## KINERJA APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH INSPEKTORAT

## PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN (Studi Dalam Aspek Sarana Prasarana)

## Kristian Lirit

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja aparat pengawas intern pemerintah inspektorat provinsi Kalimantan tengah. Indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja aparat pengawas intern  pemerintah  inspektorat  provinsi  Kalimantan  tengah,  dalam  penelitian  ini  yaitu  inputs (masukan), Process (proses), output (keluaran), Outcomes (hasil), Benefits (manfaat) dan Impacts (dampak). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodelogi kualitatif deskriftif dengan melakukan  wawancara  kepada  pegawai  inspektorat  provinsi  Kalimantan  tengah  selaku  aparat pengawas  intern  pemerintah.  Data  yang  diperoleh  kemudian  diolah  dengan  langkah  reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Jumlah informan yang di wawancara ada 6 orang dan juga  dilakukan  wawawancara  dengan  3  informan  dari  SKPD  yang  berbeda.  Berdasarkan  hasil penelitian menegnai kinerja aparat pengawas intern pemerintah inspektorat provinsi Kalimantan tengah sudah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan pengawasan dilihat dari input (masukan), process (proses), output (keluaran), outcomes (hasil), benefits (manfaat),  dan impacts (dampak).  Faktor  yang  mempengaruhi  kinerja  aparat  pengawas  intern  pemerintah  dalam melaksanakan  pengawasan  dan  pembinaan  meliputi  keterbatasan  SDM,  anggaran,  tugas pengawasan yang kompleks dan luas.
Kata Kunci: Kinerja, aparat, inspektorat, pengawasan, pembinaan, Kalimantan Tengah

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah
Pada  umumnya  dapat  dikatakan,  bahwa  pengawasan  terhadap  segala  kegiatan  terhadap Pemerintahan  Daerah  termasuk  keputusan  Kepala  Daerah,  merupakan  suatu  akibat  mutlak  dari adanya Negara kesatuan. Di dalam Negara kesatuan kita tidak mengenal bagian yang lepas dari atau  sejajar  dengan  Negara,  tidak  mungkin  pula  ada  Negara  di  dalam  Negara.  Dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan pada umumnya haruslah diusahakan adanya keserasian atau harmonisai antara tindakan pusat atau negara dengan tindakan daerah. Mengenai penyelenggaraan Pemerintah  di  Daerah  ialah  kontrol  terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan  di  daerah  atau jalannya Pemerintahan Daerah maupun terhadap unsur-unsur pelaksananya adalah hasil yang telah dicapai.
Untuk  menerapkan  pengkajian  yang  nyata  terhadap  penyelengaraan-penyelenggaraan Pemerintah di Daerah maupun para pelaksanaannya diperlukan penilaian bilamana hasil yang telah dicapai  dapat  dinilai  dan  bila  perlu  ambil  langkah  yang  korektif.  Bilamana  semua  fungsi  dan kebijakan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  di  daerah  yang  telah  ditentukan  atau  tidak menyimpang  pelaksanaannya  dari  aturan  yang  telah  ditetapkan  maka  kontrol  atau  pengawasan akan  mudah  dilakukan,  bagaimanapun  juga  berhubung  dengan  keadaan  penyelanggaraan Pemerintahan di Daerah maka betepa pentingnya pengawasan bagi penyelenggaraan Pemerintah
di  Daerah  yang  makin  luas  dan  kompleks.  Ada beberapa  bentuk  dan  sasaran  pengawasan  yang semuanya  dapat  digolongkan  seperti  pengawasan  yang  dilakukkan  oleh  Kepala  Wilayah, Bimbingan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di samping menjadi tugas Pemerintah Daerah adalah menjadi tugas Kepala Wilayah, Bimbingan dan Pengawasan itu harus selalu dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam fungsi pengawasan. Dalam  manajemen  organisasi  termasuk  organisasi  di  Pemerintahan  Daerah  fungsi  pengawasan (controling)  adalah  salah  satu  unsur  penting  untuk  melaksanakan  pengawasan  di  Pemerintah Daerah maka di bentuk lembaga Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah yang berperan sebagai Aparat  Pengawas  Interen  Pemerintah  (APIP).  APIP  diharapkan  menjadi  agen  perubahan  yang dapat  menciptakan  nilai  tambah  pada  produk  atau  layanan  Instansi  Pemerintah.  APIP  sebagai Pengawas Interen Pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen Pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan Kepemerintahan yang baik (good governance) yang mengarah kepada pemerintahan/birokrasi yang bersih (clean governance). Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dalam  melaksanakan  pengawasan  mengutamakan  fungsi  konsultan  (consulting)  dan  pemberi keyakinan yang memadai dan mutu (quality assurance) atas efisiensi dan  efektifitas manajemen risikodan proses tata kelola penyelengaraan Pemerintah yang diawasi. Dalam suatu instansi atau organisasi pemerintah maupun swasta sangat diperlukan kinerja pegawai, karena kinerja pegawai sangat menentukan tercapainya tujuan organisasi atau instansi tersebut.
Adapun pengertian kinerja yaitu hasil kerja yang di hasilkan oleh seseorang karyawan atau pegawai  diartikan  untuk  mencapai  tujuan  yang  diharapkan.  Kinerja  adalah  gambaran  tingkat pencapaian  pelaksanaan  suatu  kegiatan/program/kebijakan  dalam  mewujudkan  sasaran,  tujuan, misi  dan  visi  yang  tertuang  dalam  perumusan  strategis  suatu  instansi.  Kinerja  sering  dimaknai sebagai  prestasi  kerja  yang  dicapai  organisasi  dalam  periode  tertentu.  Prestasi  kerja  dimaksud berkaitan  dengan  efektivitas  operasional  organisasi  baik  berkenaan  dengan  aspek  manejerial maupun  ekonomis  operasional,  melalui  informasi  kinerja  organisasi  (Pemerintah)  dapat mengetahui  secara  jujur  dan  objektif  sampai  sejauh  mana  tingkat  keberhasilan  bahkan  tingkat kegagalannya.
Pada  kenyataannya  urusan  dan  tanggung  jawab  Pemerintah  Daerah  dari  tahun  ketahun semakin  meningkat,  baik  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan,  pembangunan  dan  pembinaan kemasyarakatan.  Sejalan  dengan  meningkatnya  urusan  Pemerintah  Daerah  tersebut  terjadi  pula peningkatan jumlah dan jenis barang yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang merupakan salah satu  unsur  penting  dalam  menyelenggarakan  Pemerintahan  dan  pembangunan  serta  pembinaan kemasyarakatan.  Pengelolan  Barang  Daerah  selama  ini  telah  berjalan  namun  belum  terlaksana sebagaimana mestinya yang diharapkan untuk mencapai daya guna hasil yang maksimal, sehingga diperlukan peraturan-peraturan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan barang Daerah. Barang adalah semua kekayaan Pemerintah yang dimiliki maupun yang dikuasai yang berwujud, baik  yang  bergerak  maupun  tidak  bergerak  besrta  bagian-bagiannya  ataupun  yang  merupakan satuan  tertentu  yang  dinilai,  dihitung,  ditukar  atau  ditimbang.  Yang  dimaksud  dengan  barang daerah  adalah  Asset  Daerah  berupa  bergerak  maupun  tidak  bergerak  yang  dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah yang sebagian atau seluruhnya dibeli atas beban APBD serta pengelolan lain yang sah yang terdiri dari:
1. Barang yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan barang-barang yang diserahkan penggunaannya/pemakaiannya  kepada  Instansi/Lembaga  Pemerintah  Daerah  maupun kepada Instansi/Lembaga Lainya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. Barang-barang  yang  dimiliki/dikuasai  oleh  Perusahaan  Daerah  dan  Bank  Pembangunan Daerah  yang  berstatus  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  adalah  dalam  arti  wewenang
pengelolannya oleh Perusahaan Daerah/Bank Pembangunan Daerah dan dana anggarannya dibebankan pada dana anggaran Perusahaan Daerah/Bank Pembangunan Daerah. Pengelolaan barang adalah rangkaian kegiatan atau tindakan terhadap Pemerintah Daerah yang meliputi perencanaan dan penetuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan,  penyimpanan,  penyaluran,  inventarisasi,  penggunaan,  pengendalian,  pemeliharaan penghapusan dan lain-lain. Dalam hal ini untu pengelolaan asset daerah yang sepertinya mudah ternyata  banyak  mengalami  masalah,  mulai  dari  ada  barang  inventasi  yang  tidak  dicatat, pengapusan  barang  yang  rusak  belum  diusulkan,  pembelian  barang  yang  diluar  ketentuan, sehingga  hal  ini  yang  perlu  dilakukan  pengawasan  dan  Pembinaan  atas  penyelenggaraan pemerintahan  daerah.  Upaya  yang  dilakukan  untuk  mewujudkan  terciptanya  tujuan penyelengaraan otonomi daerah, adapun pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan  yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. kita ketahui bahwa pengawasan itu sangat penting untuk dilakukan, tanpa adanya pengawasan mungkin Pemerintahan di  Daerah  tidak  akan  berjalan  dengan  baik  bahkan  bisa  menyimpang  dari  jalurnya  serta  tanpa adanya  pengawasan  akan  banyak  kesalahan-kesalahan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintahan  di Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah, bisa dibayangkan jika tidak ada yang  mengawas  jalanya  Pemerintahan  di  Daerah,  terjadinya  kesalahan  dalam  penyelenggaraan urusan Pemerintahan daerah bukan karena faktor kesengajaan, tapi karena ketidaktahuan mereka dalam melaksanakannya, hal inilah yang perlu dilakukan pengawasan dan pembinaan mengenai urusan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan betepa pentingnya pengawasan.
Seperti  fungsi  Inspektorat  melaukan  pengawasan  dan  pembinaan,  dalam  hal  ini  ada beberapa  aspek  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  inspektorat  di  antaranya  aspek  pengelolaan Sarana Prasarana, penggunaan Sarana dan prasarana yang digunakan oleh Pemerintahan Daerah, dalam  hal  ini  pengeloaan  Sarana  Prasarana  sangat  penting  untuk  dilakukan  pengawasan  dan pembinaan, baik dalam penggunaannya atau dalam memelihara serta dalam pengadaannya, seperti pengadaan barang dan jasa. Hal ini tentunya sangat berpengaruh dalam pelaksanaan kerja, apabila Sarana  dan  Prasarana  yang  digunakan  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan  kerja,  hal  ini  yang  perlu dilakukan  pengawasan  dan  pembinaan  supaya  tidak  menyimpang  dan  sesuai  sebagaimana mestinya. Itulah sebabnya mengapa pengawasan sangat penting untuk dilakukan.
Berdasarkan  pelaksanaan  pengawasan  dan  pembinaan  pada  Inspektorat  Provini Kalimantan  Tengah  tersebut  diatas,  maka  keberadaan  Badan  Pengawas  Daerah    merupakan Instansi  vertikal  yang  ditugaskan  di  Provinsi  Kalimantan  Tengah  sebagai  Aparat  Pengawasan Interen  Pemerintah.  Namun  permasalahan  yang  terjadi  bahwa  pelaksanaan  fungsi  pengawasan belum  dilakukan  secara  efektif,  alasannya  karena  pelaksanaan  pemeriksaan  kinerja  Pemerintah selama ini belum sesuai dengan yang direncanakan, dimana dapat dilihat pelaksanaan pengawasan tidak tepat waktu, hal ini disebabkan karena adanya keterlambatan dalam pengumpulan data yang digunakan  dalam  pemeriksaan  serta  jumlah  Auditor  yang  belum  mencukupi  dalam  memenuhi tugas secara optimal dan komprehensif dalam melakukan pemeriksaan sehingga memakan waktu yang cukup lama di tambah lagi kurangnya fasilitas yang memadai dalam melakukan pemeriksaan, hal tersebut sangat tidak menunjang untuk melakukan pengawasan secara maksimal atau dengan kata  lain  tidak  sepenuhnya  yang  dimkasud  sebagaimana  mestinya  menjalankan  fungsi pengawasan.
Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul ; “Kinerja Aparat Pengawas Intern Pemerintah  Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Dan Pembinaan”

## RumusanMasalah
Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :
a. Bagaimanakah  kinerja  Aparat  Pengawas  Interen  Pemerintah  Inspektorat  Provinsi Kalimantan  Tengah  dalam  melaksanakan  fungsi  Pengawasan  dan  Pembinaan  terhadap pengelolaan Sarana Prasarana (aset) di Provinsi Kalimantan Tengah
b. Faktor-faktor  apa  saja  yang  mempengaruhi  kinerja  Aparat  Pengawas  Intern  Pemerintah Inspektorat  Provinsi  Kalimantan  Tengah  dalam  melaksanakan  fungsi  pengawasan  dan pembinaan.

## LANDASAN TEORI

## Konsepsi Kinerja
Kinerja    dalam    sebuah    organisasi    merupakan    salah    satu    unsur  yang    tidak    dapat dipisahkan  dalam  suatu  lembaga  organisasi,  baik  itu lembaga pemerintahan maupun lembaga swasta.  Kinerja  berasal  dari  kata Job  Performance atau  Actual  Performance  yang  merupakan prestasi  kerja  atau  prestasi  sesungguhnya  yang  dicapai  seseorang.  Kinerja    adalah    hasil    atau tingkat    keberhasilan    seseorang    secara  keseluruhan    selama    periode    tertentu    di    dalam melaksanakan    tugas  dibandingkan  dengan  berbagai  kemungkinan,  seperti  standar  hasil  kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.
Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja sumber daya manusia  adalah  prestasi kerja  atau  hasil  kerja  (output) baik  kualitas maupun  kuantitas  yang  dicapai  SDM  persatuan periode    waktu    dalam  melaksanakan    tugas    kerjanya    sesuai    dengan    tanggung  jawab    yang diberikan    kepadanya.  Kinerja    adalah    hasil    atau    tingkat    keberhasilan  seseorang    secara keseluruhan  selama  periode  tertentu  di  dalam melaksanakan tugas. pengertian kinerja menurut para ahli :
Menurut Donnelly, Gibson and Ivancevich(1994). Kinerja  merujuk  kepada  tingkat  keberhasilan dalam melaksanakan  tugas  serta  kemampuan  untuk  mencapai  tujuan yang  telah  ditetapkan. Kinerja  dinyatakan  baik  dan  sukses  jika tujuan  yang  diinginkan  dapat  tercapai  dengan  baik.

## Indikator Kinerja
Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) indikator kinerja di kelompokan kedalam 6 (enam) kelompok indikator kinerja yaitu:
a. Inputs (masukan)
Indikator masukan, adalah segala sesuatu yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan agar menghasilkan  keluaran.  Indikator  ini  dapat  berupa  dana,  personil,  yang  terlibat  dalam pelaksanaan kegiatan, data/informasi, kebijakan/peraturan perundangan dan sebagainya.
b. Process (proses)
Indikator proses, adalah berbagai aktivitas yang menunjukan upaya yang dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran. Indikator ini menggambarkan pelaksanaan pengolahan masukan menjadi keluara.
c. Output (keluaran)
Indikator keluran, adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat diperoleh /dicapai dalam suatu kegiatan, baik kegiatan berupa kegiatan fisik maupun non fisik.
d. Outcomes (hasil)
Indikator  hasil,  adalah  hasil  nyata  yang  diperoleh  dari  keluaran.  Indikator  hasil mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka waktu menengah.
e. Benefits (manfaat)
Indikator  manfaat,  adalah  manfaat  yang  diperoleh  dari  hasil  (outcomes)  suatu  kegiatan. Manfaat akan dapat dirasakan dalam jangka waktu menengah dan panjang.
f. Impacts (dampak)
Indikator  dampak,  adalah  pengaruh/akibat  yang  ditimbulkan  oleh  manfaat  dari  suatu kegiatan, baik dampak negatif maupun dampak positif.

## Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kinerja
Menurut  A.  Dale  Timple  terdapat  beberapa  faktor  dalam  kinerja yang  terdiri  dari faktor  internal  dan  faktor  eksternal.  Berdasarkan  hal tersebut maka akan dijelaskan sebagai berikut:
Faktor-faktor kinerja terdiri dari faktorinternal dan faktor eksternal,
a. faktor  internal  (disposisional)  yaitu  faktor  yang  berhubungan dengan  sifat-sifat  seseorang.
b. faktor  eksternal  yaitu faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kinerja  seseorang  yang  berasal dari  lingkungan.  Seperti  perilaku,  sikap,  dan  tindakan-tindakan rekan  kerja,  bawahan  atau pimpinan,  fasilitas  kerja  dan  iklim organisasi (Dalam Mangkunegara, 2009:15). 1
Faktor  internal  dan  faktor  eksternal  di atas  merupakan  jenis-jenis atribusi  yang mempengaruhi  kinerja  seseorang. Jenis-jenis  atribusi  yang dibuat  oleh  para  pegawai memiliki  sejumlah  akibat  psikologis  dan berdasarkan  kepada  tindakan. Seorang  pegawai yang  mengangap kinerjanya baik berasal dari faktor-faktor internal seperti kemampuan atau upaya. Misalnya, kinerja seseorang baik disebabkan karena mempunyai kemampuan  tinggi  dan seseorang  itu  mempunyai  tipe  pekerja  keras. Sedangkan  seseorang  mempunyai  kinerja jelek  disebabkan  orang tersebut  mempunyai  kemampuan  rendah  dan  orang  tersebut  tidak memiliki upaya-upaya untuk memperbaiki kemampuannya.

## Pengertian Pengawasan dan Pembinaan

## Pengawasan
Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi:
1. Pengawasan atas pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah
2. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah

## Pembinaan
Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan terciptanya tujuan penyelenggaraan Otonomi Daerah.Pembinaan atas penyelanggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah dan atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Daerah.
1 A.  Dale  TimpleDalam Mangkunegara, 2009:15. http://elib.unikom.ac.id/download 21 november 2014

## Jenis-jenis Pengawasan
Dalam suatu Negara terlebih-lebih yang sedang berkembang atau membangun, maka kontrol atau pengawasan sangat penting dan beragam, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan negara atau organisasi maka dalam pengawasan ini dapat pula diklasifikasikan sebagai berikut.
1. Pengawasan interen
Pengawasan  interen  adalah  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  aparat  dalam organisasi  itu  sendiri.  Pada  dasarnya  pengawasan  harus  dilakukan  oleh  pucuk  pimpinan sendiri. Akan tetapi, dalam prakteknya hal ini selalu tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu setiap  pimpinan  unit  dalam  organisasi  pada  dasarnya  berkewajiban  membantu  pucuk pimpinan  untuk  membantu  pucuk  pimpinan  mengadakan  pengawasan  secara  fungsional sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Pengawasan sebagai fungsi organik, buit- in pada setiap jabatan pimpinan mereka harus melakukan pengawasan terhadap keseluruh aparat dalam organisasi itu, seperti oleh Inspektorat Jenderal dalam Departemen.
2. Pengawasan Ekstern Pengawasan Ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat luar organisasi itu sendiri, seperti halnya pengawasan dibidang keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sepanjang meliputi seluruh Aparat Negara dan Direktorat Jenderal pengawasan keuangan negara terhadap departemen dan instansi pemerintah lain.

## Pengawasan Preventif
Pengawasan preventif, sasaran pengawasan ini adalah Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah untuk meneliti apakah peraturan dan Keputusan Kepala Daerah bertentangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dengan kepentingan umum atau urusan yang bersangkutan telah diatur dalam peraturan yang lebih tinggi.

## Pengawasan Represif
Pengawasan represif adalah sasaran pengawasan ini adalah peraturan daerah dan keputusan Kepala Daerah. Sepintas lalu pengawasan ini diragukan keperluannya karena sebelum peraturan daerah atau keputusan Kepala Daerah itu berlaku terlebih dahulu disaring oleh pengawasan preventif. Maksud dari pengawasan ini adalah untuk meneliti apakah peraturan daerah dan keputusan Kepala Daerah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dengan kepetingan umum atau urusan yang bersangkutan telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

## Tujuan Pengawasan
Pengawasan ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan ataukah tidak, dan untuk mengetahui kesulitan-kesulitan apa saja yang dijumpai oleh para pelaksana agar kemudian diambil langkah-langkah perbaikan. Dengan adanya pengawasan maka  tugas  pelaksanaan  dapatlah  diperingan  oleh  karena  para  pelaksana  tidak  mungkin  dapat melihat  kemungkinan-kemungkinan  kesalahan  yang  diperbuatnya  dalam  kesibukan  sehari-hari. Pengawasan bukanlah untuk mencari kesalahan akan tetapi justru untuk memperbaiki kesalahan.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan untuk mengkaji permasalahan yang diteliti dalam karya ilmiah ini adalah penelitian kualitatif Deskriptif. Menurut Bodgan dan Taylor (1975 : 5) Metode
penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis  atau lisan dari orang  – orang dan  perilaku  yang dapat  diamati.  Menurut mereka pendekatan ini di arahkan pada latar dan inidividu tersebut secara holistik (utuh). Metode kualitatif berusaha mengkapkan berbagai keunikan yang terdapat dalam individu dan kelompok, masyarakat atau  organisasi  dalam  kehidupan  sehari  –  hari  secara  menyeluruh,  rinci,  dalam  dan  dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Miles and Huberman 1994 : 6 – 7).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Kinerja aparat pengawas intern pemerintah ispektorat provinsi Kalimantan tengah dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan, berdasrkan indikator kinerja bahwa kinerja inspektorat dalam melaksankan fungsi pengawasan dan pembinaan khususnya dalam aspek sarana prasarana, sudah dilakukan dengan baik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan pengawasan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Setelah melakukan penelitian tentang Kinerja Aparat Pengawas Intern Pemerintah Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Dan Pembinaan khususnya dalam aspek sarana prasarana, sudah diuraikan didepan, dan dapat diberikan kesimpulan berdasarkan indikator kinerja. Jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja inspektorat provinsi Kalimantan tengah dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan dalam aspek sarana prasarana sudah dilakukan dengan baik, berdasarkan peraturan dan undang- undang serta ketentuan yang berlaku.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Aparat Pengawas Intern Pemerintah Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan khususnya dalam aspek sarana prasarana yaitu
 dilihat dari faktor internal: seperti keterbatasan SDM, anggaran
 dilihat dari faktor Eksternal: tugas pengawasan yang komleks dan luas  serta transportasi dalam melakukan pengawasan dan pembinaan.

## Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan menegnai Kinerja Aparat Pengawas Intern Pemerintah Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan khususnya dalam aspek sarana prasarana, penulis menemukan beberapa aspek penting yang dinilai perlu untuk diperhatikan lagi, khususnya yang menjadi kendala dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan, untuk itu melalui skripsi ini penulis memberikan saran sebagai berikut:
1. Diharapkan  bagi  pemerintah  untuk  bisa  memperhatikan  kendala  dalam  melaksanakan pengawasan dan pembinaan, seperti keterbatasan SDM dalam melaksanakan pengawasan dan pembianaan.
2. Serta pemerintah memperhatikan anggaran dan transportasi untuk melakukan pengawasan, supaya pengawasan ini bisa menjadi lebih baik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita Rahardjo. 2011. Manajemen Pemerintah Daearah. Yogyakarta:Graha Ilmu.
Basrowi, Suwandi. 2008. Memahami Penelitan Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta
Dale,  A  Timple  Dalam  Mangkunegara,  2009:15.  http://elib.unikom.ac.id/download  21 november2014
Diponingrat,  Sunarjo.  1957.  Undang-Undang  Tentang  Pokok-pokok  Pemerintahan  Daerah. Jakarta: Gunung Agung
Donnelly, Gibson and Ivancevich.1994. Apa Itu Kerja. Maruasas Sianturi. Kompasina Edukasi( Internet)
Hennry  Simamora  (Hennry  dalam Mangkunegara)  2009:14)http://elib.unikom.ac.id/download 21 november2014
Melati,  Irma  Ika.  2011.  Skripsi  Analisis  Faktor  –  Faktor  yang  Mempengaruhi  Kinerja Pegawai.Fakultas Ekonomi Universitas Dipenogoro: Semarang: Undip
Ninik, Sunindhia. 1987. Kepala Daerah dan Pengawasan Dari Pusat. Jakarta: PT. Bina Aksara Pedoman Penulisan Skripsi. 2013. Edisi Pertama. Universitas Palangka Raya. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012, Perubahan  atas  Peraturan Daerah  Nomor  7  Tahun  2008,  Tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Inspektorat,  Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Peraturan Daerah Provinsi  Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008  Tentang Organisasi  Tata Kerja Inspektorat,  Badan Perencanaa Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 22 Tahun 2013. Tentang Tugas Pokok Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.
Peraturan  Gubernur  Kalimantan  Tengah.  2008.  Tentang  Tugas  Pokok  dan  Fungsi  Inspektorat Provinsi Kalimanatan Tengah Tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  51  Tahun  2010  Tentang  Pedoman  Pengawasan Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah Tahun 2011
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013. Tentang Kebijakan Pengawasaan atas Penyelengaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah
Rivai,Vethzal & basri. 2005. Performance Appraisal: Sistem Yang Tepat Untuk Menilai Kinerja Karyawan dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan. Jakarta : PT. RajaGfindoPersada.
Robbins, Stepen P. 2006. Perilaku Organisasi, Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia.
Sedarmayanti.  Good  Governance  (Pemerintahan  Yang  Baik)  Bagian  kedua.  Bandung:  Mandar Maju.
Sianturui Maruasas. 2013. Kompasiana Edukasi. Apa Itu Kinerja.Widyaiswara PPPPTK Medan (www.Pengertian kinerja / Internet)
Suripto, C, Soleh. Menilai Kinerja Pemerintah Daerah. FM Fokusmedia
Syahfiie Inu, Kencana. 2004. Birokkrasi Pemerintahan Indonesia. Bandung: Mandar Maju Trimartono.  Pengertian  kinerja  BAB  II.jbptunikompp-gdl-trimartono-24331-2-babii_d-x  (hasil internet)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Wicaksono, K, Widya. 2006. Administrasi dan Birokrasi Pemerintah. Yogyakarta: Graha Ilmu Zulkarnain. 2012. Skripsi Pengaruh Kinerja Pegawai Terhadap Efektifitas Organisasi Di Kantor Kecamatan  Kelapa  Dua  Kabupaten  Tanggerang.Universitas  Sultan  Ageng  Tirtayasa. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik