## KONSEPSI PEMIKIRAN ISLAM DAN DEMOKRASI MENURT ABDURAHMAN WAHID

## Oleh : Hartono
Dosen Syariah STAI Sangatta
Email: hr_anton85@yahoo.co.id

## Abstract
Reading the thoughts of Abdurrahman Wahid or Gus Dur, each of us will be invited to enter such a large-visionary space.  However,  at  least  reading  Gus  Dur can  be seen  in  Indonesian-ness (Democracy),  Islam  and  Humanity.  Islam  and  democracy  still  according  to  him  are  also competent to interact with each other so as to be able to realize a democratic democracy rather than merely procedural democracy.
Dissecting the discourse of Islam and democracy certainly cannot be separated from the stage of political, state, power and government struggles on the one hand, and the relationship between Islam and other entities outside of Islam, on the other hand. The intended Islam is not a single and shared basis of values and teachings. Islam can only be seen and felt from the expressions of its  adherents.  Precisely  because  Islam  can  only  be  seen  and  felt  from  the  expressions  of  its adherents, then Islam too is sure to have many faces. If Islam has many faces, then the political expression of Islam, of course, is very diverse. Islam is sometimes in line with democracy, but sometimes it is also opposite. At least, this is an important point and a lesson that we can take after examining books whose themes touch each other, although it cannot be said to be exactly the plot of the story and its contents.
Keyword : Abdurahman Wahid, democracy rather, and procedural democracy

## A. Pendahuluan
Membedah wacana Islam dan demokrasi tentu saja tidak bisa lepas dari panggung pergulatan politik, negara, kekuasaan, dan pemerintahan di satu sisi, serta relasi antara Islam dengan entitas lain di  luar  Islam,  pada  sisi  yang  lain.  Islam  yang  dimaksudkan  bukanlah  sebuah  basis  nilai  dan  ajaran yang sama dan tunggal. Islam hanya bisa dilihat dan dirasakan dari ekspresi para pemeluknya. Justeru karena Islam hanya bisa dilihat dan dirasakan dari ekspresi para pemeluknya, maka Islam pun sudah pasti berwajah banyak. Jika Islam berwajah banyak, maka ekspresi politik Islam pun, tentu saja, amat beragam. Islam kadang sejalan dengan demokrasi, tapi kadang juga berseberangan. Setidaknya, inilah poin  penting  dan  pelajaran  yang  bisa  kita  ambil  setelah  menelaah  buku-buku  yang  temanya  saling bersentuhan, meskipun tidak bisa dikatakan sama persis alur bercerita dan isinya. 1
Dilihat  basis  empiriknya,  agama  dan  demokrasi  memang  berbeda,  seperti  yang  sering diungkapkan oleh Abdurahman Wahid (yang kemudian disebut Gus Dur dalam penulisan paper ini), menurut  Gus  Dur  Agama  berasal  dari  wahyu  sementara  demokrasi  berasal  dari  pergumulan pemikiran  manusia,  dengan  demikian  agama  memiliki  dialeketikanya  sendiri  dan  demokrasi  pun demikian.  Namun  dalam  relasi  pola  pemikiran  senyatanya  tidak  ada  halangan  bagi  agama  untuk berdampingan dengan demokrasi, dalam perspektif Islam elemen-elemen demokrasi meliputi: syura, musawah, ‘adalah, amanah, masuliyyah dan hurriyyah . 2
Dalam  perkembangan  selanjutnya  tema  Islam  dan  demokrasi 3 seolah  berkompetisi  dan bersaiang  dalam  wailayah  yang  berbeda  namun  kecendrungan  untuk  membela  rakyat 4 belum sepenuhnya  terlihat,  dari  fakta  itu  dalam  dimensi  lain  banyak  kalangan  pula  yang  membenturkan dengan sengaja kedua tema yang ada tersebut dalam pendekatan politis, sehingga penyusun memiliki kesimpulan  awal  bahwa  Islam  tidak  bisa  diperbandingkan  dengan  demokrasi,  karena  Islam sebagai agama yang diturunkan oleh Allah sedangkan demokrasi adalah sebuah produk pemikiran.
Dari  perbedaan  pemahaman  di  atas  tentunya  perlu  adanya  sebuah  klarifikasi  serta pemahaman  yang  sifatnya  konferhensif  tentang  Islam  dan  demokrasi  itu  sendiri,  dalam  sistem pemerintahan  atau  negara  Islam  memiliki  konsep  tentang kekhalifahan sebagai  mana  yang  pernah
1 Robert  W.  Hefner, Islam  dan  Demokrasi, Jurnal  Perta,  Pendidikan  Tinggi  Agama  Islam, Vol.  VI/No. 02/2003 , hlm. utama 2 Syamsul Hadi, Islam dan Demokrasi, dalam Jurnal Studi Agama dan Budaya Manarul Qur’an, Nomor: 09 Tahun VII, Januari – Maret 2012 ISSN: 1412-7075, P4 Unsiq Wonosobo, 2012 hlm. 59 3 M. As. Hikam, Mulyana W kusuma et.al Wacana Politik Hukum dan Demokrasi Indonesia (Yogyakarta: Senat Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 98.
4 Hasyim  Muzadi,  “dalam  pidato  politiknya  NU  masih  ditunggangi  kepentingan  partai  politik”  ia meyebutkan  konsep  demokrasi dari  rakyat,  oleh  rakayat sudah  dijalankan  sepenuhnya  namun  konsep untuk  rakyat hingga hari ini belum bisa dirasakan sepenuhnya oleh rakyat baik itu berupa apa yang dilakukan oleh partai politik maupun  anggota  dewan  sebagai  penyambung  lidah  rakyat,  dan  inilah  politik  di  Indonesia  yang  masing  belum menunjukan sebuah progress untuk kepentingan rakyat yang sesungguhnya. Harlah NU ke 28 di Stadion Glora Bung Karno, Jawapos, 3 Februari 2008.
dijalankan pada masa khalifaur rasyidun, dinasti Umayah, dinasti Abbasiyah dan dinasti Utsmani, jika konsep ini yang diperbandingkan dengan konsep demokrasi yang ada saat ini untuk mencari sebuah tatanan, pemimpin, titik temu, konsep yang lebih baik, dan sebagainya tentu ada relefansinya, dalam topik  yang  cukup  menarik  ini,  penyusun  ingin  memetakan  mencoba  memetakan  issu  Islam  dan demokrasi 5 yang saat ini, dan untuk bisa memahami keduanya perlu pulalah sekiranya sebauh analisa tentang beberapa hal dibawah ini;

## B. Pemikiran Politik Islam
Kajian Pemikiran Politik Islam membahas mengenai filsafat sains, manusia dan masyarakat politik, sistem politik, perkembangan dan kebijaksanaan politik serta proses pembuatannya, menurut perspektif Islam. Selanjutnya dikembangkan bagi studi Hubungan Internasional yang hirau terhadap pemikiran politik perspektif “ non western ” .
Dengan konsep Khilafah yang digali dari sumber-sumber pengetahuan Islam, lebih khusus Politik Islam, maka tentunya khilafah tidak akan terlepas dalam pembahasan Pemikiran Politik Islam. Dapat  dikatakan  bahwa  membahas  Pemikiran  Politik  Islam  tanpa  membahas  khilafah  bagaikan membahas Matahari tanpa membahas panas. Namun, disini penting untuk memisahkan pembahasan khilafah  sebagai  wacana  historis  dan  wacana  konseptual.  Sebagai  wacana  historis,  maka  khilafah adalah sejarah masa lalu. Sebagai wacana konseptual, maka khilafah adalah realitas konsep yang dapat diperdebatkan,  dibandingkan,  dan  mungkin  diperjuangkan  untuk  dimunculkan  kembali  seperti  apa yang  selama  ini  diusung  oleh  Hizbut  Tahrir.  Sebagai  konsep  yang  dinilai  ideal,  tentu  hal  ini  patut diberikan apresiasi.

## C. Ralasi Islam dan Negara
Perdebatan  dan  pemahaman  relasi  antara  Islam  dan  negara  sebenarnya  sudah  terjadi  sejak lama yakni abad pertengahan dimasa kejayaan sistem kekhalifahan, hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa  pemikir  besar  seperti  al-Mawardi,  Ibn  Taimiyah  dan  juga  Ibn  Khaldun  dengan  teorin ashobiyahnya 6 , dari ketiga tokoh ini setidaknya mereka sepakat memposisikan Islam sebagai adin wa dawlah namun dengan berbagai pendekatan yang berbeda-beda tentunya.
Sedangkan    pengembangan-pengembangan  pemikiran  antara  agama  dan  negara  baik relasinya 7 atau  hubungan 8 mengenai  Islam  (sebagai  agama)  dengan  negara 9 untuk  menuju  sebuah
5 Muntoha , Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Haram “Golput” dalam “Timbangan” Hukum Islam dan Hukum Tata Negara (HTN) Positif, Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009, hlm. 68
6 Ibn Khaldun, Muqadimah, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001, terj. Ahmadie Thoha), hlm. 71. 7 Arifin, Relasi Islam dan Negara Setudi atas pemikiran Sahrur , Sahrur melihat relasi islam dan negara pada tiga pokok  pemikiran  pertama,  ritual  keagamaan,  kedua  kode  etik,  ketiga  legislasi,  dari  ketiga  ini  Sahrus  mencoba mengintegratif  antara  ketiganya,  karena  bagi  beliau  walaupun  agama  dan  negara  dipisahkan  namun  ada  titik  temu yang  harus  di  ketemukan  karena  sudah  menjadi  konsekuansi  logis  untuk  disatukan.  Jurusan  Jinayah  Siyasah  Fak Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004, Sekripsi Tidak di terbitkan. hlm. 123.
8 Muhammad  Idris, Relasi  Islam  dan  Negara  (Tinjauan  atas  pemikiran  politik  Abdul  Khar  Mudzakkar) ,  Kahar pemikirannya hamper sama dengan pemikiran tokoh kontemporer saat ini seperti Gus Dur, Cak Nur dan Juga Buya Safi’I,  menurut  beliau  islam  tidak  mengenal  adanya  sistem  pemerintahan  namun  le bih  pada  konsep  teokrasi  yang mengatasnamakan Tuhan, dengan sistem pemisahan ini muncul sebuah sintesa yaitu munculnya teo-demokrasi yaitu penggabungan  antara  hukum  tuhan  dengan  kemauan  manusia  (paliti-negara)  sebagai  penggemban  amanat  Tuhan
demokrasi, sudah banyak sekali tulisan-tulisan yang tersaji, akan tetapi tema ini selalu menjadi topik yang  menarik  untuk  selalu  dibahas,  disajikan  perdebatan  negera  Islam  yang  selalu  menjadi  topik aktual mulai dari awal pembentukan ideologi bangsa 10 ini hingga hari ini, selain itu issu-issu negara Islam  inipun  selalu  digaungkan  oleh  kalangan  HTI,  MMI  dengan  melihat  bukti  empiris  bahwa demokrasi  sesungguhnya  tidak  bisa  menjamin  kelangsungan  hidup  bangsa  Indonesia  yang sesungguhnya oleh karenanya perlu adanya sebuah sistem yang baru yakni sistem kekhilafahan yang berdasarkan  syariat  Islam 11 (syiasah  diniyah), selain  itu  merekapun  menolak  sistem  demokrasi  yang dianggap  pesanan  serta  menjadi  kaki  tanggan  Negara-negara  Komunis,  kapitalis  serta  Zionis Internasional, 12 seklipun namanya berbeda namun hakekatnya sama.

## D. Perkembangan Demokrasi di Indonesia
Melihat  budaya  dan  ke  anekaragaman  suku  bangsa  di  Indonesia  ini,  semuanya  memiliki semangat  demokrasi,  rasa  persatuan  kesatuan  (behenika  tunggal  ika) 13 ,  gotong-royong  yang  tinggi, dan  selalu  menjunjung  harga  diri  bangsa  ini,  warisan  atau  budaya  sperti  ini  sudah  seharusnya dipelihara  dan  dibudayakan  selalu  demi  menemukan  sebuah  jatidiri  sebagai  bangsa  yang  majemuk, toleran, saling menghormati dan lain sebagainya.
Sebelum  merdeka  pada  hakekatnya  benih-benih  semangat  demokrasi  telah  ada  sejak  lama, sejarah  pegerakan  mahasiswa  tidak  bisa  dilepas  dari  kondisi sosial suatu bangsa  seperti  perjuangan negara Indonesia menuju demokrasi ini, dimana setiap priodesasi mahasiswa dengan moral farce-nya telah  memberikan  kontribusi  yang  sangat  signifikan  dengan  ikut  menentukan  format  terhadap Bangsa.  Diawali  dengan  lahirnya  Boedi  Oetomo  tahun1908,  yang  dilanjutkan  dengan  kongres
yang hidup di bumi ini. Jurusan Jinayah Siyasah Fak Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005, Sekripsi Tidak di terbitkan. hlm. 105.
9 Haryono, Konsep  Negara  menurut  M  Hatta  dan  M  Natsir ,  Hatta  berpandangan  bahwa  dalam  masalah keduniawian islam tidak memberikan penjelasan secara terperinci, detail dan sistematis termasuk masalah yang terkait dengan  urusan  politik  dan  disinilah  akal  manusia  memiliki  tempat  untuk  bedialktika  dan  untuk  bisa  memberikan kontribusi  yang  signifikan  untuk  menterjemahkan  tek  (agama)  yang  bersifat  ajeg  dan  universal  dalam  kontek kehidupan praksis dan kontekstual yang selalu dinamis. Lebih jauh lagi Hatta menegaskan bahwa islam hanya sebagai panduan hidup secara subtantif dan kontekstual, sedangkan Natsir lebih  condong pengggabungan antara agama dan negara.  Jurusan  Perbandingan  Mazhab  dan  Hukum  Fak  Syariah  UIN  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta,  2005,  Sekripsi Tidak di terbitkan. hlm. 149.
10 Ahmad  Yani  Anshori Tafsir  Negara  Islam  dalam  Dialog  Kebangsaan  di  Indonesia. (Yogyakarta:  Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008). hlm. 67.
11 Lihat pendapat Ibn Khaldun tentang pemaknaan syariat Islam, ia mengatakan Negara harus berdasarkan syariat Islam karena akan menjamin keberlangsungan kehidupan dunia dan akhirat, akan tetapi dalam penerapannya ia lebih cendrung mengedepankan sisi moral dan nilainya dari pada pemahaman tektualnya, Muqadimah, hlm. 289.
12 Sa’duddun  As -Sayyid  Shalih, Jaringan  Konspirasi  Menentang  Islam, terj.  Muhammad  Thalib, (Yogyakarta: Wihdah Press, 2000), hlm. 166
13 . Pancasila  bertolak dari gagasan Bhinneka Tunggal  Ika, yakni keragaman dalam persatuan sebagai cirri masyarakat Indonesia. Menurut Dyenis Lombart, Indonesia di bangun dalam geologi kebudayaan berlapis-lapis yang menghasilkan  masyarakat  yang  plural  dan  multicultural  yang  di  dalamnya  sekaligus  mengandung  potensi  konflik, karena  itu  harus  ada  idiologi  yang  mampu  mengendalikannya,  yaitu  pluralisme.  Dan  Pancasila  juga  di  bangun berdasarkan geologi kebudayaan sejak agama Buddha, Hindu, Islam, Konghucu, dan Kristen. Maka, Pancasila juga Merupakan  jawaban  terhadap  tantangan  masyarakat  yang  makin  kompleks  dan  majmuk  dewasa  ini.  M.  Dawam Rahardjo, “Pancasila, Mitos dan Rialitas”, ( Kompas , Minggu 1 Juni 2007).
mahasiswa  Indonesia  sehingga  merumuskan  Sumpah  Pemuda  28  oktober  1928,  semua  itu merupakan format tentang untuk Bangsa 14 .
Adalah  Muhammadiyah  yang  lahir  tahun  1912  dan  Nahdatul  Ulam’  tahun  1926  atau  yang lainnya, tercatat pada awal  pemilu tahun 1955 NU yang terjun dalam kancah perpolitikan nasional bisa mendapatkan hati masyarakat dengan memperoleh 45 kursi di parlemen dan tiga mentri 15 , ini semua  tejadi  didasarkan  kesadaran  para  tokoh  NU  ketika  itu  untuk  mewujudkan  tatanan pemerintahan  yang  demokrasi  walaupun  NU  sendiri  akhirnya  terjebak  dalam  urusan  politik  yang cukup  melelahkan  beberapa  dekade  namun  NU  akhirnya  keluar  dari  organisasi  politik  menjadi organisasi keagamaan sesuai khittah NU tahun 1926 yang di cetuskan KH. Hasyim Asyari.dilain hal Muhammadiyah yang selalu terus konsisten pada pegerakan serta semangat keislaman yang diajarkan K.  H.  Ahmad  Dahlan, dalam  dua  organisasi  keislaman  ini  di  dalamnya  dapat  diketemukan  sebuah semangat antara lain semangat kemerdekaan dan semangat kebebasan berpikir.
Dalam  konteks  ini  ajaran  Islam  tidak  mengkekang  pemeluknya  untuk  berpikir  mengenai politik,  budaya,  pendidikan,  ekonomi  atau  bahkan  agama  itu  sendiri  karena  ada  sebuah  kebebasan berpikir  yang  menjadi  dasar  yang  sangat  filosofis  dalam  diri  manusia,  andaikan  kebebasan berpikir/berijtihad  saja  dibatasi  bisa  dimungkinkan  organisasi  keislaman  seperti  diatas  tidak  akan pernah muncul hingga saat ini.
Dalam perjalannannya hingga saat ini kedau organisasi keislaman tersebut menjelma menjadi organisasi  keislaman  yang  modern,  memiliki  semangat  nasionalis,  pluralis,  inklusif  dan  tentunya semangat demokrasi seperti yang dicontohkan Gus Dur (beliau adalah salah satu tokoh yang pernah menjadi ketua umum PB NU ), beliau sangat konsen serta respek sekali dengan semangat demokrasi di  Indonesia  demi  menciptakan  tatanan  kehidupan  yang  adil,  adanya  kepastian  hukum,  makmur, sejahtera.
Ketika dekade 80-an menjelang berakhir negara-negara komunis mengalami korosi kekuasaan karena  adanya  penindasan  terhadap  rakyat  yang  dilakukan  oleh  elite-elite  penguasa,  yang  pada akhirnya  rakyat  berontak  sehingga  ketika  itu  gelombang  demokrasi  dunia  menjadi  tak  tertahankan dengan menumbangkan pemerintahan yang otoriter dan sentralistik.
Semangat  inipun  sudah  ada  sejak  dahulu  di  bumi  Indonesia  untuk  menumbangkan pemerintahan  yang  otoriter  menuju  pemerintahan  yang  demokratis,  melihat  catatan  sejarah  di Indonesia ketika tahun 65 demontrasi mahasiswa tak terbendungkan hingga turunnya rezim orla dan kenyataan inipun terulang kembali tahun 98 dengan menumbangkan rezim orba, dengan tumbnagnya orba  semangat  reformasi  menuju  negara  yang  demokrasi,  keadilan  rakyat,  kepastian  hukum, pemerataan  ekomomi,  pendidikan  selalu  digaungkan  dimana-mana.  Namun  semangat  reformasi hingga saat ini belum menemukan jatidirinya dan keberhasilan yang sepnuhnya.
14 . Sutami, “Mahasiswa Pegawai Demokrasi” ( Pontianak Post , Kamis 6 Desember 2007).
15 . Ibid ., hlm.59
Di  lain  hal  demokrasi  di  Indonesia  pada  saat  ini  menunjukan  perkembangan  yang  cukup signifikan dibanding era Orla dan Orba dahulu, saat ini kebebasan press (yang merupakan instrumen politik  demokrasi),  menyampaikan  pendapat,  berpolitik,  berkarya,  bahkan  sampai  beragamapun diberikan kebebasan dalam konteks keagamaannya sendiri” 16 , kenyataan ini merupakan buah manis dari perjuangan menuju demokrasi yang seutuhnya, namun walaupun begitu demokrasi tak semudah yang dibayangkan, demokrasi mahal 17 penuh perjuangan dan harus dimulai dari lingkup terkecil dari diri sendiri.
Demokrasi juga merupakan proses pembelajaran yang cukup panjang yang mana demokrasi itu sendiri bukan sekedar demokrasi politik saja melainkan di dalamnya ada sebuah keadilan politik, sosial,  ekonomi,  pendidikan  dan  lain  sebagainya  atau  dalam  bahasa  Amien  Rais,  demokrasi  adalah sebuah keadilan multidiminsional.
Akhir-akhir ini banyak tokoh dan para akademisi seperti Amien Rais (pemerintah yang pro pada dunia barat) , Gus Dur (pemerintahan yang tidak memiliki visi kedepan) , A. Syafi’i Ma’arif (pemimpin rabun ayam, pembusukan politik, politik mata pencarian) 18 menilai pemerintahan yang di bawa Susilo Bambang Yudoyono  tidak  berhasil  sama  sekali  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  bagi  masyarakatnya. Pernyataan  dan  kenyataan  ini  tidak  bisa  dipungkiri,  karena  kalau  dilihat  senyatanya  pemerintahan sekarang  belum  bisa  memberikan  perubahan  yang  cukup  signifikan,  penggangguran  ada  dimana- mana, kemiskinan menjadi pemandangan setiap hari, kerusakan hutan tak terelakan, kekayaan alam di sedot oleh dunia barat, dan berbagai kebijakan yang tidak bepihak kepada rakyat kecil, semua itu bisa jadi disebabkan tidak mampu dan para elite pemerintah pun sibuk dengan urusan politik golongan tanpa mau memperdulikan mereka dipilih oleh siapa, masyarakat hanya dijadikan kamuflase semata. hal  senada  pernah  disampaikan  oleh  Wakil  Ketua  Umum  Partai  Kebangkitan  Bangsa  (PKB)  Ali Masykur  Moesa  dalam  diskusi  “Kinerja  partai  politik  yang  mengecewakan” 19 .  Sampai  hari  ini kenyataan  pasca  reformasi 98  semangat  demokrasi  tentunya  masih  ada  namun semua  itu  hanyalah sebuah  teori  di  atas  kertas  belaka  tetapi  kenyataannya  jauh  dari  semangat  demokrasi  seperti  yang diungkapkan oleh Mahfud. MD.

## E. Paradigma Pemikiran Islam dan Demokrasi (Negara)
Negara  akan  terasa  makmur,  sejahtera  jika  didalamnya  ada  sebuah  aturan  hukum  yang sesungguhnya, nation stat adalah sebutan bagi negeri ini, bagi Gus Dur jika ingin mewujudkan negara
16 . Abdurahman Wahid “Pemerintah Gagal Jamin Kebebasan Beragama”. Dalam kontek kebebasan agama di sini sangat menyangkan sikap pemerintah yang tidak tegas terhadap berbagai kekerasan yang menamakan dirinya sebagai Fron Pembela Islam, dan organisasi isalam yang lainnya, karena menurut beliau kebebasan  beragama atau berkeyakinan di Indonesia ini setiap penduduknya haruslah di lindungi oleh pemerintah dan pemerintah pun jangan condong ke salah satu agama yang ada, banyak kejadian anarkis, pengerusakan bahkan samapai pembantaian dengan mengatasnanamakan agama tertentu yang semua itu belum tentu pula kebenarannya. Hendaknya agama sepetutnya menjadi  persoalan  personal,  bukan  pemerintah  membawanya  keranah  agama  sebagai  simbolisasi  dalam pemerintahan  khususnya  (islam)  jika  ini  terjadi  sama  halnya  kita  merendahkan  kedudukan  agama  itu  sendiri. ( Jawapos , Minggu 23 Desember 2007). 17 . Lihat, Amin Rais Menyembuhkan Bangsa Yang Sakit (Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, 1999), hlm. 66. 18 .  Zainuddin  Maliki, Politikus  Busuk fenomena  Insensibilitas  Moral  Elite  Politik ,  (Yogyakarta:  Galang  Press, 2004), hlm. Vii-xi (pengantar).
19 Lihat Jawapos Edisi Senin, 24 Des 2007.
yang demokrasi tentu hukum harus ditegakkan, melihat beberapa analisis terhadap tulisan dan corok pemikiran  Gus  Dur,  dapat  ditemukan  lima  pokok  pemikiran  politik  Gus  Dur 20 ,  yakni  (1) Mengembangkan  khazanah  lokalitas  Islam  klasik  Indonesia,  (2)  Humanisme  sebagai  perlawanan terhadap kekerasan 21 , (3) Ide semangat kultural, (4) Ide integralisme, (5) Analisis ilmiah atas realitas dunia islam, sebelum mengkaji kelima cara berpikir Gus Dur 22 di atas Gus Dur dalam melihat negara selalu  memisahkan  dengan agama 23 .  Selanjutnya  untuk  menguji  kemapanan  pemikiran  Gus  Dur  di atas  ada  empat  sudut  pandang  yang  disampaikan  oleh  DR.  Munawar  Ahmad  dalam  disertasinya, yaitu 24 :
1. Politik and Order.
Gus Dur sangat menaruh perhatian terhadap peran kekuasaan dan penguasa baik secara setruktural maupun kultural, bagi Gus Dur kekuasaanlah yang dapat melakukan perubahan dan hanya melalui kekuasaan atau birokrasi 25 perubahan mendasar dapat dilakukan, dunia pesantern
20 Mahfud MD, “Traktat Pemikiran Gus Dur”, Seputar Indonesia , Rabu 20 Februari 2008. 21 Gus Dur berusaha untuk selalu komitmen pada pendiriannya bahwa sikap humanis dan toleran untuk meyikapi  sebuah  perbedaan  harus  terus  di  plihara,  (Gus  Dur)  menegaskan  komitmennya  untuk  melindungi kelompok-kelompok minoritas agama supaya eksis di negeri ini. Menurutnya, sebagai warga negara yang baik, dirinya harus  menjalankan  amanat  UUD  1945,  termasuk  dalam  soal  ini.  "Jadi,  mereka  harus  dilindungi,  termasuk Ahmadiyyah” kata Ketua Umum Dewan Syura DPP PKB ini, sa at berdialog dengan puluhan tokoh muslim pengikut Tarekat Syatari’ah di komplek makam Syeikh Burhanuddin al -Minangkabawi, Ulakan, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatra  Barat,  Rabu  (20/2/2008).  Namun  ada  sebuah  catatan  bagi  pendirian  Gus  Dur,  beliau  menghargai perbedaan  namuan  tidak  sepaham  Dikatakan  Gus  Dur,  dirinya  mentolerir  apapun  bentuk  keyakinan  dan  model peribadatan Ahmadiyyah. Namun diakuinya, dirinya tidak cocok dengan ajaran mereka karena memiliki keyakinan sendiri. “Saya tidak bakal cocok dengan Ahma diyah. Padahal pendirinya (Achmad Djojosugito) masih saudara kakek saya,”  katanya.  Apa  yang  dilakukan  cucu  pendiri  NU  KH.  M.  Hasyim  Asyari,  ini  tak  lain  hanyalah  menjalankan prinsip UUD 1945. http://gusdur.net . Akses 29 Februari 2008 22 Pemikiran Gus Dur Seperti apa yang disampaikan oleh Greg Barton bahwa pemikiran Gus Dur tak lepas dari background beliau sejak kecil, baik dari segi konisi social dimana dia hidup maupun dari segi pendidikan dan wawasan  yang  diperolehnya.  Oleh  karena  itu,  hamper  semua  pemikiran  Gus  Dur  lebih  banyak  menitikberatkan bagaimana isalam bisa ditampilkan secara ramah dalam kehidupan yang plural di Indonesia khusunya, tanpa adanya kontroversi  sosial-keagamaan  yang  akan  mengakibatkan  pepecahan,  peperangan  dan  pemusuhan  antara  anggota masyarakat yang berbeda agama. M. Misbah, IBDA’ Jurnal Studi Islam dan Budaya , ISSN : 1693-6736. Volume 3, No. 1 Januari-Juni 2005. hlm. 51.
23 .  Matori  Abdul  Djalil, Dari  NU  untuk  Kebangkitan  Bangsa, dalam  pengatar  buku  ini  GuS  Dur  mencoba mencari sintesa anatara agama-negara, karena bagi Gus Dur melihat agama-negara ada dua sudut pandang di negri ini, pertama ada  yang  menginginkan  suatu  agama  menjadi  sebuah  referensi  baik  secara  langsung  yang  utama  (atau diutamakan) dalam membentuk sebuah negara. kedua tidak ada keinginan seperi yang pertama namun agama hanya menjadi sebuah referensi dalam membentuk negara dan kedudukannya ia sama dengan factor-faktor yang lain. Maka Gus  Dur  lebih  cendrung  kepada  pendapat  kedua  bahwa  agama  tidak  lah  seharusnya  di  utamakan  diantara  agama yang  ada  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  dengan  demikian  penentuan  perbedaan  ini  sangat  penting karena jika agama dijadikan dasar sebuah Negara maka secara tidak langsung  tidak ada pengistimewaan atas sebuah agama di atas agama-agama yang ada, karena itu tidak ada agama yang di anaktirikan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, walaupun agama itu mayoritas. (Jakarta: PT. Grasindo, 99), hlm. Xiii-xiv. 24 .  Munawar  Ahmad, Membaca  Indonesia  Melalui  Gus  Dur  Kristalisasi  Pemikiran  Politik  Gus  Dur  Bagi  Situasi Indonesia ,  Makalah  ini  merupakan  kutipan  dari  Bab  IV  disertasi  penulis,  disajikan  dalam  forum  diskusi  yang diselenggarakan  oleh  BEM  Sosiologi  Agama,  Fak,  Usuludin  UIN  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta,  tanggal  27  februari 2008.
25 .  Feisal  Tamin,  “Reformasi  Birokrasi  Pekerjaan  Sulit”,  dalam  pandangan  beliau,  suatu  kebijakan  akan sangatlah sulit di ambil bila orang dalam birokrasi kekuasaan masih memiliki mental yang tidak sehat, selain itu juga menurut beliau agar berhasil,  diperlukan tidak hanya biaya yang besar, tetapi juga komitmen yang tinggi dari para
secara kulturallah yang meletakkan pemahaman bahwa kekuasaan menjadi sebuah tatanan, bagi Gus Dur pesantren merupakan prototipe sebuah negara dan kiyai merupakan pemilik otoritas tertinggi 26 dalam perubahan pesantren (bagi santri ataupun aturannya 27 ) dan di dalam pesantren terbentuk  pula  politik  spiritual,  pemersatu,  silatirrahmi  seperti  Istighasah 28 ,  kesadaran  politik tersebut, menjadi bekal untuk memahami pola kekuasaan di dalam sekup yang lebih luas, yakni negara.
Namun  Gus  Dur  juga  menyadari  bahwa  situasi  negara  tidaklah  sama  dengan  dunia pesantren, selain karena karakter kekuasaan yang regulative-tersebar, juga karena kekomplekan persoalan  negara  yakni  lebih  besar  dan  komplek  dibanding  pesantren,  disamping  itu  juga unsure-unsur pembentukan Negara sangat komplek, beragam dan plural, situasi ini merupakan fakta dan tidak bisa dipungkiri, sehingga Gus Dur sadar bahwa unsur-unsur yang terlibat dalam negara harus dihargai dan diberikan hak yang sama dalam advokasi politiknya, maka Gus Dur memilih mekanisme demokrasi sebagai jalan yang terbaik diantara yang terburuk.
pemimpin,  dan  pelaksanaannya  menuntut  adanya  koordinasi  yang  efektif  antara  lembaga  eksekutif,  legislatif,  dan masyarakat, Gatra 29 Juli 2004.
26 Abdul  Djamil, Pesantern  dan  Kebudayaan ,  Kajian  ulang  tentang  peran  pesantern  sebagai  pembentuk kebudayaan  Indonesia,  dalam  penelitian  ini  pesantern  merupakan  tempat  tradisi  berkembang  walaupun  dalam pesantern sendiri sudah ada tradisi secara turun temurun, dan dalam dunia pesantern ada sebuah kearifan local atau tumbuhnya  nilai-nilai  yang  tekadang  tidak  bisa  didapatkan  diluar  pesantern,  selain  itu  yang  lebih  dominant  dalam dunia pesantern adalah ritme kehidupan pesantren di pegang mutlak oleh seorang pemimpinnya atau pengasuhnya. proyek penelitian IAIN Wali Songo Semarang 1998/1999, hlm. 155
27 . Mastuki HS, Mobilitas Sosial Kaum Santri, tulisan ini merupakan kajian Mastuki dalam disertasinya di Sekolah Pasca Sarjana UIN Jakarta, beliau melihat sebuah kebangkitan dalam dunia pesantren yang di awali tahun 80-an  dengan  masuknya  kalangan  menengah  yaitu  santri  kedunia  kampus,  dengan  itu  tentu  mengakibatkan intelektualisasi massif dikalangan kaum santri dan dengan segera menjadi katalisator bagi terjadinya intelctual boming dikaalangan santri, dengan kemajuan yang diraih seorang santri yang identik dengan sarungan saat ini tentu santri akan tidak di pandang sebelah mata oleh kalangan diluar, maka tak mengherankan seorang tokoh Gus Dur juga sangat memberikan apresiatif yang tinggi terhadap dunia pesantren dengan menganalogikan bahwa konsep sebuah Negara pada hakekatnya tak jauh berbeda dengan dunia pesantren. Tempo , Edisi 25 Februari-2 Maret 2008.
28 . Boedi Abdullah, Istighatsah dalam Masyarakat Muslimin Nahdlatul Ulama (kajian Sosiologis-Antropologis pada masyarakat  nahdliyin  Jawa  Barat) Boedi  dalam  disertasinya  pomosi  doktornya  melihat  Istighatsah  bisa  Berdemensi Speritual dan Politis, hal ini dalam perpolitikan Indonesia saat ini sangat kental sekali apalagi warga Nadliyin cukup banyak. Boedi menyebutkan Istighatsah bisa dilihat dalam tiga demensi pertama Spritual dengan melihat banyaknya jama’ah yang ikut Istighatsah biasanya memiliki tingkat kehususan yang berbeda dan dipengaruhi olesh emosi peserta Istighatsah, kecocokan situasi, lembaga- lembaga yang digunakan, permohonan do’a dan juga performanc e pemimpin Istighatsah kedua  ritual sebagai  upaya  atau  metode  komunikasi  antara  hamba  dengan  tuhannya .  ketiga  social-politik untuk menumbuhkan solidaritas dalam sospol, menjadi media silaturrahmi yang efektif dan pembimbing terciptanya suatu cita-cita secara kolektif, namun dari tujuan itu semua nilai-nialai moral, etika, tuntunan wahyu yang bersumber dari ajaran agama (islam) bisa disesuaikan dengan tempat dan waktu sesuai dengan tuntutan global saat ini. “News Sunan Kalijaga”, ISSN: 1907 -17 1X, Edisi IV No. 17 / September-Oktober 2007, hlm. 4.
Bagi Gus Dur pula penghargaan yang tinggi terhadap humanisme dan toleransi 29 menjadi alasan Gus Dur untuk menunjukan apresiasinya terhadap liberalisme karena liberalisme adalah filsafat  hidup  yang  mementingkan  hak- hak  dasar  manusia  (dalam  Islam  ada  maqosidussari’ah yaitu  manusia  hidup  harus  melindungi  keselamatan  fisik,  keberagaman,  keselamatan keluarga/keturunan, keselamatan harta benda dan keselamatan profesi) atas kehidupan, karena dengan  kebebasan  yang  dimiliki  manusia  manusia  dapat  mengapresiasikan  dalam  hal  yang inofatif dan positif namun dalam hal ini Gus Dur tetap memegang  aturan dan norma dengan tanpa harus mengformalkan maqosidussariah 30 (diambil lebih pada nilai yang terkandung).
2. Politics and Freedom.
Dalam sebuah negara, penghargaan tertinggi Gus Dur terletak pada kebebasan advokasi (mengemukakan pendapat, pers dll) dan ekspresi politik (berserikat, mendirikan partai) karena kebebasan tersebut dilandasi oleh citra kemanusiaan (humanisme) tidak aniaya dan anarkis, sudah bisa dipastikan semangat demokrasi akan terwujud. Dan sistem demokrasi yang digunakan oleh suatu  negara  tentu  sangat  menjamin  manusia  untuk  mengekspresikan  pilihan  dan  kehendak politiknya  secara  bertanggung  jawab  termasuk  untuk  tidak  memilih  didalam  pemilu 31 atau golput.
3. Politics Happiness and Welfare.
Adanya  Negara  tentu  terlebih  dahulu  adanya  wilayah  dan  rayat  sehingga  terbentuklah sebuah negara, dan bagi Gus Dur kesejahteraan rakyat merupakan tujuan dari negara. Struktur negara merupakan perangakat politik guna mendistribusikan kesejahteraan secara meluas tidak dimakan oleh pendistributornya, kesejahteraan yang dimaksud disini adalah upaya menjaga dan meyediakan  sesuatu  yang  harus  ada  demi  kelangsungan  hidup  manusia  secara  mendasar  atau dengan  kata  lain  mampukah  negara  dengan  sistem  demokrasinya  menjamain  masyarakat miskin 32 . Di lain hal rakyat tentu punya peranan yang penting untuk ikut membentuk sebuah
29 . Abdurrahman Wahid, “Gus Dur dan Tokoh Agama Tolak Toleransi Diskriminatif”, Jawapos Rabu, 13 Juni 2007.
30 Yayuk Maftuhah, Relasi Islam dan Negara Islam dalam Persepektif Majelis Mujahidin Indonesia ,  kalangan Majelis Mujahidin Indonesia yang di ketuai oleh Abu Bakar Ba’asyir berpandangan bahwa Maqosidussariah harus ditegakkan di bumi Indonesia saat ini, karena funsi sariah adalah mengayomi, menjamin keselamatan serta kesejahteraan bagi umat manusia. Pernyataan seperti ini tentu terasa bertolak belakang dengan pemahaman Gus Dur dan Buya Safi’i yang  mengajarkan  bahwa  Indonesia  bukan  negara  Islam  namun  negara  republik  jadi  secara  konstitusional  hukum Islam tidak bisa diformalkan, kecuali Indonesia merubah menjadi negara islam seperti Arab Saudi, Pakistan ataupun Iran yang secara jelas menamakan negara islam yang di dalamnya menyebut secara pasti mereka mengadopsi islam sebagai  ideology  negaranya,  hal  ini  tentu  berbeda  dengan  posisi  Malaysia  dan  Indonesia,  Malaysia  menyebutkan bahwa islam adalah agama resmi negaranya namun mereka bukan negara islam, lain halnya dengan Indonesia antara islam dengan negara tidak dikaitkan secara konstitusional, namun hak bagi masyarakatnya untuk melaksanakan sariat agamannya diberikan kebebasa. Jurusan Jinayah Siyasah Fak Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004, Sekripsi Tidak di terbitkan, hlm. 42.
31 Abdurrahman  Wahid,  “Peluang  Demokratisasi  Melalui  Pemilu”, http://.gusdur.net .akses  20  Februari 2008).
32 Sunaryo Adhiatmoko, “Demokrasi Mpok Manih”, Republika , Jumat, 16 Nopember 2007.
Negara yaitu, dengan cara tiap warga berkewajiban untuk berbakti kepada masyarakat, bangsa dan negaranya, kedua pada endingnya masyarakat memrlukan kehidupan yang layak 33 .

## F. Konsep Demokrasi dalam Negara menurut Abdurrahman Wahid
Gus Dur memilih mekanisme demokrasi sebagai jalan yang terbaik diantara yang terburuk dalam sebuah tatanan bernegara 34 , dalam pandangan Gus Dur, demokrasi tidak hanya suatu sistem yang  mampu  menjamin  kebebasan  advokasi  saja,  namun  juga  memiliki  nuansa  etis  yang  mampu menjaga  lahirnya  keadilan  tanpa  kekerasan 35 ,  hal  tersebut  terjadi  karena  mekanisme  demokrasi membuka ruang untuk saling berdialog yang seimbang dan sejajar dari semua pihak, walaupun pada akhirnya  terkadang  tidak  terjadi  kesepakatan,  karena  pada  dasarnya  keputusan  demokrasi  tidak selamanya menuju pada suatu kesepakatan atau mufakat tetapi yang lebih tinggi adalah munculnya pemahaman  dan  pandangan  terhadap  nilai-nilai  kemanusiaan  yang  universal  dengan  tujuan memperjuangkan  demokrasi  Indonesia  untuk  Indonesia  atau  pribumisasi  demokrasi  dengan  kultur Indonesia,  tentu  yang  bercirikan  kombinasi  yang  integralistik  dari  berbagai  entitas,  seperti  politik budaya, rasionalitas dan kekuatan kultural atau yang sesuai dengan kandungan pancasila. Sejak awal Gus  Dur  dikenal  sebagai  sosok  agamawan,  dan  tokoh  bangsa  yang  selalu  mencita-citakan membangun  bangsa  Indonesia  sebagai  negara  demokrasi  yang  keluar  dari  militerisme  dan fundamentalis Islam 36 .
Dalam  dunia  modern  saat  ini,  demokrasi  dirasa  dapat  mempersatukan  beragam  arah kecendrungan dari kekuatan bangsa yang pluralis seperti Indonesia ini, dan dengan demokrasi pula keterceraiberaian  arah  akan  menuju  kedewasaan,  kemajuan  dan  integritas  bangsa  dalam  proses dialektika-dinamis secara bersama-sama dan tegaknya masyarakat sipil tentu harus adanya role of law.

## G. Demokrasi keislaman dan keindonesiaan dalam pandangan Gus Dur
Dalam melihat demokrasi keislaman tentunya Gus Dur akan melihat nilai yang terkandung yang ada dalam demokrasi yang sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri, Gus Dur tidak ingin terjebak secara  formalitas  mengenai  keislaman  itu  sendiri  termasuk  dalam  memaknai  demokrasi  keislaman. Dalam Islam sangat jelas mengajarkan sebuah demokrasi dengan konsep suara atau musawarah, hal
33 Yudiyan Wahyudi, Maqosidus Syari’ah dalam Pergumulan Politik , (Yogyakarta: Nawasea, 2007), hlm., 65.
34 Ibid. , hlm. 3.
35 Abdurrahman  Wahid,  “ Negara  Hukum  Ataukah  Kekuasaan”,  Jakarta RSCM,  20  Juli  2005, http://gusdur.net /negara/. Akses 29 Februari 2008.
36 .  Umaruddin  Masdar,  “Gus  Dur  dan  Manipulasi  Tradisi  NU”  Dalam  pandangan  Gus  Dur,  demokrasi dalam sebuah negara tidak akan bisa terwujud secara nyata jika dalam suatu Negara berkembang fundamentalisme agama  dan  militerisme  (kekerasan  secara  setruktural  maupun  kultural),  pada  perjalanannya  jika  ingin  mewujudkan demokrasi akan tetapi  watak kekerasan dan fundamentalisme agama masih dipelihara maka demokrasi akan terus menjauh  bukan  mendekat.  Ada  dua  paradigma  yang  di  bangun  Gus  Dur  dalam  memperjuangkan  demokrasi  di negeri  ini  selain  konsep  di  atas,  Gus  Dur  sangat  apresiatif  terhadap  khazanah  intelektual  klasik  walaupun  beliau hidup  saat  ini,  kedua  menjadikan  islam  sebagai  factor  komplementer  dalam  kehidupan  social  dan  politik,  dalam factor  komplementer  ini  Gus  Dur    melihat  islam  dijauhkan  dari  kecendrungan  menjadi  ideology  politik  (negara) tetapi lebih sebagai etika sosial (social ethics). Bernas , Jum’at, 5 Oktober 2001.
ini bisa diketemukan dalam surah Al-Imran ayat 153, dengan dasar itu tentunya Islam yang lahir 17 abad yang lalu sudah mengajarkan mengenai musawarah yang menjadi landasan demokrasi modern saat  ini.  Bagi  Gus  Dur  yang  konsisten  dengan  sikap  sekulernya  yaitu  dengan  memisahkan  antara agama (Islam) 37 dan negara namun disisi lain Gus Dur mengajarkan demokrasi yang memiliki basis moderenisasi  dan  keterbukaan  tentu  secara  “frontal” akan  berhadapan  dengan  Islam 38 dan bagaimana menghadapinya.
Sedangakan demokrasi keindonesiaan menurut Gus Dur sudah ada dan dimiliki oleh bangsa ini, hal ini terlihat sekali dengan pluralitas penduduknya, budayanya, adat dan agamanya, semua ini sebagai  modal  yang  sudah  ada  sejak  dahulu  untuk  membentuk  demokrasi  keindonesiaan  yaitu demokrasi yang sesuai dengan watak dasar kepribadian dan budaya masyarakat Indonesia tanpa harus tercerabut dari akar budaya yang ada dan menjadi sebuah keharusan demokrasi itu dapat mengelola keragaman  dan  konflik  (jangan  sampai  yang  mayoritas  menindas  yang  minoritas)  ditengah-tengah masyarakat  yang  plural 39 .  Namun  ironinya  masyarakat  saat  ini  belum  bisa  memaknai  dan  melihat nilai-nilai  yang  ada  dalam  budaya  dan  lain  sebagainya  yang  ada  di  negeri  ini  sebagai  modal  untuk memperjuangkan demokrasi secara luas 40 .
Gus Dur secara pribadi atupun melalui partai yang beliau dirikan selalu memberikan contoh untuk  bersikap  demokrasi,  terbuka,  saling  menghargai,  kesamaan  hak,  kebebasan  menyampaikan pendapat dan berani berbeda untuk sebuah perbedaan dengan tujuan kemakmuran, kedewasaan dan kemapanan masyarakat yang ada yang semua itu sesungguhnya sudah terangkum dalam pancasila 41 .

## H. Kesimpulan
Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai tokoh yang sangat mencintai bangsa dan negara ini  tentu  beliau  ingin  terus  memperjuangkan  kepentingan  rakyat  dari  tindakan-tindakan  penguasa yang  tidak  membela  rakyat,  beliau  selalu  ingin  memerdekakan  rakyat  ini  dengan  kemerdekaan,
37 Mohammad Nasiruddin Amin, Islam dan kenegaraan (setudi komperasi pemikiran Abdurrahman Wahid dan M Amien Rais), sosok Gus Dur dengan tegas melihat bahwa islam pada hakekatnya dalam bentuk negara lebih cenderung berbentuk dinasti maka akhirnya system politiknya lebih cenderung mempertahankan setatus Quo, atau dalam  pernyataan  lainnya  Gus  Dur  berpendapat  islam  sebenarnya  tidak  memiliki  konsep  pemerintahan  secara defenitif, dalam hal ini contoh dalam masalah suksesi islam tidak punya panduan yang baku seperti menggunakan ihktilaf (pengangkatan Umar dari Abubakar), baiat (pembaiatan Umar oleh kaum muslimin) dan juga ahlu al-hallwa al-aqdi (formatur. Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fak Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003, Sekripsi Tidak di terbitkan. hlm. 57&65.
38 A R. Loeibis, Belantara Kebangsaan, (Yogyakarta: Jendela, 2001), hlm. 35. 39 . Hasrul Hanif, Multikulturalisme di Indonesia, SULUH Majalah Antar Iman , ISSN: 1693-3192 / 2007, hlm. 15.
40 Anders Uhlin, Oposisi Berserak Arus deras Demokratisasi Gelombang ketiga di Indonesi, para pemikir lebih suka defenisi  demokrasi  maksimalis,  karena  demokrasi  yang  terbatas  pada  demokrasi  politik  saja  akan  menyingkirkan diskusi  tentang  pembagian  kekuasaan  yang  nyata  dalam  masyarakat  sedangkan  masalah,  sosial,  ekonomi  dan  juga pendidikan  seolah  terlupakan,  pandangan  yang  mengarah  seperti  ini  untuk  memaknai  sebauh  demokrasi  menurut Gus Dur sangat tidak sesuai untuk membangun demokrasi mulai dini, bagi beliau cobalah demokrasi itu dipahami dalam tataran nilai-nilai selain dalam tataran praksisnya. Selain itu manusia sebagai zome politicon menuut Sekartes hendaknya manusai itu pn harus bisa memaknai sebuah peran politiknya. (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 9.
41 . Brigjen Soeharto, Keterbukaan dalam Demokrasi Pancasila , KAJIAN Jurnal Ilmiah, ISSN: 0215-2673 / No. 00 / November 1995, hlm. 52-53.
kesejahteraan, perdamaian serta keadilan yang seutuhnya, dan ia selalu prihatin  melihat carut-marut demokrasi  yang  diusung  pasca  reformasi  98  dikala  itu,  saat  ini  semua  itu  seolah  hanya  menjadi wacana serta retorika yang dinikmati oleh sekelompok elit penguasa yang ada.
Gus  Dur  yang  sangat pro-demokrasi berjuang  tanpa  henti  untuk  bisa  mewujudkan pemikirannya itu, bagi beliau bagaimana demokrasi itu dapat ditegakkan dan dijalankan sebagaimana mestinya  di  dalam  negara,  karena  dalam  pemahaman  beliau  demokrasi  sama  halnya  sebuah kemerdekaan  negeri  ini,  namun  demokrasi  tidak  datang  begitu  saja  melainkan  butuh  perjuangan. Dengan  pemikiran  Gus  Dur  dalam  konteks  saat  ini  sangat  relevan  dan  harus  dijalankan  sebagai konsep yang ideal, karena jika negara ini tidak melakukannya tentu semua kepentingan, tujuan, serta kedamaian yang diperjuangankan bangsa ini akan sia-sia.
Kedepan demokrasi-keadaban (subtansial) yang dicita-citakan Gus Dur menjadi PR yang akan terus diperjuangkan, demokrasi prosedural hari ini yang dapat disaksikan seolah hanya caver tanpa ada isi (core) sehingga  tidak  ada  rambu-rambu  yang  disepakati  dan  implikasinya  melahirkan  pula pemimpin-pemimpin yang kerdil.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Boedi. Istighatsah dalam Masyarakat Muslimin Nahdlatul Ulama “News Sunan Kalijaga”,
ISSN: 1907-17 1X, Edisi IV No. 17 / Sep-Okt 2007.
Ahmad,  Munawar. Membaca  Indonesia  Melalui  Gus  Dur  Kristalisasi  Pemikiran  Politik  Gus  Dur  Bagi Situasi Indonesia , Fak, Usuludin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 27 februari 2008.
Amin, Mohammad Nasiruddin Islam dan Kenegaraan (setudi komperasi pemikiran Abdurrahman Wahid dan M Amien Rais), Jurusan PMH Fak Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
A R. Loeibis, Belantara Kebangsaan, Yogyakarta: Jendela, 2001.
Arifin, Relasi  Islam  dan  Negara  Setudi  atas  Pemikiran  Sahrur ,  Jurusan  Jinayah  Siyasah  Fak  Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.
Anshori, Ahmad Yani. Tafsir Negara Islam dalam Dialog Kebangsaan di Indonesia. Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008.
Djalil, Matori Abdul. Dari NU untuk Kebangkitan Bangsa, Jakarta: PT. Grasindo, 99.
Djamil,  Abdul. Pesantern  dan  Kebudayaan .  Proyek  Penelitian  IAIN  Wali  Songo  Semarang 1998/1999.
Ghafur,  Abdul. Pemikiran  Abdurrahman  Wahid  Tentang  Demokratisasi  dan  Implikasinya  terhadap Keberlakuan  Hukum  Islam  di  Indonesia ,  WALISONGO,  Jurnal  Penelitian  ISSN  0852-7172 Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang,  Edisi 16 2001.
Hefner,  Robert  W. Islam  dan  Demokrasi, Jurnal  Perta,  Pendidikan  Tinggi  Agama  Islam, Vol. VI/No. 02/2003 , hlm. utama
Hadi,  Syamsul. Islam  dan  Demokrasi, dalam  Jurnal  Studi  Agama  dan  Budaya  Manarul  Qur’an, Nomor:  09  Tahun  VII,  Januari – Maret  2012  ISSN:  1412-7075,  P4  Unsiq  Wonosobo, 2012.
Hanif,  Hasrul. Multikulturalisme  di  Indonesia, SULUH  Majalah  Antar  Iman , ISSN:  1693-3192  / 2007
Hikam,  M.  As.  Mulyana  W  kusuma. et.al Wacana  Politik  Hukum  dan  Demokrasi  Indonesia. Yogyakarta:  Senat  Mahasiswa  Fakultas  Syari’ah  UIN  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta  dan Pustaka Pelajar, 1999
Haryono, Konsep  Negara  menurut  M  Hatta  dan  M  Natsir ,  Jurusan  PMH  Fak  Syariah  UIN  Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
Ibn Khaldun, Muqadimah, terj. Ahmadie Thoha. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001
Idris, Muhammad. Relasi Islam dan Negara (Tinjauan atas pemikiran politik Abdul Khar Mudzakkar) , Jurusan Jinayah Siyasah Fak Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
Jawapos Edisi Senin, 24 Des 2007.
Muntoha ,  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  tentang  Haram “Golput” dalam  “Timbangan”
Hukum Islam dan Hukum Tata Negara (HTN) Positif, Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009.
Maliki,  Zainuddin. Politikus  Busuk Fenomena  Insensibilitas  Moral  Elite  Politik ,  (Yogyakarta:  Galang Press, 2004), hlm. Vii-xi (pengantar).
Mahfud MD, “Traktat Pemikiran Gus Dur”, Seputar Indonesia , Rabu 20 Februari 2008.
http://gusdur.net . Akses 29 Februari 2008
Misbah, M. IBDA’ Jurnal Studi Islam dan Budaya, ISSN : 1693 -6736. Volume 3, No. 1 Januari- Juni 2005.
Mastuki HS, Mobilitas Sosial Kaum Santri, tulisan ini merupakan kajian Mastuki dalam disertasinya di Sekolah Pasca Sarjana UIN Jakarta Tempo , Edisi 25 Februari-2 Maret 2008.
Maftuhah, Yayuk. Relasi Islam dan Negara Islam dalam Persepektif Majelis Mujahidin Indonesia ,  Jurusan Jinayah Siyasah Fak Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.
Masdar, Umaruddin. “Gus Dur dan Manipulasi Tradisi NU” Bernas , Jum’at, 5 Oktober 2001.
Muzadi,  Hasyim.  “dalam  pidato  politiknya  NU  masih  ditunggangi  kepentingan  partai  politik”
Harlah NU ke 28 di Stadion Glora Bung Karno, Jawapos, 3 Februari 2008.
Rahardjo, M. Dawam. “Pancasila, Mitos dan Rialitas”, ( Kompas , Minggu 1 Juni 2007).
Rais, Amin. Menyembuhkan Bangsa Yang Sakit (Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, 1999.
Shalih,  Sa’duddun  As -Sayyid. Jaringan  Konspirasi  Menentang  Islam, terj.  Muhammad  Thalib, Yogyakarta: Wihdah Press, 2000.
Sutami, “Mahasiswa Pegawai Demokrasi” ( Pontianak Post , Kamis 6 Desember 2007).
Sunaryo Adhiatmoko, “Demokrasi Mpok Manih”, Republika , Jumat, 16 Nopember 2007.
Soeharto, Keterbukaan dalam Demokrasi Pancasila , KAJIAN Jurnal Ilmiah, ISSN: 0215-2673 / No. 00 / November 1995.
Tamin, Feisal “Reformasi Birokrasi Pekerjaan Sulit”, , Gatra 29 Juli 2004.
Uhlin,  Anders. Oposisi  Berserak  Arus  deras  Demokratisasi  Gelombang  ketiga  di  Indonesi, Bandung: Mizan, 1998.
Wahid,  Abdurahman.  “Pemerintah  Gagal  Jamin  Kebebasan  Beragama”.  ( Jawapos ,  Minggu  23 Desember 2007).
---------------------------- .“Peluang  Demokratisasi  Melalui  Pemilu”, http://.gusdur.net .akses  20 Februari 2008.
---------------------------- .  “Gus  Dur  dan  Tokoh  Agama  Tolak  Toleransi  Diskriminatif”, Jawapos Rabu, 13 Juni 2007.
---------------------------- .  “ Negara  Hukum  Ataukah  Kekuasaan”,  Jakarta RSCM,  20  Juli  2005, http://gusdur.net /negara/. Akses 29 Februari 2008.
Wahyudi, Yudiyan. Maqosidus Syari’ah dalam Pergumulan Politik , Yogyakarta: Nawasea, 2007.