## TANTANGAN BAGI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KALIMANTAN TIMUR:
MENUJU INCLUSIVE GREEN ECONOMY
Yusniar Juliana Nababan 1 , Yusman Syaukat 2 , Bambang Juanda 3 , Slamet Sutomo 4
1 Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor E-mail: yjnababan@gmail.com
2 Departemen  Ekonomi, Institut Pertanian Bogor E-mail: ysyaukat@yahoo.com
3 Departemen  Ekonomi, Institut Pertanian Bogor E-mail: bbjuanda@yahoo.com
4 Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, Jakarta E-mail: slmt.sutomo@gmail.com Diterima: 2-6-2014 Direvisi: 29-6-2014 Disetujui: 21-7-2014

## ABSTRACT
East Kalimantan economy is heavily relied on natural resource-based sectors. Over the last decade, this province has been experiencing a substantial economic growth and becoming one of key contributors to the national economy. However, there are some externalities caused by rapid economic development that in turn hamper the creation of an inclusive green economy in East Kalimantan. This study aims to assess how close East Kalimantan’s economy to reach an inclusive green economy in the period of 2000 – 2012. There are three aspects of inclusive green economy that will be assessed: 1) economic inclusiveness, 2) economic greenness, and 3) green economy as driver of growth and development. The indicators employed are adopted from sustainable development initiatives that share the same idea with inclusive green economy. This paper uses Data Envelopment Analysis ( DEA ) Model to examine East Kalimantan economic effi ciency in term of natural resources and environment utilization. The study shows that East Kalimantan economy has been deviating from the path towards an inclusive green economy. Disparity exists, while there is ineffi ciency in the resource use.

## Keywords: Inclusive green economy, sustainable development, DEA

## ABSTRAK
Perekonomian Kalimantan Timur sangat didominasi oleh sektor-sektor berbasis sumber daya alam. Oleh karena itu, Provinsi Kalimantan Timur mengalami pertumbuhan yang pesat dan merupakan salah satu dari penyumbang terbesar perekonomian nasional. Di sisi lain, terjadi eksternalitas negatif dari pembangunan ekonomi yang berpotensi menghalangi terciptanya suatu inclusive green economy . Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi keinklusifan dan kehijauan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur selama periode 2000–2012. Terdapat tiga aspek yang akan dilihat: 1) keinklusifan ekonomi, 2) kehijauan ekonomi, dan 3) ekonomi hijau sebagai motor penggerak pertumbuhan dan pembangunan. Beberapa indikator yang digunakan diadopsi dari beberapa inisiasi pembangunan berkelanjutan yang berbagi ide yang sama dengan inclusive green economy . Lebih lanjut, Model Data Envelopment Analysis (DEA) digunakan untuk mengukur tingkat e fi siensi Kalimantan Timur dalam memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungannya. Studi ini menunjukkan bahwa perekonomian Kalimantan Timur belum mencapai suatu inclusive green economy . Ketimpangan masih terjadi dan masih terdapat ine fi siensi penggunaan SDA.
Kata kunci: Inclusive green economy, pembangunan berkelanjutan, DEA

## PENDAHULUAN
Kalimantan Timur memiliki kinerja pembangun- an ekonomi yang baik dibandingkan provinsi- provinsi lain di Indonesia. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Timur
cukup signi fi kan hingga mencapai Rp4,5 triliun pada 2009 dan menempatkan provinsi tersebut pada posisi enam besar dalam perekonomian nasional (BPS Provinsi Kalimantan Timur 2011). Indikator pembangunan lainnya, seperti indeks
pembangunan manusia (IPM) dan indeks ke- miskinan, menunjukkan kinerja pembangunan di wilayah Kalimantan Timur cukup baik. Selama periode 2008–2011 terjadi peningkatan nilai IPM dari 74,52 pada 2008 menjadi 76,15. Lebih lanjut, selama periode 2000–2010 terjadi penurunan angka kemiskinan dari sekitar 20% menjadi kurang dari 10%.
Kinerja pembangunan ekonomi yang baik tersebut terutama didominasi oleh eksploitasi sumber daya alam yang melimpah di Kaliman- t an Timur, seperti minyak dan gas bumi serta batu bara. Sektor pertambangan dan penggalian merupakan penyumbang utama bagi perekono- mian Kalimantan Timur hingga lebih dari 45% setiap tahun. Bahkan, diperkirakan cadangan batu bara di Kalimantan Timur sebanyak 25% dari cadangan batu bara di Indonesia.
Keterbatasan dari struktur ekonomi yang berbasiskan sumber daya alam, terutama sumber daya alam tidak terbarukan, dan yang menerapkan aktivitas bussiness as usual (BAU) adalah akan timbul pelambatan ekonomi akibat berkurangnya cadangan sumber daya alam tersebut. Selain itu, Kalimantan Timur juga merupakan salah satu provinsi penyumbang emisi terbesar di Indonesia.
Walaupun terjadi penurunan angka kemiskin- an, persentase kemiskinan di Kalimantan Timur relatif masih cukup tinggi. Pada 2011, persentase kemiskinan di Kalimantan Timur berada pada posisi ketujuh dibandingkan 33 provinsi lain di Indonesia. Hal ini disebabkan struktur ekonomi Kalimantan Timur yang didominasi oleh sektor pertambangan merupakan sektor yang bersifat capital-intensive dan lebih banyak menggunakan tenaga terampil. Oleh karena itu, sebagian besar pasokan tenaga kerja lokal yang kebanyakan ada- lah pekerja tidak terampil masuk ke sektor-sektor lain yang memiliki tingkat produktivitas rendah, seperti sektor pertanian.
Pemerintah Kalimantan Timur telah berko- mitmen untuk mengurangi emisi karbon dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Komitmen tersebut ditandai dengan deklarasi Gerakan Kaltim Hijau pada Kaltim Summit Januari 2010. Gerakan Kaltim Hijau adalah kondisi Kalimantan Timur yang memiliki pe- rangkat kebijakan, tata kelola pemerintahan, dan
program-program pembangunan, yang membe- rikan perlindungan sosial dan ekologis terhadap masyarakat Kalimantan Timur. Keberhasilan gerakan ini akan memberikan jaminan jangka panjang terhadap keselamatan dan kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan hidup. Tujuan utama dari Gerakan Kaltim Hijau adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kali- mantan Timur secara menyeluruh dan seimbang, baik secara ekonomi, sosial, budaya maupun kualitas lingkungan hidupnya.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur merumuskan Rencana Aksi Daerah dalam pengurangan Gas Rumah Kaca (RAD GRK) untuk semua sektor pada 2012. Khusus untuk sektor berbasis lahan, Pemerintah Kalimantan Timur mengeluarkan dokumen Strategi dan Rencana Aksi Provinsi Reducing Emission from Deforestation and Degradation (SRAP REDD+). Kedua dokumen tersebut menyajikan kerangka kerja bagi pengurangan emisi di Kalimantan Timur. Kebijakan pengurangan emisi menjadi sangat penting dalam rangka menciptakan suatu inclusive green economy di Provinsi Kalimantan Timur.
Inclusive green economy atau ekonomi hijau inklusif merupakan konsep baru yang diperke- nalkan oleh Poverty Environment Partnership atau PEP (2012). UNEP (2011) menyatakan bahwa konsep tersebut dapat digunakan sebagai “alat” untuk mencapai pembangunan berkelan- jutan. Konsep tersebut juga diyakini mampu menyediakan potensi yang cukup besar dalam memfasilitasi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang menjamin penciptaan lapangan kerja dan perlindungan lingkungan serta social inclusion atau disebut sebagai triple bottom line . Namun, karena konsep tersebut relatif baru, pengukuran yang baku belum tersedia.
Tulisan ini akan memaparkan kondisi Provinsi Kalimantan Timur terkait inclusive green economy . Tulisan diawali dengan penjelasan konsep inclusive green economy dan kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, akan diuraikan gambaran kondisi pembangunan ekonomi Kalimantan Timur yang ditunjuk- kan oleh perkembangan indikator PDRB serta bagaimana keterkaitannya dengan perkembangan
kondisi sosial dan lingkungan. Tulisan ini juga memuat uraian mengenai indikator-indikator inclusive green economy dan model Data Enve- lopment Analysis (DEA) yang akan digunakan dalam mengukur e fi siensi ekonomi Kalimantan Timur. Lebih lanjut, akan dijelaskan secara deskriptif pencapaian inclusive green economy di Kalimantan Timur dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari beberapa publikasi yang dikeluarkan oleh berbagai instansi yang relevan dengan topik tulisan ini.

## INCLUSIVE GREEN ECONOMY DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Konsep pembangunan berkelanjutan pertama kali diperkenalkan oleh United Nations World Commission on Environment and Development ( Brundlant Comission ) pada 1987 (Kates dkk. 2005). Pembangunan berkelanjutan dide fi nisikan sebagai pembangunan yang bersifat sosial, yaitu pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Ide pembangunan berkelanjutan mengandung tiga tujuan pembangunan, yaitu kekuatan ekonomi, tanggung jawab terhadap ekologi, dan keadilan sosial. Lebih lanjut, konsep keberlanjutan menekankan aktivitas ekonomi pada saat sekarang yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan jangka pendek seharusnya tidak mengorbankan tujuan pembangunan jangka panjang.
Bappenas (2012) menyatakan bahwa ada empat pilar untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Keempat pilar tersebut adalah sosial, green economy atau ekonomi hijau, lingkungan, dan tata kelola. Dalam konteks Indonesia, konsep green economy diterapkan melalui program pertumbuhan hijau ( green growth ). Program green growth merupakan suatu pendekatan baru untuk mencapai beberapa tujuan dalam rangka menciptakan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Tujuan dari program tersebut adalah mendorong pertumbuhan hijau yang mempertimbangkan nilai modal sumber daya alam, meningkatkan ketahanan ekonomi suatu wilayah, membangun ekonomi lokal, dan
yang bersifat inklusif dan berkeadilan. Terdapat empat dimensi pertumbuhan hijau, yaitu 1) pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, 2) pengurangan emisi gas rumah kaca, 3) ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan, 4) pertumbuhan yang inklusif dan merata, dan 5) ekosistem yang sehat dan produktif dalam menyediakan jasa lingkungan. Oleh karena itu, walaupun tidak secara eksplisit dinyatakan, konsep pertumbuhan hijau di Indonesia diyakini memiliki kesamaan dan mengandung nilai-nilai yang sama dengan konsep pertumbuhan ekonomi hijau inklusif.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan pertum- buhan hijau tersebut dikenal sebagai pembangun- an berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup (Makmun 2011). Salah satunya berupa komitmen pemerintah dalam menurunkan tingkat emisi sampai dengan 26% hingga 2020 atau penu- runan hingga 41% dengan bantuan pendanaan dari luar negeri. Pemerintah Indonesia bahkan telah membuat perencanaan target penurunan emisi tersebut dalam dokumen Rencana Aksi Nasional Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK) yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 61 Tahun 2011. RAN GRK merupakan doku- men rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung dapat menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional. Dokumen tersebut menjadi acuan pelaksanaan penurunan emisi GRK di beberapa bidang prioritas, baik di tingkat nasional maupun daerah.
UNEP (2011: 2) mende fi nisikan green eco- nomy sebagai berikut:
“ One that results in improved human well-being and social equity, while signifi cantly  reducing environmental risks and ecological scarcities. It is low carbon, resource effi cient and socially inclusive. In a green economy, growth in income and employment should be driven by public and private investment that reduce carbon emissions and pollution, enhance energy and resource ef- fi ciency, and prevent the loss of biodiversity and ecosystem services. ”
UNEP (2011) menyatakan bahwa penger- tian green economy lebih luas cakupannya dibanding kan Low-Carbon Economy (LCE) atau Low-Fossil-Fuel Economy (LFFE), yaitu aktivitas ekonomi yang memberikan output mini-
mal terhadap emisi Green Houses Gas (GHG) yang dilepaskan. Model ekonomi baru tersebut didasarkan pada ilmu ecological economics yang membahas ketergantungan manusia dan dampak yang ditimbulkan dari aktivitas ekonomi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global. Indikator penerapan green economy dalam suatu perekonomian dapat dilihat melalui beberapa aktivitas, seperti peningkatan investasi publik dan private dalam sektor hijau , peningkatan dalam kuantitas dan kualitas lapang an pekerjaan di sektor hijau , peningkatan GDP dari sektor hijau , penurunan penggunaan energi/sumber daya per unit produksi, penurunan level CO 2 dan polusi/ GDP serta penurunan konsumsi yang banyak menghasilkan limbah. Sektor hijau yang dimak- sud adalah sektor-sektor yang memproduksi produk ramah lingkungan. Beberapa sektor yang berkaitan dengan ekonomi hijau adalah pertanian, bangunan, energi, perikanan, kehutanan, industri pengolahan, pariwisata, transportasi, limbah, dan air. Sektor-sektor tersebut sangat penting dalam menentukan ekonomi hijau di suatu wilayah. Pengembangan yang tidak tepat dalam sektor- sektor tersebut dapat berpengaruh pada proses pembentukan ekonomi hijau di suatu wilayah.
Dalam konteks Indonesia, konsep green economy idealnya mengandung karakteristik khusus yang dimiliki oleh Indonesia dan tidak terbatas pada penekanan penggunaan sumber daya alam secara e fi sien. Kebijakan ekonomi hijau Indonesia menekankan pada pengurangan kemiskinan dan internalisasi biaya lingkungan hidup (Fauzi 2010a; Fauzi dkk. 2013). Delegasi Indonesia dalam pertemuan Global Ministerial Forum di Bali tahun 2010 menyatakan bahwa de fi nisi ekonomi hijau, menurut Indonesia adalah
“A development paradigm that based on resource effi ciency approach with strong emphasizes on internalizing cost of natural resource depletion on environmental degradation, efforts on alleviate the poverty, creating decent jobs and ensuring sustainable economic growth” .
Oleh karena itu, bagi Indonesia, penerapan ekonomi hijau berarti menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan prinsip pelestarian lingkungan dan dapat menciptakan sumber per- tumbuhan baru melalui pemanfaatan sumber daya
alam dan lingkungan sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan pengurangan kemiskinan.
Berdasarkan laporan yang ditulis oleh PEP (2012), inclusive green economy dipandang dapat mengatasi masalah sistemik dalam sistem eko- nomi sekarang. Inclusive green economy dapat menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dengan meningkatkan economic returns dan social returns dari kegiatan investasi di bidang pening- katan kualitas lingkungan dan pembangunan rendah karbon dan climate-resilient . Oleh karena itu, inclusive green economy merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan sosial, ekonomi, dan lingkungan dari pembangunan berkelanjutan secara simultan sehingga dapat memberikan manfaat bagi kelompok miskin dan rawan serta mengurangi ketimpangan (Gambar 1).
Lebih lanjut, PEP (2012) menjelaskan bahwa strategi menuju inclusive green economy akan berbeda untuk setiap wilayah, bergantung pada tantangan dan peluang yang dihadapi oleh tiap- tiap wilayah. Namun, ada sejumlah karakteristik kunci dari inclusive green economy yang dapat ditemui berdasarkan tiga aspek. Jika dilihat dari aspek ekonomi, karakteristik dari inclusive green economy bersifat i) mendukung alokasi sumber daya secara e fi sien dan pertumbuhan ekonomi yang resilient terhadap perubahan iklim; ii) men- ciptakan dan menjaga lapangan pekerjaan dan peluang ekonomi lainnya yang memberikan man- faat bagi kelompok miskin, termasuk juga sektor informal; iii) merangsang inovasi dan adopsi teknologi hijau yang memberikan manfaat bagi kelompok miskin; iv) melakukan diversi fi kasi dan memperluas ketahanan ekonomi lokal dan nasional.
Jika dilihat dari aspek sosial, karakteristik dari inclusive green economy adalah i) meningkat- kan kesehatan dan kesejahteraan, khususnya kelom- pok miskin; ii) mendukung keadilan, termasuk kesetaraan gender; iii) membangun modal sosial dan mengembangkan ketahanan komunitas lokal, terutama antarkelompok miskin. Sementara itu, jika dari aspek lingkungan, sifat yang dimiliki adalah i) meningkatkan produktivitas dan peng gunaan sumber daya alam secara e fi sien; ii) mengurangi pencemaran dan dampak dari bencana alam, serta meningkatkan pengelolaan
Inclusive Growth Green Growth An inclusive green economy that can reduce poverty and inequality and sustain inclusive growth
Sumber: Poverty-Environment Partnership, 2012
Gambar 1. Skema Inclusive Green Economy Merupakan Gabungan dari Per- tumbuhan Inklusif dan Pertumbuhan Hijau
risiko lingkungan; iii) melakukan investasi dalam perbaikan dan pemeliharaan ketahanan dan keberlangsungan ekosistem. Karakteristik pengelolaan ( governance ) dari suatu inclusive green economy adalah i) memberdayakan ma- syarakat melalui akses informasi serta partisipasi dalam pengambilan keputusan, khususnya untuk masyarakat kaum marginal, dan ii) meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pada sektor publik dan swasta, termasuk regulasi pasar yang lebih baik.

