## IMPLEMENTASI  PROGRAM BERAS MISKIN PADA KELUARGA MISKIN DI KELURAHAN ANTANG KECAMATAN MANGGALA KOTA MAKASSAR
Amiruddin 1 , Rahmat Rustin 2
1 Program Studi Administrasi Negara, IISIP YAPIS Biak
2 Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Indonesia Timur

## ABSTRAK
Masalah  kemiskinan  adalah  masalah  yang  dialami  hampir  setiap  negara  di  dunia  ini. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menggambarkan  Implementasi  Penyaluran  Program  Beras Miskin  Pada  Keluarga  Miskin  di  Kelurahan  Antang  Kecamatan  Manggala  Kota  Makassar. Jenis  penelitian  penelitian  ini  adalah  deskriptif  dengan  dasar  penelitian  adalah  survey. Metode survei adalah penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala- gejala  yang  ada  dan  mencari  keterangan-keterangan  secara  faktual,  baik  tentang  institusi sosial,  ekonomi,  atau  politik  dari  suatu  kelompok  ataupun  suatu  daerah.  Berdasarkan  hasil penelitian  maka  diperoleh  bahwa  implementasi  program  RASKIN  di  Kecamatan  Manggala Kota  Makassar  apabila  diukur  dengan  menggunakan  indikator  prinsip  pelaksanaan  program dan indikator mekanisme distribusi  maka secara  umum dapat  dikategorikan berjalan kurang baik.
Kata Kunci : Implementasi, Program Beras Miskin, Kelurahan.

## PENDAHULUAN
Masalah  kemiskinan  itu  sangat kompleks  yang  terlihat  dari  permasalahan yang  melekat  pada  penduduk  miskin  itu sendiri.  Karena  kemiskinan  merupakan kondisi  deprivasi  terhadap  sumber-sumber pemenuhan  kebutuhan  dasar  masyarakat. Selain  itu  kondisi  ini  juga  dapat  berupa ketidakberuntungan  yang  melilit  keluarga miskin  itu  sendiri.  Kondisi  tersebut menunjukkan  bahwa  masalah  kemiskinan bersifat multidimensional dan untuk mengentaskannya  diperlukan  upaya-upaya yang bersifat multisektoral dengan memadukan berbagai kebijakan dan program  pembangunan  yang  telah  ada. Salah satu bentuk kebijakan yang
diterapkan berupa kebijakan subsidi pangan  terarah  ( targeted  food  subsidy ) berupa trasnfer pendapatan ( income transfer) dalam  bentuk  barang  masih sangat diperlukan untuk mengurangi beban pengeluaran  keluarga  miskin  yang  tetap tidak menunjukkan perbaikan perekonomian dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya.
Bentuk  pemenuhan  kebutuhan dasar masyarakat guna pengentasan kemiskinan  adalah  melalui  program  beras untuk keluarga miskin (RASKIN). Program  ini  merupakan  salah  satu  upaya pemerintah  untuk  membantu  mengurangi beban  pengeluaran  penduduk  miskin. Melalui  pelaksanaan  program  tersebut
yang  didukung  oleh  program  bantuan penanggulangan kemiskinan lainnya diharapkan  dapat  memberikan  manfaat yang nyata dalam meningkatkan ketahanan pangan  dan  kesejahteraan  sosial  rumah tangga. Dengan demikian RASKIN merupakan  program  transfer  energi  yang dapat  mendukung  program  lainnya  seperti perbaikan  gizi,  peningkatan  kesehatan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan,  dan  peningkatan  produktifitas keluarga miskin. Perencanaan dan pengelolaan  RASKIN  mulai  dari  pusat sampai  pada  tahap  penyaluran  dan pembagian beras kepada penerima manfaat /  keluarga  miskin  diikuti  dengan  berbagai kebijakan  tentang  pelaksanaan  secara teknis  dilapangan  sehingga  bantuan  yang diberikan dapat memberikan manfaat yang lebih kepada masyarakat penerima bantuan.
Kurun waktu (2006-2010) program  RASKIN  telah  terlaksana  selama tiga  tahun  dengan  terus  memberikan evaluasi  dari  pelaksanaan  program  ini. Meskipun secara nyata kondisi masyarakat miskin masih saja bekerja sesuai pola-pola tradisional yang selama ini ada dan terbina dalam  lingkungannya.  Ancok  (1995) menyatakan  bahwa  peluang  untuk  sukses dalam  pengentasan  kemiskinan  akan  lebih besar  bila  kaum  miskin  diberi  peluang yang  lebih  besar  untuk  mengurus  dirinya
sendiri,  mempengaruhi  keputusan,  dan berpartisipasi dalam kegiatan yang mempengaruhi kemampuan dan kesejahteraan hidup.
Berdasarkan uraian tersebut, sebagai  upaya  pengentasan  kemiskinan  di Kota Makassar. Salah satu kecamatan yang menjadi  sasaran  pelaksanaan  RASKIN adalah  Kecamatan  Manggala.  Dengan kondisi  masyarakat  yang  prural  dengan penduduk  asli  yang  dominan  dengan berada  pada  garis  kemiskinan,  menarik untuk  diangkat  menjadi  topik  penelitian dengan  judul  “ Implementasi  Penyaluran Program  Beras  Miskin  Pada  Keluarga Miskin  di  Kelurahan  Antang  Kecamatan Manggala Kota Makassar ”.

