Vol. 7 No. 1 (2023)
Rizki Ramadhan, et.all., Tindak Pidana Penipuan …
128

## TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN PENEGAKAN HUKUM NYA TERHADAP PENIPUAN TIKET
KONSER WE ARE ALL ONE MELALUI MEDIA TIKET.COM
Rizki Ramadhan 1 , Ivana Meilani Pravitri 2 ,
Melvy Dwi Siskarina 3 , Asmak ul Hosnah 4
1 2 3 4 Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor
Email: 1 rizki23012018@gmail.com , 2 ivanamelani01@gmail.com , 3 melvydwisiskarina@gmail.com, 4 asmak.hosnah@unpak.ac.id.

## Abstract
Along with the rapid development of technology in the digital era, the faster the exchange of information and culture both from outside countries to our country and vice versa. In this case, we will discuss in more detail about K-POP culture that is being loved among teenagers to adults. Not infrequently with the increasing enthusiasm of Indonesian people who love K-POP, many people are very enthusiastic to be able to meet their idols. And the most common way to meet his idol is by attending a music concert organized by his agency or from another promotor event. To be able to attend the concert in order to meet his idol, the event promoter will sell tickets that can be purchased by the public through various online media platforms. But not infrequently this becomes a loophole and opportunity for criminals to reap profits from online ticket sales fraud. This research is a qualitative research type with data sources from interviews with one of the victims of WE ARE ALL ONE concert ticket sales fraud. This research aims to provide knowledge to the public as a prevention of fraud, especially in the case of fraudulent online ticket sales.
Keywords: Fraud, Concert tickets, K-POP .
Vol. 7 No. 1 (2023)
Rizki Ramadhan, et.all., Tindak Pidana Penipuan …
129

## Abstrak
Seiring  dengan  semakin  pesat  nya  perkembangan  ilmu  teknologi  di  era  digital, semakin  cepat  pula  pertukaran  informasi  dan  budaya  baik  dari  negara  luar  ke negara kita maupun sebaliknya. Dalam kasus ini kita akan membahas lebih rinci mengenai  budaya  K-POP  yang  tengah  digandrungi  dikalangan  remaja  hingga orang dewasa. Tidak jarang dengan semakin banyaknya antusias dari masyarakat Indonesia  yang  menggemari  K-POP,  banyak  masyarakat  yang  sangat  antusias untuk  bisa  bertemu  dengan  idolanya.  Dan  cara  yang  paling  umum  untuk  bisa bertemu  dengan  idolanya  yaitu  dengan  menghadiri  konser  musik  yang diselenggarakan oleh pihak agensi nya atau dari promotor acara lain. Untuk bisa menghadiri  konser  agar  bisa  bertemu  dengan  idolanya  promotor  acara  akan melakukan  penjualan  tiket  yang  bisa  dibeli  oleh  masyarakat  melalui  berbagai platform media online . Namun tak jarang hal ini menjadi celah dan kesempatan bagi para pelaku kejahatan untuk meraup keuntungan dari penipuan jualan tiket online . Penelitian  ini  berjenis  penelitian  kualitatif  dengan    sumber  data  dari  hasil wawancara dengan salah satu korban penipuan penjualan tiket konser WE ARE ALL  ONE .  Penelitinan  ini  bertujuan  untuk  memberi  pengetahuan  kepada masyarakat  sebagai  pencegahan  tindak  pidana  penipuan  terutama  dalam  kasus penipuan penjualan tiket secara online .
