## OPTIMALISASI EKONOMI SYARIAH UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN MEWUJUDKAN GOODGOVERNANCE

## Sadari, Nurhidayat, Rafiqah
Universitas Iskandar Muda (UNIDA) Banda Aceh Institut Agama Islam Shalahuddin Al-Ayyubi (INISA) Tambun-Bekasi
Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Jakarta suff_asect@yahoo.com | nurhidayat_kd76@yahoo.co.id | rafiqah_ahmad@yahoo.com

## Abstrak
Humanisme  religius telah  mengantarkan  pada  era kesadaran  bahwa  peradaban  manusia  harus  memiliki  dua  arus yang  saling  menunjang.  Selama  ini  arus  balik  dalam  bidang ekonomi  hanya  menonjolkan  arus  balik  vertikal  atas  kebawah ( model top down ) yang didominasi oleh sistem ekonomi kapitalis dan  sosialis,  sedangkan  di  sisi  lain  mengesampingkan  arus  balik vertikal  dari  bawah  ke  atas  ( model bottom  up )  yang  didominasi oleh sistem ekonomi syariah, sehingga dampaknya adalah adanya kesenjangan  ekonomi  yang  sangat  tajam.  Paper  ini  mewujudkan peran  penting,  yakni  menghubungkan  dua  arus  tersebut  secara timbal-balik,  yakni  mempertemukan  arus  pertama  dengan  arus balik  kedua,  sehingga  akan  menghasilkan  dampak  yang  positif, progresif,  kreatif  dan  produktif,  kemudian  pada  akhirnya  akan dapat  meng-optomal-kan  ekonomi  syariah  untuk  menciptakan goodgovernance , post  goodgovernance secara  berkelanjutan, tentunya  dengan  bantuan  peran  media  kontemporer  yang  kian update .  Ekonomi  syariah  juga  merupakan  pilar  dan  nilai  dasar, dari  sikap  keyakinan  dan  sikap  rasionalitas  untuk  sanggup menciptakan  terwujudnya  pemberdayaan  dan  kesejahteraan sekaligus  pengentasan  kemiskinan  dalam  masyarakat  di Indonesia.
Kata Kunci : Optimalisasi Ekonomi Syariah; Kemiskinan; Goodgovernance
|

## A. Pendahuluan
Agar  tidak  menimbulkan  kerancuan  kiranya  perlu didudukkan  terlebih  dahulu  apa  yang  dimaksud  dengan pembaruai  dalam  kajian  terlebih  dahulu  apa  yang  dimaksud dengan  pembaruan  dalam  kajian  ini,  khususnya  yang  berkaitan dengan  upaya  pembaruan  hukum  Islam.  Oleh  karena  kita  bicara tentang  hukum  Islam,  maka  rujukan  yang  penulisan  anggap adalah literatur Arab. Bukankah sumber pokok hukum arti adalah al-Qur‟an  dan  hadis  yang nota  bene berbahasa  Arab.  Bukankah buku-buku  yang  menjadikan  sarana  mengkomunikasikan  dan mengkonsumsikan  seluk  beluk  sarana  dan  ihwal  hukum  Islam, mulai  dari  sejarah  pertumbuhannya,  perkembangannya,  istilah- istilah  yang  berkaitan  dengannya,  metodologi  dan  kaidah- kaidahnya, semua menggunakan bahasa Arab?
Kemiskinan merupakan tantangan terberat untuk segera di atasi.    Persoalan  krisis  ekonomi  yang  masih  terus  berlangsung, yang dibayang-bayangi ekonomi global  yang sedang mengalami krisis  energi  ( fuel ),  pangan  ( food )  dan  keuangan  ( financial ), memposisikan  Indonesia  semakin  sulit  dalam  menatap  masa depannya.    Semakin  menyusutnya  sumber  alam  lain  (hutan, batubara  dan  minyak)  yang  tidak  dapat  diperbaharui  ( non- renewable resources ),  lahan pertanian yang semakin menyempit (berubah  fungsi),  dan  daya  beli  masyarakat  yang  terus  merosot,
pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol, terus meningkatnya  pengangguran  terbuka,  dan  ancaman  PHK  besar- besaran  akibat  efek  domino  kenaikan    krisis  global,  semakin memperpanjang  daftar  kesuraman  masa  depan    golongan  miskin di Indonesia.
Krisi  global  tersebut  akibat  dependensi  pemerintah Indonesia terhadap lembaga-lembaga donor,  khususnya IMF dan World  Bank  yang  kemudian  membuat  Indonesia  terikat  untuk menjalankan  Washington  Konsensus,    yang  serba  pro-pasar ( liberalisasi dan privatisasi )  yang  tidak  memihak  pada kepentingan rakyat ( miskin ) sebagai pemilik kedaulatan ekonomi, seperti  diamanatkan  pada  pasal  33  UUD  1945.  Efeknya  terdapat indikator  negatif  atas  tingginya  tingkat    pengangguran  terbuka (mencapai  29,94  juta  jiwa),  kemiskinan    mencapai  (56,6  juta jiwa)  dan  kesenjangan  ekonomi,    seperti  digambarkan    Globe Asia,  2007,  yang  menyebutkan,  150  orang  Indonesia  memiliki aset Rp 419 triliun.
Sementara  bagi  sekitar  37,17  juta  orang  Indonesia  (BPS, 2007)  hanya  mempunyai  pengeluaran  dari  Rp  166.967/perbulan (Rp  5.565/hari)  untuk  hidup  (makan,  pakaian,  perumahan, transportasi,  kesehatan,  pendidikan).  Semuanya  itu    memberikan gambaran  yang  paling  nyata  bahwa  proses  marjinalisasi  bagi kelompok  yang  tidak  beruntung  ini  semakin  memprihatinkan yang  sekaligus  sangat  rentan  atas  munculnya deprivasi  relative untuk berubah menjadi absolut .
Selama ini, berbagai upaya pengentasan kemiskinan telah mendapatkan    perhatian  khusus,  hampir  di  semua  departemen, termasuk atas terbentuknya Kementerian Percepatan Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Pengentasan  Kemiskinan. Namun  sayangnya,  di  tingkat  implementasi  pendekatan  yang digunakan tetap lebih condong pada model top down, yaitu lebih sebagai charity  strategy yang  memposisikan  orang  miskin
sebagai  ”korban”  daripada  model bottom  up yang    berupaya memandirikan  orang  miskin.  Belum    adanya  cetak-biru  ( blue print )  yang  komprehensif  yang  melihat  kemiskinan  dalam perspektif  yang  lebih  holistik.  Kemiskinan  masih  dipandang dalam  pendekatan  yang  serba agregat (terukur),  dan  kurang dilihat sebagai lack of choice and capability , yang sifatnya lebih struktural dan  multidimensional.
Sementara  itu  jika  dibandingkan  antara  jumlah  anggaran yang  dialokasikan  setiap  tahunnya  dan  jumlah  penurunan kemiskinan  yang  ada,  ternyata  sama  sekali  tidak  signifikan. Misalnya,  pada  tahun  2004  alokasi  APBN  untuk  pengentasan kemiskinan  mencapai  Rp  18  triliun,  kemudian  berturut-turut meningkat  yaitu  tahun  2005  menjadi  Rp  23  triliun,  tahun  2006 naik  menjadi  Rp  42  triliun,  tahun  2007  mencapai  Rp  51  triliun dan  tahun  2008  Rp  62  triliun.  Sedangkan  angka  kemiskinan dalam  periode  yang  sama,  adalah:  tahun  2004  (16.66  %),  tahun 2005  (15.97%),  tahun  2006  (17.75%),  tahun  2007  (16.58%)
(Berita  Statistik  2007,  diolah).  Dengan  kata  lain,  dana pengentasan kemiskinan sejak tahun 2004-2008 telah mengalami kenaikan  sampai  Rp  44  triliun  (244.44  %),  tetapi  kemiskinan yang  berhasil  diturunkan  hanya  0,8%.  Angka  ini  memberikan pesan  bahwa  cara  pengentasan  yang  terjadi  selama  ini  tidak efisien, untuk tidak menyatakan gagal.
|
Saat  ini  sedang  menunggu  realisasi  dua  program  yang diharapkan  bisa  menurunkan  angka  kemiskinan,  yaitu  Program Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat    (PNPM)  Mandiri  dan
Program Penguatan Kemandirian Masyarakat melalui Pengambangan  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menegah  (UMKM). PNPM  mandiri  yang  dibiayai  Rp  13  triliun  diharapkan  mampu menyerap  60-70  juta  penduduk  miskin.  Adapun  program pengembangan  UMKM  dengan  dana  Rp  17  triliun  untuk menghidupi 6,9 juta rumah tangga miskin. Selain itu ada program stablitas  harga  (PSH)  komoditas  yang  dianggarkan  Rp  10,1 triliun.  Pertanyaannya,  apakah  program  yang  diprakarsai  dan dibiayai  World  Bank  tersebut  masih  menggunakan  pendekatan lama  yang  tetap  mengedepankan  pendekatan top  down dengan model  pemberdayaan  masyarakat    terbatas,  ataukah  dengan menggunakan pendekatan bottom up model Participatory Poverty Assessment (PPA)  yang  memposisikan  orang  miskin  sebagai subyek utama dalam melakukan perubahan atas dirinya sendiri.
Satu  hal  yang  harus  diingatkan  kembali  bahwa  dalam paradigma pembangunan manusia seutuhnya, upaya pengentasan kemiskinan,  tidak  sekedar  dipahami  sebagai  upaya  pembebasan masyarakat miskin dari indikator-indikator konvensional (pemenuhan  sandang,  pangan,  dan  papan)  yang  bersifat  serba agregat (terukur),  tetapi  juga,  merupakan  usaha  untuk memposisikan masyarakat miskin untuk memiliki harga diri ( self esteem ),  kemulian  ( dignity ),  kemandirian (independence ),
pengakuan ( recognition) , dan kebebasan ( freedom) .
Kebebasan di sini harus dipahami secara lebih luas yakni terbebasnya  masyarakat  miskin  dari    pengasingan  hak  hidup material  yang  layak,  kebebasan  dari  penindasan  dan  eksploitasi, kebebasan  dari  ketidakpedulian  orang  lain  dan  kebebasan  dari kesengsaraan  dan  kemelaratan. 1 Dengan  demikian  pengentasan kemiskinan  sesungguhnya  bukan  hanya  dikonsentrasikan  pada upaya  peningkatan  kesejahteraan  semata,  melainkan  juga  untuk membangun  karakter  ( character  building )  yang  mampu membebaskan  orang  miskin  dari  lingkaran  nilai-nilai  budaya yang cenderung melestarikan kemiskinannya sendiri.
1 Denis  Goulet, The  Cruel  Choise :  A  New  Concept  in  Theory  of Development (New York Atheneum, 1973).
Sebagai  konsekuensi  dominannya,  paradigma neoliberal yang  dianut  para  penyelenggara  Negara  yang  menekankan mekanisme  pasar  sebagai  generator  pembangunan,  membuat masalah  kemiskinan  kebanyakan  masih  dihampiri  pada  model charity strategy daripada sebuah usaha menumbuhkan kemampuan  orang  miskin  untuk  dapat self-sustaining  capacity dalam  upaya  pengembangkan  masyarakatnya  sendiri.  Model pengentasan kemiskinan yang ada, jadinya, lebih memperpanjang mata-rantai ketergantungan daripada sebagai upaya memberdayakan  masyarakat  miskin  itu  sendiri.  Retorika pembangunan  yang  dipenuhi  dengan  kalkulasi  :  pertumbuhan,
inflasi,  cadangan  devisa,  investasi  dan  sejenisnya,  telah membawa  konsekuensi  terjadinya trade  off yang  mengorbankan hak-hak  dasar  kaum  marjinal  (buruh,  petani landless )  demi
memuaskan  kepentingan  memilik  modal  ( investor asing).  Nilai keberadaan  para  pekerja  cenderung  dilihat  atas  relevansinya dengan  proses  produksi  daripada  sebagai  warga  negara  yang membutuhkan perlindungan dalam memperoleh hak-hak dasarnya yang paling minimal.
Ketimpangan seolah dipandang sebagai prasyarat
pertumbuhan  yang  dapat  meningkatkan  tabungan  orang  kaya (mendukung  akumulasi  modal)  yang  pada  gilirannya  akan membawa  pertumbuhan  ekonomi  ( trickle  down  effect ). Redistribution  with  growth dan/atau basic  needs  strategy belum menjadi  landasan  utama  dalam  upaya  memerangi  kemiskinan secara  langsung  ( directly  attack  of  poverty ).  Dalam  kondisi seperti ini peringatan Dudley Seers perlu diperhatikan. 2 Bahwa ada  tiga  hal  yang  perlu  ditanyakan  tentang  pembangunan  suatu negara,  yaitu  apa  yang  tengah  terjadi  dengan  kemiskinan  ?  apa yang tengah terjadi dengan pengangguran ? dan apa yang tengah terjadi  dengan  ketimpangan?.  Apabila  jawaban  atas  ketiga  hal tersebut  adalah  “penurunan  secara  subtansial”  maka  tidak diragukan  lagi  bahwa  negara  tersebut  baru  mangalami  periode pembangunan. Namun  jika  yang terjadi  adalah sebaliknya, maka negara tersebut dianggap gagal dalam melakukan pembangunan.
2 Dudley  Seers,  “The  Meaning  of  Development”,  in    Charles  K.  Wilber (ed), The  Political  Economy  of  Development  and  Underdevolopment (New York : Random, House, Inc, 1973).
|
Sementara  itu,  menurut  Guy  Standing,  seperti  dikutip Sugeng 3 , sumber kemiskinan itu sangat  dinamis.   Sebagai  gejala ”kerentanan  ekonomi”  ( economic  insecurity ),  kemiskinan  dapat timbul  dari:  (a)  risiko-risiko  akibat  goncangan  ekonomi  seperti naiknya  harga-harga,  penyakit,  bencana  alam;  (b)  kemampuan warga atau kelompok warga yang terbatas untuk memulihkan diri sesudah guncangan ekonomi.
Selama  ini,  di  Indonesia,  pasca  Orde  Baru,  program  anti kemiskinan  pemerintah  dianggap  lebih  fokus  pada ex  post (penyembuhan/sesudah)  daripada ex  ante (sebelum/pencegahan).
Pendekatan  ”penyembuhan”  lebih  bertumpu  pada    upaya individual  dan  seringkali  melibatkan  biaya  yang  lebih  besar. Meskipun  sudah  memiliki  program  jaminan  sosial  seperti Asuransi  Kesehatan  (Askes),  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja (Jamsostek),  dan  Asuransi  Kesehatan  Masyarakat  Miskin (Askeskin),  semua  itu  dianggap  masih  residual  dan underfunded sehingga dampak positifnya minimal dan marginal.
Jika  pendekatan ex  ante (pencegahan)  menjadi  fokus utama,  maka  pajak  dan  belanja  sosial  menjadi  perhatian  utama. Ide  asuransi  sosial  merupakan  instrumen  pokok.  Instrumen membagi  beban  dan  biaya  risiko  sosial  ekonomi.  Ronald Dworkin,  guru  besar  hukum  di  New  York  University  menulis bahwa,  pendekatan ex  ante dalam  bentuk  asurasi  sosial  lebih menjamin kesetaraan ( equality ) ketimbang pendekatan ex post .
Sementara itu jika dilihat dari garis kemiskinan yang ada, wilayah pedesaan merupakan daerah yang paling memprihatinkan.  Hasil  penelitian  departemen  pertanian  tahun 2000  saja,  misalnya,  telah  menunjukkan,  sebanyak  88  persen rumah  tangga  petani  hanya  menguasai  kurang  dari  0,5  hektar.
Dengan  luas  lahan  ini,  petani  hanya  mendapatkan  keuntungan semusim  antara  Rp  325.000  hingga  Rp  543.000  atau  hanya  Rp 81.250  hingga  Rp  135.000  per  bulan.  Jika  setiap  rumah  tangga petani memiliki anggota keluarga empat orang, maka pendapatan perkapita komuditas petani hanya sekitar Rp 34.000 perbulan.
3 Kompas, 12 April 2007.
Sedangkan data sensus pertanian tahun 2003 menunjukkan,  jumlah  petani  gurem  yang  memiliki  lahan  lebih kecil  dari  0,5  hektar  sebanyak  13,2  juta  orang.  Atau  naik  2,17 persen dibandingkan dengan sensus  sepuluh  tahun lalu sebanyak
10,6  juta  jiwa.  Dalam  hitungan  Probowo  (Kompas,  24  Februari 2008)  dengan  hanya  memiliki  lahan  0,25  ha,  dalam  setahun marjin petani hanya Rp 7,3 juta (Asumsi harga GKG Rp 2.730,- per kg). Kalau di hitung bulanan, Rp 608.000. Lebih kongkrit lagi bila dihitung harian, Rp 20.277,-. Jika dalam rumah tangga petani ada lima orang, maka rata-rata pendapatan tiap orang Rp 4.005,- setara dengan satu kilo beras kualitas medium IR-64 kelas III.
Semuanya  itu  memberikan  gambaran  bahwa  kemiskinan harus  dilihat  sebagai  fenomena  yang  sifatnya  multidimensional, yang tidak hanya meletakkan indikator ekonomi sebagai variabel tunggal  kemiskinan,  tetapi  juga  melihat  kemiskinan  dengan perspektif  politik,  sosial  dan  budaya.  Demikian  juga,  masalah kemiskinan pada dasarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab negara  ( state ),  tetapi  juga  pelaku  pasar  ( market )  dan  masyarakat ( society ). Paper ini akan mencoba melakukan pengkajian masalah kemiskinan  dalam  pendekatan  multidimensi,  dengan  penekanan pada  pendekatan  pembangunan  sosial  yang  berorientasi  pada kesejahteraan/kebutuhan  dasar,  juga  pentingnya  kesadaran generasi  untuk  mewujudkan  investasi  syari‟ah  melalui  model Participatory  Poverty  Assessment (PPA)  menuju  tatakelola pemerintah yang baik ( goodgovernance ).
Membangun goodgovernance akan mengalami tantangan, salah  satunya  adalah  goodgovernance  dibangun  bukan  sekedar tool yang  netral  dari  kepentingan  ideologis,  terlihat  adanya agenda  tersendiri  ( hidden  agenda )  yang  ujung-ujungnya menempatkan pasar sebagai tombak perubahan yang bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  UUD  1945;  padahal good
governance merupakan  kebutuhan  masa  transisi  yang  dapat dimanfaatkan  sebagai  anak  tangga  untuk  menuju  negara kesejahteraan.
|
Paper  ini  melakukan  tinjuan  kritis  tentang  sejauhmana goodgovernance yang  telah  banyak  berjasa  dan  menjadi  rujukan utama dalam menjalankan roda pemerintahan pada era-reformasi, dan  berdampak  pada  kemajuan  ekonomi  di  Indonesia  sehingga sesuai  dengan  amanat  UUD  1945  “ untuk  memajukan kesejahteraan  umum  dan  mencerdaskan  kehidupan  bangsa ”.
Paper  ini  juga  akan  memaparkan  dan  sekaligus  untuk memberikan  kontribusi  kepada  pemerintah  agar  menjadi goodgovernance (pemerintahan yang baik) guna/untuk/segera/dapat  mendiskusikan  dan  menerapkan  segala kebijakan-kebijakannya  sehingga  dapat  terus  membangun,
mengembangkan  dan  mampu  menyelesaikan  segala  macam  isu dan permasalahan kritis dalam bidang ekonomi.

## B. Metodologi
Secara metodologis paper ini melihat bahwa Participatory Action Research (PAR) adalah metode dan sekaligus pendekatan yang  tepat  untuk  melihat  karakteristik  realitas  sosial  yang  ada. Seperti  dirumuskan  Fals  Borda  (2001),  “ Participatory  Action Research  has  not  been  just  a  quest  for  knowledge.  It  is  also transformation of individual attitudes and values, personality and culture,  and  altruistic  process . Participatory  Action  Research , juga  sering  disebut Participatory  Rural  Apprasial (PRA)
merupakan  sebuah  pendekatan  dan  metode  untuk  mempelajari kondisi  dan  kehidupan  pedesaan dari,  dengan, dan oleh masyarakat desa itu sendiri. 4
4 Robert Chambers, PRA (Participatory Rural Apprasial), Memahami Desa Secara Partsipatif , (Kanisius, Yogyakarta, 1996), 19.
PAR  dipandang  mampu  membawa  tindakan  dan  refleksi, teori  dan  praktik,  dengan  cara  terlibat  dengan  lainnya,  dalam mengejar penyelesaian praktis terhadap berbagai isu penting yang menjadi perhatian masyarakat, dan untuk mencapai kesejahteraan individu  perorangan  dan  masyarakatnya. 5 Riset  aksi  partisipatif tidak  saja  sekedar  mencari  pengetahuan,  ia  juga  merupakan proses  transformasi  sikap  dan  nilai  individu, personality ,  dan budaya  serta  sifat altruistik .    Dengan  mottonya ‟‟datanglah kepada  rakyat,  hidup  bersama  rakyat,  belajar  dari  rakyat, rencanakan  bersama  rakyat,  bekerja  bersama  rakyat,  mulailah dengan  apa  yang  diketahui  rakyat,  ajarilah  dengan  contoh, belajarlah dengan bekerja.”
Dilihat dari perspektifnya, PAR ini termasuk dalam metode kualitatif.  Setidaknya  ada  dua  aspek  yang  menyebabkan  metode survei kurang dapat dipakai: (1) masyarakat cenderung dijadikan obyek  dan  kurang  terlibat  dalam  merumuskan  masalah  dan penyusunan  kebijakan.  (2)  dalam  penerapan  kebijakan, masyarakat  hanya  sebagai  orang  yang  menerima  bukan  sebagai pelaku  dan  pelaksana,  sehingga  acapkali  kebijakan  kurang dipahami  dan  kurang  dapat  diterima  masyarakat.  Sehingga,  jika nantinya  memerlukan  metode  survey  sebagai  penggukuran tingkat  kemiskinan, maka kedudukannya sebagai supplemen dan bukan sebagai pendekatan utama ( main approach ).
Sebagai  metode  alternatif: Pertama ,  berusaha  menutupi kelemahan  itu  dengan  merumuskan  permasalahan  atas  dasar masalah  yang  langsung  dirasakan  oleh  masyarakat. Kedua, pendekatan dirancang berdasarkan kesepakatan antara masyarakat dengan  peneliti. Ketiga, hasil  penelitian  tidak  hanya  bermanfaat bagi  si  peneliti  tetapi  juga  masyarakat.  Perubahan  situasi, meningkatnya  pengetahuan  dan  kemampuan  masyarakat  dalam memahami  dan  mengubah  serta  kemampuan  memecahkan masalah  mereka  atau  mengubah  situasi  kehidupan  mereka merupakan hasil yang diharapkan.
