INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 5644-5656 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Uang Di Wilayah Polda Sumatera Utara (Studi Kasus Laporan No. LP/B/2126/2021/SPKT/POLDA SUMUT)
Delson Dakhi 1 ✉ , Emanuel Al Putra J. Sihura 2 , Tonirius Laia 3
Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia
Email: delsondachi@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang tinjauan hukum terhadap tindak pidana penggelapan uang di polda sumatera utara (Studi Kasus Laporan No. LP/B/2126/2021/SPKT/POLDA SUMUT). Peran Penyidik dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan uang maka penyidik melaksanakan tugasnya dalam melakukan penyelidikan yang akhirnya dapat melakukan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan saksi, menetapkan tersangka dan menemukan Barang Bukti yang selanjutnya diserahkan ke Penuntut Umum dan penerapan hukum di Polda Sumatera Utara sudah sangat baik dan lebih mengutamakan nilai  keadilan.  Dengan  pendekatan  penelitian  normatif.  Proses  penyelidikan  adalah  Pemberkasan perkara  dengan  membuat  BAP  secara  manual  dalam  penyelidikan  dan  penyidikan  tindak  pidana menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) Jo. Pasal 75 KUHAP dan peraturan pelaksanaannya merupakan metode lama (BAP secara verbal). Metode BAP tersebut merupakan awal mula penyelesaian perkara pidana yang sebenarnya sudah dimulai sejak pelaku tertangkap polisi dan diberitahu bahwa dirinya telah berbuat suatu tindak pidana dan akan mengalami suatu penyelesaian lebih lanjut.
Kata Kunci: Hukum, Tindakan Pidana, Pengelapan Uang

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  find  out  about  the  LEGAL  REVIEW  OF  THE  CRIME  OF  MONEY EMBezzlement  IN  NORTH  SUMATERA  POLDA  (Case  Study  Report  No.  LP  /  B/2126/2021  /  SPKT  / POLDA SUMUT). The role of the Investigator in the Settlement of the Crime of Embezzlement, the investigator carries out his duties in conducting an investigation which can ultimately make the Minutes of the Examination of witnesses, determine the suspect and find Evidence which is then submitted to the Public Prosecutor and the application of the law at the North Sumatra Police is very good and prioritizes the value of justice. With a normative research approach. The investigation process is case filing by making a BAP manually in the investigation and investigation of criminal acts according to the  provisions  of  Article  8  paragraph  (1)  Jo.  Article  75  of  the  Criminal  Procedure  Code  and  its implementing regulations is an old method (verbal BAP). The BAP method is the beginning of the settlement of a criminal case which has actually begun since the perpetrator was caught by the police and informed that he had committed a criminal offense and would experience a further settlement. Keywords: Law, Criminal Action, Money Laundering

## PENDAHULUAN
Perkembangan zaman pada saat ini cukup pesat, tidak hanya di bidang teknik industri, teknologi, dan perdagangan tetapi juga dalam bidang Hukum.Perkembangan zaman saat ini  diikuti  juga  oleh  perkembangan  kehidupan  yang  sangat  cepat  yang  mengakibatkan tingginya  kejahatan  di  Indonesia  saat  ini.  Kemajuan  dan  pelaksanaan  di  segala  bidang meliputi  sosial,  politik,  ekonomi  dan  budaya  yang  membawa  dampak  negatif  berupa peningkatan kualitas dan kuantitas bagi moral masyarakat, sehingga sangat mungkin hal ini akan memacu berkembangnya kejahatan.
Kejahatan  dapat  terjadi  dimanapun,  tidak  menutup  kemungkinan  modus  perilaku tindak  kejahatan  serta  pelanggaran  semakin  canggih  baik  dari  segi  pemikiran  (modus) maupun  dari  segi  teknologi.Masalah  kejahatan  juga  merupakan  suatu  fenomena  yang kompleks  dan  menarik  untuk  dibicarakan.Pemahaman  dari  berbagai  sisi  yang  berbeda, sehingga pendapat tentang suatu masalah kejahatan seringkali berbeda satu dengan yang lainnya.Oleh karena itu, pembentukan aturan di negeri ini menitikberatkan pembuatan dan penerapan  peraturan  yang  berlaku  kepada  tindakan  kejahatan  serta  pelangggaran  yang timbul  terhadap  suatu  perkembangan  tindak  kriminal.Tindak  kriminal  saat  ini  sangatlah mempengaruhi perkembangan manusia serta kecenderungan dan kemampuannya dalam melakukan perilaku kriminal.Selanjutnya, manusia lebih mempengaruhi manusia  disekitar serta lingkungannya dalam usaha untuk memenuhi keperluan fisik, mental dan sosial, baik secara  positif  maupun  secara  negatif.Kejahatan  sebagai  sesuatu  yang  menghalangi kebebasan hidup, ekspresi, dan menuntut manusia berperilaku lebih konsumtif.
Tindak  pidana  penggelapan  adalah  salah  satu  jenis  kejahatan  terhadap  kekayaan manusia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Mengenai tindak pidana penggelapan itu sendiri diatur dalam buku kedua tentang kejahatan dalam Pasal 372 - Pasal 377 KUHP, yang merupakan kejahatan yang sering kali terjadi dan dapat terjadi di segala bidang bahkan pelakunya di berbagai lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas pun dapat melakukan tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran. Pasal 374 pada dasarnya hanyalah pemberatan dari Pasal 372 KUHP, yaitu apabila dilakukan dalam hubungan kejahatan sehingga kalau Pasal 374 KUHP dapat dibuktikan maka Pasal 372 KUHP dengan sendirinya dapat dibuktikan juga (Surbakti &  Natangsa,  2017).Unsur-unsurnya  meliputi  suatu  barang/benda  atau  uang  di  bawah kekuasaan untuk dijaga atau digunakan untuk kepentingan yang telah ditentukan, namun orang  tersebut  menggelapkan  dengan  mengakui  sebagai  miliknya  seluruhnya  atau sebagian.Dihukum karena penggelapan, maksimal empat tahun. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 372-377 KUHPidana(Eni, 1967).
Dari uraian latar belakang di atas, fenomena ini menarik untuk dikaji bagi penulis untuk meneliti  serta  memaparkan  masalah  ini  dalam  bentuk  skripsi  dengan  judul  “TINJAUAN HUKUM  TERHADAP  TINDAK  PIDANA  PENGGELAPAN  UANG  DI  WILAYAH  POLDA SUMATERA UTARA (Study Kasus Laporan No. LP/B/2126/2021/SPKT/POLDA SUMUT)”.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  penelitian  dalam  penulisan  artikel  ini  menggunakan  pendekatan penelitian normatif. Penelitian normatif yang dimaksud yaitu penelitian yang objek kajiannya meliputi  norma  atau  kaidah  dasar,  asas-asas  hukum,  peraturan  perundang-undangan, perbandingan  hukum,  serta  menganalisa,  menggambarkan,  menelaah  dan  menjelaskan secara tepat serta menganalisis  peraturan perundang-undangan Pasal 372 KUHP pidana yang berkaitan dengan Penerapan Hukum Terhadap tindak pidana penggelapan uang di daerah
Polda Sumatera Utara dengan Study Kasus Laporan
No. LP/B/2126/2021/SPKT/POLDA  SUMUT.  Penulis  melakukan  pengumpulan  data  dengan metode interview atau wawancara terhadap pihak kepolisian Polda Sumater Utara
1. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Uang Di DaerahPolda Sumatera Utara Dengan Studi Kasus Laporan No.LP/B/2126/2021/SPKT/POLDA SUMUT
Penegakan hukum merupakan hal yang sangat isensial dan substansial dalam konsep negara hukum seperti Indonesia.Hal tersebut dikarenakan sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno  Mertokusumo  bahwa  salah  satu  unsur  untuk  menciptakan  atau  memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan hukum.
Demikian  pula  dengan  Satjipto  Raharjo  dalam  bukunya  yang  berjudul  Masalah penegakan  hukum  menyatakan  bahwa  penegakan  hukum  pada  hakikatnya  merupakan penerapan diskresi (kebijakan) yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur oleh  undang-undang  melainkan  juga  berdasarkan  kebijaksanaan  antara  hukum  dan etika.Oleh  karena  itu,  pertimbangan  secara  nyata  hanya  dapat  diterapkan  selektif  dalam masalah penanggulangan kejahatan.
