ECOCENTRISM ETHIC MASYARAKAT LOKAL DALAM PENGELOLAAN LAHAN GAMBUT DI KECAMATAN MANTANGAI KABUPATEN KAPUAS
Siti Aulia 1 , Ismar Hamid 2 , Setia Budhi 3
Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lambung Mangkurat Email : 1710415320027@mhs.ulm.ac.id
Abstrak, Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  cara  pandang  masyarakat  terhadap  ekosistem gambut  dan  menemukan  perilaku  ekosentrisme  dalam  pengelolaan  lahan  gambut  pada  masyarakat  di Kecamatan  Mantangai  Kabupaten  Kapuas  Provinsi  kalimantan  Tengah.  Penelitian  menggunakan pendekatan  kualitatif.  Penelitian  ditempuh  dalam  dua  tahap,  yakni desk  review dan  penelitian  lapangan dengan instrument observasi partisipan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada  masyarakat  lokal  Mantangai  eksis  pemikiran  dan  perilaku  yang  menjunjung  tinggi  nilai-nilai pengelolaan lingkungan gambut yang berkelanjutan. Terdapat dua corak pemikiran sekaligus yang eksis, yakni  pemikiran  yang  menunjukkan  cara  pandang  determinisme  lingkungan  dan  kepercayaan  terhadap nilai-nilai  moral  alam  yang  merupakan  wujud  ecocentrism  ethic.  Cara  pandang  tersebut  kemudian determinan terhadap praktik (baik) masyarakat lokal Mantangai mengelola lahan gambut. Terlihat pada sistem tata guna lahan yang di dalamnya terdapat bentuk-bentuk konservasi, eksistensi hukum adat Dayak Ngaju yang mampu meredam berkembangnya watak serakah pada masyarakat, praktik ladang berpindah yang  memberikan  kesempatan  bagi  ekosistem  gambut  untuk  memperbaiki  dirinya,  serta  pengelolaan sumber daya gambut secara terbatas. Cara pandang maupun praktik baik pengelolaan lahan gambut yang ada  pada  masyarakat  lokal  Mantangai  mampu  menyeimbangkan  antara  moral  ekonomi  dengan  moral ekolologis.
Kata kunci: etika lingkungan, ekosentrisme, moral ekologis, pengelolaan gambut, masyarakat Mantangai

## I. PENDAHULUAN
Masyarakat lokal dan praktek baiknya dalam mengelola lingkungan dinilai penting untuk dipromosikan sebagai upaya mengatasi krisis  lingkungan  dan  dampaknya  yang semakin  memburuk  dewasa  ini.  Menurut Ellen  dalam  Benyamin  (2018),  masyarakat lokal  cenderung  memiliki  pengetahuan tersendiri  dalam  pengelolaan  lingkungan. Masyarakat lokal lebih mampu menyesuaikan  dengan  keadaan  alam  karena sudah  sangat  mengetahui  kondisi  alam  di daerahnya. Masyarakat berdasarkan
pengetahuan lokalnya memiliki kemampuan analisis  tentang  perubahan  dan  degradasi
lingkungan  bahkan  sebelum  degradasi lingkungan terjadi sehingga mereka membuat adaptasi baru. Isu pengelolaan lahan gambut menjadi sorotan di tengah dampak perubahan iklim  yang  semakin  memburuk,  serta berbagai  bencana  ekologis  yang  erat kaitannya  dengan  degradasi  lahan  gambut, seperti bencana asap dan banjir yang melanda provinsi  Kalimantan  Selatan,  Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat dalam 2 (dua) tahun terakhir.
Berdasarkan laporan Susetyo (2020), luas lahan gambut di Indonesia diperkirakan 13,34  juta  hektar.  Gambut  memiliki  fungsi ekologis yang sangat vital bagi
PADARINGAN : Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/padaringan/index
keseimbangan  ekosistem  yaitu  sebagai pengendali  iklim,  banjir  dan  lain-lain. Ekosistem  gambut  menyimpan  ±60% cadangan  karbon  dunia.  Apabila  terjadi kebakaran  di  lahan  gambut  maka  karbon yang tersimpan di dalamnya akan terlepas ke udara. Belum lagi gas dari hasil pembakaran, yang  menjadikan  emisi  karbon  yang dihasilkan  menjadi  berlipat.  Gambut  sendiri memiliki  sifat  non-renewable  atau  tidak dapat  diperbaharui.  Meskipun  dilakukan restorasi karbon yang telah terlepas ke udara tentu tidak bisa dikembalikan lagi.
Selain  itu,  lahan  gambut  memiliki sifat  unik,  yakni  menyerap  air  saat  musim hujan  dan  kemudian  melepaskannya  saat musim  kemarau.  Dengan  demikian  lahan gambut  memiliki  fungsi  hidrologis  yang penting. Apabila gambut mengalami kerusakan,  baik  karena  disengaja  ataupun tidak  disengaja,  maka  fungsi  hidrologis tersebut  akan  hilang.  Selain  fungsi  ekologis tersebut,  tidak  sedikit  masyarakat  yang hidupnya bergantung pada pengelolaan lahan gambut.  Cara  pandang  dan  perilaku masyarakat dalam pengelolaan lahan gambut merupakan  hal  penting  yang  harus  disoroti dan dikaji secara kritis melihat laju kerusakan lahan  gambut  yang  masif  dan  dampaknya yang semakin nyata.
