## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol.  4  No  3 – Desember  2023,  Hal.  452-460  |  Tersedia  online  di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.4.3.7898.452-460

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WNI YANG MENJADI KORBAN PERBUDAKAN DI LUAR NEGERI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
Wapiatul Khoiriyah Harahap 1 , Khalid 2
1,2 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indoneisa
1 wafiatulkhoiriyah.harahap@gmail.com, 2 khalid.mhum@gmail.com

## Abstrak
Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI)  atau  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  adalah  setiap  Warga  Negara  Indonesia yang  memenuhi  syarat  untuk  bekerja  diluar  negeri  dalam  hubungan  kerja  untuk  jangka  waktu tertentu  dengan menerima  upah.(Satryo  Pringgo  Sejati,  2015)  Tenaga  kerja  Indonesia  pada  dasarnya  membantu  memberikan deviden terhadap negara, secara tidak langsung TKI memiliki peran penting dalam pertumbuhan perekonomian di  Indonesia.(Hidayati,  2013)  Hal  tersebut  terjadi  karena  TKI  turut  menyumbang  pemasukan  devisa  dalam bentuk  remitansi  ke  Indonesia,  dengan  adanya  remitansi  ini  secara  tidak  langsung  negara  mendapatkan keuntungan.  Namun  banyak  kasus  hukum  maupun  kasus-kasus  lainnya  yang  dialami  oleh  TKI  /  PMI  diluar negeri yang sifatnya merugikan TKI / PMI tersebut. Berdasarkan fakta tersebut seharusnya Negara berperan dan bertanggung  jawab  penuh  terhadap  keselamatan  dan  kesejahteraan  TKI  /  PMI  tersebut.  Peran  dan  tanggung jawab  negara  tersebut  tidak  hanya  tertulis  dalam  isi  undang  -undang  semata-mata,  tetapi  harus diimplementasikan  dalam  upaya  perlindungan  hukum  terhadap  TKI  yang  bekerja  diluar  negeri.  Berdasarkan kenyataan yang ada ternyata berbagai regulasi yang ada terkait dengan perlindungan terhadap TKI diluar negeri, terdapat  tumpang  tindih  antara  satu  lembaga  dengan  lembaga  lainnya,  masalah  lainnya  adalah  bahwa kesepakatan  antara  Pemerintah  Republik  Indonesia  dengan  negara  tujuan  TKI  harus  sering  ditinjau  ulang, karena aturan  –  aturan negara tujuan kerap berubah sehingga TKI banyak dirugikan akibat kebijakan tersebut. Penelitian  ini  hadir  untuk  meneliti  mengapa  perlindungan  terhadap  TKI  masih  lemah,  apa  faktor  yang menyebabkan  lemahnya perlindungan terhadap TKI, dan bagaimana pandangan  islam dalam  memberi  jaminan perlindungan.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif,  yang  mana  penelitian  normatif  dikaji menggunakan data pustaka sebagai sumbernya.
Kata Kunci : Peran, Tenaga Kerja, Perlindungan

## Abstract
Indonesian  Migrant  Workers  (TKI)  or  Indonesian  Migrant  Workers  (PMI)  are  every  Indonesian  citizen  who fulfills the requirements to work abroad in an employment relationship for a certain period of time by receiving wages.  Indonesian  workers  basically  help  provide  dividends  to  the  country,  indirectly  TKI  have  an  important role in economic growth in Indonesia. This happens because TKI contribute to foreign exchange earnings in the form  of  remittances  to  Indonesia,  with  these  remittances  the  country  indirectly  benefits.  However,  many  legal cases and other cases experienced by TKI / PMI abroad are detrimental to the TKI / PMI. Based on these facts, the State should play a role and be fully responsible for the safety and welfare of the TKI / PMI. The roles and responsibilities of the state are not only written in the contents of the law, but must be implemented in an effort to  protect  the  law  against  migrant  workers  working  abroad.  Based  on  the  facts,  it  turns  out  that  the  various existing  regulations  related  to  the  protection  of  migrant  workers  abroad,  there  is  overlap  between  one institution  and  another,  another  problem  is  that  the  agreement  between  the  Government  of  the  Republic  of Indonesia  and  the  destination  country  for  Indonesian  migrant  workers  must  be  reviewed  frequently,  because state regulations objectives often change so that many TKI lose out  as a result of this policy. This research is present  to  examine  why  protection  for  migrant  workers  is  still  weak,  what  are  the  factors  that  cause  weak protection for migrant workers, and what is the Islamic view in providing protection guarantees. This study uses a normative juridical method, in which normative research is studied using library data as the source.
Keywords: Role, Labor, Protection

## I. PENDAHULUAN
Dalam I Pasal  27 o ayat  (2) I Undang-Undang I Dasar  Negara I Republik  Indonesia I Tahun  1945 menyatakan i bahwa i ”Tiap-tiap i warga  negara i berhak  atas i pekerjaan  dan i penghidupan  yang i layak  bagi kemanusiaan”. i Berdasarkan  bunyi i pasal  tersebut, i pemerintah  berkewajiban i untuk  memberikan i atau menyediakan i lapangan pekerjaan i bagi rakyatnya i untuk dapat i hidup secara i layak sesuai i dengan batas- batas i kemanusiaan  (Hanifah,  2020).  Hal I ini  juga I disebutkan  dalam I pasal  1  ayat i (4)  UU  Nomor i 39 Tahun I 2004  tentang I Penempatan  dan I Perlindungan  Tenaga i Kerja  Indonesia i di  Luar i Negeri i yang berbunyi I ”Perlindungan I TKI  adalah I segala  upaya i untuk  melindungi i kepentingan  calon i TKI/TKI dalam i mewujudkan  terjaminnya i pemenuhan  hak i –  haknya i sesuai  dengan i peraturan  perundang i – undangan, i baik sebelum, i selama, maupun i sesudah i bekerja”. Fakta i yang  ada i ternyata  pemerintah i belum  mampu P menyediakan  lapangan P kerja  bagi rakyatnya, sehingga  angka i pengangguran  selalu i tinggi.  Meskipun i demikian,  pemerintah i memberikan kesempatan i bagi  warga i negaranya  untuk i bekerja  di i luar  negeri, karena  ketidakmampuan i pemerintah menyerap I tenaga  kerja I atau  juga I dikarenakan  lapangan I kerja  yang i memang  minim i di  Indonesia. Kebijakan i untuk  mengirim i tenaga  kerja i di  Indonesia, harusnya  didahului o dengan I aturan-aturan hukum i untuk  melindungi i pekerja  Indonesia i yang  berada i di  luar i negeri.  Sangat i banyak  laporan i yang terdata i bahwa  tenaga i kerja  bermasalah i dengan i hukum,  misalnya i terlibat  kasus i pembunuhan i terhadap majikan, penganiayaan  yang i dialami  oleh i TKI,  gaji i yang i bertahun-tahun i tak  dibayar, penipuan  oleh agen i penyalur  jasa i tenaga i kerja,  pemutusan i hubungan  kerja I sebelum  masa I perjanjian  kerja I berakhir, overstay, dan banyak I problem i lainnya.
