DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp. Received: 8 Maret 2024, Revised: 12 Maret 2024, Publish: 17 Maret 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Partispasi Bermakna Dalam Formulasi Kebijakan Publik: Studi
Mengenai Proses Legislasi Rancangan Undang-Undang

## Masyarakat Hukum Adat Tahun 2018-2023
Yosia Viera Martua Sianturi 1 , Nandang Alamsah Deliarnoor 2
1 Universitas Padjajdjaran, Sumedang, Indonesia, yosiamartua@gmail.com 2 Universitas Padjajdjaran, Sumedang, Indonesia, nandangalamsah@gmail.com
Corresponding Author: yosiamartua@gmail.com 1
Abstract: Indegenous  Law Peoples have always  been marginalized with  growing  of  time. A special  law  is  needed  to  address  problems  among  customary  law  communities.  The establishment of Law Indigenous Peoples has actually started since 2014 under the name of the  PP-MHA  and  change  into  the  MHA  in  2019.  Currently  MHA  Bill  is  in  the  national legislation and waiting schedule for the discussion. This research aims analyze the legislative process  of  MHA  Bill  using  model  of  policy  formulation  and  concept  of  meaningful participation.  This  research  uses  qualitative  methods  with  exploratory  approach  and  case study strategy. The results are. First, problems among customary law communities are mostly caused by legal uncertainty. Sectoral laws who regulate indegenous law communities different from one another. Second, the stage of selecting alternative policies, there is conflict of interest between factions debating of development and investment will be disrupted because the birth of this Law. Third, the main reason MHA Bill has not been passed, is there are no political will from President and DPR RI to pass MHA Bill. Finally, public participation cannot be said to be  meaningful  participation.  This  is  caused  lack  of  public  access  related  to  conveying aspirations, considering aspirations, and explaining aspirations.
Keyword: Policy formulation, Meaningful participation, legislative process, MHA Bill.
Abstrak: Masyarakat  Hukum  Adat  selalu  terpinggirkan  seiring  berkembangnya  zaman. Sebuah  undang-undang  khusus  diperlukan  untuk  mengatasi  masalah  di  tengah  masyarakat hukum adat. Pembentukan UU Masyarakat Hukum Adat sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2014 dengan nama RUU PP-MHA dan berubah menjadi RUU MHA pada tahun 2019. Saat ini RUU MHA sedang berada dalam proyek legislasi nasional dan menunggu jadwal pembahasan. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses legislasi RUU MHA dengan menggunakan model perumusan  kebijakan  dan  konsep  partisipasi  yang  bermakna.  Penelitian  ini  menggunakan metode  kualitatif  dengan  pendekatan  eksploratif  dan  strategi  studi  kasus.  Hasilnya  adalah. Pertama, permasalahan di  kalangan masyarakat  hukum  adat  sebagian besar disebabkan oleh ketidakpastian hukum. Hukum sektoral yang mengatur komunitas hukum indegenous berbeda satu sama lain. Kedua, tahap pemilihan alternatif kebijakan, adanya konflik kepentingan antar faksi yang memperdebatkan pembangunan dan investasi akan terganggu karena lahirnya UU
ini. Ketiga, alasan utama RUU MHA belum disahkan, adalah tidak adanya kemauan politik dari Presiden dan DPR RI untuk mengesahkan RUU MHA. Akhirnya, partisipasi publik tidak dapat dikatakan sebagai partisipasi yang bermakna. Hal ini disebabkan kurangnya akses publik terkait penyampaian aspirasi, pertimbangan aspirasi, dan penjelasan aspirasi.
Kata Kunci: Formulasi kebijakan publik, Partisipasi yang bermakna,  Proses legislasi, RUU MHA .

## PENDAHULUAN
Lahirnya indonesia sebagai negara kesatuan, tidak serta merta menegasikan unsur-unsur atau entitas yang ada sebelum negara kesatuan republik indonesia berdiri. Melainkan, lahirnya negara  indonesia  merupakan  langkah  untuk  memperkuat  negara  ini  dalam  mencapai  tujuan bersama, pada waktu itu merebut kemerdekaan, yang mana hal tersebut hanya dapat diperoleh melalui  kekuatan  dan  kehendak  rakyat  antar  golongan  seara  integratif.  Maka  dari  hal  itu, pengakuan  terhadap  entitas  tersebut  idealnya  menjadi  arah  gerak  bahkan  prinsip  negara  itu sendiri.  Prinsip  tersebut  di  indonesia,  diadopsi  dalam  peraturang  perundang-undangan  yang ada  di  indonesia,  terutama  dalam  konstitusi  UUD  1945.  Pengakuan  negara  terhadap  entitas masyarakat  tersebut  tertuang  dalam  Pasal  18B  ayat  (2)  UUD  1945 “ Negara  mengakui  dan menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya sepanjang  masih  hidup  dan  sesai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang .” Adanya masyarakat adat tidak  boleh  dipandang  sebagai  adanya  ego  sektoral,  apalagi  lahirnya  gerakan  separatis. Melainkan, adanya masyarakat adat harus dipandang sebagai kekayaan suatu masyarakat lokal bahkan  lebih  dari  itu  paradigma  negara    terhadap  masyarakat  adat  haruslah  sebagai  sumber potensi SDM yang ada di Indonesia, karena masyarakat adat sejatinya sekelompok masyarakat yang  telah  mampu  menciptakan  suatu  sistem,  budaya,  dan  tradisi  bagi  mereka  untuk menjalankan  kehidupan  kelompok  masyarakat  adat  tersebut.  Namun  sebelum  meneliti  lebih jauh  mengenai  masyarakat  adat,  kondisi  faktual  hingga  idealnya.  Penulis  akan  memberikan beberapa pengenalan mengenai apa itu masyarakat adat .
Pertama, mengenai definisi masyarakat adat. Pada tahun 1993, dalam sebuah konferensi di  Toraja  yang  dihadiri  oleh  beberapa  pemimpin  adat  dan  aktivis  Hak  Asasi  Manusia  serta lingkungan,  istilah  “masyarakat  adat”  diperkenalkan.  Istilah  ini  merujuk  kepada  kelompok masyarakat  yang  memiliki  asal-usul  leluhur  secara  turun-temurun  di  wilayah  geografis tertentu.  Masyarakat  adat  juga  dikenal  memiliki  sistem  nilai,  ideologi,  ekonomi,  politik, budaya,  sosial,  dan  wilayah  mereka  sendiri.  Kemudian,  pada  Kongres  Masyarakat  Adat Nusantara I (KMAN I) pada tahun 1999, definisi ini mengalami penyesuaian. Definisi tersebut menjadi  lebih  spesifik,  menyebutkan  bahwa  masyarakat  adat  adalah  “komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan warisan leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang bertanggung jawab atas kelangsungan hidup masyarakat.” (KMAN,  1999).  Secara  yuridis  pengertian  dari  masyarakat  adat  tertuang  dalam  RUU Masyarakat Hukum Adat Pasal 1 ayat (1) yaitu, “Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut Masyarakat Adat adalah sekelompok orang yang hidup secara turun temurun di wilayah geografis  tertentu,  memiliki  asal  usul  leluhur  dan/atau  kesamaan  tempat  tinggal,  identitas budaya,  hukum  adat,  hubungan  yang  kuat  dengan  tanah  dan  lingkungan  hidup,  serta  sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum.”
Berangkat dari dua definisi di atas, dapat ditarik suatu titik temu mengenai definisi dari masyarakat adat, bahwa yang dimaksud dengan masyarakat adat adalah sekelompok komunitas adat  yang  mendiami  suatu  wilayah  secara  turun-temurun  dan  memiliki  kemampuan  untuk mengelola kelompoknya sendiri, baik dari segi sosial, budaya, ekonomi, pemerintahan, politik,
lingkungan, dan hukum. Serta memiliki keterikatan nilai dengan lingkungan yang didiaminya, yang mana dari semua ciri tersebut dilestarikan hingga turun-temurun.
