## Abstract
Keutuhan sebuah rumah tangga dan kerukunan pasangan suami istri adalah sebuah keniscayaan yang tak terelakkan. Hal-halyang dapat menyebabkan keretakan rumah tangga salah satunya yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah sesuatu yang harus dihindari olehsemua pihak, baik oleh anggota keluarga, masyarakat, pengemuka agama, bahkan pemerintah. Mengingat pentingnya perlindungan kekerasan dalam rumah tangga, tidak ironis jika terdapat peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Misalnya dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hukum Islam memandang bahwa kekerasan seksual dapat dijadikan sebagai alasan pengajuan perceraian karena terdapat unsur pemaksaan dan tidak menjalankan Mu’asyaroh  bi  al-Ma’ruf,  sedangkan menurut  hukum  positif  berpendapat bahwa berlaku sewenang-wenang saja dapat dijadikan alasan pengajuan perceraian apalagi sampai melakukan kekerasan seksual secara paksa.
Kata Kunci : Kekerasan Seksual,  Perceraian, Hukum Islam, Hukum Positif.

## KEKERASAN SEKSUAL (PEMERKOSAAN) DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI ALASAN PENGAJUAN PERCERAIAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

## Roikhatul Maghfiroh
Alumni Pondok Pesantren Denanyar Jombang. firohku1930@gmail.com

## A. Pendahuluan
Perjalanan sebuah perkawinan tidaklah selalu tenang dan menyenangkan. Dalam rumah tangga sering terjadi percekcokan akibat ulah istri atau suami. Akan tetapi hendaklah perekcokan itu tidak dibiarkan menjadi besar. Jika dalam perkawinan terdapat konflik yang berkepanjangan, dimana apabila perkawinan tersebut tetap dilanjutkan, akan menimbulkan hal-hal yang dapat merugikan anggota keluarga, maka jika hal itu terjadi perkawinan tersebut dapat diputus dengan cara perceraian.
Dalam keadaan demikian Islam memberikan alternatif pemecahan (solusi) yaitu dengan dibolehkannya perceraian. Hukum Islam membenarkan dan mengizinkan perceraian, kalau perceraian itu lebih baik daripada tetap berada dalam perkawinan. Meskipun demikian, perceraian merupakan hal yang dibenci Allah SWT.
Pemerkosaan dalam perkawinan lazim juga disebut marital rape dalam kebiasaan dan budaya hubungan seksual di Indonesia relative tidak begitu popular. Pemerkosaan diasumsikan perbuatan cabul seorang laki- laki terhadap perempuan secara memaksa untuk melampiaskan hawa nafsu seks. Perbuatan itu tidak dilakukan dengan kesediaan dan juga tidak dalam konteks rumah tangga. Terlihat sekali bahwa definisi pemerkosaan mengalami reduksi. Pemerkosaan dalam rumah tangga tidak dimasukkan dalam kategori ini, maka dari itu pemerkosaan dalam rumah tangga masih tergolong kontroversial.
Berdasarkan uraian singkat di atas, hukum yang dapat diambil yakni dengan menggunakan metode qiyas. Allah memerintahkan kepada seorang suami untuk menggauli istrinya dengan baik atau sebaliknya. Jadi, suami tidak boleh sewenang-wenang dalam memperlakukan istri. Hal ini menunjukkan bahwa berlaku sewenang-wenang menyakiti istri saja dilarang, apalagi melakukan kekerasan seksual. Permasalahan tersebut termasuk dalam kategori qiyas aulawi, yang mana furu’ lebih tinggi tingkatannya dibanding hukum ashl dengan illat yang sama yaitu menyakiti istri. 1
