Vol. 2 No. 5 (2022) https://doi.org/10.35877/454RI.daengku1177

## The Implementation of the SI-CANTIK Application as an Employee Management Innovation in the Bogor Regency Government
Rusliandy * & Muhammad Zulfikar
Department of Public Administration, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

## Abstract
This study aims to analyze the implementation of the SI-CANTIK application as a personnel management innovation in the Bogor Regency  Government.  The  research  method  used  is  descriptive  qualitative  with  data  collection  techniques  using  observations, interviews, and literature studies. The results show that implementing the SI-CANTIK application has effectively impacted local governments  and  ASN.  In  an  implementation,  there  are  still  problems  such  as:  (1)  the  SI-CANTIK  application  has  not  been integrated with other personnel service applications. (2) ASN individuals have other smartphones and leave them for attendance. (3) Attendance data for employees who do not come to work without information on the application have not been followed up by their  direct  supervisor.  (4)  the  input  of  the  team  member's  daily  work  reports  has  not  been  able  to  describe  the  achievement  of organizational  performance.  To  overcome  these  problems,  several  strategies  can  be  carried  out:  (1)  integrating  the  SI-CANTIK application with other applications to make the implementation of personnel management more comprehensive. (2) It is necessary to  revise  Bogor  Regent  Regulation  Number  42  of  2019,  which  regulates  superiors  who  do  not  take  action  against  disciplinary violators,  and  the  disbursement  of  TPP  is  postponed.  Another  thing  that  needs  to  be  regulated  is  categorizing  the  behavior  of leaving smartphones for attendance as a form of disciplinary violation, subject to disciplinary sanctions, and not being given TPP within  a  specific  time,  (3)  the  SI-CANTIK  application's  development  by  considering  the  organizational  performance  targets contained in the RPJMD and the organization's Strategic Plan associated with team member performance targets.
Keywords: Aplikasi SI-CANTIK, Inovasi Manajemen Kepegawaian

## 1. Pendahuluan *
Pengelolaam  kepegawaian  pada  pemerintah  daerah  saat  ini  dihadapkan  pada  era  society  5.0,  yaitu  era  dimana teknologi  informasi  sebagai  bagian  dari  manusia  (Yunda,  2019).    Sehingga  muncul  model e-human  resources management atau E-HRM yaitu pengembangan aplikasi teknologi dalam pengelolaan kepegawaian, yang beguna bagi pengelola kepegawaian maupun pegawai itu sendiri (Strohmeier, 2007). E-HRM memiliki dampak positif diantaranya meminimalisir  biaya  administrasi,  peningkatan  produktifitas  kerja,  mempercepat  waktu  proses,  memperbaiki pengambilan  keputusan  kepegawaian,  mempercepat  pelayanan  kepegawaian,  serta  pengelolaan  kepegawaian  lebih hemat, fleksibel, strategik dan berorientasi pada pegawai (Shrivastava & Shaw, 2003).
Penerapan  E-HRM  pada  pemerintah  daerah  kabupaten  Bogor  dilakukan  dengan  pembangunan  dan  pengembangan aplikasi  SI-CANTIK.  Aplikasi  ini  dapat  dikategorikan  sebagai  inovasi  di  bidang  manajemen  kepegawaian,  yang sebelumnya  dilakukan  secara  tradisional  atau  manual  (absensi  manual,  penyusunan  SKP  dan  evaluasinya  dilakukan manual) bergeser dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis android. Hal ini tentunya memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dan  ASN. Bagi pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pengelolaan kepegawaian  lebih hemat (aspek penyediaan  mesin absensi,  meminimalisir penggunaan kertas), data lebih akurat, evaluasi disiplin dan kinerja lebih detail, komprehensif dan cepat. Bagi ASN dapat mempermudah layanan kepegawaian (absensi, kinerja, cuti,  dinas  luar,  dan  lainnya),  update  data  kepegawaian  secara realtime .  Aplikasi  SI-CANTIK  juga  sebagai implementasi  dari  kebijakan  Pemerintah  Pusat  yaitu one  agency  one  innovation bagi  suatu  organisasi  publik (Immanuddin, 2006).
Implementasi aplikasi SI-CANTIK berawal dari pembangunan 2 aplikasi sebelumnya di bidang disiplin dan kinerja. Kedua  aplikasi  tersebut  berintegrasi  dan  efektif  dilaksanakan  pada  tahun  2020.  Namun  dalam  implementasinya, aplikasi  SI-CANTIK  menghadapi  berbagai  kendala  diantaranya:  (a)  kendala  dari  penyedia  aplikasi  yaitu  sering
* Corresponding author.
E-mail address : rusliandy1980@gmail.com
bermasalah atau sedang dalam perbaikan, atau input data pegawai yang membutuhkan waktu yang lama, (b) kendala dari para ASN diantaranya masih ada ASN yang menggunakan handphone lama dan belum smartphone , jarak rumah dengan  tempat  kerja  yang  jauh  menjadi  keluhan,  keluhan  biaya  untuk  membeli  kuota,  daerah tugas  sulit  sinyal  dan berbagai  keluhan  lainnya.  Walaupun  dihadapkan  pada  berbagai  kendala,  aplikasi  SI-CANTIK  memiliki  dampak positif bagi manajemen kepegawaian, diantaranya: (a) pegawai lebih berdisiplin (b) pegawai lebih fokus dalam input aktivitas  atau  kegiatan  pada  aplikasi,  (c)  pemrosesan  dinas  luar  dan  cuti  teridentifikasi  langsung  oleh  Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) sebagai penyelenggara manajemen kepegawaian di Kabupaten Bogor, (d) memudahkan audit kepegawaian, (e) data pegawai lebih akurat.
Penelitian  mencoba  menganalisis  implementasi  aplikasi  SI-CANTIK  berdasarkan  model  Van  Metter  dan  Van  Horn yang  manyatakan  implementasi  kebijakan  dipengaruhi  oleh  standar/ukuran  dan  sasaran-sasaran  kebijakan,  sumber daya,  karakteristik/sifat  implementator  kebijakan,  komunikasi  antar  organisasi  terkait,  sikap  dan  karakteristik pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial serta politik. Lokus penelitian pada pemerintah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa  Barat,  dengan  fokus  penelitian  untuk  melihat  dan  menganalisis  implementasi  aplikasi  SI-CANTIK  sebagai inovasi manajemen kepegawaian.

## 2. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah observasi partisipan, studi pustaka dan wawancara mendalam tehadap informan. Objek penelitian adalah pada Badan Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Kabupaten  Bogor  untuk  melihat  bagaimana  implementasi aplikasi  SI-CANTIK  sebagai  bentuk  inovasi  dalam  manajemen  kepegawaian.  Kabupaten  Bogor  dipilih  karena memiliki jumlah ASN yang cukup banyak yaitu 17.814 ASN yang tersebar pada 32 perangkat daerah, 40 Kecamatan, 1.537  sekolah  dasar,  103  SMP,  101  Puskesmas,  4  RS  (BPS,  2022).  Adapun  Pisau  analisis  yang  digunakan  adalah model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn.

## 3. Pembahasan dan Diskusi

## 3.1. Konsep Aplikasi SI-CANTIK
SI-CANTIK  adalah  kepanjangan  dari  Sistem  Informasi  Catatan  Disiplin  dan  Kinerja  Elektronik  yang  dibangun  dan dikembangkan oleh Badan  Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor. SI-CANTIK merupakan aplikasi realtime untuk mengukur kehadiran pegawai dengan memanfaatkan teknologi GPS, dan  disesuaikan  dengan  peraturan  perundang-undangan  bidang  kepegawaian  pada  organisasi  publik.  Aplikasi  ini integrasi  dari  2  aplikasi  yaitu  aplikasi  Laporan  Harian  Kinerja  Pegawai  (LHKP)  dan    aplikasi  presensi.  Aplikasi LHKP  dibangun  dengan  latar  belakang  perlunya  catatan  kerja  harian  PNS  sebagai  dasar  dan  instrumen  pemberian tambahan  perbaikan  penghasilan  (TPP)  pada  pemerintah  Kabupaten  Bogor.  Sementara  aplikasi  presensi  dibangun sebagai  dasar  perhitungan  kehadiran  dan  ketidakhadiran  PNS  yang  akan  diperhitungkan  dalam  pemberian  TPP, maupun  penjatuhan punishment bagi  PNS  yang  melanggar.  Aplikasi  presensi  pada  awalnya  menggunakan  mesin absensi  sidik  jari  yang  dapat  melaporkan  kehadiran  dan  ketidakhadiran  secara  langsung.  Namun  dalam implementasinya  menghadapi  berbagai  kelemahan  dan  hambatan,  sehingga  bergeser  menggunakan  absensi  berbasis mobile .
Aplikasi  LHKP  dan  aplikasi  presensi  digunakan  secara  terpisah  dan  memiliki  beberapa  kelemahan.  Kelemahan aplikasi LHKP yaitu (a) Pencatatan harian kinerja belum terintegrasi dengan perencanaan kinerja yang tertuang dalam SKP,  (b)  banyak  pegawai  yang  mencatat  kinerja  harian copy  paste dari  kinerja  bawahan.  Sementara  kelemahan aplikasi  presensi  adalah:  (a)  Belum  semua  perangkat  daerah  atau  unit  kerja  dipasang  mesin  absensi  sidik  jari, dikarenakan  keterbatasan  anggaran;  (b)  absensi  sidik  jari  sering  mengalami  kerusakan  baik  karena  tersambar  petir atau  oknum  pegawai  yang  nakal,  (c)  biaya  cukup  besar  untuk  pembelian  dan  atau  pemeliharaan  absensi  sidik  jari untuk seluruh perangkat daerah termasuk sekolah (d) kesulitan pegawai jika harus dinas luar sementara absensi harus ke kantor terlebih dahulu. Begitupun kelemahan absensi yang tidak bisa mencatat absensi pegawai yang berasal dari perangkat  daerah  lain,  sementara  pegawai  tersebut  sedang  rapat  pada  perangkat  daerah  tersebut.  Berdasarkan permasalahan-permasalahan  sebagaimana  dikemukakan,  serta  seiring  dengan  pesatnya  perkembangan  teknologi informasi,  Pemerintah  Kabupaten  Bogor  mengembangkan  aplikasi  presensi  berbasis  android  dengan  menggunakan teknologi GPS sebagai dasar pegawai melakukan absensi sesuai dengan titik lokasi yang telah ditentukan. Pemerintah Kabupaten  Bogor  juga  mengembangkan  aplikasi  LHKP  yang  terintegrasi  dengan  SKP,  kedua  aplikasi  tersebut (presensi dan LHKP) diintegrasikan menjadi aplikasi dengan nama SI-CANTIK.
