Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Volume 7, Number 1, Juni 2021, pp. 78-89 P-ISSN: 2407-4012| E-ISSN: 2407-4551 DOI : http://dx.doi.org/10.23887/jiis.v7i1.28243 Open Access: https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIIS/index
Analisis  Manajemen  Klasifikasi  Masyarakat  Muslim  Pancasila Berasaskan Epistimologi Pendidikan
Ihwan Fauzi 1* , Subiyantoro 1
1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

## A B S T R A K
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  epistimologi  pendidikan berdasarkan  klasifikasi  masyarakat  muslim  yang  berlandaskan  pancasila. Sesuai  dengan  permasalahan  dalam  penelitian  ini  maka  peneliti menggunakan  library  research  (penelitian  pustaka)  dalam  analisisnya. Library  research  ialah  suatu  penelitian  yang  menjadikan  bahan  pustaka sebagai sumber data utama (penting), sehingga lebih kepada dokumentasy research  (penelitian  dokumentasi).  Analisis  data  yang  digunakan  adalah content analysis (Analisis isi) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam  terhadap  konten  suatu  informasi  tertulis  atau  tercetak (printed) dalam media massa. Metode komparatif yaitu mencari relevansi- relevansi  antara  bermacam  data  dari  beberapa  kalimat,  opini  yang diperoleh  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  setelah  itu  dibandingkan antara  data-data  tersebut  untuk  diambil  kesimpulan-kesimpulan.  Hasil penelitian  menyebutkan  bahwa  Pancasila  adalah  rumah  bersama,  tempat semua kelompok agama (termasuk islam) dapat mengisi dan memperkaya nilai-nilai  luhur  kemanusiaan  yang  menjadi  inti  Pancasila.  Landasan  berpikir  masyarakat  muslim  yang berlandaskan  pancasila  ialah  rasional,  empirik  dan  intuitif.  Menjadi  masyarakat  yang  hanafiyyah, menjadikan  nalar  abduktif  sebagai  jalan  untuk  menjadikan  bangsa  Indonesia  yang  memiliki  rasa keyakinan,  rasa  kemanusiaan,  rasa  persatuan,  rasa  musyawarah,  dan  rasa  keadilan  yang  diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

## A B S T R A C T
This  study  aims  to  determine  the  epistemology  of  education  based  on  the  classification  of  the  Muslim community based on Pancasila. Following the problems in this study, the researcher used library research in the analysis. Library research made library materials the primary (essential) data source so that it was more  of  documentary  research.  The  data  analysis  used  was  content  analysis,  research  that  had  the character of in-depth discussion of the content of written or printed information in the mass media. The comparative method looked for the relevance between various data from several sentences, the opinion obtained  using  a  qualitative  approach,  after  which  it  was  compared  between  the  data  to  conclude.  The research result states that Pancasila is an ordinary house, where all religious groups (including Islam) can fill and enrich the noble values of humanity, which are the core of Pancasila. The thinking basis of Muslim society,  based  on  Pancasila,  is  rational,  empirical,  and  intuitive.  Becoming  a  hanafiyyah  society  makes abductive reasoning a way to make the Indonesian nation have a sense of belief, humanity, sense of unity, sense of deliberation, and a sense of justice manifested in everyday life.
Copyright © Universitas Pendidikan Ganesha. All rights reserved
* Corresponding author. E-mail addresses: ihwan.fauzi318@gmail.com

## A R T I C L E I N F O
Article history: Received 24 Agustus 2020 Accepted 12 Juni 2021 Available online 30 Juni 2021
Kata Kunci: Epistimologi Pendidikan; Kesadaran Masyarakat; Muslim; Pancasila
Keywords: Epistemology of Education; Awareness; Muslim; Pancasila

## 1. Pendahuluan
Kondisi  bangsa  Indonesia  sekarang  ini,  dihiasi  dan  disinyalir  oleh  makin  renggangnya kohesi  sosial  serta  munculnya  wacana  selain  Pancasila  sebagai  Ideologi  negara.  Hal  tersebut menjadi pendorong utama banyak pihak untuk membicarakan kembali Pancasila. Di salah satu hal ini patut disyukuri karena menandakan adanya kesadaran kelangsungan hidup bersama kita sebagai suatu bangsa. Secara tegas dapat dikatakan bahwa pada dekade terakhir ini, telah terjadi krisis  rasa  kebersamaan,  kesamaan,  dan  kekeluargaan  bermasyarakat,  berbangsa  dan bernegara. Fakta paling akurat misalnya dalam dunia politik, hukum, dan sosial kebudayaan.
Politik di negeri ini menampilkan politik demokrasi liberalistik, kapitalisistik, anarkhis, intimidasi  yang  secara  reflektif  politik  semacam  itu  adalah  politik  yang  dilandasi  oleh  paham materialistik,  individualistik,  egoistik,  mementingkan  kelompok  dan  golongan  serta  membumi hanguskan  pihak  lain  yang  menjadi  mandul,  karena  kentalnya  paham  materialistik,  sehingga tidak jarang hukum diperjualbelikan, akibatnya keadilan menjadi mati dari seluruh jagad negeri ini.  Hukum  tidak  lagi  menjadi  alat  untuk  mempertahankan  serta  melindungi  rakyat  Indonesia dan  negara,  tetapi  sudah  menjadi  lumbung  materi  dan  barang  mewah  yang  itu  sesungguhnya menyengsarakan umat manusia. Kehidupan sosialitas menjadi berantakan karena diterjang oleh arus dan badai individualitas dan materialitas (Yusuf, 2013).
Sesuai  dengan  yang  dikatakan  Mohandas  K.  Gandhi  bahwa  bagian  dari  7  (tujuh)  dosa sosial ialah pendidikan tanpa karakter. Hal itu tentu saja bukan tanpa alasan, sebab  kejatuhan sebuah bangsa bukan semata-mata ditimbulkan oleh sumber daya alamnya yang gersang atau ketiadaan  alat  produksi  untuk  menopang  kemajuan,  melainkan  karena  kemerosotan  karakter dan moral.
Krisis inilah yang sejatinya tengah, mendera bangsa kita saat ini. Maraknya pertikaian, kehancuran  tata  nilai,  kebobrokan  moral,  serta  sburnya  praktik  korupsi,  misalnya,  adalah serentetan  bukti  yang  bisa  diajukan.  Krisis  multidimensi  tersebut  jelas  bukanlah  persoalan sepele  yang  bisa  dirampungkan  secara  timbal  sulam.  Menyadari  hal  itu,  pemerintah  melalui kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  meresponnya  dengan  menggalakkan  pendidikan karakter secara menyeluruh sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang tertera pada UU No. 20  tahun  2003.  Yang  sasarannya  meliputi  seluruh  masyarakat  Indonesia  (termasuk  muslim) yang  berasaskan  pada  Pancasila.  Pendidikan  karakter  dipandang  sebagai  solusi  terbaik  untuk mengatasi  persoalan  tersebut.  Oleh  sebab  itu,  kurikulum  pendidikan  disusun  dan  diadakan pelatihan  serta  diberikan  berbagai  muatan  belajar  untuk  membentuk  masyarakat  berkarakter dan  siap  mengabdi  untuk  bangsa  Indonesia.  dan  kemudian  diimplementasikan  berdasarkan epistimologi  pendidikan  yang  selaras  denga  jiwa  masyarakat  Indonesia  (termasuk  muslim). Akhir-akhir  ini  dalam  kehidupan  kemasyarakatan  di  negara  kita  NKRI  ,di  kalangan  birokrat, kaum  pendidik,  para  orang  tua  dan  generasi  muda  Indonesia  mulai  resah,  kawatir/kecewa adanya  krisi  keteladanan.  Pancasila  sebagai  ideologi  berbangsa  dan  bernegara  mestinya  nilai- nilai yang hidup pada masyarakat Indonesia sehari-hari, namun dirasakan semakin tidak jelas dan jauh dari harapan (Adi, 2016).
Sebab  itu  dapat  lah  kita  mengerti  kenapa  pada  umat-umat  sebelum  umat  Nabi Muhammad S.A.W pada waktu tertentu Allah mengutus nabi untuk meluruskan kembali rel yang telah menyimpang atau disimpangkan oleh manusia. Tapi, setelah semua agama samawi Allah ini disempurnakan dengan nama islam, maka tidak diturunkan lagi nabi atau rosul, karena nabi Muhammad  sebagai  utusan  terakhir  dan  telah  dinilai  oleh  Allah  dapat  mengemban  misi  yang ditugaskan  Allah  kepadanya.  Maka  islam  memandang  salah  satu  alat  dan  upaya  untuk melestarikan  moral  ini  adalah  melalui  pendidikan.  Masyarakat  islam  yang  berlandaskan pancasila harus sadar bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berdasar dengan landasan yang dituangkan dalam Alquran.

