PERAN UNHCR DALAM MENANGANI CLIMATE REFUGEES INDIA DI ASIA SELATAN
Nur Alfina Hasanah 1 , Mohamad Dziqie Aulia Al Farauqi 2* , Khoirul Amin 3 , Gilang Mukti Rukmana 4 , Intan Kinanthi Damarin Tyas 5 , Devy Indah Paramitha 6
1,2,3,4,5,6 Hubungan Internasional; Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur; Indonesia *email: mdaa343@umkt.ac.id

## Abstract
This research aims to see the dilemma and the role of UNHCR in dealing with the problem of climate refugees in India which was the host country for most refugees in South Asia. However,  India  still  has  not  yet  ratified  the  1951  Convention  and  the  1967  Protocol regarding Refugees status and protocols. This research uses the concept of transnational interaction between countries and uses a literature study to collect the data. This research found that the role of UNHCR in India is Refugee Status Determination in the form of interviewing asylum seekers and verifying documents for refugee status which then issues certified temporary residence to people who meet the criteria, and assists the voluntary repatriation  of  refugees  by  coordinating  with  relevant  countries.  By  carrying  out  its duties,  UNHCR  also  collaborates  with  many    NGOs  in  India  to  solve  the  refugee problems.
Keywords: climate change, India,  refugees, South Asia, UNHCR

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  dilema  dan  peran  UNHCR  dalam  menangani masalah  pengungsi  iklim  di  India  yang  merupakan  negara  penampung  sebagian  besar pengungsi di Asia Selatan, namun India belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967  mengenai  status  dan  protokol  pengungsi.  Penelitian  ini  menggunakan  konsep Interaksi  Transnasional  antarnegara  dan  menggunakan  studi  literatur  untuk mengumpulkan  data.  Penelitian  ini  menemukan  bahwa  peran  UNHCR  di  India  adalah Penentuan  Status  Pengungsi  dalam  bentuk  mewawancarai  pencari  suaka  dan memverifikasi dokumen untuk status pengungsi yang kemudian mengeluarkan sertifikat tinggal  sementara  kepada  orang-orang  yang  memenuhi  kriteria,  dan  membantu pemulangan  pengungsi  secara  sukarela  dengan  berkoordinasi  dengan  negara-negara terkait. Dalam menjalankan tugasnya, UNHCR juga berkolaborasi dengan banyak LSM di India untuk menyelesaikan masalah pengungsi.
Kata Kunci : Asia Selatan, India, perubahan iklim, pengungsi, UNHCR

## Pendahuluan
Dengan berkembangnya hubungan internasional, isu lingkungan menjadi salah satu isu terpenting  bagi  masyarakat  internasional  (Greene,  2011).  Mengingat  dampak  isu lingkungan terhadap hubungan internasional pada tahun 1960-an terdapat banyak aspek kehidupan, mulai dari aspek sosial dan ekonomi hingga keamanan bangsa-bangsa dalam masyarakat  internasional  yang  berdampak  negatif  terhadap  negara  yang  padat penduduknya.
Sejak  tahun  1800-an,  aktivitas  manusia  menjadi  pendorong  utama  terjadinya perubahan  iklim,  terutama  akibat  pembakaran  bahan  bakar  fosil,  seperti  batu  bara, minyak, dan gas  (Suryani,  2018). Pembakaran bahan bakar fosil  yang berlebihan akan menghasilkan emisi gas rumah kaca yang pada akhirnya menimbulkan pemanasan global. Adapun  dampak  umum  yang  terjadi  dari  perubahan  iklim  adalah  peningkatan  atau penurunan  suhu  udara  secara  ekstrem.  Kemudian,  kenaikan  permukaan  air  laut  dan bencana  alam,  seperti  banjir,  badai  tropis,  dan  kebakaran  hutan  yang  disebabkan  oleh perubahan musim kemarau dan musim hujan yang tidak teratur.
Dalam hal ini, climate refugee merupakan salah satu dampak dari perubahan iklim. Menurut pakar UN Environment Programme (UNEP) definisi dari climate refugee adalah orang-orang  yang  telah  dipaksa  untuk  meninggalkan  habitat  tradisional  mereka, sementara  atau  permanen  karena  adanya  perubahan  iklim  yang  membahayakan keberadaan  mereka  dan  memengaruhi  kualitas  kehidupan.  Perubahan  iklim  juga merupakan krisis  yang mengakibatkan adanya perpindahan bencana sebagai  salah satu konsekuensi yang menghambat atau menghentikan berbagai kegiatan dari segala aspek, khususnya pada aspek ekonomi dan sosial. Menurut United Nations, definisi dari Disaster displacement adalah pergantian bencana yang mengacu pada situasi ketika sekumpulan orang  terpaksa  meninggalkan  rumah  atau  tempat  tinggal  mereka  sebagai  akibat  dari bencana atau untuk menghindari dampak dari perubahan iklim.
Perubahan iklim akan berpengaruh pada perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang berkaitan dengan hak kehidupan yang layak dan hak kesehatan, seperti hak untuk mendapatkan makanan, air, dan tempat  tinggal. Perubahan iklim juga akan berdampak pada  hak-hak  yang  berkaitan  dengan  mata  pencaharian  dan  budaya,  yaitu  migrasi  dan transmigrasi,  serta  keamanan  dan  keselamatan  pribadi  (Safitri  et  al.,  2020).  Dengan banyaknya  dampak  perubahan  iklim  yang  dirasakan  maka  penulis  tertarik  untuk
membahas hubungan antara perubahan iklim dengan permasalahan kemanusiaan, dalam hal  ini  adalah  pengungsi  iklim  dari  negara-negara  berkembang  yang  rentan  terhadap dampak perubahan iklim.
Kawasan Asia Selatan merupakan salah satu  contoh  kawasan yang sangat rentan terhadap perubahan iklim, kendala utama bagi kawasan tersebut dikarenakan kepadatan jumlah  penduduk,  kemiskinan,  dan  kurangnya  sumber  daya  untuk  adaptasi  perubahan iklim.  Selanjutnya,  geografi  Asia  Selatan  berbatasan  langsung  dengan  pegunungan Himalaya  di  Utara  dan  Timur  serta  Samudra  Hindia  di  Selatan.  Di  mana  kedua  batas geografis ini rentan terhadap perubahan iklim. Menurut prediksi dari Intergovernmental Panel  on  Climate  Change (IPCC),  tingkat  perubahan  iklim  di  wilayah  ini  akan  lebih tinggi dibanding rata-rata wilayah lainnya (IPCC Reports, 2022).
