## PERKEMBANGAN POLITIK HUKUM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

## Oleh : EVI NOVIAWATI *)
( evi.noviawati@yahoo.co.id )

## Abstract
The  realization  of  popular  sovereignty  is  carried  out  through  general  elections (elections)  which  are  a  means  of  people's  sovereignty  to  elect  leaders  through  the election  of  presidents  and  vice  presidents  chosen  in  one  pair  directly  and  elect representatives  of  members  of  the  House  of  Representatives,  members  of  the Regional  Representatives,  President  and  Vice  President,  and  to  elect  members  of the  Regional  People's  Legislative  Assembly,  carried  out  through  a  direct,  general, free,  confidential,  honest  and  fair  principle  in  the  Unitary  State  of  the  Republic  of Indonesia  based  on  Pancasila  and  the  1945  Constitution  of  the  Republic  of Indonesia.
The development of electoral legal politics from time to time experienced a significant shift.  Elections  are  considered  as  a  real  form  of  democracy  and  the  most  concrete form  of  community  participation  in  participating  in  the  administration  of  the  state. Therefore,  the  system  and  implementation  of  elections  is  almost  always  the  main center  of  attention  because  through  structuring,  the  system  and  the  quality  of  the implementation of elections it is expected to truly create a democratic government Keywords: Politics of Law, General Election

## Abstrak
Perwujudan  kedaulatan  rakyat  dilaksanakan  melalui  pemilihan  umum  (pemilu)  yang merupakan  sarana  kedaulatan  rakyat  untuk  memilih  pemimpin  melalui  pemilihan presiden dan wakil presiden yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung serta memilih  wakil  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  anggota  Dewan  Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah,  yang  dilaksanakan  melalui  azas  langsung,  umum,  bebas,  rahasia, jujur,  dan  adil  dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  berdasarkan  Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Perkembangan politik hukum pemilu dari masa ke masa mengalami pergeseran yang signifikan. Pemilu dianggap sebagai bentuk nyata dari demokrasi serta wujud paling konkret dari partisipasi masyarakat dalam ikut serta dalam penyelenggaraan negara. Oleh  karena  itu,  sistem  dan  penyelenggaraan  pemilu  hampir  selalu  menjadi  pusat perhatian  utama  karena  melalui  penataan,  sistem  dan  kualitas  penyelenggaraan pemilu diharapkan dapat benar-benar mewujudkan pemerintahan yang demokratis
Kata Kunci: Politik Hukum, Pemilihan Umum
*) Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Galuh

## I. PENDAHULUAN
Politik  hukum  adalah legal  policy atau  garis  (kebijakan)  resmi  tentang  hukum yang  akan  diberlakukan,  baik  dengan  pembuatan  hukum  baru  maupun  dengan penggantian  hukum  lama  dalam  rangka  mencapai  tujuan  negara.  Politik  hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan, yang  kesemuanya  dimaksudkan  untuk  mencapai  tujuan  negara  sebagaimana  yang tercantum  dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 (Mahfud MD, 2009 : 1).
Politik  hukum  menentukan  arah  pembangunan  hukum  di  Indonesia,  sehingga apabila  arah  pembangunan  hukum  dijadikan  dasar  yang  kuat  maka  hukum  akan memberikan perlindungan bagi kehidupan masyarakat.
Politik hukum yang terjadi pada sebelum masa Orde Baru menitikberatkan pada strategi  pembangunan  politik,  hal  ini  dikarenakan  pada  masa  ini  dilatarbelakangi situasi  dan  kondisi  bangsa  Indonesia  yang  baru  merdeka.  Nuansa  represi  yang mewarnai  dunia  perpolitikan  serta  gerakan-gerakan  yang  bersifat  masif  segera bertindak untuk mencegah ketidakstabilan negara. Supremasi hukum diabaikan dan hukum seolah-olah tidak menjadi landasan yang berarti sebagaimana layaknya suatu negara (Manan Abdul, 2005 : 197).
Politik  hukum  pada  masa  Orde  Baru  menitikberatkan  pada  strategi pertumbuhan  ekonomi  yang  diyakini  dapat  memperbaiki  kehidupan  dan meningkatkan  kesejahteraan  bangsa  sebagaimana  suatu  negara  berkembang.Akan tetapi  pada  masa  inipun  supremasi  hukum  yang  seharusnya  berada  dalam  derajat yang tertinggi sebagaimana suatu ciri negara hukum, kembali hanya sebagai hukum yang  mati (word  on  paper) yang  hanya  tertulis  di  dalam  konstitusi  dan  peraturan substantif lainnya (Manan Abdul, 2016:333-334).
Politik  hukum  pada  masa  setelah  Orde  Baru  dikarenakan  struktur  politik  yang begitu besar dan cepat, mengakibatkan perlunya pembenahan seluruh sistem hukum yang  ada,  termasuk  upaya  yang  ditempuh  untuk  mempersiapkan  pemilihan  umum dengan melakukan beberapa langkah penting dalam demokratisasi yang antara lain membentuk  beberapa  undang-undang  dalam  bidang  politik  yang  meliputi  Undang- Undang  Partai  Politik,  Undang-Undang  Pemilihan  Umum  dan  Undang-Undang Susunan  dan  Kedudukan  MPR,  DPR  dan  DPRD  yang  disahkan  pada  awal  tahun 1999.
Proses  demokratisasi  yang  dilakukan  masa  setelah  orde  baru  yaitu amandemen  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD NRI 1945) yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hasil Pemilu 1999 dalam empat tahap selama empat tahun yaitu :
 Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999
Perubahan Pertama UUD 19 1945
 Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000
Perubahan Kedua UUD  1945
 Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001
Perubahan Ketiga UUD 1945
 Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002
Perubahan Keempat UUD 1945.
Pasal  1  Ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  menyatakan  bahwa  “Kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat  dan  dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar”. Makna yang terkandung dalam “kedaulatan berada di tangan rakyat adalah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban  untuk  secara  demokratis  memilih  pemimpin  yang  akan  membentuk pemerintahan  guna  mengurus  dan  melayani  seluruh  lapisan  masyarakat,  serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.
Perwujudan  kedaulatan  rakyat  dilaksanakan  melalui  pemilihan  umum  (pemilu) yang  merupakan  sarana  kedaulatan  rakyat  untuk  memilih  pemimpin  melalui pemilihan  presiden  dan  wakil  presiden  yang  dipilih  dalam  satu  pasangan  secara langsung  serta  memilih  wakilanggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  anggota  Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan melalui azas langsung, umum, bebas, rahasia,  jujur,  dan  adil  dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Perkembangan politik hukum pemilu dari masa ke masa mengalami pergeseran yang  signifikan.  Pemilu  dianggap  sebagai  bentuk  nyata  dari  demokrasi  serta  wujud paling  konkret  dari  partisipasi  masyarakat  dalam  ikut  serta  dalam  penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, sistem dan penyelenggaraan pemilu hampir selalu menjadi pusat perhatian utama karena melalui penataan, sistem dan kualitas penyelenggaraan  pemilu  diharapkan  dapat  benar-benar  mewujudkan  pemerintahan yang  demokratis.  Pembahasan  dalam  artikel  ini  menitikberatkan  mengenai
perkembangan  politik  hukum  pemilu  yang  terjadi  di  Indonesia  dari  mulai  masa sebelum orde baru, masa orde baru dan setelah masa orde baru.

## II. PEMBAHASAN
Penyelenggaraan  pemilu  anggap  penting  dalam  sebuah  negara,  dikarenakan hal-hal sebagai berikut :
1.  Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat;
2.  Pemilu merupakan sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi;
3.  Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik;
4.  Pemilu  merupakan  sarana  untuk  melakukan  penggantian  pemimpin  secara konstitusional.
Pemilu  diselenggarakan  berdasarkan  undang-undang  pemilu  yang  tidak hanya  berisi  penjabaran  prinsip-prinsip  pemilu  demokratis,  tetapi  juga  harus mengandung  adanya kepastian  hukum. Kepastian hukum dalam  pengaturan pemilu akan terwujud apabila:
1. Semua aspek mengenai pemilu diatur secara komprehensif sehingga tidak terjadi kekosongan hukum;
2. Semua  ketentuan  yang  mengatur  pemilu  harus  konsisten  satu  sama  lain, sehingga tidak terjadi kontradiksi antar-ketentuan atau antar peraturan;
3. Semua  ketentuan  harus  mengandung  arti  yang  jelas  dan  bermakna  tunggal, sehingga tidak terjadi ketentuan yang menimbulkan multitafsir; dan
4. Semua ketentuan yang dibentuk harus dapat dilaksanakan.
Sejak kemerdekaan  17 Agustus 1945, bangsa  Indonesia telah  mengalami  11 kali  penyelenggaraan  pemilu  dan  pemilu  ke-12  akan  dilaksanakan  pada  tanggal  17 April 2019.

## a. Sebelum Masa Orde Baru
Setelah proklamasi kemerdekaanpada 17 Agustus 1945, Presiden Soekarno dan  Wakil  Presiden  Moh.  Hatta  menyatakan  keinginannya  untuk  bisa menyelenggarakan  pemilu  pada  awal  tahun  1946.  Hal  itu  dicantumkan  dalam Maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 3 Nopember 1945, yang berisi anjuran tentang  pembentukan  partai-partai  politik.  Maklumat  tersebut  menyebutkan, Pemilu untuk memilih anggota DPR dan MPR akan diselenggarakan bulan Januari 1946.
Pemilu pertama diselenggarakan pada tahun 1955. Penyelenggaraan pemilu baru  terselenggara  hampir  sepuluh  tahun  setelah  proklamasi  kemerdekaan. Banyak    kendala  yang  bersumber  dari  dalam  negeri  dan  ada  pula  yang  berasal dari  faktor  luar  negeri.  Sumber  penyebab  dari  dalam  antara  lain  ketidaksiapan pemerintah  menyelenggarakan  pemilu,  baik  karena  belum  tersedianya  perangkat perundang-undangan  untuk  mengatur  penyelenggaraan  pemilu  maupun  akibat rendahnya  stabilitas  keamanan  negara.  Penyebab  yang  tidak  kalah  pentingnya adalah  sikap  pemerintah  yang  enggan  menyelenggarakan  perkisaran  (sirkulasi) kekuasaan  secara  teratur  dan  kompetitif.  Penyebab  dari  luar  antara  lain  serbuan kekuatan asing yang mengharuskan negara ini terlibat peperangan.
Pemilu  pertama    di  Indonesia  pada  masa  pemerintahan  Soekarno    adalah untuk  memilih  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  dan  Konstituante.  Pada pemilu  pertama  pemungutan  suara  dilaksanakan  2  kali  yaitu  tahap  I  untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955 dan tahap II dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955 yaitu untuk  memilih  anggota  konstituante.  Sistem  yang  diterapkan  pada  pemilu  ini adalah  sistem  pemilu  proporsional  dengan  memperkenalkan  asas  jujur  dan kebersamaan, langsung, umum, bebas, dan rahasia.
Pelaksanaan  pemilu  pertama  dilaksanakan  secara  aman,  lancar,  jujur  dan adil serta sangat demokratis. Pemilu 1955 bahkan mendapat pujian dari berbagai pihak,  termasuk  dari  negara-negara  asing  demokratis.  Tidak  ada  pembatasan partai  politik  dan  tidak  ada  upaya  dari  pemerintah  mengadakan  intervensi  dan atau  campur  tangan  terhadap  partai  politik.  Pada  pemilu  tahap  I  diikuti  oleh  118 peserta  yang  tediri  dari  36  partai  politik,  34  organisasi  kemasyarakatan,  dan  48 perorangan, sedangkan untuk  tahap II diikuti oleh 91 peserta  yang terdiri dari  39 partai politik, 23 organisasi kemasyarakatan, dan 29 perorangan.
Pada  pemilu  pertama  stabilitas  politik  yang  diharapkan  dari  pemilu  tidak tercapai. Kabinet Ali Sastroamidjojo yang terdiri atas koalisi tiga partai besar yaitu, NU, PNI dan Masyumi terbukti tidak sejalan dalam menghadapi masalah terutama yang  berkaitan  dengan  konspesi  Presiden  Soekarno  Zaman  Demokrasi Parlementer berakhir.

## b. Masa Orde Baru
Orde  Baru  merupakan  istilah  bagi  pemerintahan  yang  dijalankan  Presiden Soeharto karena pada masa ini hanya Soeharto yang menduduki jabatan sebagai
presiden.  Orde  Baru  pernah  sangat  sentralistik  dalam  fase  waktu  terpanjang sejarah  Republik  Indonesia  yang  berawal  dari  perjalanan  karier  politik  Jenderal Soeharto  yang  secar  resmi  dimulai  dari  tanggal  11  Maret  1966,  ketika  Presiden Soekarno  menandatangani  Surat  Perintah  Sebelas  Maret  selanjutnya  dikenal dengan Supersemar (Manan Abdul, 2018:40).
Pada masa orde baru rakyat berharap bisa merasakan sebuah sistem politik yang  demokratis  dan  stabil.Dikeluarkannya  Undang-Undang  Pemilihan  Umum pada  tahun  1969  merupakan  upaya  yang  ditempuh  untuk  mencapai  keinginan tersebut  diantaranya  melakukan  berbagai  forum  diskusi  yang  membicarakan tentang  sistem  distrik  yang  terdengar  baru  di  telinga  bangsa  Indonesia.  Sistim distrik dapat menekan jumlah partai politik secara alamiah tanpa paksaan, dengan tujuan  partai-partai  kecil  akan  merasa  berkepentingan  untuk  bekerjasama  dalam upaya meraih kursi dalam sebuah distrik.
Pelaksanaan  pemilihan  umum  ke-2  yang  diselenggarakan  pada  tanggal  9 Juli  1971  berdasarkan  Ketetapan  MPRS  No.  XLII/1968  yang  penjabarannya dituangkan  dalam  UU  No.  16/1969  tentang  maksud,  tujuan  dan  tata  cara pelaksanaan pemilu; dan UU No. 16/1969 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR  dan  DPRD.  Pemilu  diikuti  oleh  10  partai  politik,  antara  lain  :  PNI,  NU, Parmusi, Murba, IPKI, Parkindo, Partai Katolik, PSII, Perti, Golkar.  Sistem Pemilu 1971 menganut sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem stelsel daftar,  artinya  besarnya  kekuatan  perwakilan  organisasi  dalam  DPR  dan  DPRD, berimbang  dengan  besarnya  dukungan  pemilih  karena  pemilih  memberikan suaranya kepada Organisasi Peserta Pemilu. Asas yang dianut pada pemilu ke-2 ini  adalah  asas  Luber  (langsung,  umum,  bebas,  dan  rahasia).Karena  gagal menyederhanakan  jumlah partai  politik melalui sistem pemilihan umum, Presiden Soeharto  melakukan  beberapa  tindakan  untuk  menguasai  kehidupan  kepartaian. Tindakan  pertama  yang  dijalankan  adalah  mengadakan  fusi  atau  penggabungan diantara partai politik, mengelompokkan partai-partai  menjadi tiga golongan yakni Golongan Karya (Golkar), Golongan Nasional (PDI) dan Golongan Spiritual (PPP).
Perlunya  menjaga  kestabilan  politik,  pembangunan  nasional  dan  integrasi nasional  telah  digunakan  sebagai  alat  pembenaran  bagi  pemerintah  untuk melakukan  tindakan-tindakan  politik,  termasuk  yang  bertentangan  dengan demokrasi,  yaitu  diterapkannya  prinsip  monoloyalitas  pegawai  negeri  sipil  (PNS) yang  bertujuan  untuk  melindungi  Orde  Baru  dari  gangguan-gangguan  yang
mungkin  timbul  dari  musuh-musuh  Orde  Baru  dengan  mewajibkan  PNS  untuk memilih Golkar dalam setiap pemilihan umum (Miriam Budiarjo:2018).
Pemilihan  Umum  ke-3  diselenggarakan  pada  tanggal  2  Mei  1977. Pelaksanaan  pemilu  diatur  dengan  UU  No.  14/1975  tentang  perubahan  UU  No. 16/1969. Undang-undang pemilu keluar setelah sebelumnya pemerintah bersama- sama  dengan  DPR  berusaha  menyederhanakan  jumlah  partai  dengan  membuat UU  No.  3  Tahun  1975  tentang  Partai  Politik  dan  Golkar.  Kedua  partai  itu  adalah Partai  Persatuan  Pembangunan  atau  PPP,  dan  Partai  Demokrasi  Indonesia  atau PDI, dan satu Golongan Karya atau Golkar.
Sama  halnya  dengan  Pemilu  1971,  pada  Pemilu  1977  juga  menggunakan sistem  perwakilan  berimbang  (proporsional)  dengan  stelsel  daftar.Pemilu  1977 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia.
Pemilihan  Umum  ke-4  yang  diselenggarakan  pada  tanggal  4  Mei  1982. Sistem Pemilu 1982 tidak berbeda dengan sistem yang digunakan dalam Pemilu 1971 dan  Pemilu  1977,  yaitu  masih  menggunakan  sistem  perwakilan  berimbang (proporsional). Pemilu 1982 dilaksanakan dengan asas Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia.
Pemilihan  Umum  ke-5  yang  diselenggarakan  pada  tanggal  23  April 1987berdasarkan  Ketetapan  MPR  Nomor  II/MPR/1983  tentang  GBHN  dan Ketetapan  MPR  Nomor  III/  MPR/1983  tentang  Pemilihan  Umum,  UU  Nomor  1 Tahun  1980  tentang  Perubahan  Atas  UU  Nomor  15  Tahun  1969  se-bagaimana telah  diubah  dengan  UU  Nomor  4  Tahun  1975  dan  UU  Nomor  2  Tahun  1980. Sistem  pemilu  yang  dipergunakansama  dengan  sistem  yang  digunakan  dalam Pemilu 1982, yaitu menganut sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel  daftar.  Adapun  asas  yang  dianut  dalam  pemilu  ke-5  ini  adalah  asas Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia.
Pemilihan  Umum  ke-6  yang  diselenggarakan  pada  tanggal  09Juni  1992. Sistem Pemilu yang digunakan pada tahun 1992 masih sama dengan sistem yang digunakan  dalam  Pemilu  1987,  yaitu  menganut  sistem  perwakilan  berimbang (proporsional)  dengan  stelsel  daftar  dengan  asas  langsung,  umum,  bebas,  dan rahasia.  Pemilu  dilaksanakan  berdasarkan  Ketetapan  MPR  Nomor  II/MPR/1988 tentang GBHN dan Ketetapan MPR Nomor III/ MPR/1988 tentang Pemilu dan UU Nomor  1  Tahun  1980  tentang  Perubahan  Atas  UU  Nomor  15  Tahun  1969
sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU  Nomor  4  Tahun  1975  dan  UU  Nomor  2 Tahun 1980.
Pemilihan  Umum  ke-7  yang  dilaksanakan  pada  tanggal  29  Mei  1997 berdasarkan  Ketetapan  MPR  Nomor  II/MPR/1993  tentang  GBHN  dan  Ketetapan MPR Nomor III/ MPR/1993 tentang Pemilu serta  Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996  tentang  Pemilihan  Umum.  Peserta  Pemiluadalah  partai  politik  yang  sama dengan  sebelumnya  yaitu  3  partai  politik  besar  yakni  Partai  Persatuan Pembangunan  (PPP),  Partai  Demokrasi  Indonesia  (PDI)  dan  Partai  Golongan Karya  (Golkar).menganut  sistem  perwakilan  berimbang  (proporsional)  dengan stelsel  daftar.  Pemilu  1997  dilaksanakan  dengan  asas  langsung,  umum,  bebas, dan rahasia.

