## PERANAN KEJAKSAAN DALAM IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR : 02 TAHUN 2012 DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

## Agung Irawan
Email : irawanmarlia@gmail.com

## Fakultas Hukum, Universitas Riau

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  memahami  bagaimana  Tugas  dan Kewenangan  Kejaksaan  dalam  Penerapan  Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  nomor  : 02 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP dalam kaitannya dengan perkara tindak pidana ringan Harta Kekayaan di  dalam  KUHP  dalam  proses  Pra  Penuntutan  (Studi  Kasus  Perkara  Pencurian  di Kejaksaan Negeri Kampar) dan Apakah kendala dan hambatan yang dihadapi Jaksa Peneliti  dalam  Penerapan  Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  :  02  tahun  2012 tentang  penyesuaian  batasan  tindak  pidana  ringan  dan  jumlah  denda  dalam  KUHP dalam Tindak Pidana Ringan lingkup Harta Kekayaan.penelitian ini dilakukan secara sosiologis  yakni  berdasarkan  fakta  fakta  yang  aad  dilapangan.  Hasil  penelitian menemukan  bahwa  Jaksa  Penuntut  Umum  dalam  melaksanakan  tugasnya  dibidang para  penuntutan  dalam  menerima  berkas  perkara  Penyidikan  oleh  Pihak  Kepolisian harus  dengan  seksama  melihat  apakah  suatu  perkara  masuk  dalam  kategori  Tindak Pidana  Ringan  yang  dimaksudkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun 2012  atau  tidak  dengan  berbagai  pertimbangan  yang  dapat  dipahami  oleh  Penyidik Kepolisian  tentu  saja  hal  ini  akan  memberikan  rasa  keadilan  baik  bagi  Tersangka maupun bagi korban tindak pidana dan masyarakat pada umumnya.
Kata Kunci : Kewenangan, Penyelesaian, Denda.

## Abstract
This  study  aims  to  find  out  and  understand  how  the  Duties  and  Authority  of  the Prosecutor's Office in Applying the Republic of Indonesia Supreme Court Regulation number:  02  of  2012  concerning  the  adjustment  of  minor  criminal  offenses  and  the amount of fines in the Criminal Code in relation to cases of minor criminal offenses. (Case Study of Theft Case in the Kampar District Prosecutor's Office) and What are the  obstacles  and  obstacles  faced  by  the  Research  Prosecutor  in  Applying  the Republic  of  Indonesia  Supreme  Court  Regulation  No.  02/2012  concerning  the adjustment of minor criminal offenses and the amount of fines in the Criminal Code in Minor Crimes in the scope of Assets. this is done sociologically, based on facts in the field. The results of the study found that the Public Prosecutor in carrying out his duties in the field of prosecution in receiving case files Investigations by the Police must  carefully  see  whether  a  case  is  included  in  the  category  of  Minor  Crimes  as intended  by  Supreme  Court  Regulation  Number  2  of  2012  or  not  with  various considerations that can understood by Police Investigators, of course this will give a sense  of  justice  both  to  the  Suspect  and  to  victims  of  crime  and  the  community  at large.
Keywords: Authority, Settlement, Fines.

## A. Latar Belakang Masalah
Prinsip  negara  hukum  pada suatu  negara  berangkat  dari  prinsip dasar  bahwa  negara  memberikan perlindungan kepada warganya berupa ketertiban  dan  keamanan  dengan  cara yang  berbeda.  Dalam  tinjauan  teori, negara  hukum  merupakan  pengertian yang  berkembang,  yang  terwujud sebagai  reaksi  masa  lampau.  Dalam suatu negara hukum pemerintah menjamin  adanya  penegakan  hukum dan tercapainya tujuan hukum.
Menurut Sudikno Mertokusumo,
dalam  penegakan  hukum  ada  tiga unsur  yang  harus  selalu  mendapat perhatian, yaitu keadilan, kemanfaatan atau  hasil  guna  ( doelmatigheid )  dan kepastian hukum. 1
Hukum  adalah  pranata  sosial yang  diciptakan  oleh  manusia  untuk menciptakan  tertibnya  sendiri.  Tertib itu ada dan dikehendaki atas kesepakatan bersama sekelompok manusia,  ia  muncul  secara  alamiah sebagai  kebutuhan  bersama.  Realisasi tertib bersama diwujudkan
1 Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, “ Bab- bab  tentang  Penemuan  Hukum ”,  PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 1
terbentuknya  pranata-pranata  hukum, baik  substansi,  kelembagaan  maupun budaya hukum.Keberadaannya bersifat Rooted, Paculier dan  base on society artinya  hukum  itu  hidup  dan berkembang  sesuai  dengan  nilai-nilai masyarakatnya. 2
Pola penegakan hukum dipengaruhi oleh tingkat perkembangan  masyarakat,  tempat hukum tersebut berlaku atau diberlakukan, dalam masyarakat sederhana,  pola  penegakan  hukumnya dilaksanakan  melalui  prosedur  dan mekanisme  yang  sederhana  pula, namun  masyarakat  modern  yang bersifat rasional dan memiliki spesialisasi  dan  diferensiasi  yang begitu tinggi, pengorganisasian penegakan  hukumnya  menjadi  begitu komplek dan sangat birokratis, semakin  modern  suatu  masyarakat, maka  akan  semakin  kompleks  dan semakin birokratis progress penegakan hukumnya,  sebagai  akibatnya  yang memegang  peranan  penting  dalam proses penegakan hukum bukan hanya manusia yang menjadi aparat penegak
2 Pujiyono, Kumpulan tulisan Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2007, hal. 66
hukum  namun  juga  organisasi  yang
mengatur dan mengelola
operasionalisasi proses penegakan hukum. 3
Sebagai kekuasaan kehakiman  di  Indonesia,  Mahkamah Agung  diberikan  kewenangan  oleh undang-undang  untuk  menerbitkan suatu  “ peraturan ”  yang  berfungsi sebagai  pengisi  kekosongan  ataupun pelengkap kekurangan aturan terhadap hukum  acara,  demi  memperlancar penyelenggaraan peradilan. Sejak pertama  kali  diterbitkan  pada  tahun 1954, peraturan yang diperoleh berdasarkan  delegasi  kewenangan  itu dinamakan Peraturan Mahkamah
Agung  (Perma).  Pasal  8  Undang-
Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengakui
keberadaan  Perma  sebagai  salah  satu jenis  peraturan  perundang-undangan,
sepanjang diperintahkan oleh peraturan  perundang-undangan  yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan,
namun tidak menempatkannya  di  dalam  hierarki perundang-undangan
sebagaimana terdapat  di  dalam  Pasal  7  ayat  (1)
3 Bambang Sutiyoso, Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia , Cet I,Yogyakarta : UII Pres : 2010, hal 16

## Undang-Undang  Nomor  12  Tahun
2011.
Bahwa dalam pergaulan ditengah-tengah  masyarakat  tindak pidana terus berkembang yang cendrung hukum yang menjadi pranata  pengatur  ketertiban  tidak dapat  menampung  atau  menyesuaikan dengan  perkembangan  yang  terjadi karena  KUHP  Indonesia  yang  ada sekarang  merupakan  peninggalan  dari kolonial  Belanda  walaupun  telah diadakan  beberapa  kali  perubahan tetapi  substansi  masih  tetap  sehingga tidak dapat mengakamodir perkembangan  yang  terjadi  dalam masyarakat,  adapun  beberapa  kasus yang  telah  mencedrai  rasa  keadilan dimasyarakat  dikarenakan  penerapan hukum  yang  tidak  sesuai  dengan  rasa keadilan  diantaranya  kasus  tersebut antara  lain, Pertama Kasus  Nenek Minah  (55  tahun)  yang  buta  huruf divonis di Pengadilan Negeri Purwokerto,    ketika  sedang  asik memanen kedelai, nenek Minah kemudian  memetiknya  untuk  disemai sebagai  bibit  di  tanah  garapannya, setelah  dipetik  3  buah  kakao  itu  tidak disembunyikan melainkan digeletakkan  begitu  saja  di  bawah
pohon kakao dan kemudian tertangkap oleh  mandor  perusahan  kemudian nenek  Minah  di    proses  hukum  terus berlanjut  sampai  akhirnya  dia  harus duduk sebagai seorang terdakwa kasus pencuri  di  Pengadilan  Negeri  (PN) Purwokerto. Kedua kasus  Rasminah yang  dituduh  mencuri  6  piring  pada Juni  2010  atas  laporan  majikannya,
Siti Aisyah Soekarnoputri. Dia dituntut hukuman 5 bulan penjara oleh jaksa namun dibebaskan hakim Pengadilan  Negeri  Tangerang,  dia sempat ditahan selama 130 hari hingga penangguhan penahanannya dikabulkan  oleh  Pengadilan  Negeri Tangerang,  Rasminah  diputus  bebas. Ternyata  jaksa  mengajukan  kasasi  ke Mahkamah  Agung  oleh  Mahkamah Agung,  Rasminah  dihukum  130  hari penjara  pada  31  Mei  2011,  namun putusan  kasasi  tersebut  terdapat  beda pendapat, Ketua majelis hakim Artidjo Alkotsar, menyatakan Rasminah bebas dan  masih  banyak  kasus-kasus  serupa yang sangat ironis dan dapat mencederai rasa keadilan masyarakat. 4
Berdasarkan beberapa kasus tersebut  diatas  maka  Mahkamah Agung  telah  mengeluarkan  Peraturan
4 www.kompas.com
Mahkamah  Agung  Nomor  :  2  Tahun 2012  tentang  penyesuaian  batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, terkait dengan dikeluarkannya  Peraturan  Mahkamah Agung  ini  dapat  menjadi  jembatan bagi  para  Hakim  sehingga  mampu lebih  cepat  memberikan  rasa  keadilan bagi masyarakat terutama bagi pemenuhan  rasa  keadilan  atas  tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat  kecil  dimana  nilai  barang atau  uang yang  menjadi objek kejahatan tergolong relatif kecil sesuai dengan berat ringan tindak pidananya. Peraturan  Mahkamah  Agung  ini  juga ditujukan untuk menghindari masuknya perkara-perkara yang berpotensi  mengganggu  rasa  keadilan yang  tumbuh  di  tengah  masyarakat dan  secara  tidak  langsung  akan membantu  sistem  peradilan  pidana untuk bekerja lebih efektif dan efisien, mengingat prosedur penanganan perkara  di  Pengadilan  dilakukan dengan  mempergunakan  mekanisme acara pemeriksaan cepat yakni mekanisme acara pemeriksaan perkara-perkara pidana yang tergolong tindak pidana ringan (tipiring).