## PARADOKS EKONOMI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Pada 2009, nilai PDRB atas harga yang berlaku di Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp281,4 triliun. Nilai ini menempatkan Provinsi Kali- mantan Timur pada posisi keenam dibanding kan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Secara signi fi - kan, PDRB tersebut terbentuk dari sektor-sektor berbasis sumber daya alam, seperti minyak, gas, dan batu bara, termasuk juga hutan, atau sekitar 69% dari total PDRB. Dengan mengandalkan eksploitasi sumber daya alam dalam kegiatan ekonominya, Kalimantan Timur tumbuh secara konsisten rata-rata 3% setiap tahunnya selama periode 2000 – 2009 (Gambar 2). Namun, sektor- sektor dominan tersebut juga merupakan penyum- bang emisi yang besar sehingga Kalimantan
Timur menjadi provinsi penyumbang emisi karbon ketiga terbesar di Indonesia setelah Kali- mantan Tengah dan Riau.
Pemanfaatan sumber daya alam di samping memberikan kontribusi yang sangat signi fi kan terhadap perekonomian Kalimantan Timur juga menciptakan eksternalitas negatif. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI), McKinsey Company dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (2011), sektor perkebunan sawit, pertanian, kehutanan, pertambangan minyak dan gas serta batubara merupakan sektor dominan dalam men- ciptakan emisi CO 2 . Pada 2010, tercatat 90% dari total emisi sebesar 251 juta ton CO 2 e dihasilkan oleh sektor-sektor tersebut atau disebut sebagai sektor berbasis lahan (Gambar 3).
Selain penciptaan emisi, eksternalitas ling- kungan terjadi dalam bentuk degradasi hutan. Wilayah Kalimantan Timur memiliki 14,7 juta ha hutan, atau merupakan 60% dari total wilayah. Namun, dibandingkan periode-periode sebelum- nya, luasan hutan tersebut telah meng alami penyusutan. Hal ini terjadi akibat penebangan liar dan upaya ekstensi fi kasi pada sektor pertanian, seperti pembukaan lahan untuk perkebunan sawit. Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, selama periode 2004 hingga 2009 terjadi degradasi hutan yang cukup sig-
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, berbagai tahun penerbitan
Gambar 2. Gra fi k PDRB atas Dasar Harga Konstan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2000 – 2009
Sumber: Dewan Nasional Perubahan Iklim (2011)
Gambar 3. Gra fi k Distribusi PDRB atas Dasar Harga Konstan Tahun 2008, Emisi CO 2 e Tahun 2010, dan Jumlah Tenaga Kerja Menurut Sektor Tahun 2008
ni fi kan, sekitar 350.000 ha setiap tahunnya atau setara dengan Rp66,6 triliun. Pada 2004, tercatat 6,4 juta ha hutan terdegradasi dan angka tersebut meningkat pada 2009 menjadi 8,1 juta ha.
Lebih lanjut, WWF (2009) melaporkan penurunan kuantitas dan kualitas sumber daya hutan yang ditunjukkan oleh laju deforestasi yang cukup signi fi kan di Kalimantan Timur. Pada 2004, terjadi deforestasi pada lahan seluas 219.170 ha yang merupakan deforestasi tertinggi selama periode 2004 – 2008. Pada 2005 dan 2006, deforestasi terjadi pada lahan seluas 134.800 ha dan 119.530 ha. Pada 2008, deforestasi terjadi pada lahan seluas 183.190 ha. Tabel 1 menunjuk- kan sebagian besar lahan di kabupaten dan kota di wilayah Kalimantan Timur telah terdegradasi rata-rata sekitar sepertiga hingga setengah dari total tiap-tiap wilayah. Perhitungan estimasi den- gan menggunakan data lahan kritis pada 2005 dan 2006 menunjukkan bahwa setiap tahunnya terjadi penambahan 500.000 ha lahan kritis. Apabila hal tersebut berlanjut, pada akhirnya kawasan hutan akan mencapai 30% dari wilayah Kalimantan Timur. Penurunan luasan kawasan hutan akan mengakibatkan semakin rendahnya daya dukung
lingkungan, yang dapat berpotensi menyebabkan terjadinya bencana alam.
Pemanfaatan hutan dan lahan hutan terlihat belum memberikan hal yang positif bagi ma- syarakat perdesaan, khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar dan di dalam kawasan hutan. Hal ini ditunjukkan oleh angka kemiskinan di wilayah perdesaan yang relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan. Salah satu penyebab tingginya angka kemiskinan di wilayah perdesaan adalah karena masyarakat perdesaan tidak memiliki akses ke sumber daya hutan. Penelitian Justianto (2005) menunjukkan bahwa sebagian sumber daya hutan dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar yang memiliki hak penguasaan hutan (HPH) sehingga peran masyarakat sekitar hutan dalam aktivitas ekonomi yang terkait dengan sumber daya hutan menjadi terbatas dan tidak signi fi kan.

## INDIKATOR INCLUSIVE GREEN ECONOMY YANG DIGUNAKAN
Barr (2013) mengutip UNEP mengenai beberapa indikator dalam mengukur tujuan dari inclusive green economy . Indikator-indikator tersebut diharapkan dapat mengevaluasi dan memantau
Tabel 1. Lahan Kritis di Dalam dan Luar Kawasan Hutan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur (Ha)
Kabupaten/Kota Luas Area Lahan Kritis Dalam Kawasan Hutan Luar Kawasan Hutan Jumlah 1 2 3 4 5 Balikpapan 56.070 8.235 29.905 38.140 Berau 2.252.171 606.004 206.637 812.641 Bontang 16.339 4.356 3.165 7.521 Bulungan 1.724.961 448.833 137.067 585.900 Kutai Barat 3.094.379 965.736 305.974 1.271.710 Kutai Kartanegara 2.632.600 923.997 348.750 1.272.747 Kutai Timur 3.188.459 1.348.029 460.656 1.808.685 Malinau 3.979.988 582.523 201.889 784.412 Nunukan 1.387.542 296.076 170.359 466.435 Paser 320.966 107.089 65.162 172.251 Penajam Paser Utara 1.093.638 447.629 192.625 640.254 Samarinda 71.823 830 50.497 51.327 Tana Tidung *) - - - - Tarakan 25.181 7.147 9.581 16.728 Jumlah 19.844.117 5.746.484 2.182.267 7.928.751
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur (2011).
*) termasuk Kabupaten Bulungan
kemajuan pencapaian kebijakan inclusive green economy . Ada tiga aspek yang perlu diukur dari kebijakan tersebut, yaitu 1) keinklusifan ekonomi, 2) “kehijauan” ekonomi, dan 3) ekonomi hijau sebagai mesin pendorong pertumbuhan.
Menurut McKinley (2010), keinklusifan suatu ekonomi diartikan sebagai suatu pening- katan pendapatan per kapita, dengan memperha- tikan setiap anggota masyarakat untuk memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh man- faat dari pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya, suatu green economy dapat mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik jika pertumbuh- an ekonomi didistribusikan secara merata. Oleh karena itu, dampak distribusi pendapatan atau tingkat pemerataan perlu dievaluasi untuk memperoleh gambaran menyeluruh dari suatu pembangunan ekonomi. Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur keinklusifan suatu ekonomi adalah pemerataan pendapatan, bukan saja pemerataan secara vertikal, yaitu antartingkat pendapatan, melainkan juga pemerataan horizon- tal, terutama antara penduduk di perdesaan dan perkotaan.
PEP (2012) menyatakan bahwa suatu eko- nomi bersifat “hijau” ketika ekonomi tersebut memiliki kemampuan untuk meningkatkan e fi siensi dan produktivitas sumber daya alam- nya, mengurangi polusi dan dampak kerusakan lingkungan, dan memiliki investasi dalam mem- pertahankan ketahanan lingkungan. Peningkatan produktivitas sumber daya alam dan lingkungan merupakan syarat penting untuk pertumbuhan hijau. Beberapa indikator ekonomi hijau adalah intensitas energi per kapita, intensitas energi per unit pendapatan bruto, dan intensitas emisi yang menunjukkan kualitas udara (UN 2013a, 2013b).
Aspek ketiga dari inclusive green economy adalah kemampuan ekonomi hijau dalam men- ciptakan kemakmuran dan pembangunan serta aktivitas yang dilakukan selain memberikan man- faat bagi lingkungan juga menghasilkan manfaat secara ekonomis. PEP (2012) menyatakan eko- nomi hijau inklusif meningkatkan manfaat secara ekonomis melalui kegiatan investasi peningkatan kualitas lingkungan serta melalui pembangunan yang bersifat e fi sien dalam pemanfaatan sum- ber daya alam, rendah karbon, dan memiliki
ketahanan terhadap perubahan iklim. Beberapa indikator untuk aspek ketiga tersebut yang telah diterapkan di negara-negara OECD adalah penge- luaran R&D yang terkait dengan pertumbuhan hijau serta inovasi di semua sektor yang terkait dengan pajak lingkungan, water pricing , dan biaya pemulihan lingkungan. Namun, untuk lingkup Provinsi Kalimantan Timur, data yang terkait dengan aspek ketiga tersebut masih belum tersedia. Untuk aspek ketiga, akan dilakukan pengukuran dengan menggunakan model Data Envelopment Analysis (DEA) yang mengevaluasi seberapa e fi sien penggunaan sumber daya alam di wilayah Kalimantan Timur.
DEA digunakan untuk melihat e fi siensi penggunaan sumber daya alam selama periode 2000 – 2012. Metode ini merupakan pendekatan non - parametric untuk mengukur e fi siensi relatif dari setiap decision making units (DMU) dalam menggunakan input yang sama untuk mengha- silkan suatu output yang sama (Chansarn 2013).
Konsep dasar dari DEA adalah membandingkan antara DMU dan DMU yang memiliki e fi siensi terbaik yang ditunjukkan dengan nilai skor e fi si- ensi 1. DMU dinyatakan tidak e fi sien ketika nilai skor e fi siensi kurang dari 1.
Untuk kasus Kalimantan Timur, DMU yang dimaksud adalah tahun. Untuk setiap tahun, akan dihitung nilai skor e fi siensinya. Tahun yang di- anggap sangat e fi sien dalam penggunaan sumber dayanya akan memiliki skor e fi siensi bernilai 1, atau tahun tersebut adalah yang paling e fi sien di- banding tahun lain. Tingkat e fi siensi yang tinggi dalam produksi mengindikasikan peluang yang baik dalam mencapai inclusive green economy karena kondisi utama dari pertumbuhan ekonomi dapat dipenuhi.
Penghitungan DEA akan memberikan gam - baran mengenai tingkat e fi siensi ekonomi Pro- vinsi Kalimantan Timur. DEA digunakan sebagai indikator dari tingkat kehijauan ( greenness ) Provinsi Kalimantan Timur untuk mengukur e fi siensi penggunaan input dalam menghasilkan output . Input yang dimaksud dalam hal ini adalah intensitas emisi CO 2 dan intensitas penggunaan energi, sedangkan output akan diukur dengan PDRB riil per kapita selama periode 2000 – 2012. Emisi CO 2 diukur dengan emisi gas rumah kaca
(GRK) per kapita dan intensitas energi diukur dengan produksi batu bara per kapita.
Tulisan ini menggunakan model input-orien- ted Charners, Cooper, Rhodes (CCR) dengan asumsi constant return to scale, yaitu proporsi penambahan faktor produksi akan sama dengan proporsi penambahan produksi. Model mengukur e fi siensi dalam menggunakan input yang mini- mum untuk menghasilkan tingkat produksi terten- tu. Model DEA yang digunakan diformulasikan sebagai berikut:
(1)
Dengan kendala:
r = 1, 2, …, s (2)
i = 1, 2, …, m (3) j = 1, 2, …, n (4)
Keterangan: z o adalah fungsi tujuan yang akan diminimalkan, θ adalah skor e fi siensi, y rj adalah nilai output r pada tahun j, x ij nilai input i pada tahun j, dan λ adalah penimbang nonnegatif.
Dalam studi ini, indikator yang digunakan untuk nilai output adalah PDRB per kapita atas dasar harga konstan. Sementara itu, untuk input adalah emisi CO 2 dan intensitas penggunaan batu bara.

## GAMBARAN INCLUSIVE GREEN ECONOMY DI KALIMANTAN TIMUR

## Keinklusifan Ekonomi Kalimantan Timur
Suatu ekonomi disebut inklusif jika ekonomi tersebut mengalami peningkatan pendapatan, sekaligus dapat mengurangi derajat ketimpangan selain kemiskinan (Rauniyar dan Kanbur 2010). Hal ini mengimplikasikan bahwa kelompok kaya dan kelompok miskin seharusnya mendapatkan manfaat dari pertumbuhan yang tidak proporsio- nal berdasarkan besaran pendapatan mereka atau nilai persentase yang sama. Namun, seharusnya terjadi distribusi yang lebih besar bagi kelompok miskin sehingga hal ini dapat mengurangi ke- timpangan pendapatan.
Secara umum, terjadi penurunan jumlah dan persentase orang miskin di Kalimantan
Timur selama periode 2000 – 2012. Penurunan kemiskinan yang terjadi adalah sekitar 6% per tahun. Walaupun terjadi sedikit peningkatan pada 2006, pada periode berikutnya kemiskinan terus menurun.
Meskipun terjadi penurunan persentase orang miskin di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu dari 22,10% pada 2000 menjadi 6,38% pada 2012 (Gambar 4), proporsi orang miskin di wilayah perdesaan lebih tinggi dibandingkan wilayah per kotaan (Gambar 5). Pada 2011, persentase orang miskin di wilayah perkotaan hanya sebesar 4,06%, sedangkan di perdesaan mencapai 11,21%. Lebih lanjut, pada periode yang sama, Poverty Gap Index (P1) adalah sebesar 1,35 dan Poverty Severity Index (P2) sebesar 0,29 untuk wilayah perdesaan. Nilai-nilai indeks tersebut lebih besar dibanding nilai indeks P1 dan P2 untuk wilayah perkotaan, yaitu sebesar 0,66 dan 0,19. Hal ini menunjukkan rata-rata pengeluaran masyarakat miskin di perdesaan lebih rendah dibanding rata- rata pengeluaran masyarakat miskin di perkotaan. Pada saat yang sama, disparitas pengeluaran masyarakat miskin di perdesaan lebih tinggi dibanding di perkotaan. Informasi ini mengung- kap fakta bahwa masyarakat wilayah perdesaan belum memperoleh manfaat yang maksimal dari eksploitasi sumber daya alam sekitarnya.
Selama periode 2000 – 2012, Indeks Gini meng gambarkan dinamika kondisi vertical equi ty di wilayah Kalimantan Timur (Gambar 6). Gra fi k tersebut menunjukkan tren negatif menuju peme- rataan pendapatan di Kalimantan Timur. Secara umum, terjadi peningkatan disparitas pendapatan di Kalimantan Timur yang ditunjukkan oleh peningkatan nilai Indeks Gini sepanjang periode tersebut. Namun, masih ada peluang bagi ekono- mi Kalimantan Timur untuk dapat mengurangi disparitas pendapatan, seperti yang ditunjukkan oleh penurunan Indeks Gini selama periode 2008 hingga 2012.
Menurut McKinley (2010), inklusivitas dari suatu ekonomi dapat dilihat melalui kondisi horizontal equity . Horizontal equity menunjuk- kan kondisi disparitas pendapatan antarwilayah. D engan menggunakan data SUSENAS tahun 2010 dan 2011, serta Podes 2011, dapat dilihat sebaran penduduk miskin di wilayah Kaliman-
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, berbagai tahun penerbitan
Gambar 4. Gra fi k Kemiskinan di Provinsi Kalimantan TimurTahun 2000 – 2012
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, berbagai tahun penerbitan
Gambar 5. Gra fi k Persentase Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2012
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, berbagai tahun penerbitan
Gambar 6. Gra fi k Indeks Gini Provinsi Kalimantan TimurTahun 2000 – 2012
tan Timur. Tabel 2 menunjukkan persentase kemiskin an di desa yang berdekatan dan berada dalam kawasan hutan lebih tinggi dibanding di luar kawasan hutan. Hal ini disebabkan oleh ketatnya pembatasan bagi masyarakat sekitar kawasan hutan untuk dapat mengakses sumber daya hutan, terutama bagi masyarakat yang berada di kawasan hutan konservasi. Penemuan ini sama dengan hasil studi yang dilakukan oleh Justianto (2005), yaitu tingkat kemiskinan di wilayah sekitar hutan di Provinsi Kalimantan Timur cukup tinggi.
Lebih lanjut, data Pendataan Program Per- lindungan Sosial (PPLS) tahun 2011 menunjuk- kan pola yang sama terkait dengan ketimpangan horizontal di Provinsi Kalimantan Timur. Secara umum, Tabel 3 menunjukkan tingkat kemiski- nan di wilayah hutan dan sekitarnya yang lebih tinggi dibandingkan wilayah luar kawasan hutan. Tingkat kemiskinan di dalam dan sekitar kawasan hutan sekitar 7% hingga 10% atau men  capai ham- pir dua kali lipat dari wilayah luar kawasan hutan, yang hanya 4%. Hal ini menunjukkan kemiskinan masih menjadi masalah utama pembangunan di Kalimantan Timur, terutama bagi wilayah perdesaan yang mewakili lokasi penduduk yang
berdekatan dengan sumber daya alam. Perbedaan persentase kemiskinan antarwilayah tersebut juga menegaskan adanya masalah ketimpangan pendapatan antarwilayah Provinsi Kalimantan Timur.
Terkait dengan ketenagakerjaan, Gambar 7 menunjukkan gambaran kondisi pengang- guran selama periode 2000 – 2012. Tingkat penganggur       a    n  tertinggi  terjadi  pada  2006,  yaitu mencapai 13,43%. Selanjutnya, tingkat pengang- gur terus menurun hingga mencapai 8,90% pada 2012. N amun, gambaran positif terkait dengan p enyerapan tenaga kerja terlihat berlawanan dengan informasi sebelumnya mengenai ket-
Tabel 3. Persentase Kemiskinan Berdasarkan Data PPLS Menurut Lokasi Tahun 2011
No. Kabupaten/Kota Dalam Kawasan Hutan Sekitar Kawasan Hutan Di Luar Kawasan Hutan Jumlah Sangat Miskin Miskin Sangat Miskin Miskin Sangat Miskin Miskin Sangat Miskin Miskin 1 Pasir 2.45 3.58 3.98 5.06 3.26 3.91 3.41 4.24 2 Kutai Barat 10.02 10.58 5.37 7.97 4.03 4.78 4.50 5.79 3 Kutai Kartanegara 4.95 5.38 1.56 2.24 1.88 2.27 1.87 2.34 4 Kutai Timur 6.12 8.63 3.14 5.81 1.48 3.07 2.21 4.08 5 Berau 2.14 3.10 2.68 3.51 1.12 1.27 1.52 1.88 6 Malinau 6.77 7.94 6.82 8.87 5.32 5.32 6.05 6.85 7 Bulungan 4.98 4.64 4.07 4.88 2.27 2.93 3.35 3.85 8 Nunukan 5.56 11.77 7.30 11.72 4.05 6.44 4.68 7.57 9 Penajam Paser Utara 11.41 18.48 6.11 8.20 5.11 5.69 5.40 6.38 10 Tana Tidung 4.70 4.88 10.26 13.52 5.44 6.03 11 Balikpapan 0.18 0.48 0.72 0.93 0.70 0.92 12 Samarinda 0.16 0.31 1.24 1.39 1.19 1.34 13 Tarakan 1.40 2.15 0.95 2.80 0.97 2.78 14 Bontang 0.89 1.51 1.70 2.46 1.54 2.27 Kalimantan Timur 4.76 5.99 3.09 4.43 1.83 2.45 2.01 2.72
Sumber : Hasil pengolahan data PPLS
Tabel 2. Persentase Kemiskinan Menurut Lokasi
Tahun 2010 – 2011 Lokasi 2010 2011 Dalam Kawasan Hutan Konservasi 36.2 45.9 Produksi 81.6 36.1 Jumlah 45.8 40.2 Sekitar Kawasan Hutan Konservasi 24.6 28.0 Produksi 37.5 30.1 Jumlah 28.8 29.0 Luar Kawasan Hutan 13.9 11.3
Sumber: Hasil pengolahan
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, berbagai tahun penerbitan
Gambar 7. Gra fi k Tingkat Pengangguran Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2000–2012
impangan. Jika beberapa tahun terakhir tingkat pengangguran menurun, mengapa ketimpangan wilayah antara luar kawasan dan dalam kawasan hutan masih ada?
Palanivel dan Unal (2012) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Namun, besa- ran pengurang an kemiskinan yang terkait dengan pertumbuhan bervariasi. Hal ini karena peruba- han pada tingkat kemiskinan ditentukan oleh dua faktor, yaitu per ubahan rata-rata pendapatan dan perubahan ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, besaran pengurangan kemiskinan tersebut akan sangat ditentukan oleh faktor mana dari kedua faktor tersebut yang lebih dominan. Walaupun terdapat perbedaan pada besaran pengurangan kemiskinan, hasil studi tersebut menunjukkan kesamaan. Pertumbuhan akan ber- sifat inklusif jika pertumbuhan terjadi, terutama pada sektor-sektor yang tenaga kerjanya berasal dari masyarakat miskin, seperti sektor pertanian; pada wilayah-wilayah terdapat penduduk miskin, seperti dekat lokasi hutan; dan pada sektor-sektor yang menggunakan faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat miskin, seperti tenaga kerja nonterampil.
Gambar 8 menunjukkan bahwa walaupun hanya sekitar 5 – 6% kontribusi sektor pertanian terhadap total perekonomian, sektor tersebut
menyerap tenaga kerja cukup besar, atau sekitar 28% dari total tenaga kerja. Sebaliknya, sektor pertambang an dan penggalian yang mendominasi ekonomi sebagai penyumbang terbesar (sekitar 45%) terhadap total PDRB, hanya mampu menyerap 10% dari total tenaga kerja. Demikian juga dengan sektor industri yang cukup signi fi kan (berkontribusi sekitar 23% hingga 25% terhadap PDRB), hanya dapat menyerap sekitar 5% dari total tenaga kerja. Hal tersebut dapat menjelaskan alasan terjadinya ketimpangan, khususnya ke- timpangan horizontal di Kalimantan Timur.