Adapun beberapa permasalahan yang menyangkut keberadaan masyarakat adat saat ini, nampaknya masih luput dari perlindungan dan pengakuan dari negara. Keberadaan masyarakat adat  sebagai  kelompok  terpinggirkan  yang  selama  ini  kerap  kali  rentan  dan  lebih  lemah kedudukannya dalam berbagai aspek kehidupan seperti, ekonomi, hukum, sosial budaya dan HAM. Selain itu, masyarakat adat juga seringkali dipinggirkan dalam perihal politik, sehinggga dalam beberapa kasus masyarakat adat dijadikan sebagai alat kepentingan kelompok tertentu dalam kepentingan politik. Kelemahan tersebut akhirnya menjadikan masyarakat adat sebagai objek  yang  cukup  mudah  untuk  di  eksploitasi,  baik  oleh  pengusaha  hingga  ke  penguasa sekalipun.
Dalam beberapa kasus masih saja ditemui beragam upaya diskriminasi dan eksploitasi terhadap masyarakat adat dan lingkungan nya. Kasus-kasus tersebut, diantaranya adalah kasus perebutan lahan adat untuk dijadikan pembangunan jalan, perkebunan, dan pertambangan di perbatasan  indonesia-malaysia  lebih  dari  850  km  di  kalimantan  dalam  mega  projek  KBOP. Selain  itu,  pada  tahun  2022  catahu  (catatan  akhir  tahun)  AMAN  (Aliansi  Masyarakat  Adat Nusantara)  mencatat  setidaknya  ada  13  kasus  perampasan  wilayah  adat  yang  berdampak terhadap 113 ribu masyarakat adat dan lahan masyarakat adat sebanyak 251 ribu hektar. Dalam laporan Catahu, AMAN menyoroti serangkaian kasus yang memengaruhi berbagai Masyarakat Adat  di  Nusantara.  Beberapa  di  antaranya  mencakup  pemberian  Hak  Guna  Usaha  (HGU) kepada  PT  Sembalun  Kesuma  Emas  yang  merugikan  Masyarakat  Adat  Sembalun  di  Nusa Tenggara  Barat;  konflik  Masyarakat  Adat  Marafenfen  di  Kepulauan  Aru,  Maluku,  terkait perampasan wilayah adat oleh TNI AL; pertikaian antara Masyarakat Adat dan PT Toba Pulp Lestari  (TPL)  di  sekitar  Danau  Toba,  Sumatera  Utara;  kriminalisasi  Kades  Kinipan  di Kalimantan Tengah; konflik Masyarakat Adat Dayak Bekati Riuk di Bengkayang, Kalimantan Barat;  proyek  food  estate  di  berbagai  wilayah  seperti  Kalimantan  Tengah,  Sumatera  Utara, Nusa  Tenggara  Timur,  dan  Papua;  masalah  terkait  ibu  kota  negara  (IKN);  kriminalisasi Masyarakat Adat Dayak Agabag di Nunukan, Kalimantan Utara; aktivitas pertambangan emas ilegal  di  lahan  yang  dimiliki  Masyarakat  Adat  di  Desa  Toruakat,  Sulawesi  Utara;  paksaan dalam pembangunan Waduk Lambo di Rendu, Nusa Tenggara Timur; tambang pasir besi di Seluma,  Bengkulu;  dan  penolakan  izin  HGU  PT  Sanjung  Permai  di  Sekatak,  Bulungan, Kalimantan Utara.
Berbagai  peraturan  mengenai  masyarakat  hukum  adat  yang  masih  terpolarisasi  dalam berbagai  peraturan  perundang-undang  dan  bersifat  segmented/sektoral,  seperti Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Pasal 6 ayat (3), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang  Perkebunan Pasal  9 ayat  (2), Undang-Undang Nomor 5 Tahun  1960  tentang  Pokok-pokok  Agraria Pasal  3, Undang-undang  nomor  39  Tahun 1999 Tentang Hak asasi Manusia Pasal 6 Ayat (1), dan masih banyak peraturan perundang- undangan  lainnya.  Hal  tersebut,  menyebabkan  peraturan  mengenai  masyarakat  hukum  adat belum mampu menuntaskan persoalan yang saat ini masih terjadi ditengah masyarakat hukum adat,  karena  adanya  sektoralisme  peraturan.  Hal  tersebut,  mengakibatkatkan  timbulnya ketidakpastian  hukum,  bagi  masyarakat  hukum  adat  dalam  memperoleh  pengakuan, perlindungan  dan  pemberdayaan.  Oleh  karena  itu,  dibutuhkan  suatu  peraturan  yang  lebih kompeherensif  dan  berkedudukan  lebih  kuat  untuk  mengatur  mengenai  masyarakat  hukum adat. Adapun saat ini, mengenai UU Tentang Masyarakat Hukum Adat sebetulnya telah masuk ke dalam agenda prolegnas 2020-2024.
Pada  tanggal  09  Maret  2018  Presiden  Joko  Widodo  mengeluarkan  Surat  Perintah Presiden (Surpres) melalui Kementerian Sekretariat Negara No B- 186/M.Sesneg/D1/HK.00.03/03/2018  yang  mengatur  tentang  pembentukan  tim  pemerintah yang akan membahas RUU Masyarakat Hukum Adat Bersama DPR RI. Tim terdiri dari enam kementerian yang dikoordinir oleh Kementerian Dalam Negeri. RUU ini masuk kembali dalam
prolegnas, kemudian disahkan menjadi RUU inisiatif DPR. Kemudian, di tahun 2019 RUU ini, berganti nama menjadi UU tentang Masyarakat Hukum Adat. Semenjak masuk pada prolegnas 2019-2024 RUU tentang masyarakat Hukum Adat masih belum dapat disahkan, alias stagnan. Klaim dari DPR yang menyatakan alasan lambatnya RUU ini disahkan adalah pemerintah tak kunjung  menyerahkan  Daftar  Invetaris  Masalah  (DIM)  mengenai  RUU  Masyarakat  Hukum Adat.
Masalah selanjutnya yang ditemui dalam proses legislasi RUU Masyarakat Hukum Adat ini adalah masih banyaknya substansi yang mengalami penolakan dari kelompok masyarakat adat. Misalnya penolakan oleh AMAN dalam catahu 2022, isu inti dalam pembahasan RUU Masyarakat Hukum Adat oleh Baleg DPR RI adalah terdapatnya beberapa masalah substansial. Salah satunya adalah bab yang membahas Evaluasi Masyarakat Adat, di mana hak Masyarakat Adat  terhadap  rehabilitasi  dan  restitusi  tidak  diakomodasi,  dan  proses  pengakuan  menjadi semakin rumit. Penolakan dari kelompok masyarakat adat seharusnya tidak terjadi, bila keran partisipasi publik dalam pembentukan Undang-undang ini dibuka seluas-luasnya.
Berangkat dari uraian permasalahan di atas, penulis menyimpulkan setidaknya terdapat dua fokus utama yang menjadi bahasan pokok, guna menyelesaikan permasalahan mengenai masyarakat hukum adat. Kedua fokus utama tersebut juga akan dijadikan sebagai pisau telaah bagi  penulis  untuk  melakukan  analisis  dalam  penelitian  ini. Pertama, mengenai  formulasi kebijakan publik dalam peraturan atau Rancangan Undang-undang tentang Masyarakat Adat. Kedua, mengenai  pelibatan  publik/masyarakat  dalam  proses  legislasi  Undang-undang Masyarakat  Hukum Adat.
