## PEMENUHAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG EQUITY CROWDFUNDING

## Riza Multazam Luthfy
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, rizamultazam@uinsby.ac.id
Suyikno
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

## ABSTRAK
Terbitnya POJK RI. No. 37/POJK.04/2018 merupakan salah satu upaya Otoritas Jasa Keuangan dalam merespons perkembangan equity crowdfunding di Indonesia. Peraturan perundang-undangan ini pada dasarnya  menghendaki  adanya  kepastian hukum,  sehingga  memberikan  keamanan dan  kenyamanan bagi  setiap  warga  negara  dalam  menjalankan  industri  fintech.  Dalam  upaya  menilai  adanya pemenuhan asas kepastian hukum dalam POJK RI. No. 37/POJK.04/2018 inilah, penulis menggunakan teori  kepastian  hukum  menurut  Gustav  Radbruch.  Penyusunan  artikel  ini  menggunakan  pendekatan filosofis  dan  pendekatan  perundang-undangan.  Penulis  menyimpulkan  bahwa  asas  kepastian hukum telah terpenuhi dalam POJK RI. No. 37/POJK.04/2018, karena telah disebutkan melalui dasar filosofis maupun norma-normanya. Hal ini sesuai dengan apa yang telah dikemukakan oleh Gustav Radbruch, di mana selain keadilan dan kemanfaatan, ketentuan yang digariskan melalui peraturan perundang- undangan harus mampu memberikan kepastian hukum bagi setiap warga negara.

## Kata Kunci: Peraturan OJK, Kepastian Hukum, Equity Crowdfunding

## PENDAHULUAN
Lahirnya industri fintech yang dalam beberapa tahun terakhir berkembang cukup pesat menandai  perkembangan  industri  keuangan  di  Indonesia.  Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) sebagai organisasi yang menaungi seluruh perusahaan fintech di Indonesia hingga bulan  September  2019,  menyebutkan  bahwa  asosiasi  tersebut  telah  memiliki  anggota sebanyak  280  perusahaan,  dan  250  perusahaan  di antaranya  merupakan perusahaan fintech yang  beroperasi  di  sektor  sistem  pembayaran  digital,  pinjaman online ,  inovasi  keuangan digital, insuretech , equity  crowdfunding dan  lainnya.  Sedangkan  per  14  Agustus  2020, perusahaan fintech lending yang terdaftar dan resmi memdapatkan ijin dari OJK RI tercatat sebanyak 157.
Nilai  tambah  dan  aspek  pembeda fintech dengan  lembaga  keuangan  lainnya  terletak pada  mekanisme  distribusi  yang  memanfaatkan channel-channel terbaru  baik  melalui website ,  perangkat mobile ,  dan  lain  sebagainya.  Hal  ini  memungkinkan  pebisnis fintech menjangkau masyarakat yang ada di daerah, bahkan daerah terpencil, yang selama ini belum tersentuh  bank  konvensional.  Pemanfaatan  jasa  keuangan  berbasis  teknologi  informasi ( fintech ) mudah menyebar dan semakin masif penggunaannya sebagai alternatif pembiayaan usaha yang tidak hanya layanan jasa pinjam meminjam uang atau peer to peer lending (P2P), tapi  ada  juga  layanan  urun  dana  dengan  menawarkan  kepemilikan  saham  atau equity crowdfunding yang mulai diminati masyarakat.
Equity  crowdfunding merupakan  penyelenggaraan  layanan  penawaran  saham  yang dilakukan  oleh  penerbit  untuk  menjual  saham  secara  langsung  kepada  pemodal  melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka. Praktik bisnis ini sebenarnya hampir sama
dengan perusahaan yang sedang mencari pendanaan publik melalui penawaran umum saham perdana atau Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Akan tetapi, model yang  dikembangkan Equity  crowdfunding, dikhususkan  untuk  perusahaan startup serta perusahaan tidak perlu berubah menjadi perusahaan terbuka.
Equity crowdfunding merupakan salah satu bentuk pendanaan baru berbasis teknologi informasi yang memberikan kemudahan bagi suatu badan hukum melakukan pengumpulan dana dari masyarakat umum untuk mendukung aktifitas bisnis tertentu dengan  kompensasi pemberian  sebagian  saham perusahaan. Di beberapa negara seperti Amerika Serikat, China, Inggris,  dan  beberapa  negara  di  kawasan  Asia, equity  crowdfunding sudah  banyak dimanfaatkan  oleh  masyarakat  sebagai  model  pengembangan  bisnis  terutama  pada  sektor Usaha Kecil Menengah (UKM).
Fenomena fintech sebagai  bagian  dari  perkembangan  ekonomi  global—  secara langsung  berdampak  pada  ekonomi  nasional—telah  membawa  perubahan  signifikan  di bidang  hukum.  Dalam  konteks ini,  Pemerintah  dituntut agar  secara  responsif  menyediakan regulasi  yang  mampu  mendorong  pertumbuhan  perekonomian  nasional  serta  menjamin stabilitas dan kepastian ( stability and certainity ). Peran hukum dalam kegiatan ekonomi secara mendasar  berfungsi  untuk  menjamin  stabilitas  dan  kepastian  yaitu  antara  lain  berfungsi sebagai  pengendalian  sosial  ( laws  were  only  one  way  to  achieve  the  end  namely  social controls ). 1
Menghadapi perkembangan bisnis model equity crowdfunding tersebut, pada Desember 2018  OJK  RI  mengeluarkan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 37/POJK.04/2018  (POJK  RI.  No.  37/POJK.04/2018)  tentang  Layanan  Urun  Dana  Melalui Penawaran  Saham  Berbasis  Teknologi  Informasi  ( Equity  Crowdfunding ).  Diterbitkannya peraturan  OJK  ini  pada  dasarnya  menghendaki  adanya  kepastian  hukum,  sehingga memberikan keamanan dan kenyamanan bagi setiap warga negara.
Sayangnya,  penilaian  mengenai  pemenuhan  asas  kepastian  hukum  dalam  setiap peraturan  perundang-undangan  memerlukan  suatu  analisis  dan  kajian  lebih  mendalam.  Atas dasar inilah, artikel ini ditulis dalam upaya menjawab permasalahan yang dimaksud. Artikel yang  ditulis  dengan  menggunakan  pendekatan  filosofis  dan  perundang-undangan  ini merupakan  upaya  penulis  dalam  memberikan  penjelasan  secara  argumentatif  tentang pemenuhan asas kepastian hukum dalam POJK RI. No. 37/POJK.04/2018.

## PEMBAHASAN

## A. Teori Kepastian Hukum Menurut Gustav Radbruch
Dalam  upaya  menganalisis  masalah  yang  disebutkan  sebelumnya,  penulis menggunakan teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch. Bagi Radbruch, keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian tak terpisahkan dari hukum. 2 Radbruch menjelaskan tiga (3) prinsip hukum alam yaitu: Pertama, setiap individu harus diperlakukan secara adil di depan pengadilan, kedua, pengakuan  dan  penghormatan  terhadap  hak  asasi  manusia  tidak  boleh dilanggar,  serta ketiga, harus  ada  keseimbangan  antara  pelanggaran  dan  hukuman.
1 Dumairy, Hubungan Perkembangan Ekonomi Internasional dan Nasional dengan Pembangunan Hukum Nasional , dalam, Politik Pembangunan Hukum Nasional , Yogyakarta: UII Press, 1992, hlm. 212.
2 Bernard L. Tanya, dkk., Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hlm. 129-130.
Berdasarkan  tiga  prinsip  hukum  alam  tersebut,  Radbruch  menyusun  tiga  (3)  aspek  hukum dalam urutan struktural yang dimulai dari keadilan, finalitas dan kepastian. 3
Bagi  Gustav  Radbruch,  hukum  memiliki  tiga  aspek,  yaitu:  (1)  hukum  memberikan kemanfaatan ( law serves expediency ); (2) memberikan keadilan ( it serves to justice ); dan (3) memajukan kepastian hukum ( it promotes legal certainty ). Ketiga aspek tersebut mempunyai nilai  yang  sama.  Pertama,  kemanfaatan,  yang  merupakan  komponen  relativistik  dan  tiga komponen  dalam  gagasan  hukum  karena  berusaha  “sedapat  mungkin  untuk mengindividualisasikan.” Gagasan kemanfaatan berusaha membantu menentukan isi hukum dan hasil dari pandangan yang berbeda tentang negara, hukum, dengan menampung beragam pandangan. Kedua, keadilan, yang bersifat mutlak, formal, serta universal. Dengan demikian, apa yang dinilai adil bagi seseorang seharunya juga adil bagi semua orang. Atas dasar itulah, keadilan  dan  kemanfaatan  menimbulkan  tuntutan  yang  saling  bertentangan.  Yang  pertama berupaya  semaksimal  mungkin  menjadi  individu,  sementara  yang  terakhir  menuntut generalisasi. Ketiga, kepastian hukum. Bagian penting dari kepastian hukum adalah keadilan yang diberikannya, karena dengan kepastian hukum sesuatu dapat diprediksi. Tujuan utama dari adanya kepastian hukum yaitu menjamin perdamaian sekaligus ketertiban. 4
Mengenai  tiga  gagasan  hukum  Gustav  Radbruch,  Frank  Haldemann  menyatakan sebagai berikut: Konsep hukum yang disajikan dalam Rechtsphitosophie -nya memang terkait nilai.  Ia  mengemukakan  bahwa  hukum  hanya  bisa  didefinisikan  sebagai  realitas  yang berjuang  menuju  “gagasan  hukum”,  yaitu  keadilan  ( Gerechtigkeit ).  Namun  demikian, keadilan  yang  dirujuk  oleh  Gustav  Radbruch  adalah  suatu  gagasan  objektif  keadilan distributif, yang pada dasarnya berarti kesetaraan, tidak sepenuhnya menguras konsep hukum. Untuk melengkapi konsep hukum, ia menambahkan dua elemen lainnya, yaitu kemanfaatan ( Zweckmässigkeit )  dan  kepastian  hukum  ( Rechtssicherheit ).  Kemanfaatan  membantu menentukan nilai-nilai khusus untuk dilayani oleh hukum dan hasil dari pilihan tertentu dari pandangan  hukum  dan  negara  yang  berbeda;  kepastian  hukum  berusaha  memastikan perdamaian  dan  ketertiban  dengan  menegaskan  positivitas  hukum  sebagai  prasyarat  untuk dapat  diprediksi  secara  hukum.  Di  antara  ketiga  pilar  gagasan  hukum  tersebut  ada pertentangan  abadi.  Terdapat  bagian-bagian  tertentu  dalam  karyanya  yang  menyebutkan bahwa  kepastian  hukum  merupakan  elemen  paling  mendasar,  terutama  berkaitan  dengan peran hakim dalam sistem hukum. Namun, pada saat yang sama, Gustav Radbruch menolak untuk  mendahulukan  kepastian  hukum  secara  mutlak.  Menurutnya,  tiga  gagasan  hukum tersebut memiliki kedudukan sejajar. 5
Tiga gagasan hukum yang disebutkan di atas menimbulkan konflik antara satu dengan lainnya. Misalnya, kepastian hukum menuntut adanya penegakan hukum, walaupun bercorak tidak  adil.  Oleh  karena  itu,  dalam  kebanyakan  kasus,  isi,  bentuk,  dan  validitas  hukum dipahami  dalam  istilah  “Tiga  Serangkai  Radbruch”  ( Radbruch’s  Triad ),  yaitu  tiga  prinsip yang  sama-sama  berbobot,  yang  dalam  pertentangan  dan  kemungkinan  bertentangan, ditemukan bersama. 6
Kepastian hukum yang diberikan oleh hukum positif, menurut Gustav Radbruch, dapat menjustifikasi  hukum  yang  tidak  adil  atau  tidak  bermanfaat,  tetapi  perdebatan  tuntutan kepastian  hukum  tidak  memiliki  prioritas  mutlak  atas  tuntutan  keadilan  dan  kemanfaatan.
3 Theo Huijbers, Filsafat Hukum, Yogyakarta: Kanisius, 1995, Cet. XV, hlm. 83.
4 Ibid. , hlm. 67-68.
5 A’an Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti, Ilmu Hukum , Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2021, hlm. 68-69.
6 Ibid. , hlm. 69.
Menurut Gustav Radbruch, keterbatasan manusia menjadikan tiga aspek hukum tersebut tidak selalu  disatukan  secara  harmonis.  Saat  pertentangan  terjadi  di  antara  ketiganya, penyelesaiannya diserahkan kepada nurani individu. Hukum yang tidak adil bisa ditegakkan oleh hakim. Namun, dalam kondisi demikian, hukum hanya bisa menunjukkan kekuatannya tetapi  tidak  validitasnya.  Hukum  yang  tidak  adil  dan  dengan  demikian  secara  sosial membahayakan  validitasnya,  tentu  saja  karakter  hukumnya  sendiri  yang  seperti  itu  harus ditolak. 7
Gustav Radbruch menolak mazhab hukum alam lantaran tidak mampu menghubungkan cita-cita  formal  legalitas  dengan  keadaan  historis  dan  sosiologis  masyarakat. 8 Filosofi hukumnya berpijak pada pandangan neo-Kantian bahwa realitas sosial berorientasi pada nilai, di mana setiap bagian dari realitas sosial dicirikan oleh orientasi terhadap nilai tertentu yang memberinya arah tertentu. Nilai yang menjadi ciri khas hukum adalah keadilan, yang oleh Gustav  Radbruch  dipahami  sebagai  persamaan  formal,  suatu  gagasan  umum  untuk memperlakukan  kasus-kasus  yang  serupa.  Namun  demikian,  hukum  tidak  sepenuhnya berfokus pada keadilan; berorientasi pada gagasan hukum yang lebih luas ( Rechtsidee ), yang selain  keadilan  terdiri  dari  nilai-nilai  kemanfaatan  dan  kepastian  hukum.  Ketiga  nilai  ini mempunyai hubungan tertentu satu sama lain. 9
Keadilan,  kepastian  dan  kemanfaaan  bersifat  tunggal  atau  tritunggal  sekaligus imperatif. Dalam perspektif Gustav Radbruch, ketiganya diposisikan seimbang. Oleh karena itu,  keadilan,  kemanfaatan  dan  kepastian  hukum  dapat  dibedakan  dan  dipelajari  sebagai antinomi  cita  hukum.  Namun  demikian, ketiganya  pada akhirnya  tidak  mempunyai  makna yang terpisah. Keadilan, kepastian dan kemanfaaan tidak boleh dipertentangkan serta tidak bisa  dilihat  sebagai  antinomi.  Ketiganya  merupakan  refleksi  dari  tabiat  hukum. Keseimbangan antara tiga watak hukum oleh Gustav Radbruch dikonseptualisasikan sebagai justice, expedierny, dan legal certainty . 10
Keadilan,  kepastian  dan  kemanfaatan  sebagai  tujuan  hukum  merefleksikan keseimbangan. Setiap kali hukum dibicarakan maka otomatis di dalamnya terkandung makna keadilan,  kepastian,  serta  kemanfaatan.  Karena  ketiganya  merupakan  satu  kesatuan  yang seimbang maka orang dapat saja mengatakan bahwa tujuan hukum adalah keadilan, di mana di dalamnya terdapat kepastian sekaligus kemanfaatan. 11 Orang bisa saja mengatakan bahwa tujuan hukum adalah kepastian dengan makna bahwa di dalamnya terdapat keadilan sekaligus kemanfaatan.  Seterusnya  orang  banyak  lebih  senang,  dan  pragmatis  mengatakan  bahwa tujuan hukum itu adalah suatu kemaslahatan yang sudah otomatis di dalamnya terkandung makna ada keadilan dan kepastian. Sekalipun sudah ada penegasan di atas bahwa orang dapat
