## UPAYA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA MONEY
LAUNDERING  GUNA MENGANTISIPASI PERKEMBANGAN GLOBALISASI TERHADAP  KEJAHATAN DALAM RANGKA TERWUJUDNYA KEPASTIAN  HUKUM BAGI INVESTOR DI WILAYAH JAWA BARAT
Ujang Suratno Universitas Wiralodra, Indramayu, faujura-1804@yahoo.com

## ABSTRAK
Kejahatan  money  laundering  memiliki  dimensi  internasional,  terorganisir,  serta berdampak  buruk  bagi  keamanan,    dan  kesejahteraan.  Kejahatan  money laundering  memiliki  dimensi  yang  cukup  luas  serta  memiliki  tali  temali  dengan tindak  kejahatan  lainnya,  seperti  baik  kejahatan  konvensional  ( conventional crimes ) maupun kejahatan transnasional ( transnational crimes ), bahkan memiliki dimensi  internasional  dan  terorganisir.  Kondisi  sangat  berdampak  buruk  bagi keamanan, dan kepastian hukum para investor. Untuk itu diperlukan kemampuan Anggota  Kepolisian  dalam  melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan.  Saat  ini diasumasikan  bahwa  kemapuan  penyelidikan  dan  penyidikan  anggota  kepolisian masih  relatif  rendah.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  yuridis  emperis, penelitian  yang  dilakukan  terhadap  efektifitas  penerapan  peraturan  perundangan- undangan  di  bidang  Kepolisian.  Sifat  penelitian  bersifat  deskriptif,  memaparkan berbagai  aturan  yang  mengatur  tentang  penyelidikan  dan  penyidikan  anggota Polri.  Bahan-ahan  hukum  baik  bahan  hukum  primer,  sekuder,  maupun  tersier menjadi  bahan kajian utama dalam penerapan hukum.  Teknik  pengumpulan data dilakukan  dengan  studi  kepustakaan  dan  studi  lapangan,  baik  dengan  obesrvsi, maupun wawancara. Teknik  analisis dilakukan melalui  teknik Desriptif Analisis.
Hasil  penelitian  menunujukan  bahwa  anggota  Polri  di  Polda  Jawa  Barat  belum banyak  yang  memahami  tindak  pidana  pencucian  uang  ( moneylaundering ), pengetahuan mengenai moneylaundering masih rendah, keterampilan penyelidikan dan penyidikan juga  masigh relatif rendah, hal ini mengingat masih sedikitnya  anggota  Polri  yang  telah  mengikuti  pendidikan  reskrim  bidang moneylaundering .  Upaya  peningktan  kemampuan  harus  terus  dilakukan  Polri pada anggotanya, seperti pelatihan dan pendidikan, diksus moneylaundering. Kata Kunci: Moneylaundering, kemampuan, diklatsus

## ABSTRACT
Crimes involving money laundering have international dimensions, are organized, and harm security and welfare. The crime of money laundering has connections to other  crimes,  including  conventional  and  transnational  crimes,  as  well  as international  and  organized  dimensions.  This  condition  harms  investor  security and  legal  certainty.  For  this  reason,  the  capability  of  police  officers  to  conduct investigations  and  inquiries  is  essential.  Currently,  it  is  assumed  that  police members  have  relatively  limited  investigative  and  investigative  capabilities.  The effectiveness  of  the  application  of  laws  and  regulations  in  the  Police  sector  was investigated using empirical legal methodologies in this study. The purpose of this study  is  to  describe  the  numerous  rules  governing  the  investigation  and
investigation  of  members  of  the  Indonesian  National  Police.  Legal  materials, including  primary,  secondary,  and  tertiary  legal  materials,  constitute  most  of  the study  material  for  applying  law.  Library  research  and  field  studies,  including observation  and  interviews,  were  employed  as  data  collection  methods. Descriptive Analysis techniques were utilised to conduct the analysis. The results of the study indicate that few police members at the Regional Police of West Java understand  the  crime  of  money  laundering.  The  Police  knowledge  about  money laundering  is  still  low,  and  investigative  and  investigation  capabilities  are  also relatively low, especially considering that very few police members have received criminal justice training in money laundering. Efforts to increase the capability of police  members,  such  as  training  and  education,  must  continue,  with  a  focus  on combating money laundering.
Keywords: money laundering, capability, special education, training

## PENDAHULUAN
Perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  terutama    teknologi informasi,  komunikasi  dan  transportasi  telah  banyak  mendorong  hubungan  antar negara  menjadi  sangat    intens    serta  mempengaruhi  tumbuh  dan  berkembangnya tatanan  nasional  dan  internasional.    Proses  informatisasi    ini  membuat  horizon kehidupan di planet dunia semakin meluas dan sekaligus dunia semakin mengerut. Hal ini berarti berbagai permasalahan kehidupan manusia menjadi masalah global atau  setidak-tidaknya  tidak  dapat  dilepaskan  dari  pengaruh  kejadian  di  belahan bumi  lain,  baik  masalah  politik,  demokrasi,    ekonomi,  sosial  budaya,  maupun keamanan.
