## P e r a n   B a w a s l u   d a l a m   M e n g a w a s i   K e t e r l i b a t a n   A n a k   d i   M a s a K a m p a n ye   P e m i l u   K o t a   S a m a r i n d a   T a h u n   2 0 1 9
Dini Astarina 1 , Suwardi Sagama 2 diniastarina85@gmail.com , Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia 1 . suwardisagama.recht@gmail.com , Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia 2

## Abstract
Background :
The researcher's  interest and concern  for child protection  in the political sphere, especially the  involvement of children in election campaigns, the researcher wants to know how the law protects children during the campaign period during the simultaneous elections held in 2019.

## Research Metodes:
The research  method used in this study  is an empirical  normative research  method because  it uses an  in-depth study, requires a legal or normative approach as well as experience or field observations.

## Findings:
Bawaslu or the Samarinda City Election Supervisory Body as a supervisory institution and as one of the election organizers has an important role in overseeing the involvement of children because it is Bawaslu that has direct contact with the various stages of the election monitoring process including the campaigns that are carried out. There are various obstacles faced by Bawaslu so that in carrying out their authority they are not optimal, the steps that Bawaslu must take in monitoring the involvement of children are to strengthen synergy with the community and the Center for Gakkumdu or Integrated Law Enforcement Centers and implement child-friendly campaigns.

## Conclusion:
Type  Bawaslu or the Samarinda City Election Supervisory Body as a supervisory  institution and as one of the election organizers has an important role in overseeing the involvement of children because it is Bawaslu that has direct contact with the various stages of the election monitoring process including the campaigns that are carried out.
Keywords : Bawaslu; Child Involvement; Campaign.

## Abstrak

## Latar Belakang:
Ketertarikan dan kepedulian peneliti terhadap perlindungan anak dalam ranah politik khususnya keterlibatan anak  dalam  kampanye  kepemiluan,  maka  peneliti  ingin  mengetahui  bagaimana  pelindungan  hukum terhadap anak dalam masa kampanye saat Pemilu serentak yang dilakukan pada tahun 2019 .

## Metode Penelitian:
Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif empiris karena menggunakan kajian secara mendalam, di butuhkan pendekatan UU atau normatif serta pengalaman ataupun pengamatan dilapangan.

## Hasil Penelitian:
Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu Kota Samarinda sebagai lembaga pengawas dan sebagai salah satu penyelenggara  Pemilu  memiliki  peranan  penting  dalam  mengawasi  keterlibatan  anak  karena  Bawaslulah yang bersentuhan secara langsung dengan berbagai proses pengawasan tahapan Pemilu termasuk kampanye yang terlaksana. Ada berbagai kendala yang dihadapi Bawaslu sehingga dalam menjalankan wewenangnya menjadi tidak maksimal maka langkah yang harus dilakukan Bawaslu dalam mengawasi ketelibatan anak adalah dengan memperkuat  sinergitas bersama  masyarakat dan Sentra Gakkumdu atau Sentra Penegakan Hukum Terpadu serta menerapkan kampanye yang ramah anak.
Kesimpulan:
Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu Kota Samarinda sebagai lembaga pengawas dan sebagai salah satu penyelenggara  Pemilu  memiliki  peranan  penting  dalam  mengawasi  keterlibatan  anak  karena  Bawaslulah yang bersentuhan secara langsung dengan berbagai proses pengawasan tahapan Pemilu termasuk kampanye yang terlaksana.
Kata kunci: Bawaslu; Keterlibatan Anak; Kampanye.
DOI : - Received :  January Accepted :  February Published :  February Copyright Notice : Authors  retain  copyright  and  grant  the  journal  right  of  first  publication with  the work  simultaneously  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution  4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

