Available online at: https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/mua Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 7 No. 2 : 54 - 64 DOI: 10.15575/am.v7i1
Received: 08 April  2020; Revised: 05 Mei l 2020; Accepted: 02 Juni 2020

## Pelaksanaan Penentuan Nishab Zakat Profesi PNS Menurut Fatwa MUI No. 3
Tahun 2003 Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis
1 Verina Salisa Azhara, 2 Ateng Ruhendi 1,2. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung E-mail: 1 verinasalisa.17@gmail.com, 2 atengrohendi@gmail.com

## Abstract
Indonesia is Civil Servants is one of zakat subject which is called professional zakat, and the zakat is issued when it has reached the nishab. The Indonesian Ulema Council regulates the professional zakat in MUI Fatwa Number 3 of 2003 for Income Zakat. The Ministry of Religion in Ciamis takes the professional zakat every month for all levels of civil servants, even though many civil servants income for lower levels has not reached the nishab. This study is to determine the implementation that Ministry of Religion in Ciamis used to determine the nishab of zakat for civil servants compere with  MUI  Fatwa  Number  3  of  2003  regulation.  The  study  methods  that  used  is  a  descriptive- analytical  method  with  a  qualitative  approach.  The  results  of  the  study  indicate  that:  1)  The provisions of the professional zakat nishab for civil servants that applicated in Ciamis by the local Ministry  of  Religion  does  not  fully  follows  the  regulations  that  are  used  as  a  benchmark  for  all agencies in Ciamis, either MUI Fatwa Number 3 of 2003 regulation or the Decree of BAZNAS Chairman Number 142 of 2017. 2) The implementation of professional zakat for civil servants by Ministry of Religion in Ciamis is not synchronize with the MUI Fatwa Number 3 of 2003 regulation because the zakat is imposed for all levels of civil servants; the zakat is taken from gross income; and the zakat is issued even though it has not been reach the haul period.
Keywords: Nishab, Professional Zakat, Fatwa MUI Number 3 Year 2003

## Abstrak
Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu subjek zakat yang disebut zakat profesi, dan setiap zakat dikeluarkan apabila telah mencapai nishab. Majelis Ulama Indonesia mengatur zakat  profesi  dalam  Fatwa  MUI  Nomor  3  Tahun  2003  Tentang  Zakat  Penghasilan. Kementerian  Agama  Kab.  Ciamis  mengambil  zakat  profesi  setiap  bulan  dari  semua golongan PNS, meskipun sebagian penghasilan PNS golongan tertentu belum mencapai nishab. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi di Kantor Kementerian Agama Kab. Ciamis dalam penentuan nishab zakat profesi PNS yang ditinjau oleh Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis  dengan  pendekatan  kualitatif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa:  1) Ketentuan nishab zakat profesi PNS yang diterapkan di Kantor Kementerian Agama Kab. Ciamis tidak sepenuhnya mengikuti regulasi yang dijadikan patokan seluruh instansi di Kab. Ciamis, baik Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 maupun Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 142 Tahun 2017. 2) Pelaksanaan zakat profesi PNS di Kantor Kementerian Agama Kab. Ciamis tidak selaras dengan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 sebab zakat dikenakan kepada  semua  golongan  PNS,  zakat  diambil  dari  penghasilan  kotor,  serta  zakat dikeluarkan meskipun belum mencapai waktu haul.
