Yustisia Tirtayasa Jurnal Tugas Akhir
YUSTISIA TIRTAYASA : JURNAL TUGAS AKHIR Volume 3 Nomor 3, Desember 2023, hlm. (361-372) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2807-2863 | e-ISSN: 2807-1565 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index

## Penegakan Hukum: Kendaraan Bermotor yang Dimodifikasi dalam Peraturan Lalu Lintas Angkutan Jalan
Fajar Agung Wahyudi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten Email: fajaragungwahyu@gmail.com

## Muhyi Mohas
Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten Email: muhyimohas@untirta.ac.id
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/yta.v3i3.21539
Info Artikel |Submitted : 7 Agustus 2023 |Revised : 30 November 2023 |Accepted : 8 Desember 2023
How  to  cite: Fajar  Agung  Wahyudi,  Muhyi  Mohas, “ Penegakan  Hukum:  Kendaraan Bermotor  yang  Dimodifikasi  dalam  Peraturan  Lalu  Lintas  Angkutan  Jalan ” , Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir , Vol. 3 No. 3, Desember, 2023 ”, hlm. 361-372

## ABSTRACT:
From a legal perspective, modifications to motorized vehicles must adhere to existing rules and regulations to ensure  the  legal  certainty  and  legitimacy  of  vehicle  owners.  A  prevalent  issue  in  the  Serang  region  is  the phenomenon of public workshops modifying vehicles without obtaining recommendations from a brand holder representative. This study addresses two primary questions: First, how does the Serang Resort Police enforce criminal legislation against goods transport companies that modify vehicles in line with Act Number 22 of 2009  on  Traffic  and  Road  Transportation  in  the  Serang  Resort  Police  area?  Second,  what  is  the  criminal responsibility of goods transport companies that modify vehicles according to the standards set by the Serang Resort Police based on Act 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation? Utilizing a normative juridical method  with  a  statute-based  approach,  the  research  findings  indicate  that  effective  law  enforcement  is contingent upon three key elements: legal structure, legal substance, and legal culture, all interrelated. Due to freight forwarders' non-compliance with rules and regulations, criminal responsibility is warranted under the principles of strict liability and vicarious liability. The study concludes that there is a lack of optimal synergy in law enforcement for traffic and road transport crimes among the Serang Resort Police, Department of Land Transportation Serang District, and The Land Transportation Management Center VIII. Additionally, there are  legal  gaps  in  the  Road  Transportation  Traffic  Law,  including  regulations  for  corporations,  general workshops  for  business  actors,  the  application  of  maximum  criminal  sanctions,  and  protection  for  freight transportation.  Issues  such  as  a  culture  of  bribery,  selective  prosecution,  a  lack  of  legal  knowledge  among human resources, and abuse  of power for personal or group interests further complicate the situation. The study emphasizes criminal liability, focusing on elements of error based on the concepts of strict liability and vicarious liability.
Keywords: Law Enforcement; Vehicle Modification: Freight Forwarders

## ABSTRAK:
Modifikasi  kendaraan  bermotor  dari  sudut  pandang  hukum  harus  sesuai  dengan  aturan  dan ketentuan  yang  berlaku  untuk  menjamin  kepastian  hukum  dan  legitimasi  pemilik  kendaraan. Masalah yang sering terjadi di wilayah Serang adalah fenomena bengkel umum yang memodifikasi kendaraan tanpa mendapatkan rekomendasi dari agen pemegang merek. Penelitian ini menjawab dua pertanyaan utama: Pertama, bagaimana Kepolisian Resor Serang melakukan penegakan hukum pidana  terhadap  perusahaan  angkutan  barang  yang  melakukan  modifikasi  kendaraan  sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum  Kepolisian  Resor  Serang?  Kedua,  bagaimana  pertanggungjawaban  pidana  terhadap perusahaan  angkutan  barang  yang  memodifikasi  kendaraan  sesuai  dengan  standar  yang  telah ditetapkan  oleh  Kepolisian  Resor  Serang  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan? Dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang efektif bergantung pada tiga elemen kunci: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, yang  semuanya  saling  terkait.  Karena  ketidakpatuhan  perusahaan  ekspedisi  terhadap  peraturan dan perundang-undangan, tanggung jawab pidana dijamin berdasarkan prinsip-prinsip tanggung jawab  mutlak  dan  tanggung  jawab  pengganti.  Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  terdapat kurangnya sinergi yang optimal dalam penegakan hukum tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan  antara  Kepolisian  Resor  Serang,  Dinas  Perhubungan  Darat  Kabupaten  Serang,  dan  Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII. Selain itu, terdapat kesenjangan hukum dalam UU Lalu Lintas Angkutan Jalan, termasuk pengaturan untuk korporasi, bengkel umum bagi pelaku usaha, penerapan sanksi pidana maksimal, dan perlindungan bagi angkutan barang. Isu-isu seperti budaya suap,  penindakan  yang  tebang  pilih,  kurangnya  pengetahuan  hukum  di  kalangan  sumber  daya manusia,  dan  penyalahgunaan  kekuasaan  untuk  kepentingan  pribadi  atau  kelompok  semakin memperumit situasi. Studi ini menekankan pada pertanggungjawaban pidana, dengan fokus pada unsur kesalahan berdasarkan konsep strict liability dan vicarious liability.