## “Kehijauan” Ekonomi Kalimantan Timur
Beberapa indikator lingkungan dan keberlanjutan yang telah diusulkan oleh beberapa organisasi internasional dapat digunakan dalam pengukuran tingkat “kehijauan” suatu ekonomi (Barr 2013). Dua indikator yang termasuk potensial untuk digunakan adalah intensitas emisi dan energi per kapita. Indikator tersebut akan digunakan dalam melihat tingkat “kehijauan” ekonomi Kalimantan Timur. Emisi digunakan untuk mengukur tingkat kerugian yang dialami oleh suatu perekono- mian, sedangkan intensitas energi per kapita menekankan pada tingkat e fi siensi penggunaan sumber daya alam.
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, berbagai tahun penerbitan
Gambar 8. Gra fi k Jumlah Tenaga Kerja dan Distribusi PDRB menurut Sektor  Tahun 2010 – 2012
Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup
Gambar 9. Gra fi k Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2009 – 2012

## Gambar 9 menunjukkan selama periode
2009 – 2012, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kalimantan Timur ber fl uktuasi.  Pada 2009, IKLH Kalimantan Timur sebesar 68,63 dan berada di atas rata-rata nasional. Namun, pada 2010, indeks tersebut menurun hingga menjadi
62,22. Walaupun sempat terjadi peningkatan pada 2011, pada 2012 indeks menurun hingga 57,29 dan bahkan nilai tersebut berada di bawah nilai indeks tahun 2009.
Dalam dokumen Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK),
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (2012) melakukan penghitungan emisi yang dihasilkan untuk periode 2007 – 2020 (Tabel 4). Penghitungan dilakukan dengan menggunakan asumsi aktivitas ekonomi dengan pendekatan strategi business as usual (BAU) sebagai baseline . Penghitungan ba- seline emisi tersebut merupakan perkiraan tingkat emisi dan proyeksi GRK dengan skenario tanpa intervensi kebijakan dan teknologi mitigasi untuk tiap-tiap bidang atau sektor dalam kurun yang telah disepakati dengan mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang disusun oleh Bappenas (2012). Hasil penghitungan menunjukkan terjadi peningkatan yang cukup tajam dalam penciptaan emisi. Sektor berbasis lahan merupakan penghasil emisi terbesar, terutama sektor pertambangan.
Gambar 10 menunjukkan bahwa sepanjang periode 2000 hingga 2012, intensitas emisi terus meningkat. Walaupun terjadi penurunan pada 2007, intensitas emisi cenderung mengalami peningkatan. Lebih lanjut, dengan skenario pem- bangunan yang bersifat BAU terjadi peningkatan yang tajam pada 2012. Hal ini disebabkan oleh peningkatan emisi yang cukup tajam pada sek- tor berbasis lahan, yang bersumber dari adanya pengalihan penggunaan lahan untuk pertambang- an, permukiman, fasilitas umum dan sosial, termasuk pembangun an jaringan jalan. Besaran- nya mencapai hampir dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Data tersebut dapat menjadi peringatan bagi peme rintah daerah untuk melaku-
kan perubahan pada struktur ekonomi wilayah sehingga menjadi lebih “hijau”.
Provinsi Kalimantan Timur merupakan penyum bang yang cukup besar bagi produksi batubara nasional, dan perekonomian daerah sangat bergantung pada komoditas tersebut. Na- mun, ke giatan produksi pertambangan batubara merupakan penyumbang emisi karbon yang cukup besar, selain perkebunan sawit, pada sektor berbasis lahan. Oleh karena itu, produksi batubara akan digunakan sebagai indikator dalam meng- ukur aspek “kehijauan” ekonomi Kalimantan Timur.
Selama periode 2000 – 2012, intensitas energi yang diukur dengan produksi batubara per kapita memiliki kecenderungan meningkat (Gambar 11). Dalam laporan yang berjudul ”Skenario Kebijakan Transformasi Ekonomi Pasca Migas dan Batubara”, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (2013) menyatakan bahwa cadangan batu bara diperkirakan sekitar 28,93 miliar ton dan akan habis dalam kurun 43,3 tahun. Lebih lanjut, pasokan batu bara diperkirakan mengalami penu- runan dan dampaknya akan terasa bagi perekono- mian sekitar tahun 2030. Karena komoditas batu bara memberikan nilai pendapatan yang tinggi bagi perekonomian Kalimantan Timur, muncul ke sadaran untuk dapat menggunakan hasil terse- but secara optimal dan memanfaatkannya sebagai dasar untuk melakukan transformasi ekonomi dari BAU menjadi ekonomi yang lebih hijau.
Tabel 4. Emisi GRK Skenario BAU Menurut Sektor (dalam Juta Ton CO 2 e) Tahun 2007 – 2020
Sumber: RAD GRK Provinsi Kalimantan Timur (2012), diolah
Gambar 10. Gra fi k Intensitas Emisi GRK (dalam Ton CO 2 e per Kapita) Tahun 2000 – 2012
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, berbagai tahun penerbitan, diolah
Gambar 11. Gra fi k Intensitas Penggunaan Energi Batubara (dalam Ton per Kapita) Tahun 2000 – 2012

## Ekonomi Hijau Sebagai Mesin Pendorong Pertumbuhan dan
Pembangunan
UNDESA (2012) menjelaskan ekonomi hijau menjadi mesin pendorong pembangunan ketika suatu perekonomian berfokus pada aktivitas inovasi dan teknologi yang bersifat “hijau”, mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan, menciptakan kesempatan kerja yang ramah lingkungan, dan memperhatikan ketahanan lingkungan. Dengan kata lain, pengukuran pem- bangunan yang digunakan tidak semata hanya peningkatan PDRB atau penciptaan tenaga kerja.
Aspek ketiga dari inclusive green economy akan dievaluasi dengan mempertimbangkan apakah perkembangan ekonomi Kalimantan Timur sudah memperhatikan keberlanjutan lingkungan dengan menggunakan model DEA.
Gambar 12 menunjukkan dinamika skor e fi siensi yang dihitung dengan model DEA se- lama periode 2000 – 2012. Tingkat e fi siensi akan dibandingkan tahun awal periode, yaitu tahun 2000, sehingga skor e fi siensi tersebut menun- jukkan tingkat e fi siensi relatif tahun tertentu dibanding kan tahun awal. Angka menunjukkan bahwa terdapat tren penurunan skor e fi siensi selama periode tersebut. Informasi ter sebut
mengindikasikan bahwa ekonomi Kali mantan Timur menjadi semakin tidak e fi sien dalam hal pemanfaatan sumber daya energi. Kalimantan Timur melakukan eksploitasi sumber dayanya dengan tidak e fi sien dalam menciptakan pertum- buhan ekonomi. Untuk mendorong pening katan output , terdapat kecenderungan untuk lebih mengeksploitasi sumber daya alam yang ada dibandingkan menciptakan terobosan teknologi dalam pengelolaan sumber daya alam. Hal ini ditunjukkan oleh data produksi batu bara dan intensitas penggunaannya (produksi batu bara per kapita penduduk) yang cenderung meningkat selama periode 2000 – 2012, yaitu rata-rata 15,5% dan 11,2% per tahun.

## PENUTUP
Perekonomian Kalimantan Timur sangat bergan- tung pada sumber daya alam. Hal tersebut men- ciptakan eksternalitas negatif, baik pada aspek lingkungan maupun sosial. Pada aspek lingkun- gan, kegiatan ekonomi yang berbasis sumber daya alam menjadikan Kalimantan Timur sebagai salah satu provinsi penyumbang emisi karbon terbesar di Indonesia. Sementara itu, pada aspek sosial, aktivitas ekonomi yang dilakukan belum memberikan manfaat yang maksimal, ter utama bagi masyarakat yang berada di lokasi yang berdekatan dengan sumber daya alam, se perti hutan, sehingga terjadi ketimpangan wilayah.
Ketimpangan horizontal dan vertikal masih menjadi masalah bagi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur. Ketimpangan horizontal ditunjukkan oleh pemetaan tingkat kemiskinan yang menunjukkan lebih tingginya persentase ke- miskinan di wilayah-wilayah yang dekat dengan lokasi hutan. Sementara itu, ketimpangan vertikal ditunjukkan oleh besaran nilai Indeks Gini yang cenderung meningkat.
Aspek “hijau” dari perekonomian Kaliman- tan Timur ditunjukkan oleh indikator intensitas emisi dan energi. Data menunjukkan bahwa selama periode 2000 – 2012, terjadi peningkatan intensitas emisi karbon. Lebih lanjut, terjadi pula kecenderungan peningkatan penggunaan energi selama periode tersebut. Hal tersebut mengindi- kasikan adanya ancaman terhadap keberlanjutan pembangunan, terlebih jika tidak tersedia lagi cadangan energi atau energi alternatif.
Lebih lanjut, model DEA menunjukkan bahwa perekonomian Kalimantan Timur menjadi semakin tidak e fi sien dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya energinya. Pertumbuh- an ekonomi yang tinggi semata-mata diciptakan melalui pe ningkatan produksi/eksploitasi sumber daya alam, seperti minyak dan gas bumi serta ba- tubara. Oleh karena itu, dibutuhkan transformasi ekonomi yang mengharuskan adanya perubahan pada struktur ekonomi Kalimantan Timur. Pem- bangunan Kalimantan Timur harus lebih diarah-

