## MEMETAKAN AKTOR POLITIK LOKAL BANTEN PASCA ORDE BARU: Studi Kasus Kiai dan Jawara di Banten

## Abdul Hamid

## Abstract
This  study  analyzed  the  role  of  cultural  political  actors  in  Banten:  Kiai  and  Jawara.  The political role of Kiai in Banten has risen and fell down. In 1945 until 1950, all of the Bupati in Banten were positioned by Kiai. Since that time to now, the leadership of Kiai has decreased. In New Order era, many Kiais were organized as supported organization of ruling party. It was mutualism relation, ruling  party  got  mass  supports  and  Kiai  got  material  support  for  himself  and  pesantren.  Jawara  are rural strongmen or semi socially embedded men of prowess who are skillful in pencak silat and some are believed to have magical power, called ilmu. Some Jawara has been organized by Golkar party, since  1972.  In  post-Soeharto  era,  jawara  has  been  predominance  power.  They  put  their  family  in many  political  positions  both  in  executive  and  legislative.  They  use  intimidation  and  violence  to  get their aim.On the other side, Kiai had been fragmented in many political powers, but still as supporting actor  not  as  the  main  one.  To  fulfill  their  needs,  both  for  their  selves  and  for  pesantren,  some  Kiais has done pragmatically and depended on others. The mix of political and economic weakness made Kiai failed to be a main actor in banten local politics.
Keywords: Local politics, Local political actors, Power

## A. PENDAHULUAN
Banten adalah  satu  wilayah  yang  berada  di  ujung  barat  Pulau  Jawa. Walaupun  Provinsi  Banten  baru  terbentuk  pada  tahun  2000,  masyarakat  Banten memiliki kesatuan politik di masa lalu sebagai sebuah kesultanan dalam waktu yang cukup  lama,  yakni  1526  M  sampai  1828  M.  Di  era  kemerdekaan  sampai  menjadi Provinsi,  Banten merupakan sebuah karesidenan,  bagian dari Jawa Barat. Provinsi Banten  kini  terdiri  dari  Kabupaten  Serang,  Kabupaten  Pandeglang,  Kabupaten Lebak,  Kabupaten  Tangerang,  Kota  Cilegon,  Kota  Tangerang,  Kota  Serang  dan Kota Tangerang Selatan.
Islam adalah  agama  terpenting  di  Banten  dengan  jumlah  pemeluknya sebesar  95,89%.  Pemeluk  agama  lainnya:  Katolik  1,03%,  Protestan  0,22%,  Hindu 0,22%,  Budha  1,15%  dan  sisanya  memeluk  agama  lokal  (Sunda  Wiwitan)  (Banten Dalam  Angka,  2007).  Selain  itu  masyarakat  muslim  di  Banten  juga  dianggap  lebih taat menjalankan ajaran agamanya dibandingkan masyarakat muslim di tempat lain. Van Bruinessen melaporkan bahwa:
“The  populations  of  Banten  were  more  faithful  than  other  Javanese  in  the  observance  of  such religious  obligations  as  the  fast  during  Ramadhan  and  the  payment  of    Zakat.  Moreover,  unlike elsewhere the payment of zakat in Banten served to strengthen independent ulama – the Kiai or guru –  as  against  the  official  religious  functionaries  who  usually  administered  (and  enforced)  zakat  (Van Bruinessen, 1995: 165).”
Melihat  komposisi  diatas,  maka  bisa  dipahami  jika  kepemimpinan  pemimpin agama Islam menempat posisi yang amat penting. Secara kultural, pemimpin agama di Banten disebut Kiai . Kiai biasanya memimpin sebuah pondok pesantren. Jumlah pondok  pesantren  di  Banten  pada  tahun  206/2007  mencapai  1682  buah. (Departemen Agama, 2008).
Namun  tak  hanya  ada  Kiai  di  Banten.  Jawara  juga  adalah  salah  satu  elit kultural  yang  penting.  Fenomena  Jawara  di  Banten  tak  terlepas  dari  fenomena “Jago“  yang  pada  umumnya  ada  di  berabagi  tempat  di  Jawa.  Posisi  jago  tak  bisa terlepas  dari  sejarah  kekuasaan  di  Jawa  secara  umum.  Pada  masa  prakolonial
organisasi  jago  merupakan  satu-satunya  alat  penguasa.  Bahkan  seorang  Raja seringkali dinisbatkan pada sosok seorang jago, meskipun ia harus memiliki wahyu kedaton sebagai sebagai legitimasi.
Tapi  dalam  praktik  kekuasaan  politik  seorang  penguasa  diukur  dari  jumlah kekuatan yang dimiliki dan raja tidak lain adalah seorang jago (Ong Hok Ham, 2002: 102). Di berbagai tempat  jago ini memiliki penamaan yang berbeda,  di Banten ada Jawara,  di Madura ada “Blater“, dan di Jawa  pada umumnya disebut  “Bandit“ atau “Kecu“ (Rozaki, 2004: 9).

## B. PEMBAHASAN

## B.1. Memahami Kiai dan Jawara
Menurut  asal-usulnya,  perkataan  kiai  dalam  bahasa  Jawa  dipakai  untuk  tiga jenis  gelar  yang  saling  berbeda:  (1) Sebagai  gelar  kehormatan  bagi  barang-barang yang  dianggap  keramat;  (2)  Gelar  kehormatan  untuk  orang-orang  tua  pada umumnya;  (3)  Gelar  yang  diberikan  oleh  masyarakat  kepada  seorang  ahli  agama Islam  yang  memiliki  atau  menjadi  pimpinan  pesantren  dan  mengajar  kitab-kitab Islam klasik kepada para santrinya.
Dalam  tulisan  ini,  kiai  digunakan  dalam  pengertian  ketiga.  Kiai  merupakan kelompok elite secara kultural, sosial, politik  maupun ekonomi. Mereka merupakan pengajar  agama  ( preacher )  yang  rata-rata  sekaligus  pemilik  tanah  yang  luas. Mereka dianggap dan menganggap diri memiliki suatu posisi atau kedudukan yang menonjol    baik  pada  tingkat  lokal  maupun  nasional.  Dengan  demikian,  mereka merupakan  pembuat  keputusan  yang  efektif  dalam  sistem  kehidupan  sosial  orang Jawa,  tidak  hanya  dalam  kehidupan  keagamaan,  tapi  juga  dalam  soal-soal  politik (Dhofier, 1982:55-56).
Kiai  karena  kedalaman  ilmu  yang  dimilikinya  memiliki  potensi  kekuatan spiritual  yang  disebut  magi.  Magi  inilah  yang  kemudian  dipelajari  oleh  jawara –elit kultural Banten lainnya, sebagai sumber kekuatan. Tihami (1992:200) mengungkapkan bahwa jawara adalah seseorang  yang karena pemilikan kekayaan, menjadikannya  dekat  dengan  kiai  dan  menjadi  salah  satu  elemen  kepemimpinan yang  sangat  berpengaruh  di  Banten.  Pada  dasarnya  jawara  memperoleh  kekuatan fisik dan magi (hikmah, kekebalan, kebatinan) dari kiai. Bahkan seringkali dikatakan bahwa jawara adalah khadamnya kiai.  Jawara menjadi elit kultural di Banten karena memilki kemampuan pencak silat dan juga dipercaya memiliki ilmu kesaktian.
Sedangkan profil fisik Jawara adalah pendekar yang pintar silat dan memiliki ilmu  kekebalan  sehingga  tidak  mempan  sabetan  golok.  Memiliki  ilmu  hikmah (supranatural) yang bisa didapatkan dengan berguru atau dari keturunan. Sehingga ada  orang  yang  disebut  Jawara  karena  faktor  keturunan.  Pakaiannya  khas, berwarna  hitam-hitam  dan  sikapnya  selalu  waspada  dengan  senjata  terselip  di pinggang.
Tihami mengungkapkan:
’’Kyai sejak zaman sultan dulu punya murid yang belajar ngaji sama Kyai. Diantara muridnya itu  ada  yang  punya angleh (bakat)  pada  ilmu  pengetahuan  agama.  Tapi,  ada  juga  diantara murid Kyai yang punya angleh pada kecenderungan yang bernuansa kejuangan.
Lalu  pada  akhirnya  yang  cenderung  pada  ilmu  agama  itu  namanya  Santri,  sedangkan  yang cenderung pada kekuatan  fisik dan bernuansa  hikmah (Magi, penulis. ) adalah Jawara. Dua- duanya  murid Kyai. Oleh karena itu, Santri disebut pembela agama, kalau Jawara bertindak dalam perjuangan kemerdekaan dan perjuangan lain.
Jadi, Kyai mempunyai dua pasukan kekuatan, yaitu Santri dan Jawara. Jawara ini, meskipun kecenderungannya  mempunyai  kekuatan  fisik,  tetapi  karena  murid  Kyai,  maka  diisi  dengan
yang  disebut  ilmu  hikmah.  Jadi  Jawara  itu  bukan  hanya  memiliki  kekuatan  lahir,  tapi  juga kekuatan batin.
Santri,  mengandalkan  ilmu  agama,  tetapi  ia  juga  ikut  berjuang  bersama  kiai.  Karena  itu,  ia juga  harus  punya  kemampuan  memnpertahankan  fisik,  meskipun  porsinya    kecil dibandingkan  Jawara,  tetapi  kekuatan  hikmahnya  besar.  Jawara  kekuatan  hikmahnya  lebih kecil ketimbang santri.
Kekompakan Santri dan Jawara dibawah pimpinan kyai inilah sebetulnya kunci kemenangan dalam  memperjuangkan  masyarakat  Banten.  Pada  waktu  dulu,  kemudian  pada  kurun berikutnya, kalau saya baca di tulisan orang Belanda, ada semacam perpecahan.” (Mansur, 2000: 269-270)
Sejarah  Banten  tak  terlepas  dari  kepemimpinan  Kyai  dan  Jawara. Pemberontakan-pemberontakan  terpenting  yang  terjadi  di  banten  seperti  Geger Cilegon  1888  (Kartodirdjo,  1984)  dan  Pemberontakan  Komunis  1926  (Williams, 2003) menempatkan Kyai dibantu jawara sebagai pemimpin dan penggerak utama. Bahkan  revolusi  1945  membuat  rakyat  secara  spontan  menempatkan  para  Kyai sebagai pemimpin formal, baik sipil maupun militer. Posisi Residen, Bupati, Camat, Wedana sampai Kepala Desa dijabat oleh Kyai. Bahkan pemimpin militer di banten wa ktu  itu  dijabat  Kyai  Sjam’un  yang  kelak  bergelar  Brigadir  Jenderal.  (Suharto, 2001)

## B.2. Korporatisme a la Orde Baru
Karena kuatnya posisi Kiai dan Jawara sebagai elit  kultural di Banten,  maka ketika  orde  baru  berkuasa,  kedua  elit  tersebut  dibidik  menjadi  tulang  punggung Golkar  di  Banten.  Untuk  mewujudkan  gagasan  ini,  aparat  pemerintah  daerah menyadari  bahwa  mereka  perlu  membicarakannya  kepada  pimpinan  militer  dan pemerintah  yang  lebih  tinggi.  Gagasan  ini  disambut  dengan  penuh  antusias  oleh Gubernur  Solichin  G.P  dan  Panglima  Kodam  Siliwangi  A.T.  Witono.  Maka ditemukanlah  kedua  pejabat  tersebut  dengan  K.H.  Mahmud,  seorang  kiai  yang disegani  oleh  masyarakat  Banten.  Pertemuan  ini  berlanjut  dengan  datangnya Pangkowilhan  II  (Jawa-Madura)  Letnan  Jenderal  Surono  untuk  menemui  K.H. Mahmud dan para kiai Banten.
Pertemuan  ini  belum  menghasilkan  seperti  apa  yang  diharapkan  oleh pemerintah  Orde  Baru,  yaitu  agar  para  kiai  masuk  ke  Golkar.  Akhirnya  pada pertemuan  antara  Presiden  Soeharto  dengan  K.H.  Mahmud  di  Batukuwung,  Kiai Mahmud  dan  para  Kiai  menyatakan  diri  sebagai  pendukung  Golkar.  Maka  pada tanggal  3  Mei  1970  berdirilah  organisasi  Satkar  Ulama,  dengan  Ketua  Umum  K.H. Mahmud. (Sudiati Artati, 1988: 45).
Turun  langsungnya  Presiden  RI  Soeharto  untuk  “menjinakkan”  para  kiai menunjukkan betapa posisi kiai dianggap sentral di Banten. Nampaknya, pemerintah pusat  memahami  betul  bahwa  sejarah  masyarakat  Banten  lekat  dengan kepemimpinan  kiai.  Merangkul  kiai  berarti  mempermudah  dalam  menancapkan kekuasaan semakin dalam ke masyarakat Banten.
Pembentukan  Satkar  Ulama  merupakan  bagian  dari  strategi  korporatisasi yang  dilakukan  oleh  pemerintah  orde  baru  melalui  Golkar.  Kelompok  dalam masyarakat  dikotak-kotakkan  untuk  kemudian  mempermudah  dikuasai  dan membuat  aspirasi  memiliki  jalur  resmi  yang  mudah  dikontrol.  Tak  hanya  kiai  di Banten yang “dijinakkan” dengan strategi ini, kelompok kultural lain di Banten yaitu jawara  juga  dikuasai,  dikontrol  dan  kemudian  menjadi  pilar  orde  baru  di  Banten melalui pembentukan Satuan Karya Jawara yang kemudian berganti nama menjadi Persatuan Pendekar Pesilatan Seni Budaya Banten Indonesia (PPPSBBI).
Satkar Ulama kemudian menjadi anggota dari Hasta Karya, organisasi sayap Golkar. Terdapat dua jenis organisasi dalam Hasta Karya. Pertama, organisasi yang mendirikan  Golkar  yaitu  : Kesatuan  Organisasi  Serba  Guna  Gotong  Royong (Kosgoro), Musyawarah  Kekeluargaan  Gotong  Royong (MKGR),  dan Sentral Organisasi  Karyawan  Swadiri  Indonesia (Soksi).  Kedua,  Organisasi  yang  didirikan Golkar  yaitu Angkatan  Muda  Pembaharuan  Indonesia (AMPI), Satkar  Ulama ,  Al- Hidayah, Himpunan Wanita Karya , and Majelis Dakwah Islamiyah (MDI).
Menjelang Pemilu 1971, para kiai yang tergabung dalam Satkar Ulama tidak hanya  melakukan  kampanye  terbatas  dalam  pesantren  yang  mereka  pimpin,  tetapi juga  terjun  ke  pengajian-pengajian  di  mesjid-mesjid  agar  umat  Islam  di  Banten memilih Golkar.
Di  lain  pihak  jajaran  pemerintah  daerah  melakukan  upaya  untuk mempengaruhi  penduduk  sampai  pada  tingkat  pedesaan.  Karena  itulah  kemudian Golkar mampu mendapatkan suara terbanyak sebesar 49,83% dalam pemilu 1971, mengalahkan  partai-partai  yang  lebih  senior  seperti  PNI,  Parmusi  (eks  Masyumi) atau PSII.
Setelah fusi  partai  tahun  1973  jumlah peserta  pemilu  hanya  3  partai.  Partai- partai  Islam  yaitu  NU,  Parmusi,  PSII  dan  Perti  bergabung  menjadi  PPP  dan  partai nasionalis  serta  Kristen  yaitu  Parkindo,  Murba,  IPKI  dan  Partai  Katolik  bergabung menjadi PDI.
Dalam  menghadapi  pemilu  1977  para  pimpinan  PPP  melakukan  konsolidasi habis-habisan. Para kiai PPP meningkatkan pengajian baik di pesantrennya maupun ke  daerah  lain.  Didalam  pengajian  maupun  khotbah  jumat  mereka  menegaskan identitas PPP sebagai partai Islam, hal ini dilakukan untuk membangkitkan sentimen keagamaan.  Hal  ini  diperkuat  dengan  digunakannnya    Ka’bah    sebagai  lambang partai. Akibatnya pada Pemilu 1977 PPP menang di serang dengan 54,97%.  Golkar berada di posisi kedua dengan 42,52%  sedangkan PDI menjadi juru kunci dengan suara 2,52%. Namun hal ini ditebus dengan banyaknya pendukung PPP (termasuk para Kiai) yang dibawa ke Kodim untuk diinterogasi atau ditahan. (Artati, 1988: 47)
Namun,  di  era  orde  baru  Kiai  yang  tidak  kooperatif  justru  mendapatkan represi  dari  pemerintah.  Abuya  Dimyati –  seorang  Kyai  yang  amat  kharismatis  di banten -- pernah ditangkap dan dipenjarakan menjelang Pemilu 1977. Penangkapan Abuya  Dimyati  dikarenakan  pernyataan  Abuya  Dimyati  yang  dianggap  menyerang pemerintah  dan  Golkar.  Pada  hari  Jum’at  11  Maret  1977,  Abuya  Dimyati  sebelum khutbah  jum’at  mengatakan  kepala  desa  setempat,  supaya  masyarakatnya  jangan ditakut-takuti dan diintimidasi oleh kepentingan salah satu kontestan pemilu, dengan berbagai  ancaman,  salah  satunya  dengan  pernyataan  bahwa  “ Golkar  itu Pemerintah ”.  Abuya  Dimyati  mengungkapkan  bahwa  “ Pemerintah  adalah  RI  dan bukan  Golkar ”  (Murtadlo,  2008:192-198).  Situasi  memanas,  dan  pada  tanggal  14 Maret  1977  Abuya  Dimyati  ditangkap  oleh  aparat  kepolisian.    Abuya  kemudian divonis enam bulan penjara.
Di sisi lain, Jawara juga diorganisir oleh kekuatan orde baru. Rezim orde baru mengorganisir  para  jawara  dengan  membentuk  organisasi  Satuan  Karya  (Satkar) Jawara pada tahun 1971. Satkar jawara dipimpin oleh H. Tubagus Chasan Sochib. Yang  melantik  adalah  Jenderal  Soerono.  Pembentukan  Satkar  Jawara  ini dilaksanakan  di  Batukuwung  Serang,  dihadiri  oleh  Danrem  064/  Maulana  Yusuf Banten, Kol. Inf. Anwar Padmawijaya, Pangdam VI/ Siliwangi, Gubernur Jawa Barat, Solichin GP, dan beberapa pimpinan nasional.
Pembentukan  Satkar  Jawara  hampir  berbarengan  dengan  pembentukan Satkar  Ulama,  organisasi  Ulama  Golongan  Karya  yang  bertujuan  merangkul  para
kiai.  Satkar  Jawara  pun  memang  didesain  sebagai  organisasi  otonom  di  bawah Golkar  untuk  menggalang  potensi  jawara  di  Banten  yang  memang  merupakan pemimpin informal di Banten. Dua kekuatan, Ulama (Kiai) dan Jawara dirangkul oleh Golkar.  Akhir  tahun  1973  Satkar  Jawara  berubah  nama    menjadi  Persatuan Pendekar Persilatan Seni Budaya Banten Indonesia (PPPSBBI).
Dari  hubungannya  dengan  Golkar  dan  pemerintah  Orde  Baru,  Jawara mendapatkan  keuntungan  berupa  akses  politik  dan  ekonomi  sebagai  landasan struktrural  untuk  memperpanjang  dominasinya.  Dari  sana  muncul  pengusaha- pengusaha  baru  yang  muncul  dari  memanfaatkan  distribusi  proyek  yang  beredar dikalangan  Jawara.  Maka  bila  diperhatikan,  profesi  sebagian  besar  Jawara    yang tergabung  dalam  PPPSBBI  adalah  pengusaha,  terutama  pengusaha  pelaksana proyek-proyek  pemerintah.  Para  Jawara  yang  berbisnis  sering  disebut  sebagai Kelompok  Rawu.  Penamaan  ini  dikarenakan  pusat  pengendalian  bisnis  dilakukan dari kantor KADIN di daerah Pasar Tradisional Rawu, Banten.
Chasan Sochib, tokoh Jawara, adalah pengusaha besar di bidang konstruksi. Usahanya berkembang pesat di awal Orde Baru. Ia menceritakan :
“Pada  awal  program  pemerintah  melaksanakan  pembangunan  Pelita  I  tahun  1969,  saya membuat perusahaan jasa konstruksi di bidang pemborongan bangunan-bangunan, jalan-jalan, dan  irigasi-irigasi.  PT  Sinar  Ciomas  Raya  Contractor  pada  tahun  1973  melaksanakan pembebasan tanah di PT. Krakatau Steel.
Bapak  Tubagus  Syaparudin  memberikan  kepercayaan  kepada  PT.  Sinar  Ciomas  Raya Contraktor untuk membangun pasar Rawu diatas areal sekitar 50.000 m 2 , kontrak full financing , pelaksanaan  pembayaran  APBD  seadanya,  bila  dikabulkan  tambahan  secara  berangsur  dari dana  inpres  Pelaksana  proyek  Pasar  Rawu  diangsur  sampai  dengan  lima  tahun  oleh  Pemda Serang, dan dibantu oleh Depdagri, Bapak Amir Machmud“ (Mansur, 2000: 94)

## B.3. Kiai dan Jawara Paska Orde Baru
Saat gelombang reformasi meluas di seluruh Indonesia, pada tanggal 19 Mei 1998,  Jawara  atas  nama  Pendekar  Banten,  dipimpin  Chasan  Sochib,  mengadakan jumpa pers di alun-alun barat kota Serang. Mereka menyatakan dukungan terhadap kepemimpinan Soeharto.
Karena acara ini diliput pers dan disiarkan ke seluruh Indonesia, maka orang- orang  Banten    di  berbagai  daerah  Indonesia –  terutama  mahasiswa  –  banyak mengalami perlakuan tidak baik dari masyarakat, seperti makian bahkan pemukulan. Orang Banten dianggap mendukung Soeharto.
Peristiwa  ini  membuat  mahasiswa  asal  Banten  yang  sedang  membanjiri gedung  DPRD  Serang  untuk  menyuarakan  reformasi  naik  pitam.  Pada  tanggal  20 Mei  1998,  mereka  akhirnya  berhasil  “mengadili“  Chasan  Sochib  di  depan  gedung DPRD  Kabupaten  Serang.  Sebelumnya  dalam  pertemuan  antara  Jawara  dengan ketua  kelompok  mahasiswa  di  Korem,  Chasan  Sochib  menolak  bertemu.  Baru setelah  diberi  jaminan  keamanan  dia  bersedia  datang.  Dengan  pengawalan  ketat mahasiswa,  dihadapan  ribuan  mahasiswa,  Chasan  meminta  maaf  atas pernyataannya  (Wawancara  dengan  Hasan  Basri,  mantan  Ketua  Kesatuan  Aksi Mahasiswa Muslim (KAMMI) Banten, tanggal 10 Mei 2004).
Gambaran  diatas  menunjukkan  bahwa  Golongan  Karya  dan  pemerintahan Orde Baru adalah mitra koalisi utama bagi Jawara. Jawara dianggap membesarkan Golkar,  bahkan  menjaga  eksistensi  partai  tersebut  di  Banten  setelah  reformasi. Ketika Golkar ramai-ramai dihujat, yang terkena juga Jawara.  Karena itu pengaruh Jawara terhadap Partai Golkar di Banten amatlah besar.

## B.4. Dominasi Jawara
Semenjak Banten jadi Provinsi, bahkan dalam pembentukan Provinsi Banten, Chasan  Sochib  sebagai  tokoh  jawara  tampil  dominan.  Padahal  ia  awalnya  tidak setuju terhadap gagasan Banten menjadi Provinsi.
Gagasan pembentukan Provinsi Banten awalnya berasal dari para kiai ketika pada  awal  tahun  1999,  Pada  hari  Jum'at  5  Februari  1998  Presiden  Habibie berkunjung  ke  Banten  di  Pondok  Pesantren  Darul  Iman  Pandeglang  yang  dipimpin K.H.  Aminuddin  Ibrahim.  Sesuai  dengan  skenario  yang  dirancang  para  Kiai, pertemuan  juga  diikuti  Gubernur  Jawa  Barat  dan  para  Menteri  yaitu  Mensesneg Akbar  Tandjung,  Menhankam/Pangab  Jenderal  TNI  Wiranto,  Menteri  Agama  Malik Fajar, Menteri Koperasi/Pengusaha Kecil dan Mengengah Adi Sasono.
Dalam pertemuan itu, K.H.  Aminudin  Ibrahim mengusulkan agar wilayah eks Keresidenan  Banten  ditingkatkan  menjadi  Provinsi  Banten.  Dalam  kesempatan  itu, Presiden BJ. Habibie tidak menolak usulan itu, hanya menyatakan bahwa usulan itu harus melalui mekanisme konstitusional. (Mansur, 2001:127).
Namun  pada  proses  selanjutnya  bola  sepertinya  dikuasai  oleh  kelompok jawara dan para pengusaha. Peran Kiai dalam proses terbentuknya Provinsi Banten nampak  tidak  terlalu  menonjol,  terdominasi  oleh  kelompok  jawara  yang  seringkali mengerahkan massa berpakaian hitam-hitam membawa golok di berbagai event.
Dominasi  kelompok  jawara  terlihat  dalam  berbagai  peristiwa,  seperti  proses pengisian  anggota  DPRD  Banten  dan  proses  pemilihan  Gubernur  Banten  tahun 2001  yang  mampu  menempatkan  anak  Chasan  Sochib,  Atut  Chosiyah  menjadi Wakil Gubernur.
Ada  beberapa  strategi  yang  dilakukan  oleh  Jawara  untuk  memenangkan pemilihan  Gubernur  Banten  2001. Pertama, mereka  memenangkan  pertarungan  di internal  Golkar  mengenai  posisi  apa  yang  akan  diambil  dan  siapa  yang  akan dimajukan.  Jawara  berhasil  memajukan  Ratu  Atut  Chosiyah  sebagai  calon  Wakil Gubernur  dan  menyingkirkan  Aly  Yahya  yang  telah  mengambil  formulir  sebagai calon Gubernur dari Partai Golkar.
Kedua, Jawara  berhasil  mengacaukan  koalisi  PPP  dengan  PDIP.  Caranya, Golkar  menggandeng  PPP  sebagai  mitra  koalisi  utama,  dengan  pendekatan langsung  Chasan  Sochib –  tokoh  Jawara,  tokoh  Partai  Golkar  Banten,  Ayah  Atut Chosiyah –  ke  Djoko  Munandar,  Ketua  DPD  PPP  Banten.  Dengan  mesin  politik utama Golkar dan Jawara, para kader yang bergabung di tim sukses berbagai fraksi memberikan suara ke pasangan Djoko-Atut.
Ketiga, Jawara  melakukan  intimidasi  dengan  mengerahkan  kekuatan  massa atas  nama  tenaga  pengamanan.  Bahkan  di  dalam  ruang  sidang  Jawara  hadir.  Ini memberikan  tekanan psikologis  kepada  anggota  Dewan.  Selain  itu  aktivitas  ancam mengancam  juga  berjalan  walauipun  dihembuskan  melalui  desas-desus  selama proses pemilihan.
Keempat, Jawara  melakukan  politik  uang.  Kuat  indikasi  mereka  membeli suara anggota Dewan dengan harga ratusan juta rupiah.  Dengan ini posisi mereka semakin kuat.
Kelima, penguasaan  opini.  Jawara  melakukan  kontrol  terhadap  opini  yang berkembang  terutama  di  media  massa  lokal.  Jawara  dengan  kepentingannya  agar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten dilanjutkan, berhasil mengendalikan  opini.  Jawara  memiliki  dua  strategi. Pertama, membeli  kalangan media  yang  mendukung  kepentingan  Jawara. Kedua ,  menekan  kalangan  media yang dianggap tidak kooperatif dengan kekerasan.
Dengan  berbagai  strategi  inilah  kemudian  Jawara  berhasil  menempatkan Djoko  Munandar  dan  Ratu  Atut  Chosiyah  sebagai  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur
Banten  untuk  Periode  2001-2006.  Memiliki  peran  besar  dalam  naiknya  pasangan Djoko-Atut  di  bursa  pemilihan    Gubernur  banten  diakui  oleh  Chasan  Sochib menjawab  pertanyaan  seorang  wartawan  apakah  Gubernur  berada  dibawah bayang-bayang Jawara?
“Tidak seperti itu. Abah cuman kasih pandangan-pandangan. Kalau dia berbuat keliru dalam mengemban  amanah  kepemimpinan  di  Banten,  Abah  akan  luruskan.  Sebab  Abah  yang paling  bertanggungjawab  dengan  Djoko.  Sebab  dia  naikkan  atas  dukungan  Abah.  Oleh karena itu Abah malu kalau Djoko keliru dalam memimpin. Kalau keliru memimpin lebih baik tanggalkan  saja  jabatannya  itu.  Djoko  itu  kan  tidak  ada  apa- apanya.” ( Saya  memang Gubernur Jendral , dalam Tabloid Mimbar Daerah, Edisi 17-23 November 2003)
Jelas  dalam  pernyataan  diatas  Chasan  Sochib  menegaskan  posisinya  di Banten  dan  perannya  dalam  menaikkan  Djoko  sebagai  Gubernur.  Sebagai  tokoh yang  dianggap  paling  berpengaruh  di  Banten,  Chasan  Sochib  sering  dianggap sebagai Gubernur Jenderal, julukan yang tak pernah dibantah oleh dirinya.
Dominasi jawara ini bersitemali dengan berbagai aksi kekerasan yang terjadi di  Banten  dengan  wartawan  sebagai  pihak  yang  paling  sering  jadi  korban.  Sebuah kejadian  menimpa  redaktur  pelaksana  harian  Banten  (Sekarang  Radar  Banten). Demonstrasi  massa  berpakaian  Jawara  di  depan  Gedung  DPRD  mendukung dilanjutkannya  pemilihan  Gubernur  berjumlah  80  orang  diliput  dan  diberitakan  oleh Harian Banten apa adanya. Malamnya sepasukan Jawara mendatangi Kantor Radar Banten dan mengalungkan Golok ke leher Redaktur Pelaksana. Mereka ingin massa yang  ditulis  berjumlah  ribuan,  bukan  hanya  delapan  puluh  (wawancara  dengan Abdul Malik, 10 Juni 2004). Wajar jika kemudian pers lokal tak berani bersuara kritis terhadap aktivitas negatif Jawara.
Kasus kekerasan lainnya menimpa mahasiswa  yang sedang berdemonstrasi dalam rangka pelantikan anggota DPRD Banten. Waktu itu 750 Jawara membentuk pagar mengelilingi Gedung DPRD Banten atas nama pengamanan. Suasana sudah mencekam dari sejak pagi. Jumlah polisi hanya dalam hitungan puluhan.
Kekerasan  terjadi  ketika  mahasiswa  yang  berjumlah  sekitar  seratus  orang hendak  masuk  ke  gerbang  menemui  anggota  DPRD  yang  selesai  dilantik  dengan tujuan menyampaikan aspirasi. Mendekati gerbang mahasiswa dihalau oleh Jawara yang bahkan beberapa orang diantaranya sempat menghunuskan golok. Mahasiswa kocar-kacir  menyelamatkan  diri  ke  kampus STAIN  yang  terletak  persis  di  seberang Gedung  DPRD.  Sebagian  mahasiswa  membalas  dengan  melakukan  pelemparan batu  ke  arah  kerumunan  Jawara.  Beberapa  mahasiswa  terluka  dalam  kejadian  itu (“ Pelantikan Anggota DPRD Diwarnai Bentrokan ” dalam Harian banten, 7 Juli 2001). Menariknya,  kasus-kasus  kekerasan  yang  melibatkan  kalangan  Jawara  tak pernah  tersentuh  hukum.  Semua  kasus  dianggap  selesai  begitu  saja.  Hal  ini dikarenakan keeratan hubungan antara tokoh-tokoh Jawara dengan petinggi aparat keamanan. Sebagai kelompok strategis Jawara sukses membangun koalisi.
Bahkan  dominasi  jawara  mampu  membuatnya  menguasai  organisasi  para kiai  seperti  terjadi  pada  Satkar  Ulama.  Chasan  Sochib  memenangkan  pemilihan Ketua dalam Kongres Pimpinan Pusat Satkar Ulama dengan pada tahun 2000,  67 suara berhadapan dengan calon lain.
Chasan  yang  bukan  Kiai  mengalahkan  Kiai  Salman  Al  Faris  melalui pertarungan  dua  putaran.  Kiai  Salman  menduga  bahwa  terdapat  penyusup  yang kemudian  menjadi  pemilih  di  arena  Kongres  yang  berasal  dari  kalangan  jawara, anak  buah  Chasan  Sochib  (Wawancara  dengan  kiai  Salman  Al  Faris,  Wakil  Ketua Satkar Ulama Indonesia, tanggal 12 Agustus 2008). Situasi ini menunjukkan kondisi
baru  bahwa  organisasi  para  ulama  tidak  dipimpin  oleh  seorang  kiai,  tapi  seorang jawara.  Hal  ini  adalah  sebuah  paradoks,  mengingat  secara  sejarah  jawara  adalah murid atau bahkan khadamnya para kiai.
Hal  serupa  terjadi  di  Satkar  Ulama  Wilayah  Banten.  Ketua  Satkar  Ulama Wilayah  Banten  sekarang,  Kiai  Syahrir  Abror  yang  menggantikan  Kiai  Subroni Mansyur  pada  tahun  2002  bukanlah  berasal  dari  kalangan  pesantren.  Dahulu  ia adalah  seorang  satpam  sebuah  perusahaan  di  Cilegon.  Seorang  kiai  bahkan mengatakan bahwa ia  tidak mampu menulis huruf arab dengan benar (Wawancara dengan Kiai Salman Al Faris, 12 Agustus 2008).
Kepemimpinan  Djoko  sebagai  Gubernur  Banten  tidak  berlangsung  lama. Pada  tanggal  10  Oktober  2005  Presiden  mengeluarkan  Keppres  No.169/M/2005 untuk memberhentikan sementara Gubernur Banten Djoko Munandar. Penyebabnya, Djoko waktu itu tengah menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi dana perumahan  dan  kegiatan  penunjang  DPRD  Banten  Rp  14  miliar  yang  berasal  dari dana TT dalam APBD Banten 2003APBD Provinsi Banten Tahun 2003. Selanjutnya, presiden  menunjuk  Wakil  Gubernur  Banten  Ratu  Atut  Chosiyah  selaku  pelaksana tugas dan penanggung jawab Gubernur Banten.
Yang  menarik  adalah  bahwa  Atut  Chosiyah  sama  sekali  tidak  pernah diperiksa  atau  dimintai  keterangan  dalam  kasus  ini.  Padahal  dalam  BAP  dan keterangan anggota dewan jelas-jelas disebutkan bahwa Atut ikut dalam rapat-rapat untuk kompensasi dana perumahan (“ Rekaulang Berdasarkan Waktu Kejadian Dana Perumahan ”  diakses  pada  tanggal  20  Oktober  2006)  .  Yang  jelas  peristiwa lengsernya Djoko mengantarkan Atut menjadi incumbent yang amat diperhitungkan dalam.
Pilkada  langsung  Gubernur  banten  tahun  2006  diikuti  empat  pasang  calon, mereka adalah:
No Urut Nama Pasangan Calon Partai Pendukung dan Jumlah Kursi di DPRD 11 Trjana  Sam’un  –  Benyamin Davnie PAN (4 kursi), PPP (8 kursi) No Urut Nama Pasangan Calon Partai Pendukung dan Jumlah Kursi di DPRD 22  Atut Chosiyah – Masduki P. Golkar (16 kursi), PDIP (10 kursi), PBR ( 5 kursi), PBB  (3  kursi),  PDS  (2  kursi),  PKPB  (1  kursi)  dan Partai Patriot 33  Irsjad Djuwaeli –  Mas Achmad Daniri P. Demokrat (9 kursi), PKB (5 kursi) 44  Zulkifliemnasyah  -  Marissa Haque PKS ( 11 kursi), PSI (1 kursi)

## Tabel 1 : Nomor Urut, Pasangan Calon dan
Partai Pendukung
Posisi sebagai incumbent membuat Atut dan Jawara kelompok Rawu leluasa memaksimalkan  posisinya  sebagai  Plt.  Gubernur  untuk  meraih  dukungan  seluas mungk in. Aspek  yang  pertama  kali  “dibenahi”  adalah  menjadikan birokrasi  sebagai mesin  politik  yang  loyal  dan  kuat.  Salah  satu  yang  mencuat  ke  publik  adalah pergantian sekda dari Chaeron Muchsin ke Hilman Nitiamidjaja dan pencopotan 12 pejabat  eselon  2  di  lingkungan  pemerintah  Provinsi  Banten.  Pergantian  yang dilaksanakan  menjelang  Pilgub  langsung  menimbulkan  banyak  praduga  bahwa  itu adalah  upaya  Atut  membersihkan  loyalis  Djoko  dan  menjamin  mesin  birokrasi berpihak padanya.
Salah  satu  mesin  politik  lain  yang  patut  diperhitungkan  adalah  dibentuknya Relawan Banten Bersatu (RBB) yang didirikan pada bulan Mei 2006 oleh ayah Atut, Chasan  Sochib  (” Relawan  Banten  Bersatu,  Mengantisipasi  Disintegrasi  Bangsa ”, Laporan  Khusus  Majalah  Teras  No.  75/  Edisi  Juni  2006/  Th  Ketujuh).  Selain Pendekar  Banten  berbagai  elemen  berhasil  ditarik  melalui  RBB  ini  seperti  Badan Pembina  Potensi  Keluarga  Besar  Banten  (BPPKB)  yang  merupakan  organisasi Jawara  besar  yang  cukup  kuat  di  Pandeglang  dan  Tangerang.  Salah  seorang kandidat  Walikota  Cilegon,  Ade  Miftah  yang  dalam  Pilkada  Cilegon  diusung  PKS bahkan menjadi fungsionaris RBB Cilegon.  Tokoh lain yang terlibat di RBB adalah H.  Lulu  kaking,  Endoh  Sugriwa,  KH.  Sahrir Abror,  Jajat  Mujahidin,  dan  tokoh-tokoh yang lain.
Incumbent  memiliki  seorang  tim  sukses  yang  mengoordinasi  kalangan birokrasi  untuk  memberikan  kontribusi,  ia  dikenal  sebagai  ASDA  IV  atau  ASDA swasta. Lebih spesifik sang ASDA IV melakukan intervensi di  Biro Humas. Menurut Bambang Santosa, Kabag Dokumentasi Biro Humas Pemprov Banten membenarkan  design  iklan  untuk  media  cetak  bukan  murni  dari  Biro  Humas. Bambang Santoso mengatakan, ” itu dari Pak Asda IV. Kami tidak bisa mengelak. Ibu kan Plt Gubernur Banten ”. Hal sama terjadi pada iklan kerja sama di 3 media cetak di  Banten.  Kerja  sama  itu  mengekploitasi  Atut  Chosiyah  sebagai  Plt  Gubernur Banten. Pemanfaatan jaringan birokrasi oleh LBB (Lembaga Banten Bersatu,  salah satu Think thank tim sukses Atut) melalui Asda IV dilihat dari anggaran Biro Humas Pemprov  Banten  tiba-tiba  membengkak  dari  Rp  1,3  miliar  yang  diajukan  menjadi lebih Rp 2 miliar.
Sebagian  besar  anggaran  itu  untuk  sosialisasi.  " Semuanya  didrop  dari  atas, bukan inisiatif dari biro itu sendiri ," kata pejabat di Pemprov Banten. Hal sama terjadi pada Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan Biro Perekonomian yang membengkak 250  persen  dari  anggaran  yang  diajukan.  Sebagian  besar  anggaran  itu  untuk bantuan  dan  kegiatan  sosial  yang  bersifat  pengumpulan  massa.  Pemasangan spanduk, bilboard, iklan di media cetak dan elektronik justru tidak berurusan dengan pejabat di lingkungan Pemprov Banten. Padahal semuanya menggunakan logo dan mengatasnamakan  Pemprov  Banten.  Contohnya,  spanduk  Banten  Gerbang Investasi yang marak di Cilegon, ucapan hari raya dan sebagainya (Banten Link, 27 Februari 2006).
Spanduk lain berusaha memunculkan image Rt.  Atut  Chosiyah digambarkan sebagai ibu yang peduli AIDS, peduli Kesehatan anak melalui kampanye PIN (Pekan Imunisasi  Nasional)  dan  Banten  Sehat  2010,  Perempuan  relijius  dengan mengucapkan selamat perayaan hari besar keagamaan seperti Idul Fitri, Natal, Haji dan  Kurban,  digambarkan  pula  sebagai  pendukung  kegiatan-kegiatan  pemuda  dan pelajar seperti festival Rock se-Banten.
Pola  yang  lain  adalah  dengan  memobilisasi  sumber  dana  untuk  kegiatan ”sinterklas” incumbent atau  bagi-bagi  bantuan  untuk  masyarakat  maupun  LSM.
Menjelang pilkada,  dalam APBD Perubahan 2006,  terdapat  penambahan anggaran Biro  Kesejahteraan  Rakyat  (Biro  Kesra)  Rp  5,7  miliar  untuk  ormas  dan  profesi dengan  alasan  untuk  memenuhi  5.800  proposal  dari  masyarakat  yang  masuk  ke Pemprov  Banten.  Dalih  ini  menggamangkan  masyarakat  yang  telah  rela  uangnya dipotong  pajak  dan  retribusi  untuk  dikumpulkan  menjadi  anggaran  pemerintah. Sebab  sebelumnya,  Biro  Kesra  memperoleh  alokasi  anggaran  Rp  64,5  miliar,  di antaranya  Rp  62,5  miliar  untuk  bantuan  organisasi  kemasyarakatan  dan  profesi. Dengan dalih ini, tersirat dana di Biro Kesra telah habis dibagi-bagikan.
Sementara,  justru  untuk  kegiatan  yang  berhubungan  langsung  dengan kesejahteraan  masyarakat  justru  dikurangi.  Dalam  nota  disebutkan,  anggaran beberapa  kegiatan  yang  menyentuh  langsung  masyarakat  dipangkas.  Salah satunya,  anggaran  program  peningkatan  kesejahteraan  pangan  dan  gizi  dipangkas Rp 3,2 miliar, dari Rp 13 miliar menjadi Rp 9,8 miliar.
Demikian  juga  anggaran  pembinaan  dan  pengembangan  usaha  bidang kelautan  dan  perikanan  dipangkas  dari  Rp  2  miliar  menjadi  Rp  1  miliar.  Anggaran penanganan  masalah  kemiskinan  juga  dipangkas  dari  Rp  3  miliar  menjadi  Rp  2 miliar,  serta  anggaran  pendidikan  dari  sekitar  Rp  75  miliar  menjadi  Rp  72  miliar. Pemangkasan  terbesar  pada  anggaran  pemberantasan  penyakit  dan  penyehatan lingkungan, dari Rp 9,7 miliar menjadi Rp 1,3 miliar (Kompas, 13 Juni 2006).
Hasil  akhir  dari  Pilkada  Gubernur  menempatkan  Atut –  Masduki  sebagai pemenang Pemilihan Gubernur  Provinsi Banten dengan suara sebanyak 1,445,457 suara  mengalahkan  Zulkifliemansyah –  Marissa  Haque  yang  mendapat  suara 1,188,195 suara. Sementara Tryana – Benjamin mendapatkan 818,276 suara diikuti Isrsjad Djuwaeli – M. Ahmad Daniri yang mendapat 147,922 suara.

## B.5. Terpinggirnya Kyai
Kemana Kiai ditengah dominasi Jawara? Secara umum, Kiai di Banten di era reformasi terjebak sebagai penggembira dalam dunia politik.
Sebagai  pemanis  Kiai  tetap  dibutuhkan  dalam  praktek  politik  praktis.  Dalam pilkada Gubernur tahun 2006 semua calon berupaya menjadikan kiai sebagai simpul massa  untuk  mendapatkan  dukungan  masyarakat.  Atut  Chosiyah  misalnya menjadikan  Satkar  Ulama  sebagai  salah  satu  unsur  pendukung  dalam  tim  sukses. Satkar  Ulama  sendiri  adalah  salah  satu  dari  organisasi  yang  didirikan  oleh  Golkar dan sekarang dipimpin oleh Chasan Sochib, Ayah Atut.
Zulkiflimasyah  mendapatkan  dukungan  dari  Forum  Komunikasi  Kiai  dan Tokoh Masyarakat (FKMT)  yang dipimpin K.H. Ubing, Trjana Sjam’un mendapatkan dukungan  dari  beberapa  pengurus  Forum  Silaturahmi  Pondok  Pesantren  Banten, sedangkan  Irsjad  Djuwaeli  mengandalkan  dukungan  Mathla’ul  Anwar  dan  Kiai Khozinul Asror dari NU.
Kompetisi  dukung  mendukung  di  kalangan  Kiai  cukup  keras.    Atut  Chosiyah sebagai  incumbent  gagal  mendapatkan  dukungan  bulat  dari  para  kiai  .  Para  kiai yang  tergabung  dalam  Forum  Silaturahmi  Pondok  Pesantren  (FSPP)  Banten menolak  memberikan  dukungan  kepada  Atut  dan  memilih  netral,  walaupun beberapa  pengurus  mendukung  Zulkifliemasnyah  dan Trjana  Sjam’un.    Hal  ini membuat  tim  sukses  Atut  mendirikan  Forum  Silaturahmi  Pondok  Pesantren  Salafi (FSPPS) sebagai tandingan FSPP.
Akibat  FSPP  tidak  mendukung  pencalonan  Atut,  maka  ketika  Atut  terpilih sebaai  Gubernur  Banten  tahun  2007,  anggaran  untuk  pesantren  sebesar  Rp. 750.000.000/tahun  di  APBD  yang  selama  ini    disalurkan  melalui  FSPP  dihapuskan (Wawancara  dengan  Fatah  Sulaeman,  Ketua  Harian  FSPP,  8  Agustus  2008;  Dan
Kiai  Mahmudi,  Mantan  Ketua  FSPP  Kabupaten  Serang,  sekarang  menjabat  Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Serang, 22 Agustus 2008).
Dukung-mendukung  di  kalangan  Kiai  nampaknya  menjadi  fenomena  yang marak  dalam  Pemilu  dan  Pilkada.  Politisi  memanfaatkan  kiai  untuk  mendapatkan dukungan  massa,  dan  kiai  memanfaatkan  momentum  kompetisi  politik  untuk mendapatkan  keuntungan  ekonomi.  Terdapat  semacam  pertemuan  antara demand dari politisi dan supply dari  Kiai.  Bisa  dikatakan  politisi  dan  Kiai  sama-sama  aktif saling mendatangi.
Muchtar mandala mengatakan bahwa para kiai datang dan tanpa malu-malu menjanjikan  jamaahnya  untuk  memilih  dia  asal  permohonan  bantuan  proposalnya dipenuhi.  Hal  yang  sama  juga  disampaikan  oleh  Fitron  dari  PKS  dan  La  Ode Asrarudin  dari  Golkar.  La  Ode  bahkan  mengemukakan  bahwa  para  politisi  sendiri sudah  pandai  berkalkulasi  untuk  memilih  kiai  mana  yang  akan  didatangi.  Politisi lebih menyukai kiai Majelis Taklim karena lebih memiliki jamaah yang jelas dengan domisili  yang  jelas.  Kiai  pesantren  justru  kurang  dijadikan  target  karena  massanya adalah santri yang sebagian besar tidak memiliki hak pilih dan bisa jadi berdomisili di luar Banten (Wawancara La Ode Asrarudin, 12 Juni 2009).
Nampak  sekali  bagaimana  Kiai  di  era  paska  orde  baru  tak  lagi  menjadi cultural  broker,  namun  menjadi  political  broker.  Hal  ini  salah  satunya  diakibatkan karena  pesantren  dan  kiai  berada  dalam  posisi  yang  lemah  secara  ekonomi. Padahal  selama  ini  pondok  pesantren  selama  ini  dikenal  sebagai  lembaga pendidikan  yang  mandiri,  baik  dari  segi  kurikulum  maupun  pendanaan.  Karena kemandiriannya  itu,  mereka  sering  menolak  bantuan  yang  diberikan  pemerintah, karena dianggap akan mengintervensi pesantren.
Sumber ekonomi pesantren dan kiai adalah sokongan yang diterima dari para santri yang menuntut ilmu. Karena itu semakin banyak santri yang datang ke suatu pesantren,  maka  semakin  besar  juga  sumber  ekonomi  yang  didapat  oleh  kiai  dan keluarganya. (Horikoshi, 1987: 105)
Namun kini kemandirian pesantren dan jaminan kehidupan ekonomi keluarga kiai  dan  para  pengasuh  pesantren  lainnya  amat  lemah.Para  santri  yang  datang untuk belajar di pesantren, terutama pesantren salafi semakin berkurang. Selain itu, selepas dari pesantren salafi, kehidupan seorang santri menjadi sempit, karena tidak memiliki  pengetahuan  dan  keterampilan  yang  dibutuhkan  oleh  kehidupan  modern. Sedangkan  pendidikan  umum  dan  modern  lebih  memberikan  jaminan  kepada lulusannya  untuk  memasuki  dunia  kerja.  Karena  itu  pragmatismee  kiai  tampak mengemuka, bahkan seringkali secara amat terbuka.
Pragmatisme  ini  seringkali  terlihat  dalam  berbagai  perhelatan  politik.  Dalam Pemilu  2004,  Kiai  KA,  tokoh  NU  di  Kabupaten  Pandeglang  menganjurkan  agar seorang  calon  anggota  DPD  mengumpulkan  40  Kiai  Khos  di  Pandeglang  untuk mendapatkan  dukungan  politik  dalam  bentuk  istighosah.  Saran  itu  diikuti  dengan melakukan  berbagai  persiapan  dan  mengundang  banyak  tokoh.  Namun  menjelang pelaksanaan,  Kiai  KA  tersebut  mensyaratkan  sejumlah  uang  sebagai  imbalan  bagi dirinya dan bagi 40 Kiai Khos tersebut. Hal ini membingungkan karena tidak pernah ada pembicaraan sebelumnya soal uang.
Namun  karena  undangan  sudah  disebar  dan  diberitakan  lewat  media,  maka permintaan  uang  tersebut  dipenuhi  setelah  proses  tawar  menawar.  Jadilah istighosah tersebut dilaksanakan.
Namun  betapa  kagetnya  sang  calon  DPD  karena  sekitar  dua  minggu kemudian, calon DPD yang lain melakukan istighosah dengan Kiai yang sama dalam skala yang lebih besar. Ia akhirnya menyimpulkan bahwa Kiai KA tak lebih dari event
organizer istighosah ntuk mendapatkan uang, bukan betul-betul memberi dukungan politik  (Wawancara  konfidensial  dengan  EAH,  Calon  anggota  DPD  dalam  Pemilu 2004, tanggal 1 Agustus 2008).
Kejadian  yang  nyaris  sama  dengan  kiai  yang  sama  menimpa  Muchtar Mandala  sewaktu  pencalonannya  sebagai  bakal  calon  gubernur  Banten.  Kiai  KA yang  seringkali  datang  menyatakan  dukungannya  ternyata  ketahuan  mendatangi Kiai  Muhtadi  Dimyati  bersama  calon  gubernur  lain  dan  mengajukan  rencana  untuk memeras,  menghabiskan  uang  Muchtar  Mandala.  Kiai  KA  dan  calon  itu  tak  tahu bahwa  Kiai  Muhtadi  Dimyati  adalah  pendukung  utama  Muchtar  Mandala (Wawancara dengan Muchtar Mandala, tanggal 16 Juni 2009).
Tak jauh berbeda misalnya dalam pemilihan Presiden 2004. Dalam kegiatan Pengarahan Ketua Umum Partai Golkar tentang Koalisi Nasional bagi Pengurus dan Kader  Partai  Golkar  se-Provinsi  Banten,  di  Pandeglang,  21  Agustus  2004.  Setelah pidato  Akbar  Tanjung  sebagai  Ketua  Umum  Golkar,    KH  Ujang  Rapiudin,  seorang pemuka  agama  setempat,  secara  blak-blakan  bicara  soal  uang  ketika  hendak menutup acara dengan doa.
”Ayeuna, rakyat mah teu butuh kaos, teu butuh poto, nu penting mah amplop nu dijerona aya duitnya  ( rakyat  itu  tidak  butuh  kaus,  foto,  tapi  yang  terpenting  itu  amplop  yang  di  dalamnya berisi uang).”
Rapiudin  meminta  kepada  tim  sukses  jangan  bodoh  dalam  membaca keinginan  masyarakat.  Daripada  uang  dihambur-hamburkan  membagi-bagi  kaus, lebih  baik  bila  diberikan  kepada  masyarakat  sesuai  dengan  kebutuhan  mereka, seperti  wayangan,  membelikan  bola  voli,  dan  lainnya.  Yang  penting  sekarang,  tim sukses ulah balaloon- nya, jangan bodoh ya, ucapnya dengan logat sunda yang khas (Kompas, 23 Agustus 2004. Nu Penting Amplop Aya Duitna ).
Di kalangan pejabat, ada semacam pemahaman untuk memberikan bantuan kepada Kiai, disamping menjalin hubungan baik juga agar dalam pekerjaannya tidak mengalami  gangguan  dan  dilindungi  oleh  kiai  dan  pengikutnya.  Secara  berkala misalnya MTG seorang Kepala Dinas di Provinsi Banten memberikan proyek tunjuk langsung  (dibawah  lima  puluh  juta)  kepada  seorang  Kiai  terkenal  (Wawancara Konfidensial dengan MTG  Kepala  Dinas X di Provinsi Banten, tanggal 8 Desember 2008)..
Kondisi  ini  sering  mendapat  tanggapan  sinis  di  kalangan  masyarakat  “ Di masa  lalu  pemerintah  yang  mendekati  kiai,  tapi  sekarang  kiai  yang  mendekati Pemerintah ” (Turmudi, 2003), atau “ Di masa lalu,  Banten adalah tempat  seribu kiai dan  sejuta  santri,  tapi  sekarang,  kiai  mendapatkan  sejuta  (rupiah  dari  politisi  dan pemerintah) dan santri mendapatkan seribu (rupiah dari Kyai) ”.  Pada hari Idul Fitri, bukan pejabat pemerintah  yang menemui kiai seperti di masa lalu, namun kiai yang mengantri  bertemu  pejabat  untuk  mendapatkan  amplop  (Wawancara  dengan  KH. Mahmudi, tanggal 22 Agustus 2008).
Namun  apakah  dukungan  kiai  memberikan  jaminan  dukungan  masyarakat. Pada  prakteknya,  para  politisi  menyatakan  bahwa  dukungan  kiai  tidaklah  sebesar yang  dibayangkan.  Zulkifliemansyah  yang  mengadakan  kegiatan  Silaturahmi  dan deklarasi seribu Ulama di Lebak untuk mendukung pencalonannya dalam pemilihan Gubernur  2006  ternyata  justru  mendapatkan  suara  yang  tidak  signifikan  di Kabupaten lebak (Wawancara dengan Fitron,  pengurus DPW PKS Banten,  tanggal 16 Juni 2009).
Dukungan  Satkar  ulama  dan  FSPPS  kepada  Atut  juga  dianggap  kurang signifikan  dibandingkan  dukungan  yang  diberikan  oleh  Keluarga  dan  kalangan
jawara yang dipimpin oleh Ayah Atut, Chasan Sochib (Wawancara dengan La Ode, 12 Juni 2009).
Hal  ini  bisa  jadi  dikarenakan  para  kiai  yang  datang  ke  para  politisi  dan menghadiri kegiatan dukung-mendukung menganggap bahwa kehadirannya adalah sekedar  memenuhi  undangan  dan  bukan  lantas  wajib  mendukung.  Bahkan  tidak jarang para kiai juga memberikan loyalitas ganda kepada beberapa calon sekaligus untuk mendapatkan keuntungan materi sehingga justru membingungkan jamaahnya (Hal ini dibenarkan oleh Fitron, La Ode, dan Muchtar Mandala).
Menurut  Fitron,  dukungan  kiai  lebih  penting  ke  arah  upaya  membangun pencitraan  daripada  upaya  mendapatkan  dukungan  riil  pemilih.  Ia  berasumsi  di masyarakat  Banten,  kedekatan  dengan  kiai  memiliki  konotasi  positif  yang  mampu mendongkrak citra.
Namun  tak  semua  kiai  terjun  dan  nyaman  berada  di  dunia  politik.  Kiai Munfasir  di  Ciomas  adalah  salah  satu  kiai  di  Banten  yang  tidak  tertarik  politik.  Ia hidup mengasingkan diri di pesantrennya di Cipulus, Ciomas Banten. Pesantrennya dihuni  tak  terlalu  banyak  santri.  Siapapun  yang  hendak  menuntut  ilmu  disana  tidak diperbolehkan  memakan  apa  yang  didapatkan  dari  luar  pesantren.  Mereka memakan  padi  yang  ditanam  di  pesantren,  memakan  ikan  yang  dipelihara  di  sana dan memakan buah-buahan yang ditanam disana seperti pisang atau pepaya.

## C. PENUTUP
Sebagai elit kultural, Kiai dan jawara mengalami pasang surut kepemimpinan. Kiai  bertransformasi  dari  pemimpin  informal  di  masyarakat  pedesaan  kemudian mengalami  masa  puncak  di  era  colonial  dan  revolusi  kemudian  menjadi  tulang punggung  Golkar  di  era  orde  baru.  Namun  Reformasi  justru  gagal  menjadi momentum  bagi  bangkitnya  kepemimpinan  Kiai.  Kiai  yang  terlena  dan  hilang kemandiriannya karena terlalu biasa menjadi penerima bantuan pemerintah menjadi sekedar pemeran pembantu – broker politik – di dunia politik praktis.
Jawara sebaliknya, ia lahir sebagai murid Kyai dan berada di bawah bayang- bayang  charisma  kepemimpinan  Kyai.  Namun  kebijakan  korporatis  Golkar  malah menjadikan  mereka  kekuasaan  ekonomi  yang  dominan  di  Banten  dengan  proyek- proyek  pemerintah  yang  diberikan  rezim  orde  baru  sebagaiimbalan  dukungan kepada Golkar.
Paska  orde  baru,  Jawara  justru  mengalami  transformasi  selanjutnya  dengan mengokohkan  peranannya  sebagai  elit  paling  dominan  dengan  menguasai  jabatan Gubernur  Banten.  Dominasi  yang  awalnya  ditegakkan  dengan  kekerasan  di  awal terbentuknya  Provinsi  digantikan  oleh  penggunaan  otoritas  formal  dan  politik  uang dengan tetap mempertahankan kekuatan massa.

## DAFTAR RUJUKAN
Artati, Sudiarti. Perubahan Peran Ulama di Serang. Skripsi Sarjana Strata 1 Jurusan Sosiologi  FISIP UI. 1988.
Dhofier,  Zamarkhsyari. Tradisi  Pesantren,  Studi  tentang  Pandangan  Hidup  Kiai. Jakarta:  LP3ES. 1982.
Geertz, Clifford. Abangan, Santri dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa, Jakarta: Pustaka Jaya. 1983. Hamid, Abdul. Peran Jawara Kelompok Rawu dalam Kemenangan Pasangan Djoko – Atut Sebagai Gubernur-Wakil Gubernur Banten, Periode 2001-2006. Skripsi S1 Departemen Ilmu Politik FISIP UI. 2004.
http://pendis.depag.go.id/kerangka/pontren.htm Kartodirdjo, Sartono. Pemberontakan Petani Banten 1888 , Jakarta: Pustaka Jaya. 1984. Kompas, 26 Juli 2000. “ Panglima Front Hizbullah Tewas Diberondong”. Kompas, 23 Agustus 2004. “ Nu Penting Amplop Aya Duitna”.
Lubis, Nina. Banten dalam Pergumulan Sejarah; Sultan, Ulama, Jawara . Jakarta:  LP3ES. 2003. Mansur , Khatib. Profil  Haji  Tubagus  Chasan  Sochib  Beserta  Komentar  100  Tokoh  Masyarakat Seputar Pendekar Banten , Jakarta: Penerbit Pustaka Antara Utama. 2000.
Masaaki, Okamoto dan Abdur Rozaki, (Ed). Bos Lokal dan Kelompok Kekerasan di Era Reformasi. Yogyakarta: Penerbit IRE. 2006. Media Indonesia, 26 Juli 2000 . “ Ulama Sebagai Cultural Broker, Atau Pialang Politik” Pikira Rakyat, 27 April 2004. “ Pengakuan 35 Menit yang Mengguncang.” Radar banten 28 agustus 2006. ” Danrem Hadiri Pelantikan PPSBBI Banten” Suara Karya, 25 Agustus 2005. “ Jelang Pilkada, Situasi Pandeglang Memanas.” Suharto. Banten  masa  Revolusi,  1945-1949.  Proses  Integrasi  dalam  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia. Disertasi  Doktor  Program  Studi  Ilmu  Sejarah  Fakultas  Ilmu  Budaya  Universitas Indonesia. 2001.
Tabloid Mimbar Daerah, Edisi 17- 23 November 2003. “ Saya memang Gubernur Jendral .” Tihami, MA. Kiai dan Jawara di Banten, Studi tentang Agama, Magi, dan Kepemimpinan di Desa Pasanggrahan Serang, Banten , Tesis Master Antropologi Universitas Indonesia. 1992 . Von Bruinessen, Martin. Shari’a Court, Tarekat and Pesantren: Religious Institutions in the Sultanante of Banten ”  Archipelago Journal,: 165-200. 1995. Williams, Michael C. Arit dan Bulan Sabit Pemberontakan Komunis 1926 di Banten. Jakarta Penerbit Syarikat, 2003. 2003. www.Bantenlink.com , Rekaulang Berdasarkan Waktu Kejadian dana perumahan.