Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Sebelum dan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Tanjung Medang Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim
Fopi Yunika 1 , Andri Eko Putra 2 , Panca Satria Putra 3
1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, Foppyyunika@gmail.com 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, andri_ekoputra@yahoo.com 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, Pancasatriaputra1@gmail.com

## ABSTRACT
Village  Funds  are  funds  sourced  from  the  State  Revenue  and  Expenditure  Budget  (APBN)  intended for  Villages  that  are  transferred  through  the  RKUN  to  the  RKD  and  registered  with  the  RKUD  and prioritized  for  community  development  and  empowerment.  This  study  uses  qualitative  methods,  the data  sources  are  primary  data  and  secondary  data.  Data  collection  techniques  used  three  ways, namely  observation,  interviews,  and  documentation.  The  results  showed  that  the  management  of village  funds  was  carried  out  effectively,  but  some  obstacles  were  still  found.  The  implementation  of development is intended for tangible public interests such as infrastructure and facilities. In managing village funds such as planning, implementation, and accountability, the community is always assisted by  the  sub-district  in  making reports  on  planning,  implementation,  and  accountability which causes  a lack of village independence.
Keywords: Village Funds, Village Development, and Community Empowerment

## ABSTRAK
Dana  Desa  adalah  dana  yang  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN) yang  diperuntukkan  bagi  Desa  yang  ditransfer  melalui  RKUN  ke  RKD  dan  tercatatkan  RKUD  dan diprioritaskan  untuk  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Penelitian  ini  menggunakan metode  kualitatif,  sumber  data  yaitu  data  primer  dan  data  sekunder.  Teknik  pengumpulan  data menggunakan tiga cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan dengan efektif, namun masih ditemukan beberapa kendala. Pelaksanaan  pembangunan  diperuntukkan  untuk  kepentingan  umum  yang  berbentuk  nyata  seperti infrastruktur  dan  fasilitas.  Dalam  pengelolaan  dana  desa  seperti  perencanaan,  pelaksanaan,  dan pertanggungjawaban,  masyarakat  selalu  dibantu  oleh  pihak  kecamatan  dalam  membuat  laporan perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pertanggungjawaban  yang  menyebabkan  kurangnya  kemandiran desa.
Kata Kunci : Dana Desa, Pembangunan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat

## A. PENDAHULUAN
Penyelenggaraan  pemerintah  merupakan  penyelenggara  sistem  pada pemerintahan,  sehingga  desa  memiliki  kewewenangan  dalam  mengurus  serta mengendalikan  kepentingan  masyarakatnya  untuk  mewujudkan  prinsip  good govermance  yang  berdasar  pada  efisiensi,  efektivitas,  transparansi,  akuntanbilitas, dan  demokratisasi  nilai-nilai  kerakyatan  dalam  penyelenggaraan  pemerintah. (Nurman 2015:255). Bersumber pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan  Keuangan  Desa  menerangkan  bahwa  pengelolaan  keuangan  desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban  keuangan  desa.  Sedangkan  keuangan  desa  ialah  sesuatu kewajiban  desa untuk  dinilai  dengan  uang  serta  segala  suatu  yang  terdiri  dari uang serta benda yang berhubungan dalam penerapan hak serta kewajiban desa.
https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/mediasi
palembang.ac.id/index.php/Ekonomika/index
Pembangunan merupakan peran yang sangat penting untuk dilakukan dengan menggunakan  dana  desa.  Namun  efektivitas  dari  hasil  pembangunan  masih  belum termanfaatkan.    Dalam  hal  ini    dapat  menyebabkan  kerugian  kepada  masyarakat karena  tidak  dapat  memanfaatkan  hasil  dari  pembangunan  tersebut.(Widjaja 2011:165).
Desa  merupakan  sesuatu  organisasi  pemerintahan  yang  mempunyai kewenangan  dalam  mengendalikan  serta  mengurus  masyarakatnya.  Dengan  itu desa  mempunyai  kedudukan  yang  sangat  berarti  peran  dalam  mendukung kesuksesan  serta  keberhasilan  pemerintah  nasional  dan  pembangunan  nasional secara  luas.  Desa  jadi  garda  terdepan  dalam  mencapai  keberhasilan  dari  seluruh urusan serta program-program dari pemerintah.
Dana Desa adalah dana yang  bersumber  dari  APBN  yang  digunakan  bagi  Desa yang  ditransfer  melalui  RKUN  ke  RKD  dan  tercatatkan  RKUD  dan  digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan  masyarakat.
Dana  Desa  sendiri  bisa  digunakan  untuk  Penerapan  Desa Paham  Covid-19 serta  Penerapan  PKTD.  Dasar  syarat  itu  merupakan  Pesan  Edaran  No  8  Tahun 2020  tentang  Desa  Paham  Covid-19  serta  Penegasan  PKTD  yang  dikeluarkan Menteri  Desa.  Pada  saat  Pandemi  covid-19  ini  pemerintah  mempriotitaskan pengalokasian  dana  desa  menjadi  2  (Dua) perihal ialah:  Prioritas  awal  merupakan Pembangunan  Infrastruktur  secara  swakelola  dengan  sistem  Padat  Karya  Tunai Desa (PKTD) buat menguatkan energi tahan ekonomi desa serta pemasukan warga. Prioritas  kedua  merupakan  Penguatan Kesehatan warga lewat upaya penangkalan serta penangan Covid-19.
Dalam  Kebijakan  Pemerintah  tentang  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  Dana Desa  untuk  masyarakat  miskin  serta  terdampak  Covid-19,  Departemen  keuangan Menerbitkan  PMK  50  Tahun  2020  tentang  pergantian  kedua  atas  Peraturan  Menteri Keuangan  No.205/PMK.07/2019  tentang  Pengelolaan  Dana  Desa.  Regulasi  tersebut mengendalikan  besaran  serta  lama  BLT  DD  disalurkan,  dimana besaran  BLT  DD dibayarkan sepanjang 6 (Enam) Bulan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Untuk  Bulan  Pertama  Sampai  Dengan  Bulan  Ketiga  Per  Keluarga  Penerima Bantuan Sebesar Rp. 600.000,-  (Enam Ratus Ribu Rupiah)
2. Untuk Bulan Keempat Sampai Bulan Keenam Per Keluarga Penerima Bantuan Sebesar Rp. 300.000,-  (Tiga Ratus Ribu Rupiah)
Kabupaten  Muara  Enim  merupakan  salah  satu  daerah  otonom  di  Provinsi Sumatera  Selatan  yang  terus  berkembang  pesat  dan  mandiri.  Hal  itu  dapat  dilihat dari semakin meningkatnya pembangunan di desa-desa di dalam Kabupaten Muara Enim melalui anggaran dana desa.
Salah  satu  desa  yang  mendapatkan  bantuan  dana  desa  yaitu  Desa  Tanjung Medang.  Desa  ini  terletak  di  Kecamatan  Kelekar  Kabupaten  Muara  Enim.  Selain Desa  Tanjung  Medang,  Kecamatan  Kelekar  juga  terdiri  dari  beberapa  desa  lain sebagai wilayah administrasi.
Kecamatan  Kelekar  terdiri  dari  7  (Tujuh)  desa,  dimana  setiap  desa  nya mendapatkan bantuan dana desa yang bervariatif sesuai dengan potensi desa, luas wilayah,  dan  jumlah  penduduk  dan  angka  kemiskinan  yang  ada  di  desa. Berikut rincian  dana  desa  yang  ada  di  Kecamatan  Kelekar  Kabupaten  Muara  Enim  Tahun 2018 - 2020:

## Tabel Perbandingan Perolehan Dana Desa Tahun 2018-2020
No Nama Desa Perolehan Dana Desa Tahun 2018 Rp Perolehan Dana Desa Tahun 2019 Rp Perolehan Dana Desa Tahun 2020 Rp 1. Embacang kelekar 957.629.000,- 1.150.465.000,- 1.121.021.000,- 2. Menanti 958.673.000,- 939.819.000,- 973.571.000,- 3. Menanti Selatan 728.841.000,- 835.598.000,- 867.591.000,- 4. Suban 760.817.000,- 882.282.000,- 1.053.658.000,- 5. Pelempang 975.608.000,- 1.176.443.000,- 990.283.000,- 6. Teluk Jaya 746.375.000,- 861.180.000,- 884.478..000,- 7. Tanjung Medang 994.549.000,- 1.203.387.000,- 1.037.932.000,- Jumlah 6.122.492.000,- 7.049.174.000,- 6.928.534.000,-
Sumber : Kantor Desa Tanjung Medang 2021

## B. KAJIAN TEORI

## 1. Efektivitas
Menurut  Mardiasmo  (2017:134)    Efektivitas  adalah  ukuran  berhasil  tidaknya pencapaian  tujuan  organisasi  dalam  mencapai  tujuannya.  Apabila  suatu organisasi  mencapai  tujuan  maka  organisasi  tersebut  telah  berjalan  dengan efektif.

## 2. Pengelolaan
Pengelolaan  yaitu  suatu  proses  perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan, serta pengawasan suatu usaha dari  para  anggota  organisasi  serta  penggunaan sumberdaya organisasi lainnya supaya dapat mencapai tujuan yang diinginkan.
a. Pengelolaan Keuangan Desa
1) Perencanaan yaitu suatu proses dalam menyusun perencanaan pembangunan  di  desa  sesuai  dengan  kewenangannya  yang  berpedoman pada  perencanaan  pembangunan  yang  ada  di  Kabupaten      dan      Kota, dalam   rencana   pembangunan   desa disusun dengan konsintesi antara Perencanaan, Penganggaran, dan Pengawasan Sujarweni (2015:18)
2) Pelaksanaan  yaitu  anggaran  desa  yang  telah  ditetapkan  dalam  perencanaan dan terjadi transaksi antara penerimaan dan pengeluaran desa, semua penerimaan   dan pengeluaran   desa dalam rangka  pelaksanaan  hak  dan  kewewenangan  desa dilaksanakan melalui rekening kas desa Sujarweni (2015:19).
3) Penatausahaan  yaitu  Kepala  Desa  dalam  melaksanakan  penatausahaan keuangan desa harus menetapkan Bendahara Desa yang dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran  berdasarkan  keputusan  Kepala  Desa. Sujarweni (2015:21-220)
4) Pelaporan  menurut  Permendagri  No  113  Tahun  2014  menyampaikan  bahwa  pelaporan yang  dilakukan  oleh  kepala  desa  dalam  menyampaikan  laporan  realisasi  pelaksanaan APBDesa  kepada  bupati/walikota  berupa  laporan  semester  awal      yang  berupa  laporan realisasi APBDesa yang disampaikan pada akhir bulan juli tahun berjalan dan laporan smester akhir tahun yang akan disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.
5) Pertanggungjawaban  berdasarkan  Peraturan  Menteri  dalam  Negeri  Nomor  113 Tahun 2014 menyatakan Laporan Pertanggungjawaban  Realisasi Pelaksanaan APBDesa yang  terdiri  dari  Pendapatan,  Belanja  dan  Pembiayaan  yang  sudah ditetapkan  dalam  Peraturan  Desa  disampaikan  Kepala  Desa  kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.

## 3. Desa
Desa  ialah  sesuatu  bagian  yang  terpenting  dalam  suatu  sistem Pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI),  ditandai  kepada penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat. Bedasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  tentang  Metode  Pengalokasian, Penyaluran,  Pemakaian  Pemantauan,  serta  Penilaian  Dana  Desa,  Dana  Desa ialah  dana  yang  bersumber  dari  Anggaran  Pemasukan  serta  Belanja  Negeri yang  digunakan  serta  dikelola  buat  desa  serta  ditransfer  lewat  APBN  Wilayah Kabupaten  serta  digunakan  buat  membiayai  sesuatu  sistem  penyelenggaraan pemerintahan, penerepan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan.

## 4. Pembangunan
Menurut  Basuki  (2014:14)  Pembangunan  ialah  sesuatu  usaha  buat tingkatkan  kualitas  dalam  kehidupan  manusia,  sehingga  aspek  manusia  pasti hendak  jadi  domain  pembangunan.  Pembangunan  secara  metafosis  yakni ekspedisi  yang  bertolak  dari  kenyataan  mengarah  desiderata  ialah  dalam  tahap- tahapnya  bawa  kita  seluruh  kehari  besok  yang  lebih  terang,  dengan  kualitas kehidupan yang lebih bertambah.

## 5. Pemberdayaan masyarakat
Pemberdayaan  masyarakat  adalah  memotivasi  dalam  langkah  mendorong peningkatan stabilitas adanya program desa untuk menciptakan suatu desa yang lebih  baik  dan  berpotensi  stabil.  Pemberdayaan  masyarakat  mengacu  pada proses  perubahan  secara  structural  masyarakat  dengan  pendekatan  baru  yang lebih baik supaya masyarakat dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosialnya.

## 6. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masa Pandemi Covid-19
Berdasarkan  PMK  Nomor  40/PMK.07/2020,  jaring  pengaman  sosial  di  desa untuk  menanggulangi  dampak  ekonomi  atas  pandemi  Covid-19,  berupa  Bantuan Langsung  Tunai  (BLT)  Desa  kepada  keluarga  miskin  atau  tidak  mampu  di  desa sebagai  keluarga  penerima  manfaat  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT).  Calon keluarga  penerima  manfaat  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  Desa  paling  sedikit memenuhi kriteria sebagai keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa  Tanjung  Medang  Kecamatan  Kelekar  Kabupaten  Muara  Enim,  dan  tidak menerima bantuan Program Harapan Keluarga (PKH), Kartu Sembako dan Kartu Pra Kerja.