## KAJIAN PUSTAKA
Macmanian  dan  Sabatier  dalam Wahab (1990) melihat bahwa implementasi sebagai usaha untuk memahami  apa  yang  senyatanya  terjadi sesudah  sesuatu  program  diberlakukan atau  dirumuskan.  Dengan  kata  lain  yakni sebagai  pristiwa  dan  kegiatan  yang  terjadi setelah  proses  pengesahan  kebijaksanaan, baik  yang  menyangkut  usaha  untuk mengadministrasikannya  maupun  usaha untuk  memberikan  dampak  tertentu  dalam masyarakat.  Hinggiens  dalam  Salusu (2006)  menyebutkan  bahwa  implementasi adalah  rangkuman  dari  berbagai  kegiatan dalam  mana  sumber  daya  manusia
menggunakan  sumberdaya  lain yang menyentuh  semua  jajaran  manajemen mulai  darai  manajemen  puncak  sampai pada karyawan lini paling bawah.
Pendapat  lain  dikemukakan  oleh Dunn  (1998)  yang  membagi  evaluasi dalam  dua  bagian,  pertama,  secara  umum istilah  evaluasi  dapat  disamakan  dengan penaksiran  ( apprasial ),  pemberian  angka ( rating )  dan  penilaian  ( assessment ),  kata- kata  yang  menyatakan  usaha  untuk menganalisa  hasil  kebijakan  dalam  arti satuan nilainnya.
Adapun
Shubert (dalam Poli;1998) menyebutkan bahwa proverty is often defined as aither absolute of relative. Absolute  poverty  defined  as  alack  of  a subtance  level  of  food.  Relative  poverty defined as some un saticfied basic needs or income  below  a  relative  poverty  in  based on  some  minimun  basket  of  food,  food  on service. Kemiskinan sosial diartikan sebagai  lemahnya  jaringan  sosial  dan struktur  sosial  yang  kurang  mendukung serta  terbatasnya  akses  bagi  seseorang untuk  meningkatkan  sumber  daya  yang ada.  (Effendi:1993).  Dimensi  kemiskinan ini mencerminkan bagaimana suatu masyarakat  tidak  mampu  memberikan cerminan  yang  baik  kepada  anggota keluarganya maupun dirinya sendiri khususnya  yang  terkait  dengan  hubungan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
Kemiskinan  politik  yaitu  ketidak berdayaan  atau  ketidakmampuan  politik suatu kelompok, atau golongan masyarakat dalam mempengaruhi proses alokasi sumber daya. Selain itu terdapat kemiskinan  struktural.  Nasution  (1991) menyebutkan bahwa kemiskinan struktural adalah  kemiskinan  yang  secara  langsung atau  tidak  langsung  disebabkan  oleh tatanan kelembagaan, dalam arti kelembagaan secara luas, yaitu tidak hanya mencakup aturan permainan yang ditetapkan.
Sementara  itu  Soemardjan  (1980) melihat  bahwa  kemiskinan  struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan  sumber-sumber  pendapatan yang  sebenarnya  tersedia  pada  mereka. Dalam  konteks  ini  para  ahli  ingin menpertegas  bahwa  penyebab  kemiskinan pada  dasarnya  juga  dipengaruhi  oleh kondisi lingkungan atau bahkan kesempatan  kepada  anggota  masyarakat dalam memanfaatkan sumber–sumber yang  ada  dalam  lingkungannya.  Sayogyo dalam  Nugroho  (1995)  lebih  cendrung menggunakan  ukuran  garis  kemiskinan dengan  pendekatan  kemiskinan  absolut. Cara yang dikembangkan ialah memperhitungkan standar kebutuhan pokok berdasarkan kebutuhan besar
perorang  pertahun.  Ada  tiga  golongan orang miskin yaitu golongan paling miskin (pm),  golongan  miskin  sekali  (ms), golongan miskin (m).
Program RASKIN adalah program  yang  dilaksanakan  berdasarkan SK  Bersama  Antara  mendagri  dengan Dirut  Perum  Bulog  No  25.  Th  2009  dan No. PPK-12/07/2009 Tentang pelaksanaan Program RASKIN dan PKPS-BBM Bidang Pangan dengan memberikan priotitas  kepada  masyarakat  miskin  dalam upaya  memenuhi  kebutuhan  pokoknya. Tujuan  RASKIN  bidang  pangan  adalah untuk  memberikan  perlindungan  kepada keluarga  miskin  melalui  bantuan  beras bersubsidi  guna  memenuhi  kebutuhan  gizi dan mengurangi beban pengeluaran keluarga dan jumlah yang telah ditentukan dan tingkat harga tertentu.

## METODE PENELITIAN

## Lokasi dan Rancangan Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  dalam wilayah  Kota  Makassar  dengan  Fokus pada Kelurahan Antang Kecamatan Manggala  Kota  Makassar.  Adapun  Waktu penelitian  yaitu  Pada  Bulan  Februari sampai  maret  2015.  Jenis  penelitian penelitian  ini  adalah  deskriptif  dengan dasar  penelitian  adalah  survey.  Metode survei  adalah  penyelidikan  yang  diadakan untuk  memperoleh  fakta-fakta  dari  gejala- gejala  yang  ada  dan  mencari  keterangan-
keterangan  secara  faktual,  baik  tentang institusi  sosial,  ekonomi,  atau  politik  dari suatu kelompok ataupun suatu daerah.

## Responden Penelitian
Responden  dalam  penelitian  ini adalah aparat  pelaksana  program  pada tingkat  Kelurahan  Antang  dan  masyarakat miskin penerima bantuan Raskin yang ada dalam wilayah Kelurahan Antang sebanyak  25.773  orang dengan  jumlah sebesar    5.710  Kepala  Keluarga  Kepala Keluarga . Karena besarnya populasi penelitian,  maka  teknik  penarikan  sample dilaksanakan dengan :
a) Untuk  aparat  pemerintah  Kelurahan Antang  dan  Satuan  Tugas  (Satgas) dilaksanakan  dengan  teknik  sampling jenuh  dimana  semua  aparat  pelaksana program  dari  tingkat  kelurahan  sampai titik  distribusi  menjadi  responden  yaitu 27 orang,
b) Untuk masyarakat dilaksanakan menggunakan  Sampling  Jenuh  yaitu yaitu  dengan  memilih  semua  penerima raskin  di  kelurahan  Antang  sebanyak 100 Kepala Keluarga (KK).

