Implementation  of  Financial  Administration  and  Management  System  Service Program for People with Social Welfare Problems (PMKS) for Street Children at the North Jakarta Social Service Sub-Department
Implementasi  Sistem  Administrasi  Dan  Manajemen  Keuangan  Program  Pelayanan Penyandang  Masalah  Kesejahteraan  Sosial  (PMKS)  Anak  Jalanan  pada  Suku  Dinas Sosial Jakarta Utara
Sisman Prasetyo 1* , Kumba Digdowiseiso 2
Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional 1,2 kumba.digdo@civitas.unas.ac.id 2
* Corresponding Author

## ABSTRACT
Based on Regional Regulation No. 8 of 2007 concerning public order, the North Jakarta Administration City Social Service Sub-Department has duties which include controlling, coaching and social services, returning people with social welfare problems, especially street children to their area of origin. is a public policy, because public policy (public policy) means a series of actions that are determined and carried out or not carried out by the government which have a specific goal in the interest of the entire community. From the APBD alone with a very minimal and limited budget to carry out various kinds of activities, the Social Service Sub-Department, which specifically handles street children, is still trying to find a source of funds so that it does not only come from the set aside APBD, but also needs attention in the form of disbursement of funds both from the Jakarta City government itself as well as attention from the Central Government. This is what makes it difficult for field officers to make programs optimally, with regard to budget resources Keywords: Public Policy, APBD, PMKS

## ABSTRAK
Berdasarkan  Peraturan  Daerah  No.  8  tahun  2007  tentang  ketertiban  umum  Suku  Dinas  Sosial  Kota Administrasi Jakarta Utara mempunyai tugas yang didalamnya mencakup tentang penertiban, pembinaan dan pelayanan sosial, Pemulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Khususnya anak jalanan ke Daerah  Asal.Peraturan  Daerah  yang  dibuat  dan  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Kota  Jakarta  Utara  itu merupakan kebijakan publik, karenakan kebijakan publik (public policy) berarti serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.dan dalam hal ini sumber anggaran yang ada di Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara hanya berasal dari APBD saja dengan jumlah anggaran yang sangat minim dan terbatas untuk melakukan berbagai macam kegiatan, untuk itu Suku Dinas Sosial yang khususnya menangani anak jalanan masih berupaya untuk mencari sumber dana sehingga tidak hanya berasal dari APBD  yang  disisihkan,  tetapi  juga  perlu  adanya  perhatian  dalam  bentuk  kucuran  dana  baik  dari pemerintah Kota Jakarta sendiri maupun perhatian dari Pemerintah Pusat. Hal inilah yang menyulitkan petugas lapangan dalam membuat program secara optimal, berkenaan dengan sumber daya anggaran Kata Kunci: Kebijakan Publik, APBD, PMKS

