http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index
Terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)

## Sejarah Pengecualian Rahasia Bank Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

## Fabriant
Fakultas Hukum Universitas Indonesia Email : Fabriant00@gmail.com
Abstract. Bank secrecy is the main principle in the banking business, and one of the elements that  can  increase  public  trust  is  that  banks  can  trust  the  bank  to  keep  information  about  their depositing  customers  secret.  There  are  2  theories  regarding  bank  secrecy,  namely  absolute  bank secret theory and relative bank secret theory. In Indonesia, bank secrets can be excluded for several purposes,  one  of  which  is  for  the  purpose  of  eradicating  corruption.  Currently  the  regulation regarding  bank  secrecy  exeptions,  have  been  stated  in  act  No.  7/1992  concerning  Banking  as Amended by Act No. 10/1998. These regulations do not just appear, there is a lengthy process and reforms undertaken regarding bank secrecy arrangements in Indonesia. The history of bank secret exceptions  in  Indonesia  is  divided  into  3  time  periods,  namely:  The  period  of  the  old  order government, the period of the new order government, and the period of the reformation government. It can be concluded from the three periods that the regulation of bank secret exeptions in an effort to eradicate corruption in Indonesia has been renewed several times, This is done due to increasingly sophisticated crimes so that a regulation regarding the exception of bank secrets is needed which can facilitate law enforcement officers in carrying out their duties.
Key Words: Bank Secrecy Exeptions, History, Corruption.
Abstrak. Rahasia  bank  merupakan  prinsip  utama  dalam  bisnis  perbankan,  dan  salah  satu unsur  yang  dapat  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  yaitu  dapat  dipercayakah  bank  untuk merahasiakan informasi mengenai nasabah penyimpannya, Terdapat 2 Teori mengenai kerahasiaan bank  yaitu  teori  rahasia  bank  mutlak  ( ablosut )  dan  teori  rahasia  bank  nisbi  ( relatif ).  di  Indonesia rahasia  bank  dapat  dikecualikan  untuk  beberapa  kepentingan,  salah  satunya  untuk  kepentingan pemberantasan korupsi. Saat ini pengaturan mengenai pengecualian rahasia bank tercantum dalam Undang-undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1992  Tentang  Perbankan . Peraturan  tersebut  tidak  serta  muncul  begitu  saja,  terdapat  proses  yang panjang dan pembaharuan yang dilakukan terhadap pengaturan rahasia bank di Indonesia. Sejarah pengecualian  rahasia  bank  di  Indonesia  dibagi  menjadi  3  periode  waktu  yaitu:  Periode  masa pemerintahan  orde  lama,  Periode  masa  pemerintahan  orde  baru,  dan  Periode  masa  pemerintahan reformasi.  Dapat  diambil  kesimpulan  dari  ketiga  periode  tersebut  bahwa  pengaturan  pengecualian rahasia bank dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia beberapa kali dilakukan pembaharuan, hal  ini  dilakukan  dikarenakan  kejahatan  yang  semakin  canggih  sehingga  diperlukan  suatu  aturan mengenai  pengecualian  rahasia  bank  yang  dapat  memudahkan  aparat  penegak  hukum  dalam menjalankan tugasnya.
Kata Kunci : Pengecualian Rahasia Bank, Sejarah, Korupsi.

## PENDAHULUAN
Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  1945  merupakan  tujuan pembangunan nasional, perbankan mempunyai  peranan  yang  sangat  penting.
Peran lembaga keuangan khususnya
perbankan,  sangat  signifikan  bagi  pergerakan roda  perekonomian  nasional.  Definisi  bank menurut Prof. G.M. Verryn Stuart, yaitu suatu badan  yang  bertujuan  untuk  memuaskan kebutuhan  kredit,  baik  dengan  alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index
Terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
jalan  memperedarkan  alat-alat  penukar  baru berupa uang giral.
Bank  dalam  menjalankan  bisnisnya dilandasi  oleh  empat  prinsip  penting  yaitu prinsip  kepercayaan  ( fiduciary  principle ), prinsip  kehati-hatian  ( prudential  principle ), prinsip  kerahasiaan  ( confidential  principle ), dan  prinsip  mengenal  nasabah  ( know  your customer  principle ).  Menurut  Sutan  Remy Sjahdeini  Bank  adalah  suatu  lembaga keuangan  yang  eksistensinya  tergantung mutlak  pada  kepercayaan  dari  para  nasabah yang  mempercayakan  dana  dan  jasa-jasa  lain yang  dilakukan  mereka  melalui  bank  pada khususnya  dan  dari  masyarakat  luas  pada umumnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi bank  untuk  menjaga  kadar  kepercayaan masyarakat  yang  telah  menyimpan  dananya, masyarakat  yang  akan  menyimpan  dananya, maupun  yang  telah  atau  akan  menggunakan jasa-jasa bank lainnya, terpelihara dengan baik dalam tingkat yang tinggi.  Lebih lanjut Sutan Remi  menegaskan  Kepercayaan  masyarakat kepada  bank  merupakan  unsur  pokok  dari eksistensi suatu bank.
Salah  satu  unsur  yang  paling  pokok untuk  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat kadar  kepercayaan  masyarakat  kepada  bank adalah dapat tidaknya bank dipercaya nasabah yang menyimpan dana dan/atau menggunakan jasa-jasa lainnya dari bank tersebut untuk tidak mengungkapkan  keadaan  keuangan  dan transaksi  nasabah,  serta  keadaan  lain  dari nasabah yang bersangkutan kepada pihak lain. Dapat disimpulkan prinsip kepercayaan masyarakat  merupakan  prinsip  utama  dalam bisnis  perbankan,  dan  salah  satu  unsur  yang dapat  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat yaitu dapat dipercayakah bank untuk merahasiakan  informasi  mengenai  nasabah penyimpannya (rahasia bank).
Penerapan  kerahasiaan  bank  sama tuanya  dengan  perkembangan  perbankan sendiri.  Bahkan  sudah  ada  sejak  4000  tahun yang lalu di Babylonia sebagaimana tercantum dalam Code of Hamourabi . Aturan
kerahasiaan bank yang
dalam perkembangannya  juga  diakui  sebagai  bagian dari  hak  asasi  manusia  yang  berfungsi  untuk melindungi  rahasia  pribadi  orang  tersebut
( right of privacy ) serta keuangannya ( financial privacy ).
Tonggak  sejarah  rahasia  bank  adalah kasus Tournier  vs  National  Provincial  and Unio  Bank  of  England (1924),  namun sebenarnya awal sejarah rahasia bank berawal dari  sejarah  kerahasiaan  itu  sendiri.  Terdapat kasus  yang  terkenal  terkait  kerahasiaan  yakni Prince  Albert  vs  strange (1848)  terkait publikasi  katalog  lukisan  pribadi  yang  dibuat oleh Ratu Victoria dan Pangeran Albert. Kasus ini walau bukan merupakan kasus rahasia bank namun  merupakan  tonggak  sejarah  awal kerahasiaan dipertahankan di depan hukum.
Terdapat 2 Teori mengenai kerahasiaan bank yaitu teori rahasia bank mutlak ( ablosut ) dan  teori  rahasia  bank  nisbi  ( relatif ).  Teori rahasia bank bersifat mutlak berarti bank wajib menyimpan  rahasia  bank  yang  diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun,  biasa  atau  dalam  keadaan  luar  biasa. Teori  rahasia  bank  bersifat  nisbi  berarti  bank diperbolehkan  membuka  rahasia  bank  dalam keadaan mendesak, misalnya demi kepentinga negara  atau  demi  kepentingan  peradilan pidana.
Masalah    korupsi    sangat    serius    di berbagai  negara  tak terkecuali di  Indonesia, dan  telah mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat  nasional  dan  internasional,  Salah satu   kendala   dalam   pemberantasan   korupsi adalah    modus    operandi    yang    semakin canggih  dengan  menggunakan  bank  sebagai tempat penyimpanan hasil kejahatan. Berkaitan  dengan  masalah  tersebut,  untuk memberantas  korupsi  di  Indonesia,  rahasia bank  dapat  dikecualikan  untuk  kepentingan peradilan  pidana.  Indonesia  menganut  teori rahasia  bank  bersifat  relatif  dikarenakan  di Indonesia
diperbolehkan untuk membuka/mengecualikan  rahasia  bank  untuk beberapa  kepentingan,  salah  satunya  untuk kepentingan  peradilan  pidana  dan juga  dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
Berdasarkan  hal  tersebut  penulis memiliki ketertarikan untuk membahas mengenai “Sejarah pengecualian rahasia bank dalam  upaya  pemberantasan  tindak  pidana korupsi di Indonesia”. Penulis akan membatasi pembahasan hanya terbatas pada pembahasan pengecualian  rahasia  bank  dalam  upaya
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index
Terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  di Indonesia  dengan  membagi  menjadi  3  (tiga) rentang  waktu  periode,  yaitu  :  Pertama, Pengecualian  rahasia  bank  pada  masa pemerintahan orde lama; Kedua, Pengecualian rahasia  bank  pada  masa  pemerintahan  orde baru;  dan  ketiga,  Pengecualian  rahasia  bank pada masa pemerintahan pasca reformasi.

