## MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI INDONESIA
Alda Christa Ivanda Martika Dini Syaputri
Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya Email: alda.ivanda@student.ukdc.ac.id , dini@ukdc.ac.id

## ABSTRACT
In  the  context  of  the  current  application  of  law  in  Indonesia,  there  are  two  known dispute  resolution  methods,  namely  through  the  litigation  process  and  through  non- litigation  channels.  The  litigation  process  is  often  considered  slow  in  resolving  disputes between  the  parties  involved,  thus  potentially  incurring  high  costs  and  even  generating hostility  between  the  disputing  parties.  The  non-litigation  path  in  dispute  resolution  is considered faster and more efficient, and can provide a beneficial solution for all parties involved. However,  often this  non-litigation  settlement  encounters problems in  it, such as administrative  problems  from  the  facilitator.  The  purpose  of  this  study  is  to  know  the mediation  process  in  resolving  business  disputes,  and  find  out  legal  remedies  if  the mediator  is  negligent  in  administrative  procedures.  The  method  used  in  this  study  is  a juridical-normative  approach.  The  research  result  of  this  study  is  that  the  mediation process  can  be  distinguished  between  mediation  outside  the  court  and  mediation  that  is integrated  with  the  litigation  process  in  court.  The  Honorary  Assembly  of  the  National Mediation  Center  has  a  strategic  role  in  supervising  mediators  who  carry  out  their profession. Supervision is carried out to keep mediators running a code of ethics.

## Keywords: Mediation, alternatives, Business Disputes

## I. PENDAHULUAN
Konflik  sering  timbul  dalam  kehidupan  sosial  masyarakat  karena  ada ketidakpuasan  individual  yang  merasa  dirugikan  atau  karena  perbedaan  pendapat mendadak  antara  pihak-pihak  yang  terlibat.  Akibatnya,  salah  satu  pihak  terlibat  dalam sengketa  ini  dengan  harapan  menyelesaikannya  secara  adil  demi  keuntungan  bersama 1 . Sengketa adalah hasil dari perbedaan tujuan antara dua pihak terkait suatu hal, contohnya dalam pelaksanaan kontrak bisnis. Seringkali, sengketa ini memicu timbulnya konflik yang bahkan dapat berpotensi menuju kekerasan atau perlakuan yang tidak adil. Oleh karena itu, penting  untuk  segera  mengatasi  sengketa  ini  secara  tuntas  agar  tidak  terus  berlanjut  dan
1 Priyatna Abdurrasyid, “ Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa (APS)” , Jakarta, 2018, hlm. 31.
berdampak  negatif.  Perbedaan  keinginan  antara  dua  pihak  dalam  suatu  hal,  seperti  dalam pelaksanaan kontrak bisnis, sering kali menjadi penyebab terjadinya sengketa.
Sengketa  ini  tidak  jarang  menyebabkan  konflik  yang  bahkan  dapat  berujung  pada kekerasan  atau  perlakuan  yang  tidak  adil.  Pada  prinsipnya  setiap  sengketa  tanpa  selalu memerlukan  upaya  penyelesaian.  Seiring  dengan  perkembangan  yang  tak  terbendung dalam  dunia  perdagangan,  tidak  dapat  disangkal  bahwa  semakin  banyak  sengketa  yang terjadi,  sehingga  semakin  banyak  pula  sengketa  yang  perlu  diatasi.  Fenomena  ini  juga dapat  diamati  dengan  khusus  di  negara  kita,  yaitu  Indonesia 2 .  Dalam  konteks  penerapan hukum  di  Indonesia  saat  ini,  terdapat  dua  metode  penyelesaian  sengketa  yang  dikenal, yaitu melalui proses litigasi dan melalui jalur non-litigasi atau alternatif.
Proses litigasi sering dianggap lambat dalam menyelesaikan sengketa antara pihak- pihak  yang  terlibat,  sehingga  berpotensi  menimbulkan  biaya  yang  tinggi  dan  bahkan memunculkan  masalah  baru  seperti  permusuhan  antara  pihak-pihak  yang  bersengketa. Selain  itu,  proses  litigasi  juga  dianggap  kurang  responsif  dalam  membela  dan memperhatikan  kepentingan  umum.  Di  sisi  lain,  jalur  non-litigasi  atau  alternatif  dalam penyelesaian  sengketa  dianggap  lebih  cepat  dan  efisien,  serta  dapat  memberikan  solusi yang  menguntungkan  bagi  semua  pihak  yang  terlibat  (win-win  solution),  sekaligus menjaga  hubungan  antara  mereka.  Penyelesaian  melalui  jalur  non-litigasi  juga  menjamin kerahasiaan, karena putusan yang dihasilkan tidak akan dipublikasikan kepada masyarakat luas. Metode ini merupakan pilihan sukarela dari pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa.
Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase dan APS), alternatif penyelesaian  sengketa  merupakan  suatu  lembaga  atau  mekanisme  untuk  menyelesaikan perbedaan  pendapat  atau  perselisihan  antara  pihak-pihak  yang  terlibat  melalui  prosedur yang  disepakati.  Penyelesaian  sengketa  dilakukan  di  luar  pengadilan  dan  melibatkan metode seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau pendapat dari ahli.
Menurut  pandangan  M  Yahya  Harahap,  terdapat  beberapa  faktor  yang  menjadi alasan  utama  perlunya  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (APS). Pertama ,  adanya kebutuhan dalam dunia bisnis yang menuntut adanya metode penyelesaian yang efektif dan efisien. Kedua ,  lembaga  peradilan  sering  mendapatkan  kritik  terkait  kinerjanya,  seperti
2 Susanti  Adi  Nugroho, “Manfaat  Mediasi  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian Sengketa” ,  Jakarta,  2019,  hlm. 52.
yang  telah  dijelaskan  sebelumnya. Ketiga ,  lembaga  peradilan  secara  umum  dianggap kurang  responsif  terhadap  kebutuhan  dan  harapan  masyarakat. Keempat ,  putusan  dari peradilan  sering  kali  tidak  memberikan  solusi  yang  memadai  terhadap  suatu  masalah. Kelima , kemampuan hakim cenderung bersifat generalis dan tidak spesifik terhadap sektor- sektor bisnis tertentu. Keenam, adanya ungkapan yang merusak citra pengadilan. Terakhir, menurut  M  Yahya  Harahap,  alternatif  penyelesaian  sengketa  juga  berperan  dalam pencegahan sengketa dengan cara mengurangi frekuensi terjadinya sengketa tersebut 3 .
Masyarakat  Indonesia  sejak  lama  telah  mengadopsi  pola  penyelesaian  sengketa melalui  metode  mediasi.  Namun,  istilah  yang  lebih  umum  dikenal  dalam  budaya masyarakat  adalah  "musyawarah  untuk  mencapai  mufakat".  Pelaksanaan  mekanisme penyelesaian  sengketa  oleh  masyarakat  telah  menjadi  bagian  yang  melekat  dalam  nilai- nilai  dan  budaya  kooperatif  bangsa  Indonesia.  Selain  itu,  hal  penting  dalam  keberhasilan penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah netralitas seorang mediator. Oleh karenanya tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses mediasi dalam penyelesaian sengketa bisnis,  dan  mengetahui  upaya  hukum  jika  mediator  lalai  dalam  prosedur  administrasi. Manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber literatur yang  relevan  dan  kompeten  dalam  upaya  penyelesaian  sengketa  bisnis  dengan menggunakan mediator di Indonesia.

## II. IDENTIFIKASI MASALAH
Mengacu pada uraian latar belakang seperti penelitian yang diteliti, misalnya dalam pembahasan  mengenai  materi  dan  substansi  penelitian  selanjutnya  akan  dibatasi  pada rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana proses mediasi dalam penyelesaian sengketa bisnis
2. Bagaimana upaya hukum jika mediator lalai dalam prosedur administrasi.

## III. METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis  normatif dengan  melakukan  tinjauan  hukum  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur  mengenai  mediasi,  jurnal  dan  artikel  yang  berkaitan  dengan  rumusan  masalah.
3 Marwah M. Diah, “Prinsip dan Bentuk-bentuk Alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan” , jurnal ilmiah hukum dan dinamika masyarakat vol. 5 No. 2, 2008, hlm. 113.
Pengumpulan  data  di  lakukan  dengan  studi  literatur  dari  bahan  hukum  primer,  sekunder dan  tersier  yang  telah  di  kumpulkan  yang  kemudian  di  olah  untuk  menganalisis  rumusan masalah yang diajukan. Sehingga dapat mengerucut pada kesimpulan.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis
Secara resmi, istilah mediasi mulai digunakan di Indonesia setelah diberlakukannya UU  Arbitrase  dan  APS.  UU  ini  sebagai  respons  terhadap  ketidakefektifan  proses penyelesaian  sengketa  di  pengadilan  atau  sistem  peradilan  yang  tidak  efektif.  Hal  ini terkait dengan masalah lambatnya penyelesaian  perkara, proses yang panjang tanpa akhir yang  pasti,  biaya  yang  tinggi,  serta  keterbatasan  dalam  menangani  kasus  yang  kompleks yang  tidak  efisien.  Undang-undang  tersebut  mencoba  untuk  memberikan  alternatif penyelesaian  sengketa  yang  lebih  efektif  dan  efisien  melalui  mediasi 4 .  Mediasi  menjadi solusi  untuk  menghindari  proses  peradilan  yang  rumit  dan  menghadirkan  waktu penyelesaian  yang  lebih  cepat.  Dalam  mediasi,  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  sengketa berusaha mencapai kesepakatan secara sukarela dengan bantuan mediator yang netral.
Mediasi  adalah  suatu  proses  di  mana  para  pihak,  dibantu  oleh  seorang  mediator, secara  sistematis  menyelesaikan  permasalahan  yang  sedang  disengketakan  untuk  mencari alternatif  dan  mencapai  penyelesaian  yang  memenuhi  kebutuhan  mereka.  Mediasi  lahir sebagai  respons  terhadap  lambatnya  proses  penyelesaian  sengketa  di  pengadilan,  yang menghadapi  tantangan  terkait  waktu,  biaya,  dan  kemampuannya  dalam  menangani  kasus yang kompleks. Mediasi telah digunakan secara luas dan memberikan manfaat di negara- negara  seperti  Jepang,  Amerika  Serikat,  dan  Eropa.  Hal  ini  terjadi  karena  proses pengadilan  seringkali  melibatkan  biaya  yang  sulit  dikendalikan.  Menariknya,  mediasi mendapat  dukungan  dari  ahli  hukum  internasional  karena  mereka  menyadari  bahwa mediasi  dapat  menyelesaikan  sengketa  dengan  tepat  dan  cepat,  tanpa  unsur  pemaksaan. Dalam proses mediasi, para pihak memiliki kesempatan untuk mencapai penyelesaian yang mungkin  tidak  dapat  dicapai  melalui  pengadilan,  sehingga  potensi  kerugian  akibat sengketa dapat diminimalkan.
4 Dedy  Mulyana, “Kekuatan  Hukum  Hasil  Mediasi  Diluar  Pengadilan  Menurut  Hukum  Positif”, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 3 No. 2, hlm. 184.
Dalam  mediasi,  para  pihak  berusaha  mencapai  kesepakatan  penyelesaian  dengan bantuan  mediator  yang  netral  dan  tidak  memihak.  Mediator  membantu  para  pihak  dalam mencari  solusi  yang  dapat  diterima  oleh  semua  pihak.  Bahwa  mediator  tidak  memiliki kewenangan  untuk  memutuskan  sengketa.  Meskipun  mediasi  belum  sepopuler  arbitrase, belakangan  ini  penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi  telah  menjadi  perhatian  utama  di Indonesia, terutama di kalangan praktisi dan akademisi hukum. Penerapan mediasi sebagai alternatif  penyelesaian  sengketa  merupakan  bentuk  konkret  dari  upaya  penyelesaian sengketa  dalam  masyarakat  yang  secara  filosofis  sesuai  dengan  falsafah  Pancasila, khususnya dengan Sila ke-4 yang mengedepankan "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan  perwakilan."  Dengan  demikian,  mediasi merupakan  metode  atau  mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang  bukanlah  hal  baru  di Indonesia.  Maka  berdasarkan  pendahuluan  dan  latar  belakang  diatas,  maka  dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana proses mediasi  dalam  penyelesaian  sengketa  bisnis,  dan  bagaimana  upaya  hukum  jika  mediator lalai dalam prosedur administrasi.
Proses  mediasi  dalam  penyelesaian  sengketa  bisnis  melibatkan  serangkaian langkah-langkah  atau  tahapan  dari  awal  hingga  akhir.  Dengan  demikian,  proses  mediasi mengacu  pada  urutan  penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi.  Bila  dibandingkan  dengan proses  litigasi  dan  proses  arbitrase,  proses  mediasi  tidak  memiliki  ketentuan  yang  diatur dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan proses litigasi dan proses arbitrase diatur oleh  undang-undang.  Rangkaian  langkah-langkah  dalam  penyelesaian  sengketa  di pengadilan  telah  secara  rinci  diatur  dalam  undang-undang,  seperti  HIR  dan  RBg. Tahapannya  mencakup  penyusunan  surat  gugatan,  pemeriksaan  alat-alat  bukti,  dan pemberian  putusan.  Begitu  pula,  proses  penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase  telah diatur secara terperinci dalam UU Arbitrase dan APS.
Proses  mediasi  dapat  dibedakan  antara  mediasi  di  luar  pengadilan  dan  mediasi  yang terintegrasi  dengan  proses  berperkara  di  pengadilan  ( Court-Connected  Mediation  atau Court-annexed  Mediation ).  Pengaturan  mengenai  penyelenggaraan  mediasi  di  luar pengadilan  tidak  diatur  secara  tegas  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Peraturan hanya  sebatas  mengatur  penggunaan  mediasi,  namun  tidak  menyentuh  acara  atau  proses penyelenggaraannya.  Oleh  karena  itu,  proses  mediasi  di  luar  pengadilan  umumnya mengandalkan pengalaman praktisi mediasi dan penelitian para ahli.
Sementara  itu,  proses  mediasi  yang  terintegrasi  dengan  proses  berperkara  di pengadilan memiliki pengaturan yang ditemukan, tetapi pengaturannya bersifat umum dan tidak  sejelas  pengaturan  proses  litigasi  dalam  HIR  dan  RBg.  Dengan  demikian,  dapat disimpulkan  bahwa  proses  mediasi  sangat  bervariasi  tergantung  pada  konteks penggunaannya,  baik  itu  mediasi  di  luar  pengadilan  maupun  mediasi  terintegrasi  dengan proses pengadilan. Selain itu, variasi tersebut juga tergantung pada sifat masalah sengketa, para pihak yang terlibat, dan pengalaman mediator. Walaupun ada keberagaman, terdapat juga kesamaan dalam proses mediasi dalam berbagai konteks. 5
Muncul pertanyaan mengenai dampak dari ketiadaan pengaturan terkait mediasi di luar  pengadilan,  dan  jawabannya  adalah  hal  tersebut  dapat  memiliki  kelebihan  dan kelemahan dalam proses mediasi. Kelebihannya adalah adanya fleksibilitas bagi para pihak dan  mediator  untuk  mengatur  proses  mediasi  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  penilaian mereka  terhadap  kasus  yang  dihadapi.  Ini  memberikan  kebebasan  dalam  menyesuaikan pendekatan  yang  sesuai  dengan  jenis  permasalahan  yang  ada.  Di  sisi  lain,  kelemahannya adalah  ketiadaan  pengaturan  yang  menyebabkan  kurangnya  standarisasi  dan  kepastian dalam  pelaksanaan  mediasi.  Ketiadaan  pembakuan  ini  dapat  mempengaruhi  konsistensi dan  keadilan  dalam  proses  mediasi,  serta  menghasilkan  hasil  yang  tidak  konsisten  antara kasus yang satu dengan kasus lainnya.
Meskipun kelebihan dan kelemahan ini ada, namun dalam konteks mediasi di luar pengadilan, ketiadaan pengaturan juga memberikan ruang bagi inovasi dan adaptasi sesuai dengan kebutuhan khusus dalam penyelesaian sengketa. Penting untuk mempertimbangkan baik  aspek  fleksibilitas  maupun  kepastian  dalam  menjalankan  proses  mediasi  di  luar pengadilan 6 .  Proses  mediasi  dapat  dipelajari  melalui  literatur  yang  ada  atau  melalui pelatihan  dan  kursus  mediasi.  Penjelasan  tentang  proses  mediasi  yang  terdapat  dalam literatur  atau  diajarkan  dalam  pelatihan  merupakan  cerminan  dari  praktik  yang  dilakukan oleh praktisi mediasi. Prosedur mediasi diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  (Perma  1/2016)  yang  sebelumnya diawali  dengan  adanya  penerbitan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  No.  1  Tahun  2002 tentang  Lembaga  Damai.  Namun,  lembaga  ini  tidak  efektif  karena  sema  hanya  berfungsi
5 Ibid,
6 Eddy As’adi, “Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia ”, Cet. 1, Graha Ilmu, Jakarta, 2012, hlm. 44.
sebagai  himbauan  dan  tidak  mengikat  pengadilan  untuk  melaksanakannya.  Pendirian mediasi  di  pengadilan di latarbelakangi  oleh tujuan mengatasi masalah tumpukan perkara di  Mahkamah  Agung  RI,  memberikan  peluang  yang  lebih  luas  bagi  para  pihak  untuk mendapatkan  keadilan,  terutama  bagi  golongan  yang  lemah  seperti  orang  miskin  dan perempuan.  Selain  itu,  mediasi  di  pengadilan  juga  bertujuan  untuk  mengatasi  masalah korupsi di lembaga peradilan 7 .
Secara  garis  besar  prosedur  mediasi  meliputi  tahapan  pra  mediasi,  tahapan  proses mediasi  dan  tahapan  akhir  proses  mediasi.  Tahapan  pra  mediasi  dimulai  dari  pendaftaran gugatan  hingga  penunjukkan  mediator  sebagai  pihak  ketiga.  Tahapannya  adalah  di  awali dengan mendaftarkan gugatan oleh penggugat ke pengadilan berwenang baik secara relatif maupun  absolut.  Setelah  terdaftar,  pengadilan  akan  menetukan  sidang  hari  pertama. Penggugat  dan  tergugat  akan  menerima  surat  panggilan  sidang  dari  pengadilan.  Pasal  17 Perma  1/2016  menyatakan  bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  ditentukan,  hakim  akan mewajibkan para pidak untuk menempuh mediasi. Hakim juga memiliki kewajiban dalam memeberikan penjelasan mengenai proses mediasi kepada kedua belah pihak.
Pasal  20  ayat  (1)  Perma  1/2016  menegaskan  agara  para  pihak  diberikan  waktu untuk menunjuk mediador. Adapun pemilihan mediator didasarkan pada persyaratan, yakni telah bersertifikat dan terdaftar pada pengadilan tersebut. Apabila berdasarkan pada waktu yang  ditentukan  para  pihak  belum  menunjuk  mediator,  maka  berdasarkan  pada  pasal  20 ayat (3) Perma 1/2016 majelis hakim akan menunjuk hakim yang tidak mengadili perkara tersebut  untuk  menjadi  mediator.  Setelah  penunjukkan  mediator  maka  masuk  pada  tahap selanjutnya, yakni tahapan proses mediasi oleh mediator.
Berdasarkan  pasal  24  ayat  (1)  Perma  1/2016  bahwa  para  pihak  menyerahkan resume  perkara  ke  mediator  untuk  dipelajari.  Resume  perkara  ini  akan  sangat  membantu mediator  untuk  memahami  sengketa  yang  sedang  dihadapi  oleh  kedua  belah  pihak sehingga mampu menemukan solusi terhadap sengketa tersebut. Perma 1/2016 menetukan jangka waktu mediasi adalah 30 hari setelah adanya surat perintah mediasi. Namun jangka waktu  mediasi  tersebut  dapat  diperpanjang  berdasarkan  pada  kesepakatan  para  pihak dengan jangka waktu perpanjangan tidak lebih dari 30 hari sebagaimana telah diatur dalam pasal 24 ayat (2) dan (3) Perma 1/2016.
