## PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNMENT DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA CIREBON
Niosi Nimas Ratu 1 , Rahayu Subekti 2
Universitas Sebelas Maret
e-mail : niosinimasratu@student.uns.ac.id 1 , rahayusubekti0211@staff.uns.ac.id 2

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan Good Goverment pada kinerja Badan Pertanahan Nasional di Kota Cirebon dan berdasarkan PP nomor 24 tahun 1997 tentang  pendaftaran  tanah.Untuk  mengetahui  Hambatan  dan  Upaya  yang  dilakukan  untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Cirebon.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu dalam menjawab permasalahan digunakan  sudut  pandang  hukum  berdasarkan  peraturan  hukum  yang  berlaku,  yang  kemudian dihubungkan  dengan  kenyataan  di  lapangan  yang  berkaitan  dengan  implementasi good government oleh  BPN  Kota  Cirebon.  Serta  mencari  bahan  dan  informasi  yang  berhubungan dengan materi penelitian melalui berbagai peraturan perundang-undangan, buku, koran, majalah, karya  tulis  ilmiah  yang  berupa  makalah,  skripsi,  dan  situs  internet  yang  menyajikan  informasi terkait masalah yang diteliti.
Hasil penelitian menunjukan bahwa kinerja pelayanan publik Badan Pertanahan Nasional Kota Cirebon belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip G ood government . Hal tersebut dikarenakan  terdapat  unsur  yang  belum  dilaksanakan  oleh  BPN  ota  Cirebon.  Tolak  ukur  dari penerapan Good  government yang  baik  adalah  dengan  terlaksananya  3  unsur  dasar  yaitu produktifitas,  responsifitas  dan  akuntabilitas.  Namun  demikian  prinsip  responsifitas  dan akuntabilitas belum diterapkan dengan sesuai oleh BPN Kota Cirebon karena adanya fenomena dimana seorang warga yang telah mendaftarkan tanahnya sejak 2019 namun hingga 2021 sertifikat tersebut belum dapat diambil. Maka dari itu, BPN Kota Cirebon seharusnya lebih meningkatkan kinerja para pegawainya agar pelayanan public yang berkualitas dan efektif dapat terlaksana dan prinsip-prinsip good government dapat diterapkan secara maksimal.
Kata Kunci : Good Government, Pelayanan Publik, Badan Pertanahan Nasional

## ABSTRACT
This study aims to determine the suitability of the implementation of Good Governance on the performance of the National Land Agency in Cirebon City and based on PP number 24 of 1997 concerning land registration.
This research is a normative juridical research, that is, in answering the problem, a legal point of view is used based on applicable legal regulations, which is then linked to the reality on the ground relating to the implementation of good government by the Cirebon City BPN. As well as looking for materials and information related to research material through various laws and regulations, books, newspapers, magazines, scientific papers in the form of papers, theses, and internet sites that provide information related to the problem being studied.
The results showed that the public service performance of the Cirebon City National Land Agency was not fully in accordance with the principles of good government. This is because  there  are  elements  that  have  not  been  implemented  by  the  BPN  for  the  city  of Cirebon. The benchmark for implementing good government is the implementation of 3 basic elements, namely productivity, responsiveness and accountability. However, the principles of responsiveness and accountability have not been applied properly by the Cirebon City BPN due to a phenomenon where a resident who has registered his land since 2019 but until 2021  the  certificate  cannot  be  taken.  Therefore,  the  Cirebon  City  National  Land  Agency should further improve the performance of its employees so that quality and effective public services  can  be  implemented  and  the  principles  of  good  government  can  be  applied optimally.
Keywords : Good Government, Public Service, National Land Agency

## PENDAHULUAN
Modal  dasar  bagi  Rakyat  Indonesia  yang  memiliki  kegunaan  untuk  pembangunan  bagi kemajuan bangsa merupakan fungsi dari Tanah yang juga sebagai sumber kekayaan bagi rakyat Indonesia  itu  sendiri.  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum  yaitu digunakan sebagai jalan umum, jalan tol, jalur kereta api dan untuk pembangunan pertahanan serta kemanan  Nasional.  Pemanfaatan  Tanah  ini  diatur  dalam  UUPA  yang  memiliki  tujuan  untuk kemakmuran rakyat Indonesia. (Ismail, 2012)
Badan  Petanahan  Nasional  merupakan  sebuah  lembaga  yang  memiliki  tugas  untuk menjalankan fungsi pelaksanaan pendaftaran tanah yang bertujuan untuk tercapainya kepastian hukum bagi masyarakat di Indonesia. Bentuk kepastian hukum yang dimaksud diantaranya dengan adanya  Sertifikat  Tanah  yang  diterbitkan  sebagai  bukti  kepemilikan  tanah.  Badan  Pertanahan Nasional  juga  memiiki  prinsip  untuk  Menguatkan  lembaga  pertanahan  sesuai  dengan  jiwa, semangat,  prinsip  dan  aturan  yang  tertuang  dalam  Undang-undang  Pokok  Agraria  dan  aspirasi rakyat secara luas. Pembangunan untuk kepentingan pribadi diantaranya adalah untuk kepentingan pembangunan rumah dan perumahan. Baik yang dimanfaatkan untuk pembangunan yang sifatnya pemenuhan  kebutuhan  publik  maupun  pribadi.  Tanah-tanah  yang  didayagunakan  tersebut pengelolaannya di Indonesia ada pada Badan Pertanahan Nasional (Ardani, 2019, hal. 45-46)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Kepastian  atas  tanah  yang  dimiliki  merupakan  hak  bagi  setiap  warga  Negara  yang didapatkan dengan cara mendaftarkan tanahnya,. Pendaftaran tanah merupakan hak dan kewajiban seluruh  warga  negara  Indonesia.  Adanya  Kepastian  Hukum  dapat  memajukan  perekonomian nasional,  sertifikat  atas  Tanah  yang  dimiliki  setelah  melakukan  Pendaftaran  Tanah  mampu dijadikan angunan untuk memperoleh kredit perbankan, juga mampu meningkatkan penerimaan Negara  karena  adanya  penerbitan  administrasi  peralihan  hak  yang  memungkinkan  adanya pemasukan dari bea balik nama dari Pendaftaran Tanah yang dilakukan (Karjoko & Ariandayu, 2019)
Memberikan  pelayanan  yang  baik  dengan  tujuan  terciptanya  kesejahteraan  bagi masyarakat merupakan kewajiban dari Aparatur pemerintah. Indonesia yang merupakan Negara Agraris  seharusnya  memiliki  pendayaagunaan  tanah  yang  maksimal.  Kemanfaatan  dari  Tanah harus  dapat  digunakan  semaksimal  mungkin  sehingga  kesejahteraan  dan  kemakmuran  rakyat, yang  merupakan  objek  yang  dikuasai  oleh  negara  sebagai  organisasi  kekuasaan  seluruh  rakyat dapat terwujud (Sunindhia & Widiyanti, 2010, hal. 135)
Namun, pada kenyataanya masih banyak masalah yang dihadapi oleh masyarakat terkait dengan  sistem  pendaftaran  tanah.  Kinerja  Badan  Pertanahan  Nasional  Kota  Cirebon  masih menghadapi  berbagai  kendala  dalam  memberikan  pelayanan  terhadap  masyarakat.  Hal  ini diakibatkan  karena  masih  kurangnya  kinerja  pelayanan  publik  mengenai  proses  pendaftaran tanah..  Untuk  mencapai  kualitas  pelayanan  publik  yang  sesuai  dengan Good  Goverment , penyelenggaraan  pelayanan  publik  haruslah  memiliki  standar  pelayanan  yang  sesuai  dan transparan kepada publik agar terdapat kepastian bagi para penerima pelayanan dan sesuai dengan prinsip Good Goverment . Oleh karena itu, penulis memfokuskan menganalisis penerapan good goverment dalam pelayanan publik.
Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam penelitian berjudul  " PENERAPAN  PRINSIP GOOD  GOVERNMENT DALAM  PELAKSANAAN PENDAFTARAN  TANAH  PADA  BADAN  PERTANAHAN  NASIONAL  KOTA CIREBON”

## PERUMUSAN MASALAH
Adapun  perumusan  masalah  yang  diangkat  yakni  mengenai  bagaimana  implementasi penerapan Good  Goverment dalam  kinerja  Badan  Pertanahan  Nasional  di  Kota  Cirebon berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  nomor  24  tahun  1997  tentang  pendaftaran  tanah  serta Bagaimana  hambatan  yang  dialami  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional  Kota  Cirebon  dalam pelayanan pendaftaran tanah?

## METODE PENELITIAN

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skrispsi ini adalah metode yuridis normatif,  yaitu  dalam  menjawab  permasalahan  digunakan  sudut  pandang  hukum  berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan di lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini bersifat preskriptif yaitu penulis memberikan argumentasi untuk menyelesaikan masalah yang telah dirumuskan dan melahirkan preskriptif  yang  dapat  diterapkan  terhadap  isu  hukum  yang  sedang  diteliti.  Pendekatan  yang digunakan dalam jurnal ini adalah adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan  konseptual  (Conceptual  Approach)  yang  mana  penulis  akan  menelaah  menelaah peraturan  perundang-undangan  yang  bersangkut  paut  dengan  permasalahan  (isu  hukum)  yang sedang  dihadapi  dan  melalui  pendekatan  konseptual  (Conceptual  Approach)  penulis  akan menganalisis  kerangka  berfikir  atau  kerangka  konseptual  yang  sesuai  dengan  penelitian  ini. (Marzuki, 2014). Adapun nalisis data yang dilakukan dalam penulisan jurnal ini yaitu dengan cara kualitatif, dengan menganalisis melalui data lalu diolah dalam pendapat atau tanggapan dan data- data sekunder yang diperoleh dari pustaka kemudian dianalisis sehingga diperoleh data yang dapat menjawab permasalahan dalam jurnal ini.

## PEMBAHASAN

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Good goverment merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita- cita Negara.  (Sadjijono,  2007,  hal.  203).  Dalam  penerapanya  untuk  mencapai  tujuan  pemerintahan yang baik, Penyeleggara pemerintahan juga harus selalu berpedoman dar prinsip- prinsip yang ada. Berikut  merupakan  prinsip-prinsip  dari Good  Goverment, prinsip  tersebut  diantaranya  adalah Partisipasi  ( Participation ),  Akuntabilitas  ( Accountability), Aturan  hukum  ( Rule  of  law), Transparansi ( Transparency), Daya tangkap ( Responsiveness), Berorientasi Konsensus ( consensus Orientation), Berkeadilan ( Equity ), Efektifitas dan Efisiensi ( Effectifity and Effeciency), dan Visi Strategis ( Strategic Vision) .
Teori ilmu administrasi negara mengajarkan bahwa pemerintahan negara pada hakikatnya menyelenggarakan dua jenis fungsi utama, yaitu fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan. Fungsi pengaturan biasanya dikaitkan dengan hakikat negara modern sebagai suatu negara hukum (legal state),  sedangkan  fungsi  pelayanan  dikaitkan  dengan  hakikat  negara  sebagai  suatu  negara kesejahteraan  (welfare  state).  Baik  fungsi  pengaturan  maupun  fungsi  pelayanan  menyangkut semua  segi  kehidupan  dan  penghidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara,  dan pelaksanaanya  dipercayakan  kepada  aparatur  pemerintah  tertentu  yang  secara  fungsional bertanggungjawab atas bidang-bidang tertentu kedua fungsi tersebut (Siagian, 2001, hal. 128-129). Pelayanan publik merupakan kepercayaan publik. Warga negara berharap pelayanan publik dapat melayani  dengan  kejujuran  dan  pengelolaan  sumber  penghasilan  secara  tepat,  dan  dapat dipertanggungjawabkan  kepada  publik.  Pelayanan  publik  yang  adil  dan  dapat  dipertanggung- jawabkan menghasilkan kepercayaan publik. Dibutuhkan etika pelayanan publik sebagai pilar dan kepercayaan publik sebagai dasar untuk mewujudkan pemerintah yang baik .

