Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 2/2015 |

## PERNIKAHAN VIA TELEPON

## Oleh Muhammad Sabir

## Abstrak
Hukum  perkawinan  mempunyai  kedudukan  amat penting  dalam  Islam  sebab  hukum  perkawinan  mengatur tata-cara  kehidupan  keluarga  yang  merupakan  inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai  makhluk  yang  berkehormatan  melebihi  makhluk- makhluk lainnya. Hukum  perkawinan  merupakan  bagian dari ajaran agama Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-qur’an dan  Sunah  Rasul. Seiring  perkembangan  zaman,  berbagai isu  kontemporer  tentang  pernikahan  mulai bermunculan.
Salah  satu  faktor  penyebabnya  adalah  adanya  perubahan tradisi  atau  budaya  serta  pesatnya  perkembangan  fasilitas teknologi  modern  seperti  alat  komunikasi.  Pada kenyataannya,  beberapa  masalah  aktual  tersebut  belum pernah ditemukan dalam kitab-kitab fikih klasik, sehingga dibutuhkan  ijtihad  untuk  menemukan  solusi  hukumnya. Hukum pernikahan via telepon merupakan persoalan yang baru sebab dalam kitab-kitab fiqih klasik tidak ditemukan mengenai persoalan tersebut. Namun dalam kenytaanya di zaman  moderen  ini  tehknologi  makin  canggih  dan pernikahan  hal  semacam  itu  pun  terjadi.  Maka  terjadilah ikhtilaf  dikalangan  ulama  kontomporer.  Ada  yang mengatakan bahwa pernikahan tersebut tidak sah dan ada yang  membolehkan.  Pandangan  yang  menganggap pernikahan  tersebut  tidak  sah  karena  ia  merujuk pandangan  imam  Syafii  dengan  alasan  bahwa  yang melakukan  aqad  harus  dalam  satu  majelis.  Dan  yang membolehkan  praktek  pernikahan  tersebut  ia  mengikuti pandangan imam Hanafiyah.
Kata kunci: Pernikahan, telepon, islam.
I PENDAHULUAN slam adalah agama fitrah, agama yang memberi pedoman hidup kepada manusia sesuai dengan tuntutan fitrah hidupnya yang multidimensional, manusia  yang  bernaluri  secara  sexsual  dan  berketurunan,  diberi I
pedoman  hidup  untuk  berkeluarga  secara  beradap dan  berkehormatan dengan melaksanakan pernikahan. Pernikahan merupakan salah satu sunnah Rasulullah  SAW  dan  merupakan  persyaratan  dalam  membentuk  keluarga yang Islami.
Pernikahan dalam konsep Islam adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang  laki-laki dengan  seorang  perempuan  dan  dengan  persetujuan keduanya  serta  dilandasi  dengan  cinta  dan  kasih  sayang  bersepakat  untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam ikatan rumah tangga. Oleh karena itu, pada tempatnyalah apabila Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat  teliti  dan  terperinci,  untuk  membawa  umat  manusia  hidup berkehormatan,  sesuai  kedudukannya  yang  amat  mulia  di  tengah-tengah makhluk Allah yang lain.
Hubungan  manusia  laki-laki  dan  perempuan  ditentukan  agar didasarkan  atas  rasa  pengabdian  kepada  Allah  sebagai  Al  Khaliq  dan kebaktian  kepada  kemanusiaan  guna  melangsungkan  kehidupan  jenisnya. Perkawinan dilaksanakan atas dasar kerelaan pihak-pihak bersangkutan, yang dicerminkan dalam adanya ketentuan peminangan sebelum kawin dan ijab- kabul  dalam  akad  nikah  yang  dipersaksikan  pula  di  hadapan  masyarakat dalam suatu perhelatan ( walimah ). Hukum  perkawinan  mempunyai  kedudukan  amat  penting  dalam Islam sebab hukum perkawinan mengatur tata-cara kehidupan keluarga yang merupakan  inti  kehidupan  masyarakat  sejalan  dengan  kedudukan  manusia sebagai  makhluk  yang  berkehormatan  melebihi  makhluk-makhluk  lainnya. Hukum perkawinan merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al- qur’an dan Sunah Rasul.
Urusan  perkawinan  di  Indonesia  dipayungi  oleh  Undang-Undang Perkawinan  No.  1  tahun  1974  serta  diatur  ketentuannya  dalam  Kompilasi Hukum  Islam.  Saripati  aturan-aturan  Islam  mengenai  perkawinan, perceraian,  perwakafan  dan  pewarisan  ini  bersumber dari  literatur-literatur fikih  Islam  klasik  dari  berbagai  madzhab  yang  dirangkum  dan  disesuaikan dengan  kebutuhan  masyarakat  Indonesia.  Kedua  dasar  hukum  mengenai perkawinan dan urusan keluarga tersebut diharapkan dapat menjadi pijakan hukum bagi rakyat Indonesia yang akan melaksanakan perkawinan. Namun dalam praktek pelaksanaan perkawinan yang berlaku di masyarakat, banyak muncul hal-hal baru yang bersifat ijtihad , dikarenakan tidak ada aturan yang tertuang secara khusus untuk mengatur hal-hal tersebut. Seiring  perkembangan  zaman,  berbagai  isu  kontemporer  tentang pernikahan  mulai  bermunculan.  Salah  satu  faktor  penyebabnya  adalah adanya perubahan tradisi atau budaya serta pesatnya perkembangan fasilitas teknologi  modern seperti  alat  komunikasi. Pada  kenyataannya,  beberapa masalah  aktual  tersebut  belum  pernah  ditemukan  dalam  kitab-kitab  fikih
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 2/2015 |
klasik, sehingga dibutuhkan ijtihad untuk menemukan solusi hukumnya. Salah satu kasus pernikahan yang  sempat diwarnai oleh kontorversi adalah pernikahan keluarga Prof. Dr. Baharuddin Harahap yang menikahkan putrinya lewat telepon. Saat itu, wali perempuan berada di Jakarta sedangkan mempelai  laki-laki  berada  di  Amerika  Serikat.  Jika  di  tanah  air  pernikahan semacam itu masih jarang, namun di beberapa negara maju seperti Inggris, proses pernikahan sudah banyak mengandalkan media internet. 1
Islam  sebagai  agama  yang  memiliki  kaidah  fleksibilitas  hukum diharapkan mampu menjawab isu-isu kontemporer termasuk dalam masalah pernikahan. Selain solusi syariat, peran perangkat hukum nasional pun tidak bisa  dinafikan  begitu  saja  karena  pernikahan  bukan hanya disahkan oleh agama, tetapi juga negara. Oleh karena itu, makalah ini berupaya melakukan komparasi hukum dari dua perspektif tersebut.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  maka  dapat  ditarik  rumusan masalah  sebagai  berikut: Bagaimana  hukum  pernikahan via  telepon perspektif ulama  fikih? Bagaimana status  pernikahan  via  telepon menuruthukum nasional? Bagaimanakah hikma pernikahan via telepone?

## II PEMBAHASAN

## A. Pernikahan via Telepon Perspektif Ulama
Telepon  merupakan  salah  satu  alat  komunikasi  jarak  jauh selain telegraf  dan  internet.    Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  telepon adalah  pesawat  dengan  listrik  dan  kawat  untuk  bercakap-cakap  antara  dua orang  yang  berjauhan  tempatnya,  jenisnya  bermacam-macam  antara  lain telepon genggam, telepon koin, telepon seluler, dan radio. 2 Berbeda dengan internet, komunikasi melalui telepon cenderung lebih mahal terutama pada percakapan lintas negara.
Jika  proses  pernikahan  pada  umumnya  dilakukan  secara face  to  face dalam  satu  tempat,  namun  dalam  pernikahan  via  telepon,  akad  dilakukan tidak  di  satu  tempat.  Bentuknya  pun  bisa  beragam,  ada  yang  antara  wali dengan  kedua  mempelai  terpisah,  ada  pula  yang  antara  mempelai  laki-laki dengan  mempelai  perempuannya  saling  berjauhan.  Secara  keseluruhan, dalam  masalah  tersebut,  salah  satu  atau  beberapa  unsur  pelaku  akad  tidak saling bertemu dalam satu tempat.
Seiring  perkembangan  teknologi,  percakapan  lewat  telepon  pun semakin  canggih.  Jika  dahulu  orang-orang  dapat  bercakap  dengan hanya
1 Luthfi Assyaukanie, Politik, HAM, dan Isu-Isu  Teknologi dalam Fikih Kontemporer (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), h. 145.
2 Tim  Penyusun  Pusat  Bahasa  Departemen  Pendidikan  Nasionanl, Kamus  Besar  Bahasa Indonesia (Bandung: Pusat Bahasa, 2008), h. 1659.
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 2/2015 |
saling memperdengarkan  suara,  namun  pada  masa  kini  telepon  sudah dilengkapi  dengan  fasilitas  video  dan  layar  sehingga  penggunanya  dapat saling  melihat  wajah  dan  gambar.  Di  Indonesia,  pernikahan  dengan menggunakan fasilitas video tersebut pertama  kali terjadi pada tahun  2006 silam. 3 Pada perkembangannya, pernikahan yang dilakukan melalui fasilitas telepon  bukan  hanya  disebabkan  oleh  kondisi  darurat,  tetapi  juga  karena sudah  dianggap  lebih  praktis  dan  efektif  dibanding  jika  harus mempertemukan semua unsur pernikahan dalam satu tempat.
