http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jhp17

## Analisa dan Perkembangan Kebijakan Hukum Lingkungan dalam Upaya Penanganan KARHUTLA
Miftakhur Rohmah Fakultas Hukum, UNTAG Surabaya Surel: moonlightmendes09@gmail.com
Cyntia Finda Ryzkyana Fakultas Hukum, UNTAG Surabaya Surel: finda22cyntia@gmail.com

## Abstrak
Forest fires are considered to be local and global concern as  one of the environmental problems because they brings such a big impact for ecosystem and global warming. In Indonesia, Forest fires or Karhutla often occures during dry seasons and  its  impacting  health  problems,  forcing  the  whole  city  to  close  educational  infrastructure  even  the  smoke  effects reaching neighboring countries.  The law enforcement for environmental issues is still difficult because of lack of law and the stake-holders aren't intregating with each other.
Keywords: law enforcement, environmental law

## Pendahuluan Latar Belakang
Kita,  selalu  belajar  belajar  tentang  betapa  hebatnya  hutan  Kalimantan,  tentang  betapa pentingnya  hutan  kitra  bagi  bumi  dan  kunci  untuk  memblokir  perubahan  iklim,  asosiasi interpreneur hutan indonesia memperkirakan bahwa  hutan Kalimantan dapat menyerap 5,5 giga ton karbon dioksida, artinya hampir 10% dari kredit karbon di dunia ini dari indonesia.
Namun apa yang tidak ditangkap dan ditunjukkan oleh sistem pendidikan Indonesia serta pemerintah tutup mata adalah saat ini kita sedang menghadapi kepunahan keanekaragaman hayati massal.  Ini  bukan  waktu  kejayaan    kita  lagi.  Setiap  tahun  Saat  musim  kemarau,  pasti  kita dihadapkan  dengan  kebakaran  hutan  besar-besaran  untuk  membuka  lahan  pertanian  dan pertambangan (penggundulan hutan), selimut tebal asap memaksa pemerintah menutup sekolah dan kami tinggal di rumah. Pada musim hujan seperti sekarang ini, hujan deras selama beberapa hari di awal Januari lalu menyebabkan sungai Barito dan sungai lainnya meluap. Banjir di beberapa daerah Kalimantan selatan setinggi 3 meter (10 kaki), memaksa lebih dari 112.000 orang mengungsi dan merenggut sedikitnya 21 nyawa. Hampir 200.000 hektar (500.000 acre) telah terpengaruh.
Isu  kebakaran  hutan  merupakan  isu  menarik  bagi  masyarakat  internasional  dan  kerap dijadikan sebagai topik utama dalam pengkajian isu lingkungan serta isu perubahan iklim global dan konferensi perubahan terlebih semenjak kebakaran yang menghanguskan sekitar 25 juta hektar lahan  hutan  di  seluruh  dunia  akibat  El  Niño  (ENSO)  pada  tahun  1997  lalu.  Dengan  efek  yang mengancam kelangsungan ekosistem dan pembangunan berkelanjutan, kebakaran hutan dianggap sebagai ancaman yang sangat serius.
Kebakaran  hutan  dapat  disebabkan  oleh  faktor  alam,  namun  ada  pula  faktor  kedua  yang dimulai  dari  praktek  perladangan  tradisional  dimasa  lalu,  kini  pembakaran  hutan  digunakan sebagai metode praktis pembukaan lahan secara masif oleh korporasi kehutanan dan perkebunan dikarenakan  biaya  yang  sangat  murah  yang  menjadikan  praktek  pembakaran  hutan  ini  sangat diminati  oleh  korporasi,  ditambah  lagi  praktek  pembukaan  lahan  yang  dilakukan  pada  musim kemarau semakin membahayakan ekosistem, emisi karbon yang disumbangkan serta berimplikasi
pada pemanasan global.  Tak berhenti sampai situ, praktek pembukaan lahan oleh korporasi ini akhirnya  menimbulkan  masalah  sengketa  konflik  antara  pihak  pemerintah,  perusahaan  dan masyarakat  entah  karena  sengketa  status  pemelikan  lahan  maupun  karena  tak  adanya pemberdayaan masyarakat setempat setelah lahan dialih fungsikan.
Selain itu, kasus lain yang marak adalah membakar lahan milik masyarakat secara senagaja, karena pembakaran  mengurangi nilai lahan dengan cara membuat lahan menjadi terdegradasi dan dengan demikian perusahaan akan lebih mudah mengambil alih lahan dengan melakukan pembayaran ganti rugi yang murah bagi masyarakat setempat.
