## MENYINGKAPKAN ASUMSI PRAGMATISME DI BALIK KEBIJAKAN PUBLIK
Anastasia Jessica Adinda S. UNIKA Widya Mandala Surabaya anastasiajessica89@gmail.com

## Abstrak
Kesesuaian  antara  kebijakan  publik  dengan  orientasi  untuk  mencapai  kebaikan umum adalah suatu hal yang perlu senantiasa diupayakan. Hal ini terkait dengan relasi  antara  pragmatisme  dan  kebijakan  publik  itu  sendiri.  Namun  penerapan cara pandang pragmatis tersebut dalam kebijakan publik sering kali terlepas dari kepentingan  publik.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dalam  bidang filsafat  yang  berusaha  mengkaji  asumsi-asumsi  pragmatisme  dalam  kebijakan publik  dengan  menggunakan  perspektif  epistemologi  pragmatisme  awal  seperti pemikiran  dari  Charles  Sanders  Pierce,  William  James  dan  John  Dewey.  Hasil yang dicapai  adalah:  (1) pragmatisme  dalam bidang ilmu  sosial  awalnya adalah suatu  paham  yang  mengedepankan  penerapan  ilmu  dalam  permasalahan- permaslahaan sosial secara konkret, (2) Penerapan cara pandang pragmatis dalam kebijakan  publik  lambat  laun  terlepas  dari  kepentingan  publik  terjebak  dalam situasi  dehumanisasi,  (3)  konsekuensi  logis  dari  diabsolutkannya  konsekuensi praktis dan kegunaan yang mengakibatkan pragmatisme alih-alih membawa pada kebaikan umum, malahan dalam kondisi tersebut manusia menjadi sarana untuk mencapai  kepentingan  penumpukan  modal,  atau  sarana  untuk  mencapai kepentingan segelintir golongan
Kata Kunci: Pragmatisme, Kebijakan Publik, Kepentingan Publik

## Pendahuluan
Relasi  antara  pragmatisme 1 dan  kebijakan  publik  dapat  kita  temukan dalam tiga dimensi: (1) proses pembentukan kebijakan publik; (2) produk-produk kebijakan  publik;  (3)  kajian/evaluasi  atas  kebijakan  publik  (Peirce,.  Pertama, salah  satu  prinsip  yang  harus  ada  dalam  proses  pembentukan  kebijakan  publik ialah akuntabilitas. Akuntabilitas menekankan ciri dapat dipertanggungjawabkan,
1 Pragmatisme  berasal  dari  kata  Pragmatikos  (Bhs.  Yunani)  yang  berarti  keyakinan- keyakinan yang berhubungan dengan  terlaksananya tujuan tertentu manusia. Pragmatisme dimengerti sebagai teori yang menayatakan bahwa makna dari konsep terletak hanya pada kemungkinannya untuk dibawa sebagai tindakan dalam kehidupan. (Charles Sanders Peirce, “What Pragmatism is?” dalam The Monist (vol 15, no 2), April 1905, 412 (digital version))
dalam  arti  memiliki  kesesuaian  dengan  realitas  empiris/didasarkan  atas  fakta- fakta  dan  berorientasi  pada  pemecahan  persoalan.  Hal  ini  bisa  dilihat  sebagai pengaruh dari ide-ide pragmatisme. Kedua, produk-produk kebijakan publik baik di  tingkat  nasional  maupun  internasional  mengafirmasi  warisan  epistemologi pragmatisme  yang  menyatakan  suatu  pernyataan/gagasan  itu  benar  sejauh menghasilkan  konsekuensi  praktikal,  dapat  mengubah  tindakan  dan  bisa memecahkan persoalan. Contoh penerapan prinsip pragmatisme dalam kebijakan publik  dapat  dilihat  pada  kebijakan  tanpa  toleransi  ( zero  tolerance  policy )  dari Donald  Trump  yang  melakukan  administrasi  pemisahan  keluarga  bagi  mereka yang  berada  di  perbatasan  Meksiko  dan  Amerika  Serikat  (April  2018).  Anak- anak  dipisahkan  dari  orang  tua  mereka  guna  menghalangi  imigrasi  ke  Amerika Serikat.  Orang  tua  mereka  dikirim  ke  penjara  dan  anak-anak  ditempatkan  di penampungan.  Sebanyak  hampir  3000  anak  dipisahkan  dari  orang  tua  mereka. Dari  kebijakan  publik  ini,  warisan  pragmatisme  yang  berorientasi  pada pemecahan  persoalan  diterapkan  tanpa  memperhatikan  aspek-aspek  lain  seperti kemanusiaan,  kesehatan  fisik  dan  psikis,  hilangnya  integritas  diri,  dll.  Contoh lain,  di  Indonesia,  kebijakan  publik  terkait  dengan  perlindungan  terhadap perempuan,  juga  kerapkali  bersifat  sangat  pragmatis,  misalnya,  untuk mengurangi  tingkat  kejahatan  seksual  terhadap  perempuan  maka  diberlakukan jam  malam  khusus  perempuan  (perda  Kota  Tangerang,  instruksi  Gubernur Aceh),  akibatnya  perempuan  yang  bekerja  dengan  shift  malam  terhambat pekerjaannya;  atau  larangan  mengenakan  busana  tertentu  misalnya  celana  jeans ketat  (perda  syariah  Aceh).  Kebijakan  publik  yang  demikian  justru  semakin menindas  korban,  sementara  pandangan  seksis  (merendahkan  manusia  berdasar jenis kelamin) di masyarakat dibiarkan meliar tanpa upaya dari pemerintah untuk mengubahnya. Kebijakan publik yang demikian pragmatis juga ditemukan dalam bidang-bidang lain seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, agraria, dst.  Ketiga, dalam  evaluasi/  kajian  atas  kebijakan  public.  Eulau  (1973)  mendesak  agar  term ‘analisis  kebijakan’  ( policy  analysis )  diganti  dengan  term  ‘pragmatikal kebijakan’  ( policy  pragmatics ).  Hal  ini  karena  kajian  kebijakan  publik berorientasi  pada  persoalan  ( problem-oriented ),  menggunakan  pendekatan
kontekstual,  memiliki  sikap  fleksibel  terhadap  pilihan  metode  analisis  dan berusaha  untuk  memadukan  antara  desain  kebijakan  dengan  deskripsi  empiris dan  proyeksi  kecenderungan  perilaku  masyarakat.  Semua  sifat-sifat  ini diidentifikasi sebagai warisan-warisan pragmatisme 2 .
Tulisan  ini  menyelidiki  asumsi-asumsi  pragmatisme  di  balik  kebijakan publik. Terutama akan diteliti pengaruh epistemologi pragmatisme awal (Charles Sanders Pierce, William James dan John Dewey) pada analisis persoalan, analisis keputusan  dan  analisis  implementasi  dalam  Kebijakan  Publik.  Dugaan  yang penulis  ajukan  ialah  ada  jurang  antara  maksud  pemikiran  pragmatisme  dan penerapan  pragmatisme  dalam  kebijakan  publik.  Metode  pragmatis  pada mulanya  digunakan  untuk  mendorong  ilmu  sosial  agar  dapat  menyelesaikan persoalan-persoalan  sosial  konkrit  sehingga  membawa  pada  kebaikan  umum, namun  justru  produk-produk  yang  dihasilkan  menjauh  dari  keadaan  yang  lebih manusiawi.

## Hasil dan Pembahasan
1. Prinsip-Prinsip Dasar Pragmatisme
a. Charles Sanders Pierce : Metode Klarifikasi Gagasan
“I understand pragmatism to be a method of ascertaining the meanings,...” 3
Usaha  Pragmatisme  Peirce  bertujuan  untuk  menemukan  metode  untuk mencapai  tingkat  kejelasan  makna  yang  lebih  tinggi  daripada  yang  ada  dalam logika. 4 Menurut Peirce, ada tiga tingkatan kejelasan makna yaitu: kesamaan tak terkatakan  ( tacit  familiarity ),  definisi  abstrak  dan  klarifikasi  pragmatik  sebagai tingkatan  makna  yang  paling  jelas.  Pertama, Tacit  Familiarity ,  untuk  membuat ide  menjadi  jelas,  kita  membutuhkan  beberapa  penerjemahan  dalam  tanda.  Hal
2 Timothy  V.  Kaufman  Osborn,  “Pragmatism,  Policy  Science,  and  the  State”,  American Journal of Political Science, Vol. 29, No. 4 (Nov., 1985), 828.
3 Charles Sanders Peirce dalam Vincent M. Colapietro,  “Charles Sanders Peirce”  dalam A Companion to Pragmatism, John R. Shook dan Joseph Margolis (eds.), Blackwell Publishing, USA: 2006, 22.
4 Charles Sanders Peirce, “How to Make Our Ideas Clear”,dalam Popular Science Monthly, 12 January 1878, digital version, 1.
ini  mengasumsikan  adanya  sebuah  kesamaan  erat  pengertian  dengan  sebuah tanda.  Tindakan  kita  berasal  dari  kemampuan  kita  untuk  menyatakan  dan menginterpretasi  dalam  situasi  yang  tak  terhitung  jumlahnya.  Misalnya  kita menggunakan  term  real/nyata,  tanpa  bisa  mendefinisikannya  secara  abstrak. Kedua,  Definisi  Abstrak.  Untuk  kepentingan  kejelasan  gagasan,  dibutuhkan penerjemahan tacit  familiarity ke  definisi  eksplisit.  Kembali  ke  contoh  tadi, menjelaskan  term  real,  dapat  dengan  menyebutkan  perbedaan  antara  real  dan fiktif lalu sampai pada definisi:  yang  real  adalah  yang memiliki status  dan sifat yang terlepas dari segala yang dibuat manusia mengenainya. Ketiga, Klarifikasi pragmatic.  Kita  harus  waspada  dengan  tipuan  definisi  abstrak.  Bagi  Peirce, klarifikasi  konseptual  dengan  definisi  abstrak  saja  belum  cukup  untuk  tujuan penyelidikan  eksperimental.  Menerjemahkan  konsep  ke  konsep  lain  saja  belum memadai  untuk  mencapai  kejelasan.  Hal  yang  paling  diperlukan  adalah menerjemahkan konsep dalam habits of conducts (kebiasaan tindakan). 5
Bagi Peirce, tujuan akhir dari berpikir ialah untuk menghasilkan habits of conduct .    Pertama-tama  motivasi  dariberpikir  ialah  mengurangi  gangguan keraguan  ( doubt ).  Keraguan  akan  berhenti  ketika  keyakinan  diperoleh. Keyakinan  ini  merupakan  titik  pemberhentian  ( stopping  place )  dari  keraguan, tapi  sekaligus  titik  memulai  ( starting  place )  tindakan. 6 Berbeda  dari  Positivisme yang  menolak  sama  sekali  keyakinan  hipotetis,  Pragmatisme  Peirce  mengakui adanya  keyakinan  ini.  Juga  berbeda  dari  Positivisme  yang  mempunyai kecenderungan untuk mendapatkan penjelasan yang murni teoritik, Pragmatisme Peirce bertujuan untuk tindakan tertentu. 7
Konsekuensi  pada  tindakan  bukan  hanya  kriteria  uji  gagasan  bahkan semua gagasan kita mengenai sesuatu adalah gagasan tentang efek praktikal-nya. “ Consider  what  effects,  that  might  conceivably  have  practical  bearings,  we
5 Vincent M. Colapietro, “Charles Sanders Peirce” dalam A Companion to Pragmatism, John R. Shook dan Joseph Margolis (eds.), Blackwell Publishing, USA: 2006, 23.
6 Charles Sanders Peirce, “How to Make Our Ideas Clear”…, 6
7 Charles  Sanders  Peirce,  “What  Pragmatism  is?”  dalam  The  Monist  (vol  15,  no  2),  April 1905, 423.
conceive  the  object  of  our  conception  to  have.  Then,  our  conception  of  these effects is the whole of our conception of the object. ” 8
b. William James : Teori Kebenaran
“The Pragmatic Method is primarily a method of settling metaphysical disputes that otherwise might be interminable” 9
Metode  Pragmatik,  bagi  James,  ialah  metode  untuk  mengakhiri perdebatan  metafisik  yang  tak  berkesudahan.  Setiap  gagasan  berusaha diinterpretasi dengan melacak konsekuensi praktikal masing-masing. Pertanyaan yang  dapat  digunakan  untuk  mengklarifikasi  gagasan-gagasan  ialah:  apa perbedaan  praktikal  yang  dapat  dibuat  oleh  gagasan  itu?  Apabila  tidak  ada perbedaan  yang  bisa  dilacak,  maka  artinya  tidak  ada  perbedaan  di  antara gagasan-gagasan  tersebut,  dan  dengan  demikian  semua  perdebatan  tidak diperlukan lagi. 10
Kebenaran, dalam Pragmatisme William James, ialah kesesuaian dengan realitas.  Kesesuaian  yang  dimaksud  di  sini  ialah  proses  verifikasi  ide  dalam realitas. Sedang, realitas ialah segala sesuatu yang tidak hanya mencakup hal-hal yang  bisa  diindrai  secara  kasat  mata  tetapi  juga  relasi-relasi  seperti  jarak, intensitas,  keramahan,  dst. 11 Oleh  karena  kesesuaian  merupakan  sebuah  proses verifikasi,  maka  kebenaran  dalam  Pragmatisme  tidak  bersifat  stagnan.  Bahkan, kebenaran terjadi pada sebuah ide. Lebih tepat untuk mengatakan menjadi benar atau dibuat menjadi benar karena peristiwa. Realitas dalam Pragmatisme  bukan dilihat  dalam  unit-unit  yang  terpisah  melainkan  sebagai  sesuatu  yang  mengalir dan  tidak  memiliki  batas-batas  yang  sangat  jelas  sehingga  hal-hal  yang  kita rasakan pun dapat diakui sebagai realitas.
8 Charles Sanders Peirce, “How to Make Our Ideas Clear”.., 8.
9 William  James,  “Pragmatism”,  dalam  “Writings  1902-1910,  Literary  Classics  of  The  United States”, New York: 1987, 505
10 Ibid.
11 William James, “Pragmatism”…, Op.Cit., 576.
James  menambahkan  satu  kriteria  lagi  pada  kebenaran  yaitu  memenuhi fungsi  kebergunaan  untuk  sebagai  yang  melengkapi  fungsi  kesesuaian  dengan realitas.  Kebenaran  terjadi  ketika  dapat  menuntun  pada  pengalaman  yang memuaskan atau berguna. 12
Pragmatisme,  berdasarkan  pendirian  atas  kebenaran  yang  demikian, memandang  produk  ilmiah  sebagai  hanya  prediksi  dari  kita.  Hukum  dan  teori ilmiah  tidak  ada  yang  secara  absolut  menjadi  transkrip  dari  realitas.  Setiap peneliti  melihat  dari  beberapa  sudut  pandang  yang  berguna.  Teori  hanya merupakan  bahasa  buatan  manusia  untuk  membantu  analisis  dan  prediksi. 13
Sebagai  contoh:  kita  tidak  harus  berfikir  secara  harafiah  bahwa  eter,  atom  atau elektron  itu  benar-benar  mewakili  realitas.  Model-model  mikromolekular tersebut  hanya  cara  untuk  mengukur  fenomena  dengan  mengubahnya  menjadi formula  yang  lebih  sederhana.  Term-term  tersebut  berguna  untuk  mengukur fenomena dan menciptakan hal baru.
c. John Dewey: Metode Saintifik dan Persoalan Sosial Konkrit
“Method is...a mode of intelligent practice”
Harold  Lasswell,  seorang  tokoh  yang  diakui  sebagai  perintis  Kajian Kebijakan Publik, dalam karyanya   yang berjudul  “Policy Orientations”  (1951) menyarankan  secara  eksplisit  untuk  melibatkan  karya  John  Dewey  dan  tokoh- tokoh  filsuf pragmatisme Amerika lain. 14 Pragmatisme bagi  John Dewey bukan hanya bagian dari  metode dalam memperoleh pengetahuan tentang  konsekuensi yang berupa tindakan atau bagaimana dunia bekerja, tetapi juga pandangan hidup untuk menggunakan intelegensi untuk kemanusian yang lebih baik. 15
Dalam Logic: The Theory of Inquiry , Dewey menolak ilmu pengetahuan yang  semata-mata  hanya  mencari  objektivitas.  Hal  ini  karena,  bagi  Dewey, bahasa  observasi  yang  netral  itu  tidak  mungkin  dicapai.  Dewey  membebaskan metode  saintifik  yang  melulu  beriorentasi  pada  objektivitas  sehingga
12 Ibid., 575.
13 Ibid, 510. 14 Timothy V. Kaufman Osborn, Op.Cit, 828.
15 Philip W. Jackson, “John Dewey” dalam A Companion to Pragmatism, John R. Shook dan Joseph Margolis (eds.), Blackwell Publishing, USA: 2006, 60.
memungkinkan  peneliti  untuk  memasuki  ranah  di  bawah  penampakan  realitas dan menangkap sifat-sifat dasar dari realitas sosial atau fisik dalam term masing- masing kajian. Dewey melampaui jurang ontologis antara subjektif dan objektif. Dewey  menolak  pandangan  bahwa  ilmu  pengetahuan  bertujuan  untuk mengonstruksi  representasi  yang  mencerminkan  realitas.  Tidak  seperti positivisme  yang  mengunggulkan  netralitas  saintifik  dan  mengasumsikan  ada sesuatu yang disebut absolut, komitmen pada epistemologi kontekstual membuat Dewey  berpendapat  bahwa  semua  ilmu  merupakan  tanggapan  adaptif  atas persoalan  dalam  lingkungan  spasiotemporal  konkrit  tertentu.  Komitmen  Dewey ini  memiliki  konsekuensi  terhadap  ilmu  sosial  (dan  kemudian  juga  pada  kajian kebijakan publik) yaitu (1) dalam ilmu sosial, peneliti yang mencari pengetahuan tentang  proses  kultural  ialah  produk  sekaligus  kontributor    dari  kultur  tersebut; (2)  penelitian  ilmu  sosial  harus  mencari  akar  atas  persepsi  dalam  persoalan kehidupan  publik;  (3)  nilai  dari  penelitian  ilmu  sosial  terletak  pada kemampuannya untuk membentuk solusi hipotetis, yang ketika dilakukan, dapat menyelesaikan  kesulitan yang  pada  mulanya  memantik  kemunculan penelitian. 16 Pijakan Pragmatisme, dengan demikian, ada pada ilmu pengetahuan tetapi  juga  kehidupan  sehari-hari.  Ini  berarti  bahwa  filsafat  pragmatik  harus mengembangkan gagasan yang relevan dengan krisis aktual dalam kehidupan. 17
Metode  saintifik,  bagi  Dewey,  bukan  sebagai  cara  bagi  peneliti  untuk memahami  objek  sebagaimana  adanya,  tetapi  sebagai  sistem  operasi eksperimental yang saling berhubungan yang memungkinkan perubahan konkret situasi yang tak tentu. Metode saintifik merupakan mode dari intelegensi praktis. Metode  merupakan  suatu  ketrampilan  rekayasa/manipulasi  yang  memberi kekuatan pada pemiliknya untuk  membentuk  pengalaman  problematis  ke  dalam ‘kesatuan situasi eksistensial’ (unified existensial situation). 18 Dengan kata lain, metode memungkinkan peneliti untuk mengubah/ mentransformasi, membentuk, mengatur/mengorganisasi  pengalaman-pengalaman  yang  penuh  persoalan  ke dalam bentuk tertentu yang dikehendaki.
16 Timothy V. Kaufman Osborn, Op.Cit, 829-830
17 Philip W. Jackson, “John Dewey”…, 60
18 Timothy V. Kaufman Osborn, 830
Pengaruh  Dewey-an  pada  ilmu  sosial  ialah  pembuktian  nilai  epistemis melalui  demonstrasi  kemampuan  ilmu  tersebut  untuk  mengubah  dunia  sosial dengan cara tertentu yang dimaksudkan manusia. Kontrol instrumental atas dunia bukan  saja  tujuan  dari  ilmu  pengetahuan  dan  juga  bukan  hanya  bukti  untuk menguji  pemahaman  kita  tentang  dunia,  melainkan,  secara  lebih  mendasar  lagi, merupakan keseluruhan pengetahuan kita. Bekerjanya suatu gagasan merupakan kebenaran,  bukti  untuk  pengujian  dan  juga  sekaligus  pengetahuan  kita  tetang gagasan tersebut. 19

## 2. Implikasi Pragmatisme pada Politik
Berikut  akan  dibahas  implikasi-implikasi  Pragmatisme  dalam  dunia politik baik secara teoritik maupun praktik (diambil dari pemikiran John Dewey):
(a) Teori  politik  harus  berangkat  dari  arena  interaksi  sosial.  Dalam interaksi  sosial  dikenal  dua  ranah  yaitu  ranah  privat  dan  publik.
Publik  secara  sederhana  diartikan  sebagai  yang  melampaui  ikatan- ikatan  privat.    Politik  dimengerti  sebagai  usaha  masyarakat  untuk mengatur  konsekuensi  interaksi  dalam  ranah  publik.  Kehidupan politik itu mungkin ketika ada yang disebut fakta publik yaitu elemen dari  jaring  kesaling-tergantungan  yang  dapat  diamati  oleh  setiap orang sehingga dapat menjadi objek dari kontrol kolektif. 20
(b) Negara  dibentuk  oleh  orang-orang  yang  terdampak  konsekuensi publik  ini  dan  mempertimbangkan  untuk  mengatur  konsekuensi tersebut  secara  sistematik.  Konsepsi  negara  yang  demikian menjustifikasi  demokrasi  elektoral  dan  institusi  politik  representatif sebagai  alat  bagi  seluruh  penduduk  untuk  memilih  orang  yang kompeten  guna  mengurus  konsekuensi  publik.  Penduduk  memberi kepada  para  petugas  ini  otoritas  tindakan  yang  di  dalamnya  mereka merumuskan rencana cerdas untuk memenuhi kebutuhan konstituen. 21
19 Timothy V. Kaufman Osborn, 831 20 Timothy V. Kaufman Osborn, 831
21 Ibid., 832
(c) Sains  sosial  adalah  bagaian  penting  dan  tak  terpisahkan  dari  praktik politik.  Baik  sains  sosial  maupun  praktik  politik  merupakan  ‘seni perencanaan’  yang  mendefinisikan  rencana  sebagai  gagasan  yang memberikan  relasi  hipotetis  pada  apa  yang  belum  terjadi  dan digunakan  sebagai  panduan  untuk  bertindak.  Dalam  ‘seni perencanaan’ yang disusun berdasarkan rasionalitas kehidupan politik dibutuhkan  pengetahuan  yang  memungkinkan  perubahan  keadaan persoalan sosial. Perencanaan sosial yang melibatkan rasionalitasi ini menjadi objek dari kebijakan publik. 22
(d) Untuk  menghadirkan  ilmu  sosial  pragmatic  sebagai  sumber  dari rencana terapeutik/ penyembuhan atas praktik sosial yang mengalami persoalan,  Dewey  mengasumsikan  penerimaan  atas  penelitian saintifik  yang  dapat  menghasilkan  standard  kritis  untuk  mengukur ‘yang berharga’ dalam kultur demokratis. Dewey juga menjustifikasi reformasi keyakinan dan praktek-praktek kebiasaan yang menghalangi kemajuan rencana negara. 23
(e) Dibutuhkan  orang  yang  kompeten  untuk  mengatur  konsekuensi kesaling-tergantungan dalam ranah publik, yaitu
pemrakarsa/perekayasa  sosial  (sosial  engineering).  Tidak  ada  yang lebih  rasional  bagi  public  demokratik,  selain  memilih  pemrakarsa yang demikian daripada  memilih  orang biasa  yang tak terlatih untuk memutuskan desain terbaik dan kebijakan publik bagi penduduk.
(f) Lalu  bagaimana  verifikasi  keputusan-keputusan  saintifik  sosial  yang punya  implikasi  pada  kehidupan  politik  dilakukan?  Apa  kriterianya? Siapa  yang  berhak  menentukan  benar  dan  salah?  Dalam  pemikiran John  Dewey,  ‘benar’  bukan  hanya  bila  penelitian  dapat  memahami yang  ‘nyata’  dari  situasi  persoalan  tertentu.  Kriteria  verifikasi kebenaran  dapat  dilacak  dari  teori  logika  Dewey.  Teori  logika  ini menyesuaikan  standar  verifikasi  dengan  praktik  historis  sosial.
22 Ibid.
Logika Dewey ini menolak pandangan bahwa norma-norma saintifik merupakan  norma  yang  abadi,  a  priori,  dan  di  luar  praktik. Sebaliknya,  teori  logika  Dewey  menyarankan  sumber  dan  verifikasi kebenaran  yang  diletakkan  dalam  akumulasi  fakat  keberhasilan- keberhasilan  penyelesaian  persoalan.  Dengan  kata  lain,  standar  dari verifikasi selalu diperbarui dari waktu ke waktu sesuai praktik sosial dan sebagai hasil dari proses koreksi-diri ( self-corrective process ).
(g) Namun  demikian,  klaim  kebenaran  tidak  mungkin  divalidasi  tanpa merujuk pada kesepakatan dari masyarakat untuk menerima prosedur tertentu  sebagai  sarana  yang  paling  masuk  akal  untuk  menilai kebijakan  yang  dihasilkan  para  pembuat  kebijkan  publik.  Namun, siapa  yang  menentukan  usaha  rekonstruksi  sosial  tertentu  berhasil? Dalam  tesis  perekayasa  sosial  ( social  engineering )  yang  bertugas ialah  mereka  yang  telah  mendapat  pendidikan  tentang  kebijakan publik dan metode dari ilmu-ilmu sosial tertentu. 24

## 3. Kontribusi Pragmatisme pada Kebijakan Publik
Berdasarkan asumsi-asumsi epistemologis Pragmatisme berikut diuraikan kontribusi Pragmatisme dalam tiga tahap dalam analisis kebijakan publik:
1) Analisis Persoalan
a) Kebijakan Publik, dalam Pragmatisme, merupakan suatu perencanaan atau  desain  rasional  yang  bertujuan  untuk  mencapai  tujuan  bersama yang  disepakati  masyarakat.  Tujuan  bersama  ini  ialah  apa  yang dianggap  berharga  atau  berguna  bagi  masyarakat.  Ini  sejalan  dengan kriteria  kebenaran  menurut  William  James  yaitu  bukan  hanya kesesuaian dengan realitas, tetapi  juga memiliki fungsi  kebergunaan. Sebelum kebijakan publik diputuskan diperlukan analisis tentang hal apa  yang  paling  berguna  untuk  masyarakat.  Analisis  ini  dilakukan
24 Ibid., 837
dengan  pengumpulan  fakta-fakta  mengenai  persoalan  sosial  yang ingin diselesaikan.
b) Dalam  pemikiran  Dewey,  mengenai  masyarakat  demokratis, kebijakan publik setidaknya disusun untuk membantu mengoptimalkan  tiga  prasyarat  kewargaan  demokratik  yaitu:  (1) otonomi  yaitu  kemampuan  untuk  mengambil  tindakan  independen;
(2)  hubungan  resiprokal  yaitu  kesediaan  untuk  berbagi  dan  (3) pembelajaran  yaitu  kemampuan  untuk  menguji  dan  mengubah pilihan.  Tiga  prasyarat  ini  juga  digunakan  untuk  mengevaluasi persoalan mana yang layak diangkat.
2) Analisis Keputusan
a) Analisis keputusan dilakukan oleh pembuat keputusan yang dianggap kompeten (tesis s ocial engineering ). Ini dianggap sebagai jalan  yang paling  efektif,  rasional  dan  membawa  pada  kebergunaan  dibanding cara lain.
b) Apabila  ada  alternatif  keputusan  maka  analisis  didasarkan  atas analisis problem. Dipertimbangkan mana cara yang paling efektif dan membawa  pada  kebergunaan?  Orientasi  pada  problem  merupakan warisan dari pragmatisme.
c) Kebijakan  publik  ditujukkan  untuk  konsekuensi  praktis  yaitu mengubah  tindakan  tertentu.  Kebenaran  dalam  pragmatisme  bukan hanya  kebenaran  stagnan,  tetapi  dinamis,  maksudnya  adalah kebenaran  bukan  hanya  soal  mencocokan  dengan  realitas  (stagnan) tetapi mengubah tindakan (dinamis). Suatu ide menjadi benar karena suatu  peristiwa.  Tolok  ukur  kebijakan  publik  ialah  apa  perbedaan konsekuensi praktikal  yang dibuat dengan kebijakan publik tersebut? Perilaku apa yang ingin diubah? Bagaimana mekanisme paling efektif yang  dapat  ditempuh?  Sebagai  contoh,  untuk  mengurangi  korupsi dilakukan  aturan  e-bugdeting,  sehingga  kontrol  publik  menjadi  lebih efektif, dan perilaku korupsi bisa dirubah.
d) Terutama  setelah  Perang  Dunia  II,  Kebijakan  publik  dimengerti sebagai  rancangan  yang  melibatkan  rasionalitas.  Kebijakan  publik dalam  konteks  ini  memiliki  tujuan  yang  rasional,  terukur  dan berorientasi  pada  konsekuensi  di  masa  depan.  Pragmatisme menekankan  perhitungan  yang  cermat  akan  konsekuensi  yang mungkin  terjadi.  Seberapa  efektif  kebijakan  public  tersebut menyelesaikan  persoalan?  Seberapa  banyak  orang  yang  merasakan kebermanfaatan dari kebijakan tersebut?
e) Perencanaan  sosial/kebijakan  publik  ini  dalam  Pragmatisme  juga ditujukkan sebagai alat untuk mendorong warga negara “berpartisipasi”. Sebagai contoh, sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pendidikan publik, tidak disarankan kurikulum seragam yang standar, melainkan misalnya, mendorong orang tua untuk menyatakan kepuasan  dan  ketidakpuasan  terhadap  fasilitas  publik  dengan memberi insentif ekonomi yang lebih tinggi untuk fasilitas yang lebih bagus.  Kebijakan  ini  ditujukkan  untuk  mendorong  orang  tua  menilai manfaat sekolah bagi anak-anak mereka dan kemudian dapat memilih tempat  mereka  menyekolahkan  anak-anaknya.  Usulan  dalam pendidikan,  bukan  bertujuan  untuk  meningkatkan  kurangnya  akses pendidikan  dan  menempatkan  orang  tua  sebagai  konsumen  atas  jasa pendidikan;  tetapi  lebih  memampukan  mereka  untuk  menyatakan pilihan pribadi mereka lebih efektif yang diungkapkan melalui isentif ekonomi. 25 Kebijakan  yang  demikian  misalnya  juga  kita  rasakan untuk jasa pengiriman surat/paket. Pengiriman paket yang lebih cepat harus dibayar dengan harga yang lebih tinggi.

## 3) Analisis Implementasi
a) Kriteria  dari  evaluasi  kebijakan  ialah  efektivitas  yang  dimaknai sebagai  keberhasilan  dalam  mengatasi  persoalan  sosial.  Namun demikian,  kriteria  efektivitas  seringkali  tidak  memperhatikan  apakah
25 Timothy V. Kaufman Osborn,… 847.
pemecahan  tersebut  sungguh-sungguh  benar  dan  diarahkan  pada kebaikan bersama? Sebagai  contoh,  apakah penyelesaian kemiskinan dengan  memberikan  bantuan  langsung  tunai  itu  sungguh-sungguh benar  atau  hanya  sekedar  efektif?  Apakah  membangun  bandara  baru dengan  penggusuran  secara  sepihak  itu  sungguh  untuk  kebaikan bersama atau sekedar efektif?
b) Kriteria  kebenaran  dalam  Pragmatisme  yang  tidak  pernah  absolut mengijinkan  evaluasi  terus-menerus  atas  kebijakan  publik  yang didasarakan  atas  reformasi  keyakinan  dan  praktek-praktek  kebiasaan yang  menghalangi  kemajuan.  Sebagaimana  dalam  Dewey,  kebijakan publik  merupakan  produk  dari  tindakan  manusia  yang  bertujuan sebagai respon atas tantangan dari lingkungan.
4. Kritik terhadap penerapan Pragmatisme pada Kebijakan Publik
a) Pembacaan atas kebutuhan masyarakat dalam Pragmatisme kerap kali bias  dan  sangat  mungkin  menghadirkan  representasi  yang manipulatif.  Hal  ini  karena,  menurut  Aaron  Wildavsky  dalam Speaking Truth to Power , generasi yang menjadi partisipan kebijakan publik  diatur  oleh  rasionalitas  pasar  yang  mendikte  definisi-definisi mereka  tentang  apa  itu  tujuan  bersama,  berbagi,  pembelajaran, perubahan, hubungan resiprokal, dll. Misal, hubungan resiprokal yang dimengerti  sebagai  kesediaan  untuk  berbagi,  oleh  rasionalitas  pasar dimengerti  sebagai  hubungan  yang  utamanya  didasarkan  atas kepentingan-diri  dan  keinginan-diri.  Ini  sebenarnya  bertentangan dengan  gagasan  Dewey.  Bagi  Dewey,  yang  dibutuhkan  ialah penyatuan  kepentingan-kepentingan  individual  secara  lebih  efektif melalui  institusi  publik  melalui  pembentukan  pemahaman  bersama mengenai kebaikan bersama ( common good ). 26
b) Dewey mengasumsikan bahwa masyarakat mampu untuk mengambil tindakan  politik  sehingga  bisa  mengatasi  kesalahan  dalam  sistem
26 Timothy V. Kaufman Osborn,… 846
yang  bukan  sekedar  menghasilkan  kebijakan  yang  berhasil  tetapi yang  sungguh-sungguh  benar.  Pada  kenyataannya,  orientasi-problem pada  kebijakan  yang  efektif  hanya  bermakna  penyelesaian  persoalan secara sesaat  dan parsial daripada sungguh-sungguh melayani  publik demi kebaikan bersama ( common good ).
c) Kebenaran  dalam  pemikiran  Pragmatisme,  khususnya  Dewey,  bukan cenderung  dalam  arti  logika  atau  epistemologis  tapi  lebih  sebagai pemecah persoalan sosial. Padahal, benar tidak sama dengan berdaya- guna  mengatasi  persoalan.  Tidak  semua  yang  dapat  mengatasi persoalan  sama  dengan  benar  dan  hanya  sebagian  dari  yang  benar yang dapat (langsung) mengatasi persoalan.
d) Pandangan  yang  monolitik  tentang  apa  yang  berharga  atau  berguna. Pragmatisme mengandaikan persepsi orang tentang apa yang berguna dapat  diseragamkan  atau  setidaknya  bisa  berjalan  beriringan.
Faktanya,  dalam  masyarakat  kontemporer,  institusi  publik  tidak mungkin  untuk  menyeragamkan  apa  yang  berguna  menurut  setiap orang.  Berhadapan  dengan  berbagai  tujuan  politis  dalam  masyarakat ini,  Pragmatisme  tidak  memiliki  kriteria  yang  jelas  untuk  praktik memilih  tujuan  politis  yang  mana  yang  hendak  dicapai.  Di  sini Pragmatisme  tak  lebih  dari  pemikiran  yang  umum,  normatif  dan populer  tentang  metode  saintifik.  Bahkan,  Pragmatisme  diam-diam menyetujui untuk menjadi pelayan atas tujuan apa saja sesuai dengan kepentingan yang menggunakannya. 27
e) Produk  dari  Kebijakan  Publik  seringkali  digunakan  sebagai  sarana yang  efektif  untuk  meraih  kekuasaan  dalam  politik  praktis.  Misal: kebijakan  anti-imigran  Donald  Trump,  merupakan  kebijakan  yang disukai oleh banyak warga, sehingga menaikkan elektabilitas Trump. Namun  demikian,  kebijakan  ini  tidak  berorientasi  pada  nilai-nilai kemanusiaan  dan  Kebaikan  umum.  Contoh  lain:  Revisi  UU  tentang penindakan  korupsi  yang  menguntungkan  para  pejabat  publik  yang
27 Timothy V. Kaufman Osborn,… 832.
korup,  UU  agraria  setelah  Orde  Baru  yang  membuka  investasi  asing demi kemapanan kekuasaan rezim tersebut.
f) Kelemahan  dari  tesis  perekayasa  sosial  dalam  Pragmatisme  ialah, kebijakan  yang  dibuat  oleh  para  ahli  kebal  terhadap  serangan  publik yang dianggap tidak memiliki kecakapan untuk menilai. Hal ini justru bertentangan dengan semangat pragmatisme untuk selalu mereevaluasi kebijakan publik agar sesuai dengan kebutuhan sosial.
g) Pragmatisme yang digunakan oleh para ahli rekayasa sosial seringkali tujuannya  bukan  ditentukan  oleh  publik  tetapi  oleh  aparatus  negara yang  dapat  menerapkan  teknik  ini  secara  memadai  untuk  mencapai tujuan  tertentu.  Persekutuan  antara  pragmatisme  dengan  negara misalnya  terjadi  dalam  mobilisasi  militer  untuk  tujuan-tujuan  yang tidak pernah secara jelas didefinisikan secara demokratis. 28
h) Kelemahan  dari  pemikiran  yang  menekankan  konsekuensi  seperti pragmatisme  dan  utilitarianisme  ialah  konsekuensi  ke  depan seringkali  tidak  bisa  diprediksi  sebelumnya.  Hal  yang  tidak  kita anggap  berdaya-guna  di  satu  hari,  barangkali  akan  sangat  bermakna di  kemudian  hari.  Sebagai  contoh,  developmentalisme  yang  menjadi kerangka  utama  dalam  pembuatan  kebijakan  publik.  Negara-negara berkembang  dianggap  harus  digiring  ke  industrialisasi  agar  dapat mengejar  ketertinggalan/dikatakan  maju.  Di  kemudian  hari,  baru disadari developmentalisme membawa dampak buruk yang besar bagi kelangsungan  kelestarian  lingkungan  dan  menjadi  manusia  melulu sebagai sarana kemajuan industrial.
i) Pragmatisme  dalam  kebijakan  publik  seringkali  mengorbankan manusia  lain  sebagai  sarana  untuk  pencapaian  konsekuensi  praktikal atau kegunaan. Kelompok orang miskin dan tersingkir sering menjadi korban  atas  penerapan  kebijakan  publik  yang  mengatasnamakan kegunaan untuk kepentingan bersama, misalnya, penggusuran sepihak
28 Timothy V. Kaufman Osborn,…833
untuk  estetika  kota,  larangan  menjadi  pegawai  untuk  LGBT  dengan alasan mereka membawa dampak buruk bagi masyarakat, dll.

## Kesimpulan
Kontribusi Pragmatisme pada ilmu sosial telah mendorong lahirnya ilmu/ kajian  atas  kebijakan  publik.  Ilmu  kebijakan  ( Policy  Science )  dilihat  sebagai realisasi  dari  konsep-konsep  dalam  ilmu  sosial  yang  digunakan  untuk memecahkan  persoalan  sosial  konkrit.  Orientasi-pada-persoalan,  fleksibilitas metode dan tujuan, verifikasi berdasar fakta, otoritas keputusan pada perekayasa sosial,  perubahan  pada  tindakan,  merupakan  sifat-sifat  dari  kebijakan  publik yang  diinspirasi  dari  gagasan-gagasan  epistemologi  pragmatisme.  Namun, sebagai  konsekuensi  logis  dari  diabsolutkannya  konsekuensi  praktis  dan kegunaan,  pragmatisme  alih-alih  membawa  pada  kebaikan  umum  justru menggiring  pada  situasi  dehumanisasi  yaitu  penindasan  terhadap  manusia  lain, manusia  sebagai  sarana  untuk  mencapai  kepentingan  penumpukan  modal,  atau sarana  untuk  mencapai  kepentingan  segelintir  golongan,  dll.  Ini  terjadi  karena pragmatisme  bisa  menjadi  pelayan  dari  tujuan  apa  pun,  tanpa  pernah mempersoalkan siapa yang menjadi tuan dari metode pragmatisme ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Colapietro,  Vincent  M.,  “Charles  Sanders  Peirce”  dalam A  Companion  to Pragmatism ,  John  R.  Shook  dan  Joseph  Margolis  (eds.),  Blackwell Publishing, USA: 2006.
Peirce, Charles Sanders, “How to Make Our Ideas Clear”,dalam Popular Science Monthly, 12 January 1878, digital version, 1.
Peirce,  Charles  Sanders  “What  Pragmatism  is?” dalam  The  Monist  (vol 15,  no
2), April 1905, 412 (digital version).
Jackson, Philip W., “ John Dewey ” dalam A Companion to Pragmatism , John R. Shook dan Joseph Margolis (eds.), Blackwell Publishing, USA: 2006.
James, William “ Pragmatism” , dalam “ Writings 1902-1910, Literary Classics of The United States ”, New York: 1987.
Osborn,  Timothy  V.  Kaufman,  “Pragmatism,  Policy  Science,  and  the  State”,
American Journal of Political Science, Vol. 29, No. 4 (Nov., 1985)