## 2. Metode
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penyusunan  penelitian  ini  adalah  studi kepustakaan  ( Library  Research) yaitu  pendalaman  terhadap  berbagai  literatur  bacaan,  mulai dari  buku-buku.  Artikel-artikel  ilmiah,  dan  berbagai  referensi  untuk  menemukan  klasifikasi
masyarakat  muslim  pancasila  dan  epistimologi  pendidikannya.  menggunakan  library  research (penelitian  pustaka)  dalam  analisisnya.  Analisis  data  yang  digunakan  adalah  content  analysis (Analisis  isi)  adalah  penelitian  yang  bersifat  pembahasan  mendalam  terhadap  konten  suatu informasi tertulis atau tercetak (printed) dalam media massa. Metode komparatif yaitu mencari relevansi-relevansi  antara  bermacam  data  dari  beberapa  kalimat,  opini  yang  diperoleh menggunakan  pendekatan  kualitatif  yang  dikhususkan  terutama  bagi  mahasiswa  dan masyarakat  dengan  menggunakan  purposif  random  sampling  sesuai  tujuan  penelitian.  setelah itu dibandingkan antara data-data tersebut untuk diambil kesimpulan-kesimpulan.

## 3. Hasil dan pembahasan

## Epistimologi Pendidikan
Epistimologi  ialah  salah  satu  bagian  filsafat  yang  menjelaskan  sumber  (dari  mana diperoleh),  proses  (bagaimana  proses),  syarat,  batas  (sampai  mana  batas  kajian),  validitas (keabsahan)  dan  hakikat  pengetahuan  dalam  hal  ini  menganai  pendidikan.  Alat-alat memperoleh  pengetahuan  filsafat  pendidikan,  yakni  indera,  akal,  dan  hati  nurani.  Yang menalaah  segala  hal  melalui  pemikiran  rasional,  empiris  dan  intuitif.  Epistemologi  dalam Perspektif Bermacam Aliran Filsafat Dunia.

## 1) Epistemologi idealisme
Epistemologi  idealisme  ini  memastikan  kurikulum  yang  dimaslahatkan  dalam pendidikan  lebih  bertitik  pada  isi  secara  objektif  menyediakan  berbagai  pengalaman  belajar (lembaga  pendidikan)  sebanyak-banyaknya,  pada  subjek  didikannya  untuk  mampu menggerakan  hati  dan  jiwanya  pada  berbagai  realitas  yang  akan  mengubah  cara  berfikir  dan pengamatannya  terhadap  keseluruhan  realitas  (kenyataan)  pengalamannya.  Pribadi  Idealisme merupakan pribadi yang peka (mudah merasa) terhadap realitas di lingkungan sekitar dirinya, sehingga tidak Satu pun peristiwa yang dilihat dan didengarnya serta dirasakannya luput dari pikirannya. Sedemikian rupa hingga menimbulkan kepribadian yang cermat, cerdas dan tangkas dalam  mencerna  keseluruhan  realitas  (kenyataan)  yang  terbangun  dari  ruang  idenya  (Qomar, 2005).

## 2) Epistemologi Realisme
Epistemologi  pendidikan  dalam  pemahaman  realisme  adalah  proses  ilmiah  yang dialamtkan pada berbagai hal-hal yang beragam mengenai permasalahan pendidikan seperti hal berkaitan  realitas  (kenyataan)  peserta  didik  (siswa,  mahasiswa  dsb),  pendidik  (guru,  dosen, dsb), dan isi inti pendidikan, serta strategi yang baik dan lain sebagainya yang bisa dipakai oleh seseorang  dan  atau  sekelompok  orang  menjadi  (sebagai)  fondasi  utama  dalam  melaksanakan kegiatan pendidikan. Realisme mengajarkan bahwa menanamkan dan tumbuhkan pengetahuan tertentu  kepada  anak  yang  sedang  tahap  pertumbuhan  dan  perkembangan  merupakan  tugas paling urgen di sekolah. Oleh karena itu, inisiatif dan kreatifitas dalam implementasinya terletak pada  guru  sebagai  pengalihan  warisan  (kebaikan)  bukan pada  peserta  didik.  Guru  yang  selalu membimbing  ke  arah  mana  saja  subjek  didik  mau  diarahkan  dan  apa  saja  subjek  materi (pembahasan)  yang  mesti  mereka  pelajari  di  dalam  ruang  kelas.  Epistemologi  yang  sudah diterangkan  diatas  meniscayakan  bahwa  setiap  proses  pembelajaran  (PBM)  mesti  melalui pendekatan induktif, bukan deduktif. Pendekatan ini baginya adalah metode yang sesuai untuk menanamkan pengetahuan (keterampilan) dan nilai ( values ) dari subjek didik. Baginya, hal ini senada  dengan  watak  (karakter)  manusia  dalam  mendapatkan  pengetahuan  yang  memang bersentuhan dengan berbagai sendi-sendi dunia yang secara nyata (realistik) saling terhubung dangan  satu  sama  lain.  Realisme  percaya,  bahwa  manusia  mengetahui  dunia  dari  bagian- bagiannya  yang  bersifat  materi    dan  teridentifikasi  dalam  kriteria  yang  terukur  (ternilai)  dan nyata (Suparno, 2001).

