## Ekonomi Politik Media Lokal (Framing Pemberitaan Pelanggaran HAM Di Kalimantan Timur)
1,2 Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Jl. Abul Hasan No.3 Samarinda Kota

## Abstract
The  backdrop  of  this  research  is  set  upon  the  fact  that  the  media  exist  in  the  setting  of  a  growing democracy. Media play strategic roles in responding to events. At the local level, local events result from the  repeated  process  of  production  and  reproductions  by  the  press.  One  of  such  local  events  in  East Kalimantan  was  the  findings  of  the  National  Committee  for  Human  Rights  (KOMNAS  HAM)  on  the human rights abuse related to extractive industries, as mentioned in the 2016 report of the organization and  had  been  stated  again  in  2019.  Thus,  local  media  responded  to  such  findings  by  producing  news about  it.  The findings  of this research  are that local media,  Times  Indonesia  (national  media  network), opted not to mention the abuses due to arguments on internal policy and limited resources  available to conduct the journalistic activity. Other media, Samarinda Pos and Kaltim Kece, responded differently to the report. The differences regarding the responses of those media outlets are based on applying Robert N. Entman's framing analysis on problem definition, diagnosis of causes, moral judgment, and treatment recommendation. Moreover, this research also showcases the practice of commodification by the media when they talk about human rights abuses.
Keywords: Framing; human rights abuse; media.

## Abstrak
Latar  belakang  penelitian  ini  didasari  atas  eksistensi  media  di  tengah  wacana  demokrasi  yang  selalu berkembang.  Media  memiliki  peran  strategis  dalam  merespon  berbagai  peristiwa.  Di  tingkat  lokal, peristiwa  lokal  menjadi  sajian  media  yang  selalu  diproduksi  dan  direproduksi  secara  berualang-ulang. Salah  satu  peristiwa  lokal  di  Kalimantan  Timur  adalah  temuan  Komnas  HAM  tentang  praktik pelanggaran  HAM  yang  berkaitan  dengan  pertambangan,  sebagaimana  dalam  laporan  Komnas  HAM tahun  2016,  yang  dipertegas  kembali  tahun  2019.  Dengan  demikian,  media  lokal  merespon  temuan tersebut  dalam  bentuk  berita.Hasil  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  adalah  media  lokal  Times Indonesia  (jejaring  media  nasional)  memilih  tidak  memunculkan  peristiwa  pelanggaran  dengan argumentasi  kebijakan  internal  dan  keterbatasan  sumber  daya  dalam  melakukan  aktivitas  jurnalistik. Media  lain,  Samarinda  Pos  dan  Kaltim  Kece  meresponnya  dengan  secara  berbeda  terkait  peristiwa pelanggaran HAM. Perbedaan didasarkan pada analisis framing Robert N. Entman tentang pendifinisian masalah  (define  problems),  perkiraan  masalah  (diagnoses  causes),  keputusan  moral  (moral  judgement), penekanan penyelesaian (treatment recommendation). Selain itu, penelitan ini juga menunjukkan praktik komodifikasi yang dilakukan media saat berbicara tentang pelanggaran HAM.
Kata Kunci : Framing; pelanggaran HAM; media
Received: February 2022; Accepted: April 2022; Published: June 202 2 E-mail: nurulfrq9@gmail.com 1 , sabiruddiniainsamarinda@gmail.com 1 Sy. Nurul Shobah 1 * , Sabiruddin 1

## PENDAHULUAN
Media  merupakan  pilar  demokrasi  dalam  sebuah  bangsa.  Demokrasi  sebuah  negara akan terbaca lewat peran media yang dapat mainkan dalam konteks bernegara. Dinamika dan eksistensi media sangat ditentukan oleh faktor situasi politik dan paham ideologi kenegaraan yang  dianut  sebuah  bangsa,  seperti  ideologi  komunis  di  China  memiliki  falsafah  pers komunis. Dengan kata lain,  tumbuh dan pasang surut  media berkorelasi dengan rezim  yang berkuasa dalam sebuah bangsa.
Sisi  lain,  Danny  Schechter  telah  lama  memperingatkan  para  sarjana  media  untuk mengantisipasi  media massa. Dengan penuh kecurigaan, ia mengatakan  “Bunyikan lonceng peringatan,  sekarang  juga”  sebagai  bentuk  respon  antisipatif  masyarakat  sipil  terhadap kebebasan pers yang hidup di tengah masyarakat dengan proses politik yang berjalan, disertai berbagai bentuk ancaman bagi perkembangan demokrasi.(Schechter, 2007)
Di  Indonesia, rezim orde baru menjadi  fase  gelap bagi  perkembangan media. Media dihadirkan negara untuk meletigimas kekuasan yang otortiter, media menjadi corong negara, dan  media  kehilangan  fungsinya  demi  tunduk  pada  kekuasaaan.  Kekuasaan  menjadikan media  sebagai  alat  propaganda,  disamping  sebagai  alat  untuk  mentransformasikan  gagasan normatif dari negara ke masyarakat.
Peristiwa  1997  yang  ditandai  dengan  gerakan  reformasi  tidak  hanya  memberi  angin segar  panggung  politik  dalam  negeri,  tetapi  keran  demokrasi  lewat  media  pun  telah  dibuka lebar dengan lahirnya UU Pers No. 1999. Empat tahun kemudian, menyusul UU tentang penyiaran  yang memiliki kewenangan untuk mengatur lembaga penyiaran baik radio maupun  televisi (media elektronik). Pertanyaan mendasar saat ini adalah kemana arah media kita di Indonesia? Siapa dan bagaiamana praktik media di tengah perkembangan demokrasi?
