FISIP Universitas Tanjungpura
copyright JURMAFIS
Veronica Putri, hal 1-10

## ANALYSIS OF UNITED STATES RESPONSE ON SYRIA’S CHEMICAL WEAPONS
Veronica Putri 1*
1 Prodi Hubungan Internasional Universitas Tanjungpura Pontianak, Indonesia Surel: putriveronica9@gmail.com

## Abstract
War is unavoidable but as a human being, we can avoid the use of chemical weapons. The use of chemical weapons in warfare has been heavily criticized for bringing terrible terror throughout the history of theorld conflict.  Although  the  use  of  chemical  weapons  is  still  prohibited,  Syria’s  conflicts  still  use  chemical weapons  in  the  form  of  poisonous  gas  that  has  killed  more  than  thousands  of  people. As  a  superpower country, the United States disappointed and strongly condemned the use of chemical weapons that were alleged to have been used three times in seven years during the war. This research is attempted to explain what United States reponse on Syria’s Chemical Weapons. Furthermore, this paper is using a descriptive method with qualitative approach. The data collection technique is based on field research, literature study consisting of books journals, and including data from the reliable website in supporting explanation of this paper. The result of this paper is divided into three important points—First, chemical weapons in Syria. The second is United States response, and the third is analysis the United States response on Syria’s chemical weapons.
Keywords: Chemical Weapons; Syria; United States.

## Abstrak
Perang memang tidak dapat dihindari tetapi  sebagai manusia, kita bisa menghindari penggunaan senjata kimia.  Penggunaan  senjata  kimia  dalam  peperangan  telah  dikecam  keras  karena  membawa  terror  yang mengerikan  sepanjang  sejarah  konflik  dunia.  Meski  sudah  dilarang  penggunaan  senjata  kimia  masih dilakukan  terutama  konflik  di  Suriah  yang  menggunakan  senjata  kimia  berupa  gas  beracun  yang  telah menewaskan lebih dari ribuan orang. Sebagai negara adidaya, Amerika Serikat kecewa dan mengecam keras atas penggunaan senjata kimia yang diduga telah digunakan selama tiga kali dalam kurun waktu tujuh tahun selama  perang  berlangsung.  Penulisan  esai  ini  bermaksud  untuk  menjelaskan  respon  Amerika  Serikat terhadap  penggunaan  senjata  kimia  di  Suriah.  Tulisan  ini  menggunakan  metode  deskriptif  dengan pendekatan  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  dalam  esai  ini  adalah  dengan  studi  literatur  dari  buku, jurnal, termasuk data dari website yang terpercaya yang mendukung penjelasan artikel. Hasil dari tulisan ini terbagi menjadi tiga poin diantaranya senjata kimia di Suriah. Kedua, respon Amerika Serikat dan ketiga analisis respon Amerika Serikat terhadap senjata kimia di Suriah.
Kata Kunci: Amerika Serikat; Senjata Kimia; Suriah.
Diajukan: 10 Mei 2020 Direvisi: 20 Juni 2020 Diterima: 30 Juni 2020
Sitasi : Putri, V. (2020). Analysis of United States Response on Syria’s Chemical Weapons. Proyeksi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 25 (1), 1-10.
FISIP Universitas Tanjungpura
copyright JURMAFIS
Veronica Putri, hal 1-10

## Pendahuluan
“ Armed  conflict is as old as humankind itself ” (International Committee of The Red  Cross,  2010).  Yang  artinya  sejarah  perang  sama  dengan  lamanya  sejarah  umat manusia. Perang bahkan sudah muncul saat manusia ada. Maka dari itu, perang bukan lagi sesuatu yang baru dan mengejutkan sebab perang tidak bisa terelakkan. Berdasarkan hasil penelitian  juga  disebutkan  bahwa  dalam  diri  manusia  terdapat  sebuah  naluri  yang  bisa melukai atau bahkan menyerang. Hal ini menegaskan jika perang bisa terjadi dimana saja dan kapan saja. Perang yang terjadi tidak pernah membawa hal baik bagi pihak-pihak yang terlibat. Untuk segala sesuatu yang diperebutkan pasti ada saja yang dikorbankan mulai dari harta benda, hingga nyawa sekalipun. Menyadari hal tersebut, maka dibuatlah aturan yang  memuat  tata  cara  dan  alat-alat  dengan  memperhatikan  prinsip  kemanusiaan  yang dikenal dengan Hukum Humaniter Internasional ( International Humanitarian Law ). Hukum  Humaniter  adalah  cabang  dari  hukum  internasional  publik  yang  belum banyak dikenal oleh masyarakat banyak. Hukum humaniter merupakan nama baru yang dahulu dikenal sebagai Hukum Perang ( Laws of War ) (Haryomataram, 2005). Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum humaniter terbagi menjadi dua yaitu Jus ad bellum dan Jus  in  bello . Jus  ad  bellum mengatur  mengenai  hal-hal  bagaimana  negara  dibenarkan menggunakan kekerasan bersenjata sedangkan Jus in bello adalah hukum yang berlaku dalam perang yang terbagi lagi menjadi hukum yang mengatur cara dilakukannya perang ( conduct of war ) yang biasanya disebut The Hague Laws (Hukum Den Haag) dan hukum yang mengatur perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang yang lazim disebut The Geneva Laws (Hukum Jenewa) (Putri, 2011).
Baik itu Hukum Den Haag maupun Hukum Jenewa, keduanya juga menganut asas kemanusiaan  walaupun  dalam  bentuk  yang  berbeda.  Di  dalam  Hukum  Jenewa,  asas kemanusiaan  terlihat  pada  perlindungan-perlindungan  yang  diberikan  kepada tawanan perang, serta  kepada  penduduk  sipil  yang tidak  ikut  berperang  (Steffy,  2014). Sedangkan  asas  kemanusiaan  dalam  Hukum  Den  Haag  dapat  dilihat  dari  larangan penggunaan  senjata  yang  mampu  menyebabkan  luka  dalam  skala  besar  hingga menimbulkan penderitaan yang dirasa tidak perlu. Senjata yang di maksud adalah senjata kimia.
Berdasarkan Chemical Weapons Convention yang dimuat dalam laman resmi The Organisation  for  the  Prohibition  of  Chemical  Weapons  (OPCW) , senjata  kimia didefinisikan sebagai senjata yang mengandung bahan kimia beracun dan prekursornya yang mampu menyebabkan cedera, iritasi, kematian dan bahaya-bahaya lainnya (OPCW, n.d.). Senjata kimia dilarang penggunaannya karena dianggap tidak berperikemanusiaan. Sebab,  penderitaan  yang  dihasilkan  lebih  besar  jika  dibandingkan  dengan  penggunaan senjata  konvensional.  Dampak  kematian  yang  dihasilkan  juga  tidak  dapat  terukur. Dikatakan tidak terukur dikarenakan jika racun yang terdapat dalam kandungan senjata kimia  dilepaskan,  racun  tersebut  dapat  menyebar  ke  segala  arah.  Contohnya  seseorang yang tidak terkena serangan langsung dapat menjadi korban dari penggunaan senjata kimia karena senjata kimia menyerang melalui beberapa bentuk termasuk cairan dan gas.
Menyadari  dampak  dari  penggunaan  senjata  kimia,  berbagai  upaya  pelarangan penggunaan senjata kimia dibuat, bahkan kini sudah ada yang berumur lebih dari dua abad.
FISIP Universitas Tanjungpura
copyright JURMAFIS
Veronica Putri, hal 1-10
Sebut saja Brussels Declaration (Deklarasi Brussel)  yang dibuat tahun 1874 oleh negara- negara Eropa yang sepakat bahwa racun dan peluru beracun tidak boleh digunakan pada saat  peperangan  berlangsung.    Kemudian  pada  tahun  1899,  Deklarasi  Den  Haag  yang berkaitan mengenai gas pencekik ( Hague Declaration Asphyxiating Gases ) juga disahkan. Walaupun  sudah  ada  deklarasi  yang  memuat  mengenai  pelarangan  penggunaan senjata kimia pada abad 18, Perang Dunia I yang meletus pada 1914 masih menggunakan senjata gas. Perang tersebut menyebabkan lebih dari satu juta korban mengalami luka-luka dan  menelan  sebanyak  90.000  orang.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  negara-negara  yang terlibat dalam perang tidak mengindahkan deklarasi yang telah dibuat. Melihat peristiwa tersebut, pada 17 Juni 1925 sebuah protokol yang bernama Protocol for the the Prohibition of  the  Use  in  War  of  Asphyxiating,  Poisonous  or  other  Gases,  and  of  Bacteriological Methods  of  Warfare (Protokol  Pelarangan  Penggunaan  dalam  Perang  Gas  Penyesak Pernapasan,  Gas  Beracun  atau  Gas  lainnya,  dan  tentang  Metode  Peperangan  dengan Menggunakan  Bakteri)  ditandatangani  (Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia, 2019).
Pelarangan penggunaan senjata kimia terus dibuat untuk melengkapi pelarangan- pelarangan yang dianggap belum mengatur secara sepenuhnya. Satu diantaranya ialah The 1993 Chemical Weapons Convention (CWC) atau Convention on the Prohibition of the Development,  Production,  Stockpiling  and  Use  of  Chemical  Weapons  and  on  their Destruction . Konvensi  Senjata  Kimia  ( Chemical  Weapons  Convention )  dibuat  dengan tujuan menghilangkan seluruh kategori senjata pemusnah massal dengan melarang mulai dari pengembangan, produksi, akuisisi, penyimpanan, retensi, transfer atau penggunaan senjata  kimia  oleh  negara-negara  Tercapainya  Konvensi  Pelarangan  Senjata  Biologi merupakan  langkah  awal  bagi  tercapainya  pelarangan  secara  menyeluruh  mengenai senjata kimia. Bersamaan dengan revolusi industri yang terjadi secara besar-besaran, maka jumlah  negara  yang  berpotensi  untuk  memiliki  hingga  mengembangkan  senjata  kimia berpotensi  meningkat  tajam.  Di  sisi  lain,  kesadaran  akan  bahaya  senjata  kimia  juga meningkat,  sejumlah  negara  terus  bekerja  sama  untuk  menciptakan  deklarasi  maupun konvensi tentang pelarangan penggunaan senjata kimia dalam konflik bersenjata.
Akan tetapi, masih ada beberapa negara yang tidak mengindahkan hal tersebut satu diantaranya  konflik  Suriah  yang  menggunakan  senjata  kimia.  Konflik  yang berkepanjangan  ini  tercatat  telah  menggunakan  senjata  kimia  saat  melakukan  berbagai serangan termasuk serangan udara. Hal ini mendapat kecaman keras dari negara-negara barat misalnya Amerika Serikat. Amerika Serikat mengutuk keras serangan yang terjadi di Suriah yang menggunakan senjata kimia dan telah menewaskan banyak korban yang di dalamnya ada anak-anak, perempuan dan orang tua. Penggunaan senjata kimia di Suriah harus  dihentikan  sebab  bukan  hanya  karena  melanggar  hukum  internasional,  tetapi dampak yang dihasilkan tidak berperikemanusiaan.
Beberapa  penelitian  terdahulu  sudah  mengkaji  mengenai  permasalahan penggunaan senjata kimia dan konflik di Suriah. Penelitian pertama berjudul “Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Kasus Penggunaan Senjata Kimia oleh Suriah” ditulis oleh Steffy.  Dalam  penelitiannya,  Steffy  (2014)  membahas  mengenai  hukum  internasional mengikat  negara-negara  dalam  hal  penggunaan  senjata  kimia  dan  bagaimana  hukum
copyright JURMAFIS
Veronica Putri, hal 1-10
internasional  yang  berlaku  terhadap  penggunaan  senjata  kimia  di  Suriah.  Hasilnya. penggunaan senjata kimia di Suriah melanggar berbagai instrumen hukum internasional mulai  dari  Konvensi  Den  Haag  1899  dan  1907,  Protokol  Jenewa  1925,  Piagam  PBB, Statuta Roma 1998 dan hukum kebiasaan internasional lainnya. Sebagai sanksi, hak-hak Suriah sebagai bagian dari Majelis Umum PBB akan ditangguhkan. Dalam penelitiannya Steffy menggunakan perspektif hukum internasional. Penelitian tersebut dengan penelitian ini  sama-sama  membahas  mengenai  Suriah  yang  telah  melanggar  hukum-hukum internasional. Sedangkan perbedaannya terletak pada teori yang digunakan.
Penelitian kedua berjudul “Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Dalam Konflik di Suriah” karya Karyono. Penelitiannya mengungkapkan bahwa konflik yang terjadi di Suriah sejak Arab Spring telah melakukan pelanggaran HAM berat berupa genosida dan kejahatan terhadap  kemanusiaan  berupa penyiksaan,  hingga  penggunaan  senjata  kimia. Suriah sebagai suatu negara patutnya menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai pelindung HAM (Karyono, 2017). Tapi, pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah Suriah maupun oposisi jelas telah mengabaikan perlindungan HAM. Penelitian tersebut dan penelitian ini ditulis menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya penelitian tersebut disusun dengan konsep dasar HAM sedangkan penelitian ini menggunakan teori kepentingan nasional. Penelitian ketiga berjudul “Dinamika Perang Suriah: Aktor dan Kepentingan” oleh Syarif Bahaudin Mudore dan Nurlaila Safitri. Penelitiannya menjelaskan mengenai aktor- aktor yang terlibat dalam perang Suriah dari tahun 2011-2019. Akibat keterlibatan aktor- aktor  tersebut,  perang  berubah  menjadi  lebih  kompleks  di  Suriah.  Keterlibatan  perang dengan  masing-masing  kepentingan  menandakan  kuatnya  ambisi  ekonomi  dalam  hal persenjataan  dan  kekuatan  politik  (Mudore  dan  Safitri,  2019).  Persamaan  penelitian tersebut dan penelitian ini terletak pada aktor-aktor yang berkaitan dalam perang Suriah. Perbedaannya terletak pada teori dan fokus penelitian.
Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  respon  yang  dari Amerika  Serikat  terhadap  penggunaan  senjata  kimia  di  Suriah.  Penelitian  ini menggunakan  kepentingan  nasional  atau national  interest dalam  perspektif  realisme sebagai kaca mata analisis.

## Metode penelitian
Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode desktiptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dari buku, jurnal termasuk data dari website yang terpercaya yang mendukung  penjelasan  artikel.  Dalam  penelitian  ini,  penulis  mengumpulkan  data-data yang  berkaitan  dengan  respon  Amerika  Serikat  terhadap  penggunaan  senjata  kimia  di Suriah. Selanjutnya penulis melakukan reduksi data, kemudian data disusun dalam bentuk desktiptif. Setelahnya penulis melakukan analisa menggunakan teori kepentingan nasional atau national interest dalam perspektif realisme. Berikutnya, penulis menarik kesimpulan dari data-data yang telah dianalisa.
copyright JURMAFIS
Veronica Putri, hal 1-10

## Hasil dan Diskusi

## Senjata Kimia Di Suriah
Senjata  kimia  banyak  digunakan  dalam  peperangan  beberapa  diantaranya  pada Perang  Dunia  I  yang  menggunakan  gas  klor  yang  menewaskan  sekitar  90.000  orang, Perang Dunia II, Serangan Gas Sarin Tokyo, Perang Teluk Golf I, dan Perang Suriah.
Perang  Suriah  adalah  perang  yang  terjadi  di  Suriah  tercatat  sejak  Maret  2011.
Perang ini merupakan perang sipil yang di dalamnya melibatkan pemerintah serta oposisi. Awalnya  sebuah  protes  bermunculan  agar  15  pelajar  yang  ditangkap  atas aksi  menulis slogan-anti pemerintah di tembok dibebaskan. Namun reaksi yang diberikan para tentara yang  menembaki  pemrotes  sangat  berlebihan.  Protes  kemudian  berkembang  meluas, merayap  pada  penuntutan  reformasi  demokrasi  dan  ekonomi  hingga  akhirnya  protes berubah menjadi perang sipil (Fahham, 2016). Setahun demi setahun berlalu, pemerintah tidak juga menghentikan kekacauan yang terjadi walaupun jumlah kekerasan dikabarkan terus mengalami peningkatan. Penduduk sipil ditembaki, disiksa, mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi (Karyono,, 2017). Anak-anak harus mengangkat senjata, menjadi garda terdepan menghadapi perang sedangkan perempuan diperkosa secara semena-mena. Penembakan  di  Suriah  tidak  pandang  bulu.  Peluru  bisa  menembus  siapa  saja  bahkan termasuk tenaga medis.
Melihat kejadian tersebut, organisasi dan masyarakat internasional mengecam aksi pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang  terjadi  di  Suriah.  Baik  pihak  pemerintah  maupun oposisi  dituduh  telah  melakukan  pelanggaran  hak  asasi  manusia  namun  keduanya kerapkali  menyangkal.  Alih-alih  mengaku,  menyesali  perbuatan  dengan  melakukan gencatan senjata, perang antar keduanya justru semakin memanas dengan menggunakan serangan gas kimia. Serangan gas kimia terjadi dibeberapa tempat. Tahun 2013, serangan kimia terjadi di Ghouta  melalui  serangan udara dan tembakan roket yang menewaskan lebih dari 1000 dan merusak 76% bangunan penduduk (BBC, 2018). Krisis kemanusiaan membuat  pihak  internasional  bergerak  untuk  memberikan  bantuan.  Akan  tetapi keterlambatan  bantuan  dan  tidak  tersalurkannya  seluruh  bantuan  kepada  korban menyebabkan banyak anak-anak mengalami kekurangan gizi.
Serangan  senjata  kimia  juga  pecah  di  Aleppo,  Suriah,  dan  diduga  mengandung sarin. Berdasarkan Organisasi Kesehatan Dunia, sarin dinilai 26 kali lebih mematikan jika dibandingkan  dengan  gas  sianida.  Dikatakan  mematikan  karena  satu  tetes  sarin  yang menyerupai ukuran jarum bisa menewaskan manusia. Gas sarin adalah gas yang berbentuk cairan  dengan  ciri-ciri  tidak  berbau,  dan  mudah  menguap  bahkan  uapnya  mampu menembus  kulit.    Awalnya  jenis  gas  ini  digunakan  sebagai  bahan  pestisida.    Dengan konsentrasi rendah sekalipun apabila terhirup, terserap, gas sarin mampu melumpuhkan pernafasan,  sistem  saraf  pusat,  otot  paru-paru  hingga  menimbulkan  kematian.  Hanya dibutuhkan  waktu  1  menit  untuk  membunuh  manusia  tercatat  setelah  dihirupnya  gas tersebut.  Di  udara,  gas  sarin  bahkan  mampu  bertahan  hingga  enam  jam  lamanya, tergantung pada kondisi cuaca. Dalam perkembangannya zat ini digunakan sebagai senjata kimia diklasifikasikan sebagai senjata pemusnah massal dalam Resolusi PBB Nomor 687 (Pujayanti, 2013).
copyright JURMAFIS
Veronica Putri, hal 1-10
Kejadian  di  Aleppo  terhitung  sejak  22  April  2016  berdasarkan Kelompok
Pemantau Hak Asasi Manusia (HAM) di Suriah atau The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR)  telah  menewaskan  sedikitnya  253  warga  sipil  termasuk  49  anak-anak (Pujayanti  2016).    Kota  Aleppo  yang  terus  dihujani  ratusan  roket  dan  peluru  yang diarahkan ke rumah-rumah penduduk sipil mengundang keprihatinan internasional. Belum lagi setelah diselidiki ternyata penggunaan senjata kimia di Aleppo telah berlangsung sejak tahun 2013.
Selanjutnya  pada  tahun  2014  dan  2015  penggunaan  senjata  kimia  kembali ditemukan. Melalui sebuah investigasi bersama yang dilakukan PBB, pasukan pemerintah dinyatakan  menggunakan  klorin  dalam  serangannya.  Kemudian,  pada  April  2017, serangan yang terjadi di Khan Sheikhoun, Provinsi Idlib juga menggunakan senjata kimia berdasarkan  keterangan  dari  SOHR.  Sebanyak  58  orang  tewas  akibat  serangan  ini, sedangkan  sebagian  besar  anak-anak  mengalami  gangguan  pernafasan,  mengeluarkan busa dari mulut, pingsan dan lainnya.
Pada tanggal  20 Maret 2018, serangan udara lainnya ditujukan  ke  kota  Douma,
Ghouta  Timur,  Damaskus,  dan  lagi-lagi  diduga  menggunakan  senjata  kimia.  Saat  itu, Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) tidak dapat  masuk ke daerah  tersebut  untuk  menyelidiki  penggunaan  senjata  kimia  dikarenakan  alasan keamanan.  Pada  10  April,  OPCW  mengerahkan  tim  pencari  fakta  untuk  menyelidiki dugaan  serangan  gas  kimia  di  Suriah  namun  selalu  mendapatkan  tekanan  mulai  dari dipaksa  mundur  hingga  adanya  tembakan  senjata  ringan  dan  ledakan.  Namun  yang diketahui, sedikitnya ada 78 warga sipil tewas dalam dugaan serangan kimia di Douma.

## Analisis Respon Amerika Serikat Terhadap Penggunaan Senjata Kimia Di Suriah
Ketika pihak oposisi dan pemerintah mempunyai tujuan akhir yang berbeda, saat itulah  konflik  atau  perang  terjadi.  Pada  dasarnya,  untuk  memulai  sebuah  perang  ada banyak  hal yang  dibutuhkan  diantaranya  massa,  senjata,  strategi dan  pendanaan.  Sama halnya jika situasi perang ingin terus dipertahankan dalam jangka waktu yang lama. Begitu pula yang terjadi dengan perang sipil di Suriah. Perang tersebut dapat bertahan bertahun- tahun dikarenakan adanya pihak-pihak yang terlibat diantaranya Rusia yang memberikan dukungan  pada  pemerintah  melalui  bantuan  senjata  dan  pelatihan  tentara,  Iran  melalui dukungan diplomatik, penyediaan senjata dan $9 miliar bantuan finansial, serta Amerika Serikat  beserta  sekutu  yang  memberikan  bantuan  logistik  kepada  pihak  oposisi  selama perang (Safitri, 2019).
Sebagai  satu  diantara  DK  PBB  dan  negara  yang  menjunjung  tinggi  demokrasi, perang  sipil  yang  terjadi  di  Suriah  jelas  melanggar  hak  asasi  kemanusiaan.  Amerika Serikat  (AS)  secara  terang-terangan  menentang  dan  mengecam  aksi  keji  penggunaan senjata kimia  yang dilakukan  pemerintah selama perang Suriah berlangsung. Pada saat pemerintahan Barack Obama, Beliau mengecam soal red line atau garis merah mengenai penggunaan senjata  kimia  di  Suriah. Artinya  AS  siap  melakukan  agresi  militer  apabila pemerintah Suriah menggunakan senjata kimia.
Awalnya, Suriah memang mengakui kepemilikannya atas senjata kimia. Namun, pemerintah mengatakan bahwa senjata tersebut tidak akan digunakan. Maka pada tanggal
copyright JURMAFIS
Veronica Putri, hal 1-10
19  Maret  2013,  ketika  Aleppo  dan  Damaskus  diserang  menggunakan  senjata  kimia. Pemerintah  Suriah  menuduh  pihak  oposisi  yang  menggunakan  senjata  kimia,  dan mendesak  PBB  untuk  segera  melakukan  penyelidikan.  Akan  tetapi  pada  April  2013, berdasarkan  SOHR,  dua  tentara  Suriah  menjatuhkan  dua  bom  gas.  Rezim  pemerintah dinyatakan  telah  menggunakan  gas  sarin  dalam  skala  kecil.  Saat  itu  Amerika  Serikat beserta  sekutu  sudah  siap  menyerang  Suriah  walaupun  belum  ada  laporan  lebih  lanjut mengenai senjata kimia yang digunakan saat penyerangan.
Ketiadaan laporan lebih lanjut dan kesigapan AS beserta sekutu untuk menyerang Suriah jelas menuai peringatan dari negara Tiongkok. Tiongkok mengingatkan  AS dan sekutu  untuk  tidak  mengulangi  kejadian  invasi  Irak  yang  saat  itu  juga  belum  memiliki laporan dan perintah penyerangan, akan tetapi telah digempur AS secara habis-habisan. Meski  demikian,  AS tetap  bersikeras  bahwa  terdapat  bukti-bukti  kuat  atas  penggunaan senjata kimia yang dilakukan oleh pihak pemerintah Suriah.
Memasuki  bulan  Juni  2013,  Menteri  Luar  Negeri  Prancis,  Laurent  Fabius, mengatakan  bahwa  rezim  Suriah  memang  menggunakan  sarin  dalam  serangannya. Pernyataan  ini  dikeluarkan  setelah  proses  pengujian  dengan  spesimen  yang  diambil  di Suriah telah dilakukan (Arms Control Association, n.d.). Namun, pihak pemerintah tetap menyangkal.  Untuk  memperkuat  alibinya,  PBB  diizinkan  masuk  ke  Suriah  untuk melakukan investigasi sendiri. Namun investigasi tersebut tidak dapat dilanjutkan karena tim investigasi menerima serangan dari penembak di Suriah.
Alhasil, sidang darurat kedua PBB digelar. Sebagai satu dari sekian negara anggota Protokol  Jenewa  1925,  Suriah  harus  menaati  larangan  penggunaan  gas  pencekik,  gas beracun  dan  gas-gas  lainnya.  Dilihat  dari  serangan-serangan  yang  dilakukan  dan investigasi  oleh  PBB,  Suriah  terbukti  telah  melanggar  Protokol  Jenewa  1925  (Steffy, 2014). Melihat situasi yang tidak mereda, AS berinisiatif untuk mengambil aksi militer ke Suriah.  Berbeda  dengan  AS,  Rusia justru  lebih memilih  jalur  diplomasi. Maka  sebagai jalan  tengah,  sebuah  kesepakatan  antara  AS  dan  Rusia  dibentuk.  Perjanjian  tersebut mengharuskan  Suriah  untuk  menyerahkan  semua  senjata  kimia  yang  dimiliki  agar kemudian  dihancurkan  di  bawah  pengawasan  internasional. Tidak  hanya  dihancurkan, namun di bawah kesepakatan yang ditengahi antara Rusia dan AS, pemerintah Suriah juga harus  bersedia  menandatangani  Kesepakatan  Konvensi  Senjata  Kimia  tahun  1997 (Pujayanti, 2016).
Keterlibatan AS pada perang Suriah dan kecaman kerasnya terhadap penggunaan senjata kimia cukup menarik perhatian internasional. Pasalnya jika menilik kembali dari sejarah,  AS  juga  pernah  menggunakan  senjata  kimia Agent  Orange dalam  perangnya dengan  Vietnam.  Penggunaan Agent  Orange diketahui  merusak  lingkungan  dan  orang yang terkena Agent Orange dapat mengalami kecacatan. Melihat hal tersebut, maka dapat diyakini jika tindakan dan respon yang diberikan AS terhadap perang Suriah tidak hanya didasari oleh ‘penggunaan senjata kimia’ melainkan adanya kepentingan tersendiri.
Dalam  Hubungan  Internasional,  konsep  kepentingan  nasional  digunakan  untuk menjelaskan  tindakan  dan  perilaku  suatu  negara  terhadap  negara  lain.  Kepentingan nasional merupakan landasan, cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu negara. Dalam  perspektif  realisme,  kepentingan  nasional  juga  dilandasi  oleh  kekuasaan  yang
copyright JURMAFIS
Veronica Putri, hal 1-10
dimiliki  suatu  negara.  Dengan  demikian,  interaksi  yang  terjadi  dalam  hubungan internasional disebabkan oleh perilaku negara yang ingin menjaga dan mempertahankan kedaulatan negaranya diantara negara lain. Selain itu, negara juga harus menjaga stabilitas politik internasional agar tetap seimbang (Umar, 2014).
Hal ini cukup menjelaskan mengapa AS berupaya melibatkan diri dalam perang Suriah. Sejak dulu, AS berusaha memperluas dominasinya di Timur Tengah. Dilihat dari kedekatannya dengan Israel. AS tampaknya berkomitmen penuh untuk menjaga eksistensi Israel melalui bantuan ekonomi, keamanan dan militer. Dengan terus berdirinya Israel, AS akan  senantiasa  terlibat  dalam  segala  aktivitas  di  kawasan  Timur  Tengah.  Untuk memperluas  dominasi  yang  dimiliki,  AS  harus  mempengaruhi  negara-negara  lainnya. Sayangnya  tidak  semua  negara  menganut  demokrasi  sekuler  seperti  Israel.  Beberapa negara bahkan berterus terang menganut paham anti Israel dan anti barat. Satu diantara negara  yang  dimaksud  ialah  Suriah.  Paham  yang  dianut  pemerintah  Suriah  tentu mempersulit gerakan AS. Maka tidak mengejutkan ketika AS memilih untuk bergabung dengan  pihak  pemberontak  Suriah  menjatuhkan  pemerintahan.  Dalam  usahanya  untuk menyebarkan  pengaruh  di  Suriah,  AS  mendanai  setiap  kegiatan  oposisi  bahkan memberikan  senjata,  dan  alat  tempur  lainnya  untuk  menyamai  peralatan  tempur  pihak pemerintah  yang  saat  itu  dibantu  oleh  Iran  dan  Rusia.  AS  juga  menjadi  promotor pembentukan Friend of Syria , yang terdiri dari sekelompok negara yang memiliki potensi untuk mendukung AS dalam perundingan internasional untuk membentuk Suriah sesuai dengan  rencana  AS  (Bahar  and  Hasan,  n.d.).  Apabila  masa  depan  baru  Suriah  sejalan dengan skenario AS maka dapat diprediksikan bahwa pengaruh AS di Timur Tengah akan semakin meluas.
Selain politik, keberadaan AS di perang Suriah juga berhubungan dengan ekonomi.
Sebagai  negara  maju  dengan  sektor  industrinya,  AS  tentu  membutuhkan  minyak  bumi yang  tidak  sedikit.  Sehingga  untuk  memenuhi  kebutuhan  tersebut  AS  harus  mencari langsung  pada  sumbernya.  Sumber  minyak  bumi  yang  melimpah  di  dunia  terletak  di kawasan Timur Tengah. Maka tidak heran jika AS menaruh minat yang besar terhadap kawasan tersebut sejak lama. Sayangnya, sebagian negara di kawasan tersebut menolak paham  barat.  Walau  demikian,  hal  tersebut  tidak  menyurutkan  semangat  AS.  AS menyusun  berbagai rencana  dan strategi untuk  mengendalikan  Timur Tengah termasuk Suriah. Jika dibandingkan dengan negara lainnya, kandungan minyak bumi yang dimiliki Suriah memang tidak sebanyak negara-negara lainnya. Akan tetapi, letaknya yang strategis sebagai penghubung dengan negara kaya minyak seperti Irak dan Iran membuat AS gelap mata untuk semakin berambisi menguasai Suriah.
Hanya  saja  dalam  prosesnya,  AS  bukan  satu-satunya  pihak  asing  yang  terlibat. Dalam setiap perundingan yang dilakukan DK PBB, resolusi dari AS dan sekutu selalu menerima  penolakan  dari  Rusia  dengan  hak  veto  yang  dimilikinya.  Rusia  menjadi kekuatan  dominan  yang  bergabung  dalam  proses  pembangunan  kembali  Suriah  pasca perang. Rusia dan Iran adalah pihak-pihak yang mendukung pihak pemerintah membuat AS tidak segan-segan untuk membantu oposisi melakukan transisi pemerintah. Di mata Amerika  Serikat  dan  sekutunya,  jelas  mereka  tidak  mau  Rusia  dan  Iran  mempunyai pengaruh  kuat  di  kawasan  Timur  Tengah.  Dengan  serangan  ke  Suriah  meskipun  tanpa
copyright JURMAFIS
Veronica Putri, hal 1-10
didukung bukti yang kuat, Amerika Serikat ingin menunjukkan kepada Rusia dan dunia bahwasannya: Pertama, Amerika Serikat masih sebagai negara militer terkuat di dunia. Kedua, Amerika Serikat tidak bisa membiarkan Rusia dan Iran mempunyai pengaruh yang kuat  di  Timur  Tengah.  Ketiga,  Amerika  Serikat  mempunyai  perjanjian  ekonomi  yang menyangkut investasi dalam skala besar yang diharapkan dapat memberikan pemasukan berarti bagi pihak-pihak yang terkait dengan cara menggulingkan pemerintah Suriah.

## Kesimpulan
Walaupun perang bisa terjadi kapan dan dimana saja, perang harus mengikuti tata cara  dan  menggunakan  alat  yang  telah  diatur  dalam  hukum  internasional.  Perang  yang terjadi  harus  manusiawi  maka  dari  itu  senjata  kimia  dilarang  penggunaannya  dalam perang.  Senjata  kimia  yang  tidak  pandang  bulu  mengakibatkan  efek  yang  lebih  parah dibandingkan dengan senjata konvensional. Akan tetapi kehadiran negara-negara lain yang terlibat dalam perang Suriah, membuat situasi menjadi lebih kompleks. Amerika dengan kepentingannya  tentu  tidak  akan  meninggalkan  Suriah  begitu  saja.  Perang  yang berlangsung  selama  bertahun-tahun  tersebut  harus  segera  menemukan  jalan  tengah. Pemerintah maupun oposisi dan negara-negara yang membantu kedua belah pihak harus dijatuhi  sanksi  internasional  atas  penggunaan  senjata  kimia  selama  perang.  Dengan demikian,  warga  negara  Suriah  tidak  akan  lagi  mengalami  penderitaan  yang berkepanjangan.

## Referensi
Arms Control Association. (n.d). “Timeline of Syrian Chemical Weapons Activity, 2012- 2020.”  Diaskes  dari  https://www.armscontrol.org/factsheets/Timeline-of-Syrian- Chemical-Weapons-Activity pada 15 Juni 2018.
Bahar,  Z.  dan  Hasan,  M.  N.  (2013).  Dukungan  Amerika  Serikat  Terhadap  Kelompok Oposisi  Suriah  (The  United  States  Endorsement  to  Syrian  Opposition  Groups). Diakses dari http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/57681/Zulman Bahar.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
BBC. (2018). “Sepuluh Pertanyaan Untuk Memahami Konflik Suriah.”
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia.  (2019).  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1998.
Fahham,  A.M.  dan  Kartaatmaja,  A.M.  (2016).  Konflik  Suriah:  Akar  Masalah  Dan Dampaknya. Politica, 5 (1), 37-61.
Haryomataram. (2005). Pengantar Hukum Humaniter. PT Raja Grafindo Persada. International Committee of The Red Cross. (2010). “War and International Humanitarian Law.”  Diaskes  dari  https://www.icrc.org/en/doc/war-and-law/overview-war-and- law.htm#:~:text=Armed conflict is as old as humankind itself.&text=Usually called international humanitarian law,that governs relations between States.
Karyono.  (2017).  Pelanggaran  Berat  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Konflik  Di  Suriah.
Universitas Tanjungpura. Diakses dari https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/21268/17275.
Mudore, S. B. dan Safitri, N. (2019). Dinamika Perang Suriah: Aktor Dan Kepentingan.
FISIP Universitas Tanjungpura
copyright JURMAFIS
Veronica Putri, hal 1-10
Politea: Jurnal Kajian Politik Islam, 2(2), 68-92. OPCW. (n.d). The Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons. n.d. “Article II
Definitions and Criteria.”
Diaskes dari opcw.org/chemical-weapons- convention/articles/article-ii-definitions-and-criteria pada 9 Juni 2018.
Pujayanti, A. (2013). Isu Penggunaan Senjata Kimia Dalam Konflik Suriah, 8(2), 7-10. Pujayanti,  A.  (2016).  “Senjata  Kimia  Dan  Konflik  Suriah”  Info  Singkat  Hubungan Internasional, 8(6), 5-8.
Putri,  R.  W.  (2011).  Hukum  Humaniter  Internasional.  M.S.  Dr.  Heryandi,  S.H.  (Ed.). Penerbit Universitas Lampung.
Steffy. (2014). Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Kasus Penggunaan Senjata Kimia Oleh  Suriah.  Dikutip  dari  https://media.neliti.com/media/publications/15001-ID- tinjauan-hukum-internasional-terhadap-kasus-penggunaan-senjata-kimia-oleh- suriah.pdf.
Umar,  A.  R. M.  (2014).  Book  Review  The  National  Interest  in  International  Relations Theory. Indonesian Journal of International Studies (IJIS), 1(2), 185-190.