## 3) Epistemologi Pragmatisme
Menurut  penganut  pragmatisme  bukanlah  dikatakan  pengetahuan,  jika  tidak memberikan perubahan bagi kehidupan bangsa. Jadi nilai pengetahuan dapat dilihat dari kadar instrumentnya  yang  akan  membawa  beberapa  akibat,  baik  yang,  sesudah  atau  yang  akan dihasilkan oleh ide pikiran ( mind ) dalam dunia pengalaman yang nyata. Menurut penganutnya, guru  wajib  mengonstruksi keadaan  belajar  dengan  memposisikan problem  (masalah)  tertentu yang  penyelesaiannya  akan  membawa  peserta  pada  pemahaman  yang  lebih  baik  (membawa kebaikan)  akan  lingkungan  sosial  dan  fisik  sekitar  mereka.  Akibatnya,  menggantikan  struktur konservatif  tentang  subjek  materi  baik  guru  maupun  kelas  harus  mermproyeksikan  apakah peengalaman  itu  memberikan  berbagai  manfaat  dalam  penyelesaian  problem  tertentu  yang sedang  mereka  permasalahkan,  seperti  persoalan-persoalan  seksual  kurun  waktu  ini  ataupun permasalahan kehidupan masyarakat Indonesia hari ini. Sehingga menjadikan ini lebih memiliki nilai  bagi  subjek  didik  (peserta  didik)  dan  akan  semakin  mudah  dipmengerti  ketika  mereka dapat  memanfaatkannya  sebagai  alat  yang  dapat  memberi  kepuasan  terhadap  kebutuhan  dan kepentingan  peserta  didik  dalam  menghadapi  realitas  sosial.  Menurut  penganut  pragmatis, seorang  anak  selalu  belajar  secara  alamiah  mengenai  suatu  hal  sebagai  pemahaman  bahwa memang mereka adalah makhluk yang secara alami selalu ingin mengetahui tentang sesuatu. Ia akan senantiasa mempelajari berbagai macam yang mereka rasakan dan yang mereka pikirkan. Mengajar peserta didik dari materi telah jelas baginya merupakan suatu kebutuhan nyata ( rea l) bagi  subjek  didik  dalam  melaksanakan  kegiatan  belajar  (PBM).  Tugas  urgen  guru  adalah membantu dan mengararahkan subjek didiknya agar mampu memahami dan untuk merangsang jiwa  ingin  tahunya  yang  acap  kali  tumbuh  dan  berkembang.  Penganut  pragmatisme  juga memiliki  keyakinan  bahwa  subjek  didik  harus  mempelajari  keingintahuan,  serta  guru  mesti merangsang rasa ingin tahu itu tampil di dalam proses inquiry.

## 4) Epistemologi Eksistensialisme
Epistemologi  Eksistensialisme  adalah  suatu  eksistensi  yang  menjadi  pilihan  sesorang dalam  kebebasan.  Bereksistensi  bermakna  bereksistensi  dalam  suatu  tindakan  yang  harus dipahami  oleh  masing-masing  orang  bagi  diri  sendiri.  Pilihan  bukanlah  masalah  teoritikal melainkan  soal komitmen  (konsisten)  total  seluruh  individu.  Berangkat dari  kebebasan  bukan bebas  sebebasnya  sebagai  corak  bereksistensi,  dengan  hal  demikian  agar  tidak  menempatkan personal ke dalam realitas yang abstrak (tidak nyata) tetapi individu (diri) dilihat menjadi satu individu  yang  sungguh  ada  dan  konkrit.  Oleh  karena  itu,  dalam  metode  pengambilan  suatu keputusan,  hanya  yang  konkrit  (nyata)  yang  dapat  memutuskan  atas  diri  sendiri  bukan  pada orang  lain.  Individu  lain tidak  mempunyai  hak  untuk  memutuskan pilihan  atas  apa yang  akan dilakukan.  Barang  siapa  yang  tidak  memiliki  keberanian  mengambil  keputusan,  maka  ia  tidak bereksistensi  dalam  arti  yang  sesunngguhnya.  Hanya  orang  yang  memiliki  keberanian  yang memtuskan  untuk  dapat  bereksistensi  dengan  memutuskan  atas  pilihannya  sendiri,  maka  dia akan menentukan kemana tujuan dan arah mata angin hidupnya.