## 1. PENDAHULUAN
Dalam  menyiapkan  generasi  penerus  bangsa  anak  menjadi  asset  utama.  Tumbuh kembang anak sejak dini merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan negara. Dalam proses  tumbuh  kembang  anak  sangat  banyak  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor  baik  itu biologis, psikis, sosial, ekonomi maupun kultural yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak hak anak. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi anak telah disahkan Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 yang bertujuan untuk menjamin  terpenuhinya  hak-hak  anak  agar  anak  dapat  hidup,  tumbuh  berkembang  dan berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  harkat  dan  martabat  kemanusiaan  serta  mendapatkan perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi  demi  terwujudnya  anak  Indonesia  yang berkualitas  berakhlak mulia  dan  sejahtera.  Akibat  hilangnya  hak  hak  anak,  seringkali  anak menjadi korban ditengah masyarakat, anak bisa jadi dimanfaatkan untuk hal hal yang sensitif dan akan mengganggu perkembangan anak.
Dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak, terbilang masih banyak hak hak anak yang menjadi sorotan termasuk dalam hal hal yang berbau politik, seperti penyelenggaraan kampanye pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu pada saat melaksanakan kegiatan kampanye politik. Sering sekali dalam melaksanakan kegiatan kampanye melibatkan anak anak. Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Tahun 2018 terdapat  15  jenis  pelanggaran  dan  34  kasus  penyalahgunaan.  Sedangkan  pada  tahun  2014 terdapat  248  kasus  yang  mengikutsertakan  anak  dalam  kegiatan  kampanye  politik  (Amin, 2019).  Keterlibatan  anak  dalam  kampanye  politik  sangat  tidak  mendukung  perkembangan anak  dan  pastinya  juga  telah  melanggar  Undang-Undang  Perlindungan  Anak,  namun  tak jarang  kita  mendapatkan  khususnya  di  Kota  Samarinda,  anak  masih  sering  kali  dijadikan sebagai  objek  kampanye,  sifat  anak  yang  masih  tergolong  labil  ataupun  polos  harus

## Peran Bawaslu dalam Mengawasi Keterlibatan Anak di Masa Kampanye Pemilu Kota Samarinda Tahun 2019
Dini Astarina, Suwardi Sagama
dihadapkan dengan memilih salah satu calon pasangan yang akan menduduki jabatan politik. Bukan  hanya  itu  semasa  kampanye,  anak  juga  bisa  menjadi  korban  kekerasan  peserta kampanye.  Keberhasilan  kampanye  memang  dilihat  dari  seberapa  banyak  massa  yang dikerahkan.  Tetapi  hal  itu  jangan  dijadikan  pembenaran  untuk  melibatkan  anak  di  bawah umur.  Saat  masa  kampanye,  banyak  partai  politik  berusaha  keras  menggalang  massa. Terkadang  segala  cara  dihalalkan,  beragam  cara  ditempuh  Partai  Politik  (Parpol)  agar  bisa meraup suara terbanyak dalam proses Pemilu, termasuk melibatkan anak-anak.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif empiris karena  diperlukan  kajian  secara  mendalam  terkait  judul  penelitian  Peran  Bawaslu  Dalam mengawasi Keterlibatan Anak Di Masa Kampanye Pemilu Kota Samarinda Tahun 2019, di butuhkan pendekatan Undang-Undang serta berdasarkan pengalaman dan pengamatan yang dilakukan  peneliti  untuk  mendapatkan  data  yang  valid  terkait  judul  tersebut,  melihat bagaimana peran penyelenggara Pemilu serta lembaga terkait dan dampaknya di masyarakat khususnya kepada anak. Dalam pendekatan Undang-Undang atau normatif yuridis dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum  yang  berhubungan  dengan  masalah  dan  peraturan  perundang-undangan  yang berhubungan  dengan  penelitian  ini.  Norma  hukum  yang  berlaku  itu  berupa  norma  hukum positif  yang  tertulis  bentukan  lembaga  perundang-undangan,  kodifikasi,  undang-undang, peraturan  pemerintah  dan  norma  hukum  tertulis  buatan  pihak-pihak  yang  berkepentingan. Pendekatan  ini  dikenal  pula  dengan  pendekatan  kepustakaan,  yakni  dengan  mempelajari buku-buku,  peraturan  perundang-undangan  dan  dokumen  lain  yang  berhubungan  dengan penelitian ini. Kemudian penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis empiris yang merupakan  pendekatan  yang  dilakukan  dengan  mempelajari  hukum  dalam  kenyataan  baik berupa sikap, penilaian, perilaku, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan dilakukan dengan cara melakukan penelitian dilapangan.
Pendekatan empiris tidak bertolak belakang dari hukum positif tertulis (perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian  lapangan (field  research) (Abdulkadir,  2004).  Pendekatan  ini  dilakukan  dengan melihat  kenyataan  yang  ada  dalam  praktek  dilapangan.  Pendekatan  ini  dikenal  pula  dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.

