## “HISTORIOGRAFI PEMBEBASAN”: SUATU ALTERNATIF
Singgih Tri Sulistiyono*

## Abstrak
Terdapat  banyak  sinyalemen  yang  mengatakan  historiografi  Indonesia  telah tidak  mampu  menunaikan  fungsinya  dalam  ikut  memecahkan  persoalan-persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat dan bangsa Indonesia. Padahal, pada saat ini masyarakat  Indonesia  sedang  menghadapi  berbagai  macam  persoalan  seperti kemiskinan,  ketidakadilan,  ketergantungan,  eksploitasi,  dan  sebagainya  menyusul terjadinya badai krisis ekonomi sejak tahun 1998.
Ketidakmampuan  historiografi  Indonesia  untuk  ikut  ambil  bagian  dalam memecahkan  persoalan  bangsa  di  samping  disebabkan  oleh  keterbelengguan  pada formalisme  metodologi  dan  epistemologi,  juga  disebabkan  oleh  kekurangberanian sejarawan  untuk  menggugat  realitas  kekinian.  Dalam  hal  inilah,  “historiografi pembebasan”  dapat  dijadikan  sebagai  sebuah  alternatif  historiografi  yang  akan mampu membebaskan pikiran masyarakat dari belenggu mitos kelampauan sehingga memiliki kesadaran terhadap penyelesaian persoalan kekinian dan cita-cita di masa depan.  Untuk  itu,  kajian  “historiografi  pembebasan”  lebih  menekankan  kepada persoalan-persoalan  kontemporer  yang  sedang  menghimpit  masyarakat  Indonesia saat  ini  seperti  kemiskinan,  ketidakadilan,  ketergantungan,  dan  sebagainya  yang sudah  diterima  sebagai  sebuah  keniscayaan.  Dengan  demikian,  kajian  “historiografi pembebasan” akan menggunakan point of departure kekinian untuk mengkaji masa lampau sehingga kajian sejarah tidak tercerabut dengan akar kepentingan masa kini. Dalam hubungan itu, “historiografi pembebasan” mengedepankan komitmen kepada nilai-nilai keindonesiaan dengan dasar kemanusiaan, yaitu kembali kepada cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945.

## Kata Kunci: Historiografi, Pembebasan
Pendahuluan Pada bagian akhir Pidato Pengukuhan Guru Besar yang disampaikannya pada Rapat Senat Terbuka  Universitas  Gadjah  Mada  pada tahun  1998,  Prof.  Dr.  Djoko  Suryo menyatakan:
“...menghadapai  persoalan  masyarakat dan  bangsa  masa  kini  yang  sedang menghadapi  krisis  ekonomi  dan  politik yang  berat,  maka  diperlukan  pemahaman dan  kesadaran  akan  dinamika  sejarah masyarakat  Indonesia  dari  masa  ke  masa untuk  dapat  diambil  pelajaran  dan hikmahnya.
Pendekatan sejarah diharapkan  akan  dapat  membantu  dalam memperoleh        pemahaman         akan pengalaman  masyarakat  pada  masa  lampau dalam  menghadapi  tantangan  dan  jawaban terhadap  masalah-masalah  pada  jamannya. Penguasaan pengetahuan masa lampau akan memungkinkan  kita  dapat  memahami  masa sekarang,  dan  berarti  bahwa  kegagalan dalam  membaca  tanda-tanda  jaman  masa lampau akan menggagalkan kemampuan kita membaca  isyarat-isyarat  jaman  pada  masa kini”.
Kutipan  tersebut  setidak-tidaknya mencerminkan  dua  hal.  Pertama,  sebagai sejarawan  senior,  beliau  sangat  responsif terhadap  situasi  krisis  dan  peristiwa  besar yang  sedang  dihadapi  oleh  masyarakat, bangsa,  dan  negaranya.  Seperti  diketahui bahwa  tahun  1998  merupakan  puncak terjadinya krisis moneter di mana Mata uang
rupiah  kehilangan  sekitar  80  persen  nilai tukarnya dalam pasar uang internasional. Nilai  rupiah  anjlok  dari  sekitar  Rp.  2.600 ke  Rp.  18.000  per  dolar  Amerika.  Dari bulan  Desember  1997  hingga  Juli  1998 angka  inflasi  mencapai  59,1  persen.
1 Secara umum ekonomi Indonesia mengalami kontraksi hingga 13,7 persen. 2 Krisis  moneter  itu  juga  menjadi  pemicu terjadinya krisis politik yang melengserkan  Presiden  Suharto  yang telah berkuasa lebih dari 30 tahun. Kedua,  sebagai seorang  sejarawan beliau  sangat  yakin  bahwa  pemahaman dan  kesadaran  sejarah  akan  mampu membantu  segenap  elemen  masyarakat dalam memperkuat mental dan mengembangkan strategi untuk menyelesaikan krisis yang sedang berlangsung  sebab  pemahaman  sejarah dapat  memberikan  pelajaran  dan  hikmah untuk menghadapi krisis yang sudah biasa terjadi  dalam  sejarah  manusia.  Namun demikian,  jika  orang  gagal  dalam memahami  tanda-tanda  jaman  yang diajarkan  oleh  sejarah,  maka  orang  itu akan  gagal  juga  dalam  menyelesaikan persoalan masa kini dan masa datang.
Dengan melihat apa yang diungkapkan  di  atas  tampaknya  sangat jelas  bahwa  pemahanan  dan  kesadaran sejarah sangat penting untuk memecahkan persoalan kekinian ( present ) dan  kemasadatangan  ( future ).  Di  sinilah peran  seorang  sejarawan  sebagai  narator masa  lampau  ( past )  menjadi  sangat penting.  Dengan  demikian  karya  seorang sejarawan (historiografi) memiliki peran
penting  bagi  masyarakat  untuk  memahami masa kini. Jika karya sejarawan tidak mampu menjelaskan  situasi  dan  persoalan  kekinian maka masyarakat akan gagal pula memperoleh pemahaman terhadap persoalan-persoalan  kekinian  yang  pada gilirannya juga menyesatkan langkah di masa yang akan datang. Jika sejarawan tak mampu menjelaskan  persoalan  kekinian  melalui karya-karya  historiografinya,  maka  sejarah akan dipandang sebagai ilmu yang tidak ada manfaatnya untuk kepentingan masa kini dan masa  depan.  Sejarah  dipandang  hanya sebagai ilmu yang hanya bicara masa lampau tanpa  ada  kaitannya  dengan  masa  kini  dan masa  depan.  Hal  ini  bukan  sekedar pengandaian  belaka.  Menurut  Bambang Purwanto  bahwa  akhir-akhir  ini  banyak kritik dilontarkan kepada sejarawan akademis, yaitu sejarawan yang berkecimpung  di  dunia  ilmu  sejarah  pada perguruan  tinggi.  Kritik  itu  antara  lain menyatakan  bahwa  pada  saat  ini  tulisan- tulisan  para  sejarawan  akademis,  tidak memiliki akar persoalan dari masyarakatnya, sehingga  karya-karya  mereka  tidak  mampu mencerahkan masyarakat dan tidak memiliki sumbangan apapun bagi pemecahan persoalan  aktual  apalagi  untuk  masa  yang akan  datang.
3 Mereka  dipandang  tidak menunjukkan komitmen moral dan kepedulian terhadap masyarakatnya. Dengan demikian sejarah telah kehilangan nilai sosial dan kulturalnya,
sehingga tidak menampakkan  tanggung  jawab  kepada  dan relevansi  bagi  kehidupan  kekinian.  Mereka diibaratkan seperti berdiri di menara gading yang      bangga    terhadap kehebatan sendiri,
*  Dosen  Jurusan  Sejarah  Fakultas  Ilmu  Budaya  Universitas  Diponegoro  Semarang.  Makalah  ini pernah  disampaikan  pada  Seminar  Akademik  dengan  Tema  ”Historiografi  Indonesia  Modern”  yang diselnggarakan  oleh  Jurusan  Sejarah  Fakultas  Ilmu  Budaya  Universitas  Gadjah  Mada  (Yogyakarta:  29 Desember 2009).  Sebagain  besar makalah  ini diambil  dari pidato pengukuhan guru  besar  penulis  yang berjudul “Historiografi Pembebasan untuk Indonesia Baru” (Semarang, 15 Maret 2008).
1 Prijono Tjiptoherijanto, “Economic Crisis in Indonesia: General Consequence of People’s Life and Pilicy  Implications”,  paper  dipresentasikan  pada The  Conference  on  the  Modern  Economic  History  of Indonesia (Yogyakarta: 26-28 Juli 1999), hlm. 1. 2 Robert Cribb, Historical Atlas of Indonesia (Honolulu: University of Hawaii Press, 2000), hlm. 188. 3 Bambang  Purwanto,  “Sejarawan  Akademik  dan  Disorientasi  Historiografi:  Sebuah  Otokritik”, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada (Yogyakarta: 28 September 2004).
namun  tidak  mampu  menjadi  pencerah bagi masyarakat. 4 Padahal diyakini bahwa seharusnya sejarah bukan untuk kepentingan orang yang hidup pada masa lampau itu sendiri tetapi untuk kepentingan masa kini dan mendatang.
