## KEANGGOTAAN VIETNAM DALAM PENANGANAN RANJAU DARAT ANTI-PERSONIL (RDAP) DAN EXPLOSIVE REMNANTS OF WAR (ERW) MELALUI ASEAN REGIONAL MINE ACTION CENTER
(ARMAC)
Maulida Fitriyanti 1
1 Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Indonesia maulidafitriyanti@gmail.com

## Abstract
The presence of landmines and explosive remnants of war (ERW) is considered a global issue. Landmines and ERW are seen as humanitarian threat since it affect people’s safety. The need for international regime to solve the issue is pivotal for this paper. ASEAN Regional Mine Action Center (ARMAC) as the regime to address the  issue  in  Southeast  Asia  has  important  roles.  Vietnam  as  one  of  ASEAN countries which heavily affected by the war has left its legacy of landmines and ERW. Since landmines and ERW in Vietnam were located in some civilian places, its  danger  has  been  quite  alarming.  Therefore,  this  paper  discusses  the participation of Vietnam  as ARMAC member in resolving the issue of landmines and ERW. ARMAC  is considered  to be not  as optimum  as  it  should  in resolving landmines and ERW issue in Vietnam. This result can be caused by the internal interest that Vietnam has.

## Keywords: ASEAN Regional Mine Action Center (ARMAC), Vietnam, International
regime

## PENDAHULUAN
Perang yang terjadi di dunia telah menimbulkan dampak yang sangat luar biasa  bagi  negara-negara  terlibat.  Salah  satunya  ialah  dampak  yang ditimbulkan  pada  Perang  Vietnam,  yakni  adanya  sisa  Ranjau  Darat  Anti- Personil (RDAP) dan juga Explosive Remnants of War (ERW) yang telah tertanam di  wilayah  Vietnam,  namun  tidak  meledak  pada  saat  terjadinya  perang. Kehadiran  senjata  sisa  perang  tersebut  dinilai  sangatlah  membahayakan keamanan negara dan masyarakatnya. Berdasarkan International Campaign to Ban Landmines (ICBL, 2006), dampak dari ranjau darat tidak hanya membunuh
dan melukai warga sekitar, namun keberadaannya juga merusak lingkungan. Tanah-tanah  yang  tertanam  ranjau  tidak  bisa  digunakan  sebagai  lahan pertanian atau tempat tinggal karena sebelum lahan tersebut dinyatakan benar- benar  bersih  dan  bebas  dari  ranjau  darat  yang  masih  tertanam  dan  aktif, penduduk  setempat  sama  sekali  dilarang  untuk  mendekati  area  itu  untuk menghindari  jatuhnya  korban  yang  lebih  banyak.  Beberapa  negara  juga dianggap  dengan  sengaja  memproduksi  RDAP  tersebut.  Berdasarkan  laporan ICBL  tahun  2006,  terdapat  13  negara  yakni  Burma,  Cina,  Cuba,  India,  Iran, Korea Utara, Korea Selatan, Nepal, Pakistan, Rusia, Singapura, Amerika Serikat, dan  Vietnam.  Namun,  dari  13  negara  yang  disinyalir  memproduksi  RDAP tersebut, terdapat beberapa negara yang tidak secara aktif melakukan produksi, diantaranya ialah Vietnam. Pada tahun 2005, beberapa pejabat Vietnam telah menyatakan bahwa Vietnam tidak lagi memproduksi RDAP (ICBL, 2006).
Berdasarkan  pernyataan  di  atas,  beberapa  negara  yang  wilayahnya diyakini mengandung RDAP dan ERW adalah negara-negara di Asia Tenggara. Dalam sejarah singkat adanya RDAP dan ERW di Asia Tenggara, Kamboja dan Vietnam  menjadi  dua  negara  yang  dinilai  paling  banyak  memiliki  RDAP  dan ERW  lantaran  dampak  perang  yang  terjadi  beberapa  puluh  tahun  yang  lalu. Sehingga  hal  tersebut  menggerakkan  inisiasi  bagi  ASEAN,  selaku  institusi regional  di  Asia  Tenggara  untuk  membentuk  suatu  wadah  guna  menangani permasalahan RDAP dan ERW tersebut. Tahun 2012, pada Cambodia’s ASEAN Chairmanship,  Perdana  Menteri  Kamboja  mengusulkan  pembentukan  wadah penanggulangan  RDAP  dan  ERW  tersebut.  Lalu  terbentuknya  apa  yang dinamakan  ASEAN  Regional  Mine  Action  Center  (ARMAC)  pada  2013.  ASEAN Regional Mine Action Center (ARMAC) merupakan framework bagi negara-negara anggota ASEAN terkait penanganan ranjau darat dan Explosive Remnants of War (ERW) secara kolektif. Pertemuan ARMAC yang pertama terjadi pada tahun 2016 guna meresmikan operasionalisasi fungsi ARMAC tersebut (ASEAN, 2016).