## 3. PEMBAHASAN

## 3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Bawaslu  atau  Badan  Pengawas  Pemilu  secara  umum  merupakan  suatu  lembaga penyelenggaraan  Pemilu  di  seluruh  wilayah  negara  kesatuan  Republik  Indonesia  yang bertujuan  untuk  pengawasan  dalam  suatu  sistem  pemilihan  umum.  Adapun  fungsi  dan peran pengawas Pemilu ialah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan  Umum  disebutkan  bahwa  fungsi  pengawas  Pemilu  dijabarkan  dalam  tugas, wewenang  dan  kewajiban  pengawas  Pemilu  berkaitan  dengan  pengawasan  Pemilu. Bawaslu  Provinsi  mengawasi  provinsi  terhadap  penyelenggaraan  Pemilu  di  wilayah Provinsi,  sedangkan  Bawaslu  Kabupaten/Kota  mengawasi  penyelenggaraan  Pemilu  di wilayah Kota dalam hal ini sebagaimana lokasi penelitian adalah Badan Pengawas Pemilu Kota Samarinda.
Bawaslu  Kota  Samarinda  adalah  salah  satu  lembaga  penyelenggaraan  Pemilu  di Kota Samarinda yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak  manapun terkait dengan  pelaksanaan  tugas  dan  wewenangnya.  Pelaksanaan  tugas  dan  kewenangan Bawaslu  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Penyelenggara Pemilihan Umum. Bawaslu Kota Samarinda memiliki tugas dan fungsi untuk mengawasi penyelenggaraan  Pemilu  dalam  rangka  pencegahan  dan  penindakan  untuk  terwujudnya pemilu yang demokratis. Adapun Bawaslu Kota Samarinda beralamatkan di Jalan Arjuna Nomor  7  Kelurahan  Jawa  Kecamatan  Samarinda  Ulu  Kota  Samarinda  Provinsi Kalimantan Timur.
Sebagai  bagian  dari  Badan  Pengawas  Pemilu,  Bawaslu  Kota  Samarinda  juga mempunyai  kontribusi  besar  dalam  melakukan  pengawasan  Pemilu  di  wilayah  Kota Samarinda. Semua proses tahapan sampai dengan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, Bawaslu Kota Samarinda selalu ambil bagian melakukan pengawasan sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

