Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)

## TINJAUAN YURIDIS SUBYEK HUKUM DALAM TRANSAKSI JUAL

## BELI ONLINE / E-COMMERCE DITINJAU DARI KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PERDATA
I Putu Merta Suadi 1 , Ni Putu Rai Yuliartini 2 ,Si Ngurah Ardhya 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: {merta.suadi.1998@gmail.com,raiyuliartini@gmail.com, ngurah.ardhya@undiksha.ac.id  }

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  subjek  hukum  yang  dapat  melakukan transaksi jual beli secara online, khususnya pada e-commerce , dan menganalisis keabsahan perjanjian e-commerce yang dilakukan oleh anak dibawah umur, sehingga dapat menentuka akibat hukum yang ditimbulkan  dari  perjanjian  tersebut.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif  yang menggunakan  jenis  pendekatan  perundang-undangang  ( statue  aproach ),  pendekatan  kasus  ( case aproach ) dan pendekatan konseptual ( consept aproach ).Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier  yang  berguna  untuk  mendapat  konklusi  yang  relevan dengan  permasalahan  pada  penelitian  ini.  Hasil  penelitian  menunjukka  bahwa  1)  pengaturan  subjek hukum  dalam  transaksi e-commerce merujuk  pada  ketentuan  perjanjian  konvensional  yaitu  ketentuan pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap orang dapat menjadi subjek hukum dalam transaksi e-commerce selama dirinya memenuhi dan taat pada aturan Pasal 1320, 2) akibat hukum transaksi e-commerce yang dilakukan anak dibawah umur, memberikan akibat berupa pembatalan dari salah satu pihak atau dapat dibatalkan karena anak dibawah umur tidak memenuhi syarat subjektif sebagaimana yang telah tercantum pada pasal 1320 KUHPerdata.
Kata Kunci: Transaksi, E-commerce, Kecakapan.

## ABSTRACT
This study aims to determine and analyze legal subjects who can conduct online buying and selling transactions, especially in e-commerce, and analyze the validity of e-commerce agreements made by minors, so that they can determine the legal consequences arising from the agreement. This research is  a  normative  juridical  research  that  uses  a  statutory  approach,  case  approach  and  conceptual approach.  The  legal  materials  used  are  primary,  secondary,  and  tertiary  legal  materials  that  are useful  for  obtaining  conclusions  that  are  relevant  to  the  problems  in  this  study.  The  results  of  the study  show  that  1)  The  regulation  of  legal  subjects  in  e-commerce  transactions  refers  to  the provisions  of  conventional  agreements,  namely  the  provisions  of  the  Civil  Code  which  states  that anyone can be a legal subject in e-commerce transactions as long as he fulfills and obeys the rules of Article 1320 of the Civil Code. 2) The legal consequences of e-commerce transactions carried out by minors,  have  consequences  in  the  form  of  cancellation  from  one  party  or  can  be  canceled  because minors do not meet the subjective requirements as stated in Article 1320 of the Civil Code.
Keywords : Transactions, e-commerce, Capable.
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)

## PENDAHULUAN
Kemajuan teknologi memberikan dampak  besar  bagi  sebagian  sektor  kehidupan, dalam kehidupan modern segala hal yang dahulu dilakukan  dengan  cara  konvensional  kini dijalankan dengan mudah. Kemudahan ini digapai dengan  adanya  penggunaan  teknologi  diikuti dengan  keahlian  dari  manusia  yang  senantiasa ingin  berkembang  dan  maju.Kemajuan  teknologi berdampak  pada  efisiensi  waktu  dan  tenaga, sehingga  jika  dikomparasi  bahwa  dengan memanfaatkan  kemajuan  teknologi  berdampak pada  produktifitas  manusia  yang  meningkat secara  signifikan  dan  berbanding  terbalik  dengan tenaga  dan  waktu  yang  harus  mereka  habiskan dalam melakukan kegiatan produksi.
Memasuki  tahun  2020  kita  telah menginjak pada era industri 4.0. Revolusi industri 4.0  merupakan  fase  revolusi  teknologi  yang mengubah cara beraktivitas manusia dalam skala, ruang  lingkup,  kompleksitas,  dan  transformasi dari pengalaman hidup yang sebelumnya. Prinsip dasar revolusi industri 4.0 adalah menggabungkan mesin, alur kerja, dan sistem dengan menerapkan jaringan  cerdas  di  sepanjang  rantai  dan  proses produksi. Hal ini bertujuan untuk mengendalikan satu  sama  lain  secara  mandiri.  Perkembangan teknologi  yang  pesat  akan  mendorong  perubahan perilaku  masyarakat,  dan  peningkatan  kebutuhan akan  mendorong  berubahnya  dan terciptanya peluang bisnis dan pekerjaan baru.
Perkembangan  ilmu  pengetahuan  telah berimbas  pada  kemajuan  teknologi  yang dikembangkan kedalam berbagi sektor kehidupan.Keadaan  ini  membuat  manusia  tidak dapat  lepas  dari  penggunaan  teknologi  yaitu internet.Pada awalnya penggunaan internet hanya sebatas untuk mengirimkan electronic mail , serta dimanfaatkan  oleh  militer  dengan  bekerjasama dengan  universitas  maupun  lembaga  penelitian untuk  memberikan  ide  maupun  gagasan  yang dirasa  memberikan  manfaat  bagi  perkembangan militer pada masa itu. Sedangkan pada masa kini, pemanfaatan  media  internet  sudah  mulai  masuk ke    sektor  lain  dalam  kehidupan  manusia termasuk  pada  sektor  perdagangan  yang  kini berbasis internet (Sumargono,2011:1-2).
Peluang  bisnis  baru  telah  tercipta  dan didorong  kemajuan  dunia  bisnis  dengan  adanya internet.Perkembangan  ini  disadari  oleh  para pebisnis dan memanfaatkannya untuk mengembangkan  dan  mempermudah  transaksi bisnis  melalui  internet.  Penggunaan  internet dalam  proses  berbisnis  akan  terus  mengalami
perkembangan.  Mulai  dari  pertukaran  informasi secara  elektronik  ke  aplikasi  strategi  bisnis, pemasaran, penjualan, hingga pelayanan pelanggan.  Internet  juga  akan  mendukung komunikasi  dan  kerja  sama  global  antara karyawan,  konsumen,  penjual,  dan  rekan  bisnis yang  lainnya.  Selain  itu,  internet  juga memungkinkan  orang  dari  suatu  organisasi  atau lokasi  yang  berbeda  dapat  bekerja  sama  sebagai satu  tim  virtual  untuk  mengembangkan, memproduksi,  memasarkan,  dan  memelihara produk  atau  pelayanan.  Sehingga  pada  masa  kini mulai  banyak  bermunculan  sistem  perdagangan yang berbasis internet, dikenal dengan istilah “ E- Commerce”.
E-Commerce adalah suatu proses membeli  dan  menjual  produk  -  produk  secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan  dengan  komputer  sebagai  perantara transaksi bisnis (Laudon,2009). Media yang dapat digunakan  dalam  aktivitas e-commerce adalah world  wide  web internet.  Sehingga  aktivitas  jual beli  tidak  lagi  secara  konvensional  dengan bertemu  langsung  antara  penjual  dan  pembeli, cukup dengan media internet dan perangkat keras berupa computer atau telepon genggam ( Handphone )  kita  sudah  bisa  melakukan transaksi.Berkat  kemajuan  teknologi  lah  Sistem ini  memberikan  kita  kemudahan  dan  efisiensi waktu  serta  tenaga,  serta  kemudahan  dalam menjangkau pasar global.
Transaksi E-Commerce hampir  sama dengan  transaksi  yang  dilakukan  secara konvensional.  Tidak  ada  transaksi  tanpa  adanya perjanjian  antar  pihak  dan  sepakat  dalam  sebuah perikatan.Dalam  hal  ini,  perjanjian  yang dilakukan  oleh  para  pihak  adalah  perjanjian  jual beli  yang  dikenal  dengan  kontrak  elektronik. Kontrak  elektronik  atau electronic  contract , merupakan  perikatan  ataupun  hubungan  hukum yang  dilakukan  secara  elektronik  dengan memadukan  jaringan  ( networking )  dari  sistem informasi berbasiskan komputer ( computer cased information system ) (Makarim, 2005:254). Perlu kita garis bawahi bahwa penggunakan  sistem  elektronik    terdapat  dua  hal mendasar  yang  harus  diperhatikan.  Pertama  , teknologi  merupakan  hasil  temuan  dan  cipta karya  dari  manusia  yang  tentunya  memiliki kelemahan-kelemahan  dalam  sistem  teknis. Kedua,  perkembangan  teknologi  membawa perubahan  besar  pada  dinamika  kehidupan  dan mencipatakan  kegiatan  baru,  begitu  pula terciptanya  perbuatan  hukum  baru,  akan  tetapi
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
hukum belum bisa secara menyeluruh mengantisipasi  hal  tersebut  sehingga  belum adanya kepastian hukum secara menyeluruh (Atip dan Latifulhayat, 2002:4).
