Volume 2 Issue 1, April 2020: pp. 1-18.
Copyright  ©  2020  Halu  Oleo  Legal  Research.  Faculty  of  Law,  Halu  Oleo  University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia.
Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/
Halu Oleo Legal Research is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestrict ed use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan (Studi Pada Perseroan Terbatas Jagad Raya Tama)
Corporate Criminal Liability for Environmental Pollution (Study at PT Jagad Raya Tama)

## Dedi Arman
Kongres Advokad Indonesia (KAI) E-mail: dedyarmanforak@gmail.com
Oheo K. Haris Pascarjana Universitas Halu Oleo E-mail: oheokh@gmail.com

## Sabrina Hidayat
Pascarjana Universitas Halu Oleo E-mail: sabrinahidayat@uho.ac.id
Abstract: Corporate crime against environmental pollution is an act of great crime and is very dangerous as well as threatening the lives of humans, animals and plants. Based on normative juridical research, with the statutory approach (statue approch), and case (case approch), what has been done can be concluded that the case that occurred at PT Jagat Raya Tama is related to environmental issues namely the problem of water pollution in rivers  that  have  health  impacts  to  the  community,  so  accountability  is  required  in accordance with applicable law. Corporate criminal liability for environmental pollution is clearly regulated in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. Provisions regarding corporate criminal liability are regulated in the Law on environmental management contained in articles 97 to article 120. This also serves as a reference for law enforcers in upholding the rule of law in corporate criminal acts against environmental pollution.
Keyword: Liability; Corporate; Environmental Pollution
Abstrak: Kejahatan  korporasi  terhadap  pencemaran  lingkungan  hidup  merupakan tindakan  kejahatan  besar  dan  sangat  berbahaya  sekaligus  mengancam  kehidupan manusia,  hewan  dan  tumbuhan.  Berdasarkan  penelitian  yuridis  normatif,  dengan pendekatan  undang-undang  ( statue  approch ),  dan  kasus  ( case  approch ),  yang  telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kasus yang terjadi di PT Jagat Raya Tama adalah menyangkut  persoalan  lingkungan  yakni  masalah  pencemaran  air  di  sungai  yang mempunyai  dampak  kesehatan  terhadap  masyarakat,  sehingga  diperlukan pertanggungjawabannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Pertanggungjawaban  pidana  korporasi  terhadap  pencemaran  lingkungan  secara  jelas diatur  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  Ketentuan  mengenai pertanggungjawaban  pidana  korporasi  diatur  dalam  Undang-Undang  pengelolaan lingkungan hidup terdapat pada Pasal 97 sampai dengan Pasal 120. Hal tersebut sekaligus menjadi acuan para penegak hukum dalam menegakkan supremasi hukum pada tindakan kejahatan korporasi terhadap pencemaran lingkungan.
Kata kunci: Pertanggungjawaban; Korporasi; Pencemaran Lingkungan

## PENDAHULUAN
Dalam  rangka  melaksanakan  pembangunan  yang  berwawasan  lingkungan  dan  kesadaran bahwa masalah  lingkungan  adalah  masalah  tanggung jawab  terhadap kepentingan generasi mendatang, seperti yang di amanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  dan  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Peraturan Menteri Negara Lingkungan  Hidup  Nomor  5 Tahun  2012 Tentang  Jenis  Rencana Usaha  Dan/Atau  Kegiatan  Yang  Wajib  Dilengkapi  Dengan  Analisis  Mengenai  Dampak Lingkungan  Hidup. 1 Setiap  kegiatan  pembangunan  di  Indonesia,  baik  dalam  proses perencanaan maupun pada proses operasionalnya haruslah memperhatikan aspek lingkungan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  Dalam  implementasinya, dibutuhkan  suatu  instrumen  pengelolaan  lingkungan  sebagaimana  yang  dituangkan  dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.
Korporasi sebagai suatu entitas atau subjek hukum yang keberadaannya memberikan kontribusi  yang  besar  dalam  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  dan  pembangunan nasional, namun dalam kenyataannya korporasi ada kalanya juga melakukan pelbagai tindak pidana ( corporate crime ) yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat. 2
Kegiatan eksploitasi sumber daya alam seperti industri pertambangan merupakan salah satu industri  yang  secara  finansial  sangat  menguntungkan  untuk  perekonomian  negara  karena memiliki daya jual yang tinggi di pasaran global. Kegiatan pertambangan apabila dilakukan di kawasan  hutan  dapat  merusak  ekosistem  hutan.  Apabila  tidak  dikelola  dengan  baik,
1 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor  140,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
2 Konsiderans  huruf  a  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  13  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
penambangan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan secara keseluruhan dalam bentuk pencemaran air, tanah, dan udara. 3
Hukuman-hukuman  yang  dapat dijatuhkan kepada  badan hukum  atau  perkumpulan tersebut  misalnya  hukuman  denda,  pencabutan  izin,  pembubaran,  ganti  rugi,  keharusan berbuat sesuatu, pernyataan permintaan maaf kepada rakyat atau kepada pihak lain yang telah dirugikan,  atau  pencabutan  hak-hak  tertentu  lainnya. 4 Pada  kenyataannya  bahwa  untuk memulihkan lingkungan yang telah rusak atau tercemar tidak akan pernah bisa mengembalikan posisi lingkungan yang sebelumnya, ini karena aturan pertambangan dimulai dari penerbitan izin  dimana  di  dalamnya  tertuang  prosedur  sebelum  melakukan  aktivitas  penambangan dimulai dari ruang lingkup pada pedoman pertambangan melalui Keputusan Menteri Energi Dan  Sumber  Daya  Mineral  Republik  Indonesia  Nomor  1827  K/30/MEM/2018  mengenai eksplorasi,  studi  kelayakan  konstruksi  dan  pengujian  alat  pertambangan  ( commisioning ), pemanfaatan  teknologi  pertambangan,  pemasangan  tanda  batas  penambangan,  pengolahan dan/atau  pemurnian,  pengangkutan,  dan  pengelolaan  teknik  pasca  tambang  serta  rencana reklamasi.
Hampir semua Korporasi dalam hal ini yang melakukan usaha kegiatan penambangan areal konsesi tambang di Sulawesi Tenggara khususnya di Konawe Selatan dalam mengubah alam  tidak  mengacu  pada  aturan  penambangan  (AMDAL)  sehingga  proses  kerusakan lingkungan semakin parah. Kejahatan korporasi merupakan kejahatan organisasi yang terjadi dalam  konteks  saling  keterkaitan  yang  sangat  kompleks.  Oleh  karenanya,  istilah  “kejahatan korporasi” disebut juga dengan istilah “kejahatan organisasi” ( organizational crime ). 5 Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  1967  tentang  Ketentuan-ketentuan  Pokok Pertambangan  tidak  mencantumkan  secara  eksplisit  pengaturan  tentang  pencegahan  dan pemulihannya untuk daerah sekitar tambang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, mulai membuka cakrawala baru tentang  aspek yuridis  tentang  pengelolaan  pertambangan  Indonesia.  Dari aspek  lingkungan Undang-Undang  tersebut  mulai  mengakomodasi  beberapa  permasalahan  lingkungan  walau secara prinsip lingkungan masih banyak yang terlewati apalagi kalau berkaca pada gagasan yang sesuai dengan mata rantai ( regulatory chain ) pengelolaan lingkungan yang dijabarkan oleh
3 Fahruddin, Pengelolaan  Limbah  Pertambangan  Secara  Biologis:  Biological  Management  of  Mining  Waste, Makassar: Celebes Media Perkasa, 2018, hlm. 65.
4 Munir Fuady, Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum , Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 196.
5 Muhammad Topan, Kejahatan Korporasi Dibidang Lingkungan Hidup, Cet: I , Bandung: Nusa Media, 2009, hlm.
42.
R. Seerden. M. Heldeweg 6 , pengelolaan lingkungan merupakan mata rantai (regulatory chain) yang meliputi: legislation, regulation, issueing permit, implementation, and enforcement.
Pencemaran  dan  perusakan  lingkungan  tidak  hanya  menjadi  masalah  nasional  saja, tetapi  telah  menjadi  masalah  antar  negara,  regional  dan  global.  Dunia  semakin  sempit, hubungan  antar  negara  bertambah  dekat  dan  ada  ketergantungan  antara  negara  yang  satu dengan yang lainnya. Akibat yang timbul dari masalah lingkungan kadang telah melintasi batas- batas negara, dalam bentuk pencemaran air sungai, emisi udara, kebakaran hutan, pencemaran minyak di laut, dan banyak lagi yang lainnya. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan menyadari bahwa  kekayaan  alam  merupakan  anugerah  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  wajib  dilestarikan  dan dikembangkan  sebagai  sumber  penunjang  taraf  hidup  manusia  dan  makhluk  lain  demi kelangsungan dan kemakmuran serta peningkatan kualitas kehidupan itu sendiri. Hal tersebut sejalan apa yang dituangkan dalam Amanat Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa Bumi, air, serta kekayaan alam lainnya yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan  sebesar-besarnya  untuk  kemakmuran  rakyat.  Bahwa  untuk  memberikan pedoman  pelaksanaan  kaidah  teknik  pertambangan  yang  baik,  serta  untuk  melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan  Batu  Bara.  Kajian  tentang  Pasal  33  Undang-Undang  1945  dijadikan  dasar  dalam pengelolaan pertambangan di Indonesia khususnya di Sulawesi Tenggara. Bahkan menjadi isu yang usang dan lebih bermotif keadilan ekonomi dari pada keadilan ekologi. Memang dapat dilihat  dari  beberapa  aspek  pengelolaan  ekonomi  yang  berhubungan  atau  berbasiskan penggunaan lahan atau sumber daya alam selalu mengesampingkan aspek lingkungan.
Dalam konteks sosial budaya di Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan terlihat mulai tergusurnya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal diganti dengan hadirnya alat-alat berat yang bergerak tanpa batas dan suara bising serta polusinya. Masyarakat yang dulu lebih senang berkebun  dan  bertani  dengan  budaya  guyubnya  digantikan  dengan  buruh-buruh  tani  yang bekerja di areal pertambangan yang lebih menjanjikan secara ekonomi dan pendek dari pada bekerja di ladang atau sawah. Hal ini juga didukung dengan kebijakan dibidang pertanian dan pangan yang lebih berorientasi pasar dan hasil. Pengelolaan lingkungan hidup yang berpotensi tambang nikel yang dilakukan oleh berbagai perusahaan di wilayah Konawe Selatan Kecamatan Palangga yang pada awalnya harapan masyarakat dapat berubah ekonomi serta meningkatkan
6 Rene  J.G.H.  Seerden  dan  Michael  A.  Heldeweg,  dalam  Siti  Sundari  Rangkuti, Hukum  Lingkungan  dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional , Cetakan III, Surabaya: Airlangga University Press, 2003, hlm. 430.
taraf hidup pemilik lahan, serta masyarakat wilayah tambang dimana masyarakat dapat bekerja melalui lapangan pekerjaan yang ditawarkan oleh perusahaan serta kompensasi lahan, ganti rugi tanaman dan lain-lain.
Investor yang hanya mengandalkan selebaran kertas yaitu Ijin Usaha Produksi (IUP) yang  dikantongi  oleh  korporasi  atau  perusahaan  lalu  mengesampingkan  tanggung  jawab hukum  dimana  pengusaha  melakukan  pembongkaran  hutan,  gunung  demi  pemuas  nafsu keuntungan yang besar. Perilaku dan tindakan korporasi tersebut di atas tidak lagi berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup. 7 Kondisi  daratan  yang  sudah  menggundul  di  areal  Konsesi tambang  nikel  berdampak  pada  Pencemaran  Lingkungan  dimana  ketika  hujan  turun  maka limbah tanah, lumpur, serta minyak bahan bakar yang dari pegunungan mengalir ke sungai yang ada di lingkaran pemukiman warga. Areal konsesi tambang nikel di Kecamatan Palangga sangat memprihatinkan,  dimana  perusahaan  sebagai  pihak  yang  bertanggungjawab  dalam  proses penambangan di wilayah IUP tersebut tidak menerapkan pembuatan kantong lumpur, sehingga lumpur tersebut tidak terserap baik.
PT.  Jagad  Raya  Tama  merupakan  salah  satu  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang pertambangan nikel. PT. Jagad Raya Tama terletak di Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan dengan luas areal pertambangan nikel 1.757 hektar. Berdasarkan ijin Bupati Konawe Selatan  Tahun  2010.PT.  Jagad  Raya  Tama  tersebut  bukan  saja  menimbulkan  pencemaran lingkungan.  Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas"  penulis  melakukan  penelitian  berjudul "Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Terhadap  Pencemaran  lingkungan  (studi  pada perseroan  terbatas  Jagad  Raya  Tama).  Dalam  pengelolaan  dan  pengawasan  pertambangan (korporasi), penggunaan wewenang mempunyai kaitan erat dengan kebijakan. Pemberian izin pertambangan  merupakan  keputusan  pejabat  berwenang.  Sifat  keputusan  ini  dapat  dikaji melalui karakter wewenang distribusi. 8

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu melakukan penelitian dengan cara menelaah berdasarkan kaidah-kaidah dan norma hukum,
7 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2009  Tentang  Pertambangan  Mineral  Dan  Batubara (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor  4,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 4959).
8 Oheo K. Haris, “ Aspek Hukum Pidana Dalam Kaitannya Dengan Perizinan Di Bidang Pertambangan ”. Jurnal Yuridika, Volume 29 No. 3, September-Desember 2014, hlm. 352.
serta  mengumpulkan  data  dari  literatur,  makalah,  koran  dan  majalah  sesuai  kasus  yang diangkat.  Menurut  Peter  Mahmud  Marzuki  penelitian  hukum  normatif  adalah  suatu  proses untuk  menemukan  suatu  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan  hukum yang dihadapi. 9 Metode penelitian normatif, yaitu  penelitian  yang  menggunakan  bentuk legis  positivis yang  menyatakan  bahwa  hukum adalah  identik  dengan  norma-norma  tertulis  yang  dibuat  dan  diundangkan  oleh  lembaga- lembaga  atau  pejabat  yang  berwenang. 10 Sedangkan  pendekatan  yang  digunakan  adalah peraturan  Perundang-Undangan  ( statute  approach ),  konseptual  (c onceptual  approach),  dan Pendekatan  kasus  ( case  approach). Pendekatan  peraturan  Perundang-Undangan  ( statute approach )  yaitu  dengan  menelusuri  setiap  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur mengenai  korporasi  dan  tindak  pidana  lingkungan.  Pendekatan  konseptual  (c onceptual approach) yaitu  gabungan  Antara  asas  hukum  dan  doktrin  para  ahli  pidana,  terkhusus mengenai tindak pidana lingkungan dan konsep kejahatan korporasi dan pertanggung jawaban pidana korporasi dan Pendekatan kasus ( case approach) yaitu dengan mencari kasus atau suatu putusan mengenai tindak pidana lingkungan untuk memperkuat argumentasi dan memberikan perbandingan solusi dari adanya permasalahan hukum.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Yang  Melakukan  Pencemaran  Lingkungan Berdasarkan Konsep Konservasi Lingkungan Hidup
Pertanggungjawaban  korporasi  diatur  di  berbagai  undang-undang  seperti  Undang-Undang tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara, Undang-Undang tentang Kehutanan, Undang- Undang  tentang  Lingkungan  Hidup,  Undang-Undang  tentang  Tata  Ruang,  Undang-Undang tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  Undang-Undang  tentang  Tindak  Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang tentang Kepabeanan, dan lain sebagainya. Pengaturan yang sangat beragam menunjukkan politik hukum yang belum jelas misalnya dalam hal pemberian definisi, ruang lingkup tindak pidana, dan jenis sanksi pidana terhadap korporasi. Bahkan dalam hal  perumusan  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  dari  berbagai  perundang-undangan tersebut berbeda. Ada sebagian yang membebankan kepada salah satu di antara pengurus atau
9 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 35.
