Received: 25-3-2023
Revised: 25-3-2023
Accepted: 19-3-2023
Invoice Sebagai Perlindungan Hukum Pemasok Sektor Jasa Boga Terhadap Konsumen Wanprestasi Pada Pembayaran Berjangka Silvia Fernanda, Andriyanto Adhi Nugroho e-ISSN : 2621-4105

## Invoice Sebagai Perlindungan Hukum Pemasok Jasa Boga Terhadap Konsumen Wanprestasi Pada Pembayaran Berjangka
Silvia Fernanda, Andriyanto Adhi Nugroho Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta silviafernanda@upnvj.ac.id

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  untuk  mendalami  lebih  dalam  mengenai  peranan invoice dalam jual-beli  dengan  metode  pembayaran  tempo  pada  pemasok  sektor  jasa  boga  atau  pada  bidang kuliner  apabila  terjadinya  peristiwa  wanprestasi.  Dikarenakan  rentan  sekali  terjadi  peristiwa wanprestasi  karena  cara  pembayaran  tempo  seringkali  dialami  oleh  pelaku  usaha.  Pemenuhan kewajiban yang terlambat maupun tidak sama sekali dipenuhi mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha  atau  penjual.  Dalam  melakukan  transaksi  jual  beli  sudah  seharusnya  menggunakan  bukti transaksi atau yang biasa disebut faktur atau invoice . Peran penting bukti transaksi tersebut selain untuk arsip dokumen, informasi yang menerangkan jenis, jumlah barang serta nominal yang harus dibayarkan,  juga  dapat  untuk  menjadi  salah  satu  bukti  surat  apabila  terjadi  hal-hal  yang  tidak diinginkan akibat transaksi jual beli yang dilakukan.oleh sebab itu sudah seharusnya pelaku usaha lebih  berhati-hati  terhadap  memberikan  kepercayaan  kepada  pembeli  atau customer dan kelengkapan  bukti  dokumen  transaksi.  dengan  demikian  peranan  sebuah  bukti  transasi  yag  sah merupakan  salah  satu  hal  penting  yang  sudah  seharusnya  selalu  digunakan.  Metode  penelitian yang penulis pakai yakni adalah metode yuridis normatif. penulisan ini akan lebih mendalam atau spesifik  mengenai  peranan invoice sebagai  alat  bukti  adanya  terjadi  peristiwa  jual-beli  apabila terjadi peristiwa  wanprestasi,  Adapun  hasil  dari  pembaruan  penelitian  ini  adalah  peranan invoice dari sistem jual-beli dengan metode pembayaran tempo.
Kata kunci : Invoice ; Pemasok; Perlindungan; Wanprestasi

## Abstract
The purpose of this study is to explore more deeply the role of invoices in buying and selling with the due payment method in the catering service pemasok sector or in the culinary field in the event of a default. Because it is very vulnerable to default events because the method of payment due is often experienced by business actors. Fulfillment of obligations that are late or not fulfilled at all results in losses for business actors or sellers. In carrying out buying and selling transactions, you should use proof of transaction or what is commonly called an invoice or invoice. The important role of proof of the transaction, in addition to archiving documents, information that explains the type, quantity of goods and the nominal that must be removed, can also be one of the proofs in the case  of  things  that  are  not  desirable  as  a  result  of  buying  and  selling  transactions  carried  out. That's why it should be business actors are more careful about giving trust to buyers or customers and the completeness of proof of transaction documents. thus the role of a valid transaction proof is  one  of  the  important  things  that  should  always  be  used.  The  research  method  that  the  author uses  is  normative  juridical  method.  This  writing  will  be  more  in-depth  or  specific  regarding  the role of invoices as evidence of a buying and selling event in the event of a default. The results of this  research  update  are  the  role  of  invoices  from  the  buying  and  selling  system  with  the  due payment method.
Keywords: Invoices; Payment; Protection; Supplier; Default
Received: 25-3-2023
Revised: 25-3-2023
Accepted: 19-3-2023
Invoice Sebagai Perlindungan Hukum Pemasok Sektor Jasa Boga Terhadap Konsumen Wanprestasi Pada Pembayaran Berjangka Silvia Fernanda, Andriyanto Adhi Nugroho

## 1. PENDAHULUAN
Fenomena  globalisasi  merupakan  proses  perluasan  kegiatan  ekonomi  yang terjadi  melintasi  batas  politik  negara. 1 Salah  satunya  yaitu  Adanya  program Gastrodiplomacy yang merupakan diplomasi budaya dengan cara memperkenalkan  budaya  suatu  negara  dengan  makanan  khas  negara  tersebut .
Dewasa  ini  semakin  merambahnya  dunia  usaha  pada  bidang  tertentu  membuat perekonomian  Indonesia  semakin  berkembang.  Khususnya  pada  bidang food  & beverages . Banyak sekali pengenalan produk makanan dari berbagai negara yang menjadi  viral  dan  meningkatkan  minat  masyarakat  Indonesia  untuk  berburu kuliner  dari  berbagai  negara  maupun  daerah.  Efek  dari  pengenalan  tersebut membuat  semakin  menjamurnya  restoran  dan  kedai  makanan  khas  dari  berbagai daerah  maupun  negara.  Hal  ini  tentunya  berdampak  kepada  Indonesia  dalam bidang  ekonomi  yang  turut  serta  dalam  kegiatan  perdagangan.  Aktivitas perdagangan  merupakan  bagian  dari  penyokong  perekonomian  suatu  negara dimana  pelaksanaan  antara  individu  dengan  lainnya  telah  terjadi  suatu kesepakatan  yang  dibuat  sebelumnya.  Salah  satu  dari  banyak  perjanjian  yang sering dilakukan adalah perjanjian jual beli.
Pasal  1457  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata)  yang membahas  mengenai  perjanjian  jual  beli  yang  mana  merupakan  salah  satu perjanjian  yang  mana  salah  satu  pihak  sepakat  memberikan  suatu  materiil  dan pihak  yang  lain  untuk  melakukan  kewajiban  pembayaran  sesuai  pada  nominal harga  yang  disetujui  ataupun  dijanjikan  oleh  masing-masing  pihak.  Terutama semakin  meningkatnya  minat  masyarakat  dalam  dunia  kuliner  tentunya meningkatkan pula jual beli di dalam perdagangan Indonesia. Dikarenakan selain pendapatan dari pajak dan iuran lainnya, negara juga memiliki keuntungan  yaitu dengan semakin banyaknya aktivitas perdagangan maka dapat membuat lapangan kerja  semakin  luas.  seiring  berjalannya  kemajuan  zaman  pengaturan  dalam perlindungan jual beli memiliki ketentuan dalam perlindungannya. Bukti transaksi yaitu sebagai  bukti tertulis  suatu  kesepakatan perjanjian mengenai  jual beli  yang dilakukan  oleh  para  pihak.  Atau  yang  disebut,  salah  satu  pihak  memiliki  hak untuk mendapatkan kewajiban dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi  hak  tersebut,  begitupun  sebaliknya.  Adanya  bukti  berupa  bon,  nota, invoice ,  faktur  dan  kwintansi  menguatkan  dokumen  berupa  bukti  transaksi penjualan maupun hutang antara pihak penjual  dan pembeli. Namun akan timbul masalah hukum apabila transaksi yang dilakukan tidak sesuai dengan kesepakatan yang  telah  dibuat  sebelumnya.  tentunya  hal  ini  berdampak  pada  aliran  dana perusahaan  penjual  yang  mana  menghambat  perputaran  keuangan  atau  bahkan dapat merugikan pihak penjual. Umumnya pembahasan masalah wanprestasi jual- beli  lebih  condong  kepada  perlindungan  hukum  bagi  si  pembeli,  Penelitian  ini
1 Ariesani Hermawanto and Melaty Anggarini, Globalisasi, Revolusi Digital Dan Lokalitas Dinamika Internasional Dan Domestik Di Era Borderless World (Yogyakarta: LPPM Press, 2020).
Received: 25-3-2023
Revised: 25-3-2023
Accepted: 19-3-2023
Invoice Sebagai Perlindungan Hukum Pemasok Sektor Jasa Boga Terhadap Konsumen Wanprestasi Pada Pembayaran Berjangka Silvia Fernanda, Andriyanto Adhi Nugroho e-ISSN : 2621-4105
membahas  sisi  hukum  dan  perlindungan  dari  sisi  penjual  yang  terdapat  pada bidang  usaha  kuliner  khususnya  pada  sisi  produsen  dan  pemasok  pada  sektor kuliner atau jasa boga dikarenakan semakin seringnya ditemukan peristiwa cedera janji  yang  sering  ditemukan  pada  bidang  usaha  kuliner,  terkhusus  pada  pihak pemasok  sebagai  penjual  yang  seringkali  dirugikan  karena  metode  pembayaran yang  berjangka  tak  kunjung  diselesaikan,  sementara  barang  yang  dijual-belikan sudah habis terjual oleh pihak pembeli maupun telah dikonsumsi.
