## STRATEGI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DALAM PEMERATAAN TENAGA PENDIDIK UNTUK MEMENUHI STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN BIAK NUMFOR
Army Eddy Prasetyo Andhika 1) dan Iswahyudi 2)
1), 2) Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik YAPIS Biak armyeddy.p.andhika@gmail.com 1 ) ; dewa2407.iisip@gmail.com 2)

## Abstrak
Tujuan  Utama  Penataan  dan  Pemerataan  adalah  untuk  mengatur  kembali  kebutuhan  guru pada  satuan  Pendidikan  agar  rasional  guna  menciptakan  pendidikan  yang  merata  dan seimbang,  proses  pendidikan  dapat  berjalan  efektif  dan  efesien  sehingga  pada    tujuan akhirnya  ada  kesamaan  standar  hasil  Pendidikan  di Kabupaten Biak Numfor. Maka dengan hal tersebut diharapkan, akan terjadi peningkatan kualitas dari Pendidikan di Kabupaten Biak Numfor yang nantinya diharapkan pula dapat meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriftif kualitatif melalui  wawancara, obserfasi  dan  data  primer.  Dengan  lokasi  penelitian  di  dinas  pendidikan  dan  kebudayaan Kabupaten Biak Numfor. Hasil penelitian dari penelitian ini adalah bahwa Dinas  Pendidikan dan  Kebudayaan  Kabupaten  Biak  Numfor  sejauh ini  telah  berupaya  dalam  penataan  dan pemerataan  guru  jenjang  Pendidikan  dasar  demi  memenuhi  Standar  Pelayanan  Minimal Pendidikan  Dasar  yang  ada  di  Kabupaten  Biak  Numfor.  Hal  tersebut  dibuktikan  dengan anggaran  yang  di  alokasikan  Pemerintah  Daerah  untuk  pengelolaan  Pendidikan.  Namun dalam  hal  ini  masih  banyak  kekurangan  baik  dari  segi  pengelolaan  maupun  pelaksanaan program sehingga perencanaan yang sudah di tetapkan belum berjalan secara optimal.

## Kata Kunci: Strategi Pemerataan; Tenaga Pendidik

## PENDAHULUAN
Standarisasi  Pendidikan  Nasional sendiri telah terbentuk di dalam Permendikbud  Nomor  32  Tahun  2008 tentang  Standar  Teknis  Pelayanan  Minimal Pendidikan.  Di  Kabupaten  Biak  Numfor sendiri, Standar Pelayanan Minimal Pendidikan secara langsung telah di jalankan namun  masih  belum  maksimal,  terutama dalam  ketersediaan  jumlah  Guru  untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal.
Guru merupakan poin penting dalam proses belajar mengajar di Sekolah. Dimana ketersediaan  guru  yang  cukup  untuk memenuhi rombongan belajar, dapat sangat menunjang  proses  pembelajaran  menjadi lebih  maksimal.  Ketersediaan  guru  yang cukup dapat membuat konsentrasi
pembelajaran  semakin  efektif,  dimana  satu orang    guru    dapat    fokus    dalam memberikan materi pembelajaran dibandingkan harus membagi  fokus kepada kelas lain ketika  dalam  kondisi  kekurangan guru.
Rasio  Ideal  antara guru:murid adalah  1:28  yang  memiliki  arti  satu  orang guru  adalah  yang  ideal  untuk  mengajar  28 Siswa. Salah satu persoalan dalam penyelenggaraan  Pendidikan  di  Indonesia khususnya  Kabupaten  Biak  Numfor adalah ketidak-merataan sebaran dari Guru. Kelebihan  guru  yang  berada  dalam  satuan Pendidikan  bukan  saja  mengidentifikasi adanya inefisiensi, dimana dapat menyulitkan  pembagian  tugas  guru  dalam melaksanakan  penugasan  yang  sesuai
dengan  jam  mengajar  wajib.  Namun  disisi lain,  sebaliknya  kekurangan  guru  pun dengan  sendirinya  berdampak  negatif  pada pelaksanaan  proses belajar mengajar.
Tujuan Utama Penataan dan Pemerataan adalah untuk mengatur kembali kebutuhan guru pada satuan Pendidikan agar rasional guna menciptakan pendidikan yang merata  dan  seimbang,  proses  pendidikan dapat  berjalan  efektif  dan efesien, sehingga pada    tujuan    akhirnya    ada    kesamaan standar    hasil    Pendidikan    di  Kabupaten Biak  Numfor.  Maka  dengan  hal  tersebut diharapkan, akan terjadi peningkatan kualitas dari Pendidikan di Kabupaten Biak Numfor  yang  nantinya  diharapkan  pula dapat meningkatnya kualitas Dinas Pendidikan    dan    Kebudayaan    Kabupaten Biak    Numfor    sebagai  instansi  yang melayani  sektor  Pendidikan,    memiliki peran yang sangat penting  dalam penyelesaian  ketimpangan  jumlah  guru dalam hal pemerataan penugasan. Dalam hal ini,  sangat  diperlukan  peran  manajemen dalam melakukan kebijakan dan perencanaan   yang   tepat   agar   pemerataan penugasan      Guru      dan      Tenaga Kependidikan  menjadi  lebih  baik  dan optimal.

## 1.   Pengertian  Strategi
Di  dalam    Kamus    Besar    Bahasa Indonesia  (KBBI) pengertian strategi yaitu ilmu dan seni menggunakan  semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan  tertentu  dalam  perang  dan damai, ilmu dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh dalam perang dan kondisi yang menguntungkan, rencana yang cermat    mengenai    kegiatan    untuk mencapai  sasaran khusus  dan tempat  yang baik  menurut    siasat    perang.  Jadi  dapat dikatakan  bahwa  strategi digunakan  untuk
memperoleh  kesuksesan   atau  keberhasilan dalam  mencapai tujuan.
Satu    strategi    mempunyai    dasar atau  skema  untuk  mencapai  sasaran yang dituju.    Jadi,    pada    dasarnya    strategi merupakan  alat  untuk  mencapai tujuan. “Strategi  didefinisikan  sebagai  suatu proses  penentuan  rencana  para  pemimpin puncak  yang berfokus pada tujuan jangka panjang  organisasi,  disertai  penyusunan suatu  cara  atau  upaya  bagaimana  agar tujuan  tersebut  dapat  dicapai”  (Marrus  : 2002)
Dari  ketiga    pendapat    di  atas, maka    dapat    diartikan    bahwa    strategi ialah  sebagai  rencana  yang  disusun  oleh manajemen puncak untuk mencapai tujuan yang    diinginkan,    rencana    ini    bisa meliputi,  tujuan,  kebijakan,  dan tindakan yang  harus  dilakukan  oleh  suatu  instansi dalam  mempertahankan  kualitas  dalam manajemen ataupun pengambilan kebijakan.
Dengan  demikian,  strategi  hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan  bukan  dimulai  dari  apa  yang  terjadi. Misalnya strategi itu mungkin mengarahkan organisasi itu kearah perbaikan kualitas, perbaikan mutu ataupun perbaikan  tata  kelola.
Kemudian  dalam  strategi  yang sangat  penting  dan tidak boleh  dilupakan ialah  seperti  pendapat  Donelly  dalam bukunya Organisasi,  Perilaku,  Struktur dan Proses, terdapat ada enam informasi, yang pertama apa yang akan dilaksanakan kemudian mengapa demikian suatu uraian  tentang  alasan  yang akan dipakai dalam  menentukan  hal  sebelumnya,  lalu siapa  yang  akan  bertanggungjawab  untuk atau mengoprasionalkan strategi, kemudian  berapa  biaya  yang  harus dikeluarkan untuk mensukseskan strategi,
lalu  berapa  lama  waktu  yang  diperlukan untuk  mengoprasionalkan  strategi,  dan hasil  apa  yang  diperoleh  dari  strategi tersebut.
Dari  dua  pendapat  diatas  dapat disimpulkan atau diartikan bahwa penyusunan strategi harus memperhatikan  tujuan  dan  sasaran  yang akan  dicapai  diwaktu  yang  akan  datang atau  jangka  waktu  panjang,  selain  itu organisasi harus senantiasa selalu berinteraksi dengan lingkungan masyarakat  sekitar  dimana  strategi  itu akan di laksanakan, sehingga strategi yang di buat tidak bertentangan dengan kondisi lingkungan  atau  bisa  disebut  searah dengan lingkungan  sasaran  strategi,  dan juga    melihat    kemampuan    internal    dan eksternal    yang  meliputi  kekuatan  dan kelemahan  organisasinya,  oleh  karena itu strategi  merupakan  perluasan  misi  guna menjembatani organisasi dengan lingkungan  masyarakat.
Fred R. David (2013) menjelaskan bahwa proses manajemen  strategis terdiri dari tiga tahapan, yaitu: Memformulasikan Strategi,  Mengimplementasikan  Strategi dan Mengevaluasi Strategi”.  Tahap memformulasikan  strategi  antara  lain menetapkan visi dan misi, mengidentifikasi  peluang  dan  tantangan yang  dihadapi  organisasi  dari  sudut pandang
eksternal, menetapkan kelemahan  dan  keunggulan  yang dimiliki organisasi  dari  sudut  pandang  internal, menyusun    rencana  jangka    panjang, membuat  strategi  -  strategi  alternatif  dan memilih  strategi  tertentu  yang  akan dicapai.
Tahap mengimplementasikan strategi memerlukan suatu keputusan dari pihak  yang  berwenang  dalam  mengambil keputusan  untuk  menetapkan  tujuan
tahunan, membuat kebijakan, memotivasi
pegawai, dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki  sehingga  strategi  yang  sudah diformulasikan  dapat  dilaksanakan.  Pada tahap ini dilakukan pengembangan strategi pendukung budaya, merencanakan struktur organisasi yang efektif, mengatur ulang  usaha  manajemen  yang  dilakukan, mempersiapkan  budget,  mengembangkan dan  utilisasi  sistem  informasi  serta menghubungkan kompensasi tenaga pendidik  terhadap  perkembangan  mutu pendidikan.
Mengimplementasikan strategi
sering  disebut    sebagai    “action    stage” dari
manajemenstrategi.
Pengimplementasian  strategi  memiliki maksud memobilisasi para tenaga pendidik  untuk  menterjemahkan  strategi yang  sudah diformulasikan  menjadi  aksi Tahap mengevaluasi strategi adalah tahap terakhir dalam manajemen strategi. Pemangku  kebijakan  sangat  perlu  untuk mengetahui ketika ada strategi yang sudah diformulasikan    tidak  berjalan  dengan baik.  Evaluasi  strategi  memiliki  tiga aktifitas yang fundamental, yaitu mereview  faktor-faktor  internal  dan eksternal  yang  menjadi  dasar  untuk strategi  saat  ini,  mengukur  performa  dan mengambil  langkah  korektif.

## 2.   Pengertian  Guru
Guru adalah poros utama pendidikan.  Ia  menjadi  penentu  kemajuan suatu negara di masa depan. Secara  umum, tugas guru adalah mengajar siswa-siswi agar memilki  pengetahuan  dan  keterampilan dalam  masing-masing  bidang  pelajaran. Selain  itu  guru  juga  mempunyai  tanggung jawab dalam mendidik siswa agar mempunyai  sikap  dan  tingkah  laku  baik,
entah  itu  ketika  berada  di  lingkungan sekolah ataupun masyarakat.

## METODE PENELITIAN
penelitian ini menggunakan metode deskriptif  kualitatif  dengan  memusatkan perhatian  pada  data  dan  wawancara mendalam dengan subjek penelitian adalah: 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  Kabupaten  Biak  Numfor  2. Kepala Bidang Guru dan Tenaga
Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  Kabupaten  Biak  Numfor  3. Kasubag  Kepegawaian  Dinas  Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor 4. Kasubag  Perencanaan  Program  Dinas Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten Biak Numfor 5. Guru di wilayah tertinggal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam    pelaksanaan    penelitian, peneliti    menggunakan    teori    yang dikemukakan  oleh  Fred.  R  David  (2013) yaitu, “ Strategic    management    can bedefined  as  the  art  and  science  of formulating,  implementing,  and  evaluating cross-  functional  decisions  that  enable  an organization  to achieve its objectives.”
Fred R. David (2013) menjelaskan bahwa  proses manajemen  strategis terdiri dari tiga tahapan, yaitu: Memformulasikan Strategi,  Mengimplementasikan  Strategi dan  Mengevaluasi  Strategi”.
Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan  Kabupaten  Biak  Numfor dalam  hal  ini  juga  telah  melaksanakan strategi  yang  dimana  di  mulai  dari perencanaan,  perumusan  strategi dan implementasi  seperti yang akan di
jabarkan melalui  hasil  penelitian  di bawah  ini.
1.   Tahap  Perencanaan Tahap perencanaan atau penyusunan strategi awal sangatlah penting dilakukan. Perencanaan dimaksudkan  agar  kedepanya  terdapat tolak  ukur  dari  nilai  awal  perihal  sesuatu yang  direncanakan.  Perencanaan  juga penting  dilakukan  agar  program – program  yang  akan  dibangun  menjadi lebih  tepat  sasaran  karena  di  dalam perencanaan yang baik terdapat dasar yang baik pula untuk memulai  suatu  program.

## 2.   Tahap Strategi
Tahapan strategi merupakan turunan  dari  perencanaan.  Strategi  yang akan  di  implementasikan  tentunya  harus disesuaikan  dengan  hasil  dari  perencanaan yang  baik  agar  dapat  berjalan  secara optimal. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten  Biak  Numfor  sejauh  ini  telah menjalankan    empat    strategi    untuk mengatasi  penataan  dan  pemerataan  guru yang diantaranya  adalah:
a. Peningkatan  Kualifikasi  Akademik Guru
Undang  -  Undang  Nomor  14
Tahun  2005  Pasal  9  mengamanatkan setiap    guru    wajib    memperoleh kualifikasi  akademik  minimal  S1/D4. Namun    masih    terdapat    guru    yang kualifikasi    akademiknya    di    bawah standar  pendidikan  minimum  ini.  Hal yang sama terjadi pada guru yang berada dalam  ruang  lingkup  Dinas  Pendidikan dan  Kebudayaan Kabupaten  Biak
Numfor.  Dalam  grafik  di  atas,  terlihat untuk guru jenjang SD setidaknya hanya sebagian  saja  yang  sudah  memenuhi kualifikasi tersebut.

## (Sumber : npd.kemdikbud.g.id)
Gambar  1.  Kualifikasi  Pendidik  Pada Satuan  Pendidikan  di  Kabupaten  Biak Numfor
Untuk  mengatasi  hal  ini,  Bapak
Japosman  Situmorang,  S.Sos.,  M.MPd yang juga  sebagai  Kepala  Bidang  Guru dan Tenaga Kependidikan
menyampaikan  upaya  yang  tertulis dalam hasil wawancara  berikut:
“…. Untuk  mengatasi  guru  –  guru kita  di  lapangan  yang  sampai  saat ini  belum  mendapatkan  kualifikasi dari  2018  sampai  sekarang  sudah terjalin kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Universitas  Kristen  Satya  Wacana Salatiga  untuk  program  percepatan
Sarjana  Pendidikan  di  Kabupaten Biak  Numfor  khusus  untuk  guru  – guru  Pegawai  Negeri  Sipil  yang usianya  diatas  40  tahun.  Hal tersebut  juga  tentunya  berkaitan dengan  sertifikasi  mereka  karena jika belum S1 ya tunjangan sertifikasinya  jelas  tidak  teralisasi, jadi terkesan juga ada motivasi lebih untuk segera
melanjutkan pendidikan  ke  S1  selain  karena peraturan  ya  karena  ada  sertifikasi
tadi”
Berdasarkan  wawancara  di  atas,
peneliti mendapatkan keterangan bahwa sejatinya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  Kabupaten  Biak  Numfor bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Biak  Numfor  telah  menjalin  kerjasama dengan Universitas Kristen Satya
Wacana  dalam  percepatan  Sarjana Pendidikan khusus untuk guru Pegawai Negeri  Sipil  jenjang  Pendidikan  Dasar di Kabupaten Biak Numfor.
b. Mutasi  /  P e r p i n d a h a n   Penugasan
Guru
Peraturan bersama menteri pendidikan  nasional,  menteri  negara pendayagunaan  aparatur  negara  dan reformasi  birokrasi,  menteri  dalam negeri,  menteri  keuangan,  dan  menteri agama  Nomor  : 05 / x / pb /2011,  spb / 03 / m.pan- rb  /  10  /  2011,  48  tahun 2011,  158  /  pmk.01  /  2011,  tentang penataan  dan pemerataan guru  Pegawai Negeri  Sipil  merupakan  implementasi dari  amanat Undang-undang  Nomor  14 Tahun  2005  tentang  Guru  dan  Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor  74 Tahun 2008  Tentang  Guru,  khususnya  yang berkaitan  dengan  tugas  guru  dan pengawas  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan,
Pemindahan,    dan    Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
Agar  penataan  dan  pemerataan guru  dapat  direalisasikan  dengan  baik, maka  perlu  pemahaman  yang  sama antara berbagai pihak yang berkepentingan.  Untuk  itu,  diperlukan sebuah  petunjuk  teknis  yang  dapat menjadi acuan bagi pemerintah  provinsi atau    kabupaten / kota, dinas
pendidikan kabupaten/kota, dinas pendidikan  provinsi,  dan  unsur  lain yang terkait dengan pelaksanaan penataan    dan pemerataan    guru pegawai  negeri  sipil.  Di  dalam  proses mutasi  ataupun  perpindahan  penugasan guru  dalam  rangka  penataan  dan pemerataan  guru  jenjang  Pendidikan Dasar  pada  Dinas  Pendidikan    dan Kebudayaan    Kabupaten  Biak Numfor, terdapat  mekanisme  yang  harus  dilalui agar sesuai dengan peraturan perundang –  undangan  yang  berlaku  yang dijabarkan  melalui  hasil  penelitian  di bawah ini :
1) Mekanisme Implementasi
Kebijakan   Secara   Vertikal   Dari Pusat Hingga Daerah
Petunjuk Teknis tersebut disusun sebagai  acuan  dalam  implementasi peraturan  bersama  5 menteri dimaksud. Petunjuk Teknis tersebut berisi hal - hal yang  berkaitan  dengan  perhitungan kebutuhan  guru,  kriteria  guru  yang dipindahkan,  wewenang  instansi  terkait terhadap  pelaksanaan  penataan  dan pemerataan guru baik pemerintah maupun pemerintah daerah.
Berdasarkan  pemahaman di  atas dapat dikatakan bahwa Kebijakan dalam Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri  Sipil  berawal  dari  tingkat  pusat yang  dalam  hal  ini  lebih  merujuk  pada
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan sebagai pembuat kebijakan kemudian  diturunkan  ke  jenjang  di bawahnya  seperti  Pemerintah  Provinsi dan  Pemerintah  Kabupaten  /  Kota sampai  pada  akhirnya  implementasi berakhir pada jenjang Satuan Pendidikan.  Dalam  Wawancara  dengan Bapak  Ruben  Mayor  salah  satu  staff pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten      Biak      Numfor      yang bertugas      pada      sub      bagian kepegawaian    menjelaskan    bagaimana proses  implementasi.
“…. Sampai  hari  ini  kami  dari  sub bagian kepegawaian masih berpedoman  pada  Peraturan  5 Menteri yang sudah disebutkan tadi, kemudian  berkoordinasi  dengan BKPSDM  tentang  mekanisme  di daerah  mengingat  masih  terdapat Undang  –  Undang  Otsus  di  Papua sehingga adanya  kolaborasi  dalam manajemen  pemerataan  guru  yang ada  di daerah, sehingga harapanya implementasi  yang  dilakukan  oleh daerah dapat berjalan dengan tepat sesuai  dengan  petunjuk  ataupun peraturan yang berlaku saat ini ”
Selain  itu  Ida  Sangadji  sebagai salah satu staff pada sub bagian program juga menjelaskan bagaimana mekanisme proses implementasi kebijakan  dari  jenjang  pusat  sampai satuan pendidikan.