James  T.  Siegel  menunjukkan  bahwa  rezim  orde  baru  dengan  model  kejahatannya dapat  dianalisis  di  koran  media  cetak  seperti  Tempo  (Siegel,  2000),  sehingga  Ross  Tapsell membuktikan bahwa konglomerasi media justru lahir bersamaan dengan lepasnya media dari cengkraman rezim orde baru (Tapsell, 2018)
Isu  konglomerasi  media  atau  dalam  studi  media  secara  spesifik  memiliki kecendrungan  riset  dengan  menggunakan  persepektif  ekonomi  politik  media.  Studi  dalam ekonomi politik media fokus pada aspek ekonomi, keuangan, politik dan konsekuensi praktik budaya dengan melihat penyebab, dimensi, konsekuensi, dan kemungkinan penyelesaiannya (Babe,  2009).  Ditelisik  lebih  jauh,  tren  kajian  media  massa  di  tahun  1930-1960an  berfokus pada aspek pemusatan media yang memiliki kekuatan yang tak terbendung terhadap khalayak (powefull).  Media  dianggap  efektif  memengaruhi  khalayak  sebagaimana  yang  ditemukan dalam  teori  hypodermic  needle  (teori  jarum  suntik)  dan  bullet  theory  (teori  peluru).  Kedua teori  tersebut  berpandangan  bahwa  penonton  televisi,  pendengar  radio,  dan  pembaca suratkabar  bersikap  pasif  dan  menerimaa  secara  sukarela  terhadap  pesan  yang  ditawarkan media.
Selanjutnya,  kritik  terhadap  teori  tersebut  diatas,  lahir  teori  uses  and  gratification dengan  konsentrasi  kajian  pada  aspek  semi  otonom  khalayak.  Artinya,  kuasa  yang  dimiliki media  berbagi  dengan  dengan  khalayak,  karena  khalayak  secara  aktif  mencari  sajian  media massa  yang  dapat  memberikan  kepuasan  psikologis,  khalayak  pun  berhak  meninggalkan media  massa yang dinilai tidak memberikan dampak baginya.
Teori uses and gratification secara perlahan menggeser pendekatan komunikasi dalam melihat  khalayak,  dari  pasif  menjadi  aktif.  Stuart  Hall  menjadi  salah  satu  pemikir  cultural studies merumuskan pendekatan baru dalam melihat khalayak melalui konsep encoding dan decoding.  Bagi  Hall,  media  memiliki  pemaknaan  tersendiri  dalam  memproduksi  pesan dengan  penyebutan  encoding,  sedangkan  khalayak  merespon  secara  kultural  pemaknaan encoding tadi menuju tahap decoding. Khalayak terbagi tiga jenis saat melakukan pemaknaan (decoding)  yaitu  dominan-hegemonik,  negosiasi  dan  resistensi  (Hall,  1980).  Penelitian  Hall dapat dilihat dalam Cultural Identity and Diaspora yang berbicara tentang pengalaman warga kulit  hitam  yang  direpresentasikan  dalam  film  dengan  interaksi  dan  pengalaman  kultural penonton5
Deretan  penelitian  yang  disebutkan  diatas  menunjukkan  dua  hal.  Pertama.  Sumber pesan (media dengan produknya seperti film, iklan, novel, termasuk berita) memiliki realitas tersendiri.  Kedua.  Media  itu  sendiri  tidak  bisa  dilepaskan  dari  khalayak.  Dengan  demikian, penelitian  media  dan  khalayak  selalu  menarik  dibicarakan  karena  memiliki  irisan  kuat. Diantara  hal  menarik  yang  dibicarakan  media  adalah  ‘produk  media’  saat  membicarakan wacana public, seperti pelanggaran HAM.
HAM  merupakan  wacana  yang  selalu  diproduksi  dan  direproduksi  dalam  konteks yang  lebih  makro  dengan  berbagai  pernak-pernik  wacana  yang  mengitarinya.  Bagi  penulis, lebih  menarik  melihat  perspektif  yang  lebih  sempit  dengan  perspektif  media  lokal.  Seperti yang  terjadi  dan  berlangsung  di  Kalimantan  Timur.  Kalimantan  Timur  sebagai  salah  satu provinsi  di  Indonesia  dengan  sumber  daya  alam  yang  melimpah  terutama  di  bidang pertambangan.  Harta  kekayaan  tersebut  merupakan  peluang  baik  untuk  mensejahterakan rakyat  Kalimantan  Timur,  sekaligus  menjadi  ancaman  serius  yang  berujung  pada  praktik pelanggaran  HAM.  Tahun  2016,  Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia  Indonesia  (Komnas HAM)  melaporkan  hasil  temuanya  bersama  Jaringan  Advokasi  Tambang  (JATAM),  dan Koalisi Advokasi Penambangan Kasus Kaltim tentang pelanggaran HAM dengan 24 korban tewas akibat tambang batubara periode 2011-2016, dengan rincian 15 anak di  Samarinda, 8 anak di Kabupaten Kutai Kartanegara, dan 1 orang di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Semua korban dikategorikan sebagai  pelanggaran HAM (Laporan Tim  Komnas  HAM, 2016). Data korban  berdasarkan  laporan  tersebut  berlanjut  hingga  tahun  2020,  menjadi  39  korban meninggal di bekas lubang tambang  yang  ada di Kalimantan Timur. Jatam Kaltim mencatat hanya satu kasus yang diproses masuk ke pengadilan.
Peristiwa  Pelanggaran  HAM  sebagai  isu  sentral  lingkungan  merupakan  akumulasi dari  berbagai  kasus  lingkungan  yang  terjadi  di  Kalimantan  Timur.  Alhasil,  peristiwa  yang dialami  warga  terkait  ancaman  pertambangan  mengundang  komentar  dari  para  aktivis, pemerintah, masyarakat, penegak hukum, dan termasuk media. Sehingga pembahasan tentang lingkungan  sangat  strategis  dalam  konteks  Kalimantan  Timur.  Menariknya,  sejumlah  media menilai hal itu penting untuk dikomunikasikan kepada masyarakat luas.
