## PERLINDUNGAN  HAK ASASI MANUSIA  TERIIADAP HAK HIDUP ANAK DALAM KANDUNGAN  DI LUAR PBRKAWINAN YANG SAH
Oleh: Lusiana Tijow

## Abstract
Human  rights  is the mos.t essentiql rights inherent  in the  human person  at birth. son of the concepruar content is the son of itan that shourd t" proirca. Conceptuaily this appears  problemaric,,  because i" yi|"o,[ ,u along,  that  the existing child  in the womb the mother h,s th-e right to birth, whire ir"ni  *rrylir,o^ ca*ied out abortions' in the criminal li any  deliberate abortion fetus (abortion) is prohibited because it contains the same meaning with murder. Legal  rules  contained in the-instruments of human  rights,  emphasized that the legal  status of children  who are sti, in ,n" *r,*t,'whether *;i;'r;  ;* ma*iage, they both haue  an  equal right to life,  liberty ,ri,oy"ry qs an individual. Built reratioitships. outside of-maniagi is not rega,y t ecognized in state practice and in particurar the riues ,r iraisrrr"i i"2r1* l, naor"iio,  ihe inptication of causing  his mother's  tendency to enJ a chiri,s ife since ,lr, *ir-in ii" ,o*t. Though every child is entitred  to can rive, grow and deierop in qc"ordarce'ri,n ,n" dignity of humonity and get protectionfrom  iorence oni dir"ri*ination. Covernmenr shourd rook ot issues faced  bv children  in the womb outsiie  t"got irrrio[;;';;; kgar regitimacy qs other  children without discrimination.
Keywords:  Protection,  Chirdren, Lfe Righ*, in the womb, Legitimote outside Marriage
Latar Belakang Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkebang, serta berhak ats perlindungan dari kekerasan dan kriminasi. Minan  yang terkandung dalam universal  declaration of human rights tahun l94g pasal 25, bahwa "semua anak-anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun diluar perkawinan, harus mendapat perlindungan  social yang sama', (kansil dan kansil, 2003:294), berarti anak_ anak  harus mendapat  perawatan dan bantuan istimewa tanpa  adanya
pembedaan status sosial. Tujuan dari perlindungan anak, yakni ..untuk menjamin  terpenuhinya hak-hak anak agar  hidup,  tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat  dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak di Indonesia  yang  berkualitas,  berakhlak mulia dan sejahtera,, (pasal 3 UU No.2312002)" Di satu sisi pemerintah tidak mengakui  hubungan  antara laki_ laki dan perempuan yang berada di luar perkawinan yang  sah, pada sisi lain
Jurnal Legolitas VoL 3 No. 2
pertanyaan yang  mucul Yaitu bagaimana  dengan anak atau janin yang ada dalam kandungan yang akan dilahirkan  dari hubungan  tersebut?
Ternyata  bahwa asumsi dasar pemerintah  menetapkan Undang-
Undang Nomor  23 Tahun 2002, belum sepenuhnya dinikmati  oleh setiap  anak di Indonesia, hal ini dirasakan bahwa masih adanya  diskriminasi terhadap golongan anak tertentu,  karena setiap anak  yang lahir dapat dikategorikan menjadi,  anak yang  lahir di dalam dan
diluar  perkawinan yang  sah.

## Perumusan Masalah
1. Apakah ketentuan perundang- undangan yang ada sekarang dapat menjamin dan mempertahankan hak hidup anak  dalam  kandungan di luar perkawinan yang sah?
2. Bagaimana tanggung jawab Negara dalam memberikan
perlindungan  terhadap anak dalam kandungan di luar perkawinan yang
sah?
Tujuan Penelitian
Penelitian  ini bertujuan untuk :
a Untuk  meneliti bahwa
ketentuan perundang-undangan yang ada sekarang dapat  menjamin dan mempertahankan  hak hidup anak dalam kandungan diluar perkawinan  yang sah. bUntuk ' meneliti tentang tanggung jawab Negara dalam memberikan  perlindungan terhadap anak  dalam kandungan diluar
perkawinan yang sah.

## Manfaat  Penelitian
Manfaat dari penelitian ini agar dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam kajian hukum terutama yang  terkait dengan pelindungan  terhadap hak-hak anak.
Secara praktis, diharapkan hasil
penelitian ini dapat membantu  pihak- pihak  yang  berkompeten dalam rangka perubahan kebijakan di bidang perundang-undangan khususnya dalam mengatasi  persoalan perlindungan terhadap  anak dalam kandungan di luar perkawinan yang  sah.
Hak Asasi Manusia (HAM) Anak
Keberadaan hak asasi manusia
(HAM) tidak akan mempunyai  arti apa- apa kalau tidak ditindak  lanjuti dengan hukum  yang mengatur  akan hubungan hak tersebut, artinya hukumlah  yang mengformalkan hak asasi manusia
kedalam seperangkat aturan-aturan untuk menjaga dan  melindungi agar
tidak menjadi benturan-benturan  dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Deklarasi  hak-hak  anak kedua  di
tahun 1959, talah menyatakan bahwa
umat manusia wajib memberikatl yang terbaik kepada anak. MukadimahYa
berbunyi  "karena  alasan fisik dan mental yang belum matang dan dewasa,  anak-anak membutuhkan
perlindungan serta perawatan khusus termasuk perlindungan  hukum sebelum
maupun sesuadah mereka dilahirkan
(Soetodjo,2006:76).
ry
Jurnallegalitasvol3No.2
Pengertian Anak
Pengertian  anak yakni .,seseorang
;"ang belum berusia l8 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan" (UU No.23l2002 Pasal I ayat (1). Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan  dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (UU No.111974  Pasal (42)).
Pengertian anak di dalam hukum positif Indonesia masih terdapat perbedaan dalam penentuan kedewasaan yang terletak pada perbedaan tolok  ukur menurut ketentuan  hukum  yang tertulis, antara lain:
l. Konvensi  Hak Anak Bahwa  usia dewasa anak dicapai lebih awal'. Bagian I pasal I Konvensi Hak Anak mengatur bahwa yang dimaksud anak adalah : "setiap orang yang berusia di bawah l8 tahun,  kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Pasal 330  KUHPerdata memberikan batasan umur  antara  belum dewasa dengan telah dewasa yaitu 2l tahun, dengan pengecualian jika anak sudah kawin sebelum berumur 2l tahun, dan dengan pendewasaan sesuai yang diatur pada  pasal 419 KUH Perdata.
3. Undang-Undang No 23 tahun  2002 Tentang Perlindungan Anak.
Pasal I angka I menjelaskan  bahwa anak adalah: "seseorang yang
belum berusia 18 tahun, termasuk anak  yang  masih dalam kandungan".
4. Undang-Undang No I
Tahun 1974
Tentang Pokok-pokok  perkawinan
Pasal 47 ayat (l) mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur 1g tahun atau belum pernah menikah, ada di bawah kekuasaan orang tuanya.
5. Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang  Kesejahteraan Anak
Pasal I angka 2 menentukan bahwa "anak adalah  seseorang yang belum mencapai umur 2l (dua  puluh satu) tahun  dan belum pernah kawin,,.
Sistem kodifikasi  dan unifikasi hukum membawa dampak  yang positif terhadap  anak  yang  dijabarkan secara transparan pada beberapa perafuran perundang-undangan. Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subjek hukum, ditentukan dari bentuk dan sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat  yang berada didalam status hukum.
Pengertian anak dari aspek sosiologis  menunjukan anak sebagai makhluk sosial  ciptaan tuhan yang senantiasa  berinteraksi dengan Iingkungan  masyarakat bangsa dan negara.  Kedudukan anak dalam pengertian ini memposisikan anak sebagai kelompok  sosial yang berctatus lebih rendah dari masyarakat di lingkungan tempat berinteraksi.
Pengelompokkan pengertian anak dalam makna sosial ini lebih mengarahkan pada perlindungan
Jurnal Legalitas VoL 3 No.2
kodrati  karena keterbatasan- keterbatasan yang dimiliki oleh sang anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana  orang  dewasa.
Kie (1987:139) memberikan pengertian "anak luar nikah atau anak tidak sah (natuurliike kinderen atau diterjemahkan  anak alam), adalah  anak yang lahir atau dibenihkan diluar nikah".
Kekerasan terhadap Anak dan
Perlindungan Hukumnya Child abuse meruPakan suatu istilah yang menYebutkan tentang kekerasan  terhadap anak. Pengertian kekerasan terhadap anak, Yakni Perbuatan disengaja yang menibulkan kerugian atau bahaya terhadap anak- anak  secara fisik maupun emosional.
Istilah child abuse meliputi berbagai
macam bentuk  tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik langsung oleh orang tua atau orang  dewasa  lainnya sampai  kepada Penelantaran kebutuhan-kebutuhan dasar anak
(Huraerah,2006:36).
Tindakan kekerasan  Pada anak terjadi  dalam  berbagai  bentuk, anatara lain:
l. Kekerasan Fisik
Kekerasan fisik yang terjadi Pada anak  berupa PenYiksaan- penyiksaan fisik yang  dilakukan
oleh kerabat anak itu sendiri.
Kekerasan ini biasanYa
dilakukan dengan tidak memberi
makan anak, bahkan kekerasan lainnya yang berakibat Pada
kematian atau cacat fisik perrnanen. Kekerasan ini juga dapat terjadi  dalam kegiatan penjualan  dan  perdagangan  anak.
Kekerasan  Emosional.
Perlakuan  yang  berbeda di antara
anak yang satu dengan anak
lainnya dalam  satu keluarga  akan
berimbas pada sakitnya anak secara emosional. Anak akan
cenderung menarik diri dan mengisolasikan diri dari
pergaulan
sebayanya asosial.
Anak memiliki  hak yang sama dengan saudar-saudaranya, tetapi perlakuan yang diterima dari orang tua berbeda. Perbedaan perlakuan  tersebut terjadi sejak si anak kecil, sehingga ketika
dewasa  kekesalan, kemarahan
dan kecemburuannya
terakumulasi dan memuncak
menghasilkan  perbuatan  agresif destruktif terhadap orang tuannya.
Kekerasan Psiokologis
Anak  yang mengalami tindakan
kekerasan secara otomatis akan
terganggu  dari segi
psikoligisnya. Kekerasan psikologis ini secara  ringan  dapat berupa labelling pada anak Yang tidak menyenangi  sesuatu hal diakibatkan karena tekanan
psikologis.
Seorang anak yang tidak bebas
keluar  rumah adalam arti biasa
2. teman-teman dan cenderung 3. I J"rr"l LrCrlltrt VrL i Ni. Z
terkekang,  akan  tetapi  begitu di lingkungan lain seperti sekolah anak mendapatkan kebebasannya, maka anak tersebut akan cenderung lepas kendai  dan bertingkah agresif. 4. Kekerasan  Seksual
Kekerasan  seksual  dapat  terjadi dalam keluarga  anak atau dalam kegiatan  bermain. Kekerasan seksual  lain dapat terjadi berupa eksploitasi  seksual metalui perdagangan anak, pelecehan seksual oleh orang dewasa  atau temannya,  atau oleh orang yang mempunyai kelainan atau penyakit seksual. Segala perbuatan tindakan kekerasan seksual  tersebut jelas akan mempengaruhi masa depan  anak baik emosi maupun psikologisnya. Anak mengalami trauma psikologis yang berkepanjangan yang sulit untuk disembuhkan.
5. Penelantaran  Dan Eksploitasi
Penelantaran  biasanya dilakukan justru oleh orang tua anak sendiri. Bahkan yang lebih sadis adalah ada orang yang tua yang melahirkan anak justru kemudian membuang anak itu sendiri.
Tindakan  penelantaran ini telah merampas hak  anak untuk hirJup sebagaimana mestinya.
Tindakan  eksploitasi secara  kasat mata  terlihat  halus. Dengan dalih menyalurkan bakat dan hobi anak, orang tua sering memaksa anak  untuk
bekerja dalam bidang entertainment. Lebih parah lagi eksptoitasi  dilakukan dengan cara menyuruh  anak bekerja di pabrik atau  bahkan dijalanan.
Anak membutuhkan perlindungan serta perawatan khusus termasuk perlindungan  hukum sebelum maupun sesudah mereka dilahirkan, karena  alasan fisik dan  mental yang belum matang dan dewasa. Orang  tua adalah orang yang  paling bertanggung jawab  dalam mengupayakan kesejahteraan,
perlindungan, peningkatan  kelangsungan hidup, dan mengoptimalkan tumbuh kembang anaknya.
Perlindungan anak merupakan "suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana  setiap  anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban. Adanya perlindungan  anak merupakan perwujudan keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak  hatus diusahakan dalam berbagai kehidupan
bermasyarakat dan bernegara,,
(Gosita,l982:7).
Perlindungan terhadap individu adalah tugas negara, dan  perlindungan individu  iniharus sama  terhadap  semua warga negara (Eguality  Before The Law) tanpa terkecuali, termasuk terhadap anak. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang_ [Jndang Dasar tahun lg45 dan Konvensi  Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak yaitu Deklarasi Hak  Asasi Anak (Declaration On The
Jurnal Legalitos Vot.3 No.2
Rights Of The Child)  tahun 1989  yang diratifikasi melalui  keputusan Presiden
Nomor 36 tahun 1990  tentang Hak-Hak
Anak.
Upaya perlindungan bagi anak- anak, baik dalam keluarga dan masyarakat oleh berbagai segmen dalam masyarakat masih bersifat parsial sesuai  dengan tugas dan  fungsi masing-masing  segmen tersebut atau dengan kata lain masih  terbatas.  Hal tersebut cukup memprihatinkan bagi bangsa  Indonesia karena terjadi perhatian yang kurang  memadai,  baik di dalam  keluarga  maupun  masyarakat.
Menurut Arif Gosita ruang lingkup hukum perlindungan anak meliputi  kegiatan perlindungan anak
yang merupakan  suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum.
Kepastian hukum  perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak tersebut
Upaya perlndungan anak harus
dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam  kandungan. Hal ini bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif.
Undang-Undang No 23 tahun 2002 menjelaskan bahwa kewajiban memberikan perlindungan kepada  anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:
a. non diskriminasi;
b. kepentingan yang  terbaik bagi
anak;
c. hak untuk hidup, kelangsungan
hidup, dan perkembangan;
d. penghargaan terhadap  anak.

## Status Hukum Anak Di
Luar
Perkawinan Menurut  KUH Perdata Anak  yang  lahir diluar perkawinan menurut istilah yang dipakai  atau  dikenal  dalam hokum perdata  (Burgerltjk Wetboek) dinamakan "natturl|k kind (anak
alam)" (Soimin, 2004:  40). Dari istilah anak alam  saja menunjukkan bahwa anak  tersebut tidak mempunyai orang
tua.  Pasal 2728W berbunyi
Anak di luar  kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari ayah dan  ibu mereka, bila sebelum
melakukan  perkawinan  mereka telah melakukan  pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan
itu terjadi dalam akta perkawinannya
sendiri.

## Metode  Penulisan
Penelitian ini merupakan
penelitian hukum, dengan tipe library research, dengan  metode penelitian
yang  digunakan yakni  yuridis  normatif.
Untuk menjawab  permasalahan yang ada, maka data yang dikumpulkan dianalisa  secara kualitatif, kemudian
dipaparkan  secara deskriptif, secara sistematis  dan logis  untuk  menuju pada penarikan  kesimpulan  secara  khusus
Jaminan Perlindungan Hak HiduP
Terhadap Anak Dalam Kandungan
Di luarPerkawinan Yang Sah
Berbeda  dengan orang Yang sudah dewasa, anak secara hukum
Jurnol Legalitas YoL 3 No.2
belum  dibebani  kewajiban, sebaliknya orang yang sudah dewasa  memiliki kewajiban. Anak memiliki hak-hak yang  harus  dipenuhi oleh negara. Hukum merupakan salah satu instrumen yang  dapat dipakai untuk tercapainya tujuan perlindungan tersebut.
Universal declaration of human rights tahun  1948, menegaskan  bahwa hak untuk hidup diberikan standar khusus bagi setiap  orang, bahkan sampai  pada anakpun harus dilindungi, yakni 'Jaminan  perlindugan kepada  ibu dan anak-anak berhak mendapat perawan dan uan istimewa, semua anak-anak, baik  yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang  sama"  (Pasal 25 ayat(2)).
