Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(02), 2023, 2956-2963

## Aplikasi Kaidah Al-Tawâbi’ Dalam Hukum Ekonomi Syariah
Panji Adam Agus Putra Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung Email korepondensi: panjiadam@unisba.ac.id

## Abstrak
Kaidah fikih memiliki kedudukan yang sangat urgen dalam penyelesaian persoalan baik di bidang ibadah maupun muamalah,  terutama  dalam  bidang  muamalah  yang  semakin  hari  kini  semakin  berkembang.  Padanan  istilah muamalah  adalah  hukum  ekonomi  syariah.  Salah  satu  kaidah  yang  menjadi  pegangan  dalam  bermuamalah adalah kaidah tentang tawâbi yang berbunyi al-tâbi’ tâbi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep dan aplikasi kaidah tersebut dalam hukum ekonomi syariah serta mengetahui cabang dari kaidah tersebut serta aplikasinya.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kaidah  pengikut  (tawâbi’)  ini  adalah  sesuatu  yang eksistensinya  tidak  dapat  berdiri  sendiri,  akan  tetapi  mengikuti  keberadaan  sesuatu  yang  lain.  Berdasarkan kaidah  tawâbi’,  status  kategori  tâbi’  atau  matbû’  notabenenya  tidak  memiliki  batasan  secara  syar’i  sehingga dikembalikan kepada ‘urf (kebiasaan) atau pandangan umum yang tidak bertentangan dengan syariat. Kaidah pengikut  ini  setidaknya  memiliki  4  cabang  (furû’)  kaidah.  Dari  kaidah-kaidah  tersebut  setidaknya  dapat teraplikasikan  terhadap  maslaah-masalah  transaksi  ekonomi  khususnya  persoalan-persoalan  transaksi kontemporer.  Dengan  demikian,  kaidah  pengikut/  tawâbi’  beserta  cabang-cabangnya  ini  dapat  berfungsi memecahkan berbagai persoalan transaksi dalam hukum ekonomi syariah.

## Kata Kunci: Kaidah Fikih, Hukum Ekonomi Syariah, Kaidah Pengikut

## Abstract
Legal  maxim  have  a  very  urgent  position  in  solving  problems  both  in  the  field  of  worship  and  muamalah, especially in the field of muamalah which is growing day by day. The equivalent of the term muamalah is sharia economic law. One of the rules that is used as a guide in muamalah is the lagal maxim about tawâbi which reads al-tâbi 'tâbi. The purpose of this research is to know the concept and application of these rules in sharia economic law and to know the branches of these rules and their applications. The results of the research show that the follower rule (tawâbi') is something whose existence cannot stand alone, but follows the existence of something else. Based on the tawâbi' rule, the status of the tâbi' or matbû' category in fact has no syar'i limitations so that it is returned to 'urf (customs) or general views that do not conflict with sharia This follower rule has at least 4 branches  (furû')  rules.  At  least  these  principles  can  be  applied  to  economic  transaction  problems,  especially contemporary transaction problems. Thus, the legal maxim of followers/tawâbi' and their branches can function to solve various transaction problems in sharia economic law.

## Keywords: Legal Maxim, Sharia Economic Law, Follower Rules
Saran sitasi: Putra, P. A. (2023). Aplikasi Kaidah Al-Tawâbi’ Dalam Hukum Ekonomi Syariah . Jurnal ilmiah ekonomi islam, 9 (02), 2956-2963. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8952
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8952

## 1. PENDAHULUAN
Persoalan  hukum  ekonomi  syariah  (muamalah) tidaklah  hanya  seputar  fikih  yang  mana  sudah tercantum  hukum-hukum  yang  sudah  diproduksi ( istinbath )  melalui  metode  yang  dinamakan ushul fiqh. Salah satu perangkat ilmu penting yang dibutuh zaman modern ini adalah al-qawâ’id al-fiqhiyyah atau kaidah-kaidah fikih. Uniknya, al-qawaid al-fiqhiyyah
muncul  setelah  banyaknya  karya-karya  fikih  yang dihasilkan  oleh  para  pegiat  hukum  Islam.  Kendati demikian,  justru  kaidah  fikih  tersebut  merupakan ‘ tool ’  yang  sangat  mendukung  dalam  rangka menganalisis  serta  menggali  hukum  atas-atas  isu-isu kontemporer yang berkembang di masyarakat. Tentu saja, kaidah yang dirumuskan tidaklah sembarang. Ia telah melewati proses panjang oleh para pakar hukum,
sehingga  fungsi al-qawâ’id  al-fiqhiyyah sampai  hari ini  sangat  bermanfaat  terutama  di  bidang  ilmu  fikih (Muiz, 2020).
Seiring  perkembangan  zaman,  kenyataannya menunjukkan  bahwa  tidak  semua  persoalan  hukum terangkum  oleh nash ,  baik  Al-Qur’an  maupun  hadis Nabi  Muhammad  Saw.  Terlebih  dengan  adanya berbagai permasalahan hukum baru sebagai konsekuensi  logis  atas  perubahan  keadaan  sosial masyarakat  yang  terus  terjadi.  Namun,  tidak  berarti bahwa  hukum  yang  dirumuskan  kemudian  tidak terikat  dengan nash , meskipun  sebuah  permasalahan tidak disebutkan oleh nash secara spesifik, dan sebuah produk  hukum  diketahui  dari  fikih  hasil  pengkajian dan  perumusan  petunjuk  serta  tanda  yang  diberikan oleh nash (Jahada Mangka, 2021). dengan melakukan pengkajian  terhadap  hakikat  dari  suatu  peristiwa melalui pijakan yang syar’i dari Al-Qur’an dan hadis (Sudhanan,  2019).  Oleh  karena  itu,  pertanyaan selanjutnya adalah perangkat apa yang digunakan oleh seorang  mujtahid  untuk  menggali  dan  merumuskan hukum tersebut (Hamzawi, 2016).
