## PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN DAN PENGGUNAAN APLIKASI E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KABUPATEN REMBANG
Tutwuri Nur Hidayati Universitas YPPI Rembang tutwurihidayati@gmail.com
Hetty Muniroh Universitas YPPI Rembang hettymuniroh@gmail.com

## ABSTRACT
This study will examine the effect of taxpayer awareness, tax sanctions, and the use of  e-filing  applications  on  individual taxpayer  compliance  in  Rembang  Regency. Quantitative method is used in this study. This study uses primary data from survey findings that are given to respondents. Purposive sampling was used in this study to  select  100  samples  based  on  the  findings  of  the  completed  questionnaire. Hypothesis testing is done by using a partial test. This study concludes that taxpayer awareness and the use of e-filing applications have a significant positive effect on individual  taxpayer  compliance  in  Rembang  Regency.  Meanwhile,  tax  sanctions have no significant positive effect on individual taxpayer compliance in Rembang Regency.
Keywords  :  Taxpayer  Awareness,  Tax  Sanctions,  Use  Of  E-Filing  Applications, Individual Taxpayer Compliance.

## ABSTRAK
Penelitian ini akan mengkaji pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan penggunaan aplikasi e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten  Rembang.  Metode  kuantitatif  digunakan  dalam  studi  ini.  Penelitian menggunakan  data  primer  dari  temuan  survei  yang  diberikan  kepada  responden. Purposive  sampling  digunakan  dalam  penelitian  ini  untuk  memilih  100  sampel berdasarkan  temuan  kuesioner  yang  diisi.  Pengujian hipotesis  dilakukan  dengan menggunakan  uji  parsial.  Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  kesadaran  wajib pajak dan penggunaan aplikasi e-filing berpengaruh positif  signifikan  terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Rembang. Sementara itu, sanksi perpajakan  berpengaruh  positif tidak signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak orang pribadi di Kabupaten Rembang.
Kata Kunci : Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Penggunaan Aplikasi E- Filing , Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

