-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪ ISSN:2086 - 1702

## PEMBLOKIRAN BUKU TANAH YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK PEMBELI BERDASARKAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI
Filzah Aziza Ibrahim, H. Yusriyadi Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

## Abstract
Blocking  of  a  book  of  certified  land  begins  with  a  legal  relationship between two or more parties involving the certificate as the object of the dispute. Losses  experienced  by  one  party  in  the  process  of  buying  and  selling  led  to  the application of blocking the book of land certificate to the office. The significance of this writing is to know and analyze the status of the Deed of Sale and Purchase Agreement in the process of blocking the land book by the buyer in the land office and  the  form  of  legal  protection  provided  by  the  land  office  to  the  injured  party due  to  buyer  blocking  based  on  the  Deed  of  Sale  and  Purchase  Agreement.  The result of this research is the position of the sale and purchase binding  agreement in the process of blocking the land book conducted by the buyer in the land office only  as  evidence  of  actual  delivery  and  juridical  delivery  between  the  seller  and buyer  on  the  object  of  sale  and  purchase,  not  as  an  administrative  requirement blocking  at  the  land  office.  The  Land  Affairs  Office  provides  legal  protection  by implementing  the  provisions  of  Article  125  and  Article  126  of  the  Regulation  of the Minister of Agrarian Affairs / Head of the National Land Agency Number 3 of 1997 by limiting the party who wishes to file a blocking request to the land office is  a  party  with  a  strong  legal  basis  to  file  the  request  for  blocking  in  an  effort defend that right so that it will not harm the other party.
Keywords : Blocking,  Deed  Of  Sale  And  Purchase  Binding  Agreement,  Legal Protection .

## Abstrak
Pemblokiran  buku  tanah  sertipikat  diawali  oleh  suatu  hubungan  hukum antara  dua  pihak  atau  lebih  yang  melibatkan  sertipikat  sebagai  obyek sengketa.Kerugian  yang  dialami  oleh  salah  satu  pihak  dalam  proses  jual  beli memunculkan  adanya  permohonan  pemblokiran  buku  tanah  sertipikat ke  kantor. Arti  penting  dari  penulisan  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis kedudukan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dalam proses pemblokiran buku tanah yang dilakukan pembeli pada kantor pertanahan dan  bentuk perlindungan hukum  yang  diberikan  kantor  pertanahan  kepada  pihak  yang  dirugikan  karena pemblokiran  oleh  pembeli  berdasarkan  Akta  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli. Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  kedudukan  akta  perjanjian  pengikatan  jual  beli dalam  proses  pemblokiran  buku  tanah  yang  dilakukan  oleh  pihak  pembeli  pada kantor  pertanahan  hanya  sebagai  alat  bukti  telah  terjadinya  penyerahan  secara nyata  dan  penyerahan  yuridis  antara  penjual  dan  pembeli  atas  objek  jual  beli, bukan  sebagai  persyaratan  administratif  permohonan  pemblokiran  pada  kantor pertanahan.  Kantor  pertanahan  memberikan  perlindungan  hukum  dengan melaksanakan  ketentuan  Pasal  125  dan  Pasal  126  Peraturan  Menteri
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702 Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3  Tahun  1997  dengan membatasi  pihak  yang  ingin  mengajukan  permohonan  blokir  ke  kantor pertanahan  adalah  pihak  yang  memiliki  dasar  hukum  yang  kuat  untuk mengajukan  permohonan  blokir  dalam  upaya  mempertahankan  haknya  tersebut sehingga tidak akan merugikan pihak lain.
Kata  Kunci  : Pemblokiran,  Akta  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli,  Perlindungan Hukum

## A. Pendahuluan
Keberadaan  manusia  akan  terus  tumbuh  dan  berkembang  seiring  dengan perkembangan peradaban manusia. Artinya, manusia akan terus mengembangkan  keturunannya  secara  kuantitatif.  Perkembangan  tersebut berbanding  lurus  dengan  kebutuhan  manusia  akan  tanah  sebagai  tempat tinggal dan kebutuhan lain yang berkaitan dengan tanah, akan tetapi disisi lain keadaan tanah tidak bertambah, bahkan cenderung terjadi pengurangan karena proses alam.