5
Apabila  kritik  tersebut  benar adanya,  maka  tidak  ada  waktu  lagi  bagi sejarawan  Indonesia  saat  ini  dan  siapa pun  yang  peduli  terhadap  masa  depan bangsa Indonesia untuk tidak berpikir dan menggagas  sebuah  historiografi  alternatif yang  mampu  memberikan  sumbangan tertentu  untuk  ikut  menyelesaikan persoalan  bangsa  yang  saat  ini  sedang berjuang mempertahankan eksistensi dan keberlangsungannya. Dalam hubungan itu, tulisan  ini  akan  menawarkan  suatu konsep  historiografi  alternatif  yaitu “historiografi  pembebasan”  sebagai  salah satu  corak  historiografi  yang  sekiranya dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan kesadaran historis, aktual, dan sekaligus futural bagi segenap masyarakat Indonesia, dan untuk selanjutnya  membangkitkan  semangat untuk  bergerak  membebaskan  diri  dari berbagai  persoalan  yang  hingga  saat  ini tidak  terpecahkan  sebagaimana  Profesor Djoko  Suryo  telah  mengutip  ucapan Michael  Howard  yang  menyatakan: “The study  of  history  has  been  believed  to provide  a  guide,  not  simply  to  passive understanding  of  the  world,  but  to  active political  and  moral  action  within  it”. ‘Historiografi pembebasan’ ini diharapkan dapat berperan sebagai sebuah historiografi  yang  mampu  membebaskan cara  berpikir  masyarakat  terhadap  masa lampau  dari  belenggu  ketidaktahuan, kepalsuan,  mitos-mitos,  manipulasi,  dan kesalahtafsiran  aktual  mengenai  masa lampau sehingga memberikan spirit untuk bertindak menyelesaikan permasalahan
yang dihadapi oleh bangsa Indonesia.

## Apakah itu “Historiografi Pembebasan
Dalam  khasanah  ilmu  sejarah,  istilah historiografi  ( historiography )  digunakan untuk  menyebut  langkah  terakhir  dari metode  penelitian  sejarah,  yaitu  proses menyusun  secara  tertulis  hasil  temuan- temuan  yang  diperoleh  dalam  sebuah penelitian  sejarah  menjadi  sebuah  cerita yang  siap  untuk  dibaca  para  pembacanya. Proses  penyusunan  hasil-hasil  temuan penelitian  sejarah  itu  juga  sering  disebut sebagai proses rekonstruksi sejarah ( reconstructing  the  past )  dengan  asumsi bahwa  masa  lampau  sebagai  aktualitas merupakan  sebuah  konstruksi  sebagai  hasil dari  proses-proses  sosial  dengan  segala kompleksitasnya  dalam  sebuah  komunitas manusia. 6 Oleh  karena  itu,  seringkali  pula istilah  historiografi  secara  umum  digunakan untuk  menyebut  hasil  penelitian  dan penulisan  sejarah.  Istilah  ini  bahkan digunakan  untuk  menyebut  tulisan  sejarah atau cerita sejarah yang berbentuk tulisan.
Sementara  itu,  kata  “pembebasan” berasal  dari  bahasa  Inggris liberation yang dapat  dipahami  sebagai  “menjadi  terbebas” atau  perubahan  dari  kondisi  tidak  memiliki kebebasan menjadi memiliki kebebasan. Kata “pembebasan”  juga  seringkali  digunakan untuk  mengacu  pada  tindakan  untuk menghapuskan secara paksa kekuasaan yang tidak  diinginkan  atas  suatu  wilayah, seseorang,  atau  kelompok  masyarakat  oleh kekuatan (seringkali militer) orang asing. 7 Kata  “pembebasan”  yang  digunakan  di sini  dimaksudkan  sejajar  dengan  kata “pembebasan”  yang  pernah  digunakan  pada gerakan  (sering  juga  disebut  paham) “Teologi  Pembebasan”.  Gerakan  Teologi Pembebasan muncul sejak akhir tahun 1960- an di kalangan gereja Katolik Roma. Gerakan
4 Bambang Purwanto & Asvi Warman Adam, Menggugat Historiografi Indonesia (Yogyakarta: Ombak, 2005), hlm. 22-26. 5 B. Croce, “History and Cronicle”, dalam: Hans Meyerhoff, The Philosophy of History in Our Time: An Anthology (New York: Anchor Original Publisher, 1959), hlm. 44.
6 Gilbert J. Garraghan, A Guide to Historical Method (New York: Fordham University Press, 1957), hlm. 396.
7 Lihat http://en.wikipedia.org/wiki/Liberation (Dikunjungi tanggal 20 November 2009).
yang  pada  awalnya  berpusat  di  Amerika Latin  ini  berusaha  untuk  mempraktikkan kepercayaan  agama  dengan  membantu orang  miskin  dan  tertindas  melalui keterlibatannya dalam gerakan politik dan masalah-masalah  sosial. Gerakan  ini berusaha meningkatkan baik kesadaran  terhadap  struktur  sosio- ekonomi  yang  menyebabkan  terjadi- nya  ketidakadilan  sosial  maupun kesadaran  untuk  berpartisipasi  aktif dalam  perubahan  struktur  yang  tidak adil  itu.  Para  penganut  Teologi Pembebasan  percaya  bahwa  Tuhan berfirman  melalui  si  miskin,  dan bahwa Injil hanya dapat dipahami jika dilihat  dari  perspektif  si  miskin. Mereka  merasa  bahwa  gereja  Katolik Roma  di  Amerika  Latin  secara fundamental berbeda dengan gereja di Eropa,  yaitu  bahwa  gereja  di  Amerika Latin  adalah  gereja  miskin  dan  untuk orang miskin.
Kelahiran gerakan Teologi Pembebasan  ini  lazim  dikaitkan  dengan
Konferensi  para  Uskup  Amerika  Latin pada  tahun  1968  di  Medelin,  Colombia. Dalam  konferensi  ini  para  uskup membuat dokumen menge nai hak-hak orang miskin dan membuat pernyataan  bahwa  negara-negara maju  telah  memperkaya  diri  sendiri dengan  mengeruk  keuntungan  dari negara-negara  dunia  ketiga.  Beberapa tokoh teologi pembebasan antara lain:
Gustavo Gutiérrez (Peru), Oscar Arnulfo Romero  (El  Salvador),  Leonardo  Boff, Jon  Sobrino,  Archbishop  Helder Câmara  (Brasilia),  dan  sebagainya. Gerakan teologis ini memperoleh pendukung  yang  sangat  kuat  di  Amerika Latin  pada  tahun  1970-an  pada  saat sosialisme  tumbuh  dengan  subur  di kawasan  ini,  yang  secara  ekonomi  sangat miskin dan penindasan
serta ketidakadilan merajalela. 8
Bagi  para  penganut  teologi  ini,  kitab Injil  seharusnya  tidak  dipandang  sekedar sebagai  ayat  yang  diperlakukan  sebagai mantra  bertuah,  tetapi  lebih  dari  itu  Injil harus  dijadikan  sebagai  panduan  untuk berpikir  dan  beraksi.  Dalam  hal  ini  surga bukan  jauh  di  awang-awang  yang  hanya dapat  dicapai  jika  telah  mati,  tetapi  surga mestinya  harus  direalisasi  di  bumi  sekarang ini.
Agama seharusnya mampu membebaskan  masyarakat  dari  berbagai belenggu dan penderitaan, seperti kemiskinan dan penindasan serta ketidakadilan  di  dunia  ini.  Dalam  konteks inilah,  penggunaan  istilah  “pembebasan” dalam  konsep  “historiografi  pembebasan” mengacu  kepada  karya  sejarah  yang  tidak sekedar  sebagai  pelipur  lara  dan  pengisi waktu senggang, tetapi sebuah karya sejarah yang  mampu  membangkitkan  kesadaran terhadap  masalah  aktual  yang  sedang dihadapi oleh masyarakat seperti kemiskinan,  ketergantungan,  ketidakadilan, penindasan, dan sebagainya. Dalam konteks
keindonesiaan, perpaduan  antara  kesadaran  sejarah  dan kesadaran aktual  serta kesadaran futural  itu pada  gilirannya  akan  mendorong  semangat masyarakat  untuk  melakukan  suatu  langkah perbaikan  demi  mencapai  cita-cita  bangsa Indonesia  yaitu  masyarakat  yang  makmur, berkeadilan, mandiri,  bebas  dari  penindasan berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  1945.
Dengan demikian, “historiografi
pembebasan”  ini  akan  membangkitkan kesadaran  bahwa  bangsa  Indonesia  masih harus berjuang untuk membebaskan diri dari belenggu kemiskinan, ketergantungan, ketidakadilan,  penindasan  dan  lain-lain. Selama  ini,  lemahnya  semangat  untuk membebaskan  diri  dari  belenggu  itu  semua disebabkan oleh salah  pemahaman terhadap masa  lampau  dan  masa  kini,  bahwa  bangsa Indonesia  sudah  merasa  merdeka,  sudah merasa  kecukupan,  berkeadilan,  bebas  dari belenggu penindasan, dan sebagainya.
