## PERAN PARTAI POLITIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU YANG ASPIRATIF DAN DEMOKRATIF
Oleh Muslih muslihhanafi08@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Malahayati Andre Pebrian Perdana andrepebrian@malahayati.ac.id Fakultas Hukum Universitas Malahayati Kamal Fahmi Kurnia kamal.fahmi1405@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

## Abstrak
Partai  politik  dibentuk  untuk  menjalankan  kekuasaan  politik  baik  ketika membentuk  pemerintahan  atau  ketika  partai  politik  sebagai  oposisi  di  dalam pemerintahan.  Partai politik diadakan tidak  lain untuk  mencapai kekuasaan baik dilembaga  eksekutif  maupun  lembaga  legislatif.  Salah  satu  fungsi  dari  partai politik adalah  sarana  rekruitmen  politik  yang dilakukan melalui   pemilu    yang sudah   lazim   dilaksanakan   di   negara-negara   demokratis   untuk melahirkan pemimpin-pemimpin  bangsa.  Fungsi  inilah  yang  dirasa  belum  maksimal karena pada  proses  pemilu  serentak  ini  ada  beberapa  daerah  yang memiliki  kandidat tunggal  kepala daerah, bahkan daerah  yang  memiliki dua sampai tiga calon pun dikhawatirkan  pada  akhirnya  akan  memunculkan  juga  kandidat  tunggal dikarenakan  banyak  yang  tidak  lolos  verifikasi. Hal  ini  pada  akhirnya  akan berdampak    pada  dipertanyakannya    nilai-nilai  demokrasi    yang  berlaku    di Indonesia  dan  kinerja  partai  politik  dalam  melahirkan  kader-kader  pemimpin bangsa.
Kata Kunci: Partai Politik, Pemilu, Demokrasi

## Abstract
Political  parties  are  formed  to  exercise  political  power  either  when  forming  a government  or  when  political  parties are   in   opposition   to   the   government. Political parties are held to achieve  power  in  both  the  executive  and  legislative institutions.  One  of  the  functions  of political  parties  is  a  means  of  political recruitment  which  is  carried  out  through  elections which  are  commonly  held in  democratic  countries  to  produce  national  leaders.  This  function is felt to be not optimal  because  in  this  simultaneous  election  process  there  are  several regions that have a single candidate for regional head, even regions that have two to  three  candidates  are  feared  that  in  the  end  will  also  bring  up  a  single candidate  because  many  do not  pass  the  verification.  This  will  ultimately have
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
an  impact  on questioning the  democratic values  that  apply in  Indonesia  and  the performance of political parties in producing cadres of national leaders.
Keywords: Political Party, Election, Democracy.

