e-ISSN: 2686-5238, p-ISSN 2686-4916 DOI: https://doi.org/10.31933/jemsi.v4i2 Received: 23 Oktober 2022, Revised: 17 November 2022, Publish: 23 November 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Faktor-faktor yang Memengaruhi Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Pendidikan: Perencanaan Anggaran,

## Peraturan, Koordinasi (Literature Review)
Cris Kuntadi 1* , Dian Rosdiana 2
1) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Email: cris.kuntadi@dsn.bhayangkarajaya.ac.id
2) Fakultas  Administrasi  Pembangunan  Negara,  Politeknik  STIA  LAN  Jakarta,  email: dirosa.mtsn15@gmail.com
* Corresponding author : Cris Kuntadi 1
Abstrak :  Artikel  ini  merevieu  faktor-faktor  yang  memengaruhi  efektivitas  penyerapan anggaran  belanja  pendidikan  sebagai  variabel  dependen  terhadap  perencanaan  anggaran peraturan, dan koordinasi sebagai variabel independen dalam suatu studi literatur manajemen keuangan  negara.  Artikel  ini  merupakan literature  review yang  bertujuan  membangun hipotesis  pengaruh  antar  variabel  agar  dapat  digunakan  pada  riset  selanjutnya.  Artikel  ini menunjukkan  bahwa  perencanaan  anggaran,  peraturan  dan  koordinasi  berpengaruh  terhadap efektivitas penyerapan anggaran belanja pendidikan.
Kata Kunci: Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Pendidikan, Perencanaan Anggaran, Peraturan dan Koordinasi

## PENDAHULUAN
Pendidikan  merupakan  salah  satu  faktor  utama  untuk  dapat  mencapai kemakmuran suatu Negara, sebagaimana diatur secara tegas dalam pasal 31 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945  (UUD  1945)  yang  menyatakan  bahwa  setiap  warga  Negara  berhak  mendapat pendidikan.  Ayat  (2)  menegaskan  bahwa  setiap  warga  Negara  wajib  mengikuti  pendidikan dasar  dan  pemerintah  wajib  membiayainya.  Ayat  (3)  menetapkan  bahwa  pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu system Pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang di atur dengan undang undang.
Sedangkan  ayat  (4)  menugaskan  Negara  untuk  memprioritaskan  anggaran  pendidikan sekurang-kurangnya  20  persen  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Nasional  (APBN) serta  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  untuk  memenuhi  kebutuhan penyelenggaraan  pendidikan  nasional.  Dalam  upaya  meningkatkan  aksesibilitas  dan  mutu pendidikan  nasional, Penyerapan anggaran merupakan salah satu permasalahan yang sangat krusial  dalam bidang pendidikan dimana banyaknya anggaran yang  ada tidak dapat  terserap secara  maksimal  sedangkan  kegiatan  prioritas  untuk  menunjang  program  pemerintah  untuk
meningkatkan mutu dan kualitas Pendidikan harus dijalankan.
Artikel  akan  membahas  pengaruh  perencanaan  anggaran,  peraturan  dan  koordinasi terhadap  efektivitas  penyerapan  anggaran  belanja  pendidikan,  suatu  studi literature  review dalam bidang Manajemen Keuangan Negara.
Salah  satu  upaya  terlaksananya  program  pemerintah  yang  bertujuan  untuk meningkatkan  Pendidikan  yaitu  anggaran.  Anggaran  dapat  diartikan  sebagai  rencana penerimaan  dan  pengeluaran  dalam  kurun  waktu  satu  tahun.  Penyerapan  anggaran  menjadi topik  menarik  akhir-akhir  ini.  Kegagalan  target  dalam  penyerapan  anggaran  dapat mengakibatkan  hilangnya  manfaat  belanja,  karena  dana  yang  dialokasikan  ternyata tidak  semuanya  dapat  dimanfaatkan,  dan  untuk  memperoleh  penyerapan  anggaran  yang maksimal  harus  diperhatikan  apa  saja  faktor-faktor  yang  memengaruhinya  diantaranya perencanaan  anggaran,  peraturan  dan  koordinas  sehingga  efektivitas  penyerapan  anggaran Pendidikan dapat tercapai.
Menurut  Halim  dan  Kusufi  (2017:48),  anggaran  adalah  dokumen  yang  berisi estimasi  kerja,  baik  berupa  penerimaan  dan  pengeluaran  yang  disajikan  dalam  ukuran moneter  yang  akan  dicapai  pada  periode  waktu  tertentu  dan  menyertakan  data  masa  lalu sebagai  bentuk  pengendalian  dan  penilaian  kinerja . Sedangkan  pendapat  Sasongko  dan Parulian (2015: 2) anggaran merupakan suatu rencana yang akan dijalankan oleh manajemen dalam  suatu  periode  yang  tertuang  secara  kuantitatif.  Oleh  sebab  itu,  penganggaran  dalam sektor  publik  harus  memperhatikan  efektif,  efisien  dan  ekonomis  sehingga  dana  anggaran yang  dibuat  pada  akhirnya  tidak  menggagalkan  anggaran  yang  telah  disusun.  Apabila  total penyerapan  anggaran  masih  rendah  hal  ini  menunjukkan  indikasi  belum  optimalnya  peran pemerintah dalam memberikan kontribusi pada pendapatan domestik bruto.
Apabila  pengalokasian  anggaran  efisien,  maka  keterbatasan  sumber  dana  yang dimiliki  negara  dapat  dioptimalkan  untuk  mendanai  kegiatan  strategis.  Sumber-sumber penerimaan negara yang terbatas mengharuskan pemerintah menyusun prioritas kegiatan dan pengalokasian anggaran yang efektif dan efisien.
Menurut  Herriyanto  (2012),  penyerapan  anggaran  yang  gagal  mencapai  target  yang ditetapkan  memang  menyebabkan  manfaat  belanja  yang  hilang.  Hal  ini  disebabkan  karena tidak semua dana yang dialokasikan dapat dimanfaatkan, yang berarti ada idle cash . Idle cash adalah  dana  menganggur  berlebihan  yang  ada  di  rekening  kas  pemerintah,  yang  belum digunakan  untuk  membayar  kewajiban.  Jika idle  cash terlampau  besar,  maka  hal  ini  akan bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan kas pemerintah yang baik
Masalah penyerapan anggaran terjadi juga di sektor pendidikan. Pendidikan merupakan faktor  penting  untuk  menunjang  kemajuan  bangsa.  Bangsa  yang  besar  adalah  bangsa  yang maju tingkat  pendidikan penduduknya. Indonesia sangat perduli terhadap dunia pendidikan, Sesuai  dengan  Pembukaan  UUD  Tahun  1945  negara  mempunyai  amanah  untuk mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  Ketika  ada  ketidak  tercapaian  dalam  target  penyerapan anggaran  belanja,  maka  hal  ini  mengindikasikan  adanya inefisiensi dan inefektivitas dalam alokasi anggaran. Masalah ketidaktercapaian dalam target penyerapan anggaran telah banyak disoroti  oleh  banyak  pihak  sebagai  salah  satu  indikator  kegagalan  birokrasi.  Pencapaian penyerapan  anggaran  yang  tidak  berhasil  mencapai  target  akan  berdampak  pada  hilangnya manfaat belanja.
Secara  umum  realisasi  anggaran  disebabkan  beberapa  faktor,  diantaranya  faktor perencanaan  anggaran,  peraturan/kebijakan  pemerintah,  dan  koordinasi.  Proses  perencanaan anggaran  yang  sering  memakan  waktu  lama  dan  menyebabkan  keterlambatan  pada pengesahannya menjadikan target realisasi anggaran tidak tercapai. Kebijakan yang    berubah- ubah  serta  koordinasi  antar  instansi/lembaga  yang  kurang  solid  juga  memberikan  dampak pada realisasi anggaran.  Adanya revisi dan tanda bintang atau blokir terhadap anggaran yang telah  direncanakan  menyebabkan  tim  penyusun  anggaran  harus  merencanakan  kembali
penganggaran  sehingga  menambah  waktu  dalam  penyusunan  anggaran.  Perencanaan anggaran  yang  kurang  tepat  akan  menyulitkan  dalam  hal  pembahasan  anggaran,  dengan demikian akan ada revisi dan menyusunan kembali yang tentunya membutuhkan waktu yang ekstra dalam sebuah proses penentapan anggaran. Kebijakan dan regulasi yang berubah juga akan  ikut  mempengaruhi  proses  penyusunan  anggaran.  Keterlambatan  dalam  pengesahan anggaran  tentu  akan  berdampak  pada  proses  penyerapan  anggaran  yang  mengakibatkan anggaran tidak dapat terserap penuh bagi program-program yang telah diusulkan.
Menurut  data  Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA),  kinerja  serapan  APBD  bidang pendidikan belum optimal, hal ini ditunjukkan dengan persentase penyerapan anggaran dinas pendidikan  selama  3  tahun  terakhir.  Pada  tahun  2016  tingkat  penyerapan  anggaran pendidikan sebesar 75,44% dari target anggarannya.  Pada tahun 2017, penyerapan anggaran pendidikan sebesar 84,07% dan 86,37%  pada tahun 2018. Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa meskipun dalam tiga tahun terakhir serapan anggaran mengalami peningkatan namun secara  keseluruhan  belum  maksimal.  Anggaran  Pemerintah  Daerah  yang  tidak  tergunakan mengalami  kecenderungan  penurunan  yang  sebanding  dengan  meningkatnya  sisa  anggaran belanja APBD tahun 2016 sampai 2018. Kurang serap belanja dalam APBD pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 123.996.321.891,00 dan nilainya menurun menjadi Rp. 50.117.736.495,57 pada  tahun  2017  dan  pada  tahun  2018  nilainya  menurun  menjadi  sebesar  Rp. 41.420.937.435,09.  Dengan  demikian  diharapkan  anggaran  yang  telah  dialokasikan  dapat terserap dengan maksimal sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat.
Berdasarkan  fenomena  diatas  yang  menyebutkan  bahwa  penyerapan  anggaran  tidak efektif dan maksimal, maka penulis dalam artikel ini membahas sejauh mana pengaruh faktor perencanaan  anggaran,  peraturan  (regulasi),  dan  koordinasi  terhadap  efektivitas  penyerapan anggaran, suatu studi literature review terhadap Anggaran Belanja Pendidikan.
Berdasarkan latar belakang, maka dapat di rumuskan permasalahan yang akan dibahas guna membangun hipotesis untuk riset selanjutnya yaitu:
1) Apakah Perencanaan Anggaran berpengaruh terhadap Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Pendidikan?
2) Apakah  Peraturan  berpengaruh  terhadap  Efektivitas  Penyerapan  Anggaran  Belanja Pendidikan?
3) Apakah  Koordinasi  berpengaruh  terhadap  Efektivitas  Penyerapan  Anggaran  Belanja Pendidikan?