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Modifikasi, Kendaraan Bermotor, dan  Pelaku Usaha Angkutan Barang

## PENDAHULUAN
Kemajuan  inovasi  dalam  hal kendaraan bermotor telah menghasilkan dampak  positif  bagi  angkutan  jalan, khususnya  kendaraan  beban  ( truck ) sehingga  dapat  mengangkut  muatan yang  lebih  besar  daripada  sebelumnya, akan tetapi hal tersebut memiliki dampak negatif dari sisi kekuatan jalan.
Adanya  pertimbangan  efisiensi dari  biaya  operasional  serta  persaingan usaha  bidang  jasa,  membuat  pemilik perusahaan  jasa  (korporasi)  berinisiatif untuk  merubah  dimensi  ( over  dimension ) atau memuat muatan beban berlebih dari seharusnya  ( over  load )  yang  dilakukan oleh  bengkel-bengkel  umum  kendaraan bermotor 1 .
Namun  apabila  dilihat  dari perspektif ilmu hukum suatu modifikasi kendaraan bermotor harus sesuai dengan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  serta  melakukan  registrasi  dan identifikasi  kembali,  guna  menjamin kepastian  hukum  serta  keabsahan pemilik kendaraan tersebut.
Modifikasi  kendaraan  bermotor merupakan  suatu  perubahan  terhadap detail  teknis  dimensi,  mesin,  serta meningkatkan  daya  angkut  kendaraan bermotor,  sehingga  apabila  ada  pihak
1 Widjaja, A. (2022). Legal Protection of Minority Shareholders Through Derivative Lawsuits.  Nurani  Hukum,  5(2),  127-136. doi:http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v5i2.171
15
2 Jannah, N., Khoidin, M., & Suhartono, S.  (2023).  Analyzing  the  Legality  of Confiscating Third Party Property in Cases of Corruption.  Nurani  Hukum,  6(1),  181-197. doi:http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v6i1.193 95 3 Tami Rusli, Suta Ramadhan dan Arief Erwanda  Pribadi, Analisis  Penegakan  Hukum Pelaku  Tindak  Pidana  Memodifikasi  Kendaraan Bermotor  Yang  Menyebabkan  Perubahan  Tipe (Studi Perkara Nomor : 92/PID.SUS/2021/PN.KLA), Universitas Bandar Lampung, Yustisi : Jurnal Hukum &
yang  melakukan  suatu modifikasi  harus memiliki  surat  persetujuan 2 untuk melakukan  modifikasi  sebagaimana Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  55 Tahun  2012  tentang  Kendaraan,  apabila didapati suatu kendaraan tidak memiliki izin  yang  sah  dan  tidak  melakukan registasi  dan  identifikasi  terkait  uji  tipe, maka  akan  dijerat  Pasal  277  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 3 .
Provinsi Banten khususnya wilayah Kabupaten Serang terdapat jalur Arteri  dimana  jalur  tersebut  sebagai penghubung antara kota dan Kabupaten yang  menghidupkan  perekonomian nasional. Sehingga banyak pelaku usaha angkutan  barang  untuk  menghemat pengoperasionalan  usahanya,  sering melewati jalur Arteri tidak menggunakan jalur bebas hambatan ( toll ).
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan  Angkutan  Jalan  telah  mengatur kelas-kelas jalan, yang dimana kelas-kelas jalan  tersebut  memiliki  muatan  sumbu terberat  tersendiri  sebagaimana  Pasal  19 ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan 4 , yaitu :
Hukum Islam, Vol. 10. No 1, 2023, Lampung, hlm 20
4 Jalan  kelas  I,  yaitu  jalan  arteri  dan kolektor  yang  dapat  dilalui  Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu)  milimeter,  ukuran  paling  tinggi  4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton; Jalan kelas II, yaitu  jalan  arteri,  kolektor,  lokal,  dan lingkungan  yang  dapat  dilalui  Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; Jalan kelas III, yaitu
Adapun dampak yang terjadi dari kendaraan  bermotor  yang  melakukan modifikasi  tanpa  rekomendasi  agen tunggal pemegang merek adalah sebagai berikut :
1) Menyulitkan  proses  identifikasi maupun penyidikan terkait kejahatan  atau  kecelakaan  yang berhubungan  dengan  kendaraan bermotor.  Apabila  terjadi  suatu tindak kejahatan atau kecelakaan kendaraan  bemotor,  hal  pertama yang dilakukan adalah menolong korban, kemudian petugas Kepolisian melakukan identifikasi kendaraan  bermotor.  Apabila kendaraan  bermotor  tersebut tidak sesuai dengan bukti registrasi  dan  identifikasi  tentu akan  menyulitkan  Kepolisian untuk melakukan penyidikan.
2) Membahayakan keselamatan
berlalu  lintas,  karena  suatu modifikasi  kendaraan  bermotor harus  melalui  penelitian  rancang bangun  melalui  uji  tipe  serta mengutamakan aspek keselamatan baik pengemudi  maupun  pengguna jalan lainnya dengan maksud dan tujuan memberikan jaminan keselamatan berkendara di jalan.
jalan  arteri,  kolektor,  lokal,  dan  lingkungan yang  dapat  dilalui  Kendaraan  Bermotor dengan  ukuran  lebar  tidak  melebihi  2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak  melebihi  9.000  (sembilan  ribu) milimeter,  ukuran  paling  tinggi  3.500  (tiga ribu  lima  ratus)  milimeter,  dan  muatan sumbu  terberat  8  (delapan)  ton;  Jalan  kelas khusus,  yaitu  jalan  arteri  yang  dapat  dilalui Kendaraan  Bermotor  dengan  ukuran  lebar melebihi  2.500  (dua  ribu  lima  ratus) milimeter,  ukuran  panjang  melebihi  18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan  muatan  sumbu  terberat  lebih  dari  10 (sepuluh) ton.
3) Mengganggu  dan  menghambat arus  lalu  lintas  disebabkan  oleh kelebihan  beban  muatan  ( Over Load ) yang berdampak kendaraan tersebut  sehingga  tidak  dapat mencapai batasan kecepatan yang telah  ditentukan  dalam  Pasal  23 ayat  (4)  Peraturan  Pemerintah Nomor  79  Tahun  2013  tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa :
Batasan  kecepatan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  dan  (3) ditetapkan 5
1) Merusak  lapis  perkerasan/daya dukung  jalan  yang  dilalui. Berdasarkan data tahun 2018 dari Dinas  Perhubungan,  diketahui bahwa  kerusakan  jalan  nasional diakibatkan dari kendaraan pengangkut barang yang berlebih, dengan taksiran muatan mencapai Rp 43 triliun per tahun. 6 Kerusakan jalan tersebut berpotensi  terjadinya  kecelakaan lalu lintas.
2) Dampak lingkungan yaitu Polusi udara  yang  disebabkan  truk terlalu  dipaksakan  membawa beban berat. Ketika dipaksa, maka
5 Paling  rendah  60  (enam  puluh) kilometer  per  jam  dalam  kondisi  arus  bebas dan paling tinggi 100 (seratus) kilometer per jam untuk jalan bebas hambatan; Paling tinggi 80  (delapan  puluh)  kilometer  per  jam  untuk jalan antar kota; Paling tinggi 50 (lima puluh) kilometer per jam untuk kawasan perkotaan; dan  Paling  tinggi  30  (tiga  puluh)  kilometer per jam untuk kawasan permukiman.
6 Nicholas  Rachmanata  dan  Amad Sudiro, Tanggung  Jawab  pelaku  Usaha  Sebagai Pengangkut  Barang  yang  Over  Dimension  & Over  Load  (ODOL)  Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  22  tahun  2009  tentang  Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan ,  Jurnal  Hukum Adigama,  Vol  5,  No  2,  Desember  2022,  hlm 323-324
gas buang yang dikeluarkan bisa berlebih dan menyebabkan polusi udara  lebih  banyak  serta  dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan manusia
Upaya  Pemerintah  Pusat  dalam menangani  pelanggaran Over  Dimension dan Over  Load secara  nasional  mengacu pada  Peraturan  Menteri  Perhubungan Republik  Indonesia  Nomor  :  PM  134 Tahun  2015  tentang  Penyelenggaraan Penimbangan  Kendaraan  Bermotor  di Jalan.  Di  wilayah  Kabupaten  Serang terdapat  Unit  Pelaksana  Unit  Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)  yang  beralamat  di  Jalan  Raya Serang  Leuwi  Limus  Kec.  Cikande  Kab. Serang. Unit kerja ini dibawah kementerian perhubungan yang melaksanakan tugas pengawasan muatan barang  dengan  menggunakan  alat penimbangan yang dipasang secara tetap pada setiap lokasi tertentu.
Untuk  mengatasi  dampak  dari pelanggaran over  load dan over  dimensi terhadap  jalan,  pemerintah  daerah memberlakukan  aturan  yaitu  Peraturan Daerah  Banten  Nomor  8  Tahun  2013 tentang  Penyelenggaraan  Perhubungan pada pasal 10 yang menyatakan :
1) Pemerintah  Daerah  berwenang menetapkan  kelas  jalan  pada setiap  ruas  jalan  untuk  jalan provinsi.
2) Kelas  jalan  sebagaimana  maksud pada ayat (1) dinyatakan dengan rambu lalu lintas.
3) Penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Gubernur. Peran aktif  para  penegak  hukum menjadi
sangat penting untuk
menegakkan  keadilan  dan  kepastian hukum  serta  perlindungan  hukum  bagi para  supir  angkutan  barang  atau  beban yang  tunduk  pada  perusahaan  barang
atau  pemilik  kendaraan  menjadi  korban dari  perbuatan  para  pelaku  usaha  yang memodifikasi kendaraan bermotor angkutan  barang  atau  beban.  Dan penindakan  secara  tegas  oleh  penegak hukum,  khususnya  penyidik  Kepolisian Resor Serang terhadap pemilik
kendaraan bermotor dan bengkel umum kendaraan  bermotor  yang  melakukan modifikasi  secara  tidak  sah  menurut peraturan  perundang-undangan  sebagai tindak pidana kejahatan korporasi.