Kamboja dan Vietnam sebagai dua negara di Asia Tenggara yang mendapat dampak langsung dengan adanya senjata sisa perang tersebut juga seharusnya
merasakan  hasil  dari  dibentuknya  ARMAC  tersebut.  Namun  begitu,  peran ARMAC bagi kedua negara tersebut nampak sangat berbeda. Jika melihat data dari Kamboja terkait korban RDAP dan ERW pada tahun 2015 sebanyak 111 korban jiwa menurun dari tahun sebelumnya yakni sebanyak 154 korban jiwa dan  juga  korban  pada  tahun  2017  sebanyak  58  menurun  dari  tahun sebelumnya  sebanyak  83  korban  jiwa  (Landmine  Cluster  Monitor,  2016). Sedangkan  di  Vietnam  justru  mengalami  peningkatan  yakni  dari  7  di  tahun 2015, 9 di tahun 2016, menjadi 14 di tahun 2017 (Landmine Cluster Monitor, 2018). Meskipun 3 tahun sebelum tahun 2015, telah terjadi penurunan yang drastis,  namun  begitu  semenjak  2015-2017  terjadi  kembali  peningkatan. Padahal  mengingat  tahun  2017  telah  satu  tahun  ARMAC  diresmikan  dengan segala  fungsi  dan  operasionalisasinya.  Sejak  tahun  1975  hingga  2017  di Vietnam  telah  tercatat  sebanyak  105.073  korban  ERW,  38.978  korban meninggal dunia, dan 66.093 korban luka-luka, serta 2 tidak diketahui. Melihat data  tersebut,  meskipun  jumlah  korban  di  Kamboja  lebih  banyak  daripada Vietnam, namun fluktuasi peningkatan dan penurunan jumlah menjadi faktor utama  dalam  penentuan  objek  penelitian  tulisan  ini.  Dapat  dikatakan  bahwa peran ARMAC bagi Kamboja sudah terlihat, namun belum bagi Vietnam.
Berdasarkan  data  dari  Landmine  &  Cluster  Monitor,  Vietnam  termasuk negara  dengan  luas  wilayah  61.304  km 2 terkontaminasi  oleh  ERW.  Beberapa wilayah terkontaminasi juga berada di wilayah-wilayah sentral, seperti central coastal,  central  highland,  delta  sungai  Mekong,  dan  juga  delta  sungai  Merah. Lantaran  beberapa  letaknya  yang  di  pusat  area  menjadikan  RDAP  dan  ERW sangat  berbahaya  bagi  keselamatan  masyarakat  setempat.  Oleh  sebab  itu, ASEAN diharapkan dapat menunjukkan peranan yang baik dalam melindungi hak-hak hidup seluruh masyarakat ASEAN (Alkadrie  Mooy, 2016). Salah satu upaya  perlindungan  masyarakat  ASEAN  ditunjukkan  dengan  melakukan peningkatkan kesadaran bahaya RDAP dan ERW. Upaya tersebut termasuk ke dalam  tujuan  utama  ARMAC,  namun  sepertinya  belum  dilaksanakan  secara efektif oleh Vietnam.
Beberapa kajian akademis terdahulu terkait permasalahan RDAP dan ERW dan efek bahayanya cenderung fokus pada: (1) kesehatan; (2) kesepakatan antar negara,  dan;  (3)  politik,  sosial,  ekonomi.  Kategori  kajian  pertama  membahas mengenai bahaya RDAP dan ERW terhadap kesehatan manusia. RDAP dan ERW dianggap  mengancam  keamanan  insani.  Permasalahan  RDAP  dan  ERW  yang memakan korban jiwa dianggap tidak hanya mengancam secara fisik tetapi juga ada  ancaman  psikologis  secara  langsung  terhadap  masyarakat  yang  terlibat (Frost, et al, 201). Selain itu, luka bahkan kematian yang diakibatkan oleh RDAP dan ERW tetaplah menjadi momok bukan hanya bagi masyarakat biasa namun juga bagi para tentara yang berperang. Tidak hanya itu, penanganan terhadap luka yang diakibatkan oleh senjata tersebut juga membutuhkan prosedur yang tidak sembarangan (Trimble & Clasper, 2001).
Kajian  kategori  kedua  berfokus  pada  adanya  kesepakatan  antarnegara dalam  menangani  permasalahan  RDAP  dan  ERW  tersebut.  Salah  satu kesepakatan  internasional  yang  terjadi  antarnegara  tertuang  dalam  Konvensi Ottawa. Dalam sebuah konvensi, keberhasilan maupun kegagalannya sangatlah berkaitan dengan negara-negara anggota mengambil alih implementasi (Brinket, 2003). Selain itu, terdapat pula kesepakatan antarnegara yang terjadi di dalam sebuah  Non-Governmental  Organization  (NGO).  Kesepakatan  yang  terjadi lantaran mereka mempunyai tujuan yang sama yakni mendukung pemusnahan RDAP dan ERW. Kesepakatan yang terjalin menjadikan adanya global mine-ban movement yang mempunyai tujuan untuk mempengaruhi media dan teknologi lainnya  guna  menyebarkan  statistik  tidak  tetap,  gambar,  dan  lain-lain  yang memicu  negara  untuk  melakukan  tindakan  lantaran  adanya  tekanan  dari berbagai pihak (Matthew & Rutherford, 2003). Tidak hanya dengan kesepakatan yang  mengikat,  namun  terdapat  juga  NGO  yang  didalamnya  diikuti  oleh beberapa  negara.  NGO  juga  berfungsi  dalam  melakukan  pembelajaran  sosial secara langsung terhadap apa yang disebut dengan mine action. Aktivitas yang dijalankan  oleh  NGO  dalam  melakukan  pendekatan  terhadap  penanganan RDAP dan ERW juga mendorong terhadap munculnya community. Hal tersebut
lantaran  NGO  bekerja  sama  dengan  yang  lainnya  dalam  mencapai  tujuannya (Gilson, 2009).
Kajian kategori terakhir berfokus terhadap politik, sosial, ekonomi. Dalam kategori ini, terdapat pasar yang mewadahi RDAP dan ERW. Tidak hanya itu, berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  di  Kamboja,  kepentingan  politik  juga dianggap telah mempengaruhi distribusi maupun penanganan RDAP dan ERW (Chapman,  2010).    Selain  itu,  adanya  RDAP  dan  ERW  juga  dilihat  sebagai bentuk krisis ekonomi-sosial. Hal tersebut disebabkan lantaran adanya dampak kesehatan  yang  akan  berujung  pada  finansial  dalam  menangani  masalah kesehatan  tersebut.  Oleh  karena  itu,  secara  tidak  langsung  dampak  yang ditimbulkan  oleh  RDAP  dan  ERW  juga  merambah  pada  sosial-ekonomi (Williams, 1995).