## 1. Pendahuluan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah orang perseorangan, keluarga atau  masyarakat  setempat  yang  karena  suatu  halangan,  gangguan  atau  pengaruh  yang meresahkan,  tidak  dapat  menjalankan  kemampuan  sosialnya,  sehingga  kebutuhan  fisik, mendalam, dan sosialnya tidak dapat dipenuhi. cukup dan sopan. (Kemensos, 2011). Hambatan, kesulitan dan kejengkelan tersebut dapat berupa kemelaratan, pengabaian, ketidakmampuan, ketidakmampuan sosial, keterbelakangan, jarak atau jarak dan (tak terduga) perubahan alam yang kurang mantap, seperti peristiwa bencana. Dari 22 jenis orang dengan masalah bantuan
sosial  pemerintah,  meliputi  Anak  Balita  Telantar,  Anak  Telantar,  Anak  Nakal,  Wanita  Rawan Sosial Ekonomi, Korban Tindak Kekerasan, Lanjut Usia Telantar, Penyandang Cacat, Tuna Susila, Pengemis,  Gelandangan,  Korban  Penyalahgunaan  NAPZA,  Keluarga  Fakir  Miskin  dll,  salah satunya ialah anak jalanan.
Menurut (Eko Darmanto, 2007) unsur-unsur yang mendasari munculnya anak jalanan adalah karena faktor ekonomi (kemelaratan), masalah keluarga, rumah tangga yang berantakan, perpisahan wali atau perdebatan keluarga berturut-turut, dalam diri anak itu sendiri dan iklim tempat  tinggalnya.  Isu  sosial  anak  jalanan  merupakan  kekhasan  sosial  yang  tidak  dapat dihindarkan dalam kehidupan individu, khususnya di wilayah metropolitan (masyarakat urban yang  sangat  besar).  Salah  satu  variabel  yang  mempengaruhi  perbaikan  masalah  ini  adalah kemelaratan.  Isu  kemelaratan  di  Indonesia  berdampak  buruk  terhadap  perkembangan urbanisasi yang meningkat dari daerah pedesaan ke komunitas perkotaan yang besar
Posisi  yang  begitu  mudah  diakses,  serta  keterbatasan  informasi  dan  kemampuan membuat banyak dari mereka bertahan untuk menopang kehidupan dengan terpaksa menjadi anak jalanan. Berikut adalah informasi anak jalanan di wilayah Jakarta tahun 2016-2017 yang dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.  :
Tabel 1. Data Anak Jalanan di Suku Dinas Sosial di Wilayah Jakarta Tahun 2016 s/d Tahun 2017
Sumber : Suku Dinas Sosial Jakarta Utara Tahun  2018 Dilihat dari tabel 1 di atas, jumlah orang yang bermasalah dengan bansos pemerintah untuk anak jalanan di Dinas Sosial berada di wilayah Jakarta Utara dengan jumlah 956 orang. bidang awal yang diarahkan pada Perda No. 8 Tahun 2007 tentang Permohonan Masyarakat yang Dibebaskan dari Orang Yang Bermasalah Bantuan Sosial Pemerintah Jalan.
Anak-anak jalanan adalah kelompok terbatas, karena mereka lebih sering ditemukan dalam  kondisi  yang  tidak  biasa,  misalnya  di  konvergensi  lampu  merah,  di  sepanjang  pintu belakang yang terbatas, di sekitar rel kereta api atau di kedua sisi jalan, dan dalam kehidupan mereka  sendiri  mereka  dapat  terlihat  sepenuhnya.  berbeda  dari  orang  yang  berbeda.  Tugas otoritas  publik  dalam  mengelola  masalah  sosial  anak  jalanan  sangat  penting,  seperti  yang diperintahkan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” Pasal  ini  memberikan  pengertian  bahwa  pemerintah  berkewajiban  untuk  memberantas pengangguran  dan  harus  mengusahakan  supaya  setiap  warga  negara  dapat  memperoleh pekerjaandengan upah yang layak untuk hidup.
Sedangkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh negara”. Pasal tersebut memberikan pengertian  pula  bahwa  tujuan  Negara  sebagaimana  tercantum  dalam  alinea  keempat Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945,  adalah  negara  tidak  dapat  melepaskan  tanggung jawabnya untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Sampai saat ini gelandangan dianggap sebagai perbuatan pidana. Hal ini tercerminkan dari bunyi Pasal 505 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana sebagai berikut:
Ayat  (1)  Barang  siapa  bergelandangan  tanpa  mata  pencaharian,  diancam  karena melakukan pergelandangan dengan kurungan paling lama tiga bulan. Ayat (2) Pergelandangan
yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang umurnya di atas enam belas tahun, diancam dengan kurungan paling lama enam bulan. Pasal di atas jelas menganggap gelandangan sebagai suatu tindakan yang melanggar hukum. Akan tetapi pemerintah tidak dapat menyikapi masalah sosial gelandangan itu hanya dengan memberikan hukuman karena masalah sosial gelandangan merupakan tanggung jawab pemerintah, sesuai yang diamanatkan Pasal 27 ayat (2) dan 34 ayat (1)  UUD  1945.  Untuk  itu,  perlu  adanya  campur  tangan  Pemerintah,  khususnya  Pemerintah Daerah  Kota  Jakarta  Utara  untuk  menanggulangi  masalah  anak  jalanan  di  wilayah administrasinya.
Salah satunya harus bisa dilakukan dengan memikirkan strategi program bantuan bagi Penyandang  Masalah  Bantuan  Sosial  Pemerintah  (PMKS)  untuk  mengatasi  masalah  anak jalanan. Karena setiap isu yang muncul adalah rencana otoritas publik yang sangat tahan lama untuk membantu menjawabnya dengan menuangkannya melalui strategi-strategi yang dibuat oleh otoritas publik. Strategi DPRD Kota Jakarta Utara untuk menangani sendiri anak jalanan juga dilakukan dengan mengacu pada peraturan dan pedoman yang ada, khususnya Peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak jalanan antara lain: UU No. 11 Tahun  2009  tentang  Kesejahteraan  Sosial,  Peraturan  Pemerintah  No.31  Tahun  1980  tentang Penanggulangan  anak  jalanan  anak  terlantar,  Peraturan  Daerah  No.  8  tahun  2007  tentang ketertiban  umum  bebas  penyandang  masalah  kesejahteraan  sosial  Jalanan,  Kepmensos  No. 30/HUK/1996 tentang rehabilitasi anak jalanan di dalam panti sosial, Peraturan Gubernur No. 19  tahun  2014  tentang  satuan  pelayanan  pengawasan  dan  pengendalian  sosial  penyandang masalah  kesejahteraan  sosial jalanan.  sumber  anggaran  yang  ada  di  Suku  Dinas  Sosial  Kota Administrasi Jakarta Utara hanya berasal dari APBD saja dengan jumlah anggaran yang sangat minim dan terbatas untuk melakukan berbagai macam kegiatan. Berikut ini adalah tabel sumber daya anggaran yang ada di suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara.
Tabel 2. Sumber Daya Anggaran No.  Program Anggaran 1.  Pengendalian dan penjangkauan PMKS Jalanan  3.218.579.336 2.  Penyediaan alat bantu penunjang fisik 151.250.000 3.  Pemulangan PMKS ke Daerah asal 16.760.000 Total 3.386.589.336
Sumber : Suku Dinas Sosial Jakarta Utara Tahun 2018 Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Standar  Rehablitasi  Sosial  dengan  pendekatan  profesi  pekerjaan  sosial,  sumber  dana  untuk pelaksanaan rehabilitasi sosial berasal dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), untuk  itu  Suku  Dinas  Sosial  yang  khususnya  menangani  anak  jalanan  masih  berupaya  untuk mencari sumber dana sehingga tidak hanya berasal dari APBD yang disisihkan, tetapi juga perlu adanya perhatian dalam bentuk kucuran dana baik dari pemerintah Kota Jakarta sendiri maupun perhatian dari Pemerintah Pusat. Hal inilah yang menyulitkan petugas lapangan dalam membuat program secara optimal, berkenaan dengan sumber daya anggaran.
Salah satunya harus bisa dilakukan dengan memikirkan strategi program bantuan bagi Penyandang  Masalah  Kesejahteraan  Sosial  (PMKS)  untuk  mengatasi  masalah  anak  jalanan. Karena setiap isu yang muncul adalah rencana otoritas publik yang sangat tahan lama untuk membantu  menjawabnya  dengan  menuangkannya  melalui  strategi-strategi  yang  dibuat  oleh otoritas publik. Strategi DPRD Kota Jakarta Utara untuk menangani sendiri anak jalanan juga dilakukan dengan mengacu pada peraturan dan pedoman yang ada, khususnya.
PMKS  bagi  anak  jalanan  yang  berada  di  penampungan  akan  dilengkapi  dengan pengaturan  penguatan  wilayah  setempat,  misalnya  persiapan  dan  pelatihan  serta  unjuk kemampuan dan hasil karya yang berbeda sesuai dengan kelebihan dan karunia masing-masing, sehingga  pada  saat  PMKS  anak  jalanan  ini  meninggalkan  rumah  singgah  mereka  memiliki
kapasitas dan penguasaan dalam menghasilkan show-stopper sebagai kerajinan yang memiliki nilai penawaran keuangan yang tinggi untuk bekerja pada ekonomi mereka, sehingga anak-anak jalanan seharusnya tidak terlalu rentan terhadap kerusuhan lagi.
Diharapkan  nantinya  program-program  bantuan  yang  diberikan  oleh  Bansos  Jakarta Utara  dapat  memberikan  jawaban  pilihan  untuk  mengurangi  jumlah  anak  jalanan  dan mengembalikan  mereka  untuk  menjalani  kehidupan  yang  biasa  dan  terhormat  di  mata masyarakat
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  diatas,  maka  penulis  mengambil  judul  penelitian tentang  “Implementasi  Sistem  Administrasi  dan  Manajemen  Keuangan  Program  Pelayanan Penyandang  Masalah  Kesejahteraan  Sosial  (PMKS)  Anak  Jalanan  pada    Suku    Dinas  Sosial  di Jakarta Utara.”

## 2. Tinjauan Pustaka Definisi Keuangan Publik
Keuangan publik adalah bagian dari masalah keuangan yang berkonsentrasi pada latihan moneter pemerintah. Yang diingat untuk otoritas publik di sini adalah semua unit administrasi dan lembaga atau asosiasi yang memiliki spesialis publik lainnya yang dikendalikan dan dibiayai oleh  otoritas  publik.  keuangan  publik  menggambarkan  konsumsi  publik  dan  strategi  yang digunakan  oleh  legislatif  untuk  mendukung  penggunaan  ini.  keuangan  publik  juga  memecah pengeluaran terbuka untuk membantu kita memahami alasan mengapa administrasi tertentu harus diberikan oleh negara dan mengapa badan legislatif bergantung pada jenis tugas tertentu. Di  luar  uang  terbuka,  misalnya,  penggambaran  mengapa  penjaga  publik  harus  diawasi  oleh negara  sementara  makanan  diteruskan  ke  area  rahasia  dan  mengapa  suatu  negara menggunakan berbagai jenis biaya bukan tugas tunggal adalah hal-hal tersebut. diperiksa dalam hal itu.
Keuangan  publik  berkonsentrasi  pada  interaksi  dinamis  oleh  otoritas  publik,  dengan alasan bahwa setiap pilihan memengaruhi ekonomi dan keluarga serta dana rahasia. Dengan cara  ini,  sangat  penting  untuk  mendorong  model  moneter  yang  membantu  memahami pentingnya penunjukan aset yang kompeten atau ideal, pentingnya ekuitas, dan ekspektasi hasil moneter  dan  keuangan  dari  pilihan  publik.  Dengan  cara  ini,  titik  fokus  uang  publik  adalah berkonsentrasi pada pendapatan dan penggunaan pemerintah dan memeriksa konsekuensi dari pendapatan  dan  penggunaan  latihan  ini  pada  bagian  aset,  penyebaran  gaji,  dan  soliditas moneter (Digdowiseiso, 2015).

