Analisis Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Oebelo, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan)– Kornelius Kelemur Kroon, SE., MM, Dr. Simon Sia Niha, SE., M.Si, Rosantri Leonard
Wacana Equiliberium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi Vol. 09, No.02 P-ISSN : 2339-2185, E-ISSN : 2654-3869
ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Kasus Pada Desa Oebelo, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan)
Kornelius Kelemur Kroon, SE., MM 1 , Dr. Simon Sia Niha, SE., M.Si 2 , Rosantri Leonard 3 kornelius.kroon82@gmail.com Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

## ABSTRACT
Village funds as a source of village finance are a blessing, which triggers progress and prosperity. The type of data used in this research is data according to the nature and types of data according to the source. The data analysis technique used in this research is descriptive statistical analysis and inferential statistical analysis. Based on the results of descriptive statistical research, it can be concluded that planning, implementation, administration, reporting, and accountability in village financial management are categorized as very good, measured by the achievement of indicators of the  number  of  respondents.  While  the  results  of  inferential  statistical  research  show  that  the planning  stage has  a  significant  positive  effect  on  village  financial  management,  implementation has a significant positive effect on village financial management, administration and reporting have no significant effect on village financial management, while accountability has a significant positive effect  on  village  financial  management.  The  suggestion  from  this  research  is  that  the  village government,  in  this  case  the  treasurer  and  other  village  officials,  needs  to  improve  their understanding of the rules regarding village financial management.
Key words: Financial Management of the Village

## ABSTRAK
Dana desa sebagai salah satu sumber keuangan desa menjadi berkat, yang memicu kemajuan dan kesejahteraan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data menurut sifat dan jenis data  menurut  sumber.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial. Berdasarkan hasil penelitian statistik deskriptif dapat disimpulkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban  pada  pengelolaan  keuangan  desa  dikategorikan  sangat  baik  diukur  melalui capaian  indikator  jumlah  responden.  Sedangkan  hasil  penelitian  statistik  inferensial  menunjukan bahwa  tahapan  perencanaan  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  pengelolaan  keuangan  desa, pelaksanaan berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa, penatausahaan dan pelaporan  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  pengelolaan  keuangan  desa  sedangkan pertanggungjawaban berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Saran dari dalam penelitian ini adalah pemerintah desa dalam hal ini bendahara dan aparat desa lainnya, perlu meningkatkan lagi pemahaman terkait aturan-aturan tentang pengelolaan keuangan desa
Kata kunci: Pengelolaan Keuangan Desa
PENDAHULUAN Desa merupakan unit terkecil disuatu  negara  namun  memiliki  peran penting  untuk  mencapai  cita-cita  suatu berbangsa dan bernegara. Undang-Undang No.  6  tahun  2014,  Desa  merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas  wilayah  yang berwenang  untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan desa, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,  hak  asal  usul  dan/atau  hak tradisional  yang  diakui  dan  dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Kasus Pada Desa Oebelo, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan)– Kornelius Kelemur Kroon, SE., MM, Dr. Simon Sia Niha, SE., M.Si, Rosantri Leonard
Wacana Equiliberium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi Vol. 09, No.02 P-ISSN : 2339-2185, E-ISSN : 2654-3869
APBDes  merupakan  kebijaksanaan keuangan  pemerintah  desa  yang  disusun berdasarkan ketentuan perundang- undangan  yang  berlaku  dengan  maksud agar penyusunan, pemantauan, pengendalian  dan  evaluasi  anggaran pendapatan  dan  belanja  desa  (APBDesa) mudah  dilakukan  dan  guna  meningkatkan tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang baik sehingga mendorong  pemerintah  pusat  maupun daerah menerapkan akuntabilitas publik.
Salah  satu  aspek  penting  yang  ikut serta  dalam  membangun  desa  adalah keuangan  desa.  Berdasarkan  Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang “Pengelolaan Keuangan Desa”, dijelaskan bahwa  1)  Pendapatan  desa  adalah  semua penerimaan  uang  melalui  rekening  desa yang  merupakan  hak  desa  dalam  1  (satu) tahun  anggaran  yang  tidak  perlu  dibayar kembali oleh desa. 2) Belanja desa adalah semua  pengeluaran  dari  rekening  desa yang  merupakan  kewajiban  desa  dalam  1 (satu)  tahun  anggaran  yang  tidak  akan diperoleh  pembayarannya  kembali  oleh desa.  3)  Pembiayaan  adalah  meliputi semua  penerimaan  yang  perlu  dibayar kembali  dan/  atau  pengeluaran  yang  akan diterima  kembali,  baik  pada  tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Desa Oebelo, Kecamatan Amanuban  Selatan,  Kabupaten  Timor Tengah Selatan merupakan salah satu desa yang  tertinggal.  Keberadaan  desa  yang jauh  di  pedalaman  Pulau  Timor  ini, menyebabkan  banyak  masyarakat  yang memilki  tingkat  pendidikan  rata-rata tamatan  SD  dan  SMP.  Kondisi  ini  jelas menggambarkan  kualitas  sumber  daya manusia pada Desa Oebelo bisa dikatakan masih  rendah.  Kualitas  SDM  yang  masih rendah  berdampak  pada  pengelolaan keuangan  desa  yang  masih  harus  di  tata dengan  baik  sesuai  dengan  peraturan pemerintah  yang  sudah  ditetapkan  dan
harus  menjadi  prioritas  maupun  pedoman dalam pengelolaan keuangannya.
Berdasarkan  regulasi  pemerintah desa mempunyai kewajiban untuk mengumumkan  kepada  masyarakat  desa tentang  keuangan  desa  dan  program/ kegiatan yang akan dilaksanakan.
Observasi yang dilakukan peneliti diketahui  bahwa  selama  ini  Pemerintah Desa Oebelo tidak mengumumkan Rencana  Penggunaan  Keuangan  Desa (APBDes) di awal tahun kepada
masyarakat  dan  hanya  dibahas  bersama dengan  Badan  Permusyawaratan  Desa.
Dalam  tahapan  penatausahaan  di  Desa
Oebelo,  Kecamatan  Amanuban  Selatan, Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan  proses penatausahan telah menggunakan
SISKEUDES.  Namun,  yang  mengerjakan lebih banyak adalah sekertaris desa karena dalam  hal  ini  bendahara  desa  kurang menguasai sistem tersebut. Selain itu, pada tahapan  pertanggungjawaban  APBDes,
Pemerintah Desa Oebelo, tidak menyediakan  sebuah  media  informasi untuk konsumsi masyarakat berupa sebuah papan  pengumuman/banner/media-  media cetak lainnya sebagi bentuk pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat desa. Udik Jatmiko (2019) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa
faktor penghambat akuntabilitas pelaporan dan  pertanggungjawaban  keuangan  oleh pemerintah  desa  disebabkan  oleh  adanya target  penggunaan  dana  desa  yang  belum teralisasi  dengan  baik,  bahkan  faktor sumber  daya  manusia  yang  berada  dalam pemerintah  desa  tersebut  yang  tidak profesional  dalam  menyusun  laporan keuangan  desa.  Sehingga,  mempengaruhi ketepatan waktu pertanggungjawaban keuangan  desa.  Tepat  waktu  sangat diperlukan  dalam  penyampaian  kepada pihak-  pihak  yang  membutuhkan  laporan untuk  menghadapi  masalah-masalah  yang bersifat  mendadak  dan  membutuhkan
ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Kasus Pada Desa Oebelo, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan)– Kornelius Kelemur Kroon, SE., MM, Dr. Simon Sia Niha, SE., M.Si, Rosantri Leonard
Wacana Equiliberium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi Vol. 09, No.02 P-ISSN : 2339-2185, E-ISSN : 2654-3869
pembuat  laporan  yang  bisa  diusahakan dibuat dan disampaikan.