Di abad ke-21 perubahan iklim menjadi salah satu tantangan yang paling mendesak di mana pemerintah di seluruh dunia akan dituntut untuk mengatasi permasalahan migrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya karena dampak perubahan iklim secara signifikan (Chaudhary  &  Vahini,  2021).  Dalam  hal  ini United  Nations  High  Commissions  for Refugees (UNHCR)  Komisioner  Tinggi  Persatuan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  untuk pengungsi  yang  didirikan  oleh  Majelis  Umum  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  pada  14 Desember  1950  setelah  Perang  Dunia  II  dengan  mandat  untuk  menangani  masalah pengungsi.  Organisasi  ini  memiliki  tugas  untuk  memimpin  dan  mengoordinasikan kegiatan  internasional  dalam  melindungi  para  pengungsi  dan  menyelesaikan permasalahan pengungsi di dunia (Sunkudon et al., 2015).
Data Internal  Displacement  Monitoring  Centre (IDMC)  menunjukkan  bahwa bencana  iklim  akan  menggusur  jutaan  orang  di  seluruh  dunia  pada  tahun  2020.  Data IDMC  juga  menunjukkan  terdapat  lebih  dari  40  juta  pengungsi  baru  di  tahun  2020 (Internal-displacement.org,  2020).  Tahun  2020  juga  menandai  jumlah  tertinggi  dalam satu  dekade,  dengan  30  juta  dari  40  juta  pengungsi  mengungsi  akibat  bencana  alam, seperti  badai,  kebakaran  dan  banjir.  Menurut  data  UNHCR  India,  ada  70,8  juta  orang yang mengungsi secara paksa di seluruh dunia. Dari 41,3 orang yang mengungsi secara internal, 25,9 juta adalah pengungsi, 3,9 juta orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dan 3,5 juta adalah pencari suaka, seperti yang dapat diamati dalam bagan di bawah.
Gambar1 - Data Pengungsi di India menurut UNHCR
Sumber: https://www.internal-displacement.org/global-re2ort/grid2020/
Secara internasional, Konvensi 1951 dan Protokol 1967 menjadi dasar penanganan pengungsi.  Namun,  ada  beberapa  negara  yang  belum  meratifikasi  Konvensi  tersebut. Dalam hal ini, India merupakan salah satu negara yang belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 (Pradana, 2018). Pertimbangan India belum meratifikasi salah satunya karena  India  merasa  terbebani  oleh  jumlah  penduduk  yang  padat  serta  memiliki keterbatasan  sumber  daya  untuk  memenuhi  kebutuhan  penduduknya.  India  juga keberatan jika harus menerima pengungsi serta melindungi hak-hak sesuai dengan standar yang  telah  ditetapkan  oleh  konvensi  pengungsi  tahun  1951  (Legg,  2014).  Walaupun demikian  pemerintah  India  tetap  memberikan  kewenangan  bagi  UNHCR  untuk memimpin upaya internasional untuk melindungi dan menyelesaikan masalah pengungsi India dengan memenuhi kriteria Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967.
Penelitian ini memiliki argumentasi bahwasanya terdapat hubungan korelatif yang terjadi antara perubahan iklim dan berbagai masalah sosial yang timbul. Mengambil kasus di  Asia  Selatan  dan  India,  penelitian  ini  berusaha  mencari  akar  permasalahan  dari pengungsi  dari  berbagai  negara  di  Asia  Selatan  yang  bermigrasi  ke  India  untuk menghindari  konflik  dan  bencana  alam  dikarenakan  perubahan  iklim,  serta  bagaimana peran  UNHCR  sebagai  organisasi  internasional  yang  prihatin  dengan  isu  ini menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

## Tinjauan Pustaka
Guna menangkap berbagai permasalahan yang akan dibahas di penelitian ini dengan lebih baik,  penulis  meninjau  beberapa  literatur  terdahulu  yang  membahas  hubungan  antara banyaknya pengungsi yang ada di India dihubungkan dengan konflik dan bencana alam yang terjadi di Asia Selatan sebagai dasar argumentasi penelitian ini.
Terdapat  hubungan  korelatif  antara  kondisi  alam,  perubahan  iklim,  dan permasalahan  sosial,  seperti  konflik  sosial  dan  migrasi  massal,  setidaknya  inilah permasalahan  yang  bisa  ditangkap  dalam  konteks  migrasi  massal  pengungsi  iklim (pengungsi  yang  keluar  dari  negaranya  dikarenakan  bencana  alam  yang  terjadi  dan imigrasi dikarenakan konflik di Asia Tengah). Selama kurun waktu dasawarsa terakhir, terdapat  peningkatan  jumlah  pengungsi  iklim  yang  signifikan.  Ini  disebabkan  oleh perubahan karakter degradasi lingkungan. Isu-isu lingkungan global, termasuk perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, pencemaran sungai dan lautan, degradasi lahan, kekeringan, dan perusakan hutan hujan semakin menekan ekosistem bumi. Di antara isu- isu  tersebut,  perubahan  iklim  merupakan  salah  satu  ancaman  yang  paling  parah dampaknya.  Perubahan  iklim  sendiri  tidak  secara  langsung  mendorong  orang  untuk pindah, akan tetapi menimbulkan dampak lingkungan yang berbahaya dan memperburuk kerentanan yang sudah ada seperti yang terjadi di Afghanistan dan Bangladesh. (Pÿrívara & Pÿrívarová, 2019; Naser, 2019). Dalam konteks Afghanistan, terdapat hubungan yang mendasar  antara  dampak  perubahan  iklim,  keputusan  migrasi,  risiko  pengungsian,  dan konflik sosial yang terjadi. Sebagai negara yang sangat terpengaruh oleh perubahan iklim dan  konflik,  Afghanistan  mencoba  menguraikan  fokus  kebijakan  prioritas  untuk memitigasi situasi saat ini di negara tersebut. Sedangkan dalam konteks Bangladesh yang merupakan salah satu negara yang paling parah terkena dampak dari perubahan iklim di dunia,  Bangladesh  sering  mengalami  perubahan  pola  curah  hujan  dan  suhu  yang mengakibatkan angin topan, gelombang pasang, banjir, kenaikan permukaan laut, erosi pantai dan tepi sungai, kelangkaan air tanah dan permukaan, kekeringan, tekanan panas dan curah hujan yang menyebabkan tanah longsor dan banjir bandang. Berbagai bencana ini erat kaitannya dengan perubahan iklim yang selama ini terjadi. Naser memperkirakan Bangladesh dalam mengatasi permasalahan pengungsi iklim selama 40 tahun ke depan mulai  dari  2011  hingga  2050  yang  menyebabkan  sekitar  16  hingga  26  juta  orang
kemungkinan  besar  akan  bermigrasi  dalam  jangka  panjang  dan  salah  satu  tujuan  dari pengungsinya adalah negara India dan sekitarnya. (Naser, 2019).