“Paradigma  rakyat  belum  merdeka” barangkali  dapat  menjadi  salah  satu alternatif untuk mengembangkan perspektif
8 Lihat http://www.britanica.com (Dikunjungi tanggal 15 November 2009).
“historiografi  pembebasan”  bagi Indonesia  di  masa  sekarang  dan  masa yang akan datang. 9 Feodalisme, kolonialisme,  dan  pemerintahan  tirani pada masa lampau telah selalu menempatkan  rakyat  sebagai  pihak  yang terpinggirkan  dalam  relasi  sosial,  politik, ekonomi  dan  budaya.  Harus  disadari, meskipun bangsa Indonesia telah berhasil mengusir kolonialis dan memproklamasikan  kemerdekaan  namun belum  berarti  mereka  telah  merdeka secara  hakiki  dalam  hal  pemenuhan  hak- haknya  untuk  merdeka  memperoleh keadilan  dan  kehidupan  yang  layak. Penjajahan dan eksploitasi dapat dilakukan  tidak  hanya oleh  para  penjajah asing  (kolonialis),  tetapi  dapat  juga dilakukan  oleh  sesama  anak  bangsa  ini sebagaimana wacana yang dikembangkan oleh  pendekatan  pascakolonialisme. 10 Dalam  konteks  pengawalan  proses pembentukan masyarakat Indonesia yang madani  sebagaimana  yang  dicita-citakan dalam  Pembukaan  UUD  1945  inilah, kiranya “historiografi pembebasan”  dapat bertindak  sebagai  kritik  sosial  yang aktual.  Nilai  inilah  yang  mungkin  dapat dijadikan  ukuran  bagi  “historiografi pembebasan”  untuk  dapat  bertindak sebagai  kritikus  sosial.  Dengan  demikian, “historiografi  pembebasan”  ini  lebih banyak  menyangkut  upaya  pemikiran agar  historiografi  memiliki  fungsi  yang signifikan  dalam  ikut  memecahkan persoalan  yang  sedang  dihadapi  oleh masyarakat  dan  bangsa  Indonesia  pada saat ini dan mendatang.

## Landasan Historiografi Pembebasan
Seperti diketahui bahwa munculnya  wacana  penulisan  sejarah yang bercorak keindonesiaan atau
populer  dengan  sebutan  Indonesiasentris muncul  sebagai  bentuk  respon  terhadap dominasi warisan penulisan sejarah
Indonesia  (ataupun  sejarah  Hindia  Belanda) yang  bersifat  Neerlandosentris  (berpusat pada  orang  Belanda)  yang  memang  ditulis oleh para sejarawan Belanda. 11 Sudah barang tentu,  fenomena  Neerlandosentris  ini  dapat dipahami  sebab  mereka  menulis  sejarah  itu dipengaruhi  oleh  pandangan  hidup  dan perspektif serta kepentingan mereka sendiri. Tidak  mengherankan  jika  historiografi  yang mereka  hasilkan  untuk  periode  kehadiran mereka  di  Hindia  Belanda  (abad  XVI  hingga XX) juga menempatkan orang-orang Belanda sebagai dramatisch  persoon , sedangkan orang-orang pribumi sebagai “peran pembantu”  atau  bahkan  sebagai  peran  yang antagonistik.  Perlawanan  kaum  pribumi terhadap  dominasi  kolonial  diposisikan sebagai  pemberontak,  sedangkan  orang- orang  Belanda  yang  berhasil  menumpas perlawanan pribumi dipuja sebagai pahlawan. Gerakan-gerakan resisten melawan  orde  kolonial  dipandang  sebagai gerakan kaum ekstremis dari inlanders .
Proklamasi  kemerdekaan  17  Agustus
1945 tentu telah mendorong para sejarawan Indonesia melakukan “dekolonisasi” terhadap historiografi kolonial yang bercorak Neerlandosentris. Sejarawan ingin menempatkan  orang  pribumi  sebagai pemeran  utama  dalam  panggung  sejarah Indonesia,  sedangkan  orang-orang  Belanda sebagai  peran  pembantu.  Apa  yang dipandang pemberontak kemudian diposisikan sebagai pahlawan atau sebaliknya.  Dengan  demikian,  lahirlah “sejarah  nasionalistis”,  yaitu  tipe  tulisan sejarah  yang  lebih  menonjolkan  semangat nasionalisme  yang  merupakan  antitesis  dari kolonialisme  sehingga  seringkali  bersifat anakronistis dan over interpretative. Historiografi Indonesiasentris yang
9 Istilah ini diambil dari ungkapan Rendra yang berbicara tentang keterjajahan budaya Indonesia. Lihat W.S. Rendra, Rakyat belum Merdeka: Sebuah Paradigma Budaya (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000).
10 Ania Loomba, Kolonialisme/ Pascakolonialisme (Yogyakarta: Bentang, 2003), hlm. 22-23.
11 Sejarah  Indonesia  ataupun  Sejarah  Hindia  Belanda  yang  bersifat  Neerlandosentris merupakan Sejarah Hindia Belanda atau sejarah Indonesia yang menggunakan perspektif dan moralitas Belanda.
menghasilkan sejarah nasionalistis selama periode  perang  kemerdekaan  dan  tahun 1950-an  ini  dapat  dipahami  mengingat situasi  zaman  pada  waktu  itu  memang menuntut  hal  yang  demikian.  Sebagai negara-bangsa baru, Indonesia membutuhkan  legitimasi  dan  semangat nasionalisme  yang  bersumber  dari perkembangan sejarah dan budaya dalam rangka  untuk  menghadapi  kolonialisme Belanda  yang  belum  sepenuhnya  mau hengkang dari Indonesia. Artinya, merupakan  sesuatu  yang  wajar  bahwa sejarah ditulis untuk kepentingan zamannya. Ketika  ancaman  kolonial  Belanda semakin lemah sejalan dengan perkembangan  kematangan  intelektual dari para sejarawan Indonesia, perspektif Indonesiasentris  disempurnakan  dengan metodologi  sejarah  kritis  sehingga Indonesiasentrisme  tidak  mengorbankan kebenaran fakta sejarah. Untuk memberikan bobot ilmiah dari Indonesiasenrisme,  Sartono  Kartodirdjo misalnya,  telah  memelopori  pendekatan ilmu sosial dalam historiografi Indonesiasentris. 12 Persoalan segera muncul, sebagaimana yang dikatakan oleh Bambang  Purwanto  bahwa  wacana historiografi  Indonesiasentris  mengalami “ jumud ” atau kemandegan ketika generasi sejarawan  pasca  Sartono  belum  berhasil mengembangkan  kepioniran  yang  telah dirintis  oleh  Sartono.  Bambang  Purwanto mengatakan bahwa historiografi Indonesiasentris  akhirnya  terjebak  pada kubangan yang sebetulnya secara
substantif  sama  dengan  hitoriografi kolonial.  Hanya  titik  pandangannya  saja yang berubah 180 derajat. Bahkan, karena semangat  nasionalisme  yang  begitu menggelora sehingga muncul anakronisme  yang  berlebihan  dalam menggambarkan periode kolonial. Sementara itu, bayang-bayang sejarah
struktural juga telah membelenggu sejarawan-sejarawan  muda  Indonesia  untuk tidak lagi mengembangkan dan menganekaragamkan  epistemologi  dalam pengkajian sejarah. 13 Kini zaman telah berubah.
Nasionalisme  tidak  semata-mata  dimaknai secara  romantis  sebagai  antitesis  dari kolonialisme.  Berbeda  dengan  generasi sebelumnya, generasi sekarang, dan mungkin yang akan datang membutuhkan
“nasionalisme  yang  berbeda”.  Romantisme perjuangan  melawan  penjajah  barangkali bukan  lagi  merupakan  faktor  terpenting untuk  mempertahankan  integrasi  bangsa Indonesia. Demokrasi, keadilan, dan kemakmuran barangkali merupakan kebanggaan yang mampu mengikat keindonesiaan.  Dulu  mungkin  semua  daerah merasa  senasib  sebagai  koloni  Belanda, tetapi  sekarang  tidak  merasa  senasib  lagi karena  ada  yang  kaya  dan  ada  pula  yang miskin.  Barangkali  dalam  kerangka  berpikir yang  semacam  inilah  GAM  (Gerakan  Aceh Merdeka)  misalnya,  ingin  melepaskan  Aceh dari NKRI,  padahal  pada awal  kemerdekaan, Aceh  merupakan  daerah  yang  sangat mendukung  kemerdekaan  RI.    Mungkin justru  perubahan    semangat  kebangsaan inilah  yang  gagal  ditangkap  oleh  para pemimpin  Indonesia,  termasuk  sejarawan. Mereka gagal  dalam menjelaskan perubahan perspektif  nasionalisme  dalam  masyarakat Indonesia. Dalam konteks itu, mestinya pendekatan Indonesiasentris memang hanya cocok  untuk  mengkaji  sejarah  Indonesia periode  prakemerdekaan.  Tentunya  untuk mengkaji  sejarah  Indonesia  setelah  periode pascakemerdekaan  tidak  perlu  pendekatan Indonesiasentris,  karena  semua dramatisch persoon adalah  orang-orang  Indonesia sendiri,  kecuali  kalau  kita  merasa  bahwa neokolonialisme  seperti  kata  Bung  Karno masih  hadir  di  Indonesia.  Bahkan  simptom disorientasi  ini  tidak  hanya  dialami  oleh sejarawan  Indonesia,  tetapi  sudah  mewabah pada para pemimpin Indonesia yang tidak
12 Lihat Sartono Kartodirdjo, Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia: Suatu Alternatif (Jakarta: Gramedia, 1982).
13 Purwanto, Gagalnya Historiografi, hlm. 46.
lagi  memiliki  orientasi  yang  jelas  mau dibawa ke mana negeri tercinta ini.
Lalu, perspektif apa yang diperlukan  untuk  mengkaji  sejarah Indonesia sehingga menghasilkan “historiografi pembebasan” yang memiliki kemanfaatan dalam menyelesaikan persoalah yang sedang dihadapi
masyarakat Indonesia saat ini? Dalam hal ini,  ajakan  Bambang  Purwanto  untuk mengembangkan kesadaran dekonstruktif dalam  historiografi  guna  mendobrak kebekuan  dan  disorientasi  historiografi Indonesia  saat  ini  adalah  sangat  penting. Sangat  menarik  apa  yang  dikemukakan oleh  Jacques  Derrida,  seorang  pemikir pascastrukturalis  bahwa  “semua  teks harus selalu dipertanyakan kebenarannya”  karena  sesungguhnya membaca  teks  secara  kritis  merupakan permulaan penemuan kebenaran sejarah. 14 Dalam hal ini, karya historiografi  yang  ada  juga  harus dipandang  sebagai  teks  yang  harus diragukan  kebenarannya  dan  kalau  perlu dibongkar  kembali.  Dengan  demikian penulisan  kembali  sejarah  ( rewriting history )  merupakan  suatu  keniscayaan, bukan barang tabu yang dapat dipaksakan secara politis.
Kesadaran  dekonstruktif  semacam itu  memang  tidak  mudah  dilakukan, bahkan  termasuk  untuk  para  kandidat doktor. Kebanyakan para kandidat doktor sejarah memperlakukan karya-karya penulis  sebelumnya  yang  dipaparkan dalam  tinjauan  pustaka  hampir  selalu ditempatkan  sebagai    “bahan  acuan”  atau sekedar  sebagai  sebuah  informasi,  bukan sebagai  teks  yang  harus  dikritik  dan diragukan  kebenarannya.  Perlakuan  yang sama  juga  diberikan  kepada  sumber- sumber  dan  teks-teks  yang  yang semestinya harus disikapi secara kritis. 15
Akibatnya,  “wacana  dekonstruktif” kurang  muncul  dalam  naskah  disertasi.  Hal ini  juga  berarti  bahwa  karya  disertasi  itu tidak  menjadi  bagian  dari  sebuah  dialog ilmiah  yang  panjang  dari  tema  yang dibahasnya.  Munculnya  sebuah  disertasi seolah-olah  merupakan  “spesies  baru”  yang tidak  memiliki  genealogi  dengan  “spesies” yang  sudah  ada  sebelumnya.  Dengan demikian, kajian-kajian mengenai tema-tema sejarah  kurang  mengalami progress. Mereka hanya  bergulat  dengan  diri  sendiri  sehingga kurang menghasilkan “spesies” yang semakin berkualitas.
Untuk  dapat  melakukan  dekonstruksi terhadap  historiografi  yang  ada  yang  lebih banyak  berfungsi  sebagai  pelipur  lara  dan hanya  menina-bobokan  sebagian  besar masyarakat  Indonesia  yang  sedang  menjerit menghadapi  situasi  sulit,  “historiografi pembebasan”  harus  berani  menempatkan kondisi aktual dan kontekstual sebagai point of  departure. Hanya  dengan  cara  itu,  karya historiografi  memiliki  hubungan  yang  erat dengan  persoalan  kekinian.  Kembali  harus diingat  ucapan  Croce  bahwa  historiografi merupakan contemporary  thought  about  the past. Dalam hubungan itu, penelitian sejarah tidak  harus  hanya  menggunakan  metodologi dan  epistemologi  yang  digunakan  dalam paradigma positivisme yang memperlakukan sumber-sumber  sejarah  secara  eksak  dan kuantitatif  dan  dianggap  “dapat  berbicara sendiri”  sebagaimana  yang  terjadi  dalam ilmu alam.
Metodologi  positivis  berakar  pada pemikiran  teoritis  Comte  dan  Durkheim yang  memandang  fakta  sosial  sebagai keadaan  objektif  yang  terlepas  bahkan berada  di  luar  keadaan  subjektif  individu, tetapi  berpengaruh  dan  memaksakan pengaruh  dari  luar.  Dalam  hal  ini,  mereka sangat  percaya  pada  kreteria rigor, yaitu kesahihan eksternal dan internal, keandalan
14 Ia  mengatakan  bahwa  “ deconstruction  is  an  attempt  to  open  a  text  (literary,  philosophical,  or otherwise) to several meanings and interpretations ”, lihat http://en.wikipedia.org/wiki/ Jacques_Derrida# Deconstruction (Dikunjungi tanggal 10 Desember 2009).
15 Hal  ini  dapat  dilihat  antara  lain  dalam  naskah  ujian  disertasi  yang  ditulis  oleh  Anatona  di Universitas Gadjah Mada. Ia mengutip tulisan Martin A. Klein mengenai sejarah perbudakan di Asia dan Afrika,  bahwa:  “Sultan  Mahmud  Syah  yang  berkuasa  dari  tahun  1488  hingga  1511,  dalam pemerintahannya  dikelilingi  oleh  para  perempuan  yang  sebagian  di antara  mereka  dijadikan  sebagai  gundik
dan  obyektivitas.  Metodologi  ini  sangat berpengaruh  terhadap  penelitian  sejarah sejak  abad  ke-19  dengan  tokoh  utama Leopold  von  Ranke  yang  ingin  menulis sejarah “as  it  actually  happened” .  Seleksi yang  sangat  ketat  diberlakukan  untuk sumber  sejarah,  sehingga  hanya  sumber tertulis saja yang dapat digunakan. Dalam konteks  itu,  muncul  pomeo  bahwa: “no (written) document, no history” . Untuk dapat mengembangkan ‘historiografi  pembebasan”  tentu  saja tidak cukup hanya menggunakan paradigma  positivis,  tetapi  juga  perlu menerapkan  paradigma  lain  yang  juga digunakan  dalam  penelitian  ilmu-ilmu sosial.  Dalam  hal  ini,  paradigma  teori kritis sangat bermanfaat untuk itu. Secara umum  teori  kritis  dalam  konteks  ilmu sosial  dapat  didefinisikan  sebagai  suatu proses kritis untuk mendorong penyadaran orang agar memiliki kemampuan  untuk  “menghadapi”  kondisi struktural  yang  mendominasi,  menekan bahkan  mengeksploitasi.  Untuk  itu, pendekatan  teori  kritis  tampak  jelas mempunyai  komitmen  yang  tinggi  pada terbangunnya  tata  kehidupan  sosial  yang setara  ( equal ),  berkeadilan  dalam  arti terbebas  (misi  pembebasan)  dari  suatu sistem  yang    mendominasi/diskriminatif,
represif dan eksploitatif. Hal  ini didasarkan  pada  pemikiran,  bahwa  ilmu sosial mestinya tidak hanya sekedar
memberi  pemahaman  atas  ketidakadilan dalam  distribusi  kekuasaan  dan  distribusi resources ,  tetapi  seharusnya  berusaha  untuk ikut membantu menciptakan kesetaraan dan kemajuan  (emansipasi)  dalam  kehidupan sosial  masyarakat.  Selain  itu,  teori  kritis tampaknya  juga  memiliki  keterikatan  moral untuk mengkritik status quo dan membangun kehidupan  sosial  masyarakat  yang  lebih berkeadilan    Hal  ini  juga  sesuai  dengan  apa yang  diungkapkan  oleh  Jean  Paul  Sartre bahwa: “...the  duty  of  the  intellectual  is  to denounce injustices and abuses of power, and to  fight  for  truth,  justice,  progress,  and  other universal values...”. 16 Sejalan  dengan  paradigma  teori kritis  dalam  studi  sosiologi,  “histriografi pembebasan”  juga  memiliki  perhatian utama  untuk  membebaskan  pikiran masyarakat  dari  kungkungan  mitos, ketidaktahuan,  dan  manipulasi  masa lampau  yang  menyebabkan  kesalahan dalam  memahami  kondisi  sekarang  dan masa yang akan datang. Atau dengan kata lain, “historiografi pembebasan” memiliki misi  untuk  membangkitkan  kesadaran masyarakat
terhadap persoalan-
persoalan  aktual  yang  mereka  hadapi sehingga  memberikan  inspirasi  untuk melakukan suatu perbaikan demi mencapai  masa  depan  yang  gemilang. Persoalan-persoalan aktual yang dapat
atau  perempuan  simpanan”  (halaman  331).  Selanjutnya  ia  menulis:  “Pada  awal  abad  ke-17,  seorang Sultan (Aceh) memiliki lebih dari 300 orang gundik. Gundik-gundik didapatkan dari daerah-daerah yang ditaklukkan  Aceh.  Setelah  Sultan  tidak  lagi  memakai  mereka,  gundik-gundik  tersebut  diperbolehkan menikah dengan laki-laki lain” (halaman 332). Dalam hal ini, Anatona tidak membedakan antara konsep gundik  ( concubine )  dengan  budak  ( slave )  di  dalam  Islam  (karena  Sultan  Malaka  dan  Aceh  beragama Islam). Gundik atau wanita simpanan merupakan “orang merdeka” yang berbeda dengan wanita budak yang  berstatus  “tidak  merdeka”.  Hubungan  seksual  laki-laki  dengan  wanita  gundik  merupakan perzinahan  dan  dilarang  oleh  Islam,  sedangkan  hubungan  seksual  antara  laki-laki  dengan  budak perempuan miliknya diperbolehkan sebagaimana yang tertera dalam Al Quran Surat Al Mukminun Ayat 1-7.  Jadi  sejauh  para  Sultan  itu  betul-betul  memiliki  budak  perempuan  (karena  waktu  itu  perbudakan masih  merupakan  istitusi  yang  legal)  maka  hal  itu  syah  adanya  baik  secara  syariat  maupun  konteks tradisi.  Jadi  sikap  dekonstruktif  yang  diuraikan  pada  bagian  pendahuluan  dari  disertasi  belum sepenuhnya diterapkan dalam bagian analisisnya. Lihat Anatona, “Perbudakan dan Perdagangan Budak di Kawasan Selat malaka, 1786-1880-an” (naskah ujian disertasi pada Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2006).