## Implementasi Kebijakan
Implementasi adalah kegiatan atau pelaksanaan suatu pengaturan yang telah disusun secara cermat dan matang. Biasanya, implementasi terjadi setelah perencanaan dianggap stabil. Dalam istilah dasar eksekusi dapat diartikan sebagai eksekusi atau aplikasi. Menurut Browne dan Wildavsky  dalam  (Nurdin  dan  Usman,  2004),  berpendapat  bahwa  “implementasi  merupakan perluasan kegiatan yang saling menyesuaikan”.
Ada  berbagai  model  implementasi  kebijakan,  yaitu:  1). Analisis  kegagalan model; 2). Model  top-down;  3). Model  bottom-up; dan  4). Sintesis  model. Model  pertama dikembangkan  oleh  Pressman  dan  Wildavsky  (1973). Di  Model  ini,  implementasi  kebijakan dilihat sebagai interaksi antara tujuan dan tindakan. Model lain adalah top-down yang berfokus pada melihat faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Model ini dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn (1975). Model ketiga yang dikembangkan oleh Edwards (1980) adalah model bottom-up yang menitikberatkan pada interaksi antar negara dan warga  sehingga  terlihat  proses  implementasi  kebijakan  sebagai  proses  konflik  dan  tawar- menawar. Model  terakhir  adalah  model  sintesis  yang  dikembangkan  oleh  Nakamura  dan Smallwood  (1980),  yang  menekankan  kepemimpinan  dalam  mengkoordinasikan  formulasi,

## Disposisi
implementasi dan evaluasi . (Digdowiseiso dkk, 2018)
Mclaughin dalam (Nurdin dan Usman, 2004) juga menawarkan pengertian implementasi sebagai suatu kegiatan yang saling menyesuaikan. Eksekusi strategi adalah bagian utama dari keseluruhan  proses  pendekatan.  Pelaksanaan  strategi  merupakan  tanda  penting  dari  suatu rencana,  karena  pada  tahap  ini  suatu  rencana  tidak  hanya  terbatas  pada  contoh  nyata  dari rencana  tersebut,  tetapi  juga  berkaitan  dengan  hasil  atau  efek  yang  akan  mendorong pelaksanaannya. pengaturan..
Dengan demikian produsen strategi tidak hanya ingin melihat pendekatan-pendekatan yang telah dilakukan oleh daerah setempat, tetapi juga perlu melihat sejauh mana pengaturan tersebut dapat memberikan hasil dari hal-hal positif atau negatif ke daerah setempat. Beberapa aktor, terutama birokrat, mengambil tindakan yang bertujuan untuk membuat program berjalan selama implementasi (Winarno, 2007).
Model  yang  digunakan  sebagai  dasar  tema  penelitian  ini  ialah  turunan  model implementasi top-down yang disebut Direct and Indirect Impact on Implementation yaitu Model teori yang dikembangkan oleh George C. Edward III (dalam Dwiyanto Indiahono, (2009:33) dapat digambarkan sebagai berikut
Gambar 1. Model Implementasi Edward III Sumber : Edward III, 2009 : 33
Menurut pandangan Edwards III (dalam Dwiyanto Indiahono, 2009 : 33), implementasi kebijakan  dipengaruhi  4  (empat)  indikator  yang  saling  berhubungan  satu  sama  lain,  di antaranya:
1) Komunikasi,  khususnya  pelaksanaan  strategi  yang  efektif  mensyaratkan  bahwa  pelaksana menyadari  apa  yang  harus  diselesaikan,  dimana  tujuan  dan  sasaran  pendekatan  harus dikomunikasikan  kepada  pengumpulan  tujuan  (target  bunch),  sehingga  akan  mengurangi eksekusi yang berliku-liku.
2) Sumberdaya, dimana meskipun hal-hal dalam perjanjian telah disampaikan dengan jelas dan dapat dipercaya, jika pelaksana kekurangan harta untuk melaksanakannya, pelaksanaannya tidak  akan  berjalan  dengan  baik.  Aset  tersebut  bisa  berupa  SDM,  misalnya  kemampuan eksekusi dan aset keuangan.
3) Disposisi, adalah orang dan atribut yang digerakkan oleh praktisi. Dalam hal praktisi memiliki sikap  yang  baik,  praktisi  dapat  melakukan  strategi  serta  apa  yang  diinginkan  pembuat pengaturan. Edward III dalam (Dwiyanto Indiahono, 2009) menyatakan bahwa disposisi agen terkadang menimbulkan beberapa masalah jika mentalitas atau sudut pandang berbeda dari
pencipta strategi. Dengan demikian, diharapkan, Anda dapat mempertimbangkan atau fokus pada bagian posisi pekerja (agen) dan kekuatan motivasi.
4) Struktur  Birokrasi,  adalah  rencana  permainan  bagian-bagian  kerja  (satuan-satuan)  dalam perkumpulan  yang  menunjukkan  pembagian  kerja  dan  kejelasan  bagaimana  berbagai kemampuan atau latihan digabungkan atau difasilitasi, selain itu konstruksi otoritatif juga menunjukkan  spesialisasi  kerja,  saluran  keteraturan  dan  pengungkapan  (dalam  Dwiyanto Indiahono,  2009),  desain  hirarki  yang  terlalu  panjang  umumnya  akan  melemahkan pengawasan  dan  menimbulkan  kegaduhan  administrasi,  menjadi  strategi  regulasi  yang berbelit-belit dan kompleks, yang membuat pelaksanaan otoritatif tidak dapat dibendung. Bagian dari konstruksi otoritatif adalah Strategi Oprasional Prosedur (SOP) dan fraktur.
Dari  berbagai  penjelasan  yang  telah  dikomunikasikan  oleh  beberapa  pakar  di  atas, sangat  mungkin  beralasan  bahwa  eksekusi  strategi  merupakan  tahapan  yang  signifikan  dan harus dilakukan sebagai bagian vital dari struktur pendekatan publik. Karena dalam siklus ini sangat  mungkin  dijadikan  sebagai  salah  satu  tolok  ukur  keberhasilan  atau  kegagalan  suatu strategi yang dijalankan ( Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 5, Hal. 962-971).

