## POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik
Politeia, 15 (2) (2023): 110 - 120 ISSN 0216-9290 (Print), ISSN 2549-175X (Online) Available online https://talenta.usu.ac.id/politeia

## Kekalahan Partai Golongan Karya pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2020
Stevan Togi Mandiri Sianturi 1 , Fredick Broven Ekayanta 2 *
1,2 Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Submitted : 08 October 2022 Revision : 15 July 2023 Accepted : 24 July 2023

## Abstract
This article attempts to explore why the candidate nominated by the Golongan Karya Party lost in Pelalawan District Local Election in 2020. Whereas in the previous elections, the Golongan Karya Party had always won political contestations, both in the legislative and regional head elections in Pelalawan. This article argues that the defeat was caused by the internal conflicts of the Golkar Party, the absence of coalition with another parties, and the figure factor. This argument is built based on a theoretical framework built through the theory of political party factionalization, local election theory, and local elite conflict.  This  article  analyzes  empirical  data  collected  from  in-depth  interviews  in  the  context  of  the  involvement  of  the Pelalawan Golongan Karya Party in the 2020 regional head elections. The in-depth interviews were conducted in June-July 2022.  This  article  strengthens  the  theory  of  political  party  factionalization  which  has  an  impact  on  the  decline  in  vote percentage and emphasized that the dynamics of direct regional head election in Indonesia are strongly influenced by figures, not political parties.
Keywords : factionalization, defeat, political party, local election

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  mengapa  kandidat  yang  diusung  oleh  Partai  Golongan  Karya  pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Pelalawan tahun 2020 mengalami kekalahan.  Padahal sebelumnya Partai Golongan  Karya  selalu  memenangkan  kontestasi  politik,  baik  dalam  pemilihan  legislatif  maupun  pemilihan kepala  daerah  di  Pelalawan.  Artikel  ini  berargumen  bahwa  kekalahan  tersebut  disebabkan  oleh  munculnya konflik internal, tidak adanya koalisi, dan faktor figur. Argumen tersebut dibangun berdasarkan kerangka teori yang  dibangun  melalui  teori  faksionalisasi  partai  politik,  teori  pilkada,  dan  konflik  elite  lokal.  Artikel  ini menganalisis  data  empirik  yang  dikumpulkan  dari  hasil  wawancara  mendalam  dalam  konteks  keterlibatan Dewan  Perwakilan  Daerah  II  Partai  Golongan  Karya  Pelalawan  pada  pemilihan  kepala  daerah  tahun  2020. Wawancara mendalam tersebut dilakukan pada bulan Juni-Juli 2022. Artikel ini memperkuat teori faksionalisasi partai politik yang berdampak pada penurunan perolehan suara pada pemilihan umum, serta menegaskan bahwa dinamika  pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung  di  Indonesia  sangat  dipengaruhi  oleh  figur,  bukan  partai politik.
Kata Kunci: faksionalisasi, kekalahan, partai politik, pemilihan kepala daerah
How  to  Cite: Sianturi,  S.T.M.  &  Ekayanta,  F. ( 2023).  Kekalahan  Partai  Golongan  Karya  pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2020, Politeia: Jurnal Ilmu Politik, Vol 15 (2): 110 - 120.
*Corresponding author: Fredick Broven Ekayanta E-mail: frbrov@usu.ac.id

## PENDAHULUAN
Di  era  Reformasi,  pemilihan
kepala daerah (pilkada) menjadi arena kontestasi politik baru, untuk menentukan  aktor-aktor  politik  yang duduk  di  lembaga  legislatif  dan eksekutif di daerah. Dengan demikian, dimungkinkan  terjadinya  sirkulasi elite  secara  rutin  dan  perubahan  peta kekuatan  politik.  Akan  tetapi,  di Kabupaten  Pelalawan,  Provinsi  Riau, selama kurang lebih dua dekade Partai Golongan  Karya  (Golkar)  sangat dominan dan melanjutkan dominasinya  yang  telah  terbangun sejak  Orde  Baru.  Menurut  Mujani, Liddle, dan Ambardi (2019), kemampuan Golkar untuk
mempertahankan  diri  meskipun  ada sentimen  anti-Golkar  yang  kuat  di awal  era  Reformasi,  merupakan produk  dari  pelembagaan  yang mapan.
Dominasi  Partai  Golkar  di Kabupaten  Pelalawan  tergambar  dari
kemenangannya pada Pemilihan
Legislatif  (pileg)  tahun  2004,  2009, 2014,  dan  2019.  Dominasi  ini  dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 1. Perolehan Kursi Partai Golkar pada

## Pileg Pelalawan di Era Reformasi
Tahun Peringkat Persentase Suara (%) Jumlah Kursi 2004 1 16 5/dari total 30 kursi 2009 1 23 7/30 2014 1 31 11/35 2019 1 26 9/35

## Sumber: Diolah dari data KPU Pelalawan
(2020)
Selain itu, kandidat yang diusung oleh Partai Golkar pun memenangkan pilkada di Pelalawan pada tahun 2006, 2011,  dan  2016,  sebagaimana  yang terlihat di tabel di bawah ini:

## Tabel 2. Pemenang Pilkada Langsung di Pelalawan tahun 2006-2016
Tahun Bupati Terpilih Persenta se Suara Partai Politik Pengusung 2006  Tengku Azmun Jaafar 58,64%  Golkar 2011  Muhamm ad Harris 41,38%  Golkar, PAN, PKB, Hanura, dan PDIP 2016  Muhamm ad Harris 50,57%  Golkar, Gerindra, Nasdem, PAN, PKB,
PBB, dan PKS
Sumber: Diolah dari data KPU Pelalawan (2020)
Dominasi  Partai Golkar berhenti pada pilkada tahun 2020 saat kandidat
yang  diusung  kalah.  Kekalahan  ini cukup mengejutkan mengingat bertahannya  dominasi  Golkar  di  era Reformasi  di  Pelalawan  sudah  terjadi selama  dua  dekade.  Golkar  di Pelalawan juga relatif
terinstitusionalisasi dengan baik, yang ditandai dengan jumlah anggota partai sekitar 4 ribu orang dan jaringan partai yang terdapat di semua jenjang mulai dari kecamatan, hingga kelurahan dan desa. Selain itu, Golkar Pelalawan juga memiliki  berbagai  organisasi  sayap yang  terafiliasi  dengan  partai,  mulai dari Kosgoro, Musyawarah
Kekeluargaan  Gotong  Royong,  Sentra
Organisasi Karya Indonesia, Angkatan Muda  Partai  Golkar,  Kelompok Perempuan  Partai  Golkar,  Satuan Kerja Ulama, Majelis Dakwah
Indonesia,  Himpunan  Wanita  Karya,
Al-Hidayah,  dan  Angkatan  Muda Pembaharuan Indonesia.
Berdasarkan  latar  di  atas,  artikel ini akan berupaya menjawab pertanyaan:  mengapa  kandidat  yang diusung  oleh  Partai  Golkar  pada Pilkada Pelalawan tahun 2020 mengalami kekalahan? Melalui
pertanyaan  tersebut,  artikel  ini
bertujuan  untuk  menjelaskan  faktor- faktor  yang  dapat  menyebabkan berhentinya  dominasi  partai  politik tertentu  dalam  politik  elektoral  di tingkat  lokal.  Sebelum  menjawab pertanyaan  ini,  artikel  ini  akan menyarikan  sejumlah  kajian  yang menganalisis  faktor-faktor  kekalahan yang  bisa  terjadi  di  pilkada  di Indonesia.
Penelitian  Abidin  dan  Sultan (2021)  yang  menanalisis  kekalahan kandidat  Partai  Golkar  pada  Pilkada
Polewali Mandar tahun 2008 menemukan  bahwa  tidak  adanya koalisi,  adanya  kandidat  petahana yang dianggap memiliki modal politik lebih  kuat,  faktor  kekerabatan  dan strategi  kampanye  politik  yang  tidak optimal menjadi penyebab kekalahan. Adapun  penelitian  Pratama  dkk.
(2016)  tentang  kekalahan  kandidat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Pilkada
Kabupaten  Klungkung,  menemukan bahwa  konflik  internal  partai,  isu diskriminasi politik, dan pragmatisme di  masyarakat  menjadi  penyebab kekalahan. Konflik partai juga menjadi penyebab kekalahan kandidat walikota  yang  diusung  oleh  Golkar
pada  Pilkada  Ternate  tahun  2015 (Muhammad 2021).
Berdasarkan  sejumlah  kajian  di atas  bisa  disimpulkan  bahwa  faktor kekalahan  kandidat  pada  pilkada sangat beragam dan bergantung pada konteks  politik  yang  berlangsung  di daerah  tersebut.  Tetapi  faktor  yang sering  menjadi  penyebab  adalah konflik  internal  di  partai  politik. Artikel ini memiliki asumsi bahwa ada faktor konflik internal, disertai dengan dinamika  politik  yang  terjadi  di Pilkada  Pelalawan  2020,  sehingga menghasilkan perubahan partai politik pemenang. Oleh karena itu artikel ini akan  menjawab  pertanyaan  di  atas dengan  kerangka  teori  yang  akan dibangun berdasarkan teori
faksionalisasi  partai  politik,  pilkada,
dan kompetisi intra-partai. Selama ini, partai politik dipahami  sebagai  organisasi  yang memiliki  anggota  yang  memiliki kesamaan  visi  dan  tujuan,  serta memiliki  fungsi  rekrutmen  dan pembentukan  elite,  artikulasi  dan agregasi  kepentingan,  sosialisasi  dan mobilisasi, serta mengorganisasi pemerintah (Heywood 2002). Padahal, tiap  anggota  tersebut  pun  memiliki
kepentingan individu. Oleh karenanya,  kompetisi  dalam  partai pun  sesuatu  yang  lumrah  terjadi. Dalam studi-studi ilmu politik, kondisi tersebut kemudian dirumuskan dalam teori faksionalisasi. Teori ini memiliki asumsi bahwa faksi itu melekat dalam partai karena ada keragaman pandangan  dan  kelompok  politikus yang  bergabung  dalam  satu  partai tersebut  karena  diikat  oleh  kesamaan tujuan ideologis tertentu (Haris 2018).
Pemicu  terjadinya  faksionalisasi dalam sebuah partai adalah perbedaan kepentingan,  pandangan  dan  posisi politik. Pada gilirannya, faksionalisasi ini  dapat  menimbulkan  konflik internal.  Konflik  internal  partai  dapat mempengaruhi kinerja elektoral, yang ditandai  dengan  adanya  perpindahan suara kader (split of cadre votes). Kader yang mulanya dapat memberi sumbangan  pada  kinerja  elektoral, tetapi karena konflik, dapat membuat sumbangan  tersebut  berpindah  pada kandidat  yang  lainnya  (Nurhasim 2018).

## METODE PENELITIAN
Artikel  ini  menggunakan  jenis penelitian
kualitatif, yang
didefinisikan Cresswell (2012) sebagai penelitian  yang  mengeksplorasi  dan memahami  makna  yang  berasal  dari masalah  sosial  atau  kemanusiaan. Teknik  pengumpulan  data  dalam penelitian ini adalah dengan wawancara  mendalam  terhadap  lima informan yang dipilih secara purposif, yakni  Ketua  dan  Sekretaris  DPD  II Partai  Golkar  Pelalawan,  kandidat Pilkada  Pelalawan  2020,  Wakil  Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Riau, dan Wakil  Ketua  Pemenangan  Pemilu Partai  Golkar  Pelalawan.  Informan- informan tersebut dipilih berdasarkan pengalaman mereka yang berinteraksi dan  mengetahui  mengenai  masalah yang  dibahas  dalam  penelitian  ini. Sementara  itu  dalam  menganalisis data, artikel ini menggunakan langkah-langkah transkrip hasil wawancara,  mereduksi  data,  dan menginterpretasi data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Artikel  ini  berargumen  bahwa ada tiga faktor yang menjadi penyebab kalahnya kandidat yang diusung oleh Partai Golkar pada Pilkada Pelalawan 2020.  Tiga  faktor  tersebut  adalah konflik  internal  di  Partai  Golkar
Pelalawan,  tidak  adanya  koalisi dengan partai lain, serta faktor figur.
Konflik  Partai  Golkar  Pelalawan dalam konteks pilkada tahun 2020 tak bisa dilepaskan dari proses kandidasi yang  dilakukan  untuk  menentukan siapa  yang  akan  diusung  oleh  partai. Dalam proses kandidasi, Partai Golkar Pelalawan melakukan dua tahap, yaitu melakukan wawancara terhadap bakal kandidat  dan  kemudian  melakukan survei. Kandidat yang diusung adalah kandidat  yang  memiliki  kompetensi dan kemampuan, serta memiliki hasil survei  yang  baik  (wawancara  dengan Adi Sukemi). Hal ini juga dikonfirmasi oleh Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar Riau yang menyebutkan bahwa proses  kandidasi  dimulai  dengan usulan  dari  DPD  II  Kabupaten/Kota, diteruskan  ke  DPD  I  Provinsi,  dan diteruskan  ke  DPP  di  tingkat  pusat (wawancara dengan Ikhsan).
Pada Pilkada Pelalawan 2020, ada enam  bakal  kandidat  yang  diusulkan melalui  DPD  II  Golkar  Pelalawan, salah satunya adalah Adi Sukemi yang menjabat  sebagai  Ketua  Golkar Pelalawan,
yang kemudian
mendapatkan  tiket  pencalonan  dari
Partai  Golkar.  Menurut  Adi  Sukemi, keterpilihannya  adalah  berdasarkan pengalamannya  dalam  memimpin Golkar Pelalawan. Selain Adi Sukemi, seorang  kader  Golkar  lain  yaitu Nasruddin  juga  mengajukan  diri untuk  mengikuti  kontestasi.  Tetapi pada  prosesnya  tidak  ada  titik  temu, karena Nasarudin tetap ingin mengikuti  pilkada  sebagai  kandidat. Dinamika kandidasi dari Partai Golkar Pelalawan  untuk  pilkada  tahun  2020 ini menggambarkan
adanya perbedaan  kepentingan,  pandangan dan  posisi  politik.  Tetapi  untuk keputusan  Golkar  yang  mengusung kadernya sendiri menunjukkan bahwa
partai ini masih menjalankan fungsinya  sebagai  agen  rekrutmen politik.
Jika  Adi  Sukemi  memiliki pandangan  bahwa  ia  yang  paling berhak  diusung  Partai  Golkar  karena memajukan  Golkar  di  Pelalawan, Nasarudin berpendapat bahwa pengalamannya yang pernah menjabat sebagai  anggota  DPRD,  ketua  komisi di  DPRD,  ketua  DPRD,  dan  bahkan peringkat  dua  Pileg  DPR  RI,
menjadikannya layak untuk
berkontestasi di pilkada. Pada
akhirnya,  Nasruddin  memilih  untuk mengikuti  kontestasi  pilkada  sebagai calon  wakil  bupati  melalui  partai politik yang lain.
Dalam  pandangan  Nasruddin, partai politik adalah kendaraan politik ataupun  instrumen  untuk  menuju kekuasaan,  bukan  tujuan  akhir. Sementara  tujuan  kekuasaan  adalah mewujudkan  kemakmuran  untuk masyarakat.  Keinginginan  Nasruddin untuk  mewujudkan  kemakmuran tidak didapatkan melalui Partai Golkar karena  tidak  dinominasikan  sehingga menurutnya  ia  memiliki  hak  untuk mencari  mandat  dari  partai  politik lain.
Sukemi  yang  merupakan  Ketua Golkar  Pelalawan  mengungkapkan bahwa Nasarudin meminta izin pamit kepada  partai  ketika  memutuskan untuk  mencalonkan  diri  dari  partai lain.  Menurut  Sukemi,  keputusan  itu sah  karena  merupakan  hak  setiap kader,  tetapi  ia  menyayangkannya karena  menurutnya  Golkarlah  partai yang  telah  membesarkan  Nasarudin sebagai politisi.
Wakil  Ketua  Bappilu  Golkar Riau,  Ikhsan,  mengatakan  bahwa kandidasi  calon  bupati  yang  diusung
oleh  partainya  mengutamakan  kader. Indikator  berikutnya  adalah  posisi  di struktural  partai,  dimana  posisi  Adi Sukemi sebagai Ketua Golkar
Pelalawan  menjadikannya  sebagai kandidat  yang  diusung  oleh  partai. Selain  itu  posisi  Sukemi  yang  juga merupakan  Ketua  Dewan  Perwakilan
Rakyat  Daerah  Kabupaten  Pelalawan periode 2019-2024 semakin
menguatkan keputusan tersebut. Oleh karena  itu,  konflik  yang  bersumber pada  kandidasi  ini  berujung  pada penonaktifan Nasarudin sebagai kader Partai  Golkar,  sesuai  dengan  aturan internal partai. Hal ini dilakukan agar
Nasarudin tidak menggunakan simbol-simbol dan mesin politik yang dimiliki oleh Golkar saat berkampanye. Pilkada Pelalawan 2020 kemudian  menghasilkan  kekalahan kandidat  yang  diusung  oleh  Golkar sebagaimana  dilihat  pada  tabel  di bawah ini.
Tabel 3. Hasil Perolehan Suara pada Pilkada Pelalawan Tahun 2020
No Kandidat Persentase Suara (%) Partai Pendukung 1 Abu Mansur Al Matridi- Habibi Hapri 13,28% Hanura, PAN, PKS 2 Zukri Misran- Nasarudin 40,01% PDIP, PKB, PPP 3 Husni Tamrin- Tengku Edy Sabli 23,46% Gerindr a, Demokr at, Nasdem 4 Adi Sukemi- Muhammad Rais 24,14% Golkar

## Sumber: Diolah dari data KPU Pelalawan
(2020)
Dari  tabel  di  atas  terlihat  bahwa kandidat  yang  diusung  Golkar  hanya menjadi  nomor  urut  kedua  dari perolehan suara. Nasarudin yang maju sebagai  calon  wakil  bupati  dengan pasangannya  Zukri  Misranlah  yang memenangkan kontestasi, dan didukung  oleh  Partai  Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai
Kebangkitan  Bangsa,  dan  Partai
Persatuan Pembangunan. Berdasarkan data-data di atas, artikel ini beragumen bahwa perpecahan atau tidak solidnya internal Golkar dalam proses kandidasi menggerus perolehan suara mereka  yang  menjadi  terpecah sehingga  mengakibatkan  kekalahan pada  kandidat  yang  diusung  oleh Golkar.  Suara  Golkar  yang  dalam beberapa  pemilu  sebelumnya  solid menjadi berpindah sebagian sehingga mengganggu kinerja elektoral Golkar.
Faktor kedua yang berkontribusi pada  kekalahan  kandidat  yang
diusung  oleh  Golkar  adalah  tidak adanya  koalisi.  Sebagaimana  yang terlihat  pada  Tabel  3,  dari  empat pasangan  calon,  hanya  calon  yang diusung  oleh  Golkar  tidak  berkoalisi dengan partai lainnya. Masing-masing tiga calon lain diusung oleh koalisi tiga partai  politik.  Sebagaimana  terlihat pada tabel di bawah ini peta kekuatan politik di Pelalawan tersebar di banyak partai.
Tabel 4. Jumlah Kursi Partai-partai Politik pada DPRD Kabupaten Pelalawan 2019-2024
Partai Politik Jumlah Kursi Partai Kebangkitan Bangsa 3 Gerakan Indonesia Raya 4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 5 Golongan Karya 9 Partai Keadilan Sejahtera 2 Partai Persatuan Pembangunan 2 Partai Amanat Nasional 5 Hati Nurani Rakyat 2 Demokrat 3 Total 35 Sumber: Diolah dari data KPU Pelalawan
(2020)
Berdasarkan  komposisi  di  atas, maka  jika  dikonversi  pada  jumlah dukungan pada empat pasangan calon bupati-wakil  bupati  adalah  sebagai berikut: pasangan pertama didukung 9 kursi,  pasangan  kedua  didukung  10 kursi,  pasangan  ketiga  didukung  7 kursi, dan pasangan keempat
didukung  oleh  9  kursi.  Hal  ini menggambarkan bahwa peta kekuatan antarcalon  sangat  kompetitif,  yang juga  ditunjukkan  dengan  rekapitulasi hasil  suara  yang  tidak  terlalu  jauh (lihat  Tabel  3).  Pada  pelaksanaan pilkada secara langsung, jumlah partai pendukung memang tidak berkorelasi langsung dengan keterpilihan
kandidat,  mengingat  suara  rakyatlah yang  menentukan  hasil.  Tetapi,  peta persebaran kekuatan politik masih bisa mempengaruhi  mengingat  karakter politik  di  Indonesia  yang  sangat dipengaruhi oleh karakter patronase.