Perkembangan  mutakhir  menunjukkan  bahwa ekonomi syariah yang merupakan bagian dari kegiatan bermuamalah,  betapapun  banyaknya  varian  yang terdapat  di  dalamnya,  dirasakan  eksistensi  dan perannya  di  tengah  ummat.  Respon  positif  terhadap ekonomi  syariah  ditunjukkan  juga  dengan  tiada hentinya  perbincangan  dan  diskusi  yang  serius  yang berkaitan  dengan  tema-tema  dan  topik  yang  terkait dengannya. Ini ditunjukkan dengan semakin semaraknya  produk  keuangan  Syariah  di  tengah masyarakat  yang  diikuti  diskusi,  seminar  yang melibatkan  para  pemikir  ekonomi  syariah  juga  para praktisi.  Salah  satu  bagian  yang  didiskusikan  dalam ekonomi  syariah  adalah  persoalan  metodologi. Sebuah persoalan yang dinilai menjadi penanda yang membedakan Antara suatu sistem ekonomi yang satu dengan  sistem  ekonomi  lainnya.  Dalam  metodologi ekonomi Islam, al-Quran sebagai wahyu Allah dan as- sunnah  sebagai  model  tuntunan  dijadikan  sebagai sumber  yang  mengilhami  pandangan  dunia Islamic man .  Sebuah  inspirasi  yang  memandu  manusia muslim  untuk,  misalnya,  menampilkan  dirinya sebagai  makhluk  yang  kreatif  dalam  rangka memenuhi kewajiban (kekhalifahan) di hadapan Allah dan  sesama  manusia.  Dengan  inspirasi  al-Quran  dan as-Sunnah,  seorang islamic  man manakala  aktif bekerja selain untuk dirinya, iapun tidak mengabaikan orang lain bahkan ia bersifat altruis (Wahid, 2014).
Salah  satu  kaidah  fikih  yang  banyak  dijadikan sebagai  pegangan  dalam  merumuskan  hukum  oleh para  pakar  hukum  Islam  adalah  kaidah  fikih  adalah kaidah  tentang tawâbi yang  berbunyi al-tâbi’  tâbi . Kaidah  ini  memiliki  beberapa  cabang  kaidah  dan digunakan  sebagai  sarana  penemuan  dan  perumusan hukum oleh para fukaha dalam merespons persoalan- persoalan  hukum,  khususnya  berkaitan  dengan ekonomi  Islam.  Penelitian  ini  mencoba  menggali konsep  pokok  serta  cabang  dari  kaiadah  tentang tawâbi yang  berbunyi al-tâbi’  tâbi serta  menggali aplikasinya  dalam  bidang  hukum  ekonomi  syariah ( mu’âmalah mâliyyah ).

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  dilakukan  berdasarkan pendekatan  secara  yuridis  normatif,  yaitu  dengan mengkaji  atau  menganalisis  data  sekunder  yang berupa  bahan-bahan  sekunder.  Jadi  penelitian  ini dipahami  sebagai  penelitian  berdasarkan  studi kepustakaan,  yaitu  penelitian  terhadap  bahan sekunder.  Jenis  data  yang  dipergunakan  dalam peneitian ini, yaitu data sekunder, yakni literatur yang berkaitan dengan kaidah-kaidah fikih. Metode analisis data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode kualitatif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep  dan  Aplikasi  Kaidah  al-Tawâbi’  dalam Hukum Ekonomi Syariah
Para  ulama  telah  merumuskan  sebuah  kaidah fikih yang berkaitan dengan pegikut. Kaidah tersebut berbunyi sebagai berikut:
ُ عِبا َّتلا ُ ُ عِبا َت
“ Pengikut  itu  harus  mengikuti  (hukum  yang diikutinya)” (Nujaim, 1999).
Kalimat al-tâbi’ (pengikut) adalah sesuatu yang mengikuti  sesuatu  yang  lain,  seperti  Sebagian  yang menjadi bagian dari keseluruhan, yang dipersyaratkan sebagai bagian dari syarat. Menurut al-Burnu, kalimat al-tâbi’ (pengikut) memiliki arti sebagai berikut:
ام ُ ال ُ ُدجوي ُ القتسم ُ ُ،هسفنب ُ لب ُ هدوجو ُ ُعبات ُ دوجول ُ

## ُهريغ
“Sesuatu yang eksistensinya tidak dapat berdiri sendiri,  akan  tetapi  mengikuti  keberadaan sesuatu yang lain” (Al-Ghazi, 1996).
Sedangkan  menurut  al-Zarqa,  sesuatu  dianggap sebagai pengikut karena menjadi salah satu dari empat
kemungkinan  sebagai  berikut:  (1)  karena  ia  mejadi bagian  yang  tidak  mungkin  (berbahaya)  apabila dilakukan  pembagian,  seperti  kulit  yang  menempel pada  hewan;  (2)  karena  ia  menjadi  bagian  yang umumnya  bersamaan,  misalnya  janinan  hewan  dari induknya, atau batu cincin dari cincinnya; (3) karena menjadi  sifat  bagi  pengikut,  seperti  pohon  atau bagunan yang ada pada sebidang tanah; dan (4) karena sudah  menjadi  keharusan  kebutuhannya,  misalnya sebuah  kunci  yang  menjadi  keharusan  ada  bersama gemboknya (Al-Zarqani, 1989).
Dalam  konsep  fikih,  cara  untuk  mengetahui apakah sesuatu itu termasuk dalam kategori tâbi’ atau matbû’ adalah  dengan  melihat  pandangan  atau persepsi umum. Dengan demikian, pandangan umum pada  Kawasan  tertentu  sah-sah  saja  berbeda  dengan kawasan  lain.  Karena  itu,  bisa  jadi  orang  Indonesia menganggap bahwa barang A termasuk kategori tâbi’ , akan  tetapi  ternyata  tidak  demikian  ketika  hal  itu terjadi  di  Mesir.  Bahkan  mungkin  bisa  terjadi perbedaan dalam satu negara antar kota atau provinsi. Konsep ini, berdasarkan kaidag fikih yang berbunyi:
لك ُ ام ُ درو ُ هب ُُ ُعرشلا ُ ، ً اقلطم ُ ُالو ُُ طباض ُ ُهل ُ ،هيف ُ الو ُ يف ُ ؛ةغللا ُُ ُع َج ْر ي ُ هيف ُ ىلإ ُ ُفرعلا
“ Segala  sestau  yang  tidak  memiliki  Batasan secara  syar’i  dan  secara  kebahasaan,  maka dikembalikan kepada kebiasaan/pandangan umum” (Muhammad Musthafa al-Zuhaili, 2006).
Berdasarkan kaidah di atas, status kategori tâbi’ atau matbû’ notabenenya  tidak  memiliki  batasan secara syar’i sehingga  dikembalikan  kepada ‘urf (kebiasaan)  atau  pandangan  umum  yang  tidak bertentangan dengan syariat.
Dengan  demikian,  kaidah  ini  mengandung pegertian  bahwa  sesuatu  yang  keberadaannya mengikuti  (menjadi  bagian)  dari  sesuatu  yang  lain, hukumnya  tetap  sebagai  pengikut  yang  menyertai sesuatu yang diikuti ( matbû’ ) apabila berlaku hukum atas yang diikuti tersebut. Alhasil, segala sesuatu yang secara  wujudnya  mengikuti,  maka  ia  pun  mengikuti dalam  hal  yang  lain;  baik  dalam  hal  hukumnya  atau lainnya.  Karena  pengikut  itu  adalah  harus  selalu mengikuti.
Sumber  dalil  kaidah  ini  berasal  baik  dari  al- Quran,  hadis, atsar sahabat.  Adapun  dalil-dalil tersebut adalah sebagai berikut:
a. Al-Quran
ُ َ لا َ ق ُ ُ ه َ ل ُ ى َسو  م ُ ُ ْ ل َه ُ َُك  عِب َّت َ أ ُ ى َ لَع ُُ ُ ْ ن َ أ ُ ُِنَمِ ل َع ت ُ اَِّمِ ُ َُت ْمِ ل ع ُ ا ًد ْش  ر ُُ ( 66 ُ) ُ َ لا َ ق ُ َُكَّنِإ ُ ُْن َ ل ُ َُعي ِطَت ْس َ ت ُ َُي ِع َم ُُ ا ًرْب َص ُُ( 67 ُ) ُ َ فْي َ كَو ُ ُ رِب ْص َت ُُ ى َ لَع ُ ا َم ُ ُْم َ ل ُُ ُ ْط ِح ت ُ ُِهِبُ ا ًرْب  خ ُُ( 68 ُ) ُ َ لا َ ق ُ ي ِن د ِجَت َس ُ ُ ْ نِإ ُ َُءا َش ُُ ُ َّ للّا ُُ اًرِبا َص ُ ُا َ ل َو ُ ي ِص ْع َ أ ُ َُك َ ل ُُ اًر ْم َ أ ُُ( 69 ُ) ُ َ لا َ ق ُ ُِن ِإ َ ف ُ ي ِنَت ْعَب َّتا ُ ا َ ل َ ف ُُ ي ِن ْ ل َ أ ْس َ ت ُ ُْن َع ُ ُ ء ْي َ ش ُ ىَّت َح ُُ َُث ِد ْح أ ُُ َ ل َُك ُ ُ هْن ِم ُُ اًر ْ كِذ ُ( 70 ُ) ُ
Musa  berkata  kepada  Khidhr:  "Bolehkah  aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku  ilmu  yang  benar  di  antara  ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?" Dia menjawab: "Sesungguhnya  kamu  sekali-kali  tidak  akan sanggup sabar bersamaku. Dan bagaimana kamu dapat  sabar  atas  sesuatu,  yang  kamu  belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?"  Musa  berkata:  "Insya  Allah  kamu  akan mendapati aku sebagai seorang yang sabar, dan aku  tidak  akan  menentangmu  dalam  sesuatu urusan pun". Dia berkata: "Jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku  tentang  sesuatu  apa  pun,  sampai  aku sendiri  menerangkannya  kepadamu ".  (Q.S  al- Kahfi [18]: 66-70).
Surah al-Kahfi ayat 66-70 di atas menunjukkan  bahwa  kedudukan  Nabi Musa  A.S adalah  sebagai  seorang  murid,  sedangkan  Nabi Khidir  A.S  adalah  seorang  guru.  Seorang  murid mengikuti  guru  meskipun  dengan  kedudukan yang  berbeda  (Musa  berkedudukan  sebagai  nabi sekaligus  rasul  sedangkan  Khidir  sebagai  nabi saja).  Sebagaimana  diketahui,  Nabi  Musa  A.S adalah seorang nabi dan rasul yang tidak mungkin menerima sesuatu yang merusak risalah-Nya. Hal ini  menujukkan  bahwa  perbuatan  mengikuti (kepatuhan)  dalam  perkara-perkara  yang  baik adalah diperbolehkan, sedangkan pengikutan atas perkara-perkara yang butuk adalah dilarang (Ali, 2004).
َُدو  وا َد َو ُ ُ َ ناَمْي َ ل  س َو ُُ ُْذ ِإ ُُ ُِناَم ك ْح َ ي ُُ يِف ُ ُِثْرَح ْ لا ُُ ُْذ ِإ ُ ُْت َش َ فَن ُ ُِهي ِف ُ ُ مَن َ غ ُُ ُِم ْو َ ق ْ لا ُ ُاَّن كَو ُ ُْم ِه ِم ْ ك ح ِل ُُ َُني ِد ِها َش ُ( 78 ُ) ا َهاَن ْم َّه َ ف َ ف ُ ُ َ ناَمْي َ ل  س ُُ
ا ًّ ل كَو ُ اَنْيَتآ ُ ُاًم ْ ك  ح ُ اًم ْ ل ِع َو ُ اَن ْر َّ خ َس َو ُُ َُع َم ُ َُدو  وا َد ُُ ُ َ لا َب ِج ْ لا ُُ َُن ْحِ ب َس ي ُُ َُرْي َّ طلا َو ُ اَّن كَو ُ َُنيِل ِعا َ ف ُُ( 79 ُ) ُ
Dan  (ingatlah  kisah)  Daud  dan  Sulaiman,  di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman,  karena  tanaman  itu  dirusak  oleh kambing-kambing  kepunyaan  kaumnya.  Dan adalah  Kami  menyaksikan  keputusan  yang diberikan  oleh  mereka  itu,  maka  Kami  telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum  (yang  lebih  tepat);  dan  kepada  masing- masing  mereka  telah  Kami  berikan  hikmah  dan ilmu  dan  telah  Kami  tundukkan  gunung-gunung dan  burung-burung,  semua  bertasbih  bersama Daud. Dan Kami lah yang melakukannya . (Q.S al- Anbiya [21]: 78-79).
Surah  al-Anbiya  ayat  78-79  di  atas menjelaskan bahwa dalam hal mengikuti/pengikut ( al-taba’iyyah )  dapat  terlihat  pada  hubungan antara  kambing  dan  pemiliknya,  yang  ditinjukan oleh  kalimat ghanam  al-qaum ,  yaitu kambing- kamping  kepunyaannya ,  yang  menunjukkan bahwa  hewan  ternak  menjadi  tanggung  jawab pemiiknya  sehinhga  apabila  hewan  tersebut merusak  hak  milik  orang  lain,  maka  pemiliknya yang  bertanggung  jawab  (mengganti)  kerusakan tersebut.  Penisbatan  “kambing”  kepada  “kaum” dalam  kalimat ghanam  al-qaum menunjukkan bahwa mudhâf (=kambing)  mengikuti mudhâf ilaih (=kaum)  (Ali,  2004).  Dengan  demikian,
pengikut mengikuti yang diikuti dalam hal hukum yang berlaku baginya.
b. Hadis
Selain  al-Quran  sebagaimana  dipaparkan  di atas,  sumber  kaidah  ini  berdasarkan  hadis  yang diriwayakan oleh Abu Dawud sebagai berikut:
َُع ُْن ُ ُِرِبا َج ُ ُِنْب ُ ُِدْب َع ُ ،ِ َّ للّا ُ ُْن َع ُ ُِلو  س َر ُ ُِ َّ للّا ُُ ى َّ ل َص ُُ ُ للّا ُ ُِهْي َ لَع ُُ ،َم َّ ل َس َو ُ ُ َ لا َ ق ُ: ُ ةا َ كَذ« ُ ُِنيِن َجْلا ُ ُ ةا َ كَذ ُ »ِه ِ م أ ُ

## ُ)دوادُىباُهاور(
“ Dari Jabir Ibn Abdullah r.a, dari Rasulullah Saw bersabda: “Sembelihan janin adalah sembelihan induknya” (H.R  Abu  Dawud)  (Abu  Dawud,
2007).
Menurut  Aiman  Muhammad  Ali,  hadis  di atas  menunjukkan  bahwa  hukum  yang  berlaku bagi janin yang maih dalam kandungan induknya mengikuti  hukum  yang  berlaku  bagi  induknya. Sehingga,  apabila  induknya  telah  disembelih secara syariat, maka janin tersebut menjadi halal dan  tidak  perlu  disembelij  secara  tersendiri, karena  sembelihan  induknya  adalah  yang  diikuti
( al-matbû ),  sedangkan  sembelihan  janin  adalah yang mengikuti ( al-tâbi’ah ) (Ali, 2004).
c. Atsar Sahabat
ُِن َع ُ ُِن َس َحْلا ُ ُ َ لا َ ق ُ: ُ َ ل َس ْر َ أ ُ ُ ر َم  ع ُ ُ نْب ُ ُ ِبا َّ طَخ ْ لا ُُ ى َ لِإ ُُ ُ ة َ أ َر ْما ُُ ُ ةَبَّيَغ  م ُُ ُ َ نا َ ك ُ ُ ل َخ ْد ي ُ ،ا ِهْي َ لَع ُ َُر َ كْن َ أ َ ف ُُ ، َكِل َذ ُ ُ َ ل َس ْر َ أ َ ف ُ ،ا َهْي َ لِإ ُ ُ َ لي ِق َ ف ُ ا َه َ ل ُُ: ُي ِبي ِج َ أ ُ ، َر َم  ع ُ ُْت َ لا َ ق َ ف ُ: اَي ُ ا َه َ لْي َو ُُ ا َم ُ ،ا َه َ ل ُ َُر َم  عِل َو ُ ُ َ لا َ ق ُ: اَنْيَب َ ف ُُ َُي ِه ُ يِف ُ ُ ِقي ِر َّ طلا ُ ُْت َع ِز َ ف ُ ا َهَب َر َض َ ف ُُ ُ  ق ْ ل َّ طلا ُ ُْت َ ل َخ َد َ ف ُُ ،ا ًرا َد ُُ ُْت َ ق ْ ل َ أ َ ف ُ ،ا َه َد َ ل َو ُ َُحا َص َ ف ُ ُ ي ِب َّ صلا ُُ ، ِنْي َت َحْي َص ُ َُّم ث ُُ ، َتا َم ُ َُرا َش َ ت ْسا َ ف ُُ ُ ر َم  ع ُ ُ َبا َح ْص َ أ ُُ ُ ِ ي ِب َّنلا ُ ى َّ ل َص ُ ُ للّا ُ ُِهْي َ لَع ُ َُم َّ ل َس َو ُ َُرا َش َ أ َ ف ُ ُِهْي َ لَع ُُ ُ،ْم  ه  ض ْعَب ُ ُ ْ ن َ أ ُ ُ َسْي َ ل ُُ َُكْي َ لَع ُ ، ء ْي َ ش ُ اَمَّنِإ ُ[ ص ُ: 459 ُ] َُتْن َ أ ُ ُ لا َو ُُ ُ  ب ِ د َؤ مَو ُ ُ َ لا َ ق ُ: َُت َم َص َو ُ ُ ي ِل َع ُ ُ َ لَب ْ ق َ أ َ ف ُُ ،ِهْي َ لَع ُ ُ َ لا َ ق َ ف ُُ: ا َم ُ ؟ لو قَت ُُ ُ َ لا َ ق ُ: ُ ْ نِإ ُ ُاو نا َ ك ُ او لا َ ق ُ: ُْم ِهِي ْ أ َرِب ُ ُْد َ ق َ ف ُ ُ َ أ َط ْخ َ أ ُ ، ْم  ه ي ْ أ َر ُ ُ ْ نِإ َو ُ ُاو نا َ ك ُُ او لا َ ق ُ: يِف ُ َُكا َو َه ُ ُْم َ ل َ ف ُ او  ح َصْنَي ُ ُ، َك َ ل ُ ى َر َ أ ُ ُ َّ ن َ أ ُُ ُ هَتَي ِد ُ َُكْي َ لَع ُُ َُكَّنِإ َ ف ُ َُتْن َ أ ُ ،ا َهَت ْع َز ْ ف َ أ ُ ُْت َ ق ْ ل َ أ َو َُُو ا َه َد َ ل ُ يِف ُ َُكِب َب َس ُ ُ َ لا َ ق ُ: َُر َم َ أ َ ف ُُ ا ًّيِلَع ُ ُ ْ ن َ أ ُ َُم ِس ْ قَي ُ ُ ه َ ل ْ ق َع ُ ى َ لَع ُ ُ،  ش ْي َر ق ُ ي ِن ْعَي ُ ُ ذ  خ ْ أَي ُ ُ ه َ ل ْ ق َع ُ ُْن ِم ُُ ُ  ش ْي َر ق ُ ُ هَّن َ أِل ُُ ُ أ َط َخ ُ )قازرلاُدبعُهاور(