7 Syukur  Fatahillah  A,  “ Mediasi  Yudisial  di  Indonesia,  Peluang  dan  Tantangan  Dalam  Memajukan  Sistem Peradilan” , Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 26
Sedangkan pasal 25 Perma 1/2016 menentukan bahwa materi perundingan mediasi tidak terbatas pada apa yang tercantum dalam gugatan saja, apabila ternyata dalam proses mediasi  terdapat  kesepatan  diluar  gugatan  awal,  maka  pengugat  diperkenankan  untuk mengubah gugatan dengan memasukkan hasil kesepatan tersebut dalam gugatan baru. Hal ini  guna  mempermudah  para  pihak  untuk  perdamaian.  Apabila  mediator  dalam menyelesaikan  sengeketa  memerlukan  saksi  ahli,  maka  berdasarkan  pasal  26  Perma 1/2016,  biaya  dalam  menghadirkan  saksi  ahli  tersebut  ditanggung  oleh  para  pihak. Keterangan  saksi  ahli  tersebut  tidak  mutlak  harus  diikuti,  hal  ini  harus  disepakati  para pihak apakah keterangan saksi ahli tersebut bersifat mengikat atau tidak.
Tahapan selanjutnya adalah tahap akhir mediasi. Tahap akhir mediasi terdiri dari 2 kemungkinan  yakni  mediasi  berhasil  dan  mediasi  gagal.  Pasal  27  Perma  1/2016 menentukan  bahwa  apabila  proses  mediasi  berhasil,  maka  para  pihak  dapat  membuat kesepakatan  perdamaian  yang  di  perkuat  dengan  akta  perdamaian  dari  pengadilan, melakukan  pencabutan  gugatan  dan  melakukan  pencabutan  sebagian  gugatan  apabila mediasi  yang  dilakukan  hanya  sebagian  yang  berhasil.  Namun  apabila  mediasi  gagal dilakukan,  maka  mediator  memiliki  kewajiban  untuk  menyampaikan  ke  pengadilan  yang disertai  dengan  alasan  kegagalannya.  Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  pasal  32 Perma 1/2016.

## B. Upaya Hukum Jika Mediator Lalai Dalam Prosedur Administrasi
Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang  independen  yaitu  Mediator  yang  membantu  Para  Pihak  yang  sedang  bersengketa untuk  mencapai  suatu  penyelesaian  dalam  bentuk  suatu  kesepakatan  secara  sukarela terhadap  sebagian  ataupun  seluruh  permasalahan  yang  dipersengketakan.  Tujuan  mediasi adalah menyelesaikan konflik antara pihak-pihak yang terlibat dengan melibatkan mediator yang  netral  dan  tidak  memihak.  Mediasi  bertujuan  untuk  mencapai  kesepakatan  damai yang langgeng dan berkelanjutan, karena melalui mediasi, kedua belah pihak ditempatkan pada posisi yang sama tanpa ada yang menang atau kalah, melainkan mencapai solusi yang menguntungkan semua pihak (win-win solution). Dalam mediasi, pihak-pihak yang terlibat dalam  konflik  harus  aktif  dan  memiliki  otoritas  penuh  dalam  mengambil  keputusan.
Sebagai  salah satu  alternatif penyelesaian sengketa bisnis diluar pengadilan, maka mediasi ini menjadi salah satu cara bagi para pihak yang ingin memiliki fleksibilitas dalam
penyelesaian  sengketanya.  Pada  kode  etik  mediator  Pusat  Mediasi  Nasional,  dikatakan bahwa  jika  mediator  melanggar  kode  etik  mediator,  maka  akan  diberi  sanksi  berupa teguran,  peringatan,  hingga  pemberhentian.  Sebagai  sebuah  alternatif  penyelesaian  diluar pengadilan, mediasi merupakan satu upaya untuk keluar dari kekangan rigidnya peraturan, namun  rentan  akan  ketidakpastian.  Sehingga,  upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  jika mediator  melakukan  kesalahan  dalam  hal  administrasi,  maka  mediator  tersebut  dapat dilaporkan kepada instansi yang bersangkutan, dalam hal ini adalah perkumpulan mediator itu sendiri. Tugas seorang mediator antara lain:
a. Membangun komunikasi dan kerjasama dalam mencapai kesepakatan perdamaian;
b. Melakukan identifikasi dan menarik kesimpulan dari suatu permsalahan;
c. Membangun bentuk alternatif penyelesaian sengketa; dan
d. Menyelesaikan sengketa secara suka rela.
Oleh karena itu, seorang mediator harus memiliki sikap yang tidak memihak, objektif serta independen.
Berdasarkan pasal 14 Perma 1/2016 tugas mediator antara lain:
a. Memperkenalkan  diri  dan  memberikan  kesempatan  para  pihak  untuk  saling memperkenalkan diri;
b. Memberikan penjelasan maksud, tujuan dan sifat mediasi;
c. Menjelaskan kedudukan dan peran mediator;
d. Membuat aturan pelaksanaan dan jadwal mediasi dengan para pihak;
e. Memberikan  kesempatan  para  pihak  untuk  menyampaikan  permsalahan  dan  usulan perdamaian;
f. Membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian;
g. Memberikan  laporan  mengenai  keberhasilan  dan  kegagalan  dari  prses  mediasi  yang telah dilakukan.
Bahwa  mediator  harus  memiliki  sikap  tidak  berpihak,  tidak  memiliki  kepentingan terhadap  sengketa  para  pihak  dan  mampu  menjaga  kerahasiaan  para  pihak.  Sikap  tidak berpihak  sama  dengan  netral,  dimana  mediator  tidak  diperbolehkan  memihak  salah  satu pihak  yang  mengakibatkan  subjektifitas  selama  proses  mediasi.  Kode  etik  mediasi  telah mengatur  bilamana  mediator  merasa  menunjukkan  keberpihakn  maka  ia  harus menyampaikan  kepada  para  pihak  dan  harus  mengundurkan  diri  sebagai  mediator. Mediator  juga  tidak  boleh  memiliki  kepentingan  terhadap  hasil  mediasi.  Dalam  ha;
menjaga kerahasiaan, seorang mediator tidak di  perkenankan memberikan informaso atau dokumen  para  pihak  kepada  siapapun.  Meskipun  demikian  terdapat  pengecualian, diantaranya adalah:
a. Apabila telah mendapatkan persetujuan dari para pihak yang dilakukan secara tertulis;
b. Apabila diminta oleh pengadilan dan UU yang berkaitan dengan ketertiban umum; dan
c. Apabila  terpublikasi  tetapi  menyamarkan  identitas  para  pihak  maupun  untuk kepentingan penelitian, statistik maupun pendidikan.
Dalam  menjalankan  tugasnya  mediatir  di  lakukan  pengawasan  oleh  Majelis Kehormatan Pusat  Mediasi  Nasional dan apabila mediator dalam  menjalankan profesinya tidak  sesuai  dengan  kode  etik,  maka  mediator  dapat  di  kenai  sanksi  berupa  teguran, peringatan, pemberhentian sementara waktu, dan pemberhentian secara permanen. Namun dalam Perma 1/2016 belum menjelaskan secara detail mengenai penerapan sanksi tersebut. Apabila  salah  satu  pihak  merasa  sikap  mediator  tidak  sesuai  dengan  kode  etik  atau melanggar  kode  etik,  maka  pihak  yang  dirugikan  tersebut  dapat  melakukan  pengaduan kepada  Majelis  Kehormatan  Pusat  Mediasi  untuk  dilakukan  pembinaan. S ebagai  sebuah alternatif penyelesaian diluar pengadilan, mediasi merupakan satu upaya untuk keluar dari kekangan  rigidnya  peraturan,  namun  rentan  akan  ketidakpastian.  Sehingga,  upaya  hukum yang  dapat  dilakukan  jika  mediator  melakukan  kesalahan  dalam  hal  administrasi,  maka mediator  tersebut  dapat  dilaporkan  kepada  instansi  yang  bersangkutan,  dalam  hal  ini adalah perkumpulan mediator itu sendiri.

## V. PENUTUP

## A. Simpulan
Mediasi  mulai  digunakan  di  Indonesia  setelah  diberlakukannya  UU  Arbitrase  dan APS. Proses mediasi dapat dibedakan antara mediasi di luar pengadilan dan mediasi yang terintegrasi dengan proses berperkara di pengadilan. proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase telah diatur secara terperinci dalam UU Arbitrase dan APS. Pengaturan mengenai penyelenggaraan  mediasi  di  luar  pengadilan  tidak  diatur  secara  tegas  dalam  peraturan perundang-undangan. Peraturan hanya sebatas mengatur penggunaan mediasi, namun tidak menyentuh acara atau proses penyelenggaraannya.
Majelis  Kehormataan  Pusat  Mediasi  Nasional  memiliki  peran  strategis  dalam melakukan pengawasan kepada mediator yang menjalankan profesinya. Pengawasan yang
di  lakukan guna menjaga mediator menjalankan  tugas sesuai  dengan tugas dan fungsinya yang telah ditetapkan secara tegas dalam pedoman kode etik. Namun, apabila dalam proses mediasi  di  ketemukan  mediator  melakukan  keberpihakan,  tidak  dapat  menjaga  rahasia maupun  ada  kepentingan  terhadap  sengketa  yang  sedang  di  tangani,  maka  seorang mediator  akan  memperoleh  sanksi  dari  teguran  secara  tertulis  hingga  pemberhentian menjadi seorang mediator secara permanen.

## B. Saran
Penelitian berikutnya bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang dapat  mempengaruhi  penerimaan  dan  penerapan  mediasi  dalam  penyelesaian  sengketa bisnis  di  Indonesia.  Beberapa  faktor  yang  perlu  dipertimbangkan  meliputi  kompleksnya peraturan  hukum  yang  mengatur  mediasi,  kurangnya  kesadaran  atau  pemahaman  yang cukup  tentang  mediasi,  serta  resistensi  budaya  terhadap  penyelesaian  sengketa  secara damai. Penelitian ini dapat mempelajari secara mendalam hambatan-hambatan yang terkait dengan  peraturan  hukum  yang  rumit,  yang  mungkin  menyulitkan  atau  membingungkan para  pihak  yang  ingin  menggunakan  mediasi.  Selain  itu,  penting  untuk  mengidentifikasi dan mengatasi  kurangnya kesadaran atau pemahaman yang menyebabkan beberapa pihak cenderung  mengabaikan  atau  mengesampingkan  mediasi  sebagai  opsi  penyelesaian sengketa bisnis.
Selain  faktor-faktor  tersebut,  penelitian  juga  perlu  mengkaji  penerapan  teknologi dalam  mediasi.  Dalam  era  digital  ini,  penggunaan  platform  mediasi  online  atau  alat kecerdasan buatan (AI) dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelesaian sengketa bisnis  melalui  mediasi.  Penelitian  ini  dapat  menjelaskan  manfaat,  tantangan,  dan  potensi penggunaan  teknologi  tersebut,  serta  memberikan  panduan  praktis  bagi  para  pihak  yang ingin  mengadopsinya.  Dengan  memahami  faktor-faktor  penghambat  dan  mengkaji penerapan  teknologi,  penelitian  berikutnya  di  bidang  ini  akan  memberikan  kontribusi penting  untuk  mengembangkan  praktik  mediasi  dalam  penyelesaian  sengketa  bisnis  di Indonesia.  Hasil-hasil  penelitian  ini  dapat  menjadi  dasar  untuk  mengambil  langkah- langkah  perbaikan  dan  implementasi  yang  lebih  efektif,  dengan  tujuan  akhir  mencapai penyelesaian sengketa yang adil, cepat, dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku
Abdurrasyid,  Priyatma.  (2018), Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa, Jakarta: Fikahati Aneska.
As’adi,  E.  (2012). Hukum  Acara  Perdata  Dalam  Perspektif  Mediasi  (ADR)  di Indonesia, Cet. 1, Jakarta: Graha Ilmu.
Miles,  M.  B.,  &  A.  M.  (2014). Analisis  Data  Kualitatif  Buku  Sumber  Tentang Metode Baru, Jakarta.
Nugroho, S. A. (2019). Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Jakarta: Kencana.
Fatahillah  A.  Syukur  (2019), Mediasi  Yudisial  di  Indonesia,  Peluang  dan Tantangan
Dalam Memajukan Sistem Peradilan , Bandung: Mandar Maju.

## 2. Jurnal:
Diah,  M.  M.  (2008). Prinsip  dan  Bentuk-bentuk  Alternatif  penyelesaian  sengketa diluar pengadilan. jurnal ilmiah hukum dan dinamika masyarakat vol. 5 No. 2.
Mulyana,  D.  (n.d.). Kekuatan  Hukum  Hasil  Mediasi  Diluar  Pengadilan  Menurut Hukum Positif. Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 3 No. 2.