## PEMBAHASAN
A. Sejarah Pengecualian Rahasia Bank
Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pada  Masa  Pemerintahan  Orde
Lama
1. Awal  Mula  Pengaturan  Rahasia Bank
Setelah  Indonesia  memproklamirkan kemerdekaan,  pajak  menjadi  salah  satu  opsi penting  yang  dibahas  pemerintah  Republik Indonesia,  Selain  masalah  pajak  ,  Inflasi  dan korupsi  juga  menjadi  masalah  utama  dalam kepemimpinan  soekarno.  Puncaknya  adalah ketika  di  tahun  1960an  rezim  Orde  Lama sedang gencar-gencarnya melaksanakan
kampanye “Ganyang Malaysia” dan
menggalakan proyek-proyek mercusuar
seperti  pembangunan  Senayan  dan  Monumen Nasional.  Akibatnya  adalah  inflasi  yang meroket pada saat itu mencapai 500%.
Permasalahan  tersebut  menyebabkan penarikan  dana  nasabah  secara  besar-besaran ( rush ),  sehingga  diperlukan  peraturan  yang suatu  peraturan  yang  dapat  menstabilkan kondisi  perekonomian  saat  itu.  Kemudian pemerintah  mensahkan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 1960  Tentang  Rahasia  bank.  Disahkannya PERPU  ini,  sebagai  upaya  pemerintah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam  menjamin  kerahasiaan  atas  simpanan dan berbagai jenis hubungan transaksi mereka dengan  bank.  Hal  itu  ditempuh  untuk mengantisipasi  kurangnya  minat  masyarakat untuk menyimpan dananya kepada perbankan.Di sisi lain untuk membantu aparat penegak  hukum  dalam  mengungkap  suatu perkara  pidana,  PERPU  No.  23  Tahun1960 memberikan pengecualian bahwa rahasia bank dapat dikecualikan untuk kepentingan perkara pidana.
Pasal  3  ayat  2  PERPU  No.  23  Tahun 1960  menyatakan  bahwa  untuk  kepentingan peradilan  pidana  Menteri  Pertama  dapat memberi  izin  kepada  Jaksa/Hakim  untuk meminta  pada  Bank  keterangan  tentang keadaan  keuangan  tersangka/terdakwa.  Lebih lanjut  Izin  tersebut  diberikan  secara  tertulis atas  permintaan  Jaksa  Agung  apabila  yang memerlukan keterangan adalah Jaksa dan atas permintaan  Ketua  Mahkamah  Agung  apabila Hakim yang memerlukan keterangan- keterangan itu. Berdasarkan ketentuan tersebut,  rahasia  bank  dapat  dikecualikan dalam  perkara  pidana  dengan  terlebih  dahulu meminta izin kepada menteri pertama.
2. Undang-Undang Pidana Diluar
KUHP  Pertama  Yang  Memuat Ketentuan  Pengecualian  Rahasia Bank Selain mensahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 1960 Tentang Rahasia bank. Pada  tahun  1960,  Dalam  keadaan  mendesak salah  satu  upaya  yang  dilakukan  pemerintah untuk menekan tindak pidana korupsi dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun 1960  Tentang  Pengusutan,  Penuntutan,  dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. PERPU ini  merupakan  upaya  penyempurnaan  atas Peraturan  Penguasa  Perang  Pusat  Nomor PRT/PEPERU/013/1958. Penyempurnaan dilakukan  dengan  memasukan  ketentuan pengecualian  rahaia  bank  dalam  rumusannya Peraturan  ini  merupakan  undang-undang pidana  diluar  KUHP  pertama  yang  memuat ketentuan pengecualian rahasia bank.
PERPU  No.  24  Tahun  1960  memuat ketentuan  pengecualian  rahasia  bank  yang dirmuskan  pada  pasal  5  ayat  4  yang menyatakan  bahwa  bank  hanya  memberi keterangan tentang keadaan keuangan tersangka  yang  diminta  oleh  Jaksa  apabila permintaan  itu  dilakukan  menurut  cara-cara yang  ditentukan  dalam  Peraturan  tentang rahasia  Bank.  Hal  ini  dilakukan  untuk memperlancar  proses  penyidikan,  penuntutan dan  pemeriksaan  tindak  pidana  korupsi. Namun untuk mekanisme pelaksanaan pengecualiannnya tetap mengacu pada
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index
Terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
ketentuan yang ada pada PERPU No. 23 tahun 1960 Tentang Rahasia bank. B. Sejarah Pengecualian Rahasia Bank Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pada  Masa  Pemerintahan  Orde
Baru.
1. Pengaturan rahasia bank dimasukan kedalam
Undang-Undang

## Perbankan
Tahun  1965  merupakan  tahun  yang bersejarah bagi bangsa Indonesia, penderitaan rakyat  semakin  meningkat akibat  dari kemerosotan ekonomi Indonesia yang disebabkan oleh missmanagement, pemborosan, birokrasi, korupsi, dsb. Ditambah lagi  pada  tahun  ini  terjadi  gerakan  kontra revolusi  G.30.S/PKI  dan  penyelewengan- penyelewengan terhadap UUD 1945. pengkhianatan  G-30-S/PKI  digunakan  dalam segala  bentuk  dan  cara  untuk  melakukan gerakan dan tipu daya yang jahat yang hampir- hampir  dapat  mengelabui  rakyat  untuk membelokkan  jalanya  keluar  dari  dasar Pancasila.  Oleh  sebab  itu  perlu  dilakukan pembaharuan  kebijakan  dibidang  ekonomi, keuangan dan pembangunan. Untuk mengantisipasi hal tersebut Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara menetapkan TAP MPRS No. XXIII/MPRS/1966 tentang pembaharuan kebijakan  landasan  ekonomi,  keuangan,  dan pembangunan.  Pasal  55  ketetapan  tersebut mengamanatkan untuk harus segera menetapkan Undang-undang Pokok Perbankan dan Undang-undang Sentral. Untuk  merespon  ketetapan  tersebut pemerintah  Indonesia  segera  merumuskan Undang-Undang  Nomor    14    Tahun    1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan.
Pemberlakuan  sekaligus  mencabut  PERPU Nomor  23    Tahun    1960    tentang    Rahasia Bank dikarenakan didalam UU No. 14 Tahun 1967  sudah  mengadopsi  ketentuan  mengenai rahasia  bank.  Apabila  dicermati  tidak    ada perubahan    signifikan    antara    pengaturan rahasia    bank    dalam  PERPU  No.  23    Tahun 1960    tentang    Rahasia    Bank    dengan pengaturan  dalam  UU  No.  14  Tahun  1967 tentang  Pokok-Pokok  Perbankan.  Rumusan pengecualian  rahasia  bank  dalam  UU  No.  14
Tahun  1967  sama  dengan  PERPU  No.  23 Tahun  1960  yaitu  hanya  dikecualikan  dalam perkara perpajakan dan perkara pidana. Dalam perkembangannya  pemerintah  mencabut  UU No.  14  Tahun  1967  tentang  pokok-pokok perbankan  dan  mensahkan  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
2. Penambahan Ketentuan Jangka Waktu
Selanjutnya  pada  tahun  1970an  di Indonesia,  Penegakan  hukum  atas  tindak pidana  korupsi  masih  sangat  lemah,  selain tidak  jelasnya  kemauan  politik  pemerintah ( political  will ),  PERPU  No.  24  Tahun  1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi dianggap tidak  marnpu  menjangkau  makin  meluasnya tindak pidana Korupsi.  Akhirnya berdasarkan tekanan publik pada waktu itu , PERPU No. 24 Tahun  l960  diperbaharui  dengan  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  1971  tentang pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  yang menjadi  generasi  keempat  undang-undang pengakkan tindak pidana korupsi.
Pada  UU  No.  3  tahun  1971  tentang pemberantasan tindak pidana korupsi terdapat penambahan  pengaturan  mengenai  jangka waktu pemberian keterangan oleh bank. Pasal 9 pada ayat 3 bahwa bank harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan permintaan  ijin  itu  oleh  Menteri  Keuangan. Hal  ini  berarti  setelah  semua  mekanisme pembukaan rahasia bank terpenuhi, bank wajib memberikan  keterangan  yang  diminta  sesuai dengan  jangka  waktu  yang  telah  ditetapkan, yaitu 14 hari.
C. Sejarah Pengecualian Rahasia Bank Dalam Upaya Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pada  Masa  Pemerintahan  Pasca Reformasi
1. Pembatasan Lingkup Rahasia Bank Masyarakat  merasa  tidak  puas  atas rumusan rahasia bank sebagaimana dirumuskan  dalam  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  1992  Tentang  Perbankan,  di  mana rumusan  itu  terlalu  jauh  karena  sampai mencakup kredit bank yang diberikan kepada nasabah.  Masyarakat  berpendapat  bahwa seyogyanya  lingkup  rahasia  bank  hanya
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index
Terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
meliputi  dana  simpanan  nasabah  saja  ( pasiva bank )  dan  keterangan  yang  menyangkut penyimpanan nya. Lingkup rahasia bank yang meliputi  kredit  yang  diterima  oleh  nasabah ( aktiva  bank ),  dirasakan  oleh  masyarakat sebagai  pemasungan  hak  masyarakat  untuk mengetahui  kredit-kredit  macet  perbankan yang sangat mempengaruhi kesehatan perbankan.
Sehubungan  dengan  itu,  rumusan  dan ruang  lingkup  kerahasiaan  bank  telah  diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 1998,  yang  dirumuskan  terdapat  dalam ketentuan  Pasal  1  angka  28  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1992  sebagaimana  telah diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun 1998, yaitu “Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya”.  Dengan  demikian  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1992  sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor 10  Tahun  1998  telah  membatasi  atau mempersempit  ruang  lingkup  rahasia  bank hanya berhubungan dengan nasabah penyimpan  dana  (nasabah  kreditor)  dan simpanannya dan selebihnya yang berhubungan  dengan  nasabah  peminjam dana (nasabah  debitur)  dan  kredit  tidak  termasuk yang wajib dirahasiakan oleh bank.
Berkaitan  dengan  pengecualian  rahsia bank,  UU  No.  10  Tahun  1998  melakukan pelimpahan  pemberian  izin  untuk  membuka rahasia,  yang  sebelumnya  izin  dimohonkan kepada menteri keuangan. Namun saat dengan berlakunya undang-undang ini, pemberian izin dilakukan  oleh  pimpinan  Bank  Indonesia. Kemudian dalam perkembangannya kewenangan pimpinan Bank Indonesia diambil alih oleh otoritas jasa keuangan (OJK), dalam UU  No.  21  tahun  2011  tentang  otoritas  jasa keuangan. Pasal 69 ayat (1) huruf b dan huruf c,  yang  pada  intinya  mengatur  bahwa kewenangan  Bank  Indonesia  dalam  pasal  41, Pasal  41A,  Pasal  42  dan  Pasal  43  UU Perbankan  untuk  memberikan  izin  kepada pihak  terkait  untuk  membuka  rahasia  bank diambil alih oleh OJK.
2. Penambahan ketentuan Pemblokiran Rekening
Pada awal pemerintahan pasca reformasi, tepatnya pada tanggal 1 april 1999 harian kompas membuat berita “INDONESIA, NEGARA PALING KORUP DI ASIA” dalam berita  tersebut  dijelaskan  bahwa  indonesia merupakan  negara  dengan  tingkat  korupsi paling tinggi di Asia. Hal ini berarti semenjak diberlakukannya  UU  No.  3  Tahun  1971 tentang  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi selama 28 Tahun, tidak dapat menanggulangi permasalahan korupsi di Indonesia.
Karena  hal  itu  UU  No.  3  Tahun  1971 kembali  diperbarui  dan  disesuaikan  dengan kebutuhan  hukum  dan  aspirasi  masyarakat yang  berkembang  dan  digantikan  dengan Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut Prof. DR. Muladi, SH ada 6 aspek  yang  menarik  atas  revisi  terhadap  UU No. 3 Tahun 1971  yang  salah aspeknya  yaitu untuk  memperlancar  proses  penyidikan, penuntutan  dan  pemeriksaan  tindak  pidana korupsi,  Polisi,  Jaksa  atau  Hakim  sesuai dengan  tingkat  penanganan  perkara  dapat langsung meminta keterangan tentang keadaan tersangka atau terdakwa kepada bank melalui Gubernur Bank Indonesia.
Hal yang menarik lainnya pada UU No. 31  Tahun  1999  yaitu  Penyidik,  Penuntut Umum  dan  Hakim  dapat  mengajukan permohonan kepada Gubernur Bank Indonesia untuk mengetahui keadaan keuangan sekaligus memblokir  Rekening  Simpanan  Terdakwa. Selambat-lambatnya  3  hari  setelah  dokumen perminintaan diterima secara lengkap. Pemblokiran  rekening  diperlukan  untuk menangani  kasus-kasus  khusus  dan  mutakhir yang  sulit  pembuktiannya  .  Dalam  hal  ini disadari  bahwa  kasus  korupsi  sulit  dalam pembuktiannya, seringkali permasalahan yang timbul  yaitu  pada  saat  kasus  terungkap  uang hasil korupsi sudah dipindahkan ketempat lain. Maka  dari  itu  diperlukan  diperlukan  suatu aturan yang dapat mengantisipasi hal tersebut. Ketentuan  ini  terdapat  dalam  pasal  29  ayat  4 UU  No.  31  Tahun  1999  yang  menyatakan “Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta  kepada  bank  untuk  memblokir rekening  simpanan  milik  tersangka  atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi.”
