Vol 4, No 2, Oktober 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id

## KONSEPSI NEGARA KESATUAN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945
Pratiwi Nur Hidayah 1 , Tomy Michael 2
1 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya 2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya

## Abstract
In  the interperting  form  of  a  unitary  state  in  Indonesia there  are  still  many  different interpretations so that many people who want to build a khilafah state led by the caliph of  all  sources  from  the  Qur’an.  Even  before  independence  the  predecessors  had determined the form of the state to be a unitary state. The more conflicts occur, many parties whp want to be right themselves in their own way to form a forbidden organization that  wants  to  return  to  the  prophetic  as  before,  establishing  a  new  kingdom  and tne occurrence of blasphemy of religion that led to intolerance between people. In this cas the role of the government is able to create togetherness into one unified without differences. In  order  to  create  a  unitary  state  and  national  unity,  the  author  seeks  to  explain  the meaning of the unitary state and compare the shape of the Indonesian state with the Russian state so as to provide an understanding of the true form of the unitary state.
Keywords: unitary state, khilafah

## A. Pendahuluan

## 1. Latar Belakang
Indonesia menjadi negara kepulauan yang mempunyai banyak pulau-pulau dan keberagaman dari Sabang sampai Merauke. Terdiri dari berbagai macam latar belakang. Dari  keragaman  ini  pasti  perlu  aturan  untuk  menata  kenegaraan  untuk  kepentingan bersama-sama dengan semua aturan ini berarti menjaga persatuan di Indonesia. 1 Dapat diketahui bahwa susunan negara Indonesia adalah kesatuan. Dalam proses amandemen terdapat ketentuan untuk tidak mengubahnya dan tetap mempertahankan susunannya. Konsepnya sendiri suatu susunan negara yang ditetapkan sejak awal berdirinya Indonesia. Konsep  negara  kesatuan  paling  tepat  untuk  ide  persatuan    dilihat  saja dari berbagai macam latar belakangnya. 2
1 Mahfud MD, ‘Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi’, Jakarta: Raja Grafindo, 2011, h. 9-10.
2 Khilya Fa’izia, ‘Seri Pengayaan Pembelajaran PPKn: NKR’I. Surakarta: Aksara Sinergi Media, 2019, h. 26.
Vol 4, No 2, Oktober 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Negara  Kesatuan  saat  ini  walaupun  sudah  di  Undang-undang  kan  maka  harus tetap dipertahankan, seperti beberapa kasus yang terjadi sangat berdampak memecah belahkan negara kesatuan. Pertama, adanya organisasi-organisasi terlarang, Hizbut Tahrir Indonesia bukan organisasi kerohanian tetapi lebih mengarah organisasi politik, orang akan  berfikir  ini organisasi  kerohanian  padahal  saja  bukan.  Tujuannya  membangun kembali  umat  Islam  dari  melemahnya keadaan  saat  itu, membebaskan  umat atas pengaruh barat. Juga membangun islam itu kembali sesuai dengan apa yang diturunkan oleh  Allah. 3 Tidak  mengakuinya sistem  demokrasi dengan  alasan  tertentu  bahwa demokrasi  adalah  sistem yang haram  dan kufur bagi  muslim menerapkannya.  Front Pembela  Islam  salah  satu  organisasi  Islam  cukup  penting  setelah terjadinya reformasi Indonesia. Dikenal  Islam  radikal  yang  mana  kelompok ini  memiliki  keyakinan  ideologi tinggi  dan  fanatik  yang  sering  melakukan  aksi keras  dan  kasar  terhadap  kegiatan kelompok  lain  yang  dinilai  bertentangan  dengan  keyakinan  mereka  Sifat  keras  yang melekat  pada  kelompok  ini  merupakan  keinginan  mereka  untuk  menjalankan  agama Islam  secara mendasar dalam  keinginannya  untuk  menjalankan  syariah  islam keseluruhan. 4
Kedua, adanya pendirian kerajaan Indonesia yang dikategorikan sebagai negara baru. Keraton Agung Sejagat sudah menggemparkan dunia maya. Polisi telah menangkap raja  dan  ratunya diduga  melakukan  penipuan  dan  menyebarkan  berita  bohong. Perintahnya kepada  pengikutnya  mematuhi  segala  utusannya.  Yang dipatuhi  oleh pengikutnya berupa setoran dan aturan kirab kuda. Pengikut yang melanggar aturannya raja  dan  ratu  menganggap  pengikutnya  tersebut  sebagai  teroris  dan  diancam  akan mendapatkan  malapetaka.  Keberadaan  keraton  menimbulkan  dampak  keresahan  dan kerawanan bagi warga sekitar. Dan menjadi tersangka kasus penipuan dan berbuat onar 5 . Kerajaan Sunda Empire, setelah salah satu sosial media membagikan foto kegiatannya menggunakan  seragam  militer.  Kerajaan  ini  tidak  tercantum  sebagai  organisasi  legal sudah tidak ada fakta sejarah pada kesejarahannya dengan kerajaan terdahulu. 6 Terakhir, adanya  Kerajaan  Ubur-ubur  disebut  saja menjadi  nama  komunitas  keagamaan. Nama samaran dari kerajan ini yaitu sekte. Penyebar dan pengikut sekte aliran sesat ditangkap oleh  kepolisian.  Penyebaran  ajaran  sekte  telah dilakukan  sekitar  enam  bulan  karena warga melapor karena resah melihat kegiatan zikir malam yang berbeda jauh ajaran islam
3 Tim Hibut Tahrir, ‘Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir’, Bogor: Thariqul Izzah, 2007, h. 4.
4 Zallum, ‘Demokrasi  Sistem  Kufur  Haram  Mengambil,  Menerapkan  dan  Menyebarluaskannya’,  Bogor:  Pustaka Thariqul Izzah, 2007, h. 197.
5 https://regional.kompas.com/read/2020/01/16/19491511/selain-purworejo-kerajaan-agung-sejagat-ternyata- ditemukan-di-klaten . Diakses pada tanggal 9 Maret 2020 Pukul 19.00 WIB
6 https://regional.kompas.com/read/2020/01/30/17180081/klaim-sunda-empire-memiliki-9-dinasti-dan-sana-500- juta-dollar-as?page=2 . Diakses pada tanggal 9 Maret 2020 Pukul 20.00 WIB
Vol 4, No 2, Oktober 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
pada umumnya. Salah satunya dalam cara berpakaiannya dengan menggunakan pakaian rumah, dan seharusnya dalam islam apabila seseorang melakukan zikir maka dianjurkan menggunakan pakaian muslim. 7
Ketiga,  penistaan  agama  menjadi  polemik  dalam  kasus  terjadinya peristiwapenistaan  agama  oleh Ahok  tidak luput  dari  perhatian  publik, ada  yang mendukung ada yang melawan bahwa Ahok kenyataannya menyebut Al-maidah ayat 51 itu didalam suasana menjelang pemilihannya dalam iklim polemik yang mana melebihkan itu bukan sesuatu yang aneh, melainkan menjadi bagian kampanye dinegara manapun. Dibohongin  pakai Al-Mai’idah  51  itulah  perkataannya, bahwa  ia sedang  berpolemik melawan kelompok tertentu yang menyalahgunakan agama untuk tujuan politik. Untuk memenangkan pertarungan argumen kalimat Ahok mengandung melebih-lebihkan bisa dimengerti atas pernyataan  polemik. 8 Selanjutnya, penodaan  yang  dilakukan  oleh seorang wanita Budha yang bernamakan Meilina, ia telah dijatuhi hukuman 1,5 tahun penjara  karena  keluhannya  terhadap  volume  azan  didaerah  tempat  tinggalnya  pada tahun  2016.  Permintaan  maafnya  bersama  suaminya saja tidak  cukup  meredakan panasnya  situasi  sebab  keluhannya  yang memantik  kerusuhan massa disekitarnya. Didalam penjatuhan putusan sangat menimbulkan perdebatan karena dianggap sebagai intoleransi antar umat agama lain. 9 Dan juga kasus Ustaz Abdul Somad ia telah dilaporkan atas dugaan  penistaan  terhadap  simbol  agama. Didalam  ceramahnya  itu  sangat meresahkan  sejumlah  umat  Kristen  dan  Katolik yang  ada di  Indonesia. Ia sendiri menjelaskan bahwa seharusnya tidak usah melaporkan dirinya ke pihak berwajib karena merusak toleransi antar umat dan memperkeruh suasana juga. Beredar potongan video mengatakan  bahwa  dalam  hukum  islam  Salib  adalah  tempat  bersarang  jin  kafir.  Ia mengatakan  hal  itu karena anggota  jamaahnya  yang  menggigil  hatinya  saat  sedang melihat salib. 10
Sebagai  generasi  penerus  bangsa  sudah  semestinya  mempertahankan  Negara Republik  Indonesia,  terutama  HAM  harus  didukung  contohnya  hak  untuk  mendirikan tempat  ibadah,  hak  untuk  beribadah  dengan  baik.  Tidak  mendirikan  khilafah  karena
7 https://megapolitan.kompas.com/read/2018/08/16/07351891/polisi-amankan-12-anggota-sekte-kerajaan-ubur-ubur- di-serang . Diakses pada 10 Maret 2020 pada pukul 18.00 WIB
8 Rohmatul Izad, ‘Fenomena Penistaan Agama Dalam Prespektif Islam Dan Filsafat Pancasila (studi kasus terhadap demo jilid II pada 04 November 2016)’, Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2017 h. 178-179.
9 https://m.cnnindonesia.cm/nasional/20180824143617-20324667/kasus-meiliana-dan-momentum-intropeksi- masjid . Diakses pada 10 Maret 2020 pukul 19.00 WIB
10 https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190819163425-12-422738/ustaz-abdul-somad-dilaporkan-ke-polda-ntt . Diakses pada 10 Maret 2020 pukul 19.30 WIB
Vol 4, No 2, Oktober 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
bertentangan dengan pancasila. Peneliti tertarik untuk mengangkat negara kesatuan dari contoh tersebut dapat merubah bentuk negara kesatuan saat ini.
2. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  Peneliti  merumuskan  masalah  bahwa bagaimana bentuk negara kesatuan menurut pasal 1 ayat (1) UUDNRI 1945.
3. Metode Penelitian
Didalam  jenis penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  nromatif,  yaitu penulis  disini mengkaji ketentuan hukum positif  untukmenemukan  aturan  hukum, prinsip hukum, doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi saat ini. Untuk memecahkan masalah, maka menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan  menelaah  segalah  permasalahan  berdasarkan  perundang-undangan  yang berlaku.

## B. Pembahasan
1. Bentuk Negara Kesatuan UUDNRI 1945 Pasal 1 ayat (1)
Bangsa Indonesia memproklamirkan diri sebagai negara merdeka secara formal dan internasional dengan menentukan nasib dalam segala bidang di tanah air. Didalam tatanan hukum proklamasi menjadi landasan berlaku hukum nasional yang sebelumnya menggunakan hukum kolonial. Disinilah menjadi norma pertama dalam proklamasi dari tata  hukum  Indonesia.  Didalam  kenyataan  proklamasi  menjadi  penutup  perjuangan memperebutkan  kemerdekaan  yang  sudah  terjadi  puluhan  tahun  dan  menjadi  awal pembelaan sebagai negara yang merdeka. Sehingga munculah berkembangnya seluruh kekuasaan  di  pulau-pulau  Indonesia. Proklamasi  ini  menjadi  gambaran  terbentuknya negara Indonesia dengan segala cita-citanya agar bisa terwujud. 11
Mengingat proklamasi maka tidak lepas dari cerita panjang negara Indonesia yang sebelumnya  didalam  bentuk  negaranya  juga  pernah  menggunakan  kerajaan, misalnya saja kerajaan hindu budha yang telah masuk berdampak besar didalam masyarakat dan muncul juga adanya bangunan dimana keagamaannya dianut. Pengaruh ini juga adanya kemunculan penanggalan jawa yang mana diberlakukan di jawa dan setelah itu masuklah pengaruh islam dan sudah mulai adanya pendirian kerajaan yang bercorak islam. Didalam kerajaan islam waktu itu bersikap keras pada agama yang lain. Islam yang diterima di Indonesia sebelumnya belum mulai banyak diterima lambat laun diterima dan mengalami proses menyesuaikan dengan agama hindu budha tadi. Diingat bahwa peran mistik lebih
11 Haryono Rinardi, ‘PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945: REVOLUSI POLITIK BANGSA INDONESIA’ Jurnal Sejarah Citra Lekha, 2.1 (2017), 147-149.