Dengan  demikian,  menurut  penulis  dapat  dirumuskan  bahwa  yang  dimaksudkan dengan penegakan hukum adalah bagian dari pembangunan hukum yang mengarah pada upaya-upaya  menerapkan  atau  mengaplikasikan  atau  mengkongkretkan  hukum  dalam kehidupan  nyata  untuk  mengembalikan  atau  memulihkan  keseimbangan  dalam  tatanan kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara.Perlu  pula  dikemukakan  bahwa kualitas  penegakan  hukum  yang  dituntut  masyarakat  dewasa  ini  bukan  sekedar  kualitas formal, tetapi terutama kualitas penegakan hukum secara materil atau penegakan hukum substansial. Kualitas penegakan hukum substantif atau kualitas penegakan hukum secara materil  jelas  lebih  menekankan  pada  aspek  imateriel  atau  nonfiksi  dari  pembangunan masyarakat atau pembangunan nasional(Winarni, 2016).
Pembangunan  nasional  tidak  hanya  bertujuan  meningkatkan  kualitas  masyarakat (lingkungan hidup dan kehidupan) secara materil, tetapi juga secara imateriel.Penegakan hukum  pada  hakikatnya  merupakan  bagian  integral  yang  tidak  terpisahkan  dari  upaya membangun  dan  meningkatkan  kualitas  lingkungan  hidup  yang  lebih  berbudaya  dan bermakna.Oleh sebab itu penegakan hukum bukan hanya berada pada dimensi yuridis saja melainkan berada pada dimensi sosiologis dan filosofis. Sebaliknya, penyimpangan dalam penegakan hukum yang tidak mendasar sama sekali (penyimpangan negatif), akan nampak sebagai penegakan hukum yang bersifat represif.
Akan tetapi, dapat saja terjadi penyimpangan dalam penegakan hukum dalam rangka untuk  mencapai  tujuan  hukum  yang  didasari  kepentingan  umum  sebagai  usaha  untuk menciptakan perlindungan masyarakat ( social defance) dan dalam jangka Panjang dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat ( social walfare) sehingga dalam penegakan hukum
dapat saja terjadi sebagai actual enforcement dalam hal ini hanya dilakukan semata-mata untuk mengisi kekosongan hukum yang ada.
Penegakan  hukum  pidana  merupakan  bagian  dari  politik  criminal  ( criminal  politic) sebagai salah satu bagian dari keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan, memang penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas.Hal ini merupakan suatu hal yang  wajar  karena  pada  hakikatnya  kejahatan  itu  merupakan  masalah  kemanusiaan  dan masalah sosial bahkan dinyatakan sebagai the oldest social problem yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan menggunakan hukum pidana.Walaupun penegakan hukum pidana dalam  rangka  penanggulangan  kejahatan  bukan  merupakan  satu-satunya  tumpuan harapan, namun keberhasilan sangat diharapkan karena  pada bidang penegakan hukum inilah dipertaruhkan makna dari negara berdasarkan atas hukum.
Hukum pidana sebagai hukum publik, melalui aparat penegak hukum memiliki tugas yang  penting  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap  masyarakat  dan  mampu  untuk menciptakan  kedamaian  dan  ketertiban  dalam  lingkungan  masyarakat.Oleh  karena  itu adalah kewajiban dari aparat penegak hukum untuk dapat memberantas berbagai tindak pidana  yang  terjadi  demi  terciptanya  masyarakat  yang  aman  dan  terkendali.  Pengertian tindak pidana menurut teori memberikan pengertian tindak pidana yaitu suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
Dalam dinamika kehidupan sehari-hari, apalagi dalam dunia hukum. Kita kerap kali mendengar dalam suatu unsur - unsur penegakan hukum akan adanya penyelidik. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menegaskan  bahwa  Penyelidik  adalah  pejabat  negara  Republik  Indonesia  yang  diberi wewenang  ini  untuk  melakukan  penyelidikan.  Kemudian  Pasal  1  ayat  8  mendefinisikan penyelidik ialah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang  untuk  melakukan  penyelidikan.Berdasarkan  ketentuan  Pasal  i  ayat  (4) Undangundang Nomor.8 Tahun 1981 dan Pasal l ayat (8) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka sangat jelas bahwa penyelidik hanya satu yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Berdasarkan Ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penyidik ada 2 yakni Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil.  Ketentuan  Pasal  1  ayat  (1)  Undang  -undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang Hukum Acara Pidana menjawabnya, bahwa Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus
oleh  undang-undang  untuk  melakukan  penyidikan.  Kemudian  Pasal  1  ayat  (10) Undangundang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia kembali menegaskan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang  diberi  wewenang  oleh  undang-undang  untuk  melakukan  penyidikan.  Akan  tetapi seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, hams memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) Undangundang Nomor 8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana,  dan  mengenai  pengaturan  kepangkatan  ini diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Seperti pada contoh kasus yang di teliti penulis yang di mana posisi kasus telah di laporkan di POLDA Sumatera Utara dengan laporan Nomor LP/B/2126/2021/SPKT/POLDA SUMUT.  Dengan  kronologis  sebagai  berikut:  Pada  tanggal  26  Juni  2021,  RUDY  Alias  Ahi menelepon David Angdreas Alias Awi yang masih mahasiswa fakultas hukum UPMI untuk membantu  mendampingi  Fransisca,  Keponakan  dari  Rudy  Alias  Ahi  bernama  Fransisca dalam kasus Judi Online yang ditangkap oleh Petugas Polda Metro Jaya. Kemudian David Angdreas  Alias  Awi  menyampaikan  kepada  Rudy  Alias  Ahi  berapa  dana  yang  sudah disiapkan  untuk  mengurus  perkara  Fransisca  di  Polda  Metro  Jaya  dan  Rudy  Alias  Ahi menjawab kalau masalah dana tidak usah khawatir sudah kita siapkan.
Kemudian  David  Angdreas  Alias  Awi  memastikan  dana  yang  sudah  disiapkan  oleh Rudy  Alias  Ahi  dari  keluarga  Fransisca,  kemudian  Rudy  Alias  Ahi  dana  yang  sudah  ada sekarang Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), kemudian Penggugat dan Rudy Alias Ahi sepakat atas biaya yang digunakan untuk mengurus biaya Fransisca yaitu untuk mengajukan Penangguhan Penahanan dan jika tidak bisa ditangguhkan maka dana tersebut digunakan untuk meringankan hukuman Fransisca.
Antara David Angdreas Alias Awi yang masih mahasiswa fakultas hukum UPMI dengan Rudy  Alias  Ahi,  Fransisca,  Romeo  dan  Wawan  Fujiansyah  telah  berjanji  kepada  David Angdreas  Alias  Awi  yang  masih  mahasiswa  fakultas  hukum  UPMI,  melalui  percakapan WhatsApp atas pengurusan Perkara Fransisca di Polda Metro Jaya dan telah menjanjikan kepada David Angdreas Alias Awi menyiapkan dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta  rupiah)  dengan  pekerjaan  David  Angdreas  Alias  Awi  melakukan  upaya-upaya  untuk meringankan hukuman Fransisca.
Kesepakatan  antara  David  Angdreas  Alias  Awi  dengan  Rudy  Alias  Ahi,  Fransisca, Romeo dan Wawan Fujiansyah dan mengikat para pihak serta telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana disebutkan pada pasal 1320 KUHPerdata yang berbunyi “ Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, megenai suatu hal  tertentu,  dan  suatu  sebab  yang  halal.Pada  tanggal  27  Juni  2021,  Rudy  Alias  Ahi
menghubungi David Angdreas Alias Awi untuk membeli tiket pesawat untuk keberangkatan ke Jakarta untuk menjalankan kesepakatan dalam mengurus Perkara Fransisca, lalu David Angdreas Alias Awi mengatakan kepada Rudy Alias Ahi agar membawa uang sebagai biaya pesawat, biaya hotel dan biaya operasional serta uang untuk permohonan penangguhan penahanan terhadap Fransisca dan Rudy Alias Ahi menjawab “Tenang semua sudah saya atur dan saya sudah bawa uangnya, kamu tidak perlu khawatir”.
Atas jawaban dari Rudy Alias Ahi yang menyampaikan kepada David Angdreas Alias Awi “Tenang  semua  sudah  saya  atur  dan  saya  sudah  bawa  uangnya,  kamu  tidak  perlu khawatir” kemudian David Angdreas Alias Awi memesan tiket pesawat Lion Air untuk 3 (tiga) orang pada saat keberangkatan pertama yaitu (David Angdreas Alias Awi,RudyAlias Ahi dan Delon selaku teman David Angdreas Alias Awi), keberangkatan tersebut tanggal 28 Juni 2021 Pukul 05:30 Wib tujuan Medan (KNO) – Jakarta (CGK).
Pada tanggal 28 Juni 2021 Pukul 05.30 Wib David Angdreas Alias Awi, Awi,RudyAlias Ahi  dan  Delon  berangkat  ke  Jakarta  dan  sampai  di  Jakarta  (CGK)  pukul  07:50  Wib,  lalu memesan grab menuju ke Hotel RedDoorz Plus @Guntur Raya Setia budi untuk menginap 1 (satu) malam, kemudian David Angdreas Alias Awi menyampaikan kepada Rudy Alias Ahi untuk ke Bank menarik uang persiapan dana untuk dibawa ke Polda Metro Jaya sebagai jaminan Penangguhan penahanan Fransisca. Pada tanggal 29 Juni 2021 David Angdreas ke Polda Metor Jaya menuju Ke Lantai 4 Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk mendampangi Fransisca dan pada saat itu hanya David Angdreas sendiri yang diperbolehkan naik keatas untuk  ketemu  dengan  Juper  atas  nama  Kadri,  S.H  dan  setelah  sampai  di  ruangan  Juper Kadri,S.H diarahkan untuk berbicara dengan Briptu Ahmad Angga Aldiyansyah dan David Angdreas Alias Awi berbicara dengan Briptu Angga dan menjelaskan status David Angdreas Alias Awi disana adalah Keluarga Fransisca, kemudian disuruh untuk menandatangani Surat Perintah  Penangkapan,  Surat  Perintah  Penahanan  dan  Surat  Pemberitahuan  dimulainya penyidikan atas kasus Fransisca.
Setelah itu meminta kepada Briptu Angga untuk   dapat  bertemu dengan Fransisca karena  ingin  memberikan  barang  titipan  yaitu  (Pakaian,  Obat,  Vitamin  dan  Minuman) kepada Fransisca dari keluarga dan saat pertemuan antara David Angdreas Alias Awi dengan Fransisca  meminta  tolong  untuk  membantunya  agar  cepat  bisa  keluar  dari  penjara  dan mengatakan,  akan  berupaya  sebisa  David  Angdrea  Alias  Awi,  setelah  selesai  bertemu dengan Fransisca  berbicara  dengan Briptu Angga untuk membantu Fransisca dan Briptu Angga mengatakan akan dibantu tetapi nanti urusan di Kejaksaan tolong diselesaikan.
Berdasarkan kornologis diatas dan hasil wawancara di lapangan yang dilakukan penulis pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 17:00 wib sampai dengan selesai,
yang dimana penulis melakukan wawancara terhadap penyidik S, sebagai penyidik kasus yang  diteliti  oleh  penulis.  Penyidik  membenarkan  bahwasanya  David  Angdreas  benar sebagai  terlapor  dan  telah  menerima  uang  kepada  Pelapor  atau  Rudi  sebesar  Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan penyidik telah memeriksa beberapa saksi dan memeriksa terlapor yang dimana pada saat itu di dampingin oleh  kuasa Hukumnya dari kantor Hukum Cn Iustitia.
Penyidik S menegaskan setelah melakukan tahap penyelidikan dan penyidikan maka menemukan  fakta  baru  yang  dimana  uang  yang  di  terima  terlapor  bukan  uang  pelapor tetapi uang yang di dititipkan kepada pelapor untuk di berikan kepada terlapor dan penyidik menjelaskan uang yang dititipkan kepada terlapor sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) tetapi Rudi tidak memberikan seutuhnya kepada terlapor sehingga pekerjaan si terlapor tidak selesai dengan sempurna.
Penyidik S menjelaskan dan menegaskan berdasarkan fakta-fakta dalam laporan yang dibuatkan si Rudi terhadap David Angdreas tidak memiliki hubungan hukum dikarenakan dalam  hal  ini  yang  dirugikan  bukan  si  Rudi,  tetapi  Fransisca  dan  keluarganya,  jadi  yang memiliki  hak untuk melakukan atau membuat laporan yang sebenarnya keluarga Fransisca. Dalam proses berjalannya penyelidikan dan penyidikan menemukan fakta baru yang dimana Rudi  sebagai  pelapor  dan  David  sebagai  terlapor  telah  melakukan  perdamaian  dan melakukan  permohonan  pencabutan  perkara  berdasarkan  surat  perjanjian  perdamaian antara  Rudi  dan  David  Angdreas.  Sehingga  penyidik  menyimpulkan  dan  mengunakan peraturan polisi nomor 8 tahun  2021, penanganan perkara berdasarkan keadilan restoratif.

## 2. Proses Penyelidikan Suatu Kasus Tindak Pidana Penggelapan Uang Di Sekitaran Polda Sumatera Utara
Tugas  pokok  Polri  dalam  pengayoman  dan  pelayanan  masyarakat,  salah  satunya adalah penegakan hukum.Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terkandung dalam tugas-tugas penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri dilaksanakan oleh fungsi Reserse Kriminal.Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas pelayanan masyarakat tersebut, pada Pasal 14 ayat (1) huruf g.
UU  Kepolisian,  salah  satu  tugas  Polri  dalam  rangka  penegakan  hukum  dalam pelayanan  masyarakat  adalah  melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap  semua tindak  pidana  sesuai  dengan  hukum  acara  pidana  dan  peraturan  perundang-undangan lainnya.
Dalam  menjalankan  tugasnya  sebagai  penyelidik  dan  penyidik,  Polri  ditugaskan berdasarkan UndangUndang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP) yang mengatur tentang penyidik, penyidikan, penyelidik, dan penyelidikan. Oleh  karenanya,  penyelidikan  dan  penyidikan  tindak  pidana  merupakan  tugas Polri.Penyelidikan dan penyidikan menjadi salah satu unsur yang penting dalam penegakan hukum.Dalam penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana bermula dari penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polri.
Proses  penegakan  hukum,  terdiri  dari:  penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan, pemeriksaan  di  persidangan,  putusan  hakim  (vonis),  upaya  hukum,  dan  diakhiri  dengan pelaksanaan  putusan  (eksekusi).  Penyelidikan  dan  penyidikan  dilakukan  oleh  Kepolisian, penuntutan  dilakukan  oleh  Kejaksaan,  dan  pemeriksaan  persidangan  beserta  putusan menjadi tanggung jawab dari Majelis Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung RI. Oleh  karena  itu,  apabila  ditilik  dari  proses  kerjanya,  ternyata  semua  lembaga  tersebut bekerja  secara  berkelanjutan  dan  berkesinambungan  antara  Kepolisian  dan  Kejaksaan, misalnya ketika melakukan penyidikan, Kepolisian akan menyusun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang nantinya menjadi dasar dari Kejaksaan untuk menyusun Surat Dakwaan.
Sementara itu, ada juga proses yang dinamakan pra-penuntutan, yakni ketika berkas perkara dari Penyidik Polri dianggap belum lengkap untuk menyusun surat dakwaan oleh Kejaksaan,  maka  berkas  perkara  tersebut  dikembalikan  ke  Kepolisian  untuk  dilengkapi disertai dengan petunjuk dari Jaksa yang bersangkutan (Jaksa Peneliti). Diantara Kejaksaan dan Kehakiman, apabila suatu putusan dari hakim dirasa kurang sesuai dengan ketentuan yang ada atau melebihi kewenangannya, maka Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan bereaksi dengan  cara  melakukan  perlawanan  yang  berupa  upaya  hukum  yang  sesuai  dengan ketentuan yang ada sampai pada akhirnya putusan hakim (vonis) yang telah berkekuatan hukum tetap ( inkracht van gewijsde) dapat dilaksanakan (eksekusi).
Berita  Acara  dibuat  oleh  Pejabat  (Penyidik)  yang  bersangkutan  dalam  melakukan tindakan  di  atas  dan  dibuat  atas  kekuatan  sumpah  jabatan.Berita  acara  tersebut  selain ditandatangani  oleh  pejabat,  ditandatangani  pula  oleh  semua  pihak  yang  terlibat  dalam tindakantindakan  di  atas.Berita  Acara  Pemeriksaan  (BAP)  termasuk  dalam  isi  berkas perkara.Pemeriksaan saksi termasuk dalam ranah penyidikan.
Penyidikan menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP diartikan sebagai serangkaian tindakan Penyidik (Pejabat Polisi atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus untuk menyidik) dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari dan mengumpulkan  bukti  guna  membuat  terang  tindak  pidana  yang  terjadi  dan  guna menemukan tersangkanya.
Dalam  penelitian  ini,  berdasarkan  bagian-bagian  hukum  acara  pidana  yang  terkait dengan penyidikan adapun yang akan dibahas adalah mengenai pemberkasan perkara yang
dimulai dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Dalam pembuatan BAP, baik Saksi maupun Tersangka, bagi Penyidik sering sekali kesulitan karena banyaknya perkara yang ditangani membuat  Penyidik  tersebut  tidak  fokus  untuk  mengungkap  dan  membuat  terang  suatu tindak pidana.Belum lagi, dalam pemeriksaan- pemeriksaan (disebut juga “Interogasi”), juga disalahartikan oleh Penyidik.