## Pengertian Anak Jalanan
Untuk benar-benar memahami anak jalanan, kita harus mengetahui pengertian anak jalanan.  Bakti  Indonesia  mencirikan  anak  jalanan  sebagai  anak  muda  yang  menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari uang atau berkelok-kelok di jalan atau tempat umum lainnya.  UNICEF  memberikan  batasan  pada  anak  jalanan,  yaitu: Street  child  are  those  who haveabandoned their homes, school and immediate communities before they are sixteenyears of age, and have drifted into a nomadic street life anak-anak jalanan adalah anak-anak muda di bawah 16 tahun yang mengasingkan diri dari keluarga, sekolah, dan daerah sekitarnya, dibanjiri oleh keberadaan para pendatang di kota (H.  A Soedijar, 2008).
Mengingat pengertian di atas, maka dapat beralasan bahwa anak jalanan adalah anak- anak berusia 5-18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari uang atau nongkrong  di  kota  atau  di  tempat-tempat  siang  bolong. Dalam  buku  “Intervensi  Psikososial” (Get-togethers, 2001), anak jalanan adalah anak muda yang menginvestasikan sebagian besar energinya untuk mencari uang atau berkeliaran di jalanan atau tempat umum lainnya. Definisi tersebut memberikan 4 (empat ) faktor penting yang saling terkait yaitu
1) Anak-anak
2) Menghabiskan sebagian waktunya
3) Mencari nafkah atau berkeliaran
4) Jalanan dan tempat-tempat umum lainnya
Berdasarkan hasil kajian di lapangan, secara garis besar anak jalanan dibedakan dalam tiga kelompok (Surbakti dkk., 2001)
Pertama, children  on  the  street, khususnya  anak-anak  muda  yang  memiliki  kegiatan keuangan  sebagai  pekerja  anak  di  kota,  namun  memiliki  kekuatan  untuk  berkumpul  dengan orang tua mereka. Sebagian dari gaji mereka di kota dalam klasifikasi ini adalah untuk membantu memperkuat  ekonomi  keluarga  mereka  karena  beban  atau  tekanan  kemiskinan  yang  harus ditanggung tidak dapat ditanggung oleh kedua wali.
Kedua , children of the street, khususnya anak-anak muda yang sangat tertarik dengan kota,  baik  secara  sosial  maupun  finansial.  Beberapa  dari  mereka  benar-benar  memiliki hubungan dengan orang tua mereka, tetapi pengulangan pertemuan mereka aneh. Sebagian besar  dari  mereka  adalah  anak-anak  yang  karena  alasan  yang  tidak  diketahui  biasanya  lari dengan kejam atau kabur dari rumah. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa anak-anak muda di kelas ini benar-benar tidak berdaya melawan penyalahgunaan, baik secara sosial, batin, secara seksual. (Irwanto, 2006 ).
Ketiga, children  from  families  of  the  street, khususnya  anak-anak  yang  berasal  dari
keluarga  yang  tinggal  di  kota.  Terlepas  dari  kenyataan  bahwa  anak-anak  muda  ini  memiliki hubungan  keluarga  yang  cukup  mengesankan,  hidup  mereka  berubah  dari  satu  tempat  ke tempat lain dengan semua bahaya. (Irwanto dkk,2000) (Taylor & Veale, 2001).

## 3. Metode Penelitian
Melihat ciri dari fenomena tersebut, penelitian kami akan menggunakan pendekatan kualitatif  dengan  studi  kasus.  Model  ini  lebih  menyukai  penggunaan  logika  induktif  dimana kategorisasi  dihasilkan  dari  pertemuan  peneliti  informan  di  lapangan  atau  saat  datanya ditemukan (Yin, disitasi dalam Sugiyanto et al., 2018) . Informasi tersebut berupa keterkaitan kontekstual mengarah pada pola atau teori yang akan menjelaskan fenomena sosial. Studi kasus instrumental digunakan untuk mencari lebih dalam pada masalah implementasi irigasi dalam sistem  desentralisasi,  dan  untuk  melihat  fenomena  dalam  kehidupan  nyata  konteks  dimana tidak ada batasan tegas antara fenomena dan konteks sehingga sumber yang digunakan harus berbeda-beda
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  yang diarahkan untuk mengungkap peristiwa sosial melalui pengamatan terhadap tindakan manusia secara  individual  atau  metode  penelitian  kualitatif  merupakan  kunci  untuk  memahami kehidupan  manusia  dari  sisi  tindakan  individualnya  cara  untuk  memperoleh  akses  kedalam kehidupan  personal  seseorang  mengungkap  aktivitas  keseharian  dari  sisi  motif  dan  makna tindakan  serta  reaksi  individual  aktor-aktornya.  Dalam  sasaran  penelitian  ini  peneliti menggunakan  teknik  pengumpulan  data indepht  interview atau  wawancara  yang  ditujukan kepada informan yang dalam hal ini adalah petugas PMKS yang ada di Suku Dinas Sosial Jakarta Utara
Lokasi  penelitian  ini  dilakukan  di  Kelapa  Gading  Jakarta  Utara.  Dengan  alamat  jalan Boulevard  Timur  No  1.  Alasan  peneliti  mengambil  lokasi  penelitian  pada  Kecamatan  Kelapa Gading Di Jakarta Utara karena di lokasi ini memiliki beberapa anak asuh. Seluruh anak jalanan ditempatkan  di  panti  sosial  Yayasan  Bina  Bangun  Daya  2,  Cipayung,  Jakarta  Timur  dan  Panti Sosial  Bina  Bangun  Daya  1  Kedoya,  Jakarta  Barat,  dimana  mereka  akan  diberikan  pelatihan kemampuan. Melihat manfaat di atas, bisa dibayangkan ada beberapa kendala dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut.
Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan dalam dua bagian yaitu
1. Data Primer
Sumber  data  primer  dalam  penelitian  ini  adalah  kepala  rehabilitasi,  pegawai  rehabilitasi, petugas  P3S  PMKS  anak  jalanan  dan  Masyarakat.  Sumber  data  primer  diperoleh  melalui pengamatan dan wawancara.
2. Data sekunder Sumber  data  sekunder  dalam  penelitian  ini  adalah  dokumen,  modul,  dan  buku.  Data sekunder  diperoleh  melalui  dokumentasi  dan  pustaka  yaitu  dengan  menelaah  buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan implementasi kebijakan program pelayanan PMKS di Suku Dinas Sosial Jakarta Utara.

## 4. Hasil Dan Pembahasan
Pada bagian awal pemeriksaan ini, khususnya pada Bagian II, bidang/komponen yang harus dipikirkan atau dipusatkan dalam pelaksanaan pendekatan publik sudah dapat dipahami sebagaimana George C. Edwards III (Indiahono, 2009). Bidang/komponen ini dicirikan menjadi empat,  yaitu  korespondensi,  aset,  sikap,  konstruksi  regulasi.  Keempat  karakterisasi  tersebut akan digunakan untuk mengkaji pelaksanaan strategi program pendampingan bagi Penyandang Masalah Pendampingan Pemerintah Bagi Anak Muda Jalan yang dilakukan suku dina sosial kota administrasi Jakarta Utara.

## Komunikasi
Di  sini  akan  terlihat  apakah  sejauh  korespondensi,  pelaksanaan  strategi  program bantuan bagi Individu dengan Bantuan Pemerintah Sosial Masalah Anak Jalan telah berhasil. Pelaksana pendekatan adalah jajaran Pemerintah Kota Jakarta Utara, antara lain Bansos, Suku dins, Bansos Jakarta Utara, Suku dinas, Kelurahan, Satpol PP, Kepolisian, Suku. Sedangkan objek yang  dikelola  adalah  anak  jalanan  atau  individu  yang  bermasalah  dengan  bantuan  sosial pemerintah secara keseluruhan dan iklim di wilayah Jakarta Utara. Dalam ulasan ini terlacak bahwa perkembangan surat menyurat antara ketiga majelis di atas adalah sebagai berikut.