Kepemilikan  atau  peralihan  tanah  oleh  individu  maupun  badan  hukum dapat  terjadi  oleh  karena  berbagai  macam  hal.  Pasal  37  ayat  (1)  PP  No.  24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah,  pemasukan  dalam  perusahaan  dan  perbuatan  hukum  pemindahan  hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan  dengan  akta  yang  dibuat  oleh  PPAT  yang  berwenang  menurut ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Pada  penelitian  ini peralihan hak atas tanah lebih dititikberatkan peralihan karena jual beli.
Jual  beli  yaitu  peralihan  hak  sebagai  akibat  telah  dibuatnya  suatu perjanjian  dengan  mana  pihak  yang  satu  mengikatkan  dirinya  untuk menyerahkan  suatu  kebendaan  (tanah)  dan  pihak  lainnya  untuk  membayar harga  yang  telah  dijanjikan 1 .Pasal  1458  KUHPerdata  dinyatakan  bahwa  jual beli  dianggap  telah  terjadi  antara  kedua  belah  pihak,  segera  setelah  orang- orang  itu  mencapai  kesepakatan  tentang  barang  tersebut  beserta  harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.
1 Waskito & Hadi Arnowo, Cara Praktis Memahami Bidang Agraria (Pertanahan) (Jakarta: PT. Media Adji Internasional, 2015).
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
Namun  tidak  menutup  kemungkinan  terjadinya  jual  beli  yang  tidak langsung  tunai  atau  tidak  langsung  dilunasi.  Hal  tersebut  dapat  disebabkan oleh  beberapa  hal  yang  biasanya  bersifat  administratif  seperti  misalnya terhadap  sertipikat  tersebut  harus  dilakukan  perbaikan  data  mengenai pemekaran wilayah desa atau kecamatan dimana bidang tanah tersebut berada berubah  dikarenakan  peraturan  pemerintahan  setempat,  proses  peralihan  hak waris, proses pemisahan terhadap sertipikat induk atau kehendak dari pembeli yang disetujui oleh penjual mengenai pembayaran dilakukan secara bertahap menyesuaikan  dengan  kondisi  keuangan  dari  pihak  pembeli.  Untuk  tetap dapat  melakukan  jual  beli  maka  para  pihak  sepakat  bahwa  jual  beli  akan dilakukan  setelah  pengurusan  sertipikat  telah  selesai,  atau  setelah  harga dibayar  lunas  dan  sebagainya.  Untuk  menjaga  agar  kesepakatan  itu  tetap terlaksana dengan baik sementara persyaratan yang diminta bisa tetap dapat di urus,  maka  biasanya  pihak  yang  akan  melakukan  jual  beli  menuangkan kesepakatan  awal  tersebut  dalam  bentuk  perjanjian  yang  kemudian  dikenal dengan  nama  perjanjian  pengikatan  jual  beli.  Dalam  praktiknya,  perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat dihadapan notaris lazim disebut dengan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB).
Akta  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  (selanjutnya  disebut  PPJB)  adalah akta  otentik  yang  dibuat  oleh  calon  penjual  dan  calon  pembeli  suatu tanah/bangunan  dihadapan  notaris  sebagai  pengikatan  awal  sebelum  para pihak membuat Akta Jual Beli (AJB) dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
Terkait  dengan  masalah  pembuktian,  dalam  hal  terjadi  pemblokiran  buku tanah  sertipikat  tentunya  Kantor  Pertanahan  telah  memiliki  bukti  yang  kuat untuk mengabulkan atau tidak permohonan pemblokiran buku tanah sertipikat tersebut.  Yang  menjadi  bahan  pemikiran  yaitu  bentuk  perlindungan  hukum yang  dilakukan  oleh  Kantor  Pertanahan  dalam  menentukan  dalam pemblokiran buku tanah sertipikat sehingga tidak merugikan pihak lain.
Pemilik sertipikat dapat menjadi pihak yang dirugikan manakala ada pihak lain  yang  memohon  pemblokiran  buku  tanah  sertipikatnya  sedangkan  pihak memohon  tidak  memiliki  hak  atas  seluruh  nilai  tanah  yang  terdapat  dalam sertipikat yang dimohon pemblokirannya tersebut. Sebaliknya, pihak lain juga
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
dapat  menjadi  pihak  yang  dirugikan  manakala  sertipikat  tanah  dimohon pemblokiran  buku  tanah  oleh  pemilik  sertipikat  itu  sendiri  dengan  tujuan untuk melindungi apa yang menurutnya adalah haknya sedangkan pihak lain juga  beranggapan  bahwa  ia  berhak  pula  atas  sebagian  dari  nilai  sertipikat tanah  tersebut  karena  adanya  kesepakatan  yang  dilanggar  oleh  pemilik sertipikat.
Apabila  mengacu  pada  ketentuan  yang  ada  penetapan  pemblokiran  buku tanah  sertipikat  atau  disebut  juga status  quo seharusnya  melalui  penetapan hakim terlebih dahulu setelah sebelumnya sengketa yang muncul dituangkan dalam  sebuah  gugatan  untuk  diajukan  ke  pengadilan.Kantor  pertanahan mencatat  perintah status  quo tersebut  apabila  telah  menerima  penetapan hakim  atau  putusan  pengadilan  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap berikut  salinan  Berita  Acara Eksekusinya.  Hal  tersebut  tertuang  dalam  Pasal 30  ayat  (1)  huruf  e  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997,  yang menyebutkan  bahwa  yang  data  fisik  atau  data  yuridisnya  disengketakan  dan diajukan ke Pengadilan serta ada perintah untuk status quo atau putusan dari pengadilan,  dibukukan  dalam  buku  tanah  dengan  mengosongkan  nama pemegang  haknya  dan  hal-hal  lain  yang  disengketakan  serta  mencatat  di dalamnya  adanya  sita  atau  perintah status  quo tersebut.  Selain  itu  terdapat juga  dalam  Pasal  125  ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Agraria/Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  3  Tahun  1997,  yang  menyebutkan  bahwa pencatatan perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan pengadilan atau penetapan hakim/ketua pengadilan oleh kepala kantor pertanahan dalam daftar  buku  tanah  yang  bersangkutan  dan  daftar  umum  lainnya  dilakukan setelah  diterimanya  penetapan  hakim/ketua  pengadilan  atau  putusan pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  dan  salinan  berita acara eksekusi dari panitera pengadilan negeri yang bersangkutan.
Selanjutnya  dalam  Pasal  125  ayat  (2)  peraturan  yang  sama  menyebutkan bahwa  pihak  yang  berkepentingan  juga  dapat  meminta  untuk  dicatat  dalam buku tanah pada sertipikat yang akan dijadikan obyek gugatan di pengadilan atau  yang  diperintahkan  untuk  di status  quo pada  kantor  pertanahan  dengan melampirkan:
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
1. Salinan resmi penetapan atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan salinan Berita Acara Eksekusi;
2. Sertipikat hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan;
3. Identitas pemohon.
Pada prakteknya permintaan pemblokiran dalam buku tanah tersebut dapat diajukan  oleh  pihak  yang  berkepentingan  tanpa  melampirkan  persyaratan sesuai  yang  telah  ditegaskan  dalam  Pasal  125  ayat  (2)  Peraturan  Menteri Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3 Tahun  1997.Seseorang dapat  meminta  pemblokiran  dalam  buku  tanah  sertipikat  yang  dimaksud dengan  hanya  menyampaikan  alasan  serta  dokumen  pendukung  yang menguatkan  alasan  dan  hubungan  hukumnya  dengan  sertipikat  tersebut.  Hal ini  berlangsung  sampai  sekarang  terhadap  pemblokiran-pemblokiran  tertentu pihak  kantor  pertanahan  seakan  membiarkan  permohonan  pemblokiran  yang tanpa  alasan  yang  kuat  menurut  peraturan  perundang-undangan,  padahal kepala  kantor  pertanahan  berdasarkan  ketentuan  Pasal  125  ayat  (1)  dan  (2) Peraturan  Menteri  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3 Tahun  1997  telah  cukup  mempunyai  dasar  hukum  untuk  menolak pemblokiran  pada  buku  tanah  sertipikat  apabila  telah  memenuhi  ketentuan dalam peraturan tersebut.