Kebijakan  Golkar  memberikan keleluasaan
kepada pasangan kandidat  yang  diusung  di  pilkada untuk  mencari  partai  politik  lain dalam  berkoalisi  (wawancara  dengan Ikhsan).  Adi  Sukemi  mengatakan bahwa  tidak  berkoalisinya  Golkar merupakan strategi pemenangan untuk  memberi  ruang  bagi  partai- partai politik lain mengajukan kandidat  sehingga  tercipta  lebih  dari dua  pasangan  calon  pada  Pilkada Pelalawan  tahun  2020.  Upaya  untuk berkoalisi  dilakukan  dengan  partai lain  seperti  PKS,  tetapi  Golkar  tidak menyanggupi persyaratan calon wakil
bupati  harus  berasal  dari  kader  PKS tersebut  (Sugiono  2020).  Selain  itu, Golkar  juga  sudah  memenuhi  syarat untuk  mengusung  pasangan  calon sendiri  pada  pilkada  karena  telah mengantongi  9  kursi  atau  lebih  dari 30%  di  DPRD  (wawancara  dengan Baharuddin).
Berdasarkan  data-data  tersebut, artikel  ini  berargumen  bahwa  tidak berkoalisinya  Golkar  dengan  partai lain  juga  berkontribusi  terhadap kekalahan  kandidat  yang  diusung Golkar.  Kekuatan  Golkar  Pelalawan yang sudah tergerus oleh majunya dua kader pada kontestasi yang bersamaan membuat  kinerja  elektoral  makin terganggu  karena  tidak  adanya dukungan  dari  partai  politik  lain, untuk  menambah  dan  memperluas dukungan.
Faktor ketiga yang turut
mengakibatkan  kalahnya  kandidat
yang  diusung  Golkar  adalah  faktor figur. Dalam sebuah survei sebenarnya
Zukri  Misran-Nasarudin  mempunyai elektabilitas yang lebih tinggi dibandingkan  Sukemi.  Tetapi,  status Sukemi  yang  menjadi  Ketua  Golkar Pelalawan sekaligus anak dari Harris, Bupati  Pelalawan  di  dua  periode
sebelumnya,  lebih  mempengaruhi keputusan Golkar untuk menominasikan  Sukemi.  Sementara itu  menurut  sejumlah  kader  Golkar
Pelalawan, Nasarudin juga lebih cocok ketimbang  Sukemi  sehingga  memilih mendukung Nasarudin yang diusung oleh PDIP, PPP, dan PKB.
Pengalaman  ini  mengkonfirmasi bahwa faktor figur lebih berpengaruh ketimbang  partai  politik  dalam dinamika  pilkada  di  Indonesia, dimana  dalam  konteks  ini  Zukri- Nasarudin  lebih  popular  dan  dipilih oleh  pemilih  di  Pelalawan  meskipun tidak  diusung  oleh  Golkar,  yang mendominasi  berbagai  pemilu  di Pelalawan.  Akhirnya,  faktor  figur  ini menjadi faktor terakhir yang berkontribusi  terhadap  kekalahan kandidat  yang  diusung  Golkar  pada Pilkada Pelalawan tahun 2020.

## SIMPULAN
Artikel ini menyimpulkan bahwa kekalahan kandidat yang diusung oleh Partai Golkar pada Pilkada Pelalawan tahun 2020 disebabkan oleh setidaknya tiga  faktor,  yaitu  adanya  konflik internal  partai,  tidak  adanya  koalisi, dan faktor figur. Artikel ini
mengkonfirmasi teori-teori yang berkaitan dengan faksionalisasi, partai politik  dan  dinamika  pilkada  selama ini. Faksionalisasi Golkar pada Pilkada Pelalawan berdampak pada terganggunya  kinerja  elektoral  partai tersebut. Sementara itu, pilihan Golkar untuk tidak berkoalisi dan menominasikan kadernya meski tidak memiliki popularitas dan elektabilitas tertinggi  juga  membuktikan  bahwa faktor figur lebih berpengaruh signifikan  dalam  kontestasi  pilkada, dan pada saat bersamaan peran partai politik relatif minim.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin,  A.  dan  Sultan,  M.I.,  (2011), Analisis  Kekalahan  Calon  Partai Golkar  dalam  Pilkada  Kabupaten Polewali Mandar Periode 2008-2013: Studi  Strategi  Kampanye  Politik. Jurnal Komunikasi KAREBA, 1 (1): 26-
42.
Aspinall,  E.  dan  Berenschot,  B.  (2019).
Democracy for Sale: Pemilu, Klientelisme, dan Negara di Indonesia.
Jakarta: Obor.
Creswell, J. W. Research Design: Pendekatan Kualitatif,  Kuantitatif,  dan  Mixed.
(terj). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Haris,  S.  Faksionalisasi  dan  Konflik Internal  Partai,  dalam:  Budiatri,  A (Ed). (2018). Faksi dan Konflik Internal
Partai  Politik  di  Indonesia  Era Reformasi. Jakarta: Obor.
Hendrawan,  A.,  Berenschot,  W.,  dan
Aspinall, E. (2021), Parties as pay-off seekers: pre-electoral coalitions in a patronage democracy. Electoral
Studies, 69:
Heywood,  A.  (2002). Politics  2 nd Edition. New York: Palgrave.
Makhasin,  L.,  (2016),  Orientasi  Ideologi dan  Pragmatisme  Politik  Model Pembentukan Koalisi dalam Pilkada Serentak di Jawa Tengah 2015. Jurnal Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik, 19  (3): 234-250.
Muhammad,  S.  (2021),  Perpecahan  dan Soliditas  Elite  Partai  Golkar  pada Pemenangan  Pemilihan  Walikota dan  Wakil  Walikota  Ternate  Tahun 2015, JSIP:  Jurnal  Studi  Ilmu Pemerintahan, 2 (2): 1-10.
Mujani, S., Liddle, R.W., dan Ambardi, K., (2019). Kaum Demokrat Kritis: Analisis Perilaku  Pemilih  Indonesia  sejak Demokratisasi. Jakarta: KPG.
Nurhasim, N. Dampak Faksi dan Konflik Internal  Partai,  dalam:  Budiatri,  A (Ed). (2018). Faksi dan Konflik Internal Partai  Politik  di  Indonesia  Era Reformasi. Jakarta: Obor.
Nurjiyanto. (2018). Faktor Figur Menentukan  di  Pilkada,  di  Pilpres Belum Tentu. Diakses dari https://mediaindonesia.com/politi k-dan-hukum/168703/faktor-figur-
menentukan-di-pilkada-di-pilpres- belum-tentu.
Pratama, R.Y., Bandiyah, dan Erviantono, T.  (2016).  Kekalahan  PDIP  dalam Pemilukada  Kabupaten  Klungkung Tahun 2013 . Politika Udayana .
Setiawan,  K.M.P.,  dan  Tomsa,  D.  (2022).
Politics  in  Contemporary  Indonesia:
Institutional Change, Policy
Challenges,  and  Democratic  Decline. New York: Routledge.
Sugiono, F. (2020). PKS Syaratkan Kadernya
Jadi  Wakil  untuk  Berkoalisi  Pilkada Pelalawan.
Diakses dari https://www.cakaplah.com/berita /baca/54177/2020/05/27/pks-
syaratkan-kadernya-jadi-wakil- untuk-berkoalisi-pilkada- pelalawan/#sthash.9pr72SMp.dpbs .