## PENERAPAN ASAS VICARIOUS LIABILITY TERHADAP ORANG TUA ATAS TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ANAK

## Haris Supriyadi
Polda KalSel E-mail: harissupriyadi.sh@gmail.com

## Abstract :
The research objective of this law is to determine the principle of vicarious liability can be applied to parents, for a criminal offense committed by her son and to know how the criminal offenses of children who should be accountable for the elderly based on the principle of vicarious liability. Legal research is a  normative  legal  research,  with  an  inventory  of  legislation  and  reviewing  their  legal  vagueness concerning the application of the principle of vicarious liability against the parents for a criminal offense committed by children.
The results showed that, the First Principle of vicarious liability can be applied to a parent or  guardian,  for  a  criminal  offense  committed  by  children  in  the  context  of  the  form  of  the transfer  of  a  crime,  based  on  the  purpose  of  the  law  itself,  namely  fairness,  certainty  and effectiveness  of  law  in  the  application  of  criminal  law  in  Indonesia.  Transfer  of  criminal responsibility of children to parents departed from frame juridical in Article 20 of Law No. 35 of 2014 on the Amendment of Act No. 23 of 2002 on Child Protection, that the State, Government, Local Government,  Community, Family, and Parents or Guardian liable or responsible for the implementation of the child Protection and article 9 of Law No. 4 of 1979 on child welfare,
Keywords: Vicarious Liability , Parents, Criminal Acts of Children

## Abstrak :
Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui asas vicarious liability dapat  diterapkan terhadap  orang  tua,  atas  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anaknya  dan  untuk  mengetahui Tindak  pidana  anak  yang  bagaimana  yang  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  orang  tua berdasarkan  asas  vicarious  liability.  Penelitian  hukum  ini  merupakan  penelitian  hukum normatif,  dengan  menginventarisir  peraturan  perundang-undangan  serta  mengkaji  adanya kekaburan  hukum  mengenai  penerapan  asas  vicarious  liability  terhadap  orang  tua  atas  tindak pidana yang dilakukan anak.
Hasil penelitian menunjukan bahwa, Pertama Asas vicarious liability dapat diterapkan terhadap orang  tua  atau  wali,  atas  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  dalam  konteks  bentuk pengalihan  tindak  pidana,  berdasarkan  tujuan  hukum  itu  sendiri  yaitu  keadilan,  kepastian  dan kemanfaatan hukum dalam penerapan hukum pidana di Indonesia. Pengalihan pertanggungjawaban pidana anak kepada orang tua bertolak dari bingkai yuridis dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak,  bahwa  Negara,  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah, Masyarakat,  Keluarga,  dan  Orang  Tua  atau  Wali  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab terhadap  penyelenggaraan  Perlindungan  Anak  dan pasal 9  Undang-Undang  Nomor    4  Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak,
Kata kunci: Vicarious Liability, Orang Tua, Tindak Pidana Anak

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Di  Indonesia  telah  dibuat  peraturan- peraturan  yang  pada  dasarnya  sangat menjunjung  tinggi  dan  memperhatikan  hak- hak dari anak yaitu diratifikasinya Konvensi Hak  Anak  (KHA)  dengan  keputusan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On  The  Rights  Of  The  Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), walaupun sebelumnya  sudah  ada  Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
Peraturan perundangan  lain  yang  telah  dibuat  oleh pemerintah  Indonesia  antara  lain,  Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi  Manusia,  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak.
Pada pasal 1 ayat (1) huruf a Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  1979  tentang Kesejahteraan  Anak  bahwa  kesejahteraan anak  adalah  suatu  tata  kehidupan  dan penghidupan  anak  yang  dapat  menjamin pertumbuhan  dan  perkembangannya  dengan wajar,  baik  secara  rohani,  jasmani  maupun sosial.
Dibuatnya aturan-aturan tersebut sangat  jelas  terlihat  bahwa  Negara  sangat
memperhatikan  dan  melindungi  hak-hak anak. Hak-hak anak tersebut wajib dijunjung tinggi  oleh  setiap  orang.  Namun  sayangnya dalam pengaplikasiannya
Masalah penegakan hukum ( law enforcement )  sering  mengalami  hambatan maupun  kendala.    Salah  satunya  adalah dalam  sistem  pemidanaan  yang  sampai sekarang  terkadang  masih  memperlakukan anak-anak  yang  terlibat  sebagai  pelaku tindak  pidana  itu  seperti  pelaku  tindak pidana  yang  dilakukan  oleh  orang  dewasa. Anak  ditempatkan  dalam  posisi  sebagai seorang  pelaku  kejahatan  yang  patut  untuk mendapatkan  hukuman  yang  sama  dengan orang  dewasa  dan  berlaku  di  Indonesia. Padahal  pemidanaan  itu  sendiri  lebih berorientasi  kepada  individu  pelaku  atau biasa  disebut  dengan  pertanggungjawaban individual / personal ( individual responsibility )  dimana  pelaku  dipandang sebagai  individu  yang  mampu  untuk bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan  yang  dilakukannya.  Sedangkan anak  merupakan  individu  yang  belum  dapat menyadari  secara  penuh  atas  tindakan  / perbuatan  yang  dilakukannya,  hal  ini disebabkan karena anak merupakan individu yang  belum  matang  dalam  berpikir.  Tanpa disadari  hal  tersebut  tentu  saja  dapat menimbulkan dampak psikologis yang hebat bagi anak yang pada akhirnya mempengaruhi  perkembangan  mental  dan jiwa  dari  si  anak  tersebut.  Oleh  sebab  itu
dengan  memperlakukan  anak  itu  sama dengan orang dewasa maka dikhawatirkan si anak  akan  dengan  cepat  meniru  perlakuan dari orang-orang yang ada di dekatnya.
Perkembangan  pembangunan  yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan  informasi,  kemajuan  ilmu  pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup membawa perubahan gaya hidup yang sangat  berpengaruh  terhadap  perkembangan anak. Selain itu anak yang kurang mendapat kasih  sayang  atau  perhatian  orang  tua  atau wali  dalam  pengembangan  sikap,  perilaku, penyesuaian  diri  akan  mudah  terseret  arus pergaulan  masyarakat  dan  lingkungan  yang kurang sehat sehingga merugikan perkembangannya.
Anak dalam perkembangannya membutuhkan  bimbingan  yang  baik  agar kehidupannya menjadi manusia yang berguna.  Dalam  perjalanannya,  orang  tua seharusnya menjaga, merawat serta mendidik  anak  dengan  baik  karena  peran orang  tua  justru  memberi  kesempatan  bagi anak  untuk  berhadapan  dengan  hukum, seperti  orang  tua  yang  tidak  melakukan pengawasan  dengan  cara    pemeriksaan terhadap  barang-barang  yang  dibawa  oleh anaknya  di  sekolahannya  atau  orang  tua yang memberikan  sarana atau fasilitas yang berlebihan  dan  tidak  sesuai  dengan  umur dari  anak  yang  menggunakan  sarana pemberian dari orang tua tersebut, memungkinkan  bagi  anak  untuk  melakukan
kenakalan  dan  tindak  pidana    yang  dapat membuat mereka terpaksa berkonflik dengan hukum.
Dalam hukum perdata orang tua dapat dimintai  pertanggungjawaban  membayar ganti  rugi  atas  perbuatan  anaknya.  Hal  ini diatur  dalam  Pasal  1367  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  ayat  (1)  yang berbunyi  “Seorang  tidak  saja  bertanggung jawab  untuk  kerugian  yang  disebabkan perbuatannya  sendiri,  tetapi  juga  untuk kerugian  yang  disebabkan  perbuatan  orang- orang  yang  menjadi  tanggungannya  atau disebabkan  oleh  barang-barang  yang  berada di  bawah  pengawasannya”.    Pada  ayat  (2) berbunyi  “Orang  tua  dan  wali  bertanggung jawab  tentang  kerugian,  yang  disebabkan oleh  anak-anak  belum  dewasa,  yang  tinggal pada  mereka  dan  terhadap  siapa  mereka melakukan  kekuasaan  orang  tua  atau  wali.” Jadi,  dalam  konteks  hukum  perdata,  orang tua  bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang disebabkan oleh anaknya.
Konsep  pertanggungjawaban  pidana pengganti  dikenal  dalam ius  constitutum di Indonesia.  Namun,  konsep  demikian  hanya terbatas pada pertanggungjawaban komando dan  pertanggungjawaban  pidana  korporasi. Dalam  rangka  pembaharuan  hukum  pidana, pertanggungjawaban pidana pengganti diatur  dalam  Konsep  Rancangan  KUHP Baru Tahun 2015, di dalam Pasal 39 ayat (2) yang  berbunyi  “dalam  hal  ditentukan  oleh Undang-Undang, setiap orang dapat
dipertangngjawabkan  atas  tindak  pidana yang dilakukan oleh orang lain”.
Mengenai subjek delik, muncul adanya perkembangan  masyarakat,  dituntut  adanya pengakuan  terhadap  korporasi  sebagai pelaku  dan  dapat  dipertanggungjawabkan dalam  hukum  pidana (corporate  liability) . Terhadap sistem pertanggungjawaban pidana,  muncul  asas strict  liability dan vicarious liability sebagai pengecualian  dari asas  kesalahan.  Munculnya  berbagai  sistem pertanggungjawaban  pidana  seperti  tersebut di  atas  tentu  saja  menimbulkan  pertanyaan yang  berkaitan  dengan  asas  kesalahan  yang dianut  hukum  pidana  selama  ini.  Harus diakui  bahwa  asas  kesalahan  merupakan asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana  sehingga asas  itu  sangat penting  dan dianggap  adil  dalam  mempertanggung- jawabkan pelaku delik. Dikatakan demikian, karena  pidana  hanya  dapat  dijatuhkan kepada  pelaku  delik  yang  mempunyai kesalahan  dan  mampu  bertanggung  jawab. Namun di pihak lain, karena kemajuan ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  tampaknya penyimpangan  terhadap  asas  kesalahan  itu juga  akan  berpengaruh  terhadap  hukum pidana.
Asas vicarious liability ini dicantumkan  ke  dalam  konsep  Rancangan KUHP,  dapat  dilihat  pada  penjelasannya yaitu ketentuan ayat ini merupakan pengecualian  dari  asas  tiada  pidana  tanpa kesalahan. Lahirnya pengecualian ini
merupakan  penghalusan  dan  pendalaman asas regulatif dari yuridis moral yaitu dalam hal-hal  tertentu  tanggung  jawab  seseorang dipandang  patut  diperluas  sampai  kepada tindakan  bawahannya  yang  melakukan pekerjaan  atau  perbuatan  untuknya  atau dalam  batas-batas  perintahnya.  Oleh  karena itu, meskipun seseorang dalam kenyataannya tidak melakukan tindak pidana namun dalam rangka pertanggungjawaban  pidana  ia  dipandang mempunyai  kesalahan  jika  perbuatan  orang lain  yang  berada  dalam  kedudukan  yang sedemikian  itu  merupakan  tindak  pidana. Sebagai suatu pengecualian, maka ketentuan ini  penggunaannya  harus  dibatasi  untuk kejadian-kejadian  tertentu  yang  ditentukan secara  tegas  oleh  undang-undang  agar  tidak digunakan secara sewenang-wenang.
Asas  pertanggungjawaban  yang  bersifat pengecualian  ini  dikenal  sebagai  asas ”vicarious liability” .
Berkaitan dengan politik hukum pidana yang berorientasi pada nilai, perumusan konsep pertanggungjawaban pidana  harus  mengakomodir  nilai  yang terdapat  pada  budaya  dan  agama  yang berkembang  di  Indonesia.  Hukum  yang terbentuk berdasarkan nilai yang berkembang  pada  masyarakatnya  membuat hukum  tersebut  berlaku  secara  sosiologis dan mengantarkan pada penyelesaian masalah  yang  adil  dan  bermanfaat  bagi masyarakat  itu  sendiri.  Oleh  sebab  itu,
konsepsi pertanggungjawaban pidana pengganti  ( vicarious  liability) terhadap orang tua atas tindak pidana yang dilakukan anak guna menciptakan kepentingan perlindungan  terhadap  pelaku  dalam  hal  ini anak  sebagai  aset  bangsa.  Dalam  rangka menciptakan solusi hukum yang berkeadilan dan  membawa  manfaat  bagi  masyarakat maka pertanggungjawaban pidana pengganti ( vicarious  liability) terhadap  orang  tua  atas tindak  pidana  yang  dilakukan  anak  sangat diperlukan.
Di  negara  lain  misalnya  Inggris  dan Belanda, perhatian terhadap korban kejahatan  dalam  bentuk  ganti  rugi  sudah berlangsung  cukup  lama.  Pemberian  ganti rugi  tersebut  bisa  diberikan  oleh  wakil  dari pelaku, atau biasa disebut vicarious liability (pertanggungjawaban  pengganti),  di  mana suatu  pertanggungjawaban  pidana  yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan pelaku. 1 Namun sayangnya vicarious liability ini  hanya  berlaku  pada  jenis  tindak pidana  tertentu  menurut  hukum  pidana Inggris. Vicarious liability ini hanya berlaku terhadap  delik-delik  yang  mensyaratkan kualitas  dan  delik-delik  yang  mensyaratkan adanya hubungan buruh dan majikan. 2
Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap  hak  anak  adalah  kemungkinan penerapan  asas vicarious  liability terhadap
1 Romli  Atmasasmita.  1996. Perbandingan Hukum Pidana . Bandung: Mandar Maju, hlm. 97.
2 Barda Nawawi Arief. 1990. Perbandingan Hukum Pidana . Jakarta : Rajawali pers, hlm. 33.
orang  tua  anak  yang  sedang  berkonflik dengan  hukum.  Dengan  penerapan  asas vicarious libility (pertanggungjawaban pidana  yang  dibebankan  kepada  sesorang atas  perbuatan  orang  lain),  diharapkan  para orang  tua  tidak  akan  seenaknya  lagi membiarkan, menelantarkan ataupun memperlakukan  anak  secara  tidak  patut yang  akan  penulis  jabarkan  lagi  dalam pembahasan penelitian ini.