Asumsi mendasarnya adalah kerusakan-kerusakan  yang  terjadi  pada lingkungan  fisik  tidak  bisa  dipisahkan  dari perilaku  manusia  dalam  mengelolanya. Dalam  hal  ini,  kerusakan  fungsi  ekosistem gambut disebabkan oleh pemilihan- pemilihan  aktifitas  pemanfaatan  yang  tidak sesuai  dengan  karakteristik  alamiah  lahan gambut.  Adanya  anggapan  bahwa  lahan gambut  merupakan  lahan  yang  tidak  begitu produktif karena faktor kesuburan,
keasaman,  serta  tingkat  kesulitan  dalam pengelolaannya
membuatnya banyak dikonversi untuk tujuan-tujuan ekonomi.
Menurut  laporan  Pantau  Gambut (2020), pengeringan lahan gambut menyebabkan lapisannya menjadi lebih tipis. Lebih  jauh  kerusakan  lahan  gambut  juga menyebabkan  dampak  yang  nyata  seperti kebakaran,  banjir  dan  pencemaran  tanah, yang berpengaruh negatif terhadap kehidupan masyarakat. Hal tersebut dipertegas  oleh  Susetyo  (2020),  yang menyatakan  bahwa  perkebunan  sawit  di Kalimantan
berkontribusi terhadap mengeringnya hutan gambut yang kemudian menjadi penyebab lepasnya karbon dari lahan gambut.  Laporan  WRI  Indonesia  (2018), bahwa kebakaran lahan yang melanda Papua, Kalimantan  dan  Sumatera  terfokus  di  lahan gambut  yang  sudah  dikonversi  menjadi perkebunan  kelapa  sawit  dan  kayu  untuk industri  yang  kemudian  berdampak  pada terjadinya  degradasi  lingkungan  khususnya gambut.
Selanjutnya, Benyamine (2018) menyatakan  bahwa  kerusakan  lahan  basah sangat  berpengaruh  pada  kehidupan  warga masyarakat,  sedangkan  perusahaan  sawit tidak  akan  terganggu  karena  mereka  sudah membuat  ekosistem  buatan  yang  sesuai dengan perkembangan sawit dan kepentingan perusahaan. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa  alih  fungsi  lahan  gambut  tidak  bisa dipisahkan  dari  dampak  negatif  terhadap lingkungan  dan  masyarakat  lokal.  Meski demikian  pihak-pihak  yang  lain  tidak memberikan  perhatian  lebih  terhadap dampak  negatif  tersebut.  Mengingat  alih fungsi  lahan  diklaim  berkaitan  erat  dengan kepentingan masyarakat, khususnya kepentingan ekonomi.
Dalam  pemikiran  antroposentrisme, manusia  adalah  pusat  dari  alam  semesta sehingga manusia berhak memanfaatkan dan mengeksploitasi  alam  sepuasnya.  Hal  ini diperkuat oleh pernyataan Kant dalam Keraf (2002), bahwa manusia merupakan makhluk
PADARINGAN : Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/padaringan/index
rasional,  sehingga  manusia  diperbolehkan secara  moral  untuk  menggunakan  makhluk non-rasional  lainnya  untuk  mencapai  tujuan hidup  manusia  yang  rasional.  Makhluk- makhluk  selain  manusia  dan  semua  entitas alamiah  lainnya  tidak  memiliki  akal  budi, sehingga  mereka  tidak  berhak  untuk diperlakukan  secara  moral.  Hanya  manusia yang  perlu  mendapat  perlakukan  moral sebagai tujuan pada dirinya sendiri.
Pemikiran antroposentrisme kemudian  mendapatkan  antitesis,  dalam wujud  pemikiran  ekosentrisme.  Etika lingkungan ini menggunakan sudut pandang deep  ecology,  yakni  menawarkan  model- model perlindungan terhadap setiap ekosistem yang ada dan berusaha mencakup komunitas  ekologis  seluruhnya.  Tidak membatasi hanya pada kepentingan manusia tetapi  memberikan  perhatian  kepada  semua spesies lainnya, baik biotik maupun abiotik. Manusia  tidak  lagi  didudukkan  pada  posisi superordinat  melainkan  bagian  dari  alam dalam  posisi  yang  setara  dengan  spesies lainnya. Hal ini ditegaskan oleh Utina (2012), manusia  dalam  hal  ini  tidak  mengabaikan peran  mahluk  hidup  lainnya  dan  tidak  pula memandang  manusia  berada  di  luar  sistem. Manusia  beserta  perilakunya  merupakan bagian  dari  suatu  ekosistem,  maka  kondisi mutlak  yang  diperlukan  adalah  adanya keserasian hubungan antara manusia dengan lingkungan hidupnya.
Di Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas,  Provinsi  Kalimantan  Tengah terdapat  masyarakat  yang  menunjukkan gejala  pengelolaan  lahan  gambut  yang mampu
menjaga keseimbangan ekosistemnya.  Masyarakat  memanfaatkan potensi  lahan  gambut  namun  tetap memperhatikan  kondisi  alamnya,  yang diaktualisasikan  dalam  wujud  pemberian kesempatan kepada alam (ekosistem gambut) untuk  memperbaharui  dirinya.  Pemikiran
demikian erat kaitannya dengan cara pandang bahwa  eksistensi  alam  harus  dihormati. Masyarakat  Mantangai  memperlihatkan gejala  cara  pandang  yang  tidak  melepaskan eksistensi pemikiran determinisme lingkungan.  Sebagaimana  Keraf  (2002), menjelaskan  bahwa  pengetahuan  dan kearifan  masyarakat  lokal  dan  adat  adalah pengetahuan  bagaimana  hidup  secara  baik dalam komunitas ekologis. Terdapat berbagai macam  ritual,  larangan  dan  aturan-aturan yang  menjadi  norma  bagaimana  kemudian masyarakat bersikap (keraf, 2002). Kurangnya pemahaman mengenai
lingkungan  membuat  hilangnya  bentuk- bentuk  penghormatan  terdadap  alam  dan memudarnya nilai-nilai kearifan lokal. Nilai- nilai ini perlu dipahami dan dilestarikan agar hubungan baik antara alam daan lingkungan dapat  terus  terjalin  hingga  generasi berikutnya (Niman, 2019).
Penelitian  ini  fokus  mengkaji  secara mendalam  cara  pandang  dan  praktik  baik pengelolaan  lahan  gambut  pada  masyarakat dengan  menggunakan  perspektif  etika lingkungan.  Hasil  penelitian  ini  menjadi dasar pengetahuan penting untuk menemukan  pengelolaan  yang  tepat  demi keberlanjutan  lahan  gambut.  Saat  ini  sudah banyak  penelitian  yang  berkaitan  dengan lahan  gambut  tetapi  penelitian  yang menggunakan perspektif sosiologi lingkungan, khususnya dalam lingkup kajian etika  lingkungan,  masih  belum  banyak terlihat. Penelitian ini memberikan perspektif kritis  bagaimana  seharusnya  lahan  gambut dikelola demi mempertimbangkan keberlanjutan  lingkungan.  Subjek  dari penelitian  ini  adalah  masyarakat  di Kecamatan  Mantangai,  Kabupaten  Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.

## PADARINGAN : Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi
https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/padaringan/index

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakkan  jenis penelitian  lapangan  dengan  pendekatan kualitatif  deskriptif.  Tahapan  penelitian dimulai dengan melakukan desk review atau menelusuri  data  yang  dianggap  relevan dengan  topik  penelitian.  Hasil desk  review mengarah  pada  satu  kecamatan  yang dianggap memenuhi dua kriteria, a) lahannya didominasi  oleh  gambut  baik  tipis  maupun tebal, b) memiliki gejala ekosentrisme dalam pengelolaan lingkungan. Perlunya pemilihan desa  yang  akan  dijadikan  lokasi  penelitian membuat  peneliti  melanjutkan  proses penelitian  dengan  melakukan  wawancara kepada  instansi  yang  dianggap  mengetahui daerah penelitian.
Melalui  tahapan  tersebut  terpilih lokasi  penelitian  di  Kecamatan  Mantangai, Kabupaten  Kapuas,  Provinsi  Kalimantan Tengah  yakni:  Desa  Mantangai  Hulu,  Desa Kalumpang,  dan  Desa  Mantangai  Tengah. Informan  dalam  penelitian  adalah  Kepala Desa,  Ketua Damang , Mantir Adat,  Tokoh Perempuan, Pengrajin Rotan dan Petani.
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi partisipan dan wawancara  mendalam,  serta  diperkuat dengan  data  sekunder  dari  desk  study. Selama prosesnya peneliti melakukan live in di desa-desa yang menjadi lokasi penelitian. Adapun  analisis  data  menggunakan  model interaktif Miles dan Huberman. Analisis yang melalui  tiga  langkah,  yakni  reduksi  data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Cara Pandang Masyarakat Mantangai Terhadap Ekosistem Gambut
Bagi  masyarakat  Mantangai  lahan gambut  adalah  sumber  kehidupan,  dimana berbagai macam jenis pemanfaatan dilakukan masyarakat di atas lahan gambut. Meskipun sumber  daya  alam  di  Mantangai  bisa dikatakan  melimpah,  namun  masyarakat tidak terdorong untuk mengambil hasil alam sebanyak-banyaknya.  Sejak  dahulu,  jika masyarakat mencari hasil alam di hutan, hasil yang didapatkan rata-rata mencapai puluhan juta.  Masyarakat  Mantangai  biasanya mengambil  hasil  alam  berupa  kulit  kayu, rotan, kulit ular, kulit katak, kayu galam dan lain-lain.
Selain  untuk  kepentingan  ekonomi, masyarakat juga memanfaatkan sumber daya lahan  gambut  untuk  hal-hal  fundamental lainnya, misalnya untuk mendirikan bangunan.  Menariknya,  di  saat  masyarakat berencana  mendirikan  rumah  maka  terlebih dahulu diwajibkan untuk menanam pohon di hutan.  Setelah  melakukan  penanaman barulah  dilakukan  penebangan  pohon  di hutan  tersebut.  Kuantitasnyapun  seperlunya untuk pembangunan rumah. Tradisi tersebut mampu  mengatur  bagaimana  masyarakat memanfaatkan hasil hutan agar tidak terjadi deforestasi, yang secara langsung berdampak pada kerusakan ekosistem gambut.