Penelitian  ini  dilakukan  sebagai  wujud  nyata  inspirasi  dari  penelitian  yang telah  dilakukan  sebelumnya  sehingga  penelitian  ini  dapat  menjadi  suatu  bagian yang  dapat  melengkapi  penelitian-penelitian  sebelumnya  yakni  pada  penelitian Indriyani,  (2020).  Penelitian  tersebut  mengkaji  tentang  peranan  bukti  transaksi elektronik apabila terjadi peristiwa wanprestasi dan bagaimana kriteria dan syarat hukum  surat  elektronik  sebagai  bukti  yang  realibel  dalam  persidangan.  Hasil penelitiannya  yakni  bukti  elektronik  yang  merupakan  perluasan  dari  alat  bukti tertulis. kelebihan dari penelitian adalah menggambarkan pengembangan dari alat bukti  di  persidangan  sesuai  pada  perkembangan  zaman.  Kekurangan  dari penelitian  ini  adalah  hanya  berfokus  pada  bidang  elektronik  dan  dasar  hukum yang  mengenai  elektronik. 2 Maka  dari  itu  melalui  penelitian  ini  akan dikembangkan  melalui sisi arsip invoice sebagai dokumen bukti transaksi dan alat bukti tertulis.
Penelitian  selanjutnya  oleh  Haryanti  (2021),  penelitian  ini  mengkaji mengenai  metode  pembayaran cash  on  delivery atau  pembayaran  dilakukan  saat barang  diterima  dan  bagaimana  iktikad  baik  yang  dilakukan  oleh  pembeli  dalam melakukan  transaksi  jual-beli  dengan. 3 Hasil  penelitiannya  yakni  menemukan solusi  mengenai  bagaimana  seharusnya  transaksi  jual-beli  itu  berjalan sebagaimana mestinya, seperti perlunya dasar hukum untuk perlindungan dari sisi penjual apabila terjadi peristiwa pembeli yang tidak mau melakukan pembayaran, maupun tidak adanya kepastian mengenai penerimaan barang dan pembayarannya.  Kelebihan  dari  penelitian  adalah  sangat  menggambarkan  situasi yang  terjadi  tentang  masalah  pembayaran  dengan  sistem cash  on  delivery , dikarenakan  pada  tahun  dimana  penelitian  ini  dibuat,  sedang  maraknya  kasus pemesanan  belanja  online  dengan  metode  pembayaran  tersebut  akan  tetapi ternyata makin timbul sebuah masalah seperti pelanggan yang tidak ada di lokasi, pelanggan  yang  tidak  mau  menjalankan  kewajibannya  sedangkan  barang  sudah diterima dan terlanjur membuka pesanannya, dan masih banyak lagi masalah yang terjadi.Tetapi penelitian ini hanya berfokus pada bagaimana permasalahan iktikad
2 Safitri  Indriani,  “Bukti  Elektronik  Sebagai  Alat  Pembuktian  Dalam  Transaksi  Elektronik,” Jurnal Lex Lega Lata 2, no. 1 (2020): 380–90,
https://doi.org/http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/download/565/361.
3 Tuti  Haryanti,  “Iktikad  Baik  Dalam  Perjanjian  Jual  Belidengan  Metode  Pembayaran  Cash  on Delivery,” 113Jurnal  Ilmiah  Penegakan  Hukum 8,  no.  2  (2021):  113–20,  https://doi.org/: http://dx.doi.org/10.31289/jiph.v8i2.5126.
Received: 25-3-2023
Revised: 25-3-2023
Accepted: 19-3-2023
Invoice Sebagai Perlindungan Hukum Pemasok Sektor Jasa Boga Terhadap Konsumen Wanprestasi Pada Pembayaran Berjangka Silvia Fernanda, Andriyanto Adhi Nugroho e-ISSN : 2621-4105
baik dalam sistem pembayaran cash on delivery , maka dari itu penulis terinsiprasi untuk  melakukan  penelitian  pada  sisi  pembayaran  secara  tempo  atau  metode pembayaran berjangka.
Penelitian  selanjutnya  yakni  pada  penelitian  Cerelia  (2023),  penelitian  ini membahas  tentang  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  pihak  pembeli  dalam pelaksanaan  perjanjian  jual  beli  akan  tetapi  melalui  lisan. 4 Hasil  dari  penelitian yang  ditulis  oleh  Cerelia  ini  yaitu  mengetahui  bagaimana  perjanjian  yang  dibuat secara  tidak  tertulis  akan  tetapi  tetap  dapat  mengikat  dan  dapat dipertanggungjawabkan.  Namun  demikian  dalam  penelitian  tersebut  hanya memfokuskan pada pembahasan mengenai kekuatan lisan sebagai perjanjian yang mengikat  bagi  para  pihak,  belum  membahas  mengenai  apabila  adanya  bukti tertulis dan berbagai cara untuk penyelesaiannya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian  terdahulu  terletak  pada  fokus  kajian  penelitian  ini  yang  lebih  spesifik mengkaji  mengenai  peranan invoice sebagai  alat  bukti  adanya  terjadi  peristiwa jual-beli  apabila  terjadi  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  pembeli  dari  sistem pembayaran  tempo  atau  berjangka  serta  kekuatan  hukumnya  apabila  dijadikan sebagai  alat  bukti  apabila  sampai  menempuh  jalur  pengadilan.Tujuan  dari penelitian ini yaitu untuk mendalami lebih dalam mengenai peranan invoice dalam jual-beli  dengan  metode  pembayaran  tempo  pada  pemasok  sektor  jasa  boga  atau pada bidang kuliner apabila terjadinya peristiwa wanprestasi
2. METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu termasuk jenis penelitian yuridis    normatif.  Diketahui  bahwa  penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang menjadikan  bahan  kepustakaan  sebagai  bahan  penelitian  hukum  dengan mendasari  pada  norma-norma  yang  tertulis  dalam  undang-undang.  Penelitian  ini menggunakan  undang-undang  sebagai  sumber  data  primer.  dan  mengunakan jurnal  ilmiah,  buku  maupun  artikel  sebagai  data  sekundernya. 5 Penelitian  ini mendalami  aturan  atau  norma  yang  tertulis  pada  peraturan  perundang-undangan maupun  peraturan  mengenai  akibat  hukum  dari  peristiwa  wanprestasi  pada perjanjian  jual  beli  serta  menganalisis  peranan  bukti  tagihan  dengan  kasus  dan referensi lainnya sehingga dalam pelaksanaan dan penyelesaiannya sesuai dengan norma dan perundang-undangan yang berlaku.
Teori kepastian hukum dan keadilan hukum digunakan dalam penelitian ini untuk  melakukan  analisis  dan  mengkaji  tentang  kepastian  hukum  dan  juga keadilan  hukum  yang  ada  di  Indonesia.  Penggunakan  teori  ini  bertujuan  untuk menuju  kepastian  dan  kemanfaatan  dari  hukum  mengenai  sengketa  wanprestasi
4 Levina  Cerelia,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Penjual  Terhadap  Wanprestasi  Oleh  Pembeli  Dalam Transaksi Jual Beli Bahan Bakar Minyak Dengan Perjanjian Secara Lisan ( Studi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda  Nomor  2/Pdt.G.S.2021.Pn.Smr.),” Jurnal  Ilmu  Pengetahuan  Sosial 10,  no.  1  (2023):  233–40, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/jips.v10i1.2023.233-240.
5 Soekanto  dan  Mamuji, penelitian  hukum  nornatif  suatu  tinjauan  singkat (jakarta:  rajawali  press, 2015).
Received: 25-3-2023
Revised: 25-3-2023
Accepted: 19-3-2023
Invoice Sebagai Perlindungan Hukum Pemasok Sektor Jasa Boga Terhadap Konsumen Wanprestasi Pada Pembayaran Berjangka Silvia Fernanda, Andriyanto Adhi Nugroho e-ISSN : 2621-4105
dan  peranan invoice didalam  keadaan  yang  sebenarnya. 6 Sumber  data  dari penelitian  ini  yaitu  menggunakan  data  sekunder,  yang  mana  didapatkan  melalui penyatuan bahan mengenai hukum  yang sesuai dengan tema penelitian penulisan ini.  Yaitu  adalah  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  juga  tersier. 7 Teknik pengumpulan data  yang diterapkan  yakni studi pustaka atau studi dokumen yang terkait pada penulisan ini, seperti buku, jurnal, website, bukti invoice, surat jalan, bukti pemesanan serta bukti surat somasi.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam perdagangan atau sistem jual beli, cukup banyak metode pembayaran yang  dapat  digunakan  oleh  pelaku  usaha  dalam  menjual  barang  dagangannya. Seperti  bayar  ditempat  ketika  barang  diterima,  bayar  sebelum  barang  diterima, maupun  dengan  dilakukannya  pembayaran  berjangka. Invoice menjadi  alat  yang penting sebagai  bentuk  adanya bukti bahwa telah terjadi peristiwa jual-beli  yang mana  melahirkan  kewajiban  bagi  masing-masing  pihak.  Perdagangan  atau  jual- beli  adalah  bagian  dari  kegiatan  ekonomi  di  Indonesia  yang  tidak  dapat dihindarkan  dari  kegiatan  sehari-hari  masyarakat.  Kata  “dagang”  dalam  Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pekerjaan yang menyangkut jual beli suatu benda material  dengan  tujuan  mencari  keuntungan.  Sementara  perdagangan  yaitu  suatu urusan  dagang  ataupun  urusan  perniagaan. 8 Dari  segi  hukum,  subjek  hukum dagang  yakni;  manusia/individu  yang  menurut  KUHPerdata  adalah  secara  rill. Manusia  yang  merupakan  subjek  hukum  berlaku  mulai  dari  dilahirkannya individu  sampai  pada kematian, sehingga diterangkan  bahwa selama  manusia itu hidup,  maka  ia  menjadi  seorang  pribadi.  Selanjutnya  yaitu  badan  hukum,  dalam Bahasa Belanda yakni rechtsubject memiliki arti yaitu pendukung kewajiban dan hak yang mana adalah manusia dan badan hukum.
3.1 Mekanisme Jual-Beli Sebagai Aktivitas Perdagangan Sektor Jasa Boga
Diterangkan  bahwa  hukum  dagang  merupakan  sebuah  hukum  yang menyusun mengenai perikatan yang muncul dari sebuah kegiatan usaha. menurut Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  istilah  dari  kata  dagang  yaitu  kegiatan  yang berkaitan dengan jual-beli barang untuk memperoleh laba. Dalam kegiatan jualan beli  atau  bisa  disebut  dengan  perdagangan  atau  perniagaan,  ada  pengertian  lain yang  setara  dengan  pemahaman  tentang  hukum  dagang,  yakni  perniagaan  dan juga perusahaan. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sementara, sebutan perniagaan sudah diatur yaitu di Pasal 2-5 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Pada  pasal  yang  tertulis,  berisi  tentang  perbuatan  perniagaan  memiliki  arti perbuatan membeli suatu kebendaan yang bertujuan yaitu dijual kembali dan juga
6 Nina Juwitasari et al., “Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Ekspedisi,” Jurnal USM Law Review 4, no. 2 (2021): 688, https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4249.
7 Muhamad  Shafwan  Afif  and  Heru  Sugiyono,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemegang  Merek Terkenal Di Indonesia,” Jurnal USM Law Review 4, no. 2 (2021): 565, https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4097.
8 Zainal Asikin, Hukum Dagang (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).
Received: 25-3-2023
Revised: 25-3-2023
Accepted: 19-3-2023
Invoice Sebagai Perlindungan Hukum Pemasok Sektor Jasa Boga Terhadap Konsumen Wanprestasi Pada Pembayaran Berjangka Silvia Fernanda, Andriyanto Adhi Nugroho e-ISSN : 2621-4105
tindakan lain yang dimasukan ke dalam kelompok perbuatan niaga tersebut. akan tetapi  sebenarnya  pasal  tersebut  telah  dihapus  dan  diganti  dengan  istilah “perusahaan”. 9
Perusahaan  yang  melakukan  kegiatan  ekonomi  pastinya  memiliki  tujuan untuk  mendapatkan  keuntungan  dari  kegiatan  tersebut  yaitu  dengan  melakukan jual-beli barang maupun jasa. Kegiatan jual-beli yang melahirkan suatu  peristiwa hukum  yaitu  perjanjian  yang  mana  di  dalam  hukum  perdata  menganut  asas konsesualisme, yang berarti bahwa apabila membuat perjanjian, kata sepakat saja sebenarnya  dapat  membuat  perjanjian  sudah  dibuat  ketika  terciptanya consensus seperti  yang  dimaksud,  Jadi  pada  saat  tersebut  perjanjian  sudah  mengikat. 10 Diketahui,  khususnya  pada  jual-beli  barang,  apabila  masing-masing  pihak  telah bersepakat maka sudah terjadi jual-beli walaupun barang /benda yang jual-belikan belum  diserahkan.  Dalam  kegiatan  jual-beli,  masing-masing  pihak  memiliki  hak dan kewajiban yang timbal balik. Seperti kewajiban dari salah satu pihak menjadi hak  bagi  pihak  lainnya. 11 Yang  artinya  bahwa  salah  satu  pihak  berkewajiban untuk memenuhi prestasi dan pihak lainnya berhak mendapatkan prestasi.
Pasal  1474  yang  mengatur  khusus  mengenai  kewajiban  bagi  penjual. Menjelaskan  bahwa  penjual  dari  sejak  jual  beli  terjadi  memiliki  kewajiban; Menanggung  kebendaan  barang  yang  dijual,  Merawat  dan  memelihara  barang yang  akan  diserahkan,  Menyerahkan  barang  yan  dijual  sesuai  waktu  yang ditentukan. 12 Sementara kewajiban dari pembeli seperti yang tertuang dalam Pasal 1513 KUHPerdata, yakni melaksanakan kewajiban bayar dengan harga pembelian sesuai dengan  waktu, nominal dan tempat seperti yang sudah diperjanjikan. Lalu seperti  yang  tertulis  pada  Pasal  1515  KUHPerdata  mengenai  kewajiban pembayaran  bunga,  yang  mana  meskipun  pada  pihak  pembeli  tidak  terdapat perjanjian  yang  tegas  maupun  tertulis,  tetap  wajib  untuk  memberi  bunga  pada nominal  harga  pembelian  apabila  barang  yang  dijual  tersebut  memberikan pendapatan atau hasil lainnya. 13
Umumnya,  pada  kegiatan  perekonomian  dari  perusahaan,  khususnya  yang bergerak di bidang pemasok barang. Ada beberapa cara dilakukannya pembayaran seperti  langsung  maupun  juga  kerap  kali  memiliki  jangka  waktu  dari  barang diterima  atau  biasa  disebut  dengan  pembayaran  tempo.  Cara  pembayaran  dan waktu  jatuh  temponya,  seperti: cash  before  delivery (CBD),  yaitu  pembayaran yang  dilakukan  sebelum  barang  diantarkan  ataupun  diterima  oleh  pembeli. Biasanya sistem ini digunakan pada metode belanja online ataupun pada produsen maupun  pemasok  yang  barangnya  harus  melalui    proses  pre  order  (PO)  atau
9 Asikin Zainal., hukum dagang, rajagrafindo persada, jakarta.hlm 3.
10 Yosafat  Harianja,  “Perjanjian  Jual  Beli  Dari  Aspek  Hukum  Perdata  Studi  Pada  Era  (Era  Musika Yamaha Adam Malik Medan),” n.d., 1–30.
11 Burhanudin  susanto, Pemikiran  Hukum  Perlindungan  Konsumen  Dan  Sertifikasi  Halal (malang: UIN Malang Press, 2011).
12 Gunawan Widjaja, Jual Beli (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
13 Yati, Fitri, “wanprestasi penjual dalam jual beli meubel” 2, no. november (2018): 782–92.
Received: 25-3-2023
Revised: 25-3-2023
Accepted: 19-3-2023
Invoice Sebagai Perlindungan Hukum Pemasok Sektor Jasa Boga Terhadap Konsumen Wanprestasi Pada Pembayaran Berjangka Silvia Fernanda, Andriyanto Adhi Nugroho
pemesanan  sebelum  barang  benar-benar  tersedia.  Selanjutnya ,  cash  on  delivery (COD)  Yaitu  cara  pembayaran  dengan  metode  bayar  ditempat  setelah  barang diterima. Lalu ada sistem, NET d Day , yaitu istilah yang digunakan untuk pembeli yang melakukan pembayaran secara penuh pada hari dimana barang itu diterima. Tergantung  kepada  kesepakatan  dan  aturan  yang  telah  ditetapkan.  Serta  ada metode, NET EOM d Days ( End Of Month ), dengan metode ini, pembeli diberikan waktu  tempo  pembayaran  maksimal  akhir  bulan  atau  pembayaran  harus diselesaikan 30 hari setelah akhir bulan.
Seperti yang telah dijelaskan, walaupun kesepakatannya tidak tertulis, maka tetap terjadinya suatu perikatan apabila masing-masing pihak telah menyetujuinya.  Maka  sebelum  dilakukanya  perjanjian  bisnis,  akan  disepakati terlebih  dahulu  mengenai  sistem  pembayaran  oleh  si  pembeli  atau  yang  biasa dikenal dengan customer , dan penjual/pemasok barang yang biasa disebut sebagai pemasok. Setelah masing-masing telah menyetujui, maka permintaan barang yang dapat  melalui  surat  resmi,  maupun  secara  lisan  akan  diterima  oleh  pihak penjual/pemasok.  Umumnya  pelaku  usaha  yang  melakukan  pemesanan  resmi yaitu  dengan  mengirimkan purchase  order untuk  pengadaan  badang  di perusahaannya. 14 Selanjutnya  akan  dikonfirmasi  dan  diinformasikan  mengenai kesediaan  barang  dan  tentang  waktu  atau  jadwal  pengiriman.  Setelah  itu  barang akan dikirimkan maupun dijemput oleh pembeli dengan membawa faktur sebagai bukti adanya transaksi jual-beli atau yang biasa disebut dengan surat tagihan atau invoice. Invoice merupakan  berkas  atau  dokumen  yang  fungsinya  sebagai  bukti penjualan  yang  mana  tertera  jumah  tagihan  pihak  pembeli  yang  mana berkewajiban  untuk  membayar. 15 Penyertaan  bukti  transaksi  dalam  jual-beli sangatlah  penting  dikarenakan,  selain  merupakan  bukti  nyata  professional  dan keseriusan  dalam  melakukan  suatu  usaha  di  bidang  apapun,  khususnya  apabila dilakukannya metode pembayaran secara tempo. banyaknya manfaat dan peranan yang  didapat,  seperti  memudahkan  dalam  bidang  administrasi  untuk  melihat seberapa  banyak  transaksi  yang  sudah  dilakukan,  rincian  transaksi,  menjadi payung  hukum  atau  perlindungan  dan  yang  terpenting  adalah  alat  bukti  untuk menagih  pembayaran  kepada  pembeli  khususnya  yang  melakukan  pembelian barang tempo.