Berdasarkan  timbulnya  permasalahan  tersebut  maka  menarik  untuk dilakukan  suatu  penelitian  dengan  judul:  Pemblokiran  Buku  Tanah  Yang Dilakukan Oleh Pihak Pembeli Berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  sebelumnya,  maka peneliti mengidentifikasi permasalahan dalam penulisan ini untuk selanjutnya dilakukan  pengkajian  dalam  rangka  memberikan  pemecahan  terhadap permasalahan  yang  telah  dirumuskan  yaitu  Bagaimana  kedudukan  Akta Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  dalam  proses  pemblokiran  buku  tanah  yang dilakukan oleh pihak pembeli pada kantor pertanahan serta Bagaimana bentuk perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh  kantor  pertanahan  kepada  pihak yang  dirugikan  karena  pemblokiran  yang  dilakukan  oleh  pihak  pembeli berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli.
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702

## B. Metode Penelitian
Penelitian  hukum merupakan  suatu  kegiatan  ilmiah  yang  didasarkan  pada metode,  sistematika,  dan  pemikiran  tertentu,  yang  bertujuan  untuk mempelajari  satu  atau  beberapa  gejala  hukum  tetentu  dengan  jalan menganalisisnya  kecuali  itu  juga  diadakan  pelaksanaan  yang  mendalam terhadap  fakta  hukum  tersebut  kemudian  mengusahakan  suatu  pemecahan atas  permasalahan-permasalahan  yang  timbul  didalam  gejala  yang bersangkutan 2 .
Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan sosio-legal research ,  yaitu  suatu  pendekatan  alternatif  yang  menguji  studi  doktrinal terhadap  hukum.  Kata  “ socio ”  dalam socio-legal  studies mencerminkan keterkaitan  antar  konteks  dimana  hukum berada  ( an  interface  with  a  context within  which  law  exists ).  Itulah  sebabnya  mengapa  ketika  seorang  penulis socio-legal menggunakan  teori  sosial  untuk  tujuan  analisis,  mereka  sering tidak  sedang  bertujuan  untuk  memberi  perhatian  pada  sosiologi  atau  ilmu sosial lainnya, melainkan hukum dan studi hukum.
Yuridis  empiris  merupakan  suatu  pendekatan  yang  dilakukan  untuk menganalisis  tentang  sejauh  manakah  suatu  peraturan  atau  perundang- undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif 3 .
Pendekatan  yuridis  empiris  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah suatu  pendekatan  yang  digunakan  untuk  menganalisa  ketentuan-ketentuan hukum  yang  berhubungan  dengan  pendaftaran  tanah  pada  umumnya, pemblokiran  dalam  buku  tanah  sertipikat  pada  khususnya  yang diaktualisasikan dalam pelaksanaan pada Kantor Pertanahan.

## C. Hasil Dan Pembahasan
1. Kedudukan  Akta  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  dalam  Proses Pemblokiran  Buku  Tanah  yang  Dilakukan  oleh  Pihak  Pembeli  pada Kantor Pertanahan.
Perjanjian pengikatan jual beli merupakan perjanjian pendahuluan yang dibuat  oleh  pihak  penjual  dan  pihak  pembeli  atas  dasar  kesepakatan
2 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Pres, 1986).
3 Rony Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri (Jakarta: Ghalia, 1998).
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702 sebelum  jual  beli  dilaksanakan.  Keinginan  dan  janji-janji  dari  pihak penjual  dan  pihak  pembeli  dituangkan  dalam  akta  perjanjian  pengikatan jual beli, hal ini dilakukan untuk mengamankan kepentingan pihak penjual dan  pihak  pembeli  serta  bagaimana  cara  penyelesaian  apabila  salah  satu pihak  melakukan  wanprestasi.  Akta  perjanjian  pengikatan  jual  beli  ini dilakukan  sebelum  terjadinya  peristiwa  hukum  jual  beli  dan  dituangkan dalam Akta Jual Beli (AJB).Dengan demikian PPJB tidak dapat disamakan dengan  AJB  yang  merupakan  bukti  pengalihan  hak  atas  tanah/bangunan dari  penjual  kepada  pembeli.Namun,  dengan  dibuatkannya  PPJB diharapkan secara yuridis dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan hak bagi para pihak.