7 Ibid .
8 Teks asli berbunyi: “Gustav Radbruch rejected the schools of natural law for failing to connect formal ideals of legality to the historical and sociological circumstances of existing societies”. Claire Finkelstein dan Michael Skerker, Sovereignty and the New Executive Authority , New York: Oxford University Press, 2018, hlm. 40.
9 Teks asli berbunyi: “The legal philosophy of Gustav Radbruch is based on the neo-Kantian view that social reality is value- oriented;  every  part  of  social  reality  is  characterized  by  orientation  toward  a  particular  value  that  gives  it  its  distinctiv e direction. The value that is characteristic of law is justice, which Radbruch understands as formal equality, a general idea of treating  like  cases  alike.  Law  is  not, however,  completely  focused on justice; it is  oriented towards  a  broader  idea of  law (Rechtsidee), which is composed of, in addition to justice, the values of purposiveness and legal certainty.53 These three values have a particular relationship to each other: each presupposes the others, but is in conflict with them as well.” Paul Schiff Berman (ed.), The Oxford Handbook of Global Legal Pluralism , New York: Oxford University Press, 2020, hlm. 417.
10 Teguh Prasetyo, Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum , Cetakan kedua, Bandung: Nusa Media, 2019, hlm. 112- 113.
11 Ibid. , hlm. 113.
saja menggunakan satu dari ketiga watak hukum yaitu  keadilan, ataukah kepastian, maupun kemanfaatan  untuk  memahami  dan  menjelaskan  tujuan  hukum  dan  suatu  sistem  hukum namun  pada  umumnya  orang  lebih  memilih  mengatakan  bahwa  tujuan  hukum  itu  adalah keadilan. 12
Hukum selayaknya memuat ketiga tujuan hukum di atas. Sayang, kondisi demikian sulit terjadi. Dalam praktiknya, keadilan seringkali berlawanan dengan kepastian hukum. 13 Oleh sebagian pakar hukum, tiga unsur ini dianggap identik dengan tujuan hukum. Tujuan hukum yang  dimaksud  yaitu  keadilan,  kemanfaatan,  dan  kepastian  hukum. 14 Meskipun  demikian, harus disadari bahwa setiap bidang hukum memiliki tujuan yang spesifik bila dibandingkan dengan hukum privat. Hukum formal juga memiliki tujuan spesifik bila dibandingkan dengan hukum materiel. Hal ini berlaku juga pada bidang-bidang hukum lainnya. 15
Ketiga  unsur  di  atas,  menurut  Gustav  Radbruch,  merupakan  tujuan  hukum  secara bersama-sama.  Namun  demikian,  muncul  pertanyaan  apakah  kondisi  demikian  tidak melahirkan  masalah  dalam  realitas?  Padahal,  seringkali  terjadi  benturan  antara  kepastian hukum  dengan  keadilan.  Benturan  antara  kepastian  hukum  dengan  kemanfaatan  juga  tak terhindarkan.  Begitu  pula  pertentangan  antara  keadilan  dengan  kemanfaatan.  Radbruch menyadari  kondisi  demikian.  Dalam  kasus-kasus  tertentu,  apabila  seorang  hakim menghendaki  keputusannya adil  bagi  si  penggugat atau  si  tergugat atau  si  terdakwa,  maka akibatnya  sering  merugikan  kemanfaatan  bagi  masyarakat  luas.  Sebaliknya,  apabila kemanfaatan masyarakat luas lebih diutamakan, maka perasaan keadilan bagi orang tertentu terpaksa dikorbankan. 16
Esai Gustav Radbruch yang diterbitkan pada tahun 1946, berjudul 'Ketidakadilan Hukum dan Keadilan Supra-Hukum' , memasukkan formula Gustav Radbruch untuk pertama kalinya. Menurutnya,  ketika  dihadapkan  dengan  konflik  undang-undang  dan  keadilan,  pengadilan hanya  dapat  (dan  harus)  memutuskan  mendukung  keadilan  ketika  undang-undang  undang- undang  harus  dilihat  sebagai  'tidak  adil  yang  tak  tertahankan'  atau  ketika  'dengan  sadar menolak' kesetaraan orang sebagai kategori yang melekat pada hukum. 17

## B. Asas Kepastian Hukum dalam POJK RI. No. 37/POJK.04/2018
POJK  RI.  No.  37/POJK.04/2018  menyebutkan  bahwa  kegiatan  bisnis equity crowdfunding merupakan aktifitas penawaran saham kepada publik yang tidak perlu meminta persetujuan OJK RI terlebih dahulu, akan tetapi hanya disyaratkan untuk membuat laporan secara  berkala  sebagaimana  ditentukan  dalam  peraturan  tersebut.  Sehingga, equity crowdfunding dianggap jauh lebih efesien dan fleksibel bagi badan usaha yang membutuhkan penambahan modal melalui penawaran saham.