## KAJIAN PUSTAKA

## Efektivitas Penyerapan Anggaran (Y)
Menurut Ravianto (dalam Masruri, 2014:11), efektivitas merupakan  sebuah tolak ukur seberapa  baik  suatu  pekerjaan  dilakukan.  Artinya  suatu  pekerjaan  dianggap  efektif  jika diselesaikan  sesuai  dengan  perencanaan,  baik  waktu,  biaya,  maupun  mutunya.  Pengertian efektivitas sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 adalah merupakan pencapaian hasil  program  dengan  target  yang  telah  ditetapkan,  yaitu  dengan  cara  membandingkan keluaran  dengan  hasil.  Sedangkan  secara  efektivitas  menunjukkan  pada  taraf  tercapainya hasil,  atau  dalam  bahasa  sederhana  hal tersebut  dapat  dijelaskan  bahwa:  efektifitas  dari pemerintah daerah adalah bila tujuan pemerintah daerah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan  yang  direncanakan.  Mardiasmo  (2004:134)  sebagaimana  dikutip  Alisman (2014:50),  menyatakan  bahwa  efektivitas  yaitu  suatu  keadaan  tercapainya  tujuan  yang diharapkan  atau  dikehendaki  melalui  penyelesaian  pekerjaan  sesuai  dengan  rencana  yang telah  ditentukan.  Dimana  ukuran  berhasil  tidaknya  suatu  organisasi  adalah  bila  telah mencapai tujuan, maka dapat dikatan organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Dari pendapat  di  atas,  maka  efektivitas  dapat  diartikan  sebagai  sebuah  pencapaian  yang  ingin
dicapai oleh organisasi. Efektivitas berorientasi pada aspek tujuan suatu organisasi, jika tujuan tersebut tercapai, maka dapat dikatakan efektif.
Menurut  Halim  (2014),  bahwa  penyerapan  anggaran  adalah  pencapain  dari  suatu estimasi yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu  yang dipandang  pada  suatu  saat tertentu  (realisasi  dari  anggaran).  Secara  lebih  mudah,  masyarakat  umum  menyebutnya pencairan  anggaran.  Oleh  karena  yang  diamati  adalah  entitas  pemerintahan  atau  organisasi sektor  publik,  maka  penyerapan  anggaran  dapat  diartikan  sebagai  pencairan  atau  realisasi anggaran sesuai yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada saat tertentu.
Untuk menganalisis efektivitas  dan efisiensi penyerapan anggaran menggunakan  rasio efektivitas  dan  efisiensi  pendapatan  dan  efisiensi  belanja.    (Mahmudi,  2010).  Rasio  ini dirumuskan sebagai berikut:
Selain  analisis  rasio  juga  digunakan  analisis  varian  dalam  mengukur  tingkat  efisiensi penyerapan anggaran. Analisis Varians (selisih) anggaran pendapatan, dilakukan dengan cara menghitung  selisih  antara  realisasi  pendapatan  dengan  yang  dianggarkan. Dalam  analisis selisih anggaran pendapatan, hal utama yang perlu dilakukan adalah:
1) Melihat besarnya selisih anggaran pendapatan dengan realisasinya baik secara nominal maupun persentase.
2) Menetapkan tingkat selisih yang dapat ditoleransi atau dianggap wajar
3) Menilai signifikan tidaknya selisih tersebut jika dilihat dari total pendapatan
4) Menganalisis penyebab terjadinya selisih anggaran pendapatan

## Perencanaan Anggaran (X 1 )
Perencanaan  anggaran,  merupakan  faktor  penting  dalam  pengelolaan  anggaran. Perencanaan  anggaran  disusun  untuk  menjamin  keterkaitan  dan  konsistensi  antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan  dan pengawasan. Dimana dokumen perencanaan ini memuat  kegiatan-kegiatan  yang  diperlukan  untuk  menghasilkan  secara  utuh  sasaran  hasil kinerja  pembangunan  dalam  bentuk  kerangka  regulasi  dan  kerangka  anggaran  yang  disebut dengan  rencana  kerja.  Sehingga  perencanaan  yang  tidak  matang  dalam  penentuan  anggaran yang disajikan akan berdampak pada program kerja yang tidak berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan  tidak  selarasnya  antara  perencanaan  anggaran  dan  program  kerja  yang  akan dilaksanakan, sehingga menjadi salah satu faktor penyebab minimnya penyerapan  anggaran.
Menurut Nurkholis dan Moh. Khusaini (2019:4) pengertian dari perencanaan anggaran adalah  sebagai  berikut:  “Perencanaan  anggaran  adalah  suatu  proses  menyusun  rencana keuangan  yaitu  pendapatan  dan  pembiayaan,  kemudian  mengalokasikan  dan  ke  masing- masing kegiatan sesuai dengan fungsi dan sasaran yang hendak dicapai”.
Menurut  I  Putu  Jati  Arsana  (2016:143)  menjelaskan  pengertian  perencanaan anggaran  sebagai  berikut:  “Perencanaan  anggaran  merupakan  susunan  langkah-langkah sistematis  melalui  upaya  pemanfaatan  sumber  daya  keuangan  yang  tersedia  dengan memperhatikan  segala  keterbatasan  guna  mencapai  tujuan  secara  efektif  dan  efisien.” Kemampuan mendefenisikan tujuan dan membuat strategi atau langkah yang akan dilakukan organisasi akan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.
Menurut Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (2013) perencanaan sebagai acuan bagi penganggran pada dasarnya adalah proses untuk menyusun rencana pendapatan, belanja dan  pembiyaan  untuk  suatu  jangka  waktu  tertentu.  Tidak  adanya  konsep  perencanaan penggunaan  anggaran  secara  rill  tentu  akan  berdampak  pada  munculnya  sejumlah  kesulitan dalam  mengarahkan  penggunaan  anggaran  dengan  tepat  sasaran.  Anggaran  sebagai  alat perencanaan di gunakan untuk (Mardiasmo, 2009):
a) Merumuskan  tujuan  serta  sasaran  kebijakan  agar  sesuai  dengan  visi  dan  misi  yang ditetapkan.
b) Merencanakan  berbagai  program  dan  kegiatan  untuk  mencapai  tujuan  organisasi  serta merencanakan alternative sumber pembiayaannya.
c) Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatanyang telah disusun, dan
d) Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.
Perencanaan yang anggaran yang buruk adalah hambatan yang signifikan yang mencegah penyerapan  anggaran.  Perencanaan  sebagai  acuan  bagi  penganggaran  pada  dasarnya  adalah proses  untuk  menyusun  rencana  pendapatan,  belanja  dan  pembiayaan  untuk  jangka  waktu tertentu, diantaranya mengenai  partisipasi,  akurasi  data, pengesahan APBD,  pendekatan dan istrumen dalam penyusunan anggaran, perencanaan dan kebutuhan serta revisi atau perubahan (Zarinah, 2016).
Peraturan (X 2 )
Salah  satu  kewenangan  yang  sangat  penting  dari  suatu  daerah  yang  mengatur  dan mengurus  rumah  tangganya  sendiri  ialah  kewenangan  untuk  menetapkan  peraturan  daerah. Peraturan Daerah adalah peraturan yang di tetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dan yang harus memenuhi syarat-syarat  formil tertentu dapat memmpunyai kekuatan hukum  dan  mengikat.  Disamping  dikenal  adanya  istilah  peraturan,  dikenal  juga  istilah perundang-undangan, untuk itu M. Solly Lubis memberikan pengertian perundang-undangan. Pengertian  perundang-undangan  ialah  proses pembuatan  peraturan  Negara.  Dengan  dengan kata lain tata cara mulai perencanaan (rancangan), pembahasan, pengesahan  atau  penetapan ahirnya pengundangan peraturan yang bersangkutan.
K.  Wantjik  Saleh  memberikan  pengertian  yang  berbeda  tentang  perundang-undangan, perundang-undangan adalah “Undang-undang dalam    arti luas” atau yang dalam ilmu  hukum disebut  “Undang-undang  dalam  arti  materiil”  yaitu  segala  peraturan  yang  tertulis  yang  di buat oleh penguasa (baik pusat maupun daerah) yang mengikat dan berlaku umum, termasuk dalamnya undang-undang darurat, peraturan pemerintah pemerintah penggati undang-undang, peraturan pemerintah, penetapan presiden, peraturan profinsi, peraturan kotamadya, dan lain- lain.
Terkait  dengan  peraturan  besarnya  dana  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  Pusat, pemerintah  provinsi,  ataupun  pemerintah  kota  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku,  yaitu Permendagri  No.  13  tahun  2006  mengenai  pengelolaan  keuangan  daerah.  Dalam  peraturan Menteri  ini  dijelaskan  bahwa  besar  sumber  dana  yang  diterima  oleh  lembaga  pendidikan, dalam  hal  ini  adalah  Dinas  Pendidikan  adalah  diatas  20%  dari  APBN.  Setiap  tahun besarnya  anggaran  dapat  berubah-  ubah,  karena  kebutuhan  dari  tahun  ke  tahun  yang  tidak sama.  Berkaitan  dengan   pelaksanaan  peraturan  terkait  proses  pencairan  anggaran  di  Dinas Pendidikan  diungkapkan  oleh  Pengurus  PGRI  Ranting  SMP  bahwa  untuk  peraturannya  itu landasan  hukumnya  mengacu  pada  Perda  dan  hukum  di  atasnya.  Jadi  tidak  melanggar  dari hukum yang paling atas, kemudian di pusat dan Perda untuk pencairan dana yang di daerah. Hal  serupa  diungkapkan  oleh  Kasubbag  Perencanaan  dan  Kepegawaian  Dinas  Pendidikan bahwa  sebetulnya  tidak  ada  keterlambatan,  hanya  karena  penyusunan  SPJ  dan  harus menunggu  transfer  dari  Subbag  Keuangan.  Dan  terkadang  peraturan  yang  berubah-ubah seringkali  menjadi  faktor  yang  menghampat  penyerapan  anggaran.  Kepatuhan  terhadap peraturan  perundangan  merupakan  hal  mendasar  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah, terutama  dalam  penganggaran.  Pendekatan  anggaran  berbasis  kinerja  secara  implisit menyatakan bahwa pengalokasian sumberdaya harus berdasarkan prioritas pembangunan dan pelayanan publik di daerah (Abdullah, et al., 2016).
Koordinasi (X 3 )
Pengkoordinasian  adalah  setiap  bawahan  mengerjakan  hanya  sebagian  dari  pekerjaan organisasi, karena itu masing-masing pekerjaan bawahan harus disatukan, diintegrasikan, dan diarahkan untuk mencapai tujuan. Tanpa koordinasi tugas dan pekerjaan dari setiap individu karyawan maka tujuan organisasi tidak akan tercapai. Koordinasi itu sangat penting di dalam suatu organisasi. (Fayol, 2008).
Kesatuan  komando  adalah  setiap  bawahan  seharusnya  hanya  menerima  perintah  dari seorang atasan saja dan juga bertanggung jawab kepada satu atasan saja. Jika terlalu banyak Atasan  yang  memberikan  perintah,  maka  karyawan  yang  bersangkutan  akan  sulit  untuk membedakan prioritasnya. Hal ini juga akan menimbulkan kebingungan dan tidak fokus pada tugas  yang  diberikannya.  (Fayol,  2008).  Dalam  struktur  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (APBD),  pengeluaran  pemerintah  yang  mendukung  dalam  pembangunan kesejahteraan masyarakat tercermin dalam belanja modal. Pelaksanaan belanja modal tersebut dalam rangka peningkatan pelayanan publik oleh pemerintah, yaitu dalam bentuk kebutuhan dasar  seperti  kesehatan,  pendidikan,  air  bersih,  dan  transportasi,  serta  infrastruktur  seperti jaringan  jalan,  sanitasi,  dan  fasilitas  umum  lainnya.  Sebagai  negara  yang  sedang  giat membangun,  peran  pemerintah  sangat  dibutuhkan  untuk  memberikan  dorongan  yang  lebih kuat dan cepat bagi pergerakan roda perekonomian. Peran pemerintah disini dapat dinyatakan dalam  bentuk  mengoptimalkan  pengelolaan  potensi  daerah  dan  sumber  daya  manusia  yang memberikan  manfaat  terhadap  masyarakat.  Hal  tersebut  dapat  terlaksana  jika  segala sesuatunya  dilakukan  secara  efektif  dan  efisien.  Tetapi  pada  kenyataannya  masih  terjadi rendahnya penyerapan anggaran seperti yang terjadi pada instansi Dinas Pendidikan dimana penyerapan anggarannya masih rendah dan mendapat raport merah, serapan anggaran yang di peroleh masih dibawah 90%.
Selanjutnya,  Koordinasi  adalah  proses  pengintegrasian  tujuan-tujuan  dan  kegiatan- kegiatan  pada  satuan-satuan  yang  terpisah  (departemen-  departemen  atau  bidang-bidang fungsional) pada suatu  organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif (Handoko 2003:195). Sedangkan  Menurut Manullang (2008:72) koordinasi adalah usaha mengarahkan kegiatan  keseluruhan  unit-unit  organisasi  agar  tertuju  untuk  memberikan  sumbangan semaksimal  mungkin  untuk  mencapai  tujuan  organisasi  secara  keseluruhan. Dengan  adanya koordinasi  akan  terdapat  keselarasan  aktivitas  diantara  unit-unit  organisasi  dalam  mencapai tujuan organisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa kordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan  dan  aktivitas  didalam  suatu  perusahaan  atau  organisasi  agar  mempunyai  keselarasan didalam  mencapai  tujuan  yang  ditetapkan.  Dengan  kordinasi  ini  diartiakan  sebagai  suatu usaha  kearah  keselarasan  kerja  antara  anggota  organisasi  sehingga  tidak  terjadi  kesimpang siuran, tumpang tindih.  Hal  ini berarti pekerjaan akan dapat  dilaksanakan secara efektif dan efisien.
Fayol  (1992)  mengemukakan  bahwa  setelah  dilakukan  pendelegasian  wewenang  dan pembagian  pekerjaan  kepada  para  karyawan  oleh  manajer,  langkah  selanjutnya  adalah pengkoordinasian.  Setiap  bawahan  mengerjakan  hanya  sebagian  dari  pekerjaan  perusahaan, karena itu masing-masing pekerjaan bawahan harus disatukan, diintegrasikan, dan diarahkan untuk mencapai tujuan. Tanpa koordinasi tugas dan pekerjaan dari setiap individu karyawan maka  tujuan  perusahaan  tidak  akan  tercapai.  Koordinasi  itu  sangat  penting  di  dalam  suatu organisasi.
Dari beberapa definisi di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pengkoordinasian adalah usaha untuk mengatur para pelaksana kegiatan agar bekerja secara teratur, sinkron dan selaras agar  pekerjaan  tersebut  dapat  dilakukan  secara  efektif  dan  tujuan  dari  organisasi  tersebut dapat tercapai. Supaya semua tugas, kegiatan, dan pekerjaan terintegrasi kepada sasaran yang diinginkan.  Menurut  Terry  (Hasibuan,  2009:  49)  ada  beberapa  tipe-tipe  koordinasi,  antara lain:
1) Koordinasi Vertikal adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan  terhadap  kegiatan  unit-unit,  kesatuan-kesatuan  kerja  yang  ada  di  bawah  dan tanggungjawabnya.
2) Koordinasi Horizontal adalah mengoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang  dilakukan  terhadap  kegiatan-kegiatan  dalam  tingkat  organisasi  ( aparat )  yang setingkat.  Koordinasi  horizontal  dibagi  atas interdisciplinary dan interralated . Interdisciplinary  adalah  suatu  koordinasi  dalam  rangka  mengarahkan,  menyatukan tindakan-tindakan,  mweujudkan,  dan  menciptakan  disiplin  antara  unit  yang  satu  dengan unit  yang  lain  secara  intern  maupun  ekstern  pada  unit-unit  yang  sama  tugasnya. Interrelated adalah koordinasi antar badan (instansi) atau unit-unit yang fungsinya berbeda, tetapi  instansi  yang  satu  dengan  yang  lain  saling  bergantungan  atau  mempunyai  kaitan baik, cara intern maupun ekstern yang levelnya setara.