Di Indonesia sendiri selama tahun 2019 bulan September, kebakaran hutan mencapai 857.756 hektar. Yang komposisinya 630.451 hektar lahan mineral dan 227.304 hektar di gambut. Sedihnya, angka ini meningkat  drastis  sebesar  160%  jika  dibandingkan  luasan  kebakaran  pada  Agustus  lalu,  sekitar 328.724 hektar. Data lain menyebutkan penyebaran daerah yang hutannya mengalami kebakaran lahan tercatat di kalimantan Tengah karhutlah terjadi seluas 44.769 hektar, Kalimantan Barat 25.900 hektar, Kalimantan Selatan 19.490 hektar, Sumatera Selatan 11.826 hektar, Jambi 11.022 hektar, dan Riau 49.266 hektar. Raffles B. Pandjaitan, Plt Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengatakan, angka diatas  didapat dari citra  satelit  landsat.  Krprmilikan  lahan  yang  terbakar  bermacam-macam,  66.000  hektar  di  hutan tanaman industri (HTI), 18.465 hektar hutan alam, 7.545 hektar restorasi ekosistem (RE), dan 7.312 hektar  di  areal  pelepasan  kawasan  hutan.  Terbanyak  di  wilayah  yang  dikeluarkan  Kementerian ATR/BPN yang sudah bersertifikat, seluas  110.476 hektar.
Sedihnya, tak hanya masyarakat dalam negeri yang terkena dampaknya. Asap akibat kebakaran utan juga mempengaruhi baik itu dari segi kesehatan dan aktivitas lain di negara Jiran Malaysia dan juga Singapura dan menimbulkan beberapa protes dari pihak Pemerintahan kedua negara terkait kepada Pemerintahan Indonesia maupun protes dari masyarakat luas.
Klasifikasi  kebakaran  hutan  berdasarkan  sifat  pembakaran dan  bahan  bakarnya menurut Desri Hunawan dibagi menjadi 3(tiga) tipe, yaitu :
Jenis Bahan Bakar Jenis Api Kebakaran  bawah  (ground fire) Bahan  organik  dibawah tanah Karena  sedikit  udara  dan bahan organik maka kebkaran ini tidak terlihat apinya namun asap. Penyebaran  api  juga  sangat lambat  dan  terjadi  dalam waktu yang lama (biasanya terjadi  pada  lahan  gambut yang ketebalannya mencapai 10 meter). Kebakaran permukaan (surface fire) Serasah,  semak  belukar, anakan, pancang dan limbah pembalakan Sifat api permukaan cepat  merambat,  nyalanya besar  dan  panas,  namun cepat padam. Kebakaran  tajuk  (crown fire) Tajuk  pohon/pohon  bagian atas Kebakaran  ini  akan  parah jika terjadi di tanaman yang
daunnya  mudah  terbakar dan rapat.
Kebakaran  hutan  dan  lahan antara  lain  karena  faktor alam,  biasanya  terjadi  pada musim kemarau ketika cuaca  sangat  panas  dan faktor  pembakaran  oleh manusia.
Penulis  menilai  tingginya  angka  kebakaran  hutan  dan  lahan  yang  bahkan  tidak  jelas penegakan  hukum  dari  kasus-kasus  se-masif  diatas  menandakan  adanya  kebakaran  hutan  dan lahan  ini  berkaitan  dengan  serangkaian  kegiatan  komersial  dan  mata  pencaharian  utama  serta pembiaran oleh pihak terkait penegakan hukum yang perlu dijajaki lagi kebenarannya. Degradasi hutan sebesar itu tidaklah mungkin hanya ketidaksengajaan belaka terlebih kejadiannya berlarut setiap tahun tanpa alasan yang jelas.

## Rumusan Masalah
1. Bagaimana  perkembangan  dan  kekurangan  aturan  serta  penegakan  hukum  lingkungan  di Indonesia?
2. Apa saja kebijakan hukum dalam upaya penanganan penegakan KARHUTLA di Indonesia?
3. Bagaimanakah  analisis  kebijakan  hukum  dalam  upaya  penanganan  dan  penegegakan KARHUTLA di Indonesia?

## Tujuan
Seperti  yang  kita  tahu,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  belum  memberikan  pengaturan khusus mengenai tindak pidana pembakaran hutan dan lahan ini. Namun, bagaimana kebijakan hukum dalam implementasi pidana pembakaran hutan dan lahan yang aturannya tersebar? apa saja hukum yang tersedia dan melemah?mungkin ini tergantung bagaimana Kecermatan para penegak hukum  dalam  hal  ini  adalahpenyidik,    penuntut  umum  serta  hakim  tapi  bagaimanakah  analisa implementasi kebijakan dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia saat ini?. Kami  bertujuan  memberi  gambaran  general  mengenai  implementasi  kebijakan  dalam  upaya penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia saat ini.

## Metodologi
Metode  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis-normatif  serta pengkajian  ilmu  hukum  dogmatik  dengan  spesifikasi  penelitian  deskriptif-analitis.  Kami mengumpulkan data menggunakan metode library research yang kemudian datanya kami analisis secara  kualitatif-normatif,  meneliti  dengan  jalan  menafsirkan  dan  membangun  pernyataan  yang terdapat dalam dokumen per-undang-undangan.  Metode analisis kualitatif, dibangun berdasarkan data  sekunder  yang  berupa  teori,  makna  dan  substansinya  dari  berbagai  literatur,  peraturan perundang-undangan  kemudian  dianalisis  dengan  normatifnya  undang-undang,  teori  dan pendapat pakar yang berkaitan, sehingga kami mendapat kesimpulan.(Michael, 2020)

## Pembahasan
Tindak Pidana Khusus (Tipiduss) pertama kali dikenal sebagai istilah Hukum Pidana Khusus (Pidsus). Berjalan seiringnya waktu hukum pidana khusus atau yang disingkat dengan "pidsus" ini sekarang  telah  mengalami  pergantian  atau  perubahan  istilah  dengan  istilah  yang  dikenal  atau diketahui dengan "Hukum Tindak Pidana Khusus" atau yang disingkat dengan Tipidsus.
Tindak pidana Khusus merupakan bagian dari hukum pidana. Tindak pidana khusus adalah suatu  perbuatan  pidana  atau  tindak  pidana  yang  diatur  di  luar  kitab  UndangUndang  Pidana. Tindak Pidana Khusus maksudnya ditinjau dari peraturan yang menurut Undang-undang bersifat khusus baik jenis tindak pidananya, penyelesaiannya, sanksinya bahkan hukum acaranya sebagian diatur secara khusus dalam Undang-undang tersebut dan secara umum tetap berpedoman pada kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Penyimpangan  ketentuan  hukum  pidana  yang  terdapat  dalam  undang-undang  pidana merupakan  indikator  apakah  undangundang  pidana  itu  merupakan  tindak  pidana  khusus  atau bukan.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  hukum  tindak  pidana  khusus  adalah  undang-undang pidana atau hukum pidana yang diatur dalam undang-undang pidana tersendiri.
Lalu, pernyataan ini sesuai dengan pendapat pompe yang mengatakan bahwa hukum pidana khusus  mempunyai  tujuan  dan  fungsi  tersendiri  undang-undang  pidana  yang  dikualifikasikan sebagai  hukum  tindak  pidana  khusus  ada  yang  berhubungan  dengan  ketentuan  hukum administrasi  negara  terutama  mengenai  penyalahgunaan  kewenangan.  Tindak  pidana  yang menyangkut penyalahgunaan kewenangan ini terdapat dalam perumusan tindak pidana korupsi.
Tindak  pidana  khusus  lingkungan  adalah   perbuatan  yang  mencemarkan  dan merusak lingkungan,  hal  ini  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup   pada Bab  XV,  yaitu  mulai  dari  Pasal 98-116 UUPPLH.  Dalam  UUPPLH  terdapat  dua  asas  dalam  penggunaan  sarana hukum  pidana,  yaitu sebagai  ulmitimum  remedium  (pemidanaan  atau  sanksi pidana adalah  alternatif  atau  upaya terakhir  dalam  penegakan hukum  dan  premium  remedium(teori  modern  yang  menyatakan bahwa hukum pidana sebagai alat yang utama dalam penegakan hukum lingkungan)
Berdasarkan  ketentuan  undang  undang  nomor  32  tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (pasal 98 -116) jenis jenis tindak pidana lingkungan hidup sebagai berikut:
1. Setiap orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja dan mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien,mutu air, mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
2. Setiap orang yang lalai mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien,mutu air, mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
3. Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, mutu emisi, atau mutu gangguan;
4. Setiap  orang yang  mengedarakan  produk  rekayasa  genetik  ke  media  lingkungan  hidup  yang melanggar peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
5. Setiap orang yang tanpa izin melakukan pengelolaan limbah B3;
6. Setiap orang yang menghasilkan  limbah dan dan tidak melakukan pengelolaan B3 sesuai dengan ketentuan perundang- undangan;
7. Setiap orang tanpa izin melakukan dumping limbah atau bahan ke media lingkungan hidup;
8. Memasukkan  limbah  ke  lingkungan  wilayah  NKRI;  Memasukkan  limbah  B3  ke  lingkungan wilayah NKRI;
9. Setiap  orang  yang  melanggar  peraturan  perundang–undangan  dengan  memasukkan  B3  ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Orang yang melakukan pembakaran lahan;
11. Setiap orang yang tanpa memiliki izin lingkungan melakukan usaha dan/atau kegiatan;
12. Setiap orang yang tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun lalu menyusun amdal;
13. Pejabat  pemberi  izin  lingkungan  yang  menerbitkan  izin  lingkungan  tanpa dilengkapi dengan amdal, Pejabat pemberi izin usaha atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan;
14. Setiap pejabat berwenang yang sengaja tidak melakukan tugas pengawasan terhadap ketaatan penanggung  jawab  usaha  atau  kegiatan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  dan  izin lingkungan;
15. Orang  yang  memberikan  informasi  palsu,  menyesatkan,  menghilangkan  informasi,  merusak informasi,  atau  memberikan  keterangan  yang  secara  tidak  benar  yang  dibutuhkan    dengan kaitannya pengawasan dan penegakan hukum;
16. Penanggung jawab usaha atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah; dan
17. Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  mencegah,  menghalagi,  atau  menggagalkan  pelaksanaan tugas pengawas lingkungan hidup atau penyidik pegawai negeri sipil.

## Perkembangan Dan Kekurangan Aturan Serta Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia
Investasi memang menjadi fokus utama bagi pemerintahan Joko Widodo dalam masa jabatan 2 periode ini, berulang kali  Jokowi mengatakan BKPM harus memastikan investasi berdatangan untuk mendorong pemulihan ekonomi. Harapan baik kedatangan investasi nantinya akan menjadi peluang untuk membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat serta diharapkan para investor tersebut membawa banyak teknologi untuk melakukan hilirisasi di Indonesia. Dia menilai Indonesia masih menjadi tujuan investasi yang menarik karena memiliki pasar domestik yang besar, yakni 270 juta penduduk.
Hal tersebut makin di-push lagi dengan adanya UU Ciptaker yang menurut  anggota Badan Legislasi  (Baleg)  DPR  RI  Guspardi  Gaus  mengatakan  bahwa  Undang-Undang  Cipta  Kerja (Ciptaker) telah disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 November 2020 dan menjadi UU No 11 Tahun 2020 ini hadir sebagai strategi mereformasi regulasi  yang akan dapat   meningkatkan  iklim  investasi,  membuat   dunia  usaha  lebih  bergairah  dan  dapat  menjadi stimulus  tercipta  iklim  berusaha  yang  lebih  kondusif,  dalam  UU  itu  diharapkan  berbagai kemudahan diberikan pemerintah kepada sektor UMKM, Koperasi dan pengusaha dalam hingga luar negeri guna meningkatkan peringkat Indonesia dalam EoDB. Mengingat survey Global dari International Finance Corporation (IFC) kemudahan berbisnis/Index Easy of Doing Business ( EoDB ) Indonesia masih berada di peringkat 6 dari 10 negara Asean dan masih berada di peringkat 73 di dunia (2018).
Namun sedihnya, ada harga lain yang harus dibayarkan. Harga yang  nantinya bukan hanya dibayar  oleh  generasi  sekarang  namun  oleh  generasi  mendatang  yang  tak  ikut menandatangani lahirnya UU ini yaitu ancaman terhadap adanya kerusakan lingkungan masif di Indonesia. Saya tak menutup  mata akan  dampak  baik  investasi  yang  lahir dari  UU  ini,  tak  seperti  pemerintah  yang menutup mata akan dampak buruk yang nantinya juga akan lahir. Sampai disahkannya UU ini, kekhawatiran  masyarakat  di  diamkan  dan  tak  diperbaiki,  hanya  berkoar  tentang  dampak  baik bukanlah  solusi.  Ibaratnya,  seperti    saya  yang  biasanya  memasak  makanan  terlalu  pedas  dan membuat seluruh keluarga sakit perut, malah menambahkan garam bukannya gula seperti yang disarankan  semua  anggota  keluarga  lain  dan  mengungkit  betapa  baiknya  saya  memasak  untuk mereka.
Apa dampak UU CIPTAKER bagi lingkungan? mana yang harus dikedepankan, Investasi bagi kemjuan  ekonomi  atau  lingkungan  kita  semua  sebagai  jati  diri  Indonesia  dan  sumber  hidup masyarakat tradisionalnya? Mengingat  lebih 70 aturan di negeri ini diubah dalam UU Cipta Kerja,
termasuklah  UU  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  dan  UU  Kehutanan.  Herry Purnomo, peneliti Center for International Forestry Research (CIFOR) mengatakan, ada risiko tinggi bagi  lingkungan  di  balik  efisiensi  investasi  dan  kemudahan  berusaha  yang  ditawarkan  oleh UU Cipta  kerja.   Arie  Rompas,  Ketua  Tim  Kampanye  Hutan  Greenpeace,  bilang,  banyak  pasal-pasal dalam  omnibus  law yang  dapat mempercepat  deforestasi.  Batasan  minimal 30%  kawasan  hutan dihapus dalam UU Cipta Kerja. Dalam catatan ICEL menyebut, kalau penghilangan batas minimal itu berpotensi meningkatkan alih fungsi kawasan hutan dalam proses perencanaan ruang.

## Keruskan hutan masif
Perubahan Pasal 18 ayat 2 Undang-undang Nomor 41/1999 tentang Kehutanan dalam UU Cipta  Kerja  mengenai  ayat  yang  berbunyi  ‘luas  kawasan  hutan  yang  harus  dipertahankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 30% dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional’ itu mengalami perubahan signifikan.
Batasan  minimal  30%  kawasan  hutan  dihapus  dalam  UU  Cipta  Kerja  dan  hal  Ini  adalah ancaman paling mendasar dari perlindungan kawasan hutan. Potensi alih fungsi kawasan hutan secara  masif  juga  terlihat  dan  perubahan  Pasal  19  ayat  1  UU  41/1999  yang  dalam omnibus law berbunyi  perubahan  peruntukan  dan  perubahan  fungsi  kawasan  hutan  ditetapkan  oleh pemerintah pusat dengan mempertimbangkan hasil penelitian terpadu. Kata ‘mempertimbangkan’ di sini merupakan perubahan dari kata ‘didasarkan’.
Berdasarkan analisis Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), perubahan itu tidak hanya sekadar diksi tetapi melemahkan pasal itu. Ketentuan batas minimal kawasan hutan 30% ini juga sebetulnya ada di dalam Pasal 17 ayat 5 UU Nomor 26/2007 tentang Penataan Ruang. Ayat ini berbunyi,”  dalam  rangka  pelestarian  lingkungan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4),  dalam rencana tata ruang wilayah ditetapkan kawasan hutan paling sedikit 30% dari luas daerah aliran sungai.”  Dalam omnibus  law,  ketentuan  minimal  30%  kawasan  hutan  di  ayat  ini  bernasib  sama dengan Pasal 18 ayat 2 UU 41/1999.

## Pengebirian partisipasi publik
Hal ini terlihat dari penghapusan Komisi Penilai Amdal yang dalam UU Cipta Kerja diganti jadi tim uji kelayakan yang dibentuk oleh Lembaga Uji Kelayakan sebagaimana perubahan dalam Pasal 24. Tim uji kelayakan pun komposisi jadi perwakilan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan ahli bersertifikat. Dalam  Pasal 24 UU PPLH, dokumen amdal merupakan dasar  penetapan keputusan  kelayakan  lingkungan  hidup.  Dalam  Omnibus  Law,  amdal  tetap  menjadi  dasar  uji kelayakan  lingkungan.  Tapi  sejumlah  ketentuan  baru  ditambahkan.  Pertama,  uji  kelayakan dilakukan  tim  bentukan  Lembaga  Uji  Kelayanan  Pemerintah  Pusat.  Tim  ini  terdiri  dari pemerintah  pusat,  daerah,  dan  ahli  bersertifikat.  Pusat  dan  daerah  kemudian  menetapkan keputusan kelayakan lingkungan hidup berdasarkan hasi pengujian. Keputusan bersama ini yang jadi syarat suatu bisnis dapat izin.
Dalam catatan ICEL, berdasarkan UU Lingkungan Hidup, masyarakat ditempatkan sebagai pihak  setara  secara  hukum  untuk  dapat  berpartisipasi  dalam  pengambilan  keputusan  yang memengaruhi  hajat  hidup  mereka.  Tidak  ada  unsur  masyarakat  dalam  Lembaga  Uji  Kelayakan yang  sebelumnya  ada  dalam  Komisi  Penilai  Amdal  menghilangkan  ruang  untuk  menjalankan partisipasi  yang  hakiki.  Ini  berpeluang  membuka  partisipasi  semu  yang  manipulatif,  karena masyarakat  adalah  pihak  yang  paling  merasakan  dampak  kerusakan  lingkungan.  Bukan  hanya masyarakat, katanya, perubahan konsep dalam penilaian amdal pun juga menghapus keterlibatan pihak yang konsern masalah lingkungan hidup, termasuk organisasi masyarakat sipil (civil society
organization/CSO) jadi hilang. Sebelumnya, aturan ini ada dalam UU Lingkungan Hidup Pasal 30 ayat  1  huruf  F  padahal  peran  organisasi  masyarakat  sipil  sangat  penting  dalam  memastikan pengelolaan lingkungan berjalan baik.

## Pelanggaran HAM atas informasi yang transparan.
Dalam Pasal 26 ayat 2 UU PPLH, Dalam UU CIPTAKER, ketentuan ini dicoret dalam hal pelibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen amdal harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian  informasi  yang  transparan  dan  lengkap,  serta  diberitahukan  sebelum  kegiatan dilaksanakan. Hal ini jelas menentang hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 pasal 28F. General Comment Komite HAM PBB paragraf 19 pun menegaskan, kalau negara harus proaktif menempatkan informasi publik dalam domain yang mudah terakses publik.
UUPLH  atau  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1982  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup  adalah yang memuat tentang prinsip pengolaan lingkungan hidup yang  mempunyai  fungsi  pengarahan  atau  direction    bagi  berbagai  sumber  dan  sistem  hukum lingkungan yang lain. Tak sampai situ, UU ini mengalami berbagai perombakan guna mengikuti perkembangan  yang  ada  dan  guna  mewujudkan  cita-cita  bangsa  dalam  pembangunan  yang berkelanjutan  maka  dicabutlah  UU  tersebut  dan  diganti  dengan  Undang-Undang  tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997 yang dalam perkembangannya dirombak dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan lebih memperhatikan jaminan kepastian  hukum  dan  menjamin  pemberian  perlindungan  terhadap  hak  setiap  orang  untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dengan mekanisme pemberian sanksi yang akhirnya diatur dalam UU ini.
Hal  tersebut  merupakan  pencapaian  selangkah  lebih  maju  karena  UUPLH  lama  hanya menggunakan  prinsip  ultimatum  remidium  dalam  proses  penegakan  hukum  pidananya  yang berakibat pada tidak dominan-nya sanksi pidana yang dijatuhkan dalam proses penegakan pidana kejahatan  lingkungan hidup. Yang bahkan asas itu sendiri dalam UUPLH lama sangatlah samar dan  tidak  tegas.  Tak  ada  pengertian  asas  ultimatum  remidium  dalam  penjelasan  umum  yang seharusnya menjadi upaya memperjelas  makna  dari konsideran suatu UU, yang selanjutnya dalam konsideran akan mengandung nilai-nilai filosofis dari suatu undang-undang atau core-nya suatu undang-undang yang nantinya akan diturunkan dalam batang tubuh undang-undang tersebut.
Urgensi  adanya  perombakan  konsep  penegakan  hukum  lingkungan  dalam  UUPLH  dari Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997menjadi Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009 sangatlah  perlu  pada  masa  itu  karena  asas  tersebut    sudah old- fashion (kuno,). Karena pada dasarnya, pengertian pemidanaan dalam suatu peraturan perundang- undangan sangat penting. Memang saya sendiri kurang setuju denga proses pemidanaan penjara yang  menurut  pribadi  penulis,  tidak  ada  feedback  bagi  lingkungan  serta  masyarakat  terdampak, namun mekanisme pemindanaan sangatlah penting untuk diatur.
Setelah itu, bukan lagi sebagai  direction¸UUPLH dijadikan sebagai  umbrella provisions  yang diharapkan  akan  membawa  perubahan  mendasar  dalam  pengaturan  pengelolaan  lingkungan hidup  di  Indonesia.  Hukum  pidana  sendiri  dalam  upaya  penegakan  hukum  lingkungan  adalah dititik-beratkan tentang bagaimana tiga hal pokok dalam  rekayasa sosial (social engeneering)  yang meliputi perumusan tindak pidana (criminal act), pertanggungjawaban pidana, dan sanksi (sanction) baik pidana maupun tata-tertib.
Peraturan tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam Bab XV UUPLH  yang terdiri dari 23 pasal, dimulai dari Pasal 97 hingga Pasal 120 UUPPLH yang berdasar pada bunyi Pasal 97  “Bahwa
tindak  pidana  sebaaimana  dimaksud  pada  Bab  XV  itu  adalah  kejahatan”.  Di  samping  dalam UUPPLH, kejahatan terhadap lingkungan hidup juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), misalnya dalam Pasal 187, Pasal 188, Pasal 202, Pasal 203, Pasal 502, dan Pasal 503 KUHP. Kejahatan terhadap lingkungan hidup juga terdapat dalam peraturan perundangundangan di luar KUHP dan diluar UUPLH, contohnya:
1. Pasal 52 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria/UUPA;
2. Pasal 31 UU No. 11 Tahun 1967 Tentang Pertambangan;
3. Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1973 Tentang Landasan Kontinen Indonesia; Pasal 15 UU No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan;
4. Pasal 16 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia;
5. Pasal 27 UU No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian;
6. Pasal 24 UU No. 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan;
7. Pasal 40 UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
8. Pasal 78 UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
9. dan Pasal 94 ayat (1) dan(2) jo. Pasal 95 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.
Mengerucut pada pembahasan kebakaran hutan dan lahan yang merupakan salah satu bentuk kejahatan lingkungan hidup, aturan-aturannya terdapat dalam:
1. UU  No  41  1999  tentang  Kehutanan  Pasal  50  ayat  3,  pembakaran  hutan  dikenakan  hukuman kurungan maksimal 15 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp 15 miliar. Pasal 78 ayat 4 dikenakan denda maksimal penjara 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp 1,5 miliar.
2. Peraturan  Pemerintah  No.  4  Tahun  2001  tentang  Pengendalian  Kerusakan  dan  Pencemaran Lingkungan Hidup.
3. Dalam  PP  tersebut,  terdapat  larangan  terhadap  pembakaran  hutan  dan  lahan,  hanya  saja larangan tersebut hanya dikenakan sanksi administrasi.
4. Pasal 10 ayat (2) huruf b, Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan diatur bahwa kegiatan perlindungan hutan meliputi pencegahan, pemadaman dan penanganan dampak kebakaran. Hanya saja didalam pasal 42 dan 43 PP tersebut dinyatakan bahwa mengenai tindakan pidana dampak kebakaran hutan hanya diberlakukan bagi pihak yang tidak memiliki surat-surat dan izin atas hasil hutan.
5. Undang-undang No 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan kewajiban untuk melestarikan fungsi hingkungan hidup. Dengan sanksi penjara maksimal 3 tahun dan denda maksimal Rp 3 miliar atau keduanya.
6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan. Menjelaskan prisnip pembakaran hutan dilarang. Pembakaran hutan secara terbatas diperkenankan hanya untuk tujuan khusus atau  kondisi  yang  tidak  dapat  dielakkan,  antara  lain  pengendalian  kebakaran  hutan, pembasmian hama dan penyakit, serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa. Sanksi berupa ancaman paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar dan kelalaian di ancam kurungan maksimal 5 tahun dan denda Rp 1,5 miliar ata sanksi kumulatif.
7. Undang-undang No.32  Tahun  2009  tentang  Pengolahan  Lingkungan Hidup.  Pasal  69 dengan jelas  mengatur  terkait  dengan  perbuatan  melawan  hukum  melakukan  perbuatan  yang mengakibatkan pencemaran dan/atau pengerusakan lingkungan hidup, selain itu, UU ini juga mengatur tentang ketentuan pidana bagi orang yang melakukan pembakaran lahan
Kabar  buruknya,  semua  peraturan  yang  tertera  diatas  tidak  ada  yang  berperan  sebagai tameng antisipasi atau tidak adanya aturan memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran. Terlebih  ada  aturan  tentang  mengentahkan  larangan  membakar  yang  terdapat  dalam  undang- undang kehutanan dengan  tujuan  tertentu  sepanjang  mendapatkan  izin  dari  pejabat  berwenang namun tak diatur bagaimana pengawasan setelah adanya izin tersebut.  Hal ini menunjukan bahwa tak ada jaminan adanya penanganan serius guna menghadang kemungkinan kebakaran hutan dan lahan meluas.
Proses  perizinan  diatas  biasanya  berafiliasi  dengan  pembukaan  lahan.  Prinsip  zero  burning tidak diterapkan dalam kasus pembukaan lahan ini, masih ada kekosongan hukum  padahal salah satu hal yang dibutuhkan oleh penegak hukum sesuai mandat pelestarian lingkungan (hutan) dan prinsip zero burning yang ditetapkan dalam beberapa klausul perjanjian (hukum) internasional. Memang  ada  pusat  pengendalian  kebakaran  hutan  dan  lahan  yang  ada  di  daerah,  tetapi  karena perangkat  hukumnya  yang  belum  ada, menjadikan  tidak  berfungsi  secara  maksimal  (Hunawan, 2016).
Jika tak ada jalur hukum jalur non-litigasi angin segar dan potensial untuk di kembangkan. Karena keinginan mereka yang bersengketa untuk secepatnya menyelesaikan persoalan dengan biaya yang murah  (Silintegu,  2016)  sesuai  prinsip  kekeluargaan.  Tapi,  hal  ini  juga  menunjukkan  gejala lemahnya  kepercayaan  masyarakat  terhadap  lembaga-lembaga  resmi  dipengadilan  sebab pengadilan  bukan  merupakan  alternatif  utama  dalam  penyelesaian  sengketa-sengketa  tersebut (Teguh prasetyo dkk, 2013).  Pihak yang bersengketa lewat jalur litigasi biasanya harus disokong oleh NGO / LSM dengan harapan dikawalnya proses litigasi hingga proses eksekusi.
Hal menarik yang kami temukan adalah bagaimana  stake-holder para lembaga penanganan KARHUTLA yang sangatlah banyak. Dalam peraturan Inpres Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Peningkatan Pengendalian Karhutla terdapat 15 lembaga, sementara dalam Inpres Nomor 11  Tahun  2015  terdapat  25  lembaga  pemerintah  yang  masing-masing  memiliki  fungsi  dan wewenang sendiri yang beberapa akan kami jelaskan dalam tabel dibawah ini, institusi yang akan kami  jelaskan  hanya  berhubungan  dengan  penataan  aspek  sosial  pendidikan  dan  kesehatan masyarakat serta pihak terkait:
Lembaga Fungsi dan wewenang KLHK: Berwenang  menangani kebakaran di lahan selain kawasan hutan, memberikan  sanksi  kepada  pemegang  izin usaha bila tidak memiliki SDM, sarpras namun tidak melaksanakan pengendalian kebakaran, koordinator pemulihan lingkungan hidup akibat Karhutla, meningkatkan koordinasi dan memberikan bantuan teknis untuk kerja sama regional dan  internasional  yang  menyebabkan kerusakan lingkungan hidup akibat Karhutla.
MENRISTEKDIKTI Melalukan  langkah  pengupayaan    agar proses kegiatan pendidikan tidak terganggu dengan penyediaan bantuan dana bagi  masyarakat  yang  terkena  dampak Karhutla,  mendayagunakan para dosen dan mahasiswa fakultas kedokteran berpartisipasi membantu penanganan masalah  kesehatan  di  daerah  terkena dampak Karhutla. Gubernur Mengatur pengalokasian biaya pelaksanaan pengendalian Karhutla, Melaporkan pelaksanaan pengendalian Karhutla ke kementrian dan BUMN terkait.
Adanya  semangat  integrasi  dalam  penanganan  KARHUTLA  patutah  di  apresiasi  namun mengigat pendapat Lunsted, “hukum itu baru akan bermakna setelah ditegakan”. Jadi dalam suatu negara betapa baiknya suatu peraturan perundang-undangan jika tidak disertai dengan jaminan pelaksanaan hukum yang baik niscaya sistem penegakan hukum itu akan sia-sia. Dilapangan, tak ada semangat pencegahan dan lembaga sebanyak itu yang melakukan proses pencegahan selain sosialisasi  semata,  akan tetapi  pencegahan  lebih  ditujukan  bagaimana  agar api  tidak  dinyalakan atau  api  kecil  dapat  dipadamkan  sebelum kebakaran  meluas  sehingga  sulit  untuk  dikendalikan. Dengan  demikian  keberadaan  lembaga  pengendali  Karhutla  di  lapang  (tapak)  menjadi  penting. Lembaga pengendali Karhutla di tingkat tapak inilah yang akan berperan agar api tidak dinyalakan atau api kecil dapat ditanggulangi lebih awal (Budiningsih, 2017).  Unit pendeteksian dini berbasis masyarakat akan lebih efektif  mengingat masyarakat yang bersentuhan langsung dengan hutan dan lahan dalam kesehariannya.

## Kesimpulan
Pekerjaan rumah yang menuntut diselesaikan secara segera tentant Persoalan KARHUTLA dan atau Kejahatan lingkungan lain harusnya bukan ditangani dengan penekanan kuantitas instansi saja namun integrasi antar lembaga serta peraturan perundangan yang bersifat jelas dengan prinsip pidana baik litigasi maupu non-litigasi dengan melibatkan masyarakat setempat guna mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan secara tapak, cepat dan efektif.

## Daftar Pustaka
Glover,  D. 2001.  The Indonesian  fires  and  haze  of  1997:  the  economic  toll. Daham:  P.  Eaton dan M.Radojevic  eds.  Forest  fires  and  regional  haze  in  Southeast  Asia,  227-236.  Nova  Science Publishers,New York.
Edra Satmaidi, “Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia Setelah Perubahan UndangUndangDasar1945”,JurnalKonstitusi,Vol.4No.1 Tahun2011,FHUniversitasRiau,hlm.69-81 Loffmann, A.A., Iinrichs, A. dan Siegert, F. 1999. Fire damage in East Kalimantan in 1997/98 related to landuse and vegetation classes: Satellite radar inventory results and proposal for further actions. MOFEC,  GTZ  dan  KfW,  Samarinda.  Nyoman  Serikat  Putra  Jaya,  2005,  Kapita  Selekta  Hukum Pidana, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, hlm.253
Prasetyo, Teguh, Kadarwati Budiharjo, Purwadi, 2013, Hukum dan Undang-undang Perkebunan. Cetakan I,Unjung Berung, Bandung Rowell, A. dan Moore, P.F. 2001. Global Review of Forest Fires. WWF; IUCN, Gland. Silintegu. Fransiskus, 2016, Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kebakaran Kebun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014,Lex Privatum,Vol.IV/No.4/Apr/2016.
Soo  WoongKim.Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam  Penegakan  Hukum  Lingkungan  Hidup.Jurnal Dinamika HukumVol 13, Nomor 3, September 2013
Steenis,M.Z. dan Fogarty, L.G. 2001. Determining spatial factors associated with fire ignition zones: hotspot analysis for East Kalimantan. Berau Forest Management Project, Jakarta.
Sutrisno, “Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Jurnal Hukum, No. 3 Vol. 18 Juli 2011, FH UII.
Thoha, A. (2014). Model penguatan kelembagaan pengelolaan risiko kebakaran hutan dan lahan berbasismasyarakat. (Tesis). Bogor: Institut Pertanian Bogor.
United  Nations  International  Strategy  for  Disaster  Reduction.  2002.  Natural  disasters  and sustainable  development:  understanding  the  links  between  development  and  environment  and natural disasters.United Nations, World Summit on Sustainable Development, New York.
Yulanto  Araya,  “Penegakan  Hukum  Lingkungan  Hidup  di  Tengah  Pesatnya  Pembangunan Nasional”,Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 10 No. 1 Tahun 2013.