Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022 (page 171-183)

## KEMAMPUAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA CEMPAKAMEKAR KECAMATAN PADALARANG KABUPATEN BANDUNG BARAT
Agustina Setiawan 1 , Widuri Wulandari 2 , Siti Munawaroh 3
Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia 1,2,3
E-mail: widuri.wulandari@lecture.unjani.ac.id

## ABSTRAK
Pemerintahan Desa  merupakan organisasi perpanjangan  pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan  pembangunan  pemerintah.  Disahkannya  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kesempatan kepada desa untuk mengurus tata  pemerintahannya.  Pengelolaan  keuangan  desa  sangat  penting  karena Pemerintahan  Desa  akan  diminta  pertanggungjawabannya  melalui  laporan keuangan  desa.  Keuangan  desa  merupakan  hak  dan  kewajiban  dalam  bentuk satuan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat menjadi  milik  desa.  Pengelolaan  keuangan  desa  tentunya  membutuhkan pengetahuan  dan  kemampuan.  Tanpa  kemampuan  dan  pengetahuan  yang  baik akan  memunculkan  permasalahan  dalam  pengelolaan  keuangan  desa.  Desa Cempakamekar  salah  satu  desa  yang  memerlukan  pengetahuan  tentang pengelolaan keuangan desa, dikarenakan pengetahuan aparatur pemerintah desa yang  berada  di  sana  masih  rendah  hal  ini  dilihat  dari  tingkat  pendidikan  yang rendah.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  sejauh  mana kemampuan  aparatur  pemerintah  desa  dalam  pengelolaan  keuangan  desa, khususnya  di  Desa  Cempakamekar.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian kualitatif  deskriptif  dengan  teknik  pengumpulan  data  melalui  pengamatan langsung, wawancara dengan para informan secara mendalam dan dokumentasi. Unit analisis dari penelitian ini adalah Pemerintahan Desa Cempakamekar.
Kata Kunci : Kemampuan, Aparatur Pemerintah Desa, Pemerintahan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa

## ABSTRACT
The  Village  Government  is  an  extension  organization  of  the  central  government which has a strategic role to regulate communities in rural areas in order to realize government  development.  The  enactment  of  Law  Number  6  of  2014  concerning Villages  provides  an  opportunity  for  villages  to  take  care  of  their  governance. Village financial management is very important because the Village Government will  be  held  accountable  through  village  financial  reports.  Village  finances  are rights and obligations in the form of units of money, as well as everything in the form  of  money  or  goods  that  can  become  the  property  of  the  village.  Village
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022 (page 171-183)
financial management certainly requires knowledge and skills. Without good skills and  knowledge,  problems  in  village  financial  management  will  arise. Cempakamekar  Village  is  one  of  the  villages  that  requires  knowledge  of  village financial management, because the knowledge of village government officials who are there is still low, this can be seen from the low level of education. The purpose of this study was to determine the extent of the ability of village government officials in managing village finances, especially in Cempakamekar Village. This research uses descriptive qualitative research with data collection techniques through direct observation, in-depth  interviews  with informants  and documentation.  The  unit of analysis of this research is the Cempakamekar Village Government.
Keywords : Capability, Village Government Apparatus, Village Government,
Village Financial Management

## PENDAHULUAN
Pengelolaan  keuangan  desa  terus mengalami  perubahan  regulasi  dari waktu  ke  waktu.  Bentuk perubahannya dibuktikan  dengan  adanya  Peraturan Pemerintah  Dalam  Negeri  tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Perubahan aturan ini merupakan upaya yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Pusat untuk mengaplikasikan asas pengelolaan keuangan desa yaitu Transparan,  Akuntabel,  Partisipatif, Tertib  dan  Displin  Anggaran.  Setiap daerah diminta pertanggungjawabannya dalam pengelolaan keuangan. Pemerintah  Desa  dalam  melaksanakan kewenangan  pengelolaan  keuangan desa  tidak  lain  untuk  meningkatkan pembangunan menuju masyarakat yang adil,  makmur  dan   sejahtera  (Haidin 2017).