10 Sabrina  Hidayat,  “ Tinjauan  Yuridis  Kewenangan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Melakukan  Penyidikan Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang”. Halu Oleo Law Review, Volume 1 Issue 2, September 2017, hlm. 183.
korporasi  saja  dan  ada  pula  yang  menetapkan  kedua-duanya  dapat  dituntutkan pertanggungjawaban pidananya secara bersamaan.
Ketidakjelasan  pengaturan  pertanggungjawaban  pidana korporasi  dalam  perundang- undangan  di  atas,  menjadi  salah  satu  kendala  utama  penegakan  hukum  dalam  rangka pemberantasan  tindak  pidana  korporasi.  Misalnya  dalam  perkara  tindak  pidana  korupsi, meskipun korporasi telah ditetapkan sebagai subjek hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara  pidana  sejak  tahun  1999  (dimana  Undang-Undang  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi mulai diberlakukan), tetapi sampai dengan tahun 2010 (sekitar 11 tahunan) belum  pernah  muncul  perkara  korupsi  dimana  korporasi  dijadikan  sebagai  terdakwa  dan dituntut  serta  dipidana.  Baru  dalam  perkara  PT.  Giri  Jaladhi  Wana  yang  diajukan  sebagai terdakwa oleh Kejaksaan dan dituntut ke pengadilan tindak pidana korupsi. 11
Keberhasilan Jaksa dalam menuntutkan  pertanggungjawaban pidana di peradilan ini didukung dengan perangkat kebijakan Penegak hukum berupa Surat Edaran Kejaksaan Agung RI  Nomor  B-36/A/Ft.1/06/2009  perihal  Korporasi  Sebagai  Tersangka/Terdakwa  Dalam Tindak Pidana Korupsi. Tanpa panduan dari surat edaran tersebut, perkara ini juga tidak akan muncul ke permukaan karena secara teknis hukum acara penanganan tindak pidana korporasi masih  belum  jelas.  Kejaksaan  Agung  selanjutnya  menyempurnakan  Surat  Edaran  tersebut menjadi Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi. 12
Seiring  sejalan  dengan  Kejaksaan  Agung  di  atas,  Mahkamah  Agung  menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Peraturan Mahkamah Agung ini memberikan definisi khusus terkait tindak pidana Korporasi yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang  bertindak  untuk  dan  atas  nama  Korporasi  di  dalam  maupun  di  luar  Lingkungan Korporasi. 13
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  13  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi juga menentukan bahwa dalam menjatuhkan pidana
11 Budi  Suharyanto,  “ Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Berdasarkan  Corporate  Culture  Model  dan Implikasinya ”, Jurnal Rechtsvinding, Volume 6, Nomor 3, Desember 2017. hlm. 207.
12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.
13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.
terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi antara lain: (a). Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi; (b). Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau  (c).  Korporasi  tidak  melakukan  langkah-langkah  yang  diperlukan  untuk  melakukan pencegahan,  mencegah  dampak  yang  lebih  besar  dan  memastikan  kepatuhan  terhadap ketentuan  hukum  yang  berlaku  guna  menghindari  terjadinya  tindak  pidana.  Keberadaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi telah menjadi angin segar bagi penegak hukum untuk semakin yakin  dalam  menindak  korporasi  yang  melakukan  tindak  pidana.  Berbeda  halnya  dengan perspektif Pengusaha yang khawatir mengenai penetapan pertanggungjawaban korporasi atas apa yang dilakukan oleh Pengurusnya, karena bisa saja Pengurusnya melakukan kejahatan yang tidak  ada  kaitannya  dengan  korporasi  namun  pertanggungjawaban  atas  kejahatan  tersebut dibebankan kepada korporasi. Implikasi atas dipidananya korporasi tersebut adalah kerugian masyarakat,  khususnya  yang  memiliki  saham  atas  perusahaan  publik  yang  dibebankan pertanggung  jawaban  pidana.  Apalagi  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  13  Tahun  2016 tentang  Tata  Cara  Penanganan  Perkara  Tindak  Pidana  Oleh  Korporasi  tidak  memberikan perlindungan  terhadap  pemegang  saham  atas  perusahaan  publik  yang  dibebankan pertanggungjawaban pidana. 14
Pengaturan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi yang menentukan bahwa kesalahan dapat dibebankan di saat korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana ini menjadi hal yang mengkhawatirkan  bagi  kalangan  pengusaha.  Jadi  meskipun  tidak  secara  nyata  terbukti menguntungkan korporasi dan sepenuhnya menguntungkan pribadi Pengurus tetapi ternyata ditemukan bukti bahwa korporasi tidak mencegah tindak pidana Pengurus tersebut maka juga dapat  dikenakan  pertanggungjawaban  pidananya  kepada  Korporasi.  Termasuk  juga  dapat dipersalahkan bilamana Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan  pencegahan,  dampak  yang  lebih  besar  dan  memastikan  kepatuhan  terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.