## c. Setelah Masa Orde Baru
Pemilihan  Umum  ke-8  merupakan  pemilu  pertama  yang  diselenggarakan setelah  masa  orde  baru.  Pemilu  yang  dilaksanakan  pada  tanggal    7  Juni  1999 diikuti oleh 48 partai politik dari 180 partai politik yang terdata hingga akhir bulan Maret  1999.  Banyaknya  partai  politik  yang  mendaftar  sebagai  konsekwensi  dari dikeluarkannya  UU  No.  2  Tahun  1999  tentang  partai  politik  yang  memberikan kebebasan berpolitik yaitu kebebasan mendirikan partai politik. Pemilu tahun 1999 diselenggarakan  secara  demokratis  dan  transparan  berdasarkan  asas  jujur,  adil, langsung,  umum,  bebas,  dan  rahasia  melalui  sistem  perwakilan  berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar seperti halnya pemilu yang dilaksanakan pada tahun 1997.
Pemilu  1999  dilaksanakan  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  yang dibentuk  oleh  Presiden  beranggotakan  48  orang  dari  unsur  partai  politik  dan  5 orang wakil pemerintah.
Meskipun  hasil  pemilu  jauh  dari  sempurna  dapat  dikatakan  sebagai  pemilu yang  demokratis,  jujur  dan  adil.  Hal  ini  dikarenakan  jumlah  peserta  yang  banyak sehingga hampir sama dengan penyelenggaraan pemilu tahun 1955.
Penyelenggaraan  pemilu  pada  masa  orde  baru  adalah  untuk  memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD, dan Utusan Daerah. Akan tetapi setelah  amandemen  ke-IV  UUD  1945  pada  2002,  pemilihan  Presiden  dan  Wakil Presiden  (Pilpres),  yang  semula  dilakukan  oleh  MPR,  disepakati  untuk  dilakukan langsung oleh rakyat sehingga Pilpres pun dimasukan ke dalam rezim pemilu.
Dalam  menghadapi  pemilu  2004  (sebagai  konsekuensi  amandemen  UUD 1945) pemerintah bersama DPR menghasilkan UU bidang politik yang baru, yaitu: 1. UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik;
2. UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
3. UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
Penyelenggaraan pemilu ke-9 Tahun 2004, yaitu untuk memilih Presiden dan Wakil  Presiden,  DPR,  DPRD,  dan  DPD  yang  dipilih  secara  langsung  oleh  rakyat pada  waktu  yang  terpisah,  yaitu  5  April  2004  (Tahap  I)  untuk  memilih  anggota DPR,  DPD  dan  DPRD,  kemudian  tanggal  5  Juli  2004  (Tahap  II)  untuk  memilih Presiden  dan  Wakil  Presiden.  Penyelenggaraan  pemilu  diikuti  oleh  24  partai politik.
Politik  hukum  undang-undang  ini  menghendaki  dihasilkannya  sistem multipartai  sederhana  dengan  tujuan  agar  supaya  diwujudkan  kerja  sama  partai- partai politik menuju sinergi nasional. (Arif Hidayat, 2006: 182).
Pemilu 2004  dilaksanakan dengan sistem  yang berbeda dari Pemilu-Pemilu sebelumnya.  Pemilu  untuk  memilih  Anggota  DPR  dan  DPRD  (termasuk didalamnya  DPRD  Provinsi  dan  DPRD  Kabupaten/Kota)  dilaksanakan  dengan sistem  perwakilan  berimbang  (proporsional)  dengan  sistem  daftar  calon  terbuka, sedangkan  pemilu  untuk  memilih  Anggota  DPD  dilaksanakan  dengan  sistem distrik berwakil banyak.Pemilu 2004 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Pemilhan  Umum  ke-10,  tanggal  9  April  2009  untuk  memilih  anggota  DPR, DPD,  dan  DPRD  yang  diikuti  oleh  38  partai  politik  nasional  dan  6  partai  politik lokal Aceh.
Pemilu  dilaksanakan  dengan  sistem  perwakilan  berimbang  (proporsional) dengan sistem daftar calon terbuka. Kursi  yang dimenangkan setiap partai politik mencerminkan proporsi total suara yang didapat setiap parpol. Mekanisme sistem ini  memberikan  peran  besar  kepada  pemilih  untuk  menentukan  sendiri  wakilnya yang  akan  duduk  di  lembaga  perwakilan.  Calon  terpilih  adalah  mereka  yang memperoleh suara terbanyak. Untuk memilih Anggota DPD dilaksanakan dengan sistem  distrik  berwakil  banyak.  Distrik  disini  adalah  provinsi,  dimana  setiap provinsi  memiliki  4  (empat)  perwakilan.  Pemilu  2009  dilaksanakan  dengan  asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Amandemen UUD 1945 menyebutkan bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan oleh  suatu  Komisi  Pemilihan  Umum  yang  bersifat  nasional,  tetap,  dan  mandiri. Penyelenggara pemilu ditingkat nasional dilaksanakan oleh KPU, ditingkat provinsi dilaksanakan oleh KPU Provinsi, ditingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota.
Pemilihan  Umum  ke-11,  dilaksanakan  secara  serentak  di  seluruh  wilayah Indonesia  pada  tanggal  9  April  2014.  Pelaksanaan  pemilu  terlebih  dahulu  untuk memilih  angota  DPR,  DPD  dan  DPRD,  selanjutnya  pada  waktu  yang  berbeda dilaksanakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
Terdapat perbedaan dalam penyelenggaraanya dibandingkan dengan sistem pemilu  tahun  2009.  Dalam  UU  No.10  Tahun  2008  besaran  ambang  batas  atau Parliamentary  Threshold (PT)  adalah  2,5  %,  tetapi  pada  pemilu  2014  ditambah menjadi  3,5  %.  Sistem  pemilu  proporsional  terbuka  tetap  dipertahankan  dengan tetap  mempertahankan  kuota  kursi  dari  masing-masing  daerah  pemilihan  dan sistem perhitungan pemilu masih sama seperti pemilu tahun 2009.
Pada proses pemilihan umum 2014 ini diikuti oleh 15 partai politik (termasuk 3  partai  lokal  di  Aceh).  Pemilu  diadakan  untuk  memilih  anggota  DPR,  DPD,  dan DPRD  serta  pasangan  Presiden  dan  Wakil  Presiden.  Peserta  pemilihan  umum anggota  DPRD  adalah  partai  politik  yang  sama  dengan  peserta  pemilihan  umum anggota DPR, kecuali khusus untuk Provinsi Aceh ditambah dengan partai politik lokal.
Pemilu  2014  mengacu  pada  undang-undang  pemilihan  umum  terbaru  yaitu UU  Nomor  8  Tahun  Tahun  2012  dimana  mewajibkan  kuota  minimal  30%  calon perempuan untuk menjadikan daftar calon pemilu, dan apabila ketentuan ini tidak terpenuhi  maka  akan  ada  sanksi  yaitu  berupa  akan  dicabutnya  hak  sebagai anggota pemilu di daerah pemilihan dimana kuota 30% tersebut tidak terpenuhi.
(1) Pemilihan  Umum  ke-12  akan  dilaksanakan  pada  tanggal  17  April  2019.  Untuk pertama  kalinya  di  Indonesia  akan  dilaksanakan  pemilu  serentak  yaitu  untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta para anggota DPR, DPD, dan DPRD secara  serentak  pada  waktu  yang  bersamaan  di  seluruh  wilayah  Indonesia. Berbagai  macam  undang-undang  pemilu  telah  dibentuk  di  Indonesia.  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  pemilu  yang  menjadi  dasar  hukum penyelenggaraan  pemilu  dengan  menganut  asas  langsung,  umum,  bebas, rahasia,  jujur,  dan  adil  dengan  sistem  proporsional  terbuka  untuk  memilih
anggota  DPR  dan  DPRD  serta  sistem  distrik  berwakil  banyak  untuk  memilih anggota DPD.

## III. KESIMPULAN
1.  Pemilu  pertama    di  Indonesia  pada  masa  pemerintahan  Soekarno    adalah untuk  memilih  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  dan  Konstituante. Pada  pemilu  pertama  pemungutan  suara  dilaksanakan  2  kali  yaitu  tahap  I untuk    memilih  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  dilaksanakan pada  tanggal  29  September  1955  dan  tahap  II  dilaksanakan  pada  tanggal 15  Desember  1955  yaitu  untuk  memilih  anggota  konstituante.  Sistem  yang diterapkan  pada  pemilu  ini  adalah  sistem  pemilu  proporsional  dengan memperkenalkan  asas  jujur  dan  kebersamaan,  langsung,  umum,  bebas, dan rahasia.
2.  Pelaksanaan  pemilihan  umum  ke-2  sampai  dengan  pemilu  ke-7 dilaksanakan  pada  masa  orde  baru  yaitu  pada  pemerintahan  Presiden Soeharto dengan penyederhanaan partai politik menjadi 3 partai besar yaitu Partai  Persatuan  Pembangunan  (PPP),  Partai  Demokrasi  Indonesia  (PDI) dan  Partai  Golkar.  Pemilihan  dilaksanakan  untuk  memilih  anggota  DPR, DPRD dan Utusan Daerah.
3.  Pelaksanaan  pemilihan  umum  ke-8  sampai  dengan  ke-11dilaksanakan setelah  masa  orde  baru.  Pada  masa  ini  pemilihan  presiden  dan  wakil presiden sudah diperkenalkan untuk dilakukan secara langsung oleh rakyat. Sistem  multipartai  pada  masa  ini  menjadikan  demokratisasi  mulai  terlihat yaitu dengan banyaknya partai politik yang menjadi peserta pemilu.
4.  Pelaksanaan  pemilihan  umum  ke-12  akan  dilaksanakan  pada  tanggal  17 April  2019  yang  merupakan  pemilihan  umum  serentak  untuk  memilih presiden  dan  wakil  presiden,  anggota  DPR,  DPRD  dan  DPD  yang  diikuti oleh 20 partai politik peserta pemilu yang terdiri dari 16 partai politik nasional dan 4 partai politik lokal Provinsi Aceh.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Asshiddiqie  Jimly, Pokok-Pokok  Hukum  Tata  Negara  Indonesia, PT.  Buana  Ilmu Populer, Jakarta, 2007.
Budiarjo  Miriam, Dasar-Dasar  Ilmu  Politik ,  PT  Gramedia  Pustaka  Utama,  Jakarta,. 2018
Hidayat, Arif, Kebebasan Berserikat di Indonesia , UNDIP, Semarang, 2006.
Manan  Abdul, Aspek-Aspek  Pengubah  Hukum, Prenada  Media  Group,  Jakarta,.
2005.
__________, Politik  Hukum  Studi  Perbandingan  dalam  Praktik  Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat, Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
__________, Dinamika Politik Hukum di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2018.
Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
_________, Amandemen UUD 1945-NKRI Harga Mati + Perpu Ormas, Cakrawala, Yogyakarta, 2017,

## Peraturan Perundang-undangan :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

## ANALISIS PENYUSUNAN SURAT GUGATAN
Oleh : ENJANG NURSOLIH *)
( enjangnorsolih949@gmail.com )

## Abstract
A  claim  is  a  letter  made  by  a  person  who  feels  aggrieved  and  submitted  to  a competent court with the identity of boty the Plainitiff and the Defendant is clear and complete  and  there  is  a  legal  relationship  with  the  problem  or  event  which  is  the reasons  of  the  claim  or  petitum  which  must  be  formulated  with  in  other  words  the lawsuit must be clear, compelte and perfect.
Keywords: Claim, the Plainitiff and the Defendant

## Abstrak
Surat gugatan  merupakan surat yang dibuat oleh orang  yang  merasa dirugikan dan diajukan kepada pengadilan yang berwenang dengan identitas baik pihak Penggugat maupun  pihak  Tergugat  jelas  dan  lengkap  serta  ada  hubungan  hukum  dengan permasalahan atau peristiwa yang merupakan alasan-alasan dari pada tuntutan atau petitum  yang  harus  dirumuskan  dengan  kata  lain  gugatan  harus  jelas,  lengkap  dan sempurna.
Kata Kunci: Surat Gugatan, Penggugat, Tergugat

## I. PENDAHULUAN
Sebelum  menyusun  Surat  Gugatan  terlebih  dahulu  harus  mempunyai pengetahuan  hukum  yang  memadai  tentang  permasalahan  yang  dihadapi  dan langkah  berikutnya  pengumpulan  alat-alat  bukti  serta  perlu  juga  melakukan identifikasi  terhadap  orang/  lembaga/objek  kemudian  dianalisa  hukumnya.  Artinya dengan permasalahan  yang dihadapi sedapat  mungkin  menggunakan  literatur  yang lengkap agar lebih akurat.
Setiap  orang  yang  merasa  dirugikan  dapat  mengajukan  gugatan  terhadap pihak  yang dianggap  merugikan  melalui  pengadilan oleh  yang berkepentingan. Jadi inisiatif berperkara  datang dari  pihak yang  merasa dirugikan dalam  perkara perdata mengenai  perselisihan  antara  kepentingan  perseorangan  dengan  perorangan  atau sekelompok  orang  atau  kepentingan  suatu  badan  hukum,  pemerintah  dengan kepentingan  perseorangan  dan  pihak  yang  mengajukan  tuntutan    disebut  dengan
*) Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Galuh
Penggugat atau kalau lebih dari satu disebut Para Penggugat sedangkan pihak yang digugat disebut Tergugat atau kalau lebih dari satu disebut Para Tergugat.
Di  zaman  sekarang  ini  hampir  semua  gugatan  yang  masuk  ke  pengadilan telah berbentuk tertulis baik disusun oleh Penggugat sendiri dan/atau oleh kuasanya.

## II.  PEMBAHASAN
Bahwa  dalam  menyusun  Surat  Gugatan  terlebih  dahulu  harus  diperhatikan formalitas-formalitas  dalam  menyusun  Surat  Gugatan.  Sebenarnya  format  gugatan tidak memiliki bentuk atau format  baku. Artinya, seluruh sistematika format gugatan diserahkan  kepada  pihak  Penggugat.  Namun,  tetap  ada  beberapa  hal  yang  harus diperhatikan juga harus memenuhi syarat-syarat formal, yaitu :
a.  Gugatan  harus  jelas,  baik  mengenai  subjek,  objek  maupun  posita  dan petitumnya.  Misalnya,  alas  hak  penggugat  atau  alas  hukum  yang  menjadi  dasar gugatan,  identitas  penggugat  dan  tergugat,  serta  objeknya  (surat  gugatan  yang tidak  jelas  harus  dinyatakan  tidak  dapat  diterima,  vide  Yurisprudensi  Mahkamah Agung  RI,  tanggal  05  Juni  1975,  Nomor  616  K/Sip/1973  dan  yang  telah sebagaimana disebutkan di atas);
b.  Gugatan  harus  lengkap,  baik  mengenai  subjek,  objek,  posita  dan  petitumnya. Maksudnya  harus  memuat  secara  lengkap  fakta  hukum  yang  menjadi  dasar gugatan,  serta  konsekuensi  logis  dari  fakta  itu  terhadap  permintaan-permintaan penggugat  yang  dimuat  dalam  petitum  misalnya,  kurang  pihak,  kurang  lengkap identitas  subjek  maupun  objeknya  (surat  gugatan  yang  tidak  lengkap  harus dinyatakan tidak dapat diterima, vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 28 Nopember 1956, Nomor 195 K/Sip/1955).
c.  Gugatan harus sempurna, artinya selain memperhatikan syarat jelas dan lengkap, juga  harus  memperhatikan  logika-logika  hukum  yang  dapat  menimbulkan konsekuensi,  bahwa  hal-hal  tersebut  harus  diajukan  dalam  surat  gugatan. Misalnya,  untuk  perkara  perbuatan  melawan  hukum,  harus  ada  petitum  yang menyatakan  bahwa  tergugat  telah  melakukan  perbuatan  melawan  hukum.  untuk perkara ingkar janji,  harus ada petitum  yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat  antara  penggugat  dengan  tergugat  adalah  sah,  serta  petitum  yang menyatakan  bahwa  tergugat  telah  ingkar  janji.  Untuk  perkara  waris  harus  ada petitum  yang  menyatakan  bahwa  barang  sengketa  adalah  barang  peninggalan pewaris yang belum dibagi (boedel).
Surat  Gugatan  yang  diajukan  pada  pengadilan  setidaknya  memuat  hal-hal  sebagai berikut :
1.  Kop surat
2.  Nomor surat (jika ada)
3.  Lampiran (jika ada)
4.  Titel/hal gugatan
Merupakan  kata-kata/kalimat  pendek  yang  biasa  digunakan  dalam  surat gugatan,  yang  dicantumkan  di  bawah  tulisan  tempat  surat  gugatan  pada  bagian sebelah  kiri  dari  lembar  awal  dan  dalam  menentukan  judul  harus  diperhatikan dengan  isi  karena  harus  sesuai/sinkron  agar  gugatan  tidak  menjadi kabur/obscuur libel.
5.  Tanggal gugatan dan menyebutkan kota dimana gugatan tersebut di buat. Untuk tanggal gugatan dapat ditempatkan di awal atau di akhir gugatan.
Untuk  menunjukan  tempat  dan  waktu  dibuatnya  surat  gugatan  karena konsekwensi  hukumnya,  bisa  saja  surat  guatan  prematur  dan  /atau  kadaluarsa pencantumannya  dapat  diletakan  dibagian  atas  atau  pada  bagian  bawah  dari lembar terakhir surat gugatan seperti pada umumnya surat-surat resmi lainnya.
6.  Alamat tujuan gugatan (misalnya Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan)
Bahwa  surat  gugatan  harus  diajukan  kepada  ketua  pengadilan  tertentu untuk  menentukan  pengadilan  yang  berwenang  mengadili  dan  berpedoman terhadap ketentuan kompetensi/kewenangan absolut serta kewenangan relatif.
Menurut Pasal 118 ayat (1) HIR / RIB
Gugatan  harus  diajukan  kepada  ketua  pengadilan  wilayah  hukum  tempat kediaman/tempat tinggal Tergugat.
Jika  tergugatnya  lebih  dari  satu  orang,  maka  Penggugat  dapat  memilih salah satu dari Tergugat (Pasal 118 ayat (2) HIR/RBG).
Apabila  alamat  Tergugat  tidak  diketahui,  maka  diajukan  ditempat  tinggal terakhir di ketahui dan apabila tempat tinggal terakhir tidak diketahui diajukan di Wilayah  Hukum  alamat  Penggugat  dan  berbeda  apabila  objek  gugatan  adalah barang tidak bergerak/benda tetap Penggugat dapat memilih apakah diajukan di tempat  tinggal  Tergugat  atau  di  alamat  tempat  barang  tidak  bergerak  itu  berada (Pasal 118 ayat (3) HIR/RIB).
Dalam  hal  ada  alamat  pilihan  yang  biasanya  dicantumkan  dalam  suatu perjanjian,  maka  diajukan  di  alamat  yang  ditunjuk  dalam  surat  perjanjian  (Pasal 118 ayat (4) HIR/RIB).
Dalam  hal  ada  alamat  pilihan  yang  biasanya  dicantumkan  dalam  suatu perjanjian,  maka  diajukan  di  alamat  yagn  ditunjuk  dalam  surat  perjanjian  (Pasal 118 ayat (4) HIR/RIB) yang paling penting harus dipertimbangkan efektifitas, baik mengenai proses, biaya maupun tenaga.
7.  Salam Pembuka
8.  Pengenalan identitas Penggugat, jika Penggugat tidak menguasakan perkaranya atau  identitas  Penggugat  dan  Kuasanya  jika  Penggugat  menguasakan  kepada pihak lain (Advokat).
9.  Penyebutan identitas Tergugat dan Kuasanya.
Identitas  merupakan  ciri-ciri  dari  pihak  Penggugat  atau  Para  Penggugat dan  Tergugat  atau  Para  Tergugat  atau  Turut  Tergugat  yang  bermacam-macam kualifikasinya  bisa  dalam  kapasitas/kualitas  hukum  sebagai  orang  pribadi  yang bertindak  untuk  diri  sendiri,  bisa  untuk  orang  lain  dan  bisa  untuk  atas  nama sebuah lembaga/persekutuan baik badan hukum atau bukan badan hukum. Serta identitas kusanya kalau menggunakan kuasa.
10. Uraian duduk perkaranya (Posita). Dalam posita ini untuk menjamin agar putusan hakim  dapat  dilaksanakan,  maka  perlu  diminta  sita  jaminan  terhadap  obyek sengketa kepada Majelis Hakim.
Merupakan  uraian  tentang  hal-hal/dalil-dalil  yang  menjadi  dasar  atau  alasan hukum  dengan  kata  lain  bagian  yang  menguraikan  kejadian/peristiwa  dan  bagian yang  menguraikan  tentang  dasar  hukumnya,  untuk  itu  dibutuhkan  pengetahuan hukum  yang  memadai  khususnya  yang  ada  kaitannya  dengan  materi  gugatan  agar dapat melakukan analisa terhadap fakta riil yang ada.
Mengenai  seberapa  jauh  harus  dicantumkannya  perincian  tentang  peristiwa  yang dijadikan dasar tuntutan ada beberapa pendapat :
a.  Menurut  Substantieringstheori,  tidak  cukup  disebutkan  hukum  yang  menjadi dasar  tuntutan  saja,  tetapi  harus  disebutkan  pula  kejadian-kejadian  yang  nyata yang  mendahului peristiwa hukum  yang  menjadi dasar gugatan  itu, dan  menjadi sebab  timbulnya  peristiwa  hukum  tersebut  misalnya  :  bagi  Penggugat  yang menuntut  miliknya,  selain  menyebutkan  bahwa  sebagai  pemilik,  ia  juga  harus menyebutkan asal usul pemilikan tersebut.