Wanprestasi  tidak  hanya  terjadi  pada  penjual,  seperti  barang  tidak  sesuai permintaan,  deskripsi  maupun  jumlah,  akan  tetapi  seringkali  terjadi  pada  pihak pembeli yang juga lalai dalam melakukan kewajiban pembayaran, terkhusus pada bidang kuliner. Pihak pembeli yang berasal dari restoran, warung makan, pemasok lain, maupun dari individu lebih rentan melakukan cedera janji dengan mengulur-
14 Ahmad  Ervan  Rosidi  Kesatriawan,  “Kedudukan  Purchase  Order  Sebagai  Dasar  Kewajiban Pembayaran,” Jurnal Notaire 5, no. 2 (2022): 179–96, https://doi.org/10.20473/ntr.v5i2.35000.
15 Andi  Dwi  Yanuar  and  Risma  Fitriani,  “Prosedur  Dan  Alur  Invoice  Supplier  CV.  Karjum  Jaya
Mandiri,” Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 8, no. 3 (2022): 391–402,
https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/download/1398/1085/.
Received: 25-3-2023
Revised: 25-3-2023
Accepted: 19-3-2023
Invoice Sebagai Perlindungan Hukum Pemasok Sektor Jasa Boga Terhadap Konsumen Wanprestasi Pada Pembayaran Berjangka Silvia Fernanda, Andriyanto Adhi Nugroho e-ISSN : 2621-4105
ngulur  waktu  pembayaran,  pembayaran  yang  tidak  sesuai  total  tagihan  bahkan yang  lebih  parahnya  apabila  tidak  mengakui  dan  menghindar  pada  saat dilakukannya  penagihan  yang  mana  bahan  makanan  yang  disupplai  sudah  habis terpakai.
Seperti  yang  telah  dijelaskan  pada  penelitian  terdahulu  mengenai perlindungan  dari  pihak  pembeli  yang  mana  menjabarkan  tentang  kewajiban pertanggungjawaban  pihak  penjual  apabila  terjadi  wanprestasi,  dan  juga perlindungan  hukum  dengan  metode cash  on  delivery yang  mencakup  metode pembayaran cash on delivery menjadi  permasalahan apabila pihak pembeli  tidak melaksanakan  itikad  baik  ketika  barang  sudah  dikirim  dan  beresiko  merugikan pihak  penjual,  serta  perjanjian  jual  beli  hanya  dilakukan  dengan  lisan  yang kaitannya dengan perlindungan hukum penjual apabila tidak adanya bukti tulisan. penulisan  ini  dapat  menjadi  pelengkap  untuk  mendukung  hasil  penelitian terdahulu  yang  lebih  mendalami  aspek  peranan invoice apabila  terjadinya wanprestasi dalam metode pembayaran tempo.
3.2 Peranan Invoice Sebagai Alat Bukti
Sudah sejak lama sekali manusia mengenal dan menyadari pentingnya bukti pencatatan  transaksi.  Walaupun  pada  Pasal  1460  KUHPerdata  dijelaskan  bahwa risiko  jual  beli  barang  dapat  dialihkan  kepada  pembeli  sejak  akad  selesai. Sekalipun  barang  itu  belum  diserahkan,  pihak  penjual  tetap  berhak  menuntut pembayaran  jika  barang  itu  musnah.  Akan  tetapi  Terkhusus  pada  kegiatan  jual- beli  yang  kesepakatan  pembayaran  tempo,  yang  mana  barang  sudah  diterima terlebih  dahulu  oleh  pihak  pembeli.  Tentunya  berefek  besar  adanya  konsukuensi oleh pihak penjual karena bisa kapan saja pembeli melakukan wanprestasi dengan cara  yang  tak  terduga.  Maka  bukti  transaksi/ invoice dapat  berfungsi  sebagai payung hukum bagi penjual.   Dalam sebuah invoice harus tertera informasi  yang jelas  mengenai  nama  perusahaan  ataupun  individu  pembeli  dan  penjual,  nomor invoice , nama item barang yang dijualbelikan, jumlah barang, nominal harga serta total  harga,  alamat  lengkap  lokasi  pengantaran  barang,  nomor  rekening  untuk pembayaran  via transfer, tanggal  pengiriman,  metode  pembayaran  serta  tanda tangan dan stempel. informasi yang lengkap ini tentunya memudahkan di berbagai aspek, seperti pengiriman, pembukuan, melakukan penagihan dan lain-lain.
Ada  beberapa  jenis invoice seperti; invoice biasa,  adalah  faktur  yang umumnya  dipakai  ketika  adanya  sebuah  transaksi  sederhana.  Alasannya dikarenakan  isi  dari invoice ini hanyalah  berisi  rincian barang dan  jumlahnya, dengan  harga  satuan  serta  total  harga  dari  barang  yang  di  transaksikan. Selanjutnya  adalah invoice proforma  atau  yang  disebut  faktur  yang  bersifat sementara  demikian  dikarenakan  sebelum  penjual  mengirimkan  barang  yang dipesan, faktur terlebi dahulu dikirimkan. Invoice ini merupakan invoice subtitusi ketika barang dikirim secara bertahap. Dan apabila semua pesanan sudah diterima pembeli  maka  penjual  akan  menyerahkan invoice biasa. Invoice proforma
Received: 25-3-2023
Revised: 25-3-2023
Accepted: 19-3-2023
Invoice Sebagai Perlindungan Hukum Pemasok Sektor Jasa Boga Terhadap Konsumen Wanprestasi Pada Pembayaran Berjangka Silvia Fernanda, Andriyanto Adhi Nugroho e-ISSN : 2621-4105
memiliki sifat tidak tetap, untuk jumlah dan juga pada harga barang, bisa berganti yang  menyesuaikan  keadaan  atau  peristiwa  yang  terjadi.  setelah  sesuai,  penjual lalu    mengurusi  mengenai  pengapakan  barang,  disertai  dengan  menerbitkan invoice komersial.  Lalu ada invoice konsuler  yaitu adalah faktur  yang digunakan apabila  dilakukannya  transaksi  internasional  seperti  pada  kegiatan  perdagangan ekspor  maupun  impor.  Jenis invoice ini  harus  disahkan  dan  mendapatkan  izin terlebih dahulu dari negara yang akan menerima barang impornya dan juga negara asal  pengekspor. 16 Selain  itu,  disebabkan  mulai  berkembangnya  teknologi e- commerce dan semakin merambahnya aktifitas belanja online , invoice elektronik- pun  mulai  digunakan  di  berbagai  transaksi  jual-beli online . Invoice elektronik umumnya  masuk  ke  dalam  jenis invoice biasa,  yang  mana  termuat  rincian sederhana, hanya saja tidak dalam bentuk data digital.
Adanya faktur, kwintansi dan pencatatan yang jelas membuat pelaku usaha menjadi  mudah  untuk  memantau  berapa  jumlah  piutang  dan  penjualan  yang didapat, serta kapan jatuh tempo dari barang yang telah di perjual-belikan. Dalam bidang  perdagangan  khususnya  distributor  maupun  pemasok  yang  masih  dalam lingkup wilayah dalam negeri, umumnya menggunakan invoice biasa, akan tetapi tidak  menutup  kemungkinan  seringkali  juga  digunakan invoice proforma  karena biasanya  permintaan  barang  lebih  besar  dibandingkan  dengan  kesediaan  barang. Dan  apabila  barang  yang  dikirimkan  telah  sesuai  dengan  permintaan,  maka invoice biasa  akan  dikirimkan  kepada  si  pembeli  sebagai  bukti  bahwa  semua permintaan barang telah terpenuhi. membuat bukti pembayaran seperti faktur dan invoice beserta  dengan  bukti  penerimaan  merupakan  hal  yang  sangat  penting dilakukan. Invoice bukan hanya sebagai alat untuk memberikan informasi jumlah barang yang dikirim serta jumlah nominal yang harus dibayarkan, akan tetapi juga dapat  berlaku  sebagai  bukti  bahwa  telah  dilakukannya  transaksi  jual  beli  yang disetujui  masing-masing  pihak  untuk  melakukan  kewajiban,  termasuk  juga dengan  pembeli  yang  biasanya  penerima  barang  telah  membubuhi  tanda  tangan yang  artinya  bahwa  barang  yang  diterima  sudah  sesuai  dengan  permintaan  dan adanya kesadaran dan unsur kesengajaan dari kedua belah pihak dari adanya tanda tangan  tersebut.  Selanjutnya  masing-masing  akan  menerima  bukti  transaksi tersebut.
Sama  dengan  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  kegiataan  jual-beli yang  biasa  dilakukan  oleh  pemasok  atau  distributor,  memiliki  beberapa  cara pembayaran  yang  bermacam-macam.  Umumnya  para  pembeli  atau customer meminta  melakukan  pembayaran  dengan  cara  tempo  atau  tergantung  dari kesepakatan  kedua  belah  pihak.  Para  pelaku  usaha  membuat  peraturan  dimana para pembeli harus melakukan pembelian secara tunai sebanyak minimal tiga kali dan selanjutnya akan dipertimbangkan untuk kesepakatan cara pembayaran  yang
16 Exporthub.id, “Invoice Adalah: Pengertian, Fungsi, Jenis serta Contohnya,” Accessed February 24, 2023, https://www.exporthub.id/invoice-adalah-pengertian-funsgsi-jenis-serta-contohnya/.