## Gambar 2. Komunikasi Tiga Pihak
Sumber : Suku Dinas Sosial Jakarta Utara Tahun 2018 Diagram di atas menunjukkan bahwa ada tiga aliran korespondensi yang terjadi ketika pendekatan publik dilakukan. Korespondensi utama terjadi antara pembuat strategi termasuk Ketua DPRD DKI Jakarta, Bansos dan pelaksana strategi termasuk Sub Bagian Bantuan Sosial Jakarta  Utara  dan  Sub  Bagian  Tramtib  Linmas.  Korespondensi  selanjutnya  terjadi  antara pelaksana  strategi  dan  anak  jalanan,  dan  secara  bersamaan  terjadi  korespondensi  dalam strukturnya yang bersahaja antara pencipta strategi dan anak jalanan sebagai obyek strategi..
Perkembangan  komunikasi  di  atas  setara  dengan  cara  mengirim  atau  mengarahkan korespondensi  yang  paling  umum.  Transmisi  yang  terjadi  sangat  besar  mengingat  jalur administrasi  yang  pendek.  Point  berikutnya  adalah  kejelasan  korespondensi,  kejelasan  data sangat  penting  karena  dengan  korespondensi  yang  jelas  diyakini  tidak  akan  ada  perbedaan dalam membedakan antara pencipta strategi, pelaksana dan manusia pada umumnya. Tentang kejelasan korespondensi, hasil pertemuan dengan Head of Recovery Segment
Sosial, Ibu Widia Russia SE mengatakan bahwa kejelasan data yang diisi oleh otoritas publik selama ini kurang, hal ini terlihat dari sosialisasi yang kacau dan ketidaktahuan sebagian anak jalanan terkait strategi penanganan anak jalanan.
“ Anak jalanan yang tahu adanya kebijakan ini yaa anak jalanan yang kena penjangkauan  oleh Suku  Dinas  Sosial  Kota  Administras  Jakarta Utara, tetapi  sebenarnya  kami  sebagai  instansi  pemerintah  sudah memberikan sosialisasi melalui media sosial, melalui aplikasi qlue dan melalui pemberitahuan- pemberitahuan di sepanjang jalan bahwa PMKS jalanan tidak boleh berada dizona bebas PMKS Jalanan. Tetapi terkadang masyarakat kurang mengerti  tentang  program  penjangkauan  ini  tujuan  nya  kan  untuk memberdayakan pmks jalanan ini untuk menjadi lebih baik“. (Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial tanggal 11 November 2020)”
Pembuat  kebijakan  mengkomunikasikan  kebijakan  yang  dibuatnya  kepada  pelaksana secara  timbal-balik  (dua  arah).  Pembuat  kebijakan  mengeluarkan  perintah-perintah  tertentu berkaitan  dengan  penanganan  Anak  Jalanan.  Jika  pelaksana  kesulitan  memahami  arah penanganan  anak  jalanan,  pelaksana  bisa  dan  terbuka  kemungkinan  untuk  bertanya  atau meminta penjelasan langsung kepada pembuat kebijakan
Menurut  peneliti,  dari  informan  yang  di  wawancarai  oleh  peneliti  ketidakjelasan komunikasi ini disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat dan anak jalanan tentang program yang  sedang  diselenggarakan  oleh  pemerintah  terutama  dalam  penanganan  anak  jalanan, meskipun mereka tahu itu hanya sebagian ada yang melihatya disepanjang jalan melalui pamflet atau  mereka  tahu  dari  aplikasi  qlue  untuk  itu  perlu  adanya  sosialisasi  agar  setiap  kebijakan Pemerintah ini dapat tersampaikan kepada masyarakat maupun kepada anak jalanan.
Sedangkan  kejelasan  komunikasi  dari  sisi  anak  jalanan  yang  dilakukan  dengan wawancara terhadap anak jalanan, Alif mengatakan bahwa:
“Wah, gak tau saya mas kalo ada peraturan kaya gitu. Kaya program-program pemerintah  saya  gak tau, saya  ngamen  dijalanan  buat  beli
kebutuhan  sehari-hari”.  (Hasil  wawancara  langsung  dengan  anak  jalanan yang berada di kawasan Mall of Indonesia tanggal 5 November 2020)”
Sehingga  cenderung  diduga  bahwa  siklus  korespondensi  yang  terjadi  dalam melaksanakan  pengaturan  penanganan  anak  jalanan  belum  berjalan  dengan  baik,  karena penyampaian  data  yang  kabur,  berbeda  dengan  kemampuan  praktisi  untuk  menangkap  dan memahami data yang disampaikan. juga unik. Ini sesuai dengan efek samping dari pertemuan dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara, Ibu Widia Rusiana SE:
“ Dikarenakan belum adanya standarisasi untuk para pekerja sosial (peksos), sebenarnya  di  perda  sudah  ada  tapi  kemampuan  masing-  masing  peksos berbeda  dan  dalam  melakukan  atau  menjalankan  tugas  perlu  ada peningkatan kapasitas dan kualitas baik dari segi kejelasan komunikasi dan konsistensi, dan juga perlu peningkatan kerjasama dengan pihak luar”. (Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial tanggal 11 November 2020)”
Pesan untuk anak jalanan sudah disampaikan secara gamblang. Contoh penyampaian pesan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Jakarta Utara adalah turun langsung ke anak- anak jalanan dan mencerahkan mereka agar tidak menjadi anak jalanan di tempat terbuka atau menawarkan  anak  jalanan  untuk  hidup  dan  dibina  di  yayasan  yang  ramah.  Jika  belum  jelas, pesan selanjutnya jarang disampaikan meskipun disampaikan dan dipatuhi oleh anak jalanan, batasan  yayasan  sosial  yang  terbatas  membuat  pesan  ini  sulit  untuk  dijalankan.  Edwards  III (Indiahono, 2009) mengatakan ”Lack of clarity in policy may not only inhibit intended change, it also  may  lead  to  substansial  unanticipated  change”. Tidak  jelasnya  pesan  yang  disampaikan bukan  hanya  mengakibatkan  tidak  tercapainya  perubahan  yang  diinginkan  bisa  juga mengakibatkan terjadinya perubahan yang tidak dikehendaki.
Penanganan  terhadap  anak  jalanan  yang  memiliki  keluarga  tentu  berbeda  dengan penanganan anak jalanan yang tidak memiliki keluarga untuk pekerjaan yang lamban. Tentunya pengasuhan  tidak  akan  sama  dengan  anak  jalanan  yang  memutuskan  mengamen  di  jalanan karena rumah berantakan. Anak-anak jalanan ini adalah bawahan yang tidak bisa dan bahkan tidak mau bermain-main dengan kemungkinan menyuarakan keinginan mereka. Karena sifatnya yang pendiam, produsen strategi menganggap anak-anak jalanan sebagai kelompok yang luar biasa  sehingga  pengasuhan  adalah  hal  yang  serupa.  Tidak  peduli  kesalahan  apa  pun  yang dilakukan  terhadap  yang  lebih  rendah,  pembuatan  strategi  dan  eksekusi  terhenti  pada  fase "membersihkan" jalan dan tempat umum. Meskipun pengaturan dan pelaksanaannya sebaiknya dihentikan  begitu  saja  setelah  dipastikan  bahwa  anak  jalanan  relatif  sudah menemukan/mencapai cita-cita dan keinginannya..

## Gambar 3. Tahapan terhentinya perubahan yang terjadi pada anak jalanan
Komunikasi yang dilakukan tidak sampai pada titik temu antara pihak-pihak yang terkait dengan  perlakuan  terhadap  anak  jalanan.  Kekecewaan  korespondensi  ini  mungkin  dapat merusak eksekusi strategi. Namun, eksekusi strategi masih dapat menemukan kesuksesan sejati karena korespondensi bukanlah komponen utama. Masih ada beberapa variabel lain yang dapat membuat strategi berjalan efektif meskipun ada kekecewaan korespondensi.

## Sumber Daya
Sementara  pengertian  tentang  sumber  daya,  yang  dimaksud  Edwards  III  (Indiahono, 2009) adalah hal-hal yang menggabungkan staf, data, otoritas, dan kantor. Di samping hal-hal lain  yang  berkaitan  dengan  kekayaan,  keempat  hal  di  atas  dianggap  mempunyai  pengaruh utama terhadap penyelenggaraan pengaturan umum. Menurut Edwards III (Indiahono, 2009), aset memiliki posisi vital dalam pelaksanaan strategi yang efektif. Tanpa aset yang memadai, apa yang direncanakan tidak akan sama dengan apa yang akhirnya dilakukan..
“Staff”
Pegawai yang terlibat langsung dalam penanganan Anak jalanan di Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara, yaitu Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial pada  Suku  Dinas  Sosial  Kota  Administrasi  Jakarta  Utara,  hanya  berjumlah  8 (delapan) orang. Dari delapan orang tersebut, satu di antaranya adalah Kepala Seksi. Jadi jika Kepala Seksi tidak dihitung sebagai pelaksana lapang, maka anak jalanan dan PMKS se Jakarta Utara hanya akan ditangani oleh 7 orang saja. Menurut  Kepala  Seksi  Rehabilitasi  Masalah  Sosial,  Ibu  Widia  Rusiana mengatakan bahwa:
“Hanya ada 8 orang di seksi ini, padahal tugas pokok dan fungsi yang kita laksanakan  ada  10  sub,  dengan  hanya  staf  yang  berjumlah  7  kita menangani  kegiatan  penjangkauan,  kita  melakukan  kerjasama  dengan instansi Pemerintah yang lain  seperti Kecamatan, Kelurahan, Satpol PP,
Kepolisian  dan  petugas  Pengendalian,  Pengawasan,  Pelayanan  Sosial (P3S)“. (Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial tanggal 11 November 2020).
Dengan  pertimbangan  kekurangan  tenaga  pelaksana,  maka  Kepala  Seksi  sekaligus bertindak  sebagai  pelaksana  lapang  dalam  setiap  operasi  penjemputan  anak  jalanan  dan penyerahan  ke  Panti  Sosial.  Kekurangan  tenaga  pula  yang  ”memaksa”  dilakukan  kerja  sama dengan Instansi Pemerintah seperti Kelurahan Kecamatan Sudin Tramtib Linmas Jakarta Utara. Tujuh  orang  tentu  jumlah  yang  sangat  tidak  memadai  untuk  mengendalikan  PMKS  di  enam Kecamatan Wilayah Jakarta Utara. Hal tersebut di sampaikan oleh bapak Widodo selaku staf rehabilitasi sosial, menyatakan bahwa :
“Kalau  sumber  daya  manusia  di  bidang  Rehabilitasi  Sosial  berjumlah  8 orang, 1 Kepala Seksi Bidang Rehabilitasi Sosial bernama Ibu Widia Rusia setiap keputusan yang diambil pada saat dilapangan ibu Widia lah yang berhak untuk memutuskannya misalnya kalau di lapangam pada saat kita penjangkauan anak jalanan, pastikan banyak kendalanya, nah biasanya bu
Widia memberikan perintah untuk di halau saja atau balik kanan karena kalau di lanjutkan juga akan berbahaya untuk kami semua sebagai petugas (Hasil wawancara dengan Staf Rehsos tanggal 9 November 2020).
Apalagi Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara memiliki kepanjangan tangan (struktural)  hingga  ke  tingkat  Kecamatan,  Kelurahan.  Apabila  kekurangan  jumlah  petugas lapangan  bisa  diatasi  dengan  meminta  bantuan  Sudin  Tramtib  Linmas  Jakarta  Utara  serta Petugas P3S yang memiliki puluhan anggota P3S. Puluhan jumlah anggota Tramtib Linmas dan P3S Jakarta Utara belum termasuk anggota Tramtib Linmas yang ditempatkan di masing-masing Kecamatan. Kekurangan tenaga juga dirasakan oleh panti sosial. Kurangnya tenaga pembina di panti sosial berjalan seiring dengan sedikitnya jumlah panti sosial untuk anak jalanan di Jakarta Utara, bahkan DKI Jakarta.
”Information”
Dua  hal  penting  yang  dibahas  terkait  dengan  data  karena  penghitungan persuasif  kedua  tentang  pengaturan  sumber  daya  adalah  data  yang  terkait dengan bagaimana pendekatan harus dilakukan. Data tambahan terkait dengan standar  hukum  yang  harus  diketahui  sehubungan  dengan  pelaksanaan perjanjian. Pembicaraan tentang korespondensi pada subbab sebelumnya juga telah mengingatkan pada percakapan untuk data. Oleh karena itu, pemeriksaan informasi tidak akan dilakukan pada subbab ini agar tidak mengulang percakapan yang persis sama.
Menurut  Peraturan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun 2014 Tentang Standar Rehablitasi Sosial dengan pendekatan profesi pekerjaan sosial,  sumber  dana  untuk  pelaksanaan  rehabilitasi  sosial  berasal  dari  dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), untuk itu Suku Dinas Sosial yang khususnya menangani anak jalanan masih berupaya untuk mencari sumber dana sehingga tidak hanya berasal dari APBD yang disisihkan, tetapi juga perlu adanya perhatian dalam bentuk kucuran dana baik dari pemerintah Kota Jakarta sendiri maupun perhatian dari Pemerintah Pusat.Hal inilah yang menyulitkan petugas lapangan dalam membuat program secara optimal, berkenaan dengan sumber daya  anggaran,  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Seksi  Rehabilitasi  Sosial  Ibu Widia SE.
“Ketersediaan  sumber  daya  finansial  masih  sedikit,  sangat  minim, anggaran khusus untuk kebijakan ini hanya berasal dari APBD saja, kami tidak menerima bantuan dari gubernur, dana hibah ataupun bantuan dari manapun”.  (Hasil  wawancara  dengan  Kepala  Seksi  Rehabilitasi  Sosial tanggal 11 November 2020).
Dari hasil wawancara diatas bahwa sumber anggaran yang ada di Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara hanya berasal dari APBD saja dengan jumlah anggaran yang sangat minim dan terbatas untuk melakukan berbagai macam kegiatan
“Authority”
Authority atau  wewenang,  dicirikan  oleh  rujukan  Kata  Besar  Bahasa Indonesia  sebagai  hak  dan  kemampuan  untuk  bertindak;  kemampuan  untuk memutuskan, mengawasi, dan mendelegasikan tanggung jawab kepada orang lain.  Strategi  pengelolaan  anak  jalanan  memiliki  struktur  pelaksanaan  yang berjenjang. Ini berarti bahwa ada beberapa derajat organisasi yang saling terkait, baik koneksi tanggung jawab vertikal maupun koneksi koordinasi tingkat. Strategi tidak akan dilakukan jika tidak disertai dengan penunjukan kekuasaan kepada agen. Setiap tahapan latihan olah raga anak jalanan yang dilakukan di Jakarta Utara diikuti oleh para ahli pendamping.
Pada tahap penataan, kewenangan diberikan kepada Bansos Kota Jakarta
Utara  dan  Bappekodya  Jakarta  Utara.  Pada  tahap  pelaksanaan,  ada  beberapa kumpul-kumpul  yang  diberikan  berbagai  tenaga  ahli,  khususnya  Suku  Dinas Sosial Kota Jakarta Utara yang memiliki posisi sah untuk menjaring anak jalanan, mengumpulkan informasi, kemudian mengirimkannya ke Yayasan Sosial. Suku dinas  Tramtib  Linmas  dan  PSBIBD  I  dan  PSBIBD  II  berwenang  memberikan persiapan, pelatihan dan sebagainya.
Pihak Kecamatan memiliki kewenangan untuk menjaring anak jalanan di wilayahnya, sedangkan Polres Jakarta Utara, Polsek dan Satpol PP memiliki posisi untuk menangkap anak jalanan. kemudian, pada saat itu, menyerahkannya ke Sudin  Bansos  Manajerial  Kota  Jakarta  Utara.  Ketiga  kelompok  ini  mungkin memiliki kekuatan untuk menangani jika ada impedansi oleh militer atau polisi saat mendapatkan anak jalanan di kota atau tempat umum.
Pada  tahap  peninjauan,  kewenangan  tersebut  berada  di  tangan
Suborganisasi  Bansos  Kota  Berwenang  Jakarta  Utara.  Pada  tahap  penilaian, kewenangan berada di Sudin Bansos Manajerial Kota Jakarta Utara. di Lembaga Sosial. Dari gambaran kekuatan yang digerakkan oleh setiap pelaksana strategi, sangat terlihat bahwa ada kecocokan antara kekuatan dan usaha yang diberikan kepada  masing-masing  pelaksana.  Dalam  eksekusi  sehari-hari,  sebutan  power chugs seperti yang diharapkan. Tidak ada hal buruk yang bisa dikatakan dari para pelaksana strategi terkait dengan tidak adanya kewenagnan dan kekuasaan.
”Facilities”
”Physical  facilities  may  also  be  critical  resources  in  implementation.  An implementors may have sufficeiebt staff, may understand what he is supposed to do, may have authority to exercise his task, but without the necessary buildings, equipment, supplies, and even green space implementation won’t succeed.”
Kelemahan yang paling mencolok dari pelaksanaan strategi jaga anak muda jalanan ini adalah jauhnya kantor yang memadai. Telah direferensikan beberapa kali bahwa mulai dari tahap get hingga tahap pengajaran, fasilitas pendukung yang  dapat  digunakan  sangat  minim.  Kendaraan  fungsional  yang  dimiliki  oleh Bansos Kota Jakarta Utara hanya 2 kendaraan jerman (seperti kendaraan deteni) dan 1 kendaraan panter. Kendaraan tersebut juga berfungsi sebagai kendaraan fungsional  sehari-hari  dari  Segmen  Pemulihan  Sosial,  untuk  sementara kebutuhan  kendaraan  sekaligus  mengeluarkan  anak  jalanan  dari  jalan  dan tempat umum tetap dapat ditangani dengan bantuan kendaraan Tramtib Linmas dan Kendaraan Bansos Ormas Kota Jakarta Utara.
Kurangnya  fasilitas  sosial,  terutama  dalam  hal  jumlah,  bahkan  tidak mencukupi. DKI Jakarta memiliki banyak Ormas, namun di seluruh Kabupaten DKI Jakarta hanya ada dua Panti Sosial yang ditugaskan untuk suaka sementara, yaitu Yayasan Sosial Bina Bangun Daya 2, Cipayung, Jakarta Timur dan Yayasan Sosial Bina  Bangun  Daya  1  Kedoya,  Jakarta  Barat  dan  pembinaan  anak  jalanan, khususnya Panti Sosial Putra Satu Panti, Panti Sosial Putra Pratama Dua, Panti Sosial Putra Tiga yang tersebar di Jakarta. Jumlah tiga panti sosial yang masing- masing berjumlah sekitar 120 orang ini tentu tidak sebanding dengan ratusan, bahkan ribuan anak jalanan di seluruh wilayah DKI Jakarta..
Kurangnya  fasilitas,  terutama  daya  tampung  panti  sosial,  membuat  anak jalanan masih banyak dijumpai di jalanan. Perlu digaris bawahi bahwa penyebab banyaknya  jumlah  anak  jalanan  yang  berada  di  jalanan,  selain  karena  tidak semua  anak  jalanan  bisa  dijemput  dan  dikirim  ke  panti  sosial  yang  daya tampungnya  terbatas,  adalah  terjadinya  migrasi  anak  jalanan  yang  sulit
dibendung.  Menurut  pengakuan  Suku  Dinas  Sosial  Kota  Administrasi  Jakarta Utara  menghentikan  migrasi  anak  jalanan  adalah  hal  yang  paling  tidak  bisa dilakukan.  Sepanjang  yang  diketahui,  Pemkot  Jakarta  Utara  tidak  pernah mengeluarkan  kebijakan  untuk  menahan/menghentikan  arus  migrasi  anak jalanan. Perbatasan Jakarta terlalu luas untuk bisa diawasi setiap saat, sehingga anak jalanan tetap bisa melakukan perpindahan lintas batas secara sporadis.

## Disposisi
”If implementors are well disposed toward a particular policy, they are more likely to carry i t  out  as  the  original  decisionmakers  intended.  But  when  implementors’  attitude  or perspectives  diver  from  the  devisionmakers’,  the  process  of  implementing  a  policy  becomes infinitely more complicated.”
Pelaksana  strategi  memainkan  model  bagian  yang  mungkin  berbeda  satu  sama  lain. Perbedaan nilai inilah yang membuat kontras, pendekatan atau penilaian terhadap tatanan yang ada.  Jika  perbedaan  nilai  antara  pencipta  strategi  dan  pelaksana  strategi  sangat  besar  dan cenderung mengarah ke jalur yang berlawanan, maka pelaksanaan strategi akan berada pada tahap yang sulit. Keragu-raguan, bahkan penggilingan, tampaknya akan menghalangi eksekusi strategi.
Disposisi  dalam  pelaksanaan  pengaturan  penanganan  anak  jalanan  di  Jakarta  Utara tidak  dipengaruhi  oleh  variabel  filosofis.  Filosofi  yang  disinggung  di  sini  adalah  filosofi  yang memberikan perspektif, penjabaran, dan metodologi dalam mengelola anak jalanan. Tidak ada perbedaan dalam evaluasi pengaturan, antara pelaksana dan pembuat strategi, karena tidak ada temu  filosofis  di  lingkungan  Pemerintah  Daerah  Jakarta  Utara,  khususnya  di  Sudin  Bansos Pengprov Jakarta Utara dan organisasi terkait.

## Struktur Birokrasi
Menurut  Edwards  III  (Indiahono,  2009)  hal  terpenting  yang  harus  dibahas  ketika membicarakan struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan publik adalah standard operating procedures (SOP) dan fragmentation . Meskipun demikian, sebenarnya terdapat beberapa hal lain  yang  juga  perlu  diperhatikan  dan  dijelaskan  setelah  pembahasan  mengenai  SOP  dan fragmentation. Secara resmi (formil), Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara dan Panti Sosial telah memiliki SOP.
Selama ini panduan yang dipergunakan oleh Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara dan Panti Sosial dalam menangani anak jalanan adalah Kepmensos RI No. 30/HUK/1996 tentang Rehabilitasi anak jalanan seperti Gelandangan dan Pengemis, pengamen di dalam Panti Sosial, dengan beberapa penambahan dan pengurangan.
Charles E. Lindblom menyebut penggunaan ulang atau tambal sulam kebijakan lama ini sebagai model inkrimentalisme, untuk memberikan petunjuk penanganan bagi petugas Seksi Rehabilitasi Sosial, pihak Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara mengembangkan tata cara  penanganan  anak  jalanan  yang  berada  di  jalanan.  Hal  ini  sesuai  wawancara  langsung dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Masalah Sosial yang menyebutkan bahwa :
“ Untuk Perda penanganan anak jalanan yang hidup di jalan SOPnya sudah ada,  dengan  adanya  Peraturan  Daerah  tersebut  kami  sebagai  pemberi pelayanan  akan  dengan  mudah  mengimplentasikan  kebijakan  tersebut”.
(Hasil  wawancara    dengan  Kasi  Rehabilitasi  Sosial  tanggal  11  November 2020).
Hasil observasi yang peneliti lakukan, menyangkut SOP yang diberikan oleh Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta dan Panti Sosial, kepada para anak jalanan selaku penerima layanan pemberdayaan dapat dikatakan sudah cukup baik, yang dilihat pada saat proses awal anak jalanan ini di temukan di sekitar area titik rawan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
anak jalanan, melakukan pendataan, dan pelaporan data ke Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta  Utara  sampai  di  rujuk  ke  Panti  Sosial  untuk  di  berikan  pembinaan,  pelatihan  dan keterampilan membuat kerajinan tangan.
Ada  beberapa  organisasi  yang  memiliki  kekuatan  untuk  mendapatkan  anak  jalanan, mengingat  berbagai  faktor,  dari  jalanan  dan  menyerahkannya  ke  lembaga  sosial.  Kemudian, pada saat itu, yayasan sosial mengumpulkan informasi tentang anak jalanan, dari mana mereka berasal,  dan  organisasi  yang  mendapatkannya.  beberapa  dinas  yang  memiliki  kewenangan untuk  menjaring  anak  jalanan  yang  berada  di  kota,  terkadang  “angkuh”  dan  tidak  mau memfasilitasi dengan organisasi yang berbeda, khususnya Suku Dinas sosial kota administrasi Jakarta Utara, alasannya ditetapkan oleh setiap organisasi pasti memuaskan, secara terpisah. - Setiap  organisasi  tidak  memfasilitasi  dengan  Suku  Dinas  Bansos  Kota  Jakarta  Utara  karena memiliki kewajiban sendiri-sendiri yang juga berdasarkan peraturan. Sebut saja Tramtib Linmas yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan segala sesuatu di wilayah Jakarta Utara. Lambat laun, pelaksanaan “menjaga semuanya terkendali” dapat dilakukan tanpa harus berkoordinasi dengan Suku Dinas sosial kota administrasi Jakarta Utar..
Sehingga saat beroperasi sendiri dan menemukan anak jalanan yang berada di jalanan, Tramtib Linmas perlu melaporkan penangkapan terhadap anak jalanan tesebut kepada. Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara. Sama halnya dengan disposisi, fragmentation juga tidak  atau  setidaknya  belum  menjadi  faktor  penghambat  dalam  pelaksanaan  kebijakan penanganan  anak  jalanan  di  Jakarta  Utara.  Dengan  kata  lain  koordinasi  dan  pertanggung jawaban pascapenangkapan tidak dianggap sebagai hal penting sehingga tidak ada yang hirau terhadap ada atau tidaknya masalah

## Gambar 4. Kerjasama Antarinstansi dalam Penanganan Anak Jalanan di Jakarta Utara

## 5. Penutup Kesimpulan
Dalam pembahasan, telah dipaparkan kondisi nyata Anak Jalanan yang ada di wilayah Kota  Jakarta  Utara,  serta  implementasi  kebijakan  program  pelayanan  penyandang  masalah kesejahteraan anak jalanan yang dilakukan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara seperti kegiatan  penjangkauan  anak  jalanan  dan  pemulangan  PMKS  Jalanan  ke  Daerah  asal. Implementasi kebijakan tersebut dilihat dari empat indikator menurut Edwards III (Indiahono, 2009  :  33)  memiliki  dampak  terhadap  implementasi  sistem  administrasi  dan  manajemen keuangan kebijakan program pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial anak jalanan.

## Daftar Pustaka
Digdowiseiso,  K.  (2015).  Sistem  Keuangan  Publik. Jakarta  :  Lembaga  Penerbitan  Universitas Nasional (LPU-UNAS)
Digdowiseiso, K., Sugiyanto, E., & Zainul, D. (2018). Implementation of Irrigation Policy in the Decentralized  Government:  A  Case  Study  of  West  Java,  Indonesia. Journal  of Environmental Management and Tourism , 9 (3 (27)), 411-422.
Fernando, D., Hananto, U. D., & Wisnaneni, F. (2016). Pelaksanaan Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum. Diponegoro Law Journal , 5 (3), 1-17. Indiahono  Dwiyanto.  (2009). Perbandingan  administrasi  publik  (model.konsep  dan aplikasi). Yogyakarta: Gava media.
Indonesia, R. (1959). Undang-undang dasar 1945 . Dewan Pimpinan PNI, Department Pen. Prop. Pen. Kader.
Irwanto,  2006. Pekerja  Anak  di  Tiga  Kota  Besa. Jakarta,  Surabaya,  Medan,  Jakarta  Unika Atmajaya dan UNICEF.
Kepmensos RI No. 30/HUK/1996 tentang Rehabilitasi Anak Jalanan di dalam Panti Sosial dan Kepmensos  RI  No.  59/HUK/2003  tentang  organisasi  dan  Tata  Kerja  Panti  Sosial  di Lingkungan Departemen Sosial RI.
Lewis A. Gun di kutif oleh Abdul Wahab, Solichin 2008, Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara . Edisi ke II Jakarta : PT. Bumi Aksara.
Rahmawati, Vita. 2017. Skripsi. Implementasi Kebijakan PMKS.
Sugiyanto, E., Djumadin, Z., & Digdowiseiso, K. (2018). Irrigation Planning in the Era of Local Autonomy: An Analysis of Existing and Alternative Model. Journal of Advanced Research in Law and Economics , 9 (2 (32)), 692-704. Surbakti dkk,2001. Proseding Lokakarya Persiapan Survei Anak Rawan : Study Rintisan di Kota madya Bandung, Jakarta Kerjasama BPS dan UNICEF.
Sunggono Bambang 2011, Hukum Dan Kebijaksanaan Publik (Jakarta: Sinar Grafika) Mclaughin (Usman  dan  Nurdin),  2004. Konteks  Implementasi  Berbasis  Kurikulum .Bandung  :  CV. Alfabeta.
Winarno, Budi. 2008. Kebijakan Publik Teori & Proses . MedPress Anggota IKAPI. Yogyakarta. Yuniartiningsih, S. (2012). Gambaran Perkembangan Psikososial Anak Usia 3-6 Tahun Di Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa Cipayung.