Bahwa Penegakan Hukum Pidana khususnya Peraturan
Mahkamah  Agung  Nomor  :  2  Tahun 2012  tentang  penyesuaian  batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP tidak terlepas dari tugas dan  kewenangan  masing-masing  dari Penegak  Hukum  itu  sendiri  dalam mengimplementasi  keranah  praktek dan  dalam  perkembangan  penegakan hukum  ditengah  masyarakat  banyak terjadi  kendala  dan  hambatan  dalam hal  penegak  hukum  menjalan  tugas dan  fungsinya  tidak  kecuali  jaksa penuntut  umum  yang  merupakan bagian  dari  subsistem  dalam  sistem peradilan  pidana  ( integrated  criminal justice  system ) 5 yang  mempunyai peranan  penting  sebagai  pengendali proses perkara “ dominus  litis ” apakah suatu  perkara  layak  atau  tidak  untuk dilakukan  penuntutan  dan  diajukan kesidang pengadilan sebagaimana diatur  dalam  Pasal  137  dan  140 KUHAP  dan  Undang-Undang  No.16 Tahun  2004  Tentang  Kejaksaan  RI dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b.
5 Barda  Nawawi  Arief,  “ Kapita  Selekta Hukum  Pidana  tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Terpadu  (Integrated  Criminal  Justice System )”, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2006, hal 19.
Dengan  Perma  ini  Hakim  patut memperhatikan ketentuan-ketentuan tentang penahanan sekaligus mengkualifikasikan kembali arti tindak pidana ringan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat  (2)  Perma  No.  2  Tahun  2012 yang  pada  pokoknya  memerintahkan Ketua  Pengadilan  bila  menerima limpahan perkara pencurian, pengelapan,   peninpuan,   perusakan dan penadah  dari  Penuntut  Umum dengan  nilai barang  atau  uang dibawah  Rp.  2.500.000.-  (dua  juta lima  ratus  ribu)  segera  menetapkan Hakim tunggal dan memeriksa perkara tersebut  dengan  Acara  Pemeriksaan Cepat.  Dalam  ayat  selanjutnya,  yakni Pasal  2  ayat  (3),  pada  pokoknya Mahkamah  Agung  juga  menetapkan bahwasanya  terhadap  pelaku  tidak perlu ditetapkan upaya penahanan dan bila  selama  pemeriksaan  ditahan supaya dibebaskan.
Penyidikan  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  Polri  dalam  suatu sistem peradilan pidana yang berpedoman  kepada  KUHAP  tidak dilaksanakan  secara  tersendiri.Tugas penyidikan  yang  dilakukan  oleh  Polri harus  berkaitan  dengan  tugas  dan
wewenang yang dimiliki oleh institusi penegak hukum lainnya yaitu Kejaksaan.Mengacu  kepada  sistem peradilan pidana terpadu, maka Kejaksaan  bertindak  sebagai  penuntut umum  serta  melaksanakan  putusan pengadilan  yang  telah  memperoleh kekuatan  hukum  tetap. 6 Kejaksaan yang  bertindak  sebagai  penuntut umum  bertujuan  untuk  melakukan tugas penuntutan dengan melimpahkan perkara pidana ke pengadilan  negeri  supaya  diperiksa dan  diputus  oleh  hakim  di  sidang pengadilan.Tugas  penununtutan  yang dimiliki  oleh  Kejaksaan  dipertegas juga  dalam  Undang-Undang  Nomor 16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan).
Bentuk koordinasi antara penyidik  dan  penuntut  umum  dalam sistem  peradilan  pidana  terpadu  yaitu dengan  mewajibkan  penyidik  untuk memberitahukan  kepada  Kejaksaan selaku penuntut umum tentang dimulainya  penyidikan  melalui  Surat
Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) serta selanjutnya
menyerahkan materi penyidikan kepada penuntut umum melalui berkas
6 Lihat Pasal 1 butir 6 huruf a KUHAP
perkara.Bentuk  koordinasi  lainnya yaitu  pada  saat  penuntut  umum mengadakan prapenuntutan.
Prapenuntutan  dilakukan  dalam  hal penuntut  umum  berpendapat  bahwa hasil penyidikan ternyata masih kurang lengkap, sehingga mewajibkan penuntut umum untuk segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik  disertai  petunjuk  untuk dilengkapi.  Petunjuk  dari  penuntut umum ini yang menjadi pedoman bagi penyidik  dalam  melengkapi  materi penyidikan,  akan  tetapi  terkadang justru  petunjuk  yang  diberikan  oleh penuntut  umum  tidak  dapat  diikuti oleh  penyidik.  Hal  tersebut  dikarena adanya  perbedaan  pendapat  antara penyidik  dengan  penuntut  umum tekait dengan materi penyidikan.Dampak dari adanya perbedaan  pendapat  ini  yaitu  adanya bolak  balik  berkas  perkara  antara penyidik  dan  penuntut  umum,  tanpa adanya  kejelasaan  pada  saat  kapan berkas  perkara  dinyatakan  lengkap dan dapat dilimpahkan ke pengadilan.
Pelaksanaan  terhadap  Peraturan Mahkama  Agung  RI  Nomor  :  02 Tahun  2012,  dimana  dalamPasal  1 menyatakan  :  Kata-kata  "dua  ratus
lima  puluh  rupiah"  dalam  pasal  364, 373,379,384,  4O7  dan  pasal  482
KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus  ribu rupiah)  dan  ditindaklanjuti  dalam Pasal  2  ayat  2  menyatakan  “Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak  lebih  dari  Rp  2.500.000,00  (dua juta  lima  ratus  ribu  rupiah)  Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal  untuk  memeriksa,  mengadili dan  memutus  perkara  tersebut  dengan Acara  Pemeriksaan  Cepat  yang  diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP”.
Terhadap  perkara  Pasal  364, 373,379,384,  407  dan  pasal  482 KUHP  yang  nilai  barang  atau  uang kurang  dari  tidak  lebih  dari  Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus  ribu rupiah) maka terhadap perkara tersebut  dianggap  Tindak  Pidana Ringan sehingga tidak dapat dilakukan Penahanan  dan  Persidanga  dengan Acara  Pemeriksaan  Singkat  (APC) tentu  saja  sebelum  perkara  dalam Proses Penyidikan oleh pihak kepolisian  dan  telah  dikirimkan  Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh pihak kepolisian  kepada  Kejaksaan  Negeri tentu  dalam  hal  ini  Jaksa  Peniliti
Berkas  Perkara  Penyidikan  harus melihat bagaimana
mengimplementasikan penerapan Perma    tersebut  khususnya  mengenai penentuan  nilai  barang  atau  uang dalam tindak pidana baik dalam tindak pidana pencurian, penadahan, penggelapan  tersebut  dan  dalam  hal ini tugas dan keweangan Jaksa Peneliti meniliti berkas perkara tersebut apakah  layak  suatu  perkara  dikatakan Tindak Pidana Ringan dalam Lingkup Perma tersebut tentu ada suatu batasan atau  indicator  yang  jelas  menentukan hal  tersebut  sehingga  tidak  terjadi adanya suatu pemahaman dan pandangan  yang  berbeda  antara  pihak Penyidik maupun Jaksa Peneliti dalam penanganan suatu perkara.
Pelaksanaannya  perma  tersebut masih  banyak  kekurangan  untuk diaplikasikan  dan  diterapkan  oleh penegak  hukum  khususnya  Penuntut Umum diantaranya menyangkut pencurian  yang  bagaimana  masuk kedalam  klasifikasi  tindak  pidana pencurian dan masih banyak permasalahan  yang  timbul  didalam praktek  penerapannya,  karena  Perma sendiri  kedudukannya  dalam  hirarki perundang-undangan dan
keabsahannya
masih dipertanyakannya  karena menyangkut merevisi  hukum pidana  materil yang merupakan  Undang-Undang  Hukum Pidana.
Disamping permasalahan tersebut  penulis  mengambil  studi kasus  dalam  perkara  tindak  pidana pencurian Pasal 362 KUHP oleh Jaksa Peneliti  Kejaksaan  Negeri  Kampar dengan  nilai  kerugian  tidak  lebih  dari Rp.2.500.000.-  (dua  juta  lima  ratus ribu rupiah), bagaimana
penanganannya apakah perkara tersebut  masuk  kedalam  pengertian tindak  pidana  ringan  seperti  yang dinyatakan  dalam  Perma  Nomor  :  02 tahun  2012  apabila  dilihat  dari  nilai kerugian  yang  ditimbulkan  tersebut. Berdasarkan  latar  belakang  tersebut penulis  berminat  untuk  menganalisa bagaimana  penerapannya  oleh  Jaksa Penuntut  Umum  dalam  ranah  Pra Penuntutan  sehingga  dapat  dilihat kesesuaian  antara das  sein maupun das  sollen nya,  maka  penulis  merasa perlu  untuk  mengadakan  sebuah penelitian  yang  akan  dibahas  secara yuridis  dalam  perspektif  Hukum pidana positif, yang dituangkan kedalam Tesis dengan judul :
“ peranan Kejaksaan dalam implementasi penegakan hukum peraturan Mahkamah Agung RINomor :  02  Tahun  2012  tentang  penyesuaian batasan  tindak  pidana  ringan  dan jumlah  denda  dalam  KUHP  terhadap penyelesaian  tindak  pidana  harta kekayaan  (dalam  sistem  peradilan pidana di Indonesia)”.
Berdasarkan uraian latar belakang  permasalahan  di  atas  maka penulis rumuskan permasalahan pokoknya adalah Bagaimanakah Tugas dan Kewenangan Jaksa peneliti dalam penerapan
Peraturan
Mahkamah  Agung  RI  Nomor  :  02 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan  tindak  pidana  ringan  dan jumlah  denda  dalam  KUHP  dalam kaitannya  dengan  perkara  tindak pidana  ringan  Harta  Kekayaan  di dalam  KUHP  dalam  proses  Pra Penuntutan  (Studi  Kasus  Perkara Pencurian di Kejaksaan Negeri Kampar),  Bagaimanakah  Tugas  dan
Kewenangan Kejaksaan
dalam Penerapan
Peraturan
Mahkamah Agung  RI  nomor  :  02  tahun  2012 tentang  penyesuaian  batasan  tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP dalam kaitannya dengan
perkara  tindak  pidana  ringan  Harta Kekayaan  di  dalam  KUHP  dalam proses  Pra  Penuntutan  (Studi  Kasus Perkara Pencurian di Kejaksaan Negeri  Kampar)  dan  Apakah  kendala dan  hambatan  yang  dihadapi  Jaksa Peneliti  dalam  Penerapan  Peraturan Mahkamah  Agung  RI  Nomor  :  02 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan  tindak  pidana  ringan  dan jumlah  denda  dalam  KUHP  dalam Tindak  Pidana  Ringan  lingkup  Harta Kekayaan.

## B. Metode Penelitian
Penulisan artikel ini diambil dari hasil penelitian dengan Jenis penelitian  yang  digunakan  dalam penulisan  kali  ini  adalah  yuridis normatif  yakni  penelitian  ini  adalah penelitian  hukum  normatif,  yaitu melakukan  penelitian  dengan  cara kajian kepustakaan dan kajian dokumen-dokumen secara tidak terjun kelapangan atau wilayah tertentu guna mengambil  data-data,  yaitu  dengan mengkaji  atau  menelaah  perundang- undangan dan dokumen-dokumen serta  pendapat-pendapat  para  pakar
hukum maupun doktrin-doktrin hukum. 7
Sumber  Data  yang  digunakan adalah  (a)  Data  Primer,yaitu  data bahan-bahan  dari  sumber  hukum mengikat seperti Undang-Undang Dasar  1945,  Peraturan  perundang- undangan dan  yuridprudensi; (b)  Data Sekunder, data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, karya-karya Ilmiah,  doktrin  hukum  dan  berkas tersier;  (c)  Data  Tertier,  data  yang mendukung  data  primer  dan  data sekunder seperti kamus Bahasa Indonesia,  kamus  Bahasa  Indonesia- Inggris,  Kamus  Hukum,  majalah hukum, Artikel-artikel hukum.
C. Hasil Penelitian
dan
Pembahasan
1. Tugas dan Kewenangan Jaksa peneliti dalam penerapan Peraturan  Mahkamah  Agung RI  Nomor  :  02  tahun  2012 tentang  penyesuaian  batasan tindak  pidana  ringan  dan jumlah  denda  dalam  KUHP dalam kaitannya dengan perkara  tindak  pidana  ringan
7 Amiruddin dan H.Zainal Asikin, Pengantar Metode  Penelitian  Hukum ,  Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2006. hal 168
Harta  Kekayaan  di  dalam
KUHP  dalam  proses  Pra Penuntutan (Studi Kasus Perkara Pencurian di Kejaksaan Negeri Kampar) Pada  tanggal  28  Februari  2012 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung
(PERMA)  Nomor  2  Tahun  2012 tentang  Penyesuaian  Batasan  Tindak Pidana  Ringan  dan  Jumlah  Denda dalam  KUHP. Banyaknya  kasus tindak pidana ringan yang di proses di pengadilan  menjadi  perhatian  dan memunculkan tanggapan miring masyarakat  atas  sistem  peradilan Indonesia yang kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena perbuatan yang  seharusnya  dijatuhkan  pidana ringan,  namun  diberlakukan  pidana biasa.  Selain  itu  juga  jumlah  pidana denda dalam KUHP sangat ringan dan tidak sesuai dengan keadaan masyarakat sekarang, sehingga pidana denda  sebagai  ancaman  hukuman alternatif tidak efektif.
Peraturan  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun 2012  tentang  Penyesuaian  Batasan Tindak  Pidana  Ringan  dan  Jumlah
Denda  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP)  pada  tanggal
27 Februari 2012.
Peraturan Mahkamah  Agung  atau  PERMA tersebut  menentukan  bahwa  perkara- perkara sebagaimana tercantum dalam Pasal  364  KUHPidana  (pencurian ringan), Pasal 373 KUHPidana
(penggelapan  ringan),  Pasal 379 KUHPidana  (penipuan  ringan),  Pasal 384  KUHPidana  (keuntungan  dari penipuan),  Pasal  407  KUHPidana (pengerusakan  ringan)  dan  Pasal  482 KUHPidana  (penadahan  ringan)  yang nilainya  dibawah  Rp.2.500.000,-  (dua juta  lima  ratus  ribu  rupiah)  termasuk dalam  kategori  tindak  pidana  ringan. Oleh  kerena  Ketua  Pengadilan  segera menetapkan  Hakim  Tunggal  untuk memeriksa  harus  dipahami  dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia  Nomor  2  Tahun  2012 tersebut adalah sebagai berikut:
1) Peraturan Mahkamah Agung
Republik  Indonesia  Nomor  2 Tahun 2012 tersebut pada dasarnya  tidak  mengubah  KUHP melainkan hanya melakukan penyesuaian  nilai  uang/barang yang  sudah  tidak  sesuai  dengan kondisi saat ini, hal ini merupakan
langkah terobosan dalam menyikapi dinamika perkembangan paradigma penegakan hukum yang mewujudkan peradilan yang cepat,  sederhana  dan  biaya  ringan dengan mengedepankan
penerapan keadilan restoratif ( restorative justice ).
2) Tindak  Pidana  yang  tercantum dalam  Pasal-Pasal:  364,  373,  379, 384,  407,  dan  Pasal  482  KUHP dikualifikasikan  sebagai  Tindak Pidana Ringan dengan indikator:
a) Diancam  dengan  pidana  penjara paling lama 3 (tiga) bulan;
b) Denda  dilipatgandakan  menjadi
10.000  (sepuluh  ribu  rupiah)  kali dari  Denda  yang  tertera  dalam Pasal  tersebut  yaitu  Rp.250,-  (dua ratus  lima  puluh  rupiah)  sehingga yang  harus  dibaca  menjadi  denda sebesar  Rp.2.500.000,-  (dua  juta lima ratus ribu rupiah).
Diterbitkannya Perma ini ditujukan untuk menyelesaikan
penafsiran  tentang  nilai  uang  pada
Tipiring dalam KUHP. Perma ini diharapkan mampu memberikan kemudahan  kepada  terdakwa  yang
terlibat  dalam  perkara  tipiring  agar tidak  perlu  menunggu  persidangan berlarut-larut  sampai  ke  tahap  kasasi seperti  yang terjadi pada kasus  Nenek Rasminah.Perma  ini  juga  diharapkan agar dapat menjadi jembatan bagi para hakim  sehingga  mampu  lebih  cepat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi penyelesaian  Tipiring  sesuai  dengan bobot  tindak  pidananya.  Perma  ini juga  ditujukan  untuk  menghindari masuknya perkara-perkara yang berpotensi  mengganggu  rasa  keadilan yang  tumbuh  di  tengah  masyarakat dan  secara  tidak  langsung  akan membantu  sistem  peradilan  pidana untuk bekerja lebih efektif dan efisien.
Dengan adanya Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  02  Tahun 2012  tentang  Penyesuaian  batasan Tindak  Pidana  Ringan  danJumlah Denda  dalam  KUHP,  maka  pada tanggal  17  Oktober  2012  telah dilakukan penandatangan
Nota Kesepakatan bersama antara Mahkamah Agung Republik
Indonesia,  Menteri  Hukum  dan  HAM Republik  Indonesia,  Jaksa  Agung Republik  Indonesia  dan  Kepolisian Negara Republik
Indonesia
(MAHKUMJAKPOL)
tentang
Pelaksanaan  Penerapan  Penyesuaian
Batasan  Tindak  Pidana  Ringan  dan
Jumlah  Denda,  Acara  Pemeriksaan Cepat,  serta  Penerapan  Keadilan Restoratif
( Restorative
Justice ).Langkah  Mahkamah  Agung mengeluarkan  PERMA  No.  02  Tahun 2012  tentang  Penyesuaian  Batasan Tindak  Pidana  Ringan  dan  Jumlah Denda  dalam  KUHP  ini  dipandang sebagai salah satu perfleksian gerakan hukum  progresif  dalam  memecahkan kebuntuan  legalitas  formal  untuk melahirkan keadilan substantif.
Berdasarkan  gambaran  tersebut jelas bagaimana kebijakan dan kedudukan Peraturan Mahkamah
Agung  RI  Nomor  2  Tahun  2012
Tentangtentang  penyesuaian  batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam  KUHP  yang  merupakan  suatu aturan  yang  diterbitkan  oleh  suatu Lembaga  Tertinggi  Negara  dalam bidang Yudikatif yang bertujuan untuk menanggapi  perkembangan  hukum dalam  masyarakat  sehingga  dapat mengisi  kekosongan  hukum  yang  ada untuk  mencapai  suatu  Penegakan
Hukum yang Progresif dan Restorative  Justive yang  merupakan
suatu  konsep  penegakan  hukum  yang ideal untuk saat ini.