Dalam  melakukan  analisis  terhadap  formulasi  kebijakan  publik  proses  legislasi Rancangan Undang-undang Masyarakat Hukum Adat, penulis mengunakan kerangka teori dari (Winarno, 2014) sebagai pisau analisis. Dalam formulasi kebijakan menurut Winarno, terdapat empat tahapan umum yang dilaksanakan dengan  sistematis, antara lain  perumusan masalah, agenda  kebijakan,  pemilihan  alternatif  kebijakan  untuk  memecahkan  masalah,  dan penetapan/pengesahan  kebijakan.  Seperti  yang  telah  penulis  sampaikan  sebelumnya, bahwasanya dalam naskah RUU Masyarakat Hukum Adat masih terdapat beberapa poin dalam RUU  tersebut  yang  menjadi  penolakan.  Selain  itu,  Ketidakutamaan  agenda  pemerintah  dan DPR  RI,  selaku  pembentuk  Undang-undang,  dalam  menjadikan  RUU  ini  sebagai  prioritas utama, sehingga menyebabkan RUU Masyarakat Hukum Adat tidak kunjung disahkan. Maka dari itu, penulis menilai tahapan sistematis menurut (Winarno, 2014) dapat dijadikan kerangka berpikir  yang  ideal  guna  menjawab  permasalahan  mengenai  formulasi  kebijakan  publik mengenai masyarakat adat.
Selanjutnya mengenai proses legislasi Rancangan Undang-undang Masyarakat Hukum Adat,  selain  dari  pentingnya  formulasi  yang  baik,  untuk  menghasilkan  substansi  kebijakan publik yang baik pula, diperlukan hadirnya suatu unsur penting, sejalan dengan konsep negara demokrasi  yang  menetapkan  hukum  sebagai  panglima  tertingginya,  yaitu  partisipasi  publik. Partisipasi dalam proses politik yang demokratis melibatkan interaksi individu atau organisasi politik  dengan  negara  yang  diungkapkan  melalui  tindakan  terorganisir  melalui  pemungutan suara,  kampaye,  protes,  dengan  tujuan  mempengaruhi  wakil-wakil  pemerintah  (Stiefel  & Wolfe,  1994).  Dalam  konsep  partisipasi  publik  dalam  pembentukan  peraturan  perundang- undangan,  sejatinya  di  Indonesia  telah  menerapkan  beberapa  norma  hukum  yang  dijadikan landasan  partisipasi  publik  dalam  pembentukan  peraturan  tersebut.  Namun,  pada  saat  ini penulis  akan  menggunakan  konsep  partisipasi  yang  belakangan  ini  cukup  sering  mengisi diskursus publik terkait partisipasi, yaitu meaningfull participation/ partisipasi bermakna. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh (Aritonang, 2014) dengan judul “ Metode Ria Dalam  Proses  Formulasi  Kebijakan  Publik”, menjelaskan  mengenai  prinsip-prinsip  dan konsep  dari Regulatory  Impact  Analiysis  (RIA) sebagai  metode  formulasi  kebijakan  publik . Dimana  dalam  hasil  penelitian  tersebut,  secara  garis  besar,  ada  empat  elemen  yang  secara internasional digunakan dalam proses RIA, yaitu menyusun sasaran dan ruang lingkup RIA,
konsultasi  publik  yang  terkait  dengan  penyusunan  RIA, quality  control melalui  penilaian independen dan studi keilmuan yang lain, dan metode pengumpulan data.
Dalam riset ini, terdapat kebaruan yang akan disajikan oleh penulis. Kebaruan tersebut adalah, penulis akan mengikutsertakan prisip baru dalam partisipasi, meaningful participation, dalam formulasi kebijakan publik, yaitu RUU Masyarakat Hukum Adat. Kebaharuan tersebut dapat dijadikan referensi baru kepada akademisi dan peneliti kebijakan publik, karena dalam penelitian ini kebijakan yang menjadi objek penelitian, masih berada dalam tahapan formulasi itu sendiri atau belum selesai.

## METODE
Dalam  penelitian ini  penulis  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan eksploratif  dan  strategi  studi  kasus  untuk  dapat  mengamati  dan  mendeskripsikan  objek penelitian dengan lebih menitik beratkan pada fenomena yang dikaji secara lebih spesifik dan dianggap mampu untuk memberikan solusi dalam memecahkan permasalahan yang ada serta dapat bermanfaat dalam pencarian data untuk mendeskripsikan penelitian/riset yang dilakukan (Moleong, 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Formulasi RUU Masyarakat Hukum Adat
Proses formulasi suatu kebijakan publik dalam konteks RUU MHA ini mengalami dinamika yang  cukup  panjang  dan  berulang-ulang  atau  bertele-tele,  hingga  saat  ini  proses  formulasi  RUU  ini mengalami stagnasi yang menyebabkan lagi dan lagi RUU ini belum dapat disahkan menjadi Undang- undang. Tahapan dari ikhwal pembentukan Undang-undang mengenai masyarakat ini sejatinya telah dimulai semenjak  Prolegnas pada 2009-2014. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Johan Budi Anggota Badan Legislasi DPR RI 2019-2024 dalam wawancara yang dilakukan;
“RUU MHA sudah direkomendasikan ke dalam prolegnas sejak periode 2009 – 2014. Akan tetapi, RUU MHA gagal, karena pemerintah tidak serius dalam mengenai kesepahaman dan substansi pada RUU MHA. Sehingga RUU MHA tidak bisa dilanjutkan proses pembuatannya. Kemudian di tahun 2014, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, wacana MHA dimasukkan ke dalam  nawacita.  Dua  tahun  berselang,  tahun  2016,  RUU  HMA  hamper  masuk  ke  dalam prolegnas, akan tetapi tidak berjalan lebih jauh. Di tahun 2017 dan 2018, RUU MHA dimasukkan ke dalam prolegnas hingga pada tahap pembahasan dengan pemerintah. Pada tahun tersebut, presiden  mengeluarkan  surat  perintah  presiden  dan  memandatkan  5  kementerian  untuk membahas RUU MHA dengan DPR. Ada pun lima Kementerian tersebut adalah Kemendagri, KLHK, Kementerian ATR/BPN, Kemendes dan Kemenkumham”
Sepanjang  berjalannya  proses  legislasi  RUU  MHA,  pembentuk  UU,  DPR  dan  Pemerintah melakukan  berbagai  tahapan  guna  menyusun  suatu  kerangka  formulasi  kebijakan  yang  baik  dan kedepanya  tentu  proses  formulasi  ini  diharapkan  menghasilkan  suatu  Undang-undang  yang  dapat implementatif  dan  berdampak  baik  pada  setiap  subjek  yang  dimaksud  dalam  Undang-undang Masyarakat Hukum Adat Kelak.
Tahapan dalam legislasi yang sudah dilalui tersebut kemudian semakin jelas menggambarkan bagaimana  secara  teori  formulasi  kebijakan  ini  diimplementasikan  oleh  pembentuk  Undang-undang. Sebagaimana dalam riset ini, penulis mengunnakan kerangka formulasi dari (Winarno, 2014) mulai dari, perumusan  masalah,  agenda  kebijakan,  pemilihan  alternatif  kebijakan,  dan  terakhir  adalah pengesahan/penetapan  kebijakan.  Penulis  akan  menggambarkan  bagaimana  secara  faktual  kerangka teoritis  tersebut  diimplementasikan,  merujuk  kepada  tahapan-tahapan  dalam  proses  legislasi  RUU Masyarakat Hukum adat.

## Perumusan Masalah
Perumusan  masalah  merupakan  proses  untuk  menggali  dan  merumuskan  suatu  masalah. Perumusan masalah merupakan tahapan yang paling fundamental dalam pembentukan kebijakan. Dalam merumuskan  suatu  kebijakan  dengan  baik,  masalah-masalah  di  tengah  publik  harus  dikenali  dan diidefinisikan  dengan  tepat  dan  efektif.  Kebijakan  publik  pada  dasarnya  merupakan  upaya  untuk memecahkan  masalah  dalam  masyarakat.  Oleh  sebab  itu,  penerjemahan  masalah  di  tengah  publik merupakan proses penting yang perlu dilalui dengan hati-hati oleh pembentuk kebijakan.