Adanya  permasalahan  tersebut maka  peneliti  tertarik  mengambil  judul penelitian  tesis  “Penegakan  Hukum
Pidana Terhadap Pelaku Usaha Angkutam  Barang  Yang  Memodifikasi Kendaraan Bermotor Berdasarkan
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Polres Serang”
Uraian  masalah  pada  penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum pidana  oleh  Kepolisian  Resor  Serang terhadap pelaku usaha angkutan barang yang  memodifikasi  kendaraan  bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  Dan Angkutan  Jalan  Di  Wilayah  Hukum Polres Serang.
Selanjutntya bagaimana pertanggungjawaban  pidana  terhadap pelaku  usaha  angkutan  barang  yang modifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Polres Serang. Adapun  tujuan  penelitian  ini adalah  untuk  menganalisis  penegakan hukum  pidana  oleh  Kepolisian  Resor Serang terhadap pelaku usaha angkutan barang  yang  memodifiasi  kendaraan bermotor  berdasarkan  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Polres  Serang,  dan  untuk  menganalisis pertanggungjawaban  pidana  terhadap pelaku  usaha  angkutan  barang  yang memodifiasi kendaraan bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 22
Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  Dan Angkutan  Jalan  Di  Wilayah  Hukum Polres Serang.

## METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berarti pendekatan yang digunakan melalui cara menganalisa  atau  menelaah  pendekatan teori-teori,  konsep-konsep  dan  mengkaji peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  serta  berkaitan  dengan  objek penelitian.
7 Penelitian yuridis normatif meletakkan  hukum  sebagai  dasar  dari sebuah norma, asas, doktrin atau kaidah yang  bertujuan  melakukan  identifikasi terhadap  pengertian-pengertian  atau dasar  hukum.  Sumber  data  yang digunakan  pada  penelitian  ini  adalah data  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder dan  bahan  hukum  tersier.  Peneliti memperoleh  data  dari  Perpustakaan Pasca  Sarjana  di  kampus  Universitas Sultan  Ageng  Tirtayasa  dan  Polres Serang.

## PEMBAHASAN

## 1. Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Resor Serang
Persaingan  dalam  dunia  usaha antara pengusaha kerap kali terjadi tanpa mempertimbangkan dampak yang timbul  bahkan  melawan  hukum  demi meraup keuntungan. Adanya
pertimbangan  efisiensi  dari  biaya operasional  serta  persaingan  usaha
7 Putri, R., Laila, S., Putri, Y., & Sabatira,
F.  (2023).  Overcoming  Global  Issues  on Gender-Biased  in  Adjudication  Process:  The Role of Companions for Rape Victims. Nurani
Hukum, 6(1), 141-163. doi:http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v6i1.196 13
bidang jasa, membuat pemilik
perusahaan  jasa  (korporasi)  berinisiatif untuk  merubah  dimensi  ( over  dimension ) atau memuat muatan beban berlebih dari seharusnya  ( over  load )  yang  dilakukan oleh  bengkel-bengkel  umum  kendaraan bermotor yang tidak mendapat rekomendasi dari Agen Tunggal
Pemegang  Merek  dan  tidak  melakukan uji  tipe  kendaraan  kembali  oleh  Balai Pengelola  Transportasi  Darat  Wilayah VIII Provinsi Banten kemudian melakukan  Registrasi  dan  Identifikasi kepada Kepolisian Republik Indonesia 8 . Kecelakaan  lalu  lintas  (Laka Lantas)  dan  rusaknya  jalan  merupakan dampak yang terjadi akibat pelanggaran ODOL  ( Over  Load  and  Over  Dimension ) yang  terjadi  di  wilayah  hukum  Polres Serang. Diperoleh data jumlah kecelakaan  ODOL  sebagai  penyebab rusaknya  jalan  arteri  dari  tahun  2019 sampai  dengan  tahun  2023  dengan jumlah 412 kejadian.
Didapat  data  1  kejadian  pada tahun 2022 yang menerangkan terjadinya kecelakaan  lalu  lintas  yang  terjadi  pada hari  selasa  tanggal  26  Juli  2022  dengan korban  meninggal  dunia  10  orang,  luka ringan 23 orang dan kerugian materil Rp 5000.000,-  di  wilayah  hukum  Polres Serang.
Namun  kendaraaan  bermotor yang dimodifikasi berjenis mobil penumpang dengan model mini bus yang diubah  menjadi  kereta  wisata  dengan mengangkut penumpang melebihi kapasitas daya angkut
serta memanjangkan  landasan  atau  rangka kendaraan bermotor.
8 Fauzi, A., & Fajar Al Arif F, M. (2022). Ensuring Equal Rights: The Right to Medical Rehabilitation  for  Victims  of  Drug  Abuse  in Parity  with  Drug  Addicts  in  Legal Proceedings.  Probono  And  Community Service Journal, 1(2), 39-46. doi:http://dx.doi.org/10.51825/pcsj.v1i2.173
Seperti  yang  dikatakan  Satjipto Raharjo  dalam  Muhyi  Mohas.  Makalah Pemberantasan  Hukum  Pembatasan Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  bahwa hukum dalam Upaya Pencegahan Covid- 19  mempunyai  tujuan,  asas.  Ia  memiliki roh  yang  biasa  dituangkan  dalam  asas- asas. Muhyi Mohas selanjutnya mengutip mendalam dari Muladi, bahwa penegakan hukum harus diartikan dalam tiga kerangka konsep 9 Berdasarkan  pokok  pembahasan terkait penegakan hukum Oleh Kepolisian  Resor  Serang  Terhadap Pelaku  Usaha  Angkutan  Barang  Yang Memodifikasi Kendaraan Bermotor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  Dan Angkutan Jalan, peneliti akan menghubungkan dengan teori penegakan  hukum  yang  dikemukakan oleh Lawrance Meir Friedman, menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum bergantung pada tiga instrumen,  yaitu  struktur  hukum, substansi  hukum  dan  kultur  hukum, dimana antara satu sama lain mempunyai hubungan kuat.
A. Struktur Hukum Struktur hukum, yakni keseluruhan  institusi-institusi  hukum yang  ada  beserta  aparatnya,  mencakup penegak  hukum  antara  lain  kepolisian beserta dengan para polisinya, kejaksaan
9 Muhyi  Mohas,  “Penegakan Hukum Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  dalam Upaya  Pencegahan  Covid  19 ,  dalam  Webinar Forum Group Discussion” Setjen DPR RI, 2020. Hlm  4-5  Konsep  penegakan  hukum  yang bersifat  total  (total  enforcement  concept), yang  menuntut  semua  nilai  yang  ada  di belakang  norma  hukum  tersebut  ditegakkan tanpa terkecuali;. Penegakan  hukum bersifat  penuh  (full  enforcement  concept), yang  menyadari  bahwa  konsep  total enforcement  perlu  dibatasi  dengan  hukum acara  dan  sebagainya  demi  perlindungan kepentingan  individual;  Konsep  penegakan
dengan  para  jaksanya,  pengadilan dengan  para  hakimnya,  dan  lain-lain. Struktur  hukum  sangat  berkaitan  erat dengan  sumber  daya  manusia  dalam menjalankan  institusi-institusi  hukum yang ada.
Tujuan  struktur  hukum  harus dirumuskan secara formal dan
merupakan  merupakan  bagian  dari struktur  institusi.  Dari  tujuan  tersebut diketahui  apa  yang  dikehendaki  dan ingin dilakukan oleh institusi tersebut 10 . Kewenangan Penyidik Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  berdasarkan Pasal 260 ayat 1 Undang undang Nomor 22  tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkuta Jalan yang berbunyi ;
1) Dalam  hal  penindakan  pelanggaran dan  penyidikan  tindak  pidana, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang: a. memberhentikan,  melarang,  atau menunda  pengoperasian  dan menyita  sementara  Kendaraan Bermotor  yang  patut  diduga melanggar  peraturan  berlalu lintas  atau  merupakan  alat dan/atau hasil kejahatan;
b. melakukan  pemeriksaan  atas kebenaran  keterangan  berkaitan
hukum  aktual  (actual  enforcement  concept), yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan  dengan  sarana-prasarana,  kualitas sumber  daya  manusia,  kualitas  perundang- undangannya,  dan  miskinnya  partisipasi masyarakat.
10 Achmad  Ali, Menguak  Tabir  Hukum (Suatu  Kajian  Filosofis  dan  Sosilogis) ,  Chandra Pratama, Jakarta, 1993. Hlm. 163
dengan Penyidikan tindak pidana di  bidang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan;
c. meminta keterangan dari Pengemudi,  pemilik  Kendaraan Bermotor,  dan/atau  Perusahaan Angkutan Umum; d. melakukan  penyitaan  terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan  Bermotor,  muatan, Surat  Tanda  Nomor  Kendaraan Bermotor,  Surat  Tanda  Coba
Kendaraan  Bermotor,  dan/atau tanda  lulus  uji  sebagai  barang bukti;
e. melakukan  penindakan  terhadap tindak  pidana  pelanggaran  atau kejahatan  Lalu  Lintas  menurut ketentuan  peraturan  perundang- undangan;
f. membuat  dan  menandatangani berita acara pemeriksaan;
g. melakukan penahanan yang
berkaitan  dengan  tindak  pidana Kejahatan Lalu Lintas; dan/atau h. melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab. 2) Pelaksanaan penindakan pelanggaran  dan  penyidikan  tindak pidana  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  dilakukan  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang- undangan.  Kewenangan  Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil  terdapat  pada Pasal 262 Undang-Undang Nomor 22 Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan yang berbunyi:
a. Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  259  ayat  (1)  huruf  b berwenang untuk:
i. melakukan  pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan  teknis  dan laik jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya
memerlukan keahlian dan peralatan khusus; ii. melakukan  pemeriksaan atas pelanggaran perizinan  angkutan  orang dan/atau  barang  dengan Kendaraan Bermotor Umum; iii. melakukan  pemeriksaan atas  pelanggaran  muatan dan/atau dimensi Kendaraan  Bermotor  di tempat penimbangan yang  dipasang  secara tetap; iv. melarang  atau  menunda pengoperasian  Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan; v. meminta  keterangan  dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum  atas  pelanggaran persyaratan  teknis  dan laik jalan, pengujian Kendaraan  Bermotor,  dan perizinan; dan/atau vi. melakukan penyitaan surat  tanda  lulus  uji dan/atau surat izin
penyelenggaraan angkutan  umum  atas pelanggaran  sebagaimana dimaksud  pada  huruf  a, huruf  b,  dan  huruf  c dengan  membuat  dan menandatangani berita acara pemeriksaan. b. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri  Sipil  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dilaksanakan  di Terminal  dan/atau  tempat  alat penimbangan  yang  dipasang  secara tetap.
