Penerapan Kebijakan MBKM Pada Mutu Pendidikan Mahasiswa di Universitas Yudharta Pasuruan
Muhammad Ubaidillah 1 , Muwafiqus Shobri 2
Abstract, This research aims to describe one implementation of the MBKM policy which is  designed  to  help  students  optimally  in  one  choice  to  focus  on  appropriate  scientific competencies. In an implementation of MBKM decision making on the quality of student education at Yudharta Pasuruan University. A concept that promotes independent learning and efforts to prepare graduates in higher education to be ready to face global developments and  changing times.  This research  uses a  qualitative approach.  with  this type of analytical phenomenon research. Meanwhile, the data collection procedure is a case study in collecting data as the main source of this research so that this research has high validation according to what happens in the field. The results of this research show that the implementation of MBKM at Yudharta Pasuruan University includes: 1) MBKM policy planning on educational quality through student exchanges, and 2). implementation of MBKM policies on educational quality through student exchanges Keywords : MBKM policy, quality of student education

## PENDAHULUAN
Peningkatan  mutu  di  tingkat  pendidikan  sebagai  satu  faktor  penting  untuk  menentukan kesuksesan dimasa depan. Hal ini, budaya serta pemanfaatan suatu Negara yang berkelanjutan, berkemajuan  dalam  IPTEK,  serta  perguruan  tinggi  memiliki  peranan  yang  sangat  penting 3 . Kalau  dilihat  dari  mutu  pendidikan  merupakan  suatu  proses  yang  memiliki  tujuan  dalam membentuk  mahasiswa,  oleh  karena  itu,  dapat  secara  aktif  dan  dapat  penyesuaikan  dengan keadaan  kebaruan,  penyesuaian  karakteristik  dapat  dibutuhkan  dan  berkembang  di  suasana kampus 4 .
Adapun  filosofi  munculnya  pengambilan  keputusan  atau  kebijakan  MBKM  dimulai  pada 2020.  Adapun  yang  semua  memiliki  harapan  menjadi  jalan  keluar  kepada  situasi  dn  kondisi yang belum meratanya dalam mutu pendidikanny. diantaranya capaian hasil Survei PISA 2020 bahwa  Negara  Indonesia  menduduki  rangking  10  terbawah  dari  80  negara  yang  dapat berpartisipasi,  kerangka  pendidikan  agar  dapat  lebih  unggul  dan  sejahtera 5 .  Bahkan  akibat masa  Pandemi  Covid-19,  pendidikan  di  Negara  Indonesia  mengalami learning  loss yang lumayan besar. Kebijakan MBKM itu telah diusung pada Presidensi G20 “Recover Together, Recover Stronger” (Sherpa Track ) pada agenda  yang telah dibahas dalam mengusung bidang pengembangan  pendidikan.  Agenda  yang  menjadi  prioritas  tersebut  dapat  dikemas  dalam pengambilan keputusan MBKM. Kebijakan tersebut dapat diteruskan dan dilaksanakan dalam penyempurnaan agar menjadi lebih baik, lebih merata, dan transparan 6 .
1 Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda’wah Bangil Pasuruan, Email : ubaidillahmuhammad01@gmail.com
2 Sekolah Tinggi Agama Islam Hasan Jufri Bawean Gresik, Email : dosenssukses@gmail.com
3 Anwar, R. Pelaksanaan Kampus Mengajar Angkatan 1 Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Sekolah Dasar. Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan, 2021. 9 (1), 210–219. https://doi.org/10.47668/pkwu.v9i1.221
4 Baro’ah, S. Kebijakan Merdeka Belajar Sebagai Peningkatan Mutu Pendidikan. Jurnal Tawadhu, 2020. 1063–107
5 Kemendikbudristek.  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  No  3  tahun  2020  tentang  standar  Nasional Pendidikan Tinggi. Jakarta. 2020
6 Fatah, A. Eksplorasi Dukungan Industri Mitra Dalam  Pelaksanaan Magang Pada  Program  Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Prosiding Seminar Nasional Teknologi Pembelajaran. Malang: Universitas Negeri Malang. 2021 AL HIKMAH Jurnal Studi Keislaman, Volume 13, Nomor 2, September 2023
Tetapi  yang  menunjukkan  menjadi  sikap  positif  Mendikbudristek  kepada  kebijakan MBKM  ini  tidak  dibarengi  tata  kelola  yang  baik,  dengan  melalui  perencanaan  yang  matang dan  cepat  di  lapangan.  Sehingga  mengakibatkan  kebijakan  ini  terkesan  kurang  siap  dikonsep dalam  pelaksanannya.  Di  samping  itu  Indonesia  memiliki  tugas  yang  sangat  besar  untuk membangun  karakter  sebagai  jati  diri  bangsa  melalui  pendidikan  dan  pembelajaran  yang tersedia  bagi stakeholders, sehingga  dapat  terbentuk  masyrakat  yang  dapat  memiliki pendidikan  yang  memadai 7 .  Oleh  karena  itu,  di  Undang-Undang  Dasar  1945  menjelasakan bahwa  sebagai  kewajiban  negara  kepada  bangsanya  dibidang  pendidikan  memiliki  asas  yang sangat  mendasar  karena  negara  dibentuk  dalam  mencerdaskan  kehidupan  wargaanya, sebagaimana  tertuang  di  pertimbangan  Putusan  MK  No.  012/PUU-II/2006 8 .  Merupakan sebagai bukti kenegaraan bahwa mandat ini sedang dilaksanakan dengan effektif.
Kemendikbudristek  mengusulkan  tentang  strategi  MBKM  untuk  menanggapi  persoalan yang  dihadapi  pendidikan  Indonesia.  Pada  dasarnya  Gagasan  tersebut  dapat  memberikan kemandirian kampus khususnya mahasiswa pada saat mereka lulus. Prosedur maupun konsep mutu pendidikan tersebut sebagai salah satu inovasi pendidikan, agar mahasiswa mendapatkan mutu pendidikan yang kompeten untuk peningkatan Sumber Daya Manusia yang handal 9 .