Walau  terkesan  mudah  dan  lebih  efektif, melihat  kelemahan  dari  bertransasksi  elektronik berpeluang  menimbulkan  banyak  kendala  yang harus  dihadapi  bagi  pihak-pihak  pelaku  bisnis, mulai  dari  penipuan,  pemerasan  hingga  terjadi penyelewengan  aturan  yang  tercantum  dalam ketentuan  KUHPerdata  pada  bagian  perjanjian yaitu  Pasal  1320  KUH  Perdata.  para  pihak  harus memastikan bahwa transaksi mereka sah menurut hukum.  Sahnya  suatu  perjanjian  meliputi ketentuan  adanya  kesepakatan  para  pihak, kecakapan  para  pihak,  adanya  suatu  hal  tertentu dan  suatu  sebab  yang  halal  (Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata).Hal  yang  sederhana namun  bisa  berakibat  serius  adalah  sulitnya mengetahui  kecakapan  hukum  dari  pihak  yang melakukan  transaksi  sebab  di  dunia  global  kita tidak  tau  pasti  siapa  subjek  hukum  yang  kita hadapi.
Dalam  transaksi E-Commerce lingkup subjek  hukumnya  begitu  luas.  Secara  praktis kegiatan ini dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa terkecuali, bahkan  anak-anak yang secara hukum tergolong  kedalam  subjek  dibawah  umur  pun dapat  melakukan  kegiatan  transaksi  jual  beli e- commerce .  Tidak  ada  batasan  usia  bagi  pihak yang  akan  melakukan  transaksi e-commerce. Mereka pun memiliki kedudukan yang setara baik sebagai kosumen maupun pelaku usaha.
Luasnya  cakupan  subjek  dalam  transaksi E-Commerce berdampak pada sulitnya memastikan  siapa  orang  yang  kita  ajak melakukan transaksi.Transaksi online tidak jarang banyak pengusaha atau wirausahawan muda yang terbilang  masih  remaja  bahkan  anak-anak  sudah pandai  dalam  menjalankan  transaski online. Kita ketahui  bahwa  setiap  kegiatan  yang  berkaitan dengan  perbuatan  hukum  akan  senantiasa memberikan  akibat  hukum  bagi  para  pihak, sehingga  segala  hal  yang  dilakukan  tentu  dapat dipertanggung jawabkan dihadapan hukum.
Bila  mengulas  kembali  bahwa  banyak pihak dalam transaksi yang masih berusia remaja bahkan  anak-anak  dan  terbilang  belum  cakap hukum.berdasarkan  survey  PayPal,  Pelaku E- Commerce di Indonesia saat ini masih didominasi oleh  kaum  remaja,  pelaku E-Commerce yang berusia  21-30  tahun  mencapai  42%.  Selanjutnya, penjual berumur 31-40 tahun sebanyak 38%, dan usia  41  tahun  ke  atas  sebanyak  11%.  Bahkan
dalam survey terdapat sekitar 9% penjual berusia dibawah  20  tahun,  masih  berstatus  pelajar  dan mahasiswa (PayPal:2019).
Hasil  survey  memaparkan  bahwa  tidak sedikit  pelaku  dalam E-Commerce yang  masih dibawah usia 20 tahun. Ketika dihadapkan dengan usia  dewasa  dan  kecakapan  hukum  seseorang ditinjau  dari  KUHPerdata  maka  hal  ini  dapat dikatakan melanggar ketentuan peraturan perundangan  terkait  syarat  sah  suatu  perjanjian yang  menyangkut  kecakapan  hukum  bagi  para pihak yang terikat dalam suatau perjanjian. Dunia bisnis  memang  tidak  mengatur  begitu  detail mengenai subjek yang boleh melakukan transaksi, sebab dalam dunia bisnis semua bebas melakukan transaksi selama ada kesepakatan dari para pihak. Kebebasan ini mungkin tidak dapat kita pandang sebelah  mata,  sebab  bila  kita  kaitkan  dengan Pasal  1320  KUH  Perdata  maka  ketika  seseorang melakukan  perjanjian  dengan  seseorang  yang belum cakap hukum hal ini akan berakibat hukum sebuah  perjanjian  itu  dapat  dibatalkan  sehingga akan  menimbulkan  kerugian  bagi  salah  satu pihak.
Kemungkinan  lain  ketika  terjadi  ketidak sesuaian barang yang dikirimkan oleh pihak yang belum cakap hukum pada saat diperjanjikan maka pihak  yang  telah  cakap  hukum  tidak  dapat menggugat  maupun  menyalahkan  pihak  yang belum  cakap  hukum,  hal  inilah  menjadi problematika dalam praktik transaski online.
Namun  hal  ini  juga  berkaitan  dengan kekaburan arti dari sebuah perjanjian. Pasal 1313 KUHPerdata  berbunyi  “Suatu  perjanjian  adalah suatu  perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau lebih  mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang lain  atau  lebih”.  Pada  ketentuan  pasal  tersebut menimbulakan  penafsiran  ganda.Definisi  yang tercantum  tidak  jelas,  karena  pada  menyatakan setiap kegiatan dapat disebut dengan perjanjian.Kemudian  tidak  ada  kalimat  yang memunculkan  gambaran  kesepakatan  atau  asas konsensualitas  (Salim,  2008:160).Ketidak  jelasan definisi  di  dalam  rumusan  ini  dapat  memberikan penafsiran  berbeda  atas  aturan  hukum  yang berlaku.  Asas  legalitas  memberikan  dukungan berupa  kepastian  hukum  pada  perbuatan  yang dilakukan  oleh  masyarakat  Dengan  adanya rumusan tersebut menjadikan suatu perbuatan sah dihadapan  hukum,  namun  apabila  pada  rumusan tersebut  menerangkan  bahwa  semua  kegiatan yang  dilakukan  oleh  masyarakat  tanpa  adanya kata  sepakat  yang  jelas,  tentu  hal  ini  sangat berbeda dengan yang diharapkan. Rumusan Pasal
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
yang  terdapat  dalam  Pasal  1313  KUHPerdata  ini selain  tidak  lengkap  juga  sangat  luas.Tidak lengkap  sebab  hanya  menyebutkan  persetujuan sepihak  saja.  Sangat  luas  karena  dengan digunakannya  perkataan  “perbuatan”  tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum (Setiawan,1987:49).
Salah  satu  kasus  adalah  penipuan  yang dilakukan  oleh  siswa  SMP,  merupakan  sindikat penipuan online yang  ditangkap  di  Medan- Aceh.Kejadian  ini  dilakukan  oleh  empat  anak  di bawah  umur.Sindikat  penipuan  ini  salah  satunya menipu  putra  bungsu  Presiden  RI  Joko  Widodo (Jokowi), Kaesang  Pangarep.Dalam  perkara  ini, modus  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  pelaku adalah  dengan  melakukan  pelelangan  baran- barang  bermerk  dengan  harga  mencapai  jutaan rupiah  melalui  Instagram.  Berawal  dari  adanya laporan
polisi LP A
nomor 508/IX/2020/BARESKRIM  POLRI  tanggal  8
September  2020,  tersangka  atas  nama  MAF  dan kawan-kawan. Berdasarkan laporan polisi tersebut,  penyidik  melakukan  profilling  terhadap pemilik  akun  @luckycarsauction,  polisi  pun mendapati  identitas  dari  para  pelaku  dan  segera melakukan  penangkapan  di  wilayah  Aceh  dan Medan  dan  terdapat  4  tersangka  yang  ternyata masih  di  bawah  umur.  Dalam  kasus  ini  pihak kepolisian  telah  me  memiliki  dua  opsi  untuk menindak  para  pelaku  penipuan lelang  barang secara online yang dilakukan oleh empat anak di bawah  umur.Opsi  pertama  yang  mungkin  dapat ditempuh  penyidik  adalah  memperlakukan  para tersangka sesuai Undang-undang Sistem Peradilan  Pidana  Anak  (SPPA),  keempat tersangka di bawah umur itu diberikan pembinaan dan dikembalikan ke orang tuanya masing-masing dalam pengawasan POLRI.Atau opsi kedua yang dapat  diambil  adalah  menggunakan restorative justice dalam memproses para tersangka. Artinya, pendekatan hukum dengan menjauhkan anak dari penjara  serta  akan  berkoordinasi  dengan  pihak Balai Pemasyarakatan (Bapas) setempat (Luxiana – detikNews, 2020)
Dari  gambaran  latar  belakang  diatas, timbul  ketertarikan  untuk  menulis  penelitian mengenai  pengaturan  subjek  hukum  dalam transaski online dilihat  dari  perspektif  hukum perdata khusus pada perjanjian, permasalahan ini perlu adanya aturan baru yang mengatur berkaitan masalah  yang  diangkat  sebagai  bentuk  legalitas hukum  yang  memberikan  kepastian  hukum  bagi para  pihak  dalam  melakukan  transaski online sebab  selama  ini  terjadi  kekosongan  norma
hukum  yang  berimbas  pada  hilangnya  hak  bagi konsumen  dalam  melakukan  trsnsaksi  dalam transaski online.
