## PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA OPERASI (KSO) ANTARA PT. GARUDA INDONESIA TBK DAN PT. SRIWIJAYA GROUP DALAM PERSPEKTIF HUKUM ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
Ratih Kemala Program Magister Hukum Universitas Indonesia Jalan Salemba No. 5 Jakarta Pusat kemala.ratih@gmail.com
Naskah diterima : 15/05/2019, revisi : 16/06/2019, disetujui 17/06/2019

## ABSTRAK
Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha  Tidak  Sehat  merupakan  salah  satu  Power  of  Economic  Regulation,  yaitu kekuasaaan  pemerintah  untuk  mengelola  pasar  yang  di  dalamnya  meliputi  Komisi Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  sebagai  suatu  lembaga  yang  diberi  kewenangan untuk  melakukan  penilaian  terhadap  aktifitas  pelaku  usaha  di  Indonesia.  Termasuk pelaku usaha di bidang penerbangan sipil, yang saat ini mendapat sorotan dikarenakan harga tarif tiket pesawat yang mengalami kenaikan dari 40% hingga 120% bersamaan dengan  setelah  dilakukannya  Perjanjian  Kerjasama  Operasi  (KSO)  antara Garuda dan Sriwijaya. Atas dasar penyelidikan yang dilakukan oleh KPPU terhadap kedua maskapai tersebut,  penulis  melakukan  penelitian  yang  serupa  mengenai  indikasi  kartel  dan rangkap jabatan (Cross Ownership) antara kedua maskapai. Penulis mendapatkan tidak terjadi  kartel  dalam  perjanjian  kedua  maskapai  namun  adanya  permasalahan operasional  yang  menyulitkan  maskapai  untuk  tetap  bertahan  dengan  harga  tarif sebelumnya. Meskipun begitu harga tarif yang dinaikan ternyata tidak menyalahi batas maksimum tarif angkitan udara yang ditetapkan pemerintah. Sementara fakta rangkap jabatan  memang  terjadi  antara  kedua  maskapai  namun  sampai  saat  ini  KPPU  belum melakukan publikasi dan klarifikasi mengenai masalah ini.
Kata Kunci: Tiket pesawat, Kartel, Rangkap jabatan, Garuda, Sriwijaya

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Hubungan  antara  transportasi  udara  dan  aktivitas  perekonomian  merupakan suatu  hal  yang kompleks. Selama beberapa dekade terakhir, penggunaan transportasi
udara dan aktivitas perekonomian telah berkembang di seluruh dunia. 1 Pertumbuhan sektor transportasi udara akan mencerminkan pertumbuhan ekonomi secara langsung sehingga  transportasi  mempunyai  peranan  yang  penting  dan  strategis,  baik  secara makro maupun mikro. 2
Keberhasilan  sektor  transportasi  udara  secara  makro  diukur  dari sumbanga n nilai  tambahnya  dalam  pembentukan  Produk  Domestik  Bruto  (PDB),  dampak  ganda (multiplier  effect)  yang  ditimbulkannya  terhadap  pertumbuhan sektor-sektor lain dan kemampuannya  meredam laju inflasi melalui kelancaran distribusi barang dan jasa ke seluruh  pelosok  tanah  air. Sedangkan  dari  aspek  mikro,  keberhasilan  sektor transportasi  diukur  dari  kapasitas  yang  tersedia,  kualitas  pelayanan,  keselamatan, aksesibilitas, keterjangkauan daya beli masyarakat dan utilisasi. 3
Pada  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  yang  relatif  rendah  dengan  tingkat penggerakan  masyarakat  yang  juga  rendah, penyelenggaraan transportasi khususnya transportasi  udara  bukan  merupakan  kegiatan  usaha  yang  mendatangkan  keuntung bagi  penyelenggarannya,  tetapi  tetap  harus  dilaksanakan  untuk  menjamin  adanya pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah indonesia. 4
Dalam  butir  Pasal  33  UUD  1945  yang  merupakan  sendi  utama  bagi perekonomian  dan  politik  sosial  Republik  Indonesia, 5 menyatakan  bahwa  cabang- cabang  produksi  yang  penting  bagi  negara  dan  yang  menguasai  hajat  hidup  orang banyak dikuasai oleh Negara, 6 serta perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas  demokrasi  ekonomi  dengan  prinsip  kebersamaan,  efisiensi  berkeadilan, berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan,  kemandirian,  serta  dengan  menjaga keseimbangan  kemajuan  dan  kesatuan  ekonomi  nasional. 7 Maka  sektor  transportasi
1 Tito  Tusmar  dan  Minda  Mora , Warta  Ardhia, “Perkembangan Perekonomian Wilayah dan Kargo Udara: Korelasi atau Kausalitas?” Jurnal Pusat Litbang Perhubungan Udara Vol. 41 No. 1 hal. 39-48  (2015).
2 Menurut  Agus Santoso, Mantan Menteri Perhubungan RI, saat menjadi pembicara kunci pada acara Expert Talk: Aviation Industri di Hotel Margo,  Depok. Acara yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Industri  Universitas  Indones ia  ini  dalam  rangka Industrial and Systems Engineering Competition (ISEEC) 2018, tersedia di: https://www.suaramerdeka.com/news/baca/24547/pertumbuhan -sektor-transportasi-udara- cerminkan-ekonomi-nasional.  Di  akses pada 3 Maret 2019.
3 Ibid ,
4 Departemen Perhubungan R.I.  (2005). Cetak  Biru Transportasi Udara 2005-2024. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Jakarta
5 Mohammad Hatta, Pengertian Pancasila , (Jakarta: Idayu, 1981),  Hal.  36.
6 Republik  Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik  Indonesia dan Perubahannya, pasal 33 butir 1.
7 Ibid , butir 3.
haruslah memiliki Power of Economic Regulation, yaitu kekuasaaan pemerintah untuk mengelola pasar. 8
Untuk maksud tersebut pada tanggal 5 Maret 1999 telah diundangkan Undang- undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan Usaha  Tidak  Sehat.  Yang  mana  tindakan-tindakan  yang  berhubungan  dengan  pasar sekaligus sebagai ruang lingkup undang-undang ini adalah: 9
1. Perjanjian yang dilarang
2. Kegiatan yang dilarang
3. Penyalahgunaan posisi dominan
4. Komisi pengawas persaingan usaha
5. Tata cara penanganan perkara
6. Sanksi-sanksi
7. Pengecualian-pengecualian
Pada  9  November  2018,  PT  Garuda  Indonesia  Tbk (Garuda), melalui  anak usaha PT Citilink Indonesia, mengambil alih operasional dan finansial dari Sriwijaya Air Group  (Sriwijaya) yang  terdiri  dari  maskapai  Sriwijaya  dan  NAM  Air. Saat  ini,  bentuk dari pengambilalihan itu adalah adanya Kerjasama Operasi (KSO). 10
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (Budi) mengaku memberi lampu hijau atas Kerja Sama Operasi (KSO) yang dilakukan PT Garuda Indonesia Tbk (Garuda) dan Sriwijaya Air Group. Budi menyatakan mendukung aksi korporasi Garuda, dan meyakini kerja  sama dua maskapai itu mampu mengurangi potensi perang tarif antar maskapai penerbangan. 11
PT Garuda  Indonesia Tbk  memastikan  Kerja  Sama  Operasi  (KSO)  tidak  akan mengganggu kinerja operasional Sriwijaya Air Group, justru bisa meningkatkan potensi
8 Munir Fuady, SH, MH, LLM, Huk um Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat , (Bandung: Pt. Citra  Aditya Bakti,  1999),  Hal 24.
9 Ibid , Hal  9.
10 Anonim, Menhub  Beri  Lampu  Hijau  Garuda  Caplok   Sriwijaya  Air ,  ( On-line ),  tersedia  di: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181115164924-92-346875/menhub-beri-lampu-hijau-garuda-caplok- sriwijaya-air,  diakses pada 26 Februari 2019.
11 Anonim, Menhub  Beri  Lampu  Hijau  Garuda  Caplok   Sriwijaya  Air ,  ( On-line ),  tersedia  di: https://www.cnnindones ia.com/..., Op. Cit.
kedua maskapai demi memajukan industri penerbangan. 12 Namun nyatanya Indonesia National  Air  Carrier  Association  (INACA)  mengakui  kenaikan  harga tiket pesawat sebesar 40 persen sampai 120 persen beberapa waktu terakhir. 13
Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU),  sebagai  lembaga  yang  memiliki tujuan  dan  wewenang  untuk  melakukan  penilaian  terhadap  perjanjian  yang  dapat mengakibatkan  terjadinya  praktek  monopoli  dan  atau  persaingan  usaha  tidak  sehat sebagaimana diatur dalam  Undang-undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 14 ,    menaikkan  status  penelitian  dugaan  persaingan  tidak  sehat  yang  dilakukan maskapai  penerbangan  pelat  merah  PT Garuda  Indonesia (Persero)  dan Sriwijaya Air menjadi penyelidikan. 15
Ketua  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  Kurnia  Toha menyatakan adanya  dugaan  kartel  terkait  naiknya  tiket  pesawat  pasca  KSO  antara  Garuda  dan Sriwijaya di sepakati. 16 KPPU juga menaikkan status penelitian dugaan rangkap jabatan (cross  ownership)  di  Garuda  Indonesia  dan  Sriwijaya  menjadi  penyelidikan.  Hal  ini diputuskan  setelah  KPPU  melakukan  serangkaian  kegiatan  penelitian  dengan mengumpulkan  keterangan  dan  data  yang  komprehensif  dari  pihak-pihak  terkait. 17 Namun yang terpenting terkait dampak dari segala indikasi kartel dan rangkap jabatan (Cross  Ownership)  yang  dilakukan  oleh  kedua  maskapai  ini  apakah  sebagai penyebab semakin melonjaknya harga tiket pesawat.
12 Anonim, Garuda  Jamin  KSO  Tak   Ganggu  Operasional  Sriwijaya  Air ( On-line ),  tersedia  di: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181115174959-92-346904/garuda-jamin-kso-tak-ganggu- operasional-sriwijaya-air  diakses pada 26 Februari  2019.
13 Anonim, Kenaik an  Harga  Tik et  Pesawat  sempat  tembus  120  persen  (On -line ),  terseia  di https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190115191331-92-361065/kenaikan-harga-tiket-pesawat-sempat- tembus-120-persen  diakses pada 1 Mei 2019.
14 Tugas  dan  Wewenang  KPPU  (On-line) ,  tersedia  di:  http://www.kppu.go.id/id/tentang-kppu/tugas- dan-wewenang/ diakses pada 1 Maret 2019.
15 Anonim, KPPU  Selidik i  Rangk ap  Jabatan  Bos  Ga ruda  di  Sriwijaya  Air ( On-line ),  tersedia di:https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190212092746-92-368422/kppu-selidiki-rangkap-jabatan-bos- garuda-di-sriwijaya-air,  diakses pada 26 Februari  2019.
16 Anonim,  Ada  Aroma  Kartel  dalam  Kenaikan  Harga  Tiket  Pesawat  (On -Line),  tersedia  di: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190115125211-92-360952/ada-aroma-kartel-dalam-kenaikan-harga- tiket-pesawat diakses pada 1 Mei 2019
17 Anonim, Dugaan  Kartel  Tik et  Pesawat,  Kargo,  Bagasi,  dan  Rangk ap Jabatan Naik  Status (On- Line ), tersedia di http://www.kppu.go.id/id/blog/2019/02/dugaan-kartel-tiket-pesawat-kargo-bagasi-dan- rangkap-jabatan-naik-status/ diakses pada 1 Mei 2019

## B. Permasalahan
1. Apakah  Garuda  dan  Sriwijaya  telah  melakukan  kartel  terkait  melonjaknya  tarif tiket pesawat?
2. Apakah  telah  terjadi  rangkap  jabatan  (Cross  Ownership)  yang  dilakukan  oleh jajaran struktural PT. Garuda Group di PT. Sriwijaya Air?

## C. Tujuan Penelitian
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  memahami  pelaksanaan  perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) antara dua maskapai yakni PT Garuda Indonesia Tbk dan PT Sriwijaya  Group  dalam  perspektif  Hukum  Anti  Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat  terkait  dugaan  kartel  dan  rangkap  jabatan  (Cross  Ownership)  yang  dilakukan antara PT. Garuda Indonesia Tbk dan PT. Sriwijaya Group.

## D. Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  Penelitian  hukum  (legal  research)  yang  disusun  dengan menggunakan  tipe  penelitian  yuridis  normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji  penerapan  kaidah-kaidah  atau  norma-norma  dalam hukum positif 18 dengan menggunakan  pendekatan  undang-undang  (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach).
Metode  analisis  penelitian  ini  menggunakan  bahan  hukum  primer  berupa perundangan-undangan dan bahan hukum sekunder yang bersumber dari buku, jurnal, artikel  elektronik  dan  situs-situs  yang  berhubungan  dengan  penerbangan  dan persaingan usaha.