1 Moh Rifa’i, Ilmu Fiqih Islam Lengkap , (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978), hlm. 98.

## B. Pemerkosaan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif
Dalam ikatan perkawinan hubungan suami istri (seks) adalah sesuatu yang halal tetapi tidak sampai membolehkan kekerasan-kekerasan yang memungkinkan dapat menyertainya. Kedua hal ini harus dipisahkan, karena sangat jauh berbeda. Membolehkan hubungan seks dalam ikatan perkawinan adalah mendukung kelangsungan hidup manusia dan sangat manusiawi, sementara membolehkan kekerasan bukan hanya tidak manusiawi   akan   tetapi   pada   tingkat   kualitasnya   yang   tertinggi ia menghentikan derap langkah manusia itu sendiri. Dengan pandangan ini dapat diduga bentuk ancaman sanksi yang dapat diterapkan. Apabila hal itu terjadi, maka pelakunya semestinya diancam karena kekerasan atau pemaksaan yang dilakukannya. Hal ini dapat dianalogikan dengan tindakan pemerkosaan. Diancam dengan hukuman: Pertama , pelaku tindak pemerkosaan diancam dengan rajam, karena ia telah melakukan zina (apabila ia sudah menikah, sedangkan yang belum menikah di cambuk). Kedua, ia diancam hukuman karena tindak pidana pemaksaan. Dari kedua ancaman tersebut, ancaman pertama tentu saja tidak mungkin dijatuhkan kepada suami, sebab hubungan mereka adalah sah dan legal dan tidak mungkin dikategorikan zina. Namun pemaksaannya, tidak berbeda dengan pemaksaan yang dilakukan dalam sebuah pemerkosaan. 2
Dalam banyak praktik hukum, perempuan dinilai separo dari harga laki-laki. Oleh islam pandangan dan praktik misioginis-diskriminatif itu diubah dan diganti dengan pandangan dan praktik yang adil dan manusiawi. Islam secara bertahap mengembalikan otonomi perempuan sebagai manusia merdeka. 3
Para ahli tafsir menyatakan, qawwam berarti pemimpin, penanggung jawab, atau, pengatur dan pendidik. Penafsiran semacam ini memang tidak perlu kita persoalkan lagi, akan tetapi secara umum para ahli tafsir berpendapat, superioritas laki-laki adalah mutlak. Superioritas ini diciptakan oleh Tuhan hingga tidak bisa diubah. Kelebihan laki-laki atas perempuan, menurut ahli tafsir dikarenakan kapasitas akal dan fisiknya. 4
2 Alimin M, Bercinta Dalam Ungkapan Kitab Suci (Titik Temu Konsep Marital Rape dengan gagasan Qur’aini), Ahkam , Vol. VII, No. 15 (2015), hlm. 66.
3 Husein Muhammad, Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Agama dan Gender,
(Yogyakarta: LKIS 2001), hlm. 19.
4 Ibid ., hlm. 20-21.
Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian pemerkosaan tidak terlepas dari pengertian kesusilaan, karena pemerkosaan merupakan salah satu bagian kejahatan kesusilaan yang diatur dalam BAB XIV Pasal 285, 286, 287, dan 288 KUHP. Istilah kesusilaan berasal dari kata susila yang berarti beradab, sopan, tertib, atau adat istiadat yang baik. Kesusilaan karenanya berarti sesuatu yeng terkait dengan adab atau sopan santun. 5
Sedangkan delik kesusilaan adalah segala perbuatan yang dapat dikenai hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang- undang. Dari pengertian kesusilaan ini bisa dikatakan, nilai-nilai kesusilaan tidak hanya terkait dengan perkara seksual yang bersifat pribadi, tetapi juga pergaulan rumah tangga, pergaulan orang lain dimasyarakat, dan bahkan kehidupaan bermasyarakat dan bernegara secara luas. 6
Pemerkosaan sebagai delik kesusilaan diartikan: pertama, kekerasan atau ancaman kekerasan dengan memaksa perempuan  untuk bersetubuh di luar perkawinan. Kedua, kekerasan atau ancaman kekerasan dengan memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk melakukan hubungan seksual sebagaimana dalam pasal 285 KUHP. Oleh karena itu, perbuatan pemerkosaan disebut jika didalamnya terdapat unsur:
1.  Kekerasan atau ancaman kekerasan yang membuat si korban tidak mampu menolak.
2.  Keterpaksaan korban dalam melakukan hubungan biologis.
3.  Hubungan biologis yang terjadi secara nyata. 7
Meskipun telah ada undang-undang yang dapat digunakan untuk menuntut suami yang melakukan pemerkosaan dalam rumah tangga. Akan tetapi pada prakteknya pemerkosaan dalam rumah tangga mengalami kendala untuk diproses secara hukum. Hal ini disebutkan oleh beberapa hal, antara lain:
1.  Terjadi diruang yang sangat privat sehingga pada umumnya tidak ada orang yang mengetahui selai pelaku dan korban.
5 Muyassarotussholichah, “Pemanfaatan Perbandingan Hukum Delik
Kesusilaan dalam Pembangunan Hukum Pidana Nasional”, Sosio-Regilia , Vol 2, 3 Mei 2003, hlm. 471.
6 Muyassarotussolichah, Marital Rape, Perspektif Yuridis Viktimologis , dalam Mochammad Sodik, ed. Telaah Ulang Wacana Seksualitas, (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI, dan McGill-IISEP-CIDA, 2004), hlm. 343.
7 Ibid ., hlm. 344.
2.  Sebagaimana bentuk kekerasan dalam rumah tangga lainnya, pemerkosaan dalam rumah tangga masih dianggap sebagai aib keluarga yang tabu untuk diceritakan pada orang lain.
3.  Terjadi pada pasangan yang sah untuk melakukan hubungan seksual, baik menurut hukum Negara, maupun hukum Agama.
4.  Sebagaimana perkosaan diatur diluar perkawinan, unsur paksaan pada pemerkosaan dalam perkawinan seringkali sulit dibuktikan secara fisik.
Namun untuk kejahatan kekerasan psikis dan fisik ringan serta kekerasan seksual yang terjadi dalam relasi antara suami isteri, maka yang berlaku adalah delik aduan. Dimana korban itu sendiri yang melaporkan secara langsung kepada kepolisian, atau memberi kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkannya.
C. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Postif Tentang Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian.
Istilah “ Perceraian ” terdapat dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat tentang ketentuan fakultatif bahwa “perkawinan dapat putus karena : a.  Kematian, b. Perceraian, c. Atas putusan pengadilan”. Jadi, istilah “ perceraian ´secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki bini. 8
Selanjutnya untuk ketentuan tentang putusnya perkawinan diatur dalam pasal 38 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sebagaimana dikutip oleh Wasman dan Wardah Nuroniyah yaitu:
a)  Karena kematian salah salah satu pihak,
b)  Karena perceraian dan
c)  Atas keputusan pengadilan. 9
Dengan adanya penegasan Pasal di atas apabila suami istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup bersama-sama dalam satu ikatan
8 Muhammad Syaifuddin, dkk , Hukum Perceraian cet.2, Sinar Grafika : Jakarta, 2014, hlm. 15.
9 Wasman, dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam dalam Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif, Yogyakarta: Liberty, 2003, hlm. 154.
perkawinan dengan damai dan rukun, karena menurut Ahmad Rofik perceraian merupakan alternatife terakhir (pintu darurat) yang boleh ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi keutuhan dan kesinambungannya. 10
Tidak mudah untuk menggugat ataupun memohon cerai ke pengadilan. Harus ada alasan-alasan yang cukup menurut hukum, sehingga gugatan cerai bisa dikabulkan Pengadilan.
Alasan-alasan tersebut diatur dalam Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni sebagai berikut :
a.  Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b.  Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
c.  Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d.  Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
e.  Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
f.  Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapn akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
Khusus yang beragama Islam, ada tambahan dua alasan perceraian selain alasan-alasan diatas, sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu:
a.  Suami melanggar taklik talak;
b.  Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. 11
10 Ahmad  Rofik, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: raja Grafindo Pertsada, 2000, hlm. 269.
11 “Alasan-Alasan Perceraian”, https://konsultanhukum.web.id/alasan-alasan- perceraian- menurut-hukum.html, diakses pada 24 Juli 2019.
Dengan kata lain, hakim tidak akan mengabulkan gugatan cerai di luar alasan-alasan di atas.
Kekerasan seksual ini bisa dilakukan laki-laki terhadap perempuan, bisa juga sebaliknya. Namun yang umum terjadi pelakunya adalah laki-laki. Pemerkosaan dalam rumah tangga belum begitu popular di dengar oleh sebagian masyarakat kita. Dimana tindakan tersebut tidak dibenarkan dalam hukum Islam maupun hukum Positif. Karena tindakan tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan apalagi nilai-nilai keIslaman, karena di dalamnya tidak mengandung relasi yang baik (mu’a > syarah bi al-ma’ru > f).