Dari  hal-hal  yang  telah  diuraikan  diatas menarik  perhatian  untuk  mengadakan  penelitian dan  menganalisis  mengenai  pihak-pihak  yang terlibat  dalam  perjanjian  jual  beli online  /  E- Commerce serta dampak yang ditimbulkan, maka dilakukan  penelitian  dengan  judul “TINJAUAN YURIDIS SUBYEK HUKUM DALAM TRANSAKSI  JUAL  BELI ONLINE / E- COMMERCE DITINJAU  DARI  KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”. dengan  rumusan  masalah  sebagai berikut:
1.  Bagaimana  pengaturan  subjek  hukum dalam  transaksi online / e-commerce ditinjau dari Hukum perdata ?
2.  Bagaimana  akibat  hukum  transaksi e- commerce yang  dilakukan  anak  dibawah umur?

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  penulis  dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normative. Penelitian  hukum  normatif  merupakan  penelitian yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan pustaka (Soekanto & Mamudji, 1985: 15). Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangang
( statue aproach ), pendekatan kasus ( case aproach ) dan pendekatan konseptual  ( consept  aproach ).Adapun  bahan hukum  yang  digunakan  adalah  bahan  hukum primer, sekunder, dan tersier yang berguna untuk mendapat  konklusi  yang  relevan  dengan permasalahan  pada  penelitian  ini.Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan ( library research )  yang  kemudian  dianalisis  dan  dibahas secara deskriptif
HASIL DAN PEMBAHASAN Pengaturan subjek hukum dalam bisnis online / e-commerce ditinjau dari Hukum perdata Subjek  hukum  berasal  dari  kata Rechtsubject, yangmerupakan  terjemaham  dari bahasa  belanda  yaitu  setiap  orang  yang  memiliki hak dan kewajiban sehingga memiliki wewenang hukum ( rechtsbevoegheid ). Dalam hukum perdata,  subjek  hukum  dibagi  menjadi  dua,  yaitu orang  ( Natuurlijk  persoon )  dan  badan  hukum ( rechts  persoon )  (Salim,2006:23).  Manusia  yang diartikan  secara  natural  atau  biologis  ( Natuurlijk persoon )  yang  disamakan  dengan  orang  atau individu dalam hukum. Manusia diartikan sebagai
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
mahluk  hidup  yang  berakal  budi  (mampu menguasai mahluk lain)
(https://kbbi.web.id/manusia).Secara  yuridis,  para ahli berpandangan bahwa manusia secara biologis sama  degan  orang  ( persoon )  dan  diakui  dalam hukum  (Soeroso,2005:141).  Sedangkan  badan hukum  ( rechts  persoon )  merupakan  terjemahan dari bahasa belanda diartikan sebagai suatu badan yang  dapat  memiliki  harta  kekayaan,  hak  serta kewajiban  layaknya  orang-orang  secara  individu (Salim, 2006:26).
Formulasi  aturan  yang  tercantum  dalam KUHPerdata,  dapat  menjadi  acuan  untuk menentukan  subjek  hukum  dalam  perjanjian elektronik  khususnya  pada  transaksi e-commerce yang  sama-sama  terdapat  dua  belah  pihak.Hanya saja  memiliki  sebutan  berbeda  sesuai  dengan bahasa  dan  istilah  perniagaan  elektronik  ( E- commerce ).
Walaupun setiap orang merupakan subjek dalam perjanjian, namun tidak semua orang dapat secara  bebas  menjadi  pihak  dalam  transaksi tersebut  karena  terdapat  ketentuan  khusus  yang mengatur  sahnya  perjanjian  mengenai  subjek hukum  dalam  melakukan  transaksi e-commerce yang merujuk pada Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur  mengenai  syarat  sah  suatu  perjanjian. Adanya  ketentuan  ini  menjadi  dasar  untuk mengidentifikasi  dan  menentukan  terjadi  atau tidaknya  suatu  perjanjian  (Budiono,2014:5). Dalam  ketentuan  tersebut  terdapat  dua  syarat, yaitu  syarat  subjektif  dan  syarat  objektif  dan merujuk  langsung  pada  syarat  subjektif.Syarat subjektif  ini  mengatur  dua  hal  yaitu,  pertama kesepakatan  yang  berkaitan  dengan  azas konsensualitas.Kesepakatan  ini  diartikan  bahwa suatu  perjanjian  terjadi  akibat  adanya  dua  pihak sebagai  subjek  yang  saling  mengikatkan diri.Pihak  dalam  perjanjian  adalah  subjek perjanjian  yang  minimal  terdiri  dari  dua  orang atau  badan  hukum  dan  harus  mempunyai wewenang  melakukan  perbuatan  hukum  sesuai yang  ditetapkan  oleh  undang-undang.Kemudian syarat  subjektif  juga  mengatur  mengenai kecakapan.Setiap perbuatan harus didasari dengan kesadaran  dan  rasa  tanggung  jawab,  sehingga untuk  mewujudkan  hal  tersebut  perlu  adanya kecakapan  seseorang  dalam  bertindak.setiap orang yang sudah dewasa dan tidak ditaruh dalam pengampuan,  sudah  memenuhi  kriteria  cakap. Suatu  tindakan  agar  menimbulkan  akibat  hukum yang sempurna, maka orang yang bertindak pada saat tindakan dilakukan harus memiliki kematangan  mental,  psikis  dan  berpikir  secara
normal,  artinya  mampu  menyadari  penuh perbuatannya dan akibat dari perbuatan tersebut.
Dalam  melakukan  perbuatan  hukum, seseorang  wajib  memiliki  kecakapan  bertindak dan kecakapan hukum merupakan suatu hal yang sangat  penting  di  segala  bidang  hukum.Jika seseorang yang belum cakap bertindak melakukan perbuatan  hukum,  maka  perbuatan  yang dilakukan
belum dapat
diminta pertanggungjawaban  dan  memiliki  tanggung jawab  penuh  sebagai  subjek  hukum.sebagai akibat  dari  hal  tersebut  maka  segala  perbuatan yang  dilakukan  tidak  memiliki  kekuatan  hukum dan  dapat  dibatalkan.  Kecakapan  inilah  yang menjadi acuan seseorang dapat menerima hak dan atau melakukan perbuatan hukum Kecakapan  hukum  seseorang  sangat berpengaruh  pada  kecakap  bertindak,  berkaitan pula  dengan  usia  dewasa  mengakibbatkan seseorang  dikatakan  telah  dewasa  dan  cakap hukum. Kecakapan diartikan sebagai
kemampuan,  kesanggupan,  kepandaian  atau kemahiran mengerjakan
sesuatu (https://kbbi.web.id/kecakapan).Ketika  seseorang memiliki  kecakapan  bertindak,  maka  seseorang tersebut  telah  memiliki  kewenangan  untuk bertindak  atas  kehendak  sendiri  termasuk  dalam melakukan  transaksi e-commerce sehingga termasuk  cakap  hukum.  Cakap  hukum  yang dimaksud  adalah  apabila  seseorang  melakukan perbuatan  hukum  maka  ia  dapat  dikenakan tindakan  hukum  tertentu  terhadap  dirinya (Nahrowi, 2016:254). Syarat seseorang dikatakan cakap  hukum  salah  satunya  bahwa  ia  telah dewasa.  Dewasa  di  sini  dilihat  dari  adanya batasan  umur  yang  ditentukan  oleh  masing- masing disiplin hukum.
Dalam  penelitian  ini  menitik  beratkan pada  kecakapan  seseorang  dalam  membuat  suatu perjanjian.Tinjauan  subjek/  para  pihak  dalam transaksi e-commerce sangat  erat  dengan  aturan pada  KUHPerdata.  Dalam  Hukum  Perdata dikenal  dengan  istilah personenrecht dalam bahasa  Belanda  atau Personal  of  Law dalam bahasa  Inggris  yang  kemudian  diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi Hukum orang. Hukum  orang  merupakan  serangkaian  instrumen hukum  yang  mengatur  tentang  manusia  sebagai subjek  hukum,  aturan  mengenai  kecakapan menerima  hak  dan  memiliki  kewajiban  dalam melakukan  sesuatu  sesuai  kehendak  sendiri (Salim HS,2006:19)
Kecapakan  subjek  hukum  bersumber  pada hak asasi manusia, pada dasarnya setiap manusia
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
telah  memiliki  hak  dan  kewajiban  sejak  lahir  ke dunia.  Pasal  2  KUHPerdata  juga  mengatur mengenai  hal  itu  yang  menjelaskan  bahwa seorang anak yang ada di kandungan ibunya attau berupa  janin  dianggap  sama  dengan  anak  yang telah  dilahirkan  (Subekti,2004:3).  Kemudian dijelaskan lagi pada Pasal 3 KUHPerdata, bahwa hukum  tidak  dapat  menghilangkan  kecakapan seseorang  untuk  menerima  hak  keperdataan (Sebekti,2004:3).  Walaupun  telah  dijelaskan sedemikian  rupa  mengenai  hak  dan  kewenangan seseorang,  tidak  semua  manusia  memiliki wewenang  atau  kecakapan  dalam  bertindak  dan melakukan perbuatan hukum ( Legal Capacity ).Lebih  jelas  mengenai  subjek  hukum dan  kecakapan  hukum  telah  diatur  dalam  Kitab Undang-undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata) pada buku pertama yang mengatur tentang orang. Dalam  hukum  perdata  dijelaskan  secara  tegas bahwa  seseorang  yang  hendak  melakukan perbuatan  hukum  harus  memiliki  kecakapan hukum  atau  orang  yang  telah  menginjak  usia dewasa.  Ukuran  kedewasaan  dalam  KUHPerdata adalah setelah menginjak usia 21 tahun atau telah menikah.  Sedangkan  dilain  sisi  terdapat  berbagai aturan  hukum  yang  berkaitan  dengan  usia kedewasaan  sesorang  dan  tejadi  perbedaan standar  usia  seseorang  dikatakan  dewasa.  Dalam melakukan  perbuatan  hukum,  seseorang  tidak lepas  dari  pengaruh  faktor-faktor  non  hukum seperti kedudukannya, kebangsaan, jenis kelamin, umur, kelakuan dan domisili (Salim,2006:20).