Kata Kunci: Penipuan, Tiket konser, K-POP
FH UM Cirebon
Rizki Ramadhan, et.all., Tindak Pidana Penipuan …
130

## A. Pendahuluan
Penipuan  digolongkan  kedalam kejahatan  pidana  khusus,  yang membutuhkan  penanganan  khusus untuk memberantasnya. Ius Constitutum Indonesia mengatur pemberantasan penipuan dalam peraturan perundang-undangan. Penipuan adalah kejahatan yang sering terjadi  dalam  kehidupan  sehari masyarakat.  Dalam  hukum  yang berlaku  di  Indonesia,  penipuan  yaitu tindakan yg dilakukan oleh siapa pun yang  bertujuan  demi  memperoleh keuntungan diri sendiri atau keuntungan  orang  lain  menggunakan cara yang melawan hukum, menggunakan  nama    atau  prestise buatan,  menggunakan  tipuan  serta kebohongan,  membuat  korbannya bersedia  memberikan  sesuatu  barang kepadanya, atau membuat korbannya memberi  hutang  juga  menghapus piutang. penjelasan ini sudah dijabarkan  dalam  pasal  378  KUHP secara lenih lengkap dan terperinci. Kejahatan penipuan
pada perkembangannya,  tidak  cuma  diatur di Pasal 378 KUHP namun diatur pula dalam  Peraturan    perundang-undang yang lain yaitu di Pasal 7 UUPK yang menyebutkan  bahwa  para  pebisnis memiliki kewajiban untuk memberikan    informasi  yang  sahih dan    tidak  menipu  perihal  syarat produk  atau  barang  yg  dia  perjual- belikan. kemudian pada Pasal 49 ayat (1)  dijelaskan  bahwa,  pelaku  usaha mempunyai kewajiban menyampaikan berita  yang  lengkap  dan  menyeluruh serta benar berkaitan dengan
ketentuan  kontrak,  pembuat,  dan produk yang ditawarkan Saat  ini  penipuan  semakin berkembang bersamaan dengan pesatnya  perkembangan  teknologi hingga maraknya fenomena penipuan online yang  mana  dasar  hukumnya dijabarkan  dalam  UU  Nomor  11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah diperbarui  dengan  Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2016.  Berbagai upaya dan tindakan pemerintah untuk meminimalisir  penyebaran  kejahatan ini nampaknya  belum mencapai hasil yang signifikan. Ada banyak perspektif yang dapat diamati untuk menganalisi kasus  ini  seperti,  hukum  pidana, hukum  perdata,  hukum  administrasi negara,  dan  bahkan  kriminologi. Kejahatan  pidana  penipuan  yang diperbuat tentunya memiliki berbagai motif  dan  penyebab.  selaku  tindak pidana, pola dilancarkannya  penipuan juga  bisa  dianalisis  dari  teori kriminologi yakni sebuah bidang yang mendalami  faktor-faktor  penyebab seseorang melakukan kejahatan. Ada banyak faktor yang mengakibatkan  berlakunya  kejahatan Penipuan  terutama  dalam  Transaksi
Online hal ini didorong oleh beberapa faktor Seperti, kemudahan para pelaku kejahatan dalam melakukan  penipuan transaksi online ,  kecilnya  resiko  para pelaku  penipuan  tertangkap  oleh pihak  berwajib,  faktor  peranan korban. Selain itu kejahatan penipuan terjadi tidak terlepas akibat dari faktor ekonomi,  faktor  lingkungan,  faktor sosial  budaya  yang  hidup  dan berkembang  ditengah  masyarakat.
FH UM Cirebon
Rizki Ramadhan, et.all., Tindak Pidana Penipuan …
131
Kejahatan  penipuan  Transaksi online yang  akhir-akhir  ini  sering  sekali terjadi  dalam  dunia  digital  banyak dilakukan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab yang terjadi karena adanya  celah  dari  banyak  faktor tersebut.  Dan  hal  ini  diperparah dengan  keadaan  dimana  para  korban penipuan  jual  beli online jarang  atau bahkan enggan melaporkan kejahatan penipuan  tersebut  kepada  pihak berwajib  dengan  keadaan  seperti  ini para pelaku penipuan semakin leluasa dalam menjalankan aksinya. Terdapat banyak sekali usaha pemerintah dalam menanggulangi  kejahatan  Penipuan Jual Beli Online upaya tersebut dibagi dalam  dua  bagian  yaitu  upaya pencegahan  dan  upaya  penindakan. Upaya  pencegahan  dapat  berupa melaksanakan  kegiatan  penyuluhan, meningkatkan  pengawasan  terhadap penjualan  produk,  dan  memberikan himbauan  melalui  media.  Sedangkan upaya  penindakan  dapat  berupa penerapan hukuman bagi pelaku serta pembinaan oleh lembaga pemasyarakatan.  Selain  dua  upaya pencegahan  tersebut  masih  ada  satu upaya yang dapat dilakukan langsung oleh  para  calon  pembeli  untuk menghindari kejahatan penipuan yaitu lebih jeli dan teliti dalam jual beli online , dengan  memperhatkan  hal-hal  yang meliputi : memilih situs jual beli yang jelas,  melihat  testimoni  baik  berupa gambar  atau  video  dari  pembeli sebelumnya  dengan  teliti,  lebih berhati-hati dalam
proses
1 Wahyu  Adi  Susanto, “Tinjauan  Kriminologi Terhadap  Tindak  Pidana  Penipuan  Jual  Beli Online” , Hal. 10
pembayaran, mengawasi situs jual beli secara  berkala,  memilih  admin  atau customer  service yang  baik  dan  cepat merespon  konsumen,  Dan  lain-lain.
Apabila upaya tersebut telh dilaksanakan    setidaknya  hal  ini  akan meminimalisir  terjadinya  kejahatn penipuan  terutama  dalam  jual  beli online 1 . Kemajuan  ilmu  pengetahuan dan teknologi berhasil membuat suatu norma  baru  dalam  masyarakat  dunia yang  mensugesti  perubahan  pola kebutuhan  hayati  masyarakat  dalam bidang  sosial  dan  ekonomi  yang biasanya  berdagang  dan  bertransaksi atau  berkomunikasi  dengan  bertemu langsung berubah sehingga melaksanakan jual beli atau berkomunikasi secara online . Fenomena ini kian meningkat dengan adanya wabah Covid-19 yang melanda sejak tahun 2020 lalu yang mengharuskan  masyarakat  untuk mengurangi aktivitas diluar rumah dan melakukan  segala  kegiatan  melalui jaringan online .  Namun  dengan semakin  berkembang  nya  fenomena ini  juga  memicu  terjadinya  kejahatan penipuan  melalui  media  elektronik dengan  bermacam-macam  car  baru, contohnya  penipuan  via  media elektronik  yaitu  seseorang  dengan sengaja melancarkan kejahatan penipuan  transaksi  tiket  konser We
Are All One melalui Tiket.com
FH UM Cirebon
Rizki Ramadhan, et.all., Tindak Pidana Penipuan …
132

## B. Metode Penelitian
Dalam  metode  yang  digunakan dalam  mendasari  penelitian  ini  maka dalam  membahas  dan  menjawab permasalahan  yang  ada  dilakukan penelitian  hukum  Sosiologis  empiris dengan  mempergunakan  data  primer sebagai data utama di lengkapi dengan data  sekunder 2 seperti  buku,  jurnal, karya  tulis  ilmiah,  dan  bahan  lainnta yang  berhubungan  dengan  penelitian ini, ada beberapa hal yang menyangkut metode penelitian ini yang antara lain jenis  penelitian,  metode  pendekatan serta  masalah  yang  diteliti  Penelitian ini  adalah  penelitian  yuridis  empiris (penerapan  hukum)  yang  berusaha memahami, memecahkan dan memberi penjelasan terhadap permasalahan  yang  ada  pada  masa sekarang (aktual), dengan mengumpulkan  data,  menyusun, mengklarifikasikan  dan  menganalisa serta menginterpretasikan.
C. Hasil dan Pembahasan 1. Tindak Pidana Penipuan Tindak pidana penipuan mengacu pada aktivitas yang melibatkan  penggunaan  penipuan, penipuan,  atau  pemalsuan  untuk mendapatkan  keuntungan  ilegal. Dalam  penipuan,  seseorang  dengan sengaja  menipu  orang  lain  untuk mendapatkan  uang,  harta  benda  atau keuntungan lainnya dengan menggunakan informasi palsu, identitas palsu atau cara menyesatkan lainnya. Kejahatan penipuan biasanya
2 Asmak ul Hosnah, “Diskresi Dalam Perspektif Hukum Pidana”, Hal 139
melibatkan  penggunaan  kebohongan, pemalsuan dokumen, atau manipulasi informasi untuk menyesatkan korban. Tindak  pidana  penipuan  diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  (KUHP)  di  Indonesia.  Pasal yang mengatur penipuan adalah Pasal 378  KUHP.  Pasal  ini  menyatakan bahwa  barang  siapa  dengan  sengaja menggunakan  tipu  muslihat  atau menggunakan  nama  palsu  atau menggunakan keadaan yang menyesatkan,  menipu  orang  lain dengan tujuan memperoleh keuntungan  untuk  dirinya  dan/atau orang  lain,  diancam  dengan  pidana penjara paling lama empat tahun enam bulan penjara. Dalam konteks penipuan, tindakan seperti memberikan informasi  palsu,  membuat  dokumen palsu,  atau  menyembunyikan  fakta penting dengan maksud menipu orang lain dapat dianggap sebagai pelanggaran  Pasal  378  KUHP. Penting untuk dicatat bahwa penjelasan lebih lanjut dan interpretasi hukum  yang  rinci  dapat  ditemukan dalam hukum Indonesia.
Tindak Pidana Penipuan Menurut Undang-Undang  Informasi  dan
Transaksi Elektronik Kejahatan penipuan dalam transaksi elektronik yang terjadi secara online , dalam Undang-Undang Nomor 19  Tahun  2016  tentang  perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2008 tentang ITE tidak diatur secara  langsung.  Namun  penjelasan
FH UM Cirebon
Rizki Ramadhan, et.all., Tindak Pidana Penipuan …
133
mengenai penipuan yang menyebabkan  kerugian  pada  korban dalam transaksi elektronik mempunyai ketentuan  yang  mengatur  kerugian korban  dalam  transaksi  elektronik tersebut,  ketentuannya  diatur  dalam pasal  28  ayat  (1)  UU  ITE.  Pasal tersebut  menyebutkan  bahwa  setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak  memperoleh  keuntungan  bagi dirinya sendiri atau orang lain dengan menggunakan  informasi  elektronik dan/atau  transaksi  elektronik  yang menipu  dan/atau  mengelabui  orang lain  dapat  dijerat  sebagai  pelaku penipuan elektronik.
Dalam  konteks  ini,  penipuan elektronik mencakup berbagai tindakan  seperti  membuat  informasi palsu atau menyembunyikan informasi  asli,  membuat  situs  web palsu  atau  membuat  identitas  palsu untuk  mendapatkan  keuntungan ilegal.  Pelaku  penipuan  elektronik dapat dikenakan sanksi pidana, antara lain  penjara  dan/atau  denda  sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Penting  untuk  dicatat  bahwa ketentuan hukum dapat berubah dari waktu  ke  waktu.  Oleh  karena  itu, Anda  harus  selalu  merujuk  pada undang-undang terbaru
atau berkonsultasi dengan ahli hukum jika
Anda  membutuhkan  informasi  yang lebih akurat atau terkini terkait tindak pidana penipuan berdasarkan UU ITE di Indonesia.

## 2. Kronologi Kasus
Industri musik  Korea  memang sudah  mendunia  belakangan  ini.  Saat ini  banyak  sekali  konser  dan  festival musik  yang  menampilkan  penyanyi hingga  girl  band  dari  Korea  ke Indonesia, salah satunya adalah konser KPop We  Are  All  One .  Tiket  konser biasanya  akan  dijual  secara  massal  di website,  maka  dari  itu  ada  beberapa cara  menghindari  penipuan  tiket konser yang mudah dengan mengecek sumber  dan  informasi  yang  tersedia. namun  sulit  dihindari  jika  ternyata penipuan  ini  dilakukan  sendiri  oleh CEO dari Promotor Konser tersebut. Saat itu dinda aulia ingin membeli tiket  konser We  Are  All  One yang merupakan  Charity  Concert  atau konser amal yang promotornya adalah PT  Coution  Live  Indonesia,  Konser tersebut  seharusnya  diadakan  pada tanggal  11-12  November  2022  di GBK Madya, untuk pengisi acara yaitu Chen  EXO,  NMIXX,  CIX,  Astro, Pentagon.  Pembelian  tiket  dibuka mulai  6  Oktober  2022  dimana  tiket konser ini dijual di platform tiket.com. Ada beberapa jenis harga tiket, yaitu:
a. Rp 2.301.000
b. Rp 1.770.000
c. Rp 1.416.000
d. Rp 1.180.000
e. Rp 896.800
f. Rp 472.000 g. Rp 401.200 Pada  tanggal  29  Oktober  2022 terjadi penundaan konser dikarenakan tragedi  Itaewon  yang  terjadi  mulai tanggal  6  Oktober  hari  pertama penjualan  tiket,  di  sosial  media penyelenggara  konser  khususnya  ig
FH UM Cirebon
Rizki Ramadhan, et.all., Tindak Pidana Penipuan …
134
platform terlihat jelas adanya kegiatan di dalamnya  seperti  promosi  penjualan tiket dan membuat program pencarian bakat berupa idol asal Indonesia yang akan debut di Korea, Bernama CityL. Aktivitas yang terjadi di Instagram itu masih aktif sebelum 29 Oktober atau tragedi  Itaewon.  Namun  setelah tragedi tersebut terjadi, tepatnya pada tanggal  31  Oktober,  IG  dari  kita semua memposting “berdoalah untuk Itaewon”.  Pada  tanggal  yang  sama yaitu  tanggal  yang  mendekati  hari  H, namun  pihak  penyelenggara  konser tidak memberikan kejelasan mengenai konser yang akan digelar pada tanggal 11-12  November  2022.  Karena biasanya di konser KPOP lainnya saat Hari semakin dekat, pihak penyelenggara  akan  mengeluarkan aturan apa saja yang boleh atau tidak boleh dibawa ke konser. Namun saat itu  para  penggemar  masih  berpikir positif  bahwa  saat  itu  masih  ada suasana  duka,  hingga  h-12  masih belum  ada  informasi  terkait  konser tersebut.  Pada  tanggal  5  November 2022, tanggal 6 sebelum diadakannya konser  di  ig  dan  twitter,  kita  semua adalah satu k-pop, mereka mengumumkan  penundaan  konser dengan  alasan  masih  berduka  atas tragedi Itaewon yang baru saja terjadi. Namun,  setelah  informasi  ini  dirilis tidak  ada  kejelasan  apapun  yang dikeluarkan oleh pihak penyelenggara konser  kepada  para  penggemar  yang telah membeli tiket tersebut sehingga membuat  para  penggemar  merasa resah.  karena  tidak  sedikit  fans  yang telah  mempersiapkan  konser  pada tanggal  11-12  November  seperti
transportasi  pesawat,  kereta  api  dan tempat  penginapan  yaitu  hotel tentunya  para  fans  merasa  dirugikan dengan  hal  tersebut,  dan  cukup  hits dan viral dimana-mana terkait konser tersebut. penundaan yang diumumkan oleh penyelenggara h -6 sebelum acara berlangsung. Pada 10 November 2023 mereka mengumumkan bahwa tanggal konser diubah menjadi 28-29 Januari  2023.  Tak  sedikit  penggemar yang  kesal  dan  marah  atas  ulah penyelenggara konser sehingga banyak  rumor  dan  isu  negatif  yang muncul  terhadap  promotor  konser tersebut menyatakan bahwa ada kasus yang  melibatkan  hal  yang  sama dilakukan  oleh  promotor  pada  tahun 2018  dan  2019.  Pada  kasus sebelumnya  tidak  ada refund sama sekali  dari  pihak  penyelenggara, masalah  lain  seperti  ingin  kabur dengan uang konser yang didapatkan, berusaha  untuk  melarikan  diri  dari Indonesia.  Salah  satu  nama  yang muncul  di  tengah  kegaduhan  yang terjadi  adalah  Pak  Gerry  yang merupakan  salah  satu  orang  dari  PT Corrupt  Live  Indonesia,  menjadi perantara  antara  fans  dan  promotor dan  CEO  tiket.com,  membantu proses refund dan mengarahkan proses hukum jika diperlukan. Saat itu, para penggemar menyuarakan kekesalannya dengan tagar #WeAreAllOneRefundMyMoney . 3. Perlindungan Hukum Terhadap  Konsumen  Dalam Pembelian  Tiket  Konser We Are  All  One  Melalui  media tiket.com Menurut UU Perlindungan Konsumen
FH UM Cirebon
Rizki Ramadhan, et.all., Tindak Pidana Penipuan …
135
Dalam  KBBI  Promotor  yaitu pihak  yang  mempromosikan  dan mendorong suatu usaha (gerakan dan sebagainya).  Dalam  konteks  konser atau  pertunjukan  musik,  dapat diasumsikan  bahwasanya  promotor adalah  pelaksana  konser,  termasuk pemilihan venue ,  yang  bertanggung jawab  mengatur  tempat  duduk,  serta tiket  penonton  itu  sendiri.  Sebagai konsumen  tiket  konser,  Anda memiliki hak perlindungan yang diatur dalam  undang-undang  perlindungan konsumen.  Beberapa  hak  tersebut antara lain:
1. Hak untuk memperoleh informasi yang jelas dan jujur tentang harga tiket, biaya tambahan, serta syarat dan ketentuan pembelian.
2. Hak  untuk  mendapatkan  tiket yang  sah  dan  memenuhi  standar kualitas yang telah ditetapkan.
3. Hak  mendapatkan refund atau penggantian  tiket  jika  konser dibatalkan atau jadwalnya diubah.
4. Hak  atas  perlindungan  terhadap praktik  bisnis  yang  melanggar hukum atau menyesatkan, seperti penipuan  atau  penjualan  tiket palsu. 5. Hak untuk menyampaikan keluhan  atau  tuntutan  apabila merasa  hak  konsumen  tidak dihormati. Untuk memastikan hak konsumen Anda terlindungi, pastikan Anda membeli tiket hanya dari penjual atau platform yang  terpercaya,  baca syarat  dan  ketentuan  pembelian dengan cermat sebelum membeli tiket, serta simpan bukti pembelian dan tiket dengan baik sebagai bukti jika terjadi
masalah  di  suatu  tempat.  tanggal kemudian.  Jika  mengalami  kendala dalam  membeli  atau  menggunakan tiket konser, sebaiknya segera hubungi pihak  penyelenggara  atau platform penjualan  tiket  untuk  mencari solusinya.  Jika  tidak  ada  solusi  yang memuaskan, Anda dapat mengajukan keluhan  atau  klaim  kepada  lembaga perlindungan konsumen resmi.
Setiap individu atau badan usaha, baik yang badan hukum maupun yang bukan  badan  hukum,  yang  didirikan dan  berkedudukan  atau  melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik  Indonesia,  baik  sendiri- sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian,  melakukan  kegiatan  usaha dalam  berbagai  bidang  ekonomi. Sedangkan  penonton  digolongkan sebagai  konsumen  yang  dikarenakan telah membeli tiket konser yaitu setiap orang  yang  menggunakan  barang dan/atau  jasa  yang  tersedia  dalam masyarakat,  baik  untuk  kepentingan dirinya sendiri, keluarganya, orang lain dan makhluk hidup lainnya dan bukan untuk  diperdagangkan.  Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen  setiap  penonton  berhak memilih  barang  dan/atau  jasa  dan menerima barang dan/atau jasa sesuai dengan  nilai  tukar  dan  kondisi  serta jaminan yang dijanjikan.
Tanggung  jawab  pelaku  usaha terhadap  konsumen  yang  membeli tiket  konser  “ We  Are  All  One ”  tanpa kepastian  pelaksanaan  acara  tersebut diatur  dalam  UU  No.  8  Tahun  1999 atau  UUPK.  Pasal  4  ayat  (1)  dan  (2) didalamnya  dijelaskan  bahwasanya setiap  pengusaha  wajib  menyediakan
FH UM Cirebon
Rizki Ramadhan, et.all., Tindak Pidana Penipuan …
136
informasi  yang  valid,  jelas  dan  tidak menyesatkan  mengenai  barang  atau jasa  yang  ditawarkan  kepada  para pengguna jasa atau konsumen. Selain itu,  pelaku  usaha  juga  dituntut  agar hak-hak  konsumen  terpenuhi,  antara lain  hak  mendapat  informasi  yang benar serta jelas, hak untuk memenuhi jaminan, hak atas ganti rugi, dan hak mendapatkan ganti rugi. Bilamana  terjadi  perselisihan antara pelaku usaha dengan konsumen, tertera pada Pasal 53 ayat (1)  UU  Perlindungan  Konsumen konsumen berhak melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri. Selain itu, konsumen juga dapat menyampaikan  pengaduan  kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen  (BPSK)  sebagai  alternatif penanganan sengketa non litigasi.
Para  pengusaha  yang  menjual  tiket konser  “ We  Are  All  One ”  tanpa kepastian  pelaksanaan  acara  wajib menyediakan informasi yang jelas dan akurat  kepada  konsumen,  serta memberikan opsi refund atau pemilihan  tiket  acara  baru  jika  acara tersebut dibatalkan atau ditunda. Jika bisnis  tidak  dapat  memberikan pengembalian  uang,  mereka  harus memberikan  kompensasi  yang  sesuai kepada konsumen.
Apabila  pelaku  usaha  tidak memenuhi kewajiban tersebut, konsumen berhak mengajukan gugatan  atau  pengaduan  kepada BPSK.  Tetapi  UUPK  dalam  hal  ini terhadap pemesan tiket konser sebagai konsumen  dalam  penyelenggaraan konser musik belum bisa memberikan
perlindungan  sepenuhnya.  Bentuk tanggung jawab yang dilakukan pelaku usaha adalah tanggung jawab kontraktual,  yaitu  tanggung  jawab perdata berdasarkan kesepakatan/kontrak  dari  pelaku usaha  baik  barang  maupun  jasa  atas kerugian yang diderita konsumen.
Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha Terhadap Konsumen. Pelaku  usaha  atau  promotor menurut UU Perlindungan Konsumen  berkewajiban  beritikad baik  dalam  menjalankan  kegiatan usahanya.  Apabila  barang  dan/atau jasa yang diterima atau dipergunakan oleh  konsumen  tidak  sesuai  dengan perjanjian, maka ia wajib memberikan berupa  kompensasi,  ganti  rugi dan/atau  penggantian.  Upaya  yang dapat  dilakukan  oleh  pembeli  tiket konser  yang  merasa  dirugikan  atas tindakan  promotor  yang  tidak professional dengan tidak memberikan  kepastian  atau  kejelasan akan konser yang diselenggarakannya, yaitu:

## Pengaduan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
Salah  satu  upaya  hukum  yang dapat  dilakukan  para  korban  yaitu melakukan  pengadukan  sengketa konsumen kepada Badan Penyelesaian Sengketa  Konsumen  (“BPSK”)  yang berwenang  menyelesaikan  sengketa konsumen  di  luar  pengadilan.  BPSK memiliki  tugas  dan  wewenang  pada rangka penanganan pengaduan sengketa  konsumen,  antara  lain menangani dan
menyelesaikan sengketa  konsumen  melalui  mediasi,
FH UM Cirebon
Rizki Ramadhan, et.all., Tindak Pidana Penipuan …
137
arbitrase  dan  menerima  pengaduan baik  tertulis  maupun  tidak  tertulis mengenai  pelanggaran  perlindungan konsumen.  Untuk  menangani  dan menyelesaikan  sengketa  konsumen, BPSK  membentuk  majelis  yang berisikan  anggota  minimal  3  orang dan  keputusannya  bersifat  final  dan mengikat.  Berdasarkan  keputusan
BPSK, pelaku usaha diberikan waktu paling lama 7 hari untuk melaksanakannya  setelah  menerima keputusan  tersebut.  Jika  para  pihak tidak  merasa  puas  dengan  putusan BPSK, maka para pelaku usaha dapat mengajukan  keberatan  ke  Pengadilan Negeri  paling  lambat  4  hari  setelah menerima  pemberitahuan  putusan tersebut.  Pada  putusan  BPSK  yang bersifat final dan mengikat dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri dimana konsumen dirugikan.
Menggugat Promotor
Konsumen  dapat  mengajukan gugatan  ke  Pengadilan  Negeri. Perbuatan  melawan  hukum  yang dilakukan  oleh  pelaku  usaha  didasari pada  pelanggaran  hak  dan  kewajiban konsumen  pelaku  usaha  dalam
Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dasar gugatan juga dapat menggunakan wanprestasi jika didasarkan  pada  tidak  terpenuhinya prestasi.  Dalam  konteks  penonton tidak  mendapatkan  kejelasan  dan keputusan sepihak diundurnya pelaksanaan  konser  tersebut  yang dimana promotor tidak menyediakannya sebagaimana mestinya tertera pada tiket yang telah dibayar oleh penonton, yang membuat
merasa  dirugikan  karena  penonton sudah membeli tiket transportasi, serta tempat tinggal pada hari-H acara akan dilaksanakan. Tentu saja, tidak sedikit penonton  yang  merasa  sangat dirugikan  kejadian  tersebut,  maka sebagai  informasi,  UU  Perlindungan Konsumen mengenal adanya gugatan class  action.  Dengan  demikian, penonton yang tergabung hanya dapat melihat secara individual atau dengan class action atau gugatan kelompok.

## Penyelesaian  Kasus  Penipuan Tiket
Penyelesaian  dari  kasus  yang terjadi yang dimana konser yang akan diadakan  di  Jakarta  tersebut  pada tanggal  10-12  November  2022, namun pihak promotor mengumumkan  perubahan  jadwal konser tersebut secara mendadak dan waktu yang berdekatan dengan tanggal konser  tersebut,  banyak  calon penonton  yang mengaku kecewa dan merasa  dirugikan  dengan  perubahan jadwal konser tersebut sehingga calon penonton  tersebut  meminta  untuk melakukan pengembalian uang
(refund) . Setelah proses Panjang terjadi calon  penonton  dibuat  menunggu pihak  dari  tiket.com  angkat  bicara mengenai  pengembalian  uang,  pada tanggal  16  Januari  2023  pihak tiket.com melansir informasi sehubungan dengan refund tiket konser tersebut.  Pada  informasi  tersebut menyatakan  bahwa  tiket.com  akan mengembalikan dana refund 100% bagi calon  penonton  yang  berdampak. Dalam pengumuman tersebut tiket.com mentautkan link yang berisi form untuk diisi oleh calon penonton
FH UM Cirebon
Rizki Ramadhan, et.all., Tindak Pidana Penipuan …
138
yang ingin mengajukan pengembalian dana. Link form tersebut hanya dapat diisi  hingga  tanggal  19  Januari  2023, tiga hari dari form tersebut dapat diisi dan proses refund terjadi selama 14 hari sejak pengajuan refund ditutup. Tidak  sedikit  calon  penonton yang mengajukan refund pada tiket.com  merasa  puas  dengan pelayanan  tiket.com  dikarenkan  uang mereka akhirnya dikembalikan 100%. Salah  satu  dari  calon  penonton tersebut berterima kasih dan menyatakan  bahwa  tiket.com  sangat bertanggung  jawab  padahal  yang mekakukan kesalahan yaitu promotor dari menyelenggara konser tersebut. Dengan  kasus  yang  terjadi, bilamana refund tidak  dilakukan  atau tidak  berjalan  lancer  maka  promotor tersebnut  dapat  di  jerat  hukuman penjara  dikarenakan  telah  merugikan banyak  pihak  dengan  melakukan tindak  pidana  penipuan  tiket  konser online we are all one .

## D. Kesimpulan dan Saran
Penipuan termasuk dalam golongan  tindak  pidana  khusus  yang membutuhkan langkah khusus dalam pemberantasannya.  Di  Indonesia, penipuan  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan, terutama dalam Pasal 378 KUHP. Selain itu, penipuan juga  diatur  dalam  Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penipuan merupakan tindak pidana yang sering terjadi  dalam  kehidupan  sehari-hari, termasuk dalam bentuk penipuan jual beli online .  Penipuan online semakin
berkembang  seiring  dengan  pesatnya perkembangan  teknologi.  Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya  untuk  meminimalisir  penipuan tersebut,  hasilnya  belum  signifikan. Penyebab terjadinya penipuan jual beli online dipengaruhi  oleh  faktor-faktor seperti  ekonomi,  lingkungan,  sosial budaya, kemudahan dalam melakukan kejahatan, minimnya risiko tertangkap,  pendorong,  penarik,  dan peran korban. Fenomena ini memungkinkan  oknum-oknum  yang tidak  bertanggung  jawab  untuk melakukan penipuan jual beli online . Upaya  dalam  penanggulangan penipuan  jual  beli online terbagi menjadi  preventif  (pencegahan)  dan represif (penindakan). Upaya preventif melibatkan kegiatan penyuluhan,  pengawasan  terhadap penjualan  produk,  dan  himbauan melalui  media.  Upaya  represif melibatkan penindakan dan penerapan hukuman bagi pelaku serta pembinaan oleh lembaga pemasyarakatan.  Selain  itu,  pembeli juga harus berhati-hati dan teliti dalam bertransaksi online dengan memperhatikan  hal-hal  tertentu. Perkembangan  teknologi  informasi telah membawa perubahan dalam pola kebutuhan hidup masyarakat, termasuk  dalam  berbisnis  dan bertransaksi  secara online .  Fenomena jual  beli online memicu  munculnya kejahatan  penipuan  dengan  berbagai modus  baru.  Contohnya  adalah penipuan  transaksi  tiket  konser melalui platform Tiket.com.
FH UM Cirebon
Rizki Ramadhan, et.all., Tindak Pidana Penipuan …
139
Dengan  demikian,  pemberantasan penipuan,  khususnya  penipuan  jual beli online ,  memerlukan  upaya  yang komprehensif  dari  berbagai  pihak, baik  pemerintah  maupun  individu, dalam  hal  pencegahan,  penindakan, dan  peningkatan  kesadaran  serta kewaspadaan  masyarakat  terhadap kejahatan tersebut.
DAFTAR PUSTAKA . Ahmad  M.  Ramli, Cyber  Law  dan HAKI  dalam  Sistem  Hukum Indonesia , Refika Aditama, Bandung, 2004. Andi  Hamzah, Hukum  Acara  Pidana Indonesia ,  Sapta  Artha  Jaya,
Jakarta, 1996.
R.  Soesilo, Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP) ,  Politeia, Bandung, 1999.
Siswanto  Sunarso, Hukum  Informasi dan  Elektronik ,  Rineka  Cipta, Jakarta, 2009.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946 Tentang  Kitab  Undang-Undang
Hukum  Pidana  (KUHP) .  Lembar Negara Republik Indonesia Nomor  127  Tahun  1958, Tambahan Lembar Negara Nomor 1660. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 Tentang  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP) . Lembar Negara Republik Indonesia  Nomor  76  Tahun 1981, Tambahan Lembar Negara
Nomor 3209.
Indonesia, Undang-Undang  Nomor  19 Tahun  2016  Tentang  Informasi  dan
Transaksi  Elektronik .  Lembar Negara Republik Indonesia Nomor  251  Tahun  2016, Tambahan Lembar Negara Nomor 5952. Maharani, Agitha Dwi, Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi Elektronik  Berdasarkan  Undang- undang  Nomor  19  Tahun  2016 tentang  Perubahan  Atas  Undang- undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik dan Penegakan Hukumnya terhadap Penipuan Tiket Konser  EXO  Melalui  Media  Sosial
Twitter ,  Skripsi  Fakultas  Hukum Universitas  Negeri  Bandung, Bandung, 2020.
Mukaromah,  Dwi  Asri  dan  Lintang Indira  Kusuma, Faktor  Penyebab
Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Ajaran  Sosialis  oleh  Karl  Marx , Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2013. Fernando,  Yusra  dan  A.  Muda  Sirul Huda, E-Ticketing  Penjualan  Tiket Event  Musik  Di  Wilayah Lampung pada Karcismu menggunakan Library Reactjs ,  Jurnal  Teknologi  dan
Sistem  Informasi  (JTSI),  Vol.2, No.1, 2021. Prih Prawesti Febriani, https://hot.detik.com/kpop/d- 6401894/konser-we-all-are-one- k-pop-ditunda-penonton- ngamuk-minta-refund-tiket , diakses 10 Mei 2023 pukul 20.00 WIB