Penerapan  Kebijakan  MBKM  di  universitas  sebenarnya  telah  diterapkan  Tahun  2020 berdasarkan  pada  kebijakan  merdeka-belajar  ini  mengacu  pada  peraturan  Menteri  Pendidikan dan kebudayan ristek pendidikan tinggi nomer 3,4 pada tahun 2020 pada  permendikbudristek itu diatur mengenai standarisasi pendidikan, penerimaan mahasiswa baru. Penerapkan MBKM merupakan  sebagai  langkah  penting  untuk  menempatkan  mahasiswa  pada  proses  pendidikan, yang  sangat  penting  dalam  hal  kemajuan  ilmu  pengetahuan.  Hal  ini  dapat  menumbuhkan kompetensi,  inovatif  dan  kepribadian,  kebijakan  MBKM  dapat  menghadirkan  pada pertumbuhan  yang  dapat  memberikan  pengetahuan  yang  maksimal  dan  menjanjikan. Pertukaran  mahasiswa,  pengajaran  di  kampus,  magang,  dan  studi  independen  bersertifikat merupakan tiga inisiatif penting pada MBKM yang berkontribusi pada fakta di lapangan 10 .
MBKM sebagai alat  yang terbaik untuk dipersiapkan kepada mahasiswa dalam kehidupan sesudah  selesai  ketika  di  bangku  kuliah.  Adapun  Untuk  memulai stakeholders harus  dapat memberikan solusi dalam memenuhi kebutuhan yang mendesak untuk memberi bekal kepada lulusan  saat  ini  dengan skill keras  dan  flunak  yang  mereka  perlukan  dalam  karirnya 11 . Sedangkan tantangan yang dihadapi masih ada kendala, dengan adanya pengelolaan dalam hal penyesuaian  Mata  Kuliah  yang  perlu  disesuaikan  dengan  kurikulim  MBKM  dan  masih banyaknya  Dosen,  dan  sarana  prasana  yang  perlu  ditingkatkan  untuk  menunjang  kepada penerapan kebijakan MBKM. Dari adanya  kekurangan dan kelebihan dapat menjadikan
7 Rahmawati, A. N. Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar. Jurnal Sosial Ekonomi Dan Politik, 2021. 2(4), 59–66 .
8 Nanggala,  A.  Analisis  Konsep  Kampus  Merdeka  dalam  Perspektif  Pendidikan  Kewarganegaraan. Jurnal  Global  Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan, 2020. 9(2), 10-23 .
9 Rosmiati,  P.  Pengukuran  Mutu  Pembelajaran  di  FKIP  UNJA  dalam  Upaya  Membangun  Generasi  Economic  Citizen  yang Mengelaborasi Program MBKBM Kemendikbud. Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan, 2021. 5256 - 5264
10 Siregar, A. Konsep Kampus Merdeka Belajar di Era Revolusi Industri 4.0. Fitrah: Journal of Islamic Education, 2020. 1(1), 141-157 .
11 Kurniasari,  E.  Implementasi  Pembelajaran  Tatap  Muka  Di  Masa  Pandemi  Covid19  Di  Madrasah  Aliyah  Negeri  2 Lamongan. 10 Nomor 3. Publika, 2022. 981-994. https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/articl e/view/47476/39707
universtas sebagai pedoman dalam melakukan MBKM  yang dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi budaya lingkungan dalam menetapkan strategi yang akan diterapkan.
Di  salah  satu  universitas  swasta  di  Indonesia,  Universitas  Yudharta  menyontoh  apa  yang ditetapkan  dalam  kebijakan  MBKM  sejak  awal  tahun  akademik  2022,  sehingga  dapat memudahkan  mahasiswa  untuk  menempuh  mata  kuliah  non  gelar  hingga  3  semester. Penerapan  MBKM  ditahun  2020  setelah  covid  19  berjalan  dengan  sebagaimana  semestinya berdasarkan panduan MBKM yang telah dirilis oleh kemendikbudristek. Universitas Yudharta memiliki  dedikasi  dan  filosofinya  untuk  menyediakan  pendidikan  MBKM,  dan  telah menerapkan  kebijakan  ini  melalui  sejumlah  inisiatif  untuk  mengikuti  Program  Pertukaran Mahasiswa  bawah  koordinasi  Lembaga  Pengembangan  Pendidikan  dan  Pembelajaran Universitas  Yufdharta  Kabupaten  Pasuruan.  Universitas  dapat  memberikan  kemerdekaan kepada  mahasiswa  untuk  menentukan  metode  pembelajaran  secara  merdeka,  untuk  itu  jika memungkinkan  mahasiswa  dapat  melakukan  lintas  kegiatan  disiplin  untuk  mendapatkan pengetahuan serta keterampilan disesuaikan dengan bakat dan minatnya ketika bangku kuliah.
Universitas  Yudharta  Pasuruan  menyadari  dengan  adanya  potensi  kebifjakan  universitas belajar  merdeka  yang  berfungsi  sebagai  corong  pada  mutu  pendidikan  untuk  mahasiswanya dengan  dinamika  yang  ada  dilapangan  misalnya  keterampilan,  interaksi  sosial,  kolaborasi, manajemen  diri,  bimbingan  kinerja,  serta  pencapaian  ketika  kuliah  berfflangsung.  Agar penerapan  kebijakan  MBKM  terpenuhi  pada  sistem  pendidikan.  Sedangkan  mata  kuliah  dari kurikulum  MBKM  yang  diadopsi  sedang  disesuaikan  kebutuhan.  Sehingga  mahasiswa,  dan dosen  di  Universitas  Yudharta  yang  masih  membutuhkan workshop dan  seminar  agar  dapat menyesuaikan dengan penerapan kebijakan MBKM.
Jika ini benar, sangat bertolak belakang dengan pengambilan kebijakan dan pedoman yang sudah ditetapkan. namun kebijakan publik merupakan sebagai seperangkat hukum yang dibuat untuk kepentingan sosial. Kebijakan mutu pendidikan mengacu pada seperangkat aturan  yang ditetapkan  dan  diterapkan  untuk  kepentingan  semua  orang.  Pengambilan  kebijakan  mutu pendidikan  pada  mahasiswa  mengacu  pada  tindakan  pemerintah  dan  niat  untuk  menentukan tindakan  serta  memilih  tujuan  dan  alternatif  dalam  pembuatan  kebijakan 12 .  Kebijakan  publik merupakan  “ Whatever  governments  choose  to  do  or  not  to  do ”.  Yang  mungkin  dapat  terlihat menyiratkan  karena  kebijakan  pemerintah  sepenuhnya  bersifat  diskresi.  Kebijakan  publik sebagai  upaya  untuk  memastikan  apa  yang  sebenarnya  dilakukan  pemerintah,  mengapa melakukannya, dan apa yang menyebabkannya berperilaku seperti itu. Akibatnya, tidak selalu mungkin  untuk  menerapkan  kebijakan  sesuai  dengan  adanya  proses  serta  peraturan  yang ditetapkannya. Oleh hal tersebut dapat dikembalikan lagi kepada instansi atau wilayah, terkait dalam menerapkan kegiatan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi lapangannya. Setelah itu keputusan tersebut dapat diterapkan di universitas 13 .
Penerapan  kebijakan  pada  mutu  pendidikan  sebagai  serangkaian  proses  kegiatan pendidikan  yang  dapat  dilakukan  oleh  organisasi  pendidikan  dimana  dalam  mengabil  dan menerapkan  program  kebijakan  pendidikan  yang  telah  ditetapkan  oleh  kementrian,  dinas
12 Khotimah, N. Pelaksanaan Program Kampus Mengajar Di Sd Negeri 014 Palembang Sumatera Selatan. Sinar Sang Surya ( Jurnal Pusat PKM), 5(2), 2021. 194–204. https://ojs.ummetro.ac.id/index.php/sinarsangsurya/ article/view/1700/1113
13 Fuadi, T. Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM): Bagaimana Penerapan dan Kedala Yang Dihadapi oleh Perguruan Tinggi Swasta di Aceh. Jurnal Dedikasi Pendidikan, 2021. 603–614 .
pendidikan,  maupun  organisasi  lain  yang  berkaitan 14 .  Penerapan  dan  pengambilan  kebijakan dapat  memperhatikan  beberapa  hal  diantaranya  tujuan  dalam  penerapan  kebijakan  terasebut. Ada  beberapa  aspek  dianataranya:  1)  komunikasi,  jika  terjalin  komunikasi  yang  baik  antara pembuat  kebijakan  dan  pelaksana,  tujuan  program.  2)  SDM,  teknologi,  dan  keuangan organisasi  sangat  diperlukan  untuk  menerapakan  kebijakan  mutu  pendidikan.  4)  perilaku, tujuan  ini  ditekankan  pada  bagaimana  karakteristik  untuk  menerapakan  kebijakan  dengan adanya komitmen, serta demokratis 15 .
Penerapan  mutu  pendidikan  pada  pengambilan  kebijakan  MBKM  dengan  kurikulum sebelumnya  tentu  berbeda,  MBKM  lebih  memerdekakan  mahasiswanya  untuk  belajar  diluar prodi  dan  mengikuti  berbagai  program  dari  Universitas  maupun  dari  Kementerian.  Proses belajar  saat  Sebelum  adanya  Kebijakan  MBKM  Masih  mewajibkan  mahasiswa  untuk  terus belajar  dalam  prodi  selama  8  semester  .  Namun,  disituasi  saat  ini  penerapannya  bisa  diluar prodi dan ikut kegiatan kementerian.

## METODE PENELITIAN
Penggunakan  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan penelitian  deskriptif  .  Adapun  prosedur  pengumpulan  data  dengan  observasi  dan  wawancara. Penelitian ini dilakukan di Universitas Yudharta Kabupaten Pasuruan, sebagai sumber penting dalam  penelitian  ini,  sehingga  penelitian  ini  validasi  yang  tinggi  sesuai  yang  terjadi  di lapangan.  Sedangkan  jenis  penfelitian  menggunakan  studi  kasus  yang  mengumpulkan  data berupa kata-kata yang digunakan sebagai sumber data dan bukan menggunakan angka sebagai objek  penelitiannya.  Penelitian  kualitatif  memiliki  tujuan  untuk  memahami  fenomena  yang terjadi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Belajar (MBKM)
Sebagai otonomi didunia kampus, mahasiswa merupakan sebagai respon kepada adanya tuntutan  Revolusi  Industri  Kelima,  pada  saat  ini  pekerja  sangat  diperlukan  secara  kontinyu untuk  mempelajari skill baru,  berpikir  kritis,  energik,  serta  berkolaborasi  secara  efektif 16 . Dalam pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa 17 . Universitas yang mandiri merupakan sebagai  Salah  satu  kebijakan  bapak  menteri  Nadiem  Anwar  Makariem  "Merdeka" 18 .  Adapun Kebutuhan  yang  telah  diinginkan  untuk  dipenuhi  oleh  pengmbil  kebijakan  MBKM.  Diantara tujuan  Kampus  Merdeka,  model  Universitas  yang  mandiri  dan  adaptif,  untuk  menumbuhkan lingkungan  pendidikan  yang  inovatif,  kreatif,  bebas,  dan  berpusatf  ke  mahasiswa.  Kebutuhan tersebut untuk dipenuhi oleh Kebijakan Belajar Mandiri - Kampus Merdeka .
Kebijakan  MBKM  dapat  menjamin  kesempatan  mahasiswa  untuk  menempuh  sampai  3 semester  dimata  kuliah  yang  tidak  termasuk  dalam  kurikulum  resmi.  Untuk  meningkatkan standar pendidikan dan lulusan Universitas, program tersebut diwajibkan oleh peraturan
14 Asmara, A. Pentingnya Riset Kebijakan dalam Pembuatan Kebijakan Publik Unggul di Indonesia. JPSI ( Journal Of Public Sector Innovations ), 2020. 1 (1),37-46.
15 Nofia,  N.  Analisis  Tantangan  Implementasi  Kebijakan  Merdeka  Belajar  Kampus  Merdeka  Pada  Perguruan  Tinggi  Islam Negeri Di Indonesia. PRODU: Prokurasi Edukasi-Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 2020. 61-72.
16 Sulila, I. The Influence of Structure, Resources, Disposition and Communication on Small and Medium-Sized Enterprises Empowerment  Policy  Implementation  In  Indonesia. The  Journal  Of  Asian  Finance,  Economics,  and  Business, 2021. 8  (6), 1213- 1223.