Tabel 1: Penelitian Terdahulu yang Relevan No Author (tahun) Hasil Riset terdahulu Persamaan dengan artikel ini Perbedaan dengan artikel ini 1 Ruwaida, Darwanis, Syukriy Abdullah (2015) Faktor-faktor yang mempengaruhi Realisasi Anggaran Pendidikan di Provinsi Aceh: perencanaan, peraturan, koordinasi, SDM dan Barang dan Jasa perencanaan, peraturan dan koordinasi berpengaruh terhadap Efektivitas Penyerapan Anggaran Terdapat variabel lain yang memengaruhi Efektivitas Penyerapan Anggaran yaittu SDM dan Barang dan Jasa 2 Dadan Ramadhani, Indi Zaenur Anisa (2017) Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran padas Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten Perencanaan Anggaran berpengaruh terhadap Efektivitas Penyerapan Anggaran menggunakan 2 Variabel Bebas lain yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pelaksanaan Anggarna terkait Efektivitas Penyerapan Anggaran 3 Aulia Afrizal, Syukri Abdullah, Maulia Saputra dan Hasnawati (2018) Anggaran Pendidikan, Kepatuhan terhadap Regulasi, dan Intervensi: Sebuah Telaah Literatur Kepatuhan terhadap Peraturan berpengaruh pada efektivitas penyerapan Anggaran Penulis menggunakan variabel bebas lainnya intervensi pemangku kebijakan 4 Husniati, Sunandar, Erfina, Jamaluddin Ahmad (2018) Pengaruh Koordinasi Dan Kesatuan Komando Terhadap Penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang Pengaruh Koordinasi terhadap Penyerapan Anggaran Pendidikan Penulis membahas tentang pengaruh Kesatuan Komando terhadap Penyerapan Anggaran Pendidikan 5 Rifka Ramadhani, Mia Angelina Setiawan (2019) Pengaruh regulasi, politik anggaran, perencanaan anggaran, SDM dan pengadaan barang dan jasa terhadap penyerapan anggaran belaja pada OPD provinsi Sumatra Barat Pengaruh Regulasi dan perencanaan anggaran terhadap penyerapan Anggaran Penulis membahas variabel lain yaitu Politik Anggaran, SDM dan pengadaan barang dan jasa 6 Yekti Setyawati (2021) Studi Fenomenologi Penyerapan Anggaran Pendidikan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyerapan Anggaran Pendidikan pada Satuan Kerja Penulis menggunakan variabel lain Studi Fenomenologi
*Ket variabel: Y=Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Pendidikan; X1= Perencanaan Anggaran; x2= Peraturan; dan x3= Koordinasi .

## METODE PENELITIAN
Metode penulisan artikel ilmiah ini adalah dengan metode kualitatif dan kajian pustaka (Library  Research).  Mengkaji  teori  dan  hubungan  atau  pengaruh  antar  variabel  dari  buku- buku  dan  jurnal  baik  secara off  line di  perpustakaan  dan  secara online yang  bersumber  dari Mendeley, Scholar Google dan media online lainnya.
Dalam  penelitian  kualitatif,  kajian  pustaka  harus  digunakan  secara  konsisten  dengan asumsi-asumsi  metodologis.  Pada  metode  kualitatif,  semua  data  yang  terkumpul  dianalisis secara  kualitatif  berdasarkan  pendapat  para  ahli  sebagai  landasan  teori.  Artinya  harus digunakan secara induktif sehingga tidak mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Populasi penelitian  adalah  wilayah  generalisasi  yang  terdiri  dari  objek  atau subjek  yang  mempunyai  kualitas  dan  karakteristik  tertentu  yang  ditetapkan  oleh  peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2007:72).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  Kajian  teori  dan  penelitian  terdahulu  yang  relevan  maka  pembahasan artikel literature review ini dalam konsentrasi Manajemen Keuangan Negara adalah:

## Pengaruh  Perencanaan  Anggaran  terhadap  Efektivitas  Penyerapan  Anggaran  Belanja Pendidikan
Perencanaan  sebagai  salah  satu  fungsi  manajemen  merupakan  suatu  proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan yang akan  dilaksanakan pada masa yang akan datang.  Perencanaan  sebagai  syarat  mutlak  sebelum  kegiatan  berlangsung.  Tanpa  adanya perencanaan  yang  matang,  maka  suatu  kegiatan  yang  dilaksanakan  mengalami  hambatan, bahkan  gagal  dalam  mencapai  tujuan  yang  diharapkan.  Berkaitan  dengan  manajemen pembiayaan  anggaran,  perencanaan  memiliki  peran  yang  sangat  penting,  karena  adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki, baik berkaitan dengan sumber daya manusia maupun sumber dana. Proses perencanaan dalam rangka penyusunan program dan pengembangan dari kegiatan evaluasi kinerja.  sebagai bagian dari sistem pendidikan dasar mengimplementasikan sistem SP4 dalam proses  perencanaan dan penganggarannya, dimana dalam  pelaksanaannya menggunakan sistem bottom up. Penetapan skala prioritas didasarkan atas analisis kebutuhan yang  dianggap  mendesak.  Berdasarkan  standar  operasional  prosedur  perencanaan  dan penganggaran  penyusunan  rencana  pembiayaan  Pendidikan  diimplementasikan  dalam kegiatan penyusunan rencana kerja.
Hasil  dari  penelitian  adanya  hubungan  yang  sangat  signifikan  antara  Perencanaan Anggaran  dengan  Efektivitas  Penyerapan  Anggaran.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Iqbal,  M.  (2018),  Nugroho,  R.,  &  Alfarisi.  (2017),  Putri, K.M.R., Yuniarta, G.A., & Prayudi, M.A., (2017), Zarinah, M.,

## Pengaruh Peraturan terhadap Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Pendidikan
Penelitian  menunjukkan  bahwa  variabel regulasi  keuangan  daerah,  memiliki  pengaruh signifikan  positif  terhadap  tingkat  penyerapan  anggaran.  Hal  ini  dapat dibuktikan  dari  tabel distribusi  frekuensi  variabel  maupun  dari  pengolahan  data menggunakan  SPSS  21. Sistem regulasi  keuangan  daerah  adalah  sebuah  sistem  yang  dibuat  untuk mengendalikan pelaksanaan  siklus  keuangan  daerah  agar  segala  tindakan  atas pengendalian  tersebut  dapat dirangkum  dalam  peraturan  tertentu  (Yunita  & Putra,  2018).  Faktor  regulasi  yang mempengaruhi penyerapan anggaran yaitu dilihat dari bagaimana pemahaman dan kepatuhan setiap pegawai daerah mengenai peraturan yang ada.
Sistem  regulasi  keuangan  daerah  adalah  sebuah  sistem  yang  dibuat  untuk mengendalikan  pelaksanaan  siklus  keuangan  daerah  agar  segala  tindakan  atas  pengendalian tersebut  dapat  dirangkum  dalam  peraturan  tertentu  (Yunita  &  Putra,  2018).  Faktor  regulasi
yang  mempengaruhi  penyerapan  anggaran  yaitu  dilihat  dari  bagaimana  pemahaman  dan kepatuhan setiap pegawai daerah mengenai peraturan yang ada. Teori keagenan mendukung terciptanya  regulasi  untuk  proses  penyerapan  anggaran.  Pemerintah  dibutuhkan  peranannya untuk  mengatur  ketentuan-  ketentuan  terhadap  kebijakan  publik.  Ketentuan  diperlukan  agar semua  pihak  baik  pemerintah  maupun  masyarakat  mendapatkan  informasi  yang  sama  dan seimbang.  Regulasi  terkait  dengan  peraturan  pemerintah  pusat  maupun  peraturan  daerah, dimana  permasalahannya  terjadi  mengenai  pergantian  regulasi,  pemahaman  dan  kepatuhan ASN,  sehingga  menyebabkan  penyerapan  anggaran  menjadi  terganggu.  Semakin  tinggi tingkat  kepatuhan  dan  pemahaman  terhadap  regulasi  akan  meningkatkan  penyerapan anggaran belanja.
Hasil penelitian Ramadhani & Setiawan (2019) menemukan hubungan yang positif dan signifikan  antara  regulasi  dengan  penyerapan  anggaran.  Sejalan  dengan  hasil  penelitian Widianingrum  (2017)  dan  Salamah  (2018)  yang  menyatakan  bahwa  faktor  regulasi berpengaruh  terhadap  penyerapan  anggaran.  H1.  Regulasi  berpengaruh  positif  terhadap penyerapan anggaran belanja.

## Pengaruh Koordinasi terhadap Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Pendidikan
Pengaruh Koordinasi terhadap Penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Pendidikan adalah Pengaruh koordinasi terhadap penyerapan APBD Hipotesis pertama (H1) menyatakan  bahwa  Kordinasi  berpengaruh  positif  terhadap  penyerapan  APBD  Dinas Pendidikan.  Hasil  pengujian  statistik  secara  parsial  menunjukkan  nilai  signifikasi  regresi variabel Koordinasi sebesar 0,000 nilai ini signifikan pada tingkat signifikansi 0,05. Hasil ini dipertegas dengan perhitungan perbandingan nilai Thitung dan Ttabel (4.322 > 1.688). Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh koordinasi dari seluruh komponen organisasi yang baik/tinggi akan  berpengaruh  terhadap  penyerapan  APBD  di  Dinas  Pendidikan  berbasis  kinerja  yang baik/tinggi,  demikian  sebaliknya  bila  tingkat  koordinasi  dari  seluruh  komponen  organisasi rendah/buruk  maka  penyerapan  APBD  akan  rendah/buruk.  Menurut  Manulang  (2001:72) koordinasi adalah usaha mengarahkan kegiatan seluruh unit-unit organisasi agar tertuju untuk memberikan  sumbangan  semaksimal  mungkin  untuk  mencapai  tujuan  organisasi  secara keseluruhan, dengan adanya koordinasi akan terdapat keselarasan aktivitas diantara unit-unit organisasi  dalam  mencapai  tujuan  organisasi,  Berdasarkan  tujuan  penelitian  dan  hasil pembahasan  dapat  disimpulkan  sebagai  berikut:  Koordinasi  berpengaruh  positif  terhadap penyerapan  APBD  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Enrekang.  Dimana  nilai signifikasi  regresi  variabel  Koordinasi  sebesar  0,000  nilai  ini  signifikan  pada  tingkat signifikansi 0,05.

## Conceptual Framework
Berdasarkan  rumusan  masalah,  kajian  teori,  penelitian  terdahulu  yang  relevan  dan pembahasan pengaruh antar variabel,  maka di  perolah rerangka  berfikir  artikel  ini seperti  di bawah ini.
Figure 1: Conceptual Framework Peraturan (regulasi) Perencanaan Anggaran
Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Pendidikan ε1 H3 Koordinasi
H2 H1
Berdasarkan  gambar  conceptual  framework  di  atas,  maka:    Perencanaan  Anggaran, Peraturan dan Koordinasi berpengaruh terhadap Efektivitas Penyerapan Anggaran Pendidikan Selain  dari  tiga  variabel  exogen  ini  yang  mempengaruhi  Efektivitas  Penyerapan Anggaran  Pendidikan,  masih  banyak  variabel  lain  yang  mempengaruhinya  diantaranya adalah:
a) Sumber  Daya  Manusia,  karena  bila  pengololaan  Anggaran  tidak  diikuti  dengan kemampuan SDM akan mempengaruhi penyerapan Anggaran
b) Pelaksanaan  Anggaran;  dalam  hal  pelaksanaan  anggaran  hendaknya  melihat  skala prioritas berdasarkan kebutuhan sehingga penyerapan bisa maksimal.
c) Pengadaan  Barang  dan  Jasa,  kurangnya  pejabat  pengadaan  barang  dan  jasa  sehingga penyerapan anggaran tidak sesuai dengan regulasi dan peruntukannya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  teori,  artikel  yang  relevan  dan  pembahasan  maka  dapat  dirumuskan hipotesis untuk riset selanjutnya:
1) Perencanaan  Anggaran  berpengaruh  terhadap  Efektivitas  Penyerapan  Anggaran  Belanja Pendidikan
2) Peraturan berpengaruh terhadap Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Pendidikan
3) Koordinasi berpengaruh terhadap Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Pendidikan

## Saran
Bersdasarkan  Kesimpulan  di  atas,  maka  saran  pada  artikel  ini  adalah  bahwa  masih banyak factor lain yang mempengaruhi Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Pendidikan, selain  dari  Perencanaan  Anggaran,  Peraturan  dan  Koordinasi  pada  semua  tipe  dan  level organisasi atau perusahaan, oleh karena itu masih di perlukan kajian yang lebih lanjut untuk mencari  faktor-faktor  lain  apa  saja  yang  dapat  memepengaruhi  Efektivitas  Penyerapan Anggaran  Belanja  Pendidikan  selain  yang  varibel  yang  di  teliti  pada  arikel  ini.  Faktor  lain tersebut  seperti  Sumber  Daya  Manusia,  Pelaksanaan  Anggaran  dan  Pengadaan  Barang  dan Jasa.

## DAFTAR RUJUKAN
Abdul  Halim  &  Syam  Kusufi.  2017. Teori  Konsep  dan  Aplikasi  Akuntansi Sektor Publik . Jakarta: Salemba Empat.
Abdul Halim. (2014). Manajemen Keuangan Sektor Publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah . Jakarta: Selemba Empat. Abdullah.  2016. Implementasi  Penilaian  Autentik  Kurikulum  2013  Pada  Pembelajaran
Pendidikan Agama Islam Di Madrasah Tsanawiyah Negeri  2  Palangka  Raya .  FITRAH  Jurnal  Kajian  Ilmu-ilmu  Keislaman Vol. 02 No. 2 Desember 2016 e-ISSN: 2460-2345, p-ISSN: 2442-6997 Web: jurnal.iain-
padangsidimpuan.ac.id/index.php/
Aulia  Afrizal,  Syukri  Abdullah,  Maulia  Saputra  dan  Hasnawati  (2018) Anggaran Pendidikan, Kepatuhan terhadap Regulasi, dan Intervensi: Sebuah Telaah Literatur
Arsana, I Putu Jati. (2016). Etika Profesi Insinyur (Membangun Sikap Profesionalisme Sarjana Teknik . Yogyakarta: Deepublish. Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. Deskripsi Analisis APBD Tahun Anggaran 2013 , Jakarta. 2013.
Dadan  Ramadhani,  Indi  Zaenur  Anisa  (2017). Pengaruh  Perencanaan  Anggaran,  Kualitas Sumber  Daya  Manusia  dan  Pelaksanaan  Anggaran  terhadap  Penyerapan  Anggaran padas Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten
Fayol, Henry. 2008. Manajemen Public Relations . Jakarta: PT. Elex Media. Handoko,  T.  Hani  dan  Reksohadiprodjo.  (2003). Manajemen  Sumber  Daya  Manusia dan Perusahaan. Edisi Kedua. BPFE: Yogyakarta. Hasibuan,  Malayu,  SP.  2009. Manajemen:  Dasar,  Pengertian  dan  Masalah .  Jakarta: Bumi Aksara.
Husniati, Sunandar, Erfina, Jamaluddin Ahmad  (2018) Pengaruh  Koordinasi  Dan  Kesatuan Komando  Terhadap  Penyerapan  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang
Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: Andi Yogyakarta. Masruri.  2014. Analisis  Efektifitas  Program  Nasional  pemberdayaan  masyarakat mandiri perkotaan. Padang: Akademia Permata. Manullang,  2008, Dasar-Dasar  Manajemen ,  Yogyakarta:  Ghalia  Indonesia  (GI) Nurkholis dan Moh. Khusaini. 2019. Penganggaran Sektor Publik . Malang: UB  Press. Ruwaida,  Darwanis,  Syukriy Abdullah  (2015) Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  Realisasi Anggaran Pendidikan di Provinsi Aceh
Rifka  Ramadhani,  Mia  Angelina  Setiawan  (2019) Pengaruh  regulasi,  politik  anggaran, perencanaan  anggaran,  SDM  dan  pengadaan  barang  dan  jasa  terhadap  penyerapan anggaran belaja pada OPD provinsi Sumatra Barat
Sasongko dan Parulian. 2015. Anggaran . Jakarta: Salemba Empat.
Sugiyono.  2006. Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D. Bandung: Alfabeta.
Silpi  Wulandari  (2020). Analisis  Faktor-Faktor  Ketida  kefektifan  Penyerapan  Anggaran  Di Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018
Yekti Setyawati (2021). Studi Fenomenologi Penyerapan Anggaran Pendidikan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
Z arinah,  M.  2016. “Pengaruh  Perencanaan  Anggaran  Dan  Kualias  Sumber  Daya Manusia  Terhadap  Tingkat  Penyerapan  Anggaran  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah Di Kabupaten Aceh Utara” . Jurnal Magister Akuntansi. Volume 5, No. 1.