SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040

## STRATEGI PENCEGAHAN EIGENRECHTING DI LINGKUNGAN MASYARAKAT

## (Studi Kasus Kecamatan X Kabupaten Kampar)
Kasmanto Rinaldi 1) * , Fajar Azhari 2) , Ikhsan Alwafi 3) ,Novita Sari 4) , Rezky Nugraha 5) , Sherly Andrika Putri 6) , Ucok Matsudi 7) , Hilda Mianita 8)
1,2,3,4,5,6,7 ) Jurusan Kriminologi, Universitas Islam Riau
8 ) Jurusan Kriminologi, Universitas Indonesia *Corresponding e-mail: kasmanto_kriminologriau@soc.uir.ac.id

## ABSTRAK
Orang Indonesia pada umumnya  mengenali perilaku  main  hakim  sendiri sebagai suatu tindakan sewenang-wenang yang dilakukan terhadap individu atau sekelompok orang, dilakukan dengan  cara  menyakiti,  menyusahkan,  menumpas  dan  lain  sebagainnya.  Perilaku  main  hakim sendiri dimaknai sebagai perampasan yang dilakukan secara sengaja dan kejam terhadap hak dasar yang mana hal itu juga bertentangan dengan hukum internasional. Tindakan main hakim sendiri meruntuhkan moral masyarakat. Di Indonesia sendiri, ada Undang-Undang yang mengatur tentang eigenrecthting atau  tindakan  main  hakim  sendiri  ini. Eigenrecthing merupakan  perbuatan melanggar  hukum  dan  juga  bertentangan  dengan  hak  asasi  manusia.  Tujuan  penulisan  ini  yaitu untuk  mengetahui  bagaimana  strategi  pencegahan eigenrechthing di  masyarakat  Kabupaten Kampar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif,  yang  mana pada tahap ini penulis  melakukan  wawancara kepada narasumber terkait. Hasil penelitian ini yaitu kasus eigenrechting sering terjadi di Kabupaten Kampar, Ada beberapa strategi pencegahan terhadap perilaku eigenrechting, antara lain yaitu memberikan edukasi atau pemahaman  kepada  masyarakat  sekitar  terkait  proses  peradilan  pidana  dengan  tujuan meminimalisir perilaku eigenrechting pada masyarakat.
Kata Kunci: Strategi Pencegahan, Masyarakat, Eigenrechting

## ABSTRACT
Indonesians generally recognize vigilante behavior as an arbitrary act perpetrated against an individual or group of people, carried out by means of hurting, troubling, crushing and so on. If viewed from its origin, vigilante behavior in the international world is interpreted as a deliberate and cruel deprivation of basic rights which is contrary to international law on the grounds of group identity. The act of vigilantism undermines the morale of society. In Indonesia itself, there is a law that regulates this eigenrecting or vigilante action. Eigenrecting is an act that violates the law and is also against human rights. The purpose of this article is to know how is the strategy to prevent the eigenrechthing in Kampar community. The method used in this research is a qualitative method with  a  descriptive  approach,  in  which  at  this  stage  the  author  conducts  interviews  with  related informants. The results of this study are that eigenrechting cases often occur in Kampar Regency. There are several prevention strategies for eigenrechting behavior, including providing education or understanding to the surrounding community regarding the criminal justice process with the aim of minimizing eigenrechting behavior in the community.
Keywords: Prevention Strategy, Society, Eigenrechting

