ISSN : 2620-5025 E-ISSN : 2621-8410

## Pemolisian Masyarakat dalam Pencegahan Kejahatan Jalanan

## David Pratama Purba; A.Wahyurudhanto; Yundini Husni Erwin
Program Studi Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian - PTIK Jl. Tirtayasa Raya No. 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160 davidpratamap66@gmail.com, wrudhanto@gmail.com, Yundini.Erwin@yahoo.com

## Abstract
This research was carried out to explore the Community Policing Implementation on Street Crimes Prevention in the Legal Area of Depok Metropolitian District Police which is adjusted to the Indonesian National Police Chief Regulations  3/2015 because street crime is the most frequent national social problem in Indonesia that requires the cooperation of the police, the community and the local government in handling it. The approach in this research is qualitative supported by simple quantitative data with case study methods that are descriptive analysis. The results in this research show that the implementation of community policing in street crime prevention which is carried out by the Depok Metropolitan Police Station is still not optimal. Factors that influence the implementation are communication, resources, disposition, partnership, methods stakeholders and bureaucratic structure.
Keywords : Implementation, Community Policing, Crime Prevention, Street Crime, Depok.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Pencegahan Kejahatan Jalanan di Wilayah Hukum Polres Metro Depok yang disesuaikan dengan Perkap Nomor 3 Tahun 2015 karena kejahatan jalanan merupakan masalah sosial nasional yang paling sering terjadi di Indonesia sehingga memerlukan kerjasama kepolisian, masyarakat dan pemerintah setempat dalam menangananinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang didukung data kuantitatif sederhana dengan metode studi kasus yang bersifat deskriptif analisis. Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pemolisian masyarakat dalam pencegahan kejahatan jalanan yang dilaksanakan oleh Polres Metro Depok masih belum optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasinya yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, kemitraan, metode, instansi terkait dan struktur birokrasi.
Kata Kunci : Implementasi, Polmas, Kejahatan Jalanan, Pencegahan Kejahatan, Depok.

## Pendahuluan
Institusi Polri merupakan representasi dari negara dalam bidang keamanan sebagai pelaksana kebijakan yang diatur oleh UU Nomor 2 Tahun 2002. Seiring dengan kemajuan zaman yang banyak menganut paham demokrasi maka paradigma kepolisian mengalami perubahan dari paramilitaristic policing menjadi kepolisian sipil dimana masyarakat yang merumuskan dan menentukan penyelesaian masalah sedangkan polisi hanya menjadi fasilitator dan pengendali jika terjadi pidana. Modelnya dikenal dengan istilah community policing. Negara Indonesia juga mengadopsi sistem ini sebagai sebuah strategi kemudian dibuat dalam kebijakan Perkap Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat (polmas).
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi polmas dalam pencegahan kejahatan jalanan karena  karena kejahatan jalanan merupakan masalah sosial yang membutuhkan tugas kepolisian dalam menanganinya bersama masyarakat. Penelitian dilakukan di kota Depok karena: 1)Depok sebagai daerah penyangga  ibukota Jakarta dimana data statistik BPS 2018 menyatakan bahwa Polda Metro Jaya sebagai rangking dua dalam jumlah kriminalitas, 2)Depok merupakan wilayah transisi yang mengalami perkembangan dari agraria menuju perkotaan yang mempunyai Universitas Indonesia (UI) sebagai kampus terbesar di Indonesia dan kepadatan penduduk sekitar 2,3 juta jiwa dan pertumbuhan penduduk 7% per tahun menyebabkan banyak masalah sosial dan 3) Beberapa sumber menyebutkan bahwa Depok masih rawan kejahatan jalanan.
Petugas kepolisian seharusnya bekerjasama dengan masyarakat untuk mengatasi masalah sosial khususnya kejahatan jalanan. Penelitian Siahaan (2007) menyatakan masyarakat masih mengalami kesulitan dalam mengakses informasi yang berkaitan dengan kebijakan. Dengan demikian Polri sebagai perwakilan Pemerintah tentunya harus melibatkan masyarakat agar masalah sosial dan kejahatan dapat teratasi dengan optimal yaitu dengan mensinergikan tugas kepolisian dan komunitas masyarakat dalam pencegahan kejahatan melalui polmas karena untuk menciptakan rasa aman bukan hanya tugas polisi semata, namun juga merupakan tanggung jawab dari semua lapisan masyarakat.Hal ini sesuai dengan prinsip polmas secara genuine dan universal yaitu kemitraan dan problem solving. Kejahatan jalanan tidak mungkin dapat dihilangkan tetapi hanya dapat diminimalisir karena membutuhkan campur tangan pemerintah juga dalam perekonomian untuk mengatasi masalah-masalah sosial.
Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini yaitu :
1.  Bagaimana implementasi pemolisian masyarakat dalam pencegahan kejahatan jalanan di wilayah hukum Polres Metro Depok ?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi implementasi pemolisian masyarakat dalam pencegahan kejahatan jalanan di wilayah hukum Polres Metro Depok ?
Riset ini bersumber dari penelitian-penelitian terdahulu untuk dijadikan perbandingan dalam menganalisis dan mengisi kesenjangan yang ada. Jadi penelitian akan memunculkan tingkat kebaharuan yang kekinian dari penelitian sebelumnya penelitian tentang penanggulangan kejahatan (R. Sugiharto, 2015) dan penelitian lainnya. Adapun kesenjangan penelitian yang akan diteliti yaitu : 1)Banyak penelitian tentang penanggulangan kejahatan yang berfokus kepada tindakan represif sedangkan dalam penelitian ini lebih berfokus kepada tindakan preventif, 2)Penelitian terdahulu
masih menggunakan model community crime based prevention secara umum sedangkan penelitian ini menggunakan model pemolisian komunitas (community policing) ala Indonesia sesuai dengan Perkap Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, 3)Penelitian ini dilakukan khusus di model daerah berkembang yaitu daerah yang sedang mengalami masa transisi (perubahan) dari agraria menjadi perkotaan.
Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka persoalan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sejauh mana “implementasi pemolisian masyarakat dalam pencegahan kejahatan jalanan di wilayah hukum Polres Metro Depok”. Adapun sejumlah teori yang digunakan dalam penelitian ini untuk melakukan pembahasan terhadap permasalahan yang ada diambil dari berbagai literatur dan referensi antara lain :