16 Lihat misalnya R. Morrow, Critical Theory and Methodology (Newbury  Park, Calif: Sage, 1994). Lihat juga W.L. Neuman, Social Researh Methods: Qualitative and Quantitative Approaches (Boston: Allyn & Bacon,1994).
dianalisis  secara  historis  antara  lain menyangkut  kemiskinan,  ketidakadilan, dominasi,  eksploitasi,  diskriminasi  (ras, gender,  kepercayaan,  dan  sebagainya), manipulasi, represi birokrasi dan sebagainya.  Hanya  dengan  penyadaran semacam  itu  masyarakat  Indonesia  akan meyadari  dan  kemudian  tergerak  untuk melakukan action .  Dengan  demikian sejalan dengan apa yang dikatakan Sartre tersebut di atas, “historiografi pembebasan”  juga  dimaksudkan  untuk ambil bagian dalam memerangi ketidakadilan,  penyalahgunaan  wewe- nang,  perjuangan  untuk  kebenaran, keadilan,  kemajuan,  dan  hak  asasi manusia melalui misi penyadaran dengan tulisan sejarah. Sebagai respon terhadap ketidakbermanfaatan  historiografi  yang selama  ini  berkembang,  “historiografi pembebasan”  lebih  berorientasi  untuk menyoroti  persoalan-persoalan  ketidak- adilan dan eksploitasi yang bersifat aktual dalam  masyarakat  yang  seringkali  justru dilanggengkan oleh para penulis sejarah. 17 Dengan  cara  demikian,  “historiografi pembebasan”  akan  dapat  membantu masyarakat  untuk  menemukan  jalan keluar  yang  mendasar  guna  memecahkan persoalan  masyarakat  dan  bangsa  untuk menuju kejayaanya di masa depan.

## Sejarah Sosial dan “Historiografi Pembebasan”
Entah  karena  latah  atau  karena ingin  bersikap  populis  atau  memang betul-betul  ingin  menunjukkan  peran orang  kebanyakan  ( common  people ) dalam  panggung  sejarah  yang  pada umumnya  didominasi  oleh  kaum  elite, akhir-akhir  ini  banyak  sejarawan  yang ingin menonjolkan peran orang
kebanyakan  dalam  historiografi.  Oleh  para sejarawan,  corak  penulisan  sejarah  yang menonjolkan  orang  kebanyakan  ini  sering juga  disebut  sebagai history  from  below. 18 Corak  penulisan  yang  seperti  ini  berkaitan dengan  soal  fokus  dan  perspektif.  Dalam hubungan  ini,  ada  persoalan  perspektif dalam  penulisan  sejarah  Indonesia  periode kemerdekaan. Jika perspektif
Indonesiasentris  kurang  diperlukan  lagi dalam  mengkaji  sejarah  Indonesia  pasca kemerdekaan,  karena  semua  pelaku  sejarah di  Indonesia  semuanya  adalah  orang Indonesia,  lalu  perspektif  apa  yang diperlukan?  Memang  tidak  mudah  untuk menjawab pertanyaan itu. Perlunya perspektif  Indonesiasentris  dalam  mengkaji sejarah  Indonesia  periode  kolonial  jelas sangat diperlukan untuk menampilkan peran orang  Indonesia  dalam  panggung  sejarah Indonesia  sendiri.  Oleh  karena  itu,  jawaban atas  pertanyaan  tersebut  tergantung  dari komitmen  kebangsaan  para  sejarawan Indonesia itu sendiri.
Sudah  terbukti  bahwa  nasionalisme romantis yang menekankan kepada perjuangan  melawan  kolonialisme  sudah sulit  untuk  dipertahankan  sebagai  sarana utama  untuk  menjaga  integrasi  bangsa Indonesia. 19 Apalagi para pejuang dan orang- orang  yang  memiliki  pengalaman  langsung berhadapan  dengan  kolonialisme  sudah mulai  menghilang  satu  per  satu.  Jika disepakati  bahwa  nilai-nilai  demokrasi, masyarakat  madani,  kesejahteraan  sosial, dan  keadilan  menjadi  cita-cita  Indonesia  di masa  yang  akan  datang,  maka  “perspektif kerakyatan” seyogyanya mewarnai pendekatan  “historiografi  pembebasan”. Namun  demikian,  baik  kaum  alite  maupun orang  kebanyakan  juga  bagian  dari  rakyat Indonesia,  sehingga  membedakan  satu kelompok dengan yang lainnya
sesungguhnya tidak fair . “Sejarah orang
17 Lihat misalnya Budiawan, Mematahkan Pewarisan Ingatan: Wacana Anti-Komunis dan Politik Rekonsiliasi Pasca- Soeharto (Jakarta: ELSAM, 2004).
18 Jim Sharpe, “History from Bellow”, dalam: Peter Burke, New Perspectives on Historical Writing (Cornwall: Polity Press, 1991), hlm. 24-41.
19 Sartono Kartodirdjo, Kebudayaan Pembangunan dalam Perspektif Sejarah (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994), hlm. 32-59.
kebanyakan” yang memiliki kecenderungan mengontradiksikan rakyat dan negara, elite dan orang kebanyakan, si kaya dan si miskin harus ditinjau kembali. Penggambaran “sejarah orang kebanyakan” dalam kehidupan sehari-hari tanpa dapat menangkap semangat perjuangan  mereka  dalam  mencari kemakmuran  dan  keadilan  juga  perlu ditinjau kembali. Oleh karena penindasan dan  ketidakadilan  tidak  hanya  terjadi  di kalangan  orang  kebanyakan,  maka  objek kajian  “historiografi  pembebasan”  tidak hanya  teristimewa  pada  sejarah  orang kebanyakan atau sebaliknya sejarah kaum elite  saja.  Apa  yang  lebih  menjadi  titik tekan adalah fenomena historis yang saat ini  telah  memprekondisikan  terjadinya persoalan  kemiskinan,  ketergantungan, kemelaratan,  penindasan,  ketidakadilan yang  dapat  dialami  oleh  berbagai kelompok  sosial  dalam  masyarakat  baik dari  kalangan  rakyat  biasa  maupun  dari kalangan elite itu sendiri.
20
Dalam  konteks  itu,  “historiografi pembebasan” perlu membangkitkan kesadaran  kepada  masyarakat  pembaca tentang  persoalan  yang  sedang  dihadapi dan masa depan yang akan diraih bersama sebagai  komunitas  bangsa.  Historiografi Indonesia  semestinya  mampu  menjawab pertanyaan  berikut  ini  dengan  uraian historis:  Mengapa  semua  terjadi  seperti sekarang  ini?  Mengapa  Indonesia  masih tergantung  kepada  negara  lain?  Mengapa hutang  Indonesia  semakin  menumpuk? Mengapa  kemiskinan  semakin  akut? Mengapa  pemerataan  kemakmuran  sulit dicapai? Dengan beban yang seperti itu:
Mengapa  kebanyakan  masyarakat  Indonesia masih  tidak  menyadari  dan  bahkan  masih membanggakan diri sebagai bangsa merdeka ketika kemiskinan,
ketidakadilan, ketergantungan  menjadi  semakin  parah? Pertanyaan-pertanyaan  itu  dapat  diperinci lagi dalam pertanyaan-pertanyaan yang lebih detail  mengenai  kondisi  aktual  bangsa Indonesia  yang  kemudian  dijawab  dalam penelitian sejarah.
