Januari 2020

## PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYIAPAN PETA KERJA UNTUK MENDUKUNG PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (Studi Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar)
Achmad Kusyaeri, Bambang Suyudi, Rochmat Martanto
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Jl. Tata Bumi No. 5 PO BOX 1216 Kode Pos 55293 Yogyakarta
Abstract: Complete Systematic Land  Registration / Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) is a land registration program in Indonesia which is targeted to be completed in 2025. The availability of  a  working  map  is  an  initial  requirement  in  the  preparation  of  PTSL  implementation.  The implementation  of  PTSL  2018  in  Karanganyar  Regency  targeted  to  register  35,195  parcels  of  land. The  registration  map  can  be  used  as  a  reference  for  making  PTSL  Working  Maps.  Collecting physical data and identifying land parcels can be carried out by the community. This study aimed to  (1)  find  the  community  participation  in  preparing  working  maps  at  the  Land  Office  of Karanganyar  Regency,  and  (2)  know  the  use  of  working  maps.  To  achieve  these  objectives,  the researcher  used  a  qualitative  method  with  a  descriptive  approach  to  describe  and  examine  the making of a working map. The results of this study showed that the community provided the PBB, DHKP, and CSRT maps in 2014 that used as a basic source for the development of the current PTSL map. Working maps used in mapping a complete village.
Keyword: community participation, work map, PTSL.
Intisari: Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL),  merupakan  program  pemerintah  dalam penyelesaian  pendaftaran  tanah  di  seluruh  indonesia  yang  akan  diselesai  pada  tahun  2025. Ketersediaan  peta  kerja  merupakan  proses  awal  dalam  persiapan  pelaksanaan  PTSL.  Kabupaten Karanganyar dalam program PTSL 2018 menargetkan 35.195 bidang tanah terdaftar. Ketersediaan infrastruktur  berupa  peta  dasar  pendaftaran  dapat  jadi  acuan  pembuatan  Peta  Kerja  PTSL. Optimalisasi  dan  simplikasi  pelaksanaan  kegiatan  PTSL  dalam  pengumpulan  data  fisik  dan indentifikasi  bidang-bidang  tanah  dapat  mengoptimalkan  partisipasi  masyarakat.  Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  (1)  mengetahui  bentuk  partsipasi  masyarakat  dalam  penyiapan  peta kerja  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Karanganyar;  (2)  mengetahui  pemanfaatan  peta  kerja. Untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  digunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan deskriptif,  guna  menggambarkan  dan  mengkaji  setiap  proses  penyiapan  peta  kerja.  Hasil  dari penelitian ini adalah bentuk dari partisipasi masyarakat dalam penyiapan peta kerja dalam bentuk sumbangan  materi  berupa  barang  peta  PBB,  DHKP  dan  CSRT  yang  dijadikan  sumber  data pembangunan peta dasar pendaftaran yang selesai pada tahun 2014 dan dijadikan acuan peta kerja PTSL saat ini. Pemanfaatan peta kerja digunakan sebagai pemetaan desa lengkap.
Kata Kunci: partisipasi masyarakat, peta kerja, PTSL

## A. Pendahuluan
Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL),  merupakan  program  pemerintah dalam  penyelesaian  pendaftaran  tanah  di  seluruh  Indonesia  yang  direncanakan  akan selesai  pada  tahun  2025,  program  PTSL  telah  dicanangkan  pada  tahun  2016  melalui Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  No.  35 Tahun  2016  (Permen  ATR/  Ka.BPN  No.  35  Tahun  2016)  tentang  Percepatan  Pelaksanaan

## 146 Achmad Kusyaeri, Bambang Suyudi, Rochma Martanto
Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap,  yang  kemudian  disempurnakan  dengan  Permen ATR/  Ka.BPN  No.  12  Tahun  2017,  namun  masih  terdapat  permasalahan  dalam pelaksanaanya  sehingga  disempurnakan  kembali  dengan  Permen  ATR/  Ka.BPN  No.  6 Tahun  2018  tentang  PTSL  (Septina  dan  Yudha    2018).  Percepatan  legalisasi  aset  yang dilaksanakan melalui program PTSL, pada tahun 2017 target PTSL mencapai 5 juta bidang tanah, tahun 2018 mencapai 7 juta bidang tanah, tahun 2019 mencapai 9 juta bidang tanah, dan 10 juta bidang tanah setiap tahunnya sehingga di harapkan pada tahun 2025, seluruh bidang tanah di Indonesia sudah terdaftar seluruhnya (Mujiburohman  2018, 89).
Permen  ATR/  Ka.BPN  No.  6  Tahun  2018  tentang  PTSL  yang  mempunyai  tujuan mewujudkan  pemberian  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  hak  atas  tanah rakyat  secara  pasti,  sederhana,  cepat,  lancar,  aman,  adil,  merata  dan  terbuka  serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi  negara  serta  mengurangi  dan  mencegah  sengketa  dan  konflik  pertanahan. Permasalahan  di  bidang  sumber  daya  manusia  pernah  diungkapkan  oleh  Direktur Jenderal Infrastruktur  Keagrariaan  Adhi Dharmawan  yang  menyebut  tenaga  ukur  tanah atau  surveyor  baik  swasta  jika  dijumlah totalnya  hanya  sekitar  9.200  tenaga  ukur  tanah, jika dibandingkan dengan target 9 juta sertifikat maka dibutuhkan minimal sekitar 10.000 surveyor. Selain itu, 9.200 tenaga juru ukur ini juga belum tersebar merata (Nadjib 2018).
Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang merespon dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Sumber daya yang ada merupakan  kebutuhan  sumber  daya  manusia  dan  fasilitas  dalam  mendukung pensertipikatan  tanah.  Pengelolaan  data  fisik  dan  data  yuridis  pada  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Karanganyar  menargetkan  35.195  bidang  tanah  terdaftar  pada  tahun  2018 (Bangsawan  2019, 3). Wijayanto, Wahyono dan Utami (2018) menyebutkan bahwa, pada tahap  persiapan  pelaksanaan  PTSL  diperlukan  pengumpulan data  fisik  dan data yuridis bidang terdaftar maupun bidang tanah belum terdaftar di dalam lokasi PTSL, maka terkait dengan  pengumpulan  data  fisik,  yang  harus  disiapkan  adalah  ketersedian  peta  dasar pendaftaran.  Ketersediaan  peta  dasar  pendaftaran  merupakan  salah  satu  kunci keberhasilan  pengumpulan  data  fisik  (puldasik)  yang  cepat  dan  memadai.  Ketersediaan infrastruktur berupa peta dasar pendaftaran dapat jadi acuan pembuatan Peta Kerja PTSL.
Peta  kerja  berdasarkan  Petunjuk  Teknis  Pengukuran  dan  Pemetaan  Bidang  Tanah Sistematis  Lengkap  Nomor:  01/JUKNIS-300/I/2018  Tanggal  8  Januari  2018  adalah  peta yang  digunakan  sebagai  acuan  untuk  mengindentifikasi,  mendeliniasi  dan  atau memetakan  batas  bidang  tanah  yang  sudah  terdaftar maupun  bidang  tanah  yang  belum terdaftar. Peta kerja dapat berupa peta Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) maupun peta foto  udara  yang  dicetak  pada  skala  paling  kecil  1  :  5000.  Berdasarkan  Pasal  18  butir  b
Partisipasi Masyarakat dalam Penyiapan Peta Kerja untuk Mendukung Pendaftaran Tanah … 147
dalam Permen ATR/ Ka.BPN No. 6 Tahun 2018, optimalisasi dan simplikasi pelaksanaan kegiatan  PTSL  dalam  pengumpulan  data  fisik  dan  indentifikasi  beberapa  bidang  tanah dapat mengoptimalkan pihak ketiga dan partisipasi masyarakat.
Partisipasi masyarakat terdapat dua dimensi penting yaitu siapa yang berpartisipasi dan  bagaimana  berlangsungnya  partisipasi.  Untuk  itu  Cohen  dan  Uphoff  (dalam  Astuti 2011,  59)  mengkasifikasikan  dimensi  pertama didalam  masyarakat  berdasarkan  latar belakang dan tanggung jawabnya, yaitu: a) penduduk setempat, b) pemimpin masyarakat, c) pegawai pemerintah, d) pegawai asing yang mungkin dipertimbangkan memiliki peran penting dalam suatu atau kegiatan tertentu.
B erbagai  macam  bentuk  partisipasi  yang  bisa  muncul  didalam  masyarakat,  yang tentunya antara satu daerah dengan daerah yang lain terjadi perbedaan walaupun dalam program/  kegiatan  yang  sama  (Astuti  2011,  61).  Menurut  Siregar  (2001,  21)  partisipasi masyarakat  juga  terefleksikan  dalam  berbagai  bentuk  dimana  ada  4  dimensi  dalam berpartisipasi:  a)  sumbangan  pikiran  (ide  atau  gagasan),  b)  sumbangan  materi  (dana, barang  dan  alat),  c)  Sumbangan  tenaga  (bekerja  atau  memberi  kerja),  d)  memanfaatkan dan melaksanakan pelayanan pembangunan.
Sementara  itu  (Huraerah  2008,  102)  bentuk-bentuk  partisipasi  masyarakat  dapat dilihat  sebagai  berikut:  1)  Partisipasi  buah  pikiran,  yang  diberikan  partisipan  dalam pertemuan  atau  rapat,  2)  Partisipasi  tenaga,  yang  diberikan  partisipan  dalam  berbagai kegiatan  untuk  perbaikan  atau  pembangunan  desa,  pertolongan  bagi  orang  lain  dan sebagainya, 3) Partipasi harta benda, yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan  atau  pembangunan  desa,  pertolongan  bagi  orang  lain  yang  biasanya  berupa uang,  makanan  dan  sebagainya,  4)  Partisipasi  keterampilan  dan  kemahiran,  yang diberikan orang untuk mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industri, 5) Partisipasi sosial, yang diberikan orang sebagai tanda keguyuban.
Kajian  terkait  partisipasi  masyarakat  dalam  PTSL  diperbandingkan  dengan  kajian Saputro (2018) yang menyatakan bahwa adanya kesamaan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PTSL di Desa Sawahan dan Desa Karangmojo, hanya saja yang membedakan adalah  dalam  hal  bentuk  kepanitiaan  dan  keaktifan  panitia,  sehingga  menghasilkan perbedaan realisasi target PTSL di kedua desa tersebut. Beberapa kajian terkait partisipasi masyarakat  dalam  pendaftaran  tanah  seolah  melupakan  poin  tujuan  partisipasi masyarakat,pihak  terkait  dan  keterlibatan  masyarakat,  hal  tersebut  sangat  ditekankan dalam  kajian  Senja  (2018)  yang  menyatakan  bahwa  optimalisasi  sumber  daya  manusia dengan  cara  melibatkan  seluruh  pegawai  untuk  mempercepat  penyelesaian  kegiatan PTSL,  serta kolaborasi  para  pihak  dengan  cara  bekerja  sama  dengan  pemerintah daerah, untuk membantu pengumpulan berkas dan meningkatkan partisipasi aparat desa

## 148 Achmad Kusyaeri, Bambang Suyudi, Rochma Martanto
Kajian  terkait  Partisipasi  Masyarakat  dalam  penyiapan  peta  kerja  ini  perlu  di  teliti untuk  memberikan  gambaran  akan  penyiapan  peta  kerja  yang  merupakan  proses  tahap awal  dalam  pelaksanaan  PTSL,  dimana  dalam  penyiapan  peta  kerja  memerlukan  bahan akan  pembuatan  dari  pada  peta  kerja  tersebut  yang  dapat  bersumber  pada  peta  dasar pendaftaran,  sehingga  akan  penyedian  bahan  tersebut  dibutuhkan  peran dari  partisipasi masyarakat  sebagai  wujud  solusi  atas  kendala  pelaksanaan  PTSL  terkait  sumber  daya manusia, bentuk serta pelibatan masyarakat dalam pendaftaran tanah.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan deskriptif.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  mengumpulkan  data  awal  dari  hasil wawancara, dokumen pendukung observasi terkait keterlibatan masyarakat serta aparat desa  dalam  penyiapan  peta  kerja  yang  dilaksanakan  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Karanganyar.  Kemudian  melakukan  studi  dokumentasi  dengan  mengumpulkan dokumen  berupa  data  peta  kerja  serta  beberapa  dokumen  lain  berupa  peta  PBB  (hasil digitasi Kantor Pertanahan), daftar himpunan ketetapan pajak (DHKP) dan CSRT, untuk mengetahui pelaksanaan dalam penyiapan peta kerja.

## B. Partisipasi Masyarakat Dalam Penyiapan Peta Kerja PTSL.
Partisipasi  masyarakat  merupakan  peran  serta  masyarakat  dalam  suatu  kegiatan, menurut  Cohen  dan  Uphoff  (dalam  Astuti  2011,  59)  mengklasifikasikan  pada  dimensi pertama didalam masyarakat latar belakang dan tanggung jawabnya, yaitu salah satunya pegawai  pemerintah.  Berdasarkan  Juknis  PTSL  No.  01/JUKNIS-300/I/201,  masyarakat dalam pendaftaran tanah merupakan gerakan bersama semua warga yang menguasai atau memiliki bidang tanah yang berada di lokasi kegiatan untuk mendukung kegiatan PTSL.
Penyiapan  peta  kerja  PTSL  ini  bersumber  pada  pembangunan  peta  dasar pendaftaran  yang  telah  dilakukan  sebelum  program  PTSL  oleh  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Karanganyar.  Pembuatan  peta  kerja  terdiri  dari  beberapa  tahap pelaksanaannya,  pada  tahap  perencanaan  awal  sebelum  kegiatan  lapangan  dimulai, pembuatan  peta  kerja  terdiri  dari:  Tahap  1  pengumpulan  data  pembuatan  peta  kerja, pengumpulan  data  yang  sumber  datanya  untuk  pembangunan  peta  dasar  pendaftaran yang kemudian dijadikan acauan dari peta kerja PTSL. Tahap 2 pembuatan peta kerja dan Tahap  3  hasil  peta  kerja.  Berikut  tahap  pembuatan  peta  kerja  dan  pihak  yang  terkait berdasarkan tahap pembuatannya:

## 1. Pengumpulan Data Pembuatan Peta Kerja
Pada  tahap  pembuatan  peta  kerja  pihak yang  terkait dalam  partisipasi  masyarakat terdapat pada pengumpulan data yaitu aparat pemerintah dengan para pihak yang terkait
Partisipasi Masyarakat dalam Penyiapan Peta Kerja untuk Mendukung Pendaftaran Tanah … 149
aparat  desa  dan  aparat  Kanwil  ATR/BPN  Provinsi  Jawa  Tengah,  sebagai  pihak  yang berpartisipasi dalam pengumpulan data yang digunakan sebagai sumber penyiapan peta kerja.  Namun  sumber  data  tersebut  dikumpulkan  pada  tahun  2014  sebagai  sumber  data pembangunan Peta Dasar Pendaftaran Tanah di Kabupaten Karanganyar, yang kemudian digunakan oleh Kantor Pertanahan sebagai acuan Peta Kerja PTSL saat ini.
Tokoh  masyarakat  dan  anggota  masyarakat  itu  sendiri  pada  tahap  1  dalam pengumpulan  data  untuk  pembuatan  peta  kerja  belum  dilibatkan  karena  pada  saat pengumpulan data berupa peta PBB beserta daftar DHKP yang mengelola barang tersebut adalah  aparat  desa.  Sehingga  pihak  Kantor  Pertanahan  berkoordinasi  lansung  dengan aparat desa. Lebih jelasnya Pada tahap 1 bisa dilihat dari tabel berikut:

## Tabel 1. Pengumpulan Data Pembuatan Peta Kerja
No Partisipasi Masyarakat Pihak Terkait Kegiatan 1 Aparat pemerintah Aparat Desa, Aparat Kanwil ATR/BPN Jawa Tengah Pengumpulan Data: a. Citra Satelit Resolusi Tinggi(CSRT) b. Peta Garis (Peta PBB)
c. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) 2 Tokoh Masyarakat - - 3 Anggota Masyarakat - -
Sumber: Petunjuk Teknis Pemetaan Bidang Tanah Melalui Partisipasi Masyarakat 2016

## 2. Pembuatan Peta Kerja
Pada  tahap  2  pembuatan  peta  kerja  menurut  Kepala  Subseksi  Pengukuran  dan Pemetaan  Dasar  dan  Tematik  Sutarmin  dalam  pembuatan  peta  kerja  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Karanganyar  tidak  melibatkan  partisipasi  masyarakat  secara  lansung.  Peta Kerja yang dimiliki sudah ada sebelum dilaksanakannya Program PTSL yaitu sejak tahun 2014,  sehingga  pada  saat  berjalannya  program  PTSL  dalam  pembuatan  peta  kerja  tidak melibatkan partisipasi masyarakat.
Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Karanganyar  telah  melakukan  proses  yang  cukup panjang  dalam  penyedian  Peta  Kerja.  Proses  diawali  dengan  pembuatan  Peta  Dasar Pendaftaran  perdesa.  Peta  Dasar  Pendaftaran  merupakan  peta  yang  memuat  titik  dasar teknik dan unsur geografis, seperti sungai, jalan, bangunan, dan batas bidang tanah (Pasal 1 butir 7 Permen ATR/BPN No. 6 Tahun 2018). Peta Dasar Pendaftaran digunakan sebagai acuan  dalam  penyiapan  Peta  Kerja,  sehingga  ketersediaan  insfrastruktur  berupa  Peta

## 150 Achmad Kusyaeri, Bambang Suyudi, Rochma Martanto
Dasar Pendaftaran dapat menjadi acuan Peta Kerja PTSL hasil dari digitasi Peta PBB. Hasil digitasi dari peta PBB bisa dilihat pada gambar berikut:

## Gambar 1. Hasil Digitasi Peta PBB
Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, 2018
Gambar  1  merupakan  gambar  hasil  digitasi  peta  PBB  yang  dilakukan  oleh  Kantor Pertanahan. Proses digitasi peta PBB salah satu proses pembuatan peta dasar pendaftaran yang  kemudian  dijadikan  acuan  sebagai  peta  kerja.  Setelah  digitasi  peta  PBB  telah dilaksanakan  proses  selanjutnya  yaitu  mengoverlaykan  hasil  digitasi  peta  PBB  dengan CSRT yang telah terkoreksi. Overlay merupakan proses penampalan bidang tanah dengan citra satelit yang sudah direktifikasi. Proses rektifikasi melakukan transformasi data dari satu  sistem  grid  menggunakan  satu  transformasi  geometrik.  Transformasi  pada  CSRT telah dilakukan oleh BIG dan disesuaikan dengan sistem proyeksi yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupatan Karanganyar TM 3⁰.
Hasil  dari  digitasi  peta  PBB  yang  telah  dioverlaykan  dengan  peta  citra  dan  telah disesuaikan  dengan  keadaan  bentuk  tanah  pada  peta  citra.  Proses  penyesuian  yang  ada dengan mempertahankan bentuk dari pada peta citra yang kemudian disesuaikan dengan bentuk  hasil  dari  digitasi  peta  PBB.  Dalam  penyesuaian  bentuk  citra  dengan  bentuk digitasi peta PBB tidak begitu sulit dikarenakan bentuk bidang tanah dari pada peta PBB sudah  sangat  bagus. Peta  citra  yang  dimiliki  oleh  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Karanganyar  merupakan  pemberian  dari  Kanwil  ATR/BPN  Provinsi  Jawa  Tengah.  Peta citra  yang  diberikan  adalah  citra  pleaides,  pleaides  merupakan  citra  satelit  dari  Prancis yang memiliki resolusi yang cukup tinggi yang dibuat oleh perusahaan Airbus Defence & Space .  Pleaides  adalah  salah  satu  satelit  penghasil  citra  dengan  resolusi  tinggi  yang resolusi  spasialnya  mencapai  50  cm  untuk  citra  pankromatik  dan  2  m  untuk  citra multispektral. Bisa dilihat pada gambar 2.
Gambar 2. Hasil Digit Peta PBB disesuaikan dengan Peta Citra
Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, 2018
Tidak  hanya  dengan  digitasi  Peta  PBB,  dalam  peta  kerja  juga  terdapat  bidang- bidang tanah yang sudah terdaftar dan terpetakan dalam server GeoKKP, sebaran bidang tanah  yang  sudah  didaftar  sebelum  kegiatan  PTSL  2018.  Sebaran  bidang  tanah  tersebut merupakan  hasil  unduhan  persil  dari  aplikasi  GeoKPP.  Bidang  tanah  tersebut  sudah terpetakan  sebelum  dilaksanakannya  kegiatan  PTSL.  Bidang  tanah  tersebut  berasal  dari permohonan pensertipikatan rutin atau perorangan yang dilakukan dan sudah terpetakan sebelum dilaksanakan kegiatan PTSL. Sehingga dalam peta kerja tersebut dapat dianalisis akan  sebaran  bidang-bidang  tanah  yang  sudah  terdaftar  dan  terpetakan  dengan  bidang tanah yang belum terdaftar dan belum terpetakan. Bisa dilihat pada Gambar 3.
Gambar 3. Persil GeoKKP

## 152 Achmad Kusyaeri, Bambang Suyudi, Rochma Martanto

## 3. Hasil Peta Kerja
Kegiatan  partisipasi  masyarakat  dalam  pembuatan  peta  dasar  pendaftaran  yang dijadikan  sumber  peta  kerja,  digunakan  pada  saat  peta  kerja  sudah  jadi,  dimana masyarakat  menggunakan  peta  kerja  untuk  mengidentifikasi  dan  mendeliniasi  bidang- bidang  tanah  terdaftar  dan  belum  terdaftar  pada  saat  pelaksanaan  kegiatan  PTSL  di lapangan, Rician tahapan bisa dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2. Hasil Peta Kerja No Partisipasi Masyarakat Pihak yang Terkait Kegiatan 1 Aparat pemerintah Aparat Desa, Aparat Kantor Pertanahan Identifikasi dan mendeliniasi bidang tanah terdaftar dan belum terdaftar 2 Tokoh Masyarakat Masyarakat yang berpengaruh di Desa Identifikasi dan mendeliniasi bidang tanah terdaftar dan belum terdaftar 3 Anggota Masyarakat Warga Desa Identifikasi dan mendeliniasi bidang tanah terdaftar dan belum terdaftar
Sumber: Petunjuk Teknis Pemetaan Bidang Tanah Melalui Partisipasi Masyarakat, 2016
Pada  Gambar 4    merupakan  hasil  peta  kerja  berdasarkan  pembangunan  peta dasar pendaftaran. Dalam peta kerja terdapat Nomor Objek Pajak (NOP), yang berfungsi untuk membantu mengidentifikasi bidang-bidang tanah pada lokasi kegiatan PTSL. Pada peta  kerja  terdapat  persil  GeoKKP  yang  merupakan  bidang-bidang  tanah  yang  sudah terdaftar  sebelum  dilaksanakan  kegiatan  PTSL  2018,  sehingga  peta  kerja  PTSL  dapat digunakan sebagai bahan analisis dalam pelaksanaan dilapangan dalam mengidentifikasi bidang-bidang  tanah  yang  belum  terdaftar.  Proses  awal  mengidentifikasi  bidang-bidang tanah  pada  Peta  Kerja  PTSL  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Karanganyar  beserta  aparat desa dan warga desa berdasarkan dari Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP). DHKP merupakan  daftar  himpunan  yang  memuat  data  nama  wajib  pajak,  letak  objek  pajak, NOP,  besar  serta  pembayaran  pajak  terhutang  yang  dibuat  desa/kelurahan.  DHKP berfungsi mempermudah petugas desa, aparat Kantor Pertanahan serta warga desa untuk mengidentifikasi kepemilikan tanah di desa-desa lokasi PTSL 2018.
Gambar 4. Peta Kerja PTSL 2018
Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, 2018
Ringkasan tahap pembuatan peta kerja, partisipasi masyarakat terlibat dalam dua tahapan pada tahap 1 dan tahap 3. Dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3. Ringkasan Tahap Pembuatan Peta Kerja dan Pihak yang Terkait
No Tahap 1 Pengumpulan data Tahap 2 Pembuatan Peta Kerja Tahap 3 Peta Kerja 1 Partisipasi Masyarakat: - Aparat Pemerintah Partisipasi Masyarakat:  Partisipasi Masyrakat: - Aparat Pemerintah - Tokoh Masyarakat - Anggota Masyarakat
2 Pihak Yang Terkait:
- Aparat Desa
- Aparat Kanwil
ATR/BPN Prov. Jawa Tengah Pihak Yang Terkait: - Aparat Desa - Aparat Kantor Pertanahan
- Masyarakat yang berpengaruh di Desa - Warga Desa
3 Pengumpulan Data:
- Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT)
- Peta Garis (Peta PBB)
- Daftar Himpunan
Ketetapan Pajak (DHKP) Pembuatan peta kerja telah dilakukan oleh Aparat Kantor Pertanahan Identifikasi dan mendeliniasi bidang tanah terdaftar dan belum terdaftar

## Sumber: Dokumen Peneliti, 2019
Pada  Tahap  1  pihak  yang  terkait  dalam  partsipasi  masyarakat  yaitu  oleh  aparat pemerintah  dalam  bentuk  mengumpulkan  data  sumber  dari  pembangunan  peta  dasar

## 154 Achmad Kusyaeri, Bambang Suyudi, Rochma Martanto
pendaftaran  yanag  dijadikan  acuan  peta  kerja  saai  ini.  Pada  tahap  2  tidak  terlibat partisipasi  masyarakat  dikarenakan  pada  tahap  pembuatan  yang  berperan  dalam pembuatannya oleh aparat Kantor Pertanahan. Partipasi masyarakat yang dilakukan oleh anggota masyarakat itu sendiri hanya terlaksana pada Tahap 3 yaitu dalam tahap dimana peta  kerja  tersebut  sudah  jadi  dan  dilaksanakan  pada  saat  kegiatan  lapangan.  Anggota masyarakat  menggunakan  peta  kerja  tersebut  untuk  mengidentifikasi  dan  mendeliniasi bidang-bidang  tanah  terdaftar  maupun  belum  terdaftar  pada  lokasi  desa  kegiatan  PTSL 2018.

## C. Bentuk Partisipasi Masyarakat
Secara  umum  partisipasi  masyarakat  dapat  dilihat  dari  bentuk  partisipasi masyarakat  yang  diberikan  dalam  bentuk  nyata  (memiliki  wujud)  dan  juga  bentuk partisipasi  yang  diberikan  dalam  bentuk  tidak  nyata  (abstrak).  Bentuk  partisipasi  yang nyata misalnya uang, harta benda, tenaga, dan keterampilan sedangkan bentuk partisipasi yang  tidak  nyata  adalah  partisipasi  buah  pikiran,  partisipasi  sosial,  pengambilan keputusan  dan  partisipasi  representif.  Bentuk  partisipasi  dalam  penyiapan  peta  kerja dapat dilihat pada tabel tahap pembuatan peta kerja berikut:

## Tabel 4. Bentuk Partisipasi dan Tahap Pembuatan Peta Kerja
No Tahap Pembuatan Bentuk Partisipasi Keterangan 1 Pengumpulan Data Sumbangan materi berupa barang - Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) - Peta Garis (Peta PBB) - Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) 2 Koreksi - Tidak dilakukan 3 Pengukuran GCP & ICP dengan GPS - Tidak dilakukan 4 Peta CSRT/FU Terektifikasi - Tidak dilakukan 5 Plotting Bidang-bidang Tanah Terdaftar - Tidak dilakukan 6 Pembuatan Peta Kerja - Tidak dilakukan 7 Peta Kerja Memanfaatkan dan melaksanakan pelayanan pembangunan Identifikasi bidang tanah terdaftar dan belum terdaftar
Sumber: Petunjuk Teknis Pemetaan Bidang Tanah Melalui Partisipasi Masyarakat, 2016
Berdasarkan  diatas  dapat  dilihat  bentuk  partisipasi  masyarakat  yang  dilakukan dalam  pembutan  peta  kerja.  Dari  penelitian  yang  dilakukan  di  Kantor  Pertanahan
Partisipasi Masyarakat dalam Penyiapan Peta Kerja untuk Mendukung Pendaftaran Tanah … 155
Kabupaten  Karanganyar mengenai  bentuk  partisipasi  masyarakat  dalam  Penyiapan  Peta Kerja  dalam  bentuk  sumbangan  materi  berupa  barang,  utamanya  yaitu  berupa  data hardcopy Peta PBB dan softcopy berupa file DHKP serta Peta Citra sebagai sumber data dalam  pembuatan  Peta  Dasar  Pendaftaran.  Peta  Dasar  Pendaftaran  merupakan  dasar dijadikannya  Peta  Kerja  pada  Kegiatan  PTSL  di  Kantor  Pertanahan  sehingga  dengan adanya  sumber  dalam  pembuatan  peta  sangat  membantu  dalam  kegiatan  PTSL.  Bentuk partisipasi  yang  dilakukan  oleh  anggota  masyarakat  itu  sendiri  pada  tahap  peta  kerja sudah  jadi,  dalam  bentuk  memanfaatkan  dan  melaksanakan  pelayanan  pembangunan dimana  masyarakat  menggunakan  peta  kerja  untuk  mengidentifiaksi  dan  mendeliniasi biang-bidang tanah yang terdaftar maupun belum terdaftar pada lokasi desa PTSL.

## D. Manfaat Peta Kerja Partisipasi Masyarakat
Peta kerja merupakan peta yang digunakan sebagai acuan untuk mengindentifikasi, mendeliniasi  dan  atau  memetakan  batas  bidang  tanah  yang  sudah  terdaftar  maupun bidang  tanah  yang  belum  terdaftar.  Dalam  penelitian  yang  telah  dilakukan  di  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Karanganyar,  pemanfaatan  Peta  Kerja  digunakan  pada  kegiatan berikut:  1)Penetapan  lokasi  desa  PTSL,  2)  Sebagai  acuan  petugas  satgas  fisik  maupun satgas yuridis dalam mengindentifikasi bidang tanah yang masuk dalam kegiatan PTSL, 3) Pembaruan data bidang tanah terdaftar (K4).

## 1. Dasar Penetapan Lokasi
Pemanfaatan  Peta  Kerja  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Karanganyar  digunakan dalam  penetapan  lokasi  sebagai  dasar  pertimbangan  dalam  menentukan  lokasi  desa kegiatan  PTSL.  Penetapan  Lokasi  penyelenggaraan  PTSL  2018  dilakukan  dalam  satu wilayah  desa/kelurahan  yang  letaknya  berdekatan,  berdasarkan  ketersediaan  anggaran PTSL yang telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD),  Pendapatan  Negara  Bukan  Pajak (PNBP)  atau  sumber  Dana  PTSL  lainnya.  Pedoman  penetapan  lokasi  dengan mempertimbangkan:
a. Diutamakan pada lokasi yang sudah tersedia Peta Dasar Pendaftaran dalam bentuk peta  foto/CSRT.  Selanjutnya  peta  dasar  akan  berfungsi  sebagai  peta  kerja  kegiatan dilapangan.  Apabila  belum  tersedia  Peta  Dasar  Pendaftaran,  maka  sebelum dilakukan pengukuran bidang sudah dibuatkan Peta Kerja.
b. Tersedianya peta batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang ditunjuk menjadi lokasi PTSL (Dilampirkan dalam SK Penetapan Lokasi).
156 Achmad Kusyaeri, Bambang Suyudi, Rochma Martanto
c. Bidang  tanah  yang  terdaftar  masih  minimum,  mengacu  pada  data  elektronik (database KKP) maupun data fisik (buku Tanah dan Surat Ukur).
Berdasarkan  Surat  Keputusan  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Karanganyar Nomor  129.2/33.13-100.3/I/2018  tentang  Penetapan  Lokasi  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap Tahun Anggaran 2018, yang ditetapkan pada tanggal 08 Januari 2018 sebanyak 7 Kecamatan,  16  Kelurahan/Desa  dengan  jumlah  bidang 40.000  bidang.  Namun  Penetapan Lokasi PTSL 2018 mengalami 6 kali perubahan. Perubahan disebabkan oleh target bidang tanah  didesa  tidak  terpenuhi  dan  juga  dapat  disebabkan  oleh  volume  pembaruan  data bidang  tanah  terdaftar  (K4),  sehingga  untuk  memenuhi  dari  pada  target  bidang  tanah yang  telah  ditetapkan,  diperlukan  penambahan  lokasi  kelurahan/desa  PTSL  karena bertambahnya volume pengukuran peta bidang tanah PTSL.
Tabel 5. Perubahan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar
Tentang Penetapan Lokasi Desa PTSL 2018 No Surat Keputusan (SK) Jumlah Kecamatan Jumlah Desa Jumlah Bidang Tanah Keterangan 1 129.2/33.13-100.3/I/2018 7 16 40.000 - 2 619.2/33.13-100.3/IV/2018 8 20 45.000 - 3 1108.1/33.13-100.3/VII/2018 8 25 40.000 - 4 1542.1/33.13-100.3/VII/2018 8 25 45.000 - 5 1818.1/33.13-100.3/VIII/2018 13 74 45.195 - 6 2178.1/33.13-100.3/XI/2018 13 74 54.355 -
Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, 2018
Berdasarkan  tabel  5  terjadi  penambahan  beban  pekerjaan  dalam  pelaksanaan kegiatan  PTSL  2018.  Beratnya  beban  pekerjaan  dikarenakan  bertambahnya  kecamatan serta  desa  dan  jumlah  target  bidang  tanah.  Berdasarkan  Surat  Keputusan  terakhir  pada tanggal 01 November  2018 yaitu  Surat  Keputusan  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Karanganyar  Nomor:  2178.1/33.13-100.3/XI/2018  tentang  Penetapan  Lokasi  Pendaftaran Tanah  Sistematis  Lengkap  Tahun  Anggaran  2018,  di  Kabupaten  Karanganyar dilaksanakan di 13 Kecamatan, 74 Kelurahan/Desa, dengan total target Peta Bidang Tanah sebesar 54.355 bidang tanah.
Berdasarkan  gambar  5  penunjukan lokasi  desa  PTSL 2018,  penambahan desa  yang dilakukan  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Karanganyar,  sudah  sesuai  dengan  pedoman penetapan lokasi, yaittu diberikan kepada desa yang bertetangga dalam penetapan lokasi dengan  mempertimbangkan  lokasi  yang  sudah  tersedia  Peta  Dasar  Pendaftaran  dalam
Partisipasi Masyarakat dalam Penyiapan Peta Kerja untuk Mendukung Pendaftaran Tanah … 157
bentuk peta foto/CSRT. Selanjutnya peta dasar akan berfungsi sebagai peta kerja kegiatan dilapangan, serta Pengukuran dan pemetaan satu desa/kelurahan secara lengkap.

## 2. Identifikasi Bidang Tanah Terdaftar dan Belum Terdaftar
Pemanfaatan Peta Kerja digunakan petugas Satgas Fisik dan Satgas Yuridis, Manfaat dari  peta  kerja  digunakan  pada  saat  pelaksanaan  Program  PTSL.  Peta  kerja  sangat membantu  dalam  kelancaran  pelaksanaan  kegiatan  PTSL  karena  proses  indentifikasi dilakukan  oleh  masyarakat  yang  hadir  dipandu  Satgas  Fisik.  Identifikasi  kepemilikan dilakukan  dengan  cara  memberi  tanda  silang  pada  Peta  Kerja.  Setelah  diberi  tanda selanjutnya peta ini digandakan dan dipakai sebagai acuan Satgas Fisik dan Yuridis dalam melaksanakan tugas dilapangan .
Hal  tersebut  telah  dilaksanakan  oleh  tim  puldasik  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Karanganyar di Desa Bandardawung Kecamatan Tawangmangu. Berdasarakan kesadaran masyarakat  desa  sendiri,  dimana  akomodasi  seluruh  kegiatan  PTSL  ditanggung  oleh masyarakat desa, berdasarkan hasil musyawarah. Dari hasil musyawarah tersebut seluruh peserta  musyawarah  menyetujui  serta  memutuskan  beberapa  hal  yang  telah  disepakati bersama sebagai berikut:
a. Mengajukan PTSL yang diadakan oleh Pemerintah Pusat.
b. Sepakat  dan  tidak  ada  rasa  keberatan  mengumpulkan  dana  untuk  persiapan kelancaran program tersebut.
c. Sepakat  untuk  membentuk  panitia  tingkat  dusun  untuk  kelancaran  pelaksanaan kegiatan PTSL.
d. Panitia dan saksi berhak menerima honor, dan pengelolaan dana diserahkan panitia.
e. Apabila  dikemudian  hari  timbul  permasalahan dari  kesepakatan  untuk  kelancaran kegiatan  PTSL  dan  akibat  terbitnya  sertipikat  menjadi  tanggung  jawab  pemohon, dan narasumber, panitia dan pejabat tidak ikut bertanggung jawab.
f. Keputusan diambil secara musyawarah.
Dari hasil musyawarah aparat desa hanya sebagai pengawas pelaksanaan Program PTSL.  Desa  Bandardawung  merupakan  salah  satu  desa  yang  aktif,  sehingga  proses pendataan  lebih  awal  pada  bulan  Agustus  2017  untuk  mendata  peserta  program  PTSL 2018.  Pada  bulan  januari,  awal  tahun  2018  tim  Program  PTSL  datang  ke  desa  untuk memberikan  sosialisasi  akan  Program  PTSL  serta  membawa  Peta  Kerja,  dibawanya  peta kerja untuk mengidentifikasi bidang-bidang tanah peserta kegiatan PTSL 2018 yang sudah didata  sejak  agustus  2017.  Setelah  didata  pada  peta  kerja,  Satgas  Fisik  dan  Yuridis  telah mengetahui lokasi bidang tanah yang masuk dalam kegiatan PTSL 2018.
158 Achmad Kusyaeri, Bambang Suyudi, Rochma Martanto

## 3. Pembaruan data bidang tanah terdaftar (K4).
Manfaat Peta Kerja dalam pemanfaatanya digunakan dalam pembaruan data bidang tanah  terdaftar  (K4).  Kondisi  bidang  tanah  terdaftar  hasil  unduhan  dari  aplikasi  KKP terbagi dalam dua  kondisi,  terpetakan dan  belum  terpetakan.  Terhadap  kondisi tersebut dilakukan verifikasi, dengan tahapan sebagai berikut:
Bidang tanah belum terpetakan pada sistem KKP.
Dalam status link-up data elektronik, bidang tanah ini termasuk kualitas bidang KW 4, 5 dan 6. Kondisi ini disebabkan dua hal yaitu sertipikat tidak ada Gambar Situasi (GS) dan sertipikat dengan GS/SU belum/tidak dipetakan pada Sistem KKP.
Pada  saat  penelitian  yang  ditemukan  dalam  proses  pembaruan  data  bidang  tanah terdaftar  (K4),  kantor  pertanahan  melaksanakan  pembaruan  data  dengan  GS/SU belum/tidak  terpetakan  pada  Sistem  KKP.  Terhadap  bidang  tanah  terdaftar  yang mempunyai  GS/SU  namun  belum  terpetakan  pada  Sistem  KKP  dapat  terjadi  karena beberapa  kemungkinan,  antara  lain  peta  dasar  pendaftaran  (fisik)  belum  tersedia,  salah dalam  plotting  ( Human  error ),  sudag  ter-ploting  tetapi  peta  pendaftaran  (fisik)  hilang (tidak ter-migrasi ke geodatabase dan lain-lain. Beberapa langkah yang dilakukan yaitu:
a. Membuat daftar inventarisasi GS/SU.
b. Terhadap  kondisi  Surat  Ukur  yang  ditemukan  dilakukan  langkah-langkah  sebagai berikut:
a) Kartir/penggambaran digital, terhadap GS/SU yang ditemukan.
b) Pemetaan/ploting  dengan  cara  mengidentifikasi  di  kantor  terhadap  posisi relative dan informasi yang ada terhadap bidang-bidang tanah di sekitarnya.
c) Jika identifikasi di kantor tidak ditemukan, dilakukan pengecekan lapangan.
d) Cek lapangan dapat dilakukan dengan melakukan stake-out dari salah satu atau beberapa batas bidang tanah terhadap situasi di sekitarnya.
e) Cek lapangan dilakukan dengan koordinasi dan komunikasi dengan melibatkan masyarakat setempat.
f) Hasil  stake-out  lapangan  terdapat  dua  kemungkinan,  bidang  tanah  tumpang tindih dan tidak tumpang tindih.
g) Kondisi bidang yang tumpang tindih, dilakukan mediasi dan dibuatkan Berita Acara Mediasi.
h) Jika  terjadi  kesepakatan  dilakukan  pengukuran  ulang,  hasilnya  dituangkan dalam  Berita  Acara  Pengukuran  Ulang  dan  dapat  diterbitkan  PBT  revisi.  Peta Bidang Tanah ini dimungkinkan untuk digunakan sebagai kelengkapan proses pemeliharaan data dalam rangka Ganti Blangko pada pelayanan rutin di Kantor Pertanahan, sesuai dengan ketentuan.
Partisipasi Masyarakat dalam Penyiapan Peta Kerja untuk Mendukung Pendaftaran Tanah … 159
i) Jika  tidak  terjadi  kesepakatan  terhadap  bidang  tanah  yang  tumpang  tindih maka  dibuatkan  Berita  Acara  yang  merupakan  evidence  yang  diserahkan  ke Kantor Pertanahan .
c. Ploting/pemetaan terhadap bidang-bidang tanah yang terukur.
d. Link-Up data spasial (bidang/persil) dengan data tekstual.
Tahap  ploting  terhadap  bidang-bidang  tanah  yang  sudah  terdapat  GS/SU,  Kantor Pertanahan  memanfaatkan  Peta  Kerja  dan  Daftar  Himpunan  Ketetapan  Pajak  (DHKP) untuk mengidentifikasi letak lokasi dari pada bidang tanah tersebut. Maka hasil dari peta kerja yang digunakan dijadikan sebagai peta desa lengkap, peta desa lengkap pada PTSL 2018  terdapat  15  desa,  merupakan  hasil  dari  pemetaan  bidang-bidang  tanah  K1,K4  dan bidang tanah yang sudah terpetakan sebelum dilakukan kegiatan PTSL pada desa tersebut
Desa Bandardawung salah satu desa yang sudah dipetakan secara lengkap dan telah di  jadikan  desa  lengkap  dalam  pelaksanaan  program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap  tahun  2018  di  Kabupaten  Karanganyar.  Dalam  pemetaan  desa  lengkap  pada Desa  Bandardawung  terdiri  dari  data  pemetaan  bidang-bidang  tanah  K1,K4  dan  bidang tanah  yang  sudah  terpetakan  sebelum  dilakukan  kegiatan  PTSL.  Data  dalam  Peta  Desa Lengkap tersebut dapat diliat pada tabel berikut:
Tabel 6. Analisa Peta Desa Lengkap Desa Bandardawung
No Kluster PTSL Jumlah Bidang Persentase (%) Keterangan 1 K1 1354 49,58 Desa Bandardawung 2 K4 907 33,21 3 Terpetakan Sebelum PTSL 2018 452 16,55 Jumlah 2731 99.14
Sumber: Analisa Peneliti, 2019
Berdasarkan  tabel  diatas  hasil  dari  analisa  peneliti  berdasarkan  Peta  Desa Lengkap,  bahwa  pada  Desa  Bandardawung  sudah  99,14  %  bidang  tanahnya  sudah bersertipikat serta sudah terpetakan secara lengkap dengan rincian, pengukuran PTSL K1 berjumlah 1354 bidang tanah, pembaruan data bidang tanah terdaftar (K4) berjumlah 907 bidang tanah dan bidang tanah yang sudah terpetakan sebelum PTSL 2018 berjumlah 452 bidang sehingga dari jumlah seluruh bidang tanah bersertipikat dan terpetakan pada Desa Bandardawung berjumlah 2731 bidang tanah.
160 Achmad Kusyaeri, Bambang Suyudi, Rochma Martanto

## E. Penutup
1. Kesimpulan
a. Dalam  proses  pembuatan  peta  kerja  partisipasi  masyarakat  terbagi  menjadi beberapa  tahap:  Tahap  1  pengumpulan data dimana  partisipasi  masyarakat  aparat pemerintah  dengan  pihak  yang  terkait  adalah  aparat  desa  dan  Tahap  3  hasil  peta kerja  yang  berperan  dalam  pertisipasi  masyarakat  aparat  pemerintah,  tokoh masyarakat, dan anggota masyarakat dengan pihak yang terkait adalah aparat desa, aparat  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Karanganyar,  masyarakat  yang  berpengaruh didesa  dan  warga  desa  tersebut.  Proses  penyiapan  peta  kerja  merupakan pengumpulan  data  pembangunan  peta  dasar  pendaftaran  yang  telah  selesai  pada tahun 2014, kemudian dijadikan acuan Peta Kerja dan telah digunakan sampai saat ini dalam kegiatan PTSL 2018 di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar.
b. Bentuk  partisipasi  masyarakat  dalam  penyiapan  Peta  Kerja  yang  didasari  dengan pembangunan Peta Dasar Pendaftaran, bentuk partisipasi yang dilaksanakan dalam bentuk nyata pada tahap pengumpulan data, yaitu dalam bentuk sumbangan materi berupa  barang,  dengan  memberikan  sumber  data  berupa  Peta  PBB,  DHKP  dan CSRT  yang  dijadikan  Peta  Dasar  Pendaftaran  yang  kemudian  sebagai  acuan  dari Peta  Kerja  PTSL  2018.  Bentuk  partisipasi  masyarakat  dalam  bentuk  memanfaatkan dan  melaksanakan  pelayanan  pembangunan  yang  dilakukan  anggota  masyarakat yaitu  warga  didesa  serta  aparat  desa  dalam  memanfaatkan  peta  kerja  untuk menidentifikasi  serta  mendeliniasi  bidang  tanah  terdaftar  maupun  yang  belum terdaftar.
c. Pemanfaatan Peta Kerja digunakan dalam kegiatan berikut :
1) Pemanfaatan  Peta  Kerja  dalam  penetapan  lokasi,  digunakan  sebagai  dasar dalam penetapan lokasi kegiatan PTSL 2018.
2) Pemanfaatan Peta Kerja yang berdasarkan Peta Dasar Pendaftaran yang telah dibangun  sejak  tahun  2014  sangat  membantu  tim  Satgas  Fisik  dan  Satgas Yuridis  dalam  mengidentifikasi  bidang-bidang  tanah  yang  masuk  dalam kegiatan PTSL 2018. Peta Kerja tersebut diberikan oleh tim satgas fisik kepada panitia  desa  kegiatan  PTSL,  untuk  mendata  dan  mengidentifikasi  bidang- bidang tanah yang masuk dalam kegiatan PTSL.
3) Pemanfaatan  Peta  Kerja  sangat  membantu  dalam  Pembaharuan  Data  Bidang Tanah  Terdaftar  (K4).  Peta  Kerja  digunakan  untuk  menempatkan  bidang- bidang tanah yang sudah terdaftar namun belum terpetakan.
Partisipasi Masyarakat dalam Penyiapan Peta Kerja untuk Mendukung Pendaftaran Tanah … 161

## 2. Saran
a. Peran  aktif  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Karanganyar  perlu  ditingkatkan  dalam menjalin komunikasi antar lembaga pemerintah khususnya pemerintah daerah dan instansi  yang  terkait  dalam  program  PTSL.  Perlu  koordinasi  berupa  sosialisasi terhadap  penyiapan  peta  kerja  yang  sudah  dibangun  dengan  dasar  peta  dasar pendaftaran,  untuk  mengupdate  data  bidang  tanah  yang  sudah  terdaftar  maupun belum terdaftar agar dapat mempermudah proses dari pada penyiapan peta kerja.
b. Perlu ditingkatkan bentuk partisipasi yang ada saat ini dengan adanya keterlibatan langsung  masyarakat  dalam  pembuatan  peta  kerja  yang  sudah  ada.  keterlibatan masyarakat dalam mengidentifikasi dan mendeliniasi lansung pada peta kerja akan sangat memberikan manfaat pada masyarakat desa dan dapat berperan lebih pada pelaksanaan PTSL di desa, serta memberikan ilmu baru terhadap masyarakat dalam membaca sebuah peta.
c. Perlu  ditingkatkan  pemanfaatan  peta  kerja  dalam  tahap  penetapan  lokasi,  agar dalam  penetapan  lokasi  PTSL  tidak  mengalami  perubahan  desa,  serta  perlu pengarsipan data digital pada surat ukur maupun gambar situasi dan gambar ukur untuk  membantu  tim  pemetaan  K4  dalam  mendigitasi  bidang-bidang  tanah  yang belum  terpetakan.  Sehingga  dengan  adanya  arsip  data  digital  dapat  memudahkan petugas  dalam  mengidentifikasi  SU/GS  yang  sudah  terpetakan  maupun  belum terpetakan  dan  pemberian  manfaat  dari  pada  Peta  Desa  Lengkap  agar  dapat dimanfaatkan  bersama  baik  oleh  Kantor  Pertanahan  Kabupatan  Karanganyar maupun  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Karanganyar,  sehingga  pemanfaatan  Peta Desa  lengkap  dapat  memberikan  informasi  akan  status  dari  pada  bidang-bidang tanah pada lokasi desa lengkap, serta informasi dapat di akses oleh masyarakat yang membutuhkan informasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Astuti,  SI  2011, Desentralisasi  dan  partisipasi  masyarakat  dalam  pendidikan, Pustaka  Pelajar,
Yogyakarta.
Bangsawan,  M  2019,  ‘Kebijakan  Sertifikasi  Tanah  Dan  Implikasinya  Terhadap
Kesejahteraan  Masyarakat’,  Skripsi  pada  Fakultas  Hukum,  Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Huraerah,  A  2008, Pengorganisasian  &  Pengembangan  Masyarakat:  Model  &  Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan, Humaniora, Bandung.

## 162 Achmad Kusyaeri, Bambang Suyudi, Rochma Martanto
Mujiburohman,  DA  2018,  ‘Potensi  Permasalahan  Pendaftaran  Tanah  Sistematik  Lengkap (PTSL)’, Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan , Vol. 4, No. 1, Mei. hlm. 90-103.
Nadjib, A 2018, Tenaga ukur kurang, ribuan tanah di DIY belum terdaftar, web  diposting tanggal  24  Oktober  2018,  dilihat  pada  10  Maret  2019,  https://daerah. sindonews.com/read/1348931/189/tenaga-ukur-kurang-ribuan-tanah-di-diy- belum-terdata-1540383818.
Saputro, K 2018, Partisipasi masyarakat terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap  (Studi  di  Desa  Sawahan  Kecamatan  Ponjong  dan  Desa  Karangmojo Kecamatan  Karangmojo  Kabupaten  Gunungkidul),  Skripsi  pada  Jurusan Manajemen Pertanahan, Sekolah Tingggi Pertanahan Nasional.
Siregar,  I  2001, Tesis  Penanggulanagn  kemiskinan  melalui  pemberdayaan  masyarakat  nelayan , Universitas Indonesia, Depok.
Wijayanto, DD, Wahyono, EB & Utami, W 2018, ‘Pemanfaatan  Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Untuk Pembenahan Data Spasial Pertanahan’, Jurnal Tugas Agraria Vol. 1, No. 1, September.

## Publikasi Pemerintah
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
Petunjuk  Teknis  Pengukuran  dan  Pemetaan  Bidang  Tanah  Sistematik  Lengkap  No.
01/JUKNIS-300/I/2018, 8 Januari 2018.
Petunjuk Teknis Pemetaan Bidang Tanah Melalui Partisipasi Masyarakat (Fit For Purpose Cadaster), 2016.