Implementasi SI-CANTIK sebagai praktek manajemen kepegawaian khususnya manajemen disiplin dan kinerja di era digital. SI-CANTIK mampu meningkatkan keakuratan data kehadiran pegawai dan meningkatkan objektivitas dalam penilaian kinerja pegawai di  lingkungan Pemerintah  Kabupaten Bogor. Data disiplin dan kinerja tersebut dilakukan secara realtime dan berkala untuk mempermudah pengelola kepegawaian melakukan monitoring dan evaluasi disiplin dan kinerja. Pada akhirnya diharapkan  akan  meningkatkan kualitas pelayanan organisasi publik kepada  masyarakat. Adapun  fitur-fitur  yang  terdapat  pada  aplikasi  SICANTIK  dibagi  menjadi  2  bagian  utama,  yaitu: pertama, Fitur presensi  terdiri  dari;  (a)  absensi  yang  didalamnya  dibagi  menjadi  beberapa  jenis  absensi  seperti Work  From  Office (WFO),  WFH,  Dinas  Luar,  pendidikan  dan  pelatihan,  Cuti,  dan  Sakit,  (b)  terdapat  fitur  agenda  kerja,  pengaturan skema  kerja  atau  shift,  laporan  absensi  masing-masing  pegawai,  dan  pengaduan/klaim  absen,  (c)  Terdapat  fitur khusus bagi pegawai yang memiliki staf/bawahan yang terdiri dari fitur persetujuan bawahan untuk pengajuan WFH dan Dinas Luar, fitur presensi bawahan untuk mengabsenkan bawahan  yang terkendala dengan aplikasinya, (d) fitur pengawasan terhadap bawahan, dan fitur broadcast untuk menyampaikan informasi ataupun perintah kepada bawahan melalui aplikasi. Kedua , fitur kinerja terdiri dari: (a) fitur input aktivitas harian (LHKP) dan rekap aktivitas harian, (b) Khusus  untuk  pegawai  yang  memiliki  bawahan/staf  terdapat  tambahan  fitur  yaitu  fitur  verifikasi  aktivitas bawahan/staf. Pemerintah kabupaten Bogor, selain mengembangkan aplikasi SI-CANTIK berbasis android, juga telah mengembangkan  aplikasi  SI-CANTIK  berbasis  Web  yang  kegunaannya  lebih  diperuntukan  bagi  pengelola kepegawaian  dalam  mengelola  data  kehadiran  dan  data  kinerja  pegawai,  serta  untuk  melakukan  monitoring  dan evaluasi disiplin dan kinerja pegawai di lingkungan pemerintah kabupaten Bogor.
Aplikasi  SI-CANTIK  dimanfaatkan  juga  untuk updating data  kepegawaian  dan  pengumuman  berbagai  informasi  di bidang kepegawaian. Aplikasi menjadi media yang strategis dalam update data kepegawaian  dikarenakan aplikasi ini dibuka  minimal  2  kali  dalam  sehari  oleh  seluruh  pegawai.  Pada  saat  pelaksanaan  pendataan  ulang  pegawai  negeri sipil  secara  elektronik  yang  digagas  Badan  Kepegawaian  Negara  (BKN),  aplikasi  SI-CANTIK  sangat  membantu BKPSDM  Kabupaten  Bogor.  Aplikasi  ini  juga  dimanfaatkan  sebagai  sarana  sosialisasi  berbagai  informasi kepegawaian  baik  informasi  pendidikan,  kepangkatan,  pengembangan  kompetensi,  dan  kebijakan-kebijakan kepegawaian  lainnya.  Dalam  aplikasi  ini  juga  dapat  disisipkan  berbagai  video  informasi  kepegawaian  atau petunjuk/panduan berbagai pelayanan kepegawaian.