Sekitar o 20  WNI I mengaku  telah I disekap, I disiksa,  diperbudak, I dan  diperjualbelikan i dalam sindikat i mafia  penipuan i online  yang i diduga  jaringan i ’jagal  babi’ i dengan  modus i memikat i korbannya melalui i hubungan  asmara. i Investigasi  BBC o sebelumnya  mengungkap o jaringan o ini  berbeda o di Kamboja I yang  melibatkan I warga  China. I Sementara I itu,  Serikat i Buruh  Migran i Indonesia i (SBMI) menilai i kasus  ini i menjadi  modus i baru  perdagangan i manusia  yang  menjadikan i WNI  sebagai i ”budak” diwilayah I konflik,  termpat I yang  justru I aman  bagi i sindikat  perdagangan i orang.  Kementrian i Luar Negeri I Indonesia  melaporkan I selama  satu I tahun  terakhir I telah  menyelamatkan I hampir  500 I WNI korban i tindak pidana i perdagangan orang i dari jaringan i mafia penipuan i online di i Asia Tenggara, i yang tersebar OI di
Kamboja, OI Laos
dan OI Vietnam. OI (BBC Indonesia, oi melalui oi hyperlink “http://www.detikNews.com” www.detikNews.com , diakses i tanggal 22 i Juni i 2023). Berdasarkan i uraian  latar i belakang  di i atas,  penulis i merasa  tertarik i untuk  melakukan i penelitian dengan I judul  “Perlindungan I Hukum  Terhadap I WNI  Yang I Menjadi  Korban I Perbudakan  Di I Luar Negeri i Perspektif Hukum i Pidana i Islam”
Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yang dapat menjadi pembahasandalam penulisan ini :
1. Bagaimana i perlindungan hukum i terhadap WNI i yang bekerja i diluar i negeri? 2. Bagaimana i pandangan  islam i dalam  member i jaminan  perlindungan i keamanan  kepada i warga negaranya?

## II. METODE PENELITIAN
Dalam i Sesuai  dengan i permasalahan  yang i diteliti,  penelitian i ini  merupakan i penelitian i hukum ( legal o research) . I Istanto,  mengatakan I penelitian  hukum I adalah  penelitian I yang  diterapkan I atau diberlakukan o khusus pada o ilmu o hukum (Istanto, 2007). Sejalan o dengan o Istanto, Marzuki mengatakan i penelitian hukum i adalah suatu i proses untuk i menemukan aturan i hukum, prinsip i – prinsip hukum, i maupun  doktrin i –  doktrin  hukum i guna  menjawab i isu  –  isu  hukum i yangidihadapi  (Marzuki, 2005).
Jenis o penelitian  yang o digunakan o dalam  penulisan o ini  adalah I penelitian  pustaka I ( library research ) . i Library  research i berarti  penelitian i yang  menggunakan i dokumen  tertulis i sebagai i data,  dan sumber i data  yang i digunakan i dalam  penelitian i ini  mencakup i bahan  hukum i primer,  bahan i hukum sekunder i dan  bahan i tersier.  Bahan i hukum  primer i adalah  bahan i hukum  yang i mengikat  atau i yang membuat i orang  taat i hukum,  meliputi i produk  hukum i yang  menjadi i bahan  kajian i dan  produk i hukum sebagai i alat  kritiknya. I Bahan  hukum I sekunder  meliputi I penjelasan  bahan I hukum  primer I berupa doktrin I para ahli i yang ditemukan i dalam i buku, i jurnal, dan i dalam i website .

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Pengimplementasian Undang – undang No. 39 Tahun 2004
Terbitnya i Undang-Undang i Nomor  39 i Tahun  2004 i tentang  Penempatan i dan  Perlindungan i TKI di  Luar i Negeri  merupakan i salah  satu i bentuk  perlindungan i hukum  kepada i TKI  yang i sering i sekali menghadapi O berbagai persoalan P hukum seperti P kekerasan, P eksploitasi, P dan perlakuan P yang bertentangan I dengan  harkat o dan  martabat I kemanusiaan I ( other  violated I human  dignity ). I Hal  ini dinyatakan i secara  eksplisit i dalam i Undang-undang i Nomor  39 i Tahun  2004 i sebagaimana i disebutkan pada i bagian  konsideran i menimbangnya i ”bahwa i bekerja  merupakan i hak  asasi i manusia  yang i wajib dijunjung i tinggi, i dihormati, dan i dijamin i penegakannya”. (Husni, 2011: 4) Pengaturan i tentang i penempatan i tenaga i kerja  Indonesia i ke  luar i negeri  adalah i Undang-undang No. 39 i Tahun 2004 Tentang i Penempatan Dan i Perlindungan Tenaga i Kerja  Indonesia i Di Luar i Negeri. Pada i konsideran menimbang i huruf c, i d dan e, i disebutkan bahwa i tenaga kerja i Indonesia di i luar negeri sering o dijadikan  obyek o perdagangan p manusia,  termasuk p perbudakan  dan I kerja  paksa, I korban kekerasan, i kesewenang-wenangan, i kejahatan  atas i harkat  dan i martabat  manusia i serta  perlakuan i lain yang i melanggar hak i asasi manusia. i Oleh karena i itu negara i wajib menjamin i dan melindungi i hak asasi warga i negaranya i yang  bekerja i baik  di i dalam  maupun i di  luar i negeri  berdasarkan i prinsip i persamaan hak, P demokrasi, P keadilan  sosial, o kesetaraan  dan o keadilan  gender, o anti  diskriminasi o dan  anti perdagangan i manusia (Astawa, 2006). Hasil o Impleantasi I UU  No.39 I Tahun  2004 I pada  perjalananya I mengalami  berbagai I macam persoalan. i Dari  persoalan i –  persoalan i tersebut  terdapat i dua  persoalan i yang  sangat i menonjol  yang i di antaranya i adalah  Kartu i Tenaga  Kerja i Luar  Negeri i (KTKLN)  yang i belum  berfungsi i di  Luar i Negeri dan i Peran  badan i hukum  Pelaksanaan i Penempatan  Tenaga i Kerja  Indonesia i Swasta  (PPTKIS) i yang gagal i dalam perlindungan i TKI di i luar i negeri.
1. KTKLN yang belum berfungsi di Luar Negeri KTKLN I adalah  Kartu I Tenaga  Kerja I Luar  Negeri. i Kartu  ini i berfungsi  sebagai i Identitas  TKI sesuai i dengan  definisi i yang  telah i di  terangkan i dalam  UU i No.39 i tahun  2004 i dalam  pasal i 1  ayat i (11) yang i berbunyi  “Kartu i Tenaga  Kerja i Luar  Negeri i yang  selanjutnya i disebut  dengan i KTKLN  adalah kartu I identitas  bagi i TKI  yang i memenuhi  persyaratan i dan  prosedur i untuk  bekerja i di  luar i negeri”. KTKLN i adalah  asuransi i yang  di i kelola  dan i di  keluarkan i oleh  pemerintah i Indonesia  sehingga i setiap buruh i migran  Indonesia i di  wajibkan i memiliki  KTKLN i sebagai  persyaratan i dan  prosedur i yang  sudah di I atur  oleh I UU.  Kewajiban i ini  secara i langsung  di i atur  dalam i Pasal  62 i ayat  (1)  “Setiap  TKI i yang ditempatkan i diluar  negeri,  wajib i memiliki  dokumen i KTKLN  yang i dikeluarkan  oleh i Pemerintah”.  Di perkuat i juga  oleh i Kepmenakertrans  No. i 14/2010,  Bab  18, i Pasal  64, i Ayat  (2):  yang i berbunyi i ”Bagi TKI yang i telah meyelesaikan i perjanjian kerja i sebagaimana dimaksud i pada Ayat i (1) dan i ingin i bekerja lagi i diluar  negeri i wajib  memiliki i KTKLN  sesuai i peraturan  menteri i ini”(Kepmenakertrans,  2010). Sehingga i KTKLN  adalah i dokumen  resmi i yang  wajib i di  miliki i oleh  setiap i TKI  yang i bekerja  di i luar negeri.
Selain i itu i KTKLN juga i berfungsi sebagai i kartu identitas i TKI selama i masa penempatan i TKI di negara I tujuan  atau i dengan  kata i lain  kartu i tersebut  adalah i salah  satu i ID  yang i di  miliki i oleh  setiap buruh i migran i Indonesia. i Cara untuk i mendapatkan kartu i tersebut sudah i tentu berdasarkan i aturan yang sudah o di  atur p di  dalam p UU  yang o di  antaranya o adalah;  telah I memenuhi  persyaratan I dokumen penempatan o TKI  di o luar  negeri, o telah  mengikuti I Pembekalan  Akhir I Pemberangkatan  dan i telah diikutsertakan i dalam perlindungan i program i asuransi. Pada o pasal  63 o ayat  (2) I UU  no  39 I tahun  2004 I itu  sendiri I menyebutkan  bahwa I ketentuan mengenai i bentuk,  persyaratan, i dan  tata P cara  memperoleh P KTKLN  diatur p lebih  lanjut p dengan Peraturan I Menteri.  Sehingga I dengan  adanya i amanah  yang i di I berikan  oleh i UU  ini i maka  tata i cara pembuatan i KTKLN  di  atur i oleh  Peraturan i Kepala  Badan  Nasional i Penempatan  dan i Perlindungan Tenaga O Kerja  Indonesia O Nomor: O PER.04/KA/V2011  yang O menjelaskan  bahwa p calon  TKI Perseorangan i mengajukan permohonan i penerbitan KTKLN i kepada BNP2TKI i atau BP3TKI i setempat dengan melampirkan i paspor, visa i kerja dan perjanjian i kerja yang telah i ditandatangani oleh i Pengguna dan i TKI. i Namun  pada  perjalanya i TKI  juga  harus i menyerahkan  bukti i pembayaran  DP3TKI i (Dana Pembinaan i Penyelenggaraan  Penempatan i Tenaga  Kerja i Indonesia/Dana i Perlindungan)  dan i asuransi TKI  (dapat I dibayar  di I BNP2TKI/BP3TKI)  atau I ke  bank. I Tanpa  memenuhi I persyaratan I tersebut
artinya  adalah i KTKLN  tidak i berhak  untuk i di  berikan i kepada  calon i buruh  migran i yang  akan i bekerja di luar i negeri.
Tanggung  jawab I dan  Kewajiban I Pemerintah  Indonesia I telah  diatur i dalam  BAB  II i Undang- undang i Nomor  39 i Tahun  2004 i tentang  Penempatan i dan  Perlindungan i Tenaga  Kerja i Indonesia  di Luar I Negeri  diatur I mengenai  tugas, I tanggung  jawab, I dan  kewajiban I pemerintah.  Dalam  Pasal I 5 dinyatakan bahwa:
1. Pemerintah i bertugas  mengatur, i membina, i melaksanakan, i dan  mengawasi i penyelenggaraan penempatan i dan perlindungan i TKI di i luar i negeri. 2. Dalam o melaksanakan  tugas o sebagaimana  dimaksud o pada  ayat o (1),  Pemerintah o dapat melimpahkan i sebagian  wewenangnya i dan/atau  tugas i perbantuan  kepada i pemerintah i daerah sesuai i dengan peraturan i perundang-undangan.
Pasal o 6  menyatakan I bahwa  pemerintah o bertanggung  jawab p untuk  meningkatkan o upaya perlindungan p TKI  di o luar  negeri. I Pasal  7 I menyatakan I bahwa:  “dalam I melaksanakan  tugas I dan tanggung i jawab sebagaimana i dimaksud dalam i Pasal 5 i dan Pasal i 6 Pemerintah i berkewajiban: 1. Menjamin I terpenuhinya I hak-hak I calon  TKI/TKI, I baik  yang i berangkat  melalui i pelaksana penempatan i TKI, maupun i yang berangkat i secara mandiri; 2. Mengawasi i pelaksanaan penempatan i calon i TKI; 3. membentuk i dan mengembangkan i sistem informasi i penempatan calon i TKI di luar i negeri; 4. Melakukan i upaya  diplomatik i untuk  menjamin i pemenuhan  hak i dan  perlindungan i TKI  secara optimal di i negara tujuan; dan
5. Memberikan o perlindungan  kepada o TKI  selama o masa  sebelum o pemberangkatan,  masa penempatan, i dan masa i purna penempatan.
Data-data i yang  di i simpan  di i dalam  KTKLN i adalah  data i diri  buruh i migran  yang i berisi  paling sedikit i mengenai nama, i alamat, i tempat dan i tanggal lahir, i jenis kelamin, identitas i ahliwaris, i dokumen perjalanan I dokumen  kerja I TKI,  mitrausaha, I PPTKIS,  asuransi  dan I juga  rekening I bank.  Sehingga KTKLN i pada  dasarnya i memiliki  tujuan i dan  fungsi i yang  sangat i baik  dalam i memberikan i pelayanan dan perlindunga i terhadap TKI i di luar i negeri. Namun i pada  kenyataan i yang terjadi i di lapangan i adalah TKI  mengalami i banyak  kendala i dalam  pembuatan i KTKLN  ini. i TKI  yang i ingin  pulang i bercuti  ke kampung i halaman  pasti i sangat  menyusahkan i para  TKI  apalagi i para  TKI i yang  rumahnya i jauh  dari tempat o pembuatan  KTKLN o dan  biayanya o juga  tidak o sedikit. o Sulitnya  pembuatan o KTKLN  pada implementasinya i menimbulkan  keresahan i terhadap  calon i TKI  maupun i TKI  yang i sedang  melakukan cuti i di  daerah i asalnya. o Pembuatan  KTKLN O tidak  tertib P dan  terdapat p berbagai p kejanggalan- kejanggalan I yang  terjadi I di  dalamnya. I Kasus  yang I sangat  sering I terjadi  dilapangan I adalah  masa liburan i TKI  yang i di  pandang i relatif  singkat i di  Indonesia i dan  harus i kembali  ke i negara  tempatnya bekerja i terpakasa harus i menginap di i Jakarta untuk i mengurus kartu i tersebut setelah i mendapatkan visa dari i pemerintah negara i tujuan.
Sementara i itu terdapat i kejanggalan lain i yang terjadi i ketika melakukan medical i check-up. i Salah satu i kejanggalan i tersebut  adalah i pemeriksaan  darah i terhadap  ratusan i orang  sudah i dapat  di i ketahui hasilnya i hanya  beberapa I menit  setelah I pemerikasaan I tersebut.  Ketidak  profesionalan i seperti  ini tentunya i sangat  membebani i para  TKI i kita  tidak i hanya  dari i sisi  waktu i melainkan  dari i sisi  keungan untuk o mencari  penginapan I di  Ibu I kota  Jakarta. I Jika  dari  waktu I keberangkatan  terdapat I banyak permasalah I di  bandara I mengenai  KTKLN i begitu  pula i sebalinya  dengan i para  TKI  kita i yang  akan pulang i ketanah air i dengan tidak i memiliki kartu i tersebut. Ketidak  nyamanan i tersebut  yang i di rasakan oleh i TKI seperti i ancaman-ancaman i pidana dan i perdata juga i memberikan pengaruh i yang sangat i serius terhadap i psikologi TKI i yang ingin i kembali lagi i bekerja di i luar negeri. Namun i kabar baik i tentang kendala i pembuatan ini i sudah berakhir i dan di ganti dengan kebijakan baru. I Masalah  pembuatan I KTKLN  memang I sudah  terselesaikan I pada  5 I bulan  yang i lalu  dengan hadirnya e KTKLN.  Masalah  ini i juga  pada i awalnya  memberikan i banyak  koreksi i dan  sambatan i oleh TKI i yang  bekerja i di  luar i negeri.  Namun i setelah  hadirnya i Peraturan  Mentri i Ketenagakerjaan i No.7 Tahun I 2015  Tentang I Tata  Cara  Pemberian I Elektronik  Kartu I Tenaga  Kerja  Luar I Negeri I Kepada Tenaga I Kerja  Indonesia I permasalahan  ini I sudah  di I anggap  selesai I tanpa  banyaknya i pihak  yang mengkritisi I kebijakan i itu.  KTKLN i memiliki  fungsi i sebagai  penyimpan i data  pribadi i setiap  tenaga kerja i Indonesia  yang i bekerja  di i luar  negeri i beserta  asuransinya. i Walaupun  dengan i adanya  Peraturan
Mentri i KetenagakerjaaniNo.7 i Tahun  2015  Tentang i Tata  Cara  Pemberian i Elektronik  Kartu i Tenaga Kerja i Luar  Negeri i Kepada  Tenaga i Kerja  Indonesia i yang  merupakan i penyempurnaan  UU i 39  Tahun 2004 i namun bukan i berarti kebijakan i KTKLN ini i dapat berfungsi i secara positif sebagaimana mestinya di i luar i negeri.
Kenyataan I yang  terjadi I adalah  KTKLN I ini  tidak i di  anggap i keberadaanya  di i negara  tujuan sehingga i tidak  bisa i menjamin  apapun i hakhak  dan I fasilitias  yang i di  berikan i kepada  negara i kepada TKI i seperti  asuransi i kesehatan  dan i jaminan  lainya. i Kartu  ini i sama  sekali i tidak  dapat i membantu  dan tidak i memiliki  arti  apaun  bagi i TKI  untuk I di  gunakan o sebagai  jaminan o identitas  di I luar  negeri. Terlebih p lagi  asuransi o yang  berada  di I dalamnya  sangat o sulit  di  lakukan o pencairan  jika I terjadi kecelakan  kerja i terhadap  pemegang i kartu  tersebut. i Sehingga  fungsi i dari  asuransi i yang  berada I dalam KTKLN i di pandang i memiliki kinerja i yang sangat i buruk oleh i para TKI i kita.
2. Peran PPTKIS yang gagal dalam perlindungan TKI di luar negeri Pelaksana i penempatan  TKI i swasta  adalah i badan  hukum i yang  telah i memperoleh  izin i tertulis dari i Pemerintah  untuk i menyelenggarakan pelayanan i penempatan TKI i di luar i negeri.  Sehingga i dalam hal o ini  PPTKIS o secara  teknis o adalah  badan I yang  di o lindungi  secara o hukum  dalam I mengurusi penempatan i TKI  di  luar i negeri.  Dengan i penjelasan  ayat i 5  pasal  satu i ini  maka  secara i tidak  langsung menunjukan o bahwa  pemerintah o memiliki  keterbatasan o dan  tidak o mampu  dalam o mengurusi, memfasilitasi i dan menyelenggaraan i pelayanan penempatan i terhadap TKI i di luar i negeri. Pada i perjalanannya  PPTKIS i adalah  lembaga i yang  berada i paling  depan  dalam i perekrutan  dan banyak i melakukan  pelanggaran i –  pelanggaran  baik i dari  masa i penampungan  hingga i penempatanya. Dikuatkan o oleh  pasal o 20  Ayat o (1)  UU  39  Tahun o 2004  dinyatakan  bahwa I ”Untuk  mewakili kepentingannya, I pelaksana  penampatan i TKI  swasta i wajib  mempunyai i perwakilan  di i negara  TKI ditempatkan”. i Sedangkan  Ayat  (2) i nya  dikatakan i bahwa  “Perwakilan i pelaksana  penempatan i TKI swasta I sebagaimana  dimaksud i pada  ayat  (1),  harus i berbadan  hukum i yang  dibentuk i berdasarkan hukum i yang  dibentuk i berdasarkan  peraturan i perundang-undangan  di i negara  tujuan”.Dengan i begitu banyaknya i keterlibatan  PPTKIS  dalam i penyelenggaraanya  maka i peran  PPTKIS  ini i menjadi  lebih dominan i di banding i peran pemerintah i ketika bersinggungan i secara langsung i dengan TKI. PPTKIS  juga i memiliki  tanggung i jawab  terhadap i kondisi  kesehatan, i pendidikan, i penampungan dan i hal-hal  lainya i yang  menyangkut i kebutuhan  TKI.  Selain i PPTKIS  pemeritah  juga i bekerjasama dengan I agensi  (mitra I PPTKIS  di  luar I negeri)  yang  berada I di  negara I penempatan.  Sehingga i pada proses i pendistribusian  tenaga i kerja  PPTKIS i mengirimkan  daftar i anggotanya  kepada i pihak  agensi yang i berada di luar i negeri. Dengan i penyerahan tersebut maka i pihak agensi i memiliki tanggung i jawab lebih i terhadap perlindungan i TKI yang bekerja i pada pihak-pihak i yang memiliki ikatan i kerjasama pada pihak i agensi di i negara tujuanya. i Berdasarkan I pengertian  di I atas  mengenai o tugas  dan o tanggung  jawab I PPTKIS  yang I harus melindungi I perlindungan  TKI i di  luar i negeri  sangatlah i tidak  masuk  logika i secara  hukum. i Hukum tertinggi i adalah  hukum i yang  berlaku i di  Negara  penempatan i sehingga  pemerintah i Indonesia  secara legal i harus tunduk i pada hukum i yang berlaku i di Negara tersebut. i Jika pemerintah i yang berdaulat i saja tidak  memiliki O standing  position O di  Negara  penempatan O maka  apakah O mungkin O PPTKIS memilikinya?. i Pada  dasarnya i penempatan  BMI i di  luar  negeri i adalah  hubungan i yang  mengatur i antar negara i sehingga  sudah i menjadi  hal O yang  semestinya P jika  pemerintah o secara  langsung o untuk mengurusi i masalah-masalah i penempatan tesebut. i Jika kembali i pada penegasan i pasal 1 ayat i 5 ketidak mampuan i ini  di  terlihat i dengan  menunjuk i pihak  swasta  yang i sebagian  pada i akhirnya  menimbulkan banyak I masalah.  Pasal  ini I menunjukan  bahwa i UU  ini  memiliki i indikasi  terhadap i penyimpangan Undang  –  Undang  Dasar i yang  berbunyi  “melindungi i segenap  bangsa i Indonesia  dan i seluruh  tumpah darah i Indonesia”. Pemerintah i seharusnya  dapat i melindungi  warganya i baik  yang i berada  di i dalam  negeri i maupun yang i berada di luar i negeri. Pemerintah i seharusya dapat melindungi i buruh migran i yang berada i di luar negeri i dan  tidak  mewakilkanya i kepada  pihak i swasta  dalam i penempatanya  maupun i perekrutanya. Kelemahan-kelemahan i dari  UU  inilah  yang i memberikan  desakan i dari  banyak i pihak  seperti i NGO (Non-Governmental Organization) , mantan i TKI dan i pihak-pihak lain i yang merasa di i rugikan kepada pihak i pemernintah  untuk i segera  meninjau i kembali  UU i no.39  tahun i 2004  ini  yang i di  pandang i sudah usang i dan  menggantinya i dengan  RUU  yang  baru. i Telah  banyak  lembaga-lambaga i non i pemerintah yang i mengusulkan  draf  revisi i UU  39  tahun  2004 i seperti  migran  care, i Infest,  solidaritas i perempuan
dan  ormas i lainya  kepada i pemerintah  untuk i di  kaji.  Namun i pada  implementasinya i rancangan  ini hanya i berhenti  sampai i pembahasan  tanpa i mengelurakan  putusan i apapun.  Sehingga I sampai  dengan Desember o 2015  UU I 39  tahun  2004 o ini  masih  di I gunakan  dan I belum  di I gantikan.  Dari I semua penjelasan i sub  bab  ini i bahwa  implementasi i UU  39 i tahun  2004 belum i bisa  melindungi i Tenaga  Kerja Indonesia i yang bekerja i di luar negeri.
Model o diplomasi  perlindungan o Pemerintah  Indonesia o terhadap  WNI I di  luar I negeri  lebih diprioritaskan i pada upaya i perlindungan secara i hukum, dengan i kata lain i ketika WNI mengalami i suatu permasalahan i atau  kasus, i pihak  pemerintah i Indonesia  melakukan i pendampingan  dan i perlindungan secara i hukum  sebagaimana i panduan  hukum i yang  dijadikan i acuan  dalam i prosesnya  selama i ini  dan pemerintah o Indonesia  bukan o sebagai  pihak o yang  menerima o hukuman  atas o setiap  kasus o atau pelanggaran o yang  dilakukan o oleh  WNI. o Saat  ini o pemetaan  diplomasiperlindungan I pemerintah Indonesia O lebih banyak OI untuk kasus-kasus OP seperti Overstayer dan OP kasus TKI
Undocumented .(Paramitaningrum, dkk., 2018: 35-36) Konstitusi i di Indonesia i sendiri telah i menuangkan bahwa i relasi antara i negara dan i warga negara sudah o sangat  jelas o ada  dan o seharusnya  menjadi I pijakan  hukum I yang  harus I dilaksanakan  oleh pemerintah i sebagai  sebuah i kewajiban.  Secara i umum,  kewajiban i negara  secara i implisit  ada i di  dalam Pembukaan i UUD  1945 i yakni  pada i alinea  keempat i yang  menegaskan i bahwa  Negara i berkewajiban untuk o melindungi  segenap o bangsa  Indonesia I dan  seluruh I tumpah  darah I Indonesia, i memajukan kesejahteraan i umum,  mencerdaskan i kehidupan  bangsa, i dan  melaksanakan i ketertiban  dunia i yang berdasarkan i kemerdekaan, i perdamaian abadi, i dan keadilan i sosial. (Andryeni, dkk, 2015: 8)

## 3.2  Pandangan  Islam  Dalam  Memberi  Jaminan  Perlindungan  Keamanan  Kepada  Warga
Negaranya
Pada P masa  sekarang p ini  masih p banyak  masyarakat p yang  tidak  mengetahui I bagaimana pandangan i islam  dalam I memberi  jaminan P perlindungan  keamanan P kepada  TKI. i Tertulis  dalam sebuah i hadits  riwayat i Imam  Bukhori  No.  2936  menjelaskan i tentang  jaminan i perlindungan  kaum muslimin i yang berbunyi:
يِلَع اَنَبَطَخ َلاَق ِهيِبَأ  ْنَع ِ  يِمْيَّتلا َميِهاَرْبِإ  ْنَع  ِشَمْعَ ْلْا  ْنَع ٌعيِك َو اَنَرَبْخَأ ٌدَّمَحُم يِنَثَّدَح
ٌباَتِك اَنَدْنِع اَم َلاَقَف ِ َّاللَّ  َباَتِك  َّلَِّإ ُهُؤَرْقَن
َع  َنْيَب اَم ٌمَرَح ُةَنيِدَمْلا َو  ِلِب ِ ْلْا  ُناَنْسَأ َو  ُتاَحاَر ِجْلا اَهيِف َلاَقَف ِةَفي ِحَّصلا ِهِذَه يِف اَم َو ىَلاَعَت
اَهيِف ى َوآ  ْوَأ اًثَدَح اَهيِف  َثَدْحَأ  ْنَمَف اَذَك ىَلِإ  ٍرْي َِّاللَّ ُةَنْعَل ِهْيَلَعَف اًثِدْحُم
َلَعَف ِهيِلا َوَم  َرْيَغ ىَّل َوَت  ْنَم َو ٌلْدَع  َلَّ َو  ٌف ْرَص ُهْنِم ُلَبْقُي  َلَّ  َنيِعَمْجَأ  ِساَّنلا َو  ِةَكِئ َلََمْلا َو َني ِمِلْسُمْلا ُةَّمِذ َو  َكِلَذ ُلْث ِم ِهْي
كِلَذ ُلْثِم ِهْيَلَعَف اًمِلْسُم َرَفْخَأ  ْنَمَف ٌةَد ِحا َو َ
Artinya: “Telah i bercerita  kepada i kami  Muhammad i telah  mengabarkan  kepada i kami  Waki’  dari i dari A’masy i dari  Ibrahim i at-Taymiy  dari i bapaknya  berkata;”Ali i menyampaikan  khathbah i kepada  kami, katanya;”Tidak i ada  kitab i yang  kita  baca i selain  Kitab i Allah  Ta’ala  ini i dan  apa  yang i ada  pada i ash- shafifah i (lembaran  –  lembaran i hadits)  ini’,  yang i beliau  Shallalllahu I ’alaihi  wasallam i bersabda, isinya: i ”Disana i disebutkan  penjelasam i hukum  luka  luka i sekaligus  masa i berlakunya i dan  Madinah adalah i tanah  suci  yang i wilayahnya anatra  sumber i air  hingga  wilayah i anu.  Maka  barangsiapa i yang berbuat i kemungkaran  (Bid’ah)  yang i dilarang i agama  didalamnya i atau i membantu  orang i berbuad bid’ah i maka i orang  itu i akan i mendapat  laknat i dari i Allah,  para i malaikat  dan i seluruh  manusia i dan tidak i akan i diterima  darinya i amalan i ’ibadah i wajib  dan i sunnahnya”  (atau  taubat  dan i tebusannya). Dan i siapapun  bidak i yang i berwala’  bukan i kepada i majikannya, i maka i dia  akan i mendapat i hukuman seperti i itu i juga,  dan  perlindungan i kaum i Muslimin  adalah i satu, i maka i barangsiapa i melepas i ikatan perjanjian ii dengan seorang i musim i maka orang i itu akan i mendapat i hukuman seperti P itu juga” (Baqi, 2017) . Maksud i dari  hadist i diatas  dalam  point i terakhir  yang i menyebutkan “…..  Dan  siapapun i bidak yang  berwala’  bukan  kepada i majikannya,  maka  dia  akan  mendapat  hukuman i seperti  itu  juga,  dan perlindungan  kaum i Muslimin  adalah  satu,  maka  barangsiapa i melepas  ikatan i perjanjian  dengan seorang i musim maka orang itu akan mendapat i hukuman seperti itu juga”. Menjelaskan bahwasannya ketika p seorang  pekerja L yang  tidak l berwala’  (mencintai i orang-orang  beriman  karena i keimanan mereka, i dalam bentuk  membela, i menolong  dan  memberikan i nasihat)  kepada  atasan i atau  majikannya maka  diaakan i mendapatkan  hukuman  yang  serupa  atau  setimpal I dari  perbuatannya i tersebut,  dan perlindungan i kaum  muslim i (TKI  Muslim)  dilakukan i dengan  cara i membuat  ikatan i perjanjian  yang
didalamnya terdapat i hak-hak dan i jaminan perlindungan dari i atasan atau i majikannya i kepada TKI agar para i TKI bisa i mendapatkan jaminan keamanan i selama dia bekerja i di negeri i tersebut. Menurut  al-Qaradhawi, i ketika  non-Muslim i berada  di  bawah i naungan  negara i Muslim,  mereka sudah i dipastikan  mendapatkan i jaminan  keamanan i dari  ganguan i manapun, i bahkan i dari  gangguan orang i Islam  sendiri. i Secara  khusus i banyak  hadis  Nabi i dan  perkataan i para  sahabat i yang  menyatakan bahwa i keamanan mereka i sudah dijamin i oleh Allah i dan rasulnya (Zaini, 2017). Sikap i penghormatan  dan i jaminan  keamanan i dari  hukum i islam  kepada i TKI  yang  Non-Muslim juga i di  refleksikan  oleh  nabi i Muhammad  Shallahu’alaihi  wasallam i melalui  salahsatu  haditsnya i yang berbunyi:
ْوَأ ،ِهِتَقاَط َق ْوَف ُهَفَّلَك  ْوَأ ،ُهَصَقَتْنا ِوَأ ،اًدَهاَعُم َمَلَظ  ْنَم  َلََأ
ِةَماَيِقْلا َم ْوَي ُهُجْي ِجَح اَنَأَف ، ٍسْفَن ِبْيِط  ِرْيَغِب اًئْيَش ُهْنِم َذَخَأ Artinya:  “ Ingatlah,  siapa  yang  sewenang-wenang  terhadap  orang  yang  terikat  perjanjian, merendahkannya, i membebaninya  di  atas i kemampuannya  atau  mengambil i sesuatu  darinya i tanpa kerelaan  darinya i (merampas),  maka  aku  adalah i lawan  bertikainya  pada i Hari  Kiamat.” (HR  Abu Dawud).(As-shayuthi, 1999)
Umar  ibnu  al-Khattab  ketika  menjabat  sebagai  khalifah  sering  bertanya  kepada  orang  yang dating dari daerah-daerah tentang keadaan ahl dzimmah karena khawatir ada di antara kaum Muslimin yang menimbulkan suatu gangguan terhadap mereka. Orang-orang itupun i berkata, “Tidak ada sesuatu yang i kami  ketahui  kecuali i pelaksanaan  perjanjian i dengan i sebaik-baiknya.  Ali  bin i Abi  Thalib i R.A pernah i berkata: “ ahl dzimmah membayar i jizyah agar harta mereka i sama seperti harta i kita dan i nyawa mereka i seperti nyawa i kita (yakni memperoleh i jaminan penuh) (Al-Mughni). Dari i kumpulan  hadis i dan  perhatian i para  sahabat i terhadap ahl i dzimmah ,  Para i fuqaha i (ahli-ahli fikih) i dari i seluruhimazhab  menegaskan i bahwaikaum  Muslimin i wajib  mencegah  kezaliman i apapun yang i menimpa ahl  dzimmah I serta  memelihara  keselamatan I mereka.  Bahkan I Ibnu  Abidin i dalam bukunya i Hasyiya menyatakan, i bahwa  berbuat  zalim 3 kepada ahl  dzimmah i lebih  besar  dosanya i dari pada i berbuat  zalim  kepada  sesama i muslim  (Al-Qaradhawi,  1993) . Hal  itu i mengingat  bahwa i seorang dzimmi o dalam  Negara  Islamo b iasanya  lebih  lemah o kedudukannya, o sedangkan  kezaliman  yang dilakukan  oleh  orang  yang  lebih  kuat  terhadap  orang  yang  lebih  lemah  lebih  besar  dosanya.(Satibi, 2019)
Amat o banyak I ayat  –  ayat  dan o hadits  yang  secara  umum I mengharamkan  kezaliman I dan mencelanya dengan I keras serta mengingatkan akan I akibatnya yang sangat i buruk diakhirat i maupun di dunia. Dalam sebuah hadits qudsi Allah berfirman:
ِهٍِّب َر  ْنَع ِهْيِو ْرَي اَمْيِفَمَّلَس َو ِهْيَلَع ُالله ىَّلَص  ٍِّيِبَّنلا  ِنَع ُهْنَع ُالله َي ِض َر ي ِراَفِغلا  ٍٍّرَذ ىِبَأ  ْنَع ُتْم َّرَح ىٍِّنِإ ىِداَبِع اَي :َلاَق ُهَّنَأ  َّلَج َو  َّزَع َمْلُّظلا اوُمَلاَظَت َلاَف اًم َّرَحُم ْمُكَنْيَب ُهُتْلَعَج َو ىِسْفَن ىَلَع
Artinya: “Dari  Abu  Dzar  al-Ghifari  Radhiyallahu  ‘anhu  bahwa  Nabi  Shallallahu  ‘alaihi  wa sallam 2 meriwayatkan o Firman o Allah o Azza wa p jalla, Wahai O hamba-Ku! Sesungguhnya K Aku mengharamkan  kezhaliman i atas  diri-Ku  dan i Aku  menjadikan  haramnya  diantara i kalian.  Maka, janganlah kalian saling i menzhalimi” (Muslim, 2000).
Dari i hadits qudsi tersebut i bisa  dipastikan i bahwa i Islam  adalah  agama  yang  anti  kezaliman. Selain  hadits  tersebuti  sangat  banyak  ayat–  ayat  Al-Qurandhadits  Nabi  yang  mengharamkan kezaliman,  dan  memberikan  ancaman  yang  keras  terhadap  pelakunya.  Sehingga  ditarik  kesimpulan bahwa  ajaran  manapun  yang  mengatasnamakan  islam  namun  masih  terdapat  rasa  ketidakadilan  dan kezaliman, maka ajaran tersebut diyakini bukan bersumberi dari Islam.
Berbagai  macam i kezaliman  yang  didapat i oleh  para i TKI  diluar  negeri i menyebabkan  mereka merasa kurangnya i perlindungan dari negara i asalnya, bahkan ada yang sampai i berujung kematian dari perbuatan i kezaliman tersebut. i Dalam Al-Quran disebutkan i bahwa orang yang membunuh i orang yang tidak  bersalah i sama  artinya  dengan i membunuh  seluruh  umat i manusia  sebagaimana i yang  ditegaskan didalam QS. Al-Maidah ayat 32 yang berbunyi:
ْوَأ  ٍسْفَن  ِرْيَغِب ا ًًۢسْفَن َلَتَق نَم ۥُهَّنَأ َليِء ََٰٓرْسِإ ٓىِنَب  َٰىَلَع اَنْبَتَك َكِلََٰذ ِلْجَأ  ْنِم اَيْحَأ ٓاَمَّنَأَكَف اَهاَيْحَأ  ْنَم َو اًعيِمَج  َساَّنلٱ َلَتَق اَمَّنَأَكَف  ِض ْرَ ْلْٱ ىِف ٍداَسَف ِض ْرَ ْلْٱ ىِف  َكِلََٰذ َدْعَب مُهْنٍِّم ا ًريِثَك َّنِإ َّمُث ِتََٰنٍِّيَبْلٱِب اَنُلُس ُر ْمُهْتَءٓاَج ْدَقَل َو ۚ اًعيِمَج  َساَّنلٱ َنوُف ِرْسُمَل
Artinya: “Oleh i karena itu kami i tetapkan (suatu hukum) bagi i Bani Israil, bahwa: i Barang siapa yang  membunuh  seorang i manusia,  bukan  karena  orang i itu  (membunuh)  orang  lain,  atau i bukan karena i membuat  kerusakan i dimuka i bumi,  Maka  seakan O –  akan  Dia  telah k membunuh  manusia seluruhnya. i Dan  Barangsiapa  yang  memelihara  kehidupan o seorang  manusia, I maka  seolah  –  olah Dia i telah p memelihara  kehidupanImanusia I semuanya.  Dan  Sesungguhnya I telah  datang  kepada mereka  Rasul i –  rasul  kami  dengan i (membawa) I keterangan  –  keterangan  yang  jelas, i kemudian banyak i diantara mereka sesudah i itu. Sungguh – sungguh melampaui i batas dalam berbuat i kerusakan dimuka bumi”. (Kementrian Agama, 2018)
Setiap i orang  dalam i hidupnya  pasti  tidak i ingin  tertimpa  bahaya i atau  kesusahan.  Pembawaan alamiah  ini i membuat  kebanyakan  manusia i selalu  berpikir  pragmatis  dan i praktis  ia  selaluiberupaya merengkuh i kebahagiaan  sepuas-puasnya  dan  berusaha i menghindari  bahaya i sejauh-jauhnya.  Upaya yang  demikian i adalah  perwujudan i sifat  manusiawi i setiap  orang.  Dan i Islam  tidak  menampik i realitas semacam P ini,  melainkan o mengadopsinya  dalam  bingkai-bingkai  hukum o yang  apresiatif o dan akomodatif.Hal  ini i bukan  hanya  sebuah  ungkapan i klise  belaka.  Sebagai i bukti  adalah  makna i yang terangkup dalam i konsep kaidah ini, i yang secara eksplisit memotivasi i kita untuk membuang i jauh-jauh semua o bahaya (dlarar dalam segala i bentuknya), baik bahaya bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Bahaya  yang  berwujud  kesusahan,  kesulitan  atau  kesempitan  ruang  gerak,  baik  di  dunia  maupun  di akhirat, harus disingkirkan sedapat mungkin.
Apabila  menelusuri  rumusan  tindak i pidana  dan i sanksi  pidana  yang i tercantum  dalam  KUHP Indonesia, i hampir  seluruhnya i mencerminkan  takzir  jika i ditinjau  dari  sanksi i pidananya,  terlepas i dari persoalan  kecocokan i dari  korelasi  antara i rumusan  tindak  pidana  dengan i sanksi  pidana  menurut hukum pidana islam.
Pasal-pasal  dalam i KUHP  yang  merupakan i tindak  pidana  kisas i tetapi  sanksi  pidananya i takzir adalah sebagai i berikut :(Hadi & Fiqh, 1996) a. Kejahatan yang i mendatangkan keamanan umum i bagi manusia pada tindak pidana i pembunuhan yang terdapat dalam pasal 140 ayat (2), 188, 194 ayat (2), 195 ayat (2), 203 ayat (2), 204 ayat 2, 205 ayat 2 KUHP.
b. Kejahatan i tentang  jiwa  orang  lain i pada  tindak  pidana o pembunuhan  yang  terdapat o dalam pasal 338,339, 341, 342, 344, 346, 347,348, 349 KUHP.
c. Tindak pidana penganiayaan yang terdapat dalam pasal 351-356 dan 358 KUHP.
d. Mengakibatkan kematian atau karena  salahnya pada tindak pidana pembunuhan yang terdapat dalam pasal 359, 360, 361 KUHP.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Simpulan
Berdasarkan  uraian  yang  sudah  dijelaskan  sebelumnya  maka  kesimpulan  yang  dapat dirumuskan yaitu:
1. Hukum i merupakan  salah i satu  sarana i untuk  memberikan  perlindungan i kepada  semua i pihak, tidak i terkecuali para i TKI yang berada diluar i negeri karena fungsi i hukum itu sendiri i sejatinya untuk I melindungi.  Perlindungan I hukum  bagi  para I TKI  bisa  terlealisasi i dengan  cukup  baik jika  saja o pengimplementasian  UU  Nomor  39 o tahun  2004  mengenai o pengurusnya  atau penggunaan  Kartu  Tenaga  Kerja  Luar  Negeri  (KTKLN)  diharapkan  dapat  berguna  dengan baik  di I Luar  Negeri  untuk  menjaga i dan  dapat  bermanfaat I bagi  generasi  sekarang i dan  yang akan i datang.
2. Peran  badan  hukum I Pelaksanaan  Penempatan o Tenaga  Kerja  Indonesia  Swasta o (PPTKIS) sangatlah o penting  bagi  perlindungan I para  TKI o diluar  negeri  dikarenakan o badan  hukum tersebut i yang  telah  memperoleh P izin  tertulis  dari  Pemerintah o untuk  menyelenggarakan pelayanan  penempatan  TKI  di  luar  negeri.  Sehingga  dalam  hal  ini  PPTKIS  secara  teknis adalah I badan  yang  di I lindungi  secara  hukum I dalam  mengurusi  penempatan  TKIidi  luar negeri. Namun  dikarenakan  dalam  pemberian i perlindungan  TKI  tersebut i diserahkan  kepihak badan i hukum  swasta, i perlindungan  tersebut  tidak  terealisasikan i dengan  baik.  Pemerintah seharusya i dapat  melindungi  buruh i migran  atau  TKI  yang  berada i di  luar  negeri i dengan  tidak mewakilkanya I kepada pihak swasta I dalam penempatanya u maupun perekrutanya.
3. Dalam  hukum o islam  sendiri  memberikan  jaminan  keamanan  kepada  masyarakat  asing maupun  lokal  yang  sudah  melakukan  perjanjian  maupun  kesepakatan  merupakan  suatu  hal yang  wajib  dilindungi,  hal  tersebut  dijelaskan  pada  Hadits  Riwayat  Abu  Dawud  diatas  dan juga  disebutkan  dalam  hadits qudsi yaitu  Hadist  Al-Arbain  An-Nawawiyah  Hadits  ke-24 bahwasannya haram hukumnya dalam hal melakukan kezaliman terhadap sesama manusia.

## 4.2 Saran
1. Perlu o adanya  pengkajian I ulang  terhadap  UU I No.  39  Tahun  2004  dikarenakan I kurangnya perlindungan  hukum I yang  kuat  bagi i para  TKI  yang i berada  diluar  negeri  dan i belum  dapat  di implementasikan I secara  keseluruhan  sehingga o masih  ada  para o TKI  yang  mendapatkan perlakuan I buruk dari tempat I mereka bekerja.
2. Penegakan hukum i tindak pidana terhadap pelaku i kejahatan yang dilakukan i kepada TKI yang dilindungi i harus  dilakukan  lebih i optimal  dan  terarah  yang  tidak i hanya  penegakan  dalam landasan  teori P yaitu  pembuatan  sejumlah  peraturan P perundang-undangan,  tetapi o juga penegakan  yang p diwujudkan  dalam  praktek p sebagai  salah  satu I upaya  nyata I keseriusan pemerintah  dalam  hal i memberikan  jaminan  keamanan, i mencegah  dan  menghilangkan i tindak pidana tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Mughni, jilid viii, h., al-Badai‟, jilid vii, h., dikutip dari buku Ahkam adz Dzimmiyah wal Mustakmanin . Al-Qaradhawi. (1993). Ghairul Muslimin Fil Mujmata’ . Al-Islami
Dewi  Rai  Astawa.  (2006). Aspek  Perlindungan  Hukum  Hak-Hak  Tenaga  Kerja  Indonesia  Diluar  Negeri. Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponogoro. Hidayati,  N.  (2013). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Buruh  Migran  Indonesia  (BMI).  Pengembangan Humaniora.
I. Muslim. (2000). Shahih Muslim Jilid 4 . Maktabah Dahlan. Kairo. Ida,  Hanifah.  (2020). Peran  Dan  Tanggung  Jawab  Negara  Dalam  Perlindungan  Hukum  Tenaga  Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri . Medan.
Istanto, F.S., (2007). Penelitian Hukum . Yogyakarta. CV. Ganda. Kepmenakertrans. (2010). No. 14 Bab 18. Pasal 64. Lalu Husni. (2011) Penempatan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Yang Bekerja Di Luar Negeri (Kajian Yuridis Terhadap Asas Hukum dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 Guna Mewujudkan Penempatan & Perlindungan TKI yang Bermartabat . dalam Jurnal Ilmu Hukum . Vol. 14. Marzuki, P.M. (2005). Penelitian Hukum . Jakarta. Kencana Prenada Media Group. Paramitaningrum, Richa V. Yustikaningrum, Galuh Dian Prama Dewi. (2011). Model Diplomasi Perlindungan Pemerintah Indonesia  terhadap Warga Negara Indonesia  Pekerja  Sektor  Formal dan Informal di  Luar Negeri. dalam Jurnal Global & Strategis, Th. 12, No. 1, Januari - Juni 2018.
S.  Kementrian  Agama.  (2018).  Al -Qur’an  Al-Karim  dan  Terjemahannya .  Komplek  Percetakan  Al-Qur’anul Karim Kepunyaan Raja Fahd. Saudi Arabia.
Satibi, Ahmad. (2019). Studi Pemikiran yusuf Al-Qaradhawi Tentang Adz-Dzimmah Dan Relevansinya Dengan Kewarganegaraan Indonesia . UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. Satryo, P.S. (2015). Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri . Yogyakarta. Zaini, Muhammad. (2017). Hak Dan Kewajiban Ahl Adz-Dzimmah Menurut Yusuf al-Qaradhawi . Banjarmasin.