Dalam tindak pidana lingkungan bagi korporasi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur hal-
14 Hariyadi B. Sukamdani, Korporasi sebagai Subyek Hukum Pidana Pasca Perma No.13 Tahun 2016: Pandangan Dunia Usaha , Makalah seminar dalam Rangka HUT IKAHI ke-64 tahun di Hotel Mercure Ancol Jakarta pada hari Selasa 21 Maret 2017, hlm. 7.
hal antara lain: (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: (a) badan usaha; dan/atau;  (b)  orang  yang  memberi  perintah  untuk  melakukan  tindak  pidana  tersebut  atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan  terhadap  pemberi  perintah  atau  pemimpin  dalam  tindak  pidana  tersebut  tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama. 15 (3) Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana, ancaman pidana  yang  dijatuhkan berupa  pidana penjara  dan  denda  diperberat  dengan sepertiga. (4) Terhadap  tindak  pidana  badan hukum, sanksi  pidana  dijatuhkan kepada badan  usaha  yang diwakili  oleh  pengurus  yang  berwenang  mewakili  di  dalam  dan  di  luar  pengadilan  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  selaku  pelaku  fungsional.  (5)  Badan  usaha  dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:
(a) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
(b) penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
(c) perbaikan akibat tindak pidana;
(d) kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
(e) penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun. Sanksi bagi  Tindak  pidana  lingkungan  secara  jelas  telah  diatur  dalam  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal yang memberikan perbedaan dengan sanksi pidana biasa pada  tindak  pidana  lingkungan  terdapat  pada  pidana  tambahan  dan  pengkajian lebih lanjut antara lain:
(1) Perampasan  keuntungan  yang  diperoleh  dari  tindak  pidana  belum  terdapat pengaturan  lebih  tegas  mengenai  manfaat  dan  peruntukan  perampasan keuntungan yang dimaksud.
(2) Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan sebenarnya dapat juga dijatuhkan melalui sanksi administrasi yaitu pencabutan izin usaha melalui Pengadilan Tata usaha Negara.
15 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor  140,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
(3) Perbaikan akibat tindak pidana masih belum dapat didefinisikan secara jelas mengingat  perbaikan  akibat  tindak  pidana  khususnya  bagi  kerusakan lingkungan menjadi tidak terukur dan dapat menjadi tumpang tindih dengan kewajiban pemulihan lingkungan pada penegakan hukum perdata;
(4) Kewajiban  mengerjakan  apa  yang  dilalaikan  tanpa  hak  cukup  sulit didefinisikan,  dikarenakan  dalam  pencemaran  berat  atau  perusakan lingkungan  cenderung  fungsi  lingkungan  akan  sulit  untuk  dipulihkan  ke keadaan semula.
(5) Penempatan  perusahaan  di  bawah  pengampuan  paling  lama  3  (tiga)  tahun dalam  pelaksanaannya  diperlukan  manajer  lingkungan  yang  bertugas mengembalikan  fungsi  manajemen  lingkungan  korporasi  sebagaimana sebelum terjadi pencemaran atau perusakan, pada dasarnya sanksi tambahan ini ditujukan untuk tetap menjaga keberlangsungan kegiatan korporasi, namun bentuk  dan  pengaturannya  belum  secara  tegas  dan  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan.
Ketentuan mengenai tanggung jawab bagi korporasi dalam tindak pidana lingkungan telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan Terbatas  yang menyatakan  Direktur  Perusahaan tidak dapat  melepaskan  dirinya dari pertanggungjawaban pidana dalam hal perusahaan yang dipimpinnya mencemari dan atau merusak  lingkungan.  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  adalah  komitmen  Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya penjelasan pasal 1 undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang  perseroan  terbatas  adalah  badan  hukum  yang  merupakan  persekutuan  modal, didirikan  berdasarkan  perjanjian  melakukan  kegiatan  usaha  dengan  modal  dasar  yang seluruhnya  terbagi  saham,dan  memenuhi  persyaratan  tang  ditetapkan  dalam  undang- undang. 16
Dalam  penanganan  perkara  tindak  pidana  umum  dan  tindak  pidana  khusus  terkait keberadaan  korporasi  sebagai  subjek  hukum  yang  menjadi  tersangka/terdakwa  telah dikeluarkan Peraturan Jaksa Agung RI No: PER-028/A/JA/10/2014, tanggal 1 Oktober 2014
16 Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2007  Nomor  106,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 4756).
tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi. 17 Pada tanggal 29 Desember 2016, diberlakukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata  Cara  Penanganan  Perkara  Tindak  Pidana  oleh  Korporasi.  Secara  substansi  hukum, Peraturan  Mahkamah  Agung ini  mengatur  definisi  dan identifikasi  tindak  pidana korporasi, pertanggungjawaban  pidananya  beserta  teknis  pemeriksaan  korporasi  baik  di  tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan hingga eksekusinya. 18

## Tindak Pidana Lingkungan Oleh Korporasi Berdasarkan Asas Subsidaritas
Asas subsidiaritas adalah asas yang menyatakan bahwa hukum pidana seyogyanya digunakan sebagai  langkah  akhir.  Asas  yang  termuat  pada  bagian  penjelasan  umum  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH) ini, mensyaratkan  tiga  hal  yang  harus  terpenuhi  sebelum  hukum  pidana  diterapkan.  Menurut Soeseno Sigid bahwa dengan banyaknya industri atau kegiatan usaha yang mendapat izin dari pemerintah, ternyata melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Hal tersebut di  dasari  pada  para  pelaku  bisnis  yang  merasa  tidak  bersalah  dan  membenarkan  bahwa perusahaan tersebut telah mendapat izin dari pemerintah. Sementara salah-satu syarat untuk mendapat  izin  usaha  adalah  adanya  rekomendasi  tentang  analisis  mengenai  dampak lingkungan termasuk di dalamnya juga mengenai rencana pengelolaan lingkungan (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan (RPL). 19
Model penegakan hukum dengan mengoptimalkan penerapan pidana administrasi ini memiliki banyak keuntungan. Antara lain:
1. Akan memudahkan bagi penegak hukum dalam melakukan pembuktian perkara disebabkan bentuk rumusan delik yang dibuat pada umumnya adalah delik formil;
2. Pada  hakikatnya  ketika  perbuatan-perbuatan  dalam  rangka  persiapan  untuk melakukan  perbuatan  pencemaran  dan  atau  perusakan  lingkungan  hidup dikriminalisasi  menjadi  suatu  perbuatan  pidana  yang  berdiri  sendiri,  maka  kita telah  selangkah  lebih  maju  dalam  mencegah  terjadinya  pencemaran  dan  atau perusakan lingkungan hidup;
17 Konsiderans  huruf  a  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  13  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Penanganan Perkara Tindak pidana oleh korporasi.
18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.
19 Soeseno  Sigid, Hukum  Pidana  Indonesia,  Perkembangan  dan  Pembaharuan  (Implikasi  Teori Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  dalam  Perundang-undangan  Pidana  dan  Praktik  Peradilan  Pidana Indonesia) . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013, hlm. 25.
3. Dengan  efek  pencegahan  sejak  dini  maka  niat  pelaku  bisnis  untuk  melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup demi pertimbangan ekonomi dapat lebih  ditekan,  apalagi  dengan  sanksi-sanksi  dalam  bentuk  denda  diyakini  lebih berdaya guna dalam mematikan motif ekonomi ini;
4. Dengan model penegakan hukum pidana administratif tersebut, maka kita dapat menuntun kepada terciptanya rezim anti pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
Dalam  rangka  penyusunan  RUU  PLH,  tidak  ada  salahnya  pemikiran  di  atas  lebih dijadikan  sebagai  pertimbangan  untuk  dikembangkan  sebagai  model  penegakan  hukum lingkungan daripada berpikir untuk tetap mempertahankan atau tidak asas subsidaritas. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar  sebelum  ditangani  oleh  institusi  yang  membidangi.  Menurut  Sadjijono  bahwa  asas subsidaritas  hukum  pidana menjadi  pilihan  terakhir ketika  instrumen  administrasi,  perdata tidak  terselesaikan  maka  fungsi  pemidanaan  diberlakukan.  Tindak  pidana  lingkungan  tidak terlebih  dahulu  dikedepankan  untuk  menyelesaikan  persoalan  lingkungan,  apalagi  terkait dengan persoalan korporasi yang melakukan perusakan lingkungan. Bentuk-bentuk atau jenis- jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi dapat berupa sanksi pokok dan sanksi tambahan. 20 Asas  subsidiaritas  hukum  pidana  menjadi  pilihan  terakhir  ketika  instrument administrasi, perdata tidak terselesaikan.
Upaya pelanggaran oleh PT Jagat Raya Utama dengan melihat kondisi lingkungan sungai Wawonggura, Eewa, sungai Watumerembe, dan sungai Aosole. Limbah hasil operasi PT Jagat Raya Utama yang mengaliri sungai dapat dikategorikan pelanggaran batu mutu lingkungan. Seperti yang tertera pada Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Baku mutu lingkungan hidup meliputi baku mutu air, baku mutu air limbah, baku mutu air laut, baku mutu udara ambiens, baku mutu emisi baku mutu gangguan  dan  baku  mutu  lainnya  sesuai  dengan  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi.

## Pertanggungjawaban Pidana PT Jagad Raya Tama Terhadap Pencemaran Lingkungan
Titik tolak untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hubungannya dengan pengabaian  kewajiban.  Kewajiban  untuk  menjaga  lingkungan  dimana  perusahaan  tersebut
20 Sutan Remi Sjahdeini, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi , Cetakan II, Jakarta: Grafiti Pers, 2007, hlm. 205.
mengelola lingkungan. PT Jagad Raya Tama merupakan perusahaan induk atau korporasi induk ( parent company ) yang memiliki anak perusahaan seperti perusahaan PT Bumi Putra Abadi dan PT Mitra Alam Makmur. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun  2016. 21 Pasal  1  ayat  2  menyatakan:  korporasi  induk  ( parent  company )  adalah perusahaan  berbadan  hukum  yang  memiliki  dua  atau  lebih  anak  perusahaan  yang  disebut perusahaan subsidiary yang juga memiliki status badan hukum sendiri.
Kemudian  yang  menjadi  dasar  pembenaran  dapat  dipidananya  korporasi  menurut C.M.V  Clarckson sebagaimana  yang dikutip oleh Kariawan Barus  terdapat  beberapa  doktrin tentang sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu 22 :

## 1. Strict Liability
Menurut  doktrin  ini,  bila  korporasi  melakukan  suatu  perbuatan  yang  telah melanggar  apa  yang  dirumuskan  dalam  suatu  peraturan  perundang-undangan, maka ia  dapat  dibebankan tanggung  jawab  atas  perbuatan  tersebut tanpa  perlu dibuktikan  apakah  korporasi  tersebut  memenuhi  unsur  kesalahan (kesengajaan/kelalaian).

## 2. Vicarious Liability
Menurut doktrin ini, bila seseorang agen atau pekerja korporasi bertindak dalam lingkup  pekerjaannya  dan  dengan  maksud  untuk  menguntungkan  korporasi, melakukan suatu kejahatan, tanggung jawab pidananya dapat dibebankan kepada perusahaan. Tidak menjadi masalah apakah perusahaan secara nyata memperoleh keuntungan  atau  tidak  atau  apakah  aktivitas  tersebut  telah  dilarang  oleh perusahaan atau tidak.
3. Identification Doctrine
Menurut doktrin ini, bila seseorang yang cukup senior dalam struktur korporasi, atau  dapat  mewakili  korporasi  melakukan  suatu  kejahatan  dalam  bidang jabatannya,  maka  perbuatan  dan  niat  orang  itu  dapat  dihubungkan  dengan korporasi.  Korporasi  dapat  diidentifikasi  dengan  perbuatan  ini  dan  dimintai pertanggungjawaban secara langsung.
4. Aggregation Doctrine
21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.
22 Kariawan Barus, Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Di Bidang Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) , Medan: Universitas Sumatera Utara, 2011, hlm. 92.
Menurut pendekatan ini, tindak pidana tidak hanya bisa diketahui atau dilakukan oleh satu orang. Oleh karena itu, perlu mengumpulkan semua tindakan dan niat dari beberapa orang yang relevan dalam korporasi tersebut, untuk memastikan apakah secara  keseluruhannya  tindakan  mereka  akan  merupakan  suatu  kejahatan  atau senilai dengan apabila perbuatan dan niat itu dilakukan oleh satu orang.
5. Reactive Corporate Fault
Menurut pendekatan ini, suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama sebuah korporasi, pengadilan harus diberi kewenangan untuk memerintahkan korporasi untuk melakukan investigasi sendiri guna memastikan orang yang bertanggung jawab dan mengambil suatu tindakan disiplin yang sesuai atas kesalahan orang tersebut dan mengambil langkah-langkah perbaikan untuk menjamin  kesalahan  tersebut  tidak  akan  terulang  kembali.  Apabila  korporasi mengambil langkah penanganan yang tepat, maka tidak ada tanggung jawab pidana yang  dapat  dijatuhkan  terhadap  korporasi.  Tanggung  jawab  pidana  hanya  bisa diterapkan  terhadap  korporasi  apabila  korporasi  gagal  memenuhi  perintah pengadilan  dengan  sungguh-sungguh.  Dengan  demikian,  kesalahan  korporasi bukanlah kesalahan pada saat kejahatan terjadi tetapi kesalahan karena korporasi gagal  melakukan  tindakan  yang  tepat  atas  kesalahan  karena  korporasi  gagal melakukan tindakan yang tepat atas kesalahan yang dilakukan oleh pekerjanya.
6. Management Failure Model
Menurut  pendekatan  ini,  bahwa  kejahatan  tanpa  rencana  ( manslaughter )  yang dilakukan  oleh  korporasi  ketika  ada  kesalahan  manajemen  oleh  korporasi  yang menyebabkan  seseorang  meninggal  dunia  dan  kegagalan  tersebut  merupakan perilaku  yang  secara  rasional  berada  jauh  dari  yang  diharapkan  dilakukan  oleh suatu  korporasi.  Kejahatan  ini  didefinisikan  dengan  mengacu  ke  kegagalan manajemen (sebagai lawan dari kegagalan korporasi).
7. Corporate Mens Rea Doctrine
Telah  dikemukakan  bahwa  perusahaan  itu  sendiri  tidak  dapat  melakukan kejahatan, mereka tidak dapat berpikir atau memiliki kemauan. Hanya orang-orang yang ada di dalam perusahaan yang dapat melakukan kejahatan. Namun demikian orang  dapat  menerima  bahwa  seluruh  gagasan  tentang  personalitas  korporasi adalah fiksi tetapi dibuat dengan baik dan sangat berguna. Berdasarkan pandangan ini, maka korporasi dapat diyakini sebagai agen yang melakukan kesalahan yang
bertindak  melalui  staf  mereka  dan  pekerja  dan mens  rea -nya  dapat  ditemukan dalam  praktik  dan  kebijakan  korporasi.  Ini  penting  untuk  ditekankan  bahwa keduanya,  yaitu  kesembronoan  ( recklessness )  atau  maksud,  dapat  ditemukan  di dalam  kebijakan-kebijakan,  operasional  prosedur  dan  lemahnya  tindakan pencegahan korporasi.
8. Specific Corporate Offences
Dalam  hal  ini,  masalah-masalah  yang  berkaitan  dengan  penegasan  tentang kesalahan  korporasi,  seperti  pembuktian  dari  niat  atau  kesembronoan,  dapat  di atasi  dengan  membuat  definisi  khusus  yang  hanya  dapat  diterapkan  kepada korporasi.  Pada  dasarnya  lahirnya  sebuah  doktrin  yang  baru  tidaklah menghilangkan atau menghapuskan doktrin sebelumnya namun menyempurnakannya. Demikian juga doktrin-doktrin yang dikemukakan berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi.
Doktrin strict  liability dan  doktrin strict  liability yang  kemudian  menjadi  asas  dalam hukum  pidana  Indonesia  setelah  diwujudkan  dalam  suatu  norma  tidaklah  kemudian dihilangkan dengan adanya doktrin identifikasi. Disebabkan kemajuan perkembangan zaman maka perkembangan ilmu pengetahuan semakin maju pula. Dengan demikian penyempurnaan terhadap  doktrin  mengenai  sistem  pertanggungjawaban  pidana  akan  terus  disempurnakan agar terciptanya tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. 23

## KESIMPULAN
Bentuk  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  PT  Jagat  Raya  Tama  menyangkut  persoalan pencemaran  lingkungan  berdasarkan  Konsep  Konservasi  Lingkungan  berdasarkan  fakta  di lapangan  tidak  terlaksana  berdasarkan  pelanggaran  yang  sudah  memenuhi  unsur  dalam Undang-Undang  32  tahun  2009.  Lemahnya  penegakkan  hukum  oleh  penegak  hukum  dan pemerintah di Konawe Selatan sehingga pelanggaran lingkungan PT Jagat Raya Tama terkesan dikesampingkan sementara Ketentuan pemidanaan telah diatur berdasarkan Undang- Undang pengelolaan lingkungan hidup terdapat pada Pasal 97 sampai dengan Pasal 120. Dalam Pasal 100 UUPLH menyatakan: Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau  baku  mutu  gangguan  dipidana  dengan  penjara  paling  lama  3  tahun  dan  denda  paling
23 Elly Syafitri Harahap, Alvi Syahrin, Mahmud Mulyadi, “ Asas Strict Liability Dan Asas Vicarious Liability Terhadap Korporasi  Yang  Melakukan  Tindak  Pidana  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ”, Jurnal Mahupiki, Vol 2, No 1, 2014, hlm. 14.
banyak 3.000.000.000,- (tiga milyar). Pada pidana tambahan juga tidak dilaksanakan seperti: Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana belum terdapat pengaturan lebih tegas mengenai manfaat dan peruntukan perampasan keuntungan yang dimaksud. Penutupan seluruh  atau  sebagian  tempat  usaha  dan/atau  kegiatan  sebenarnya  dapat  juga  dijatuhkan melalui sanksi administrasi yaitu pencabutan izin usaha melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.
Penerapan  asas  subsidaritas  dalam  kejahatan  korporasi  tidak  bisa  lagi  digunakan. Rujukan  ada  pada  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  13  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

## Daftar Pustaka

## Buku
Barus, Kariawan, Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana  Di  Bidang  Lingkungan  Hidup  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  32  Tahun 2009  Tentang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (PPLH) ,  Medan:
Universitas Sumatera Utara, 2011.
Fahruddin, Pengelolaan  Limbah  Pertambangan  Secara  Biologis:  Biological  Management  of Mining Waste, Makassar: Celebes Media Perkasa, 2018.
Fuady, Munir, Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum , Jakarta: Kencana, 2013.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2008.
Rangkuti, Siti Sundari, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional , Cetakan III, Surabaya: Airlangga University Press, 2003.
Sigid, Soeseno, Hukum Pidana Indonesia, Perkembangan dan Pembaharuan (Implikasi Teori Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  dalam  Perundang-undangan  Pidana  dan Praktik Peradilan Pidana Indonesia) . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
Sjahdeini, Sutan Remi, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi , Cetakan II, Jakarta: Grafiti Pers,
2007.
Topan, Muhammad, Kejahatan Korporasi Dibidang Lingkungan Hidup, Cet: I , Bandung: Nusa Media, 2009.

## Jurnal dan Makalah
Harahap, Elly Syafitri, Alvi Syahrin, Mahmud Mulyadi, “ Asas Strict Liability Dan Asas Vicarious Liability  Terhadap  Korporasi  Yang  Melakukan  Tindak  Pidana  Berdasarkan  Undang-
Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup ”, Jurnal Mahupiki, Vol 2, No 1, 2014.
Haris, Oheo  K.,  “ Aspek  Hukum  Pidana  Dalam  Kaitannya  Dengan  Perizinan  Di  Bidang Pertambangan ”. Jurnal Yuridika, Volume 29 No. 3, September-Desember 2014.
Hidayat, Sabrina, “ Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan Penyidikan Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang”. Halu Oleo Law Review, Volume 1 Issue 2, September 2017.
Suharyanto, Budi,  “ Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Berdasarkan  Corporate  Culture Model dan Implikasinya ”, Jurnal Rechtsvinding, Volume 6, Nomor 3, Desember 2017.
Sukamdani, Hariyadi B., Korporasi sebagai Subyek Hukum Pidana Pasca Perma No.13 Tahun 2016:  Pandangan  Dunia  Usaha ,  Makalah  seminar  dalam  Rangka  HUT  IKAHI  ke-64 tahun di Hotel Mercure Ancol Jakarta pada hari Selasa 21 Maret 2017.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor  140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2001  Nomor  134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor  4,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959)
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor  59,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4993)
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  27 Tahun  2012 Tentang  Izin  Lingkungan (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2012  Nomor  48,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285)
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi
Peraturan Menteri Negara Lingkungan  Hidup  Nomor  5 Tahun  2012 Tentang  Jenis  Rencana Usaha  Dan/Atau  Kegiatan  Yang  Wajib  Dilengkapi  Dengan  Analisis  Mengenai  Dampak Lingkungan Hidup
Keputusan  Menteri  Energi  Dan  Sumber  Daya  Mineral  Republik  Indonesia  Nomor  1827
K/30/MEM/2018  Tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Kaidah  Teknik  Pertambangan  yang Baik