5 Peter  Reason  and  Hilary  Bradbury  (eds),  “Introduction:  Inquiry  and Participation in Research of a Worldly of Human Aspiration”, in Handbook & Practice , Sage Publication Ltd 6 (Bonhill Street London : EC2A 4PU, 2002), 2
|
Untuk  memperjelas  metodologi  PAR,  maka  akan dijelaskan  tahapannya  mulai  dari principles  of  participatory research , langkah-langkah  melakukan  PAR  dan  participatory action research antara lain :
1) Principles of Participatory Research
Beberapa  prinsip-prinsip  dasar  yang  harus  dipegang dalam metodologi PAR antara lain :
a) PAR melibatkan seluruh kelompok-kelompok masyarakat yang  tak  berdaya– involves  a  whole  range  of  powerless groups of people –kelompok masyarakat yang tereksploitasi, miskin, tertindas, dan kelompok marginal.
b) PAR  melibatkan partisipasi  masyarakat  secara penuh dan aktif dalam keseluruhan proses riset.
c) Subjek  penelitian  berasal  dari  masyarakat  itu  sendiri  dan penetapan masalah, analisis dan penyelesaian masalahnya dilakukan oleh masyarakat yang bersangkutan.
d) Tujuan  akhirnya  adalah  transformasi  radikal  atas  realitas sosial  dan  perbaikan  kehidupan  masyarakat  itu  sendiri. Penerima  hasil  riset  adalah  anggota  masyarakat  itu sendiri.
e) Proses  riset  partisipatif  dapat  menciptakan  sebuah kesadaran  masyarakat  yang  lebih  besar  terhadap  sumber daya  mereka  sendiri  dan  memobilisirnya  untuk  mencapai pembangunan yang berdikari.
f) Participatory  Action  Research lebih  merupakan  metoda atau  riset  ilmiah  yang  mampu  menciptakan  analisis autentik mengenai realitas sosial.
g) Peneliti  ikut  berpartisipasi  dan  belajar  dalam  proses penelitian,  yaitu,  sebagai  pengamat  militan  daripada sekedar sebagai pengamat yang terpisah.
2) Langkah-Langkah Melakukan PAR Sebagai  metode  dan  sekaligus  pendekatan  PAR memiliki langkah-langkah, antara lain :
a) Persiapan  Sosial  :  terlibat  secara  langsung  dalam kehidupan sosial masyarakat yang diteliti.
b) Identifikasi Data, Fakta Sosial: mengamati dan mengidentifikasi  realitas  sosial,  biasanya  muncul  sebagai keluhan-keluhan masyarakat yang diteliti.
c) Analisa  Sosial:  mendiskusikan/menguraikan  realitas sosial,  untuk  menemukan  isu  sentral  atau  kata  kunci (fokus masalah).
d) Menanyakan terus-menerus: mengapa masalah itu terjadi, bagaimana hubungan-hubungan antar kelompok yang ada.
Menilai  posisi  masyarakat  dalam  peta  hubungan- hubungan  antar  kelompok  masyarakat  yang  diteliti tersebut.
e) Mengorganisir  gagasan-gagasan  yang  muncul  guna mencari  peluang-peluang  yang  mungkin  bisa  dilakukan bersama guna memecahkan masalah dengan memperhatikan pengalaman-pengalaman masyarakat dimasa lalu (kegagalan dan keberhasilannya).
f) Merumuskan rencana strategis yang akan dilakukan untuk memecahkan  masalah  tersebut  (menentukan  apa,  kapan, dimana dan siapa serta bagaimana).
g) Pengorganisasian  sumber  daya,  dengan  mengidentifikasi siapa yang harus diajak kerjasama dan siapa  yang diduga akan menghambat.
3) Participatory Action Research Learning by doing –belajar sambil bekerja, maksudnya: sekelompok orang bekerjasama:
a) Mengidentifikasi masalah
b) Mengidentifikasi kemungkinan mengatasinya
c) Menyusun rencana dan melakukan tindakan
d) Menilai seberapa berhasil upaya-upaya yang  dilakukan
e) Bila tidak memuaskan, mereka mencoba kembali
f) Mempertanyakan  makna  dikaitkan  dengan  problem  yang lebih luas
Model “ cyclical ” Setiap cycle ada 4 tahap:  Rencana-Tindakan-Observas- Refleksi
|
Untuk  lebih  jelasnya  lagi  bisa  dilihat  pada  bagan  di bawah ini, sebagai  bentuk  riil  prosesnya, kurang  lebih antara lain :
Sumber: Gerald I. Susman, 2002

## C. Hasil dan Pembahasan
Asumsi  dasar  rumusan  masalah  dari  tulisan  ini  bahwa masalah kemiskinan yang ada di Indonesia sifatnya multidimensi.
Masalah  kemiskinan  tidak  hanya  berkaitan  dengan  masalah ekonomi  yang  serba  agregat  seperti  sandang,  pangan  dan  papan, tetapi  juga  berkaitan  dengan  dimensi  budaya  seperti  harga-diri ( dignity ),  kemandirian  ( self-confidence )  masalah  sosial  seperti partisipasi  ( participation ),  social  capital  ( trust,  reciprocity, solidarity ).  Oleh  karena  itu  yang  menjadi  pertanyaan  adalah sejauhmana  berbagai  dimensi  tersebut  telah  mengontruksikan kemiskinan yang ada dalam masyarakat.
1) Ragam Dimensi Kemiskinan Untuk mengetahui sejauh mana dimensi yang mengkontruksi kemiskinan dapat diuraikan dalam ragam dimensi dibawah ini :
a) Dimensi kebudayaan Sejauhmana sistem nilai yang ada ( etos ) ikut mempengaruhi kontruksi kemiskinan yang ada. Sekiranya terjadi pengembangan  nilai-nilai  negatif  dari  kebudayaan  lokal  yang menyayangkan  kemiskinan  yang  ada,  apakah  kondisi  itu  lebih merupakan reaksi atas kemiskinan yang ada (bukan sebab, tetapi akibat)  atau  lebih  disebabkan  faktor-faktor  lain  yang  sifatnya lebih struktural.
b) Dimensi sosial
Sejauhmana masalah modal sosial (kepercayaan, solidaritas sosial, dan semangat saling membalas kebaikan) telah memudar  di  kalangan  masyarakat  miskin.  Sekiranya lack  of social  capital telah  menjalar  dalam  kehidupan  mereka,  faktor- faktor  apa  saja  yang  menyebabkan  memudarnya  nilai-nilai  itu dalam masyarakat miskin.
c) Dimensi politik
Sejauhmana  masalah  kemiskinan  yang  ada  lebih disebabkan  oleh  minimnya  akses  orang  miskin,  dalam memperoleh  informasi  pasar,  akses  pada  kapital,  keterlibatan (partipasi)  dalam  menentukan  masa  depannya  sendiri.  Sekiranya masalah  politik  ikut  menjadi  kendala  orang  miskin  untuk  keluar dari  kemelut  kemiskinan  yang  menimpanya,  faktor-faktor  apa saja persisnya yang menyebabkannya.
d) Dimensi ekonomi
Sejauhmana  tingkat  kemiskinan  ekonomi  ( basic  needs ) yang  melanda  kelompok  miskin  ini  terjadi.  Sekiranya  tingkat kemiskinan  itu  telah  sampai  pada  kondisi  yang  paling  minimal ( subsistensi ),  faktor-faktor  apa  yang  membuat  roda  kemiskinan itu tidak sulit digerakkan.
e) Dimensi apa saja
Akhirnya sebelum merumuskan cetak-biru yang dimungkinkan  dapat  direplikasi  secara  terbatas  sebagai  model, perlu  dipastikan  dimensi  apa  saja    yang  membuat  kemiskinan multidimensi  itu  terjadi.  Apakah  lebih  disebabkan  oleh  dimensi struktural atau dimensi kultural?
2) Paradigma, Model, Teori Makro dan Subtansi Kemiskinan Setelah  memaparkan  dimensi  kemiskinan  maka  paper  ini menjelaskan tentang paradigma, model, teori makro dan subtansi kemiskinan, antara lain :
a) Paradigma Pembangunan Sosial
Dalam  upaya  mencari  penjelasan  paradigmatik  atas  bias pengentasan  kemiskinan  yang  terjadi  akibat  dominasi  paradigma neoliberalism ,  ada  baiknya  diuraikan  paradigma  pembangunan sosial  yang  meletakkan  dan  menekankan  pembangunan  sosial (masyarakat) sebagai orientasi utamanya. Seperti United Nations Center  for  Regional  Development (UNCRD)  yang  merumuskan pembangunan sosial (masyarakat) dalam tiga pengertian:
|
Pertama, pembangunan  masyarakat  sebagai  pengadaan pelayanan  masyarakat.  Interpretasi  pembangunan  masyarakat merupakan  kelengkapan    dari  strategi  kebutuhan  pokok. Pembangunan masyarakat identik dengan peningkatan pelayanan sosial  sosial,  seperti:  fasilitas  kesehatan,  peningkatan  gizi, fasilitas  pendidikan,  sanitasi  yang  intinya  meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Kedua, pembangunan masyarakat sebagai upaya terencana  untuk  mencapai  tujuan  sosial  yang  kompleks  dan bervariasi.  Antara  lain  untuk  mencapai  tujuan  sosial  ( social goals )  yang  sukar  diukur  seperti:  keadilan,  pemerataan, peningkatan budaya ( cultural promotion ), dan kedamaian pikiran ( peace of mind ).
Ketiga , pembangunan  sosial  sebagai  upaya  terencana untuk meningkatkan kemampuan manusia untuk berbuat. Hal ini pada  dasarnya  merupakan  derivasi  dari  pembangunan  yang berpusat pada manusia ( people-centered devolepment ).
Dalam  paradigma  seperti  itu,  pembangunan  harus menekankan pada “pengelolaan sumber pada masyarakat sendiri. Yang  ciri-cirinya,  menurut  Korten    (1986),  antara  lain:  (1). Prakarsa  dan  proses  pengambilan  keputusan  untuk  memenuhi kebutuhan  masyarakat  tahap  demi  tahap  harus  diletakkan  pada masyarakat  sendiri  ( bottom  up  planning ).  (2).  Fokus  utamanya adalah  menciptakan  kemampuan  masyarakat  untuk  mengelola dan  memobilisasikan  sumber-sumber  yang  terdapat  dikomunitas untuk  memenuhi  kebutuhan  mereka.  (3).  Pendekatan  ini mentoleransi  variasi  lokal,  dan  karenanya,  sifatnya  fleksibel menyesuaikan dengan kondisi lokal. (4). Di dalam melaksanakan pembangunan,  pendekatan  ini  menekankan  pada  proses social learning yang  di  dalamnya  terdapat  interaksi  kolaboratif  antara birokrasi dan komunitas: mulai dari perencanaan sampai evaluasi proyek  dengan  mendasarkan  diri  pada  saling  belajar.  (5).  Proses pembentukan  jaringan  ( networking) antara  birokrat  dan  lembaga swadaya  masyakarat,  satuan-satuan  organisasi  tradisional  yang mandiri, merupakan bagian integral dari pendekatan ini.
Melalui networking ini diharapkan terjadi simbiose antara struktur-struktur  pembangunan  tingkat  lokal.  Harapannya  lebih menjamin tumbuhnya self-sustaning capacity masyarakat menuju sustained development.
Sedangkan  ciri-ciri  pembangunan  sosial  antara  lain:  (1). Keputusan dan inisiatif untuk memenuhi kebutuhan rakyat dibuat di  tingkat  lokal,  yang  didalamnya  rakyat  memiliki  identitas  dan peranan  yang  dilakukan  sebagai  partisipasi  yang  dihargai.  (2) Fokus  utamanya  adalah  memperkuat  kemampuan  rakyat  miskin dalam  mengawasi  dan  mengerahkan  aset-aset  untuk  memenuhi kebutuhan  yang  khas  menurut  daerah  mereka  sendiri.  (3) Pendekatan  ini  mempunyai  toleransi  terhadap  perbedaan  dan karenanya  mengakui  arti  penting  pilihan  nilai  individual  dan pembuatan  keputusan  yang  terdistribusi.  (4).  Pendekatan  ini mencapai  tujuan  pembangunan  sosial  melalui  proses  belajar sosial ( social learning ) yang dalam proses sosial tersebut individu berinteraksi  satu  sama  lain  menembus  batas-batas  organisatoris, dan  dituntun  oleh  kesadaran  kritis  individual.  (5).  Budaya kelembagaan  ditandai  adanya  organisasi  yang  mengatur  diri sendiri,  dan  lebih  terdistribusi,  yang  menandai  unit-unit  lokal yang mengelola diri sendiri. (6). Jaringan koalisi dan komunikasi pelaku  (aktor)  lokal  dan  unit-unit  lokal  yang  mengelola  diri sendiri.
b) Model Pembangunan Kebutuhan Dasar/Kesejahteraan Model  ini  pada  dasarnya  mengoreksi  kekurangan  model
pertumbuhan.  Model  ini  mencoba  memecahkan  kemiskinan secara  langsung,  yang  tidak  hanya  melalui  mekanisme  “ trickle- down effect ”. Model Pembangunan Nasional yang berpusat pada Manusia. 6 Model  ini  berwawasan  lebih  jauh  dari  sekedar pertumbuhan  GNP  atau  mengadaan  pelayanan  sosial.  Dalam  hal ini  peran  pemerintah  menciptakan  lingkungan  sosial  yang mendorong aktualisasi potensi diri manusia. Makna pembangunan sosial sebagai usaha usaha terencana meningkatkan kemampuan  untuk  bertindak,  merupakan  antitesa  dari  model pembangunan  yang  berorientasi  pada  pertumbuhan  maupun pembangunan  yang  berorientasi  pada  kesejahteraan/kebutuhan dasar.
6 David  C  Korten, People  Centered  Development :  Reflection  on Development Theory and Method (Manila : Mimeograph, 1996).
|
c) Teori Makro tentang Kemiskinan
Dalam  upaya  mencari  penjelasan  tentang  sebab-musabab terjadinya  kemiskinan  di  tingkat  makro,  pendekatan  yang  paling lazim  digunakan  dalam  disiplin  sosiologi  yang  intinya  berusaha pembagi  kedalam  tiga  paradigma grand  theory yang  diderivasi dari pemikiran Emile Durkheim, Max Weber dan Karl Marx 7 :
1) Teori dualisme-difusionis
Teori  ini  pada  dasarnya  diderivasi  dari  pemikiran  Emile Durkheim yang mengacu pada kemiskinan wilayah. Prinsip dasar teori  ini  adalah  membuat  dikotomi  (pembedaan)  antara  pusat (kota)  dengan  pinggiran  (desa)  dalam  arti  kultural.  Bentuk kebudayaan  kota  (moderen)  dan  desa  (tradisional)  memiliki perbedaan  yang  nyata  dan  keduanya  dapat  terintegrasi  melalui industrialisasi.  Perbedaan  stuktural  dan  kultural  antar  pusat  dan daerah  semakin  menyempit  ketika  terjadi  perembesan  nilai-nilai moderen. Dengan demikian proses difusi-kultural itu akan terjadi jika  sudah  terjadi  penyempitan-penyempitan  kultural  diantara pusat dan pinggiran.
Teori  ini  menganggap  bahwa  perbedaan  struktural  dan tertib  masyarakat  moderen  secara  fungsional  mensyaratkan pengikisan  kebudayaan  tradisional  dan  struktur  kemasyarakatan yang dibangun diatasnya. Sebaliknya sumber segala keterbelakangan  (kemiskinan)  dari  pinggiran  (desa)  dianggap terletak  pada  nilai-nilai  tradisional  seperti  fatalisme  dan partikularisme  yang  dianut  penduduk  (karena  mungkin  daerah tersebut didominasi oleh “budaya kemiskinan”. 8
Selanjutnya,  teori  ini  berusaha  menggambarkan  bahwa dalam  proses  kemiskinan,  kebudayaan  sangat  memainkan  peran penting  dalam  proses  pemiskinan  itu.  Sehingga  pertanyaan- peranyaan  yang  bisa  dikembangkan  dalam  melacak  keterlibatan dimensi kebudayaan dalam penentuan sikap kemiskinan itu salah satunya  dapat  menggunakan  pendekatan  yang  digunakan  David MaClelland tentang need for achievement .
7 Nasikun,  “Paradigma  Baru  dan  Implikasinya  Bagi  Pemberdayaan Masyarakat”,  dalam  jurnal Sosial  Politik  SARATHI ,  FISIPOL  Universitas Warma Dewa, 1988.
8 Nasikun,  “Paradigma  Baru  dan  Implikasinya  Bagi  Pemberdayaan Masyarakat”,  dalam  jurnal Sosial  Politik  SARATHI ,  FISIPOL  Universitas Warma Dewa, 1988.

## 2) Teori kolonialisme internal
Teori  ini diderivasi  dari  pemikiran Max Weber. Teori  ini berpendapat  bahwa  pembangunan  nasional  di  tingkat  pertama, sebagian  ditandai  oleh  berkembangnya  kesenjangan  distribusi spasial  kekuasaan  dan  kepentingan  pusat,  yang  secara  politik mendominasi  daerah  pinggiran  sebagai  koloninya.  Jadi  disini yang  dipersoalkan  adalah  masalah  akses.  Baik  yang  berkaitan dengan  akses  pada  sumber  modal,  pasar,  informasi  dan sebagainya.  Akibat  distribusi  akses  yang  tidak  merata,  diduga akan  mengakibatkan  kemiskinan.  Tiadanya  usaha  untuk memanfaatkan akses, secara sosial bisa berkaitan dengan masalah organisasi atau jaringan sosial.
Meskipun teori ini mengakui pentingnya beberapa elemen kultural,  tetapi  berbeda  dengan  teori  dualisme-difusionis  yang mempercayai  nilai-nilai  tradisional  dianggap  menghambat transformasi daerah tersebut. Penganut teori kolonialisme internal menganggap  bahwa  nilai-nilai  tradisional  umumnya  tumbuh sebagai reaksi terhadap eksploitasi, subordinasi yng dalam waktu cukup panjang  dialami oleh daerah pinggiran (desa).
3) Teori Pembangunan Tidak Seimbang
Teori ini diderivasi dari pemikiran Karl Max. Inti teori ini
beranggapan bahwa disparitas (kesenjangan) itu lebih disebabkan oleh  ketidakseimbangan  dalam  penguasaan  “ mode of production ”.  Akibat  penguasaan  terhadap  pusat-pusat  kegiatan yang  tidak  seimbang,  maka  pada  gilirannya  akan  menghasilkan, bukan  saja  kesenjangan  distribusi  kekayaan  antar  kelas,  tetapi juga,  menyemaikan  kesenjangan  spasial  antar  wilayah.  Secara makro ekonomi, daerah akan sangat tergantung pada pusat ( core and  periphery  dependency )  dimana  pembangunannya  senantiasa dihambat  kekurangan  modal,  infrastruktur  dan  sebagainya. Ketergantungan  ekonomi  di  daerah  pinggiran  ini  sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari hukum ketidakseimbangan itu. Jadi,  dalam  pendekatan  ini,  yang  paling  pokok  adalah  bahwa salah  satu  penyebab  utama  terjadinya  kemiskinan  (baik  absolut maupun  relatif)  karena  ketidakadilan  struktural  antara  pusat dengan daerah.
|
Dengan  demikian  jika  ingin  diderivasi  dari grand  theory diatas,  pada  dasarnya  jenis  kemiskinan  itu  meliputi  berbagai dimensi:
1) Kemiskinan ekonomi
Dari dimensi ini kemiskinan didefinisikan adanya kondisi yang menggambarkan keadaan rumah tangga atau penduduk yang tidak  mampu  memenuhi  kebutuhan  dasarnya  yang  paling minimal.  Meskipun  ukuran  yang  digunakan  dapat  bersifat “obyektif”, tetapi sifat kemiskinan tetap mengandung pengertian yang  ”subyektif”.  Terutama  karena  “kebutuhan  hidup  tertentu” bisa berbeda menurut ruang, waktu dan kebiasaan masyarakat.
2) Kemiskinan politik
Jenis  kemiskinan  ini  pada  dasarnya  lebih  berkaitan dengan masalah distribusi spasial kekuasaan, masalah kepentingan  kelompok  serta  distorsi  alokasi  sumber  daya,  baik yang  menyangkut  antara  pusat  dan  daerah,  maupun  antara pelapisan  masyarakat  yang  ada.  Dengan  demikian  kemiskinan politik  lebih  berkaitan  dengan  akses.  Akses  pada  sumber  modal,
akses pada pasar, akses pada informasi dan sebagainya. Biasanya ketimpangan  akses  dan  perlakukan  “diskriminatif”  terhadap kelompok  miskin  ini  seringkali  dianggap  sebagai  biang  keladi atas terjadinya proses “pemiskinan” pada masyarakat yang sudah terbelakang ini.
3) Kemiskinan kebudayaan
Konsep ini pertama-tama dirumuskan Oscar Lewis (1966) yang  menggambarkan  bahwa  kemiskinan  adalah  status  budaya yang  terjadi  akibat  penderitaan  ekonomi  ( economy  deprivation ) yang  berlangsung  lama.  Budaya  kemiskinan  adalah  suatu  cara yang digunakan oleh orang miskin untuk beradaptasi dan bereaksi atas  posisi  mereka  yang  marginal  di  dalam  masyarakat  yang memiliki  kelas-kelas dan bersifat individualistik dan kapitalistik. Karenanya,  budaya  kemiskinan  adalah  “rancangan  kehidupan” bagi orang miskin yang diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya.  Biasanya  ciri  pokok  dari  orang-orang  yang  hidup dalam  kurangnya  partisipasi  dalam  institusi-institusi  yang  ada dalam  masyarakat,  karena  sebagian  besar  dari  mereka berpendidikan rendah atau bahkan buta huruf. 9
9 Ancok,  Jamaluddin,  “Pemanfaatan  Organisasi  Lokal  untuk  Pengentasan Kemiskinan”,  dalam  dalam  Awan  Setya  Dewanta  (eds) Kemiskinan  dan Kesejangan di Indonesia (Yogjakarta : Aditya Media, 1995).
Meskipun  kemiskinan  budaya  dapat  mengakibatkan masalah-masalah  internal  masyarakat  yang  bersangkutan,  seperti kemalasan,  sikap  pasrah  dan  sebagainya,  Namun  kebudayaan kemiskinan  sebenarnya  lebih  merupakan  reaksi  dari  situasi (ekonomi)  yang menimpa secara terus menerus.  Artinya, budaya miskin  itu  bukanlah  “sebab”  tetapi  lebih  merupakan  “akibat”. Mereka  miskin  bukan  karena  malas  tetapi  mereka  malas  karena miskin.  Artinya  budaya  miskin  bisa  bersifat  “reinforcing” terhadap  struktur,  kemudian  struktur  tersebut  menciptakan  atau merefleksikan  perilaku  atau  kelembagaan  tertentu  yang  menjadi kultur.
d) Subtansi Kemiskinan
Dalam  mencari  inti  dari  kemiskinan,  peneliti  akan mencoba  menggunakan  apa  yang  disebut  Robert  Chambers 10
sebagai deprivation  trap atau  jebakan  kekurangan. Deprivation trap ini  terdiri  dari  lima  ketidakberuntungan  yang  melilit kehidupan orang miskin, yaitu: kemiskinan itu sendiri, kelemahan fisik,  keterasingan,  kerentanan,  dan,  ketidakberdayaan.  Dari kelima  jebakan  kekurangan  ini,  menurut  Chambers,  yang  paling memerlukan perhatian adalah (1) kerentanan dan (2) ketidakberdayaan. Kerentanan dapat dilihat dari ketidakmampuan dari  keluarga  miskin  untuk  menyediakan  sesuatu  untuk menghadapi  situasi  darurat  seperti  datangnya  bencana  alam, kenaikan  BBM  atau  penyakit  yang  tiba-tiba  menimpa  keluarga (subsistensi,  menurut  James  Scott).  Kerentanan  ini  sering menimbulkan poverty rackets atau ”roda penggerak kemiskinan” yang  menyebabkan  keluarga  miskin  harus  menjual  harta  benda yang  berharga  sehingga  keluarga  itu  menjadi  semakin  dalam memasuki lembah kemiskinan.
Sementara  itu  ketidakberdayaan  dianggap  yang  paling signifikan  dalam  mendorong  terjadinya  proses  kemiskinan  atau pemiskinan,  karena  proses  eksploitasi  ada  dalam  garis  ini  dalam segala  bentuknya.  Meskipun  substansi  dari  ketidakberdayaan seringkali  muncul  dalam  bentuk  eksploitasi  dalam  segala dimensi, khususnya dalam bentuk pemerasan yang dilakukan oleh kelompok yang lebih kuat.
10 Chambers,  Robert,  “Rural  development  putting  the  last  fisrt”, diterjemahkan  oleh  Pepep  Sudrajat, Pembangun  Desa  Mulai  dari  Belakang (Jakarta : LP3ES, 1988), 111.
|
Dalam  kondisi  tidak  berdaya,  misalnya,    orang  miskin biasanya  akan  mudah  ditipu  dalam  memperoleh  segala  bantuan; lemahnya  posisi  tawar-menawar  dengan  pasar;  khususnya  dalam memperoleh harga yang layak dalam jual-beli hasil produksinya; atau dalam posisi yang serba lemah dalam transaksi jual-beli.
Dengan kata lain, situasi ketidakberdayaan pada dasarnya merupakan  ketidakmampuan  seseorang,  keluarga  atau  kelompok dalam  menentukan  peristiwa-peristiwa  yang  menyangkut  nasib dan  peruntungannya  sendiri  dan  hubungan-hubungan  sosialnya. Tentu  saja  dimensi  ketidakberdayaan  ini  memiliki  berbagai keterikatan  dengan  dimensi-dimensi  lain  yang  mendorong terjadinya  kelemahan  jasmani,  dimana  akibat  terkurasnya  usaha yang  dicurahkan  dalam  memperoleh  akses,  untuk  memenuhi berbagai  kewajiban  yang  ditetapkan  oleh  patrón,  sehingga berbagai kesempatan untuk pekerjaan alternatif, menjadi terbatas. Demikian juga hubungannya dengan isolasi dan kerentanan.Bagaimana ketidakberdayaan, jelas, berkaitan dengan keterentanan. Pemikiran Chambers ini dapat dilihat dalam skema berikut:
Sumber: Robert Chambers, 1983
3) Menuju Goodgovernance di Indonesia Paper ini juga menyajikan kajian yang mendalam dengan melakukan analisis kritis terhadap pemerintahan ( goodgovernance ), sebagai bentuk kesadaran untuk meningkatkan  tarah  hidup  yang  lebih  maju.  Sepanjang  sejarah telah  membuktikan  bahwa  dalam  setiap  kampanye  pemilu presiden,  ekonomi  selalu  dijadikan  jargon  dalam  orasi  politik untuk  mengambil  simpatik  dari  masyarakat.  Kesejahteraan dieluh-eluhkan menjadi problemsolver untuk memecahkan segala macam  masalah  bangsa  seperti  kemiskinan,  kebodohan, ketertinggalan  dan  lain-lain.  Namun  pemerintah  sama  sekali belum mampu menyentuh problem mendasarnya yakni kesadaran hidup. Mereka terjebak jargon-jargon populis dan retorika politik tanpa  substansi  dalam  keadaan  demikian  pemerintah  masih terindikasi  “ badgovernance” belum  masuk  pada  “ good governance”.
Kunci  keberhasilan  mengatasi  merebaknya  permasalahan adalah dengan adanya pemerintahan yang baik ( goodgovernance ). Karena dengan pemerintahan yang baik, maka akan  muncul  kepercayaan  yang  mendalam  dari  masyarakat  dan itu akan membuahkan banyak keberhasilan bangsa Indonesia.
Prinsip  efisiensi,  efektifitas,  akuntabel,  transparan, partisipatif    yang  menjadi  kata  kunci  dalam  penerapan goodgovernance telah    berhasil  dalam  menyisir  terlembaganya badgovernance, yang  dimasa  lalu,  telah  menjadi  ciri  utama birokrasi di Indonesia. Anjuran tentang perlunya perubahan mind- set atas  pentingnya  sistem  pemerintahan  untuk  menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan birokrasi, telah menjadi paradigma tunggal dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Semangat  yang  berlebihan  dalam  menyambut  prinsip- prinsip  itu  membuat  mudah    terlena  tanpa  mempertanyakan secara  kritis,  apakah goodgovernance sesungguhnya  bukan sekedar tool yang netral dari kepentingan ideologis. Mungkinkah goodgovernance memiliki  agenda  tersendiri  ( hidden  agenda ) yang  ujung-ujungnya  menempatkan  pasar  sebagai  tombak perubahan  yang bertentangan dengan prinsip-prinsip UUD 1945, ataukah goodgovernance merupakan  kebutuhan  masa  transisi yang  dapat  dimanfaatkan  sebagai  anak  tangga  untuk  menuju negara kesejahteraan.
|
Paper  ini  akan  mencoba  melakukan  tinjauan  kritis: sejauhmana goodgovernance yang  telah  banyak  berjasa  dan menjadi  rujukan  utama  dalam  menjalankan  roda  pemerintahan pada era-reformasi, dan berdampak pada kemajuan pendidikan di Indonesia  sehingga  sesuai  dengan  amanat  UUD  1945  “ untuk memajukan  kesejahteraan  umum  dan  mencerdaskan  kehidupan bangsa ”.
Dengan  melakukan rethinking atau  tinjauan  kembali  atas paradigma tunggal yang selama ini telah menghegemoni mind - set
seluruh stakeholders ,  yang  diyakini  sebagai  jalan  tunggal  dalam mensejahterakan  masyarakat.  Pertanyaannya  adalah  mampukah membangun redesign tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  yang tujuan  akhirnya  adalah  menegakkan  amanat  dan  prinsip-prinsip Negara dalam UUD 1945.
Untuk  itu  artikel  ini  akan  memaparkan  dan  sekaligus untuk  memberikan  kontribusi  kepada  pemerintah  agar  menjadi goodgovernance (pemerintahan  yang  baik)  guna  untuk  segera dapat  mendiskusikan  dan  menerapkan  segala  kebijakan- kebijakannya sehingga dapat terus membangun, mengembangkan dan  mampu  menyelesaikan  segala  macam  isu  dan  permasalahan kritis,  yakni  Peningkatan  Mutu,  Pemerataan  Akses  dan  Efisiensi Anggaran.
Kunci  keberhasilannya  terletak  pada goodgovernance , konsep goodfovernance 11 yang  umumnya  merujuk  pada  buku David Osborn dalam “ Reinventing Government” and “Banishing bureaucracy:  the  five  strategies  for  reinventing  government ” (1997)  yang  terkenal  menganjurkan  pentingnya  kewirausahaan birokrasi  dalam  rangka  melakukan  efisiensi-efektifitas,  telah mendominasi paradigma tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Posisi negara diletakkan sebagai corporate yang tugasnya memaksimalkan keuntungan, tanpa kewajiban untuk memposisikan rakyat sebagai pemilik tunggal saham perusahaan. Terma  efisiensi,  efektifitas,  akuntabel,  transparan,  partisipatif yang menjadi kata kunci untuk menyisir manajemen badgovernance yang  selama  ini  telah  menjadi  ciri  utama birokrasi  di  Indonesia,  telah    lama    menghegemoni mind-set
penyelenggara  Negara  dalam  menciptakan    tata  kelola pemerintahan yang baik.
Sebagaimana  paradigma  induknya, neo-liberalisme yang ingin  meletakkan  pasar  sebagai  generator  utama  dalam perubahan, tugas utama negara adalah membiarkan pasar bekerja dalam  regulasinya  sendiri  ( self-regulating ),  khususnya  dalam memaksimalkan  profit.  Prinsip  efisiensi  atau  efektifitas  yang menjadi  keharusan  untuk  menciptakan goodgovernance ,  jadinya sekedar  sebagai intrument atau tool untuk mempermudah negara sebagai perpanjangan pasar.
11 Kata  Governance,  biasanya    diterjemahkan  dalam  berbagai  arti.  World Bank misalnya, mengartikan sebagai ” the way state power is used in managing economic  and  social  resources  for  development  society ”.  Dengan  demikian “governance”  dianggap  sebagai  cara  bagaimana  kekuasaan  negara  digunakan untuk  mengelola  sumberdaya-sumberdaya  ekonomi  dan  social  guna membangun masyarakat. Lihat Sadu Wasistiono,” Desentralisasi, Demokratisasi dan Pembentukan Good Governance, dalam Syamsuddin Haris (eds),”  Desentralisasi,  Demokratisasi  dan  Akuntabilitas  Pemerintah  Daerah, AIPI  and  Partnership  for  Governance  reform  in  Indonesia,  2002.  Sementara UNDP mendefinisikan governance sebagai” The exercise of polical, economic and  administrative  authority  to  manage    nation’  s  affair  at  all  levels”. Governance  lebih  diartikan  sebagai  pengguna  kewenangan  politik,  ekonomi dan  administrasi  untuk  mengelola  masalah-masalah  nasional  pada  semua tingkatan. Menurut UNDP,  tata pemerintahan memiliki tiga domain: 1. negara atau pemerintahan ( state ); 2. sector swasta atau dunia usaha (private sector): 3. Masyarakat  ( society .)  Ketiga  aktor  tersebut  saling  berinteraksi  dan menjalankan fungsinya masing-masing, sehingga terjalin kerjasama ( networking atau kolaborasi ) untuk memberikan pelayanan publik.
|
Sehingga, tidak ada penagihan kepada Negara bagaimana seharusnya  keuntungan  itu  didistribusikan.  Sekiranya  pelayan publik,  anggaran  berbasis  kinerja  dan  proses  perencanaan  yang partisipatif,  dianggap  sebagai  elemen-elemen  terpenting  dalam menegakkan good governance , semuanya masih dalam semangat konfigurasi corperate social responsibility , yang ujung-ujungnya
untuk kepentingan (keamanan) corporate itu sendiri.
