Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 4, No. 3 – November 2023, Hal. 444 – 453 | Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: 10.55637/jph.4.3.8377.444-453
PUTUSAN NIHIL DITINJAU MELALUI PERSPEKTIF TEORI KEPASTIAN HUKUM
Totok Yanuarto 1 , Dominikus Rato 2 , Bayu Dwi Anggono 3 Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jawa Timur, Indonesia totokyanuarto@gmail.com 1 , dominikusrato@gmail.com 2 , puspa.niwapong@gmail.com 3

## Abstrak
Keputusan  hakim  merupakan  hasil  dari  proses  peradilan  pidana  yang  melibatkan  pertimbangan  hakim secara  lisan  maupun  tertulis.  Pentingnya  keputusan  hakim  untuk  mematuhi  prinsip-prinsip  tertentu, termasuk stabilitas, yang merujuk pada kestabilan sosial sebagai dampak dari keputusan tersebut. Hakim perlu mempertimbangkan dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis, terutama dalam konteks teknis yudisial. Oleh  karena  itu,  keputusan  hakim  harus  memperhatikan  aspek-aspek  formal,  terutama  sesuai  dengan ketentuan  yang  tercantum  dalam  KUHAP.  Dalam  konteks  perkara  pidana,  KUHAP  mengatur  bahwa keputusan hakim dapat berupa pemidanaan, pembebasan dari tuntutan hukum, atau putusan bebas. Namun, eksistensi  vonis  nihil,  seperti  yang  terjadi  dalam  kasus  Dimas  Kanjeng,  dianggap  sebagai  suatu permasalahan  yang  kompleks.  Praktik  putusan  ini  mengklaim  merujuk  pada  Pasal  10  KUHP  yang membatasi  kumulatif  hukuman  penjara  paling  lama  20  tahun.  Namun,  praktik  putusan  nihil  sebenarnya menjadi  ancaman  bagi kepastian  hukum  dalam paradigma hukum civil  law .  KUHAP  tidak  memberikan pedoman yang jelas mengenai vonis nihil, yang menyebabkan ketidakpastian dalam interpretasi hukum. Idealnya, KUHAP seharusnya mengatur dengan jelas bentuk-bentuk putusan yang mungkin terjadi untuk menjaga  kepastian  hukum.  Praktik  putusan  nihil  juga  mengganggu  stabilitas  hukum  acara  pidana  atau hukum prosedural pidana itu sendiri. Prinsip interpretatif dalam putusan nihil menjadi kontroversial karena sering  kali  tidak  digunakan  dengan  tepat.  Mengingat  bahwa  interpretasi  dalam  putusan  nihil  berkaitan dengan masalah sistemik dalam KUHAP, hal ini seharusnya menjadi isu yang memerlukan reformasi dalam hukum  acara  pidana.  Tulisan  ini  mengulas  regulasi  vonis  nihil  yang  menciptakan  ketidakjelasan  dan ketidakpastian dalam peraturan tentang putusan pemidanaan nihil.
Kata Kunci: Keputusan Hakim, KUHAP, Vonis Nihil, Kepastian Hukum

## Abstract
Judicial decisions are the outcome of the criminal justice process and involve the judge's oral and written deliberations. It is important for judges' decisions to adhere to certain principles, including stability, which refers to social stability as a result of the decision. Judges need to consider philosophical, juridical and sociological foundations, especially in the context of judicial technicalities. Therefore, the judge's decision must pay attention to formal aspects, especially in accordance with the provisions contained in the Criminal Procedure Code. In the context of criminal cases, KUHAP stipulates that the judge's decision can be in the form  of  punishment,  acquittal,  or  free  verdict.  However,  the  existence  of  zero  verdicts,  as  in  the  Dimas Kanjeng  case,  is  considered  a  complex  issue.  This  verdict  practice  claims  to  refer  to  Article  10  of  the Criminal Code which limits cumulative imprisonment to a maximum of 20 years. However, the practice of zero verdicts actually poses a threat to legal certainty in the civil law paradigm. The KUHAP does not provide clear guidelines regarding zero verdicts, which causes uncertainty in legal interpretation. Ideally, KUHAP  should  clearly  regulate  the  forms  of  verdicts  that  may  occur  to  maintain  legal  certainty.  The practice of zero verdicts also disrupts the stability of criminal procedural law or criminal procedural law itself. The interpretative principle in a nil verdict is controversial because it is often not used appropriately. Given that the interpretation in zero verdicts is related to systemic problems in KUHAP, this should be an issue that requires reform in criminal procedure law. This paper reviews the regulation of nil verdicts that creates vagueness and uncertainty in the regulation of nil verdicts.
Keywords: Judge's Decision, KUHAP, Nil Verdict, Legal Certainty

## I. PENDAHULUAN
Keputusan yang diambil hakim adalah hasil dari proses pemeriksaan perkara pidana yang melibatkan  pertimbangan  hakim  dalam  bentuk  tertulis  atau  lisan  (Mulyadi,  2007).  Putusan  ini diatur dalam hukum acara pidana dan menjadi panduan untuk tindakan yang dapat dilaksanakan (Sofyan & Azisa, 2016). Prinsip yang harus diperhatikan dalam putusan hakim adalah stabilitas yang mengacu pada stabilitas sosial yang menjadi dampak dari keputusan hakim (Kaeng dkk., 2022). Joko Sasmito, seperti yang disebutkan oleh Komisi Yudisial RI, menekankan pentingnya hakim  dalam  merujuk  pada  landasan  filosofis,  yuridis,  dan  sosiologis,  terutama  dalam  aspek teknis  yudisial  (Yudisial,  2020).  Hakim  memiliki  kewenangan  yang  didasarkan  pada  prinsip- prinsip yang diatur dalam Pasal 5(1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, dalam putusannya, hakim perlu mempertimbangkan dasar-dasar formil, terutama yang diatur dalam Kitab UU Hukum Acara Pidana.
Keputusan  hakim  dalam  konteks  perkara  pidana  seharusnya  merupakan  hasil  dari penyelarasan  antara  pencarian  nilai-nilai  keadilan  dengan  ketentuan  teknis  yang  mengatur kewenangan interpretatif hakim. Dalam Pasal 1(11) KUHAP, dijelaskan bahwa “suatu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum dapat berupa pemidanaan atau  bebas  dari  segala  tuntutan  hukum”  (Indonesia,  1981).  Namun,  dalam  praktik  peradilan, terdapat pula ketentuan lain terkait pemidanaan, yakni vonis nihil, yang tercantum pada Pasal 10 KUHP. Vonis nihil, yang masih tergolong jarang dipahami oleh masyarakat Indonesia, sering kali menimbulkan pertanyaan tentang kenapa hakim tidak memberikan tambahan hukuman kepada pelaku  tindak  pidana  yang  telah  bersalah.  Penjelasan  atas  fenomena  ini  terletak  pada pertimbangan-pertimbangan  yang  diambil  oleh  Majelis  Hakim,  yang  bersifat  yuridis  maupun non-yuridis.  Proses  penjatuhan  vonis  juga  harus  mengikuti  pedoman  yang  ditetapkan  untuk mencapai  tujuan  hukum,  yang  mencakup  aspek-aspek  kepastian,  keadilan,  dan  kemanfaatan (Moho, 2019).
Penerapan putusan nihil dalam kasus Taat Pribadi alias Dimas Kanjeng dari Kabupaten Probolinggo  didasarkan  pada  Pasal  10  KUHP,  seperti  yang  disebutkan  dalam  Efritadewi  Ayu (2020); Baihaqi (2020). Dimas Kanjeng menghadapi tiga perkara pidana yang berbeda. Pertama, dalam  Perkara  Pidana  Nomor  65/Pid.B/2017/PN  Krs,  ia  dihukum  karena  tindak  pidana pembunuhan berencana dan dijatuhi hukuman penjara selama 18 tahun. Kedua, dalam Perkara Pidana Nomor 66/Pid.B/2017/PN Krs, ia dihukum karena tindak pidana penipuan dan dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun. Terakhir, dalam Perkara Pidana Nomor 2471/Pid.B/2019/PN Sby, ia mendapat vonis nihil. Jika melihat total masa hukuman yang diterima Dimas Kanjeng dari ketiga perkara tersebut, dapat disimpulkan bahwa jika masa hukumannya diakumulasikan, maka ia seharusnya menjalani hukuman penjara selama 24 tahun.
Namun,  KUHP  mengatur  batasan  waktu  maksimum  pidana  penjara  bagi  terdakwa, terutama dalam Pasal 12(4), yang menyatakan bahwa “pidana tersebut tidak boleh melebihi 20 tahun.” Majelis hakim mengacu pada hal tersebut dalam menjatuhkan putusan terhadap Dimas Kanjeng  dengan  pidana  penjara  "Nihil".  Tantangannya  adalah,  KUHAP  tidak  secara  jelas mengatur tentang vonis nihil. Keadaan ini menimbulkan ketidakpastian karena hukum materiil yang  bersifat  interpretatif  juga  menghasilkan  prosedur  yang  bersifat  interpretatif.  Idealnya, KUHAP  seharusnya  bertindak  sebagai  pengendali  dalam  penerapan  hukum  untuk  memastikan kesesuaian dan keakuratan penegakan hukum (Wisnubroto & Widiartana, 2021). Oleh karena itu, menurut  pengertian  penafsiran  yang  terbatas,  diharapkan  bahwa  KUHAP  sudah  seharusnya secara  tegas  mengatur  variasi  putusan  yang  dapat  diberlakukan  dan  merupakan  cerminan  dari kepastian hukum itu sendiri (Soeroso, 1993).
Keberlakuan  vonis  nihil  dalam  konteks  kepastian  hukum  sebenarnya  menjadi  masalah yang  rumit,  terutama  karena  tidak  adanya  ketentuan  yang  jelas  dalam  KUHAP  mengenai  hal tersebut. Ketidakpastian ini menjadi semakin menonjol karena kurangnya spesifikasi teknis dalam pengambilan  keputusan  oleh  hakim.  Pasal  10  KUHP  memang  membatasi  hukuman  penjara maksimum hingga 20 tahun, yang sering dijadikan dasar untuk praktik vonis nihil. Namun, hal ini  tidak  memberikan  arahan  yang  cukup  jelas  dalam  konteks  penggunaannya  dalam  putusan pidana. Sebagai hasilnya, kepastian hukum dalam hal ini menjadi terganggu karena interpretasi
yang  ambigu  dan  tidak  konsisten.  Hal  ini  menyoroti  perlunya  penyempurnaan  dalam  regulasi hukum,  khususnya  dalam  hal  putusan  pemidanaan  nihil,  untuk  memastikan  konsistensi  dan kejelasan dalam sistem peradilan pidana (Suliantoro, 2007). Maka, dalam kajian ini, ditinjaulah regulasi  vonis  nihil  yang  menciptakan  kebingungan  dan  ketidakpastian  terkait  keputusan pemidanaan nihil. Lebih lanjut, analisis ini mengeksplorasi bagaimana vonis nihil diterapkan dan hubungannya dengan prinsip kepastian hukum. Tujuannya adalah untuk menyelidiki pengaturan vonis  nihil  dalam  kerangka  sistem  peradilan  pidana,  serta  memastikan  bahwa  penerapannya memenuhi standar kepastian hukum.

## II. METODE PENELITIAN
Studi  ini  dilakukan  menggunakan  metode  doktrinal,  yang  sering  disebut  sebagai penelitian  yuridis-normatif.  Metode  ini  melibatkan  penelaahan  terhadap  peraturan-peraturan hukum  dengan  menggunakan  konsep  hukum  sebagai  landasan  analisisnya  (Jamri  &  Muhsin, 2023). Studi dengan prinsip hukum positif ini dilakukan dengan memeriksa keselarasan antara satu peraturan perundang-undangan dengan yang lainnya, termasuk keselarasan antara peraturan hukum  dengan  prinsip-prinsip  hukum  yang  berlaku  (Marzuki,  2019).  Selanjutnya,  dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode analisis yang mencakup beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan menitikberatkan pada analisis terhadap ketentuan hukum yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan yang relevan.