## Metode Penelitian
Berdasarkan  tujuan  dari  penelitian dan rumusan masalah yang telah diterangkan  pada  bab  sebelumnya  maka metode  analisis  yang  digunakan  adalah deskriptif kualitatif.Analisis diskriptif Kualitatif  menggunakan  tabel  frekuensi
maupun tanpa menggunakan tabel frekuensi. Jika frekuensi dinyatakan dalam tabel  persentase  terhadap  total  frekuensi maka  tabel  tersebut  dinamakan  tabel frekuensi  relatif.  (Nasir,  1999).  Selain  itu juga  dilaksanakan  tabulasi  silang  yang merupakan  perhitungan  dari  data  primer yang  telah  dikumpulkan.  Selanjutnya dibuat  kategori  penilaian  dan  skoring kategori  pengukuran  variabel,  didasarkan pada  nilai  kemampuan  masing-masing dengan menggunakan skala likert (Sugiyono : 2006):
1. Tidak baik dengan nilai skor    : 1
2. Kurang baik dengan nilai skor : 2
3. Baik dengan nilai skor : 3
4. Sangat baik dengan nilai skor  : 4

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Implementasi Program Beras Miskin

## Untuk Keluarga Miskin
Dalam  melaksanakan  program RASKIN yang terkoordinasikan dari pusat, aparat  pemerintah  kecamatan  melalui pemerintah kelurahan berupaya melaksanakan  implementasi  program  ini sampai  pada  titik  distribusi  akhir  dengan memperhatikan berbagai acuan dan mekanisme  yang  telah  ditetapkan  dari pusat.
Penentuan satgas dilapangan sepenuhnya  diberikan  tanggung  jawab kepada  lurah  sebagai  penanggungjawab
program  ini  pada  tingkat  kelurahan.  Sejak dilaksanakan  pada  Tahun  2013  sampai sekarang, untuk wilayah Kecamatan Manggala  senantiasa  berupaya  untuk melaksanakan  agar  program  ini  dapat berjalan  sesuai  dengan  yang  diharapkan. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa berbagai aturan main yang telah ditetapkan dalam  program  ini  mudah  untuk  ditelah dan  selajutnya  di  terapkan  dilapangan. Hanya saja  yang terus diperhatikan adalah upaya  untuk  memenuhi  pemerataan  dan keadilan  sehingga  masyarakat  penerima manfaat  tidak  serta  merta  menganggap dianaktirikan  dalam  program  ini  karena tidak tersentuh oleh program ini.
1. Tangapan
Responden Tentang
Keikutsertaan  Keluarga  Miskin  dalam
Musyawarah Kelurahan Dalam Penetapan  Keluarga  Penerima  Program RASKIN. Kriteria Frekuensi  Persentase Sangat Sering Sering Jarang Tidak Pernah - 15 29 83 - 11,81 22,83 65,36 Jumlah 127 100%
Hasil Olahan Kuesioner Februari 2015
Tabel  1  menunjukkan  bahwa dalam  musyawarah  penetapan  keluarga penerima  manfaat  dari  program  beras untuk  keluarga  miskin  terlihat  bahwa sebagian besar responden menjawab
bahwa  mereka  tidak  pernah  ikut  dalam musyawarah penerima program ini. Hal ini dibuktikan dari persentase jawaban responden  yaitu  65,36%  yang  menjawab tidak  pernah.  Dengan  rata-rata  skor  1,46 skala rendah menunjukkan bahwa keterlibatan  masyarakat  dalam  penentuan keluarga  sasaran  penerima  program  tidak diperhatikan  oleh  pengelola  program. Sementara jawaban sering dan jarang lebih dipilih  oleh  aparat  pelaksana  pada  tingkat kelurahan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan  salah  seorang  penanggung  jawab program pada tingkat kelurahan disebutkan bahwa dalam penentuan keluarga penerima sasaran  program  data-data  yang  diambil adalah berasal data yang ada pada BKKBN tentang  jumlah  masyarakat  miskin  yang ada  dalam  suatu  wilayah.  Penetapan keluarga sasaran penerima manfaat ditetapkan  tanpa  melalui  musyawarah karena alasan dana dan keterbatasan waktu dalam  penentuan  alokasi  yang  telah ditetapkan dari pusat.
2. Tanggapan Responden Tentang
Keterlibatan Aparat Pemerintah Kecamatan  Dalam  Penentuan  Pagu Alokasi Penerima Program. Kriteria Frekuensi Persentase Sangat Terlibat Terlibat Kurang Terlibat - - 7 - - 18,92 Tidak Terlibat 30 81,08 Jumlah 37 100 %