Kegiatan equity  crowdfunding memuat  tiga  pelaku  utama,  yaitu: Pertama ,  Penerbit; merupakan  badan  hukum  Indonesia  berbentuk  Perseroan  Terbatas  (PT)  yang  menawarkan
12 Ibid .
13 Ibid , hlm. 177.
14 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum , Cetakan kedua, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017, hlm. 98-99.
15 Ibid. , hlm. 99.
16 Ibid.
17 Teks asli berbunyi: “His essay, published in 1946, titled ‘Legal injustice and supra-legal justice’, includes this formula for the first time, according to which a court, when confronted with a conflict of statute law and justice, can only (and has to) decide in favour of justice when the statute law is to be seen as ‘unbearably unjust’ or when it ‘knowingly refuses’ the equality of people as a category which is inherent to law.” Abbas Poya (ed.), Sharia and Justice (An Ethical, Legal, Political, and Cross-cultural Approach) , Berlin: De Gruyter, 2018, hlm. 106.
saham melalui Penyelenggara. Kedua , Penyelenggara Layanan Urun Dana yang selanjutnya disebut  Penyelenggara adalah  badan  hukum  Indonesia  yang  menyediakan,  mengelola,  dan mengoperasikan  Layanan  Urun  Dana. Ketiga ,  Pemodal  adalah  pihak  yang  melakukan pembelian saham Penerbit melalui Penyelenggara. 18
Kegiatan equity  crowdfunding pada  dasarnya  hampir  sama  dengan  investasi  pasar modal. Ada Penerbit, Penyelenggara Layanan Urun Dana, dan Pemodal. Perbedaannya, pada equity crowdfunding penawaran saham dilakukan oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui sistem elektronik secara online , lalu yang diberikan kucuran dana atau selanjutnya disebut Penerbit  adalah  badan  hukum  Indonesia  berbentuk  Perseroan Terbatas  dengan  jumlah  modal  disetor  tidak  lebih  dari  Rp.  30  Miliar.  Penerbit  juga  tidak diperbolehkan  merupakan  perusahaan  dengan  kriteria  berikut:  dikendalikan  baik  langsung maupun tidak langsung oleh suatu kelompok usaha atau konglomerasi, perusahaan terbuka atau  anak  perusahaan  terbuka,  dan  memiliki  kekayaan  lebih  dari  10  miliar  rupiah  (tidak termasuk tanah dan bangunan). 19
Penyelenggara  atau  perusahaan  fintech equity crowdfunding harus  memiliki  izin dari OJK  RI.  Penyelenggara  harus  berbadan  hukum  Perseroan  Terbatas  (PT)  atau  koperasi. Penyelenggara  juga  harus  memiliki  modal  disetor  paling  sedikit  Rp.  2,5  miliar  saat mengajukan permohonan perizinan. Kriteria pemodal yang berpenghasilan sampai dengan Rp. 500 juta per tahun dapat membeli saham sebesar 5% dari penghasilan per tahun. Sedangkan, setiap pemodal dengan penghasilan lebih dari Rp 500 juta per tahun dapat membeli saham paling banyak sebesar 10% dari penghasilan per tahun. 20
Ketentuan lain dalam POJK RI. No. 37/POJK.04/2018 menyebutkan bahwa perusahaan penerbit tidak diwajibkan untuk memberikan agunan dalam menggalang dana dari masyarakat (publik).  Ketentuan  ini  akan mempermudah  bagi  perusahaan startup dan/atau  Usaha  Kecil Menengah  (UKM)  mencari  tambahan  modal  untuk  mengembangkan  usaha  maupun melakukan  ekspansi  kegiatan  bisnisnya.  Perusahaan  penerbit  cukup  memberikan  saham perusahan kepada pemodal sebagai kompensasi atas investasinya untuk memperoleh sebagian kepemilikan perusahan dan menerima keuntungan sesuai dengan saham yang dimiliki. 21
Dalam  beberapa  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  OJK  disebutkan  bahwa  salah  satu yang  menjadi  pertimbangan  dan  dasar  filosofis  ditetapkannya  beberapa  peraturan  tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang terlibat dalam  layanan  jasa  keuangan  ( P2P  lending , equity  crowdfunding,  e-money )  berbasis teknologi  informasi 22 Dengan  demikian—selain  keadilan—asas  kepastian  hukum 23
18 POJK RI. No. 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran  Saham  Berbasis  Teknologi Informasi ( Equity Crowdfunding ), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 262.