## 1.   Teori Implementasi Kebijakan Publik

## Menurut teori dari Edward III  dalam Winarno (2012) bahwa :
Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yakni komunikasi (transmisi/ transmission, kejelasan/claritydan konsistensi/consistency), sumber daya (manusia, anggaran, peralatan, kewenangan), disposisi (pengangkatan birokrasi dan insentif) dan struktur birokrasi(standard operating procedure dan fragmentasi). Keempat faktor ini harus lengkap dipenuhi dan mempunyai hubungan timbal balik agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

## 2.   Teori Polmas
Community policing merupakan bagian dari pemolisian yang demokratis (Bayley, 1998). Unsur utama dari community policing secara genuine dan universalmenurut Farouk dan Wahyu (2018) adalah konsep kemitraan (partnership) dan pemecahan masalah (problem solving) . Sedangkan menurut Gary W. Cordner (2014) elemen penting dari community policing yaitu interaksi yang positif (positive interaction) , kemitraan (partnership) ,dan pemecahan masalah (problem solving) . Kemudian ada tiga strategi utama polmas menurut Mustapha (2016) yaitu kerjasama dengan masyarakat, pemecahan masalah dan manajemen strategis. Menurut Trojanowics dan Bucqueroux (1998) pemolisian masyarakat mengubah sifat mendasar dari hubungan antara masyarakat dan polisi, sehingga mereka memiliki  saling menghormati dan kepercayaan satu dengan yang lain. Studi Moore (2002) menjelaskan bahwa pemecahan masalah dan Polmas adalah konsep strategis yang berusaha untuk mendefinisikan kembali tujuan dan sarana kepolisian

## 3.   Teori Aktifitas Rutin
Kejahatan jalanan erat kaitannya dengan teori aktifitas rutin. Menurut Marcus Felson dan Lawrence E. Cohen (1979) kurangnya salah satu dari tiga syarat berikut akan dapat mencegah terlaksananya suatu kejahatan dengan syarat dapat terjadi jika didalam waktu, tempat dan ruang yang samayaitu :
a) Incapable  of the guardian (ketiadaan pengamanan petugas)
b) Suitable targef of crimininal victimization (korban yang sesuai)
c) Motivated offender (pelaku yang termotivasi)

## 4.   Konsep Pencegahan Kejahatan
Pencegahan kejahatan merupakan usaha yang terkoordinir dengan tujuan untuk mencegah agar tingkah laku kriminal tidak benar-benar muncul, atau merupakan usaha untuk menekan tingkat kejahatan sampai pada tingkat minimal (Kemal Dermawan, 1994). Menurut Kapur (2018) community development adalah pencegahan kejahatan melalui konsep bahwa memvariasikan organisasi masyarakat secara fisik dan sosial dapat mempengaruhi perilaku individu yang tinggal disana. Sedangkan menurut P. Lab (2013) terdapat tiga model bentuk pencegahan kejahatan yaitu :

