## PEMBATALAN BERBAGAI PERATURAN DAERAH YANG MEMPENGARUHI PELAYANAN PUBLIK DUNIA BISNIS DAN INVESTASI TINJAUAN EKONOMI DAN BISNIS

## Oktovianus Nawa Pau
Dosen Tetap Jurusan Manajemen Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia oktovianus.nawapau@staf.undana.ac.id

## ABSTRACT
This article discusses about the cancellation of various local regulations by the Central Government in Jakarta which is inhibited the rate of investment in local region. It is contrary to higher level of regulations and is contrary to the  public interest. According to Act (UU)  No. 23 year  2014 about Local  Government,  the  regional  policies  (Perda  or  Perkada)  can  be  cancelled  by  the  Central Government  (Minister  of  Home  Affairs)  totally  and/or  partially. The  Ministry  of Home  Affairs issued  instruction  of  Minister  of Home  Affairs No.  582/476/SJ  on February  16th,  2016  about revocation/changing of Local Government Regulations (Perda) and announced the cancellation of various  local  regulations  including  Perda  in  Regencies,  City    and  East  Nusa  Tenggara  Province. The Central Government had cancelled 3,143 of Perda including 45 of Perda in City and Regencies in  East  Nusa  Tenggara.  The  used  method  for  discussion  in  this  article is  data  compilation  study from  another  articles  written  by  the  author  previously.  Investigation  showed  that  the  Region Autonomy  Policies  was  suspected  increasing  the  transaction  cost  in  investing  process  both  foreign investment and domestic investment. Investors who applied the licensing faced many charges which are  relatively  greater  than  before  decentralized  authority.  In  addition,  the  services  by  investment organization authority in the region charged uncertainty cost and time of completion of the licensing process. Therefore, the Central Government evaluated the various local regulations  which hamper investment in the local area. Cancellation of various Perda by the Central Government impacted on economic  and  business  sectors  in  reducing  bureaucracy  regulatory  barriers  and  the  number  of charges which burden the business sector, thus it will encourage investment in the region. However, the  cancellation  has  reduced  local  government’s  authority  for  gaining    financial  from  Perda  that will reduce the regional revenues
Keywords: Local regulations,busines sector, public services, investment

## PENDAHULUAN
Pemerintah  Indonesia  telah  mengeluarkan  berbagai  paket  kebijakan  ekonomi makro  untuk  menstabilkan  ekonomi  domestik  ditengah  tekanan  perekonomian  global. Paket  kebijakan  tersebut  yang pertama adalah mendorong  daya  saing  industri  nasional melalui deregulasi dan debirokrasi. Ada 89 peraturan yang diubah dari 154 Sehingga ini bisa menghilangkan duplikasi, bisa memperkuat, dan memangkas peraturan yang tidak relevan,  atau  menghambat  industri  nasional.  Paket  yang  kedua  adalah  mempercepat
proyek  strategis  nasional,  termasuk  penyediaan  lahan  dan  penyederhanaan  izin,  serta pembangunan infrastruktur. Paket yang ketiga adalah meningkatkan investasi di bidang properti  dengan  mendorong  pembangunan  rumah  untuk  masyarakat  berpenghasilan rendah. Diharapkan kebijakan ini akan membuka peluang investasi yang lebih besar di sektor properti.
Untuk  mendukung  kebijakan  tersebut  maka  pemerintah  pusat  melalui Kementrian Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Mendagri No.582/476/SJ tanggal 16 Pebruari 2016 Tentang pencabutan/perubahan Peraturan daerah(Perda). Menteri Dalam Negeri mengumumkan pembatalan berbagai peraturan daerah termasuk Perda yang ada di  kabupaten  kota  dan  Perda  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur.  Pemerintah  pusat  telah membatalkan  sejumlah  3.143  perda  termasuk  45  Perda  yang  ada  di  kabupaten  kota  di Nusa  Tenggara  Timur.  Alasan  pemerintah  pusat  membatalkan  perda-perda  karena bertentangan  dengan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi,  bertentangan  dengan kepentingan  publik  dan  menghambat  laju  dunia  bisnis  dan  investasi  serta  menghambat percepatan pelayanan publik, termasuk percepatan pelayanan terhadap dunia bisnis dan investasi.
Ketika  pemerintah  pusat  membatalkan  suatu  perda  mungkin  dapat  dibenarkan dengan  alasan  menyelaraskan  peraturan   perundang-undangan  dalam  kerangka  Negara kesatuan  Republik  Indonesia,  Namun  demikian  hal  ini  menimbulkan  pro  dan  kontra dari berbagai kalangan karena dalam konstitusi kewenangan tersebut diserahkan kepada Mahkamah  Agung. Berdasarkan  Undang-undang  No.  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah, kebijakan daerah berupa perda atau perkada bisa dibatalkan oleh Mendagri baik secara keseluruhan atau pasal per pasalnya saja.