Selain  itu,  Mirfan  Zaeland  (2016) juga dalam penelitiannya mengungkapkan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya persoalan pengelolaan keuangan antara lain: 1. Kurangnya pembinaan dan  pengawasan  dari  Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal ini kecamatan dan Desa Kurangnya peran serta  masyarakat  dalam  mengawasi pembangunan desa. 2. Kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap aturan pertanggungjawaban keuangan desa. Lebih lanjut Mirfan Zaeland (2016) menyebutkan  ada  dua  kelemahan  yang akan  timbul  jika  beberapa  faktor  tersebut tidak diselesaikan: a. Fungsi laporan pertanggungjawaban  hanya  sebagai syarat  administrasi,  bukan  sebagai bukti  akuntabilitas  yang  merupakan fungsi utamanya. b. Sikap  permisif  aparatur desa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban  keuangan  desa mengakibatkan laporan pertanggungjawaban yang dibuat tidak memperhatikan kebenaran pemerintah  dan  semakin  mudah melakukan manipulasi. Dengan  berbagai  aneka  fenomena terkait pengelolaan keuangan desa,
“Apakah pengelolaan keuangan desa sudah sesuai  dengan  Permendagri  nomor  113 tahun  2014?  Pertanyaan  inilah  yang menyebabkan  peneliti  untuk  melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Pengelolaan  Keuangan  Desa  (Studi Kasus Pada Desa Oebelo, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan”. TINJAUAN TEORETIS Konsep Desa Pada  dasarnya  desa  merupakan suatu wilayah yang menyatukan masyarakat secara universal dengan berbagai etnis yang berbeda dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus  daerahnya  sendiri.  Menurut undang-  undang  pengertian  Desa  dapat didefenisikan sebagai berikut:
1. Permendagri No. 113 Tahun 2014
Desa  adalah  desa  dan  desa  adat atau  yang  disebut  dengan  nama  lain,
Desa  adalah  kesatuan  masyarakat hukum  yang  memiliki  batas  wilayah yang berwenang  untuk  mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan  masyarakat  setempat berdasarkan  prakarsa  masyarakat, hakasal usul, dan/atau hak tradisional yang  diakui  dan  dihormati  dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Permendagri No. 20 Tahun 2018. Desa  adalah  suatu  kesatuan masyarakat  hukum  yang  memiliki batas  wilayah  dan  yang  memiliki wewenang untuk mengatur pemerintahan  desa  dan  kepentingan masyarakat  setempat  berdasarkan prakarsa masyarakatatau hak tradisional  yang  telah  diakui  dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## Pemerintahan Desa
PP  No.  47  tahun  2015  perubahan atas  PP  No.  43  tahun  2014  menyebutkan bahwa pemerintah desa
adalah penyelenggaraan  urusan  pemerintah  dan kepentingan  masyarakat  setempat  dalam sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintah desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa  adalah  organisasi  pemerintah  desa yang terdiri atas :
ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Kasus Pada Desa Oebelo, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan)– Kornelius Kelemur Kroon, SE., MM, Dr. Simon Sia Niha, SE., M.Si, Rosantri Leonard
Wacana Equiliberium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi Vol. 09, No.02
1. Unsur  pimpinan,  yaitu  kepala  desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa,  melaksanakan  pembangunan desa  dan  pemberdayaan  masyarakat desa. 2. Unsur  pembantu  kepala  desa  yang terdiri atas:
a. Sekretaris  desa,  yaitu  unsur  staf atau  pelayanan  yang  diketuai oleh sekretaris desa.
b. Unsur  pelaksanaan  teknis,  yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan  urusan  teknis  di lapangan seperti urusan keagamaan, dan lain-lain. c. Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa diwilayah kerjanya  seperti  kepala  dusun (Nurcholis, 2011).

## Keuangan Desa
Keuangan  desa  adalah  semua  hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan  pemerintah  desa  yang dapat  dinilai  dengan  uang  termasuk didalamnya  segala  bentuk  kekayaan  yang berhubungan  dengan  hak  dan  kewajiban desa  tersebut.  Keuangan  desa  dikelola berdasarkan  asas  -  asas  transparan, akuntabel,  partisipatif  serta  dilakukan dengan  tertib  dan  disiplin  anggaran pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal  1  januari  sampai  31  desember (Permendagri No 113 Tahun 2014).
Anggaran  pendapatan  dan  belanja desa/APBDes  adalah  rencana  keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui  bersama  oleh  pemerintah  desa dan  badan  permusyawaratan  desa,  dan ditetapkan dengan peraturan desa. Bendahara  adalah  perangkat  desa  yang ditunjuk oleh Kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan
mempertanggungjawabkan  keuangan  desa
dalam rangka pelaksanaan APBDes (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014).

## Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Desa  (APBDes)  anggaran  berisi  tentang seberapa  besar  belanja  yang  harus dikeluarkan  dan  bagaimana  cara  untuk memenuhi biaya atas program dan aktivitas yang telah direncanakan (Mahsun, 2015:65), sedangkan anggaran pendapatan dan  belanja  desa  (APBDes)  merupakan suatu bentuk peraturan desa yang memuat seluruh  penerimaan  dan  pengeluaran  desa dalam  jangka  waktu  satu  tahun  anggaran pendapatan  dan  belanja  desa  juga  dapat diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemegang manajemen  desa  atas  seluruh  informasi ( Hasan 2015:3). Elemen pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yaitu:
1. Pendapatan Desa terdiri atas kelompok: A. Pendapatan Asli Desa (PADesa).
B. Pendapatan Transfer
C. Pendapatan Lain-Lain
2. Belanja Desa
Belanja  desa  meliputi  semua pengeluaran  dari  rekening  desa  yang merupakan  kewajiban  desa  dalam  1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh  pembayarannya  kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. 3. Pembiayaan Desa Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali  dan/atau  pengeluaran  yang akan  diterima  kembali,  baik  pada tahun  anggaran  yang  bersangkutan maupun  pada  tahun-tahun  anggaran berikutnya.

## Pengelolaan Keuangan Desa
Pada  suatu  desa  yang  memegang kuasa  atas  pengelolaan  keuangan  desa
ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Kasus Pada Desa Oebelo, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan)– Kornelius Kelemur Kroon, SE., MM, Dr. Simon Sia Niha, SE., M.Si, Rosantri Leonard
Wacana Equiliberium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi Vol. 09, No.02 P-ISSN : 2339-2185, E-ISSN : 2654-3869
adalah  kepala  desa,  kemudian  yang melaksanakan  pengelolaan  keuangan  desa adalah perangkat desa dengan berdasarkan keputusan  dari  kepala  desa  selaku penguasa atas pengelolaan keuangan desa.
Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel,  parsitipatif  serta  dilakukan dengan tertip dan disiplin.
Keuangan  desa  adalah  semua  hak dan  kewajiban  desa  dalam  rangkah penyelenggaraan  pemerintahan  desa  yang dapat  dinilai  dengan  uang  termasuk didalamnya  segala  bentuk  kekayaan  yang berhubungan  dengan  hak  dan  kewajiban desa  tersebut.  Sedangkan  yang  dimaksud dengan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan  desa.  Sehubungan  dengan  hal tersebut, maka dalam pengelolaan keuangan  desa  diperlukan  suatu  standar peraturan  yang  dimulai  dari  perencanaan, pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan sampai pada pertanggungjawaban keuangan desa. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Republik  Indonesia  Nomor  113  Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan menyebutkan  bahwa  tahapan  pengelolaan keuangan desa yaitu sebagai berikut: 1. Perencanaan
Perencanaan merupakan tahapan yang sangat  penting  dalam  pelaksanaan kegiatan  pembangunan  dan  juga sebagai  langkah  awal  dalam  proses manajemen, karena dengan merencanakan  aktivitas  organisasi kedepan,  maka  segala  sumber  daya dalam  organisasi  difokuskan  pada pencapaian tujuan organisasi. Terdapat  tiga  (3)  indikator  pada variabel perencanaan yakni rancangan perdes, APBDes, hasil evaluasi. 2. Pelaksanaan Pelaksanaan dalam pcngelolaan keuangan desa merupakan
implementasi  atau  eksekusi  dari
Aggaran  Pendapatan  dan  Belanja Desa  (APBDesa).  Termasuk  dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses  pengadaan  barang  dan  jasa serta  proses  pembayaran.  Terdapat enam  (6)  indikator  pada  variabel pelaksanaan yakni penerimaan, pengeluaran,  pelaksanaan  kegiatan, pengajuan surat permintaan pembayaran SPP, peraturan perundang-undangan, rencana anggaran biaya (RAB). 3. Penatausahaan
Penatausahan  merupakan  rangkaian kegiatan  yang  dilakukan  secara sistematis  dalam  bidang  keuangan berdasarkan  prinsip,  standar,  serta prosedur  tertentu  sehingga  informasi aktual  berkenaan  dengan  keuangan dapat segera  diperoleh.  Terdapat  tiga
(3) indikator pada variabel penatausahaan yakni aturan, tertib dan disiplin anggaran, pencatatan.
4. Pelaporan
Pelaporan  merupakan  kegiatan  yang dilakukan  untuk  menyampaikan  hal- hal  yang  berhubungan  dengan  hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama  satu  periode  tertentu  sebagai bentuk pelaksanaan pertanggung jawaban  atau  tugas  dan  wewenang yang  diberikan.  Terdapat  tiga  (3) indikator  pada  variabel  pelaporan yakni  aturan,  akuntabel,  prosedur pelaporan.
5. Pertanggungjawaban
pertanggungjawaban  adalah  realisasi pelaksanaan  APBDesa  yang  terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan  akan  disampaikan  oleh kepala  desa  kepada  Bupati/ Walikota setiap akhir tahun anggaran, dan juga memberikan informasi kepada masyarakat lewat media  yang mudah diakses  seperti  papan  pengumuman atau lainnya tentang laporan pelaksanaan realisasi anggaran.
ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Kasus Pada Desa Oebelo, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan)– Kornelius Kelemur Kroon, SE., MM, Dr. Simon Sia Niha, SE., M.Si, Rosantri Leonard
Wacana Equiliberium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi Vol. 09, No.02 P-ISSN : 2339-2185, E-ISSN : 2654-3869
Terdapat  tiga  (3)  indikator  pada variabel  pertanggungjawaban  yakni ketepatan penyampaian laporan, prosedur pertanggungjawaban, kejujuran dan keterbukaan informasi. Asas-asas pengelolaan keuangan desa Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel,  partisipatif  serta  dilakukan dengan  tertib  dan  disiplin  anggaran. Keuangan  desa  dikelola  berdasarkan praktik-praktik  pemerintahan  yang  baik. Asas-asas  pengelolaan  keuangan  desa sebagaimana  tertuang  dalam  Permendagri Nomor  113  Tahun  2014  yaitu  transparan, akuntabel,  partisipatif  serta  dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian kuantitatif.  Dalam  penelitian  kuantitatif menurut  Sugiyono  (2010;169)  merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Teknik analisis data kuantitatif dilakukan dengan model statistik deskriptif dan statistik inferensial. Analisis deskriptif bertujuan  untuk  memperoleh  gambaran fenomena  di  lokasi  penelitian  serta mengidentifikasi  karakteristik  masing- masing  variabel  dalam  bentuk  frekuensi jawaban  sampel  dan  presentasi  serta melihat  tanggapan  sampel  dalam  bentuk capaian  indicator  (CI)  (Ridwan,  2004:86) dengan rumusnya sebagai berikut: Keterangan:
= 100% CI = Capaian Indikator JR = Jumlah Jawaban Responden
SI  =  Skor  Ideal/  Skor  terbesar  (∑ responden x skor terbesar)
Teknik  analisis  yang  digunakan untuk  menginterpretasi  dan  menganalisis data,  sesuai  dengan  model  penelitian  ini adalah SEM (Structural Equation Modeling) dengan  PLS (Partial  Least
Square) yang
dioperasikan
melalui   program SmartPLS versi 3.0. Parsial  least  square merupakan  metode analisis  yang  dikembangkan  sebagai alternatif  untuk  situasi  dimana  teorinya lemah  dan  datanya  yang  lemah  seperti jumlah sampel yang kecil, adanya masalah normalitas  data  atau  indikator  yang tersedia tidak memenuhi model pengukuran refleksi, tetapi normatif. PLS  sebagai “Soft  modeling’’ merupakan metode analisis yang powerfull karena  dapat  diterapkan  disemua  skala data,  dan  tidak  membutuhkan  banyak asumsi  dan  ukuran  sampel  tidak  harus besar.  PLS  selain  digunakan  sebagai konfirmasi  teori  juga  dapat  digunakan untuk  membangun  hubungan  yang  belum ada landasan teorinya atau untuk pengujian proporsinya (Wiyono, 2011: 395).
Dalam  memperoleh  data  yang dibutuhkan  guna  melengkapi  proses penelitian ini, penulis melakukan serangkaian kegiatan yang bersumber dari wawancara dengan melakukan tanya jawab yang berhubungan dengan objek penelitian di  kantor  Desa  Oebelo,  Kecamatan Amanuban  Selatan,  Kabupaten  Timor Tengah  Selatan.  Selain  itu,  dokumentasi juga merupakan metode pengumpulan data dengan  cara  melihat  catatan-catatan  dan mengumpulkan  dokumen  pada  lokasi penelitian terkait dengan masalah penelitian.  Seperti,  data  laporan  realisasi APBDes  pemerintah  desa  tahun  anggaran 2018-2019.  Peneliti  juga  menyebarkan kuisioner  sebagai  salah  satu  metode pengumpulan  data.  Kuisioner  digunakan untuk  memperoleh  data  primer  yang relevan  dengan  objek  penelitian  yang berupa serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab  (Sugyono,  2004:199).  Kuisioner diberikan kepada responden yaitu,
perwakilan tokoh masyarakat dan pemerintah  desa.  Dengan  setiap  item pertanyaan menggunakan skala Likert.
ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Kasus Pada Desa Oebelo, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan)– Kornelius Kelemur Kroon, SE., MM, Dr. Simon Sia Niha, SE., M.Si, Rosantri Leonard
Wacana Equiliberium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi Vol. 09, No.02 P-ISSN : 2339-2185, E-ISSN : 2654-3869
Yang  menjadi  populasi  dalam penelitian  ini  adalah  aparat  desa  dan sebagian  tokoh  masyarakat  pada  Desa Oebelo yang berjumlah 40 orang. Sedangkan untuk sampel dalam penelitian ini  digunakan  adalah  metode  sampel  total atau  sensus,  semua  anggota  populasi menjadi  sampel  penelitian.  Responden dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  Aparat desa,  kepala  dusun,  BPD,  dan  sebagian perwakilan  tokoh  masyarakat  yang  terdiri dari  RT,  RW,  Dusun,  dan  tokoh masyarakat itu sendiri.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN Karakteristik Responden
Karakteristik responden yang dimaskud  dalam  penelitian  ini  adalah keadaan  atau  identitas  yang  melekat  pada responden. Karakteristik responden dalam penelitian ini dilihat dari berbagai aspek, di antaranya  jenis  kelamin,  usia,  pendidikan terakhir, dan jabatan. Selengkapnya ditampilkan pada tabel sebagai berikut: Tabel 1 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin No. Uraian Jumlah Presentase (%) 1 Pria 32 80 2 Wanita 8 20 Total 40 100
Berdasarkan tabel 1 dapat kita lihat bahwa gambaran  responden  berdasarkan  jenis kelamin  yakni  kaum  pria  berjumlah  32 orang  dengan  presentase  80%  dan  kaum wanita  yakni  8  orang  dengan  presentase sebesar  20%.  Hal  ini  menunjukan  bahwa aparat  desa  maupun  perwakilan  tokoh masyarakat pada Desa Oebelo, Kecamatan Amanuban  Selatan,  Kabupaten  Timor Tengah  Selatan,  yang  dijadikan  sampel dalam peneltian ini didominasi oleh kaum pria.
Tabel 2 Data Responden Berdasarkan Usia No. Uraian Jumlah Presentase (%) 1 23-35 8 20 2 36-45 15 38 3 46-55 10 25 4 56-65 6 15 5 66 -70 1 2 Total 40 100 Berdasarkan  tabel  2  dapat  dilihat bahwa jumlah responden terbanyak berusia 36-45  yakni  15  orang  dengan  presentase sebesar  38%  dan  jumlah  responden terendah  ada  pada  usia  dibawah  66-70 tahun  yakni  1  orang  dengan  presentase sebesar  7%.  Hal  ini  menunjukan  bahwa responden yang dipilih dalam penelitian ini masih sangat produktif.
Tabel 3 Data Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir No. Uraian Jumlah Presentase (%) 1 SD 5 12 2 SMP 15 38 3 SMA 16 40 4 S1 4 10 Total 40 100 Berdasarkan  tabel  diatas  3  dapat dilihat bahwa gambaran responden berdasarkan  jenjang  pendidikan  terakhir aparat  desa  maupun  perwakilan  tokoh masyarakat  yang  ada  pada  Desa  Oebelo mayoritas  lulusan  SMA  yakni  16  orang dengan presentase sebesar 40% dan jumlah responden paling rendah jenjang pendidikan  terakhirnya  S1  yakni  4  orang dengan  presentase  10%.  Hal  ini  diketahui bahwa tingkat pengelolaan keuangan Desa Oebelo,  Kecamatan  Amanuban  Selatan, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor  Tengah  Selatan  didominasi  oleh tingkat pendidikan SMA.
Tabel 4 Data Responden Berdasarkan Jabatan No Uraian Jumlah Presentase (%)
ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Kasus Pada Desa Oebelo, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan)– Kornelius Kelemur Kroon, SE., MM, Dr. Simon Sia Niha, SE., M.Si, Rosantri Leonard
Wacana Equiliberium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi Vol. 09, No.02 P-ISSN : 2339-2185, E-ISSN : 2654-3869
1 Kepala Desa 1 3 2 Sekretaris 1 3 3 Bendahara 1 2 4 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 5 12 5 Dusun 4 10 6 Rukun warga (RW) 10 25 7 Rukun Tetangga (RT) 10 25 8 Tokoh Masyarakat 8 20 Total 40 100 Berdasarkan  tabel  4  diatas  dilihat bahwa  gambaran  responden  berdasarkan jabatan  mulai  dari  Kepala  desa  sampai pada  tokoh  masyarakat  dengan  rincian sebagai  berikut:  kepala  desa,  sekretaris, bendahara,  dengan  jumlah  responden masing-masing berjumlah 1 orang dengan presentase sebesar 3%, badan permusyawaratan  desa  (BPD)  yakni berjumlah 5 orang dengan presentase 12%, dusun yakni berjumlah 4 orang dengan   presentase  10%  ,  rukun  warga (RW)  yakni  berjumlah  10  orang  dengan presentase  25%  ,  rukun  tetangga  (RT)
yakni berjumlah 10 orang dengan
presentase  25%  ,  dan  tokoh  Masyarakat yakni berjumlah 8 dengan presentase 20%.
Analisis Statistik Deskriptif Metode deskriptif merupakan metode  penelitian  yang  digunakan  untuk menggambarkan masalah yang terjadi pada masa sekarang atau yang sedang berlangsung. Bertujuan untuk mendeskripsikan  hal-hal  yang  terjadi mestinya pada saat penelitian dilakukan.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian yang  mendeskripsikan  fenomena  apa  saja yang  dapat  mempengaruhi  pengelolaan keuangan  desa  pada  Desa  Oebelo, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor  Tengah  Selatan.  Berdasarkan
penjelasan  diatas  dapat  dilihat  pada  tabel berikut:
a. Pengelolaan keuangan desa (Y) Tabel 5 Capaian Indikator Variabel Pengelolaan Keuangan Desa (Y)
Variabel pengelolaan keuangan desa diukur  menggunakan  instrumen  dengan  8 pernyataan  4  indikator.  Berdasarkan  pada tabel  5  diatas  dapat  dilihat  bahwa  jumlah jawaban  dari  40  responden  tentang pengelolaan  keuangan  desa  560  dengan total skor ideal (SI) 680 sehingga capaian indikator  (CI)  dari  pengelolaan  keuangan desa adalah sebesar 82,35% dan dikategorikan  sangat  baik.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  penilaian  terhadap pengelolaan  keuangan  desa  dalam  bentuk frekuensi jawaban responden dalam capaian indikator sangat baik.
b. Perencanaan keuangan desa (X1)
Tabel 6 Capaian Indikator Variabel Perencanaan keuangan Desa (X1)
Variabel  perencanaan  keuangan desa  diukur  menggunakan  instrumen dengan 8 pernyataan 3 indikator. Berdasarkan  pada  tabel  6  diatas  dapat dilihat  bahwa  jumlah  jawaban  dari  40 responden  tentang  perencanaan  keuangan desa  438  dengan  total  skor  ideal (SI)  520 sehingga  capaian  indikator  (CI)  dari
ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Kasus Pada Desa Oebelo, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan)– Kornelius Kelemur Kroon, SE., MM, Dr. Simon Sia Niha, SE., M.Si, Rosantri Leonard
Wacana Equiliberium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi Vol. 09, No.02 P-ISSN : 2339-2185, E-ISSN : 2654-3869
perencanaan keuangan desa adalah sebesar 84,23% dan dikategorikan sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap perencanaan keuangan desa dalam bentuk frekuensi jawaban responden dalam capaian indikator sangat baik. c. Pelaksanaan keuangan desa (X2) Tabel 7
Capaian Indikator Variabel
Pelaksanaan keuangan Desa (X2)
Variabel pelaksanaan keuangan desa diukur menggunakan instrumen dengan 15 pernyataan  6  indikator.  Berdasarkan  pada tabel  7  diatas  dapat  dilihat  bahwa  jumlah jawaban  dari  40  responden  tentang pelaksanaan  keuangan  desa  920  dengan total skor ideal (SI) 1080 sehingga capaian indikator  (CI)  dari  pelaksanaan  keuangan desa adalah sebesar 85,18% dan dikategorikan  sangat  baik.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  penilaian  terhadap pelaksanaan  keuangan  desa  dalam  bentuk frekuensi jawaban responden dalam capaian indikator sangat baik.
d. Penatausahaan keuangan desa (X3)
Tabel 8
Capaian Indikator Variabel Penatausahaan Keuangan Desa (X3)
Variabel  penatausahaan  keuangan desa  diukur  menggunakan  instrumen
dengan 7 pernyataan 3 indikator. Berdasarkan  pada  tabel  5.8  diatas  dapat dilihat  bahwa  jumlah  jawaban  dari  40 responden tentang penatausahaan keuangan desa 418 dengan total skor ideal (SI)  480  sehingga  capaian  indikator  (CI) dari  penatausahaan  keuangan  desa  adalah sebesar  87,08%  dan  dikategorikan  sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap  penatausahaan  keuangan  desa dalam bentuk frekuensi jawaban responden dalam capaian indikator sangat baik. e. Pelaporan keuangan desa (X4) Tabel 9
Capaian Indikator Variabel Pelaporan
Keuangan Desa (X4)
Variabel  pelaporan  keuangan  desa diukur  menggunakan  instrumen  dengan  6 pernyataan  3  indikator.  Berdasarkan  pada tabel 5.9 diatas dapat dilihat bahwa jumlah jawaban  dari  40  responden  tentang pelaporan keuangan desa 429 dengan total skor  ideal  (SI)  520  sehingga  capaian indikator  (CI)  dari  pelaporan   keuangan desa adalah sebesar 82,5% dan dikategorikan  sangat  baik.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  penilaian  terhadap pelaporan  keuangan  desa  dalam  bentuk frekuensi jawaban responden dalam capaian indikator sangat baik. f. Pertanggungjawaban  keuangan  desa (X5) Tabel 10 Capaian Indikator Variabel Pertanggungjawaban Keuangan Desa
(X5)
ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Kasus Pada Desa Oebelo, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan)– Kornelius Kelemur Kroon, SE., MM, Dr. Simon Sia Niha, SE., M.Si, Rosantri Leonard
Wacana Equiliberium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi Vol. 09, No.02 P-ISSN : 2339-2185, E-ISSN : 2654-3869
Variabel pertanggungjawaban
keuangan  desa  diukur  menggunakan instrumen dengan 7 pernyataan 3 indikator. Berdasarkan  pada  tabel  5.10  diatas  dapat dilihat  bahwa  jumlah  jawaban  dari  40 responden  tentang  pertanggungjawaban keuangan desa 380 dengan total skor ideal (SI)  480  sehingga  capaian  indikator  (CI) dari  pertanggungjawaban  keuangan  desa adalah  sebesar  79,16%  dan  dikategorikan baik. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap  pertanggungjawaban  keuangan desa  dalam  bentuk  frekuensi  jawaban responden dalam capaian indikator baik.

## Analisis Statistik Inferensial
Dalam  penelitian  ini,  alat  yang digunakan  untuk  melakukan  analisis inferensial adalah SEM ( Structural Equation  Modeling )  dengan  PLS ( Partial Least  Square ),  yang  dioperasikan  melalui program SmartPLS versi 3.0.
Merancang  Model  Pengukuran  (Outer Model)
Hasil Uji Outer Model
Uji yang dilakukan pada outer model meliputi: Convergent  Validity,  Average variance  Extracted  (AVE),  Composite
Reliability dan Cobrach’s alpha. Berdasarkan gambar diatas, hasil uji dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Convergent Validity Nilai Convergent Validity adalah: nilai loading  factor pada  variabel  laten dengan  indikator-  indikatornya.  Nilai ini  untuk  mengetahui  validitas  tiap indikator  yang  digunakan  dalam penelitian  dengan  ketentuan  melebihi angka 0,7
Tabel 11 Convergent Validity No Variabel Indikator Nilai Outer Loading 1 Pengelola an keuangan desa 1. Prosedur pengelolaan keuangan desa 0,737 2. Aturan pengelolaan keuangan desa 0,759 3. Transparansi 0,665 4. Partisipasi masyarakat -0,437 2 Perencana an keuangan desa 1. Rancangan peraturan desa 0,542 2. APBDes 0,841 3. Hasil evaluasi 0,700 3 Pelaksana an Keuangan desa 1. Penerimaan desa 0,853 2. Pengeluaran desa 0,837 3. Pelaksanaan kegiatan 0,753 4. Pengajuan SPP 0,003 5. Peraturan perundang- undangan -0,054 6. Rencana anggaran  biaya (RAB) -0,277 4 Penatausa haan 1. Aturan penatausahaan 0,776
ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Kasus Pada Desa Oebelo, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan)– Kornelius Kelemur Kroon, SE., MM, Dr. Simon Sia Niha, SE., M.Si, Rosantri Leonard
Wacana Equiliberium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi Vol. 09, No.02 P-ISSN : 2339-2185, E-ISSN : 2654-3869
keuangan desa 2. Tertib dan dispilin anggaran 0,459 3. Pencatatan 0,884 5 Pelaporan keuangan desa 1. Aturan pelaporan 0,877 2. Akuntabel 0, 810 3. Prosedur pelaporan 0,816 6 Pertanggu ngjawaba n keuangan desa 1. Ketepatan penyampaian laporan 0,673 2. Kejujuran dan keterbukaan informasi 0,835 3. Prosedur pertanggungja waban 0,921 Dari  hasil  olah  data,  terlihat  bahwa terdapat  8  (delapan)  indikator  yang memperoleh nilai lebih kecil dari 0,7 yaitu indikator Transparansi,
Partisipasi masyarakat,  Rancangan  peraturan  desa, Pengajuan  SPP,  Peraturan  perundang- undangan, Rencana anggaran biaya (RAB), Tertib  dan  dispilin  anggaran,  Ketepatan penyampaian  laporan,  sehingga  indikator- indikator  tersebut  akan  dihilangkan  atau tidak  diikutsertakan  dalam  penelitian  ini. Selanjutnya  dilakukan  kembali  uji  outer model kedua. Berikut adalah gambar Hasil uji outer model kedua :
Hasil Uji Outer Model Kedua
Hasil uji tersebut akan ditampilkan dalam bentuk tabel untuk
menunjukan  nilai  outer  loading  tiap indikator. Tabel 5.12 Convergent Discriminant Validity No.   Variabel Indikator Nilai Outer Loading 1 Pengelolaan keuangan desa 1. Prosedur pengelolaan keuangan desa 0,863 2. Aturan pengelolaan keuangan desa 0,901 2 Perencanaan keuangan desa 1. APBDes 0,865 2. Hasil evaluasi 0,778 3 Pelaksanaan Keuangan desa 3. Penerimaan desa 0,821 4. Pengeluaran desa 0,824 5. Pelaksanaan kegiatan 0,834 4 Penatausahaan keuangan desa 1. Aturan pena tausahaan 0,852 2. Pencatatan 0,862 5 Pelaporan keuangan desa 1. Aturan pelaporan 0,869 2. Akuntabel 0,849 3. Prosedur pelaporan 0,791 6 Pertanggungja waban keuangan desa 1. Kejujuran dan keterbukaan informasi 0,852 2. Prosedur pertanggungja waban 0,916 Pada uji outer model kedua, terlihat bahwa seluruh indikator memperoleh nilai outer  loading diatas  0,7.  Dengan  hasil seperti  ini  maka  seluruh  indikator  dalam penelitian ini layak untuk digunakan. 2. Average Variance Extracted (AVE) Average Variance Extracted (AVE) adalah cross  loading  factor untuk  mengetahui  apakah  variabel laten  memiliki  diskriminan  yang
ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Kasus Pada Desa Oebelo, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan)– Kornelius Kelemur Kroon, SE., MM, Dr. Simon Sia Niha, SE., M.Si, Rosantri Leonard
Wacana Equiliberium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi Vol. 09, No.02 P-ISSN : 2339-2185, E-ISSN : 2654-3869
memadai, yaitu dengan cara membandingkan  kirelasi  indikator dengan  variabel  latennya  harus  lebih besar  dibandingkan  dengan  korelasi antar  indikator  dengan  variabel  lain. Jika korelasi indikator dengan variabel  latennya  memilki  nilai  yang lebih  tinggi  dibandingkan  dengan korelasi  indikator  tersebut  terhadap variabel  laten  lain  maka  dapat dikatakan  variabel  laten  tersebut memilki  validitas  yang  tinggi.  Nilai AVE direkomendasikan >0,5. Berikut nilai AVE dari tiap variabel:
Tabel 12 Nilai Average Variance Extracted No Variabel Nilai AVE 1 Pengelolaan keuangan desa 0,684 2 Perencanaan 0,683 3 Pelaksanaan 0,734 4 Penatausahaan 0,700 5 Pelaporan 0,783 6 Pertanggungjawaban  0,779 Dari  tabel  diatas,  dapat  diketahui bahwa  nilai Average  Variance  Extracted (AVE) dari tiap variabel berada pada nilai diatas  0,50.  Sehingga,  masing-  masing kosntruk tidak memiliki permasalahan dan layak digunakan.

## 3. Composite Reliability
Selain  uji Convergent  Validity , untuk  menguji  kosntruk  yang  diteliti maka  dilakukan  juga  uji Composite
Reliability untuk  mengukur internal consistency dan  nilainya  harus  diatas 0,60.  Hasil  outer  PLS  untuk  nilai
Composite  Reliability dapat  dilihat pada tabel berikut: Tabel 13 Nilai Composite Reliability No Variabel Nilai Composite Reliability 1 Pengelolaan keuangan desa 0,812 2 Perencanaan 0,866 3 Pelaksanaan 0,847 4 Penatausahaan 0,875 5 Pelaporan 0,878 6 Pertanggungjawaban 0,876 Berdasarkan  hasil  uji  yang terlihat  pada  data  tabel  diatas, menunjukkan  bahwa  nilai Composite Reliability semua  konstruk  berada diatas  0,60  dengan  demikian,  dapat disimpulkan  bahwa  semua  kosntruk memiliki reliabilitas yang baik sesuai dengan  nilai  minimum  yang  di syaratkan.

## 4. Cronbach’s Alpha
Uji Cronbach’s  Alpha diketahui untuk  mengetahui  realiabilitas  tiap variabel.  Dalam  uji Cronbach’s Alpha ,  syarat  realiabilitas  adalah diatas  nilai  0,50.  Berikut  hasil  uji Cronbach’s Alpha, dari tiap variabel. Tabel 14
Nilai Cronbach Alpha No Variabel Nilai Cronbach’s Alpha 1 Pengelolaan keuangan desa 0, 542 2 Perencanaan 0,787 3 Pelaksanaan 0,638 4 Penatausahaan 0,791 5 Pelaporan 0,727 6 Pertanggungjawaban 0,717 Berdasarkan hasil uji Cronbach’ Alpha pada  tabel  diatas,  nilai  yang diperoleh  tiap  variabel  berada  diatas nilai  0,50.  Dengan  demikian  dapat disimpulkan  bahwa  semua  konstruk memilki nilai Cronbach’s Alpha yang baik dan memenuhi syarat.
Merancang  Model  Struktural  (Inner Model)
ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Kasus Pada Desa Oebelo, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan)– Kornelius Kelemur Kroon, SE., MM, Dr. Simon Sia Niha, SE., M.Si, Rosantri Leonard
Wacana Equiliberium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi Vol. 09, No.02 P-ISSN : 2339-2185, E-ISSN : 2654-3869
Pengujian inner model adalah untuk menggambar hubungan antar variabel laten berdasarkan  pada Subtantive  Theory. Pengujian ini
menggunakan uji
Bootstrapping pada  SmartPLS  3.3.3. Berikut hasil uji inner model dapat dilihat pada gambar berikut :
Hasil Uji Inner Model
Selanjutnya, yaitu tahapan dalam pengujian  model  struktural,  adalah R- square dan Adjusted  R-  Square dan  Uji path  Coefficient. Berikut  gambar  hasil  uji dari kedua tahapan tersebut.
a) Uji R- Square Tabel 5.16 Nilai R- Square R Square R Square Adjusted Y 0.513 0.441 Berdasarkan  hasil  tabel  5.16  nilai R- Square dari  variabel  laten  dependen pengelolaan  keuangan  desa  adalah: 0,513.  Nilai  tersebut  dapat  diartikan bahwa  variabilitas  konstruk  dalam penelitian  adalah  sebesar  51,3% sementara  48,7%  lainnya  dijelaskan oleh factor lain diluar penelitian ini.
b) Uji path Coefficient
Tabel 5.17 Nilai path Coefficients
Dalam  PLS  pengujian  dilakukan  secara statistik setiap hubungan yang dihipotesiskan dilakukan dengan menggunakan  simulasi,.  Dalam  hal  ini dilakukan  metode bootstrap terhadap sampel.  Pengujian  dengan bootstrap dimaksudkan untuk meminimalkan masalah  ketidaknormalan  data  penelitian. Hasil pengujian dengan bootstrapping dari analisis PLS adalah sebagai berikut: Pengujian Hipotesis 1 (Gambaran  Perencanaan,  Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban Serta Pengelolaan keuangan Desa) Hasil  pengujian  hipotesis  pertama menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan, pertanggungjawaban  serta  pengelolaan keuangan  desa  telah  dilaksanakan  dengan sangat baik.
Pengujian Hipotesis 2 (Pengaruh Perencanaan (X1) Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Y)
Pengujian  hipotesis  2  diperoleh nilai koefisien untuk variabel perencanaan terhadap  pengelolaan  keuangan  desa sebesar  -0.356  dengan  nilai t-statistik sebesar 2.034. Dari hasil ini dinyatakan t- statistik signifikan. Karena  >1,96 dengan p-value  <0,05  sehingga  hipotesis  kedua diterima.    Hal  ini  menunjukkan  bahwa perencanaan  memiliki  pengaruh  positif signifikan  terhadap  pengelolaan  keuangan desa.  pengujian  variabel  perencanaan terhadap  pengelolaan  keuangan  desa menunjukan bahwa semakin baik perencanaan  yang  ada  pada  desa  maka akan meningkatkan pengelolaan keuangan desa  yang  ada  didesa  itu  sendiri.  Karena
ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Kasus Pada Desa Oebelo, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan)– Kornelius Kelemur Kroon, SE., MM, Dr. Simon Sia Niha, SE., M.Si, Rosantri Leonard
Wacana Equiliberium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi Vol. 09, No.02 P-ISSN : 2339-2185, E-ISSN : 2654-3869
Perencanaan  merupakan  proses  tahapan awal  dalam  pengelolaan  keuangan  desa maupun  penentuan  sesuatu  yang  ingin dicapai  dimasa  uang  akan  datang.  Serta menetapkan  tahapan-tahapan  yang  perlu untuk mencapainya. (Guasmin 2018:4)
Pengujian Hipotesis 3 (Pengaruh  pelaksanaan  (X2)  Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Y)
Pengujian  hipotesis  3  diperoleh nilai koefisien untuk variabel pelaksanaan terhadap  pengelolaan  keuangan  desa sebesar  -0.319  dengan  nilai t-statistik sebesar 2.025. Dari hasil ini dinyatakan t- statistik signifikan. Karena  >1,96 dengan p-value  <0,05  sehingga  hipotesis  ketiga diterima.    Hal  ini  menunjukkan  bahwa pelaksanaan  memiliki  pengaruh  positif signifikan  terhadap  pengelolaan  keuangan desa. berdasarkan teori pelaksanaan
merupakan tahapan lanjutan setelah perencanaan dalam  pengelolaan  keuangan desa yang berkaitan dengan proses realisasi anggaran. (Guasmin 2018:5) Pengujian Hipotesis 4 (Pengaruh Penatausahaan (X3) Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Y) Pengujian hipotesis 4 diperoleh nilai koefisien  untuk  variabel  penatausahaan terhadap  pengelolaan  keuangan  desa sebesar  0.048  dengan  nilai t-statistik sebesar 0.352. Dari hasil ini dinyatakan t- statistik  tidak  signifikan.  Karena    <1,96 dengan  p-value  >0,05  sehingga  hipotesis ke-empat  ditolak.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  penatausahaan  tidak  memiliki pengaruh  positif    signifikan  terhadap pengelolaan keuangan desa. penatausahaan tidak  terlalu  berpengaruh  karena  tahapan ini  merupakan  tahapan  pendukung  dalam pengelolaan  keuangan  desa  yang  dimana tahapan ini dijalankan oleh bendahara desa itu sendiri tidak harus melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya.
Pengujian Hipotesis 5 (Pengaruh pelaporan  (X4)  Terhadap  Pengelolaan Keuangan Desa (Y) Pengujian hipotesis 5 diperoleh nilai koefisien untuk variabel pelaporan terhadap  pengelolaan  keuangan  desa sebesar  -0.227  dengan  nilai t-statistik sebesar 1.252. Dari hasil ini dinyatakan t- statistik  tidak  signifikan.  Karena  <1,96 dengan  p-value  >0,05  sehingga  hipotesis ke-lima  ditolak.  Hal  ini  menunjukkan bahwa pelaporan tidak memiliki pengaruh positif  signifikan  terhadap  pengelolaan keuangan desa. tahapan pelaporan merupakan tahapan setelah peñatausahaan yang dimana pada tahapan ini tidak terlalu mempengahi  pembangunan  desa  dan masyarakat dan hanya melibatkan perangkat  desa  itu  sendiri  atau  bendahara sehingga  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap pengelolaan.

## Pengujian Hipotesis 6
(Pengaruh  Pertanggungjawaban  (X5)
Terhadap  Pengelolaan  Keuangan  Desa (Y) Pengujian hipotesis 6 diperoleh nilai koefisien untuk variabel pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan desa sebesar 0.478 dengan nilai t-statistik sebesar 3.239.  Dari  hasil  ini dinyatakan  t-statistik  signifikan.  Karena >1,96  dengan  p-value  <0,05  sehingga hipotesis  ke-enam  diterima.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  pertanggunjawaban memiliki  pengaruh  positif    signifikan terhadap  pengelolaan  keuangan  desa. pengujian  variabel  pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan desa. hasil ini  sesuai  dengan  teori stewardship, yaitu pemerintah  desa  memberikan  informasi kepada kepada masyarakat terkait laporan realisasi  pelaksanaan  maupun  laporan realisasi  pertanggungjawaban  keuangan desa yang merupakan bukti atau keterangan mengenai pengelolaan keuangan  desa  setelah  pembangunan dilaksanakan. (Bashir, 2014)
ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Kasus Pada Desa Oebelo, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan)– Kornelius Kelemur Kroon, SE., MM, Dr. Simon Sia Niha, SE., M.Si, Rosantri Leonard
Wacana Equiliberium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi Vol. 09, No.02 P-ISSN : 2339-2185, E-ISSN : 2654-3869

## SIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Berdasarkan  pada  hasil  pengujian dan  pembahasan  yang  penulis  sajikan, maka  dapat  diambil  kesimpulan  sebagai berikut:
1. Hasil analisis statistik deskriptif menggambarkan bahwa variabel pengelolaan keuangan desa, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan berada dalam standar  keputusan  “Sangat  Baik” sedangkan pada variabel pertanggungjawaban berada dalam standar  keputusan  “Baik”.  hal  ini menunjukkan  bahwa  hipotesa  pertama diterima. 2. Hasil  analisis  statistik  inferensial menunjukkan bahwa : a. Hipotesis 2: pengaruh perencanaan (X1) terhadap pengelolaan keuangan  desa  (Y)  dengan  nilai koefisien untuk variabel perencanaan terhadap pengelolaan keuangan  desa  sebesar  -0.356 dengan  nilai t-statistik sebesar