Dengan demikian, “historiografi pembebasan”  perlu  memiliki point  of departure dari  persoalan  kekinian  karena sesungguhnya historiografi adalah
“ contemporary  thought  about  the  past ” sebagaimana  yang  diungkapan  oleh  filsuf idealis Italia Beneditto Croce. 21 Dalam hal ini, historiografi  Indonesia  semestinya  mampu menjadi  pelita  kegelapan  masyarakat  dalam memahami masa kini.
Historiografi hendaknya  dapat  menjawab  pertanyaan mengapa  semua  terjadi seperti  sekarang  ini. Jawaban  atas  pertanyaan  itulah  yang  akan membangkitkan kesadaran masyarakat tentang  persoalan  aktual  yang  bersumber dari  masa  lampau  yang  seobjektif  mungkin, yang  pada  gilirannya  dapat  membangkitkan semangat  untuk  mengubah  kondisi  saat  ini guna  mencapai  kejayaan  masa  depan Indonesia tercinta ini.
Pertanyaan  kunci  adalah:  Apakah selama  ini  historiografi  Indonesia  tidak berkembang?  Justru  sebaliknya,  tulisan sejarah Indonesia berkembang pesat terutama  setelah  memasuki  masa  reformasi. Sementara  pihak  mensinyalir  telah  terjadi overproduksi dalam historiografi Indonesia 22 sebagaimana  gejala  yang  sama  telah  terjadi dalam historiografi Barat pada abad lalu. 23
20 Dalam hal ini perlu disebut karya Sartono Kartodirdjo mengenai petani Banten. Karya ini memberikan kesadaran bagaimana  petani  yang  merupakan  kelompok  sosial  yang  marginal  selalu  berjuang  untuk  membebaskan  diri  dari ketidakadilan dan penindasan. Lihat Sartono Kartodirdjo, Pemberontakan Petani Banten 1888: Kondisi, Jalan Peristiwa, dan Kelanjutannya (Jakarta: Pustaka Jaya, 1984).
21 Garraghan, A Guide to Historical Method, hlm. 21.
22 Slamet  Subekti,  “Bagaimana  Menyikapi  Overproduksi  Historiografi  dalam  Era  Postmodern:  Pembelajaran  dari Perspektif F.R. Ankersmit untuk Proyeksi Diri Keindonesiaan”, makalah disampaikan pada Konferensi Nasional Sejarah VIII (Jakarta: 14-17 Nopember 2006).
23 F.R.  Ankersmit, History  and  Tropology : The  Rise  and  Fall  of  Metaphor (Los  Angeles:  University  of  California Press, 1994), hlm. 162.
Namun  demikian,  sebagaimana  yang dikemukakan  oleh  Bambang  Purwanto bahwa  historiografi  yang  menjamur  itu tidak  diiringi  dengan  upaya  tertentu sehingga  historiografi  itu  dinilai  tidak memiliki  kontribusi  apa-apa  terhadap masyarakat.  Dalam  hal  ini,  pertanyaan mendasar  harus  diajukan  sesuai  dengan kepentingan  masa  kini.  Masa  lampau bukan  untuk  masa  lampau  itu  sendiri, tetapi  untuk  masa  kini.  Dalam  kaitan kondisi  Indonesia  saat  ini,  upaya dekonstruksi  harus  dilakukan  terhadap historiografi  Indonesia  modern  saat  ini. Hal  ini  berkaitan  dengan  kenyataan bahwa selama ini ilmu tidak pernah dapat menciptakan  sebuah  konsensus  yang mapan  dan  bergantung  kepada  dinamika yang berada di luar dirinya.
24 Para  sejarawan  Indonesia  selama ini dalam menggambarkan periode perang kemerdekaan, misalnya, lebih memberikan  penilaian  “positif”  terhadap “nilai kemanusiaan” dari strategi diplomasi  dan  konsesi  ekonomi  serta politik  yang  diberikan  kepada  bangsa asing  yang  hingga  sekarang  ini  menjadi sumber ketergantungan Indonesia. Sementara  itu,  kekuatan-kekuatan  rakyat yang  menginginkan  kemerdekaan  100% dipandang  sebagai  ekstremis.  Pandangan semacam  itu,  sama  persis  dengan  yang dimiliki oleh kolonialis Belanda. Celakanya hampir semua orang Indonesia juga  berpandangan  seperti  itu,  karena guru-guru  sejarah  juga  mengajar  para muridnya  seperti  itu.  Demikian  juga upaya-upaya  pemerintah  yang  berusaha untuk  menegakkan  ekonomi  berdikari digambarkan oleh banyak sejarawan, juga sebagian  besar  bangsa  Indonesia,  sebagai rezim  yang  konservatif  dan  diberi  stigma sebagai  pemerintahan  yang  dipengaruhi oleh komunisme. Sekarang banyak orang
baru menyadari bahwa strategi pembangunan  yang  kapitalistik  justru  telah menjerumuskan  Indonesia  dalam  jurang ketergantungan dan keterpurukan. Demikian juga,  diplomasi  dan  konsesi  yang  diberikan kepada  kekuatan  penjajah  juga  telah menempatkan  politik  Indonesia  pada  posisi lemah dalam pergaulan internasional.
Pertanyaan  yang  lebih  detail  juga dapat  diajukan  untuk  masalah-masalah aktual  lain  yang  sedang  dihadapi  oleh masyarakat  Indonesia,  seperti:  kemiskinan, ketidakadilan yang masih merajalela, eksploitasi,  korupsi,  pelanggaran  hak  asasi manusia,  birokrasi,  gender,  dan  sebagainya. Jika  hal  itu  dilakukan  oleh  para  sejarawan Indonesia,  maka  “historiografi  pembebasan” betul-betul akan dapat membebaskan pikiran masyarakat dari kungkungan mitos, ketidaktahuan,  salah  tafsir,  manipulasi,  dan sebagainya  terhadap  masa  lampau,  yang pada  gilirannya  sangat  menentukan  cara pandang  masyarakat  terhadap  persoalan masa kini dan harapan masa depan.

## Sejarah Nasional dan Sejarah Indonesia
sebagai “Historiografi Pembebasan”
Sejalan dengan runtuhnya kekuasaan Orde  Baru,  runtuh  pula  “kewibawaan” Sejarah  Nasional.  Sebagian  sejarawan  sudah tidak mau lagi mengembangkan jenis sejarah ini. 25 Hal ini dapat terjadi karena “kedekatan” sejarah  nasional  dengan  “penyalahgunaan sejarah”  untuk  kepentingan  rezim  yang sedang berkuasa. Ada upaya dari pemerintah untuk  menggunakan  Sejarah  Nasional sebagai  alat  legitimasi  kekuasaan.  Seperti diketahui bahwa setelah penerbitannya sejak pertengahan tahun 1970-an, Sejarah
Nasional  yang  terdiri  dari  enam  jilid dijadikan  sebagai  “buku  babon”  dari pembelajaran sejarah di sekolah-sekolah.
24 Lihat Hans Kung, Etika Ekonomi dan Politik Global: Mencari Visi Baru bagi Kelangsungan Agama di  Abad  XXI (Yogyakarta:  Qalam,  2002),  hlm.  160.  Lihat  juga  Subekti,  “Bagaimana  Menyikapi Overproduksi”, hlm. 6.
25 Sebuah  tim  yang    dibentuk  pada  masa  reformasi  yang  diketuai  oleh  Prof.  Dr.  Taufik  Abdullah yang  anggotanya  terdiri  dari  para  sejarawan  dari  berbagai  perguruan  tinggi  dan  berbagai  instansi  di Indonesia yang diberi tugas untuk melakukan penulisan sejarah Indonesia dari perspektif reformasi lebih senang memberi label sebagai “Sejarah Indonesia” daripada “Sejarah Nasional ”.
Dengan  demikian,  seringkali  Sejarah Nasional diidentikkan dengan kepentingan politik penguasa. Oleh karena itu,  dapat  dipahami  jika  “kewibawaan”
Sejarah  Nasional  mengalami  keruntuhan ketika  rezim  Orde  Baru lengser dari panggung politik Indonesia. Pentingnya  kedudukan  Sejarah Nasional dengan perspektif Indonesiasentris dalam konteks keindonesiaan  perlu  dipahami  dalam kaitannya  dengan  situasi  yang  dihadapi oleh  bangsa  Indonesia  ketika  konsep
Sejarah  Nasisonal  itu  lahir  pada  tahun 1950-an.  Tahun-tahun  1950-an  telah memberikan pengalaman-pengalaman baru  kepada  segenap  elemen  bangsa Indonesia  dalam  kehidupan  bersama sebagai sebuah
nation : perang kemerdekaan  melawan  tentara  Sekutu dan  Belanda,  jatuh-bangunnya  NKRI, berbagai  konflik  daerah  dan  gerakan separatisme, serta pemberontakan, keterlibatan Belanda dalam pemberontakan  RMS  (Republik  Maluku Selatan),  keterlibatan  Amerika  dalam Pemberontakan PRRI/PERMESTA,
penguasaan Irian Barat oleh Belanda, dan sebagainya.  Semua  itu  telah  menempa semangat  nasionalisme  yang  tinggi  di kalangan bangsa Indonesia termasuk para sejarawan.  Dalam  hubungan  ini  dapat dipahami  jika  semangat  dekolonisasi historiografi  sangat  mewarnai  Seminar Sejarah  Nasional  I  yang  diselenggarakan di penghujung tahun 1957.