Dalam  penelitian  ini  penulis  menemukan  suratpermohonan  tertanggal 24 Mei 2016 mengenai permohonan blokir buku tanah yang diajukan oleh salah  satu  kantor  hukum.  Permohonan  tersebut  melampirkan  Surat  Kuasa Khusus dari setidaknya 95 (sembilan puluh lima) orang pihak pembeli atas lebih  dari  100  (seratus)  unit  Apartment  yang  terletak  di  jalan  Merdeka Bandung  dan  juga  melampirkan  copy  Akta  Perjanjian  Pengikatan  Jual Beli.
Poin pertama sub a pada surat permohonan tersebut berisi bahwa pihak penjual dalam dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut adalah PT.  PKP.  Sedangkan  pihak  pembeli  atas  unit  apartment  dan  condotel adalah  95  (sembilan  puluh  lima)  klien  dari  kantor  hukum  tersebut  yang telah  memberikan  surat  kuasa  khusus.  Pembelian  mana  dilakukan  secara terang  dan  tunai,  juga  atas  unit  apartment  dan  condotel  tersebut  telah dikelola  oleh  pihak  pembeli.Sehingga  pihak  pembeli  menjadi  pihak  yang berhak dan berkepentingan hukum untuk mengetahui keadaan pendaftaran tanah tersebut. Poin pertama sub b berisi bahwa belum semua surat kuasa dan  PPJB  atas  bidang  tanah  yang  dimaksud  dilampirkan  dalam  surat permohonan  dan  meminta  bahwa  hal  tersebut  tidak  menjadi  hambatan untuk melakukan permohonan blokir.
Poin kedua berisi bahwa tanah milik bersama tersebut terletak di Jalan Merdeka  dan  setidaknya  terdiri  dari  15  (lima  belas)  sertifikat  Hak  Guna Bangunan.
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
Poin  ketiga  berisi  bahwa  atas  unit  tersebut  dilakukan  pembayaran dengan sistem terang dan tunai sejak kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu, akan  tetapi  hingga  saat  blokir  diajukan  sertipikat  kepemilikan  atas  unit (strata  title)  meliputi  tanah  bersama  tersebut  belum  diberikan  pada  pihak pembeli, maka PT.PKP telah wanprestasi dan telah menimbulkan kerugian besar bagi pihak pembeli baik moril maupun materil.
Poin  keempat  berisi  bahwa  berdasarkan  pasal  17  Undang-Undang Nomor  18  tahun  2003  tentang  Advokat,  bahwa  kuasa  hukum  berhak mengetahui  atas  pendaftaran  tanah  atas  milik  bersama,  dengan  kata  lain Kantor  Pertanahan  Kota  Bandung  secara  hukum  berkewajiban  memberi surat  keterangan  pendaftaran  tanah  atas  tanah  milik  bersama  milik  pihak pembeli kepada kuasa hukum selaku advokat.
Poin kelima berisi bahwa dikarenakan kedudukan tanah tersebut diatas menjadi milik pihak pembeli dan hingga saat ini sertipikat belum diberikan kepada  pihak  pembeli,  maka  dengan  alasan  dikhawatirkan  adanya pembebanan  hak  lain  atau  pengalihan  tanah  tersebut,  maka  untuk mencegah  terajadinya  kerugian  yang  lebih  besar,  kuasa  hukum  memohon agar Kantor Pertanahan memblokir buku tanah terebut sedangkan gugatan di Pengadilan negeri akan segera dilakukan.
Pada  praktiknya  di  kantor  pertanahan,  permohonan  pemblokiran tersebut  dikabulkan  oleh  Kantor  Pertanahan  Kota  Bandung  dengan mencatat  dalam  buku  tanah  sertipikat  induk  yang  tercatat  atas  nama  PT. PKP  sedang  dalam  pemblokiran  yang  dimohon  oleh  pembeli  berdasarkan akta  PPJB  sehingga  PT.  PKP  tidak  dapat  melakukan  penjualan  atau pemisahan terhadap sertipikat induk tersebut.
Apabila menunjuk kepada Pasal 125 ayat (2) dan 126 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 1997  tentang  Pendaftaran  Tanah,  pencatatan/pemblokiran  buku  tanah sertipikat  hanya  dapat  dilakukan  oleh  pihak  yang  berkepentingan  dengan melampirkan  salinan  resmi  penetapan/putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan salinan Berita Acara Eksekusi atau melampirkan  salinan  surat  gugatan  atas  suatu  hak  atas  tanah  yang  akan
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702 dijadikan obyek di pengadilan. Pada kenyataannya kantor pertanahan tetap mencatatkan blokir buku tanah atas sertipikat induk milik PT.PKP tersebut dengan hanya berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang telah dibuat dihadapan notaris sebagai salah satu alat bukti kepemilikan.
Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli mengandung unsur sepakat antara pihak  penjual  dan  pihak  pembeli,  maka  dengan  adanya  kata  sepakat  ini lahirlah perikatan, namun hak milik atas objek perikatan yang tercantum di dalam Akta PPJB belum dapat dinyatakan beralih, untuk peralihan tersebut harus diadakan levering atau penyerahan.
Penyerahan  atau levering adalah  merupakan  tindakan  atau  perbuatan pemindahan  hak  kepemilikan  atas  sesuatu  barang  atau  benda  dari seseorang kepada orang lain. Namum perlu dipahami bahwa peralihan atau berpindahnya  hak  atas  kekayaan  dari  seseorang  kepada  orang  lain  dapat terjadi dengan titel umum dan titel khusus.
Oleh  karena  itu,  dengan  dibuatnya  perjanjian  pengikatan  jual  beli  saja belum  mengakibatkan  beralihnya  hak  milik  atas  suatu  benda  dari  penjual kepada  pembeli.  Tahapan  ini  baru  merupakan  kesepakatan  (konsensual) dan  harusdiikuti  dengan  perjanjian  penyerahan  ( levering ) 4 ,  yaitu  di tandatanganinya  akta  jual  beli  dihadapan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah untuk  selanjutnya  dilakukan  pendaftaran  haknya  pada  kantor  pertanahan yang berwenang.
Akta  perjanjian  pengikatan  jual  beli  dalam  permohonan  pemblokiran bukan  merupakan  salah  satu  unsur  untuk  memenuhi  permohonan pemblokiran  oleh  pihak  yang  berkepentingan  dikabulkan  oleh  kantor pertanahan,  PPJB  hanyalah  merupakan  alat  bukti  telah  terjadinya penyerahan  secara  nyata  ( feitelijke  levering )  dan  penyerahan  yuridis ( yuridische  levering )  antara  pihak  penjual  dan  pihak  pembeli  atas  objek jual  beli  untuk  selanjutnya  dimasukan  ke  dalam  surat  gugatan  yang menjadi  persyaratan  administratif  permohonan  pemblokiran  pada  kantor pertanahan.
4 Subekti, Aspek - Aspek Hukum Perikatan Nasional (Bandung: Alumni, 1976).
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702 2. Pencatatan/Pemblokiran  Buku  Tanah  Sebagai  Bentuk  Perlindungan
Hukum yang Diberikan oleh Kantor Pertanahan.
Pencatatan  ataupemblokiran  buku  tanah  oleh  Kantor  Pertanahan  atas permohonan  pihak  yang  berkepentingan  dengan  memenuhi  semua persyaratan  yang  telah  diatur  oleh  Pasal  125  ayat  (2)  dan  126  ayat  (1) Peraturan  Menteri  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3 Tahun 1997 tentang  Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagiamana telah di ulas pada Bab  III  sub  A  merupakan  salah  satu  bentuk  perlindungan  hukum  yang dilakukan  oleh  kantor  pertanahan  kepada  pihak  yang  dirugikan. Berdasarkan  kasus  posisi  yang  telah  diuraikan,  dengan  diterimanya permohonan  pemblokiran  buku  tanah  oleh  pihak  pembeli  hanya berdasarkan  Akta  PPJB,  maka  pihak  yang  dirugikan  adalah  bukan  hanya pihak  pembeli  yang  mengajukan  permohonan  pemblokiran  buku  tanah, melainkan  pihak  lain  yang  mempunyai  kepentingan  dengan  sertipikat induk  yang  tercatat  atas  nama  PT.  PKP  yaitu  PT.  PKP  sendiri  dan  pihak lain  yang  telah  melakukan  pembayaran  cicilan  atau  uang  muka  terhadap pembelian  apartment  dan  condotel  tersebut,  yang  menyebabkan  dengan status  quo sertipikat  induk  tersebut  mereka  tidak  bisa  melakukan  proses selanjutnya yaitu pemecahan dan peralihan hak ke atas nama pembeli.
Adanya  ketentuan  yang  memperbolehkan  pengajuan  pemblokiran dilakukan oleh pihak yang berkepentingan tanpa melalui proses pengadilan dirasakan  lebih  mudah  dan  cepat  oleh  masyarakat  sehingga  masyarakat lebih memilih cara  tersebut  dibandingkan  melalui  gugatan  ke  pengadilan. Apabila  ada  pihak  yang  merasa  dirugikan  dengan  pemberian  ijin pemblokiran  oleh  kantor  pertanahan  maka  pihak  tersebut  dapat mengajukan  keberatan  kepada  pihak  kantor  pertanahan,  kemudian  pihak kantor  pertanahan  akan  berusaha  untuk  mempertemukan  para  pihak  yang bersangkutan. Jika kesepakatan tidak dapat dihasilkan maka setelah 30 hari kerja  blokir  tersebut  akan  hapus  dengan  sendirinya.  Dalam  hal  ini  kantor pertanahan  telah  berusaha  memfasilitasi  pihak  pemblokir  dengan  pihak lain yang merasa dirugikan.
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702 Upaya yang telah dilakukan oleh kantor pertanahan memang bertujuan untuk  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  pihak  yang  dirugikan, namun  apabila  payung  hukum  yang  jelas  tidak  dilaksanakan  secara konsisten  oleh  kantor  pertanahan  maka  akan  membuat  tujuan  kantor pertanahan  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  akan  menjadi  tidak jelas dan bahkan malahan akan semakin menambah pihak yang dirugikan baik  pihak  pemblokir  maupun  pihak  terblokir  sebagai  pemegang  hak dalam sertipikat.

## D. SIMPULAN
Kedudukan akta perjanjian pengikatan jual beli dalam proses pemblokiran buku  tanah  yang  dilakukan  oleh  pihak  pembeli  pada  kantor  pertanahan hanyalah  sebagai  alat  bukti  telah  terjadinya  penyerahan  secara  nyata  dan penyerahan  yuridis  antara  pihak  penjual  dan  pihak  pembeli  atas  objek  jual beli,  bukan  sebagai  persyaratan  administratif  permohonan  pemblokiran  pada kantor pertanahan.
Kantor pertanahan memberikan perlindungan hukum dengan melaksanakan secara konsistensi ketentuan Pasal 125 dan Pasal 126 Peraturan Menteri  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3  Tahun  1997 dengan  memberi  batasan  bagi  pihak  yang  ingin  mengajukan  permohonan blokir  ke  kantor  pertanahan  adalah  pihak  yang  memiliki  dasar  hukum  yang kuat  untuk  mengajukan  permohonan  blokir  dalam  upaya  mempertahankan haknya tersebut sehingga tidak akan merugikan pihak lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Arnowo, Waskito & Hadi. (2015). Cara Praktis Memahami Bidang Agraria (Pertanahan) , Jakarta : PT. Media Adji Internasional Soekanto, Soerjono (1986). Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Pres, Soemitro,  Rony  Hanitijo.  (1998). Metode  Penelitian  Hukum  Dan  Jurimetri , Jakarta: Ghalia,
Subekti (1976) Aspek - Aspek Hukum Perikatan Nasional . Bandung: Alumni