Jadi Pernikahan via telepon dalam konteks bahasa yaitu, pernikahan yang akad nikahnya dilakukan melalui jalan telekomunikasi lewat suara atau yang disebut sebagai via telepon. Secara istilah umumnya bahwa pernikahan via telepon merupakan pernikahan  yang dilakukan oleh sebagian orang yang memungkinkan  untuk  melaksanakan  pernikahan,  dan  yang  berada  dalam keadaan jarak jauh, dimana sebagian dari syarat dan rukun dalam pernikahan yang  tidak  biasa  dilaksanakan  sesuai  hukum  yang ada. Dan  sehingga mengharuskan  untuk  terjadinya  proses  pernikahan  atau  poses  ijab  qabul dengan melalui jalan telekmunikasi suara.
Dalam  kitab-kitab  fikih  klasik,  masalah  pernikahan  pada  umumnya mencakup  masalah-masalah  sebelum  menikah  ( muqaddimat  al-nikah )  hingga urusan berumah tangga. Di sini terlihat atensi ulama fikih terhadap masalah tersebut meskipun hal-hal dalam pernikahan tidak terlepas dari perdebatan atau ikhtilaf . Pernikahan  dianggap  sah  secara  syariat  jika  syarat  dan  rukun- rukunnya  terpenuhi.  Menurut  Jumhur,  rukun  nikah  ada  empat  yaitu  ijab kabul atau sigat, ada calon istri, calon suami, dan wali, sedangkan Hanafiyah berpendapat bahwa rukun nikah hanya mencakup ijab dan kabul. 4
Meski pernikahan via telepon tidak dibahas oleh ulama-ulama  fikih klasik, namun ada beberapa hal yang dapat diindentifikasi melalui perspektif fikih yaitu masalah syarat ijab kabul dan kehadiran saksi.
1. Syarat Ijab dan Kabul
Adapun syarat ijab dan kabul sebagai berikut: a. Kedua belah pihak sudah mumayyiz.
b. Bersatunya majelis ijab dan kabul.
c. Makna ijab dan kabul tidak saling bertentangan.
d. Lafaz yang  digunakan  dalam ijab  dan  kabul  adalah  lafaz  yang memenuhi  syarat  di  antaranya  harus  menggunakan  lafaz madi ,  lafaz
3 Akad pernikahan tersebut dilakukan oleh Syarif Abdurrahman dengan Dewi Tarumawati 4 Wahbah al-Zuhaili, Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Juz 9(Cet. IV; Suriah: Dar al-Fikr, 2002), h. 6521.
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 2/2015 |
menunjukkan  kata  nikah  seperti al-tazwij atau al-nikah , 5 dan  bahasa yang digunakan dapat dipahami oleh kedua belah pihak.
e. Sigat tersebut dapat didengar oleh kedua belah pihak dengan jelas. 6 Pada kasus pernikahan melalui telepon, syarat yang dipermasalahkan adalah bersatunya majelis ijab dan kabul. Penyatuan majelis di sini bermakna bahwa ijab dan kabul tidak diselingi atau dipisahkan oleh kalimat asingatau aktivitas  lain di  luar sigat nikah. Hanafiyah  dan  Hanabilah  berpendapat bahwa  meski  lafaz  kabul  tidak  diucapkan  secara  beriringan,  misalnya mempelai  lelaki sempat  terdiam  lama  sebelum  mengucapkan  kabul  maka akad nikah tetap sah selama tidak diselingi oleh kalimat dan aktivitas lain. 7 Syafi’iyah  dan  Malikiyah mengemukakan  bahwa  disyaratkan  untuk bersegera  mengucapkan  lafaz  kabul  setelah  kalimat  ijab  selesai. 8 Artinya, tidak boleh ada jeda waktu antara kedua lafaz tersebut yang  menunjukkan bahwa pihak mempelai tidak menyetujui akad tersebut.
Malikiyah berpendapat jika selang waktu antara ijab dan kabul tidak terlalu lama maka sigat tetap sah, sedangkan Syafi’iyah lebih bersikap ketat dengan  tidak  memberikan  toleransi  adanya  selang  waktu  yang  lama. 9 Contohnya  mempelai  pria  terdiam  lama  setelah  ijab  diucapkan  yang  bisa mengisyaratkan adanya ketidaksepakatan.