Media  yang  memiliki  intensitas  pemberitaan  yang  tinggi  atas  isu  pelanggaran  HAM adalah media massa temasuk media online. Dalam berbagai pemberitaannya, media tersebut kerap  kali  menampilkan  kasus-kasus  korban  di  Kaltim  di  halaman  depan  maupun  menjadi headline.  Oleh  karena  itu,  saya  tertarik  untuk  melihat  lebih  jauh  tentang  kepentingan  yang dibangun  dan  seperti  apa  bentuk  penyampaiannya  (framing)  oleh  media  ketika  menyajikan pelanggaran HAM.
Media  sebagai  instrumen  demokrasi  berperan  menciptakan  dan  menata  kembali informasi  untuk  disampaikan  kepada  publik  melalui  kerja  wartawan  dengan  berbagai  cara seperti mengutip  pidato,   bertanya   di    acara   konferensi   pers,  wawancara spontan   (door stop),  atau  bersumber  dari press  release (Putra, 2021). Aspek penting lainnya, berita yang muncul  juga  berkaiatan  dengan  rujukan  penting  bagi  media  dalam  memberitakan  peristiwa adalah  ideologi  media  itu  sendiri.  Media,  tidak  sekedar  menjalankan  fungsi  sosial  dan ekonomi tapi menjadi instrumen ideologis (Ritzer, 2004). Teks media pada gilirannya selalu memuat kepentingan tertentu. Teks secara prinsip, seperti yang terlihat di media, merupakan serpihan  realitas  yang  memihak.  Dengan  demikian,  teks  digunakan  untuk  memenangkan pertarungan ide, kepentingan atau ideologi kelas tertentu. Akhirnya, pada titik tersebut, dalam diri teks media sudah bersifat ideologis dengan penuh konstestasi
Berdasarkan  pernyataan  di  atas,  media  dipahami  memiliki  praktik  budaya  dan ideologis  berdasarkan  kepentingannya.  seorang  jurnalis  asal  Amerika,  Chomsky,  telah banyak melakukan riset            politik memberi kesimpulan bahwa media akan sampai pada titik  kesadaran  seperti    yang  dibayangkan  oleh  para  pelaku  media  (Herman  and  Chomsky, 2010).  Vincent  Mosco  menyebut  media  tidak  bisa  lepas  dari  ekonomi  politik  untuk mempertahankan  eksistensinya  (Mosco,  2009).  Pamela  J.  Shoemaker    menitiberaktakan gatekeeper  sebagai  faktor  dominan  dalam  media  yang  akan  memberikan  gambaran  realitas sosial kepada khalayak (Shoemaker, 1991), dengan keterlibatan elit politik dan ekonomi yang mampu  mengontrol  budaya  dan  perubahannya,  sebagaimana  yang  diteoretisasi  Chomsky tentang  realitas  media.  Berdasarkan  pemaparan  diatas,  maka  penelitian  mengajukan  dua pertanyaan.  Bagaimana  relasi  politik  dan  bisnis  media  berperan  memproduksi  atau menyembunyikan pemberitaan pelanggaran HAM di Kalimantan Timur? Apa bentuk framing yang  ditampilkan  media  lokal  dalam  merespon  peristiwa  pelanggaran  HAM  di  Kalimantan Timur?
Pertanyaan tersebut penting diajukan dalam rangka mengofirmasi desas-desus wacana lingkungan  yang  disinyalir  melibatkan  banyak  pihak,  termasuk  sikap  skeptis  terhadap eksistensi media lokal dalam melanggengkan praktik pelanggaran HAM yang terjadi di bumi Etam.  Tren  penelitian  framing  terhadap  konten  media  massa  seperti  koran  bukan  hal  baru dalam  khasanah  ilmu  komunikasi.  Namun,  penelitian  framing  media  dengan  fokus  pada aspek  konten  (berita)  yang  bernuansa  lokalitas  Kaltim,  seperti  isu  ekologi  sebagai pelanggaran  HAM  belum  pernah  dilakukan  oleh  peneliti  lainnya.  Sehingga,  penelitian  ini menghadirkan  perspektif  baru  dalam  melihat  relasi  media  dengan  wacana  lokal  publik (pelanggaran HAM) melalui narasi berita yang disajikan media lokal Samarinda Post, Kaltim Kece dan Times Indonesia.

## TINJAUAN LITERATUR Teori Ekonomi Politik Media
Kajian  tentang  komunikasi  (media)  dalam  perspektif  ekonomi  politk  dalam  dilihat dalam  tulisan  Vincent  Mosco  dengan  judul  The  Political  Economy  of  Communication. Stephen  dan  Foss,  dalam  perspektif  komunikasi,  melihatnya  teori  ekonomi  politik  dengan menjadikan  media  sebagai  subjek  yang  bertanggungjawab  dalam  proses  komunikasi  yang terjadi  dengan  khalayak  (Stephen  and  Foss,  2010).  Sedangkan  terma  ekonomi  politik didefinisikan   Mosco sebagai berikut;
“Political  economy  capture  the  wide  range  of  approaches  to  the  discipline.  In  the narrow  sense,  political  economy  is  the  study  of  the  social  relations,  particularly  the  power relations, that mutually constitute the production, distribution, and consumption of resources, including communication resources (Mosco, 2009)
Mosco  memandang  bahwa  hubungan  sosial  khususnya  terkait  dengan  hal  hubungan kekuasan dapat saling mengungtungkan satu sama lain antara sumber produksi, distrbusinya, dan praktik konsumsi termasuk dalam sumber daya komunikasi, dalam diskursus media pada penelitian  ini.  Kemudian  Mosco  menggunakan  tiga  pendekatan  dalam  melihat  media  massa dalam, yaitu komodifikasi berupa segala sesuatu dapat diperdagangkan, sparsialisasi sebagai bentuk  mengatasi  hambatan  dalam  kehidupan  sosial  (jarak  dan  waktu),  dan  ketiga  disebut strukturasi.  Strukturasi  bekerja  pada  level  ideologi  yang  diseragamkan  dengan  cara terstruktur.