Pasal 24 ayat (l) DARI the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCpR), berbunyi Setiap anak,  tanpa diskriminasi yang berkenaan dengan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama,  asal-usul kebangsaan atau sosial,  harta benda atau kelahiran, berhak atas upaya- upaya perlindungan sebagaimana  yang dibutuhkan  oleh statusnya  sebagai anak dibawah umur,  oleh keluarga, masyarakat dan Negara  (Nasution dan 2en,2006 165).
Konvensi hak-hak  anak, megatur
mengakui  dan menjamin kelangsungan hidup anak" (Nasution dan hen,2006:
277).
Ketegasan juga diberikn dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 bahwa "setiap orang  berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya"
(Pasal 9 ayat (1)). Penjelasan pasal 9 ayat (l) tersebut berbunyi Hak atas kehidupan ini bahkan juga melekat pada bayi  yang belum lahir atau  orang yang terpidana mati. Dalam hal atau keadaan yang sangat luar biasa  yaitu demi  kepentingan hidup ibunya dalam kasus aborsi  atau berdasarkan  putusan pengadilan dalam kasus pidana  mati, maka tindakan  aborsi  atau pidana mati dalam  hal atau kondisi  tersebut, masih dapat diizinkan. Hanya  pada dua hal tersebut itulah hak untuk hidup dapat dibatasi.
Kejahatan  Terhadap Hak Hidup

## Anak
Kejahatan terhadap nyawa, khususnya terhadap anak, baik yang sudah dilahirkan sesaat,  maupun janin yang  masih di dalam  kandungan, yang dilakukan secara  sengaja, yakni; a) Kejahatan terhadap  nyawa  anak pada saat  dilahirkan dan b) Kejahatan terhadap  nyawa  anak yang masih  dalam kandungan. Pendapat yang tentang hak hidup, kelangsungan hidup berkembang, dalam kaitannya dengan dan perkembangan/tumbuh kembang  kejahatan aborsi dan kejahatan (the right to lrfe, survival and terhadap pembunuhan anak, bahwa development), pasal 6 mengharuskan "mengeluarkan janin yang berumur kepada setiap "Negara peserta untuk kurang  dari22  minggu  diklasifikasikan -T
re
sebagai  kejahatan aborsi yang ditentukan  dalam pasal
346,347,348,349 KUHP, jika umur janin yang  dikelurkan  telah rnencapai 22 minggu atau lebih, ia harus diklasif,rkasikan sebagai kejahatan pembunuhan anak yang ditentukan dalam  pasal  341,347 dan 343  KUHP"
(Koeswadji, 1984:67).
Kartanegara yang dikutip oleh Marpaung (2005: 49), membuat rumusan  tentang pengguguran sebagai berikut: "yang dimaksud dengan pengguguran adalah menyebabkan dilahirkannya si anak tidak menurut
alam dan setelah anak  dilahirkan,  lalu mati  oleh  karena belum saatnya untuk dilahirkan".
Apapun yang menadi  alas  an si ibu terhadap pengguguran
kandungannya, didalam  KUHP tidak mencatumkannya, dengan kata lain KUHP tidak mempedulikan alasan- alasan  pengguguran  kandungan.
Hak Perempuan dan Hak Hidup Anak  Yang  Masih Dalam
Kandungan.
Pengakuan  internasional  terhadap perlindungan hak perempuan sebagai
seorang  manusia yang mempunyai harkat dan  martabat telah diakui, yakni adanya  konferensi  internasional di kairo  tahun  1984 tentang kependuduka, 'dun pembangunan (International  Conference on
P opulation and  development (ICPD).
Undang-undang nasional juga menjamin hak wanita tersebut,  yakni
Undang-undang Nomor  39 tahun 1999,
bahwa "hak khusus yang  melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh  hukum" (Pasal 49 ayat (3)).
Maksud perlindungan  khusus terhadap
fungsi reproduksi, yakni "Pelayanan kesehatan yang  berkaitan  dengan haid, hamil, melahirkan, dan pemberian
kesempatan untuk menyusui anak"
(Penjelasan Pasal 49 Ayat (3)).