Contohnya, dalam suatu tindak pidana yang sudah jelas buktibukti maupun saksi-saksi mengarahkan kepada seseorang tersangka, Penyidik sering tidak paham dalam pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang sedang diselidikinya, sehingga faktafakta yang sebenarnya terjadi  sering  kabur.Hal  ini  membuat  Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu  (SPPT)  ataupun Integrated Criminal Justice System (ICJS) menjadi tidak jalan, karena menumpuknya perkara di tingkat penyelidikan maupun penyidikan.
Proses  penyelidikan  dan  penyidikan  yang  digunakan  hingga  saat  ini  oleh  Penyidik Polda Sumatera Utara adalah metode lama. Proses tersebut yaitu dengan menggunakan BAP secara manual. BAP merupakan awal dari pemberkasan perkara yang nantinya akan diproses lagi dengan pelimpahan berkas perkara tahap pertama ke Jaksa Penuntut, dalam hal ini disebut Jaksa Peneliti.
BAP  adalah  keterangan  yang  diberikan  oleh  saksi  atau  tersangka  dalam  ranah penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.BAP sangat penting dalam pelaksanaan tindakan penyidikan, yang berpengaruh bagi tingkat pemeriksaan lebih lanjut dalam peristiwa pidana adalah pembuatan berita acara penyidikan.42 Berita acara penyidikan merupakan produk fisik dari tindakan penyidikan.Pembuatan berita acara penyidikan ini adalah bersifat wajib karena diatur secara tegas di dalam KUHAP sendiri.Membuat berita acara adalah bagian yang amat penting dalam mencari dan menyidik perkara.
Membuat berita acara penyidikan di dalam praktiknya dianggap hal yang paling sulit, karena  dalam hal pembuatan berita acara  penyidikan, aparat penyidik haruslah memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan tentang teori-teori hukum pidana dan pasal-pasal dalam KUHP, serta hukum pembuktian yang diatur di dalam KUHAP. Metode BAP secara verbal adalah adalah awal mula penyelesaian perkara pidana itu sebenarnya sudah dimulai sejak  pelaku  tertangkap  polisi  dan  diberitahu  bahwa  dirinya  telah  berbuat  suatu pelanggaran  dan  akan  mengalami  suatu  penyelesaian  lebih  lanjut.  Pemberitahuan  inilah yang merupakan langkah pertama daripada penyelesaian perkara dalam sidang pengadilan.
Dahulu  kata  maka  pemberitahuan  tersebut  di  atas  tersebut  dilaksanakan  dengan lisan/perkataan/verbaal asal kata latin “verbum” yang dalam bentuk jamak “verba”, dan baru di kemudian harilah pemberitahuan tersebut dilakukan secara resmi dengan memakai surat
dagvaarding atau surat panggilan. Dengan demikian, maka proses verbal itu sebenarnya berarti permulaan “lisan” daripada suatu pemeriksaan perkara, jadi bukan “tertulis”.
Akan tetapi, arti semula dari kata proses verbal itu lama kelamaan berubah menjadi sebaliknya seperti ya ng sekarang ini, yaitu “suatu risalah tertulis” yang memenuhi syarat - syarat menurut undangundang. Pada pembahahasan berikutnya tentang penyelidikan dan penyidikan  tidak  akan  dibahas  secara  menyeluruh  tentang  berita  acara  penyidikan karenanya  pembahasannya  hanya  dibatasi  kepada  Berita  Acara  Pemeriksaan  dan pemberkasan saja.
Oleh  karena  itu,  sub-bagian  di  bawah  ini  terdiri  dari  :  dasar  hukum  berita  acara pemeriksaan; bentuk dan susunan berita acara penyidikan; isi berita acara penyidikan; berita acara  pemeriksaan  saksi;  berita  acara  pemeriksaan  tersangka;  pemberkasan/penyerahan BAP; dan fungsi berita acara penyidikan.
Pasal 142 KUHAP mengatur mengenai masalah pemecahan penuntutan perkara atau yang  biasa  disebut  dengan  istilah  “ splitsing ”.Dalam  hal  penuntut  um um  menerima  satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141 KUHAP, penuntut umum dapat melakukan  penuntutan  terhadap  masing-masing  terdakwa  secara  terpisah.Perihal pemisahan  ( splitsing)  perkara  tersebut  dilakukan  jika  pembuktian  dengan  saksi  tidak mencukupi, misalnya hanya ada satu saksi.