2. Implementasi Tugas dan
Kewenangan Kejaksaan
dalam  Penerapan  Peraturan Mahkamah Agung RI nomor :
02 tahun 2012 tentang penyesuaian  batasan  tindak pidana  ringan  dan  jumlah denda  dalam  KUHP  dalam kaitannya dengan perkara tindak  pidana  ringan  Harta Kekayaan  di  dalam  KUHP dalam  proses  Pra  Penuntutan (Studi Kasus Perkara
Pencurian di Kejaksaan Negeri Kampar)
Bahwa  dalam  hal  ini  Jaksa
Penuntut  Umum  Kejaksaan  Negeri
Bangkinang dalam
Perkara An.Tersangka Gustac Butar-Butar
melalui Petunjuk (P-19) yang dikirimkan  kepada  Penyidik  Polsek Tapung Hulu dalam Pertunjuk kelengkapan materil menyatakan perkara tersebut masuk dalam pengertian  Perkara  Tindak  Pidana Ringan  yaitu  Pencurian  Ringan  yang diatur  dalam  Pasal  364  KUHP
sehingga  Penyidik  dapat  lansung melimpahkan  perkara  tersebut  ke siding  Pengadilan  dengan  Acara Pemeriksaan  Cepat  (APC)  sehingga Jaksa  Penuntut  Umum  Kejaksaan Negeri  Bangkinang  tidak  memiliki kewenangan  untuk  menuntut  perkara tersebut  karena  bukan  dalam  kategori
Perlimpahan Perkara Acara
Pemeriksaaan  Bisa  maupun  Acara
Pemeriksaan Cepat. Sehingga  dalam  suatu  system Peradilan  Pidana  Terpadu  setiap Proses Penyidikan Penyidik memberikan Surat Pemberitahuan
Penyidikan  (SPDP) kepada Kejaksaan
yang kemudian menunjuk Jaksa Peneliti  (P-16)  untuk  meneliti  perkara tersebut sehingga dapat menilai apakah  perkara  tersebut  masih  ada kekurangan  atau  sudah  layak  untuk diajukan  ke  Pengadilan  dan  disinilah
Jaksa selaku Dominus litis (pengendali  perkara)  untuk  melihat dan  menilai  sehingga  perkara  apakah layak  diajukan  ke  Pengadilan  hal  ini tidak  terlepas  dalam  hal  memenuhi rasa  keadilan  karena  setiap  proses Penyidikan maupun Penuntutan memilik  Upaya  Hukum  Paksa  seperti Penangkapan  dan  Penahanan  dan
lainnya  sehingga  perlu  kiranya  Jaksa yang telah diberikan kewenangan oleh KUHAP  untuk  dapat  mengendalikan perkara  tersebut  ke  Pengadilan  dan jangan  sampai  ada  suatu  asumsi bahwa  hanya  hakim  yang  dapat menentukan  suatu  perbuatan  atau peristiwa pidana sehingga Jaksa selaku  Dominus  Litis  tidak  dapat melaksanakan suatu tugas dan kewenangannya secara maksimal dalam  penanganan  perkara  pidana dengan  memberikan  Petunjuk  (P-19) kepada  Penyidik  dapat  memberikan suatu  alat  bukti  yang  perlu  dipenuhi atau  perkara  tersebut  tidak  layak  atau bukan kewenangan Jaksa untuk dilimpahkan ke Pengadilan.
Bahwa dengan demikian Peraturan  Mahkamah  Agung  yang mengikat  internal  Mahkamah  Agung dan  badan  peradilan  dibawahnya tetapi  hal  dengan  suatu  Sistem Peradilan  Pidana  ( Criminal  Justice System )  suatu  peraturan  yang  berlaku internal  dalam  sub  system  Peradilan baik  secara  langsung  atau  tidak langsung  akan  mempengaruhi  sub system lainnya diantaranya Kepolisian dan Kejaksaan sebagai  suatu  kesatuan dalam  sub  sistem  peradilan  pidana  di
Indonesia, sehingga
Peraturan
Mahkamah  Agung  tersebut  mau  tidak mau  akan  mempengaruhi  sub  system yang  ada  karena  setiap  tindak  pidana yang  terjadi  hampir  dipastikan  akan memerlukan  suatu  proses  peradilan pidana yaitu Mahkamah Agung dengan  mengikatnya  secara  internal Peraturan  Mahkamah  Agung  tersebut maka  Kepolisian  maupun  Kejaksaan akan  menjadi  suatu  acuan  dalam proses  penanganan  perkara  pidana khususnya  terhadap  Perkara  Tindak Pidana  Ringan  sehingga  atas  dasar itulah maka terbitlah Surat Keputusan
Bersama ( Memourandum of understanding ) antara beberapa instansi  antara  Menteri  Hukum  dan Ham  Mahkamah  Agung,  Kejaksaan dan  Kepolisian  pada  tangga  17 Oktober  2012  tentang  pelaksanaan Perma tersebut, maka mau tidak mau
semua penegak hukum dalam penanganan  tindak  pidana  ringan harus  mempedomani  perma  tersebut dan  tidak  terlepas  Jaksa  Penuntut
Umum
yang melaksanakan Kewenangan dalam bidang Penuntutan menggunaka
kewenangannya  untuk  menentukan dan  melaksanakan  Perma  tersebut
terhadap hasil penyidikan oleh Penyidik Kepolisian sehingga filosofi  pembentukan  Perma  tersebut dapat terwujud demi keadilan masyarakat dan Restorative Justice.
Bahwa berdasarkan Kedua Contoh  Kasus  tersebut  diatas  maka jika  penulis  dapat  menggambarkan bagaimana hubungan koordinasi antara  Jaksa  Penuntut  Umum  dan Penyidik Kepolisian dalam Penanganan  Tindak  Pidana  Umum adalah sebagai berikut :
Bahwa berdasarkan contoh kasus  atau  perkara  yang  ditangani oleh Jaksa Penuntut Umum
Kejaksaan Negeri Bangkinang sebagaimana  telah  tersebut  diatas, terhadap  perkara  Pencurian  tidak jauh  berbeda  dari  perkara  tindak pidana lainnya yang mengacu kepada Peraturan  Mahkamah  Agung  RI
Nomor  2  Tahun  2012,  tidak  semua perkara yang telah memenuhi kriteria atau kategori yang disebutkan  dalam  Perma  tersebut diantaranya :
 Pencurian  Ringan  (Pasal  364 KUHPidana);
 Penggelapan  Ringan  (Pasal 373 KUHPidana);
 Penipuan  Ringan  (Pasal  379 KUHPindana);
 Pengrusakan  Ringan  (Pasal 407 KUHPidana);
 Penadahan Ringan (Pasal 482 KUHPidana);
Yang  menitik  beratkan  kepada
akibat kerugian materil yang ditimbulkan tidak lebih dari Rp.2.500.000.-  (dua  juta  lima  ratus ribu  rupiah),  karena  Jaksa  Penuntut Umum  selaku  Lembaga  Penuntutan yang  memiliki  Tugas  dalam  bidang Penuntutan  yang  merupakan  bagian dari  Sub  Sistem  Peradilan  Pidana
(Criminal Justice System)
diantaranya  Polisi  selaku  Lembaga Penyidik,  Hakim  selaku  Lembaga Peradilan, karena suatu tindak pidana  tidak  dapa  disamaratakan
dengan  tidak  pidana  yang  lainnya walaupun  Pasal  yang  disangkakan terhadap  Tersangka  sama  karena banyak factor-faktor dan pertimbangan  Jaksa  Penuntut  Umum melihat  apakah  suatu  perkara  layak atau tidak untuk dilakukan Penuntutan  karena  secara  sederhana dapat  dilihat  dari  sapek  Kriminologi penyebab  terjadinya  tindak  pidana, modus tindak pidana dilakukan, sifat atau  ancaman  dari  tindak  pidana terhadap  masyarakat,  akibat  tindak pidana  tersebut  kepada  korban  dan lain sebagainya.

## D. Kesimpulan
1. Jaksa  Penuntut  Umum  dalam melaksanakan tugasnya
dibidang  para  penuntutan  dalam menerima berkas perkara
Penyidikan oleh Pihak
Kepolisian harus dengan seksama  melihat  apakah  suatu perkara  masuk  dalam  kategori Tindak  Pidana  Ringan  yang dimaksudkan Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  2 Tahun  2012  atau  tidak  dengan berbagai pertimbangan yang dapat  dipahami  oleh  Penyidik
Kepolisian  tentu  saja  hal  ini akan  memberikan  rasa  keadilan baik  bagi  Tersangka  maupun bagi  korban  tindak  pidana  dan masyarakat pada umumnya sehingga proses penegakan hukum sedapat dan sedini mungkin  dapat  menyentuh  rasa keadilan sebelum perkara tersebut  sampai  di  Pengadilan karena  keadilan  tersebut  terjadi disetiap  proses  hukum  baik  di Kepolisian maupun di Kejaksaan  masing-masing  harus dapat mengimpilikasi pelaksanaan Perma tersebut. 2. Untuk  dapat  melihat  bagiamana mekanisme
Pelaksanaan Penyelesaian Tindak Pidana
Ringan  yang  dilakukan  oleh
Jaksa  Penuntut  Umum  dalam
Proses  Pra  Penuntutan  selaku Lembaga  Penuntutan,  Penulis mengambil contoh beberapa
kasus  yang  terjadi  wilayah hukum Kejaksaan Negeri
Bangkinang  diantaranya  Kasus atas  nama  Tersangka  Gustav Butar-butar  yang  oleh  Penyidik
Polsek  Tapung  Hulu  Kabupaten Bangkinang  menerapkan  Pasal
362 KUHP dalam berkas tersebut sehingga Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri
Bangkinang sebagaimana diamanatkan  dalam  Pasal  109, 110  dan  Pasal  138  KUHAP melakukan  Penelitian  terhadap perkara tersebut baik menyangkut  kelengkapan  formil maupun  materil  dan  melalui Petunjuk  (P-19)  Jaksa  Penuntut Umum meranggapan bahwa perkara  atas  nama  Tersanga Gustav Butar-butar masuk dalam  kategori  Tindak  Pidana Ringan  yaitu  Pencurian  Ringan sebagaimana  dimaksud  dalam Perma  Nomo  2  Tahun  2012 sehingga  dengan  tugas  dan kewenangannya  dibidang  Pra Penuntutan Jaksa Penuntut Umum  mengembalikan  berkas Perkara  tersebut  untuk  dapat dilakukan  dan  diterapkan  Pasal 364  KUHP  yaitu  Pencurian Ringan  dan  disidang  dengan Acara  Pemeriksan  Cepat  (APC) sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 205 KUHAP

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Mertokusumo,  Sudikno  dan  Pitlo,  A., 1993, “ Bab-bab tentang
Penemuan  Hukum ”,  PT.Citra
Aditya Bakti, Bandung.
Pujiyono, 2007, Kumpulan Tulisan Hukum Pidana, MandarMaju,
Bandung.
Sutiyoso,  Bambang,  2010, Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum  di  Indonesia ,  Cet  I,  UII
Pres, Yogyakarta.
Arief,  Nawawi,  Barda,  2006,  “ Kapita Selekta  Hukum  Pidana  tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu  (Integrated  Criminal Justice System )”, Badan
Penerbit UNDIP, Semarang.
AmiruddindanAsikin,  Zainal,  2006,
PengantarMetodePenelitianHuk um , Raja GrafindoPersada,
Jakarta.
B. Website
www.kompas.com