## PROBLEMATIKA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA KLASTER KETENAGAKERJAAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN PEKERJA
Oleh:

## Krista Yitawati
Email: krista@unmer-madiun.ac.id Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun
Meirza Aulia Chairani Email: meirza.aulia@unmer-madiun.ac.id Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun
Angga Pramodya Pradhana Email: angga@unmer-madiun.ac.id Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun

## Abstrak
Dalam  penelitian  ini  mengkaji  mengenai  Undang-Undang  Cipta  Kerja  Klaster Ketenagakerjaan  dimana  tujuan  pemerintah  adalah  untuk  meningkatkan  perlindungan  dan kesejahteraan  pekerja  dengan  menciptakan  lapangan  kerja  yang  dilakukan  melalui perubahan  Undang-Undang  sektor  yang  belum  mendukung  terwujudnya  sinkronisasi  dalam menjamin  percepatan  cipta  kerja.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis urgensi pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dan menganalisis alasan Undang-Undang Cipta  Kerja  yang  mempunyai  tujuan  memberikan  perlindungan  dan  kesejahteraan  pekerja justru  mendapat  penolakan  dari  para  pekerja  dan  serikat  pekerja.  Metode  penelitian  yang penulis  gunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Tujuan  disahkannya  UU  Cipta  Kerja yaitu  untuk  memicu  pertumbuhan  investasi  perlu  dan  perbaikan  kualitas  angkatan  kerja, termasuk menginklusi para pekerja informal yang selama ini belum terakomodasi dalam UU No  13/2003.  Karena  itu,  aspek  ketenagakerjaan  yang  semestinya  diatur  di  dalam  UUCK adalah  aspek  pengembangan  kualitas  angkatan  kerja,  bukan  menyangkut  hak-hak  pekerja, dengan tujuan menjadikan kualitas tenaga kerja sebagai daya tarik investasi.
Kata kunci : Cipta Kerja; Perlindungan; Kesejahteraan; Pekerja

## Abstract
This study examines the Employment Cluster Job Creation Law where the government's goal is  to  increase  the  protection  and  welfare  of  workers  by  creating  jobs  through  changes  in sector  laws  that  have  not  supported  the  realisation  of  synchronisation  in  ensuring  the acceleration of job creation. The purpose of this study is to analyse the urgency of passing the Job  Creation  Law  and  to  analyse  the  reasons  why  the  Job  Creation  Law,  which  aims  to provide protection and welfare for workers, has been rejected by workers and trade unions. The research method that the author uses is normative legal research. The purpose of the Job Creation Law is to trigger necessary investment growth and improve the quality of the labour force,  including  including  informal  workers  who  have  not  been  accommodated  in  Law  No. 13/2003. Therefore, the aspect of labour that should be regulated in the UUCK is the aspect of  developing  the  quality  of  the  workforce,  not  concerning  workers'  rights,  with  the  aim  of making the quality of the workforce an investment attraction.
Keywords: Job Creation; Protection; Welfare; Workers

## PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang
Indonesia sebagai negara hukum yang berpedoman pada Pancasila sebagai ideologinya  dan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 sebagai  konstitusinya  mempunyai  tujuan untuk  mewujudkan  masyarakat  Indonesia yang  sejahtera,  adil,  dan  makmur.  Konsep negara  hukum  ini  akan  terus  berubah seiring  dengan  perubahan  masyarakat. Terdapat sebuah respon dari sebuah konsep negara  hukum  yaitu  konsep  negara  hukum formal  yang  menjadikan  hukum  sebagai penjaga  malam  yang  memiliki  arti  yaitu sebuah  negara  hukum  harus  pula  menjadi sebuah  negara  kesejahteraan.  Sistem  ini mewajibkan  negara  untuk  ikut  bertugas dalam  mewujudkan  kesejahteraan  bagi masyarakat  yaitu  dengan  campur  tangan negara  dalam  bidang  ekonomi  dan  segala pembangunan  yang  mengarah  kepada pencapaian  kesejahteraan  masyarakat  yang maksimal. 1
Dalam  hal  mencapai  sebuah  negara kesejahteraan  yang  dapat  dinikmati  oleh seluruh  masyarakat  Indonesia.  Hal  ini merupakan  cita-cita  yang  dirindukan  dan yang  ingin  dicapai  oleh  negara  Indonesia. Namun  berdasarkan  hasil  penelitian  yang
1 Venatius  Hadiyono,  “Indonesia  Dalam  Menjawab Konsep Negara Welfare Statedan Tantangannya”, Jurnal  Hukum  Politik  Dan  Kekuasaan, Volume  1 No. 1, 2020, hlm. 24.
dilakukan  oleh  tim  peneliti  ekonomi kerakyatan  memberikan  pendapat  bahwa pembangunan  ekonomi  di  Indonesia  sudah jauh  dari  konsep  dan  cita-cita  dari  negara kesejahteraan, keadilan sosial, kemakmuran bagi  seluruh  rakyat  Indonesia. 2 Tujuan akhir  dari  pembentukan  Undang-Undang ini  adalah  untuk  mencapai  kesejahteraan masyarakat.  Hal  ini  diharapkan  untuk diwujudkan  dengan  perubahan  bentuk pemerintahan  perspektif  omnibus  law  yaitu demokrasi  gabungan  Plato  dan  Polybius. Gabungan  ini  menjadi  indikasi  bahwa perwujudan demokrasi di Indonesia memiliki  arti  bentuk  pemerintahan  dalam membatasi  kekuasaan  negara. 3 Hal  ini dianggap  oleh  pemerintah  telah  mem- perkuat  Konsep  negara  hukum rechtsstaat dan rule  of  law yang  dianggap  memiliki pengaruh  bagi  negara  hukum  Indonesia. Omnibus law menghasilkan kompromi. 4
Undang-Undang  Cipta  Kerja  adalah sebuah metode perumusan peraturan perundang-undangan  yang  memiliki  ciri khas yaitu terdiri dari banyak materi muatan di  dalamnya,  terdiri  atas  banyak  pasal,
2 Alfitri,  “Ideologi  Welfare  State  Dalam  Dasar Negara  Indonesia:  Analisis  Putusan  Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional,” Jurnal  Konstitusi, Volume  9  No.  3, 2012, hlm. 450
3 Tommy Michael, “Bentuk Pemerintahan Perspektif Omnibus  Law,” Jurnal  Ius  Constituendum , Volume 5 No. 1, 2020, hlm. 174.
4 Margaret  Sova  McCabe,  “Cooperation  or Compromise?  Understanding  the  Farm  Billas Omnibus  Legislation,” Journal  of  Food  Law  & Policy , Volume 14 No. 1, 2018, hlm. 5.
terdiri  atas  banyak  peraturan  perundang- undangan  yang  dikumpulkan  dalam  satu peraturan  perundangan  baru,  mandiri  atau berdiri  sendiri,  tanpa  terikat  atau  minimum terikat dengan peraturan lain; dan menegasikan/mencabut  sebagian  dan/atau keseluruhan peraturan lain. Undang- Undang  ini  dibuat  dengan  salah  satu tujuannya  adalah  menjadikan  Indonesia sebagai  salah  satu  negara  yang  kuat  dalam bidang  ekonomi  serta  menghasilkan  tenaga kerja  yang  berkualitas  dan  berdaya  saing global. 5 Melalui  Undang-Undang  Cipta Kerja,  pengaturan  tentang  tenaga  kerja mulai diperbaharui dan mengatur lebih rinci lagi  terkait  perlindungan  tenaga  kerja tersebut dengan tujuan meningkatkan kualitas  sumber  daya  manusia.  Perubahan pengaturan  tentang  tenaga  kerja  dalam undang-undang  cipta  kerja  seharusnya disesuaikan  dengan  tujuan  dari  pem- bentukan  hukum  tentang  tenaga  kerja  itu sendiri  yaitu  memperhatikan  dan  me- wujudkan  keadilan  sosial  bagi  para  tenaga kerja tersebut.