Dengan  merujuk  pada  pandangan  Cochran  dan  Malone  (1999)  dalam  (Muadi  et  al.,  2016), Sidney mengemukakan bahwa dalam perumusan kebijakan, usaha dilakukan untuk menjawab beberapa pertanyaan esensial, seperti: bagaimana merencanakan penyelesaian masalah? Apa tujuan dan prioritas yang ingin dicapai? Apa pilihan yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut? Bagaimana keuntungan dan kerugian dari setiap pilihan? Dan bagaimana eksternalitas, baik positif maupun negatif, yang terkait dengan setiap alternatif? (Sidney, 2007).
Rushefky dengan jelas menyampaikan bahwa seringkali kita kesulitan menemukan solusi yang tepat dibandingkan dengan menemukan masalah yang tepat (Winarno, 2008). Dalam suatu kerangka tahapan legislasi. Perumusan masalah dilakukan pada tahapan penyusunan. Pada tahapan penyusunan, masalah yang berada di tengah masyarakat dikumpulkan dan didefinisikan. Dalam wawancara dengan Anggota Badan Legislasi, Johan Budi menyampaikan bahwa:
“Perumusan masalah dalam pembuatan undang-undang di badan legislasi, dilaksanakan pada tahap penyusunan. Di mana pada tahap tersebut, dibahas mengenai rancangan undang-undang telah dimasukkan ke dalam prolegnas. Prolegnas sendiri memuat program pembentukan UU yang berisi  judul  RUU,  materi  yang  diatur,  dan  keterkaitannya  dengan  perubahan  undang-undang (PUU)  lainnya.  Materi  yang  diatur  dan  keterkaitannya  dengan  PUU  lainnya  merupakan keterangan  mengenai  konsepsi  RUU  yang  meliputi  latar  belakang  dan  tujuan  penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, jangkauan dan arah pengatur. Jadi, bisa dikatakan dengan materi yang dimuat dalam konsepsi RUU tersebut merupakan jawaban dari perumusan masalah yang menjadi dasar pembuatan undang-undang atau perbaikan atas undang-undang yang telah ada pada tahap penyusunan suatu undang-undang, guna menemukan permasalahan yang berkaitan dengan teknis, substansi dan/atau asa-asa pembentukan peraturan perundang-undangan badan legislasi membahas permasalah tersebut dengan mengundang pengusul RUU.”
Sehubungan  dengan  proses  perumusan  masalah  RUU  Masyarakat  Hukum  Adat  ini, mengidentifikasi  masalah  di  tengah  masyarakat  hukum  adat  adalah  langkah  awal,  untuk  kemudian pembentuk Undang-undang memilih kebijakan mana yang harus di ambil oleh pembentuk Undang- undang.  Dalam  melakukan  perumusan  masalah  RUU  MHA  ini  tentunya  dilakukan  dengan mempertimbangkan banyak aspek.
Adapun terdapat beberapa masalah utama yang saat ini dijadikan pertimbanagan pembentuk UU dalam merumuskan masalah. Dalam hal ini, menurut Johan Budi, beliau menerangkan sebagaimana berikut:
“Masalah  yang  diidentifikasikan  pada  penyusunan  RUU  MHA  adalah  minimnya  pengakuan hukum adat, rawan terjadinya penggusuran dan kriminalisasi Masyarakat adat dan terhambatnya hak masyarakat adat karena undang-undang sektoral. Ketiga masalah yang sudah disebutkan di atas memiliki implikasi yang sama dan menjadi isu utama dalam pembuatan RUU MHA. Ketiga masalah tersebut menghambat masyarakat adat mendapatkan pemenuhan terhadap hak asasi manusia, di mana setiap orang berhak atras perlindungan yang sama di hadapan hukum.”
Melalui  interpretasi penulis,  berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  terlihat  beberapa masalah  yang dikenali dan didefiniskan dalam perumusan masalah di RUU MHA ini. Adapun perumusan masalah tersebut linear dengan apa yang faktulanya terjadi. Baik yang dirasakan oleh masyarakat hukum adat maupun yang disusun oleh pembentuk UU itu sendiri. Antara lain,
1) Masih minimnya efektivitas dari implementasi pengakuan terhadap masyarakat hukum adat oleh pemerintah.
2) Banyaknya  tindakan  sewenang-wenang  dari  pihak  luar  terhadap  masyarakat  hukum  adat  yang menjadikan masyarakat hukum adat semakin terpinggirkan atau termarginalkan.
3) Adanya  ketidakpastian  hukum  yang  disebabkan  peraturan  terhadap  masyarakat  hukum  adat sebelumnya yang bersifat sektoral.

## Agenda Kebijakan
Dalam suatu agenda kebijakan, masalah-masalah di tengah publik akan berkompetisi satu dengan yang lainya untuk dapat memasuki agenda kebijakan (Winarno, 2014). Masalah- masalah  ini  kemudian  dibahas  oleh  para  perumus  kebijakan,  termasuk  kalangan  legislatif, eksekutif, agen pemerintah, dan mungkin juga kalangan yudikatif. Pemilihan masalah-masalah ini didasarkan pada tingkat urgensi untuk diselesaikan.
Sehubungan  dengan  RUU  Masyarakat  Hukum  Adat,  bahwa  sejatinya  RUU  ini, merupakan salah satu bagian dari proyek legislasi. Oleh sebab itu, tahapan yang dilakukan pula, merupakan tahapan legislasi. Sedangkan, merujuk dalam tahapan dalam legislasi. Suatu agenda kebijakan,  dalam  perspektif  teori  formulasi  kebijakan,  dapat  dilihat  dari  tahapan  prolegnas. Prolegnas  merupakan  tahapan  yang  menentukan  program  legislasi  apa  yang  akan  dilakukan oleh pembentuk UU, DPR dan Pemerintah, selama kurun waktu atau periode terstentu.
Mengenai  RUU  Masyarakat  Hukum  Adat,  RUU  ini  telah  masuk  ke  dalam  agenda kebijakan pembentuk UU, melalui wawancara Johan Budi menyampaikan bahwa:
“Pada tahun 2023, RUU Masyarakat Hukum Adat kembali dimasukkan ke dalam daftar program legislasi nasional prioritas. Sebab, RUU MHA sudah berada pada posisi menunggu dijadwalkan di rapat paripurna untuk ditetapkan sebagai undang-undang. Dengan melihat kondisi tersebut, maka, dalam prolegnas, RUU MHA merupakan salah satu RUU yang mendapatkan prioritas untuk diselesaikan.”
Namun, terdapat perbedaan pendapat oleh AMAN selaku perwakilan dari masyarakat hukum adat mengenai bagaimana para pembentuk Undang-undang memprioritaskan RUU ini dibanding  RUU  laninya.  AMAN  menilai  bahwa  pembentuk  Undang-undang  tidak  memiliki keseriusan  bahkan  komitmen  untuk  menyelesaikan  RUU  MHA  ini.  Arman  menyampaikan bahwa;
“Nah,  bagian  lain  dari  TAP  MPR  nomor  99  tahun  2001  itu  adalah  memerintahkan  kepada Presiden  untuk  mengesahkan  RUU  yang  berkaitan  dengan  hak  rakyat,  rakyat  termasuk masyarakat  adat,  kemudian  melakukan  sinkronisasi,  kemudian  mencabut  berbagai-bagai peraturan yang bertentangan dengan hak-hak keseluruhan rakyat termasuk masyarakat adat. Itu clear tuh perintahnya. Tapi kan yang diuji itu kan bukan hanya tekstual, tapi kan yang empiris kan mas? Ya. Jadi, apalah arti kata-kata tanpa tindakan? Kira-kira begitu ya analoginya. Saya mau bilang bahwa tekstualnya masuk dalam proyek mas, tapi tidak ada kemauan politik yang sungguh- sungguh dalam konteks tindakan untuk mengesahkan RUU ini”.