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Prinsip Good  Governance diterapkan  untuk  menciptakan  pemerintahan  yang  baik  dan pelayanan publik yang berkualitas. Saat ini, pelayanan publik masih memiliki banyak kekurangan, seperti  akses  informasi  yang  minim  serta  kinerja  pelayanan  publik  yang  kurang  responsif. Penerapan Prinsip Good Governance merupakan salah satu dasar dan usaha pemerintah agar dapat mewujudkan  pelayanan  publik  yang  memuaskan  dan  berkualitas,  tidak  terkecuali  dengan pelayanan  publik  dalam  pendaftaran  tanah  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional  Kota  Cirebon. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat”,  ketentuan  undang-undang  ini  menjadi  dasar  bagi  pembentukan  Undang- undang  Pokok  Agraria.  Pemerintah  memiliki  kewajiban  untuk  memberikan  kepastian  hukum terhadap tanah yang dimiliki oleh masyarakat ataupun badan usaha. Oleh karena itu, agar kepastian hak atas tanah bagi masyarakat Indonesia terjamin, Undang-undang Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria telah memberikan kewajiban terhadap Pemerintah untuk mengadakan pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. (Karjoko, Rosidah, & Handayani, 2020).
Pasal  1  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  pendaftaran  tanah menjelaskan bahwa Pendaftaran Tanah merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah  secara  terus  menerus,  berkesinambungan  dan  teratur,  meliputi  pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan pengkajian serta pemeliharaan data fisik serta yuridis dalam bentuk peta  dan  daftar  mengenai  bidang-bidang  tanah  dan  satuan-satuan  rumah  susun,  termasuk pemberian surat bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun dan hak-hak tertentu yang membebaninya (Azizah & Subekti, 2020)
Implementasi Penerapan Good Goverment Dalam Kinerja Badan Pertanahan Nasional Di Kota  Cirebon  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang Pendaftaran Tanah
Badan  Pertanahan  Nasional  Kota  Cirebon  berlokasi  di  Jl.  Dr.  Wahidin  Sudirohusodo No.44,  Sukapura,  Kec.  Kejaksan,  Kota  Cirebon,  Jawa  Barat.  Badan  Pertanahan  Nasional merupakan Lembaga Pemerintahan Non Kementrian yang bertanggung jawab kepada Presiden. BPN  melaksanakan  tugas  pemerintahan  di  bidang  pertanahan  berdasarkan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  dengan  tugas  pokoknya  yaitu  membantu  presiden  dalam  mengelola  dan mengembangkan administrasi pertanahan, baik berdasarkan UUPA, maupun peraturan perundang- undangan lainnya yang meliputi pengaturan, pengawasan pemilikan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah, pengukuran, pendafataran tanah, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah-masalah pertanahan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh presiden (Chomzah, 2003).
Tentunya good  goverment yang  diterapkan  dengan  baik  akan  mendukung  efektifitas kinerja dan tercapainya visi misi dari Badan Pertanahan Nasional Kota Cirebon itu sendiri. Tolak ukur dari penerapan Good government yang baik adalah dengan terlaksananya 3 unsur dasar dari kinerja  suatu  lembaga  Pemerintahan.  3  unsur  tersebut  adalah  produktifitas,  responsifitas  dan akuntabilitas.

## 1. Produktifitas
Produktifitas  dari  Badan  Pertanahan  Nasional  Kota  Cirebon  dapat  dilihat  dari  beberapa program kerja yang telah disusun. Beberapa program kerja tersebut adalah :