## a)  Pencegahan kejahatan sosial

## b)  Pencegahan kejahatan situasional

## c)  Pencegahan kejahatan berbasis komunitas

## Metode Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Peneliti juga melakukan pengumpulan data awal secara kuantitatif ringan sehingga penelitiannya bersifat mix method. Sedangkan metode yang digunakan adalah studi kasus terhadap sejumlah kasus, data dan fenomena kemudian dilakukan perbandingan antara teori dan praktek agar dapat dilakukan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Peneliti mempunyai tempat tinggal di dekat Depok sehingga secara langsung sering mendapatkan informasi dan peristiwa disana. Pada tahap persiapan dilakukan peneliti dengan menyusun rencana penelitian  dan penentuan tempat studi. Pada tahap kedua peneliti melakukan pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data. Kemudian pada tahap akhir dilakukan reduksi data dan triangulasi data serta kesimpulan. Menurut Farouk dan Djaali (2003 : 103) mengatakan bahwa “penelitian kualitatif mengandalkan kecermatan pengumpulan data untuk memperoleh hasil penelitian yang valid”. Oleh karena itu teknik pengumpulan data dilakukan peneliti dengan melakukan studi dokumen melalui pengumpulan data dari buku, brosur, majalah, koran, arsip dan dokumen kantor serta laporan tertulis. Peneliti melakukan turun langsung ke lapangan untuk observasi terhadap kegiatan polmas dalam pencegahan kejahatan. Lalu peneliti menyebarkan kuisioner sederhana kepada petugas kepolisian dan warga masyarakat. Kemudian peneliti melakukan wawancara mendalam dengan Pejabat utama Polres, anggota Polsek jajaran dan masyarakat, stakeholders, civitas dan pemerintah setempat. Selanjutnya dalam metode analisis data, peneliti melakukan wawancara dengan mencatat dan merekam lalu melakukan manajemen data, kemudian peneliti melakukan reduksi data yang dianggap sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pada bagian akhir dilakukan interpretasi data dan triangulasi data sertakesimpulan sehingga disini peneliti mempunyai unsur subyektifitas.

## Hasil dan Pembahasan
Penelitian ini dilaksanakan dalam organisasi Polri pada tingkat kewilayahan yaitu Polres Metro Depok meliputi fungsi Sat Binmas, Sat Reskrim, Sat Intelkam, Sat Lantas, Sat Sabhara, Bag Humas. Sedangkan organisasi Polri tingkat yang terendah dilaksanakan dengan mengambil sampel penelitian pada tiga Polsek yaitu pada wilayah Polsek Beji, Polsek Sukma Jaya dan Polsek Bojong Gede (Bogor)

## Tabel Rekap Update Kejahatan Konvensional Tahun 2018
No. Kejahatan Jumlah Kasus Selra % 1 Curas 20 20 100% 2 Curat 309 306 99% 3 Curanmor 295 187 63% 4 Judi 22 22 100% 5 Peras Ancam 49 47 96% 6 Anirat 154 141 94% 7 Pembunuhan 7 7 100% Jumlah 856 730 85,29%
Sumber : Intelijen Dasar Polres Metro Depok Tahun 2019
Berdasarkan tabel diatas penyelesaian kasus kejahatan curas, judi dan pembunuhan 100% diselesaikan kasusnya dengan baik, penyelesaian kasus kejahatan curat 99%, sedangkan kasus kejahatan curanmor dengan 63% penyelesaian digolongkan ke dalam kejahatan konvensional masih menjadi trend di wilayah hukum Polres Metro Depok dibandingkan dengan kasus kejahatan peras ancam 96%, dan kasus anirat 94%.