Kata Omnibus  Law memiliki  pe- misahan  dua  kata,  yakni  kata Omnibus dan
Law yang  memiliki  arti omnibus yang berasal  dari  kata omnis dalam  bahasa  latin yang  memiliki  makna  “semua”  sedangkan
5 Fajar  Kurniawan,  “Problematika  Pembentukan RUU  Cipta  Kerja  Dengan  Konsep  Omnibus  Law Pada  Klaster  Ketenagakerjaan  Pasal  89  Angka  45 Tentang  Pemberian  Pesangon  Kepada  Pekerja Yang  Di  PHK,” Jurnal  Panorama  Hukum , Volume 5 No. 1, 2020, hlm. 64
arti  dari  kata  law  merupakan  hukum. 6
Omnibus  law merupakan  metode  yang dipilih oleh Pemerintah untuk dilakukannya pemangkasan  peraturan.  Konsep Omnibus Law bukanlah  merupakan  konsep  hukum yang  baru.  Namun,  Undang-Undang  Cipta Kerja  merupakan  Undang-Undang  pertama di Indonesia yang konsep ini. Omnibus Law pada  umumnya  dikenal  sebagai  Undang- Undang  sapu  jagat  karena  perannya  dalam mengganti beberapa ketentuan, aturan, serta Undang-Undang  dalam  satu  peraturan. 7
Dengan Omnibus  Law dapat  membuat  satu peraturan  menjangkau  lebih  banyak  materi muatan didalamnya yang tergabung menjadi  satu  kesatuan  peraturan.  Untuk menciptakan kemanfaatan, ketertiban umum, dan kepastian hukum. Omnibus law dapat melakukan pencabutan dan perubahan peraturan  berdasarkan  dengan  fakta  yang terjadi. 8 Omnibus  law dikenal  dengan  sapu jagat dikarenakan dapat melakukan pemangkasan  beberapa  peraturan  Undang- Undang  menjadi  satu  peraturan.  Negara Indonesia  merupakan  Negara  yang  mem- punyai  peraturan  terbanyak.  Pada  tahun
6 Hanifah,  I,  2021,  Peluang  Tenaga  Kerja  Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum , Volume 6 No (1), hlm. 168-173.
7 Adhi  Setyo  Prabowo,  “Politik  Hukum  Omnibus Law,” Jurnal  Pamator, Volume  13  No.  1,  2020, hlm.2.
8 Amania,  N,  2020,  Problematika  Undang-Undang Cipta  Kerja  Sektor  Lingkungan  Hidup.  Syariati: Jurnal  Studi  Al-Qur'an  dan  Hukum,  Volume  6 No.(02), hlm. 209-220
2019 telah mencapai angka 50.000 peraturan. Omnibus  law menitikberatkan pada  pemangkasan  peraturan  menjadi  lebih sederhana  dengan  melakukan  pencabutan dan  perubahan  banyak  regulasi  sekaligus. 9
Omnibus  Law memiliki  tujuan  baik  untuk penyederhanaan  peraturan  yang  dianggap bermasalah  dan  membinggungkan  serta tidak efektif. 10
Pengesahan  undang-undang  cipta kerja  telah  menimbulkan  berbagai  macam masalah  sehingga  masyarakat  ikut  turun tangan sebagai wujud protes dalam pengesahan  RUU  cipta  kerja.  RUU  Cipta Kerja Omnibus  Law resmi  ditetapkan menjadi  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2020  tentang  Cipta  Kerja  dengan  jumlah halaman  sebanyak  1.187  halaman,  dengan ditanda tangani oleh Presiden Joko Widodo. 11 Oleh  karena  banyak  pro  dan kontra terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  kemudian dilakukan  pengujian  secara  formil  dan materil di Mahkamah Konstitusi (MK) oleh beberapa  pihak  sehingga  keluarlah  Putusan
9 Farida,  M,  2021,  Problematika  Konsep  Diskresi dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan  pasca  Undang-Undang  Cipta  Kerja.
Jurnal  Ilmiah  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia , Volume 1 No.(1), hlm. 11-20.
10 Kementrian Hukum dan HAM, RUU Cipta Kerja, https://www.kemenkumham.go.id/berita/ruu omnibus-law-cipta-lapangan-kerja-untuk- tingkatkan-pertumbuhan-ekonomi,  diakses  pada tanggal 2 Oktober 2023
11 Maria Farida,
UU
Sapu Jagat?,
https://kom,pas.id/baca/opini/2019/12/31/omnibus -law-uu-sapu-jagat/ ,  diakses  pada  tanggal  2 Oktober 2023
MK  No.91/PUU-XVIII/2020  yang  me- nyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020  inkonstitusional  bersyarat  dan  harus dilakukan  perbaikan  dalam  jangka  waktu  2 tahun.
Dalam rangka melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUU- XVIII/2020  maka  pemerintah  mengeluar- kan  Perpu  Nomor  2  Tahun  2022  tentang Cipta  Kerja.  Alasan  pemerintah  me- nerbitkan  Perppu  ialah  perpaduan  antara lain adanya kebutuhan mendesak menghadapi  ancaman ketidakpastian global baik  yang  terkait  dengan  ekonomi  maupun geopolitik,  kemudian  adanya  kekosongan hukum,  sehingga  perlu  adanya  kepastian hukum.  Latar  belakang  lahirnya  Perppu adalah  negara  perlu  mengupayakan  hak warga  negara  atas  pekerjaan  dan  peng- hidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan melalui  cipta  kerja.  Perlu  adanya  upaya penyerapan  tenaga  kerja  Indonesia  yang seluas-luasnya  ditengah  persaingan  ketat saat ini. 12 Untuk itu diperlukan penyesuaian berbagai  aspek  pengaturan  yang  berkaitan dengan  kemudahan,  pelindungan,  dan pemberdayaan  koperasi  dan  usaha  mikro, kecil,  dan  menengah,  peningkatan  eko- sistem  investasi,  serta  percepatan  proyek strategis  nasional,  termasuk  peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.
12 Gilang Ramadhan, 2020, “Omnibus  Law Sebagai Sarana  Utama  Penataan  Regulasi”, Jurnal Yurispruden , Vol 3 No. 2, hlm. 124
Selanjutnya  Pemerintah  menindak- lanjuti  dengan  mengundangkan  Perppu Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja menjadi  undang-undang  kemudian  menjadi Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023 tentang  Penetapan  Perppu  Nomor  2  Tahun 2022 tentang Cipta  Kerja. Diundangkannya Perppu  ini  dilakukan  DPR  guna  meng- hindari  kekosongan  hukum  dan  memenuhi kepastian  hukum. Cipta  Kerja  diharapkan mampu  menyerap  tenaga  kerja  Indonesia yang  seluas-luasnya  di  tengah  persaingan yang  semakin  kompetitif  dan  tuntutan globalisasi  ekonomi serta adanya tantangan dan  krisisekonomi  global  yang  dapat menyebabkan  terganggunya  perekonomian nasional.  Untuk  rnendukung  cipta  kerja diperlukan  penyesuaian  berbagai  aspek pengaturan  yang  berkaitan  dengan  ke- mudahan,  peiindungan,  dan  pemberdayaan koperasi  dan  usaha  mikro,  kecil,  dan menengah,  peningkatan  ekosisten:  inves- tasi,  dan  percepatan  proyek  strategis nasional, termasuk peningkatan pe- lindungan dan kesejahteraan pekerja.
Pengaturan  yang  berkaitan  dengan kemudahan, pelindungan, dan pem- berdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan  menengah,  peningkatan  ekosistem investasi,  dan  percepatan  proyek  strategis nasional termasuk peningkatan pelindungan dan  kesejahteraan  pekeija  yang  tersebar  di berbagai  Undang-Undang  sektor  saat  ini belum  dapat  memenuhi  kebutuhan  hukum
untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan  perubahan. 13 Upaya  perubahan pengaturan  yang  berkaitan  kemudahan, pelindungan,  dan  pemberdayaan  koperasi dan  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk  peningkatan  pelindungan  dan kesejahteraan  pekerja  dilakukan  melalui perubahan  Undang-Undang  sektor  yang belum mendukung terwujudnya sink- ronisasi  dalam  menjamin  percepatan  cipta kerja,  sehingga  diperlukan  terobosan  dan kepastian hukum untuk dapat me- nyelesaikan  berbagai  permasalahan  dalam beberapa  Undang-Undang  ke  dalam  satu Undang-Undang secara komprehensif dengan  menggunakan  metode  omnibus yang dimuat dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja.
Perubahan  Undang-Undang  Nomor 11  Tahun  2020  melalui  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Cipta  Kerja (UU Cipta Kerja) dilakukan untuk mengharmonisasi peraturan perundang- undangan  yang  ada dan  juga  menjawab kebutuhan  hukum  yang  ada  pada  saat  ini dalam upaya menjaga stabilitas pe- rekonomian  nasional  saat  ini  dibutuhkan payung  hukum  yang  jelas  sebagai  dasar
13 Suwandi  Arham,  2019,  “Omnibus  Law  Dalam Perspektif  Hukum  Indonesia”, Jurnal  Petitum , Volume 7 No. 2, hlm. 234
pengambilan  kebijakan  oleh  Pemerintah. 14
Namun  sampai  saat  ini,  UU  Cipta  Kerja masih  saja  mengalami  pro  dan  kontra bahkan  saat  ini  masih  dalam  tahap  sidang pengujian  materi  di  Mahkamah  Konstitusi dengan  empat  perkara  sekaligus.  Pertama, Perkara  Nomor  40/PUU-XXI/2023  yang diajukan  oleh  121  Pemohon  yang  terdiri atas  10  serikat  pekerja  dan  111  orang pekerja.  Kedua,  Perkara  Nomor  41/PUU- XXI/2023  yang  diajukan  oleh  Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI). Ketiga,  Perkara  Nomor  46/PUU-XXI/2023 yang  diajukan  oleh  14  badan  hukum. Keempat, Perkara Nomor 50/PUU-
XXI/2023 yang diajukan oleh Partai Buruh.

## 1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  diatas, maka  penulis  merumuskan  permasalahan sebagai  berikut  bagaimana  Problematika Undang-Undang  Cipta  Kerja  Nomor  6 Tahun 2023 Klaster Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan dan ke- sejahteraan pekerja?

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis normatif ( doctrinal legal research atau pure
14 Dhaniswara K. Harjono, 2020, “Konsep Omnibus Law  ditinjau  dari  UU  No.  12  tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan”,
Jurnal Hukum , Volume 6 No. 2, hlm. 14
legal  research )  yaitu  penelitian  yang  objek kajian utamanya adalah dokumen peraturan perundang-undangan  dan  bahan  pustaka. 15
Metode penelitian hukum normative, dimana  metode  ini  dipergunakan  untuk menemukan  hukum  konkret  yang  sesuai untuk diterapkan guna menyelesaikan suatu permasalahan  hukum  tertentu. 16 Yaitu untuk  dapat  memperoleh  bahan  hukum guna  mengetahui  dan  menganalisis  urgensi pengesahan  Undang-Undang  Cipta  Kerja dan  alasan  Undang-Undang  Cipta  Kerja yang mempunyai tujuan memberikan perlindungan  dan  kesejahteraan  pekerja justru  mendapat  penolakan  dari  para pekerja dan serikat pekerja.
Dalam  penelitian  ini,  pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang- undang  ( statute  approach )  dan  pendekatan konseptual  ( conceptual  approach ).  Pen- dekatan  undang-undang  ( statute  approach ) dilakukan dengan menelaah semua undang- undang  dan  regulasi  yang  bersangkut  paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. 17
Fakta  yang  ada  dikaitkan  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  mengaturnya dan  yang  masih  berlaku.  Undang-undang dan  regulasi  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah Undang-Undang
15 Soerjono  dan  Sri  Mamudji  Soekanto, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat , Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 13
16 Rony  Hanintyo  Soemitro, Metodologi  Penelitian Hukum , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 10
17 Peter  Mahmud  Marzuki,  , Penelitian  Hukum , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hal. 93.
Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenaga- kerjaan. Setelah metode pendekatan undang-undang  ( statute  approach ),  pen- dekatan  yang digunakan selanjutnya adalah pendekatan konseptual ( conceptual approach ).
Pendekatan konseptual ( conceptual approach ) beranjak dari pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. 18
Untuk  memecahkan  suatu  rumusan masalah, diperlukan adanya sumber-sumber penelitian.Sumber-sumber  tersebut  dapat dibedakan  menjadi  2  (dua),  yaitu  bahan- bahan  hukum  primer  dan  bahan-bahan hukum  sekunder.  Dalam  penelitian  ini, semua  bahan  hukum,  baik  sumber  bahan hukum  primer  maupun  sumber  bahan hukum sekunder, dianalisis dengan menggunakan metode deduktif, yaitu metode  yang  menganalisis  ketentuan- ketentuan  hukum  sebagai  suatu  hal  yang umum  kemudian  ditarik  kesimpulan  yang bersifat khusus.

## PEMBAHASAN
Pemerintah telah  melakukan berbagai upaya  untuk  menciptakan  dan  memperluas lapangan  kerja  dalam  rangka  penurunan jumlah  pengangguran,  dan  menampung pekerja baru serta mendorong pe- ngembangan  Koperasi  dan  Usaha  Mikro, Kecil,  dan  Menengah  dengan  tujuan  untuk
18 Ibid. , hal. 95.
meningkatkan  perekonomian  nasional  yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Meski  tingkat  pengangguran terbuka  terus  turun,  Indonesia  masih membutuhkan penciptaan kerja yang berkualitas karena:
1. Jumlah  angkatan  kerja  pada  Februari Tahun  2022  sebanyak  144,01  juta orang,  naik  4,20  juta  orang  dibanding Februari Tahun 202l;
2. Penduduk yang bekerja sebanyak 135,61  juta  orang,  di  mana  sebanyak 81,33 juta orang (59,97%) bekerja pada kegiatan informal;
3. Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019 (COVID-19) memberikan dampak kepada  11,53  juta  orang  (5,53%) penduduk usia kerja, yaitu pengangguran sebanyak 0,96 juta orang, Bukan  Angkatan  Kerja  sebanyak  0,55 juta  orang,  tidak  bekerja  sebanyak  0,58 juta orang dan penduduk yang mengalami  pengurangan  jam  kerja sebanyak 9,44 juta orang;
4. Dibutuhkan  kenaikan  upah  yang  per- tumbuhannya sejalan dengan per- tumbuhan  ekonomi  dan  peningkatan produktivitas pekerja.
Pemerintah telah berupaya untuk perluasan  program  jaminan  dan  bantuan sosial  yang  merupakan  komitmen  dalam rangka  meningkatkan  daya  saing  dan penguatan  kualitas  sumber  daya  manusia, serta  untuk  mempercepat  penanggulangan
kemiskinan  dan  ketimpangan  pendapatan. Dengan demikian melalui dukungan jaminan  dan  bantuan  sosial,  total  manfaat tidak  hanya  diterima  oleh  pekerja,  namun juga  dirasakan  oleh  keluarga  pekerja. Pemberi  kerja memberikan tunjangan penghasilan merupakan bentuk dari kesejahteraan pekerja. 19
Terhadap  hal  tersebut,  Pemerintah Pusat  perlu  mengambil  kebijakan  strategis untuk  menciptakan  dan  memperluas  kerja melalui  peningkatan  investasi,  mendorong pengembangan  dan  peningkatan  kualitas Koperasi  dan  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah.  Untuk  dapat  meningkatkan penciptaan  dan  perluasan  kerja,  diperlukan pertumbuhan  ekonomi  stabil  dan  konsisten naik  setiap  tahunnya.  Namun  upaya tersebut  dihadapkan  dengan  kondisi  saat ini,  terutama  yang  menyangkut  terjadinya pelemahan  pertumbuhan  ekonomi  yang bersamaan  dengan  kenaikan  laju  harga (yang dikenal dengan fenomena stagflasi).
Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang  semula  diproyeksikan  IMF  akan  pada kisaran 60/o pada Tahun 2022 sebagaimana disampaikanWEO  pada  bulan  Oktober Tahun  202l  telah  dipangkas  turun  cukup signifikan.  Survei  Bloomberg  dan  laporan IMF  sebagaimana  disampaikanWEO  pada bulan oktober Tahun 2022 Bank Dunia dan Asian Development Bank melihat
19 Zainal  Aslikin, Dasar-dasar  hukum  perburuhan , Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 5
pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  hanya pada kisaran 5,l% -5,3% untuk Tahun 2022, dan  turun  pada  level  4,8%  di  Tahun  2023. Pada  saat  bersamaan  tekanan  inflasi  sudah mulai  terlihat,  di  mana  laju  inflasi  pada akhir  Kuartal  III  Tahun  2022  sudah mencapai  hampir  6% on  year-on-Year, dibandingkan  dengan  level  di  kisaran  3  di Kuartal  I  Tahun  2022.  Tingkat  ketidak- pastian  ( uncertainties yang  tinggi  pada perekonomian dunia,terutama didorong oleh  kondisi  geopolitik,  mendorong  risiko pada prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih lemah dan inflasi yang lebih tinggi.
Di  tengah  kondisi  global  yang bergejolak  dan  keterbatasan  ruang  gerak dari  kebijakan  makro,  penguatan  fun- damental ekonomi domestik untuk menjaga daya  saing  ekonomi  domestik  harus menjadi prioritas utama. Stabilitas kekuatan permintaan  domestik,  terutama  konsumsi privat dan investasi di tengah meningkatnya tekanan  harga  dan  terpuruknya  per- tumbuhan  global,  sangat  bergantung  pada kemampuan Indonesia untuk  meningkatkan daya  saing  dan  daya  tarik  pasar  domestik bagi  investor. Disini  pelaksanaan reformasi struktural  yang  komprehensif  yang  dimuat dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja menjadi  sangat  penting  dan  urgen.  Untuk itu  diperlukan  kebijakan  dan  langkah- langkah strategis Cipta Kerja yang memerlukan keterlibatan semua pihak yang
terkait,  dan  terhadap  hal  tersebut  perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang  Cipta  Kerja  dengan  tujuan  untuk menciptakan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat  Indonesia  secara  merata  dalam rangka  memenuhi  hak  atas  penghidupan yang layak. Pembentukan RUU Cipta Kerja diperlukan  adanya  upaya  untuk  me- nyeimbangkanpendapat seluruh pihak untuk memberikan  aspirasi  mengenai  tujuan  dari pembentukan  peraturan  dan  peraturan  yang sudah dilakukan pembentukan dapat diterima dan berlaku bagi seluruh kalangan.
Penciptaan  lapangan  kerja  yang  di- lakukan  melalui  pengaturan  terkait  dengan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan  berusaha  paling  sedikit  memuat pengaturan mengenai penyederhanaan perizinan  berusaha,  persyaratan  investasi, kemudahan  berusaha,  riset  dan  inovasi, pengadaan  lahan,  dan  kawasan  ekonomi. Untuk  mendukung  pelaksanaan  kebijakan strategis penciptaan kerja beserta pengaturannya,  telah  ditetapkan  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang Cipta  Kerja  yang  telah  menggunakan metode  omnibus  ( omnibus  law ).  Pada konsep omnibus  law dan consolidation  law merupakan  sebuah  metode  yang  digunakan dalam  menata  norma  hukum  yang  mana telah diundangkan dalam beberapa
peraturan  perundang-undangan. 20 Omnibus law adalah undang-undang yang menitikberatkan pada penyederhanaan jumlah  regulasi, Omnibus  Law merupakan konsep produk hukum yang berfungsi untuk mengkonsolidir  berbagai  tema,  materi, subjek,  dan  peraturan  perundang-undangan pada setiap  sektor  yang  berbeda  untuk menjadi  produk  hukum  besar  dan  holistik. Omnibus law adalah  langkah  menerbitkan satu  UU  yang  bisa  memperbaiki  sekian banyak  UU yang  selama  ini  dianggap tumpang  tindih  dan  menghambat  proses kemudahan berusaha. 21
Konsep Omnibus  Law ini  merupakan konsep  yang  baru  digunakan  dalam  system perundang-undangan  di  Indonesia.  Sistem ini  biasanya  disebut  sebagai  Undang- Undang sapu  jagat  karena  mampu  meng- ganti  beberapa  norma  undang-undang dalam  satu peraturan.  Selain  itu  konsep  ini juga  dijadikan  misi  untuk  memangkas beberapa norma yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan merugikan kepentingan negara. 22
20 Ahmad  Ulil  Aedi,  Sakti  Lazuardi,  Ditta  Chandra Putri,”  Arsitektur  Penerapan Omnibus  Law Melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan  Undang-Undang, Jurnal  Ilmiah Kebijakan Hukum , Volume 14, No. 1,Maret 2020, hlm3
21 Antoni  Putra,  Penerapan  Omnibus  Law  Dalam Upaya  Reformasi  Regulasi, Jurnal  Legislasi Indonesia , Volume 17 No 1, 2020, hlm. 222
22 Dwi  Kusumo  Wardhani,  Disharmoni  Antara  Ruu Cipta Kerja Bab Pertanahan Dengan PrinsipPrinsip  Uu  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang
Pada konsep omnibus law ini merupkan  sebuah  langkah  terobosan  yang di nilai sebagai sebagai langkah yang paling efekif  dalam  melakukan  suatu  revisi terhadap  suatu  Undang-Undang  dan  norma yang  sudah  ada  dan  yang  dianggap  sudah tidak  sesuai  dengan  suatu  perkembangan zaman  saat  ini  dan  juga  tidak  sesuai  ter- hadap  tuntutan  masyarakat  yang  berbuntut bahwa Undang-Undang atau norma tersebut telah  merugikan  kepentingan  negara  dan tidak  terdapat  manfaat  bagi  masyarakat yang  menjalaninya 23 Arah  politik  hukum RUU  Cipta  Kerja,  yaitu  pembentukan hukum  baru  dengan mengadopsi  konsep omnibus  law untuk  simplifikasi  regulasi dengan pemangkasan, penyederhanaan, dan deregulasi  peraturan  perundang-undangan yang  terkait  dengan cipta  kerja. Omnibus law ini  merupakan  terobosan  hukum  yang dapat  menjadi  penggerak  ( trigger )  bagi penguatan  kapasitas  Indonesia  sebagai negara  hukum  dan fungsi  legislasi  DPR. 24
Rencana  untuk  menerbitkan  RUU  Cipta Kerja sebagai suatu kebijakan hukum ( legal policy )  menjadi  perhatian  publik,  karena
Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  (UUPA), Jurnal  Komunikasi  Hukum  (Jkh) ,  Universitas
Pendidikan  Ganesha  ,Volume  6  No.  2,  Agustus 2020, hlm. 440.
23 Fajar  Kurniawan,  Problematika  Pembentukan RUU  Cipta  Kerja  Dengan  Konsep  Omnibus  Law Pada  Klaster  Ketenagakerjaan  Pasal  89  Angka  45 Tentang  Pemberian  Pesangon  Kepada  Pekerja Yang di  PHK, Jurnal Panorama Hukum , Volume 5 No. 1 Juni 2020, hlm. 64.
24 Busroh, F. F, Konseptualisasi omnibus law dalam menyelesaikan permasalahan regulasi pertanahan, Arena Hukum , 2017, hal. 227-250.
belum  dikenal  dalam  sistem  hukum Indonesia, ada resentralisasi kewenangan di pemerintah  pusat,  berpengaruh  pada  hak tenaga  kerja,  serta  keberpihakan  pada investor. 25
Namun Undang-Undang tersebut telah  dilakukan  pengujian  formil  ke Mahkamah  Konstitusi.  Mahkamah  Kon- stitusi  melalui  Putusan  Nomor  91/PUU- XVIII/2020  telah  menetapkan  putusan dengan amar, antara lain:
1. Pembentukan  Undang-Undang  Nomor 1l  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja bertentangan  dengan  Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai  tidak  dilakukan  perbaikan dalam  waktu  2  (dua)  tahun  sejak putusan diucapkan;
2. Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2020  tentang  Cipta  Kerja  masih  tetap berlaku  sampai  dengan  dilakukan perbaikan  sesuai  dengan  tenggang waktu yang ditetapkan; dan
3. Melakukan  perbaikan  dalam  jangka waktu  2  (dua)  tahun  sejak  putusan diucapkan.
Selain  sebagai  tindak  lanjut  putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  9I/PUU- XUII/2020  tersebut,  Peraturan  Pemerintah
25 Ima  Mayasari, Kebijakan  Reformasi  Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law Di Indonesia, Jurnal  Rechvinding, Volume  9  No  1 2020, hlm. 1
Pengganti  Undang-Undang  tentang  Cipta Kerja  juga  melakukan  perbaikan  rumusan ketentuan  umum  Undang-Undang  sektor yang  diundangkan  sebelum  berlakunya Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan  sebagaimana  telah  beberapa  kali diubah  terakhir  dengan  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2022  tentang  Perubahan Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan.  Dengan perbaikan rumusan ketentuan umum (batasan  pengertian  atau  definisi,  singkatan atau  akronim,  dan  hal-hal  yang  bersifat umum) tersebut melalui ketentuan yang ada dalam  Undang-Undang  sektor  yang  tidak diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  tentang  Cipta Kerja  harus  dibaca  dan  dimaknai  sama dengan  yang  diubah  dengan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja.
Sebagai  tindak  lanjut  berikutnya, perlu  menyusun  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  tentang  Cipta Kerja  untuk  melakukan  perbaikan  dari penggantian  atas  Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ruang lingkup  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  tentang  Cipta  Kerja  ini meliputi:  peningkatan  ekosistem  investasi dan  kegiatan  berusaha;  ketenagakerjaan; kemudahan, pelindungan, serta pem-
berdayaan  Koperasi  dan  Usaha  Mikro, Kecil, dan Menengah; kemudahan berusaha;  dukungan  riset  dan  inovasi; pengadaan tanah; kawasan ekonomi; investasi  Pemerintah  Pusat  dan  percepatan proyek  strategis  nasional;  pelaksanaan administrasi  pemerintahan;  dan  pengenaan sanksi.
Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  138/PUU-VII/2009,  kondisi  ter- sebut  di  atas  telah  mernenuhi  parameter sebagai  kegentingan  yang  memaksa  dalam rangka  penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang antara lain : a. karena  adanya  kebutuhan  mendesak untuk  menyelesaikan  masalah  hukum secara cepat berdasarkan Undang- Undang;
b. Undang-Undang yang dibutuhkan belum ada  sehingga  terjadi  kekosongan  hukum atau  tidak  memadainya  undang-undang yang saat ini ada; dan
c. kondisi  kekosongan  hukum  yang  tidak dapat  diatasi  dengan  cara  membuat Undang-Undang  secara  prosedur  biasa yang  memerlukan  waktu  yang  cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. 26
Terobosan pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin merevisi 79 Undang-
26 https://disnaker.babelprov.go.id/sites/default/files/d okumen/pengumuman/Klaster%20KETENAGAK ERJAAN%20UU%20Nomor%206%20Tahun%20 2023.pdf
Undang  melalui  Undang-Undang  No.  11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menimbul- kan  polemik  sedari  awal  penyusunannya dengan menggunakan metode omnibus law .
Kendati  akhirnya  berujung  dinyatakan inkonstitusional  bersyarat  oleh  MK  atas pengujian  formil,  pemerintah  tak  putus  asa dengan  menerbitkan  Perppu  Nomor  2 Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  yang kemudian  ditetapkan  menjadi  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023. Melalui UU Cipta Kerja pemerintah mengklaim membenahi berbagai ketentuan yang dinilai menghambat  investasi. Omnibus  law cipta lapangan kerja dikonsepkan oleh pemerintah  sebagai  investasi  terhadap pembentukan  dan  pembukaan  lapangan kerja.  Upaya  utama  yang  dilakukan  adalah terhadap  penataan  ekosistem  penanaman modal.  Penataan  ekosistem  yang  dimaksud meliputi penyederhanaan perizinan, persyaratan  penanaman  modal,  ketentuan dalam  ketenagakerjaan,  kemudahan  be- rusaha,  pengembangan  riset  dan  inovasi, pengadaan  lahan,  dan  konsentrasi  pada kawasan ekonomi. 27
Sedikitnya  terdapat  11  klaster  di dalam  Undang-Undang  Cipta  Kerja  dan Ketenagakerjaan  sebagaimana  yang  telah diatur  di  dalam  Undang-Undang  tersebut. Berikut  beberapa  Undang-Undang  yang
27 Muhammad  Insa  Ansari,  “Omnibus  Law  Untuk Menata Regulasi Penanaman Modal,”
Rechtsvinding , Volume 9 No. 1, 2020, hlm. 83.
mengalami  perubahan  melalui  Undang- Undang Cipta Kerja antara lain: 28
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial.
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Undang-Undang  Cipta  Kerja  ini dinilai  akan  mendatangkan  kebermanfaatan bagi  semua  pihak  baik  pengusaha  ataupun pekerja  juga  sangat  berguna  untuk  me- ningkatkan  perekonomian  di  Indonesia. Dalam  Undang-Undang  Cipta  Kerja  ini diharapkan  juga  dapat  melindungi  segala elemen  dalam  pelaku  bidang  ekonomi terutama bagi kesejahteraan pekerja, karena pekerja merupakan suatu aset bagi keberlangsungan bisnis dalam dunia pekerjaan.  Oleh  karena  itu,  dengan  di bentuknya  Undang-Undang  Cipta  Kerja  ini menjadikan  payung  hukum  bagi  para pekerja  agar  dapat  membantu  dalam peningkatan perekonomian guna ter- capainya  pembangunan  nasional  yang berkelanjutan.  Tenaga  kerja  memiliki  arti yaitu mereka yang memiliki usia kerja yang mampu  melaksanakan  pekerjaan  yaitu
28 Munawar,  M.,  Marzuki,  M.,  &  Affan,  I.  (2021). Analisis  Dalam  Proses  Pembentukaan  Undang- Undang  Cipta  Kerja  Perpspektif  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan, Jurnal  Ilmiah METADATA , 3 (2), 452-468
mereka  yang  sudah  bekerja,  yang  sedang mencari pekerjaan, mereka yang bersekolah dan yang mengurus rumah tangga. Pengertian  tenaga  kerja  menurut  Sumitro Djojohadikusumo  adalah  mereka  yang bekerja untuk diri sendiri, anggota keluarga yang  tidak  menerima  bayaran  serta  mereka yang  bekerja  untuk  menerima  bayaran/ upah/gaji. 29 Adapun  salah  satu  perhatian pembahasan  ketentuan  tersebut  adalah tertuju  pada  hak  pekerja  yang  harus diberikan  perlindungan  secara  hukum. Adapun  dalam  hubungan  kerja  antara pekerja dengan perusahaan terdapat keharusan  pemberian  perlindungan  kepada pekerja.  Perlindungan  hukum  dilakukan secara  sadar  baik  oleh  setiap  elemen masyarakat untuk mengusahakan pe- menuhan hak asasi bagi pekerja. 30
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003  tentang  Ketenagakerjaan  merupakan aturan induk dalam hukum ketenagakerjaan di  Indonesia  saat  ini.  Namun,  pasca- pengesahan  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja)  terdapat  berbagai  perubahan  aturan ketenagakerjaan pada berbagai aspek
29 Suparno  Rizki  Herdian  Zenda1,  “Peranan  Sektor Industri  Terhadap  Penyerapan  Tenaga  Kerja  Di Kota  Surabaya,” Jurnal  Ekonomi  &  Bisnis , Volume 2 No. 1, 2017, hlm. 371
30 Mawardi  Khari  dan  Sulaiman,  “Perlindungan Hukum  Terhadap  Tenaga  Kerja  Wanita  Pada Sektor  Perikanan  Di  Kota  Tarakan,” Borneo  Law Review, Volume 3 No. 2, 2019, hlm. 115
misalnya  aspek  perizinan  pelatihan  kerja, penggunaan  tenaga  kerja  asing  (TKA), perjanjian  kerja  waktu  tertentu  (PKWT), alih daya serta Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2023  ditujukan  untuk  kebutuhan  investasi dan  secara  logis  mendukung  investasi,  tapi tidak  melupakan  perlindungan  pekerja/ buruh. Dari 10 klaster UU Cipta Kerja salah satunya  ketenagakerjaan.  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2023  membenahi  aturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
Sedikitnya  ada  6  ketentuan  ketenaga- kerjaan  yang  diperbaiki  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2023.  Pertama,  perjanjian kerja  waktu  tertentu  (PKWT),  di  mana Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023 memandatkan uang kompensasi bagi pekerja  yang  habis  masa  PKWT.  Se- belumnya,  tidak  ada  uang  kompensasi  bagi pekerja PKWT yang habis masa kontraknya. Dasar dari pemberian pesangon dikarenakan  adanya  PHK  yang  mengatur bahwa  perusahaan  wajib  memberikan pesangon  sebagai  bentuk  penghargaan terhadap  pekerja  yang  sudah  memberikan kontribusi  kepada  perusahaan.  Sehingga tidak ada dikenal dengan istilah perusahaan telah melakukan perbudakan kepada pekerja  dan  tidak  ada  pihak  yang  merasa untuk  dirugikan.  Pemberian pesangon telah dijelaskan  pada  kontrak  kerja  sebagai perjanjian  kerja  yang  disepakati  oleh
pemberi  kerja  dengan  pekerja. 31 Hal  ini sudah  realisasikan  oleh  banyak  perusahaan dan  sebelumnya  harus  dilakukan  ke- sepakatan  dan  kemudian  menjalankan perjanjian yang telah disepakati. 32
Kedua,  pekerja  alih  daya  atau outsourcing,  di  mana  UU  11/2020  seolah memberi  kebebasan  tanpa  batas.  Ketentuan itu dibenahi melalui Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2023,  di  mana  pemerintah bakal  menetapkan  jenis  jabatan  apa  saja yang bisa menggunakan mekanisme outsourcing.  Pengaturan  outsourcing  diatur lebih  lanjut  melalui  Peraturan  Pemerintah PP  No.35  Tahun  2021  tentang  Perjanjian Kerja  Waktu  Tertent,  Alih  Daya,  Waktu Kerja  dan  Waktu  Istirahat,  Dan  Pemutusan Hubungan  Kerja  (PKWT-PHK)  yang  saat ini  dalam  proses  revisi.  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2023  mengatur  bagi perusahaan outsourcing harus  berbadan hukum dan mengantongi izin. Sebelumnya, hanya  diatur  perusahaan  outsourcing  wajib berbadan  hukum.  Kewajiban  berbadan hukum  dan  mengantongi  izin  itu  ditujukan untuk melindungi pekerja.
Ketiga,  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2023  memperbaiki  ketentuan  peng-
31 Sjaiful,  M,  Problematika  Normatif  Jaminan  Hak- Hak  Pekerja  Dalam  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja, Media  Iuris , Volume 4 No.(1), 2021, hlm. 37-60
32 Hermawan,  S.,  Rochmaniah,  A.,  &  Yani,  M, Abdimas  Untuk  Contentcreator  Melalui  Webinar Dan Pelatihan. Volume 2 No. (2), 2021,hlm. 38– 43.
upahan.  Antara  lain  pembayaran  upah berdasarkan satuan waktu atau satuan hasil. Ketentuan itu untuk menyesuaikan kebutuhan  dan  perkembangan  dinamika pengupahan. Mengenai upah minimum, ada perbaikan  dalam  hal  formula  penghitungan yang semakin diperkuat landasan hukumnya yang sebelumnya tertuang dalam PP No.78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, sekarang  masuk  dalam  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2023.  Variabel  upah minimum  juga  dibenahi  dari  sebelumnya berdasarkan  pertumbuhan  ekonomi  atau inflasi  sebagaimana  diatur  UU  11/2020 menjadi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks  tertentu  sesuai  yang  diatur  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2023.  Ada kewajiban  juga  bagi  perusahaan  untuk membentuk  struktur  dan  skala  upah  yang menjadi acuan kenaikan upah bagi pekejera/buruh  dengan  masa  kerja  lebih dari satu tahun.
Keempat,  sebelumnya  ada  aturan yang  melarang  pekerja/buruh  menikah dengan rekan kerjanya pada satu perusahaan  yang  sama,  atau  ada  ikatan perkawinan teman sekerja dan ancamannya adalah  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK). Ketentuan itu tidak ada lagi dalam Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2023,  sehingga memberi  perlindungan  kepada  pekerja. Selain  itu  kalangan  pengusaha  juga  diberi kemudahan  untuk  melakukan  PHK  karena tidak perlu menunggu penetapan
pemerintah  tapi  cukup  melalui  pem- beritahuan  kepada  pekerja/buruh  yang bersangkutan.
Kelima,  soal  pesangon  yang  besaran kompensasinya  diatur  melalui  PP  35/2021 ketentuan  pesangon  itu  sebelumnya  diatur dalam  UU  No.13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan. Keenam, Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2023  memberikan  skema baru  jaminan  sosial  untuk  perlindungan bagi  pekerja  yakni  Jaminan  Kehilangan Pekerjaan  (JKP).  Mantan  Ketua  Umum Dewan  Pimpinan  Nasional  (DPN)  Asosiasi Pengusaha  Indonesia  (Apindo),  Hariyadi  B Sukamdani mengatakan kalangan pengusaha optimis terhadap Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2023.  Berbagai ketentuan  ketenagakerjaan  yang  diatur  UU 11/2020  sudah  baik  ketimbang  aturan sebelumnya.  Misalnya  soal  pengupahan yang  diatur  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2023  cukup  membantu  dunia  usaha terutama  industri  padat  karya.  Begitu  juga pengaturan outsourcing, tapi sayangnya ada perubahan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun  2023,  sehingga  aturan  outsourcing yang berlaku sebelumnya akan muncul lagi.
Pengaturan  yang  bersifat  substantif yaitu sebagai berikut:
1. Pasal 13: pengaturan mengenai lembaga pelatihan  yang  dimana  pada  peraturan terdahulu hanya dikelola oleh pemerintah  dan  swasta,  namun  terdapat perubahan  pasca  revisi  yang  dimana
lembaga pelatihan pendidikan ini cangkupannya diperluas menjadi
lembaga  pendidikan  perusahaan  yang harus mendaftarkan kegiatan
pelatihannya ke instansi Dinas
Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota setempat.
2. Pasal  14:  pada  peraturan  terdahulu, lembaga  pelatihan  kerja  swasta  dapat berbentuk perorangan. Namun di peraturan  baru  saat  ini,  ketentuan tersebut  telah  dihapus  dan  terdapat ketentuan baru yaitu mengenai perizinan  teknis  pelatihan  kerja  swasta yang  terdapat  penyertaaan  modal  asing harus diurus ke Pemerintah Pusat.
3. Pasal 37: pada peraturan terdahulu, pada Pasal 37 mengatur mengenai penempatan kerja yang dimana peraturan  terdahulu  mengatur  bahwa penempatan kerja harus berbadan hukum.  Namun,  pada  peraturan  yang baru  ketentuan  ini  sudah  diubah  yang dimana  penempatan  kerja  tidak  harus berbadan hukum namun harus mengurus perizinan usaha ke pemerintah pusat.
4. Pasal  42:  pada  pasal  ini  mengatur tentang pemberi kerja yang menggunakan  Tenaga  Kerja  Asing (TKA)  yang  dimana  TKA  tersebut harus  memiliki  rencana  kerja  yang disahkan oleh pemerintah pusat.
5. Pasal  43:  pada  pasal  ini  mengatur
mengenai jabatan dan standar kompetensi TKA. Namun pada peraturan  yang  baru,  ketentuan  ini sudah dihapus.
6. Pasal  44:  pada  pasal  ini  mengatur tentang adanya kewajiban dalam pembuatan  rencana  penggunaan  TKA. Namun  pada  peraturan  yang  baru, ketentuan tersebut sudah dihapus.
7. Pasal  46:  ketentuan  pada  Pasal  46 secara  formil  telah  dihapus,  namun pengaturan  mengenai  TKA  dilarang menduduki  jabatan  personalia  telah diatur  Kembali  pada  pasal  42  di peraturan terbaru.
8. Pasal  48:  ketentuan  pada  Pasal  48  ini sudah  dihapus,  namun  pengaturan mengenai adanya kewajiban me- mulangkan  TKA  yang  sudah  berakhir masa  kontrak  telah  diatur  kembali pada Pasal  45  ayat  1  huruf  c  pada  peraturan yang baru.
9. Pasal  49:  ketentuan  pada  Pasal  49 mengenai penggunaan TKA serta pelatihan  dan  pendidikan  diatur  pada Peraturan Presiden. Namun pada peraturan  yang  baru,  ketentuan  ini  di- amanatkan pada Peraturan Pemerintah.
10. Pasal  56:  terdapat  ketentuan  tambahan pada  Pasal  56  ini  yaitu  pengaturan tentang  jangka  waktu  dan  selesainya PKWT  yang  ditentukan  berdasarkan
perjanjian kerja  yang diatur lebih lanjut pada peraturan pemerintah.
11. Pasal  57:  Revisi  pasal  ini  mencabut ketentuan  yang  menyatakan  PKWT yang  dibuat  secara  tidak  tertulis  (lisan) kualifikasi menjadi PKWTT (Karyawan Permanen).  Oleh  karena  itu,  secara a contrario , revisi atas pasal ini memberikan ruang untuk dibuat PKWT secara tidak tertulis (lisan).
12. Pasal  58:  pada  pasal  ini,  diberikan penegasan  tentang  adanya  perhitungan masa  kerja  yang  harus  dihitung  sejak awal  bekerja  pada  pekerja  PKWT dengan syarat masa percobaan.
13. Pasal  59:  pada  pasal  ini  sudah  dicabut ketentuan  tentang  adanya  jangka  waktu PKWT  yang  dimana  dulunya  dapat diperbaharui dan diperpanjang.
14. Pasal  61:  ketentuan  pada  pasal  ini mengalami  perluasan  mengenai  sebab berakhirnya sebuah perjanjian kerja.
15. Pasal 64 dan 64: ketentuan dalam pasal ini  yang  terdahulu  mengatur  tentang pelimpahan  seluruh  pekerja  maupun sebagian kepada perusahaan pemborong telah  dihapus  dalam  peraturan  yang baru.
16. Pasal  66:  pasal  ini  terdahulunya mengatur  tentang  perusahaan  alih  daya dapat  mengadakan  perjanjian  kerja dengan  pekerja  (PKWT  dan  PKWTT) dan perusahaan alih daya harus mendapat izin berusaha dari pemerintah
pusat.  Namun  pada  peraturan  terbaru, pasal  ini  telah  meniadakan  adanya pelimpahan  tanggung  jawab demi hukum akibat tidak terpenuhi persyaratan  alih  daya  oleh  perusahaan alih daya dan pekerjanya.
17. Pasal  77:  pasal  ini  yang  terdahulu mengatur  tentang  waktu  kerja  untuk sektor  usaha  tertentu  diamanatkan  pada Peraturan Menteri. Namun pada peraturan  terbaru,  ketentuan  ini  telah diatur pada Peraturan Pemerintah.
18. Pasal  78:  pasal  ini  mengatur  tentang waktu  lebur  yang  sebelumnya  3 jam/hari  dan14  jam/minggu  diubah menjadi 4 jam/hari dan 18 jam/minggu. Kemudian pengaturan mengenai pengecualian sektor usaha untuk membayar upah lembur yang sebelumnya diamanat melalui Peraturan Menteri, kini telah diamanatkan melalui Peraturan Pemerintah.
19. Pasal  79:  pasal  ini  mengatur  tentang waktu istirahat. Terdapat 2 hal perubahan  yang  terjadi  pada  pasal  ini yaitu pertama, pemberian waktu istirahat  panjang  (bagi  pekerja  yang telah bekerja selama 6 tahun) sebelumnya  ditegaskan  dalam  Undang- Undang, pasca revisi pasal ini,
ketentuan  tersebut  diserahkan  pada kesepakatan  pekerja  dan  pemberi  kerja (pengusaha)  dalam  perjanjian  kerja, peraturan  perusahaan,  atau  perjanjian
kerja  bersama.  Kedua,  pengecualian perusahaan tertentu yang harus memberikan  istirahat  panjang  yang dahulu  diamanatkan  diatur  melalui Peraturan Menteri, pasca revisi diamanatkan melalui Peraturan Pemerintah.
20. Pasal  88A:  terdapat  beberapa  hal penambahan  pada  Pasal  88A  yaitu pertama, pengaturan pengupahan ditetapkan  atas  kesepakatan  antara pekerja  dan  pemberi  kerja  (pengusaha) namun  tidak  boleh  lebih  rendah  dari ketentuan  pengupahan  yang  ditetapkan oleh  pemerintah;  kedua,  kesepakatan pemberian  upah  dibawah  ketentuan adalah  batal  demi  hukum;  ketiga, pengusaha  dapat  dikenakan  denda karena keterlambatan pembayaran upah; keempat,  pekerja  dapat  dikenakan denda  karena  kesengajaan  dan/atau kelalaian; kelima, pemerintah yang akan mengatur  terkait dengan nominal kedua denda tersebut di atas.
21. Pasal 88B: terdapat penambahan ketentuan  pada  Pasal  88B  mengenai upah  yang  ditetapkan  berdasarkan satuan waktu dan/atau satuan hasil yang diatur  lebih  lanjut  dalam  Peraturan Pemerintah.
22. Pasal 88C: terdapat penambahan ketentuan  yaitu  yang  mengatur  bahwa dasar  penetapan  upah  berdasarkan keadaan ekonomi setempat
23. Pasal 89: ketentuan pada pasal ini  yang mengatur  tentang  adanya  kewenangan memberikan  rekomendasi  dari  dewan pengupahan telah dihapus pada peraturanyang baru.
24. Pasal  90:  ketentuan  dalam  pasal  ini yang  mengatur  tentang  adanya  pe- nangguhan  pembayaran  upah  minimum telah  dihapus  pemberlakuannya  dalam peraturan yangbaru.
25. Pasal  94:  substansi  dalam  pasal  ini masih  diatur  sama,  yaitu  upah  pokok palingsedikit  75%  dari  upah  pokok  dan tunjangan tetap. Namun, pada peraturan yang  baruhanya  ada  perubahan  frasa “dari” menjadi “atas”.
26. Pasal  98:  ketentuan  dalam  pasal  ini yang  sebelumnya  mengatur  bahwa dewan pengupahan terdapat di nasional, provinsi  dan  kota  sudah  tidak  berlaku lagi  danpada  peraturan  yang  baru,  hal ini  diatur  lebih  lanjut  dalam  Peraturan Pemerintah.
27. Pasal  153:  ketentuan  dalam  pasal  ini yang  mengatur  tentang  PHK  dengan alasanpertalian  darah  atau  perkawinan yang  sebelumnya  diserahkan  sesuai kesepakatan  perjanjian  kerja,  peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama tidak diperkenankan lagi pasca revisi pasal ini.
28. Pasal  155:  ketentuan  tentang  adanya keharusan  PHK  yang  membutuhkan
penetapan dari PHI telah dihapus dalam peraturan yang baru.
29. Pasal  164:  ketentuan  mengenai  PHK dengan  alasan  perusahaan  mengalami kerugian 2 tahun berturut-turut dan/atau keadaan memaksa secara formil dicabut keberlakuannya, namun secara substansi telah  diatur  pula  dalam  Pasal  154A huruf c dan d. Namun, dalam ketentuan terbaru  tidak  diharuskan  pembuktian melalui  audit  akuntan  publik  terhadap laporan keuangan perusahaan.
Peraturan  dalam  bidang  ketenaga- kerjaan  tidak  hanya  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2013  saja. Namun  terdapat  pula  beberapa  peraturan terkait ketenagakerjaan yang juga mengalami perubahan yaitu Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2004  Tentang Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  yaitu sebagai berikut perubahannya:
1. Pasal  18:  ketentuan  dalam  pasal  ini mengalami  perluasan,  yaitu  diberikan jaminan kehilangan pekerjaan.
2. Pasal  46A:  ketentuan  baru  dalam  pasal ini  mengatur  bahwa  pekerja  yang mengalami  PHK  berhak  mendapatkan Jaminan  Kehilangan  Pekerjaan  yang secara teknis akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
3. Pasal  46B:  ketentuan  baru  dalam  pasal ini  yaitu  mengatur  bahwa  pelaksanaan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
adalah  secara  nasional  berdasarkan prinsip asuransi sosial.
4. Pasal  46C:  ketentuan  baru  dalam  pasal ini  mengatur  bahwa  peserta  program jaminan  kehilangan  pekerjaan  adalah orang  yang  telah  membayar  iuran  oleh Pemerintah Pusat.
Kemudian,  terdapat  pula  perubahan pada  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun 2011Tentang Badan
Penyelenggara
Jaminan Sosial yaitu sebagai berikut:
1. Pasal 6: pada ketentuan pasal ini terjadi perluasan yaitu diatur mengenai jenisprogram  jaminan  sosial,  yakni: Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
2. Pasal  9:  pada  ketentuan  ini  juga mengalami  perluasan  yaitu  adanya ketentuanmengenai perlindungan jaminan kehilangan pekerjaan.
3. Pasal  42:  ketentuan  dalam  pasal  ini mengatur bahwa modal awal penyelenggaraan BPJS disepakati kembali.
Selanjutnya,  terdapat  pula  perubahan pada  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yaitu sebagai berikut:
1. Pasal  1:  Terjadi  perubahan  terkait dengan pengertian Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia  (SIP3MI)  yakni:  izin  yang sebelumnya  diterbitkan  oleh  Menteri pasca  revisi  ini  diberikan  kepada Pemerintah Pusat.
2. Pasal 51: Perubahan mengenai perizinan yang sebelumnya dimohonkan kepada Menteri, pescara revisi perizinan yang  harus  dimiliki  harus  diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.
3. Pasal  53:  Pendirian  kantor  cabang perusahaan  penempatan  pekerja  migran harus  memenuhi  ketentuan  perizinan berusaha di setiap Pemerintah Provinsi.
4. Pasal  57:  Jangka  waktu  izin  dan kewajiban perusahaan dihapus keberlakuannya.
5. Pasal  89A:  Perusahaan  yang  telah memiliki  izin  sebelum  revisi  aturan  ini, tetap harus menyesuaikan dengan ketentuan perizinan berusaha.
Berdasarkan beberapa perubahan yang terjadi dalam bidang ketenagakerjaan, berikut  adalah  perubahan  pengaturan  yang bersifat substantif yaitu pertama , pengaturan lembaga pendidikan yang sebelumnya  hanya  Pemerintah  dan  swasta ditambahkan  menjadi  lembaga  pendidikan perusahaan; kedua , Jangka waktu Perjanjian Kerja  Waktu  Tertentu  (PKWT)  yang sebelumnya  ditentukan  maksimal  2  kali dengan  waktu  maksimal  3  tahun  dicabut keberlakuannya; ketiga , status pekerja pada perusahaan alih daya dapat berupa Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  (PKWT); keempat ,  upah  ditentukan  berdasarkan kesepakatan  ditegaskan  dalam  revisi  aturan ini,  meskipun  kesepakatan  tersebut  tetap harus  memperhatikan  ketentuan  minimum;
kelima ,  pengecualian  upah  minimum  bagi pelaku  usaha  mikro  dan  kecil; keenam , daluwarsa  tuntutan  hak  pekerja  tidak  ada lagi; ketujuh , pengenaan sanksi pidana bagi pengusaha  yang  tidak  memenuhi  pem- bayaran uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja; kedelapan , penambahan  program  Jaminan  Kehilangan Pekerjaan  yang  iuran  nya  akan  dibayarkan oleh Pemerintah Pusat; kesembilan , perizinan  perusahaan  penempatan  pekerja migran harus diurus ke Pemerintah Pusat.
Pemahaman  UU  Ketenagakerjaan  ini kadang  mendua  karena  dalam  arti  umum harusnya  UU  Ketenagakerjaan  hanya  satu yaitu UU 13/2003. Tapi ketentuan mengenai  perselisihan  hubungan  industrial misalnya  diatur  dalam  UU  tersendiri  UU No. 2 Tahun 2004, ketentuan SJSN (Sistem Jaminan  Sosial  Nasional)  diatur  dalam  UU No.  40  Tahun  2004  dan  ada  juga  serikat pekerja,  keselamatan  kerja,  pengawasan sampai  pada  peraturan  pemerintah  dan peraturan  menterinya  diatur  dalam  regulasi sendiri  Seharusnya  pengaturan  hukum ketenagakerjaan  perlu  diatur  secara  kom- prehensif dengan omnibus. Namun, kondisi saat ini, pengaturan hukum ketenagakerjaan tersebut  masih  tersebar  dalam  berbagai peraturan  dan  masih  terdapat  ketentuan yang saling bertentangan.
Sehubungan dengan pengaturan ketenagakerjaan  pada  UU  Cipta  Kerja berbagai perubahan seperti aturan perizinan
Lembaga  Pelatihan  Kerja  Swasta  (LPKS). Menurutnya,  aturan  ini  mengatur  secara khusus  tentang  izin  LPKS  dan  teknisnya diatur  dalam  PP.  Kemudian,  UU  Cipta Kerja  juga  mengubah  aturan  penggunaan tenaga  kerja  asing  dari  rezim  izin  ke pengesahan. Jadi  penggunaan  tenaga  kerja asing  ini  berubah  dari  izin  jadi  pengesahan sebagai  legal  formal  agar  dapat  bekerja pada  suatu  perusahaan  dan  pengguna  ini juga  harus  badan  hukum  tidak  boleh personal.  Selanjutnya,  klaster  UU  Cipta Kerja  mengatur  tentang  hubungan  kerja waktu  tertentu  (PKWT)  dan  tidak  tertentu (PKWTT)  dan  masa  uji  coba  kerja ( probation ).  Kemudian  ada  juga  aturan tentang  pengupahan  yang  dinilai  berubah signifikan dibandingkan dengan sebelumnya. Upah Satuan Waktu, ditetapkan dalam upah per-jam, harian, atau bulanan. Upah per-jam, hanya diperjanjikan bagi pekerja “paruh waktu”(part-timer) atas dasar  kesepakatan  sesuai  dengan  hasil perhitungan  formula  upah  per-jam  (UPJ). Kemudian, terdapat perubahan dalam ketentuan pemutusan hubungan kerja (PHK)  dan  ketentuan  pidana  dan  sanksi administratif.  Secara  umum,  beberapa ketentuan  yang  masih  perlu  diakomodir dalam  UU  Cipta  Kerja,  dan  rekonstruksi beberapa  klausula  yang overlapping dan tidak  koheren  dengan  ketentuan  atau peraturan perundang-undangan lainnya.

## KESIMPULAN
Undang-Undang Cipta Kerja
dipandang bermasalah karena proses penyusunan  yang  tidak  partisipatif  dengan melibatkan  seluruh  pemangku  kepentingan dan perlu ditinjau ulang sehubungan dengan masih  adanya  Pasal-pasal  yang  dianggap kontroversial oleh Publik dan tidak berpihak pada yang lemah. Tujuan disahkannya  UU  Cipta  Kerja  yaitu  untuk memicu  pertumbuhan  investasi  perlu  dan perbaikan kualitas angkatan kerja, termasuk menginklusi  para  pekerja  informal  yang selama  ini  belum  terakomodasi  dalam  UU No 13/2003. Karena itu, aspek ketenagakerjaan  yang  semestinya  diatur  di dalam  UUCK  adalah  aspek  pengembangan kualitas  angkatan  kerja, bukan  menyangkut hak-hak pekerja, dengan tujuan menjadikan kualitas  tenaga  kerja  sebagai  daya  tarik investasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Adhi  Setyo  Prabowo,  “Politik  Hukum
Omnibus  Law,” Jurnal  Pamator , Volume 13 No. 1, 2020
Ahmad  Ulil  Aedi,  Sakti  Lazuardi,  Ditta Chandra  Putri,”  Arsitektur  Penerapan
Omnibus  Law  Melalui  Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan
Undang-Undang, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 14, No. 1, Maret 2020 Alfitri,  “Ideologi  Welfare  State  Dalam
Dasar  Negara  Indonesia:  Analisis
Putusan Mahkamah
Konstitusi
Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional,” Jurnal Konstitusi, Volume 9 No. 3, 2012
Amania,  N,  Problematika  Undang-Undang
Cipta Kerja Sektor Lingkungan
Hidup. Syariati:  Jurnal  Studi  Al- Qur'an  dan  Hukum ,  Volume  6 No.(02), 2020
Antoni  Putra,  Penerapan  Omnibus  Law Dalam  Upaya  Reformasi  Regulasi, Jurnal  Legislasi  Indonesia ,  2020,  17 No 1 2020
Busroh,  F.  F,  Konseptualisasi  omnibus  law dalam  menyelesaikan  permasalahan regulasi  pertanahan. Jurnal Arena
Hukum, 2017
Dhaniswara K. Harjono, “Konsep Omnibus Law  ditinjau  dari  UU  No.  12  tahun 2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan”, Jurnal Hukum , Volume 6 No. 2, 2020,
Dwi  Kusumo  Wardhani,  Disharmoni  Antara Ruu Cipta Kerja Bab Pertanahan Dengan PrinsipPrinsip  Uu  Nomor  5  Tahun  1960 Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria  (UUPA), Jurnal  Komunikasi Hukum  (Jkh) ,  Universitas  Pendidikan Ganesha ,Volume 6 No. 2, Agustus 2020
Ima  Mayasari, Kebijakan  Reformasi  Regulasi Melalui  Implementasi  Omnibus  Law  Di Indonesia, Jurnal Rechvinding, Volume 9 No 1, 2020 Fajar Kurniawan, Problematika Pembentukan  RUU  Cipta  Kerja Dengan  Konsep  Omnibus  Law  Pada
Klaster  Ketenagakerjaan  Pasal  89
Angka 45 Tentang Pemberian
Pesangon  Kepada  Pekerja  Yang  di PHK, Jurnal  Panorama  Hukum , Volume 5 No. 1 ,Juni 2020
Farida,  M,  Problematika  Konsep  Diskresi dalam  Penyelenggaraan  Administrasi Pemerintahan  pasca  Undang-Undang Cipta  Kerja. Jurnal  Ilmiah  Hukum
dan  Hak  Asasi  Manusia ,  Volume  1 No. 1, 2021
Gilang Ramadhan, “Omnibus Law Sebagai Sarana  Utama  Penataan  Regulasi”,
Jurnal Yurispruden, Volume 3 No. 2, 2020
Hanifah, I, Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan
Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, De  Lega  Lata:  Jurnal  Ilmu  Hukum , Volume 6 No.(1), 2021
Hermawan,  S.,  Rochmaniah,  A.,  &  Yani,
M, Abdimas  Untuk  Contentcreator Melalui  Webinar  Dan  Pelatihan , Volume 2 No. (2) , 2021
https://disnaker.babelprov.go.id/sites/defaul t/files/dokumen/pengumuman/Klaster %20KETENAGAKERJAAN%20UU %20Nomor%206%20Tahun%202023
.pdf
Kementrian  Hukum  dan HAM,  RUU Cipta Kerja, https://www.kemenkumham.go.id/ber ita/ruu  omnibus-law-cipta-lapangan- kerja-untuk-tingkatkan-pertumbuhan- ekonomi,  diakses  pada  tanggal  2 Oktober 2023

## Margaret  Sova  McCabe,  “Cooperation  or
Compromise?  Understanding  the  Farm Billas  Omnibus  Legislation,” Journal  of Food  Law  &  Policy ,  Volume  14  No.  1,
2018
Mawardi Khari dan Sulaiman, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga  Kerja  Wanita  Pada  Sektor Perikanan  Di  Kota  Tarakan,”  Borneo
Law Review, Volume 3 No. 2, 2019
Maria Farida, UU Sapu Jagat?, https://kom,pas.id/baca/opini/2019/12
/31/omnibus-law-uu-sapu-jagat/,
diakses pada tanggal 2 Oktober 2023
Muhammad  Insa  Ansari,  “Omnibus  Law Untuk  Menata  Regulasi  Penanaman
Modal,” Rechtsvinding , Volume  9 No. 1, 2020
Munawar,  M.,  Marzuki,  M.,  &  Affan,  I, Analisis  Dalam  Proses  Pembentukaan
Undang-Undang Cipta  Kerja  Perpspektif Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal Ilmiah METADATA , Volume 3 No. (2) , 2021
Peter  Mahmud  Marzuki,  2007, Penelitian Hukum ,  Kencana  Prenada  Media Group, Jakarta
Rony Hanintyo Soemitro, 1982, Metodologi Penelitian  Hukum ,  Ghalia  Indonesia,
Jakarta
Sjaiful, M, Problematika Normatif Jaminan Hak-Hak  Pekerja  Dalam  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2020 Tentang  Cipta  Kerja, Media  Iuris, Volume 4 No.(1) , 2021
Suwandi  Arham,  “Omnibus  Law  Dalam Perspektif  Hukum  Indonesia”, Jurnal Petitum, Volume 7 No. 2, 2019
Suparno  Rizki  Herdian  Zenda1,  “Peranan Sektor  Industri  Terhadap  Penyerapan Tenaga  Kerja  Di  Kota Surabaya,” Jurnal  Ekonomi  &  Bisnis ,  Volume  2 No. 1, 2017
Soerjono dan Sri Mamudji Soekanto, 2015, Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu Tinjauan  Singkat ,  Jakarta:  Rajawali Pers
Tommy  Michael,  “Bentuk  Pemerintahan Perspektif  Omnibus  Law,” Jurnal  Ius
Constituendum , Volume 5 No. 1, 2020 Venatius Hadiyono, “Indonesia Dalam Menjawab  Konsep  Negara  Welfare Statedan Tantangannya”,
Jurnal  Hukum  Politik  Dan  Kekuasaan, Volume 1 No. 1, 2020
Zainal  Aslikin,  2006, Dasar-dasar  hukum perburuhan ,  Jakarta,  Raja  Grafindo Persada