## 1. Program kerja “Lagu Cinta”
Program  kerja  Lagu  Cinta  merupakan  singkatan  dari  Layanan  Unggulan  Kantor Pertanahan Cirebon Kota. Layanan unggulan (tanpa kuasa) untuk pengecekan, roya dan peningkatan hak yang dapat diselesaikan dalam waktu sebagai berikut :
a. Pengecekan : 60 menit b. Roya dan Pengecekan Hak : 120 menit
2. Program Kerja “Laser”
Program kerja Laser merupakan singkatan dari Layanan Antar Sertifikat dimana BPN  kota  cirebon  turun  langsung  melayani  layanan  antar  dan  jemput  pengambilan sertifikat tanah kepada pemohon. Badan Pertanahan Nasional (BPN) sejak reformasi telah mengadakan pergantian Nomenklatur dengan menjadi Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan  Pertanahan  Nasional  yang  memiliki  beberapa  program  pertanahan  yang diamanatkan kepada daerah untuk melakukan maksimalisasi pelaksanaannya. Namun dari semua  program  yang  dicanangkan  hanya  beberapa  program  pertanahan  yang  telah dilaksanakan  oleh  Kantor  Agraria  dan  tata  ruang  Pertanahan  Kota  Cirebon.  Program pertanahan  tersebut  yaitu  Prona  (Proyek  Operasi  Nasional  Agraria)  sebuah  program percepatan pendaftaran tanah, terutama bagi masyarakat golongan ekonomi lemah sampai menengah  yang  pada  tahun  2018  pemerintah  menganti  program  Prona  dengan  program pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap  yang  merupakan  sebuah  program  yang  dibuat pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia yang belum mendaftarkan tanah miliknya dalam satu wilayah desa atau kelurahan.
Sebagai perwujudan good government, program pertanahan merupakan tanggung jawab  pemerintah  sebagai  organisasi  yang  mempunyai  wewenang  bidang  pertanahan. Bentuk  lain  tanggung  jawab  pemerintah  dalam  bidang  pertanahan  adalah  memberikan pelayanan kepada masyarakat yang datang langsung ke kantor pertanahan untuk keperluan pengurusan  sertifikat  hak  miliknya  (Tumuju,  2019).  Misalnya  pemerintah  (kantor pertanahan)  memberikan  pelayanan  dalam  konteks  pelayanan  di  bidang  pelaksanaan Program PTSL, mengingat fenomena tersebut menunjukkan bahwa pengurusan sertifikat hak  milik  oleh  masyarakat  sebagian  besar  dilakukan  dengan  cara  mendatangi  kantor pertanahan  secara  langsung  dan  bukan  melalui  beberapa  program  sebagaimana dikemukakan.

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)

## 2.Responsivitas
Responsivitas merupakan bentuk kepekaan dari pemerintah dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Pelayanan pubik oleh BPN Kota Cirebon memang telah mengikuti perkembangan teknologi dengan transparansi informasi yang diterapkan melalui media sosial dan website dari BPN Kota Cirebon sendiri, baik melalui akun Instagram, Facebook, twitter, maupun melalui Youtube. Masyarakat dibuat nyaman dengan loket permohonan, ruang tunggu loket dan ruang tunggu untuk pemohon layanan prioritas yang bersih dan rapi. Terdapat juga Duta Layanan yang siap melayani pemohon dan mengarahkan pemohon untuk menyelesaiakan kepentingannya di BPN Kota Cirebon.
Meskipun  demikian,  pada  kenyataannya  terdapat  sebuah  fenomena  yang  menunjukkan  bahwa terdapat pelakasanaan kinerja  BPN Kota Cirebon memiliki sikap yang kurang responsif terhadap pihak yang mengajukan perizinan pertanahan. Hal tersebut ditandai dengan adanya kasus pada masyarakat yang telah mengajukan pendaftaran sertifikat tanah sejak tahun 2020, namun hingga tahun 2021 sertifikat tanah tersebut belum jadi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pihak BPN Kota Cirebonbelum memenuhi prinsip memiliki good government.

## 3.Akuntabilitas
BPN Kota Cirebon telah menerapkan penguatan akuntabilitas dengan melibatkan pimpinan dalam kinerjanya. Unit kerja dalam BPN Kota Cirebon telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan dan saat penyusunan penetapan kinerja. Pimpinan juga telah melaksanakan pemantauan terhadap pencapaian kinerja secara berkala. Pengelolaan akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh BPN Kota Cirebon juga telah terlaksana dengan baik dengan metode sebagai berikut :
1. Unit kerja telah memiliki dokumen perencanaan;
2. Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil;
3. Indikator kinerja telah memiliki kriteria yang spesifik, measurable, achievable, and time bound (SMART)
4. Unit kerja telah menyusun laporan kinerja dengan tepat waktu;
5. Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja;
6. Unit  kerja  telah  berupaya  meningkatkan  kapasitas  SDM  yang  menangani  akuntabilitas kinerja.
Badan Pertanahan kota Cirebon telah menerapkan Good Goverment dalam kinerjanya dan mendapatkan gelar WBK yaitu Wilayah Bebas Korupsi, dimana kantor pertanahan kota cirebon dianggap sudah menjalankan kinerja yang bersih dan bebas dari korupsi.

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Mengacu pada fenomena masyarakat yang telah mengajukan pendaftaran sertifikat tanah sejak  tahun  2020  namun  hingga  tahun  2021  sertifikat  tanah  tersebut  belum  jadi.  Hal  tersebut menunjukkan bahwa pihak BPN Kota Cirebon memiliki kinerja good government yang kurang baik. Terlebih, alasan sertifikat tersebut belum jadi adalah dikarenakan belum diberi tanda tangan oleh pejabat yang berwenang dengan alasan Kepala BPN yang sibuk serta terkendala work from home (WFH).
Penerapan prinsip-prinsip Good Goverment oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Cirebon berdasarkan kasus yang terjadi tersebut adalah sebagai berikut:

## 1. Partisipasi
Dalam hal ini seluruh masyarakat di Kota Cirebon yang sudah cakap hukum diberikan hak dan kebebasan untuk menentukan dan mengajukan pendaftaran tanah ke BPN kota Cirebon tanpa  dibeda-bedakan.  Pada  fenomena  masyarakat  yang  telah  mengajukan  pendaftaran sertifikat tanah sejak tahun 2020 namun hingga tahun 2021 sertifikat tanah tersebut belum jadi, pada  dasarnya  masyarakat  tersebut  telah  menunjukkan  partisipasinya  dengan  mengikuti prosedur  serta  mem- follow  up perkembangan  sertifikat  tanah  tersebut.  Meskipun  demikian, pada kenyatannya partisipasi dari masyarakat tersebut masih perlu diimbangi dengan adanya respon atau tanggapan yang baik dari pihak BPN Kota Cirebon agar partisipasi yang sudah disampaikan tidak sekedar menjadi aduan belaka, namun menjadi sebuah hal yang diberikan solusinya.
Pemberian respon atau tanggapan atas aduan masyarakat pada kasus pendaftaran sertifikat tanah sejak tahun 2020 namun hingga tahun 2021 sertifikat tanah tersebut belum jadi, menjadi sebuah  cerminan  apakah  pelayanan  yang  diberikan  oleh  pihak  BPN  Kota  Cirebon  sudah terlaksana dengan optimal atau belum. Optimalisasi pelayanan publik mengindikasikan jika pemerintah bertanggung jawab kepada masyarakat. Berfungsinya pemerintah mengarah pada pemerintahan  yang  bertanggung  jawab,  dan  pemerintahan  yang  bertanggung  jawab  identik dengan perilaku aparat yang bertanggung jawab. Adanya optimalisasi pada pelayanan publik ini juga menunjukkan dapat menjadi pertimbangan bahwa BPN Kota Cirebon sudah memiliki sistem pemerintahan yang baik atau good government.
2. Rule of Law
Prinsip  Aturan  hukum (Rule  of  law) merupakan  salah  satu  acuan  terlaksananya Good Goverment . BPN kota Cirebon dengan giat memastikan bahwa kinerjanya telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Masyarakat Kota Cirebon diarahkan dengan baik dalam proses pendaftaran tanah melalui prosedur yang mudah dan jelas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu yang terdiri dari prosedur pendaftaran tanah secara sistematik dan prosedur pendaftaran tanah secara sporadik.
Bagi  masyarakat  Kota  Cirebon,  prinsip  aturan  hukum (rule  of  law) mereka  ikuti  untuk mendapatkan sertifikat hak milik tanah atas nama mereka. Sertifikat hak milik adalah hak turun temurun, bukti kepemilikan atas tanah yang terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
atas  tanah.  Turun  temurun  artinya  hak  milik  atas  tanah  dapat  berlangsung  terus  selama pemiliknya  masih  hidup  dan  bila  pemiliknya  meninggal  dunia,  maka  hak  miliknya  dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek hak milik. Terkuat artinya hak milik atas tanah lebih kuat dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, tidak mempunyai batas waktu tertentu, mudah dipertahankan dari gangguan pihak lain, dan tidak mudah hapus. Terpenuhi artinya hak milik atas tanah memberi wewenang kepada pemiliknya lebih luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, dapat menjadi induk bagi hak atas tanah yang lain, dan penggunaan tanahnya lebih luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain (Santoso, 2010)
Mengenai keabsahan dan kehalalan hak milik, telah dikenal dua asas yaitu pertama asas “Nemo  plus  juris  transfere  potest  quam  ipse  habel” ,  artinya  tidak  seorangpun  dapat mengalihkan atau memberikan sesuatu kepada orang lain melebihi hak miliknya atau apa yang dia punyai. Kedua, asas “Nemo sibi ipse causam possessionis mutare potest” , artinya tidak seorangpun mengubah bagi dirinya atau kepentingan pihaknya sendiri, tujuan dari penggunaan objeknya (Sutedi, 2008).
Melalui  adanya  fenomena  masyarakat  yang  mengajukan  sertifikat  tanah  pada  tahun  2020 namun hingga tahun 2021 belum jadi, hal tersebut menunjukkan bahwa adanya masalah dalam penerapan  SOP  oleh  para  pegawainya  sehingga  kinerja  BPN  Kota  Cirebon  masih  belum memenuhi prinsip Good goverment karena belum mengikuti prinsip kepatuhan hukum atau rule of law yang mampu memberikan jaminan hukum atas sertifikat kepemilikan tanah.

## 3. Transparansi
Penerapan  prinsip  Transparansi  juga  telah  dilakukan  yaitu  dengan  pemberian  informasi secara terbuka melalui website resmi BPN Kota Cirebon serta sosialisasi yang baik oleh BPN Kota Cirebon kepada masyarakat melalui berbagai media sosia seperti Facebook, Youtube, twitter dan web.
Pada dasarnya tujuan dari suatu instansi adalah untuk menciptakan suat kondisi yang dapat diterima oleh masyarakat. Sehingga adanya transparansi dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya hubungan antara pegawai pemerintah BPN Kota Cirebon dan masyarakat menjadi harmonis, memberikan dasar yang baik bagi pelayanan yang menguntungkan semua pihak, serta masyarakat akan memiliki harapan mengenai bagaimana pelayanan yang diberikan oleh pegawai. Demikian pula sebaliknya.

## 4. Daya Tangkap
Kemampuan BPN Kota Cirebon pada aspek daya tangkap berkaitan dengan kompetensi yang  dimiliki  oleh  pegawainya.  Kompetensi  adalah  suatu  hal  yang  dikaitkan  dengan kemampuan,  pengetahuan/wawasan,  dan  sikap  yang  dijadikan  suatu  pedoman  dalam melakukan tanggung jawab pekerjaan yang dikerjakan oleh pegawai. Kesuksesan yang didapat pegawai adalah hasil dari peningkatan kompetensi pegawai selama bekerja di sebuah instansi.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Kompetensi  juga  menjadi  karakteristik  yang  mendasari  seseorang  berkaitan  dengan  efektifitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan kausal atau sebab-akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima atau superior di tempat kerja atau pada situasi tertentu (A competency is an underlying characteristic of  an  individual  that  is  causally  related  to  criterian  referenced  effective  and  or  superior performance  in  a  job  or  situation) (Spencer,  2010) . Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh peneliti didapatkan hasil bahwa daya tanggap petugas pemberi layanan di di Badan Pertanahan Nasional kota cirebon belum terlaksana dengan maksimal. Jika dikaitkan dengan kondisi terdapat masyarakat yang mengajukan permohonan sertifikat hak milik sejak tahun 2020 namun hingga tahun 2021 sertifikat tersebut belum jadi, hal ini menunjukkan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh  pegawai  BPN  Kota  Cirebon  masih  belum  menerapkan  kinerja good  government dengan maksimal  serta  memerlukan  perbaikan  dalam  memberikan  kualitas  terhadap  pelayanan  yang diberikan kepada masyarakat.

## 5.Efektifitas dan Efisiensi
Efektifitas  dan  Efisiensi (Effectifity  and  Effeciency) setiap  proses  kegiatan  dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui  pemanfaatan  yang  sebaik-baiknya  dengan  berbagai  sumber  yang  tersedia.    BPN  Kota Cirebon dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah menerapkan alur pelayanan yang jelas yaitu muai dari pengambilan nomor antrian hingga pelayanan oleh petugas yang ramah.
Terkait Standar Operasional Prosedural (SOP), terlihat sudah sesuai tetapi wujud dalam pelaksanaan tugas dengan per tahap pelaksanaan belum sesuai dengan program sasaran, seperti pada  unsur  sosialisasi  belum  melibatkan  semua  masyarakat  yang  ada  yang  membutuhkan pembuatan sertifikat. Untuk itu perlu SOP yang dilakukan secara terbuka dalam melibatkan semua yang  berkepentingan  terutama  masyarakat  yang  ada  dengan  menggunakan  berbagai  media informasi,  sehingga  masyarakat  dapat  dengan  mudah  mengakses  tata  cara  mengurus  sertifikat tanah.
Selanjutnya, untuk menjamin hak atas tanah yang telah didaftarkan oleh masyarakat maka diterbitkan  sertifikat  yang  merupakan  tanda  bukti  hak  atas  tanah,  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah menurut ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

## 6.Strategic Vision
Visi  Strategis (Strategic  Vision) memiliki  arti  bahwa  para  pemimpin  dan  masyarakat memiliki persfektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintah yang baik dan  pembangunan  manusia,  bersamaan  dengan  dirasakannya  kebutuhan  untuk  pembangunan tersebut. Dengan visi dan misi yang jelas BPN kota Cirebon telah menerapkan prinsip ini dengan baik.
BPN  Kota  Cirebon  dalam  memberikan  pelayanan  publik  menjadi  salah  satu  pelayanan utama yang diberikan kepada masyarakat, melalui Kantor Pertanahan Kota. Untuk meningkatkan
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
kepuasan masyarakat atas pelayanan tersebut, perbaikan pelayanan terus dilakukan oleh seluruh Kantor Pertanahan. Seperti yang dilakukan di kantor Agraria dan BPN Cirebon. Sebagai kantor yang  melayani  masyarakat  di  bidang  pertanahan,  Kantor  Pertanahan  Kota  Cirebon  terus melakukan  pembenahan  dalam  kegiatan  pelayanan  publik.  Kantor  Pertanahan  Kota  Cirebon diharapkan untuk menjadi Kantor Pertanahan yang menerapkan Zona Integritas.
Lembaga Administrasi Negara memberi definisi bahwa good government merupakan suatu proses  penyelenggaraan  kekuasaan  negara  dalam  melaksanakan  penyediaan  publik  goods  and services.  Good  dalam good  government menurut  mengandung  dua  pengertian.  Pertama,  Good memiliki arti sebagai nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan dan kehendak rakyat serta nilai- nilai  yang  dapat  meningkatkan  kemampuan  rakyat  dalam  mencapaian  tujuan  kemandirian, pembangunan  berkelanjutan  dan  keadilan  sosial.  Pengertian  selanjutnya  adalah    bahwa  good memiliki arti sebagai aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efesien dalam pelaksanaan  tugasnya  untuk  mencapai  tujuan.  Wujud  good government menurut  LAN  adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab serta efisien dan efektif dengan  menjaga  interaksi  yang  konstruktif  diantara  organ-organ  negara,  sektor  swasta  dan masyarakat. (Arisaputra, 2013).
Selain  menyelenggarakan  pemerintahan  dan  melaksanakan  pembangunan,  pelayanan publik juga merupakan tugas utama dari pemerintah. Pelayanan publik menjadi hal dasar yang paling  penting  dalam  menggerakkan  roda  pemerintahan  yang  mengutamakan  kedekatan pemerintahan dengan masyarakat melalui pelayanan. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa Pelayanan Publik merupakan kegiatan- kegiatan  dalam  upaya  pemenuhan  kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  bagi  setiap  warga  negara  dan  penduduk  atas  barang,  jasa  dan/atau  pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara layanan publik. Semakin meningkatnya tuntutan demokratisasi  serta  pengakuan  akan  hak  asasi  manusia  menbuat  yang  ternciptanya  tuntutan terhadap  manajemen  pelayanan  publik  yang  berkualitas,  dengan  didasari  oleh  prinsip  good government (Rohman, Hanafi, & Hardianto, 2019).
Kualitas pelayanan publik menunjukkan suatu sistem manajemen srategik dan intragetif yang melibatkan semua manajer dan karyawan, serta menggunakan metodemetode kualitatif dan kuantitatif  untuk  memperbaiki  secara  berkesinambungan  proses-proses  organisasi  agar  dapat memenuhi dan melebihi kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan. Di dalam menilai kualitas pelayanan publik dapat dianalisis dengan teori dari Lovelock yang terdiri dari 5 (lima) dimensi. Yang  pertama  adalah tangible ,  yaitu  bukti  fisik  meliputi  srana  prasarana  yang  dimiliki.  Kedua yaitu reliability , kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan sesuai dengan aturan yang ditetapkan.  Ketiga  adalah responsiveness ,  yaitu  kemampuan  petugas  dalam  memberikan pelayanan secara cepat dan tepat. Keempat adalah assurance , yaitu jaminan yang diberikan untuk membuat pelayanan berjalan dengan baik dan lancar dan menimbulkan kepercayaan masyarakat. Kelima adalah emphaty, yaitu perhatian yang tulus dari petugas kepada masyarakat.
Hambatan Yang Dialami Oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Cirebon Dalam Pelayanan Pendaftaran Tanah dan Solusinya
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
BPN Kota Cirebon dalam memberikan pelayanan pendaftaran tanah kepada masyarakat memiliki hambatan atau kendala dalam pelaksanaannya. Dimana hambatan tersebut berasal dari beberapa faktor atau kondisi yang terjadi. Antara lain:

## 1. Menurunnya pemohon sertifikat tanah
Pada  masa  pandemi  Covid-19,  pelaksanaan  kinerja  BPN  Kota  Cirebon  tidak  dapat dilaksanakan  dengan  100%  full  team.  Hal  tersebut  dikarenakan  kebijakan work  from  home (WFH) yang diterapkan. Terdapat penurunan pemohon sertifikat tanah selama masa pandemi karena COVID-19, yaitu sebagai berikut:
1. Januari 2020  = 684 permohonan
2. Februari 2020  = 704 permohonan
3. Maret 2020 = 681 permohonan
4. April 2020 = 77 permohonan
5. Oktober 2020  = 316 permohonan

## 2. Lambatnya pengeluaran sertifikat tanah
Pada  fenomena  masyarakat  mengajukan  permohonan  sertifikat  tanah  pada  tahun  2020 namun  belum  jadi  hingga  tahun  2021,  menunjukkan  bahwa  BPN  Kota  Cirebon  memiliki kinerja  yang  lambat  dalam  proses  pelayanan  administrasi  publik  yang  diberikan.  Belum maksimal nya kinerja BPN Kota Cirebon dalam mewujudkan good government tersebut dapat disebabkan karena beberapa hal sebagai berikut:
Kurangnya kecermatan petugas dalam memeriksa berkas (Responsiveness) , berdasarkan penelitian  yang  dilakukan  penulis  diketahui  bahwa  kecermatan  petugas  dalam  memeriksa berkas  masih  rendah,  sehingga  dalam  proses  pemeriksaan  membutuhkan  waktu  yang  lama sehingga melebihi standar waktu yang telah ditetapkan.
Tidak  adanya  jaminan  syarat  dan  prosedur  pelayanan  pembuatan  sertifikat  tanah (Assurance) .  Sebagaimana  diketahui  bahwa  salah  satu  aspek  yang  penghambat  pelayanan sertifikat  tanah  adalah  pelayanan  yang  terlalu  berbelit-belit  karen  banyak  prosedural  yang harus dilalui, selain itu banyaknya persyaratan yang dibutuhkan membuat pemohon layanan sering mengalami ketidak lengkapan berkas.
Tidak adanya jaminan waktu pelayanan pembuatan sertifikat tanah (Assurance) dari hasil penelitian yang dilakukan penulis diketahui bahwa terdapat perbedaan waktu pelayanan yang terjadi  di  lapangan  dengan  target  waktu  yang  telah  ditetapkan  dalam  Standar  Operasional Pelayanan Hal tersebut mengakibatkan penundaan penerbitan bisa sampai tertunda bertahun- tahun.  Permasalahan  tersebut  dikarenkan  kurang  jelasnya  aturan  tentang  jangka  waktu pelayanan.
Sebagai solusi yang dapat ditawarkan dalam mengatasi hambatan tersebut adalah dengan melakukan upaya sebagai berikut:
1. Meningkatkan pemberian kejelasan persyaratan kepada masyarakat
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
2. Persyaratan administrasi dalam pelayanan Pertanahan diatur dalam Perkaban No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan
3. Menyederhanakan alur pelayanan
4. Prosedur pelayanan sertifikat tanah di BPN Kota Cirebon didasarkan pada PP No 24 Tahun 1997 dan No 3 Tahun 1997 tentang aturan pelaksanaan dibidang pertanahan serta Perkaban No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan dan Perkaban No 18  tahun  2009.  Sebaiknya  prosedur  pelayanan  baik  dari  segi  kejelasan  persyaratan administrasi maupun kesederhanaan alur pelayanan sertifikat tanah di Kota Cirebon dibuat dengan baik, jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat.
5. Meningkatkan  kompetensi  pegawai  melalui  pelatihan-pelatihan  yang  diadakan  Badan Pertanahan Nasional Kota Cirebon maupun dengan mengikuti jenis pelatihan serupa yang diselenggarakan oleh pihak luar.
Melalui solusi yang ditawarkan tersebut, diharapkan kualitas pelayanan publik dari BPN Kota Cirebon dapat meningkat dan menjadi lebih baik. Pelayanan publik adalah kepercayaan publik.  Warga  negara  berharap  pelayanan  publik  dapat  melayani  dengan  kejujuran  dan pengelolaan  sumber  penghasilan  secara  tepat,  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada publik.  Pelayanan  publik  yang  adil  dan  dapat  dipertanggung-jawabkan  menghasilkan kepercayaan publik. Dibutuhkan etika pelayanan publik sebagai pilar dan kepercayaan publik sebagai  dasar  untuk  mewujudkan  pemerintah  yang  baik  (Lewis  &  Gilman,  2005).  Dengan demikian, maka adanya pelayanan publik yang baik meunjukkan bahwa kepercayaan publik juga  baik,  dan  baik  pula  kinerja  dari  instansi  yang  terkait  atau  memenuhi  prinsip good government.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :
1. Implementasi penerapan Good Goverment dalam kinerja Badan Pertanahan Nasional di Kota  Cirebon  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang pendaftaran tanah dapat diukur melalui unsur produktifitas, responsifitas dan akuntabilitas. Pada  unsur  produktifitas  dan  akuntabilitas,  penerapan Good  Goverment dalam  kinerja Badan  Pertanahan  Nasional  di  Kota  Cirebon  dapat  dikatakan  masih  belum  sepenuhnya sesuai  dengan  Undang-undang  nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat kekurangan yaitu pada unsur responsifitas. Pelakasanaan  kinerja    BPN  Kota  Cirebon  masih  memiliki  sikap  yang  kurang  responsif terhadap pihak yang mengajukan perizinan pertanahan.
2. Terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Cirebon dalam  pelayanan  pendaftaran  tanah,  yaitu  menurunnya    sertifikat  tanah  dan  lambatnya

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
pengeluaran  sertifikat  tanah.  Lambatnya  pengeluaran  sertifikat  tanah  dan  kurangnya kecermatan petugas dalam memeriksa berkas; Tidak adanya jaminan syarat dan prosedur pelayanan  pembuatan  sertifikat  tanah  serta  tidak  adanya  jaminan  waktu  pelayanan pembuatan sertifikat tanah.

## Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut, dapat dirumuskan saran antara lain:
1. Peningkatan kinerja sumber daya manusia pada BPN Kota Cirebon dengan melakukan pelatihan  terpadu  guna  meningkatkan  kualitas  dari  pegawai  BPN  Kota  Cirebon sehingga tercapai pelaksanaan prinsip Good Governance dengan baik.
2. Sebaiknya BPN Kota Cirebon lebih teliti dan memperhatikan prosedur pelayanan baik dari  segi  kejelasan  persyaratan  administrasi  maupun  kesederhanaan  alur  pelayanan sertifikat  tanah,  agar  masyarakat  lebih  mengerti  prosedur  dengan  jelas  serta  mudah memahaminya  dan  proses  pendaftaran  sertifikat  tanah  dapat  terlaksana  dengan  baik sesuai dengan prinsip Good Goverment .

## DAFTAR PUSTAKA
Ardani, M. N. (2019). “Peran Kantor Pertanahan dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap”. Jurnal Gema Keadilan , 45-46.
Arisaputra, M. I. (2013). "Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance". Yuridika: Volume 28 No 2 , 189-216.
Azizah,  K.  N.,  &  Subekti,  R.  (2020).  "Analisis  Tingkat  Efektifitas  Pelaksanaan  Pendaftarkan Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boyolali". Jurnal Discretie, vol.1, No. 2 , 93-101.
Chomzah,  A.  A.  (2003). Hukum  Pertanahan:  Pengadaan  Tanah  Instansi  Pemerintah. Jakarta: Prestasi Pustaka.
Handayani, F. A., & Nur, M. I. (2019). "Implementasi Good Governance di Indonesia". Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara , Vol 11 No. 1 , 1-11.
Ismail,  N.  (2012).  "Arah  Politik  Hukum  Pertanahan  Dan  Perlindungan  Kepemilikan  Tanah Masyarakat". Rechtsvinding , Volume 1 , 33.
Karjoko,  L.,  &  Ariandayu,  A.  (2019).  "Implementasi  Asas  Terjangkau  Pendaftaran  Tanah  di Kabupaten Sukoharjo Untuk Mempercepat Pensertifikatan Tanah". Jurnal Repertorium .
Lewis, C. J., & Gilman, S. C. (2005). The Ethics Challenge in Public. San Fransisco: Jossey Bass. Marzuki, P. M. (2014). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Rohman,  A.,  Hanafi,  Y.  S.,  &  Hardianto,  W.  T.  (2019).  "Penerapan  Prinsip-Prinsip  Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik" . Reformasi Vol 9 no 2 , 160.
Sadjijono. (2007). Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance. LAKSBANG.
Santoso, U. (2010). Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah. Jakarta: Kencana.
Siagian, S. P. (2001). Kerangka Dasar Ilmu Administras. Jakarta: Rineka Cipta.
Spencer, A. (2010). Handbook of Employee Engagement: Perspectives, Issues,. United Kingdom: Edward Elgar Publishing Limited.
Sunindhia,  &  Widiyanti,  N.  (2010). Pembaruan  Hukum  Agraria  Beberapa  Pemikiran.  In Pembaruan Hukum Agraria Beberapa Pemikiran (p. 135). Jakarta: Bina Aksara.
Sutedi, A. (2008). Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya. Jakarta: Sinar Grafika.
Tumuju, S. S. (2019). "Kualitas Pelayanan Pembuatan Sertifikat Hak Milik Di Kantor Pertanahan Manado". Jurnal Politico, Vol. 8 No. 3 , 1-17.