Kecakapan ini diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum.Perbuatan  hukum  merupakan  serangkaian perbuatan  yang  dilakukan  oleh  orang  yang menimbulkan akibat hukum.Perjanjian merupakan  salah  satu  bentuk  perbuatan  hukum yang  menimbulkan  akibat  hukum,  serta  dalam penerapannya  harus  dilakukan  oleh  orang-orang yang  memiliki  kecakapan  untuk  melakukan perbuatan  hukum  sesuai  dengan  aturan  hukum yang berlaku.Pasal
1329
KUHPerdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap.Namun tidak semua orang dapat melakukan  perbuatan  hukum  karena  terdapat pengecualian yang diatur oleh undang- unndang.1330  menyatakan  bahwa  terdapat beberapa orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, yakni orang yang belum dewasa, yang  ditaruh  di  bawah  pengampuan,  dan perempuan dalam pernikahan (sebelum diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan).  Perjanjian
merupakan tindakan yang paling umum dilakukan oleh  masyarakat,  maka  dari  ketentuan  tersebut bisa  ditafsirkan  bahwa  semua  orang  pada dasarnya  cakap  untuk  bertindak,  kecuali  orang- orang  yang  diatur  dalam  undang-undang  sebagai orang yang tidak cakap (Satrio,2001:29).
Kecapakan  bertindak  pada  dasarnya  telah dimiliki  oleh  setiap  individu  bila  dilihat  dari  hak asasi  manusia  yang  diperoleh  seseorang  sejak lahir  ke  dunia,  bahwa  manusia  telah  memiliki kebebasan untuk menyelenggarakan atau mengatur kepentingan hidupnya. Manusia memiliki kewenangan hukum dengan  batas-batas yang  telah  ditentukan  undang-undang  untuk mengatur  kehidupannya.  Hukum  memberikan wewenang kecakapan bertindak untuk melakukan tindakan  hukum  pada  umumnya.  Tindakan Hukum adalah tindakan-tindakan yang menimbulkan akibat hukum dan akibat hukum itu dikehendaki  atau  dianggap  dikehendaki  oleh pihak  yang  melakukan  tindakan  hukum  yang bersangkutan (Budiono,5:113).
Pada  pembahasan  diatas  terbersit  dua  poin utama,  yaitu  kecakapan  hukum  dan  kewenangan hukum.Apabila  diuraikan  lebih  mendalam, terdapat  hubungan  antara  kecakapan  hukum ( rechtsbekwaamheid ) dengan kewenangan hukum ( rechtsbevoegdheid ).Setiap orang dapat dikatakan sebagai  subjek  hukum,  yaitu  pendukung  hak  dan kewajiban,  namun  tidak  semua  orang  dapat dikatakan  capak  dalam  melakukan  perbuatan hukum.Orang  yang  dikatakn  cakap  melakukan perbuatan  hukum  tidak  selalu  berwenang  untuk melakukan  perbuatan  hukum.  Sehingga  dengan demikian,  kecakapan  hukum  merupakan  syarat umum  yang  harus  dimiliki  seseorang  sebagai subjek  hukum,  sedangkan  kewenangan  hukum merupakan  syarat  untuk  melakukan  perbuatan hukum (Soeroso,2005:145). Sebagai konklusi atas pernyataan diatas, bahwa perbuatan hukum hanya dapat  dilakukan  oleh  orang  yang  telah  cakap hukum, dan orang yang telah memiliki kecakapan hukum harus memiliki kewenangan hukum dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
Dalam  suatu  negara  senantias  memiliki landasan  pokok  berupa  aturan  hukum,  segala tindakan  yang  berkaitan  dengan  penyelengaraan negara  senantiasa  berpedoman  pada  hukum. Hukum  suatu  negara  menjadi  pengatur  dan memiliki  instrumen  pelengkap  berupa  norma hukum.  Normal  hukum  pada  suatu  negara memiliki  hirarki  kedudukan  yang  berjenjang- jenjang dan berlapis-lapis. Norma yang di bawah berlaku,  terbentuk  ,  dan  bersumber  dari  norma
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
yang  lebih  tinggi,  norma  yang  lebih  tinggi berlaku,  berdasar  dan  bersumber  pada  norma yang  lebih  tinggi  lagi,  sampai  pada  suatu  norma yang  tertinggi  yang  disebut  norma  dasar ( stufenbau des rechts ) (Soeprapto,2006:27).
Pada  pembahasan  kecakapan  hukum,  di Indonesia  terdapat  beberapa  substansi  hukum yang  tersusun  secara  hirarki  dan  terdapat perbedaan ketentan pada masing-masing substansi  hukum  .  Adanya  berbedaan  aturan mengenai  batas  usia  kecakapan  hukum  atau kedewasaan  dalam  sistem  hukum  di  Indonesia merupakan  bentuk  pluralisme  hukum  karena dasar  pembentukan  undang-undang  tersebut dipertimbangkan dari susunan masyarakat Indonesia  berasal  dari  berbagai  suku,  ras  , golongan  dan  agama.  Hal  ini  terjadi  dengan tujuan  penengahi  aturan  dari  konsep  hukum  lain yang  masih  kental  berkembang  di  masyarakat Indonesia  seperti  hukum  adat  dan  hukum  islam. Pertimbangan  ini  diambil  sebagai  langkah  untuk tetap menjaga ideologi bangsa yaitu Pancasila.
Menentukan  batas  usia  dewasa  seseorang merupakan  hal  penting  karena  berkaitan  dengan legalitas  dan  kecakapan  bertindak  dari  seseorang dalam  melakukan  suatu  perbuatan  hukum. Membuat  perjanjian  elektronik  pada e-commerce merupakan  salah  satu  contoh  perbuatan  hukum yang  mewajibkan  para  pihak  untuk  cakap  dalam bertindak,  sehingga  usia  dewasa  seseorang  juga berlaku  dalam e-commerce .  Sebagaimana  telah tercantum dalam ketentuan perjanjian yaitu Pasal 1320  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata mengenai  syarat-syarat  sah  perjanjian,  aturan  ini juga  digunakan  sebagai  acuan  dalam  transksi e- commerce yang meliputi empat syarat:
1.  Sepakat  mereka  yang  mengikatkan dirinya;
2.  Kecakapan  untuk  membuat  suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal (Pasal 1320 KUHPerdata). Batas  usia  cakap  hukum  dijelaskan  dalam beberapa  substansi  hukum  yang  berlaku  di Indonesia, antara lain:
1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata Bersumber dari Bergelijk Wetboek dalam bahasa  Belanda,  kemudian  diterjemahkan menjadi  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata yang disingkat KUHPerdata, merupakan  substansi  hukum  yang  menjadi pedoman dasar. KUHPerdata secara sistematis terdiri  dari  empat  buku  yaitu,  Buku  I;
membahas  tentang  perihal  orang  (person), Buku  II;  membahas  perihal  benda,  Buku  III; membahas  perihal  perikatan,  Buku  IV; membahas  perihal  pembuktian  dan  lewat waktu (Daluarsa)(Subekti,2009:17).
Terkait  dengan  penentuan  batas  usia kecakapan  hukum  atau  kedewasaan  berkaitan dengan  usia  dewasa.  Merujuk  pada  Buku  I KUHPerdata  tentang  orang  ( person ),  Usia dewasa  dalam  hukum  perdata  diatur  dalam pasal 330 KUHPerdata yaitu:
Belum  dewasa  adalah  mereka  yang belum  mencapai  usia  genap  dua  puluh  satu (21) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila  perkawinan  itu  dibubarkan  sebelum usia  mereka  genap  dua  puluh  satu  tahun  (21) tahun,  maka  mereka  tidak  kembali  lagi  dalam kedudukan  belum  dewasa  dan  tidak  berada  di bawah  kekuasaan  orang  tua,  berada  di perwalian  atas  dasar  dan  dengan  cara sebagaimana  teratur  dalam  bagian  ketiga, keempat,  kelima,  dan  keenam  bab  ini (Subekti,2001:90).