Received: 25-3-2023
Revised: 25-3-2023
Accepted: 19-3-2023
Invoice Sebagai Perlindungan Hukum Pemasok Sektor Jasa Boga Terhadap Konsumen Wanprestasi Pada Pembayaran Berjangka Silvia Fernanda, Andriyanto Adhi Nugroho e-ISSN : 2621-4105
berubah.  Ketika  dalam  transaksi  sudah  disepakati  dengan  menggunakan  cara pembayaran  tempo  atau  diberi  jangka  waktu  dari  barang  yang  diterima.  Pada praktiknya,  cara  pembayaran  tempo  sangat  rentan  sekali  untuk  terjadinya  kasus wanprestasi.  Mengenai  pengertian  wanprestasi  yakni  melaksanakan  kewajiban yang  tidak  tepat  waktu  atau  tidak  dilakukan  dengan  seharusnya  sesuai  dengan kesepakatan.  Buku  yang  ditulis  oleh  Wiryono  Prodjodikoro,  tertulis  sebenarnya wanprestasi merupakan tidak adanya suatu pelaksanaan kewajiban dan kewajiban dalam  hukum  pembelian  yaitu  hal  yang  wajib  untuk  dilakukan  sebagaimana  isi dari sebuah perjanjian. 17
Rawannya terjadi wanprestasi dikarenakan pihak pembeli bisa lalai dengan sengaja  maupun  tidak  sengaja  untuk  melakukan  kewajiban  pembayaran,  bahkan seringkali  ditemukan  para  pembeli  tidak  melakukan  kewajibannya  sama  sekali. Padahal  dalam  kenyataannya,  perjanjian  memiliki  makna  yakni  pada  setiap perikatan  perjanjian  sudah  dikehendaki  oleh  masing-masing  pihak  dan  dapat menimbulkan suatu peristiwa dan akibat hukum. 18 Memang dalam kenyataannya, seingkali  timbul  perselisihan  ataupun  sengketa  didalam  suatu  kontrak  perjanjian dikarenakan salah satu pihak tidak menjalankan perjanjian sebagaimaa mestinya. 19 Tindakan wanprestasipun berdampak kerugian oleh si pembeli. Karena sejak saat itu,  pembeli  diwajibkan  untuk  mengganti  kerugian  yang  ditimbulkan  akibat perbuatannya. Beberapa akibat yang ditimbulkan yakni; Pihak pembeli mengganti kerugian  penjual  (Pasal  1243  KUH  Perdata)  untuk  semua  peraturan  perikatan, persyaratan  ini  berlaku.  Kemudian,  pada  kontrak  timbal  balik  atau  disebut bilateral,  kepada  para  pihak  wanprestasi  memberikan  hak  untuk  mengakhiri kontrak atau diakhiri oleh hakim (Pasal 1266 KUH Perdata).
Dalam  hal  penjualan,  risiko  ditanggung  oleh  orang  yang  melakukan Tindakan  cedera  janji  seperti  yang  sisebutkan  dalam  Pasal  1237  KUH  Perdata. Ketentuan  ini  hanya  berlaku  untuk  perikatan  yang  menawarkan  sesuatu. Selanjutnya,  biaya  pengadilan  dibayarkan  jika  kasus  wanprestasi  dibawa  ke pengadilan,  berdasarkan  Pasal  181(1)  (HIR)  dari Herziene  Inland  Ordinance . Pembeli  cedera  janji  atau  waprestasi  selalu  tidak  berhasil  dalam  kasus  perdata. Persyaratan  ini  berlaku  untuk  semua  perikatan.  Yang  terakhir,  semua  perjanjian tunduk pada pelaksanaan kontrak atau pemutusan kontrak dengan ganti rugi, jika masih memungkinkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1267 KUH Perdata. Pada Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  No.  120  PK/PDT.SUS/2007, invoice /faktur merupakan bukti transaksi dapat menjadi perlindungan hukum bagi pelaku usaha seperti  tertulis  bahwa:“Tidak  terdapatnya  bukti  peringatan  atau  somasi  dengan disertai pada waktu atau taggal waktu bayar, maka belum dapat dibuktikan bahwa
17 Wirjono Prodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu (Sumur Bandung, 1997).
18 Cavid  Brilian  Sunlaydi,  “Upaya  Hukum  Kredit  Bermasalah  Bagi  Bank  Di  Masa  Pandemi  Covid- 19,” USM Law Review 5 (2022): 523–538, https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5270.
19 Zaenal Arifin et al., “Keabsahan Dan Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Jasa Konstruksi,” Jurnal USM Law Review 6, no. 1 (2023): 65–78, https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6095.
Received: 25-3-2023
Revised: 25-3-2023
Accepted: 19-3-2023
Invoice Sebagai Perlindungan Hukum Pemasok Sektor Jasa Boga Terhadap Konsumen Wanprestasi Pada Pembayaran Berjangka Silvia Fernanda, Andriyanto Adhi Nugroho
adanya  hutang  yang  tenggang  waktu  pembayaran  telah  habis  dan  dapat  ditagih sebagaimana  disyaratkan  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  undang-undang  No.  37  tahun 2004.” 20
Pasal 2 ayat (1) UU no 37 than 2004 menjelaskan bahwa: “Seorang debitur yang  memiliki  dua  atau  lebih  kreditur  dan  melakukan  kelalaian  terhadap  suatu kesepakatan  pembayaran  pada  setidaknya  satu  dari  hutang  yang  belum  dibayar. Kepailitan  dapat  dinyatakan  dengan  putusan  pengadilan  atas  prakarsanya  sendiri atau atas permintaan satu atau lebih kreditur”
Di Indonesia memiliki sistem pembuktian yang mana alat bukti primer atau bukti utama merupakan berupa bentuk tulisan. 21 Seperti pada Pasal 164 atau 1866 KUH Perdata, surat merupakan tanda bukti perdata yang utama dan menjadi alat bukti yang paling utama apabila dipadankan dengan alat bukti lainnya. Selain itu, pada Pasal 1867 KUH Perdata tertulis bahwasannya bukti tertulis harus diberikan secara tertulis atau dengan tanda tangan."
Pasal 163 HIR  diatur  ketentuan  pembuktian  dalam  hukum  acara  perdata, yang pada umumnya mensyaratkan  yaitu barangsiapa yang mengaku berhak atau untuk mengutip suatu peristiwa, untuk menetapkan hak itu atau mengingkari hak orang lain, harus membuktikan bahwa ia mempunyai hak legal  yang artinya alat bukti  hanya  berlaku  bagi  para  pihak  dalam  perkara,  karena  alat  bukti  surat digunakan  sebagai  alat  pendukung  dalam  transaksi  hukum,  surat  merupakan  alat bukti yang paling penting dalam suatu sidang perdata.Agar meyakinkan, alat bukti harus  jelas  dan  meyakinkan.  Tujuannya  adalah  untuk  memberikan  bukti  tertulis tentang  adanya  peristiwa  hukum. 22 Akta  asli  atau  bukti  tulisan  yang  asli merupakan kekuatan dari pembuktian. 23 Maka dari itu haruslah disimpen dengan hati-hati sebelum adanya pembayaran, bahkan setelah adanya pembayaran.
Pada  keperdataan,  jual-beli  memiliki  dua  sisi  hukum  yakni,  perikatan  dan kebendaan.  Yang  menimbukan  hak  untuk  kedua  belah  pihak  mengenai  tagihan seperti  penyerahan  barang  maupun  pembayaran.  Sedangkan  pada  sisi  lainnya, jual-beli  adalah  perjanjian  yang  mengakibatkan  timbulnya  kewajiban  untuk penjual  seperti  menyerahkan  barang  yang  dijual  dan  sebaliknya,  pembeli menyerahkan  sejumlah  uang  yang  sesuai  dengan  kesepakatan  dengan  pihak penjual. 24 Faktur atau invoice yang berfungsi sebagai faktur pembayaran tentunya
20 Boris Tampubolon, “Apakah Pemberian Tagihan atau Invoice Bisa Menjadi Bukti Bahwa Debitur Telah Jatuh
Tempo dan Dapat Ditagih,”
www.konsultasihukum.web.id,
2018, https://konsultanhukum.web.id/apakah-pemberian-tagihan-atau-invoice-bisa-menjadi-bukti-bahwa-debitur- telah-jatuh-tempo-dan-dapat-ditagih/.
21 Komang Ayuk Septianingsih, “Kekuatan Alat Bukti Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata,” Jurnal Analogi Hukum 2 (2020): 336–40, https://doi.org/https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2020.336-340.
22 I.G.A. A. Ari Krisnawati, “Pembuktian Perkara Perdata,” 2015.
23 Setyawan  Bima  Agrianto,  “Kekuatan  Pembuktian  Fotokopi  Akta  Jual  Beli  Sebagai  Alat  Bukti
Dalam Sengketa
Kepemilikan
Tanah,” Verstek 7, no. 3 (2019):
193–201, https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jv.v7i3.38284.
24 Joko  Sadewo,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Para  Pihak  Dalam  Jual  Beli  Tanah  Dengan  Akta  Di Bawah Tangan,” Sol Justicia 2, no. 2 (2019): 188–200, http://ojs.ukb.ac.id/index.php/sj/article/view/105.
Received: 25-3-2023
Revised: 25-3-2023
Accepted: 19-3-2023
Invoice Sebagai Perlindungan Hukum Pemasok Sektor Jasa Boga Terhadap Konsumen Wanprestasi Pada Pembayaran Berjangka Silvia Fernanda, Andriyanto Adhi Nugroho
dibuat  atas  persetujuan  kedua  belah  pihak.  Karena invoice biasanya  berisi informasi  tentang  jenis  barang  yang  dibeli,  jumlah  nominal  yang  harus  dibayar dan  jangka  waktu  pembayaran, invoice mungkin  berisi  ketentuan  tentang  topik tertentu. Faktur dapat  digolongkan sebagai  kontrak  yang sah jika keempat  syarat sah  dipenuhi  dan  barang  yang  dijual  bukan  barang  haram.  Untuk  memenuhi kewajiban  masing-masing  peran,  ia  melakukan  transaksi  perdagangan  blok  yang tertera  dalam  perjanjian  yang  mengikat  para  pihak.  Pada  prinsipnya  informasi yang tertera pada invoice dapat membuktikan adanya utang. Namun, jika pembeli tidak memenuhi kewajiban pembayarannya dengan perjanjian dan secara tertulis, faktur  pembayaran  belum  cukup  sebagai  bukti  bahwa  pembeli  dapat  dianggap wanprestasi.  Bukti  piutang  dengan invoice dapat  diperkuat  dengan  adanya  bukti penyerahan barang berupa surat perjalanan, kuitansi pembelian, dan lain-lain yang dapat menjadi bukti kuat terjadinya peristiwa jual beli. 25
Berdasarkan penjabaran  sebelumnya maka dapat  ditarik kesimpulan bahwa faktur /invoice merupakan  salah  satu  kekuatan  perlindungan  hukum  untuk  pelaku usaha.  Perlindungan  atau  proteksi  merupakan  Tindakan  untuk  yang  seharusnya dilindungi,  yaitu  memproteksi  mereka  yang  membutuhkan  perlindungan  sesuai dengan  ketentuan  hukum. 26 Karena invoice merupakan  alat  bukti  tertulis  yang trmasuk  pada  tulisan  dibawah  tangan  dan  dapat  dipertanggunjawabkan.  begitu juga  apabila  digunakannya invoice eletronik  yang  dapat  menjadi  alat  bukti  surat apabila  telah  memenuhi  syarat  meteriil  dan  formil  yang  sesuai  dengan Pasal  1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Informasi Elektronik. Penilaian  pada  pembuktian  merupakan  penilaian  yang  sesuai  pada  fakta  atau sebuah  kenyataan. 27 Ini  akan  menjadi  dasar  untuk  hakim  dalam  melakukan pertimbangannya  akan  perkara  yang  ditagani  dengan  harus  berpedoman  kepada dalil-dalil, bukan hanya dengan keyakinan. 28 Apabila pembeli atau customer yang melakukan  wanprestasi  tidak  ada  iktikad  baik  dan  pelaku  usaha  tidak  berkenan maka invoice dapat  digunakan  sebagai  bukti  kuat  untuk  menuntut  pembeli  atau customer yang melakukan wanprestasi.
Syarat  seutuhnya  bagi  lalu  lintas  hukum  yang  baik  adalah  apabila  dalam perjanjian  para  pihak  merupakan solvabel atau  mampu  untuk  melakukan pembayaran  yang  mana  dari  masing-masing  pihak  mampu  menjalankan kewajiban  dengan  seharusnya.  Kemungkinan,  apabila  pihak  lain  merupakan
25 Hukum  Expert,  “Apakah  Invoice  Sudah  Menjadi  Bukti  Adanya  Utang  Piutang?,”  2021, https://hukumexpert.com/apakah-invoice-sudah-menjadi-bukti-adanya-utang-piutang-2/?detail=ulasan.
26 Hari  Sutra  Disemadi,  “Perlindungan  Perseroan  Terbatas  Atas  Sengketa  Utang-  Piutang  Dengan Distibutor  Tanpa  Perjanjian  Kerjasama,” Jurnal  Pendidikan  Kewarganegaraan  Undiksha 9,  no.  3  (2021): 582–97, https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpku.v9i3.38507.
27 Devina  Puspita  Sari,  “Kekuatan  Pembuktian  Fotokopi  Surat  Yang  Tidak  Dapat  Dicocokkan Dengan  Aslinya  Dalam  Perkara  Perdata,” Undang:  Jurnal  Hukum 2,  no.  2  (2020):  323–52, https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.323-352.
28 Dewa Gede Rudy, “Keabsahan Alat Bukti Surat Dalam Hukum Acara Perdata Melalui Persidangan Secara Elektronik,” Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha 9 (2021): 164–174, https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpku.v9i1.31440.
Received: 25-3-2023
Revised: 25-3-2023
Accepted: 19-3-2023
Invoice Sebagai Perlindungan Hukum Pemasok Sektor Jasa Boga Terhadap Konsumen Wanprestasi Pada Pembayaran Berjangka Silvia Fernanda, Andriyanto Adhi Nugroho e-ISSN : 2621-4105
“ insolvabel ”  tidak  mampu  untuk  melakukan  pembayaran  sudah  umum  sekali terjadi. 29 Seperti  di  dalam  kehidupan  masyarakat  adat,  akad  merupakan  simbol kerjasama bukan merupakan dokumen hukum. Jika ada perselisihan mereka tidak kembali pada perjanjian tetapi mencoba untuk menyelesaikan perselisihan dengan refleksi  atau  musyawarah.  Itu  sebabnya  kepercayaan  dan  etika  yang  baik  itu penting mendesak. 30 Dalam teori klasik terdapat dua gugatan yang berbeda, yaitu adalah gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) dan juga gugatan wanprestasi. Perbedaannya  adalah  apabila  gugatan  yang  fokus  pada  wanprestasi  ketika menempatkan  apabila  perjanjian  tersebut  dipenuhi  sementara  pada  gugatan perbuatan  melawan  hukum  fokus  untuk  menempatkan  penggugat  ke  posisi semula.  Seperti  pada  kehidupanan  masyarakat  setempat  umumnya  dilakukan mediasi  penyelesaian sengketa diawali dengan adanya peristiwa wanprestasi yang terjadi  diantara  penjual  dan  pembeli  umumnya  dapat  diselesaikan  dengan beberapa  hal,  yaitu  dengan;  pemberian  kompensasi  pembayaran,  dalam  hal  ini kedua  belah  pihak  melakukan  negoisasi  yang  menghasilkan  kesepakatan  untuk solusi  dari  permasalahan  yang  dihadapi.  Salah  satu  solusi  yang  umumnya disepakati  yakni  penundaan  pembayaran.  Akan  tetapi  tetap  mengedepankan  hak dari pelaku usaha. Biasanya cara ini adalah dengan memberikan tenggang waktu untuk  pembeli  atau customer tentang  kompensasi  dari  kewajiban  yang  belum dipenuhi.  Selanjutnya  adalah  dilakukannya  kesepakatan  baru  antara  kedua  belah pihak  yang  pada  umumnya  dengan  cara  ini,  pelaku  usaha  menyepakati  adanya pemberian  batas  nominal  hutang  dan  dilakukannya  cara  pembayaran  bertahap dalam  rentan  waktu  yang  ditentukan.  Lalu  ada  cara  yaitu  dengan  pembatalan perjanjian, dengan pembatalan perjanjian ini, berarti barang dikembalikan seperti semula kepada pihak penjual.
Akan  tetapi  pada  bidang food  and  beverages ,  cara  ini  sulit  terjadi dikarenakan  biasanya  bahan  yang  telah  diperjualbelikan  sebelumnya  merupakan barang  yang  bersifat  organik  yang  pada  umumnya  mudah  berubah  wujud,  rasa, dan  juga  aromanya.  Yang  terakhir  adalah  apabila  perselisihan  tidak  menemukan jalan tengah maka bisa melalui jalur hukum, cara ini umumnya ditempuh apabila benar-benar tidak ada iktikad baik yang dilakukan pleh pihak pembeli, yang mana tidak dapat dihubungi, tidak ada kepastian dan sulit untuk dilakukan komunikasi. Dalam pengertian subjektif, dapat dijelaskan bahwa iktikad baik merupakan suatu kejujuran  dari  seseorang  atau  badan  hukum  ketika  melakukan  perbuatan  hukum, yakni apa yang tersembunyi dalam perbuatan dan juga pemikiran seseorang ketika perbuatan hukum itu dilakukan. Maka apabila tidak ada iktikad baik, berarti telah melanggar sebuah kejujuran dalam perbuatan hukum. 31
29 Purwosutjipto, Hukum Dagang Indonesia (Jakarta: Djambatan, 1988).
30 Yati, Fitri, “Wanprestasi Penjual Dalam Jual Beli Meubel” 2, November (2018): 782–92.
31 Miftah Arifin, “Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian,” Jurnal Ius Constituendum 5, no. 1 (2020): 66, https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2119.
Received: 25-3-2023
Revised: 25-3-2023
Accepted: 19-3-2023
Invoice Sebagai Perlindungan Hukum Pemasok Sektor Jasa Boga Terhadap Konsumen Wanprestasi Pada Pembayaran Berjangka Silvia Fernanda, Andriyanto Adhi Nugroho e-ISSN : 2621-4105
Walaupun  dalam  kegiatan  usaha  memang  sudah  terbiasa  dengan  adanya suatu  kerugian,  akan  tetapi  sudah  seharusnya  dapat  dihindari  atau  diminimalisir. Yaitu  dengan  cara  tidak  mudah  menaruh  kepercayaan  sepenuhnya  kepada  pihak lain dan tetap dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Apabila dalam kasusnya, para  pihak  telah  dilakukannya  cara-cara  penyelesaian  sengketa  seperti  mediasi, negosiasi,  konsiliasi  dan lainnya akan tetapi  tidak dapat  menemukan titik terang, maka  cara  yang  ditempuh  oleh  pelaku  usaha  adalah  dengan  memberikan  surat peringatan. 32 Akan  tetapi  jika  masih  diabaikan  maka  dapat  diberikannya  surat somasi yakni yang berisikan adanya tenggang waktu untuk melakukan kewajiban pembayaran  dan  apabila  telah  melewati  hal-hal  yang  tertulis  dalam  surat  somasi maka dapat ditempuh dengan jalur pengadilan.seperti pada yang pada  Pasal 1238 KUH  Perdata,  yang  mengatur  tentang  kelalaian atau  ingebre  estelling (interpation,  in  mora  stelling) ,  yaitu  ketika  debitur  tidak  dapat  melaksanakan kewajiban  yang  sudah  disepakati  maka  debitur  harus  diperingatkan  atau dikirimkan  surat  somasi.  Agar  sah  secara  hukum,  maka  pemanggilan  itu  harus ditunjukkan sebagai suatu dokumen sesuai dengan Pasal1238 KUHPerdata. Akta atau  tulisan  dalam  pelaksanaan   merupakan  formalitas  kausal.  Formalitas  kausa merupakan  akta  yang  fungsinya  adalah  melengkapi  atau  menyempurnakan  suatu perbuatan hukum  yang biasa disebut sebagai fungsi formil. Sekarang sudah lazim apabila peringatan berbentuk lisan dengan syarat yang cukup tegas untuk desakan akan adanya kewajiban yang belum terlaksana. 33
Ada  beberapa  kasus  dari  customer  wanprestasi  yang  mana  bukti  transaksi atau invoice menjadi  bukti  kuat  untuk  menekan  pihak  yang  melakukan wanprestasi  agar  tetap  melakukan  kewajiban  pembayaran  seperti  pada  kasus PT Berkah  Cipta  Food  yaitu  selaku  produsen  dan  juga  pemasok  bahan  makanan jepang  yang  pernah  melakukan  kegiatan  jual-beli  daging  sapi  kepada  salah  satu customer yang berdomisili di kota Bekasi yaitu Ibu K. Awalnya kegiatan jual-beli berjalan  dengan  lancar  selama  dua  kali  pemesanan,  tidak  ada  hambatan  dari pengiriman  maupun  pembayaran.  Tapi  pada  saat  pembelian  ketiga, customer tersebut  berjanji  untuk  membayar  pada  keesokan  harinya.  Akan  tetapi  setelah lewat tiga hari, customer tersebut tetap tidak membayar dan sulit untuk dihubungi. Selanjutnya dari pihak sales PT Berkah Cipta  Food mendatangi  kediaman  Ibu  K dan  menagih  kewajiban  untuk  pembayaran  dan  tetap  tidak  dapat  ditemui  dalam kurun  satu  satu  minggu.  Setelah  ditelusuri  ternyata  tindakan  dari  Ibu  K  sudah banyak  korban.  Akhirnya  pihak  PT  Berkah  Cipta  Food  dan  salah  satu  korban yaitu  Bapak  B  membuat  strategi  untuk  menjebak customer ini.  Setelah  terjebak dan ditahan oleh pihak PT Berkah Cipta Food dan Bapak B, awalnya Ibu K tidak mengakui  adanya  pembelian,  dan  setelah  bukti-bukti  dikeluarkan,  yaitu  berupa
32 Desandy  Prima  Bhakti,  “Kekuatan  Hukum  Alat  Bukti  Somasi  dan  Fotokopi  Faktur  Pada  Perkara Kepailitan” (Universitas Jember, 2018).
33 Syamsir  Hasibuan  and  Nika  Rahmania,  “Tinjauan  Yuridis  Wanprestasi  Atas  Perjanjian  Jual  Beli Online,” Jurnal Dimensi 9, no. 1 (2020): 87–98, https://doi.org/10.33373/dms.v9i1.2327.
Received: 25-3-2023
Revised: 25-3-2023
Accepted: 19-3-2023
Invoice Sebagai Perlindungan Hukum Pemasok Sektor Jasa Boga Terhadap Konsumen Wanprestasi Pada Pembayaran Berjangka Silvia Fernanda, Andriyanto Adhi Nugroho e-ISSN : 2621-4105
bukti invoice penjualan dan  bukti  pesan  pribadi  terkait purchase  order atau pesanan  pembelian  dari  Ibu  K  kepada  PT  Berkah  Cipta  Food  dan  pemasok lainnya. Pada akhirnya Ibu K mengakui bahwa adanya peristiwa jual beli dengan adanya  bukti-bukti  yang  dikeluarkan  tersebut.  Kemudian  pihak  Ibu  K  didesak untuk  segera  melunasi  pembayaran,  akan  tetapi  beliau  tidak  menyanggupinya . selanjutnya  untuk  solusi  penyelesaiannya  yaitu  Ibu  K  membuat  surat  pernyataan untuk  mecicil  pembayaran  kepada  para  pemasok  paling  lama  satu  minggu  dan juga menahan barang berharga serta kartu identitasnya. Seperti yang tertuang pada Pasal  1338  KUHPerdata  yang  berisi  tentang  iktikad  baik  dalam  perjanjian kontrak,  pada  akhirnya  si  pembeli  mau  membayar  dengan  metode  mencicil kepada para penjual. Syarat sahnya perjanjian yaitu tertulis pada Pasal 1320 ayat (1)  dimana  salah  satu  syarat  dari  sahnya  perjanjian  yaitu diperlukan  adanya “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”.
Selanjutnya  adalah  pada  kasus  salah  satu  perusahaan  pemasok  sayur,buah dan  daging frozen di  daerah  Jatisampurna,  Bekasi.  Perusahaan  tersebut  memiliki pegawai  yang  bertugas  sebagai  purchasing  yaitu  menjaga  ketersediaan  stok  dan melakukan  pemesanan  pembelian  serta  melaporkannya  kepada  bagian  keuangan. Suatu  ketika,  perusahaan  ditagih  oleh  perusahaan  yang  bergerak  dalam  bidang jasa  pemotongan  ayam  karena  memiliki  hutang  barang  berupa  daging  ayam sebanyak  121,15  kg  yang  telah  jatuh  tempo  selama  hampir  satu  bulan  lamanya. Sementara  perusahaan  tidak  mengakui  adanya  pembelian  ayam  tersebut dikarenakan  tidak  diterimanya invoice atau  faktur  pembelian.  Setelah  adanya perselisihan,  perusahaan  penjual  mendatangi  perusahaan  pembeli  dengan membawa beberapa bukti faktur penjualan dan invoice sebagai bukti bahwa telah terjadi  transaksi  barang  tempo  yang  telah  diterima  perusahaan  pembeli.  Setelah dilakukan crosscheck ternyata  penyebabnya  adalah  pegawai  dari  perusahaan pembeli  tidak  melaporkan  dan  memberikan  bukti  pembelian  kepada  pihak keuangan, sementara pegawai tersebut sudah mengundurkan diri sebelum adanya peristiwa  ini.  Pada  akhirnya  tagihan  tersebut  dibayarkan  sesuai  dengan  bukti invoice yang ada, dan perusahaan pembeli meminta maaf karena adanya kelalaian dalam  pembayaran  yang  dilakukan  secara  tidak  sengaja.  Seperti  menurut  Satrio (1999)  yaitu  terdapat  tiga  bentuk  wanprestasi  yaitu;  sama  sekali  tidak terpenuhinya  suatu  prestasi,  terpenuhinya  prestasi  akan  tetapi  tidak  menepati waktu perjanjian, keliru akan memenuhinya prestasi. 34
Dari kasus  ini terlihat  bahwa salah satu  bentuk  dan syarat  dari wanprestasi sudah  terpenuhi,  yaitu  memenuhi  prestasi  akan  tetapi  tidak  tepat  waktu.  karena seharusnya pembayaran sudah dilakukan pada satu bulan sebelumnya, tetapi baru dilunasi satu bulan kemudian. Serta invoice sangat berperan dalam kasus ini yang mana  menjadi  sebuah  pembuktian  adanya  beberapa  transaksi  yang  benar  terjadi
34 J Satrio, Hukum Perikatan (Bandung: Alumni, 1993).
Received: 25-3-2023
Revised: 25-3-2023
Accepted: 19-3-2023
Invoice Sebagai Perlindungan Hukum Pemasok Sektor Jasa Boga Terhadap Konsumen Wanprestasi Pada Pembayaran Berjangka Silvia Fernanda, Andriyanto Adhi Nugroho e-ISSN : 2621-4105
dan  belum  terbayarkan.  Dari  dua  kasus  tersebut  diketahui  bahwa  bukti  transaksi memiliki  peranan  besar  untuk  membuat  salah  satu  pihak  yang  melakukan wanprestasi mengakui adanya perjanjian dan sudah terikat pda perjanjian tersebut. Yang  artinya  bahwa  apabila  mereka  telah  mendapatkan  hak  akan  tetapi  tidak melaksanakan kewajiban maka beresiko mendapatkan sanksi.

## 4. PENUTUP
Peranan invoice merupakan  salah  satu  hal  terpenting  dari  sistem  transaksi jual  beli.  adanya  bukti  transaksi  berupa invoice atau  faktur  penjualan  dapat menjadi  perlindungan  hukum  bagi  pihak  penjual  apabila  terjadinya  peristiwa wanprestasi.  Apabila  adanya  transaksi  jual  beli,  maka  sudah  terjadinya  sebuah perikatan,  terlebih  apabila  disepakati  dengan  pembayaran  secara  tempo  atau memiliki jangka waktu. selain menjadi bukti apabila pembeli tidak mau mengakui adanya  bukti  transaksi,  juga  dapat  berperan  sebagai  bahan  pertimbangan  hakim akan  adanya  alat  bukti  dan  juga  dokumen  pendukung  lainnya  seperti  surat  jalan serta  bukti  pemesanan  secara  tertulis.    Adanya  bukti  transaksi  jual-beli  tentunya memberikan  kenyamanan  terhadap  para  pihak  dikarenakan  adanya  hak  dan kewajiban didalamnya yang membuat para pihak dapat terpenuhi akan haknya.

## DAFTAR PUSTAKA
Afif,  Muhamad  Shafwan,  and  Heru  Sugiyono.  “Perlindungan  Hukum  Bagi Pemegang Merek Terkenal Di Indonesia.” Jurnal USM Law Review 4, no. 2 (2021): 565. https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4097.
Agrianto,  Setyawan  Bima.  “Kekuatan  Pembuktian  Fotokopi  Akta  Jual  Beli Sebagai Alat Bukti Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah.” Verstek 7, no. 3 (2019): 193–201. https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jv.v7i3.38284. Ahmad  Ervan  Rosidi  Kesatriawan.  “Kedudukan  Purchase  Order  Sebagai  Dasar Kewajiban  Pembayaran.” Jurnal  Notaire 5,  no.  2  (2022):  179–96. https://doi.org/10.20473/ntr.v5i2.35000.
Arifin,  Miftah.  “Membangun  Konsep  Ideal  Penerapan  Asas  Iktikad  Baik  Dalam Hukum  Perjanjian.” Jurnal  Ius  Constituendum 5,  no.  1  (2020):  66. https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2119.
Arifin,  Zaenal,  Diah  Sulistiyani,  Reiska  Hendristianto,  and  Miftah  Arifin. “Keabsahan  Dan  Perlindungan  Hukum  Perjanjian  Kemitraan  Jasa Konstruksi.” Jurnal  USM  Law  Review 6,  no.  1  (2023):  65–78. https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6095.
Asikin, Zainal. Hukum Dagang . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013. Bhakti,  Desandy  Prima.  “Kekuatan  Hukum  Alat  Bukti  Somasi  Dan  Fotokopi Faktur Pada Perkara Kepailitan.” Universitas Jember, 2018.
Burhanudin  susanto. Pemikiran  Hukum  Perlindungan  Konsumen  Dan  Sertifikasi Halal . malang: UIN Malang Press, 2011.
Cerelia, Levina. “Perlindungan Hukum Bagi Penjual Terhadap Wanprestasi Oleh Pembeli Dalam Transaksi Jual Beli Bahan Bakar Minyak Dengan Perjanjian Secara  Lisan  (  Studi  Putusan  Pengadilan  Negeri  Samarinda  Nomor 2/Pdt.G.S.2021.Pn.Smr.).” Jurnal  Ilmu  Pengetahuan  Sosial 10,  no.  1
(2023): 233–40.
Received: 25-3-2023
Revised: 25-3-2023
Accepted: 19-3-2023
Invoice Sebagai Perlindungan Hukum Pemasok Sektor Jasa Boga Terhadap Konsumen Wanprestasi Pada Pembayaran Berjangka Silvia Fernanda, Andriyanto Adhi Nugroho
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/jips.v10i1.2023.233-240. Disemadi,  Hari  Sutra.  “Perlindungan  Perseroan  Terbatas  Atas  Sengketa  Utang-
Piutang Dengan Distibutor Tanpa Perjanjian Kerjasama.” Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha 9, no. 3 (2021): 582–97. https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpku.v9i3.38507. Expert, Hukum. “Apakah Invoice Sudah Menjadi Bukti Adanya Utang Piutang?,”
2021. https://hukumexpert.com/apakah-invoice-sudah-menjadi-bukti- adanya-utang-piutang-2/?detail=ulasan.
ExportHub.id.  “Invoice  Adalah:  Pengertian,  Fungsi,  Jenis  Serta  Contohnya.” Accessed  February  24,  2023.  https://www.exporthub.id/invoice-adalah- pengertian-funsgsi-jenis-serta-contohnya/.
Harianja,  Yosafat.  “Perjanjian  Jual  Beli  Dari  Aspek  Hukum  Perdata  Studi  Pada Era (Era Musika Yamaha Adam Malik Medan),” n.d., 1–30.
Hasibuan,  Syamsir,  and  Nika  Rahmania.  “Tinjauan  Yuridis  Wanprestasi  Atas Perjanjian  Jual  Beli  Online.” Jurnal  Dimensi 9,  no.  1  (2020):  87–98. https://doi.org/10.33373/dms.v9i1.2327.
Hermawanto,  Ariesani,  and  Melaty  Anggarini. Globalisasi,  Revolusi  Digital  dan Lokalitas  Dinamika  Internasional  dan  Domestik  di  Era  Borderless  World . Yogyakarta: LPPM Press, 2020.
Indriani,  Safitri.  “Bukti  Elektronik  Sebagai  Alat  Pembuktian  Dalam  Transaksi Elektronik.” Jurnal  Lex  Lega  Lata 2,  no.  1  (2020):  380–90. https://doi.org/http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/download/ 565/361.
Juwitasari,  Nina,  Diah  Sulistyani  Ratna  Sediati,  Muhammad  Junaidi,  and Soegianto  Soegianto.  “Perlindungan  Konsumen  Terhadap  Pengguna  Jasa Ekspedisi.” Jurnal  USM  Law  Review 4,  no.  2  (2021):  688. https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4249.
Krisnawati, I.G.A. A. Ari. “Pembuktian Perkara Perdata,” 2015. Mamuji,  soekanto  dan. Penelitian  Hukum  Nornatif  Suatu  Tinjauan  Singkat . Jakarta: rajawali press, 2015.
Purwosutjipto. Hukum Dagang Indonesia . jakarta: Djambatan, 1988. Rudy, Dewa Gde, and I Dewa Ayu Dwi Mayasari. “Keabsahan Alat Bukti Surat Dalam  Hukum  Acara  Perdata  Melalui  Persidangan  Secara  Elektronik.” Jurnal  Pendidikan  Kewarganegaraan  Undiksha 9,  no.  1  (2021):  167–74. https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpku.v9i1.31440.
Sadewo,  Joko.  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Para  Pihak  Dalam  Jual  Beli  Tanah Dengan  Akta  Di  Bawah  Tangan.” Sol  Justicia 2,  no.  2  (2019):  188–200. http://ojs.ukb.ac.id/index.php/sj/article/view/105.
Sari,  Devina  Puspita.  “Kekuatan  Pembuktian  Fotokopi  Surat  Yang  Tidak  Dapat Dicocokkan  Dengan  Aslinya  Dalam  Perkara  Perdata.” Undang:  Jurnal Hukum 2, no. 2 (2020): 323–52. https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.323-352. Satrio, J. Hukum Perikatan . bandung: Alumni, 1993. Septianingsih, Komang Ayuk. “Kekuatan Alat  Bukti Otentik Dalam Pembuktian Perkara  Perdata.” Jurnal  Analogi  Hukum 2,  no.  3  (2020):  336–40. https://doi.org/https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2020.336-340.
Sunlaydi, David Brilian. “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Jual Beli Tanah Dengan Akta Di Bawah Tangan.” Jurnal USM Law Review 5 (2022):
Received: 25-3-2023
Revised: 25-3-2023
Accepted: 19-3-2023
Invoice Sebagai Perlindungan Hukum Pemasok Sektor Jasa Boga Terhadap Konsumen Wanprestasi Pada Pembayaran Berjangka Silvia Fernanda, Andriyanto Adhi Nugroho
523–38. https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5270. Tampubolon,  Boris.  “Apakah  Pemberian  Tagihan  Atau  Invoice  Bisa  Menjadi Bukti  Bahwa  Debitur  Telah  Jatuh  Tempo  Dan  Dapat  Ditagih.”
www.Konsultasihukum.web.id,
2018. https://konsultanhukum.web.id/apakah-pemberian-tagihan-atau-invoice- bisa-menjadi-bukti-bahwa-debitur-telah-jatuh-tempo-dan-dapat-ditagih/.
Tuti  Haryanti.  “Itikad  Baik  Dalam  Perjanjian  Jual  Belidengan  Metode
Pembayaran Cash on Delivery.” 113Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum 8, no. 2 (2021): 113–20. https://doi.org/: http://dx.doi.org/10.31289/jiph.v8i2.5126.
Widjaja, Gunawan. Jual Beli . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
Wirjono  Prodikoro. Hukum  Perdata  Tentang  Persetujuan  Tertentu .  Sumur bandung, 1997.
Yanuar, Andi Dwi, and Risma Fitriani. “Prosedur Dan Alur Invoice Supplier CV. Karjum  Jaya Mandiri.” Jurnal Ilmiah  Wahana Pendidikan 8, no. 3 (2022): 391–402.
https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/download/1398/1085/.
Yati,  Fitri.  “Wanprestasi  Penjual  Dalam  Jual  Beli  Meubel.” Jurnal  Iniah Mahasiswa 2, no. 4 (2018): 782–92.