c. Dalam hal kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di  Jalan,  Penyidik  Pegawai  Negeri
Sipil wajib berkoordinasi dengan dan harus  didampingi  oleh  Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## B. Substansi Hukum
Secara  subtansi  hukum  dalam menjalankan  usaha  angkutan  barang sudah  seharusnya  menaati  segala peraturan  perundang-undangan  yang berlaku,  guna  menjamin  kelancaran usaha,  perlindungan  hukum  serta kepastian hukum 11 . Namun,  pada  kenyataannya, banyak  kasus  di  mana  pengusaha pengangkutan darat mengabaikan persyaratan  penggunaan  di jalan  karena mereka  membuat  dokumen  angkutan yang tidak sesuai.
Hal  ini  disebabkan  oleh  fakta bahwa  pengusaha  transportasi,  selama proses pengurusan SRUT untuk registrasi pembuatan  STNK  dan  TNKB  serta penggunaan  uji  kir,  mengubah  data ukuran kendaraan aslinya.
Akibatnya, kendaraan yang
diurus  oleh  pengusaha  transportasi melalui  petugas  Dinas  Perhubungan memiliki ukuran yang berbeda dari data ukuran aslinya.
12 . Pendapat Peneliti terhadap Substansi  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan
Angkutan  Jalan  memiliki  beberapa kekosongan  hukum  terkait  penindakan ODOL  ( Over  Dimension  and  Over  Load) sehingga memerlukan aturan dan sanksi yang tegas yang mengatur terkait :
a. Korporasi yang melakukan Tindak  pidana  terkait  ODOL
( Over Dimension And  Over Load) ,
11 Achmad Ali, Loc. Cit , hlm 163
12 Syairur  Rozi, Sanksi  Terhadap Pelanggaran  Transportasi  Darat  Odol  (Over Dimension Over Loading) Ditinjau Dari Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu
b. Bengkel  Umum  yang  melakukan Modifikasi  tanpa  Rekomendasi
Agen Tunggal Pemegang Merek.
c. Pelaku Usaha yang menggunakan jasa  Angkutan  Barang  dengan Kendaraan Bermotor, d. Perlindungan
Pengemudi
Angkutan Barang.
Perlu  adanya  peningkatan  jenis Sanksi  Pidana  dalam  Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengenaan ataupun penetapan  Sanksi  Pidana  Pokok  dan Pidana  Tambahan  diterapkan  secara maksimal  sehingga  menimbulkan  efek jera  ( Deterrent  Effect )  bagi  pengemudi, pemilik  kendaraan,  maupun  bengkel yang  melanggar  ketentuan  perundang- undangan.
Peningkatan  jenis  sanksi  pidana sebagai  contoh  bagi  setiap  orang  atau badan  yang  melakukan  pelanggaran tindak pidana lalu lintas yang ancamannya  pidana  kurungan  menjadi pidana  penjara,  peningkatan  ancaman nominal  pidana  denda  dan  penerapan pidana tambahan.
C. Kultur Hukum
Kultur  hukum,  istilah  yang menjelaskan  hubungan  sosial  dengan hukum  berupa  opini-opini,  keyakinan- keyakinan, cara berpikir, cara bertindak, maupun kebiasaan dari warga masyarakat,  mengenai  fenomena  yang berkaitan dengan hukum 13 .
Kultur  penegak  hukum  dalam menindak pelaku usaha angkutan barang dan bengkel  modifikasi tergolong masih sangat  jarang  dilakukan.  Peristiwa  yang terjadi  dari  masyarakat  pada  saat pemeriksaan  Kendaraan  bermotor  oleh petugas  Kepolisian  Negara  Republik
Lintas Angkutan Jalan , Universitas 17 Agustus 1945, Glosains : Jurnal Sains Global Indonesia, Vol. 2, No. 1, 2021, Surabaya, hlm 16
13 Achmad Ali, Loc. Cit , hlm 163
Indonesia  dan Pegawai  Penyidik  Negeri Sipil  dengan  sikap  melawan  aparat penegak hukum seperti;
a. Menolak untuk diberhentikan dan diperiksa  pada  saat  pemeriksaan secara insidentil  maupun berkala di jalan.
b. Berupaya dengan bujuk rayu atau menyuap petugas pemeriksa agar dapat bebas dari pemeriksaan dan penilangan  kendaraan  bermotor di jalan.
c. Menghubungi  seseorang  aparat hukum,  pejabat  instansi  atau orang  yang  punya  pengaruhi terhadap petugas pemeriksa kendaraan bermotor saat dilakukan  penindakan  dengan harapan bebas dari hukum. Kesiapan
infrastruktur transportasi  angkutan  barang  sangat penting  untuk  memperlancar  arus barang,  membangun  kultur  penegak hukum,  jasa,  dan  manusia  untuk menciptakan kepastian hukum yang baik dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Kesiapan  infrastruktur  ini  dapat
membantu  memperlancar  koneksitas angkutan barang sesuai harapan masyarakat.  Dengan demikian, kebijakan alternatif  seperti  ODOL  menawarkan beberapa  manfaat,  seperti  membantu mengurangi  hambatan  yang  disebabkan oleh volume kendaraan yang meningkat, pasar tumpah, kondisi jalan yang buruk, dan  biaya  yang  tidak  resmi  selama pengiriman barang 14 .
Disarankan  bahwa  pemerintah pusat,  provinsi,  dan  kabupaten  kota bekerja  sama  untuk  menyinkronkan
14 Furqon,  E.,  Halim,  A.,  Huda,  F., Agustini, N., Nur Fadlilah, S., Al Amien, M., Negoro, R., Santomi, S., Yunita, Y., Zahra, A., Eunike,  D.,  &  Aulina,  A.  (2022).  A Criminological Review: Exploring Community Perception of Juvenile
Delinquency  in  Panenjoan  Village.  Probono And  Community  Service  Journal,  1(1),  7-10.
kebijakan  transportasi  mereka.  Pertama, terminal  angkutan  barang  harus  segera dibangun  dan  dioperasikan.  Kedua, pembangunan jalan lingkar dan jalan tol harus segera dimulai. Keempat, perbaikan  dan  pelebaran  jalan  oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota, serta peninjauan kondisi jalan. 15
Fenomena kultur penegak hukum yang  terjadi law  in  action yaitu  adanya tebang  pilih  dari  penegak  hukum kepolisian  dalam  menjalankan  tugasnya yang  menilang  kendaraan  bermotor, khususnya  kendaraan  ODOL  ( Over Dimension and Over Load ) dengan melihat stiker  yang  terdapat  di  kendaraan tersebut.
Stiker  yang  dimaksud  berupa kombinasi  huruf  atau  angka  sebagai penanda kepengurusan baik oleh oknum aparat  maupun  oknum  sipil  yang mempunyai  kuasa  dalam  pemerintahan dengan maksud tidak ditindak bilamana melakukan pelanggaran maupun kejahatan.

## 2. Pertanggungjawaban Pidana
Modifikasi  Kendaraan  bermotor berdasarkan  Pasal  52  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan  Angkutan  Jalan  dapat  berupa modifikasi dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut.
Berdasarkan  Pasal  51  ayat  6 Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan ;
“Ketentuan lebih
lanjut mengenai modifikasi dan uji tipe
doi:http://dx.doi.org/10.51825/pcsj.v1i1.166 95
15 Lambang  Antono, Implementasi Kebijakan  ODOL  Dalam  Upaya  Meningkatan Sistem  Pengawasan  Dan  Pengendalian  Muatan Angkutan  Barang,  Human  tech  :  Jurnal  Imiah Multi Disiplin Indonesia , Vol 1, No11, 2022, hlm 1726
diatur dengan peraturan pemerintah “ Peraturan Pemerintah yang
mengatur  terkait  modifikasi  terdapat dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  55 Tahun  2012  tentang  Kendaraan  pada pasal 131 huruf (e) yang menyatakan :
“Kendaraan  Bermotor  yang dimodifikasi  yang  menyebabkan perubahan  tipe  berupa  dimensi, mesin,  dan  kemampuan  daya angkut”.
Hanya perpanjangan atau pemendekan  landasan  (chassis)  yang dapat  dimodifikasi  dalam  hal  dimensi tanpa  mengubah  jarak  sumbu  dan konstruksi kendaraan bermotor. Modifikasi mesin hanya dapat dilakukan dengan  mengganti  mesin  dengan  mesin yang merek dan tipenya sama.
Sebuah kendaraan bermotor hanya dapat dimodifikasi untuk
meningkatkan  daya  angkutnya  dengan menambah sumbu bagian belakang tanpa mengubah  jarak  sumbu  aslinya.  Sumbu yang  ditambahkan  harus  dibuat  dengan material  yang  sama  dengan  sumbu aslinya dan dihitung dengan mempertimbangkan  daya  dukung  jalan yang dilalui. Pertanggungjawaban pidana
terhadap pelaku usaha angkutan barang dan  bengkel  modifikasi  pertama  kali terdapat pada putusan Putusan Nomor : 71/Pid.Sus/2019/PN.Pbr  dan  Putusan Nomor  :  72/Pid.Sus/2019/PN.Pbr.  di Pengadilan Negeri Pekanbaru oleh aparat penegak  hukum  di  bidang  lalu  lintas saling  berkoordinasi  serta  terintegrasi dengan baik. Dimana Penyidik kepolisian dan
PPNS setempat
melakukan pemeriksaan  kendaraan  bersama  atau gabungan  dalam  penegakan  hukum
16 Sutan  Remy  Sjahdeini Ajaran Pemidanaan  Tindak  Pidana  Korporasi  &  Seluk- Beluknya , Kencana, Depok, 2017. Hlm 168.
pelanggaran  ODOL  ( Over Dimension and Over Load ).
Sehingga  Struktur  dalam  aparat penegak hukum berjalan maksimal untuk menegakkan Hukum 16 .
a)

## PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian terhadap  penegakan  hukum  pidana terhadap pelaku usaha angkutan barang yang  memodifikasi  kendaraan  bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  Dan Angkutan  Jalan  di  Wilayah  Hukum Polres Serang sebagaimana telah diuraikan  dan  dibahas,  maka  diperoleh kesimpulan  sebagai berikut  :  Penegakan Hukum  Pidana  terhadap  pelanggaran ODOL  ( Over  Dimension  and  Over  Load ) terkait  modifikasi  kendaraan  bermotor dapat  dipengaruhi  oleh  tiga  instrument yaitu Struktur Hukum, Substansi Hukum dan Kultur.
Pertanggungjawaban  Pidana  pada suatu korporasi dalam tindak pelanggaran  dan  tindak  kejahatan  lalu lintas  terkait  modifikasi  kendaran bermotor  dapat  menerapkan  pada  dua kosep  yaitu Strict  liability dan Vicarius liability .  Pertanggungjawaban  pidana lebih  menitikberatkan  pada  unsur kesalahan  yang  sangat  menentukan akibat  dari  perbuatan  seseorang  yaitu penjatuhan  pidana.  Tanggungjawab adalah  bentuk  kewajiban  dari  individu atau  korporasi  atas  kesalahan  yang diperbuatnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian  Filosofis  dan  Sosilogis) , Chandra  Pratama,  Jakarta, 1993. Hlm. 163 Fauzi,  A.,  &  Fajar  Al  Arif  F,  M.  (2022). Ensuring Equal Rights: The Right to  Medical  Rehabilitation  for Victims  of  Drug  Abuse  in  Parity with  Drug  Addicts  in  Legal Proceedings. Probono And Community Service Journal, 1(2),
39-46. doi:http://dx.doi.org/10.51825/ pcsj.v1i2.17378 Furqon, E., Halim, A., Huda, F., Agustini, N., Nur Fadlilah, S., Al Amien, M., Negoro, R., Santomi, S., Yunita, Y., Zahra, A., Eunike, D., & Aulina, A. (2022).  A  Criminological  Review: Exploring Community Perception of  Juvenile  Delinquency  in Panenjoan  Village.  Probono  And Community Service Journal, 1(1), 7-10. doi:http://dx.doi.org/10.51825/ pcsj.v1i1.16695
Jannah, N., Khoidin, M., & Suhartono, S. (2023).  Analyzing  the  Legality  of Confiscating Third Party Property in  Cases  of  Corruption.  Nurani Hukum, 6(1), 181-197. doi:http://dx.doi.org/10.51825/ nhk.v6i1.19395 Lambang  Antono, Implementasi  Kebijakan ODOL  Dalam  Upaya  Meningkatan Sistem Pengawasan Dan Pengendalian  Muatan  Angkutan Barang,  Human  tech  :  Jurnal  Imiah Multi  Disiplin  Indonesia ,  Vol  1,
No11, 2022, hlm 1726
Muhyi  Mohas,  “Penegakan Hukum Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar
(PSBB)  dalam  Upaya  Pencegahan Covid  19 ,  dalam  Webinar Forum Group  Discussion” Setjen  DPR  RI, 2020. Hlm 4-5 Nicholas Rachmanata dan Amad Sudiro, Tanggung  Jawab  pelaku  Usaha
Sebagai  Pengangkut  Barang  yang Over  Dimension  &  Over  Load (ODOL)  Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  22  tahun  2009 tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan Jalan ,  Jurnal  Hukum  Adigama, Vol 5, No 2, Desember 2022, hlm 323-324
Putri, R., Laila, S., Putri, Y., & Sabatira, F. (2023). Overcoming Global Issues on Gender-Biased in Adjudication Process: The Role of Companions for Rape Victims. Nurani Hukum, 6(1), 141-163. doi:http://dx.doi.org/10.51825/
nhk.v6i1.19613
Syairur Rozi, Sanksi Terhadap Pelanggaran Transportasi  Darat  Odol  (Over Dimension  Over  Loading)  Ditinjau Dari  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas Angkutan  Jalan ,  Universitas  17 Agustus  1945,  Glosains  :  Jurnal Sains Global Indonesia, Vol. 2, No. 1, 2021, Surabaya, hlm 16 Sutan Remy Sjahdeini Ajaran Pemidanaan Tindak  Pidana  Korporasi  &  Seluk- Beluknya ,  Kencana,  Depok,  2017.
Hlm 168. Tami  Rusli,  Suta  Ramadhan  dan  Arief Erwanda Pribadi, Analisis Penegakan  Hukum  Pelaku  Tindak Pidana  Memodifikasi  Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Perubahan  Tipe  (Studi  Perkara Nomor : 92/PID.SUS/2021/PN.KLA), Universitas  Bandar  Lampung,
Yustisi : Jurnal Hukum & Hukum Islam,  Vol.  10.  No  1,  2023, Lampung, hlm 20
Widjaja,  A.  (2022).  Legal  Protection  of Minority  Shareholders  Through Derivative Lawsuits. Nurani Hukum, 5(2), 127-136. doi:http://dx.doi.org/10.51825/ nhk.v5i2.17115