## PERPPU, BUKAN SOLUSI AKHIR PEMBUBARAN ORMAS
Tinjauan Politik dan Hukum

## Anak Agung Ngurah Agung Wira Bima Wikrama
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mahendradatta Jl. Ken Arok No. 12, Peguyangan Denpasar E-mail:bimawikrama65.gmail.com
Abstrak - Organisasi kemasyarakatan yang terbentuk di Indonesia memiliki tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan keinginan kelompok yang membentuknya. Dari sekian banyak organisasi tersebut, terdapat pula organisasi yang dibentuk untuk tujuan meraih kekuasaan. Terdapatnya organisasi kemasyarakatan radikal yang sering melakukan kegiatan anark- is di Indonesia telah membuat pemerintah Indonesia harus melakukan pengendalian berupa pembatasan-pembatasan, mulai dari pengendalian ijin kegiatan, tempat ke- giatan, seperti yang diatur dalam UU No.17/2013 tentang organisasi kemasyarakatan. UU No.17/2013 tersebut ternyata belum mampu untuk mengatur keberadaan organisa- si kemasyarakatan secara komprehensif hingga keluarlah Peraturan Pemerintah Peng- ganti Undang-Undang nomor 2/2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17/2013. Pembatasan yang sudah dilakukan, sering kali tidak efektif untuk mengendalikan organ- isasi kemasyarakatan karena tidak diimbangi oleh tindakan tegas berupa pembubaran. Pembubaran yang dimaksud dalam Undang-Undang tentang ormas pun tidak serta merta dapat membubarkan ideologi organisasi kemasyarakatan tersebut sehingga gerakan or- ganisasi tanpa nama atau tanpa bentuk (OTB) pun menjadi pilihannya dan mereka selalu berlindung di bawah Undang Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat 3 yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Klausul inilah yang menyulitkan pemerintah dalam membubarkan organisasi ke- masyarakatan yang berbahaya bagi bangsa dan negara. Sehingga solusi yang penulis tawarkan dalam mengatur keberadaan organisasi kemasyarakatan di Indonesia adalah melakukan amandemen UUD 1945 dengan menambahkan kewenangan pada lemba- ga Mahkamah Konstitusi (MK) yang bukan saja diberikan untuk membubarkan Par- tai Politik tetapi diberikan pula kewenangan untuk membubarkan organisasi kemas- yarakatan yang berbahaya bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kata Kunci : Perppu, Pembubaran, Organisasi Kemasyarakatan.

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Sistem hukum yang berlaku di In- donesia mengamanatkan bahwa seluruh peraturan dan perundang-undangan di Indonesia harus bersumber dan menga- cu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perkembangan selan- jutnya, DPR bersama pemerintah diberi ruang untuk membuat peraturan turunan yang berbentuk Undang-Undang. Dalam pembentukannya, seluruh pikiran harus selaras dengan Undang-Undang Dasar
1945 sehingga tidak ada satupun Un- dang-Undang yang dihasilkan oleh DPR bersama pemerintah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang dasar 1945 (Amandemen) Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dinyatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, ber- kumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Hal tersebut merupakan sebuah cermi- nan bahwa Indonesia merupakan sebuah negara yang menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Walaupun demikian hak untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat harus didasarkan pada tanggung
JURNAL CAKRAWARTI, Vol. 01, No. 01, Feb - Jul 2018
Anak Agung Ngurah Agung Wira Bima Wikrama
1
Anak Agung Ngurah Agung Wira Bima Wikrama
jawab dengan tidak merugikan orang lain atau kelompok lain yang lebih luas. Pembentukan organisasi kemas- yarakatan merupakan bentuk kebebasan berserikat yang dilindungi oleh Un- dang-Undang Dasar 1945. Selanjutn- ya pendirian organisasi kemasyarakatan diatur melalui Undang-Undang Repub- lik Indonesia Nomor 17 tahun 2013 ten- tang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam Undang-Undang tersebut dimuat secara rinci tentang pembentukan sebuah organ- isasi kemasyarakatan, kiprahnya dalam masyarakat dan bila terdapat pelanggaran maka terdapat sangsi yang akan diterima organisasi kemasyarakatan tersebut. Tetapi kenyataannya tidak ditemukan sangsi yang tegas bekaitan dengan pembubaran sebuah organisasi kemasyarakatan. Kenyataan tersebut akan dibahas penulis dalam tinjauan Politik dan Hukum sehingga lebih mudah dianalisa dan dipa- hami. Penulis akan menguraikan permas- alahan yang mendasari dan factor-faktor yang mempengaruhi sehingga ditemukan penyebab dari berlarutnya pembubaran organisasi kemasyarakatan yang dianggap bermasalah di Indonesia. Penulisan buku ini diberi judul “Jalan Panjang Pembuba- ran Organisasi Kemasyarakatan di Indone- sia”.
2.  Landasan Teori
2.1  Teori Relasi Kekuasaan Pembicaraan mengenai kekuasaan merupakan satu hal menarik yang tidak pernah selesai dibahas. Hal ini telah dim- ulai sejak jaman Yunani kuno dan terus berlangsung  sampai  saat  ini.  Para  filsuf klasik pada umumnya mengaitkan kekua- saan dengan kebaikan, kebajikan, keadilan dan kebebasan. Para pemikir religius men- ghubungkan kekuasan itu dengan Tuhan. Kekuasaan politik hanya sebagai alat un- tuk mengabdi tujuan negara yang dianggap agung dan mulia, yaitu kebaikan, kebajik- an, keadilan, kebebasan yang berlandas- kan kehendak Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Beberapa dekade yang lalu Michel Foucault,  salah  seorang  filsuf  pelopor strukturalisme juga berbicara tentang kekuasaan. Konsep Kekusasan Foucault dipengaruhi oleh Nietzsche. Foucault yang menilai  bahwa  filsafat  politik  tradisional selalu berorientasi pada soal legitimasi.
Kekuasaan adalah sesuatu yang dilegitima- sikan secara metafisis kepada negara yang memungkinkan negara dapat mewajibkan semua orang untuk mematuhinya. Namun menurut Foucault, kekuasaan adalah satu dimensi dari relasi. Di mana ada relasi, di sana ada kekuasaan. Dalam hal ini, penulis mencoba men- guraikan konsep kekuasaan Michel Fou- cault berdasarkan beberapa karya utama yang ia tulis semasa hidupnya. Kekuasaan menurut Foucault ada di mana-mana. Hal pertama yang akan dibahas di sini yaitu tentang hubungan antara kekuasaan dan diskursus ilmu pengetahuan. Menurut Foucault kehendak untuk kebenaran sama dengan kehendak untuk berkuasa. Dalam Kegilaan dan Peradaban, Foucault melu- kiskan  bagaimana  kegilaan  itu  didefi- nisikan dari berbagai kelompok yang dom- inan pada masa tertentu. Karena itu dia meragukan legitimasi eliminasi kegilaan dari kebudayaan yang resmi.