“…. Pemerataan    guru    sendiri secara    hierarki    merupakan kewenangan  penuh  dari  Badan Kepegawaian  dan  Pengembangan Sumber  Daya  Manusia.  Sejauh  ini dari  dinas  sendiri  hanya  dapat mengusulkan mutasi guru ke BKPSDM, kalaupun prosesnya sedikit lama bisa dilakukan penugasan  secara  nota  ke  sekolah tujuan. Usulan mutasi yang diberikan  dapat  berdasarkan  sim rasio  yang  bersumber  dari  Data Pokok  Pendidikan  ataupun  dari Laporan Bulanan yang setiap bulanya dikirimkan satuan pendidikan  ke  dinas  sendiri.  Dari hasil  mengolah  data  berdasarkan sumber diatas, kita dapat mengetahui  dimana  guru  –  guru lebih  tepat  di  tugaskan  yang
kemudian  dibuatkan  usulan  untuk mendapatkan SK Mutasi dari
BKPSDM dengan melihat peraturan ataupun kebijakan terkait mengenai proses  pemindahan  ataupun  mutasi guru tersebut ”
Berdasarkan   hasil   wawancara di      atas     dapat      disimpulkan     bahwa mekanisme implementasi kebijakan pemerataan  guru  yang  bermula  dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  kemudian  diolah  menurut kebutuhan daerah  yang  dikerjakan oleh BKPSDM dan Dinas Pendidikan
Kabupaten  /  Kota  yang  merujuk  pada peraturan  ataupun  kebijakan    yang berlaku yang kemudian dapat diterbitkan  Surat  Keputusan  kepada guru  yang  bersangkutan  untuk  dapat
dilaksanakan  sebagaimana  mestinya.
2) Mekanisme Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri    Sipil    pada    Jenjang Pendidikan    Dasar  di  Tingkat Satuan Pendidikan Dalam proses implementasi kebijakan  penataan  dan  pemerataan guru PNS terdapat mekanisme implementasinya  di  tingkat  satuan pendidikan. Ruben Mayor dalam wawancaranya dengan peneliti menjelaskan  mekanisme  di  tingkat
satuan pendidikan.
“…. Setiap tahun sedikitnya 3 sampai  4  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan  melakukan  monitoring dan  evaluasi  terhadap  kinerja  dan keaktifan guru di sekolah. Hasil dari monitoring dan evaluasi itulah yang datanya  akan  disandingkan  dengan hasil  monitoring  dan  evaluasi  yang
dilakukan  oleh  BKPSDM,  Laporan Bulanan    yang    dikirimkan    setiap bulanya  oleh  sekolah  dan  juga berdasarkan Data Pokok Pendidikan yang  dikirimkan  oleh  operator sekolah  yang  didalamnya  juga memuat  jumlah  guru    yang    ada beserta  data  rincinya.  Data  yang disandingkan    bisa  beragam  yang dalam hal ini lebih difokuskan selain guru  diantaranya  adalah  jumlah rombongan  belajar  dan  jumlah peserta  didik  dalam  rombongan belajar  tersebut  sehingga  akan memunculkan  rasio.  Selain  itu tambahan  seperti  riwayat  mengajar dan  tugas  di  sekolah  per  semester juga kita  jadikan  acuan.  Data  yang diperoleh    dari    tiga    sumber tersebut  kemudian diolah dan dianalisa oleh tim terkait ” 3) Mekanisme Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil  pada  Jenjang  Pendidikan Dasar di Tingkat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten  Biak Numfor. Dalam proses implementasi kebijakan penataan dan pemerataan guru
PNS terdapat mekanisme implementasinya  di  tingkat  satuan pendidikan. Bapak Ruben Mayor dalam wawancaranya dengan peneliti menjelaskan  mekanisme  di  tingkat Dinas.
“…. Dalam  hal  ini  seperti  yang sudah  saya  jelaskan  sebelumnya, Dinas Pendidikan  dan  Kebudayaan Kabupaten  Biak   Numfor   memiliki tim  tersendiri  yang  beranggotakan dari  tiap  masing  –  masing  bidang. Tim  yang  nantinya mengelola tentang  penataan  dan  pemerataan guru  tentunya  telah  di  SK-kan  dan
masing  –  masing  anggota  memiliki kompetensi  tersendiri  dalam  proses pengambilan keputusan dalam manajemen  pengelolaan  penugasan guru.  Tentunya  setelah  memasuki tahap akhir, guru yang bersangkutan  akan  dipanggil  untuk disampaikan maksud dan tujuan dari hasil analisis hingga yang bersangkutan  dapat  mutase  ke sekolah lain ”
Dari  hasil  wawancara  di  atas dapat  diketahui  bahwa  mekanisme implementasi    kebijakan    yang  ada  di Dinas    yaitu menerima    laporan kebutuhan  guru  yang  dibuat    oleh sekolah  kemudian  dianalisa  oleh team yang ada di dinas. Dinas  bertugas  untuk mengatur  distribusi  guru  PNS  agar merata tidak kelebihan atau kekurangan.  Jika  ada    guru    yang dipindah  sekolah  maka  dari  dinas  akan memberikan  surat  keputusan  kepada guru yang bersangkutan.
4) Pengawasan yang dilakukan dalam  implementasi  kebijakan penataan  dan  pemerataan  guru
PNS.
Proses  implementasi  bisa  tidak berjalan  dengan  lancar  jika  tidak  ada pengawasan
yang dilakukan. Pengawasan  selalu  dilakukan  guna mengetahui jalannya kebijakan
tersebut.    Bapak    Yoel  O  Maryen,
S.Sos.,    MM menjelaskan  dalam wawancaranya.