Dari Hasan r.a ia berkata: Umar Ibn Khattab r.a m,engutup  seseorang  untuk  menemui  seorang wanita  yang  lama  menghilang  diduga  telah berzina,  laki-laki  yang  diduga  pelakunya  pun membantah  atas  perzinaan  itu.  Maka  Umar  r.a mengutus  seseorang  untuk  menemui  wanita tersebut. Utusan itu berkata: Jawablah pertanyaan  Umar  r.a.  Wanita  itu  kemudian berkata:  Sungguh  terlalu,  apa  itu,  dan  apa  pula yang  ditanyakan  oleh  Umar  r.a  itu.  Kemudian Hasan  berkata:  Suatu  Ketika  saat  wanita  itu sendang berjalan di jalan ia mereasa cemas dan ingin melahirkan, ia kemudian memasuki sebuah rumah,  lalu  melahirkan  anaknya.  Bayi  tersebut menangis sebanyak dua kali lalu meningga. Atas peristiwa  tersebut  Umar  r.a  meminta  pendapat para  sahabat  Nabi  Saq,  di  mana  Sebagian  dari mereka  berpendapat  dengan  mengatakan:  Anda tidak  bertanggung  jawab  sama  sakli,  Anda hanyalah  seorang  pemimpin  dan  pendidik  umat. Hasan  berkata:  sedangkan  Ali  r.a  diam  saja,
kemudian Umar r.a menghadap kearahnya seraya bertanya:  Bagaimana  pendapatmu?  Ali  r.a menjwab:  Jika  mereka  berkata  berdasarkan pendapat  mereka,  maka  pendapat  mereka  itu salah,  sedangkan  jika  mereka  berkata  karena takut kepadamu maka sesungguhnya mereka tidak memerimu nasehat, menurut pendapatku, dendanya  Kembali  kepadamu,  karena  kamulah yang  telah  membuatnya  ketakutan  sehingga  ia keguguran  karena  sebabmu.  Hasan  r.a  berkata: Lalu  Umar  r.a  meminta  Ali  r.a  untuk  membagi dendanya  tersebut  untuk  ditanggung  kaum Quiash, yaitu mengambil dendanya tersebut dari kaum  Quiarsh,  karena  denda  tersebut  adalah denda  kesalahan ( diyat  al-khata ).  (H.R  Abd  al- Razaq) (Al-Razaq, 1982)
Berdasarkan atsar sahabat yang diriwayatkan oleh Abd al-Razaq di atas, menurut Aiman  Muhammad  Ali  bahwa, atsar sahabat  di atas menjukkan bahwa kedudukan Umar r.a dalam hal  ini  adalah  sebagai  orang  yang  diikuti  ( al- matbû )  sebagaimana  ditunjukkan  oleh  perkataan ‘Ali r.a “ karena kamulah yang telah membuatnya ketakutan” ,  sedangkan  utusan  Umar  r.a  sebagai pengikut  ( al-tâbi’ ).  Dalam  masalah  ini,  orang yang  diikuti  (Umar  r.a)  adalah  orang  yang bertanggung jawab atas sesuatu yang ditimbulkan oleh pengikut (yaitu para utusan) (Ali, 2004).
Diantara  beberapa  aplikasi  dari  kaidah al-tâbi’ tâbi’ adalah sebagai berikut:(Ariyanto, 2017)
a. Apabila seseorang membeli sapi, sedangkan sapi tersebut dalam kondisi sedang mengandung, maka anak  sapi  yang  masih  dalam  kandungannya tersebut  termasuk  yang  dibeli  meskipun  tidak disebutkan  secara jelas  dalam akad,  karena  anak sapi  yang  masih  dalam  kandungan  induknya berkedudukan  sebagai tâbi’, maka  mengikuti hukum yang berlaku bagi induknya.
b. Apabila  seseorang  menjual  sebidang  kebun kepada  seorang  pembeli,  dan  sebelum  kebun tersebut diserahterimakan kepada pembeli, pohon atau tanaman yang ada di kebun itu berbuah, maka penjual  tidak  berhak  untuk  memanen  buah tersebut  untuk  dirinya  karena  menjadi  milik pembeli.  Hal  ini  sebagaimana  ditegaskan  dalam Pasal  236 Majallah  al-Ahkam  al-‘Adliyyah sebagai berikut:
( ُ ة َّداَم ْ لا ُُ 236 ُُ) ُ ة َداَي ِ زلا ُُ ُ ة َ ل ِصا َحْلا ُ يِف ُُ ُِعيِب َم ْ لا ُ َُد ْعَب ُ ُِد ْ ق َع ْ لا ُ ُ َ لْب َ ق َو ُُ ُ ِضْب َ ق ْ لا ُ ُِة َر َمَّثلا َ ك ُ ا َه ِهاَب ْش َ أ َو ُ َُي ِه ُ ي ِر َت ْش مْلِل ُ ا ً لَث َم ُُ ا َذإ ُ َُعيِب ُُ ُ ناَت ْس ب ُ َُّم ث ُ ُ َ لْب َ ق ُ ُ ِضْب َ ق ْ لا ُ ُ َ ل َص َح ُ ُِهي ِف ُ ُ ة َداَي ِز ُ ُِرَم َّثلاَك ُُ ُ ِتا َوا َر ْض َخْلاَو ُ ُ نو كَت ُ َُك ْ لِت ُ ُ ة َداَي ِ زلا ُ ي ِر َت ْش مْلِل ُ ا َ ذ َ كَو ُ ُْو َ ل ُ ُ ْت َد َ ل َو ُُ ُ ةَّبا َّدلا ُُ ُ ة َعيِب َم ْ لا ُ ُ َ لْب َ ق ُ ُ ِضْب َ ق ْ لا ُ ُ َ نا َ ك ُُ ُ د َ ل َو ْ لا ُ ُي ِر َت ْش مْلِل
“ Tambahan  hasil  dari  barang  yang  dijual  akan muncul  dikemudian  setelah  selesainya  akad  dan sebelum  serah  terima  barang  dilaksanakan, menjadi milik pembeli. Contohnya: (1) dalam hal jual beli sebuah kebun, setiap buah-buahan, atau sayuran  yang  dihasilkan  setelah  akad  tetapi sebelum  penyerahan,  menjadi  pemilik  pembeli; (2) Bila seekor sapi sudah dijual, anak sapi yang dilahirkan sebelum penyerahan sapi itu, menjadi milik pembeli.
c. Apabila  seseorang  menggadai  seekor  kerbau miliknya  kepada  seorang murtahin (penerima gadai), kemudian kerbau itu beranak, maka anak kerbau itu juga menjadi bagian dari objek gadai, dan penggadai tidak berhak untuk mengambilnya sebelum akad gadai tersebut berakhir.
d. Segala  sesuatu  yang  menjadi  bagian  dari  akad, yang  tidak  disebukan  secara  tegas  dikembalikan kepada  adat  kebiasaan  dan ‘urf masyarakat setempat,  misalnya  dalam  hal  jual  beli  laptop baru, cesan laptop secara umum dianggap sebagai bagian  dari  laptop,  karena  itu  pembeli  dapat meminta kepada penjual, apabila laptop yang dia beli tidak diserai dengan cesan.
e. Dalam  fatwa  Nomor:  65/DSN-MUI/III/2008 tentang  Hak  Memesan  Efek  Terlebih  Dahulu (HMETD)  Syariah,  Dewan  Syariah  Nasional-
Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
menjadikan  kaidah  ini  sebagai  salah  dasar kebolehan  HMETD  Syariah  yang  didefiisikan sebagai  "hak  yang  melekat  pada  saham  yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang memungkinkan  para  pemegang  saham  yang  ada untuk  membeli  efek  baru;  termasuk  saham,  efek yang  dapat  dikonversikan  menjadi  saham  dan waran,  sebelum  ditawarkan  kepada  pihak  lain”. Dari  sini  terlihat  bahwa  HMETD  diberikan kepada para pemegang saham karena kepemilikan mereka terhadap saham yang masuk dalam Daftar Efek  Syariah  (DES).  Jadi,  hak  ini  dipandang
sebagai  hak  yang  lahir  dan  mengikuti  hak kepemilikan mereka terhadap saham.
Cabang  dan  Aplikasi  Kaidah  Tawâbi’  dalam Hukum Ekonomi Syariah
Kaidah al-tâbi’tâbi merupakan  kaidah  umum yang memiliki beberapa kaidah cabang. Di bawah ini akan  diuraikan  beberapa  kaidah  cabang  berkaitan dengan  kaiadah tawâbi’ serta  aplikasinya  dalam hukum ekonomi syariah ( mu’âmalah mâliyyah ).
a. Kaidah Pertama ُعباتلا ُ ُال ُ درفي ُ ُمكحلاب
“ Pengikut  itu  tidak  menyendiri  di  dalam hukum ”(Al-Suyuthi, 1990)
Maksud dari kaidah ini adalah pengikut yang tidak dapat berdiri sendiri melainkan keberadaannya  mengikuti  sesuatu  yang  lain, karena  ia  menjadi  bagian  darinya,  atau  seperti bagian  yang  tidak  terpisahkan  darinya,  maka pengikut tersebut tidak dapat menjadi objek akad tersendiri  yang  terpisah  dari  sesuatu  yang diikutinya  ( al-matbû’ )  (Ariyanto,  2017).  Dengan kata lain, bagi pengikut berlaku hukum yang sama dengan  hukum  yang  berlaku  bagi  sesuatu  yang diikytinya,  kecuali  pengikut  itu  sudah  menjadi sesuatu yang dimaksudkan terpisah.
Diantara  aplikasi  kaidah  ini  dalam  hukum ekonomi syariah antara lain dalam kasus ihyâ al- mawât (mengelola  yang  tak  bertuan).  Kasus  ini adalah  merupakan  kasusu  tentang  masalah pertanahan  (agrarian),  sebgaimana  diketahui bahwa  dijaman  penjajahan  Belanda  konsep pertanahan membolehkan untuk menggarap serta memiliki  tanah  yang  tidak  bertuan  ( ard  al- mawât ).  Dalam  Islam,  konsep ihyâ  al-mawât dijelaskan  bahwa  jika  tanah  tak  bertuan  itu dikelola,  maka  syaiat  secara  resmi  memberikan hak milik tanah kepada pengelola ( muhyi ). Karena dalam  konsep ini sendiri  dalam  praktiknya  tidak mempunyai  ketentuan  yang  pasti.  Karena  kata ihyâ yang secara etimologis adalah memperdayakan  sesuatu  (tanah)  sesuai  dengan kehendak muhyi (pihak pengelola), namun syariat tidak  memberikan  ketentuan-ketentuan  khusus tentang konsep ihyâ al-mawât . Dengan demikian dalam tataran praktiknya, disesuaikan dengan adat kebiasana yang berlaku (Arfan, 2013).
b. Kaidah Kedua

## ُهترورضُنمُوهُامُكلمُائيشُكلمُنم
“ Barangsiapa  yang  memiliki  sesuatu,  maka berarti  ia  memiliki  sesuatu  lain  yang  sudah  jadi keharusannya” (Zaidan, 2001).
