## PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG TENGAH SATU
(The Influence of Tax Collection With Forced warning letter Letter of Compliance and Taxpayers Tax Service Agency in the Office of the Central Semarang Pratama)

## Richa Wahyu Arumi   *) Yulianti   *)

## Abstract
The Purpose of this  research  to examine taxpayer compliance . Model of taxpayer compliance is tested with tax collection with a letter of reprimand and forced letter. Specifically, this research examines, (1) the effect of the tax collection compliance with the letter of reprimand against corporate taxpayers, (2) the effect of the tax collection forced letter to taxpayer compliance.
The variables used in this study is the collection of tax with a letter of reprimand, forced letter of tax collection and taxpayer compliance. The sample in this research is the Tax Office Primary Middle Semarang The period 2009 to 2013. Sampling method used in this study is purposive sampling method. The method of data analysis used in this study is quantitative method consisting of classical assumption test, multiple linear regression analysis, the coefficient of determination and hypothesis test that using the t test.
The results of quantitative analysis using the t test is known that the variable tax collection with a letter of reprimand and a significant positive effect on tax compliance by entities 5,221 > t table of values   with a significant value of 0,000, the tax collection forced letter positive and significant effect of 2,380 > of value t table with a significant value of 0,021.
Keywords: Letter of reprimand, letters of forced, taxpayer compliance

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan menguji kepatuhan wajib pajak badan. Model kepatuhan wajib pajak badan yang diuji adalah penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa. Secara spesifik penelitian ini menguji, (1) pengaruh penagihan pajak dengan surat teguran terhadap kepatuhan wajib pajak badan, (2) pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
Variabel yang dipakai dalam penelitian ini adalah penagihan pajak dengan surat teguran, penagihan pajak dengan surat paksa, dan kepatuhan wajib pajak badan. Sampel dalam penelitian
*)  Staff Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Semarang
Richa Wahyu Arumi Yulianti
ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu periode 2009 sampai dengan 2013. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling . Metode analisis data yang digunakan  dalam penelitian ini adalah metode kuantitaif yang terdiri dari   uji asumsi klasik,  analisis  regresi linier berganda, koefisien determinasi dan uji hipotesisi yang menggunakan uji t.
Hasil dari analisis kuantitatif menggunakan uji t diketahui bahwa variabel penagihan pajak dengan surat teguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan sebesar 5,221 > dari nilai t tabel dengan nilai signifikan 0,000, penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh positif dan signifikan sebesar 2,380 > dari nilai t tabel dengan nilai signifikan 0,021.
Kata Kunci: Surat teguran, surat paksa, kepatuhan wajib pajak badan