## Hasil Olahan Kuesioner Maret 2015
Tabel  2  memperlihatkan  bahwa dari  37  orang  responden  dari  aparat pemerintah  menunjukkan  tidak  ada  yang menjawab  sangat  terlibat  dan  terlibat.  7 orang  atau  18,92  %  menjawab  kurang terlibat  dan  30  orang  atau  81,08  % menjawab  tidak  terlibat.  Dengan  rata-rata skor  1,19  kategori  tidak  terlibat.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  dalam  penentuan lokasi  penerima  manfaat  program  Beras untuk  keluarga  miskin  aparat  pemerintah dari  keluarahan  sampai  pada  kecamatan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan didalamnya.
Pemerintah kecamatan hanya akan  menerima  besarnya  jumlah  beras yang  telah  alokasikan  untuk  wilayahnya dan  selanjutnya  akan  dibagikan  kepada masyarakat  melalui  titik-tititk  distribusi sebagaimana jumlah keluarga miskin yang telah  ditetapkan  dan  berhak  menerima manfaat dari program yang akan dijalankan.
Alokasi  dalam  suatu  wilayah tidak  didasarkan  pada  jumlah  keluarga miskin  dalam  wilayah  tersebut.  Sehingga secara  umum  disebutkan  bahwa  pagu alokasi yang akan diterima oleh masyarakat  merupakan  ketetapan  yang telah  ditetapkan  dari  pusat  sebagai
program  yang  pengalihan  subsidi  pada pemenuhan kebutuhan masyarakat.