Ketiga kategori tersebut membahas secara umum mengenai permasalahan RDAP  dan  ERW.  Dilihat  dari  kategori  kedua,  kesuksesan  sebuah  framework internasional juga dilandasi pada adanya rasa kepemilikan implementasi yang diterapkan oleh tiap negara anggota yang telah menyetujui framework tersebut. Pembahasan mengenai satu negara secara spesifik juga belum terlalu muncul pada  kajian  terdahulu,  hanya  negara  Kamboja  yang  sempat  menjadi  objek penelitian  dalam  kajian  terdahulu.  Secara  khusus,  kajian-kajian  terdahulu belum  membahas  mengenai  spesifik  mengenai  tingkat  efektivitas  framework regional, yakni ARMAC terhadap keanggotaan Vietnam. Oleh karena itu, tulisan ini mengangkat pertanyaan, “Mengapa setelah dibentuknya ARMAC, masalah RDAP  dan  ERW  di  Vietnam  masih  mengalami  peningkatan  meskipun kegiatan-kegiatan  penanganan  masalah  tersebut  telah  ada?”  Teori  rezim internasional  akan  digunakan  untuk  menganalisa  permasalahan  pada penelitian  ini.  Pada  bagian  selanjutnya  akan  dijelaskan  deskripsi  teori  yang digunakan untuk analisa.
Teori rezim berbicara bagaimana ketaatan negara anggota terhadap suatu rezim  internasional  dalam  mewujudkan  kepentingan  mereka.  Dalam  hal  ini, ARMAC berfungsi sebagai rezim di kawasan memiliki peran untuk menangani permasalahan  RDAP  dan  ERW  yang  terdapat  di  negara-negara  anggotanya.
Menurut  Puchala  dan  Hopkins  (1982),  rezim  selalu  ada  di  setiap  isu  area hubungan internasional lantaran terdapat keteraturan perilaku seperti prinsip- prinsip,  norma-norma,  atau  aturan-aturan  yang  harus  ada  untuk dipertanggungjawabkan.  Menurut  Oran  R.  Young  (1980),  rezim  merupakan institusi sosial yang mengatur tindakan anggotanya yang tertarik pada sebuah aktivitas  yang  spesifik  (atau  serangkaian  kegiatan  yang  bermakna)  di  dalam komunitasnya,  rezim  juga  merupakan  sebuah  struktur  sosial.  Puchala  dan Hopkins (dalam Haggard and Simmons), teori rezim internasional merupakan pendekatan yang mengasumsikan bahwa perilaku sebuah negara dipengaruhi oleh  adanya  norma  dalam  sistem  internasional.  Dikatakan  bahwa  norma  ini terdapat  dalam  area  isu  dalam  sistem  internasional  (Haggard  &  Simmons, 1987).  Rezim  dianggap  lemah  tanpa  adanya  koherensi  dari  prinsip,  norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan (Krasner, 1982).
Sementara  itu  Hasenclever  et.  al.  (2000),  berdasarkan  teori  Rezim Internasional  yang  berasal  dari  tradisi  liberal,  berargumen  bahwa  berbagai institusi  atau  rezim  internasional  mempengaruhi  perilaku  negara-negara maupun  aktor  internasional  yang  lain.  Sebuah  rezim  diorganisasikan  dengan perjanjian  antarnegara,  sehingga  dapat  menjadi  sumber  utama  hukum internasional.  Lebih  jauh  lagi  rezim  dapat  membentuk  perilaku  dari  negara- negara penyusunnya.
Selain itu, Hasenclever et. al., juga secara spesifik membagi pendekatan mengenai rezim internasional kedalam, teori berdasarkan kepentingan (interest- based theory) dan teori berdasarkan kekuatan (power-based theory). Pendekatan interest-based  theory  erat  kaitannya  dengan  paradigma  neoliberalis  yang memiliki  asumsi  bahwa  adanya  rezim  internasional  akan  dapat  membantu negara-negara untuk merealisasikan kepentingannya. Interest-based kemudian dikategorikan  menjadi  dua  fokus,  yakni  kontraktualisme  dan  strukturalisme- situasi.  Sedangkan  pendekatan  power-based  theory  sangat  dekat  dengan paradigma  realis  yang  berasumsi  bahwa  kebutuhan  negara  juga  merupakan relative  gains,  sehingga  kerja  sama  antarnegara  perlu  untuk  dikaji  ulang.
Meskipun  realis  tidak  terlalu  melihat  institusi  internasional  dalam pembahasannya,  namun  tidak  dipungkiri  bahwa  kerja  sama  berbasis  rezim tetap dibutuhkan guna pemenuhan public goods.

## PEMBAHASAN

## Kontraktualisme dalam Pembentukan ASEAN Regional Mine Action Center (ARMAC) sebagai Rezim Internasional
Sebagian  besar  negara-negara  di  kawasan  Asia  Tenggara,  termasuk Kamboja, Thailand, Laos, Myanmar, Filipina, Vietnam, merupakan wilayah yang terkena  dampak  perang  terlihat  dari  adanya  sisa-sisa  RDAP  dan  ERW  (Akbe, 2019).  Adanya  senjata-senjata  sisa  perang  yang  terkubur  di  dalam  tanah tersebut  sangatlah  berbahaya  bagi  masyarakat.  Senjata-senjata  sisa  perang yang  tidak  meledak  pada  saat  perang  tersebut,  masih  bersifat  aktif  sehingga dapat memakan korban jiwa.
