## PERANAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT
Iis Wulandari Azis 1 , Hamsir 2 1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar iiswlndry8@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  Untuk  mengetahui  kekuatan  pembuktian visum  et  repertum dalam  menentukan  arah dakwaan oleh penuntut umum terhadap kasu penganiyaan berat dalam Putusan No.97/Pid.B/2019/PN Makassar dan  mengetahui  keduduukan visum  et  repertum sebagai  alat  bukti  dalam  tindak  pidana  penganiayaan  berat. Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalh  Pendekatann  perundang-undangan  dan  kasus.  Jenis Penelitian  yang  digunakan  adalah  kulitatif . Adapun  sumber  data  meliputi  data  primer,berupa  wawancara maupun  observasi  dan  data  sekunder  berupa  jurnal,buku  maupun  data  d  iinternet  yang  berkaitan  dengan penelitian.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa Visum  et  repertum adalah  alat  bukti  otentik  yang  di  buat dalam  bentuk  yang  telah  ditetapkan  (surat)  dan  dibuat  oleh  dokter  sebagai  pejabat  yang  berwenaang.  Dalam pembuatan  dakwan  pada  kasus  Putusan  No.97/Pid.B/2019/PN  Makassar visum  et  repertum juga  mempunyai peranan yang cukup besar dalam membantu Penunut Umum untuk membuktikkan kebenaran unsur-unsur Pasal yang diangap d ilanggar oleh terdakwa. Kemudian, kedudukan visum et repertum dalam perkara tindak pidana penganiayaan  adalah  sebagai  alat  bukti  surat  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  143  KUHAP.  Meskipun  tidak mutlak  harus  ada visum  et  repertum dalam  pembuktian  perkara  pidana,  akan  tetapi  untuk  memperkuat keyakinan hakim, maka sebaiknya visum et repertum itu tetap harus ada, khususya tindak pidana yang objeknya adalah tubuh manusia.
Kata kunci : Visum et Repertum,Penganiayaan Berat

## Abstract
This study aims to determine the strength of the proof of visum et repertum in determining the  direction of the indictment by the public prosecutor against the case of severe persecution in Decision No. The approach used in this  research  is  the  statutory  and  case  approach.  The  type  of  research  used  is  qualitative.  The  data  sources include  primary  data,  in  the  form  of  interviews  and  observations  and  secondary  data  in  the  form  of  journals, books and data on the internet  related to research. The results of this study  indicate that Visum  et repertum is authentic  evidence  made  in  a  predetermined  form  (letter)  and  made  by  a  doctor  as  an  authorized  official.  In making the indictment in the Decision No.97/Pid.B/2019/PN Makassar case visum et repertum also has a fairly large role in helping the Public Prosecutor to prove the truth of the elements of the Article deemed to have been violated by the defendant. Then, the position of visum et repertum in cases of criminal acts of persecution is as evidence  of  a letter  as regulated  in  Article  143  of  the  Criminal  Procedure  Code.  Although  it  is  not  absolutely necessary to have a visum et repertum in proving a criminal case, but to strengthen the judge's conviction, it is better if the visum et repertum must still exist, especially criminal acts whose object is the human body.

## Keywords: Visum et Repertum, Severe persecution

## PENDAHULUAN
Dalam  negara  hukum,  hukum  merupkan  tiang  utama  dalam  menggerakkan  sendi- sendi  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  benegara.  Oleh  karena  itu,  salah  satu  ciri utama  dari  suatu  negara  hukum  terletak  pada  kecenderunganya  untuk  menilai  tindakan- tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan- peraturan hukum.
Dalam artiann bahwa sebuah negaara dengan konsep negaraa hukum selalu mengatur setiap  tindakan  dan  tingkah  laku  masyarakatya  berdasarkan  atas  Undang-undang  yang berlaku  untuk  menciptakan,  memelihara  dan  mempertahankan  kedamaian  pergaulan  hidup. Agar  sesuai  dengan  apa  yang  diamanakan  dalam  Pancasila  dan  UUD  1945  bahwa  setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.
Salah  satu  persoalan  yang  sering  muncul  di  kehidupan  masyarakat  ialah  Tindak Pidana Penganiayan yang dilakukan oleh seeseorang baik itu secara individu maupun secara berkolompok,  yang  tanpa  disadari  ini  dapat  menimbulkan  keresahan  dimasyarakat  karena sering kali penganiyaan yang dilakukan justru mengakibatkan kematian pada korbannya.
Pembuktian  dalam  Perkara  Pidana  menurut  Pasal  184  KUHAP  memerlukan  adanya alat bukti yang sahh, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.  Hakim  dapat  menjatuhkan  pidana  berdasarkan  Pasal  183  KUHAP,  sekurang- kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah  yang  dapat  membentuk  keyakinan  hakiim  tentang kesalahan  terdakwa.  Terbentuknya  keyagkinan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  pidana didasarakan pada hasil pemeriksaan alat-a lat bukti yang dikemukakan dalam persidangan.
Salah  satu  cara  yang  dapat  dilakukan  untuk  pembuktiaan  perkara  pidana  antara  lain adalah meminta bantuan dokter sebagai ahli. Seorang dokter bisa bertindak sebagai saksi ahli dan juga bisa membuat surat keterrangan yang disebut dengan visum etrepertum .
Pembuatan  visum  et  repertum memberikan  tugas  sepenuhnya  kepada  dokte  sebagai pelaksana di lapangan untuk membantu jaksa dalam menentukan arah dakwaan yang akan di dakwakan  terhadap  terdakwa,  serta  membantu  hakim  dalam  menemukan  kebenaran  materil dalam memtuskan perkara pidana. Dokter dilibatkan untuk turut dalam memberikan pendapat berdasarkan  ilmu  pengetahuan  yang  dimiliki  dalam  pemeriksaan  perkara  pidana,  apabila menyangkut  tubuh  manusia  atau  bagian  dari  tubuh  manusia.  Pendapat  dokter  d  iperlukan karena seorang jaksa sebagai penuntut umum  dalam suatu perkara tidak dibekali ilmu-ilmu yang  berhugbungan  dengan  anatomi  tubuh  manusia,  yaitu  dalam  rangka  menemukan kebenaran materil atas perkara pidana.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah  field researich kualitatif. Penelitian  kualitatif  adalah  suatu  penelitian  yang  ditujukan  untuk  mendeskripsikan  dan menganalisa  fenomena,  peristiwa,  aktivitas  sosial,  sikap,  kepercayaan  dan  pemikiran  orang secara indivudual maupun kelompok. Beberapa deskripsi yang digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip  dan  penjelasan  yang  mengarah  kepada  kesimpulan 1 .  Pendekatan  yang digunakan adalah pendekatan sosiologis dan pendekatan kriminologi, pendekatan sosiologis adalah  pendekatan  terhadap  gejala  sosial  yangtimbul  dalam  masyarakat  dan  pendekatan kriminologi  adalah  suatu  pendekatan  terhadap  kejahattan-kejahatan  dari  berbagai  aspek. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Makassar.
Sumber  data  penelitian  ini  bersumber  dari  data  primer  dan  data  sekunder.  Penelitian ini  terdgolong  penelitian  dengan  jenis  data  kualitatif  yaitu  dengan  mengelola  data  primer yang  bersumber  lokasi  tersebut.  Metode  pengumpulan  data  dengan  cara  wawancara, Observasi  dan  dokumentasi.  Analisis  data  yang  digunakan  adalah  analisis  data  kualitatif, yang    hasilnya  dapat  disajikan  secara  deskriptdfif  yang  artinya  hasil  penelitian  ini dideskrciptifkan  dalam  bentuk  penjelasan  dan  uraian  kalimat-kalimat  yang mudah dipahami dan dibaca untuk menarik kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pembahasan pertama
Kekuatan  Pembuktian  Visum  Et  Repertum dalam  Menentukan  Arah  Dakwaan  Oleh Penuntut Umum
Terhadap
Kasus PenganiayaanBeratdzalamPutusan No: 97/Pid.B/2019/PN Makassar
A. Kasus Posisi
- Bahwa  Terdakwa  SATO  BIN  LANTO  PASEWANG  pada  hari  Sabtu  tanggal  09 November  sekitar  pukul  09.15  wita  atau  setidak-tidaknya  pada  suatu  waktu  dalam Tahun  2018  bertempat  di  Jalan  Veteran  Selatan  Kecamatan  Makassar  Kota Makassaratau  setidak-tidakncya  suatu  tempat  yang  masih  termasuk  dalam  daerah hukum  Pengadilan  Negeri  Makassar,  telah  melakukan  Penganiayaan  yang mengakibatkan  luka  berat,  perbuatan  mana  dilakukan  oleh  terdakwacara  sebagai berikut:
1 Nana Syaodih, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Rosda Karya, 2006), hal. 60
- Berawal  pada  waktu  dan tempat  sebagaimana  disebutkan  diatas,terdakwa  yang  telah memiliki  dexndam/sakit  hati  dengan  saksi  korban  Dedy  karena  sering  menceritakan Terdakwa  yang  tidak  benar,  dan  sesampainya  Terdakwa  di  depan  Bank  BRI  Pasar Maricaya  Terdakwa  melihat  saksi  korban  Dedy  yang  pada  saat itu  sementara  duduk diatas  sepeda  motor  sambil  membaca  Koranzd  tidak  lama  kemudian  Terdakwa langsung  mengambil  sebilah  parang  beserta  dengan  sarungnya  yang  diselipkan dipinggaxvngnya  kemudian  Terdakwa  dari  arah  belakang  saksi  korban  langsung menebas  lengan  sghebelah  kirisaksi  korban  sebanyak  1(satu)  kali  menggunakan parang  kemudian  Terdakwa  juga  menusuk  pinggang  saksi  korban  dibawah  ketiak sebelah  kiri  sebanyak  1(satu)  kali  serta  menusuk  dada  sebelah  kiri  saksi  korban sebanyak  1(satu)  kali  sambil  Terdakwa  mengatakan  “saya  bunuhko.....sudah  lama mauko kubunuh” setelah melakukan penikaman tersebut Terdakwa melarikan diri;
B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
Akibat perzvbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka berat serta mendapatkan  perawatan  medis  (operasi)  dirumah  sakit  sesuai  Visum  Et  Repertum Nomor:R/49/VER/XII/2018  tanggal  03  Desember  yang  dibuat  dan  ditanda  tangani oleh dr.Wihelmus Supriyadi,Sp.OT dokter spesialis ortopedi Rumah Sakizct Tingkat II Pelamonia dengan hasil:
• Putus atau robek otot lengan bawah kiri;
• Putus sebagian otot Extensor/otot yang kejari I,II,V kiri;
Dakwaan Jaksa Penuntut Umum berupa dakwaan Subsideritas:
KESATU:
---Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHP--------------------------------------------------
ATAU
KEDUA:
---Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP--------------------------------------------------
ATAU
KETIGA:
---Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP--------------------------------------------------
a. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
Pertimbangan dalam mengajukan tuntunan pidana dalam kasus ini:
Keadaan yang memberatkan:
- Terdakwa pernah dihukum perkara pidana Narkotika
- Perbuatan terdakwcxa meresahkan masyarakat
- Otot lengan kiri saksi korban putus/robek dan tangan kiri saksi korban sudah tidak bisa mengenggam / mengepal seperti biasanya
Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang didepan persidangan
- Terdakwa menyezsali perbuatannya
Berdasarkan  uraian  diatas  maka  Penuntut  Umum  dalam  perkara  ini  menuntut agar  Majelis  Hakim  pada  Pengadilan  Negeri  Makassar  yang  memeriksa  dan mengadili perkara ini memutuskan:
1) Menyatakan Terdakwa SATO Bin LANTO PASEWANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Berat”
2) Menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa  SATO  Bin  LANTO  PASEWANG  oleh karena itu dengan pidana oenjara selama 5 (Lima) Tahun
3) Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
4) Menetapkan barangfd bukti berupa:
- Sebilah parang lengkap dengan sarungnya
- 1  (satu)  lembar  baju/kemeja  warna  biru  muda  dirampas  untuk dimusnahkan
5) Membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00,-(dua ribu rupiah).
b. Analisis Yuridis
Berdasarakan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, maka sampailah kepada pembukian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:
- Kesatu: Pasal 354 Ayat (1) KUHP,

## ATAU
- Kedua:  Pasal 351 Ayat (2) KUHP
ATAU
- Ketiga: Pasal 351 ayat (1)KUHP.
Oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk dakwaan subsideritas, maka  Majelis  Hakim  terlebih  dahulu  mempertimbangkan  dakwaan  primer sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  354  Ayat  (1)  KUHP  yang  unsur-unsurnya  adalah sebagai berikut:
1) Barang Siapa;
2) Dengan Sengaja melukai berat orang lain:
c. Analisis Penulis
Surat  dakwaan  adalah  merupakan  dasar  bagi  Jaksa  Penuntut  Umum  untuk menyusun  sebuah  surat  tuhntutan  dan  merupakan  dasar  bagi  hakim  untuk menjatuhkan  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  tersebut.  Oleh  karena  itu,  dalam membuat  surat  dakwaan,  Penuntut  umum  dituntut  untuk  mengaplikasikan  ilmunya sebagai sarjana hukum dalam pembuatlan surat dakwaan tersebut, bukan saja keahlian di  bidang  hukum  pidana  formil  tapi  juga  mengenai  hukum  pidana  materiil  seperti unsur-unsur dari perbuatan yg akan didakwakan apakah telah terpenuhi atau tidak.
Dalam kasus yang diteliti oleh Penulis, menurut Penulis bahwa surat gugatan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan apa yang diatur di daalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, dimana dalam hal ini selain memenuhi unsur dalam Pasal 143 ayat (2) poin a, poin b juga terpenuhi, dimana Jaksa Penuntut Umum menguraikan secara jelas mengenai kronologis dari kejadian itu sendiri serta penyebutan waktgu dan tempat kejadian perkara.
Dalam  dakwaan  yang  disusun  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  tersebut,  jaksa  menggunakan dakwaan  subsideritas,  yaitu  kesatu  Pasal  354  Ayat(1)  KUHP,  atau  kedua  Pasal  351  ayat  (2) KUHP, atau ketiga Pasal 351 ayat (1)KUHP.
Kemudian,  dalam  proses  persidangan,  Jaksa  Penuntut  Umum  berpendapat  bahwa  unsur pasal yang terpenuhi dalam dakwaannya tersebut adalah dakwaan kedua yaitu Pasal 354 Ayat (1) KUHP:
Unsur-unsur tersebut diatas berupa:
i. Setiap orang;
ii. Dengan Sengaja melukai berat orang lain
Menurut  Jaksa  Penuntut  Umum  bahwa  unsur  setiap  orangsudah  jelas  yakni  terdakwa SATO  Bin  LANTO  PASEWANG  sesuai  fakta-fakta  yang  terungkap  di  persidangan berdasarkan  keterangan  saksi  saksi,surat  dan  keterangan  terdakwa  salam  perkara  ini,dimana diperoleh fakta fakta hukum bahwa Terdakwa SATO Bin LANTO PASEWANG Alias SATO
telah  dengan  sengaja  melukai  berat  saksi  korban  DEDY  Bin  MUHTAR  Alias  DEDY  yang mengakibatkan  saksi  menderita/mengalami  kesakitan  dan  luka,  dalam  hal  ini  terdakwa seldaku  subjek  hukum  yang  sehat  jasmani  dan  rohani  serta  mampu  melakukan  perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawabannya.
1) Bahwa  orang  yang  diajukan  dalam  persidangan  dengan  dakwaan  telah  dengan sengaja  melukai  bgerat  orang  lain  bernama  SATO  Bin  LANTO  PASEWANG Alias  SATO  yang  identitas  lengkapnya  telah  disebutkan  dalam  awal  tuntutan pidana  ini  dimana  terdakwa  dari  awal  pemeriksaan  baik  dipenyidik  maupun dipersidangan, terdakwa membenarkan identitasnya tersebut.
2) Bahwa  sesuai  dengan  hasil  pemeriksaan  dalam  persidangan  nyata-nyata  terbukti bahwa  terdakwa  SATO  Bin  LANTO  PASEWANG  Alias  SATO  adalah  orang yang ctakap sebagai pemangku hak dan kewajiban dan mampu bertanggungjawab. Kecakapan  dan  kemampuan  bertanggung  jawab  dari  terdakwa  tersebut  terlihat secara  nyata  selama  proses  persidangan  berlangsungdimana  terdakwa  mampu dengan jelas menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.
3) Bahwa  disamping  terdakwra  dapat  secara  jelas  menjawab  semua  pertanyaan selama berlangsungnya proses persidangan ini juga tidak ditemukan adanya fakta –fakta  berupa  alasan  pemaaf  dan  alasan  pembenar  yang  dapat  menghjapuskan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
Berdasarkan uraian diatas maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi.
Sementara,  unsur  Dengan  Sengjaja  melukai  berat  orang  lain,  dianggap    telah terpenuhi dengan fakta yang memperlihatkan bahwa secara jelas perbuatan terdakwa menebas  lengan  sebelah  kiri  sebanyak  1  (satu)  kali  menggunakan  sebilah  parang, kemudian menusuk pinggang dibawah ketiak sebelah kiri sebanyak 1(satu) kali serta menusuk  dada  sebelah  kiri  sebanyak  1(satu)  kali  sehingga  korban  mengalami  Putus ataru  robek  otot  lengan  bawah  kir,  Putus  sebagian  otot  Ekstensor/otot  yang  ke  jari I,II,V  kiri,  perlukaan  tersebut  sesuai  kualifikasi  luka  berat  karena  berisiko  bahaya maut  (kematian)  bila  tidak  mendapatkan  pertolongan  medis  yang  tejypat  dan  segera (operasi)  sesuai  dengan Visum  Et  Repertum No.  R/49/VER/XII/2018  Tanggal  03 Desember  2019  yang  dibuat  dan  ditandatangani  oleh  dr.Wihelmus  Supriyadi,Sp,OT doker spesialis ortopedi Rumah Sakit Tingkat II Pelamonia.
Perbuatan  terdakwa  termasuk  dalfam  kategori  luka  berat  sebagaimana  dimaksud
dalam pasal 90 KUHP yaitu:
• Jatuh  sakit  atau  luka  yang  tifdak  memberi  harapan  akan  sembuh  sama sekali,atau menimbulkan bahaya maut.
• Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian
• Kehilangan salah satu pancaindera
• Mendapat cacat beraht
• Menderita sakit lumpuh
• Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih
• Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan
Akibat penganiayaan tersebut pekerjaan saksi sebagai pekerja buruh harian lepas terganggu  dan  tidak  bisa  melakukan  aktifitas  sebagaimana  mestinya,  dan  menjalani operasi bagian lukanya serta lengan kiri korban tidak bisa lagi kembali seperi semula.
Berdasarkan  Uraian  diatas  maka  unsur  “ Dengan  Sengaja  melukai  berat  orang lain” telah terbukti.
Dengan terpenuhinya unsur-unsur dari Pasal 354 ayat (1)  KUHP telah terpenuhi, maka  Terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan Berat”
Berdasarkan  dengan  hasil  pewnelitian  yang  telah  Penulis  uraikan  di  atas,  maka Penulis  berkesimpulan  bahwa  Jaksa  Penuntut  Umum  dalam  membuat  dakwaannya cukup  mempeqrhatikan  mengenai  peranan  alat  bukti  Visum  Et  Repertum kcarena dalam dakwaannya tersebut alat bukti ini mampu mengungkap kebenaran unsur kedua dalam  dakwaan.  Bahwa  benar  berdasarkan  surat  Visum  Et  Repertum No.R/49/VER,XII/2019  Tanggal  03  Desember  2019  korban  mengalami  luka  berat. Kemudian dengan adanya alat bukti surat Visum et Repertum ini dapat menerangkan bahwa  benar  korban  ditebas  pada  lengan  sebelah  kiri  sebanyak  1  (satu)  kali menggunakan  sebilah  parang,  kemudian menusuk  pinggang  dibawafh  ketiak  sebelah kiri  sebanyak  1(satu)  kali  serta  menugsuk  dada  sebelah  kiri  sebanyak  1(satu)  kali sehingga  korban  mengalami  Putus  atau  robek  otot  lengan  bawah  kir,  Putus  sebagian otot Ekstensor/otot yang ke jari I,II,V sehingga dapat mendukung Pembuktiankebenaran  unsur  kedua  dalam  dakwaan  bahwa  terdakwa  melakukan
penganiayaan  berat.  Jadi  dapat  dikatakan  dengan  adanya  alat  bukti  surat  Visum  Et Repertum ini sangat membantu Penuntut Umum dalam membuat dakwanya.

## 2. Pembahasan kedua
a. Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berat
Sebagaimana  telah  dikemukakan  pada  Pembahasan  terdahulu,  bahwa  menurut  Pasal 184 KUHAP, terdapat 5 alat bukti dalam perkara pidana, yaitu:
1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa.
Kedudukan alat bukti visum et repertuum adalah sebagai alat bukti surat, dan sebagai alat bukti surat mempunyai kekuatan sama dengan alat bukti yang lain. Dengan melampirkan visum  et  repertum dalam  suatu  berkas  perkara  oleh  Penyidik  atau  pada  tahap  pemeriksaasn dalam proses penuntutan oleh Penuntut Umum, setelah dinyatakan cukup hasil pxemeriksaan itu  dari  perkara  pidana  yang  didkwakan  kepada  terdakwa,  kemudian  diajukan  ke persidangan,maka  alat  bukti   surat   visum    et    reperrtum termasuk alat    bukti sah seperti disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) sub b dan Sub eKUHAP.
Oleh  karena  visum  et  reptertum merupakan  alat  bukti  yang  sah,  apabila  terdapat dalam  berkas  perkara,  berarti  visum  et  repertum haarus  pula  disebutkan  serta dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam putusannya.
Meskipun  visum  et  repertum tidak  mutlak  harus  ada,  namun  dalam  tindak  pidana yang  objeknya  adalah  ttubuh  manusia,  misalnya  pembunuhan,  penganiayaan,  pemerkosaan, maka  sebaiknya  dilengkapi  dengan  visum  et  repertum.  Jiika  beberapa  orang  saksi  melihat terjadinya  pembunuhan  atau  penganiayaan  atau  bahkan  pemerkosaan  dan  diidukung  dengan keterangan terdakwa serta hakim yakin atas kesalahan terdakwa, maka terdakwa sudah dapat dipidana meskipun tidak disertai dengan visum et repertum .
Menurut  Pasal  183  KUHAP  bahwa  Hakim  tidak  boleh  menjatuhkan  pidana  kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan  bahwaa  suatu  tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan  bahwa  terdakwalah  yang
bersalah melakukannya. Dengan demikaian yang disyaratkan adalah dua alat bukti yang sah ditambah  keyakinian  hakim.  Untuk  membuktikan  seseorang  itu  bersalah  melaukan  tindak pidana.

## KESIMPULAN
Kekuatan  pembuktian  visum  et  repertum adaalah  merupakan  alat  bukti  yang sempurna  tentang  apa  saja  yang  tercantum  didalamnya  jadi  kesimpulan  /  pendapat  dokter yang  dikemkakan  didalamnya  wajib  dipercaya  sepanjang  belum  ada  bukti  lain  yang melemahkan.  Visum  et  repertum dalah  alat  bukti  otentik  yang  di  buat  dalam  bentuk  yang telah  ditetapkan  dan  dibuat  oleh  dokter  sebagai  pejabat  yang  berwenang.  Visum  et  reertum juga cukup membantu bagi seorang Penuntut Umuim dalam mebuat surat dakwadnya seperti dalam  kasus  yang  diteliti  oleh  penulis  bahwa  dengan  adanya  visum  et  reepertum dapat membantu  dalam  membuktikan  kebenaran  unsur  kedua  dan  ketiga  dalam  tuntutan  Penuntut Umum, begitupun dalam dakwaannya.
Kedudukan  visum  et  repertum dalam  perkara  tindak  pidana  penganiayaan  terhadap anak  mengakibatkan  mati  addalah  sebagai  alat  bukti  surat  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 143  KUHAP.  Jika  dalam  berkas  perkara  pidana  dilmpirakan  visum  et  repertum,  maka seharusnya hakim mempertimbangkannya sebagai alat buukti. Namun jika tidak ada visum et repertum, maka majelis hakiim tetap dapat memutus perkara berdasarkan Pasal 183KUHAP yakni  dengan  sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah  dan  dari  dua  alat  bukti  yang  sah itu hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA
Atang  Ranoemiharja,R Ilmu  kedokteran  Kehakiman(Forensic  Science) ,  Bandung: Tarsito,1981
Chazawi,  Adami. Pelajaran  Hukum  Pidana  Bagian  1. Jakarta:,PT.  Raja  Grafindo  Persada, 2002
Chazawi,  Adami. Percobaan  &  Penyertaan  (Pelajaran  Hukum  Pidana) .  Jakarta:PT.  Raja Grafindo Persada, 2002
Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya CV. Karya Insan Indonesia Jakarta Ernst, Utrecht. Hukum pidana .Vol. 2. Penerbitan Universitas, 1962
Harahap,M.Yahya. Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP .  Jakarta:  Sinar Grafika, 2002
Harahap,M.Yahya. Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP:  Pemeriksaan Sidang  Pengadilan  Banding,Kasasi  dan  Peninjauan  Kembali .  Jakarta:  Sinar Grafika,2003
Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta,Sinar Grafika, 2006 Hadikusuma, Hilman. Bahasa Hukum Indonesia . Bandung: PT. Alumni, 2005 Hiariej ,Eddy O.S Teori&Hukum Pembuktian Penerbit Erlangga Jakarta 2012
Hartono. Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana . Jakarta:Sinar Grafika, 2011
Indar . Etika dan Hukum Kesehatan. Makassar,Lehas-Unhas,2010
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Pusat  Bahasa  Edisi  Keempat PT.Gramedia  Pustaka  Utama 2008
Prakoso,  Djoko    dan  I  Ketut  Murtika, Dasar-dasar  Ilmu  Kedokteran  Kehakiman .
Jakarta:Bina Aksara, 1987
Prinst, Darwan. Hukum Acara Pidana Dalam Praktik . Jakarta: Djambatan,1998
Prodjohamidjojo,  Martiman.  Komentar  Atas  KUHP  :  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana. Jakarta: Pradnya Paramitha,1984
Prasetyo, Teguh. Hukum Pidana . Jakarta: Rajawali Pers, 2012
R,Soesilo, Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Serta  Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal , Bogor: Politea,1986
Syamsuddin , Rahman. Hukum acara Pidana dalam integrasi keilmuan. Alauddin University Press  Makassar 2013
Soekanto,  Soerjono. Visum  Et  Repertum  Tekhnik  Penyusunan  dan  Pemerian .  Jakarta:  Ind- Hill-Co,1987
Soedjatmiko,H.M. Ilmu  Kedokteran  Forensik ,  Fakultas  Kedokteran  Universitas Brawijaya Malang, 2001
Soeparmono,R. Ahli  dan  Visum  et  Repertum  Dalam  Aspek  Hukum  Acara  Pidana .

## Semarang:Setia Wacana, 2002
Fuady, M. I. N. (2021). PEREMPUAN: Perempuan dan Media.
Fuady,  M.  I.  N.,  Arbani,  T.  S.,  Ishak,  N.,  Yaasiin,  M.,  &  Raya,  A.  D.  B.  (2021).  The Fundamental  Rights  to  Freedom  of  Expression  and  Its  Limits  in  the  Indonesian Constitution.
Nurlaelah, N. (2020). Semantic Patterns of Disagreements in English.
Nurlaelah,  N.,  Syahid,  A.,  Fuady,  M.  I.  N.,  &  Lestari,  M.  F.  (2021).  Improving  Learning Activities  and  Outcomes  of  Students  by  Application  of  Observation-based Learning. Universal Journal of Educational Research , 9 (3), 479-486.
Nur Fuady, M. I. (2020). Moderasi Beragama Pada Diskresi Kepolisian Dalam Memberantas Kriminalitas Geng Motor.
Radjab,  S.,  &  Fuady,  M.  I.  N.  (2021).  The  Indonesian  Government's  Inconsistency  in Handling The Covid-19 Pandemic. Yuridika , 36 (3), 745-758.
Sharfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., &  Fuady, M. I. N. (2021, October). Copyright Issues  on  the  Prank  Video  on  the  Youtube.  In International  Conference  on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021) (pp. 90-97).
Soeparmono,R Keterangan  Ahli  dan  Visum  Et  Repertum  dalam  aspek  hukum  acara pidana , Bandung:Mandar Maju,2002
Subekti. Hukum Pembuktian .Jakarta:Pradnya Paramita,2001
Sasangka,  HaridanLilyRosita. HukumPembuktian  Dalam  Perkara  Pidana .  Bandung:Mandar Maju,2003
Triana  Ohoiwutun,Y.A,  Bunga  Rampai  Hukum  Kedokteran,  Malang:Bayu  Media  Waluyo,
Bambang. Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia. Jakarta,Sinar ,1996
Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana(KUHAP)
http://sigidkirana.blogspot.com/2009/02/visum-et-repertum.html ,  diakses  pada  tanggal 20 April 2018, pukul 16.57 wib.