url: http://journal.unla.ac.id/index.php/tribhakti

## POLA PENGASUHAN TERHADAP ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DI KELURAHAN PASANGGRAHAN KOTA BANDUNG
Hana Krisnamurti Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Langlangbuana E-mail: krisnamurti.nha@gmail.com

## Abstract
Violation cases of children rights in every years more increase. Indonesian Child Protection Commision said that complaints to KPAI in 2015 were 4309 cases, after that in 2016 up to 4622. In 2017 were 4579 cases and in2018 reaching 4885 cases This phenomena its happened in society based on information from Indonesian Child Protection Commision that every year more and more increase. The fact that Violation cases of children rights caused og parents doesn’t know and realize about Child Protection Laws. Due to this problem, urgently needed socialize ang law counseling in giving a knowledge and understanding to the people, especially parental  regarding  a  child’s  rights  guarantee  in  Child  Protection  Law  then  to  provide assistance in preparing legal product, rules and assistance in preparing working program, its expected  this  activity  will  have  awarnesess  and  attention  to  be  able  in  helping  government regarding a buse of child cases. The methode used is counseling and getting an outreach and assistance of each participants will be given a hardcopy materials/discussion/asking a question and answers and assistance to create a child friendly environment in order to realize a child protection and to prevent of a child against the law and to minimize increasing a numbers of abuse child cases.
Keywords: Parenting, Children's Rights, Child Protection

## Abstrak
Kasus pelanggaran hak anak dari tahun ke tahun semakin meningkat. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyatakan Kasus pengaduan yang masuk tahun 2015 berjumlah 4.309 kasus, kemudian tahun 2016 mencapai 4.622 kasus. Selanjutnya tahun 2017 berjumlah 4.579  kasus dan tahun 2018 mencapai 4.885  kasus.  Fenomena yang terjadi di masyarakat berdasarkan keterangan  dari  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  bahwa  kasus  pelanggaran  hak  anak dari  tahun  ke  tahun  meningkat.  Fakta  yang  menunjukan  kasus  pelanggaran  hak  anak meningkat dari tahun ke tahun salah satunya disebabkan karena para orangtua yang belum mengetahui dan memahami secara jelas isi ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.  Oleh  karena  itu  diperlukan  sosialisasi  dan  penyuluhan  hukum  untuk  memberikan pengetahuan  dan  pemahaman  terhadap  masyarakat  khususnya  para  orangtua  tentang keberadaan  jaminan  hak  anak  dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Anak,  kemudian melakukan  pendampingan  dalam  penyusunan  produk  hukum/aturan,  dan  pendampingan menyusun  program  kerja.  Diharapkan  dari  kegiatan  ini  masyarakat  mempunyai  kesadaran dan perhatian untuk dapat ikut berperan aktif membantu pemerintah dalam menanggulangi kasus  pelanggaran  hak  anak.  Metode  yang  digunakan  adalah  penyuluhan  dan  sosisalisasi serta  pendampingan,  setiap  peserta  akan  diberikan  bahan  materi  dalam  bentuk  hardcopy, diskusi/tanya  jawab  dan  pendampingan  untuk  menciptakan  lingkungan  ramah  anak  dalam rangka mewujudkan perlindungan anak dan mencegah anak berhadapan dengan hukum demi terwujudnya hukum perlindungan anak serta dapat meminimalisir meningkatnya angka kasus pelanggaran hak anak.
Kata kunci: Pola Pengasuhan, Hak Anak, Perlindungan Anak
url: http://journal.unla.ac.id/index.php/tribhakti

## PENDAHULUAN
Anak  adalah  bagian  yang  tidak terpisahkan  dari  keberlangsungan  hidup manusia dan keberlangsungan suatu bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab  dalam  keberlangsungan  bangsa  dan negara,  setiap  Anak  perlu  mendapat kesempatan  yang  seluas-luasnya  untuk tumbuh  dan  berkembang  secara  optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu  dilakukan  upaya  perlindungan  untuk mewujudkan  kesejahteraan  Anak  dengan memberikan  jaminan  terhadap  pemenuhan hak-haknya  tanpa  perlakuan  diskriminatif. Salah satu instrumen yang digunakan dalam perlindungan anak adalah hukum. Perlindungan  hukum  bagi  anak  dapat diartikan  sebagai  upaya  perlindungan hukum terhadap berbagai kekerasan dan hak anak serta berbagai upaya yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.
Perlindungan  anak  adalah  segala  usaha yang  dilakukan  untuk  menciptakan  kondisi agar  setiap  anak  dapat  melaksanakan  hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan  anak  secara  wajar  baik  fisik, mental,  dan  sosial.  Perlindungan  anak merupakan  perwujudan  adanya  keadilan dalam  suatu  masyarakat,  dengan  demikian perlindungan  anak  diusahakan  dalam berbagai  bidang  kehidupan  bernegara  dan bermasyarakat.  Perlindungan  anak  harus dilaksanakan secara
rasional, bertanggungjawab,  dan  bermanfaat  yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien.  Usaha  perlindungan  anak  tidak boleh  mengakibatkan  matinya  inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak  tidak  memiliki  kemampuan  dan kemauan  menggunakan  hak-haknya  dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.
Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang No. 35  Tahun  2014  tentang  perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak  (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan
Anak),  menyatakan:  “Perlindungan  Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat
hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi.”
Negara  menjunjung  tinggi  hak  asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan  dan  pemenuhan  Hak  Anak dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan beberapa  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  baik  yang  bersifat  nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini  dikuatkan  melalui  ratifikasi  konvensi internasional  tentang  Hak  Anak,  yaitu pengesahan  Konvensi  Hak  Anak  melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang  Pengesahan  Convention  On  The Rights  Of  The  Child  (Konvensi  Tentang Hak-Hak Anak).
Pasal  28B  Ayat  (2)  Undang-Undang Dasar 1945 memberikan perhatian besar dan jaminan  terhadap  perlindungan  anak, sebagai  berikut:  “Setiap  anak  berhak  atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”
Pasal  26  Ayat  (1)  Undang-Undang
Perlindungan Anak  menyatakan bahwa: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
a. mengasuh,  memelihara,  mendidik, dan melindungi Anak;
b. menumbuhkembangkan Anak sesuai  dengan  kemampuan,  bakat, dan minatnya;
c. mencegah  terjadinya  perkawinan pada usia Anak; dan
d. memberikan  pendidikan  karakter dan  penanaman  nilai  budi  pekerti pada Anak.
Orangtua  dan  keluarga  adalah  institusi pertama dan utama yang bertanggungjawab dalam pengasuhan anak. Namun kerentanan keluarga  menjadi  salah  satu  faktor  yang menyebabkan lepasnya fungsi-fungsi orangtua  dan  keluarga  dalam  pengasuhan anak, di mana keluarga memiliki keterbatasan  dan  ketidakmampuan  dalam memberikan  pengasuhan  terbaik  terhadap
url: http://journal.unla.ac.id/index.php/tribhakti
anak.  Keluarga  rentan  secara  ekonomi, sosial, budaya, dan agama.
Konsep dasar pengasuhan anak menitikberatkan pada kemampuan lingkungan untuk menjaga tumbuh kembang anak  secara  optimal  melalui  pendekatan asah,  asih,  dan  asuh.  Anak  membutuhkan stimulasi  mental  (asah)  yang  menjadi  cikal bakal dalam proses belajar (pendidikan dan pelatihan), perkembangan psikososial, kecerdasan,  keterampilan,  kemandirian, kreativitas, moral, pendidikan, dan produktivitas. Kebutuhan akan kasih sayang
(asih)  dari  orangtua  akan  menciptakan ikatan yang erat (bounding) dan kepercayaan dasar (basic trust) antara anak dan  orangtua.  Kebutuhan  fisik  biomedis (asuh) meliputi pangan, gizi, dan pemenuhan kebutuhan dasar anak.
Namun  dalam  kenyataannya,  proses pengasuhan  orangtua  tidak  selalu  sesuai dengan  yang  diharapkan.  Pola  pengasuhan anak  sering  dipengaruhi  oleh  berbagai  hal yang  tidak  mendukung  bagi  kemandirian anak,  antara  lain:  sikap  dan  perilaku orangtua  yang  tidak  dapat  menjadi  contoh bagi  anak-anaknya,  suasana  emosi  anggota rumah  tangga  sehari-hari  yang  tidak kondusif,  interaksi  antara  orang  tua  (bapak dan  ibu)  serta  interaksi  orangtua  dengan anak  serta  anggota  keluarga  lainnya  yang tidak baik. Dengan situasi seperti itu, maka pola asuh orang tua terhadap anaknya tidak efektif, akibatnya, perilaku dan kemandirian anak  tidak  sesuai  dengan  yang  diharapkan bahkan  mengakibatkan  frustasi  terhadap anak dan cenderung bertindak mengganggu ketertiban  umum.  Hal  ini  bisa  dikatakan sebagai kenakalan anak.