Dari  beberapa  pendapat  tersebut,  adanya  syarat  penyatuan  majelis ijab dan kabul ditekankan pada kesinambungan waktu antara ijab dan kabul agar kedua belah pihak saling menunjukkan kerelaan dan persetujuan dalam akad nikah. Oleh karena itu, meski pernikahan dengan media telepon tidak mempertemukan  kedua  belah  pihak  dalam  satu  tempat,  namun  tetap dianggap sah jika memenuhi kriteria kesinambungan waktu ijab dan kabul. Jika pada saat proses ijab dan kabul dilaksanakan, kemudian terjadi masalah seperti  operator  telepon  menyela  ijab  dan kabul atau  koneksi  tiba-tiba terputus maka  sebaiknya  akad  diulang  dengan  berpegang  pada  pendapat Syafi’iyah untuk lebih berhati-hati.
Di  zaman  Rasulullah,  pernikahan  yang  tidak  mempertemukan  para pelaksana akad dalam satu tempat juga pernah terjadi. Bedanya, pernikahan di  zaman  itu  menggunakan  sistem  perwakilan  atau  media  tulisan  yang dibawa  oleh  seorang  utusan  ( al-mukatabah ).  Dalam  kasus  seperti  ini,  salah satu pihak menulis kalimat ijab dengan tulisannya sendiri lalu menyerahkan
5 Hanafiyah membolehkan penggunaan lafaz jual beli, sedekah dan hibah dalam akad nikah karena semuanya dapat diartikan sebagai kalimat kepemilikan.
6 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah , Juz 2 (Kairo: al-Fath li al-I’lam al-‘Arabi, t.th.), h.22
7 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah , h. 23.
8 Wahbah al-Zuhaili, Fiqh al-Islami wa Adillatuh , h. 6536.
9 Wahbah al-Zuhaili, Fiqh al-Islami wa Adillatuh, h.
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 2/2015 |
kepada  seorang  utusan  yang  membawa  surat  tersebut  kepada  pihak perempuan.  Lalu  pihak  perempuan  atau  walinya  menuliskan  kalimat  kabul sebelum surat tersebut dibawa kembali oleh utusan tadi. 10
2. Kehadiran Saksi Ulama  fikih  berbeda  pendapat  dalam  masalah  saksi  pernikahan. Imam  Abu  Hanifah  dan  Ahmad  bin  Hanbal  memasukkan  saksi  sebagai syarat nikah, sedangkan Imam Syafi’i menggolongkannya sebagai salah satu rukun  nikah.  Adapun  Imam  Malik  berpendapat  bahwa  disunnahkan menghadirkan saksi selama akad berlangsung. 11
Pada  proses  pernikahan  biasa,  kehadiran  saksi  sangat  dibutuhkan sebagai bentuk tausiq atau ta’kid terhadap keabsahan akad nikah sehingga jika terdapat masalah, saksi  dapat  memberikan  kesaksian  yang  diperlukan. Jika pernikahan  via  telepon  tidak  mempertemukan  para  pelaksana akad,  maka kehadiran  saksi  tentu  memiliki  peran  yang  lebih  besar  untuk  memberikan pengawasan terhadap keabsahan akad nikah.
Pada kasus pernikahan melalui telepon, terpisahnya pihak-pihak yang melakukan akadakan menyebabkan ketimpangan dalam persaksian.Beberapa ulama  fikih  seperti  Hanafiyah  berpendapat  bahwa  dalam  pernikahan  beda tempat  seperti  menikah  dengan  mengirimkan  tulisan  maka  saksi-saksi diwajibkan  untuk  mengetahui  apa  yang  tertulis  dalam  surat  sekaligus menyaksikan  langsung  kabul  yang  dilakukan  oleh pihak  kedua.Dalam pernikahan seperti itu, Hanafiyah tidak mengharuskan kedua saksi berada di kedua tempat. Misalnya, jika pihak pertama mengirim utusan ke pihak kedua yang berada di tempat lain, maka saksi cukup berada di tempat pihak kedua untuk mendengar ijab yang diucapkan oleh utusan tersebut dan kabul dari pihak perempuan. 12
Adanya  syarat  sah  nikah  dengan  mewajibkan  dua  saksi tersebut berdasakanpada hadis yang berbunyi:
لﺪﻋ يﺪﻫﺎﺷو  ﻲﻟﻮﺑ ﻻإ حﺎﻜﻧ ﻻ ... 13
Syafi’iyah menafsirkan bahwa adanya kalimat “dua saksi” mengandung pengertian  bahwa  kehadiran  dua  orang  saksi merupakan salah  satu  syarat sahnya akad, sehingga jika syarat tersebut tidak terpenuhi akad pun menjadi batal.  Kehadiran  saksi  berarti  keduanya  melihat  dan  mendengar  apa  yang diucapkan  ketika  ijab  dan  kabul  berlangsung,  meski  keduanya  tidak
