Analisis  Perancangan  “Big  Data  Framework”  untuk  Sistem  Jaminan Kesehatan Masyarakat (Studi Kasus BPJS Kesehatan Kota Malang)
L. Tri Wijaya N. Kusuma* 1 , Debrina Puspita Andriani 1 , Dwi Hadi Sulistyarini 1
1 Teknik Industri
Universitas Brawijaya, Malang
* Coresponding author : eltriwijaya@ub.ac.id

## PENGANTAR
Pada era globalisasi ini pelayanan kesehatan  terus  berkembang  dan  bertambah maju  seiring  berjalannya  waktu.  Pemerintah Indonesia melalui Badan Penyelenggara Jaminan  Sosial  (BPJS)  Kesehatan,  sebagai badan  pelaksana  merupakan  badan  hukum publik  yang  dibentuk  telah  menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia selama 5 tahun terakhir. Hingga saat ini,  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial (BPJS)  Kesehatan  khususnya  cabang  Malang
baru meng-cover sekitar 75 persen masyarakat di  3  daerah,  yakni  Kota  Malang,  Kabupaten Malang,  dan  Kota  Batu  (BPJS,  2019).  Total kepesertaan di BPJS Kesehatan ada lebih dari 2 juta jiwa di tiga daerah.
Berdasarkan laporan
Kementerian Keuangan (2019), ada beberapa permasalahan yang masih menjadi kendala dalam implementasi system BPJS, antara lain klasifikasi data kepesertaan yang harus dibersihkan dan masuk ke dalam kelompok yang betul-betul  miskin,  kategorisasi  di  rumah  sakit

## ABSTRACT
Pada  era  globalisasi,  pelayanan  kesehatan  terus  berkembang  seiring  berjalannya  waktu. Pemerintah  Indonesia  melalui  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Kesehatan,  sebagai  badan pelaksana  merupakan  badan  hukum  publik  yang  dibentuk  telah  menyelenggarakan  program jaminan kesehatan bagi rakyat Indonesia selama 5 tahun terakhir. Hingga saat ini, BPJS Kesehatan khususnya  cabang  Malang  baru  meng-cover  sekitar  75%  masyarakat  di  3  daerah,  yakni  Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu (BPJS, 2019), yang total kepesertaannya ada lebih dari 2  juta  jiwa.  Berdasarkan  laporan  Kementerian  Keuangan  (2019),  ada  beberapa  permasalahan dalam implementasi sistem BPJS, antara lain klasifikasi data kepesertaan yang harus dibersihkan dan masuk dalam kelompok yang betul-betul miskin, kategorisasi di rumah sakit yang harus sesuai, hingga sistem klaim manajemen dana bantuan BPJS. Selain itu sistem rujukan pasien selama ini masih mengalami beberapa kendala. Hal tersebut diselenggarakan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara bermutu sehingga tujuan pelayanan tercapai tanpa harus menggunakan biaya mahal. Tujuan penelitian ini untuk mendiskripsikan pemetaan data stakeholder dari sistem BPJS serta merekomendasikan kerangka kerja Big Data Analytics untuk sistem rujukan BPJS Kesehatan pada  Fasilitas  Kesehatan  di  Kota  Malang.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kombinasi  antara deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Sumber data ditentukan dengan teknik purposive sampling dan dapat dikembangkan lagi dengan observasi dan interview stakeholder terkait.

## KEYWORDS
Big Data, BPJS, Digital Platform
Article Number : 280-1020-1-SM Received :
2020-10-30 Accepted : 2021-07-07 Published : Volume : 07
Issue : 01 Mounth, Year July 2021 pp.1122-1128
yang  harus  benar-benar  sesuai  karena  banyak yang  datang  ke  RS  tidak  sesuai  kelasnya, hingga  sistem  klaim  manajemen  terkait  dana bantuan BPJS. Selain itu sistem rujukan pasien selama ini masih mengalami beberapa kendala, di  mana  hal  tersebut  diselenggarakan  dengan tujuan memberikan pelayanan kesehatan secara  bermutu  sehingga  tujuan  pelayanan tercapai tanpa harus menggunakan biaya yang mahal.
Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan pemetaan  data  stakeholder  dari  sistem  BPJS serta  merekomendasikan  kerangka  kerja  Big Data  Analytics  untuk  sistem  rujukan  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan  pada  Fasilitas  Kesehatan  di  Kota Malang.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian kombinasi  antara  deskriptif  kualitatif  dan kuantitatif.  Sumber  data  dalam  penelitian  ini ditentukan  dengan  teknik  purposive  sampling dan dapat dikembangkan lagi dengan observasi dan interview stakeholder terkait.
Tema  dari  penelitian  ini  sesuai  dengan  visi dan misi Universitas Brawijaya (UB), serta salah satu rencana induk penelitian (RIP) UB, yaitu di bidang Good Governance.
Dengan
terselesaikannya  penelitian  ini  diharapkan mampu memberikan sumbangsih pada dimensi/sasaran
program BPJS yaitu tersedianya  big  data  platform  untuk  system pengelolaan jaminan kesehatan masyarkat yang terintegrasi.

## BAHAN DAN METODE
Metode  penelitian  adalah  tahap  yang ditetapkan  sebelum  penelitian  dimulai,  guna penyelesaian masalah yang akan diteliti. A.  Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  akan  dilaksanakan  dengan mengambil  sampel  di  beberapa  stakeholder system  BPJS  Kesehatan  di  Kota  Malang,  yaitu Dinas  Kesehatan  Kota  Malang,  Rumah  Sakit Tipe  A,  B  dan  C,  serta  beberapa  perwakilan pasien dan dokter pada masing- masing rumah sakit.
B.  Tahapan Penelitian
Pada  bagian  ini  akan  diuraikan  mengenai tahapan  penelitian  yang  dilakukan,  yang  dapat dilihat juga pada diagram alir. Berikut merupakan tahapan dan metode dalam melakukan penelitian ini.
1.  Studi Pustaka dan Lapangan
Studi  Pustaka  &  lapangan  digunakan  untuk mempelajari  teori  dan  ilmu  pengetahuan  yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti disertai  dengan  pengamatan  langsung  yang dilakukan  untuk  mengetahui  kondisi  secara nyata  yang  ada  pada  sistem  BPJS  Kesehatan yang berkaitan dengan pemetaan data pengguna  dan  proses  layanan  terintegrasi dengan  pendekatan  digital  platform.  Pada proses ini dilakukan pengamatan pada beberapa  Rumah  sakit  dan  Dinas  Kesehatan Kota Malang.
2.  Identifikasi Masalah
Tahapan  identifikasi  masalah  dilakukan dengan survei pendahuluan. Survei pendahuluan  dilakukan  pada  bagian  proses pemetaan  data stakeholder dengan  cara mengamati  secara  langsung  masalah  serta dengan melakukan wawancara dengan beberapa  pemilik,  karyawan,  dan  masyarakat yang terlibat dengan program BPJS Kesehatan tersebut.
3.  Penentuan Tujuan Penelitian
Penentuan  tujuan  penelitian  dimaksudkan agar penelitian dapat fokus pada masalah yang akan diteliti, sehingga penelitian dapat dilakukan secara  sistematis  dan  tidak  menyimpang  dari permasalahan  yang  diteliti.  Selain  itu,  tujuan penelitian dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti.
4.  Pengumpulan  dan  Pengolahan Big  Data Analytics
Pengumpulan  data  merupakan  kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang  diperlukan  dalam  penelitian  baik  secara langsung,  wawancara,  ataupun  data-data  yang telah tersedia di tempat penelitian.
Gambar  1  menunjukkan  tahap  penelitian dengan diagram alir.
Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

## HASIL DAN DISKUSI

## A.  Sisistem Layanan BPJS
Keanggotaan  peserta  BPJS  diatur  Undang- Undang  Nomor  24  Tahun  2011  dan  Peraturan Presiden  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Perubahan  Kedua  atas  Peraturan  Presiden Nomor  12  Tahun  2013  tentang  Jaminan Kesehatan  yaitu  setiap  orang,  termasuk  orang asing  yang  bekerja  paling  singkat  6  bulan  di Indonesia dan telah membayar iuran. Keanggotaan peserta BPJS dibagi menjadi dua kelompok  besar,  di  mana  perbedaan kelompok keanggotaan ini akan menentukan besaran dan skema pembayaran iuran yang akan dikeluarkan untuk  memperoleh  layanan  BPJS.  Adapun kelompok  peserta  BPJS  secara  umum  dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu:
1. Penerima Bantuan
Iuran Jaminan Kesehatan  (PBI),  meliputi  fakir  miskin  dan orang  tidak  mampu  yang  keanggotaannya ditetapkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
2. Bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan  (Non-PBI),  yang  terdiri  dari  Pekerja Penerima  Upah  dan  anggota  keluarganya, Pekerja  Bukan  Penerima  Upah  dan  anggota keluarganya, serta Bukan Pekerja dan  anggota keluarganya.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Kesehatan No.  71  Tahun  2013  dan  Peraturan  BPJS
Kesehatan  No.  1  Tahun  2014,  pelayanan kesehatan  BPJS  dilakukan  dengan  sistem rujukan  bertingkat  di  mana  layanan  kesehatan diberikan  terlebih  dahulu  melalui  Fasilitas Kesehatan  Tingkat  Pertama  (Faskes  I)  yang terdiri dari:
1. Puskesmas atau yang setara
2. Praktik dokter
3. Praktik dokter gigi
4. Klinik pratama atau yang setara, termasuk fasilitas kesehatan tingkat pertama milik TNI/POLRI
5. Rumah Sakit kelas D Pratama atau yang setara Adapun  cakupan  pelayanan  BPJS  pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Faskes I) yaitu:
a.  Rawat  Jalan  Tingkat  Pertama,  berupa kegiatan  administrasi,  pelayanan  promotif preventif,  pemeriksaan  medis,  pengobatan medis,  konsultasi  medis,  tindakan  medis non-spesialistik,  pelayanan  obat  dan  bahan medis  habis  pakai,  pemeriksaan  penunjang diagnostik  penunjang  laboratorium  tingkat pertama,  pemeriksaan  ibu  hamil  dan menyusui,  penyembuhan  efek  samping kontrasepsi, serta rehabilitasi medik dasar. b.  Pelayanan Gigi, meliputi administrasi, pemeriksaan, pengobatan, konsultasi, premedikasi,  pencabutan  gigi,  obat  pasca ekstraksi,  tumpatan  komposit,  dan  scaling gigi.
c.  Rawat Inap Tingkat Pertama, sesuai dengan cakupan  pelayanan  rawat  jalan  dengan tambahan akomodasi rawat inap.
d.  Pelayanan  Darah  yang  dilakukan  pada kasus  kegawatdaruratan  maternal  dalam proses persalinan, kegawatdaruratan lainnya, serta penyakit thalasemia, hemofili, dan  penyakit  lainnya  setelah  mendapat rekomendasi dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan.
Sistem  rujukan  berjenjang  pada  layanan BPJS mewajibkan setiap peserta untuk mendapatkan layanan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat  Pertama  (Faskes  I)  tempat  peserta terdaftar. Hal tersebut tidak berlaku jika peserta
Renstra Kementrian Kesehatan RI Kementrian Kesehatan Rencana Operasional BPJS Kesehatan BPJS Kesehatan Program Kesehatan Kerja Pemerintah Kota Malang (Dikes Kota Identifikasi Masalah Tujuan Penelitian Big Data Analytics Framework Rumah Sakit (Tipe A, B, dan C) Dinas Kesehatan Pasien Dokter
berada pada wilayah di luar jangkauan Faskes I atau  sedang  berada  dalam  kondisi  gawat darurat.  Dalam  kondisi  tersebut,  layanan  dapat diberikan  dengan  membawa  surat  pengantar dari  Kantor  BPJS  setempat  atau  pelayanan darurat  diberikan  secara  langsung.  Dalam  hal peserta  membutuhkan  layanan  lebih  lanjut, maka  Faskes  I  memberikan  rujukan  kepada peserta  BPJS  agar  memperoleh  layanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut sesuai dengan kebutuhannya.
Proses  layanan  pada  Faskes  I  diawali dengan  proses  registrasi,  verifikasi,  serta validasi keanggotaan peserta BPJS. Pemeriksaan  awal  dilakukan  oleh  Faskes  I seperti  pemeriksaan  tinggi  dan  berat  badan,
tekanan darah, serta riwayat kesehatan. Setelah melakukan  pemeriksaan  awal  serta  melakukan antre  layanan,  maka  peserta  akan  diarahkan untuk memperoleh pemeriksaan, tindakan, atau pengobatan  medis  dan  dilanjutkan  dengan konsultasi  medis.  Tenaga  kesehatan  akan menentukan  apakah  peserta  membutuhkan pelayanan  lanjutan  di  Fasilitas  Kesehatan Tingkat Lanjut atau cukup dengan Faskes I. Jika layanan yang diberikan cukup hanya dengan di Faskes  I,  maka  peserta  akan  mendapatkan layanan  berupa  pemberian  obat-obatan  sesuai dengan  indikasi  medis  ataupun  layanan  rawat inap jika dibutuhkan.
Tabel 1. Data Responden untuk Distribusi Kuesioner IOT Framework . No Stakeholders Company/ Organization Responden 1 Rumah Sakit 3 Rumah Sakit (Tipe A, B, dan C) 2 orang masing-masing RS 2 Dokter (Tenaga Medis) 3 Rumah Sakit (Tipe A, B, dan C 2 orang masing-masing RS 3 Pasien - 25 orang 4 Apotek 3 Apotek (Kimia Farma dan Apotek RS 2 orang masing-masing apotek 5 Dinas Kesehatan Kota Malang Dinas Kesehatan Kota Malang 2 orang A.  Pemetaan Data Stakeholder Sistem BPJS Kesehatan
Terdapat 5 stakeholders dari BPJS Kesehatan  Kota  Malang  yang  menjadi  fokus utama  dalam  penelitian  ini. Stakeholders tersebut  dapat  diklasifikasikan  ke  dalam level/ layer tertentu  sesuai  dengan  perannya terhadap BPJS Kesehatan. Klasifikasi tersebut, dapat  ditentukan  dengan  melihat  hubungan antara stakeholders dengan core business atau aktivitas  utama  pihak  BPJS  Kesehatan.  BPJS Kesehatan  merupakan  lembaga  yang  dibentuk khusus  untuk  menyelenggarakan  program jaminan  kesehatan  nasional  di  Indonesia, sehingga  aktivitas  utamanya  berfokus  kepada pelayanan  dan  pemberian  fasilitas  kesehatan kepada  masyarakat  Indonesia.  Gambar  2 menunjukkan klasifikasi tersebut
Gambar 2. Stakeholder Map BPJS Kesehatan Kota Malang
Layer  1  atau  disebut  sebagai stakeholder primer  (utama),  merupakan stakeholder yang berhubungan langsung dan merupakan penentu utama  dalam  pengambilan  keputusan  pihak BPJS. BPJS akan mempengaruhi dan dipengaruhi  secara  langsung  oleh stakeholder primer  dalam  menjalankan  aktivitas  utamanya.
Yang termasuk ke dalam stakeholder primer dari BPJS  Kesehatan  Kota  Malang  adalah  pasien, dokter,  fasilitas  kesehatan,  dan  apotek.  Pasien atau peserta BPJS merupakan target dan fokus utama  BPJS  Kesehatan  dalam  memberikan layanan dan fasilitas kesehatan. Untuk memberikan layanan kesehatan tersebut, diperlukan  pelaku  utama  proses  bisnis,  yaitu fasilitas kesehatan, dokter, serta apotek.
Gambar 3. Arsitektur Teknis Sistem BPJS Kesehatan Kota Malang yang Terdigitalisasi
Layer 2 atau stakeholder sekunder, merupakan pihak yang tidak berkaitan langsung terhadap  jalannya  aktivitas  utama  BPJS. Namun,  pendapat  stakeholder  sekunder  dapat mempengaruhi  stakeholder  primer.  Pada  layer ini  terdapat  dinas  kesehatan.  Dinas  Kesehatan Kota Malang berhubungan secara tidak langsung  dengan  pihak  BPJS,  meskipun kebijakan  dan  keputusan  yang  dibuat  dapat mempengaruhi  stakeholder  primer,  seperti keputusan pemberian izin operasi suatu fasilitas kesehatan.  Gambar  3  menunjukkan  arsitektur teknis dari sistem BPJS yang ter-digitalisasi, dari gambar  ini  dapat  dipetakan  data  setiap stakeholders BPJS.
Pemetaan  data stakeholders BPJS  seperti pada Gambar 5 adalah sebagai berikut: 1.  Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan Kota Malang memberikan izin operasional kepada fasilitas kesehatan serta izin  praktek  kepada  tenaga  kesehatan  yang
memenuhi persyaratan yang dibutuhkan berdasarkan  peraturan  yang  berlaku,  seperti Perpres No 12 Tahun 2013 Pasal 35-36 tentang. Jaminan  Kesehatan  dan  Permenkes  No 2052/Menkes/Per/X/2011  tentang  Izin  Praktik dan  Pelaksanaan  Praktik  Kedokteran.  Dinas Kesehatan juga mendapatkan laporan operasional  dari  fasilitas  kesehatan  yang terlibat,  dan  memberikan  evaluasi  dari  tinjauan laporan yang diberikan .
2.  Pasien
Pasien memberikan datanya kepada fasilitas kesehatan agar terdaftar sebagai peserta BPJS, lalu ketika pasien membayarkan iuran di setiap bulan, pasien akan mendapatkan bukti pembayaran  iuran.  Untuk  memperoleh  layanan kesehatan,  fasilitas  kesehatan  juga  akan memberikan jadwal praktik dokter yang tersedia sehingga  pasien  dapat  mendaftarkan  dirinya untuk  memperoleh  layanan  yang  dibutuhkan  di waktu tertentu. Resep obat akan diberikan oleh dokter,  sehingga  pasien  dapat  memberikannya kepada pihak apotek untuk ditukarkan obat. 3.  Fasilitas Kesehatan
Fasilitas kesehatan mendapatkan izin operasional  dari  dinas  kesehatan.  Data  pasien yang  mendaftarkan  diri  menjadi  peserta  BPJS didapatkan dari pasien yang bersangkutan, dan pihak  fasilitas  kesehatan  memberikan  bukti pembayaran  iuran  pasien  setiap  bulannya setelah  proses  pembayaran  dilakukan.  Untuk mempermudah pasien dalam melakukan penjadwalan untuk mendapatkan layanan kesehatan, pihak fasilitas kesehatan memberikan  jadwal  praktek  dokter  kepada pasien.  Fasilitas  kesehatan  memberikan  daftar kebutuhan  obat  yang  dibutuhkan  kepada apotek. Apotek memberikan laporan operasionalnya kepada pihak fasilitas kesehatan,  sehingga  dapat  digabung  dengan laporan operasional fasilitas kesehatan sebelum diberikan  kepada  dinas  kesehatan.  Evaluasi akan  diberikan  dinas  kesehatan  pada  fasilitas kesehatan setelah laporan selesai ditinjau. 4.  Dokter
Dokter  mendapatkan  izin  praktik  dari  dinas kesehatan, lalu jadwal praktiknya dibuatkan oleh
fasilitas  kesehatan  tempat  dokter  melakukan praktik.  Dokter  memberikan  resep  obat kepada pasien ketika dibutuhkan.
5.  Apotek
Pihak apotek akan mendapatkan resep obat dari  dokter  melalui  perantara  pasien  yang membutuhkan  obat  tersebut,  agar  dapat ditukarkan  obat  yang  sesuai.  Apotek  juga mendapatkan  daftar  kebutuhan  obat  yang diperlukan fasilitas kesehatan. Laporan operasional  apotek  akan  diberikan  kepada fasilitas Kesehatan.

## A.  Pemetaan  Big  Data  Framework  Sistem BPJS Kesehatan

## Gambar 4. Big Data Framework dengan Pendekatan IOT Platform
Dapat diketahui dari Gambar 4 bahwa pada kondisi  awal  terdapat  enam stakeholder yang berkaitan  dengan  sistem  BPJS,  yaitu  Dinas Kesehatan,  BPJS,  fasilitas  kesehatan,  dokter, pasien,  dan  apotek.  Namun  kemudian,  dengan menggunakan IOT Platform yang terdapat pada sistem  BPJS,  jumlah stakeholder yang  ada dalam  sistem  menjadi  lima stakeholder ,  yang dimana BPJS dengan petugas Dinas Kesehatan dijadikan  satu  kesatuan  karena  dapat  bekerja secara  sinergis  melalui  Big  Data  dengan menggunakan  IOT Platform yang  ada.  Setiap stakeholder memiliki  atribut  masing-masing yang  diperlukan  dalam  proses input data  pada platform database BPJS ini. Pada petugas Dinas Kesehatan  dan  BPJS,  atribut  yang  diperlukan adalah  izin  praktik  tenaga  kesehatan,  izin operasional  fasilitas  kesehatan,  dan  evaluasi. Sedangkan  atribut  pada  fasilitas  kesehatan
mencakup  laporan,  yang  sebelumnya  telah diperoleh  dari  bukti  pembayaran  iuran  pasien, jadwal praktik dokter, dan daftar kebutuhan obat. Atribut  yang  dibutuhkan  oleh  dokter  adalah resep  obat.  Atribut  yang  diperlukan  pasien mencakup  data  pasien  serta  resep  obat. Sedangkan pada apotek, atribut yang diperlukan adalah laporan.
Setelah  dilakukan  pemetaan  Big  Data framework  untuk  system  BPJS,  maka  akan dilakukan  analisis  dan  rekomendasi  Ketika nantinya implementasi system Big Data tersebut diimplementasikan secara komprehensif.

## Gambar 5. Rencana Tahap Selanjutnya

## KESIMPULAN dan SARAN
Berdasarkan  tujuan  diadakannya  penelitian ini  adalah  mendeskripsikan  pemetaan  data stakeholder dari sistem BPJS serta merekomendasikan  kerangka  kerja Big  Data
Analytics untuk sistem rujukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Kesehatan  pada  Fasilitas  Kesehatan  di  Kota Malang. Sehingga dari identifikasi dan pemetaan data stakeholder , desain IOT framework ,  hingga  rekomendasi  pemanfaatan Big Data ke depan, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan Big Data framework untuk  sistem  BPJS  saat  ini  antara lain,  Pertama,  dengan  adanya  Big  Data  BPJS, maka  sistem  yang  ada  dapat  memprediksi jumlah  kebutuhan  fasilitas  Kesehatan,  sesuai dengan  jumlah  data  pasien  yang  terdaftar  dari waktu  ke  waktu  yang  bersifat  dinamis.  Kedua, dengan terintegrasinya data pasien dan keluhan penyakit,  maka  sistem  dapat  memprediksi kebutuhan  obat-obatan  sesuai  rekomendasi dokter  yang  terdaftar  dalam  sistem big  data BPJS. Ketiga, pihak BPJS akan lebih efektif dan
efisien dalam mengelola data pasien dan rumah sakit  yang  mendapatkan  subsidi  dari  dana pemerintah,  sehingga  dengan  adanya open acces setiap stakeholders dapat saling mengawasi cashflow anggaran  yang  masuk atau di- record sistem. Dari framework yang telah didesain, tentu ada beberapa kekurangan yang menjadi tantangan kedepan menjalankan sistem Big Data ini, terutama terkait perubahan regulasi dari Kementerian Kesehatan RI. Sehingga untuk penelitian  selanjutnya,  akan  sangat  membantu system controlling dari Big Data dengan adanya penguatan  aspek  regulasi  data  dan  regulasi pendukung lainnya.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terimakasih kepada LPPM Universitas Brawijaya yang telah mendanai riset ini, melalui skema Hibah Peneliti Pemula (HPP) Tahun Anggaran 2020.

## REFERENCES
[1] S.J.Samuel, K.RVP, K.Sashidhar, C.R.Bharathi,  “A  survey  on  big data and its research challenges",  ARPN  Journal  of Engineering and Applied Sciences, Vol.10, No.8, Pp.3343- 3347, 2015. [2] S.Kuchipudi, T.S.Reddy, "Applications of Big
data in Various Fields", International Journal of Computer Science and Information Technologies  (IJCSIT),  Vol.6, No.5, Pp.4629-4632, 2015.
[3] S.Mukherjee, R.Shaw, "Big Data –Concepts, Applications,  Challenges  and
Future Scope" International Journal of Advanced Research in Computer  and  Communication Engineering, Vol.5, No.2, 2016. [3] A.Misra,  A.Sharma, P.Gulia,  A.Bana,  “Big Data: Challenges and Opportunities”, International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE),  Vol.4,  No.2,  Pp.41-42 2014.
[4] L.Venkata,  S.Narayana,  “A  Survey  on Challenges  and  Advantages  in Big Data, International Journal of Computer
Science and Technology Vol.6, No.2, 2015. [5] H.Forest, E.Foo, D.Rose, D.Berenzon, “Big Data”, white paper global transaction banking, Pp.1-26.
[6] I. Ganjir, B.K.Sarkar, R.R.Kumar, "Big data analytics for healthcare."
International Journal of Research in  Engineering,  Technology  and Science, Vol. 6, Pp.1-6, 2016.
[7]    J . Sun,  C.K.Reddy,  “Big  Data  Analytics  for Healthcare”, Tutorial presentation
at the SIAM International
Conference  on  Data  Mining
Austin TX, Pp.1-112, 2013.
[8] Kusuma,  L.  T.  W.  N.,  &  Tseng,  F.-S. (2020). IOT Framework to Support Maritime Highway Program.  Journal  of  Cases  on Information  Technology,  22(3),
35 – 50.doi:10.4018/jcit.2020070103