Sebab-sebab  timbulya  kenakalan  anak dipengaruhi oleh dua motivasi yaitu:
1. Motivasi  intrinsik  (dorongan  atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu  disertai  perangsang  dari  luar), antara lain:
a. Faktor Intelegentia;
b. Faktor usia;
c. Faktor kelamin;
d. Faktor  kedudukan  anak  dalam keluarga.
2. Faktor Ekstrintik (dorongan yang datang dari luar diri seseorang), antara lain:
a. Faktor rumah tangga;
b. Faktor pendidikan dan sekolah;
c. Faktor pergaulan anak;
d. Faktor mass media.
Hak anak dan perlindungannya terabaikan  akibat  dari  kurangnya  perhatian dari  keluarga  sebagai  masyarakat  terkecil juga  sebagai  akibat  dari  lingkungan  sekitar anak.    Oleh  karena  itu  pemikiran  tentang jaminan  hak  anak  serta  perlindungan  perlu dimulai  pada  perbaikan  pola  pembinaan anak dalam masyarakat,
dengan mendasarkan kepada kasih sayang dan cinta yang  tulus  dan  murni  dari  orangtua,  yang pada  gilirannya  akan  menumbuhkan  rasa kasih  sayang  dan  cinta  kepada  sesama manusia  pada  jiwa  sang  anak  di  kemudian hari.  Beranjak    dari  sini  maka  terbentuk suatu masyarakat yang memiliki kesejahteraan,  ketenteraman,  dan  stabilitas yang tinggi.
Langkah  selanjutnya  adalah  membuka jalan bagi kemungkinan pengembangan dan meningkatkan  ikut  serta  masyarakat  untuk mengambil  peranan  secara  optimal  dalam usaha perlindungan anak sebagai perwujudan  ketentuan-ketentuan  formal (hukum  positif)  maupun  ketentuan  yang sifatnya non formal sebagai perwujudan dari hukum adat dan hukum agama.
Kasus pelanggaran hak anak dari tahun ke  tahun  semakin  meningkat.  Komisi Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI) menyatakan  Kasus  pengaduan  yang  masuk di  KPAI,  tahun  2015  berjumlah  4.309 (empat  ribu  tiga  ratus  sembilan)  kasus, kemudian  tahun  2016  mencapai  4.622 (empat  ribu  enam  ratus  dua  puluh  dua) kasus.  Selanjutnya  tahun  2017  berjumlah 4.579  (empat  ribu  lima  ratus  tujuh  puluh sembilan)  kasus  dan  tahun  2018  mencapai 4.885  (empat  ribu  delapan  ratus  delapan puluh lima) kasus.
Data kasus pelanggaran hak anak urutan enam teratas dalam tiga tahun terakhir (Data Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia) digambarkan dalam Kasus pelanggaran hak anak  dalam  tiga  tahun  terakhir  didominasi oleh  lingkungan  keluarga  dan  pengasuhan
url: http://journal.unla.ac.id/index.php/tribhakti
alternatif,  urutan  kedua  pelanggaran  hak anak  dari  segi  pendidikan,  urutan  ketiga karena kesehatan dan nafza, urutan keempat trafficking  dan  eksploitasi,  dilanjutkan dengan urutan kelima pornografi dan cyber, dan  urutan  terakhir  pelanggaran  hak  anak dari pelayanan kesehatan.
Keberadaan
Undang-Undang Perlindungan  Anak  merupakan  upaya pemerintah  untuk  menjamin  perlindungan terhadap hak anak dalam rangka mencegah dan  menanggulangi  terjadinya  pelanggaran terhadap  hak  anak.  Adapun  fakta  yang menunjukan  kasus  pelanggaran  hak  anak meningkat dari tahun ke tahun salah satunya disebabkan  karena  dalam  kenyataan  masih banyak anggota masyarakat pada umumnya dan  para  orangtua  khususnya  yang  belum mengetahui  dan  memahami  secara  jelas  isi ketentuan  dalam  peraturan  perundang- undangan  dimaksud.  Oleh  karena  itu diperlukan  peningkatan  dan  pengetahuan masyarakat  khususnya  para  orangtua terhadap  peraturan  perundang-undangan tersebut,  sehingga  mempunyai  kesadaran dan perhatian untuk dapat ikut berperan aktif membantu pemerintah dalam
menanggulangi  perkara  perlindungan  anak. Tanpa  ikut  sertanya  masyarakat  khususnya orangtua  dalam  menangani  masalah  diatas maka usaha pemerintah tidak akan berhasil dengan  optimal.  Berkaitan  dengan  hal  itu maka  perlu  adanya  pendampingan  dan penyuluhan terhadap pola pengasuhan anak sesuai  yang  diamanatkan  oleh  undang- undang  dalam  rangka  mewujudkan  usaha perlindungan terhadap anak Indonesia yang berkualitas.
