al-Ihkâ V o l . 1 0   N o . 2   D e s e m b e r   2 0 1 5 DOI: http://dx.doi.org/10.19105/ihkam.v10i2.720

## PERAN STRATEGIS PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI`AH

## Andi Fariana
( ABFII Perbanas, Jl. Perbanas Karet Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan ,
Email : andi.fariana@mail.abfiiperbanas.ac.id )
Abstrak:
Salah satu faktor yang memberikan kontribusi di dalam pertumbuhan ekonomi  nasional  adalah  tumbuh  dan  berkembangnya  ekonomi syariah.  Pertumbuhan  ekonomi  syariah  yang  pesat  menjadikan penyelesaian  sengketa  suatu  keniscayaan  yang  harus  diperhatikan. Pengadilan  agama  sebagai  lembaga  litigasi  yang  memiliki kewenangan absolut berdasarkan Undang Undang  Peradilan Agama dan  diperkuat  dengan  Keputusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  93 Tahun  2012  memiliki  kelebihan  dan  kendala  tersendiri  di  dalam menjalankan  perannya,  baik  jika  dilihat  dari  sejarah  keberadaan pengadilan  agama  maupun  dilihat  dari  kewenangan  penyelesaian sengketa  ekonomi  syari`ah.  Berdasarkan  penelusuran  peraturan perundangan-undangan  yang  ada  serta  penelusuran  sejarah keberadaan  Peradilan  agama  di  Indonesia  dan  penelusuran  atas kelebihan  dan  kendala  peradilan  agama  di  dalam  menjalani kewenangan  absolut  menyelesaikan  sengketa  ekonomi  syari`ah, didapat  suatu  kesimpulan  bahwa  keberadaan  pengadilan  agama  di Indonesia  telah  ada  sejak  sebelum  Republik  Indonesia  merdeka  dan penetapan  peradilan  agama  sebagai  lembaga  yang  memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari`ah sudah sangat tepat, namun perlu dilakukan penguatan kelembagaan, penguatan  sumber  daya  manusia,  kemudian  perlu  ditopang  dengan segera  diterbitkannya  hukum  acara  peradilan  agama,  serta pertimbangan  untuk  mengangkat  hakim ad  hoc bagi  dibangunnya sistem peradilan yang cepat.

## Abstract:
One of the factors that give the highest contribution in the growth of national economy is the growth of sharia economy. The fast growth of sharia economy makes a dispute settlement is one of the thing that has to  be  noted.  Religious  courts  as  a  litigation  institution  that  have  the absolute  authority  based  on Undang-Undang  Peradilan  Agama and
enforced  with  the Keputusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  93  Tahun  2012 have the advantage and obstacles on its own, from the perspective of the history of the existence of religious court or from the perspective of  sharia  economy  dispute  settlement  authority.  The  research  of history of religious court in Indonesia and research on the advantages and obstacles of religious courts in carrying out the absolute authority has bring forth a conclusion that the appointment of religious courts as the institute that have an absolute authority in dispute settlement of sharia economy is very precise but needs to be enforcement from the institutional and human resource aspect. It also needs to be supported with  the  release  of  religious  court  law  proceedings  and  the consideration  to  appoint  an  ad  hoc  judge  to  develop  a  faster  justice system.
Key Words: Peradilan Agama, Penyelesaian sengketa, Ekonomi Syariah
Pendahuluan
Dunia  ekonomi  dan  bisnis  saat  ini  tengah  berkembang  pesat dan menembus berbagai dimensi kehidupan melalui berbagai model transaksi  keuangan.  M. Umer  Chapra  menyatakan  bahwa  subsistem keuangan  merupakan  bagian  terpenting  dari  sebuah  sistem perekonomian  suatu  peradaban.  Dalam  subsistem  inilah  semua model  transaksi  bisnis  secara  umum  berlaku  dan  beroperasi. 1 Berhubungan  dengan  fenomena  tersebut,  Chapra  juga  meyakini bahwa  sebuah  sistem  moneter  yang  adil  dapat  ditegakkan  hanya pada  prinsip-prinsip  ekonomi  Islam. 2 Doktrin  ekonomi  yang  pernah mendominasi  dunia  yaitu  kapitalisme,  sosialisme,  komunisme  dan doktrin  negara  kesejahteraan  ( walfare  state )  telah  gagal  dalam  upaya menegakkan  sistem  ekonomi  yang  mengkombinasikan  kemajuan ekonomi  dan  keadilan  serta  menjamin  standar  hidup  yang  lebih tinggi.  Faktor  ekonomi  dalam  sistem-sistem  tersebut  mengabaikan moralitas  dan  kemanusiaan.  Meminjam  optimisme  Chapra,  prinsip ekonomi  Islam  dan  sistem  peradilannya,  dapat  dihadirkan  untuk menjadi bagian dari solusi ekonomi dunia.
1 M.  Umer  Chapra, Reformasi  Ekonomi:  Sebuah  Solusi  Perspektif  Islam, Terj.  Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), vii
2 Ibid ., xii

## Andi Fariana
Ekonomi  Islam  (ekonomi  syari`ah)  sebagaimana  pengertian ekonomi  juga  memiliki  pengertian  beragam.  Para  ahli  memberikan definisi  sesuai  sudut  pandangnya  masing-masing.  Sebagai  sebuah contoh  berikut  dua  pengertian  ekonomi  Islam.  Pengertian  menurut M.  Umar  Chapra: Islamic  economics  was  defined  as  that  branch  of knowledge  wich  help  realize  human  well  being  through  an  allocation  and distribution of searcew recources that is in conformity or creating continued macro  economic  and  ecological  imbalances. 3 Sementara  Abdul  Manan memberikan  pengertian  ekonomi  Islam  sebagai social  science w hich studies the economics problems of people imbued with the values of Islam 4 Indonesia,  dengan  penduduk  muslim  yang  besar  menjadi potensi  nasabah  industri  keuangan  syari`ah  dan  dapat  mendukung perkembangan  ekonomi  yang  cerah.  Pertumbuhan  ekonomi Indonesia  relatif  tinggi  (kisaran  6,0%-6.5%)  serta  ditopang  oleh fundamen  ekonomi  yang  solid  ditambah  lagi  Indonesia  merupakan negara yang memiliki sumber daya alam melimpah, dapat dijadikan sebagai underlying transaksi  industri  keuangan  syari`ah. 5 Selain  itu pondasi  yang  tertanam  pada  sistem  ekonomi  syari`ah,  kuat  yaitu melalui  pondasi  prinsip  kehati-hatian  yang  disusun  oleh  Bank Indonesia  (BI)  dan  pondasi  etika  moral  yang  dibangun  otoritas kesyariahan  yaitu  dalam  hal  ini  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN). Pondasi  kehati-hatian  dari  Bank  Indonesia  (BI)  telah  beralih  ke  OJK (Otoritas  Jasa  Keuangan)  mulai  tahun  2014  namun  pondasi  etika moral tetap dipegang oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Gabungan kedua  pondasi  ini  melahirkan  sistem  ekonomi  yang  bebas  riba, berkeadilan, transparan, dan jauh dari aktivitas yang tidak halal. 6 Pada tataran ideal, industri keuangan syari`ah dapat bermain pada tiga level pengembangan ekonomi. Pertama, keuangan  syari`ah membuka akses lebih besar kepada masyarakat yang tidak tersentuh
3 M. Umar Chapra, Masa Depan Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam, ( Jakarta: G ema Insani Press, 2001), 121 4 Abdul  Manan, Hukum  Ekonomi  Syariah, (Jakarta:  Kencana  Prenadamedia  Group, 2012), 3
5 Halim Alamsyarh (Deputi Gubernur BI), “ Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia, Tantangan dalam Menyongsong MEA 2015” , C eramah Ilmiah IAEI, 13 April 2012, 1 6 Anif  Punto  Utomo, Dua  Decade  Ekonomi  Syariah:  Menuju  Kiblat  Ekonomi  Islam, (Jakarta: Gresi Publishing Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah PKES, 2014), 74
oleh  sektor  keuangan.  Ini  seiring  dengan  program financial  inclusive dan  literasi  keuangan  yang  digagas  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK). Filosofinya adalah jika masyarakat kelas bawah diberdayakan melalui sektor  keuangan  maka  sektor  riil  akan hidup  dan  akan  mengangkat kesejahteraan masyarakat secara luas sehingga mempersempit jurang kesenjangan  kesejahteraan. Kedua ,  melayani  kelas  menengah khususnya  di  kota-kota  besar.  Meningkatnya  pertumbuhan  kelas menengah  di  Indonesia,  di  mana  umat  Islam  terutama  bagian  di dalamnya, menuntut penyediaan fasilitas sesuai dengan peningkatan kebutuhan  gaya  hidup.  Tidak  heran  kalau  kebutuhan  yang  sifatnya konsumtif  seperti  kendaraan,  rumah,  apartemen,  dan  pakaian, tumbuh besar. Industri keuangan syari`ah harus menangkap peluang tersebut. Ketiga ,  industri  keuangan  masuk  pula  pada  sektor-sektor yang terkait dengan pembangunan nasional, khususnya infrastruktur. Indonesia  membutuhkan  infrastruktur  yang  memadai  untuk mengawal  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi.  Infrastruktur  seperti jalan tol, jembatan, bandara, pelabuhan, rumah sakit, dan pembangkit listrik  dibutuhkan  dan  mensyaratkan  pendanaan  yang  besar. Keuangan  syariah  seperti  bank,  asuransi,  lembaga  pembiayaan,  dan pasar modal perlu bersinergi dan ikut berpartisipasi aktif. 7
Keterlibatan ekonomi syariah yang pesat disertai perencanaan dan  strategi  pengembangan  yang  matang  dalam  aktivitas  ekonomi nasional,  telah  memberikan  kontribusi  nyata.  Seiring  dengan  hal  itu maka potensi konflik atau sengketa dalam transaksi ekonomi syari`ah tidak  dapat  dielakkan.  Penyelesaian  sengketa  ekonomi  syari`ah melalui jalur litigasi diarahkan untuk diselesaikan melalui pengadilan negeri  sebagaimana  disebutkan  di  dalam  UU  Perbankan  Syariah. Padahal  sebelum  itu,  persoalan  penyelesaian  sengketa  ekonomi syari`ah  merupakan  kewenangan  Peradilan  Agama,  namun  pada Pasal 55 ayat (2) Undang Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari`ah yang merupakan rujukan di dalam penyelesaian sengketa  ekonomi  syari`ah  mengisyaratkan  adanya choice  of  forum bagi pihak-pihak yang bersengketa dalam perbankan syari`ah  (yang merupakan bagian dari ekonomi syariah).
Dengan  dikeluarkan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 93/PUU-X/2012  yang  membatalkan  Penjelasan  Pasal  55  ayat  (2)  itu
7 Anif Punto Utomo, Dua Decade Ekonomi Syari`ah, 76

## Andi Fariana
karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan menimbulkan ketidakpastian  hukum  serta  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum mengikat, 8 maka pengadilan agama telah menjadi lembaga yang kuat dan  memiliki  kewenangan  absolut  dalam  menyelesaikan  sengketa ekonomi syari`ah.

## Metode Penelitian
Rumusan  masalah:  bagaimanakah  perkembangan  Peradilan Agama  dalam  tata  hukum  Indonesia  dan  apakah  dengan bertambahnya  kewenangan  Peradilan  Agama  untuk  menyelesaikan sengketa  ekonomi  syariah  dapat  menjamin  terpenuhinya  kebutuhan masyarakat luas akan keadilan mengingat pengadilan agama selama ini  dikenal  sebagai  pengadilan  yang  hanya  menyelesaikan  masalah waris,  talak  dan  rujuk.  Sementara  itu  persoalan-persoalan  dalam ekonomi syariah telah sangat pesat perkembanganya.
Adapun  metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  kajian  ini adalah  penelitian  hukum  normatif (normative  law  research) yaitu menggunakan  studi  kasus  hukum  normatif  berupa  produk  perilaku hukum,  mengkaji  undang  undang  terkait  sehingga  terfokus  pada inventarisasi  hukum  positif  termasuk  penelusuran  atas  sejarah keberadaan  pengadilan  agama  di  Indonesia.  Pengumpulan  data dilakukan  dengan  studi  pustaka  dan  diperkaya  dengan  wawancara dan studi lapangan.

## Peran  Strategis  Pengadilan  Agama  dalam  Penyelesaian  Sengketa Ekonomi Syariah
Keberadaan  lembaga  peradilan  bagi  umat  Islam  merupakan keniscayaan. Di dalam sejarah tercatat bahwa di manapun umat Islam berada  maka  disana  pasti  terdapat  lembaga  peradilan.  Sejak  zaman Rasulullah  SAW  saat  Islam  mulai  tumbuh  dan  berkembang,  sudah ada  cikal  bakal  sistem  peradilan.  Pada  masa  Sahabat,  lembaga peradilan sudah mewujud sekalipun dengan bentuk yang sederhana.
Di  Indonesia,  peradilan  Islam  terbentuk  karena  dibutuhkan oleh  masyarakat  Islam yang  telah  masuk  ke  Nusantara  pada  sekitar abad  ke  7  M.  Peradilan  tersebut  hampir  merata  terdapat  pada
8 MK Batalkan Pilihan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, http://m.republika.co.id/berita
kerajaan-kerajaan  yang  ada  walaupun  dengan  bentuk  yang sederhana,  dan  proses  penyelesaian  sengketa  dengan  model Peradilan  Islam  tersebut  dilakukan  di  serambi-serambi  mesjid sehingga sering disebut dengan Peradilan Serambi . 9
Keberadaan  model  peradilan  tersebut  membuat  para  ahli hukum  Belanda,  di  antaranya  LWC.  Van  den  Berg,  berpendapat bahwa  hukum  yang  berlaku  bagi  orang  Indonesia  asli  adalah tuntunan  agama  mereka  yaitu  hukum  Islam.  Teori  ini  yang  dikenal dengan  istilah receptive  in  complexu yang  sejak  tahun  1855  telah didukung  peraturan  perundang  undangan  Hindia  Belanda  melalui Pasal 175, 78 dan 109 RR 1854 (Stbl. 1855 No. 02). Atas dasar teori ini maka  LWC  Van  den  Berg  berpendapat  bahwa  pengadilan  agama sudah  selayaknya  ada.  Pada  1  Agustus  1882  secara  yuridis  formal peradilan serambi diakui oleh Pemerintah Belanda yang diberlakukan di  wilayah  Jawa  dan  Madura  yaitu  berdasarkan  keputusan  Raja Willem  III  Tanggal  19  Januari  1882  Nomor  24  yang  dimuat  dalam Staatsblad 1882 Nomor 152. 10 Oleh karena itu, pendapat yang dominan menyatakan  bahwa  1  Agustus  1882  merupakan  tonggak  awal berdirinya  Peradilan  Agama  sebagai  pranata  hukum  Islam  di Indonesia yang ketika itu bernama priesteraaden yang kemudian lazim disebut rapat agama atau raad agama dan kemudian disebut Peradilan Agama.
Setelah tahun 1882 dan sepanjang masa penjajahan, eksistensi Peradilan  Agama  mengalami  pasang  surut.  Terutama  setelah munculnya  teori receptie yang  digulirkan  oleh  Christian  Snouck Hurgronje  (1857-1936  M).  Sebagai  kelanjutan  dari  politik  hukum kolonial  Belanda  adalah  dengan  mengeliminasi  hukum  Islam  yaitu dengan  keluarnya Staatsblad 1937  No.  116  Pasal  2a  ayat  (1)  yang berlaku tanggal 1 April 1937 sehingga kompetensi pengadilan agama menjadi lebih sempit yakni hanya dalam bidang  perkawinan. Usaha untuk  mereduksi  berlakunya  hukum  Islam  melalui  pembatasan wewenang ini dipengaruhi oleh pendapat sekuler di kalangan politisi dan  akademisi  Belanda  bahwa  masalah  perkawinan  dan  warisan adalah  masalah  negara  karena  pandangan  Barat  bahwa  hubungan
9 Jaenal Aripin, Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 2 10 Ibid , 5

## Andi Fariana
horizontal  antara  manusia  seperti  perkawinan  dan  warisan  adalah sebagai masalah dan kewenangan negara bukan agama. 11 Setelah  masa  pemerintahan  Hindia  Belanda  berakhir, masuklah  masa  pemerintahan  Jepang.  Pada  masa  pemerintahan  ini, situasi  yang  ada  pada  dasarnya  merupakan  bentuk status  quo . Meskipun  ada  perubahan  struktural  yaitu  pergantian  nama Priesterraad (Peradilan  Agama)  menjadi Sooyoo  Hooin dan Hop  voor Islamiestische  Zaken (Mahkamah  Tinggi  Islam)  menjadi Kaikoo  Kooto
Hooin ,  namun  perubahan  itu  tidak  lebih  hanya  mengubah  „warna Belanda‟ menjadi „warna Jepang‟. 12
Selanjutnya,  pada  masa  awal  kemerdekaan, 13 hal-hal  yang terkait dengan institusi/kelembagaan hukum tidak banyak berubah. Hal  itu  sesuai  dengan  bunyi  Pasal  11  Aturan  Peralihan  UUD  1945 yang  mengisyaratkan  adanya  perhatian  atas  eksistensi  pengadilan agama.  Namun  pada  tanggal  8  Juni  1948,  Wakil  Presiden  bersama Menteri  Kehakiman  mengeluarkan  UU  No.  19  Tahun  1948  tentang Susunan  dan  kekuasaan  Badan-badan  Kehakiman  dan  Kejaksaan, yakni dengan menghapuskan susunan pengadilan agama yang telah ada  sebelumnya  dan  menggabungkannya  dengan  peradilan  umum. Di dalam Undang Undang ini diatur tiga lingkungan peradilan yaitu peradilan  umum,  peradilan  tata  usaha  negara,  dan  peradilan ketentaraan.
Peranan  pengadilan agama 14 kemudian  menjadi kuat  dengan UU No 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Peraturan Pemerintah (PP) No. 28  Tahun  1977  tentang  Perwakafan  Tanah  Milik.  UU  Kekuasan
Kehakiman No. 14 Tahun 1970 mengisyaratkan bahwa: 1. Eksistensi Peradilan Agama menjadi kuat secara konstitusional  sebagai  salah  satu  peradilan  dalam  tata peradilan  di  Indonesia  yang  melaksanakan  kekuasaan kehakiman  dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (NKRI), diakui dan sejajar dengan peradilan  umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara;
11 Erfaniah Zahriah, Peradilan Agama Indonesia, (Malang: Setara Press, 2014), 61-62
12 Ibid, 6
13 Ibid, 7-15
14 Ibid, 16
2. UU tersebut dijadikan dasar oleh Menteri Agama pada Tahun 1980 untuk melakukan penyeragaman nama-nama pengadilan dalam  lingkungan  Peradilan  Agama  dengan  sebutan “pengadilan  agama”  sedangkan  untuk  pengadilan  tingkat banding  sebutan  namanya  menjadi  “pengadilan  tinggi agama”;
3. UU  tersebut  mengilhami  lahirnya  UU  No.  7  Tahun  1989 tentang Peradilan Agama yang disahkan tanggal 14 Desember dan  diundangkan  tanggal  29  Desember  1989,  Lembaran Negara  RI  Nomor  49  Tahun  1989  dan  Tambahan  Lembaran
Negara Nomor 3400.
UU  No.  14  Tahun  1970  tentang  Kekuasaan  Kehakiman kemudian diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pokok  Kekuasaan  Kehakiman.  Diubah  kembali  dengan  UU  No.  4 Tahun 2004 dan  terakhir diubah dengan  UU Nomor 48 Tahun 2009, tanggal  29  Oktober  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman.  Di  dalam UU tersebut pengadilan agama berada di bawah satu atap di bawah Mahkamah Agung (MA). Sekalipun banyak pro dan kontra mengenai pengalihan Peradilan Agama dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung  namun  hal  tersebut  tetap  berlangsung  dengan  catatan Departemen  Agama  dan  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  tetap dilibatkan  dan  diharapkan  memberi  masukan  dalam  hal  pembinaan Peradilan  Agama.  Hal  ini  ditindaklanjuti  secara  resmi  oleh  Menteri Agama  pada  tanggal  30  Juni  Tahun  2004  dengan  menyerahkan urusan  organisasi,  administrasi  dan financial lingkungan  Peradilan Agama  kepada  Ketua  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia.  Ini berarti status dan kedudukan pengadilan agama sama dengan badan peradilan lainnya di bawah Mahkamah Agung. Sejarah Peradilan Agama yang mengisyaratkan perkembangan  yang  penting  dan  perlu  dicatat  yakni  lahirnya  UU
Nomor 3 Tahun 2006 15 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989
15 UU  No.  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  atas  UU  No.  7  Tahun  1989  tentang Peradilan  Agama  ini  disahkan  pada  tanggal  20  Maret  2006,  diundangkan  dalam Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2006  No.  22,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  No.  4611,  UU  No.  50  Tahun  2009  tentang  Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disahkan pada tanggal 29 oktober  2009.  Diundangkan  dalam  Lembaran  Negara  RI  Tahun  2009  No.  159. Sungguh  pun  UU  No.  3Tahun  2006  diubah  dengan  UU  No.  50  Tahun 2009,  namun

## Andi Fariana
tentang  Peradilan  Agama.  Kemudian  UU  No.  3  Tahun  2006  diubah kembali dengan UU No. 50 Tahun 2009. Lahirnya Undang Undang ini memberikan bargaining position dan pengembangan Peradilan Agama pada masa berikutnya. Di dalam Undang Undang tentang  Peradilan Agama ini, perubahan mendasar bukan hanya dipisahkannya antara sekretaris  pengadilan  dengan  panitera  pengadilan,  tetapi  yang  lebih strategis adalah adanya penambahan kompetensi/kewenangan yaitu kewenangan Peradilan Agama untuk menyelesaikan sengketa dalam bidang zakat, infak dan ekonomi syari`ah dimana sebelumnya hanya berwenang  dalam  bidang  perkawinan,  pewarisan,  wasiat,  hibah, wakaf, dan sedekah. Dengan demikian, Peradilan Agama tidak hanya menangani  masalah  yang  berkaitan  dengan  hukum  keluarga  tetapi juga  berwenang  menyelesaikan  sengketa  dalam  bidang  bisnis syari`ah. Konsekuensi  lain dari  penambahan kewenangan ini  adalah adanya  penambahan  akses  kepengadilan  agama  selain  orang  Islam karena  sengketa  ekonomi  syari`ah  bukan  hanya  dimonopoli  oleh orang-orang yang beragama Islam saja.
Seiring  dengan  bertambahnya  wewenang  Peradilan  Agama dan  satunya  koordinasi  lembaga  peradilan  dibawah  Mahkamah Agung, maka keberadaan pengadilan agama juga terus berkembang. Pertumbuhan jumlah pengadilan agama tingkat pertama dan tingkat banding terlihat dalam tabel berikut. 16
Tabel  Jumlah Pengadilan Agama No Tahun dan saat penting Jumlah Pengadilan Agama  Tingkat Pertama Jumlah Pengadilan Agama Tingkat Banding 1 Tahun  1974  ketika  terbit  UU Perkawinan 250 8 2 Tahun  1982  ketika  Peradilan Agama berusia satu abad 258 10 3 Tahun  1989  ketika  terbit  UU No.  7  Tahun  1989  tentang 303 18
tidak  merubah  substansi  kompetensi  absolute  Peradilan  Agama  dalam menyelesaikan perkaran ekonomi syariah.
16 http://badilag.net. diakses 20 Agustus 2015
237
Peradilan Agama 4 Tahun 2004 ketika PA berpindah dari Depag ke MA 327 25 5 Tahun  2006  ketika  UU  No.  7 Tahun 1989 diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 343 29 6 Tahun  2012  ketika  Peradilan Agama berusia 130 tahun 359 29
Berdasarkan  Pasal  24  dan  25  Undang  Undang  Dasar  (UUD) 1945  penyelenggaraan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan keadilan,  dibentuk    kekuasaan  kehakiman  yang  independen. Mahkamah  Agung  membawahi  badan  peradilan  dalam  lingkungan peradilan umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer,  dan  lingkungan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara. 17 Selain Undang  Undang  tentang  kekuasaan  Kehakiman,  maka  UU  tentang Mahkamah  Agung  juga  memberikan  kontribusi  terhadap  sistem peradilan,  yaitu:  UU  Republik  Indonesia  No.  3  Tahun  2009  tentang Perubahan  Kedua  atas  UU  No.  14  Tahun  1985  tentang  Mahkamah Agung
Ketika Peradilan Agama belum di bawah Mahkamah Agung, Peradilan  Agama  tingkat  pertama  disebut  pengadilan  agama,  dan tingkat  banding  disebut  pengadilan  tinggi  agama.  Baik  tingkat pertama  maupun  tingkat  banding  semula  namanya  berbeda-beda. Penyebutan  yang  berbeda-beda  tersebut  disatukan  namanya berdasarkan  Surat  Keputusan  Menteri  Agama  (KMA)  No.    6  Tahun 1980  tanggal  28  Januari  1980,  yaitu  dengan  menyebut  sebagai Pengadilan  Agama  untuk  tingkat  pertama  dan  Pengadilan  Tinggi Agama untuk tingkat banding. 18
Beberapa  masalah  yang  dihadapi  Pengadilan  Agama  dalam menyelenggarakan  kekuasaan  kehakiman  saat  ini  dapat  diatasi, khususnya  sejak  dikeluarkannya  UU  No.  7  Tahun  1989  tentang Peradilan  Agama  yang  kemudian  diperbaharui  dengan  UU  No.  3 Tahun  2006  dan  disempurnakan  kembali  dengan  UU  No.  50  Tahun
17 Taufiq  Hamami, Peradilan  Agama  dalam  Reformasi  Kekuasaan  Kehakiman  di  Indonesia , (Jakarta: Tatanusa, 2013), 17-18
18 Zahriah, Peradilan Agama Indonesia, 26

## Andi Fariana
2009.  Dengan  keberadaan  UU  tentang  Peradilan  Agama  yang  terus disempurnakan maka beberapa hal dapat dicapai antara lain: 19 1. Terlaksananya  ketentuan-ketentuan  yang  termaktub  dalam UU  No.  14  Tahun  1974  tentang  Ketentuan–ketentuan  Pokok Kekuasaan Kehakiman, terutama yang disebut dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 12; 2. Terjadi  pembaharuan hukum  dalam  makna  peningkatan  dan penyempurnaan  pembangunan  hukum  nasional  di  bidang Peradilan Agama; 3. Pengadilan Agama sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman  akan  mampu  melaksanakan  sendiri  keputusan- keputusannya karena sudah mempunyai kelengkapan hukum acara  dan  perangkat  hukum  lainnya.  Kedudukannya  sejajar dan  sederajat  dengan  pengadilan-pengadilan  dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Pengadilan Agama telah memiliki kewenangan yang sama di seluruh Indonesia;
5. Terciptanya  unifikasi  Hukum  Acara  Peradilan  Agama  yang telah  digunakan  sebagai  pegangan  oleh  semua  pihak.  Baik hakim  maupun  para  pihak.  Dengan  demikian  berarti  telah memungkinkan terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dalam lingkungan Peradilan Agama; 6. Menurut  Daud  Ali,  berarti  lebih  memantapkan  usaha penggalian  berbagai  asas  dan  kaidah-kaidah  hukum  melalui yurisprudensi,  dalam  hubungan  ini  termasuk  asas-asas  dan kaidah-kaidah  hukum  Islam  sebagai  salah  satu  bahan  baku dalam penyusunan dan pembangunan Hukum Nasional.
Susunan  Pengadilan  diatur  dalam  Bab  II  Pasal  6  sampai dengan  Pasal  48  UU  No.  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama. Pasal 6 menetapkan bahwa pengadilan terdiri dari Pengadilan Agama sebagai  pengadilan  tingkat  pertama  dan  Pengadilan  Tinggi  Agama sebagai  pengadilan  tingkat  banding.  Secara  vertikal,  kekuasaan kehakiman  dilingkungan  Peradilan  Agama  ini  berpuncak  pada Mahkamah  Agung  sebagai  Pengadilan  Tertinggi  Negara.  Secara horizontal,  susunan  Pengadilan  Agama  berkedudukan  pada  setiap
19 Ibid , 35-36
kota  madya  atau  kabupaten.  Sedangkan  Pengadilan  Tinggi  Agama berkedudukan pada setiap ibukota propinsi. Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama disebut juga judex faxtie, yaitu pengadilan yang berwenang memeriksa dan menilai fakta dan pembuktian. 20
A Mukti Arto 21 membuat bagan perkembangan kelembagaan Peradilan Agama sebagai berikut.
Tabel  Perkembangan Kelembagaan Peradilan Agama No Dalam UU No. 7 Tahun 1989 Dalam UU No. 3/2006,  dan UU No. 50/2009 1 Hakim  dan  personel  Peradilan Agama  beragama  Islam  dan  ada jaminan dalam UU Hakim  dan  personel  Peradilan Agama  beragama  Islam  dan dijamin  dalam  UU  (tidak  ada perubahan) 2 Kelembagaan  (kantor)  Peradilan Agama  merupakan  lingkungan tersendiri  dan  mandiri  yang mencerminkan  lembaga  negara dan  simbol  syariah  Islam  dijamin dalam UU Kelembagaan  (kantor)  Peradilan Agama  merupakan  lingkungan tersendiri  dan  mandiri  yang mencerminkan  lembaga  negara dan  simbol  syariah  Islam dijamin oleh UU 3 Susunan  Peradilan  Agama  terdiri atas  pengadilan  tingkat  pertama, tingkat  banding,  dan  tingkat kasasi  memberikan  kemungkinan untuk  meninjau  ulang  putusan hakim Susunan  Peradilan  Agama  yang terdiri  atas  pengadilan  tingkat pertama,  tingkat  banding,  dan tingkat kasasi memberikan kemungkinan  untuk  meninjau ulang putusan hakim (tidak ada perubahan) 4 Struktur  dan  susunan  organisasi Peradilan  Agama  telah  cukup memadai  karena  ada  wakil  ketua yang  definitif  dan  ada  juru  sita, sehingga  mampu  memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Struktur dan susunan organisasi Peradilan  Agama  telah  cukup memadai dengan adanya jabatan  wakil  ketua  yang definitif  dan  jurusita  sehingga mampu  memberikan  pelayanan prima kepada masyarakat (tidak ada perubahan) 5 Pengelolaan  manajemen  rumah tangga  pengadilan  dilakukan Pengelolaan  manajemen  rumah tangga  pengadilan  dilakukan 20 Musthofa, Kepaniteraan Peradilan Agama, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 21
21 A. Mukti Arto, Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 276-278

## Andi Fariana
240
dengan baik dengan baik (tidak ada perubahan) 6 Pembinaan dan pengawasan dibidang  teknis  yudisial  maupun organisasi, administrasi, dan financial  dilakukan  oleh  Menteri Agama  sehingga  kurang  intensif. Pada  waktu  dahulu  belum  ada Komisi Yudisial Pembinaan  dan  pengawasan  di bidang  teknik  yudisial  maupun organisasi,  administrasi,  dan financial serta etika dan perilaku hakim  dan  aparat  pengadilan, dilakukan  secara  intensif  oleh Mahkamah Agung. Pengawasan etika  dan  perilaku  hakim dilakukan  pula  oleh  Komisi
Yudisial
Dari  segi  pendekatan  politik  hukum,  Peradilan  Agama menunjukkan, pertama: bahwa kelembagaan Peradilan Agama secara bertahap  telah  dapat  diterima  oleh  masyarakat  Indonesia  seiring dengan  perdebatan  mengenai  tugas,  fungsi,  dan  kompetensi. Kedua: bahwa  politik  hukum  yang  hendak  menempatkan  kelembagaan Peradilan  Agama  secara  proposional  sebagai  lembaga  negara  dan simbol  syari`ah  sesuai  konstitusi  dan  syari`ah  Islam  telah diwujudkan, meskipun tetap diperlukan penyempurnaan lebih lanjut terutama  di  bidang  sarana  dan  prasarana.  Keterwujudan  ini dibuktikan oleh beberapa kenyataan sebagai berikut.
1. Kewajiban  membentuk  lembaga  peradilan  syariah  negara telah dilakukan sesuai konstitusi dan syari`ah Islam;
2. Deindividualisasi  hakim  sebagai  simbol  syari`ah  telah diwujudkan  sesuai  ajaran  syari`ah  dan  memenuhi  syarat- syarat sebagai hakim Peradilan Agama;
3. Syarat-syarat  hakim  menurut  syari`ah  Islam  telah dilaksanakan  dengan  seksama  dengan  kekuatan  Undang Undang.  Demikian  pula  syarat  pegawai  Pengadilan  Agama harus beragama Islam dijamin dalam Undang Undang;
4. Instansi (kantor) pengadilan merupakan kantor tersendiri dan dalam  lingkungan  peradilan  tersendiri,  yakni  lingkungan Peradilan Agama yang dijamin dalam konstitusi;
5. Susunan  pengadilan  dalam  sistem  peradilan  nasional  dalam praktek  di  Indonesia  telah  sesuai  dngan  prinsip-prinsip peradilan syari`ah Islam;
6. Di Indonesia, hakim syari`ah Islam tidak harus laki-laki. Oleh karena  itu,  perempuan  pun  dapat  menduduki  jabatan  hakim dengan,  kompetensi,  kewajiban,  dan  tanggungjawab  yang sama dengan hakim laki-laki;
7. Peradilan  Agama  sebagai  lembaga  penyelenggaran  negara telah mendapatkan anggaran serta sarana dan prasarana dari negara;
8. Peradilan  syari`ah  Islam  terhimpun  dalam  lingkungan Peradilan Agama berpuncak pada dan merupakan bagian dari Mahkamah Agung, hal ini berarti: (1) Secara teknis yudidisial, Mahkamah  Agung  merupakan  puncak  peradilan  syari`ah Islam;  (2)  Secara  organisasi,  administrasi,  dan financial , Mahkamah  Agung  merupakan  pucuk  pimpinan  pengadilan syari`ah  Islam  di  Indonesia;  (3)  Secara  kelembagaan  telah menempatkan  Mahkamah  Agung  sebagai  peradilan  syari`ah Islam tertinggi
Berdasarkan  hal-hal  tersebut  di  atas  maka  posisi  Peradilan Agama menjadi semakin kuat sebab telah ditetapkan sebagai lembaga peradilan yang sejajar dengan lembaga peradilan lainnya. Kesejajaran dengan  lingkungan  peradilan  lainnya  memberi  konsekuensi  dalam berbagai  aspek,  baik  dalam  hal  pembinaan,  kepengurusan  dan kewenangannya.  Namun  demikian,  dalam  prakteknya  Peradilan Agama  di  dalam  menyelesaikan  sengketa  (khususnya  sengketa ekonomi syari`ah) ditemukan beberapa kendala yuridis yaitu: 22 1. Keterbatasan  peraturan  perundang-undangan,  baik  yang mengatur kompetensi pengadilan agama, mengatur ketersediaan hukum  materiil  yang  harus  diterapkan  maupun hukum  acaranya  serta  sarana  hukum  lainnya  yang  berkaitan dengan  perkembangan  kebutuhan  masyarakat,  yang  harus disediakan oleh negara;
2. Terdapat  peraturan  perundang-undangan  yang  saling bertentangan satu sama lain;
3. Terdapat peraturan perundang-undangan yang tidak lengkap sehingga sulit dilaksanakan;
22 A.  Mukti  Arto, Pembaharuan  Hukum  Islam  melalui  Putusan  Hakim ,  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 87-88

## Andi Fariana
4. Terdapat kesenjangan antara kompetensi yang diberikan oleh UU  kepada  Pengadilan  Agama  dengan  kompetensi  yang dibutuhkan  masyarakat  yang  ternyata  terus  mengalami perkembangan;
5. Terdapat  kekosongan  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur suatu persoalan yang diajukan ke pengadilan
Berbagai  kendala  yang  menyertai  pengadilan  agama  yang semakin  kuat,  merupakan  tantangan  yang  harus  diselesaikan  agar kewenangan yang telah diberikan dan merupakan amanat yang berat, akan memberikan dampak positif bagi masyarakat pencari keadilan. Di  sinilah  pentingnya  memainkan  peran  fungsi  ketiga  dari pengadilan agama yaitu fungsi  pengembangan hukum dan keadilan berdasarkan  syari`ah Islam demi terwujudnya kemashalahatan yang sesuai  dengan era, area, dan  suasana pada zamannya. Fungsi ketiga ini merupakan salah satu dari tiga fungsi yaitu fungsi mengawal dan menegakkan  hukum  dan  keadilan  berdasarkan  syariah  Islam  dan fungsi memberi pelayanan hukum dan keadilan berdasarkan syari`ah Islam. 23
Di  dalam Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  dan  Administrasi Pengadilan  Dalam  Empat  Lingkungan  Peradilan yang  disusun  dan diterbitkan  oleh  Mahkamah  Agung  disebutkan  bahwa  hukum materiil  bagi  pengadilan  agama  dan  mahkamah  syari`ah  (yang berlaku di DI Aceh) meliputi: 24 (a) UU No. 22 Tahun 1946 jo. UU No. 32  Tahun  1954  tentang  Pencatatan  Nikah,  Talak  dan  Rujuk;  (b)  UU No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  PP  No.  9  Tahun  1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974; (c) UU No. 7 Tahun 1992 tentang  Perbankan  sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU  No  10 Tahun  1998;  (d)  UU  No.  23  Tahun  1999  tentang  Bank  Indonesia;  (e) UU  No.  38  Tahun  1999  tentang  Pengelolaan  Zakat;  (f)  UU  No.  41 Tahun 2004 tentang Wakaf; (g) UU No.  19   Tahun 2008 tentang Surat Berharga  Syariah  Negara;  (h)  UU  No.  21  Tahun  2008  tentang Perbankan Syariah; (i) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kompilasi Hukum  Ekonomi  Syariah;  (j)  Peraturan  Bank  Indonesia  yang
23 Ibid , 90
24 Mahkamah  Agung, Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  dan  Administrasi  Pengadilan  dalam Empat Lingkungan Peradilan , Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2009, 370-371
berkaitan  dengan  ekonomi  syariah;  (k)  Jurisprudensi  Mahkamah Agung;  (l)  Qanun  Aceh;  (m)  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional;  (n) Akad-akad ekonomi syariah.
Sedangkan  Hukum  Acara  yang  berlaku  pada  pengadilan agama/mahkamah  syari`ah  meliputi: 25 (a)  Hukum  Acara  Peradilan Agama  meliputi: 1 .  HIR; 2 .  R.Bg.; 3 .  UU  No.  7  Tahun  1989  tentang Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah  dan  ditambah  dengan UU  No.  3  Tahun  2006; 4 .  UU  No.  30    Tahun  1999  tentang  Arbitrase dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa; 5 .  Yurisprudensi  mahkamah
Agung  RI; 6. PERMA  dan  SEMA  RI;  (b).  Hukum  Acara  Mahkamah
Syariah meliputi: 1 . Hukum Acara yang berlaku di Peradilan Agama;
2 . Hukum Acara yang berlaku di peradilan umum; 3 .  Qanun  Aceh tentang hukum acara.
Pertumbuhan  Peradilan  Agama  di  Indonesia  terus  terjadi, informasi  yang  dilansir  oleh badilag.net menyebutkan  jumlah  hakim pengadilan  agama  saat  ini  adalah  sebanyak  3078  orang  dan  masih membutuhkan  sebanyak  2461  hakim  karena  idealnya  untuk pengadilan agama seluruh Indonesia diperlukan sebanyak 5539 orang hakim. 26 Demikian  juga  dengan  jumlah  kasus  yang  ditangani  yaitu pada tahun 2007: 7 kasus, tahun 2008: 6 kasus, tahun 2009: 12 kasus, tahun 2010: 13 kasus, tahun 2011: 11 kasus, tahun 2012: 28 kasus, dan tahun 2013: 16 kasus.
Selain  penambahan  jumlah  hakim,  Mahkamah  Agung  dan juga  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  terus  melakukan  pembinaan terhadap hakim pengadilan agama. Selain pelatihan dan pendidikan, OJK  juga  melakukan  pembinaan  dan  pendidikan  dengan  cara membuat  standardisasi  kompetensi  bagi  hakim  pengadilan  agama untuk mengadili sengketa ekonomi syari`ah. Menurut Setiawan Budi Utomo  semua  pengadilan  agama  telah  memiliki  hakim  yang  telah memiliki kompetensi untuk menyelesaikan kasus keuangan syari`ah. Pengadilan  agama  saat  ini  telah  memiliki  kompetensi  absolut  maka hakimnyapun  harus  setara  dengan  para  ekonom  syari`ah. 27 Sampai saat  ini  sudah  ada  380  hakim  yang  memiliki  sertifikasi  untuk
25 Ibid , 371
26 www.badilag.net, diakses pada 1 September 2015 27 http://republika.ci.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi, diakses tanggal 2 September 2015

## Andi Fariana
menyelesaikan  sengketa  ekonomi  syari`ah.  Sertifikat  tersebut dikeluarkan  oleh  Balitbangdiklatkumdil  Mahkamah  Agung. Rinciannya: tahun 2009 ada 80 orang, tahun 2010 ada 99 orang, tahun 2011 ada 50 orang, tahun 2012 ada 40 orang dan tahun 2013 ada 100 orang.  Selain  OJK,  Badan  Peradilan  Agama  (Badilag)  Mahkamah Agung  dan  Komisi  Yudisial  (KY)  juga  memberikan  pelatihan  dan pendidikan bagi  hakim baik di dalam negeri  maupun di luar negeri seperti Sudan dan Inggris. 28

## Kelebihan dan Kekurangan Peradilan Agama
Ada beberapa keunggulan dan kekurangan Peradilan Agama dalam  menyelesaikan  sengketa  ekonomi  syariah.  Keunggulannya 29 yaitu: pertama, pengadilan  agama  memiliki  SDM  yang  sudah memahami  permasalahan  syari`ah,  meskipun  masih  perlu  upaya peningkatan wawasan dan pengetahuan mereka melalui pendidikan dan  pelatihan  secara  berkala. Kedua, Peradilan  Agama  memiliki hukum  materiil  yang  cukup  memadai,  khususnya  yang  berkaitan dengan  ekonomi  syariah,  di  antaranya  berupa  kitab-kitab  fiqh mu`âmalah yang dalam penerapannya kontekstual. Ketiga , keberadaan kantor Pengadilan Agama hampir meliputi semua wilayah kabupaten dan  kotamadya  di  seluruh  wilayah  Indonesia  dan  sebagian  besar telah  mengaplikasikan  jaringan  tekhnologi  informasi  berbasis internet.  Apabila  dibandingkan  dengan  Badan  SAR  Nasional (Basarnas)  yang  keberadaannya  terkonsentrasi  di  wilayah  ibukota, maka  Peradilan  Agama  mempunyai  keunggulan  dalam  kemudahan pelayanan  yang  menjangkau  area  yang  luas. Keempat ,  mendapat dukungan mayoritas penduduk Indonesia, yaitu masyarakat muslim yang saat ini memiliki semangat yang tinggi dalam menegakan nilai- nilai  agama  yang  mereka  anut. Kelima, dukungan  politik  yang  kuat karena  Pemerintah  dan  DPR  telah  menyepakati  perluasan kewenangan  Peradilan  Agama  pada  tanggal  21  Februari  2006 sehingga  lahir  UU  No.  3  Tahun  2006  yang  merupakan  keniscayaan dalam  memenuhi  tuntutan  hukum  yang  ada,  yaitu  perubahan
28 http:/pa-magelang.go.id/info-230-peradilan-agama-sangat-siap-mengadili- sengketa-ekonomi-syariah.html, diakses tanggal 2 September 2015 29 Hasbi  Hasan, Kompetensi  Peradilan  Agama  dalam  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi Syariah, (Depok: Gramata Publishing, 2010), 188-189
paradigma  dari  peradilan  keluarga  menuju  peradilan  modern. Keenam, dukungan  dari  otoritas  perbankan  (Bank  Indonesia)  dan dukungan dari lembaga keuangan Islam di seluruh dunia.
Di  samping  kelebihan  maka  berikut  beberapa  kekurangan 30 Peradilan  Agama  di  dalam  menjalani  perannya  sebagai  lembaga litigasi  yang  berwenang  menyelesaikan  sengketa  ekonomi  syari`ah. Pertama ,  belum  ada  regulasi  atau  peraturan  perundang-undangan yang  mengatur  tentang  ekonomi  syari`ah.  Beberapa  rujukan  kitab hukum  akan  memungkinkan  disparitas  putusan  dalam  kasus  yang sama.  Hal  ini  bukan  saja  dapat  membingungkan  umat,  tetapi  juga memunculkan ketidakpastian dalam dunia bisnis dan dikhawatirkan melahirkan  keengganan  bagi  para  pelaku  ekonomi  syari`ah  untuk berperkara di Pengadilan Agama. Penelitian mengenai hal ini pernah dilakukan oleh Renny Supriyatni (2010) 31 yang menyimpulkan bahwa belum  adanya  peraturan  perundang-undangan  tentang  ekonomi syariah  menyebabkan  hakim  berpedoman  kepada  kitab-kitab  fiqh mu`âmalah di  dalam  memutuskan  perkara. Kedua ,  aparat  Peradilan Agama  yang  sebagian  besar  memiliki  latar  belakang  pendidikan syari`ah  dan  hukum  sedikit  yang  memahami  dunia  ekonomi  baik yang  bersifat  makro  maupun  mikro;  usaha  sektor  riil,  produksi, distribusi dan konsumsi.
Penetapan  Peradilan  Agama  di  bawah  Mahkamah  Agung memberikan  isyarat  pentingnya  untuk  dilakukan  pembinaan  secara lebih utuh menyeluruh dan terpadu sehingga pengembangannya juga lebih  terarah.  Semua  itu  tentu  saja  bertujuan  untuk  memberikan pelayanan, penegakkan hukum, kepastian hukum serta terpenuhinya rasa  keadilan  bagi  warga  negara  Indonesia  khususnya  umat  Islam yang  mencari  keadilan.  Pembinaan  sebagaimana  dimaksud  juga bertujuan  agar  Peradilan  Agama  memiliki  kemampuan  dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana yang telah diberikan oleh peraturan perundang undangan. Untuk itu pembinaan yang terpadu antara  Mahkamah  Agung,  Departemen  Agama  dan  Departemen Kehakiman  diharapkan  dapat  mewujudkan  semua  tujuan  tersebut.
30 Ibid , 189-190 31 Renny  Supriyatni,  “Penerapatan  Fiqih  Muamalat  sebagai  Dasar  Kewenangan Pengadilan  Agama  dalam  Menyelesaikan  Sengketa  Ekonomi  Syari`Ah”, Jurnal  Ilmu Hukum: Syiar Hukum, Vol. XII. No. 3, (November 2010).

## Andi Fariana
Sebagai  salah  satu  contoh  langkah  nyata  di  dalam  pembinaan terpadu,  telah  diterbitkan  SKB  tanggal  25  Februari  1988  Nomor KMA/010/SKB/II/1988,  M-01  PR.0802  Tahun  1988  dan  Nomor 30/1988  tentang  Pengawasan  Hakim  Peradilan  Agama,  dilanjutkan dengan  berbagai  bentuk  kerjasama  lainnya  untuk  mendorong percepatan dicapainya tujuan tersebut. 32
Bahkan setelah keluar UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama,  Mahkamah  Agung  proaktif  di  dalam  melakukan  berbagai terobosan dalam rangka melakukan pembinaan untuk memaksimalkan  tugas  dan  fungsi  Peradilan  Agama.  Mahkamah
Agung  di  dalam  melakukan  pembinaan,  menitikberatkan  pada pembinaan  hakim  yaitu  agar  ada  perubahan  terhadap  pemahaman syari`ah  dan  fiqh.  Mengubah  cara  berfikir  hakim  dan  metodologi yang  dipergunakan  sehingga  pemahaman  dan  penerapannya  benar- benar tepat adalah dalam rangka mengemban kekuasaan kehakiman sebagaimana diharapkan. 33
Hal  ini  sesuai  dengan  pandangan  yang  disampaikan  oleh Andi  Syamsu  Alam, 34 bahwa  kebijakan  satu  atap  selain  ditujukan untuk  menciptakan  kekuasaan  yang  independen  dan  lepas  dari kekuasaan  lainnya,  juga  memiliki  implikasi  khusus  terhadap pengadilan  agama.  Implikasi khusus tersebut, yaitu: pertama , hal-hal yang  menyangkut  pengelolaan  organisasi,  administrasi,  dan keuangan  telah  beralih  dari  Departemen  Agama  ke  Mahkamah Agung. Kedua ,  perubahan  kedudukan  Direktorat  Peradilan  Agama menjadi  Direktorat  dan  Pengembangan  Peradilan  Agama  (ini memberi  keleluasaan  bagi  pembangunan  dan  pengembangan Peradilan  Agama). Ketiga ,  perubahan  sistem  penerimaan  calon Hakim.  Selain  dinamika  yang  terjadi  maka  harus  diimbangi  pula dengan  kesiapan  sumber  daya  manusia  dari  hakim-hakim  di lingkungan  Peradilan  Agama  agar  dapat  memberikan  rasa  keadilan bagi  pencari  keadilan  dan  menjadi  faktor  tumbuh  kembangnya perekonomian bangsa ke arah yang lebih baik.
32 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syari`ah, 219 33 Wawancara dengan Ketua Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung, Prof. Abdul Manan pada tanggal 22 Juli 2015 di Mahkamah Agung 34 Andi  Syamsu  Alam,  “Kata  Pengantar”    dalam  Hasbi  Hasan, Kompetensi  Peradilan Agama , (Jakarta: Gramata publishing, 2010), xix-xx.
Hakim  Peradilan  Agama  dituntut  untuk  menguasai  lebih dalam  mengenai  seluk-beluk  perbankan,  asuransi,  reasuransi, reksadana, dan pasar modal serta berbagai peraturan perundangannya.  Kemampuan  hakim  yang  baik  dengan  putusan yang tepat dan cepat akan melahirkan kepercayaan bagi pelaku bisnis dan  investor  dalam  ekonomi  syariah  dan  hal  ini  akan  memberikan kontribusi  positif  bagi  pertumbuhan  perekonomian  nasional. Kemampuan  hakim  di  pengadilan  agama  akan  menjadi  titik perhatian  dalam  hal  penyelesaian  sengketa.  Amanah  kewenangan absolut  bagi  pengadilan  agama  menunjukkan  bahwa  hakim  pada pengadilan agama dianggap memiliki kemampuan yang memadai di bidang  syari`ah    sehingga  menjadi  tumpuan  harapan  para  pencari keadilan  untuk  diperolehnya  putusan  yang  adil  sesuai  nilai-nilai Islam.  Semua  bentuk  pembinaan  sebagaimana  dikemukakan  di  atas nampaknya  telah  termuat  di  dalam  rencana Induk  Pengembangan Peradilan  Agama  Jangka  Panjang  Pertama (RIPPA  I)  tahun  1996-2021 yang  dibuat  oleh  Direktorat  Pembinaan  Peradilan  Agama Departemen Agama RI. 35
Di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen ketiga dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Negara yang  berdasarkan  atas  hukum  merupakan  hal  prinsip  dalam penyelenggaraan negara yang baik. Hasbi Ash Shiddieqy mengatakan bahwa  hanya  negara  hukum  yang  dapat  tegak  sempurna  dan  jaya sentosa. 36 Salah  satu  syarat  mutlak  untuk negara  yang  berlandaskan atas hukum adalah adanya lembaga peradilan yang merdeka, mandiri dan  bersih  serta  berwibawa  yang  bertugas  menegakkan hukum  dan keadilan.  Marbun,  S.F.  menyatakan  bahwa  pengadilan  adalah  akar negara  hukum, 37 dan  berkaitan  dengan  keberadaan  serta pengembangan  ekonomi  syari`ah  maka  keberadaan  sistem penyelesaian  sengketa  yang  terpadu,  jelas  dan  berdasarkan  pada keadilan merupakan suatu keniscayaan. Sistem penyelesaian sengketa yang berkembang haruslah merupakan sistem penyelesaian sengketa
35 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syari`ah, 227 36 Hasbi Ash Shieddieqy, Sejarah Peradilan Islam , (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), 8
37 SF  Marbun,  “Pengadilan  Akarnya  Negara  Hukum” , Jurnal  Hukum, Vol.  9  No.  9 (1997), 17.

## Andi Fariana
berdasar  hukum  positif  yang  merupakan  resepsi  dari  hukum  Islam yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.
Hal  ini  tentu  saja  disadari  oleh  penegak  hukum,  dan  oleh karena  itu  di  dalam code  of  conduct 38 (pedoman  perilaku  hakim) disebutkan  bahwa  keadilan  merupakan  kebutuhan  pokok  rohaniah setiap orang dan merupakan perekat hubungan sosial dan bernegara. Pengadilan  merupakan  tiang  utama  dalam  penegakkan  hukum  dan keadilan  serta  dalam  proses  pembangunan  peradaban  bangsa. Suparman  Marzuki 39 mengatakan  bahwa,  hakim  syari`ah  di  dalam melaksanakan  tugasnya  selain  berpedoman  kepada code  of  conduct (kode  etik)  maka  yang  lebih  penting  adalah  berpedoman  kepada nilai-nilai yang terdapat pada agama itu sendiri (dalam hal ini agama Islam dengan integritas moral dan intelektualitas.

## Penutup
Peradilan  Agama  merupakan  suatu  sistem  peradilan  yang keberadaannya  menjadi  suatu  keniscayaan  dalam  suatu  negara berpenduduk agamis. Penyelesaian sengketa merupakan bagian dari ajaran  Islam  yang  diperintah  Allah  kepada  pemegang  risalah  yaitu Rasulullah.  Demikian  pula  di  Indonesia  (sejarah  telah  mencatat  hal ini)  yang  merupakan  negara  hukum  dimana  Pancasila  merupakan akumulasi dari nilai-nilai yang ada dan hidup di masyarakat (hukum Islam  merupakan  salah satu  dari the  living  law) .  Kompetensi  absolut yang diamanahkan kepada Pengadilan Agama  untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari`ah merupakan politik hukum yang kondusif dan  tepat  mengingat  persoalan-persoalan  dalam  ekonomi  syari`ah merupakan  persoalan  bisnis/ekonomi  yang  bernuansa  syari`ah  dan selayaknya  diselesaikan  oleh  hakim  yang  memahami  persoalan syari`ah.  Pengadilan  Agama  merupakan  lembaga  litigasi  yang mendapatkan  amanah  untuk  menegakkan  syari`ah  (dalam  hal  ini dalam  bidang mu`âmalah ).  Terpenuhinya  harapan  yang  tinggi  dari masyarakat  terhadap  Pengadilan  Agama  akan  dilihat  dari  kualitas putusan  hakim  yang  tepat  dan  cermat.  Dengan  demikian  akan menimbulkan  kepercayaan  terhadap  lembaga  Peradilan  Agama.
38 Bagir Manan, Code of Conduct , Ditetapkan di Jakarta pada 22 Desember 2006
39 Suparman Marzuki, Makalah pada pembukaan Pelatihan Tematik Ekonomi Syariah bagi Hakim Agama di Bandung pada 13-16 Februari 2013.
Kepercayaan  yang  tinggi  akan  melahirkan  rasa nyaman  bagi  pelaku bisnis dan investor dalam bidang ekonomi syari`ah dan tentu saja hal ini  secara  tidak  langsung  akan  menaikan  tingkat  pertumbuhan ekonomi nasional
Dalam  proses  penyelesaian  sengketa  di  Pengadilan  Agama masih  ditemukan  beberapa  kendala  misalnya  belum  adanya  hukum acara  Peradilan  Agama  sehingga  masih  mempergunakan  hukum acara  yang  berlaku  di  pengadilan  umum.  Hal  ini  akan  mengganjal saat  sengketa  ekonomi  syari`ah  digelar  oleh  Pengadilan  Agama sementara  pelaku  bisnis  tidak  hanya  orang  Islam.  Kendala  lain menurut  Abdul  Manan 40 adalah  belum  tumbuhnya  kesadaran  yang kuat  pada  hakim  bahwa  hakim  Peradilan  Agama  saat  ini  adalah sekaligus sebagai organ court of law .
Untuk  mendukung  peran  strategis  Pengadilan  agama  di dalam  menjalankan  amanahnya  untuk  menyelesaikan  sengketa ekonomi  syariah  maka  perlu  secara  terus  menerus  dilakukan penguatan kelembagaan dan penguatan sumber daya manusia. Perlu disegerakan  penerbitan  hukum  acara  Peradilan  Agama.  Selain  itu nampaknya perlu dipertimbangkan mengangkat hakim ad hoc untuk kebutuhan proses peradilan yang memadai.

## Daftar Pustaka
Alam,  Andi  Syamsu.  “Kata  Pengantar”,  dalam  Hasbi  Hasan,
Kompetensi Peradilan Agama. Depok: Gramata Publishing, 2010. Alamsyah,  Halim.  “Perkembangan  dan  Prospek  Perbankan  Syariah Indonesia,  Tantangan  dalam  Menyongsong  MEA  2015” ,
Ceramah Ilmiah IAEI , 13 April 2012.
Aripin,  Jaenal. Jejak  Langkah Peradilan  Agama di  Indonesia. Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2013.
Arto, A. Mukti. Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
------, Pembaharuan  Hukum  Islam  melalui  Putusan  Hakim. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
Chapra,  M. Umer. Masa  depan ekonomi,  sebuah  tinjauan Islam. Jakarta: Gema Insani  Press, 2001.
40 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syari`ah, 228

## Andi Fariana
--------, Reformasi  Ekonomi:  Sebuah  Solusi  Perspektif  Islam. Terj.  Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008.
Hamami, Taufiq. Peradilan Agama dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Jakarta: Tatanusa, 2013 Hasan, Hasbi. Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Depok: Gramata Publishing, 2010. Mahkamah  Agung, Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  dan  Administrasi Pengadilan  dalam  Empat  Lingkungan  Peradilan. Edisi  2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2009 Manan, `Abd. Hukum Ekonomi Syariah. Kencana Prenadamedia Group,
Jakarta, 2012.
Manan,  Bagir. Code  of  Conduct ,  Ditetapkan  di  Jakarta  pada  22
Desember 2006
Marbun,  SF.  “Pengadilan  Akarnya  Negara  Hukum ”. Jurnal  Hukum
Vol. 9, No. 9, (1997)
Marzuki,  Suparman.  Makalah  pada  pembukaan  Pelatihan  Tematik
Ekonomi Syariah bagi Hakim Agama di Bandung pada 13-16 Februari 2013
Musthofa, Kepaniteraan Peradilan Agama. Jakarta: Prenada Media, 2005 Pengadilan Agama Magelang, Peradilan Agama Sangat Siap Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah. http:/pa-magelang.go.id/info-230- peradilan-agama-sangat-siap-mengadilisengketa-ekonomi- syariah.html Republika, MK Batalkan Pilihan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, http://m.republika.co.id/berita Shieddieqy, Hasbi Ash. Sejarah Peradilan Islam. Jakarta: Bulan Bintang,
1970.
Sirajuddin, Politik  Ketatanegaraan  Islam. Yogjakarta:  Pustaka  Pelajar, 2007.
Supriyatni,  Renny.  “Penerapatan  Fiqih  Muamalat  Sebagai  Dasar
Kewenangan  Pengadilan  Agama  dalam  Menyelesaikan
Sengketa Ekonomi Syariah”. Jurnal Ilmu Hukum: Syiar Hukum,
Vol. XII. No. 3, (November 2010)
Utomo,  Anif  Punto  dkk. Dua  Decade  Ekonomi  Syariah:  Menuju  Kiblat Ekonomi  Islam. Jakarta:  Gresi  Publishing  Pusat  Komunikasi Ekonomi Syariah PKES, 2014. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No 14 Tahun 1970 tentang  Ketentuan  Ketentuan  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman yang kemudian diubah kembali dengan UU No. 4 Tahun 2004 UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
UU  No.  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU  No.  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  yang kemudian diubah kembali dengan UU No. 50 Tahun 2009
Wawancara  dengan  Ketua  Kamar  Peradilan  Agama  Mahkamah
Agung,  Prof.  Abdul  Manan  pada  tanggal  22  Juli  2015  di Mahkamah Agung
Zahriah,  Erfaniah. Peradilan  Agama  Indonesia. Malang:  Setara  Press, 2014.