## Sumber: Hasil penghitungan
Gambar 12. Gra fi k Skor E fi siensi: E fi siensi Pengelolaan Sumber daya Alam dan Lingkungan Tahun 2000 – 2012
kan pada melepaskan ketergantungan ekonomi pada sumber daya alam yang tak terbarukan, seperti minyak dan gas bumi serta batubara.
Upaya transformasi ekonomi dapat dilakukan dengan melakukan perubahan struktur ekonomi dari berbasis sumber daya alam tidak terbarukan ( unrenewable resources ) menjadi berbasis sumber daya terbarukan ( renewable resources ), seperti peningkatan produksi pertanian dan perkebunan. Selain itu, perlu dilakukan transformasi dari eks- portir bahan mentah produk-produk lokal menjadi bahan jadi/olahan yang berdaya saing, memiliki nilai tambah dan mampu memberikan multiplier effect yang lebih signi fi kan bagi kesejahteraan rakyat. Upaya yang cerdas dalam pengelolaan sumber daya alam dapat memberikan manfaat yang optimal untuk kesejahteraan rakyat sekaligus menciptakan perekonomian yang berkelanjutan.

## PUSTAKA ACUAN

## Buku dan Makalah
Fauzi, A. 2010a. Ekonomi Sumber daya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi . Jakarta: Gra- media.
Miller R. E. dan Blair, P. D. 2010. “Input-Output Analysis: Foundations and Extensions”. www. cambridge.org/ 9780521517133 . Cambridge University Press 2 nd Edition.
Panayatou, T. 1993. Green Markets: The Economic of Sustainable Development . No. 7 ICEG Sector Studies Series.
Pearce, D. dkk. 1996. Models of Sustainable Develop- ment . UK: Edward Elgar Publishing Company.
Tietenberg. 2004. Environmental Economics and Policy . Fourth Edition, Boston, USA: Pearson Addison Wesley.
UNDESA. 2012. A Guidebook to the Green Economy: Issue 1: Green Economy, Green Growth, and Low-Carbon Development–history, defi nitions and a guide to recent publications . Division for Sustainable Development, UNDESA.

## Jurnal
Chansarn, S. 2013. “Assessing the Sustainable Devel- opment of Thailand”. Procedia Environmental Sciences 17(2013): 611 – 619.
Cristóbal, J.R.S. 2012. A Goal Programming Model for Environmental Policy Analysis: Application to Spain. Energy Policy 43(2012): 303 – 307.
Kates, R.W., Parris, T.M., and Leiserowitz, A.A. 2005. What is Sustainable Development: Goals, Indicators, Values, and Practice. Environment: Science and Policy for Sustainable Develop- ment 47(2005): 8 – 21.
Makmun. 2011. Green Economy : Konsep, Implemen- tasi dan Peranan Kementerian Keuangan.
Jurnal Ekonomi dan Pembangunan , Vol. XIX
(2), 2011. LIPI, Jakarta.
Miles, L. and V. Kapos. 2008. “Reducing Greenhouse Gas Emissions from Deforestation and Forest Degradation: Global Land-Use Implications”.
Science , 320, p. 1454 – 1455.
Štreimikien ė , D., S. Girdzijauskas, and L. Stoškus. 2009. “Sustainability Assessment Methods and Their Application to Harmonization of Policies and Sustainability Monitoring”. Environmental Research, Engineering and Management . Vol. 48, No. 2 (2009).

## Laporan dan Disertasi
Bappenas. 2012. Langkah menuju Ekonomi Hijau: Sin tesa dan Memulainya . Jakarta.
Barr, J. 2013. “Exploring the Feasibility of an Inclu- sive Green Economy Index”. Background Paper for the UNEP workshop on developing an Inclusive Green Economi Index . Geneva,
Switzerland.
BPS Provinsi Kalimantan Timur. 2011. “Daerah Dalam Angka Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011”. Samarinda.
Departemen Kehutanan. 2009. “Laporan Tim Terpadu Pengkajian Perubahan Kawasan Hutan”. Dalam Usulan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Bogor.
Dewan Nasional Perubahan Iklim. 2011. Green Review on REDD+ . DNPI. Jakarta.
Fauzi, A. 2010b. Stocktaking Study on Greening Initia- tives in Indonesia . United Nations Environment Programmes (UNEP).
Fauzi, A., dkk. 2013. Strategi Implementasi Pem- bangunan di Heart of Borneo (HoB) Melalui Pendekatan Ekonomi Hijau . Kementerian Koor- dinator Perekonomian Republik Indonesia dan WWF–Indonesia.
Justianto, A. 2005. “Dampak Kebijakan Pembangunan Kehutanan terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin di Kalimantan Timur: Suatu Pendekatan Sistem Neraca Nasional”. Disertasi Program Pascasarjana S3, IPB, Bogor.
McKinley, T. 2010. Inclusive Growth Criteria and Indicators: An Inclusive Growth Index for Diagnosis of Country Progress . Asian Deve- lopment Bank.
Palanivel, T. dan Unal, F. G. 2012. Inclusive Growth and Policies: the Asian Experience. UNDP Regional Bureau for Asia and the Paci fi c Bureau, New York, USA.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI). 2011. “East Kalimantan Environmentally Sustainable Development Strategy”.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. 2012a. “Ren- cana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 2010 – 2020 Provinsi Kalimantan Timur”. Samarinda.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Satuan
Tugas REDD+ UKP4. 2012b. ”Strategi dan Ren cana Aksi Provinsi (SRAP) Implementasi REDD+ Kalimantan Timur”. Samarinda.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. 2013.
”Skenario Kebijakan Transformasi Ekonomi Pascamigas dan Batubara: Visi Kalimantan Timur 2030 Mewujudkan Pertumbuhan Ekono- mi Hijau Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan ( Green Economy With Equity )”. Samarinda, Kalimantan Timur.
Poverty-Environment Partnership (PEP). 2012. Building an Inclusive Green Economy for All: Oppor tunities and Challenges for Overcoming Poverty and Inequality .
Rauniyar, G. dan Kanbur, R. 2010. Inclusive Deve- lopment: Two Papers on Conceptualization, Application and the ADB Perspective . Asian Development Bank, Manila.
UNEP. 2011. Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication .
UN. 2013a. “A New Global Partnership: Eradicate Poverty And Transform Economies Through Sustainable Development”. The Report of the High-Level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda . New York: United Nations.
UN. 2013b. Statistics and Indicators for the Post- 2015 Development Agenda . New York: United Nations.

## Situs Web
Sjaastaad, E dan Vedeld, P. 2009. “Forest Environ- mental Income and The Rural Poor”. http:// www.eoearth.org/article/Forest_environmen- tal_income_and_the_rural_poor#gen0
World Bank. 2012. “Inclusive Green Growth: The Path- way to Sustainable Development. Washington, DC.” http://www.worldbank.org/inclusiveg- reengrowth
World Resources Institute. 2005. “World Resources 2005: The Wealth of the Poor—Managing Ecosystems to Fight Poverty”. Washington, DC. http://www.wri.org/publication/world- resources-2005-wealth-poor-managingeco- systems-fi ght-poverty