## IMPLIKASI HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 06 TAHUN 2023 PADA SISTEM PENDAFTARAN MEREK DI INDONESIA
DINA FITRIA 1 , ELFRIDA RATNAWATI GULTOM 2
Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta 1,2 dina.fitria@gmail.com 1 , elfrida.r@trisakti.ac.id 2
Abstract : Pros and cons are present among legal experts along with the passage of Law No. 11 of  2020  concerning  Job  Creation.  This  happened  because  this  regulation  was  deemed problematic  in  its  formulation,  both  formally  and  substantially.  One  interesting  thing  that happened after the enactment of Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation is a substantial transition  to  the  provisions  of  Law  no.  20  of  2016  concerning  Trademarks  and  Geographical Indications,  and  this  has  an  impact  on  the  trademark  registration  system  in  Indonesia.  To examine  this,  research  was  carried  out  on  two  issues,  which  consisted  of:  "How  have  the Trademark  Law  and  Geographical  Indications  changed  with  the  Job  Creation  Law?"  and “What  are  the  Legal  Implications  of  Law  Number  6  of  2023  on  the  trademark  registration system  in  Indonesia?”  Research  on  these  two  problems  will  be  carried  out  using  normative legal methods.
Keywords: Job Creation Law, Trademark Law, Trademark Registration.
Abstrak: Pro dan kontra hadir di kalangan ahli hukum seiring dengan disahkannya UU No.11 Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja.  Ini  terjadi  karena  peraturan  ini  dianggap  bermasalah  dalam penyusunannya, baik secara formal maupun substansial. Satu hal menarik yang terjadi setelah berlakunya  UU  No.  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  adalah  peralihan  substansial  pada ketentuan  UU  No.  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis,  dan  hal  ini berdampak  pada  sistem  pendaftaran  merek  di  Indonesia.  Untuk  menelaah  hal  tersebut,  maka dilakukan  penelitian  pada  dua  permasalahan,  yang  terdiri  dari:  “Bagaimana  perubahan Undang-Undang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  dengan  adanya  UU  Cipta  Kerja?”  dan  “Apa Implikasi  Hukum  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  pada  system  pendaftaran  merek  di Indonesia?”  Penelitian  terhadap  dua  permasalahan  ini  akan  dilakukan  dengan  menggunakan metode hukum normatif..
Kata Kunci: UU Cipta Kerja, UU Merek, Pendaftaran Merek.

## A.Pendahuluan
Pemerintah  pada  tanggal  31  Maret  2023  telah  menetapkan  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  Menjadi  Undang-Undang.  Perjalanan  terbentuknya  undang- undang  ini  sangat  panjang.  Berawal  dari  Rancangan  Undang-Undang  (RUU)  yang dicanangkan  oleh  Pemerintah  pada  tahun  2020  sebagai  langkah  yang  diambil  untuk menciptakan  dan  memperluas  kesempatan  kerja  bertujuan  untuk  mengurangi  angka  pencari kerja  dan  mengakomodasi  tenaga  kerja  baru,  dan  mendorong  pertumbuhan  Koperasi  dan UMKM dengan  tujuan membawa perekonomian  nasional ke arah yang lebih baik, yang pada akhirnya  akan  meningkatkan  tingkat  perekonomian  masyarakat.  Rancangan  Undang-Undang (RUU) tersebut kemudian dikenal dengan RUU Cipta Kerja.
Cipta  Kerja  bertujuan  untuk  menghasilkan  lapangan  kerja  melalui  upaya  penyediaan akses  yang  lebih  mudah,  pelindungan,  serta  pemanfaatan  dan  pengembangan  koperasi  serta UMKM,  peningkatan  lingkungan  penanaman  modal  dan  kelancaran  berusaha,  serta penanaman modal dari Pemerintah Pusat dan percepatan proyek utama nasional (Qothrunnada, 2023).  UU  Cipta  Kerja  menerapkan  konsep  Omnibus  Law  yang  merupakan  pendekatan  baru dalam sistem hukum di Indonesia. Konsep ini memungkinkan penggabungan beberapa aturan hukum dalam satu undang-undang dan sering mendapat julukan sebagai Undang-Undang sapu jagat. Tidak hanya itu, prinsip utama dari gagasan ini adalah untuk menghapus beberapa aturan yang dianggap ketinggalan zaman dan merugikan kepentingan negara. Kemudian, RUU Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Namun  berlakunya  Undang-Undang  Cipta  Kerja  tersebut  dinilai  inkonstitusional. Pengujian formil terhadap Undang-Undang tersebut telah dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah  Konstitusi  telah  mengeluarkan  keputusan  melalui  Nomor  91/PUU-XVIII/2020 yang  memutuskan  beberapa  hal,  di  antaranya:  1)  Pengesahan  UU  Cipta  Kerja  No.  11  Tahun 2020    bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat  bersyarat sepanjang tidak diartikan tidak ada perubahan  yang  dilakukan    dalam  waktu  2  (  dua  )  tahun  sejak  dikeluarkannya  keputusan tersebut;  2)  UU  No  11  Tahun  2020    tetap  berlaku  sampai    dilakukan  perbaikan  sesuai  batas waktu yang telah disepakati; dan 3) Melakukan perbaikan dalam  waktu 2 (dua) tahun setelah pengumuman keputusan.
Menyikapi  keputusan  Mahkamah  Konstitusi,  maka  Pemerintah  merancang  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  tentang  Cipta  Kerja  untuk  melakukan  revisi  dan penyesuaian  atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja  sesuai Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  138  /PUU-Vll/2009,  situasi  tersebut  dinilai  telah  memenuhi kriteria  sebagai  keadaan  darurat  yang  memaksa,  yaitu  adanya  kebutuhan  mendesak  untuk segera menyelesaikan masalah hukum dengan cepat dan tepat sesuai dengan peraturan; karena belum ada peraturan yang berlaku, maka akan terjadi kekosongan hukum atau ketidakcukupan peraturan  yang  ada  saat  ini;  dan  situasi  kosongnya  hukum  yang  tidak  cukup  diatasi  dengan membuat  undang-undang  konvensional  yang  memakan  waktu  yang  relatif  lama,  sementara situasi  mendesak  membutuhkan  kepastian  untuk  segera  diselesaikan.  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  tentang  Cipta  Kerja  yang  dimaksud  adalah  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022.
RUU Ciptaker juga mengubah beberapa aturan tentang Hak Kekayaan Intelektual, yang di dalamnya mengatur tentang merek. Merek adalah suatu tanda yang digunakan oleh produsen (pengusaha)  untuk  membedakan  produk  miliknya  dengan  produk  produsen  lain.  Kompetisi bisnis  yang  semakin  sengit  pada  era  globalisasi  memaksa  pelaku  usaha  untuk  mengadopsi berbagai  strategi  agar  produk  mereka  laris  di  pasaran.  Sebagai  akibatnya,  beberapa  pelaku usaha menggunakan taktik instan dengan memanfaatkan popularitas atau reputasi merek yang sudah  terkenal.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  memberikan  perlindungan  merek  dengan menyediakan hak eksklusif atas merek tersebut kepada pelaku usaha.Pemberian Hak eksklusif merek  tersebut  didapat  apabila  pelaku  usaha  mendaftarkan  merek  tersebut.  Tata  cara pemerintah  dalam  memberikan  hak  eksklusif  merek  tersebut  diatur  dalam  UU  no  20  tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Salah satu UU yang diubah oleh UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah UU no 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Ada tiga poin pembahasan pada UU no 20 tahun 2016 yang diubah oleh UU Cipta Kerja. Yang  pertama  adalah  penegasan  antara  perbedaan  rezim  Kekayaan  Intelektual  antara  Merek tiga dimensi dan Paten. Poin kedua mengatur tentang percepatan pelayanan pendaftaran merek. Poin  ketiga  tentang  penyederhanaan  pelayanan  pendaftaran  merek.  Dalam  pembahasannya Undang-Undang  Cipta  Kerja  terdiri  atas  11  cluster  pembahasan,  di  antaranya  (Andrean, 2023):  Penyederhanaan  perizinan  berusaha;  Persyaratan  investasi;  Ketenagakerjaan; Kemudahan  dan  perlindungan UMKM;  Kemudahan  berusaha;  Dukungan  riset  dan  inovasi; Administrasi  pemerintahan;  Pengenaan  sanksi;  Pengadaan  lahan;  Investasi  dan  proyek pemerintahan; Kawasan ekonomi.

## B.Metodologi Penelitian
Studi  ini  akan  menerapkan  teknik  penelitian  hukum  normatif,  yakni  pendekatan  yang dilakukan dengan mempelajari modifikasi dalam peraturan-peraturan hukum dan mengurai UU Merek  setelah  diberlakukannya  UU  Cipta  Kerja,  dan  implikasi  UU  Cipta  Kerja  terhadap system  pendaftaran  merek  di  Indonesia.  Sumber  hukum  yang  digunakan  mencakup  bahan hukum  primer  seperti  Undang-Undang  Nomor  06  Tahun  2023  dan  UU  No.  20  Tahun  2016. serta  bahan  hukum  sekunder  dan  tersier.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  pendekatan  peraturan  perundang-undangan.  Data  dianalisis  dengan  menggunakan teknik  analisis  deskriptif  kualitatif,  dengan  menguraikan  aspek-aspek  yang  relevan  dengan penelitian dan kemudian menarik kesimpulan dari hasil penelitian.

## C.Hasil dan Pembahasan
1.   Implikasi  Hukum  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  pada  Sistem  Pendaftaran Merek di Indonesia
Perubahan  ketentuan  Pada  Sistem  Pendaftaran  Merek. Pada  Pasal  108  memuat beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang diubah yaitu Pasal 20, Pasal 23 dan Pasal 25. Perubahan pada pasal 20 berupa tambahan alasan mengapa suatu merek tidak  dapat didaftar. Pada UU Merek, pasal 20 terdiri dari  huruf  (a)  sampai  huruf  (f).  Dalam  UU  CIpta  Keja  ditambahkan  1  poin  lagi  yaitu  bahwa Merek tidak dapat didaftar jika mengandung bentuk yang bersifat fungsional.
Ketentuan  Pasal  23  mengalami  perubahan  sehingga  waktu  pemeriksaan  substantif dipersingkat dari 150 (serratus lima puluh) hari menjadi 30 ( tiga puluh) hari saja, disebutkan di  ayat  4  (empat)  dengan  bunyi  sebagai  berikut: (4) Pemeriksaan  substantif  sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
Ketentuan  Pasal  25  mengalami  perubahan  sehingga  Pasal  25  ayat  (3)  dihapus.  Dengan adanya penghapusan ayat tersebut, secara akontrario arti dari penghapusan pengaturan tersebut berarti  tidak  ada  lagi  pengaturan  batas  waktu  mengenai  pengambilan  sertifikat  merek  yang memiliki  konsekuensi  timbulnya  status  dianggap  ditarik  kembali  dan  status  penghapusan merek.
Pandangan  Penulis. Perubahan  pada  ketentuan  terkait  sistem  pendaftaran  merek  yang diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  telah  memenuhi  tujuan  dibentuknya undang-undang  tentang  cipta  kerja.  Dalam  UU  Cipta  Kerja  tidak  terdapat  indikasi  bahwa terdapat  ketentuan  yang  merugikan  kepentingan  publik  terkait  perubahan  dalam  aturan pendaftaran  merek.  Sebaliknya,  perubahan  tersebut  dianggap  memudahkan  masyarakat  yang ingin  mendaftarkan  merek  mereka.  Secara  umum,  perubahan  tersebut  nyata  memberi keuntungan  bagi  masyarakat  yang  berniat  mendaftar  merek  dan  diharapkan  semakin  banyak masyarakat  yang menyadari pentingnya mendaftarkan merek untuk melindungi bisnis mereka berkat kemudahan yang tersedia.
Namun  menurut  penulis,  ada  beberapa  hal  yang  perlu  dikaji  dari  perubahan  ketentuan sistem pendaftaran merek  yang diatur melalui undang-undang cipta kerja. Hal tersebut  antara lain:
Pada  Pasal  20. Pada  ketentuan  Pasal  20  huruf  g,  disebutkan  bahwa  Merek  yang  tidak dapat  terdaftar  apabila  merek  tersebut  mengandung  bentuk  yang  bersifat  fungsional.  Terkait dengan merek tiga dimensi, bentuk produk  atau  kemasan atau  wadah bersifat fungsional atau menghasilkan efek teknis, termasuk memiliki keuntungan ekonomis atau praktis untuk proses produksi atau manufaktur merupakan tanda yang tidak dapat berfungsi sebagai merek. Bentuk yang bersifat fungsional merupakan ketentuan baru pada system pendaftaran merek akan tetapi penjelasan  terkait  apa  yang  menjadi  kategori  mengandung  bentuk  yang  bersifat  fungsional masih  belum  jelas.  Pada  penjelasan  yang  terdapat  pada  undang-undang  ini  pun  hanya disebutkan „cukup jelas”. Ketentuan terkait merek yang tidak dapat didaftar sangat diperlukan bagi masyarakat sebagai pemohon pendaftaran merek dan juga bagi Pemeriksa Merek sebagai tenaga  ahli  yang  melakukan  pemeriksaan  substantif  terkait  merek  yang  tidak  dapat  didaftar sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia.  Dengan  tidak  jelasnya  aturan tersebut  dapat  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  dan  permasalahan  hukum  di  masa  dating. Adapun aturan turunan yang menjelaskan UU ini yaitu Permenkumham Nomor 12 Tahun 2021 terkait  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  juga  tidak  memberikan penjelasan terkait perubahan ketentuan pasal ini.
Pada  kasus  Qualitex  Co.  v.  Jacobson  Products  Co.  Inc.  Makamah  Agung  menjelaskan Functionality Doctrine sebagai berikut: “In general terms, a product feature is functional, and cannot serve as a trademark, if it is essential to the use or purpose of the article or if it affects the cost or quality of the article, that is, if exclusive use of the feature would put competitors at a  significant  non-reputation-related  disadvantage.”  (Hughes,  2015).  Dari  penjelasan  tersebut dapat  disimpulkan  bahwa  fitur  dianggap  berfungsi  dan  tidak  dapat  dijadikan  merek  jika  fitur tersebut  penting  sebagai  penggunaan  atau  tujuan  produk  yang  mempengaruhi  biaya  atau kualitas  barang.  Oleh  karena  itu,  memanfaatkan  fitur  tersebut  secara  eksklusif  tidak  dapat
diproteksi  karena  tindakan  tersebut  hanya  akan  memicu  monopoli  dan  menghasilkan persaingan usaha yang tidak sehat.
Bentuk  yang  menghasilkan  kinerja  teknis  tidak  dapat  didaftarkan  sebagai  merek  atau dengan kata  lain bentuk yang memberikan  keuntungan teknis tidak boleh didaftarkan  sebagai merek. Selain itu, bentuk yang diungkapkan dan diklaim dalam dokumen paten maupun yang telah  berakhir  masa  perlindungannya  juga  termasuk  dalam  alasan  penolakan  ini  karena penemuan teknis tidak dapat terus-menerus mendapatkan perlindungan hukum. Ini diperlukan untuk melindungi kepentingan publik yang utama.
Ini menegaskan perbedaan antara sistem merek dan sistem paten, di mana merek hanya dilindungi  selama  10  tahun  dan  dapat  diperpanjang  tanpa  batas  waktu,  sedangkan  paten dilindungi selama 20 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Dengan adanya peraturan baru dalam UU Cipta Kerja yang menyatakan bahwa merek yang memiliki bentuk fungsional tidak dapat didaftarkan, ini menjadi sangat krusial dalam mencegah praktek persaingan  bisnis yang tidak sehat serta memastikan merek yang seharusnya didaftarkan pada sistem paten tidak didaftarkan pada sistem merek yang dapat diperpanjang secara berkelanjutan.
Peraturan  tentang  merek  non-fungsional  tidak  hanya  diatur  di  Indonesia.  Amerika Serikat  dalam  Lanham  Act  juga  mengatur  tentang  merek  fungsional.  Untuk  mendapatkan perlindungan  merek  seperti  diatur  dalam  Lanham  Act  di  Amerika  serikat,  maka  bentuk tampilan  produk  yang  ingin  dimohonkan  pendaftarannya  minimal  harus  memenuhi  2  unsur, yaitu  adanya  unsur  non  fungsional  dari  bentuk  tampilan,  dan  unsur  daya  pembeda.  non fungsional  berarti  bahwa  bentuk  tampilan  suatu  produk  tidak  harus  memiliki  fungsi,  yang berarti  tidak  diperlukan  sebagai  persyaratan  agar  produk  tersebut  dapat  berfungsi  (atau  dapat dikatakan  produk  tersebut  masih  dapat  berfungsi  meskipun  tidak  ditampilkan  dengan  cara tertentu).  Kriteria  kedua  yaitu  faktor  pembeda;  yang  berarti  penampilan  atau  wujud  dari produk tersebut harus unik dibandingkan dengan produk lainnya, serta memiliki ciri khas yang membedakannya dengan bentuk produk dari pesaing.
Pada  Pasal  23. Berkaitan  dengan  Pasal  23  UU  Merek,  jangka  waktu  pemeriksaan substantif diatur untuk diselesaikan selambat-lambatnya 150 (seratus lima puluh) hari. Maksud dari  pemeriksaan  substantif  ini  ialah  untuk  memberikan  kesempatan  pada  pemeriksa  merek untuk  memeriksa  secara  menyeluruh  permohonan  merek  yang  disampaikan  dan  mencari dokumen  pembanding  untuk  memverifikasi  dan  memberikan  hak  eksklusif  kepada  pemilik merek,  permohonan  harus  memenuhi  persyaratan  yang  telah  ditetapkan  dalam  hukum  yang berlaku.
Adanya aturan baru terkait lamanya waktu pemeriksaan substantif dapat mempersingkat waktu  yang  dibutuhkan  dalam  pendaftaran  merek.  Hal  ini  dikarenakan  proses  pemeriksaan substantif yang secara teknis dilakukan oleh Pemeriksa Merek merupakan tahapan yang paling lama  dari  semua  tahapan  dalam  pendaftaran  merek.  Pada  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis,  dibutuhkan  waktu  paling  lama  150  hari  untuk dilakukannya  Pemeriksaan  Substantif.  Pada  undang-undang  cipta  kerja  jauh  dipersingkat menjadi hanya 30 (tiga puluh) hari.
Terkait  waktu  pemeriksaan  substantif,  menurut  penulis  pembuat  undang-undang  telah salah  dan  lalai  dalam  membuat  aturan  tersebut.  Sebagaimana  diketahui  proses  pendaftaran merek di Indonesia tidak terlepas dari peraturan internasional terkait kekayaan intelektual yang telah  diratifikasi  oleh  Indonesia.  Indonesia  sebagai  anggota  dari  World  Trade  Organization (WTO)  harus  menanggung  konsekuensi  dari  keanggotaannya,  untuk  mengikuti  aturan  terkait Hak  Kekayaan  Intelektual.  Indonesia  perlu  menyesuaikan  peraturan  terkait  perlindungan  hak kekayaan intelektual dan menambah beberapa peraturan yang belum diatur dalam hukum yang ada.  Indonesia  juga  harus  mematuhi  regulasi  internasional  terkait  hak  kekayaan  intelektual, seperti Konvensi Paris.
Indonesia meratifikasi Konvensi Paris (Paris Convention for the Protection of Industrial Property,  Stockholm  Revision,  1967)  (WIPO,  2022),  melalui  Keputusan  Presiden  Nomor  24 Tahun  1979.  Konvensi  Paris  adalah  salah  satu  perjanjian  internasional  yang  berisi  aturan terkait  perlindungan  kekayaan  intelektual.  Salah  satu  ketentuan    Konvensi  Paris  adalah penggunaan keistimewaan dalam bentuk Hak Prioritas bagi pemohon dari negara-negara yang
telah bergabung dengan Konvensi Paris.. Hak Prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan Permohonan  yang  berasal  dari  negara  yang  tergabung  dalam  Konvensi  Paris  untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di  negara  tujuan,  yang  juga  merupakan  anggota    dari  kedua  perjanjian  tersebut,  jika permohonan  diajukan  melalui  batas  waktu  yang  ditetapkan  menurut  perjanjian  internasional tersebut di atas. Ketentuan lain terkait Hak Prioritas juga tertuang dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Ketentuan  lama  waktu  pemeriksaan  substantif  yang  hanya  berlangsung  selama  30  (tiga puluh) hari beresiko dapat menyalahi aturan terkait hak prioritas pada Konvensi Paris. Dengan waktu  pemeriksaan  substantif  selama  30  (tiga  puluh)  hari  menyebabkan  timbulnya permasalahan  apabila  merek  tersebut  didaftar  dan  dikemudian  hari  terdapat  permohonan pendaftaran  merek  dari  luar  negeri  yang  menggunakan  hak  prioritas.  Hal  ini  dikarenakan sistem  pendaftaran  merek  di  Indonesia  menganut  sistem  konstitutif  yaitu  sistem  dengan pengajuan  first  to  file,  dimana  pemohon  pertama  merupakan  pihak  yang  berhak  atas  suatu merek  sampai  terbukti  sebaliknya.  Permasalahan  ini  dapat  menimbulkan  adanya  sengketa merek untuk menentukan pihak yang berhak atas merek tersebut.
Pada Pasal  25. Pada Pasal ini dijelakan bahwa  sertifikat merek memuat “Permohonan diajukan  dengan  menggunakan  Hak  Prioritas.”  Dengan  secara  jelas  ketentuan  terkait pendaftaran  merek  mengakomodir  adanya  penggunaan  hak  prioritas.  Ada  ketidakpastian hukum  terjadi  pada  undang-undang  ini  dimana  pasal-pasal  yang  ada  saling  bertentangan. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Penulis, bahwa terdapat hal-hal yang bersifat ambigu pada  ketentuan  undang-undang  cipta  kerja  terutama  pada  sistem  pendaftaran  merek  di Indonesia.  Bahwa  dalam  suatu  undang-undang  tidak  diperkenankan  adanya  pertentangan  isi dan ketentuan yang diatur didalamnya.
Berkaitan  dengan  Pasal  25  (3)  tentang  sertifikat  merek,  apabila  pemilik  merek  atau kuasanya  tidak  mengambil  sertifikat  merek  dalam  waktu  18  bulan  setelah  diterbitkan,  maka merek  yang  telah  terdaftar  akan  dianggap  ditarik  kembali  dan  kemudian  dihapuskan. Dalam ketentuan  tersebut  ditetapkan  pengaturan  baru  yang  berbeda  dari  ketentuan  yang  lama  yaitu adanya penghapusan ayat tersebut, secara akontrario arti dari penghapusan pengaturan tersebut berarti  tidak  ada  lagi  pengaturan  batas  waktu  mengenai  pengambilan  sertifikat  merek  yang memiliki  konsekuensi  timbulnya  status  dianggap  ditarik  kembali  dan  status  penghapusan merek.
Hal tersebut dikarenakan adanya reformasi dan pembaharuan sistem yang dilakukan oleh pemerintah,  dalam  hal  ini  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  cq  Direktorat  Merek  dan Indikasi  Geografis  mengirimkan  sertifikat  merek  tersebut  dalam  bentuk  online  langsung kepada  pemegang  hak  merek  terdaftar  tanpa  perlunya  pemegang  hak  merek  mengambil sertifikat tersebut secara langsung yang memiliki dampak sertifikat tersebut menjadi dianggap ditarik kembali dan dihapuskan yang merugikan pemegang hak.

## D.Penutup
Perubahan  dan  penyederhanaan  dalam  UU  Cipta  Kerja  terhadap  UU  Merek  sebagai Upaya Pemerintah untuk merespon serta mendorong masyarakat dalam melindungi Mereknya, mempermudah masyarakat dan mempercepat proses dalam mendapatkan Pelindungan Merek. Pembentukan hukum baru kemudian diperlukan guna mewujudkan penyelenggaraan kebijakan yang  lebih  efektif  dan  efisien.  Transformasi  kemudian  terjadi  dengan  perubahan  pola kebijakan  yang  dilatarbelakangi  memberikan  kemudahan  kepada  Masyarakat  dalam memberikan  perlindungan  kekayaan  Intelektualnya  khususnya  dibidang  Merek.  Transformasi tersebut  disertai  dengan  perubahan  hukum  sebagai  landasan  penyelenggaraan  kebijakannya, dimana  hukum  berperan  di  dalam  perwujudan  pembangunan  dalam  masyarakat.  Namun meskipun  telah  terjadi  perubahan  sistem,  pemerintah  masih  tetap  perlu  mengadakan  evaluasi sistem berkelanjutan serta membuat aturan turunan sebagai implementasi pelaksaanan atauran baru  tersebut.  Tidak  dapat  dipungkiri  dikarenakan  umur  sistem  yang  masih  baru  sehingga membutuhkan  perhatian  lebih  dari  pemerintah  untuk  mematangkan  sistem.  Bahwa  undang- undang  cipta  kerja  mengatur  ketentuan  baru  yang  bersifat  luas  berdasarkan  konsep  omnibus
law  yang  mendasari  terbentuknya  undang-undang  ini.  Undang-undang  cipta  kerja  bertujuan untuk mempermudah masyarakat melakukan usaha. Pada ketentuan terkait sistem pendaftaran merek ada beberapa ketentuan yang tidak diatur dengan jelas dan menyalahi aturan perjanjian internasional.  Perubahan  hukum  yang  dilakukan  dengan  menetapkan  undang-undang  cipta kerja  diharapkan  dapat  memberikan  kemudahan  bagi  masyarakat  dalam  melakukan  usaha, namun  perlu  diperhatikan  pula  aturan-aturan  dasar  terkait  hal  yang  mendasar  sehingga pembaharuan hukum yang dilakukan memang tepat dan efisien. Untuk mengatasi hal tersebut, diharapkan pihak terkait dapat meninjau ulang aturan terkait sistem pendaftaran merek dengan membentuk undang-undang baru.

## Daftar Pustaka
Agung  Indriyanto,  S.H.,  M.H.,  LL.M.,  Irnie  Mela  Yusnita,  S.S.,  M.H.  Aspek  Hukum Pendaftaran Merek. Jakarta : Rajawali Pers, 2017.
Andrean W, “11 klaster Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja”,
https://indonesiabaik.id/infografis/11-klaster-peraturan-pelaksanaan-uu-cipta-kerja, diakses tanggal 28 Mei 2023.
Fica Candra Isnani, S.H, “ Proses Pendaftaran Merek Lebih Cepat Dalam UU Cipta Kerja? https://pdb-lawfirm.id/proses-pendaftaran-merek-lebih-cepat-dalam-uu-cipta-kerja/, diakses tanggal 28 Mei 2023.
Hari  Sutra  Disemadi,  Cindy  Kang.  "Tantangan  Penegakan  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0." Jurnal Komunikasi Hukum, 2021.
Hughes,  Justin,  “Cognitive  and  Aesthetic  Functionality  In  Trademark  Law”,  Cardozo  Law Review, vol. 36, 2015, hlm. 1233.
JDIH Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, “Putusan No 91/PUU-XVIII Tahun 2020”, https://jdih.maritim.go.id/id/putusan-mk-no-91-puu-xviii-2020,  diakses  tanggal  28  Mei 2023.
Kholida  Qothrunnada,  “Omnibus  Law:  Pengertian,  Tujuan  dan  manfaatnya”, https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5971850/omnibus-law-pengertian- tujuan-dan-manfaatnya, diakses tanggal 28 Mei 2023.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis, Pasal 1 Angka 17.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja Menjadi Undang-Undang, Penjelasan.
WIPO,  Guide  to  the  Application  of  the  Paris  Convention  for  the  Protection  of  Industrial
Property as revised at Stockholm in 1967, https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/611/wipo_pub_611.pdf, diakses
tanggal 18 Juli 2022.