## 3.2. Aplikasi SI-CANTIK sebagai Inovasi Manajemen Kepegawaian di Era Digital
Inovasi  diartikan  sebagai  ide,  gagasan,  proses  kreatif  yang  diterapkan  untuk  memperbaiki  suatu  produk/proses  dan jasa (robbins, 1994),  yang  berbeda dan/atau  modifikasi dari  yang sudah ada  (Peraturan Pemerintah, 2019), diterima sebagai  sesuatu hal  yang  baru untuk diadopsi  (Rogers, 1983). Inovasi  juga diartikan  sebagai  berbagai pembaharuan dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dalam  rangka  meningkatkan  kinerja  (UUD,  2014). Era  digital  sebagai era  yang  memanfaatkan  teknologi  informasi  dan  penggunaan  informasi  secara  elektronik  (Lau,  2016),  telah memberikan  tantantang  dan  mendorong  pengelola  kepegawaian  untuk  melakukan  berbagai  inovasi  dalam penyelenggaraan menajemen kepegawaian khususnya pada manajemen disiplin dan kinerja (Norman, 2022). Kondisi ini  dipacu  juga  dengan  Pandemi  covid-19  yang  telah  menciptakan  kebijakan Work  From  Home (WFH).  Era  digital dan  pandemi  Covid-19  memberikan  tantangan  bagi  organisasi  dan  pengelola  kepegawaian  diantaranya  memantau disiplin  kinerja  pegawai  saat  WFH  atau  saat  tidak  adanya  mesin  absensi,  mengukur  dan  memastikan  target  kinerja dapat tercapai (Norman, 2022).
Dalam  menghadapi  tantangan  era  digital  dan  pandemi  covid-19,  pengelola  kepegawaian  harus  mampu  membangun dan  mengembangkan  manajemen  disiplin  dan  kinerja  dengan  memanfaatkan  tekbologi  informasi.  Hal  ini  dapat dilakukan dengan melakukan perubahan metode mesin absensi dari analog atau fingerprint ke absensi berbasis mobile dengan  penyimpanan  database  berbasis cloud (Norman,  2022).  Absensi mobile memiliki  sejumlah  kelebihan diantaranya  data  akurat,  komprehensif  tidak  memerlukan  mesin  absensi  atau  membuatkan  akun  pegawai (insighttalenta).
Implementasi  aplikasi  SI-CANTIK  pada  Pemerintah  Kabupaten  Bogor  dapat  dikategorikan  sebagai  suatu  bentuk inovasi di  bidang  manajemen kepegawaian, dikarenakan sejumlah hal diantaranya (Widodo, 2015): (a) Aplikasi SI- CANTIK  sebagai  suatu  ide,  gagasan  baru,  pembaharuan  dengan  memanfaatkan  teknologi  informasi  yang  diterima dan diimplementasikan pada seluruh perangkat daerah kabupaten Bogor (Rogers, 1983), dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (UUD, 2014), (b) aplikasi SI-CANTIK memiliki manfaat dan dampak positif dalam manajemen kepegawaian khususnya aspek disiplin, kinerja dan pelayanan kepegawaian yang lebih baik (c)  aplikasi  SI-CANTIK  mengatasi  sejumlah  permasalahan  atau  sebagai  solusi  dalam  manajemen  kepegawaian khususnya aspek disiplin, dan kinerja (d) aplikasi digunakan secara berkesinambungan yaitu digagas tahun 2020 dan
terus berlangsung sampai dengan saat ini dengan sejumlah pengembangannya, (e) aplikasi tidak berbenturan dengan regulasi  kepegawaian  bahkan  sebaliknya  mengakselerasi  implementasi  kebijakan  kepegawaian,  (f)  aplikasi  dapat direplikasi pada pemerintah daerah lain.
Aplikasi SI-CANTIK lahir untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi sebelumnya yaitu : (a) implementasi disiplin  pegawai  dihadapkan  pada  metode  mesin  absensi  pegawai  yang  mahal  dan  memiliki  berbagai  kelemahan, atasan  tidak  melakukan  tindakan  terhadap  pegawai  yang  melakukan  pelanggaran  disiplin,  (b)  biaya  pengadaan  dan pemeliharaan  mesin  absensi finger  frint yang  cukup  mahal.  Di  sisi  lain  mesin  rentan  mengalami  kerusakan  baik disengaja  oleh  pegawai  atau  karena  faktor  cuaca seperti  petir,  (c)  evaluasi  kehadiran  pegawai  dengan  jumlah  besar membutuhkan  pegawai  yang  cukup  banyak  untuk  mengidentifikasi  pegawai  yang  melakukan  pelanggaran,  (d) beradaptasi dan memanfaatkan teknologi informasi dalam manajemen kepegawaian.
Keberhasilan  implementasi  aplikasi  SI-CANTIK  ditentukan  oleh  (Widodo,  2016):  pertama, people keberhasilan implementasi  aplikasi  SI-CANTIK  pada  pemerintah  kabupaten  Bogor  ditentukan  oleh  orang-orang  yang  terlibat diantaranya:  (a)  operator  pada  BKPSDM  memiliki  kemampuan  teknis  di  bidang  teknologi  informasi  dan  ikut membangun  serta mengembangkan aplikasi SI-CANTIK,  (b) Kepemimpinan Kepala BKPSDM  yang komitmen dan konsisten untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pengelolaan kepegawaian (c) admin pada perangkat  daerah  yang  komitmen,  dan  kosisten  mengingatkan  ASN  di  lingkungannya  untuk  selalu  menggunakan aplikasi  setiap  harinya.  Kedua, Process. Ketiga, Culture .  Implementasi  aplikasi  SI-CANTIK  berbarengan  dengan perhitungan  pemberian  dan  pencairan  TPP  telah  mengubah  budaya  ASN.  PNS  menjadi  konsisten  dan  aktif  untuk selalu  menggunakan  aplikasi  SI-CANTIK,  dan  memiliki  kekhawatiran  adanya  pengurangan  jika  lupa menggunakannya.

## 3.3. Implementasi Aplikasi SI-CANTIK
Kinerja  suatu  kebijakan  akan  sangat  dipengaruhi  oleh  beberapa  variabel  berikut  (Meter  &  Horn,  1975)  (a) standar/ukuran  dan  sasaran-sasaran  kebijakan.    Terdapat  standar  dan  sasaran  yang  jelas  dan  terukur,  serta  ukuran tersebut realistis dengan sosio-kultural pada level pelaksana kebijakan, (b) sumber-sumber daya. Adanya kemampuan memanfaatkan  sumber  daya  yang  ada  diantaranya  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas,  sumber  daya  keuangan, sumber  daya  waktu,  serta  sumber  daya  lainnya,  (c)  karakteristik/sifat  implementor  kebijakan  (d)  komunikasi  antar organisasi  terkait  dan  kegiatan-kegiatan  pelaksanaan.  Terjaring  komunikasi  dan  dukungan  yang  baik  dari  berbagai stakeholder  atau  organisasi  terkait  dalam  implementasi  kebijakan,  (e)  sikap  para  atau  karakteristik  pelaksana  (f) lingkungan ekonomi, sosial dan politik (Rusli, 2015).

## 3.4. Standar/Ukuran dan Sasaran-Sasaran Kebijakan
Aspek  standar/ukuran  dan  sasaran  kebijakan  bahwa  implementasi  aplikai  SI-CANTIK,  termasuk  fitur-fitur didalamnya telah mempedomani berbagai regulasi sebagai berikut:

## Manajemen Disiplin
Ukuran dan standar disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diimplementasikan dalam aplikasi SI-CANTIK, diatur oleh sejumlah regulasi dan  pengaturannya sebagai  berikut; (a)  peraturan  Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mengatur : (1) 17 Kewajiban dan 14 Larangan yang harus ditaati oleh PNS. Salah satunya  adalah  kewajiban  masuk  kerja,  serta  ketentuan  keterlambatan  dan  pulang  lebih  cepat  yang  dapat dikumulatifkan  apabila  mencapai  7,5  jam  dikategorikan  sebagai  tidak  masuk  tanpa  keterangan  selama  1  hari  dan berlaku  kelipatannya,  (b)  Jenis  Sanksi  hukuman  disiplin  bagi  PNS  yang  melanggar  disiplin,  (c)  kewajiban  atasan langsung  untuk  melakukan  pemanggilan,  pemeriksaan  dan  penjatuhan  hukuman  disiplin  terhadap  PNS  yang melakukan  pelanggaran  disiplin,  (d)  sanksi  bagi  atasan  langsung  jika  tidak  melakukan  tindakan  terhadap  PNS bawahannya  yang  melakukan pelanggaran disiplin; (2)  Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2021 dan 24 Tahun 2017  tentang  Cuti  Pegawai  Negeri  Sipil  mengatur  (1)  jenis  cuti.  (2)  tata  cara  permintaan  dan  pemberian  cuti.  (3) jumlah hari dari  masing-masing  jenis cuti. (4)  hak atas cuti, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2021 mengatur tentang sistem kerja dan ketentuan disiplin baik pada saat Work  From  Home (WFH)  atau  pada  saat Work  From  Office (WFO).  Peraturan  Bupati  Bogor  42  Tahun  2019 mengatur:  (1)  kewajiban  seluruh  PNS  dan  PPPK  untuk  melakukan  absensi  melalui  aplikasi  SI-CANTIK.  (2) ketentuan tidak masuk kerja karena keadaan tertentu, (3) kewajiban mengisi laporan harian kinerja pegawai (LHKP). (4) perhitungan TPP berdasarkan disiplin dan kinerja yang dihitung secara langsung pada aplikasi SI-CANTIK.

## 3.5. Manajemen Kinerja
Ukuran dan standar kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diimplementasikan dalam aplikasi SI-CANTIK, diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 dan PerMenPAN dan RB Nomor 8 Tahun 2021 yang  mengatur : (1)  kewajiban  ASN  menyusun  SKP  di  awal  tahun.  (2)  kewajiban  melaksanakan  pengukuran  kinerja  ASN  secara periodik (3) pelaporan kinerja. Berbagai regulasi kepegawaian sebagaimana dikemukakan, sudah sangat jelas memuat ukuran dan sasaran kebijakan. Ukuran dan sasaran tersebut kemudian diterjemahkan dalam aplikasi sebagai panduan dalam implementasi aplikasi SI-CANTIK. Dalam prakteknya, walaupun SI-CANTIK telah menampilkan ukuran dan sasaran  kebijakan  yang  sudah  jelas,  namun  masih  saja  data  kehadiran/ketidakhadiran  tidak  ditindaklanjut  dengan pembinaan  disiplin  oleh  atasan  langsung.  Atasan  langsung  seharusnya  melakukan  tindakan  tahapan  pembinaan terhadap  pegawai  yang  tidak  masuk  secara  bertahap  (PP  94  Tahun  2021).  Hal  lain  yang  perlu  mendapat  perhatian adalah  dari  aspek  kinerja,  Input  LHKP  dalam  SI-CANTIK  belum  menggambarkan  kinerja  organisasi  dan  capaian target  kinerja  organisasi.  Yang  tergambar  dalam  aplikasi  baru  capaian  target  kinerja  pegawai  atau individu.  Hal  ini sering menciptakan fenomena kinerja pegawai/individu dominan atau bahkan seluruhnya bernilai baik, namun ketika dilihat kinerja organisasi lambat atau bahkan banyak target organisasi tidak tercapai atau dengan kriteria kurang baik. Pengembangan aplikasi SI-CANTIK kedepan, harus mampu mengintegrasikan capaian target kinerja pegawai dengan organisasi.

## 3.6. Sumber-Sumber Daya
Aspek sumber daya manusia, terdapat 70 Pegawai pada BKPSDM Kabupaten Bogor yang menyelenggarakan urusan di bidang kepegawaian termasuk dalam mengelola aplikasi SI-CANTIK, dan melibatkan 1 operator atau admin pada 36 perangkat daerah/Rumah Sakit Umum Daerah dan 40 kecamatan. Sehingga jika dijumlahkan terdapat 146 pegawai yang mengelola aplikasi SI-CANTIK. Sumber daya terpenting lainnya yang mampu mendorong pelaksanaan aplikasi SI-CANTIK  adalah  sumber  daya  anggaran  yang  terdiri  dari  :  pertama,  anggaran  untuk  penyediaan  aplikasi  beserta sarana  prasarananya.  Kedua,  anggaran  untuk  pemberian  tambahan  perbaikan  penghasilan  (TPP)  yang  besarannya ditentukan  dari  pelaksanaan  dan  kepatuhan  penggunaan  SI-CANTIK,  baik  dari  aspek  disiplin  maupun  kinerja (Peraturan Bupati Bogor, 2019). Dari aspek sarana prasarana, bahwa BKPSDM memenuhi berbagai keperluan dalam pengembangan  E-HRM.  Hal  ini  dapat  diidentifikasi  dengan  tersedianya  100  unit  komputer  yang  diperuntukan rekruitmen  pegawai,  sejumlah  server  yang  memadai,  ruangan  dengan  fasilitas  AC  dan  sarana  pendukung  lainnya. Namun  yang  perlu  diperhatikan  adalah  saat  ini  aplikasi  SI-CANTIK  belum  terintegrasi  dengan  sistem  informasi layanan  lainnya  yang dimiliki  BKPSDM Kabupaten Bogor diantaranya sistem aplikasi  masuk dan keluar PNS  antar instansi (SI-MENTARI), aplikasi seleksi jabatan pimpinan tinggi dan lainnya.

## 3.7. Karakteristik/Sifat Implementor Kebijakan
Implementator  aplikasi  SI-CANTIK  adalah  BKPSDM  dan  76  perangkat  daerah  khususnya  pejabat administrator/pengawas  yang  memiliki  tugas  fungsi  pembinaan  pegawai  di  lingkungan  perangkat  daerah.  Dengan demikian  baik  BKPSDM  maupun  perangkat  daerah  memiliki  misi  dan  tujuan  yang  sama  yaitu  pembinaan kepegawaian bagi PNS dan PPPK.
Terkait tata  kerja  dan  tata  laksana,  aplikasi  SI-CANTIK  telah  dituangkan  di  dalam  regulasi  diantaranya  (Perbup  42 Tahun 2019);
1. Tata  cara  pencairan  TPP  diantaranya  adanya  berita  acara  verifikasi  data  (kehadiran,  pengisian  LHKP)  pada aplikasi  SI-CANTIK  antara  BKPSDM  dengan  perangkat  daerah.  Dilanjutkan  dengan  adanya  permohonan pencairan dari Kepala Perangkat Daerah.
2. Adanya kewajiban pengawasan yang harus dilakukan diantaranya: (1) pengawasan melekat oleh atasan langsung secara berjenjang, baik untuk kehadiran maupun verifikasi LHKP, (2) pengawasan fungsional.
3. Terhadap  pegawai  yang  melakukan  pelanggaran  dan  atasannya  tidak  melakukan  tindakan,  akan  diingatkan  oleh BKPSDM  yang  ditujukan  kepada  kepala  perangkat  daerah  untuk  melakukan  tindakan  pembinaan  terhadap pegawai yang melanggar.

## 3.8. Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan
Implementator  SI-CANTIK  adalah  Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  (BKPSDM) Kabupaten  Bogor  dengan  melibatkan  76  perangkat  daerah  (Dinas/Badan/Rumah  Sakit/Kecamatan)  yang  ada  di lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Bogor.  Dengan  demikian,  diperlukan  komunikasi  yang  efektif  dari  76  perangkat daerah tersebut dalam rangka efektifitas implementasi aplikasi SI-CANTIK. Bentuk koordinasi dan komunikasi yang dilakukan selama ini diantaranya:
1. Sosialisasi  regulasi  kepegawaian  dan  aplikasi  SI-CANTIK  kepada  seluruh  pimpinan  perangkat  daerah,  pejabat administrator  dan  pejabat  pengawas  yang  memiliki  tugas  fungsi  pembinaan  kepegawaian.  Sosialisasi  tersebut ditindaklanjuti dengan sosialisasi kembali di lingkungan perangkat daerah masing-masing.
2. Dibangun  buku  panduan  dan  video  simulasi  aplikasi  SI-CANTIK  oleh  BKPSDM  yang  disebarluaskan  melalui media sosial seperti whatsapp, youtube, website dan lainnya.
3. Dibangun  group  whatsapp  bagi  admin  perangkat  daerah  dan  operator  BKPSDM,  sebagai  media  diskusi  dan konsultasi terkait aplikasi SI-CANTIK dan regulasi di bidang kepegawaian.
4. Dilakukan rapat koordinasi secara periodik baik luring maupun daring terkait verifikasi bersama untuk penentuan besaran TPP yang dapat dicairkan.

## 3.9. Sikap atau Karakteristik Para Pelaksana
Sasaran  kebijakan  dalam  implementasi  SI-CANTIK  adalah  seluruh  ASN  Kabupaten  Bogor  yang  berjumlah  17.814 ASN,  terdiri  dari  14.989  PNS  dan  2.825  PPPK  (BKPSDM,  2022).  Saat  ini  jumlah  agen  pelaksana  aplikasi  SI- CANTIK  adalah  70  pegawai  BKPSDM  dan  76  pegawai  dari  perangkat  daerah  (masing-masing  1  admin).  Para pelaksana  tentunya  harus  mampu  menguasai  komputer  dan smart  phone .  Hal  ini  dalam  rangka  membantu  dan memberikan  informasi  serta  memandu  para  PNS  yang  membutuhkan  informasi/panduan  dalam  pelaksanaan  SI- CANTIK.  Selain  memahami  komputer  dan smart  phone ,  para  pelaksana  juga  harus  mampu  menguasai  berbagai regulasi  di  bidang  kepegawaian.  Hal  ini  dalam  rangka  tindak  lanjut  hasil  aplikasi  SI-CANTIK  bagi  pegawai  yang tidak hadir, serta membantu dan memandu kepala perangkat daerah dalam pembinaan kepegawaian di lingkungannya. Hal  yang  perlu  mendapat  perhatian  adalah  perilaku  sasaran  kebijakan  diantaranya:  (a)  ada  oknum  ASN  yang memanfaatkan  celah  atau  kelemahan  absensi  berbasis mobile ,  yaitu  dengan  membeli smartphone khusus  absen  dan dititipkan  ke  petugas  kebersihan  atau  pegawai  lainnya  untuk  melakukan  absensi  setiap  hari,  sehingga  tidak  ada keterlambatan  dan  pemotongan  TPP,  (b)  Masih  terdapat  ASN  terlebih  oknum  pejabat  yang  pengisian  LHKP  nya diinputkan  oleh  staf,  (c)  Masih  terdapat  atasan  langsung  yang  tetap  meloloskan  verifikasi  LHKP  terhadap  pegawai yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana yang diinputkan dalam LHKP.

## 3.10. Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik
Kebijakan  absensi  berbasis mobile di  era  digital  menjadi  suatu  keharusan,  terlebih  Kabupaten  Bogor  memiliki  40 kecamatan dan lebih dari 1500 sekolah negeri, dengan jumlah pegawai yang mencapai 17.814 ASN. Absensi berbasis mobile memberikan  kemudahan  dalam  pembinaan  disiplin  ASN,  dengan  biaya  pengadaan  absensi  yang  jauh  lebih efisien  bagi  pemerintah  daerah.  Hal  ini  juga  didorong  oleh  Pemerintah  Pusat  agar  pemerintah  dalam  menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dari aspek hukum dan pemerintahan, bahwa aplikasi SI-CANTIK lahir  berbarengan  dengan  kebijakan  pencegahan  dari  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  berupa  peniadaan honorarium  menjadi  kebijakan  TPP  dalam  rangka  menghindari  berbagai  penyimpangan  dalam  pelaksanaan honorarium  kegiatan.  Bahwa  implementasi  kebijakan  TPP  tersebut,  dalam  prakteknya  sangat  dibantu  dengan keberadaan  SI-CANTIK,  khususnya  dalam  perhitungan  besaran  pencairan  TPP  bagi  PNS.  Dari  aspek  politik  dan ekonomi,  kebijakan  TPP  dan  SI-CANTIK  memberikan  aksesibilitas  dari  para  ASN  bagi  kepala  daerah  penggagas. Hal  ini  dikarenakan  dari  aspek  ekonomi,  para  ASN  terbantu  kesejahteraannya  untuk  kebutuhan  pangan,  sandang maupun  papan.  Bahkan  berbagai  Bank  Pemerintah/pemerintah  daerah  menawarkan  berbagai  bentuk  kemudahan dalam kepemilikan rumah/kendaraan atau konsuntif lainnya bagi para ASN.

## 4. Kesimpulan
Pada era Society 5.0, bentuk E-HR yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Bogor adalah Aplikasi SI-CANTIK, dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan dan tantangan manajemen kepegawaian khususnya aspek disiplin dan kinerja.  Aplikasi  SI-CANTIK  sebagai  solusi  atas  masalah  dan  tantangan  tersebut,  serta  memiliki  sejumlah  manfaat dan  dampak  positif  bagi  pemerintah  daerah  dan  ASN  Kabupaten  Bogor.  Dalam  implementasinya,  aplikasi  SI- CANTIK  masih  dihadapkan  pada  hal-hal  sebagai  berikut;  (a)  masih  terdapat  oknum  ASN  yang  memanfaatkan kelemahan aplikasi dengan  membeli smartphone tambahan dan dititipkan kepada petugas kebersihan untuk absensi. (b) Data kehadiran/ketidakhadiran pada aplikasi, belum ditindaklanjuti oleh atasan langsung, (c) input laporan harian kerja  pegawai  baru  mampu  mendeksripsikan  kinerja  pegawai,  dan  belum  mampu  mendeskripsikan  capaian  kinerja organisasi.  Dalam  rangka  lebih  mengefektifkan  implementasi  aplikasi  SI-CANTIK,  maka  beberapa  strategi  yang harus dilakukan adalah: (a) mengintegrasikan aplikasi SI-CANTIK dengan aplikasi lainnya agar lebih komprehensif pelaksanaan manajemen kepegawaian di Kabupaten Bogor,  (b) Perlu revisi kebijakan peraturan Bupati Bogor Nomor 42  Tahun  2019  diantaranya  atasan  yang  tidak  melakukan  tindakan  terhadap  bawahannya  yang  melakukan pelanggaran  disiplin,  pencairan  TPP  ditunda  sampai  dengan  disampaikannya  dokumen  tindak  lanjut  ke  BKPSDM Kabupaten Bogor. Hal lain yang perlu diatur adalah mengkategorikan perilaku menitipkan smartphone untuk absensi sebagai  bentuk  pelanggaran  disiplin  dan  dikenakan  sanksi  hukuman  disiplin  dan  tidak  diberikan  TPP  dalam  waktu tertentu,  (c)  pengembangan  aplikasi  SI-CANTIK  dengan  memperhatikan  target  kinerja  organisasi  yang  tertuang dalam RPJMD maupun Rencana strategis organisasi dihubungkan dengan target kinerja pegawai

## References
BPS. (2022). Kabupaten Bogor Dalam Angka . Bogor.
Immanuddin, M. One Agency One Innovation dan Telaah Keilmuannya. , Menpan. Go.Id § (2006).
Lau, J. (2016). Guidelines on information literacy for lifelong learning .
Meter,  D.  .  Van,  &  Horn,  C.  E.  Van.  (1975). The  Policy  Implementation  Process:  A  Conceptual  Framework . Administration Society.
Norman,  E.  el  al.  (2022). Organization  Strategy:  Designing  Dynamic  Roadmap  For  Success .  Indonesia:  Bintang Semesta Media.
Peraturan  Bupati  Bogor. Peraturan  Bupati  Bogor  Nomor  42  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Peraturan  Bupati Nomor  6  Tahun  2018  tentang  Pemberian  Tambahan  Penghasilan  Pegawai  Negeri  Sipil  dan  Calon  Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor . , (2019). Indonesia.
Peraturan Pemerintah. Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil . , (2019).
Rogers, E. M. (1983). Diffusion of Innovations . London: The Free Press.
Rusli,  B.  (2015). Kebijakan  Publik :  Membangun  Pelayanan  Publik  Yang  Responsif .  Bandung:  Hakim  Publishing Bandung.
Shrivastava, S., & Shaw, J. (2003). Liberating HR Through Technology. Human Resource Management Review .
Strohmeier, S. (2007). Research in e-HRM: Review and implications. Human Resource Management Review , 17 , 19– 37.
UUD. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah . , (2014). Indonesia.
Widodo, T. (2016). Inovasi Harga Mati : Sebuah Pengantar Inovasi Administrasi Negara . Indonesia: Rajawali Press.
Yunda,  N.  (2019).  Dampak  Revolusi  Industri  4.0  dan  Spciety  5.0  Menciptakan  Kesempatan  Baru  bagi  Indonesia. Kompasiana.Com . Retrieved from https://www.kompasiana.com/nadyarahma/26Mei2019