Selanjutnya,  masyarakat  dengan pengetahuan  lokalnya  mampu  membedakan jenis-jenis  lahan  yang  ada  di  Mantangai. Masyarakat  membaginya  berdasar  pada ketebalan  gambutnya  untuk  menentukan kawasan  budidaya  dan  kawasan  lindung. Penentuan jenis tanaman yang dibudidayakan pun  bergantung  pada  ketebalan  gambutnya. Dalam hal ini, jenis gambut tipis ditetapkan menjadi  kawasan  budidaya,  sedangkan gambut  tebal  ditetapkan  menjadi  kawasan lindung.  Pengetahun  berbasis  kearifan  lokal inilah  yang  kemudian  menjadi  bagian  dari cara  hidup  mayarakat  yang  arif  untuk memecahkan  segala  permasalahan  hidup
PADARINGAN : Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/padaringan/index
yang  mereka  hadapi.  Berkat  kearifan  lokal mereka dapat melangsungkan kehidupannya, bahkan  dapat  menjaga  lingkungan  secara berkelanjutan  (Permana dalam Suparmini, 2013).
Paparan  di  atas  merupakan  bukti bahwa  masyarakat  Mantangai  tahu  dan paham  bagaimana  seharusnya  mengelola ekosistem  gambut.  Pengambilan  hasil  alam dilakukan  sealami  mungkin  dengan  tidak mengubah sifat bentang alamnya.
Masyarakat  hanya  memanfaatkan  apa  yang telah  tersedia  di  alam.  Tindakan  ini  erat kaitannya dengan etika lingkungan ekosentrisme, dimana masyarakat mengambil hasil alam seperlunya. Masyarakat  menyadari  bahwa  eksploitasi sumber  daya  alam  hanya  berimplikasi  pada pemenuhan  kepentingan  jangka  pendek. Dalam hal ini, masyarakat tidak mengabaikan kepentingan jangka panjang, yakni keberlanjutan  lingkungan.  Hal  tersebut menunjukkan  bahwa  prinsip  moral  yang dianut  masyarakat  menyangkut  kepentingan ekologis  seluruhnya  (Naes  dalam  Susilo, 2010).

## b. Praktek  Baik  Masyarakat  Mantangai Dalam Mengelola Lahan Gambut
Masyarakat  Mantangai  mengambil hasil alam dari lahan gambut untuk berbagai kebutuhan. Selain itu, terdapat pula beragam jenis  pemanfaatan  seperti  mengambil  rotan untuk dijadikan kerajinan, mengambil galam untuk  dijual,  menangkap  ikan  untuk dikonsumsi,  menanam  sayuran  dan  padi untuk  kebutuhan  konsumsi (subsisten) . Dalam  pengambilan  dan  pengelolaannya masyarakat memiliki batasan-batasan tertentu  yang  telah  menjadi  tradisi  yang diwariskan dari generasi ke generasi.
Pengambilan  hasil  alam  berupa  kayu  galam yang  dilakukan  masyarakat  terbatas  pada kayu  galam  yang  ukurannya  besar.  Tetapi
masuknya food estate justru membuat hutan galam menjadi hilang. Menurut informan,
“bila  kita  urang  kampung  ni  nyata  ai sama bepikirnya mun di ambil barataan apa lagi gasan esok”
Artinya,  jika  semua  masyarakat berpikiran  sama  dan  tidak  membatasi pengambilan  kayu  galam,  maka  kayu galam  akan  habis  dan  tidak  ada  lagi yang tersisa untuk hari esok.
Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat Mantangai dalam mengambil hasil alam mengusung nilai-nilai pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Selain hal tersebut ada peraturan yang beisi larangan  menangkap  ikan  dengan  cara menyentrum atau mamutas (meracuni ikan). Sebab  cara  ini  tidak  hanya  membunuh  ikan dewasa,  tetapi  anak  dan  telur  ikan  pun  ikut terbunuh. Aturan ini awalnya hanya larangan yang  bersifat  turun  temurun  namun  saat  ini telah  terlegitimasi  oleh  pihak  kepolisian. Begitupun  dengan  pengambilan  hasil  rotan, masyarakat  hanya  akan  mengambil  rotan yang  sudah  tua.  Masyarakat  tidak  sekedar berpegang  pada  orientasi  ekonomi  sebab masyarakat  bisa  saja  mengambil  hasil  alam sebanyak-banyaknya.  Namun  hal  itu  tidak dilakukan  karena  masyarakat  paham  akan pentingnya keberlanjutan lingkungan. Nasehat-nasehat  tersebut  dititipkan  oleh nenek moyang kepada anak cucu. Keyakinan tersebut  kemudian  dipertankan  hingga generasi saat ini.