Permasalahan  lainnya  di  India  adalah  belum  tersedia  landasan  hukum  yang  kuat yang  dapat  menjamin  nasib  dari  pengungsi  asing  yang  bersuaka  di  sana  seperti  yang dijelaskan  oleh  Mundhe  (2020).  Dalam  penelitiannya,  ia  menjelaskan  bahwa  landasan hukum di india belum mampu dalam mengakui pengungsi sebagai kategori orang yang berbeda dan memperlakukan setara dengan semua orang asing lainnya. Hukum di India tidak  mampu  mengakomodasi  keadaan  pengungsi  yang  berpindah  dari  negara  asalnya dikarenakan ketiadaan undang-undang khusus tentang perlindungan hak pengungsi yang mengakibatkan pengingkaran terhadap perlindungan dasar bagi pengungsi dalam jumlah besar. Hal ini tentu bertentangan dengan semangat komitmen hak asasi manusia India di bawah  hukum  internasional  dan  Konstitusi  India  yang  telah  mengadopsi  kebijakan pengungsi  pintu  terbuka  tanpa  membatasi  diri  pada  kerangka  hukum  dan  menampung jutaan pengungsi dari berbagai negara.
Kondisi  ini  menyebabkan  kondisi  dilema  yang  terjadi  di  India  yang  membuka perbatasannya untuk pengungsi. Di sisi lain, India belum meratifikasi berbagai perjanjian internasional  berkenaan  dengan  status  pengungsi  di  negaranya.  Di  titik  inilah  terdapat peranan dari organisasi internasional seperti UNHCR dalam mengatasi isu pengungsi di India. Menurut Goodwin-Gill et al (2017), UNHCR di India memiliki rencana strategis yang  fokus  pada  dua  bidang.  Pertama,  UNHCR  akan  berkontribusi  untuk  memajukan solusi hukum, kebijakan untuk perlindungan orang-orang yang terlantar akibat dampak perubahan iklim dan bencana alam. Kedua, UNHCR juga akan berkontribusi pada setiap respon  antar  lembaga  terhadap  keadaan  darurat  akibat  adanya  bencana  alam,  dengan fokus  khusus  pada  memberikan  perlindungan  bagi  para  pengungsi.  Jurnal  ini  juga menjelaskan  bagaimana  cara  institusi  pemerintahan  politik  dan  ekonomi  global mengalihkan  fokus  mereka  dari  wacana  “pengungsi  iklim”  sebagai  potensi  ancaman keamanan  nasional  ke  variasi  neoliberal  yang  menghadirkan  “migrasi  iklim”  sebagai peluang kewirausahaan untuk mencapai keamanan manusia dan kemajuan ekonomi. Di mana  perubahan  menuju  manajemen  migrasi  iklim  ini  terjadi  dalam  kerangka kelembagaan yang mengatur kapitalisme neoliberal dan dirancang untuk mengendalikan ketidakamanan dan potensi ketidakstabilan yang terkait dengan perubahan iklim.

## Interaksi Transnasional Antaraktor Hubungan Internasional
Interaksi  yang  terjalin  dalam  koridor  kerja  sama  antarlembaga/aktor  internasional merupakan sebuah hal yang lazim dalam hubungan internasional. Kecenderungan untuk bekerjasama  ini  menjadi  sebuah  postulat  penting,  setidaknya  dalam  logika  idealism neoliberal.  Menurut  Keohane  &  Nye,  Jr.  (1971),  terdapat  penekanan  penting  dalam hubungan tersebut terutama pada tiga aspek utama yaitu; (1) negara tidak lagi menjadi aktor dominan dalam hubungan internasional, (2) ada aktor baru non-negara seperti LSM dan IGO, (3) instrumen militer seperti hard power tidak lagi menjadi instrumen dominan, tetapi tetap kesejahteraan dapat diciptakan oleh negara melalui adanya mekanisme kerja sama dengan menggunakan lembaga internasional. Menurut Nye, Jr. dan Keohane, secara umum  interaksi  global  melibatkan  aktor-aktor  non-pemerintah,  aktor  individu  atau organisasi  yang  mana  interaksi  ini  diartikan  sebagai transnasional .  Dengan  demikian, interaksi  transnasional  tidak  hanya  melibatkan  pemerintah,  tetapi  juga  aktor  non- pemerintah memainkan peranan penting dalam ranah internasional (Nye, Jr. & Koehane, 1971: 332).
Dalam  hal  ini  interaksi  transnasional  mampu  menjelaskan  peran  UNHCR  selaku organisasi  internasional  sebagai  aktor  non-negara  yang  berperan  untuk  mengatasi permasalahan  pengungsi  iklim  yang  ada  di  dunia.  Dalam  studi  kasus  ini  UNHCR berperan sebagai lembaga yang membantu proses dan penyelesaian permasalahan climate refugees yang  ada  di  India.  Adapun  bentuk  dari  peran  UNHCR  di  India,  yaitu bekerjasama dengan berbagai LSM yang ada di India seperti Don Bosco Ashlynn, Young Men Christian Association (YMCA), National  Institution for Transforming India (Niti Ayong), Social  Law  Information  Center (SLIC), Development  and  Justice  Initiative (DAJI), Save the Children India (SCI), Indian Society of International Law (ISIL).