## 1.   Pandangan Responden
Dari segi komunikasi, pandangan responden terhadap pertanyaan yang diajukan peneliti “Apakah petugas menginformasikan/menjelaskan Polmas diperoleh data sebesar 31.43% responden yang menyatakan sudah jelas dijelaskan petugas Binmas, hanya saja sebesar 54.29% responden yang belum merasa jelas ketika dijelaskan oleh petugas binmas. Sebesar 14.29% responden yang menyatakan petugas Binmas tidak berupaya untuk menjelaskan informasi Polmas.
Dari segi sumber daya berdasarkan analisa crosstab dengan uji-square tabel hasilnya bahwa antara sumberdaya atas penggunaan sarana peralatan dari petugas binmas menyampaikan sosialisasi dengan menjelaskan Perkap Nomor 3 Tahun 2015  memiliki hubungan yang kuat dengan menggunakan HT, HP dan gedung pertemuan.
Dari segi disposisi berdasarkan analisa crosstab dengan uji-square tabel dapat diambil suatu kesimpulan bahwa antara Disposisi (sikap) Petugas Binmas dalam menyampaikan sosialisasi polmas  memiliki hubungan yang kuat. Sedangkan dari hasil tabel frekuensi crosstab meskipun terdapat sikap petugas yang belum bisa (8 responden) mensosialisasikan Pemolisian Masyarakat namun pelaksanaannya di wilayah hukum Polres Metro Depok tergolong cukup baik.
Dari segi struktur birokrasi, pandangan dan tanggapan responden terhadap penjelasan petugas Binmas dalam memberikan informasi sosialisasi Polmas diperoleh sebesar 45.71% responden/ masyarakat yang menyatakan bahwa struktur birokrasi petugas Binmas menyatakan biasa terkait sosialisasi Perkap Nomor 3 Tahun 2015. Dengan asumsi yang cukup besar bahwa sebagian besar petugas sudah menerangkan menjelaskan dan memberikan informasi tersebut kepada masyarakat. Artinya adalah petugas memiliki konsekuensi yang harus dilaksanakan ketika berhadapan dengan masyarakat pelaku kejahatan jalanan maka kewajiban petugas Binmas untuk
mensosialisasikan terkait bagaimana implementasi pemolisian masyarakat ini dijalankan oleh petugas Polmas.
2.   Implementasi Polmas dalam Pencegahan Kejahatan Jalanan di Polres Metro Depok
Di wilayah Polres Metro Depok, implementasi Polmas sesuai aturan dilaksanakan mulai tahun 2016 sampai dengan 2019 yang mencakup beberapa bidang sesuai fungsi di kepolisian. Di bidang Intelkam, Polmas bertugas dengan memperbanyak pembentukan dan pembinaan jaringan informasi. Di bidang Reskrim, Polmas dilakukan dengan menempatkan petugas Polri di setiap wilayah (kring serse) untuk dekat dengan masyarakat dan menguasai wilayah dan patroli polwan dalam Tim Srikandi. Di bidang Lantas, Polmas dilakukan untuk mewujudkan kemitraan Polisi dan masyarakat dengan melaksanakan Dikmas Lantas dan Sim Keliling. Di bidang Samapta, Polmas dilaksanakan dengan menerapkan dan memperbanyak frekuensi patroli di pemukiman penduduk, berkomunikasi dengan petugas petugas ronda, quick response dan Tim Jaguar. Di bidang Binmas, Polmas dilaksanakan dengan membentuk pokdar kamtibmas dan FKPM (Forum Komunikasi Polisi Masyarakat) yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan unsur pemerintahan terkait. Implementasi Polmas dimulai dengan tahap sosialisasi untuk selanjutnya diteruskan dengan pelaksanaan program tersebut. Di masyarakat (kelurahan), dibentuk FKPM untuk melaksanakan program Polmas di lingkup kelurahan/desa. Polres Metro Depok sudah baik dengan menempatkan pola 1Bhabinkamtibmas1 kelurahan/desa untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Polri (Wahyurudhanto, 2018).
Hasil interview dengan Kapolres Metro Depok Kombespol. Azis Andriansyah SH, SIK, M.Hum menyatakan bahwa Polmas adalah suatu falsafah dan strategi kepolisian melalui program pemberdayaan masyarakat dengan Polri dalam membantu menciptakan kamtibmas di lingkungan masyarakat. Polmas dilaksanakan oleh seluruh fungsi kepolisian dengan bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak. Jika bhabinkamtibmas dapat menjalankan tupoksinya dengan baik dalam menggandeng komunitas masyarakat maka kriminalitas dapat ditekan. Partisipasi masyarakat dalam sistem pencegahan kejahatan melalui polmas merupakan prinsip utama untuk suksesnya tugas Bhabinkamtibmas (Monica, 2018).
Dari hasil kuisioner dan wawancara mendalam terhadap pejabat utama (PJU) Polres Metro Depok, kapolsek jajaran, dan para Bhabinkamtibmas di Polres Metro Depok yang melakukan kegiatan pemolisian masyarakat (polmas) dengan total anggota Polri sebanyak 65 orang peneliti memperoleh hasil penelitian yang telah direduksi datanya sebagai berikut :
a. Sebagian menganggap street crime merupakan kejahatan yang paling sering terjadi sehingga menjadi masalah sosial yang biasa di seluruh polres pada umumnya
b. Sebagian besar pernah menerima sosialisasi sistem Pemolisian Masyarakat tetapi tidak paham konsep pemolisian masyarakat yang sebenarnya
c. Sebagian besar pernah menerima pelatihan tentang Pemolisian Masyarakat terkait dalam pencegahan kejahatan jalanan, penanganan konflik dan pengamanan pemilu
d. SOP para Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan Pemolisian Masyarakat masih belum ada
e. Sebagian besar Bhabinkamtibmas sudah mendapatkan perlengkapan yang cukup dalam kegiatan