## 3.2 Peran Badan Pengawas Pemilu Kota Samarinda dalam Mengawasi Keterlibatan Anak Saat Kampanye Pemilu Tahun 2019
Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Bawaslu Kota Samarinda mengawasi setiap tahapan pemilu, apa yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebetulnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan pemantau pemilu atau pengamat pemilu,
yakni  sama-sama  mengkritik,  menghimbau,  dan  memproses  apabila  terdapat  hal  yang menyimpang  dari  Undang-Undang.  Namun  terkait  dengan  penanganan  kasus-kasus dugaan  pelanggaran  pemilu,  maka  disini  terdapat  perbedaan  yang  fundamental,  karena Bawaslu menjadi satu-satunya lembaga yang berhak menerima laporan, dengan kata lain Bawaslu merupakan satu-satunya pintu masuk untuk penyampaikan laporan pelanggaran pemilu  ( Elvi,  n.d. ).  Sebagaimana  yang  terjadi  di  Kota  Samarinda  kasus  pelanggaran Pemilu  seakan  akan  menjadi  budaya  setiap  5  Tahun  termasuk  dalam  proses  kampanye peserta  pemilu,  bagaimana  tidak,  saat  kampanyelah  merupakan  tahapan  untuk  mencari suara sebanyak banyaknya demi meraih kemenangan.
Bawaslu Kota Samarinda melaksanakan pengawasan terhadap tahapan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 yang mana pengawasan dilakukan terhadap setiap kegiatan kampanye  peserta  Pemilu  atau  pihak  lain  yang  ditunjuk  oleh  peserta  Pemilu  dalam  hal meyakinkan  pemilih  dengan  menawarkan  visi,  misi,  program  dan/atau  menyampaikan serta  membrandingkan  citra  diri  peserta  pemilu.  Bawaslu  sebagai  lembaga  yang berwenang untuk mengawasi seluruh tahapan kampanye seharusnya lebih peka terhadap modus  partai  politik  termasuk  dalam  keterlibatan  anak,  ada  berbagai  macam  bentuk keterlibatan  anak  dalam  kampanye  seperti  menjadikan  anak  sebagai  juru  kampanye, mobilisasi  massa  anak,  menampilkan  anak  diatas  panggung  kampanye  dengan menggunakan atribut dan yel yel partai politik, membawa anak dibawah 7 tahun ke arena politik  dengan  alibi  bahwa  anak  tidak  bisa  ditinggal  karena  tidak  ada  yang  menjaga. Keikutsertaan anak dalam kegiatan politik sangat tidak tepat dilakukan, karena sangat erat dengan nuansa persaingan, termasuk serang menyerang antara lawan politik yang sedang berkonflik, bahkan tidak jarang  isi materi dari pasangan calon yang berkampanye tersebut tidak diketahui kebenarannya. Namun sangat disayangkan Bawaslu dalam hal mengawasi keterlibatan  anak  dalam  proses  kampanye  ternyata  masih  sangat  terbatas  dan  kurang maksimal,  sehingga  antara  sadar  dan  tidak  sadar  keterlibatan  anak  disaat  kampanye  ini sangat  sering  terjadi.  Bawaslu  dalam  menjalankan  kewenangan  dan  peranannya  masih sangat terbatas secara sarana dan prasarana sehingga membuat Bawaslu belum bisa bekerja secara  maksimal  dalam  perlindungan  hak  hak  anak  saat  kampanye  Pemilu  di  Kota Samarinda Tahun 2019, terlebih lagi pada saat penyelenggaraan Pemilu 2019 dilaksanakan Pemilu secara serentak yang pertama kali. Secara regulasi sebagaimana asas fiksi  hukum menjelaskan dengan sederhana bahwa kita semua dianggap tau mengenai hukum, sedikit banyaknya  masyarakat  pasti  tau  mengenai  Pemilu  meskipun  tidak  rinci,  salah  satu
kelemahan Bawaslu setiap melakukan sosialisasi adalah terkhusus pada tahapan kampanye yang  melibatkan  anak  dan  perlindungannya  masih  kurang  terjamah,  disinilah  Bawaslu diharapkan memperkuat kerja sama dengan lembaga lembaga terkait, agar memudahkan Bawaslu dapat menjalankan tugasnya, serta perlindungan dan hak hak anak dapat tercapai.
Dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dianggap masih terbatas yang  mana  Bawaslu  hanya  dapat  memberikan  sanksi  administratif  dengan  kewenangan mengawasi  dan  menindaklanjuti  laporan  yang  berkaitan  dengan  dugaan  adanya pelanggaran pelaksanaan Pemilu dengan memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran baik pelanggaran administrasi pemilu maupun pelanggaran politik uang. Kemudian dalam sengketa  proses  pemilu,  Bawaslu  berwenang  menerima,  memeriksa,  memediasi  atau mengadjudikasi,  dan  memutus  penyelesaian  yang  diajukan  peserta  pemilu,  untuk pemberian sanksi oleh Bawaslu.
Faktor  penghambat  yang  membuat  Bawaslu  tidak  maksimal  selain  dari  segi regulasi  atau  kebijakan  adalah  dari  segi  kewenangan  penegakan  hukum,  diluar kewenangannya Bawaslu tidak memiliki hak menindak atau menjatuhkan hukuman pidana yakni penjara ataupun denda kepada pelaksana kampanye yang melanggar hak-hak anak seperti  keterlibatan  anak  saat  kampanye  karena  itu  merupakan  kewenangan  dari kepolisian, maka  dalam  kepemiluan  sendiri  adanya  Sentra  Gakkumdu  yang  selanjutnya disebut  Sentra  Penegakan  Hukum  Terpadu  adalah  pusat  aktivitas  penegakan  hukum Tindak  Pidana  Pemilihan  yang  terdiri  dari  unsur  Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi,  dan/atau Panwas  Kabupaten/Kota,  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  Kepolisian  Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri. Untuk kasus keterlibatan  anak  dalam  kampanye  politik  diperlukan  peranan  penting  dari  Sentra Gakkumdu yang memiliki kewenangan sebagai penegak hukum.
Pelibatan  Sentra  Gakumdu  menjadi  salah  satu  langka  strategis  untuk meminimalisir  keterlibatan  anak  semasa  kampanye.  Selain  itu  Bawaslu  juga  secara berkelanjutan  dari  jauh  hari  seharusnya  sudah  melakukan  sosialisasi  terkait  pelarangan keterlibatan anak ketika kampanye, para peserta kampanye baik itu timses maupun paslon diharapkan  menjaga  kondusifitas  proses  kampanye,  tidak  menjurus  pada  perilaku  yang kasar atau memicu konflik, bahkan materi kampanye pun harus diperhatikan isi muatan materinya, selain itu adanya penyediaan fasilitas ramah anak saat kampanye diperuntukkan bagi  masyarakat  yang  terpaksa  membawa  anaknya  ke  lokasi  kampanye,  contohnya
pengadaan tempat penitipan anak yang lokasinya tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat dengan  lokasi  kampanye,  agar  orang  tua  masih  bisa  memantau  anaknya,  begitupun pastinya dengan rasa aman serta nyaman bagi anak.

## 4. KESIMPULAN
Proses  Pemilihan  Umum  salah  satu  tahapannya  adalah  kampanye  Pemilu,  dimana kampanye  didefinisikan  sebagai  suatu  usaha,  tindakan,  atau  proses  penyampaian  untuk memperoleh capaian dukungan yang dilakukan oleh satu orang atau  lebih bahkan sekelompok orang untuk menyampaikan visi, misi dengan metode persuasif agar dapat mempengaruhi dan memikat khalayak ramai untuk pemilihan keputusan dalam hal ini warga Negara Indonesia yang sudah memiliki hak memilih atau hak suara. Maka secara tidak langsung anak dilarang ikut serta dalam kampanye ataupun segala aktifitas politik yang sedang berlangsung. Disinilah Bawaslu memiliki  peranan  penting  dalam  skala  perlindungan  hak  hak  anak  beserta  terhadap keterlibatannya dalam kampanye, karena  seperti yang kita ketahui bahwa sebagaimana Undang- Undang  Pemilu  menjabarkan  yang  dapat  terlibat  dalam  proses  pemilihan  umum  adalah  bagi siapa yang sudah memiliki hak suara yakni berusia 17 tahun  dan seterusnya.  Melihat fakta yang terjadi  dilapangan  Bawaslu  dalam  mengawasi  keterlibatan  anak  masih  sangat  terkendala dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat serta sarana maupun prasarana dari Bawaslu itu sendiri kurang memadai bahkan belum ada kerja sama dengan lembaga terkait seperti lembaga perlindungan  anak,  selain  itu  khususnya  kepada  para  peserta  atau  tim  kampanye  seakan menyamaratakan semua peserta yang terlibat kampanye begitupun dengan keterlibatan anak.

## 5. REFERENSI
Abdulkadir, M. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum .
Amin,  M.  (2019).  “Tanggung  Jawab  Pelaku  yang  Mengikutsertakan  Anak  dalam  Kegiatan Kampanye Politik.” Jurnal Jurist-Diction , 2 (3), 967.
Elvi,  S.  (n.d.). Peran  Bawaslu  Pada  Pelaksanaan  Pemilihan  Legislatif  Berdasarkan  UU Pemilu Tahun 2017 . OKtober. Retrieved June 25, 2021, from https://doi.org/10.1234/jh.v712%25