Perda Provinsi NTT yang dibatalkan adalah, pengelolaan pertambangan mineral dan  batubara,  Nomor  8  tahun  2010,  Perda  retribusi  jasa  umum  Nomor  8  tahun  2011, Perda retribusi jasa bisnis nomor 9 tahun 2011, Perda pengelolaan barang milik daerah Nomor  3  tahun  2008,  Perda  pengendalian  bisnis  perikanan  Nomor  3  tahun  2011,  dan Perda  retribusi  pelayanan  tera  nomor  1  tahun  2009.  Sementara  Perda  untuk Kabupaten/Kota,  sebanyak  39  perda  yang  tersebar  di  14  Kabupaten/Kota  di  NTT. Kabupaten Alor menempati rangking satu pembatalan perda, dimana ada delapan perda yang  dibatalkan.  Perda  yang  dibatalkan  antara  lain,  Perda  retribusi  pengganti  biaya cetak  kartu  tanda  penduduk  dan  akta  catatan  sipil,  Nomor  19  tahun  2006,  Perda penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Nomor 7 tahun 2011,
perda  retribusi  jasa  bisnis  nomor  13  tahun  2010,  perda  pajak  daerah  nomor  2  tahun 2011, Perda ijin bisnis jasa kontruksi nomor 7 tahun 2013, serta perda pengelolaan dan penyelenggaraan  pendidikan  nomor  3  tahun  2013.  Selain  itu,  ada  perda  pengelolaan pertambangan  mineral  dan  batubara  Nomor  9  tahun  2011,  Perda  retribusi  perizin tertentu nomor 14 tahun 2011.
Selanjutnya  diikuti  Kabupaten  Belu  dengan  empat  perda,  masing-masing,  perda retribusi  jasa  bisnis  nomor  10  tahun  2011,  perda  retribusi  ijin  tertentu  nomor  11  tahun 2011,  perda  ijin  bisnis  jasa  kontruksi  Nomor  7  tahun  2012  dan  Perda  retribusi  izin mendirikan bangunan nomor 15 tahun 2012.
Di Kabupaten Ende terdapat dua perda yang dibatalkan, yakni, Perda perubahan atas peraturan daerah kabupaten Ende Nomor 4 tahun 2008 tentang pengelolaan barang milik daerah Nomor 3 tahun 2014, Kab. Ende. Juga Perda pengelolaan sumber daya air nomor  9  tahun  2014.  Kabupaten  Lembata  ada  dua  perda.  Perda  itu  yakni, penyelenggaraan  administrasi  kependudukan  nomor  8  tahun  2011  dan  perda  retribusi jasa umum nomor 1 tahun 2015.
Di  Kabupaten  Manggarai  terdapat  empat  perda  yang  dibatalkan,  diantaranya, perda retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda kependudukan dan akta catatan sipil nomor 9 tahun 2011, Perda perubahan atas perda nomor 8 tahun 2010 tentang retribusi pelayanan  pasar  nomor  11  tahun  2011,  Perda  retribusi  pemakaian  kekayaan  daerah nomor 12 tahun 2011 dan retribusi pengujian kendaraan bermotor nomor 11 tahun 2012.
Di Kabupaten Manggarai Barat tercatat ada satu perda, yaitu perda pengelolaan pertambangan rakyat nomor 2 tahun 2014. Kabupaten Manggarai Timur juga ada satu perda  yakni  perda  izin  gangguan  nomor  12  tahun  2012.  Selanjutnya,  Kabupaten Nagekeo  terdapat  tiga  perda  masing-masing,  perda  retribusi  rumah  potong  hewan nomor 3 tahun 2012, perda retribusi izin mendirikan bangunan nomor 4 tahun 2012 dan perda bisnis jasa konstruksi nomor 3 tahun 2013.
Di  Kabupaten  Sabu  Raijua  terdapat  tiga  perda  juga  yakni,  perda  retribusi  jasa umum  nomor  25  tahun  2011,  perda  pajak  daerah  nomor  4  tahun  2010  serta  perda perizinan  tertentu  nomor  27  tahun  2011.  Kabupaten  Sikka  terdapat  dua  perda  yaitu, perda retribusi jasa bisnis nomor 12 tahun 2011, perda retribusi perizinan tertentu nomor 13  tahun  2011.  Kemudian,  Kabupaten  Sumba  Barat  Daya  terdapat  satu  perda  yakni penyelenggaraan  administrasi  kepedudukan  nomor  6  tahun  2012.  Di  Kabupaten  TTS ada  dua  perda  yang  dibatalkan.  Perda  itu  antara  lain,  perda  pengelolaan  barang  milik
daerah  nomor  2  tahun  2011,  dan  perda  retribusi  jasa  bisnis  nomor  21  tahun  2011. Kabupaten TTU ada empat perda diantaranya, perda retribusi jasa bisnis nomor 7 tahun 2011, perda retribusi jasa umum nomor 6 tahun 2011, perda perizinan tertentu nomor 8 tahun 2011 dan perda pengelolaan mineral dan batubara nomor 3 tahun 2012. Di Kota Kupang  terdapat  dua  perda  masing-masing,  perda  penyelenggaraan  administrasi kependudukan nomor 2 tahun 2011 dan perda tentang wilayah pesisir nomor 21 tahun 2007.
Ringkasnya  perda  yang  dibatalkan  di  NTT  sebanyak  45  Perda  dibagi  dalam : enam  Perda  milik  Pemda  Provinsi  NTT  dan  39  Perda  milik  kabupaten/kota; (Kabupaten  Alor  delapan  Perda;  Kabupaten  Belu  empat  Perda;  Kabupaten  Ende  dua Perda; Kabupaten Lembata dua Perda; Kabupaten Manggarai empat Perda; Kabupaten Manggarai  Barat  satu  Perda;  Kabupaten  Manggarai  Timur  satu  Perda;  Kabupaten Nagekeo tiga Perda; Kabupaten Sabu Raijua tiga Perda; Kabupaten Sumba Barat Daya satu Perda; Kabupaten TTS dua Perda; Kabupaten TTU empat Perda; dan Kota Kupang dua  Perda.  Perda-perda  yang  dibatalkan  itu  rata-rata  berfokus  pada  aturan  pajak, retribusi, dan aturan lain yang melemahkan daya saing dan memperumit birokrasi bisnis di daerah.

## Pelayanan Pulik, Dunia Bisnis dan Investasi
Dalam  kerangka  otonomi  daerah,  pemerintah  daerah  menjadi  ujung  tombak pelayanan  bagi  masyarakat  di  daerah  pada  umumnya  khususnya  dunia  bisnis. Mardiasmo  (2002:46)  menyatakan  bahwa  pelayanan  pemerintah  daerah  merupakan tujuan  dan  fungsi  utama  pemerintah  daerah  yang  berkaitan  dengan  pemberian pelayanan  kepada  masyarakat  mewujudkan  dan meningkatkan  pelayanan  publik  dan memajukan perekonomian daerah. Ada tiga tujuan pelaksanaan otonomi daerah yaitu:
1) meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas  pelayanan  publik  dan  kesejahteraan masyarakat,
2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah,
3) memberdayakan  dan  menciptakan  ruang  bagi  masyarakat  untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.
.
Ada  dua  pihak  yang  terlibat  dalam  pelayanan  publik  yakni  sektor  swasta  dan sektor pemerintah. Meskipun pihak swasta dapat menyediakan pelayanan publik tetapi
posisi pemerintah daerah dalam pelayanan publik tetap merupakan yang paling penting dan  utama.  Pentingnya  peranan  pemerintah  daerah  sebagai    pemberi  jasa  dalam pelaksanaan  pelayanan  publik  ditegaskan  dalam  Nurcholish  (2007:15)  mengatakan pelayanan pemerintah dikatakan masuk dalam wilayah sektor publik.
Pelayanan  publik  sendiri  dalam  prakteknya  dapat  dilakukan  oleh  pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (Nurcholis, 2007:17). Ketiga komponen yang menangani sektor publik itu yang kemudian menyediakan pelayanan publik seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, keamanan dan ketertiban, penyediaan infrastruktur seperti jalan dan jembatan, bantuan sosial  dan  penyiaran.  Karena  itu,  pelayanan  publik  memberi  pengertian  sebagai pelayanan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  beserta  perusahaan  milik  negara  kepada masyarakat  dengan  tujuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat,  menuju kesejahteraan.
Dasar  dari  kebijakan  desentralisasi  adalah  pencapaian  pelayanan  publik  yang pada  akhirnya  akan  mewujudkan  kesejahteraan  rakyat  di  daerah.  Pemerintah  daerah yang telah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri itu, tentu  akan  lebih  efektif  dalam  melayani  masyarakat  di  daerahnya.  Kebijakan desentralisasi  memang  telah  merubah  cara  pandang  pemerintah  dalam  melakukan pelayanan  publik.  Paradigma  pelayanan  publik  yang  tidak  pro-publik  pada  masa  lalu telah  digeser  untuk  mewujudkan  pelayanan  yang  sesuai  dengan  kondisi  masyarakat. Kekurangan  kinerja  pelayanan  publik,  terdapat  beberapa  sebab  baik  yang  berasal  dari internal  maupun  eksternal.  Pelayanan  publik  yang  diberikan  lebih  didasarkan  pada peraturan yang ketat, dan tidak fleksible, sehingga aparatur negara kurang bebas untuk melakukan  gaya  inovasi  dan  kreasi  dalam  memberikan  pelayanan  publik  kepada masyarakat.  Kenyataan  itu  juga  ditegaskan  dari  survey  yang  dilakukan  oleh  Centre  for Population Policy Studies Universitas Gajah Mada (UGM) terhadap pelayanan publik, hal  mendasar  yang  ditemukan  adalah  bahwa  aparatur  terjebak  dalam  petunjuk pelaksana  (juklak)  dan  prosedur  tetap(protap)  sehingga  masyarakat  merasa  tidak  puas atas  kerja  aparat  (Sinambela,  2006:8).  Pelayanan  publik  itu  sendiri  terintegrasi  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan.  Penyelenggara  pelayanan  publik dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten maupun Kota adalah ujung tombak dalam melakukan  fungsi  pelayanan  kepada  masayarakat,  sehingga  keberadaan  aparat pemerintah menjadi penting sebagaimana yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2002:46)
bahwa  peran  pemerintah  sangat  penting  dalam  pelayanan  publik  oleh  karena  aparat pemerintah  adalah  kelompok  yang  bertindak  sebagai  pelaksana  kebijakan  (policy implementation)  yang  kewenangannya  telah  di  delegasikan  oleh  para  penguasa  politik (policy  making).  Peran  birokrasi  juga  lebih  dominan  karena  birokrat  memiliki  ilmu pengetahuan  dan  pengalaman  dalam  pelaksanaan  tugasnya.  Mengenai  posisi  dominan ini juga ditegaskan oleh Dwiyanto (2006:31) bahwa masa Orde Baru berkuasa selama 32 tahun,  birokrasi  telah  diposisikan  sebagai  kekuatan  sentral  dalam  mengatur  dan melayani  kehidupan  masyarakat.  Masyarakat  masih  ada  yang    dengan  birokrasi.  Jika dibandingkan  dengan  kebijakan  masa  lalu  (Undang  Undang  Nomor  5  tahun  1974), menurut  pendapat  Hoessein  (2002,  2),  bahwa  terdapat  sejumlah  perubahan  model  dan paradigma  pemerintahan.  Sedikitnya  ada  tiga  perubahan  yang  terjadi  yaitu:  pertama, struktur  yang  efisien  yang  menekankan  efisiensi  dan  keseragaman  pemerintahan  lokal, ditinggalkan  dan  dianut  model  demokrasi  lokal  yang  menekankan  nilai  demokrasi  dan keberagaman  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah.  Kedua,  distribusi  urusan pemerintahan  kepada  daerah  juga  berubah,  yang  semula  menganut  dotrin  urusan pemerintahan  yang  menjadi  kompetensi  daerah  otonom  diganti  dengan  fungsi pemerintahan  yang  menjadi  kompetensi  Pemerintah  Provinsi.  Ketiga,  pengawasan Pemerintah  terhadap  daerah  otonom  yang  semula  koersif  juga  bergeser  ke  arah persuasif. Keempat, keuangan daerah juga bergeser dari kondisi semula tertutup menjadi kondisi yang lebih terbuka bagi pemerintah daerah untuk membuat kebijakan sendiri.
Dalam  praktek  investasi  swasta  dan  maupun  investasi  pemerintah,  dikenal  dua jenis  investasi  (investasi  jangka  panjang;  dan  Investasi  jangka  pendek.  Dana  kas  yang dimiliki  suatu  badan  pemerintahan  dalam  pengelolaan  keuangannya  tidak  dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Segala keuntungan  yang  diperoleh  dari  pelaksanaan  investasi  jangka  panjang  merupakan pendapatan  pemerintah,  sehingga  diperuntukkan  sesuai  tujuan  dibentuknya  sistem pengelolaan  keuangan  pemerintah  yaitu  untuk  meningkatkan  pelayanan  kepada masyarakat  umum.  Investasi  jangka  panjang  yang  dimaksud  antara  lain:  Penyertaan modal; Obligasi jangka panjang; dan investasi langsung (pembentukan perusahaan) atas nama Menteri Keuangan.
Pengelolaan  kas  badan  layanan  bisnis  swasta  maupun  pemerintah  dapat  pula dilakukan  investasi  jangka  pendek,  yang  ketentuannya  sama  seperti  pengelolaan
investasi  jangka  pendek  pada  umumnya.  Hal  ini  dikarenakan  badan/instansi pemerintahan  yang  menyelenggarakan  sistem  badan  layanan  sebagai  asas  pengelolaan keuangannya  diperkenankan  untuk  memanfaatkan  kas  yang  menganggur  (idle  cash) jangka  pendek  untuk  memperoleh  pendapatan  tambahan.  Dengan  demikian  kas  yang dimiliki oleh badan/instansi pemerintahan yang telah menerapkan sistem badan layanan dapat berkembang jumlahnya sehingga dengan jumlah kas yang bertambah diharapkan terjadi  peningkatan  layanan  yang  lebih  baik  bagi  investasi  sektor  publik  maupun investasi sektor swasta.
Setiap investor berpeluang untuk mendapatkan fasilitas, kemudahan, dan insentif investasi  jika  memenuhi  syarat  atau  kriteria  yang  oleh  peraturan  perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berarti bahwa tidak semua  investor yang berinvestasi pada bidang dan  sektor  tertentu  mendapatkan  fasilitas,  kemudahan,  dan  insentif    investasi  dari pemrintah sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian terdahulu.
Seorang investor dapat memperoleh fasilitas, kemudahan, dan insentif  investasi jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
a) kegiatan  investasi yang melakukan industri pioner;
b) kegiatan  investasi yang temasuk skala prioritas tinggi;
c) kegiatan  investasi yang melakukan pembangunan infrastruktur;
d) kegiatan  investasi yang melakukan alih teknologi;
e) kegiatan  investasi yang menyerap banyak tenaga kerja;
f) kegiatan  investasi di daerah terpencil dan tertinggal;
g) kegiatan  investasi yang menjaga kelestarian lingkungan hidup;
h) kegiatan  investasi  yang bermitra dengan UMKMK;
i) kegiatan  penamaman  modal  yang  menggunakan  barang  modal  dalam negeri.
Pemberian  fasilitas,  kemudahan  dan  insentif  bagi  investor  didasarkan  pada perimbangan  faktor  internal  dan  eskternal  dari  pemerintah/  pemerintah  daerah  dalam bentuk fiskal maupun non fiscal.
Promosi    investasi  adalah  sebagai  suatu  arah  kebijakan  pemerintah  yang bertujuan untuk:
a) penguatan citra daerah sebagai daerah tujuan  investasi yang menarik  dengan implementasi  kebijakan  yang  pro  investasi  dan  menyusun  rencana  tindak
lokasi    investasi  sesuai  prioritas  pembangunan  daerah,  wilayah  dan  potensi daerah;
b) pengembangan  strategi  promosi  yang  lebih  fokus,  terarah,  inovatif,  dan menggunakan  berbagai  media  yang  dapat  diakses  oleh  investor  yaitu  media elektronik internet dengan membuat website khusus untuk investasi;
c) peningkatan peran koordinasi promosi  investasi dengan seluruh dinas, badan, kantor, kementrian dan lembaga terkait di daerah dan pusat.
d) Penguatan  peran  fasilitasi  hasil  kegiatan  promosi  secara  pro  aktif  untuk mentransformasikan minat  investasi menjadi realisasi  investasi.
e) Promosi melalui pameran dagang, temu bisnis, dan promosi langsung kepada para  penghambil  keputusan  di  perusahaan  yang  berpeluang  melakukan investasi.
Pelayan publik  bagi  meningkatkan  investasi  dan  kemajuan  dunia bisnis  menjadi salah  satu  perhatian  khusus  pemerintah,  baik  di  pusat  maupun  di  daerah.  Namun demikian penerapan otonomi daerah oleh beberapa pihak telah dipandang sebagai salah satu  penyebab  lambannya  geliat  investasi  di  Indonesia.  Kebijakan  otonomi  daerah dicurigai  telah  meningkatkan  transaction  cost  dalam  proses    investasi  baik  dalam rangka investasi Asing ataupun  investasi domestik. Para investor yang melakukan pengurusan perizinan, menghadapi berbagai pungutan yang relatif lebih banyak dibandingkan ketika kewenangan  bidang  tersebut  belum  didesentralisasikan.  Selain  itu,  penyelenggaraan pelayaanan    investasi  di  daerah  juga  diwarnai  dengan  ketidakpastian  biaya  dan  waktu penyelesaian proses perizinan.
Iklim    investasi  di  daerah  yang  demikian,  tentu  saja  akan  memperburuk  kinerja investasi  nasional.  Tanpa  perbaikan  pada  kondisi  ini,  maka  perkembangan    investasi yang sejak tahun 1997 sampai dengan 2004 sudah memprihatinkan, akan terus berlanjut dengan  jumlah  dan  nilai  investasi  yang  semakin  menurun.  Terkait  dengan  strategi pemerintah  untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  melalui    investasi,  tampaknya strategi  tersebut  juga  akan  menemui  banyak  hambatan  jika  kondisi  iklim  investasi  di daerah tidak mendukung.