Kata Kunci : Nishab, Zakat Profesi, Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003

## PENDAHULUAN
Pada dasarnya zakat merupakan tatanan sosial dalam islam yang berguna untuk memperkecil kesenjangan  antara  orang  kaya  dan  orang  miskin,  sebab  konsepnya  harta  orang  kaya  tidak sepenuhnya miliknya melainkan ada hak milik orang lain yang harus diberikan sesuai ketentuan syariah  pada  harta  yang  dikuasainya. 1 Kedudukan  zakat  sangatlah  penting  bagi  umat  muslim mengingat zakat sebagai rukun Islam yang ketiga. Dikatakan oleh Abdullah bin Umar, Rasulullah saw.  bersabda,  “ Islam  dibangun  atas  5  perkara:  bersaksi  bahwa  tidak  ada  Tuhan  yang  berhak  diibadahi dengan benar selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan ramadhan .” Oleh karena itu, zakat hukumnya adalah wajib bagi umat muslim yang memenuhi syarat wajib zakat, sebab zakat menjadi unsur tegaknya syariat Islam juga  dianggap  sebagai  amal  sosial  yang  berguna  untuk  membangun  hubungan  baik  dalam bermasyarakat. 2
Adapun syarat mengenai kekayaan yang wajib dizakati pertama , harta yang dizakati adalah harta yang didapat secara halal dan baik. Kedua , harta yang dizakati adalah harta yang dapat atau berpeluang untuk berkembang. Ketiga , harta yang dizakati telah mencapai nishab, jika tidak atau belum mencapai nishab maka tidak diwajibkan untuk zakat. Nishab berarti batasan suatu harta apakah wajib dizakati atau tidak. Keempat , harta yang dizakati telah mencapai haul atau dimiliki setahun  penuh.  Namun  syarat  tersebut  berlaku  untuk  zakat  harta  simpanan,  perniagaan,  dan binatang ternak. Sedangkan barang temuan / rikaz dan hasil pertanian tidak harus mencapai haul. Kelima ,  harta  yang  dizakati  telah  diambil  lebih  dahulu  untuk  kebutuhan  pokok  (kebutuhan minimal seseorang serta keluarga yang menjadi tanggungannya). Keenam , harta yang dizakati harus bebas dari utang. Setelah mendahulukan pembayaran utang kemudian hartanya masih mencapai nishab maka wajib zakat, dan sebaliknya. Ketujuh , harta dimiliki seseorang secara penuh (tidak ada milik orang lain dalam harta tersebut). 3
Zakat  sendiri  terbagi  atas  beberapa  macam,  salah  satunya  adalah  zakat  pendapatan  / penghasilan / profesi. Penghasilan atau pendapatan yang didapat dari suatu profesi yang dijalankan harus dikeluarkan zakatnya jika sudah mencapai nishab. 4 Dalam sejarah Islam dari masa Rasulullah saw.  hingga  abad  ke-20  akhir  tahun  60-an  zakat  profesi  belum  pernah  ada,  namun  kemudian muncul penggagas zakat profesi yakni Syeikh Yusuf Qardhawi dengan kitabnya Fiqh Az Zakah yang terbit pertama kali pada tahun 1969. Di Indonesia sendiri kajian serta praktik zakat profesi ada sejak akhir tahun 90-an dan awal tahun 2000-an setelah kitab Yusuf Qardhawi tersebut diterjemahkan oleh Didin Hafidhudin ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Fikih Zakat pada tahun 1999. Sejak itulah di Indonesia zakat profesi mulai diterapkan oleh lembaga pengelola zakat yakni BAZ milik pemerintah baik BAZDA, BAZNAS atau LAZ milik swasta. 5
1 Yani Rohmayani, “ Zakat Profesi dan Implikasinya Dalam Meningkatkan Kualitas Ekonomi Umat ”, Jurnal Masyarakat dan Filantropi Islam, Vol.1, No.1, 2018, h.21.
2 Kinoysan (Ari Wulandari), “ Love Banget Sama Zakat ”, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2013, h.19-23.
3 Rahmi Fitriani, “ Ayo Mengenal Zakat ”, Jakarta, PT. Mediantara Semesta, 2010, h.22-25.
4 Rahmi Fitriani, “ Ayo Mengenal Zakat ”, h.74.
5 Fuad Riyadi, “ Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer ”, Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 2, No.1, 2015, h. 112-113.