## PENDAHULUAN
Salah  satu  permasalahan  di  Indonesia  yang  menjadi  topik  terkini  yaitu munculnya  berbagai  kasus  perilaku  main  hakim  sendiri  yang  dilakukan masyarakat baik individu ataupun berkelompok. Tindakan perilaku main hakim sendiri  adalah  bentuk  kekerasan  yang  menyerang  secara  fisik  dan  salah  satu bentuk  dari  pelanggaran  hak  asasi  manusia.  Hal  tersebut  merupakan  bentuk kekerasan yang tidak   hanya menyerang seseorang secara fisik, tetapi juga bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang harus dilindungi.
Tindakan main hakim sendiri sebenarnya bukan sebuah masalah yang baru dalam  hubungan  sosial  masyarakat.  Tindakan  main  hakim  sendiri  muncul  dari individu atau kelompok orang yang merasa kuat terhadap individu atau kelompok orang  yang  lemah.  Kasus main  hakim  sendiri  ini  termasuk  dalam  kasus penganiayaan  secara  bersama-sama.  Menurut  Kabiro  Humas  Kemenkumham Effeny BP mengatakan tindakan main hakim sendiri adalah tindakan menyakiti seseorang  dengan  sewenang-wenang.  Perilaku  atau  tindakan  tersebut  di  dalam hukum dikenal dengan eigenrechting yaitu tindakan menganiaya seseorang atau menghukum  seseorang  dengan  cara  mengabaikan  proses  hukum  yang  berlaku. (Taufiqurrohman, 2017)
Eigenrechting yang terjadi di dalam masyarakat menunjukan peningkatan. Secara  garis  besar, eigenrechting adalah  tindakan  yang  dilakukan  dengan sewenang-wenang oleh individu ataupun kelompok. Tindakan tersebut dilakukan dengan  cara  melakukan  kekerasan  terhadap  orang  yang  diduga  melakukan kejahatan,  tindakan  ini  dilakukan  tanpa  melewati  proses  hukum,  dalam  artian tindakan  ini  dilakukan  oleh  masyarakat  tanpa  melibatkan  pihak-pihak  seperti kepolisian dan lain sebagainya. (Hendrawati & Krisnan, 2019:12)
Bentuk  tindakan eigenrechting adalah  tindakan  pemukulan  atau pengeroyokan.  Hal  ini  biasanya  dikarenakan  emosi  yang  berlebihan  sehingga menyebabkan  terjadinya  pengeroyokan  atau  penganiayaan  oleh  masyarakat. Masyarakat  lebih  cenderung  emosi  ketika  mereka  mendapati  pelaku  kejahatan yang  sedang  tertangkap  basah  dalam  melakukan  aksinya.  Sehingga  sering terjadinya tindakan eigenrecthing di maysrakat. Tindakan eigenrecthing ini yang mana  akan  penulis  tinjau  dari  perspektif  masyarakat  atau  sebab  musabab
terjadinya kejahatan.
Tindakan eigenrecthing seringkali  terjadi,  contoh  yang  sering  ada  di masyarakat yaitu dimana pencuri diamuk massa ketika kedapatan mencuri. Hal itu tidak hanya terjadi di kota besar, tetapi juga terjadi di kota-kota kecil, bahkan di desa.  Ketika  tindakan  ini  berlangsung,  seringkali  massa  melakukan  tindakan- tindakan yang diluar batas wajar, dan mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Tindakan menghakimi sendiri pelaku kejahatan bukan suatu cara yang  baik  melainkan  tindakan  ini  bisa  dikategorikan  sebagai  pelanggaran  hak asasi manusia.
Fenomena eigenretching atau tindakan main hakim sendiri ini marak kita saksikan,  kasus  pencuri  dimassa  oleh  masyarakat  tidak  terkecuali  di  kota-kota besar  seperti  kota  Pekanbaru.  Seperti  kasus  yang  terjadi  pada  2018  yang  lalu, berdasarkan  informasi  yang  didapat  dari www.news.okezone.com, terjadi penganiayaan  terhadap  seorang  lansia  di  Jalan  Kubang  Raya,  Kelurahan  Tuah Madani,  Kecamatan  Tamoan,  Pekanbaru.  Korban  diduga  melakukan  perbutan mesum,  sebelum  korban  tewas,  korban  sempat  disekap  warga  dengan  kondisi mulut, tangan dan kaki yang diikat, lalu secara bersama-sama dihajar oleh warga.
Eigenrethcing akan  kerap  terjadi  apabila  lemahnya  fungsi  penegakan hukum,  bahkan  jika  tidak  adanya  proses  penegakan  hukum  yang  adil  perhadap tindakan  persekusi  maka  dapat  menyebabkan  persekusi  menjadi  hal  yang dibenarkan oleh masyarakat. Hal ini tidak boleh terjadi karena akan menimbulkan rasa tidak percaya masyarakat terhadap hukum dan akan menyebebkan timbulnya ketidakpastian hukum ditengah lingkungan masyarakat.
Pada saat sekarang ini, masih banyak terdapat tindakan kekerasan di dalam masyarakat.  Hal  itu  berupa  tindakan eigenrechting atau  tindakan  main  hakim sendiri  terhadap  pelaku  kejahatan  ataupun  pelaku  pelanggaran.  Seperti  yang terjadi  di  Kabupaten  Kampar  dalam  kurun  waktu  2017-2019  kasus  kekerasan dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 1.I Kasus penganiayaan dan pengroyokan Di Kabupaten Kampar 2017-2019
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
No Jenis Kekerasan 2017 2018 2019 1 Penganiayaan 140 123 32 2 Penganiayaan ringan 0 0 1 3 Penganiayaan berat 5 1 0 4 pengeroyokan 27 61 12 5 Perbuatan tidak menyenangkan 7 5 5 Jumlah 179 129 38 Sumber: Polres Kampar, 2019
Penganiayaan  secara  bersama-sama  merupakan  bentuk  dari  tindakan eigenretching . Seperti kasus persekusi terjadi di kecamatan X Kabupaten Kampar ibu  kota kecamatan  Air  Tiris  yang  terjadi  pada  pemuda  yang  tertangkap  tangan oleh masyarakat saat melalukan pencurian seekor kerbau pada bulan agustus 2018. Pada saat kejadian tersebut masyarakat langsung menghakimi pelaku pencurian sampai meninggal dunia. Masyarakat menghakimi pelaku tanpa jalur hukum.
Maling kerbau, NS (40), di Kecamatan X Kabupaten Kampar, Riau, tewas dikeroyok massa. Warga yang merasa kesal juga melakukan pembakaran terhadap mobil pelaku. Kapolres Kampar AKBP Andri Anata berkata:
"Pelakunya  ada  dua  orang, satu  orang  melarikan  diri.  Satu  pelaku  yang ketangkap  tangan  lagi  menaikkan  kerbau  ke  mobil  Gran  Max  tewas  dihajar massa”Kamis (30/8/2018). ( www.kompas.com )
Dari kasus diatas sudah terjadinya pelanggaran hak asasi manusian (HAM) dan menurunnya nilai norma dilingkungan masyarakat. Kurangnya kepercayaan masyarakat  terhadap  aparatur  kepolisian  di  lingkungan  tersebut.  Tindakan persekusi  sangat  tidak  diperbolehkan  oleh  negara  maupun  karena  tindakan tersebut  melawan  hukum  dan  menyebabkan  kerugian  dalam  hal  fisik,  psikis, ekonomi dan juga menyebabkan hilangnya martabat individu atau kelompok
Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putu Bagus Darma Putra dengan judul Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri  (Eigenrechting).  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  tindakan  main  hakim sendiri  tidak  banyak  yang  diproses  ke  jalur  hukum  dikarenakan  seringkali
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
kurangnya alat bukti. Hal itu juga didorong oleh rasa emosi yang berlebih terhadap pelaku  kriminal  pada  masyarakat  ekonomi  kelas  bawah  dan  rendahnya pengetahuan  hukum.  (Putra,  2016).  Penelitian  terdahulu  yang  kedua  yaitu dilakukan  oleh  Muhammad  Al  Habsy  Ahmad  dengan  judul  Penegakan  Hukum Terhadap Tindak Main Hakim Sendiri: Studi Polres Majene. Hasil dari penelitian ini  adalah  tindakan  main  hakim  sendiri  tidak  sesuai  dengan  asas  praduga  tak bersalah,  yang mana sebenarnya seseorang itu tidak dibenarkan untuk dihukum salah  tanpa  melalui  proses  hukum.  Upaya  yang  dilakukan  dalam  mencegah  ini dengan upaya represif, preventif, dan pre-emtif. (Ahmad, 2020) .
Berdasarkan  penelitian  terdahulu  yang  dijelaskan  pada  paragraf sebelumnya,  yang  menjadi  perbandingan  antara  penelitian  penulis  dengan penelitian  sebelumnya  yaitu  terletak  pada  fokus  kajiannya  yang  berbeda. Penelitian terdahulu mengkaji mengenai tindakan main hakim sendiri ditinjau dari segi  hukum,  sedangkan  penelitian  penulis  lebih  mengkaji  bagaimana  tindakan main hakim sendiri ( eigenretching ) jika dilihat dari sudut pandang kriminologi.