Banyak  pilihan  yang  dimiliki  pemerintah  untuk  memperbaiki  iklim    investasi  di daerah. Namun demikian, menilik substansi Keppres 29/2004 tentang Penyelenggaraan investasi dalam rangka investasi asing dan investasi domestik melalui Sistem Pelayanan
Satu Atap dan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, tampaknya strategi yang cenderung  dipilih  pemerintah  adalah  kebijakan  yang  tidak  populer,  yakni  dengan menarik  kembali  kewenangan    investasi  yang  pernah  didesentralisasikan.  Pilihan terhadap kebijakan ini harus didasarkan pada pertimbangan yang sangat matang, untuk memberikan  jaminan  bahwa  iklim    investasi  di  daerah  akan  segera  kondusif  bagi peningkatan kinerja  investasi, jika kebijakan ini kemudian diimplementasikan.
Pelayanan  perijinan  terpadu  saat  ini  gencar  diterapkan  di  berbagai  daerah  di Indonesia.  Pelayanan  perijinan  satu  atap  juga  diberlakukan  di  kota  Kupang  dan  di Propinsi  Nusa  tenggara  Timur  yang  di  dasari  oleh  kebijakan  densentralisasi  saat  ini, sebagai percontohan bagi kabupaten lainnya di NTT dalam pelayanan perijinan terpadu. Namun,  penerapan  pelayanan  perijinan  terpadu  melalui  Pelayanan  satu  atap  bukan tanpa  masalah.  Meskipun  sejumlah  kemudahan  dalam  pelayanan  perijinan  telah diberlakukan  saat  ini,  tetapi  masih  banyak pengusaha  khususnya  kalangan  usaha  kecil, yang belum tertarik untuk mengurus perijinan bisnisnya ke Kantor Pelayanan Satu Atap. Fenomena  yang  kontradiktif  ini  menjadi  menarik  untuk  ditelusuri.  Penelusuran  secara mendalam  diharapkan  mampu  mengungkap  apa  sesungguhnya  yang  terjadi  sehingga masih belum optimal dunia bisnis mengurus ijin investasi di kantor pelayanan satu atap yang ada di daerah propinsi maupun kabupaten kota.

## PERMASALAHAN DAN PEMBAHASAN
Kewenangan  pemerintah  pusat  mengevaluasi  peraturan  daerah  terdapat  dalam pasal  145  Undang-undang  No  32  tahun  2004  tentang  Otonomi  daerah.  Memberi wewenang  kepada  pemerintah  pusat  untuk  membatalkan  perda  yang   bertentangan dengan  kepentingan  umum  dan  bertentangan  dengan  peraturan  yang  lebih  tinggi. Kewenagan  tersebut  berhadapan  dengan  tujuan  desentralisasi  atau  otonomi  daerah. Tujuan dari desentralisasi dapat dilihat pada konsideran undang-undang tersebut diatas, disana  disebutkan  pemerintahan  daerah  yang  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintahan  menurut  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan  diarahakan  untuk mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan,  pelayanan, pemberdayaan dan  peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Untuk itulah  kemudian  efisiensi  dan  efektivitas  pemerintahan  daerah  perlu  digenjot  dengan memberikan  kewenangan  yang  seluas-luasnya  kepada  daerah  dengan  pemberian  hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah. Tujuan dari desentralisasi dari sudut
pandang  kepentingan   pemerintah  pusat  adalah  pendidikan  politik,  latihan kepemimpinan  dan  menciptakan  stabilitas  politik.  Sedangkan  dari  sudut  pandang kepentingan  pemerintah daerah, desentralisasi untuk mewujudkan akan lebih membuka kesempatan  bagi  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  berbagai  aktivitas  politik  di tingakat  lokal.  Sehingga  masyarakat  di  daerah  dapat  dengan  bertanggung  jawab melaksanakan  bentuk-bentuk  partisipasi  politik  seperti  menjadi  anggota  partai  politik dan kelompok kepentingan, mendapatkan kebebasan mengekspresikan kepentingan dan aktif dalam proses pengambilan kebijakan. Dalam pelaksanaan desentralisasi diharapkan dapat tercipta peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak- hak  komunitasnya  yang  meliputi  hak  untuk  ikut  serta  dalam   proses  pengambilan keputusan  dan  implementasi  kebijakan  di  daerah  serta  hak  untuk  mengontrol pelaksanaan  pemerintahan  daerah.  Pemerintah  daerah  dianggap  lebih  mengetahui berbagai masalah yang dihadapi komunitasnya, pelaksanaan desentralisasi akan menjadi jalan  terbaik  untuk  mengatasi  masalah  dan  sekaligaus  meningkatkan  akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi di daerah.
Jadi  desentralisasi  didasarkan  pada  dua  proposisi  dalam  kerangka  otonomi daerah.  Pertama,  pada  dasarya  semua  persoalan  sepatutnya  diserahkan  kepada  daerah untuk  mengidentifikasikan,  merumuskan  dan  memecahkan   persoalan  kecuali  jika memang  persoalan-persoalan  tersebut  tidak  mungkin  diselesaikan  oleh  daerah  itu sendiri.  Kedua,  seluruh  persoalan  pada  dasarnya  harus  diserahkan  kepada  pemerintah pusat kecuali untuk persoalan-persoalan tertentu yang telah dapat ditangai oleh daerah.
Perda  sebagai  sebuah  produk  hukum  telah  menguras  sumber  daya  finansial daerah untuk dapat bermanfaat secara ekonomi dan bisnis. Perda sebagai sebuah produk hukum  dibuat  bertujuan  untuk  mengatur  kegiatan  ekonomi  dan  bisnis  untuk meningkatkan kesejahteraan semua warga negara. Perda-perda yang dibatalkan itu rata- rata berfokus pada aturan pajak, retribusi, dan aturan lain yang melemahkan daya saing dan memperumit birokrasi bisnis.
Adapun  permasalahan  pembatalan  perda  yang  diangkat  dalam  makalah  ini adalah  bagaimana  dampak  dari  pembatalan  perda  terhadap  pelayanan  publik  dunia bisnis  dan  investasi  dalam  tinjauan  ekonomi  dan  bisnis.  Menurut  Kemendagri  dampak dari  pembatalan  perda  adalah  berdampak  positif  terhadap  paket  kebijakan  sektor ekonomi.  Adapun  paket  kebijakan  ekonomi  nasional  adalah  mendorong  daya  saing industri  nasional  lewat  deregulasi  dan  debirokratisasi,  percepatan  proyek  strategis
nasional  dengan  menghilangkan  berbagai  hambatan,  meningkatkan  investasi  sektor properti.    Pandangan  pemerintah  pusat  pembatalan  berdampak  positif  karena mengurangi  hambatan  regulasi  dan  pungutan  yang  memberatkan  dunia  bisnis. Sedangkan dari pandangan pemerintah daerah berdampak negatif karena terjadi ketidak pastian  aturan  bagi  bisnis  di  daerah,  ketidak  pastian  tarif  retribusi  sehingga  pemda mengalami defisit dalam penerimaan pendapatan dari retribusi dan pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah. Apalagi kalau dihitung besarnya pengorbanan finansial untuk menghasilkan satu perda berkisar Rp 200 juta sampai dengan Rp 500 juta. Kalau diambil rata-rata Rp 300 juta per satu perda maka telah menghabiskan anggaran belanja daerah sebesar kurang lebih 942.900.000.000.- secara sia-sia tanpa ada pengembaliannya ke  kas  daerah.  Sedangkan  untuk  pemda  NTT  dan  pemda  kabupaten  kota  di  NTT terdapat  45  perda  maka  telah  menghabiskan  finansial  APBD  sebesar  kurang  lebih  Rp 13.500.000.000.-  tanpa  manfaat  bagi  peningkatan  PAD.  Adapaun  perda  di  NTT semuanya berkaitan langsung dengan kegiatan sektor bisnis dan ekonomi berjumlah 45 perda.(perda tentang retribusi dan pengelolaan sumber daya daerah di sektor ekonomi).
Kebijakan ekonomi mempercepat proyek strategis nasional, termasuk penyediaan lahan dan penyederhanaan izin serta pembangunan infrastruktur. Mempercepat proyek strategis nasional dengan menghilangkan berbagai hambatan dalam penyelesaian proyek nasional  dalam  penyederhanaan  ijin.  Penyelesaian  tata  ruang  dan  penyediaan  lahan. Percepatan  pengadaan  barang  dan  jasa  Pemerintah.  Memperkuat  peran  kepala  daerah untuk mendukung percepatan proyek strategis nasional.
Meningkatkan  investasi  di  sektor  properti  dengan  mendorong  pembangunan rumah  untuk  masyarakat  yang  berpenghasilan  rendah.  Kebijakan  mendorong pembangunan  perumahan,  khususnya  untuk  masyarakat  yang  berpenghasilan  rendah. Serta  membuka  peluang  investasi  yang  lebih  besar  di  sektor  properti.  Paket  Kebijakan Ekonomi  ini  bertujuan  untuk  menggerakan  kembali  sektor  riil  sebagai  dasar  bagi kemajuan perekonomian indonesia kedepan. Mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan  mengeluarkan  paket  kebijakan  ekonomi.  Salah  satu  dari  kebijakan tersebut di antaranya upaya mendorong kegiatan ekspor. Upaya tersebut akan dilakukan dengan penguatan pembiayaan ekspor melalui penurunan tingkat bunga bagi eksportir. Menteri keuangan memberikan penugasan khusus kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk menyalurkan kredit murah ke proyek-proyek terpilih. Peraturan Menteri  Keuangan  tentang  penugasan  kepada  lembaga  pembiayaan  ekspor  nasional.
Deregulasinya, penerbitan keputusan menteri keuangan mengenai pembentukan Komite Penugasan Khusus Ekspor. Penetapan harga gas untuk industri tertentu di dalam negeri dan kebijakan pengembangan kawasan industri. Sektor Koperasi juga menjadi perhatian dalam  paket  kebijakan  ekonomi  ini,  dengan  merubah  fungsi  koperasi  menjadi  mitra bisnis  kecil  dan  menengah.  Manfaat  yang  diberikan,  koperasi  tidak  lagi  rancu  antara fungsi  ekonomi  dan  fungsi  sosial.  Koperasi  nantinya  akan  menjadi  mitra  utama  bisnis kecil  menengah  di  daerah.  Sektor  pariwisata  dan  kebijakan  mengefisienkan  biaya  yang dikeluarkan  nelayan  guna  memberikan  keuntungan  lebih  bagi  nelayan  dalam  bisnis tangkap ikan.
Secara makro pertumbuhan ekonomi nasional 2016 ditargetkan 5,5 persen karena kondisi  perekonomian  dunia  diprediksi  membaik  sehingga  kinerja  ekspor  serta permintaaan  global  terhadap  produk-produk  Indonesia  meningkat.  Namun  saat  ini pertumbuhan  ekonomi  baru  4,92  persen.  Kemudian,  laju  inflasi  2016  mencapai  4,7%. Hal ini dipengaruhi beragam faktor, seperti perkembangan harga komoditas dan energi dunia  dan  pergerakan  nilai  tukar  rupiah.  Nilai  tukar  rupiah  per  US$1  pada  2016 diperkirakan  mencapai  Rp13.400.  Perbaikan  performa  perekonomian  global  yang dimotori  AS,  depresiasi  Yuan,  dan  pemulihan  ekonomi  Uni  Eropa  dan  Jepang  akan berpengaruh pada nilai tukar rupiah.
Salah  satu  paket  kebijakan  pemerintah  adalah  upaya  menganggarkan  dana  ke daerah  sebesar  Rp782,2  triliun  patut  dilihat  secara  optimis  menunjukkan  komitmen pemerintah akan pemerataan pembangunan. Besarnya dana transfer daerah, yang lebih besar dari anggaran untuk kementerian dan lembaga. Belum pernah ada transfer daerah bisa  melebihi  anggaran  untuk  kementerian.  Namun  meningkatnya  dana  transfer  ke daerah  belum  menampakan  peningkatan  ekonomi  daerah  atau  pemerataan  ekonomi karena  daerah  belum  mendapat  ruang  yang  fleksibel  untuk  menggunakan  anggaran, masih  belum  didukung  oleh  sumber  daya  manusia  di  desa  dalam  merencanakan  dan melaksanakan program pembangunan dengan meggunakan dana desa.

## SIMPULAN
Pembatalan  berbagai  perda  oleh  pemerintah  pusat  berdampak  pada  sektor ekonomi  dan  usaha  bisnis  dalam  mengurangi  hambatan  regulasi  birokrasi  dan banyaknya  pungutan  yang  memberatkan  dunia  bisnis  sehingga  mendorong  investasi  di daerah.  Namun  bagi  pemerintah  daerah  pembatalan  setiap  perda  telah  mengurangi
kewenangannya  dalam  mendapatkan  finansial  dari  setiap  perda  yang  dihasilkannya yang akan berdampak pada penerimaan daerah dalam bentuk PAD. Pembatalan perda menunjukkan  otoritas  pemerintah  pusat  dan  mengurangi  semangat  otonomi  daerah. Untuk itu dalam pembuatan perda-perda kedepan diperlukan preview maupun review dari pihak  pemerintah  pusat  maupun  yudicial  review  sehingga  terkesan  tidak  ada kesewenangan dalam hubungan pusat dengan daerah.

## DAFTAR RUJUKAN
Badan  Pembinaan  Hukum-  Departemen  hokum  Perundang-undangan  RI  Tahun 199/2000
Rikardo  Simarmata  dan  Stephanus  Masiun,  Otonomi  Daerah,  Kecenderungan Karakter Perda dan Tekanan Baru Bagi Lingkungan dan Masyarakat Adat, Seri Dwiyanto  Agus,  2011,  Manajemen  Pelayanan  Publik:  peduli,  inklusif  dan  kolaboratif, Yogyakarta, Gaja Mada University Press.
Nurcholis H, 2007, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta :  PT Grasindo
Mardiasmo,  2002.  Otonomi  dan  Manajemen  Keuangan  Daerah.  Yogyakarta  :  Andi Offset.
Sinambela,  Lijan  Poltak,  Reformasi  Pelayanan  Publik  teori,  kebijakan  dan implementasi, Jakarta, PT Bumi Aksara 2006.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  sebagaimana  telah  diamandemen  dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah
Hoessein Z Arifin, 2009, Judicial Review Di Mahkamah Agung Tiga Dekade Pengujian Peraturan perundang-undang, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.