## Framing Media
Produksi  berita  berhubungan  dengan  bagaimana  rutinitas  yang  terjadi  dalam  ruang pemberitaan,  termasuk  ketika  media  lokal  memberitakan  pelanggaran  HAM  yang  terjadi  di Kalimantan  Timur.  Ruang  redaksi  menentukan  bagaimana  jurnalis  dikontrol  dalam  hal memberitakan  peristiwa  tertentu,  dalam  khasanah  Ilmu  Komunikasi  disebut  framing  atau pembingkaian sebuah peristiwa di media massa.
Framing  pemberitaan  dalam  penelitian  ini  menyadur  salah  satu  ahli  analis  media Robert N. Entman. Kajian Framing dalam tulisan ini merujuk dari tulisan Eriyanto, bab yang mengulas pandangan Entman dalam karya Analisis Framing Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media.
Entman melihat framing dalam dua hal besar. Pertama dimensi seleksi isu. Aspek ini berkaitan  dengan  pemilihan  fakta  (Eriyanto  2002).  Fakta  adalah  potongan  realitas  yang kompleks  dan  beragam.  Pertanyaan  mendasar  pada  aspek  ini  adalah  bagaimana  media melakukan seleksi terhadap satu peristiwa untuk diberitakan. Dengan kata lain, pada tahapan seleksi isu ada fakta yang dipilih dan secara bersamaan ada fakta lain yang tidak pilih. Kedua, Penonjolan  Aspek.  Aspek  ini  berkaitan  dengan  cara  menuliskan  fakta  yang  dipilih  pada tahapan seleks itu tadi. Berita yang diproduksi pada isu Covid-19 misalnya, akan dilhat pada narasi utuh yang terbangun dalam satu berita dengan memperhatikan penggunaan kata, frasa, kalimat, gambar, dan citra tertentu untuk disampaikan kepada pembaca.
Selain dua hal  diatas, Entman menunjukkan sebuah hasil teks media (berita) dengan mempetimbangkan  pendifinisian  masalah  (define  problems),  perkiraan  masalah  (diagnoses causes),  keputusan  moral  (moral  judgement),  penekanan  penyelesaian  (treatment recommendation).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini mengungkapkan data empirik disertai analisis tentang tiga media lokal yang  ada  di  Kalimantan  Timur,  yaitu  Times  Indonesia,  Samarinda  Post,  dan  Kaltim  Kece. Ketiga  media  tersebut  memiliki  afiliasi  bisnis  secara  nasional,  kecuali  Kaltim  Kece.  Times Indonesia di bawah perusahaan PT Dawai Cipta Semesta. Samarinda Post merupakan bagian dari  media  nasional  naungan  Jawa  Post.  Sedangkan  Kaltim  Kece  adalah  media  siber  yang
dibiayai  PT  Kaltim  Keren  Cerdas,  koorporasi  yang  bergerak  di  bidang  media,  multimedia, periklanan, dan
konsultan bidang media. Data yang berkaitan dengan berita pelanggaran HAM dialisis dalam  model  framing  Robert  Entman.  Selain  itu,  peneliti  menggunakan  Ekonomi  Politik Vincent Mosco dalam melihat aspek komodifikasi yang dipraktikkan media lokal.
Data berupa teks pemberitaan terkait dengan pelanggaran HAM di Kalimatan Timur diperoleh dari sumber website resmi Samarinda Pos dan Kaltim Kece. Data diperkuat melalui wawancara  dengan  Pemimpin  Redaksi  Samarinda  Pos,  Abdurrahman  Amin  di  Kantor Persatuan  Wartawan  Indonesia  Kaltim  dan  Felanans  GY  Mustari  selaku  Pemimpin  Redaksi Kaltim  Kece  di  Kantor  Kaltim  Kece,  Samarinda.  Wawancara  lain,  peneliti  menggali informasi  dari  Muhammad  Kusnadi,  selaku  Regional  Manager  Kaltim  Times  Indonesia  di Bontang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kedatangan komisioner Komnas HAM ke Kalimantan Timur, tepatnya di Samarinda pada  tanggal  29  Juli  2019,  menghiasi  pemberitaan  media.  Kegiatan  Komnas  HAM  ke Samarinda  adalah  kunjungan  secara  langsung  lokasi  galian  tambang.  Selain  itu,  Komnas HAM  melakukan  wawancara  dengan  keluarga  korban  yang  meninggal  tenggelam  di  lubang tambang.  Pernyataan  Komnas  HAM  menjadi  konten  berita  di  berbagai  media  massa  lokal, dari  tanggal  30  Juli  sampai  1  Agustus  2019.  Tulisan  ini  fokus  di  berita  pada  tanggal  31 Agustus  2019  pada  media  Kaltim  Kece  dan  Samarinda  Pos.  Sisi  menarik  lainnya,  penulis juga  mengungkapkan  atas  pilihan  Times  Indoensia  yang  memilih  tidak  memberitakan peristiwa tersebut.
Peneliti  berkali-kali  bertanya  terkait  berita  yang  pernah  disorot  Times  Indonesia  di Kalimantan Timur dengan fokus isu tambang yang dianggap telah terjadi pelanggaran HAM oleh  lembaga  Komnas  HAM.  Tetapi,  Kusnadi  memilih  pandangan  lain  soal  pemberitaan tersebut.  Ia  memulai  dengan  tagline  Times  Indonesia.  “Menyajikan  berita  Indonesia  yang membangun, menginspirasi, dan berpositif thinking berdasarkan jurnalisme positif”.
Kusnadi  menceritakan  beberapa  contoh  konten  berita  positif  dengan  semangat jurnalisme  terkait  maraknya  isu  tentang  perayaan  17  Agustus  2021  digeser  liburnya, perdebatan hari libur 1 Muharram yang digeser Kementerian Agama. Pada konteks tersebut, Times  Indonesia  lebih  menekankan  dengan  mengggunakan  sudut  pandang/  angel  berbeda, dengan tetap menampilkan aspek yang positif melalui penyajian check data pada laman portal pemberitaan Times  Indonesia. Contoh  lain, berita dengan judul  “Buaya  makan orang”  yang dikirim  Times  Indonesia  di  Bontang  mendapat  penolakan  dari  redaktur.  “Tidak  publish  di Times.  Biasanya  penolakan  dari  redaksi  karena  memuat  unsur  sadisme,  padahal  saya  sudah bilang  diblur  gambar,  kalau  judul  ya  bisa  diubahlah.  Berita  lain,  sabu-sabu,  pemerkosaan, hati- hati kami. Saya sering dapat berita dari kepolisian, tapi saya sudah malas naikin karena sering  ditolak”  (Wawancara  Muhammad  Kusnadi,  Regional  Manager  Kaltim  Times Indoenesia, Bontang, 28 September  2021)
Bagi Kusnadi, seoranga wartawan tetap melihat berbagai isu untuk diberitakan. Tapi, dengan mengikuti pola pemberitaan yang ada di Times Indonesia, maka pertimbangan konten berita  positif  menjadi  prioritasnya.  Disamping,  memiliki  kecendrungan  menghindari  judul berita yang negatif.
Terkait  isu  lingkungan  hidup,  spesifik  pertambangan  yang  jamak  dipahami  aktivitis lingkungan  sebagai  pemicu  kerusakan  ekologis,  peretakan  kehiduapn  sosial  budaya,  dan ganggun  daya  tahan  ekonomi  masyarakat.  Times  Indonesia  di  Kaltim  mengakui  bahwa pernah menerima press release terkait tersebut. “Soal tambang, saya pernah lempar ke Wakil Pimpinan  Redaksi  (Wahyu)  “Bang,  ada  isu  ini.  Kus  boleh,  terkait  itu  saya  minta  data  lagi. Sebenarnya  apapun  itu  yang  kamu  angkat  tetap  pada  data  yang  valid  dengan  pemberitaan yang  berimbang”  (Wawancara  Muhammad  Kusnadi,  Regional  Manager  Kaltim  Times Indoenesia,  Bontang,  28  September    2021).  Berita  dengan  mengedepankan  cover  both  side menjadi  tanggungjawab  Kusnadi  selaku  Manager  sekaligus  wartawan  Times  Indoensia khusus  di  Kota  Bontang.  Ia  menyadari  bahwa  untuk  melengkapi  informasi  yang  diterima melalui  press  release  tersebut  wajib  dicek  di  berbagai  pihak  serta  membutuhkan  energi tambahan  yang  berkaitan  akses  data  untuk  konfirmasi  kebenaran.  Kendala  lain,  cerita Kusnadi,  terkait  dengan  menumpuknya  pekerjaan  lain.  Sehingga  secara  internal  ia memutuskan untuk tidak melanjutkan berita yang berkaitan aktivitas pertambangan saat itu.
Terkait berita aktivitas pertambangan sebagai salah satu diskursus pemberitaan media lokal,  Kusnadi  menilai  bahwa  berita  pada  level  kebijakan  sebagai  hal  yang  memiliki kecenderungan  nuansa  negatif,  sehingga  tingkat  keberimbangan  dan  kehatia-hatian  Times Indonesia  cukup  tinggi.  “Memang  diskusi  kami  di  group,  Times  Indonesia  ini  memang berbeda denga media lain. Kami terlalu dominan berita positif dibanding berita negatif atau black campaing dalam berita” (Wawancara Kusnadi, 28 September  2021)
“Pemprov  Kaltim  Langgar  HAM,  KPK  Digandeng  Telusuri  Izin  Pertambangan” (Berita: Samarinda Pos Edisi 1 Agustus 2019)
Samarinda  Pos  menurunkan  berita  terkait  penyataan  Komnas  HAM  tentang pelanggaran HAM di halaman utama, dengan judul “Pemprov Kaltim Langgar HAM, KPK Digandeng  Telusuri  Izin  Pertambangan”.  Samarinda  Pos  menempatkan  berita  tersebut  di halaman pertama (headline news) versi cetak dengan 577 karakter.
Define  problems  dalam  berita  tersebut,  Samarinda  Pos  mengidentifikasi  kasus meninggal  34  warga  sebagai  masalah  utama.  Korban  meninggal  di  bekas  galian  lubang tambang  dipahami  Samarinda  Pos  sebagai  asal  muasal  terjadinya  pelanggaran  HAM. Samarinda Pos menggunakan pernyataan Komnas HAM sebagai judul berita.
Aktor atau penyebab terjadi pelanggarahan HAM, pada tahap diagnoses causes adalah pemerintah,  dalam  hal  ini  diwakili  Gubernur  Kalimantan  Timur,  Isran  Noor.  Pemerintah dinilai  melakukan  pembiaran  terhadap  bekas  galian  pertambangan  oleh  pihak  swasta sebagaimana dalam kutipan berita “Karena kepastian hak asasi manusia untuk hidup ada pada negara.  Kendati  demikian,  menurut  dia  tanggung  jawab  ini  bukan  hanya  pemprov  dan perusahaan  tambang,  tapi  juga  pemerintah  pusat”.  Sejak  awal,  kalimat  dalam  pemberitaan, Samarinda  Pos  menilai  pemerintah  daerah  sebagai  biang  masalah.  Sisi  lain,  yang  tidak tampak  dalam  pemberitaan  adalah  para  pemilik  usaha  pertambangan  yang  telah  melakukan aktivitas pertambangan dengan meninggalkan bekas lubang tambang.
Salah  satu  data  yang  ditampilkan  Samarinda  Pos  adalah  hasil  kunjungan  Komnas HAM  ke  Palaran  Samarinda  dengan  tujuan  berdialog  dengan  ibu  dari  korban  meninggal  di lubang tambang. Samarinda Pos  memperkuat  beritanya berdasarkan temuan Komnas bahwa terjadi pembiaran bekas galian lubah tambang tanpa reklamasi selama 10 tahun
Moral  judgement  dalam  berita  Samarinda  memberikan  justifikasi  moral  kepada pemerintah Provinsi Kaltim untuk tetap berkomitmen dalam menutup bekas tambang. Tetapi, hal tersebut tidak dapat dilakukan pemerintah Provinsi Kaltim karena terkendala penggunaan Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  Akibat  dari  Moral  Evaluation  diatas,  maka  treatment recommendation  yang  dapat  dilakukan  adalah  Pemerintah  Provinsi  melakukan  konsultasi dengan  pemerintah  pusat,  termasuk  lembaga  anti  rusuah  KPK  dalam  rangka  menyelesaikan masalah lubang tambang yang kian hari, semakin memakan korban.
Tabel 1.
Framing Pelanggaran HAM Samarinda Pos Kategori Temuan Identifikasi Masalah ( define problems )
Perkiraan masalah ( diagnoses causes ) Keputusan moral ( moral judgement ) Penekanan penyelesaian ( treatment recommendation ).
34 orang meninggal di bekas lubang tambang Pemprov Kaltim lakukan pembiaran Kendala Pemerintah gunakan anggaran, swasta rugi
Percepatan reklamasi atau rehabilitasi lewat negara
Sumber: Berita Samarinda Pos diolah Penulis, 2021

## “Muara  Pelanggaran  HAM  dari  Infrastruktur  dan  Sumber  Daya  Alam”  (Berita:Kaltim  Kece  Edisi  1 Agustus 2019)
Kaltim  Kece  mengulas  kedatangan  Komnas  HAM  pada  akhir  bulan  Juli  2019  di Kaltim  dengan  menyajikan  dua  berita  secara  berturut-turut.  Pertama  menurunkan  berita dengan  judul  “Teror  Lubang  Tambang  akibat  Kelalaian,  Komnas  HAM  Pastikan  Gandeng KPK”  Kaltim  Kece  Edisi  30  Juli  2019.  Berita  berikutnya  “Muara  Pelanggaran  HAM  dari Infrastruktur dan Sumber Daya Alam” Edisi 1 Agustus 2019.
Kedua  berita  tersebut  diframing  tentang  Kasus  Sumber  Daya  Alam  dan  Proyek Infrastruktur  sebagai  define  problems  Kaltim  Kece  mendudukkan  persoalan  SDA  di Kalimantan  Timur  sebagai  penyebab  terjadinya  pelanggaran  HAM.  Temuan  Komnas  HAM pada  tahun  2019  disertai  penyajian  informasi  serupa  tentang  rekomendasi  Komnas  HAM tahun  2016.  Tahap  diagnoses  causes,  Kaltim  Kece  memandang  bahwa  akibat  dari pelanggaran HAM adalah masyarakat jadi korban. Kaltim Kece memulai tulisan dengan gaya feature  menggambarkan  keluarga  dari  korban  meninggal  dari  lubang  bekas  galian  tambang. Pembelaan  terhadap  korban  dalam  berita  tampak  dengan  menyuguhkan  fakta  terkait  upaya mencari  keadilan  yang  dilakukan  seorang  ibu  dari  korban  atas  nama  M.  Raihan  Saputra. Selain itu, Kaltim Kece pun mengingatkan pembaca tentang situasi  psikologis  yang dialami keluarga korban.
Moral  judgement  adalah  merujuk  pada  dokumen  yang  dibedah  yaitu  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN).  Kaltim  Kece  mengurai  hasil  diskusi Komnas  HAM  bersama  peneliti  HAM  dan  sejumlah  aktivis  dari  Kalimantan  Timur  seperti Pokja  30,  Jaringan  Advokasi  Tambang  (Jatam)  Kaltim,  Perkumpulan  Nurani  Perempuan, Aliasi  Masyarakat  Adat  Nusantara  (Aman)  Kaltim,  dan  Walhi  Kaltim.  Narasi  dan argumentasi  yang  dibangun  Kaltim  Kece  melalui  terlihat  ketika  menyatir  pendapat  Buyung Marajo dan Pradarma Rupang dari kalangan aktivis lingkungan dan peneliti HAM, Felani.
Kehadiran narasumber  menjadi  penanda bahwa  kasus  pelanggaran  HAM merupakan peristiwa  yang  memiliki  dimensi  multi  aspek.  Jatam  (Pradarma  Rupang),  misalnya, merupakan  organisasi  yang  konsisten  berbicara  terkait  berbagai  kasus  pertambangan  di Kaltim. Sehingga, Kaltim Kece menggunakan data dan pernyataan Dinamisator Jatam untuk memberikan justifikasi terkait pelanggaran HAM sebagai moral judgement
Terakhir, treatment recommendation dari persoalan pelanggaran HAM di Kalimantan Timur  dapat  dilakukan  keterlibatan  berbagai  pihak  termasuk  lembaga  KPK.  Persoalan pelanggaran HAM, bagi  Kaltim Kece, bukan hanya kasus jumlah kasus  meninggal di bekas lubang  tambang,  tetapi  aktivitas  pembangunan  proyek  nasional  dan  kepentingan  ekonomi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peristiwa pelanggaran HAM. Sehingga, menurut Kaltim  Kece  melalui  pernyataa  aktivitis  perlu  mendorong  partipisipasi  masyarakat  untuk melakukan  evaluasi  dokumen.  Selain  keterlibatan  masyarakat,  penegakan  hukum  menjadi rekomendasi  ulang  Kaltim  Kece.  Peristiwa  pelanggaran  HAM  di  Kaltim  telah  berkali-kali dikatakan HAM, tetapi belum ada proses hukum yang tuntas. Sehingga, Kaltim Kece kembali mengungkap rekomendasi Komnas HAM tahun 2016 silam sebagai penegasan.
Tabel 2.
Framing Pelanggaran HAM Kaltim Kece Kategori Temuan Identifikasi Masalah ( define problems ) Perkiraan masalah ( diagnoses causes ) Keputusan moral ( moral judgement ) Penekanan penyelesaian ( treatment recommendation ). Kasus SDA dan Proyek Infrastruktur Masyarakat jadi Korban Data Non Government Organization (NGO) Partisipasi Publik dan Penegakan Hukum

## Sumber: Berita Kaltim Kece diolah Penulis, 2021
Berdasarkan  analisis  diatas,  Samarinda  Pos  dan  Kaltim  Kece  menilai  peristiwa pelanggaran  HAM  dalam  kerangka  yang  berbeda.  Pertama,  Samarinda  Pos  memposisikan pemerintah  sebagai  aktor  persoalan,  sementara  Kaltim  Kece  memotret  masyarakat  sebagai korban  yang  berjuang.  Kedua,  Samarinda  Pos  memandang  persoalan  pelanggaran  HAM berdasarkan  pernyataan  komisioner  Komnas  HAM,  sedangkan  Kaltim  Kece  memperluas kasus  pelanggaran HAM dengan data NGO. Selain  pandangan berbeda, Samarinda Pos dan Kaltim  Kece  menganggap  KPK  sebagai  lembaga  yang  dinilai  mampu  mengatasi  solusi  dari kasus pelanggaran HAM.
Persamaan  kedua  media  tersebut  berdasarkan  ekpektasi  Komnas  HAM  dalam menyelesaikan  kasus  pelanggaran  HAM  di  Kalimantan  Timur.  Dengan  demikian, berdasarkan framing media Samarinda Pos dan Kaltim Kece dapat garis bawahi bahwa media mampu  melakukan  konstruksi  realitas  terhadap  satu  peristiwa  tertentu  menurut  perspektif media.  Viktor  Smith  menyadur  Entman  dengan  mengatakan  bahwa  media  dapat  memilih beberapa  aspek  dari  realitas  yang  dirasakan  (media)  dan  membuatnya  lebih  menonjol dibandingkan realitas lain dalam sebuah teks (Smith, 2021)

## Respon Pemimpin Redaksi Kaltim Kece dan Samarinda Pos terhadap Isu Tambang
Terkait  isu  pertambangan  di  Kalimantan  Timur,  Kaltim  Kece  melihat  praktik eksploitasi Sumber Daya Alam sudah masuk pada kategori berlebihan, sehingga pemberitaan yang  terkait  dengan  aktivitas  pertambangan  dinilai  sebagai  peran  media  dalam  memberikan ruang  edukasi  kepada  masyarakat.  Dampak  yang  diharapkan  dari  intensitas  liputan  tentang pertambangan,  pemerintah  dan  masyarakat  menyadari  kerugian  yang  terjadi  dari  aktivitas pertambangan.  Meskipun,  Kaltim  Kece  mengakui  bahwa  perekonomian  daerah  masih memilki ketergantungan di sektor pertambangan.
Latar  belakang  inisiator  pendiri  Kaltim  Kece  sebagai  aktivis  termasuk  aktivis lingkungan tidak serta merta menampilkan wajah tambang sebagai pihak yang tertolak secara mutlak dan perlu dihilangkan, sebagaimana yang jamak dibincangkan dalam ruang diskursif
Non  Govermental  Organization  (NGO).  Kaltim  Kece  menempatkan  wacana  pertambangan dari  dua  kerangka,  menjadi  ruang  penyadaran  sekaligus  menjadi  komoditas  pemberitaan (Mosco,  2009)  dalam  terminologi  studi  media,  dijelaskan  bahwa  teks  media  sangat dipengaruhi oleh konteks (Nick, 2002).
Secara  kelembagaan,  Kaltim  Kece  memandang  bahwa  ekses  pertambangan  dapat merugikan  masyarakat,  sehingga  Kaltim  sebagai  lumbung  SDA  perlu  memikirkan  alih penguatan  ekonomi dari  ektraktif menuju pondasi ekonomi  yang lain seperti pariwisata dan pertanian.  Sedangkan  dari  aspek  pemberitaan,  karakteristik  ulasan  berita  Kaltim  Kece  lebih menekankan multiperspektif dan melakukan liputan mendalam, sehingga informasinya lebih komprensip.  Hal  tersebut  dilakukan untuk  membedakan dengan berita serupa dengan media lain  yang  ada  di  Kalimantan  Timur.  Misalnya,  peristiwa  perkelahian  camat  dengan penambang ilegal di Tenggarong menjadi ulasan penting bagi Kaltim Kece karena memiliki nilai  berita  penting  dalam  rangka  melakukan  edukasi  dalam  aktivitas  jurnalistik,  sekaligus menarik  bagi  pembaca  dari  aspek  peristiwanya.  Aspek  penting  dalam  menarik  keinginan pembaca  bagi  media  adalah  kemampuan  awak  media  menemukan  peristwa  menarik  untuk dijadikan  berita  menarik.  Sehingga  posisi  pembaca  secara  teratur  menjadi  kelihatan  sama minatnya(Denis, 1997)
Pandangan pemimpin redaksi Samarinda Pos tentang tambang seirama dengan dengan Felanans  GY  Mutari.  Perbedaannya  terlihat  pada  intensitas  pemberitaan  yang  berbeda, Kaltim Kece lebih dominan pemberitaan, sementara Samarinda Pos berdasarkan momentum. “Selama  ini,  soal  tambang  kami  tetap  memberitakan  sesuai  kejadian  di  lapangan  karena dampaknya luas bagi masyarakat, khususnya banjir, anak tenggelam. Kami mengutamakanlah  berita  itu”  (Wawancara  Abdurrahman  Amin,  Pemimpin  Redaksi Samarinda Pos, Samarinda, 4 September 2021). Amin menunjukkan fakta bahwa selama ini pihak yang dianggap terlibat sebagai pengusaha di bidang pertambangan memosisikan media sebagai  elemen  penting.  Amin,  dengan  jabatan  pemimpin  redaksi  diasosiasikan  sebagai representasi  Samarinda  Pos,  kerap  didatangi  oleh  pengusaha  tambang.  Namun,  ia  menolak untuk  bertemu  sebagai  upaya  menjaga  sikap  etis.  Pertemuan  antara  pengusaha  tambang dengan Pimpinan Redaksi seperti dirinya berpotensi terjadi negosiasi dan permintaan antara kedua belah pihak, sehingga menjaga jarak dengan pengusaha tambang, bagi  Abdulrahman, tidak mengulang pengalaman dia yang pernah terjebak posisinya.
Selain itu, dia menyakini bahwa Samarinda Pos tidak memiliki kepentingan terhadap objek  pemberitaan  pertambangan,  serta  berani  menyajikan  berita  secara  vulgar.  Selain pengusaha  tambang,  pihak  lain  yang  berkepentingan  terhadap  pemberitaan  tambang  pihak yang  merasa  dirugikan.  Misalnya,  oknum  penegak  hukum  yang  dikaitkan  dengan  bisnis tambang.  Pada  situasi  tersebut,  redaksi  Samarinda  Pos  memilih  sikap  komformitas  dengan tujuan melindungi wartawan. Ceritanya, berawal dari sebuah peristiwa hukum di persidangan tahun  2021  Pengadilan  Negeri  Samarinda.  Terdakwa,  pengusaha  tambang  ilegal  di  kuburan Covid-19,  menyebut  nama  oknum  polisi  beserta  pangkatnya  dalam  persidangan.  Wartawan yang  bertugas  pun  melakukan  konfirmasi  kepada  oknum  polisi  yang  disebut.  Selanjutnya peristiwa  tersebut  diberitakan  dalam  portal  media  siber  Samarinda  Pos.  Berselang  beberapa jam, wartawan yang menulis berita tersebut mendapatkan intimidasi.
Akhirnya,  wartawan  penulis  berita  memohon  kepada  Pimpinan  Redaksi  untuk dilindungi  dalam  bekerja  atas  ancaman  yang  dirasakan.  Posisi  demikian  itu,  Abdulrahman
berpandangan  bahwa  dibutuhkan  sikap  bijaksana  dalam  menilai  persoalan  tertentu,  diantara hal yang dilakukan adalah menghilangkan nama oknum polisi tersebut dalam berita, disertai komitmen untuk mengawal pemberitaan kasus tersebut pada persidangan selanjutnya. Akibat dari  sikap  tersebut,  diakui  Abdulrahman,  muncul  persepsi  negatif  terhadap  Samarinda  Pos. “Sidang selanjutnya kami kawal pemberitaan. Sidang pertama kan hanya pemeriksaan saksi, sidang  berikutnya  kami  sebut  nama  oknum  polisi  tadi.  Artinya,  saya  sudah  menolong wartawan tanpa menghilangkan kepercayaan masyarakat” (Wawancara Abdurrahman Amin, 4 September  2021).

## DAFTAR PUSTAKA
Babe,  E  Robert.  2009.  Cultural  Studies  and  Political  Economy  Toward  a  New  Integration.
United Kingdom: Lexington Books.
Eriyanto.  2002.  Analisis  Framing  Konstruksi,  Ideologi,  Dan  Politik  Media.  Yogyakarta:
LKIS.
Hall,  Stuart.  1980.  “Encoding/Decoding.”  In  Culture,  Media,  Language,  edited  by  Paul Hobson, D. Lowe, Andrew. and Willis. London: Routledge.
Herman, ES, and N Chomsky. 2010. Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media. 10th ed. London: The Bodley Head.
McQuail Denis. 1997. Audience Analysis. 9th ed. California: SAGE Publications. Mosco, Vincent. 2009. The Political Economy of Communication. Sage Publication Inc.
Nick, Lacey. 2002. Media, Institutions and Audiences: Key Concepts in Media Studies. 10th ed. New York: Palgrave Macmillan.
Purnama  Putra,  Erik.  2021.  “Pola  Komunikasi  Wartawan  Istana  Dalam  Membuat  Berita.”
Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi Vol. 5, No. http://e-journal.sari- mutiara.ac.id/index.php/JLMI/article/view/1634/1362.
Ritzer, George. 2004. The Globalization of Nothing. Michigan: Pine Forge Press.
Schechter,  Danny.  2007.  Matinya  Media::  Perjuangan  Menyelamatkan  Demokrasi (Terjemahan). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Shoemaker, Pamela J. 1991. Gatekeeping. London: Sage Publication Inc. Siegel, James T. 2000. Penjahat Gaya (Orde) Baru. Yogyakarta: LKIS. Smith,  Viktor.  2021.  Naming  and  Framing  Understanding  the  Power  of  Words  Across
Disciplines, Domains, and Modalities. New York: Routledge.
Stephen, Littlejohn, and Karen Foss. 2010. Theories of Human Communication. Fifth Edit.
USA: Wadsworth: Belmont.
Tapsell, Ross. 2018. Kuasa Media di Indonesia Kaum Oligarki, Warga dan Revolusi Digital, (Terjemahan). Tangerang Selatan: Margin Kiri.
Tim  Komnas  HAM.  2016.  “Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Kasus  Eks  Lubang Tambang Batu Bara di Kalimantan Timur.” Jakarta.