b.  Menurut  individualiseringstheori  sudah  cukup  dengan  disebutkannya  kejadian- kejadian  yang  dicantumkan  dalam  gugatan  yang  sudah  dapat  menunjukkan adanya  hubungan  hukum  yang  menjadi  dasar  tuntutan.  Dasar  atau  sejarah terjadinya  hubungan  tersebut  tidak  perlu  dijelaskan,  karena  hal  tersebut  dapat dikemukakan  di  dalam  sidang-sidang  yang  akan  datang  dengan  disertai pembuktian (R. Soeroso, 2006 : 27).
c.  Menurut  putusan  Mahkamah  Agung  sudah  cukup  dengan  disebutkannya perumusan kejadian materiil secara singkat (Putusan MA tanggal 15 Maret 1972 No. 145 k/Sip 1971).
Posita  harus  disusun  sedemikian  rupa,  dengan  memperhatikan  hal-hal berikut ini :
a.  Etika,  artinya  menggunakan  gaya  bahasa  yang  sopan,  tidak  menyerang kehormatan atau merendahkan pihak lain, khususnya tergugat (lawan).
b.  Estetika,  artinya  menggunakan  gaya  bahasa  yang  indah,  sehingga  enak dibaca dan mudah dipahami, serta tidak monoton.
c.  Bahasa baku, artinya tidak menggunakan kalimat yang berbelit-belit dan atau panjang, tetapi cukup sederhana, singkat, jelas dan tegas.
d.  Memilih  kata-kata  yang  tidak  bermakna  ganda,  sehingga  dapat  dihindari perbedaan penafsiran antara penggugat, tergugat dan hakim.
e.  Konsisten dalam menggunakan istilah, artinya tidak menggunakan istilah yang berbeda-beda untuk hal tertentu, misalnya, tim 9, panitia IX, ketua, pimpinan, pemimpin, tanah sengketa, objek perkara, tanah terperkara dan lain-lain.
f.  Sinkron  artinya  tidak  kontradiktif  diantara  bagian-bagian  posita  maupun dengan petitum.
g.  Menggunakan kalimat yang bermakna hubungan sebab akibat (kausal) artinya fakta  hukum  yang  ditampilkan  dalam  kalimat  awal,  akan  membawa  akibat hukum  yang  diuraikan  dalam  kalimat  berikutnya,  misalnya  :  oleh  karena tergugat  menguasai  tanah  sengketa  tanpa  alas  hak  yang  sah,  maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.
h.  Menyusun  posita  dengan  menggunakan  kronologi  peristiwa  hukum,  untuk memudahkan  pemahaman  yang  runtut,  guna  meyakinkan  hakim  akan  alas hak  yang  sah  bagi  penggugat,  dengan  memberi  nomor  urut  untuk  masing- masing alinea, serta memberi nomor halaman untuk setiap lembar kertas yang digunakan (Achmad Fauzan, 2007 : 60).
11. Uraian apa yang diminta atau dituntut (Petitum)
Petitum gugatan adalah berisi tentang permintaan-permintaan yang diajukan oleh penggugat  kepada  hakim/pengadilan,  berkaitan  dengan  adanya  berbagai pertimbangan  hukum,  yang  telah  diuraikan  dalam  posita.  Oleh  karena  itu,  di dalam membuat petitum harus memperhatikan hal-hal, sebagai berikut :
a.  Kesesuaian  /  sinkronisasi  dengan  posita,  artinya  alasan-alasan  yang  telah diuraikan  dalam  posita  itulah  yang  harus  digunakan  sebagai  dasar  untuk mengajukan  permintaan.  Contoh  I,  uraian  dalam  posita  sudah  berdasarkan hukum,  sehingga  petitum  pertama  yang  diminta  adalah  :  Mengabulkan gugatan  penggugat  untuk  seluruhnya.  Contoh  II,  uraian  yang  membuktikan tergugat telah menguasia tanah sengketa tanpa alas hak yang sah, sehingga merupakan  perbuatan  melawan  hukum,  untuk  itu  petitum  yang  diminta  : Menyatakan, bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
b.  Tidak  kontradiksi,  artinya  petitum  tidak  boleh  kontradiksi  dengan  posita maupun  dengan  bagian  petitum  lainnya.  Contoh  :  dalam  posita  diuraikan tentang  tergugat  telah  menguasai  tanah  sengketa  tanpa  alas  hak  yang  sah, sehingga  merupakan  perbuatan  melawan  hukum,  akan  tetapi  dalam  petitum, lupa  tidak  disebutkan  adanya  perbuatan  melawan  hukum  tergugat  itu, misalnya dengan formulasi kalimat : Menyatakan bahwa tanah sengketa milik sah  Penggugat.  Menghukum  Tergugat  untuk  menyerahkan  tanah  sengketa kepada  Penggugat.  Contoh  II  :  Menyatakan  Pemutusan  Hubungan  Kerja (PHK)  yang  dilakukan  oleh  Tergugat  kepada  Penggugat  adalah  tidak  sah. Menghukum  Tergugat  untuk  membayar  ganti  rugi.  Padahal  PHK  tidak  sah (recht wege nietig) artinya harus dikembalikan kepada keadaan semula, yaitu adanya  hubungan  kerja,  seolah-olah  tidak  pernah  terjadi  PHK.  Sehingga mestinya,  formulasinya  adalah  :  Menyatakan  PHK  yang  dilakukan  oleh tergugat  kepada  penggugat  tidak  sah.  Menghukum  tergugat  untuk mempekerjakan  kembali  penggugat,  terhitung  sejak  putusan  ini  diucapkan. Menghukum tergugat untuk membayar gaji dan hak-hak lain yagn sah kepada penggugat,  terhitung  sejak  tanggal  PHK,  ditambah  ganti  rugi  sebesar  sekian juta rupiah.
c.  Orang yang ditetapkan dalam petitum harus sebagai pihak dalam perkara Contoh  :  Menyatakan,  bahwa  penggugat,  tergugat  maupun  saudara penggugat dan tergugat yang  bernama Amin adalah ahli waris  yang sah  dari
suami –  istri  almarhum  dan  almarhumah  Jalil  dan  Romlah  yang  berhak  atas harta  peninggalannya,  yaitu  barang  sengketa.  Padahal  Amin  tidak  menjadi pihak dalam perkara.
d.  Petitum harus jelas dan tegas, artinya apa yang diminta harus jelas dan tegas, sehingga tidak membingungkan hakim. Berikut ini contoh-contoh petitum tidak jelas ( obscuur libel ).
Contoh  I  :  Menetapkan  hak  penggugat  atas  tanah  sengketa.  Padahal, seharusnya  disebutkan  berapa  yang  diminta  oleh  penggugat,  misalnya menetapkan  hak  penggugat  atas  tanah  sengketa  adalah  sebesar  ½ (setengah) bagian.
e.  Petitum tidak boleh bersifat negatif, artinya berisi tentang perintah untuk tidak berbuat.  Contoh  :  Menghukum  tergugat  supaya  tidak  mengambil  tindakan yang bersifat merusakkan bangunan sengketa.
f.  Petitum harus runtut dan disusun sesuai dengan poin-poin posita, serta diberi nomor  urut.  Misalnya,  dalam  perkara  ingkar  janji,  harus  dimintakan  terlebih dahulu tentang pengesahan perjanjian yang diingkari oleh tergugat. Contoh : a.  Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
b.  Menyatakan  bahwa  perjanjian  yang  dibuat  antara  penggugat dengan tergugat pada tanggal 1 Januarii 2019 adalah sah.
c.  Menyatakan tergugat telah ingkar janji ( wanprestatie ).