## Dasar Ontologi Kesadaran Masyarakat Muslim
Pemahaman  Diniyyah  secara  ontologis  bahwa  masyarakat  muslim  yang  berkesadaran jahiliyyah seperti  ini  cenderung  memahami  realitas/yang  ada  sebagaimana  yang  tampak  di depannya (dunia indrawi) dan yang ada di balik yang konkrit (dunia rasional). Artinya realitas mereka pahami sebagaimana kejadiannya; dengan cara instan, jangka pendek dan sederhana. Di samping itu meskipun realitas dipahami sebagaimana adanya seperti itu, namun pada saat yang sama realitas dipandang sebagai sesuatu yang lain secara kontradiktif (ada rasional/rekayasa, yang  justru  sebenarnya  tidak  rasional).  Ini  dikarenakan  bukan  oleh  ketidaktahuan  mereka, melainkan justru karena kesengajaan (sebenarnya tahu tapi kemudian sengaja pura-pura tidak tahu/membodoh).
Jadi  subjek  mendominasi  objek  dalam  rangka  rekayasa  atau  memutarbalikkan  fakta. Secara ontologis, mestinya mereka termasuk berpaham dualisme, akan tetapi dalam prakteknya mereka  memandang  realitas  dengan  sebelah  mata;  yang  empirik  dan  rasional/dunia  dan
akhirat, ada, akan tetapi rasional dan atau akhirat dibekukan (membodoh) demi mengutamakan dunia/materi/empirik.
Pemahaman ontologi diniyyah, Apabila dirujukkan kepada sikap keberagamaan mereka yang  berkesadaran/paradigma  diniyyah  yang  mengakui  adanya  dunia  dan  akhirat  serta cenderung membedakan keduanya dalam hirarki akhirat lebih utama dibanding dunia. Artinya realitas dalam keadaan material/konkrit/dunia (lebih rendah) dan spiritual/ruh/akhirat (lebih utama/tinggi).  Konsekuensinya orang akan lebih menitikkankan perhatiannya pada yang utama tersebut, walaupun dunia tetap tidak ditinggalkan sama sekali (Asmaroini, 2017).
Pandangan dunia/ontologis seperti di atas pastinya dipandu oleh dalil/ nas yang diyakini sebagai  sumber  kebenaran  (al- Qur’an)wahyu  yang  berasal  dari  Allah,  dan  juga  hadis/sunnah Rasul yang merupakan penafsiran (penjelasan) dari al- Qur’an tersebut.
Selanjutnya  oleh  sebab  itu  pengakuan  bahwa  secara  ontologis  manusia  adalah  sebagai wakilnya di bumi ini dan segala kiprahnya harus senantiasa sesuai dengan kehendaknya maka seluruh pengetahuannya merupakan limpahan yang telah ditetapkan oleh Nya qudroh ilahiyah sebagaimana  disebut  pada  surah  al-Baqarah  ayat  114-115  di  dalam  hal  ini  pengetahuan  nabi Adam  tentang  segala  sesuatu  adalah  karena  pemberiannya  demikian  pula  keterbatasan pengetahuan Malaikat juga dipahami merupakan kebijaksanaan Allah (Usman, 2013).
Di sini tampak bahwa sumber pengetahuan manusia adalah objek, baik empirik maupun spiritual dan jika terkait dengan metode/proses perolehan pengetahuan terhadap yang empirik adalah  dengan  indrawi.  Adapun  rasio  atau  akal  hanya  dapat  digunakan  untuk  menjelaskan nama, posisi, jumlah, fungsi serta hubungan dari masing-masing sesuatu yang ada di dunia ini yang empirik. Sedangkan yang spiritual Allah malaikat jin dan akhirat proses perolehan dengan intuisi berdasar informasi wahyu Allah lewat rasulnya yang diterimanya. Validitas dari masing- masing pengetahuan tersebut didasarkan pada pengakuan terhadap kualitas objek serta sarana perolehan pengetahuan empirik indrawi dan bisa akal atau rasional serta spiritual-intuisi.
Pemikiran  ontologis  Ilmiyyah,  sikap  dan  perilaku  ‘ilmiyyah  tercermin  dalam  suaru pandangan  yang  menyatakan  bahwa  realitas  merupakan  kenyataan  yang  sangat empirik/konkrit.  Artinya  ia  merupakan  sesuatu  yang  nyata/riil,  bukan  sekedar  ungkapan konseptual  yang  jauh  dari  realitas.  Kenyataan  seperti  itu  jelas  bersifat  kuantitatif,  sehingga setiap realitas dilihat sebagaimana halnya. Ia dalam kondisi yang beragam/plural, berbeda satu dengan  yang  lain  serta  selalu  berubah/mengalami  perubahan  yang  terus-menerus.  Ia merupakan hal yang dinamis (selalu berubah) atau tidak stagnan.
Dalam  dasar  ontologi hanifiyyah ,  baik  secara  empiris,  rasional,  dan  intuitif,  itu  semua dinyatakan  ada  atau  sebagai  realitas  yang  sungguh-sungguh  nyata,  dan  manusia  bisa menjangkaunya dengan sarana yang dimilikinya; indrawi, rasio, serta intuisi (Usman, 2013). Di sini  tampak  bahwa  kesadaran/paradigma  hanifiyyah  yang  selalu  mengaitkan  urusan  dunia dengan ketuhanan dalam rangka pengabdiannya. Karena ia sadar dan mengakui bahwa realitas dunia  ini  keberadaannya  tidak  terlepas  dari  realitas  yang-Ilahi;  asal-usul  dan keberlangsungannya dari awal hingga akhir. Itulah kesadaran/paradigma hanifiyyah yang secara ontologis  mampu  memposisikan  sekaligus  menghubungkan  satu  sama  lain  dari  realitas  yang ada. Allah sebagai realitas tunggal (tauhid) yang harus dipatuhi kebenarannya mewujud dalam etiap perilaku hukum, politik, dan agama). Realitas apapun dicerna melalui perpaduan empiris- rasional-intuitifnya.
Hakekat Masyarakat Muslim
Manusia  tidak  dapat  hidup  sendirian.  Karena  dia  adalah  makhluk  sosial  yang  selalu tergantung  kepada  orang  lain.  Bayi  yang  lahir  tidak  akan  mampu  hidup  tanpa  bantuan  orang lain. Di samping manusia bergantung kepada manusia lain, juga karakteristik manusia itu ialah berkemampuan  menyesuaikan  diri  (adaptability)  dengan  kondisi  lingkungan  yang  dia  hadapi. Kemampuan  menyesuaikan  diri  itu  dapat  dilakukan  manusia  karena  kemampuan  berpikir (kognitif-akal),  merasa  karsa  (afektif-nafs),  kemampuan  meyakini  (qalb),  dan  melakukan (psikomotorik-al-jasad). Untuk itu manusia disebut makhluk sosial (Siregar, 2018).
Menurut  Plato,  ia  tidak  membedakan  antara  negara  dan  bangsa  (masyarakat).  Negara tersusun dari berbagai individu dan tidak disebutkan kesatuan yang lebih besar. Negara sama
masyarakat,  menurut  Aristoteles  memiliki  ketidaksamaan  antara  negara  dan  (bangsa) masyarakat.  Negara  adalah  sekumpulan  dari  berbagai  unit  kemasyarakatan.  Masyarakat diposisikan atas keluarga-keluarga, sedangkan Comte memperluas analisis-analisis masyarakat, dengan  menganut  suatu  paradigma  tentang  masyarakat  sebagai  lebih  dari  suaru  agrigat (gerombolan)  individu-individu.  Masyarakat  muslim  adalah  masyarakat  pemeluk  agama  islam yang menjunjung (derajat) tinggi Alquran dan sunnah sebagai asas hokum (Adi, 2016).
Alquran  membahas  tentang  masyarakat  (ummah)  dalam  berbagai  istilah,  diantaranya istilah al- nas, bani adam, ummah, qabilah, qaum,  thaifah atau jama’ah. Namun dalam beberapa istilah  yang  dipakai  Alquran  menyebut  istilah  ummah  (masyarakat).  Alquran  menyebut  kata ummah  (masyarakat)  sebanyak  51  kali.  Manurut  Jhon  Penrince  bahwa  kata  ummata  berarti penduduk,  bangsa,  ras,  kelompok,  ketentuan,  istilah  tertentu,  waktu  dan  agama  tertentu. Muhammad  Ismail  Ibrahim  mengartikannya  de ngan  “kelompok  manusia,  muallim,  seseorang yang  baik,  agama,  dan  waktu”.    Dari  pengertian  tersebut  dapat  dijelaskan  bahwa  ummah (masyarakat) adalah kumpulan manusia (orang-orang) yang saling berinteraksi (berkominkasi) bersama  yang  diikat  oleh  sesuatu  (keyakinan  atau  agama,  warisan  budaya  (adat),  lingkungan keluarga,    sosial,  politik,  tanah  air,  perasaan,  cita-cita  dan  lain-lain)  dalam  rangka  mencapai tujuan (cita-cita) hidup.
Menciptakan dan memberdayakan (memberi manfaat) masyarakat yang sesuai dengan tujuan-tujuan menciptakan manusia di bumi adalah tujuan dari pendidikan. instansi pendidikan sebagai    kunci  dalam  mencapai  tujuan  sosial  yang  diharapkan.  Pemerintah  bersama  anggota masyarakat  dan  orang  tua  telah  memberi  ruang  (penyedia)  anggaran  pendidikan  yang diperlukan untuk kemajuan masyarakat dan bangsa, untuk menanamkan nilai-nilai luhur yang berasal dari budaya dan dan nilai-nilai luhir yang berasal dari agama.
Pendidikan dapat diharapkan untuk mengembangkan wawasan dan keyakinan peserta didik  terhadap  agama  yang  dianutnya,  idologi,  ekonomi,  sosial,  budaya  dan  pertahanan  pada individu, keluarga, masyarakat dan negara ( Country ) untuk menggapai masyarakat madani yang dijiwai  nilai-nilai  luhur  (masa  lalu)  agama  dan  budaya  (pancasila).  Berbicara  tentang  fungsi pendidikan  dalam  masyarakat  menurut  Bloom  adalah  (1)  transmisi  dalam  budaya,  (2) meningkatkan  integrasi  sosial,  (3)  mengadakan  pemilihan  dan  alokasi  sumber  daya  melalui pendidikan,  (4)  mengembangkan  kepribadian.  Meta  Spencer  dan  Alec  Inkeles  memberi pendapat  bahwa  manfaat  pendidikan  dalam  lingkungan  masyarakat  itu  sebagai  berikut,  (1) mengalihkan  nilai budaya, (2) nilai pengajaran, (3) peningkatan perpindahan sosial, (4) fungsi pembedaan  penduduk,  (5)  latihan  jabatan,  (6)  mengingkatkan  dan  memantapkan  hubungan- hubungan sosial, (7) membentuk semangat kebangsaan.

## Gambar 1. Hirarki Tujuan Pendidikan
Undang-undang  No.20  tahun  2003  tentang  sistem  pendidikan  nasional  pada  pasal  3 menyebutkan  bahwa;  Pendidikan  nasional  berfungsi  mengembangkan  kemampuan  dan membentuk  karakter  serta  peradaban  bangsa  yang  bermartabat  dalam  rangka  mencerdaskan kehidupan  bangsa  (Wahid,  2013).  Tujuan  pendidikan di  Indonesia  tertuang  pada UU  RI  No.20 tahun  2003  tentang  sistem  pendidikan  nasional  beserta  aturan-aturan  pemerintah  yang berhubungan dengan pendidikan.
Tujuan Pendidikan Nasional
Tujuan Institusional
Tujuan Kurikuler
Tujuan Instruksional

## Pancasila (Kedudukan Dan Fungsi)
Pancasila  berasal  dari  kristalisasi  nilai-nilai  yang  sudah  ada  di  indonesia  sejak  jaman dahulu yang tercermin di dalam adat-istiadat, agama dan kepercayaan serta kebudayaan. Nilai- nilai  itu  diambil  lima  intinya  yang  kemudian  dirumuskan  menjadi  lima  hal  yang  merupakan unsur-unsur  pencasila.  Pancasila  bagi  masyarakat  dan  negara  Indonesia  berkedudukan  dan berfungsi sebagai berikut.

## Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa indonesia
Pandangan  hidup  bangsa  tercermin  di  dalam  pancasila  yang  sejak  tanggal  18  Agustus 1945 telah ditetapkan sebagai pondasi NKRI dan menurut memorandum DPR-GR tanggal 9 Juni 1966  yang  kemudian  ditetapkan  oleh  majelis  permusyawaratan  rakyat  sementara  dengan eketatapan  MPRS  No.  XX/MPRS/1966  yang  isinya  antara  lain  menyebutkan  bahwa  pancasila adalah  pandangan  hidup  bangsa  (masyarakat)    Indonesia  yang  telah  di  murnikan  dan diapadatkan menjadi dasar negara republik Indonesia (Sunarso, Lasiyo, Eknathon, 2002).
Pancasila  sebagai  Jiwa Bangsa Indonesia,  Jiwa  Pancasila  adalah  jiwa  ( soul )  masyarakat Indonesia  memiliki  sifat  statis  (tetap,  tidak  boleh  diganti  dan  diubah)  dan  juga  memiliki  sifat dinamis sebagai penggerak sehingga menimbulkan keinginan cita-cita luhur bangsa Indonesia, yang  dijiwai  Pancasila,  oleh  bangsa  Indonesia  diperjuangkan  untuk  menjadi  suatu  kenyataan. Dengan demikian bangsa Indonesia bertekad untuk melaksanakan tujuan yang sudah termaktub dalam pembukaan UUD 1945.
Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa , Yang dimaksud dengan kepribadian ( personality ) yaitu  sikap  mental  amal  perbuatan  dan  tingkah  laku.  Pancasila  sebagai  kepribadian  bangsa berarti bahwa pancasila itu merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang tercermin dalam sikap mental,  amal  perbuatan  dan  tingkah  laku  sehari-hari  warga  negara  indonesia  sehingga  dapat membedakan masyarakat Indonesia dengan bangsa yang lain.
Pancasila  sebagai  sumber  dari  segala  sumber  hukum  maupun  sumber  tertib  hukum bangsa  Indonesia.  Ketetapan  MPRS  No.  XX/MPRS/1966  yang  kemudian  ditegaskan  pada ketetapan MPRS No. V/MPRS/1973 dan ketetapan MPR No. IX/MPRS/1978 yang menerima baik isi memorandum DPR-GR tanggal 9 Juni 1966 yang berisi tentang tertib hukum Indonesia dan tata urutan peraturan perundangan Republik Indonesia (Sunarso, Lasiyo, Eknathon, 2002).
Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, ditetapkan pancasila sebagai dasar (NKRI) negara republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Dapat disimpulkan bahwa pancasila merupakan perjanijian luhur dari seluruh bangsa Indonesia.
Cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, Penuangan jiwa proklamasi 1945 itu merupakan jiwa pancasila, tujuan negara Indonesia, yaitu tujuan nasional: 1) Melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 2) Memajukan kesejahteraan umum, dan 3) Mencerdaskan kehidupan  bangsa.  Tujuan  internasional,  yaitu  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Pancasila  sebagai  pemersatu,  Sebagai  alat  pemersatu  karena  materi  dari  pancasila  itu diambil dari puncak-puncak kebudayaan, agama, dan kepercayaan dan adat-istiadat yang ada di seluruh  wilayah  Indonesia.  Pancasila  sebagai  Filsafat  bangsa  Indonesia,  dalam  arti  pancasila sebagai dasar berpijak setiap warga negara Indonesia dalam segala aktivitasnya. Dan pancasila merupakan  tolak  ukur  bagi  tindakan  manusia  Indonesia.  Pancasila  sebagai  ideologi  Negara, merupakan dasar yang paling fundamental daripada negara republik Indonesia, atau merupakan pokok inti kaidah negara fundamental. Pancasila sebagai Ideologi negara, didalamnya ada tiga (3) faktor yang cukup jelas yaitu, adanya keyakinan ( believe ) dan cita-citakan (tujuan), serta cara yang  musti  dijalani  untuk  tercapainya  tujuan  hidup  (cita-cita),  maka  secara  eksplisit  telah memenuhi ketiga faktor tersebut (Sunarso, Lasiyo, Eknathon, 2002).
Pancasila merupakan roh kebangsaan yang bersifat inklusif, merangkul semua golongan sosial,  etnis,  agama,  bahasa,  dan  aspirasi  hidup.  Nilai  paling  dasar  pancasila  adalah  keluhuran martabat  manusia.  Hal  ini  dilatarbelakangi  pengalaman  masa  penjajahan,  diskriminasi  yang masih kuat, segregasi sosial, dan ketidakadilan ekonomi yang dapat bermuara pada perpecahan bangsa.  Pancasila  sebagai  falsafah  bangsa sangat  mengayomi  kebhinekaan  Indonesia  sehingga
memberika  ruang  yang  sama  kepada  semua  kelompok  untuk  memaknai  dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sesuai nurani keberadaannya.
Pernyataan  Soekarno  secara  jelas  mengisyaratkan  bahwa  Negara  Pancasila  bukanlah monopoli  sekelompok  agama  karena  prinsip  keadilan  dan  kemajemukan  merupakan  identitas bangsa.  Kesadaran  inilah  yang  mendorong  mantan  menteri  agama  Munawir  Syadzali  berani mendeklarasikan  bahwa  model  negara  modern  yang  dianut  Indonesia  adalah  model  terbaik yang perna dipikirkan sehingga harus menjadi tujuan akhir bagi muslim Indonesia.
Dalam  menanggapi  reaksi  umat  islam  terhadap  pancasila,  suharto  mengeluarkan  tiga pernyataan: 1) Pancasila tidak akan dijadikan agama dan agama tidak akan disamakan dengan pancasila, 2) Pancasila bukanlah alternatif, saingan atau pengganti agama, dan 3) Pancasila tidak akan menagtur atau mencampuri keimanan dan ajaran agama (Ruslan, 2015). Penerimaan NU terhadap pancasila, juga mempunya keterkaitan dengan aspek historis, yaitu K.H. wahid Hasyim seorang tokoh NU yang terlibat langsung dalam perumusan pancasila dan UUD 1945 bersama- sama dengan pemimpin Nasional-Muslim lain.