Pada  aspek  keamanan,  perilaku  masyarakat  dalam  dinamika  arus  global bukan hanya telah berdampak tumbuhnya perilaku positif pada masyarakat dunia, tetapi juga telah merubah peta tumbuhnya tindak kejahatan yang semula berpusar pada  tataran  nasional  menjadi  tataran  transnasional,  yang  memiliki  dimensi teknologi yang relatif tinggi. Hal ini berarti masalah keamanan bukan lagi menjadi permasalahan nasional,  tetapi merupakan masalah global  dimana penanganannya tidak hanya dilakukan oleh suatu negara, tetapi sudah antar negara.
Pada  saat  ini  telah  tumbuh  beberapa  kejahatan  yang  bersifat  lintas  negara
( transnational  crimes ),  terorganisir,  serta  menggunakan  teknologi  yang  relatif tinggi. Kesepakatan Menteri Luar Negeri Negara-Negara ASEAN menggolongkan  kejahatan  transnasional  ke  dalam    8  (delapan)  bentuk,  yakni  : Terorism,  Illicit  Drug  Trafficking,  Arms  Smuggling,  Sea  Piracy,  Money Laundering, Trafficking in Persons (Women, Children, illegal Immigrants), Cyber Crimes, International Economic Crimes.
Salah  satu  kejahatan  yang  berkembangannya  cukup  signifikan  bagi pertumbuhan  kejahatan  transnasional,  dan  telah  menjadi  perhatian  negara-negara di  dunia  adalah  kejahatan  money  laundering.  Kejahatan  money  laundering memiliki  dimensi  internasional,  terorganisir,  serta    berdampak  buruk  bagi keamanan,    dan  kesejahteraan.  Kejahatan  money  laundering  memiliki  dimensi yang  cukup  luas  serta  memiliki  tali  temali  dengan  tindak  kejahatan  lainnya, seperti  baik  kejahatan  konvensional  ( conventional  crimes )  maupun  kejahatan transnasional ( transnational crimes ).
Banyak  sarana  yang  digunakan  para  pelaku  dalam  melakukan  pemutihan uang  ( money  laundering )  antara  lain  melalui  pendirian  perusahaan,  pembelian
emas dan barang antik, pembangunan real estate,  pembelian obligasi pemerintah, penanaman modal asing melalui jual beli surat berharga atau diinvestasikan dalam perusahaan  swasta,  melalui  lembaga  keuangan  baik  bank  maupun  non  bank dengan memakai instrumen safe deposit box, falitas transfer dengan menggunakan electronic fund transfer.
Tindakan  pencucian  uang  ( money  laundering )  tersebut    memiliki  dampak negatif yang cukup besar bagi perkembangan perekonomian suatu negara, bahkan perekonomian dunia, antara lain :
a. Mempengaruhi  posisi  net  foreign  aset  (NFA)  yang  mengakibatkan kebijakan moneter  menjadi tidak efektif.
b. Mempengaruhi likuiditas (khususnya perbankan)negara penerima dana.
c. Menurunkan kepercayaan internasional terhadap sistem keuangan negara;
d. Menimbulkan persaingan yang tidak sehat ( unfair comtetition );
e. Rusaknya sistem politik, ekonomi, sosial budaya, dan hukum  suatu negara, yang  dapat  melemahkan  ketahanan  suatu  negara,  dan  pada  akhirnya  akan menimbulkan sampak pada situasi keamanan nasional.
Di  Indonesia,  kejahatan  pencuciang  uang  ( money  laundering )  mulai berkembang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan berkembangnya  teknologi.  Berdasarkan  laporan  PPATK  tahun  2008,  banyak transaski  yang  mencurigakan  dalam  lalu  lintas  perbankan,  seperti  masuknya jumlah  uang  cukup  besar  dalam  waktu  yang  cukup  dekat,  pengambilan  uang dalam  jumlah  yang  besar  berdekatan  dengan  pemasukan  uang,  dan  lain-lain rekening yang mencurigakan.
Namun  demikian  sekalipun  banyak  transaksi  yang  mencurigakan,  kasus- kasus  yang  berkaitan  dengan  kejahatan  money  laundering  masih  sedikit  yang dapat  ditangani  oleh  penyidik  Polri.  Dalam  satu  tahun  saja  tidak  lebih  dari  dua kasus  yang dapat  ditangani  Penyidik. Pada tahun 2006  se  Indonesia kasus  hanya terjadi  di  Polda  Jawa  Barat  yang  dapat  diselesaikan  dan  diajukan  ke  tingkat pengadilan,  serta  telah  divonis.  Kondisi  ini  disebabkan  masih  sangat  terbatasnya kemampuan  Penyidik  dalam  mengungkap  tindak  pidana money  laundering , terutama  berkaitan  sulitnya  mengungkap  dan  memperoleh  barang  bukti  atas terjadinya  tindak  pidana money  laundering .  Oleh  karena  itu  upaya  peningkatan kemampuan penyidiak di bidang money laundering sangat diperlukan.
Bebeberapa  alasan  pentingnya  peningkatan  kemampuan  Penyidik  dalam bidang  money  laundering,  yakni  pertama.      Polri  masih  tetap  dianggap  sebagai penyidik  utama  dan  pertama  dalam  melakukan  penyidikan  tindak  pidana, termasuk  tindak  pidana  money  laundering  sebagaimana  ditetapkan  KUHAP; kedua , tindak pidana money laundering  yang terjadi pada saat ini sudah semakin melebar  dan  meluas  karena  berkaitan  dengan  beberapa  tindak  pidana  baik konvesional  maupun  transnasional,  seperti  tindak  pidana  korupsi;  tindak  pidana perdagangan  manusia  ( trafficking  in  person )  dan  lain-lain  tindak  kejahatan; ketiga Polri  sebagai  aparat  penegak  hukum  harus  mampu  menjamin  kepastian hukum,  khsususnya  bagi  para  investor  yang  akan  menanamkan  investasinya  di Indonesia, karena berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan memperlihatkan  bahwa  kurangnya  minat  para  investor  untuk  menanamkan modalnya  di  Indonesia    disebabkan  karena  sering  munculnya  ketidakpastian hukum  dalam  berusaha.  Money  laundering  sangat  berpotensi  untuk  merusak ktidakpastian investor dalam berusaha.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  diatas,    maka  yang  menjadi permasalahan  pokok  untuk  dibahas  dalam  naskap  ini  adalah  : “  Bagaimana meningkatkan  kemampuan  penyidik  di  bidang  money  laundering  guna mengantisipasi  perkembangan  globalisasi  terhadap  kejahtan  dalam  rangka terwujudnya kepastian hukum bagi para investor ?”
Dari  permasalahan  tersebut  diatas,    muncul  beberapa  persoalan  yang memerlukan jawaban,  antara lain :
a. Bagaimana  kondisi kemampuan Penyidik Polri di bidang money laundering
?
b. Bagaimana  upaya  meningkatkan  kemampuan  penyidik  Polri  di  bidang Money Laundering guna mengantisipasi perkembangan globalisasi terhadap kejahatan dalam rangka terwujudnya kepastian hukum bagi para investor ?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunkan  metode  penelitian  Yuridis  Emperis,  dengan spesifikasi  penelitian  Deskriptif.  Penelitian  Yuridis  Emperis  adalah  penelitian yang  berbasis  pada  ilmu  hukum  normatif  (peraturan  undangan),  tetapi  bukan mengkaji  mengenai  sistem  norma  dalam  aturan  perundangan,  namun  mengamati bagaimana  reaksi  dan  interaksi  yang  terjadi  ketika  sistem  norma  itu  bekerja  di dalam masyarakat. Penelitian ini juga sering disebut sebagai penelitian bekerjanya hukum  ( law  in  action ).  Didalam  penelitian  Yuridis  Emperis  ini  tugas  peneliti adalah  mengkaji  tentang  apa  yang  ada  di  sebalik  yang  tampak  dari  penerapan peraturan perundang-undangan ( something behind the law ) (Dewata dan Achmad, 2010 : 47).
Dasar  utama  penelitian  ini  adalah  ilmu  hukum  normatif,  sehingga  bahan- bahan  hukum,  baik  bahan  hukum  primer,  sekunder,  maupun  tersiser  menjadi factor  analisis  pertama,  kemudian  dilanjutkan  dengan  analisis  terhadap penerapannya  dalam  peningkatan  kemampuan  anggota  Polri  dalam  melakukan penyelidikan  dan  penyidikan  tindak  pidana  pencucin  uang.  Hasil  penelitian  ini dipaparkan dalam bentuk deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Tindak Pidana Moneylaundering
Tindak  Pidana  Money  Laundering  merupakan  tindak  pidana  transnasional yang  sangat  rumit  terorganisir  dan  menggunakan  tenologi  yang  sangat  cagih dengan  melibatkan  lembaga-lembaga  yang  formal  maupun  non  formal.  Money Laudering  sering  pula  digunakan  tindak  kejahatan  lainnya  baik  konvensional maupun  transnasional,  seperti  Korupsi, tarfficking  in  persons,  arm  smuggling, illicit  drug ,  dan  lain-lain.  Oleh  karena  itu  dalam  mengungkap  tindak  pidana money laundering penyidik sering kali mengalami.
Dari  hasil  pantauan  PPATK  selama  tahun  2001  sampai  dengan  2006, terdapat  jumlah  transaksi  yang  mencurigakan  dalam  lau  lintas  keuangan  di Indonesia,  dan  trendnya  dari  tahun  ke  tahun  mengalami  peningkat,  sebagimana terlihat pada table berikut :

## Tabel 1.
Rincian Lalu Lintas Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)
Dari  tabel  di  atas  terlihat,  bahwa  pada  Periode  tahun  2001  Jumlah  LTKM baru  14  kasus,  dengan  jumlah  pelapor  1  orang,  namun  setahun  kemudian  sudah terdapat 124 LTKM,  yang rata-ratanya  10 LTKM per bulan  dan jumlah pelapor 19.  Dengan  demikian  dalam  jangka  setahun  telah  terjadi  peningkatan  sebesar 785,7%.  Setahun  kemudian  (2003)    terjadi  lonjakan  lagi  LTKM,  yakni    284 dengan  rata-rata  23  LTKM  per  bulan  dari  51  pelapor  atau  naik  sebesar  129%. Pada tahun 2004 terjadi lagi kenaikan sebanyak 838 LTKM atau kenaikan sebesar 195%  dengan  jumlah  rata-rata  per  bulannya  70  LKTM.  Kenaikan  yang  paling tertinggi  terjadi  pada  tahun  2005,  yakni  sebanyak  2055  LKTM,  dengan  rata-rata 266  LKTM  per  bulan  dari  150  pelapor.  Hal  ini  menunjukan  terjadi  kenaikan sebesar  145,2% dari tahun 2004.  Namun demikian pada  pada tahun 2006 (Juni 2006)  terjadi  penurunan  jumlah  menjadu  1.593  LTKM,  dengan  rata-rata  266 LTKM  per  bulan,  serta  150  pelapor,  atau  mengalami  penurunan  sebesar  29%. Dengan  demikian  rata-rata  per  tahunnya  terjadi  transaksi  yang  mencurigakan sebanyak 112,8%. Namun demikian, dari hampir sebanyak 4904 Transaksi Yang Mencurigakan,  hanya  beberapa  (50  kasus)  yang  diproses  menjadi  tindak  pidana Money  Laundering,  yang  lainnya  ada  yang  bukan  money  laundering  atau  hilang bitu saja.

## 3.2. Kondisi Penyidik Kuantitas Penyidik di Polda Jabar
Jumlah  penyidik  pada  Polda  Jabar  yang  terdapat  pada  Direktorat  Reserse Kriminal,  khususnya  pada  bagian  penanganan  kasus  money  laundering  masih belum  memadai.  Dari  data  sebagaimana  terlihat  pada  tabel  3.1.  memperlihatkan bahwa jumlah seluruh Penyidik dan Penyidik Pembantu pada Direktorat Reskrim Polda  Jabar  hanya  45  orang,  yang  terdiri  dari  Perwira  Menengah  7  orang (15,56%),  Perwira  Pertama  14  orang  (31,11%),  dan  Bintara  sebanyak  24  orang (53,33).
Perio de Jumlah LTKM Rata-rata jumlah LTKM perbulan Jumlah PJK pelapor 2001 14 - 1 2002 124 10 19 2003 280 23 51 2004 838 70 71 2005 2.055 171 133 2006 1.593 266 150
Tabel 2 Jumlah Penyidik Pada Dit. Reskrim  Polda Jawa Barat NO. PANGKAT JUMLAH DIKTUK DIK BANG DIK JUR 1 KOMPOL 7 9 7 7 2 AKP 13 13 12 13 3 IPTU 1 1 1 1 4 AIPTU 4 4 1 4 5 AIPDA 1 1 - 1 6 BRIPKA 8 8 - 8 7 BRIGADIR 5 5 - 5 8 BRIPTU 5 5 - 5 9 BRIPDA 1 1 1 1 Jumlah 45 45 22 45 Sumber : Direktorat Reserse Kriminal Polda Jabar, 2008
Tampak  jumlah  personil  Direktorat  Reserse  Kriminal  Polda  Jabar  yang telah  menjadi  penyidik  sebanyak  26  orang  (58%),  dan  Penyidik  Pembantu  42%. Kondisi ini sangat menyulitkan Direktorat Reskrim dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana  money laundering,  yang  membutuhkan kemampuan  yang terspesialisasi.  Sementara  itu  jumlah  Penyidik  bila  dilihat  dari  Pendidikan Umumnya terakhir dapat dilihat pada Table 3.
Tabel 3 Jumlah Penyidik Berdasarkan Pendidkan Umum NO. PANGKAT Tingkat Pendidikan Jumlah SMP SMA DIII/S1 S2 1 KOMPOL - 2 4 1 7 2 AKP - 5 7 1 13 3 IPTU - 1 - - 1 4 AIPTU - 4 - - 4 5 AIPDA - 1 - - 1 6 BRIPKA - 5 3 - 8 7 BRIGADIR - 5 - - 5 8 BRIPTU - 4 1 - 5 9 BRIPDA - - 1 - 1 Jumlah - 27 16 2 45 Sumber : Direktorat Reserse Kriminal Polda Jabar, 2008.
Dari  tabel  di  atas  dapat  terlihat  sebagian  besar  anggota  Penyidik    (60%) memiliki  pendidikan  umum  terakhir  setingkat  SMA/SMU/  Sederajat,  35,6% pernah  mengenyam  pendidikan  tinggi  setingkat    DIII/S1,  dan  4,4%.  Sedangkan jumlah  personil  penyidik  yang  telah  mengikuti  pendidikan  kejuruan  (dikjur), sebagian  besar    penyidik  dan  penyidik  pembantu  sudah  mengkiti  pendidikan kejuruan dasar reserse (77,8%), baik pendidikan dasar reserse untuk Bintara (BA DAS)  maupun  pendidikan  dasar  reserse  untuk  Perwira.  Lebih  rinci  dapat  dilihat pada tabel 4.
Tabel 4. Jumlah Personil Berdasarkan Pendidikan Pengembangan NO. PANGKAT Bintara Perwira Jumlah BA DAS Lanjutan BA PA DAS Lanjutan PA 1 KOMPOL - - 1 6 7 2 AKP 5 - 8 7 20 3 IPTU - - 1 - 1 4 AIPTU 4 3 - - 7 5 AIPDA - - - - - 6 BRIPKA 7 3 - - 10 7 BRIGADIR 4 1 - - 5 8 BRIPTU 4 - - - 5 9 BRIPDA 1 - - - 1 Jumlah 25 7 10 13 45 Sumber : Direktorat Reserse Kriminal Polda Jabar, 2008
Namun demikian, bila dilihat dari pendidikan kejuran lanjutan, masih relatif sedikit  penyidik  maupun  penyidik  pembantu  yang  sudah  mengikuti  pendidikan lanjutan,  baik  tingkat  Bintara  maupun  Perwira.  Pada  tingkat  bintara  yang  sudah melanjutkan  pendidikan  kejuruan  baru  29,2%  dari  keseluruhan  Bintara. Sedangkan  pada  pada  tingkat  Perwira,  dari  jumlah  21  orang  Penyidik    Perwira, 61,9 % yang sudah mengikuti pendidikan lanjutan.
Dari  77,8  %  yang  telah  mengikuti  pendidikan  kejuruan  baik  pendidikan kejuruan  dasar  maupun  lanjutan,  baru  1  (satu)  orang  yang  mengikuti  pendidikan kejuran  di  bidang    Money  Laundering,  sementara  di  bidang  kejahatan  ekonomi juga hanya 1 (satu) orang.  Lebih lanjut mengenai jenis pendidikan kejuruan yang diikuti Penyidik maupun Penyidik Pembantu dapat dlihta pada table 3.4.
Tabel 5. Jenis Pendidikan Kejuruan Yang Diikuti Penyidik dan Penyidik Pembantu Polda Jabar NO. Jenis DIKJUR Perwira Bintara Jumlah 1 Resese 19 13 22 2 Pamwasendar 1 - 1 3 Narkotika 3 - 3 4 Perbankan 1 - 1 5 Fungsi Pers 1 1 2 6 Serse Ekonomi 1 - 1 7 Cyber Crimes 4 - 4 8 Intel 1 1 9 Pamin Intel 1 - 1 10. Bela Diri 1 - 1 11. Fismondev 1 - 1 12. Money Laundering 1 - 1 13. Pam VVIP 1 - 1 14. Pajak 1 - 1 15. Kriminalistik - 1 1 16. Sus Penyidik - 1 1
ISSN 1693-7945
17. Brimob - 3 3 18 Vice Control - 1 1 19. FIP JCLEC 1 - 1 20 Operator Komputer - 1 1 21. Bulikth - 1 1 22. Korwas PPNS 1 - 1 23 Provost - 1 1 39 23 62 Sumber : Direktorat Reserse Kriminal Polda Jabar, 2008 Dari  tabel  di  atas  dapat  terlihat  bahwa  baru  sedikit  saja  para  penyidik  di
Polda  Jawa  Barat  yang  mengikuti  kejuruan  yang  memiliki  kaitannya  dengan money  laundering,  seperti  cyber  crime,  Fismondev,  narkotika  JCELC,  narkoba, rata-rata hanya di bawa 1 % yang telah mengiuti pendidikan terebut.
Masih relatif sedikitnya Penyidik pada Dit Reskrim Polda Jawa Barat yang sudah  mengikuti  pendidikan  Money  Laundering  relative  menyulitkan  Penyidik Polda Jabar dalam mengungkap tindak pidana money laundering, terlebih anggota Polda  Jabar  yang  telah  mengikuti  pendidikan  Money  Laundering  tidak  hanya berada pada satuan Dit. Reskrim, tetapi tersebar pada satuan-satuan lainnya yang tidak  memiliki  fungsi  penyidikan.  Hal  ini  sangat  menyulitkan  dalam  rangka melaksanakan  kegiatan  Penyidikan  Bidang  Money  Laundering.  Karena  dalam menggunakan  Personil  yang  berada  di  luar  Reskrim  harus  melalui  rangkaian birokrasi yang  menyulitkan.

## Pengetahuan Penyidik di Bidang Money Laundering
f. Pengetahuan  Penyidik,  khususnya  di  Polda  Jabar  mengenai  Money Laundering  masih sangat terbatas mengingat masih terbatas  penyidik yang mengikuti  pendidikan  di  bidang  Money  Laundering,  terlebih  dilihat  dari aspek  spesialisasi  pendidikan  umum.  Kondisi  ini  disebabkan  pula  masih jarangnya anggota Reserse yang mengikuti seminar dan lokakarya, ataupun pelatihan  yang berkaitan denganTindak Pidana Money Laundering.
g. Pengetahuan  Penyidik    di  bidang    ekonomi  dan  perbankan,  serta informatika/komputer  masih  sangat  minim,  terlebih  bila  dilihat  dari pendidikan  umum  yang  mereka  punyai.  Dari  45  Anggota  Reserse  Polda Jabar, yang memiliki pendidikan bidang ekonomi hanya 2 orang, dan itupun belum mengikuti pendidikan kejuruan khusus bidang Money Laundering.
h. Pengetahun  penyidik,  khususnya    di  Polda  Jabar  mengenai  ketentuan- ketentuan  hukum  dan  peraturan    perundang-undangan  yang  berkaitan denganTindak  Pidana  Money  Laundering    masih  relatif    kurang.  Para penyidik  yang  sebagian  besar  bukan  sarjana  hukum,  kurang  memahami pengetahuan  mengenai  hukum  khusunya  mengenai  Tindak  PidanaMoney Laundering.
i. Pemahaman  tentang  Tindak  Pidana  Money  Laundering  serta  taktik  dan teknik  pengumpulan  data  dalam  upaya  memperjelas  dan  mengungkap terjadinya  kasus  Tindak  Pidan  Money  Laundering  kurang  dikuasai  oleh sebagian besar penyidik.
j. Tindak pidana Money Laundering sering pula menggunakan teknologi yang canggih  dan  melibatkan  aspek  perbankan  yang  cukup  rumit.  Kondisi  ini
menjadi  kendala  bagi  para  penyidik  Polri  karena  banyak  penyidik  Polri tidak memiliki pengetahuan tentang seluk beluk perbankan.
k. Pengetahuan  penyidik  sering  terbatas  pada  bidang  keuangan  dan  moneter, sehingga  cukup  mengalami  kesulitan    dalam  memantau  transaksi    yang bernilai uang yang melibatkan teknologi perbankan.
l. Para  penyidik  Polri  belum  memiliki  kemampuan  pada  bidang    akutansi, audit, bisnis internasional.

## Kemampuan dan Keterampilan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Money Laundering
1) Masih  belum  berkembangnya  keterampilan  dalam  melakukan  penyelidikan seperti  observasi,  wawancara, surveilance maupun  penyamaran,  sehingga sulit untuk mendapatkan informasi yang tajam.
2) Laporan  hasil  penyelidikan  mengenai  Tindak  Pidana  Money  Laundering kurang  mampu  dievaluasi  sehingga  laporan  yang  dibuat  tidak  mampu mendukung proses penyelidikan atau penyidikan lebih lanjut.
3) Keterbatasan kemampuan dalam memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan  dan  teknologi  guna  menanggulangi  Tindak  Pidana  Money Laundering  serta  keterbatasan  kemampuan  mengoperasikan  peralatan canggih  sebagai  alat  bantuan  teknis  guna  mempercepat  proses pengungkapTindak Pidana Money Laundering.
4) Kurang menguasai teknik dan taktik penangkapan dan penggeledahan dalam Tindak  Pidana  Money  Laundering,  sehingga  ketika  akan  dilakukan penangkapan tersangka lolos, bahkan kabur ke luar negeri.
5) Setelah  tersangka  dikenakan  penahanan  tidak  dengan  segera  dilakukan pemeriksaan,  dimana  menurut  ketentuan  dalam  waktu  1  X  24  jam  harus sudah diperiksa.
6) Pada  hakekatnya  penyitaan  itu  untuk  mendapatkan  barang  bukti  namun dalam  kenyataan  di  lapangan  sering  mengalami  kegagalan  karena  petugas yang  ditugaskan  kurang  menguasi  dan  tidak  melaksanakan  teknis  maupun metode pengambilan barang bukti,
7) Pemeriksa  sering  tidak  menguasai  masalah/kasus  yang  dihadapi  karena kurang  mempelajari  laporan  polisi  yang  ada,  serta  kurang  memahami persolan yang berkaitan denganTindak Pidana Money Laundering.
8) Pemeriksa  masih  belum  mengusai  teknis  dan  taktis  interogasi  dan pemeriksaan  dalam  bidangTindak  Pidana  Money  Laundering,  sehingga jawaban-jawaban yang diperoleh tidak mendukung persangkaan.
9) Pemeriksa  dalam  menerapkan  pasal-pasalnya  kurang  sesuai  atau  tidak memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana  yang  dipersangkakan,  sehingga menjadi  alasan  pembela  tersangka  untuk  membebaskan  atau  jaksa  untuk mengembalikan berkas perkara..
10) Keuletan  petugas  dalam  melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan  Tindak Pidana  Money  Laundering    relatif  kurang,  bahkan  cepat  bosan  sehingga hasilnya  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan,    bahkan  ada  kesan kesiapan  mental  anggota  dalam  melakukan  penyelidikan  tindak  pidana money laundering  rendah.

## Sarana dan Prasarana
Sarana  dan  prasarana  merupakan  daya  dukung  utama  untuk  dapat melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan  tindak  pidana,  termasuk  tindak  pidana money  laundering.  Kondisi  sarana  dan    prasarana  Dit.  Reskrim  Polda  Jabar, khususnya yang menangani Bidang Money Laundering masih memiliki beberapa kekurangan sarana dan prasarana, antara lain :
1. Jumlah komputer yang ada belum memadai dengan kondisi komputer yang sudah  ketinggalan  teknologinya,  sehingga  belum  mampu  mengakses berbagai informasi yang berkaitan dengan tindak pidana money laundring.
2. Pada unit Dit. Reskrim Polda Jabar, belum memiliki sistem informasi yang sudah terhubung dalam  satu   jaringan  Local  Area Network (LAN), dimana masing-masing  bagian  dapat  mengakses  data  dan  saling  tukar  menukar informasi, dan meneruskan perintah/order. Akbatnya informasi yang didapat relatif kecil, tidak sesuai dengan yang diharapkan.
3. Belum  memiliki  sistem  khusus  menyimpan  data  (data  base),  sehingga menyulitan  anggota  Polri    mengakses  identitas  transaksi  yang mencurigakan.
4. Belum  terpenuhinya  sarana  deteksi  kejahatan  money  laundering,  sehingga belum  mampu  mendeteksi  segala  transaksi  yang  diduga  palsu  atau mencurigakan yang dibuat dengan teknologi canggih.

## Anggaran
Anggaran  merupakan  aspek  penunjang  yang  sangat  penting  dalam mengungkap  kejahatan  money  launderig,  mengingat  dalam  melakukan penyelidikan  dan  penyidikan  sangat  membutuhkan  biaya  yang  tidak  sedikit. Diharapkan  anggaran  untuk  kegiatan  penyelidikan  dan  penyidikan  money laundering cukup memadai, sesuai dengan kebutuhan dan bersifat fleksibel dalam penggunaannya,  sistem  anggaran  yang  diterapkan  sekarang  diharapkan diperbaharui  karena  sistem  dan  metoda  yang  ada  sekarang  terlalu  rigid  dalam penggunaannya.

## Sistem dan Metode
Sistem  penyelidikan  yang  ada  sekarang  masih  bersifat  konvensional, karena  tahapan  penyidikan  dan  proses  penyidikan  masih  menggunakan    sistem lama,  sebagaimana  diatur  dalam  petunjuk  pelaksanaan  dan  petunjuk  teknis penyelidikan  dan  penyidikan  tindak  pidana.  Dengan  demikian  sistem  penyidikan money laundering masih bersifat manual.
Mengingat sistem yang digunakan juga masih bersifat konvensional, maka metode yang digunakan oleh penyidik juga masih bersifat konvensional. Metode- metode  yang  digunakan  masih  bersifat  manual  dengan  sedikit  sekali menggunakan  teknologi.  Padahal  kejahatan  money  laundering  merupakan kejahatan  transnasional  yang  menggunakan  lembaga-lembaga  yang  cukup  besar dengan teknlogi yang cukup rumit.
Dengan  menggunakan  sistem  dan  metode  yang  masih  bersifat konvensional  menyebabkan  penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap  kejahatan money  laudering,  seperti  penyelidikan  terhadap  adanya  transakasi  yang mencurigakan  sebagaimana  dilaporkan  PPATK  sulit  untuk  diungkap.  Hal  ini dapat  terlihat  dari  ribuan  transaksi  yang  mencurigakan  yang  dilaporkan  oleh PPATK, hanya sedikit saja yang dapat diungkap penyidik.

## 3.3.  Upaya-upaya  Peningkatan  Kemampuan  Penyidik  di  Bidang  Money Laundering
Memperhatikan  berbagai  kelemahan  dalam  penegakan  hukum  pada  tindak pidana moneylaundering, maka perlu dilakukan langkah-langkah  sebagai berikut :
1) Meningkatkan  pengetahuan  pemahaman  anggota  Dit.  Reskrim  Polda  Jabar mengenai  Money  Laundering  dan  Tindak  Pidana  Money  Laundering, melalui berbagai seminar dan lokakarya, ataupun pelatihan-pelatihan.
2) Mengirimkan  personil  Dit.  Reskrim  Polda  Jabar  untuk  mengikuti  kegiatan pelatihan  berkaitan  dengan  kegiatan  Money  Laundering  yang  ada  di Indonesia  maupun  luar  negeri,  sehingga  memiliki  pengetahuan  dan keterampilan dalam mengungkap Tindak Pidana Money Laundering.
3) Meningkatkan  pengetahuan  dan  pemahaman  anggota  Dit.  Reskrim  Polda Jabar mengenai berbagai aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tindak  Pidana  Money  Laundering  melalui  pendidikan  dan  pelatihan  yang khusus berkaitan dengan peraturan perundang-undangan.
4) Meningkatkan  kemampuan  teknis  penyelidikan  dan  penyidikan  di  bidang Money Laundering pada anggota Dit. Reskrim Polda Jabar.
5) Mendayagunakan    seluruh  personil  (penyidik)  dalam  rangka  pencegahan dan tindakan terhadap para pelaku Tindak Pidana Money Laundering.
6) Memenuhi beberapa kekurangan  anggota  Dit.  Reskrim  Polda Jabar dengan melakukan  penambahan  secara  bertahap  dengan  menggunakan  meryt sistem.
7) Menambah peralatan seperti  komputer yang memiliki kemampuan canggih dalam  upaya  membuat  data  base  berkaitan  dengan  Tindak  Pidana  Money Laundering,  sehingga  anggota  dapat  dengan  mudah  mengakes  data  yang diperlukan guna mengungkap tindak pidana money laundering yang bersifat transnasional.
8) Memberikan kesempatakan kepada anggota Dit. Reskrim Polda Jabar untuk mengikuti kursus yang berkaitan dengan penggunaan teknologi komputer
9) Membuat  perencanaan  untuk  melakukan  penyidikan  terencana  terhadap tidak pidana Money Laundering.
10)  Membuat  konsep  strategis  berkaitan  dengan  penanganan  tindak  pidana money laundering oleh Polri secara nasional.
11)  Manfaatkan  setiap  dukungan    pemerintah    untuk  melaksanakan  kegiatan penyidikan,  melalui  kesepakatan-kesepakatan  (MOU)  dengan  lembaga keuangan dan lembaga PPATK.
12)  Melakukan  kerjasama  yang  terlembaga  antara  lembaga-lembaga  yang menangani  tindak    pidana  Money  Laundering  sehinga  terdapat kesepahaman, sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.
13)  Melakukan  tindakan  dengan  tegas  kepada  anggota  yang  melakukan penyalahgunaan wewenang dalam melaksnakan penanganan Tindak Pidana Money Laundering.
14)  Membuat  system  dan  metode  baru  guna  melakukan  penyelidikan  terhadap tindak  pidana  money  laundering,  sehingga  mampu  digunakan  untuk mengungkap seluruh tindak pidana money laundering.
15)  Penggunaan  Dukungan  Anggaran  Yang  Ada    Secara  Efisien.  Dukungan anggaran  merupakan  salah  satu  aspek  penting  dalam  penegakan  hukum
terhadap tindak pidana, khususnya Tindak Pidana Money Laundering. Pada saat ini anggaran yang berada pada Direktorat Reserse Kriminal Polda Jatim masih  belum  memadai.Oleh  karena  itu  harus  dilakukan  penggunaan dukungan anggaran seefisien mungkin, namun tidak mengurangi  substansi kegiatan yang harus dilakukan.

## KESIMPULAN
Dari uraian pembahasan terdahulu dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai betikut :
a. Money  Laundering  yang  terjadi  di  Indonesia,  dalam  perkembangannya bukan  semakin  berkurang,  malah  semakin  bertambah  dengan  modus  yang semakin  beragam,  serta  penggunaan  teknologi  yang  semakin  canggih, sehingga dalam melakukan Penyidikan Polri mengalami kesulitan.
b. Penyidikan yang dilakukan Polri saat ini  mengalami berbagai kendala dari eksternal, dan memiliki kelemahan yang cukup besar dari internal. Kendala internal sekalipun relatif kecil daripada peluang yang tercipta, namun cukup banyak menyulitkan antara lain : masyarakat termasuk kalangan perbankan dan  keuangan    belum  memahami  betul  proses  money  laundering  yang terjadi,  sementara  itu  data  dari  PPATK  tidak  dapat  dijadikan  alat  bukti terjadainya  money  laundering.  Sedangakan  pada  faktor  internal  ternyata kelemahan  yang  dimiliki  Penyidik  Polda  Jabar  masih  relatif  besar dibandingkan  dengan  kekuatannya.  Kelemhannya  antara  lain  :  jumlah Penyidik  masih  belum  memadai,  kulaitas  penyidik  masih  relatif  rendah, sarana dan prasaran serta teknologi belum memadai, Anggaran  yang masih relatif kecil, serta sistem dan metode sudah kurang memadai.
d. Sarana  dan  parasarana  belum  cukup  memadai  untuk  mengungkap  tindak pidana  money  laundering,  khususnya  teknologi  yang  digunakan  masih relatif minin dan kurang canggih.
f. Anggaran  yang  diperlukan  bagi  mengungkap  tindak  pidana  money laundering,  masih  relatif  kecil,  sehingga  sulit  untuk  mentuntaskan pengungkapan tindak pidana money laundering.
g. Sistem  dan  metode  yang  diguanakan  saat    ini  masih  bersifat  manual  dan konvensional,  sehingga  tidak  mampu  menjangkau  bagi  upaya  penyidikan tindak pidana money laundering.

## DAFTAR PUSTAKA
Amrullah, M. Arief, 2004. Tindak Pidana Pencucian Uang  (Money Laundering) , Jakarta : Bayumedia Publishing.
Atmasasmita,  Romli,  1997. Tindak  Pidana  Narkotika  Transnasional  Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia , Bandung : PT Citra Aditya Bakti. Baringbing,  RE.,  2001. Catur  Wangsa  Yang  Bebas  Kolusi  Simpul  Mewujudkan Supremasi Hukum , Jakarta : Pusat Kajian Reformasi (PAKAR). Gomes, Faustino Cardoso, 1995. Manajemen Sumber Daya Manusia, Yogyakarta : Andi Yogyakarta.
Hamid, H. Hamrat, Husein, Harun M. 1992. Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang  Penyidikan  (Dalam  Bentuk  Tanya  Jawab), Jakarta  :    Sinar Grafika.
Hamzah, Andi.  1995. Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara ,  Jakarta : PT Sinar Grafika.
Hartono, DT. 2007. Bisakah Pasar Modal Sebagai Lahan Money   Laundering ? , Makalah, Jakarta, 2007
Hunger,  J.Havid  &    Wheelen,  Thomas  L.,    2006. Manajemen  Strategis , Yogyakarta : Andi Yogyakarta.
Ismail,  Chaeruddin.  2001. Polisi  Yang  Keder  Memformat  Polisi  Sipil  Pada Masyarakat Demokratis, Jakarta : Jakarta Citra. Kunarto,  Anton  Tabah,  dkk.,  1993. Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia ( Indonesian National Police ), Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. Marpaung, Leden , 1983. Kejahatan Terhadap Perbankan ,  Jakarta : Erlangga. Santosa,  Irman,  2004. Pembuktian  dan  Peneraian  Hukum  Tindak  Pidana Pencucian  Uang  Pada  Kejahatan  Ekonomi ,  Thesis,  Yogyakarta  : Universitas Gadjah Mada.
Sitompul, DPM. 2001. Himpunan Undang-Undang Beraspek Pidana Tahun 2000 , Jakarta : Wanthy Jaya.
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana.
Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Kesehatan
Undang-Undang  No.  2  tahun  2002  Tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia.
Undang-Undang  No.  15  Tahun  2002  jo  UU  No.  25  tahun  2003  Tentang  Tindak Pidana Pencucian Uang.