## POLITIK HUKUM PERADILAN AGAMA DALAM PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI’AH
1 Ardi Akbar Tanjung, 2 Muhammad Wahdini
1-2 Universitas Muhammadiyah Palangkaraya *email: ardi.akbar15@gmail.com

## Abstrak
Keberadaan  lembaga  peradilan  bagi  umat  Islam  merupakan  keniscayaan.  Pengadilan  agama  sebagai  lembaga  litigasi  yang  memiliki kewenangan absolut. Sejak lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, sengketa ekonomi Syariah masuk dalam lingkup kewenangan Absolut. Namun peraturan perundang-undangan yang lahir belakangan, telah mereduksi kewenangan dimaksud. berdasarkan Undang Undang Peradilan Agama dan diperkuat dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 93 Tahun 2012 memiliki kelebihan dan kendala tersendiri di dalam menjalankan perannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peradilan Agama selain membatasi bentuk-bentuk penyelesaian non-litigasi  yang  dapat  dipilih,  juga  membentuk  norma  baru  yaitu bahwa para pihak  diberikan  hak melalui  akad  yang dibuatnya mengalihkan kekuasaan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama menjadi kekuasaan dalam lingkungan peradilan umum. Selain itu untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah : Sumber Hukum Acara ( Hukum Formil ) dan Sumber hukum materiil, yang terdiri dari : Peraturan Perundang-Undangan, Fatwa- fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN), Aqad Perjanjian ( Kontrak ), Fiqih dan Ushul Fiqih, Adat Kebiasaan, dan Yurisprudensi.
Kata Kunci: Peradilan Agama, Penyelesaian Sengketa, Ekonomi Syariah

## Abstract
The existence of the judiciary for the Muslims is a discretion. The religious courts as litigation institutions have absolute authority. Since the birth of Act No. 3 in 2006, Sharia economic disputes have fallen within the scope of absolute jurisdiction. However, the legislative provisions that have been introduced recently have reduced the authority in question. Based on the Law on Religious Justice and reinforced by the Constitutional Court Decision No. 93 of 2012 has its own advantages and constraints in the exercise of its role. The results of this study show that the Religious Court, in addition to limiting the forms of non-litigation settlement that can be chosen, also constitutes a new norm that the parties are granted rights by means of obstacles which it makes shift the power of the court in the environment of religious justice to power in the general environment of justice. In addition to the settlement of economic disputes of the Shariah: Sources of the Law of Events (Formal Law) and Material Law Sources, consisting of: Regulations of Laws-Laws, Fatwa-fatwa of the National Council of Shari'ah (DSN), Aqad Treaty (Contract), Fiqih and Ushul Fiqich, Customary Habits, and Jurisprudence.
Keywords : Religious Justice, Dispute Resolution, Sharia Economy

## PENDAHULUAN
Manusia memiliki kebutuhan dasar yang berupa kebutuhan  fisiologis,  rasa  aman,  rasa  memilki  dan dimiliki, rasa kasih sayang, penghargaan dan aktualisasi diri  serta  kebutuhan  akan  pertumbuhan.  Setiap  orang akan merasa senang apabila mendapat penghargaan atas sesuatu yang dilakukannya. Sebalikanya dia akan merasa kecewa,  marah  apabila  harga  dirinya  tersinggung  atau diremehkan. Apalagi jika ia merasa mendapat perlakuan yang  tidak  wajar.  Dengan  demikian  sudah  menjadi kodrat  bahwa  setiap  orang  ingin  mendapat  perlakuan dan penghargaan dari pihak lain terutama perlakuan adil dan manusiawi. Terlebih jika menghadapi masalah atau kesulitan sosial dalam bentuk sengketa. Oleh karena itu ia membutuhkan bantuan dan pelayan dari suatu pihak
yang  dapat  menyelesaikan  sengketanya  yakni  salah satunya pengadilan.
Pengadilan  merupakan  tumpuan  harapan terakhir  pencari  keadilan  atau  para  pihak  yang bersengketa.  Dalam  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat,  pengadilan  mempunyai  tugas  utama,  yaitu memberikan perlakuan yang adil dan manusiawi kepada pencari keadilan, dan memberi pelayanan yang simpatik dan  bantuan  yang  diperlukan,  serta  memberikan penyelesaian perkara secara efektif, efisien, tuntas dan final  sehingga  memuaskan  kepada  pihak-pihak  yang bersengketa dan masyarakat. Untuk mewujudkan tugas utama  pengadilan  tersebut,  maka  Negara  Indonesia melakukan  reformasi  di  bidang  hukum  melalui amandemen  Pasal  24  UUD  1945  yang  menyatakan bahwa : “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah
Makhamah Agung  dan badan  peradilan yang berada  di bawahnya  dalam  lingkungan  Peradilan  Umum, lingkungan  Peradilan  Agama,  lingkungan  Peradilan Militer,  lingkungan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  dan oleh sebuah Makhamah Konstitusi”.
Perkembangan  baru  dalam  ranah  dunia peradilan adalah diberikannya kompetensi penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah kepada peradilan agama. Hal ini tentunya merupakan salah satu bentuk politik hukum pemerintah  Indonesia  dalam  menangani  sengketa tersebut.  Kompetensi  ini  merupakan  suatu  tantangan baru bagi aparat hukum di lingkungan peradilan agama, sehingga dibutuhkan kesiapan dalam menangani kasus- kasus tersebut.
Adapun  yang  dimaksud  dengan  ekonomi syariah  adalah  perbuatan  atau  kegiatan  usaha  yang dilaksanakan  menurut  prinsip syari’ah ,  meliputi  Bank Syariah,  Asuransi  Syariah,  Reasuransi,  Reksa  dana Syariah, Obligasi Syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, Sekuritas Syariah, Pegadaian syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan  Mikro-Syariah.  Kewenangan  mengadili lingkungan  Peradilan  Agama  dalam  bidang  ekonomi syariah  sudah  meliputi  keseluruhan  bidang  ekonomi syariah.  Hal  ini  dapat  dipahami  dari  maksud  kata ekonomi syariah itu sendiri yang dalam penjelasan dalam pasal tersebut diartikan sebagai perbuatan atau kegiatan usaha  yang  dilaksanakan  menurut  prinsip  syariah. Artinya, seluruh perbuatan atau kegiatan apa saja dalam bidang ekonomi yang dilakukan menurut prinsip syariah ia  termasuk  dalam  jangkauan  kewenangan  mengadili lingkungan  Peradilan  Agama.  Adapun  jenis-jenis  yang disebutkan  dalam  rincian  tersebut  hanya  antara  lain, yang berarti tidak tertutup kemungkinan adanya kasus- kasus  dalam  bentuk  lain  dibidang  tersebut  selain  yang disebutkan itu
Sebagaimana  tertuang  dalam  Undang-Undang No.  3  Tahun  2006  Pasal  49  menjelaskan  bahwa “Pengadilan  Agama  bertugas  dan  berwenang memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan  perkara-
perkara  di  tingkat  pertama  antara  orangorang  yang beragama  Islam  di  bidang  perkawinan,  waris,  wasiat, hibah,  wakaf,  zakat,  infaq,  shadaqah;  dan  ekonomi syari’ah”.  Dalam  perubahan  tersebut  kewenangan Peradilan  Agama  diperluas.  Perluasan  tersebut  antara lain meliputi zakat, infaq, objek sengketa hak milik yang subjek hukumnya antara orang yang beragama Islam dan ekonomi syari’ah. Yang digarisbawahi dari kewenangan baru  Peradilan  Agama  adalah  ekonomi  Syariah. Sebelumnya  bidang  ekonomi  baik  Syariah  maupun Konvensional adalah merupakan kewenangan Peradilan Umum,  sehingga  dengan  berlakunya  perubahan  ini sebagian kewenangan.
Secara  yuridis,  baru  di  era  reformasi  dengan UU  Nomor  10  tahun  1998  sebagai  revisi  dari  UU Nomor 7 Tahun 1992, istilah pembiayaan berdasarkan syariat  dan  prinsip  syariat,  disebut  secara  tegas  (H. Abdurrahman).  Dalam  konsep  Bank  Syari’ah  yang merupakan bagi an kegiatan ekonomi syari’ah diwajibkan adanya Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) yang dibentuk oleh  Bank  yang  bersangkutan  dengan  berkonsultasi dengan  lembaga  yang  menjadi  wadah  ulama.  DPS bersifat  independen  yang  tidak  boleh  mencampuri operasional  bank.  DPS  bertugas  menentukan  boleh tidaknya  suatu  produk/jasa  dipasarkan  (Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992 Pasal 5).
Keterlibatan  ekonomi  syariah  yang  pesat disertai  perencanaan  dan  strategi  pengembangan  yang matang  dalam  aktivitas  ekonomi  nasional,  telah memberikan  kontribusi  nyata.  Seiring  dengan  hal  itu maka  potensi  konflik  atau  sengketa  dalam  transaksi ekonomi  syari`ah  tidak  dapat  dielakkan.  Penyelesaian sengketa  ekonomi  syari`ah  melalui  jalur  litigasi diarahkan untuk diselesaikan melalui pengadilan negeri sebagaimana  disebutkan  di  dalam  UU  Perbankan Syariah.  Padahal  sebelum  itu,  persoalan  penyelesaian sengketa  ekonomi  syari`ah  merupakan  kewenangan Peradilan Agama, namun pada Pasal 55 ayat (2) Undang Undang  (UU)  Nomor  21  Tahun  2008  tentang Perbankan  Syari`ah  yang  merupakan  rujukan  di  dalam
penyelesaian sengketa ekonomi syari`ah mengisyaratkan adanya choice of
forum bagi  pihak-pihak  yang  bersengketa  dalam  perbankan syari`ah (yang merupakan bagian dari ekonomi syariah).
Penyelesaian  sengketa  perbankan  syari’ah masih  termasuk  kewenangan  peradilan  umum, sebagaimana  sengketa  perbankan  pada  umumnya. Persoalan hukum berkenaan Bank Syari’ah menyangkut prinsip dan ketentuan hukum syari’ah, karenanya jajaran pengadilan  (negeri)  yang  akan  menangani  sengketa perbankan syari’ah perlu menyiapkan tenaga ahli dalam bidang hukum syari’ah.

## METODOLOGI
Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah  penelitian  hukum  normatif (normative  law research) yaitu  menggunakan  studi  kasus  hukum normatif  berupa  produk  perilaku  hukum,  mengkaji undang  undang  terkait  sehingga  terfokus  pada inventarisasi hukum positif termasuk penelusuran atas sejarah  keberadaan  pengadilan  agama  di  Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan diperkaya dengan wawancara dan studi lapangan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Beberapa  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa
Ekonomi  Syari’ah  Berdasarkan  Hukum  Positif Indonesia
1. Perdamaian  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa ( ADR )
Pemikiran  kebutuhan  akan  lembaga  sulh ( perdamaian ) pada zaman modern ini tentunya bukanlah suatu wacana dan cita-cita yang masih utopis, melainkan sudah  masuk  ke  wilayah  praktis.  Hal  ini  dapat  dilihat dengan  marak  dan  populernya  Alternative  Dispute Resolution ( ADR ). Untuk kontek Indonesia, perdamaian telah  didukung  keberadaannya  dalam  hukum  positif yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. (IKAHI, 2008  :  60)  Dengan  adanya  pengaturan  secara  positif
mengenai  perdamaian,  maka  segala  hal  yang  berkaitan dengan  perdamaian  baik  yang  masih  dalam  bentuk upaya,  proses  teknis  pelaksanaan  hingga  pelaksanaan putusan dengan sendirinya telah sepenuhnya didukung oleh  negara.  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat dikatakan sebagai wujud yang paling riil dan lebih spesifik  dalam  upaya  negara  mengaplikasikan  dan mensosialisasikan  institusi  perdamaian  dalam  sengketa bisnis.  Dalam  undang-undang  ini  pula  dikemukakan bahwa negara memberi kebebasan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah sengketa bisnisnya di luar Pengadilan,  baik  melalui  konsultasi,  mediasi,  negosiasi, konsiliasi atau penilaian para ahli.  (Munir Fuady, 2000 : 122)
Menurut  Suyud  Margono  (2000  :  82) kecenderungan  memilih  Alternatif  Dispute  Resolution ( ADR )  oleh  masyarakat  dewasa  ini  didasarkan  atas pertimbangan pertama :  kurang  percaya  pada  sistem pengadilan dan pada saat yang sama sudah dipahaminya keuntungan mempergunakan sistem arbitrase dibanding dengan  Pengadilan,  sehingga  masyarakat  pelaku  bisnis lebih  suka  mencari  alternatif  lain  dalam  upaya menyelesaikan berbagai sengketa bisnisnya yakni dengan jalan  Arbitrase, kedua :  kepercayaan  masyarakat terhadap  lembaga  arbitrase  khususnya  BANI  mulai menurun  yang  disebabkan  banyaknya  klausul-klausul arbitrase  yang  tidak  berdiri  sendiri  sendiri,  melainkan mengikuti  dengan  klausul  kemungkinan  pengajuan sengketa ke Pengadilan jika putusan arbitrasenya tidak berhasil  diselesaikan.  Dengan  kata  lain,  tidak  sedikit kasus-kasus  sengketa  yang  diterima  oleh  Pengadilan merupakan  kasus-kasus  yang  sudah  diputus  oleh arbitrase BANI.
Dengan demikian penyelesaian sengketa dengan cara  ADR  merupakan  alternatif  yang  menguntungkan. Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Perkara mengatur tentang penyelesaian sengketa di luar Pengadilan, yakni melalui  konsultasi,  mediasi,  negosiasi,  konsiliasi  dan
penilaian  ahli.  Undang-Undang  ini  tidak  seluruhnya memberikan  pengertian  atau  batasan-batasan  secara rinci dan jelas. (H. Abdul Manan, : 14-16).
2. Arbitrase ( Tahkim )
Biasanya  dalam  kontrak  bisnis  sudah  disepakati dalam  kontrak  yang  dibuatnya  untuk  menyelesaikan sengketa yang terjadi dikemudian hari di antara mereka. Usaha penyelesaian sengketa  dapat diserahkan kepada forum-forum tertentu sesuai dengan kesepakatan. Ada yang  langsung  ke  lembaga  Pengadilan  atau  ada  juga melalui lembaga di luar Pengadilan yaitu arbitrase ( choice of  forum/choice  of  jurisdiction ).  Di  samping  itu,  dalam klausul  yang  dibuat  oleh  para  pihak  ditentukan  pula hukum mana yang disepakati untuk dipergunakan apabila dikemudian  hari  terjadi  sengketa  di  antara mereka (choice  of  law ).  (Karnaen  Perwaatmaja,  2005: 288).
Dasar  hukum  pemberlakuan  arbitrase  dalam penyelesaian  sengketa  dalam  bidang  bisnis  adalah Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  yang mulai  diberlakukan  pada  tanggal  12  Agustus  1999. adapun  ketentuan-ketentuan  mengenai  syarat-syarat perjanjian  atau  klausul  arbitrase  mengikuti  ketentuan syarat  sebagaimana  umumnya  perjanjian  yaitu  syarat subyektif  dan  syarat-syarat  obyektif  yang  dipahami dalam  Pasal  1320  KUH  Perdata,  maupun  syarat subyektif  dan  syarat  obyektif  yang  tersebut  dalam Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999.  Hal  ini didasarkan bahwa arbitrase itu merupakan kesepakatan yang  diperjanjikan  dalam  suatu  kontrak  bisnis  dan sekaligus  menjadi  bagian  dari  seluruh  topic  yang diperjanjikan oleh para pihak tersebut.
Di  Indonesia  terdapat  beberapa  lembaga arbitrase untuk menyelesaikan berbagai sengketa bisnis yang  terjadi  dalam  lalu  lintas  perdagangan,  antara  lain BAMUI  (Badan  Arbitrase  Muamalat  Indonesia)  yang khusus menangani masalah persengketaan dalam bisnis Islam, BASYARNAS (Badan Arbitrase S yari’ah Nasional) yang menangani masalah-masalah yang terjadi
dalam  pelaksanaan  Bank  Syari ‟ ah,  dan  BANI  (Badan Arbitrase Nasional
Indonesia) yang khusus menyelesaikan sengketa bisnis non Islam. Badan Arbitrase Syari’ah Nasional
(BASYARNAS)  adalah  lembaga  hakam  (arbitrase syari’ah)  satu -satunya  di  Indonesia  yang  berwenang memeriksa  dan  memutus  sengketa  muamalah  yang timbul  dalam  bidang  perdagangan,  keuangan,  industri, jasa dan lain-lain. Semua fat wa Dewan Syari’ah Nasional Majelis  Ulama  Indonesia  ( DSN-MUI )  perihal  hubungan muamalah  ( perdata )  senantiasa  diakhiri  dengan ketentuan  :  "Jika  salah  satu  pihak  tidak  menunaikan kewajibannya  atau  jika  terjadi  perselisihan  diantara keduabelah  pihak,  maka  penyelesaiannya  dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah". (Lihat Fatwa No. 05 tentang Jual Beli Saham, Fatwa No. 06 tentang Jual Beli Istishna',  Fatwa  No.  07  tentang  Pembiayaan Mudharabah,  Fatwa  No.  08  tentang  Pembiayaan Musyarakah, dan seterusnya).
3. Proses Litigasi Pengadilan
Dalam konteks ekonomi syari’ah, sengketa yang tidak dapat diselesaikan baik melalui sulh ( perdamaian ) maupun  secara  tahkim  ( arbitrase )  dapat  diselesaikan melalui  lembaga  Pengadilan.  Menurut  ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok- pokok  Kekuasaan  Kehakiman,  secara  eksplisit menyebutkan  bahwa  di  Indonesia  ada  4  lingkungan lembaga  peradilan  yaitu  Peradilan  Umum,  Peradilan Agama,  Peradilan  Militer  dan  Peradilan  Tata  Usaha Negara.
Lembaga  Peradilan  Agama  melalui  Pasal  49 Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  yang  telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama telah menetapkan hal-hal yang menjadi kewenangan lembaga Peradilan Agama. Adapun tugas  dan  wewenang  memeriksa,  memutus  dan menyelesaikan  perkara  tertentu  bagi  yang  beragama Islam  dalam  bidang  perkawinan,  waris,  wasiat,  hibah, wakaf,  zakat,  infaq,  shadaqah  dan  ekonomi  syari’ah.
Dalam penjelasan Undang-undang ini disebutkan bahwa yang  dimaksud  dengan  ekonomi  syari’ah  adalah perbuatan  atau  kegiatan  usaha  yang  dilaksanakan menurut  prinsip  syari’ah  yang  meliputi  bank  syari’ah, asuransi syari’ah, reasuransi syari’ah, reksadana syari’a h, obligasi  syari’ah  dan  surat -surat  berharga  berjangka menengah  syari’ah,  sekuritas  syari’ah,  pembiayaan syari’ah, pergadaian syari’ah, dan dana pensiun, lembaga keuangan syari’ah, dan lembaga keuangan mikro syari’ah yang tumbuh dan berkembang di Indonesia.
Dalam  hal  penyelesaian  sengketa  bisnis  yang dilaksanakan  atas  prinsip- prinsip  syari’ah  melalui mekanisme litigasi Pengadilan Agama terdapat beberapa kendala,  antara  lain  belum  tersedianya  hukum  materil baik  yang  berupa  Undang-undang  maupun  Kompilasi sebagai pegangan para hakim dalam memutus perkara. Di samping itu, masih banyak para aparat hukum yang belum mengerti tentang ekonomi syari’ah atau hukum bisnis  Islam.  Dalam  hal  yang  menyangkut  bidang sengketa,  belum  tersedianya  lembaga  penyidik  khusus yang  berk ompeten  dan  menguasai  hukum  syari’ah.
Pemilihan lembaga Peradilan Agama dalam menyelesaikan  sengketa  bisnis  ( ekonomi )  syari’ah merupakan pilihan yang tepat dan bijaksana. Hal ini akan dicapai  keselarasan  antara  hukum  materiel  yang berlandaskan  prinsip-prinsip  Islam  dengan  lembaga peradilan Agama yang merupakan representasi lembaga Peradilan  Islam,  dan  juga  selaras  dengan  para  aparat hukumnya  yang  beragama  Islam  serta  telah  menguasai hukum Islam.

## Sumber  Hukum  Yang  Digunakan  Sebagai Dasar Hukum Untuk Menyelesaikan Sengketa
Ekonomi Syari’ah
1. Sumber Hukum Acara ( Hukum Formil )
Hukum  Acara  yang  berlaku  di  Pengadilan
Agama  untuk  mengadili  sengketa  ekonomi  syari’ah adalah Hukum Acara yang berlaku dan dipergunakan pada  lingkungan  Peradilan  Umum.  Ketentuan  ini sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  54  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3
Tahun  2006.  Sementara  ini  Hukum  Acara  yang berlaku  di  lingkungan  Peradilan  Umum  adalah Herziene Inlandsch Reglement ( HIR ) untuk Jawa dan Madura, Rechtreglement Voor De Buittengewesten ( R.Bg ) untuk luar Jawa Madura. Kedua aturan Hukum Acara  ini  diberlakukan  di  lingkungan  Peradilan Agama,  kecuali  hal-hal  yang  telah  diatur  secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Tentang Peradilan  Agama.  Di  samping  dua  peraturan sebagaimana  tersebut  di  atas,  diberlakukan  juga Bugerlijke Wetbook Voor Indonesia ( BW ) atau yang disebut  dengan  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata, khususnya buku ke IV tentang Pembuktian yang termuat dalam Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1993. Juga diberlakukan Wetbook Van
Koophandel (Wv.K )  yang  diberlakukan  berdasarkan Stb 1847 Nomor 23, khususnya dalam Pasal 7, 8, 9, 22, 23, 32, 225, 258, 272, 273, 274 dan 275. Dalam kaitan  dengan  peraturan  ini  terdapat  juga  Hukum Acara yang diatur dalam Failissements Verordering (Aturan  Kepailitan) sebagaimana  yang diatur dalam Stb 1906 Nomor 348, dan juga terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku  di  Indonesia  dan  dijadikan  pedoman  dalam praktek Peradilan Indonesia.

## 2. Sumber Hukum Materiil
Seperti  dikemukakan  di  atas,  setelah  seluruh tahap  pemeriksan  selesai  lalu  hakim  melanjutkan kerjanya  untuk  mengambil  putusan  dalam  rangka mengadili  perkara  tersebut.  Untuk  itu  hakim  mencari hukumnya  dari  sumber-sumber  yang  sah  dan menafsirkannya, untuk kemudian diterapkan pada fakta atau peristiwa konkret yang ditemukan dalam perkara tersebut.  Sumber-sumber  hukum  yang  sah  dan  diakui secara  umum,  khususnya  di  bidang  bisnis  adalah  isi perjanjian,  undang-undang,  yudisprudensi,  kebiasaan, perjanjian internasional, dan ilmu pengetahuan. Adapun bagi  lingkungan  pengadilan  agama,  sumber-sumber hukum  yang  terpenting  untuk  dijadikan  dasar  dalam
mengadili perkara-perkara perbankan syariah setelah Al Qur’an  dan  As  Sunnah  sebagai  sumber  utama,  antara lain adalah :
a. Peraturan Perundang-Undangan
Banyak sekali aturan hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mempunyai  titik  singgung  dengan  Undang-Undang Nomor  3  Tahun  2006  ini.  Oleh  karena  itu  Hakim Peradilan Agama harus mempelajari dan memahaminya  untuk  dijadikan  pedoman  dalam memutuskan perkara ekonomi syari’ah.
b. Fatwa- fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN)
Dewan  syari’ah  Nasional  (DSN)  berada dibawah MUI, dibentuk pada tahun 1999. Lembaga ini  mempunyai  kewenangan  untuk  menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari’ah
c. Aqad Perjanjian ( Kontrak )
Menurut  Taufiq  (2006  :  6-7)  dalam
mengadili  perkara  sengketa  ekonomi  syari’ah, sumber hukum utama adalah perjanjian, sedangkan yang lain merupakan pelengkap saja. Oleh karena itu, hakim harus memahami jika suatu aqad perjanjian itu sudah  memenuhi  syarat  dan  rukun  sahnya  suatu perjanjian.  Syarat  suatu  aqad  perjanjian  itu  sudah memenuhi  azas  kebebasan  berkontrak,  azas persamaan  dan  kesetaraan,  azas  keadilan,  azas kejujuran jika aqad perjanjian itu mengandung hal-hal yang dilarang oleh Syariat Islam, seperti mengandung unsur  riba  dengan  segala  bentuknya,  ada  unsur gharar  atau  tipu  daya,  unsur  maisir  atau  spekulatif dan unsur dhulm atau ketidakadilan.
Ketentuan  tersebut  tentu  saja  dapat diterapkan  seluruhnya  dalam  hukum  keperdataan Islam,  karena  dalam  aqad  perjanjian  Islam  tidak dikenal  adanya  bunga  yang  menjadi  bagian  dari tuntutan ganti rugi. Oleh karena itu, ketentuan ganti rugi  harus  sesuai  dengan  prinsip  Syariat  Islam.  Jika
salah  satu  pihak  tidak  melakukan  prestasi,  dan  itu dilakukan bukan karena terpaksa ( overmach ), maka ia dipandang  ingkar  janji  ( wanprestasi )  yang  dapat merugikan pihak lain. Penetapan wanprestasi ini bisa berbentuk  putusan  hakim  atau  atas  dasar kesepakatan  bersama  atau  berdasarkan  ketentuan aturan hukum Islam yang berlaku.
Sehubungan dengan hal  di  atas, bagi pihak yang  wanprestasi  dapat  dikenakan  ganti  rugi  atau denda  dalam  ukuran  yang  wajar  dan  seimbang dengan  kerugian  yang  ditimbulkannya  serta  tidak mengandung unsur ribawi.
Perbuatan melawan hukum oleh CST Kansil
(1986  :  254)  diartikan  bahwa  berbuat  atau  tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak orang lain, atau berlawanan  dengan  kewajiban  hak  orang  yang berbuat  atau  tidak  berbuat  itu  sendiri  atau bertentangan dengan tata susila, maupun berlawanan dengan sikap hati-hati sebagaimana patutnya dalam pergaulan  masyarakat,  terhadap  diri  sendiri  dan terhadap orang lain.
d. Fiqih dan Ushul Fiqih
Fiqih merupakan sumber hukum yang dapat dipergunakan  dalam  menyelesaikan  sengketa ekonomi  syari’ah.  Sebagian  besar  kitab -kitab  fiqih yang  muktabar  berisi  berbagai  masalah  muamalah yang  dapat  dijadikan  acuan  dalam  menyelesaikan masalah ekonomi syari’ah.
e. Adat Kebiasaan
Untuk  dapat  dijadikan  sebagai  sumber hukum guna dijadikan dasar dalam mengadili perkara perbankan  syariah,  kebiasaan  di  bidang  ekonomi syariah  itu  haruslah  mempunyai  paling  tidak  tiga syarat  yaitu  (Sudikno  Mertokusumo,  1999  :  99) Perbuatan  itu  dilakukan  oleh  masyarakat  tertentu secara berulangulang dalam waktu yang lama ( longaet inveterate consuetindo ) ;
f. Yurisprudensi
Yurisprudensi yang dapat dijadikan sumber hukum  sebagai  dasar  dalam  mengadili  perkara ekonomi syariah dalam hal ini adalah yurisprudensi dalam  arti  putusan  hakim  tingkat  pertama  dan tingkat banding yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung, atau putusan Mahkamah Agung itu sendiri yang telah dikekuatan hukum tetap, khususnya di bidang ekonomi syariah.
Dengan  perkataan  lain  yurisprudensi  yang dapat dijadikan sumber hukum dalam hal ini adalah putusan  hakim  yang  benar-benar  sudah  melalui proses  “eksaminasi”  dan  “notasi”  dari  Mahkamah Agung  dengan  rekomendasi  sebagai  putusan  yang telah  memenuhi  standar  hukum  yurisprudensi. (Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2004 : 10-11).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  sebelumnya,  maka yang menjadi kesimpulan pada tulisan ini adalah :
1. Beberapa  alternatif  penyelesaian  sengketa ekonomi  Syari’ah  berdasarkan  hukum  positif Indonesia yakni :
a) Perdamaian  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa ( ADR ), dimana pemikiran kebutuhan akan  lembaga  sulh  ( perdamaian )  pada  zaman modern  ini  tentunya  bukanlah  suatu  wacana dan  cita-cita  yang  masih  utopis,  melainkan sudah masuk ke wilayah praktis. Hal ini dapat dilihat  dengan  marak  dan  populernya
Alternative  Dispute  Resolution  ( ADR ).  Untuk kontek  Indonesia,  perdamaian  telah  didukung keberadaannya  dalam  hukum  positif  yakni Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. (IKAHI, 2008 : 60)
b) Arbitrase  ( Tahkim ),  dimana  dasar  hukum pemberlakuan  arbitrase  dalam  penyelesaian sengketa  dalam  bidang  bisnis  adalah  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang  mulai  diberlakukan  pada  tanggal  12 Agustus 1999.
c) Proses  Litigasi  Pengadilan,  dimana  dalam konteks ekonomi syari’ah, sengketa yang tidak dapat diselesaikan baik melalui sulh ( perdamaian ) maupun secara tahkim ( arbitrase ) dapat diselesaikan melalui lembaga Pengadilan. Lembaga  Peradilan  Agama  melalui  Pasal  49 Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3  Tahun  2006 tentang  Peradilan  Agama  telah menetapkan hal-hal yang menjadi kewenangan lembaga  Peradilan  Agama.  Adapun  tugas  dan wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan  perkara  tertentu  bagi  yang beragama  Islam  dalam  bidang  perkawinan, waris,  wasiat,  hibah,  wakaf,  zakat,  infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah.
2. Sumber hukum yang dapat digunakan dasar hukum untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah :
a) Sumber Hukum Acara ( Hukum Formil )
b) Sumber  hukum  materiil,  yang  terdiri  dari  : Peraturan  Perundang-Undangan,  Fatwa-fatwa Dewan  Syari’ah  Nasional  (DSN),  Aqad Perjanjian ( Kontrak ), Fiqih dan Ushul Fiqih, Adat Kebiasaan, Yurisprudensi.

## REFERENSI
Ahmad  Kamil  dan  M.  Fauzan,  2004, Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi , Khairul Bayan, Jakarta
Abdul  Ghofur  Anshori,  2007, Peradilan  Agama  di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan  &  Kewenangan) ,  UII  Press, Yogyakarta.
CST  Kansil,  1986, Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata Hukum Idonesia , Balai Pustaka, Jakarta.
Fuady,  Munir,  2000, Arbitrase  Nasional,  alternative penyelesaian  sengketa  bisnis ,  Citra  Aditya Bakti, Bandung.
Majalah  IKAHI Sudikno  Mertokusumo,  1999, Hukum Acara Perdata Indonesia , Liberty,Yogyakarta.
Suyud  Margono,  2000, ADR  dan  Arbitrase,Proses Pelembagaan  dan  Aspek  Hukum ,  Ghalia Indonesia, Jakarta.
________________,  2005, Hukum  Acara  Perdata , Sinar Grafika, Jakarta.
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2004  tentang Kekuasaan kehakiman.
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang Peradilan Agama.
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Undang-Undang  Nomor  21Tahun  2008  tentang Perbankan Syariah.
www.badilag.net