Vol 4, No 2, Oktober 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
besar  sebelumnya.  Di  Jawa  islam  disebarkan  oleh  walisongo  dengan  media  dakwah berupa wayang yang mengambarkan betapa pentingnya tradisi sebelum islam. 12
Setelah menjadi kerajaan, para pendahulu memperjuangkan bentuk negara yang belum merdeka ini, dan  setelah sampai tahap dimana terjadinya kemerdekaan saat itu juga  ditanggal  17  agustus  menjadi  saksi  bisu  bahwa  Indonesia  mengangkat  Soekarno menjadi seorang presiden dan Hatta menjadi wakilnya dan juga memberikan putusan bahwa dasar bagi semua rakyat bangsa Indonesia adalah uud 1945. 13 Sudah jelas bahwa artinya Indonesia mampu mengurusi urusannya sendiri dengan menegakkan negaranya yang merdeka. Proklamasi ini menjadi dasar yang mana hukum didalam pelaksanannya digunakan tata  hukum  yang  baru.  Dan  menjadikan  berlakunya  hukum  nasional  yang menjadikan  norma  pertama  didalam  tata  hukum  di  Indonesia  ini. 14 Proklamasi  ini penutup perjuangan bangsa Indonesia. Awalnya proklamasi kemerdekaan jadi permulaan titik  awal  pembelaan.  Dan  berkembanglah  kekuasaan  diseluruh kepulauan  Indonesia. Proklamasi sebagai  awal  kekuasaan menuju  menyeluruhnya  di kepulauan  Indonesia. Proklamasi  disini  menjadi  dasar  terbentuknya  negara  republik  Indonesia  dengan mewujudkan segala citanya. 15
Disamping itu setelah merdeka Indonesia pernah menggunakan bentuk serikat, tujuannya  hanya  untuk  mendapat  pengakuannya  saja.  Karena  ada  faktor  yang  mana dilihari dari wilayahnya, penduduknya, dan sumber kekayaan alamnya negara serikat ini akhrinya rapuh. Banyak yang ingin menjadi negara kesatuan, maka terjadilah diadakannya rundingan  diantara  nasionalis  dan  federalis.  Yang  menuntut  ingin  kembali  lagi  pada bentuk  negara  kesatuan.  Maka  setelah  itu  dibubarkannya  negara  serikat  dan  pada akhirnya  menjadi  negara  kesatuan  lagi  dan  menjadi  yang  baru. 16 Dan  pada  akhirnya digunakannya lagi negara kesatuan. Setelah terjadinya perpecahan Indonesia oleh kaum federalis  yang  sangat  tidak  menyejahterakan  rakyat  dan  semua  rakyat  memberikan perbuatan perlawanan. Maka dibentuklah perundingan yang disetujui oleh pemerintah Indonesia  dan  pemerintah  serikat  untuk  kembali  lagi  menjadi  Indonesia berdasarkan Proklamasi 1945. 17
12 Hasan Muarif Ambary, ‘Menemukan Peradaban Jejak Arkeologis dan Historys Islam Indonesia’, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998, h. 2.
13 Safroedin  Bahar,  dkk.,  ed. ‘Risalah  Sidang  Badan  Penyelidik  Usaha-Usaha  Persiapan  Kemerdekaan  Iondesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indoesia’, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995, h. 447.
14 Juniarto, ‘Sejarah Ketetatanegaraan Republik Indonesia’, Yogyakarta: Penerbit UII Press, 1996. h. 6-8.
15 15 M Yamin, Proklamasi dan Konstitusi’, Jakarta: Djambatan, 1951, h. 25.
16 Rozali Abdullah, ‘Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif’, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, h. 45.
17 Jimly Ashiddiqie, ‘Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945’, Yogyakarta: FH UI Press, 2005, h. 80
Vol 4, No 2, Oktober 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Sebelum  menjelaskan  tentang  negara  kesatuan,  penulis  menjelaskan  terlebih dahulu pengertian negara dari para ahli:
Plato, seorang filsafat yang mengatakan negara terbentuk karena DN  Aidit, tokoh  senior partai  komunis  di  Indonesia.  Komunis  disini  merupakan golongan kelas buruh yang menuntut perombakan secara radikal. PKI sendiri lahir pada 1920 ia tidak akan ikut campur dalam segala urusan internal pada partai yang lain walau harus  dipersatukan.  Bisa  dikatakan  sebagai  soal  di  partai  sendiri.  Kewajibannya  ialah bersedia mengajak partai untuk melakukan kerjasama bersama PKI untuk membentuk suatu  front  persatuan  nasional  diberbagai  macam  kalangan. Jadi,  didalam  prakteknya merupakan kaum yang sangat teguh, mempunyai keinginan untuk terus maju di bagian yang  lainnya  dari  partai  didalam  negeri.  Yang  dituduhkan  pada  komunis  bahwa  ingin menghapus  tanah  air  adalah  salah  terbesar. Sudah  jelas  bahwa  buruh  tidak  memiliki tanah  air  dan  tidak  bisa  mengambil segala  yang  dimiliki.  Didirikannya  PKI  bukan merupakan suatu yang hanya saja kebetulan tapi lebih menekankan pada objektif. Lahir di masa jaman pemerasan sesudah ada kelas buruh di Indonesia dan sesudah terjadinya Revolusi di  Rusia  pada tahun  1917.  Awal  mulanya  komunisme  muncul karena  adanya ajang yang dimana melawan kekuasaan pada Belanda yang didalam perjalanan terjadi terpecah belah dengan menjadi politisasi di banyak pihak manapun. 18
Soepomo, tokoh yang berprofesi sebagai ilmu hukum yang mempunyai pemikiran tentang negara teori  intregalistik,  sebagai  awal  sandaran  Indonesia  terbentuk  setelah berhasil merebut lagi negaranya yang merdeka dari kolonial zaman dulu. Ia mengatakan bahwa  istilah  negara  yaitu didalam  masyarakat  tersusun  secara  integral,  didalam golongan, didalam anggota dimana saling berkaitan dengan yang lain. Dimanapun negara tidak  akan  memihak  pada  golongan,  dimana  sebagai  pusat  tidak  akan  menjadi kepentingannya,  dan  lebih  lagi  negara  menjaminkan  keselamatan  hidup  sebagai persatuan yang dimanapun tidak dapat dipisahkan begitu saja. Didalam pemikirannya, di Indonesia  bahwa  dalam  negara  persatuan  segala  urusan  agama  dipisahkan  bersama dengan urusan negara. Bahwa yang ingin didirikan ialah negara nasional bersatu dengan tidak  menyatukan  diri  dengan  golongan  yang  besar. Tapi  masih  menghormati  segala istimewaannya termasuk golongan kecil dan golongan besar. Maka akan bersatu sendiri segala urusan mengenai agama lebih baik diberikan pada yang bersangkutan saja. Sebagai intregalistik yang menjadi dasar negara maka lebih tepatnya tercipta suatu kekuatan yang memaknai  kekeluargaan  saling  bersatu  antara  seorang  yang  menyuruh  dan  disuruh. Soepomo  didalam  hubungan  pandangan  teori  nya  bahwa  Pancasila  ialah  tidak  dapat dipisahkan karena kesatuan yang utuh. Dimana satu sama lain didalam sila tidak dapat
18 Tomy Michael,  ‘KORELASI KOMUNISME DALAM DEMOKRASI DI INDONESIA’, Refleksi Hukum, 1.1, (2016), 19-21.
Vol 4, No 2, Oktober 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
dipisahkan,  maka  seluruhnya  yang  digambarkan  sila  tersebut  terlihat  adanya  paham persatuan. 19
Indonesia  berkali-kali  sudah  melakukan  pergantian  bentuk  negara  dan  sistem pemerintahan. Tetapi Bhineka Tunggal  Ika  merupakan  dasar  negara  untuk  bersatu. Prinsip negara kesatuan didalam UUDNRI 1945 Pasal 1 ayat (1) bahwa bentuk negara ialah kesatuan republik. Pemerintah pusatlah yang berperan memegang kekuasaan tertinggi dengan tidak adanya pelimpahan kekuasaan di pemerintah daerah. Untuk urusan-urusan negara  pemerintah  pusat  menjadi  pemegang  kuasa  yang  tinggi  di  negara  kesatuan. Walaupun  tanggungjawab  pemerintah  di  pusat  tetapi  sistem  pemerintahan yang didesentralisasikan, akan timbulnya dimana hubungan timbal balik dengan adanya suatu kewenangan dan pengawasan. Persatuan merupakan prinsip yang sangat penting karena banyaknya budaya, suku, bangsa dan agama di Indonesia, keragaman inilah diharuskan untuk  bersatu.  Bukan  untuk  disatukan  keragamannya  tetapi  kekayaan  keragamannya yang  harus  dipersatukan. Persatuan  menjadi  prinsip  yang  harus  ada  didalam  bangsa Indonesia dan bukan kesatuan yang menjadi prinsip. Indonesia memang memilih bentuk kesatuan  tapi didalam  pelaksanaan  membutuhkan  tumbuh  kembangnya  keragaman ditanah  air.  Dalam  struktur  NKRI  tidak  dibolehkan  penyeragaman  kekayaan  alam  dan budayanya karena didalam  daerah  dijadikan  sebagai  jaminan  otonomi  seluasnya  agar berpotensi  berkembang  segala  kekayaan  dengan  segala  dukungan  juga  bantuan  dari pusat. 20
Hak  otonomi  sendiri  dimana wewenang  pemerintah  menyalurkan  separuh kekuasaan  pada  daerah. Desentralisasi  sebagai  suatu  sistem  harus  beradaptasi lingkungan dimana ia dijalankan. Didalam lingkungan memungkinkan pendekatan analisa bergerak cepat daripada pendekatan satu arah. Sadar desentralisasi merupakan sistem yang hanya sub sistem sosial menyeluruh karena dijalankan masyarakat berbagai macam waktu dan tempat di negara dan diantara negara lain. Guna menciptakan pencapaian nilai didalam masyarakat, tidak hanya dilakukan pemerintah kolonial terdahulu. Ada pastinya kolonial di seluruh wilayah melakukan pengawasan yang sederhana menggunakan alat dengan membangun desentralisasi yang didasar pada tradisional masyarakat terdahulu. Negara  kesatuan didalam  konstitusional  merupakan  satu unit mandiri  dengan  satu pembuat undang-undang. Didalam kekuasaan ditransfer pada pemerintahan yang rendah tapi pusat berpegang pada hak dasar kembali mencabut wewenangnya tadi. Menambah
19 Laga Sudiaro, Riski Febria Nurita, ‘Pandangan Negara Intregalistik Sebagai Dasar Philosofische Gronslag Negara Indonesia, Jurnal Cakrawala Hukum, 9.1, (2018), 62-64.
20 Reynold  Simandjuntak,  ‘SISTEM  DESENTRALISASI  DALAM  NEGARA  KESATUAN  REPUBLIK INDONESIA PERSPEKTIF YURIDIS KONSTITUSIONAL’, Jurnal Syari’ah dan Hukum, 7.1, (2015), 63-66.
Vol 4, No 2, Oktober 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
atau mengurang dapat dilakukan pemerintah tanpa ada persetujuan lembaga. Politik di pusat dapat membentuk atau menghapus pemerintah daerah. 21
Memang sudah sejatinya Indonesia menggunakan pemberlakuan desentralisasi karena  memiliki  wilayah  luas  juga  populasi  kependudukan  yang  besar  dan  memiliki banyaknya keanekaragaman. Desentralisasi dapat menjadi sendi didalam suatu negara karena sudah jelas hal yang paling tepat dalam memecahkan masalah sehingga akan lebih baik  lagi  dalam  kedepannya untuk  mengurus  segala  masalah  kenegaraan.  Didalam desentralisasi ini dimana cara pembagian kekuasaan vertical itu merupakan sendi untuk menampung, harus mampu menyalurkan, dan juga mampu melayani secara khusus atau berbeda. Untuk keutuhan negara yang paling tepat adalah digunakannya desentralisasi karena tanggungjawab  yang diberikan pada  daerah  melaksanakan  kewajiban  bersama menciptakan  sejahtera  secara  umum  juga  menjaga  keutuhan  negara  dalam penyelenggaraannya. Untuk sistem di negara kesatuan menggunakan otonomi daerah yang pada akhirnya berkembang menciptakan aturan dan penyelenggaran pemerintah yang berada di daerah untuk melahirkan seimbangnya antara sistem kesatuan dan segala penyelenggaraan  otonominya. Otonomi  daerah  diselenggarakan  harus  dengan  prinsip yang  demokrasi  karena  secara  langsung  memberikan  peranan  untuk  mengelola daerahnya atas potensi daerahnya sendiri. Sudah jelaslah bahwa didalam desentralisasi dan otonomi daerah adalah pemikiran suatu skema bahwa satu kesatuan itu tidak dapat dipisahkan karena sangat berkaitan satu dengan yang lainnya. Sudah jelas bahwa dua hal tersebut menjadi hasil dari dibaginya kekuasaan itu sendiri diantara pemerintah pusat dan  pemerintah  daerah  atas  wewenangnya  dan  kekuasaannya  yang  dimiliki. Jika pelaksanaannya tepat dan benar maka akan menguatkan intregasi nasional yang mana akan tercipta sejahteranya rakyat di masing-masing daerah meningkat dan keadilan sosial didalam rakyat pun pasti akan terlaksana dengan baik. 22
Setelah terjadinya amandemen di Indonesia membagi beberapa daerah dengan istilah yaitu khusus dan istimewa. Disetiap daerah-daerah yang mempunyai sifat yang istimewa dan khusus sebenarnya mempunyai ciri khas sendiri-sendiri pada daerah atau pemerintahan  daerahnya.  Daerah  yang  disebutkan  menjadi  daerah  yang  sifatnya istimewa yaitu Yogyakarta dan Aceh sedangkan yang sifatnya khusus berada di Jakarta dan Papua. Sudah pasti di negara ini sangat menghargai dimana satuan pemerintahan di daerah yang khusus dan istimewa. 23 Otonomi yang khusus ini wewenangnya itu khusus
21 Sri  Nur  Hari  Susanto, ‘Desentralisasi  Asimteris  dalam  Konteks  Negara  Kesatuan’,  Administrative Law&Governance Juornal, 2.4, (2019), 632-634.
22 Imam Bashori Hasba, ‘Demokrasi dan Integrasi NKRI dalam Sistem Otonomi Daerah’, Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia’, 6.2, (2017), 132-134.
23 Ni’matul Huda, ‘Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI, Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus, dan Otonomi Khusus’, Bandung: Nusamedia, 2014, h. 128.
Vol 4, No 2, Oktober 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
dan diperolehkan daerahnya khusus yang mengurus disetiap kepentingan masyarakatnya berdasarkan kinerjanya atas bentuk aspirasi dari hak masyarakat. Daerah yang idkatakan istimewa tadi sudah pasti didalam melaksanakan pemerintahan didaerahnya tidak lupa didalam khasanah berbentuk desentralisasi yang ada di Indonesia. Walaupun mempunyai daerah yang mempunyai sifat tersendiri tadi maka didalam desentralisasi maka tidak ada rasa yang membedakan diantara daerah yang lain maka hal yang harus dilaksakan yaitu dengan diberikannya keberagaman di budaya atas pengakuannya, segala bentuk asal usul dan juga bagaimana pengalaman didalam sejara yang memberikan status tersebut. 24
Dan  juga  didalam  bentuk yang  menguatkan  otonomi  didalam  negara  ini  ialah otonomi yang mana otonomi itu dibentuk dalam bentuk yang luas dan juga yang khusus. Untuk yang khusus ini agar dilakukan supaya kuatnya suatu intregasi sebagaimana negara kesatuan dengan caranya yang terbaik menempatkannya posisi hukum dan negara yang demokrasi  menjadi  pilar  utama,  adil  dan  makmur  yang  dirasakan  masyarakatnya, keberagamannya harus terjaga, maupun didalam bentuk yang istimewa dan khusus. 25 Penulis  disini  juga  membandingkan  bentuk  negara  Indonesia  dengan  Rusia. Pertama, penulis melakukan wawancara kepada Bapak Nur Rohim Yunus sebagai Dosen Hukum  Tata  Negara  di Universitas  Islam  Negeri  Syarif  Hidayatullah  Jakarta.  Dari  hasil wawancara tersebut, peneliti mampu menjelaskan komparasi bentuk negara Indonesia dan  Rusia  bahwa  Rusia  bukan  republik  tetapi  negara  federasi,  didalamnya  terdapat republik.  Bila  Indonesia  negara  kesatuan  yang  memberikan  otonomi  khusus  kepada daerah-daerah yang unik seperti Aceh, Yogyakarta, Papua dan DKI Jakarta, maka Rusia negara federasi atau serikat yang memberikan otonomi asimetris kepada seluruh wilayah- wilayah negara bagiannya. Berbeda dengan Amerika Serikat yang merupakan federasi. Negara Amerika Serikat menyeragamkan negara-negara bagiannya. 26
Kedua,  peneliti  melakukan  wawancara  dengan  Bapak  Raymond  Jr.  Pardamean Sihombing  sebagai  Dosen  Rossiskiy  Universitet  Druzbhy  Narodov  Moskow,  yang menjelaskan komparasi bentuk negara Rusia dan Indonesia. Didalam wawancara tersebut peneliti menjelaskan bahwa Indonesia negara kesatuan, semua daerah tunduk dalam satu pemerintahan  pusat  yang  dipimpin  presiden  sebagai  kepala  negara  dan  kepala pemerintahan. Rusia menganut sistem federal sesuai dengan pasal 1 konstitusi federasi rusia yang menyebutkan bahwa Rusia merupakan negara kesatuan federal demokrasi. Berbeda  dengan  Indonesia,  semua  daerah  diatur  oleh  presiden  kebijakan  mengatur
24 Surya Sakti Hadiwijoyo, ‘Menggugat Keistimewaan Yogyakarta, Tarik Ulur Kepentingan, Konflik, elit dan Isu Perpecahan, Pinus Book Publisher’, 2009, h. 71.
25 Nuria Siswi Enggarani, ‘ANALISIS OTONOMI DAERAH DALAM MENGUATKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK  INDONESIA  (STUDI  TERHADAP  UNDANG-UNDANG  NOMOR  32  TAHUN  2004  JUNCTO UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2008 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH’, Yustisia, 2.2, (2013), 78.
26 Wawancara online Nur Rohim Yunus, pada tanggal 7 Mei 2020 Pukul 15:17 WIB
Vol 4, No 2, Oktober 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
kedalam dan keluar yang diatur dalam otonomi daerah. Negara federal otonomi khusus di Rusia berhak mengatur kebijakan internal tetapi didalam federasi ada beberapa ranah tertentu yang tidak diatur tetapi diatur oleh Presiden Rusia  atau disebut sebagai Semi Presiden 27

## 2. Kompilasi Hukum terbentuknya organisasi terlarang
Indonesia  berada  didalam  zona  terbentuknya  gerakan  yang  sangat  sesat  yaitu islam radikal kelompok ini mempunyai pemikiran yang mana ideologi negara ini dianggap haram  dan  kufur  untuk  diterapkannya.  Mulai  dari  UUD  1945  dan  pancasila  ia menyebutkan  bahwa  apabila  menerapkannya  maka  disebut  dengan  syirik  dan  juga katanya  bertentangan  dengan  agama islam.  Seolah-seolah  saja  hanya  islam  yang mengatur  segala  aspek  yang  lengkap  didalam  kehidupan.  Hanya  islam  saja  yang merupakan  falsafah  pandangan  hidup  orang  muslimin.  Sehingga  aktivis  hanya menerapkan gerakan islam yang layak untuk diterapkan ideologinya. Setelah reformasi gerakan-gerakan yang bersifat radikal ini muncul dan menjadi sebuah tantangan yang harus  bisa  menetapkan  negara  kesatuan  dan  idelogi  Pancasila.    Sebagai  nasionalis gerakan  yang bersifat  radikal  ini dapat  merusakan  semua  keharmonisan  di  kehidupan manusia dan pastinya merusak ideologi negara kita tercinta ini. 28 Berikut ini gerakan yang bersifat radikal disebutkan sebagai berikut:

## Hizbut Tahrir Indonesia
Perlu kita pelajari terlebih dahulu mengenai struktur didalam daulah khilafah ini, Pertama,  didalam  sistem  pemerintahan  islam  ini  sangat  diwajibkan  oleh  Allah  yaitu didalam sistem khilafah. Dimana sang pemimpin atau khalifah dibentuk atas kitab dan Sunnahnya  atas  perintah  atau  wahyu  yang  diturunkan.  Kedua,  didalam  sistem pemerintahannya berbeda dengan dengan sistem yang ada di dunia. Sistem nya bukan termasuk sistem kerajaan yang mana didalam sistem khilafah ini khalifahnya ialah umat yang  diwakilkan  agar  dapat  menjalankan  kekuasaannya.  Sistemnya  bukan  termasuk kekaisaran,  yang  mana  didalam sistem  islam  ini  lebih  mempunyai  kesetaran  didalam kepentingannya yaitu dengan menganggap bahwa wilayah semuanya bagian dari negara dan semua wilayah itu satu. Sistemnya bukan termasuk federasi, sistem islam ini lebih pada semua didalam keuangannya itu menjadi satu kesatuan tidak pandang rakyat dan asal dari provinsinya. Sistemnya bukan termasuk republik, yang mana hanya menetapkan
27 Wawancara online Raymond Jr. Pardamean Sihombing, pada tanggal 12 Mei Pukul 16:02 WIB
28 Prihandono Wibowo, ‘Potensi Irelevansi Sistem Negara Kesatuan Republik Indoneisa (NKRI) dalam Konstelasi Politik Global’, Global Policy, 2.1, (2014), 90-91
Vol 4, No 2, Oktober 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
mana  yang  halal  dan  mana  yang  haram  dan  menganggap  demokrasi  sebagai  alat penguasa  untuk  menghancurkan  mengahancurkan  dan  menyesatkan  kaum  muslim. Ketiga,  didalam  struktur  negaranya  berbeda  yang  ditetapkan  yaitu  atas  struktur  dari Rasulullah, yang mana dijalankan oleh khulafaur rasyidin. 29
Di  Jerussalem  Taqiyudin  Al  Nabhani  mendirikan  Hizbut  Tahrir.  Karena ada keperihatinan pada kehidupan muslim dunia khusus di Arab yang sudah tidak mampu merdeka  dari  ancaman  orang  Barat,  lemah  dan  khufur  yang  dilakukan  oleh  para pemimpin, negara tidak bisa bersatu karena pola pikirnya jadilah penyerangan sama lain. Yang  menjadikan  latar  belakang  berdirinya  HTI  yaitu  dengan  segala  upaya  kembali membangkitkan umat islam yang mengalami penurunan drastis, pembebasan pola pikir atau ide-ide, hukum yang khufur dalam undang-undang, dan didalam negara kafir mereka dibebaskan kekuasaannya. Dengan maksudnya bahwa HTI ingin kembali bangun Daulah Khilafah Islamiyah di bumi ini sehingga semua urusan pemerintah dijalankan sesuai yang diajarkan  Allah. Dengan  ciri  khas  didalam  pemikirannya  menggunakan  nalar  literalis bahwa  didalam  kehidupan  harus  berasal  dari  Al-qur’an  dan  mengesampingkan  nalar campur tangan manusia. Didalam kelompok islam militant agama yang paling benar yaitu islam yang paling unggul dari sistem yang dibuat oleh manusia. Sebagai pendirinya HTI Al Nabhani mempunyai prinsip bahwa semua saja harus ditolak yang tidak bersumber dari Islam  karena  berbahaya  sekali  bagi  umat  islam,  hukum  syara’  harus  ditegaskan menurutnya.  Sangat  anti  filsafat  didalam  pemikiran  Al  Nabhani  bertentangan didalam Islam  menjadikan  nalar  keagamaan  di  anggotanya.  Kritik  dan  kecaman  keras  yang dilakukan oleh Al Nabhani tidak saja pada filsof muslim tetapi pada ulama beda pemikiran dengan islam liberal. Sudah jelas didalam nalar HTI sangat menentang Islam. Pemikiran militansi bertentangan dengan pemikiran Al Nabhani didalam sistemnya. 30
Setelah menyebutkan empat macam sistem pemerintahan islam diatas tadi maka, sudah  jelas  didalam sistemnya bahwa  tidak  mengakuinya  demokrasi  ia  selalu berfikir bahwa  demokrasi  ini  kufur didalam  sistemnya  dan  haram  sekali  bagi  umat  untuk menerapkannya.  Ada  tiga  macam  alasan  mengapa  tidak  menggunakan  demokrasi. Pertama, ia selau beranggapan bahwa ide didalam demokrasi ini sama dengan negara barat  yang  kafir.  Pada  saat  menggantikan  peran  barat  telah  mendirikan  demokrasi. Sehingga  sangat  menolak  sistem  yang  berhubungan  dengan  kolonial  zaman  dahulu. Kedua,  sudah  jelas  bahwa  demokrasi  ini  tidak  layak  karena  banyak  kebohongan  yang diterapkan. Didalam segala pemikirannya ini mustahil, tidak menerapkan semuanya dan
29 Yahya AR, ‘STRUKTUR NEGARA KHILAFAH (Pemerintahan dan Administrasi)’, Jakarta: Tim HTI Press, 2006, h. 14-29.
30 Azman, ‘GERAKAN DAN PEMIKIRAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA’, Al-daulah, 7.1, (2018), 108-111.
Vol 4, No 2, Oktober 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
banyak  yang  melakukan  kebohongan  yang  ujung-ujungnya  menyesatkan  kehidupan manusia  saja.  Ketiga,  demokrasi  ini  dibuat  oleh  manusia  yang  pasti  ada  segala kesalahannya, jadi hanya sistem yang dari Allah saja bebas dari segala kesalahan. Didalam demokrasi ini organisasi ini sangat khawatir apabila demokrasi menjadi tolak ukur untuk menilai pemikiran yang terpengaruh didalam paham saat akan membacanya dilihat dari seluruh dunia bahwa sudah banyak yang menggunakan demokrasi. 31 Yang menjadi utama didalam alasan mendirikan khilafah karena menurut mereka pandangan seluruh sistem kehidupan  didalam  kaum  muslim  berlawanan  dan  jauh  dari  segala  cita-cita  islam. Sehingga organisasi ini melakukan jalur yang tidak seharusnya dilakukan yaitu dengan memberikan pemikiran yang kontra pada dasar negara di Indonesia ialah Pancasila dan demokrasi. Didalam semua gerakannya selalu saja penuh kritik yang keras dan sangat frontal pada sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. 32

## Front Pembela Islam
Habib  Muhammad  Rizieq  Shihab  menjadi  pendirinya dengan  latar  belakang  di Indonesia terjadi penderitaan pada umat islam akibat dari penguasa, aparat yang gagal menegakkan hukum, muslim wajib menjaga harkat martabat Islam dan amar ma’ruf nahi munkar  menjadi  kewajiban  menegakkannya.  Di  Indonesia  FPI  terjadi  saat  reformasi. Berdirinya  FPI  mempunyai  tujuan  amar  ma’ruf nahi  munkar,  ikut  menumpas problem dengan membantu pemerintah. Hal yang ditempuh para aktivis dengan mengupayakan bahwa  cara  menanggulangi  membutuhkan  kerjasama  masyarakat.  Untuk memaksimalkan maka dibentuknya Jamaah FPI yang tugasnya melakukan keagamaan dan jiwa sosial dengan bakti sosial dan juga Laskar FPI membersihkan tempat hiburan seperti hal nya seorang militer dipandu oleh ketua. Organisasi ini bisa di kategorikan sebagai gerakan islam radikal. Karena mempunyai ciri khas bahwa secara total merjuangkan islam, sistem  politik  dan  hukum  negara  harus  dari  syariat  islam,  didalam  prakteknya menggunakan agama di masa lalu, sangat membenci dengan memusuhi orang barat dan segala bentuk perlawanan digunakan liberalism aka itulah FPI sebagai islam yang radikal. Gerakan  didalam  FPI  malah  mengekspolitasi  padahal  tidak  diajarkan  didalam  norma islam.  Denga  caranya yang  mengekspolitasi  yaitu  terjadinya  pemerasan  di  tempat hiburan, melakukan penggerebekan dengan pemikiran bahwa perbuatan nya dinamakan kemaksiatan. apabila didasar pada suatu norma maka lebih pada pertukaran kepentingan saja  antara  si  pengusaha  dengan  FPI. Sudah  jelaslah  bahwa  kegiatan  tersebut  malah
31 Muhammaddin, ‘Relevansi Sistem Khilafah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Dengan Sistem Negara Islam Modern’, Intizar, 22.2, (2016), 376-377.
32 Nilda Hayati, ‘KONSEP KHILAFAH ISLAMIYYAH HIZBUT TAHRIR INDONESIA KAJIAN LIVING AL- QUR’AN PERSPEKTIF KOMUNIKASI’, 12.1 (2017), 181 .
Vol 4, No 2, Oktober 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
mengakibatkan kepanikan masyarakat dan kerusakan. Bahwa didalam klaim nya itu yang mampu  melakukan  penegakan  syariat  islam  dan  menjadi pemberantas  maksiat hanya saja untuk mengambil simpatik. 33
Menurut ketua umum, didalam gerakan yang dilakukan oleh organisasi ini suatu keharusan karena budaya Barat yang menyebar luas perdabannya.  Disinilah munculnya gerakan  anti  kemaksiatan  karena  negara  Indonesia  juga  mempunyai  negara  muslim terbesar. Dengan segala upaya tujuan dari organisasi ini akan terlaksana dakwah yang membasmi kemaksiatan atau kemungkaran. Sikap lembut dan bijak tidak akan dilakukan saat  menegakkan  kemungkaran  bahkan  dalam situasi  kondisi  apapun.  Menurutnya kekerasan  boleh  dilakukan  dalam  keadaan  tertentu.  Menurut  penguasa  bahwa dibolehkannya melakukan tindak kekerasan karena cerminan sikap kebencian hati yang sangat dilarang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan cerminan tegasnya sikap atas prinsip yang dimana tidak bertentangan dengan prinsip yang diajarkan Islam. Didalam lembut dan  keras  nya  soal  kemungkaran  ada  tempatnya  juga.  Karena  yang  utama  harus mendapat  kelembutan  dan  solusi  akhirnya  dengan  perbuatan  keras  dan  tegas.  Saat terjadinya pembakaran dan penghancuran tempat untuk bermaksiat terjadi kemunculan bahwa tidak bisa dihilangkan kemaksiatannya dengan jalan harus dibakar tempat untuk perbuatan maksiat itu. Didalam Islam sendiri kekerasan hanya dibolehkan saat muslim tersebut diusir dari rumahnya. 34
Dilihat dengan menggunakan analisis politik sangat sulit dilakukan pembubaran didalam  organisasi  ini karena  sang  penguasa punya  catatan  hitam  sehingga  terjadilah pendapat  bahwa  gerakannya membuat  kekerasan yang  sudah  di  perintah  oleh penguasanya.  Dengan  nama  islam  ia  ingin  berkuasa  menghalangi  rakyat  didalam kekuasaan. Sudah tidak menjadi rahasia lagi bahwa FPI sudah melakukan perbuatan yang mana tidak menggunakan izin pada kepolisian, pada saat melakukan segala aksinya sering membuat kepolisian marah. Bahkan tidak ada kebijakan kepolisian membubarkannya. FPI memang  tidak  terjun  didalam  politik  tapi  penguasa  mengatur  segalanya  dengan membentuk kepentingannya yang tertentu. Dapat dilihat bahwa FPI itu sengaja penguasa yang  membentuknya dengan  tujuan  tertentu  bukan  dengan  rasa  ikhlas  atas pemberantasan  kemaksiatan  tetapi  ada  kepentingan  tertentu.  Gerakan  islam  FPI melahirkan  gerakan  yang  memanfaatkan  simbol  fanatiknya.  Sudah  pasti  suatu kesengajaan  yang  dilakukan  didalam  gerakan  organisasinya.  Kenyataannya  didalam
33 Machfud Syaefudin, ‘REPRESENTASI GERAKAN DAKWAH FRONT PEMBELA ISLAM (FPI)’, Jurnal Ilmu Dakwah, 34.2, (2014), 261-268.
34 Agus Ali Dzawali, ‘PEMAHAMAN TEKSTUAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP GERAKAN DAKWAH FRONT PEMBELA ISLAM (FPI)’, 3.1, (2012), 40-44.
Vol 4, No 2, Oktober 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
konflik  pada  masyarakat  tidak  ada  kata  sepakat  untuk  bernegosiasi  memecahkan masalah. Tetapi saat FPI yang berbuat masalah, melemahnya tindakan aparat sehingga gerakan  ini  mendapat dukungan dan  mengendalikan  pemimpin  itu  menjadi  tujuan politiknya. 35

## C. Penutup
Bentuk  negara  di  Indonesia  menjadi  konflik  warga  negara  yang  ingin merubah bentuk negara kesatuan. Perlu diketahui bapak pendiri bangsa sebelum merdeka bentuk negaranya yaitu kesatuan. Karena zaman semakin canggih dan pemikiran semakin maju timbulah  perbedaan  penafsiran  disetiap  manusia  yang  ingin  menyampaikan pemikirannya.  Dari  sinilah  menimbulkan  banyak  konflik  seperti  organisasi  terlarang, pendirian  kerajaan  baru  dan  penodaan  agama.  Penulis  tertarik terhadap  kemunculan organisasi  terlarang  bahwa  organisasi  tersebut  memecah  belahkan  yang  mana  ingin merubah negara kesatuan menjadi negara khilafah. Pemikiran untuk mengubah menjadi negara  khilafah  mungkin  tidak  akan  terjadi  apabila  pemerintah  pusat  menjalankan kewenangannya dengan benar. Negara khilafah selalu berprinsip sesuai yang diajarkan Allah  SWT  dan  berpedoman  pada  kitab  suci  Al-qur’an.  Bahwa  Indonesia  sendiri mempunyai  banyak  keberagaman  dan  macam-macam  kepercayaan  jika  mendirikan negara khilafah maka tidak mendirikan negara persatuan. Prinsip negara kesatuan disini segala  urusan  negara  terletak  ditangan  pemerintah  pusat  dan  semua  kewenangan dilakukan  oleh  satu  pusat  pemerintahan  atau  bersama  dengan  daerah.  Pelaksanaan otonomi  disini  memaksimalkan  hasil  dan  menghindarkan  rumitnya.  Pemerintah  lebih memperhatikan masyarakat, bahwa sudah seharusnya kewenangan pusat memberikan contoh yang baik agar kepercayaan warga negara tidak luntur dan warga negara yang ingin  mendirikan  negara  khilafah  tersebut  tidak berlanjut.  Pemerintah  pusat  harus merangkul kebersamaan dari Sabang sampai Merauke bahwa menjaga persatuan bangsa berdasarkan Bhineka Tunggal Ika adalah hal yang sangat penting untuk mempertahankan kesatuan ini. Organisasi terlarang yang ingin mendirikan negara khilafah sudah pasti tidak sesuai karena Indonesia sendiri merupakan nusantara yang terdiri dari beribu-ribu pulau. Jika mendirikan khilafah maka tidak menghargai terhadap agama lain dan menjadikan intoleransi yang hanya akan memecah belahkan negara kesatuan.
35 Abdul Hakim Wahid, ‘Model Pemahaman Front Pembela Islam (FPI) Terhadap Al-Qur’an Dan Hadits’, Refleksi, 17.1 (2018), 91-92
Vol 4, No 2, Oktober 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id

## REFERENSI
Abdul  Hakim  Wahid,  ‘Model  Pemahaman  Front  Pembela  Islam  (FPI)  Terhadap  Al-Qur’an  Dan  Hadits’, Refleksi, 17.1 (2018)
Agus Ali Dzawali, ‘PEMAHAMAN TEKSTUAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP GERAKAN DAKWAH FRONT PEMBELA ISLAM (FPI)’, 3.1, (2012)
Azman, ‘GERAKAN DAN PEMIKIRAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA’, Al-daulah, 7.1, (2018) Haryono Rinardi, ‘PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945: REVOLUSI POLITIK BANGSA INDONESIA’ Jurnal Sejarah Citra Lekha, 2.1 (2017)
Hasan Muarif Ambary, ‘Menemukan Peradaban Jejak Arkeologis dan Historys Islam Indonesia’, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998 Jimly Ashiddiqie, ‘Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945’, Yogyakarta: FH UI Press, 2005 Juniarto, ‘Sejarah Ketetatanegaraan Republik Indonesia’, Yogyakarta: Penerbit UII Press, 1996. Khilya Fa’izia, ‘Seri Pengayaan Pembelajaran PPKn: NKR’I. Surakarta: Aksara Sinergi Media, 2019.
M Yamin, Proklamasi dan Konstitusi’, Jakarta: Djambatan, 1951
Machfud  Syaefudin,  ‘REPRESENTASI  GERAKAN  DAKWAH  FRONT  PEMBELA  ISLAM (FPI)’,  Jurnal  Ilmu Dakwah, 34.2, (2014)
Mahfud MD, ‘Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi’, Jakarta: Raja Grafindo, 2011. Muhammaddin,  ‘Relevansi  Sistem  Khilafah  Hizbut  Tahrir  Indonesia  (HTI) Dengan  Sistem  Negara  Islam Modern’, Intizar, 22.2, (2016)
Nilda Hayati, ‘KONSEP KHILAFAH ISLAMIYYAH HIZBUT TAHRIR INDONESIA KAJIAN LIVING AL-QUR’AN PERSPEKTIF KOMUNIKASI’, 12.1 (2017)
Prihandono  Wibowo,  ‘Potensi  Irelevansi  Sistem  Negara  Kesatuan  Republik  Indoneisa  (NKRI)  dalam Konstelasi Politik Global’, Global Policy, 2.1, (2014) Rohmatul Izad, Fenomena Penistaan Agama Dalam Prespektif Islam Dan Filsafat Pancasila (studi kasus terhadap demo jilid II pada 04 November 2016) Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2017
Rozali Abdullah, ‘Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif’, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003,
Safroedin Bahar, dkk., ed. ‘Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Iondesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indoesia’, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995 Tim Hibut Tahrir, ‘Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir’, Bogor: Thariqul Izzah, 2007 Yahya AR, ‘STRUKTUR NEGARA KHILAFAH (Pemerintahan dan Administrasi)’, Jakarta: Tim HTI Press, 2006, Zallum,  ‘Demokrasi Sistem  Kufur  Haram  Mengambil,  Menerapkan  dan  Menyebarluaskannya’,  Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2007
Wawancara online Nur Rohim Yunus, pada tanggal 7 Mei 2020 Pukul 15:17 WIB Wawancara online Raymond Jr. Pardamean Sihombing, pada tanggal 12 Mei Pukul 16:02 WIB https://regional.kompas.com/read/2020/01/16/19491511/selain-purworejo-kerajaan-agung-sejagat- ternyata-ditemukan-di-klaten . Diakses pada tanggal 9 Maret 2020 Pukul 19.00 WIB
Vol 4, No 2, Oktober 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
1 https://regional.kompas.com/read/2020/01/30/17180081/klaim-sunda-empire-memiliki-9-dinasti-dan- sana-500-juta-dollar-as?page=2 . Diakses pada tanggal 9 Maret 2020 Pukul 20.00 WIB 1 https://megapolitan.kompas.com/read/2018/08/16/07351891/polisi-amankan-12-anggota-sekte- kerajaan-ubur-ubur-di-serang . Diakses pada 10 Maret 2020 pada pukul 18.00 WIB https://m.cnnindonesia.cm/nasional/20180824143617-20324667/kasus-meiliana-dan-momentum- intropeksi-masjid . Diakses pada 10 Maret 2020 pukul 19.00 WIB https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190819163425-12-422738/ustaz-abdul-somad-dilaporkan-ke- polda-ntt . Diakses pada 10 Maret 2020 pukul 19.30 WIB