INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 7259-7267 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Pengaruh Politik Hukum Terhadap Pembentukan Qanun
Ismaidar 1 ✉ , Elly Asmarawati 2
Fakultas Pascasarjana, Program Study Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan
Email: ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Aceh  diberikan  wewenang  untuk  mengatur  urusan  pemerintahannya  sendiri,  termasuk  dalam  hal pembentukan peraturan perundang-undangan daerah yang disebut sebagai Qanun. Politik hukum memainkan peran penting terhadap kebijakan dasar yang menentukan jalur, bentuk, dan substansi hukum yang akan dihasilkan dalam Qanun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami secara mendalam bagaimana pengaruh politik hukum dalam pembentukan Qanun di Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian yurudis normatif, dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan pendekatan  analisis  data  secara  deskriptif.  Melalui  analisis  penelitian  ini,  Politik  hukum  dalam pembentukan Qanun di Aceh bukan sekadar rangkaian proses hukum formal, tetapi juga representasi dari  dinamika  politik  lokal,  sejarah,  identitas  kultural,  dan  nilai-nilai  keagamaan.  Keseluruhan, hubungan erat antara politik dan hukum menjadi landasan penting dalam membentuk produk hukum daerah yang mencerminkan kebutuhan masyarakat Aceh.
Kata Kunci: Politik Hukum, Qanun, dan Pemerintahan Aceh

## Abstract
In granting autonomy, Aceh has been empowered to manage its own governance affairs, including the formulation of local government regulations known as Qanun. Legal politics plays a crucial role in shaping  the  fundamental  policies  that  determine  the  direction,  form,  and  substance  of  the  law produced within the Qanun.  This study aims to comprehensively understand the influence of legal politics in the formation of Qanun in Aceh. It is a normative legal research employing a literature review method and a descriptive data analysis approach. Through this study, Legal politics in the formation of  Qanun  in  Aceh  extends  beyond  a  mere  series  of  formal  legal  processes;  it  also  serves  as  a representation of local political dynamics, historical influences, cultural identity, and religious values.
In its entirely, the close interplay between politics and law constitutes a crucial foundation in crafting regional legal instruments that reflect the needs of the Acehnese community.
Keywords: Legal Politic, Qanun, and the Government of Aceh

## PENDAHULUAN
Pemindahan sebagian besar wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah telah  menjadikan  pemerintah  daerah  sebagai  garda  terdepan  dalam  pembangunan nasional, dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. Dalam hal  ini,  peran  serta  dukungan  pemerintah  daerah  dalam  implementasi  perundang- undangan (PUU) memiliki peran strategis, terutama dalam merancang  peraturan daerah (Perda) dan regulasi daerah lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Qanun  merupakan  salah  satu  produk  hukum  daerah  yang  berbentuk  peraturan perundang-undangan yang bersifat dan berlaku khusus  di Aceh  dibentuk dalam rangka tertib  penyelenggaraan  pemerintahan  Aceh,  Pemerintahan  Kabupaten/kota  dan penyenggaraan  tugas  pembantuan,  yang  terdiri  atas  Qanun  Aceh  dan  Qanun Kabupaten/Kota.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pada pasal 1 angka 21 dan angka 22, didefinisikan bahwa “Qanun Aceh adalah Peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan  dan  kehidupan  masyarakat  Aceh”  dan  “Qanun  Kabupaten/Kota  adalah Peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah Kabupaten/Kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupa n masyarakat Kabupaten/Kota di Aceh”.
Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dilatarbelakangi  oleh  pertimbangan  bahwa,  dalam  konteks  perjalanan  ketatanegaraan Republik Indonesia, Aceh diakui sebagai sebuah entitas pemerintahan daerah yang memiliki karakter  khusus  atau  istimewa.  Aceh  diberikan  wewenang  untuk  mengatur  urusan pemerintahannya  sendiri,  termasuk  dalam  hal  pembentukan  peraturan  perundang- undangan daerah yang disebut sebagai Qanun.
Qanun/Perda dibentuk  dalam rangka  penyelenggaraan otonomi daerah  provinsi/ kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Qanun/Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang  lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing  daerah.  Perda  tidak  boleh  bertentangan  dengan  kepentingan  umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Dalam tata urutan (hirarki) peraturan perundang-undangan di Indonesia, menurut pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, terdapat 7 jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Dalam  hal  ini  Qanun  Aceh  dan  Qanun  Kabupaten/Kota  dipersamakan  dengan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan pasal 7 ayat (1) huruf f  bah wa “termasuk dalam Peraturan Daerah Provinsi adalah Qanun yang berlaku di Provinsi Aceh dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) serta Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat” dan huruf g “termasuk dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh”.
Dalam Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun  menyebutkan  bahwa  Qanun  Aceh  dan  Qanun  Kabupaten/Kota  dibentuk  dalam rangka  penyelenggaraan  Pemerintahan  Aceh,  pengaturan  hal  yang  berkaitan  dengan kondisi  khusus  Aceh,  penyelenggaraan  tugas  pembantuan  dan  penjabaran  lebih  lanjut Peraturan Perundang-undangan.
Politik  hukum  tidak  terlepas  dalam  pembentukan  Qanun,  proses  pembentukan Qanun melibatkan interaksi antara kekuasaan eksekutif dan legislatif di tingkat daerah, serta dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor politik. Padmo Wahjono (1986: 160) mendefinisikan politik  hukum  sebagai  kebijakan  dasar  yang  menentukan  arah,  bentuk,  maupun  isi  dari hukum yang akan  dibentuk. Definisi  ini masih bersifat abstrak dan  kemudian dilengkapi dengan  sebuah  artikelnya  yang  berjudul  Menyelisik  Proses  Terbentuknya  Perundang- undangan, yang dikatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut  dapat  berkaitan  dengan  pembentukan  hukum,  penerapan  hokum,  dan penegakannya sendiri (Padmo Wahjono, 1991: 65).
Pemahaman  terhadap  hubungan  antara  politik  dan  hukum  sangatlah  penting, karena konsepsi dan kekuasaan politik menjadi hal krusial yang menentukan terbentuknya suatu produk hukum. Oleh karena itu, untuk memahami dinamika antara politik dan hukum dalam  konteks  suatu  negara,  diperlukan  analisis  mendalam  terhadap  latar  belakang kebudayaan,  kondisi  ekonomi,  kekuatan  politik  di  dalam  masyarakat,  struktur  lembaga negara, dan struktur sosial, selain dari institusi hukum yang ada. Melalui uraian awalan dari kajian  di  atas,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengeksplorasi  dan  memahami  secara mendalam bagaimana pengaruh politik hukum  dalam pembentukan Qanun di Aceh.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif (normative  legal  research) dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  belaka.  Dalam memperoleh  data  digunakan  metode  penelitian  kepustakaan,  data  kepustakaan  yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, seperti peraturan perundang-undangan, buku- buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Analisis data pada penelitian yuridis normatif  ini  dengan  menggunakan  metode  pendekatan  kualitatif  deskriptif,  metode pendekatan kualitatif deskriptif adalah suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan fenomena atau situasi secara rinci dan mendalam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hukum dianggap sebagai tujuan politik dengan maksud agar ide-ide hukum atau rechtsidee,  seperti  kebebasan,  keadilan,  kepastian,  dan  sebagainya,  dapat  diintegrasikan dalam kerangka hukum positif. Realisasi sebagian atau seluruh ide hukum tersebut menjadi tujuan dari proses politik dan hukum, sekaligus menjadi instrumen politik. Dalam konteks ini, politik menggunakan hukum positif, yang termanifestasi dalam peraturan perundang- undangan,  untuk  mencapai  tujuannya  dengan  merealisasikan  ide-ide  hukum  yang dimaksud.
Dalam proses pembentukan peraturan hukum oleh institusi politik, peran kekuatan politik yang menduduki posisi dalam institusi tersebut sangat krusial. Institusi politik hanya memiliki  otoritas  formal  untuk  membentuk  hukum  jika  diisi  oleh  kekuatan  politik  yang memberikan kewenangan tersebut. Oleh karena itu, institusi politik semata merupakan alat yang dipengaruhi oleh kelompok pemegang kekuasaan politik.
Kekuatan politik dapat diamati dari dua perspektif utama, yaitu sisi kekuasaan formal yang dimiliki oleh institusi politik seperti Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga
negara lainnya, serta sisi kekuatan politik dari infrastruktur politik, termasuk partai politik, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi profesi, dan lain-lain, yang memiliki pengaruh signifikan dalam proses pembentukan hukum.
Pembentukan hukum berhubungan erat dengan prosedur pengambilan keputusan politik di tingkat legislatif dan eksekutif dalam hal legislasi hukum ( legal drafting) hendaknva mengacu kepada politik hukum yang dianut oleh badan kekuasaan negara secara kolektif. Suatu  undang-undang  dapat  ditetapkan  sebagai  peraturan  tertulis  yang  dikodifikasikan apabila  telah  melalui  proses  politik  pada  badan  kekuasaan  negara  yaitu  legislatif  dan eksekutif, serta memenuhi persyaratan dan rancangan perundang-undangan yang layak. Dalam hal Qanun sebagai Peraturan Daerah Aceh, berbagai elemen kekuatan politik dan kepentingan  masyarakat  turut  serta  dalam  memberikan  pengaruh  dan  sumbangan terhadap proses pembentukan peraturan hukum tersebut.
Secara yuridis normatif, ketentuan mengenai Qanun diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun.
Terkait dengan materi muatan suatu Qanun di Aceh harus mencerminkan beberapa asas penting. Asas-asas tersebut dinyatakan Pasal 236 dan Pasal 237 ayat (1) Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh berikut ini:
Pasal 236
Qanun dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang- undangan yang meliputi :
a. kejelasan tujuan;
b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
d. keterlaksanaan;
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. kejelasan rumusan; dan
g. keterbukaan.
Pasal 237
(1) Materi muatan qanun mengandung asas :
a. pengayoman;
b. kemanusiaan;
c. kebangsaan;
d. kekeluargaan; e.
keanekaragaman;
f. keadilan;
g. nondiskriminasi;
h. kebersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
j. keseimbangan, keserasian, kesetaraan, dan keselarasan.
Pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun juga disebutkan asas-asas pembentukan Qanun, sebagai berikut:
(1) Qanun dibentuk berdasarkan asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi :
a. kejelasan tujuan;
b. kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat;
c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
d. keterlaksanaan;
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. kejelasan rumusan;
g. keterbukaan; dan
h. keterlibatan publik.
(2) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan:
a. Syariat Islam;
b. UUD 1945;
c. MoU Helsinki 15 Agustus 2005;
d. Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah;
e. adat istiadat Aceh;
f. kepentingan umum;
g. kelestarian alam; dan
h. antar Qanun.
Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, pembentuk peraturan wajib  mengikuti  asas-asas  yang  telah  ditetapkan.  Hal  ini  bertujuan  agar  pembentukan peraturan  tersebut  dapat  memenuhi  semua  kaidah  secara  menyeluruh.  Ini  merupakan prinsip yang harus dipegang teguh oleh pembentuk peraturan perundang-undangan untuk memastikan keseluruhan aspek dan unsur diperhatikan secara komprehensif.
Politik  hukum  dalam  pembentukan  Qanun  di  Aceh  tidak  dapat  dipahami  secara terpisah dari faktor sejarah otonomi khusus di Aceh. Sejak diberlakukannya perjanjian damai antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tahun 2005 melalui MoU Helsinki, Aceh diberikan status otonomi khusus sebagai bentuk pengakuan terhadap keunikan sejarah dan budaya masyarakat Aceh. Otonomi khusus ini menjadi dasar hukum bagi implementasi syariat Islam dalam sistem hukum Aceh dan memberikan kewenangan tambahan  kepada  pemerintahan  daerah  untuk  mengatur  kehidupan  masyarakat  sesuai dengan nilai-nilai lokal.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh lahir sebagai hasil  kesepakatan  bersama  antara  Pemerintah  Republik  Indonesia  dan  Gerakan  Aceh Merdeka (GAM), dengan tujuan utama untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan di Aceh dan mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan. Selain itu,  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh  tersebut  juga  dimaksudkan  untuk menjelaskan dengan lebih tegas posisi dan peran Aceh sebagai salah satu provinsi yang diberikan status otonomi khusus di Indonesia. Fokus Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang  Pemerintahan  Aceh  ini  bukan  hanya  pada  komitmen  terhadap  perdamaian, melainkan juga pada pengaturan yang lebih  jelas terkait kedudukan  dan fungsi  provinsi tersebut, sejalan dengan upaya mengakomodasi perjalanan desentralisasi.
Dengan demikian,  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bukan hanya merupakan langkah penting dalam menjaga kesepakatan damai, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang mengarahkan dan memperinci kerangka implementasi Otonomi  Khusus  Aceh,  seiring  dengan  dinamika  perjalanan  Desentralisasi  di  Indonesia. Sebagai sebuah produk politik dan hukum, Undang-Undang Pemerintahan Aceh membawa dampak substansial terhadap kerangka pemerintahan di Aceh.
Pemberian otonomi seluas-luasnya di bidang politik kepada masyarakat Aceh dan mengelola pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip good governance yaitu transparan, akuntabel,  profesional,  efisien  dan  efektif  dimaksudkan  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat di Aceh. Dalam penyelenggaraan otonomi yang seluas-luasnya itu,  masyarakat  Aceh  memiliki  peran  serta,  baik  dalam  merumuskan,  menetapkan, melaksanakan maupun dalam mengevaluasi kebijakan pemerintahan daerah.
Seiring  dengan  konteks  ini,  politik  hukum  dalam  pembentukan  Qanun  di  Aceh mencerminkan  upaya  pemerintah  daerah  untuk  menjalankan  kewenangan  otonomi khususnya  secara  lebih  efektif.  Proses  pembentukan  Qanun  menjadi  sarana  bagi pemerintahan daerah untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai syariat dan aspirasi masyarakat Aceh. Keberlakuan hukum Islam sebagai bagian integral dari sistem
hukum Aceh menambah kompleksitas dalam dinamika politik hukum, di mana aspek-aspek agama, budaya, dan sejarah saling terkait erat.
Perjalanan sejarah otonomi khusus di Aceh juga menciptakan suasana politik yang unik, di mana pemahaman terhadap identitas lokal dan aspirasi otonomi daerah menjadi poin sentral  dalam  proses pembentukan kebijakan.  Syariat Islam menjadi faktor penting yang  memengaruhi  pembuatan  Qanun,  sejalan  dengan  nilai-nilai  dan  identitas  lokal masyarakat Aceh. Hal ini menciptakan dinamika politik yang mencerminkan tuntutan dan harapan masyarakat terhadap implementasi hukum yang sesuai dengan keyakinan agama dan budaya mereka.
Politik  hukum  tidak  hanya  memainkan  peran  sebagai  mekanisme  penyusunan regulasi,  tetapi  juga  sebagai  instrumen  yang  mencerminkan  keinginan  pemerintahan daerah  dan  aspirasi  masyarakat  Aceh.  Sebagai  hasilnya,  pembentukan  Qanun  di  Aceh menjadi  representasi  dari  hubungan  dinamis  otonomi  khusus,  identitas  lokal,  partisipasi masyarakat,  implementasi  nilai  agama,  dan  politik  lokal  yang  beragam.  Dinamika  ini memainkan peran kunci dalam membentuk peraturan hukum yang mencerminkan karakter dan kebutuhan unik masyarakat Aceh dalam konstruksi hukum di tingkat daerah.

## SIMPULAN
Pengaruh politik hukum pada pembentukan atau pembuatan Qanun di Aceh sangat signifikan  dan  kompleks.  Pemberian  otonomi  seluas-luasnya  di  bidang  politik  kepada masyarakat  Aceh  menegaskan  partisipasi  mereka  dalam  merumuskan,  menetapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan pemerintahan daerah. Politik hukum di Aceh mencerminkan  upaya  pemerintahan  daerah  untuk  menjalankan  otonomi  dengan merumuskan kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai syariat, sejarah, adat dan kebudayaan, dan lainnya dalam pembentukan regulasi daerah.
Dengan demikian, politik hukum dalam pembentukan Qanun di Aceh bukan sekadar rangkaian proses hukum formal, tetapi juga representasi dari dinamika politik lokal, sejarah, identitas kultural, dan nilai-nilai keagamaan. Keseluruhan, hubungan erat antara politik dan hukum  menjadi  landasan  penting  dalam  membentuk  produk  hukum  daerah  yang mencerminkan kebutuhan masyarakat Aceh.

## DAFTAR PUSTAKA
Asran Jalal, A. J. (2019). Politik Desentralisasi Di Indonesia: Pertarungan Kepentingan Dalam Proses  Perumusan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  Tentang  Pemerintahan Aceh.
Barlian, A. E. A. (2016). Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-undangan  dalam  Prespektif  Politik  Hukum. FIAT  JUSTISIA:  Jurnal  Ilmu Hukum, 10(4), 605-622.
Isharyanto, Politik Hukum, Surakarta: CV Kekata Group, 2016.
Mahfud, M. (2007). Politik Hukum Dalam Perda Berbasis Syari’ah. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 14(1).
Rahman,  D.  A.,  Abubakar,  M.  B.,  &  Rizwan,  M.  (2023).  Memahami  Desentralisasi  dan Otonomi Khusus di Aceh. JPP Jurnal Politik dan Pemerintahan, 8(1), 26-40.
Salam, A. (2015). Pengaruh politik dalam pembentukan hukum di Indonesia. Mazahib.
Sihombing, Eka Nam. Politik Hukum. Penerbit EnamMedia, 2020.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif,  Cet.  XIII,  Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2011.
Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Cet. V, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun.