Vol. 5 No. 1 (2021)
Harun Fadhli, Sarip dan Nur Rahman, Dampak Presidential Threshold … 19

## DAMPAK PRESIDENTIAL THRESHOLD TERHADAP REGENT THRESHOLD
Harun Fadhli, Sarip , Nur Rahman Universitas Muhammadiyah Cirebon Email: harunfadhli1@gmail.com , sarip@umc.ac.id , nur.rahman@umc.ac.id

## Abstract
The election of the President and Vice President of Indonesia has experienced many dynamics from time to time. The beginning of independence, precisely on August 18, 1945, was carried out  by  the  Preparatory  Committee  for  Indonesian  Independence  (PPKI).  the  second  replaces Sukarno. The minimum threshold (presidential threshold) became known in Indonesia in 2004, along  with  the  issuance  of  Law  no.  23/2003  concerning  General  Elections  (Pemilu).  The stipulation is that Political Parties (Parpol) must reach a minimum of 15% of the DPR seats and 20% of the national valid votes to be able to carry the president and vice president. Efforts to restore democracy to prevent the arbitrariness of the rulers through the presidential threshold have their own obstacles. The function of research is to seek the truth, truth is intended with regard to the nature, source, and scope of knowledge. Setting the Presidential Threshold in the presidential and vice presidential elections in Indonesia has had many impacts. So with the high Presidential Threshold, the public and political parties then submitted a judicial review to the Constitutional  Court  and  in  the  Constitutional  Court's  decision  Number  53/PUU- XV/2017 regarding the judicial review of Law No. 7/2017 article 222 which discusses the Presidential Threshold, the Constitutional Court refused. The refusal of judicial review of Article 222  of  Law  No.  7/2017  of  the  Constitutional  Court  resulted  in  setting  the  threshold  for regional head elections still referring to Law No. 10/2016 on regional government.
Keywords: threshold, political parties, local government, democracy.
Vol. 5 No. 1 (2021)
Harun Fadhli, Sarip dan Nur Rahman, Dampak Presidential Threshold … 20

## Abstrak
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia banyak mengalami dinamika dari  waktu  ke  waktu.  Awal  kemerdekaan  tepatnya  tanggal  18  Agustus  1945 dilakukan  Panitia  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia  (PPKI).  kedua menggantikan  Soekarno.  Ambang  batas  minimal  ( presidential  threshold )  mulai dikenal di Indonesia pada tahun 2004, seiring lahirnya UU  No. 23/2003 tentang Pemilihan  Umum  (Pemilu).  Ketentuannya,  Partai  Politik  (Parpol)  minimal mencapai 15% kursi DPR dan 20% suara sah nasional untuk dapat mengusung presiden  dan  wakil  presiden.  Upaya  mengembalikan  demokrasi  mencegah kesewenang-wenangan  penguasa  melalui presidential  threshold mengalami  kendala tersendiri.  Fungsi  penelitian  yakni  untuk  mencari  kebenaran,  kebenaran dimaksudkan berkenaan dengan hakikat, sumber, dan ruang lingkup pengetahuan. Pengaturan Presidential  Threshold dalam  pemilihan  umum  presiden  dan  wakil presiden di Indonesia memberikan banyak dampak. Sehingga dengan tingginya Presidential Threshold masyarakat dan  partai politik yang kemudian mengajukan uji materi kepada MK dan dalam putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 mengenai uji materi UU No 7/2017 pasal 222 yang membahas mengenai Presidential Threshold MK menolak. Penolakan uji materi pasal 222 UU No 7/2017 MK mengakibatkan pengaturan ambang batas pemilihan kepala daerah masih merujuk kepada UU No 10/2016 tentang permerintah daerah.
Kata Kunci: ambang batas, Partai Politik, Pemerintah daerah, Demokrasi.
FH UM Cirebon
Harun Fadhli, Sarip dan Nur Rahman, Dampak Presidential Threshold … 21

## A. Pendahuluan
Pemilihan  Presiden  dan  Wakil Presiden Indonesia banyak mengalami dinamika  dari  waktu  ke  waktu.  Awal kemerdekaan  tepatnya  tanggal  18 Agustus  1945  dilakukan  Panitia Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia (PPKI). 1 Tahun 1967 tepatnya tanggal 12 Maret dilakukan Majelis Permusyawaratan  Rakyat  Sementara Republik Indonesia (MPRS-RI) melalui  Sidang  Istimewa.  Menunjuk Suharto  menjadi  sebagai  presiden kedua menggantikan Soekarno. 2 Ambang  batas  minimal  ( presidential threshold )  mulai  dikenal  di  Indonesia pada tahun 2004, seiring lahirnya UU
No.  23/2003  tentang  Pemilihan Umum (Pemilu). Ketentuannya,
Partai  Politik  (Parpol)  minimal mencapai  15%  kursi  DPR  dan  20% suara  sah  nasional  untuk  mengusung presiden wakil presiden. 3 Merujuk Bab XIV peralihan Pasal 101,  khusus  Pemilu  2004  hanya  3% kursi 5% suara sah. Pada Pemilu 2009 dan  2014,  memakai  aturan  Pemilu dengan  dasar  hukum  UU  No 42/2008, presedential  threshold menjadi
1 Indarja  Indarja,  “Perkembangan  Pemilihan Presiden  Dan  Wakil  Presiden  Di  Indonesia,” Masalah- Masalah Hukum 47, no. 1 (2018): 63, https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.63-70.hlm.65 2 Hayatun Naimah, “Peralihan Kekuasaan Presiden Dalam  Lintasan  Sejarah  Ke tatanegaraan  Indonesia,” Khazanah:  Jurnal  Studi  Islam  Dan  Humaniora 12,  no.  2 (2015):  119 – 39,  https://doi.org/10.18592  /khazanah. v13i1.518.hlm.130 3 undang  undang  RI,  “Undang -Undang  Republik Indonesia  Nomor  23  Tahun  2003  Tentang  Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden,” 2003. pasal 5 ayat (4) 4 Undang- Undang  RI,  “Undang -Undang  Republik Indonesia  Nomor  42  Tahun  2008  Tentang  Pemilihan Umum  Presiden  Dan  Wakil  Presiden,”  2003  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan § (2004).pasal 9.hlm.8
20%  dan  25%    perolehan  kursi  atau suara  sah  nasional.  Parpol  dapat mengusung  calon  tanpa  melakukan koalisi, apabila memenuhi ketentuan. 4 Selanjutnya  aturan  Pemilu  2019 dengan melakukan perubahan UU No 42/2008  dengan  UU  No  7/2017 masih menggunakan presedential threshold di angka 20% kursi DPR dan 25% suara sah nasional dalam pemilu sebelumnya. 5 Pengaturan Presidential Threshold pada pemilihan presiden dan wakil presiden mulai diefektikan sejak 2004  dan  keterlibatan  rakyat  rakyat langsung  untuk  memilihnya.  Sebagai implementasi demokrasi, 6 serta mencegah  terjadinya  kesewenang- wenangan penguasa. 7 Upaya mengembalikan demokrasi  mencegah  kesewenang- wenangan penguasa melalui presidential threshold mengalami kendala tersendiri. Faktanya masih ada perdebatan dalam sistem ketatanegaraan, Parpol, maupun dalam pengembangan pemerintahan  daerah. Presidential threshold dianggap mencederai kedaulatan  rakyat,  mengkerdilkan politik,  dan  demokrasi. 8 Ketatnya
5 Undang- Undang  RI,  “Pelaksanaan  Pasal  280 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” 9 Jurnal Supremasi § (2017),  https://doi.org/10.35457/  supremasi.v9i2.793. pasal 222.hlm.147
6 Indarja, “Perkembangan  Pemilihan  Presiden  Dan Wakil Presiden Di Indonesia.” hlm.67 7 Sarip  Sarip,  “Pemikiran  the  King  Can  Do  Not Wrong  Dalam  Politik  Hukum  Ketatanegaraan Indonesia,”  Kanun :  Jurnal  Ilmu  Hukum  20,  no.  2 (August 18, 2018): 315 – 36, https://doi.org/
10.24815/kanun.v20i2.10157. hlm 320.
8 Vanni Anggara, “Dinamika Presidential Threshold Dalam  Sistem  Presidensial  Di  Indonesia  Dinamika Presidential  Threshold  Dalam  Sistem  Presidensial  Di Indonesia,” Jurnal Transformative 5, no. September (2019):
17 – 36.hlm.18
FH UM Cirebon
Harun Fadhli, Sarip dan Nur Rahman, Dampak Presidential Threshold … 22
aturan berpotensi komersialisasi Parpol dengan cara menjual suaranya pada  elite  yang  memiliki  keinginan mencalonkan  baik  di  pusat  maupun daerah. 9 Tujuan  secara  umum  untuk melahirkan  pemerintahan  yang  stabil dan mengantisipasi kesulitan legislatif dalam  mengambil  kebijakan. 10 Pada sistem ketatanegaraan adanya presidential threshold untuk menguatkan sistem presidensial. Fungsi  penelitian  yakni  untuk mencari kebenaran, kebenaran dimaksudkan berkenaan dengan hakikat,  sumber,  dan  ruang  lingkup pengetahuan. 11 Menemukan
kebenaran  yang  dimaksudkan  dalam penelitian  ini  yakni  kebenaran berkenaan dengan dampak presidential threshold terhadap regent  threshold di Kabupaten Cirebon. Untuk menemukan  kebenaran  tersebut, peneliti melakukan pendekatan penelitian sebagai cara penelitian yang didahului dengan perumusan permasalahan  sampai  pada  bagaian akhir  penarikan  kesimpulan.  Pada dasarnya dalam pendekatan penelitian sendiri  terbagi  menjadi  dua  yakni pendekatan kuantitatif dan kualitatif. 12 Peneliti  lebih  menekankan  pada pendekatan  yang  kedua  yakni pendekatan  kualitatif.  Pendekatan kualitatif menggunakan yuridis empiris yang mengkaji norma hukum,
9 Anggara.hlm.18-19 10 Muhammad  Siddiq  Armia  et  a l.,  “Penghapusan Presdidential Threshold Sebagai Upaya Pemulihan Hak- Hak Konstitusional,” Jurnal PETITA 1, no. 2 (2016): 84– 89, https://doi.org/https://doi.org/10.22373/petita.v1i2.8 3. hlm 85.
11 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Revisi (Jakarta: Kencana, 2016). hlm 20.
peraturan, dan ketentuan teknis dalam hukum.  Mengkaji  objek  dilapangan kemudian dianalisis untuk mendapatkan pemecahan. 13 Pendekatan  yuridis  empiris dalam  metode  penelitian  hukum sendiri  berasal  dari  sumber-sumber data  terkait  penelitian,    fakta dilapangan kemudian di analis dengan peraturan perundang-undangan, untuk menjawab permasalahan penelitian. 14 Pada  pendekatan  ini, peneliti  menggali  sumber-sumber yang  berasal  dari  kajian-kajian terdahulu untuk mendapatkan kebaruan dalam penelitian. Selanjutnya  pendekatan  dengan  cara melakukan  survei  lapangan  yang berkenaan dengan objek penelitian di
Kabupaten Cirebon. Objek digunakan dalam pendekatan penelitian ini lebih fokus  pada  dampak  kebijakan  pusat dan praktiknya di Kabupaten Cirebon dalam era otonomi daerah.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang telah  dijabarkan  di  atas,  maka mendapatakan  rumusan masalah  dari penerapan presidential  threshold terhadap praktik regent threshold . 1. Bagaimana  dampak  dari  sistem presidential  threshold terhadap regent threshold serta otonomi daerah?
2. Bagaimana praktik regent threshold ?
12 Ishaq, Metode  Penelitian  Hukum  Dan  Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi , ALFABETA, Cv , 2017.
13 Marzuki, Penelitian Hukum. hlm 37.
14 Kornelius  Benuf  and  Muhamad  Azhar, “Metodologi  Penelitian  Hukum  Sebagai  Instrumen Mengurai  Permasalahan  Hukum  Kontemporer,” Gema Keadilan 7, no. 1 (2020): 23.hlm.27
FH UM Cirebon
Harun Fadhli, Sarip dan Nur Rahman, Dampak Presidential Threshold … 23
C. Hasil dan Pembahasan Dampak  dari  sistem presidential threshold terhadap regent threshold serta otonomi daerah Peneliti  menggunakan  pijakan dari  penelitian  terdahulu  untuk mendapatkan kebaruan dalam penelitian. Sebagai pijakan penelitian, beberapa  penelitian  terdahulu  yang berhubungan atau ada keterkaitannya dengan  fokus  kajian. 15 Penelitian terdahulu  yang  berkaitan  dengan dampak ambang batas dalam pemilihan  presiden  maupun  kepala daerah  akan  dimanfaatkan  untuk menyusun landasan teori dan konsep yang  berkenaan  dengan  objek penelitian. 16 Penelitian  yang  terkait akan dimanfaatkan untuk (1) membangun  keilmuan  yang  telah dilakukan sebelumnya; (2) menggambarkan  penelitian  untuk mendapatkan  gambaran  yang  akan dilakukan;  (3)  untuk  memperkuat penelitian  yang  dilakukan  tentunya berkenaan  dengan  dampak  ambang batas  pemilihan  presiden  dan  kepala daerah.
Penelitian pendahuluan disesuaikan  dengan  alur  kajian, dimana dalam penelitian pendahuluan peneliti menggunakan tiga komponen kesemuannya terkait dengan 15 Novita  Intan,  “Mengenal  Unsur  Kebaruan Penelitian,” Deepublish, 2020,
https://penerbitdeepublish.com/unsur-kebaruan- penelitian/.
16 Nurhayani, “Cara Membuat Penelitian Terdahulu,” zonamahasiswa, 2020, https://www.zonamahasiswa.com/cara-membuat- penelitian-terdahulu/.
17 Munawar  Noor,  “Novelty  /  Kebaruan  Dalam Karya Tulis Ilmiah Skripsi / Tesis / Disertasi Novelty /
rangkaian  waktu.  Keadaan  rangkaian waktu diperlukan dan sangat beralasan,  dimana  objek  kajian  yang dilakukan  juga  sangat  berhubungan dengan  hal  tersebut. 17 Kajian-kajian yang berkenaan dengan ambang batas diklasifikasi  dengan  tiga  kentenuan waktu yakni sekitar tahun, (1) sebelum tahun  2004;  (2)  rentang  waktu  2004- 2014;  dan  (3)  rentang  waktu  2014- sekarang. Ketiganya sangat beralasan, dengan  acuan  yang  telah  dipaparkan dalam  latar  belakang  dimana  adanya dinamika  ketatanegaraan  Indonesia yang  berkenaan,  dapat  dilihat  dalam tiga  kurun  waktu  tersebut.  Secara umum  kejadian  sebelum  tahun  2004 berdampak  pada  ambang  batas pemilihan  presiden  di  Indonesia, begitu seterusnya.

## Threshold dalam Ketatengaraan
Penelitian yang dilakukan Ayon Diniyanto menilai ada dua kelemahan presidential  threshold yakni : (1)  Pemilu memaksa  Parpol  berkoalisi  jika  tidak memenuhi ketentuan; (2) Keberadaan Parpol  yang  baru  tidak  dapat mengusulkan  kandidatnya. 18 Dua kelemahan  terletak  pada,  keharusan adanya  koalisi  dilakukan  Parpol apabila  tidak  memenuhi  aturan  dan Parpol  baru  ternyata  tidak  dapat mengusung  kandidat  yang  sesuai dengan karakter Parpolnya.
News  in  Scientific  Writings  Thesis  And,” Mimbar Administrasi Fisip Untag Semarang 18, no. 1 (2021): 14 – 24, http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/mia/article/vie w/2164. hlm 15.
18 Ayon Diniyanto, “Mengukur Dampak Penerapan Presidential Threshold Di Pemilu Serentak Tahun 2019,” Indonesian State Law Review (ISLRev) 1, no. 1 (2018): 83 – 90, https://doi.org/https://doi.org/10.15294/islrev.v1i1.26
941.hlm.89
FH UM Cirebon
Harun Fadhli, Sarip dan Nur Rahman, Dampak Presidential Threshold …
24
Pemerintah  sendiri  rupanya  berbeda pandangan dengan penggunaan ambang batas, alasan pemerintah: (1) untuk  memperkuat  partai;  (2) dukungan  parlemen  atas  presiden terpilih,  dan  (3)  memperkuat  sistem pemerintahan  presidensil.  Marthin Singamungsong menilai dalam sistem pemerintahan  presidensil  Indonesia pasca  amandemen,  presiden  dan wakilnya dipilih secara langsung tidak melalui perwakilan. 19 Jimly
Asshiddiqie  menungkapkan  dalam sistem  presidensil,  parlemen  tidak usah  mencampuri  urusan-urusan kabinet presiden. 20 Patokan  pemerintah  dengan dalih  memperkuat  parlemen  tidak bolehnya  parlemen  ikut  campur  atas kebijakan  kabinet  kurang  dapat dipertemukan.  Menutupi  kelemahan sistem  presidensil  Jimly  menawarkan lima cara pemecahannya: (1) pemilihan  presiden  dapat  dilakukan dengan  cara  dua  tahap;  (2)  dalam sistem multi partai sebaiknya pencalonan  dilakukan  dengan  cara koalisi;  (3)  parlemen  tidak  usah  ikut campur  dalam  urusan  penentuan kabinet;  (4)  parlemen  mengawal pemerintah dengan adanya impeachment ;  (5)    pertanggungjawaban bersifat individual. 21 Cara-cara tersebutlah  yang  kemudian  oleh Janpatar  Simamora  setiap  warga
19 Marthin  Simangungsong,  “Sistem  Pemerintahan Presidensil  Di  Indonesia  Dan  Amerika  Serikat  (Studi Kajian  Perbandingan) ”  (Medan:  Lembaga  Penelitian Universitas HKBP Nommensen,
2007), http://akademik.uhn.ac.id/portal/public_html/JURNA
L/TULISAN  MARTHIN  SIMANGUNSONG/Sistem Presidensial.pdf. hlm 41.
20 Jimly  Asshidiqie, Hukum  Tata  Negara  Dan  Pilar- Pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum, Media Dan Hak Asasi  Manusia ,  ed.  Zainal  A.M.Husein, Konstitusi  Press
negara  akan  terlindungi  dari  hak politiknya. 22 Alasan Ayon atas paksaan koalisi  partai  dan  tidak  memberikan kesempatan  pada  partai  baru  ikut memperlemah  sistem  presidensil, presidential  threshold menjadi  masalah tersendiri di Indonesia. Vany Anggara dalam penelitianya mengatakan dalam sebuah negara yang menganut sistem presidensial tidak relevan menggunakan sarat presidential threshold dalam  proses  pencalonan  presiden dan  wakil  presiden. 23 Penerapan presidential threshold dalam penelitiannya  menilai  ada  dua ketidaksetujuan  yakni  (1)  dapat mencederai  kedaulatan  rakyat;  (2) bertentangan dengan jaminan haknya sebagai  warga  negara  Indonesia sebagaimana yang dilindungi konstitusi.  Anggapan  akan  adanya mencederai  kedaulatan  rakyat  pada dasarnya  berpatokan  pada  teori-teori yang  berkenaan  dengan  kadaulatan rakyat.  Sementara  dalam  tataran  hak konstitusional  warga  negara  untuk menentukan pilihannya lebih memfokuskan  diri  pada  hak  sebagai warga negara. Pada prinsip kedaulatan rakyat  sendiri  sangat  jelas  bahwa rakyat  memiliki  kedaulatan  tertinggi
(KONpress) , 1st ed., vol. 1 (Jkarta: Konstitusi Press, 2005). hlm 116.
21 Asshidiqie.
22 Janpatar  Simamora,  “Perlindungan  Hak  Memilih Sebagai  Hak  Konstitusional  Warga  Negara  (Janpatar Simamora),” Jurnal Yudisial 6, no. 2 (2013): 123 – 42. 23 Anggara,  “Dinamika  Presidentia l  Threshold Dalam  Sistem  Presidensial  Di  Indonesia  Dinamika Presidential  Threshold  Dalam  Sistem  Presidensial  Di Indonesia.” hlm.23
FH UM Cirebon
Harun Fadhli, Sarip dan Nur Rahman, Dampak Presidential Threshold … 25
dalam  suatu  negara. 24 Hak konstitusioanl  sebagai  warga  negara sendiri memang menjadi acuan untuk menilai penelitiannya berkenaan dengan objek yang dikajinya. Sejatinya  rakyat berhak memilih dengan  bebas  kandidat    pemimpin tanpa  adanya  pembatasan,  pada umumnya threshold akan  digunakan pada  saat  pemilihan  bukan  pada  saat pencalonan. 25 Dalam sistem presidensial    kedudukan  lembaga legislatif  dan  eksekutif  adalah  sama dengan  tugas  dan  wewenang  yang berbeda.  sehingga  tidak  relevan  hasil dari  pemilihan  legislatif  dijadikan dasaran  pada  pemilihan  eksekutif. 26 Namun,  dalam  praktinya  patu  juga disadari tidak semua ambang batas itu berdampak  negatif  selama  adanya kebebasan bagi rakyat untuk memilih dan adanya jaminan bagi warga negara secara  konstitusional.  Apabila  bicara kebabasan  dalam  pandangan  hukum sendiri  bergantung  bagaimana  suatu hukum  itu  diterapkan  dalam  suatu negara itu sendiri.
Penerapan presidential  threshold bertujuan  menyederhanakan  Parpol pada Pemilu serentak, dinilai
merupakan  salah  satu  langkah  yang tepat  dalam  memperkuat  sistem pemerintahan  presidensial.  Sistem pemerintahan  presidensial  sendiri
24 Andi Desmon, “Relevansi Presidential Threshold Dengan Prinsip Kedaulatan Rakyat,” Neliti 1 (2018): 218 – 32. 25 Anggara,  “Dinamika  Presidential  Threshold Dalam  Sistem  Presidensial  Di  Indonesia  Dinamika Presidential  Threshold  Dalam  Sistem  Presidensial  Di Indonesia.” hlm.24 26 Retno  Saraswati,  “Des ain  Sistem  Pemerintahan Presidensial Yang Efektif,” Masalh-Masalah Hukum , no. 1
(2012): 137 – 43,
memiliki  ciri  (1)  jabatan  kepala pemerintahan  dan  kepala  negara melekat  secara  langsung  pada  diri presiden; (2) pemilihan presiden dapat dilakukan  oleh  perwakilan  atau langsung  oleh  rakyat;  (3)  presiden memiliki  hak  prerogatif  dalam menyusun  kabinet;  (4)  kabinet bertanggungjawab  pada  presiden;  (5) presiden tidak bertanggungjawab pada legislastif;  (6)  kekuasaan  eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif. 27 Pandangan Meriam Budiarjo, mendudukan presiden sebagai kepala pemerintahan  dan  kepala  negara secara  bersamaan  merupakan  cara- cara  untuk  memperkuat  sistem pemerintahan presidensial. 28 Merunut Mariam  Budiarjo  maupun  Jimly apabila  dikaitkan  dengan  ambang batas tentunya bukan merupakan cara yang tepat untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Penerapan  sistem  presidensial di Indonesia saat sekarang dihadapkan pada banyaknya Parpol atau juga yang dikenal  dengan  sistem  multipartai. Sejalan  dengan  penelitian  Djayadi Hanan  maupun  Partono  menilai sistem  presidensial  saat  dihadapkan dengan  banyak  partai  tidak  dapat membentuk pemerintahan yang efektif  dan  stabil. 29 Cara  yang  efektif untuk memperkuat sistem
https://doi.org/10.14710/mmh.41.1.2012.137- 143.hlm.138 27 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik , Revisi (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008). hlm 126.
28 Budiardjo. hlm 195.
29 Djayadi  Hanan,  “Memperkuat  Presidensialisme Multipartai  Di  Indonesia:  Pemilu  Serentak,  Sistem Pemilu,  Dan  Sist em  Kepartaian,” Jurnal  Universitas Paramadina 13 (2016): 1451 – 75, https://journal.paramadina.ac.id/index.php/upm/articl e/view/111  hlm  1452;  Partono,  “Sistem  Multipartai,
FH UM Cirebon
Harun Fadhli, Sarip dan Nur Rahman, Dampak Presidential Threshold …
26
pemerintahan  presidensial  bukan terletak pada ambang batas melainkan lebih pada adanya upaya menyederhanakan partai. Tawarannya dalam rangka menjaga efektivitas dan stabilitas  dalam  sistem  presidensial dengan  multi  partai  dapat  dilakukan dengan memperhatikan empat variabel,  (1)  adanya  dukungan  dari legislatif; (2) mengurangi jumlah partai yang  duduk  di  parlemen;  (3) mengurangi devided government ; dan (4) meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan. 30 Jadi dalam memperkuat  presidensial  sendiri ternyata  tidak  ada  keharusan  untuk melakukan  ambang  batas  atas pencalonan.
Maksud threshold dalam tahapan pencalonan  tidak  merampas  hak warga negara yang dilindungi konstitusi  untuk  memilih,  melainkan lebih  pada  pembatasan  pencalonan belaka.  Berbeda  dengan  penelitian yang  dilakukan  Vanni  Anggara  yang menilai presidential  thareshold dianggap sebagai kemunduran dalam demokrasi Indonesia yang berkenaan dengan hak untuk memilih dan dipilih bagi warga negara. 31 Pandangan  ini,  kelihatannya dalam  bicara  ambang  batas  sendiri kurang  memperhatikan  makna  dari ambang  batas  sendiri.  Sebagai  fakta, dalam  hak  memilih  sendiri  pada
Presidensial  Dan  Persoalan  Efektivitas  Pemerintah,” Legislasi  Indonesia 5,  no.  1  (2008):  13 – 28,  https://e- jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/286/1 73. 13.
30 Hanan, “Memperkuat Presidensialisme Multipartai Di  Indonesia:  Pemilu  Serentak,  Sistem  Pemilu,  Dan Sistem Kepartaian". hlm 1454.
31 Anggara,  “Dinamika  Presidential  Threshold Dalam  Sistem  Presidensial  Di  Indonesia  Dinamika Presidential  Threshold  Dalam  Sistem  Presidensial  Di Indonesia.” hlm.32
dasarnya  telah  menetapkan  aturan hukum  yakni  bagi  mereka  yang  telah berusia  tujuh  belas  tahun  atau  sudah pernah  menikah.  Selanjutnya  hak dipilih  juga  tentunya  ada  ambang batasnya  sendiri  dan  itu  juga merupakan  ciri  dari  suatu  negara hukum. Prinsip negara hukum sendiri memberikan kepastian hukum, ketertiban  hukum,  dan  perlindungan hukum  bagi  seluruh  warga  negara. 32 Beberapa fenomena berkenaan dengan ambang batas sendiri mengalami  beberapa  dinamika  dalam siem ketatanegaraan Indonesia. Presidential threshold telah diajukan  uji  materik  pada  MK  dan telah diputus dengan putusan serupa, banyak  dikajian  juga  dalam  ranah akademik.  Penelitian  Abdul  Ghofar, menganalisis Putusaan MK No.51-52- 59/PUU-VI/2008 melakukan perbandingan  dengan  negara  yang menganut sistem pemerintahan presidensial.  Negara  Amerika  Serikat menerapakan  system  pemerintahan presidensial  sendiri  tidak  mengenal ambang  batas  pencalonan  untuk presiden. 33 Begitu juga dengan negara Brazil tidak menyebutkan akan adanya aturan  ambang  batas  hasilnya  pada tahun  2014  Pemilu  di  Brazil  diikuti oleh  11  pasangan  calon  presiden. 34 Negara  Feru  sendiri  dengan  tidak
32 Firman Floranta Adonara, “Implementasi Prinsip Negara  Hukum  Dalam  Memberikan  Perlindungan Hukum Terhadap Notaris,” Perspektif 21, no. 1 (2016): 48, https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i1.181. hlm 48. 33 Abdul  Ghoffar,  “Problematika  Presidential Threshold:  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Dan Pengalaman Di Negara Lain,” Jurnal Konstitusi 15, no. 3 (2018): 480, https://doi.org/10.31078/jk1532. hlm 490.
34 Ghoffar. hlm 491.
FH UM Cirebon
Harun Fadhli, Sarip dan Nur Rahman, Dampak Presidential Threshold … 27
adanya ambang batas pada tahun 2016 diikuti oleh 10 calon. 35 Selian itu juga Meksiko  yang  tidak  menggunakan ambang batas diikuti 4 pasangan calon di  tahun  2018,  negara  Kyrgyzstan diikuti  11  pasangan  calon  di  tahun 2011,  serta  Kolombia  juga  tidak menerapkan ambang batas. 36
Selanjutnya  Abdul  Ghofar  menilai bahwa ambang batas tidak diperlukan dalam pencalonan.
Pada  Putusan  MK  No. No.51- 52-59/PUU-VI/2008  menerangkan alasan  pemohon  berkenaan  dengan sistem  pemerintahan  presidensial dalam  pelaksanaan  kampaye  yang  di jual bukanlah program partai melainkan  program  sang  calon  itu sendiri. 37 Secara praktik ketatanegaraan  dan  apa  yang  sering didengar  dalam  praktik  kehidupan masyarakat Indonesia, setiap pencalonan  saat  sekarang  tidak  lagi melihat partai pengusungnya melainkan lebih pada calon. Walaupun keadaan  demikian  tidak  dapat dilakukan  untuk  generalisasi,  sebab masih  ada  masyarakat  yang  melihat juga partai pengusungnya.
Selain  itu,  kendala  bagi  partai pengusung  sendiri  terlihat  adanya keberatan  dengan  adanya  penetapan ambang batas 20% kursi di DPR atau 25%  suara  sah  dalam  Pemilu. 38 Adapun pemohon uji materil ditahun 2008 dilakukan oleh (1) Saurip Kadi; (2)  Partai  Bulan  Bintang;  (3)  Partai
35 Ghoffar. hlm 492. 36 Ghoffar. hlm 493-496. 37 Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia,
“Putusan  Nomor  51 -52-59/PUU-VI/2008  Mahkamah Konstitusi  Republik  Indonesia,” Mahkamah  Konstitusi Republik Indonesia (Jakarta, 2008), Hati Nurani Rakyat, Partai Demokrasi Pembaharuan; Partai Indonesia Sejahtera, Partai Buruh, Partai Peduli Rakyat  Nasional,  Partai  Republik
Nusantara. 39 Para  pemohon  apabila diperhatikan  baik  secara  nasional merupakan partai-partai yang minoritas  di  Indonesia.  Sangat beralasan  apabila  hal  tersebut dilakukan  selain  berlandaskan  pada pemikiran  akan  adanya  kebebasan, kemungkinan  besar  ada  pemikiran partainya  tidak  mungkin  dapat mengusung  calon  dengan  ambang batas yang sulit untuk dipenuhi. Anggapan presidential  threshold akan  dapat  mendeskriminasi  Parpol, sebagai  landasan  berfikir  bagi  partai- partai  yang  memang  kurang  dapat dukungan  suara  rakyat  dalam  Pemilu merupakan  yang  wajar  dilakukan. Calon yang akan diusung Parpol atau gabungan  Parpol  terlebih  dahulu dipilih  oleh  rakyat  melalui  Pemilu legislatif,  hal  ini  menunjukan  pada dasarnya kedudukan dari setiap Parpol sama.  Pendapat  MK-RI  didasarkan pada  pembuatan  undang-undang mengenai presidential  threshold 20% perolehan kursi DPR dan 25% suara sah nasional sendiri merupakan tugas dan  kebijakan  lembaga  pembuat undang-undang. Ambang batas sendiri  pada  dasarnya  merupakan merupakan  dukungan  awal  bagi calon. 40
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id =1&kat=1&menu=5. hlm 9.
38 Indonesia. hlm 10.
39 Indonesia.
40 Abd ul  Ghoffar,  “Problematika  Presidential Threshold:  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Dan Pengalaman Di Negara Lain,” Jurnal Konstitusi 15, no. 3
FH UM Cirebon
Harun Fadhli, Sarip dan Nur Rahman, Dampak Presidential Threshold … 28
Suparto  menilai  Putusan  MK No. 51-52-59/PUU-VI/2008 berkenaan  dengan  Pemilu  serentak, terjadinya pertentangan lebih disebabkan penafsiran konstitusi yang berbeda. 41 Kajian  Suparto  memang tidak  bicara  tentang  ambang  batas melainkan lebih pada Pemilu serentak yang  membandingkan  Putusan  MK No.51-52-59/PUU-VI/2008  dengan Putusan  MK  No.  14/PUU-XI/2013 yang  memang  terdapat  perbedaan dalam  menafsirkan  pemilu  serentak. Kemudian M. Aristo Prabowo menilai putusan tersebut sebagai variasi dalam dalam  demokrasi  yang  diusung Parpol. 42 Uji  materil  berkenaan dengan ambang batas tersebut untuk pertama  kali  dilakukan  dalam  sistem ketatanegaraan Indonesia.
Setelah terjadi penolakan terhadap  ambang  batang  di  tahun
2017,  MK  kembali  memutus  perkera serupa  dengan  Putusan  MK  No. 53/PUU-XV/2017. Kali ini dilakukan oleh  Partai  Islam  Damai  dan  Aman yang  mencoba  menguji  materil ambang  batas  hasilnya  sama  seperti sebelumnya. 43 Kemudian  di  tahun
(2018):
480 – 501, https://doi.org/10.31078/jk1532.hlm.486
41 Suparto, “Perbedaan Tafsir Mahkamah Konstitusi Dalam  Memutus  Perkara  Pemilihan  Umum  Serentak (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU- XI/2013  Dan  Nomor  51-52-59/PUU- VI/2008),”
Yudisial
10, no. 1 (2017): 1 – 16, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29123/jy.v10i1.39
. hlm 1.
42 M  Aristo  Prabowo,  “Analisis  Yuridis  Putusan Mahkamah Konstitusi No.51-52-53/PUU-VI/2008 Atas Judicial  Review  UU  No.  42  Tahun  2008  Tentang Pemilihan  Presiden  Da n  Wakil  Presiden”  (Universitas Islam Indonesia, 2010).
43 Badan  Keahlian  Dewan  Perwakilan  Rakyat Republik  Indonesia,  “Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor  53/PUU-XV/2017  Perihal  Pengujian  Undang-
2020 Rizal Ramli mencoba mengajukan uji materil, hasilnya masih sama  sebagaimana  Putusan  MK
Nomor  74/PUU-XVIII/2020. 44 Uji materil  berkenaan  dengan  ambang batas  yang  telah  diajukan  sebanyak tiga kali, merupakan cermin kepedulian rakyat akan demokrasi dan di sisi lain terlihat adanya konsistensi putusan.  Kemudian  Edho  Rizky Ermansyah  menilai  putusan  tersebut merupakan merupakan keadilan Parpol peserta Pemilu. 45
Istilah  ambang  batas  ( threshold ) di ungkapkan sholahudin al-fatih yang menerangkan threshold bersifat open legal policy bertujuan menyeleksi calon anggota  legislatif  dan calon  presiden. Threshold dalam  penyeleksian  anggota legislatif  di  kenal  dengan electoral threshold yang mempunya arti ambang batas Parpol dalam kontestasi Pemilu. Kemudian  pada  tahun  2004  istilah tersebut berubah menjadi parliamentary threshold untuk  calon anggota  legislatif  dan  istilah  untuk penyeleksian  calon  presiden  di  kenal dengan presidential threshold. 46 Ternyata mengacu  pada  penelitiannya,  pada
Undang  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan Umum” (Jakarta, 2018).
44 Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia, “Putusan  Nomor  74 /PUU-XVIII/2020  Mahkamah Konstitusi  Republik  Indonesia”  (Jakarta,  2020), https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putu san/putusan_mkri_7296.pdf.
45 Edho  Rizky  Ermansyah,  “Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 53/Puu- Xv/2017: Sebuah Perjalanan Menjadi Pes erta Pemilu 2019,” Indonesia State Law Review 3, no. 1 (2020): 46 – 65, https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/islrev/article /view/48953. hlm 64.
46 Sholahuddin  Al- Fatih,  “Akibat  Hukum  Regulasi Tentang  Pemilihan  Umum  Legislatif  Dan  Pemilihan Presiden,” Jurnal  Yudisial 12,  no.  1  (2019):  17 – 38, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29123/jy.v12i1.25 8.hlm.17
FH UM Cirebon
Harun Fadhli, Sarip dan Nur Rahman, Dampak Presidential Threshold … 29
dasarnya  ambang  batas  sendiri bukanlah  hal  yang  baru  bagi Indonesia.  Rupanya  banyak  yang kurang  mengetahui  adanya  ambang batas  dalam  pemilihan  legislatif maupun  eksekutif  di  Indonesia. 47 Sangat  beralasan  sebab  Indonesia merupakan negara yang sedang gaung dengan  pembahasan  hak  asasi, menjadikan semuanya harus mengakomodir  akan  keberadannya tersebut. Sholahudin  juga  menerangkan akibat  hukum  dari  pemberlakukan threshold di  sektor  legislatif  maupun eksekutif.  Akibat  hukum  dari  sektor legislatif  berbedanya  pemaknaan  dari dari MK dan lembaga pembuat aturan sehingga memungkinkan timbul konflik,  kemudian  tidak  berlakunya secara nasional pemberlakukan parliamentary  threshold tersebut  serta bertujuan  peyederhanaan  Parpol dengan  sistem  multi  partai  secara sederhana. Akibat hukum dari sektor eksekutif  berakinat  partai  yeng berkoalisi akan bekerja sama dalam hal pemenuhan kepentingan dari masing- masing partai, dan berponsi menghabat  jalanya  pemrintahan  jika
Parpol  pengusng  presiden  menang sedangkan kursi di parlemnya sedikit. Dampaknya juga dirasakan oleh partai politik  yang  baru  tidak  dapat mencalonkan  kandidatnya  karena tidak memiliki kursi di parlemen dan
47 Faisal Hidayatullah, Hananto Widodo, and Hezron Sabar  Rotua  Tinambunan,  “Analisis  Yuridis  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  53/PUU-XV/2017 Berkaitan  Dengan  Penolakan  Uji  Materi  Presidential Threshold Dalam Pengusulan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Serentak 201 9,” Jurnal Novum 05, no. 02 (2018): 103 – 16,
andaipun dalam pemilu yang dilaksanakan  partai  baru  tersbut mendapat  kursi  banyak  di  parlemen berpotensi  membuat  gerbong  baru selain gerbong oposisi dan pemerintah. 48
Pengaturan threhold baik  di sektor  legislatif  dan  eksekutif  dapat berimbas pada pembentukan peraturan  pemilihan  umum  legislatif daerah  dan  kelapa  daeah  sebagai eksekutif  ditingkat  daerah.  Hal  ini disebabkan  terdapat  jenjang  norma dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang meyebutkan  bahwa  peraturan  yang lebih  rendah  harus  mengacu  pada peraturan yang lebig tinggi di atasnya atau  muatan  materi  dari  peraturan yang  lebih  rendah  tidak  boleh melebihi atau menyimpang dari aturan yang  lebih  tinggi  diatasnya. 49 Dari keempat  penelitian    diatas  semuanya saling  berkorelasi  mengenai  dampak threshold terhadap sistem ketatanegaraan  Indonesia,  adanya pengaturan threshold memberikan dampak  dalam  sistem  presidensial  di Indonesia.  Parpol  pengusung  calon presiden  mau  tidak  mau  harus melakukan koalisi dengan Parpol lain agar  dapat  mencalonkan  kandidatnya dalam Pemilu presiden.
Dampak  lain  juga  dirasakan oleh  Parpol  baru  yang  tidak  dapat mengajukan kandidatnya dalam
https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/ view/36035. hlm 110.
48 Al-F atih,  “Akibat  Hukum  Regulasi  Tentang
Pemilihan Umum Legislatif Dan Pemilihan
Presiden.” hlm.36 49 Sarip  Multahibun, Ilmu  Perundang-Undangan  Dan Teknik Pembentukan Perundang-Undangan , ed. Nur Rahman, 1st ed. (CV.Elsi Pro, 2018).hlm.35-36
FH UM Cirebon
Harun Fadhli, Sarip dan Nur Rahman, Dampak Presidential Threshold …
30
Pemilu  karena  belum  memiliki  suara sah ataupun kursi di parlemen, Parpol baru hanya dapat berkampanye dalam kontestasi Pemilu presiden. 50
Penerapan presidentaial  threshold pun dirasa tidak relevan diterapkan dalam sistem  presidensial,  karena  dengan adanya presidentaial  threshold dapat menggerus  kedaulatan  rakyat.  Serta dalam praktinya ketentuan boleh atau tidaknya  Parpol    mencalonkan kandidatnya  dalam  Pemilu  dengan berdasarkan pada Pemilu sebelumnya, hal  ini    tidak  relevan  diterapkan kembali  dengan  sistem  Pemilu  yang berbeda. 51 Banyaknya permohonan uji materil  kepada  MK  mengenai  aturan presidential  threshold dalam  Pemilu menandakan masih belum sepenuhnya  diterima oleh Parpol dan masyarakat. Seperti uji materi yang di lakukan partai Idaman yang menghasilkan  putusan  MK  Nomor
53/PUU-XV/2017 dan pengajuan  uji materil  yang  dimohonkan  oleh  Rizal Ramli  menghasilkan  putusn  Nomor 74/PUU-XVIII/2020  yang  kedua permohonan  tersebut  di  tolak  oleh MK. 52 Tujuan threshold pada  dasarnya untuk  menyederhanakan  Parpol  di
Indonesia dalam sistem
ketatanegaraan  Indonesia. Threshold awal  selain  menyederhanakan  partai juga  menyeleksi  Parpol,  dikenal
50 Diniyanto,  “Mengukur  Dampak  Penerapan Presidential  Threshold  Di  Pemilu  Serentak  Tahun 2019.” hlm.89 51 Anggara,  “Dinamika  Presidential  Threshold Dalam  Sistem  Presidensial  Di  Indonesia  Dinamika Presidential  Threshold  Dalam  Sistem  Presidensial  Di Indonesia.” hlm.23 52 Ghoffar,  “Problematika  Presidential  Threshold: Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Dan  Pengalaman  Di
dengan sebautan electoral threshold pada penyelenggaraan  Pemilu.  Pada  tahun 2004    berkembang  pada  arah parliamentary threshold pada pencalonan legislatif. Presidential threshold selanjutnya  dikanal  pada  tataran eksekutif  berkenaan  dengan  ambang batas pencalonan presiden. 53
Fenomena-fenomena threshold dalam sistem  ketatanegaraan  Indonesia menjadikan  korelasi  yang  tidak terpisahkan  dengan  adanya  otonomi daerah.
Aturan threshold , terutama presidential  threshold berdampak  pada pembentukan  peraturan  perundang- undangan terkait pemilihan di daerah dan  praktik-praktik  pemilihan  kepala daerah  maupun  pergantian  kepala daerah  di  Indonesia.  Konsekuensi penerapan jenjang norma pembentukan  perundang-undangan, hukum  yang  kedudukanya  lebih rendah  tidak  boleh  bertentangan dengan  hukum  yang  lebih  tinggi kedudukanya. 54 Dampak pada pemilihan kepala daerah dinilai wajar dalam  pandangan  hukum,  sebaliknya ketidakwajaran  lahir  saat  hukum digunakan  untuk  kepentingan  elite politik dan kepentingan pemilik modal semata.
Negara  Lain”; hlm.486. Putusan  MK,  “Putusan  Nomor 74/PUU- XVIII/2020.” hlm.47 53 Al- Fatih,  “Akibat  Hukum  Regulasi  Tentang
Pemilihan Umum Legislatif Dan Pemilihan
Presiden.” hlm.36 54 Multahibun, Ilmu  Perundang-Undangan Dan  Teknik Pembentukan Perundang-Undangan .hlm.35-36
FH UM Cirebon
Harun Fadhli, Sarip dan Nur Rahman, Dampak Presidential Threshold … 31
Regent Threshold di Era Otonomi Daerah Pelaksanaan Pemilu mengandung prinsip kedaulatan rakyat,  dalam  Pemilu    diharapakan tercermin  jiwa  kepemimpinan  dan pengakuan  terhadap  pemenang  yang telah  ditentukan  melalui  suara terbanyak. Suara minoritas juga sangat berarti  serta  memberikan  manfaat pada  demokrasi  yang  mencerminkan persamaan  derajat  dan  keadilan hukum.  Keadilan  hukum  menjadi bagian  yang  tidak  dapat  dipisahkan dari  tujuan  hukum,  manfaat  hukum, dan  kepastian  hukum. 55 Keadilan sebagai  salah  satu  tujuan  hukum sebagai  tuntunan  dalam  pemenuhan hak dan kewajiban bagi warga negara dalam  menentukan  pilihan,  salah satunya dalam bentuk Pemilu maupun Pilkada.
Pada  pandangan  Plato  sumber dari ketidakadilan sendiri yakni adanya suatu  perubahan  yang  terjadi  dalam masyarakat sendiri, bukan disebabkan oleh  yang  lain. 56 Masyarakat  harus mempertahankan  komponen  atau elemen  dengan  memperhatikan  (1) pemilahan  kelas  secara  tegas;  (2) memperhatikan persatuan masyarakat;
(3)  pengawasan  ketat  terhadap pemerintahan  baik  di  pusat  maupun daerah. Kemudian ditegaskan
55 Muhammad  Helmi,  “Konsep  Keadilan  Dalam Perspektif  Filsafat  Hukum  Islam,” Mazahib:  Jurnal Pemikiran  Hukum  Islam 14,  no.  2  (2015):  133 – 44, https://doi.org/https://doi.org/10.21093/mj.v14i2.342
. hlm 134.
56 Helmi. hlm 135. 57 Carl Joachim Frieddrich, Filsafat Hukum Persepektif Historis , ed. Rasiul Muttaqien, III (Bandung: Nusamedia, 2010). hlm 27.
58 Andi Desmon, “Relevansi Presidential Threshold Dengan Prinsip Kedaulatan Rakyat,” neliti 1 (2018): 218 –
Aristoteles  secara  ilmiah  harus memasukan rasionalitas dengan melihat secara jeli keadaan masyarakat dan aturan hukum, dalam hal ini yakni perundang-undangan  sebagai  hukum positif. 57 Adanya ketidaksamaan dalam  masyarakat  harus  diberikan sehingga  antara  suara  mayoritas  dan minoritas  terjalin  hubungan  yang seimbang. Keadilan yang menciptakan keseimbangan  berkaitan  erat  dengan hak  dan  kewajiban  sebagai  bentuk tanggung jawab.
Salah satu bentuk kesimbangan dan  bentuk  tanggung  jawab  dalam politik  terlihat  dalam  pengaturan- pengaturan Pemilu dan Pilkada yakni dengan  adanya  ambang  batas. Presidential  threshold sebagai  penjaga keseimbangan dalam demokrasi secara  nasional  telah  menentukan syarat-syarat  untuk  menjadi  presiden dengan batas-batas tertentu dianggap telah  merusak  keseimbangan  itu sendiri.  Dasar  pemikirannya  dengan adanya ambang batas dirasa bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Hadirnya presidential threshold dianggap  kurang  memberian manfaat,  kurang  mendudukan  rasa persamaan, dan rasa keadilan masyarakat. 58 Sejatinya  hukum  ideal memberikan manfaat, persamaan, dan keadilan  dinilai  telah  diabaikan.
232, https://www.neliti.com/id/publications/284742/releva nsi-presidential-threshold-dengan-prinsip-kedaulatan- rakyat;hlm.231 Andi Kurniawan, “Presidential Threshold
Dalam  [Enyelenggaraan  Pemilu  Presiden  Ditintau  Dari
Demokrasi Pancasila Dan UUD NRI 1945,” jurnal ilmiah (2018): 1 – 21, http://eprints.unram.ac.id/10578/1/JURNAL.pdf.hlm. 19
FH UM Cirebon
Harun Fadhli, Sarip dan Nur Rahman, Dampak Presidential Threshold … 32
Pengabaian  tersebut  dimana  adanya batasan-batasan  yang  menyulitkan bagi  sebagian  kalangan  dalam mendapatkan  kekuasaan  dengan adanya  ambang  batas  yang  terlalu tinggi terlebih lagi untuk perseorangan. Perbedaan dalam menilai ambang  batas  kurang  mencerminkan kedaulatan rakyat.
Pandangan- pandangan  semacam  ini,  menjadi
Pemilu dan Pilkada di Indonesia tidak luput  dari  perdebatan.  Seakan-akan ambang  batas  baik  dalam  Pemilu maupun  Pilkada  hanya  milik  partai- partai  besar,  sementara  partai-partai kecil  dinilai  sebagai  figuran  belaka. Partai  besar  secara  leluasa  dalam Pilkada dapat mengajukan calon tanpa harus melakukan koalisi dengan partai lain.  Sementara,  partai  kecil  untuk memenuhi ketentuan hukum ambang batas harus melakukan koalisi dengan partai  lain.  Keadaan  seperti  ini  yang kemudian dalam praktik Pilkada tidak dapat  lepas  juga  dari  ambang  batas sebagaimana ketentuan hukum secara nasional.
Pandangan-pandangan yang berkenaan  dengan  ambang  batas sendiri di Indonesia sering dihubungkan dengan sistem presidensial.  Karakteristik  sistem presidensial  sendiri  menunjukan adanya  keterpisahan  antara  eksekutif dan  legislatif,  sebab  keduanya  sama- sama  dipilih  rakyat. 59 Baik  legislatif
59 Hanan, “Memperkuat Presidensialisme Multipartai Di  Indonesia:  Pemilu  Serentak,  Sistem  Pemilu,  Dan Sistem Kepartaian." hlm 1452.
60 Helmi,  “Konsep  Keadilan  Dalam  Perspektif Filsafat Hukum Islam." hlm 139.
61 Anggara,  “Dinamika  Presidential  Threshold Dalam  Sistem  Presidensial  Di  Indonesia  Dinamika
maupun  eksekutif  sama-sama  dipilih rakyat  akhirnya  keduanya  memiliki kedudukan yang sama kuatnya. Selain itu  apabila  terjadi  konflik  biasanya terjadi jalan buntu untuk memecahkan permasalahan.  Kecuali  hal-hal  yang berkenaan  dengan  tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan oleh legislatif maupun  eksekutif.  Dalam  mencapai keadilan, John Rawls menawarkan dua pemecahan masalah untuk menjawab kebuntuan yakni: 60 (1) mempertimbangkan keputusan moral sebagai  bentuk  evaluasi  tindakan sosial; (2) memaksimalkan keuntungan dan kegunaan. Sistem presidential threshold juga dinilai tidak efektif dan relevan  untuk memperkuat  sistem  presidensial  di Indonesia.  Maksud  awal  dalam penerapan Presidential  Threshold untuk menyederhanakan  Parpol.  Namun justru  merampas  hak  warga  negara untuk  memilih  dan  dipilih  dalam pelaksanaan Pemilu presiden. 61
Pandangan berkenaan dengan ambang batas,  diungkapkan  Titi  Anggraeni dan  Jimly  Asshiddiqie  dalam  acara diskusi  berkenaan  dengan  ambang batas. Pandang Titi dan Jimly menilai bahwa  ambang  batas  bertentangan dengan  pasal-pasal  yang  ada  dalam UUD 1945. 62 Pengaturan threshold berdampak pada  banyaknya  pasangan  calon tunggal yang ikut serta dalam Pilkada. Pilkada  serentak  di    tahun  2015
Presidential  Threshold  Dalam  Sistem  Presidensial  Di Indonesi a.” hlm.33 62 Norman  Edwin  Elnizar,  “Perludem  Jelaskan  4 Bahaya  Presidential  Threshold  20%  Bagi  Indonesia,” Hukum Online.Com , July 16, 2018.
FH UM Cirebon
Harun Fadhli, Sarip dan Nur Rahman, Dampak Presidential Threshold … 33
terdapat tiga pasangan calon tunggal, yakni  (1)  Kabupaten  Timor  Tengah
Utara-Nusa  Tenggara  Timur;  (2) Blitar-Jawa Timur; dan (3) Tasikmalaya-Jawa  Barat. 63 Berkenaan dengan tingkat partisipasi masyarakat daerah  sendiri  tercatat  Kabupaten Timor  Tengah  Utara  sebanyak  77%, Kabupaten Blitar sebanyak 58%, dan Kabupaten  Tasikmalaya  sebanyak 60%.  Targetan  Komisi  Pemilihan Umum  (KPU)  di  tiga  daerah semuanya  dapat  mencapai  70%.
Dibukanya  calon  tunggal  sendiri merujuk  pada  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU- XIII/2015, dengan milih kata “setuju” atau “tidak setuju”. Dilihat dari sisi Parpol pengusung  tunggal  sendiri  untuk Kabupaten  Blitar  diusung  PDIP dengan  pasangan  Rijanto  dan Marhaneis. 64 Di Kabupaten
Tasikmalaya  calon  tunggal  diusung PDIP,  PAN,  dan  PKS  dengan pasangan  calon  Uu  Ruzhanul  Ulum dan  Ade  Sugianto. 65 Selanjutnya  di Kabupaten Timor Tengah Utara calon tunggal  diusung  PDIP  dengan pasangan  calon  Raymundus  Sau Fernandes  dan  Aloysius  Kobes. 66

## Apabila diperhatikan dari tiga daerah
63 Joko  Panji  Sasongko,  “Pilkada  Tiga  Daerah Dengan Calon Tunggal Dinilai Lan car,” CNN Inondesia, 2015, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151210133 536-32-97294/pilkada-tiga-daerah-dengan-calon- tunggal-dinilai-lancar.
64 Siti  Khodijah  and  Valina  Singka  Subekti, “Dinamika  Pembangunan  Koalisi  Partai  Politik Pengusung  Calon  Tunggal  Pemilihan  Kepala  Daerah Kabupaten  Lebak  Tahun  2018,” Nakhoda:  Jurnal  Ilmu Pemerintahan 19, no. 2 (2020): 177 – 87, https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.111. hlm 178.
65 Indra  Nugraha,  “Uu -Ade  Calon  Bupati Tasikmalaya,  Tak  Didukung  Golkar,”  Tempo.co,  2015,
di  tahun  2015  dengan  calon  tunggal terlihat sebanyak dua daerah diusung partai  tunggal  dan  hanya satu  daerah yang diusung melalui koalisi. Kejadian calon tunggal selanjutnya lebih marak lagi saat Pilkada di tahun 2017.
Pilkada  di  tahun  2017,  calon tunggal  menjadi  sebanyak  Sembilan pasangan. Adapun kesembilan daerah tersebut yakni: (1) Kota Tebingtinggi; (2) Kabupaten Tulang Bawang Barat; (3)  Kabupaten  Pati;  (4)  Kabupaten Landak;  (5)  Kabupaten  Buton;  (6) Maluku Tengah; (7) Kota Jayapura; (8) Tambrauw; dan (9) Kota Sorong. 67 Di Kota  Tebingtinggi  calon  tunggal diusung NasDem, Demokrat, Hanura, Gerindra,  PKB,  Golkar,  PDIP,  dan PPP  mengusung  pasangan  Umar Zunaidi  Hasibuan  dan  Oki  Doni Siregar.  Kabupaten  Tulang  Bawang Barat  calon  tunggal  diusung  PKS, Demokrat,  PPP,  PDIP,  Gerindra,
Golkar,  PAN,  PKB,  Hanura,  dan NasDem dengan mengusung pasangan  Umar  Ahmad  dan  Fauzi Hasan. Kabupaten Pati calon tunggal diusung PDIP, Gerindra, PKS, PKB, Demokrat, Golkar, Hanura, dan PPP mengusung  pasangan  Haryanto  dan Saiful Arifin.
https://nasional.tempo.co/read/712118/uu-ade-calon- bupati-tasikmalaya-tak-didukung-golkar.
66 Sigiranus  Marutho  Bere,  “Hanya  Ada  Satu Pasangan  Calon,  Pilkada  TTU  Ditunda  Hingga  2017,” Kompas.com, 2015, https://regional.kompas.com/read/2015/08/11/18534 581/Hanya.Ada.Satu.Pasangan.Calon.Pilkada.TTU.Ditu nda.hingga.2017.
67 Komisi  Pemilihan  Umum  Indonesia,  “Pasca Perpanjangan  Pendaftaran,  9  Daerah  Paslon  Tunggal, Total Pendaftar Menjadi 337 Paslon.,” Komisi Pemilihan Umum
Indonesia, 2016, https://pilkada2017.kpu.go.id/berita/detail/27.
FH UM Cirebon
Harun Fadhli, Sarip dan Nur Rahman, Dampak Presidential Threshold … 34
Di  Kabupaten  Landak    calon tunggal  diusung  PDIP,  Demokrat, PKB,  Golkar,  Hanura,  NasDem,
Gerindra,  dan  PAN  mengusung pasangan  Karolin  Margaret  Natasa dan Herculanus Heriadi. Di Kabupaten  Buton  calon  tunggal diusung  PKB,  PKS,  NasDem,  PAN, Demokrat, Golkar, dan PBB mengusung  pasangan  Samsu  Umar
Absul  Samiun  dan  La  Bakry.  Di Maluku  Tengah  diusung  Gerindra, Golkar, Hanura, Demokrat, NasDem, PAN,  PBB,  dan  PDIP  mengusung pasangan Tuasikal Abua dan Martlatu Leleury.  Di  Kota  Jayapuran  diusung PKB,  Hanura,  PAN,  NasDem, Golkar, PDIP, dan Gerindra mengusung  pasangan  Benhur  Tomi
Mano dan Rustan Saru. Di Tambrauw diusung  NasDem,  PDIP,  Golkar, Demokrat, Gerindra, PKS, PKB, dan Hanura mengusung pasangan Gabriel Asem  dan  Mesak  Metusala  Yekwam. Sedangkan  di  Kota  Sorong  diusung Golkar,  Demokrat,  PDIP,  PAN,
NasDem,  Gerindra,  Hanura,  dan PKB mengusung pasangan Lamberthus  Jitmau  dan  Pahima Iskandar. 68 Pada  Pilkada  tahun  2017 menunjukan tidak adanya calon yang diusung oleh partai tunggal, walaupun calon  yang  diusung  tunggal.  Bagi
68 Bagus Prihantoro Nugroho, “Ini 9 Calon Tunggal Yang  Juga  Petahana  Di  Pilkada  Serentak  2017,” DetikNews,  2017,  https://news.detik.com/berita/d- 3421757/ini-9-calon-tunggal-yang-juga-petahana-di- pilkada-serentak-2017.
69 R.  Nazriyah,  “Calon  Tunggal  Dalam  Pilkada Serentak  Tahun  2015  Terhadap  Putusan  Mahkamah Konstitusi No 100/PUU- XIII/2015,” Jurnal Konstitusi 13, no. 2 (2016): 379, https://doi.org/10.31078/jk1327. hlm 389.
Syamsudin  Haris  kurangnya  antusias masyarakat  untuk  mencalonkan  diri yang  kemudian  melahirkan  calon tunggal  di  Sembilan  wilayah  dapat disebabkan: (1) parpol hanya menunggu  pinangan  dari  calon  atau bersifat  menunggu;  (2)  mahar  politik yang  terlalu  besar;  (3)  beberapa petahana memiliki kinerja yang cukup baik kemudian menutup calon baru. 69 Apabila  ditarik  pada  sisi  teori berkenaan dengan koalisi partai dalam calon  tunggal  pada  Pilkada  2017 sejalan  dengan  pandangan  Michael Laver  bahwa  koalisi  hanya  bertujuan untuk memaksimalkan kekuasaan dan memelihara kehidupan kolektif partai. 70
Pada  Pilkada  tahun  2018 fenomena  pasangan  calon  tunggal bertambah menjadi 16 pasangan yang mengikuti  Pilkada. 71 Adapun  16 daerah tersebut yakni: (1) Kabupaten Deli  Serdang;  (2)  Kabupaten  Padang Lawa  Utara;  (3)  Prabumulih;  (4) Kabupaten  Pasuruan;  (5)  Kabupaten Lebak; (6) Kabupaten Tanggerang; (7) Kota  Tanggerang;  (8)  Kabupaten Tapin;  (9)  Kabupaten  Minahasa Tenggara; (10) Kabupaten Bone; (11) Kabupaten  Enrekang;  (12)  Kota Makasar;  (13)  Kabupaten  Mamasa; (14) Kabupaten Mamberamo Tengah; (15)  Kabupaten  Puncak;  dan  (16)
70 Endah Yuli Ekowati, “Pragmatisme Politik: Antara Koalisi, Pencalonan Dan Calon Tunggal Dalam Pilkada,” Jurnal  Transformative 5,  no.  1  (2019):  16 – 37, https://transformative.ub.ac.id/index.php/jtr/article/vi ew/42/51;  Khodijah  and  Subekti,  “Dinamika Pembangunan  Koalisi  Partai  Politik  Pengusung  Calon Tunggal  Pemilihan  Kepala  Daerah  Kabupaten  Lebak Tahun 2018.' hlm 177.
71 Lili  Romli,  “Pilkada  Langsung,  Calon  Tunggal, Dan  Masa  Depan  Demokrasi  Lokal,” Jurnal  Penelitian Politik 15, no. No 2 (2018): 143 – 60.hlm.144
FH UM Cirebon
Harun Fadhli, Sarip dan Nur Rahman, Dampak Presidential Threshold … 35
Kabupaten  Jayawijaya. 72 Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan calon tunggal yang diperbolehkan sangat signifikan imbasnya pada Pilkada di tahun 2015 yang mencapai tiga daerah. Kemudian di tahun 2017 calon tunggal mencapai Sembilan  daerah  dan  di  tahun  2018 mencapai  16  daerah  yang  memiliki calon tunggal dalam Pilkada.
Begitu juga dengan pelaksanaan Pilkada  di  tahun  2020,  fenomena calon  tunggal  kembali  meningkat sebanyak 25 pasangan calon. Adapun daerah-daerah  dengan  calon  tunggal yakni:  (1)  Kabupaten  Humbang Hasundutan;  (2)  Kota  Gunungsitoli; (3)  Kota  Pemantangsiantar;  (4) Pasaman; (5) Ogan Komring Ulu; (6) Ogan  Komring  Ulu  Selatan;  (7)
Bengkulu  Utara;  (8)  Boyolali;  (9) Grobogan; (10) Kebumen; (11) Kota Semarang; (12) Sragen; (13) Wonosobo;  (14)  Kediri;  (15)  Ngawi; (16)  Badung;  (17)  Sumbawa  Barat; (18)  Balik  Papan;  (19)  Kutai Kartanegara;  (20)  Gowa;  (21) Soppeng;  (22)  Mamuju  Tengah;  (23) Manokwari Selatan; (24) Pengunungan  Arfak;  dan  (25)  Raja Ampat. 73 Keadaan  ini  menunjukan kelemahan  partai  politik  di  daerah
72 Ekowati,  “Pragmatisme  Politik:  Antara  Koalisi, Pencalonan Dan Calon Tunggal Dalam Pilkada." hlm 26.
73 Mimi  Kartika,  “Ini  25  Daerah  Yang  Hanya Terdapat  Calon  Tunggal  Pilkada,”  Republika.co,  2020, https://www.republika.co.id/berita/qgn1nh354/ini-25- daerah-yang-hanya-terdapat-calon-tunggal-di-pilkada.
74 Suyatno  Suyatno,  “Pemilihan  Kepala  Daerah (Pilkada)  Dan  Tantangan  Demokrasi  Lokal  Di Indonesia,” Politik  Indonesia:  Indonesian  Political  Science
Review 1,
no. 2 (2016): 212, https://doi.org/10.15294/jpi.v1i2.6586;  Lili  Romli,
“Pilkada  Langsung,  Calon  Tunggal,  Dan  Masa  Depan Demokrasi,” Jurnal Penelitian Politik 15, no. No 2 (2018): 129 – 42,
dalam  melakukan  kaderisasi  dan adanya  kecenderungan  partai  untuk bersikap pragmatis dalam menghadapi Pilkada. 74
Tingginya threshold menjadikan Parpol lebih pragmatis dan mendudukan Parpol sebagai gendaraan  sewaan,  para  elite  politik yang  berminat  dalam  pencalonan kepala daerah. Fenomena ini, menjadikan    proses  demokrasi  lokal mengalami kemunduran, Parpol yang telah mendapatkan amanah dari rakyat daerah  justru  menggunakan  suara untuk di jual pada para tengkulak elit daerah. Ditingkatan daerah diperbolehkan pencalon jalur independen  atau  non  Parpol.  Jalur Independen,  sampai  sengan  tahun 2020  telah  mampu  menerapak demokrasi daerah menjadi lebih baik. Banyaknya fenomena pasangan calon tunggal  dianggap  sebagai  kegagalan Parpol dalam mendidik kader. 75

## D. Kesimpulan dan Saran
Pengaturan Presidential  Threshold dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Indonesia memberikan banyak dampak. Sehingga dengan tingginya Presidential Threshold masyarakat dan  partai politik
https://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article /view/757/533; Ekowati, “Pragmatisme Politik: Antara Koalisi, Pencalonan Dan Calon Tunggal Dalam Pilkada”; Khodijah and Subekti, “Dinamika Pembangunan Koalisi Partai  Politik  Pengusung  Calon  Tunggal  Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018.”
75 Endah Yuli Ekowati, “Pragmatisme Politik: Antara Koalisi, Pencalonan Dan Calon Tunggal Dalam Pilkada (E  Ndah  Yuli  Ekowati)  Pragmatisme  Politik:  Antara Koalisi, Pencalonan, Dan Calon Tunggal Dalam Pilkada,” Jurnal  Transformative 5,  no.  1  (2019):  16 – 37, https://transformative.ub.ac.id/index.php/jtr/article/vi ew/42;hl.29  Romli,  “Pilkada  Langsung,  Calon  Tunggal, Dan Masa Depan Demokrasi Lokal.” hlm.158
FH UM Cirebon
Harun Fadhli, Sarip dan Nur Rahman, Dampak Presidential Threshold … 36
yang kemudian mengajukan uji materi kepada  MK  dan  dalam  putusan  MK Nomor 53/PUU-XV/2017 mengenai uji  materi  UU  No  7/2017  pasal  222 yang  membahas  mengenai Presidential Threshold MK menolak. Penolakan uji materi pasal 222 UU No 7/2017 MK mengakibatkan  pengaturan  ambang batas  pemilihan  kepala  daerah  masih merujuk  kepada  UU  No  10/2016 tentang permerintah daerah. Ambang batas  yang  masih  tinggi  banyaknya mengakibakan  dampak-dampak  pada sitem  pemilihan  di  kepala  dearah, fenomena  yang  terjadi  diantaranya banyak  memunculkan  calon  tunggal dan  pasangan  calon  pertahana  yang ikut  serta  pemilihan  kepala  dearah. Hal ini di sebabkan partai politik yang lebih memilih tidak mengusung calon kepala daerah dan ketidak sanggupan calon independen untuk maju menjadi calon  alternatif  dengan  tingginy ambang batas tersebut.
Daftar Pustaka Adonara, Firman Floranta. “Implementasi Prinsip Negara Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris.” Perspektif 21, no. 1 (2016): 48. https://doi.org/10.30742/persp ektif.v21i1.181.
Al- Fatih, Sholahuddin. “Akibat Hukum Regulasi Tentang Pemilihan Umum Legislatif Dan Pemilihan Presiden.” Jurnal Yudisial 12, no. 1 (2019): 17 – 38. https://doi.org/http://dx.doi.o rg/10.29123/jy.v12i1.258.

## Andi Kurniawan. “Presidential
Threshold Dalam [Enyelenggaraan Pemilu Presiden Ditintau Dari Demokrasi Pancasila Dan UUD NRI 1945.” Jurnal Ilmiah , 2018,
1 – 21.
Anggara, Vanni. “Dinamika Presidential Threshold Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia Dinamika Presidential Threshold Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia.” Jurnal Transformative 5, no. September (2019): 17 – 36. Armia, Muhammad Siddiq, Nafrizal,
M. Deni Fitriadi, and Iqbal Maulana. “Penghapusan Presdidential Threshold Sebagai Upaya Pemulihan Hak-Hak Konstitusional.” Jurnal PETITA 1, no. 2 (2016): 84 – 89. https://doi.org/https://doi.org /10.22373/petita.v1i2.83. Asshidiqie, Jimly. Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum, Media Dan Hak Asasi Manusia . Edited by Zainal A.M.Husein. Konstitusi Press (KONpress) . 1st ed. Vol. 1. Jkarta: Konstitusi Press, 2005. Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” Gema Keadilan 7, no. 1 (2020): 23. Bere, Sigiranus Marutho. “Hanya Ada Satu Pasangan Calon, Pilkada TTU Ditunda Hingga 2017.” Kompas.com, 2015. https://regional.kompas.com/r
FH UM Cirebon
Harun Fadhli, Sarip dan Nur Rahman, Dampak Presidential Threshold … 37
ead/2015/08/11/18534581/Ha nya.Ada.Satu.Pasangan.Calon.Pil kada.TTU.Ditunda.hingga.2017. Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik . Revisi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008. Desmon, Andi. “Relevansi Presidential Threshold Dengan Prinsip Kedaulatan Rakyat.” Neliti 1 (2018): 218 – 32. Diniyanto, Ayon. “Mengukur Dampak Penerapan Presidential Threshold Di Pemilu Serentak Tahun 2019.” Indonesian State Law Review (ISLRev) 1, no. 1 (2018): 83 – 90. https://doi.org/https://doi.org /10.15294/islrev.v1i1.26941. Ekowati, Endah Yuli. “Pragmatisme Politik: Antara Koalisi, Pencalonan Dan Calon Tunggal Dalam Pilkada.” Jurnal Transformative 5, no. 1 (2019): 16 – 37. https://transformative.ub.ac.id/ index.php/jtr/article/view/42/ 51. ———. “Pragmatisme Politik: Antara Koalisi, Pencalonan Dan Calon Tunggal Dalam Pilkada (E Ndah Yuli Ekowati) Pragmatisme Politik: Antara Koalisi, Pencalonan, Dan Calon Tunggal Dalam Pilkada.” Jurnal Transformative 5, no. 1 (2019): 16 – 37. https://doi.org/http://dx.doi.o rg/10.21776/ub.transformative. 2019.005.01.2. Elnizar, Norman Edwin. “Perludem Jelaskan 4 Bahaya Presidential Threshold 20% Bagi Indonesia.”
Hukum Online.Com . July 16, 2018.
Ermansyah, Edho Rizky. “Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 53/Puu- Xv/2017: Sebuah Perjalanan Menjadi Peserta Pemilu 2019.” Indonesia State Law Review 3, no. 1 (2020): 46 – 65. https://journal.unnes.ac.id/sju/ index.php/islrev/article/view/4 8953. Frieddrich, Carl Joachim. Filsafat Hukum Persepektif Historis . Edited by Rasiul Muttaqien. III. Bandung: Nusamedia, 2010. Ghoffar, Abdul. “Problematika Presidential Threshold : Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pengalaman Di Negara Lain.” Jurnal Konstitusi 15, no. 3 (2018):
480. https://doi.org/10.31078/jk153 2.
———. “Problematika Presidential
Threshold : Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pengalaman Di Negara Lain.” Jurnal Konstitusi 15, no. 3 (2018): 480 – 501. https://doi.org/10.31078/jk153 2. Hana n, Djayadi. “Memperkuat Presidensialisme Multipartai Di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu, Dan Sistem Kepartaian.” Jurnal Universitas Paramadina 13 (2016): 1451 – 75. https://journal.paramadina.ac.id /index.php/upm/article/view/ 111.
FH UM Cirebon
Harun Fadhli, Sarip dan Nur Rahman, Dampak Presidential Threshold … 38
Helmi, Muhammad. “ Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam.” Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam 14, no. 2 (2015): 133 – 44. https://doi.org/https://doi.org /10.21093/mj.v14i2.342.
Hidayatullah, Faisal, Hananto Widodo, and Hezron Sabar Rotua Tinambunan. “Analisi s Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU- XV/2017 Berkaitan Dengan Penolakan Uji Materi Presidential Threshold Dalam Pengusulan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Serentak 2019.” Jurnal Novum 05, no. 02 (2018): 103 – 16. https://ejournal.unesa.ac.id/ind ex.php/novum/article/view/36 035. Indarja, Indarja. “Perkembangan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia.” Masalah-Masalah Hukum 47, no. 1 (2018): 63. https://doi.org/10.14710/mmh .47.1.2018.63-70. Indonesia, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik. “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 Perihal Pengujian Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.” Jakarta, 2018. Indonesia, Komisi Pemilihan Umum. “Pasca Perpanjangan Pendaftaran, 9 Daerah Paslon Tunggal, Total Pendaftar
Menjadi 337 Paslon.” Komisi Pemilihan Umum Indonesia, 2016. https://pilkada2017.kpu.go.id/b erita/detail/27.
Indonesia, Mahkamah Konstitusi
Republik. “Putusan Nomor 51 - 52-59/PUU-VI/2008 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.” Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia . Jakarta, 2008. https://www.mkri.id/index.php ?page=web.Putusan&id=1&kat =1&menu=5. ———. “Putusan Nomor 74/PUU - XVIII/2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.” Jakarta, 2020. https://www.mkri.id/public/co ntent/persidangan/putusan/put usan_mkri_7296.pdf.
Intan, Novita. “Mengenal Unsur Kebaruan Penelitian.” Deepublish, 2020. https://penerbitdeepublish.com /unsur-kebaruan-penelitian/. Ishaq. Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi . ALFABETA, Cv , 2017. Kartika, Mimi. “Ini 25 Daerah Yang Hanya Terdapat Calon Tunggal Pilkada.” Republika.co, 2020. https://www.republika.co.id/be rita/qgn1nh354/ini-25-daerah- yang-hanya-terdapat-calon- tunggal-di-pilkada. Khodijah, Siti, and Valina Singka Subekti. “Dinamika Pembangunan Koalisi Partai Politik Pengusung Calon Tunggal Pemilihan Kepala
FH UM Cirebon
Harun Fadhli, Sarip dan Nur Rahman, Dampak Presidential Threshold … 39
Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018.” Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan 19, no. 2 (2020): 177 – 87. https://doi.org/10.35967/njip.v 19i2.111.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Revisi. Jakarta:
Kencana, 2016. Multahibun, Sarip. Ilmu Perundang- Undangan Dan Teknik Pembentukan Perundang-Undangan . Edited by Nur Rahman. 1st ed. CV.Elsi Pro, 2018.
Naimah, Hayatun. “Peralihan Kekuasaan Presiden Dalam Lintasan Sejarah Ketatanegaraan Indonesi a.” Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora 12, no. 2 (2015): 119 – 39. https://doi.org/10.18592/khaz anah.v13i1.518.
Nazriyah, R. “Calon Tunggal Dalam Pilkada Serentak Tahun 2015 Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU- XIII/2015.” Jurnal Konstitusi 13, no. 2 (2016): 379. https://doi.org/10.31078/jk132 7.
Noor, Munawar. “Novelty / Kebaruan Dalam Karya Tulis Ilmiah Skripsi / Tesis / Disertasi Novelty / News in Scientific Writings Thesis And.” Mimbar Administrasi Fisip Untag Semarang 18, no. 1 (2021): 14 – 24. http://jurnal.untagsmg.ac.id/in dex.php/mia/article/view/2164
.
Nugraha, Indra. “Uu -Ade Calon
Bupati Tasikmalaya, Tak Didukung Golkar.” Tempo.co,
2015. https://nasional.tempo.co/read /712118/uu-ade-calon-bupati- tasikmalaya-tak-didukung- golkar. Nugroho, Bagus Prihantoro. “Ini 9 Calon Tunggal Yang Juga Petahana Di Pilkada Serentak 2017.” DetikNews, 2017. https://news.detik.com/berita/ d-3421757/ini-9-calon-tunggal- yang-juga-petahana-di-pilkada- serentak-2017.
Nurhayani. “Cara Membuat Penelitian Terdahulu.” zonamahasiswa, 2020. https://www.zonamahasiswa.co m/cara-membuat-penelitian- terdahulu/.
Partono. “Sistem Multipartai, Presidensial Dan Persoalan Efektivitas Pemerintah.” Legislasi Indonesia 5, no. 1 (2008): 13 – 28. https://e- jurnal.peraturan.go.id/index.php /jli/article/view/286/173.
Prabowo, M Aristo. “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No.51-52-53/PUU-VI/2008 Atas Judicial Review UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden.” Universitas Islam Indonesia, 2010. Putusan MK. “Put usan Nomor 74/PUU- XVIII/2020.” Indonesia, 2020. Romli, Lili. “Pilkada Langsung, Calon Tunggal, Dan Masa Depan Demokrasi.” Jurnal Penelitian
FH UM Cirebon
Harun Fadhli, Sarip dan Nur Rahman, Dampak Presidential Threshold …
40
Politik 15, no. No 2 (2018): 129 – 42. https://ejournal.politik.lipi.go.id /index.php/jpp/article/view/7 57/533. ———. “P ilkada Langsung, Calon Tunggal, Dan Masa Depan Demokrasi Lokal.” Jurnal Penelitian Politik 15, no. No 2 (2018): 143 – 60. Saraswati, Retno. “Desain Sistem Pemerintahan Presidensial Yang Efektif.” Masalh-Masalah Hukum , no. 1 (2012): 137 – 43. https://doi.org/10.14710/mmh .41.1.2012.137-143.
Sarip, Sarip. “Pemikiran the King Can Do Not Wrong Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia.” Kanun : Jurnal Ilmu Hukum 20, no. 2 (August 18, 2018): 315 – 36.
https://doi.org/10.24815/kanu
n.v20i2.10157.
Sasongko, Joko Panji. “Pilkada Tiga Daerah Dengan Calon Tunggal Dinilai Lancar.” CNN Inondesia, 2015. https://www.cnnindonesia.com /nasional/20151210133536-32- 97294/pilkada-tiga-daerah- dengan-calon-tunggal-dinilai- lancar.
Simamora, Janpatar. “Perlindungan Hak Memilih Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara (Janpatar Simamora).” Jurnal Yudisial 6, no. 2 (2013): 123 – 42. Simangungsong, Marthin. “Sistem Pemerintahan Presidensil Di Indonesia Dan Amerika Serikat (Studi Kajian Perbandingan).”
Medan: Lembaga Penelitian Universitas HKBP Nommensen, 2007. http://akademik.uhn.ac.id/port al/public_html/JURNAL/TUL ISAN MARTHIN SIMANGUNSONG/Sistem Presidensial.pdf.
Suparto. “ Perbedaan Tafsir Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara Pemilihan Umum Serentak (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Dan Nomor 51-52-59/PUU- VI/2008).” Yudisial 10, no. 1 (2017): 1 – 16.
https://doi.org/http://dx.doi.o rg/10.29123/jy.v10i1.39. Suyatno, Suyatno. “Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Dan Tantangan Demokrasi Lokal Di Indonesia.” Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review 1, no. 2 (2016): 212. https://doi.org/10.15294/jpi.v1 i2.6586.
Undang-Undang RI. Pelaksanaan
Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 9 Jurnal Supremasi § (2017). https://doi.org/10.35457/supre masi.v9i2.793.
——— . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, 2003 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan §
FH UM Cirebon
Harun Fadhli, Sarip dan Nur Rahman, Dampak Presidential Threshold … 41
(2004). undang undang RI. “Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden,” 2003.