Persoalan yang muncul, bahwa
disatu sisi dengan mengutamakan hak hidup anak dalam  kandungan,  pada sisi
yang lain,  hak  hidup ibu yang harus diutamakan  dengan  mengabaikan hak hidup anak dalam kandungan.
Pandangan  hak asasi  manusia, menurut
Titahelu (2005:l) bahwa Ada dua hal yang mengedepan yaitu  hak dari ibu dan hak dari anak. Secara universal,
baik ibu maupun anak kedua-duanya adalah  manusia yang sama-sama memilki  hak untuk hidup.  Hak untuk hidup adalah hak yang karena sifatnya melekat (inherent) pada diri manusia secara  langsung, dan tidak pernah diberikan oleh Negara atau oleh
manusia  lain.
Sangat dilematis namun harus
dicari jalan keluarnya.  Titahelu (2005:
4) berpendapat bahwa Kalau aborsi
dipandang  sebagai tindakan  yang tidak
melindungi anak beserta hak-haknya agff ia dapat hidup, tumbuh, dan
berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai denga  harkat dan
martabat  kemanusiaan, Bagaimanakah
perlindungan terhadap hak-hak ibu
Jurnal Legalilas  Vol. 3 No. 2
manusia?
Tuntutan perkembangan dan ill,,,r#'jll,1,1l; sesuai dengan harkat dan .nu.tubut manusia adalah sebuah tuntutan  moral, akan  tetapi  pilihan p".tu mempertimbangkan beberapa  hal yaitu: l. Kepentingan yang relevan dalam memilih hal yang ,unu yrng paling penting. Untuk menetapkan hai anak  dalam kand hidup,  perru pura ffio;T[rt.r]:[ untuk tetap hidup mencakup juga hak untuk mengancam kehidupan orang lain (sang ibu). Jadi, disiniperanun du.j hak hidup sang anak dalam kandungan adalah juga menjawab  suatu tuntuian kehidupan lain. Hak  hidup anak dalam kandungan adalah suatu tuntutan spesifik yang memiliki makna yang besar yang harus berarti juga  t".t uari kepentingan mendasar orang  tain (sang ibu). Dalam keadaan ini O"n, dipertanyakan manakah aspek kepribadian yang paling pokok?
2. Jika anak dalam kandungan justru menimbulkan  suatu penderitaan bagi sang ibu, bukankah ini berarti ada kepentingan mendasar yang terancam? Jika aborsi tetap tidak diperbolehkan, bukankah ini merupakan legalisasi terhadap  penderitaan  dan rasa teraniava sehingga  sang ibu dapat dirusat otefr penganiayaan in i? (Titahelu,2005  :4).
yang  terancam  kesehatannya sehingga dapat mengancam kehidupanr["a, perkembangan dan partisipasin yu yurg sesuai  dengan harkat dan martabai

## Kepastian  hukumnya
bahwa melakukan tindakan  aborsi dalam bentuk apapun menurut hukum nasional  adalah dilarang, pengecualian yang diberikan  yakni ,Jika ada indikasi ledis yang mengharuskan  diamblnya tindakan tersebut,, (UU No.23llggZ Pasal 15 ayat (2a)). Harus dengan persetujuan ibu  hamil yurg bersangkutan atau suami, dan utuu keluarganya, dengan alasan bahwa dalam  keadaan darurat sebagai upaya untuk  menyelamaykan jiwa ibu hamil dan atujaninnya.
Tanggung jawab Negara Terhadap Anak Dalam Kandungan Di Luar Perkawinan yang Sah
Negara  merupakan  ..suatu daerah teritorial  yang rakyatnya diperintah (governed) oleh sejumlah  pejabat dan yang berhasil  menuntut dari warga negaranya  ketaatan pada peraturan perundan g-undangannya
melalui Effendi (2005: 42)
penguasaan (control)  monopolistis dari kekuasaan yang sah,, (Budiardjo,  l9g6: 40).