## 1. Pendahuluan

## 1.1. Latar Belakang Masalah
Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia akan diikuti pula dengan kebijakan-kebijakan di bidang pajak. Oleh karena itu, pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat (Waluyo, 2011:1). Dalam Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, pajak adalah kontirbusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2011:23). Sehingga pajak perlu terus ditingkatkan untuk pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
Salah satu sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem self  assessment . Dari sistem  tersebut  yang  paling  esensial  yaitu  adanya  kewajiban  Wajib  Pajak  untuk  menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melapor sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Harapan agar sistem perpajakan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik diperlukan adanya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak serta penegakan hukumnya. Sebagai unsur penegakan hukum ini, dilakukan tindakan pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pajak (Waluyo, 2011:57).
Kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  membayar  pajak  merupakan  posisi  strategis  dalam peningkatan penerimaan pajak. Dengan demikian pengkajian terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak sangat perlu menciptakan perhatian. Dalam prakteknya sering kali dijumpai adanya tunggakan pajak dari pihak-pihak yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar pajak yang mengakibatkan tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya. Akibat dari kendala itu mengakibatkan tunggakan pajak yang terus meningkat hingga saat ini. Hal ini tentu saja sangat merugikan bagi bangsa Indonesia yang memang sedang melakukan pembangunan nasional. Maka pemerintah memberlakukan UU No 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan sejak 1 Januari 2001 penagihan pajak dilaksanakan dengan UU No 19 tahun 2000 (Pandapotan, 2012).
Penagihan termasuk kegiatan extra effort yang diyakini mampu memberikan sumbangan pemasukan bagi Kas Negara. Dalam mengoptimalkan pencairan tunggakan pajak, data tunggakan pajak yang akurat sangat diperlukan. Selain itu, penyempurnaan peraturan dan kebijakan di
bidang penagihan juga harus terus dilakukan. Seiring dengan pelaksanaan penagihan pajak, peranan Jurusita Pajak harus selalu diperhatikan dan dikelola dengan baik. Harapannya adalah untuk mendapatkan penagihan pajak yang efektif dan efisien. ( www. bppk . depkeu .go. id )
Tabel 1.1 Jumlah Penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa Tahun 2009 s/d 2013 Tahun Jumlah Surat Teguran Nilai Surat Teguran Jumlah Surat Paksa Nilai Surat Paksa 2009 328 222.236.054 628 826.093.178 2010 507 18.483.522.464 300 13.420.755.061 2011 416 8.865.207.670 461 7.639.467.683 2012 457 12.913.659.025 234 12.767.566.910 2013 428 9.831.961.745 237 8.285.377.890
Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Semarang Tengah Satu
Dari tabel di atas terlihat bahwa terjadi kenaikan dan penurunan surat teguran pada tahun 2010 dan 2012 sebesar 507 lembar dan 457 lembar surat teguran yang diterbitkan. Sedangkan, penerbitan pada surat paksa terjadi penurunan dari tiap tahunnya kecuali pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 237 lembar.
Berdasarkan uraian di atas maka pembahasan lebih lanjut terhadap pengaruh penagihan pajak yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak. Dalam penelitian ini mengambil judul “PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG TENGAH SATU ”.

## 2. Telaah Pustaka

## 2.1 Landasan Teori
2.1.1  Penagihan Pajak
Menurut  buku  Mardiasmo  (2011:125)  yang  dimaksud  dengan  penagihan  pajak  yaitu: “Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau mengingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.”
Dasar hukum pelaksanaan penagihan pajak diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2000. Dalam melaksanakan penagihan pajak terdapat alur dan urutan proses pelaksanaannya, dengan alasan dilakukannya penagihan pajak tersebut, dan waktu pelaksanaannya.

## 2.1.2  Surat Teguran
Tindakan pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa diawali dengan Surat Teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis oleh pejabat yang berwenang atau kuasa
Richa Wahyu Arumi Yulianti
yang  ditunjuk  oleh  pejabat  tersebut  setelah  7  (tujuh)  hari  sejak  saat  jatuh  tempo  pembayaran (Cahyo, 2006).
Surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis tidak diterbitkan terhadap wajib pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya walaupun tanggal jatuh tempo pembayaran pajak telah terlampaui dan wajib pajak belum melunasi utang pajaknya. Hal ini wajar saja karena wajib pajak tersebut akan menanggung beban tambahan berupa bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap keterlambatan pembayaran tersebut. Tetapi keterlambatan tersebut adalah atas sepengetahuan dan persetujuan fiskus sehingga terhadapnya tidak akan diberikan surat teguran, karena pada dasarnya wajib pajak tersebut memiliki kepatuhan membayar pajak tetapi tidak bisa segera melakukan kewajibannya disebabkan kondisi keuangannya kurang baik. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh wajib pajak setelah lewat 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran, maka pejabat segera menerbitkan Surat Paksa (Cahyo, 2006).

## 2.1.3    Surat Paksa
Dalam buku leaflet Nomor: PJ.091/KUP/L/003/2013-00, Surat Paksa merupakan surat perintah kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar pajak terutang sekaligus dengan biaya penagihan pajaknya.
Surat Paksa harus memuat sekurang-kurangnya:
1.   nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
2.   dasar penagihan;
3.   besarnya utang pajak; dan
4.   perintah untuk membayar.
Surat Paksa diterbitkan oleh seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Dalam hal penagihan pajak yang dilakukan adalah penagihan pajak pusat, maka Menteri Keuangan yang menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak pusat misalnya Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya. Penerbitan Surat Paksa dilakukan saat:
• Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
• Penanggung Pajak yang terhadapnya telah dilakukan penagihan seketika dan sekaligus; atau
• Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak

## 2.1.4  Kepatuhan Wajib Pajak
Pengertian  kepatuhan  pajak  menurut  Zain  (2003:31)  dalam  Pandapotan  (2012),  yaitu kepatuhan pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana Wajib Pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya.
Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu sikap taat dari wajib Pajak untuk melaksanakan semua kewajiban dan memenuhi hak perpajakannya sesuai dengan aturanaturan yang berlaku (Pandapotan, 2012).

## 2.2 Hubungan Logis Antar Variabel dan Perumusan Hipotesis

## 2.2.1  Hubungan Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Penagihan pajak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 mengatur bahwa setelah lewat 7 hari jatuh tempo tunggakan pajak, tetapi Wajib Pajak belum melunasi utang pajak maka akan diterbitkan surat teguran. Ini bermaksud untuk mengingatkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya dan hanya bersifat persuasif karena belum ada sanksi hukum. Setelah lewat 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran (Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan).
H1 :   Penagihan pajak dengan surat teguran berpengaruh signifikan terhadap  kepatuhan wajib pajak badan.

## 1.1.2  Hubungan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Tujuan diterbitkannya surat paksa sebagaimana pengertian yang dicantumkan dalam undang-undang adalah untuk menagih utang pajak. Setelah diterbitkannya surat paksa, diharapkan penanggung pajak segera melunasi utang pajaknya. Jika kepada Wajib Pajak yang telah ditebitkan surat paksa belum juga melunasi utang pajaknya dalam waktu 2 x 24 jam, maka akan dilakukan penyitaan. Biasanya Wajib Pajak akan merasa takut, sehingga mereka akan melunasi tunggakan pajaknya baik secara langsung maupun angsuran yang tentunya akan mempengaruhi pencairan tunggakan pajak. Oleh karena itu, peneliti menduga ada pengaruh antara penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Dugaan ini didasarkan karena selama ini Direktorat Jenderal Pajak belum mampu membuat masyarakat patuh akan pajak. Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

## H2 :   Penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib
pajak badan.

## 2.3 Kerangka Pemikiran
Gambar 2.1 menyajikan kerangka pemikiran teoritis untuk pengembangan hipotesis pada penelitian ini. Berdasarkan uraian penjelasan di atas maka penelitian ini dapat dituangkan dalam suatu skema. Berikut ini kerangka pemikiran yang dapat digambarkan pada gambar di bawah ini.

## Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran
7
Jenderal Pajak belum mampu membuat masyarakat patuh akan pajak. Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :
H2 :   Penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

## 2.3 Kerangka Pemikiran
Gambar 2.1 menyajikan kerangka pemikiran teoritis untuk pengembangan hipotesis pada  penelitian  ini.  Berdasarkan  uraian  penjelasan  di  atas  maka  penelitian  ini  dapat dituangkan dalam suatu skema. Berikut ini kerangka pemikiran yang dapat digambarkan pada gambar di bawah ini.

## Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran
H 1 H 2

## 3. Metode Penelitian
3.1 Objek Penelitian, Populasi, dan Sampel
3.1.1 Objek Penelitian
Dalam penelitian ini penulis  memperoleh  objek penelitian  dari Kantor  Pelayanan Pajak  Pratama  Semarang  Tengah  Satu.  Objek  penelitian  ini  adalah  penagihan  pajak dengan surat teguran dan penagihan pajak dengan surat paksa.

## 3.1.2 Populasi dan Penentuan Sampel
Populasi ( population ) mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal  minat  yang  ingin  peneliti  investigasi  (Uma  Sekaran,  2009:  121).  Populasi  dalam penelitian  ini  adalah  wajib  pajak  badan  yang  melaksanakan  kewajiban  di  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu.
Sampel  ( sample ) adalah  sebagian  dari  populasi.  Sampel  terdiri  atas  sejumlah anggota  yang  dipilih  dari  populasi  (Uma  Sekaran,  2009:  123).  Teknik  pengambilan sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  sampling  purposive.  Sampel  dalam
Penagihan Pajak dengan
Surat Teguran (X 1 ) Kepatuhan Wajib
Pajak (Y)
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (X 2 )
Richa Wahyu Arumi
Yulianti

## 3. Metode Penelitian

## 3.1 Objek Penelitian, Populasi, dan Sampel

## 3.1.1  Objek Penelitian
Dalam penelitian ini penulis memperoleh objek penelitian dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu. Objek penelitian ini adalah penagihan pajak dengan surat teguran dan penagihan pajak dengan surat paksa.

## 3.1.2  Populasi dan Penentuan Sampel
Populasi  ( population ) mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang ingin peneliti investigasi (Uma Sekaran, 2009: 121). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan yang melaksanakan kewajiban di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu.
Sampel ( sample ) adalah sebagian dari populasi. Sampel terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi (Uma Sekaran, 2009: 123). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sampling purposive. Sampel dalam penelitian ini yaitu hanya wajib pajak badan yang pernah mendapatkan penagihan dengan surat teguran dan surat paksa. Sedangkan sampel data yang di pergunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan seksi penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu dari tahun 2009 sampai dengan 2013.

## 3.2 Jenis dan Sumber Data
3.2.1  Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data kuantitaif yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu.

## 3.2.2  Sumber Data
Sumber  data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang di dapat dari data penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan dan dilunasi yang terdapat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu.

## 3.3 Metode Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini adalah dengan data dokumenter ( documentary data ). Data penelitian ini berasal dari seksi Penagihan Pajak dan seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu.

## 3.4 Metode Analisis
3.4.1  Analisis Regresi Berganda
Menurut Sugiyono (2011: 277), Analisis regresi ganda digunakan peneliti, bila peneliti bermaksud  meramalkan  bagaimana  keadaan  (naik  turunnya)  variabel  dependen  (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Persamaan regresi untuk dua prediktor adalah : Y=a+b 1 X 1 +b 2 X 2 Keterangan:
Y   = Kepatuhan Wajib Pajak Badan a   = Kostanta b1   = Koefisien surat teguran
b2   = Koefiisen surat paksa X1   = Surat teguran X2   = Surat paksa

## 3.4.2  Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan penjelasan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range , kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2011:19).

## 3.4.3  Uji hipotesis
Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan uji t. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variable independen (X1 dan X2) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y).
Langkah –langkah yang dilakukan dalam pengujian hipotesis adalah sebagai berikut :
a.  Menentukan Hipotesis
Ho   :   b < 0, artinya tidak terdapat pengaruh positif signifikan antara variabel X dengan variabel Y.
Ha   :   b > 0, artinya terdapat pengaruh positif signifikan antara variabel X dengan variabel Y.
b.  Menentukan Tingkat Signifikansi Tingkat  signifikansi  menggunakan  alpha  5%.  Signifikansi  5%  atau  0,05  artinya penelitian ini menentukan risiko kesalahan dalam mengambil keputusan untuk menolak atau menerima hipotesis yang benar sebanyak-banyaknya 5% dan besar mengambil keputusan sedikitnya 95% (tingkat kepercayaan).
c.  Kriteria Pengujian
Jika t hitung < t tabel > 0,05 maka Ho ditolak (Ha diterima), artinya bahwa variabel
X dengan variabel Y tidak mempunyai pengaruh positif signifikan.
Jika  t  hitung  >  t  tabel  <  0,05  maka  Ho  ditolak  (Ha  diterima),  artinya  bahwa  variabel  X dengan variabel Y mempunyai pengaruh positif signifikan.

