## Rekomendasi Model Co-Management Perikanan Kerapu (Serranidae) Skala Kecil yang Efektif di Provinsi Sulawesi Selatan
Recommendations for Effective Co-Management Model of Small-Scale Grouper (Serranidae) Fishery in South Sulawesi Province
Alief Fachrul Raazy 1  , Rijal Idrus 1 , Eymal B. Demmalino 1
1 Program Studi Pengelolaan Lingkungan Hidup, Sekolah Pascasarjana, Universitas Hasanuddin, Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245, Sulawesi Selatan, Indonesia
 Correspondent author : alief.afr@gmail.com

## Abstrak
Tata kelola (kebijakan) yang mengatur sumber daya perikanan perlu melibatkan industri dalam rantai pasok (pasar) dan nelayan kerapu skala kecil (komunitas) dalam kerangka co-management agar pengelolaan lebih efektif sekaligus mendukung upaya perbaikan perikanan – Fisheries Improvement Project (FIP) yang didorong berbagai pihak secara global (Conservation Alliance, 2021). Penelitian ini bertujuan untuk merekomendasikan model co-management perikanan kerapu skala kecil untuk dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini mendiagnosa kesiapan ( enabling condition ) dan kemauan ( motivation ) semua pihak agar bisa diterapkan dan dilaksanakan secara konsisten ( implementation ). Hasil penelitian ini menunjukkan pendekatan dan strategi utama model co-management perikanan kerapu skala kecil di antaranya adalah (a)  Optimalisasi peran pasar yang mengedepankan keterlacakan dan perbaikan tata kelola melalui pendekatan rantai pasok, (b) Sinergitas dan sinkronisasi peran pemerintah di semua level melalui pendekatan teknokratik, (c) Penguatan nelayan dan kelembagaan lokal melalui pendekatan partisipatif, (d) Mengumpulkan dukungan dan kolaborasi multipihak melalui  pendekatan  kolaboratif.  Rekomendasi  peta  jalan co-management kerapu  skala  kecil  di  Provinsi Sulawesi  Selatan  mencakup  3  tahapan  pokok,  yaitu:  (a)  Tahap  Inisiasi:  Komitmen,  Dukungan  dan Pengorganisasian,  (b)  Tahap  Akselerasi:  Komite  Bersama  dan  Prototipe co-management ,  dan  (c)  Tahap Institusionalisasi: Scaling up dan Pengorganisasian Forum Nelayan.
Key words : co-management ; perikanan skala kecil; fisheries improvement project ; kerapu ; sulawesi selatan

## Abstract
Governance (policy) that regulates fisheries resources needs to involve industry in the supply chain (market) and small-scale grouper fishermen (community) within a co-management framework so that management is more effective while simultaneously supporting the Fisheries Improvement Project (FIP) which is driven by various parties globally (Conservation Alliance, 2021). This study aims to recommend a small-scale grouper fishery co-management model to be carried out in South Sulawesi Province. This study diagnoses the readiness (enabling condition) and willingness (motivation) of stakeholders so that they can be applied and implemented consistently (implementation). The results of this study indicate that the main approaches and strategies for the co-management  model  of  small-scale  grouper  fisheries  include  (a)  Optimizing  the  role  of  the  market  that promotes  traceability  and  improving  governance  through  a  supply  chain  approach,  (b)  Synergy  and synchronization of the role of government at all levels through an  approach technocratic, (c)  Strengthening fishermen and local institutions through a participatory approach, (d) Gathering multi-stakeholder support and collaboration  through  a  collaborative  approach.  The  recommended  roadmap  for  small-scale  grouper  co- management in South Sulawesi Province includes three main stages, namely: (a) Initiation Stage: Commitment, Support,  and  Organizing,  (b)  Acceleration  Stage:  Joint  Committee  and  Co-management  Prototype,  and  (c) Stage Institutionalization: Scaling up and Organizing Fishermen's Forums.
Keywords : co-management ; small-scale fisheries ; fisheries improvement project ; grouper ; south sulawesi
Volume 6 (2) June 2023: 86-101

## Pendahuluan
Perikanan  skala  kecil  menyediakan  mata  pencaharian  dan  ketahanan  pangan  bagi jutaan  nelayan  skala  kecil  dan  masyarakat  lokal  di  berbagai  penjuru  dunia  (Bene,  et  al., 2016). Komunitas dalam hal  ini nelayan menggantungkan penghidupannya pada aktivitas penangkapan ikan. Berdasarkan dokumen Strategi Pemanfaatan ( Harvest Strategy ) Kerapu ( Grouper ) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 713 tahun  2020,  permintaan  pasar  ekspor  cukup  tinggi  dan  mendorong  eksploitasi  semakin meningkat, diikuti oleh maraknya aktivitas penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan atau destructive fishing.
Dorongan  perilaku  tersebut  di  atas  tidak  lepas  dari  dinamika  perkembangan  usaha pasar pada komoditi tertentu yang tinggi dari pasar luar negeri maupun domestik, termasuk ikan kerapu. Tata kelola yang digerakkan oleh pemerintah, cenderung masih sentralistik dan bertumpu pada sisi kebijakan pemerintah. Kontrol terhadap  pelaksanaan kebijakan masih sangat lemah dan tidak berjalan sepenuhnya. Dorongan community-based management juga mengalami  kendala  antara  lain  adanya  konflik  antar  nelayan  yang  mendukung  upaya perikanan berkelanjutan dan yang masih bertahan pada aktivitas destructive fishing . Padahal, pengelolaan  sumber  daya  merupakan  tanggung  jawab  bersama  antara  pemerintah, masyarakat, dan para pihak lainnya (Jentoft, 1989). Pendekatan yang dapat dilakukan secara bersama-sama adalah melalui co-management .
Pendekatan co-management ini  sekaligus  mendukung  upaya  perbaikan  perikanan  – Fisheries  Improvement  Project (FIP) yang  didorong  berbagai  pihak  secara  global  untuk mengoordinasikan seluruh konsep dan pedoman melalui badan yang disebut Conservation Alliance  for  Seafood  Solutions  (CASS) .  FIP  merupakan  upaya multi-stakeholder dalam menanggulangi  tantangan  lingkungan  pada  sektor  perikanan.  Proyek  ini  menggunakan kekuatan  sektor  swasta  untuk  mendorong  perubahan  positif  menuju  perikanan  yang berkelanjutan dan berupaya membuat perubahan-perubahan ini bertahan melalui kebijakan (Conservation Alliance, Revisi Januari 2021).
Keterlibatan  nelayan  skala  kecil  akan  memberi  kesempatan  bagi  mereka  untuk menyampaikan fakta dan kondisi riil yang terjadi di lapangan, termasuk data dan informasi akan  terkonfirmasi  langsung.  Selain  itu,  pihak  inilah  yang  paling  berdampak  pada keberhasilan maupun kegagalan dari suatu konsep pengelolaan. Partisipasi penting lainnya meliputi  pemerintah,  para  manajer  sektor  perikanan,  akademisi, non-goverment organization ( NGO ),  dan  lain-lain.  Partisipasi  berarti  berkontribusi  secara  finansial  atau
dalam  bentuk  barang/jasa  ( in-kind )  kepada  pelaksanaan co-management yang  didorong dan/atau mengerjakan suatu tindakan sesuai rencana kerja. Kesepakatan untuk pengelolaan bersama tidak lahir begitu saja. Butuh diskusi yang panjang, menimbang segala potensi dan resikonya, termasuk mencari solusi atas kemungkinan masalah yang akan muncul (Raazy, Moetasim, Dessibali, Zulkarnaen, & Rafiq, 2022)
Dalam mendorong c o-management, membutuhkan kesiapan ( enabling ) dan kemauan ( motivation )  semua  pihak  agar  bisa  diterapkan  dan  dilaksanakan  secara  konsisten ( implementation ).  Penekanan  utama  diletakkan  pada  kesiapan  dan  motivasi  stakeholder tingkat  lokal  terutama  nelayan  skala  kecil  untuk  bisa  bergerak  bersama  dan  setara  dalam kerangka co-management perikanan kerapu skala kecil dengan pihak lainnya. Penelitian ini kemudian  “memetakan”  kondisi  eksisting  pengelolaan  perikanan  kerapu  skala  kecil  dan mendiagnosa kemungkinan penerapan co-management perikanan kerapu skala kecil untuk dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan.

## Metode Penelitian

## Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli – Oktober 2022 dengan lokasi penelitian di Pesisir Barat Provinsi Sulawesi Selatan. Terdiri dari tiga kabupaten/kota yang menjadi lokasi penelitian,  yakni  Kabupaten  Takalar  meliputi  Desa  Galesong  Kota  dan  Pulau  Satangnga, Kabupaten  Pangkajene  dan  Kepulauan  di  Pulau  Sarappo  Lompo,  dan  Kota  Makassar  di Pulau Langkai dan Pulau Barrang Caddi.

## Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan metode survei dengan wawancara langsung menggunakan instrumen kuesioner. Wawancara di tingkat pulau/desa dilakukan kepada nelayan/kelompok nelayan, pemerintah tingkat pulau/desa, tokoh masyarakat, dan pengepul. Pengambilan data pada  tingkat  institusi  pemerintah  seperti  Balai  Karantina  Ikan  dan  Pengendalian  Mutu (BKIPM Makassar), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi dan  Kota/Kabupaten, Unit  Pengolahan  Ikan  (UPI),  penyuluh  perikanan,  akademisi,  pengepul  tingkat kota/kabupaten, dan NGO.
Pengumpulan  data  dilakukan  untuk  menentukan  karakteristik  perikanan  kerapu  di lokasi  penelitian  dengan  mendeskripsikan  sejarah,  musim,  dan  lokasi  penangkapan  ikan, upaya  penangkapan  ikan,  jenis  hasil  tangkapan,  rantai  pasok,  dan  struktur  pengelolaan perikanan  kerapu.  Selain  itu,  untuk  menerapkan co-management perikanan  kerapu,
penelitian  ini  melakukan  identifikasi  dan  analisis  stakeholder  kunci,  analisis  pendekatan utama  dan  strategi  utama,  serta  penyusunan  peta  jalan  model co-management perikanan kerapu skala kecil.

## Analisis Data

## Karakteristik Perikanan Kerapu
Karakteristik perikanan dianalisis dengan mendeskripsikan kondisi perikanan dan tata kelolanya  pada  tingkat  nelayan.  Deskripsi  akan  berdasarkan  pada  jawaban  responden mengenai sejarah, musim, dan lokasi penangkapan ikan, upaya penangkapan ikan, jenis hasil tangkapan, rantai pasok ( supply chain ), dan struktur pengelolaan perikanan.

## Stakeholder Kunci
Analisis  stakeholders  dilakukan  dengan  menganalisa Influence (pengaruh)  dan Importance (kepentingan) para pihak dalam pengelolaan perikanan kerapu skala kecil. Pihak kunci terlebih dahulu diidentifikasi terutama bagi kelompok, organisasi, dan individu yang memiliki  kekuatan/kekuasaan  untuk  memengaruhi  pelaksanaan  dan/atau  memiliki kepentingan  signifikan  dalam  strategi  pengelolaan  (Ackermann  &  Eden,  2011).  Dimensi kekuasaan dan kepentingan menjadi sesuatu yang signifikan dalam menentukan pihak kunci prioritas  dan  alat  analisis  yang  digunakan  adalah 'Power-Interest  Grid' untuk  membantu menyeimbangkan  kebutuhan  penelitian  terutama  dalam  mendefinisikan  pemangku kepentingan yang luas sambil  tetap menghasilkan angka yang dapat dikelola (Freeman  & Reed, 1983).