## B. Faktor-FaktorYang  Mempengaruhi
Pelaksanaan  Program  Beras  Untuk

## Keluarga Miskin
Dalam pelaksanaan program Beras  untuk  keluarga  miskin  tentunya tidak  luput  dari  berbagai  tantangan  dan hambatan  yang  sedikit  banyak  akan memberikan pengaruh kepada tahap implementasi  program  tersebut.  Sebagai program  dengan  tingkat  pembiayaan  yang tinggi,  program  ini  memerlukan  sumber- sumber  dana  yang  secara  lansung  dapat menopang  pelaksanaan  dari  kegiatan  ini. Karena  disadari  bahwa  sebagai  kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat  kegiatan  ini  memerlukan  dana yang relatif besar.
Begitupula halnya dengan kondisi masyarakat  yang harus paham dan sadar  bahwa  sebagai  target  dari  program ini,  masyarakat  harusnya  mengetahui langkah-langkah yang harus mereka laksanakan  dan  dapat  merubah  pola hidupnya ke  yang lebih  baik  dan terutama adalah bagaimana aparat pelaksana program  mampu  menjalankan  berbagai konsep dan petunjuk sehingga program ini dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut dapat kita lihat pada uraian berikut :
1. Ketersediaan  Anggaran  Di  Pemerintah
Kabupaten Sebagai program yang diimplementasikan ke
kabupaten/kecamatan,  setidaknya  aparat pemerintah  kabupaten  harus  menyiapkan dana  khusus  yang  dianggarkan  dalam menunjang  pelaksanaan  program  ini.  Hal ini  penting  karena  Perum  Bulog  sebagai instansi  yang  terkait  lansung  dengan program ini hanya memberikan tanggungan sampai pada tingkat penyaluran  dan  bukan  pada  titik  distribusi rumah tangga.
Berbagai  biaya  yang  muncul sebagai dampak dari pelaksanaan program ini tentunya harus mendapat perhatian dari aparat pemerintah kabupaten.  Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola program pada tingkat kabupaten disebutkan  bahwa  kesediaan  pemerintah daerah  dalam  mengalokasikan  dana  yang cukup  dalam  menunjang  implementasi program  ini  merupakan  bentuk  partisipasi langsung  dan  keinginan  aparat  dalam menunjang terlaksananya kegiatan ini.
Dana  yang  disiapkan  tersebut terutama dalam hal kegiatan yang membutuhkan  waktu  yang  relatif  dan dengan  sendirinya  akan  membutuhkan dana  untuk  pelaksanaannya.  Hanya  saja yang  perlu  diperhatikan  adalah  sampai
sejauhmana  dana  tersebut  dapat  benar- benar sampai pada pelaksanaan kegiatan.
Bentuk  perhatian  perhatian  yang dimaksudkan  adalah  adanya  anggaran khusus yang dialokasikan untuk menunjang  kegiatan  pelaksanaan  beras untuk  keluarga  miskin.  Dana  tersebuat seharusnya  dialokasikan  melalui  APBD yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Dengan  perhatian  tersebut  diharapkan pelaksanaan program dapat berjalan terutama  dengan  tidak  adanya  lagi perubahan  pagu  alokasi  beras  yang seharusnya  dalam  bilangan  kilogram keliter.
Gambaran  tersebut  menunjukkan bahwa  pada  dasarnya  kurangnya  biaya yang  dialokasikan  untuk  kegiatan  ini secara lansung memberikan dampak kepada  pengelolaan  program.  Hal  ini terjadi  pada  titik  distribusi  yang  sangat mengharapkan adanya suntikan dana segar sehingga bukan lagi mereka yang berupaya untuk  mendapatkan  berbagai  tambahan dana  guna  menutupi  kekurangan  akibat tidak sampainya beras  pada titik distribusi dimana  beras  tersebut  nantinya  akan dibagikan kepada masyarakat.
2. Budaya Masyarakat
Faktor  selanjutnya  yang  secara langsung  dapat  memberikan  pengaruh pada  pelaksanaan  program  ini  adalah
budaya  yang  dianut  masyarakat.  Hal  ini menjadi sorotan karena meski bagaimanapun  bantuan  yang  diberikan oleh aparat pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, jika kesadaran dari  masyarakat  miskin  itu  sendiri  tidak ada, maka akan sangat sulit untuk merubah pola  hidup  masyarakat  itu  sendiri.  Hal  ini terkait  dengan  pandangan  yang  melihat bahwa  kemiskinan  sebagai  suatu  hal  yang tidak  hanya  dapat  ditinjau  dari  satu sisisaja, akan tetapi kemiskinan merupakan suatu  hal  yang  datangnya  multidimensi sehingga kegiatan terkecil dari masyarakat tersebut  akan  memberikan  dampak  pada berbagai kegiatannya.
Budaya masyarakat di Kecamatan Manggala jika dikaitkan dengan  pelaksanaan  program  beras  untuk keluarga  miskin  memberikan  gambaran yang  sangat  jelas  tentang  pola  dan pandangan  hidup  masyarakat.  Hal  ini penting  karena  meskipun  beras  sebagai kebutuhan pokok dapat memberikan keringanan  pada  pemenuhan  kebutuhan pokok keluarga.
Hal lain yang menjadi pertimbangan  adalah  bahwa  alokasi  dana yang  disubsidi  dengan  jumlah  yang  tidak terlalu  besar  ternyata  tidak  memberikan pengaruh  yang  sangat  besar  pada  pola hidup  masyarakat.  Apalagi  hal  tersebut sifatnya bukan merupakan tambahan biaya
penghidupan  yang  layak  yang  secara langsung  memberikan  dampak  pada  pola hidup  masyarakat  itu  sendiri.  Masyarakat pada umumnya memandang bahwa bantuan  tersebut  merupakan  kesempatan untuk  mendapatkan  bantuan  yang  sifatnya beras murah.
3. Sumberdaya Aparat Pelaksana Program Dalam  melaksanakan  program, diperlukan  adanya  aparat  yang  mampu membaca dan mengimplementasikan berbagai  petunjuk yang ada  dalam program  sehingga  program  tersebut  dapat berjalan  sesuai  dengan  target yang diharapkan.  Aparat  pelaksana  program sebagai tulang punggung dalam pelaksanaan  program  memegang  kunci penting atas keberhasilan program tertentu.
Berhasil  tidaknya  suatu  program akan  sangat  ditentukan  oleh  orang-orang yang  melaksanakan  program  tersebut. Salah seorang penanggungjawab pelaksanaan program pada tingkat kelurahan menyatakan bahwa untuk program  Raskin  Aparat  harus  mampu menyelaraskan  antara  pemahaman  mereka akan  program  dengan  kondisi  lapangan, sehingga  apa  yang  seharusnya  menjadi kebutuhan masyarakat disuatu lokasi dapat terpenuhi  dengan  baik  berkat  kebijakan seorang aparat pelaksana.
Kondisi jelas menunjukkan bahwa diperlukan pengetahuan dan
keterampilan  khusus  bagai  seorang  aparat dalam mengelola dan melaksanakan aktifitasnya  dalam  kegiatan  program. Aparat  yang  tahu  dengan  jelas  makna  dan tujuan dari program akan bertindak efektif sesuai dengan rambu-rambu program yang telah  ditetapkan.  Namun  tidak  menutup kemungkinan  bahwa  dengan  pengalaman seorang  akan  mampu  menyelesaikan tugasnya  lebih  baik  dari  mereka  yang memiliki pendidikan formal lebih baik.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  yang  telah dikemukakan  pada  bagian  hasil-hasil penelitian  dan  pembahasan  maka  dalam penulisan  karya  ilmiah  ini,  dapat  ditarik beberapa  kesimpulan  sebagai  berikut: Implementasi program RASKIN di Kecamatan  Manggala  Kota  Makassar apabila  diukur  dengan  menggunakan indikator prinsip pelaksanaan program dan indikator  mekanisme  distribusi  maka secara  umum  dapat  dikategorikan  berjalan kurang  baik.  Adapun  Faktor-faktor  yang mempengaruhi  program  adalah;kurangnya perhatian  pemerintah  kabupaten  dalam mengalokasikan  dana  pada  pelaksanaan program ini sehingga dikategorikan sebagai  penghambat  pelaksanaan  program begitu pula halnya dengan budaya masyarakat  miskin  yang  tidak  melihat program  ini  sebagai  suatu  hal  yang  dapat
memotivasi  mereka  dalam  meningkatkan kinerjanya.

## SARAN
Sebagai hasil temuan dari penelitian ini yakni ditemukannya berbagai kelemahan-kelemahan dalam implementasi program RASKIN, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :
1. Untuk  pelaksanaan  program  dimasa yang  akan  datang,  maka  berbagai prinsip  pelaksanaan  program  terutama yang  menyangkut  transparansi,  dan skala prioritas pada mereka yang benar- benar memerlukan program ini.
2. Dalam  indikator  kinerja  para  pelaksana pada titik distribusi benar-benar
memperhatikan indikator yang digunakan  sehingga  sesuai  dengan harapan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim,  1999,  Undang-Undang  Otonomi Daerah 1999, Sinar Grafika,Jakarta. Arikunto, S. 2006. Manajemen Penelitian,
Rineka Cipta, Yogyakarta. Badan  Urusan  Logistik,  2008, Pedoman
Umum (PEDUM) Program Kompensasi Subsidi  BBM Bidang Pangan, Jakarta Bulog. Kartasasmita,G. 1997. Admnistrasi Pembangunan perkembangan
pemikiran,  dan  praktiknya  di
Indonesia. LP3ES, Jakarta.
Melong,  L.J.  1990. Metode  Penelitian Kualitatif , PT. Remaja Rosdakarya, Bandung. Nazir Mohammad, 1988. Metode Penelitian, Ghalia  Indonesia,
Jakarta.
Nasution, Lutfi. 1991. Taksonomi
Kemiskinan  di  Indonesia  Suatu
Kajian Eksploratif. Makalah Semiloka Nasional Penanggulangan Kemiskinan. IPB Bogor.
Nugroho. H.(ed). 1995, kemiskinan,
Ketimpangan, dan Pemberdayaan, Aditya  Media, Yogyakarta.
Poli.Win.  1993. Mengatur  Diskusi  ESEI Cabang  Ujung  Pandang  Tentang kemiskinan, Ujung Pandang.
Rahardjo  D.  1995. Kemiskinan  dan Kesenjangan  di  Indonesia, Aditya media Yogyakarta.