## Filsafat Pancasila
Filsafat  pancasila  dapat  didkonsepsikan  sebagai  refleksi  yang  kritis  sesuai  logika  dan rasional    (berdasarkan  akal)  tentang  pancasila  sebagai  dasar  (fondasi)  negara  dan  kenyataan budaya  (adat)  bangsa  ,  dengan  tujuan  untuk  menemukan  pokok-pokok  (nilai)  pengertiannya yang  mendalam  dan  menyeluruh  (Hadi,  2019).  Pancasila  dinyatakan  sebagai  filsafat  karena pencasila  merupakan  hasil  penghayatan  jiwa  yang  mendalam  yang  dilakukan  oleh  founding father  Indonesia,  yang  dituangkan  dalam  suatu  sistem.  Pengertian  filsafat  pancasila  secara umum  adalah  hasil  berfikir  ( think )  atau  pemikiran  yang  sedalam-dalamnya  (sampai  ke  akar) dari bangsa (masyarakat) Indonesia yang dipercaya, dianggap, dan diyakini sebagai kenyataan (realis),  norma-norma  (hukum)  dan  nilai-nilai  yang  benar,  bijaksana,  adil,  dan  paling  sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia.
Filsafat  pancasila  kemudian  ditumbuh  kembangkan  oleh  Soekarno  sejak  1955  sampai pemerintahannya  berakhir  1965.  Pada  saat  itu  Soekarnomenyatakan  bahwa  Pancasila merupakan  bagian  filsafat  asli  Indonesia  yang  ditemukan  dari  budaya,  adat  dan  tradisi  (nilai luhur)  Indonesia  serta  merupakan  akulturasi  (pencampuran)  Barat  (Kristen),  budaya  India (Hindu-Budha), dan Arab (Islam) (Widodo, Wahyu, 2015). Filsafat Pancasila menurut soeharto telah  mengalami  Indonesianisasi.  Semua  sila  (dasar)  dalam  Pancasila  adalah  asli  diambil  dari budaya Indonesia dan selanjutnya ditafsirkan menjadi lebih rinci ke dalam butir-butir pancasila.
Filsafat  pancasila  ini  digolongkan  sebagai  filsafat  praktis  (realis)  sehingga  Pancasila tidak  hanya  mengandung  pemikiran  dan  perasaan  yang  sedalam-dalamnya  atau  tidak  hanya bertujuan  mencari  ( seeking ),  tetapi  hasil  pemikiran  yang  berwujud  filsafat  Pancasila  tersebut dipergunakan sebagai petunjuk hidup sehari-hari agar hidup bangsa Indonesia dapat mencapai kebahagiaan lahir dan batin, baik di dunia maupun diakhirat. Sebagai filsafat, pancasila memiliki dasar mendalam terkait ontologis, epistimologis, dan aksiologis (Maftuh, 2008).
Dasar  ontologis  Pancasila  membuktikan  bahwa  jelas  bahwa  Pancasila  itu  sungguh  ada dalam  realitas  dan  entitas  bangsa  (rakyat)  Indonesia  yang  berdasar  atas  multikulturalisme. Dasar epistimologinya, yakni berisi suatu cara, metode, strategi, norma, agar sesuatu yang lain dapat kembali kepada sebabnya. Sila ketiga persatuan dan sila keempat yang memiliki subtansi asas demokrasi, merupakan landasan epistimologi bangsa Indonesia (Sunarso, Lasiyo, Eknathon, 2002).  Secara  aksilogis,  pancasila  memiliki  5  sila  yang  saling  berkaitan  dan  bermakna  yang membentuk  manfaat  bagi  masyarakat  indonesia.  Dan  dari  nilai-nilai  Pancasila  mulai  dari ketuhanan, kemanusiaa, persatuan, karakyatan, dan keadilan sosial digunakan untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia salah satunya melalui Pendidikan (Muslimin, 2016).
Dalam hal ini, menurut pandangan pemateri mengambil pendapat Notonagoro nilai-nilai abstrak  yang  bermuara  dari  hakikat  (sebenanya)  Tuhan,  manusia,  satu,  rakyat  dan  adil, dijabarkan menjadi konsep dalam etika Pancasila, bahwa inti manusia (masyarakat) Indonesia adalah  untuk  memiliki  sikap  dan  situasi  yang  berketuhanan,  berkemanusiaan,  berkebangsaan, berperi  kerakyatan  dan  berperi  keaadilan  sosial.  Konsep  Pancasila  yang  berasaskan  tematis dijabarkan  menjadi  sistem  Etika  Pancasila  yang  bercorak  normative  (Notonagoro,  1972).  Isi
Pancasila yang disebut abstrak universal sebagai prinsip dasar/fondasi dapat menjadi sumber dan landasan bagi penyelesaian masalah, baik masalah dalam kehidupan personal sehari-hari.
Kesadaran Masyarakat Muslim Yang Berlandaskan Falsafah Bangsa Pancasila Dasar  negara  Indonesia  adalah  Pancasila  dan  UUD  1945,  dengan  demikian  keduanya harus  menjadi  pedoman  bagi  masyarakatnya  (termasuk  yang  muslim)  sila-sila  dari  pancasila, bagi  Notanegoro  memuat  filosofi  bangsa  Indonesia  yang  satu  sama  lain  tersampul  (adanya persatuan  dan  kesatuan).  Untuk  masing-masingnya  harus  dipahami  melalui  Nilai-nilai fundamental  dalam  pancasila  (Rosadi,  2010).  Apabila  masyarakat  yang  akan  diwujudkan  oleh bangsa  secara  bersama  ialah  masyarakat  adil  makmur  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  1945 yang  singkatnya  dapat  disebut  dengan  Masyarakat  Pancasila,  maka  dalam  kondisi  demikian sudah  barang  tentu  agama  harus  secara  fungsional  terletak  dalam  mekanisme  dan  dinamika bangsa dan negara (Wijaya, 2008).
Kesadaran  memiliki  makna  pemahaman  seseorang  terhadap  realitas/fenomena  yang didalamnya    terjadi  proses  konstitusi  (pengemasan)  terhadap  fenomena  itu,  sehingga  ia dipahami  sedemikian  rupa  sampai  kepada  halnya  ( das  ding  an  sich)  secara  objektif (Usman, 2013).  Merujuk  kepada  kesadaran  masyarakat  muslim  yang  hakekatnya,  ada  4  yakni  nalar jahiliyah, nalar deduktif (diniyyah), nalar induktif (ilmiyyah), dan bernalar abduktif (hanifiyyah). Hanifiyyah menggambarkan bahwa penanganan kehidupan bedasar pada nalar abduktif adalah lebih menjamin kepada ketercapaian kepentingan hidup yang sangat human (Nugroho,  2017). Pluralitas  umat manusia merupakan kenyataan  yang dikehendaki  Allah  SWT yang tak  dapat dielakan  lagi,  firman- Nya:  “Hai  manusia,  sesung guhnya  Kami  (Allah)  telah  menciptakan  kamu dari  seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan  dan  menjadikan  kamu  berbangsa-bangsa  dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal.  Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Maha Mengenal” (QS al-Hujurat/49:13) . “Dan di antara tanda -tanda kekuasaan-Nya ialah  menciptakan  langit  dan  bumi  serta  berlain-lain  bahasamu  dan  warna  kulitmu. Sesungguhnya  pada  yang  demikian  benar-benar  terdapat  tanda-tanda  bagi  orang-orang  yang mengethui” (QS  al-Rum/30:22) (Abidin,  2014) . Kelompok  masyarakat  Indonesia  merupakan masyarakat  dengan  tingkat  keanekaragaman  serta  perbedaan  yang sangat  kompleks  atau majemuk. Kelompok masyarakat dengan bebagai keanekaragaman dan kemajemukan tersebut dikenal dengan istilah masyarakat multikultural atau Multicultural society (Kariyadi & Suprapto, 2017) .
Berdasar  itu  tentunya  dapat  dilakukan  analisa  lebih  mendalam  tentang  pentingnya perubahan  nalar  masyarakat  muslim  Indonesia  secara  lebih  umum.  Artinya  perlu  ditemukan upaya  strategis  untuk  merubah  nalar  masyarakat  muslim  secara  umum  menuju  kepada  yang lebih fungsional, tepat guna dan berdaya guna seperti yang dimiliki oleh mereka yang abduktif (Shofa, 2016). Hal pokok yang diharapkan, pertama, karakter masyarakat Indonesia (termasuk muslim)  yang  diharapkan  oleh  pemerintah.  Kedua,  sumbangsih  (suatu  strategi  kebudayaan) dalam pengelolaan dan pengembangan jenis kesadaran masyarakat muslim Indonesia dari yang jahiliyah,  diniyyah,  serta  ilmiyyah,  manuju  kepada  yang  hanafiyyah,  yang  dipandang  lebih human. Adapun Strategi Membentuk Manusia Berkarakter .
Dalam hal ini, penulis memilki pendapat bahwa realisasi implementasi  Pancasila dalam berkehidupan dalam hal pengkhususan, dari formatnya yang abstrak menjadi pengertian yang umum kolektif (terkumpul) dan khusus (konkret). Bangsa Indonesia dengan Falsafah Pancasila mempunya  hubungan  yang  berasaskan  kausalitas,  mengandung  unsur  kewajiban.  Pancasila sebagai sebab dan adanya bangsa Indonesia sebagai akibatnya.
Dalam pembentukan karakter menuju terbentuknya akhlak yang mulia dalam diri setiap peserta  didik  ada  tiga  tahapan  yang  harus  dilalui,  diantaranya  (Majid,  2012): Moral Knowing/Learning  to,  moral  loving/moral  feeling ,  dan moral  doing/learning  to  do . Namun disempurnakan  dalam  buku  filsafat  pendidikan  islam  dalam  pembentukan  karakter . Jika karakteristik  merupakan  100%  keturunan  sejak  lahir,  maka  karakter  tidak  dapat  dibuat (diciptakan). Namun, jika heriditas hanyalah bagian dari berbagai bagian pembentuk karakter, tentu saja jawabannya dapat dibuat mulai usia dini menuju dewasa. Corak pendidikan karakter holistik (formal, informal dan nonformal) memiliki tujuh rukun. Ketujuh rukun pendidikan yang
bercorak  karakter  berikut  adalah  sebuah  bentuk  yang  utuh  dan  meyeluruh  yang  dapat diarahkan  secara  berurutan  dan  tidak  berurutan.  Suatu  perilaku  barulah  bisa  menghasilkan manusia berkarakter, apabila tsemua rukun pendidikan karakter berikut ini dikerjakan secara menyeluruh.  Kelima  rukun  itu  adalah  sebagai  berikut  (Siregar,  2018),  yakni,  Rukun  Pertama: Moral  Acting  (tindakan  yang  baik)  dengan  cara  habituasi  (pembiasaan)  dan  pembudayaan, Rukun  Kedua:  Membelajarkan  pengetahuan  tentang  nilai-nilai  yang  baik  ( moral  knowing ), Rukun Ketiga: Moral feeling dan loving: merasakan dan mencintai yang baik, Rukun Keempat: Keteladanan (moral model) dari lingkungan sekitar, dan Rukun Kelima: Pertaubatan dari segala dosa dan hal-hal yang tidak bermanfaat sekalipun boleh (tidak berdosa) dengan melaksanakan takhalli, tahalli , dan tajalli Dalam konteks ini masdar farid mengemukakan, pada alenia keempat pembukaan UUD 1945  mengandung  perihal  lima  prinsip  dasar  bagi  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan bernegara yang hendak dibangun dan dicapai, lima prinsip dasar itulah yang disebut pancasila (Yusuf, 2013). Berikut nilai-nilai fundamental dalam pancasila:
Sila Pertama yaitu ke-tuhanan yang maha esa, selain menjiwai sila-sila yang lainnya dari pancasila, menurut hardono Hadi perlu dinyatakan dengan tegas bahwa Indonesia menemukan prinsip dasar yang mempersatukan segalanya, tersebut di dalam “ke - tuhanan Yang Maha Esa” sebagaimana  dirumuskan  dalam  sila  pertama  dari  pncasila.  Sila  pertama  ini  merupakan  sikap yang  paling  mendalam  dari  bangsa  Indonesia  (Yusuf,  2013).  Artinya  dalam  sila  pertama  itu terkandung  selain  nilai  ke-tuhanan  dan  religius,  juga  terdapat  nilai  kesatuan  dan  persatuan, dimana nilai-nilai tersebut mengikat manusia dalam satu keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa  dana  Maha  Pencipta.  Hal  tersebut  reflektif  merupakan  cerminan  atau  implementasi  dari paham  ontologis  monodualisme  (manusia dan  tuhan tidak terpisahka),  yang  sebenarnya  telah diyakini  oleh  rakyat  Indonesia.  dengan  kata  lain  bahwa  ke-Tuhanan  yang  maha  esa  rakyat Indonesia  menyatakan  kepercayaan  dan  ketaqwaan  terhadap  Tuhan  yang  Maha  Esa  (Yusuf, 2013).
Sila  kedua:  kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab  soejadi  menegaskan  kandungan  nilai kemanusiaan tersebut meliputi: a) Pengakuan terhadap harkat dan martabat dngan segala hak dan  kewajiban  asasinya,  b)  Perlakuan  dan  pekerjaan  yang  adil  antar  sesama  manusia, lingkungan sekitar, dan seluruh komponennya, c) Manusia sebagai makhluk yang memilki adab yang memiliki daya cipta, rasa dan keyakinan.
Sila  ketiga:  persatuan  Indonesia,  dalam  pandangan  Kohdi  dan  Soejahdi,  nilai  tersebut mengandung nilai sebagai berikut: a) Pengakuan terhadap kebhineka tunggal ika suku bangsa (etnis),  agama,  adat-istiadat  dan  kebudayaan,  b)  Pengakuan  terhadap  persatuan  bangsa  dan wilayah  NKRI  serta  wajib  membela  dan  mempertahankan  serta  wajib  menjunjung  tinggi (patriotisme),  c)  Memilki  rasa  cinta  dan  bangga  akan  bangsa  dan  negara  Indonesia.  secara reflektif pengakuan terhadap keragaman etnis, adat, kebudayaan, agama dan sebagainya itulah hakikat sejatinya persatuan Indonesia.
Sila  keempat:  kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam permusyawaratan/perwakilan.  Nilai  kerakyatan  tersifat  pada  negara  Indonesia  adalah  dari rakyat,  oleh  rakyat  dan  untuk  rakyat.  Dalam  pengertian  ini,  semua  kebijakan  dan  keputusan penguasa  atau  pemerintahan  negara  harus  sejalan  dengan  keinginan  dan  berpihak  pada kepentingan  rakyat.  Selain  itu,  kebijakan  dan  berbagai  keputusan  harus  dilahirkan  melalui musyawarah dan mufakat bersama wakil-wakil rakyat.
Sila kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. menurut Notonegoro secara filosofis menunjukkan bahwa didalam sila-sila pancasila terdapat nilai-nilai fundamental, antara lain  adalah  nilai  ke-Tuhanan,  peri  kemanusiaan,  peri  persatuan,  nilai  peri  kerakyatan  atau kebersamaan, dan nilai keadilan, dan nilai-nilai ini benar-benar ada pada rakyat Indonesia.
Kamudian  bagaimana  implementasi  konkrit  dari  falsafah  Pancasila  dan  amanat  UUD 1945  tersebut  oleh  masyarakat  muslim  Indonesia  dalam  bentuk  perilaku?  Hal  itu  dapat ditemukan  pada  konsep  pembinaan  karakter  bangsa  Indonesia  sebagaimana  yang  ditetapkan oleh  pemerintah  melalui  kementerian  pendidikan  Nasional.  Pemerintah  menegaskan  hal  itu secara  implisit  dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  (RPJPN)  tahun  2005-2025. Didalamnya dinyatakan bahwa pembangunan karakter merupakan salah satu program prioritas
pembangunan nasional untuk mencapai tujuan dan ditetaokanlah UU No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (Sutono, 2015).
Guna mencapai itu maka dirumuskanlah sembilan karakter yang khas bangsa Indonesia, yaitu tangguh, kompetitif, berakhlak, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong-royong, berjiwa  patriotik,  dijiwai  oleh  IMTAQ  kepada  Tuhan  yang  Maha  Esa  berdasarkan  Pancasila. Kemudian  secara  epistimologis,  dengan  berdasar  pada  analisis,  maka  dapat  dimaknai  bahwa masyarakat Indonesia yang Pancasilais termasuk muslim, memahami suatu realitas/kebudayaan sudah  semestinya  dalam  pengertian  yang  utuh  yakni  empirik-rasional-intuitif,  sebagaimana yang  dimaksudkan  dalam  sila-sila  Pancasila  serta  UUD  1945  secara  terpadu  utuh/satu,  lahir batin,  individual-sosial,  makhluk-pribadi-makhluk  Tuhan.  Artinya  memahami  realitas  secara utuh,  empirik-rasional-intuitif  diakui  adanya  yang  sekaligus  memberi  inspirasi  pada pengetahuan/pemahamannya dan harus terimplementasikan dalam kenyataan hidupnya.