. Konsekuensinya bahwa Negara harus menghargai, melindungi,  r"nu mernenuhi hak asasi manusia, karena merupakan bagian dari kehidupan bermasyarakat, dan dipastikan perlindungan  maupun penegakan hak asasi manusia sangat  tergantung  dari konstitensi lembaga-lembaga  Negara.
mengemukakan ..tanpa memperhatikan nilai/substansi tersebut, berarti sistim hukum yang  berlaku menjadi represif,
Jurnal Legatitas-dl J NrJ
mempertahankan status quo' HanYa
dalam system hukum Yang resPonsif
atau  akomodatiflah hak asasi  manusia
dihormati, . hukum I{AM semakin berkembang pula".
Hukum Yang ideal daPat memberikan  perlindungan terhadap
Negara sebagai badan Yang memberikan Perlindungan, dan kepentingan  individu terhadap  hak-hak fundamental  yang  melekat atas pribadi
seseorang  amupun  kepentingan kolektif
sosial  kemasYarakatan.
Jadi dikatakan tePat sasaran apabila hak asasi manusia  dijamin,
dijaga dan dilindungi,  oleh penguasa selaku pihak yang bertanggung jawab'
Tanggung Jawab Negara TerhadaP
Perlindungan Anak Istilah tanggung jawab dalam
terminologi  hukum sering juga diganti
dengan tanggung gugat. Tanggung jawab  dapat diartikan sebagai
kesediaan dasariah untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban'
Setiap  bentuk tanggung  jawab
senantiasa menuntut
pertanggungiarvaban apabila perbuatan itu  sudah selesai dilakukan'
Pertanggungiawaban ini adalah suatu
tindakan  memberi Penjelasan Yang dapat dibenarkan baik secara moral maupun  secara hukum.  Hal  inilah yang disebut  dengan akuntabilitas.
Kompleksitas persoalan
perlindungan anak, akan melahirkan
proses keterpurukan jika dalam proses
penghormatan dan  pemajuan akan hak
anak tidak dijalankan  dengan baik'
Sebagai  paying hukum dari tanggung jawab Negara dalam memberikan
perlindungan  terhadaP anak, Yang tertuang di dalam Undang-undang
Nomor 23 tahun 2002 tentang
perlindungan anak, bahwa "Negara dan pemerintah berkewajiban dan
bertanggung jawab menghormati dan
menjamin hak asasi setiap  anak tanpa
membedakan suku, agamq rffi,
golongan, jenis  kelamin, etnik, budaya,
dan bahasa, status hukum anak,  urutan
kelahiran anak, dan kondisi fisik
dan/atau mental" (pasal 2l). Dimaknai
bahwa tugas dan tanggung jawab
Negara melalui pemerintah berkewajiban mengontrol dan
mengawasi proses Perlindungan terhadap  anak.
Di Maluku ada larangan
perkawinan  antara seorang perempuan dan seorang laki-laki dari dua
komunitas persekutuan  masyarakat  adat yang mengadakan ikatan perjanjian
"pela" atau dengan istilah 'olarangan
perkawinan  antara pela". Persoalan
yang  muncul, bahwa  hubungan cinta kasih antara kedua insane manusia ini,
sang perempuan menjadi hamil
sebelum  adanYa ikatan Perkawinan secara sah. Problematika ini berkepanjangan, karena disatu sisi
hubungan cinta kasih ini tidak  direstui
sebab larangan perkawinan antara  pela,
pada sisi lain harus  ada  kejelasan  status terhadap anak Yang ada dalam
kandungan. Ada kecenderungan untuk menggugurkan  anak  dalam kandungan
Jurnal Legalitas VoL 3 No.2
$ * ii
*
*
tersebut,  sebagai penutup rasa malu dan aib bagi keluarga perempuan.  penulis berpendapat bahwa  pemerintah daerah setempat sebagai penyelenggara perlindungan anak di daerah,  sebaiknvu membuat aturan khusus, a"ngu, melarang pihak orang tua yang mencegah  hubungan cinta kasih  yang sudah terjadi seperti itu, setringga mereka  dapat *"lurgrrngkun perkawinan  secara sah, dengan Ltap mengindahkan budaya adat pelu setempat. Kebijakan  yang ditempuh merupakan salah satu strategi perlindungan anak  sejak anak ,nurih dalam kandungan, dengan tujuan memberantas tindakan  aborsi illegai. Banyak kasus yang berhubungan dengan anak yang membutuhkan perlindungan dan pengawasan khusus dari Negara  dan pemerintah. Legitimasi hukum harus  berpihak pada anak Indonesiadengan mengutamakan prinsip nondiscrimirtation, diikuti dengan penegakan hukum secara komprehensif guna mencegah child abuse yang mengarah pada tindakan aborsi  ilegal terhadap anak dalam kandungan,  sehingga konsekuensi hukumnya,  pemerintah harus mengakui status dan kedudukan anak dalam kandungan di luar perkawinan yang sah.

## Kesimpulan
Hal-hal yang dapat disimpulkan dari penelitian ini, yakni sebagai berikut:
memberikan perlindungan terhadap anak belum sepenuhnya menjamin dan mempertahankan  hak hidup anak dalam kandungan di luar perkawinan  yang sah.
2. Negara belurn sepenuhnya menjalankan  tanggung jawabnya r""u.u siknifikan  karena hak hidup orang, termasuk hak hidup anak dalam kandungan diluar  perkawinan yang sah, adalah hak hidup  manusia  yung  tidok dapat diabaikan (non derogable rights).

## Saran

## Berdasarkan
kesimputan, p".ru  airJrl11ilr r"lill sebagai berikut:
l. prinsip non  diskriminasi  yang diadopsi dari konvensi  hak_hak anakl yang dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, harus diterapkan secara utuh dan menyeluruh, dalam arti Negara harus memperhatikan dan mengakui persamaan hak anak, baik anak yang lahir didalam maupun diluar perkawinan yang  sah, sejak dalam kandungan.
2. Negara dalam hal ini pemerintah harus membuat suatu paradigma baru terhadap  status dan kedudukan anak di luar perkawinan yang sah, yakni sudah harus membuat suatu peraturan perundang_undangan yang baru, yang mengatur khusus tentang  perlindungan lrukum terhadap status dan kedudukan anak diluar perkawinan  yang sah, sejak masih dalam  kandungan.
1. Ketentuan perundang- yang qda sekarang dalam Jurnal Legalitas VoL 3 No. 2
Budiarcljo, M, 1986, Dasar Dasar  llmu Politik, PT Gramedia,  Jakarta Effendi, 2005, Perkembangan Dimensi Hak Asasi  Manusia (HAM Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM, Ghalia
Indonesia, Bogor.
Gosita,l982, Beberipa  Permasalahan Pelaksanaan Perlindungan  Anak,Akademik
Pressindo.  Jakarta. Huraerah, A,2006,  Kekerasan Terhadap Anak, Penerbit  Nuansa, Bandung.
Kansil,  C.S.T  dan C.S.T Kansil,  2003, Pengantar llmu Hukum Dan Tata Hukum
Jilid II, Pengantar Hul"um Indonesia, Balai Pustaka,  Jakarta'
Kie, T-T, 1987, Hukum Orang Menurut Kitab IJndang-tlndang  Hukum Perdata,
Penerbit,  Jakarta.
Koeswadji, H.H, 1984, Kejahatan Terhadop Nyawa, Asas-asas Kasus dan
P ermas  al ahanny a, S inar W ij ay4 Surabaya.
Marpaung  L,2OO5,  Tindak Pidana Terhadap Nyana dan Tubuh,  Sinar Grafika,
Jakarta. Nasution, A. B dan A. P. M. Zen,2006,Instrumen Internasional  Pokok Hak Asasi Manusia, Yayasan Obor Indonesia,  Jakarta.
Suetodjo, W,2006, Hukum Pidana Ana&, PT Refika  Aditama,  Bandung'
SoimirU S, 2004, Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata
Barat/BW,  Hukum Islam, don  Hukum Adat, Sinar Grafika, Jakarta'
Titahelu, R.z, 2005,  Konlroversi  Legalitas Aborsi Ditiniau dari Hak Asasi
Manusia,  Seminar Hak asasi manusia  Fakultas Hukum Universitas
Pattimura, Ambon.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang Perkawinan'
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentan g Kesehatan'
undang-undang  Nomor 39 Tahun 1999 Tentan g Hak Asasi Manusia. undang-undang  Nomor 23 Tahun  2002 Tentan g Perlindungan  Anak.
Jurnal Legalitas VoL 3 No.2