## KAJIAN PUSTAKA

## Konsep kriminologi
P.  Topinard  (1890-1911)  merupakan  salah  satu  tokoh  yang  menemukan nama  kriminologi,  ia  merupakan  antropolog  yang  berasal  dari  negara  Perancis. Secara  pengertiannya.  Kriminologi  adalah  ilmu  yang  mempelajai  mengenai kejahatan. Kriminologi secara harfiah bersumber dari kata “crime” yang memiliki arti kejahatan ataupun penjahat dan “logos” yang memiliki arti ilmu pengetahuan, jadi kriminologi itu memiliki arti ilmu tentang kejahatan atau penjahat (Santoso & Zulfa, 2015:9).
M.P.  Vrij  mendefenisikan  kriminologi  sebagai  suatu  ilmu  yang  mana mempelajari asal mula kejahatan, sebab kejahatan, dan juga akibat dari kejahatan itu sendiri. (Utari, 2012). Van belemen mendefenisikan kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan, yaitu perilaku yang merugikan dan tidak sopan yang mana  menyebabkan  orang  yag  melakukannya  mendapat  teguran  atau  tantangan (Maya, 2014).
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040

## Konsep Masyarakat
Menurut  Syafrudin,  masyarakat  atau  yang  dalam  bahasa  inggris  disebut dengan society, memiliki  pengertian  yaitu  sekumpulan  orang  yang  membangun sebuah  yang  bersifat  semi  tertutuup  atau  semi  terbuka,  yang  umunya  interaksi terjadi  antara  individu  dengan  individu  didalam  kelompok ’ tersebut.  Asal  kata “masyarakat” berasal dari  bahasa  Arab,  yaitu musyarak. Masyarakat  merupakan suatu  komunitas  yang  interpenden  yang  berarti  mereka  saling  bergantung  satu sama lain (Widivanti & Waskita, 2012).
Penggunaan  pikiran,  perasaan  dan  keinginan  dalam  memberikan  reaksi terhadap  lingkung  merupakan  salah  satu  alasan  dapat  terbentuknya  kelompok sosial  atau  masyarakat.  Manusia  pada  dasarnya  mempunyai  naluri  untuk  selalu berkomunikasi dengan orang lain. Hubungan yang continue ini mendiplakan pola pergaulan yang dikenal dengan interaksi
Kelompok  sosial  atau  masyarakat  dapat  terbentuk  dikarenakan  manusia menggunakan  pikiran,  perasaan  dan  keinginannya  dalam  memberikan  reaksi terhadap lingkungannya. Manusia memiliki naluri untuk senantiasa berhubungan dengan sesamanya. Hubungan yang continue ini menciptakan pola pergaulan yang disebut  dengan  interaksi  sosial.  Menurut  Kusnanto  dalam  (Iswanto,  2000),  ada beberapa unsur terbentuknya suatu masyarakat, antara lain yaitu :.
1. Teridiri dari sekelompok orang
2. Menetap atau berdiam disuatu wilayah tertentu dengan waktu yang lama
3. Karena hidup diwilayah tersebut dengan waktu yang lama maka menciptakan sistem  nilai,  sistem  ilmu  pengetahuan  dan  kebudayaan  kebendaan  yang  disebut dengan kebudayaan

## Konsep kekerasan dan kejahatan
Soeroso  dalam  (Anggraini,  2013:3)  mengatakan  bahwasanya,  tindakan kekerasan atau  yang dikenal dengan violence merupakan setiap perbuatan  yang ditujukan  pada  seseorang,  yang  mana  tindakan  tersebut  mengakibatkan kesengsaraan dan penderiaan secara fisik maupu psikis, dan hal itu dapat dialami di publik atau di dalam kehidupan pribadi. Tindakan fisik dapat dirasakan secara langsung oleh korban, dan haisl dari tindakan tersebut dapat dilihat oleh siapapun,
sedangkan tindakan non fisik (psikis) lebih kepada batin korban, dan hal tersebut hanya dapat dirasakan oleh korban.
Konsep  kekerasan  kekerasan  dalam  arti  luas  yaitu  sebuah  tindakan  perusakan menggunakan  energi  power  dari  kekuatan  fisik  yang  di  mana  secara  tidak langsung  dilakukan  sengaja  terhadap  individu  maupun  kelompok  atau  sebuah komunitas  yang  dimana  hasil  dari  tindak  kekerasan  tersebut  mengakibatkan kerugian  fisik  maupun  materil  baik  jiwa  dan  raga  yang  mengakibatkan  lebih mendalam  luka  kematian  istilah  kekerasan  didefinisikan  spesifik  untuk  pelaku terhadap seorang korban individunya sendiri yang menyebabkan kerusakan fisik psikis yang lebih bisa dilihat secara hasil atas perbuatan tersebut (Osofsky, 2014).
Kekerasan  terkadang  diperlakukan  terpisah  dari  agresi  terutama  oleh kriminolog, ilmuwan politik, pembuat kebijakan  publik, dan masyarakat  umum kebanyakan  psikolog  sosial  menganggap  kekerasan  sebagai  bagian  dari  agresi. Secara khusus, yang paling umum dan ilmiah, definisi kekerasan adalah sebagai bentuk  agresi  ekstrim  yang  menimbulkan  kerugian  fisik  yang  berat  (Misalnya mengalami  cedera  serius  danbahkan  kematian)  sebagai  tujuannya  (Allen  & Anderson, 2017).