## PENDAHULUAN
Indonesia  negara  yang  berkembang  segala  potensi  ekonomi  yang  cukup  besar. Pajak adalah salah satu sumber pendanaan pemerintah. Pajak adalah pembayaran yang diwajibkan secara hukum kepada pemerintah yang harus dilakukan oleh orang atau badan dengan tuntutan, tidak dibayar secara langsung, dan dimaksudkan untuk mendanai kebutuhan umum untuk keperluan kesejahteraan umum rakyat (Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007). Pajak sangat berpengarus besar terhadap APBN, pemerintah  mengupayakan  peningkatkan  penerimaan  pajak  yang  dalam  instansi Direktorat  Jenderal  Pajak  yang  bertanggung  jawab.  Indonesia,  berharap  penuh terhadap  pajak  sebagai  sumber  dana  negara  dalam  menjalankan  proses pembangunan nasional (Widayati dalam Said dan Aslindah, 2018). Pajak sungguh mempengaruhi  pada  finansial  negeri,  sehingga  pajak  jadi  sungguh  berarti  untuk perkembangan negeri Indonesia. Ketaatan pajak ialah halangan yang bisa kurangi kemampuan  pemungutan  pajak.  Yuesti  dkk  (2022)  melaporkan  jika  dengan  cara domestik,  perimbangan  disiplin  wajib  pajak  dari  tahun  ke  tahun  tidak  banyak perubahan. Perihal ini didasarkan dalam analogi jumlah harus pajak di Indonesia yang  penuhi  patokan  disiplin  sangatlah  sedikit  jika  dibandingkan  dengan  semua total wajib pajak telah tertera, tercantum di Kabupaten Rembang. tabel 1 dibawah ini  tercantum  data  mengenai  wajib  pajak  orang  pribadi  (WPOP)  Kabupaten Rembang yang tercatat di KPP Pratama Pati tahun 2017-2021:
Jumlah wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Rembang mengalami pertumbuhan
setiap tahunnya seperti terlihat pada Tabel 1, namun pertumbuhan tersebut belum diimbangi dengan kepatuhan wajib pajak saat melaporkan SPT yang menunjukkan angka  yang  rendah  dan  tidak  menentu.  Selain  itu,  WPOP  yang  membayar  pajak juga memperlihatkan nilai angka yang fluktuatif serta rasio kepatuhan yang terus menurun  dari  tahun  2017  sampai  tahun  2021,  hal  ini  jelas  merugikan  negara. Informasi  itu  membuktikan  kalau  tingkatan  disiplin  WPOP  yang  melaksanakan pembayaran serta pelaporan amat kecil dibanding total WPOP yang sudah terdaftar. Kepatuhan wajib pajak yaitu perilaku wajib pajak dimotivasi dari pemahamannya tentang tugas perpajakannya berdasarkan peraturan dan ketentuan yang ditetapkan (Shifa dkk, 2021). Pemahaman tentang wajib pajak ini merupakan unsur pertama yang berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak. Perpajakan adalah masalah pajak, tetapi  kesadaran  adalah  kondisi  pemahaman  atau  pengertian.  Kesadaran  pajak adalah  pengetahuan  atau  pemahaman  tentang  suatu  topik  yang  berkaitan  dengan pajak. Masyarakat akan patuh terhadap kewajibannya untuk membayar pajak jika masyarakat  pembayar pajak memandang baik  kinerja pemerintah dalam kegiatan negara  (Priambodo  dan  Yushita,  2017).  Kemampuannya  untuk  membantu pembayar  pajak  mematuhi  undang-undang  perpajakan,  pengetahuan  perpajakan sangat  penting.  Karena  mereka  percaya  bahwa  membayar  pajak  tidak  terlalu signifikan,  banyak  wajib  pajak  yang  tidak  menyadari  pentingnya  melakukannya. Penelitian  Shifa,  dkk  (2021)  menemukan  bahwa  kedisiplinan  wajib  pajak  dalam membayar  pajak  penghasilan  mangalami  peningkatan  secara  signifikan  dengan meningkatkan  pengetahuan  wajib  pajak.  Menurut  penelitian  Vitaloka  (2021), dipengaruhi  secara  negatif  siginfikan  dalam  pengetahuan  wajib  pajak  untuk melunasi pajak penghasilan. Sanksi/hukuman pajak merupakan komponen kedua. Selain meningkatkan kesadaran wajib pajak, pembayaran ini juga berfungsi sebagai mekanisme  kontrol  yang  sangat  penting.  Faktor-lain  yang  mempengaruhi kemampuan  wajib  pajak  saat  melakukan  disiplinnya  yaitu  sanksi/hukuman perpajakan yang dapat ditujukan kepada wajib pajak. Menurut penelitian Shifa, dkk (2021), sanksi/hukuman pajak secara positif signifikan meningkatkan kedisiplinan wajib  pajak.  Sulistyowati,  dkk  (2021)  memberikan  pembuktian  bahwa  variabel sanksi/hukuman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kedisiplinan wajib pajak. Pemerintah  dapat  meningkatkan  permintaan  pajak  sambil  juga  mempromosikan
perilaku wajib pajak jika wajib pajak merasa kesulitan untuk melengkapi laporan pajaknya dengan mengembangkan aplikasi  pajak yang memudahkan  wajib pajak untuk  melakukan  keduanya.  Dengan  aturan  metode  pemakaian  program  dengan cara online yang bisa dipakai oleh semua wajib pajak dengan cara efisien, efektif, kapan  saja,  serta  dimana  saja  cocok  dengan  durasi  peliputan  serta  pembayaran pajak,  sehingga  diketahui  program  aplikasi  pajak  alat  online  Direktorat  Jenderal Pajak selaku e- filing ataupun Electronic Filing System , yang dipakai wajib pajak dalam  mengantarkan  SPT  elektronik  (e-SPT)  ke  DJP  melewati  web  sah  DJP (Silvana  serta  Rahayu,  2021).  Dalam  rangka  meningkatkan  penerimaan  negara dalam  hal  kepatuhan  wajib  pajak,  telah  dilaksanakan e-filing pada  tahun  2013.
Melalui  program  ini,  wajib  pajak  dapat  dengan  mudah  melakukan  transparansi perpajakan  dan  meningkatkan  pemahaman  atau  sadar  terhadap  wajib  pajak  agar terpenuhi  kewajiban  perpajakannya  kepada  pemerintah  dengan  waktu  yang  tepat secara pribadi. Penggunaan perangkat lunak e-filing menyampaikan dampak yang cukup  baik  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  menurut  penelitian  Pawama,  dkk (2021).  Variasi  penggunaan a aplikasi e-filing tidak  berdampak  pada  kepatuhan wajib b pajak  (Sari,  2021).  Salah  satu  peristiwa  terkait  perpajakan  yang  dialami Indonesia pada tahun 2017 adalah banyak wajib pajak yang gagal membayar pajak padahal nominalnya cukup besar (Putra, 2017). Ini menunjukkan bahwa individu menahan  pajak  mereka  karena  mereka  khawatir  tentang  hukuman  yang  dapat mereka  hadapi  jika  mereka  melanggar  undang-undang  perpajakan.  Alhasil, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggelar program Tax Amnesti . Menurut Dewi (2016) Tax  Amnesti adalah  memberikan  batasan  waktu  terhadap  wajib  pajak kategori  tertentu  agar  melunasi  pajak  dengan  nominal  tertentu  atas  dasar perpanjangan  waktu  terhadap  wajibnya  membayar  pajak  (termasuk  penghapusan bunga  dan  sanksi/hukuman)  terkait  jangka  pajak  sebelumnya  tanpa  khawatir mendapat  tuntutan  pidana.  Penelitian  yang  dilaksanakan  penting  dikarenakan terdapat  ketidakkonsistenan  hasil  penelitian  tentang  pengaruh  kesadaran  wajib pajak dalam membayar pajak, sanksi perpajakan serta penggunaan aplikasi e-filing . berdasarkan  latar  belakang,  peneliti  tertarik  melakukan  penelitian  dengan  judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Penggunaan Aplikasi E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Rembang”.

## TELAAH LITERATUR

## Teori Kepatuhan (ComplianceTheory)
Compliance  theory yaitu  hipotesis  yang  mengasumsikan  bahwa  orang  akan mengikuti  instruksi  atau  hukum  ketika  diberikan  (Handke  &  Barthauer,  2019). Menurut  Tahar  dan  Rachman  (2014),  pemerintah  dan  masyarakat  sebagai  wajib pajak  memiliki  kewajiban  kepada  Tuhan  untuk  melakukan  segala  tindakan  yang berhubungan dengan perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya.
Ada dua kategori kedisiplinan berkaitan dengan wajib pajak, yaitu
a. Kepatuhan formal terjadi ketika wajib pajak formal melakukan tugasnya dengan ketetapan UU perpajakan.
b. Kepatuhan  material  terjadi  ketika  wajib  pajak  pada  dasarnya  atau  secara substansial  mematuhi  semua  undang-undang  perpajakan  yang  relevan,  yaitu sesuai dengan semangat dan substansi UU perpajakan. Kedisiplinan formal juga bisa dihitung sebagai kedisiplinan material.

## Kepatuhan Wajib b Pajak
Kepatuhan n wajib  pajak  diartikan  sebagai  ketundukan,  kepatuhan,  dan  kepatuhan dalam  menjalankan  peraturan  perpajakan  (Suryanti  &  Sari,  2018).  Kepatuhan terhadap  peraturan  dapat  dilihat  sebagai  kepatuhan  terhadap  prinsip-prinsip pemungutan  pajak  ketika  menerapkan  sistem  self-assessment  wajib  pajak. Mematuhi  undang-undang  perpajakan  membutuhkan  rasa  hormat,  hormat,  dan kepatuhan  selain  kepatuhan  pajak  yang  sebenarnya.  Wajib  pajak  yang  disiplin dengan peraturan perpajakan adalah mereka yang membayar pajaknya sesuai tempo dengan  komitmennya  (Arifin  dan  Syafii,  2019).  Serupa  dengan  standar  dari Peraturan n Menteri  Keuangan  Nomor  192/PMK.03/2007  tentang  metode mengidentifikasi wajib pajak yang memenuhi persyaratan khusus dalam rancangan pengembalian  kelebihan  pelunasan  pajak,  semacam  tidak  terlambat  saat menyetorkan surat pemberitahuan dan tidak memiliki tunggakan, Wajib Pajak yang patuh dapat diidentifikasi.

## Kesadaran Wajib Pajak
Kesadaran pajak mengacu pada tingkat pemahaman, pengetahuan, dan pemahaman
mengenai pajak yang telah dicapai wajib pajak dan yang pada akhirnya dipenuhi melalui  pemenuhan  kewajiban  perpajakannya.  Sensitivitas  pajak,  yang  sangat dipengaruhi oleh bagaimana wajib pajak memandang pajak itu sendiri, merupakan aspek  lain  dari  kesadaran  pajak.  Ketika  individu  memiliki  pendapat  yang  tepat tentang pajak, kesadaran akan adanya pemahaman tentang tanggung jawab wajib pajak agar melunasi pajak meningkat.

## Sanksi Perpajakan
Di antisipasi bahwa sanksi pajak yang kaku akan memaksa pembayar pajak agar mena’ati  komitmen  pajak  mereka.  Kedisiplinan  wajib  pajak  meningkat  sebagai akibat dari keputusan wajib pajak untuk  mematuhi  hukum  daripada risiko sanksi pajak yang lebih berat (Susmita dan Supadmi, 2016). Sanksi pajak terkait dengan keyakinan  kontrol  karena  dirancang  untuk  membantu  orang  dalam  memenuhi tanggung jawab pajak mereka. Kedisiplinan wajib pajak didasarkan pada seberapa tinggi  keyakinan  wajib  pajak  bahwa  denda  perpajakan  dapat  mempengaruhi perilaku mereka dalam membayar pajak.

## Penggunaan Aplikasi E-Filing
Perkembangan teknologi yang semakin maju juga tidak luput dari sistem control yang  juga  terus  berkembang.  Direktorat  jenderal  pajak  (DJP)  berupaya menawarkan  layanan  terkini  seiring  dengan  perkembangan  teknologi  yaitu pelaporan secara online menggunakan aplikasi e-filing . Masyarakat Indonesia saat ini tidak lepas lagi yang namanya smartphone atau handphone, sehingga direktorat jenderal pajak (DJP) memfasilitasi aplikasi perpajakan. E-filing lebih user-friendly , selain  gampang  dihitung,  akurasi  sistem  terjamin,  kerahasiaan  data  pribadi terjamin,  lebih  cepat,  dan  lebih  ramah  lingkungan  karena  file  kertas  tidak  lagi diperlukan.

## Pengembangan Hipotesis

## Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Kesadaran pajak yaitu kondisi memiliki pemahaman menyeluruh tentang pajak itu sendiri, yang akhirnya terwujud dalam diri orang yang memenuhi tanggung jawab perpajakannya.  Sensitivitas  pajak  yang  sangat  dipengaruhi  oleh  pemikiran  atau pandangan  wajib  pajak  terhadap  pajak  itu  sendiri  merupakan  istilah  lain  dari
kesadaran  pajak.  Bila  warga  mempunyai  pemikiran  yang  bagus  pada  pajak, sehingga pemahaman hendak tanggung jawab wajib pajak agar melunasi pajak akan bertambah.  semakin  besar  pemahaman  serta  pengaplikasian  peranan  perpajakan guna  menaikkan  disiplin  sehingga  terus  meningkatkan  pemahaman  betapa pentingnya  wajib  pajak.  Hasil  penelitian  Sulistyowati  dkk  (2021)  memberikan pandangan  bahwa  kesadaran  atau  pemahaman  akan  wajib  pajak  ini  sangat berpengaruh terhadap kedisiplinan wajib pajak. Didukung oleh penelitian Pawama (2021)  memberikan  pandangan  bahwa  kesadaran  wajib  pajak  berdampak positif f dan signifikan terhadap kapatuhan wajib pajak. Hipotesis satu dirumuskan sebagai berikut:
H 1 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Rembang.

## Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Dimaksudkan agar wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya sebagai konsekuensi dari  denda  pajak  yang  ketat  yang  diterapkan  kepada  mereka.  Kedisiplinan  wajib pajak  meningkat  sebagai  akibat  dari  fakta  bahwa  wajib  pajak  yang  terinformasi lebih memilih untuk mematuhi hukum daripada berisiko terkena sanksi pajak yang lebih  berat  (Susmita  dan  Supadmi,  2016).  Sanksi  pajak  dihubungkan  dengan Control  Beliefs karena  mereka  dianggap  membantu  pembayar  pajak  mematuhi tanggung jawab pajak mereka. Kepatuhan orang dinilai berdasarkan seberapa kuat wajib pajak percaya bahwa sanksi pajak akan mempengaruhi perilaku mereka untuk mematuhi  tanggung  jawab  perpajakan  mereka.  Jumlah  kepatuhan  wajib  pajak meningkat  ketika  hukuman  yang  dikeluarkan  lebih  berat.  Berbeda  dengan penelitian  Sulistyowati  dkk  (2021)  mendapatkan  sanksi  perpajakan  tidak berdampak  terhadap  kedisiplinan  wajib  pajak,  penelitian  Shifa  dkk  (2021) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berdampak baik terhadap perpajakan dalam melunasi  pajak  penghasilan.  Menurut  temuan  penelitian  yang  berbeda  oleh  Gaol dan  Sarumaha  (2022),  sanksi  perpajakan  memiliki  dampak  yang  baik  dan  cukup besar  terhadap  perpajakan  pribadi.  Temuan  penelitian  Perdana  dan  Dwirandra (2020)  yang  menunjukkan  bahwasanya  sanksi  perpajakan  berdampak  positif  dan besar terhadap kedisiplinan wajib pajak, juga mendukung hasil dari pengaruh yang menguntungkan tersebut. Hipotesis kedua berikut dikembangkan berdasarkan hal
diatas:
H 2 :  Sanksi  perpajakan  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Rembang.

## Pengaruh Penggunaan Aplikasi E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Perkembangan  teknologi  yang  terus  berkembang  tidak  dapat  dipisahkan  dari struktur  perpajakan  yang  semakin  kompleks.  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP) berupaya  menawarkan  layanan  terbaru  di  tengah  kemajuan  teknologi  melalui pelaporan melalui sistem online, yakni dengan e-filing . Karena hampir semua orang di  Indonesia  kini  memiliki  telepon  genggam,  Ditjen  Pajak  merilis  aplikasi perpajakan. E-filing memudahkan  pengiriman  dokumen  karena  menghilangkan kebutuhan akan file kertas, menjamin keakuratan perhitungan yang disediakan oleh sistem,  memastikan  perlindungan  data  pribadi,  dan  lebih  cepat.  Ha l l  ini  juga l didukung  denga l n  ditera l pka l n  sistem  pemunguta l n  pa l ja l k  di  Indonesia l ya l itu self a l ssa l sement  system ,  dima l na l wa l jib  pa l ja l k  menentuka l n  sendiri  besa l r  pa l ja l k  ya l ng teruta l ng, wa l jib pa l ja l k mela l kuka l n a l ktivita l s menghitung, menyetor, da l n mela l porka l n sendiri pa l ja l k ya l ng teruta l ng Ha l l tersebut juga l didukung denga l n a l da l nya l penelitia l n ya l ng dila l kuka l n Pa l wa l ma l (2021), menya l ta l ka l n ba l hwa l pengguna l a l n a l plika l si e-filing berpenga l ruh  positif  terha l da l p  kepa l tuha l n  wa l jib  pa l ja l k  ora l ng  priba l di,  ma l ka l da l pa l t dia l rtika l n  sema l kin  ba l ik  penera l pa l n e-filing ma l ka l sema l kin  meningka l t  kepa l tuha l n wa l jib pa l ja l k ora l ng priba l di untuk memba l ya l r da l n mela l porka l n pa l ja l knya l . Berda l sa l rka l n ha l l di a l ta l s ma l ka l hipotesis tiga l dirumuska l n seba l ga l i berikut:
H 3 :  Diduga  penggunaan  aplikasi e-filing berpengaruh  positif  signifikan  terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Rembang.

## METODOLOGI PENELITIAN
Populasi penelitian yaitu wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Rembang yang di mana pengambilan sampel memakai purposive sampling. Kriteria pengambilan sampel antara lain:
a. Pegawai/karyawan yang memiliki NPWP.
b. Pegawai/karyawan yang berdomisili di Kabupaten Rembang.
c. Pegawai/karyawan yang terdaftar di KPP p Pratama Pati.
Penelitian ini memakai rumus Lameshow, sehingga menghasilkan sampel sebesar 96,04 dibulatkan menjadi 100 responden.

## Jenis dan Sumber Data
Data  subjek  yaitu  jenis  data  yang  digunakan  pada  penelitian.  Wajib  pajak  orang pribadi  menjadi  subjek  uji  untuk  penelitian  yang g dilakukan  pada  orang.  Sumber data  primer  adalah  sumber  informasi  yang  digunakan  dalam  penelitian.  Sumber penelitian dikumpulkan melalui survei dengan memberikan kuesioner kepada wajib pajak tertentu.

## Teknik Pengumpulan Data
Kuesioner diberikan kepada responden dalam sampel yang telah ditetapkan sebagai bagian  dari  metode  survey  yang  dipakai  untuk  mengumpulkan  informasi  untuk penelitian. Penelitian ini menggunakan skala likert yang berfungsi menilai pendapat atau sikap, untuk mengukur pendapat responden.