2.  Undang-Undang  No.16  Tahun  2019  Tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam  undang-undang  Perkawinan sebelumnya,  usia  anak  diatur    dalam  pasal pasal  47  ayat  (1)  yang  berbunyi  “Anak  yang belum  mencapai  umur  18  (delapan  belas) tahun  atau  belum  pernah  melangsungkan perkawinan  ada  dibawah  kekuasaan  orang tuanya  selama  mereka  tidak  dicabut  dari kekuasaannya.” (Subekti,2001:551). Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan ini menjangkau  batas  usia  untuk  melakukan perkawinan,  perbaikan  norma  menjangkau dengan  menaikkan  batas  minimal  umur perkawinan  bagi  wanita.  Batas  minimal  umur perkawinan  bagi  wanita  dipersamakan  dengan batas  minimal  umur  perkawinan  bagi  pria, yaitu  19  (sembilan  belas)  tahun.  Batas  usia dimaksud  dinilai  telah  matang  jiwa  raganya untuk  dapat  melangsungkan  perkawinan  agar dapat  mewujudkan  tujuan  perkawinan  secara baik  tanpa  berakhir  pada  perceraian  dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.
Hal  ini  berkaitan  terhadap  kecakapan seseorang  dalam  bertindak  di  dalam  hukum ataupun  melakukan  perbuatan  hukum  tertentu dari  telah  maupun  sebelum  orang  tersebut
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
dikatakan dewasa menurut hukum.kedewasaan seseorang  berkaitan  pada  suau  keadaan  boleh tidaknya melakukan
perbuatan hukum ditentukan berdasarkan batasan usia. Sehingga kedewasaan  di  dalam  hukum  menjadi  syarat agar  seseorang  dapat  dan  boleh  dinyatakan sebagai  cakap  bertindak  dalam  melakukan segala perbuatan hukum.Keadaan dewasa yang memenuhi  syarat  undang-undang  ini  disebut “kedewasaan”.  Orang  dewasa  atau  dalam kedewasaan  cakap  atau  mampu  melakukan semua  perbuatan  hukum,  misalnya  membuat perjanjian,  melakukan  perkawinan,  dan membuat surat wasiat (Abdulkadir Muhammad, 2010:40).
Dari  ketentuan  tersebut  dapat  kita pahami bahwa bila seseorang belum mencapai usia  19  tahun  maka  dirinya  dianggap  belum cakap hukum sehingga belum bisa dibebankan tanggung  jawab  hukum.  Namun  ketentuan  ini dapat  dikecualikan  apabila  seseorang  telah melangsungkan  perkawinan  meskipun  orang tersebut  belum  mencapai  19  tahun,  maka dirinya  dianggap  telah  menginjak  dewasa  dan cakap hukum.
3.  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP) Selain berkaitan dengan hukum privat atau  keperdataan,  usia  dewasa  seseorang dapat  dikaitkan  dengan  hukum  publik  atau pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  (KUHP)  mengenai  usia  dewasa merujuk pada pasal 45 Tentang Pidana Anak. Pasal  ini  menerangkan  bahwa  apabila seseorang  yang  usianya  belum  mencapai  16 tahun,  masih  dianggap  belum  dewasa  dan segala  tuntutan  atas  perbuatannya  harus diputus  oleh  hakim  untuk  memerintahkan supaya  dikembalikan  kepada  orang  tuanya (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP), pasal 45 Tentang Pidana Anak).
4. Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri dari  tiga  kelompok  materi  hukum,  yaitu hukum  perkawinan  (170  pasal),  hukum kewarisan  termasuk  wasiat  dan  hibah  (44 pasal),  hukum  perwakafan  (14  pasal), ditambah  satu  pasal  ketentuan  penutup  yang berlaku  untuk  ketiga  kelompok  hukum tersebut.  Kompilasi  Hukum  Islam  disusun melalui  jalan  yang  sangat  panjang  dan
melelahkan karena pengaruh perubahan sosial politik yang terjadi di negeri ini (Abdurrahman,1992:12)
Kemudian  mengenai  batas  usia  cakap hukum  atau  penggolongan  kriteria  anak  di bawah  umur  dijelaskan  dalam  Kompilasi hukum Islam pada pasal 98 ayat 1, Bab XIV tentang  pemeliharaan  anak  (Kompilasi Hukum Islam, (Intruksi Presiden No, 1 Tahun 1991)).
Batas  usia  anak  yang  mampu  berdiri sendiri  atau  dewasa  adalah  dua  puluh  satu tahun,  sepanjang  anak  tersebut  tidak  cacat fisik  maupun  mental  atau  belum  pernah melangsungkan perkawinan”.Artinya; dewasa ketika  telah  berusia  21  tahun  atau  sudah kawin,  tidak  cacat  atau  gila,  dan  dapat bertanggungjawab atas dirinya.
Artinya,  pasal  98  ayat  satu  di  atas menjelaskan bahwa kedewasaan pada seseorang  dianggap  sempurna  dan  tidak  lagi berada  di  bawah  perwalian  adalah  apabila seseorang  telah  sampai  pada  usia  21  tahun. Namun  apabila  seseorang  yang  telah mencapai usia 21 tahun ternyata cacat secara mental  maka  tetap  dianggap  belum  cakap hukum. Dalam suatu keadaan seseorang yang belum  berusia  21  tahun  akan  tetapi  telah menikah,  maka  seseorang  tersebut  dianggap telah  dewasa  atau  cakap  hukum  karena  telah dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri.
Walaupun setiap orang telah menyandang  hak  dan  memiliki  kewenangan, belum tentu orang tersebut mampu menjalankan  kewajiban  dan  menggunakan haknya sebagaimana mestinya.Terdapat beberapa  golongan  orang  yang  masuk kedalam  orang  yang  tidak  cakap  bertindak. Orang-orang yang digolongkan kedalam tidak cakap  bertindak  disebut personae  miserabile (Usman,2004:83). Golongan orang yang tidak cakap  untuk  melakukan  perbuatan  hukum tersebut diantaranya:
1. Orang yang belum dewasa, yang dimaksud dengan orang yang belum dewasa adalah orang-orang  yang  belum  mencapai  usia genap  21  tahun  atau  orang  yang  belum melangsungkan perkawinan, sesuai dengan  ketentuan  yang  tercantum  dalam Pasal 330 KUHPerdata.
2.  Orang-orang  dalam  pengampuan,  mereka yang berada dalam pengampuan merupakan  orang-orang  dewasa  yang memilki keterbatasan secara fisik, mental
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
dan  psikologis  yang  membuat  dirinya tidak  dapat  melakukan  perbuatan  sendiri secara  penuh  sehingga  berada  dalam ampuan  orang  lain  dan  berada  dibawah pengawasan  orang  yang  telah  cakap hukum sehingga disamakan kedudukannya  dengan  orang  yang  belum dewasa.  Mereka  yang  berada  dibawah pengampuan diatur dalam Pasal 1130 Jo. Pasal 433 KUHPerdata yang menerangkan bahwa setiap orang dewasa yang  selalu  berada  dalam  keadaan dungu,  gila  ataupun  mata  gelap,  harus ditempatkan  di  bawah  pengampuan, sekalipun  ia  kadang-kadang  cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  dapat disimpulkan  bahwa  orang  yang  berada dibawah pengampuan adalah:
1.  Orang  yang  Kesehatan  pikirannya terganggu;
2. Orang yang pikirannya lemah;
3. Orang yang memiliki sifat boros.
4. Seorang perempuan yang telah Dalam  undang-undang,  yaitu  pasal 1130  Jo.Pasal  110  KUHPerdata  yang mengatur  mengenai  ketentuan  para  istri yang  memerlukan  bantuan  suaminya dalam
kegiatan dimuka pengadilan.Namun seiring perkembangan hukum,  mengenai  istri  yang  digolongkan kedalam  subjek  hukum  yang  tidak  cakap hukum  telah  dihapuskan  semenjak lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974  Tentang  Perkawinan.Pada  pasal  31 UU  Perkawinan,  menyatakan  bahwa  hak dan  kedudukan  seorang  istri  seimbang dan  sejajar  dengan  hak  dan  kedudukan seorang  suami  serta  memiliki  hak  yang setara  dalam  melakukan  perbuatan hukum.
3.  Orang-orang  yang  telah  dilarang  dan dinyatakan  melalui  putusan  tertentu yang  mengakibatkan  status  hukum seseorang  menjadi  tidak  cakap  untuk melakukan perbuatan hukum. contohny  adalah  putusan  pernyataan pailit  yang  mengubah  status  hukum seseorang untuk melakukan perbuatan  hukum,  mengurus  harta kekayaannya
semenjak adanya
putusan pengadilan mengenai pernyataan  kepailitan  (Pasal  1330
KUHPerdata  Jo.  Undang-undang Nomor  37  Tahun  2004  Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang). 5.Undang-undang Ketenagakerjaann Kaitan aturan ketenagakerjaan terhadap  KUHPerdata  terdapat  pada penyelenggaraan
perjanjian yang dilakukan  oleh  anak  dalam  melakukan pekerjaan  .Mengenai  usia  dewasa  dalam perspektif  aturan  ketenagakerjaan  diatur dalam Pasal  1  angka  26 Undang-Undang No.
13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan,  menyatakan:  “Anak adalah  setiap  orang  yang  berumur di bawah  18  (delapan  belas)  tahun”.  Pada aturan ini menentapkan orang yang masih dibawah  usia  18  tahun  tergolong  sebagai anak.  Dan  pada  pasal  68,  menyebutkan mengenai larangan untuk mempekerjakan anak dibawah umur.