## binmas namun anggaran polmas masih terbatas
f. Sebagian besar pelaku kejahatan jalanan sadar bahwa perbuatannya melanggar hukum positif dan melakukannya karena motif ekonomi, kebutuhan keluarga serta ada hanya yang ikut-ikutan teman
g. Kurangnya kerjasama antar instansi yang berkepentingan dalam pelaksanaan polmas yaitu antara Polri dan Pemkot khususnya Kesbangpol, Satpolpp dan Kominfo
h. Meningkatnya kasus kejahatan jalanan khususnya curanmor dan menurunnya kasus pembegalan dari 2015
i. Pencegahan kejahatan jalanan yang dilakukan bersifat parsial hanya mengedepankan fungsi sabhara sedangkan peran dari fungsi binmas masih kurang dirasakan
j. Banyak FKPM yang sudah tidak aktif lagi karena kurangnya kesadaran warga dan kekurangpedulian pemerintah setempat namun demikian komunitas pokdar kamtibmas masih tetap berjalan.
Sebagai ujung tombak dari polmas, Sat Binmas Polres Metro Depok tidak dapat bekerja sendiri dalam mencegah kejahatan jalanan. Dibutuhkan peran fungsi lain dan partisipasi masyarakat karena kejahatan jalanan merupakan masalah nasional sehingga diperlukan strategi penanganan khusus yang juga melibatkan pemerintah sebagai pembuat kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan sosial. Para Bhabinkamtibmas masih banyak yang kurang memahami community policing karena ada yang belum mendapatkan sosialisasi aturan pemolisian masyarakat. Mereka hanya melaksanakan tugas rutin saja tanpa menyadari esensi dari kegiatan polmas yang dilakukan harus sesuai dengan aturan tersebut. Oleh karena itu Bhabinkamtibmas perlu mendapat pelatihan dan dikbangspes agar kinerjanya menjadi lebih baik (Falola, 2014). Sat Binmas Polres Metro Depok tentunya harus segera membuat perencanaan yang baik agar kegiatan polmas dapat berjalan dengan optimal. Kasat Binmas kurang aktif dan hanya melakukan tugas rutin padahal seluruh pelaksanaan tugas pengemban polmas dikendalikan oleh Kasat Binmas selaku koordinator fungsi.
Polres Metro Depok mempunyai patroli Tim Jaguar dan Tim Raimas Backbone yang personilnya adalah anggota Sabhara. Berdasarkan wawancara mendalam dengan Kapolres dan hasil survey dari masyarakat, Tim Jaguar sangat aktif dalam menekan kriminalitas khususnya kejahatan jalanan di wilayah kota Depok. Mengacu kepada teori menurut Trojanowicz dan Bucqueroux (1990) dalam John M. MacDonald (2002:596) bahwa pemolisian masyarakat melibatkan filosofi penegakan hukum dan strategi yang didasarkan pada menjalin kemitraan dengan komunitas, untuk membantu memecahkan masalah kejahatan. Tim Jaguar telah melaksanakan patroli roda dua secara efektif dengan model dialogis, sambang komunitas, dan sambil melakukan penegakan hukum kepada pelaku kejahatan jalanan yang tertangkap tangan sehingga kejahatan jalanan khususnya pembegalan dapat ditekan. Tetapi polmas dalam pengamanan objek vital masih kurang.
Sat Reskrim disamping melakukan penegakan hukum juga sudah melakukan kegiatan lain yaitu preventif melalui pemolisian masyarakat. Sesuai dengan aturan polmas, Sat Reskrim telah melaksanakan kring serse, pemberian SP2HP, dan pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Hal ini mengacu kepada Kelling dan Moore dalam Gary W. Cordner (2014:439) community policing mencakup pandangan luas mengenai fungsi polisi daripada berfokus hanya
pada pemberantasan kejahatan atau penegakan hukum yang sempit. Sat Reskrim Polres Metro Depok mempunyai inovasi bagus  yaitu penugasan Tim Srikandi dalam pemberantasan kejahatan jalanan yang terdiri dari beberapa Polwan Sat Reskrim yang bertugas untuk melakukan patroli pada sejumlah titik rawan kriminalitas.
Sat Intelkam Polres Metro Depok melakukan pengembangan jaringan intelijen dengan berkoordinasi terhadap Kesbangpol dan penggalangan terhadap ormas dalam menjaga situasi kamtibmas yang kondusif di kota Depok. Perlunya kerjasama dengan stakeholders dan warga sangat penting dalam membangun deteksi dini terhadap kerawanan yang mungkin dapat terjadi khususnya masalah kejahatan jalanan. Menurut Friedmann (1990) pentingnya kerjasama kepolisian dengan stakeholders lainnya diperlukan untuk mempengaruhi kebijakan mereka dalam membina kamtibmas. Namun pentingnya ditelusuri sampai sejauhmana peran intelijen karena kejahatan jalanan masih marak terjadi. Intelijen juga harus menggandeng komunitas dalam mencegah kejahatan (Lab, 2013)
Sat Lantas Polres Metro Depok telah melaksanakan kegiatan pemolisian masyarakat melalui Polisi Sahabat Anak (PSA), Polisi Cilik (Pocil), Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas, Patroli Keamanan Sekolah (PKS), Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Supeltas), dan Surat Izin Mengemudi Keliling (Simling).Sat Lantas telah berupaya untuk meningkatkan kesadaran warga terhadap hukum sejak usia dini mulai dari kepatuhan dalam menghindari pelanggaran lalu lintas sampai ketaatan terhadap hukum untuk tidak melakukan kejahatan/kriminalitas. Penelitian Elga (2015) menyebutkan kejahatan sadis pembegalan di Depok dilakukan oleh remaja.  Setelah dielaborasi apa yang telah dilakukan oleh Sat Lantas menurut konsep polmas dari Farouk dan Wahyu (2018:115) yaitu antara lain : 1) Kemitraan, kerjasama antara Sat Lantas dan sekolah dalam mengidentifikasi, merencanakan dan mengorganisasikan pesan kamtibmas tentang kepatuhan lalu lintas dan kewaspadaan kriminalitas, 2) Pemecahan masalah, Sat Lantas melibatkan warga termasuk anak-anak agar peduli dalam masalah pencegahan kejahatan jalanan dan ikut forum lalu lintas
Bag Humas Polres Metro Depok juga aktif melakukan metode polmas dengan memanfaatkan media dan teknologi untuk membantu mereka dalam menekan kejahatan jalanan. Humas memanfaatkan sektor swasta (media mainstream dan online) dan penduduk perorangan (aplikasi HP) sehingga metode ini akan mempermudah petugas dalam membantu mencegah kejahatan jalanan melalui aplikasipanic button dan Halo Polisi.
Berdasarkan teori aktivitas rutin L. Cohen dan Felson (1979) bahwa kejahatan jalanan terjadi karena faktor motivated offender, incapable of the guardian, and suitable target, Polres Metro Depok telah berupaya dalam menggunakan penerapan polmas dalam mengeliminir salah satu dari ketiga faktor tersebut sehingga kejahatan jalanan tidak terjadi. Menurut beberapa informan, patroli telah dilaksanakan besar-besaran selama 24 jam secara bergantian antar Polres dan Polsek serta beberapa fungsi operasional. Mengacu pada penelitian Tamara (2016) TKP kejahatan jalanan cenderung berada di kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi, kawasan dengan tingkat kemiskinan rendah, jauh dari area pemukiman kumuh, dan di penggunaan lahan komersial dan waktu terjadinya kejahatan jalanan umumnya terjadi berkisar malam hingga dini hari. Namun berdasarkan survey patroli yang dilaksanakan Polres masih terbatas pada kurang menjangkau daerah pinggiran dan malam hari. Polres Metro Depok juga telah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat rentan yang rawan menjadi korban kejahatan jalanan seperti giat himbauan kamtibmas. Dari data yang diperoleh giat door to door para bhabinkamtibmas tiap polsek rata-rata 1100 kali per orang artinya
