Website: http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh Email: jurnal.ajsh@ardenjaya.com

## Transformasi Bawaslu sebagai Penegak Keadilan Pemilu

## INFO PENULIS
Ashar Hasyim Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara asharhasyim@gmail.com
La Ode Asrul Hari asrulharry09@gmail.com
Jamal Yasir jamalyasir@gmail.com

## INFO ARTIKEL
ISSN: 2808-1307 Vol. 2, No. 3, Desember 2022 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
© 2022 Arden Jaya Publisher All rights reserved
Saran Penulisan Referensi:
Hasyim, A., Hari, L. O. A., & Yasir, J. (2022). Tranformasi Bawaslu sebagai Penegak Keadilan Pemilu. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 2 (3), 244-248.

## Abstrak
Menjadikan Bawaslu sebagai Badan Peradilan khusus pemilu merupakan alternatif ideal untuk  memaksimalkan  tugas-tugas  Bawaslu  dalam  mewujudkan  demokrasi  yang berintegritas.  Dengan  desain  kelembagaan  yang  ada  saat  ini,  tidaklah  sulit  untuk menjadikan  Bawaslu  sebagai  Badan  Peradilan  khusus  pemilu,  sebab  struktur kelembagaan Bawaslu saat ini telah terbentuk mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat  Kabupaten/Kota.  Dari  sisi  kewenangan,  embrio  fungsi  yudikatif  sebenarnya telah  ada  dalam  tubuh  kelembagaan  Bawaslu.  Hal  ini  dapat  dilihat  dalam  ketentuan Pasal 94 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,  dimana  Bawaslu  diberi  kewenangan  untuk  memeriksa  dan  mengadili  dugaan pelanggaran  administrasi  pemilu  dan  perkara  sengketa  proses  pemilu.  Dengan  dasar tersebut  di  atas,  Bawaslu  dapat  memainkan  peran  sebagai  lembaga  yang  murni menyelesaikan  dugaan  pelanggaran  dan  sengketa  proses  pemilu,  hanya  saja  dalam proses transformasi sebagai badan peradilan khusus pemilu ini, integritas keanggotaan Bawaslu  yang  memainkan  peran  sebagai  majelis  pemeriksa/hakim  harus  benar-benar berpegang  teguh  pada  nilai-nilai  keadilan.  Metode  penelitian  yag  digunakan  yakni Yuridis  Normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach).  Hasil yang didapatkan yakni pembentukan Badan Peradilan Khusus seharusnya tidak bersifat quasi  peradilan,  tetapi  melaksanakan  secara  utuh  fungsi  pengadilan  yang  memeriksa, mengadili,  dan  memutus  perkara  Pilkada.  Hal  ini  tidak  lain  karena  memperkuat kedudukan  Badan  Peradilan  Khusus  itu  sendiri,  yakni  perihal  independensi.  Seperti yang telah dipahami bahwa kekuasaan yudikatif harus mandiri dan bebes interfensi dari pihak manapun, karena kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang menjalankan fungsi pengadil bagi pelanggar perundang-undangan. Dengan kata lain, jika independensi telah terciderai maka tidak ada lagi keadilan bagi justitiable (pencari keadilan).
Kata Kunci : Bawaslu, Badan Peradilan Khusus, Pemilihan Kepala Daerah

## A. Pendahuluan
Kehadiran Bawaslu setelah lahirnya UU Nomor 7 Tahun 2017, menjadikan Bawaslu tidak lagi hanya sebagai pengawas pemilu melainkan sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa proses  pemilu  baik  yang  terjadi  antara  peserta  pemilu,  maupun  sengeketa  antara  peserta pemilu  dengan  penyelenggara  pemilu.  Fritz  Edward  Siregar  mengungkapkan  bahwa  desain Bawaslu  saat  ini  dimaksudkan  sebagai  bentuk  penguatan  Bawaslu  dalam  menjalankan  tugas dan  wewenangnya  dibidang  pengawasan  dan  penegakkan  hukum  pemilu  (Fritz  :2020). Kehadiran  Bawaslu  diharapkan  mampu  menjamin  dan  mengawal  proses  penyelenggaraan pemilu  agar  berjalan  secara  demokratis,  berintegritas  dan  bermartabat.  Menjadikan  Bawaslu sebagai  Badan  Peradilan  khusus  pemilu  merupakan  alternatif  ideal  untuk  memaksimalkan tugas-tugas  bawaslu  dalam  mewujudkan  demokrasi  yang  berintegritas.  Dengan  desain kelembagaan  yang  ada  saat  ini,  tidaklah  sulit  untuk  menjadikan  Bawaslu  sebagai  Badan Peradilan khusus pemilu, sebab struktur kelembagaan Bawaslu saat ini telah terbentuk mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota. Dari sisi kewenangan, embrio fungsi yudikatif sebenarnya telah ada dalam tubuh kelembagaan Bawaslu. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan  Pasal  94  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang Pemilihan Umum, dimana Bawaslu diberi kewenangan untuk memeriksa dan mengadili dugaan pelanggaran administrasi pemilu dan perkara sengketa proses pemilu. Dengan dasar tersebut di atas,  Bawaslu  dapat  memainkan  peran  sebagai  lembaga  yang  murni  menyelesaikan  dugaan pelanggaran dan sengketa proses pemilu, hanya saja dalam proses transformasi sebagai badan peradilan  khusus  pemilu  ini,  integritas  keanggotaan  Bawaslu  yang  memainkan  peran  sebagai majelis pemeriksa/hakim harus benar-benar berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan

## B. Metodologi
Metode penelitian ini dikembangkan dengan menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif.  Yang  dimaksud  penelitian  yuridis  adalah  dengan  melihat  aspek-aspek  hukum  yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, sedangkan penelitian normatif adalah suatu penelitian  di  bidang  hukum  untuk  menemukan  aturan-aturan  hukum,  serta  doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang ada.

## Abstract
Making  Bawaslu  an  election-specific  Judicial  Body  is  an  ideal  alternative  to  maximize bawaslu's  duties  in  realizing  a  democracy  of  integrity.  With  the  current  institutional design,  it  is  not  difficult  to  make  Bawaslu  a  special  electoral  judicial  body,  because bawaslu's current institutional structure has been formed starting from the central level to  the  regency/city  level.In  terms  of  authority,  the  embryo  of  judicial  function  has actually existed in the institutional body of Bawaslu. This can be seen in the provisions of  Article  94  paragraphs  (2)  and  (3)  of  Law  Number  7  of  2017  concerning  General Elections,  where  Bawaslu  is  given  the  authority  to  examine  and  adjudicate  alleged violations  of  election  administration  and  disputes  over  the  election  process.On  the aforementioned  basis,  Bawaslu  can  play  the  role  of an  institution  that  purely  resolves alleged  violations  and  disputes  of  the  electoral  process,  only  in  the  process  of transformation  as  a  special  judicial  body  of  this  election,  the  integrity  of  bawaslu's membership which plays the role of a panel of examiners/judges must really stick to the values  of  justice.The  research  method  used  is  Normative  Juridical  with  a  statute approach. The result obtained is that the establishment of a Special Judicial Body should not  be  quasi-judicial,  but  carry  out  the  full  function  of  the  courts  that  examine, adjudicate, and decide election cases.This is none other than strengthening the position of  the  Special  Judiciary  itself,  namely  regarding  independence.  As  it  has  been understood  that  judicial  power  must  be  independent  and  intersect  with  any  party, because  judicial  power  is  the  power  that  performs  the  function  of  adjudicating  for violators of legislation. In other words, if independence has been stifled then there is no more justice for justitiables.
Keywords : Bawaslu, Special Judicial Agency, Elections

## C. Hasil dan Pembahasan
Jika  ditelaah  lebih  jauh,  sesungguhnya  limitasi  pasal  24  UUD  1945  hanya  bertumpu  pada struktur tetapi tidak pada fungsi kelembagaan dimana masih banyak lembaga/badan yang ada didalam  pemerintahan  Perubahan  Undang-Undang  Dasaer  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  (UUD  1945)  membawa  implikasi  yang  begitu  mendasar  dalam  sistem  ketatanegaraan Indonesia.  Salah  satu  implikasi  dari  perubahan  tersebut  adalah  dianutnya  paham  kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagaimana dikonstantir dalam Pasal 1 ayat (2) UUD  NRI  Tahun  1945,  bahwa  Kedaulatan berada di  tangan  rakyat  dan  dilaksanakan  menurut Undang-Undang  Dasar.  Ketentuan  tersebut  memberikan  landasan  yang  begitu  kuat  bahwa negara  Indonesia  adalah  negara  demokrasi  konstitusional,  oleh  karenanya  partisipasi masyarakat  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  menjadi  syarat  mutlak,  khususnya dalam  pengisian  jabatan-jabatan  publik.  Tidak  hanya  itu,  ketentuan  tersebut  juga  secara eksplisit memberikan hak kepada rakyat untuk menentukan dan memilih pemimpinnya. Dalam konteks tersebut, Pasal 25 huruf b International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) mengatur “Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang  murni,  dan  dengan  hak  pilih  yang  universal  dan  sama,  serta  dilakukan  melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih”
Dalam  rangka  memberikan  daulat  kepada  rakyat,  sistem  ketetanegaraan  Indonesia mengenal sistem pemilihan secara langsung sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945. Pemilihan langsung tersebut merupakan manifestasi dari adanya kedaulatan yang dimiliki  oleh  rakyat.  Terkait  dengan  hal  tersebut,  Miriam  Budiarjo  (Miriam  Budiarjo  :  1990) menyatakan bahwa pemilihan umum adalah merupakan conditio sine quanon bagi suatu negara demokrasi  modern,  dimana  melalui  pemilihan  umum  warga  negara  menyerahkan  sementara hak politiknya yakni hak berdaulat untuk turut serta menjalankan negara. Senada dengan hal tersebut,  Dahlan  Thaib  menyatakan  juga  bahwa:  “Pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  tidak  dapat dilepaskan  dari  pemilihan  umum  karena  pemilihan  umum  merupakan  konsekuensi  logis dianutnya prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik”
Pasal  22  E  ayat  (1)  UUD  NRI  Tahun  1945  menyatakan  bahwa  pemilihan  umum dilaksanakan  secara  lansung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil  setiap  lima  tahun  sekali. Konstruksi  norma  tersebut  menjadi  landasan  konstitusional  prinsip-prinsip  penyelenggaraan pemilihan  umum  di  Indonesia.  Sebagai  turunan  dari  ketentuan  pasal  22  E  ayat  (1)  UUD  NRI Tahun  1945  tersebut,  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum memberikan  otoritas  kepada  lembaga  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU),  Badan  Pengawas Pemilihan  Umum  (Bawaslu),  dan  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  (DKPP)  sebagai lembaga penyelenggara Pemiliu.
Kehadiran Bawaslu setelah lahirnya UU Nomor 7 Tahun 2017, menjadikan Bawaslu tidak lagi hanya sebagai pengawas pemilu melainkan sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa proses  pemilu  baik  yang  terjadi  antara  peserta  pemilu,  maupun  sengeketa  antara  peserta pemilu  dengan  penyelenggara  pemilu.  Fritz  Edward  Siregar  mengungkapkan  bahwa  desain Bawaslu  saat  ini  dimaksudkan  sebagai  bentuk  penguatan  Bawaslu  dalam  menjalankan  tugas dan  wewenangnya  dibidang  pengawasan  dan  penegakkan  hukum  pemilu  (Fritz  :2020). Kehadiran  Bawaslu  diharapkan  mampu  menjamin  dan  mengawal  proses  penyelenggaraan pemilu agar berjalan secara demokratis, berintegritas dan bermartabat.
Menjadikan  Bawaslu  sebagai  Badan  Peradilan  khusus  pemilu  merupakan  alternatif  ideal untuk memaksimalkan tugas-tugas bawaslu dalam mewujudkan demokrasi yang berintegritas. Dengan desain kelembagaan yang ada saat ini, tidaklah sulit untuk menjadikan Bawaslu sebagai Badan Peradilan khusus pemilu, sebab struktur kelembagaan Bawaslu saat ini telah terbentuk mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota. Dari sisi kewenangan, embrio fungsi yudikatif sebenarnya telah ada dalam tubuh kelembagaan Bawaslu. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dimana Bawaslu diberi kewenangan untuk memeriksa dan mengadili dugaan pelanggaran administrasi pemilu dan perkara sengketa proses pemilu. Dengan dasar tersebut di atas,  Bawaslu  dapat  memainkan  peran  sebagai  lembaga  yang  murni  menyelesaikan  dugaan
pelanggaran dan sengketa proses pemilu, hanya saja dalam proses transformasi sebagai badan peradilan  khusus  pemilu  ini,  integritas  keanggotaan  Bawaslu  yang  memainkan  peran  sebagai majelis pemeriksa/hakim harus benar-benar berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan Dalam  konteks  Badan  Peradilan  Khusus  Pemilihan,  penulis  menawarkan  agar  Badan tersebut  berkedudukan  dipusat,  karena  1)  akan  sulit  bagi  lembaga  yang  baru  terbentuk langsung  dapat  tersebar  diseluruh  wilayah  negara;  2)  jika  berkedudukan  di  ibukota  negara diharapkan  menghasilkan  pertimbangan  hukum  yang  seragam  antara  putusan  satu  dengan lainnya, sebab hakim yang memeriksa dan memutus perkara yang satu dengan lainnya adalah hakim  yang  sama  (kecuali  terjadi  pergantian  hakim  karena  masa  jabatan  selesai  dan sebagainya). 3) untuk meminimalisir penggunaan anggaran.
Sebagai penegasan kembali, Badan Peradilan Khusus dibentuk tidak sebagai lembaga quasi peradilan  atau  semi  peradilan.  Badan  Peradilan  Khusus  merupakan  bagian  dari  kekuasaan yudikatif yang menjalankan penuh fungsi peradilan. Antara lembaga yang hanya quasi peradilan akan  memiliki  konsekuensi  yang  berbeda  dengan  lembaga  yang  menjalankan  fungsi  penuh peradilan, khususnya pada produk keluaran yang dihasilkan.
Lembaga  quasi  peradilan  pada  dasarnya  juga  dapat  melakukan  pemeriksanaan  serupa dengan  eradilan  (pengadilan  di  bawah  Mahkamah  Agung),  tetapi  karena  sifatnya  yang  hanya menjalankan sebagian maka produk yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut tidak akan sekuat putusan  yang  dikeluarkan  oleh  pengadilan.  Mochtar  Kusumaatmadja  dan  B  arief  Sidharta menyebutkan bahwa lembaga peradilan mempunyai kedudukan penting dalam sistem hukum Indonesia karena menjalankan fungsi yang pada dasarnya melengkapi ketentuan hukum tertulis melalui  pembentukan  hukum  (rechtsvorming)  dan  penemuan  hukum  (rechsvinding). Bedasarkan  itu  maka  perbedaan  atara  lembaga  quasi  peradilan  dengan  peradilan  itu  sendiri semakin terlihat. Peradilan sebagai bagian dari kekuasaan yudikatif memiliki andil besar dalam sistem  hukum  Indonesia,  peradilan  dapat  melakukan  penemuan  hukum  dan  pembentukan hukum  bilamana  hal  tersebut dibutuhkan.  Berbeda  halnya dengan  quasi peradilan  yang  tidak dapat melakukan itu.
Oleh  sebab  itu,  pembentukan  Badan  Peradilan  Khusus  seharusnya  tidak  bersifat  quasi peradilan, tetapi melaksanakan secara utuh fungsi pengadilan yang memeriksa, mengadili, dan memutus  perkara  Pilkada.  Hal  ini  tidak  lain  karena  memperkuat  kedudukan  Badan Peradilan Khusus itu sendiri, yakni perihal independensi. Seperti yang telah dipahami bahwa kekuasaan yudikatif harus mandiri dan bebes interfensi dari pihak manapun, karena kekuasaan yudikatif adalah  kekuasaan  yang  menjalankan  fungsi  pengadil  bagi  pelanggar  perundang-undangan. Dengan kata lain, jika independensi telah terciderai maka tidak ada lagi keadilan bagi justitiable (pencari keadilan).
Selain  itu,  putusan  yang  dikeluarkan  oleh  Badan  Peradilan  Khusus  dapat  menjadi yurisprudensi.  Maksudnya,  bilamana  terdapat  kejadian  baru  yang ternyata  belum diakomodir dalam peraturan perundang-undangan Pilkada dan harus diselesaikan melalui Badan Peradilan Khusus, karena asas ius curia novit maka Badan Peradilan Khusus (hakim) tidak dapat menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau tidak  jelas,  melainkan  wajib  untuk  memeriksa  dan  mengadilinya”.  Kerena  berkedudukan sebagai lembaga yang menjalankan fungsi peradilan secara utuh maka Badan Peradilan Khusus dapat  melakukan  penemuan  hukum  jika  terjadi  kondisi  seperti  yang  telah  disebutkan.  Situasi berbeda  jika  Badan  Peradilan  Khusus  bersifat  quasi  peradilan  maka  hal  tersebut  (proses penemuan hukum oleh hakim) tidak akan terjadi.
Badan  Peradilan  Khusus  Pemilihan  yang  akan  dibentuk  sebagai  bagian  dari  hukum  yang dicita-citakan (ius constituendum) adalah suatu lembaga yang independen karena harus bebas dari  intervensi  kekuasaan  lainnya.  Badan  ini  akan  menjalankan  fungsi  peradilan  yang memeriksa dan memutus sengketa hasil Pilkada. Oleh sebab itu, independensi Badan Peradilan Khusus  Pemilihan  dapat  penulis  jabarkan  sebagai  berikus,  sesuai  dengan  parameter Independent Regulatory Agencies di atas yakni :
1. Party  Politicisation  of  appoinments,  hakim  pada  Badan  Peradilan  Khusus  Pemilihan berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas 2 (dua) hakim konstitusi dan 3 (tiga) hakim ad hoc.  Hakim  ad  hoc  diangkat  dan  diberhentikan  oleh  Presiden  selaku  Kepala  Negara atas  usul  Ketua  Mahkamah  Konstitusi.  Badan  Peradilan  Khusus  Pemilihan  ad  hoc
dibentuk  atas  usul  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  dengan  Undang- Undang.
2. Departures  (dismissal  and  resignation).  Hakim Ad  Hoc diberhentikan  dengan  hormat dari jabatannya, karena: a. meninggal dunia; b.permintaan sendiri; c.sakit jasmani atau rohani  terus  menerus  selama  6  (enam)  bulan  berdasarkan  surat  keterangan  dokter yang  dibuat  oleh  dokter  yang  berwenang;  d.  tidak  cakap  dalam  menjalankan  tugas; atau e.telah selesai masa tugasnya.
Pemberhentian  dengan  hormat  sebagaimana  dimaksud  di  atas  ditetapkan  oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Konstitusi.
Hakim Ad  Hoc diberhentikan  tidak  dengan  hormat  dari  jabatannya,  dengan  alasan: a.dijatuhi  pidana  penjara  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara  5  (lima)  tahun  atau  lebih;  b.  selama  3  (tiga)  kali  berturut-turut  melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya tanpa alasan yang sah;c.melanggar sumpah atau janji jabatan; d.melakukan perbuatan tercela; ataue. rangkap jabatan.
3. The Tenure of IRA members. Hakim ad hoc diangkat untuk selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
4. The  financial  and  Staffingresources  of  IRA.  Anggaran  Badan  Peradilan  Khusus Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
5. The  use  of  power  to  overturn  the  decisions  of  IRAs  by  elected  politicians.  Badan Peradilan  Khusus  Pemilihan  berwenang  untuk  menetapkan  Kode  etik  dan/atau Pedoman perilaku hakim besama-sama dengan Mahkamah Konstitusi.
6. Sanctioning  Authorities/Quasi  judicial  power.  Melakukan  verifikasi,  klarifikasi,  dan investigasi  terhadap  laporan  dugaan  pelanggaran  Kode  Etik  dan/atau  Pedoman Perilaku  Hakim  secara  tertutup;  Dalam  hal  dugaan  pelanggaran  Kode  Etik  dan/atau Pedoman  Perilaku  Hakim  dinyatakan  terbukti,  Badan  Peradilan  Khusus  Pemilihan mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Konstitusi.
7. Self-regulatoryatau  rule  making.  Badan  Peradilan  Khusus  Pemilihan  dapat  membuat aturan kelembagaan sendiri secara mandiri.
Berdasarkan  konsepsi  tersebut,  dapat  dilihat  bahwa  Badan  Peradilan  Khusus  Pemilihan merupakan  lembaga  dengan  independensi  yang  cukup,  karena  dalam  penentuan  hakim  tidak menjadi  kewenangan  penuh  dari  Badan  Peradilan  Khusus.  Hal  tersebut  tidak  berarti  akan membawa  dampak  buruk,  karena  proses  itu  merupakan  salah  satu  bentuk  pengejawantahan prinsip check and balancse, yangmana prinsip check and balances merupakan konsekuensi logis dari  sistem  domokrasi  yang  dipilih  dan  diamalkan  oleh  Indonesia.  Prinsip  tersebut bertujuan agar  seluruh  lembaga  negara  dapat  saling  mengontrol  dan  mengimbangi  sehingga  tidak  ada lembaga yang lebih superior atau lebih tinggi daripada lembaga negara lainnya.

## D. Referensi
Alamsyah, B., & Huda, U. N. (2013). Politik Hukum Pelembagaan Komisi-Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan , 2 (1), 85-108.
Alder, J. (1989). Constitutional and Administrative Law. Macmillan, London Asshiddiqie, J. (2013). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta : Rajawali Press. Budiarjo, M. (1990). Hak Asasi Manusia Dalam Dimensi Global, ( Jakarta: Jurnal Ilmu Politik, No. 10, 1990 )
Mochtar,  Z.  A.  (2012).  Penataan  Lembaga  Negara  Independen  Setelah  Perubahan  Undang- Undang Dasar 1945, Disertasi pada Sekolah Pascasarjana Fakutas Hukum Univeristas Gadjah Mada Yogyakarta
Ramadani,  R.  (2020).  Lembaga  negara  independen  di  Indonesia  dalam  perspektif  konsep Independent Regulatory Agencies. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 27 (1), 169-192.
Siregar,  F.  E.  (2020).  Dimensi  Hukum  Pelanggaran  Administrasi  Pemilu,  Konstitusi  Press, Jakarta.
Tauda,  G.  A.  (2011).  Kedudukan  Komisi  Negara  Independen  dalam  Struktur  Ketatanegaraan Republik Indonesia. Pranata Hukum , 6 (2).