Di  lain  sisi  terdapat  pasal  69,70, dan  71  yang  memeberikan  pengecualian terhadap  anak  usia  13  –  15  tahun diizinkan  melakukan  pekerjaan  ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan  dan  kesehatan  fisik, mental,  dan  sosial.  Kemudian  juga  anak dengan  usia  minimum  14  tahun  dapat melakukan  pekerjaan  di  tempat  kerja yang  merupakan  bagian  dari  kurikulum pendidikan atau pelatihan dan anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Berdasarkan  uraian  ketentuan  diatas, subjek hukum yang dapat melakukan transaksi e- commerce adalah  orang  atau  manusia  ( natural person/  Natuurlijk  persoon )  dan  badan  hukum ( rechts  persoon ).Akan  tetapi  tidak  semua  subjek hukum dapat melakukan berbuatan hukum.Dalam melakukan  perbuatan  hukum,  khususnya  pada perjanjian  transaksi e-commerce, orang  sebagai subjek  hukum  wajib  memiliki  kewenangan  hak dan kewenangan berbuat.
Kewenangan  berbuat  adalah  suatu wewenang  yang  dimiliki  oleh  setiap  orang  yang berfungsi  sebagai  pendukung  hak  dan  kewajiban dalam  hukum  perdata.Contohnya  adalah  hak untuk membuat suatu perjanjian.Berdasarkan azas kebebasan  berkontrak  ( freedom  of  contract ) memberikan  gambaran  bahwa  setiap  orang
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
memiliki hak yang bebas untuk membuat maupun mengadakan  perikatan  dalam  sebuah  perjanjian dengan  setiap  orang  yang  dikehendaki  dengan tujuan  dan  maksud  bersama.Namun  memiliki kewenangan  hak  saja  tidak  cukup  menjadi  acuan legalitas  tindakan  yang  dilakuan  oleh  seseorang, orang dalam membuat suatu perjanjian juga wajib memiliki  kewenangan  berbuat.Kewenangan  ini merupakan  sebuah  wewenang  yang  dimiliki  oleh setiap  orang  yang  diatur  secara  hukum  berkaitan dengan  kecakapan  seseorang.  Kecakapan  subjek dalam  bertindak  dapat  ditentukan  dari  usia dewasa  yang  berkaitan  dengan  kematangan  yang memeberikan  jaminan  dalam  bertindak  berupa tanggung  jawab  atas  segala  tindakan  yang diperbuat oleh seseorang.
Selain  cakap  secara  usia,  subjek e- commerce wajib  sehat  secara  mental,  fisik, pikiran  dan  jiwa  yang  artinya  bahwa  subjek tersebut tidak sedang berada dibawah pengampuan  atau  kuasa  orang  lain.  Serta memastikan  seseorang  bebas  dan  tidak  dilarang oleh  hukum  untuk  melakukan  perbuatan  hukum tertentu.  Bagi  subjek  yang  tergolong  kedalam orang  yang  dianggap  tidak  ataupun  belum  cakap bertindak  dalam  melakukan  perbuatan  hukum, maka  dalam  melakukan  perbuatan  hukum  baik didalam  maupun  diluar  pengadilan,  dapat diwakilkan  oleh  orang  yang  ditunjuk  oleh  hakim pengadilan  baik  orang  tuanya,  wali  maupun pengampunya
Adanya  sebagai  macam  ketentuan  yang mengatur    mengenai    kecakapan  hukum  di Indonesia,  memberikan  ketidakpastian  substansi hukum  yang  dapat  digunakan  dalam  menentukan subjek  hukum  dalam  transaksi e-commerce. Namun  berdasarkan  beberapa  pasal  pada substansi  hukum  yang  telah  diuraikan  dapat diketahui  bahwa  penentuan  kecakapan  hukum dalam  KUHPerdata  terdapat  dua  pembagian kecakapan,  yaitu  subjek  hukum  yang  belum dewasa  merupakan  orang  yang  belum  mencapai usia  21  tahun  atau  belum  menikah,  serta  bagian kedua yaitu subjek yang telah dewasa.
Walaupun  terdapat  berbagai  ketentuan mengenai  batasan  usia  yang  dijadikan  acuan seseorang  telah  cakap  dalam  melakukan perbuatan  hukum  tertentu,  untuk  menentukan subjek  hukum  yang  sah  dalam  membuat  suatu perjanjian  senantiasa  merujuk  pada  ketentuan cakap hukum pada KUHPerdata yang bergandengan  dengan  Pasal  1320  KUHPerdata tentang syarat sah perjanjian yang memuat syarat subjektif  dan  objektif  perjanjian.  Syarat  subjektif
perjanjian  ini  menjadi  dasar  menentukan  subjek hukum  yang  dapat  melakukan  transaksi e- commerce secaralegal dan dapat
mempertanggung  jawabkan  segala  hal  yang diperbuatnya.
Akibat  hukum  transaksi e-commerce yang dilakukan anak dibawah umur
Berbicara  mengenai  akibat  hukum  suatu perbuatan,  tentu  berawal  dari  analisis  mengenai keabsahan  perbuatan  tersebut.  Untuk  mengetahui akibat  hukum  perjanjian  jual  beli online ( E- Commerce )  yang  dilakukan  oleh  anak  di  bawah umur,analisis  berawal  dari  penelusuran  legalitas perjanjian  jual  beli online ( E-Commerce )  yang dilakukan oleh Anak di bawah Umur Setiap  perbuatan  yang  dilakukan  oleh orang,  senantiasa  meberikan  dampak  dan akibat.Dalam  konteks  hukum  disebutkan  bahwa setiap  perbuatan  yang  berkitan  dengan  hukum disebut  sebagai  perbuatan  hukum,  setiap perbuatan  hukum  memberikan  akibat  hukum tertentu.Sehingga  dalam  melakukan  perbuatan hukum,  setiap  orang  harus  memiliki  kecakapan dalam bertindak dan bertanggung jawab sehingga senantiasa bersedia diminta pertanggung jawaban secara  hukum.  Pada  substansi  hukum,  mengenai kecakapan  seseorang  untuk  melakukan  suatu tindakan tertentu dikaitkan dengan usia seseorang.  Usia  dewasa  seseorang  merupakan acuan  untuk  menentukan  dan  dipandang  telah mampu  dan  cakap  untuk  melakukan  perbuatan hukum,  seperti  membuat  perjanjian,  membuat keputusan, menandatangani sebuah akta, melangsungkan  perkawinan,  menafkahi  keluarga dan kegiatan lainnya (Masrum,2013).
Pada  pasal  330  Kitab  Undang-undang Hukum  Perdata  (KUH  Perdata)  menyatakan bahwa  :  “Seseorang  dianggap  sudah  dewasa  jika sudah  berusia  21  tahun  atau  sudah  (pernah) kawin.”  Pasal  tersebut  menerangkan  adanya ketentuan yang mengharuskan seseorang mencapai  usia  21  tahun  atau  sudah  menikah sebelum  berusia  21  tahun,  sehingga  dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum.
Di  aturan  lainnya  terdapat  perbedaan ketentuan,  dalam  Undang-undang  Nomor  1 Tahun  1974  Tentang  Perkawinan.  Pasal  47  ayat (1)  Undang-undang  Perkawinan  menyatakan sebagai  berikut:  “anak  yang  belum  mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan  ada  dibawah  kekuasaan  orang  tuanya selama  mereka  tidak  dicabut  dari  kekuasaannya” (Subekti,2004:551).  Menurut  Undang-Undang
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
Perkawinan,  seseorang  dinyatakan  cakap  untuk melakukan  perbuatan  hukum  adalah  ketika  telah mencapai  umur  18  tahun  atau  lebih,  dan Seseorang  yang  belum  mencapai  umur  18  maka masih  dibawah  kekuasaan  orang  tuanya  yang mengakibatkan  dirinya  masih  belum  dapat melakukan perbuatan hukum secara mandiri.
Pada  dasarnya,  jual  beli  yang  dilakukan secara  elektronik  maupun  konvesional,  keduanya sama-sama  bersumber  dari  perjanjian.Segala bentuk perjanjian yang dibuat senantiasa merujuk pada  ketentuan  Pasal  1320  KUHPerdata, mengenai syarat sah perjanjian. Syarat yang harus dipenuhi  oleh  para  pihak  pada  suatu  perjanjian, antaranya:  (1)  Kesepakatan,  (2)  Kecakapan,  (3) Suatu hal tertentu, dan (4) Suatu sebab yang halal. Poin pertama dan kedua berkaitan dengan subjek hukum  sehingga  disebut  sebagai  syarat  subjektif. Poin  ketiga  dan  keempat  merupakan  syarat  yang berkaitan  dengan  objek  suatu  perjanjian  yang disebut  sebagai  syarat  objekif  dan  pada pembahsan  ini  menitik  beratkan  pada  kesamaan usia  cakap  dari  seseorang  yang  dinyatakan  sah untuk membuat suatu perjanjian.