Begitu banyak jenis profesi yang dijalankan umat muslim saat ini diantaranya profesi Pegawai Negeri  Sipil  (PNS).  Dalam  agama  Islam,  setiap  penghasilan  yang  diperoleh  harus  dikeluarkan zakatnya sesuai nishab dan haulnya yang merupakan zakat profesi. PNS di kantor Kementerian Agama Kab. Ciamis berjumlah 66 orang dengan rincian: 2 PNS golongan I, 3 PNS golongan II, 53 PNS golongan III, dan 8 PNS golongan IV. Penghasilan / upah / gaji yang di dapat juga bervariasi sesuai golongannya masing-masing, adapun penghasilan PNS golongan I, II, dan sebagian golongan III  tidak  mencapai  nishab  zakat  profesi  sehingga  tidak  wajib  mengeluarkan  zakat.  Dalam pelaksanaannya,  zakat  dikeluarkan  dari  profesi  PNS  setiap  bulan  sebesar  2,5%  terhadap  semua golongan dari penghasilan kotor (penghasilan yang belum dikurangi apapun termasuk kebutuhan pokok muzaki) yang dibantu oleh pihak Unit Pengumpul Zakat Kantor Kementerian Agama Kab. Ciamis. 6
Majelis Ulama Indonesia turut mengatur zakat profesi yang dituangkan dalam Fatwa No. 3 tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan, di dalamnya dijelaskan bahwa semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun senilai 85 gram emas. 7 Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam mengenai penentuan nishab zakat profesi PNS menurut Fatwa MUI No. 3  tahun  2003  Tentang  Zakat  Penghasilan  di  kalangan  pegawai  kantor  Kementerian Agama  Kab. Ciamis, mulai dari mekanisme penentuan nishab zakat profesi PNS dan bagaimana pelaksanaan penentuan nishab zakat profesi PNS tersebut ditinjau menurut fatwa yang penulis angkat ke dalam sebuah judul “Pelaksanaan Penentuan Nishab Zakat Profesi PNS Menurut Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 di Kantor Kementerian Agama Kab. Ciamis”.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif analitis, yang dijelaskan Sugiyono (2017)  sebagai  metode  untuk  mendeskripsikan  (memberi  gambaran)  atas  objek  penelitian  baik melalui data maupun sampel yang sudah terkumpul tanpa menganalisis dan menyimpulkan untuk umum. 8 Adapun  pendekatan  yang  digunakan  yaitu  pendekatan  kualitatitf,  yakni  proses pemahaman  atau  penelitian  berdasarkan  metodologi  yang  menyelidiki  masalah  manusia  juga fenomena sosial. 9

## HASIL & PEMBAHASAN
Mekanisme Pelaksanaan Penentuan Nishab Zakat Profesi PNS di Kantor Kementerian Agama Kab. Ciamis
Pada mulanya, sebelum dilaksanakan zakat profesi PNS di Kantor Kementerian Agama Kab. Ciamis,  terlebih  dahulu  BAZNAS  Kab.  Ciamis  memberikan  sosialisasi  serta  pembinaan  kepada seluruh  pegawai  Kementerian Agama  Kab.  Ciamis  khususnya  PNS  untuk  dapat  mengeluarkan
6 Agus Abdulloh, divisi Penyelenggara Syariah Kantor Kementerian Agama Kab. Ciamis, tanggal 01 Desember 2020, pukul 09.00 WIB.
7 Fuad Riyadi, “ Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer ”, h.120.
8 Siti  Faridah,  “ Adapun  Pengertian  Dari  Metode  Deskriptif  Analitis  Menurut  Sugiono ”,  diakses melalui https://www.scribd.com/doc/306349047/Adapun-Pengertian-Dari-Metode-Deskriptif-Analitis- Menurut-Sugiono, pada tanggal 5 Desember 2020, Pukul 12.30 WIB.
9 Juliansyah Noor, ” Metodologi Penelitian (Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah) ”, Jakarta, Kencana, Cet. Ke-7 2017, h.33.
zakat sebagai umat islam yang mampu khususnya zakat profesi, yakni zakat yang dikeluarkan dari penghasilan  yang  diperolehnya.  Sosialisasi  tersebut  bertujuan  agar  PNS  bersedia  mengeluarkan zakat demi kemaslahatan umat tanpa keterpaksaan melainkan kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah surat kesediaan membayar zakat, infaq dan shodaqoh untuk kemudian ditindak lanjuti oleh PNS yang bersangkutan.
Anjuran  mengeluarkan  zakat  profesi  bagi  PNS  bukan  hanya  sekedar  himbauan  yang disosialisasikan oleh BAZNAS Kab. Ciamis kepada PNS di Kementerian Agama Kab. Ciamis, tetapi juga atas anjuran Bupati Kab. Ciamis yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 451/169-Kesra.01 Perihal  Pembentukan  UPZ  dan  Pengelolaan  ZIS,  serta  hal  tersebut  berlaku  bagi  PNS  di  seluruh instansi yang berada di Kab. Ciamis. Zakat profesi bagi PNS di Kementerian Agama Kab. Ciamis dikenakan kepada semua golongan yang ada, mulai dari golongan I sampai dengan golongan IV yang setiap bulannya dipotong oleh bendahara UPZ (Unit Pengumpul Zakat) melalui Bank dari penghasilan yang diperoleh PNS, kemudian diserahkan ke BAZNAS Kab. Ciamis sebesar 100%.
Besar nishab zakat profesi PNS yang digunakan oleh Kantor Kementerian Agama Kab. Ciamis adalah  85  gram  emas,  yang  artinya  mengikuti  ketentuan  nishab  zakat  emas. 10 Berdasarkan penuturan dari BAZNAS Kab. Ciamis bahwa ketentuan nishab zakat profesi pada seluruh instansi di  Kabupaten  Ciamis  berpatokan  kepada  beberapa  regulasi,  diantaranya  Fatwa  MUI  Nomor  3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan yang besar nishabnya yaitu 85 gram emas (setara dengan Rp79.390.000/tahun atau Rp6.615.833/bulan), dan berpatokan pada Keputusan Ketua Badan Amil Zakat  Nasional  Nomor  142  Tahun  2017  Tentang  Nilai  Nishab  Zakat  Pendapatan  Tahun  2017  di Seluruh Wilayah Indonesia yang besar nishabnya yaitu sebesar Rp5.240.000/bulan. Hal ini berarti Surat  Edaran  Nomor  451/169-Kesra.01  Perihal  Pembentukan  UPZ  dan  Pengelolaan  ZIS,  sebagai anjuran Bupati Kab. Ciamis telah memperkuat kedua regulasi yang diberlakukan tersebut dalam penetapan nishab zakat profesi PNS pada seluruh instansi di Kabupaten Ciamis.
Berikut adalah data PNS Kementerian Agama Kab. Ciamis beserta penghasilan setiap bulannya:
REKAPITULASI GAJI PEGAWAI KEMENAG KAB. CIAMIS Kepegawaian dan Tata Usaha No. Gol. Gaji Pokok Tunjangan Kinerja Jumlah 1. IV/a 6.014 5.183 11.197 2. III/d 5.228 3.781 9.009 3. IV/a 5.717 5.027 10.745 4. III/b 3.570 2.928 6.498 5. III/b 4.603 2.539 7.143 6. III/b 4.828 2.854 7.682 7. III/b 3.889 2.702 6.591 8. II/b 3.144 2.702 5.846 9. III/b 3.669 2.702 6.371 10. III/d 4.848 3.705 8.553
10 Agus Abdulloh, divisi Penyelenggara Syariah Kantor Kementerian Agama Kab. Ciamis, tanggal 01 Desember 2020, pukul 09.00 WIB.
11. III/d 4.208 2.928 7.136 12. III/d 3.528 2.928 6.456 13. III/a 3.530 2.634 6.164 14. III/c 3.734 2.928 6.662 15. III/c 3.345 2.928 6.273 16. III/c 3.734 2.928 6.662 17. III/b 3.700 2.928 6.628 18. III/d 4.025 2.898 6.923 19. III/b 3.083 2.928 6.011 20. III/a 3.702 2.688 6.391 21. III/c 3.838 2.928 6.766 22. III/c 4.208 2.928 7.136 23. III/b 4.492 2.202 6.694 24. III/c 4.877 3.781 8.658 25. I/d 2.822 2.702 5.524 Penyelenggara Haji dan Umrah 1. III/d 5.309 3.781 9.090 2. III/d 5.120 2.781 7.902 3. III/d 4.203 2.928 7.131 4. III/b 3.908 2.928 6.836 5. III/d 3.528 2.928 6.456 6. III/d 5.120 2.928 8.048 Pendidikan Madrasah 1. IV/a 5.092 3.781 8.873 2. III/d 4.839 2.928 7.767 3. III/d 4.540 2.928 7.468 4. III/b 3.700 2.825 6.525 5. III/d 4.329 2.840 7.169 6. II/d 3.014 2.674 5.689 7. IV/a 4.890 2.928 7.818 Pendidikan Agama Islam 1. IV/a 5.512 3.781 9.293 2. III/d 4.966 2.928 7.894 3. III/d 4.966 2.884 7.850 4. III/b 3.778 2.702 6.480 5. III/c 3.734 2.913 6.647 Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren 1. IV/a 5.092 3.781 8.873
2. III/c 4.534 2.702 7.236 3. III/c 3.813 2.928 6.741 4. III/d 4.575 2.928 7.503 5. III/d 4.674 2.781 7.455 Penyelenggara Syariah 1. III/d 4.789 3.252 8.041 2. III/b 3.083 2.693 5.776 Bimbingan Masyarakat Islam 1. IV/b 5.562 3.781 9.343 2. III/d 4.690 2.781 7.471 3. III/d 3.964 2.810 6.775 4. III/d 5.268 2.796 8.064 5. III/c 4.905 2.928 7.833 6. III/b 3.083 2.928 6.011 7. I/b 2.771 2.160 4.932 8. III/d 4.458 2.928 7.386 9. II/c 3.283 2.539 5.823 10. IV/a 5.323 - -
Tabel 1. Rekapitulasi Gaji PNS Kantor Kementerian Agama Kab. Ciamis Bulan Desember 2020 Keterangan:
* Nominal pada tabel di atas merupakan jumlah dalam hitungan juta.