Dalam  seminar  itu  hampir  semua peserta mencurahkan perhatiannya untuk merumuskan  landasan  filosofis  dan metodologis  sejarah  Indonesia.  Pada waktu  itu  dirasakan  betapa  pentingnya mencari dan neneguhkan identitas bangsa Indonesia yang berasal dari kajian sejarah.
Sejarawan Sartono Kartodirdjo menggagas  konsep  Sejarah Nasional  yang akan menggambarkan pasang-surut
proses formasi nation Indonesia. Memang
nation Indonesia  merupakan  realitas  baru, namun  tidak  muncul  secara  tiba-tiba  pada awal  abad  XX  atau  bahkan  baru  pada  tahun 1945.  “Proses  menjadi  Indonesia”  itu  sudah berlangsung  berabad-abad    yang  lalu. Menurut  Sartono,  “ network ”  merupakan elemen penting dalam proses formasi nasion Indonesia. Ia mengatakan: 26
“Sejarah  Nasional  Indonesia  sesungguhnya dapat dipandang sebagai proses perkembangan  yang  secara  lambat  laun  dan kontinu  mewujudkan  integrasi,  sejak  zaman prasejarah  sampai  masa  kini  yang  akhirnya menghasilkan  bentuk  integrasi  seperti terwujud  pada  kesatuan  nasional  dewasa ini.”
Oleh karena itu, perspektif
Indonesiasentris  sangat  diperlukan  dalam menulis Sejarah Nasional agar peran elemen- elemen  sosio-kultural  yang  kemudian menjadi nation Indonesia dapat diungkapkan.  Jadi  pada  tahun  1950-an  itu historiografi  Indonesia  sudah  menjalankan fungsinya untuk ikut menyelesaikan masalah-masalah aktual yang sedang dihadapi  bangsa  Indonesia  terutama  dalam pencarian  identitas  sebagai  sebuah nation baru  yang  sangat  plural  secara  kultural. Persoalan  identitas  kultural  ini  sebetulnya tidak  hanya  dihadapi  oleh  sejarawan Indonesia  saja  tetapi  secara  umum  juga dihadapi oleh sejarawan di Asia Tenggara. 27 Apa  yang  menjadi  pertanyaan  adalah: Apakah  sudah  saatnya  “Sejarah  Nasional” dicampakkan  begitu  saja?  Apakah  hanya karena campur tangan pemerintah Orde Baru terhadap  Sejarah  Nasional  kemudian  jenis sejarah  ini  dihapus  begitu  saja?  Apakah bangsa  Indonesia  tidak  memerlukan  Sejarah Nasional  lagi?  Apakah  semestinya  Sejarah Nasional masih diperlukan dengan perubahan-perubahan pada aspek metodologis? Pendek kata, sederet pertanyaan  dapat  diajukan  di  sini.  Jika diingat  bahwa  Sejarah  Nasional  merupakan sejarah yang menggambarkan perkembangan ke arah integrasi Indonesia, maka
26 Sartono  Kartodirdjo, Pengantar  Sejarah  Indonesia  Baru:  1500-1900:  Dari  Emporium  sampai Imperium I (Jakarta: Gramedia, 1988), hlm. xiii-xxiii.
27 Lihat Geoffrey Barraclaough, Main Trends in History (New York-London: Holmes & Meier, 1991), hlm. 130 .
sesungguhnya  Sejarah  Nasional  itu  masih diperlukan. 28 Hal  ini  terkait  erat  dengan kenyataan  bahwa  integrasi  bangsa merupakan konsep yang dinamis. Integrasi  nasional  sebuah  bangsa  dapat mengalami  kehancuran  jika  segenap elemen  sebuah  bangsa  tidak  memiliki komitmen  lagi  untuk  hidup  bersama sebagai  sebuah  bangsa.  Kehancuran  Uni Soviet  dan  Yugoslavia  telah  memberikan pelajaran  berharga  mengenai  integrasi nasional.  Selama  persatuan  Indonesia masih didambakan oleh bangsa Indonesia maka  selama  itu  pula  Sejarah  Nasional masih signifikan. Hal  ini  pernah diingatkan  oleh  sejarawan  R.  Mohammad Ali  bahwa  Sejarah  Nasional  memiliki fungsi  untuk  meningkatkan  kesatuan  dan mentalitas nasional. 29 Kedudukan Sejarah Nasional sebagai  refleksi  pengalaman  bersama ( common  experience )  sangat  penting karena  dari  sejarah  ini  lah  akar  budaya, politik,  dan  struktur  ekonomi  dari  suatu bangsa  dapat  ditemukan.
30 Apalagi  jika diingat bahwa integrasi nasional
Indonesia  masih  menghadapi  tantangan yang  berat  mengingat  selalu  saja  ada keinginan  kelompok  berbagai  untuk memisahkan  diri  dari  NKRI.  Memang harus  diakui  bahwa  nasion  Indonesia merupakan  realitas  baru,  namun  realitas itu  tidak  datang  begitu  saja  dari  langit, tetapi  melalui  proses  historis  yang panjang  yang  mencerminkan cross- cultural communication di antara berbagai elemen  yang  kemudian  membentuk nasion  Indonesia  ( a  process  to  be Indonesia ). 31 Dengan demikian, Sejarah
Nasional  tidak  perlu  disingkirkan  hanya karena kontaminasi kepentingan politik Orde Baru. Dengan perpektif baru dan pendekatan baru,  Sejarah  Nasional  dapat  dikembangkan untuk memupuk persatuan dan nasionalisme yang berlandaskan pada dialog, keadilan dan kesejahteraan. Mengingat begitu kompleksnya  latar  belakang  sosial  dan etnisitas  masyarakat  Indonesia,  maka perspektif cultural relativism atau relativisme budaya  merupakan  salah  satu  alternatif dalam  menulis  sejarah  nasional  agar memiliki  daya  integratif    dan  dapat mengurangi prasangka etnik ( ethnic prejudice ). Prasangka etnik dalam historiografi  itu  kadang-kadang  muncul, misalnya tentang sinyalemen adanya historiografi  Indonesia  yang  masih  bersifat Jawa sentris. 32 Jika dalam  penyusunan sebuah sejarah nasional  tidak  semua  fakta  memiliki  nilai, namun  hanya  fakta-fakta  yang  merajut benang  merah  keindonesiaan  saja  yang berguna, maka Sejarah Indonesia memberikan  ruang  yang  luas  kepada  fakta- fakta  sejarah  yang  terjadi  di  ruang  yang kemudian  menjadi  wilayah  Indonesia. Sejarah  Indonesia  tidak  hanya  dapat mencakup segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia baik di bidang politik, ekonomi,  sosial,  budaya,  dan  sebagainya dengan cakupan periode yang tidak terbatas, tetapi juga dapat mencakup sejarah berbagai daerah yang termasuk dalam wilayah negara Indonesia. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa apa yang disebut sebagai sejarah lokal sebetulnya  juga  merupakan  bagian  dari sejarah  Indonesia.  Harus  dicacat  bahwa Sejarah Nasional bukan merupakan
28 Sartono Kartodirdjo, Sejak Indische sampai Indonesia (Jakarta: Kompas, 2005), hlm. 106-112.
29 Lihat H.A.J. Klooster, Bangsa Indonesia Menulis Sejarahnya Sendiri. Draf terjemahan oleh Suhardi (1992), hlm. 191.
30 Christine Drake, National Integration in Indonesia: Patterns and Policies (Honolulu: University of Hawaii  Press, 1989), hlm. 16.
31 Singgih Tri Sulistiyono, “Writing of Indonesian Maritime History and National Integration in the Era of Regional Autonomy”, paper disampaikan pada The 2 nd International Conference on Indonesia: Democratic Transition and Structural Reformation (Universitas Diponegoro Semarang, 7-8 Juli 2004), hlm. 6-7.
32 Singgih Tri Sulistiyono, “Sejarah Maritim Nusantara: Perkembangan dan Prospeknya”, makalah dipresentasikan pada Seminar  Arkeologi  Maritim yang  diselenggarakan  oleh  Departemen  Arkeologi  Fakultas  Ilmu  Pengetahuan  Budaya
penjumlahan  dari  sejarah  lokal-sejarah lokal yang berserakan di sana-sini. Proses formasi nation Indonesia  menjadi  titik tekan  utama  sejarah  nasional. 33 Dalam konteks  ini,  semangat  “historiografi pembebasan”  dapat  diterapkan  baik dalam  sejarah  Indonesia  maupun  Sejarah Nasional.

## Penutup
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat diambil beberapa garis penting:
1. Terdapat  banyak  sinyalemen  yang mengatakan  historiografi  Indonesia  telah tidak  mampu  menunaikan  fungsinya dalam  ikut  memecahkan  persoalan- persoalan  yang  sedang  dihadapi  oleh masyarakat  dan  bangsa  Indonesia. Padahal,  pada  saat  ini  masyarakat Indonesia  sedang  menghadapi  berbagai macam  persoalan  seperti  kemiskinan, ketidakadilan,
ketergantungan,
eksploitasi,  dan  sebagainya  menyusul terjadinya  badai  krisis  ekonomi  sejak tahun 1998.
2. Ketidakmampuan historiografi Indonesia  untuk  ikut  ambil  bagian  dalam memecahkan persoalan bangsa di samping disebabkan oleh keterbelengguan pada formalisme metodologi dan epistemologi, juga disebabkan oleh kekurangberanian sejarawan  untuk  menggugat  realitas kekinian.  Dalam  hal  inilah,  “historiografi pembebasan”  dapat  dijadikan  sebagai sebuah  alternatif  historiografi  yang  akan mampu     membebaskan           pikiran
3. masyarakat dari belenggu mitos kelampauan  sehingga  memiliki  kesadaran terhadap  penyelesaian  persoalan  kekinian dan cita-cita di masa depan. Untuk itu, kajian “historiografi pembebasan” lebih
menekankan  kepada  persoalan-persoalan kontemporer  yang  sedang  menghimpit masyarakat  Indonesia  saat  ini  seperti kemiskinan,  ketidakadilan,  ketergantungan, dan sebagainya yang sudah diterima sebagai sebuah keniscayaan. Dengan demikian, kajian “historiografi pembebasan” akan menggunakan point  of  departure kekinian untuk mengkaji masa lampau sehingga kajian sejarah  tidak  tercerabut  dengan  akar kepentingan masa kini. Dalam hubungan itu, “historiografi  pembebasan”  mengedepankan komitmen  kepada  nilai-nilai  keindonesiaan dengan  dasar  kemanusiaan,  yaitu  kembali kepada cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Penekanan kajian dalam
“historiografi  pembebasan”  tidak  hanya dikhususkan bagi sejarah orang kebanyakan, tetapi  juga  kepada  kelompok  sosial  apa  saja sebab  eksploitasi  dan  ketidakadilan  serta berbagai  persoalan  serupa  terjadi  di  segala lini  masyarakat.  Apa  yang  lebih  penting adalah  mendekonstruksi  wacana  historis yang ada yang tidak sesuai dengan semangat untuk  membebaskan  masyarakat  dari belenggu  persoalan  yang  mereka  hadapi. Dengan cara demikian, “historiografi pembebasan” akan dapat membantu masyarakat  untuk  menemukan  jalan  keluar yang mendasar guna memecahkan persoalan masyarakat dan bangsa menuju kejayaannya
Universitas  Indonesia  (Jakarta:  15  Januari  2008).  Relativisme  budaya  merupakan  prinsip  di  mana kepercayaan  dan  tindakan  seseorang  harus  diintepretasikan  dalam  kerangka  kebudayaannya  sendiri serta memiliki keterbatasan dalam dimensi waktu dan tempat. Prinsip relativisme budaya juga mencakup pendirian bahwa kepercayaan dan tingkah laku masyarakat hanya dapat dipahami dalam konteks sejarah dan  kebudayaan  dari  masyarakat  yang  bersangkutan.  Seringkali  konsep  ini  juga  mencakup  pendirian tentang truth relativism atau relativisme kebenaran yang merupakan prinsip ketiadaan kebenaran yang mutlak,  yaitu  bahwa  kebenaran  itu  selalu  relatif  dalam  kerangka  tertentu,  misalnya  suatu  bahasa  atau suatu  kesatuan  budaya  tertentu.  Lihat  W.  Lawrence  Neuman, Social  Research  Methods:  Qualitative  and Quantitative  Approaches,  2nd  edition (Boston-London-Toronto-Sydney-Tokyo-Singapore:  Allyn  and Bacon, 1994), hlm. 71. Lihat juga Chris Barker, Cultural Studies: Theory and Practice (London-Thousand oaks-New Delhi: SAGE, 2000), hlm. 51, 65, 203.
33 Lihat Kartodirdjo, Sejak Indische, hlm. 106-112.
di masa depan.
Daftar Pustaka
Ankersmit, F.R. History and Tropology : The Rise  and  Fall  of  Metaphor (Los Angeles:  University  of  California Press, 1994) Barraclaough,  Geoffrey. Main  Trends  in History (New York-London: Holmes & Meier, 1991) Budiawan, Mematahkan Pewarisan Ingatan: Wacana Anti-Komunis dan Politik  Rekonsiliasi  Pasca-Soeharto (Jakarta: ELSAM, 2004).
Cribb, Robert, Historical Atlas of Indonesia (Honolulu:  University  of  Hawaii Press, 2000)
Croce,  B.  “History  and  Cronicle”,  dalam: Hans Meyerhoff, The Philosophy of History  in  Our  Time:  An  Anthology (New  York:  Anchor  Original Publisher, 1959).
Drake,  Christine. National  Integration  in Indonesia:  Patterns  and  Policies (Honolulu:  University  of  Hawaii Press, 1989)
Garraghan,  Gilbert  J. A  Guide  to  Historical
Method (New  York:  Fordham University Press, 1957) http://en.wikipedia.org/wiki/Liberation (Dikunjungi  tanggal  20  November 2009). http://www.britanica.com (Dikunjungi tanggal 15 November 2009). http://en.wikipedia.org/wiki/ Jacques_Derrida#  Deconstruction
(Dikunjungi  tanggal  10  Desember 2009). Kartodirdjo,  Sartono. Pemikiran  dan Perkembangan Historiografi Indonesia: Suatu Alternatif (Jakarta: Gramedia, 1982). _________, Kebudayaan Pembangunan dalam
Perspektif  Sejarah (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994)
_________, Pemberontakan Petani Banten 1888:
Kondisi,  Jalan  Peristiwa,  dan Kelanjutannya (Jakarta:  Pustaka Jaya, 1984).
________, Pengantar  Sejarah  Indonesia  Baru: 1500-1900:  Dari Emporium sampai Imperium  I (Jakarta:  Gramedia,
1988)
________,Sejak  Indische  sampai  Indonesia
(Jakarta: Kompas, 2005)
Klooster,  H.A.J. Bangsa  Indonesia  Menulis Sejarahnya Sendiri. Draf terjemahan oleh Suhardi (1992) Kung, Hans. Etika Ekonomi dan Politik Global: Mencari Visi Baru bagi Kelangsungan  Agama  di  Abad  XXI (Yogyakarta:  Qalam,  2002),  hlm. 160. Lihat juga Subekti, “Bagaimana Menyikapi Overproduksi” Loomba, Ania. Kolonialisme/ Pascakolonialisme (Yogyakarta: Bentang, 2003) Morrow,  R. Critical  Theory  and  Methodology (Newbury  Park,  Calif:  Sage,  1994). Lihat  juga  W.L.  Neuman, Social Researh  Methods:  Qualitative  and Quantitative  Approaches (Boston:
Allyn & Bacon,1994). Neuman,  W.  Lawrence. Social  Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, 2nd edition (Boston-London-Toronto- Sydney-Tokyo-Singapore: Allyn and  Bacon,  1994),  hlm.  71.  Lihat juga Chris Barker, Cultural Studies:
Theory  and  Practice (London- Thousand  oaks-New  Delhi:  SAGE,
2000) Purwanto,  Bambang.  “Sejarawan  Akademik dan  Disorientasi  Historiografi: Sebuah Otokritik”, Pidato Pengukuhan  Jabatan  Guru  Besar pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada (Yogyakarta: 28 September 2004).
24 | JURNAL AGASTYA VOL 6 NO 1 JANUARI 2016
_________ & Asvi Warman Adam, Menggugat Historiografi Indonesia (Yogyakarta: Ombak, 2005). Rendra,  W.S. Rakyat  belum  Merdeka: Sebuah Paradigma Budaya (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000).
Sharpe, Jim “History from Bellow”, dalam:
Peter  Burke, New  Perspectives on Historical Writing (Cornwall: Polity Press, 1991) Slamet  Subekti,  “Bagaimana  Menyikapi Overproduksi Historiografi dalam Era Postmodern: Pembelajaran  dari  Perspektif F.R.  Ankersmit  untuk  Proyeksi Diri  Keindonesiaan”,  makalah disampaikan  pada Konferensi Nasional  Sejarah  VIII (Jakarta: 14-17 Nopember 2006). Sulistiyono,  Singgih  Tri.  “Writing  of Indonesian  Maritime  History and  National  Integration  in  the Era  of  Regional  Autonomy”, paper disampaikan pada The 2 nd International  Conference  on Indonesia: Democratic Transition and Structural Reformation (Universitas Diponegoro  Semarang,  7-8  Juli 2004), hlm. 6-7. __________,  “Sejarah  Maritim  Nusantara: Perkembangan dan Prospeknya”, makalah dipresentasikan  pada Seminar Arkeologi Maritim yang diselenggarakan oleh Departemen  Arkeologi  Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas  Indonesia  (Jakarta: 15 Januari 2008). Tjiptoherijanto,  Prijono.  “Economic  Crisis in Indonesia: General Consequence of  People’s  Life  and  Pilicy Implications”, paper dipresentasikan pada The Conference on the Modern Economic  History  of  Indonesia (Yogyakarta: 26-28 Juli 1999)