Menghukum  tergugat  untuk  memenuhi  isi  perjanjian  dengan cara menyerahkan barang yang menjadi objek perjanjian, yaitu 1  unit  mesin  fotokopi  merek  Canon,  dengan  seri  Canon IR5000,  selambat-lambatnya  7  (tujuh)  hari,  terhitung  sejak putusan ini diucapkan.
d.  Menghukum  tergugat  untuk  membayar  penggantian  biaya sewa fotokopi, sebagai akibat keterlambatan dalam penyerahan, sebesar sekian rupiah, ditambah ganti rugi berupa keuntungan  yang  semestinya  didapat  dari  operasional  mesin fotokopi, sebesar sekian rupiah per hari, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019.
e. Dan  seterusnya  …..  terakhir,  menghukum  tergugat  untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.
Permintaan atau tuntutak baik primer/pokok atau tambahan dan subsidiair/ pengganti  yang  diajukan  /  diharapkan  penggugat  agar  diputuskan  oleh  hakim, oleh karena itu harus dirumuskan secara jelas dan tegas, oleh karena itu fetitum harus  sinkronisasi  dengan  posita  tidak  kontradiksi  dan  disusun  sesuai  dengan poin-poin  posita  sedangkan  jenis-jenis  petitum  dapat  dikelompokan  sebagai berikut :
a.  Petitum declaratoir ,  yang  isinya  bersifat  menerangkan  atau  menyatakan keabsahan.
Contoh  :  menyatakan  perjanjian  yang  dibuat  antara  penggugat  dengan tergugat adalah sah.
b.  Petitum consitutif ,  yang  isinya  bersifat  menciptakan  atau  meniadakan  suatu keadaan hukum. contoh I (menciptakan keadaan hukum) : Menyatakan bahwa penggugat dan tergugat adalah ahli waris sah dari almarhum dan almarhumah suami-istri  Kromorejo  dengan  Markonah.  Contoh  II  (meniadakan  keadaan hukum) : Menyatakan, bahwa hubungan ikatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena peceraian.
c.  Petitum condemnatoir ,  yang  isinya  bersifat  hukuman  yang  dapat  dipaksakan dengan  cara  eksekusi.  Dalam  praktik,  sering  terjadi  suatu  perkara  telah dimenangkan  oleh  pihak  penggugat,  akan  tetapi  penggugat  tidak  dapat menikmati  kemenangannya,  karena  putusannya  tidak  dapat  dieksekusi  ( non executable ).  Salah  satu  sebabnya  adalah  petitumnya  tidak  ada  yang  bersifat condemnatoir  (hanya  bersifat  constitutif  atau  declaratoir  saja).  Contoh  : Menghukum  tergugat  untuk  menyerahkan  tanah  sengketa  dalam  keadaan kosong  dan  baik,  tanpa  beban  apa  pun  juga  kepada  penggugat,  selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari, terhitung sejak putusan diucapkan.
d.  Petitum provisionil ,  yang  isinya  bersifat  permintaan  kepada  hakim  agar diadakan  tindakan  pendahuluan,  selama  proses  pemeriksaan  perkara berlangsung,  misalnya  agar  pihak  penggugat  tidak  makin  dirugikan  oleh tindakan  tergugat.  Contoh  :  memerintahkan  kepada  tergugat  untuk menangguhkan pembangunan rumah di atas tanah sengketa, sampai dengan adanya  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap  ( inkracht  van gewijsde )  atas  perkara  ini.  Apabila  perintah  ini  dilanggar,  kepada  tergugat harus dihukum untuk membayar ganti rugi kepada penggugat, sebesar sekian
juta, untuk tiap-tiap kali terjadi pelanggaran dan dapat ditagih secara tunai dan sekaligus, seketika setelah terjadinya pelanggaran.
e.  Petitum  alternatif,  yang  isinya  bersifat  pilihan,  dengan  tujuan  memberi kesempatan  kepada  hakim  untuk  menjatuhkan  pilihan,  sesuai  dengan ketentuan  hukum  yang  berlaku.  Petitum  model  ini  harus  dibuat  dengan  cara mengajukan  permintaan  kepada  hakim  agar  menjatuhkan  pilihan  yang pertama dan apabila hakim tidak berkenan, supaya menjatuhkan pada pilihan yang  kedua  dan  seterusnya.  Tetapi,  dalam  praktik,  biasanya  hanya  ada  dua pilihan  dan  kadang-kadang  ada  tiga  pilihan,  dengan  model  primair,  subsidair dan ex aequo et bono , seperti contoh-contoh berikut ini.
Contoh petium alterntif :
Primair :
a.  Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
b.  Menyatakan  sah  perjanjian  yang  dibuat  antara  penggugat  dengan tergugat.
c.  Menyatakan tergugat telah ingkar janji (wanprestatie)
d.  Menghukum  tergugat  untuk  memenuhi  isi  perjanjian,  dengan  cara menyerahkan kepada Penggugat 1 (satu) ton beras dengan mutu kualitas super, merek rojo lele, dalam keadaan baik, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan.
Dan seterusnya …….
Subsidair :
a.  Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
b.  Menyatkan sah perjanjian yang dibuat antara penggugat dengan tergugat. c.  Menyatakan tergugat telah ingkar janji (wanprestatie).
d.  Menyatakan perjanjian antara penggugat dengan tergugat bubar, terhitung sejak tanggal surat gugatan didaftarkan di pengadilan.
e.  Menghukum  tergugat  untuk  mengembalikan  kepada  penggugat,  uang pembelian  yang  sudah  diterima  sejumlah  sekian  rupiah,  selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan.
f.  Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi sejumlah sekian rupiah.
g. Dan seterusnya ….
Atau : Memberikan putusan yang seadil-adilnya / ex aequo et bono.
(Achmad Fauzan 2007 : 67)
12. Salam penutup
13. Nama terang Penggugat dan / atau kuasanya
14. Tanda tangan Penggugat dan / atau kusanya
Setelah  surat  gugatan  selesai  disusun  atau  dibuat,  maka  surat  gugatan  itu harus ditanda tangan Penggugat atau kuasa hukumnya apabila menguasakan,  hal  ini  diatur  dalam  Pasal  118  ayat  1  HIR  /  RIB  dalam  hal Penggugat  buta  huruf,  maka  gugatan  diajukan  dengan  lisan  kepada  Ketua Pengadilan kemudian ketua pengadilan  mencatat gugatan itu atau  menyuruh orang  lain  (pegawainya)  untuk  mencatat  (Pasal  120  HIR/RIB)  lalu  dibubuhi cap jempol (cap ibu jari) Penggugat dan dilegalisasi oleh Ketua Pengadilan.

## III.  KESIMPULAN
Bahwa  prinsipnya  menyusun  Surat  Gugatan  selain  harus  menguasai  materi pokok  permasalahan  juga  harus  menguasai  ketentuan  hukum,  lebih  dari  itu dibutuhkan  pengetahuan  yang  luas  untuk  memenuhi  prinsip  jelas,  lengkap  dan sempurna, agar menghindari dari kelemahan yang dapat dieksepsi oleh pihak lawan, sehingga dapat menimbulkan kerugian biaya dan waktu bahkan menimbulkan kesan kurang profesional.

## DAFTAR PUSTAKA
Fauzan, Achmad, dan Suhertanto,. Teknik menyusun gugatan perdata di Pengadilan Negeri, Y. Rama Widya. Bandung , 2007.
Soeroso  R., Praktik  Hukum  Acara  Perdata , Tata  Cara  dan  Proses  Persidangan, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
Susilo, Budi, Prosedur Gugatan Cerai, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2007.