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa  Tanjung  Medang  Kecamatan  Kelekar Kabupaten Muara Enim. Kemudian waktu pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari - Mei Tahun 2021.
Obyek  yang  dipilih  dalam  penelitian ini  adalah  Pemerintahan  Desa  Tanjung Medang  Kecamatan  Kelekar  Kabupaten  Muara  Enim.  Informasi  dalam  penelitian ini adalah masyarakat.
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  jenis  atau  metode  penelitian  kualitatif deskriftif  yang  digunakan  untuk  meneliti  objek  yang  alamiah  dimana  peneliti adalah  sebagai  instrumen  kunci  yang  lebih  menekankan    makna  dari  objek generalisasi  (Sugiyono,  2015).  Objek  dalam  penelitian  kualitatif  yaitu  objek  yang alamiah dan tidak dapat dimanipulasi oleh peneliti.
Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder:
1)  Data Primer merupakan sumber data yang langsung dapat memberikan data kepada  peneliti.  Untuk  mendapatkan  data  primer  bisa  dilakukakannya
dengan wawancara dan tanya jawab kepada masyarakat desa, kepala desa, sekretaris  desa,  dan  bendahara  desa  di  Desa  Tanjung  Medang  Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim.
2)  Data Sekunder yang digunakan peneliti melalui literatur-literatur, buku-buku, serta sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan  dibahas  mengenai  Efektivitas  Pengelolaan  Dana  Desa  Dalam Meningkatkan  Pembangunan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Sebelum  dan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Tanjung Medang Kecamatan Kelekar kabupaten Muara Enim.
Pengumpulan  informasi  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  dengan penelitian lapangan. Penelitian lapangan dilakukan dengan observasi ke lapangan yang telah ditentukan yaitu Desa Tanjung Medang Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim untuk mendapatkan data.
Adapun teknik pengumpulan data yang diambil dalam penelitian ini adalah :
1)  Observasi
Metode Observasi adalah suatu usaha yang dilakukan dalam  menumpulkan data  secara  sistematis  dengan  prosedur  yang  standar.  dilakukan  dengan memakai  instrument  lembar  penelitian  yang  bertujuan  buat  mendapatkan informasi  tentang  Efektivitas  Pengelolaan  Dana  Desa  Dalam  Meningkatkan Pembangunan  Dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Sebelum  dan  Pada  Masa Pandemi Covid-19 di Desa Tanjung Medang Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim.
2)  Wawancara
Wawancara ialah sesuatu proses aktivitas yang dimana dikerjakannya untuk memperoleh  informasi  secara  langsung  serta  informasi  yang  diinginkan dengan  memabagikan  persoalan-persoalan  kepada  para  responden  untuk dijawab.  Penelitian  ini  di  Desa  Tanjung  Medang,  wawancara  dilakukan peneliti  dengan  kepala  desa,  ketua  BPD,  sekretaris  desa,  bendahara  desa dan beberapa masyarakat desa sebagai orang yang merasakan dampak dari adanya dana desa. Dalam aktivitas wawancara terjalin ikatan 2 (Dua) orang ataupun  lebih  dimana  keduanya  berprilaku  cocok  dengan  peranan  mereka masing-masing.
3)  Dokumentasi
Dokumentasi  ialah  sesuatu  tata  cara  yang  digunakan  untuk  mengumpulkan bahan-bahan  dalam  wujud  dokumen  bersumber  pada  tema  penelitian. Dimana  tata  cara  bisa  membantu  penulis  dalam  memperoleh  informasi berupa  dokumen.  Penelitian ini  dilakukan  di Desa  Tanjung  Medang  dengan metode  mengumpulkan  informasi  dengan  mempelajari  bahan-bahan  yang berasal dari dokumen-dokumen semacam Undang-Undang, serta Peraturan Menteri,  Peraturan  Anggaran  dan  Pendapatan  Belanja  Desa  (APBDes), Buku,  Skripsi,  Jurnal,  Internet,  dan  Data-Data  penunjang  yang  lain  yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa.
Analisa  data  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  data  sehingga  karakteristik  data dapat mudah dipahami. Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2013:91), “Teknik  analisa  data  adalah  deskriftif  kualitatif  melalui  metode  interaktif  dan berlangsung secara terus-menerus hingga datanya tuntas. Aktivitas dalam analisis data terdiri atas empat komponen yang saling berinteraksi membentuk hubungan kuat  dalam  menghasilkan data  yang  valid.   Langkah-langkah  analisis data  model interaktif ini dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Pengumpulan  data  yaitu data-data  yang  diperoleh dilapangan dicatat  dalam bentuk  deskriftif,  yaitu  uraian  data  yang  diperoleh  dari  informan.  Kemudian dibuat pendapat atau penafsiran atas fenomena yang dilihat di lapangan.
b. Redukasi  data  merupakan  proses  penyaringan,  pemusatan  perhatian,  dan penyederhanaan  data  kasar  yang  muncul  dari  catatan  dilapngan  dan membuang data yang tidak berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.
c. Penyajian  data  yaitu  data  yang  disajikan  berupa  dari  hasil  data  yang ditemukan di lapangan dalam bentuk tabel, grafik, dan bagan.
d. Penarikan  kesimpulan  merupakan  tahap  akhir  dalam  proses  analisa  data. Peneliti  akan  mengambil  data-data  yag  telah  diperoleh  dari  observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Untuk  menjawab  seluruh  masalah  mengenai  Efektivitas  Pengelolaan  Dana Desa  dalam  Meningkatkan  Pembangunan    dan  Pemberdayaan  Masyarakat Sebelum dan Pada Masa Pandemi Covid-19 di DesaTanjung Medang Kecamatan kelekar Kabupaten Muara Enim langkah-langkah yang dilakukan adalah :
a.  Menganalisa  tahap  pengelolaan  dana  desa  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.
b.  Menganalisis proses pencairan dana desa dan pengajuan dana desa.
c.  Menganalisis tentang penyaluran dana desa apakah sudah efektif atau belum.

## D. HASIL PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa  Tanjung  Medang  Kecamatan  Kelekar Kabupaten Muara Enim. Tanjung Medang merupakan salah satu Desa kecil yang terletak  di  Kecamatan  Kelekar  Kabupaten  Muara  Enim  Provonsi  Sumatera Selatan. Desa Tanjung Medang terletak ± 136 km dari ibu kota Kabupaten Muara Enim,  dan  ±  13  km  dari  ibu  kota  Kecamatan  Kelekar  dengan  luas  wilayah  1612 ha/m²  yang  meliputi  Luas  Permukiman  8  ha/m²,  luas  rawah-rawah  1000  ha/m², luas perkebunan 600 ha/m², luas kuburan permukiman 1 ha/m², luas perkantoran 1 ha/m², dan luas prasarana 2 ha/m², dengan batasan-batasan sebagai berikut :
1. Timur berbatasan dengan Desa Sentul Kecamatan Tanjung Baru.
2. Barat berbatasan dengan Desa Pinang Banjar Kecamatan Gelumbang.
3. Selatan berbatasan dengan Desa Segayam Kecamatan Gelumbang.
4. Utara berbatasan  dengan  Desa  suban  Baru  Kecamatan  Kelekar.
Desa  Tanjung  Medang  terdirri  dari  3  (Tiga)  dusun,  yaitu  dusun  1  (Satu), dusun  2  (Dua),  dan  dusun  3  (Tiga)  yang  memiliki  total  penduduk  1.836    Jiwa dengan  jumlah  Penduduk  Laki-laki  sebanyak  902  jiwa,  dan  jumlah  Penduduk Perempuan sebanyak 934 jiwa.
Mayoritas  penduduk  Desa  Tanjung  Medang  tidak  menyelesaikan pendidikannya  dengan  baik  dikarenakan  factor  ekonomi  keluarga  yang  kurang mampu  dan  budaya  desa  yang  menganggap  bahwa  anak  tidak  perlu  pendidikan tinggi.  Lingkungan  yang  jauh  dari  pendidikan  menyebabkan  tingginya  tingkat pernikahan  usia  muda  dan  rendahnya  minat  remaja  yang  ingin  melanjutkan keperguruan yang lebih tinggi.
Berikut rincian jumlah penduduk Desa Tanjung Medang berdasarkan tingkat pendidikan yaitu :

## Tabel Jumlah Penduduk Desa Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No . Jenis Pendidikan Jumlah 1. Belum Sekolah 215 Orang 2. Tidak Tamat Sekolah 182 Orang 3. Tamat Sekolah Dasar (SD) 560 Orang 4. Tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) 334 Oang 5. Tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) 524 Orang 6. Diploma 5 Orang 7. Sarjana Strata 1 (S1) 15 Orang 8. Pascasarjana 1 Orang Jumlah 1.836 Orang
Sumber : Kantor Kepala Desa Tanjung Medang Tahun 2021
Masyarakat  Desa  Tanjung  Medang  sangat  tertinggal  dalam  hal  pendidikan, dikarenakan  mayoritas  penduduk  Desa  Tanjung  Medang  tidak  menyelesaikan pendidikannya dan banyak yang tidak melanjutkan keperguruan yang lebih tinggi. Kemudian  terkait  matapencaharian  masyarakat  di  Desa  Tanjung  Medang bervariasi  mulai  dari,  Petani,  Buruh,  Nelayan,  Paramedis,  Pedagang,  Aparatur Negara Sipil (ASN), danPolisi. Berikut ini jumlah penduduk Desa Tanjung Medang berdasarkan matapencaharian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

## Tabel Jumlah Penduduk Desa Berdasarkan Jenis Mata Pencaharian
No Jenis Pekerjaan Jumlah 1. Petani/Peternak 425 Orang 2. Pegawai Negeri Sipil (PNS) 8 Orang 3. Polisi Republik Indonesia (POLRI) 1 Orang 4. Tenatara Negara Indonesia (TNI) 4 Orang 6. Guru Honorer 4 Orang 6. Paramedis 5 Orang 7. Buruh 25 Orang 8. Nelayan 30 Orang 9. Pedagang 18 Orang Jumlah 520 Orang
Sumber : Kantor Kepala Desa Tanjung Medang Tahun 2021
Desa  Tanjung  Medang  di  dominasi  oleh  penduduk  usia  8-18  Tahun  atau penduduk  usia  Pendidikan  Sekolah  Dasar  (SD),  Sekolah  Menengah  Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA).
Desa  Tanjung  medang    merupakan  salah  satu  desa  yang  berada  dalam Kecamatan kelekar Kabupaten Muara Enim. Pemerintahan Desa Tanjung Medang memiliki Visi dan Misi yaitu :
1. Visi Desa Tanjung Medang yaitu terselengaraya pemerintahan yang baik dalam mendukung terwujudnya  masyarakat  Desa  Tanjung  Medang  yang  sehat,  mandiri,  agamis, dan sejahtera di bumi serasan sekundang.
2. Misi Desa Tanjung Medang yaitu :
a. Mereformasi perangkat desa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. b. Mewujudkan  perilaku  dan  budaya  birokrasi  yang  bersih,  produktif,  efisien, efektif dan bertanggungjawab.
c.  Menciptakan  sistem  kelembagaan  pemerintahan  yang  mendukung  terwujudnya profesionalisme, transparansi, dan partisipai masyarakat dalam penyelenggaran  pembangunan,  pemberdayaan,  dan  tingkat  pelayanan kepada masyarakat.
Pengelolaan  adalah  suatu  proses  perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan, serta pengawasan, dalam mengelola dana desa untuk mewujudkan desa menjadi lebih  baik.  Dari  hasil  analisis  data  pada  tahun  2018,  2019,  dan  2020  dana  desa telah terealiasasi 100% sesuai dengan jumlah dana desa yang diterima, dan telah sesuai dengan bentuk laporan pertanggungjawaban yang telah dibuat. Walaupun sering  mengalami  keterlambatan  dalam  pembuatan laporan  pertanggungjawaban dana  desa,  dan  harus  dibantu  oleh  pihak  kecamatan  untuk  dapat  menyelesaikan laporan  pertanggungjawaban  tersebut.  Dari  infrastruktur  yang  telah  dibangun terdapat perbedaan antara hasil yang diharapkan dengan wujud nyata. Contohnya Pembangunan Jalan Cor Beton pada Tahun 2018, Pembangunan Rehap Rumah Masyarakat  Miskin  Pada  Tahun  2019,  dan  Pembagian  Bantuan  Langsung  Tunai (BLT) pada Tahun 2020, yang ada di Desa Tanjung Medang Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim bisa dilihat pada gambar dibawah ini :
1. Pembangunan Jalan Cor Beton Tahun 2018 Pembangunan Peningkatan Jalan Cor yang dibangun pada Tahun 2018 tidak dapat bertahan lama, dan hanya mampu bertahan ≤ 6 (Enam) bulan sudah mengalami  kerusakan.  Dikarenakan  bahan mentah  (semen  dan  pasir)  yang digunakan  dalam  pembangunan  jalan  tidak  sebanding.  Bisa  dilihat  pada gambar  diatas  bahwa  pembangunan  jalan  cor  beton  banyak  menggunakan pasir  daripada  semen,  sehingga  jalan  yang  dibangun  tidak  sesuai  dengan yang diharapkan.
2. Pembangunan Rehap Rumah Masyarakat Miskin Tahun 2019 Pembangunan  Rehap  Rumah  Masyarakat  Miskin  Pada  Tahun  2019,  tidak sesuai  dengan  Laporan  Pertanggungjawaban  Realisasi  Dana  Desa  yang telah  dibuat.  Karena  didalam  Laporan  Realisasi  Pada  Tahun  2019  untuk penerima  bantuan  Rehap  Rumah  Masyarakat  Miskin  ada  20  (Dua  Puluh Orang)  dan  masing-masing  orang  mendapatkan  bantuan  sebesar Rp.10.000.000,-  (Sepuluh  Juta  Ribu  Rupiah),  akan  tetapi  kenyataan dilapangan  masyarakat  penerima  bantuan  Rehap  Rumah  hanya  mendapat bantuan sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Ribu Rupiah).
3. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun 2020 Berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan  dengan  Kepala  Desa  dirumahnya, memang  bahwa  dalam  pembagian  Bantuan  Langsung  Tunai  kepada masyarakat  Desa  Tanjung  Medang  sering  mengalami  keterlambatan dikarenakan  Aparatur  Desa  terlambat  dalam  penyampaian  APBDes.  Hal  ini lah yang menyebabkan Dana Desa terlambat untuk dicairkan.

## E. PEMBAHASAN
Dari  penelitian  yang  dilakukan  dijelaskan  bahwa  dana  desa  yang  diterima oleh  pemerintahan  Desa  Tanjung  Medang  dari  Tahun  2018,  2019,  dan  2020 mengalami perubahan, dimana jumlah rupiah yang diterima sering kali mengalami perubahan. Bisa dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel Perbandingan Perolehan Dana Desa Di Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2018 - 2020
No Nama Desa Perolehan Dana Desa Tahun 2018 Rp Perolehan Dana Desa Tahun 2019 Rp Perolehan Dana Desa Tahun 2020 Rp 1. Embacang kelekar 957.629.000,-  1.150.465.000,-  1.121.021.000,- 2. Menanti 958.673.000,- 939.819.000,- 973.571.000,- 3. Menanti Selatan 728.841.000,- 835.598.000,- 867.591.000,- 4. Suban 760.817.000,- 882.282.000,-  1.053.658.000,- 5. Pelempang 975.608.000,-  1.176.443.000,- 990.283.000,- 6. Teluk Jaya 746.375.000,- 861.180.000,- 884.478..000,- 7. Tanjung Medang 994.549.000,-  1.203.387.000,-  1.037.932.000,- Jumlah 6.122.492.000,-  7.049.174.000,-  6.928.534.000,-
Sumber : Kantor Kepala Desa Tanjung Medang Tahun 2021
Berdasarkaan pada tabel diatas, bahwa dalam proses pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Tanjung Medang  Kecamatan  Kelekar  Kabupaten  Muara  Enim  sering  mengalami perubahan. Aparatur Desa Tanjung Medang menyusun tim pelaksana Dana Desa yang terdiri dari :
1.  Kepala Desa selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK)
2.  Sekretaris Desa selaku Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK)
3.  Kepala  Urusan  Keuangan  selaku  Bendahara  Desa  dan  dibantu  oleh Lembaga Kemasyarakatan di Desa. Selanjutnya proses Pengelolaan Dana Desa terdiri dari tahapan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban.

## 1. Efektivitas Dalam Proses Perencanaan
a) Perencanaan  Berdasarkan  Tujuan  yang  Ingin  Dicapai  dalam  Program  Dana  Desa  yaitu Adanya Musyawarah Desa yang Melibatkan Masyarakat
Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  dalam  tahap  perencanaan Pengelolaan  Dana  Desa  di  Desa  Tanjung  Medang  cukup  efektif  dimana didalam  perencanaan  ini  masih  melibatkan  masyarakat  walaupun  Cuma 10%.  Meskipun  masyarakat  yang  berpartisipasi  masih  belum  banyak  yang ikut dalam kegiatan musyawarah
b) Penyusunan  Anggaran  Dana  Desa  Oleh  Bendahara  Desa  dalam  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  dalam  tahap  penyusunan  Pengelolaan Dana Desa di Desa Tanjung Medang Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim  tidak  efektif,  dikarenakan  kurangnya  kemampuan  sumber  daya  manusia yang  dimiliki  oleh  pemerintahan  desa  Tanjung  Medang,  sehingga  sering mengalami keterlambatan dalam pembuatan laporan APBDes.

## 2. Efektivitas Dalam Proses Pelaksanaan
Berdasarkan Realisasi Dana Desa Tahun 2018, 2019, dan 2020 diatas, dana desa  telah  terealisasi  100%  sesuai  dengan  jumlah  dana  desa  yang  diterima. Dalam hal ini menunjukkan bahwa dalam tahap pelaksanaan realisasi dana desa sudah efektif.

## 3. Efektivitas Dalam Proses Pertanggungjawaban
a) Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa dan Diperiksa Secara Internal Oleh BPD dan Masyarakat
Pada  tahapan  pelaksanaan  pengelolaaan  dana  desa  di  Desa  Tanjung Medang  Kecamatan  Kelekar  Kabupaten  Muara  Enim,  dari  setiap pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa  yang  dilakukan  dapat diselesaikan  dengan  baik  sehingga  pencampaian  tujuan  pengelolaan  dana desa yang dilakukan di Desa Tanjung Medang lumayan cukup efektif.
Dengan  demikian  tahapan  pelaksanaan  pengelolaan  dana  desa  dalam meningkatkan  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  sebelum  dan pada masa pandemi covid 19 di Desa Tanjung Medang Kecamatan Kelekar Kabupaten  Muara  Enim  berjalan  dengan  baik,  namun  dalam  tahap pelaksanaan  ini  harus  melibatkan  masyarakat  sebagai  tim  pengawas  dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan desa.
b) Membuat Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Dana Desa dan Diperiksa Secara Eksternal Oleh Bupati Melalui Camat Dalam  laporan  realisasi  ini  penerapan  APBDes  tahap  awal  hingga  dengan tahap ketiga anggaran yang telah dilaksanakan ataupun belum dilaksanakan. Sehabis penataan laporan realisasi pertanggungjawaban dilakukan, langkah berikutnya  pengesahan  yang  dicoba  oleh  BPD  untuk  diresmikan  menjadi peraturan  desa  tentang  laporan  realisasi  pertanggungjawaban  realisasi penerapan  APBDes.  Pengesahan  yang  dilakukan  oleh  BPD  merupakan untuk  mengenali  apakah  laporan  pertanggungjawaban  yang  dibuat,  sesuai dengan penerapan dilapangan ataupun belum.
Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Dana Desa Tahun 2018,  2019,  dan  2020  diatas,  bahwa  laporan  realisasi  pertanggungjawaban pelaksanaan  dana  desa  telah  terealisasi  100%  sesuai  dengan  dana  desa  yang diterima. Namun, tidak sesuai dengan kondisi pelaksaan dilapangan, dalam hal ini dapat  dilihat  dalam  pembangunan  jalan  produksi  pada  Tahun  2018,  yang seharusnya  dapat  bertahan  lama  ≥  1  (Satu)  Tahun,  akan  tetapi,  kenyataan dilapangan hanya mampu bertahan ≤ 6 (Enam) bulan.
Dalam hal ini dikarenakan  bahan yang digunakan dalam pembangunan tidak sebanding  antara  semen  dan  pasir,  sehingga  jalan  cepat  mengalami  kerusakan, selain itu dana desa yang digunakan pada Tahun 2019 untuk Rehap Rumah bagi Masyarakat  Miskin  tidak  sesuai  yang  diterima  masyarakat  dengan  laporan realisasi  pertanggungjawaban  yang  telah  dibuat  oleh  pemerintahan  desa,  dan pada  Tahun  2020  sebagian  dana  desa  digunakan  untuk  meningkatkan pemberdayaan masyarakat pada masa pandemi covid 19 ini, dimana pada masa ini masyarakat banyak mengalami dampak dari pandemi covid 19 sehingga dana desa digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat msikin.
Namun,  dalam  tahap  pembagian  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  mengalami keterlambatan  dikarenakan  Dana  Desa  terlambat  dicairkan.  Hal  ini  disebabkan oleh  pemerintahan  desa  sering  mengalami  keterlambatan  dalam  pembuatan laporan APBDes. Dan pemerintahan desa tidak menyeleksi terlebih dahulu mana yang berhak mendapatkan bantuan dan tidak berhak mendapatkan bantuan.
Sehingga  masyarakat  yang  mampu  pun  mendapatkan  bantuan.  Seharusnya pemerintahan  desa  menyeleksi  terlebih  dahulu  mana  yang  berhak  menerima bantuan.  Dalam  hal  ini  kepala  desa  kurang  transparan  dalam  membuat  laporan
pertanggungjawaban.  Selain  itu,  seharusnya  BPD  harus  melakukan  pengecekan dan pengawasan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban.
Akan  tetapi  BPD  Desa  Tanjung  Medang  Kecamatan  Kelekar  Tidak  aktif dalam  menjalankan  tugasnya,  sehingga  tidak  berjalan  dengan baik  sebagaimana mestinya.  Seperti  yang  disampaikan  oleh  sekretaris  Desa  Tanjung  Medang Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim yang menyampaikan bahwa : “Ketua BPD dan Anggota lainnya Desa Tanjung Medang Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara  Enim  memang  tidak  terlalu  mengerti  tentang  pengelolaan  dana  desa,  hal inilah  yaang  menyebabkan  dalam  pembuatan  laporan  tidak  berjalan  dengan  baik dan  pada  akhirnya  hanya  mengesahkan  tanpa  memeriksanya  lagi”  (Wawancara Pada 8 April 2021).
Meskipun  demikian  laporan  yang  telah  dibuat  dan  ditetapkan  menjadi peraturan  desa  masih  tetap  dilaporkan  kepada  bupati  melalui  camat  sebagai bentuk  pemeriksaan  oleh  pemerintahan  pusat.  Jika  terdapat  kesalahan  akan dikembalikan  lagi  kepada  kepala  desa  untuk  diperbaiki  dan  jika  tidak  terdapat kesalahan  maka  akan  dilakukan  pencairan  dana  untuk  tahun  anggaran selanjutnya.
Dalam  tahapan  pertanggungjawaban  pengelolaan  dana  desa  dalam meningkatkan  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  sebelum  dan  pada masa  pandemi  covid  19  di  Desa  Tanjung  Medang  hasil  penelitian  ini  menunjukan bahwa  tahapan  pertanggungjawaban  sudah  cukup  efektif,  dimana  dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang disusun oleh pemerintahan desa di Desa Tanjung Medang Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim telah baik  dan  rinci    dan  sesuai  dengan  jumlah  dana  desa  yang  diterima  dan  dikelola. Maka  tahapan  pertanggungjawaban  yang  dilakukan  oleh  pemerintahan  Desa Tanjung  Medang  Kecamatan  Kelekar  Kabupaten  Muara  Enim  dapat  dikatakan sudah cukup efektif.

## F. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan beberapa  hal  dari  pengelolaan  dana  desa  di  Desa  Tanjung  Medang  Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim :
a) Efektivitas  Dana  Desa  di  Desa  Tanjung  Medang Kecamatan Kelekar  Kabupaten Muara  Enim  sudah  cukup  baik  dan  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat. Pembangunan  yang  dilakukan  yaitu  berdasarkan  hasil  kesepakatan bersama.
b) Pada  tahap  perencanaan  penggunaan  dana  desa  dapat  disimpulkan  tidak efektif,  dikarenakan  kurangnya  kemampuan  sumber  daya  manusia  yang  dimiliki oleh  pemerintahan  desa  Tanjung  Medang,  sehingga  sering  mengalami keterlambatan dalam pembuatan laporan APBDes.
c) Pada  tahap  pelaksanaan  dana  desa  sudah  efektif,  karena  dana  desa  telah terealisasi 100% sesuai dengan jumlah dana desa yang diterima.
d) Pada  tahap  pertanggungjawaban  dana  desa  sudah  cukup  efektif.  Karena, dalam  penyusunan  laporan  dilakukan  oleh  apartur  desa,  dan  laporan  yang dibuat  tidak  diperiksa  oleh  BPD  dan  masyarakat  untuk  dilaporkan  kepada bupati.
e) Pada  tahap  pembangunan  belum  efektif,  karena  hasil  dari  pembangunan tidak dapat dimanfaatkan lebih lama.
f) Pada tahap pemberdayaan masyarakat belum efektif, karena belum adanya
peningkatan sumber daya manusia kepada masyarakat.
Berdasarkan  uraian  diatas,  mengenai  pengelolaan  dana  desa  dapat disimpulkan  bahwa  dalam  Pengelolaan  Dana  Desa  dalam Meningkatkan Pembangunan dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Sebelum  dan  Pada  Masa  Pandemi Covid  19  di  Desa  Tanjung  Medang  Kecamatan  Kelekar  Kabupaten  Muara  Enim pada Tahun 2018, 2019, dan 2020 belum berjalan maksimal dikarenakan terdapat hambatan dalam setiap tahap pengelolaannya.

## 2. Saran
Berdasarkan  beberapa  saran  yang  dapat  disampaikan  oleh  penulis  supaya pengelolaan dana desa khusunya di Desa Tanjung Meadang Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim dapat menjadi lebih baik yaitu :
a) Masyarakat  dapat  selalu  menjaga  hasil  pembangunan  yang  telah dilaksanakan  secara  bersama,  sehingga  dapat  terus  dinikmati  dalam  waktu yang lama.
b) BPD  lebih  mempelajari  lagi  apa  yang  menjadi  tugas  dan  fungsinya  dan menerapkannya dalam  roda pemerintahan.
c) Pemerintahan seharusnya lebih meningkatkan lagi penyelenggaraan pemerintahan  desa  dalam    melaksanakan  pelayanan  dengan  baik  mengenai tentang  pemerintahan,  pembangunan,  pemberdayaan,  kemasyarakatan  sesuai dengan peraturan yang ada.
d) Pemerintahan  Desa  lebih  terbuka  kepada  masyarakat  untuk  menimalisir terjadinya  penggelapan  dana  desa  dan  supaya  masyarakat  lebih  mengerti dan mengetahui transparansi pengelolaan dana desa.
e) Pemerintah  Desa  lebih  memperhatikan  lagi  dalam  melaksanakan pembangunan, supaya hasil dari pembangunan tersebut dapat dimanfaatkan dan dapat bertahan lebih lama.
f) Pemerintahan Desa lebih memperhatikan sumber daya manusia masyarakatnya  untuk  meningkatkan  potensi  yang  ada  pada  masyarakat, supaya penghasilan pertanian mereka bisa dikelola dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Basuki, Pujowalwanto. (2014). Perekonomian Indonesia Tinjauan Histori, Teoritis, dan Empiritis. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Mardiasmo. (2017). Akuntansi Sektor Publik . Penerbit Andi, Yogyakarta.
Nurman. (2015). Strategi Pembangunan Daerah. Jakarta: Rajawali Pers.
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Peneribit CV Alfabeta Bandung.
Sugiyono. (2015). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta
Sujarweni,  V.  Wiratna.  (2015). Akuntansi  Desa,  Panduan  Tata  Kelola  Keuangan Desa. Yogyakarta: Pustaka Baru Press Widjajah  Haw.  (2011). Otonomi  Daerah  dan Daerah  Otonom. Jakarta:  PT.  Rahja Grafindo Persada.