AL-Munir 2 Vol  V No. 9  April 2014

## ANALISIS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA

## (Kajian Dalam Manajemen Publik)
Yummil Hasan 1

## ABSTRACT
The  performance  can  be  described  as  an  assessment  of  the ability  of  an  organization  in  achieving  goals.  Performance assessment can be used to measure the activities of a company or organization in the achievement of goals and also as material for  future  improvement.  Performance  can  also  mean  job performance, achievements holding something. Organizational performance  is  a  performance  and  implementation  process  in which organizational goals to be achieved. In the context of this assessment,  the  definition  of  performance  is  to  see  to  what extent the achievements in the achievement of the performance of  government  agencies  in  achieving  the  goals  set  based  on performance indicators.
Thus,  performance  measurement  is  a  useful  tool  in  efforts  to achieve  the  objectives,  performance  measurement  can  be  done through  the  process  of  assessment  of  the  achievement  of objectives  and  performance  measurement  can  provide  an objective  assessment  in  management  decisions.  Performance measurement  can  help  to  increase  quality  and  lower  costs arising from government activities.

## Key word: kinerja, instansi pemerintah, indiktor kinerja

## A. Pendahuluan
Kepemerintahan  yang  baik  (good  governance)  merupakan issue yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi
1 Dosen IAIN Imam Bonjol Padang
Jurnal Ilmiah Dakwah dan Komunkasi
publik  dewasa  ini.  Tuntutan  gencar  yang  dilakukan  oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik  adalah  sejalan dengan  meningkatnya  tingkat  pengetahuan  masyarakat,  di samping  adanya  pengaruh  globalisasi.  Pola-pola  lama penyelenggaraan  pemerintah  tidak  sesuai  lagi  bagi  tatanan masyarakat  yang  telah  berubah.  Oleh  karena  itu,  tuntutan  itu merupakan  hal  yang  wajar  dan  sudah  seharusnya  direspon oleh  pemerintah  dengan  melakukan  perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (LAN dan BPKP 2000:5).
Dalam  dunia  birokrasi,  akuntabilitas  suatu  instansi pemerintah  itu  merupakan  perwujudan  kewajiban  instansi pemerintah  untuk  mempertanggungjawabkan  keberhasilan atau  kegagalan  pelaksanaan  misi  instansi  yang  bersangkutan, telah  ditetapkan  Tap  MPR-RI  nomor  XI/MPR/1998  tentang Penyelenggaraan  Negara  yang  Bersih  dan  Bebas  Korupsi, Kolusi, dan Neopotisme dan Undang-undang nomor 28 tahun 1999  dengan  judul  yang  sama  sebagai  tindak  lanjut  Tap  MPR tersebut.  Sebagai  tindak  lanjut  dari  produk  hukum  tersebut telah  diterbitkan  Inpres  Nomor  7  tahun  1999  tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAN, 2000:2).
Kinerja  instansi  pemerintah  banyak menjadi  sorotan  akhir- akhir ini, terutama sejak timbulnya iklim yang lebih demokratis dalam pemerintahan. Rakyat mulai mempertanyakan akan nilai yang  mereka  peroleh  atas  pelayanan  yang  dilakukan  oleh instansi pemerintah. Walaupun anggaran rutin dan pembangunan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  semakin banyak,  nampaknya  masyarakat  belum  puas  atas  kualitas jasa maupun barang yang diberikan oleh instansi pemerintah.
Di  samping  itu,  selama  ini  pengukuran  keberhasilan maupun kegagalan dari instansi pemerintah dalam
AL-Munir 2 Vol  V No. 9  April 2014
menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit untuk dilakukan secara  objektif.  Kesulitan  ini  disebabkan  belum  pernah disusunnya  suatu  sistim  pengukuran  kinerja  yang  dapat menginformasikan tingkat keberhasilan suatu organisasi (LAN, 2000:1).
Kinerja  dapat  dijelaskan  sebagai  suatu  kajian  tentang kemampuan  suatu  organisasi  dalam  pencapaian  tujuan. Penilaian  kinerja  dapat  dipakai  untuk  mengukur  kegiatan- kegiatan perusahaan/organisasi  dalam pencapaian  tujuan  dan juga  sebagai  bahan  untuk  perbaikan  di  masa  depan.  Menurut Atmosudirdjo (1997:11) kinerja juga dapat berarti prestasi kerja, prestasi  penyelenggaraan  sesuatu.  Dari  pendapat  tersebut dapat  dikatakan  bahwa  kinerja  organisasi  merupakan  suatu prestasi  kerja  dan  proses  penyelenggaraan  di  mana  tujuan organisasi  ingin  dicapai.  Dalam  konteks  penilaian  ini,  yang dimaksud  dengan  kinerja  ialah  melihat  sampai  sejauh  mana prestasi  dalam  pencapaian  kinerja  instansi  pemerintah  dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Tuntutan  yang  gencar  yang  dilakukan  oleh  masyarakat kepada  pemerintah  untuk  melaksanakan  penyelenggaraan pemerintah  yang  baik  adalah  sejalan  dengan  meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, di samping adanya pengaruh globalisasi.  Oleh  karena  itu  tuntutan  tersebut  merupakan  hal yang  wajar  dan  sudah  seharusnya  direspon  oleh  pemerintah dengan  melakukan  perubahan-perubahan  yang  terarah  pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Selama  ini  pengukuran  keberhasilan  maupun  kegagalan dari  instansi  pemerintah  dalam  menjalankan  tugas  pokok  dan fungsinya  sulit  dilakukan  secara  objektif.  Kesulitan  ini disebabkan belum pernah disusunnya suatu sistem pengukuran  kerja  yang  dapat  menginformasikan  tingkat keberhasilan  suatu  organisasi  pemerintah,  walaupun  secara
Jurnal Ilmiah Dakwah dan Komunkasi
prosedural  telah  ditentukan  antara  lain  adanya  Pola  Dasar Pembangunan  Daerah,  Repelita  Daerah  dan  Rencana Pembagunan Tahunan Daerah. Akan tetapi pada kenyataannya pencapaian  sasaran  kurang  terorganisasi  dan  tidak  ada sinkronisasi satu sama lain.
Pengukuran  kinerja  merupakan  alat  yang  bermanfaat dalam  upaya  mencapai  tujuan,  melalui  pengukuran  kinerja dapat  dilakukan  proses  penilaian  terhadap  pencapaian  tujuan yang  telah  ditetapkan  dan  pengukuran  kinerja  dapat memberikan  penilaian  yang  objektif  dalam  pengambilan keputusan  manajemen.  Jadi  pengukuran  kinerja  dapat membantu meningkatkan kualitas dan menurunkan biaya yang timbul dari kegiatan pemerintah (LAN, 2000:13).
Kembali  kepada  tujuan  dasar  pengukuran  kinerja  itu sendiri,  dimana  pengukuran  itu  saling  berkaiatan,  yang memungkinkan  para  ekskutif  memandang  unit  kerja  dari berbagai  perspektif  secara  simultan  dalam  meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Lebih jelasnya lagi, kinerja instansi pemerintah  adalah  gambaran  mengenai  tingkat  pencapaian sasaran  atau  tujuan  instansi  pemerintah  sebagai  penjabaran dari  visi,  misi  dan  strategi  instansi  pemerintah  yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan  kegiatan-kegiatan  sesuai  dengan  program  dan kebijakan yang ditetapkan

## B. Pembahasan
1. Kinerja Instansi Pemerintah
Perkataan kinerja berasal dari kata perfomance yang artinya sejauh  mana  atau  bagaimana  suatu  organisasi  atau  individu berfungsi sesuai dengan posisi atau tugasnya (Maisel, 1993:58). Kaitannya  dengan  lingkup  kerja  instansi  pemerintah  daerah, kinerja  instansi  pemerintah  daerah  berarti  bagaimana  atau
AL-Munir 2 Vol  V No. 9  April 2014
sejauh  mana  pemerintah  menyelenggarakan  semua  urusan ataupun  tugas-tugasnya.  Dengan  kata  lain,  lingkup  kerja instansi  pemerintah  daerah  difokuskan  pada  penyelenggara pelayanan  publik  yang  merupakan  tanggung  jawab  eksekutif daerah dalam upaya melakukan tugasnya untuk mensejahterakan masyarakat.
Kinerja  (Perfomance)  merupakan  suatu  hal  yang  dihasilkan oleh  organisasi  atau  individu  dalam  melaksanakan  setiap program  untuk  pencapaian  tujuan  yang  diharapkan.  Dalam prinsip  ini,  kinerja  instansi  pemerintah  daerah  dapat  juga diartikan  sebagai  kemampuan  instansi  pemerintah  daerah tersebut  dalam  menganalisis  secara  taktis,  tajam  dan  inovatif mengenai pelayanan publik secara efektif dan efisien.
Instruksi  Presiden  nomor  7  Tahun  1999  menyebutkan bahwa  agar  terselenggaranya  good  governance  di  Indonesia diperlukan akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah.  Akuntabilitas  penyelenggaraan  pemerintahan tersebut merupakan
perwujudan penyelenggaraan pemerintahan  dan  pembangunan  agar  dapat  berlangsung secara  berdayaguna,  berhasilguna,  bersih,  bertanggungjawab, dan  transparan.  Dengan  demikian  kegiatan  penyelenggaraan pemerintahan  dan  pembangunan  akan  terkontrol  dan  selalu dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat  melalui  laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP).
Pengukuran  kinerja  pada  unit  kerja  dipergunakan  untuk penilaian  atas  keberhasilan/kegagalan  pelaksanaan  kegiatan atau  program  atau  kebijaksanaan  sesuai  dengan  tujuan  yang telah  ditetapkan  dalam  rangka  mewujudkan  misi  dan  visi organisasi. Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja yang ada pada suatu  instansi  pemerintah yang  selanjutnya  dievaluasi  dengan cara  menghitung  nilai  capaian  kinerja  dari  pelaksanaan
Jurnal Ilmiah Dakwah dan Komunkasi
kegiatan/program/kebijaksanaan yang  telah  ditetapkan  (LAN dan BPKP, 2000:8).
Beberapa  hal  yang  perlu  diperhatikan  dan  dilaksanakan dalam  rangka  kelancaran  pengukuran  kinerja  adalah, melibatkan  manajemen  puncak  (top  management),  kepekaan terhadap  pentingnya  pengukuran  kinerja  (sense  of  urgency), keselarasan  dengan  aturan  strategik,  adanya  kerangka  kerja konseptual,  adanya  sistem  komunikasi  yang  baik  dan melibatkan karyawan yang ada dalam organisasi (LAN.2000:47).  Selanjutnya  Dodoo  (1997:115)  mengemukakan bahwa  untuk  menjamin  tercapainya  tujuan  diperlukan partisipasi  karyawan  dalam  proses  pembaharuan  seperti halnya kinerja manajemen. Kepemimpinan rencana peningkatan  kinerja  oleh  staf  dan  adanya  dukungan  dari pimpinan, akan menjamin tercapainya kemajuan.
Kinerja  instansi  pemerintah  adalah  merupakan  suatu  alat manajemen  yang  digunakan  untuk  meningkatkan  kualitas pengambilan  keputusan  dan  akuntabilatas  dalam  rangka menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijaksanaan  sesuai  dengan  tujuan  yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi suatu instansi
pemerintah. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan/kegagalan  suatu  instansi  pemerintah,  maka seluruh aktivitas dari instansi tersebut harus dapat diukur.
Karena  itu,  dalam  rangka  peningkatan  pelayanan pemerintah  kedepan  diperlukan  konsep  pembangunan  yang memiliki kerangka yang jelas. Maka kehadiran dari dokumen- dokumen  perencanaan,  seperti  Pola  Dasar,  Propeda,  dan Renstra  sangat  penting.  Karena  pada  seluruh  dokumen  ini secara berkesinambungan tergambar arah kebijakan daerah dan proses  serta  tahapan  pelaksanaannya.  Pada  dokumen  ini  juga sekaligus terdapat visi/misi daerah sebagai pernyataan filosofis
AL-Munir 2 Vol  V No. 9  April 2014
arah  pemerintah  Kabupaten  Pesisir  Selatan  5  (lima)  tahun  ke depan.
Berdasarkan  visi  pemerintah  Kabupaten  Pesisir  Selatan, maka  seluruh  aparatur  pemerintah  dibidang  masing-masing harus  mempedomani  dan  sekaligus  membuat  kegiatan- kegiatan  sehingga  tercapainya tujuan yang  dimaksud. Dengan demikian  pencapaian  sasaran  yang  telah  ditetapkan  sangat tergantung  kepada  sejauhmana  setiap  unit  pelaksana (Badan,Dinas,Kantor  dan  unit  lainya)  untuk  komitmen  dan konsisten  melaksanakan  kebijakan  yang  telah  ditetapkan. Menciptakan  pemerintahan  yang  baik,  berwibawa  serta bertanggungjawab  (good  governance)  merupakan  keinginan semua pemerintahan. Keinginan ini semakin  mengental setelah dilaksanakanya  otonomi  daerah.  Maka  langkah-langkah perencanaan  pembangunan  mengalami  penyesuaian  demi terjaminnya pencapaian tujuan dari otonomi tersebut.
Pengukuran  aktivitas  dari  instansi  pemerintah  tersebut tidak  semata-mata  kepada  masukan  dari  program  instansi tersebut, tetapi lebih ditentukan kepada keluaran, manfaat, dan dampak  dari  program  instansi  pemerintah  tersebut  bagi kesejahteraan  masyarakat.  Agar  pelaksanaan  pengukuran kinerja  dapat  berjalan  dengan  lancar  perlu  diciptakan  strategi dalam  melaksanakan  pengukuran  kinerja.  Strategi  yang  perlu dilaksanakan dalam rangka memperoleh kesuksesan pengukuran  kinerja  adalah  pengukuran  yang  dilaksanakan hendaknya menggunakan pendekatan struktural dan pelaksanaan  pengukuran  hendaknya  berorientasi  pada konsumen/pengguna  jasa/peserta  program.  Menurut    (LAN. 2000:46) menyebutkan bahwa untuk membuat kesimpulan hasil evaluasi  masing-masing  kinerja  digunakan  skala  pengukuran kinerja.  Skala  pengukuran kinerja  tersebut  dibuat  berdasarkan pertimbangan masing-masing instansi.

## 150 Analisis Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan Indikator Kinerja
Jurnal Ilmiah Dakwah dan Komunkasi
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwan  pengukuran kinerja  instansi  pemerintah  adalah  merupakan  proses  yang berkesinambungan,  untuk  mendapatkan  gambaran  tentang keberhasilan  dan  kegagalan  dalam  pencapaian  tujuan  dan sasaran yang diharapkan, untuk masa mendatang serta sangat berguna dalam membuat suatu keputusan.

## 2. Pengukuran Akuntabilitas Kinerja
Akuntabilitas  adalah  kewajiban  untuk  memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja atas segala tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi  kepada  pihak  yang  memiliki  hak  atau  berwenang untuk  meminta  keterangan  atau  pertanggungjawaban  (LAN dan  BPKP,  2000:43).  Akuntabilitas  merupakan  salah  satu  ciri dari  terapan  good  governace  atau  pengelolaan  pemerintahan yang baik dari setiap tindakan seseorang/badan hukum suatu organisasi  yang  merupakan  issue  utama  dalam  pencapaian menuju clean government (Akbar dan Nurbaya, 2000:5).
Sistem  akuntabilitas  menekankan  pada  pengukuran  hasil yang  akan  membantu  para  pemimpin  politik  dalam  membuat kebijaksanaan  pada saat mereka memutuskan untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan kata  lain  tujuan  dari  suatu  kebijakan  dan  program  harus dijelaskan  agar  sistem  akuntabilitas  dapat  bermanfaat  (LAN dan BPKP, 2000:37).
Dalam  pelaksanaan  akuntabilitas  di  lingkungan  instansi pemerintah perlu kiranya diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :
a. Harus  ada  komitmen  dari  pimpinan  dan  seluruh  staf instansi  untuk  melakukan  pengelolaan  pelaksanaan  misi agar akuntabel;
b. Harus  merupakan  suatu  sistem  yang  dapat  menjamin penggunaan  sumber-sumber  daya  secara  konsisten  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Harus  dapat  menunjukkan  tingkat  pencapaian  tujuan  dan sasaran yang telah ditetapkan;
d. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta dan manfaat yang diperoleh;
e. Harus  jujur,  obyektif,  transparan,  dan  inovatif  sebagai katalisator  perubahan  manajemen  instansi  pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.
Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,
perencanaan  strategik  merupakan  langkah  awal  untuk melaksanakan mandat. Perencanaan strategik instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia  dan  sumber  daya  lain  agar  mampu  menjawab tuntutan  perkembangan  lingkungan  strategis,  nasional  dan global.  Analisis  terhadap  lingkungan  organisasi  baik  internal maupun  eksternal  merupakan  langkah  yang  sangat  penting dalam  memperhitungkan  kekuatan  (strengths),  kelemahan (weakness), peluang  (opportunities)  dan  tantangan/kendala (threats) yang  ada.  Analisis  terhadap  unsur-unsur  tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.
Dengan perkataan lain, perencanaan strategis yang disusun oleh  suatu  instansi  pemerintah  harus  mencakup  :  (1) pernyataan  visi,  misi  strategi,  dan  faktor-faktor  keberhasilan organisasi,  (2)  rumusan  tentang  tujuan,  sasaran  dan  uraian aktivitas  organisasi,  dan  (3)  uraian  tentang  cara  mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Dengan visi, misi dan strategi yang jelas  maka  diharapkan  instasi  pemerintah  akan  dapat menyelaraskan  dengan  potensi  peluang  dan  kendala  yang
dihadapi.  Perencanaan  strategik  bersama  dengan  pengukuran kinerja  serta  evaluasinya  merupakan  rangkaian  sistim akuntabilitas kinerja yang penting. (LAN dan BPKP, 2000:44).
Akuntabilitas kinerja
sebagai salah satu media pertanggungjawaban  dari  suatu  pemerintah  daerah,  pada dasarnya  adalah  merupakan  kewajiban  suatu  pemerintah daerah  untuk  mempertanggungjawabkan  keberhasilan  dan kegagalan  dan  atau  kegagalan  dalam  pelaksanakan  visi  dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.  Pengukuran  kinerja  mempunyai  makna  ganda yaitu pengukuran kinerja sendiri dan evaluasi kinerja, di mana kedua hal tersebut terlebih dahulu harus ditentukan tujuan dari suatu program secara jelas.
Pengukuran  akuntabilitas  kinerja  merupakan  jembatan antara  perencanaan  strategik  dengan  akuntabilitas,  sehingga suatu  pemerintah  dapat  dikatakan  berhasil  jika  terdapat indikator-indikator atau urusan-urusan capaian yang mengarah pada  pencapaian  misi  teknik  dan  metode  yang  digunakan dalam  menganalisis  kinerja,  kegiatan  yang  pertama  dilakukan adalah  dengan melihat sejauh mana  adanya  kesesuaian  antara program  dan  kegiatan  sebagai  mana  yang  tertuang  dalam perencanaan strategik pemerintah daerah yang bersangkutan.

## 3. Penilaian Kinerja
Penilaian  kinerja  didalam  organisasi  pemerintah,  biasanya dimanfaatkan oleh suatu organisasi pemerintah tersebut untuk mengeloa  operasional/kegiatan  dari  organisasi  secara  lebih efektif dan efisien melalui pemberian motivasi kepada personel pegawai  secara  maksimum,  yang  berguna  dalam  membantu pengambilan  keputusan  yang  berkaitan  dengan  penghargaan personel  yang  berupa  promosi,  mutasi,  kebutuhan  pelatihan dan pengembangan, maupun pemberhentian pegawai tersebut.
AL-Munir 2 Vol  V No. 9  April 2014
Menurut  Soeprihanto  (2000:33)  terdapat  beberapa  tujuan dalam  melakukan  penilaian  kinerja,  antara  lain  :  (1) Pengembangan  dan  pendayagunaan  pegawai  semaksimal mungkin,  sehingga  akan  terlihat  jenjang  karir  seseorang  atau perencanaan  karir  dan  kenaikan  jabatan;  (2)  Pegawai  dapat mengetahui  kemampuan,  kekuatan  dan  kelemahan  masing- masing  sehingga  dapat  meningkatkan  kemampuannya. Sedangkan  bagi  seorang  atasan  yang  menilai  bawahan,  akan lebih  memperhatikan  dan  mengenal  bawahan  sehingga  dapat membantu  kelemahan  dan  kekurangan  bawahan  tersebut untuk  dapat  dibimbing;  (3)  Dapat  digunakan  sebagai  dasar perencanaan bidang kepegawaian, khususnya penyempurnaan kondisi  kerja,  peningkatan  mutu  dan  hasil;  (4)  Terciptanya hubungan  timbal  balik  yang  sehat  dan  harmonis  antara  atsan dan  bawahan;  (5)  Mengetahui  kondisi  organisasi  secara keseluruhan dari bidang kepegawaian; (6) Hasil dari penilaian kinerja dapat bermanfaat untuk penelitian dan pengembangan dibidang kepegawaian secara keseluruhan.
Jadi  penilaian  kinerja  adalah  menilai  seseorang  yang menyelesaikan pekerjaan/tugasnya serta melihat hasil kerjanya dan  dibandingkan  dengan  target  yang  telah  ditetapkan. Disamping  itu,  penilaian  kinerja  juga  untuk  memotivasi pegawai dalam usaha pencapaian sasaran organisasi dan dalam mematuhi  standar  perilaku  pegawai  yang  telah  ditetapkan sebelumnya sehingga  menghasilkan  tindakan  yang  diinginkan oleh organisasi.
Dengan  demikian  penilaian  kinerja  pemerintah  adalah untuk  melihat  kinerja  dari  pemerintah  tersebut  dalam melaksanakan  tugas  mereka,  dalam  memberikan  pelayanan publik sebagai tugas utama pemerintah dan pelayanan tersebut sesuai  dengan  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat.  Disamping
itu  pemerintah  juga  dituntut  agar  dapat  menggunakan anggaran (budget) yang telah dianggarkan seefisien mungkin.

## 4. Indikator Kinerja
Dalam  melakukan  pengukuran  kinerja,  dimana  variabel kuncinya  (key  variable)  adalah  perspektif  keuangan,  perspektif pelanggan,  perspektif  proses  internal,  perspektif pertumbuhan dan  pembelajaran,  yang  dikembangkan  menjadi  indikator kinerja  untuk  masing-masing  unit  kerja  yang  bersangkutan. Selanjutnya  indikator  ini  dibandingkan  dengan  target  kinerja atau  standar  kinerja,  untuk  mengetahui  sejauh  mana pencapaian kinerja yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2002:84).
Indikator  kinerja  merupakan  proses  identifikasi  dan klasifikasi  indikator  kinerja  melalui  sistem  pengukuran  dan pengolahan data/informasi untuk menentukan capaian tingkat kinerja kegiatan/program. Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan  pada  kelompok  masukan,  keluaran,  hasil,  manfaat dan  dampak,  serta  indikator  proses  jika  diperlukan.  Indikator kinerja  adalah  ukuran  kuantitatif  dan  atau  kualitatif  yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang  telah  ditentukan.  Indikator  kinerja  harus  merupakan sesuatu  yang  akan  dihitung  dan  diukur  serta  digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja.
Penggunaan  indikator  kinerja  sangat  penting  untuk mengetahui,  apakah  suatu  aktifitas  atau  program  telah dilaksanakan  secara  efektif  dan  efisien.  Ada  beberapa  jenis indikator  kinerja  yang  sering  digunakan  dalam  pelaksanaan pengukuran  kinerja  suatu  organisasi  adalah  sebagai  berikut (LAN dan BPKP, 2000:12) :
a. Indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan  keluaran,  Indikator  ini  dapat  berupa  dana,
AL-Munir 2 Vol  V No. 9  April 2014
sumber  daya  manusia,  informasi,  kebijakan  peraturan perundang-undangan dan sebagainya;
b. Indikator proses  adalah  segala  besaran  yang menunjukkan upaya  yang  harus  dilaksanakan  dalam  rangka  mengolah masukan menjadi keluaran. Indikator proses menggambarkan  perkembangan  atau  akuntabilitas  yang terjadi  atau  dilakukan  selama  pelaksanaan  kegiatan berlangsung,  khususnya  dalam  proses  mengolah  masukan menjadi keluaran;
c. Indikator keluaran adalah suatu yang diharapkan langsung dicapai  dari  suatu  kegiatan  yang  dapat  berupa  fisik  dan atau non fisik;
d. Indikator  Hasil  adalah  suatu  yang  mencerminkan berfungsinya  keluaran  kegiatan  pada  jangka  menengah (efek langsung);
e. Indikator manfaat adalah suatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan;
f. Indikator dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif  maupun  negatif  pada  setiap  tingkat  indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.
Untuk  dapat  melaksanakan  pengukuran  kinerja  yang  baik harus  didukung  dengan  sistim  informasi  dan  pelaporan  yang memadai.  Selama  ini  di  Indonesia  sistim  akuntansi  yang digunakan  oleh  pemerintah  masih  berdasarkan  single  entry, sehingga  belum  dapat  menyajikan  laporan  keuangan  secara lengkap.  Selain  itu  penggunaan  cash  basis  sebagai  dasar pencatatan  tidak  memungkinkan  dilakukannya  penilaian kinerja secara memadai (Baridwan 2000:3).
Selain  itu  beberapa  karakteristik  dari  pelaksanaan  good governance dapat  juga  digunakan  untuk  mengukur  kinerja

## 156 Analisis Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan Indikator Kinerja
Jurnal Ilmiah Dakwah dan Komunkasi
instansi pemerintah. Dari karakteristik good governance tersebut, setidak-tidaknya  ada  4  karakteristik  yang  dominan  didalam pelaksanaan  pemerintahan.  Dominan  disini  berarti  bahwa karakteristik tersebut sangat populer dan melekat dengan tugas dan  fungsi  instansi  pemerintah.  Karakteristik  yang  dijadikan indikator tersebut, antara lain adalah :
a. Pertanggungjawaban/akuntabilitas, merupakan pertanggungjawaban pemerintah kepada
masyarakat/publik  atas  setiap  aktifitas  yang  dilakukan. Dimana  menurut  J.B.  Ghortey,  dalam  akuntabilitas  dan good  governance  (LAN,  2001:21),  ditujukan  untuk  mencari jawaban  terhadap  pertanyaan  yang  berhubungan  dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa,milik siapa, yang mana dan bagaimana. Sehingga akuntabilitas lebih dilihat sebagai instrumen  untuk  kegiatan  kontrol,  terutama  dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik.
b. Keterbukaan/transparansi, merupakan
kebebasan masyarakat/publik dalam memperoleh/mendapatkan
informasi  yang  dibutuhkannya,  yang  berkaitan  dengan kepentingan  masyarakat  secara  langsung.  Atau  juga dikatakan  merupakan  proses  dan  pelaksanaan  dari  setiap kebijakan  yang  dapat  diketahui  dan  dipahami  oleh masyarakat. Upaya kearah itu merupakan suatu keharusan bagi  pemerintah  didalam  mengelola  pemerintahannya dengan  baik  dan  benar.  Keterbukaan  dalam  proses, memudahkan  masyarakat  memahami  tujuan  dari  sebuah kebijakan. Begitu juga kejelasan di dalam pencapaian tujuan sehingga  akan  mendapat  dukungan  dari  masyarakat. Dengan sendirinya pemerintah pun sangat diuntungkan.
c. Cepat  dan  tanggap/responsibilitas,  yang  merupakan kesiapan  dari  lembaga-lembaga  publik  dalam  melayani setiap stakeholder.
AL-Munir 2 Vol  V No. 9  April 2014
d. Efektif dan efesien, dimana dalam pengelolaan sumber daya publik  (lebih  berdaya  guna  dan  berhasil  guna).  Efektifitas dan  efesiensi  merupakan  suatu  proses  kebijakan  untuk menghasilkan  sesuatu  sesuai  dengan  apa  yang  telah digariskan  dengan  menggunakan  sumber-sumber  yang tersedia sebaik mungkin.
Indikator-indikator  tersebut  secara  langsung  atau  tidak langsung  dapat  mengindikasikan  sejauh  mana  keberhasilan pencapaian  kinerja  instansi  pemerintah.  Dalam  pengukuran kinerja  instansi  pemerintah,  indikator  ini  sangat  berperanan penting, karena berdasarkan indikator tersebut kinerja instansi pemerintah dapat diukur.

## C. Penutup
Pemerintah  daerah  sebagai  birokrasi  mempunyai  tugas utama yaitu memberikan pelayanan kepada
masyarakat/publik,  dalam  meningkatkan  kinerja  instansi pemerintah  tersebut,  dan  sudah  seharusnya  memperhatikan segala  aspek-aspek  yang  ada  dalam  peningkatan  kinerjanya. Indikator  kinerja  sebagai  alat  ukur  kinerja,  sangat  tepat  sekali untuk  diaplikasikan  pada  sektor  publik,  hal  ini  untuk mengetahui  seberapa  besar  peningkatan  kinerja  yang  telah dilakukan dalam memberikan pelayanan kepada publik.
Pada  bagian  penutup  ini,  dapat  dikatakan  bahwan  untuk meningkatkan  kinerja  instansi  pemerintah  tersebut,  ada beberapa  hal  yang  menjadi  perhatian  pemerintah,  supaya tercapainya  kinierja  instansi  pemerintah  sesuai  tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Antara lain adalah :
1. Instansi  pemerintah  harus  lebih  meningkatkan  efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang telah dialokasikan dan  menyesuaikan  besarnya  anggaran  yang  dikeluarkan
dengan aktifitas yang dilaksanakan, serta lebih mengefektifkan  alokasi  dana  untuk  penunjang  kelancaran tugas. Selanjutnya pemerintah sangat perlu mengkomunikasikannya kepada masyarakat secara
transparan tentang alokasi anggaran dan realisasinya pada setiap  tahun  berjalan.  Lebih  luas  lagi,  kepada  pemerintah seharusnya  memberikan  laporan  akuntabilitas  kinerja pemerintah  secara  transparan  kepada  masyarakat/publik, terutama sekali dalam hal keuangan daerah.
2. Instansi  pemerintah  yaitu  harus  melakukan  usaha-usaha yang  lebih  intensif,  untuk  meningkatkan  pelayanannya. Selain itu instansi pemerintah harus mengetahui pelayanan yang mereka berikan, apakah sudah memenuhi kebutuhan masyarakat  sebagai  warga  negara  dan  pembayar  pajak khususnya.  Dalam  hal  ini  para  pejabat  pemerintah  yang memberikan  layanan  publik  secara  langsung  kepada masyarakat,  harus  melakukannya  lebih  efektif  dan  efisien, sehingga  masyarakat  betul-betul  merasakan  kepuasan pelayanan  itu,  yang  diharapkan  dapat  menciptakan kesejahteraan masyarakat.
3. Instansi  pemerintah  yaitu  harus  melakukan  usaha-usaha yang  lebih  intensif  untuk  meningkatkannya.  Peningkatan perspektif  proses  internal  ini  dapat  dilakukan  dengan beberapa  cara,  pertama,  garis  komando  pada  struktur organisasi  instansi  pemerintah  tersebut  perlu  di  perkuat. Lemahnya  jalur  komando  ini  membuat  pegawai  memiliki keleluasaan yang terlalu besar untuk tidak mengikuti secara keseluruhan  aturan-aturan  kerja  yang  telah  menjadi konvensi  dalam  instansi  pemerintah.  Instansi  pemerintah juga  harus  selalu  memberikan  peluang  kepada  setiap pegawai  untuk  mendapatkan  kesempatan  melanjutkan studi dan memberikan pelatihan-pelatihan yang
AL-Munir 2 Vol  V No. 9  April 2014
dibutuhkan  sesuia  dengan  pekerjaan  yang  diemban  oleh pegawai tersebut.
4. Selain  ketiga  upaya  tersebut  di  atas,  instansi  pemerintah harus  meningkatkan  fasilitas  kerja,  meningkatkan  motivasi kerja  kepada  pegawai  dengan  memberikan  penghargaan (reward)  bagi  pegawai  yang  memiliki  kualitas  kerja  yang bagus  dan  memberikan  peringatan  (punishment)  kepada pegawai  yang  lalai  dalam  melaksanakan  tugasnya. Kedepannya  tentu  instansi  pemerintah  juga  harus menciptakan  iklim  kerja  yang  kondusif,  pengembangan jalur  karir  yang  jelas,  serta  menempatkan  pegawai  sesuai dengan  job  spesification  dan  melakukan  rotasi  pegawai untuk  meningkatkan  pengembangan  diri.  Para  pimpinan atau pejabat publik juga harus memberi kesempatan kepada pegawai dalam memberikan kesempatan untuk
berpartisipasi  dalam  pengambilan  keputusan  yang  akan dilaksanakan  dalam  organisasi  pemerintah  serta  selalu menjaga hubungan yang harmonis antara pimpinan/atasan dan bawahan.

## Daftar Kepustakaan
Ahmad, J (1990). Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat – Daerah (Kasus D.I. Aceh, Jatim dan Jakarta). Disertasi UGM Non Publikasi. Yogyakarta.
Akbar,  Bahrullah  dan  Nurbaya,  Siti.  (2000).  Akuntabilitas
Daerah  :  Tinjauan  Pemikiran  Pelaksanaannya  dalam rangka Otonomi Daerah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan
Sektor Publik . Vol. 01, No. 01, 5-14.
Jurnal Ilmiah Dakwah dan Komunkasi
Baridwan, Zaki. (2000). Clean Government dan Pemberantasan Korupsi. Makalah Seminar Nasional. Kajian Kritis Strategi Pemulihan  Ekonomi  Indonesia.  September  2000. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
Dodoo,Robert.  (1997).  Performance  standards  and  Measuring
Performance  in  Ghana.  Public  Administration  and
Development . Vol. 17,115-121.
Gasperz,  Vincent.  (2002).  Balanced  Scorecard  Dengan  Six  Sigma
Untuk  Organisasi  Bisnis  dan  Pemerintahan  :  Sistem Manajemen  Kinerja  Terintegrasi .  PT.  Gramedia  Pustaka Utama. Jakarta.
Halim,  Abdul.  (2001).  Manajemen  Keuangan  Daerah.  Penerbit
UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
Lembaga  Administrasi  Negara  Republik  Indonesia.  (2001).
Akuntabilitas  dan  good  governance.  Modul.  Sosialisasi Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah (AKIP).
_______.  (2000).  Akuntabilitas  dan  good  governance.  Modul. Sosialisasi  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah (AKIP).
_______.  (1999).  Pedoman  Penyusunan  Pelaporan  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .
_______. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah.
Maisel, Lawrence. (1993). Perfomance Measurement : The Balanced
Scorecard Approach . Warren Gorham Lamont. Massachussetts.
Makhfatih,  Akhmad.  (1997).  Pengukuran  Kinerja  Pemerintah
Daerah  Study  kasus:  Pemerintah  Daerah  Tingkat  II  di Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Modul  Analisis  Potensi Keuangan  Daerah .  Pusat  Penelitian  dan  Pengkajian
AL-Munir 2 Vol  V No. 9  April 2014
Ekonomi  dan  Bisnis  (P3EB).  Universitas  Gadjah  Mada. Yogyakarta. Tidak dipublikasikan.
Mangiri,  Komet.  (2000).  Perencanaan  Terpadu  Pembangunan Ekonomi Daerah Otonom . Badan Pusat statistik. Jakarta.
Mardiasmo.  (2002).  Akuntansi  Sektor  Publik.  Andi  Offset. Yogyakarta.
Sachroni,  Oman.  (1997).  Percontohan  Otonomi  Daerah  Tingkat  II.
Pidato  yang  di  sampaikan  pada  penataran  otonomi daerah bagi para pejabat eselon I. LAN RI. Jakarta.
Santere, Rexford. E dan Bates, Laurie J. (1996).  Performance and
Pay  in  the  Public  Sector :  The  Case  of  The  Local  Tax Assesor.  Public  Finance  Quarterly.  Vol.  24,  No.  4,  481- 493.
Sawir. Agnes. (2001).  Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan  Perusahaan .  PT.  Gramedia  Pustaka  Utama. Jakarta.
Sidik,  Machfud.  (2002).  Format  Hubungan  Keuangan  Pemerintah Pusat  dan  Daerah  yang  Mengacu  Pada  Pencapaian  Tujuan Nasional .  Makalah,  Seminar  Nasional  Public  Sector
Scorecard. Jakarta.
Soeprihanto,  J.  (2000).  Penilaian  Kinerja  dan  Pengembangan Karyawan . BPFE. Yogyakarta.
Sudibyo,  Bambang.  (1997).  Pengukuran  Kinerja  Perusahaan dengan  Balanced  Scorecard,  Bentuk,  Mekanisme,  dan Prospek  aplikasinya  pada  BUMN.  Jurnal  Ekonomi  dan Bisnis Indonesia . Vol 12, 2, 35-49.
Suparmoko,  M.  (1990).  Azas-azas  Ilmu  Keuangan  Negara.
Penerbit BPFE UGM. Yogyakarta.
Tangkilisan.  Hessel  Nogi  S.  (2003).  Manajemen  Modern  Untuk Sektor  Publik  :  Strategic  Management,  Total  Quality
Management,  Balanced  Scorecard,  Scenario  Planning . Balairung & CO. Yogyakarta.
Tunggal,  Amin  Widjaya.  (2003).  Pengukuran  Kinerja  Dengan Balanced Scorecard . Harvarindo. Jakarta.
Yuwono,  Sony.,  Sukarno,  Edy  &  Ichsan,  Muhammad.  (2003).
Petunjuk  Praktis  Penyusunan  Balanced  Scorecard  :  Menuju Organisasi  Yang  Berfokus  Pada  Strategi .  PT.  Gramedia
Pustaka Utama. Jakarta.