=  Penghasilan tidak mencapai nishab Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003
= Penghasilan tidak mencapai nishab Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 dan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 142 Tahun 2017
Berdasarkan Tabel 1. di atas diketahui bahwa terdapat beberapa PNS di Kantor Kementerian Agama Kab. Ciamis yang jumlah penghasilannya tidak mencapai nishab namun tetap dikenakan zakat,  baik  nishab  yang  ditentukan  oleh  Fatwa  MUI  No.  3  Tahun  2003  sebesar  85  gram  emas (Rp6.615.833/bulan)  sebanyak  20  orang  PNS,  maupun  nishab  yang  ditentukan  Keputusan  Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 142 Tahun 2017 sebesar Rp5.240.000/bulan sebanyak 1 orang PNS. Zakat dipotong dari penghasilan yang diperoleh tersebut sebesar 2,5%, dan disetorkan hasil pengumpulan dana zakat tersebut oleh UPZ Kementerian Agama Kab. Ciamis seluruhnya yakni 100% ke BAZNAS Kab. Ciamis.
Pada  praktiknya  zakat  profesi  ini  dikenakan  pada  penghasilan  dari  semua  golongan  PNS mulai  dari  golongan  I  sampai  golongan  IV  yang  tentu  jumlah  penghasilannya  berbeda-beda, sehingga terdapat beberapa penghasilan PNS yang tidak mencapai jumlah nishab baik mengikuti nishab  yang  ditentukan  Fatwa  MUI  Nomor  3  Tahun  2003  Tentang  Zakat  Penghasilan,  maupun nishab  yang  ditentukan  Keputusan  Ketua  Badan  Amil  Zakat  Nasional  Nomor  142  Tahun  2017 Tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan Tahun 2017 di Seluruh Wilayah Indonesia. Hal ini berarti praktik zakat profesi PNS di Kementerian Agama Kab. Ciamis tidak sesuai dengan kedua regulasi
tersebut  karena  terdapat  PNS  yang  jumlah  penghasilannya  tidak  mencapai  nishab  namun  tetap dikenakan zakat profesi. Terlebih, dua regulasi yang dijadikan pedoman dalam penentuan nishab zakat profesi ini berbeda ketentuan besar nishabnya.

## Pelaksanaan penentuan nishab zakat profesi PNS di Kantor Kementerian Agama Kab. Ciamis ditinjau menurut Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan
Bagi  kehidupan  umat  Islam,  fatwa  sangatlah  penting  guna  membantu  menyelesaikan persoalan  –  persoalan  yang  ketentuannya  tidak  terdapat  dalam  Al-Qur’an  maupun  Sunnah meskipun  kedudukannya  secara  hukum  tidak  mengikat  namun  secara  agama  fatwa  bersifat mengikat,  sehingga  tidak  dibenarkan  apabila  seorang  muslim  menentangnya  padahal  fatwa tersebut  dibuat  berdasarkan  dalil  yang  benar  dan  jelas.  Dari  sekian  banyaknya  fatwa  yang dikeluarkan MUI, terdapat salah satunya fatwa yang dikeluarkan sebagai jawaban atas persoalan zakat profesi yang tergolong baru dan tidak ada nash yang mengatur sebelumnya yakni Fatwa MUI Nomor  3  Tahun  2003  Tentang  Zakat  Penghasilan.  Zakat  profesi  yang  sering  juga  disebut  zakat penghasilan atau zakat pendapatan merupakan salah satu macam zakat mal yang hukumnya wajib dikeluarkan. Adapun kaidah fikih yang dapat diterapkan dalam persoalan zakat adalah: 11 Artinya: Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.
Maksud  dari  kaidah  di  atas  adalah  bahwa  segala  kebijakan  pemimpin  (seorang  imam) terhadap  orang-orang  yang  ada  di  bawah  kepemimpinannya  itu,  mengacu  pada  terwujudnya maslahat  (manfaat)  dalam  kebijakannya,  baik  yang  diraihnya  itu  berupa  manfaat  duniawi  atau manfaat  ukhrawi,  atau  kerusakan  dan  bahaya  yang  terhindarkan  dari  orang-orang  di  bawah kepemimpinannya.  Penerapan  kaidah  tersebut  juga  dapat  dilihat  ketika  Rasulullah,  para sahabatnya, dan pemimpin muslim lainnya melakukan pengutusan para pengambil harta zakat. 12 Penghasilan  yang  diperoleh  melalui  pekerjaan  /  profesi  wajib  dikeluarkan  zakatnya  jika  telah mencapai nishab, sebagaimana nash-nash yang bersifat umum mengenai hal ini diantaranya:
Q.S.  Al-Baqarah  ayat  267:  Artinya: Hai  orang-orang  yang  beriman,  nafkahkanlah  sebagian  dari  hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu  memilih  yang  buruk-buruk  lalu  kamu  menafkahkan  daripadanya,  padahal  kamu  sendiri  tidak  mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
Ayat  di  atas  ditafsirkan  Sayyid  Quthub  dalam Fi  Zhilalil-Qur’an bahwa  nash  ini  meliputi seluruh  hasil  usaha  manusia  yang  halal  dan  baik  termasuk  penghasilan  yang  diperoleh  dari berbagai profesi yang halal serta meliputi segala yang Allah keluarkan dari atas dan dari dalam bumi baik hasil pertanian ataupun hasil pertambangan. Intinya, hasil usaha yang dimaksud dalam nash  ini  adalah  semua  harta  secara  menyeluruh  yang  dihasilkan  dari  kegiatan  yang  dilakukan manusia meliputi seluruh harta yang ada pada zaman Rasulullah ataupun pada zaman setelahnya. Semua  jenis  zakat  wajib  dikeluarkan  sesuai  ketentuan  dan  kadarnya  masing-masing  baik  yang diqiyaskan atau yang sudah diketahui secara langsung.
11 Ahmad Rifai, “ Implikasi Kaidah Fikih
ﺗَﺼ َﺮﱡ فُ ا ﻷِْﻣ َﺎِم ﻋَﻠَ ﻰ اﻟﺮﱠا ﻋِﻴﱠ ﺔِ ﻣَﻨـُﻮْ طٌ <ِ ﻟْﻤَ ﺼْﻠَ ﺤَﺔِ Terhadap Peran Negara dalam Pengelolaan
Zakat di Indonesia ”, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 3, No. 6, 2015, h. 297.
12 Ahmad Rifai, “ Implikasi Kaidah Fikih
ﺗَﺼ َﺮﱡ فُ ا ﻷِْﻣ َﺎِم ﻋَﻠَ ﻰ اﻟﺮﱠا ﻋِﻴﱠ ﺔِ ﻣَﻨـُﻮْ طٌ <ِ ﻟْﻤَ ﺼْﻠَ ﺤَﺔِ
Terhadap Peran Negara dalam Pengelolaan Zakat di Indonesia ”, h. 301.
Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentu hadir berdasarkan kebutuhan masyarakat muslim guna menyempurnakan kewajiban beribadahnya kepada Allah Swt. khususnya ibadah zakat. Selain itu, fatwa ini ditetapkan MUI untuk memberikan kejelasan mengenai hukum zakat penghasilan yang kemudian  dapat  dijadikan  pedoman  oleh  pihak  yang  memerlukannya  serta  masyarakat  muslim yang sebelumnya sering bertanya mengenai kedudukan hukum zakat penghasilan yang diperoleh secara rutin (diantaranya seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan) maupun diperoleh tidak rutin (diantaranya seperti penceramah, konsultan, pengacara, dokter, dsb.) serta yang diperoleh dari penghasilan bebas lainnya. Berikut di bawah ini adalah isi Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan:

## Pertama: Ketentuan Umum
Dalam  fatwa  ini,  yang  dimaksud  dengan  “penghasilan”  adalah  setiap  pendapatan  seperti  gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara,  pegawai  atau  karyawan,  maupun  tidak  rutin  seperti  dokter,  pengacara,  konsultan,  dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

## Kedua: Hukum
Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram.

## Ketiga: Waktu Pengeluaran Zakat
a. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab.
b. Jika  tidak  mencapai  nishab,  maka  semua  penghasilan  dikumpulkan  selama  satu  tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.

## Keempat: Kadar Zakat
Kadar  zakat  penghasilan  adalah  2,5%. 13 Berdasarkan  isi  Fatwa  MUI  Nomor  3  Tahun  2003 Tentang Zakat Penghasilan di atas, dapat kita lihat bahwa zakat profesi dalam fatwa ini di- qiyas- kan kepada zakat emas yang besar nishab nya ditentukan sebesar 85 gram emas. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikatakan oleh Yusuf Qardhawi bahwa pendapatan/penghasilan/gaji yang diperoleh dalam bentuk uang, maka nishab nya disamakan dengan nishab zakat uang ( nuqud ) senilai 85 gram emas. 14
Besar nishab zakat profesi menurut fatwa apabila dikonversi ke dalam rupiah maka senilai dengan  Rp934.000/gram  atau  setara  dengan  Rp79.390.000  untuk  85  gram. Artinya,  nishab  zakat profesi perbulan adalah Rp6.615.833. Meskipun nishab yang digunakan oleh Kementerian Agama Kab. Ciamis adalah nishab zakat emas, yang mana besar nishabnya itu sama dengan nishab yang ditentukan  dalam  fatwa,  namun  pada  praktiknya  nishab  zakat  profesi  bagi  PNS  di  kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis tidak mengikuti ketentuan sebagaimana terdapat dalam Fatwa,  melainkan  berapapun  penghasilannya  yang  diperoleh  dari  golongan  I  sampai  dengan golongan IV pada prinsipnya tetap akan dikenakan zakat tanpa dikeluarkan terlebih dahulu dari
13 Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan.
14 Muhammad Aziz dan Sholikah, “ Metode Istinbat Hukum Zakat Profesi Perspektif Yusuf Al Qardhawi dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Objek Zakat Di Indonesia ”, Jurnal Ulul Albab, Vol. 16, No. 1, 2015, h. 104.
penghasilannya  tersebut  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Zakat  yang  diambil  dari penghasilan kotor ini tentu bertentangan dengan pemaknaan terhadap Q.S Al-Baqarah ayat 219, “ … yang lebih dari keperluan ”, sebab seharusnya zakat diambil dari penghasilan bersih.
Adapun nishab zakat profesi berdasarkan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang Artinya: Dari Ali berkata: Rasulullah bersabda: “Apabila kamu memiliki 200 dirham dan berlalu satu tahun maka wajib dizakati 5 dirham (perak), dan kamu tidak mempunyai kewajiban zakat sehingga kamu memiliki 20 dinar (emas) dan telah berlalu satu tahun maka wajib dizakati setengah dinar, dan setiap kelebihan dari (nishab) tersebut maka zakatnya disesuaikan dengan hitungannya.” (HR. Abu Daud No.1573. Hadits ini dikatakan shahih oleh Syaikh Al-Albani).
Berdasarkan hadits di atas diketahui bahwa nishab zakat emas adalah 20 dinar atau setara dengan 85 gram emas dan nishab zakat perak adalah 200 dirham atau setara dengan 595 gram perak. Emas dan perak merupakan standar nilai mata uang dan uang pada masa sekarang menduduki emas atau perak, serta apa yang dihasilkan dari profesi saat ini adalah uangOleh sebab itu nishab zakat profesi di- qiyas -kan kepada zakat emas sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan.
Mengenai waktu pengeluaran zakat profesi, dalam pelaksanaannya dapat dikeluarkan setiap bulan ketika seseorang menerima penghasilan yang telah mencapai nishab perbulan atau dengan kata lain dapat mengeluarkan zakat pada saat menerima penghasilan apabila telah mencapai nishab perbulan. Sedangkan penghasilan yang tidak mencapai nishab dapat dikeluarkan zakatnya setelah dikumpulkan selama satu tahun dan dikeluarkan dari penghasilan bersihnya. Hal ini dikarenakan penghasilan yang diperoleh dari berbagai jenis profesi ada yang diterima secara rutin dan tidak rutin dengan jumlah menentu ataupun tidak. Adapun penghasilan PNS merupakan penghasilan yang diperoleh secara rutin setiap bulan dengan jumlah yang pasti. Oleh sebab itu zakat profesi PNS dapat  dikeluarkan  setiap  bulan  ketika  ia  menerima  penghasilannya  asalkan  mencapai  nishab perbulan.
Pengeluaran zakat profesi PNS pada umumnya memang tidak menunggu haul ketika akan mengeluarkannya,  termasuk  PNS  di  kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten  Ciamis.  Padahal, seharusnya zakat profesi yang diqiyaskan kepada zakat emas ini sama-sama memperhatikan haul, yang artinya dapat dikeluarkan setelah melalui waktu satu tahun dengan catatan penghasilannya tidak  kurang  dari  nishab  selama  waktu  tersebut.  Kemudian  mengenai  kadar  zakat  profesi  yang ditentukan dalam fatwa adalah sebesar 2,5% yang mana hal ini dikarenakan objek zakat atau bentuk penghasilan daripada zakat profesi yang diterima merupakan uang. Pada hakikatnya uang sebagai alat tukar dan menjadi standar harga dianggap sebagai harta kekayaan yang bernilai, sama hal nya dengan emas dan perak dianggap sebagai standar harga serta bernilai. Besar kadar zakat profesi yang ditentukan dalam fatwa dengan praktik zakat profesi PNS di kantor Kementerian Agama Kab. Ciamis adalah sama, yaitu sebesar 2,5%.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka diambil kesimpulan bahwa:  Ketentuan  nishab  zakat  profesi  berdasarkan  penuturan  BAZNAS  Kab.  Ciamis  bahwa seluruh instansi berpatokan kepada Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan yaitu  sebesar  85  gram  emas  (setara  dengan  Rp79.390.000/tahun  atau  Rp6.615.833/bulan),  dan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 142 Tahun 2017 Tentang Nilai Nishab Zakat
Pendapatan  Tahun  2017  di  Seluruh  Wilayah  Indonesia  yaitu  sebesar  Rp5.240.000/bulan. Adapun besar  nishab  zakat  profesi  PNS  yang  digunakan  oleh  Kantor  Kementerian Agama  Kab.  Ciamis adalah  nishab  zakat  emas  yakni  sebesar  85  gram  emas.  Zakat  profesi  ini  dikenakan  pada penghasilan dari semua golongan PNS yang tentu jumlah penghasilannya berbeda-beda, sehingga terdapat beberapa PNS yang jumlah penghasilannya tidak mencapai nishab kedua regulasi tersebut. Pelaksanaan zakat profesi PNS di Kantor Kementerian Agama Kab. Ciamis tidak selaras dengan ketentuan dalam Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan, antara lain karena: 1) Zakat profesi dikenakan kepada setiap PNS dari semua golongan meskipun terdapat PNS yang jumlah  penghasilannya  tidak  mencapai  nishab;  2)  Zakat  profesi  diambil  dari  penghasilan  kotor, sedangkan menurut fatwa zakat profesi dapat diambil dari penghasilan bersih; 3) Penghasilan yang diperoleh PNS langsung dikeluarkan untuk zakat padahal belum melalui waktu haul. Sedangkan menurut fatwa haruslah melalui haul, terlebih bagi mereka yang penghasilannya tidak mencapai nishab.

## REFERENSI
Agus Abdulloh, divisi Penyelenggara Syariah Kantor Kementerian Agama Kab. Ciamis, tanggal 01 Desember 2020, pukul 09.00 WIB.
Ahmad Rifai, “ Implikasi Kaidah Fikih ﺗَﺼ َﺮﱡ فُ ا ﻷِْﻣ َﺎِم ﻋَﻠَ ﻰ اﻟﺮﱠا ﻋِﻴﱠ ﺔِ ﻣَﻨـُﻮْ طٌ <ِ ﻟْﻤَ ﺼْﻠَ ﺤَﺔِ

## Terhadap Peran Negara dalam Pengelolaan
Zakat di Indonesia ”, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 3, No. 6, 2015.
Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan.
Fuad Riyadi, “ Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer ”, Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 2, No.1, 2015.
Juliansyah Noor, ” Metodologi Penelitian (Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah) ”, Jakarta, Kencana, Cet. Ke-7 2017.
Kinoysan  (Ari  Wulandari),  “ Love  Banget  Sama  Zakat ”,  Jakarta,  Gramedia  Widiasarana  Indonesia, 2013.
Muhammad Aziz dan Sholikah, “ Metode Istinbat Hukum Zakat Profesi Perspektif Yusuf Al Qardhawi dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Objek Zakat Di Indonesia ”, Jurnal Ulul Albab, Vol. 16, No. 1, 2015.
Rahmi Fitriani, “ Ayo Mengenal Zakat ”, Jakarta, PT. Mediantara Semesta, 2010.
Siti Faridah, “ Adapun Pengertian Dari Metode Deskriptif Analitis Menurut Sugiono ”, diakses melalui https://www.scribd.com/doc/306349047/Adapun-Pengertian-Dari-Metode-Deskriptif-Analitis- Menurut-Sugiono, pada tanggal 5 Desember 2020.
Yani Rohmayani, “ Zakat Profesi dan Implikasinya Dalam Meningkatkan Kualitas Ekonomi Umat ”, Jurnal Masyarakat dan Filantropi Islam, Vol.1, No.1, 2018.