Seperti  yang  dijelaskan  dalam  buku  Karns,  Mingst,  &  Stiles  dengan  judul “ International  Organization:  The  Politics  and  Process  of  Global  Governance ”  yang menyatakan  suatu  organisasi  dapat  diklasifikasikan Intergovernmental  Organization apabila  institusi  tersebut  didirikan  atas  adanya  kesepakatan,  konvensi,  perjanjian internasional  dan  beranggotakan  paling  sedikit  3  negara.  Dalam  hal  ini,  UNHCR diklasifikasikan  sebagai International  Government  Organization (IGO)  dan diklasifikasikan  sebagai  organisasi  fungsional  (organisasi  dengan  tujuan  umum  tetapi sempit). Ini terdiri dari negara-negara anggota dan negara-negara yang telah meratifikasi
Konvensi  1951  yang  misi  utamanya  adalah  memberikan  bantuan  kemanusiaan  kepada para pengungsi di seluruh dunia dalam keadaan darurat yang disebabkan oleh bencana alam, konflik etnis dan perang (Karns & Mingts, 2004: 5). Sehingga, dalam konteks inilah peran UNHCR dalam menangani berbagai permasalahan pengungsi iklim di India dapat dianalisa dalam koridor teoritis.

## Metode
Penelitian  ini menggunakan  teknik  pengumpulan  data  berupa  survei  kepustakaan  yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder. Dalam hal ini, diwakili oleh informasi dari  literatur  yang  relevan  dengan  masalah  yang  diselidiki.  Penelitian  termasuk  buku, jurnal  terkait,  surat  kabar  dan  Internet.  Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan metode  kualitatif  dengan  model  deskriptif.  Kemudian  dalam  mencari  bahan  dan  data, peneliti  menggunakan  metode  penelitian  kepustakaan  atau library  research .  Peneliti menggunakan buku, jurnal, media cetak, dan media elektronik sebagai sumber informasi untuk mendukung temuannya. Karena beberapa keterbatasan yang dihadapi oleh peneliti, sebagian  besar  data  yang  diperoleh  diperoleh  dari  internet.  Penelitian  ini,  fokus  pada permasalahan kemanusiaan yang ada di kawasan Asia Selatan yaitu permasalahan climate refugees yang  ada di  India. Batas waktu  yang digunakan pada penelitian ini  dimulai 5 tahun terakhir, terutama pada kasus perubahan iklim yang terjadi di tahun 2020 sampai sekarang.

## Hasil dan Pembahasan
Hubungan antara Perubahan Iklim, Kondisi Geografis, dan Kerentanan Manusia
Hubungan antara perubahan iklim dan isu-isu kemanusiaan yang dibahas di dalam jurnal  ini  terdiri  dari  tiga  aspek.  Pertama,  keterkaitan  antara  perubahan  iklim  dengan produksi  pangan  yang  terjadi  di  Asia  Selatan.  Mengutip  laporan  dari  IPCC,  terdapat penurunan 30% dalam produksi pangan di Asia Selatan. Perubahan iklim meningkat yang berdampak  pada  intensitas  hujan  jangka  pendek.  Akibatnya,  masa  tanam  yang  pendek mengurangi  kapasitas  produksi  pangan.  Kedua,  perubahan  iklim  mengancam ketersediaan  air.  IPCC  memproyeksikan  bahwa  pada  tahun  2080,  pasokan  air  lahan kering akan berkurang 10-30% dan pasokan air lahan basah tropis akan meningkat 10- 40%.  Ketiga,  perubahan  iklim  akan  memengaruhi  ketersediaan  perumahan.  IPCC
memperkirakan bahwa jutaan orang akan terkena dampak banjir setiap tahun pada tahun 2080. Masyarakat yang tinggal di delta sungai, dataran rendah, pulau kecil dan pulau kecil tergolong kelompok masyarakat yang rentan terhadap bencana seperti banjir, badai, dan kenaikan muka air laut (IPCC “Summary for Policy Makers”, 2020: 13-14).
Selain itu menurut laporan Internal Displacement Monitoring Center (IDMC) lebih dari  30  juta  orang  telah  mengungsi  akibat  perubahan  iklim  di  Asia  Selatan,  termasuk badai,  banjir,  kebakaran  hutan,  dan  kekeringan.  IDMC  mencatat  jumlah  pengungsi internal  baru  pada  tahun  2020  mencapai  40,5  juta.  Lebih  dari  80%  dari  mereka  yang mengungsi  pada  tahun  2020  sebagian  besar  tinggal  di  Asia,  menurut  laporan  tahunan. Seperti  halnya  perubahan  iklim,  Topan  Amphan  melanda  Bangladesh  tahun  lalu, menggusur  2,5  juta  orang  dan  menghancurkan  55.500  rumah.  Laporan  tersebut  juga menunjukkan  bahwa  10%  dari  pengungsi  telah  menjadi  tunawisma.  (IDMC  Reports, 2021)
Gambar 2 - Pengungsi dari India di Negara Sekitar
Sumber: https://www.internal-displacement.org/idi2021/
Perubahan iklim akan berdampak besar di kawasan Asia Selatan, karena letak dan kondisi geografis wilayah tersebut. Asia Selatan memiliki berbagai fitur geografis, seperti daerah pegunungan dan gurun. Di sisi lain, Sri Lanka dan Maladewa memiliki perbedaan geografis seperti naiknya permukaan laut dan topan. India memiliki karakteristik iklim curah  hujan  yang  berlebihan.  Perubahan  iklim  akan  menyebabkan  peningkatan  curah hujan, yang tentu saja akan menimbulkan badai dan ancaman bagi kawasan Asia Selatan.
Selain itu, terdapat dua denah Asia Selatan yang rentan terhadap deformasi iklim. Pertama, zona geografis Asia Selatan dibatasi  oleh  pegunungan Himalaya di  utara dan
timur serta Samudra  Hindia di  selatan. Perubahan iklim akan memengaruhi  perubahan suhu global, lautan, dan sirkulasi atmosfer, menaikkan permukaan laut dan meningkatkan kemungkinan badai. Berdasarkan penelitian Whetton (1994), perkiraan kenaikan suhu di Asia Selatan akibat perubahan iklim pada tahun 2010 adalah antara 0,10 dan 0,30 derajat Celcius.  Kenaikan  suhu  pada  tahun  2070  diproyeksikan  antara  0,40  dan  2,00  derajat Celcius.  Meningkatnya  suhu  di  wilayah  tersebut  juga  akan  meningkatkan  terjadinya banjir, kekeringan dan badai. Badai lebih mungkin terjadi ketika suhu di atas permukaan laut melebihi 270 derajat Celcius. Kedua, kenaikan permukaan laut merupakan ancaman bagi  Sri  Lanka  dan  Maladewa.  Sekitar  80%  dari  Maladewa  hanya  1  meter  di  atas permukaan  laut.  Saat  permukaan  air  laut  naik,  daerah-daerah  ini  akan  kebanjiran  dan bahkan tenggelam. Di sisi lain, Bangladesh, yang memiliki luas daratan terkecil di benua itu, akan menghadapi masalah yang sama karena kenaikan permukaan air laut.Menurut data dari IPCC, 15-17% Bangladesh diproyeksikan akan banjir pada tahun 2050 akibat kenaikan muka air laut sebesar 10 meter. Meningkatnya suhu global juga menyebabkan pemutihan  karang.  Dengan  banyaknya  karang  yang  mati,  produksi  ikan  menurun, mengancam mata pencaharian para nelayan yang sebagian besar pekerjaan di Maladewa (D’costa,  2022).  Naiknya  permukaan  air  laut  juga  menjadi  ancaman  bagi  masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir, sehingga rentan terhadap badai tropis yang sering terjadi. bertepatan dengan perubahan iklim.
Dinamika yang Dialami India sebagai Negara yang Belum Meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967
Dalam  hal  ini United  Nations  High  Commissions  for  Refugees (UNHCR)  Komisioner Tinggi  Persatuan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  untuk  Pengungsi  yang  dimandatkan  dalam mengurusi masalah pengungsi ini didirikan pada 14 Desember 1950 Pasca Perang Dunia II oleh Majelis Umum PBB . UNHCR di India dimulai sejak tahun 1979, saat ini kantor pusat  UNHCR  di  India  terletak  di  Delhi  dengan  kantor  yang  berada  di  Chennai.  Pada masa awal berdirinya, India merupakan pintu masuk terbesar bagi pengungsi sejak Perang Dunia II, di mana sekitar 10 juta orang menyeberang dari Pakistan Timur ke India pada tahun  1971.  Organisasi  ini  bertugas  melindungi  pengungsi  dan  memimpin,  serta mengoordinasikan upaya internasional untuk memecahkan masalah pengungsi di seluruh
dunia.  India  merupakan  negara  yang  menjadi  tuan  rumah  bagi  sejumlah  besar  para pengungsi di kawasan Asia Selatan (Sukudon, 2015).
Dalam hal ini, India sebenarnya tidak memiliki kewajiban untuk menerima maupun melindungi  hak-hak  para  pengungsi  yang  ada  di  India  karena  India  merupakan  negara yang  belum  meratifikasi  Konvensi  1951  dan  Protokol  1967.  Namun  dengan  demikian India  tetap  berusaha  untuk  mendukung  hukum  internasional  dan  tetap  memberikan perlindungan  kemanusiaan  terhadap  pengungsi  yang  ada  di  negaranya.  Dalam mendukung upaya Pemerintah dari India, UNHCR India juga bekerjasama dengan LSM yang berbasis di seluruh negara bagian di India untuk mendukung pengungsi dan pencari suaka. Pengungsi  yang  terdaftar  UNHCR  di  lokasi  lain  didukung  melalui  LSM  mitra (UNHCR, 2020).
Peran UNHCR  dalam  bekerjasama  dengan  beberapa  LSM,  jika  dilihat  dari perspektif  Keohane dan  Nye yang memberikan penekanan munculnya aktor baru non- negara. Dalam hal ini termasuk Don Bosco Ashalyan, Young Men Christian Association (YMCA), National  Institution  for  Transforming  India (Niti  Ayong), Social  Law Information Center (SLIC), Development and Justice Initiative (DAJI), Save the Children India (SCI), dan Indian Society of International Law (ISIL) (Legg, 2014: 6-10). Aktor- aktor ini berkoordinasi dengan UNHCR untuk membantu menyelesaikan permasalahan pengungsi di India. Berikut di bawah, dalam sub-bab dijelaskan tentang peran UNHCR dalam  mengatasi  permasalahan  pengungsi  di  India  serta  berbagai  tantangan-tantangan yang dihadapi UNHCR
Legalitas  United  Nations  High  Commissioner  for  Refugees  (UNHCR)  dalam Menangani Climate Refugees di India
Kewajiban internasional untuk melindungi pengungsi meliputi prinsip non-refoulement dan  standar  perlakuan  minimum  dalam  hukum  internasional  serta  hukum  perjanjian internasional  berupa  Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  terkait  Status Pengungsi. Meskipun India belum menandatangani Konvensi 1951 dan Protokol 1967, India  tidak  melupakan  kewajiban  mendasarnya  untuk  memberikan  perlindungan kemanusiaan kepada para pengungsi. Hak para pengungsi untuk tidak dikembalikan ke tempat  di  mana  mereka  dapat  dianiaya  diakui  sebagai  bagian  dari  hukum  kebiasaan internasional.  Dalam  hal  ini,  penghormatan  terhadap  hak  asasi  manusia  ini  menjadi
sebuah kewajiban pemerintah India sebagaimana Konstitusi India menyebutkan, sebagai salah  satu  prinsip  arahan  kebijakan  negara  bahwa  negara  India  akan  berusaha  untuk mendukung  hukum  internasional  dan  kewajiban  perjanjian  dalam  urusan  masyarakat yang terorganisir satu sama lain (Bhattacharjee, 2008: 71-75).
Selain  itu,  India  telah  menandatangani  banyak  instrumen  Hak  Asasi  Manusia (HAM)  yang  mengatakan  komitmen  untuk  perlindungan  pengungsi.  Di  mana  India merupakan  pihak  dalam  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia  atau  U niversal Declaration  of  Human  Rights (UDHR  1948),  kemudian  India  juga  telah  bergabung dengan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik atau International Covenant on  Civil  and  Political  Rights (ICCPR  1966)  dan  Konvensi  Internasional  tentang  Hak Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya  atau International  Covenant  on  Economic  Social  and Cultural  Rights (ICESCR  1966).  Sejak  1979,  India  juga  menandatangani  Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial Atau Committee on the Elimination of Racial  Discrimination (CERD  1965)  dan  Konvensi  Menentang  Penyiksaan  dan Perlakuan  atau  Penghukuman  Lain  yang  Kejam,  Tidak  Manusiawi  dan  Merendahkan Martabat Institute for Criminal Justice Reform (ICJR 1984).
Dalam  Pemerintahan  India,  seluruh  undang-undang  termasuk  Undang-Undang Paspor  1967  tidak  membuat  perbedaan  apapun  antara  orang  asing  atau  pencari  suaka. Hukum  dan  prinsip  kolonial  pun  masih  berlaku  di  India,  bahkan  setelah  70  tahun kemerdekaannya,  misalnya  pada  Pasal  372  konstitusinya,  yang  mengatakan  bahwa "semua hukum yang berlaku di wilayah India segera sebelum dimulainya Konstitusi ini akan terus berlaku sampai diubah atau dicabut atau diubah oleh legislatif yang kompeten atau otoritas kompeten lainnya”.
Hak  untuk  hidup  (Pasal  21  Konstitusi  India)  sering  digunakan  untuk  melindungi hak-hak orang asing yang tinggal di India, baik pencari suaka maupun imigran. Walaupun hukum India dan Internasional tidak mengakui pengungsi lingkungan, Pasal 21 Konstitusi India berpotensi menjadi landasan yang efektif untuk melindungi orang-orang terlantar terkhusus pada pengungsi iklim. Perlindungan pengungsi iklim di bawah Konstitusi India akan  tergantung  pada  faktor-faktor  tertentu  seperti  sifat  bencana  yang  menyebabkan migrasi  yang  berkaitan  dengan  alasan  migrasi,  kondisi  di  negara  asal  yang  membuat perpindahan yang tidak diinginkan, dengan melihat apakah negara asal mau dan mampu melindungi hak-hak para pengungsi.
Pasal 6 ICCPR ( international Covenant on Civil and Political Rights ) menegaskan hak untuk hidup. Di mana India merupakan pihak dalam ICCPR dan oleh karena itu, jika pemulangan para pengungsi iklim ke negara asalnya akan menimbulkan kerugian yang merupakan  pelanggaran  hak  untuk  hidup,  maka  India  memiliki  kewajiban  untuk  tidak mendeportasi pengungsi seperti yang dijelaskan diatas.
Pasal 14-A UDHR (U niversal Declaration of Human Rights ) menyatakan“Setiap orang  berhak  untuk  mencari  dan  menikmati  suaka  di  negara  lain  dari  penganiayaan”. Pasal  3  Konvensi  Penyiksaan  1984  menyatakan  “Tidak  ada  negara  pihak  yang  boleh mengusir, mengembalikan seseorang ke negara lain  di  mana terdapat  alasan yang kuat untuk meyakini bahwa ia akan berada dalam bahaya menjadi sasaran penyiksaan”. Dalam hal  ini  menunjukkan  bahwa  India  berkewajiban  untuk  menjamin  pengungsi  hak  untuk penentuan status, proses yang wajar untuk penentuan tersebut dan hak untuk kembali ke negara asal.
Konstitusi  India  menjamin  kebebasan  mendasar  tertentu  untuk  semua  orang  dan bukan hanya untuk warga negara India. Oleh karena itu, orang-orang yang melarikan diri dari negara asal mereka dan mencari suaka di India memiliki perlindungan atas hak-hak dasar  tersebut,  terlepas  dari  kebutuhan  akan  pengakuan  apapun  oleh  pemerintah  India atau  oleh  badan  internasional  lainnya  seperti  UNHCR.  Hak-hak  dasar  yang  dinikmati semua orang, termasuk pencari suaka dan pengungsi di bawah Konstitusi meliputi Hak atas Kesetaraan di Depan Hukum (Pasal 14) Negara tidak boleh menyangkal persamaan didepan hukum atau perlindungan hukum yang sama bagi siapa pun di wilayah India. Hak ini  menuntut  tidak  ada  diskriminasi  apa  pun  antara  orang-orang  tanpa  klasifikasi  yang wajar oleh legislatif. Kemudian, Perlindungan Kehidupan dan Kebebasan (Pasal 21) yang menyatakan  tidak  seorang  pun  boleh  dirampas  kehidupan  atau  kebebasan  pribadinya, kecuali menurut prosedur yang ditetapkan oleh hukum. Dalam kasus Louis De Raedt vs Union of India Mahkamah Agung telah menyatakan bahwa orang asing juga berhak atas perlindungan  pasal  21  Konstitusi.  Ruang  lingkup  ketentuan  ini  telah  diperluas  secara signifikan.  Di  mana  Hak  atas  Pengadilan  yang  Adil  adalah  yang  telah  diakui  oleh Mahkamah Agung sebagai bagian dari hak atas perlindungan hidup dan kebebasan. Hak- hak ini menempatkan tempat perlindungan dan warga negara India pada alasan yang sama sejauh menyangkut kebebasan.
Peran United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam Menangani Climate Refugees di India
Sebagai organisasi kemanusiaan terbesar yang menangani masalah pengungsian yang ada di  seluruh  dunia,  UNHCR  melindungi  dan  membantu  pengungsi  atas  permintaan pemerintah  atau  PBB  untuk  membantu  mereka  pindah  ke  lokasi  baru.  UNHCR melindungi  dan  membantu  pengungsi  atas  permintaan  pemerintah  atau  PBB  untuk membantu  mereka  pindah  ke  lokasi  baru.  Pertama,  peran  UNHCR  sebagai  inisiator. UNHCR bertindak sebagai inisiator, bekerja dengan beberapa LSM lokal dan mitra, dan dengan  organisasi  internasional  lainnya  untuk  mengatasi  masalah  pengungsi  India. Kedua, peran UNHCR sebagai fasilitator. UNHCR di sini berperan untuk memberikan bantuan kepada para pengungsi seperti tenda, makanan, pakaian, dan UNHCR juga telah menyediakan  obat-obatan.  Ketiga,  peran  UNHCR  sebagai  pengambil  keputusan. UNHCR  melakukan  pengecekan  data  selama  penetapan  status  pengungsi.  Ketika UNHCR  memeriksa  dengan  Pemerintah  India  untuk  menentukan  apakah  seseorang adalah  pengungsi  berdasarkan  kebijakan  lokal  dan  Konvensi  1951  tentang  Hak Pengungsi. Jadilah pencari suaka, peristiwa, atau peristiwa yang terlintas dalam pikiran. UNHCR  kemudian  mencari  konsistensi  antara  definisi  pengungsi  dalam  Konvensi Pengungsi  1951  dan  Protokol  1967  dan  fakta-fakta  yang  disajikan  oleh  para  pencari suaka.  Setelah  diverifikasi  oleh  UNHCR,  UNHCR  dapat  menentukan  bantuan  yang diterima pengungsi sesuai dengan hak dan kewajiban pengungsi.
Selanjutnya, proses verifikasi yang akan dilakukan UNHCR terkait tahapan RSD adalah registrasi. Setelah proses pendaftaran selesai, pencari suaka dapat diwawancarai. Pada persidangan, UNHCR akan membaca informasi yang diberikan oleh pencari suaka pada saat pendaftaran, mengumpulkan dokumen pendukung, mencari informasi tentang situasi  di  negara  asal  mereka,  alasan  keberangkatan  mereka,  apakah  informasi  masih tersedia,  dan  sebagainya  Setelah  Hakim  menyatakan  seorang  pengungsi  lolos  dari penyaringan, maka ia  dinyatakan sebagai pengungsi oleh UNHCR. Hal ini karena misi UNHCR adalah memberikan perlindungan internasional kepada pengungsi (Nair, 1997: 201-220).
Adapun kegiatan UNHCR untuk melindungi hak-hak pengungsi di India. Pertama, bantuan langsung ( assistance ), bantuan protektif, dan bantuan material. Tiga hal ini saling terkait,  UNHCR  mampu  memberikan  bantuan  langsung  yang  lebih  efektif  dalam
melaksanakan tugasnya. Bantuan langsung meliputi tempat tinggal, makanan, air, sanitasi dan kebutuhan medis. Dalam pekerjaannya, UNHCR mengoordinasikan penyediaan dan penyampaian  bantuan  tersebut,  mengelola  kamp  individu  atau  sistem  kamp,  dan membantu  kelompok  rentan  seperti  wanita,  anak-anak  dan  orang  tua,  yang  terdiri  dari 80%  populasi.  Bentuk  bantuan  langsung  untuk  masalah  perumahan  antara  lain penyediaan  rumah  darurat  dan  perbaikan  rumah  di  bawah  standar.  Di  sisi  lain,  bentuk bantuan kesehatan langsung berusaha untuk  mendukung akses ke pelayanan kesehatan primer.
Kedua, solusi berkelanjutan ( durable solutions ). Selain berupa bantuan langsung, UNHCR juga melaksanakan kegiatannya dengan memberikan solusi berkelanjutan yang disebut durable solution . Terdapat tiga pilihan solusi berkelanjutan yang ditawarkan oleh UNHCR  yaitu,  repatriasi  sukarela  ( voluntary  repatriation ),  integrasi  lokal  ( local integration ), dan pemukiman kembali ke negara ketiga ( resettlement ).
Kemudian,  dalam  pelaksanaan  kegiatan  kemanusiaan  tentu  memiliki  langkah- langkah. Jika sistem langkah-langkah tersebut diatur sedemikian rupa sehingga solusi dari masalah yang muncul dapat diselesaikan secara tuntas tanpa menimbulkan akibat lain di kemudian  hari.  Mengenai  langkah-langkah  tersebut,  langkah  pertama  yang  dilakukan UNHCR  sebelum  memulai  suatu  program  adalah  analisis  situasi.  Selama  fase  ini, UNHCR  akan  meneliti  masalah  yang  dihadapi  pengungsi  di  dalam  negeri, mengumpulkan  informasi  tentang  konteks  negara,  mencari  saluran  potensial  untuk mengirim  bantuan  dan  layanan,  dan  mengintegrasikan  programnya  ke  dalam pembangunan sosial. Kedua, program UNHCR ditujukan untuk melaksanakan langkah- langkah  teknis  dan  memberikan  saran,  menetapkan  anggaran  dan  dukungan  yang diberikan, dan menyediakan program pelatihan dan komunikasi pembelajaran.
Selanjutnya, programme evaluation. Tujuan dari langkah ini adalah untuk menilai relevansi dan efektivitas dampak dari kegiatan yang dilakukan oleh UNHCR. UNHCR juga membantu pemerintah meningkatkan kapasitas mereka untuk menilai program yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pengungsi. Langkah UNHCR dalam menangani pengungsi perubahan iklim di India antara lain menyediakan shelter dengan memperbaiki kondisi kehidupan dan memberikan bantuan dasar seperti shelter, tenda dan perbekalan.
Hambatan-Hambatan yang Dialami United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam Menangani Climate Refugees di India
Kemajuan Pemerintah India dalam menangani pengungsi iklim di India harus diakui jika koordinasi India dengan UNHCR berhasil sehingga penanganan pengungsi iklim di India dapat dikelola dengan sangat baik. Namun, sejauh ini terdapat beberapa hambatan dalam proses  bantuan  UNHCR  di  India  dalam  melaksanakan  tugasnya . Pertama,  kurangnya hukum nasional umum atau kerangka regional umum untuk pengungsi, di mana UNHCR harus  memperlakukan  pengungsi  secara  berbeda  sesuai  dengan  pedoman  pemerintah India.  Hal  itu  mengakibatkan  ada  perasaan  diskriminasi  di  antara  para  pengungsi  dari berbagai negara. Kedua, UNHCR tidak memiliki akses terhadap pengungsi yang tinggal di  daerah  terpencil,  hanya  mampu  bekerja  untuk  pengungsi  perkotaan  dengan  mandat terbatas. Ketiga, minimnya dana dan sumber daya manusia untuk menghadapi populasi pengungsi yang besar menjadi perhatian UNHCR di India. Keempat, UNHCR kesulitan menyediakan  ruang  bagi  para  pengungsi  karena  tidak  tersedianya  lahan  di  perkotaan. Kelima, sebagian besar pencari suaka untuk status pengungsi yang masuk ke India dari negara bagian timur laut, namun sangat sedikit dari mereka yang mencapai Delhi untuk mendaftar  ke  UNHCR.  Hal  itu  mengakibatkan  sebagian  besar  dari  mereka  tinggal kembali  di  negara  bagian  timur  laut  dan  dianggap  sebagai  imigran  ilegal  yang mengakibatkan  para  pencari  suaka  tersebut  menjadi  sasaran  kekerasan,  denda, penangkapan, penahanan, dan deportasi (Nair, 1997: 201-220).

## Simpulan
India merupakan negara tuan rumah bagi para pengungsi yang ada di Asia Selatan, karena India  memiliki  kebijakan  regional  dalam  melindungi  pengungsi  termasuk  prinsip non- refoulement dan  standar  minimum  perlakuan  dalam  hukum  internasional.  Sebenarnya India tidak memiliki kewajiban untuk menerima atau melindungi hak-hak para pengungsi yang  ada  di  India,  karena  India  belum  melegalkan  Konvensi  1951  dan  Protokol  1967. Pertimbangan India belum meratifikasi dikarenakan India keberatan jika harus menerima pengungsi  serta  melindungi  hak-hak  sesuai  dengan  standar  yang  telah  ditetapkan  oleh Konvensi  1951  dan  Protokol  1967  sebagai  landasan  dalam  menangani  permasalahan pengungsi.
Meskipun  demikian,  permasalahan  ini  setidaknya  dapat  diantisipasi  karena  ada komitmen  India  dalam  memberikan  perlindungan  kepada  para  pengungsi  dapat  dilihat dari keikutsertaan India dalam menandatangani berbagai Instrumen Hak Asasi Manusia (HAM)  seperti, Universal  Declaration  of  Human  Rights (UDHR), International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), International Covenant on Economic Social  and  Cultural  Rights (ICESCR), Committee  on  the  Elimination  of  Racial Discrimination (CERD),  dan  menandatangani  konvensi Institute  for  Criminal  Justice Reform (ICJR).
Adanya undang-undang berkaitan dengan HAM internasional ini menjadi sebuah landasan hukum yang mendorong India tetap concern terhadap pengungsi di negaranya meskipun India belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 sebagai landasan dalam menangani permasalahan pengungsi. Ini juga yang membuat India membuka pintu bagi UNHCR untuk membantu India dalam menyelesaikan permasalahan pengungsi di India.Sedangkan  peran  utama  UNHCR  di  India  adalah Refugee  Status  Determination (RSD) dalam bentuk wawancara pencari suaka dan memverifikasi dokumen untuk status pengungsi  yang  kemudian  menerbitkan  tempat  tinggal  sementara  tersertifikasi  kepada orang-orang  yang  memenuhi  kriteria,  dan  membantu  pemulangan  sukarela  para pengungsi dengan berkoordinasi dengan negara-negara terkait.
Sebenarnya  kondisi  di  India  sama  persis  dengan  kondisi  di  Indonesia.  Indonesia selayaknya di India masih belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 sebagai landasan  dalam  menangani  permasalahan  pengungsi,  karena  itu  koordinasi  dengan berbagai  institusi  internasional  seperti  UNHCR  dan International  Organization  for Migration (IOM) menjadi sebuah hal esensial guna melindungi hak asasi pengungsi yang mencari suaka di Indonesia.

## Daftar Pustaka
Chaudhary, A., & Vahini, V. (2021). Legal Protection For Climate Refugees: Need Of The Hour. Conferencious Online : 1-8.
D’Costa, B., & Hossain, S. (2010). Redress for sexual violence before the international crimes  tribunal  in  Bangladesh:  lessons from  history, and hopes for the future.  In Criminal  Law  Forum (Vol.  21,  No.  2,  pp.  331-359).  Dordrecht:  Springer Netherlands.
Internal-displacement.org. (2020) Global Report on “Internal Displacement” . Diambil dari https://www.internal-displacement.org/global-re2ort/grid2020/
Goodwin-Gill, G. S & McAdam, J. (2017).  “ UNHCR and climate change, Disasters, and Displacement”. diambil dari https://www.unhcr.org/media/36407 . IPCC  Reports,(2022)  “ Intergovernmental  Panel  on  Climate  Change ”  Diambil  dari https://www.ipcc.ch/reports/ .
IPCC Reports (2020), “Summary  for  Policy  Makers”. Diambil dari http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_ipcc_fourth_assessment_r eport_wg2_report_impacts_adaptation_and_vuln erability.htm
Karns, & Mingts. (2004). International Organization: The Politics and Process of Global Governance ”. United States of America : Lynne Rienner Publishers.
Legg,  S.  (2014).  An  international  anomaly?  Sovereignty,  the  League  of  Nations  and India's princely geographies. Journal of Historical Geography , 43: 96-110. Mundhe, R. (2020). Legal Policy On Rights and Issues of Refugees in India. Khazanah Hukum , 2(3): 131-139.
Nair, R. (1997). Refugee Protection in South Asia. Journal of International Affairs, 51(1) : 201-220.
Naser,  M.  M.,  Swapan,  M.  S.  H.,  Ahsan,  R.,  Afroz,  T.,  &  Ahmed,  S.  (2019).  Climate change,  migration  and  human  rights  in  Bangladesh:  perspectives  on  governance. Asia Pacific Viewpoint , 60(2): 175-190. Nye, J. S., & Keohane, R. O. (1971). “Transnational Relations and World Politics: An Introduction” dalam International Organization , 25(3): 329-349.
Greene, O., & Marsh, N. (2011). Small arms, crime and conflict. Taylor & Francis.
Pradana,  E.  P.  (2018). Pelaksanaan  dan  Hambatan  Perlindungan  Hukum  terhadap Pengungsi  Rohingya  oleh  The  United  Nations  High  Commissioner  for Refugees (Doctoral dissertation, UAJY).
Přívara, A., & Přívarová, M. (2019). Nexus between climate change, displacement, and conflict: Afghanistan case. Sustainability , 11(20): 5586.
Safitri, M. A., Azis, A. P. A., Riverningtyas, S. I., Wibawa, I. P. S., Assidiq, H., Anwar, M.,  &  Mulyono,  A.  T.  (2020).  Covid-19,  Perubahan  Iklim  dan  Akses  Rakyat terhadap Keadilan. Media Sains Indonesia.
Bhattacharjee,  S.  (2008).  India  needs  a  refugee  law. Economic  and  Political  Weekly , 43(9): 71-75.
Sunkudon,  H.  J.,  Mamentu,  M.,  &  Tulung,  T.  (2018).  Peran United  Nation  High Commissioner  for  Refugees (UNHCR)  dalam  Menangani  Pengungsi  Etnis Rohingya di Indonesia. Jurnal Eksekutif , 1(1) Suryani,  A.  S.  S.  (2018). Peran  Climate  Vulnerable  Forum  (CVF)  dalam Memperjuangkan  Ambang  Batas  Suhu  Bumi  pada  Forum  UNFCCC (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).
UNHCR (2022). “Disaster Displacment” Diambil  dari https://www.unhcr.org/climate- change-and-disasters.htm
Whetton, P. H. (1994). Constructing climate scenarios: the practice.