## GRATIFIKASI DAN PELAYANAN SIPIL : SUATU
FENOMENA SOSIAL DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT
¹Yadi Ruyadi dan ²Encep Syarif,³Irwan Sofyan
¹Dosen Prodi Pendidikan Sosiologi FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia ²Dosen Prodi Pendidikan Sosiologi FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia ³Universitas Pendidikan Indonesia E-mail: yadiruyadi016@upi.edu

## ABSTRAK
Pada  dasarnya  masyarakat  sangat  mengecam  tindakan  korupsi,  akan tetapi  dalam  kehidupan  sehari-hari  masyarakat  seolah  membenarkan perilaku  korupsi.  Gratifikasi  merupakan  sebuah  kebiasaan  yang  sering ditemukan  dalam  masyarakat  Cianjur.  Tujuan  dari  diadakannya penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  pemahaman, persepsi serta adakah pengaruh budaya masyarakat terhadap perilaku gratifikasi pada pelayanan sipil. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif  dan  metode  deskriptif.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi. Penelitian mengungkapkan bahwa  dilihat dari nilai dan norma sosial memberikan uang ucapan terima kasih merupakan sesuatu yang dianggap baik dan patut dilakukan. Masyarakat memersepsikan bahwa dengan memberikan uang ucapan terima kasih pelayanan dirasakan lebih cepat dan  baik  dibandingkan  dengan  tidak  memberikan.  Adanya  kebiasaan memberikan  uang  ucapan  terima  kasih  ini  merupakan  sebuah perilaku yang membudaya di masyarakat Cianjur, perilaku tersebut secara terus menerus tersosialisasikan dalam masyarakat sehingga membentuk pola assosiasi diferensial.
Kata Kunci: Persepsi, Gratifikasi, Pelayanan Sipil
PENDAHULUAN Masyarakat merupakan
kumpulan manusia yang hidup bersama  di  dalam  sebuah  sistem sosial  budaya  yang  di  kembangkan oleh masyarakat itu sendiri, Koentjaraningrat  (2009,  hlm  118) menyebutkan  bahwa  ”Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi  menurut  suatu  sistem adat-istiadat  tertentu  yang  bersifat kontinu,  dan  yang  terikat  oleh  suatu rasa identitas bersama”.  Hal tersebut menjelaskan  bahwa  setiap  individu dalam masyarakat berinteraksi sesuai dengan  adat-istiadat  tertentu  yang dilakukan secara terus menerus yang menjadikannya  sebuah  pola  perilaku
yang berada di dalam masyarakat  itu sendiri.  Dalam  penelitian  ini  sebuah kebiasaan  gratifikasi  yang  ada  di dalam  masyarakat  Cianjur  sudah merupakan  sebuah  hal  yang  secara budaya itu merupakan sebuah bentuk dari penghargaan kepada orang lain.
Pada dasarnya masyarakat sangat  mengecam  tindakan  korupsi, tetapi  dalam  kehidupan  sehari-hari masyarakat  seolah  membenarkan perilaku korupsi. Gratifikasi merupakan  sebuah  kebiasaan  yang sering  ditemukan  di  masyarakat Cianjur. dalam penelitian ini memberikan  uang  ucapan  terima kasih  pada  pelayanan  sipil  dapat dikategorikan sebagai gratifikasi
sebagaimana yang diungkapkan oleh KPK bahwa Gratifikasi itu sendiri bisa dikatakan sebagai suap pasif sebagaimana dijelaskan dalam rumusan  UU  Nomor  20  Tahun  2001 tentang  perubahan  UU  nomor  31 tahun  1999  tentang  pemberantasan tindak  pidana  korupsi.  Seperti  yang diungkapkan  dalam  kutipan  pada Tabel 2.1 tentang pertanyaan masalah gratifikasi; “ Seorang penyelenggara
negara/pegawai negeri  yang  bertugas  memberikan layanan  publik  pembuatan  KTP, menerima  pemberian  dari  pengguna layanan  sebagai  tanda  terima  kasih atas  pelayanan  yang  dinilai  baik. Pengguna layanan memberikan uang kepada  petugas  tersebut  secara sukarela dan tulus hati ”.
Tabel 2.1 Pertanyaan Masalah

## Gratifikasi
Pertanyaan:
Apakah  pemberian  hadiah/uang sebagai  ucapan  terima  kasih  atas jasa  yang  diberikan  oleh  instansi pelayanan  sipil  termasuk  konsep gratifikasi yang dilarang?
Jawaban:

## Ya

## Pertanyaan:
Mengapa  permasalahan  di  atas termasuk  konsep  gratifikasi  yang dilarang?
Jawaban:
Walaupun pemberian tersebut diberikan secara sukarela dan tulus hati kepada petugas layanan, tetapi pemberian tersebut dapat dikategorikan  sebagai  pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan  berkaitan  dengan  kewajiban penyelenggara negara/pegawai negeri, karena pelayanan yang baik memang  harus  diberikan  oleh
petugas sebagai bentuk pelaksanaan tugasnya. Oleh karena itu, masyarakat berhak dan pantas untuk mendapatkan layanan yang baik.

## Pertanyaan:
Apa  tindakan  yang  seharusnya petugas lakukan dalam kondisi ini?

## Jawaban:
Sebaiknya  petugas  menSebaiknya petugas  menolak  pemberian  dan menjelaskan  kepada  pengguna layanan bahwa apa yang dilakukannya  adalah  bagian  dari tugas  dan  kewajiban  petugas tersebut. Untuk pengguna layanan
sebaiknya tidak memberikan uang/benda apapun sebagai tanda terima  kasih  atas  pelayanan  yang dia  dapat,  karena  pelayanan  yang diterima tersebut sudah selayaknya diterima. Kebiasaan memberi hadiah/uang  sebagai  wujud  tanda terima kasih kepada petugas, akan memicu lahirnya budaya
"mensyaratkan" adanya pemberian dalam  setiap  pelayanan  publikolak pemberian dan menjelaskan kepada  pengguna  layanan  bahwa apa  yang  dilakukannya  adalah bagian  dari  tugas  dan  kewajiban petugas tersebut. Untuk pengguna layanan sebaiknya tidak memberikan uang/benda apapun sebagai tanda terima  kasih  atas  pelayanan  yang dia  dapat,  karena  pelayanan  yang diterima tersebut sudah selayaknya diterima. Kebiasaan memberi hadiah/uang  sebagai  wujud  tanda terima kasih kepada petugas, akan memicu lahirnya budaya "mensyaratkan" adanya pemberian dalam setiap pelayanan publik
Korupsi (24 oktober 2014)
Pelayanan Sipil sendiri menurut Ndraha (2003,  hlm.46)  memberikan  definisi sebagai berikut;
Layanan sipil ( Civil Service ) adalah hak, kebutuhan dasar dan tuntutan setiap  orang  lepas  dari  suatu kewajiban. Bayi dalam kandungan wajib  dilindungi  oleh  pemerintah, walaupun  sang  bayi  tidak  (belum) dapat dibebani suatu kewajibannya.  Tatkala  Ia  lahir, pemerintah
wajib mengakui kehadirannya  melalui  pemberian akta  kelahiran,  tanpa  diminta- minta,  dan  seharusnya  tanpa dibayar,  oleh  yang  bersangkutan. Layanan  sipil  tidak  dijualbelikan (diperdagangkan) di pasar, penyediaannya  dimonopoli  dan merupakan kewajiban pemerintah.
Berdasarkan  definisi  yang  diuraikan oleh  Ndraha,  secara  makro,  begitu manusia  berada  dalam  kandungan ibunya, ia telah memiliki hak asasi yang harus  dihormati,  diakui  dan  dilindungi, yaitu  hak  dan  naluri  untuk  hidup  di dalam  ruang  dan  waktu.  Perlindungan, pemenuhan  dan  kontrol  itu  merupakan kebutuhan  ( human  needs )  baik  secara individu  maupun  sosial  yang  harus menjadi  prioritas  pemerintahan  atau negara dalam pemeliharaan, perlindungan  dan  pemenuhan  tuntutan kebutuhan dasar manusia.
Dalam  penelitian  ini,  pelayanan sipil  yang  di  maksud  terepresentasikan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  Cianjur  sebagai  lembaga  yang memberikan kebutuhan yang mendasar bagi  setiap  warga  negara.  Pada dasarnya  pelayanan  sipil  seharusnya pure  no  price ,  dalam  artian  tidak  ada pungutan  atau  membayar  lebih  dalam pelaksanaannya. Namun pada
kenyataannya  praktik  gratifikasi  masih saja  dapat  di  temukan  khususnya  di Cianjur.

## METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan  kualitatif  Alasan  pertama, dengan  pendekatan  kualitatif  penelitian ini bertujuan memahami pola penyimpangan  sosial  gratifikasi  pada sektor  pelayanan  sipil  di  masyarakat kabupaten  Cianjur  yang  terbentuk dalam masyarakat. Yang kedua, pendekatan  kualitatif  digunakan  untuk memahami  fenomena  sosial  mengenai permasalahan  budaya  gratifikasi  di masyarakat  kabupaten  Cianjur  yang biasa terjadi dewasa ini melalui gambaran yang menyeluruh dan pemahaman yang mendalam. Sebagaimana pendapat Sugiyono (2014,  hlm.  15)  “objek  yang  alamiah adalah  objek  yang  berkembang  apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan  kehadiran  peneliti  tidak  begitu mempengaruhi dinamika objek tersebut.”.
Metode penelitian yang digunakan yaitu  metode  deskrptif  dengan  teknik purposive  sampling .  Partisipan/subjek dalam  penelitian  ini  adalah masyarakat yang secara langsung melakukan tindakan prilaku gratifikasi pada pelayanan  sipil  di  kabupaten  Cianjur, petugas  pelayanan  sipil  yang  ada  di kabupaten  Cianjur,  tokoh  masyarakat, lembaga kemasyarakatan ataupun budayawan  Cianjur  serta  pihak-pihak yang  terkait  lainnya.  Mereka  dipilih karena di nilai memahami dan mengerti makna  dari  prilaku  gratifikasi  yang sering terjadi di kabupaten Cianjur, dan mereka  adalah  orang  yang  terlibat
dalam  kegiatan  yang  di  teliti  serta mempunyai waktu untuk diteliti.
Penelitian tentang Persepsi Masyarakat  Terhadap  Gratifikasi  pada Sektor  Pelayanan  Sipil  akan  dilakukan di  daerah  kabupaten  Cianjur,  dengan pertimbangan bahwa kabupaten Cianjur merupakan  daerah  yang  masih  kental akan  tradisi  dalam  masyarakatnya, dalam studi pendahuluan yang dilakukan  peneliti  juga  menemukan temuan  yang  ternyata  masih  banyak masyarakat  yang  masih  melakukan gratifikasi  terhadap  pelayanan  sipil, dimungkinkan permasalahan ini dikarenakan  konstruksi  masyarakatnya
sendiri yang membenarkan dan membiarkan  kebiasaan  gratifikasi  pada kehidupan sehari-hari sehingga terbawa kepada  gratifikasi  pelayanan  sipil, padahal gratifikasi pada pelayanan sipil sendiri sudah melanggar peraturan yang berlaku  serta  menyalahi  kode  etik kepegawaian.
Peneliti sebagai human instrument sebagaimana yang di ungkapkan Sugiono (2008 , hlm.59) “dalam
penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen  atau  alat  penelitian  adalah peneliti”.  Serta  di  dukung  oleh  teknik pengumpulan  data  melalui  observasi, wawancara serta studi dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
HASIL
Pemahaman  Masyarakat  Mengenai Gratifikasi
Banyaknya masyarakat tidak mengetahui  dengan  pasti  apa  itu gratifikasi,  apa  bentuknya  dan  apakah itu  merupakan  sebuah  penyimpangan secara  hukum  ataupun  sosial.  Dalam penelitian  yang  peneliti  lakukan,  masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui gratifikasi itu sendiri sebelum peneliti jelaskan terlebih dahulu gambaran secara umumnya. Hal ini  juga  berlaku  bagi  masyarakat  juga pegawai dari dinas kependudukan yang ketika  hendak  di  tanyakan  apa  anda mengetahui  arti  dari  gratifikasi,  beliau malah  berbalik  tanya  seolah  hendak ingin menguji peneliti dengan pertanyaan  “coba  anda  dulu  yang jelaskan”. Dengan sikap yang seperti itu sudah jelas bahwa tidak semua pegawai pemerintahan khususnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengetahui  secara  pasti  apa  itu gratifikasi, dan potensi apa yang akan di timbulkan dari adanya perilaku gratifikasi tersebut.
Masyarakat menganggap bahwa gratifikasi
merupakan salah satu bagian dari suap, hanya  dengan  pengistilahan  yang berbeda,  padahal  apabila  di  kaji  lebih dalam  jauh  lagi  gratifikasi  berbeda dengan perilaku suap yang sudah jelas itu merugikan negara.
Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai gratifikasi ini juga di tandai dengan banyaknya masyarakat yang  tidak  mengetahuinya  peraturan yang  berkaitan  dengan  gratifikasi  itu sendiri.  Mungkin  karena  gratifikasi merupakan istilah yang jarang terdengar oleh masyarakat secara umum, di mana masyarakat  lebih  mengenal  dengan istilah  uang  ucapan  terima  kasih.  Pada dasarnya  peraturan  yang  mengatur mengenai  gratifikasi  atau  dengan  kata lain“memberikan  uang  ucapan  terima kasih”  bertujuan  untuk  melindungi masyarakat dari kekuasaan dan jabatan sehingga  pungutan-pungutan  dalam bentuk  apapun  baik  uang  ataupun barang, baik itu ketika di minta ataupun tidak  (tetapi  tetap  diterima)  itu  tidak memengaruhi sebuah pengambilan keputusan.  “Masyarakat  berhak  untuk mendapatkan  pelayanan  secara  prima tanpa harus adanya gratifikasi, sehingga tidak  ada  penyalahgunaan  kekuasaan
dan jabatan yang tidak ada hubungannya  dengan  profesionalisme” pungkas dari salah satu informan Adam Jabar. Salah satu informan yaitu bapak
Nana mengungkapkan bahwa “gratifikasi  tersebut  dapat  di  sebut gratifikasi  yang  melanggar  hukum apabila di atas satu juta, dan apabila di bawah  satu  juta  itu  bukan  gratifikasi”. Lain  halnya  dengan  bapak  Irfan  dan bapak
Febi yang masih
mempertanyakan  mengenai  peraturan gratifikasi  ini  apakah  masih  cukup relevan  apabila  di  tarik  kepada  semua aspek  yang  pada  khususnya  dalam sektor  pelayanan  sipil  itu  sendiri. Mereka berpendapat bahwa memberikan  uang  ucapan  terima  kasih ini  apabila  hanya  mempunyai  niatan yang baik ikhlas dan tidak ada maksud lainnya maka tidak bisa di permasalahkan. Maka dari itu, menurut bapak Irfan dan Febi, bahwa mengenai peraturan  gratifikasi  ini  perlu  ada peninjauan  dan  adanya  indikator  yang jelas sehingga apakah perilaku gratifikasi pada sektor pelayanan sipil ini di perbolehkan ataukah tidak.
Penemuan yang menarik
perhatian  peneliti  untuk  dibahas  yaitu saat kebiasaan masyarakat memberikan  uang  ucapan  terima  kasih pada pelayanan sipil ini justru dianggap hal  yang  lumrah  oleh  masyarakat, berkaitan  dengan  nilai  kebenaran  yang ada, masyarakat merasa bahwa memberikan  uang  ucapan  terima  kasih ini  asalkan  tidak  bertujuan  lain  (seperti halnya ingin di percepat prosesnya atau sebagai  uang  pelicin)  dan  di  berikan dengan  tulus  dan  ikhlas,  menurut masyarakat bukanlah sebuah penyimpangan  sosial.  Apabila  di  lihat dari sudut pandang agama, memberikan uang  ucapan  terima  kasih  menurut masyarakat justru perbuatan yang baik, di  mana  ini  bisa  bertujuan  untuk
menjalin  silaturahmi  yang  baik  diantara umat  manusia.  Selain  itu  juga  ada sebuah  pepatah  mengatakan  bahwa “tangan  di  atas  lebih  baik  dibanding dengan  tangan  di  bawah”  juga  “jangan menolak  rezeki”  menjadi  landasan masyarakat dan petugas pelayanan sipil dalam perilaku gratifikasi ini khususnya memberikan  uang  ucapan  terima  kasih yang pada pembahasan kali ini di sektor pelayanan sipil.
Berbeda dengan memberikan uang ucapan terima kasih atau gratifikasi  dalam  sudut  pandang  norma agama, masyarakat seperti sedikit ragu dalam menjawab bahwa itu merupakan hal yang menyimpang ataupun menyalahi  hukum.  Itu  terjadi  karena masyarakat sendiri kurang begitu memahami  dan  mengetahui  peraturan mengenai gratifikasi itu sendiri. Sedikitnya  keinginan  masyarakat  untuk mengetahui peraturan gratifikasi ini juga minimnya  pemerintah  ataupun  pihak terkait dalam mengkampanyekan peraturan  dan  himbauan  gratifikasi  ini membuat  banyak  masyarakat  masih meragu  dalam  menjawab  pertanyaan apakah  memberikan  uang  ucapan terima kasih ini menyalahi norma hukum atau  tidak.  Masyarakat  beranggapan memberikan  uang  ucapan  terima  kasih ini  menyalahi  hukum  apabila  ada maksud  lain  dalam  pemberian  uang ucapan terima kasih ini, seperti ingin di percepat  atau  sebagai  pelicin  agar pembuatan  pelayanan  sipil  lancar,  dan atau  ketika  petugas  penyelenggara pelayanan yang menarifkan atau meminta  uang  tersebut  itu  barulah sebuah pelanggaran terhadap peraturan  hukum  yang  berlaku.  Akan tetapi  apabila  pemberian  itu  tidak  di maksudkan  dengan  tujuan  lain  dan memberikannya  hanya  dengan  tulus ikhlas  masyarakat  sependapat  bahwa itu bukanlah sebuah pelanggaran
terhadap  hukum.  Namun  salah  satu informan mengatakan bahwa;
Hal  ini  masih  menjadi  sebuah perdebatan, memang secara norma  hukum  memberikan  uang ucapan terima kasih bisa di kaitkan dengan pelanggaran hukum, tetapi ini  masih  tumpang  tindih  dengan kebiasaan masyarakat yang selalu berperilaku  seperi  itu.  Karena secara adat istiadat dan agama itu tidaklah dipermasalahkan tetapi di mata  hukum  yang  normatif  itu merupakan sebuah
penyimpangan. Jadi maksud saya apabila  itu  memang  pelanggaran norma  hukum,  gratifikasi  yang seperti apa dulu
Pendapat  tersebut  menegaskan  bahwa gratifikasi pada pelayanan sipil khususnya tidak menjadi sebuah permasalahan  hukum  apabila  tidak memiliki tujuan lain yang sifatnya ilegal, akan  tetapi  gratifikasi  tersebut  masih selaras  dengan  nilai  dan  norma  yang berlaku di masyarakat umum khususnya masyarakat Cianjur.
Persepsi
Masyarakat Mengenai Perilaku Gratifikasi dalam Pelayanan Sipil (Civil Service)
Berdasarkan  hasil  dari  penelitian, perilaku gratifikasi pada pelayanan sipil di  kabupaten  Cianjur  merupakan  hal yang  lumrah,  perilaku  seperti  ini memang sudah ada dari sejak lama dan terus bertahan, tidak hanya pada aspek pelayanan  sipil  saja,  namun  di  seluruh lembaga yang mengurusi bidang administrasi maupun non-lembaga, dan dalam kehidupan sehari-hari.
Perilaku  gratifikasi  yang  terjadi  di masyarakat  yaitu  berupa  uang  ucapan terima kasih terhitung masih di lakukan sampai  sekarang,  walaupun  banyak pamflet ataupun baner yang mengatakan bawa untuk setiap
pelayanan  sipil  tidak  di  pungut  biaya sepeserpun,  akan  tetapi  dalam  hal  ini masyarakat sendiri yang secara inisiatif memberikan  uang  tersebut  kepada petugas  pelayanan.  Dalam  observasi yang  peneliti  lakukan,  memang  dari petugas pelayanan sipil sendiri tidak ada satupun yang meminta ataupun menarifkan jasa pelayanannya. Pelayanan  dari  Dinas  Kependudukan dan  Catatan  Sipil  sudah  baik  dan mengikuti  prosedur  yang  sudah  ada, jenis  pelayanannya  pun  bisa  bersifat formal untuk sebagian masyarakat, dan beberapa masyarakat yang kurang lebih sering berkunjung ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena sudah mengenal secara pribadi kepada petugas  pelayanan  sipil  itu  sendiri terasa  pelayanannya  bisa  dikatakan semi-formal.
Penelitian menunjukan bahwa pemberian uang ucapan terima kasih ini masih tetap ada, di mulai dari tingkatan pemerintahan  di  RT,  Desa,  Kecamatan sampai  dengan  Dinas  Kependudukan dan  Catatan  Sipil.  Pembahasan  dalam penelitian ini lebih berfokus pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena sebagai salah satu lembaga pemerintahan yang menampung kebutuhan masyarakat berkaitan dengan  pelayanan  sipil.  untuk  di  kelas kecamatan  dan  desa,  sesuai  dengan hasil  penelitian  bahwa  pihak  tersebut hanya mengurusi pengantar surat untuk pembuatan  dokumen  kependudukan dan  catatan  sipil  yang  ada  di  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Masyarakat banyaknya mengetahui bahwa praktik memberikan uang ucapan terima kasih itu masih ada pada saat pelayanan sipil berlangsung, dan  masyarakat  juga  tidak  terlalu mempermasalahkan apabila dalam memberikan  gratifikasi  dalam  bentuk memberikan  uang  ucapan  terima  kasih
ini  apabila  dalam  pemberiannya  tidak dalam  ranah  sogok  ataupun  pelicin. Karena apabila dalam ranah sogok dan pelicin  sudah  tidak  ada  lagi  hal  yang seperti  itu  ketika  peneliti  melakukan observasi di lapangan. Masyarakat juga berpendapat bahwa uang ucapan terima kasih  ini  terjadi  bukan  hanya  di  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  saja, melainkan di setiap elemen masyarakat juga  biasanya  selalu  ada.  Hal  ini  juga dibenarkan oleh pegawai Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil
sendiri,  bahwa  perilaku  masyarakat dalam memberikan uang ucapan terima kasih  ini  masih  ada  di  masyarakat, walaupun  jumlahnya  tidak  banyak namun  masyarakat  ada  saja  yang memberikan  uang  ucapan  terima  kasih karena telah di bantu dalam pengadaan dokumen kependudukan ataupun catatan sipil.
Walaupun ada dari sekian masyarakat  yang  memberikan  uang ucapan terima kasih pada saat pelayanan sipil, tidak membuat regulasi ataupun  keputusan  dalam  pembuatan dokumen  kependudukan  dan  catatan sipil  di  percepat.  Ini  seperti  yang  di ungkapkan  oleh  kedua  informan  yang bekerja  di  Dinas  Kependudukan  dan Catatan  Sipil  bahwa  mau  memberikan uang  ataupun  tidak  pelayanan  tetap pada  jalur  birokrasi  yang  sama,  semua harus  sesuai  dengan  prosedur  dan tahapan.  Dan  apabila  mau  cepat seharusnya  berkas  yang  di  berikan ketika mendaftar di Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  itu lengkap  dan  tidak  meragukan.  Maka apabila  kriteria  tersebut  terdapat  pada berkas masyarakat, pembuatan dokumen  kependudukan  dan  catatan sipil pun akan lebih cepat sesuai dengan proses  yang  seharusnya  di  jalani. Adapula  anggapan  masyarakat  yang mengatakan  bahwa  apabila  dengan
memberikan  uang  ucapan  terima  kasih maka  proses  pembuatan  dokumen kependudukan  akan  lebih  cepat  itu hanyalah  sebuah paradigma  lama,  dan hal itu sudah tidak berlaku lagi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sendiri sedang gencar-gencarnya menghimbau masyarakat  untuk  membuat  dokumen kependudukan dan catatan sipil karena tidak di pungut biaya dan ini merupakan kewajiban dari warga negara yang baik.

## Faktor  Budaya  yang  Memengaruhi Perilaku Gratifikasi dalam Pelayanan Sipil (Civil Service)
Pada  dasarnya  perilaku  gratifikasi pada pelayanan sipil di Cianjur bukanlah sebuah budaya  masyarakat,  melainkan hanya  kebiasaan  masyarakat  yang  di pengaruhi  faktor-faktor  budaya  pada kehidupan  sehari-harinya.  Gratifikasi yang dimaksud adalah berbentuk pemberian  uang  ucapan  terima  kasih yang masih di temukan pada pelayanan sipil atau bahkan pelayanan administrasi yang lainnya. Pada dasarnya  pelayanan  sipil  sendiri  tidak dipungut  biaya  sepeserpun  karena merupakan  hak  dasariah  setiap  warga negara  Indonesia.  Adapun  apabila  itu dipungut  biaya  hanya  pada  pembuatan akta  kelahiran  apabila  40hari  pasca kelahiran tidak membuat akta kelahiran sesuai  dengan  perda  nomor  8  Tahun 2012  tentang  retribusi  penggantian biaya  cetak  kartu  tanda  penduduk  dan akta catatan sipil. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai gratifikasi  ini  membuat  masyarakat masih sering memberikan uang ucapan terima  kasih  pada  saat  pembuatan dokumen  kependudukan  dan  catatan sipil  yang  seharusnya  tanpa  di  pungut biaya sepeserpun.
Memberikan  uang  ucapan  terima kasih  sendiri  merupakan  kebiasaan
masyarakat  yang  sudah  membudaya dari  generasi  ke  generasinya,  hal  ini dikarenakan karena masyarakat khususnya  masyarakat  Cianjur  yang sangat  apresiatif  dan  rasa  saling memiliki  antara  sesamanya  masih tergolong baik. Seperti yang di ungkapkan  informan  bapak  Adam seorang budayawan Cianjur yang mengungkapkan bahwa “apabila dalam pengertian  ucapan  terima  kasih  yang asali,  itu  baru  budaya  kita  sebagai masyarakat  Cianjur  pada  khususnya. Masyarakat  Cianjur  pada  khususnya adalah  Orang  orang  yang  pandai  dan apresiatif, apapun bentuknya (memberikan  bantuan)  mengucapkan terima  kasih  (baik  dalam  bentuk  materi ataupun  tidak)”.  Namun  bapak  Adam menegaskan bahwa apabila
mengucapkan  uang  ucapan  terima kasih  dalam  artian  sogok  tentu  saja  itu bukan sebuah budaya yang berkembang di masyarakat.
Informan  selanjutnya  bapak  Asep mengungkapkan memberikan uang terima  kasih  ini  merupakan  sebuah tradisi    masyarakat  yang  berkembang, pendapat  ini  juga  di  pertegas  oleh informan lainnya yang mengungkapkan bahwasanya memberikan uang ucapan terima kasih ini sebagai bentuk dari rasa terima  kasih  dan  uang  jasa  karena sudah  di  berikan  bantuan  satu  sama lainnya  walaupun  sebenarnya  tidak hanya dalam berbentuk uang saja, bisa dalam bentuk lainnya seperti makanan, barang  dan  lain-lain.  Informan  yang bertugas  di  Dinas  Kependudukan  dan Catatan  Sipil  sendiri  tidak  menampik bahwa  masih  ada  gratifikasi  yang  di terima  petugas  yang  bekerja  di  dinas kependudukan sendiri, beliau mengungkapkan  bahwa  itu  merupakan sebuah norma yang ada di masyarakat. Beliau  mengungkapkan  bahwa  karena adanya budaya ketimuran di
masyarakat, sehingga masyarakat yang sudah  di  bantu  tersebut  mengapresiasi dengan  memberikan  uang  ucapan terima kasih yang lazimnya tidak dalam nominal  yang  besar  dan  petugas  pun tidak memintanya.
Kebiasaan masyarakat
memberikan  uang  ucapan  terima  kasih pada pelayanan sipil menurut masyarakat  sudah  berlangsung  sejak lama, karena pada dasarnya kebiasaan ini terintegrasi dengan kebiasaan masyarakat  ada  kehidupan  sehari  hari sehingga  membudaya  bahkan  tidak jarang  pada  saat  pelayanan  sipil sekalipun.  Menurut  informan  bapak Wawan  “dalam  masyarakat  sudah seperti  sekulit  sedaging,  setiap  kantor walaupun tidak semuanya pasti ada hal semacam ini. Tetapi rata-rata ya seperti itu, selalu ada uang gratifikasi”.
Perilaku  memberikan  uang  ucapan terima kasih atau dalam bentuk barang atau  materi  yang  lainnya  secara  tidak langsung  di  sosialisasikan  masyarakat dari  setiap  generasinya.  Berdasarkan hasil  penelitian,  adanya  doktrin  agama yang  mengatakan  bahwa  memberikan rezeki kepada orang lain itu merupakan sebuah ibadah di mana saling memberi untuk menyambung tali silaturahmi, dan dalam pengertian seperti itu masyarakat menanggapnya sebagai sebuah sedekah  yang  wajar  saja  di  lakukan walaupun  itu  pada  pelayanan  sipil. “tangan  di  atas  lebih  baik  dari  pada tangan  di  bawah”  juga  “tidak  boleh menolak  rezeki”  merupakan  mazhab yang  di  pegang  oleh  masyarakat  dan juga  petugas  pelayanan  sipil  untuk saling  menerima  dan  memberi  uang ucapan terima kasih.
Pengalaman  masyarakat  dalam pelayanan sipil ketika belum di perbaharui  sesuai  dengan  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pun
melandasi adanya perilaku memberikan uang ucapan terima kasih pada pelayanan  sipil.  Perilaku  gratifikasi  ini dikarenakan adanya pengalaman masyarakat  ketika  membuat  dokumen kependudukan  dan  catatan  sipil  di kecamatan  merasa  bahwa  pelayanan tanpa adanya uang ucapan terima kasih terasa sangat tidak prima dan cenderung di hambat, seperti pengalaman informan bapak Febbi yang mengungkapkan
bahwa “ketika melakukan  pembuatan  catatan  sipil, memang  kalau  tidak  di  sertai  uang ucapan  terima  kasih  justru  malah prosesnya  lama  di  bandingkan  dengan memberikannya”.  Tidak  hanya  itu, bapak Wawan  sebagai  perangkat  desa juga menjelaskan bahwasanya gratifikasi  ini  “...kebiasaan  masyarakat, saya kan baru sepuluh tahun di kantor, dan  dari  generasi  sebelumnya  pun selalu  melakukan  hal  yang  seperti  itu”. Pernyataan bapak Wawan menegaskan bahwa pada dasarnya gratifikasi memang membuat petugas dari pelayanan  sipil  sendiri  menjadi  lebih prima  dari  pada  tidak  melakukan gratifikasi.
Pendapat  informan  lainnya  yang masih beranggapan dengan memberikan  uang  ucapan  terima  kasih ini  dapat  memperlancar  dan  membuat petugas  pelayanan  sipil  lebih  baik  dari segi  pelayanan.  Namun  hal  ini  sudah tidak berlaku lagi, seperti penuturan dari informan  yang  berkerja  di  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  yang menjelaskan  bahwa  dengan  ada  atau tidak adanya gratifikasi semua pelayanan  sipil  itu  sama  tidak  di  beda- bedakan, tidak ada diskriminasi asalkan sesuai  dengan  prosedur  dan  berkas- berkas  yang  diberikan  lengkap  serta tidak  meragukan.  Hal  ini  juga  terlihat ketika  peneliti  melakukan  observasi  di lapangan  yang  mengambil  kesimpulan
bahwa  praktik  seperti  itu  sangat  kecil kemungkinannya karena dilihat dari segi pelayanan yang lebih apik dan teratur.

## PEMBAHASAN

## Pemahaman  Masyarakat  Mengenai Gratifikasi
Masyarakat  pada  umumnya  tidak begitu  memahami  apa  yang  dimaksud dengan gratifikasi apalagi yang berkaitan dengan sektor pelayanan sipil. Gratifikasi  sebagai  korupsi  apabila gratifikasi dimaksudkan untuk mempercepat  proses  pelayanan  sipil. Gratifikasi  sendiri  secara  etimologis bersal  dari  bahasa  Belanda  " gratikatie " yang  diadopsi  dalam  bahasa  Inggris menjadi  " gratification "  yang  artinya "pemberian sesuatu/hadiah". Dalam hal ini memang terkadang masyarakat sulit membedakan  anta ra  “hadiah  ( gift ) dengan  suap  ( bribe )”.  Masyarakat memahami  bahwa  memberikan  uang ucapan terima kasih merupakan bentuk dari  interaksi  yang  bermuatan  positif secara  nilai  dan  norma  sosial  yang berlaku di masyarakat.
Menurut  Setiadi  nilai  didefinisikan sebagai  “kumpulan  sikap  perasaan ataupun anggapan terhadap sesuatu hal tentang  baik  buruk,  benar  salah,  patut tidak patut, hina mulia, maupun penting tidak penting” (2010, hlm.118). Perilaku memberikan  uang  ucapan  terima  kasih dianggap sebuah perilaku yang baik dan patut  dilakukan  oleh  masyarakat  yang merupakan  ekspresi  dari  apresiasi masyarakat sebagai timbal balik karena bantuan yang telah diberikan oleh orang lain.  Seperti  yang  diungkapkan  Horton dan  Hunt  bahwa  “nilai  adalah  gagasan tentang  apakah  pengalaman  itu  berarti atau tidak”. Pengalaman gratifikasi pada pelayanan sipil baik dilihat dari penerima maupun pemberi mempunyai nilai yang berarti bagi masing-masing masyarakat, di  mana  pihak  penerima  mendapatkan
nilai  secara  material  dan  pemberi mendapatkan kepuasan kerohanian.
Nilai material yang diterima petugas  pelayanan  sipil  yaitu  berupa uang  yang  diberikan  oleh  masyarakat, uang tersebut dapat begitu bernilai bagi petugas  pelayanan  sipil.  Masyarakat yang  memberikan  uang  ucapan  terima kasih  meraih  nilai-nilai  kerohanian seperti nilai kebenaran yang bersumber pada  rasio  (akal),  dimana  masyarakat memahami  bahwa  memberikan  uang ucapan  terima  kasih  benar  untuk dilakukan,  serta  nilai  moral  yang bersumber  kepada  kehendak,  yang tidak  terlepas  dari  individu  masing- masing  yang  menganggap  bahwa perilaku  memberikan  uang  ucapan terima kasih ini memang baik dan patut dilakukan  khususnya  dalam  penelitian ini pada pelayanan sipil.
Melihat dari sudut pandang norma yang berlaku, memberikan uang ucapan terima kasih merupakan sebuah perilaku  yang  diatur  oleh  norma  yang membuat  masyarakat  secara  otomatis berperilaku  demikian,  gratifikasi  sendiri khususnya dalam pelayanan sipil merupakan sebuah kebiasaan ( folkways )  masyarakat  yang  dilandasi dari  kehidupan  sehari-harinya.  Menurut MacIver  dan  Page  (dalam  Soekanto, 2002,  hlm  201)  kebiasaan  merupakan perilaku  yang  diakui  dan  diterima  oleh masyarakat, apabila kebiasaan tersebut tidak  semata-mata  dianggap  sebagai cara  perilaku  saja.  Akan  tetapi  bahkan diterima sebagai norma-norma pengatur,  maka  disebutkan  kebiasaan tadi  sebagai Mores atau  tata  kelakuan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa memberikan  uang  ucapan  terima  kasih menjadi sebuah keharusan bagi masyarakat  yang  terdorong  karena norma  yang  berlaku  di  masyarakat  itu sendiri.  Masyarakat  memberikan  uang ucapan terima
kasih ini
dikarenakanmemang sudah seharusnya ketika  di  beri  bantuan/dilayani  oleh orang  lain  masyarakat  memberikan imbalan  sebagai  bentuk  apresiasi  atas bantuan  yang  telah  diberikan.  Bagi petugas  pelayan  sipil  sendiri,  menolak merupakan sebuah pilihan perilaku yang sangat  berlainan  dengan  norma  yang ada di masyarakat karena akan berakibat  rasa  tidak  enak  karena menolak pemberian dari masyarakat.
Walaupun  secara  nilai  dan  norma sosial memberikan uang ucapan terima kasih  ini  merupakan  sebuah  perilaku yang  baik  dan  patut  dilakukan.  Akan tetapi  dalam  pelayanan  sipil  sendiri memang  secara  norma  hukum  yang berlaku sudah diatur bahwasanya dalam pembuatan  seperti  KTP,  KK,  akta  dan lain-lain khususnya pada pelayanan sipil untuk  masyarakat  dan  petugas  untuk tidak  memberikan  uang  ucapan  terima kasih.  Tujuan  dari  diaturnya  gratifikasi ini tidak lain untuk melindungi masyarakat  sendiri  agar  tidak  terjadi penyalahgunaan wewenang dari aparat pemerintahan  juga  untuk  mengurangi potensi  adanya  praktik  korupsi  yang berkedok  uang  ucapan  terima  kasih  di kemudian hari. Gratifikasi itu sendiri bisa dikatakan sebagai suap pasif sebagaimana dijelaskan dalam rumusan UU  Nomor  20  Tahun  2001  tentang perubahan  UU  nomor  31  tahun  1999 tentang  pemberantasan  tindak  pidana korupsi,  Pasal  3  Peraturan  Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil,  Pasal  4 PP  No.  53  Tahun  2010  mengatur larangan  bagi  setiap  PNS  serta  tidak sesuai  dengan  Pasal  2  UU  nomor  25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.
Persepsi
Masyarakat Mengenai Perilaku Gratifikasi dalam Pelayanan
Sipil (Civil Service)
Perilaku  masyarakat  melakukan gratifikasi pada pelayanan sipil dipengaruhi  oleh  persepsi  masyarakat terhadap  perilaku  gratifikasi  tersebut, dalam hal ini memberikan uang ucapan terima  kasih  pada  pelayanan  sipil. Walgito (2004, hlm.70) mengungkapkan bahwa  “persepsi  merupakan  suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian  terhadap  stimulus yang  diterima  oleh  organisme  atau individu sehingga menjadi sesuatu yang berarti,  dan  merupakan  aktivitas  yang terintegrasi dalam diri individu”. Bedasarkan  hal  tersebut,  perasaan, kemampuan berpikir, pengalaman- pengalaman  masyarakat  yang  berbeda akan  menghasilkan  persepsi  yang berbeda.
Berdasarkan  penelitian,  secara garis besar terdapat tiga point persepsi yang  melandasi  masyarakat. Pertama , masyarakat  memiliki  persepsi  apabila tidak  memberikan  uang  ucapan  terima kasih  merasa  dirinya  atau  orang  lain yang  melakukannya  akan  malu  untuk pergi  dan memang  seharusnya  apabila sudah  dibantu  hendaknya  memberikan uang ucapan terima kasih sebagai tanda jasa. Kedua, adanya  empati  kepada petugas  pelayanan sipil membuat masyarakat merasa kasihan dan memberikan  uang  ucapan  terima  kasih ini  sebagai  bagian  dari  menjalankan ibadah yaitu sedekah. Ketiga, gratifikasi dilakukan  karena  pengalaman  pribadi mereka yang apabila tidak memberikan uang ucapan terima kasih ini pelayanan dirasa  tidak  memuaskan  sehingga mereka  memberikan  uang  ucapan terima  kasih  bertujuan  agar  pelayanan dapat maksimal dan cepat. Hal-hal yang di  ungkapkan  tersebut  membentuk sebuah  persepsi  pada  masyarakat
dalam perilaku gratifikasi pada pelayanan  sipil  karena  merupakan sebuah  objek  yang  terbiasakan  oleh masyarakat
selaras dengan pengetahuan,  pengalaman  serta  cara berpikir masyarakat sehari-hari. Persepsi di konstruksi berdasarkan beberapa hal seperti yang dikemukakan  oleh  Thoha  (2003,  hlm. 154),  faktor-faktor  yang  mempengaruhi persepsi  seseorang  adalah  sebagai berikut;
1. Faktor internal: perasaan, sikap dan kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses  belajar,  keadaan  fisik, gangguan  kejiwaan,  nilai  dan kebutuhan  juga  minat,  dan motivasi.\
2. Faktor eksternal: latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh,  pengetahuan  dan kebutuhan  sekitar,  intensitas,
ukuran, keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru  dan  familiar  atau  ketidak asingan suatu objek.
Dalam penelitian persepsi ini persepsinya  sendiri  dapat  dilihat  dari dua  sudut  pandang  yang  berbeda. Internal ,  berkaitan  dengan  diri  individu yang memiliki dorongan untuk melakukan  gratifikasi  khususnya  pada pelayanan sipil, menurut data yang telah dikumpulkan, faktor internal ini berkenaan  dengan  beberapa  hal  yang mendasari  perilaku  tersebut.  Adanya sikap  malu  apabila  tidak  memberikan uang  ucapan  terima  kasih  karena beranggapan setelah seseorang membantu memang seharusnya memberikan  imbalan  yang  biasanya dalam  pelayanan  sipil  ini  berupa  uang ucapan terima kasih, selain itu juga rasa
simpati dan empati masyarakat mendorong masyarakat untuk memberikan  uang  ucapan  terima  kasih sebagai  salah  satu  bentuk  sedekah karena merasa kasihan terhadap petugas pelayanan sipil sendiri. Adapula yang berlandaskan pengalaman pribadinya  yang  merasa  tidak  dilayani dengan  baik  apabila  tidak  memberikan uang  ucapan  terima  kasih  sehingga mendorong  mereka  untuk  melakukan gratifikasi pada pelayanan sipil.
Eksternal , berkaitan dengan dorongan-dorongan yang berada di luar diri individu. Adanya kebiasaan masyarakat  untuk  memberikan  uang ucapan  terima  kasih  pada  saat  dibantu oleh orang lain sebagai bentuk apresiasi karena  sudah  di  bantu  walau  tidak hanya  berupa  materi  saja.  Selain  itu juga  norma  sosial  yang  kondusif  akan gratifikasi dan menganggap itu sebagai uang  tips  ataupun  fee  sehingga  tidak dianggap sebagai sebuah penyimpangan ada saat pelayanan sipil, padahal  sebenarnya  itu  sudah  tidak relevan  lagi  apabila  di  bawa  kepada aspek  pemerintahan  khususnya  pada pelayanan  sipil  yang  memiliki  prinsip pure  no  price .  Perilaku  gratifikasi  pada pelayanan sipil sendiri dikaitkan dengan norma agama yaitu sebagai bentuk dari sedekah dan untuk menjalin silaturahmi antara sesama manusia, petugas pelayanan  sipil  juga  merasa  bahwa menerima uang ucapan terima kasih ini bukanlah sebuah masalah karena “tidak baik menolak rezeki”, dan ada rasa tidak nyaman ketika harus menolak pemberian dari orang lain.
Persepsi  masyarakat  terhadap perilaku gratifikasi pada pelayanan sipil juga  ditinjau  dari  teori  pertukaran perilaku  (Social  Exchange)  George Homans yang mengemukakan
beberapa proposisinya. Pertama,
Proposisi
Sukses “Untuk semua
tindakan  yang  dilakukan  seseorang, semakin sering tindakan khusus seseorang diberi hadiah, semakin besar kemungkinan orang melakukan tindakan  itu”  (Polloma,  2004,  hlm.16).
Dalam kaitannya dengan perilaku gratifikasi pada pelayanan sipil, perilaku yang dilakukan oleh petugas pelayanan sipil  yaitu  memberikan  pelayanan  yang baik bagi masyarakat, walau sebenarnya  sudah  menjadi  kewajiban bagi  pelayanan  sipil  untuk memberikan pelayanan yang baik, seperti data yang telah dikumpulkan yang merujuk bahwa pelayanan sipil yang biasanya diberikan gratifikasi itu ketika bentuk pelayanannya  biasa  terjadi  karena masyarakat  membutuhkan  bimbingan atau  pelayanan  yang  personal  dalam artian  masyarakat  meminta  petugas untuk  diberi  petunjuk  secara  langsung oleh  petugas  dalam  memenuhi  berkas persyaratan membuat dokumen kependudukan atau catatan sipil, sehingga  terjalin  sebuah  keterikatan yang  berkonsekuensi  pada  rasa  tidak enak masyarakat apabila tidak membalas  dengan  sebuah  perilaku yang menguntungkan petugas pelayanan sipil sendiri, biasanya dalam bentuk memberikan uang ucapan terima kasih.  Bahkan  dalam  beberapa  kasus yang  hanya  melakukan  pelayanan seperti biasanya juga terkadang masyarakat  memberikan  uang  ucapan terima  kasih.  Petugas  pelayanan  sipil merasa dapat sebuah keuntungan yang berupa  material  sehingga  perilaku tersebut baik memberikan layanan yang baik  ataupun  menerima  uang  ucapan terima kasih tersebut dilakukan.
Kedua ,  Homans  mengungkapkan Proposisi  Pendorong  ( The  Stimulus Proposition )  “Bila  dalam  kejadian  di masa  lalu  dorongan  tertentu  atau sekumpulan dorongan telah menyebabkan  tindakan  orang  diberi
hadiah,  maka  makin  serupa  dorongan kini  dengan  dorongan  di  masa  lalu, makin besar kemungkinan orang melakukan  tindakan  serupa ”  (Poloma, 2004).  Proposisi  pendorong  dalam perilaku gratifikasi pada pelayanan sipil mengungkapkan
keterkaitan pengalaman masyarakat dalam
kehidupan  sehari-hari  bahkan  dalam pelayanan sipil sendiri yang mendorong masyarakat dalam berperilaku gratifikasi.  Pengalaman  masyarakat ketika  hendak  melakukan  pembuatan dokumen  kependudukan  dan  atau pencatatan  sipil,  di  mana  apabila mereka tidak memberikan uang ucapan terima  kasih  mereka  merasa  tidak dilayani  dengan  baik  dan  pelayanan cenderung  lebih  lama,  oleh  karena  itu mereka  memberikan  uang  ucapan terima  kasih  tersebut  dan  akhirnya diberikan hadiah oleh petugas pelayanan sipil (berupa pelayanan yang baik  dan  di  rasakan  lebih  cepat). Dorongan dari pengalaman masyarakat ini  yang  membuat  kemungkinan  orang melakukan  tindakan  gratifikasi  yang serupa.  Walau  pada  dasarnya  praktik seperti  ini  (pelayanan  yang  dipercepat karena  di  berikan  uang  ucapan  terima kasih apalagi dalam hal keputusan yang ilegal)  sudah  tidak  berlaku  lagi  di pelayanan  sipil  khususnya  di  dinas kependudukan dan catatan sipil.
Ketiga, Proposisi  Nilai;  “semakin bernilai tindakan seseorang bagi dirinya, semakin  besar  kemungkinan  dia  untuk melaksanakan  tindakan  itu”  (Ritzer, 2012,  hlm.  720).  Nilai  yang  di  maksud tidak  hanya  yang  bersifat  materialistik saja,  tetapi  bisa  juga  bersifat  altruistik. Dalam penelitian kali ini lebih memfokuskan  pada  nilai  yang  bersifat materialistik  yang  biasanya  juga  akan berkaitan dengan altruistik. Sudah tidak dapat  disangkal  lagi  apabila  petugas pelayanan  sipil  sendiri  menerima  uang
ucapan  terima  kasih  ini  dengan tangan terbuka, dan karena pemberian tersebut bernilai  bagi  petugas  pelayanan  sipil sendiri  dan  menganggapnya  sebagai uang  tip  dengan  alasan  asalkan  tidak meminta  tentu  saja  di  perbolehkan. Begitu  pula  bagi  masyarakat,  adanya pengalaman  dari  beberapa  informan ataupun masyarakat apabila memberikan  uang  ucapan  terima  kasih ini biasanya terasa pelayanan lebih baik dari  pada  sebelumnya.  Namun  hal  ini sudah tidak berlaku lagi pada pelayanan di  dinas  kependudukan  dan  catatan sipil,  adapun  gratifikasi  yang  diberikan oleh masyarakat biasanya terjadi karena adanya  kedekatan  secara  personal dengan petugas pelayanan sipil ataupun karena  masyarakat  meminta  petugas membantu  untuk  melengkapi  berkas pembuatan  dokumen  kependudukan dan  atau  catatan  sipil,  karena  adanya interaksi yang lebih intens dan menimbulkan  kedekatan  itulah  yang membuat masyarakat memberikan uang ucapan  terima  kasih  kepada  petugas pelayanan sipil.
Keempat adalah Proposisi Rasionalitas;  “dalam  memilih  di  antara tindakan-tindakan  alternatif,  seseorang akan  memilih  tindakan,  yang  dia rasakan pada saat itu, mempunyai nilai hasil ( Value ), V, yang lebih besar, yang dilipatgandakan oleh kemungkinan mendapat hasil ( Probability ), P” (Ritzer, 2012,  hlm  723).  Dalam  proposisi  ini Homans menghubungkan dengan proposisi-proposisi sukses, stimulus dan nilai. Proposisi Rasionalitas memberitahukan kita bahwa
kemungkinan orang melakukan tindakan  tergantung  pada  persepsi mereka  atas  kemungkinannya  untuk berhasil.  Tindakan  perilaku  gratifikasi masyarakat pada pelayanan sipil dalam proposisi  rasionalitas  bergantung  pada persepsi masyarakat itu sendiri,
persepsi masyarakat menganggap bahwa dengan memberikan uang ucapan terima kasih membuat pelayanan berbeda dan cenderung lebih baik  membuat  masyarakat  mengulangi tindakan  tersebut.  Walaupun  apabila berbicara  dalam  pelayanan  di  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
memberikan  uang  ucapan  terima  kasih ini tidak berlaku dalam hal kinerja untuk di percepat, namun dapat di generalisasikan pada pelayanan- pelayanan  publik  seperti  di  RT/RW, desa  ataupun  di  kecamatan  yang notabene  pelayanannya  bisa  terjadi semi-formal. Homans berargumen bahwa “persepsi-persepsi  mengenai apakah peluang-peluang berhasil tinggi atau rendah dibentuk oleh keberhasilan masa lampau ” (dalam Ritzer, 2012, hlm 725). Karena pengalaman akan keberhasilan  pada  masa  lampau  ini yang  membuat  masyarakat  masih melakukan hal tersebut.
Dasar  dari  teori  George  C. Homans  sendiri  menekankan  adanya timbal  balik  dari  sebuah  prilaku  yang dilakukan  individu  dengan  individu lainnya. Seperti yang sudah di ungkapkan  di  atas  bahwa  adanya pertukaran  perilaku  dari  masyarakat dengan petugas  pelayanan  sipil  sendiri yang melandasi adanya perilaku gratifikasi  pada  pelayanan  sipil.  Selain itu  juga  pertukaran  perilaku  diantara masyarakat  dengan  calo  serta  adanya kerja  sama  di  antara  calo  dan  petugas pelayanan sipil untuk membantu masyarakat  dengan  cara  memotong proses dari pembuatan dokumen kependudukan dan catatan sipil masyarakat.  Semua  perilaku  tersebut terkemas dalam sebuah persepsi masyarakat  yang  berkaitan  dengan budaya masyarakat, kebiasaan- kebiasaan masyarakat di dalam kehidupan  sehari-hari,  norma-norma
yang  ada  serta  kebutuhan  masyarakat akan waktu untuk mempersingkat proses pembuatan dokumen kependudukan dan catatan sipil.

## Faktor  Budaya  yang  Memengaruhi Perilaku Gratifikasi dalam Pelayanan Sipil (Civil Service)
Taylor  (dalam  Sujarwa,  2011, hlm.28)  dalam  bukunya  yang  berjudul Primitive  Culture dikatakan  bahwa “kebudayaan  adalah  keseluruhan  yang kompleks, di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan yang lain, serta kebiasaan yang didapat manusia sebagai anggota masyarakat”.  Pengetahuan  yang  lain serta  kebiasaan  yang  di  dapat  oleh manusia  mencerminkan  bahwasanya adanya  nilai  dan  norma  yang  menjadi acuan  hidup  masyarakat  yang  menjadi terbiasakan oleh individu untuk berperilaku  sebagaimana  masyarakat pada  umumnya.  Hal  ini  terjadi  baik disadari  oleh  individu  ataupun  tidak, namun tersosialisasikan kepada
anggota masyarakat itu sendiri. Sejalan dengan yang diungkapkan Taylor, Koentjoroningrat (dalam Notowidagdo, 2002, hlm.26)
mengatakan  bahwa  “kebudayaan  itu adalah  keseluruhan  kelakuan  dan hasil kelakuan manusia yang diatur oleh tata kelakuan  yang  harus  didapatkannya dalam  belajar  dan  semuanya  tersusun dalam kehidupan masyarakat”. Menurut penjelasan dari Koentjoroningrat mengenai  kelakuan  dan  hasil  kelakuan manusia yang diatur oleh tata kelakuan merujuk  pada  nilai  dan  norma  yang dianut  oleh  masyarakat.  Seperti halnya dalam perilaku gratifikasi pada pelayanan  sipil,  bahwasanya  adanya perilaku  seperti  memberikan  uang ucapan  terima  kasih  juga  karena  di dukung oleh nilai dan norma yang ada di masyarakat. Hasil penelitian mengungkapkan  bahwasanya  adanya
kebiasaan masyarakat yang memberikan  uang  ucapan  terima  kasih ini  dikarenakan  adanya  nilai  yang menganggap  bahwa  ketika  di  berikan bantuan  sudah  seharusnya  membalas bantuan  tersebut.  Hal  ini  dilakukan karena  untuk  menjalin  tali  silaturahmi dan perasaan  ingin  membantu  sesama masyarakat  Cianjur.  Selain  itu  juga masyarakat  menganggapnya  sebagai bagian dari pada sedekah yang dianjurkan oleh agama terhadap sesama  umat  manusia.  Adanya  rasa empati  masyarakat  terhadap  petugas pelayanan  sipil  sendiri  juga  yang melandasi  adanya  perilaku  tersebut yang membuat perilaku gratifikasi pada pelayanan  sipil  tetap  ada  karena  pada dasarnya  kebiasaan  ini  sudah  secara masif membudaya di masyarakat.
Perilaku  gratifikasi  yang  ada  di masyarakat  menggambarkan  bahwa masyarakat Cianjur merupakan masyarakat yang memiliki “Kebudayaan
yang mementingkan hubungan horizontal akan menjalin hubungan baik dengan  tetangga  dan  sesamanya, karena  hal  itu  dianggap  penting  dalam hidup.” (Sujarwa, 2011, hlm.37). Karena menjalin  hubungan  dengan  sesama masyarakat itu dianggap penting dalam hidup,  dalam  penelitian  ini  perilaku gratifikasi  pada  pelayanan  sipil  sendiri merupakan  salah  satu  bentuk  dari menjalin  hubungan  baik  di  antara sesama.
Budaya masyarakat yang apresiatif  tersebut  masih  terus  ada  di dalam  kehidupan  masyarakat  bahkan terbawa  sampai  pada  pelayanan  sipil sendiri. Surajwa (2011, hlm.32) mengungkapkan bahwa “adapun proses pewarisannya  (Budaya)  ditransmisikan dengan cara belajar dari apa yang telah tersusun dalam kehidupan di masyarakat”.  Secara  tidak  langsung adanya  nilai  dan  norma  yang  ada  di
masyarakat  yang  mengatur  kehidupan masyarakat.
Mengacu pada penjelasan tersebut,  peneliti  menggunakan  teori penyimpangan sosial sosialisasi (asosiasi diferensial) yang diungkapkan oleh  Shuterland  untuk  menjelaskan permasalahan  yang  berkaitan  dengan gratifikasi pada pelayanan sipil. Teori ini mengungkapkan  bahwa  penyimpangan perilaku  merupakan  hasil  dari  proses belajar  yang  dipelajari  di  lingkungan sosial.
Proposisi pertama shuterland mengungkapkan bahwa “Prilaku menyimpang  adalah  hasil  dari  proses belajar  atau  yang  dipelajari ”.  Dengan demikian bahwa penyimpangan bukanlah sesuatu yang diwariskan atau diturunkan  atau  bahkan  konsekuensi dari  intelegensi  yang  rendah,  namun justru  karena  penyimpangan  ini  hasil dari proses belajar atau yang dipelajari.
Kedua , “Prilaku menyimpang dipelajari oleh seseorang dalam interaksinya  dengan  orang  lain  dari komunikasi”.  Adanya  interaksi  tersebut akan menjadi terinternalisasi oleh seorang  individu  melalui  komunikasi diantara  individu  dengan  lingkungan  di sekitar individu tersebut. Dalam proposisi  kedua  ini  berkaitan  dengan proposisi  selanjutnya  yang  berkaitan dengan  bagian  utama  dalam  proses belajar perilaku ini yang terjadi di dalam kelompok-kelompok personal yang komunikasi  dalam  kelompok  tersebut terjalin  secara  intim  dan  akrab  yang memudahkan proses internalisasi perilaku.
Ketiga , yaitu  “Bagian  utama  dari belajar  tentang  prilaku  menyimpang terjadi  di  dalam  kelompok-kelompok personal yang intim atau akrab”. Ketiga proposisi  yang  dijelaskan  di  atas merupakan proses pembentukan  dasar dari  adanya  perilaku  gratifikasi  pada
pelayanan sipil yang terjadi di masyarakat.  Menurut  hasil  penelitian bahwa  masyarakat  melakukan  perilaku gratifikasi  dikarenakan  adanya  sebuah pembelajaran  yang  di  dapatkan  dalam kehidupan bermasyarakat, hal ini diungkapkan bahwasanya bentuk proses  belajar  atau  mempelajarinya tersebut dapat secara langsung ataupun tidak langsung. Adanya penurunan nilai dan norma yang ada dimasyarakat juga memengaruhi  proses  belajar  individu dalam berperilaku gratifikasi khususnya pada pelayanan sipil. Petugas pelayanan  sipil  yang  menerima  uang ucapan terima kasih juga tidak luput dari adanya  proses  belajar  di  lingkungan sekitar kantor dan lingkungan masyarakat.  Petugas  mengaku  bahwa mereka  menerima  uang  ucapan  terima kasih  dikarenakan  adanya  perilaku tersebut  yang  dibiasakan  sejak  dahulu oleh  petugas  yang  lebih  lama bertugas di  pelayanan  sipil.  Selain  itu  juga  tidak adanya peraturan yang di sosialisasikan oleh  atasan  mengenai  tidak  boleh menerima  uang  dalam  bentuk  apapun juga  membuat  petugas  pelayanan  sipil sendiri  tetap  menerima  uang  ucapan terima kasih dari masyarakat. Walaupun sebenarnya tidak diperbolehkan menerima  uang  ucapan  terima  kasih pada  pelayanan  sipil  sesuai  dengan ketentuan KPK.
Proposisi Keempat yang
diungkapkan  Shuterland  yaitu “Hal-hal yang dipelajari di dalam proses terbentuknya prilaku menyimpang yaitu: (1)  teknis-teknis  penyimpangan,  yang kadang-kadang  sangat  rumit,  tetapi kadang-kadang  juga  cukup  sederhana; (2)  petunjuk-petunjuk  khusus  tentang motif, dorongan, rasionalisasi dan sikap- sikap berprilaku menyimpang”. Perilaku gratifikasi pada pelayanan sipil biasanya di  tunjukan  pada  motif  agar  dipercepat dan  pelayanan  semakin  baik,  dan
dilandasi  dengan  dorongan  bahwa memberikan  uang  ucapan  terima  kasih ini  dianggapp  sebagai  sedekah  yang tidak berarti melanggar secara peraturan  hukum.  Selain  itu  juga terbentuknya  rasionalisasi  masyarakat yang  memersepsikan  bahwa  setiap perlakuan  yang  baik  dari  orang  lain harus  ada  imbalan,  begitu  juga  pada saat pelayanan sipil, ketika masyarakat dirasa  puas  dengan  sebuah  pelayanan yang  ada  di  pelayanan  sipil  mereka secara  otomatis  memberikan  uang ucapan  terima  kasih  yang  di  dorong dengan inisiatif masyarakat.
Proposisi kelima , “Petunjuk- petunjuk  khusus  tentang  motif  dan dorongan untuk berprilaku menyimpang itu dipelajari dari definisi-definisi tentang norma- norma yang baik atau tidak baik”. Pernyataan  dalam  proposisi  kelima  ini menjelaskan  bahwa  di  masyarakat memberikan  uang  ucapan  terima  kasih ini  merupakan  hal  yang  di  dasari  oleh norma-norma  yang  didefinisikan  oleh masyarakat  sebagai  sesuatu  yang  baik sehingga perilaku seperti ini tetap ada di dalam  pelayanan  sipil,  dengan  catatan bahwa memberikan uang ucapan terima kasih  ini  tidak  dalam  konteks  suap ataupun  sogokan.  Hal  ini  dikarenakan norma-norma yang mengatur di masyarakat  juga  tidak  menampikan bahwa  perilaku  ini  buruk  dan  tidak pantas  dilakukan,  adanya  dorongan norma sosial dan agama di masyarakat bahwa memberi itu lebih baik dari pada menerima  serta  sebagai  salah  satu sarana  ibadah  yaitu  sedekah  dan adanya pendefinisian ketika telah dibantukan alangkah baiknya memberikan imbalan membuat perilaku gratifikasi  pada  pelayanan  sipil  masih berlangsung. Seperti yang di gambarkan  oleh  Santoso  dan  Zulfa bahwa;
Di  beberapa  masyarakat  individu di kelilingi orang-orang yang tanpa kecuali mendefinisikan aturan aturan hukum sebagai aturan yang harus  dijalankan,  sementara  di tempat  lain  di  kelilingi  oleh orang- orang yang definisi-definisinya menguntungkan  untuk  melanggar aturan-aturan hukum. Tidak setiap orang  dalam  maysarkat  setuju bahwa hukum harus ditaati. Beberapa  orang  mendefinisikan aturan hukum sebagai tidak penting  (Santoso  &  Zulfa,  2001, hlm 76) Proposisi keenam Shuterland mengungkapkan  bahwa  “Seseorang menjadi
menyimpang karena menganggap lebih menguntungkan melanggar  norma  ( deviant )  daripada tidak  ( conform )”.  yang  perlu  di  garis bawahi  bahwa deviant yang  dimaksud adalah dalam  hal  norma  hukum,  di  sini petugas jikalaupun di hadapkan dengan masyarakat  yang  memberikan  uang ucapan  terima  kasih  ini  akan  lebih cenderung  menerimanya.  Seperti  yang di  ungkapkan  informan  yang  bekerja  di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bahwa  sedikitnya  petugas  memang merasa  menerima  uang  ucapan  terima kasih  melanggar  hukum  karena  di dukung dengan banyaknya banner dan pengumuman  bahwa  dalam  pelayanan sipil  ini  tidak  memungut  biaya,  akan tetapi  petugas  juga  merasa  bahwa menolak  pemberian  dari  masyarakat juga  membuat  mereka  merasa  tidak nyaman  dan  lebih  memilih  untuk menerima uang tersebut dari pada tidak, selain  merasa  di  untungkan  secara materi,  petugas  juga  merasa  tidak melanggar  tata  krama  yang  sebaiknya menerima pemberian dari orang lain dari pada tidak menerimanya.
Proposisi ketujuh , “Terbentuknya asosiasi diferensial itu bervariasi tergantung dari frekuensi, durasi, prioritas  dan  intensitas”.  Artinya  dalam penyimpangan  perilaku  gratifikasi  ini tidak  berlaku  untuk  semua  masyarakat Cianjur  akan  tetapi  untuk  beberapa kasus  masyarakat  yang  memberikan uang  ucapan  terima  kasih  ini  dapat  di kaji dari teori asosiasi diferensial.
Proposisi kedelapan , “Proses mempelajari  penyimpangan  perilaku melalui  kelompok  yang  memiliki  pola- pola  menyimpang  atau  sebaliknya, melibatkan  semua  mekanisme  yang ber laku di dalam setiap proses belajar”. Dalam penelitian mengenai gratifikasi ini penyimpangan  perilaku  secara  hukum terjadi karena adanya sebuah mekanisme  norma  sosial  yang  berlaku di masyarakat sehingga individu menyesuaikan  diri  dengan  mekanisme tersebut.  Semua  perilaku  gratifikasi pada  pelayanan  sipil  dipengaruhi  oleh proses  belajar  masyarakat  mengenai mekanisme  norma  tersebut.  Baik  yang dipelajari  pada  kehidupan  sehari  hari mengenai  gratifikasi  ataupun  seperti yang  di  ungkapkan  dalam  penelitian mekanisme tersebut terjadi pada pelayanan  sipil  yang  mengisyaratkan bahwa  adanya  kebiasaan  lama  yang masih  berlanjut  sehingga  mendorong masyarakat  memberikan  uang  ucapan terima  kasih,  begitu  pula  dengan petugas pelayanan sipil yang menerima uang ucapan terima kasih tersebut.
Proposisi kesembilan ,  “Meskipun prilaku  menyimpang  merupakan  salah satu  ekspresi  dari  kebutuhan  dan  nilai- nilai  masyarakat  yang  umum,  tetapi penyimpangan  prilaku  tersebut  tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan dan nilai- nilai  umum  tersebut”.  Walaupun pada dasarnya budaya perilaku gratifikasi seperti ini sudah tidak relevan apabila di tarik dalam sebuah pelayanan
sipil akan tetapi permasalahan ini masih berlangsung  karena  adanya  sebuah dorongan moral dan kebiasaan masyarakat  akan  perilaku  gratifikasi tersebut.  Oleh  karenanya  perilaku gratifikasi pada pelayanan sipil ini akan sulit  apabila  di  kaji  melalui  kebutuhan dan  nilai-nilai  keumuman  yang  ada  di masyarakat khususnya pada pelayanan sipil sendiri.
Menurut  teori  asosiasi  diferensial prilaku menyimpang tersebut dapat kita pelajari melalui interaksi dan  komunikasi,  yang  dipelajari dalam  kelompok  tersebut  adalah teknik
untuk melakukan penyimpangan  dan  alasan-alasan (nilai-nilai, motif rasionalisasi, serta tingkah  laku)  yang  mendukung perbuatan  menyimpang  tersebut. (Anwar dan Adang, 2010, hlm 77)
Berdasarkan pemaparan di atas mengenai  perilaku  gratifikasi  pada pelayanan sipil yang dikaji melalui teori
asosiasi  diferensial  Shuterland,  bahwa perilaku gratifikasi pada pelayanan sipil ini merupakan sebuah perilaku hasil dari adanya  kebiasaan  masyarakat  yang  di landaskan  oleh  alasan-alasan  (nilai- nilai,  motif  rasionalisasi,  serta  tingkah laku) untuk melakukan sebuah penyimpangan  secara  hukum  yang berlaku.  Dalam hal ini adanya persepsi masyarakat  yang  kuat  mengenai  uang ucapan terima kasih juga norma-norma sosial  serta  budaya  yang  mengatur masyarakat  menjadi  sebuah  landasan mengapa  perilaku  gratifikasi  pada pelayanan  sipil  sendiri  masih  ada  di masyarakat,  yang  idealnya  perilaku gratifikasi  pada  pelayanan  sipil  sendiri seharusnya di hilangkan karena berkaitan dengan profesionalisme petugas  pelayanan  sipil  yang  memang seharusnya  memberikan  pelayanan yang  baik  bagi  masyarakat  juga  untuk menghindari  adanya  persepsi  negatif dari  masyarakat  mengenai  pelayanan sipil.

## SIMPULAN
Masyarakat
pada umumnya bahkan  petugas  pelayanan  sipil  sendiri tidak  mengetahui  apa  yang  dimaksud dengan  gratifikas  dan  menganggap bahwa memberikan uang ucapan terima kasih  bukanlah  sebuah  pelanggaran. Dilihat  dari  sudut  pandang  nilai  dan norma  sosial  di  masyarakat  bahwa memberikan  uang  ucapan  terima  kasih merupakan hal yang baik untuk mempererat  tali  silaturahmi,  sarana beribadah  yaitu  sedekah,  dan  sebagi bentuk apresiasi karena sudah di layani dengan  baik.  Padahal  menurut  KPK memberikan  uang  ucapan  terima  kasih walaupun memberikannya secara sukarela dan tulus hati kepada petugas layanan,  tetapi  pemberian  tersebut dapat dikategorikan sebagai pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan
berkaitan dengan kewajiban penyelenggara  negara/pegawai  negeri yang  berarti  melanggar  UU  Nomor  20 Tahun  2001  tentang  perubahan  UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan  tindak  pidana  korupsi serta  menyalahi  Pasal  2  UU  nomor  25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.
Adanya  persepsi  bahwa  dengan memberikan  uang  ucapan  terima  kasih akan  membuat  pelayanan  berjalan dengan lancar dan lebih baik memperkuat perilaku gratifikasi ini tetap berlangsung. Perilaku memberikan uang ucapan terima kasih juga merupakan  pertukaran  perilaku  yang dilakukan di antara masyarakat dengan petugas  pelayanan  sipil  yang  di  dasari persepsi  masyarakat yang seolah mengharuskan memberikan uang ucapan terima kasih tersebut, sehingga
masyarakat yang telah dilayani memberikan  uang  ucapan  terima  kasih sebagai  tanda  telah  di  layani  dengan baik.
Memberikan  uang  ucapan  terima kasih  merupakan  sebuah  budaya  yang telah  terbiasakan  oleh  masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan  ini  berdasarkan  nilai  dan norma yang berlaku di masyarakat yang terinternalisasi  ke  dalam  kehidupan sehari-hari. Walaupun sebenarnya kebiasaan  memberikan  uang  ucapan terima  kasih  ini  sudah  tidak  relevan apabila  dilakukan  pada  sektor-sektor pelayanan  pemerintahan  yang  dalam penelitian  ini  yaitu  sektor  pelayanan sipil. Perilaku memberikan uang ucapan terima kasih yang di lakukan masyarakat  merupakan  hasil  proses belajar  individu  dalam  lingkungannya, yang terinternalisasi karena mendukungnya  lingkungan  masyarakat untuk  berperilaku  seperti  memberikan uang  ucapan  terima  kasih  dalam kehidupan  masyarakat  sesuai  dengan pembahasan teori asosiasi diferensial.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar, Y. & Adang. (2010). Kriminologi . Bandung: PT Rafika Aditama.
Koentjaraningrat.  (2009). Pengantar Ilmu Antropologi . Jakarta: PT Rineka Cipta.
Komisi Pemberantasan
Korupsi. Gratifikasi Tanya Jawab Gratifikasi . [Online].  Tersedia:  http://kpk.go.id/ gratifikasi/ index.php /informasi- gratifikasi/  tanya-jawab-gratifikasi. [Diakses 26 Oktober 2014]
Ndraha,  T.  (2003). Kybernologi  (ilmu pemerintahan  baru)  I&II .  Jakarta: Rineka Cipta.
Notowidagdo,  Rohiman  H.  (2002). Ilmu Budaya  Dasar  Berdasarkan  Al-
Quran  dan  Hadist .  Jakarta:  Raja
Grafindo Persada
Pasal  2  UU  nomor  25  tahun  2009
tentang Pelaksanaan dalam
Pelayanan Publik
Pasal  3  Peraturan  Pemerintah  Nomor 53  Tahun  2010  tentang  Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Pasal  4  PP  No.  53  Tahun  2010
Mengatur Larangan bagi setiap PNS
Polloma, M.M. (2002). Sosiologi Kontemporer . Jakarta: CV. Rajawali. Ritzer.  G.  (2012). Teori  Sosiologi  dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern, Terjemahan Pasaribu .
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Santoso,  T.  &  Zulfa,  E.A.  (2008).
Kriminologi . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Setiadi,  E.M.  &  Kolip,  U.  (2010).
Pengantar  Sosiolog,  Pemahaman
Fakta  Dan  Gejala  Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya .  Jakarta:  Prenatal Media Group.
Soekanto,  S.  (2002). Sosiologi  Suatu Pengantar . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Sugiyono.  (2008). Metode  Penelitian Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif, Kualitatif,  dan  R&D .  Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2014). Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta. Sujarwa.  (2011). Ilmu  Sosial  &  Budaya Dasar . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Thoha, Miftah. (2003). Perilaku
Organisasi  Konsep  Dasar  dan Aplikasinya . Jakarta: Grafindo Persada
UU  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Perubahan  UU  Nomor  31  Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Walgito, B. (2004). Pengantar Psikologi Umum . Yogyakarta: Andi