## Analisis SWOT
Analisis  SWOT  dilakukan  dengan  membandingkan  antara  faktor  eksternal  peluang ( opportunities )  dan  ancaman  ( threats )  dengan  faktor  internal  kekuatan  ( strengths )  dan kelemahan ( weaknesses ) (Rangkuti, 1997). Analisis ini melahirkan pendekatan utama dan digunakan untuk memformulasikan secara detail strategi utama untuk co-management yang tepat.

## Faktor Kunci Keberhasilan
Metodologi analisa faktor kunci keberhasilan ini merupakan hasil adaptasi dari Metode Evaluasi  Kesempatan  Restorasi  (MEKAR)  yang  dikembangkan  oleh International  Union for Conservation of Nature (IUCN) bersama World Resources Institute (WRI) sejak tahun 2014 (IUCN & WRI, 2014). Faktor kunci dikategorikan dalam 3 tema utama yang menjadi penentu keberhasilan yaitu: motivation, enabling condition , dan implementation .
Faktor-faktor  kunci  untuk  setiap  kategori  di  atas  akan  diformulasikan  melalui indikator-indikator  berdasarkan  kebutuhan  untuk  memberikan  strategi  utama  dalam co- management .  Status  dari  indikator  faktor  kunci  akan  diberi  warna  sesuai  dengan  kondisi eksisting saat dilakukan penelitian. Warna merah  jika tersedia; kuning  belum sepenuhnya tersedia atau terpenuhi; dan/atau hijau belum tersedia atau terpenuhi.

## Model Co-Management Kerapu Skala Kecil
Menentukan  model co-management kerapu  skala  kecil  yang  tepat  dengan memprioritaskan pemenuhan indikator-indikator atau faktor kunci keberhasilan pengelolaan perikanan  kerapu  skala  kecil.  Secara  sistematis  memilih  cakupan  yang  menjadi  kandidat pengelolaan  perikanan  kerapu,  kemudian  mengevaluasi  apakah  faktor  kunci  keberhasilan untuk  pengelolaan  tersebut  sudah  tersedia  atau  belum.  Selanjutnya,  pemenuhan  indikator dengan mengidentifikasi strategi untuk menutup kesenjangan di antara faktor keberhasilan kunci yang saat ini belum tersedia dalam kandidat pengelolaan perikanan kerapu skala kecil. Secara sederhana, memprioritaskan status indikator dari warna merah dan kuning menjadi warna hijau.

## Hasil dan Pembahasan

## Perikanan Kerapu di Provinsi Sulawesi Selatan
Kondisi sosial ekonomi nelayan di tahun 1900-1980, sebelum masuknya modernisasi di  sektor  perikanan,  cenderung  pada  pemenuhan  kebutuhan  primer  dan  belum  terdorong untuk  mengeksplorasi  sumber  daya  alam  secara  berlebih.  Memasuki  tahun  1980,  nelayan mulai  mengenal  adanya  modernisasi  di  bidang  pelayaran  dan  penangkapan  ikan.  Ini membuat daya jelajah hingga metode penangkapan ikan, ditambah pilihan permintaan pasar terhadap  komoditi  yang  semakin  banyak.  Bersamaan  dengan  permintaan  ekspor  ikan demersal/karang dari hongkong yang sangat tinggi pada tahun 1990-an, memberikan pilihan metode  penangkapan  termasuk  aktivitas destructive  fishing yang  menggunakan  bom  dan bius.  Wilayah  penangkapan  ikan  kerapu  oleh  nelayan  umumnya  berjarak  dari  pulau  atau pesisir antara 1-200 mil. Masyarakat mengkategorikan musim ada 2 yaitu musim barat dan musim timur; di antara kedua musim ini dimaknai sebagai peralihan. Musim mempengaruhi pergeseran lokasi penangkapan untuk mengadaptasi kondisi cuaca. Sebagai contoh, nelayan Pulau  Barrang  Caddi  menangkap  di  sisi  barat  dan  utara  pulau  ketika  musim  barat  untuk berlindung  dari  ombak.  Sementara  beberapa  nelayan  Pulau  Sarappo,  melakukan penangkapan  hingga  200  mil  di  perairan  Teluk  Bone,  pada  musim  barat.  Selain  kerapu, nelayan  pada  musim-musim  tertentu  mencari  hasil  tangkapan  dari  komoditas  lain.  Tipe
nelayan  rata-rata multiple-target, karakter  individualis,  namun  beberapa  lainnya berkelompok.
Beberapa  wilayah  memiliki  penamaan  armada  penangkapan  yang  berbeda  namun secara  fungsi  kurang  lebih  sama.  Terdiri  dari jolloro besar  (umumnya  >5  GT)  digunakan untuk  mengangkut  hasil  tangkapan,  dan jolloro kecil, lepa-lepa atau  katinting  dan bala- balapan atau jalepara (umumnya  <5  GT)  digunakan  sebagai  armada  penangkapan  ikan. Mayoritas,  armada  nelayan  tidak  memiliki  surat-surat  resmi.  Biaya  operasional  dan pengadaan armada penangkapan ikan umumnya ditanggung sendiri oleh nelayan, namun ada juga yang ditanggung oleh punggawa darat ( papalele ). Nelayan di Galesong dan Satangnga juga  telah  mengakses  bantuan  modal  dari  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR).  Pembagian  hasil tangkapan  ditentukan  dari  besaran  pinjaman  dari  punggawa  darat.  Nelayan  berkelompok yang  secara  penuh  mendapatkan  modal  (kapal,  mesin  dan  alat  tangkap)  dari  punggawa, pembagiannya  adalah  20-40%  untuk  punggawa  dengan  rincian  10-20%  menjadi  milik punggawa  dan  10-20%  menjadi  simpanan  pemilik  kapal  (pemilik  kapal  biasanya  adalah punggawa darat juga). Selanjutnya, dari 60-80% kemudian dipotong untuk biaya operasional dan  sisanya  dibagi  rata  dengan  kru  penangkapan  (umumnya  2  orang).  Sementara  untuk nelayan mandiri yang memiliki pinjaman kepada punggawa, ada yang diberi 100% namun pinjaman  dibayar  tergantung  kesediaan  nelayan  dan  ada  yang  menyisihkan  5-10%  untuk punggawa ( papalele ) sebagai simpanan.
Ada  5  jenis  alat  tangkap  yang  digunakan  oleh  nelayan  kerapu  skala  kecil  di  lokasi penelitian antara  lain, speargun atau  tembak, pancing dasar, kedo-kedo, rawai, dan rawai dasar. Tangkapan nelayan kerapu tergantung ketersediaan di perairan. Meskipun demikian, beberapa  nelayan  memiliki  target  jenis  prioritas,  seperti  kwaci  merah/kerapu  merah  yang memiliki  nilai  jual  tinggi.  Ikan  kerapu  yang  teridentifikasi  berdasarkan  wawancara  dan survei  di  nelayan,  pengepul  pulau/darat,  TPI/PPI,  dan  data  dari  para  pihak  kemudian dielaborasi  dengan  panduan  identifikasi  ikan  yang  menghasilkan  beberapa  penamaan (White, et al., 2013). Umumnya ada tiga macam sistem penamaan yang sering digunakan, yaitu: nama ilmiah, nama umum, dan nama lokal (Omar, 2016). Berikut beberapa jenis ikan kerapu hasil survei dan studi literatur untuk di Sulawesi Selatan :

## Tabel 1. Daftar jenis ikan kerapu di Sulawesi Selatan/WPPNRI 713
No Nama lokal Nama Umum Nama Ilmiah Sumber Data/ Informasi 1 Kwaci merah Kerapu merah Cephalopholis sonnerati Nelayan; UPI 2 Kwaci hitam Kerapu lumpur hitam Aethaloperca rogaa Nelayan 3 Kwaci putih Kerapu minyak Epinephelus undulosus Nelayan
4 Kerapu tikus Kerapu tikus/ bebek Chromileptes altivelis Nelayan; UPI; DKP Sulsel 5 Kerapu bencong/geang Kerapu lumpur Epinephelus amblycephalus Nelayan 6 Tiger Kerapu macan Epinephelus fuscoguttatus Nelayan 7 Sunu eja Kerapu sunu Plectropomus leopardus Nelayan; UPI; KKP, DKP Sulsel 8 Sunu cambang Kerapu lodi/ sunu Plectropomus maculatus Nelayan; UPI 9 Sunu raja Kerapu sunu Plectropomus laevis Nelayan 10 Sunu gunting merah Kerapu gunting/ ekor bulan Variola albimarginata Nelayan; KKP 11 Kerapu Kerapu barong putih Epinephelus sexfasciatus Nelayan 12 Kerapu Kerapu Epinephelus coioides UPI; KKP 13 Kerapu Kerapu tutul/ lumpur Epinephelus malabaricus UPI 14 Kerapu Kerapu babunjai Epinephelus bleekeri UPI 15 Kerapu Kerapu macan/ belosoh Epinephelus corallicola UPI 16 Kerapu Kerapu lumpur Epinephelus tauvina UPI; DKP Sulsel 17 Kerapu Kerapu karet Epinephelus coeruleopunctatus UPI; 18 Kerapu macan Kerapu macan/ bandi Epinephelus areolatus KKP 19 Kerapu Kerapu karet/ musang/ balong Epinephelus merra DKP Sulsel 20 Kerapu Kerapu bandih/ karang Cephalopholis boenack DKP Sulsel
Data yang bersumber dari Nelayan berarti jenis kerapu yang pernah ditangkap oleh nelayan di lokasi penelitian dan status perdagangannya domestik atau dalam negeri. Sumber data dari UPI (Unit Pengolahan Ikan) berarti jenis kerapu yang perdagangannya luar negeri oleh  industri  skala  besar  yang  bergabung  dengan  FIP member ,  namun  tidak  semua  jenis kerapu yang diekspor tersedia di lokasi penelitian. Data yang bersumber dari KKP berarti jenis kerapu yang diatur stok dan status pemanfaatannya dalam RPP dan harvest strategy . Data yang bersumber dari DKP Sulsel berarti jenis kerapu yang merupakan rekapitulasi data Produksi Perikanan Tangkap Per Jenis Ikan menurut Kabupaten/Kota.
Berdasarkan tabel 1 tersebut di atas, KKP telah mengatur status pemanfaatan empat jenis kerapu seperti Epinephelus coioides (Kerapu lumpur), Epinephelus areolatus (kerapu macan), Variola albimarginata (Kerapu ekor bulan), dan Plectropomus leopardus (Kerapu sunu/lodi).  Status  pemanfaatan  berdasarkan  penilaian  status  stok  menggunakan  metode penilaian Spawning Potential Ratio (SPR). Menurut Badruddin M (2015), dalam dokumen Harvest Strategy , (DJPT-KKP, 2022), SPR merupakan rasio dari spawning stock biomass per  recruits (SSBR)  di  bawah  berbagai  tingkat  laju  kematian  (mortalitas)  penangkapan terhadap SSBR teoritis sebelum ada penangkapan.