## B. Rumusan Masalah
Dari latar  belakang  yang  telah  penulis paparkan  di  atas  untuk  membatasi  agar pembahasan  yang  dilakukan  tidak  meluas dan  penelitian  lebih  terarah  maka  penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:
Apakah  asas vicarious  liability dapat diterapkan  terhadap  orang  tua,  atas  tindak pidana yang dilakukan oleh anak ?
Tindak  pidana  anak  yang  bagaimana yang  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban orang  tua  berdasarkan  asas vicarious liability ?
Dari  hasil  penelitian  ini  diharapkan tujuan  penulis  adalah  menganalisis  asas vicarious liability dapat diterapkan terhadap orang tua, atas tindak pidana yang dilakukan oleh  anaknya,  serta  menganalisa  Tindak pidana  anak  yang  bagaimana  yang  dapat dimintakan  pertanggungjawaban  orang  tua berdasarkan asas vicarious liability .
Secara  teoritis,  memberi  masukan sekaligus menambah pengetahuan
masyarakat agar dapat lebih  memahami  hak dan  tanggung  jawab  orang  tua  yang mempunyai  anak  yang  melakukan  tindak pidana.  Bagi  pembuat  kebijakan  atau pembentuk undang-undang dalam merumuskan peraturan-peraturan yang berkaitan  dengan  hak  dan  tanggung  jawab orang  tua  dari  anak  yang  melakukan  tindak pidana.
Jenis  Penelitian  yang  akan  peneliti gunakan  yaitu  jenis  penelitian  hukum normatif,  dengan  pendekatan  perundang- undangan (Statute Approach), dan Pendekatan
Konseptual (Conceptual Approach) .  Serta  Penelitian  ini  akan menggunakan  sifat  penelitian  deskriptif ( descriptive research ).

## PEMBAHASAN
A. Asas vicarious liability dapat diterapkan  terhadap  orang  tua,  atas tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh anak.
Pertanggungjawaban vicarious liability jarang diterapkan dalam kasus-kasus pidana. Vicarious  liability diterapkan  harus  terdapat dua  syarat,  yakni  adanya  hubungan  kerja dan tindakan itu masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.  Syarat  seperti  itu  biasanya terdapat dalam hubungan antara majikan dan pekerja.  Sehingga vicarious liability dalam penerapannya  di  Indonesia  masih  terbatas kepada  pemidanaan  terhadap  perusahaan
dan/atau korporasi.
Vicarious  liability sebenarnya adalah suatu  pertanggungjawaban  pidana  yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang  lain (the  legal  responsibility  of  one person for the wrongful acts of another).
Dalam  Pasal  20  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan  bahwa  Negara,  Pemerintah, Pemerintah  Daerah,  Masyarakat,  Keluarga, dan Orang Tua atau  Wali berkewajiban  dan bertanggung jawab terhadap  penyelenggara- an  Perlindungan  Anak.  Maka  secara  garis besar  bahwa  perlindungan  terhadap  anak, dimana  orang  tua  sebagai  lingkup  terkecil yang berpengaruh kepada tumbuh berkembangnya anak.
Kewajiban  dan  tanggungjawab  orang tua terhadap anak disebutkan dalam Pasal 26 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan  Anak  yaitu  bahwa  orang  tua berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  untuk :
a. Mengasuh,  memelihara,  mendidik,  dan melindungi Anak;
b. Menumbuhkembangkan  Anak  sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
c. Mencegah  terjadinya  perkawinan  pada usia Anak; dan
d. Memberikan  pendidikan  karakter  dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
Dalam  hal  Orang  Tua  dan  Keluarga Anak  tidak  dapat  melaksanakan  kewajiban dan  tanggung  jawab  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 26 di atas  maka seseorang atau badan  hukum  yang  memenuhi  persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan sebagaimana disebutkan dalam  pasal  Pasal  33  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Dari  pasal  26  ayat  (1)  dan  pasal  33 ayat  (1)    tersebut  orang  tua  atau  wali seharusnya  ikut  bertanggungjawab  atas tindakan  yang  dilakukan  anak.  Pengalihan pertanggungjawaban  pidana  anak  kepada orang  tua  juga  bertolak  dari  bingkai  yuridis dalam  pasal  9  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun  1979  tentang  Kesejahteraan  Anak. Menurut  ketentuan  dalam  pasal  9  Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  1979,  orang  tua adalah  yang  pertama-tama  bertanggung- jawab  atas  terwujudnya  kesejahteraan  anak baik  secara  rohani,  jasmani  maupun  sosial. Dengan  demikian  ketika  anak  teraniaya secara  sosial  oleh  karena  misalnya  menjadi tersangka/terdakwa orang tua juga bertanggungjawab terhadap mereka.
Logikanya  sangat  sederhana,  ketika orang  tua  gagal  menjalankan  kewajibannya
kepada  anak  untuk  menjamin  kesejahteraan secara  sosial,  maka  ia  bertanggungjawab terhadap  kegagalannya  itu.  Anak  harus diselamatkan  dari  berbagai  “ketidakmam- puannya”  sebagai  subyek  hukum  yang “belum” sempurna.      Menyelamatkan  anak dari  keterpurukannya  khususnya  di  bidang hukum  jauh  lebih  manusiawi  dari  pada sekedar menegakan prosedur formal.
Dalam konteks Asas Vicarious Liability (Pertanggungjawaban  Pengganti) bagi  orang  tua  terhadap  anak  yang melakukan  tindak  pidana  dapat  dilakukan dalam  bentuk  pengalihan  pertanggungjawa- ban  pidana.  Mekanisme,  bentuk  dan pelaksanaan  pengalihan  pertanggungjawa- ban  pidana  tersebut  perlu  diatur  sedemikian rupa, sehingga pengalihan pertanggungjawa- ban  pidana  ini  tidak  hanya  dilihat  semata- mata  sebagai  "pintu"  maaf  bagi  anak. Kesadaran  anak  perlu  dibangun  melalui pengalihan pertanggungjawaban pidana tersebut,  sehingga  anak  dapat  memahami, bahwa apa yang dilakukannya telah menimbulkan beban pada orang lain.
Dalam kaitannya dengan pertangungjawaban  orang  tua  dalam  sistem peradilan  anak  ini,  dapat  dianalogikan bahwa  korporasi  merupakan  seorang  anak yang  melakukan  kesalahan  dan  tidak  dapat sepenuhnya dipersalahkan dalam perbuatannya  tersebut.  Sehingga  peran orangtua  menjadi  faktor  penting  dan  utama dalam pembentukan moral dan tingkah laku
yang dilakukan oleh anak. Dengan demikian orang  tua  akan  lebih  bisa  memperhatikan anak  dan  mendidik  anak  agar  tidak melakukan  perbuatan  tercela  di  masyarakat lebih lagi melakukan suatu tindak pidana.
Dengan demikian pertanggungjawaban orang  tua  terhadap  tindak  pidana  yang dilakukan  anak  didasarkan  pemikikiran bahwa  terabaikannya  kewajiban  orang  tua terhadap  anak  yang  menyebabkan  anak dalam posisi bermasalah baik secara hukum maupun sosial, memberikan beban tanggungjawab  terhadap  anak.  Mekanisme bentuk dan pelaksanaan pengalihan pertanggungjawaban  pidana  tersebut  perlu diatur sedemikian rupa, sehingga pengalihan pertanggungjawaban  pidana  ini  tidak  hanya dilihat  semata-mata  sebagai  “pintu”  maaf bagi  anak.  Kesadaran  anak  perlu  dibangun melalui  pengalihan  pertanggungjawaban pidana  tersebut,  sehingga  anak  dapat memahami,  bahwa  apa  yang  dilakukannya telah menimbulkan beban pada orang lain.
Diversi adalah  pengalihan penanganan kasus-kasus  seseorang,  misalnya  seorang anak  yang  diduga  telah  melakukan  tindak pidana. Tujuan memberlakukan diversi pada kasus  seorang  anak  antara  lain  adalah menghindarkan  proses  penahanan  terhadap anak  dan  pelabelan  anak  sebagai  penjahat. Anak  didorong  untuk  bertanggung  jawab atas  kesalahannya.  Sehingga  diversi  adalah pengalihan  dari  proses  peradilan  pidana  ke
luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah.
Rumusan  yang  ada  dalam  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  antara  lain seperti  diatur  dalam  pasal  6,  7,  dan  Pasal  8 yang  mengatur proses diversi, sudah tersirat dimungkinkan adanya tanggung jawab orang tua atas tindak pidana anak.  Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 menyebutkan, bahwa proses diversi dilakukan  melalui  musyawarah  dengan melibatkan orang tua/wali anak, pembimbing  kemasyarakatan,  dan  pekerja sosial  profesional,  selain  anak  itu  sendiri. Tafsir  pasal  ini  tidak  bisa  lain  dari  bahwa tanpa melibatkan oang tua/wali anak, diversi tidak  akan  terlaksana  dengan  baik  dan lancar.  Hal  itu  karena  di  usia  anak-anak mereka tidak akan bisa memenuhi kewajiban,  bahkan  kebutuhannya  sendiri tanpa ada campur tangan dari orang tua/wali anak.  Di  sisi  lain,  perlindungan  anak merupakan  suatu  usaha  untuk  menciptakan kondisi setiap anak dapat melaksanakan hak dan  kewajibannya.  Selain  itu  perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Atas dasar itu,  perlindungan  anak  harus  diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan  bermasyarakat,  termasuk  dalam  bidang hukum.
Pasal  1  angka  7  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012,  pengertian  diversi
adalah  pengalihan  penyelesaian  perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di  luar  peradilan  pidana.  Lalu,  Pasal  5  ayat (3)  menegaskan  “dalam  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  wajib  diupayakan  diversi”. Sedangkan dalam vicarious liability berkaitan  masalah  anak  yang  menghadapi masalah hukum dimana tidak ada pengalihan  penyelesaian  perkara  anak  di proses  pengadilan  melainkan  tetap  kepada proses  pengadilan  sebagaimana  di  atur dalam Hukum Acara Pidana kita, perbedaan lainnya  merupakan  pengalihan  pertangung- jawaban  dimana  orang  tua  atau  wali  dari anak  yang  terlibat  dalam  masalah  hukum ikut  bertangungjawab  berdasarkan  asas vicarious liability ini. Sehingga dilihat aspek pertangungjawaban ini maka kesalahan tidak sepenuhnya diberikan kepada anak.
Dalam  menentukan  kesalahan  dan permasalahan pertanggungjawaban bagi anak yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, tidak hanya menyangkut anak itu sendiri namun juga menyangkut pertanggungjawaban  orang  tua.    Sebab  jika seorang  anak  melakukan  tindak  pidana, bukan  semata-mata  kesalahan  anak  tersebut namun juga termasuk kelalaian orang tuanya sehingga  wajar  jika  orang  tuanya  harus bertanggungjawab  atas  akibat  perbuatan yang  dilakukan  oleh  anak  tersebut.  Dengan demikian ketika anak teraniaya secara sosial oleh karena misalnya menjadi tersangka/terdakwa, orang tua juga
bertanggungjawab terhadap mereka. Logikanya  sangat  sederhana,  ketika  orang tua atau wali gagal menjalankan kewajibannya  kepada  anak  untuk  menjamin kesejahteraan secara sosial, maka ia bertanggungjawab  terhadap  kegagalannya itu.
Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap  hak  anak  adalah  kemungkinan penerapan  asas vicarious  liability terhadap orang  tua  atau  wali  anak  yang  sedang berkonflik dengan hukum. Dengan penerapan asas vicarious libility (pertanggungjawaban pidana yang dibebankan  kepada  sesorang  atas  perbuatan orang  lain),  diharapkan  para  orang  tua  atau wali tidak akan seenaknya lagi membiarkan, menelantarkan ataupun memperlakukan anak secara tidak patut.
Dengan demikian pengalihan pertangungjawaban pidana berdasarkan Asas Vicarious Liability
(Pertanggungjawaban Pengganti) bagi orang tua atau wali terhadap anak yang melakukan tindak  pidana  sangat  mungkin  dilakukan melihat  tujuan  hukum  itu  sendiri  yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dalam penerapan hukum pidana di Indonesia.
Suatu  hukum  yang  baik  setidaknya harus memenuhi tiga hal pokok yang sangat prinsipil  yang  hendak  dicapai,  yaitu  : Keadilan,  Kepastian  dan  Kemanfaat-an. Setelah  dilihat  dan  ditelaah  dari  ketiga  sisi
yang  menunjang  sebagai  landasan  dalam mencapai  tujuan  hukum  yang  diharapkan. Maka jelaslah ketiga hal tersebut berhubungan  erat  agar  menjadikan  hukum, baik  dalam  artian  formil  yang  sempit maupun  dalam  arti  materil  yang  luas, sebagai  pedoman  perilaku  dalam  setiap perbuatan  hukum,  baik  oleh  para  subyek hukum  yang  bersangkutan  maupun  oleh aparatur  penegakan  hukum  yang  resmi diberi  tugas  dan  kewenangan  oleh  undang- undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma  hukum  yang  berlaku  dalam kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara. Tetapi  jika  ketiga  hal  tersebut  dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam kenyataanya  sering  sekali  antara  kepastian hukum terjadi benturan dengan kemanfaatan,  atau  antara  keadilan  dengan kepastian  hukum,  antara  keadilan  terjadi benturan  dengan  kemanfaatan.  Dari  ketiga unsur  tujuan  hukum  tersebut  diatas  harus mendapat  perhatian  secara  Proporsional yang seimbang.
B. Yang dapat
dimintakan pertanggungjawaban orang tua berdasarkan asas vicarious liability.
Pada  sistem  peradilan  pidana  anak terdapat  istilah  keadilan  restoratif  hal  ini tertuang  dalam  Pasal  1  Angka  6  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  dimana Keadilan  Restoratif  adalah  penyelesaian perkara  tindak  pidana  dengan  melibatkan
pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak  lain  yang  terkait  untuk  bersama-sama mencari  penyelesaian  yang  adil  dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan  semula,  dan  bukan  pembalasan.
Demi mewujudkan keadilan restoratif,  maka  dalam  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  dimungkin  adanya  diversi. Diversi  diperjelas  pada  Pasal  1  angka  7 Undang-Uundang  Nomor  11  Tahun  2012 adalah  pengalihan  penyelesaian  perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di  luar  peradilan  pidana.  Adapun  substansi yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain mengenai penempatan  anak  yang  menjalani  proses peradilan  dapat  ditempatkan  di  Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang  paling  mendasar  dalam  Undang- Undang  ini  adalah  pengaturan  secara  tegas mengenai  Keadilan  Restoratif  dan  Diversi yang  dimaksudkan  untuk  menghindari  dan menjauhkan  anak  dari  proses  peradilan sehingga  dapat  menghindari  stigmatisasi terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan hukum  dan  diharapkan  anak  dapat  kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.
Keadilan  Restoratif  merupakan  suatu proses  Diversi,  yaitu  semua  pihak  yang terlibat  dalam  suatu  tindak  pidana  tertentu bersama-sama  mengatasi  masalah  serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat  segala  sesuatunya  menjadi  lebih baik  dengan  melibatkan  korban,  anak,  dan
masyarakat  dalam  mencari  solusi  untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati  yang  tidak berdasarkan pembalasan.  Diversi  adalah  pengalihan penyelesaian  perkara  anak  dari  proses peradilan  pidana ke  proses  di  luar  peradilan pidana.
Anak  yang  berkonflik  dengan  hukum melalui  diversi  atau  proses  pengalihan penyelesaian  perkara  anak  di  luar  sistem peradilan  pidana.  Namun  sekali  lagi  diversi yang  dapat  dilakukan  dalam  kerangka Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak bertujuan untuk mencapai perdamaian antara  korban  dan  Anak;  menyelesaikan perkara  Anak  di  luar  proses  peradilan; menghindarkan  Anak  dari  perampasan kemerdekaan;  mendorong  masyarakat  untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.
Dalam  pasal  7  ayat  (2)  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang Sistem  Peradilan  Anak  telah  menyebutkan bahwa  Diversi  dilaksanakan  dalam  hal tindak pidana yang dilakukan a. Diancam  dengan  pidana  penjara  di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
b. Bukan  merupakan  pengulangan  tindak pidana.
Disamping  itu    dalam  pasal  9  ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012
Tentang
Sistem Peradilan
Anak menyebutkan  bahwa  kesepakatan  diversi harus  mendapatkan  persetujuan  korban
dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan  anak  dan  keluarganya,  kecuali untuk :
a.  tindak pidana yang berupa pelanggaran; b.  tindak pidana ringan;
c.  tindak pidana tanpa korban; atau
d.  nilai  kerugian  korban  tidak  lebih  dari nilai upah minimum provinsi setempat.
Dengan  demikian  tidak  semua  tindak pidana  anak  dapat  dimintakan  pertanggung- jawaban  pidana  kepada  orang  tua  namun hanya  tindak  pidana  tertentu  saja  yaitu tindak  pidana  yang  diancam  dengan  pidana penjara  di  bawah  7  (tujuh)  tahun,  bukan merupakan  pengulangan  tindak  pidana, tindak  pidana  yang  berupa  pelanggaran, tindak  pidana  ringan,  tindak  pidana  tanpa korban  dan    nilai  kerugian  korban  tidak lebih  dari  nilai  upah  minimum  provinsi setempat.
Vicarious  liability merupakan  cara yang sangat umum dalam meminta korporasi  bertanggung  jawab  secara  pidana dan doktrin ini sering digunakan oleh negara Amerika  Serikat.   Menurut  doktrin  ini,  bila seorang  agen  atau  pekerja  korporasi, bertindak  dalam  lingkup  pekerjaanya  dan dengan  maksud  untuk  menguntungkan korporasi,  melakukan  suatu  kejahatan, tanggung jawab pidananya dapat dibebankan kepada perusahaan.
Tidak  masalah  perusahaan  tersebut secara  nyata  memperoleh  keuntungan  atau tidak.  Atau  satu  korporasi  dapat  dinyatakan
telah menyerahkan kekuasaan untuk bertindak  di  dalam  bidangnya  masing- masing kepada seluruh staf-nya dan berdasarkan  itu,  korporasi  harus  dimintai pertanggungjawaban  atas  perbuatan  jahat mereka.  Ini  yang  juga  dijadikan  alasan bahwa  pencegahan  yang  optimal  dapat tercapai  dengan  menerapkan vicarious liability pada korporasi tersebut.
Corporate  mens  rea  doctrine, pada dasarnya  korporasi  tidak  dapat  melakukan perbuatan  jahat.  Hanya  orang-orang  yang ada  dalam  perusahaan  tersebut  mampu melakukan  perbuatan  jahat.  Ide  dasar doktrin  ini  ada  karena  seluruh  doktrin  yang lainnya telah mengabaikan realitas kompleksnya  organisasi  korporasi  dan dinamika  proses  secara  organisasional, struktur,  tujuan,  kebudayaan  hirarki  yang dapat  bersenyawa  dan  berkontribusi  untuk suatu  etos  yang  mengizinkan  atau  bahkan mendorong  dilakukannya  sebuah  kejahatan. Berdasarkan  pandangan  ini,  maka  korporasi dapat diyakini sebagai agen yang melakukan kesalahan  yang  bertindak  melalui  staf mereka  dan pekerja, dan mens  reanya dapat ditemukan  dalam  praktek  dan  kebijakan korporasi.
Penerapan  sanksi  bagi  anak  seringkali menimbulkan persoalan yang bersifat dilematis  baik  secara  yuridis,  sosiologis maupun  secara  filosofis.    Secara  yuridis, terdapat  dilema  pragmatis  berkaitan  dengan pendekatan  yang  dilakukan  terhadap  anak
yang  melakukan  tindak  pidana.    Secara yuridis, anak sebagai pelaku (tindak pidana) dikualifikasi  sebagai  pelaku  tindak  pidana, tetapi  secara  konseptual,  oleh  karena  anak sebagai  pelaku  dalam  keadaan  berbagai “ketidakmampuannya” sebagai subyek hukum  yang  “belum”  sempurna.        Dengan demikian,  secara  konseptual  anak  sebagai pelaku  melakukan  tindak  pidana,  selain kualifikasinya sebagai pelaku, ia juga adalah korban.
Bertolak  dari  konsep  yang  demikian, maka  keseimbangan  perlakuan  terhadap anak  sebagai  pelaku  (tindak  pidana)  dan sebagai korban harus bersifat proporsional.
Secara  sosiologis,  penerapan  sanksi terhadap anak juga menimbulkan pertanyaan, mengingat tradisi sosial masyarakat  yang  bersifat  sangat  permisif terhadap  kenakalan  anak.    Kenakalan  anak dalam tradisi masyarakat seringkali direspon secara  tidak  mendidik  baik  oleh  masyarakat maupun  keluarga,  sehingga  kenakalan  anak biasannya  berakhir  dengan  pintu  maaf. Dengan  tradisi  yang  demikian  permisif terhadap  kenakalan  anak  tersebut,  maka penerapan  pidana  lebih-lebih  berupa  pidana perampasan  kemerdekaan,  akan  merespon secara  negatif  oleh  masyarakat.    Secara sosiologis  masyarakat  tidak  rela  melihat anak diperlakukan sebagai penjahat.
Secara  filosofis  penerapan  pidana terhadap  anak  seringkali  menimbulkan pertanyaan yang bersifat mendasar.
Meskipun  secara  yuridis  pemidaan  terhadap anak  dimungkinkan,  tetapi  pemidanaan terhadap  anak  secara  filosofis  menimbulkan persoalan  yang  bersifat  delematis.    Di  satu sisi,  pemidaan  seringkali  menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan,
apalagi  terhadap  anak.    Penderitaan  akibat pemidaan  sering  menimbulkan  trauma psikologis yang berkepanjangan.
Munculnya  berbagai  dampak  negatif  akibat pemidaan inilah yang menimbulkan pertanyaan filosofis.
Dalam  Pasal  1  angka  7  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  disebutkan Diversi  adalah  pengalihan  penyelesaian perkara  Anak  dari  proses  peradilan  pidana ke  proses  di  luar  peradilan  pidana.  Tujuan dari  Diversi  yang  disebutkan  dalam  pasal  6 Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak yaitu :
a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
b. Menyelesaikan  perkara  Anak  di  luar proses peradilan;
c. Menghindarkan  Anak  dari  perampasan kemerdekaan;
d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
e. Menanamkan  rasa  tanggung  jawab kepada Anak.
Dalam  pasal  10    ayat  (2)  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan
bahwa  kesepakatan  Diversi  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  oleh Penyidik  atas  rekomendasi  Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk :
a.   pengembalian  kerugian  dalam  hal  ada korban;
b.   rehabilitasi medis dan psikososial;
c.   penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
d.   keikutsertaan  dalam  pendidikan  atau pelatihan  di  lembaga  pendidikan  atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
e.   pelayanan  masyarakat  paling  lama  3 (tiga) bulan.
Bahwa  di  pasal  11  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  juga  disebutkan bahwa  hasil  kesepakatan  Diversi  dapat berbentuk, antara lain :
a.   perdamaian  dengan  atau  tanpa  ganti kerugian;
b.   penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
c.   keikutsertaan  dalam  pendidikan  atau pelatihan  di  lembaga  pendidikan  atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau d. pelayanan masyarakat.
Undang-Undang Sistem Peradilan
Pidana Anak telah mengatur tentang Diversi yang  berfungsi  agar  anak  yang  berhadapan dengan  hukum  tidak  terstigmatisasi  akibat proses  peradilan  yang  harus  dijalaninya. Penggunaan  mekanisme  diversi  tersebut diberikan  kepada  para  penegak  hukum
(polisi,  jaksa,  hakim,  lembaga  lainnya) dalam menangani pelanggar-pelanggar hukum yang melibatkan anak tanpa menggunakan pengadilan formal. Penerapan Diversi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi  dampak  negatif  keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan.
Pelaksanaan Diversi juga harus dengan persetujuan  anak  sebagai  pelaku  kejahatan, orang  tua  atau  walinya  serta  memerlukan kerja sama dan peran masyarakat sehubungan dengan adanya program seperti: pengawasan,  bimbingan,  pemulihan,  serta ganti rugi kepada korban.
Proses  Diversi  wajib  memperhatikan: kepentingan  korban;  kesejahteraan  dan tanggung jawab Anak;  penghindaran stigma negatif; penghindaran pembalasan; keharmonisan  masyarakat;  dan  kepatutan, kesusilaan,  dan  ketertiban  umum.  maka dapat  dikatakan  bahwa  pada  dasarnya Diversi mempunyai  relevansi dengan  tujuan pemidanaan anak.
Dengan  Diversi  akan  memberikan  2 (dua) keuntungan sekaligus terhadap individu  anak.  Pertama;  anak  tetap  dapat berkomunikasi dengan lingkungannya sehingga tidak perlu beradaptasi sosial pasca terjadinya  kejahatan.  Kedua;  anak  terhindar dari  dampak  negatif  prisionisasi  yang seringkali merupakan sarana transfer kejahatan,  bahwa  pada  tingkat  penyidikan, penuntutan,  dan  pemeriksaan  perkara  Anak di  pengadilan  negeri  wajib  diupayakan
diversi  sebagaimana  disebut  dalam  Pasal  7 ayat  (1)  Undang-Undang  Sistem  Peradilan Pidana Anak.
Diversi pada hakekatnya juga mempunyai  tujuan  agar  anak  terhindar  dari dampak  negatif  penerapan  pidana.    Diversi juga mempunuai esensi tetap menjamin anak tumbuh  dan  berkembang  baik  secara  fisik maupun  mental.    Dengan  demikian  maka juga  dapat  dikatakan  bahwa  pada  dasarnya diversi  mempunyai  relevansi  dengan  tujuan pemidanaan terhadap anak.
Salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana  yang  prospektif  diimplementsikan dalam pembaharuan sistem peradilan pidana anak  mendatang  ialah  yang  berkait  dengan konsep pertanggungjawaban pidana. Adapunyang  dimaksud  adalah  ajaran  yang terkandung dalam asas Structural Responsibility (pertanggung jawaban
struktural). Asas ini merupakan penyimpangan  terhadap  prinsip Personil Responsibility (pertanggung jawaban perorangan). Dikatakan penyimpangan karena dalam structural responsibility, yang dapat  dituntut  pertanggungjawaban  atas terjadinya  suatu  tindak  pidana  bukanlah  si pelaku  tindak  pidana  saja  (sesuai  ajaran personal responsibility), tetapi dapat diperluas  sampai  kepada  pihak-pihak  lain yang  terkait  secara  struktural  dengan terjadinya  tindak  pidana  tadi.  Walaupun pihak-pihak  lain  tersebut  secara    kenyataan
sama  sekali  tidak  terlibat  melakukan  tindak pidana.
Dalam  hal  proses  diversi  gagal  maka bentuk  pertanggungjawaban  pidana  dalam sistem  peradilan  pidana  anak  berdasarkan asas Vicarious Liability adalah pertanggung jawaban  pidana  beralih  dari  pelaku  (anak) kepada orang tua atau wali dalam hal orang tua  atau  wali  telah melakukan  sesuatu  atau tidak  melakukan  sesuatu  dalam  kekuasaan dan  kewajibannya  yang  secara  tidak langsung mendorong anak melakukan tindak pidana.
Lebih  lanjut  yang  menjadi  persoalan adalah  s anksi  pidana  apakah  yang  tepat dapat  diterapkan  bagi  orang  tua  atau walinya,  mengingat  orang  tua  atau  wali masih mempunyai tanggung jawab terhadap anak-anak lainnya.
Formulasi  konsep  rancangan  KUHP 2015  pada  pasal  66    tetap  mempertahankan pidana penjara serta tetap pula mempertahankan  bentuk  sanksi  alternatif ( alternatif  sanction )  yaitu  pidana  denda sebagai  salah  satu  pidana  pokok.  Pidana denda  dapat  memenuhi  aspek  pokok  tujuan pemidanaan  dan  relevan  ditetapkan  sebagai salah  satu  jenis  pidana  (pokok)  dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia yaitu a. Aspek perlindungan masyarakat,
Efektifitas  penerapan  pidana  terkait kepentingan masyarakat,
Menurt
Johannes  andenaes,  ada  tiga  bentuk
pengaruh  dalam  pengertian  general prevention, yaitu :
1) Pengaruh pencegahan
2) Pengaruh  untuk  memperkuat  larangan- larangan moral
3) Pengaruh  untuk  mendorong  kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.
Berbeda  dengan  pidana  penjara  jangka atau  pidana  perampasan  kemerdekaan, pengenaan  pidana  denda  hampir  tidak menyebabkan  stigmatisasi  yaitu  terpidana tidak  dicabut  dari  lingkungan  keluarga maupun kehidupan sosialnya.
b. Aspek  perlindungan  terhadap  individu atau  pelaku  tindak  pidana,  kebijakan tentang  pidana  denda  dilihat  dari  aspek ini  merupakan  implementasi  falsafah pembinaan (treatment  philosophi) ,  yang lebih  menitikberatkan  pada  perbaikan sipelaku  menjadi  orang  baik  (prevensi khusus).
Penerapan  sanksi  pidana  bagi  orang tua  berdasarkan  Asas Vicarious  Liability atas  tindak  pidana  yang  dilakukan  anak harus memperhatikan posisi dan peran orang tua  sebagai  tumpuan  hidup  bagi  anak-anak yang  lain,  dimana  anak-anak  yang  masih memerlukan  keberadaan  orang  tua  sehingga sangat  tepatlah  apabila  sanksi  pidana  yang dapat  diterapkan  adalah  sanksi  pidana denda.
Asas vicarious liability dapat diterapkan terhadap orang tua atau wali, atas tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak dalam  konteks  bentuk  pengalihan  tindak pidana,  berdasarkan  tujuan  hukum  itu sendiri  yaitu  keadilan,  kepastian  dan kemanfaatan hukum dalam penerapan hukum  pidana  di  Indonesia. Pengalihan pertanggungjawaban  pidana  anak  kepada orang  tua  bertolak  dari  bingkai  yuridis dalam pasal  20  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah,
Masyarakat,  Keluarga,  dan  Orang  Tua  atau Wali  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak  dan pasal  9  Undang-Undang  Nomor 4  Tahun  1979  tentang  Kesejahteraan  Anak, dimana orang tua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan  anak  baik  secara  rohani, jasmani maupun sosial.
Tidak semua tindak pidana anak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada orang tua atau wali berdasarkan asas vicarious  liability namun  hanya  tindak pidana  tertentu  yaitu  tindak  pidana  yang diancam  dengan  pidana  penjara  di  bawah  7 (tujuh) tahun, bukan merupakan pengulangan  tindak  pidana,  tindak  pidana yang  berupa  pelanggaran,  tindak  pidana ringan, tindak pidana tanpa korban dan  nilai
kerugian  korban  tidak  lebih  dari  nilai  upah minimum  provinsi  setempat  sebagaimana diatur  dalam  pasal  7  ayat  (2)  dan  pasal  9 ayat  (2) Undang-Undang  Nomor 11  Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Orang  tua  atau  wali  yang  dipidana  atas perbuatan  yang  dilakukan  oleh  anak harus memperhatikan  posisi  dan  peran  orang  tua atau wali sebagai tumpuan hidup bagi anak- anak  yang  lain,  yang  masih  memerlukan keberadaan  orang  tua  atau  wali  sehingga akan lebih tepat apabila sanksi pidana denda yang dikenakan.
Pertangungjawaban  orang  tua  atau wali  terhadap  tindak  pidana  yang  dilakukan oleh anak secara legalitas formal belum ada undang-undang  yang  mengaturnya,  namun Undang-Undang  Nomor 11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak baru mengatur  pertangungjawaban  orang  tua dalam bentuk ganti rugi dalam hal diversi.
Sehingga dapat direkomendasikan kepada  pihak  terkait  untuk  perlu  adanya pengaturan  lebih  lanjut  secara  tegas  dalam undang-undang anak untuk dapat diterapkannya asas vicarious liability terhadap  orang  tua  atau  wali  atas  tindak pidana  yang  dilakukan  anak,  sehingga penerapan  sanksi  pidana  yang  dilakukan oleh anak tidak hanya anak yang bertanggungjawab melainkan juga orang tua atau wali  selaku pendidik moral anak sejak dini.