## I. PENDAHULUAN
Salah   satu   wujud   dalam   keterlibatan    masyarakat    dalam   proses   politik adalah  melalui  pemilihan    umum  (pemilu).  Pemilu  merupakan    sarana  bagi masyarakat  untuk  ikut menentukan     figur   dan   arah   kepemimpinan     negara atau   daerah     dalam     periode tertentu.Ketika  demokrasi  mendapat  perhatian yang  luas  dari  masyarakat  dunia,  penyelenggaraan  pemilu    yang    demokratis menjadi  syarat  penting  dalam  pembentukan kepemimpinan    sebuah   negara. Pemilu   memiliki    fungsi   utama   untuk   menghasilkan  kepemimpinan   yang benar-benar    mendekati    kehendak    rakyat    pada    negara    demokrasi.  Oleh karena  itu,  pemilu  merupakan  salah  satu  sarana  legitimasi  kekuasaan.
Pemilu  dapat  dikatakan  aspiratif  dan demokratis  apabila  memenuhi  beberapa persyaratan.   Pertama,  pemilu  harus  bersifat  kompetitif,  dalam  artian  peserta pemilu  harus  bebas    dan    otonom.    Kedua,    pemilu    yang    diselenggarakan secara  berkala,   dalam   artian pemilu   harus   diselenggarakan  secara   teratur dengan    jarak    waktu    yang    jelas.    Ketiga,  pemilu  harus  inklusif,  artinya semua  kelompok    masyarakat    harus  memiliki    peluang  yang  sama      untuk berpartisipasi     dalam    pemilu.    Tidak    ada    satu    pun    kelompok    yang diperlakukan secara diskriminatif  dalam proses pemilu. Keempat, pemilih harus diberi keleluasaan   untuk   mempertimbangkan  dan   mendiskusikan   alternatif pilihannya   dalam suasana    bebas,    tidak    di   bawah    tekanan,    dan   akses memperoleh    informasi    yang luas.Kelima,  penyelenggara  pemilu  yang  tidak memihak  atau  independen. 1
Konteks  pemilu  sesungguhnya  dimana  parpol  harus  memenuhi  tugas-tugasnya yang maha penting, antara lain: Mempersiapkan kandidat-kandidat terbaiknya di legislatif mempromosikan program politik dan platform pemilunya, serta bersaing
1 Antulian, Rifa‟i. DR. S.H, M. Hum. (2004). Politik uang jalan pemilihan kepala daerah . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
untuk  mendapatkan  mandat  publik  dan  suara¬suaranya.  Tetapi  di  samping  itu dalam jangka yang lebih panjang, parpol harus bisa menjadi perantara masyarakat dengan  institusi  pemerintahan.  Parpol  harus  terorganisir  secara  demokratis, memiliki akar yang kuat dalam masyarakat sehingga mampu mereka rnenu- larkan demokrasi kepada masyarakat .
Sama  seperti  parpol  di  negara-negara  lain  yang  sedang  dalam  proses  transisi dan  pemerintahan  otoriter  ke    negara  demokratis,    kerap    kali  kita    melihat adanya    budaya  non-  demokratis  di  dalam  parpol  Indonesia.    Pengalaman selama  masa  pemilu  dan  sesudahnya menunjukkan bahwa masih ada kebutuhan untuk  mempromosikan demokrasi dengan menjelaskan peran dan  fungsi parpol, bagaimana  mereka mengatur dirinya sendiri.
Dalam buku kecil ini, Prof. Thomas Meyer berusaha menjelaskan peran dan fungsi parpol  secara  sistematis.  Kami  berharap  buku  kecil  ini  mampu  memberikan pemahaman  mengenai  konsep  yang  mendasari semua  partai politk  dan anggota partai. Sangat penting untuk dicatat di sini bahwa, dalam observasi saya, wacana dominan tentang  “reformasi”  yang  merupakan  fenomena  elektrik  di  sepanjang akhir  1997  dan sepanjang  1998  itu  pada  umumnya  mengasumsikan  masalah terpokok  bagi  sebuah perubahan di Indonesia  terdapat  pada negara  ( state ) dan bukan  masyarakat  ( civil  society ).  Kekuasaan  yang  korup,  sentralistis,  dan  abai terhadap  hak-hak  sipil  dan  politik  rakyat,  misalnya,  dipandang  sebagai  sumber utama dari berbagai persoalan di Indonesia. Anggapan yang   sebelumnya   sangat dominan   berkembang   di   kalangan   elite   Orde   Baru   bahwa masyarakat Indonesia  belum  siap  menerima  demokrasi  pada  umumnya  ditolak,  sekurang- kurangnya diremehkan, oleh para penganjur “Demokrasi Sekarang”.
Para  penganjur  DS  yang  terutama  berasal  dari  ka-  langan  aktivis  mahasiswa,
LSM,  intelektual  oposisionis  (baik  yang  berasal  dari  kampus  maupun  non- kampus)  dan  sebagian
„kelas  menengah‟  yang  berasal  dari  kelompok   profesional  berbasis  urban, pada  dasarnya menghendaki perubahan yang bersifat struktural di tingkat negara. Da-  tang  dengan  gagasan “Reformasi  Total”,   kelompok   ini   mengoperasikan gerakan    menuntut    perubahan    melalui  tema-tema  “demokrasi”,  “HAM”,
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
“keadilan”, “Rule of Law”, “Civil Supremacy”, dan “clean government and good gov-  ernance”. 2 Walaupun  sebagian  besar  tidak  percaya  pada  revolusi,  mereka menghendaki  upaya-upaya  yang  cepat  bagi  pemulihan  demokrasi  di  Indonesia yang  menjadi  inti  dari  “Indonesia  Baru”  itu.  Undang-undang  Dasar  1945  yang telah  diamandemen  selama  periode  parlemen  1999-2004  yang  dihasilkan  oleh Pemilu 1999 mengubah banyak aspek dari hubungan tata-kenegaraan kita.
Perubahan yang terjadi itu ditandai oleh beberapa hal, di antaranya yang terpenting adalah,  pertama,  parlemen  terdiri  atas  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  dan Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD).  Kedua,  seluSruh  anggota  parlemen dipilih melalui  pemilu  yang  berimp-  likasi  pada  diakhirinya  sistem  pengangkatan  dan penunjukan anggota TNI/Polri dan perwakilan utusan golongan sebagai anggota parlemen.  Ketiga,  presiden  dipilih  secara  langsung  oleh  rakyat.  Keempat, dibentuknya  lembaga  independen  penyelenggara  pemilu  yang  bebas  dari  pen- garuh pemerintah. Kelima, pembentukan Mahkamah Konstitusi yang di antaranya memiliki kewenangan judicial review. Keenam, hadirnya sistem kepartaian jamak (multi-  party  system).  Masih  banyak  yang  dapat  ditambahkan,  di  antaranya adalah, konstitusi baru juga memberikan dasar yang kuat pada pengakuan terhadap hak-hak  asasi  manusia,  media  bebas,  dan otonomi  yang  lebih  luas  bagi daerah- daerah di Indonesia.
Dapat    dikatakan    bahwa    perkembangan    kelembagaan    selama    lima    tahun pertama transisi demokrasi di negeri ini (1999-2004) telah dihasilkan perubahan yang sangat penting. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa banyak orang sangat puas dengan hasilnya pada tingkat praktik.   Ketidakpuasan   publik   pada   umumnya berhubungan   dengan   persepsi   tentang meluasnya  praktik  korupsi  di  kalangan birokrasi  pemerintah  dan  DPR  (pusat  dan  daerah)  serta  persepsi  tentang ketidakcapakapan  pemerintah  untuk  secara  segera  memulihkan  perekonomian nasional  sebagai  akibat  dari  lemahnya  penegakan  hukum  yang  dapat  men- jamin ketertiban  umum dan rasa  keadilan  masyarakat.  Tentu  saja  masih  banyak
2 Az yumardi Azra, Prof (2000), Demokrasi dan Ham : Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidatullah
hal  lain  yang  dapat  disebut  di sini,  di antaranya  yang  terpenting  adalah tentang masa depan transisi ini.
Hingga  akhir  periode  lima  tahun  pertama  transisi  demokrasi  terdapat  sejumlah pertanyaan  pokok  yang  berkembang  di  kalangan  masyarakat  yang  menyiratkan tidak  saja  keprihatinan  terhadap  apa  yang  mereka  lihat    selama  masa  itu namun  juga  mencerminkan kegelisahan  mereka tentang masa depan Indonesia. Menurut  saya,  kegelisahan  itu  pada  umumnya  berkisar  di  sekitar  persoalan tentang (1) seberapa cepat perubahan yang nyata itu akan terjadi, setidak-tidaknya dalam  arahnya  yang  menjanjikan;  (2)  seberapa  mungkin  perubahan  itu  dapat dilakukan  dengan  „guncangan‟  yang  mereka  dapat  me  nanggungnya  lagi;  (3) seberapa  masuk  akal  harapan terhadap perubahan  itu  digantungkan kepada para pemimpin mereka;   (4)   seberapa   siap   infrastruktur   yang   terdapat   dalam masyarakat   untuk   ikut menentukan arah perubahan itu; dan (5) bagaimanakah „masa lalu‟ itu hendak diselesaikan.
Respon  masyarakat  terhadap  pertanyaan-pertanyaan  itu  pada  umumnya mengabarkan  kerisauan  dalam  ihwal bagaimana mereka  semestinya memposisikan  dirinya terhadap  pertanyaan-pertanyaan itu. Miskinnya pemahaman  dan  kepercayaan  bahwa  masyarakat  sesungguhnya  dapat  menjadi bagian  yang  berarti  dalam  proses  perubahan  itu,  dalam  hemat  saya,  telah mengecilkan potensi bagi berkembangnya kesadaran kolektif yang penting bagi sebuah perubahan  yang  berpola  partisipatoris.  Keraguan-keraguan  bahwa  para pemimpin  mereka  sedang  bekerja  dalam  arah  yang  menjanjikan  juga menimbulkan  rasa  frustasi  dan  meningkatkan  kecemasan  tentang  ada  tidaknya masa depan yang lebih baik itu.
Dari  uraian  diatas  Dari  uraian  di  atas  penulis  dapat  merumuskan  menjadi  dua pertanyaan,  yang    pertama    (1)    Bagaimana    sejarah    partai    politik    pada penyelenggaraan    pemilu    yang  aspiratif  dan  demokratif  di  indonesia  di indonesia?; (2) Bagaimana Implikasi Peran Partai Politik di indonesia?

## II. METODE PENELITIAN
Pendekatan  yuridis  normatif  oleh  Soerjano  Soekanto  dan  Sri  Mamudji  disebut dengan  istilah  kepustakaan.    Nama  penelitian  hukum  kepustakaan  karena dalam  penelitian  hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja
Penelitian  ini terkait  data-data  yang  dibutuhkan  peneliti diambil oleh  informasi orang  ataupun    pihak    yang    berhubungan    langsung    berdasarkan    dokumen- dokumen    berupa    data  tertulis  kemudian  data-data  tersebut  dianalisis  untuk kemudian disimpulkan.
Observasi  menjasi  subjek  yang  paling  dasar  dan  paling  tua  dari  ilmu-ilmu sosial  karena  dalam  cara-cara  tertentu  kita  selalu  terlibat  dalam  proses mengamati.  Observasi  adalah  suatu  aktivitas  dalam  mengenal  tingkah  laku individu  dan  biasanya  diakhiri  dengan  mencatat  hal-hal    yang    penting    dan merupakan  studi  yang  dilakukan  dengan  sengaja  dan  secara sistematis melalui proses  pengamatan  atau  gejala-gejala  yang  terjadi  pada  saat  itu.  Observasi merupkan metode pengumpulan dan esensial dalam penelitian apalagi penelitian dengan  pendekatan  kualitatif..Data  Sekunder,  yaitu  data  yang  diperoleh  dari kepustakaan  dengan  cara  membaca  mencatat bahan-bahan  yang terkait  dengan penulisan.
Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu: Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Undang-Undang  12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  dapat  memberikan  penjelasan  mengenai  bahan hukum primer. Berbagai kepustakaan umum mengenai kasus hukum tata Negara. Artikel  ilmiah  / jurnal,  hasil  karya  dibidang  hukum,  surat-surat  kabar  yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian
Bahan  hukum  tersier,  yaitu  bahan  hukum  yang  fungsinya  melengkapi  bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder agar dapat menjadi lebih jelas, seperti kamus hukum, dan kamus besar bahasa Indonesia.
Data yang  diperoleh  kemudian  dianalisis  secara kualitatif  dengan mendeskripsikan  data  yang  dihasilkan  dari  pengamatan  kedalam  bentuk
penjelasan  secara  sistematis  sehingga  dapat  diperoleh  gambaran  yang  jelas tentang masalah yang diteliti kemudian disimpulkan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Sejarah Partai Politik Pada Penyelenggaraan Pemilu Yang Aspiratif

## Dan Demokratif Di Indonesia Di Indonesia
Salah   satu   wujud   dalam   keterlibatan    masyarakat    dalam   proses   politik adalah  melalui  pemilihan  umum  (pemilu).  Pemilu  merupakan    sarana  bagi masyarakat  untuk  ikut  menentukan   figur   dan   arah   kepemimpinan   negara atau   daerah   dalam   periode   tertentu. Ketika  demokrasi   mendapat   perhatian yang  luas  dari  masyarakat   dunia,  penyelenggaraan pemilu   yang   demokratis menjadi   syarat   penting   dalam   pembentukan    kepemimpinan sebuah  negara. Pemilu  memiliki    fungsi  utama  untuk  menghasilkan   kepemimpinan   yang benar-benar    mendekati   kehendak   rakyat   pada   negara   demokrasi.    Pemilu merupakan salah  satu  sarana  legitimasi  kekuasaan.
Pemilu  dapat  dikatakan  aspiratif  dan demokratis  apabila  memenuhi  beberapa persyaratan.   Pertama,  pemilu  harus  bersifat  kompetitif,  dalam  artian  peserta pemilu  harus bebas  dan  otonom.  Kedua,  pemilu  yang  diselenggarakan secara berkala,   dalam  artian pemilu   harus   diselenggarakan  secara   teratur   dengan jarak    waktu    yang    jelas.    Ketiga,  pemilu  harus  inklusif,  artinya  semua kelompok    masyarakat    harus  memiliki    peluang  yang  sama      untuk berpartisipasi     dalam    pemilu.    Tidak    ada    satu    pun    kelompok    yang diperlakukan  secara diskriminatif  dalam proses pemilu. Keempat,  pemilih harus diberi keleluasaan   untuk   mempertimbangkan  dan   mendiskusikan    alternatif pilihannya   dalam suasana    bebas,    tidak    di   bawah    tekanan,    dan    akses memperoleh    informasi    yang luas.Kelima,  penyelenggara  pemilu  yang tidak memihak  atau  independen  Dalam  kedudukannya      sebagai    pilar    demokrasi, peran   partai   politik   dalam   sistem   perpolitikan nasional   merupakan    wadah seleksi   kepemimpinan    nasional   dan   daerah.   Pengalaman dalam   rangkaian penyelenggaraan  seleksi  kepemimpinan   nasional    dan  daerah  melalui pemilu
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
secara    langsung     membuktikan     keberhasilan     partai     politik     sebagai pilar  demokrasi.    Penyelenggaraan  pemilu  tahun  2004  di  Indonesia  dinilai cukup  berhasil    oleh  banyak  kalangan,    termasuk  kalangan    Internasional. Dengan  gambaran  ini  dapat  dikatakan  bahwa  sistem  perpolitikan    nasional dipandang  mulai  sejalan  dengan  penataan  kehidupan berbangsa  dan bernegara yang  di dalamnya  mencakup  penataan  partai  politik.
Peran   partai   politik   telah   memberikan    kontribusi    yang   signifikan   bagi sistem perpolitikan  nasional,  terutama  dalam  kehidupan  masyarakat  Indonesia yang  dinamis  dan sedang  berubah.  Jika  kapasitas  dan  kinerja  partai  politik dapat  ditingkatkan,    maka  hal  ini  akan    berpengaruh      besar    terhadap peningkatan    kualitas   demokrasi   dan   kinerja   sistem politik.   Oleh  karena itu,  peran  partai  politik  perlu  ditingkatkan   kapasitas,  kualitas,  dan kinerjanya agar   dapat   mewujudkan   aspirasi   dan   kehendak   rakyat   dan   meningkatkan kualitas  demokrasi. 3
Menjelang  pemilu  tahun  2009  pemerintah   mencoba  merampungkan  5  (lima) paket  undang-undang  di  bidang  politik  untuk  menyongsong    pemilu selanjutnya.    Dari  5  (lima)  paket  undang-undang  tersebut,    baru  berhasil diselesaikan   3  (tiga)  undang-undang,  yaitu Undang-Undang Nomor  22 Tahun 2007  tentang  Penyelenggara   Pemilu,  Undang-Undang Nomor  2 Tahun  2008 tentang  Partai  Politik,  dan  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2008 tentang Pemilihan      Umum      Anggota      Dewan      Perwakilan      Rakyat,      Dewan Perwakilan Daerah,  Dan  Dewan  Perwakilan   Rakyat  Daerah.  Sisanya,  yaitu Undang-Undang   tentang Pemilihan   Umum   Presiden   dan   Wakil   Presiden dan    Undang-Undang    tentang    Susunan  dan  Kedudukan Majelis Permusyawaratan  Rakyat,   Dewan   Perwakilan   Rakyat,   Dewan Perwakilan Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  akan  segera  dibahas  di  DPR pada  masa  sidang  berikutnya.
3 Jurnal    Tarjih    dan    Pengembangan    Pemikiran    Islam.2004. Kepemimpinan    Nasional & GoodGovernance . Edisi ke-8, Juli 2004/ Jumadil Ula 1425 H. Yogyakarta.

## 1. Sejarah  Partai  Politik
Dunia    Partai    politik    pertama-tama    lahir  di  negara-negara    Eropa    Barat bersamaan dengan  gagasan  bahwa  rakyat  merupakan   fakta  yang  menentukan dalam  proses  politik. Dalam hal ini partai politik berperan sebagai penghubung antara  rakyat  di  satu  pihak  dan  pemerintah    di  lain  pihak.  Maka  dalam perkembangan   selanjutnya   partai  politik  dianggap sebagai   menifestasi   dari suatu  sistem  politik  yang  demokratis   serta  mewakili   aspirasi rakyat.
Permulaannya    peranan    partai   politik   di   negara-negara    barat   bersifat elitis   dan aristokratis,    dalam   arti   terutama   mempertahankan   kepentingan golongan      bangsawan  terhadap      tuntutan      raja,    namun      dalam perkembangannya   kemudian    peranan   tersebut meluas  dan  berkembang   ke segenap   lapisan   masyarakat.   Hal  ini  antara  lain  disebabkan oleh  perlunya dukungan   yang  menyebar   dan  merata   dari  semua   golongan   masyarakat. Dengan   demikian   terjadi   pergeseran   dari  peranan   yang  bersifat   elitis  ke peranan   yang meluas  dan  populis.
Perkembangan  selanjutnya  adalah dari barat, partai politik mempengaruhi  dan berkembang   di  negara-negara   baru,  yaitu  di  Asia  dan  Afrika.Partai   politik di  negara- negara  jajahan  sering  berperan  sebagai  pemersatu  aspirasi  rakyat dan  penggerak    ke  arah  persatuan    nasional    yang  bertujuan    mencapai kemerdekaan.  Hal ini terjadi di Indonesia (waktu   itu  masih   Hindia   Belanda). Perkembanganya   akhir-akhir   ini   partai   politik umumnya   diterima   sebagai suatu    lembaga      penting      terutama      di    negara-negara      yang  berdasarkan demokrasi  konstitusional,   yaitu  sebagai  kelengkapan  sistem  demokrasi  suatu negara.  Perjalanan    partai    politik    di  Indonesia    dapat    digolongkan    dalam beberapa   periode perkembangan,  dengan   setiap   kurun  waktu  mempunyai ciri  dan  tujuan    masing-masing,  yaitu  :  Masa  penjajahan  Belanda,  Masa pedudukan  Jepang  dan  masa  merdeka.

## 2. Masa  Penjajahan  Belanda
Masa    ini    disebut    sebagai    periode    pertama    lahirnya    partai    politik    di Indoneisa  (waktu    itu  Hindia    Belanda).Lahirnya  partai    menandai    adanya kesadaran  nasional.  Pada masa   itu   semua   organisasi    baik   yang   bertujuan
sosial   seperti   Budi   Utomo   dan Muhammadiyah,  ataupun   yang  berazaskan politik   agama   dan   sekuler   seperti   Serikat Islam,  PNI  dan  Partai  Katolik, ikut  memainkan    peranan  dalam  pergerakan    nasional  untuk  Indonesia merdeka.    Kehadiran    partai    politik    pada    masa    permulaan     merupakan menifestasi   kesadaran   nasional   untuk   mencapai   kemerdekaan   bagi   bangsa Indonesia.  Setelah    didirikan    Dewan    Rakyat    ,  gerakan    ini  oleh  beberapa partai  diteruskan    di  dalam  badan lain.  Pada  tahun  1939  terdapat  beberapa fraksi  di dalam  Dewan  Rakat,  yaitu  Fraksi Nasional   di  bawah  pimpinan   M. Husni    Thamin,    PPBB    (Perhimpunan    Pegawai    Bestuur  Bumi  Putera)    di bawah  pimpinan    Prawoto   dan  Indonesische   Nationale   Groep  di  bawah pimpinan  Muhammad  Yamin.
Di luar dewan rakyat ada usaha untuk mengadakan  gabungan  partai politik dan menjadikannya   semacam   dewan   perwakilan    rakyat.   Pada   tahun   1939 dibentuk   KRI (Komite  Rakyat  Indoneisa)  yang terdiri  dari GAPI  (Gabungan Politik Indonesia) yang merupakan   gabungan  dari  partai-partai   yang  beraliran nasional,    MIAI    (Majelis    Islami)  yang  merupakan    gabungan    partai-partai yang  beraliran  Islam  yang  terbentuk   tahun  1937, dan  MRI  (Majelis  Rakyat Indonesia)  yang  merupakan  gabungan  organisasi  buruh.

## 3. Masa  Pendudukan  Jepang
Semua    kegiatan    partai    politik    dilarang,    hanya    golongan    Islam    diberi kebebasan  untuk    membentuk    yaitu    partai    Masyumi,    yang    lebih    banyak bergerak   di  bidang  social kemasyarakatan.

## 4. Masa  Merdeka  (1945)
Beberapa   bulan  setelah   proklamsi   kemerdekaan,   terbuka   kesempatan   yang besar untuk  mendirikan   partai  politik,  sehingga  bermunculanlah parti-partai politik  Indonesia. Dengan    demikian    kita   kembali    kepada    pola   sistem banyak      partai.      Pemilu      1955  memunculkan  4  partai  politik  besar,  yaitu: Masyumi,  PNI,  NU    dan  PKI.  Masa  tahun 1950  sampai  1959  ini  sering disebut    sebagai    masa  kejayaan    partai  politik,    karena  partai  politik memainkan   peranan   yang   sangat   penting   dalam   kehidupan   bernegara melalui sistem parlementer.  Sistem  banyak  partai ternyata tidak dapat berjalan
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
baik.  Partai  politik  tidak    dapat    melaksanakan      fungsinya    dengan    baik, sehingga   kabinet   jatuh   bangun   dan tidak   dapat   melaksanakan    program kerjanya.    Sebagai   akibatnya    pembangunan    tidak dapat  berjalan dengan baik   pula. Masa   demokrasi   parlementer   diakhiri   dengan   Dekrit 5  Juli 1959  dan dilanjutkan  dengan  demokrasi  terpimpin.
Pada    masa    demokrasi    terpimpin    ini   peranan    partai    politik    mulai dikurangi,  sedangkan    di  pihak  lain,  peranan  presiden  sangat  kuat.  Partai politik  pada  saat  ini  dikenal  dengan   NASAKOM   (Nasional,   Agama  dan Komunis)    yang  diwakili    oleh  NU,  PNI  dan  PKI.Pada  masa  Demokrasi Terpimpin  ini  nampak  sekali  bahwa  PKI  memainkan   peranan penting   dan bertambah    kuat,   terutama   melalui   G   30   S/PKI   akhir   September   1965. Setelah   Indonesia   memasuki   masa   Orde   Baru   dan   partai-partai    dapat bergerak   lebih leluasa  dibanding  dengan  masa  Demokrasi  terpimpin.  Suatu catatan  pada  masa  ini adalah munculnya    organisasi    kekuatan    politik   bar yaitu   Golongan    Karya   (Golkar).   Pada pemilihan  umum  thun  1971,  Golkar muncul  sebagai  pemenang  partai  yang  diikuti  oleh  3  partai   politik   besar yaitu  NU,  Parmusi   (Persatuan   Muslim   Indonesia)   serta  PNI.   Pada tahun 1973  terjadi  penyederhanaan partai  melalui  fusi  partai  politik.  Empat  partai politik Islam,  yaitu  :  NU,  Parmusi,  Partai  Sarikat  Islam  dan  Perti  bergabung menjadi  Partai Persatu  Pembangunan  (PPP). Lima partai  lain yaitu PNI, Partai Kristen  Indonesia,  Parati Katolik,   Partai   Murba   dan   Partai   IPKI   (ikatan Pendukung   Kemerdekaan    Indonesia) bergabung   menjadi  Partai  Demokrasi Indonesia.   Maka  pada  tahun  1977  hanya  terdapat 3   organisasi   kekuatan politik   Indonesia   yaitu   Partai   Persatuan   Pembangunan,     Partai Demokrasi Indonesia   dan  Golongan   Karya  (GOLKAR).   Golkar  pada  masa  orde  baru bisa  dikatakan   bukan   partai   politik   sebab   organisasi   ini   merupakan   suatu organisasi kalangan  eksekutif  yang  selalu  diikutsertakan  dalam  pemilu.
Pada  mula  era  orde  baru  hingga   pemilu   tahun   1997,   orang-orang   yang tergabung  dalam    golkar    selalu    mendominasi      ditingkat    eksekutif    dan legislatif   dan   PPP   dan   PDI hanya   sebagai   partai   pendamping   (oposisi) dalam   setiap   pemilu.   Setelah   gelombang  reformasi   terjadi    di  Indonesia
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
yang  ditandai  dengan  tumbangnya  rezim  Suharto,  maka pemilu  dilaksanakan dengan   sistem   multi   partai   yang   dilakukan   secara   langsung   dan mulai terlaksananya   pemilu   langsung   baik   dalam   pemilihan   presiden   maupun kepala daerah  pada  tahun  2004  sampai    2009  dan  jika  tak  ada  perubahan maka  pemilu  tahun 2014  juga  akan  dilaksanakan  secara  langsung.
Selanjutnya,  jika diselusuri  sejarah  banyak  sekali  partai  politik  yang  bermain dalam  pemilu,    mulai    dari    pemilu    pertama    dilangsungkan      di    Indonesia sampai   sekarang   ini. Diantara  partai  politik  yang  ikut  pemilu  sesuai  dengan periode-periodenya adalah:
Pemilu  1955 , Pemilu    1955   diikuti    oleh   172   kontestan    partai   politik.
Empat   partai   terbesar diantaranya  adalah:     PNI  (22,3  %),  Masyumi  (20,9%),
Nahdlatul   Ulama  (18,4%),  dan PKI (15,4%).
Pemilu  1971 , Pemilu  1971  diikuti  oleh  10  kontestan,   yaitu:  partai  Katolik, partai  Syarikat    Islam  Indonesia,    partai    nahdlatul    Ulama,    partai    Muslim Indonesia,    goloongan    karya,    partai  Kristen    Indonesia,    partai  Musyawarah Rakyat   Banyak,   partai  Nasional   Indonesia,   partai Islam  PERTI  dan   partai Ikatan  Pendukung  Kemerdekaan  Indonesia.
Pemilu  1977-1997 , Pemilu   1977,  1982,  1987,  1992,  dan  1997  diikuti  oleh 3  kontestan   yang  sama, yaitu:    Partai    Persatuan    Pembangunan,     Golongan Karya,    dan    Partai     Demokrasi Indonesia.
Pemilu  1999 ,  Pemilu    1999   diikuti    oleh    48    partai    politik,    yaitu:    Partai Indonesia   Baru,  Partai Kristen  Nasional  Indonesia,  Partai  Nasional  Indonesia –  Supeni,  Partai  Aliansi  Demokrat Indonesia,   Partai  Kebangkitan   Muslim Indonesia,  Partai  Ummat  Islam,  Partai Kebangkitan    Ummat,   Partai   Masyumi Baru,   Partai   Persatuan    Pembangunan,    Partai Syarikat   Islam  Indonesia, Partai    Demokrasi    Indonesia    Perjuangan,    Partai  Abul  Yatama,  Partai Kebangsaan    Merdeka,    Partai    Demokrasi    Kasih    Bangsa,    Partai    Amanat Nasional, Partai    Rakyat    Demokratik,    Partai    Syarikat    Islam    Indonesia 1905,      Partai      Katolik  Demokrat,    Partai  Pilihan  Rakyat,  Partai  Rakyat Indonesia,   Partai  Politik  Islam  Indonesia Masyumi,    Partai   Bulan   Bintang, Partai   Solidaritas    Pekerja,    Partai    Keadilan,    Partai  Nahdlatul    Ummat,
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
Partai   Nasional   Indonesia    –   Front   Marhaenis,      Partai      Ikatan Pendukung Kemerdekaan    Indonesia,   Partai   Republik,   Partai   Islam   Demokrat,   Partai Nasional    Indonesia-Massa  Marhaen,    Partai   Musyawarah     Rakyat    Banyak, Partai  Demokrasi    Indonesia,    Partai   Golongan    Karya,   Partai   Persatuan, Partai   Kebangkitan Bangsa,   Partai   Uni  Demokrasi   Indonesia,   Partai   Buruh Nasional,   Partai  Musyawarah Kekeluargaan    Gotong   Royong,   Partai   Daulat Rakyat,      Partai      Cinta      Damai,      Partai  Keadilan    dan    Persatuan,    Partai Solidaritas   Pekerja   Seluruh   Indonesia,   Partai   Nasional Bangsa    Indonesia, Partai   Bhinneka    Tunggal    Ika   Indonesia,    Partai   Solidaritas    Uni Nasional Indonesia,  Partai  Nasional  Demokrat,  Partai  Ummat  Muslimin  Indonesia  dan Partai  Pekerja  Indonesia 4
Pemilu  2004 ,  Pada    tahun    2004    pemilihan      umum    sudah    dilaksanakan secara   langsung   sesuai dengan  yang  diamanatkan   UUD  1945  pasal  22E ayat  1, ”Pemilihan   umum  dilaksanakan secara  umum,  bebas,  rahasia,   jujur dan  adil  setiap  lima  tahun  sekali” .  Partai  politik yang ikut pemilihan  umum pada  tahun  2004  antara  lain:  Partai  Nasional  Indonesia Marhaenisme,    Partai Buruh   Sosial   Demokrat   Indonesia,   Partai   Bulan   Bintang,   Partai Merdeka, Partai  Persatuan   Pembangunan,   Partai  Persatuan     Demokrasi     Kebangsaan, Partai      Perhimpunan      Indonesia      Baru,      Partai      Nasional      Banteng Kemerdekaan,    Partai Demokrat,    Partai   Keadilan   dan   Persatuan    Indonesia, Partai   Penegak       Demokrasi Indonesia,  Partai  Persatuan  Nahdlatul  Ummah Indonesia,   Partai  Amanat  Nasional,   Partai  Karya    Peduli     Bangsa,    Partai Kebangkitan    Bangsa,   Partai   Keadilan   Sejahtera,Partai Bintang   Reformasi, Partai   Demokrasi    Indonesia   Perjuangan,    Partai   Damai   Sejahtera, Partai Golongan  Karya,  Partai  Patriot  Pancasila,  Partai  Sarikat  Indonesia,  Partai PersatuanDaerah,  Partai  Pelopor.
Pemilu  2009 , Pemilu  2009  diikuti  oleh  38 partai  politik  nasional  dan  6 partai politik  lokal  Aceh,  yaitu:
a. Partai  politik  nasional
4 Miriam Budiharjo,       1997. Dasar-Dasar        Politik .  Gramedia. Jakarta
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
Partai  Hati Nurani  Rakyat  (Hanura),  Partai  Karya  Peduli  Bangsa  (PKPB), Partai Pengusaha   dan  Pekerja   Indonesia   (PPPI),  Partai  Peduli  Rakyat Nasional   (PPRN),   Partai  Gerakan   Indonesia   Raya  (Gerindra),   Partai Barisan   Nasional   (Barnas),   Partai  Keadilan dan   Persatuan    Indonesia (PKPI),   Partai   Keadilan   Sejahtera    (PKS),   Partai      Amanat Nasional (PAN),   Partai   Perjuangan    Indonesia   Baru   (PIB),   Partai   Kedaulatan, Partai  Persatuan    Daerah    (PPD),    Partai    Kebangkitan    Bangsa    (PKB), Partai  Pemuda  Indonesia (PPI),  Partai  Nasional   Indonesia   Marhaenisme (PNI    Marhaenisme),  Partai    Demokrasi  Pembaruan    (PDP),          Partai Karya    Perjuangan    (PKP),    Partai    Matahari    Bangsa    (PMB),  Partai Penegak   Demokrasi   Indonesia   (PPDI),   Partai   Demokrasi   Kebangsaan (PDK), Partai    Republika    Nusantara    (RepublikaN),    Partai    Pelopor, Partai   Golongan   Karya (Golkar),  Partai  Persatuan  Pembangunan   (PPP), Partai    Damai    Sejahtera    (PDS),    Partai  Nasional  Benteng  Kerakyatan Indonesia  (PNBK  Indonesia),    Partai  Bulan  Bintang  (PBB),  Partai Demokrasi    Indonesia    Perjuangan    (PDIP),    Partai  Bintang  Reformasi (PBR),  Partai  Patriot,    Partai    Demokrat,    Partai    Kasih    Demokrasi Indonesia   (PKDI),  Partai  Indonesia Sejahtera  (PIS),  Partai  Kebangkitan Nasional   Ulama  (PKNU),   Partai  Merdeka,   Partai Persatuan   Nahdlatul Ummah   Indonesia   (PPNUI),   Partai  Sarikat  Indonesia   (PSI)    dan Partai Buruh.
b. Partai  Aceh
Partai  Aceh  Aman  Seujahtra  (PAAS),  Partai  Daulat  Aceh  (PDA),  Partai Suara Independen   Rakyat   Aceh   (SIRA),   Partai   Rakyat   Aceh   (PRA), Partai  Aceh  (PA)  dan Partai  Bersatu  Aceh  (PBA).

## B. Partai  Politik  dari  Tinjauan  Demokrasi
Indonesia    pernah    mengalami    tiga  bentuk    demokrasi    yaitu  demokrasi Parlementer  tahun  1945  sampai  1959,  demokrasi   Terpimpin    tahun  1959 sampai  1965  dan  demokrasi Pancasila   tahun   1965   sekarang.   Demokrasi pancasila   adalah   paham   demokrasi   yang bersumber  pada  kepribadian  dan
falsafah  hidup  bangsa  Indonesia,  hal  ini  tertuang  dalam pembukaan   undang- Undang  Dasar  1945.  Adapun  asas  dari  demokrasi   pancasila  terdapat pada sila  keempat  yaitu “Kerakyatan   yang  dipimpin  oleh  hikmah  kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”, dan  dasar  demokrasi  pancasila  adalah kedaulatan   rakyat dalam  artian     rakyat   yang  menetukan   bentuk   dan  isi pemerintahan   yang  sesuai  dengan hati  nurani  dan  kepentingan  rakyat  banyak dalam  rangka  guna  tercapainya  kemakmuran dan kesejahteraan  warga  negara indonesia.
Rakyat merupakan subjek demokrasi dalam negara Indonesia yaitu rakyat secara keseluruhan  mempunyai  hak ikut  serta dalam  menentukan  kebijakan  melalui lembaga  perwakilan    guna  dijalankan    oleh  lembaga    eksekuif  demi kesejahteraan   rakyat  itu  sendiri sehingga   kebijakan    tersebut   bukan   atas keinginan    sang   penguasa    negara   (berbentuk absolut).   Kebijakan    yang dikeluarkan   pemerintah   dengan   lembaga   perwakilan   rakyat harus  melalui musyawarah   dan  mufakat   sungguhpun   akan  timbul   perbedaan-perbedaan pendapat    namun    dapat    diselesaikan    melalui    aturan    main    dalam    alam demokrasi  Pancasila.  Demokrasi        Pancasila      tidak      mengatur      masalah demokrasi     politik     saja tetapi  termasuk            termasuk   demokrasi   ekonomi dan    sosial    budaya.    Oleh    sebab  itu    gagasan  demokrasi    sebagai    suatu pengembangan  yang  mengikutkan    sertakan    rakyat  (populisme)  dalam mencapai   suatu  kemajuan   (progresivisme)  yang  diatur  dalam   UUD 1945. Agar  demokrasi   Pancasila   bisa  berdiri   tegak   dan   kokoh   maka   ditopang dengan beberapa  unsur  antara  lain  :

## 1. Hukum
Indonesia   sebagai  negara  hukum  sebagaimana   yang  tercantum   dalam  UUD 1945  pasal    1  ayat    3  yang    berbunyi,”    Negara    Indonesia    adalah    negara hukum”    maka    negara  wajib  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  rakyat melalui lembaga peradilan yang independen  dan menjamin  hak-hak-hak  warga negara  sehingga  tidak  berlaku  adanya  kekuasaan  pemerintah    yang  bersifat kekuasaan  belaka(  machtsstaat).
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
Muhammad    Yamin    menjelaskan    bahwa    konsep    hukum       Indonesia adalah kekuasaan   yang  dilakukan   oleh  pemerintah   Indonesia  harus  berdasar dan  berasal   dari ketentuan  undang-undang guna  terhindar  dari  kesewenang- wenangan. 5

## 2. Masyarakat  Madani
Di  alam  demokrasi   pancasila   hak-hak   rakyat   harus  dikedepankan   dan  tak ada  tekanan    dari    negara,    negara    memberikan      hak    kebebasan      dan keterbukaan      terhadap rakyat.   Posisi   penting   dari   masyarakat    madani dalam          pembangunan          berdemokrasi  dimana      masyarakat      ikut      serta berpartisipasi    aktif   dalam    pengambilan       kebijakan-  kebijakan    yang dikeluarkan    oleh    pemimpin    negara.    Hal    ini    sangat    penting    bagi pembangunan   politik  demokrasi  yang  berasaskan  pancasila  dan  UUD  1945 di Indonesia.
Ernest    Gellner    mengatakan    antara    masyarakat    madani    dan  demokrasi merupakan dua kunci  yang tidak dapat  dipisahkan  satu dari  yang lainnya.  Hal ini  disebabkan    karena  demokrasi      merupakan      hasil      dari      dinamika masyarakat      yang      menghendaki        adanya  partisipasi,  kebebasan    dan kemandirian.