Sejak  dulu  pertanian  masyarakat Mantangai  menggunakan  sistem  ladang berpindah,  yang  dilakukan  dengan  mencicil lahan  yang  dijadikan  ladang.  Setiap  tahun menggunakan  lahan  yang  berbeda  untuk berladang.  Hal  ini  dilakukan  sebab  tanah yang  sudah  ditanami  sebanyak  tiga  kali berturut-turut  dianggap  tidak  subur  lagi. Kondisi tanah akan mengeras dan tidak bisa
PADARINGAN : Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/padaringan/index
lagi  ditanami  padi  sehingga  masyarakat memilih menanam karet atau pohon lain yang dianggap cocok untuk lahan tersebut.
Banyak  yang  berpikir  kebiasaan ladang berpindah merupakan bentuk eksploitasi  terhadap  alam.  Praktik  ladang berpindah ini bukanlah tindakan eksploitatif sebab  pemanfaatan  yang  dilakukan  tidak melebihi  kapasitas  kemampuan  alam  dalam memperbaharui dirinya. Sebagaimana dijelaskan oleh Hamid dan Susilowati (2020), bahwa masyarakat lokal menerapkan sistem berladang pindah-pindah, dimana setiap kali berladang  akan  menempati  lokasi  yang berbeda  dari  lokasi  sebelumnya.  Sistem tersebut merupakan implementasi pengetahuan  bahwa  tanah  akan  mengalami penurunan  kesuburan  setiap  kali  telah digunakan  berladang.  Semakin  sering ditanami  maka  tanah  tersebut  semakin kehilangan  kesuburannya.  Sehingga  perlu direhabilitasi untuk mengembalikan kesuburannya dengan membiarkannya menjadi hutan kembali.
Masyarakat  Mantangai  melakukan ladang  berpindah  bukan  karena  ingin memperluas  lahan  sebab  setiap  kali masyarakat  meninggalkan  lahan  itu  maka lahan  tersebut  akan  kembali  menjadi  hutan dan  akan  ditempati  kembali  apabila  telah melalui  siklus  tertentu.  Saat  kembali  pada lahan  semula  maka  kondisi  ekosistemnya telah  pulih  kembali.  Hal  ini  membuktikan bahwa  praktik  ladang  berpindah  tidak mengabaikan hak lingkungan untuk memperbaharui dirinya.
Selain  itu,  dalam  menjaga  lingkungannya masyarakat  Mantangai  memiliki  area konservasi,  yang  mana  area  tersebut merupakan  hutan  milik  perorangan.  Di Mantangai, hutan bisa dimiliki secara pribadi jika  telah  membuat tatas (parit)  di  daerah tersebut.  Sehingga  hutan  yang  ada  di  aliran
sungai  tersebut  otomatis  akan  menjadi wilayah  kelolanya.  Masyarakat  tidak melakukan  intensifikasi  pertanian  yang dibarengi  dengan  penggunaan  pupuk  atau semacamnya  dalam  perawatan  tanaman. Hutan  di  lahan  gambut  dalam  dibiarkan tumbuh  secara  alami,  hanya  saja  dilakukan penjagaan  terkait  penebangannya.  Pohon- pohon tersebut sengaja dijaga untuk menjadi bangunan rumah tetapi dalam penebangannya  warga  melakukan  tebang pilih sehingga hanya menebang pohon yang sudah  besar  dan  membiarkan  pohon-pohon kecil  untuk  tumbuh  sedia  kala.  Sistem pengelolaan demikan merupakan praktik baik yang  perlu  diadopsi  untuk  pengelolaan gambut secara berkelanjutan.

## c. Sistem Sosial dan Upaya Perlindungan Keberlanjutan Ekosistem Gambut
Dalam  menjalani  kehidupan  sehari- hari,  masyarakat  Mantangai  sangat  percaya bahwa makhluk gaib memiliki kekuatan atas alam.  Kepercayaan  ini  diwujudkan  dalam bentuk  ritus-ritus  yang  kemudian  eksis  di masyarakat.  Sedikit  banyak  kepercayaan tersebut  membantu  masyarakat  menjaga keberlanjutan gambut. Adanya aturan-aturan yang membatasi masyarakat dari pengelolaan yang sembarangan membuat kondisi alam di Mantangai masih lestari hingga hari ini.
Aturan  tersebut  berisi  larangan memasuki hutan sembarangan terutama jika memiliki  niat  tidak  baik.  Selanjutnya, larangan  menebang  pohon  sembarangan sebab  dipercaya  pohon  tertentu  memiliki penunggu  atau  didiami  oleh  makhluk  gaib. Apabila  larangan-larangan  ini  dilanggar masyarakat  percaya  bahwa  pelakunya  bisa sakit  hingga  meninggal  dunia.  Maka  untuk menghindari terjadinya hal tersebut dilakukan  berbagai  ritual  yang  mensucikan niat  dari  hal-hal  negative.  Ritual  tersebut masih  eksis  hingga  hari  ini  dan  dijalankan secara konsisten.

## PADARINGAN : Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi
https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/padaringan/index
Maraknya sengketa lahan yang terjadi di Mantangai membuat masyarakat menggunakan  hal-hal  gaib  yang  dipercaya mampu menjaga hak kepemilikannya. Tanah yang  bersengketa  dengan  orang  luar  akan dipasangi hinting palli yang tentu saja tidak dilakukan sembarangan. Lahan yang dipasangi hinting  palli haruslah  lahan  yang memang  bersengketa  sejak  lama  dan  tidak kunjung  selesai. Hinting  palli juga  biasa digunakan jika tidak ada kepastian dari pihak perusahaan  mengenai  perjanjian  lahan.  Jika ada  yang  memasuki  atau  merusak hinting palli maka  mereka  akan  mati.  Jika  ingin memasang hinting  palli perlu  alasan  yang kuat  sebab  memasang  dan  melepaskannya memerlukan ritual khusus.
Tujuan  pemasangan hinting  palli adalah  agar  orang  yang  bersengketa  tidak bisa melewati garis hinting tersebut terutama apabila belum ada penyelesaian. Melepaskan hinting  palli juga  tidak  bisa  sembarangan sebab  ketika  melakukan  pemasangan  kita mengumpulkan  makhluk  gaib  pada  tempat dipasangnya hinting . Hinting berisi  aturan- aturan tentang perilaku yang boleh dan tidak boleh  dilakukan  terkait  dengan  pengelolaan sumber  daya  alam.  Sehingga  aturan hinting ini  termasuk  dalam  kategori  hukum  adat. Dimana eksistensi hukum adat dalam kajian ekosentrisme absolute menjadi sumber aturan perilaku  dalam  pengelolaan  sumber  daya alam.
Selain  hukum  tidak  tertulis  terdapat pula  hukum  adat  yang  mengatur  mengenai larangan pengelolaan yang bersifat eksploitatif terhadap lingkungan dan manusia.  Hukum  adat  mengatur  mengenai kepemilikan  tanah  yang  tercantum  dalam buku  Hukum  Adat  Dayak Ngaju .  Selain  itu hukum adat juga menjunjung tinggi berbagai jenis  hak  atas  lahan  yang  ditinjau  dari  sisi adat.  Dengan  demikian  aturan  adat  tersebut menjadi  alat  kontrol  berkembangnya  watak serakah  pada  masyarakat  untuk  menguasai lahan  dalam  skala  luas.  Apabila  melanggar
aturan tersebut maka akan dikenakan sanksi yang beratnya tergantung pada perbuatannya.
Dari sini dapat disimpulkan bagaimana masyarakat melihat alam sebagai pemberi  kehidupan.  Pengetahuan  dan kearifan masyarakat adat merupakan pengetahuan bagaimana hidup secara baik di dalam  komunitas  ekologis  dan  menjalin hubungan secara baik dengan semua isi alam tanpa terkecuali. Pengetahuan ini mencakup bagaimana memperlakukan setiap bagian dan kehidupan  dalam  alam  sedemikian  rupa, untuk mempertahankan seluruh kehidupan di alam  itu  sendiri  (Ness  dalam  Keraf,  2010). Terdapat  kaitan  erat  antara  manusia,  alam dan  kebudayaan  sebagai  suatu  relasi triangulasi  kebudayaan.  Dalam  hal  mana bahwa manusia menciptakan kebudayaannya untuk  menanggulangi  keadaan  yang  terjadi dalam  lingkungan  alamnya  atau  sebaliknya bahwa  alam  membentuk  kebudayaan  dari manusia yang hidup dalam lingkungan alam tersebut (Brue dalam Indrawardana, 2012).

## d.  Kontradiksi  Dalam  Mempertahankan Praktik Baik Pengelolaan Lahan Gambut
Luasnya tanah adat yang ada di Desa Kalumpang  Kecamatan  Mantangai  tidak selalu menjadi berkah bagi masyarakat, sebab tanah  adat  tersebut  justru  menjadi  sasaran eksploitasi  dari  pihak  luar.  Kini,  selain bersaing  dengan  perusahaan  masyarakat Kalumpang  juga  harus  bersaing  dengan pemerintah.
Masyarakat mengalami kesulitan  menggarap  tanah  karena  adanya kawasan-kawasan pertanian
milik pemerintah.  Bahkan  kelompok  tani  yang dikelola  masyarakat  sudah  beberapa  tahun terakhir statusnya menjadi tidak aktif. Hal ini disebabkan oleh sedikitnya masyarakat yang bertani sejak ada larangan membakar.
Kini pun kelompok tani yang tersisa kembali  terancam  dengan  hadirnya  tawaran menggiurkan  yang  diberikan  pemerintah.

## PADARINGAN : Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi
https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/padaringan/index
Pembatasan akses untuk menanam padi pada lahan-lahan  tertentu  membuat  sebagian masyarakat  terpaksa  menerima  tawaran tersebut  karena  dianggap  sebagai  solusi untuk mengkases sumber kehidupan. Banyak masyarakat  yang  menyetujui  alih  fungsi lahan  kelolanya  menjadi  perkebunan  kelapa sawit,  sebab  pemerintah  menjanjikan  akan membantu  menggarap,  memberikan  bibit, pupuk dan berbagai macam bantuan sembako serta  uang  tunai.  Pemikiran  masyarakat kemudian  terbagi  ke  dalam  dua  kelompok, yakni  yang  setuju  dan  yang  menolak. Permasalahannya  apabila  seluruh  tanah dijadikan  sawit  dan  hanya  satu  orang  yang bertahan  untuk  terus  melakukan  pertanian tentu  tidak  akan  mampu.  Lahan  pertanian terkepung  oleh  sawit  sehingga  masyarakat hanya punya satu pilihan, yaitu setuju.
Pekerjaan  yang  digeluti  masyarakat saat  ini  dominan  berkebun  dan  menyadap getah.  Adapun  kegiatan  bertanam  padi dihadapkan  pada  munculnya  berbagai  jenis hama,  khususnya  pada  lokasi-lokasi  yang lahan  gambutnya  telah  dikonversi.  Hal  ini menjadi dasar keputusan sebagaian sebagian masyarakat  yang  memilih  menanam  sawit. Lahan  yang  digunakan  memang  bukan merupakan hutan tetapi memang bekas lahan berladang milik masyarakat sendiri. Keputusan masyarakat tersebut juga muncul dari  kekhawatiran  apabila  lahan  tidak dikelola  dalam  waktu  yang  lama  maka  bisa saja diambil oleh perusahaan atau pemerintah. Sedangkan Pihak yang mempertahankan  lahannya  dari  alih  fungsi lahan  berpendapat  bahwa  jika  lahannya ditanami  sawit  maka  sudah  pasti  lahan tersebut  tidak  dapat  ditanami  dengan  jenis tanaman  lain.  Sedangkan  apabila  lahan digunakan untuk menanam jenis tanama lain, seperti  kayu-kayuan,  lahan  tersebut  masih bisa  dipulihkan  dan  bisa  ditanami  berbagai macam sayuran dan buah-buahan.
Beberapa  masyarakat  menyadari ancaman  dampak  lingkungan  yang  akan terjadi  jika  dilakukan  alih  fungsi  lahan. Pohon  sawit  dianggap  negatif  sebab masyarakat  telah  melihat  dampaknya  di beberapa  desa  yang  telah  menerima  alih fungsi  lahan  untuk  perkebunan  sawit. Penanaman sawit dengan skema monokultur akan membuat tanah tidak bisa lagi ditanami hal lain sebab sawit rakus akan air dan unsur hara.  Sehingga  apabila  ditanam  akan menjadikan tumbuhan di sekitarnya kekurangan nutrisi alami yang dibutuhkan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  Badrun (2010),  penanaman  sawit  berpengaruh terhadap  kualitas  tanah,  berkurangnya kemampuan  tanah  untuk  menahan  hujan, hilangnya/punahnya  jenis-jenis  tanaman, binatang dan mikroorganisme yang menjaga keseimbangan  ekosistem  di  daerah  tersebut, hilangnya area yang biasanya berguna untuk menjaga  kelembaban  udara  dan  tanah, hilangnya tanaman tinggi yang menjaga area tropis  menjadi  bersuhu  tidak  terlalu  panas dan  pembukaan  lahan  luas  mempengaruhi iklim mikro yang pada akhirnya berpengaruh pada perubahan iklim global.
Selain  menerima  masuknya  sawit masyarakat  Mantangai  khususnya  Desa Mantangai  Tengah  dan  Mantangai  Hulu terpaksa  menerima food  estate. Sebelum proyek food  estate yang  ada  saat  ini, sebelumnya  telah  pernah  dijalankan  proyek food  estate pada  zaman  orde  baru.  Namun pembukaan lahan secara luas justru berakibat pada  keringnya  gambut  dan  membuat lahannya  mudah  terbakar  setiap  tahunnya. Lahan gambut yang telah kehilangan fungsi alaminya untuk menahan dan menyimpan air membuat  masyarakat  merasakan  dampak kerugian materil yang tidak sedikit. Berdasar pada  kerusakan  inilah  muncul  berbagai lembaga  yang  mencoba  merestorasi  lahan gambut  di  Mantangai,  antara  lain:  Wetland,
BOSF Mawas, Care Indonesia, CKPP, KFCP dan saat ini dilanjutkan oleh Badan Restorasi Gambut  (BRG).  Meskipun  telah  direstorasi oleh  berbagai  pihak,  lahan  gambut  di Mantangai  tetap  tidak  bisa  pulih  kembali. Kebakaran  lahan  terus  terjadi  setiap tahunnya.  Belum  lagi  hilangnya  hutan masyarakat  akibat  pembukaan  lahan  yang cukup massif.
Upaya  restorasi  yang  ada  malah membawa dampak tersendiri bagi masyarakat  sebab  restorasi  menyebabkan hilangnya  akses  masyarakat  lokal  terhadap pengelolaan lahan gambut untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya. Masyarakat terpaksa meninggalkan kebudayaan pengelolaannya yang dalam hal ini merupakan wujud praktik baik pengelolaan lahan gambut. Lahan bekas PLG justru diperjualbelikan oleh pemerintah untuk pembukaan  perkebunan  monokultur  skala besar, yang tentunya memperburuk kerusakan ekosistem gambut.

## IV. SIMPULAN
Pada  masyarakat  lokal  Mantangai eksis  pemikiran  dan  perilaku  yang menjunjung  tinggi  nilai-nilai  pengelolaan lingkungan  gambut  yang  berkelanjutan. Terdapat dua corak pemikiran sekaligus yang eksis,  yakni  pemikiran  yang  menunjukkan cara  pandang  determinisme  lingkungan  dan kepercayaan terhadap nilai-nilai moral alam yang  merupakan  wujud ecocentrism  ethic . Cara pandang tersebut kemudian determinan terhadap  praktik  (baik)  masyarakat  lokal Mantangai mengelola lahan gambut. Terlihat pada sistem tata guna lahan yang di dalamnya terdapat bentuk-bentuk konservasi, eksistensi hukum  adat  Dayak  Ngaju  yang  mampu meredam  berkembangnya  watak  serakah pada  masyarakat,  praktik  ladang  berpindah yang memberikan kesempatan bagi ekosistem  gambut  untuk  memperbaiki dirinya,  serta  pengelolaan  sumber  daya gambut  secara  terbatas.  Cara  pandang maupun  praktik  baik  pengelolaan  lahan gambut  yang  ada  pada  masyarakat  lokal Mantangai  mampu  menyeimbangkan  antara moral ekonomi dengan moral ekolologis.

## V. REFERENSI
Badrun,  Y.,  &  Mubarak.  (2010).  Dampak Industri Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap  Lingkungan  Global. Pekanbaru: Pusat Penelitian Lingkungan  Hidup  Universitas Riau .
Benyamine.  (2018). Pengetahuan  Lokal .
Banjarbaru: Scipta Cendekia.
Hamid,  I.,  &  Susilowati,  A.  Y.  (2020).
Perjuangan Orang Mapnan Mempertahankan Hutan di Kabupaten Berau: Kritik Terhadap Antroposentrisme dalam Pengelolaan  SDA.  EMPOWER: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 5(1), 155-173. Indrawardana, I. (2012). Kearifan lokal adat masyarakat Sunda dalam hubungan  dengan  lingkungan alam. Komunitas:
International Journal of Indonesian Society And Culture , 4(1). Keraf,  A.  (2010). Etika  Lingkungan  Hidup . Jakarta:  PT.  Kompas  Media Nusantara.
Niman,  E.  M.  (2019).  Kearifan  lokal  dan
upaya  pelestarian  lingkungan alam. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan  MISSIO , 11(1),  91-
106.
Pantau  Gambut.  (2018).  Luas  dan  Sebaran Lahan  Gambut  di  Indonesia.
PADARINGAN : Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/padaringan/index
Pantau Gambut.id. Retrieved from https://www.pantaugambut.id/pela jari/apa-itu-gambut/luas-dan- sebaran-lahan-gambut-di- indonesia
Peraturan Presiden No. 1. (2016, Januari 6). Peraturan  Presiden  (PERPRES) tentang  Badan  Restorasi  Gambut. Jakarta:  PERPRES.  Retrieved from https://peraturan.bpk.go.id/Home/ Details/38084/perpres-no-1-tahun- 2016
Peraturan Presiden No. 71. (2021). Peraturan Presiden (PERPRES) tentang PPE Gambut.  Direktorat  Pengendalian Kerusakan  Gambut.  Retrieved from http://pkgppkl.menlhk.go.id/v0/pp -nomor-71-tahun-2014-tentang- ppe-gambut/
Susetyo,  P.  D.  (2020,  Desember  31).  Beda Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove. Forest Digest. Retrieved from https://www.forestdigest.com/deta il/934/mengenal-restorasi-dan-
rehabilitasi-hutan .
Putri,  T.  T.  A.  (2017).  Pengelolaan
sumberdaya lahan gambut di Kubu Raya  Kalimantan  Barat  menuju lahan tanpa bakar. Jurnal Penelitian Agrosamudra , 4(2), 92- 109. Shiva, V., & Mies, M. (2005). Ecofeminism: Persfektif  Gerakan  Perempuan  & Lingkungan .  Yogyakarta:  IRE Press Susilo,  R.  K.  (2008). Etika  Lingkungan
Hidup . Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada. Suparmini, S., Setyawati, S., & Sumunar, D. R. S. (2013). Pelestarian lingkungan  masyarakat  Baduy berbasis  kearifan  lokal . Jurnal Penelitian Humaniora, 18(1).
Samadhi, N. (30 Januari 2018). Upaya Untuk
Menyelamatkan Gambut Indonesia  yang  Kaya  Karbon
Harus  dimulai  Dari  Pemetaan. WRI  Indonesia.    Retrieved  from https://wri- indonesia.org/id/blog/upaya- untuk-menyelamatkan-gambut- indonesia-yang-kaya-karbon- harus-dimulai-dari-pemetaan
Utina,  R.  (2012,  September).  Kecerdasan Ekologis  Dalam  Kearifan  Lokal Masyarakat  Bajo  Desa  Torosiaje Provinsi  Gorontalo. In Prosiding Konferensi Dan Seminar Nasional Pusat  Studi  Lingkungan  Hidup Indonesia Ke (Vol. 21, No. 5, pp.
14-20). WRI  Indonesia.  (2018).  Upaya  Untuk Menyelamatkan Gambut Indonesia  yang  Kaya  Karbon Harus  dimulai  Dari  Pemetaan. Retrieved
from https://wri-
Indonesia.org/id/blog/upaya- untuk-menyelamatkan-gambut- Indonesia-yang-kaya-karbon- harus-dimulai-dari-pemetaan