## Tanggung Jawab Bank Indonesia terhadap Penerapan Sistem Bank Indonesia Checking atas Nasabah yang telah Lunas Kredit
Maxs Gahagho *1 , Jemmy Sondakh 2 , Herlyanty Bawole 3 , Kathleen Pontoh 4 , Deasy Soeikromo 5 , Mercy Maria Magdalena Setlight 6
1,2,3,4,5,6 Universitas Sam Ratulangi,Manado, Indonesia
jemmysondakh @unsrat.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembuktian unsur kesalahan (mens rea) pertanggungjawaban  pidana  korporasi  sebagai  pelaku  tindak  pidana  korupsi. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  (legal  research)  dengan  menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Adapun jenis  bahan  hukum  dalam  penelitian  adalah  bahan  hukum  primer  dan  sekunder. Bahan hukum diperoleh dari studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya indikasi unsur kelalaian dalam penerapan pada  sistem  Bank  Indonesia  Checking  sehingga  mengakibatkan  kerugian  kepada nasabah.  Penerapan tanggung jawab tidak hanya dibebankan kepada pegawai bank melainkan juga kepada Bank Pelapor serta Bank Indonesia sebagaimana penerapan tanggung  jawab  atas  kerugian  yang  diatur  dalam  pasal  1365  sampai  1367  KUH Perdata.    Penerapa  prinsip  kehati-hatian  tidak  terlaksana  sebagaimana  yang diharapkan sehingga tidak memberikan perlindungan kepada nasabah.
Kata Kunci :  Tanggung Jawab, Bank Indonesia Checking System, Customers Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar ISSN 2622-5212 Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Sejalan  dengan  definisi  yang  tertera  dalam  Undang-undang  nomor  10  Tahun  1998 tentang  perubahan  atas  undang-undang  nomor  7  tahun  1992  tentang  Perbankan (selanjutnya disebut UU perbankan) pasal 1 ayat (2) bahwa “ Bank adalah badan usaha yang menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan  menyalurkannya  kepada masyarakat  dalam  bentuk  kredit  dan  atau  bentuk-bentuk  lainnya  dalam  rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”  Jelaslah bahwa tugas dan fungsi utama dari bank adalah  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dan  menyalurkan  dana  tersebut  kepada masyarakat juga.  Tujuan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana oleh perbankan yang dimaksudkan  oleh  pasal  1  ayat  (2)  adalah  dalam  rangka  meningkatkan  taraf  hidup  rakyat banyak.

## Jurnal Tana Mana
Vol. 4 No. 1, June 2023 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
Kesejahteraan  suatu  masyarakat  dapat  diidentifikasikan  dengan  peningkatan  taraf hidup  yang  layak  dan  berperikemanusiaan,  sebagaimana  yang  menjadi  salah  satu  tujuan pokok  dari  bangsa  Indonesia  adalah  dengan  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat Indonesia,  seperti  yang  dicantumkan  pada  Pembukaan  Undang-undang  Dasar  1945,  alinea yang IV berbunyi :
“  Kemudian  daripada  itu  untuk  membentuk  suatu  pemerintah  negara  Indonesia  yang melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk memajukan kesejah teraan umum…”
Di Indonesia lembaga keuangan terdiri dari lembaga keuangan Bank dan non bank yang  kedua-duanya  memiliki  nilai  strategis  dalam  kehidupan  perekonomian  suatu  negara, sebab lembaga ini merupakan perantara bagi pihak-pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang  membutuhkan  dana.  Dengan  demikian  perbankan  akan  bekerja  sesuai  dengan ketentuan-ketentuan  yang  berlaku  yaitu  dapat  bergerak  dalam  bidang  perkreditan  dan berbagai jasa-jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran diseluruh sektor perekonomian.
Lembaga  keuangan  yang  merupakan  lembaga  perantara  dari  pihak  yang  memiliki kelebihan  dana  ( surplus  of  funds )  dengan  pihak  yang  kekurangan  dana  ( lack  of funds ),memiliki  fungsi  sebagai  perantara  keuangan  masyarakat  ( financial  intermediary institution ).  Lembaga  keuangan  Bank  di  Indonesia  memiliki  misi  dan  fungsi  yang  khusus, dimana  perbankan  Indonesia  selain  mempunyai  fungsi  tersebut  juga  memiliki  misi  yang diarahkan  sebagai  agen  pembangunan,  yaitu  sebagai  suatu  lembaga  yang  bertujuan mendukung  pelaksanaan  pembangunan  nasional  dalam  hal  ini  menigkatkan  pemerataan pembanguanan,  pertumbuhan  ekonomi  dan  stabilitas  nasional  dan  bertujuan  untuk meningkatkan  taraf  hidup  rakyat  banyak.Melihat  hakikat  fungsi  lembaga  perbankan  yang merupakan  pihak  perantara  ( financial  intermediary  institution )  terhadap  masyarakat  yang memiliki kelebihan dana dengan masyarakat yang memerlukan dana membawa konsekuensi yang intensif antara bank sebagai pelaku usaha dengan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa  perbankan.    Hubungan  antara  masyarakat  dan  bank  selaku  perantara  penyimpan  dan penyalur dana harus dilandasi dengan kepercayaan, yang dikenal dengan fiduciary relation . Kegiatan  perbankan  ditopang  dengan  dana  dari  masyarakat  yang  disimpan  padanya  atas dasar kepercayaan,  sehingga menjadi suatu keharusan dalam dunia perbankan untuk terus menjaga  kesehatannya  dengan  tetap  memelihara  dan  mempertahankan  kepercayaan masyarakat padanya.
Dalam  kegiatan  perbankan,  baik  menghimpun  dana,  menyalurkan  dana  ataupu kegiatan  perbankan  lainnya  bank  wajib  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  ( prudential banking principle ) guna menjaga kesehatan bank tersebut.  Bank sebagai lembaga keuangan dimana masyarakat menaruh kepecayaan terhadap dana yang disimpannya dengan harapan bahwa dana tersebut akan dapat diperoleh kembali pada waktunya disertai bunga dari hasil simpanan dana tersebut. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank, yaitu integritas, pengurus, pengetahuan dan kemampuan pengurus  baik  berupa  pengetahuan  kemampuan  manajerial  maupun  pengetahuan  dan kemampuan  teknis  perbankan,  kesehatan  bank  yang  bersangkutan  dan  kepatuhan  bank terhadap  kewajibannya.    Seiring  juga  dengan  penerapan risk  based  supervision ,  penilaian tingkat kesehatan bank juga memerlukan penyempurnaan sehingga saat ini Bank Indonesia sebagai  bank  sentral  sedang  mempersiapkan  penyempurnaan  sistem  penilaian  bank  yang baru  dengan  memperhitungkan sensitivity  to  market  risk (resiko  pasar)  dengan memperhatikan faktor-faktor kesehatan bank dalam sistem yang baru tersebut, yakni Capital (permodalan), Assets  Quality (kualitas  aset), management (Manajemen), Earning (rentabilitas),  dan liquidity (likuiditas)  kelima  faktor  tersebut  disingkat  dengan  CAMEL (Sobana,2016).
Sebagaimana  dengan  apa  yang  diatur  dalam  pasal  2  Undang-  Undang  Nomor  10 Tahun  1998  tentang  Perubahan  Atas  Undang-  Undang  Nomor  7  Tahun  1992  Tentang Perbankan  yang  menyebutkan  bahwa  perbankan  Indonesia  dalam  melakukan  usahanya berdasarkan  demokrasi  ekonomi  dengan  menggunakan  prinsip  kehati-hatian.  Adapun rangkaian dari prinsip kehati- hatian adalah Prinsip Mengenal Nasabah dan Sistem Informasi Debitur.
Pemecahan masalah akan kebutuhan sistem data informasi keuangan calon debitur dilakukan melalui Bank Indonesia Checking (BI Checking ) atau yang di kenal dengan Sistem Informasi  Debitur  (SID)  yang  dikelola  oleh  Bank  Indonesia  sebagai  Bank  Sentral  Republik Indonesia  yang  bertugas  sebagai  otoritas  moneter  di  Indonesia.  Sistem  Informasi  Debitur (SID)  yang  dimiliki  oleh  BI  adalah  sistem  informasi  yang  mengelola  data  perkreditan  di Indonesia  yang  biasa  digunakan  oleh  perbankan  merupakan  fasilitas  bertukar  informasi debitur sebelum memutuskan untuk memberi fasilitas kredit atau pembiayaan.
SID  atau  disebut  juga  Sistem  Informasi  Debitur  adalah  suatu  sistem  yang dipergunakan  untuk  menghimpun  dan  menyimpan  data  fasilitas  penyediaan dana/pembiayaan  yang  pelaporannya  disampaikan  oleh  seluruh  anggota  biro  informasi kredit  secara  rutin  setiap  bulan  kepada  Bank  Indonesia.  Data  tersebut  kemudian  diolah untuk  menghasilkan output berupa  IDI History debitur.  Lembaga  keuangan  anggota  Biro Informasi Kredit selanjutnya dapat mengakses SID selama 24 jam setiap hari untuk melihat data-data debitur yang disajikan secara individual dengan lengkap.
Namun  pada  tanggal  27  April  2017  Otoritas  Jasa  Keuangan  meluncurkan  aplikasi Sistem  Layanan  Informasi  Keuangan  (SLIK)  yang  merupakan  perluasan  SID  dan menggantikan peran SID (OJK,2016). SLIK merupakan sistem data informasi yang digunakan oleh  seluruh  lembaga  keuangan  di  Indonesia  untuk  saling  bertukar  informasi  mengenai kualitas  keuangan  calon  debitur,  SLIK  merupakan  pengembangan  dari  SID  memiliki  akses informasi yang luas dan lebih dalam.  SLIK diluncurkan oleh  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan  tujuan  untuk  memantau  data  penyaluran  dana  oleh  lembaga  keuangan  kepada masyarakat  dalam  bentuk  kredit  dan  pembiayaan,  sehingga  dalam  hal  ini  OJK  bertugas mengawasi kegiatan penyaluran dana oleh lembaga keuangan.  Otoritas Jasa Keuangan atau OJK  merupakan  lembaga  yang  diberi  kewenangan  untuk  mengganti  tugas  BI  yaitu  dalam sektor pengawasan perbankan dan lembaga jasa keuangan.   SID ataupun SLIK adalah bentuk perwujudan dari Credit Reporting System dalam dunia perbankan.
Pada  kenyataannya  dalam  praktek  perbankan  ,  bahwa  bank  juga  dapat  melakukan kelalaian  seperti  lalai  menghapus  informasi  debitur  individual  History  debitur  yang  telah lunas dalam perjanjian kredit. Pada dasarnya suatu  bank yang tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dan menyebabkan kerugian bagi nasabah penyimpan baik karena sengaja atau karena kelalaian adalah suatu bank yang tidak melaksanakan fungsi kepatuhan sebagaimana yang  diatur  oleh  bank  Indonesia  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  13/2/PBI/2011 tentang pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum (Putra,2015).
Salah  satu  unsur  yang  menyebabkan  permohonan  kredit  nasabah  ditolak  adalah status  nasabah  tersebut  didalam  Sistem  Informasi  Debitur,  sebagai  contoh  kasus  kelalaian bank  menghapus  Informasi  Debitur  Individual  History  yang  telah  lunas  dalam  perjanjian kredit seperti pada gugatan putusan no.  44/Pdt.G/2020/PN.THN dari nasabah debitur yang terlapor dalam Sistem Informasi Debitur terhadap Bank Rakyat Indonesia.
Namun  sebaliknya,  jika  dengan  itikad  baik  nasabah  (debitur)  dalam  hal  ini  telah memenuhi  prestasi  dengan  mengembalikan  sejumlah  uang  pinjaman  beserta  bunga  sesuai dengan waktu yang dijanjikan dalam suatu perjanjian kredit tetapi nama nasabah (debitur) tersebut  masuk  dalam  daftar  hitam  aplikasi  Sistem  Layanan  Informasi  Keuangan  (SLIK) merupakan  suatu  perbuatan  melanggar  hukum  (Onrechtmatigedaad)    .    Buku  III  KUH Perdata  pasal  1365  sampai  dengan  1380  mengatur  syarat-syarat    untuk  menuntut  ganti kerugian  karena  perbuatan  melanggar  hukum  ( Onrechtmatigedaad ).    Pasal  1365  KUH

## Perdata mengatur bahwa :
“  Tiap  perbuatan  melanggar  hukum,  yang  membawa  kerugian  kepada  orang  lain, mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya  menerbitkan  kerugian  itu,  mengganti kerugian tersebut.”
Sehingga  nasabah  tersebut  dapat  mengajukan  tuntutan  ganti  kerugian  atas  perbuatan melanggar hukum tersebut pada Pengadilan Negeri.
Fungsi pengawasan dan pengaturan lembaga keuangan sebelum tahun 2011 dalam kewenangan  Bank  Indonesia.   Setelah  tahun 2011,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  memisahkan fungsi  pengawasan  dan  pengaturan  lembaga  keuangan  dari  BI  dan  memindahkan  ke  OJK. Tujuan utama dari pemisahan ini agar BI dapat lebih berkonsentrasi pada fungsinya dalam stabilitas moneter dan fungi pengawasan lembaga keuangan dapat berjalan lebih  baik lagi. Otoritas  Jasa  Moneter  Indonesia  dibentuk  pada  tahun  2011  melalui  Undang-undang  RI nomor 21 Tahun 2011.
Tujuan  dibentuknya  Otoritas  Jasa  Keuangan  agar  keseluruhan  kegiatan  di  dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.  Kegiatan sektor  jasa  keuangan  yang  teratur,  adil,  transparan,  dan  akuntabel  dapat  meningkatkan kepercayaan  masyarakat  terhadap  sektor  jasa  keuangan.    Kepercayaan  yang  semakin meningkat tersebut akan mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan  stabil  sehingga  OJK  mampu  membuktikan  bahwa  lembaga  ini  mampu  menjaga kepercayaan konsumen dan masyarakat dalam sektor jasa keuangan. Melalui OJK ini, potensi timbulnya  kerugian  kepada  masyarakat  akibat  kecurangan  lembaga  keuangan  dapat berkurang  karena  OJK  berwenang  melakukan  tindakan  pencegahan  terhadap  kerugian konsumen dan masyarakat.
Perlindungan  hukum  terhadap  nasabah  debitur  suatu  bank  yang  diatur  dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, peraturan Bank Indonesia nomor 5/21/PBI/2003 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bank  Indonesia  nomor  3/10/PBI/2001  tentang  penerapan  prinsip  mengenal  nasabah ( knows your customers principle ),  Peraturan Bank Indonesia nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem  Informasi  Debitur,  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  nomor  01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Bank atau pegawai bank harus bertanggung jawab  apabila  melakukan  kelalaian  dalam  hal  pelaporan  sebagaimana  diatur  dalam Sistem Informasi Debitur hingga menimbulkan kerugian pada nasabahnya.   Bentuk tanggung jawab atas perbuatan tersebut berupa pemberian ganti kerugian karena informasi yang tidak benar dan  kerugian  atas  pencemaran  nama  baik  karena  menyebabkan  nasabah  tidak  dapat melakukan pinjaman kredit di bank lain.
Dalam hal ini keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawasan dan  pengaturan  lembaga  keuangan  bukan  berarti  meniadakan  tanggung  jawab  dari  Bank Indonesia  dalam  hal  perlindungan  konsumen  (debitur)  yang  telah  beritikad  baik  dalam memenuhi prestasinya atas perjanjian kredit namun namanya masuk dalam daftar blacklist dari Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).  Sehingga berdasarkan pemikiran tersebut penulis tertarik untuk melakukan penulisan tesis tentang “Tanggung Jawab Bank Indonesia Terhadap  Penerapan  Sistem  Bank  Indonesia  Checking  Atas  Nasabah  Yang  Telah  Lunas Kredit. “

## METODE
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif ( legal research ). Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan ( statute approach ), pendekatan kasus ( case  approach ),  dan  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach )  (Irwansyah,2020).
Bahan hukum yang dikumpulkan dari penelitian kepustakaan, selanjutnya dianalisis secara deskriptif  kualitatif.  Analisis  dengan  cara  mengelompokkan  dan  menseleksi  data  yang diperoleh  dari  penelitian  menurut  kualitas  dan  kebenarannya,  kemudian  dihubungkan dengan  teori-teori  dari  studi  kepustakaan,  sehingga  diperoleh  jawaban  atas  permasalahan dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tanggung  Jawab  Bank  Indonesia  Terhadap  Penerapan  Sistem  Bank  Indonesia Checking Atas Nasabah Yang Telah Lunas.
Tanggung jawab dalam bahasa Inggris diterjemahkan dari kata “responsibility” atau “liability” , sedangkan dalam bahasa Belanda, yaitu “vereentwoodelijk” atau “aansparrkelijkeid” .  Tanggung jawab atas dasar kelalaian merupakan suatu prinsip tanggung jawab  yang  bersifat  subjektif,  yaitu  suatu  tanggung  jawab  yang  ditentukan  oleh  perilaku pelaku  usaha.  Sifat  subjektifitas  timbul  dalam  kategori  bahwa  seseorang  berkewajiban bersikap hati-hati mencegah timbulnya kerugian pada konsumen. Atas dasar teori tersebut, kelalaian  pelaku  usaha  yang  berakibat  pada  munculnya  kerugian  konsumen  merupakan faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan tuntutan kerugian kepada pelaku usaha.
Unsur  kesengajaan  dan  unsur  kelalaian  dalam  perbuatan  melawan  hukum  di Indonesia tidak dibedakan, sementara The Law of Tort di Inggris membedakan antara unsur kesengajaan ( intentional ) dan unsur kelalaian ( negligence ). The Law of Tort di Inggris tidak memiliki pengaturan dalam satu kitab undang-undang, seperti halnya Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata,  melainkan  bersumber  dari  yurisprudensi-yurisprudensi  dan  undang- undang  lainnya.  Secara  luas, The  Law  of  Tort dapat  didefinisikan  sebagai  kesalahan  dalam lapangan hukum sipil sebagai lawan dari kejahatan (criminal) kecuali menyangkut kontrak dan  pengadilan  akan  menerapkan  suatu remedy (Suherman,2012).  Pengertian  dari perbuatan  melawan  hukum  yang  ada  di  Indonesia  dengan tort yang  ada  di  Inggris  dirasa sesuai karena terdapat kemiripan yaitu merupakan suatu kesalahan perdata yang menuntut diberikannya ganti rugi, bukan timbul dari pelanggaran suatu kontrak.
Kelalaian  pelaku  usaha  adalah  unsur  yang  mengakibatkan  adanya  kerugian  pada konsumen (hubungan sebab akibat antara kelalaian dan kerugian konsumen). Dalam prinsip tanggung  jawab  berdasarkan  kelalaian  juga  mengalami  perkembangan  dengan  tingkat responsibilitas yang berbeda terhadap kepentingan konsumen, yaitu:
a. Tanggung Jawab atas Kelalaian dengan Persyaratan Hubungan Kontrak.  Teori murni prinsip  tanggung  jawab  berdasarkan  kelalaian  merupakan  suatu  tanggung  jawab yang  didasarkan  pada  adanya  unsur  kesalahan  dan  hubungan  kontrak.  Teori  ini sangat  merugikan  konsumen  karena  gugatan  baru  dapat  diajukan  jika  telah memenuhi  dua  syarat,  yaitu  adanya  unsur  kesalahan  atau  kelalaian  dan  hubungan kontrak  antara  pelaku  usaha  dan  konsumen.    Hal  ini  terjadi  dalam  gugatan  Nomor 44/  Pdt.G/2020/PN.THN  adanya  kelalaian  atas  penerapan  sistem  Bank  Indonesia Checking dalam hubungan kontrak hutang piutang antara nasabah.  Teori tanggung jawab  produk  atas  dasar  kelalaian  tidak  memberikan  perlindungan  yang  maksimal kepada  konsumen,  karena  konsumen  dihadapkan  pada  dua  kesulitan  dalam mengajukan  gugatan  kepada    pelaku  usaha,  yaitu,  pertama,  tuntutan  adanya hubungan kontrak antara konsumen sebagai penggugat dengan pelaku usaha sebagai tergugat.  Kedua,  argumentasi  pelaku  usaha  bahwa  kerugian  konsumen  diakibatkan oleh kelalaian pelaporan pada sistem Bank Indonesia Checking .
b. Kelalaian Tanpa Persyaratan Hubungan Kontrak adalah yaitu sistem tanggung jawab yang tetap berdasarkan kelalaian, tetapi sudah tidak mensyaratkan adanya hubungan kontrak.
c. Prinsip  Praduga  Lalai  dan  Prinsip  Bertanggung  Jawab  dengan  Pembuktian  Terbaik Tahap  pekembangan  terakhir  dalam  prinsip  tanggung  jawab  berdasarkan  kelalaian adalah  dalam  bentuk  modifikasi  terhadap  prisip  tanggung  jawab  berdasarkan kesalahan.  Modifikasi  ini bermakna,  adanya  keringanan-keringanan  bagi  konsumen dalam  penerapan  tanggung  jawab  berdasarkan  kelalaian,  namun  prinsip  tanggung jawab  ini  masih  berdasarkan  kesalahan.  Modifikasi  ini  merupakan  masa  transisi menuju pembentukan tanggung jawab mutlak.
Pengaturan  tanggung  jawab  Bank  Indonesia  terhadap  penerapan  sistem  Bank  Indonesia Checking diawali dari beberapa bagian dibawah ini yang akan dijelaskan, seperti :

## Tanggung  Jawab  Atas  Laporan  Bank  Pelapor  Terhadap  Penerapan  Sistem  Bank Indonesia Checking Atas Nasabah Yang Telah Lunas Kredit.
Kelalaian pelaporan dalam praktek yang dilakukan oleh  bank umum seperti halnya dalam  Putusan  Nomor  44/  Pdt.G/2020/PN.THN,  di  mana calon  debitur  pernah  melakukan kredit kepada bank umum dan kelalaian pelaporan tersebut berakibat penolakan oleh bank umum lain kepada calon debitur untuk meminjam kredit karena calon debitur bank tersebut dinyatakan  memiliki  kredit  macet  di  bank  umum  yang  memberikan  laporan  tersebut walaupun  kondisi  yang  sebenarnya  calon  debitur tersebut  tidak  pernah  menunggak  untuk melaksanakan  kewajiban  pembayarannya,  atau  misalnya  karena  adanya  kesamaan  nama dengan debitur yang memang sedang mengalami kredit macet. Keadaan tersebut seharusnya dapat dihindarkan apabila bank umum tersebut dalam memberikan laporannya kepada Bank Indonesia secara benar tentang identitas lengkap dari debitur.
Keadaan  tersebut  mengakibatkan  suatu  persoalan  mengenai  tanggung  jawab  bank umum  apabila  terjadi  kesalahan  pada  Sistem  Informasi  Debitur  tersebut.    Bank  yang melakukan  kelalaian  yang  menimbulkan  kerugian  bagi  debitur  atau  nasabah  berdasarkan pasal  29  ayat  (4)  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1992  yang  sebagaimana  telah  dubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 wajib bertanggung jawab untuk kepentingan nasabah  yang  dirugikan  tersebut.      Pengaturan  mengenai  bagaimana  akibat  hukum  dari kelalaian tersebut dipertanggung jawabkan dapat dibedakan yaitu pertanggungjawaban oleh bank dan pertanggungjawaban oleh pegawai bank sebagai pelaksana dari Sistem Informasi Debitur.
Bank  umum  yang  melakukan  kelalaian  dalam  hal  pelaporan  sebagaimana  diatur dalam Sistem Informasi Debitur dianggap telah melanggar pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata karena menimbulkan kerugian kepada nasabah debitur yang bersangkutan. Oleh karena itu terhadap bank umum yang telah lalai  tersebut dapat dapat dituntut suatu ganti  rugi.    Pasal  tersebut  memberikan  ketentuan  tentang  Perbuatan  Melanggar  Hukum (PMH)  dengan  “tiap  perbuatan  melanggar  hukum,  yang  mendatangkan  kerugian  pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian  tersebut”.  Hal  ini  berlaku  juga  bagi  pegawai  bank  yang  melakukan  kesalahan sehingga menimbulkan kerugian pada nasabah.
Dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur PMH sebagai berikut:
• ada perbuatan melanggar hukum;
• ada kesalahan;
• ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
• ada kerugian
Ketentuan lainya tertuang dalam Pasal 1366 BW/KUHPerdata yakni,
“setiap  orang  bertanggung  jawab,  tidak  saja  untuk  kerugian  yang  disebabkan  karena perbuatanya,  tetapi  juga  untuk  kerugian  yang  disebabkan  karena  kelalaianya  atau  kurang hati hatianya” (Pramudji,2008).
Pembahasan  tentang  unsur-unsur  yang  ada  dalam  perbuatan  melanggar  hukum sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  1365  BW/KUHPerdata,  yaitu  sebagai  berikut:  pertama, adanya  suatu  perbuatan. Suatu  perbuatan  melanggar  hukum  diawali  oleh  suatu  perbuatan dari  si  pelakunya.  Umumnya  diterima  anggapan  bahwa  dengan  perbuatan  disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang  timbul  dari  suatu  kontrak).  Terhadap  perbuatan  melanggar  hukum,  tidak  ada  unsur persetujuan  atau  kata  sepakat  dan  tidak  ada  juga  unsur  causa  yang  diperbolehkan sebagaimana terdapat dalam kontrak.
Prinsip  tanggung  jawab  berdasarkan  unsur  kesalahan  ( fault  liability  atau  liability based on fault ) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip diatur.  Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.
Dalam    hal  ini  pandangan  Hans  Kelsen  atas  teorinya  pertanggungjawaban  hukum menyatakan  bahwa:  “seseorang  bertanggung  jawab  secara  hukum  atas  suatu  perbuatan tertentu  atau  bahwa  ia  memikul  tanggung  jawab  hukum,  subjek  berarti  bahwa  ia bertanggung  jawab  atas  suatu  sanksi  dalam  hal  perbuatan  sebaliknya.    Kata  “seseorang ditujukan  kepada  pegawai  bank  atas  kelalaian  dalam  menjalankan  tugasnya,  melakukan penginputan data nasabah pada pelaporan SLIK.
Sehingga  putusan  Pengadilan  Negeri  Tahuna    dalam  kasus  pada  perkara No.44/Pdt.G/2020/PN. Thn.telah tepat dengan membebankan pertanggungjawaban hukum kepada  Bank.  Mengenai  hal  perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh  Bank, Pengadilan  merumuskan  perbuatan  melawan  hukum  Bank  didasarkan  pada  kewajiban pelaksanaan pengiputan data nasabah dalam Sistem Informasi Debitur.
Putusan Pengadilan Negeri Tahuna dalam kasus pada perkara No.44/Pdt.G/2020/PN. Thn diatas ini merujuk kepada konsep “keadilan dan legalitas” dalam teori  keadilan  yang  dikemukakan  Hans  Kelsen,  dimana  penegakan  keadilan  diatas  basis suatu  tananan  sosial  yang  kokoh.    Peraturan  dikatakan  “adil”  bila  ia  benar -benar dipergunakan,  sementara  itu  suatu  peraturan  umum  dikatakan  “tidak  adil”  bila dipergunakan pada suatu kasus dan tidak dipergunakan pada kasus lain yang mirip .
Tanggung  Jawab  Bank  Indonesia  Terhadap  Kelalaian  Pelaporan  Dari  Bank  Pelapor Dalam Penerapan Sistem Bank Indonesia Checking Atas Nasabah Yang Telah Lunas.
Diantara  tahun  2008 – 2009  terjadi  krisisi  ekonomi  secara  global  yang  ditandai dengan  guncangan  perekonomian  Amerika  Serikat  yang  diakibatkan  oleh  krisis  kredit perumahan  atau  lebih  dikenal  dengan  subprime  mortage.  Hal  tersebut  berdampak  sangat besar  terhadap  kondisi  finansial  Amerika  Serikat.  Hingga  menurut  Outlook  Ekonomi Indonesia  2009  (Bank  Indonesia,2009).  krisis  keuangan  dunia  berimbas  ke  perekonomian Indonesia  sebagaimana  tercermin  dari  gejolak  di  pasar  modal  dan  pasar  uang.    Bank Indonesia  dalam  menjaga  stabilitas  sistem  keuangan  menerapkan  kebijakan makroprudensial dan kebijakan mikroprudensial. Kebijakan makroprudensial ini digunakan untuk  mencegah  terjadinya  risiko  sistematik,  mengurangi  dampak  risiko  sistematik  dan memperkuat daya tahan sistem keuangan dari krisis.
Menurut International  Monetary  Fund (IMF)  2011  kebijakan  makroprudensial  adalah kebijakan yang memiliki tujuan utama untuk memelihara stabiltas sistem keuangan secara
keseluruhan melalui pembatasan peningkatan risiko sistematik. Instrumen yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam kebijakan makroprudensial sesuai dengan UU No 21 tahun 2011 antara  lain  adalah Loan  To  Value  (LTV) , Countercycal  Buffer  (CCB) ,  Giro  Wajib  Minimum (GWM), Capital  Surcharge dan  sebagainya.  Instrumen  tersebut  yang  akan  mendorong terciptanya stablitas sistem keuangan.
Kebijakan  mikroprudensial  adalah  kebijakan  dalam  mengawas  dan  menjaga individual  institusi  keuangan  dari  risiko  sistematik  dan  mencegah  timbulnya  risiko  yang lainnya ( Review Stabilitas Keuangan, 2014). Dengan kebijakan mikroprudensial tersebut, OJK dengan  sangat  mudah  mengidentifikasi  den  menangani  bank – bank  yang  bermasalah. Dampak dari penerapan kebijakan makroprudensial dan kebijakan mikroprudensial sejauh ini dari beberapa negara masih sangat efektif.
Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan berdasarkan pasal 4 dalam Undang- undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang menyatakan bahwa :
“ OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:
a) terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
b) mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
c) mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.
Salah satu tugas untuk melaksanakan tujuan dibentuknya OJK dalam pasal 7 huruf b Undang- undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah :
“pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
a) likuiditas,  rentabilitas,  solvabilitas,  kualitas  aset,  rasio  kecukupan  modal  minimum, batas  maksimum  pemberian  kredit,  rasio  pinjaman  terhadap  simpanan,  dan pencadangan bank;
b) laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
c) sistem informasi debitur;
d) pengujian kredit (credit testing); dan
e) standar akuntansi bank;
Pelaksanaan Sistem Informasi Debitur dalam Pasal 7 huruf b point 3 Undang-undang Nomor  21  Tahun  2011  dikelola  OJK  sejak  tanggal  1  Januari  2018  dengan  menggunakan aplikasi  SLIK.    Adanya  SLIK  yang  menggantikan  BI  Checking  bertujuan  untuk  memperluas akses  terhadap  Informasi  Debitur  untuk  memperluas  akses  terhadap  Informasi  Debitur Individual (IDI) Historis.  Semula akses terhadap IDI Historis atau BI Checking terbatas pada lembaga keuangan bank dan lembaga pembiayaan namun kini lembaga keuangan non bank punya  akses  ke  IDI  Historis  dan  kewajiban  melaporkan  data  debitur  ke  Sistem  Informasi Debitur.
Dalam  Bab  X    Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2011  yang  mengatur  Hubungan Kelembagaan pada pasal 39 menyebutkan bahwa :
“Dalam melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan antara lain :
a. kewajiban pemenuhan modal minimum bank;
b. sistem informasi perbankan yang terpadu;
c. kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri.
d. data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi.”
Dengan  demikian  melihat  uraian  diatas  bahwa  Bank  Indonesia  memiliki  tanggung jawab  pengawasan  dibidang  perbankan  terlebih  khusus  dalam  Sistem  Informasi  Debitur walaupun  pengelolaannya  dilaksanakan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  ataupun  pada  masa peralihan  dari  aplikasi  Sistem  Informasi  Debitur  ke  Sistem  Layanan  Informasi  Keuangan, sebagaimana  yang  ditetapkan  dalam  bab  X  Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2011  yang mengatur  Hubungan  Kelembagaan  pada  pasal  39  huruf  b  adanya  koordinasi  mengenai sistem  informasi  perbankan  yang  terpadu  antara  Bank  Indonesia  dan  Otoritas  Jasa Keuangan.    Sehingga  dalam  perkara  gugatan  nomor    44/Pdt.G/2020/PN.THN,  Bank Indonesia tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas kerugian yang dialami oleh nasabah  walaupun  pada saat  penginputan  data  nasabah  kredit  merupakan masa  peralihan dari Sistem Informasi Debitur (SID) ke Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
Selain  tanggung  jawab  pegawai  bank  dalam  penginputan  SLIK,  dalam  teori  Hans Kelsen  juga  menegaskan bahwa  adanya  tanggung  jawab  kolektif    berarti  bahwa  seseorang bertanggung  jawab  atas  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  orang  lain.    Tanggung  jawab  ini dikenal  dengan  istilah  Dokrin  vicarious  liability  sering  diartikan  pertanggungjawaban menurut  hukum  seseorang  atas  perbuatan  salah  yang  dilakukan  oleh  orang  lain  ( the  legal responsibility  of  one  person  for  the  wrongful  acts  of  another) .  Doktrin  ini  didasarkan  asas respondeat  superior ,  di  mana  dalam  hubungan  antara  master  dengan  servant  atau  antara principal dan agent. Vicarious liability dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut :
1) Seseorang  dapat  dipertanggungjawabkan  atas  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  orang lain, apabila ia telah mendelegasikan kewenangannya menurut undang-undang kepada orang lain itu (delegation principle).  Pendelegasian ini dilakukan oleh Bank Indonesia kepada  Bank  Pelapor  dalam  hal  ini  Bank  Rakyat  Indonesia  cabang  Sawang  Bendar Tahuna, selanjutnya Bank Pelapor mendelegasikan tugas penginputan data nasabah ke dalam SLIK melalui pegawai/karyawan.
2) Seorang  majikan  dapat  dipertanggungjawabkan  atas  perbuatan  yang  secara fisik/jasmaniah dilakukan oleh  pekerjanya apabila menurut hukum  perbuatan buruh itu dipandang sebagai perbuatan majikan ( the servant’s act is the master’s act in law ). Kata perbuatan disini merujuk kepada kewenangan Bank Indonesia atas Bank Rakyat Indonesia Cabang Sawang Bendar sebagai Bank Pelapor.  Bank Pelapor dalam hal ini memiliki  kewenangan  dan  pengawasan  terhadap  pegawai/karyawannya  dalam  hal penginputan data SLIK nasabah mereka.
Dalam  konteks  Hukum  Perdata, Vicarious  liability diatur  dalam  pasal  1367  ayat  (1)  KUH Perdata yang berbunyi :
“Seseorang  tidak  hanya bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang  disebabkan perbuatannya  sendiri  melainkan  juga  atas  kerugian  yang  disebabkan  perbuatan- perbuatan  orang-orang  yang  menjadi  tanggungannya  atau  disebabkan  barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.”
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Nasabah  Bank  Akibat  Kelalaian  Penerapan  Sistem Bank Indonesia Checking Atas Nasabah Yang Telah Lunas Kredit.
Perlindungan  konsumen  merupakan  istilah  yang  digunakan  dalam  bentuk perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada  konsumen  dalam  usahanya  untuk  memenuhi kebutuhannya  dari  hal  hal  yang  dapat  merugikan  konsumen  itu  sendiri.  Perlindungan konsumen  mempunyai  cakupan  yang  luas  meliputi  perlindungan  konsumen  dalam memperoleh barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan  jasa  hingga  ke  akibat    akibat  dari  pemanfaatan  barang  dan  jasa  tersebut (Sibadolok,2010).
Adapun  dasar  hukum  perlindungan  atas  nasabah  yang  terlapor  dalam  Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia dikarenakan kelalaian Bank umum dalam hal ini P.T. Bank Rakyat Indonesia, adalah sebagai berikut :
Perlindungan Nasabah Berdasarkan  Undang-undang  Nomor 10  Tahun 1998  Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
Teori  umum  yang  banyak  dipergunakan  di  dalam  praktek  perbankan  ialah  yang dikenal  dengan  Prinsip  kehati  hatian (Prudential  principles) dalam  hukum  perbankan Prudential priciples  dikategorikan sebagai “a seamless web” yang bertujuan untuk mencapai suatu system perbankan yang sehat dan efisien. Prudential principles dijadikan suatu aturan main  yang  merupakan  kerangka  hukum,  sosial  dan  politik.    Di  Indonesia  sendiri  prinsip kehati-hatian bank pada bank yang selalu memperhatikan prudential principles akan peduli terhadap konsekuensi dan tindakan jangka panjangnya, baik untuk kepentingan bank yang dikelolanya dan sistem perbankan secara keseluruhan Dalam melaksanakan prinsip kehati- hatian  ( prudential  principles )  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  pasal  2  Undang-undang No.  7  tahun  1992  jo  Undang-undang  No.  10  Tahun  1998  Tentang  Perbankan  yang menyebutkan  bahwa  Perbankan  Indonesia  dalam  melakukan  usahanya  berasaskan demokrasi  ekonomi  dengan  prinsip  kehati-hatian,  bank  menggunakan  Sistem  Informasi Debitur  sebagai  salah  satu  sarana  atau  upaya  pencegahan  kredit  macet.    Sistem  ini diselenggarakan  dalam  rangka  memperlancar  proses  Penyediaan  Dana,  penerapan manajemen  risiko,  dan  identifikasi  kualitas  Debitur  untuk  pemenuhan  ketentuan  yang berlaku serta meningkatkan disiplin pasar (Peraturan Bank,2007).
Selain  pada  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1992  Tentang  Perbankan  Pasal  2  yang mengatur  tetang  prinsip  kehati-hatian.    Terdapat  beberapa  pasal  yang  berkaitan  dengan prinsip kehati-hatian, seperti :
Pasal 29 Ayat (1):
“Pembinaan dan pengawasaan bank dilakukan oleh Bank Indonesia”
Pasal 29 Ayat (2):
“Bank Wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan kententuan,
kecukupan  modal,kualitas  asset,  kualitas  manajemen,  likuiditas,  rentabilitas, solvabilitas,  dan  aspek  lain  yang  berhubungan  dengan  usaha  bank  ,  dan  w  Pasal  29 Ayat (3):
“Dalam  memberikan  Kredit  atau  Pembiayaan  berdasarkan  Prinsip  Syariah  dan melakukan  kegiatan  usaha  lainnya,  bank  wajib  menempuh  cara-cara  yang  tidak merugikan  bank  dan  kepentingan  nasabah  yangmempercayakan  dananya  kepada bank.”
Pasal 29 Ayat (4)
“Untuk  kepentingan  nasabah,  bank  wajib  menyediakan  informasi  mengenai kemungkinan  timbulnya risiko  kerugian  sehubungan  dengan  transaksi  nasabah  yang dilakukan melalui bank wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati- hatian”
Prudent  banking  principle atau  prinsip  kehati-hatian  dalam  perbankan  didefinisikan sebagai    asas  atau  prinsip  yang  menegaskan  bahwa  bank  dalam  menjalankan  fungsi  dan kegiatan  usahanya  wajib  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  ( prudent )  dengan  mengenal customer  dalam  rangka  melindungi  dana  masyarakat  yang  dipercayakan  padanya,  karena dana yang mereka himpun merupakan dana masyarakat sehingga penerapan prinsip kehati- hatian  diharapkan  mampu  menaikan  kadar  kepercayaan  masyarakat  terhadap  lembaga keuangan  tetap  tinggi,  sehingga  masyarakat  bersedia  dan  tidak  ragu-ragu  menyimpan dananya di bank.
Jika  dikaitkan  dengan  gugatan  nasabah  debitur  atas  Perbuatan  Melawan  Hukum  BRI maka  sudah  menjadi  kewajiban  dari  BRI  unit  Sawang  Bendar  untuk  menerapkan  prinsip kehati-hati-hatian  ( Prudential  principle )  ini  dalam  transaksi  perbankan  khususnya  pada pengikatan  kredit  didalamnya  termasuk  pelaporan  rutin  Sistem  Informasi  Debitur  yang dilakukan  oleh  Bank  Rakyat  Indonesia.    Seandainya  saja  prinsip  kehati-hatian  ini dilaksanakan  dengan  baik  oleh  BRI  unit  Sawang  Bendar  Tahuna  maka  kemungkinan  tidak akan ada Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan tersebut.
Pelaksanaan  prinsip  kehati-hatian  ini  pada  pengikatan  kredit  di  BRI  dirasakan  tidak terlaksana  dengan  baik  yang  mengakibatkan  status  nasabah  debitur  berada  dalam  daftar hitam  pada  Sistem  Informasi  Debitur.      Perbuatan  Melawan  Hukum  ini  dirasakan  sangat merugikan konsumen (nasabah) tersebut.  Hal ini akan berdampak dikemudian hari dimana dapat  menyebabkan  berkurangnya  kepercayaan  nasabah-nasabah  lainnya,  dikarenakan tidak  adanya  jaminan  kepastian  atas  perlindungan  hak  atas  kenyamanan  dan  keamanan nasabah dalam menggunakan jasa perbankan pada BRI.
Perlindungan  Nasabah  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen .
Undang-undang Perlindungan Konsumen bukan satu-satunya hukum yang mengatur tentang  perlindungan  konsumen  di  Indonesia.  Sebelum  disahkannya  Undang-undang Perlindungan Konsumen pada dasarnya telah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang  materinya  melindungi  kepentingan  konsumen  antara  lain:  Kitab  Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1992 tentang Perbankan, dan sebagainya.
Tujuan  dari  diundangkannya  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999    tentang Perlindungan Konsumen ini adalah untuk mengatur prilaku pelaku usaha (perbankan) untuk tidak  bertindak  semena-mena  terhadap  hak-hak  konsumen  dalam  pemanfaatan  jasa perbankan  dan  juga  diharapkan  mampu  mengembangkan  sikap  usaha  yang  bertanggung jawab,  serta  peningkatkan  harkat  dan  martabat  konsumen.    Berdasarkan  UUPK  Pasal  2 menyebutkan  bahwa  azas-azas  perlindungan  konsumen  adalah  berdasarkan  manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.
Merujuk  ke  pasal  1  angka  1  dari  undang-undang  Perlindungan  Konsumen,  maka perlindungan  konsumen  adalah  “  segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum untuk  m emberikan  perlindungan  kepada  konsumen”.    Kalimat  yang  menyatakan  segala upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum,  diharapkan  sebagai  payung  hukum  untuk meniadakan  tindakan  sewenang-wenang  yang  merugikan  pelaku  usaha  hanya  demi  untuk kepentingan perlindungan konsumen.
Dalam  Pasal  4  Bab  III  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen, menyebutkan hak-hak konsumen secara khusus, yaitu antara lain:
a. hak  atas  kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  dalam  mengkonsumsi  barang dan/atau jasa;
b. hak  untuk  memilih  barang  dan/atau  jasa  serta  mendapatkan  barang  dan/atau  jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
d. hak  untuk  didengar  pendapat  dan  keluhannya  atas  barang  dan/atau  jasa  yang digunakan;
e. hak  untuk  mendapatkan  advokasi,  perlindungan,  dan  upaya  penyelesaian  sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. hak  untuk  diperlakukan  atau  dilayani  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif;
h. hak  untuk  mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian,  apabila barang  dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  atau  tidak sebagaimana mestinya;
i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya Perlindungan  hukum  untuk  nasabah  pengguna  layanan  kredit  perbankan  dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu self-regulation adalah aturan yang dibuat oleh bank untuk mencegah  terjadinya  kekosongan  hukum,  regulasi  ini  lebih  mengutamakan  prinsip  kehati- hatian bank dalam melangsungkan kegiatan usahanya ( prudential banking principle ) seperti yang  telah  dibahas  diatas,  dan  yang  kedua  adalah government  regulation merupakan peraturan  yang  dibentuk  oleh  pemerintah  dengan  tujuan  menjamin  bahwa  perlindungan hukum  jelas  diberikan  untuk  masyarakat  yang  memanfaatkan  kemudahan  layanan  kredit perbankan.Philipus  M  Hadjon  menyinggung  bahwa  perlindungan  hukum  dikhususkan menjadi 2 (dua) yaitu, perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif.  Perlindungan  hukum  secara  preventif  dimaksudkan  untuk  mencegah  terjadinya sengketa, sementara itu perlindungan hukum secara represif dimaksudkan untuk menangani sengketa.
Jenis  perlindungan  preventif  ada  bagi  nasabah  yang  melakukan  jasa  kredit perbankan, dapat dilihat dari kebijakan internal oleh bank dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian  sebagai  upaya  mencegah  terjadinya  kerugian  nasabah,  memberikan  edukasi dengan menyediakan informasi jelas terkait karakter layanan yang digunakan, serta satu hal yang tidak kalah penting ialah informasi mengenai risiko kerugian yang dapat terjadi pada nasabah  bersangkutan  dengan  transaksi  melalui  layanan  oleh  bank,  ketentuan  tersebut mendasar  pada  cita-cita  maupun  tujuan  dari  Undang-Undang  Perbankan,  Undang-Undang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen,  Undang- Undang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
Sedangkan  pada  perlindungan  represif  adalah  menangani  sengketa  dengan mengaplikasikan  sanksi  terhadap  pelaku  sehingga  dapat  memulihkan  hak  subyek  hukum yang  telah  dilanggar.  Perlindungan  represif  bagi  nasabah  yang  melakukan  layanan  kredit secara  khusus  belum  diatur  dalam  Undang-Undang  Perbankan  tetapi  perlindungan  hukum secara  umum  dapat  ditemukan  dengan  mengaitkan  layanan  kredit  diatur  dalam  Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan.  Nasabah yang dirugikan dapat melakukan pengaduan  ke  hadapan  Otoritas  Jasa  Keuangan  andaikata  bank  tidak  dapat  menyelesaikan pengaduan tersebut. Nasabah dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan maupun  non  pengadilan.    Pada  perkara  gugatan  nomor  44/Pdt.G/2020/PN.  Thn  beberapa kali dilakukan pengaduan namun tak pernah digubris sehingga nasabah yang bersangkutan menempuh  jalur  perlindungan  represif  melalui  Pengadilan  Negeri  Tahuna.Bank  dalam memberikan pertanggung jawaban terhadap kerugian nasabah begitu juga Pasal 19 ayat (1) UndangUndang Perlindungan Konsumen memandatkan bahwa :
1) Pelaku  usaha  bertanggung  jawab  memberikan  ganti  rugi  atas  kerusakan, pencemaran,  dan/atau  kerugian  konsumen  akibat  mengkonsumsi  barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
Tanggung  jawab  merupakan  bagian  dari  kewajiban  bank  yang  harus  dijalankan.  Nasabah yang  mengalami  kerugian  dalam  layanan  kredit  akan  diberikan  ganti  kerugian  manakala nasabah  dapat  membuktikan  bahwa  memang  benar  kerugian  yang  terjadi  atas  dasar kesalahan  sistem  pada  bank  itu  sendiri.  Kepastian  terkait  perlindungan  hukum  maupun anggung  jawab  hukum  bank  sebagai  pelaku  usaha  merupakan  salah  satu  upaya  dalam menjaga kepercayaan (trust) nasabah terhadap bank, mengingat bahwa nasabah merupakan salah satu faktor utama dalam beroperasinya kegiatan usaha perbankan
Perlindungan  Nasabah  Berdasarkan  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 9/14/PBI/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur.