Diversi  merupakan  hal  baru  dalam undang-undang sistem peradilan anak, maka perlu  penambahan  pengaturan  terhadap tindak  pidana  yang  bersifat  ringan  yang dapat  dikenakan  terhadap  anak  maupun orang  tua  berdasarkan  asas vicarious liability yang  hanya  memberikan  efek  jera kepada anak dan dapat memberikan pelajaran kepada anak untuk tidak melakukan  perbuatan  yang  dilarang  oleh undang-undang yang mengakibatkan penderitaan  fisik  maupun  psikis  terhadap orang tua atau wali.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdussalam,  R.  &  Adri  Desasfuryanto.
2016. Hukum Perlindungan
Anak. Jakarta. PTIK.
----------------  dan  DPM  Sitompul.  2007. Sistem Peradilan Pidana . Jakarta
: Restu Agung.
Adi,  Koesno.  2015. Diversi  Tindak  Pidana Narkotika  Anak. Malang:  Setara Press. Ali,  Mahrus.  2015. Dasar-Dasar  Hukum
Pidana . Jakarta : Sinar Grafika.
Ali,  Zainuddin.  2015. Metode  Penelitian Hukum . Jakarta : Sinar Grafika.
Amirin,  Tatang  M..  1986. Pokok-Pokok Teori  Sistem .  Cet.1.  Jakarta  :
Rajawali.
Arief,  Barda  Nawawi.  1998. Beberapa
Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan  Hukum  Pidana .
Cetakan  ke-1.  Bandung:  Citra Aditya Bakti. -----------------------------. 1990. Perbandingan  Hukum  Pidana . Jakarta : Rajawali pers. -----------------------------. 2015. Perbandingan  Hukum  Pidana . Jakarta : Raja Grafindo Persada.
-----------------------------  &  Muladi.  2010.
Bunga  Rampai  Hukum  Pidana.
Bandung: Alumni.
Ariman,  H.M.  Rasyid,  Fahmi  Raghib.
Hukum  Pidana .  Jakarta  :  Setara Press.
Atmasasmita,  Romli.  1996. Perbandingan
Hukum Pidana . Bandung: Mandar Maju. --------------------------. 1996. Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme .  Bandung  :  Bina
Cipta.
--------------------------. 1996. Perbandingan Hukum Pidana, Bandung:
Mandar Maju.
--------------------------.  2000. Perbandingan Hukum Pidana , Cet.II. Bandung : Mandar Maju.
Djamil,  M.  Nasir.  2013. Anak  Bukan  Untuk Dihukum . Jakarta : Sinar Grafika. Effendy,  Marwan.  2014. Teori  Hukum  dan Perspektif Kebijakan, Perbandingan  dan  Harmonisasi
Hukum  Pidana .  Jakarta:  Gaung Persada Press Group.
Huda,  Chairul.  2015. Dari  Tiada  Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, .Cetakan Kedua. Jakarta : Kencana.
Jaya,  Nyoman  Serikat  Putra.  2006. Sistem
Peradilan Pidana (Criminal
Justice  System) .  Semarang  : Universitas Diponegoro.
Kanter,  E.Y.  &  S.R  Sianturi.  2002. Asas-
asas Hukum Pidana di Indonesia dan  Penerapannya. Jakarta  :
Storia Grafika.
Kristian.  2014. Hukum  Pidana  Korporasi . Bandung : CV Nuansa Aulia.
Lamintang, P.A.F. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti. Muhjad, M. Hadin. dan Nunuk Nuswardani. 2012. Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer . Yogyakarta : Genta.
Muladi.  1995. Kapita  Selekta  Sistem Peradilan  Pidana .  Semarang  :
Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana .
Cetakan  Kedelapan.  Jakarta  : Rineka Cipta.
Rasjidi,  Lili,  I.B.  Wiyasa  Putra.  1993.
Hukum  Sebagai  Suatu  Sistem .
Bandung : PT.
Remaja Rosdakary.
Reksodiputro,  Mardjono.  2007. Kemajuan Perkembangan Ekonomi dan Kejahatan (Kumpulan  Karangan
Buku  Kesatu).  Jakarta  :  Pusat Pelayanan
Keadilan dan Pengabdian  Hukum  Universitas Indonesia. Prodjohamidjojo,
Martiman. 1997.
Memahami  Dasar-Dasar  Hukum Pidana  Indoesia .  Jakarta  :  PT. Pradnya Paramita.
Soedarto.  1986. Kapita  Selekta  Hukum Pidana. Cetakan Ke-2. Bandung: Alumni.
Soekanto,  Soerjono.  1993. Faktor-Faktor yang  Mempengaruhi  Penegakan Hukum .  Cetakan  ke-3.  Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Soetedjo,  Wagiati  &  Melani.  2013. Hukum Pidana Anak (edisi revisi).
Bandung: Refika Aditama.
Saleh,  Roeslan.  1983. Suatu  Reorienasi dalam  Hukum  Pidana .  Jakarta  :
Aksara Baru.
-------------------.  1983. Perbuatan  Pidana dan Pertanggungjawaban
Pidana,  Dua  Pengertian  Dasar dalam  Hukum  Pidana, Cetakan Ketiga. Jakarta : Aksara Baru. Sianturi,  S.R.  1996. Asas-asas  Hukum Pidana
Indonesia dan
Penerapanya .  Cet  IV,  Jakarta  :
Alumni  Ahaem-Peteheam,  hlm.
245. Sjahdeini, Sutan Remi. 2006. Pertanggungjawaban Pidana
Korporasi . Jakarta: Grafiti Pers.
Tongat,  2008. Dasar-Dasar  Hukum  Pidana Indonesia dalam Perspektif
Pembaharuan . Malang  :  UMM Press.
Wahyudi,  Setya.  2011. Implementasi  Ide
Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di
Indonesia .  Yogyakarta  :  Genta
Publishing.
Widodo.  2009. Sistem  Pemidanaan  dalam
Cyber  Crime .  Yogyakarta  :
Laksbang Mediatama. Zaidan, Ali. 2015. Menuju Pembaruan
Hukum Pidana. Jakarta: Sinar
Grafika.
Hartono, Made Sugi. Tesis. 2014.
Pertanggungjawaban Pidana Pengganti  Dalam  Kecelakaan
Lalu  Lintas  Oleh  Anak  Yang
Mengakibatkan Kematian (Suatu Analisis Perspektif Pembaharuan  Hukum  Pidana).
Surabaya. Universitas Gajah
Mada.
Nugraha,  Yudhistira  Adhi.  Tesis.  2013.
Pemidanaan Terhadap
Terdakwa  Anak  Yang  Terancam
Pidana Minimum Khusus Dalam
Praktek  Di  Pengadilan  Sebelum
Berlakunya Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012  Tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak. Jakarta. Universitas Indonesia. Nugraheni,  Novie  Amalia.    Tesis.  2009.
Sistem  Pemidanaan  Edukatif Terhadap  Anak  Sebagai  Pelaku Tindak Pidana . Semarang.
Universitas Diponegoro.