Model  pengelolaan  publik  tetap  dalam  cengkrama dominasi  pasar.  Disini    posisi  masyarakat  hanya  diletakkan sebagai nasabah yang  perlu  dilayani  dalam  memperoleh    hak- haknya sebagai konsumen dan bukan hak-haknya sebagai pemilik kedaulatan.
Warga  negara  tidak  sama  dengan  konsumen,  dan kebebasan tidak boleh disamakan dengan kebebasan untuk menjual dan  membeli  dalam  ruang  pasar.  Pasar  tidak  menciptakan  atau mempertaruhkan  nilai-nilai  etis,  yang  mestinya  dilegitimasi melalui dialog demokratis dan dipertahankan melalui aksi publik. 12 Sementara itu otonomi daerah sebagai upaya demokratisasi  tingkat  lokal,  yang  telah  memberikan  peluang seluas-luasnya  bagi  pemerintah  daerah  untuk  merencanakan  dan mengelola  pembangunan  daerahnya  sendiri,  dalam  banyak  hal telah  memberikan  kontribusi  yang  siginifikan  atas  terciptanya good and clean governance .
Kendatipun  begitu,  dalam  banyak  kasus,  prinsip-prinsip tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  ( goodgovernance )  bagi pemerintah  daerah  yang  biasanya  dicirikan  adanya  :    kualitas pelayanan  publik  yang  memadai,  rendahnya  angka  korupsi, terciptanya  sensitivitas  yang  tinggi  atas  kebutuhan  dasar  publik yang  berkaitan  dengan  kesehatan,  pendidikan,  dan  pelayanan sosial  lain  yang  tercerminkan  dalam  komposisi  APBD, transparansi  dalam  perencanaan  dan  pelaksanaan  dalam  setiap program pembangunan,  partisipatipasi publik, efisiensi birokrasi, kepekaan ( responsiveness ) terhadap kebutuhan publik,
penegakan  hukum,  akuntabilitas  publik,  serta  keadilan  sosial umumnya masih banyak mengalami berbagai distorsi. 13
12 Giddens,  Anthony, The  Third  Way  and  Its  Critics (Cambridge:  Polity Press, 2000), 162.
13 Saidi,  Anas, Kemiskinan  Berdimensi  Sosial-Budaya:  Upaya  Mencari Model        Pengentasan  Kemiskinan  Berbasis  Participatory  Poverty  Assessment , Artikel, Diktis-LIPI, 2006, 3.
Pada  umumnya  ciri-ciri    negatif  atas  terjadinya  “tata kelola pemerintahan yang buruk” ( badgovernance ) yang ditandai oleh  :  rendahnya  sensitifitas  terhadap  kebutuhan  dasar  ( basic need) kelompok masyarakat kurang beruntung (miskin), birokrasi yang  tidak  efisien,  tingginya  tingkat  korupsi,  rendahnya partisipasi  publik  dalam  proses  perencanaan,  pelaksanaan  dan pemantauan  pembangunan,    serta  lemahnya  penegakan  hukum, rendahnya  mutu  pendidikan  disana-sini  masih  memperlihatkan kecenderungan  umum yang  memprihatinkan.
Data  yang  disajikan    Indonesia coruption  watch selama tahun  2004,  misalnya,  telah  memperlihatkan  ada  425  kasus korupsi yang terjadi di daerah. Dari  kasus itu, DPRD menduduki posisi teratas dengan 125 kasus (27,65%) dan disusul oleh kepala daerah  sebanyak  84  kasus  (18,54%)  selebihnya  oleh  para birokrat, pejabat BUMN dan Pimpinan Proyek.
Pada  tahun  2008,  menurut  ICW,  dari  444  terdakwa korupsi yang diadili di pengadilan umum, 277 (62.38%) terdakwa di  antaranya  divonis  bebas.  Persentase  ini  meningkat dibandingkan  dengan  tahun  2007,  yang  tingginya  56,84%.  Dari 277 terdakwa korupsi yang divonis bebas tahun 2007, 121 orang di  antaranya  terjadi  ditingkat  Mahkamah  Agung.  Sebagian  besar pemerintah  daerah  masih  memperlihatkan  kecenderungan  umum yang  serba  mengutamakan  kepentingan-kepentingan  diri  sendiri ( self-servicing ) daripada kepentingan masyarakat.
Dalam  kenyataannya  komposisi  penggunanaan  dana dalam  APBD  65-70%  masih  diperuntukkan  untuk  kepentingan penyelenggaraan negara. Sebaliknya, dana  yang secara langsung dinikmati  masyarakat  dalam  pelayanan  publik  (kesehatan, pendidikan  dan  pelayanan  sosial  lainnya),  umumnya  di  bawah 3%. Bahkan tidak jarang yang di bawah 1%.
Sekedar    ilustrasi  anggaran  makan  dan  minum  untuk penyelenggara  pemerintah  daerah  Banten  yang  dicanangkan dalam  RAPBD  2006  telah  mencapai  sekitar  Rp  33,25  milyar, sedangkan  untuk  dana  pengentasan  kemiskinan  malah  hanya sekitar Rp 7 milyar. Padahal di wilayah ini, jumlah orang miskin, menurut  BPS,mencapai  702.000  keluarga  atau  sekitar  34,2%. Sedangkan  jumlah  keluarga  yang  belum  memiliki  rumah  layak huni sekitar 750.000 atau 49,3%.
|
Sementara  itu  di  tingkat  makro  pembangunan  ekonomi yang  terlalu  kuat  berkiblat  kepada  paradigma neoliberalisme , membuat  konsep  negara  kesejahteraan  versi  UUD  1945  yang menempatkan  rakyat  sebagai  pemilik  kedaulatan  ekonomi menjadi  terbengkalai  secara  sistematis.  Kebijakan  yang  serba mengedepankan  privatisasi,  deregulasi,  stabilitas  fiskal  dan moneter,  diluar  telah  membuahkan  polarisasi  ekonomi  yang sangat tajam, juga mendatangkan efek domino atas terbengkalainya  hak-hak  dasar  rakyat  khususnya  dalam pendidikan tinggi dan penguatan ekonomi kerakyatan. Karena itu tidak mengherankan jika hak-hak dasar rakyat yang  dirumuskan  dalam  negara  kesejahteraan  versi  UUD  1945, khususnya  yang  tercantum  dalam  pasal,  31,  33  dan  34  yang meletakkan  rakyat  sebagai  pemilik  kedaulatan  ekonomi, pendidikan sebagai hak dasar yang harus dipenuhi negara, rakyat miskin yang menjadi tanggungjawab negara, menjadi
terabaikan. 14
14 M  Fadjroel  Rachman,  dalam  artikelnya  (Kompas,  16  Mei  2009),
“Republik  Tanpa  Alternatif”,  menengarai  bahwa  dalam  bidang  ekonomi– pemerintahan  era-reformasi–sekedar  menjalankan  kebijakan  orde-baru  (neo- liberalisme). Diilustrasikan, SBY, JK dan Megawati menjual blok minyak dan gas,  menjual  BUMN  dan  berutang  massif.  Megawati  membuat    kontrak  blok gas  Tangguh,  yang  potensial  merugikan  Negara  Rp  750  triliun  (25  tahun), menjual murah Indosat sekitar Rp 5,62 triliun kepada Temasek Holding, dijual lagi kepada Qtel (Qatar) senilai 1.8 miliar dollar AS, dan penguasaan Indosat oleh  Qtel  diizinkan  ABY-JK  hingga  65%.  SBY-JK  juga  menjual  BUMN, seperti PT Garuda Indonesia, PT  Krakatau Steel, PT Bank Tanbungan Negara, PT Yoga Karya, dan PTPN III,IV, VII. Bahkan SBY-JK selama 26 Mei 5 Mei 2009  menjual  59  blok  migas,  akibatnya  dari  total  produksi  minyak  Indonesia (September 2008) sebesar 850.892 barreal per-hari, Chevron Pasific Indonesia menguasai 425.478 harrel-per hari, sedangkan Pertamina hanya 108.233 barrel per hari.
Tidak  diketahui  secara  persis  apakah  hal  ini  merupakan konsekuensi logis dari keharusan mengikuti anjuran neoliberalisme yang  tertuang  dalam washington  consensus . Konsensus  itu  terdiri  atas  10  elemen,  yang  biasa  dirangkum menjadi  tiga  pilar,  yaitu  (1)  disiplin  anggaran  pemerintah  atau fiscal  disiplin  ( fiscal  austerity ),  (2)  liberalisasi  pasar
( marketliberalization ),  dan  (3)  privatisasi  BUMN,  yang  jelas dependensi  pemerintah  terhadap  lembaga-lembaga  donor, khususnya  IMF  dan  World  Bank,  membuat  Indonesia menjalankan washington concencus ,  yang serba pro-pasar yang tidak  memihak  pada  kepentingan  rakyat  sebagai  pemilik kedaulatan  ekonomi,  seperti  diamanatkan  pada  pasal  33  UUD
1945. Indikator negatifnya adalah tingginya tingkat pengangguran  terbuka  (mencapai  29,94  juta  jiwa),  kemiskinan mencapai  (56,6  juta  jiwa)  dan  kesenjangan  ekonomi  seperti digambarkan  Globe  Asia,  2007,  yang  menyebutkan,  150  orang
Indonesia  memiliki aset Rp 419 triliun.
Sementara bagi sekitar 37,17 juta orang  Indonesia (BPS,
2007)  hanya  mempunyai  pengeluaran  dari  Rp  166.967/perbulan (Rp  5.565/hari)  untuk  hidup  (makan,  pakaian,  perumahan, transportasi, kesehatan, pendidikan).
Semua  itu    memberikan  sinyal  yang  paling riil bahwa proses  marjinalisasi  bagi  kelompok  yang  tidak  beruntung  ini,
sangat  rentan  atas  munculnya deprivasi    relative yang  potensial menjadi absolut .  Oleh  karena  itu  mestinya,  paradigma goodgovernance yang  digunakan,  tidak  hanya  mengedepankan privatisasi  dalam  sektor  publik  serta  memposisikan  partisipasi masyarakat  dalam  pembangunan  dan  pelayanan  publik,  seperti yang  dituangkan  dalam  model citizen’s  carters ,  tetapi  juga, meletakkan masyarakat  sebagai pemilik kedaulatan.