19 Ibid . 20 Ibid .
21 KSEI News, Menyokong Pertumbuhan Startup Lewat Skema Equity Crowdfunding, PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia, Edisi 02 April-Juni 2019, hlm. 6.
22 Beberapa pertimbangannya antara lain: pertama , dalam rangka memanfaatkan dan mengoptimalkan teknologi informasi sebagai alat untuk mengembangkan industri keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi dunia usaha dan media investasi bagi masyarakat. Kedua, mendukung pelaku usaha pemula ( startup company ) untuk berkontribusi terhadap perekonomian nasional melalui penyediaan alternatif sumber pendanaan berbasis teknologi informasi. Ketiga, untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang terlibat dalam layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi. POJK RI. No. 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi ( Equity Crowdfunding ), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 262.
23 Kepastian hukum seringkali digambarkan dengan suatu adagium, “ fiat iustitia et pereat mundus” (meskipun dunia akan runtuh hukum harus ditegakkan). Lihat: Margono, Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, Cet I, hlm. 114.
merupakan  salah  satu  unsur  penting  di  dalam  penyusunan  suatu  peraturan  perundang- undangan.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  (UU.  No.  12  Tahun  2011)  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pasal 8 ayat 1 menyatakan bahwa:
“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,  Mahkamah  Agung,  Mahkamah  Konstitusi, Badan  Pemeriksa  Keuangan,  Komisi  Yudisial,  Bank  Indonesia,  Menteri,  badan,  lembaga, atau  komisi  yang  setingkat  yang  dibentuk  dengan  Undang-Undang  atau  Pemerintah  atas perintah Undang- Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten/Kota,  Bupati/Walikota,  Kepala  Desa  atau  yang setingkat ”.
Berdasarkan pasal di atas, pada dasarnya OJK memiliki kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan karena disebut secara jelas sebagai salah satu lembaga yang  diberi  kewenangan  untuk  membuat  suatu  peraturan  perundang-undangan,  sedangkan OJK, meskipun tidak disebutkan secara jelas, akan tetapi dapat dikategorikan sebagai lembaga yang dibentuk dan/atau atas perintah Undang-Undang (UU) yakni UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diperbolehkan untuk membuat peraturan perundang- undangan.  Selanjutnya,  pasal  8  ayat  2  UU.  No.  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa:
“Peraturan  Perundang-undangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diakui keberadaannya  dan  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang  diperintahkan  oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan ”. Berdasarkan  pasal  di  atas,  dapat  diambil kesimpulan awal  bahwa  OJK  sebagai  suatu lembaga yang dibentuk berdasarkan UU memiliki kewenangan yang sama untuk membentuk suatu  peraturan  perundang-undangan.  Kewenangan  tersebut  menjadi  masalah  ketika  OJK membuat  regulasi  yang  memungkinkan  berdampak  pada  timbulnya  kekaburan  hukum (norma). Di sinilah urgensi Peraturan OJK yang disusun dengan mengutamakan keselarasan antara ketentuan di dalamnya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Pertimbangan ini  pula  yang  harus  dipegang  teguh  oleh  OJK  saat  menyusun  peraturan  perundangan- undangan tentang equity crowdfunding .
Peraturan  OJK  tentang  kegiatan  bisnis equity  crowdfunding bertujuan  untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan teknologi informasi sebagai alat untuk mengembangkan industri keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi dunia usaha dan  media  investasi  bagi  masyarakat. Kedua, mendukung  pelaku  usaha  pemula  ( start  up company ) untuk berkontribusi terhadap perekonomian nasional melalui penyediaan alternatif sumber pendanaan berbasis teknologi informasi. Ketiga, untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang terlibat dalam layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi ( equity crowdfunding ).
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lahir setelah Bank Indonesia dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap bank sering mengalami kesalahan. Hal ini dapat dilihat dari munculnya kasus-kasus  yang  merugikan  masyarakat  sehingga  menghilangkan  kepercayaan  mereka terhadap bank. Kondisi demikian dijumpai misalnya dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia  (BLBI),  Skandal  Bank  Bali,  dan  Skandal  Bank  Century. 24 Di  samping  itu,
24 Adrian Sutedi, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan , Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014, hlm. 42.
