak pernah melakukan kekerasan kepada para terdakwa, akhirnya polisi tersebut dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Kisah pelanggaran KUHAP oleh aparat kepolisian itu pun akhirnya berlalu begitu saja. 18 Temuan tersebut menunjukkan bahwa tidaklah mudah untuk membuktikan di persidangan bahwa telah terjadi kekerasan terhadap tersangka. Terlebih bila tersangka tersebut tidak didampingi oleh penasihat hukum sejak awal masa penahanan sehingga tidak ada pihak yang dapat membantunya untuk mendapatkan keadilan terhadap tindak kekerasan yang dialaminya. Oleh karena itu, diperlukan terobosan-terobosan agar tidak lagi ada tindak kekerasan ataupun pelanggaran KUHAP lainnya oleh aparat penegak hukum.

## E. SIMPULAN
KUHAP tidak mengatur secara tegas tentang sanksi bagi aparat penegak hukum yang melakukan praktik kekerasan ataupun praktik-praktik lain yang melanggar ketentuan-ketentuan di dalamnya, jika memang terjadi pelanggaran oleh aparat kepolisian tersebut dapat diperiksa oleh Provost atau perkara tersebut ditolak oleh Majelis Hakim. Mengenai adanya sanksi bagi aparat kepolisian yang melanggar KUHAP dan pelanggaran tersebut dapat terbukti di pengadilan, dalam kenyataannya di lapangan ternyata tidak semudah itu untuk dibuktikan.
18 Sulistyowati Irianto dan L.I. Nurtjahyo, Perempuan di Persidan- gan: Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006, hlm. 157-160.

## F. DAFTAR PUSTAKA

## Buku
1.  Bawengan . GW, 1974, Teknik Interogasi dan Kasus- Kasus Kriminil, Jakarta: Pradnya Paramita.
2.  Widyanti. Ninik dan Waskita. Yulius, 1987, Kejahatan Dakam Masyarakat Dan Pencegahanya, Jakarta: Bima Aksara. 3.  Prakoso.  Djoko,  1987, Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum, Jakarta: Bina Aksara.
4.  Marzuki. Mahmud. Peter, 2014, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana.
5.  Reksodiputro. Mardjono, 1997, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Ed.1, Cet.2, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
6.  Arief. Nawawi. Barda, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana ,  Bandung: Citra Aditya Bakti.
7.  Irianto. Sulistyowati dan Nurtjahyo. L.I, 2006, Perempuan di Persidangan: Pemantauan Peradilan Berperspektif  Perempuan , Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

## Jurnal
1.  IN Sari., 2014, Perbedaan criminal thinking pelaku kejahatan tentang kejakahtan yang telah dilakukan ditinjau dari bentuk kejahatan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
2.  Bagus i. Artiadi. Soeward, Perlunya Pembangunan Sistem Pertahanan Siber (Cyber Defense) Yang Tangguh Bagi Indonesia .
3.  Pandu, Prayoga Amradani,” 2016, Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia (Studi Kasus Polda Lampung)” , Bandar Lampung:Unila.

## Internet
1.  Nailufar. Nibras. Nada, “Ini 11 Jenis Kejahatan yang Menonjol Selama 2016”, 2016, (Jakarta : Kompas. com), d iakses pada tanggal  8 Desember 2018 ,
2.  < h t t p : / / m e g a p o l i t a n . k o m p a s . c o m / read/2016/12/29/17470511/ini.11.jenis.kejahatan. yang.menonjol.selama.2016 >. 3.  Badan Pusat Statistika (BPS), “Statistik Kriminal 2016”, 2016, (Jakarta: BPS), diakses pada tanggal 8 Desember 2018,  < https://media.neliti.com/media/ publications/48283-ID-statistik-kriminal-2016.pdf >.