patroli dialogis ke rumah warga ini cukup besar namun hasilnya masih belum optimal melihat masih maraknya kriminalitas jalanan. Untuk menghilangkan motivasi pelaku, Polres Metro Depok melalui Tim Jaguar dan Tim Srikandi aktif membubarkan anak-anak nongkrong, memberantas penyakit masyarakat serta bhabinkamtibmas dan fungsi lantas melakukan pembinaan terhadap para remaja yang sering menjadi pelaku pembegalan. Namun demikian implementasi polmas yang dilaksanakan petugas masih belum sepenuhnya terlaksana dengan baik disebabkan oleh faktor-faktor penghambat sehingga hasilnya kurang optimal.
3.   Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Polmas dalam Pencegahan Kejahatan Jalanan di Depok
Berdasarkan temuan data hasil penelitian diperoleh faktor-faktor yang mempengaruhi terlaksananya kebijakan implementasi yang selanjutnya dianalisis menggunakan teori yang ada :
a.   Komunikasi (transmisi, kejelasan dan konsistensi)
Transmisi dalam pemolisian masyarakat dalam pencegahan kejahatan jalanan di jajaran Polres Metro Depok berupa penyampaian dan pengiriman informasi dari Kepolisian tingkat daerah kepada para pelaku/aktor kebijakan (personil polri, instansi pelaksana) dan informasi tersebut diminta untuk diteruskan kepada masyarakat melalui media sosial maupun media elektronik sesuai dengan Edward III dalam Widodo (2010) bahwa transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (implementors) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam dimensi kejelasan komunikasi kebijakan polmas yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan belum dapat diterima secara jelas karena diantara petugas polmas belum mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut karena sebesar 39% masyarakat yang diberikan informasi pada saat sosialisasi merasa belum memahami/jelas apa yang dimaksud dari polmas. Pemolisian masyarakat dalam pencegahan kejahatan jalanan belum dan tidak konsisten dilaksanakansebab hampir tiap semester disetiap tahunnya pelatihan yang diberikan dan dilaksanakan melalui Sat Binmas Polres Metro Depok mengalami perubahan pola yang sampai pada akhirnya ditemukan standar yang dianggap baku pada pertengahan tahun 2018.
b.   Sumber Daya (manusia, anggaran, peralatan, dan kewenangan)
Pemolisian masyarakat dalam pencegahan kejahatan jalanan di wilayah hukum Polres Metro Depok pada praktiknya secara kualitas tidak didukung dengan kompetensi diharapkan yang dimiliki petugas Polmas dan Bhabinkamtibmas dikarenakan banyak personil yang belum paham secara jelas tentang implementasi pemolisian masyarakat dalam pencegahan kejahatan jalanan dan banyak yang belum mengikuti dikbangspes dan pelatihan.  Selanjutnya anggaran kebijakan pemolisian masyarakat dalam pencegahan kejahatan jalanan di Polres Metro  Depok dalam praktiknya belum atau tidak menggunakan anggaran yang dialokasikan, melainkan hanya menggunakan DIPA rutin kedinasan yang selama ini berjalan dan yang ditanggung dalam anggaran kedinasan hanya honor petugas pelaksana dilapangan saja sehingga masih sangat
terbatas. Peralatan untuk melakukan pemolisian masyarakat dalam pencegahan kejahatan jalanan tidak didukung/belum difasilitasi oleh internal Polri terkait kebijakan Perkap tersebut. Sehingga alternatif dari sosialisasi tersebut agar dapat berjalan adalah ketika dilaksanakan melalui upaya permakluman dari pimpinan kepada anggota-nya yang bertugas dilapangan, dapat menggunakan sarana fasilitas yang dimiliki oleh kantor dari tiap-tiap polsek yang ada di wilayah hukum Polres Metro Depok. Sedangkan sumber daya kewenangan yang dimiliki petugas Polmas di wilayah hukum Polres Metro Depok sudah cukup. karena otoritas (authority) atau legitimasi untuk petugas Binmas dalam melaksanakan kebijakan sudah sesuai dengan persyaratan Materiil maupun Formil.
c.   Disposisi (pengangkatan birokrasi dan insentif petugas)
Pengangkatan dan pemilihan personil untuk jabatan di Satuan Binmas Polres Metro Depok dan Bhabinkamtibmas merupakan wewenang Kapolres Metro Depok sedangkan petugas yang bertugas sebagai tim sosialisasi ditetapkan oleh Polda. Sikap pelaksanaan sosialisasi petugas dalam melakukan kegiatan pemolisian masyarakat dalam pencegahan kejahatan jalanan di wilayah hukum Polres Metro Depok masih kurang optimal karena terbatasnya insentif yang diberikan oleh pimpinan sehingga menyebabkan petugas bekerja jika dianggarkan dan dijanjikan reward saja padahal tugas-tugas kepolisian lebih dari sekedar profesi sehingga harus dilaksanakan dengan penuh pengabdian.
d.   Birokrasi ( Standard Operating Procedure dan fragmentasi)
Tanggung jawab untuk melaksanakan sosialisasi dan pelatihan dibebankan kepada Dit Binmas Polda Metro Jaya dan Sat Binmas Polres Metro Depok sedangkan pelaksanaan giat pemolisian masyarakat dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas namun dalam melakukan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan kegiatan pemolisian masyarakat masih terdapat perbedaan antara seksi Propam dan seksi Pengawasan. Kemudian dalam melakukan pemolisian masyarakat untuk mencegah kejahatan jalanan di Polres Metro Depok bahwasanya para pengemban polmas dan Bhabinkamtibmas masih belum mempunyai SOP pemolisian masyarakat sesuai dengan hasil sosialisasi padahal menurut Edward III dalam Widodo (2010:107) menyatakan bahwa dengan jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut mekanisme, sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan tanggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.
e.   Metode (teknik, gaya, cara)
Faktor metode berpengaruh penting terhadap pelaksanaan implementasi polmas dalam pencegahan kejahatan jalanan di kota Depok. Setiap ganti pimpinan maka akan berganti pula model kebijakannya dalam menerapkan metode menjalin hubungan dengan masyarakat. Anggota Polres telah melaksanakan patroli rutin dan Kapolsek melaksanakan razia pada jam dan tempat tertentu serta Bhabinkamtibmas melaksanakan patroli dan pengecekan pada pos-pos kamling yang dijaga oleh warga masyarakat. Hal ini mengacu kepada filosofi polmas dari Trojanowicz (1998) tentang Patrol and Place