Maksud kaidah ini pada hakikatnya menjadi rincian  bagi  dua  kaidah  sebelumnya,  karena kaidah  ini juga menegaskan  konsekuensi  hukum pengikut.  Maksud  dari  kaidah  ini  adalah  apabila seseorang memiliki sesuatu atau berhak terhadap sesuatu,  maka  dia  berhak  pula  memiliki  sesuatu yang lain
yang konsekuensi (keperluan/kebutuhan) dari sesuatu atau hak yang dimilikinya  itu.  Walaupun  sesuatu  yang  lain  itu tidak  disebutkan  dalam  suatu  akad  (transaksi) muamalah.  Sedangkan  kata dharûrah dalam kaidah ini berarti sesutau yang secara rasionalisme  dibutuhkan  seseorang  sebagai pendukung  kebermanfaatan  atas  suatu  barang. Bukan dharûrah yang berarti bahaya atau darurat yang sering digunakan masyarakat pada umumnya (Arfan, 2013).
Diantara  contoh  aplikasi  kaidah  ini  dalam hukum ekonomi syariah adalah, apabila seseorang membeli  gembok,  maka  sekaligus  dengan kuncinya. Apabila seseorang membeli sapi untuk diperah,  maka  termasuk  di  dalamnya  anak susuannya  walaupun  tidak  disebutkan  (dalam akad) sebagaimana tercatat dalam materi 231 dari Majallah al-Ahkâm al-‘Adliyyah . Adapun redaksinya adalah sebagai berikut:
( ُ ة َّداَم ْ لا ُُ 231 ُ) ا َم ُ ُ َ نا َ ك ُ يِف ُ ُِم ْ ك  ح ُ ُ ء ْز  ج ُ ُْن ِم ُُ ُِعيِب َم ْ لا ُ ُْي َ أ ُ ُا َم ُ ا َ ل ُُ ُ لَب ْ قَي ُ َُكا َ ك ِفْناِلا ُ ُْن َع ُ ُِعيِبَم ْ لا ُ اًر َظَن ُ ى َ لإ ُ ُ ِ ض َر َ غ ُ ُِءا َرِت ْشاِلا ُُ ُ ل  خ ْدَي ُ يِف ُُ ُِعْيَب ْ لا ُ ُِنو دِب ُ ُ ر ْ كِذ ُُ ا ً لَث َم ُ ا َذإ ُ َُعيِب ُ ُ ل ْ ف ق ُ ُ َ ل َخ َد ُ ُ ه  حاَت ْ ف ِم
“ Sesuatu  yang  dianggap  sebagai  bagian  dari sesuatu  barang  yang  dijual,  artinya  sesuatu benda  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  benda yang  akan  dijual  termasuk  objek  pembelian, adalah  termasuk  yang  dijual,  meskipun  tanpa secara eksplisit disebutkan (dalam akad)” .
c. Kaidah Ketiga
رفتغي ُ يف ُ ُعباوتلا ُ ام ُ ال ُ ُرفتغي ُ يف ُ اهريغ
“ Ada  disepensasi  (dimaafkan)  untuk  pengikut, tetapi  tidak  berlaku  untuk  lainnya  (yang diikuti)” (Al-Hamawi, 1985).
Maksud  kaidah  ini  adalah  bahwa  syariat memberi  dispensasi  terhadap  pengikut  yang mengikuti sesuatu yang lain yang mubah dan halal apabila  pada  pengikut  itu  terdapat  kekurangan. Namun,  syariat  tidak  memberikan  toleransi apabila kekurangan tersebut terdapat pada sesuatu yang  diikuti  ( al-matbû’ ).  Karena  itu,  syariat memberi  keringanan  apabila  pada  sesuatu  yang mengikuti objek akad tertentu terdapat kekurangan atau ada syarat yang tidak terpenuhi. Namun,  tidak  ada  keringanan  dan  dispensasi apabila syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat tidak  dapat  dipenuhi  oleh  objek  akad  yang sesungguhnya.  Keringanan  seperti  di  atas diberikan oleh syariat karena kebutuhan manusia, yang  apabila  tidak  dibolehkan  niscaya  akan menyebabkan  sesuatu  yang  menjadi  objek sesungguhnya  menjadi  dilarang  juga  (Al-Lathuf, 2003).
Aplikasi  kaidah  ini  dalam  hukum  ekonomi syariah  adalah  seorang  mewakafkan  sebidang kebun yang tanamannya sudah rusak, maka wakaf itu  adalah  sah,  karena  yang  rusak  itu  adalah tanaman yang mengikuti kebun, bukan kebunnya itu  sendiri.  Dalam  contoh  aplikasi  ini,  kebun adalah  yang  diikuti  karena  wakafnya  adalah wakaf kebun, bukan tanaman, meskipun tanaman termasuk  yang  diwakafkan  karena  ia  mengikuti kebin yang diwakafkan (A. Djazuli, 2016).
Contoh  lainnya  adalah  mengikuti  asuransi konvensional hukumnya adalah terlarang, karena termasuk transaksi gharar . Namun, jika keberadaan asuransi konvensional tersebut hanya mengikuti akad yang lain, seperti pembelian tiket moda  transportasi  umum,  maka  hal  tersebut ditoleransi.
d. Kaidah Keempat
ُ ر ْ كِذ ُ ُ ِض ْعَب ُ ا َم ُ ا َ ل ُ ُ أ َّز َجَتَي ُُ ُِر ْ كِذ َ ك ُ ُِهِ ل ك

## ُ
“ Penyebutan  Sebagian  atas  sesuatu  yang  tidak dapat  dipisahkan  (dibagi)  adalah  seperti penyebutan keseluruhan” (Al-Mullaqin, 2010).
Maksud kaidah ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipecah (dibagi), maka jika ia dsebut walau hanya  sebagaian,  maka  secara  tidak  langsung seperti  menyebut  seluruhnya,  karena  merupakan satu  kesatuan  yang  tidak  bisa  dipisahkan  dan  ia tidak dapat dipecah atau dibedakan. Bahkan jika penyebutan  Sebagian  itu  dipahami  apa  adanya
(Sebagian), maka akan mengakibatkan tidak bisa dipahami  sama  sekali  maksud  penyebutan  itu (Arfan, 2013).