Penerapan  prinsip  kehati-hatian  juga  diatur  dalam  pasal  6  Peraturan  Bank Indonesia  No.  9/14/PBI/2007  tentang  Sistem  Informasi  Debitur  yang  dalam  prakteknya adalah  dengan  pengecekan  data  calon  nasabah  melalui  BI  Checking  dan  penyampaian laporan debitur oleh pelapor dalam hal ini adalah BRI Unit Sawang Bendar Tahuna kepada Bank  Indonesia  secara  lengkap,  akurat,  terkini,  utuh  dan  tepat  waktu  pada  setiap  posisi akhir  bulan,  hal  ini  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  6  sampai  dengan  pasal  19  Peraturan Bank  Indonesia  No.  9/14/PBI/2007.Selanjutnya  pada  pasal  20  Peraturan  Bank  Indonesia No. 9/14/PBI/2007 disebutkan bahwa Pihak yang dapat meminta informasi Debitur adalah:
a. Pelapor;
b. Debitur; atau
c. Pihak lain
Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur : pasal 22 ayat (1) yang menyatakan bahwa
“ Informasi Debitur yang yang diperoleh Pelapor sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) hanya dapat digunakan untuk keperluan Pelapor dalam rangka :
1. Kelancaran proses Penyediaan Dana;
2. Penerapan manajemen resiko; dan
3. Indentifikasi  kualitas  Debitur  dalam  rangka  pemenuhan  ketentuan  Bank Indonesia yang berlaku.”
Pasal 22 ayat (2) yang menyatakan bahwa
“Pelapor  wajib  memberikan  informasi  Debitur  atas  permintaan  Debitur  dari  Pelapor yang bersangkutan.”
Pasal 33 : “  Pelapor  yang  meminta  da n  menggunakan  informasi  Debitur  tidak  sesuai  dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dikenakan sanksi kewajiban membayar  sebesar  Rp50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah)  untuk  setiap  informasi Debitur.”
Pasal 34 :
“ Pelapor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 19, Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23, Pasal 26, dan Pasal 27 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif  berupa  teguran  tertulis  sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal  52  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
Melihat  beberapa  pasal  diatas  yang  diatur  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  No. 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur, pelapor (BRI) berkewajiban memberikan laporan  kepada  Bank  Indonesia  melalui  Sistem  Informasi  Debitur  secara  rutin  di  setiap bulan  berjalan,  laporan  tersebut merupakan  laporan  terkini  dan  apabila  terjadi  kesalahan pelaporan harus secepatnya diperbaiki.
Salah  satu  tujuan  penggunaan  laporan  tersebut  adalah  untuk  kelancaran  proses penyediaan  dana  bukan  bertujuan  untuk  menghambat  nasabah  untuk  proses  penyediaan dana.   Merujuk ke pasal 33 Peraturan Bank Indonesia No. 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi  Debitur  apabila  penggunaan  informasi  Debitur  tidak  sesuai  dengan  ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  22  ayat  (1)  dikenakan  sanksi  kewajiban  membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap informasi Debitur.” Jika  melihat  kronologi  nasabah  untuk  proses  penyediaan  dana  diatas,  diawali  pada  tahun 2013 permohonan kredit nasabah diajukan pada BNI cabang Tahuna dan kemudian tahun 2020 nasabah melakukan permohonan kredit pada Bank SULUTGO Cabang Tahuna terlihat jelas seperti mengalami hambatan pada Sistem Informasi Debitur.  Dalam hal ini juga, jika kita mengacuh pada  Pasal 23 ayat (1) :
“Dalam hal Pelapor menolak memberikan Penyediaan Dana kepada Debitur atau calon Debitur  karena  akibat  langsung  dari  informasi  Debitur,  Pelapor  wajib  memberikan penjelasan tertulis kepada Debitur atau calon Debitur tersebut.”
Dalam  prakteknya  penerapan  Sistem  Informasi  Debitur  yang  berbasis  teknologi memiliki  kemungkinan  yang  besar  untuk  terjadinya human  error .  Kelalaian  bank  dapat diartikan sebagai human error didalamnya termasuk kesalahan pegawai bank atau pegawai yang menginput data-data nasabah ke dalam Sistem Informasi Debitur contohnya kesalahan pada  saat  memasukkan  indentitas   atau  bisa juga  terlambat dalam memperbaharui  status debitur  yang  tidak  bermasalah  menjadi  bermasalah,  sama  seperti  pada  putusan  perkara nomor 44/Pdt.G/2020/PN. Tahuna, jelaslah hal ini sangat merugikan.
Hal ini sebenarnya  ketentuan tersebut sudah diatur juga pada pasal 30 yang berbunyi : Pelapor  yang  dinyatakan  terlambat  menyampaikan  koreksi  Laporan  Debitur  sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  14  ayat  (1)  huruf  a  dan  pasal  15  dikenakan  sanksi  kewajiban membayar :
1) Bagi  Bank  Umum  sebesar  Rp.  100.000,  00  (seratus  ribu  rupiah)  per  hari  kerja keterlambatan untuk setiap kantor Pelapor.
2) Bagi BPR, penyelenggara Kartu Kredit selain Bank, Lembaga Keuangan Non Bank dan Koperasi Simpan Pinjam, sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) Selanjutnya pasal 31 ayat 2 :
Pelapor  dinyatakan  terlambat  menyampaikan  koreksi  Laporan  Debitur  atas  dasar temuan  Bank  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  14  ayat  (1)  huruf  n  dan pasal 15 dikenakan sanksi berupa :
a. Kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
b. Teguran tertulis, dan
c. Penundaan pemberian informasi Debitur sampai dengan diterimanya selurut koreksi Laporan Debitur dimaksud oleh Bank Indonesia.
Berdasarkan pemberian sanski tersebut maka dirasakan masih belum cukup, kemungkinan dengan memperbesar jumlah sanksi untuk meningkatkan kehati-hatian Bank Pelapor agar tidak terlambat memperbaharui status debiturnya.

## Perlindungan  Nasabah  Berdasarkan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 01/PJOK.07/2013 Tentang Perlindungan Jasa Keuangan.
Kehadiran  Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) yang kewenangannya bukan  hanya  mengawasi  bidang  perbankan  saja  tetapi  juga  mengawasi  perusahaan- perusahaan  sektor  jasa  keuangan  lainnya.  Diharapkan  fungsi  pengawasan  lembaga keuangan  khususnya  bank  yang  sekarang  sudah  dipegang  oleh  OJK  dapat  meningkat  dan dilakukan dengan adil terhadap semua institusi yang diawasi. OJK menyiapkan dua program strategis  perlindungan  nasabah  secara  massif  dan  komprehensif.  Program  itu  bertujuan untuk  melindungi  kepentingan  nasabah  dan  masyarakat  dalam  mendukung  pertumbuhan industri jasa keuangan.
Perlindungan tersebut terhadap nasabah yang diberikan oleh otoritas jasa keuangan terdapat  dua  jenis    yaitu  perlindungan  yang  bersifat  preventif  dan  perlindungan  yang bersifat  kuratif  dimana  dalam  melakukan  perlindungan  tersebut  OJK  melakukan pengawasan market conduct kepada lembaga jasa keuangan.
Adapun  upaya-  upaya  perlindungan  konsumen  yang  diatur  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan antara lain :
Pasal 4 ayat (1)
“ Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan.” Pasal 4 ayat (2)
“  Informasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dituangkan  dalam  dokumen  atau
sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.” Pasal 4 ayat (3)
“ Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
a) disampaikan  pada  saat  memberikan  penjelasan  kepada  Konsumen  mengenai hak dan kewajibannya; “ selanjutnya pada pasal 29 diatur
Pelaku Usaha  Jasa  Keuangan  wajib  bertanggung jawab  atas  kerugian  Konsumen  yang timbul  akibat  kesalahan  dan/atau  kelalaian,  pengurus,  pegawai  Pelaku  Usaha  Jasa Keuangan  dan/atau  pihak  ketiga  yang  bekerja  untuk  kepentingan  Pelaku  Usaha  Jasa Keuangan.
Lebih lanjutnya diatur juga kewajiban pelaku usaha untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen pada pasal 38 yang bunyinya sebagai berikut :
Pasal 38
“Setelah  menerima  pengaduan  Konsumen,  Pelaku  Usaha  Jasa  Keuangan  wajib melakukan:
a. pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif;
b. melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan; dan
c. menyampaikan  pernyataan  maaf  dan  menawarkan  ganti  rugi  ( redress/remedy ) atau perbaikan produk dan atau layanan, jika pe ngaduan Konsumen benar. “ Jika  kita  melihat  keterkaitan  antara  pada  kasus  diatas,  sudah  seharusnya  pelaku usaha jasa keuangan dalam hal ini BRI wajib memberikan informasi penolakan permohonan kredit akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan.  Apabila ada unsur kelalaian dari perlaku usaha  jasa  keuangan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  01/POJK.07/2013  tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan ini mewajibkan pelaku usaha untuk menyampaikan maaf dan menawarkan ganti rugi.
Dengan  berlakunya  perlindungan  konsumen  sesuai  dengan  Peraturan  OJK  No.  1 Tahun  2013  tidak  hanya  memberikan  kewajiban  dari  nasabah  bank  untuk  beritikad  baik, akan  tetapi  juga  adanya  kewajiban  dari  pihak  bank  untuk  melakukan  sesuatu  dengan sepengetahuan konsumen. Dengan kata lain, adanya kontra-prestasi ini akan memberikan titik keseimbangan dari pihak bank dan nasabah dalam penerapan perlindungan konsumen. Pokok dari substansi-substansi kewajiban pelaku usaha dalam Peraturan OJK sesungguhnya memiliki  kaitan erat dengan perlindungan hak-hak konsumen dalam UUPK, baik terhadap hak  pada  saat  sebelum  transaksi  (hak  atas  informasi  dan  edukasi)  hak  pada  saat  terjadi transaksi  (perjanjian  yang  seimbang  dan  adil),  serta  hak  konsumen  setelah  tranksaksi seperti  kewajiban  untuk  membayar  ganti  kerugian  atau  fasilitasi  penyelesaian  pengaduan konsumen jasa keuangan.
Pada  hakekatnya,  perlindungan  konsumen  termasuk  nasabah  bank  hanya  dapat berlaku kepada konsumen/nasabah bank yang beritikad baik, inilah yang ditekankan dalam UUPK. Di dalam Peraturan OJK No. 1 Tahun 2013 juga menekankan dengan adanya itikad baik dari konsumen akan dapat terlaksana perlindungan konsumen tersebut. Selain itu, di dalam  Peraturan  OJK  No.  1  Tahun  2013  memberikan  peluang  kepada  pihak  bank  bisa mengetahui  itikad  baik  nasabah  tersebut  seperti  yang  disebutkan  di  dalam  Pasal  3 Peraturan  OJK  No.  1  Tahun  2013,  yaitu  pelaku  usaha  jasa  keuangan  berhak  untuk memastikan  adanya  itikad  baikNamun  jika  melihat  dari  sisi  yang  lain  terdapat    54  Pasal dalam Peraturan OJK No.1 Tahun 2013, memuat tidak kurang 40 pasal yang merumuskan dengan menggunakan kata wajib 53 dan 6 (enam) pasal yang menggunakan frasa “dilarang”. Penggunaan dua pilihan frasa tersebut berimplikasi pada sanksi atas pelanggaran terhadap rumusan  yang  menggunakan  kata  wajib  dan kata  larangan  lazimnya,  “wajib”  dikaitkan dengan sanksi administrasi, sedangkan “larangan” dikaitkan dengan sanksi pidana.
Sehingga  rumusan  larangan  dalam  Peraturan  OJK  yang  tidak  diikuti  dengan  penunjukkan norma  yang  akan  menjadi  sanksi  pidana,  termasuk  penunjukan  terhadap  OJK  sebagai institusi  pelaksana  dari  UU  OJK  memungkinkan  timbulnya  persoalan.  Sedangkan  untuk sanksi  administrative  ditempatkan  dalam  satu  bab  tersendiri,  yaitu  dalam  Pasal  53
Peraturan  OJK  No.1  Tahun  2013.  Kondisi  pengaturan  demikian  berimpilikasi  pada implementasi  peraturan  perundang-undangan  yang  dapat  dipahami  berbeda  dalam pelaksanaannya.    Penyusunan  secara  bersama  dalam  bab  tentang  sanksi  administrasi mengakibatkan rumusan sanksi menjadi tidak jelas dan sangat ditentukan oleh diskresi atau kebijakan OJK (norma kabur).
Berdasarkan  pembahasan  diatas  dapat  dikatakan  nasabah  dalam  perkara  gugatan nomor  44/Pdt.G/2020/PN.  Thn  tidak  mendapatkan  perlindungan  preventif  dari  beberapa peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan  perlindungan  kosumen  khususnya dalam  hal  ini  nasabah  bank  sebab  beberapa  kali  dilakukan  pengaduan  namun  tak  pernah digubris  sehingga  nasabah  yang  bersangkutan  menempuh  jalur  perlindungan  represif melalui Pengadilan Negeri Tahuna.  Pada hakekatnya jika ditinjau dari teori perlindungan hukum,  peraturan  perundang-undangan  yang  dijabarkan  diatas  merupakan  unsur  yang mendasar  dalam  hukum  karena  berkenaan  dengan  upaya  menegakkan  dan  memulihkan hak-hak  dari  subyek  hukum,  perlindungan  hukum  dapat  dimaknai  sebagai  upaya  untuk menegakkan  hak-hak  subyek  hukum.    Namun  pada  kenyataanya,  peraturan  perundang- undangan  diatas  dapat  dikatakan  kurang  mampu  menegakkan  dan  memulihkan  hak-hak dari subyek hukum dalam hal ini nasabah Bank Republik Indonesia cabang Sawang Bendar.

## KESIMPULAN
Kelalaian dalam hal pelaporan yang dilakukan oleh Bank BRI Tahuna dianggap telah melanggar  pasal  1365  KUHPerdata  karena  telah  menimbulkan  kerugian  kepada  nasabah debitur yang bersangkutan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1365  sampai dengan 1366 KUHperdata sebagai bentuk tanggung jawab dari karyawan bank dalam penginputan data  nasabah  dalam  BI  Checking.    Penerapan  tanggung  jawab  bank  tidak  hanya  menjadi tanggung jawab karyawan bank tetapi juga menjadi tanggung jawab dari Bank pelapor dan juga Bank Indonesia sebagaimana yang diatur dalam pasal 1367 KUH Perdata.
Perlindungan hukun terhadap nasabah Bank akibat kelalaian penerapan sistem Bank Indonesia  Checking  atas  nasabah  yang  telah  lunas  kredit    pertama  diatur  dalam  Undang- undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan pasal 2 menyebutkan bahwa “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan  demokrasi  ekonomi  dengan  prinsip  kehati-hatian.      Jika  dikaitkan  dengan gugatan  nasabah  debitur  atas  Perbuatan  Melawan  Hukum  BRI  maka  sudah  menjadi kewajiban  dari  BRI  unit  Sawang  Bendar  untuk  menerapkan  prinsip  kehati-hati-hatian (Prudential  principle)  ini  dalam  transaksi  perbankan  khususnya  pada  pengikatan  kredit didalamnya  termasuk  pelaporan  rutin  Sistem  Informasi  Debitur  yang  dilakukan  oleh  Bank Rakyat Indonesia.

## REFERENSI
Ade  Maman  Suherman,  2012,  Pengantar  Perbandingan  Sistem  Hukum  Cet.4,  (Jakarta: Rajawali Pers)
Irwansyah,  2020.  Penelitian  Hukum:  Pilihan  Metode  dan  Praktik  Penulisan  Artikel, Yogyakarta: Mirra Buana Media.
Irwansyah  Putra,  “Peranan  Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam  Melakukan  Pengaturan  dan Pengawasan Terhadap Bank”, Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. II (1) 201 .
Janus  Sibadolok,  2010,  Hukum  Perlindungan  Konsumen  di  Indonesia,(Bandung:PT  Citra Aditya Bakti)
Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Triwulanan Triwulan II-2016.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur. Peraturan  Otoritas  Jsa  Keuangan  Nomor  01/PJOK.07/2013  Tentang  Perlindungan  Jasa Keuangan.
Sobana HDH, 2016 , Hukum Perbankan di Indonesia, Pustaka Serta, Bandung.
Soesilo    dan    Pramudji,  R.    Kitab  Undang-Undang  Hukum    Perdata.  Surabaya:Rhedbook Publisher, 2008.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

## Copyright Holder :
© Maxs Gahagho, Jemmy Sondakh, Herlyanty Bawole, Kathleen Pontoh, Deasy Soeikromo, Mercy Maria Magdalena Setlight(2023) First Publication Right : © Jurnal Tana Mana This article is under