Kembali  pada  pembahasan  mengenai kewenangann  hak  dan  kewenangan  berbuat, transaksi e-commerce yang  dilakukan  oleh  anak dibawah  umur  hanya  didasari  pada  kewenangan hak,  yaitu  berhak  untuk  melakukan  atau mengadakan  transaksi  berdasarkan    azas-azas yang  termuat  pada  UU  ITE  yang  menerangkan mengenai kewajiban para pihak untuk memanfaatkan
Teknologi Informasi dan Transaksi  Elektronik  dilaksanakan  berdasarkan asas  kepastian  hukum,  manfaat,  kehati-hatian, iktikad  baik,  dan  kebebasan  memilih  teknologi atau netral teknologi, Namun anak dibawah umur tidak  memiliki  wewenang  berbuat  karena bersinggungan  dengan  syarat  subjektif,  yaitu kecakapan  sebjek  untuk  membuat  suatau perjanjian.Sebab  yang  menjadi  acuan  adalah syarat  sah  perjanjian  sesuai  dengan  pasal  1320 KUHPerdata dan setiap ketentuan telah memiliki akibat  hukum  masing-masing  yang  tidak  dapat diganggu gugat.
Sehingga  analisis  mengenai  keabsahan perjanjian  dalam  transaksi e-commerce yang dibuat  oleh  anak  dibawar  umur,  hal  ini  adalah sebuah  tindakan  yang  tidak  sah  secara  hukum karena  melanggar  syarat  subjektif  pasal  1320 KUHPerdata.Untuk  melakukan  suatu  tindakan hukum,  orang  sebagai  subjek  hukum  harus dinyatakan  cakap  terlebih  dahulu  secara  hukum dan  memiliki  kewajiban  untuk  mengikuti  suatu
aturan mengenai syarat sah suatu perjanjian, yaitu pada  poin  kecakapan.  Sehingga  keabsahan perjanjian e-commerce yang  dibuat  oleh  anak dibawah  umur  dikatakan  tidak  sah  dan  tidak memiliki kekuatan hukum tetap.
Apabila  melihak  sebuah  potensi  bakat  yang dimiliki  oleh  anak  yang  mampu  mandiri mengelola  sebuah  bisnisnamun  terkendala  belum cakap  hukum,  perlu  adanya  sebuah  solusi  untuk menjamin hak pribadi dari anak tersebut. Kendala yang  dihadapi  anak  dibawah  umur  adalah  usia mereka  yang  belum  mencukupi  untuk  masuk dalam  kriteria  cakap  hukum  sehinga  berimbas pada  keabsahan  perbuatan  yang  dilakukannya. Maka  unruk  mengupayakan  legalitas  tersebut perlu adanya pendewasaan pada anak.
Pendewasan merupakan sebuah upaya hukum yang digunakan untuk
meniadakan minderjarigheid ,  baik  untuk  keseluruhannya, maupun untuk
hal-hal tertentu (Soetojo,1991:234). Artinya bahwa pendewasaan itu adalah sebuah upaya secara hukum yang dapat dilakukan  untuk  menempatkan  anak  dibawah selaku subjek yang belum dewasa ( minderjarigheid )  menjadi  setara  secara  hukum dengan orang yang telah dewasa ( meerderjarigheid )  dan  diberikan  keweangan bertindak  secara  penuh  maupun  untuk  hal-hal tertentu layaknya orang dewasa (Simanjuntak,1991:25).  Dalam  hukum  perdata terdapat  dua  macam  pendewasaan,  yaitu pendewaan  terbatas  dan  pendewasaan  secara penuh.
Pendewasaan penuh merupakan pendewasaan yang meniadakan keadaan minderjarigheid secara keseluruhan.  Pendewasaan  ini  diperoleh  melalui surat  pernyataan  sudah meerderjarig ( venia aetatis ) dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung. Permohonan  untuk  mendapatkan  venia  aetatis dapat  diajukan  apabila  yang  bersangkutan  paling tidak  sudah  berumur  20  tahun.  Melalui pendewasaan secara penuh , seseorang diperkenankan  untuk  bertindak  sendiri  dalam koridor hukum seolah-olah dirinya sudah dewasa ( meerderjarig) (Pasal  424 Burgerlijk  Wetboek ). Sedangkan  pendewasaan  terbatas  merupakan pendewasaan seseorang unruk melaklukan hal-hal tertentu  (Pasal  426 Burgerlijk  Wetboek ).Sesuai dengan  ketentuan  Pasal  426 Burgerlijk  Wetboek , pendewasaan  terbatas  hanya  diberikan  kepada anak-anak yang sudah genap berumur 18 tahun.
Permasalahan  yang  sering  ditemui  dalam transaksi  adalah  ketika  penjual  ataupun  pembeli
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
merupakan  anak  di  bawah  umur,  yang  secara hukum  anak  dibawah  umur  tergolong  subjek hukum  belum  cakap  hukum.  Sampai  saat  ini belum  ada  peraturan  khusus  yang  mengatur mengenai  ketentuan  batasan  usia  yang  diijinkan dalam  melakukan  transaksi  jual  beli  secara online/internet. Oleh karena itu, perjanjian dalam transaksi  jual  beli  secara  elektronik  /online  oleh anak di bawah umur masih berada pada zona abu- abu  dan  secara  praktek  masih  banyak  terjad. Apabila  di  kemudian  hari  timbul  suatu permasalahan,  maka  kekuatan  hukum  perjanjian tersebut  lemah  karena  tidak  memenuhi  syarat sahnya  suatu  perjanjian  menurut  Pasal  1320 KUHPerdata  secara  utuh,  khususnya  pada  syarat subjektf tentang kecakapan pihak.
Tolak ukur yang digunakan untuk menentukan  seorang  anak  kecil  diperbolehkan atau tidak untuk melakukan jual beli secara online adalah kecakapan atau kepandaiannya berdasarkan  pengalaman  dan  perkembangan pikirannya untuk mencapai suatu kedewasaan.Seorang  anak  di  bawah  umur diperbolehkan  melakukan  jual  beli  melalui internet  dengan  ketentuan  bahwa  barang  yang diperjualbelikan  adalah  barang  yang  tidak  begitu penting/rendah nilainya dan hendaklah atas seizin walinya.  Pertanggungjawaban  atas  perbuatan seseorang, menurut syariat Islam, didasarkan pada kekuatan berpikir dan pilihan (ikhtiar dan nadhr), oleh  karena  itu  kedudukan  anak  di  bawah  umur berbeda-beda
Pada transaksi e-commerce yang dilakukan  oleh  anak  dibawah  umur,  untuk menentukan keabsahan mengacu pada dua aturan hukum, yaitu UU ITE sebagai aturan khusus ( lex specialis ) dan KUHPerdata sebagai aturan umum ( lex  generalis ).Dalam  ketentuan  UU  ITE menerangkan  kebebasan  hak  yang  diberikan kepada setiap orang sebagai subjek hukum untuk memanfaatkan  teknologi  sebaik  mungkin  dan didasari  oleh  itikad  baik  serta  penerapan  azas kebebasan  berkontrak  ( freedom  of  conract) . Sampai  saat  ini  belum  ada  aturan  tertulis  yang mengatur  mengenai  batasan  usia  orang  yang dapat  menjadi  subjek  hukum  transaksi e- commerce. sehingga  acuan  kembali  pada  aturan hukum  pada  KUHPerdata  mengenai  batas  usia subjek  hukum  berkaitan  dengan  kecakapan hukum  seseorang  yang  dikaterogikan  telah memiliki  wewenang  dan  cakap  hukum  untuk membuat suatu perjanjian.
Segala bentuk perjanjian yang dibuat oleh subjek hukum dengan segala bentuk dan jenisnya,
selalu tunduk pada ketentuan KUHPerdata karena perjanjian  diatur  dalam  KUHPerdata,  sehingga batasan umur orang cakap dan tidak cakap dalam perjanjian  jual  beli  online  dapat  tunduk  pada KUHPerdata.Berdasarkan Pasal 1320
KUHPerdata,  transaksi  jual  beli  online  yang dilakukan  oleh  anak  di  bawah  umur  tidak  dapat dikatakan  sah,  karena  perjanjiannya  tidak memenuhi  salah  satu  syarat  sah  perjanjian,  yaitu mngenai  kecakapan  pihak.  Kecakapan  pihak dalam  membuat  suatu  perjanjian  merupakan syarat  subjektif  sahnya  perjanjian,  adanya penngingkaran syarat subjektif memerikan akibat hukum  berupa  dapat  dibatalkan  atau  pembatalan suatu  perjanjian.  sehingga  akibat  hukum  yang ditimbulkan  dari  transaksi e-commerce yang dibuat  atau  dilakukan  oleh  anak  dibawah  umur adalah dapat dibatalkan.
Dapat  dibalkan  mengandung  arti  bahwa ada  sebuah  proses  pembatalan  dari  salah  satu pihak  atas  sebuah  perjanjian  yang  telah  dibuat. Pembatalan dalam hal transaksi e-commerce yang dilakukan  oleh  anak  dibawah  umur  hanya  dapat dilakukan  oleh  pihak  yang  tidak  cakap  hukum ketika  terjadi  sebuah  sengketa  maupun  masalah yang  berkaitan  dengan  perjanjian  tersebut. Selama  ini  transaksi e-commerce yang  dilakukan oleh anak dibawah umur adalah sebuah transaksi tanpa  perkara,  sehingga  tidak  ada  sebuah pembatalan  atas  perjanjian  tersebut  .Namun dalam  aturan  hukum  tetap  saja  anak  dibawah umur tidak memenuhi syarat subjektif pasal 1320 mengenai  kecakapan  hukum  subjek  yang memberikan akibat dapat dibatalkan.