Pelayanan  publik,  harus  disemangati  untuk  memenuhi hak-hak  dasar  masyarakat  yang  wajib  didahulukan  daripada sekedar  memperbesar  keuntungan  yang  prioritas  distribusinya tidak  diarahkan  pada  pemilik  saham.  Disini  prinsip-prinsip goodgovernance yang  selama  dijadikan  referensi  tunggal  perlu mendapatkan  koreksi  dalam  bentuk  “ post ”,  yang  menempatkan negara  memiliki  fungsi  ganda.  Di  satu  pihak  negara berkewajiban  memaksimal  pertumbuhan  ekonomi  sebagai tangga  menuju  kemakmuran,  tetapi  tetap  berprinsip  pada paradigma  negara  kesejahteraan  ( welfare  state )  model  UUD 1945 dan bukan model paradigma neoliberalisme .
|
Di lain pihak negara berkewajiban untuk memenuhi hak- hak  rakyat  yang  paling  dasar  (pendidikan,  kesehatan, pengentasan  kemiskinan  dsb),  sebagai  sesuatu  yang  sifatnya taken for granted.
4) Nilai-Nilai Dasar Syariah Mewujudkan Goodgovernance
Untuk  dapat  mewujudkan goodgovernance diperlukan
beberapa  nilai  dasar  sebagai  asas  tata  kelola  pemerintahan  yang baik.  Nilai-nilai  dasar  tersebut  bisa  ditemukan  dalam  al-Qur‟an, maupun as-Sunnah, sebagai sumber syariat.
Adapun  nilai  dasar  yang  dapat  dijabarkan  menjadi  asas- asas  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik,  yaitu  :  syura, meninggalkan  yang  tidak  bernilai  guna,  keadilan,  tanggung jawab,  dan  amanah,  orientasi  ke  hari  depan. 15 Sebagaimana dijelaskan dibawah ini, antara lain :
1) Nilai dasar Syura
Nilai  dasar  syura  ini  dapat  diturunkan  asas  hukum mengenai penyelenggaraan pemerintah berupa asas partisipasi masyarakat.  Adanya  partisipasi  masyarakat  luas  dalam mengambil  keputusan  dan  membuat  kebijakan  adalah  salah satu prinsip penting goodgovernance .
Masyarakat  tidak  hanya  dijadikan  sebagai  objek belaka  dari  suatu  keputusan  atau  kebijakan,  tetapi  juga merupakan pelaku signifikan di dalam proses tersebut. Hal ini diharapkan  dapat  memberikan  legitimasi  lebih  besar  dan dukungan  kuat  terhadap  keputusan  dan  kebijakan  yang diambil.
Dalam  kaitan  dengan  kepemimpinan,  menjadi  suatu ukuran  ke-idea-lan  pemimpin  apabila  ia  dapat  melibatkan seluas mungkin partisipasi warga masyarakat dalam berbagai keputusan.  Adapun  sumber  ayat  tentang  nilai  dasar  syura yakni :
...ِرْمَْلْا ِْفِ مُهْرِواَشَو
Artinya  : “ Dan  bermusyawarahlah  dengan  mereka dalam urusan itu …” (Q.S Ali-„Imran (3): 159).
2) Nilai dasar meninggalkan segala yang tidak bernilaiguna. Nilai  dasar  berikutnya  dalam  hukum  Islam  adalah penegasan  Nabi  Saw  mengenai  meninggalkan  segala  yang tidak bernilai guna. Nabi bersabda :
15 Syamsul  Anwar, Studi  Hukum  Islam  Kontemporer ,  cet.  Ke-1  (Jakarta  : RM Books, 2007), 44-53.
ِهْيِنْعَـي َلا اَم ُهُكْرَـت ِءْرَمـْلا ِم َلَْسِإ ِنْسُح ْنِم
Artinya : “ Sebaik-baik Islam seseorang adalah bahwa ia  meninggalkan  hal-hal  yang  tidak  berguna.” (HR  at- Tarmizi, Ahmad). 16
Dari  hadis  ini  dapat  diturunkan  asas  efesiensi  dalam penyelenggaraan  kepentingan  publik  (bahkan  kepentingan diri  sendiri  juga).  Efesiensi  merupakan  kesesuaian  hasil  dari suatu  proses  dengan  apa  yang  telah  digariskan  dengan menggunakan sumber yang ada sebaik mungkin.
3) Nilai dasar Keadilan
Masalah  keadilan  dalam  penyelenggaraan  tata  kelola
pemerintahan  yang  baik  menghendaki  adanya  jaminan kesamaan  akses  seluruh  warga  masyarakat  terhadap  sumber daya  politik,  ekonomi  dan  administrasi. 17 Dalam  hukum Islam,  dari  keadilan  diturunkan  asas  perlakukan  yangsama ( al-mu’amalah  bi  al-misl ). 18 Perlakuan  yang  sama  dalam hukum  Islam  menjadi  landasan  hubungan  anatar  manusia termasuk  dalam  pemberian  pelayanan.  Sumber  ayat  yang melegitimasi nilai dasar keadilan yakni :
اوُلِدْعِا ... ىَوْقَّـتلِل ُبَرْـقَأ َوُه Artinya  : “ Berbuat  adillah  kamu,  (karena)  berbuat adil itu lebih dekat kepada takwa” (QS. al-Maidah (5) : 8).
4) Nilai dasar Tanggungjawab
Tanggungjawab  bersumber  dari  konsep al-ukhuwwah dalam asas pemberian pelayanan. Tanggungjawab ( responsivitas ) adalah kemampuan untuk mengenali kebutuhan  masyarakat,  menyusun  agenda  dan  prioritas pelayanan,  serta  merencanakan  program-program  pelayanan yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat. 19 Sumber  ayat  nilai  dasar tanggung jawab yakni :
16 At-Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi (Beirut : Dar al-Kutu al-Ilmiyyah, 2003),
555,  Lihat,  Syamsul  Anwar,  Studi  Hukum  Islam  Kontemporer,  cet.  Ke-1
(Jakarta : RM Books, 2007), 45.
17 Syamsul  Anwar, Studi  Hukum  Islam  Kontemporer ,  cet.  Ke-1  (Jakarta  : RM Books, 2007), 49.
18 Abu  Zahrah, al-Ilaqat  ad-Dauliyyah  fi al-Islam (Mesir  :  Dar  al-Fikr  al- „Arabi, t.t), 36.
19 Dwiyanto,  dkk, Reformasi  Birokrasi  Publik  di  Indonesia (Yogyakarta  :
Pusat Studi : Kependudukan dan Kebijakan, UGM, 2002), 48.
|
َينِنِمْؤُمْلاِب مُكْيَلَع  ٌصيِرَح ْمُّتِنَع اَم ِهْيَلَع ٌزيِزَع ْمُكِسُفنَأ  ْنِّم  ٌلوُسَر ْمُكَءآَج  ْدَقَل ٌميِحَّر ٌفوُءَر
Artinya  : “ Telah  dating  kepadamu  seorang  utusan (rasul)  dari  kalanganmu  sendiri,  berat  dirasakannya  apa yang  kamu  derita,  sangat  memperhatikan  kamu  dan  amat belas  kasih  lagi  penyayang  terhadap  orang-orang  mukmin ” (QS. At-Taubah (9) : 128).
5) Nilai dasar Amanah
Didalam  konsep  amanah  terdapat  asas  akuntabilitas dan transparansi. Keduanya merupakan kriteria penting dalam suatu goodgovernance .  Sumber ayat  dari nilai  dasar amanah, antar lain:
بْلاِبَّقَْلْا اوُسِبْلَـت  َلاَو َنوُمَلْعَـتْمُتنَأَوَّقَْلْااوُمُتْكَتَوِلِط
Artinya  : “ …dan  janganlah  kamu  menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahui ” (QS. al-Baqarah : 42).
6) Nilai dasar orientasi kehari depan
Nilai  dasar  orientasi  ke  hari  depan  dalam  ajaran  dan hukum Islam yakni sangat menekankan kepada umatnya agar mereka  memperhatikan  hari  esok  dan  membuat  perencanaan dan  persiapan  untuk  menghadapi  hari  depan,  sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur‟an yakni :
ٍدَغِل ْتَمَّدَق اَّم ٌسْفَـن ْرُظنَتْلَو... ۖ ... Artinya : “… Dan hendaklah setiap orang memperhatikan  apa  yang  dipersiapkannnya  untuk  hari esok… ” (QS. al-Hasyr (59) : 18).
Berdasarkan  sumber-sumber  baik  dari  al-Qur‟an  maupun as-Sunnah,  di  Indonesia,  perlu  muwujudkan  dan  melakukan penjewantahannya  melalui  sebuah  negosiasi  sampai  pada  proses perumusan  kebijakan,  yang  berusaha  menjadikan  Indonesia menjadi goodgovernance , yakni pemerintahan yang memiliki tata kelola yang baik.

## D. Penutup
Secara  umum  simpulan  dalam  paper  ini  bahwa goodgovernance ternyata, merupakan elan vital yang akan mampu menjawab segala problematika dengan terus-meneruskan
melakukan pemberdayaan masyarakat ( sipil ) dan pelayanan publik,
sebagai  amanat  dari  semangat  UUD  1945  yakni  “ untuk memajukan  kesejahteraan  umum  dan  mencerdaskan  kehidupan bangsa” . Karenanya, jika goodgovernance telah ditempuh sebagai pilihan  jalan  pembebasan  dari  berbagai  patologi  birokrasi  dan upaya  untuk  memberikan  peluang  pada  optimalisasi  pelayanan publik dibidang ekonomi. Apapun rumusan dalam goodgovernance ,  paper  ini  menekankan  bahwa  sumber-sumber dalam  al-Qur‟an  dan  as-Sunnah  telah  memberikan  syarat  berupa nilai  dasar  yakni  mulai  dari  nilai  dasar syura, nilai  dasar meninggalkan  segala  yang  tidak  bernilai  guna,  nilai  dasar keadilan,  nilai  dasar  tanggung  jawab,  nilai  dasar  amanah,  dan nilai  dasar  orientasi  ke  hari  depan.  Nilai-nilai  dasar  tersebut merupakan  syarat  mutlak  dalam  menciptakan goodgovernance sebagai  ajaran  dan  hukum  syariat  Islam  yang  wajib diimplementasikan  di  wilayah  manapun  berada  termasuk  di Indonesia.
Ketika goodgovernance telah  ditempuh,  maka  langkah selanjutnya  adalah  terus  melakukan  jalan  pembebasan  dari berbagai patologi birokrasi dan upaya untuk memberikan peluang pada optimalisasi pelayanan publik dibidang ekonomi, yakni perlu adanya  “ post ” goodgovernance sebagai  keharusan  normatif dengan alasan sebagai berikut:
Pertama, dalam  “ post”  goodgovernance harus  terjadi pemahaman (perubahan mind-set ) di kalangan elite penyelenggara  negara,  bahwa  upaya  merintis goodgovernance
tidak hanya berhenti pada upaya perampingan lembaga, efisiensi- efektifitas  pelayanan,  transparansi  pengelolaan  keuangan, akuntabel  dalam  mekanisme  kepijakan  publik  tetapi  yang terpenting  adalah  adanya  kesadaran  baru  bahwa  tata  kelola perintahan  yang  baik  hanyalah  sebuah  instrument  untuk memenuhi  hak-hak  pendidikan  dan  kesejahteraan  masyarakat sebagai  kewajiban  pemenuhan  hak-hak  dasar  masyarakat  seperti dirumuskan dalam UUD 1945.
|
Kedua, dalam “ post” goodgovernance harus menempatkan  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD) tidak  hanya  dilihat  dari  sisi  penerimaanya  yang  mengedepankan pentingnya kemandirian pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD),  tetapi  juga  dalam  sisi  pengeluarannya.  Posisi penyelenggara  negara  sebagai  distributor  (amil/pamong  praja) harus  mengedepankan  alokasi    anggaran  pelayanan  pada  dunia pendidikan  sebagau  pelayanan core utama  dan  mencegah terjadinya inefisiensi penggunaan dana guna melayani diri sendiri ( self-servicing ).  Disini  posisi  negara  berfungsi  sebagai  protektor terhadap rakyat dalam memenuhi hak-hak dasarnya.
Ketiga, dalam “ post” goodgovernance harus mengedepankan investasi sosial yang menempatkan kesejahteraan  (anak)  orang  miskin  sebagai  prioritas  kebijakan publiknya.    Sistem  perlindungan  sosial  bagi  rakyat  miskin  tidak hanya  dipahami  sebagai  pemenuhan  hak  negara  atas  rakyat sebagai  pemilik  kedaulatan,  tetapi  juga  sebagai  upaya menyelamatkan  generasi  hilang  ( lost  generation )  dimasa  yang akan datang. Disini masalah anak putus sekolah, angka kematian bayi-Balita,  kondisi  gizi  yang  memburuk,  kesehatan  ibu  hamil dan  sejenisnya  harus  dijadikan  sebagai  indikator  utamanya. Pendidikan  sebagai  jalur  utama  untuk  melakukan  perubahan mobilitas  vertikal  bagi  masyarakat  (miskin),  harus  dibuka selebar-lebarnya  dengan  sistem  diskriminasi  positif  bagi  rakyat miskin.
Keempat, dalam “ post”  goodgovernance realisasi  dari paradigma pembangunan manusia seutuhnya, upaya pengentasan kemiskinan,    tidak  sekedar  dipahami  sebagai  upaya  pembebasan masyarakat miskin dari indikator-indikator (pemenuhan sandang, pangan,  dan  papan)  yang  bersifat  serba  agregat  (terukur),  tetapi juga,  merupakan  usaha  untuk  memposisikan  masyarakat  miskin untuk  memiliki  harga  diri  ( self  esteem ),  kemulian  ( dignity ), kemandirian (independence ),      pengakuan  ( recognition) , dan kebebasan ( freedom) . Kendatipun begitu, kemandirian
masyarakat  sipil  tidak  dimaknai  sebagai  upaya  untuk  membatasi peran  negara  sebagai  pengawas  destorsi  pasar  (monopoli, oligapoli, dan monopsoni) seperti dicanangkan neo-liberalisme.

## Daftar Pustaka
Abrahamsen,  Rita, Disciplining  Democracy:  Development Discources  and  Good  Governance  in  Africa ,  Zed  book, New York, 2000.
Aditya  Media, Analisis  Konsep,  Arah  dan  Strategi ,  Tiara Wacana, Yogjakarta.
Ancok,  Jamaluddin,  “Pemanfaatan  Organisasi  Lokal  untuk Pengentasan  Kemiskinan”,  dalam  dalam  Awan  Setya Dewanta  (eds) Kemiskinan  dan  Kesejangan  di Indonesia , Yogjakarta : Aditya Media, 1995.
Anwar,  Syamsul, Studi  Hukum  Islam  Kontemporer ,  cet.  Ke-1, Jakarta : RM Books, 2007.
At-Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi, Beirut : Dar al-Kutu al-Ilmiyyah, 2003.
Bahagio, Sugeng, Sebelum Kemskinan, artikel KOMPAS 5 April
2008.
Borda,  Orlando  Fals,  “Participatory  Action  Research  in  Social Theory:  Origins  And  Challenges”,  in  Peter  Reason  and Hlary  Bradbury  (ed), in  Handbook  of  Action  Tesearch Participative Inguiry & Practice , Sage Publication Ltd 6
Bonhill Street London EC2A 4PU, 2002.
Chambers,  Robert,  “Rural  development  putting  the  last  fisrt”, diterjemahkan  oleh  Pepep  Sudrajat, Pembangun  Desa Mulai dari Belakang , Jakarta : LP3ES, 1988. Chambers,  Robert, PRA  (Participatory  Rural  Apprasial), Memahami Desa Secara Partsipatif , Kanisius, Yogyakarta, 1996. Day,  Millissa, Findings  on  Credit  Impact,  Participation,  and Sustainability , World Bank, April, 2001. Dwiyanto,  “ Good  Governance  di  Indonesia “,  makalah  seminar Etika  Politik  “ Good  Governance  dan  Money  Politics ”,
Universitas Muhammadiyah Magelang, 15-09-2003. Dwiyanto,  dkk, Reformasi  Birokrasi  Publik  di  Indonesia, Yogyakarta  :  Pusat  Studi  :  Kependudukan  dan Kebijakan, UGM, 2002.
Fanani  Muhyar, Membumikan  Hukum  Langit  :  Nasionalisasi Hukum  Islam  dan  Islamisasi  Hukum  Nasional  Pasca Reformasi , Yogyakarta : Tiara Wacana, 2008.
Fanani  Muhyar, Metode  Studi  Islam  :  Aplikasi  Sosiologi Pengetahuan sebagai Cara Pandang , cet.ke-1,
Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.
|
Giddens,  Anthony, The  Third  Way  and  Its  Critics, Cambridge: Polity Press, 2000. Giddens,  Anthony,  “ The  Third  Way  The  Renewal  of  Sosial Democracy” ,  diterjemahkan  oleh    Jalan  Ketiga  Ketut Arya  Mahardika, Pembaharuan    Demokrasi  Sosial ,  PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.
Goulet,  Denis, The  Cruel  Choise :  A  New  Concept  in  Theory  of Development , New York Atheneum, 1973. Gustavsen,  Bjorn,  “Theory  and  Practice:  the  Mediating Discourse”, in Peter Reason and Hilary Bradbury (ed), in Handbook  of  Action  Research  Participative  Inquiry  & Practice ,  Sage  Publication  Ltd  6  Bonhill  Street  London
EC2A 4PU, 2002.
Heertz,  Norena, Hidup  di  Dunia  Material:  Munculnya Gelombang  Neoliberalisme,  dalam  Neoliberlisme, I. Wibowo,  Francis  Wahono  (ed)  Cindelaras  Pustaka
Rakyat Cerdas, Yogjakarta, 2003.
Kompas, 12 April 2007.
Korten,  David  C, People  Centered  Development :  Reflection  on Development Theory and Method , Manila :
Mimeograph, 1996.
Mc  Clelland,  David. The  Chieaving  Society .  Princeton :  Von Nostrand, 1967.
Midgley,  James, Social  Development:  The  Developmental Perspectives  in  Social  Welfare.  Alih  bahasa  Dorita Setiawan  dan  Sirajuddin  Abbas,  Pembangunan  Sosial Perspektif  Pembangunan  dalam  Kesejahteraan  Sosial ,
Departemen Agama RI, Jakarta, 2005.
Nasikun, “Paradigma Baru dan Implikasinya Bagi Pemberdayaan Masyarakat”,  dalam  jurnal Sosial  Politik  SARATHI , FISIPOL Universitas Warma Dewa, 1988.
Nugroho, Heru,” Kemiskinan, Ketimpangan dan Pemberdayaan” , dalam  Awan  Setya  Dewanta  (eds), Kemiskinan  dan Kesejangan di Indonesia , 1995. Nye,  F.Ivan, Role  Structure  and  Analysis  of  the  Family , California & London : Sage of Social Research, 1976.
Osborn, David and Plastrik,  Peter, “ Reinventing Governanment” and  “Banishingbureaucracy:  the  five  strategies  for reinventing  government ”,  firsh  published  in  the  United Stateby Perses Books Publishing, Asubsidiary of Perseus Books L.L.C, 1997.
Osborn,  David  and  Plastrik,  Peter,  “ Reinventing  government  : how  the  entrepreneurial  spirit  is  transformating  the public sector” , diterjemahkan Abdul Rosyid, Mewirausahakan  Birokrasi:  Reinventing  Government: Mentrasformasi  Semangat  Wirausaha  Ke  Dalam Struktur Publik , PPM, Jakarta, 2005 .
Parera,  Frans  M.,  “Menyingkap  Misteri  Manusia  sebagai  Homo Faber”  dalam  Peter  L.Berger  dan  Thomas  Luckmann,
Tafsir Sosial atas Kenyataan. Rachman, M Fadjroel, dalam artikelnya (Kompas, 16 Mei 2009), “Republik  Tanpa  Alternatif”,  menengarai  bahwa  dalam bidang  ekonomi  -  pemerintahan  era-reformasi  -  sekedar menjalankan kebijakan orde-baru (neo-liberalisme).
Reason,  Peter  and  Hilary  Bradbury  (eds),  “Introduction:  Inquiry and  Participation  in  Research  of  a  Worldly  of  Human Aspiration”,  in Handbook  &  Practice ,  Sage  Publication Ltd 6 Bonhill Street London EC2A 4PU, 2002.
S.Kuhn,  Thomas, The  Structure  of  Scientific  Revolutions , Herndon : The University os Chicago Press, 1970.
Saidi,  Anas, Kemiskinan  Berdimensi  Sosial-Budaya:  Upaya Mencari  Model  Pengentasan  Kemiskinan  Berbasis Participatory  Poverty  Assessment ,  Artikel,  Diktis-LIPI,
2009.
Scott, James  C,  “The  Moral  Economy  of  Peasant  Rebellion  and Subsistence  in  Southeast  Asia”,  diterjemahkan  oleh Hasan  Basar, Moral  Ekonomi  Petani  Pergulakan  dan Subsistensi di Asia Tenggara , LP3ES, Jakarta, 1981.
Sedarmayanti,  “ Good  Governance  (Kepemimpinan  yang  baik) dalam  Rangka  Otonomi  Daerah “,Bandung  :  Penerbit Mandar Maju, 2003.
Seers,  Dudley,  “The  Meaning  of  Development”,  in    Charles  K. Wilber (ed), The Political Economy of Development and Underdevolopment ,  New  York :  Random,  House,  Inc, 1973.
Stiglitz,  Josepth, Globalization  and  Its  Discontent .  London  : Penguin, 2002.
Stiglitz,  Josepth, Making  Globalization  Work :  Menyiasati Globalisasi Menuju Duniayang Lebih Adil, diterjemahkan  oleh  Edriyani  Azwaldi,  Mizan,  Jakarta,
2007.
|
Streger,  Manfret  B., Globalism , The  New  Market  Ideology, Rowman & Littlefield Publisher, Inc, USA. Diterjemahkan oleh Heru Parastia, Globalisme Bangkitnya  Ideologi  Pasar,  terjamahan  dari  Globalism, Lafadl Pustaka, 2005.
Sukayat,  Tata, Internalisasi  Agama  Melalui  Kebijakan  Publik  : Dakwah  Struktural  Bandung  Agamis ,  cet.  Ke-1, Bandung : CV. Rieksa Utama Jaya, 2011.
Tjokrowinoto,  Moeljarto, Alternatif  Perencanaan  Sosial,  dalam Masalah  Sosial, Bunga  Rampi,  Tiara  Wacana, Yogjakarta, 2000.
Tjokrowinoto, Moeljarto, Pembangunan Dilema  dan Tantangan , Pustaka, Pelajar Yogjakarta.
Wolf,  Martin, Why  Globalization  Work ,  diterjemahman  oleh Samsudin Berlian, Globalisasi Jalan Menuju Kesejahteraan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007.
Zahrah,  Abu, al-Ilaqat  ad-Dauliyyah fi al-Islam, Mesir :  Dar  al- Fikr al-„Arabi, t.t.