“… Kalau berbicara soal pengawasan, pada Dinas Pendidikan  danKebudayaan sendiri secara  teknis  sudah  ada  bagian pengawas,  yaitu  guruguru  senior yang  dulunya  bertugas  di  sekolah kemudian  di  SK-kan  oleh  Bupati
untuk  menjadi  pamong    dalam bidang  Pendidikan,    dimana  jika terjadi kekeliruan atau ada hal yang tidak  sesuai  dalam  ruang  lingkup sekolah  seperti  kurikulum  ataupun keaktifan  guru,  seorang  pengawas sekolah akan langsung mencatat dan melaporkan kepada tim yang menangani  manajemen  tadi.  Selain itu,  dari  BKPSDM  sendiri  juga melakukan    monitoring    dan evaluasi    terkait    keaktifan    guru ataupun  berjalan  atau  tidaknya implementasi  kebijakan ini. ”
Dari  wawancara  di  atas  dapat diketahui  bahwa  pengawasan  dalam implementasi kebijakan sangat diperlukan,  pengawasan  dilakukan  oleh BKPSDM atau pengawas yang ditempatkan oleh Dinas di sekolah. Dari pengawas ini yang akan  melaporkan  ke Dinas jalannya kebijakan yang diimplementasikan.
5) Turunan  Strategi  Mutasi  Dalam Rangka Penataan dan Pemerataan Guru Jenjang Pendidikan  Dasar  Pada  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten  Biak Numfor
Dalam turunan penyusunan strategi,  terdapat  poin  –  poin  tahapan dimana sampai strategi tersebut berhasil dalam  hal  implementasi.  Dalam  hal  ini, upaya  Dinas    Pendidikan    dan Kebudayaan  Kabupaten  Biak  Numfor dalam  strategi penataan dan pemerataan guru  dimulai  atas  dasar  dan  tahapan berikut:
a) Verifikasi dan Organisasi
berdasarkan Perencanaan dan Pelaporan. Satuan Pendidikan
bertugas      melakukan  perencanaan
pengembangan sekolah secara menyeluruh  meliputi  perencanaan jumlah  peserta  didik,  program  /
kurikulum, kebutuhan
guru,
kebutuhan sarana dan prasarana serta manajemen sekolah, dan melaporkannya ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten  Biak  Numfor  melalui Aplikasi  Dapodik  dan  Laporan Bulanan.  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor  menerima  dan  melakukan rekapitulasi data   guru   berdasarkan laporan    hasil    analisis    kebuthan guru    PNS    dari    seluruh  tingkat Satuan Pendidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten  Biak  Numfor  membuat laporan  pelaksanaan  penataan  dan pemerataan  guru  PNS  antar  Satuan Pendidikan,    Antar  Jenjang,    dan Antar    Jenis    Pendidikan    di wilayahnya dan menyampaikan kepada  Badan  Kepegawaian  dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia  Kabupaten  Biak  Numfor dengan  tembusan  kepada  Kepala Daerah  dalam  hal  ini  merupakan Bupati  Kabupaten  Biak  Numfor ataupun  Sekretaris  Daerah.  (Juknis
PPG PNS. 2011: 7-8) Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten  Biak  Numfor  membuat perencanaan penataan dan pemerataan guru jenjang pendidikan dasar serta menyampaikannya    ke    Badan Kepegawaian    dan  Pengembangan
Sumber  Daya  Manusia.  Dalam  hal ini  dinas  mempunyai  tim  sendiri
yang  bertugas    untuk  menganalisa semua  kebutuhan    guru    yang nantinya  hasil analisa tersebut yang akan dijadikan landasan dinas untuk menentukan sikap dalam menambahkan atau mengurangi guru.  Dinas  juga  membantu  proses pemindahan guru  PNS  dari  sekolah yang  kelebihan  guru  ke  sekolah yang  kekurangan    guru.  Hasil  ini sesuai  dengan  teori  yang  telah dikemukakan  di atas,

## b) Interpretasi
Sosialisasi  dilakukan  oleh Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan Kabupaten  Biak  Numfor  bersama dengan  pihak  terkait  seperti  Badan Kepegawaian  dan  Sumber  Daya Manusia  ke  pihak  -  pihak  Sekolah pada  jenjang  Pendidikan  Dasar  di Kabupaten Biak Numfor. Sosialisasi ini  ditujukan  agar  pihak  sekolah memahami  kebijakan  yang  sedang diimplementasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten  Biak  Numfor.  Selain  itu juga sosialisasi berguna  untuk meminimalisir kesalahpahaman antara    Dinas    Pendidikan    dan Kebudayaan    Kabupaten    Biak Numfor  dengan  pihak  sekolah. Adanya  sosialisasi  membuat  pihak sekolah  paham  dengan  kebijakan yang    akan  diimplementasikan  dan bagaimana  proses  implementasinya. Sosialisasi  dilakukan  dengan  cara mengundang  para  kepala  sekolah atau yang mewakili unttuk diberikan materi tentang kebijakan tersebut.
c) Aplikasi
Kebijakan penataan dan
pemerataan  guru  PNS  merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan  oleh  Dinas  Pendidikan dan  Kebudayaan  Kabupaten  Biak Numfor guna mengatasi permasalahan distribusi
dan pemerataan  guru  PNS di Indonesia. Kebijakan    tersebut    diatur    dalam Peraturan    Bersama Menteri Negara Pendayagunaan  Aparatur  Negara dan  Reformasi  Birokrasi,  Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Dalam
Negeri,  Menteri  Keuangan,  dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011,    SPB/03/M.PAN-
RB/10/2011,      48    tahun    2011, 158/PMK.01/2011, Nomor 11 tahun 2011. Tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk menjamin  pemerataan guru  antar  satuan  pendidikan,  antar jenjang,  dan antar  jenis pendidikan, antar  kabupaten,  antar  kota,  dan antar  provinsi  serta  dalam  upaya mewujudkan peningkatan dan
pemerataan mutu pendidikan formal secara  nasional  dan  pencapaian tujuan pendidikan nasional.
Hal  tersebut  sesuai  dengan
teori yang dikemukakan oleh Nanang Fattah (2009) yang menjelaskan bahwa kebijakan di sini terkait dengan  kebijakan  publik dan dibuat    atas    nama    negara    yang dibuat  oleh  instrument  /  alat  -  alat negara untuk mengatur perilaku tiap orang,  seperti  guru  atau  siswa  dan organisasi,  seperti  sekolah  dan universitas.
c. Penambahan  Tenaga  Guru  Melalui

## Kontrak  Daerah
Salah   satu  permasalahan   yang banyak   terjadi   yaitu   banyak   sekolah
yang  mengangkat    guru  honorer  tanpa berkoordinasi    dengan  Dinas.  Ketika guru  PNS
sudah    diberikan    oleh    Dinas kesekolah   tersebut,    sekolah   tersebut tidak  mengurangi  guru  honorer  yang sudah  ada.  Hal  ini  mengakibatkan kelebihan  guru di  sekolah  tersebut.
Upaya  lainya    yang    sudah dilakukan    oleh  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan  Kabupaten  Biak  Numfor salah    satunya    yaitu    Dinas    membuat kebijakan yang isinya yaitu memverifikasi    ijazah    dari    guru    non PNS atau mengangkatnya dalam program  Guru  Kontrak  Daerah.  Seperti dijelaskan oleh Bapak Japosman
Situmorang,  S.Sos.,  M.MPd  dalam wawancara  berikut:
“ Sejak tahun 2015 Dinas Pendidikan dan  Kebudayaan  Kabupaten  Biak Numfor  telah  membuat  program guru  kontrak  daerah  guna  dapat menutupi kekurangan  – kekurangan guru  yang  ada  di  lapangan.  Guru kontrak  daerah  yang  diseleksi  ini juga harus memiliki kualifikasi yang sesuai  dengan  peraturan,  misalnya memang  harus  sarjana  pendidikan. Hal  tersebut  agar  proses  kegiatan belajar  mengajar  dapat  berjalan optimal  karena  sebelum  itu  banyak sekolah  mengangkat  guru  honor yang  bukan  berlatar  belakang sarjana pendidikan yang menyebabkan kegiatan belajar mengajar tidak berjalan optimal dan ilmu yang dibagikan juga jelas tidak maksimal.”
Berdasarkan    hasil  wawancara di  atas,  peneliti  mendapatkan    Guru yang tidak  memenuhi  kualifikasi,  maka sekolah  direkomendasikan  oleh  dinas agar memindahkan ataupun
menonaktifkan  tugaskan  guru  tersebut. Guru  yang  diangkat  harus  memenuhi standar  yang  sudah  ditetapkan  dalam peraturan.   Selama ini sekolah  banyak yang  mengangkat  guru  honorer  tanpa melihat    standar    dan  spesifikasi  dari bidang  studi  yang  dikuasai  oleh  guru honorer. Akibatnya banyak guru honorer  yang  mengajar  tidak  sesuai dengan  bidang  studinya.  Hal  ini  akan berimbas juga dengan prestasi akademik sekolah karena ilmu yang diterima oleh siswa  tidak  maksimal.  Dengan  adanya kebijakan  ini  maka  sekolah  harus memilih.
d. Kerja sama
Selain kerja sama dengan perguruan tinggi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  Kabupaten  Biak  Numfor juga  bekerja  sama  dengan  Yayasan Rumsram  yang  juga  berkolaborasi dengan  UNICEF.  Kerja  sama  yang dilakukan  dalam  bidang  pendidikan antara  lain  penyediaan  guru  untuk penekanan program CALISTUNG
(Baca Tulis Hitung) untuk siswa kelas I
SD  dimana  dapat  menjadi  dasar  untuk menopang Index Pembangunan
Manusia  yang  lebih  baik  khususnya di Kabupaten  Biak Numfor.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang ada  mengenai  Strategi  Penataan  dan Pemerataan  Guru  pada  Jenjang  Pendidikan Dasar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor dapat disimpulkan bahwa:
1. Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor sejauh ini telah berupaya dalam penataan dan pemerataan
guru  jenjang  Pendidikan  dasar  demi memenuhi  Standar  Pelayanan  Minimal Pendidikan Dasar yang ada di Kabupaten Biak  Numfor.  Hal  tersebut  dibuktikan dengan  anggaran  yang  di  alokasikan Pemerintah  Daerah  untuk  pengelolaan Pendidikan. Namun dalam hal ini masih banyak  kekurangan  baik  dari  segi pengelolaan  sehingga  perencanaan  yang sudah  di  tetapkan  belum  berjalan  secara optimal.
2. Faktor pendukung dalam mengimplementasikan kebijakan
penataan  dan  pemerataan  guru  pada jenjang  pendidikan  dasar  di  kabupaten Biak  Numfor  yaitu  komunikasi  yang berjalan dengan baik antara pihak Dinas Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten Biak  Numfor  dengan  pihak  sekolah. Sosialisasi  berjalan  lancar,  sekolah terbuka dengan data-data yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan  Usaha  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan  Kabupaten  Biak  Numfor dalam  mengimplementasikan  kebijakan penataan  dan  pemerataan  guru  jenjang Pendidikan Dasar juga menemui hambatan atau masalah. Hambatan yang sering terjadi yaitu banyak sekolah yang menolak  atau  kurang  menerima  guru yang  baru  dimutasi.  Sekolah  beralasan guru yang telah dimutasi merupakan guru yang bermasalah.
Sebagai  bahan  pertimbangan  dalam pengambilan  kebijakan,  maka  dari  hasil penelitian  Strategi  Kebijakan  Penataan  dan Pemerataan Guru  Pada  Jenjang Pendidikan Dasar untuk Pemenuhan  Standar Pelayanan Minimal  Pendidikan  Dasar  pada    Dinas Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten Biak  Numfor  dapat  diajukan  saran-saran
sebagai berikut:
1. Bagi  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan

## Kabupaten Biak Numfor
a. Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor harus lebih selektif  dalam  menentukan  lokasi mutasi,  agar guru yang  dimutasi
tidak  keberatan  karena  alasan  jarak atau yang lain.
b. Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan Kabupaten  Biak  Numfor  harus selalu melakukan pengawasan dalam mengimplementasikan kebijakan supaya kebijakan yang sudah dijalankan  tetap  berjalan  dengan sebagaimana mestinya.
c. Memasukkan program Penambahan dan  Penataan  Tenaga  Pendidik dalam  Rencana  Strategis  ataupun
RPJMD untuk memaksimalkan manajemen dan tata kelola penugasan Guru pada jenjang Pendidikan  Dasar.
2. Bagi sekolah
a. Pihak  sekolah  harus  lebih  terbuka untuk  menerima kebijakan yang sudah  dibuat  oleh  Dinas  Pendidikan dan  Kebudayaan  Kabupaten  Biak
Numfor, karena kebijakan yang dibuat semua untuk kepentingan bersama dan meningkatkan
pendidikan di kabupaten Biak Numfor khususnya.
b. Pihak sekolah sebaiknya lebih berhati- hati untuk membuat kebijakan seperti proses  pengangkatan  guru  honorer harus benar- benar selektif.
3. Bagi guru
a. Guru  harus  selalu  meningkatkan kualitasnya untuk kemajuan pendidikan di sekolahnya.
b. Khusus  untuk  guru  ASN  agar  dapat lebih menaati peraturan yang
dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya dalam penataan dan pemerataan guru dimana sesuai dengan  pengambilan  sumpah  janji
ASN untuk siap ditempatkan di mana
saja.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulmuid,
M. 2013. Manajemen Pendidikan . Batang:Pengginang Mangkunegarang
Abuddin,  Nata.  2009. Perspektif  Islam Tentang Strategi Pembelajaran.
Jakarta:Kencana Djohar.  2006.  Guru, Pendidikan  dan
Pembinaannya (Penerapannya Dalam  Pendidikan  dan  UU  Guru). Yogyakarta: Grafika Indah.
Fattah,  Nanang.  2013. Analisis  Kebijakan Pendidikan.Bandung :Remaja
Rosdakarya. KBBI, 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (http:kbbi.web.id/pusat) . (diakses 21 Juni 2020)
Kemendikbud.  2011. Petunjuk  Teknis Pelaksanaan  Bersama  5  Menteri Tentang  Penataan  dan  Pemerataan
Guru Pegawai Negeri Sipil . Jakarta. Muhammad, Abdullah. 2018. “Implementasi Kebijakan dan Pemerataan Guru PNS Pada
Jenjang  SD  di  Dinas  Pendidikan
Kabupaten  Bantul”. Skripsi  S1 Pendidikan. Universitas Negeri
Yogyakarta.
Moleong,  Lexy  J.  2004. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung:Remaja Rosdakarya. Nugroho, Riant. 2008. Public Policy .Jakarta:PT.Elex Media
Komputindo.
Prastowo,  Andi.  2011. Memahami  Metode- Metode penelitian. Yogyakarta:ArRuzz Media. Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor,  Dinas  Pendidikan  Dan Kebudayaan. 2019. Rencana Strategis  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor 2019 – 2024. Biak:Pemerintah  Daerah  Kabupaten Biak Numfor. Sarwono, Jonatan. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif. Yogyakarta:Graha Ilmu. Subarsono. 2008. Analisis Kebijakan Publik:Konsep, Teori  dan  Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Stephanie,  K  Marrus.  2002. Desain
Penelitan Manajemen  Strategik.
Jakarta:Rajawai Press Wahab,