## Teknik Analisis Data
Peneliti  menggunakan  model  regresi  linier  untuk  mengevaluasi  data  guna penelitian  ini.  Dengan  memakai  model  ini,  peneliti  dapat  menilai  dampak  dari variabel independen (kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, serta penggunaan aplikasi e-filing ) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Uji Instrumen
Dalam penelitian yang dilakukan maka langkah pengujian pertama yang dilakukan yaitu  uji  instrumen.  Uji  instrumen  dilakukan  untuk  mengetahui  akan  pernyataan pada kuesioner yang digunakan reliabilitas dan validitas. Pernyataan yang berkaitan dengan kesadaran wajib b pajak, sanksi perpajakan, dan penggunaan aplikasi e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang digunakan dalam pengujian ini yaitu 57 item. Uji instrumen penelitian ini, sebanyak 40 responden. Berikut hasil uji instrumen:
a. Uji Reliabilitas
Kuesioner  merupakan  salah  satu  indikasi  variabel  atau  konstruk  yang  diukur dengan  uji  reliabilitas.  Ketika  responden  secara  konsisten  dan  mantap menanggapi  pernyataan  pada  kuesioner,  itu  dianggap  dapat  diandalkan (Ghozali, 2018). Suatu variabel terdapat angka Cronbach Alpha > 0,70 sehingga dianggap  reliabel  (Nunnaly  dalam  Ghozali,  2018).  Uji  reliabilitas  penelitian Tabel 2 adalah sebagai berikut:
Dapat  disimpulkan  dari  tabel  2  diatas  bahwa  hasil  uji  reliabilitas  instrumen penelitian ini dikatakan reliabel.
b. Uji Validitas
Pada penelitian ini penulis menambah responden menjadi 40 responden untuk mengetahui viliditas quisioner. Apabila pernyataan pada suatu quisioner dapat diukur,  maka  quisioner  tersebut  dianggap  valid  (Ghozali,  2018). Pengukurannya dilakukan dengan membandingkan angka r hitung terhadap r tabel agar degree  of  freedom (df)  =  n-2  yang  berarti  n  termasuk  total  dari  40 responden  sampel  yang  diambil.  Akan  valid  apabila  angka  r hitung lebih  tinggi dari angka r tabe l (Ghozali, 2018). Dalam hal ini df = 40-2 = 38, dengan angka r tabel 0,312.
1.) Uji Validitas Variabel Kesadaran n Wajib Pajak
Variabel keadaran wajib b pajak didapatkan dari 17 item pernyataan pada
Disimpulkan  bahwa  tabel  3,  variabel  kesadaran  wajib  pajak  valid dikarenakan r hitung > r tabel .
2.) Uji Validitas Variabel Sanksi Perpajakan
Variabel  sanksi  perpajakan  ada  satu  penyataan  yang  diihilangkan  karena tidak valid dari 15 item pernyataan. Dilihat dari Tabel 4 berikut:
Dapat disimpulkan dari tabel 4 diatas bahwa item pernyataan variabel sanksi perpajakan dinyatakan valid dikarenakan r hitung > r tabel.
3.) Uji Validitas Variabel Penggunaan Aplikasi E-Filing
Dari  10  item  pernyataan  untuk  variabel  penggunaan  aplikasi e-filing didapatkan dari hasil uji validitas pada Tabel 5, sebagai berikut:
Dapat disimpulkan dari tabel 5 diatas bahwa semua item pernyataan untuk variabel aplikasi e-filing valid karena r hitung > r tabel .

## 4.) Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak
Dari  15  item  penyataan  untuk  variabel  kepatuhan  wajib  pajak  diperoleh hasil uji validitas Tabel 6, sebagai berikut:
Disimpulkan  dari  tabel  6,  item  pernyataan  variabel  kepatuhan  wajib pajak dinyatakan valid karena r hitung > r tabel .

## Hasil Analisis Regresi
Peneliti memakai model regresi linier berganda dalam menganalisis data. Dengan menggunakan  model  ini,  peneliti  dapat  menilai  pengaruh  faktor  independen (pemahaman  wajib  pajak,  sanksi/denda  pajak,  serta  fungsi  kegunaan  aplikasi e- filing ) terhadap variabel dependen (kedisiplinan wajib pajak). Untuk menentukan t tabel yang didaptkan dari rumus df = n - (k+1), diperolehlah df = 100 – (3+1) = 96. Dengan df = 96 dan angka perhitungan signifikansi < 0,05 didapatkan dari angka t tabel sebanyak 1,66088. Hasil perhitungan statistik program SPSS 25 terdapat pada Tabel 7, sebagai berikut:

## Hasil Uji Hipotesis
Percobaan  hipotesis  parsial  (Uji  t)  dibuktikan  bahwa  sejauh  mana  pengaruh individual  variabel  bebas  dengan  variabel  terikat.  Percobaan  parsial  guna menyamakan nilai t hitung terhadap t tabel buat degree o of freedom (df) = n – (k+1), pada riset  yang  dilakukan  dengan  jumlah  ilustrasi  (n)  =  100  serta  besarnya  df  bisa dihitung  df  =  100  –  (3+1)  =  96.  Dengan  df  =  96  serta  angka  signifikansi  <  0,05 terdapat  angka  t tabel sebanyak  1,6609.  Akibat  cara  parsial  ditiap-tiap variabel l independen terhadap variabel  dependen  sungguh signifikan jika (t hitung > t tabel ). Bisa diamati pada Tabel 8 untuk kelanjutannya:

## Hasil Uji Koefisien Determinasi
Untuk mengukur r besar variabel bebas saat menerangkan variabel terikat, peneliti melakukan percobaan determinasi.  Tabel  9 menampilkan temuan berikut dari uji determinasi peneliti:
Berdasarkan pada Tabel 9, besarnya koefisien adjusted R square nya 0,586. Dengan angka adjusted  R  square adalah  0,586  diartikan  kesadaran  wajib  pajak, sanksi i perpajakan,  dengan  penggunaan  aplikasi e-filing sanggup  menerangkan kepatuhan  wajib b pajak  pribadi  di  Kabupaten  Rembang  sebesar  58,6%  sisanya dijelaskan variabel selain penelitian sebesar 41,4%.

## Pembahasan
Pengaruh Kesadaran n Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Berdasarkan uji pengaruh antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan n wajib pajak  diperoleh  t hitung >  t tabel (4,354  >  1,66090).  Oleh  karenanya  bisa  dikatakan bahwa  hipotesis  1  diketahui  bahwa  kesadaran n wajib  pajak  berdampak positif f signifikan terhadap p kepatuhan wajib b pajak orang pribadi diterima, karena penemuan  hasil  penelitian  bahwa  kesadaran  wajib  pajak  berdampak  positif signifikan terhadap kepatuhan n wajib pajak k orang pribadi.
Pengaruh Sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang g Pribadi
Berdasarkan uji pengaruh antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak didapatkan t hitung < t tabel (0,041 < 1,66090). Sehingga dikatakan bahwa hipotesis 2 yang  menyatakan  sanksi i perpajakan  berdampak  positif  yang  signifikan  atas kepatuhan wajib pajak orang pribadi ditolak, karena peneliti membuktikan bahwa sanksi i perpajakan  berdampak  positif  tidak  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak orang pribadi.
Pengaruh  Penggunaan Aplikasi  E-Filing  terhadap  Kepatuhan n Wajib  Pajak Orang Pribadi
Berdasarkan uji pengaruh antara penggunaan aplikasi e-filing g terhadap kepatuhan wajib pajak didapatkan t hitung > t tabel (3,946 > 1,66090). Oleh karenanya dinyatakan bahwa hipotesis 3 yang mengungkapkan penggunaan aplikasi e-filing berdampak positif  yang  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  diterima, dikarenakan hasil dari penelitian penggunaan aplikasi e-filing berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## SIMPULAN
Berdasarkan pemaparan hasil penelitian, diambil kesimpulan yaitu:
1. Kesadaran  wajib  pajak  secara  parsial  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Rembang.
2. Sanksi i perpajakan secara parsial berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Rembang.
3. Penggunaan n aplikasi e-filing secara  parsial  berpengaruh  positif  signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Rembang.
Adapun keterbatasan & saran dari penelitian n yaitu:
1. Keterbatasan
a. Data kuesioner yang digunakan, dikumpulkan dari responden menggunakan formulir  online  yang  dikirimkan  menggunakan platform  Google  Form di https://forms.gle/weMjCk1AdrFN63Rk7.  Jika  data  dikumpulkan  dalam bentuk  wawancara  dan  bukan  kuesioner  yang  diserahkan,  penilaian
responden terhadap pernyataan wawancara akan berubah dan mungkin tidak mencerminkan skenario secara akurat.
b. Peneliti  hanya  mengambil  3  variabel l independen  yaitu  pemahaman  atas wajib b pajak, sanksi perpajakan, serta penggunaan aplikasi e-filing.
c. Jumlah  sampel  yang  digunakan,  terbatas  yang  hanya  berjumlah  100 responden,  sehingga  hasil  penelitian  sangat  terbatas  dari  jumlah  populasi yang ada.
2. Saran
Berdasarkan simpulan penelitian maka diperoleh saran sebagai berikut:
a. Bagi  peneliti  selanjutnya  yang  menerima  atau  mengkaji  judul  atau  topic yang  sama,  peneliti  berharap  dapat  memperbaiki  peneliti  sebelumnya  di masa  yang  akan  datang.  Peningkatan  jumlah  responden  dan  variabel independen  lainnya  seperti  postur  motivasi,  persepsi  wajib  pajak,  dan kualitas pelayanan.
b. Pada  penelitian  selanjutnya  sebaiknya  menggunakan  data  sekunder  dari kantor pajak atau pihak terkait sebagai dasar pengolahan topik.
.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin,  S.  B.,  &  Syafii,  I.  (2019).  Penerapan  E-Filing,  E-Biling  Dan  Pemeriksaan  Pajak Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di  Kpp  Pratama  Medan  Polonia.
Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi, 5(1), 9-21.
Dewi, A. S. (2016). Analisis implementasi pengampunan pajak (tax amnesty) di Indonesia Publik Reform, 1 (1).
Dwi, G. S., Tanno, A., & Novel, I. (2019). Pengaruh Penerapan E-Sistem, Sanksi Pajak Dan  Religiusitas  Terhadap  Kepatuhan  Membayar  Pajak  (Studi  Empiris  Pada  Wajib Pajak Pribadi Pelaku Bisnis Di Kpp Pratama Bukittinggi). Jurnal Benefita, 4 (3), 477- 491.
Gaol,  R.  L.,  &  Sarumaha,  F.  H.  (2022).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Pelayanan Fiskus,  Penyuluhan  Wajib  Pajak,  Pemeriksaan  Pajak  Dan  Sanksi  Pajak  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan, 134-140.
Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. Yogyakarta: Universitas Diponegoro. Edisi 9). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro,
490.
Handke,  L.,  &  Barthauer,  L.  (2019).  Heider  (1958): The  Psychology  of  Interpersonal Relations.  In  Schlusselwerke  der  Netzwerkforschung (pp.  259-262).  Springer  VS,
Wiesbaden.
Pawama, S. D., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, transparansi  pajak  dan  Penggunaan  aplikasi  e-filing  terhadap  kepatuhan  wajib  pajal orang  pribadi  pada  umkm  di  kota  Manado. Jurnal  Riset  Akuntansi  Dan Auditing”Goodwill”, 12 (2). 167-178.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  192/PMK.03/2007  tentang  Tata  Cara  Penetapan Wajib  Pajak  Dengan  Kriteria  Tertentu  Dalam  Rangka  Pengembalian  Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
Perdana,  E.  S.,  &  Dwirandra,  A.  A.  N.  B.  (2020).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak, Pengetahuan  Perpajakan,  dan  Sanksi  Perpajakan  Pada  Kepatuhan  Wajib  Pajak UMKM. E-Jurnal Akuntansi, 30 (6), 1458-1469.
Priambodo, P., & Yushita, A. N. (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan,  Dan  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo Pada Tahun 2017. Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi, 5 (5).
Puspita, N. (2014). Pengaruh kualitas pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak dan keadilan pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak  bumi  dan  bangunan. Jurnal Akuntansi, 2 (1).
Putra,  A.  F.  (2017).  Pengaruh  etika,  sanksi  pajak,  modernisasi  sistem,  dan  transparansi pajak terhadap kepatuhan pajak. Jurnal Akuntansi Indonesia, 6 (1), 1-12.
Said,  S.,  &  Aslindah,  A.  (2018).  Pengaruh  Penerapan  E-System  Perpajakan  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 1 (1), 29- 39.
Sari,  N.  W.  (2021).  Pengaruh  Penerapan  E-Billing  Dan  E-Filing  Terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  (Studi  Kasus  Pada  Kpp  Pratama  Jakarta  Duren  Sawit). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi, 1 (1), 47-59.
Shifa,  A.  U.,  Diana,  N.,  &  Mawardi,  M.  C.  (2021).  Pengaruh  Kesadaran  wajib  Pajak, Sosialisasi  Perpajakan,  Sistem  Administrasi  Perpajakan,  Dan  Sanksi  Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam  Membayar  Pajak  Penghasilan  Di  Kpp Wilayah Malang Selatan (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Malang  Selatan  yang  berada  di  Jl.  Merdeka  Utara  No.  3,  Kiduldalem,  Kec.  Klojen, Kota Malang Jawa Timur 65119). Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi, 10 (04).
Silvana,  S.  S.,  &  Rahayu,  Y.  (2021).  Pengaruh  Penerapan  E-Filing,  E-Billing  dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), 10 (7).
Sulistyowati, M., Ferdian, T., & Girsang, R. N. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di SAMSAT Kabupaten Tebo). Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis, 1 (1).
Suryanti,  H.,  &  Sari,  I.  E.  (2018).  Pengaruh  Sanksi  Perpajakan,  Pelayanan  Fiskus  Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pancoran). AkunNas, 15 (2).
Susmita, P. R., & Supadmi, N. L. (2016). Pengaruh kualitas pelayanan, sanksi Perpajakan, biaya kepatuhan pajak, dan penerapan e-filing pada kepatuhan Wajib Pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 14 (2), 1239-1269.
Tahar, A., & Rachman, A. K. (2014). Pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap kepatuhan wajib pajak. Journal of Accounting and Investment, 15 (1), 56-67.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Vitaloka,  O.  I.  D.  (2021).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Kegiatan  Sosialisasi Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di Kpp Pratama Tegal (Disertasi). Politeknik Harapan Bersama Tegal.
Yuesti, A., Prananta, N. G. W., & Bhegawati, D. A. S. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Denpasar  Barat  Dengan  Sanksi  Pajak  Sebagai Variabel Moderasi. Media Akuntansi Perpajakan, 7 (1), 7-18.