## 4. Simpulan dan saran
Masyarakat  muslim  yang  berlandaskan  falsafah  bangsa  (pancasila)  mamahami  bahwa epistimologi  pendidikan  dan  cara  memperoleh  pendidikan  itu  sebagai  landasan  untuk membentuk  negara  dan  bangsa  yang  memiliki  keyakinan,  kemanusiaan,  persatuan, permusyawaratan  dan  keadilan  yang  dibangun  dalam  lembaga  pendidikan  yang  sama  sekali tidak bertentangan dengan rasional, empiris dan normatif khususnya bagi masyarakat muslim. Pancasila  adalah  rumah  bersama,  tempat  semua  kelompok  agama  (termasuk  islam)  dapat mengisi dan memperkaya nilai-nilai luhur kemanusiaan yang menjadi inti Pancasila. Landasan berpikir  masyarakat  muslim  yang  berlandaskan  pancasila  ialah  rasional,  empirik  dan  intuitif. Menjadi  masyarakat  yang  hanafiyyah,  menjadikan  nalar  abduktif  sebagai  jalan  untuk menjadikan bangsa Indonesia yang memiliki rasa keyakinan, rasa kemanusiaan, rasa persatuan, rasa  musyawarah, dan rasa keadilan yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia yang  berlandaskan  Pancasila  menolak  keras  berbagai  paham  yang  melawan  atau  yang  tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai asas negara Indonesia contohnya khilafah Islamiyah. Peneliti  merekomendasikan  untuk  melakukan  penelitian  lebih  lanjut,  dengan  menggunakan paradigma  dan  metodologi  yang  berbeda,  dan  mengurai  lebih  dalam  satu  persatu  tentang klasifikasi yang dijelaskan diatas lebih rinci dan lebih mendalam.

## Daftar Rujukan
Abidin.  (2014).  Teologi  Inklusif  Nurcholish  Madjid:  Harmonisasi  Antara  Keislaman, Keindonesiaan, Dan Kemoderenan. Humaniora , 5 (2).
Adi,  P.  (2016).  Pembudayaan  Nilai-Nilai  Pancasila  Bagi  Masyarakat  Sebagai  Modal  Dasar Pertahanan Nasional Nkri. Jurnal Moral Kemasyarakatan , 1 (1), 15 – 36.
Asmaroini, A. P. (2017). Menjaga Eksistensi Pancasila Dan Penerapannya Bagi Masyarakat Di Era Globalisasi. JPK: Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan , 1 (2), 12 – 21.
Hadi,  A.  (2019).  Moralitas  Pancasila  Dalam  Konteks  Masyarakat  Global:  Mengkaji  Pendidikan Kewarga  Negaraan  Untuk  Penguatan  Nilai  Moral  Dalam  Konteks  Globalisasi. Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, Dan Sains , 8 (2).
Kariyadi, D., & Suprapto, W. (2017). Membangun Kepemimpinan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila Dalam  Perspektif  Masyarakat  Multikultural. Citizenship  Jurnal  Pancasila  Dan Kewarganegaraan , 5 (2), 86. Https://Doi.Org/10.25273/Citizenship.V5i2.1560
Maftuh,  B.  (2008).  Internalisasi  Nilai-Nilai  Pancasila  Dan  Nasionalisme  Melalui  Pendidikan Kewarganegaraan. EDUCATIONIST , II (2).
Majid,  A.  &  Andriani.  (2012). Pendidikan  Karakter  Perspektif  Islam .  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya.
Muslimin,  H.  (2016).  Tantangan Terhadap  Pancasila  Sebagai  Ideologi  Dan  Dasar  Negara  Pasca
Reformasi. Jurnal Cakrawala Hukum , 7 (1), 30 – 38. Https://Doi.Org/10.26905/Idjch.V7i1.1791
Notonagoro.  (1972). Generasi  Muda  Dan  Ketuhanan  Nasional .  Yogyakarta:  Sema  Universitas Gadjah Mada.
Nugroho,  D.  A.  (2017).  Penguatan  Ecological  Citizenship  Melalui  Penerapan  Pendidikan
Pancasila  Dan  Kewarganegaraan  Berbasis  Masyarakat. Prosiding  Konferensi  Nasional Kewarganegaraan III , (November), 18 – 25. Qomar, M. (2005). Epistemologi Pendidikan Islam . Jakarta: Erlangga. Rosadi,  O.  (2010).  Hukum  Kodrat,  Pancasila  Dan  Asas  Hukum  Dalam  Pembentukan Hukum  Di Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum , 10 (3), 282 – 290.
Https://Doi.Org/10.20884/1.Jdh.2010.10.3.98
Ruslan,  I.  (2015). Negara  Madani  Aktualisasi  Nilai-Nilai Pancasila Dalam  Kehidupan  Berbangsa Dan Bernegara . Yogyakarta: SUKA Press. Shofa, A. M. A. (2016). Memaknai Kembali Multikulturalisme Indonesia Dalam Bingkai Pancasila.
JPK (Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan) , 1 (1), 34 – 41.
Https://Doi.Org/10.24269/V1.N1.2016.34-40
Siregar,  M.  (2018). Pendidikan  Islam  Menuju  Pembentukan  Karakter .  Yogyakarta:  FITK  UIN Sunan Kalijaga.
Sunarso, Lasiyo, Eknathon,  Dan R. (2002). Pancasila . Yogyakarta: PPKP Press. Suparno, P. (2001). Filsafat Pendidikan . Yogyakarta: Penerbit Kanisius. Sutono, A. (2015). Meneguhkan Pancasila Sebagai Filsafat Pendidikan Nasional. Civis , 5 (1), 666 – 678. Retrieved From Http://Journal.Upgris.Ac.Id/Index.Php/Civis/Article/View/628
Usman. (2013). Jenis Kesadaran/Paradigma Masyarakat Muslim . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Wahid, A. A. (2013). Diskursus Pendidikan Berbasis Karakter . Jakarta: Risalah.
Widodo, Wahyu, B. A. (2015). Pendidikan Pancasila Hakikat, Penghayatan Dan Nilai-Nilai Dalam Pancasila . Yogyakarta: Pustaka Andi. Wijaya,  A.  (2008). Kedudukan  Norma  Hukum  Dan  Agama  Dalam  Suatu  Tata  Masyarakat Pancasila . Al- Qānūn , 11 (2). Yusuf, H. (2013). Dasar-Dasar Aksiologis Pembukaan UUD 1945 Dalam Perspektif Filsafat Politik Islam . Bandar Lampung: An-Nuur Press.