Didalam hukum Islam, salah satu unsur penting dalam penetapan hukum adalah maqa > s } id asy-syarî’ah. Maqa > s } id asy-syarî’ah menjadi doktrin dasar dan sekaligus metodologi dalam penetapan hukum Islam.12 Di dalam doktrin maqa > s } id asy-syarî’ah disebutkan, syari’ah diturunkan kepada manusia adalah mewujudkan kemaslahatan dan kebaikan manusia dan seluruh makhluk, baik kemashlahatan dunia maupun akhirat (tah } qîq al- mashlahah). 13
Seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 19 bahwasannya Allah memerintahkan supaya memperlakukan suami atau istri dengan baik. Karena dalam hubungan seksual pun Islam mengajarkan tentang prinsip Mu’a > syarah bi al-Ma’ru > f. Antara suami istri harus saling memberi dan menerima, tidak saling menyakiti, serta tidak mengabaikan hak dan kewajibannya masing-masing.
Adapun bunyi ayat tersebut juga menunjukkan bahwa seorang suami dalam menggauli istri atau sebaliknya haruslah dengan baik (mu’a > syarah bi al-ma’ru > f), kemudian jika dipahami dengan kebalikannya (mafhu > m mukha > lafah) dari bunyinya, yakni haramnya seorang suami mempergauli istrinya dengan cara kekerasan (mu’a > syarah bi al-munkar). Dalam KHI Bab XII Pasal 77 ayat 5 disebutkan bahwa “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama”, dapat disimpulkan bahwa melalaikan kewajiban saja dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama apalagi sampai melakukan kekerasan seksual dalam rumah tangga.
12 Yudian  W, “Maqashid al-Syari’ah sebagai Doktrin dan Metode ”, dalam Al- Jami’ah, No. 58, hlm. 98-105.
13 Asy-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam, (ttp: Dar al-Rasad al-Hadist, tt), II
Seirama dengan perubahan zaman, fenomena rumah tangga pun semakin berkembang, bagaimana jika salah satu pihak suami istri mengalami kelainan dalam pemuasan seksualnya berupa kekerasan seksual dalam berhubungan seks. Untuk mengetahui status hukum kekerasan seksual sebagai alasan perceraian dalam perspektif hukum Islam perlu dijawab dengan metode Qiyas, yaitu Qiyas Aulawi.
Qiyas aulawi adalah illat yang terdapat pada qiyas ( furu’ ) lebih aula (utama) dari pada illat yang ada pada tempat mengqiyaskan ( ashl ). Seperti mengqiyaskan perbuatan memukul, kepada kata-kata yang kurang mengenakkan terhadap orangtua karena illatnya menyakiti. Keharaman memukul orang tua lebih kuat daripada sekedar mengatakan kata-kata yang kurang mengenakkan, seperti kata ah dan uh.
Dalam kasus ini hukum yang dapat diambil yakni dengan menggunakan metode qiyas. Allah memerintahkan kepada seorang suami untuk menggauli istrinya dengan baik atau sebaliknya. Jadi, suami tidak boleh sewenang-wenang dalam memperlakukan istri. Hal ini menunjukkan bahwa berlaku sewenang-wenang menyakiti istri saja dilarang, apalagi melakukan kekerasan seksual. Permasalahan tersebut termasuk dalam kategori qiyas aulawi, yang mana furu’ lebih tinggi tingkatannya dibanding hukum ashl dengan illat yang sama yaitu menyakiti istri
Dalam hal ini dapat dikaitkan juga dengan permasalahan kekerasan seksual dalam rumah tangga, seperti yang dijelaskan dalam KHI Pasal 77 ayat 5 bahwa “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing- masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama”, dapat disimpulkan bahwa melalaikan kewajiban saja dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama apalagi sampai melakukan kekerasan seksual dalam rumah tangga. Sama halnya dengan qiyas aulawi, berkata ah denga orangtua saja termasuk durhaka, apalagi melakukan kekerasan terhadap orangtua.
Dengan demikian kekerasan seksual dalam rumah tangga dapat menghilangkan arti penting sebuah pernikahan yang bernuansa sosial dan individual. Pertama, karena kekerasan seksual tersebut dapat membuat pasangan mengalami trauma, baik secara psikis maupun biologis. Kedua, karena berbahaya sehingga dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan biologis atau jima’ yang menjadi tujuan diadakannya pernikahan yaitu hubungan seksual. Oleh karena itu masalah kekerasan seksual dalam
rumah tangga dapat di qiyaskan kepada masalah kekerasan sebagai alasan diperbolehkannya khiyar (memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan pernikahannya.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menyebutkan frasa “ kekerasan seksual ”, namun yang dimaksud berbeda dengan frasa “ kekerasan seksual ” dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Pasal 8 UU PKDRT menyebutkan bahwa bentuk kekerasan seksual yang dimaksud berupa pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Ketentuan UU PKDRT ini memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 UU PKDRT sepanjang korban menetap dalam lingkup rumah tangga atau korban berada dalam lingkup rumah tangga pelaku. 14
RUU Penghapusan Kekerasan Seksual akan memberikan perlindungan bagi setiap korban kekerasan seksual, baik yang menetap dalam lingkup rumah tangga atau berada dalam lingkup rumah tangga pelaku maupun yang tidak mempunyai keterkaitan dengan lingkup rumah tangga pelaku. Selain itu, jenis kekerasan seksual yang dikategorisasikan sebagai tindak pidana dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah 9 jenis kekerasan seksual. Pengaturan ini hanya dapat dilakukan dan tidak dapat dibebankan kepada UU PKDRT yang merupakan aturan khusus ( lex specialis ) dan tidak dapat dibebankan kepada UU PKDRT yang merupakan aturan khusus untuk kekerasan dam rumah tangga.
Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa UU PKDRT bukan aturan khusus yang diajukan untuk menampung dan menyelesaikan permasalahan kekerasan seksual. Terlebih lagi sesuai dengan namanya, UU PKDRT hanya berlaku apabila kekerasan tersebut terjadi dalam lingkup rumah tangga, artinya tidak dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang melakukannya terhadap orang lain diluar lingkup rumah tangganya. Oleh karena itu, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sangat diperlukan mengingat kondisi saat ini belum ada peraturan perundang-undangan
14 Perbedaan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dengan UU Penghapusan Kekerasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, https://www.komnasperempuan.go.id, diakses 23 Maret 2019.
yang dapat digunakan sebagai dasar pemidanaan terhadap jenis tindak pidana kekerasan seksual yang ada. 15

## D. Penutup
Melakukan kekerasan seksual dalam rumah tangga merupakan tindakan yang sangat keliru, karena dalam relasi rumah tangga harus menggunakan Mu’asyaroh bi al-Ma’ruf. Apabila salah satu melakukan kekerasan seksual dalam rumah tangga, maka salah satunya dapat memilih untuk melanjutkan atau mengakhiri rumah tangganya. Apabila ingin mengakhirinya, kekerasan seksual (pemerkosaan) dapat dijadikan sebagai alasan pengajuan perceraian karena sangat jauh dengan prinsip Mu’asyaroh bi al-Ma’ruf dan dalam rumah tangga tidak boleh berlaku sewenang-wenang.
15 Ibid.

## Daftar Pustaka
Ahmad Rofik, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Pertsada, 2000.
Alimin M, Bercinta Dalam Ungkapan Kitab Suci (Titik Temu Konsep
Marital Rape dengan gagasan Qur’aini), Ahkam , Vol. VII, No. 15
(2015), hlm. 66.
Asy-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam, (ttp: Dar al-Rasad al-Hadist, tt), II
Husein Muhammad, Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Agama dan Gender,
Yogyakarta: LKIS 2001.
Moh Rifa’i, Ilmu Fiqih Islam Lengkap , Semarang: PT Karya Toha Putra,
1978.
Muhammad Syaifuddin, dkk , Hukum Perceraian cet.2, Sinar Grafika : Jakarta, 2014.
Muyassarotussholichah, “Pemanfaatan Perbandingan Hukum Delik Kesusilaan dalam Pembangunan Hukum Pidana Nasional”, Sosio- Regilia , Vol 2, 3 Mei 2003.
Muyassarotussolichah, Marital Rape, Perspektif Yuridis Viktimologis , dalam Mochammad Sodik, ed. Telaah Ulang Wacana Seksualitas, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI, dan McGill- IISEP-CIDA, 2004.
Perbedaan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dengan UU Penghapusan Kekerasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, https:// www.komnasperempuan.go.id.
Wasman, dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam dalam Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif, Yogyakarta: Liberty, 2003.
Yudian W, “Maqashid al-Syari’ah sebagai Doktrin dan Metode ”, dalam Al- Jami’ah, No. 58