## Konsep Perilaku Main Hakim Sendiri
Eigenrethcing dalam masyarakat luas juga diistilakan sebagai peradilaan massa,  pengadilan  jalanan,  pengadilan  rakyat,  anarkisme  massa  dan  lain sebagainya. Eigenretching memiliki  arti  perbuatan  main  hakim  sendiri, mengambil hak dengan cara mengabaikan hukum. Tindakan atau perilaku main hakim  sendiri  seringkali  sama  dan  setara  dengan  hak-hak  oranglain,  maka tindakan ini dilarang oleh hukum (Hamzah, 2017).
Para pelaku eigenrichting bisa dengan ketentuan pasal 170 Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  hal  ini  bisa  dilihat  pada  Ayat  1  yang menyatakan  bahwasanya  barang  siapa  yang  dimuka  umum  bersama-sama melakukan kekerasan kepada orang atau barang, maka akan mendapatkan hukum penjara  selama-lamanya  5  tahun  6  bulan.  Sedangkan  ketentuan  Ayat  (2) berbunyi, yang bersalah akan diancam:
1. Ke 1, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan digunakan menyebabkan luka
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
2. Ke 2, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika kekerasan menyebabkan luka berat
3. Ke 3, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika kekerasan tersebut menyebabkan matinya atau hilangnya nyawa orang lain.

## Landasan Teori
Adapun  teori  yang  dipakai  dalam  penelitian  untuk  menjelaskan  fenomena penelitian adalah sebagai berikut:
1. Disorganisasi Sosial
Teori  ini  berpendapat  bahwasanya  teori  perilaku  menyimpang  adalah produk dari perkembangan masyarakat yang tidak balance, yang mana didalam hal itu terjadilah konflik dan perubahan yang memiliki dampak terhadap perilaku masyarakat. Teori ini Teori disorganisasi sosial menyatakan lingkungan fisik dan sosial  seseorang  terutama bertanggung  jawab  atas pilihan  perilaku  yang  dibuat seseorang. Inti dari teori disorganisasi sosial, adalah bahwa lokasi penting dalam memprediksi aktivitas ilegal.Organisasi sosial terwujud jika adanya ikatan kuat diantara  masing  individu  dan  lemba  masyarakat.  Ikatan  ini  mengikuti kesepakatan luas tentang tujuan yang dihargai dan diperjuangkan. Dengan begitu, disorganisasi sosial yaitu kekacauam sosial. (Bahri, 2013).

## 2. Anomi
Teori  ini  memiliki  asusmsi  bahwa  penyimpangan  merupakan  suatu penyebab terjadinya ketengangan struktur sosial sehingga terdapat individu yang mengalami  tekanan  dan  hal  itu  menyebabkan  mereka  menjadi  menyimpang. Pandangan itu dinyatakan pada sekitar tahun 1930an oleh Robert Merton, pada sebelumnya  konsep  anomi  tersebut  pernah  digunakan  Emile  Durkheim  dalam analisanya mengenai suicide unimique (Setiadi, 2012). Merton mengilustrasikan munculnya keadaan anomi sebagai berikut : (Setiadi, 2012).
a. Pencapaian kesuksesai materi diwujudkan berupa kemakmuran dan kekayaan serta pendidikan yang tinggi lebih dipentingkan oleh masyarakat industri.
b. Ketika  hal  tersebut  dicapai,  mereka  dianggap  sebagai  orang  yang  sudah mencapai  tujuan  status  atau cultural (cultural  golds)  yang  dicipatakn  oleh masyarakat.  Tujuan-tujuan  itu  dapat  tercapai  dengan  jalan  atau  cara
kelembagaan yang sah
c. Masyarakat  kelas  bawah  titsak  bisa  menikmati  akses  kelembagaan  yang  sah tersebut.
d. Dengan adanya keterbatasan itu, muncullah situasi anomie, yang tidak terdapat titik  temu  diantara  tujuan-tujuan  status/kultural  dan  cara  atau  jalan  yang tersedia untuk menggap tujuan itu.
e. Sehingga  dapat  disimpulakan  bahwa  anomi  merupakan  keadaan  atau  suatu kondisi  sosial/situasi  masyarakt  yang  lebih  berpusat  pada  pentingnya  tujuan status,  namun  cara  atau  jalan  yang  sah  dalam  mencapai  tujuan  status  itu jumlahnya sedikit. (Setiadi, 2012).

## METODE
Metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif digunakan dalam penelitian  ini.  Penelitian  kualitatif  yaitu  penelitian  ilmu  sosial  yang  berusaha mengumpulkan data dan analisis data dalam bentuk kata-kata atau tulisan sebagai tindakan  manusia  serta  peneliti  untuk  menghutung  data  kualitatif  yang  sudah diperoleh  (Afrizal,  2014).  Bungin  mengutip  penelitian  kualitatif  dapat  dilakukan dalam beberapa cara mencerminkan perspektif fenomenologis. Dalam arti, peneliti mengandalkan  usaha  untuk  memahami  makna  suatu  peristiwa  dan  juga  interaksi bagi orag biasa dalam situasi tertentu. (Mayasari & Rinaldi, 2017).
Sebuah penelitian membutuhkan berbagai teknik untuk mengumpulkan dan mempelajari lebih lanjut mengenai fenomana yang ada di masyarakat. Maka dari itu, terdapat tiga teknik yang digunaka untuk mengumpulkan data penelitian.