2.034. Dari hasil ini dinyatakan t- statistik signifikan. Karena  >1,96 dengan  p-value  <0,05  sehingga hipotesis  kedua  diterima.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  perencanaan memiliki pengaruh positif signifikan  terhadap  pengelolaan keuangan desa. b. Hipotesis 3: pengaruh pelaksanaan (X2) terhadap pengelolaan keuangan  desa  (Y)  dengan  nilai koefisien untuk variabel pelaksanaan  terhadap  pengelolaan keuangan  desa  sebesar  -0.319 dengan  nilai t-statistik sebesa r 2.025. Dari hasil ini dinyatakan t- statistik signifikan. Karena  >1,96 dengan  p-value  <0,05  sehingga hipotesis  ketiga  diterima.    Hal  ini menunjukkan  bahwa  pelaksanaan memiliki pengaruh positif signifikan  terhadap  pengelolaan keuangan desa. c. Hipotesis 4: pengaruh penatausahaan (X3) terhadap pengelolaan  keuangan  desa  (Y) dengan  nilai  koefisien  untuk variabel  penatausahaan  terhadap pengelolaan keuangan desa sebesar  0.048  dengan  nilai t- statistik sebesar 0.352.  Dari  hasil ini  dinyatakan  t-statistik  tidak signifikan.  Karena    <1,96  dengan p-value  >0,05  sehingga  hipotesis ke-empat ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa penatausahaan tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap  pengelolaan  keuangan desa. d. Hipotesis  5:  pengaruh  pelaporan (X4) terhadap pengelolaan keuangan  desa  (Y)    dengan  nilai koefisien untuk variabel pelaporan terhadap  pengelolaan  keuangan desa sebesar -0.227 dengan nilai t- statistik sebesar 1.252.  Dari  hasil ini  dinyatakan  t-statistik  tidak signifikan.  Karena    <1,96  dengan p-value  >0,05  sehingga  hipotesis ke-lima ditolak. Hal ini menunjukkan  bahwa  pelaporan tidak  memiliki  pengaruh  positif signifikan  terhadap  pengelolaan keuangan desa. e. Hipotesis 6: pengaruh pertanggungjawaban terhadap pengelolaan  keuangan  desa  (Y) dengan  nilai  koefisien  untuk variabel pertanggungjawaban
terhadap  pengelolaan  keuangan desa sebesar 0.478 dengan nilai t- statistik sebesar 3.239. Dari hasil ini dinyatakan t-statistik signifikan. Karena  >1,96 dengan p-value <0,05 sehingga hipotesis ke-enam diterima. Hal ini menunjukkan bahwa
ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Kasus Pada Desa Oebelo, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan)– Kornelius Kelemur Kroon, SE., MM, Dr. Simon Sia Niha, SE., M.Si, Rosantri Leonard
Wacana Equiliberium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi Vol. 09, No.02 P-ISSN : 2339-2185, E-ISSN : 2654-3869
pertanggunjawaban memiliki pengaruh  positif    signifikan terhadap  pengelolaan  keuangan desa. SARAN 1. Kepada pemerintah diharapkan perencanaan  program  penggunaan keuangan desa yang dilakukan secara terbuka dengan melibatkan masyarakat, perangkat desa dan tokoh masyarakat terus memperhatikan kebutuhan  sesuai  skala  prioritas masyarakat. 2. Pemerintah desa juga perlu memperhatikan lagi tahapan pengelolaan  keuangan  desa  yang dianggap belum sesuai dengan peraturan  perundang-undangan  yang ditentukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdilla dan Jogiyanto, Wily. 2015. Konsep Dan APLIKASI PLS untuk Penelitian  Empiris. Yogyakarta: BPFE. Agus widarjono. 2015. Analisis Multivariant  Terapan  Dengan Program SPSS, AMOS, dan SMARTPLS : Edisi kedua, Yogyakarta: UPP STIM YPKN.
Andreas  wijaya.  2019. Metode  Penelitian
Menggunakan  Smart  PLS  03 . Yogyakarta: Innosain.
Arikunto. 2013. Prosedur Penelitian, suatu praktek. Jakarta: Bina Aksara. Atmaja  Aji.  2016. Analisis  Pengelolaan Keuangan  Dan  Kekayaan  Desa (Studi Kasus Di Desa Pelesungan Kecamatan Gondongrejoo Kabupaten Karanganyer). Naskah Publikasi. Universitas Muhammadiyah; Surakarta. Bambang  Utoyo.  2010. Optimalisasi Pembangunan Desa Melalui Pelatihan Perencanaan
Pembangunan Desa. Skripsi. Universitas Lampung; Lampung. Dewi  Rasmi.  2018. Analisis  Pengelolaan Keuangan  Pertanggungjawaban Keuangan Desa Pada Desa Setani Kabupaten jayapura. Skripsi. Universitas Muhammadiya; Palembang. Ghozali  dan  Laten.  2006. Partial  Least
Square  Dengan  Metode  Analisis Soft  Modeling ,  Semarang:  Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Hasan.  2015. Anggaran  Pendapatan  dan
Belanja  Desa  (APBDes ).  Skripsi. Universitas Negeri; Jogjakarta. Ibnu Whardana. 2016. Tentang Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan  Desa  Pada  Pemerintah Desa Kabupaten Magelang . Skripsi. Universitas Negeri; Semarang. Imam  Ghozali.  2006. Konsep  Teknik  Dan Aplikasi  Menggunakan  Program SMARTPLS  3,0  untuk  Penelitian Empiris  : Edisi  kedua, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Jogiyanto dan Willy Abdilla. 2009. Konsep
Dan  Aplikasi  PLS  untuk  penelitian Empiris. Edisi pertama: Yogyakarta: BPFE.
Jonatan  Sarwono  dan  Umi  Narimawati. 2014. Membuat  Skripsi,  Tesis,  dan disertai Partial Least Square: Edisi pertama, Yoyakarta: Penerbit Andi.
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (diakses melalui http://kbbi.web.id/ ). Mashun. 2015. Tentang Teknik Pengumpulan Data. Skripsi: Universitas Majapahit. Mirfan  Zaeland.  2016. “Analisis  Yudiris Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang  Desa”. Universitas  Halu
Oleo. Kendari Nurcholis. 2011. Tentang unsur pembantu kepala desa atau unsur kewilayahan. Paulus  Insap  Santosa.  2018. Metode Kuantitatif Pengembangan
ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Kasus Pada Desa Oebelo, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan)– Kornelius Kelemur Kroon, SE., MM, Dr. Simon Sia Niha, SE., M.Si, Rosantri Leonard
Wacana Equiliberium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi Vol. 09, No.02 P-ISSN : 2339-2185, E-ISSN : 2654-3869
Hipotesis dan Pengujiannya Menggunakan  SMARTPLS.  Edisi pertama, Yoyakarta: Penerbit Andi. Peraturan  Pemerintah  No  47  Tahun  2015 tentang  perubahan  atas  PP  No.  43 tahun  2014 .  Tentang  Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Vb Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 113 Tahun 2014. Tentang
pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor
20 Tahun 2018. Tentang Desa.
R. Bintaro. 2016. Penyelenggaraan Pemerintah desa. Skripsi. Universitas Jogjakarta.
Ridwan. 2004. Teknik  Analisis Deskriptif. Bandung: CV Alfabeta.
Saibatul. 2020. Tentang Pengaruh Transparasi Anggaran Dan Partisipasi  Masyarakat  Terhadap Kualitas  Pengelolaan  Keuangan Desa . Skripsi: Universitas erlangga.
Sugiyono.  2009. Metode  Penelitian  Dan
Teknik Analisis Menggunakan SEM .
Bandung: PT Alfabet. Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Bisnis.
Bandung: CV Alfabeta. Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif,  Kuantitatif  dan  R&D . Bandung: PT Alfabet.
Sujarweni,  V.  Wiratna.  2014. Metodologi
Penelitian . Yogyakarta: PT. Pustaka
Baru. Udik  Jatmiko.  2019. Tentang  Factor Pengahambat Akuntabilitas Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pegelolaan Keuangan Desa. Skripsi: Universitas Islami Kediri Undang-  Undang  No  32  Tahun  2004.
Tentang  Pemerintahan Daerah. Undang-Undang  No  6  Tahun  2014. Tentang Desa. V  Wiratna.  2015. Tentang  Pemerintah Desa Menyusun Perencanaan
Pembangunan .  Skripsi:  Universitas Universitas Islami Kediri Wiyono. 2011. Tentang Merancang SMARTPLS 3.0 . Yogyakarta: Andi