Jadi  proses  penyelidikan  dan  penyidikan  dalam  kasus  yang  di  teliti  penulis  sudah memenuhin  unsur-unsur  penjelasan  dari  atas  yang  dimana  penyidik  sudah  melakukan pemeriksaan saksi dan sudah melakukan pemeriksaan terhadap terlapor yang atas nama David  angdreas  dan  atas  penjelasan  penyedik  S  pada  saa  wawancara  dengan  penulis menegaskan  bahwasanya  terlapor  tidak  bisa  di  jadikan  tersangka  dugaan  penggelapan sesuai pasal 378 KUHPidana dan Lp pelapor atau Rudi di karenakan di antara kedua pihak sudah melakukan perdamaian dan rudi dengan sadar melakukan permohonan pencabutan laporanya di Polda Sumatera Utara.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  diuraikan  diatas,  maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Peran Penyidik dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan uang maka penyidik melaksanakan tugasnya dalam melakukan penyelidikan yang akhirnya dapat melakukan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan  saksi, menetapkan tersangka  dan menemukan
Barang Bukti yang selanjutnya diserahkan ke Penuntut Umum dan penerapan hukum di Polda Sumatera Utara sudah sangat baik dan lebih mengutamakan nilai keadilan.
2. Proses penyelidikan adalah Pemberkasan perkara dengan membuat BAP secara manual dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) Jo. Pasal 75 KUHAP dan peraturan pelaksanaannya merupakan metode lama (BAP secara verbal). Metode BAP tersebut merupakan awal mula penyelesaian perkara pidana yang sebenarnya sudah dimulai sejak pelaku tertangkap polisi dan diberitahu bahwa dirinya telah berbuat suatu tindak pidana dan akan mengalami suatu penyelesaian lebih lanjut. De ngan demikian, maka proses verbal itu sebenarnya berarti permulaan “lisan” daripada suatu pemeriksaan perkara, jadi bukan “tertulis”. Proses verbal tersebut lama -kelamaan berubah  menjadi  sebaliknya  seperti  sekarang,  yaitu  “suatu  risalah  tertulis”  yang memenuhi syarat-syarat menurut undang-undang.

## DAFTAR PUSTAKA
Amir  Ilyas.  (2012).  Asas-Asas  Hukum  Pidana:  Memahami  Tindak  Pidana  Dan Pertanggungjawaban  Pidana  Sebagai  Syarat  Pemidanaan.  In  Rangkang  Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
Irawatu, A. C. (2019). Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (Ruu Kuhp Asas Legalitas) Arista. Adil Indonesia Jurnal, 2(1), 1 – 12.
Irianto, S. (2011). Praktik Penelitian Hukum Perspektif Sosiolegal. Bphn.Go.Id, 1 – 20.
Lamintang, P. A. F. (2011). Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia.
Mubarok, N. (2017). Kriminologi Dalam Perspektif Islam. Dwiputra Pustaka Jaya, 112. Pidana, P. T., & Randang, F. B. (2020). 1 2 3 4. IX(3), 188 – 195.
Purwoleksono, D. E. (2012). DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO a t. Slamet Siswanta, S. (2007). Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia.
Surbakti  &  Natangsa,  S.  (2017).  Hukum  Pidana  Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP. In Muhammadiyah Unversity Press (Vol. 39, Issue 2).
Técnica, N. (2007). PDF Created with deskPDF PDF W riter - Trial :: http://www.docudesk.com PDF  Created  with  deskPDF  PDF  Writer  -  Trial ::  http://www.docudesk.com.  Writer, 48(Tabela 1), 1 – 2.
Umar, M. N., & Zias, Z. (2017). Studi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif tentang Sanksi Pidana bagi Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan. LEGITIMASI: Jurnal
Hukum Pidana Dan Politik Hukum, 6(1), 128 – 155.
https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i1.1847
Wibowo, D. A. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Desa di Indonesia. Spirit Publik: Jurnal
Administrasi Publik, 13(1), 79. https://doi.org/10.20961/sp.v13i1.22932
Wibowo, S. A. (2004). Perdata-Sunarto2. 1, 1 – 7. https://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/1520/perdata- sunarto2.pdf;jsessionid=E3ACDEE5577CCF170AB73284919D5A05?sequence=1
Winarni, L. N. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan Radikalisme  Berbentuk  Terorisme.  DiH:  Jurnal  Ilmu  Hukum,  12(23),  56 – 63. https://doi.org/10.30996/dih.v12i23.894
Zaidan,  M.  A.  (2017).  Pemberantasan  tindak  pidana  terorisme:  Pendekatan  kebijakan kriminal. Law Research Review Quarterly, 3(1), 149 – 180.