## f. Stakeholders (instansi terkait)
Kemitraan merupakan unsur inti dari konsep polmas yang genuine and universal sehingga hubungan antara polisi dan masyarakat adalah hal penunjang penting dalam keberhasilan polmas.Kemitraan dapat dilaksanakan tentunya jika ada komunikasi yang baik antara petugas dan masyarakat. Kurangnya kemitraan (partnership) ini juga dinyatakan oleh civitas akademika yaitu Direktur Kerjasama Universitas Indonesia (UI)yang juga merangkap sebagai pejabat staf Universitas Gunadarma (Gundar) Dr. Suryadi, MT yang menyatakan bahwa perlunya civitas dilibatkan dalam forum Polres untuk menekan kriminalitas. Dengan adanya akademisi diharapkan dapat memberi masukan yang terintegrasi bagi pencegahan kejahatan. Penelitian (Anggi, 2017) memberikan outline perlunya pengembangan studi pencegahan kejahatan yang lebih terintegrasi di perkotaan.
Kemitraan yang dilakukan adalah dengan masyarakat, civitas, termasuk pemerintah setempat. Namun dalam hal ini perhatian dari Pemkot Depok masih kurang terhadap kepolisian terlihat dari kurangnya bantuan yang diberikan dalam bidang keamanan. Padahal peran Pemda setempat sangat penting dalam merumuskan dan membuat kebijakan yang berhubungan dengan keamanan seperti aturan pemasangan CCTV dan portal jalan.Hasil nyata pelaksanaan Polmas di Depok adalah mewujudkan kemitraan Polisi dengan masyarakat. Sinergitas antara Polri dengan masyarakat sangatlah penting dalam Polmas (Chairul, 2017). Namun hal itu belum sepenuhnya terwujud sebab baru petugas Bhabinkamtibmas yang dirasakan oleh masyarakat padahal amanah polmas ini diemban oleh seluruh fungsi sehingga nantinya merekalah yang akan dapat menggandeng komunitas masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan sosial termasuk kriminalitas jalanan.

## Simpulan
1.  Berdasarkan pembahasan secara umum dapat disimpulkan bahwa, implementasi pemolisian masyarakat dalam pencegahan kejahatan jalanan di Kota Depok masih belum berjalan dengan baik khususnya pada pelaksanaan tupoksi Bhabinkamtibmas. Jika polmas diterapkan secara optimal dengan melibatkan seluruh fungsi kepolisian maka kejahatan jalanan akan dapat ditekan sehingga kualitas hidup masyarakat meningkat
2.  Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi polmas dalam pencegahan kejahatan jalanan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, birokrasi, metode dan stakeholders .

## Daftar Pustaka
Aulina, Anggi (2017). Kejahatan di Wilayah Perkotaan dan Model Integratif Pencegahan Kejahatan. Jurnal Ilmu Kepolisian Volume 11 Nomor 3 Desember 2017
Andina, Elga. (2015). Kejahatan Sadis oleh Remaja : Studi Kasus Begal Sepeda Motor di Kota Depok. Jurnal Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI. Aspirasi Vol. 6 No. 2, Desember 2015
Cohen, L. E., & Felson, M. (1979). Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach. American Sociological Review, 588-608
Cordner,Gary.(2014).Community Policing. New York :Oxford University Press
Dermawan, Mohammad Kemal (1994). Strategi Pencegahan Kejahatan. Bandung  : Citra Aditya Bakti Falola, Ho et.al (2014). Efectivity of Training and Development on Employee Competitive Organization in Nigeria. Buletin Transilvania Universitas Braşov Seri V: Ilmu Ekonomi  Vol. 7 (56) No. 1-2014
Friedmann, Robert R. 1992. Community Policing : Comparative, Perspective and Prospects (diterjemahkan dan disadur oleh Kunarto). Harvester Campus :  London, Jakarta  : Cipta Manunggal
Hussein, Mustapha Danjuma, (2016). A Review on Achievements and Challenges of Community Policing in Nigeria. Wudil Journal of Humanities (WJH) Vol. 1, pp.271-281(2016)
Kapur, Radhika. (2018). Crime Prevention Strategies. University of Delhi Journal
Margaret, Monica & Christian Marito (2018). Implementasi Community Policing untuk Mencegah Kejahatan di Wilayah Hukum Polsek Sawah Besar. Journal of Proceeding-Open Society Conference
Muhammad, Farouk, A. Wahyurudhanto dan Poelengan. (2018). Memahami Polmas : Paradigma Baru Perpolisian di Indonesia.Jakarta : PTIK Press
Muhammad, Farouk & Djaali (2003). Metodologi Penelitian Sosial Bunga Rampai, Jakarta : PTIK Press Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat
Siahaan, Jannus T. Halomoan (2007). Formasi Public Sphere dalam Masyarakat Transisional (Studi Kasus Penyusunan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Limbah Padat di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan). Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Indonesia Vol.3 No.2 : Jakarta
Sugiharto, R. dan Rina Lestari (2015). Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Perampasan Sepeda Motor di Jalan Raya (Studi Kasus di Polrestabes Semarang. Jurnal Pembaharuan Hukum FH UNISSULA Semarang Vol. II No. 2 Mei - Agustus 2015
Setyabudi, Chairul Muriman (2017). Sinergitas Polri dan Masyarakat dalam Pencegahan Terorisme dengan Maksimalisasi Peran Polmas. Jurnal Ilmu Kepolisian Edisi 089Agustus - Oktober 2017
Trojanowicz, Robert, (1998) Community Policing: How To Get Started, co-authored with policing. com’s Bonnie Bucqueroux (Anderson Publishing, Cincinnati, OH)
Tamara, Mitha Ayu dan Andri Kurniawan (2016). Pola Spasial Kejadian Kejahatan Jalanan (Street Crime) Berdasarkan Faktor Ekologi Kriminal di Kota Samarinda. Jurnal UGM : Yogyakarta
Wahyurudhanto, Albertus (2018). Analisis Kemampuan Deteksi Dini oleh Bhabinkamtibmas dalam Implementasi Polmas sebagai Penguatan Program Satu Polisi Satu Desa. Jurnal Ilmu Kepolisian Vol 12 No.2 (2018)
Winarno, Budi. (2012). Kebijakan Publik : Teori, Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta : CAPS