## Tabel 2. Nilai SPR jenis ikan kerapu prioritas di WPPNRI 713
No Spesies Nilai SPR (%) 2016 2017 2018 2019 2020 1 Epinephelus coioides (Kerapu lumpur) NA 47 (32-61) 58 (51-65) 39 (34-44) 27 (25-29) 2 Epinephelus areolatus (kerapu macan) 19 (18-20) 18 (17-18) 11 (10-11) 12 (12-12) 17 (16-17) 3 Variola albimarginata (Kerapu ekor bulan) 20 (17-22) 35 (30-40) 29 (24-33) 30 (24-37) 44 (39-49) 4 Plectropomus leopardus (Kerapu sunu /lodi) 10 (8-11) 14 (12-16) 9 (8-10) 11 (10-11) 11 (8-13) Sumber : Data diolah oleh BRPL (2021) dalam dokumen Harvest Strategy , (DJPT-KKP, 2022) dan update melalui Pembahasan Dokumen Strategi Pemanfaatan Kakap dan Kerapu di Kota Makassar (2022)
Keterangan:
SPR < 20% : Over-exploited 20% ≤ SPR ≤ 30% : Fully-Moderately exploited SPR > 30% : Under-exploited NA : Not Available (data tidak tersedia)
Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2020, status stok ikan kerapu macan  ( E.  areolatus )  dan  kerapu  sunu  ( P.  leopardus )  memiliki  nilai  SPR  di  bawah  titik acuan batas (SPR 20%), sementara ikan kerapu lumpur ( E. coioides ) dan kerapu ekor bulan ( V. albimarginata ) berada di atas titik acuan batas. Hal ini menjadi pertimbangan, terutama pada jenis kerapu sunu ( P. leopardus ) yang menjadi salah satu tangkapan utama nelayan dari lokasi  penelitian  dan  merupakan  jenis  kerapu  dengan  permintaan  ekspor  dari  UPI,  serta menjadi salah satu hasil produksi kerapu berdasarkan data DKP Provinsi Sulsel.
Berikut  gambaran  rantai  pasok  ikan  kerapu  yang  sangat  kompleks  dari  nelayan  di wilayah penelitian sampai ke industri maupun ekspor :
Gambar 1. Alur rantai pasok komoditas kerapu
Struktur pengelolaan perikanan kerapu di lokasi penelitian memiliki karakteristik yang berbeda,  ada  yang  menggunakan  sistem  punggawa-sawi  dan  ada  juga  yang  tidak menggunakan  sistem  punggawa  sawi.  Punggawa-sawi  merupakan  komunitas  dalam masyarakat maritim yang terbangun dalam sebuah kelompok sosial. Mereka memiliki cara tersendiri  dalam  mendistribusikan  hasil-hasil  usaha  kepada  anggota  kelompoknya  yang dikenal dengan sistem bagi hasil, yaitu sebuah cara yang diberlakukan pemilik modal atau punggawa  terhadap  sawi  atau  pekerjanya  yang  merupakan  nelayan  (Demmallino,  Ali, Gassing, & Lampe, 2019). Secara umum, karakteristik nelayan di Provinsi Sulawesi Selatan cenderung  mampu  beradaptasi  pada  perubahan.  Terutama  perubahan  pada  aspek  yang memengaruhi  penghidupannya  secara  ekonomi  dan  sosial.  Hal  ini  berpotensi  menjadi pondasi untuk menyiapkan ( enabling condition ) keterlibatan nelayan dalam mendukung co- management perikanan kerapu skala kecil.

## Stakeholder Kunci
Analisis  hubungan  antara  pengaruh  dan  kepentingan  dari  pemangku  kepentingan ( stakeholders ), menghasilkan beberapa stakeholder kunci dalam co-management perikanan kerapu skala kecil di Sulawesi Selatan sebagaimana tabel berikut:
Tabel 3. Pihak kunci untuk co-management kerapu di Sulawesi Selatan
Stakeholders Interests Potensial sinergi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kabupaten Pencapaian Rencana Strategis, Kebijakan dan Program Dinas Kolaborasi dalam mendorong kebijakan dan Program untuk pengelolaan perikanan kerapu skala kecil Unit Pengolahan Ikan (UPI) FIP member 's Akses pasar ke luar negeri dan jaminan harga serta insentif dari pasar hijau Produksi perikanan yang ramah lingkungan dan ketelusuran yang jelas Kelompok Nelayan Produksi perikanan yang ramah lingkungan dan ketelusuran yang jelas Peningkatan kapasitas, akses bantuan peralatan tangkap dan administrasi perizinan kapal Pengumpul Pulau/Lokal dan Darat Permodalan usaha yang lebih besar; jaminan pasar yang lebih baik; motivasi karena terhubung dengan pasar utama mereka Potensi kolaborasi memperkuat nelayan dan integrasi prinsip perikanan bertanggung jawab; resistensi karena menganggap akan mengganggu usahanya Champion lokal Ruang untuk terlibat Menjadi tokoh kunci di tingkat tapak untuk mendorong penguatan perikanan kerapu Bank dan BLU LPMUKP Akses ke calon nasabah Akses permodalan nelayan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Paotere dan Beba Keterlacakan data perikanan kerapu Kolaborasi terkait keterlacakan hasil perikanan kerapu dan pemasaran produksi perikanan kerapu Akademisi/ Universitas Riset, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan publikasi ilmiah riset untuk pengembangan teknologi untuk mendukung perikanan kerapu skala kecil, Penelitian, pengabdian;

## Analisis SWOT
Rumusan  singkat  dan  kesimpulan  analisis  SWOT  sederhana  ini  menghasilkan pendekatan utama di bawah ini:

## Tabel 4. Hasil analisis SWOT
Internal (IFAS) Eksternal (EFAS) Kekuatan (Strengths) Kelemahan (Weaknesses) Peluang (Opportunities) Optimalisasi  peran  pasar  dan  rantai  pasok (strategi SO) Sinergitas dan sinkronisasi peran pemerintah di semua level (strategi WO) Ancaman (Threats) Penguatan nelayan dan kelembagaan lokal (strategi ST) Mengumpulkan  dukungan  dan  kolaborasi multipihak (Strategi WT)

## Faktor Kunci Keberhasilan Co-Management Kerapu di Sulawesi Selatan
Aspek motivasi yang menjadi pertimbangan adalah para pihak lokal terutama nelayan skala kecil dan stakeholder lainnya dalam memperbaiki tata kelola perikanan kerapu skala kecil. Hal ini menjadi pondasi utama keberhasilan co-management bersama komunitas.
Tabel 5. Hasil analisis faktor kunci pada aspek motivasi
Kriteria pendukung Faktor-faktor kunci Status Motivasi para pihak untuk mendapatkan manfaat dari co- management Harapan  nelayan  agar  perbaikan  pengelolaan  kerapu  mendukung peningkatan penghidupan nelayan melalui co-management
Harapan  industri  untuk  peningkatan  keterlacakan  dan  pengakuan  pasar global terhadap komoditas kerapu
Harapan  pemerintah  agar co-management dapat  berkontribusi  pada penguatan  pendataan  armada  dan  perizinan  usaha  di  level  tapak  untuk peningkatan PAD dan penanganan IUU Fishing Komitmen stakeholders Para  pihak  baik  NGO,  akademisi,  pemerintah,  swasta  dan  masyarakat berkomitmen kuat untuk memperbaiki tata kelola perikanan kerapu Komitmen para pihak untuk berkolaborasi Regulasi dan aturan main yang jelas Adanya  legalisasi,  ruang  dan  akses  bagi  para  pihak  untuk  mendorong pengelolaan perikanan kerapu skala kecil Ada peraturan perundangan yang mewajibkan pengelolaan perikanan kerapu skala  kecil  (UU  Perikanan,  UU  Perlindungan  Nelayan,  Perda  Sulawesi
Selatan  tentang  Perlindungan  Nelayan  No.  1  tahun  2020,  RPP  Kakap- Kerapu, dan HS Kakap-Kerapu)
Aspek  kondisi  yang  mendukung  merupakan  aspek  yang  memungkinkan pengembangan co-management di  tingkat  tapak.  Keberadaan  faktor-faktor  pendukung  ini penting agar pengelolaan dapat diterima dan dijalankan oleh para pihak.
Tabel 6. Hasil analisis faktor kunci pada aspek kondisi yang mendukung
Kriteria pendukung Faktor-faktor kunci Status Kondisi Ekologis Hasil tangkapan kerapu tersedia di lokasi penangkapan ikan nelayan Tingkat ancaman terhadap ekosistem Kondisi Pasar Permintaan  pasar  terhadap  ikan  kerapu  yang  ramah  lingkungan  dan  sesuai dengan permintaan konsumen global Pelaku  pasar  peduli  dan  mendorong  ketelusuran  (traceability)  kerapu  dari hasil-hasil penangkapan yang bijak Jaminan harga dan insentif pelaku pasar terhadap hasil tangkapan kerapu dari pengelolaan yang baik Kondisi regulasi dan akses terhadap SDI Status  lokasi  penangkapan  jelas  dan  terjamin  dalam  kegiatan  pengelolaan perikanan kerapu skala kecil berdasarkan RZWP3K Terdapat  larangan  atau  aturan  yang  jelas  tentang  penangkapan  ikan  tidak ramah lingkungan Kondisi Sosial Kesiapan  nelayan  untuk  mengorganisir  diri  jika  mendapatkan  manfaat ekonomi dan sosial Institusi  lokal  dan  keterikatan  sosial  (baca:  patron  client)  di  masyarakat terbuka untuk pendekatan baru melalui co-management Kondisi Instansi/ kelembagaan
Adanya  kelembagaan  dan  rencana co-management perikanan kerapu  skala kecil
Mekanisme  komunikasi  dan  koordinasi  para  pihak  dan  kelembagaan  yang efektif
Kriteria  aspek  pelaksanaan  adalah  aspek-aspek  yang  memudahkan  jalannya co- management sehingga  lebih manageable .  Kriteria  yang  akan  digunakan  antara  lain kepemimpinan, kewenangan lintas sektor, pengetahuan dan kapasitas para pihak, keuangan dan insentif dan umpan balik.

## Tabel 7. Hasil analisis faktor kunci pada aspek pelaksanaan
Kriteria pendukung Faktor-faktor kunci Status Kepemimpinan Terdapat “ champion ” pendukung pengelolaan perikanan kerapu skala kecil di tingkat tapak baik di level nelayan, pengepul maupun pemimpin lokal
Ada  komitmen  politik  lokal  baik  di  level  pemerintah  provinsi  maupun kabupaten yang mendukung pengelolaan perikanan kerapu skala kecil secara berkelanjutan Koordinasi lintas sektor Koordinasi lintas sektor berjalan dan memudahkan para pihak menjalankan program dan kewenangannya Pengetahuan dan kapasitas para pihak Kapasitas nelayan untuk berpartisipasi aktif dan berkontribusi setara dalam co-management
Adanya  organisasi  nelayan  yang  mampu  menjalankan co-management perikanan di tingkat tapak Penyuluh dan pendamping nelayan menjalankan perannya dengan baik Keuangan dan insentif Akses  masyarakat  dan  organisasi  nelayan  terhadap  pendanaan  dan pembiayaan usaha perikanan Tersedianya  dukungan  pendanaan  dari  pihak  luar  untuk  mendorong co- management Umpan balik Mekanisme  pengawasan  kinerja,  monitoring  dan  evaluasi  yang  efektif tersedia

## Model Co-Management Kerapu Skala Kecil
Pendekatan dan strategi intervensi co-management kerapu di Pesisir Barat Provinsi Sulawesi  Selatan  disusun  berdasarkan  beberapa  pertimbangan  utama,  yakni:  (a)  Telaah kondisi pengelolaan kerapu berdasarkan analisis SWOT yang melahirkan pendekatan utama intervensi co-management , dan (b) Status aspek motivasi, kondisi pendukung dan penunjang implementasi co-management berdasarkan  analisis  faktor  kunci  yang  melahirkan  strategi utama intervensi co-management .
Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pendekatan utama dan strategi utama untuk intervensi co-management perikanan kerapu disusun dengan melihat hasil analisis SWOT dan  melalui  status  diagnosa  faktor  kunci  keberhasilan  pengelolaan.  Strategi  yang  disusun mengupayakan perubahan status merah dan kuning menuju hijau. Strategi utama diharapkan menjawab  peningkatan  status  ini.  Berikut  pendekatan  utama  dan  strategi  utama  yang menjadi perhatian penting dalam penelitian ini.
Tabel 8. Pendekatan dan strategi utama untuk co-management kerapu skala kecil
Pendekatan Utama Strategi Utama Optimalisasi  peran  pasar dan  rantai  pasok  melalui pendekatan rantai pasok Mendorong komitmen industri anggota FIP untuk optimalisasi keterlacakan, penerapan prinsip perikanan berkelanjutan dan pengakuan pasar global Pengembangan  skema  insentif  dan/atau  harga  premium  untuk  produk perikanan ramah lingkungan
Membuka peluang pasar premium produk perikanan berkelanjutan Pengumpulan data keterlacakan stok dan status perikanan kerapu Program nelayan binaan industri FIP member Mendorong  peran  industri  dalam  implementasi harvest strategy dan harvest control rules Sertifikasi MSC ( Marine Stewardship Council ) Sinergitas dan sinkronisasi peran pemerintah di semua level  melalui pendekatan teknokratik Sinergi  untuk  optimalisasi  pendataan  armada  tangkap  dan  proses  perizinan termasuk kartu nelayan/KUSUKA dan program database nelayan lainnya Penyusunan  regulasi  atau  payung  kebijakan  yang  sesuai  untuk  sinkronisasi peran pemerintah
Mekanisme koordinasi lintas sektor untuk sinkronisasi program dan kebijakan pengelolaan kerapu
Peningkatan kapasitas penyuluh dan pendamping masyarakat Penguatan Monitoring Controlling dan Surveillance (MCS) untuk penanganan IUU Fishing dan kontribusi sektor perikanan kerapu terhadap PAD. Scaling up atau replikasi prototipe co-management ke lokasi lain Penguatan  nelayan  dan kelembagaan lokal melalui pendekatan partisipatif Riset aksi partisipatif nelayan terkait rantai pasok dan harga produk perikanan ramah lingkungan Pendataan dan monitoring perikanan menggunakan log book perikanan untuk memulai inisiatif keterlacakan tingkat lokal Mediasi diskusi komunitas reguler dan dialog terbatas dengan para pihak Pengorganisasi kelompok nelayan untuk co-management Peningkatan peran “champion” pengelolaan perikanan kerapu skala kecil di level nelayan, pengepul maupun pemimpin lokal Peningkatan kapasitas nelayan melalui pelatihan Kunjungan belajar dan berbagi praktek cerdas perikanan berkelanjutan Fasilitasi pergantian alat tangkap ramah lingkungan Introduksi  teknologi  yang  mendukung  keterlacakan  seperti  VTS  ( Vessel Tracking System ) Penguatan institusi dan kebijakan lokal (Peraturan Desa, dll) Pengorganisasian forum dan jejaring nelayan kerapu Fasilitasi berjalannya Sustainable Small-Scale Fisheries (SSSF) yang efektif di tingkat tapak Mengumpulkan  dukungan dan  kolaborasi  multipihak melalui pendekatan kolaboratif Pembentukan komite bersama co-management kerapu Sulawesi Selatan
Penyusunan Rencana Aksi co-management kerapu Penyusunan  mekanisme  refleksi,  monitoring  dan  evaluasi  program co- management yang mengakomodir peran multi pihak Implementasi prototipe atau pilot project co-management kerapu skala kecil Inisiasi  kerjasama  dengan  lembaga  pendanaan  baik  perbankan  maupun permodalan lainnya
Fasilitasi  akses  nelayan  dan  organisasi  nelayan  terhadap  pendanaan  dan pembiayaan usaha perikanan (misalnya MoU dengan perbankan, dll) Mediasi  dukungan  pendanaan  dari  pihak  luar  untuk  mendorong co- management
Rekomendasi  peta  jalan co-management kerapu  skala  kecil  di  Provinsi  Sulawesi Selatan mencakup 3 tahapan pokok yaitu:

## Tahap Inisiasi: Komitmen, Dukungan dan Pengorganisasian
Tahapan  ini  difokuskan  pada  upaya  mempersiapkan  pihak  kunci  untuk  pengelolaan bersama. Pihak kunci utama adalah  FIP member dalam hal ini UPI di Makassar; Nelayan dan kelompok nelayan skala kecil; serta pemerintah provinsi dan kabupaten. Tahap inisiasi awal didorong untuk pencapaian solusi simptomatik. Solusi ini bersifat merespon kebutuhan dan  kepentingan  masing-masing  pihak,  memberi  penyelesaian  secara  cepat,  menarik  dan mengumpulkan dukungan pihak kunci untuk ikut menggerakkan inisiatif co-management . Selain solusi simptomatik, secara jangka panjang solusi fundamental co-management juga didorong kuat. Tentunya melalui sejumlah tahapan. Solusi fundamental juga dicirikan oleh visi  jangka panjang masing-masing pihak kunci dalam perikanan kerapu skala kecil. Langkah-langkah pencapaian visi ini dijalankan sepanjang pentahapan inisiatif ini.

## Tahap Akselerasi: Komite Bersama dan Prototipe co-management
Tahapan  akselerasi  difokuskan  pada  upaya  membangun  komitmen  bersama pengelolaan  kerapu  berkelanjutan.  Para  pihak  kunci  yang  diidentifikasi  pada  analisa stakeholder difasilitasi untuk bertemu dan membangun inisiatif bersama. Wadah koordinasi dan  sinergi  dibangun  bersama  para  pihak  untuk  menggerakkan  inisiatif  bersama.  Komite bersama  menjadi  wadah  mendiskusikan  pendekatan,  strategi  dan  langkah-langkah operasional co-management . Anggota komite bersama menyusun rencana aksi pengelolaan yang tentunya mengedepankan kesetaraan peran dan partisipasi semua pihak.
Di  sisi  lain,  penguatan  nelayan  didorong  kuat.  Setidaknya  untuk  memastikan kesenjangan  kapasitas  antara  nelayan  dan  para  pihak  lainnya  dipangkas.  Tentunya  agar nelayan dan organisasi nelayan bisa berperan setara dalam ruang kolaborasi. Praktek-praktek pengelolaan  berkelanjutan  di  tingkat  tapak  mulai  dijalankan.  Tujuannya  untuk  penguatan kapasitas  dan  kepercayaan  nelayan  atas  inisiatif  lokalnya.  Para  pihak  ikut  berperan  dan bekerja bersama dalam prototipe co-management tingkat tapak ini.

## Tahap Institusionalisasi: Scaling up dan Pengorganisasian Forum Nelayan
Pembelajaran  prototipe  dianalisa  dan  dijadikan  dasar  utama scaling  up pendekatan. Tahapan  ini  juga  mulai  membangun  pelembagaan  inisiatif  di  tingkat  lokal.  Baik  itu penguatan  di  level  pemerintah,  organisasi  nelayan  maupun  forum  nelayan  yang  bisa menyebarluaskan inisiatif.
Gambar 2. Peta jalan model co-management perikanan kerapu skala kecil

## Simpulan
Berdasarkan  analisis  SWOT  dan  diagnosa  faktor  kunci  keberhasilan,  pendekatan utama dan strategi utama model co-management perikanan kerapu skala kecil di antaranya adalah:  (a)  Pendekatan  rantai  pasok:  optimalisasi  peran  pasar  yang  mengedepankan keterlacakan  dan  perbaikan  tata  kelola,  (b)  Pendekatan  teknokratik:  sinergitas  dan sinkronisasi peran pemerintah di semua level, (c) Pendekatan partisipatif: penguatan nelayan dan  kelembagaan  lokal,  (d)  Pendekatan  kolaboratif:  mengumpulkan  dukungan  dan kolaborasi  multipihak.  Rekomendasi  peta  jalan co-management kerapu  skala  kecil  di Provinsi Sulawesi Selatan mencakup 3 tahapan pokok yaitu: (a) Tahap Inisiasi: Komitmen, Dukungan dan Pengorganisasian, (b) Tahap Akselerasi: Komite Bersama dan Prototipe co- management ,  dan  (c)  Tahap  Institusionalisasi: Scaling  up dan  Pengorganisasian  Forum Nelayan.

## Persantunan
Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh stakeholder yang  berpartisipasi  menjadi  sumber  informasi  dan  data  terkait  penelitian  ini.  Terutama kepada nelayan dari Galesong, Pulau Satangnga, Pulau Barrang Caddi, Pulau Langkai, dan Pulau Sarappo Lompo. Selanjutnya penulis juga memberikan apresiasi kepada para reviewer yang telah memberi masukan sebelum tulisan ini diterbitkan.

## Daftar Pustaka
Ackermann,  F.,  &  Eden,  C.  (2011).  Strategic  Management  of  Stakeholders:  Theory  and Practice. Long Range Planning, 44 (3), 179-196.
Bene, C., Christophe , R., Norbury, H., Allison, E. H., Beveridge, M., Bush, S., . . . Williams , M. (2016). Contribution of Fisheries and Aquaculture to Food Security and Poverty Reduction Assessing the Current Evidence. Elsevier , 177–196.
Conservation  Alliance,  T.  C.  (Revisi  Januari  2021). Pedoman  untuk  Mendukung  Proyek Peningkatan Perikanan (Fisheries Improvement Project). San Francisco, CA, United States: The Conservation Alliance for Seafood Solutions.
Demmallino,  B.  E.,  Ali,  M.  S.,  Gassing,  A.  Q.,  &  Lampe,  M.  (2019). Siratal  Mustaqim (Kajian  dan  Gagasan  Transformasi  Peradaban  Kemaritiman  di  Negeri  Bugis  - Makassar Sulawesi Selatan). Makassar: Penerbit Inzani.
DJPT-KKP. (2022). Strategi Pemanfaatan (Harvest Strategy) Kerapu (Grouper) di Wilayah Pengelolaan  Perikanan  Negara  Republik  Indonesia  (WPPNRI)  713. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Freeman, R. E., & Reed, D. L. (1983). Stockholders and Stakeholders: A New Perspective on Corporate Governance. California Management Review, XXV (3), 88-106.
IUCN, & WRI. (2014). Pedoman Metode Evaluasi Kesempatan Restorasi (Pedoman (Edisi Uji Coba) ed.). Gland, Swiss: IUCN.
Jentoft,  S.  (1989). Fisheries  Co-management:  Delegating  Government  Responsibility  to Fishermen's Organizations. Tromso, Norway: Butterworth & Co.
Omar, S. B. (2016). Dunia Ikan. Bulaksumur, Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Raazy, A. F., Moetasim, A. I., Dessibali, N., Zulkarnaen, A., & Rafiq, M. F. (2022). Siasat dari Pulau: Konservasi melalui Tata Kelola Gurita di Pulau Langkai dan Lanjukang. Makassar: Yayasan Konservasi Laut (YKL) Indonesia.
Rangkuti, F. (1997). Teknik membedah kasus bisnis analisis SWOT. Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama.
White, W. T., Last, P. R., Dharmadi, Faizah, R., Chodrijah, U., Prisantoso, B. I., . . . Blaber, S. J. (2013). Jenis-Jenis Ikan di Indonesia. Canberra, Australia: ACIAR Monograph
No. 155. Australian Centre for International Agricultural Research.