## 3. Aliansi  Kelompok  Strategis
Guna   tegaknya    demokrasi    di   Indonesia    perlu   sekali   adanya   dukungan dari kelompok-kelompok   tertentu    agar   tercapai    tujuan   bersama    seperti kelompok    partai politik   yang  anggota-anggotanya  memiliki   tujuan   yang sama    yaitu    untuk    mendapatkan  kekuasaan    dan  jabatan  politik  dalam membangun    bangsa  dan  negara  dan  kelompok    yang  didominasi      oleh organisasi      kemasyarakatan    yang      bertujuan      untuk      mengawasi      dan memberikan   masukan  terhadap  kinerja  lembaga-lembaga  negara.  Kelompok ini  didasari pada  kreteria  profesionalitas   seperti  Asosiasi   ilmuawan   Politik Indonesia   (AIPI),  Ikatan Pengusaha  Muda  Indonesia  (IPMI)  dan  Persatuan Guru  Republik  Indonesia  (PGRI).
5 Syafiee,  Innu  Kencana.  Drs.  (1993). Sistem  Pemerintahan  Indonesia  (MKDU), PT.  Rineka Cipta Jakarta
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
Sistem  politik  di  Indonesia   telah  menempatkan   partai  politik  sebagai   pilar utama  penyelenggaraan  demokrasi    di  Indonesia,    artinya  tak  ada  demokrasi tanpa  partai  politik.  Oleh    sebab    itu    sangat    diperlukan      sekali    sebuah peraturan    perundang-undangan  yang  berhubungan    dengan    partai    politik yang  bertujuan  agar  mampu  menjamin  pertumbuhan partai politik  yang baik, sehat  dan  profesional.
Partai   politik   adalah   organisasi    politik   yang   menjalani    ideologi   tertentu atau dibentuk  dengan  tujuan  khusus.  Dengan  kata  lain  partai  politik  adalah kelompok   yang terorganisir  yang  anggota-anggotanya  mempunyai  orientasi, nilai-nilai,  dan  cita-cita  yang  sama.    Tujuan    kelompok      ini    ialah    untuk memperoleh    kekuasaan   politik   dan   merebut kedudukan   politik( biasanya ) dengan  cara  konstitusionil  untuk  melaksanakan  kebijakan- kebijakan  mereka.
Partai  politik  adalah  sarana  politik  yang  menjembatani    elit-elit  politik  dalam upaya mencapai    kekuasaan    politik   dalam   suatu   negara   yang   bercirikan mandiri   dalam   hal finansial,  memiliki  platform  atau haluan  politik tersendiri, mengusung  kepentingan- kepentingan     kelompok     dalam    urusan    politik, dan      turut        menyumbang        political  development    sebagai  suprastruktur politik. 6
Friedrich  menjelaskan  bahwa  partai  politik  sebagai  kelompok  manusia  yang terorganisasikan    secara      stabil      dengan      tujuan      untuk      merebut      dan mempertahankan kekuasaan   dalam  pemerintahan   bagi  pemimpin   partainya, dan  berdasarkan   kekuasaan tersebut  akan  memberikan  kegunaan  materil  dan idil  kepada  para  anggotanya.
Selanjutnya,      Soltau    juga    menjelaskan      bahwa    partai    politik    sebagai kelompok  warga    negara     yang    sedikit      banyak      terorganisasikan,    yang bertindak    sebagai       suatu  kesatuan   politik   dan   dengan    memanfaatkan kekuasaannya    untuk   memilih,     bertujuan untuk   menguasai   pemerintahan dan   menjalankan    kebijakan   umum   yang   mereka   buat.  Persoalan   yang dihadapi  dalam  sistem  kepartaian   di  Indonesia   adalah  belum  berjalannya
6 Imawan, Riswanda, Pembangunan Politik Berwawasan Kemanusiaan, Bunga Rampai Tulisan pada Masa Depan Kemanusiaan. Yogyakarta: Jendela, 2003.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
secara   maksimal   fungsi   yang   dimiliki   oleh   partai   politik,   baik   fungsi partai   politik terhadap   negara   maupun   fungsi   partai   politik  untuk  rakyat. Dalam    hal  ini  fungsi    partai  politik  bagi  negara  adalah  menciptakan pemerintahan    yang  efektif  dan  adanya  partisipasi  politik    terhadap pemerintahan    yang    berkuasa    dan    fungsi    partai    politik    terhadap    rakyat diantara  lain  adalah  mendengarkan    dan  memperjuangkan  kepentingan    serta menampung  aspirasi    rakyat    selaku    negara    yang    menganut      demokrasi Pancasila.
Menurut   Miriam Budiardjo  fungsi  partai  politik  ada  empat  yaitu:
1. Sarana  komunikasi  politik
2. Sosialisasi  politik   (political  sociallization)
3. Sarana  rekruitmen  politik  (political  recruitment)
4. Pengatur   konflik  (conflict  management). 7
Selanjutnya    menurut   Yves   Meny   and   Andrew   Knapp   fungsi   partai politik   itu mencakup  antara  lain  :
1. Mobilisasi  dan integrasi
2. Sarana  pembentukan    pengaruh  terhadap  prilaku  memilih(  voting patterns)
3. Sarana  rekruitmen  politik
4. Sarana   elaborasi   pilihan-pilihan    kebijakan. 8
Namun  kebanyakan   partai politik pada saat ini belum  sepenuhnya memberikan pendidikan   politik   dan   melakukan   pengkaderan    serta   pengrekrutan politik yang  efektif  untuk  menghasilkan      kader-kader    pemimpin  yang  memiliki kemampuan   di  bidang   politik.  Disamping   itu,  sistem   kepartaian   yang   ada juga masih    menghadapi    derajat    kesisteman   yang    rendah    serta   kurang mengakar  ditengah-tengah    masyarakat.      Srtuktur    organisasi    partai    yang belum   setabil   juga tidak   mengacu   pada   Ad/ART   partai   maka   citra   partai politik   di  mata  publik semakin   buruk.
7 Miriam Budiharjo, 2000, Dasar – Dasar Ilmu Politik, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 163.
8 Yves Meny dan Andrew Knapp, 1998, Government and Politic in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany, 3 edition, Oxford, Oxford University, hlm. 112.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
Partai   politik   yang   ada   pada   umumnya   cenderung   mengarah   pada   tipe yang  bersifat      kharismatik      dan    klientelistik      ketimbang      partai      yang bernuansa      programatik  seperti    yang    dilakukan    oleh    partai    politik    pada waktu  berkampanye   selalu mengatasnamakan  rakyat   tetapi  kenyataan   yang terjadi    justru    mereka    memperjuangkan  kepentingan    kelompok-kelompok sendiri,  hal  seperti  ini  dijelaskan   oleh  Robert  Michels sebagai    suatu    hukum besi    yang    berlaku    dalam    sebuah    organisasi,    komentarnya
“Organisasilah  yang  melahirkan  dominasi  siterpilih  atas  para  pemilihnya, antara  simandataris    dengan    sipembeli    mandat    dan  antara  si  penerima kekuasaan  dengan  sang pembeli.  Siapa  saja  yang  berbicara  tentang  organisasi maka  sebenarnya   ia  berbicara tentang  oligarki”. 9
Kelemahan      yang    dimiliki    oleh    lemabaga     partai    politk    di   Indonesia disebabkan kurangnya   perhatian   dalam   pengkaderan    terhadap   anggota- anggota  partai   itu   sendiri. Partai   politik   cenderung   membangun    partai massa    dalam    meningkatkan      aktivitasnya  hanya      menjelang      pemilihan umum    dan   menganut    sistem    keanggotaan    yang    amat longgar   serta belum  memiliki  sistem  seleksi  dan  rekrutmen   keanggotaan   yang  memadai juga    belum    mengembangkan    sistem    pengkaderan      dalam    menciptakan kepemimpinan yang  kuat  sesuai  dengan  keinginan   masyarakat.   Kelemahan menonjol  pada  partai  politik pada  saat  ini  adalah   kurangnya   intensif   dan efektif  kerja  partai  itu  sendiri,   hal  ini  bisa diperhatikan    bahwa   sepanjang tahun   sebahagian    besar   kantor   partai   hampir      tidak memiliki   agenda kegiatan    yang  berarti    seperti    tidak  memiliki    rencana    kerja  partai    yang bersifat  jangka  panjang,  menengah  dan  pendek.
Partai   politik   semestinya   merupakan   suatu   kelompok   terorganisir   yang anggota - anggotanya   mempunyai   orentasi  kedepan  demi  bangsa  dan  negara, nilai-nilai   dan  cita- cita yang  sama,  memiliki  visi  dan  misi  dan  tujuan  untuk memperoleh  kekuasaan    sesuai dengan  konstitusi   yang  ada.  Kemudian  partai politik  bisa  melakukan   pendidikan   politik terhadap   kader-kader    mereka
9 Dwipayana,  Ari.  2010.  Pilkada  Langsung  dan  Otonomi  Daerah  (versi  elektronik),  Journal  Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM Vol 07.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
sehingga   bisa   menghasilakn    pemimpin    yang   baik   dan berpihak  pada rakyat.
Disamping      pemilihan      eksekutif      tingkat      pusat      juga      partai      politik memainkan perannya  di daerah  dalam  pemilihan  kepala  daerah  dan  legislatif tetapi  dalam  perolehan suara  di  daerah  kurang  memperhatikan  kepentingan juga  pemenuhan    hak  rakyat  daerah tersebut  sehingga  partai  politik  gagal dalam  mengembangkan dan  mempertahankan kepercayaan  pada masyarakat, hal ini bisa dilihat  pada pilkada  ulang  yang dilakukan   di daerah-daerah   yang bermasalah.   Dalam  kondisi  krisis  kepercayaan   masyarakat   terhadap partai politik  yang  berakibat  pada  penurunan  dukungan  publik  terhadap  perolehan suara, ini akan  menimbulkan  frustasi   bagi  partai  politik  yang  bersangkutan.

## C. Implikasi Peran Partai Politik
Turut   sertanya   partai  politik   dalam   mernberi-  kan  warna   selama   Pilkada, telah  memberikan  implikasi  bagi  pelaksanaan  pemilihan  pemimpin  terbaik daerah.  Dan  implikasi  yang  terjadidalam  pelaksanaan  Pilkada  tersebut  dapat dijelaskan sebagai berikut.
1. Implikasi Positif
Implikasi  positif  adalah  suatu  bentuk  akibat  yang  memberikan  dampak kemajuan,  kelancaran  bagi  pelaksanaan  pilkada  adanya  peran  partai  politik tersebut. Implikasi positif itu diantaranya adalah:
Seperti yang tertuang dalam UU Nomor 32 tahun 2 004 pasal 59 ayat (1), bahwa peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon vang  diusulkan  secara  berpasangan  oleh  partai  politik  atau  gabungan  partai politik.  Berdasarkan  asumsi  positif  peran  parpol  dalam  pelaksanaan  Pilkada, dapat  dijelaskan  bahwa  dengan  adanya  peran  partai  tersebut,  para  pasangan calon  dapat  bersaing  dalam  memperebutkan  posisi  sebagai    kepala    daerah. Selain   sebagai  pintu  masuk   pasangan  calon  juga  dapat menjadi kendaraan bagi masing-masing calon agar dapat mudah dalam memenuhi segala persyaratan sebagai    cakada    yang    telah    ditetapkan    undang¬-undang.    Jadi   partai mempunyai  peran  an   yang  berarti  dalam  mengantarkan  para  putra   putri
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
daerah  dalam  memperebutkan  kursi  kepemimpinan  menuju  jabatan  sebagai kepala daerah.
a) Dengan  adanya  kewenangan  partai  yang  diberi- kan  oleh  UU  Nomor  32 tahun  2004  khususnya  tentang  pemiliham  Kepala  Daerah  tersebut,  partai harus berupaya membuat sebuah mekanisme internal partai dalam merekrut kader  terbaiknya atau para putra-putri daerah untuk diusung sebagai calon kepala  daerah.  Partai  politik  yang  ada  berperan  sebagai  mesin  penjaring atau  penyeleksi  dalam  mencetak  para  pemimpin  daerah,  yang  akan ditawarkan kepada masyarakat  untuk dijasikan sebagai pemimpinnya.  Jadi bagi para pemilih, dengan adanya me- kanisme parpol tersebut, rakyat telah disediakan  para  calon  terbaik  daerah  sebagai  hasil  kualifikasi  masing- masing parpol.
b) Partai  yang  ada,  juga  berperan  sebagai  perpanjangan  tangan  dari  KPU sebagai penyelenggara  pilkada.  Dalam  hal  ini  yang  biasa dilakukan  oleh partai  adalah  turut mensosialisa- sikan  tata  cara  pemilihan  (pencoblosan) kepada  para  anggota  partai maupun  masyarakat  secara  umum,  sehingga masyarakat  akan  diberitahu  bagaimana  mengikuti    tata    cara    pemilihan yang   baik   dan   benar.   Selain   itu   partai   yang mengusung  calon dalam Pilkada  juga  berupaya  dalam  mensosialisasikan  (memperkenalkan)    para caka-  da  melalui  media  kampanye  agar  lebih  dikenal masyarakat.
c) Partai   juga   berfungsi   sebagai   pengatur   konflik,   terutama   dikalangan massa pendukung  masing-  masing  calon.  Dalam  proses  pemilihan,  partai politik    yang  mengusung    pasangan  calon    kepala    daerah,    telah menekankan  kepada   pasangan calon   yang   diusungnya,   untuk   mener- apkan    prinsip    “kampanye    damai”    dalam  setiap    kesempatan    yang diberikan  oleh.  Hal  inilah  yang  mampu   mendorong terciptanya keadaan aman dan lancar dalam proses pemilihan kepala daerah.
2. Implikasi Negatif
Selain  implikasi  positif  yang   ditimbulkan  dan  peran  partai  politik  tersebut ternyata   keberadaan  partai  dalam  pemilihan  kepala  daerah  juga   membawa implikasi negatif, yaitu:
a) Hal    seperti    inilah    yang    sering    menimbulkan    ekses    negatif,    yaitu konflik    antara  wilayah    pusat    dan  daerah,    sehingga    calon    yang diajukanpun  sering  tidak  sesuai dengan keinginan rakyat daerah.
b) Dari  banyaknya  massa  partai,  pada  saat  kampanye  masing-masing pasangan  calon, par- tai  sering  sekali  tidak  mampu  mengkoordinir  atau mengelola  massanya  untuk  berkampanye  secara  tertib  dan  aman.
Sehingga    yang  timbul  adalah  pelanggaran-  pelanggaran  dalam  lalu lintas,  mengganggu  ketenangan  masyarakat,  dan  pelanggaran  lainnya yang seharusnya tidakperlu terjadi pada masa kampanye.

## IV. PENUTUP
Apapun   kritik    yang   dilontarkan   terhadap   partai   politik    yang   ada   dan sistem kepartaiannya,  mereka  tetaplah  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari  proses demokrasi.  Karena  itu  selain  aktif  dalam  kegiatan  masyarakat  madani  yang memang berlegitimasi dan berharga bagi  proses demokratisasi,  kita  juga  harus terlibat  dalam  kegiatan-kegiatan  yang  dapat meningkatkan kualitas demokrasi dan kepekaan pantai-pantai politik terhadap pemilihnya .
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm

## DAFTAR PUSTAKA
Antulian,  Rifa‟i.  DR.  S.H,  M.Hum.  (2004). Politik  uang  jalan  pemilihan kepala  daerah . Jakarta:  Ghalia  Indonesia. Azyumardi    Azra,   Prof   (2000), Demokrasi    dan   Ham, Jakarta:    ICCE UIN   Syarif Hidatullah Donald,  Parulian.  (1997). Menggugat  PEMILU .  Jakarta:  Pustaka  Sinar Harapan.
Dyah  ochtorina.dkk.  2018. Penelitian  hukum,Jakarta:. Sinar  Grafika,hlm,35- 23.
Soejono Soekanto. 2010. “ sosiologi hukum”. Genta Publshing. Yogyakarta.hal
46-49. Muhammmad Kadafi, dkk.. “ Metodologi Penelitian Hukum”. (Medan.Perdana  Publishing. 2016) hal 32-33.
Jurnal   Tarjih   dan   Pengembangan  Pemikiran   Islam.2004. Kepemimpinan Nasional  &  Good  Governance .  Edisi  ke-8,  Juli  2004/  Jumadil Ula  1425  H. Yogyakarta.
Budiardjo,     Miriam,    1997.    Dasar-Dasar    Politik. Gramedia. Jakarta
Syafiee,  Innu  Kencana.  Drs.  (1993). Sistem    Pemerintahan    Indonesia (MKDU), PT.  Rineka Cipta  Jakarta.
Imawan,  Riswanda, Pembangunan  Politik Berwawasan  Kemanusiaan,  Bunga Rampai  Tulisan  pada  Masa  Depan  Kemanusiaan. Yogyakarta: Jendela, 2003 Dwipayana, Ari. 2010. Pilkada Langsung dan Otonomi Daerah (versi elektronik),
Journal Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM Vol 07.