banyaknya  sengketa  antara  nasabah  dengan  lembaga  jasa  keuangan  menjadi  cikal  bakal lahirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Berdasarkan catatan Zulfi Diane Zaini, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia mengamanatkan pembentukan Lembaga Pengawasan Sektor Jasa Perbankan (LPJK)  selambatnya  31  Desember  2010.  Pembentukan  Lembaga  Pengawasan  Sektor  Jasa Perbankan  (LPJK)  pada  dasarnya  merupakan  implementasi  dari  Pasal  34  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, termasuk pengalihan tugas pengawasan dan Bank Indonesia (BI) kepada lembaga tersebut. 25
Jika  dilihat  dari  sistematika  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2004  tentang  Bank Indonesia, Pasal 34 peraturan perundang-undangan tersebut berada dalam Lingkup Bab VI yakni  tentang  Tugas  Mengatur  dan  Mengawasi  Bank.  Adapun  tugas  dan  kewenangan Lembaga Pengawasan Sektor Jasa Perbankan (LPJK) tidak hanya terbatas pada pengawasan terhadap  bank,  melainkan  juga  pengawasan  terhadap  badan  lain  yang  bukan  merupakan kewenangan Bank Indonesia (BI), semisal asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, perusahaan pembiayaan, serta badan-badan hukum lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. 26
Pemerintah  rupanya  mengajukan  Rancangan  Undang-Undang  (RUU)  yang  berbeda dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Pemerintah  sebenarnya  menginginkan  agar  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  memiliki kewenangan  lebih  besar  daripada  Lembaga  Pengawasan  Sektor  Jasa  Perbankan  (LPJK). Lembaga  baru tersebut tidak  hanya memiliki  kewenangan  sebagaimana  digariskan  melalui Pasal  34  Undang-Undang  Bank  Indonesia,  namun  meliputi  seluruh  tugas  Bank  Indonesia terkait pengaturan dan pengawasan bank. Ini berarti, tugas dan kewenangan Bank Indonesia (BI)  sebagaimana  diatur  melalui  Pasal  8  huruf  (c)  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2004 tentang  Bank  Indonesia  akan  beralih  kepada  lembaga  tersebut.  Dalam  perkembangannya, peraturan perundang-undangan tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kemudian diterbitkan pada 22 November 2011. 27
Sesuai kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ada pada sektor jasa keuangan, maka  bisnis  tekfin  ( fintech )  dari  PUJK  yang  berkaitan  dengan  sektor  jasa  keuangan  dapat diatur  berdasarkan  Undang-Undang  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  dan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  di  masing-masing  sektor  jasa  keuangan.  Bisnis  tekfin ( fintech ) yang berkaitan dengan sektor perbankan dapat diatur dengan hukum yang meliputi sektor  perbankan.  Ketentuan  ini  berlaku  juga  pada  bisnis  tekfin  ( fintech )  yang  berkaitan dengan sektor pasar modal dan lembaga keuangan non-bank, seperti asuransi, pembiayaan, dan pergadaian. Sedangkan bisnis tekfin ( fintech ) yang berkaitan dengan layanan pembayaran bisa diatur dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI). 28
Berdasarkan teori Radbruch, kepastian hukum dalam pengaturan kegiatan bisnis equity crowdfunding menjadi  variabel  penting  disamping  aspek  keadilan  maupun  finalitas. 29 Kebutuhan  akan  adanya  kepastian  hukum  tentang  peraturan  perundangan-undangan  yang
25 Zulfi Diane Zaini, “Hubungan Hukum Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pasca Pengalihan Fungsi Pengawasan Perbankan”, Jurnal Media Hukum , Vol. 20 No. 2 Desember 2013, hlm. 370.
26 Ibid ..
27 Ibid. , hlm. 370-371.
28 Rinitami Njatrijani, “Perkembangan Regulasi Dan Pengawasan Financial Technology di Indonesia”, Diponegoro Private Law Review , Vol. 4 No. 1 Februari 2019, hlm. 471.
29 Finalitas dimaknai sebagai kemanfaatan dan/atau kegunaan hukum. Lihat: Satjipto Rahardjo,
Ilmu Hukum,…..Ibid. hlm. 36.
berkaitan  dengan  kegiatan  bisnis equity  crowdfunding menjadi  sesuatu  yang  niscaya  dan mutlak  diperlukan  sebagai  pedoman  bagi  masyarakat  maupun  pelaku  bisnis equity crowdfunding yang sedangkan berkembang di era revolusi industri 4.0.
Perkembangan dan perubahan kehidupan masyarakat di era revolusi industri 4.0 ditandai dengan  transisi  peradaban  masyarakat  yang  semakin  rasional  dan  modern.  Menurut  Max Weber,  tingkat  rasionalitas  suatu  masyarakat  akan  menentukan  warna  hukum  dalam masyarakat  tersebut. 30 Dengan  demikian  perkembangan  masyarakat  yang  semakin  rasional sekarang ini, tentunya harus disertai dengan kebijakan hukum—aturan perundang-undangan— yang selaras dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang semakin rasional pula.

## PENUTUP
POJK  RI.  No.  37/POJK.04/2018  menyebutkan  bahwa  kegiatan  bisnis  equity crowdfunding  merupakan  aktifitas  penawaran  saham  kepada  publik  tidak  perlu  meminta persetujuan OJK RI terlebih dahulu, akan tetapi hanya disyaratkan untuk membuat laporan secara  berkala  sebagaimana  ditentukan  dalam  peraturan  tersebut.  Sehingga,  equity crowdfunding  dianggap  jauh  lebih  efesien  dan  fleksibel  bagi  badan  usaha  yang membutuhkan penambahan modal melalui penawaran saham.
Kegiatan  equity  crowdfunding  pada  dasarnya  hampir  sama  dengan  investasi  pasar modal,  ada  Penerbit,  Penyelenggara  Layanan  Urun  Dana,  dan  Pemodal.  Perbedaannya, pada equity crowdfunding penawaran saham dilakukan oleh penerbit untuk menjual saham secara  langsung  kepada  pemodal  melalui  sistem  elektronik  secara  online,  lalu  yang diberikan kucuran dana atau selanjutnya disebut Penerbit  adalah  badan  hukum  Indonesia berbentuk  Perseroan.
Penyelenggara atau perusahaan fintech equity crowdfunding harus memiliki izin dari OJK  RI.  Penyelenggara  harus  berbadan  hukum  Perseroan  Terbatas  (PT)  atau  koperasi. Ketentuan lain dalam POJK  RI. No. 37/POJK.04/2018, bahwa perusahaan penerbit tidak diwajibkan untuk memberikan agunan dalam menggalang dana dari masyarakat (publik). Ketentuan ini akan mempermudah bagi perusahaan startup dan/atau Usaha Kecil Menengah (UKM)  mencari  tambahan  modal  untuk  mengembangkan  usaha  maupun  melakukan ekspansi kegiatan bisnisnya.
Peraturan yang dikeluarkan oleh OJK menyebutkan bahwa salah satu yang menjadi pertimbangan dan dasar filosofis ditetapkannya beberapa peraturan tersebut adalah untuk memberikan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  bagi  para  pihak  yang  terlibat  dalam layanan  jasa  keuangan  (P2P  lending,  equity  crowdfunding,  e-money)  berbasis  teknologi informasi. Dengan demikian, asas kepastian hukum merupakan salah satu unsur penting di dalam  penyusunan  suatu  peraturan  perundang-undangan.  Hal ini  sesuai  dengan apa  yang telah dikemukakan oleh Gustav Radbruch, di mana selain keadilan dan kemanfaatan, suatu norma yang digariskan melalui peraturan perundang-undangan harus mampu memberikan kepastian hukum bagi setiap warga negara.
30 Max Weber membagi tingkat rasionalitas masyarakat menjadi tiga (3) yaitu: substantif irasional, substantif dengan sedikit kandungan rasional serta rasional penuh. Bernard L. Tanya, dkk., Teori Hukum….Ibid., hlm. 133.

## DAFTAR PUSTAKA

## SUMBER BUKU:
A’an Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti, 2021. Ilmu Hukum , Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. Abbas Poya (ed.), 2018. Sharia and Justice (An Ethical, Legal, Political, and Cross-cultural Approach) , Berlin: De Gruyter.
Achmad Ali, 2017. Menguak Tabir Hukum, Cetakan kedua , Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. Adrian Sutedi, 2014. Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan , Jakarta: Raih Asa Sukses. Bernard  L.  Tanya,  dkk.,  2010. Teori  Hukum;  Strategi  Tertib  Manusia  Lintas  Ruang  dan  Generasi , Yogyakarta: Genta Publishing.
Claire Finkelstein dan Michael Skerker, 2018. Sovereignty and the New Executive Authority , New York: Oxford University Press.
Dumairy, Hubungan  Perkembangan  Ekonomi  Internasional  dan  Nasional  dengan  Pembangunan Hukum Nasional, dalam, Politik Pembangunan Hukum Nasional , Yogyakarta: UII Press, 1992. Margono,  2019. Asas  Keadilan,  Kemanfaatan  &  Kepastian  Hukum  dalam  Putusan  Hakim ,  Sinar Grafika, Jakarta.
Paul Schiff Berman (ed.), 2020. The Oxford Handbook of Global Legal Pluralism , New York: Oxford University Press, Satjipto Rahardjo, 2006. Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti. Teguh Prasetyo, 2019. Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum , Cetakan kedua, Bandung: Nusa Media.
Theo Huijbers, 1995. Filsafat Hukum , Cet. XV, Yogyakarta: Kanisius.
SUMBER LAIN:
KSEI News, Menyokong Pertumbuhan Startup Lewat Skema Equity Crowdfunding , PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia, Edisi 02 April-Juni 2019. Rinitami Njatrijani, “Perkembangan Regulasi Dan Pengawasan Financial Technology di Indonesia” , Diponegoro Private Law Review, Vol. 4 No. 1 Februari 2019. Zulfi  Diane  Zaini, “Hubungan  Hukum  Bank  Indonesia  Sebagai Bank  Sentral  dengan  Otoritas  Jasa Keuangan (OJK) Pasca Pengalihan Fungsi Pengawasan Perbankan”, Jurnal Media Hukum, Vol. 20 No. 2 Desember 2013.

## SUMBER PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. POJK RI. No. 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi.