## Indonesia Journal of Criminal Law (IJoCL)
Website: https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL Vol. 1,  No. 2, Desember 2019, pp 121-127 p-ISSN:2656-9922, e-ISSN: 2684-916X DOI: https://doi.org/10.31960/ijocl.v1i2.167

## Perlindungan Hak Buruh Dalam Kerangka Masyarakat Ekonomi Asean
Posma Ramos Sitompul 1
1 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, Email: psomalampung@gmail.com Artikel info
Artikel history: Received; 25-010-2019 Revised:02-11-2019 Accepted: 05-12-2019 Published: 31-12-2019
Keywords: Protection of Rights, Migrant Workers, ASEAN Economic Community.
Kata Kunci: Perlindungan Hak, Buruh Migran, Masyarakat Ekonomi ASEAN
Abstract . This study aims to analyze the protection of labor rights in this case Indonesian  migrant  workers  abroad  within  the  framework  of  the  ASEAN Economic  Community  and  Law  no.  18  of  2017  concerning  Protection  of Indonesian  Migrant  Workers'  labor  rights  within  the  framework  of  the ASEAN Economic Community. Research problems, First, What is the Form of Protection for Indonesian Migrant Workers, Second, What is the Form of Legal  Efforts  for  Indonesian  Migrant  Workers  who  are  disadvantaged?  The research  method  uses  socio-legal  research  by  observing  the  ASEAN Declaration  of  Human  Rights  and  Law  No.  18  of  2017,  as  well  as  other Indonesian Laws and Regulations. The results showed that the Protection of Indonesian  Migrant  Workers  (PMI)  is  all  efforts  to  protect  the  interests  of prospective PMI and their families in realizing guaranteed fulfillment of rights in all their activities. The author will analyze the issue of the extent to which the state protects labor rights in this case Indonesian migrant workers abroad within the framework of the ASEAN Economic Community and Law No. 18 of 2017 concerning Protection of Indonesian Migrant Workers.
Abstrak. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  perlindungan  hak buruh dalam hal ini Pekerja Migran Indonesia di luar negeri dalam kerangka Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  dan  UU  No.  18  tahun  2017  tentang Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  hak  buruh  dalam  kerangka masyarakat  Ekonomi  ASEAN.  Permasalahan  penelitian,  Pertama, Bagaimanakah  Bentuk  Perlindungan  Terhadap  Pekerja  Migran  Indonesia, Kedua,  Bagaimanakah  Bentuk  Upaya  Hukum  Pekerja  Migran  Indonesia yang  dirugikan?  Metode  penelitian  menggunakan  penelitian  Sosio-Legal dengan  mengamati  dokumen  Deklarasi  Hak  Asasi  Manusia  ASEAN  dan Undang Undang No. 18 tahun 2017, serta Peraturan Perundang-undangan Indonesia  lainnya.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Perlindungan Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  adalah  segala  upaya  untuk  melindungi kepentingan  calon  PMI  dan  keluarganya  dalam  mewujudkan  terjaminnya pemenuhan hak dalam keseluruhan kegiatannya. Penulis akan menganalisis permasalahan  sejauhmana  negara  melindungi  hak  buruh  dalam  hal  ini Pekerja  Migran  Indonesia  di  luar  negeri  dalam  kerangka  Masyarakat Ekonomi ASEAN dan UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
Coresponden author: * Email: psomalampung@gmail.com A rtikel dengan  akses terbuka dibawah lisensi CC BY
Perlindungan Hak Buruh Dalam … ( Sitompul ) | 122

## PENDAHULUAN
Pengesahan  Deklarasi  Hak  Asasi  Manusia  ASEAN  atau The ASEAN  on  Human  Right  Declaration (AHRD)  tanggal  18  November  2012,  menegaskan  kepatuhan  Piagam  ASEAN,  khususnya penghormatan  terhadap pemajuan  dan  perlindungan  hak  asasi  manusia  dan  kebebasan  dasar, serta  prinsip-prinsip  demokrasi,  aturan  hukum,  dan  tata  pemerintahan  yang  baik (Tuwlloh, 2017).
Undang-Undang  Nomor  18  tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang diundangkan pada tanggal 22 November 2017 dan terdaftar dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 242, mengnai definisi Pekerja Migran Indonesia sesuai pasal 1 ayat 2  UU  ini,  adalah  setiap  warga  negara  Indonesia  yang  akan,  sedang,  atau  telah  melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia (Husni, 2011).
Aspek perlindungan terhadap penempatan tenaga kerja di luar negeri sangat terkait pada sistem pengelolaan  dan  pengaturan  yang  dilakukan  berbagai  pihak  yang  terlibat  pada  pengiriman tenaga  kerja  Indonesia  keluar negeri (Ferricha,  2016). Perlindungan pekerja  migran  Indonesia (PMI)  adalah  segala  upaya  untuk  melindungi  kepentingan  calon  PMI  dan  keluarganya  dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak dalam keseluruhan kegiatannya. Pertanggungjawaban  pemerintah  terkait  perlindungan  Hak-hak  Ekosob  Pekerja  Migran Indonesia, dapat dilihat dari asas-asas yang terdapat dalam UU No. 18 tahun 2017, yaitu: Asas keterpaduan, asas  persamaan  hak, asas  pengakuan  atas  martabat  dan  hak  asasi  manusia, asas demokrasi, asas keadilan sosial, asas kesetaraan dan keadilan gender, asas nondiskriminasi, asas anti-perdagangan manusia, asas transparansi, asas akuntabilitas, asas berkelanjutan (Krustiyati, 2013).
Fenomena  Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI)  banyak  mengalami  perlakuan  tidak  menyenangkan oleh  atasannya,  bahkan  banyak  sekali  TKI  yang  terancam  dihukum  mati  yang  pada  faktanya pelanggaran-pelanggaran tersebut bukanlah sepenuhnya salah mereka (Febriyanto & Rohman, 2018). Persoalan  perlindungan  terhadap  Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI)  diluar  negeri  dinilai masih sangat rendah. Ini ditunjukkan dengan munculnya berbagai persoalan yang menimpa TKI diluar  negeri  tanpa  mendapat  advokasi  dan  perlindungan  yang  memadai (Prabowo,  2019). Peneliti Naek Siregar dan Ahmad Syofyan (2014) menyatakan bahwa permasalahan yang timbul dari  pekerja  migran  Indonesia  di  luar  negeri  antara  lain  karena  kurangnya  perlindungan  hak asasi  manusia,  baik  instrumen  peraturan  negara  pengirim  maupun  negara  penerima (Judge, 2012). Kurangnya  perlindungan  pekerja  migran  dikarenakan  negara  pengirim  dan  negara penerima  tidak  melakukan  yaitu: pertama, Ratifikasi  Konvensi  Internasional  tentang  hak-hak semua  pekerja  migran  dan  anggota  keluarganya. Kedua, Hubungan  negara  pengirim  dan penerima  tidak  ditindaklanjuti  hingga  ke  bentuk  instrumen  perjanjian  yang  bertujuan melindungi hak-hak pekerja migran.
Keberadaan  pekerja  migran  di  kawasan  ASEAN  memiliki  peran  penting  dilihat  dari  perspektif ekonomi,  di  mana  migrasi  populasi  usia  produktif  untuk  bekerja  di  wilayah  negara  lain merupakan  suatu  bentuk  redistribusi  sumber  daya  manusia  yang  berperan  besar  dalam produksi barang dan jasa di Kawasan ( Anggriani, 2017). Yulius Kaka (2018) , bahwa permasalahan utama yang akan dihadapi dalam membangun instrumen pelindungan migran yang mengikat di ASEAN adalah tidak semua negara anggota ASEAN adalah pemasok tenaga kerja. Daniel Awigra (2001) ,  tantangan  besar  bagi  ASEAN  untuk  memberikan  perlindungan  mengikat  yang  sesuai dengan  asas  Hak  Asasi  Manusia,  jika  instrumen  perlindungan  untuk  buruh  migran  di  ASEAN harus diketok sesuai dengan standar internasional.
Avyanthi  Aziz (2004) mengatakan  konsensus  yang  ditandatangani  oleh  pemimpin  10  negara ASEAN  itu  hanya  sebatas  niat  baik,  tidak  berlandaskan  hukum  yang  tegas.  Konsensus  ASEAN hanya  mengatur  prinsip-prinsip  dan  norma  dasar  tanpa  menentukan  tindakan  konkret  dan langsung untuk melindungi pekerja migran.
123 | Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol.1, No.2, Desember 2019
Mendasari  permasalahan  tersebut,  penelitian  ini  memfokuskan  untuk  sejauhmana  negara melindungi  hak  buruh  dalam  hal  ini  Pekerja  Migran  Indonesia  di  luar  negeri  dalam  kerangka Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  dan  UU  No.  18  tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penulis  menggunakan  tipe  penelitian  Sosio  Legal  dengan  mengamati  dokumen  Deklarasi  Hak Asasi  Manusia  ASEAN  dan  Undang  Undang  No.  18  tahun  2017,  serta  Peraturan  Perundang- undangan  Indonesia  lainnya.  Adapun  metoda  penelitian  hukum  ini  dengan  pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.
a) Sumber Hukum (legal sources)
i. Bahan  Hukum  Primer,  penulis  menggunakan  Pernyataan  Phnom  Penh  mengenai Pengesahan Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN (AHRD) tanggal 18 November 2012.
ii. Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian ini Penulis akan mengunakan sumber hukum peraturan perundang-undangan

## PEMBAHASAN
A. Bentuk Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia.
Membandingkan Deklarasi ASEAN, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan UU No. 18 tahun 2017, yaitu:
a.  Deklarasi  ASEAN  tanggal  18  November  2012  disebutkan  bahwa  negara  pengirim  pekerja migran diwajibkan untuk melakukan beberapa hal yaitu:
1.  Memperkuat  peraturan  yang  terkait  dengan  peningkatan  dan  perlindungan  hak-hak pekerja migran;
2.  Memastikan akses pekerjaan dan kesempatan penghidupan bagi warga negara mereka sebagai alternatif berkelanjutan bagi migrasi pekerja;
3.  Membuat  kebijakan  dan  prosedur  untuk  membantu  aspek  migrasi  pekerja,  termasuk rekrutmen,  persiapan  pemberangkatan  ke  luar  negeri  dan  perlindungan  pekerja migran bila di luar negeri maupun repatriasi dan reintegrasi ke negara asal;
4.  Membuat  dan  meningkatkan  praktek  yang  sah  untuk  mengatur  rekrutmen  pekerja migran  dan mengambil  mekanisme  untuk  mengurangi  malpraktek  rekrutmen  melalui kontrak  hukum  yang  sah  dan  berlaku,  peraturan  dan  akreditasi  agen  rekrutmen  dan majikan, dan membuat daftar hitam dari agen yang lalai/tidak sesuai hukum.
b.  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia  disebutkan  bahwa  sebagai  standar  umum  untuk keberhasilan  bagi  semua  bangsa  dan  semua  negara  dengan  tujuan  agar  setiap  orang  dan setiap badan di dalam masyarakat, dengan senantiasa mengingat  Deklarasi Universal HAM (Haling, Halim, Badruddin & Djanggih, 2018) akan berusaha dengan cara mengajarkan dan memberikan  pendidikan  guna  menggalakkan  penghargaan  terhadap  hak-hak  dan kebebasan-kebebasan  tersebut,  dan  dengan  jalan  tindakan-tindakan  yang  progresif  yang bersifat nasional maupun internasional, menjamin pengakuan dan penghormatannnya yang universal dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa dari Negara-negara Anggota sendiri maupun oleh bangsa-bangsa dari wilayah-wilayah yang ada di bawah kekuasaan hukum mereka.
Dari  kedua  Deklarasi  ini penulis  melihat ada  persesuaian  pengakuan  ASEAN  dan  Perserikatan Bangsa Bangsa tentang adanya:
(1) Penghargaan  terhadap  Hak  Asasi  Manusia,  termasuk  dalam  hal  ini  Hak  Ekosob  Pekerja Migran;
(2) Jaminan pengakuan dan penghormatan Hak Asasi Manusia yang universal dan efektif, baik oleh  bangsa-bangsa  dari  Negara-negara  Anggota  sendiri  maupun  oleh  bangsa-bangsa  dari wilayah-wilayah yang ada di bawah kekuasaan hukum mereka, dalam hal ini negara ASEAN
Perlindungan Hak Buruh Dalam … ( Sitompul ) | 124
(3) UU No. 18 tahun 2017 pada Penjelasan Umum dinyatakan adanya jaminan dari pemerintah tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam hal ini adalah Hak Ekosob Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya di Luar Negeri. Sehingga dapat dikatakan bahwa Perlindungan Hak  Pekerja Migran  Indonesia  di  ASEAN  secara perundang-undangan  telah  sesuai  dengan pernyataan dalam Deklarasi ASEAN tanggal 18 November 2012 mengenai kewajiban negara untuk memperkuat peraturan yang terkait dengan peningkatan dan perlindungan hak-hak pekerja migran.
Sesuai dengan UU No. 18 tahun 2017 pasal 6 ayat 1 (a) (b) dan (c) serta pasal 2 bagian k, tentang adanya  asas  berkelanjutan  yaitu  bahwa  perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  harus memenuhi  semua  tahapan  perlindungan  yaitu  sebelum,  selama,  dan  setelah  bekerja  untuk menjamin  kesejahteraan  dan  kemajuan  dalam  seluruh  aspek  kehidupan,  baik  untuk  masa  kini maupun  masa  yang akan  datang.  Adapun  Perlindungan  Hak   Pekerja  Migran  Indonesia  terbagi menjadi:

## i.  Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sebelum Bekerja di Luar Negeri
Pekerja  Migran  Indonesia  yang  akan  bekerja  ke  luar  negeri  harus  memenuhi  persyaratan tertentu. Bahkan, apabila tidak dipenuhinya persyaratan salah satu dokumen perjalanan sudah dapat  merupakan  tindakan  pidana.  Tidak  adanya  satu  saja  dokumen  sudah  beresiko  tenaga kerja tersebut tidak memenuhi syarat atau ilegal untuk bekerja di negara  penempatan dan hal ini  membuat  TKI  tersebut  rentan  terhadap  perlakuan  yang  kurang  manusiawi  atau  perlakuan yang eksploitatif lainnya di negara tujuan penempatan (Probosiwi, 2015). Persyaratan tersebut mencakup  Usia  minimal;  Memiliki  kompetensi;  Sehat  jasmani  dan  rohani;  Terdaftar  dan memiliki  nomor  kepesertaan  Jaminan  Sosial;  dan  Memiliki  dokumen  lengkap  yang dipersyaratkan.  Pelindungan  Sebelum  Bekerja  meliputi  pelindungan  administratif  dan pelindungan teknis.
Permintaan Pekerja Migran Indonesia berasal dari:
1.  Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan;
2.  Mitra Usaha di negara tujuan penempatan; dan/atau
3.  Calon  Pemberi  Kerja,  baik  perseorangan  maupun  badan  usaha  asing  di  negara  tujuan penempatan.

## ii.  Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Selama Bekerja di Luar Negeri
Perlindungan  negara  terhadap  Pekerja  Migran  Indonesia  selama  bekerja  di  luar  negeri (Susetyorini, 2010) meliputi hal tertentu dan dilakukan dengan tidak mengambil alih tanggung jawab  pidana  dan/atau  perdata  Pekerja  Migran  Indonesia  dan  dilaksanakan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum negara tujuan penempatan, serta hukum dan kebiasaan internasional.
iii. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Setelah Bekerja di Luar Negeri
Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  Setelah  Bekerja  diluar  negeri  meliputi  hal  tertentu  dan dilakukan oleh Pemerintah Pusat bersama-sama dengan Pemerintah Daerah.

## B.  Bentuk Upaya Hukum Pekerja Migran Indonesia yang dirugikan.
Dengan diundangkannya UU No. 18 tahun 2017, maka ratifikasi Konvensi Internasional tentang hak-hak  semua  pekerja  migran  dan  anggota  keluarganya,  telah  dapat  dilaksanakan  oleh pemerintah  Indonesia.  Oleh  karenanya  hubungan  Indonesia  dengan  negara  lain  baik  sebagai negara  pengirim  atau  penerima  dapat  ditindaklanjuti  hingga  ke  bentuk  instrumen  perjanjian yang bertujuan melindungi hak-hak pekerja migran. Menurut Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2015,  perlindungan  TKI  adalah  segala  upaya  untuk  melindungi  kepentingan  calon  TKI/TKI
125 | Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol.1, No.2, Desember 2019
dalam  mewujudkan  terjaminnya  pemenuhan  hak-haknya  sesuai  dengan peraturan  perundang- undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja (Habibullah, Juhari & Sandra, 2016).
Dari pengamatan dan pembahasan ini, penulis mengambil beberapa hal penting terkait dengan kewajiban  negara  dalam  memberi  perlindungan  hukum  terhada  Pekerja  Migran  Indonesia, sesuai  dengan  ketentuan  Undang  Undang  Nomor  18  tahun  2017  bagian  menimbang  butir  B bahwa  negara  menjamin  hak,  kesempatan,  dan  memberikan  pelindungan  bagi  setiap  warga negara  tanpa  diskriminasi  untuk  memperoleh  pekerjaan  dan  penghasilan  yang  layak,  baik  di dalam  maupun  di  luar  negeri  sesuai  dengan  keahlian,  keterampilan,  bakat,  minat,  dan kemampuan; dan bagian menimbang butir C bahwa pekerja migran Indonesia harus dilindungi dari  perdagangan  manusia,  perbudakan  dan  kerja  paksa,  korban  kekerasan,  kesewenang- wenangan,  kejahatan  atas  harkat  dan  martabat  manusia,  serta  perlakuan  lain  yang  melanggar hak asasi manusia; Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan Pekerja Migran Indonesia yang dirugikan, adalah:
1.  Pekerja  Migran  Indonesia  sebelum  ke  luar  negeri,  bila  mengalami  kerugian  atas  hak asasinya  terkait  dengan  perlindungan  Administratif  maupun  perlindungan  Teknis,  maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan melaporkannya kepada Badan Pengawas Ketenagakerjaan di wilayah hukum dimana tempat terjadinya permasalahan;
2.  Pekerja Migran Indonesia selama bekerja di luar negeri, bila mengalami kerugian atas hak asasinya  terkait  dengan  perlindungan  Administratif  maupun  perlindungan  Teknis,  maka upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  adalah  dengan  melaporkannya  kepada  perwakilan diplomatik  dan  perwakilan  konsuler  Republik  Indonesia  yang  secara  resmi  mewakili  dan memperjuangkan  kepentingan  bangsa,  negara,  dan  pemerintah  Republik  Indonesia  secara keseluruhan di negara tujuan penempatan atau pada organisasi internasional;
3.  Pekerja Migran Indonesia setelah bekerja di luar negeri, bila mengalami kerugian atas hak asasinya  terkait  dengan  perlindungan  Administratif  maupun  perlindungan  Teknis,  maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan melaporkannya kepada Badan Pengawas Ketenagakerjaan  di  wilayah  hukum  dimana  tempat  terjadinya  permasalahan,  dan perwakilan  diplomatik  dan  perwakilan  konsuler  Republik  Indonesia  yang  secara  resmi mewakili  dan  memperjuangkan  kepentingan  bangsa,  negara,  dan  pemerintah  Republik Indonesia  secara  keseluruhan  di  negara  tujuan  penempatan  atau  pada  organisasi internasional.
Perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia dan upaya hukum yang dapat dilakukan di luar  negeri,  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  hukum  negara  tujuan penempatan, serta hukum dan kebiasaan internasional (Susetyorini, 2010). Mengingat beberapa hasil penelitian dari beberapa peneliti sebelumnya diantaranya:
a.  Naek  Siregar  dan  Ahmad  Syofyan (2014) bahwa  Kurangnya  perlindungan  pekerja  migran dikarenakan negara pengirim dan negara penerima tidak melakukan yaitu:
b.  Ratifikasi  Konvensi  Internasional  tentang  hak-hak  semua  pekerja  migran  dan  anggota keluarganya.
c.  Hubungan negara pengirim dan penerima tidak ditindaklanjuti hingga ke bentuk instrumen perjanjian yang bertujuan melindungi hak-hak pekerja migran.
d.  Yulius Kaka, bahwa Kondisi yang bervariasi di negara-negara ASEAN ini menjadi tantangan bagi  ASEAN  ke  depan  dalam  konteks  membangun  komitmen  dan  tanggungjawab  bersama yang berkekuatan hukum terkait isu pelindungan pekerja migran ASEAN.
e.  Daniel  Awigra,  tantangan  besar  bagi  ASEAN  untuk  memberikan  perlindungan  mengikat yang  sesuai  dengan  asas  Hak  Asasi  Manusia,  jika  instrumen  perlindungan  untuk  buruh migran di ASEAN harus diketok sesuai dengan standar internasional.
Perlindungan Hak Buruh Dalam … ( Sitompul ) | 126
f. Avyanthi  Aziz (2004) mengatakan  bahwa  consensus  ASEAN  yang  ditandatangani  oleh pemimpin  10  negara  ASEAN  itu  hanya  sebatas  niat  baik,  tidak  berlandaskan  hukum  yang tegas,  Konsensus  ASEAN  hanya  mengatur  prinsip-prinsip  dan  norma  dasar  tanpa menentukan tindakan konkret dan langsung untuk melindungi pekerja migran. Pemerintah Indonesia dituntut untuk dapat segera menjawab kekosongan hukum dengan mengesahkan peraturan turunan yang mengatur migrasi yang aman bagi pekerja migran secara teknis di lapangan.  Komitmen  pemerintah  Indonesia  untuk  menyelesaikan  tiga  belas  (13)  aturan pelaksana  tahun  2019  harus  memastikan  adanya  kemajuan  untuk  pelayanan  dan perlindungan pekerja migran Indonesia.

## SIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  terhadap  peraturan  baik  Internasional,  Regional,  maupun  Perundang- undangan  di  Indonesia  yang  telah  ada,  maka  penulis  menarik  kesimpulan  sebagai  berikut: Bahwa perlindungan hak Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya oleh negara sesuai peraturan  perundang-undangan  dengan  adanya  UU  No.  18  tahun  2017,  adalah  mencakup perlindungan sebelum, selama dan setelah bekerja ke dan di luar negeri; Bahwa upaya hukum yang  dapat  dilakukan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  ke  luar  negeri  berdasarkan  tempat terjadinya permasalahan yang merugikannya adalah: Pekerja Migran Indonesia sebelum ke luar negeri,  bila  mengalami  kerugian  atas  hak  asasinya  terkait  dengan  perlindungan  Administratif maupun  perlindungan  Teknis,  maka  upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  adalah  dengan melaporkannya  kepada  Badan  Pengawas  Ketenagakerjaan  di  wilayah  hukum  dimana  tempat terjadinya  permasalahan;  Pekerja  Migran  Indonesia  selama  bekerja  di  luar  negeri,  bila mengalami  kerugian  atas  hak  asasinya  terkait  dengan  perlindungan  Administratif  maupun perlindungan Teknis, maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan melaporkannya kepada perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili  dan  memperjuangkan  kepentingan  bangsa,  negara,  dan  pemerintah  Republik Indonesia secara keseluruhan di negara tujuan penempatan atau pada organisasi internasional

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  disampaikan  kepada  Fakultas  Hukum  Universitas  Wijaya  Kusuma, Surabaya yang telah mendorong kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini .

## DAFTAR RUJUKAN

## Buku / Jurnal
Anggriani,  R.  (2017).  Perlindungan  Hukum  bagi  Irregular  Migrant  Workers  Indonesia  di Kawasan  Asia  Tenggara  (dalam  Perspektif  Hukum  HAM  Internasional). Yuridika , 32 (2), 310-335.
Azis, A. (2004). Menelaah Konsep Human Security: Studi Kasus  Penanganan Masalah Pengungsi Afganistan di Australia (1999-2002). Global: Jurnal Politik Internasional , 7 (1).
Awigra,  D.  (2001).  Progam  Manager  ASEAN  di  HRWG.  workshop  perumusan  rekomendasi masyarakat  sipil  Indonesia  untuk  AFML  ke-8.    Pusat  Sumberdaya  Buruh  Migran. Instrumen  Perlindungan  Buruh  Migran  di  ASEAN  Harus  Sesuai  Konvensi  ILO  1990, https://buruhmigran.or.id/2015/09/18/instrumen Perlindungan Buruh Migran di ASEAN Harus Sesuai Konvensi ILO 1990-
Febriyanto,  T.,  &  Rohman,  A.  T.  (2018).  Perlindungan  Hak-Hak  Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI) yang Bekerja di Luar Negeri. Lex Scientia Law Review , 2 (2), 139-154.
127 | Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol.1, No.2, Desember 2019
Ferricha,  D.  (2016).  Tanggung  Jawab  Pemerintah  Daerah  Pada  Penempatan  Dan  Perlindungan Tenaga  Kerja  Indonesia  Menuju  Negara  Kesejahteraan. Ahkam:  Jurnal  Hukum  Islam , 4 (1), 141-160
Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam  Bidang  Pendidikan  Menurut  Hukum  Nasional  Dan  Konvensi  Internasional. Jurnal Hukum & Pembangunan , 48 (2), 361-378.
Husni,  L.  (2011).  Perlindungan  hukum  terhadap tenaga  kerja  Indonesia  di  luar  negeri. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada , 23 (1), 150-167.
Judge,  Z.  (2012).  Perlindungan  Hukum  bagi  Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Luar  Negeri. Lex Jurnalica , 9 (3), 18051
Kaka,  Y.  (2018).  Staf  Kementrian  Luar  Negeri,  Tantangan  ASEAN  dalam  Pelindungan  Pekerja Migran  Negara-negara  Anggota,.  https://kumparan.com/yulius-kaka/tantangan-asean- dalam-pelindungan-pekerja-migran-negara-negara-anggota,. 6 Mei 2018
Krustiyati,  A.  (2013).  Optimalisasi  perlindungan  dan  bantuan  hukum  pekerja  migran  melalui promosi konvensi pekerja migran tahun 2000. Jurnal Dinamika Hukum , 13 (1), 136-147.
Probosiwi,  R.  (2015).  Analisis  undang-undang  perlindungan  tenaga  kerja  Indonesia  di  luar negeri. Jurnal Kawistara , 5 (2).
Siregar,  N.  &  Syofyan,  A.  (  2014),.  Staf  Pengajar  pada  Bagian  Hukum  Internasional,  Fakultas Hukum  Universitas  Lampung.  Perlindungan  Hak  Pekerja  Migran  Dalam  Hukum Internasional Dan Implementasinya Di Indonesia.
Susetyorini,  P.  (2010).  Perlindungan  Tenaga  kerja  Indonesia  (TKI)  di  Luar  Negeri  oleh Perwakilan Republik Indonesia. Masalah-Masalah Hukum , 39 (1), 65-77
Tuwlloh,  R.  D.  (2017). PERANAN  ASEAN  INTERGOVERNMENTAL  COMMISSION  ON  HUMAN RIGHTS (AICHR-ASEAN) DALAM MENANGANI BURUH MIGRAN INDONESIA DI PERBATASAN KALIMANTAN (Doctoral dissertation, PERPUSTAKAAN).