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index
Terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
Namun, apabila tersangka atau terdakwa  terbukti  tidak  melakukan  tindak pidana  maka  pemblokiran  dapat  dicabut, ketentuan ini terdapat didalam pasal 29 ayat 5 UU  No.  31  Tahun  1999  yang  menyatakan “Dalam  hal  hasil  pemeriksaan  terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang  cukup,  atas  permintaan  penyidik, penuntut umum atau hakim, bank pada hari itu juga mencabut pemblokiran”.
3. Fenomena Baru Pengecualian Rahasia Bank Dalam Upaya

## Pemberantasan Korupsi
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  tindak pidana    korupsi    pada    hakekatnya    sebagai kejahatan    yang    luar    biasa  ( extraordinary crime ). Oleh karena itu dalam penanganannya pun  juga  menggunakan  cara-cara  yang  luar biasa.    Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  pada tahun  2002  Indonesia  membentuk  suatu lembaga super body yang bertugas memberantas  korupsi  yang  dikenal  dengan nama Komisi Pemberantasan Korupsi. Pembentukan  KPK  didasari  oleh UU No. 30 Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan  Undang-Undang tersebut,    KPK    memiliki    tugas    melakukan tugas    kordinasi    dengan  instansi    yang berwenang melakukan pemberantasan   tindak pidana   korupsi; supervisi   terhadap instansi yang  berwenang  melakukan  pemberantasan tindak    pidana    korupsi;  penyelidikan, penyidikan  dan  penuntutan  terhadap  tindak pidana korupsi; melakukan  tindakan-tindakan pencegahan    tindak  pidana  korupsi;  dan melakukan pemantauan ( monitoring )
penyelenggaraan pemerintahan negara. Sementara      itu      kewenangan      yang dimiliki oleh KPK
adalah mengkoordinasikan  penyelidikan, penyidikan, penuntutan  terhadap  tindak  pidana  korupsi; meletakkan  sistem  pelaporan  dalam  kegiatan pemberantasan    tindak    pidana    korupsi; meminta    informasi    tentang    kegiatan pemberantasan  tindak      pidana      korupsi kepada      instansi      terkait;melaksanakan dengar      pendapat     atau      pertemuan  dengan instansi        yang        berwenang        melakukan pemberantasan      tindak      pidana      korupsi, meminta laporan   instansi   terkait   mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.
Pembentukan KPK merupakan fenomena  baru  dalam  penegakan  hukum dibidang  korupsi  di  Indonesia.  Dikarenakan KPK adalah lembaga pertama yang didalamnya  terdiri  atas  jaksa  dan  polisi  (satu atap).  Lembaga    ini    dibentuk    sebagai  salah satu   bagian   agenda   pemberantasan   korupsi yang      merupakan      salah      satu      agenda terpenting dalam pembenahan tata pemerintahan  di  Indonesia.Kaitan  antara komisi  pemberantasan  korupsi  dan  rahasia bank  yaitu  KPK  dalam  melaksanakan  tugas penyidikan,  penyelidikan  dan  penuntutan, tidak  dibatasi  oleh  ketentuan  rahasia  bank, dasar  hukumnya  adalah  pasal  12  huruf  c  UU No.  30  Tahun  2002  tentang  Komisi Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Pasal tersebut  menyatakan  bahwa  KPK  dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi berwenang  meminta  keterangan  kepada  bank atau  lembaga  keuangan  lainnya  tentang keadaan  uang  tersangka  atau  terdakwa  yang sedang diperiksa.
UU No. 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan  korupsi  mengenyampingkan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah diubah  oleh  UU  No.  20  Tahun  2001  dan  UU No.  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan sebagaimana  telah  diubah  oleh  UU  No.  10 Tahun  1998,  khusus  pada  bagian  mengenai prosedur  izin  membuka  rahasia  bank.  Hal  itu dikuatkan  oleh  fatwa  Mahkamah  Agung seperti  yang  tertuang  dalam  surat  bernomor KMA/694/RHS/XII/2004 yang ditandatangani oleh  Ketua  Mahkamah  agung  yang  pada  saat itu  diketuai  oleh  Bagir  Manan  dan  ditujukan kepada  Gubernur  Bank  Indonesia.  Surat  ini menjawab surat BI tertanggal 8 Agustus 2004 lalu  yang  meminta  agar  lembaga  keadilan tertinggi itu memberikan pertimbangan hukum atas  pelaksanaan  kewenangan  KPK  terkait dengan ketentuan rahasia bank.
Berdasarkan wewenang yang dimilikinya  tersebut,  KPK  dalam  melakukan penyidikan,  penyelidikan  dan  penuntutan apabila  membutuhkan  data  pribadi  atau  data transaksi  yang  dilakukan  oleh  nasabah  suatu bank  tidak  perlu  untuk  meminta  izin  kepada Gubernur Bank Indonesia/Otoritas Jasa
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index
Terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
Keuangan  (pemberian  izin  membuka  rahasia bank  sejak  tahun  2011  dilimpahkan  kepada Otoritas Jasa Keuangan). KPK dapat meminta langsung  kepada  bank  yang  bersangkutan terkait  data  yang  dibutuhkan  tersebut. Wewenang KPK yang menyampingkan mekanisme pembukaan Rahasia bank tersebut untuk  mempercepat  proses  penyelidikan  dan penyidikan.  Ada    pendapat    atau    persepsi bahwa  ketentuan  rahasia  bank  di  Indonesia dengan  pengecualian  yang  bersifat  limitatif dan  birokratis  dapat  dianggap  sebagai penghambat  proses  penegakan  hukum  di Indonesia.  Menyangkut  hal  ini  Badan Pengawas Keuangan  dan  Pembangunan (BPKP) berpendapat bahwa Ketentuan rahasia bank  merupakan  penghambat  di  dalam pemberantasan  suatu  tindak  pidana.  Bahkan ada yang berpendapat bahwa ketentuan rahasia bank  dapat  dijadikan  “tameng”  untuk bersembunyi bagi pelaku tindak pidana.
Dalam  perkembangannya,  KPK  tidak lepas  dari  isu  politik  hukum,  beberapa perubahan  dilakukan  terhadap  lembaga  yang dianggap super  body ini,  perubahan  yang dilakukan  salah  satunya  yaitu  dibentuknya dewan  pengawas  yang  bertugas  untuk mengawasi  pelaksanaan tugas  dan  wewenang KPK.  Dengan  dibentuknya  dewan  pengawas, KPK  dalam  melaksanakan  penyadapan  harus meminta  izin  terlebih  dahulu  kepada  dewan pengawas. Namun dalam menjalankan
tugasnya yang berhubungan dengan pembukaan rahasia bank, KPK tetap diberikan kewenangan  untuk  meminta  data  transaksi langsung  kepada  bank  tanpa  meminta  izin terlebih dahulu.

## KESIMPULAN
Ketentuan  mengenai  rahasia  bank dibuat  untuk  menjaga  kadar  kepercayaan masyarakat kepada bank untuk tetap menyimpan  simpananya  di  bank.  Namun dikarenakan teori yang dianut rahasia bank di Indonesia  adalah  teori relatif ,  artinya  rahasia bank  dapat  dikecualikan  untuk  beberapa kepentingan, salah satunya untuk kepentingan memberantas  korupsi  dalam  perkara  pidana. Undang-undang  pemberantasan  tindak  pidana korupsi  mulai  dari  tahun  1960-sekarang semuanya  memasukan  rumusan  pengecualian rahasia bank.
Awalnya  pengecualian  rahasia  bank untuk  kepentingan  perkara  pidana  harus melalui  mekanisme  permintaan  izin  kepada pihak  yang  berwenang  memberikan  izin, wewenang  pemberian  izin  awalnya  diberikan oleh menteri keuangan, setelah diberlakukannya  UU  No.  10  Tahun  1998 Tentang  Perbankan,  wewenang  tersebut dilimpahkan kepada Gubernur Bank Indonesia, kemudian dilimpahkan lagi kepada Otoritas Jasa Keuangan. Namun ketentuan mekanisme
pengecualian  rahasia  bank  ini  tidak  berlaku bagi Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembaga  yang  bertugas  untuk  memberantas korupsi  ini  mempunyai  wewenang  yang mengenyampingkan  mekanisme  pengecualian rahasia bank. Artinya,  Komisi Pemberantasan Korupsi  dapat  meminta  keterangan  langsung kepada  bank  terkait  simpananya  tanpa memerlukan izin dari gubernur Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku
Garnasih,  Yenti. Kriminalisasi  Pencucian Uang. Jakarta  :  Pasca  Sarjana  Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
Gazali, Djoni S dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan . Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Husein, Yunus. Rahasia Bank Dan Penegakan Hukum .  Jakarta:  Pustaka  Juanda  Tiga Lima, 2010.
Museum  Bank  Indonesia  ,Unit  Khusus. Sejarah  Bank  Indonesia:  Perbankan . Jakarta:  Unit  Khusus  Museum  Bank Indonesia, 2007.
Pranacitra,  Resi. Rahasia  Bank:  As  A  Tool Economic  Engineering .  Yogyakarta:
Lautan Pustaka, 2019.
Suyatno,  Thomas. et  al.,  Kelembagaan Perbankan . Jakarta: Gramedia, 1992.
Artikel, Jurnal, dan Makalah.
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index
Terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
Badjuri, Achmad. “Peranankomisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  Sebagai
Lembaga  Anti  Korupsi  Di  Indonesia,”
Bisnis dan Ekonomi 18 (2011). Hlm. 84- 96.
Fitria,  “Eksistensi  Komisi  Pemberantasan
Korupsi  (KPK)  Sebagai Lembaga Negara Penunjang Dalam Sistem
Ketatanegaraan  Indonesia,” Nestor 2
(2012). Hlm. 1-17.
Hakim,  Abdul.  “Perbandingan  Perekonomian Dari  Masa  Soekarno  Hingga  Susilo Bambang  Yudhoyono  (1945  -  2009),” Ekonomika  Bisnis 3  (2012).  Hlm.  161- 180.
Idris,  Miftah .  “ Kerahasiaan  Bank  Suatu Tinjauan Dalam Aturan Hukum Perbankan  Syariah  Di  Indoesia,” Al- Amwal 1 (2016). Hlm. 1-29. Muchsin, “Reformasi Undang-Undang
Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi Suatu  Tinjauan  Yuridis,” Hukum  dan Pembangunan 29 (1999). Hlm. 232-248.
Muhtar,  Mohamad  Hidayat .  “ Model  Politik Hukum  Pemberantasan  Korupsi  Di Indonesia  Dalam  Rangka  Harmonisasi Lembaga  Penegak  Hukum,” Jambura Law Review 1 (2019). Hlm. 68-93.
Sjahdeini,  Sutan  Remy.  “Rahasia  Bank: Berbagai  Masalah  Di  Sekitarnya . ” Makalah  disampaikan  pada  Diskusi Mengenai Legal Isues Seputar Pengaturan Rahasia Bank Bertempat Di Bank Indonesia, Jakarta,13 Juni 2005.
Tulenan,  Vikky.  “Pembukaan  Rahasia  Bank Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi,” Lex Crimen 5 (2016). Hlm. 93-100
Yanti,  Fitri.  “Peristiwa  G-30-S/PKI  Di  Balik Penetapan  Hari  Kesaktian  Pancasila Tahun  1965,” Historia 2  (2017).  Hlm. 33-40.
Yasin,  Akhmad.  “Keterkaitan  Kerahasiaan Bank  dan  Pajak:  Antara  Kepentingan Negara  dan  Pribadi,” Konstitusi 16
(2019). Hlm. 212-234.

## Internet

## Nagoro,  Mukhamad  Wisnu.  “Menengok
Sejarah Perpajakan di Indonesia: Bagian Kedua”
https://www.pajak.go.id/artikel/meneng ok-sejarah-perpajakan-di-indonesia- bagian-kedua diakses 29 April 2020. Renata,  Alfi.  “KPK  dan  Rahasia  Bank” https://www.hukumonline.com/klinik/d etail/ulasan/lt4b0a0278418a9/kpk-dan- rahasia-bank/ diakses 23 Mei 2020.

## Perundang-Undangan
Indonesia,  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat Sementara.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan  Rakyat  Sementara tentang pembaharuan kebijakan landasan  ekonomi,  keuangan,  dan pembangunan .  TAP  MPRS  No.  XXIII Tahun 1966.
Indonesia, Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Pengusutan, Penuntutan,  dan  Pemeriksaan  Tindak Pidana  Korupsi ,  PERPU  No.  24  Tahun 1960, LN No. 72 Tahun 1960, TLN No. 2011.
Indonesia. Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Rahasia Bank ,  PERPU No.  23  Tahun  1960,  LN  No.  71  Tahun 1960, TLN No. 2010. Indonesia. Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU  No.  30  Tahun  2002,  LN  No.  137
Tahun 2002, TLN No. 4250.
Indonesia. Undang-Undang  Otoritas  Jasa Keuangan, UU No. 21 Tahun 2011, LN No. 111, TLN No. 5253.
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index
Terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
Indonesia. Undang-Undang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , UU No. 3 Tahun
1971, LN No. 19 Tahun 1971, TLN No.
2958.
Indonesia. Undang-Undang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi ,  UU  No.  31 Tahun  1999,  LN  No.  140  Tahun  1999, TLN No. 387.
Indonesia. Undang-Undang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992 Tentang  Perbankan ,  UU  No.  10  Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790.
Indonesia. Undang-Undang Pokok-Pokok
Perbankan , UU No. 14  Tahun  1967, LN No. 34 Tahun 1967, TLN 2842.