## Revitalisasi Satuan Kepolisian Pengemban Fungsi Kepolisian Antagonis
Adrianus Meliala*

## Pendahuluan
Berbicara mengenai fungsi kepolisian, maka tersebar pada tiga fungsi yakni fungsi kepolisian preemptif, preventif dan represif. Guna menjalankan masing-masing fungsi tersebut, terdapat berbagai satuan kerja operasional.
Sebagai contoh, untuk fungsi kepolisian preemptif, maka Satuan Intelijen dan Satuan Bimmas adalah  yang menjalankannya. Sementara itu, Satuan Sabhara dan Satuan Lalu- lintas adalah satuan yang, utamanya, melakukan tugas-tugas preventif. Terakhir, satuan yang menjalankan fungsi represif kepolisian adalah Satuan Reserse dan Satuan Brigade Mobil selaku satuan paramiliter kepolisian.
Tentu saja, pengelompokan tersebut tidak selamanya kaku. Bahkan Brigade Mobil sekalipun juga bisa melakukan kegiatan yang berada pada ranah fungsi preemptif dan preventif. Pembagian di atas adalah lebih melihat pada tugas utama masing-masing satuan operasional tersebut.
Tiga fungsi tersebut kemudian dapat dikelompokkan menjadi dua berdasarkan sifatnya. Terkait fungsi preemptif dan preventif, maka dapat disebut sebagai wajah protagonis kepolisian. Inilah wajah kepolisian yang
melindungi, mengayomi dan melayani dalam arti sesungguhnya. Hal mana, sesuai dengan pengertian “protagonis”, menunjuk pada sesuatu yang berwajah ramah, berkarakter melindungi dan suka menolong.
Beda halnya dengan wajah antagonis kepolisian. Inilah wajah kepolisian yang  tegas, sepenuhnya bekerja berdasarkan hukum dan kewenangan, serta mengandalkan metode upaya paksa. Tidak banyak orang yang suka dengan kepolisian saat melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, apalagi pihak yang mengalaminya. Seperti halnya peran-peran antagonis dalam sinetron yang tipikal dengan penampilan galak dan kejam, maka  kurang-lebih itu pula persepsi orang tentang polisi yang antagonis. Pelayanan kepolisian, dengan demikian, dilakukan dalam format yang amat berbeda dibanding polisi protagonis.
Apabila polisi protagonis melayani masyarakat melalui pekerjaan-pekerjaan yang tipikal melayani, ambil contoh membantu lansia menyeberang jalan, tidak demikian halnya dengan polisi antagonis. Pada jenis yang kedua ini, konteks melayani dilakukan melalui penangkapan pelaku kejahatan, pemeriksaan tersangka, melakukan penggeledahan dan sebagainya. Latar belakang dan tujuannya tentu baik, bahkan mulia, yakni dalam rangka menegakkan hukum yang pada dasarnya bertujuan melindungi masyarakat juga.  Namun
* Adrianus Meliala, Guru Besar Kriminologi FISIP UI; Pengajar STIK PTIK Komisioner Ombudsman RI
Revitalisasi Satuan Kepolisian Pengemban Fungsi Kepolisian Antagonis

## REFLEKSI
wajar tentunya, bagi yang terkena upaya paksa akan membenci  polisi.

## Permasalahan
Terkait dengan fungsi-fungsi tersebut, demikian pula satuan operasional yang mengejawantahkannya, Polri kerap kali berpikir bahwa itu semua sudah ada dan  dengan sendirinya diperlukan. Kalangan kepolisian pada umumnya menganggap tidak ada yang perlu dipermasalahkan terkait  besaran dari satuan masing-masing, tugas dan kewenangannya.
Hal tersebut tentunya tidak benar, khususnya bila memperhatikan beberapa argumen di bawah ini:
Pertama, antara fungsi protagonis dan fungsi antagonis kepolisian sebenarnya dapat dianalogikan dengan permainan jungkat-jungkit. Satu di bawah yang lain di atas, tidak pernah bisa dua-duanya di atas atau dua-duanya di bawah. Ketika satuan intelijen dan bimmas berhasil menciptakan kondisi yang tenang dan kondusif, misalnya, demikian pula satuan bhayangkara dan satuan lalu-lintas rajin melakukan patroli siang dan malam, maka hal itu akan berdampak langsung pada kinerja satuan reserse dan Brigade Mobil. Pekerjaan dari satuan yang berada pada fungsi antagonis itu otomatis berkurang.
Menjadi pertanyaan apabila keberhasilan satuan kepolisian protagonis justru dikatakan tidak berpengaruh pada volume kerja satuan kepolisian antagonis.
Kedua, banyak pihak di masyarakat yang dapat mendukung kinerja  satuan-satuan kepolisian yang menjalankan fungsi antagonis. Mengingat sifatnya menolong dan membantu, maka berbagai elemen masyarakat dengan senang hati mendukung melalui berbagai mekanisme. Tidak hanya itu, pekerjaan satuan- satuan dari fungsi ini juga kerap terbantu oleh peran masyarakat sendiri yang dengan sukarela
dan dengan cara sendiri ikut menjaga keamanan lingkungan, memasang CCTV, mempekerjakan satuan pengaman, memperbaiki sarana lalu- lintas dan sebagainya. Pada saat kondisi keuangan negara tengah terbatas, maka hal ini jelas mendukung tugas kepolisian pada umumnya.
Tidak demikian halnya dengan satuan yang berada di fungsi antagonis, hanya negaralah yang bisa membiayai mereka dalam rangka menjamin integritas personil polisi tersebut. Padahal, membiayai reserse dan brimob secara pantas amatlah mahal. Maka harus selalu terbuka kemungkinan untuk dikaji terkait besaran, penggunaan dan sebagainya guna disesuaikan dengan kemampuan negara membiayai satuan- satuan tersebut.
Ketiga, pengembangan atau perampingan suatu satuan operasional seyogyanya in line atau sejalan dengan strategi pemolisian yang tengah diterapkan oleh kepolisian di suatu wilayah tertentu, atau untuk suatu komunitas tertentu, atau terkait situasi spesifik tertentu. Sebagai contoh, jika kepolisian mengembangkan strategi community policing (pemolisian masyarakat), misalnya, maka tentu tidak pas jika yang diperbesar adalah satuan antagonis seperti Reserse dan Brimob.
Selain mempertimbangkan tiga hal di atas, hal lain yang justru menjadi pertimbangan utama adalah bahwa sebenarnya, disadari atau tidak,  terdapat banyak hal yang memperlihatkan kepolisian tengah bergerak  menuju model pemolisian yang mendorong peran lebih besar dari fungsi kepolisian yang protagonistik. Konsepsi Pemolisian Masyarakat, misalnya, amat terkait dengan wajah protagonistik kepolisian. Demikian pula ketika kepolisian mendorong konsepsi pelayanan prima sebagai salahsatu arah revitalisasi Polri, sebagai pengejawantahan Grand Strategy Polri tahun 2005-2025 (khususnya Tahap III),  tak lain yang akan menjadi tumpuan adalah fungsi kepolisian protagonistik.
Revitalisasi Satuan Kepolisian Pengemban Fungsi Kepolisian Antagonis
Dalam kaitan itu, menjadi tesis tulisan ini bahwa satuan kepolisian antagonistik perlu disesuaikan mulai dari struktur organisasi, besaran ( size ) personil yang terlibat, kewenangan hingga anggaran agar sejalan dengan visi-misi Polri yang lebih condong ke arah pengembangan polisi yang protagonistik.

## Reserse
Terdapat kesan kuat bahwa perkembangan Satuan Reserse Polri tidak dilakukan menurut analisis demografis, kriminologis dan sosiologis. Apabila dilakukan, maka kemungkinan besar dapat diketahui bagaimana profil pelanggar hukum Indonesia dalam periode 5-10 tahun mendatang. Demikian pula dapat direspons secara adekuat pelanggaran hukum apa yang cenderung meningkat dan sebagainya. Dilain pihak, sebagai responsnya, perkembangan sumber daya penyidik dan pembantu penyidik, infrastruktur pendukung serta kewenangan, juga dapat disesuaikan.
Apa yang terjadi kini adalah situasi disconnect atau tidak nyambung antara kebutuhan dan ketersediaan ataupun antara kebutuhan dan penggunaan. Hal itu sebetulnya telah dibahas dan coba ditanggulangi melalui sejumlah solusi stratejik, sebagaimana terdapat dalam Naskah Blue Print Reserse Kriminal Polri 2008-2025 (Bareskrim, 2008). Namun, seperti juga banyak kali terjadi di Polri, hal itu ditinggalkan seiring dengan datangnya Kepala Bareskrim yang baru menggantikan Bambang Hendarso Dhanuri selaku penggagas penulisan blue-print tersebut.
Bersama ini diberikan beberapa contoh sebagai berikut: Baik di polda yang tinggi angka kejahatannya maupun yang rendah, jumlah penyidik sama saja. Dikirim atau tidak dikirimnya seorang penyidik ke pusat pendidikan reskrim lebih tergantung pada kuota bangku yang tersedia ketimbang kebutuhan. Contoh lain, terkait pembantu penyidik, dalam prakteknya mereka  mengerjakan semua hal sementara
penyidik hanya tinggal tanda-tangan. Walaupun anggaran penyidikan meningkat, tetapi di banyak satuan, tidak diimbangi dengan produktivitas kasus. Selanjutnya, juga terdapat fenomena tingginya penyimpangan oleh penyidik. Masih banyak   contoh lain tentan satuan ini.
Memahami hal-hal di atas, memang tidak bisa kita sepenuhnya menyalahkan kepolisian. Sebagai sub-sistem dari sistem  yang lebih besar, kepolisian  tidak bisa menentukan dan memutuskan segalanya. Anggaran, misalnya, tidak sepenuhnya berada di bawah kendali kepolisian. Demikian pula kewenangan hukum juga tidak ditangan kepolisian, namun polisi hanya menuruti kata undang-undang yang dibuat oleh parlemen.
Betapapun demikian, sebenarnya tetap terdapat ruang bagi kepolisian untuk membuat organisasi reserse kriminal semakin efektif dan efisien sekaligus akuntabel.  Pemekaran organisasi dalam hal ini bukan satu-satunya solusi.
Sebagai contoh, pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kinerja penyidikan. Sejauh ini, utilisasinya masih amat rendah. Demikian pula business process atau proses kerja penyelidikan dan penyidikan yang end-to- end (ditangani penyidik secara personal sejak awal hingga berkas diserahkan ke kejaksaan), sehingga menimbulkan peluang kolusi dan korupsi, seyogyanya diubah dan dimodernisir. Misalnya dengan mempergunakan metode ban berjalan ( factory line ), yang pada intinya tidak memungkinkan seorang penyidik menguasai haru-biru suatu kasus secara penuh.
Penggunaan tenaga pegawai negeri sipil untuk mendukung kerja penyidikan, kemungkinan merupakan solusi stratejik untuk tidak buru-buru memperbesar satuan ini dengan menambah penyidik atau pembantu penyidik yang adalah anggota polisi. Kehadiran pegawai negeri sipil yang memang terdapat di kepolisian
Revitalisasi Satuan Kepolisian Pengemban Fungsi Kepolisian Antagonis
(biasa disebut PNS Polri), menurut Jusuf (2004; 34),  adalah dalam rangka membuka akses bagi komunitas non-polisi untuk turut juga mengerjakan pekerjaan kepolisian, khususnya pada hal-hal yang tidak membutuhkan kewenangan ataupun kompetensi penyidik, katakanlah dalam rangka mengoperasikan database, surat-menyurat, pemindaian sidik jari dan sebagainya.

## Brigade Mobil
Satuan antagonis kepolisian lainnya  yang juga amat  penting adalah Brigade Mobil (Brimob).  Sebagai satuan paramiliter, Brimob memiliki beberapa kualifikasi utama: perlawanan terhadap teror, penindakan huru-hara dan search and rescue .  Dengan kualifikasi seperti itu, jelas Brimob bukan tipe personil polisi yang bisa dan biasa diturunkan sehari-hari guna mengatasi persoalan kamtibmas pada umumnya.
Brimob pernah amat sibuk bertugas dalam kurun waktu tahun 2000-an. Ketika itu, Jakarta belum lagi aman terkait kerusuhan besar tahun 1998. Pada saat yang sama, Aceh, Ambon, Poso, Sampit serta Papua bergejolak dalam waktu hampir bersamaan. Hal ini membuat satuan- satuan Brimob berbulan-bulan harus berada di daerah konflik guna mem- back up satuan kepolisian setempat. Situasi konflik itu pula yang memaksa Polri memperbesar  Brimob hingga kini mencapai sekitar 45 ribu personil.
Masalahnya, Indonesia kini relatif aman. Diperkirakan, hingga beberapa waktu ke depan, tidak akan ada lagi konflik horizontal, baik yang terjadi secara tunggal ataupun beruntun di beberapa tempat seperti halnya waktu-waktu sebelumnya. Dalam kaitan itu pula, maka jumlah personil Brimob sebanyak itu bisa dianggap sebagai beban negara yang idle alias menganggur.
Sejauh ini, hampir tidak ada kajian stratejik mengenai bagaimana situasi kamtibmas di Indonesia masa mendatang
yang lalu memerlukan peran Brimob. Sejauh ini, konsepsi berpikir jajaran ini lebih melihat pada kemungkian bahwa tidak selamanya kondisi keamanan dalamnegeri berada dalam kondisi stabil. Dan ketika tidak sedang berada dalam kondisi amat tidak stabil (yang ditandai dengan telah terancamnyakemaslahatan banyak orang), Polri harus mempersiapkan diri dengan cara memfungsikan satuan yang memiliki kemampuan untuk itu (Wenas, 2006; 21). Antara kondisi stabil dan tidak stabil tersebut, dapat dipersepsikan sebagai suatu spektrum yangmembentang mulai dari bentuknya yang laten tersembunyi sampai pada bentuknya yang manifest (nyata) (Supomo, 2015; 364).
Brimob, dengan demikian, diasumsikan perlu memiliki tingkat kesiapan yang sesuai dengan berbagai dimensi dalam spektrum tadi. Tentunya, jika cara berpikir ini dipertahankan terus, akan menekan anggaran negara mengingat Brimob memerlukan dana yang besar untuk menjaga kebugaran dan kemampuan anggota- anggotanya.
Yang menarik, dewasa ini, di satu pihak satuan-satuan Brimob sudah mulai sering menganggur (khususnya Satuan Pelopor), tetapi khusus yang terkait dengan mereka yang bertugas di fungsi perlawanan terhadap teror, malah hampir habis nafas akibat tingginya beban kerja. Satuan Gegana memang amat sibuk menghadapi berbagai ancaman (bahkan cukup banyak yang udah menjadi serangan)  bom di Indonesia sejak tahun 2000 hingga sekarang. Belum lagi ada cukup banyak anggota Gegana yang kemudian ditarik menjadi bagian dari Detasemen Khusus 88.
Jadi, revitalisasi kemungkinan bisa berbentuk pemerkuatan Gegana dan perampingan Satuan Pelopor, tetapi juga berupa moratorium penerimaan anggota Brimob serta mutasi bintara dan  perwira Brimob ke satuan lain. Terlepas dari adanya keahlian khas dan khusus personil
Revitalisasi Satuan Kepolisian Pengemban Fungsi Kepolisian Antagonis
Brimob, pertimbangan untuk merampingkan size dari  satuan ini  juga berasal dari fakta bahwa amat mahal memelihara kesamaptaan pasukan khusus kepolisian seperti Brimob.
Lalu kemana mantan Brimob pergi? Dalam pandangan penulis, seorang mantan Brimob amat baik apabila ditugaskan di Satuan Sabhara  alias beat police( disebut pula patrol officer) , yang setiap kali harus bersikap trengginas di jalan mengingat permasalahan kamtibmas bisa sekonyong-konyong hadir dan menuntut respons cepat.

## Penutup
Telah diperlihatkan bahwa perlu-tidaknya kepolisian memberi perhatian kepada fungsi tertentu amat terkait dengan strategi pemolisian maupun terkait situasi kamtibmas itu sendiri.
Maka, apabila tidak relevan dengan kedua hal itu, ada baiknya satuan-satuan operasional yang menjadi pengemban fungsi tersebut kemudian dirampingkan.
Apabila terjadi  situasi idle atau menganggur maka terjadi inefisiensi terkait sumber daya. Hal ini amat mungkin terjadi mengingat Polri walau secara perlahan tengah bergerak ke arah model kepolisian yang lebih mendorong peran satuan kepolisian protagonistik. Untuk itu, maka perlu terjadi  relokasi dari sumberdaya yang sedianya dipergunakan oleh satuan yang idle dan dipindah ke satuan dari fungsi yang lebih memerlukan.
Adalah penting bagi Polri mempertimbangkan tesis yang ditawarkan penulis. Hal ini bertujuan mencegah munculnya fenomena the iron cage of rationality . Fenomena itu pertama kali diangkat Max Weber menunjuk pada ketidakbersediaan organisasi untuk berubah, walau telah ada tuntutan untuk itu (Maguire, 2014; 68-70). Dengan menunjuk pada sangkar emas, penulis sebenarnya ingin membuatnya sebagai  simbolisasi bahwa, karena
kita sudah merasa nyaman terkait suatu hal, maka sering pula tidak menganggap perlu agar diadakan perubahan ataupun revitalisasi sama sekali.

## Daftar Bacaan
Badan Reserse Kriminal Polri, 2008, Blue Print Reserse Kriminal Polri 2008-2025
Jusuf, 2004, Reserse dan Penyidikan: Sebuah Studi tentang Interpretasi dan Implementasi
Prosedur Penyidikan Kasus Kriminal , Ringkasan Disertasi , Program Studi Kajian IlmuKepolisian Universitas Indonesia
Maguire, Edward, R., 2014, “Police Organizations and the Iron Cage of Rationality”, chapter in The Oxford Handbook of Police and Policing , Michael D. Reisic and Robert J. Kane (eds.),Oxford Univ Press.
Supomo, A., Djumarwan, Suryaputra, Masqudori, 2015, Brimob: Dulu, Kini dan Esok , Korps Brimob Polri bekerjasama dengan Amazing
Wenas, S,Y., 2006, Jiwa Ragaku Demi Kemanusiaan: Korps Brimob Polri dalam Aktualisasi , PTIK Press
Revitalisasi Satuan Kepolisian Pengemban Fungsi Kepolisian Antagonis