Dusturiyah. Vol.12, No.2 (Juli-Desember) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Yuni Roslaili, Safira Mustaqillah
MUT'AH IN MODERN MUSLIM FAMILY LAW ( Study of Legislation in Syria, Egypt and Indonesia )
Yuni Roslaili. Safira Mustaqilla Universitas Islam Negeri  Ar-Raniry, Banda Aceh yuni.roslaili@ar-raniry.ac.id. safira.mustaqilla@ar-raniry.ac.id

## ABSTRACT
The  reality  showed  that  there  are  still  many  injustices  against  women  that  can  occur anywhere,  including  in  the  domestic  sector,  as  well  as  in  Muslim  countries.  Therefore reform of Muslim family law is seen as necessary because it plays an important role in the protection of women and children and the fulfillment of their rights. Mut’ah is a gift from a husband to his ex- wife after a divorce, including one of the areas reformed in a number of Muslim countries, including in Syria, Egypt and Indonesia. Mut’ah is a gift from a husband to his ex- wife after a divorce is one of the areas reformed in a number of  Muslim  countries  including  in  Syria,  Egypt  and  Indonesia.  The  results  of  the  study found  that there had been reform of  Muslim family law regarding mut’ah in  the three countries  studied,  namely  Syria,  Egypt  and  Indonesia.  if  in  traditional  literature(  fiqh) the right of mut’ah is only obligatory to be given to a divorced wife before had sex and with  a  dowry  that  has  not  been  given,  but  in  the  three  countries  studied  regardless  of whether the wife was  divorced before had sex or after had sex and whether the dowry has  been  determined  or  not.  In  addition,  in  modern  Muslim  family  law  there  are provisions for the maximum limit of mutah that a husband must give to his wife, such as the standard of living for three years in Syria and two years in Egypt while in fiqh it is determined that the maximum size of mut’ah is not to exceed half the mistsil dowry or the price of a slave.
Keywords:  Mut’ah, Legal Reform, Modern Muslim Family.

## ABSTRAK
Realitas menunjukkan bahwa masih banyak ketidakadilan terhadap perempuan yang bisa terjadi  dimana  saja,  termasuk  di  sektor  domestik,  maupun  di  negara-negara  Muslim. Oleh  karena  itu  reformasi  hukum  keluarga  Islam  dipandang  perlu  karena  berperan penting dalam perlindungan perempuan dan anak serta pemenuhan hak-haknya. Mut’ah adalah pemberian dari seorang suami kepada mantan istrinya setelah terjadi perceraian, termasuk salah satu bidang  yang direformasi di sejumlah negara muslim, antara lain di Suriah,  Mesir,  dan  Indonesia.  Mut’ah  adalah  pemberian  suami  kepada  bekas  istrinya setelah  terjadi  perceraian  merupakan  salah  satu  bidang  yang  direformasi  di  sejumlah
Dusturiyah. Vol.12, No.2 (Juli-Desember) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373 Mut’ah in Modern Muslim Family Law .
Yuni Roslaili, Safira Mustaqillah
negara  muslim  antara  lain  di  Syria,  Mesir  dan  Indonesia.  Hasil  kajian  menemukan bahwa telah terjadi reformasi hukum keluarga Islam tentang mut’ah di tiga negara yang diteliti,  yaitu  Syria,  Mesir  dan  Indonesia.  jika  dalam  literatur  tradisional  (fiqh)  hak mut'ah  hanya  wajib  diberikan  kepada  istri  yang  diceraikan  sebelum  berhubungan  seks dan  dengan  mahar  yang  belum  diberikan,  tetapi  di  tiga  negara  dipelajari  terlepas  dari apakah istri diceraikan sebelumnya berhubungan badan atau setelah berhubungan badan dan  apakah  maharnya  sudah  ditentukan  atau  belum.  Selain  itu,  dalam  hukum  keluarga Islam  modern  terdapat  ketentuan  batas  maksimal  mut'ah  yang  harus  diberikan  seorang suami  kepada  istrinya,  seperti  taraf  hidup  selama  tiga  tahun  di  Syria  dan  dua  tahun  di Mesir sedangkan dalam fiqh ditentukan bahwa ukuran maksimum mut'ah tidak melebihi setengah mahar mistsil atau harga seorang budak.
Kata Kunci: Mut’ah, Reformasi Hukum, Keluarga Muslim Modern.

## A. PENDAHULUAN
Baik  secara  teologis  maupun  sosiologis,  agama  dapat  dipandang  sebagai instrument  untuk  memahami  dunia.  Dalam  konteks  seperti  itu,  hampir-  hampir  tak  ada kesulitan  bagi  agama  untuk  menerima  premis  ini.  Secara  teologis,  terlebih  Islam,  hal seperti  itu  dikarenakan  watak omnipresent agama,  yaitu  bahwa  agama  baik  melalui simbol-  simbol  atau  nilai-  nilai  yang  dikandungnya  “hadir  di  mana-  mana,”  ikut memengaruhi dan bahkan membentuk strukrur sosial, budaya, ekonomi dan politik serta kebijakan publik. Dengan ciri seperti ini, dapat dipahami bahwa di manapun keberadaan suatu agama berada, ia diharapkan  dapat memberi panduan nilai bagi seluruh diskursus kegiatan  manusia,  baik  yang  bersifat  sosial-  budaya,  ekonomi,  maupun  politik. 1 Oleh karena itu hukum Islam merupakan sebuah hukum yang universal dan mendasar sebagai implementasi  dari  risalah  Allah  yang  dijaga  kebenarannya  di  dalam  persinggungannya
1 Untuk  uraian  lebih  lanjut  tentang  hal  ini,  lihat  Robert    N.  Billah, Islamic  Tradition  and Problems  of  Modernization ,  (Los  Angeles:  University  of  California  Press,  1991),  h.  146.    Baca  juga Leonard  Binder,  Islamic  Liberalsm: A  Critique  of  Development  Ideologiies ,  (Chicago  and  London: Unversity  of  Chicago  Press,  1988),  h.  4.  Dalam  konteks  hubungan  agama  dan  politik,  lihat  Azyumardi Azra, Syariat  Islam  dalam  Bingkai  Nation  State ,”  dalam  Komaruddin  Hidayat  dan  Ahmad  Gaus  AF (editor), Islam  Negara    dan  Civl  Society  Gerakan  dan  Pemikiran  Islam  Kontemporer, (  Jakarta  : Paramadina, 2005), h. 29. Bahtiar Effendi, Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia , ( Jakarta: Paramadina, 1998).
Dusturiyah. Vol.12, No.2 (Juli-Desember) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Mut’ah in Modern Muslim Family Law . Yuni Roslaili, Safira Mustaqillah
dengan  kehidupan  sosial  manusia.  Keterkaitan  hukum  Islam  dengan  kehidupan  sosial yang  nyata  inilah  yang  menyebabkan  terjadinya  perubahan  dan  perkembangan  hukum Islam dari masa ke masa. 2
Adanya  tantangan  yang  komplek  di  era  modern  ini  telah  mendorong  para pembaharu  untuk  melakukan  reformasi  hukum.  Anderson  mengemukakan  ada  2  (dua) pola reformasi hukum di dunia Islam. Pertama , syariat lambat laun semakin terabaikan dalam  kehidupan  sehari-  hari,    seperti  dalam  perdagangan,  hukum    pidana  dan sebagainya  untuk  kemudian  mengikuti  format  hukum  asing. Kedua ,  hukum  keluarga dianggap  sakral  akan  mengalami  sejumlah  perubahan  signifikan  dengan  jalan menginterpretasikan ulang. 3
Upaya  untuk  melaksanakan  hukum  Islam  di  berbagai  kawasan  yang  paling menonjol adalah dalam bidang keluarga karena ia dianggap sebagai poros syariah 4 serta dianggap  sebagai  garda  terdepan  dalam  pembinaan  masyarakat  Muslim  yang  diawali dari  pembentukan  keluarga  sakinah.  Lebih  lanjut  Anderson  menegaskan,  sisi  penting hukum  keluarga  yang  meliputi  perkawinan,  perceraian  dan  waris  selalu  menarik perhatian  ilmuan  yang  mengkajinya  karena  4  (empat)  alasan; Pertama karena  hukum keluarga  dianggap  sebagai  inti  syariah, Kedua selama  berabad-  abad  hukum  keluarga diakui  sebagai  landasan  utama  pembentukan  masyarakat  Muslim, Ketiga hukum keluarga  masih  berlaku  bagi  mayoritas  umat  Islam  di  dunia  dan Keempat hukum keluarga  dewasa  ini  menjadi  objek  perdebatan  antara  kekuatan-  kekuatan  konservatif dan  moderat  di  dunia  Islam.  Namun  demikian  pembaharuan  di  bidang  ini  tidak  terjadi hingga datangnnya abad ke- XX. 5
Dalam  kaitannya  dengan  pembaharuan  di  bidang  hukum  keluarga,  negara- negara Muslim menempuh cara yang berbeda- beda. Pertama dengan cara meninggalkan
2 Khadduri, M, Marriage in Islamic law: The modernist viewpoints. ( Am. J. Comp. L . 1991), hal . 213.
3 Jnd. Anderson, Law Reform In The Modern World (Landon: Anthone Press, 1967), hal. 1-2.
4 John  L.  Esposito, Women  In  Muslim  Family, (New  York:  Syiracuse  University  Press,  1999), hal. X
5 Jnd. Anderson, Islamic Law in Modern World (New York: University Press, 1954), hal. X
Dusturiyah. Vol.12, No.2 (Juli-Desember) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Mut’ah in Modern Muslim Family Law .
Yuni Roslaili, Safira Mustaqillah
hukum  keluarga  Islam  dan  sebagai  gantinya  mengambil  hukum  sipil  Eropa.  Model  ini ditempuh  oleh  Turki. Kedua ,  berusaha  memperlakukan  hukum  keluarga  Islam  tetapi setelah  melakukan  pembaharuan  di  sana-  sini.  Jalan  ini  ditempuh  oleh  Mesir,  Tunisia, Pakistan,  Yordan,  Syiria,  Malaysia  dan  Indonesia. Ketiga sama  sekali  tidak  mau melakukan pembaharuan dan masih tetap memperlakukan hukum keluarga sebagaimana yang tertuang dalam kitab- kitab fikih dari madzhab yang dianut. Cara ini ditempuh oleh Saudi Arabia. 6
Perceraian barang kali merupakan bidang hukum yang terpenting dalam konteks pembaharuan  hukum.  Di  antara  perubahan-  perubahan  pokok  yang  disahkan  adalah diperbanyaknya  alasan-  alasan  yang  membolehkan  wanita  menuntut  perceraian  dari suami dan pembatasan hak suami untuk menjatuhkan talak secara sepihak. 7 Apabila hal ini  sampai  terjadi  maka  konsekwensinya  adalah  suami  harus  memberikan mut’ah atau pemberian  suami  kepada  mantan  isteri  yang  dicerai  secara  sepihak  atau  sewenang- wenang tersebut.
Ketentuan mut’ah ini telah diatur di dalam undang- undang hukum keluarga oleh negara-  negara  Muslim  seperti  Syiria,  Mesir,  dan  Indonesia.  Bagaimana  ketiga  negara ini mengatur tentang mut’ah adalah menjadi fokus dalam makalah ini. Pilihan terhadap empat  negara  ini  karena  model-  model  pengembangan  hukum  Islam  yang  terjadi  di negara-  negara  ini  berupa  reformasi  hukum  modern.  Ini  adalah  kondisi  yang  paling mungkin  dilakukan  dari  berbagai  kepentingan  politik    dan  hukum  yang  ada  di  negara- negara tersebut.
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan  komperatif  baik secara  vertikal  dengan  pemikiran-  pemikran  fikih,  maupun  secara  horizontal  dengan hukum  Islam  yang  berlaku  di  negara-  negara  Muslim.  Selain  itu  dilihat  juga  secara perbandingan  diagonal  dengan tahap-  tahap pembaharuan  hukum  Islam  tentang mut’ah yang  diberlakukan  di  negara-  negara  Muslim  tersebut.    Penelitian  ini  juga  berusaha
6 Atho Mudzha, Membaca Gelombang Ijtihad: Antra Tradisi dan Liberasi (Yogyakarta:   Titian Ilahi Press, 1998), hal. 175.
7 John  L  Esposito ,    Islam  dan  Pembaharuan ,  Terj.  Machnun  Husein,  (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 1994), hal. 365.
Dusturiyah. Vol.12, No.2 (Juli-Desember) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373 Mut’ah in Modern Muslim Family Law . Yuni Roslaili, Safira Mustaqillah
melihat  alat-  alat  ijtihad  apa  yang  digunakan  dalam  setiap  upaya  pembaharuan  hukum Islam  itu  apakah  menggunakan intra-  doctrinal  reform,  extra  doctrinal  reform, regulation atau bahkan codification di negara- negara Muslim yang dikaji.

## B. PEMBAHASAN
1. Ketentuan Mut’ah dalam Fikih Islam Klasik
Dalam kitab- kitab fikih ditemukan bahwa mut’ah wajib diberikan kepada istri yang dicerai sebelum dukhul dan mas kawinnya belum diberikan. 8 Pendapat ini dikemukakan oleh Hanafi, Syafii dan Hambali dan pernah dikemukakan oleh Ibnu Abbas. Sedangkan bagi  istri  yang  telah  ditentukan  maharnya, mut’ah hukumnya  sekedar  sunnah. 9 Tetapi ada  juga  yang  berpendapat mut’ah wajib  bagi  istri  yang  ditalak  setelah  suami mencampurinya,  baik  mas  kawinnya  telah  diberikan  ataupun  belum.  Selain  kategori- kategori  istri  yang  menerima mut’ah tersebut  di  atas  terdapat  satu  pendapat  bahwa mut’ah itu  hukumnya  hanya  sekedar  sunnah  bagi  semua  perempuan  yang  dicerai. Pendapat ini dikemukakan oleh Maliki. 10
Mengenai  besar  kecilnya  jumlah mut’ah ,  para  ulama  berbeda-  beda  pendapatnya. Hanafi berpendapat bahwa mut’ah yang dimaksud adalah pakaian yang sempurna untuk istri  dan  nilai  tertinggi  adalah  tidak  melebihi  setengah  mahar mitsil tetapi  tidak  kurang dari  lima  dirham.  Sedangkan  Hambali  mengatakan  ukuran  jumlah mut’ah tertinggi adalah  senilai  budak  dan  yang  terendah  adalah  seharga  pakaian  dalam  ṣhalat.  Dan Hambali  menambahkan  tidak ada mut’ah bagi  istri  yang dicerai  baik  mas kawin sudah ditentukan atau belum jika perceraian terjadi atas tuntutan pihak istri. 11
8 Abdurrahman  Al-Jaziri, Kitab  al-Fiqh  Ala  al-Madzhab  al-Arba’ah ,  (Beirut:  Dar  al-Kitab  al- ‘Ilmiyyah, 1990), Juz I, hal. 120-123.  Lihat juga Muhammad Jawad Mughniyyah, Fikih Lima Madzhab , Terj.  Masykur  dkk,  (Jakarta:  Lentera,  1999),  hal.  366.  Sayyid  Sabiq, Fikih  Sunnah ,  Terj.  Moh.  Thalib, (Bandung: al- Ma’arif, 1997), Jilid VII, hal. 67.
9 Ibrahim Muhammad Al-Jamal, Fiqh al-Mar’ah al-Muslimah , (T.tp. Dar Nahr An-Nil, t.t), hal. 192.
10 Al-Shabuni, Tafsir Ayat al-Ahkam , (Beirut: “Aaliem al-Kitab, 1986), Juz II, h. 323.
11 Abdurrahman Al-Jaziri, Kitab al-Fiqh…. Hal. 120-123.
Dusturiyah. Vol.12, No.2 (Juli-Desember) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373 Mut’ah in Modern Muslim Family Law .
Yuni Roslaili, Safira Mustaqillah
Adapun  mengenai  standar  penetapannya  apakah  disesuaikan  dengan  kondisi  suami atau istri terjadi perbedaan pendapat. Dalam hal  ini Abu Yusuf mengatakan standarnya adalah  keadaan  suami  berdasarkan  firman  Allah: mata’an  bil  ma’ruf ” 12 ,  ada  lagi  yang mengatakan disesuaikan dengan kondisi kedua- duanya. 13

## 2. Dinamika Politik Hukum di Syiria, Mesir  dan Indonesia
Syiria  merupakan  negara  republik  yang  termasuk  dalam  wilayah  Asia  Barat Daya  dengan  luas  wilayah  185.180  KM 2 dengan  jumlah  penduduk  sekitar  12  juta  jiwa (tahun  1989).  Jumlah  penduduk  yang  tinggal  di  perkotaan  dan  pedesaan  seimbang. Daerah yang paling padat penduduknya dalah di bagian Barat dan Timur laut khususnya di sepanjang sungai. 14 Agama mayoritas penduduk adalah Islam dengan secara dominan penganut  mazdhab  Hanafi.  Jumlah  mereka  sekitar  70%  terdiri  dari  Sunni  dan  empat sekte Syiah minoritas. 15 Sisanya adalah Kristen 10%, Druze 3% dan Yahudi 1%. 16
Terkait  dengan  dinamika  politik  di  Syria  bahwa  selama  masa  perang  dunia pertama  Syiria  masih  merupakan  bagian  dari  kerajaan  Utsmani.  Namun  kemudian setelah  kekuasaan  Turki  Usmani  berakhir  (1924),  negara  ini  pertama  kali  mengadakan pemilihan  dewan konstituante pada tahun 1928  yang menyatakan bahwa  Negara Syiria dalam  batas  batas  naturalnya  menjadi  sebuah  kesatuan  politik    ynag  merdeka  dan berdaulat  dengan  bentuk  pemerintahan  republik.  Kepala  Negara  adalah  orang  Islam, sementara  pemegang  kekuasaan  eksekutif  adalah  presiden  yang  dipilih  oleh  parlemen selama  5  tahun.  Namun  kemudian  Negara  ini  mengalami  serangkaian  dinamika  politik berupa  kudeta  militer  yang  terhadap  pemerintahan  beberapa  kali  sejak  tahun  1930
12 Q.S Al-Baqarah (2): 236.
13 Muhammad Abu Zahrah, al-Ahwal al-Syakhshiyyah, (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957), hal. 233-234.
14 Ensiklopedi Indonesia, (Jakarta: Intermasa, 1990), hal. 217.
15 John L Esposito, Ensiklopedi …. Jilid V., hal. 269.
16 Umar  F  Abd  Allah, The  Islamic  Strunggle  in  Syiria ,  ( Mizan  Pr;  Torn  Dust  Jacket  edition (January 1, 1983)
Dusturiyah. Vol.12, No.2 (Juli-Desember) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373 Mut’ah in Modern Muslim Family Law .
Yuni Roslaili, Safira Mustaqillah
hingga tahun 1970. Pada masa ini Syiria dipimpin oleh rezim Ba’ats yang menindas dan mengkooptasi pesaing- pesaing politik sekulernya secara kejam. 17
Terkait  dengan  hukum  keluarga  bahwa  semula  negara  ini  mengikuti  sistem hukum dan peradilan Usmani  yang berlaku di wilayah- wilayah di Syiria. Di antaranya adalah  hukum  tentang  hak-  hak    keluarga  tahun  1917.  Setelah  meraih  kemerdekaan, nasionalisasi  dan  reformasi  system  hukum  segera  dilakukan.    Di  antaranya  pada  tahun 1953  disahkan Qanun  Al-Ahwal  al-Syahsyiyyah (undang-  undang  status  perorangan). Undang-  undang  ini  dipandang  paling  komprehensif  di  antara  hukum-  hukum  sejenis yang pernah ada sebelumnya karena ianya merupakan kumpulan pilihan- pilihan hukum dari  undang-  undang  yang  berasal  dari  hukum  keluarga  Turki  Usmani,  hukum  Mesir, karya- karya Qudri Pasha dari Mesir dan Ali Thanthawi dari Damaskus. 18
Mesir terletak di  Timur Laut  Africa. 19 Penduduknya mayoritas beragama Islam. Jumlah mereka hampir 90%. Minoritas terbesar adalah Kriten pribumi. Pada tahun 1990 jumlah  penduduk  Kristen  Kopti  antara  3  sampai  7  juta.  Sedangkan  pemeluk  Kristen lainnya  mencapai  sekitar  350.000  Gereja  Ortodox  Yunani,  175.000  Katolik  serta 200.000 Protestan. Selain itu diperkirakan sekitar 1.000 orang Yahudi. 20
Dinamika  politik  di  Mesir  tidak  jauh  berbeda  dengan  kondisi  Syiria.    Negara Mesir  mengalami  gejolak    politik  berupa  kudeta  militer  yang  terhadap  pemerintahan seakan tiada berkesudahan hingga dewasa ini. Secara umum jika boleh disederhanakan dapat disimpulkan bahwa gejolak yang terjadi berkaitan dengan kelompok militan Islam yaitu  kelompok  Ikhwanul  Muslimin  yang  menghendaki  pemberlakuan  hukum-hukum Islam secara konservatif dengan kelompok sekulerisme, liberalisme dan  sosialisme yang hendak  memisahkan  agama  dari  negara.    Masing-  masing  pihak  hendak  membungkam pihak lainnya terutama dari sang penguasa.  Di antara sosok yang paling fenomel adalah Anwar  Sadat  yang  dalam  kuasanya  telah  nyata-  nyata  memisahkan  antara  agama  dan
17 John L Esposito, Ensiklopedi …. Jilid V., hal. 272- 273.
18 Tahir  Mahmood, Personal  Law  in  Islamic  Countries:    History,  Text,  and  Comparative Analysis, (Academy of Law and Religion, 1987), hal. 139-140.
19 Tahir Mahmood, Personal Law … hal. 141.
20 John L Esposito, Ensiklopedi …. Jilid V., hal. 48-49.
Dusturiyah. Vol.12, No.2 (Juli-Desember) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373 Mut’ah in Modern Muslim Family Law .
Yuni Roslaili, Safira Mustaqillah
politik,  menekan  lawan  politiknya,  memperkuat  kendali  atas  gerakan  Ikhwanul Muslimin,  menasionalisasi  masjid-  masjid  pribadi  untuk  mengontrol  mereka, memenjarakan  lebih  dari  1,500  orang  lawan  politiknya  hingga  menyulut  perlawanan kelompok Islam yang semakin radikal hingga berpuncak pada pembunuhan Sadat di atas mimbar oleh kelompok jihad pada tanggal 6 Oktober 1981. 21
Indonesia  terletak  di  Asia  Tenggara    dan  penduduknya  86,88  % 22 beragama Islam  dan  mayoritas  penganut  madzhab  Syafii. 23 Indonesia  merupakan  wilayah  bekas jajahan  Belanda  dan  Jepang,  maka  sistem  hukumnya  juga  masih  mengadopsi  hukum Belanda  yang  menganut  hukum  Eropa  Continental.  Pada  masa  penjajahan  ada  3  (tiga) pengelompokan  warga  Negara  Indonesia  dengan  sistem  hukum  perdata  Eropa  (BW), golongan  Timur  Asing  menggunakan  hukum  adat  mereka  dan  golongan  Bumi  Putera menggunakan  hukum  adat  Bumi  Putera.  Karenanya  saat  itu  pluralisme  hukum  perdata tak dapat dihindari.
Di samping hukum adat bagi golongan Bumi Putra, terdapat hukum agama yang dianut  oleh  mayoritas  penduduk  Indonesia.  Maka  hukum  adat  Bumi  Putera  terutama yang beragama Islam dimodifikasi dengan hukum Islam. Hal ini diatur sejak tahun 1882 dengan peraturan tentang pengadilan agama. 24
Pada tahun 1946 Indonesia membentuk peraturan tentang pencatatan pernikahan dan  perceraian  yang  ditetapkan  di  Jawa  dan  Madura.  Pada  tahun  1929  dikeluarkan Ordonasi  tentang  perkawinan  Muslim  yang  berlaku  di  Jawa  dan  Madura  yang  berisi tentang  perkawinan,  perceraian  dan  pengaturan  administrasinya.  Sejak  tahun  1950
21 Nabil  Abdul  Fatah,  Teks  dan  Peluru:  Problematika  Hukum  Islam  dan  Hukm  Positif  dalam Sistem Politik MesirTahun Tujuh Puluhan dan Delapan Puluhan”, dalam Islam, Negara dan Hukum , eds. Johannes Den Heijer& Samsul Anwar, (Jakarta: INIS, 1993), hal. 11.
22 Berdasarkan  data  Direktorat  Jenderal  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 272,23 juta jiwa pada Juni 2021. Dari jumlah  tersebut,  sebanyak  236,53  juta  jiwa  (86,88%)  beragama  Islam.  Artinya  mayoritas  penduduk Indonesia adalah muslim.
23 Hebert  J  Liebesny, The  Law  of  The  Near  and  Middle  East:  Reading  Cases  anda  Materials (Albany State UniversityPress, 1975), hal. 201.
24 Ibid . hal. 206
Dusturiyah. Vol.12, No.2 (Juli-Desember) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373 Mut’ah in Modern Muslim Family Law .
Yuni Roslaili, Safira Mustaqillah
Idonesia  telah  berusaha  membentuk  draft  hukum  perkawianan  dan  perceraian  bagi Muslim, namun mengalami pergolakan dan pembatalan.
Pada  tahun  1974  baru  diundangkan  UU  No.1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan yang  dikuatkan  dengan  PP  No.  9  Tahun  1975  namun  UU  ini  tidak  memuat  materi kewarisan.  Kemudian  dipersiapkan  draft  hukum  perdata  Islam  yang  berisi  tentang perkawinan,  perceraian  dan  semua  materi  hukum  keluarga  serta  materi  tentang  waris, wasiat  dan  perwakafan.  Namun  draft  ini  tidak  sampai  menjadi  RUU  karena  kondisi politik  yang  tidak  memungkinkan  untuk  mengeluarkan  darft  tersebut  menjadi  undang- undang,  maka  diambil  jalan  pintas  dengan  Inpres  No.  1  tahun  1991  yang menginstruksikan  kepada  Menteri  Agama  untuk  menyebarluaskan  draft  tersebut  yang selanjutnya disebut KHI bagi pihak yang berkepentingan.
3. Ketentuan Mut’ah dalam Perundang-Undangan Syiria, Mesir dan Indonesia
Tentang mut’ah bagi istri yang dicerai secara sepihak Syiria mengaturnya dalam undang-  undang  status  perseorangan  1953  yang  telah  diamandemen  pada  tahun  1975 Pasal  117  yang  berbunyi:  “Apabila  seseorang  menceraikan  istrinya,  hakim  dapat- apabila dinyatakan bahwa suami melakukannya tanpa alasan yang logis dan akibat dari perceraian  itu  istri  menderita  kerugian  dan  melarat—memberikan  keputusan  sesuai dengan  kondisi  keuangan  suami  dan  besarnya  penderitaan  istri,  bahwa  suami  harus memberikan  kompensasi  tidak  lebih  dari  nafkah  tiga  tahun  di  samping  nafkah  selama iddah. Mut’ah dapat diberikan secara kontan atau dengan cicilan sesuai dengan kondisi yang ada.
Sedangkan  Mesir  mengatur  hal  ini  dalam  undang-  undang  Status  Perseorangan 1920- 1929 yang sudah diamandeman pada tahun 1985 Pasal 18A yang berbunyi: “ Istri yang dicerai setelah dukhul oleh suami tanpa persetujan istri dan tanpa adanya kesalahan pada dirinya, berhak- di samping nafkah talak- mut’ah yang sama dengan paling tidak 2 tahun  dan  disesuaikan  dengan  kondisi  keuangan  suami  serta  kondisi  perceraian  juga durasi perkawinan. Mut’ah dapat dibayar dengan cara dicicil.”
Dusturiyah. Vol.12, No.2 (Juli-Desember) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373 Mut’ah in Modern Muslim Family Law .
Yuni Roslaili, Safira Mustaqillah
Sementara mut’ah atau  pemberian  suami  kepada  mantan  istri  yang  dicerai sepihak  dalam  KHI  diatur  dalam  pasal  149.  Dalam  pasal  tersebut  dijelaskan  bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:
a. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya. Baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qabla al-dukhul .
b. Memberikan nafkah, mas kawin dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa  iddah  kecuali  bekas  istri  telah  dijatuhi  talak ba’in atau nusyuz dalam keadaan tidak hamil.
c. Melunasi  mahar  yang  masih  terhutang  seluruhya  dan  separuh  apabila qabla al-dukhul .
d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun.

## 4. Analisis Perbandingan dan Reformasi Yang Digunakan
Ketiga negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam yakni Syiria, Mesir dan Indonesia sama sama menerapkan hukum personal yang berakar dan terinspirasi dari hukum  Islam,  namun  begitu,  negara-negara  tersebut  telah  mengalami  persinggungan hukum dengan sistem hukum Barat.
Negara  Syiria  yang  pernah  dijajah  oleh  Prancis  terpengaruh  sistem  hukum Prancis  ( Civil  Code  Francis ).  Namun  setelah  meraih  kemerdekaan  nasionalisasi  dan reformasi  sistem  hukum  segera  dilaksanakan  dan  disesuaikan  dengan  prinsip-  prinsip hukum Islam.
Sementara  Mesir  selama  7  (tujuh)    tahun  pernah  terpengaruh  sistem  hukum Inggris  ( Anglo  Saxon ).  Karena  Mesir  pernah  diserbu  oleh  Napoleon  pada  tahun  1798. Meskipun  Napoleon  menguasai  Mesir  hanya  3  (tiga)  tahun  saja,  namun  pengaruhnya besar sekali terhadap hidup dan kehidupan bangsa Mesir, akan tetapi kemudian setelah merdeka mereka mengadakan reformasi dan perubahan.
Dusturiyah. Vol.12, No.2 (Juli-Desember) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373 Mut’ah in Modern Muslim Family Law .
Yuni Roslaili, Safira Mustaqillah
Sementara  Indonesia  pada  semula  menerapkan  BW  (Code  Civil  Belanda)  yang berasal  dari  Code  Civil  Prancis  dan  menerapkan  hukum  adat  bumi  Putera  berangsur- angsur    mengadakan  regulatori  terhadap  hukum  keluarga  terutama  hukum  perkawinan bagi  Muslim,  walaupun  penerapannya  hanya  terbatas  di  beberapa  daerah.  Namun dengan  dikeluarkannya  UU  No.1  Tahun  1974  yang  diperkuat  dengan  PP  No.9  Tahun 1975  yang  materinya  diambil  dari  hukum  Islam  (Fikh),  tradisional  dan  dimodifikasi dengan hukum adat setempat.
Ketiga  negara  yang  disebutkan  di  atas,  telah  melakukan  reformasi  terhadap hukum  Islam  (fikih)  dari  madzhab  yang  dianutnya  telah  terjadi  keberanjakan  vertikal baik  dengan  metode  pembaharuan Intra-Doctrinal maupun Extra-Doctrinal .  Ketiga negara  (kecuali  Indonesia)  telah  mengadakan  pembaharuan  hukum  dengan menggunakan metode regulatori seperti pengaturan tentang ketentuan mut’ah .
Pada  kasus  yang  sama  usaha  memperbaharui  UU  Hukum  Keluarga  Islam  juga dipengaruhi  oleh  faktor  internal  dan  eksternal.  Dalam  hal  ini  ada  dua  bentuk  sifat reformasi  yaitu: Intra-  Doctrinal  Reform dan Extra  Doctrinal  Reform . Intra  Doctrinal Reform dilakukan  dengan  menggabungkan  pendapat  dari  beberapa  madzhab  atau mengambil pendapat lain dari madzhab yang dianut, sementara Extra Doctrinal Reform dilakukan  dengan  cara  memberikan  penafsiran  yang  sama  sekali  baru  terhadap nash (teks)  yang ada.
Pada dasarnya ketiga negara (Syiria dan Mesir) melakukan pembaharuan hukum Islam  mengenai mut’ah melalui  metode Intra  Doctrinal  Reform dan Exstra  Doctrinal Reform .  Yang  pertama,  dapat  dilihat  ketika  ketiga  negara  tersebut  membuat  ketetapan yang diambil dari luar  karena pengaruh para penjajah, sehingga menghasilkan ketetapan yang berbeda dengan fikih dalam hal ketentuan mut’ah . Sementara  yang kedua tampak pada  upaya  membuat  prosedur  ketentuan mut’ah yang  dikembangkan  dari  ketentuan fikih  terutama  madzhab  Hanafi  dan  Hambali  seperti  masalah  besar  kecilnya  jumlah mut’ah . Hanafi mengatakan mut’ah yang dimaksud adalah pakaian yang sempurna untuk istri dan nilai yang tertinggi adalah tidak melebihi setengah mahar. Hambali mengatakan
Dusturiyah. Vol.12, No.2 (Juli-Desember) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373 Mut’ah in Modern Muslim Family Law . Yuni Roslaili, Safira Mustaqillah
jumlah mut’ah tertinggi  adalah  seharga  budak,  dan  tereredah  adalah  pakaian    dalam ṣhalat.
Sementara di kedua negara  menetapkan ketentuan mut’ah diberikan tidak lebih dari  3  (tiga)  tahun  di  Syiria,  dua  tahun  di  Mesir.  Adapun  di  Indonesia  tidak  memiliki ketentuan yang pasti mengenai ketentuan mut’ah . Dalam hal ini Indonesia menggunakan reformasi Intra Doctrinal Reform terhadap ketentuan fikih mazhab yang ada.

## C. KESIMPULAN
Setelah  uraian  tentang mut’ah dalam  hukum  keluarga  Muslim  modern  (Syiria, Mesir dan Indonesia) dan fikih Islam klasik dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga negara ini telah mengalami keberanjakan dari ketentuan fikih yang ada dalam hal- hal sebagai berikut:
Pertama ,  hukum  keluarga  Muslim  modern  mengatur  bahwa mut’ah harus diberikan  kepada  istri  yang  dicerai  secara  sepihak  oleh  suami  tanpa  mempersoalkan apakah istri dicerai  sebelum dukhul maupun setelah dukhul, dan apakah  mas kawinnya sudah ditentukan atau belum.  Sedangkan fikih Islam klasik menentukan adanya mut’ah bagi  istri  yang  dicerai  sebelum dukhul dan  mas  kawinnya  belum  ditentukan  atau  istri yang telah dicampuri baik mas kawinnya telah ditentukan maupun belum.
Kedua ,  hukum  keluarga  Muslim  modern  menentukan  batas  maksimal mut’ah yang harus diberikan suami kepada istri adalah ukuran nafkah 3 (tiga) tahun untuk Syiria dan  2  (dua)  tahun  untuk  Mesir.  Sedangkan  dalam  fikih  ditentukan  bahwa  ukuran maksimal mut’ah adalah tidak melebihi setengan mahar mistsil atau senilai harga budak. Jika nilai mahar mistsil dijadikan patokan maka tidak akan mencukupi ukuran nafkah 1 (satu) tahun 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) tahun tersebut.
Demikianlah  keberanjakan  hukum  keluarga  yang  terjadi  Syiria,  Mesir  dan Indonesia di mana keberanjakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan status serta hak- hak perempuan. Karena  ketentuan- ketenatuan untuk  kaum  perempuan  yang ada dalam kitab-  kitab  kurang  (untuk  mengatakan  tidak)  mencerminkan  adanya  kesetaraana  hak antara  laki-  laki  dan  perempuan.  Dan  pemberlakuan  undang-  undang  hukum  keluarga
Dusturiyah. Vol.12, No.2 (Juli-Desember) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Mut’ah in Modern Muslim Family Law .
Yuni Roslaili, Safira Mustaqillah
Muslim  di  dunia  modern  setelah  menempuh  proses  pembaharuan  dan  amandeman sebenarnya  dimaksudkan  untuk  menjadi  instrumen  bagi  pengaktualisasian  prinsip- prinsip gender.
Reformasi  hukum  keluarga  memainkan  peran  penting  dalam    perlindungan perempuan dan anak serta pemenuhan hak-hak mereka. Hal ini seiring dengan  gerakan pengarusutamaan gender di dunia Muslim termasuk di  Indonesia  yang pada gilirannya telah  menumbuhkan  kesadaran  akan  persamaan  hak  dan  peluang  kebebasan  kepada perempuan dan laki- laki 25 karena  realita di lapangan menunjukkan masih  banyaknya ketidakadilan  terhadap  kaum  perempuan  dapat  terjadi  di  mana  saja,  baik  di  sektor publik maupun domestik, di ruang sosial maupun pribadi. 26
Selain itu  salah satu sarana yang paling startegis untuk meningkatkan status dan hak-  hak  perempuan  yang  sekaligus  menghapus  segala  bentuk  diskriminasi  dan  serta dominasi  maupun  kesewenang-  wenangan  laki-  laki  adalah  melalui  reformasi  hukum keluarga.  Karena  hukum  atau  undang-  undang  yang  diberlakukan  oleh  sebuah  negara sifatnya mengikat semua rakyat sehingga jika dilanggar otomatis ada sanksi hukumnya. Adapun  sanksi  hukum  ini  minimal  dapat  mengurangi  kesewenang-wenangan  pihak suami, misalnya dalam menceraikan istri, membatalkan tunangan dan hal- hal lain yang meyangkut hukum keluarga.
25 Khariri,  K.  (2009). Kesetaraan  Gender  Dalam  Perspektif  Islam:  Reinterpretasi  Fiqih Wanita . Yinyang:  Jurnal  Studi  Islam  Gender  dan  Anak , 4 (1),  27-40.  Lihat  juga  Nasution,  K.  (2007). Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer. UNISIA , 30 (66).
26 Mulia, S. M. (2015). Muslim Family Law Reform in Indonesia (a Progressive Interpretation of the Qur an). Al-Mawarid Journal of Islamic Law , 15 (1), 42613.
Dusturiyah. Vol.12, No.2 (Juli-Desember) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373 Mut’ah in Modern Muslim Family Law .
Yuni Roslaili, Safira Mustaqillah

## DAFTAR PUSTAKAAN
Abdurrahman Al-Jaziri, Kitab al-Fiqh Ala al-Madzhab al-Arba’ah , Beirut: Dar al-Kitab al-‘Ilmiyyah, 1990.
Al-Shabuni, Tafsir Ayat al-Ahkam , Beirut: “Aaliem al-Kitab, 1986, Juz II.
Atho  Mudzha, Membaca  Gelombang  Ijtihad:  Antra  Tradisi  dan  Liberasi, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
Azyumardi  Azra, Syariat  Islam  dalam  Bingkai  Nation  State ,”  dalam  Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (editor), Islam Negara  dan Civl Society Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer, Jakarta :Paramadina, 2005.
Bahtiar Effendi, Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia ,  Jakarta: Paramadina, 1998. Ensiklopedi Indonesia, Jakarta: Intermasa, 1990.
Hebert  J  Liebesny, The  Law  of  The  Near  and  Middle  East:  Reading  Cases  anda Material,s Albany State UniversityPress, 1975.
Ibrahim Muhammad Al-Jamal, Fiqh al-Mar’ah al-Muslimah , T.tp. Dar Nahr An-Nil, t.t.
Jnd. Anderson, Islamic Law in Modern World, New York: University Press, 1954.
Jnd. Anderson, Law Reform In The Modern World, Landon: Anthone Press, 1967.
John  L  Esposito ,    Islam  dan  Pembaharuan ,  Terj.  Machnun  Husein,  Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 1994.
John  L.  Esposito, Women  In  Muslim  Family, New  York:  Syiracuse  University  Press, 1999.
Khadduri,  M, Marriage  in  Islamic  law:  The  modernist  viewpoints. Am.  J.  Comp.  L . 1991.
Khariri,  K.  (2009). Kesetaraan  Gender  Dalam  Perspektif  Islam:  Reinterpretasi  Fiqih Wanita . Yinyang:  Jurnal  Studi  Islam  Gender  dan  Anak , 4 (1),  27-40.  Lihat  juga Nasution, K. (2007). Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer. UNISIA , 30 (66).
Leonard  Binder,  Islamic  Liberalsm: A  Critique  of  Development  Ideologiies ,  (Chicago and London: Unversity of Chicago Press, 1988).
Dusturiyah. Vol.12, No.2 (Juli-Desember) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373 Mut’ah in Modern Muslim Family Law .
Yuni Roslaili, Safira Mustaqillah
Muhammad Abu Zahrah, al-Ahwal al-Syakhshiyyah, Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957.
Muhammad  Jawad  Mughniyyah, Fikih  Lima  Madzhab ,  Terj.  Masykur  dkk,  Jakarta: Lentera, 1999.
Mulia,  S.  M.  (2015). Muslim  Family  Law  Reform  in  Indonesia (a  Progressive Interpretation of the Qur an). Al-Mawarid Journal of Islamic Law , 15 (1), 42613.
Nabil  Abdul  Fatah,  Teks  dan  Peluru:  Problematika  Hukum  Islam  dan  Hukm  Positif dalam  Sistem  Politik  MesirTahun  Tujuh  Puluhan  dan  Delapan  Puluhan”,  dalam Islam,  Negara  dan  Hukum ,  eds.  Johannes  Den  Heijer&  Samsul  Anwar,  Jakarta: INIS, 1993.
Robert    N.  Billah, Islamic  Tradition  and  Problems  of  Modernization ,  Los  Angeles: University of California Press, 1991.
Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah , Terj. Moh. Thalib, Bandung: al- Ma’arif, 1997.
Tahir  Mahmood, Personal  Law  in  Islamic  Countries:    History,  Text,  and  Comparative Analysis, Academy of Law and Religion, 1987.
Umar F Abd Allah, The Islamic Strunggle in Syiria , Mizan Pr; Torn Dust Jacket edition January 1, 1983.