Sejalan dengan pendapat dari AMAN, akademisi tata negara FH Unpad, Adnan Yaser, menyampaikan kembali bahwa:
“Kalau pemerintahan negara berkembang itu mencoba hidup dari alam, mengeksploitasi alam, tapi masyarakat hukum adat itu hidup dengan alam. Mereka menganggap alam itu sakral, itu habitat mereka. Nah, potensi konflik inilah yang saya justru jadi ngeri kalau diatur sekarang nih, di  rezim  yang  cenderung  eksploitatif  gitu  ya,  cenderung  meminggirkan.  Kaum-kaum  yang termarginal  kan,  jadi  bahaya  nih  posisinya  buat  masyarakat  hukum  adat.  Karena kecenderungannya sekarang, kalau saya baca kecenderungan pembentukan peraturan sekarang ya,  Undang-Undang  Cipta  Kerja,  Perubahan  Undang-Undang  Lingkungan  Hidup,  lalu banyaklah perubahan undang-undang lain di paket Omnibus Law itu, mereka cenderung arahnya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui kemudahan perizinan untuk industri-industri yang ekstraktif itu.”
Meminjam pemahaman dari dari Kingdon dalam (Santoso, 2010) mengenai tiga arus dalam agenda setting, yaitu arus  masalah (problem stream) ,  arus kebijakan (policy steram) , dan arus politik (political stream). Lebih jelasnya disampaikan bahwa:
Melalui  arus  masalah,  isu-isu  diangkat  dan  dipilih  oleh  pemerintah  sebagai permasalahan yang membutuhkan penyelesaian. Dalam arus kebijakan, solusi-solusi alternatif dibuat  untuk  mengatasi  masalah  tersebut.  Pada  arus  politik,  permasalahan-permasalahan tersebut  diproses  oleh  kekuatan  politik  untuk  ditetapkan  sebagai  agenda  kebijakan.  Ketiga aliran  ini  bertemu  pada  jendela  kebijakan,  yang  dikelola  oleh  pihak-pihak  yang  memiliki kemampuan dan sumber daya, yang disebut sebagai penggerak kebijakan.
Setidaknya dalam mencapai suatu agenda kebijkan pemerintah, diperlukan ketiga arus seperti yang disampaikan di atas. Ketiga arus tersebut, secara teoritik mendorong adanya keberpihakan pemerintah dalam memasukan suatu masalah supaya dapat dipecahkan dalam suatu kebijakan publik.
Melalui penjelesan teoritik di atas, penulis memberikan beberapa analisis dalam proses agenda kebijakan dalam RUU Masyarakat Hukum Adat ini, yaitu
1) Terlepas  masih  adanya  pro  dan  kontra  dalam  arus  kebijakan,  yaitu  terhadap pendefinisian  masalah  dan  pengangkatan  masalah  mengenai  masyarakat  hukum adat. Proses tersebut telah rampung dan siap untuk menempuh arus berikutnya.
2) Dalam arus kebijakan, terdapat beberapa alternatif kebijakan yang dibuka dan telah disusun dalam suatu naskah Rancangan Undang-undang Masyarakat Hukum Adat.
3) Dalam arus terakhir, yaitu arus politik. Terdapat beberapa konflik kepentingan yang terbaca  dalam  proses  legislasi  RUU  ini.  Konflik  tersebut,  bermuara  pada pertentangan  kepentingan  antara  pembangunan  dan  investasi,  dan  upaya perlindungan terhadap masyarakat hukum adat. Adanya konflik dalam arus politik tersebut,  tidak  menghambat  RUU  ini  untuk  masuk  agenda  kebijakan.  Namun menghambat,  RUU  ini,  untuk  lanjut  menuju  tahapan  setelahnya,  yaitu  dalam tahapan pembahasan.
Melalui berbagai uraian yang penulis sampaikan di atas. Penulis menilai, bahwa secara normatif,  memang  RUU  MHA  ini  masuk  dalam  agenda  kebijakan  pemerintah  dan  dapat dikatakan  prioritas.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  masuknya  RUU  MHA  dalam  daftar  prolegnas yang mengindikasikan bahwa RUU MHA ini merupakan RUU yang termasuk prioritas untuk diselesaikan.
Namun jika direfleksikan kembali secara historik empiriknya, RUU MHA sudah berkali- kali masuk dalam daftar prioritas dalam proyek legislasi nasional. Walaupun bergantinya rezim kekuasaan politik, juga diikuti pergantian dua rezim kekuasaan yang berbeda, Presiden SBY dan  Jokowi.  Namun,  RUU  MHA  masih  belum  mendapatkan  atensi.arus  politik  yang  yang konsisten untuk disahkan RUU ini menjadi Undang-undang. Oleh sebab itu, penulis menilai secara  normatif  RUU  MHA  telah  masuk  dalam  agenda  kebijakan  pembentuk  UU,  agenda kebijakan  saja  belu  cukup  mampu  untuk  melahirkan  RUU  ini  menjadi  Undang-undang. Diperlukan  konsistensi  dari  kemauan  politik  mulai  dari  tahapan  penyusunan  hingga pengundangan RUU ini.

## Alternatif Kebijakan
Langkah berikutnya dalam proses kebijakan publik adalah alternatif kebijakan, di mana perumus kebijakan mengembangkan berbagai opsi kebijakan dan menetapkan kriteria seleksi untuk  menilai  berbagai  opsi  yang  diajukan.  Kebijakan  yang  dipilih  adalah  yang  berhasil melewati  proses  seleksi  karena  dianggap  lebih  unggul  daripada  opsi  kebijakan  lainnya (Prabawati et al., 2020).
Dalam  konteks  tahapan  legislasi,  suatu  Racncangan  Undang-undang  biasanya  akan mengalami suatu pemilihan alternatif kebijakan. Pemilihan alternatif kebijakan dapat juga di temui  dalam  tahapan  penyusunan  RUU.  Sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  Johan  Budi bahwa:

## “Pemilihan alternatif bisa dilakukan pada tahapan penyempurnaan rancangan undang-undang.
Di mana pada tahapan ini, fraksi-fraksi penyampaikan pendapat mengenai rancangan undang- undang yang telah dibahas. Ada tiga pendapat yang bisa disampaikan oleh fraksi-fraksi, yaitu persetujuan tanpa perubahan, persetujuan dengan perubahan atau penolakan. Pada pendapat yang  menyampaikan  persetujuan  dengan  perubahan,  maka  fraksi  yang  berkaitan  harus memberikan  alternatif  rumusan  rancangan  yang  berguna  untuk  menyempurnakan  rancangan undang-undang yang akan disampaikan kepada presiden.”
Menurut interpretasi penulis. Pemilihan alternatif kebijakan terjadi dalam dua tahapan. Pertama,  dalam  tahapan  penyusunan  yaitu  pembuatan  naskah  akademik  dan  naskah  RUU. Kedua, dalam tahpan pembahasan, yaitu dalam rapat paripurna untuk memintai pendapat tiap anggota  dan  fraksi  yang  menyatakan  kesepakatan  dengan  atau  tanpa  catatan  terhadap  suatu RUU. Dalam RUU MHA ini, pemilihan alternatif kebijakan baru melalui tahap yang pertama saja,  yaitu  penyusunan  dalam  sebuah  naskah  RUU  MHA.  Adapun  terdapat  pula  konflik kepentingan yang sampai saat ini belum selesai dalam proses legislasi RUU MHA ini. Konflik kepentingan tersebut mengakar kepada pertentangan antar investasi dan pembangunan dengan kepentingan untuk mengakui, melindungi, dan memberdayakan masyarakat hukum adat.
Penulis juga menilai, adanya konflik kepentingan ini pula memiliki implikasi terhadap stagnasinya proses legislasi RUU MHA. Terhambatnya proses pemilihan alternatif kebijakan yang  disebabkan  oleh  konflik  kepentingan  dalam  RUU  MHA  ini  semakin  mendorong  pula adanya stagnasi dalam pembentukan RUU ini. Perbedaan pandangan yang tidak diikuti dengan adanya wing-wing solution antar pihak yang berselisih dalam RUU MHA sampai saat ini masih belum dapat diwujudkan.
Selain  itu,  penulis  juga  beranggapan  bahwa  adanya  konflik  kepentingan  yang menghambat  proses  legislasi  RUU  MHA  merupakan  suatu  bentuk miss konsepsi  di  tubuh pemerintahan  itu  sediri  dalam  melaksanakan  investasi  dan  pembangunan.  Adanya  suatu pembangunan dan investasi  yang memiliki implikasi  terhadap masyarakat  hukum  adat,  baik berimplikasi terhadap lahan, hutan, SDA, dan unsur yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat lainnya, haruslah diikuti dengan pendekatan kebijakan yang mempertimbangkan secara bermakna  keterlibatan  masyarakat  hukum  adat  di  dalamnya.  Kelompok  masyarakat  hukum adat sendiri memiliki beberapa aturan terkait tata kelola segala sesuatu di dalam masyarakat hukum adat yang masih berlaku hingga saat ini, yang juga dikenal dengan hukum adat.

## Penetapan Kebijakan
Setelah  salah  satu  dari  sekian  banyak  alternatif  kebijakan  yang  ditawarkan,  maka diputuskan untuk diambil sebagai cara pemecahan masalah, maka pada tahap terakhir dalam pembuatan kebijakan adalah menetapkan kebijakan yang dipilih tersebut sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Alternatif kebijakan yang diambil pada dasarnya merupakan
kompromi  dari  berbagai  kelompok  kepentingan  yang  terlibat  dalam  pembuatan  kebijakan tersebut.
Penetapan kebijakan merupakan tahap terakhir dalam formulasi suatu kebijakan publik. Pada tahapan ini, seluruh pembentuk kebijakan akhirnya berunding dan mengambil keputusan, apakah  kebijakan  yang  dimaksud  dapat  disahkan  atau  tidak.  Dalam  tahapan  legislasi  suatu RUU akan ditetapkan sebagai  suatu  Undang-undang setelah melewati rapat  paripurna DPR, yaitu selesai tahapa pembahasan.
RUU  Masyarakat  Hukum  Adat  masih  belum  memasuki  tahapan  legislasi  ini.  Hal  ini dapat  disebabkan  oleh  berbagai  hal.  Penulis  menilai  masih  terdapat  perbedaan  perspektif politik  antara  melindungi  masyarakat  hukum  adat  dengan  memajukan  investasi  dan pembangunan.  Dua  perspektif  ini  belum  mampu  terakomodir  dalam  setiap  tahapan  legislasi yang dilalui. Oeh sebab itu sampai saat ini, masih belum ada kejelasan terkait RUU Masyarakat Hukum Adat.  Disisi lain, pemerintah mengklaim bahwa faktor terhambatnya RUU MHA ini dikarenakan masih belum didapatkannya persetujuan bersama antara DPR dan Pemerintah. Hal ini disampaikan oleh Tatang Wahyudin Kemendagri, beliau menyampaikan bahwa:
“RUU belum mendapatkan persetujuan bersama antara DPR dan Pemerintah dan terkait faktor utama penghambat RUU MHA ini tidak ada ya kalau dari tim pemerintah. Karena ini inisiasi dari DPR.”
Hal ini juga senada dengan yang disampaikan oleh Anggota Badan Legislasi DPR, Johan Budi, menyampaikan bahwa belum terdapatnya kemauan politik baik itu di Presiden maupun di DPR sehingga menyebabkan RUU ini belum juga disahkan. Beliau menyampaikan bahwa:
“Hambatan RUU MHA belum disahkan di rapat paripurna DPR adalah karena tidak adanya kemauan politik, baik dari presiden maupun DPR. Di mana tujuh fraksi di DPR telah menyepakati untuk melanjutkan RUU MHA sebagai hak inisiatif DPR hasil pleno badan legislatif.”
Sudah  jelas  terkait  penetapan  atau  pengesahan  RUU  MHA  sepenuhnya  merupakan kewenangan  dari  pembentuk  Undang-undang,  DPR  dan  Pemerintah.  Berdasarkan  uraian  di atas, dengan ini penulis menilai bahwa political will atau kemauan politik, merupakan alasan RUU MHA sampai saat ini walaupun sudah sekian kali masuk dalam daftar prolegnas, namun belum mampu dituntaskan menjadi Undang-undang.

## Partisipasi yang Bermakna
Kruks  S.,  seperti  yang  dikutip  dalam  (Ernawati  &  Kurniawan,  2002),  mengidentifikasi  dua alternatif utama dalam penggunaan partisipasi:
1) Partisipasi sebagai Tujuan pada Dirinya Sendiri: Pemahaman bahwa partisipasi dianggap sebagai tujuan  yang  bernilai  pada  dirinya  sendiri.  Artinya,  melibatkan  masyarakat  dalam  proses pengambilan  keputusan  dianggap  sebagai  suatu  keberhasilan  yang  menciptakan  keterlibatan yang demokratis dan inklusif.
2) Partisipasi  sebagai  Alat  untuk  Mengembangkan  Diri:  Menggunakan  partisipasi  sebagai  alat untuk  pengembangan  diri.  Dalam  konteks  ini,  partisipasi  dianggap  sebagai  sarana  untuk memberdayakan  individu  dan  kelompok  masyarakat,  meningkatkan  kapasitas  mereka,  dan memberikan wawasan serta keahlian yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.
Dalam  (Prasatyo,  2022)  terdapat  tiga  syarat  utama  terbentuknya  partisipasi  yang  bermakna. Persyaratan pertama untuk mewujudkan partisipasi yang bermakna adalah ketersediaan ruang publik yang  dibuat  dengan  tujuan  untuk  menampung  atau  menerima  pendapat  dan  masukan  masyarakat. Persyaratan  kedua,  pendapat  atau  masukan  yang  diajukan  masyarakat  harus  dipertimbangkan  oleh legislator. Syarat terakhir guna mewujudkan partisipasi yang bermakna (meaningful participation) adalah
penyampaian  penjelasan  atau  jawaban  kepada  masyarakat  atas  pendapat  dan  masukan  yang disampaikannya dalam rangka pelaksanaan partisipasi.
Ketiga persayaratan tersebut merupakan pemenuhan hak-hak masyarakat dalam pembentukan suatu perundang-undangan. Ketiga hak tersebut adalah hak untuk didengarkan (right to be hearted), hak untuk dipertimbangkan (right to be considered), dan terakhir merpuakan hak untuk diberi penjelasan (right to be explained).
Dalam  sejarah  perkembangannya, meaningful  participation mengenai  pembentukan  undang- undang, terdapat suatu peristiwa yang dapat dijadikan rujukan.  Dalam perkara doctors for life yang terjadi di Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan yang terdapat suatu doktrin ‘meaningful participation test’ dalam perkara doctors for life . Doktrin ini bertujuan untuk melihat apakah institusi legislatif telah memenuhi tahapan-tahapan yang layak dalam memberi kesempatan kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi secara efektif di dalam proses pembentukan undang-undang. ‘Meaningful participation test’ dilakukan dengan cara menguji prosedural yang dipenuhi oleh institusi legislatif terhadap dua pertanyaan mendasar sebagaimana berikut:
1) Apakah kewajiban untuk membuka partisipasi bagi masyarakat dalam pembentukan undang- undang telah dijamin secara normatif?
2) Apakah lembaga legislatif telah mengambil langkah-langkah yang memadai untuk memastikan masyarakat memiliki kesempatan atau kemampuan untuk menggunakan mekanisme partisipasi yang diberikan?
Berdasarkan dua pertanyaan di atas, dapat ditarik suatu pemahaman, bahwa dalam menjamin adanya partisipasi yang bermakna, tidak hanya dapat diwujudkan hanya dengan terpenuhinya tahapan- tahapan dari partispasi itu sendiri. Melainkan, harus terciptanya kelayakan suatu proses partisipasi. Proses partisipasi  harus  disediakan  secara  layak  supaya  pemenuhan  hak  untuk  turut  berpartisipasi  dalam pembentukan undang-undang dapat terpenuhi secara efektif. Mekanisme partisipasi yang layak tersebut bisa berupa ‘road show’ , ‘regional workshop’ , juga publikasi melalui berbagai media yang berupaya untuk  mengedukasi  dan  memberikan  informasi  kepada  masyarakat  sehingga  dapat  mempersuasi masyarakat untuk dapat turut andil dalam mempengaruhi keputusan legislatif.

## Ketersediaan Ruang Publik
Ketersediaan ruang publik merupakan prasyarat pertama dalam partisipasi yang bermakna, yang kemudian menjadi indikator dari terpenuhinya hak masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang- undangan,  yaitu  hak  untuk  didengarkan (right  to  be  hearted). Pembentuk  Undang-undang  harus menyediakan  ruang  publik  yang  baik  untuk  memudahkan  publik  dalam  menyampaikan  aspirasinya. Berkaitan dengan adanya ruang publik yang sehat dalam menyampaikan aspirasi, sejatinya pembentuk Undang-undang  memiliki  kewenangan  dalam  memberikan implus atau  rangsangan  supaya meningkatkan diskursus publik. Hal ini disampaikan oleh akademisi ketatanegaraan, Adnan Yaser, dalam wawancara menyampaikan bahwa:
“Ini pertama prinsipnya partisipasi publik yang bermakna, yang meaningful. Itu mulai dari tahap wacana. Wacana publik ini belum bahkan pengusulan resmi.  Kan tahap pembentukan peraturan itu dari pengusulan. Nah, penyusunan, pengusulan. Penyusunan itu bikin rancangan awal. Nah, pra itu  sebenarnya  ada  wacana. Diskursus  publik  itu  tuh  dibuka  sebenarnya.  Untuk  memancing partisipasi publik, satu isu tuh harus jadi wacana publik dulu. Harus jadi diskursus. Karena nggak mungkin hidup partisipasi publik kalau ini peraturan dibuat secara diam-diam. Misalkan, undang- undang  IKN  tiba-tiba  aja  diusulkan  dalam  waktu  yang  sangat  singkat.  Gimana  dia  bisa  jadi diskursus publik? Jadi diskursusnya setelah diketok jadinya.”
Dalam  perspektif  ideal  prasyarat  ketersedian  ruang  publik  dimulai  dari  adanya  diskursus  di tengah publik, diskursus itu pula kemudian yang menjadi pemicu awal adanya ruang antara pembentuk Undang-undang  dengan  masyarakat,  terutama  yang  terdampak  Undang-undang,  dalam  membentuk Undang-undang yang partisipatif kelak. Secara faktual, pelibatan masyarakat dalam proses pembentukan RUU  Masyarakat  Hukum  Adat  mengalami  perbedaan  juga  persamaan  pandangan  atau  klaim  yang disampaikan, antara badan legisalasi dan masyarakat itu sendiri.
Badan  legislasi,  menyampaikan  bahwa  penyediaan  ruang  publik  telah  dilaksanakan  dalam menjaring  berbagai  aspirasi  masyarakat.  Hal  ini  disampaikan  Johan  Budi  dalam  wawancara,  beliau menyampaikan bahwa:
“Publik diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasinya pada pembentukan RUU MHA adalah pada tahapan perencanaan. Di mana, pada tahap perencanaan tersebut, diselenggarakan kegiatan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dan/atau focus group discussion (FGD) oleh panitia kerja (panja) RUU MHA, fraksi-fraksi di DPR RI yang menjadi anggota Badan Legislasi DPR RI dan anggota DPD RI. Pada perencanaan tersebut, publik bisa menyampaikan masukannya melalui perwakilan mereka semisal melalui komunitas atau paguyuban yang menaungi masyarakat adat. Masukan  lain  juga  bisa  diberikan  oleh  para  akademisi  yang  diundang  untuk  memberikan pertimbangan-pertimbangan melalui studi-studi penelitian yang dituangkan dalam bentuk naskah akademik.”
Di sisi lain, terdapat kesamaan dalam argumen yang disampaikan oleh Badan Legisalsi DPR dengan kelompok Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), AMAN membenarkan bahwa mereka memang terlibat dalam proses penyusunan RUU MHA, namun menurutnya pelibatan tersebut sama sekali bukan paritispasi yang meaningful melainkan manipulation . AMAN menyampaikan bahwa:
“Tidak  ada  itu mas  kalau saya  justru mau menggunakan  tingkat  partisipasinya arstein  yang  8 tingkat  partisipasi  itu  manipulasi  dia  berada  pada  kategori  manipulation.  Kalau  arstein  itu  kan mengkategorisikan 8 tangga partisipasi kan manipulation, informing, consultation, partnership, delegasi  the  power, dan citizen control ini  masih  di manipulation karena  semua  itu  tidak  ada informasi yang bisa secara terbuka kita akses kecuali by request itu pun kadang-kadang harus lewat jendela. Oke apakah Meaningfull Participation terjadi? enggak jawaban saya non-sense itu jadi apa ini perintah oleh mahkamah konstitusi itu mau pakai pendekatan dari manapun dan semua RUU yang disahkan hari ini itu itu seolah-olah itu ada konsultasi ada partisipasi tapi itu semua manipulasi memang ada penjelasan misalnya soal undang-undang cipta kerja itu kan pali”.
Berdasarkan  uraian  dari  pernyataan  informan  di  atas,  penulis  menilai  betul  bahwa pemenuhan  prosedural  terkait  pelibatan  publik  dalam  menyampaikan  aspirasinya  memang sudah  terwujud.  Namun  penyediaan  ruang  publik  tersebut  masih  terbilang  sedikit  dan pembentuk  Undang-undang  cenderung  pasif  bukan  proaktif,  dalam  menyediakan  wadah aspiratif  tersebut.  Hal  tersebut  penulis  nilai  dari  sedikitnya  frekuensi  penyaringan  aspirasi terhadap  kelompok  masyarakat  hukum  adat,  selain  itu  pembentuk  Undang-undang  juga condong  untuk  menunggu  adanya  desakan  dari  masyarakat  hukum  adat  itu  sendiri  untuk dilibatkan, daripada proaktif untuk lebih dulu dan lebih holistik menjaring aspirasi masyarakat hukum adat.

## Pertimbangan Aspirasi
Pertimbangan aspirasi merupakan indikator dari terpenuhinya hak untuk dipertimbangkan ( right to be considered). Dalam menerima setiap aspirasi masyrakat dalam pembentukan perundang-undangan, pembentuk Undang-undang wajib untuk mempertimbangkan aspirasi tersebut relevan atau tidaknya, hal
tersebut  bertujuan  untuk  tercipatnya  rumusan  kebijakan  yang  baik  dan  partisipatif.  Dalam  tahapan pembentukan  suatu  perundang-undangan,  secara  normatif  pertimbangan  aspirasi  masyarakat  berada dalam tahapan penyusnan.
Melalui perspektif akademisi ketatanegaraan, pertimbangan aspirasi publik dapat terlihat dalam suatu  naskah  akademik.  Penyusun  naskah  akademik  biasanya  melakukan  dialog  atau  penyaringan aspirasi/ fgd dengan  masyarakat.  Melalui  forum  tersebut  pula  aspirasi  masyarakat  wajib  untuk dipertimbangkan dan dicantumkan dalam suatu naskah akademik yang ideal. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Johan Budi, dalam wawancara beliau menyampaikan bahwa:
Badan legislasi dalam menyusun rancangan undang-undang MHA mempertimbangkan aspirasi masyarakat.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya  kegiatan  rapat  dengar  pendapat  dengan  kalangan akademisi  dan    perwakilan  komunitas  atau  paguyuban  Masyarakat  hukum  adat.  Aspirasi  yang disampaikan di antarnya adalah masih minimnya pangkuan hukum adat di Indonesia, rawan terjadinya penggusuran dan kriminalisasi terhadap masyarakat adat dan terhambatnya hak Masyarakat adat karena undang-undang sectoral . Badan legislasi DPR RI menerima aspirasi dari publik dengan memasukkan permasalahan-permasalahan  yang  disampaikan  menjadi  rumusan  masalah  dalam  rancangan  undang- undang Masyarakat hukum adat.
Berdasarkan uraian di atas, dapat terlihat bahwa pertimbangan aspirasi masyarakat hukum adat dalam RUU MHA sudah terimplementasi. Namun, perlu untuk diperhatikan  kembali bahwa wujud dari pertimbangan  aspirasi  harus  mampu  mengakomodir  aspirasi  masyarakat  secara  holistik,  tidak  yang bersifat menguntungkan salah satu pihak saja yang kedepannya diakomodir atau dipertimbangkan.

## Penjelasan Atas Hasil Pertimbangan
Prasyarat terakhir dalam mencapai partisipasi yang bermakana atau meaningful participation adalah  adanya  penjelasan  terhadap  hasil  pertimbangan.  Setelah  menimbang  aspirasi  publik  secara inklusif, pembentuk Undang-undang wajib untuk menjelaskan kembali atas hasil pertimbangan tersebut. Terkait masalah atau isu tertentu, pembentuk Undang-undang harus menjelaskan aspirasi mana yang ditolak, mana yang diterima, dan kebijakan seperti apa yang harus dikeluarkan menyikapi aspirasi publik terhadap masalah atau isu tersebut.
Dalam kondisi faktual penjelasan atas hasil pertimbangan tersebut dilakukan oleh badan legislasi dalam forum yang dilakukan bersama masyarakat hukum adat, yaitu dala forum penyampaian aspirasi publik.  Johan Budi menyampaikan bahwa:
Badan  legislasi  pada  rapat  dengar  pendapat  melakukan  diskusi  guna  menentukan  aspirasi diterima  atau  tidak,  sehingga  secara  tidak  langsung,  pihak-pihak  yang  memberikan  aspirasi  dapat mengetahui aspirasi atau usulannya diterima atau tidak.
Sehubungan  dengan  uraian  di  atas,  penulis  menilai  penjelasan  atas  hasil  pertimbangan  yang dilakukan oleh  badan  legislasi  masih belum  optimal. Secara  normatif, memang penjelasan  atas hasil pertimbangan sudah dilakukan dalam rapat dengar pendapat seperti yang dijelaskan di atas. Namun, rapat dengar  pendapat  merupakan  metode  yang  kurang  tepat  bagi  pembetuk  Undang-undang  dalam menjelaskan  hasil  pertimbangan  tersebut.  Hal  tersebut  penulis  nilai  karena  rapat  dengar  pendapat merupakan  forum  untuk  penampungan  segenap  aspirasi  masyarakat  dalam  pembentukan  suatu perundang-undangan. Perlu dilakukan pengkajian atau analsis secara mendalam terlebih dahulu, sebelum akhirnya  pembentuk  Undang-undang  mengundang  kembali  publik  untuk  menjelaskan  bagaimana kebijakan yang diambil atas hasil dari pertimbangan publik terkait.

## KESIMPULAN
Terdapat banyak sekali masalah yang muncul di tengah masyarakat hukum adat, mulai dari kriminalisasi, ketidakjelasan hukum, penggusuran, dsb. Permasalahan tersebut bukanlah permasalahan  tunggal,  melainkan  suatu  permasalahan  yang  kompleks.  Oleh  sebab  itu, diperlukan  suatu  pemahaman  kompherensif  negara  dalam  menyikapi  permasalahan  tersebut dalam  suatu  kebijakan  publik  yang  diambil.  Kebijakan  publik  tersebut  haruslah  diformulasi dengan optimal. Dalam formulasi kebijakan yang optimal terdapat suatu partisipasi publik yang bermakna.
Mengenai  formulasi  kebijakan  publik  terkait  masyarakat  hukum  adat  yang  masih berjalan  sampai  saat  ini,  yaitu  dalam  RUU  Masyarakat  Hukum  Adat,  pembentuk  Undang- undang perlu pula menjamin adanya mekanisme yang mengedepankan partispasi publik mulai dari  tahapan  pengusulan  hingga  pengundangan  kelak.  Dalam  skripsi  ini,  penulis  melakukan riset yang berfokus kepada partisipasi yang bermakna dalam formulasi kebijakan publik RUU MHA.  Dalam  penelitian  ini,  penulis  menemukan  fakta  bahwa  penyebab  utama  mengapa semenjak 2018 sampai saat ini RUU MHA belum juga dapat disahkan. Penulis menemukan, belum adanya kemauan politik baik dari Presiden maupun DPR RI untuk mengesahkan RUU MHA ini menjadi Undang-undang.

## REFERENSI
Aritonang,  D.  M.  (2014).  Metode  RIA  dalam  Formulasi  Kebijakan  Publik. Jurnal  Legislasi Indonesia , 11 (3), 22.
Ernawati,  E.,  &  Kurniawan,  T.  (2002).  Partisipasi  Publik,  Konsep  dan  Metode. MIMBAR : Jurnal Sosial Dan Pembangunan , 18 (1). https://doi.org/10.29313/mimbar.v18i1.61 Moleong, L. (2014). Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi . PT Remaja Rosdakarya.
Muadi,  S.,  MH,  I.,  &  Sofwani,  A.  (2016).  Konsep  dan  Kajian  Teori  Perumusan  Kebijakan Publik.
JRP (Jurnal Review Politik) , 6 (2), 195–224. https://doi.org/10.15642/jrp.2016.6.2.195-224
Prabawati,  I.,  Rahaju,  T.,  &  Kurniawan,  B.  (2020). Analisis  Kebijakan  Publik .  Unesa University Press.
Prasatyo,  A.  (2022).  Batasan  Prasyarat  Partisipasi  Bermakna  Dalam  Pembentukan  Undang- Undang Di Indonesia. Jurnal
Hukum Dan
Peradilan , 11 (3). https://doi.org/10.25216/jhp.11.3.2022.405-436
Santoso, P. (2010). Modul Pembelajaran Analisis Kebijakan Publik . Yogyakarta: Resesearch Center fot Politics and Government.
Sidney. (2007). Perumusan Kebijakan Publik. Diterjemahkan oleh Amidjaya . Jakarta: BNSP. Stiefel,  M.,  &  Wolfe,  M.  (1994). A  Voice  for  the  Excluded:  Popular  Participation  in Development : Utopia Or Necessity? Zed Books. Winarno, B. (2008). Kebijakan Publik Teori dan Proses . Yogyakarta: PT. Buku Kita.
Winarno, B. (2014). Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus . Center of Academic Publishing Service.