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Berdasarkan  uraian  pembahasan  diatas  maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.  Pengaturan  subjek  hukum  pada  transaksi e- commerce merujuk pada ketentuan KUHPerdata,  buku  pertama  tentang  orang. Subjek  hukum  berupa  orang  secara  alami ( naturalperson/  Natuurlijk  persoon )  serta badan  hukum  ( recth  persoon ).Setiap  subjek hukum diwajibkan memiliki kecakapan dalam bertindak  dan  melakukan  perbuatan  hukum sesusai dengan aturan pasal 1320
KUHPerdata.Sehingga  kriteria  subjek  hukum yang  sah  dalam e-commerce merupakan orang yang diartikan secara alami ( naturalperson / Natuurlijk persoon ) serta badan hukum ( Recht persoon ) yang memiliki kewenangan hak dan kewenangan berbuat.
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
2.  Akibat  hukum  perjanjian  jual  beli  secara elektronik ( e-commerce ) yang dilakukan oleh anak  di  bawah  umur  adalah  dapat  dibatalkan karena  perjanjian  jual  beli  elektronik  ( e- commerce )  yang  dilakukan  oleh  anak  di bawah  umur  melanggar  syarat  subjektif  pada pasal  1320  KUHPerdata  yaitu  anak  dibawah umur  secara  hukum  dinyatakan  belum  cakap dan  tidak  memiliki  wewenang  untuk melakukan  suatu  perbuatan  hukum  termasuk membuat perjanjian. Sehingga perjanjian jual beli  secara  elektronik  ( e-commerce )  yang dilakukan  oleh  anak  di  bawah  umur memberikan  akibat  hukum  berupa  dapat dibatalkan.

## Saran
1.  Bagi  para  pihak  yang  melakukan  transaksi e- commerce diharapkan  lebih  teliti  memilih media  transaksi  dengan  menelusuri  legalitas lembaga  melalui  situs  web  Kementerian Hukum dan HAM, serta memperhatikan pasal 1320  KUHPerdata  tentang  syarat  sah perjanjian  sebagai  pedoman  dasar  dalam membuat  perjanjian  sehingga  legalitas  suatu perjanjian  memiliki  kekuatan  hukum  yang mengingat secara tetap.
2.  Bagi  intstansi  terkait  yaitu  Kementerian Perdagangan,  diharapkan  segera  membuat ataupun menambahkan substansi hukum yang mengatur secara tegas mengenai batasan usia subjek  hukum  yang  dapat  melakukan transaksi  elektronik  pada e-commerce.
Adanya substansi hukum ini diharapkan dapat memberikan  kepastian  batas  usia  yang diperbolehkan  sehingga  dapat  meminimalisir kejadian  yang  merugikan  para  pihak  yang diakibatkan oleh kecakapan hukum salah satu pihak.
3.  Bagi  kementrian  perdagangan  selaku  institusi negara,  diharapkan  membentuk  sebuah lembaga  khusus  yang  memiliki  fungsi  dan tugas untuk melakukan pengawasan terhadap transaksi e-commerce. Adanya  lembaga pengawas  yang  bersinergi  dengan  Badan Perlindungan  Konsumen  Negara,  diharapkan dapat  meminimalisir  segala  bentuk  kerugian yang  dapat  timbul  pada  proses  transaksi e- commerce melalui pelayanan dan pengawasan terhadap segala bentuk kegiatan dalam proses transaksi dengan media internet.

## DAFTAR RUJUKAN

## BUKU:
Abdulkadir,  Muhammad.  2010. Hukum  Perdata Indonesia .Bandung  :  PT  Citra  Aditya Bakti. Abdurrahman.  1992. Kompilasi  Hukum  Islam  di Indonesia . Jakarta : Akademika
Pressindo.
Budiono, Herlien. 2006. Asas Keseimbangan bagi
Hukum  Perjanjian  Indonesia,  Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas
Wigati Indonesia . Bandung: Citra Aditya
Bakti.
Budiono,  Herlien.  2014, Ajaran  Umum  Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan .cet  IV.  Bandung:  PT  Citra Aditya Bakti.
K.,Laudondan  Laudon,  J.  2009. Management Information Systems: International
Edition , 11/E. Pearson Higher Education. Makarim, Edmon. 2005. Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Satrio,  J.  2001. Perikatan  yang  Lahir  dari Perjanjian , Buku  II .  Bandung:  Citra Aditya Bakti..
Sidik, Salim H. 2008. Pengantar Hukum Perdata Tertulis  (BW) .  Cet.6.  Jakarta:  Sinar Grafika.
Simanjuntak, P.N.H. 1991, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia . Jakarta: Djambatan. Soeprapto,  Maria  Farida  Indrati.  2006. Ilmu Perudang  Undangan  Dasar-Dasar  dan Pembentukannya . Cet. Sebelas.
Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
Soeroso, R. 2005. Perbandingan Hukum Perdata . Jakarta: sinar grafika. Soeroso, R. 2005. Perbandingan Hukum Perdata . Jakarta:Sinar Grafika. Subekti,  R.  2001. Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata . Jakarta: Pradnya Paramita. Subekti,  R.  2004. Hukum  Perjanjian .  Jakarta:
Intermasa.
Subekti,  R.  2005. Hukum  Perjanjian .  Jakarta: Intermasa.
Subekti,  R.  dan  R.  Tjitrosudibio.  2001. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok
Agraria .    cet.  ke-31.  Jakarta:  Pradnya Paramita.
Subekti,  R.  dan  R.  Tjitrosudibio.  2004. Kitab Undang-undang Hukum Perdata . Cet 43. Jakarta:Pradnya Paramita Subektia, R. 2009. Pokok-Pokok Hukum Perdata . Cet XXXII. Jakarta: PT. Intermasa.

## Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
Usman,  Rachmadi.  2004. Aspek-aspek  Hukum Perorangan  dan  Keluarga  di  Indonesia . Jakarta: Pradnya Paramita.
PERUNDANG-UNDANGAN : Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-undang  No.  16  Tahun  2019  Tentang Perubahan  Atas  UU  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP), pasal 45 Tentang Pidana Anak Kompilasi Hukum Islam, (Intruksi Presiden No, 1 Tahun 1991)
Undang-undang  No.  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan .

## JURNAL/ ARTIKEL:
Ardhya,  S.  N.  (2021).  Perlindungan  Hukum Terhadap  Pelaku  Usaha  Online  Shop Yang Mengalami Kerugian Yang Disebabkan  Oleh  Konsumen  Di  Kota
Singaraja.Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 3 No. 3, Maret 2021. Diakses pada 22 Juli 2021
Latifulhayat,  Atip.  “Perlindungan  Data  Pribadi Dalam  Perdagangan  Secara  Elektronik (E-Commerce).” Jurnal  Hukum  Bisnis Vol. 18, No. 1, Maret 2002. Diakses pada 23 Oktober 2020 Nahrowi, 2016.“Penentuan Dewasa Menurut Hukum Islam dan Berbagai Disiplin Hukum”.KORDINAT Vol. XV No. 2.http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kor dinat/article/view/6333. Diakses pada 8 November 2020 Sumargono.  2011.  “Sejarah  Perkembangan Internet  dan  Kebutuhan  Informasi  Era Online  dalam  Dunia  Pendidikan”,  Jurnal Ilmiah  Sistem  Informasi  Vol.  01,  No  01. Diakses pada 30 Oktober 2020 Yuliartini, N. P. R. (2010). Anak Tidak Sah Dalam Perkawinan Yang Sah (Studi Kasus Perkawinan Menurut Hukum Adat Bonyoh). Jurnal IKA , 8 (2).
Yuliartini,  N.  P.  R.  (2016).  Eksistensi  Pidana Pengganti  Denda  Untuk  Korporasi
Dalam  Pembaharuan  Hukum  Pidana Indonesia. Jurnal IKA , 14 (1).
Yuliartini,  N.  P.  R.  (2019).  Kenakalan  Anak dalam  Fenomena  Balapan  Liar  di  Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. Jurnal  Advokasi , 9 (1),  31- 43.

## INTERNET
Kadek  Melda  Luxiana  –  detikNews,  2020. “Bocah  SMP  Sindikat  Penipu  Online Ditangkap
di
Medan-Aceh”.
https://news.detik.com/berita/d- 5178839/bocah-smp-sindikat-penipu- online-ditangkap-di-medan-aceh,  diakses pada  28  November  2020,  Pukul  11.00 WITA.
Masrum, 2013 “Umur Dewasa Bukan 21 Tahun”, Makalah “Diskusi Hukum” di Pengadilan Agama Gresik, 7 Juni 2013, yang dimuat di  www.badilag.net  tanggal  20  Juni 2013.Diakases  pada  10  Desember  2020, Pukul 16.30 WITA.
PayPal,  2019.  “Pelaku  E-Commerce  Didominasi Usia  Muda,”  Profil  Merchant  Social Commerce  di  Indonesia  Berdasarkan Usia, https://databoks.katadata.co.id/datapublis h/2019/04/01/pelaku-ecommerce- didominasi-usia-muda.,  diakses  pada tanggal    23  Oktober  2020  Pukul  08.30 WITA.