## 1. Observasi atau Pengamatan
Hal  yang  pertama  kali  dilakukan  dalam  teknik  pengumpulan  data  yaitu observasi.  Penulis  melakukan  observasi  terkait  fenomena eigenretching di Kabupaten Kampar. Observasi adalah kegiatan mengamati dan pencatatan yang sistematis dengan gejala yang sering terjadi tergantung lokasi sasaran. Setalah dilakukannya observasi ditemukan bahwa fenomena eigenretching kerap terjadi disana.
2. Wawancara
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
Wawancara adalah suatu kegiatan dengan cara komunikasi antarpribadi sesuai dengan tujuan untuk dicapai. Penulis melakukan wawancara dengan narasumber yang terdiri dari 4 orang masyarakat, 1 orang korban, dan Kapolres Kampar
3. Dokumentasi
Kegiatan  ini  dilakukan  dengan  menggali  informasi  tertentu  dari  dokumen- dokumen yang berkaitan dengan masalah yang sedang diselidiki. Data diperoleh dari teknik dokumentasi.
Data  adalah  semua  informasi  yang  digunakan  dan  dikelola  untuk  suatu kegiatan penelitian sehingga bisa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan (Bungin, 2015). Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1. Data Primer
Data  primer  adalah  pengumpulan  data  penelitian  berdasarkan  hasil  wawancara dengan informan kunci. Informen kunci di penelitian ini yaitu Kepolisian Resort Kabupaten Kampar.
2. Data Sekunder
Data  sekunder  adalah  data  yang  bersumber  dari  undang-undang,  dokumen  atau catatan,  buku  dan  dokumen  atau  arsip  serta  informasi  rahasia  lainnya  yang berkaitan dengan penelitian.
Di dalam penelitian ini peneliti melakukan interview atau wawancara secara mendalam dengan key informen dan informen yang berkaitan dengan penelitian ini. Key informen dan informen yang ada pada penelitian ini harus sesuai dengan tujuan dari  penelitian  ini.  Selain  key  informen  dan  informen  harus  ada  pihak  yang mempunyai informasi relevan dalam masalah pokok penelitian ini. Key informan dan informen yang digunakan pada penelitian ini yaitu:
Tabel. 2 Key informen dan Informen No. Narasumber Key Informen Informen Jumlah 1. Kepolisian Resort Kabupaten Kampar 1 1 2. Korban Eigenrechting 1 1 3. Masyarakat 4 4 Total 6
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
Sumber: Data Olahan Penulis
Menurut  Miles  dan  Huberman  dalam  (Sugiyono,  2017:  321  -  330), mengatakan  bahwasanya  kegiatan  dalam  analisis  data  kualitatif  dilakukan  secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus hingga selesai, sehingga datanya jenuh. Kegiatan analisa data pada penelitian ini yakni:
a. Data Collection (Pengumpulan Data)
Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendatail, serta dokumentasi maupun ketiganya sekaligus. Dalam hal ini penulis memperoleh data kasus penganiayaan dan pengroyokan Di Kabupaten Kampar 2017-2019 yang didapatkan dari Polres Kampar
b. Data Reduction (Reduksi Data)
Ada  banyak  data  yang  didapatkan  di  lapangan,  oleh  karena  itu  perlu dilakukannya  pendataan  atau  pencatatan  dengan  cermat.  Jika  peneliti  lama mendalami bidangnya, semakin banyak data yang rumit, dan kompleks. Kajian data  bisa  dilakukan  segera  lewat  reduksi  data.  Mengurangi  data  berarti merangkum,  meneliti  poin-poin,  berfokus  pada  isu-isu  penting,  dan  mencari topik dan pola.
c. Data Display (Tampilan Data)
Dalam  hal  ini,  peneliti  akan  menampilkan  data  berbentuk  teks  untuk mengklarifikasi hasil penelitian, termasuk tabel  atau  gambar untuk membantu penelitian.
d. Conclusion Drawing / Verification
Rumusan  masalah  yang  terdapat  dapat  dijawab  dengan  melakukan  penelitian kualitatif.  Sesudah  memperoleh  data  informasi  yang  ada  dilapangan,  data tersebut dikelompokkan  dan dianalisa secara kualitatif sesuai dengan data ini, kemudian  penulis  dapat  menarik  kesimpulan  induktif,  yang  umumnya merangkum  hal-hal  menjadi  kesimpulan  yang  lebih  spesifik  untuk  mendapatn kesimpulan akhir yang lebih akurat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kasus Eigenrechting di Kabupaten Kampar
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
Tindakan Eigenrechting khususnya  di  Kabupaten  kampar  cukup  sering terjadi,  hal  itu  dituturkan  oleh  Kapolres  Kampar  yang  merupakan  key  informen dalam  penelitian  penulis.  Beliau  menjelaskan  bahwa  pihak  kepolisian  sering menerima laporan-laporan tindakan eigenrechting atau main hakim sendiri,  yang dilaporkan oleh kepolisian sektor (polsek) terkait dan juga dari masyarakat sekitar.

## Tabel 1.I Kasus penganiayaan dan pengroyokan Di Kabupaten Kampar
2017-2019 No Jenis Kekerasan 2017 2018 2019 1 Penganiayaan 140 123 32 2 Penganiayaan ringan 0 0 1 3 Penganiayaan berat 5 1 0 4 pengeroyokan 27 61 12 5 Perbuatan tidak menyenangkan 7 5 5 Jumlah 179 129 38
Sumber : Polres Kampar, 2019
Berdasarkan  data  yang  didapat  dari  Polres  Kampar,  maka  dapat  dilihat bahwasanya untuk di wilayah Kabupaten Kampar sendiri, sering terjadinya kasus penganiayaan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh masyarakat. Pada tahun 2017 ada  140  kasus  penganiayaan,  5  kasus  penganiayaan  berat,  dan  27  kasus pengeroyokan.  Pada  tahun  2018,  terdapat  sebanayk  123  kasus  penganiayaan,  1 kasus  penganiayaan  berat,  dan  61  kasus  pengeroyoan.  Lalu  pada  tahun  2019 terdapat  32  kasus  penganiayaan,  1  kasus  penganiayaan  ringan,  dan  12  kasus pengeroyokan. Kasus-kasus diatas kebanyakan merupakan kasus-kasus pengeroyokan  dan  penganiayaan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  kepada  pelaku kejahatan,  hal  itu  menyebabkan  pelaku  kejahatan  luka-luka,  babak  belur  bahkan meninggal dunia.  (Polres Kampar, 2019).