17 Siregar, A. Konsep Kampus Merdeka Belajar di Era Revolusi Industri 4.0. Fitrah: Journal of Islamic Education, 2020. 1(1), 141-157 .
18 Baharuddin. Adaptasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Fokus: Model MBKM Program Studi). Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran, 2021 195–205. https://doi.org/10.30605/jsgp.4.1.2021.591
f 6.  Permendiktiristek  RI  No  3  Th  2020, tentang SN Dikti 5) Peraturan Presiden No 8 th 2012, tentang KKNI. 2) UU No 12 Th 2012 (Pendidikan Tinggi/Universitas) 4)  Peraturan  Menteri  No  04  Th  2014, (Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi . 1) UU No. 20 Th 2003, (Sistem Pendidikan Nasional) . Undang-Undang yang mendukung
Kebebasan Universitas
3) UU No 6 Th 2014, tentang Desa
perundang-undangan.  Berikut  teks  undang-undang  yang  yang  dapat  mendukung  kebebasan Universitas sebagai tempat mahasiswa mencari ilmu 19

## Undang-Undang yang mendukung Kebebasan Universitas/Kampus
Adapun  tujuan  pengambilan  kebijakan  MBKM  dapat  memberi  kesempatan  kepada mahasiswa  untuk  mengambil  mata  kuliah  pilihan  selama  3  semester  di  luar  prodinya,  dalam meningkatkan kemampuan kerja dan kompetensi menyesuaikan saat dunia memasuki revolusi industri kelima 5.0. mendidik untuk menjadi pemimpin yang dapat dan memiliki kompetensi, bermoral  tinggi  di  dunia  industri.  Potensi  mahasiswa  dapat  dipupuk  sesuai  dengan  minat  dan kekuatannya  melalui  program  yang  telah  menyediakan  perencanaan  dalam  mutu  pendidikan individual.  Adapun  selama  periode  3  semester,  mahasiswa  memiliki  pilihan  untuk  terlibat dalam kegiatan diantaranya pertukaran mahasiswa, pertukaran mahasiswa merdeka merupakan program  selama  1  semester,  mahasiswa  dari  kelompok  regional  yang  berbeda  melakukan perjalanan  satu  sama  lain  untuk  belajar  tentang  budaya  yang  berbeda  dan  bertukar  hingga  20 kredit kursus senilai.

## 2. Mutu Pendidikan Mahasiswa
Mutu  pendidikan  mahasiswa  merupakan  sebagai  salah  satu  pilar  pokok  atau  tonggak dalam  membangun  pendidikan  di  dunia  kampus,  jika  pendidikan  sudah  bermutu,  maka  akan menghasilkan  sumber  daya  manusia  yang  cerdas,  kreatif  dan  kompetitif.  Untuk  mewujudkan program peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan, maka hal tersebut diperjelas dengan adanya  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No  57  Tahun  2021  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan, yang sebagai kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah di Indonesia (pasal 1  Nomor  17  UU  20/2003  tentang  Sisdiknas  dan  pasal  3  PP.19/2005  tentang  SNP),  Standar Nasional  Pendidikan  dapat  berfungsi  sebagai  dasar  dari  perencanaan,  penerapan,  dan pengendalian  pendidikan  pada  setiap  jenjang  pendidikan  untuk  mewujudkan  pendidikan nasional  yang  bermutu.  Standar  mutu  pendidikan  ini  diperlukan  sebagai  barometer  dinamika progresifitas pendidikan 20
Mutu  pendidikan  mahasiswa  mencakup  input,  proses  dan  output  pendidikan,  antara proses dan hasil pendidikan yang bermutu saling berhubungan. Akan tetapi, agar proses  yang
19 Andi, M. Panduan Operasional Baku (POB) Pertukaran Mahasiswa Merdeka . 32. https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/web/assets/pertukaranMahasiswaMerdeka/assets/POB-Pertukaran- fMahasiswa-Merdeka.pdf . 2021
20 Aan,  W.  Implementasi  Merdeka  Belajar  Melalui  Kampus  Mengajar  Perintis  Di  Sekolah  Dasar. METODIK  DIDAKTIK Jurnal Pendidikan, 2021. 16 (2), 102–107 . https://doi.org/10.17509/md.v16i2.30125
baik itu tidak salah arah, maka mutu dalam dalam artian hasil ( out put ) harus dirumuskan lebih dahulu 21 .  Mutu  pendidikan  merupakan  pendidikan  yang  mampu  menghasilkan  lulusan  yang memiliki  kemampuan  atau  kompotensi,  baik  kompetensi  akademik  maupun  kompetensi kejuruan,  yang  dilandasi  oleh  kompetensi  personal  dan  sosial,  serta  nilai  etika  mulia,  yang keseluruhannya  merupakan  sebagai  kecakapan  hidup  ( life  skill ), pendidikan yang menghasilkan  manusia  seutuhnya  (manusia  paripurna)  atau  manusia  dengan  pribadi  yang integral  ( integrated  personality )  mereka  memiliki  kompetensi  keimanan  tinggi,  ilmu,  dan amal 22 .
Pada dasarnya adanya mutu pendidikan sangat berkaitan dengan pencapaian pendidikan dan  kompetensi  lulusan  yang  telah  ditetapkan  oleh  institusi  pendidikan,  di  dalam  rencana strateginya  atau  kesesuaian  tujuan  dan  kompetensi  dengan  standar  yang  telah  ditentukan. Adapun jaminan mutu pendidikan berkaitan dengan holistik dalam berbagai bagian dari sistem untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan itu konsisten dan sesuai dengan yang  direncanakan/dijalankan 23 .  Dalam  jaminan  mutu  terkandung  proses  penetapan  dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga seluruh  stakeholdrs  memperoleh  kepuasan.  Dengan  demikian  penjaminan  mutu  pendidikan merupakan  proses  penetapan  dan  pemenuhan  standard  mutu  pengelolaan  pendidikan  tinggi secara  konsisten  dan  berkelanjutan  ( contibuos  quality  improvemen ).  Pendidikan  dinyatakan bermutu  atau  berkualitas  jika:  1)  lembaga  mampu  menetapkan  dan  mewujudkan  visinya melalui penerapan misinya. 2). Lembaga mampu memenuhi kebutuhan stakeholders berupa a. kebutuhan masyarakat, b. kebutuhan dunia kerja, dan c. kebutuhan dalam kemampuannya 24 .
3. Perencanaan  Kebijakan  pada  Mutu  Pendidikan  Mahasiswa  di  Universitas Yudharta Pasuruan
Perencanaan  merupakan  sebagai  salah  satu  fungsi  alamiah  dalam  pengelolaan,  sebagai bagian  holistik  dari  kegunaan  secara  alami  lainnya  dalam  tata  kelola.  Adapun  prosedur  kerja perencanaan  dapat  diterima  serta  adanya  masukan  dari  kegunaan  tata  kelola  lainnya,  dari kegunaan alami pengorganisasian dapat diterima masukan yang berupa tujuan organisasi, dari tujuan  alami  dapat  dikendalikan  dan  menerima  masukan  sebagai  umpan  balik  berupa  laporan hasil  pelaksanaan  dalam  perencanaan . adapun  masukan  dari  kegunaan  tersebut, daily  aktivity yang direncanakan juga memerlukan alat yang antara lain program pengajaran tenaga, teknik, instrumen,  nilai-nilai  budaya  dan  biaya  yang  akan  direncanakan.  Di  dalam  Proses  pemilihan penetapan  tujuan,  stategi,  teknik,  anggaran,  serta  standar  sebagai  tolok  ukur  adanya keberhasilan dalam sesuatu kegiatan 25 . Perencanaan merupakan sebagai adanya rangkaian dari beberapa  kegiatan  yang  saling  berhubungan  dalam  memilih  salah  satu  dari  beberapa  solusi tentang  tujuan  yang  dapat  dicapai  oleh  budaya  organisasi.  Selanjutnya  dapat  memilih  teknik agar  tercapai  tujuannya.  Di  dalam  pemilihan  tersebut  dapat  menetapkan  kegiatan,  kemudian apa  yang  harus  dikerjakan,  bagaimana  dan  oleh  siapa.  Untuk  itu  proses  yang  tidak  berakhir apabila  perencanaan  itu  sudah  ditetapkan 26 .  Setiap  saat  selama  proses  pengawasan, perencanaan dapat memerlukan perbaikan agar tetap bermanaat. Kadang menjadi faktor kunci agar kompetensi dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi baru secepat mungkin.
21 Sulila, I. The Influence of Structure, Resources, Disposition and Communication on Small and Medium-Sized Enterprises Empowerment  Policy  Implementation  In  Indonesia. The  Journal Of  Asian  Finance,  Economics,  and  Business, 2021. 8
(6), 1213- 1223. https://www.koreascience.or.kr/article/JAKO20211 5563460873.page
22 Wahyudi,  A.  Strategi  Pengelolaan  Vocational  Life  Skill  Pada  Pendidikan  Islam. Jurnal  Manajemen  Pendidikan  Islam  Al- Idarah, 2021. 39–45. 2021
23 Unusa. Buku  Pedoman  Pemutakhiran  Kurikulum  dan  Model  Merdeka  Belajar  Kampus  Merdeka  Universitas  Nahdlatul Ulama Surabaya . Surabaya: Unusa. 2020
24 Muhajir, Implementasi Merdeka Belajar Dalam Pembelajaran Daring Selama Covid-19. . In I. Juwarirah, Implementasi dan Probelematika Merdeka Belajar (pp. 85-91). Tulungagung: Akademia Pustaka. 2021
25 Nanggala,  A.  Analisis  Konsep  Kampus  Merdeka  dalam  Perspektif  Pendidikan  Kewarganegaraan. Jurnal  Global  Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan, 2020. 9(2), 10-23 .
26 Rosmiati,  P. Pengukuran Mutu Pembelajaran  di FKIP  UNJA dalam Upaya Membangun  Generasi  Economic Citizen  yang Mengelaborasi Program MBKBM Kemendikbud. Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan, 2021. 5256 - 5264
Di  dalam  rencana  kebijakan  pada  mutu  pendidikan  mahasiswa  dilakukan  dalam pertukaran dapat diselenggarakan dalam membentuk sikap mahasiswa yang tertuang di dalam Permendikbud  No  3  Th  2020,  antara  lain  dapat  bertoleransi  dalam  nilai-nilai  budaya, pandangan,  agama,  dan  kepercayaan,  serta  pendapat  atau  temuan  yang  asli  pada  orang  lain; dapat  bekerjasama,  peka  terhadap  sosial  sekitarnya,  serta  adanya  kepedulian  kepada masyarakat sekitarnya 27 . sedangkan ketentuan program studi sebagai berikut :
No Konsep yang akan dilakukan Program Studi 1 Konsep kampus pertukaran mahasiswa melalui kerjasama antara program sudi baik di dalam maupun di luar
2 Program  studi  pengirim  sebagai  program  studi  asal  dari  mahasiswa sedangkan  program  studi  penerima  adalah  program  studi  di  dalam  dan  di luar Universitas yang menjadi tujuan mahasiswa.
3 Pengalihan Angka Kredit sebagai pengakuan dari hasil proses pendidikan yang dapat dinyatakan dalam satuan kredit semester  agar tercapai kemampuan pembelajaran sesuai dengan kurikulum
4 Pemerolehan Angka Kredit merupakan sebagai pengakuan dari hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester agar memperkaya apa yang akan dicapai dalam pembelajaran yang disesuaikan dengan kurikulum.
5 Pengalihan Angka Kredit dan Pemerolehan Angka Kredit dapat dilakukan antar program studi yang sama atau berbeda.

## Tabel : 1.1. Konsep yang akan dilakukan Program Studi
Sedangkan  adanya  pertukaran  mahasiswa  memiliki  tujuan  antara  lain  :  1)  mahasiswa belajar lintas kampus (dalam dan luar negeri), tinggal di wilayah kampus yang dituju, wawasan mahasiswa  tentang  ke-Bhinneka  Tunggal  Ika  akan  semakin  maju  dan  berkembang,  ikatan persaudaraan  lintas  budaya,  suku  semakin  kokoh.  2)  dapat  Menyelenggarakan  transfer  ilmu pengetahuan  yang  dapat  menutupi  disparitas  pendidikan  baik  antar  perguruan  tinggi  dalam negeri, serta kondisi perguruan tinggi dalam negeri maupun di luar negeri .
Bentuk  perencanaan  kebijakan  pada  mutu  pendidikan  menggunakan  pendidikan  yang dapat dipelajari mahasiswa dalam memberi hasanah pengalaman dan keilmuan yang didapat di perguruan  tinggi  lain  yang  memiliki  ciri  khas  yang  dapat  menunjang  pendidikan  maupun pembelajaran  untuk  mengoptimalkan  capaian  pendidikan  dan  pembelajaran. Dalam penyusunan  dapat  disesuaikan  dengan  kurikulum  yang  menjadi  jalan  keluar  bagi  mahasiswa untuk  mengambil  mata  kuliah  di  bidang  studi  yang  sama  di  luar  kampus.  Adapun  tujuan lainnya  untuk  Membuat  kesepakatan  dengan  perguruan  tinggi  tujuan,  yaitu  kesepakatan tentang  perencanaan  dalam  pembelajaran,  pengakuan  kredit  semester  dan  penilaian,  serta skema  pembiayaan.  Kerjasama  ini  dapat  dilaksanakan  dalam  bentuk  kejasama  bilateral, asosiasi, klaster, atau zonasi yang disesuaikan dengan wilayah terdekat. sedangkan pengaturan kuota  anggota  yang  mengambil  mata  kuliah  dapat  ditawarkan  dalam  bentuk  pembelajaran dalam  bidang  studi.  Mahasiswa  dapat  mengikuti  kegiatan  di  bidang  studi  yang  sama  pada perguruan tinggi disesuaikan dengan ketentuan akademik kampus .
Kegiatan  pendidikan  dalam  program  studi  yang  sama  pada  Perguruan  Tinggi  di  luar dapat dilaksanakan secara tatap muka atau daring dengan ketentuan yang berlaku bahwa mata kuliah  yang  ditawarkan  harus  mendapat  pengakuan  dari  Kemendikbudristek.  Program  Studi Ilmu  Komunikasi  Fakultas  Sosial  dan  Politik  Universitas  Yudharta  Pasuruan  memiliki  salah satu  capaian  pembelajaran  antara  lain  dapat  menguasai  prosedur  tentang  yang  dibutuhkan
27 Universitas  Yudharta. Buku  Pedoman  Pertukaran  Mahasiswa  Merdeka  Belajar  Kampus  Merdeka. Pasuruan.  Universitas Yudharta . 2020
informasi  dan  pengambilan  kebijakan  dalam  komunikasi 28 .  Adapun  cara  dalam  bentuk pembelajaran pertukaran pelajar dalam program MBKM sebagai berikut:

## Gambar .1.1. Metode Pertukaran Mahasiswa
Tugas lembaga pengelola pertukaran mahasiswa di Universitas Yudharta antara lain : a) adanya kerjasama antar perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri atau dengan konsorsium keilmuan  untuk  penyelenggaraan  transfer  kredit  yang  dapat  diikuti  mahasiswa.  b)  dapat dialokasikan  kuota  mahasiswa  yang  mendaftar  mengikuti  perkuliahan  di  luar.  c)  jika dibutuhkan,  penyelenggaraan  seleksi  pertukaran  mahasiswa  yang  memenuhi  dasar  keadilan kepada  mahasiswa.  4)  melaksanakan  observasi  dalam  menyelenggarakan  pertukaran mahasiswa.  5)  adanya  penilaian  serta  evaluasi  dari  hasil  pertukaran  mahasiswa,  kemudian dilakukan  rekognisi  pada  sks  mahasiswa.  6)  dapat  melaporkan  dari  hasil  kegiatan  belajar  ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi 29 .

## 4. Penerapan  Kebijakan  pada  Mutu  Pendidikan  Mahasiswa  di  Universitas  Yudharta Pasuruan.
Penerapan  Kebijakan  pada  mutu  pendidikan  melalui  kerangka  holistik  pendidikan  yang dibenturkan  dengan  perubahan  kebijakan  kurikulum.  Dalam  Ironisnya  belum  optimalnya kebijakan  pendidikan  dapat  sering  kali  hanya  sebab  adanya  pergantian  kementrian.  Ganti menteri ganti juga dalam pengambilan keputusan pendidikan . Adapun istilah yang berkembang di kalangan masyarakat pada saat adanya pergantian pimpinan “Ganti Presiden, Ganti Menteri, Ganti  Kebijakan”  menjadi  benar  adanya.  Seperti  hadirnya  kebijakan  Merdeka  Belajar  yang diluncurkan  Mendikbudristek  Nadiem  Makarim.  Sehingga  Merdeka  Belajar  memiliki  tujuan mengembalikan otoritas pengelolaan pendidikan kampus/atau sekolah, dan pemerintah daerah dalam  perencanaan,  penerapan,  dan  evaluasi  program  pendidikan.  tetapi  kita  harus  tetap mengacu  pada  prinsip-prinsip  kebijakan  Merdeka  Belajar  yang  ditetapkan  pemerintah  pusat untuk mencapai tujuan nasional pendidikan.
28 Kemendikbudristek.  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  No  3  tahun  2020  tentang  standar  Nasional Pendidikan Tinggi. Jakarta. 2020
29 Suhartoyo, E. Pembelajaran Kontekstual Dalam  Mewujudkan Merdeka Belajar. Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M), 2020. Vol. 1(3), 161–164,
Civitas  akademika  Universitas  Yudharta  Pasuruan  merupakan  sebagai  salah  satu  pintu gerbang  kewibawaan  lembaga  penghasil  pendidik  yang  perlu  memahami  kemamandirian  di kampus,  sebagai  program  kampus  mandiri  di  bidang  pendidikan  tinggi.  Adapun  yang  dapat diperoleh  dari  penelitian  empiris  pada  upaya  Universitas  Yudharta  Pasuruan  adalah  untuk meningkatkan  mutu  pendidikan  mahasiswa  dengan  mengadopsi  kebijakan  pembelajaran kampus otonom
1) Komunikasi
Komunikasi  yang  tepat  merupakan  salah  satu  aspek  yang  penting  dari  penerapan kebijakan.  Kelembagakan  kebijakan  Belajar  Mandiri  -  Kampus  Mandiri,  dengan  dicetuskan Kebijakan  tersebut  menginginkan  mahasiswa  bisa  terampil  serta  dapat  meningkat  mutu pendidikan sesuai dengan minat dan bakat mereka selanjutnya kebijakan tersebut disampaikam ke  semua  perguruan  tinggi  negeri  atau  swasta  diseluruh  Indonesia 30 .  Sedangkan  Proses pemberi  informasi  dapat  Menunjukkan  bahwa  dengan  adanya  proses  komunikasi  yang  inten dilakukan oleh pihak kampus Perihal Program MBKM Berjalan dengan semestinya.
Komunikasi dalam penerapan kebijakan pada mutu pendidikan mahasiswa di Universitas Yudharta  Pasuruan  merupakan  Program  Khusus  yang  dikomunikasikan  dengan  baik  dan melibatkan  para  pihak  pelaksana  kebijakan.  Hal  komunikasi  berkenaan  dengan  bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi atau publik dan sikap tanggapan dari para pihak yang terlibat dalam penerapan kebijakan 31 .

## 2) Sikap atau tingkah laku
Sikap  atau  tingkah  langkuh  pada  saat  penerapan  kebijakan  mutu  pendidikan  sangat penting dan dibutuhkan, karena dengan adanya sikap  yang baik dari penyelenggara kebijakan sampai  penerima  maka  dapat  dibilang  penerapan  kebijakan  dapat  berjalan  dengan  efektif 32 . Universitas  Yudharta  dapat  menerapkan  kebijakan  belajar  merdeka  secara  maksimal  berkat pemberian  kebebasan  akademik  kampus  bagi  mahasiswa  untuk  terlibat  dalam  kegiatan ekstrakurikuler dan motivasinnya kepada mahasiswa 33 . Penerapan kebijakan MBKM Merdeka di  Universitas  Yudharta  terus  selalu memonitoring serta  mengawasi  pada  setiap  lini. Kemudian  Setelah  adanya  pengawasan,  maka  pihak  kampus  menemukan  berbagai  kendala- kendala  yang  perlu  dibenahi  sesegera  mungkin  agar  Universitas  Yudharta  dapat  dan  mampu menerapkan  kebijakan  MBKM  pada  mutu  pendidikan  dengan  baik  serta  dapat  sebagai  faktor mutu pendidikan mahasiswa.
Misalnya  Program  Studi  Ilmu  Komunikasi  Fakultas  Sosial  dan  Politik  Universitas Yudharta  Pasuruan,  menyelenggarakan  Seminar  Hasil  Kegiatan  MBKM.  Kegiatan  ini dilaksanakan  di Hall  Metting Lantai  3,  Gedung  Nusantara  Universitas  Yudharta  Pasuruan. Turut  hadir  Dekan  Fisip,  beserta  seluruh  kepala  prodi  pada  kesempatan  ini.  Peserta  yang mengikuti  kegiatan  ini  adalah  mahasiswa  Ilmu  Komunikasi,  sedangkan  peserta  yang  diuji
30 Fuadi, T. Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM): Bagaimana Penerapan dan Kedala Yang Dihadapi oleh Perguruan Tinggi Swasta di Aceh. Jurnal Dedikasi Pendidikan, 2021. 603–614
31 Kurniasari,  E.  Implementasi  Pembelajaran  Tatap  Muka  Di  Masa  Pandemi  Covid19  Di  Madrasah  Aliyah  Negeri  2 Lamongan. 10 Nomor 3. Publika, 2022. 981-994. https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/articl e/view/47476/39707
32 Fatah,  A.  Eksplorasi  Dukungan  Industri  Mitra  Dalam  Pelaksanaan  Magang  Pada  Program  Merdeka  Belajar  Kampus Merdeka. Prosiding Seminar Nasional Teknologi Pembelajaran. Malang: Universitas Negeri Malang. 2021
33 Nofia,  N.  Analisis  Tantangan  Implementasi  Kebijakan  Merdeka  Belajar  Kampus  Merdeka  Pada  Perguruan  Tinggi  Islam Negeri Di Indonesia. PRODU: Prokurasi Edukasi-Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 2020. 61-72.
adalah  mahasiswa  yang  mengikuti  kegiatan  KKNT  ( Studi  Independent ),  dan  proyek kemanusiaan.  Kegiatan  ini  dimulai  dengan  pembukaan,  menyanyikan  lagu  Indonesia  Raya, dilanjutkan  dengan  sambutan  Dekan,  dan  Sambutan  Kepala  Prodi  Komunikasi,  kemudian presentasi  dari  kelompok  yang  ditentukan.  Riska  selaku  peserta  Studi  Independen, mengemukakan  merasa  senang  dalam  kegiatan  ini,  karena  kita  langsung  praktik,  banyak pengalaman, banyak cennel, sehingga pelajaran yang kita dapat sangat riil sekali.

## KESIMPULAN
Dari hasil penelitian yang dapat dilakukan secara optimal serta dapat ditarik kesimpulan tentang  penerapan  kebijakan  peningkatan  mutu  peendidikan  mahasiswa  di  Universitas Yudharta pertama , perencanaan kebijakan pada mutu pendidikan mahasiswa dilakukan dalam pertukaran  dapat  diperoleh  melalui  perilaku  mahasiswa  yang  tertuang  di  dalam Permendikbudristek  No  3  Th  2020,  antara  lain  dapat  menghargai  nilai-nilai  budaya,  agama, serta pendapat orang lain, dapat saling bekerjasama, peka kepada sosial, memiliki kepedulian kepada masyarakat sekitarnya .
Kedua, penerapan  kebijakan  pada  mutu  pendidikan  mahasiswa  merupakan  sebagai kewibawaan  kampus  sebagai  penghasil  pendidik  yang  dapat  dipahami  dalam  sikap kemamandirian  di  universitas,  sebagai  rencana  dan  konsep  universitas  mandiri  di  bidang perguruan  tinggi.  Adapun  yang  dapat  dihasilkan  dari  lapangan  pada  upaya  Universitas Yudharta  Pasuruan:  1)  komunikasi,  dalam  penerapan  kebijakan  pada  mutu  pendidikan mahasiswa  di  Universitas  Yudharta  Pasuruan  merupakan  Program  Khusus  yang dikomunikasikan  dengan  baik  dan  melibatkan  para  pihak  pelaksana  kebijakan.  2)  perilaku pada saat penerapan kebijakan mutu pendidikan sangat penting dan dibutuhkan, oleh sebab itu dengan  adanya  perilaku  yang  terbaik  dari  penyelenggaraan  pengambilan  kebijakan  sampai pemakai, maka dapat dibilang penerapan kebijakan dapat berjalan dengan efektif dan efesien.

## DAFTAR  RUJUKAN
Aan, W. Implementasi Merdeka Belajar Melalui Kampus Mengajar Perintis Di Sekolah Dasar.
Metodik didaktik
Jurnal
Pendidikan,
2021. 16 (2), 102–107 .
https://doi.org/10.17509/md.v16i2.30125
Andi,  M. Panduan  Operasional  Baku  (POB)  Pertukaran  Mahasiswa  Merdeka .  32. https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/web/assets/pertukaranMahasiswaMerdeka/assets /POB-Pertukaran-Mahasiswa-Merdeka.pdf. 2021ffff
Anwar,  R.  Pelaksanaan  Kampus  Mengajar  Angkatan  1  Program  Merdeka  Belajar  Kampus Merdeka di Sekolah Dasar. Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan, 2021. 9 (1), 210–219. https://doi.org/10.47668/pkwu.v9i1.221
Asmara,  A.  Pentingnya  Riset  Kebijakan  dalam  Pembuatan  Kebijakan  Publik  Unggul  di Indonesia. JPSI ( Journal Of Public Sector Innovations ), 2020. 1 (1),37-46. Baro’ah,  S.  Kebijakan  Merdeka  Belajar  Sebagai  Peningkatan  Mutu  Pendidikan. Jurnal Tawadhu, 2020. 1063–107
Baharuddin.  Adaptasi  Kurikulum  Merdeka  Belajar  Kampus  Merdeka  (Fokus:  Model  MBKM Program Studi). Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran, 2021 195–205. https://doi.org/10.30605/jsgp.4.1.2021.591
Fatah,  A.  Eksplorasi  Dukungan  Industri  Mitra  Dalam  Pelaksanaan  Magang  Pada  Program Merdeka  Belajar  Kampus  Merdeka. Prosiding  Seminar  Nasional  Teknologi Pembelajaran. Malang: Universitas Negeri Malang. 2021
Fuadi,  T.  Merdeka  Belajar  Kampus  Merdeka  (MBKM):  Bagaimana  Penerapan  dan  Kedala Yang  Dihadapi  oleh  Perguruan  Tinggi  Swasta  di  Aceh. Jurnal  Dedikasi  Pendidikan, 2021. 603–614 .
Kemendikbudristek. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik No 3 tahun 2020 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi. Jakarta. 2020
Khotimah, N. Pelaksanaan Program Kampus Mengajar Di Sd Negeri 014 Palembang Sumatera Selatan.  Sinar  Sang  Surya  ( Jurnal  Pusat  Pengabdian  Kepada  Masyarakat),5(2), 2021. 194–204. https://ojs.ummetro.ac.id/index.php/sinarsangsurya/ article/view/1700/1113
Kurniasari,  E.  Implementasi  Pembelajaran  Tatap  Muka  Di  Masa  Pandemi  Covid19  Di Madrasah  Aliyah  Negeri  2  Lamongan.  10  Nomor  3.  Publika,  2022.  981-994. https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/articl e/view/47476/39707
Nanggala,  A.  Analisis  Konsep  Kampus  Merdeka  dalam  Perspektif  Pendidikan Kewarganegaraan. Jurnal  Global  Citizen:  Jurnal  Ilmiah  Kajian  Pendidikan Kewarganegaraan, 2020. 9(2), 10-23 .
Muhajir, Implementasi Merdeka Belajar Dalam Pembelajaran Daring Selama Covid-19. . In I. Juwarirah, Implementasi dan Probelematika Merdeka Belajar (pp. 85-91). Tulungagung: Akademia Pustaka. 2021
Nofia,  N.  Analisis  Tantangan  Implementasi  Kebijakan  Merdeka  Belajar  Kampus  Merdeka Pada  Perguruan  Tinggi  Islam  Negeri  Di  Indonesia.  PRODU: Prokurasi  Edukasi-Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 2020. 61-72.
Rahmawati,  A.  N.  Implementasi  Kebijakan  Merdeka  Belajar. Jurnal  Sosial  Ekonomi  Dan Politik, 2021. 2(4), 59–66.
Rosmiati,  P.  Pengukuran  Mutu  Pembelajaran  di  FKIP  UNJA  dalam  Upaya  Membangun Generasi  Economic  Citizen  yang  Mengelaborasi  Program  MBKBM  Kemendikbud. Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan, 2021. 5256 - 5264 .
Siregar, N.  Konsep Kampus Merdeka Belajar di  Era Revolusi  Industri 4.0. Fitrah: Journal of Islamic Education, 2020. 1(1), 141-157 .
Suhartoyo,  E.  Pembelajaran  Kontekstual  Dalam  Mewujudkan  Merdeka  Belajar. Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M), 2020. Vol. 1(3), 161–164,
Sulila, I. The Influence of Structure, Resources, Disposition and Communication on Small and Medium-Sized  Enterprises  Empowerment  Policy  Implementation  In  Indonesia. The Journal  Of  Asian  Finance,  Economics,  and  Business, 2021. 8  (6),  1213-  1223. https://www.koreascience.or.kr/article/JAKO20211 5563460873.page
Tatang Aulia Rahman, & Mumtahanah, N. (2023). Manajemen Pendidikan Perspektif Islam. Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman , 13 (01), 91-110. Universitas  Yudharta. Buku  Pedoman  Pertukaran  Mahasiswa  Merdeka  Belajar  Kampus Merdeka. Pasuruan. Universitas Yudharta . 2020
Unusa. Buku  Pedoman  Pemutakhiran  Kurikulum  dan  Model  Merdeka  Belajar  Kampus Merdeka Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya . Surabaya: Unusa. 2020
Wahyudi,  A.  Strategi  Pengelolaan  Vocational  Life  Skill  Pada  Pendidikan  Islam. Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Al-Idarah,2021. 39–45. 2021