Banyaknya korban jiwa yang jatuh lantaran adanya RDAP dan ERW yang dengan  tidak  sengaja  meledak  telah  membuat  negara-negara  ASEAN  menjadi lebih  sadar  akan  pentingnya  penanggulangan  yang  segera  terkait  masalah tersebut.  Berdasarkan  data  dari  Landmine  &  Cluster  Munition  (2016),  di Kamboja  sendiri  sebanyak  64.579  korban  jiwa  terhitung  sejak  tahun  1979 diakibatkan oleh RDAP dan ERW. Sementara itu di Vietnam, hampir dua kali lipat,  yakni  sebanyak  105.073  korban  jiwa  terhitung  sejak  tahun  1975. Banyaknya  korban  yang  muncul  menjadikan  RDAP  dan  ERW  sangatlah berbahaya, apalagi keberadaan mereka yang tertanam di bawah tanah dan tidak secara langsung dapat terdeteksi.
Selain  itu,  kebanyakan  dari  korban  ledakan  RDAP  dan  ERW  tersebut adalah masyarakat sipil dan juga anak-anak (Guillermo, 2019). Oleh karena itu, banyak  negara-negara  di  dunia  melihat  hal  ini  sebagai  masalah  global  yang harus diselesaikan demi misi kemanusiaan. Hal ini juga memacu negara-negara di  Asia  Tenggara  untuk  mulai  memikirkan  penyelesaian  mengenai  masalah tersebut.  ASEAN  sebagai  institusi  regional  mulai  memunculkan  pembicaraan mengenai RDAP dan ERW dalam pertemuan-pertemuan resminya.
Lantaran banyaknya anggota negara ASEAN yang terkena dampak adanya RDAP dan ERW tersebut akhirnya memunculkan adanya kepentingan bersama untuk menangani permasalahan tersebut. Dengan begitu,  pada tahun  2012, Kamboja menginisiasi program bersama dalam penanganan RDAP dan ERW di kawasan Asia Tenggara. Pada tahun itu pula dalam ASEAN Summit Meeting yang ke-21 yang diadakan pada 18 November 2012, petinggi-petinggi negara anggota ASEAN mengadopsi pembentukan ASEAN Regional Mine Action Center (ARMAC). Setelah  mendapat  dukungan  dari  anggota  negara  ASEAN  lainnya,  akhirnya pada tahun 2013, Terms of Reference (ToR) dari ARMAC mulai disahkan pada ASEAN Summit Meeting ke-22. Dan menyetujui Kamboja sebagai Host Country dari ARMAC. Tahun 2014, gedung utama ARMAC mulai dibangun di Kamboja. Pembangunan  sendiri  berjalan  selama  dua  tahun.  Pada  tahun  2016,  gedung utama  ARMAC  akhirnya  diresmikan.  Pada  tahun  yang  sama  juga,  Steering Committee Meeting yang pertama diadakan.
Lantaran ARMAC dibentuk di bawah payung ASEAN, maka semua negara ASEAN diharuskan untuk turut serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh ARMAC. Pembentukan ARMAC yang juga didasari lantaran adanya common interest yang dimiliki ASEAN sebagai institusi kawasan juga menjadikan negara anggotanya  secara  otomatis  terlibat,  baik  secara  aktif  maupun  tidak.  Setelah terbentuknya ARMAC, ASEAN yang notabene menganut prinsip non intervensi juga  tidak  serta  merta  dapat  memaksa  negara  anggotanya  untuk  melakukan hal-hal  tertentu  secara  paksa.  Oleh  karena  itu,  ARMAC  menerapkan pendekatan  guna  mengatasi  permasalahan  RDAP  dan  ERW  secara  tidak langsung yakni dengan meningkatkan kesadaran semua negara anggota bahkan masyarakat terkait bahaya dari RDAP dan ERW. Selain itu, pendekatan lainnya dilakukan dengan memberikan fasilitas medis dan rehabilitasi jika ada negara anggota  ASEAN  yang  memintanya.  Terakhir,  memberikan  bantuan  kepada negara  anggota  ASEAN  yang  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dalam  hal RDAP dan ERW. Bantuan berupa finansial juga akan disediakan oleh ARMAC jika ada negara anggota ASEAN yang membutuhkan bantuan.
Jika  dilihat  dari  awal  terbentuknya  ARMAC  menunjukkan  adanya kesadaran yang mulai dimiliki oleh para negara anggota. Hal tersebut menjadi bukti  adanya  kesamaan  kepentingan  yang  kemudian  mewujudkan terbentuknya  program-program  yang  harus  dijalankan  guna  mengatasi permasalahan  tersebut.  Dengan  terbentuknya  ARMAC,  maka  negara-negara ASEAN mempunyai guidelines dalam menyikapi permasalahan RDAP dan ERW di  kawasan.  Oleh  karena  itu,  pembentukan  ARMAC  dapat  dilihat  sebagai langkah  penting  yang  telah  diambil  ASEAN  dalam  menyikapi  permasalahan RDAP dan ERW.
Adanya  kesamaan  kepentingan  negara-negara  ASEAN,  menjadikan adanya  kontraktualisme  dalam  terbentuknya  ARMAC.  ARMAC  juga  memiliki legal instrument seperti Piagam ASEAN, ASEAN Political Security Blueprint 2025, ASEAN  Leaders  Statement  on  ARMAC,  dan  Terms  of  Reference  of  ARMAC, instrument legat tersebut tidak mengikat secara paksa seperti karakter ASEAN sendiri yang memang tidak terlalu formal. Lantaran berbasis pada prinsip dasar ASEAN,  maka  ARMAC  tidak  dapat  memaksakan  program  kerjanya  kepada semua  negara  anggota  ASEAN.  Hal  ini  juga  dikarenakan  adanya  kepentingan domestik  masing-masing  negara  yang  menghalangi  ARMAC  dapat  berjalan secara efektif dan optimal.
Banyak  negara-negara  ASEAN  yang  masih  mengedepankan  isu-isu lainnya seperti isu kesenjangan ekonomi, permasalahan politik masing-masing negara  yang  kompleks,  serta  isu-isu  domestik  lainnya  yang  dianggap  lebih darurat.  Oleh  karena  itu,  banyak  negara  ASEAN  yang  harus  mengedepankan agenda  untuk  menyelesaikan  permasalahan-permasalahan  domestik  terlebih dahulu  (Heng,  2020).  Hal  ini  dapat  menjadikan  alasan  kurang  optimalnya ARMAC. Tidak hanya permasalahan domestik yang menjadi isu darurat, namun permasalahan batas kawasan juga masih menjadi bahan diskusi hangat bagi negara-negara ASEAN.
Permasalahan-permasalahan  tersebut  juga  dihadapi  Vietnam  yang notabene  negara  ASEAN  dengan  jumlah  RDAP  dan  ERW  yang  besar  yakni sekitar 3 juta unit masih terkubur dalam tanah di wilayah Vietnam (Rogers &
Kuhn,  2017).  Meskipun  memiliki  jumlah  wilayah  luas  yang  terkena  dampak RDAP dan ERW, Vietnam juga menghadapi permasalahan isu sosial domestik yang  menuntut  penyelesaian.  Lantaran  negara  memiliki  sifat  rasionalis,  oleh karena  itu,    Vietnam  masih  memilih  untuk  mengedepankan  isu-isu  domestik darurat  dan  adanya  tuntutan  dari  masyarakat  untuk  segera  diselesaikan sehingga  program-program  ARMAC  belum  sepenuhnya  optimal  bagi  Vietnam dalam menangani permasalahan RDAP dan ERW.

## Strukturalisme-Situasi  dalam  Pembentukan  ASEAN  Regional  Mine  Action Center (ARMAC) sebagai Rezim Internasional
Strukturalisme-situasi  merupakan  penjabaran  yang  lebih  luas  dan mendalam dari kontraktualisme (Hasenclever, et. al., 1996). Bagaimana rezim dibentuk,  dijalankan,  dikembangkan,  dan  dijaga  merupakan  fokus  yang  ada dalam strukturalisme-situasi. Dalam hal ini, koordinasi dan kolaborasi bersama dalam  rezim  internasional  dianggap  perlu  untuk  dilakukan  anggota-anggota rezim (Hasenclever, et. al, 1996). Namun begitu, lantaran sifat dasar dari kedua proses tersebut yang berbeda, sehingga diharapkan hasil yang didapatkan akan berbeda pula.
Perang-perang  yang  terjadi  di  Asia  Tenggara  telah  berakhir  hampir  50 tahun yang lalu, namun dampaknya dari segi humanitarian masih terasa hingga saat  ini.  Negara-negara  seperti  Laos,  Kamboja,  Vietnam  masih  merasakan bahayanya  setiap  hari  lantaran  adanya  senjata  sisa  perang  yang  tertanam dalam  tanah  dan  belum  meledak.  Permasalahan  ini  semakin  menjadi kekhawatiran  negara-negara  ASEAN  yang  sebagian  besar  memiliki  wilayah dengan RDAP dan ERW hingga puluhan hektar. Oleh karena itu, upaya bersama dalam penyelesaian permasalahan tersebut dijadikan  sebagai landasan dalam mendirikan adanya rezim kawasan.
Setelah  melalui  berbagai  proses,  akhirnya  ASEAN  Regional  Mine  Action Center (ARMAC) dibentuk. Meskipun beberapa negara anggota ASEAN lainnya tidak  terkena  dampak  humanitarian  dari  RDAP  dan  ERW,  adanya  solidaritas dalam  institusi  menjadikan  terbentuknya  ARMAC  mendapat  dorongan  dan
dukungan  dari  negara-negara  anggota.  Dengan  persentase  wilayah  terkena dampak RDAP dan ERW yang cukup besar, menjadikan isu tersebut menjadi permasalahan yang patut mendapat perhatian kawasan. Di era sekarang ini, isu kemanusiaan  menjadi  salah  satu  fokus  utama  dalam  menjalankan  sebuah rezim. Oleh karena itu, demi mengatasi jatuhnya korban yang semakin banyak akibat RDAP dan ERW, maka ASEAN berkolaborasi bersama untuk menjadikan ARMAC  sebagai  wadah  untuk  bersama-sama  mencari  jalan  keluar  terbaik dalam penyelesaian permasalahan tersebut.
Dalam  upaya  untuk  menyelesaikan  permasalahan  RDAP  dan  ERW  di kawasan Asia Tenggara, ARMAC sendiri telah mengadakan partnership dengan berbagai organisasi maupun negara-negara lain untuk mendapatkan bantuan. Berdasarkan data dari ARMAC Annual Report tahun 2020, terdapat lebih dari 40 pihak yang terlibat dalam kerjasama dengan ARMAC. Pihak-pihak tersebut tidak hanya terdiri dari negara-negara non ASEAN, tetapi juga dari organisasi- organisasi  non-governmental.  Beberapa  negara-negara  yang  terlibat  dengan program  ARMAC  diantaranya  ialah,  Amerika  Serikat,  Tiongkok,  Australia, Swiss,  Swedia,  UK,  Turki,  Italia,  Rusia,  dan  lainnya.  Beberapa  NGO internasional juga turut ikut serta dalam kerjasama ARMAC antara lain, APOPO, HALO  Trust,  Mine  Advisory  Group  (MAG),  dan  masih  banyak  lainnya.  Selain mendapat  dukungan  dari  luar,  beberapa  organisasi  dalam  kawasan  seperti Cambodian  Mine    Action    and    Victim    Assistance    Authority    (CMAA), Cambodian  Mine  Action  Center  (CMAC),  Myanmar  MSWRR,  NPMEC,  NRA  Lao PDR, TMAC, UXO Lao, VNMAC.
Adanya  berbagai  macam  kerja  sama  dengan  pihak-pihak  internasional lainnya menandakan bahwa permasalahan RDAP dan ERW haruslah ditangani secara  serius.  Kerjasama-kerjasama  yang  terjalin  tersebut  secara  kolektif menjadikan  ARMAC  sebagai  instrumen  dalam  menyelesaikan  permasalahan RDAP dan ERW di kawasan Asia Tenggara. Adanya berbagai perjanjian dan kerja sama menunjukkan keseriusan ARMAC dalam menjalankan program kerjanya agar  dapat  menumbuhkan  awareness  bagi  masyarakat  ASEAN  secara
keseluruhan  untuk  bersedia  turun  bersama  dalam  menyelesaikan permasalahan kemanusian yang diakibatkan oleh RDAP dan ERW tersebut.
Selain  menjalin  kerja  sama  dengan  pihak-pihak  internasional,  ARMAC juga  secara  rutin  mengadakan  pertemuan  komite  dalam  membahas perkembangan  permasalahan  RDAP  dan  ERW  di  kawasan  Asia  Tenggara. Situasi krisis kemanusiaan akibat masalah ranjau menjadikan ARMAC untuk semakin  gencar  menjalankan  program  kerjanya  tersebut.  Meskipun  ARMAC telah  menyusun  program  kerjanya  serta  menjalin  kerja  sama  internasional, permasalahan RDAP dan ERW juga harus mendapat persetujuan dari negara- negara  terlibat.  Dalam  hal  ini,  jika  ARMAC  dengan  NGO  bekerjasama  untuk melakukan training, namun negara yang seharusnya menjadi peserta  training tidak  menunjukkan  persetujuannya  maka  terhambatlah  program  ARMAC tersebut.
Dengan adanya prinsip non-intervensi ASEAN, maka tidak ada yang bisa memaksakan  negara  anggota  lainnya  untuk  turut  serta  dalam  program  kerja ARMAC maupun dalam kerjasama-kerjasama yang telah dibangun oleh ARMAC. Hal inilah yang kemudian dapat menjadi batu sandungan dalam penyelesaian permasalahan  secara  kolektif.  Dalam  menjalankan  programnya,  koordinasi antar  anggota  sangatlah  diperlukan.  Namun,  koordinasi  ini  tidak  begitu  saja dengan mudah didapatkan. Lantaran negara-negara ASEAN sangatlah beragam sehingga  situasi  yang  dihadapi  pun  berbeda-beda.  Perbedaan  itu  tidak  serta merta dapat diselesaikan dengan mudah. Adanya boundary yang harus dijaga menjadikan  koordinasi  antarnegara  menjadi  lebih  kompleks.  Secara  teknis, upaya  untuk  mengurangi  banyaknya  jumlah  wilayah  yang  terkena  dampak RDAP  dan  ERW  dilakukan  dengan  proses  demining.  Proses  tersebut  tidaklah dapat dilakukan dengan mudah, karena banyak alat dan juga skill tertentu yang diperlukan.
Oleh  karena  itu,  salah  satu  kegiatan  ARMAC  yang  terkesan  lebih sederhana  adalah  dengan  adanya  pertemuan-pertemuan  maupun  seminar untuk mengajak masyarakat ASEAN lebih peduli terhadap isu RDAP dan ERW. Selain  itu,  di  ASEAN  sendiri  isu  kemanusian  lainnya  seperti  isu  Rohingnya
masih menjadi fokus yang lebih utama dan darurat jika dibandingkan dengan isu  kemanusiaan  akibat  RDAP  dan  ERW.  Lantaran  kondisi  situasi  yang berbeda-beda  dihadapi  oleh  negara-negara  ASEAN,  maka  pengaruh  peran ARMAC pun berbeda pula. Di Kamboja sendiri isu RDAP dan ERW sangatlah diutamakan  sehingga  banyak  program  kerja  yang  dilakukan  untuk  mencapai penyelesaian.
Hal  ini  nampaknya  berbeda  dengan  Vietnam,  lantaran  kondisi ketimpangan  perekonomian  yang  sangatlah  buruk  menjadikan  isu  ini  untuk diutamakan.  Berdasarkan  data  statistik,  pendapatan  warga  miskin  semakin menurun  dari  tahun  ke  tahun,  18%  di  2002,  15%  di  2010,  14,9%  di  2012, hingga 14,6% di 2018, sehingga isu ketimpangan menjadi sangatlah dominan (Pham & Riedel, 2019). Isu kesenjangan perekonomian di Vietnam telah menjadi topik hangat sejak beberapa dekade lamanya. Lantaran situasi yang dihadapi Vietnam  tersebut,  maka  keaktifan  partisipasi  Vietnam  dalam  ARMAC  masih belum  optimal.  Hal  inilah  yang  menjadi  salah  satu  alasan  kurang  efektifnya ARMAC bagi Vietnam dalam menangani isu RDAP dan ERW.

## Pemenuhan  Public  Goods  Vietnam  melalui  ASEAN  Regional  Mine  Action Center (ARMAC)
Dalam
konstruksi pembentukan rezim internasional yang menggabungkan power dan interest memunculkan adanya partisipasi baik yang aktif maupun yang tidak aktif dari para anggotanya sebagai hal yang wajar. Hal ini  dipicu  oleh  adanya  sifat  rasional  negara  yang  memikirkan  pemenuhan kebutuhannya  terlebih  dahulu.  Oleh  karena  itu,  peran  aktor  dominan  dalam sebuah  rezim  hendaknya  diperlukan  guna  mendorong  anggota  lainnya  agar dapat  berperan  aktif  dan  mendapatkan  pemenuhan  public  goods  dari  adanya rezim tersebut.
Dalam isu permasalahan RDAP dan ERW, public goods yang dimaksudkan dapat  berupa  perlindungan  terhadap  warga  negara  atas  bahaya  yang  dapat ditimbulkan  oleh  adanya  amunisi-amunisi  sisa  perang  tersebut.  Salah  satu upaya  untuk  pemenuhan  public  goods  tersebut  adalah  dengan  membentuk
kerjasama kawasan yakni berupa ARMAC. Tujuan bersama yang dimiliki oleh ARMAC  telah  dirasa  mewakili  keinginan  negara  anggota  untuk  menyediakan public goods bagi warga negaranya.
Sebagai rezim yang berada dibawah prinsip dasar payung ASEAN, maka wajar  jika  dalam  ARMAC  tidak  terdapat  salah  satu  aktor  yang  bertindak dominan  untuk  dapat  mendorong  anggota  negara  lainnya.  Lantaran  sifat seluruh anggota negara yang sama dan tidak melebihi lainnya, maka tidak ada aktor yang dapat menjadi pendorong anggota lainnya untuk mengikuti seluruh kegiatan  maupun  program  kerja  yang  dijalankan  oleh  ARMAC.  Hal  ini  dapat dilihat sebagai tidak adanya power dalam hubungan antarnegara anggota. Oleh sebab  itu,  anggota  tidak  dapat  dipaksakan  untuk  turut  berperan  aktif  dalam rezim tersebut.
Dengan  melihat  kondisi  kawasan  tersebut,  maka  pemenuhan  terhadap public goods tidak dapat dicapai dengan mudah. Hal ini yang kemudian memicu kurang efektifnya rezim bagi anggotanya. Terkait dengan isu RDAP dan ERW, banyak hal yang perlu diperhatikan untuk menangani permasalahan tersebut. ARMAC  sendiri  telah  melakukan  kerja  sama  dengan  berbagai  pihak  untuk mendorong  tercapainya  public  goods  yang  diharapkan  oleh  negara  anggota. Public  goods  yang  diharapkan  didapat  dari  ARMAC  sendiri  tidaklah  dengan mudah  dapat  terpenuhi.  Upaya  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap warga negara dari bahaya senjata sisa perang yakni dengan melakukan proses demining.  Namun  dalam  upaya  untuk  menjalankan  proses  demining  banyak faktor yang harus dipertimbangkan.
Proses  tersebut  butuh  pelatihan  kepada  individu  yang  akan  terjun langsung ke lokasi dimana RDAP dan ERW berada. Meskipun alternatif lainnya telah dikembangkan untuk melakukan proses demining. Salah satunya adalah dengan  melatih  tikus  untuk  dapat  mendeteksi  letak  sisa  senjata  perang tersebut. Namun begitu, proses pelatihan tikus tersebut dapat memakan waktu hingga delapan bulan lamanya (Kalan, 2014). Oleh karena itu, proses dengan tenaga  manusia  terlihat  sebagai  upaya  yang  lebih  efektif  dengan  berbagai
resikonya. Perlengkapan yang diperlukan juga membutuhkan dana tersendiri. Hal ini yang kemudian memicu belum terpenuhinya public goods negara anggota termasuk Vietnam. Lantaran dana bantuan yang diperlukan tidak didapatkan dengan mudah.

## KESIMPULAN
Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, tulisan ini menunjukkan bahwa penyebab ARMAC belum begitu efektif di Vietnam dapat dilihat melalui interest- based  theory  dan  juga  power-based  theory.  Adanya  common  interest  di  awal pembentukan awal ARMAC menjadi pondasi dalam peresmian rezim tersebut. Namun  seiring  berjalannya  waktu,  lantaran  adanya  interest  Vietnam  lainnya yang masih terfokus pada isu darurat lainnya. Selain itu, kondisi perekonomian Vietnam juga menjadi salah satu faktor penyebab kurang optimalnya ARMAC bagi  Vietnam.  Hal  ini  mengakibatkan  partisipasi  Vietnam  yang  bisa  dibilang tidak seaktif negara lainnya, seperti Kamboja. Selain itu, sifat rasional sebuah negara juga mendorong negara tersebut untuk bertindak sesuai tuntutan yang dihadapinya.  Oleh  karena  itu,  Vietnam  belum  dapat  memenuhi  public  goods yang diharapkan dapat dipenuhi melalui ARMAC.

## DAFTAR PUSTAKA
Abke, T. (2019). Southeast Asian nations increase cooperation on removing land mines. https://ipdefenseforum.com/2019/10/southeast-asian-nations- increase-cooperation-on-removing-land-mines/
Alkadrie, J.F. & Mooy, J. (2016). “Optimalisasi Peran ASEAN Disability Forum dan  Akses  Pendidikan  bagi  Kaum  Penyandang  Disabilitas”.  Jurnal Dinamika Global, Vol.1, No.2, pp. 58-80.
ASEAN.  (2016).  ASEAN  to  operationalise  the  Regional  Mine  Action  Center. asean.org, dilihat 29/3/2019, https://asean.org/asean-to- operationalise-the-regional-mine-action-Center/
ASEAN  Regional  Mine  Center.  ARMAC’s  History.  aseanmineaction.org,  dilihat 27/5/2019, https://aseanmineaction.org/armac/armac-history/
Brinket, K. (2003). “The Convention Banning Anti-Personnel Mines: Applying the Lessons  of  Ottawa's  past  in  Order  to  Meet  the  Challenges  of  Ottawa's Future”.  Third  World  Quarterly,  Vol.  24,  No.  5,  The  Future  of Humanitarian Mine Action, pp. 781-793.
Brown,  M.  (2013).  Semakin  Banyak  Amunisi  Bekas  Perang  Ditemukan  di Vietnam. voaindonesia.com,
dilihat 28/3/2019,
https://www.voaindonesia.com/a/semakin-banyak-amunisi-bekas- perang-ditemukan-di-vietnam/1614525.html
Bryman, A. (2004). Social Research Method. 2 nd Ed. Oxford: Oxford University Press.
Chapman,  J.  (2010).    “The  Political  Economy  of  Landmines:  View  from  a Minefield  in  North-Western  Cambodia”.  Economic  and  Political  Weekly, Vol. 45, No. 36, pp. 67-74.
Frost,  et  al.  (2017).  “The  effect  of  explosive  remnants  of  war  on  global  public health:  a  systematic  mixed-studies  review  using  narrative  synthesis”. Lancent Public Health, Vol. 2. pp. e286-296.
Gilson, J. (2009). “Learning to Learn and Building Communities of Practice: Non- governmental  Organisations  and  Examples  from  Mine  Action  in Southeast Asia”. Global Society, Vol. 23, No. 3, pp. 269-293.
Guillermo,  G.J.  (2019).  Ending  Echoes  of  War:  Addressing  the  Issue  of  Land Mines  and  Explosive  Remnants  of  War  in  Southeast  Asia. https://geraldjohnguillermo.  medium.com/the-silent-war-addressing- the-issue-of-land-mines-and-explosive-remnants-of-war-in-the-asean- 6be2070e44f1
Haggard,  S.,  &  Simmons,  B.  (1987).  “Theories  of  international  regimes”. International Organization, Vol. 41, No. 3, pp. 491-517.
Hasenclever  et  al.  (1996).  “Interests,  Power,  Knowledge:  The  Study  of International  Regimes”.  Mershon  International Studies Review,  Vol.  40, No. 2, pp. 177-228.
Hasenclever  et.al.  (2000).  “Integrating  of    Theories  of  International  Regime”.
Review of International Studies, Vol. 26, No. 1. pp. 3-33.
Heng, K. (2020). ASEAN’s Challenges and the Way Forward. https://thediplomat.com /2020/08/aseans-challenges-and-the-way- forward/
International  Campaign  to  Ban  Landmines  (ICBL).  A  History  of  Landmines. icbl.org,  dilihat  28/3/2019,  http://www.icbl.org/en-gb/problem/a- history-of-landmines.aspx
International Campaign to Ban Landmines (ICBL). (2006). Rangkuman Eksekutif Laporan  Pengawasan  Ranjau  Darat  2006.  the-monitor.org,  dilihat 28/3/2019,
www.the- monitor.org/media/1684353/lm_es_2006_indonesia.pdf
Kalon,  J.  (2014).  Rats:  Scratch  and  sniff  landmine  detection.  bbc.com. https://www.bbc.com/future/article/20130222-scratch-and-sniff- mine-detectors
Krasner, S. (1982). “Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening  Variables”.  International  Organization,  Vol.  36,  No.  2,  pp. 185-205.
Landmine  &  Cluster  Munition  Monitor.  (2018).  Vietnam:  Casualties.  the- monitor.org, dilihat 28/3/2019,http://www.the-monitor.org/en- gb/reports/2018/vietnam/casualties.aspx# ftn1
Landmine & Cluster Munition Monitor. (2016). Cambodia: Casualties and Victim Assistance. the-monitor.org, dilihat 25/5/2019, http://the- monitor.org/en-gb/reports/2016/cambodia/ casualties-and-victim- assistance.aspx
Matthew and Rutherford. (2003). “The Evolutionary Dynamics of the Movement to Ban Landmines”. Alternatives: Global, Local, Political, Vol. 28, No. 1, pp. 29-56.
Pham, T.H. and Riedel, J. (2019),“Impacts of the sectoral composition of growth on poverty reductionin Vietnam”, Journal of Economics and Development, Vol. 21 No. 2, pp. 85-97.
Puchala and Hopkins. (1982). “International regime: Lessons from Inductive Analysis”. International Organization, Vol. 35, No. 2.
Rogers, K. & Kuhn, H. (2017). Vietnam War left a legacy of land mines.
https://www.clarion
ledger.com/story/opinion/columnists/2017/09/24/vietnam-war-left- legacy-land-mines/697383001/
Trimble  and  Clasper.  (2001).  “Anti-Personnel  Mine  Injury:  Mechanism  and Medical Management”. J R Army Med Corps, Vol. 147, pp. 73-79.
Williams, J. (1995). “Landmines: A Global Socioeconomic Crisis”. Social Justice, Vol.  22,  No.  4,  Public  Health  in  the  1990s:  In  the  Shadow  of  Global Transformation & Militarism, pp. 97-113.
Young, O. R. (1980). “International Regimes: Problems of Concept Formation”. World Politics, Vol. 32, No. 3, pp.331-356.