10 Muhammad Abu Zahrah, Muhadarat fi ‘Aqdi al-Nikah wa Asaruhu (Kairo: Dar al-Fikr al- ‘Arabi, 1971), h. 81.
11 Husain  bin  Muhammad  al-Muhalli, al-Ifsah  fi  ‘Aqdi  al-Nikah  ‘ala  al-Mazahib  al-Arba’ah (Suriah: Dar al-Qalam al-‘Arabi, 1995), h.52
12 Wahbah al-Zuhaili, Fiqh al-Islami wa Adillatuh , h. 6531.
13 Hadis tersebut terdapat dalam Sahih Ibnu Hibban, diriwayatkan oleh Aisyah RA.
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 2/2015 |
mendengar jumlah mahar yang disebutkan. 14
Berbeda dengan Hanafiyah, Syafi’iyah bahkan dengan tegas menolak saksi  yang  hanya  mendengar  ijab  kabul,  tapi  tidak  dapat  melihat  langsung. Oleh karena itu, Syafi’iyah berpendapat bahwa saksi harus melihat langsung proses  akad ( al-mu’ayanah )karena  suara  atau  ucapan  tidak  cukup  dengan didengar saja, tetapi perlu dikuatkan dengan melihat secara langsung. 15 Jadi, jika  pernikahan  melalui  media  telepon  dilakukan,  akad  tidak  sah  jika  saksi hanya mendengar suara salah satu pihak lewat pengeras suara. Jika berpegang  pada  mazhab  Hanafiyah,  maka  saksi  yang  hanya mendengar lafaz ijab kabul lewat pengeras suara, tanpa melihat siapa yang mengucapkan  sudah  dianggap  sah.  Namun,  karena  di  Indonesia  mazhab yang  mayoritas  dianut  adalah  Syafi’iyah,  maka  penulis  cenderung  kepada pendapat Syafi’iyah yang lebih ketat dalam memberikan aturan saksi. Jika wali  berada  di  Indonesia,  sedangkan  pihak  mempelai  pria  di Amerika,  maka  saksi  yang  berada  di  Indonesia  tidak  cukup  dengan  hanya mendengar  suara  pengucapan  kabul  lewat  pengeras  suara karena dikhawatirkan terjadinya manipulasi atau penipuan suara. Untuk mengatasi hal  tersebut dan  menjembatani  adanya  perbedaan  pendapat,  maka  saksi boleh ditambah lebih dari dua orang. Dua saksi dihadirkan masing-masing di dua tempat yang terpisah tersebut.
Menurut  Syafi’iyah,  penambahan  saksi  disunnahkan  dari  golongan ahli  agama  atau  tokoh  masyarakat  yang  dikenal  memiliki  reputasi  yang baik.Dengan  demikian,  pernikahan  via  telepon  tetap  dianggap  sah  meski pihak-pihak pelaksana akad tidak menyatu dalam satu tempat.
Selain  penambahan  saksi,  solusi  lain  yang  bisa  dilakukan untuk menjamin  kebasahan  akad adalah  dengan melakukan taukil kepada  orang lain untuk menggantikan haknya dalam proses akad nikah seperti hak wali dan hak mempelai pria. Jika semua pihak menolak untuk melakukan tauki l maka  jalan  keluarnya  adalah menggunakan fasilitas  telepon  bervideo (telekonferensi).  Melalui  video,  kedua  belah  pihak  serta  saksi-saksi  yang hadir  juga  dapat  melihat  tayangan  proses  ijab  kabul  secara  jelas. Lembaga fatwa  Mesir  dan  majelis  fatwa  Muhammadiyah  di  Indonesia pun telah memutuskan bahwa pernikahan via video call tersebut sah. 16
Dari beberapa uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sah atau tidaknya pernikahan via telepon terletak pada terpenuhinya syarat dan rukun
14 Syamsuddin al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma’rifati Ma’ani Alfaz al-Minhaj, Juz 4 (Mesir: Maktabah al-Taufiqiyah, t.th.), h. 248.
15 Syamsuddin al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma’rifati Ma’ani Alfaz al-Minhaj , h. 249.
16 Tim  Fatwa  Majelis  Tarjih  dan  Tajdid  Pimpinan  Pusat  Muhammadiyah, http://www.fatwatarjih.com/2011/06/akad-nikah-via-vidieo-call.html, diakses  pada  tanggal 20 Maret 2014.
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 2/2015 |
nikah  yang  telah  ditetapkan,  terutama  dalam  masalah  ijab qabul  serta kehadiran  para  saksi. Pernikahan  sebagai  salah  satu  bentuk  ibadah  yang menyatukan  dua  insan  dalam  ikatan  suci  memang  sepatutnya  mengikuti aturan  yang  telah  ditetapkan dalam  agama.  Aturan  tersebut  bukan  hanya memberikan  jaminan  keabsahan  akad  nikah,  tetapi  juga  masa  depan pernikahan kelak.

## B. Pernikahan via Telepon Perspektif Hukum Nasional
Para ulama  sepakat  bahwa  pernikahan dianggap  sah  jika  memenuhi syarat-syarat  dan  rukun  yang  telah  ditetapkan. Berbeda  dengan  perspektif fikih,  Undang-Undang  No.1 tahun 1974tentang  perkawinan tidak membahas adanya  rukun  perkawinan.  UU  Perkawinan  lebih  menekankan pada hal-hal yang menyangkut syarat materil dan formil perkawinan seperti persetujuan  kedua  belah  pihak  dan  batasan  umur  mempelai  sebagaimana yang  termaktub  dalam  Bab  II  pasal  6  dan  7. 17 Meski  demikian,  UU perkawinan  menganggap  sahnya  perkawinanan  tetap  dikembalikan  kepada aturan agama:
Perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agama dan kepercayaaannya itu. 18
Selain itu,  masalah  akad  seperti  ijab  dan  kabul  juga  tidak  dibahas dalam  UU  Perkawinan.  Demikian  pula  masalah  saksi  juga  tidak  dijelaskan secara  eksplisit  dalam  UU  Perkawinan  sebagai  salah  satu  syarat  sahnya pernikahan. UU Perkawinan baru menyinggung tentang kehadiran saksi itu dalam Bab Pembatalan Perkawinan:
Perkawinan  yang  dilangsungkan  di  muka  pegawai  pencatat perkawinan  yang  tidak  berwenang,  wali  nikah  yang  tidak  sah,  atau  yang dilangsungkan tanpa dihadiri dua orang saksi dapat dimintakan pembatalan perkawinannya... 19
Jika  masalah  syarat  tidak  dijelaskan  dalam  UU  Perkawinan,  maka dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (selanjutnya  disebut  KHI)  semua  syarat pernikahan dijelaskan secara terperinci menyerupai sistematika pembahasan kitab-kitab  fikih  klasik. 20 Masalah  ijab  dan  kabul  diatur    secara  keseluruhan dalam tiga pasal yaitu pasal 27, 28, dan 29.
Pada pasal 27, KHI dengan tegas mengikuti pendapat jumhur ulama
17 Amiur  Nuruddin  dan  Azhari  Akmal  Tarigan, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia (Cet.III; Jakarta: Kencana, 2006), h. 67.
18 Tim  redaksi  Nuansa  Aulia, Kompilasi  Hukum  Islam  dilengkapi  dengan Undang-Undang No  1 Tahun 1974 tentang perkawinan Perkawinan (Bandung: Nuansa Aulia, 2012) h. 76.
19 Tim  redaksi  Nuansa  Aulia, Kompilasi  Hukum  Islam  dilengkapi  dengan Undang-Undang No  1 Tahun 1974 tentang perkawinan Perkawinan, h.83.
20 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Cet.II; Jakarta: Kencana, 2007), h. 84.
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 2/2015 |
fikih dengan menjelaskan bahwa:Ijab dan Kabul antara wali calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. 21
Selanjutnya pada pasal 28 dan 29 dijelaskan kebolehan  mewakilkan hak  perwalian  kepada  orang  lain  jika  akad  nikah  tidak  dapat  dilaksanakan langsung  oleh  wali  nikah  yang  bersangkutan dan  pemberian  kuasa  untuk mewakili mempelai pria ketika mengucapkan kabul. Berdasarkan pasal-pasal tersebut,  pengaturan  kemungkinan  berlakunya  ijab dan  kabul  di  tempat berbeda  belum dapat diberikan  secara  jelas  sebagaimana  dalam masalah pernikahan via telepon. 22
Pada kasus nikah via telepon keluarga Prof. Dr. Baharuddin Harahap yang  sempat  menjadi  kontroversi  di  tanah  air,  Pengadilan  Agama  Kota Jakarta  Selatan telah mengeluarkan  Surat  Putusan  No.  1751/P/1989  yang berisi tentang pengesahan akad nikah  tersebut. Putusan ditetapkan setelah ketua Pengadilan Agama Jaksel bermusyawarah dengan beberapa ulama dan pejabat  di  Departemen  Agama  Wilayah  Jakarta. 23 Adanya  pengesahan tersebut didasarkan pada pertimbangan terpenuhinya syarat dan rukun nikah yang ditetapkan oleh agama dan Undang-Undang Perkawinan dalam proses pernikahan keluarga Prof. Dr. Baharuddin Harahap.
Adapun  masalah  saksi,  tampaknya  KHI  cenderung  berpegang  pada pendapat  Syafi’iyah  yang  menyaratkan  bahwa  saksi  harus  hadir  dan menyaksikan  secara  langsung  akad  nikah  serta  menandatangani  akta  nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan. 24 Oleh karena itu, jika akad nikah dilakukan via telepon, maka saksi wajib melihat langsung kedua belah pihak mengucapkan ijab dan kabul.
Di  sini  dapat  dilihat  bahwa  keberadaan  KHI  berfungsi  sebagai penjabaran  dan  pengembangan  terhadap  UU  Perkawinan,  sehingga perbedaan  substansi    dengan  UU  Perkawinan  dipandang  sebagai  suatu kemajuan.Apabila ikatan pernikahan dipandang sebagai sebuah ikatan yang berkekuatan  hukum,  maka  selayaknya  keberadaan  KHI  dapat  diapresiasi untuk  mengisi  kekurangan  dalam  UU  Perkawinan.  Jika  di  kemudian  hari pernikahan via telepon digugat keabsahannya, maka posisi hukum nasional sangat dibutuhkan.
Pada  kasus  pernikahan  via  telepon,  pembuktian  keabsahan  akad
21 Tim  redaksi  Nuansa  Aulia, Kompilasi  Hukum  Islam  dilengkapi  dengan Undang-Undang No  1 Tahun 1974 tentang perkawinan Perkawinan, h. 9.
22 Alimuddin, Kompilasi  Hukum  Islam  Sebagai  Hukum  terapan  Bagi  Hakim  Pengadilan  Agama (Makassar: Alauddin University Press, 2011), 67.
23 Efa  Laela  Fakhria, Bukti  Surat  Elektronik  dalam  Pembuktian  Perdata, e-book(Bandung: Alumni, 2009), h. 10, diunduh dari www.hukumonline.com pada tanggal 12 desember 2012.
24 Tim  redaksi  Nuansa  Aulia, Kompilasi  Hukum  Islam  dilengkapi  dengan Undang-Undang No  1 Tahun 1974 tentang perkawinan Perkawinan, h. 8.
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 2/2015 |
nikah telah menggunakan fasilitas elektronik. Meski masalah tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit dalam UU  Perkawinan dan  KHI, namun  adanya UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan solusi hukum bagi perkara sengketa yang mungkin saja terjadi dalam pernikahan via telepon.

## C. Hikmah Dengan Adanya Hukum Pernikahan Via Telefon
Dilihat pada kebanyakan apa yang terjadi pada masa sekarang, yang berupa  usaha  penipuan,  pemalsuan,  dan  jeleknya  perangai  pada  perbuatan sebagian  orang  dengan  meniru  sebagian  yang  lain  dalam  pembicaraan  dan menekuni  penyamaam  suara-suara  orang  lain,  sampai-sampai  di  antara mereka mampu meniru banyak orang dari gaya laki-laki atau perempuan, tua atau muda, atau  meniru suara-suara mereka, bahasa mereka yang berbeda- beda  dalam  satu  tiruan,  yang  sampai  pada  telinga  pendengar  seakan-akan orang  yang  berbicara  terdiri  dari  beberapa  orang,  padahal  itu  hanya  satu orang saja.
Juga  melihat  betapa  syariat  Islam  sangat  perhatian  dalam  menjaga kehormatan  dan  jiwa  serta  kehati-hatian  dalam  masalah  ini  lebih  besar dibanding  kehati-hatian  dalam  masalah  lain  dari sekian  jenis  ikatan (perjanjian)  dalam  muamalah.  Maka  dari  itu    semestinya  tidak  perlu menyandarkan  akad-akad  nikah  tersebut  dalam  ijab  qabul-nya  dan pelimpahan  perwalian  kepada  bentuk  komunikasi  melalui  telepon,  dalam usaha  untuk  merealisir  tujuan  (maksud)  dari  syariat,  hal  ini  juga  di prioritaskan  terhadap  upaya  menjaga  kehormatan  dan  jiwa  sehingga  tidak mudah  dipermainkan  oleh  orang-orang  yang  memperturutkan  hawa  nafsu dan orang-orang yang berbicara penuh dengan dusta dan penipuan. 25 Dan jika dilihat dari segi tidak diperbolehkannya praktek pernikahan tersebut dapat menggunakan pendekatan saddu zaraai dan maslahah . ﺢﻟﺎﺼﻤﻟا ﺐﻠﺟ ﻰﻠﻋ مﺪﻘﯾ ﺪﺳﺎﻔﻤﻟا ئرد
Dan jika dilihat dari segi dibolehkanya dengan  menggunakan kaidah ﺮﺴﯿﺘﻟا ﺐﻠﺠﺗ ﺔﻜﺸﻤﻟا لاﺰﯾ رﺮﻀﻟا

## III KESIMPULAN
Adapun kesimpulan dari pembahasan tentang hukum pernikahan via telepon ini antara lain:
1. Hukum  pernikahan  via  telepon merupakan  persoalan  yang  baru  sebab dalam  kitab-kitab  fiqih  klasik  tidak  ditemukan  mengenai  persoalan tersebut.  Namun  dalam  kenytaanya  di  zaman  moderen  ini  tehknologi
25 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, ( Yogyakarta: Gema  Media, 2001), h. 105.
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 2/2015 |
makin  canggih  dan  pernikahan  hal  semacam  itu  pun  terjadi.  Maka terjadilah ikhtilaf dikalangan ulama kontomporer. Ada yang mengatakan bahwa  pernikahan  tersebut  tidak  sah dan  ada  yang  membolehkan. Pandangan  yang  menganggap  pernikahan  tersebut  tidak  sah  karena  ia merujuk  pandangan  imam  Syafii  dengan  alasan  bahwa  yang  melakukan aqad  harus  dalam  satu  majelis.  Dan  yang  membolehkan  praktek pernikahan tersebut ia mengikuti pandangan imam Hanafiyah.
2. Secara  Undang-Undang,  pernikahan  via  telepon  belum  memiliki  status hukum  yang  jelas  karena  UU  Perkawinan  No.1/1974  tidak  mengatur masalah  akad  nikah.  Di  sisi  lain,  Kompilasi  Hukum  Islam  juga  belum membahas masalah ini meski masalah ijab dan kabul serta kehadiran saksi telah dibahas mengikuti sistematika dalam fikih klasik.
3. Jika  melihat  pada  hikma  tidak  dibolehkannya  praktek  mernikahan tersebut  karena  adanya  kehati-hatian.  dengan menggunakan  pendekatan zaddu zaraai. Sedangkan dari yang membolehkannya untuk memudahkan sebab agama tidak mengghendaki demikian.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu Zahrah, Muhammad. Muhadarat fi ‘aqd al-Zawaj wa Asaruhu. Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1971.
Ahmad, Amrullah, dkk. Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional.
Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
Ali, Mohammad Daud. Hukum Islam dan Peradilan Agama. Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
Alimuddin. Kompilasi  Hukum  Islam  Sebagai  Hukum  Terapan  Bagi  Hakim Pengadilan Agama. Makassar: Alauddin University Press, 2011.
Anshori, Abdul Ghofur dan Yulkarnain Harahab. Hukum Islam Dinamka dan Perkembangannya di Indonesia. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.
Assyaukanie,  Luthfi. Politik,  Ham,  dan  Isu-isu  Teknologi  dalam  Fikih Kontemporer. Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.
Barkatullah,  Abdul  Halim  dan  Teguh  Prasetyo. Hukum  Islam  Menjawab Tantangan  Zaman  yang  Terus  Berkembang. Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar, 2006.
Fakhria, Efa Laela. Bukti Surat Elektronik dalam Pembuktian Perdata, e-book .
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 2/2015 |
Bandung:  PT  Alumni,  2009, diunduh  dari www.hukumonline.com pada tanggal 12 desember 2012.
Husain bin Muhammad al-Muhalli. Al-Ifsah fi ‘Aqdi al-Nikah ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah. Suriah: Dar al-Qalam al-‘Arabi, 1995.
Nuruddin,  Amiur  dan  Azhari  Akmal  Tarigan. Hukum  Perdata  Islam  di Indonesia. Cet. III; Jakarta: Kencana, 2006.
Sabiq, Sayyid. Fiqh al-Sunnah . Juz 2. Kairo: al-Fath li al-I’lam al-‘Arabi, t.th.
Syarifuddin,  Amir. Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia. Cet.  II;  Jakarta:
Kencana, 2007.
Al-Syarbini,  Syamsuddin  Muhammad. Mugni  al-Muhtaj  ila  Ma’rifat  Ma’ani Alfaz al-Minhaj. Mesir: Maktabah al-Taufiqiyyah, t.th. Al-Qurtubi,  Ibnu  Rusyd. Bidayah  al-Mujtahid  wa  Nihayah al-Muqtasid.
Semarang: Toha Putra, t.th.
Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia No.1 Tahun 1974.
Al-Zuhaili, Wahbah. Fiqh al-Islami wa Adillatuh. Cet. IV; Suriah: Dar al-Fikr, 2002.