Berdasarkan  hasil  analisis  situasi  dan diskusi  lapangan  dengan  mitra  pola pengasuhan anak yang selama ini dilakukan adalah:
1. Pola pengasuhan yang otoriter (memaksakan kehendak orangtua) dengan  menggunakan  pukulan  dan makian,  asumsinya  adalah  anak-anak tidak  akan  terdorong  untuk  berubah perilakunya  sampai  ada  hukuman  yang secara  langsung  dan  nyata  dirasakan olehnya.
2. Pola  pengasuhan  dengan  menyerahkan urusan  anak  kepada  orang  lain,  hal  ini dihadapi  oleh  orangtua  (ayah  dan  ibu) yang bekerja sehingga praktis pengasuhan anak diserahkan sepenuhnya  kepada  Asisten  Rumah
Tangga,  Baby  Sitter,  atau  anggota keluarga lainnya. 3. Berpikiran  bahwa  anak  adalah  segala- galanya, semua kebutuhan anak dilayani,  anak  dimanja  dengan  semua fasilitas  yang  ada,  dilindungi  dengan maksimal  dari  kesulitan  yang  dihadapi anak, semua keinginan anak dituruti.
4. Mewarisi pola asuh anak dari orangtua, asumsinya  orangtua  melihat  dirinya sukses  karena  asuhan  yang  telah dialaminya semasa dulu atau sebaliknya orangtua tidak ingin anaknya
mengalami  pola  asuh  yang  sama dengannya  jika  orangtua  merasa  pola asuhnya dulu adalah suatu penderitaan.
5. Pola  asuh  dengan  menghindari  ucapan kata-kata  negatif  seperti  “jangan”  atau “tidak”  anak  menjadi  sensitif  jika mendengar kata ini dari orang lain.
Permasalahan yang dihadapi yaitu:
1. Pola  asuh  anak  yang  terlalu  kaku memberikan  peraturan  pada  anak sehingga  mengekang  kebebasannya membuat anak menjadi pemberontak.
2. Anak  mengalami  keterlambatan  dalam berpikir  dewasa  dan  kurang  kreatif, tidak percaya diri.
3. Emosi  anak  tidak  terkendali,  anak mudah marah, menangis, penakut.
4. Mitra  menjalankan  pola  pengasuhan kepada  anak  selama  ini  dengan spontanitas berdasarkan keadaan, pengetahun  dan  pengalaman  yang diperoleh  dalam  kehidupanya  tanpa mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Anak. 5. Mitra pada umumnya tidak mengetahui keberadaan Undang-Undang Perlindungan  Anak,  dan  sekalipun mengetahui keberadaan undang-undang tersebut  namun  mitra  kurang  paham tujuan  yang  dimaksud  undang-undang tersebut salah satunya tentang
url: http://journal.unla.ac.id/index.php/tribhakti
keberadaan  sanksi  jika  mitra  tidak melaksanakan amanat undang-undang.
6. Keterbatasan  atau  ketidakmampuan dalam  memberikan  pengasuhan  terbaik terhadap anak karena faktor ekonomi.

## METODE
Kegiatan ini dilaksanakan di Kelurahan Pasanggrahan khususnya terhadap
masyarakat di RW. 13 sejumlah kurang lebih 50  (lima  puluh)  orang  dengan  khalayak sasaran  yaitu  para  pengurus  RT/RW,  para kader  PKK,  perwakilan  orangtua,  dan karang taruna. Dipilihnya kelompok sasaran tersebut  dengan  pertimbangan  bahwa sebagai  pengurus  RT/RW,  pengurus  PKK diharapkan  dapat  mentransfer  pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh kepada para orangtua dan masyarakat sekitar.
Tahap  persiapan  kegiatan  PKM  ini dilakukan  bebrapa  kegiatan  antara  lain: Koordinasi  dengan  mitra  terkait  jenis kegiatan,  tema  kegiatan,  tujuan  kegiatan, khalayak  sasaran,  serta  partisipasi  mitra dalam  kegiatan.  Membuat  kesepakatan dengan mitra mengenai jadwal kegiatan dan waktu pelaksanaan kegiatan, telah disepakati bersama mitra bahwa pelaksanaan kegiatan sosialisasi
dilaksanakan  pada  Tanggal  14  Agustus 2019,  bertempat  di  balai  RW  pada  Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, kegiatan penyuluhan  hukum  dilaksanakan  pada Tanggal 19 Oktober 2019 bertempat di balai RW  13  pada  Pukul  12.30  WIB  sampai dengan  selesai.  Kegiatan  pendampingan dilaksanakan  beberapa  kali  dan  bersifat spontanitas pada saat pertemuan-pertemuan RW  misalnya  rapat  RW  atau  arisan  kader PKK  ataupun  arisan  warga  dalam  waktu antara  bulan  Agustus  sampai  dengan  bulan
November 2019. Menyusun materi
sosialisasi  dan  penyuluhan  hukum  dalam bentuk  power  point  sebagai  bahan  paparan pada saat kegiatan dan materi dalam bentuk power point tersebut dicetak untuk diberikan kepada  peserta  pada  saat  kegiatan. Mempersiapkan  alat  atau    media  pada  saat pelaksanaan kegiatan, seperti LCD
Proyektor, Infokus, Laptop, Kamera Digital, Pengeras Suara.
Metode  Kegiatan  PKM  menggunakan metode pendekatan partisipasi mitra sebagai peserta dengan metode sebagai berikut: 1. Ceramah,  dalam  bentuk  pemaparan materi dengan judul ” Pola Pengasuhan terhadap Anak dalam rangka Memenuhi Hak Anak dihubungkan dengan Hukum Perlindungan Anak” dengan
menggunakan  format  power  point, setiap  peserta  akan  diberikan  bahan materi dalam bentuk hardcopy. Kegiatan ini  bertujuan  memberikan  pengetahuan secara teoritis dan  normatif kepada para peserta  dan  tentunya  diharapkan mempunyai  kegunaan  secara  praktis dalam mewujudkan tujuan perlindungan anak  sehingga  dapat  meminimalisir meningkatnya angka kasus pelanggaran hak anak.
2. Diskusi/tanya  jawab  antara  peserta dengan  pemateri  untuk  memperdalam pemahaman peserta tentang pentingnya perlindungan  terhadap  anak  dan penjatuhan  sanksi  pidana  terhadap seseorang yang mengabaikan hak anak. 3. Kegiatan ini diakhiri dengan pendampingan untuk menciptakan lingkungan  ramah  anak  dalam  rangka mewujudkan  perlindungan  anak  dan mencegah  anak  berhadapan  dengan hukum.
Tahap  evaluasi  pelaksanaan  program dan  keberlanjutan  program  merupakan tahapan  yang  dilakukan  setelah  kegiatan PKM  selesai  dilaksanakan.  Tahapan evaluasi  akan  dilakukan  setelah  satu  tahun terselenggaranya  kegiatan  sosialisasi  dan penyuluhan  hukum  untuk  mengetahui dampak  dari  pelaksanaan  kegiatan  PKM. Penilaian evaluasi ini sebagai berikut:
1. Jika  terjadi  perubahan  dalam  pola pengasuhan  anak,  perubahan  sikap  dan perilaku  anak,  ditaatinya  peraturan RT/RW,  sudah  terbentuk  lingkungan yang  ramah  anak,  terlaksananya program donasi, dan menurunnya angka perkara  perlindungan  anak,  maka pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhun hukum  dalam  kegiatan  PKM  ini  telah mencapai  dampak  yang  diharapkan
url: http://journal.unla.ac.id/index.php/tribhakti
yaitu  terpenuhinya  hak  anak  dan tercapainya tujuan perlindungan anak;
2. Jika tidak terjadi perubahan dalam pola pengasuhan  anak,  sikap  dan  perilaku anak  tidak  berubah,  tidak  efektifnya peraturan  RT/RW,  belum  atau  bahkan tidak terbentuk lingkungan yang ramah anak,  tidak  terlaksananya  program donasi, dan angka perkara perlindungan anak tetap atau bahkan meningkat, maka
perlu  dilaksanakan  program  kegiatan berkelanjutan;
3. Program keberlanjutan dilapangan setelah kegiatan PKM selesai dilaksanakan adalah melengkapi fasilitas,  sarana,  dan  prasarana  untuk mendukung  terciptanya  lingkungan yang ramah anak. Memperluas khalayak sasaran kegiatan sampai tingkat kelurahan dan kecamatan.

## 4. Tabel 1. Permasalahan, Solusi dan Jenis Luaran
No. Permasalahan Solusi Luaran 1. Pola  pengasuh-an  anak  yang  salah  dan tidak efektif Pendampingan menyusun pedoman  model  pengasuhan kepada anak yang memperhatikan  hak  anak  demi tercapainya perlindungan anak. Output: Jumlah orang yang mengikuti kegiatan Outcome: Pedoman  ba-ku  tentang model peng-asuhan anak Impact: Melahirkan anakyang berkualitas  dan  meminimal- isir    meningkat-nya  angka kasus pelanggaran hak anak 2. Mitra  tidak  mengetahui  keberadaan Undang-Undang  Perlindungan  Anak dan  kurang  paham  tujuan  yang dimaksud  undang-un-dang  ter-sebut khususnya  keberadaan  sanksi  pidana jika  undang-un-dang  te-rsebut  tidak dilaksanakan Sosialisasi  dan  Penyuluhan Hukum tentang Undang- Undang Perlindungan Anak Output: Jumlah  orang  yang  meng- ikuti kegiatan Outcame: Membuka  wawasan,  mem- perdalam pe-mahaman tentang keberadaan Undang- Undang  Perlindungan  Anak beserta sanksi pidana terhadap pelanggarnya Impact: Tumbuh Ke-sadaran dan  ke- taatan  hukum  masyarakat serta dipenuhinya hak anak 3 Keterbatasan  atau  ketidakmampuan dalam  memberikan  pengasuhan  terbaik terhadap anak karena faktor ekonomi Pendampingan membangun lingkungan  masyarakat  ramah anak. Pendampingan menyusun peraturan RT/RW tentang pelaksanaan per-lindungan anak. Pendampingan menyusun program peduli terhadap anak Output: Pengurus RT/RW Kader PKK Outcame:
Lingkungan  bersih,  aman, nyaman tertib
Taman Bacaan Taman Bermain Peraturan RT/RW Donasi  berupa  buku  bacaan bekas  pakaian  bekas  layak pakai, mainan bekas Impact: Terpenuhinya hak anak Mencegah anak ber-hadapan dengan hukum
Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan dalam kegiatan PKM ini diharapkan
url: http://journal.unla.ac.id/index.php/tribhakti
dapat  menambah  pengetahuan  dan  membuka  wawasan  serta  memperdalam  pemahaman masyarakat khususnya para orangtua akan pentingnya perlindungan hukum terhadap anak dan dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran hak anak sehingga akan meningkatkan kesadaran dan ketaatan  hukum  serta  diharapkan  dapat  meminimaisir  meningkatnya  angka  kasus  pelanggaran hak anak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  kegiatan  yang  telah dilaksanakan dapat digambarkan h asil yang sudah  dicapai  dalam  Pengabdian  pada Masyarakat ini sebagai berikut:
1. Sosialisasi  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014 Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pengabdi menjelaskan materi sosialisasi tentang:  (a)  Keberadaan  Undang- Undang  Perlindungan  Anak;  (b) Pentingnya  usaha  Perlindungan  Anak; (c) Definisi Anak; (d) Hak-hak Anak; (e) Kewajiban  Orangtua,  Masyarakat,  dan Negara; (f) Tujuan Perlindungan Anak; dan    (g)  Usaha-usaha  Perlindungan Anak. Hasil yang dicapai:
a. Diskusi/tanya jawab antara Pengabdi  dan  peserta  sosialisasi untuk  memperdalam  pemahaman peserta tentang pentingnya perlindungan  terhadap  anak  dan penjatuhan  sanksi  pidana  terhadap seseorang  yang  mengabaikan  hak anak;
b. Peserta  sosialisasi  memahami  dan menjadi terbuka wawasannya tentang  materi  yang  disampaikan dalam sosialisasi;
c. Terbentuk  kesadaran  masyarakat untuk  merubah  pemahaman,  sikap dan perilaku terhadap anak;
d. Peserta sosialisasi berusaha mengenali, menelaah, dan mengambil inisiatif untuk mencegah dan mengatasi permasalahan  perlindungan  anak yang ada di lingkungannya; e. Tumbuh  Kesadaran  dan    ketaatan hukum masyarakat serta dipenuhinya hak anak; f. Hasil capaian sekitar 80% (delapan puluh  persen)  dapat  diukur  dari kemampuan  menjawab  pertanyaan yang  diberikan  minimal  80  % (delapan  puluh  persen)  jawaban benar.
2. Penyuluhan  Hukum  tentang  Pola Pengasuhan  terhadap  Anak  dalam rangka Memenuhi Hak Anak dihubungkan dengan Hukum Perlindungan Anak. Pengabdi menjelaskan materi penyuluhan hukum tentang: (a)
Pengertian Pola Asuh Anak; (b) Macam- macam  Pola  Pengasuh  Anak;  (c) Hubungan  Pola  Pengasuhan  Anak terhadap Perilaku Anak; (d)  Pengertian Kenakalan  Remaja;  (e)  Bentuk-Bentuk Kenakalan Remaja; dan (f) Turut Serta (Deelneming) dalam  istilah  Hukum Pidana.
Hasil yang dicapai: a. Diskusi/tanya jawab antara
Pengabdi  dan  peserta  penyuluhan untuk  memperdalam  pemahaman peserta  tentang pentingnya  pola asuh  terhadap  anak  dalam  rangka memenuhi hak anak.
b. Peserta penyuluhan memahami dan menjadi terbuka wawasannya tentang  materi  yang  disampaikan dalam penyuluhan.
c. Peserta bersedia merubah pola asuh terhadap anak dengan mengutamakan  kepentingan  anak dalam rangka memenuhi hak anak.
d. Hasil capaian sekitar 85% (delapan puluh  persen)  dapat  diukur  dari kemampuan  menjawab  pertanyaan yang  diberikan  minimal  85%
(delapan  puluh  lima  persen) jawaban benar.
3. Pendampingan Menciptakan Lingkungan Ramah Anak. Pengabdi memberikan penjelasan tentang  Beberapa  ketentuan  yang
url: http://journal.unla.ac.id/index.php/tribhakti
terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak khususnya Pasal 20 yang  berbunyi:  “Negara,  Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat,
Keluarga,  dan  Orang  Tua  atau  Wali berkewajiban  dan  bertanggung  jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”    dan  Pasal  22  yang  berbunyi: “Negara,  Pemerintah,  dan  Pemerintah Daerah  berkewajiban  dan  bertanggung jawab  memberikan  dukungan  sarana, prasarana,  dan  ketersediaan  sumber daya  manusia  dalam  penyelenggaraan Perlindungan Anak. Hasil yang dicapai:
a. Terciptanya  lingkungan masyarakat yang ramah anak;
b. Lingkungan  bersih,  aman,  nyaman dan tertib;
c. Terpenuhinya hak anak dan kesejahteraan anak;
d. Lahirnya anak yang berkualitas;
e. Mencegah anak berhadapan dengan hokum;
f. Dipeliharanya  sarana  yang  tersedia di  lingkungan  masyarakat  yaitu berupa Taman Bermain dan Taman Bacaan dengan menambah fasilitasnya. g. Hasil capaian sekitar 90% (sembilan puluh  persen)  dapat  diukur  dari kemampuan memelihara kebersihan dan fasilitas dilingkungan sekitar.
Tabel 2. Hasil yang Dicapai
No Kegiatan Hasil yang dicapai Keterca- paian 1. Sosialisasi Undang-Un-dang Repub-lik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pe- rubahan  Atas  Undang-Un-dang  Nomor  23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Peserta sosialisasi mampu me-mahami tentang: Keberadaan  Undang-Undang  Perlindungan Anak Pentingnya usaha Perlindungan Anak Definisi Anak Hak-hak Anak Kewajiban Orang-tua, Masyarakat, dan Negara Tujuan Perlin-dungan Anak Usaha-usaha Perlindungan Anak Terbentuk  kesadar-an  masyarakat  untuk merubah pe-mahaman, sikap dan perilaku terha- dap anak Peserta so-sialisasi berusahamenge-nali, menelaah  dan  mengambil  inisiatif  untuk mencegah  dan  mengatasi  per-masalahan  per- lindungan anak yang ada di lingkungannya. Tumbuh  Kesadaran  dan    ketaatan  hukum masyarakat serta di-penuhinya hak anak 80% 2. Penyuluhan Hukum tentang Pola pengasuhan terhadap anak Dalam rangka memenuhi hak anak Dihubungkan dengan hukum perlindungan anak Peserta  penyuluh-an  mampu  mema-hami tentang: Pengertian Pola Asuh Anak Macam-macam Pola Pengasuh Anak Hubungan  Pola  Pengasuhan  Anak  terhadap Perilaku Anak Pengertian Kenakalan Remaja Bentuk-Bentuk KenakalanRemaja Turut Serta (Deel-neming) dalam istilah Hukum Pidana Peserta  ber-sedia  merubah  pola  asuh  ter-hadap anak dengan meng-utamakan kepen-tingan anak dalam rangka memenuhi hak anak. 85% 3 Pendampingan  Menciptakan  Lingkungan Ramah Anak Menciptakan  ling-kungan  masyarakat  yang ramah anak Lingkungan bersih, aman, nyaman, dan tertib Terpenuhinya hak anak dan kesejahteraan anak Lahirnya anak yang ber-kualitas 90%
url: http://journal.unla.ac.id/index.php/tribhakti
No Kegiatan Hasil yang dicapai Keterca- paian Mencegah anak berhadapan dengan hukum Memberikan du-kungan sarana, pra-sarana, dan keter-sediaan  sumber  da-ya  manusia  dalam penyeleng-garaan Perlindung-an Anak.
KESIMPULAN Pengabdian  kepada  Masyarakat  di Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan
Ujungberung  Kota  Bandung  dengan  tema perlindungan  anak  baru  dilaksanakan sebatas  sosialisasi,  penyuluhan  hukum  dan pendampingan.  Khalayak  sasaran  sebatas kepada  para  pengurus  RT/RW,  para  kader PKK,  perwakilan  orangtua,  dan  karang taruna  di  lingkungan  sekitar.  Peserta sosialisasi  dan  penyuluhan  hukum  tampak antusias  mengikuti  kegiatan  yang  dapat menambah  pengetahuan  serta  wawasan peserta  berkenaan  dengan  isu  anak khususnya  tentang  pentingnya  pelibatan seluruh elemen masyarakat dalam melakukan perlindungan terhadap anak dan mencegah anak berhadapan dengan hukum. Perangkat  daerah  khususnya  ketua  RW merespon  positif  kegiatan  PKM  dan membantu  memberikan  pengertian  kepada masyarakat  akan  pentingnya  kegiatan  ini, memfasilitasi  tempat  dan  peralatan,  serta berupaya mengintegrasikan pada program/kegiatan/subkegiatan di daerahnya. Diharapkan  dengan  kegiatan  Pengabdian kepada  Masyarakat  ini  akan  menjadikan warga  RW.  13  Kelurahan  Pasanggrahan menjadi warga yang taat hukum dan tumbuh kesadaran  masyarakat  untuk  merubah pemahaman,  sikap  dan  perilaku  terhadap anak sehingga terlahir anak Indonesia yang sehat,  kreatif,  dan  berakhlak  mulia.  Mitra sangat  berharap  adanya  lanjutan  dari program Pengabdian Kepada Masyarakat ini sebagai sarana evaluasi program yang sudah dilaksanakan  bahkan  jika  memungkinkan agar  khalayak  sasaran  diperluas  menjadi tingkat Kelurahan atau Kecamatan.

## REFERENSI/REFERENCE
Teguh,  H.P.,  2018,  Teori  dan  Praktek Perlindungan  Anak  dalam  Hukum
Pidana, CV. Andi Offset, Yogyakarta. http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi- data/data-kasus-per-tahun/  data-kasus- berdasarkan-klaster-perlindungan-anak, di-akses  tanggal  25  Maret  2019,  Pukul 21.00 WIB http://www.kpai.go.id/berita/kpai-sebut- pelanggaran-hak-nak-terus-  meningkat, diakses  tanggal  25  Maret  2019,  Pukul 21.00 WIB
Kartono,  K.,  1992,  Pathologi  Sosial  2 Kenakalan  Remaja,  Jakarta,  Rajawali, Pers
Atmasasmita, R., 1983, Problem Kenakalan Anak-anak Remaja, Armico, Bandung. Widoyanti,  S.,  1984,  Anak  dan  Wanita Dalam  Hukum,  Jakarta,  Pradnya Paramitha.
Sudarsono,  1991,  Kenakalan  Remaja,
Jakarta, Rineka Cipta.
Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak Soetedjo, W., Melani, 2017, Hukum Pidana Anak, PT. Refika Aditama, Bandung.