Aplikasi  kaidah  ini  dalam  hukum  ekonomi syariah  adalah  pemilik  hak syuf’ah ketika merelakan  Sebagian  haknya,  sama  seperti merelakan  semuanya.  Karena  hak syuf’ah tidak mungkin terbagi.
Aplikasi  lainnya  adalah,  orang  yang memakai kamar hotel setengah hari, sama seperti menyewa  sehari  penuh.  Karena  pemilik  hanya melayani  penggunaan  kamar  minimal  sehari. Sehingga,  meskipun  memakai  hanya  setengah hari,  tetapi  bayarannya  boleh  ditetapkan  sehari, dan  tidak  ada  unsur  zalim  dalam  masalah  ini (Baits, 2020).

## 4. KESIMPULAN
Kaidah fikih memiliki fungsi untuk memudahkan seorang mujtahid dalam melakukan proses penemuan dan penggalian hukum ( istinbâth al-ahkâm ) terhadap suatu masalah dengan cara megggabungkan masalah yang  serupa  di  bawah  salah  satu  kaidah  yang  bisa dikaitkan.  Salah  satu  kaidah  fikih  adalah  kaidah tentang tawâbi yang berbunyi al-tâbi’ tâbi . Substansi dari kaidah pengikut ( tawâbi’ ) ini adalah sesuatu yang eksistensinya  tidak  dapat  berdiri  sendiri,  akan  tetapi mengikuti  keberadaan  sesuatu  yang  lain.  Kaidah pengikut  ini  setidaknya  memiliki  4  cabang  ( furû’ ) kaidah. Dari kaidah-kaidah tersebut setidaknya dapat teraplikasikan  terhadap  maslaah-masalah  transaksi ekonomi  khususnya  persoalan-persoalan  transaksi kontemporer.  Dengan  demikian,  kaidah  pengikut/ tawâbi’ beserta cabang-cabangnya ini dapat berfungsi memecahkan  berbagai  persoalan  transaksi  dalam hukum ekonomi syariah.

## 5. REFERENSI
A.  Djazuli.  (2016). Kaidah-Kaidah  Fikih:  Kaidah- Kaidah  Hukum  Islam  dalam  Menyelesaikan Masalah-Masalah  yang  Praktis .  Prenada Media Group.
Abu Dawud. (2007). Sunan Abȋ Dâwud . Dâr al-Fikr. Al-Ghazi.  (1996). al-Wajȋz  Fȋ  Ȋdhah  Qawâ’id  al- Fiqhiyyah al-Kulliyah . Muasasah al-Risalah. Al-Hamawi, S. al-D. al-H. (1985). Ghamz ‘Uyûn al- Bashâir Fî Syarh al-Asybâh wa al-Nadzâir . Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
Al-Lathuf, A. al-R. I. S. al-‘Abd. (2003). al-Qawâ’id wa al-Dhawâbith al-Fiqhiyyah al-
Mutadhaminah  liltaysîr .  Umadah  al-Bahts  al- ‘Alami bi al-Jami’ah al-Islamiyyah.
Al-Mullaqin, I. (2010). Qawâ’id Ibn al-Mullaqin: al- Asybâh wa al-Nadzâir Fî Qawâ’id al-Fiqh . Dâr Ibn al-Qayyim wa Dâr Ibn ‘Affân. Al-Razaq,  A.  (1982). al-Mushanaf .  al-Maktabah  al- Islamî.
Al-Suyuthi. (1990). al-Asybâh wa al-Nadzâir . Dar al- Kutub al-‘Ilmiyyah. Al-Zarqani,  M.  (1989). Syarah  al-Qawa’id  al- Fiqhiyyah . Dar al-Qalam.
Ali,  A.  M.  (2004). al-Qawâ’id  al-Taba’iyyah Dhawâbituhâ  wa  Tathbîqâtuhâ  Fî  al-Fiqh  al- Islâmî . al-Jâmi’at al-Urduniyyah.
Arfan,  A.  (2013). 99  Kaidah  Fiqh  Muamalah Kulliyah:  Tipopogi  dan  Penerapannya  dalam Ekonomi  islam  dan  Perbankan  Syariah .  UIN Maliki Press. Ariyanto.  (2017). Kaidah-Kaidah  Fikih:  Sebuah Aplikasi  dalam  Bidang  Muamalat dan  Ekonomi Islam . Bandar Publishing. Baits, A. N. (2020). Pengantar Kaidah Fiqih Kubro: Dan  Penerapannya  Dalam  Fiqh  Muamalah . Muamalah Publishing.
Hamzawi,  A.  (2016).  Qawaid  Ushuliah  &  Qawaid Fiqhiyah  (Melacak  Konstruksi  Metodologi Istinbath  al-Ahkam). Inovatif  Jurnal  Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan , 2 (2).
Jahada  Mangka,  A.  M.  T.  B.  dan  M.  I.  S.  (2021). Implementasi Kaidah “Lā Masāga Li Al-Ijtihād Fī Maurid Al-Naṣ” Dalam Fikih Islam. Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam , 2 (1). Muhammad Musthafa al-Zuhaili. (2006). Al-Qawâ’id al-Fiqhiyyah wa Tathbȋqâtuhâ ‘Alâ al-Madzâhib al-Arba’ah . Dar al-Fikr.
Muiz,  A.  (2020).  Landasan  Dan  Fungsi  Al-Qawa’id Al Fiqhiyyah Dalam Problematika Hukum Islam.
Al-Afkar, Journal for Islamic Studies , 3 (1). Nujaim,  I.  (1999). al-Asybâh  wa  al-Nadzâir  ‘Alâ Madzhab Abȋ Hanifah al-Nu’mân . Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
Sudhanan,  L.  H.  dan  M.  Y.  (2019).  Kaidah  dalam Interaksi  dan  Interpretasi  terhadap  Nas-nas Tanda  Hari  Kiamat. NUKHBATUL’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam , 5 (2).
Wahid,  W.  G.  A.  (2014).  Posisi  Ushul  Fikih  dalam Metodologi  Ekonomi  Islam. Jurnal  Muqtasid,
5 (1).
Zaidan, A. al-K. (2001). al-Wajîz Fî Syarh al-Qawâ’id al-Fiqhiyyah  Fî  al-Syarî’ah  al-Islâmiyyah .
Muasasah al-Risâlah.