## Faktor Penyebab Eigenrechting
Faktor  penyebab  kerap  terjadinya eigenrechting pada  masyarakat  kampar yaitu dikarenakan minimnya pengetahuan terkait proses peradilan pidana, sehingga
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
kebanyakan masyarakat  lebih memilih unutk main hakim sendiri, karena  mereka menilai bahwasanya proses peradilan pidana tidak dapat membuat mereka puas atas apa yang dilakukan oleh pelaku, selain itu rasa emosi masyarakat yang berlebihan merupakan salah stau faktor utama penyebab terjadinya eigenrechting.
Di masyarakat kecamatan X Kabupaten Kampar tersebut, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat disana, dinyatakan bahwasanya kasus yang sering  terjadi  disana  yaitu  pencurian,  barang-barang  milik  warga,  seperti  sepeda motor, handphone bahwan sawit kerap dicuri oleh pencuri. Maka akibat seringnya terjadinya pencurian tersebut, ketika pelaku kejahatan tertangkap maka masyarakat yang  emosi  akan  langsung  melakukan eigenrechting, dengan  tujuan  agar  pelaku kejahatan menjadi jera dan tidak melakukan perbuatannya.
Eigenretching dapat dikaji dalam ilmu kriminologi, kriminologi merupakan disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan (Kasmanto, 2021). Jika dilihat dari sisi pelaku  kejahatan  yang  merupakan  korban eigenrechting, faktor  penyebab  ia melakukan tindakan kejahatan yaitu karena ingin membeli handphone baru dengan cara  melakukan  pencurian.  Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  didapat  dengan korban eigenrechting, hal itu bermula ketika ia sedang mencoba masuk kerumah warga  dengan  cara  membobol  jendela  warga,  ketika  ia  masuk  kedalam  rumah tersebut, dikarenakan pada saat itu situasi sedang sepi, maka ia mencoba melakukan pencurian dengan cara masuk kerumah tersebut yang kebetulan sedang kosong pada saat  tersebut,  namun  aksinya  tersebut  ketahuan,  dan  membuat  marah  warga,  dan warga pun melakukan pengeroyokan terhadapnya sehingga menyebabkan ia babak belur.
Faktor penyebab ia melakukan kejahatan sehingga berujung mendapatkan eigenrechting dari  masyarakat  dapat  dianalisis  menggunakan anomie  theory . Berdasarkan  teori  anomi,  teori  ini  berpendapat  bahwa  penyimpangan  itu merupakan  suatu  akibat  dari  ketegangan  yang  ada  di  struktur  sosial  yang menyebabkan  individu  tersebut  tertekaan  dan  akhirnya  menjadi  menyimpang (Utari, 2012)
Penyebab  pelaku  kejahatan  yang  merupakan  korban  dari eigenrechting melakukan kejahatan pencurian tersebut dikarenakan adanya situasi atau kondisi. Hal  itu  terjadi  ketika  masyarakt  itu  lebih  mementingkan goals ,  namun  sangat
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
sedikit sekali cara-cara sah untuk mencapai tujuan itu. Hal itu benar pada dasarnya untuk  mencapai  suatu  tujuan  status  atau  kesuksesan  hidup,  seseorang  harus melalui  cara-cara  yang  sah.  Tidak  hanya  cara  yang  sah,  di  dalam  hatinya  akan terus  ada  keinginan  untuk  menggapai  hal  itu.  Situasi  anomi  itu  bisa  berakibat negatif untuk sekelompok orang,  yang mana untuk mencapai tujuannya mereka akan  melakukan  berbagai  cara  yag  salah  seperti  melakukan  penyimpangan ataupun  kejahatan,  misalnya  seperti  ia  harus  melakukan  pencurian  yang mengakibatkan ia mengalami eigenrechting.
Unsur-unsur tindakan kejahatan dalam eigenrechting
Kebanyakan  orang  tidak  menganggap eigenrechting sebagai  kejahatan, jika dilihat dari hukum berdasarkan analisa penulis, ada yang mengatur mengenai tindakan eigenrechting ini.
1.  Tindakan  yang  dilakukan  pelaku  kejahatan  menghilangkan  hak-hak  dasar orang lain
2.  Pelaku kejahatan menargetkan seseorang atau kelompok yang orang atas dasar identitas yang berbeda
3.  Hukum internasional melarang orang ataupun sekelompok orang  yang disasr atas dasar politik, agama, etnik, budaya, gebder, orientasi seksual atau alasan lainnya
4. Suatu  perbuatan  dikategorikan  sebagai  persekusi  apabila  dikaitkan  dengan Pasal  7  ayat  1  (diantaranya  pembunuhan,  perbudakan,  pembasmian  dan lainnya) atau kejahatan lainnya yang menjadi yuridiksi
5.  Kejahatan  yang  terjadi  merupakan  bagaian  dari  serangan  yang  meluas  dan sistematik yang mana menuju kepada kelompok sipil tertentu.
6.  Pelaku  kejahatan  menyadari  perbuatannya  dilakukan  dengan  niat  sebagai bagian serangan yang meluas dan sistematis terhadap sekelompok sipil lainnya.
Eigenrechting merupakan  sebuah  tindakan  yang  membuat  keresahan  di dala  masyarakats.  Pada  hukum  Indonesia  sendiri,pelaku  yang  melakukan eigenrechting akan dijatuji hukuman pidanan dan dikenakan beberapa pasal yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti pasal 335, 368 tentang pengancaman, 352 tentang
1.  Pasal  335  KUHP  berkaitan  dengan  orang  yang  dengan  paksa  atau  tanpa sadar memaksa orang lain untuk melakukan tindak kekerasan, perbuatan lain, atau ancaman kekerasan, kekerasan atau bentuk kekerasan lainnya.
2.  Pasal  368  KUHP  yang  berkaitan  dengan  perampokan,  yaitu  memaksa orang  yang  melakukan  kekerasan  untuk  mengambil  pinjaman, memberikan  pinjaman,  atau  memberikan  sesuatu  kepada  seseorang  atau sebagian darinya. , Dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan dan diancam dengan perampokan.
3. Pasal 368 KUHAP, yaitu penyerahan seluruhnya atau sebagian dari sesuatu yang  dapat  menimbulkan  kemarahan  kepada  seseorang  yang  dengan ancaman  lisan  atau  tertulis  melanggar  hukum  dan  berusaha  untuk menguntungkan  dirinya  sendiri  atau  orang  lain.  ejekan  dapat  dihukum hingga empat tahun penjara karena meminta hutang seseorang.
4. Pasal 170 KUHAP, yaitu orang yang secara terang-terangan atau bersama- sama  menggunakan  kekerasan  terhadap  orang  atau  barang  dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
Dan salah satu alasan utama masyarakat melakukan eigenrecthing dapat dilakukan  analisa  dari  kultur  atau  budaya  hukum  yang  dicetuskan  oleh Friedman,  yaitu  “ the  legal  culture  is  the  element  of  social  attitude  and value …”(Friedman,  1975:15).  Budaya  hukum  ini  adalah  permintaan ataupun tuntutan yang berasal dari masyarakat atau pemakai jasa hukum. Bentuk daru kultur hukum ini sanagat beragam, apakah dengan cara adu kekuatan fisik yang diawasu orang lain atau tidak. Faktor kepentingan, ide, sikap,  keyakinan,  harapan  serta  pendapat  terkait  hukum  merupakan penyebabnya.

## Strategi pencegahan eigenrechting
Strategi  pencegahan  persekusi  adalah  segala  upaya  atau  tindakan  yang dilakukan  agar  kasus  tersebut  tidak  lagi  terjadi  dilingkungan  masyarakat.  Pada perkembangannya, pengamanan masyarakat merupakan pemberiaan perlindungan pemerintah untuk masyarakt terhadap kejahatan, maka masyarakat itupun  terkesan  menjadi  pasif,  dan  berkembang  pada  keikutsertaan  masyarakat secara aktif dalam hal mempertahankan diri dari adanya kejahatan.
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
Pendekatan pengamanan masyarakat ini selaras dan sejalan dengan yang namanya  konsep  pencegahan  kejahatan  yang  mana  juga  mengalami perkembanagan. Pencegahan kejahatan adalah usaha yang terkoordinir yang mana bertujuan  untuk  mencegah  tingkah  laku  kriminal  agar  tidak  terjadi.  Selain  itu pencegahan kejahatan merupakan usaha dalam rangka menekan tinkat kejahatan seminimal munkin sehingga dapat menghindari intervensi polisi.
Upaya pencegahan kejahatan secara umumnya bisa berupa :
1. Upaya represif
Merupakan upaya yang bertujuan untuk menangani pelaku kejahatan, misalnya dengan cara memjatuhi seseorang hukuman / sanksi sesuai dengan hukuman yang  ada  dimana  tujuannya  adalah  untuk  dihukum  agar  pelaku  jera  dengan tujuan pencegahan dan perlindungan sosial.
2. Upaya preventif
Merupakan upaya penanggulangan (pencegahan) non penal seperti perbaikan kondisi  sosial  dan  ekonomi  masyarakat,  peningkatan  kesadaran  hukum  dan kedisiplinan masyarakat, serta peningkatan pendidikan moral.
Upaya ini dirancang untuk memastikan bahwa hukum mengandung nilai- nilai yang tidak hanya mencerminkan kepentingan pihak yang berkuasa di bidang politik, ekonomi, dan sosial, tetapi harus mencerminkan kepentingan semua warga negara. Jika melihat dari teori disorganisasi sosial. Suatu titik temu dari pandangan teori  disorganisasi  sosial  dengan  kebijakan  pencegahan  kejahatan  komunitas adalah  suatu  pandangan  mendalam  bahwa  harus  ada  peran  penduduk  atau masyarakat  dan  pihak  kepolisian  dala  menghadapi  resiko  kejahatan  di  dalam komunitas.
Menurut teori disorganisasi sosial ini, perilaku menyimpang adalah produk dari perkembangan masyarakat yang tidak seimbang perubahan dan konflik yang mempengaruhi  perilaku  masyarakat.  Sehingga  jika  dilihat  dari  kasus eigenrechting ini  pencurian  atau  kejahatan  yang  terjadi  di  dalam  masyarakat berdampak pada perilaku masyarakat (Bahri, 2013) .
Sebenarnya jika dilihat dari sudut pandang lainnya, masyarakat dianggap wajar untuk terlibat dalam berbagai aktivitas pencegahan kejahatan dan mereka memiliki  peran  dalam  pemelihataan  keamanan  di  dalam  komunitas  mereka.
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
Namun Dermawan di dalam bukunya menyatakan bahwasanya ada suatu dampak yang  signifikan  dari  teori  disorganiasi  sosial  pada  kebijakan  peradilan  pidana khususnya  pada  pengembangan  filosofi  yang  mendukung  suatu  ide  bahwa masyarakat dan kepolisian itu harus berbagi tanggung jawab dalam pengamanan publik agar tidak terjadinya kejahatan (Dermawan, 2013).
Maka merujuk dari hal tersebut, strategi pencegahan yang harus dilakukan agar tidak terjadinya perilaku eigenrechting di dalam masyarakat yaitu :
1. Memberikan edukasi kepada masyarakat bahwasanya perilaku eigenrechting adalah perilaku yang salah dan itu merupakan suatu kejahatan, dan ada UU yang mengatur mengenai hal tersebut.
2. Mengenalkan  proses  peradilan  pidana  kepada  masyarakat  agar  masyarakat paham jika terjadinya suatu kejahatan dilingkungan mereka maka hal  yang harus  dilakukan  yaitu  melapor  kepada  pihak  kepolisian  terdekat,  bukan dengan  melakukan eigenrechting, yang  dipercaya  dapat  memberikan  efek jera kepada pelaku kejahatan.

## SIMPULAN
Pada umumnya eigenrethcing dilakukan lebih dari dua orang dengan cara melakukan  kekerasan  terhadap  orang  tersebut.  Berdasarkan  hasil  penelitian penulis ada beberapa hasil yang ditemukan anatara lain yaitu:
1. Tindakan eigenrechting sering terjadi di masyarakat di Kabupaten Kampar,
hal itu dapat dilihat dari jumlah data pengeroyokan dan penganiayaan yang didapat  penulis  dari  Polres  Kampar.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan narasumber terkait, data tersebut kebanyakan merupakan data pengeroyokan yang dilakukan oleh masyarakat kepada pelaku kejahatan.
2. Faktor  penyebab  terjadinya eigenrechting yakni  karena  rasa  emosi masyarakat  dikarenakan  seringkali  terjadinya  kejahatan  tersebut  di  daerah tersebut.
3. Perilaku Eigenrechting merupakan  kejahatan  karena  dilakukan  dengan sengaja kepada individu atau kelompok orang, terdapat unsur-unsur kejahatan dalam eigenrechting yang diatur dalam Peraturan Undang-Undang
4. Ada  beberapa  strategi  pencegahan  terhadap  perilaku eigenrechting, antara
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
lain yaitu memberikan edukasi atau pemahaman kepada masyarakat sekitar terkait  proses  peradilan  pidana  dengan  tujuan  meminimalisir  perilaku eigenrechting pada masyarakat.
Eigenretching merupakan suatu tindakan yang termasuk tindakan pidana dan  secara  umumnya  pelaku eigenretching harus  mempertanggungjawabkan perbuatannya.  Tetatpi  tidak  semua  tindak  pidana  dapat  diancam  dengan  pidana dikarenakan  ada  alasan  pembenar  dan  alasan  pemaaf  dalam  tindak  pidana. Tindakan eigenretching tidak  dapat  dibenarkan.  Tindakan eigenretching ini termasuk kedalam kasus penganiayaan secara bersama-sama. Oleh karena itu, jika ada  masyarakat  yang  merasa  terganggu  atau  tersinggung  sebaiknya  melapor  ke pihak yang berwajib dan akan diperlakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Afrizal. (2014). Metode Penelitian Kualitatif . Raja Grafindo Permai.
Allen, J. J., & Anderson, C. A. (2017). Aggression and Violence: Definitions and Distinctions. The  Wiley  Handbook  of  Violence  and  Aggression ,  1–14. https://doi.org/10.1002/9781119057574.whbva001
Ahmad,  Muhammad  Al  Habsy,  (2020), Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindakan Main Hakim Sendiri:Studi Polres Majene, Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol 2, No. 2
Anggraini,  R.  (2013). Dampak  Kekerasan  Anak  Dalam  Rumah  Tangga .  Unej Kalimantan.
Bahri, S. (2013). Psikologi Belajar . Rineka Cipta.
Bungin, H. B. (2015). Metode Penelitian Kualitatif . Pranamedia.
Dermawan,  M.  K.  (2013). Strategi  Pencegahan  Kejahatan .  Departemen Kriminologi FISIP UI.
Friedman, Lawrence, M., (1975), The Legal System, Russel Sage Foundation , New York, US
Firm,  T.  R.  L.  (2014). Police  Discretion .  http://www.rynardlaw.com/Pages/ PoliceDiscretion.aspx
Hamzah, A. (2017). Hukum Acara Pidana Indonesia . Sinar Grafika.
Hendrawati, H., & Krisnan, J. (2019). Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Dalam
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
Perspektif  Kriminologis. Proceeding  of  The  URECOL ,  31–38. http://repository.urecol.org/index.php/proceeding/article/view/637
Iswanto.  (2000).  Kecenderungan  Masyarakat  Main  Hakim  Sendiri  (Ditinjau  dari Aspek Kriminologi- Viktimologi). Maka Lah Disampaikan Dalam Seminar Main  Hakim  Sendiri  Oleh  Masyarakat.  Diselenggarakan  Atas  Kerjasama UBSOED-POLWIL-PWI Perwakilan Banyumas. Purwokerto .
Maya,  I.  (2014). Perlindungan  Korban:  Suatu  Prespektif  Viktimologi  dan Kriminologi. Kencana.
Mayasari, A., & Rinaldi, K. (2017). Dating Violance Pada Perempuan (Studi Pada
Empat  Perempuan  Korban  Kekerasan  Dalam  Hubungan  Pacaran  Di Universitas X). Sisi Lain Realita , 2 (2), 76–89. https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2017.vol2(2).2466
Moeljatno. (2001). KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . Jakarta : Bumi Aksara
Kasmanto  Rinaldi,  S.  H.  (2021). PEMBINAAN  DAN  PENGAWASAN  DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN . Cendikia Mulia Mandiri.
Osofsky, J. D. (1999). The impact of violence on children. Future of Children , 9 (3), 33–49. https://doi.org/10.2307/1602780
Santoso, T. dan, & Zulfa, E. (2015). Kriminologi . Raja Grafindo Persada.
Taufiqurrohman.  (2017). Kemenkumham  :  Persekusi  Sama  Saja  Main  Hakim
Sendiri . Diakses dari
https://www.liputan6.com/news/read/2980576/kemenkumham-persekusi- sama-saja-main-hakim-sendiri
Setiadi, E. M. (2012). Pengantar Sosiologi . Kencana.
Putra, Putu Bagus Darma. (2016). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Main  Hakim  Sendiri  (Eigenrechting) ,  E-Journal  Ilmu  Hukum  :  Kertha Wicara, Vol. 05, No. 06
Utari, I. S. (2012). Aliran dan Teori dalam Kriminologi . Thafa Media.
Widivanti,  N.,  &  Waskita,  Y.  (2012). Kejahatan  Dalam  Masyarakat  dan Pencegahannya. Bina Aksara.