## PEMBAHASAN
Dalam  Penjelasan  atas  Undang-Undang  Anti  Monopoli  No.  5  Tahun  1999,  dan ditegaskan  kembali  dalam  Pasal  3  dari  Undang-Undang  tersebut,  bahwa  Undang- Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha  Tidak Sehat mengambil landasan kepada suatu demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kristalisasinya adalah
18 Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Huk um  Normatif ,  (Malang:  Bayumedia Publishing, 2006),  Hal. 295.
berupa menjaga keseimbangan antara kepentingan si pelaku usaha dengan kepentingan umum, dengan tujuan untuk: 19
1. Menjaga  kepentingan  umum  dan  meningkatkan  efisiensi ekonomi serta melindungi konsumen.
2. Menumbuhkan iklim  usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat, dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang.
3. Mencegah  praktek-praktek  monopoli  dan  atau  persaingan  usaha  tidak  sehat  yang ditimbulkan pelaku usaha.
4. Menciptakan  efektivitas  dan  efisiensi  dalam  kegiatan  usaha  dalam  rangka meningkatkan  efisiensi  ekonomi  nasional  sebagai  salah  satu  upaya  meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Perjanjian menurut UU Anti Monopoli dinyatakan sebagai  suatu perbuatan satu atau  lebih  pelaku  usaha  untuk  mengikatkan  diri  terhadap  satu  atau  lebih  usaha  lain dengan  nama  apapun,  baik  tertulis  maupun  tidak  tertulis. 20 Kemudian  lebih  spesifik dirumuskan  oleh  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan  (PSAK),  KSO  adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing sepakat untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki dan secara  bersama-sama  menanggung  resiko  usaha  tersebut. 21 Adapun  yang  menjadi penyebab  dilakukannya  perjanjian  KSO  antara  Garuda  dan  Sriwijaya  ini  adalah, dinyatakan  oleh  Dirut  PT  Garuda  Indonesia  Tbk I  Gusti  Ngurah  Askhara Danadiputra menyatakan Sriwijaya secara teknikal 'bangkrut'. Sriwijaya memiliki utang USD 58 juta kepada Garuda Indonesia dan sekitar Rp 1,6 triliun kepada BUMN. Dengan kondisi  keuangan  GIAA  yang  masih  morat-marit,  maskapai  pelat  merah  ini  akhirnya melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) bersama Sriwijaya dalam jangka waktu 12 tahun dengan opsi pengambilalihan saham minimum 51% dalam waktu 5 tahun. 22
19 Munir  fuadi,  SH,  MH,  LL.M, Huk um  Anti  Monopoli  Menyongsong  Era  Persaingan  Sehat , (Bandung: PT. Citra  Aditya Bakti,  1999),  Hal.  2.
20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1, Butir  7.
21 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 39  Tahun 2010.
22
Anonim, Garuda Ak uisisi
Sriwijaya (On-Line), tersedia di https://www.cnbcindonesia.com/market/20190304112633-19-58689/garuda-akuisisi-sriwijaya  di  akses  pada  1 mei  2019
Dalam  pelaksanaan  KSO  tersebut  Berikut  hal  yang  menyangkut  pengelolaan operasional PT Sriwijaya Air oleh Garuda Indonesia Group: 23
a. Sebelum menandatangani kerja sama operasi, pada 17 Mei 2018, Garuda Indonesia Group dan PT Sriwijaya Air menandatangani kerja sama code share untuk beberapa rute  penerbangan,  seperti  Yogyakarta-Palembang,  Jakarta-Sampit,  dan  Semarang- Sampit.
b. Tujuan  kerja  sama  operasi  tersebut  untuk  membantu  Sriwijaya  Air  Group memperbaiki  kinerja  operasi  dan  kinerja  keuangan.  KSO  juga  diharapkan membantu  Sriwijaya  Air  memenuhi  komitmen-komitmen  atau  kewajiban  mereka terhadap  pihak  ketiga  yang  di  antaranya  ada  di  lingkungan  Garuda  Indonesia Group.
c. Dalam  kerja  sama  operasi  ini,  seluruh  rute  penerbangan  Sriwijaya  akan dioperasikan oleh Citilink.
d. Kerja  sama  tersebut  secara  langsung  membantu  sinergi  Garuda Indonesia Group dan  Sriwijaya  Group  dalam  mengelola  pangsa  pasar  penumpang  angkutan udara hingga  51  persen.  Karena  segmen  keduanya  sama,  bakal  terjadi  efisiensi  dan economic upscale.
e. Jumlah pesawat yang dimiliki  PT Sriwijaya Air ada 48 Boeing (737-800 NG dan 737- 900 ER).

## A. Indikasi Kartel Dalam Kerjasama Operasi (KSO) antara Garuda dan Sriwijaya
Ekonom  Institute  for  Development  of  Economics  and  Finance  (INDEF),  Bhima Yudhistira  Adhinegara  menyatakan  setelah  dilakukannnya  KSO  antara  Garuda  dan Sriwijaya ini tercium adanya dugaan kartel yang dilakukan oleh kedua pelaku usaha ini. Indikasi  kartel  ini  ia  jabarkan  sebagai  berikut:   Pertama,  kebijakan  kenaikan  dan penurunan  tarif  pesawat  yang  dilakukan  secara  bersama-sama  oleh  para maskapai. Kedua,  penurunan  harga  yang  dilakukan  segera.  Ketiga,  struktur  industri yang tidak sehat. 24
23 Egy Adiyatma, Garuda Ambil Alih  Operasional  Sriwijaya  (On -line), tersedia  di https://bisnis.tempo.co/read/1146456/5-fakta-soal-garuda-ambil-alih-operasional-sriwijaya-air/full&view=ok diakses pada 1 Mei 2019
24 Anonim,  Ada  Aroma  Kartel  dalam  Kenaikan  Harga  Tiket  Pesawat  (On -Line),  tersedia  di: https://www.cnnindonesia.com/.... Op. Cit
Indikasi kartel ini tercium dari kebijakan kenaikan harga tiket pesawat kemarin. Menurutnya,  jika  struktur  industri  kuat,  seharusnya  ketika  satu  maskapai  menaikkan tarif,  kebijakan  tersebut  tidak  diikuti  yang  lain.  Satu  per  satu,  maskapai penerbangan yang berada di luar kelompok tersebut gugur.  Bhima menduga tenggelamnya maskapai tersebut  tak  terlepas  dari  persaingan  bisnis  tak  sehat  di  industri  ini.  "Jadi  perlu diselidiki,  jangan-jangan  memang  ada  strategi price fixing, sehingga pemain di industri ini kian dikit  bertambahnya," imbuhnya. 25
Ekonom  Center  of  Reform  on  Economics  (CORE)  Indonesia  Mohammad Faisal menilai  dugaan  persaingan  yang  tak  sehat  juga  terlihat  dari  waktu  maskapai memutuskan  mengerek  tarif.  Kemarin,  kenaikan  tarif  justru  dilakukan  pada  musim rendah  permintaan  (low  season). Padahal,  hukum  pasar  biasanya  momen  kenaikan harga  tiket  dilakukan  pada  saat  permintaan  tinggi  (peak  season),  misalnya  beberapa waktu  sebelum  liburan  akhir  tahun  atau  jelang  libur  lebaran.  "Artinya,  memang  ada indikasi  kompetisi  di  industri  yang  tidak  berjalan  sempurna  dan  tidak  sehat  karena tidak  elastis  terhadap  perubahan  biaya  produksi  dan  siklus  permintaan  pasar," jelasnya. 26
Dalam Undang-undang Anti Monopoli, dijelaskan mengenai Kartel yaitu: 27
“Pelaku  usaha  dilarang  membuat  perjanjian,  dengan  pelaku  usaha saingannya,  yang  bermaksud  mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan  atau  pemasaran  suatu  barang  dan  atau  jasa,  yang  dapat  mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
Menurut  Susanti  Adi  Nugroho  dalam  bukunya  berjudul  “Hukum  Persaingan Usaha  di  Indonesia”  disebutkan  bahwa  praktik  kartel  biasanya  diprakarsai  asosiasi dagang bersama para anggotanya. Yang secara terperinci ia rumuskan dalam beberapa karakteristik: 28
25 Ibid, 26 Ibid ,
27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 11.
28 Dr.  Susanti  Adi  Nugroho,  SH,  MH, Huk um  Persaingan  Usaha  di  Indonesia ,  (Jakarta:  Kencana Prenadamedia  Gruop,  2012),  Hal.  176.
1. Terdapat konspirasi antara beberapa pelaku usaha
2. Melibatkan para senior eksekutif dari perusahaan yang terlibat
3. Biasanya dengna menggunakan asosiasi untuk menutpi kegiatan mereka
4. Melakukan price fixing atau penetapan harga. Agar penetapan harga berjalan efektif, maka  diikuti  dengan  alokasi  konsumen  atau  pembagian  wilayah  atau  alokasi produksi. Biasanya kartel akan menetapkan pengurangan produksi
5. Adanya ancaman atau sanksi bagi anggota yang melanggar perjanjian. Apabila tidak ada sanksi bagi pelanggar, maka suatu kartel rentan terhadap penyelewengan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada anggota kartel lainnya.
6. Adanya  distribusi  informasi  kepada  seluruh  anggota  kartel.  Bahkan  jika memungkinkan  dapat  menyelenggarakan  audit  dengan  menggunakan data laporan produksi  dan  penjualan  pada  periode  tertentu.  Auditor  akan  membuat  laporan produksi dan penjualan setiap anggota kartel, dan kemudian membagikan hasil audit ter- sebut kepada seluruh anggota kartel.
7. Adanya  mekanisme  kompensasi  dari  anggota  kartel yang pro duksinya lebih besar atau  melebihi  kuota  terhadap  mereka  yan  produksinya  kecil,  atau  mereka  yang diminta  untuk  menghentikan  kegiatan  usahanya.  Sistem  kompensasi  ini  tentu  saja akan berhasil apabila para pelaku usaha akan mendapatkan keuntungan lebilh besar dibandingkan dengan apabila mereka melakukan persaingan. Hal ini akan membuat kepatuhan anggota kepada keputusan-keputusan kartel akan lebih terjamin. 29
Meskipun,  kenaikan  tarif  pesawat  sebenarnya  tidak  melanggar  Peraturan Menteri  Perhubungan  (Permenhub)  Nomor  126  Tahun  2015  tentang  Mekanisme Formulasi  Perhitungan  dan  Penetapan  Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri. Namun, bila naik turun ini benar mengarah ke kartel, maka perlu ditindaklanjuti. Sebab, kartel tidak dibenarkan oleh Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Pedoman pelaksanaan Pasal 11 tentang Kartel merupakan petunjuk pelaksanaan untuk membuktikan dan menentukan unsur-unsur adanya kartel, yang digunakan KPPU
untuk membuktikan unsur-unsur yang terdapat dalam Kartel berdasarkan Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999, yaitu: 30
1. Pelaku usaha.
Pelaku  usaha  adalah  setiap  orang  perorangan  atau  badan  usaha  baik  yang berbentuk  badan  hukum  maupun  bukan  badan  hukum  yang  didirikan  dan berkedudukan  atau  melakukan  kegiatan  dalam  wilayah  hukum  negara  Republik Indonesia,  baik  sendiri  maupun  bersama-sama  melalui  perjanjian,  menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. 31
Pelaku  usaha  yang  terkait  dalam  kartel  biasanya  lebih  dari  dua  pelaku  usaha, bahkan  tidak  jarang  terjadi  dalam  asosiasi  dagang  dengan  cara  saling  melakukan pertukaran informasi di bidang harga, pasokan roduk, maupun pembagian wilayah.
2. Perjanjian.
Pada  dasarnya  kartel  merupakan  salah  satu  bentuk  perjanjian  yang  dilarang dalam  UU  No. 5 Tahun 1999. Bentuk perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka  7  UU  No.  5  Tahun  1999  dapat  berbentuk  tertulis  maupun  tidak  tertulis. Pembuktian  perjanjian  tidak  tertulis  dapat  dilakukan  melalui  bukti  kesepakatan  yang tertuang  dalam  agenda  rapat  dalam  bentuk  catatan  maupun  notula.  Namun.  untuk membuktikan  adanva  perjanjian  tertulis.  KPPU  sering  kali  mengalami  kesulitan memperoleh  data  tersebut  karena  pelaku  usaha  tidak  kooperatif  dan  menolak memberikan  data;  selain  itu  KPPU  tidak  mempunyai kewenangan untuk menggeledah dan menyita dokumen yang diperlukan sebagai pembuktian.

## 3. Pelaku usaha pesaingnya.
Unsur pelaku usaha pesaingnya adalah pelaku usaha dalam pasar bersangkutan, di  mana  konsep  dan  pengertian  pasar  bersangkutan  diatur  berdasarkan  Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2009 mengenai Pedoman Pasal 1 angka 10 tentang Pasar Bersangkutan.
4. Bermaksud memengaruhi harga dan mengatur produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa.
30 Dr.  Susanti Adi Nugroho, SH,  MH, Huk um Persaingan Usaha di Indonesia..., Op.Cit., Hal.  187.
31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1, butir 5.
Perilaku  para  anggota  kartel  untuk  memengaruhi harga merupakan salah satu unsur  penting  yang  dijadikan  indikasi  awal  adanya  kartel.  Hal  ini  mengingat  tujuan akhir  pembentukan  kartel  adalah  maksimalisasi  profit  dengan  menetapkan  harga eksesif  melalui  berbagai  cara,  misalnya  membatasi  kapasitas  produksi  dan  pasokan barang  sehingga  harga  tetap  tertahan  di  level  yang  supra  kompetitif.  Pengaturan produksi  diartikan  sebagai  menentukan  jumlah  produksi,  baik  bagi  anggota  kartel keseluruhan maupun bagi setiap anggota. Pengaturan ini bisa lebih kecil dan lebih besar dari  kapasitas  produksi  perusahaan  atau  permintaan  barang  dan/  atau  jasa  yang bersangkutan. Adapun pengertian mengatur pe- masaran berarti mengatur jumlah yang akan dijual dan/atau wilayah mana para anggota menjual produksinya.

## 5. Mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Praktik  yang  dilakukan  oleh  satu atau lebih pelaku usaha, yang mengakibatkan dikuasainya  produksi  dan/atau  pemasaran  barang  atau  jasa  tertentu  menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Sementara unsur dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak  se-  hat  adalah  persaingan  antara  pelaku  usaha  dalam  menjalankan  kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa dengan cara tidak jujur.
Alat bukti yang diatur dalam Pasal 42 UU No. 5 Tahun 1999 meliputi keterangan saksi,  keterangan  ahli,  surat  dan/atau  dokumen,  petunjuk,  dan  keterangan  pelaku usaha. Tantangan bagi KPPU dalam pembuktian pelanggaran kartel, karena KPPU harus dapat  menunjuk  kan  adanya  bukti  langsung dan bukti tidak langsung tersebut. Dalam teori  hukum  persaingan  usaha,  alat-alat  bukti  dalam  proses  investigasi  kartel  dapat diklasifikasikan  menjadi dua jenis, yaitu: 32

## 1) Bukti langsung
Yaitu bukti yang dapat menjelaskan adanya perjanjian atau kesepakatan tertulis atau tidak tertulis yang secara jelas menerangkan materi kesepakatan, contohnya:
a) Perjanjian  tertulis,  untuk  menyepakati  harga,  mengatur  produksi,  mengatur pasar,  membagi  wilayah  pemasaran,  menyepakati  tingkat  keuntungan  masing- masing
32 Dr.  Susanti Adi Nugroho, SH,  MH, Huk um Persaingan Usaha di Indonesia …, Op. Cit,.  Hal. 190.
b) Rekaman  komunikasi  (baik  tertulis  maupun  dalam  bentuk  elektronik)  antara pelaku kartel yang menyepakati mengenai adanya suatu kolusi kartel.
c) Pernyataan  lisan  dan/atau  tulisan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  kartel  yang menyepakati  kartel  dibuktikan  dengan  rekaman  catatan,  atau  kesaksian  yang memenuhi syarat.
KPPU mendesak amendemen UU No. 5 Tahun 1999 dengan menerapkan konsep liniency  program  untuk  membongkar  praktik  kartel  di  Indonesia.  Menurut  Tri Anggraini,  Komisioner  KPPU,  Konsep  liniency  program  adalah  keistimewaan  bagi pelaku  usaha  yang  terindikasi  melakukan  kartel.  Syaratnya,  pelaku  usaha  tersebut bersedia membuka data dan informasi kepada KPPU mengenai kartel yang dilakukan. 33 Pelaku  kartel  yang  mengaku  dan  memberikan  informasi  ke  KPPU  bisa  mendapat insentif atau keringanan hukuman.

## 2) Bukti tidak langsung, atau indirect/circumstantial evidence
Yaitu  bukti  yang  tidak  dapat  menjelaskan  secara  terang dan spesifik mengenai materi kesepakatan antara pelaku usaha, seperti:
a)  Bukti  komunikasi  yang  membuktikan  adanya  komunikasi  dan/atau  pertemuan antarpelaku kartel, namun tidak menjelaskan mengenai substansi yang dibicarakan, contohnya:
 Rekaman  komunikasi  antar  pesaing, bukti perjalanan menuju suatu tempat yang sama  dan  dalam  waktu  yang  bersamaan  antar-pesaing  (rapat  asosíasi),  namun tidak menjelaskanu topik yang dibicarakan.
 Notula  rapat yang menunjukkan pembicaraan mengenai harga, permintaan, atau kapasitas terpasang.
 Dokumen internal yang menjelaskan mengenai strategi harga pesaing.
b) Bukti ekonomi, contohnya:
 Perilaku pelaku usaha di dalam pasar atau industri secara keseluruhan, antara lain harga  yang  paralel;  keuntungan  yang  tinggi;  pangsa  pasar  yang  stabil;  catatan pelanggaran hukum persaingan usaha yang pernah dilakukan oleh  - pelaku usaha.
33 Sutrisno  Iwantono, Sulitnya  membuk tik an  k artel  di  Indonesia ( On-Line), tersedia  di: http://iwantnco.com, di akses pada 1 Mei 2019.
 Bukti prilaku yang memfasilitasi kartel, antara lain: pertukaran informasi, adanya signal harga, ongkos angkut yang sama; perlindungan harga, MFN (Most Favoured Nation) Policy.
 Bukti  ekonomi  struktural,  antara  lain:  tingkat  konsentrasi  industri  yang  tinggi; konsentrasi  yang  rendah  pada  industri  lawannya;  tingginya  hambatan  masuk, banyaknya integrasi vertikal, produk yang homogen. 34 Dalam hal bukti-bukti tidak langsung yang diungkapkan hanya sedikit tanpa disertai uji ataupun analisis yang tepat,  maka  tentu  saja  pembuktian  mengenai  pelanggaran  kartel  menjadi  tidak valid.  Pengaturan  indirect  evidence,  didasari pertimbangan bahwa memang sulit memperoleh bukti langsung dari praktik kartel.
Di  luar  dugaan  kartel,  pengamat  penerbangan  Alvin  Lie  menilai  kenaikan  tarif pesawat sebenarnya diperlukan oleh maskapai karena kondisi keuangan mereka sudah berdarah-darah.  Hal  ini  terjadi  karena  persaingan  bisnis  dalam  beberapa  waktu terakhir  membuat  para  maskapai  terpaksa  banting-bantingan  harga.  Menurutnya, indikasi  maskapai  berdarah-darah terlihat  jelas  dari  beban  keuangan  yang  dihadapi Garuda  Indonesia.  Maskapai  pelat  merah  itu  sudah  langganan  menderita  kerugian dalam beberapa tahun terakhir, bahkan sampai menjadi sorotan publik. 35
Berdasarkan  laporan  keuangan  per  kuartal  III  2018,  setidaknya  perseroa n (Garuda) masih merugi sekitar US$114,08 juta setara Rp1,66 triliun (kurs Rp14.600 per dolar  AS).  Indikasi  lain,  tercermin  dari  aksi  merapatnya  Sriwijaya  Air  ke  Garuda Indonesia.  Maskapai  milik  Chandra  Lie  itu  akhirnya  memilih  bergabung  ke  maskapai BUMN (Garuda) karena memiliki utang sekitar Rp433 miliar yang harus dilunasi ke PT Garuda  Maintanance  Facility  Aeroasia  (GMFAA),  anak usaha Garuda Indonesia. Utang itu  terdiri  dari  utang  pemeriksaan  menyeluruh  (overhaul)  10  mesin  pesawat  sebesar US$9,33  juta  atau  sekitar  Rp139,3  miliar  (kurs  Rp14.929  per  dolar  AS).  Lalu,  utang perawatan  pesawat  sebesar  US$6,28  juta  atau  sekitar  Rp92,75  miliar  dan  Rp119,77 miliar yang telah dianjak piutang kepada PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI). 36
34 Sutrisno Iwantono, Sulitnya Membuk tik an Kartel di Indonesia ,,, Op. Cit.
35 Anonim ,  Ada Aroma Kartel dalam Kenaik an Harga Tik et Pesawat (On -Line), tersedia di: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190115125211-92-360952/ada-aro ma-karte l-dala m-kenaikan-harga- tiket-pesawat diakses pada 1 Mei 2019.
36 Ibid ,
Lebih  lanjut,  Alvin  menilai  sekalipun  maskapai  mengerek  harga  seperti  yang dilakukan  beberapa  waktu  lalu.  Toh,  tarif  penerbangan  yang  dipasang sejatinya tidak melanggar ketentuan aturan tarif batas atas dari pemerintah. Artinya, lagi-lagi maskapai tetap berusaha menjaga daya beli masyarakat. 37

## B. Rangkap Jabatan Direksi Garuda dalam Struktural Sriwijaya
Pasca  KSO  antara  Garuda  dan  Srwijaya, Sesuai  dengan  hasil  Rapat  Umum Pemegang  Saham  (RUPS)  Sriwijaya  Air,  telah  diputuskan beberapa wajah baru dalam direktorat Sriwijaya Air, yaitu: 38
Dewan Komisaris Sriwijaya Air:
Komisaris Utama : I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra Wakil Komisaris Utama : Chandra Lie Komisaris : Pikri Ilham Kurniansyah Komisaris : Juliandra Nurtjahtjo Komisaris : Hendri Lie Komisaris : Sonia Xevianne Bonggoro Komisaris : Jefferson Irwin Jauwena Dewan Direksi Sriwijaya Air: Direktur Utama : Joseph Adriaan Saul Direktur Niaga : Joseph Dajoe K. Tendean Direktur Human Capital : Harkandri M. Dahler Direktur Keuangan : Amrulloh Hakiem Direktur Operasi : Capt Fajar Semiarto Jaja Direktur Quality, Safety & Security  : Capt Toto Soebandoro Direktur Teknik : Romdani Ardali Adang
Komisioner  KPPU,  Guntur  Syahputra  Saragih  menyatakan  saat  ini,  direksi Garuda  Indonesia  ( I  Gusti  Ngurah  Askhara  Danadiputra) seharusnya  tidak  bisa menempati  posisi  sejenis  di  Sriwijaya  karena  perusahaan  tersebut  belum  melakukan merger. 39
37 Anonim, Alvin Lie: Harga Tik et Naik  buk an Mainan Kartel (On -Line), tersedia di: https://beritagar.id/artikel/berita/alvin-lie-harga-tiket-naik-bukan-mainan-kartel  diakses pada 1 Mei 2019
38 Anonim, Dewan  Komisaris  dan  Dewan  Direk si  Sriwijaya  Air  (On -line), tersedia  di” https://www.airmagz.com/35523/ini-dewan-komisaris-dan-dewan-direksi-sriwijaya-air-yang-baru.html diakses pada 1 Mei 2019.
39 Anonim, KPPU  Selidik i  Rangk ap  Jabatan  Bos  Garuda  di  Sriwijaya  Air  (On -Line), tersedia  di: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190212092746-92-368422/kppu-selidiki-rangkap-jabatan-bos- garuda-di-sriwijaya-air  diakses pada 1 Mei 2019.
Direksi  atau  anggota  Direksi (dikarenakan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang  Perseroan  Terbatas (“UUPT”)  tidak  mengenal istilahdirektur  utama)  pada dasarnya tidak mengatur mengenai rangkap jabatan. Hal ini terlihat dari Pasal 93 ayat (1) UUPT, yang mengatakan bahwa yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang  perseorangan  yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
a.  Dinyatakan pailit;
b. Menjadi  anggota  Direksi  atau  anggota  Dewan  Komisaris  yang  dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
c.  Dihukum  karena  melakukan  tindak  pidana  yang  merugikan  keuangan  negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
Akan  tetapi  sebagaimana  disebutkan  dalam Pasal  93  ayat  (2)  UUPT bahwa persyaratan  dalamPasal  93  ayat  (1)  UUPT tidak  mengurangi  kemungkinan  instansi teknis  yang  berwenang  menetapkan  persyaratan  tambahan  berdasarkan  peraturan perundang-undangan.  tetapi mendefinikan  Peraturan  Undang-undang  Anti  Monopoli terkait rangkap jabatan yaitu :
“Seseorang  yang  menduduki  jabatan  sebagai  Direksi  atau  Komisaris  dari suatu  perusahaan,  pada  waktu  yang  bersamaan  dilarang  merangkap  menjadi Direksi atau Komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan tersebut:
a. Berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau
b. Memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau c. Secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya  praktek  monopoli  dan  atau persaingan usaha tidak sehat.”
Penjabaran  unsur-unsur  yang  ada  dalam  ketentuan  Pasal  26  UU  No.  5  Tahun 1999 adalah sebagai berikut: 40

## 1. Seseorang
Penyebutan seseorang dalam perumusan Pasal 26 UU No. 5 Tahun 1999 adalah menegaskan  bahwa  hanya  individu  perorangan, dan tidak  termasuk badan hukum, yang berhak dan dapat diangkat sebagai anggota Direksi atau Komisaris perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
40 Lampiran  Peraturan Komisi  Pengawas Persaingan Usaha Nomor  7 Tahun 2010  Tentang Pedoman Jabatan Rangkap sesuai ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor  5 Tahun 1999  Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak  Sehat.

## 2. Direksi
Sesuai dengan Pasal 1 angka 4. UU No. 1 Tahun 1995, Direksi adalah badan suatu perusahaan,  yang  bertanggung  jawab  penuh  atas  pengelolaan  perusahaan bersangkutan  demi  kepentingan  dan  tujuan  yang  dianut  perusahaan  tersebut  dan yang mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

## 3. Komisaris
Sesuai  dengan  Pasal  1  angka  5.  UU  No.  1  Tahun  1995,  Komisaris suatu  badan perusahaan, yang ditugaskan dengan kewajiban untuk melakukan pengawasan, baik secara  umum  maupun  khusus  dan  menasihati  Dewan  Direksi  dalam  menjalankan perusahaan.

## 4. Waktu yang bersamaan
Waktu yang bersamaan adalah saat dimana seseorang secara sah menduduki 2 (dua)  atau  lebih  jabatan  sebagai  direksi  atau  komisaris  dalam  1  (satu)  atau  lebih perusahaan lain.
5. Perusahaan
Perusahaan  adalah  setiap  bentuk  usaha  yang  menjalankan  setiap  jenis  usaha yang  bersifat  tetap  dan  terus  menerus  dan  yang  didirikan,  bekerja,  serta berkedudukan dalam wilayah Negara RI, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, termasuk juga perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh atau bernaung di bawah lembaga-lembaga sosial.

## 6. Pasar Bersangkutan
Sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal  1  butir  10.  UU  No.  5  Tahun  1999  Pasar Bersangkutan  adalah  Pasar  yang  berkaitan  dengan  jangkauan  atau  daerah pemasaran  tertentu  oleh  pelaku  usaha  atau  jasa  yang  sama  atau  sejenis  atau subsitusi  dari  barang  dan  atau  jasa.  Pengertian  pasar  bersangkutan  juga  meliputi pasar produk dan pasar wilayah.
7. Adanya Keterkaitan Erat Dalam Bidang dan atau Jenis Usaha.
Sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  penjelasan  Pasal  26  huruf  (b).  UU  No.  5 Tahun 1999 Perusahaan-perusahaan memiliki keterkaitan yang erat bila perusahaan
perusahaan  tersebut  saling  mendukung  atau  berhubungan  langsung dalam proses produksi,  pemasaran,  atau  produksi  dan  pemasaran.  Ketentuan  ini  tidak  hanya diterapkan  terhadap  jabatan  rangkap  direksi  yang  horizontal  tetapi  juga  jabatan rangkap yang melibatkan direksi perusahaan produsen dan pemasoknya.

## 8. Menguasai
Menggunakan  penafsiran  sistematis,  pengertian  menguasai  dapat  ditafsirkan sebagai posisi dominan sesuai Pasal 1 ayat 4. UU No. 5 Tahun 1999 yaitu “Keadaan dimana  pelaku  usaha  tidak  mempunyai  pesaing  yang  berarti  di  pasar  yang bersangkutan  dalam  kaitan  dengan  pangsa  pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan  kemampuan  keuangan,  kemampuan  akses  pada  pasokan  atau  penjualan, serta  kemampuan  untuk  menyesuaikan  pasokan  atau permintaan barang atau jasa tertentu.” Pelaku usaha atau perusahaan memiliki posisi dominan apabila memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999.

## 9. Pangsa pasar
Pangsa pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13. UU No 5 Tahun  1999  adalah  persentase  nilai  jual  atau  beli  barang  atau  jasa  tertentu  yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam tahun kalender tertentu.
10. Barang
Pengertian  barang  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1  angka  16.  UU  No.  5
Tahun  1999  adalah  setiap  benda,  baik  berwujud  maupun  tidak  berwujud,  baik bergerak  maupun  tidak  bergerak,  yang  dapat  diperdagangkan,  dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

## 11. Jasa
Jasa  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1  angka  17.  UU  No.  5  Tahun  1999 adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

## 12. Mengakibatkan Praktek Monopoli
Sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pasal  1  butir  2.  UU  No.  5  Tahun  1999 Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu  atau lebih pelaku
usaha  yang  mengakibatkan  dikuasainya  produksi  dan atau pemasaran atas barang dan  atau  jasa  tertentu  sehingga  menimbulkan  persaingan  usaha  tidak  sehat  dan dapat merugikan kepentingan umum.

## 13. Persaingan Usaha Tidak Sehat
Sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pasal  1  butir  6.  UU  No.  5  Tahun  1999 Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  adalah  persaiangan  antar  pelaku  usaha  dalam menjalankan  kegiatan  produksi,  dan  atau  pemasaran  barang  dan  atau  jasa  yang dilakukan  dengan  cara  tidak  jujur  atau  melawan  hukum  atau  menghambat persaingan usaha.
Adapun  praktik  rangkap  jabatan  yang  disinyalir  dapat  mendorong  terjadinya penguasaan pasar ini dianggap bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 26 Undang-undang  tersebut  menyatakan  bahwa  seseorang  yang  menempati  jabatan sebagai  direksi  atau  komisaris  dari  suatu  perusahaan  dilarang  merangkap  jabatan yang sama bila ia berada dalam pasar sejenis pada waktu yang bersamaan.
Terhadap  larangan  rangkap  jabatan  menurut  Pasal  26  diatas,  dalam  UU Persaingan  Usaha  juga  mengatur  mengenai  ketentuan  sanksinya.  Seperti  terdapat dalam Pasal 47 UU Anti Monopoli,  KPPU berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 26, antara lain berupa:
1. Perintah  kepada  pelaku  usaha  untuk  menghentikan  kegiatan  yang  terbukti menimbulkan  praktek  monopoli  dan  atau  persaingan  usaha  tidak  sehat  dan atau merugikan masyarakat (Pasal 47 ayat (2) butir c); dan/atau;
2. Penetapan pembayaran ganti rugi (Pasal 47 ayat (2) butir f); dan/atau;
3. Pengenaan  denda  dalam  jumlah  antara  Rp.  1.000.000.000,  00  (satu  milyar rupiah)  dan  setinggi-tingginya  Rp.  25.000.000.000,00  (dua  puluh  lima  milyar Rupiah) (Pasal 47 (2) butir g).
Terhadap  pelanggaran  Pasal  26  juga  dapat  dikenakan  hukuman  pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 48 UU Anti Monopoli berupa:
1. Pidana  denda  serendah-rendahnya  Rp.5.000.000.000,00  (lima milyar Rupiah) dan  setinggi-tingginya  Rp.25.000.000.000,00  (dua  puluh  milyar  Rupiah),  atau pidana  kurungan  pengganti  denda  selama  lamanya  5  (lima)  bulan  (Pasal  48 ayat (2)).
2. Pidana  denda  serendah-rendahnya  Rp.1.000.000.000,00  (satu milyar Rupiah) dan  setinggi-tingginya  Rp.5.000.000.000,00  (lima  milyar  Rupiah),  atau  pidana kurungan  pengganti  denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan (Pasal 48 ayat (3)), dalam  hal  pelaku  usaha  dan/atau  menolak  menyerahkan  alat  bukti  yang diperlukan dalam penyelidikan dan/atau pemeriksaan atau menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan/atau pemeriksaan,  atau  menghambat  proses  penyelidikan  dan/atau  pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan (2).
Selain  pidana pokok tersebut, untuk pelanggaran terhadap Pasal 26 dapat juga dijatuhkan  pidana  tambahan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  49  UU  Anti  Monopoli berupa:
1. Pencabutan izin usaha; atau
2. Larangan  kepada  pelaku  usaha  yang  telah  terbukti  melakukan  pelanggaran terhadap  UU  No.5/1999  untuk  menduduki  jabatan  Direksi  atau  Komisaris antara 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; atau
3. Penghentian  kegiatan  atau  tindakan  tertentu  yang  menyebabkan  timbulnya kerugian pada pihak lain.

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
Dari pemaparan Jurnal ini, penulis merangkum kesimpulan, sebagai berikut:
1. Perjanjian  KSO  yang  dilakukan  PT.  Garuda  Indonesia  Group  (Garuda)  dan  PT. Sriwijaya Air (Sriwijaya) pada 9 November 2018 didasari atas hutang yang dimiliki oleh  Sriwijaya  kepada  Garuda  Group.  Dalam perjanjian ini Garuda mengambilalih operational  Sriwijaya  Air  dalam  jangka  waktu  12  tahun  dengan  opsi pengambilalihan  saham  minimum  51%  dalam  waktu  5  tahun.  Namun  yang dirasakan  oleh  masyarakat  pasca  KSO  tersebut  adanya  kenaikan  harga  yang signifikan,  sehingga  memicu  kecurigaan  Kartel.  Memang  terdapat  karakteristik Kartel  dalam  perjanjian  ini,  namun  setelah  KPPU  memanggil  kedua pelaku usaha, ternyata  tuntutan  operasionallah  yang  memaksa  maskapai  menaikan  harga  tarif tiket  pesawat.  Kenyataannya,  bahwa  harga  tiket  pesawat  yang  ditetapkan  kedua maskapai  ini  tidak  melewati  batas  maksimim  harga tiket pesawat yang ditetapkan oleh pemerintah.
2. Adanya indikasi rangkap jabatan yang dilakukan oleh Garuda dan Sriwijaya adalah sebuah  fakta  bahwa  Direktur  Utama  Garuda,  Ari  Aksara,  merangkap  sebagai
Komisari  Sriwijaya  pasca  KSO  yang  dilakukan antara kedua maskapai. KPPU telah memanggil kedua maskapai dan sampai saat ini belum ada publikasi maupun tindak lanjut dari pemanggilan tersebut.

## Saran
Dari pemaparan Jurnal ini, penulis memberikan saran yaitu
1. Pemerintah  hendaknya  memberikan  batas  maksimim  dan  minimum  tarif  yang memang  sesuai  dengan  daya  beli  masyarakat.  Kenaikan  harga  tarif  tiket  pesawat dalam  kasus  ini  nyatanya  masih  dalam  batasan  yang  ditetapkan  pemerintah. Pemerintah  hendaknya  melakukan  polling  terbuka  masalah  penetapan  tarif  ini kepada masyarakat.
2. Adanya koordinasi yang yang sinergis antara Pemerintah, Perusahaan Penerb angan dan Perusahaan Penyedia bahan bakar, dikarenakan faktor yang menjadi kenaikan harga tiket pesawat adalah tingginya biaya operasional maskapai yang didominasi oleh  harga  avtur.  Ditakutkan  dengan  posisi  maskapai  yang  serba  salah  ini  akan memicu  bergugurnya  ketahanan  maskapai  untuk  bersaing  dalam  industri penerbangan sipil.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Dr. Susanti Adi Nugroho, SH, MH, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Jakarta:
Kencana Prenadamedia Gruop, 2012.
Mohammad Hatta, Pengertian Pancasila. Jakarta: Idayu, 1981.
Munir  Fuady,  SH,  MH,  LLM,  Hukum  Anti  Monopoli  Menyongsong  Era  Persaingan
Sehat. Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 1999.
Johnny  Ibrahim,  Teori  dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

## Perundang-undangan
Peraturan Komisi Pengawas persaingan Usaha No. 4 Tahun 2010 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 39 Tahun 2010 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Perubahannya. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Departemen  Perhubungan  R.I.  (2005).  Cetak  Biru  Transportasi  Udara  2005-2024. Direktorat   Jenderal Perhubungan Udara, Jakarta
Lampiran Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Jabatan Rangkap sesuai ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun  1999  Tentang  Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

## Jurnal
Warta Ardhia, “Perkembangan Perekonomian Wilayah dan Kargo Udara: Korelasi atau Kausalitas?”  Jurnal  Pusat  Litbang  Perhubungan  Udara  Vol.  41 No. 1 hal. 39-48 (2015).

## Internet
Anonim,  Pertumbuhan  Sektor  Transportasi  Udara  Cerminkan  Ekonomi  Nasional  (On- Line), tersedia di: https://www.suaramerdeka.com/news/baca/24547/pertumbuhan-sektor transportasi-udara-cerminkan-ekonomi-nasional.
Anonim,  Menhub  Beri  Lampu  Hijau  Garuda  Caplok  Sriwijaya  Air,  (On-line),  tersedia  di: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181115164924-92-
346875/menhub-  beri-lampu-hijau-garuda-caplok-sriwijaya-air.
Anonim, Garuda Jamin KSO Tak Ganggu Operasional Sriwijaya Air (On-line), tersedia  di: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181115174959-92- 346904/garuda-jamin-kso-tak-ganggu-  operasional-sriwijaya-air Anonim,  Kenaikan  Harga  Tiket  Pesawat  sempat  tembus  120 persen (On-line), terseia di https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190115191331-92- 361065/kenaikan-  harga-tiket-pesawat-sempat-tembus-120-persen Anonim, KPPU Selidiki Rangkap Jabatan Bos Garuda di Sriwijaya Air (On-line), tersedia di:
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190212092746-92-368422/kppu- selidiki-rangkap-jabatan-bos-garuda-di-sriwijaya-air,
Anonim, Ada Aroma Kartel dalam Kenaikan Harga Tiket Pesawat (On-Line), tersedia  di: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190115125211-92-360952/ada- aroma-kartel-dalam-kenaikan-harga-tiket-pesawat
Anonim,  Dugaan  Kartel  Tiket  Pesawat,  Kargo,  Bagasi,  dan  Rangkap  Jabatan  Naik Status  (On-Line),  tersedia  di  http://www.kppu.go.id/id/blog/2019/02/dugaan- kartel-tiket-pesawat-kargo-bagasi-dan-rangkap-jabatan-naik-status/
Anonim,
Garuda
Akuisisi Sriwijaya (On-Line), tersedia di https://www.cnbcindonesia.com/market/20190304112633-19-58689/garuda- akuisisi-sriwijaya
Anonim,  Tiket  Kompak  Naik  Turun  Apakah  Maskapai  Penerbangan  Kartel?  (On-Line),
tersedia di: https://tirto.id/tiket-kompak-naik-turun-apakah-maskapai- penerbangan-kartel-derF
Anonim,  Dewan  Komisaris  dan  Dewan  Direksi  Sriwijaya  Air  (On-line),  tersedia  di” https://www.airmagz.com/35523/ini-dewan-komisaris-dan-dewan-direksi- sriwijaya- air-yang-baru.html
Anonim,  KPPU  Selidiki  Rangkap  Jabatan  Bos  Garuda  di  Sriwijaya  Air  (On-Line), tersedia  di:  https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190212092746-92- 368422/kppu-selidiki-rangkap-jabatan-bos-garuda-di-sriwijaya-air
Anonim,  Alvin  Lie:  Harga  Tiket  Naik  bukan  Mainan  Kartel  (On-Line),  tersedia  di: https://beritagar.id/artikel/berita/alvin-lie-harga-tiket-naik-bukan-mainan- kartel
Egy  Adiyatma,  Garuda  Ambil  Alih  Operasional  Sriwijaya  (On-line),  tersedia  di https://bisnis.tempo.co/read/1146456/5-fakta-soal-garuda-ambil-alih- operasional-sriwijaya-air/full&view=ok
Tugas  dan  Wewenang  KPPU  (On-line),  tersedia  di:  http://www.kppu.go.id/id/tentang- kppu/tugas-dan-wewenang/