Berdasarkan Permendagri Nomor
113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili  Pemerintah  Desa  dalam kepemilikan  kekayaan  milik  desa  yang
dipisahkan. Kepala desa dalam melaksanakan  pengelolaan  keuangan desa,  dibantu  oleh  Pelaksana  Teknis Pengelola  Keuangan  Desa  (PTPKD). PTPKD  berasal  dari  unsur  perangkat desa  yaitu  Sekretaris  Desa,  Kepala Seksi  dan  Bendahara.  Bendahara  desa sendiri  memiliki  tugas  yang  paling penting dan dominan. Bendahara mempunyai  tugas  yaitu  menerima, menyimpan,  menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan  penerimaan pendapatan  desa  dan  pengeluaran pendapatan desa dalam rangka
pelaksanaan APBDesa. Pemerintah  desa  menggunakan dan APBDesa untuk membiayai pelaksanaan  kewenangan  desa  dalam bentuk berbagai kegiatan pembangunan dan  pemberdayaan  masyarakat  desa. Selain  itu  Pemerintah  Desa  juga  wajib menyelenggarakan pengelolaan keuangan  dengan  tertib  sesuai  dengan ketentuan yang sudah ada. Maka untuk itu,  Pemerintah  Desa  perlu  untuk menyusun  berbagai  peraturan,  baik dalam  bentuk  peraturan  desa  berkaitan
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022 (page 171-183)
dengan  pengalokasian,  penggunaan, serta pemantauan dan evaluasi atas dana yang  dialokasikan  dalam  APBDesa ((BPKP), 2015).
Bentuk akuntabilitas dari pengelolaan keuangan adalah membuat atau  menyusun  laporan  keuangan. Dalam  menyusun  sebuah  laporan keuangan tentu memperlukan pengetahuan terkait hal tersebut. Sumber  daya  manusia  dari  pemerintah desa  atau  aparatur  pemerintah  desa, seharusnya  memiliki  kemampuan  dan pengetahuan dalam penyusunan laporan keuangan  karena  salah  satu  bentuk tanggung  jawab  dalam  pengelolaan keuangan. Menurut (Meutia and Liliana 2017)  bahwa  Pemerintah  Pusat  tidak bermaksud  mempersulit  Pemerintahan Desa dalam pengelola dana desa dengan adanya beberapa aturan. Melainkan agar dapat  dimanfaatkan  dengan  maksimal demi  kemajuan  desa  sekaligus  dapat dipertanggungjawabkan sebaik- baiknya. Tetapi memang masih ada beberapa  perangkat  desa  yang  merasa terbebani dengan adanya dana desa, hal ini berkaitan dengan pertanggungjawaban dari dana tersebut. Sedangkan pendapat dari Ismail (Ismail,
Widagdo,  and  Widodo  2016)  banyak pihak  yang  menganggap  kemampuan aparat  desa  masih  rendah  dan  belum siap dalam pengelolaan keuangan desa. Bahkan  ketidaktahuan  dan  belum siapnya  aparat  desa  dikhawatirkan membawa  mereka  ke  meja  hijau  atau bahkan  menjadi  temuan  oleh  BPK. Dalam pengelolaan dana desa
khususnya,  akan  ada  risiko  terjadinya kesalahan  baik  bersifat  administrative maupun substantif yang mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum mengingat belum memadainya kompetensi kepala desa dan aparat desa dalam hal penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawabang keuangan desa. Literasi keuangan menurut
(Yushita  2017)  kebutuhan  dasar  bagi setiap orang agar terhindar dari masalah keuangan.  Kesulitan  keuangan  dapat muncul  jika  terjadi  kesalahan  dalam pengelolaan keuangan ( mismanagement ).  Kualitas  pelaporan keuangan  sektor  public  adalah  kualitas sumber daya manusia. Dengan kata lain, rendahnya pemahaman tentang akuntasi pemerintah berpengaruh terhadap pembuatan  laporan  keuangan  serta teranparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Hasanah 2020).  Berdasarkan  (Ani  Nursalikah
2019)  Kementerian  Dalam  Negeri (Kemendagri) mengatakan bahwa lebih dari  60  % aparatur  desa di  Indonesia hanya  lulusan  Sekolah  Menengah  Atas (SMA),  lulusan  Sarjana  sebesar  19% dan sebesar 21% lulusan SD dan SMP.
Desa  Cempakamekar  salah  satu desa  yang  berada  di  Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD)  yang  dilakukan  oleh  FISIP Unjani dengan beberapa perangkat desa pada Kamis 8 April 2021, Kepala Desa Cempakamekar  mengatakan  bahwa sering  sekali  aparatur  desa  dianggap tidak  mengetahui  dalam  pengelolaan keuangan  desa.  FGD  ini  merupakan
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022 (page 171-183)
bentuk obeservasi awal yang dilakukan oleh  peneliti.  Bahkan  dengan  melihat tingkat  pendidikan  yang  dimiliki  oleh aparatur  pemerintah  desa.  Berdasarkan pernyataan  langsung  dari  Kepala  Desa
Cempakamekar tersebut, peneliti tertarik  untuk  mengetahui  secara  lebih mendalam  mengenai  kemampuan  para aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa.

## KAJIAN PUSTAKA
Penelitian  yaitu  yang  dilakukan oleh (Hasanah 2020) pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kemampuan  perangkat  desa  dalam menyusun  laporan  keuangan  program dana  desa  serta  kendala-kendala  yang dihadapi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kemampuan perangkat  desa  di  Desa  Ambar  Halim Kecamatan  Pintu  Pohan  Kabupaten Toba Samosir, masih kurang maksimal. Beberapa kendala yang dihadapi
perangkat desa dalam menyusun laporan  keuangan  program  dana  desa antara lain kurang memadainya pelatihan-pelatihan  untuk  Menyusun laporan  keuangan  program  dana  desa serta kemampuan perangkat desa dalam memahami akuntansi juga masih belum maksimal. Penelitian lainnya yaitu yang ditulis oleh (Mangindaan and Manossoh 2018).
Pada penelitian ini melihat sejauh mana  kualitas  sumber  daya  manusia pemerintah  desa  dalam  pengelolaan dana  desa.  Peneliti  menemukan  bahwa berdasarkan  indikator  kualitas  sumber daya manusia Pemerintah Desa
Tabukan  Utara  masih  belum  cukup untuk  mengelola  dana  desa.  Harus  ada beberapa upaya pemerintah daerah dan pusat  untuk  meningkatkan  kualitas sumber  daya  manusia  di  pemerintah desa.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh (Indrianasari 2017) menunjukkan peran perangkat  desa  cukup  besar  dalam pengelolaan  keuangan  desa  dan  secara keseluruhan  pelaksanaan  pengelolaan keuangan  desa  di  Desa  Karangsari Kecamatan  Sukodono,  sudah  sesuai dengan  Permendagri  No.  113  Tahun 2014. Pengelolaan keuangan desa berorientasi  pada  kinerja  menunjukkan adanya  akuntabilitas  kinerja  yang terdapat  keterkaitan  antara  sasaran strategis  yang  ingin  dicapai  dengan jumlah  dana  yang  dialokasikan  maka dapat  diasumsikan  bahwa  instansi  atau organisasi. Pengelolaan keuangan  yang baik akan menciptakan laporan keuangan  yang  baik  pula.  Sistem akuntansi  yang  memadai  memudahkan untuk memverifikasi transaksi- transaksi yang  terjadi  serta  arah  aliran  dana apakah  sudah  sesuai  dengan  tujuan pengalokasian dana tersebut atau belum (Sunarti et al. 2019).
Pengelolaan  keuangan  desa  pada dasarnya  mengikuti  pola  pengelolaan keuangan daerah di mana Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
Pendapatan,  belanja  dan  pembiayaan desa  harus  ditetapkan  dalam  APBDes yang  ditetapkan  dalam  Peraturan  Desa oleh  Kepala  Desa  bersama  BPD. Pertanggungjawaban terhadap
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022 (page 171-183)
penggunaan dan pengelolaan keuangan desa  ini  merupakan  tanggungjawab Kepala Desa untuk disampaikan kepada Bupati/Walikota pada setiap akhir tahun anggaran  yang  disampikan  melalui Camat,  Badan  Permusyawaratan  Desa pada  setiap  tahun  anggaran,  dan masyarakat  dalam  musyawarah  desa (Mondale,  Aliamin,  and  Fahlevi  2017).
Pengelolaan  keuangan  desa yaitu keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban  dan  pengawasan  keuangan desa  (Zulaifah  and  Marwata  2020). Pengelolaan  keuangan  desa  sebagai upaya dalam mendukung penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa, pelaksanaan pembangunan desa,
pembinaan  kemasyarakatan  desa  dan pemberdayaan desa (Srirejeki 2015). Kinerja berasal dari bahasa
Inggris  yaitu Performance yang berarti kemampuan. Kinerja menurut (Saleh et
al.  2011)  dipergunakan  oleh  pimpinan untuk melakukan penilaian seara periodik mengenai efektivitas operasional  organisasi  dan  pegawai berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan
sebelumnya.  Secara  teoritis  maupun praktis, kinerja individual pegawai yaitu keluaran  penting,  dan  yang  terpenting bagi organisasi (Ishak et al. 2017).
Menurut  (Sakti  2016)  secara umum  kemampuan  yaitu  kecakapan atau  kesanggupan  seseorang  dalam menyelesaikan atau menyanggupi suatu pekerjaan.  Pendapat  lain  dari  (Robbins and  Judge  2008)  yang  mengatakan
bahwa kemampuan merupakan kapasitas  seseorang  individu  untuk melakukan  beragam  tugas  dalam  suatu pekerjaan.  Ada  dua  factor  dalam kemampuan  menurut  (Robbins  and Judge 2008) yaitu kemampuan intelektual yaitu yang dibutuhkan untuk melalukan  berbagai  aktifitas  mental- berfikir,  menalar  dan  memecahkan masalah, kemampuan fisik yaitu kemampuan  dalam  melakukan  tugas yang  menuntu  stamina,  keterampilan, kekuatan dan karakteristik.
Menurut (Choiriyah 2017) bahwa kemampuan  merupakan  kapsitas  SDM dalam  melakukan  tugasnya.  Menurut Potter  dan  Brough  dalam  (Choiriyah 2017) bahwa kapasitas dapat dilihat dari Sembilan  komponen  yaitu:  kapasitas kinerja,  kapasitas  pribadi,  kapasitas beban  kerja,  kapasitas pengawas, kapasitas  fasilitas,  kapasitas  system, kapasitas structural dan kapasitas peran.

## METODE
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Menurut (Moleong  2012)  penelitian  kualitatif yaitu  penelitian  yang  bertujuan  untuk memahamai fenomena tentang apa yang terjadi  oleh  subjek  penelitian  seperti perilaku,  persepsi,  tindakan,  motivasi dan  sebagainya.  Dengan  cara  deskripsi dalam bentuk kata-kata atau tulisan dan bahasa, dalam konteks alamiah. Dengan menggunakan penelitian deksriptif kualitatif, maka akan memahami fenomena  yang  ada  secara  rinci, mendalam,  dan  lengkap  sesuai  dengan fakta yang ada di lapangan.
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022 (page 171-183)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kemampuan  seorang  aparatur pemerintah  desa  dalam  pengelolaan keuangan  desa  sangat  penting  dan paling utama. Aparatur pemerintah desa sebagai  penyelenggara     pemerintahan desa, tentunya akan diminta pertanggungjawabannya  dalam  bentuk laporan keuangan.  Tetapi  seperti  yang telah  dijelaskan  di  latar  belakang, bahwa  tingkat  pendidikan  aparatur pemerintah desa masih rendah. Bahkan dengan  adanya  alokasi  dana        desa menimbulkan kekhawatiran bagi sejumlah kalangan. Hal ini dikarenakan belum semua kepala desa dan
perangkatnya memiliki kecakapan dalam  membelanjakan  dan  membuat laporan pertanggungjawaban. Tentunya ini  menjadi  tantangan  baru  dalam penyelenggaraan keuangan desa.
Ketidaktahuan dan ketidak- mampuan yang dimiliki aparatur pemerintah desa bisa membawa mereka
tersangkut  kasus  hukum.  Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus terus memberikan  perhatian  atas  kapabilitas
para penyelenggara pengelolaan keuangan  desa  dengan  membuat  suatu petunjuk  pengelolaan  keuangan  desa yang lebih rinci dalam  rangka penyelenggaraan,  penatausahaan,  dan pertanggungjawaban  keuangan  desa. Aparatur  pemerintah  desa  masih  perlu diberikan pemahaman melalui pelatihan  atau  sosialisasi  mengenai pengelolaan  keuangan  desa  dan  cara pertanggungjawaban dana desa.
Pemahaman  terhadap  tata  kelola keuangan  desa  harus  didukung  dengan
Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang menjalankannya. Sumber Daya Manusia  (SDM)  aparatur  desa  masih jadi kendala terkait peningkatan pelayanan  kenapada  masyarakat  tidak terkecuali  tata  kelola  pemerintahan desa.  Peningkatan  kualitas  aparatur pemerintah desa melalui pendidikan dan pelatihan merupakan upaya agar keberhasilan dalam pembangunan suatu desa. Kemampuan dari aparatur menjadi kunci  utama  dalam  kinerja.  Suatu kebijakan  dapat  berjalan  baik  apabila didukung baik oleh kinerja dari aparatur desa.

## Gambar 1 Pengelolaan Keuangan
Desa Cempakamekar Sumber: Nvivo12 Plus
Berdasarkan data di atas, PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan  Desa)  yang  terdiri  dari Kepala Desa, Bendahara Desa, Sekretaris  Desa,  dan  Kepala  Seksi bahwa  mereka  telah  melakukan  semua tahapan  dari  pengelolaan  keuangan desa, mulai dari perencanaan,
pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan dan pertanggungjawaban. Namun menurut  PTPKD  dari  setiap  tahapan
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022 (page 171-183)
pengelolaan  keuangan  ada  kendalanya tersendiri.
Pada  tahap  perencanaan  PTPKD sudah  mengetahui  dan  memahami bahwa mereka melakukan perencanaan keuangan  disesuikan  dengan  kebijakan dari  pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah.  Kebijakan  dari  Pemerintah
Pusat yang dimakud menurut Bendahara  Desa  harus  melihat  dari aturan  Kementerian  Dalam  Negeri, Kementerian Desa Pembagunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan aturan dari Kementerian Keuangan. Sedangkan  kebijakan  dari  Pemerintah Dearah yang itu disesuaikan dengan visi misi dari Pemerintah Daerah
Kabupaten.
Baik  Bendahara  Desa  maupun
PTPKD  lainnya,  mereka  paham  aturan dan  kebijakan  yang  ada  sebagai landasan  dalam  pengelolaan  keuangan. Namun  ketika  peneliti  menanyakan terkait peraturan menteri nomor berapa, dari  semua  PTPKD  yang  ada  di  Desa
Cempakamekar tidak bisa menjelaskannya. Untuk memulai perencanaan keuangan, para PTPKD Desa
Cempakamekar mengetahui bahwa perencanaan  dimulai  dari  penyusunan
APBDesa  dan  RKPDesa.  RKPDesa seharusnya  disusun  pada  bulan  Juli tahun  berjalan  dan  harus  ditetapkan paling  lambat  pada  bulan  September tahun  anggaran  berjalan.  Namun  yang terjadi  di  Desa  Cempakamekar,  pada tahun 2020 terjadi kertelambatan dalam penyusunan  RKPDesa.  Keterlambatan disebabkan kurangnya kepeduliaan dari
SDM yang masih sibuk dengan kegiatan lainnya.
Kurangnya  kepeduliaan  SDM  di Cempakamekar  menandakan  kualitas SDM  yang  masih  kurang.  Kualitas SDM  yang  baik  seharusnya  dapat mempercepat  pagu  indikatif  sampai  ke desa,  semakin  cepat  pula  penyusunan APBDesa  dan  semkain  cepat  juga pencairan dana dari pemerintah pusat.
Pada tahap perencanaan keuangan,  menurut  aturan,  desa  harus menetapkan peraturan desa dan melibatkan masyarakat dalam musyawarah  perencanaan  pembagunan desa. Menurut PTPKD, ketika perencaaan  keuangan  mereka  telah melibatkan masyarakat, namun memang tidak melibatkan semua lapisan masyarakat. Hanya RT, RW dan tokoh  masyarakat.  Namun  menurut salah  satu  RT  dan  RW  yang  peneliti wawancara,  mereka  belum  pernah dilibatkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Ada
perbedaan  pernyataan  antara  aparatur desa  dengan  masyarakat.  Keterlibatan masyarakat  pada  tahap  perencanaan sangat  penting.  Masyarakat  merupakan prioritas  pembangunan.  Bisa  dikatakan bahwa tingkat partisipasi atau keterlibatan  masyarakat  dalam  proses perencanaan keuangan di Desa Cempakamekar masih kurang. Musyawarah rencana pembagunan desa (Musrenbagdes)  merupakan  kegiatan untuk melibatkan dan menerima respon masyarakat  terhadap  pembagunan  di desa.
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022 (page 171-183)
Pada tahap pelaksanaan keuangan,  menurut  Bendahara  Desa Cempakamekar semua penerimaan dan pengeluaran  desa  dalam  pelaksanaan dilakukan  melalui  rekening  kas  desa. Semua  penerimaan  dan  pengeluaran desa  sudah  sesuai  dengan  aturan  yang ada.  PTPKD  harus  memberikan  bukti yang lengkap dan sah ketika pelaksanaan.  Kendala  yang  terjadi dalam pelaksanaan, pengeluaran desa di tahun  2020  ketika  pandemic,  ada  yang tidak sesuaikan dengan APBDesa. Pelaksanaan kegiatan di Cempakamekar harus mengajukan pendanaan  melalui  Rencana  Anggaran Biaya. Rencana Anggaran Biaya diverifikasi  oleh  Sekretaris  Desa  dan disahkan  oleh  Kepala  Desa.  Para pelaksana yaitu Kepala Seksi bertanggungjawab  atas  pengeluaran yang dianggarkan oleh  APBDesa. Dari hasil  wawancara  dengan  Kepala  Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Kesejahteraan  Desa  Cempakamekar,
selama ini mereka selalu tertib administrasi dan bertanggungjawab atas kegiatan yang telah dianggarkan melalui APBDesa. Mereka akan memberikan bukti-bukti kepada Bendahara  Desa.  Sedangkan  Sekretaris Desa  melakukan  pemeriksaan  dan verifikasi.
Tahap  penatausahaan  merupakan pencatatan  hal  ini  menjadi  tugas Bendahara  Desa.  Menurut  Bendahara Desa Cempakamekar, sudah melakukan pencatatam  seluruh  transaksi  yang  ada baik  penerimaan  dan  pengeluaran. Bentuk pencatatan yang dilakukan oleh
Bendahara  Desa  Cempakamekar  yaitu dengan  pembukuan.  Dari  pembukuan ini  nantinya  sebagai  acuan  dalam membuat laporan keuangan.
Terakhir  adalah  pelaporan  dan pertanggungjawaban.
Dalam menjalankan  tugas  pokok  dan  fungsi dari  PTPKD,  wajib  menyampaikan laporan  pengelolaan  keuangan  desa.
Laporan bersifat semesteran dan tahunan yang disampaikan ke BPD dan ke Bupati. Menurut PTPKD Cempakamekar,  selama  ini  mereka selalu melaporkan pengelolaan keuangan.  Namun  terkadang  memang terlambat tidak sesuai dengan yang telah dijadwalkan. Sanksi yang didapat ketika terjadi keterlambatan yaitu berupa surat teguran. Untuk pertanggungjawaban, seharusnya Pemerintah Desa Cempakamekar  juga  memiliki  tugas untuk menyampaikan pertanggungjawaan pengelolaan keuangan desa ke masyarakat. Menurut
PTPKD,  mereka  sudah  menyampaikan informasi keuangan kepada masyarakat melalui baliho/spanduk APBDesa setiap tahunnya di depan kantor desa, dan juga saat  melakukan  musyawarah  desa dengan  masyarakat.  Tetapi  pendapat berbeda  yang  disampaikan  oleh  salah satu  informan  dari  masyarakat  Desa Cempakamekar,  bahwa  mereka  tidak mengetahui informasi tentang keuangan desa. Masyarakat mengakui mengetahui baliho  yang  ada  di  depan  kantor  desa, namun  mereka  tidak  pernah  dijelaskan atau  diberitahu  kalua  baliho  tersebut adalah APBDesa.
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022 (page 171-183)
Pembagunan  yang  dilaksanakan oleh pemerintah desa harus diinformasikan  termasuk  keuangannya kepada  masyarakat.  Hal  ini  termasuk asas  transparansi  dan akuntabilitas dari pengelolaan keuangan. Namun memang  ketika  para  PTPKD,  ditanya mengenai  asas-asas  dalam  pengelolaan keuangan desa, mereka tidak mengetahui  hal  tersebut.  Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sesuai ketentuan dan keterbukaan publik harus diinfomasikan kepada masyarakat secara  tertulis  dengan  media  infomasi yang  mudah  diakses  masyarakat,  bisa berupa pengumuman, dan media lainnya. Selain  proses  atau  tahapan  dari pengelolaan  keuangan  desa  yang  telah dijelaskan  sebelumnya,  untuk  melihat kapasitas atau kemampuan dari Aparatur Pemerintah Desa di Cempakamekar  akan  dijelaskan  di bawah ini. Kapasitas Kinerja
Kinerja  yang  dijalankan  oleh PTPKD  Desa  Cempakamekar  dalam pengelolaan  keuangan  sudah  sesuai dengan  tahapan  dari  pengelolaan.  Para PTPKD sudah mengetahui tupoksi dari masing-masing,  contoh  dari  Kepala Desa  sebegai  pemegang  kekuasaan tertinggi di tingkat desa, yang menetapkan keputusan, Bendahara desa
yang mencatat dan mengurus
penerimaan  dan  pengeluaran  anggaran, Sekretaris Desa yang melakukan verifikasi,  dan  para  kepala  seksi  yang melaksanakan
kegiatan dan
memberikan  laporan  kegiatan  kepada Bendahara  Desa  dengan  bukti-bukti yang sah. Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Cempakamekar dalam pengelolaan  keuangan  desa,  sudah cukup  baik,  walaupun  memang  masih ada  kendala-kendala  yang  terjadi  dari setiap  tahapan.  Kendala  yang  terjadi dalam  pengelolaan  keuangan  desa  di Cempakamekar  diselesaikan  dengan cara  saling  bekerja  sama  antara aparatur.

## Kapasitas Pribadi
Kemampuan  antar  individu  satu dengan  yang  lainnya  tentu  berbeda. Berdasarkan hasil wawacara dan observasi dari peneliti, secara pratik/pelaksanaan mereka cukup mampu.  Namun  secara  intelektual, masih  ada  aparatur  yang  memerlukan pendidikan.  Hal  ini  juga  diakui  oleh Bendahara Desa Cempakamekar. Bendahara Desa Cempakamekar sering kali mengikut kegiatan yang dilakanakan  oleh  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Bandung  Barat  berupa Diklat  (Pendidikan  dan  Pelatihan). Menurut Bendahara Desa Cempakamekar,  bahwa  masih  ada beberapa  hal  mengenai  pengelolaan keuangan desa atau tentang penyelenggaraan pemerintah desa yang harus dipelajari.
Hal  serupa  yang  dikatakan  oleh Sekretaris Desa, karena Aparatur Pemerintah Desa Cempakamekar hanya
2  orang  saja  yang  memiliki  tingkat pendidikan  Strata-1  (Sarjana).  Untuk itu, Sekretaris Desa juga merasa dirinya
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022 (page 171-183)
masih  butuh  banyak  belajar  dalam pengelolaan keuangan desa.
Tabel 1 Tingkat Pendidikan
Aparatur Pemerintah Desa
Cempakamekar Sumber: Desa Cempakamekar, 2021 Ketidaktahuan yang masih kurang dari Aparatur Pemerintah Desa Cempakamekar,  menjadi  salah  satu kendala yang terjadi dalam pengelolaan keuangan  desa.  Adanya  beberapa kebijakan  sebagai  landasan  dalam penyelenggara pemerintah
desa,
membuat  para  Aparatur  Pemerintah
Desa merasa bingung dalam mengikuti aturan.

## Kapasitas Beban Kerja
PTPKD  di  Desa  Cempakamekar bekerja  sesuai  dengan  tupoksi  masing- masing. Namun terkadang mereka juga saling membantu dalam menyelesaikan pekerjaan  lainnya.  Hal  ini  dilakukan untuk  menunjukkan  kerja  sama  dan memberikan  pelayanan  terbaik  bagi masyarakat.
Kapasitas Pengawas Berdasarkan dari hasil
wawancara, pengawasan dalam
pengelolaan  keuangan  desa  dilakukan oleh  Kepala  Desa  sendiri,  Badan Permusyawaratan  Desa,  Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, dan  Inspektorat.  Pengawasan  oleh inspektorat dilakukan secara mendadak dan tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Maka untuk itu, Pemerintah Desa selalu mempersiapkan diri.  Berdasarkan  hasil  wawancara inspektorat sendiri melakukan pengawasan  dalam  satu  tahun  bisa sampai dua kali. Selain itu, pengawasan juga dilakukan oleh masyarakat, melalui RT/RW yang ada di Desa Cempakamekar.

## Kapasitas Fasilitas
Fasilitas  atau  sarana  prasarana sejuah  ini  belum  cukup  mendukung masih ada kekurangan. Seperti jaringan internet  yang  tidak  memadai.  Padahal untuk  saat  ini  Desa  diminta  untuk memberikan  laporan  keuangan  melalui aplikasi.  Bukan  hanya  memberikan berkas dokumen. Maka untuk itu, Desa Cempakamekar membutuhkan jaringan internet.
Selain itu, di Desa Cempakamekar juga masih kekurangan printer  dan  laptop  untuk  mendukung pengelolaan keuangan desa. Kapasitas Layanan Pendukung Menurut PTPKD layanan pendukung dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Cempakamekar sudah cukup. Namun menurut salah satu masyarakat Desa Cempakamekar, untuk layanan  pengelolaan  keuangan  desa, mereka  belum  sepenuhnya  dilibatkan. Padahal keterlibatan masyarakat menjadi prioritas dalam pembangunan.
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022 (page 171-183)
Kapasitas Sistem Keseluruhan dari tahapan pengelolaan  keuangan  desa,  mulai  dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban  sudah  dijalankan, namun  memang  masih  ada  beberapa kendala,  seperti  keterlambatan  dalam penyusunan RKPDesa, tidak melibatkan masyarakat, tidak memberikan informasi keuangan kepada masyarakat yang mana merupakan asas dari  pengelolaan keuangan yaitu transparansi. Masyarakat hanya melihat papan pengumuman  dan  baliho  yang  ada  di depan  kantor  Desa,  tetapi  tidak mengetahui maksud dari baliho tersebut. Struktural dan Kapasitas Peran Sturktural  dan  peran  pengelolaan keuangan desa di Desa Cempakamekar disesuiakan dengan tupoksi dari masing-masing  aparatur  dan  sejauh  ini telah berjalan baik. Dalam pengelolaan keuangan  memiliki  peran  masing- masing  seperti  yang  telah  dijelaskan sebelumnya.  Namun  memang  ada beberapa  hal  mereka  PTPKD  saling membantu  dalam  penyelesaian  tugas. Berikut ini struktur organisasi yang ada di Desa Cempakamekar.

## KESIMPULAN
Pengelolaan  keuangan  desa  di
Desa Cempakamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, sudah  sesuai  dengan  aturan  tahapan pengeloaan  keuangan  desa.  Namun untuk  kemampuan  secara  pribadi,
pengelolaan  keuangan  desa  di  Desa Cempakamekar belum maksimal, hal ini dikarenakan masih adanya kendala dari tahapan  pengelolaan  keuangan  desa. Secara pelaksanaan keuangan desa para
PTPKD  cukup  baik,  namun  pernah terjadi keterlambatan dalam
penyusunan  RKPDesa,  dikarenakan SDM  yang  sibuk  dengan  urusan masing-masing. Selain itu pada tahapan perencanaan  dan  pertanggungjawaban, keterlibatan  masyarakat  masih  kurang. Pemahaman  secara  mendalam  terkait pengelolaan  keuangan  desa,  aparatur pemerintah Desa Cempakamekar,
belum  sepenuhnya  memahami  namun lebih bisa secara praktik saja. Untuk itu, saran  dari  penelitian  ini  agar  para Aparatur Pemerintah Desa, bukan hanya Bendahara  Desa  tetapi  Kepala  Desa, Sekretaris  Desa,  Kaur  dan  Kasi  juga mendapatkan  pendidikan  dan  pelatihan dari  Pemerintah  Kabupaten.  Agar pengelolaan keuangan desa dan penyelenggaraan pemerintah desa dapat berjalan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Ani  Nursalikah.  (2019). “60  Persen Aparatur  Desa  Hanya  Lulusan SMA.”
Republika.co.id. https://republika.co.id/berita/q17o j6366/60-persen-aparatur-desa- hanya-lulusan-sma. Choiriyah, Basnawi. (2017). “Pengembangan Kapasitas Sumber  Daya  Manusia  Dalam Pengelolaan  Keuangan  Daerah Melalui  Clinic  Center  Oleh  Unit
Pelaksana Teknislaboratorium
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022 (page 171-183)
Pengelolaan  Keuangan  Daerah (UPT-LPKD) Jawa Timur.”
Kebijakan dan Manajemen Publik 5(3): 1–9. Haidin,  Sahrul.  (2017). “Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Setelah Berlakunya Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang Desa (Studi Di Kabupaten  Dompu ).”  Jurnal  IUS Kajian Hukum dan Keadilan 5(1): 143. Hasanah, Uswatun. (2020). “Kemampuan  Perangkat  Desa Dalam Menyusun Laporan Keuangan  Program  Dana  Desa Studi  Kasus  Pada  Desa  Ambar Halim  Kecamatan  Pintu  Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir .”  Value  Jurnal  Ilmu
Akuntansi  Keuangan  dan  Bisnis 1(1): 17–30. Indrianasari, Neny  Tri.  (2017 ). “Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karangsari Kecamatan Sukodono).” Jurnal  Ilmiah  Ilmu Akuntansi  Keuangan  dan  Pajak
1(2): 29–46.
Ishak, Deding, Dedeng Yusuf, Maolani, and  Engkus.  (2017). “Konsep Kinerja  Dalam  Studi  Organisasi Publik.” JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 7(2): 101–20.
Ismail,  Muhammad,  Ari  Kuncara
Widagdo,  and  Agus  Widodo. (2016). “Sistem Akuntansi
Pengelolaan  Dana  Desa.” Jurnal
Ekonomi  dan  Bisnis  19(2):  323– 40. Mangindaan,  Joanne  V.,  and  Hendrik Manossoh. (2018). “Kualitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan  Dana  Desa  Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan  Dan Belanja Negara Di  Kecamatan  Tabukan  Utara
Kab.  Kepulauan  Sangihe.” Jurnal LPPM  Bidang  EkoSosBudKum
4(1): 35–49. Meutia,  Inten,  and  Liliana.  (2017). “Pengelolaan  Keuangan  Dana Desa.” Jurnal Akuntansi Multiparadigma 8(2): 336–52. Moleong, L. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung:  Pt  Remaja Rosdakarya.
Mondale,  Teuku  Fitrawan,  Aliamin
Aliamin, and Heru Fahlevi.
(2017). “Analisis  Problematika
Pengelolaan Keuangan Desa (Studi  Perbandingan  Pada  Desa Blang  Kolak  I  Dan  Desa  Blang Kolak II, Kabupaten Aceh Tengah ).” Jurnal Perspektif Ekonomi  Darussalam  3(2):  196– 212. Robbins,  Stephen,  and  Timothy  A. Judge. (2008). Perilaku Organisasi . Jakarta: Salemba Empat. Sakti, Indra. (2016). “Korelasi Pengetahuan Alat Praktikum Fisika Dengan Kemampuan Psikomotorik  Siswa  Di  SMA Negeri q Kota Bengkulu.” Jurnal
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022 (page 171-183)
Exacta 9(1): 67–76. http://repository.unib.ac.id/id/epri nt/532. Saleh,  Sirajuddin  et  al.  (2011). “Pada Bauk Universitas Negeri Makassar .”  Jurnal  Administrasi Publik 5(1): 121–30. Srirejeki,  Kiky.  2015. “Tata  Kelola Keuangan Desa.” Jurnal Akuntansi dan Bisnis 15(1): 33. Sunarti, Nyoman et al. (2019). “Pengelolaan  Keuangan  Desa Dan  Sistem  Akuntansi  Keuangan Desa Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa Pacung.” Jurnal Ilmiah  Akuntansi  dan  Humanika 8(1): 42–50. Yushita, Amanita Novi. (2017). “Pentingnya  Literasi  Keuangan Bagi Pengelolaan Keuangan
Pribadi  Amanita  Novi  Yushita.”
Jurnal Normal VI(1): 11–26. Zulaifah,  Ifatul  Ambar,  and  Marwata.
2020. “Perencanaan Pengelolaan Keuangan  Desa  (Studi  Kasus Pada Desa Jlumpang, Kecamatan Bancak,  Kabupaten  Semarang).”
Jurnal Akuntansi dan Pajak 21(1): 130–41.