## 3.4.4  Uji Koefisien Determinasi
Dalam  uji  linear  berganda,  Koefisien  determinasi  digunakan  untuk  mengetahui prosentase sumbangan pengaruh serentak variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat untuk itu digunakan angka-angka pada tabel model summary. Cara menetukan Koefisien Determinasi dengan melihat kolom R2, hasil dari analisa data SPPS.

## 3.4.5  Uji Asumsi Klasik

## 3.4.5.1  Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.Cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik atau uji statistik (Ghozali, 2011:160).
a.  Analisis Grafik
Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang
Richa Wahyu Arumi Yulianti
mendeteksi distribusi normal. Namun demikian hanya dengan melihat histogram hal ini dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2011:161).
Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada  sumbu  diagonal  dari  grafik  atau  dengan  melihat  histogram  dari  residualnya. Dasar pengambilan keputusan :
-  Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau  grafik  histogramnya  menunjukkan  pola  distribusi  normal,  maka  model regresi memenuhi asumsi normalitas.
-  Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/ atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.
b.  Analisis Statistik
Uji  normalitas  dengan  grafik  dapat  menyesatkan  kalau  tidak  hati-hati  secara visual kelihatan normal, pada hal secara statistik bila sebaliknya. Oleh sebab itu dianjurkan  disamping  uji  grafik  dilengkapi  dengan  uji  statistik.  Uji  statistik  lain yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non- parametrik  Kolmogorov-  Smirnov  (K-S).  Uji  K-S  dilakukan  dengan  membuat hipotesis (Ghozali, 2011:164):
H0   :   Data residual berdistribusi normal HA  :   Data residual tidak berdistribusi normal

## 3.4.5.2  Uji Multikolonieritas
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2011:105).
Untuk mendeteksi ada atau tidaknya Multikolinieritas di dalam model regresi dapat juga dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya (2)  variance inflation factor  (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat)  dan  diregres  terhadap  variabel  independen  lainnya.  Tolerance  mengukur  variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan VIF yang tinggi (karena VIF = 1/tolerance). Nilai cuttoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10.

## 3.4.5.3  Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika  variance dari residual satu pengamatan kepengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:139).
Uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan cara melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik  Scatter Plot  antara SRESID dan ZPRED di mana sumbu y adalah y yang telah diprediksi, dan  sumbu  x  adalah  residual  (y  prediksi  –y  sesungguhnya)  yang  telah  di-studentized.  Dasar analisisnya adalah sebagai berikut (Ghozali, 2011):
a.  Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
b.  Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

## 4. Hasil dan Pembahasan

## 4.1 Analisis Data
4.1.1  Statistik Diskriptif
Statistik diskriptif memberikan gambaran atau diskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, minimum, sum (Ghozali, 2011).

## Tabel 4.1

## Hasil Statistik Diskriptif Variabel Penelitian Descriptive Statistics
Descriptive Statistics N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation Surat Teguran 60 0 192 2136 35,60 39,569 Surat Paksa 60 0 163 1869 31,15 31,096 kepatuhan wajib pajak 60 1 42 867 14,45 9,229 Valid N (listwise) 60
Sumber: Hasil pengolahan data dengan program SPSS 19
Dari tabel 4.1 tersebut dapat diketahui bahwa dari keseluruhan sampel yang diambil diketahui bahwa variabel Penagihan Pajak dengan Surat Teguran diperoleh nilai minimum  0 dan nilai maksimum sebesar 192, serta rata-rata surat teguran sebesar 35,60 dengan nilai standar deviasi sebesar 39,569. Variabel Penagihan Pajak dengan Surat Paksa diperoleh nilai minimum 0 dan nilai maksimum sebesar 163, serta rata-rata surat paksa sebesar 31,15 dengan nilai standar deviasi sebesar 31,096. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak badan terendah diperoleh nilai minimum 1 dan nilai maksimum sebesar  42, serta rata-rata kepatuhan wajib pajak badan sebesar 14,45 dengan nilai standar deviasi sebesar 9,229.
Richa Wahyu Arumi Yulianti

## 4.1.2  Uji Asumsi Klasik
4.1.2.1  Uji Normalitas
Untuk mendeteksi normalitas data dapat juga dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Caranya adalah menentukan terlebih dahulu hipotesis pengujian yaitu (Ghozali,2011:32):
Hipotesis Nol (Ho)
: data terdistribusi secara normal Hipotesis Alternatif (HA)
: data tidak terdistribusi secara normal
Tabel 4.2

## Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 60 Normal Parameters a,b Mean ,0000000 Std. Deviation 7,26724200 Most Extreme Differences Absolute ,123 Positive ,123 Negative -,073 Kolmogorov-Smirnov Z ,956 Asymp. Sig. (2-tailed) ,321 a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Sumber : Hasil pengolahan data dengan program SPSS 19
Berdasarkan hasil di atas dapat diketahui bahwa nilai K-S 0,956 dengan probabilitas signifikansi 0,321 dan nilainya jauh di atas α=0.05 hal ini berarti hipotesis nol tidak dapat ditolak atau variabel penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terdistribusi secara normal.

## Gambar 4.1

## Grafik Histrogram
Sumber : Output SPSS 19

## Gambar 4.2
Grafik Normal P-P Plot of Regresion Standarized Residual

## Sumber : Output SPSS 19
Dengan melihat tampilan grafik histogram maupun grafik normal plot dapat disimpulkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang normal. Sedangkan pada grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

## 4.1.2.2  Uji Multikolonieritas
Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah di dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Multikolinearitas dapat dilihat dengan membandingkan nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Multikolinearitas terjadi jika nilai Tolerance < 0,10 atau nilai VIF > 10.
Tabel 4.3

## Uji Multikolonieritas
Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 (Constant) Surat Teguran ,995 1,005 Surat Paksa ,995 1,005 Sumber : Pengolahan Data dengan program SPSS 19
Hasil perhitungan surat teguran dan surat paksa pada tabel 4.3 menunjukkan nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model regresi penelitian ini adalah terbebas dari multikolinearitas atau dapat dipercaya dan obyektif.
Richa Wahyu Arumi Yulianti

## 4.1.2.3  Uji Heteroskedastisitas
Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan metode Scatter plot. Seperti pada gambar berikut ini :

## Gambar 4.3 Uji Heteroskedastisitas

## Sumber : Output SPSS
Dari grafik scatterplots terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi kepatuhan wajib pajak badan berdasarkan masukan variabel penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa.

## 4.1.3  Analisis Regresi Berganda
Perhitungan  statistik dalam analisis regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan bantuan program komputer SPSS  19.00 . Adapun analisa data adalah sebagai berikut  :

## Tabel 4.4 Hasil Uji Regresi
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) 7,615 1,574 4,838 ,000 Surat Teguran ,127 ,024 ,546 5,221 ,000 ,995 1,005 Surat Paksa ,074 ,031 ,249 2,380 ,021 ,995 1,005 a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber : Hasil pengolahan data dengan program SPSS 19
Model persamaan regresi yang dapat dituliskan dari hasil tersebut dalam bentuk persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut :

## Y = 0,546 X1 + 0,249 X2
Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 1.  Penagihan  pajak  dengan  Surat  Teguran  (X 1 )  =  0,546  dengan  signifikasi  =0,000,  hal  ini menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan artinya bila surat teguran naik sebesar 1 %, maka kepatuhan wajib pajak badan akan cenderung meningkat 0,546 %
2.  Penagihan  pajak  dengan  Surat  Paksa  (X 2 )  =  0,249  dengan  signifikasi  =0,021,  hal  ini menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan artinya bila surat paksa naik 1%, maka kepatuhan wajib pajak badan  akan cenderung meningkat 0,249%.

## 4.1.4  Uji Hipotesis (Uji t)
Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini:

## Tabel 4.5 Hasil Uji Hipotesis
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) 7,615 1,574 4,838 ,000 Surat Teguran ,127 ,024 ,546 5,221 ,000 ,995 1,005 Surat Paksa ,074 ,031 ,249 2,380 ,021 ,995 1,005 a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber : Hasil pengolahan data dengan program SPSS 19

## 4.1.4.1  Uji Hipotesis Pertama (H1) Hipotesis 1:   Penagihan Pajak dengan Surat Teguran Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan
Variabel Penagihan Pajak dengan Surat Teguran memiliki nilai t hitung sebesar 5,221 dan nilai signifikan sebesar 0,000. Nilai signifikan (0,000) < (0,05), hal ini berarti variabel Penagihan Pajak dengan Surat Teguran signifikan pada level 5 % dan H 1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel Penagihan Pajak dengan Surat Teguran secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

## 4.1.4.2  Uji Hipotesis Kedua (H2) Hipotesis 2:   Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan
Variabel Penagihan Pajak dengan Surat Paksa memiliki nilai t hitung sebesar 2,380 dan nilai signifikan sebesar 0,021. Nilai signifikan (0,021) < (0,05), hal ini berarti variabel Penagihan Pajak dengan Surat Paksa signifikan pada level 5 % dan H 2 diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel Penagihan Pajak dengan Surat Paksa secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.
Richa Wahyu Arumi Yulianti

## 4.1.5  Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel-variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi ditentukan dengan nilai R square .
Tabel 4.6 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,616 a ,380 ,358 7,394 a. Predictors: (Constant), Surat Paksa, Surat Teguran b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber : Hasil pengolahan data dengan program SPSS 19
Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat besar nilai adjusted R 2 sebesar  0,358  yang  berarti  variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 35,8 %. Hal ini berarti 35,8  %  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan  dipengaruhi  variabel  Penagihan  Pajak  dengan  Surat Teguran dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Sisanya 64,2 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## 4.2.   Pembahasan

## 4.2.1  Pengaruh  Surat Teguran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan
Berdasarkan hasil pengujian pengaruh variabel Penagihan Pajak dengan Surat Teguran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan, dapat diketahui bahwa variabel Penagihan Pajak dengan Surat Teguran berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa hipotesis pertama (H 1 ) diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan menerbitkan surat teguran bagi wajib pajak yang masih tidak patuh dapat memberikan peringatan atau teguran untuk melunasi utang pajaknya.

## 4.2.2  Pengaruh Surat Paksa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan
Berdasarkan hasil pengujian pengaruh variabel Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan, dapat diketahui bahwa variabel Penagihan Pajak dengan Surat  Paksa  berpengaruh  signifikan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan.  Oleh  karena  itu dapat dinyatakan bahwa hipotesis pertama (H 2 ) diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan menerbitkan surat paksa bagi wajib pajak yang masih tidak patuh agar segera melunasi utang pajaknya dan membayar biaya penagihan pajak.

## 5. Simpulan, Saran dan Keterbatasan

## 5.1 Simpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di awal dan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebagaimana yang telah dibahas dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1.  Penagihan Pajak dengan Surat Teguran berpenagruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
2.  Penagihan  Pajak  dengan  Surat  Paksa  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib pajak badan.
3.  Pengujian  koefisien  determinasi  diperoleh    nilai adjusted R 2 sebesar  0,358  yang berarti variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 35,8 %. Hal ini berarti 35,8 % Kepatuhan Wajib Pajak Badan dipengaruhi variabel Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa. Sisanya 64,2 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## 5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya maka dapat ditemukan beberapa saran sebagai berikut:
1.  Pemerintah dalam hal ini Ditjen Pajak diharapkan melakukan tindakan tegas terhadap Wajib Pajak yang tidak kooperatif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada dan berlaku di Indonesia.
2.  Upaya peningkatan kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran pajaknya hendaknya terus ditingkatkan melalui penyuluhan- penyuluhan pajak secara intensif.

## 5.3 Keterbatasan
Dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan-keterbatasan yang memerlukan perbaikan dalam penelitian berikutnya. Berikut ini keterbatasan penelitian dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :
1.  Penelitian ini hanya dilakukan pada satu obyek saja, yaitu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu. Dan sampel yang digunakan hanya wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu.
2.  Data yang diolah hanya merupakan data sekunder, yaitu data jumlah surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan dan dilunasi yang terdapat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu periode 2009 s/d 2013.
3.  Data yang diolah hanya jumlah lembar surat diterbitkan kepada wajib pajak dengan jumlah surat yang direspon oleh wajib pajak, tanpa menganalisa berapa jumlah yang menjadi piutang atau tagihan dan banyaknya yang berhasil dilunasi jika yang diolah adalah jumlah Rupiah, kemungkinan hasil akan berbeda.
4.  Hasil analisis regresi dalam penelitian ini menghasilkan Adjusted R Square 35,8 %, masih ada 64,2 % faktor lain yang dapat menyempurnakan   penelitain ini.

## 5.4 Agenda Penelitian Yang Akan Datang
Berdasrkan keterbatasan di atas, maka implikasi yang diberikan untuk penelitian berikutnya yaitu:
1.  Untuk penelitian selanjutnya hendaknya dilakukan pengambilan obyek penelitian yang lebih banyak pada perusahaan yang melakukan tindakan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa.
2.  Bagi peneliti selanjutnya diharapkan memperluas ruang lingkup penelitian dengan memperbanyak jumlah sampel atau menambah variabel independent lainnya.
Richa Wahyu Arumi Yulianti
3.  Bagi peneliti selanjutnya hendaknya untuk mencari litelatur atau referensi tentang kriteria patuh wajib pajak sebagai pengakuan, sehingga jelas yang dikatakan patuh dan tidak patuh.

## Daftar Pustaka
Aribowo, Irawan, 2013, Bagaimana Strategi DJP Dalam Mengamankan Target Penerimaan Pajak 2013? , http://www.bppk.depkeu.go.id/ webpajak/ index.php/ artikel/ opini-kita-lain- lain/ 1430-bagaimana-strategi-djp-dalam-mengamankan-target-penerimaan-pajak-2013, diakses: 19 Maret 2014.
Direktorat Jenderal pajak, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan.
, 2014, Leaflet Nomor: PJ.091/KUP/L/003/2013-00 “ Surat Paksa Penagihan Pajak” , http://www.pajak.go.id/content/ leaflet -surat-paksa-penagihan-pajak, diakses: 4 Mater 2014.
Ghozali, Imam, 2011, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Progaram IBM SPSS 19 , Universitas Diponegoro, Semarang.
Mardiasmo, 2011, Perpajakan – Edisi Revisi 2011 , ANDI, Yogyakarta.
Ritonga, Pandapotan, 2012, “Pengaruh  Penagihan  Pajak  dengan  Surat  Paksa  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Medan  Timur” , Jurnal Ilmiah SAINTIKOM, Vol.11, No. 3, Hal: 215.
Sekaran, Uma, 2007, Research Methods For Bussiness , Salemba Empat, Jakarta.
Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Bisnis , ALFABETA, Bandung.
Waluyo, 2011, Perpajakan Indonesia, Salemba Empat, Jakarta.
Wicaksono, Cahyo, 2006, “Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap  Pelunasan  Tunggakan  Pajak  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Setiabudi  Satu Jakarta” , Tesis Ilmu Administrasi, Perpustakaan Universitas Indonesia.