## 2.1.1 Latar Belakang Pemikiran Michel Foucault
Foucault adalah seorang yang skep- tis terhadap segala macam kebenaran. Baginya segala macam klaim kebenaran adalah interpretasi atas sebuah dunia, yang sebenarnya tidak ada sebagai ses- uatu yang historis. Untuk itu dia menyeli- diki cara berpikir dan sejarah peradaban. Misalnya dalam Kegilaan dan Peradaban dia melukiskan bagaimana kegilaan itu didefinisikan dari berbagai kelompok yang dominan pada masa tertentu. Di sini Fou- cault menguraikan bahwa pandangan dan cara pengobatan seorang dokter sungguh sangat dipengaruhi oleh berbagai kondi- si pengetahuan, institusional, pedagogis, keamanan dan seterusnya. Hampir dalam seluruh uraiannya ten- tang kekuasaan, Foucault menggunakan gagasan dari orang lain sebagai bahan, tetapi selalu diolah dan dimasukkan secara inovatif ke dalam bangunan konsepnya sendiri. Sebab itu kita dapat menemukan konsep Nietzsche di sana. Dia menjadikan uraian Nietzsche tentang kekuasaan se- bagai  basis  refleksi  kebudayaan  dan  filo- sofisnya. Filsafat politik tradisional selalu berorientasi pada soal legitimasi. Kekua- saan adalah sesuatu yang dilegitimasikan secara  metafisis  kepada  negara  yang  me- mungkinkan negara dapat mewajibkan Anak Agung Ngurah Agung Wira Bima Wikrama 2 Anak Agung Ngurah Agung Wira Bima Wikrama JURNAL CAKRAWARTI, Vol. 01, No. 01, Feb - Jul 2018
semua orang untuk mematuhinya. Namun menurut Foucault, kekuasaan  bukanlah sesuatu yang hanya dikuasai oleh negara, sesuatu yang dapat diukur. Kekuasaan ada di mana-mana, karena kekuasaan adalah satu dimensi dari relasi. Di mana ada rela- si, di sana ada kekuasaan. Kuasa itu ada di mana-mana dan muncul dari relasi-relasi antara pelbagai kekuatan, terjadi secara mutlak dan tidak tergantung dari kesadaran manusia. Kekua- saan hanyalah sebuah strategi. Strategi ini berlangsung di mana-mana dan di sana ter- dapat sistem, aturan, susunan dan regulasi. Kekuasaan ini tidak datang dari luar, me- lainkan kekuasaan menentukan susunan, aturan dan hubungan-hubungan dari dalam dan memungkinkan semuanya terjadi.
2.1.2  Konsep Kekuasaan Michel Fou- cault Seperti telah diuraikan di atas, konsep kekuasaan Foucault sebenarnya banyak dipengaruhi oleh Nietzsche. Ia melihat ada kesamaan pikiran Nietzsche tentang gene- alogi dengan pikirannya tentang arkeologi tapi ada unsur dalam genealogi Nietzsche yang belum nampak yaitu kuasa. Selanjut- nya akan dipaparkan beberapa pandangan Foucault tentang kekuasaan berdasarkan beberapa karyanya.

## 2.1.3  Kekuasaan dan Ilmu Pengetahuan
Dalam karyanya The Order of Things, Archeology of Human Sciences , Foucault menunjukkan bahwa ada dua perubahan besar yang terjadi dalam bentuk umum pe- mikiran dan teorinya. Yang pertama terjadi pada pertengahan abad ke-17, yang kedua pada awal abad ke-19. Setelah menganali- sis diskursus ilmu pengetahuan abad ke-17 dan 18 seputar sejarah alam, teori uang dan nilai, dan tata bahasa, Foucault mengambil kesimpulan bahwa pusat ilmu pengetahuan pada waktu ini adalah tabel. Orang hendak merepresentasikan realitas dalam tabel. Tabel adalah satu sistem tanda, satu bentuk taksonomi umum dan sistematis dari ben- da-benda. Dengan konsentrasi pada tabel, pengetahuan pada masa ini menjadi ahis- toris. Pada akhir abad ke-18 (setelah rev- olusi Prancis) sampai pertengahan abad ke-20 (Perang Dunia II), konsentrasi wa- cana ilmiah pada masa ini adalah sejarah dan manusia sebagai subjeknya. Manusia
dibebaskan dari segala alienasi dan be- bas dari determinasi dari segala sesuatu. Manusia menjadi objek pengetahuan dan dengan demikian dia menjadi subjek dari kebebasan dan eksistensinya sendiri. Ma- nusia menjadi pusat pemikiran. Hal ini terlihat dalam perkembangan ilmu-ilmu sosial dan psikologi. Objek penelitian Foucault dalam karya ini adalah kondisi-kondisi dasar yang menyebabkan lahirnya satu diskursus. Di sini Foucault menunjukkan hubungan an- tara diskursus ilmu pengetahuan dengan kekuasaan. Diskursus ilmu pengetahuan yang hendak menemukan yang benar dan yang palsu pada dasarnya dimotori oleh kehendak untuk berkuasa. Ilmu pengeta- huan dilaksanakan untuk menetapkan apa yang benar dan mengeliminasi apa yang dipandang palsu. Di sini menjadi jelas bahwa kehendak un- tuk kebenaran adalah ungkapan dari ke- hendak untuk berkuasa. Tidak mungkin pengetahuan itu netral dan murni. Di sini selalu terjadi korelasi yaitu pengetahuan mengandung kuasa seperti juga kuasa mengandung pengetahuan. Pen- jelasan ilmiah yang satu berusaha mengua- sai dengan menyingkirkan penjelasan ilmu yang lain. Selain itu, ilmu pengetahuan yang terwujud dalam teknologi gampang digunakan untuk memaksakan sesuatu kepada masyarakat. Karena dalam zaman teknologi tinggi pun sebenarnya tetap ada pemaksanaan, maka kita tidak dapat ber- bicara tentang kemajuan peradaban. Yang terjadi hanyalah pergeseran instrumen yang dipakai untuk memaksa.
2.1.4  Kegilaan dan Peradaban Foucault melihat praktek pengkaplin- gan yang memisah-misahkan orang-orang yang sakit dari orang sehat, yang normal dari yang tidak normal merupakan  salah satu bentuk aplikasi kekuasaan seseorang atau satu kelompok orang atas yang lain. Foucault menemukan bahwa pada zaman Renaissance, kegilaan dan penalaran memiliki relasi yang erat, keduanya tidak terpisah, sebab keduanya menggunakan bahasa yang sama. Masyarakat tampaknya tidak menolak gagasan-gagasan dan tinda- kan-tindakan brilian yang lahir dari orang- orang yang dicap gila. Kegilaan adalah kebebasan imaginasi, dan masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dalam
1 Anak Agung Ngurah Agung Wira Bima Wikrama 3
Anak Agung Ngurah Agung Wira Bima Wikrama
JURNAL CAKRAWARTI, Vol. 01, No. 01, Feb - Jul 2018
zaman renaissance. Namun pada zaman setelahnya (1650-1800), dialog antara kegilaan dan penalaran mengalami pembungkaman. Keduanya dilaksanakan dalam bahasa yang berbeda, dan akhirnya bermuara pada penaklukan kegilaan oleh penalaran, per- lahan kegilaan menjadi sesuatu yang asing dan disingkirkan dari kehidupan yang ha- rus dijiwai kelogisan. Bersamaan dengan itu, kegilaan harus disingkirkan dari mas- yarakat yang normal. Kegilaan telah men- jadi satu tema yang membuat masyarakat terpisah dan terpecah. Apa yang terjadi dengan orang gila, berjalan beriringan dengan apa yang ter- jadi dengan para penjahat, orang-orang miskin dan gelandangan. Mereka semua mulai disingkirkan, dalam bentuk penjara, rumah sakit umum, rumah sakit jiwa dan ditertibkan oleh sosok polisi dan penga- dilan. Semua lembaga ini adalah bentuk yang digunakan oleh penguasa untuk me- nerapkan kekuasaannya atas masyarakat. Pengangguran adalah satu persoalan sosial, demikian juga semua yang menjadi alasan pengangguran, seperti kegilaan atau sakit. Orang gila dikaitkan dengan orang miskin dan penganggur. Dengan ini, etika menjadi persoalan negara. Negara dibenarkan me- nerapkan hukuman atas pelanggaran mor- al. Hukuman mati yang dipertontonkan adalah satu bukti cara pandang seperti ini. Dengan ini sekaligus hendak ditunjukkan bahwa ada kekuasaan. Eksekusi adalah tontonan yang luar biasa dan bentuk pe- makluman yang paling efektif dari adanya kekuasaan yang mengontrol. Dengan demikian, kita dapat melihat inti dari teori Foucault di sini menunjuk- kan bahwa sakit mental hanya muncul se- bagai sakit mental dalam satu kebudayaan yang  mendefinisikannya  sebagai  demiki- an. Karena menyangkut definisi, maka di dalam sakit mental sebenarnya kekuasaan mendominasi. Kegilaan adalah yang ber- beda dari yang biasa, dan karena yang bi- asa dicirikan oleh produktivitas, maka ke- gilaan adalah tidak adanya produktivitas. Penanganan kegilaan adalah satu bentuk aplikasi kekuasaan seseorang atau satu kelompok orang atas yang lain, bukan per- tama-tama masalah pengetahuan psikolo- gis.
2.1.5 Disiplin dan Hukuman Pada abad ke-17 dan 18, disiplin ada- lah sarana untuk mendidik tubuh. Praktik disiplin diharapkan melahirkan tubuh-tu- buh yang patuh. Hal ini tidak hanya terjadi di penjara, tetapi juga dalam bidang pendi- dikan, tempat kerja, militer dan sebagain- ya Masyarakat selanjutnya berkembang menurut disiplin militer. Foucault berang- gapan bahwa di era monarkial tiap proses penghukuman kriminal baru dianggap se- rius apabila telah melibatkan elemen pen- yikasaan tubuh dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan disiplin amat ber- hubungan dengan kuasa yang mengontrol. Foucault menguraikan bahwa fenomena disiplin tubuh selalu dikontrol oleh dua in- strumen disiplin  yang diterapkan dari di- siplin militer dalam masyarakat. Pertama, melalui observasi hirarkis atau kemam- puan aparatus untuk mengawasi semua yang berada di bawahnya dengan satu kri- teria tunggal. Panopticon yang terungkap dalam menara sebagai pusat penjara ada- lah  bentuk  fisik  dari  instrumen  ini.  Den- gan adanya panopticon ini kekuasaan sipir menjadi sangat besar sebab para tawanan berusaha menahan diri mereka sendiri. Mereka takut dipantau. Kehadiran struk- tur itu sendiri sudah merupakan satu me- kanisme kekuasaan dan disiplin yang luar biasa. Instrumen kedua adalah menormal- kan penilaian moral dan menghukum para pelanggar moral. Dalam hal ini kekuran- gan disamakan dengan kejahatan. Selain dipenjarakan, orang-orang yang menyim- pang dipertontonkan. Maksudnya adalah menunjukkan kepada masyarakat betapa dekatnya manusia dengan binatang, dan manusia lain akan diperlakukan secara yang sama apabila mereka keluar dari batas-batas yang dipandang waras oleh masyarakat. Dalam keseluruhan penan- ganan atas penyimpangan-penyimpangan ini, psikiater atau aparat sebenarnya tidak berperan sebagai ilmuwan, tetapi sebagai kekuasaan yang mengadili. Foucault membayangkan menara pengawas dalam panoptisme selain diop- erasikan oleh petugas, dapat dipergunakan oleh banyak individu dengan pelbagai kepentingan. Ia dapat menjadi tempat seo- rang  filsuf  yang  haus  pengetahuan  akan manusia menjadi museum manusia. Ia bahkan menjadi tempat bagi mereka yang Anak Agung Ngurah Agung Wira Bima Wikrama 4 Anak Agung Ngurah Agung Wira Bima Wikrama JURNAL CAKRAWARTI, Vol. 01, No. 01, Feb - Jul 2018
tergolong mempunyai sedikit penyimpan- gan seksual memperoleh kenikmatan den- gan mengintip orang-orang. Dalam pan- optisme inilah Foucault memperlihatkan adanya kekuasaan yang teselubung dalam pelbagai institusi dan lembaga. Dari pemikiran Foucault di atas dapat dilihat bahwa kekuasaan di Indonesia bu- kanlan semata mata milik pemerintah yang berkuasa. Kekuasaan ada di mana-mana, karena kekuasaan merupakan satu dimensi dari relasi. Munculnya fenomena Organi- sasi Kemasyarakatan (Ormas) merupakan bagian dari relasi kekuasaan. Ormas den- gan massa yang banyak akan lebih mu- dah mendapatkan legitimasi sosial apalagi setelah Ormas tersebut mendapatkan legit- imasi hukum berupa pengakuan tentang keberadaannya. Pimpinan Ormas akan menjadi penguasa dan seolah berkuasa hingga mampu menandingi eksistensi pen- gusasa negara (pemerintah). Sering kali pimpinan Ormas memiliki ideologi berbe- da dengan ideologi negara yang menaung- inya. Pemaksaan ideologi Ormas untuk diterapkan pada ideologi negara bahkan ingin mengganti ideologi negara, sering kali menimbulkan prahara perpecahan bangsa. Fenomena ini akan dibahas lebih lanjut pada Bab III penelitian ini.
2.2  Teori Sosiologi Hukum Dari sudut sejarah, sosiologi hu- kum untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh seorang Itali yang bernama Anzilotti pata tahun 1882. Sosiologi hukum pada hakekatnya lahir dari hasil-hali pemikiran para  ahli,  baik  di  bidang  filsafat  hukum, ilmu maupun sosiologi. Hasil-hasil pe- mikiran tersebut tidak saja berasal dari individu-individu tetapi mungkinh juga besaral dari aliran-aliran yang mewakili sekelompok ahli pemikir, yang secara garis besar mempunyai pendapat yang berbeda. Secara etimologis, sosiologi berasal dari kata latin, socius yang berarti kawan dan kata Yunani logos yang berarti kata atau berbicara. Jadi sosiologi adalah ber- bicara mengenai masyarakat. Sosiologi hukum saat ini sedang berkembang pesat. Ilmu ini diarahkan untuk menjelaskan hukum positif yang berlaku (artinya isi dan bentuknya yang berubah-rubah menurut waktu dan tem- pat), dengan bantuan faktor-faktor kemas- yarakatan. Tetapi disatu sisi hukum itu
sendiri dijelaskan dengan bantuan hukum. Dalam dua hal itu, hukum dan dinamika kemasyarakatan diletakkan pada suatu ta- taran yang sama.
Pemikiran sosiologi hukum lebih berfokus pada keberlakuan empiris atau faktual dari hukum. Hal ini, mem- perlihatkan bahwa sosiologi hukum tidak secara langsung diarahkan pada hukum se- bagai sistem konseptual, melainkan pada kenyataan sistem kemasyarakatan yang idalamnya hukum hadir sebagai pemer- an utama. Objek tingkatan kedua adalah kaidah-kaidah hukum. Hal tersebut di atas berbeda engan ilmu hukum normatif, memandang hukum dalam hukum itu sendiri (apa yang tertu- ang dalam peraturan). Eksponen dari aliran positifisme John Austin, mengatakan bah- wa studi tentang filsafat hukum seharusn- ya merupakan studi tentang hukum yang benar-benar terdapat dalam sistem hukum, dan bukan hukum yang seharusnya ada dalam norma-norma moral (Achmad Ali, Sosiologi Hukum, hal 9). Berbeda dengan hal tersebut, sosi- ologi hukum memandang hukum dari luar ukum. Dalam hal ini, sosiologi hukum mencoba untuk memperlakukan sistem hukum dari sudut pandang ilmu sosial. Pada adasarnya, sosiologi hukum ber- pendapat bahwa hukum hanyalah salah satu dari banyak sistem sosial dan bahwa justru sistem-sistem sosial lain, yang ter- dapat di dalam masyarakat, memberi arti dan pengaruh terhadap hukum. Seorang  ahli  filsafat  berkebangsaan Perancis bernama Aguste Cumte pada abad ke-19, menulis beberapa buah buku untuk mempelajari masyarakat. Dia berpendapat bahwa ilmu sosial mempunyai urutan ter- tentu berdasarkan logika metoda ilmiah dan bahwa setiap penelitian dilakukan melalui tahap-tahap tertentu untuk mencapai tahap akhir. Dia beranggapan bahwa saatnya telah tiba bagi kesahihan ilmiah terhadap penelitian kemasyarakatan. Sejak saat itu Comte memperkenalkan sosiologi sosial sebagai ilmu pengetahuan kemasyaraka- tan. Bagi Comte, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan kemasyarakatan umum, yang merupakan hasil akhir dari perkem- bangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, sosiologi didasarkan pada kemajuan yang telah dicapai oleh ilmu pengetahuan se- belumnya. Selain itu Comte mengatakan
Anak Agung Ngurah Agung Wira Bima Wikrama
bahwa sosiologi harus dibentuk berdasar- kan pengamatan dan tidak pada spekulasi keadaan masyarakat (Comte dalam Pen- gantar Sosiologi Hukum, 1--2). Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa segala peristiwa yang terjadi di In- donesia erat kaitannya dengan masyarakat Indonesia. Demikian pula dasar-dasar ber- pikir dari Comte melalui teori Sosiologi Hukum merupakan panduan bagi penulis dalam melakukan penelitian ini. Di sisi lain, pendidikan hukum saat ini cenderung berorientasi kepada kuhum yang tertulis, yang selalu mementingkan aturan dan ket- eraturan. Keteraturan hukum merupakan sebuah keharusan guna mewujudkan rasa percaya terhadap hukum dan kepastian terhadap hukum. Hal ini sangat jelas ter- tulis dalam sistim ketatanegaraan di Neg- ara Republik Indonesia dimana Pancasiila dan Undang Undang Dasar 1945 merupa- kan sumber dari segala sumber hukum. Segala aturan dan perundang-undangan yang ada maupun yang akan dibuat tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dibawahnya terdapat 7 lembaga negara yang kedudu- kannya sejajar yaitu MPR, DPD, DPR, Presiden, MK, MA dan BPK. Ketujuh lem- baga negara tersebut dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai dengan amanat Undang-Un- dang Dasar 1945 disebutkan bahwa DPR bersama Presiden dapat membentuk Un- dang Undang. Salah satu Undang-Undang yang dihasilkan adalah Undang Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Orgasisa- si Kemasyarakatan. Undang-Undang ini ternyata tidak mampu untuk mengatasi masalah pembubaran Organisasi Kemas- yarakatan (Ormas) secara komprehensif (menyeluruh) karena hanya berupa pen- cabutan status badan hukum yang tertuang pada pasal 69 ayat 1 yang diartikan sebagai pembubaran Ormas seperti yang tertuang pada pasal 68 ayat 2.
3   Pembahasan 3.1   Tinjauan Politik Organisasi kemasyarakatan yang terbentuk di Indonesia memiliki tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan keingi- nan kelompok yang membentuknya. Mu- lai dari organisasi kebudayaan, organisasi pendidikan, organisasi provesi tertentu dan ada pula organisasi untuk sekedar ber-
kumpul tanpa tujuan yang jelas. Dari seki- an banyak organisasi dengan tujuan yang berbeda tersebut, terdapat pula organi- sasi yang dibentuk untuk tujuan meraih kekuasaan. Mereka biasanya melakukan uji publik dengan mengumpulkan masa sebanyak-banyaknya. Mereka mengam- bil isu-isu yang hangat pada saat itu dan mengolah isu tersebut guna mendapatkan dukungan publik yang luas. Di balik pendirian organisasi kemas- yarakatan semacam itu, terdapat keinginan kuat dari kelompok pendiri untuk muncul sebagai penguasa informal yang dapat dise- padankan dengan penguasa formal baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional. Mereka selalu membuat gerakan untuk mendapatkan legitimasi walaupun sebatas legitimasi informal. Namun gerakan yang mereka lakukan seolah-olah mendapatkan legitimasi formal. Masyarakat kelas ter- tentu sangat mudah untuk dihasut dengan menggunakan gerakan masa yang besar dan sebagian dari mereka beranggapan bahwa masa yang besar dianggap sudah dapat dijadikan sebagai legitimasi formal. Hubungan antara kelompok pendiri organisasi kemasyarakatan dan pengikut organisasi kemasyarakatan merupakan hubungan yang saling membutuhkan. Para pendiri organisasi kemasyarakatan berang- gapan bahwa organisasi yang mereka diri- kan merupakan kehendak rakyat dan pan- tas untuk ikut mengelola dan menjalankan pemerintahan. Setidaknya kepentingan pendiri organisasi kemasyarakatan terse- but diperhitungkan sebagai kekuatan yang memaksa penguasa formal untuk men- jalankan agendanya. Dibagian lain terdapat kelompok masa sebagai pengikut organi- sasi kemasyarakatan tersebut yang mera- sa kepentingannya disalurkan dan mereka seolah mendapatkan legitimasi untuk men- dukung agenda organisasi kemasyarakatan yang didukungnya. Kepentingan pimpinan organisasi kemasyarakatan dan masa pen- dukung organisasi kemasyarakatan sema- cam ini sering kali terjadi hubungan relasi yang saling menguntungkan. Pimpinan or- ganisasi kemasyarakatan selalu berangga- pan bahwa kekuasaan merupakan setrategi yang harus diraih, karena melalui kekua- saan mereka dapat menggerakkan sistem, aturan, susunan dan regulasi.
Kejadian di atas sejalan dengan pendapat Michel Foucault, salah seorang Anak Agung Ngurah Agung Wira Bima Wikrama 6 Anak Agung Ngurah Agung Wira Bima Wikrama JURNAL CAKRAWARTI, Vol. 01, No. 01, Feb - Jul 2018
filsuf  pelopor  strukturalisme  juga  berbic- ara tentang kekuasaan. Konsep Kekusa- san Foucault dipengaruhi oleh Nietzsche. Foucault yang menilai bahwa filsafat poli- tik tradisional selalu berorientasi pada soal legitimasi. Kekuasaan adalah sesuatu yang  dilegitimasikan  secara  metafisis  ke- pada negara yang memungkinkan negara dapat mewajibkan semua orang untuk me- matuhinya. Kekuasaan  bukanlah sesuatu yang hanya dikuasai oleh negara, sesuatu yang dapat diukur. Kekuasaan ada di ma- na-mana, karena kekuasaan adalah satu dimensi dari relasi. Di mana ada relasi, di sana ada kekuasaan. Terdapatnya organisasi kemas- yarakatan radikal yang sering melakukan kegiatan anarkis di Indonesia telah mem- buat pemerintah Indonesia yang memiliki legitimasi formal sebagai penguasa neg- ara berdasarkan Undang undang Dasar 1945 harus melakukan pengendalian be- rupa pembatasan-pembatasan. Pembatasan dilakukan mulai dari pengendalian ijin kegiatan, tempat kegiatan bahkan sampai pengendalian perijinan pendirian organ- isasi. Pembatasan yang sudah dilakukan, sering kali tidak efektif untuk mengenda- likan organisasi kemasyarakatan karena ti- dak diimbangi oleh tindakan tegas berupa pembubaran.
Mereka selalu berlindung di bawah Undang Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat 3 yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Klausul dalam Undang Undang Dasar 1945 inilah yang menyulitkan pemerintah dalam mem- bubarkan organisasi kemasyarakatan yang berbahaya bagi bangsa dan negara. Sering kali pembubaran organisasi kemasyaraka- tan tidak diikuti oleh sangsi individu pen- dukung organisasi kemasyarakatan terse- but. Karena kekuatan ideologi organisasi kemasyarakatan akan menjadi bahaya lat- en dan dapat menggerakkan anggotanya walaupun menggunakan organisasi tanpa bentuk. Organisasi tanpa bentuk ini akan lebih berbahaya daripada organisasi yang sudah jelas wujudnya.
3.2 Tinjauan Hukum Pembubaran ormasi di Indonesia bu- kan merupakan perkara mudah karena se- lain adanya banyak kepentingan yang ber- main di dalamnnya, terdapat pula tumpang
tindih aturan. Di satu sisi Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Sedangkan di pihak lain, undang-undang menyebutkan bahwa pemerintah diijinkan untuk member sangsi berupa pembubaran ormas yang berbahaya bagi kehidupan ber- nangsa dan bernegara. Melihat aturan yang berlaku, penulis berusaha untuk membe- dah kedua aturan tersebut dan bila dikait- kan terhadap tata urutan perudang-undan- gan yang berlaku di Indonesia saat ini. Dalam Undang-Undang Republik In- donesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Or- ganisasi Kemasyarakatan pada Bab XVII disebutkan tentang sangsi bagi ormas yang melanggar aturan berorganisasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pas- al tentang sangsi organisasi dimuat pada pasal 60 sampai dengan pasal 82. Dari gambaran tentang peraturan di atas terlihat bahwa organisasi kemas- yarakatan yang sudah terbentuk dilindungi oleh undang-undang dan pelaksanaan ke- giatan organisasi kemasyarakatan diatur lebih terinci dalam undang-undang. Per- masalahan terjadi ketika dalam pelaksa- naan kegiatan ormas tersebut tidak sesuai bahkan bertentangan dengan undang- un- dang. Sementara Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara bebas untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Organisasi kemasyarakatan yang su- dah terlanjur terbentuk dan sudah besar dan mengakar di masyarakat tentu sangat rentan terjadi gejolak di masyarakat bah- kan dapat mempengaruhi suasana berneg- ara di Indonesia. Legitimasi sosial yang sudah terbangun dari ormas tersebut tidak mudah untuk dihilangkan. Legitimasi yang kuat pada ormas dan pimpinan ormas seo- lah sudah memberikan kekuasaan kepada mereka untuk berbuat sesuai dengan ide- ologi yang mereka kembangkan. Legit- imasi ormas yang kuat walaupun hanya pada dapat tataran informal, menjadi sain- gan penguasa atau pemerintah yang memi- liki legitimasi formal yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Benturan kepentingan antara negara dan ormas yang seolah berkuasa akan menjadi permasalah- an hukum bila tidak ditangani dengan baik.
Seperti yang diungkapkan oleh Fou- cault  yang  menyatakan  bahwa  filsafat
Anak Agung Ngurah Agung Wira Bima Wikrama 7 Anak Agung Ngurah Agung Wira Bima Wikrama JURNAL CAKRAWARTI, Vol. 01, No. 01, Feb - Jul 2018
politik tradisional selalu berorientasi pada soal legitimasi. Terlihat jelas bahwa ormas yang dinilai mengganggu kedaulatan neg- ara selalu berusaha untuk mendapatkan legitimasi kekuasaan dari anggotanya wa- laupun dalam tataran informal. Legitimasi tersebut terus diperjuangkan untuk dapat meraih kekuasaan. Dengan kekuasaan or- mas tersebut dapat mewajibkan semua orang untuk mematuhi segala sesuatu yang harus dilakukan sesuai dengan ideologin- ya. Foucault juga mengatakan bahwa kekua- saan adalah sesuatu yang dilegitimasikan secara  metafisis  kepada  negara  yang  me- mungkinkan negara dapat mewajibkan semua orang untuk mematuhinya. Namun menurut Foucault, kekuasaan adalah satu dimensi dari relasi. Di mana ada relasi, di sana ada kekuasaan. Dalam pandangan Foucault tersebut san- gat jelas bahwa untuk menjalankan seluruh agenda ormas sesuai dengan ideologi or- mas yang telah dikembangkan, diperlukan legitimasi untuk meraih kekuasaan. Untuk mendapatkan kekuasaan maka ormas ha- rus memperkuat relasi dengan pendukun- gnya dan memperbanyak pendukung se- bagai relasi. Memperkuat relasi akan dapat memperkuat kekuasaan.
3.3   Solusi Pembubaran Ormas Dalam uraian di atas dapat dimen- gerti bahwa telah terjadi ketidaksing- krunan dalam pemberian sangsi kepada organisasi kemasyarakatan yang sudah terbentuk melalui aturan perundang-un- dangan. Melalui undang-undang sebuah organisasi kemasyarakatan dibentuk den- gan segala aturan yang sudah ditentukan. Bila organisasi kemasyarakatan tersebut ternyata tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan, maka ormas terse- but sangat sulit untuk dibubarkan. Hal ini terjadi karena adanya peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang- Undang Dasar 1945 terutama pasal 28E ayat 3 yang ber- bunyi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Apalagi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Urutan Perundangan-Undangan Republik Indone- sia pasal 7 diatur sebagai berikut : 1. Undang-undang Dasar 1945
2. Undang-Undang/Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-undang
3. Peraturan Pemerintah 4. Peraturan Presiden
5. Peraturan Daerah, yang meliputi:
-    Peraturan Daerah Provinsi
-    Peraturan Daerah Kabupaten/Kota -    Peraturan Desa.
Sangat jelas bahwa Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam tata urutan perundang-undangan letaknya dibawah Undang Undang Dasar 1945. Dalam sengketa hukum tersebut penulis mencoba untuk menawarkan solu- si berupa Amandemen Undang- Undang Dasar 1945. Dalam Amandemen tersebut dimuat kriteria dari organisasi kemas- yarakatan yang berbahaya bagi kesela- matan berbangsa, bernegara dan Pancasila. Solusi lain adalah memperluas kewenan- gan Mahkamah Konstitusi yang sebelum- nya berwenang membubarkan partai poli- tik selain kewenangan lainnya, menjadi memiliki kewenangan tambahan berupa pembubaran ormas. Alasannya adalah bahwa ormas yang menyimpang dari ideologi negara dan membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara sama berbahayanya terha- dap partai politik yang memiliki ideologi bukan Pancasila dan melakukan gerakan yang membahayakan kehidupan berbang- sa dan bernegara. Dengan memberikan kewenangan yang lebih kepada Mahkamah Konstitusi berupa kewenangan untuk membubarkan ormas maka pembubaran ormas tersebut dilindungi oleh Undang Undang Dasar 1945. Jadi pembubaran ormas dengan den- gan kriteria yang sangat jelas yaitu mem- bahayakan kehidupan berbangsa dan ber- negara, tidak dapat dipertentangkan lagi dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat 3 yang berbunyi setiap orang ber- hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Permasalahan yang akan timbul beri- kutnya adalah apakah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang anggotan- ya terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah mau dan setuju dengan amandemen terse- but ? ; Pertanyaan tersebut adalah per- tanyaan yang sangat wajar ditengah skep- tifisme  masyarakat  terterhadap  anggota parlemennya. Namun rakyat masih meny- impan harapan, bahwa anggota parlemen di Majelis Permusyawaraatan Rakyat akan
Anak Agung Ngurah Agung Wira Bima Wikrama 8 Anak Agung Ngurah Agung Wira Bima Wikrama JURNAL CAKRAWARTI, Vol. 01, No. 01, Feb - Jul 2018
melihat kepentingan bangsa dan negaran- ya diatas kepentingan kelompok, golongan dan partainya. Keselamatan bangsa dan negara adalah harga mati.

## 3.4   Contoh Kasus
Sebuah contoh kasus yang terjadi di Indonesia adalah organisasi kemasyaraka- tan yang bernama HTI (Hizbut Tahrir In- donesia) dinyatakan dibubarkan oleh pe- merintah Indonesia melalui konfrensi pers yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2017. Dalam konfrensi pers tersebut, Men- teri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menyatakan bah- wa pembubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bukan tanpa alasan. Pembubaran didasari oleh ideologi khilafah yang didak- wahkan kepada HTI, mengancam kedau- latan politik negara yang berbentuk NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Ideologi khilafah yang disuarakan HTI, menurut Wiranto, bersifat transnasional. Artinya, ideologi ini meniadakan konsep nation state. “Untuk mendirikan negara Islam dalam konteks luas sehingga neg- ara dan bangsa jadi absurd, termasuk In- donesia yang berbasis Pancasila dan UUD 1945.” Wiranto mengatakan bahwa ke- beradaan HTI dirasa semakin meresah- kan. Pasalnya dari laporan kepolisian banyak penolakan di berbagai daerah, bahkan  memicu  konflik  horizontal  antara masyarakat yang pro dan kontra. “Kalau dibiarkan akan meluas lagi,”. Wiranto menganggap tidak akan ada kompromi terhadap organisasi manapun yang men- gancam eksistensi Indonesia, termasuk HTI.”Kewajiban kita yang lahir di Indone- sia mempertahankan warisan ini, warisan keberadaan NKRI”. Pernyataan pembubaran ormas HTI dilakukan pemerintah melalui mekanisme hukum sesuai dengan Undang Undang Re- publik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pas- al 70. Dalam pasal itu disebutkan bahwa Permohonan pembubaran Ormas berbadan hukum diajukan ke pengadilan negeri oleh kejaksaan hanya atas permintaan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan uru- san pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Ta- hun 2014 tentang Tata Urutan Perundan-
gan-Undangan Republik Indonesia pasal 7 diatur sebagai berikut : 1.  Undang-undang Dasar 1945
2.  Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 3.  Peraturan Pemerintah 4.  Peraturan Presiden 5.  Peraturan Daerah, yang meliputi: -    Peraturan Daerah Provinsi -    Peraturan Daerah Kabupaten/Kota -    Peraturan Desa Tata urutan perudang-undangan sep- erti tersebut di atas sangat jelas diatur bah- wa Undang-Undang tingkatannya berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Pembubaran ormas dengan bersandar pada pasal 68 Undang-Undang Ormas beru- pa menjatuhkan sangsi pencabutan status badan hukum sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat 3 yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Kalaupun pembubaran ormas terse- but tetap dipaksakan maka ideologi ormas yang sudah tertanam pada pimpinan dan pendukung ormas tersebut akan tetap ter- pelihara dan mereka akan tetap melakukan gerakan dengan menggunakan nama or- ganisasi yang berbeda. Bahkan tidak ter- tutup kemungkinan mereka menggunakan jalur organisasi tanpa bentuk (OTB) atau gerakan bawah tanah sehingga sangat sulit untuk dibubarkan. Organisasi tanpa ben- tuk tidak dapat dibubarkan karena mereka tidak pernah terdaftar sebagai organisasi resmi tapi gerakan mereka yang didorong oleh ideologi yang meraka yakini akan sangat terasa mengganggu kehidupan ber- bangsa dan bernegara. Melihat kenyataan yang seperti terse- but di atas maka pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2017 pemerintah melalui Menteri Koordinator bidang Hukum dan Hak Asa- si Manusia, Jenderal TNI (Purn) Dr. H. Wiranto, S.H, menerbitkan sebuah Pera- turan Pemerintah Pengganti Undang-Un- dang Republik Indonesia (Perpu) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Un- dang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Ten- tang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam konsfrensi pers resmi yang disampaikan pemerintah disebutkan bah- wa sampai saat ini sudah terdaftar 344.039 organisasi kemasyarakatan (ormas) baik di tingkatan pusat maupun daerah di In-
Anak Agung Ngurah Agung Wira Bima Wikrama 9 Anak Agung Ngurah Agung Wira Bima Wikrama JURNAL CAKRAWARTI, Vol. 01, No. 01, Feb - Jul 2018
donesia. Demikian banyaknya ormas yang terdapat di Indonesia seharusnya dapat menjadi bagian dari pembangunan bangsa dan negara di tingkatannya masing mas- ing. Namun kenyataannya tidak semua ormas tersebut melakukan kegiatan sesuai dengan aturan sebagaimana yang disam- paikan pada saat pendaftaran. Diakui oleh pemerintah bahwa terdapat kekosongan hukum dalam mengatasi ormas semacam ini, dimana tidak ada satu pun aturan yang secara tegas memberikan wewenang kepa- da pemerintah untuk membubarkan ormas yang berbahawa bagi keutuhan NKRI. (Isi perpu terlampir). Kesadaran pemerintah tersebut sudah sesuai dengan analisa yang disampaikan penulis pada penelitian ini. Namun pen- erbitan perpu oleh pemerintah bukanlah tanpa kelemahan. Kelemahan nyata seperti yang sudah penulis sampaikan di atas ada- lah adanya kenyataan bahwa Undang-Un- dang Dasar 1945 terutama pasal 28E ayat 3, memberikan jaminan bahwa setiap warga negara Republik Indonesia berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Namun Perppu nomor 2 tahun 2017 lebih merujuk pada UUD 1945 Pasal 28J yang berbunyi: (1)  Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbang- sa, dan bernegara.
(2)  Dalam menjalankan hak dan ke- bebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuaan serta peng- hormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi ketentuan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai ogama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
Penulis berpendapat bahwa Pasal 28J UUD 1945 merupakan sebuah penegasan tentang pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Tetapi tidak meniadakan maksud dari Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan jaminan bahwa setiap warga negara Republik Indonesia berhak atas ke-
bebasan berserikat, berkumpul dan menge- luarkan pendapat. Kelemahan tersebut ditambah pula oleh adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Urutan Perundan- gan-Undangan Republik Indonesia teruta- ma pada pasal 7 yang menjelaskan bahwa Undang-Undang dan Perpu kedudukannya berada di bawah Undang-Undang dasar 1945. Kenyataan seperti tersebut di atas menyebabkan kedudukan Perpu yang su- dah diterbitkan pun sangat lemah dalam rangka pembubaran ormas. Hal tersebut disebabkan karena pembubaran tersebut hanya pada tataran pencabutan badan hu- kum ormas dan bukan pada pembubaran organisasi yang sebenarnya. Walaupun badan hukum ormas tersebut dibubarkan namun secara organisasi ormas tersebut akan terus ada walaupun mereka harus beroganisasi tanpa bentuk (OTB). Ideologi ormas radikal yang mem- bahayakan kehidupan berbangsa dan ber- negara adalah meraih kekuasaan. Seperti dikemukakan oleh Foucault yang menga- takan bahwa kekuasaan ada di mana-ma- na, karena kekuasaan adalah satu dimensi dari relasi. Di mana ada relasi, di sana ada kekuasaan. Dari analisa tersebut di atas, dapat diyakini bahwa sepanjang anggota ormas tersebut dapat berkumpul walaupun tanpa nama organisasi, mereka tetap ber- bahaya bagi kelangsungan kehidupan ber- bangsa dan bernegara. Jadi, walaupun pemerintah mener- bitkan Perpu, namun tidak sepenuhnya dapat membubarkan organisasi radikal yang berbahaya bagi kelangsungan ke- hidupan berbangsa dan bernegara sampai ke akar akarnya. Jalan terbaik adalah sep- erti yang telah disampaikan penulis d atas yaitu memberikan tambahan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat membubarkan Organisasi Kemasyaraka- tan (Ormas) melalui Amandemen Un- dang-Undang Dasar 1945.

## 4   PENUTUP
4.1   Simpulan Berdasarkan uraian diatas, dapat disi- mpulan antara lain:
1. Dibalik pendirian ormas yang memba- hayakan kehidupan berbangsa dan ber- negara di Indonesia, terdapat keinginan kuat dari kelompok pendiri ormas terse-
Anak Agung Ngurah Agung Wira Bima Wikrama 10 Anak Agung Ngurah Agung Wira Bima Wikrama JURNAL CAKRAWARTI, Vol. 01, No. 01, Feb - Jul 2018
but untuk muncul sebagai penguasa in- formal yang dapat disepadankan dengan penguasa formal, baik di tingkat lokal maupun nasional dengan membuat gera- kan untuk memdapatkan legitiasi rakyat maupun pengikutnya. Kepentingan pimpinan ormas dan masa pendukung- nya sering kali terjadi hubungan relasi yang saling menguntungkan. Pimpinan ormas semacam ini selalu beranggapan bahwa kekuasaan merupakan setrate- gi yang harus diraih, karena melalui kekuasaan mereka dapat menggerakkan sistem, aturan, susunan dan regulasi.
2. Organisasi kemasyarakatan (ormas) yang telah berdiri di Indonesia, dalam implementasi kegiatannya tidak semua mengikuti aturan yang berlaku di In- donesia. Sebagian dari mereka memi- liki agenda lain dan ideologi lain yang terbukti dari gerakannya di masyarakat yang menyimpang dari ideologi Pancas- ila dan membahayakan kehidupan ber- bangsa dan bernegara. Ormas semacam ini sangat sulit dibubarkan karena adan- ya aturan yang tumpang tindih antara Undang Undang Dasar 1945 khususnya pasal 28E ayat 3 yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat serta adanya undang undang khususnya Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organ- isasi Kemasyarakatan khususnya pada Bab XVII disebutkan tentang sangsi bagi ormas yang melanggar aturan ber- organisasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 selanjutnya dirubah melalui terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Un- dang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2017. Walaupun demikian, Perpu terse- but tetap memiliki kelemahan karena hanya merujuk pada UUD 1945 Pas- al 28J ayat 2 yang mengatakan bah- wa setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Tetapi pasal tersebut ti- dak meniadakan maksud dari Pasal 28E ayat 3 UUD 1945 yang memberikan ja- minan bahwa setiap warga negara Re- publik Indonesia berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluar- kan pendapat.
4. Kelemahan tersebut ditambah pula oleh adanya Undang Undang Nomor 10 Ta-
hun 2014 tentang Tata Urutan Perun- dangan-Undangan Republik Indonesia terutama pada pasal 7 yang menjelas- kan bahwa Undang Undang dan Perpu kedudukannya berada di bawah Undang Undang dasar 1945.
5. Solusi yang ditawarkan penulis da- lam mengatasi ormas yang berbahaya dalam kehidupan berbangsa dan ber- negara khususnya dalam hal pembuba- ran ormas adalah dengan melakukan amandemen terhadap Undang Undang Dasar 1945. Amandemen ini dilakukan dengan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Mahkamah Konstitu- si, dimana Mahkamah Konstitusi tidak saja dibolehkan untuk membubarkan partai politik tetapi diberikan ruang un- tuk membubarkan ormas.
6. Sebuah contoh kasus yang terjadi di In- donesia adalah ketika organisasi kemas- yarakatan yang bernama HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) dinyatakan dibubar- kan oleh pemerintah Indonesia melalui konfrensi pers yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2017. Pembubaran di- dasari oleh ideologi khilafah yang di- dakwahkan HTI, mengancam kedaula- tan politik negara yang berbentuk NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Pernyataan pembubaran ormas HTI dilakukan pemerintah melalui me- kanisme hukum sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemas- yarakatan khususnya pasal 70. Sedang- kan Undang Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat 3 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Dalam Undang Undang Nomor 10 Ta- hun 2014 tentang Tata Urutan Perun- dangan-Undangan Republik Indonesia pasal 7 diatur bahwa UU dalam tata uru- tan perundang undang berada di bawah UUD 1945. Jadi HTI secara badan hu- kum memang dapat dibubarkan organ- isasinya, tetapi gerakan mereka dalam organisasi tanpa bentuk (OTB) akan terus berjalan sesuai dengan dorongan ideologi yang mereka pahami.
4.2 Saran-saran
Dalam siatuasi dan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik In- donesia yang belum memiliki hukum yang Anak Agung Ngurah Agung Wira Bima Wikrama 11 Anak Agung Ngurah Agung Wira Bima Wikrama JURNAL CAKRAWARTI, Vol. 01, No. 01, Feb - Jul 2018
kuat di bidang keorganisasian masyarakat, maka penulis menyarankan sebagai beri- kut : 1 Harus diupayakan untuk menciptakan situasi sosial politik yang kondusip se- hingga permasalahan sosial dapat ter- tangani dengan baik. Kondisi yang baik akan meminimalkan niat masyarakat untuk bergabung dalam organisasi ke- masyarakatan (ormas) radikal.
2 Mengingat kuarang kuatnya kedudu- kan Undang Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang oerganisasi kemasyaraka- tan maka melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Ke- masyarakatan diharapkan pemerintah menunjukkan sikap yang tegas walau- pun terdapat kemungkinan Perpu terse- but di anulir oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena bertentangan dengan Un- dang Undang Dasar 1945 khususnya pasal 28E ayat 3.
3. Solusi terbaik dalam mengatasi tump- ang tindihnya aturan hukum tentang Ormas di Indonesia adalah melalui Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dengan menambahkan kewenan- gan Mahkamah Konstitusi untuk dapat membubarkan organisasi kemasyaraka- tan  yang  dalam  aktifitas  organisasin- ya menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Barry, Dahlan Yacum M. 2001. Kamus Sosiologi Antropologi . Surabaya: In- dah.
Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Pe- nelitian Sebuah Pendekatan Praktek . Jakarta: Rineka Cipta. Beilharz, Peter. 2003. Teori-Teori Sosial: Observasi Kritis terhadap para Filo- sof Terkemuka. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Campbell, Tom. 1994. Tujuh Teori Sosial. Sketsa, Penilaian, Perbandingan. Yogyakarta: Kanisius.
Departemen Pendidikan Nasional. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ja- karta: Balai Pustaka.
Miles & Huberman A. 1992. Analisis Data Kualitatif . Jakarta: Universitas Indo- nesia. Mulyana, Deddy. 2001. Metodologi Pe- nelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya . Bandung: Remaja Rosda- karya. Sanderson, Stephen K. 2003. Makrososi- ologi, Sebuah Pendekatan terhadap Realitas Sosial . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Tim Permata Press, 2011, UUD 1945 Amandemen I, II, III, & IV, Permata Press.
Yesmil Anwar dan Adang. 2008. Pengan- tar Sosiologi Hukum . Grasindo, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
12
JURNAL CAKRAWARTI, Vol. 01, No. 01, Feb - Jul 2018