Pendekatan perbandingan melibatkan pembandingan antara ketentuan-ketentuan hukum di Indonesia dengan hukum-hukum yang berlaku di negara lain. Pendekatan kasus mengacu pada analisis terhadap kasus-kasus konkret yang terjadi dalam praktik peradilan pidana. Sementara itu, pendekatan  konseptual  berfokus  pada  analisis  konsep-konsep  hukum  yang  mendasari  praktik putusan nihil dalam konteks kepastian hukum. Dengan menggunakan berbagai pendekatan ini, peneliti dapat menyajikan pemahaman yang komprehensif tentang fenomena putusan nihil dalam sistem peradilan pidana (Marzuki, 2019). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini mencakup bahan hukum utama, bahan hukum pendukung, dan juga materi non- hukum. Penelitian disertasi ini mengadopsi teknik pengumpulan bahan hukum melalui metode kepustakaan  sistematis,  yang  melibatkan  pencarian  dan  pengindeksan  dokumen  terkait  peran pemerintah dalam menangani kasus penipuan online di Indonesia, termasuk peraturan-peraturan yang mengatur tentang kepastian hukum dalam KUHP dan KUHAP.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Proses pemeriksaan perkara pidana merupakan serangkaian langkah yang harus diikuti oleh  aparat  penegak  hukum.  Langkah-langkah ini  diatur  oleh pedoman  yang menjadi panduan dalam setiap tahapan, mulai dari penyelidikan hingga eksekusi putusan hakim. Instruksi tersebut teridentifikasi  sebagai  prosedur  hukum  pidana.  Sudarto  menguraikan  bahwa  prosedur  hukum pidana adalah serangkaian ketentuan yang menetapkan langkah-langkah yang harus dijalankan oleh  penegak  hukum  dan  individu  terkait  ketika  terjadi  dugaan  pelanggaran  hukum.  Van Bemmelen  menjelaskan  bahwa  tujuan  pokok  dari  prosedur  hukum  pidana  adalah  untuk menemukan  kebenaran,  memberikan  keputusan  hakim,  dan  menegakkan  keputusan  tersebut (Rahmad, 2019).
Dalam membuat putusan, hakim memperhatikan Pasal 4(1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman  mengatur  mengenai  kewenangan  pengadilan  dalam  mengadili menurut hukum yang mengatur dengan tidak membeda-bedakan orang. Penting bagi hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa untuk mempertimbangkan segala aspek dengan matang baik itu aspek yuridis maupun aspek non-yuridis. Oleh karena itu, keadilan yang akan diwujudkan melalui  keputusan  hakim  adalah  keadilan  yang  mengacu  pada  keadilan  hukum (legal  justice), keadilan sosial (social justice), dan keadilan moral (moral justice) (Tanuwijaya, 2014). Banyak diantara masyarakat yang masih belum mengetahui adanya putusan pemidanaan nihil  atau  vonis  nihil.  Hal  itu  pula  yang  menyebabkan  masyarakat  masih  menganggap  bahwa majelis  hakim  masih  belum  menerapkan  prinsip  keadilan  dalam  menjatuhkan  putusan  pidana
terhadap  terdakwa.  Seperti  yang  diketahui,  Pasal  10  KUHP  telah  dengan  tegas  mengatur mengenai pidana pokok yang terdiri dari:
1. Pidana Mati,
2. Pidana Penjara,
3. Pidana Kurungan,
4. Pidana Denda,
5. Pidana Tutupan (Z dkk., 2021).
Serta pidana tambahan yang terdiri dari: 1. Pencabutan hak-hak tertentu,
2. Perampasan barang-barang tertentu,
3. Dan pengumuman putusan hakim (Z dkk., 2021).
Pada umumnya, majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan nihil mengacu pada  Pasal  12(4)  KUHP  dan  Pasal  67  KUHP.  Seperti  yang  sudah  diketahui,  keputusan penghakiman pidana merupakan hasil dari evaluasi hakim yang menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti  melakukan  tindakan  yang  dituduhkan  kepadanya,  dan  sebagai  akibatnya,  ia  akan dikenakan hukuman pidana. Jenis putusan pemidanaan nihil jika ditinjau secara seksama tidak diatur secara jelas (tegas) apakah bentuk pemidanaan tersebut termasuk pada pidana pokok atau tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP. Dalam perkara pidana, kepastian hukum dapat diwujudkan dari beberapa ketentuan pidana yang diatur baik dalam KUHP maupun diluar KUHP. Jika dikaitkan dalam penelitian ini, menarik untuk dikaji mengenai landasan yuridis dari pemberlakuan putusan pemidanaan nihil atau vonis nihil yang cenderung mengabaikan kepastian hukum karena beberapa ketentuan yang saling bertentangan (Zulfa, 2017).
Setiap  keputusan  pengadilan  memiliki  kekuatan  hukum  yang  berbeda-beda.  Sebagai contoh,  dalam  putusan  bebas,  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  191  KUHAP,  pengadilan akan menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana yang  didakwakan.  Putusan  bebas  menunjukkan  bahwa  terdakwa  tidak  dianggap  bersalah  atas tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Di sisi lain, putusan lepas dari tuntutan hukum menyatakan bahwa  terdakwa  memang  terbukti  bersalah  atas  perbuatan  yang  dituduhkan,  namun  perbuatan tersebut  tidak  dianggap  sebagai  tindak  pidana  oleh  hakim.  Sedangkan  putusan  pemidanaan mengindikasikan  bahwa  hakim  menyatakan  terdakwa  bersalah  atas  tindak  pidana  yang didakwakan oleh jaksa penuntut, berdasarkan penilaian yang dilakukan.
Keputusan  pemidanaan  nihil,  yang  juga  dikenal  sebagai  vonis  nihil,  tidak  memiliki ketentuan yang jelas dalam KUHP atau KUHAP. Seringkali, istilah vonis nihil disampaikan oleh para ahli hukum, akademisi, dan praktisi hukum dalam konteks sistem peradilan pidana. Vonis nihil  mengindikasikan  bahwa  seorang  pelaku  tindak  pidana  tidak  dapat  dikenai  hukuman tambahan jika ia sudah dijatuhi hukuman mati atau seumur hidup. Artinya, tidak ada hukuman tambahan yang dapat diberikan kepada terdakwa jika ia telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maksimal seperti 20 tahun penjara, hukuman mati, atau seumur hidup, kecuali dalam kasus pencabutan hak-hak tertentu atau pengumuman putusan hakim.
Mengenai  Putusan  pemidanaan  nihil  tersebut  sepintas  diatur  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  yaitu  putusan  penjatuhan  pidana  kepada  terdakwa  yang sebelumnya  telah  mendapatkan  hukuman  pidana  dari  kasus  lain  dengan  batas  maksimum sebagaimana diatur dalam Pasal 12(4) KUHP yakni 20 tahun, Pasal 67 KUHP yang berbunyi: “jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, di samping itu tidak boleh dijatuhkan  pidana  lain  lagi  kecuali  pencabutan  hak-hak  tertentu,  dan  pengumuman  putusan hakim”.  Artinya,  seseorang  tidak  boleh  dijatuhkan  pidana  penjara  apabila  orang  tersebut  telah divonis  pidana  penjara  pada  kasus-kasus  sebelumnya  yang  telah  mencapai  batas  maksimal  20 tahun  seperti  yang  di  atur  dalam  Pasal  12(4)  KUHP,  kecuali  orang  tersebut  dijatuhi  pidana pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman putusan hakim.
Hakim menjatuhkan  putusan  nihil kepada  terdakwa karena  adanya tindak  pidana  yang tergolong dalam concursus , tindak pidana berlanjut, atau pengulangan tindak pidana. Concursus , atau  kombinasi  tindak  pidana,  dapat  dibedakan  menjadi  dua  jenis,  yaitu concursus  idealis, di mana  satu  tindak  pidana  melanggar  beberapa  ketentuan  pidana  sehingga  terdakwa  dihukum
dengan  sanksi  terberat,  dan concursus  realis, di  mana  seseorang  melakukan  beberapa  tindak pidana.  Tindak  pidana  berlanjut  merujuk  pada  serangkaian  tindak  pidana  yang  saling  terkait dalam waktu yang relatif singkat. Sementara itu, pengulangan dalam concursus mengacu pada terdakwa yang melakukan lagi tindak pidana setelah sebelumnya divonis pidana penjara.
Walau tidak secara tegas diatur dalam KUHP atau KUHAP mengenai definisi vonis nihil, Pasal 67 KUHP menguatkan makna istilah tersebut. Pasal ini menegaskan bahwa ketika seseorang telah  dinyatakan  bersalah  dan  dihukum  mati  atau  penjara  seumur  hidup,  tidak  ada  pidana tambahan  yang  bisa  diberlakukan,  kecuali  pencabutan  hak-hak  tertentu  dan  pengumuman keputusan hakim. Penerapan dari vonis nihil tentu saja erat kaitannya dengan teori perbarengan dalam tindak pidana karena hakim dalam menjatuhkan vonis nihil dikarenakan adanya perbuatan pidana  yang  termasuk  pada  perbuatan  perbarengan  atau  dikenal  sebagai  concursus,  perbuatan berlanjut, atau pengulangan dalam perbarengan tindak pidana.
Tentang konsep perbarengan, atau sering disebut concursus, merujuk pada situasi di mana seseorang menghadapi dua atau lebih tuduhan pidana yang berasal dari tindakan yang sama, yang belum  diproses  atau  akan  diproses  secara  bersamaan. Concursus juga  bisa  terjadi  ketika  satu tindakan melanggar dua atau lebih pasal pidana (Wardeni, 2023). Concursus dibagi menjadi dua macam  yakni concursus  idealis dan concursus  realis.  Concursus  idealis merupakan  suatu perbarengan yang diatur dalam Pasal 63 KUHP. Concursus idealis ini dapat digunakan apabila satu  perbuatan  masuk  dalam  lebih  dari  satu  ketentuan  pidana.  Sebenarnya concursus ini  ada apabila  suatu  perbuatan  yang  sudah  memenuhi  suatu  rumusan  delik,  sekaligus  masuk  dalam peraturan pidana lain (Sofyan & Azisa, 2016). Sementara itu, concursus realis dijelaskan dalam Pasal  66  KUHP  yang  menyatakan  mengenai  situasi  di  mana  beberapa  perbuatan  individu dianggap sebagai tindak pidana secara terpisah dan akan disidangkan secara bersamaan.
Tindakan  berlanjut  adalah  serangkaian  tindakan  yang  memiliki  keterkaitan  sehingga dianggap  sebagai  tindakan  yang  berkesinambungan.  Tindakan  berlanjut  terjadi  dalam  rentang waktu yang tidak terlalu jauh antara satu tindakan pidana dengan tindakan lainnya. Pengaturan mengenai  tindakan  berlanjut  dapat  ditemukan  dalam  Pasal  64  KUHP.  Unsur-unsur  yang  ada dalam  konsep  tindakan  berlanjut  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  64  KUHP  adalah  bahwa tindakan yang terjadi haruslah merupakan ekspresi dari keputusan atau kehendak yang serupa, tindakan pidana yang terjadi harus sejenis, dan jeda waktu antara tindakan-tindakan tersebut tidak terlalu lama.
Pengulangan tindak pidana atau biasa dikenal dengan recidive merupakan pengulangan tindak pidana yang sebelumnya telah memiliki kekuatan hukum tetap. Secara sekilas, pemahaman mengenai concursus dan recidive memiliki persamaan yakni sama-sama dilakukan oleh subjek hukum yang sama. Akan tetapi, kedua teori ini merupakan hal yang sangat berbeda. Dalam kasus recidive, tindakan kriminal yang telah dilakukan sebelumnya telah mendapat kepastian hukum. Sementara  dalam concursus, pengulangan  tindak  kriminal  belum  mendapat  keputusan  hukum yang  final. Recidive menjadi  salah  satu  faktor  yang  dapat  meningkatkan  hukuman  yang  akan diberikan  kepada  pelaku,  karena  secara  psikologis,  individu  yang  sering  melakukan  tindakan kriminal akan dinilai negatif oleh masyarakat dan oleh hukum. Tentu saja jika hal ini dibiarkan, maka masyarakat yang mengalami kerugian juga semakin meningkat (Sofyan & Azisa, 2016).
Selain  dikuatkan  dengan  Pasal  67  KUHP,  terdapat  pula  Pasal  12(4)  KUHP  yang menyatakan bahwa “pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi 20 tahun.” Mengenai frasa “selama waktu tertentu” merujuk pada Pasal 12(1) KUHP yang mengatur mengenai  jenis  pidana  pokok  yakni  pidana  penjara  yang  memiliki  rentang  waktu  serendah- rendahnya  satu  hari  dan  setinggi-tingginya  15  tahun  secara  berturut-turut.  Peraturan-peraturan terkait putusan nihil di atas bisa membatasi peluang individu yang melakukan berbagai kejahatan untuk  diadili  secara  bersamaan  atau  terpisah,  dengan  ancaman  hukuman  penjara  melebihi  20 tahun.  Berdasarkan  penerapan  pemidanaan  secara  kumulatif  dapat  dilakukan  dengan  mengacu pada Pasal 272 KUHAP yang menyatakan: “jika terpidana dipidana penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidana yang sejenis sebelum ia menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, maka pidana itu dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu.”
Ketentuan  yang  terdapat  dalam  Pasal  272  KUHAP  dapat  diterapkan  ketika  seseorang melakukan pelanggaran hukum pada waktu dan lokasi yang berbeda, dan pelanggaran tersebut tidak memiliki hubungan atau keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Pelanggaran hukum yang berdiri sendiri dan tidak terkait dengan pelanggaran lain disebut sebagai pelanggaran hukum yang murni. Istilah "murni" digunakan karena tidak ada hubungan khusus antara pelanggaran satu dengan  pelanggaran  lainnya,  baik  itu  kasus  yang  diajukan  di  pengadilan  yang  sama  maupun berbeda (sesuai dengan Pasal 84 KUHAP), dan tidak melibatkan kelanjutan atau kesinambungan aksi  seperti  yang  diatur  dalam  Pasal  63(1)  tentang  konkurensi  ideal,  Pasal  64  tentang kesinambungan aksi, serta Pasal 65, 66, dan 70 tentang konkurensi nyata. Oleh karena itu, jika seseorang melakukan pelanggaran hukum murni, hukumannya akan ditentukan berdasarkan Pasal 272  KUHP  dengan  menggunakan  sistem  kumulatif,  di  mana  masa  hukumannya  dijumlahkan dengan  batas  maksimum  penjumlahan  tidak  boleh  melebihi  20  tahun  penjara,  sesuai  dengan ketentuan Pasal 12(4) KUHP.
Praktisi  hukum  dan  para  hakim  sering  kali  mendalami  beragam  teori  atau  pendekatan dalam  proses  penafsiran  hukum,  disertai  dengan  argumen  yang  mendukung  atau  menentang masing-masing  teori  tersebut.  Beberapa  teori  yang  banyak  diterapkan  termasuk  tekstualisme, orisinalisme, intensionalisme, dan purposivisme. Meskipun pertanyaan seputar teori yang paling relevan dan argumen yang berkaitan dengan masing-masingnya memiliki dampak besar dalam bidang  hukum,  ada  pertanyaan  mendasar  yang  sering  diabaikan  yakni,  hakikat  dari  penafsiran hukum dan tujuan akhir dari penafsiran hukum itu sendiri. Terakhir, yakni dengan kewenangan yang  sebesar  kewenangan  interpretasi  hukum,  objek  apa  yang  menjadi  pembenar  urgensi, sehingga kewenangan itu harus digunakan.
Banyak  kegiatan  dalam  kehidupan  diarahkan  oleh  tujuan  tertentu  atau  tujuan  akhir, misalnya,  praktik  kedokteran.  Setiap  tindakan  dalam  praktisi  kedokteran  harus  sesuai  dengan prinsip-prinsip  prosedural  tindakan  medis.  Tiap-tiap  tindakan  medis  tersebut  pun  memiliki kelebihan,  kekurangan  serta  dengan  tujuan  yang  sesuai  dengan  permasalahan  yang  hendak ditangani.  Sejatinya,  profesi  kedokteran  itu  sendiri  memiliki  prinsip-prinsip  yang menggambarkan tujuan, salah satunya tergambar dalam sumpah hipokrates. Walaupun motivasi individu bisa beragam, seperti keuntungan finansial atau menciptakan kesan positif pada orang lain, tujuan mendasar praktik tersebut tetap tidak berubah. Dalam konteks ini, penafsiran hukum pun berorientasi pada tujuan akhir, yakni keadilan.
Sejatinya,  penafsiran  hukum  memulai  prosesnya  dengan  mempertimbangkan  berbagai input,  termasuk  teks  hukum,  praktik  hukum  yang  berlaku,  niat  serta  tindakan  subjek  hukum tertentu,  dan  norma-norma  sosial  yang  berlaku.  Kendati  masih  terdapat  perdebatan  mengenai elemen-elemen yang seharusnya dimasukkan dalam input ini, teks hukum tetap memiliki peran utama.  Penafsiran  hukum  merupakan  proses  di  mana  hukum  dianalisis  dan  dijelaskan  untuk diterapkan dalam situasi konkret. Tujuannya adalah untuk memahami dengan lebih baik arti dan implikasi  hukum  dalam  konteks  spesifik,  sehingga dapat mencapai interpretasi  yang  konsisten dan tepat sesuai dengan kondisi yang ada (Khalid, 2014).
Van  Bemmelen  sebagaimana  dikutip  oleh  Hwian  mengemukakan  ada  10  metode interpretasi: de textuale interpretatie; rationele interpretatie; morele interpretatie; comparatieve interpretatie;  analogische  interpretatie;  legislative  interpretatie;  historische  interpretatie; dan evolutieve interpretative; intentionele interpretatie; principiele interpretative (Christianto, 2010). Dalam  konteks  kajian  dalam  karya  ilmiah  ini,  maka  penafsiran  ekstensif (Principiele interpretative) merupakan  wujud  dari  kewenangan  hakim  dalam  konteks  isu  putusan  nihil. Kewenangan ini menitikberatkan kepada prinsip-prinsip hukum yang telah ada untuk membuat suatu  penafsiran  pada  permasalahan  hukum  yang  kabur.  Bukan  tanpa  cela,  membuat  suatu rasionalisasi dari suatu kekaburan berpotensi tercampuri kepentingan (Christianto, 2010). Tidak hanya  itu,  pemahaman  dalam  suatu  interpretasi  hukum  adalah  sesuatu  yang  holistik  dan integrative  (Weruin  dkk.,  2016).  Holistik  dan  integratif  dapat  dimaknai  sebagai  pertimbangan yang menyeluruh, dalam konteks putusan nihil misalnya, harus memperhatikan sistem peradilan pidana secara utuh.
Konsekuensinya,  interpretasi  haruslah  masih  dalam  koridor-koridor  sistem  peradilan pidana.  Dalam  konteks  putusan  nihil,  bentuk  ini  merupakan  bentuk  yang  belum  diatur  secara formil  dalam  KUHAP.  Maka,  sejatinya  perlu  dikaji  kembali  bagaimana  hakim  seharusnya menjatuhkan putusan. Contohnya dalam kondisi dimana seorang terdakwa diputus dalam 3 kasus secara berturut-turut 10 tahun, 10 tahun dan 5 tahun. Tentunya putusan kasus terakhir sejatinya tetap perlu dijatuhkan sebagai 5 tahun. Walaupun, pada hakikatnya, secara kumulatif akan tetap diberlakukan hukuman maksimal, yakni 20 tahun. Sehingga, hal demikian akan menjadi suatu penegasan  atas  teknis  prosedural  yudisial  yang  diatur  dalam  hukum  acara.  Maka,  peneliti berargumen  bahwa  interpretasi  hukum  yang  memiliki  karakteristik  di  luar  ruang  lingkupnya menimbulkan keraguan nyata bagi unsur kepastian hukum.
Kepastian  hukum  dapat  dipahami  sebagai  kapasitas  yang  diberikan  kepada  kita  oleh hukum  untuk  memperkirakan  tindakan  manusia  dan  konsekuensinya  (respon  institusional terhadap tindakan kita) sampai batas tertentu. Oleh karena itu, menerima kepastian hukum sebagai suatu  nilai  sama  saja  dengan  memandang  keberadaannya  sebagai  suatu  hal  yang  positif  dan, dalam hal ini, menerima bahwa kita mempunyai alasan yang kuat untuk berusaha mencapainya atau, lebih baik lagi, memaksimalkannya. Kepastian merupakan perihal yang pasti dalam suatu ketentuan atau ketetapan. Secara hakiki, hukum wajib bersifat pasti dan adil. Ketetapan hukum secara  normatif  terjadi  ketika  suatu  peraturan  disusun  dan  diumumkan  dengan  tegas  karena mengatur secara terperinci dan rasional. Kejelasan di sini berarti tidak memunculkan interpretasi ganda,  membentuk  suatu  sistem  aturan  yang  konsisten  sehingga  menghindari  benturan antaraturan. Benturan antaraturan akan terus memunculkan isu-isu baru di masa mendatang. Hal ini akan menyebabkan penegakan hukum cenderung tidak bisa mencapai tujuan yang hakiki dan masyarakat  akan  dirasa  kurang  bisa  mendapatkan  keadilan  dalam  menyelesaikan  segala kepentingannya
Mulitafsir ini seakan mengantarkan pemahaman hukum Indonesia yang berkarakteristik common  law. Menurut  Jeremy  Bentham  ketidakpastian  yang  dihasilkan  oleh common  law berpotensi  menimbulkan  kekacauan  (Wacks,  2006).  Hukum  tidak  tertulis  pada  dasarnya  tidak jelas  dan  tidak  pasti.  Hal  tersebut  tidak  bisa  memberikan  standar  publik  yang  andal  dan diharapkan dapat memandu perilaku. Kekacauan hukum yang terjadi karena bebasnya penafsiran hukum ini, menurut Bentham harus ditangani secara sistematis. Menurut Bentham, masalah ini dapat diatasi dengan cara yang cukup sederhana, yaitu dengan menerapkan kodifikasi. Dengan adanya  kode  hukum  atau  hukum  yang  terkodifikasi,  wewenang  hakim  akan  berkurang  secara signifikan.
Jurgen Habermas mengenalkan gagasan tentang kepastian hukum yang bergantung pada prosedur untuk mencapai tujuan tersebut sebagai solusi terhadap paradoks yang muncul antara kepastian  hukum  dan  penerimaan  hukum  (Paunio,  2009).  Dalam  esensinya,  hak  prosedural menjamin  kemungkinan  adanya  prosedur  yang  adil  dalam  badan  hukum.  Daripada  menjamin hasil yang pasti dalam kasus-kasus individu, kepastian hukum prosedural menjamin "penjelasan diskursif  tentang  fakta-fakta  dan  pertanyaan  hukum  yang  terkait."  Dalam  konteks  ini,  yang terpenting bukanlah hasil yang bisa diprediksi sebelumnya, tetapi kepastian bahwa badan hukum memiliki  kesempatan  untuk  mengklarifikasi  status  hukumnya  melalui  proses  pengadilan  yang dijalankan  sesuai  dengan  aturan  prosedur  yang  telah  ditetapkan.  Paradigma  hukum  berbasis prosedur yang didukung oleh Habermas sebenarnya hanya menciptakan kondisi yang diperlukan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam prosedur untuk merealisasikan hak-hak mereka. Hal ini tidak menjamin hasil spesifik yang telah ditentukan sebelumnya; sebaliknya, ia memastikan pengaturan prosedural yang diperlukan jika nilai-nilai yang berbeda muncul dalam setiap kasus.
Kepastian hukum identik dalam bingkai kenegeraan supremasi hukum dalam hal ini rule of law. Menurut Raz, arti harafiah dari “the rule of law” mempunyai dua aspek: 1) masyarakat seharusnya diatur oleh hukum dan menaatinya, dan 2) hukum harus sedemikian rupa sehingga masyarakat mampu dibimbing olehnya. Menurut Raz (Lifante-Vidal, 2020):
“If the law is to be obeyed it must be capable of guiding the behaviour of its subjects. It must be such that they can find out what it is and act on it […] It is evident that this conception of the rule
of law is a formal one. It says nothing about how the law is to be made […] It says nothing about fundamental rights, about equality, or justice.”
Berikut terjemahan bebas peneliti:
Jika  hukum  ingin  ditaati  maka  hukum  harus  mampu  membimbing  perilaku  rakyatnya.  Hal  ini harus  sedemikian  rupa  sehingga  mereka  dapat  mengetahui  apa  yang  dimaksud  dengan  negara hukum dan bertindak berdasarkan hal tersebut. Jelaslah bahwa konsepsi negara hukum ini bersifat formal. Undang-undang tersebut tidak menyebutkan apa pun tentang bagaimana undang-undang dibuat. Tidak disebutkan apa pun tentang hak-hak dasar, tentang kesetaraan, atau keadilan. Dapat dikatakan  bahwa  dalam  bingkai  rule  of  law,  peraturan  haruslah  ditulis  secara  tegas  dan  jelas. Sehingga penegakan hukum dapat didasarkan pada pedoman peraturan. Dalam konteks kajian ini, KUHAP sesuai apabila dikatakan sebagai pedoman perilaku dalam sistem peradilan pidana.
Dalam  hal  ini,  apabila  putusan  nihil  diharapkan  menjadi  solusi  terhadap  pengaturan materil yang membatasi penjara 20 tahun, idealnya dilakukan suatu reformasi terhadap pedoman hukum acara pidana. Dalam bingkai negara Indonesia yang berpaham rule of law, sebagaimana ditegaskan  pada  Pasal  1(3)  UUD  NRI  Tahun  1945,  setiap  keberlakuan  interaksi  hukum  harus mengalami  proses  kodififikasi.  Tentu,  dalam  konteks  hadirnya  kewenangan  interpretasi  hakim sejatinya dibenarkan, diperbolehkan dan difasilitasi oleh negara untuk menjawab permasalahan di luar teks hukum. Namun, isu putusan nihil telah menyentuh pada tingkatan sistematis. Hukum pidana formil adalah pedoman alat-alat kekuasaan negara dalam menindak suatu peristiwa pidana, maka dalam hal ini harus memiliki landasan regulasi yang jelas (Efritadewi Ayu, 2020).
Terakhir  tapi  tidak  kalah  pentingnya,  pengaturan  hukum  acara  pidana  yang  jelas  akan berperan sebagai mekanisme pembatas kewenangan “interpretatif”. Apabila kasus yang serupa terjadi,  kewenangan  interpretatif  secara  tidak  dapat  diprediksi  menciptakan  kembali  “makna- makna” baru yang jauh dari semangat teks hukum tersebut. Pembatasan dengan kodifikasi ini juga sebagai bagian dari tindakan preventative penyelewengan kekuasaan sebagaimana kutipan dari Lord Acton, “Power corrupts, and absolute power corrupts absolutely”.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Praktik vonis nihil merupakan upaya hakim untuk memberikan keputusan dalam kasus pidana dengan menggunakan interpretasi yang dimilikinya. Tujuannya adalah untuk menemukan cara yang sesuai untuk menerapkan hukum dalam konteks peradilan pidana di Indonesia. Secara esensial,  praktik  vonis  nihil  tidak  memiliki  landasan yang  jelas  dalam sistem  hukum  civil law yang diterapkan di Indonesia. Praktik tersebut sebenarnya dianggap sebagai cara untuk mengatasi kekosongan  hukum  dalam  proses  peradilan  pidana.  Namun,  temuan  penelitian  menunjukkan bahwa hal ini tidak sejalan dengan wewenang hakim dan semangat interpretatif yang seharusnya dimiliki olehnya. Secara menyeluruh, praktik vonis nihil mengganggu kestabilan sistematis dalam sistem  hukum  pidana.  Meskipun  dianggap  sebagai  solusi  dalam  beberapa  kasus,  praktik  ini sebaiknya tidak diterapkan karena dapat membuka celah dalam sistem hukum pidana Indonesia.
Setelah  meninjau  beberapa  prinsip  kepastian  hukum,  peneliti  menemukan  bahwa kepastian  hukum  merupakan  elemen  transparansi  dalam  sistem  hukum.  Kepastian  hukum berperan sebagai nilai formal yang membantu para pemangku kepentingan di luar sistem hukum untuk  memahami  kemungkinan  hasil  yang  mungkin  terjadi.  Transparansi  ini  juga  berperan sebagai  mekanisme  untuk  menjaga  kesucian  sistem  hukum  dari  praktek  yang  bertentangan dengan  tujuan  pembentukannya.  Oleh  karena  itu,  praktik  vonis  nihil  secara  jelas  merupakan ancaman bagi kepastian hukum dan stabilitas sistem hukum pidana. Reformasi hukum menjadi solusi  utama  untuk  mengatasi  ketidakjelasan,  ketidakharmonisan,  dan  ketidakpastian  sistem hukum pidana ini.

## 2. Saran
Pada  dasarnya,  hakim  diharapkan  memiliki  ketelitian  yang  tinggi  serta  pemahaman mendalam  terhadap  prinsip-prinsip  keadilan  yang  berlaku  dalam  masyarakat.  Hal  ini  karena esensi  dari  sistem  hukum  adalah  untuk  mencapai  keadilan  secara  menyeluruh,  baik  dari  segi
prosedural  maupun  substansial,  dengan  memperhatikan  norma-norma  hukum  yang  tercantum dalam peraturan perundang-undangan, terutama dalam konteks penegakan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Baihaqi, A. (2020, Maret 4). Dimas Kanjeng Kembali Divonis Nihil.
Christianto, H. (2010). Batasan dan Perkembangan Penafsiran Ekstensif dalam Hukum Pidana. Pamator, 3(2), 101–113.
Efritadewi Ayu. (2020). Hukum Pidana. Tanjungpinang: UMRAH Press.
Indonesia, P. P. Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pub.
L.  No.  8,  Pemerintah  Pusat  (1981).  Indonesia:  LN.  1981/  No.76,  TLN.  No.3209,  LL SETNEG : 68 HLM.
Jamri,  J.,  &  Muhsin,  M.  (2023).  Pengujian  Peraturan  Perundang-undangan  Menurut  Undang- undang  Dasar  1945.  Selodang  Mayang:  Jurnal  Ilmiah  Badan  Perencanaan  Pembangunan
Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, 9(3), 215–221.
https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v9i3.352
Kaeng,  B.  I.,  Watulingas,  R.,  &  Muaja,  H.  S.  (2022).  Kebebasan  dan  Pedoman  Hakim  dalam Penerapan Putusan Pengadilan. Lex Administratum, 10(2).
Khalid, A. (2014). Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia. Al-Adl:
Jurnal Hukum, 6(11). https://doi.org/10.31602/al-adl.v6i11.196
Lifante-Vidal,  I.  (2020).  Is  Legal  Certainty  a  Formal  Value?  Jurisprudence,  11(3),  456–467. https://doi.org/10.1080/20403313.2020.1778289
Marzuki, P. M. (2019). Penelitian Hukum (Revisi). Jakarta: Kencana. Moho, H. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. Majalah Ilmiah: Warta Dharmawangsa, 13(1).
Mulyadi, L. (2007). Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan: Perlindungan  Korban  Kejahatan,  Sistem  Peradilan  dan  Kebijakan  Pidana,  Filsafat Pemidanaan  serta  Upaya  Hukum  Peninjauan  Kembali  oleh  Korban  Kejahatan.  Bandung: CV Mandar Maju.
Paunio,  E.  (2009).  Beyond  Predictability  –  Reflections  on  Legal  Certainty  and  the  Discourse
Theory  of  Law  in  the  EU  Legal  Order.  German  Law  Journal,  10(11),  1469–1493. https://doi.org/10.1017/S2071832200018332
Rahmad, R. A. (2019). Hukum Acara Pidana (1 ed.). Depok: Rajawali Pers. Soeroso, R. (1993). Pengantar Ilmu Hukum (1 ed.). Jakarta: Sinar Grafika. Sofyan, A., & Azisa, N. (2016). Hukum Pidana. (Kadarudin, Ed.). Makassar: Pustaka Pena Press. Suliantoro,  B.  W.  (2007).  Dinamika  Arah  Kepastian  Hukum  di  Tengah  Transformasi  Sosial- Budaya  dalam  Perspektif  Pemikiran  Mazhab  Sociological  Jurisprudence.  Filsafat,  17(1),
16–31.
Tanuwijaya, F. (2014). Vonis Hakim yang Memiskinkan Koruptor. MMH, 43(2), 263–272.
Wacks, R. (2006). Philosphy of Law: A Very Short Introduction. New York: Oxford University Press.
Wardeni, I. (2023). Tinjauan Yuridis Pemidanaan terhadap Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Permufakatan  Jahat  Narkotika  yang  Siputus  Nihil  (Studi  Kasus  Putusan  Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN.Gto  dan  Putusan  Nomor  44/Pid.Sus/2020/PT.Gto)  (Skripsi). Universitas Hasanuddin, Makassar.
Weruin, U. U., Andayani B, D., & Atalim, St. (2016). Hermeneutika Hukum: Prinsip dan Kaidah
Interpretasi Hukum. Jurnal Konstitusi, 13(1), 95. https://doi.org/10.31078/jk1315
Wisnubroto, A., & Widiartana, G. (2021). Menuju Hukum Acara Pidana Baru. (R. Widiyani, Ed.). Bandung: Citra Aditya Bakti.
Yudisial,  K.  (2020,  Desember  15).  Putusan  Harus  Disertai  Pertimbangan  Hukum  yang  Benar.
Diambil 21 April 2024, dari
https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/1385/putusan-harus-disertai- pertimbangan-hukum-yang-benar
Z, Z., Mila, T., & Y, Y. (2021). Analisis Yuridis Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Penipuan
(Studi  Putusan  Nomor:  70/Pid.B/2020/Pn.Bpd).  REUSAM:  Jurnal  Ilmu  Hukum,  9(1). https://doi.org/10.29103/reusam.v9i1.4185
Zulfa,  E.  A.  (2017).  Pergeseran  Paradigma  Pemidanaan  di  Indonesia.  Jurnal  Hukum  & Pembangunan, 36(3), 389. https://doi.org/10.21143/jhp.vol36.no3.1256