Vol. 7 No. 2 April 2021 p-ISSN : 2252-4150 e-ISSN  : 2716-3474 Tersedia online di http://ejurnal.stisipolcandradimuka.ac.id/index.php/JurnalPublisitas/
Kajian Implementasi Permendes Nomor 19 Tahun 2017 Dalam Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Barito
Kuala
Farah Qubayla 1 ,  Jamaluddin 2 ,
1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Univeristas Lambung Mangkurat – Jalan H.
Hasan Basry, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
2 Magister Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Univeristas Lambung Mangkurat - Jalan H. Hasan Basry, Banjarmasin, Kalimantan Selatan E-mail: farah.qubayla@ulm.ac.id ; jamaluddin.fisip@ulm.ac.id

## ABSTRAK
Permendes  Nomor  19  Tahun  2017  adalah  peraturan yang  dikeluarkan  Kementerian  Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk  mengatur prioritas penggunaan dana desa  tahun  di  Indonesia  padah  tahun  2018.  Penetapan  prioritas  tersebut  ditujukan  agar  para pemerintah  daerah  maupun  kabupaten/kota  memiliki  pedoman  dalam  penggunaan  dana  desa yang  setiap  tahunnya  diberikan  oleh  pemerintah,  sekaligus  menjadi  salah  satu  acuan  dalam penyusunan  teknis  maupun  evaluasi  pelaksanaan  penggunaan  dana  desa.  Penelitian  ini menggunakan  metode  kualitatif  dan  dilakukan  untuk  mengkaji  permasalahan  implementasi Permendes  No.  19 Tahun  2017  dan  rekomendasi  berupa  langkah  konkrit  yang  perlu  dilakukan pemerintah  di  Kabupaten  Barito  Kuala.  Temuan  dan  rekomendasi  dalam  penelitian  ini dihasilkan dari kajian normatif kebijakan terkait dengan Permendes No. 19 Tahun 2017 maupun kajian  empiris  pada  penggunaan  dana  desa  di  delapan  desa  terpilih  di  berbagai  kecamatan  di Kabupaten  Barito  Kuala.  Melalui  penelitian  ini  diketahui  bahwa  terdapat  faktor-faktor  yang sangat mempengaruhi implementasi kebijakan ini yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dalam pengelolaan  dana desa. Dana desa yang  diterima  di seluruh  desa yang ada  Kabupaten  Barito  Kuala  pada  umumnya  diprioritaskan  untuk  pembangunan  infrastrukstur yang  menyerap  sekitar  70%  dari  keseluruhan  dana.  Melalui  penelitian  ini  harapannya  akan tersedia sebuah rancangan model penetapan prioritas penggunaan dana desa yang dimungkinkan dapat  menurunkan angka kemiskinan pedesaan di Kabupaten Barito Kuala.
Kata kunci : implementasi, kebijakan, dana desa, kemiskinan.

## ABSTRACT
Permendes  Number  19  of  2017  is  a  regulation  issued  by  the  Ministry  of  Villages, Development of Disadvantaged Areas, and Transmigration to regulate priorities for the use of village funds in Indonesia in 2018. This prioritization is intended so that local and district / city governments  have  guidelines  in  using  village  funds  annually  provided  by  the  government,  as well  as  being  one  of  the  references  in  technical  preparation  and  evaluation  of  the implementation  of  the  use  of  village  funds.  This  study  used  qualitative  methods  and  was conducted  to  study  the  implementation  problems  of  Permendes  No.  19  of  2017  and recommendations  in  the  form  of  concrete  steps  that  need  to  be  taken  by  the  government  in Barito  Kuala  Regency.  The  findings  and  recommendations  in  this  study  resulted  from  a
normative  review  of  policies  related  to  the  Permendes  No.  19  of  2017  as  well  as  empirical studies  on  the  use  of  village  funds  in  eight  selected  villages  in  various  sub-districts  in  Barito Kuala  Regency. Through this  research  it is  known  that there  are  factors  that greatly  influence the  implementation  of  this  policy,  namely  communication,  resources,  disposition  and bureaucratic structure in the management of village funds. Village funds received in all villages in  Barito  Kuala  Regency  are  generally  prioritized  for  infrastructure  development,  which absorbs  about  70%  of  the  total  funds.  Through  this  research,  it  is  hoped  that  there  will  be  a design model for determining the priority of the use of village funds which is possible to reduce the rural poverty rate in Barito Kuala Regency.
Keywords : implementation, policy, village fund, poverty.

## 1. PENDAHULUAN
Pemerintah  Indonesia  telah  banyak menyusun kebijakan-kebijakan yang ditujukan untuk penanggulanagn kemiskinan  dan  juga  tidak  terlepas  dari peranan dari kementerian  sektoral  seperti Kemendesa  sendiri.  Kemudian  yang menjadi pertanyaan adalah apakah pemerintah telah cukup dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan  di  Indonesia  terutama  di daerah-daerah  tertinggal.  Dan  selama  ini pemerintah memang telah banyak mengeluarkan kebijakan terkait
permasalahan  kemiskinan,  salah  satunya dengan  adanya  Dana  Desa.  Setiap  tahun pemerintah  menganggarkan  dana  desa yang  bersumber  dari  APBN  untuk diberikan  kepada  desa-desa  di  Indonesia sejak tahun 2015 hingga sekarang. Tetapi fakta-fakta masih menimbulkan pertanyaan  mengapa  kemiskinan  begitu sulit diturunkan. Untuk menjawab pertanyaan  ini  dalam  konteks  kebijakan, adalah bahwa selama ini upaya pengentasan kemiskinan fokus memberikan  penekanan  pada  pemenuhan sandang, pangan dan papan bagi masyarakat miskin.
Tetapi tidak
memperhatikan  faktor  lain  yang  bersifat non  agregat  yang  dapat  menumbuhkan
masyarakat  dengan  kemampuan  serta kapasitas  untuk  mandiri.  Diantaranya dengan  mendorong  masyarakat  untuk memiliki  nilai-nilai,  seperti:  harga  diri ( self  esteem ),  kebanggaan  ( dignity ), kemandirian  ( independence ),  pengakuan ( recognition )  dan  kebebasan  ( freedom ) [1].
Sehingga upaya pengentasan
kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah  selama  ini  tidak  mampu membuat  masyarakat  miskin  untuk  dapat berdiri sendiri, sebaliknya kebijakan yang ada  justru  membuat  masyarakat  menjadi sangat  ketergantungan  dengan  bantuan dari pemerintah. Padahal salah satu upaya yang  dapat  mendorong  kemandirian masyarakat miskin adalah dengan melakukan  usaha  atau  kegiatan  yang bersifat produktif melalui program pemberdayaan  masyarakat.  Perlu  diakui bahwa program pemberdayaan
masyarakat  juga  merupakan  salah  satu prioritas  dalam  penggunaan  dana  desa, akan  tetapi  apakah  program  tersebut kemudian  menjadi  prioritas  utama  dan telah  dijalankan  dengan  baik?  Karena selama  ini  penggunaan  dana  desa  jauh lebih  diprioritaskan  pada  pembangunan infrastruktur dibandingkan dengan pemberdayaan masyarakat untuk
melakukan  usaha-usaha  produktif  yang dapat menumbuhkan kemandirian
mereka.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengkaji  bagaimana  implementasi  dari salah  satu  diantara  beragam  upaya pemerintah melalui berbagai kebijakannya dalam pengentasan
kemiskinan  adalah  Peraturan  Menteri Desa  (Permendes)  nomor  19  tahun  2017 tentang  penetapan  prioritas  penggunaan Dana Desa tahun 2018 telah berjalan dan karena  itu  perlu  dilakukan  penelitian. Dalam  peraturan  ini  pada  pasal  2,    telah menentukan  bahwa  penetapan  prioritas penggunaan  dana  desa  bertujuan  a) memberikan acuan  bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan  lokal  berskala  Desa  yang dibiayai oleh Dana Desa dalam melaksanakan  program  dan  kegiatan;  b)
memberikan  acuan  bagi  Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman  teknis  penggunaan  Dana  Desa; dan c) memberikan acuan bagi
Pemerintah Daerah Pusat dalam pemantauan  dan  evaluasi  pelaksanaan penggunaan  Dana  Desa  [2].  Kemudian pada  pasal  5  ditentukan  bahwa  Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan  dengan  prioritas  penggunaan
Dana  Desa  diarahkan  untuk  pelaksanaan program  dan  kegiatan  Pembangunan Desa [2].
Ketentuan  bahwa  penanggulangan kemiskinan  dapat  dilakukan  melalui penetapan  prioritas  penggunaan  dana
desa  yang  ditetapkan  oleh  Kemendesa berdasarkan  Permendes  No.  19  tahun 2017,  maka  penelitian  ini  penting dilakukan,  khususnya  sebagai  upaya penurunan angka kemiskinan di  beberapa desa di Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA Implementasi Kebijakan
Implementasi  kebijakan  adalah salah satu proses  yang paling krusial dan kompleks  dalam  siklus  hidup  kebijakan. Implementasinya  merupakan proses  yang rumit karena menyangkut masalah politik,  keuangan  dan  administrasi,  dan ini  membutuhkan  motivasi,  lobi  yang tepat,  dan  dukungan  teknis,  profesional dan administratif. Keberhasilan implementasi  kebijakan  akan  ditentukan oleh  banyak  variabel  atau  faktor,  dan masing-masing  variabel  tersebut  saling berhubungan satu sama lain.
Jika dilihat sebagai konsep umum, implementasi kebijakan dapat didefinisikan  sebagai  tahap  ketiga  dari siklus kebijakan yang berarti tahap proses kebijakan  segera  setelah  berlakunya undang-undang,  atau tindakan  yang  akan diambil  untuk  menempatkan  hukum berlaku  atau  bahwa  masalah  akan diselesaikan.  Implementasi  juga  dapat didefinisikan dalam hal keluaran ( output ), atau  sejauh mana  tujuan  program didukung  atau  dipergunakan,  seperti tingkat  pengeluaran  yang  berkomitmen untuk program.
Implementasi kebijakan dapat dipahami  sebagai  cara  atau  upaya  yang dilakukan pemerintah agar sebuah keputusan atau kebijakan dapat mencapai tujuannya  [3].  Kemudian  Lester  dan Stewart juga menjelaskan bahwa implementasi  sebuah  kebijakan  secara luas  dapat  diartikan  sebagai  alat  jika
dipandang dalam pengertian luas
merupakan  alat  administrasi  hukum mengenai  bagaimana  aktor,  organisasi, prosedur,  dan  teknik  bekerja  sama  untuk menerapkan  kebijakan  yang  diadopsi dalam  upaya  untuk  mencapai  dampak atau tujuan yang diinginkan [4].

## Indikator Keberhasilan Implementasi Kebijakan
Kompleksitas  implementasi  tidak hanya  disebabkan  oleh  banyaknya  aktor atau  unit  organisasi  yang  terlibat,  akan tetapi juga dikarenakan proses implementasi  dipengaruhi  oleh  berbagai variabel  yang  kompleks  pula,  baik variabel yang individual maupun variabel organisasional. Dan masing-masing variabel  pengaruh  tersebut  juga  saling berinteraksi  satu  sama  lain.  Variabel- variabel  tersebut  dapat  ditemukan  dalam berbagai  model  implementasi  kebijakan oleh  para  ahli  yang  dapat  digunakan untuk menganalisis variabel-variabel yang  mempengaruhi  keberhasilan  sebuah kebijakan.
Implementasi  kebijakan  publik dapat dilihat dari beberapa perspektif atau pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan  yang  diperkenalkan  oleh George C. Edwards III yaitu
implementation  problems  approach [5].
Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat  mengurangi  masalah  yang  menjadi sasaran  dari  sebuah  kebijakan,  maka kebijakan tersebut mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan  telah  dengan  sangat  baik diimplementasikan.  Sementara  itu,  suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan  sangat  baik,  mungkin  juga  akan mengalami  kegagalan,  apabila  kebijakan tersebut kurang diimplementasikan
dengan baik oleh pelaksana kebijakan.
George  C.  Edwards  III  dalam
mengkaji
implementasi kebijakan
berangkat  dari  dua  hal  pokok  yaitu mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam menentukan
keberhasilan  implementasi  kebijakan  [6].
Berdasarkan  dua  pertanyaan  tesebut kemudian  Edwards  III  merumpuskan beberapa  variabel  yang  krusial  variabel krusial  dalam  menentukan  keberhasilan sebuah  implementasi  kebijakan  yang pada akhirnya akan mempengaruhi keberhasilan  suatu  kebijakan  atau  tidak, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Empat hal tersebut yang  kemudian  dapat  dijadikan  sebagai alat analisis dalam mengkaji implementasi sebuah kebijakan.

## Komunikasi
Implementasi kebijakan akan dapat  dikatakan  berhasil  jika  para pelaksana  kebijakan  atau  bisa  disebut sebagai
implementor kebijakan mengetahi dan memahami apa yang harus dilakukan  guna  mencapa  tujuan  dari kebijakan  tersebut.  Selain  itu,  tujuan  dan sasaran  dari  kebijakan  kemudian  haris disampaikan  atau  ditransmisikan  kepada kelompok sasarannya, misalnya masyarakat. Melalui
transmisi tersebutharapannya akan mengurangi distorsi  dalam  proses  implementasi. Sebaliknya  jika  tujuan  dan  sasaran  dari sebuah kebijakan tidak memiliki kejelasan atau tidak ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga mereka tidak mengetahuinya sama sekali, maka  akan  sangat  mungkin  terjadi resistensi  dari  kelompok  sasaran  sebagai konsekuensi dari ketiadaan informasi [6]. Sehingga  dapat  dipahami  semakin  baik komunikasi  yang  terjadi  diantara  pihak- pihak  terlibat  dalam  proses  implementasi sebuah  kebijakan,  maka  akan  semakin kecil  resiko  terjadinya  kesalahpahaman atau  miskomunikasi  di  dalamnya  dan begitu pula sebaliknya.
Adapun  beberapa  macam dimensi dalam  komunikasi  yang  dikemukakan oleh  Edwards  III,  yaitu:  “ orders  to implement  policies  must  be  clear, accurate and consistent ” [5]. Berdasarkan pernyataan tersebut diketahui  bahwa  dimensi  komunikasi yang dimaksud adalah transmisi ( transmission ),  kejelasan  ( clarity )  dan konsistensi  ( consistency )  [5].  Menurut Edwards  III,  persyaratan  utama  dalam implementasi seperti yang telah disebutkan  sebelumnya  bahawa  para pelaksana  kebijakan  harus  mengetahui apa  yang  harus  mereka  lakukan.  Apapun keputusan maupun perintah harus ditransmisikan  atau  diteruskan  kepada pihak-pihak yang tepat sebelum
keputusan  atau  peraturan  tersebut  dapat diikuti.  Sehingga  menjadi  sangat  penting sekali untuk memastikan bahwa komunikasi-komunikasi yang akan disampaikan  harus  akurat  dan  dapat dipamahi  dengan  cermat  oleh  para pelaksana  kebijakan.  Dan  sayangnya, tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  banyak sekali  yang  dapat  menjadi  hambatan dalam proses transmisi komunikasi dalam implementasi kebijakan. Hambatan tersebut  pada  akhirnya  hanya  akan menghambat  dan  menghalangi  proses implementasi  sebuah  kebijakan  dalam mencapai tujuannya.

## Sumber Daya
Secara logis
sudah dapat
dimengerti  ketika  keputusan-keputusan maupun  perintah-perintah  yang  akan disampaikan  kepada  implementor  atau pelaksana  kebijakan  harus  disampaikan dan dikomunikasikan secara cermat, jelas dan konsisten. Akan tetapi apabila terjadi para  pelaksananya  kebijakan  memiliki kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan, maka implementasinya pun akan berjalan sesuai  dengan  harapan.  Sumber  daya
yang dimaksud dalam hal ini tidak hanya berupa  sumber  daya  manusia  secara kuantitas  saja  tetapi  juga  termasuk didalamnya kompetensi pelaksana kebijakan  dan  sumber  daya  finansial. Tanpa  sumber  daya,  dapat  dipastikan sebuah  kebijakan  hanya  akan  menjadi sebuah  dokumen  belaka  yang  tidak  akan berjalan untuk mencapai tujuannya [6].
Edwards  III  menjelaskan  bahwa sumber-sumber  yang  dapat  menentukan keberhasilan  pelaksanaan  salah  satunya adalah sumber daya yang tersedia, karena sumber daya merupakan sumber penggerak  dan  pelaksana.  Sumber  daya manusia  merupakan  sumber  daya  yang paling penting dalam menentukan apakah sebuah kebijakan akan berhasil pelaksanaannya  atau  tidak.  Sehingga secara  keseluruhan  sangat  pentinh  untuk dipahami  bahwa  keberhasilan  sebuah implementasi  kebijakan  akan  sangat dipengaruhi oleh bagaimana pemanfaatan sumber  daya  manusia,  biaya  dan  waktu. Kemudian  Edwards  III  lebih  lanjut memaparkan bahwa ada empat komponen yang  dapat  dikaji  dalam  variabel  sumber daya  ini,  antara  lain:  1)  staf  yang  cukup (baik  dalam  jumlah  dan  mutu);  2) informasi  yang  dibutuhkan  dalam  upaya pengambilan  keputusan;  3)  kewenangan yang  cukup  guna  melaksanakan  tugas atau  tanggung  jawab;  dan  4)  fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan [6].

## Disposisi
Disposisi  atau  sikap  pelaksana dapat dipahami sebagai komitmen pelaksana  terhadap  program  kebijakan [6].  Disposisi  menurut  Edwards  III, merupakan faktor penting dalam pendekatan mengenai implementasi kebijakan.
Apabila menginginkan kegiatan  implementasi  efektif,  maka para pelaksana  atau  implementor  tidak  hanya harus mengetahui apa yang akan
dilakukan  tetapi  juga  harus  memiliki kemampuan  untuk  melaksanakannya  [6].
Kemampuan untuk melaksanakan
tersebut  menjadi  kualitas  atau  ciri-ciri dari para aktor pelaksana guna mendukung  keberhasilan  implementasi kebijakan.  Edwards  III  menekankan bahwa keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari disposisi (karakteristik agen pelaksana)  [5].  Variabel  disposisi  ini sangat penting karena kinerja implementasi  sangat  dipengaruhi  oleh sifat  ataupun  ciri-ciri  dari  pelaksana tersebut.  Apabila  implementor  memiliki sifat  atau  karakteristik  yang  baik,  maka dia  akan  dapat  menjalankan  kebijakan dengan  baik  seperti  apa  yang  diinginkan oleh pembuat kebijakan [5], [6].

## Struktur Birokrasi
Variabel  terakhir  yang  juga  sama pentingnya dengan ketiga variable sebelumnya  adalah  struktur  birokrasi dimana  mereka  merupakan  pihak  yang bertugas  dan  memiliki  pengaruh  yang signifikan  dalam  proses  implementasi kebijakan  [6].  Struktur  birokrasi  atau organisasi  suatu  badan  dapat  dipahami sebagai  variabel  yang  memiliki  peranan penting  dalam  menentukan  keberhasilan dari  implementasi  kebujakan.  Sehingga dibutuhkan struktur birokrasi yang tertata dengan baik untuk mendukung tercapainya  tujuan  kebijakan  yang  telah disepakati  dan  ditetapkan.  Salah  satu aspek dama struktur biroktasi yang paling penting  adalah  ketersediaan  prosedur operasional  yang  jelas  atau  lebih  dikenal sebagai  SOP/POS  yang  dapat  dijadikan sebagai  pedoman  dalam  pelaksanaan kegiatan  guna  mendukung  implementasi kebijakan  oleh  para  pelaksana  kebijakan atau  implementor.  Sedangkan  struktur birokrasi  yang  terlalu  panjang  dan berbelit justru akan menghambat implemetasi kebijakan karena akan cenderung  melemahkan  pengawasan  dan
menimbulkan  prosedur  birokrasi  yang rumit  dan  kompleks.    Sehingga  aktivitas organisasi  akan  menjadi  sangat  kaku, tidak dinamis dan tidak fleksibel [6].
Empat variabel yang telah dipaparkan  diatas  merupakan  variabel yang bekerja secara  simultan  dan berhubungan  satu  sama  lain  untuk mendukung maupun sebaliknya (menghambat, jika variabel tersebut tidak terlaksana  dengan  baik)  implementasi kebijakan. Dengan demikian dapat dipahami  bahwa  pendekatan  yang  ideal dalam  mengkaji  penelitian  ini  adalah dengan  merefleksikan  dan  membahas keempat  variabel  tersebut  sekaligus. Karena implementasi kebijakan
merupakan  sebuah  proses  yang  dinamis dimana  terjadi  banyak  interaksi  antara variabel yang mempengaruhinya. Dengan menggunakan  keempat  variabel  tersebut maka  akan  dapat  diketaui  bagaimana implementasi  kebijakan  Permendes  No. 19  Tahun  2017  dalam  pengelolaan  dana desa di Kabupaten Barito Kuala.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan  penelitian  kualitatif  sehingga diharapkan mampu menggambarkan secara utuh atas subyek penelitian. Fokus penelitian adalah menjawab
permasalahan yang telah dirumuskan dan memenuhi  tujuan  penelitinnya.  Jacob Vredenberg  [7]  menguraikan  dalam bukunya  bahwa  ada  beberapa  hal  yang yang  mendasari  penggunaan  pendekatan kualitatif  dalam  suatu  penelitian,  yaitu: (1) penelitian kualitatif menyajikan bentuk  yang  menyeluruh ( holistic ) dalam menganalisis suatu fenomena; (2)
penelitian jenis ini lebih peka menangkap informasi  kualitatif  deskriptif,  dengan cara relatif tetap berusaha
mempertahankan  keutuhan  ( wholeness ) dari obyek, yang berarti bahwa data yang dikumpulkan dipelajari sebagai
keseluruhan yang terintegrasi.
Penelitian mengenai kajian implementasi  ini  dilakukan  di  Barito Kuala  yang  merupakan  salah  satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan  terhadap  perangkat  daerah  yang secara langsung terkait dengan
implementasi  kebijakan  Permendes  No.
19 Tahun 2017 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun dalam upaya penurunan angka kemiskinan pedesaan.
Adapun langkah-langah
pengumpulan  data  yang  dilakukan  oleh peneliti, yaitu: pertama , proses memasuki lokasi  penelitian  ( getting  in )  yaitu umpulan  data  dari informan yang ditentukan dengan cara purposive sampling dilakukan dengan kunjungan ke lokasi  penelitian.  Dengan  mendatangi kantor  Sekretariat  Daerah,  BAPPEDA, BPMPD,  Kecamatan  dan  Desa  terpilih. Kedua ,  proses  pengumpulan  data  di lokasi  penelitian  saat  terjun  secara langsung  ke  lapangan  dengan  melakukan penyesuaian  dengan  para  informan  serta menghindari  suasana  yang  kaku  dan formal  ( getting  along ). Ketiga ,  proses pengumpulan  data  ( logging  the  data ) berdasarkan  hasil  wawancara  mendalam ( indepth  interview )  serta  studi  litertaur atau dokumentasi.

## 4. HASIL PENELITIAN
Barito  Kuala  merupakan  salah satu  kabupaten  di  provinsi  Kalimantan Selatan  yang  memiliki  potensi  ekonomi sangat  besar  pada  sektor  pertanian
khususnya  pertanian  tanaman  pangan. Bahkan sektor ini menjadi sektor unggulan kabupaten karena nilainya yang terus meningkat setiap tahunnya.  Dengan merujuk  data  dari  PDRB  (Produk Domestik  Regional  Bruto)  Kabupaten Barito  Kuala  yang  dibuat  oleh  BPS diketahui bahwa sektor pertanian, kehutanan  dan  perikanan  memberikan kontribusi paling besar terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah  ini  [8]. Sektor  industri  pengolahan  dan  sektor konstruksi  merupakan  sektor  lainnya yang berpotensi untuk berkembang meski nilainya  masih  berada  jauh  di  bawah sektor pertanian.
Secara  administratif,  kabupaten Barito  Kuala  memiliki  17  kecamatan dengan  195  desa  dan  6  buah  kelurahan. Penelitian ini memilih delapan kecamatan secara purposive sampling yang didasarkan pada pertimbangan
penyebaran  geografis,  potensi  ekonomi kecamatan  dan  jumlah  penduduk  miskin di  kecamatan  tersebut.  Hal  ini  menjadi penting  untuk  diperhatikan  mengingat tujuan penelitian adalah untuk
mengetahui pola atau model
pemberdayaan  masyarakat  desa  yang mampu  memberikan  dampak  positif dalam  mengurangi  angka  kemiskinan  di kabupaten Barito Kuala secara umum.
Melalui  diskusi  dengan  beberapa narasumber  terkait,  yaitu  kepala  BPMPD
Barito  Kuala,  dan  kepala  Bidang  Sosial dan  Budaya  Badan  Perencanaan  Daerah (BAPPEDA) Barito Kuala maka penelitian ini memilih delapan kecamatan untuk  menjadi  objek  penelitian,  yaitu kecamatan  Tamban,  kecamatan  Alalak, kecamatan Jejangkit, kecamatan Kuripan,
kecamatan  Tabukan,  kecamatan  Anjir Muara,  kecamatan  Mandastana,  dan kecamatan Rantau Badauh.
Dari  keseluruhan  delapan  desa yang  menjadi  objek  penelitian  ini,  hanya ada satu perangkat desa di salah satu desa saja yang mengetahui mengenai Permendes  No.  19  tahun  2017.  Beliau adalah sekretaris desa di Pantai Hambawang,  Kecamatan  Mandastana. Sedangkan semua perangkat desa lainnya dan masyarakat hanya mengetahui adanya  dana  desa  yang  ditujukan  untuk setiap  desa.  Tanpa  mengetahui  bahwa dana  desa  yang  diterima  oleh  setiap  desa juga  telah  diatur  dan  ditetapkan  prioritas pembangunannya melalui Permendes No. 19  Tahun  2017  yang  menjadi  salah  satu acuan  dari  dibuatnya  Peraturan  Bupati Barito  Kuala  Nomor  120  Tahun  2017. Sebagai  contoh  di  desa  Sungai  Gampa,
Kecamatan Rantau Bedauh, baik Sekretaris  Desa  dan  perangkat  desa lainnya tidak mengenal apa itu Permendes  No.  19  Tahun  2017.  Mereka hanya  mengetahui  dana  desa  yang  perlu dialokasikan  dan  diserahkan  kepada  kaur perencanaan  dan  keuangan.  Begitu  pula yang terjadi di Desa Balandean,
Kecamatan Alalak dan lima desa lainnya. Disini terlihat bawa dalam upaya komunikasi  kebijakan  Permendes  No.  19 Tahun  2017,  proses  transmisi  dan kejelasan  komunikasinya  belum  optimal. Karena  tidak  semua  pelaksana  kebijakan (perangkat  desa)  mengetahui  nama  dari kebijakan  tersebut,  begitupula  mengenai isinya.  Para  pelaksana  kebijakan  hanya memiliki informasi mengenai sasaran dan tujuan dari pengalokasian dan pengelolaan dana desa berdasarkan
beberapa  Peraturan  Bupati  Barito  Kuala khususnya Nomor 120 Tahun 2017 [9].
Meskipun tidak  mengetahui  nama kebijakan yang ditetapkan, seluruh perangkat  desa  memiliki  pengetahuan baik  mengenai  prioritas  dan  tujuan  dari penggunaan  dana  desa  yang  diterima. Dan  pengelolaan  dana  tersebut  sudah diupayakan terlaksana sebagaimana mestinya terutama dalam upaya pembangunan  desa.  Komunikasi  yang terjalin  antar  perangkat  desa  dan  juga masyakarat dalam pengelolaan dana desa pun berjalan dengan cukup baik.
Pelaksanaan  atau  implementasi  sebuah kebijakan dapat dikatakan efektif dijalankan  jika  para  pembuat  keputusan benar-benar  mengetahui  dan  memahami apa yang harus dan akan dikerjakan. Dan hal  tersebut  akan  dapat  dicapai  apabila komunikasi  yang  terjadi  di  lingkup birokrasi kebijakan  berjalan dengan  baik. Agar semua keputusan maupun peraturan harus  benar-benar  dapat  disampaikan secara tepat sasaran.
Semua perangkat pemerintah desa ikut  serta  dalam  upaya  implementasi kebijakan  ini.  Hal  ini  perlu  dilakukan karna dalam proses implementasi kebijakan  diperlukan  adanya  kejelasan mengenai  kualitas  dari  para  pelaksana diluar dari  latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam pengambilan keputusan. Secara kuantitas, sumber daya manusia yang ada di desa-desa khususnya para perangkat desa sudah cukup memadai.  Adapun  aspek  kualitas  yang perlu  diperhatikan.  Tidak  sedikit  dari perangkat desa yang ada di berbagai desa di  Kabupaten  Barito  Kuala  yang  masih belum  mengetahui  fungsi  dari  instansi
tempat  mereka  bekerja.  Latar  belakang pendidikan juga menentukan kualitas dari aparat  desa  selaku  pelaksana  kebijakan. Dari  desa  yang  diteliti  ditemui  beberapa aparat desa yang latar belakang pendidikannya tidak sesuai dengan kualifikasi pekerjaannya.
Ketidaksesuaian ini pada akhirnya akan sangat berpengaruh terhadap kinerja perangkat  desa  baik  secara  langsung maupun  tidak  langsung  ketika  tanggung jawab yang diberian diluar dari kualifikasi  yang  dimiliki  oleh  aparat tersebut.  Kemudian  adanya  aparat  desa yang  kurang  disiplin  dan  motivasi  dalam bekerja.  Terdapat  salah  satu  desa  yang beberapa aparatnya  jarang  masuk bekerja sehingga  rekan  kerjanya  harus  menutupi kekosongannya. Hal ini juga
menimbulkan  tumpang  tindih  pekerjaan yang  akan  mengurangi  efektivitas  dalam bekerja.
Semua  instansi  dan  organisasi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan Permendes No. 19 Tahun  2017  memiliki  fasilitas  bekerja masing-masing. Secara keseluruhan semua pemerintah desa memiliki fasilitas masing-masing  terutama  kantor.  Yang membedakan hanya kondisinya, ada yang perlu  diperluas  ada  yang  sudah  dirasa cukup baik.
Hasil penelitian selanjutnya dikerahui bahwa kecenderungan pelaksana  kebijakan  Permendes  No.  19
Tahun  2017  dapat  dilihat  dari  program- program apa saja yang telah direncanakan dan  diwujudkan,  serta  bagaimana  umpan balik dari masyarakat terhadap pelaksanaan  program-program  tersebut. Adanya  perencanaan,  pelaksanaan  serta
umpan balik tersebut dapat merefleksikan atau  menggambarkan  perilaku  pelaksana kebijakan  terhadap  kebijakan  yang  telah ditetapkan.  Perilaku  atau  sikap  para pelaksana  kebijakan  dalam  penelitian  ini menujukkan  hasil  yang  positif  karena seluruh  aparatur  pemerintah  kabupaten, kecamatan  dan  desa  di  Kabupaten  Barito Kuala  mendukung  adanya  penetapan prioritas  penggunaan  dana  desa  dan melaksanakan  fungsinya.  Meskipun  ada perbedaan  pendapat,  tetapi  perbedaan tersebut dapat diselesaikan melalui musyawarah.
Secara kesuluruhan struktur birokrasi  masing-masing  desa  cukup baik.  Hanya  saja  yang  perlu  menjadi perhatian  disini  adalah  struktur  birokrasi dalam  cakupan  yang  lebih  luas  dalam upaya  implementasi  Permendes  No.  19 tahun  2017.  Aparat-aparat  desa  selaku pelaksana  kebijakan  yang  ada  di  desa- desa  secara  struktur  birokrasi  ada dibawah  Kementrian  Dalam  Negeri, sedangkan Permendes No. 19 tahun 2017 dikeluarkan  oleh  Kemendesa.  Sehingga hal  ini  perlu  menjadi  perhatian  agar Permendes  No.  19  Tahun  2017  bisa terlaksana sesuai dengan tujuannya, maka harus  ada  kejelasan  birokrasi  antara Kemendesa  dengan desa-desa sasarannya di  Kabupaten  Barito  Kuala  dalam penelitian ini.
Penting  untuk  diketahui  bahwa dalam penelitian ini prioritas penggunaan dana  desa  dilaksanakan  lebih  berfokus kepada sektor pembangunan infrastruktur dibandingkan  sektor  lainnya  seperti pemberdayaan  masyarakat.  Contohnya  di desa Purwosari 1, sebesar 70% dana desa digunakan  untuk  memperbaiki  jalan,
jembatan  dan  fasilitas  fisik  lainnya.  Hal ini juga terjadi di ketujuh desa lainnya.

## 5. PEMBAHASAN
Permendes Nomor 19 Tahun 2017 merupakan  perangkat  kebijakan  dari pemerintah yang mengatur secara terperinci  menenai  prioritas  penggunaan dana  desa  di  Indonesia  pada  tahun  2018. Dengan harapan bahwa pemerintah daerah  kemudian  dapat  menggunakan Permendes tersebut sebagai pedoman dan acuan  dalam  menyusun  pedoman  teknis penggunaan  dana  desa  serta  melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan  dana  desa  di  setiap  desa  di Indonesia yang menjadi sasaran pemerintah setiap tahunnya.
Mengutip  pengertian  mengenai dana desa yang tercantum dalam
Permendes No. 19 Tahun 2017 disebutkan bahwa: dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  yang diperuntukkan  bagi  desa  yang  ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah  kabupaten/kota  dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. [2]
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang telah dilakukan kepada delapan desa yang ada di  beberapa kecamatan di  Kabupaten Barito  Kuala  dapat  dilihat  sejauh  mana implementasi  dari  Permendes  No.  19 Tahun 2017 tentang prioritas penggunaan dana  desa  terlaksana.  Meskipun  para perangkat  desa  tidak  mengetahui  adanya peraturan  ini,  bukan  berarti  mereka sebagai  pelaksana  kebijakan  di  tingkat desa  tidak  memahami  adanya  aturan dalam  prioritas  penggunaan  dana  desa. Para  perangkat  desa  selaku  pelaksana
kebijakan  mengetahui  adanya  prioritas dalam  penggunaan  dana  desa  melalui beberapa  Peraturan  Bupati  Barito  Kuala, khususnya  Peraturan  Bupati  Nomor  109 dan 120 Tahun 2017.
Peraturan  Bupati  Nomor  109 Tahun 2017 adalah peraturan tentang tata cara  pembagian  dan  penetapan  rincian alokasi  dana  desa  yang  bersumber  dari APBD  bagi  setiap  desa  di  Kabupaten Barito  Kuala  tahun  anggaran  2018  [10]. Tercantum pada bab IV pasal 8 mengenai penggunaan  alokasi  dana  desa,  yaitu:  1) Alokasi  Dana  Desa  diprioritaskan  untuk mendanai  program  dan  kegiatan  pada bidang  penyelenggaraan  pemerintahan Desa  dan  Pembinaan  kemasyarakatan Desa; 2) Selain digunakan untuk kegiatan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan  masyarakat  desa,  dan belanja  tidak  terduga;  3)  Program  dan kegiatan  prioritas  yang  didanai  dari Alokasi  Dana  Desa  ditetapkan  secara tersendiri dalam pedoman teknis penggunaan  dana  transfer  kepada  desa yang ditetapkan melalui peraturan Bupati.
[10]
Dari  ketiga  ayat  diatas  telah disebutkan beberapa prioritas
penggunaan  dana  desa  yaitu  pelaksanaan pembangunan  desa  dan  pemberdayaan masyarakat  desa  seperti  yang  memang telah  diatur  dalam  Permendes  No.  19 tahun  2017.  Adapun  pedoman  teknis prioritas  penggunaan  dana  desa,  alokasi dana  desa  tahun  anggaran  2018  yang terdapat  dalam  Peraturan  Bupati  Nomor 120 Tahun 2017. Peraturan ini mencantumkan Permendes No. 19 Tahun 2017 sebagai acuan pertimbangan sehingga  ditetapkannya  Peraturan  Bupati tentang pedoman teknis penggunaan dana desa  yang  mengatur  secara  terperinci mengenai prioritas kegiatan yang bersumber  dari  dana  desa  merupakan
kegiatan  yang  dapat  memenuhi  tujuan dan  memberikan  dampak  di  sektor pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa itu sendiri.
Dengan  adanya  Peraturan  Bupati yang  mengatur  pedoman  teknis  dalam penggunaan  dana  desa  dan  menjadikan Permendes  No.  19  Tahun  2017  sebagai acuan pertimbangan, maka dapat dikatakan  bahwa  tujuan  utama  dari Permendes No. 19 tahun 2017  itu sendiri telah  tercapai.  Tujuan  tersebut  tercantum pada bab II Pasal 2, yaitu: 1) Memberikan acuan bagi penyelenggaraan bagi kewenangan hak asal usul dan kewenangan  lokal  berskala  desa  yang dibiayai oleh Dana Desa dalam melaksanakan  program  dan  kegiatan;  2) Memberikan  acuan  bagi  Pemerintah Kabupaten/Kota
dalam menyusun pedoman  teknis  penggunaan  Dana  Desa; dan 3) Memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah Pusat dalam pemantauan  dan  evaluasi  pelaksanaan penggunaan Dana Desa [2]. Pemerintah Kabupaten Barito
Kuala  telah  berhasil  melaksanakan  apa yang  menjadi  tujuan  dari  ditetapkannya Permendes  No.  19  Tahun  2017  yaitu menjadikan  Permendes  sebagai  acuan teknis  dalam  penyusunan  pedoman  dan pengelolaan dana desa.
Setelah dana desa diterima,
masing-masing desa melakukan
musyawarah bersama yang disebut dengan  “musrenbangdes”.  Dari  sini terlihat  adanya  bentuk  komunikasi  yang terjalin  antara  perangkat  desa  dan masyarakat. Dalam musyawarah- musyawarah  tersebut  dibahas  mengenai pengalokasian  dana  desa  dan  juga masukan-masukan kebutuhan dari masyarakat setempat. Sosialisasi mengenai
program-program yang
dilakukan  yang  dibiayai  oleh  dana  desa juga merupakan  salah  satu  wujud berjalannya komunikasi yang mendukung
implementasi  Permendes  ini.  Selain sosialisasi program, dilakukan juga sosialisasi  untuk  mengajar  masyarakat desa  terlibat  langsung  dalam  kegiatan- kegiatan untuk mencapai tujuan penggunaan  dana  desa  yang  telah ditetapkan. Sosialisasi tersebut merupakan  cara  berkomunikasi  yang sangat diperlukan dalam rangka menjamin agar pesan yang harus disampaikan  tidak  mengalami  distorsi dan  dapat  dimengerti  oleh  masyarakat.
Sosialisasi dengan melibatkan masyarakat  secara  langsung  inilah  yang telah  dicapai  oleh  masyarakat  desa  yang ada di Kabupaten Barito Kuala.
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini, desa-desa  di  Kabupaten  Barito  Kuala secara  kuantitatif maupun  kualitatif ditunjang  oleh  sumber  daya  manusia yang  cukup  kuantitatif  dan  kualitatif. Banyak  pihak  yang  secara  aktif  terlibat dalam  pengelolaan  dana  desa.  Tidak hanya BPD dan para pelaksana kebijakan di  Kantor  Desa,  tetapi  juga  terdapat kelompok-kelompok  dalam  masyarakat yang ikut serta dalam program pengelolaan  dana  desa.  Di  setiap  desa terdapat  LPM,  PKK,  Karang  Taruna  dan Gabungan  Kelompok  Tani  (Gapoktan) yang  memiliki  anggota  masing-masing. Jadi  secara  kuantitas  sumber  daya manusia  sebagai  penunjang  kebijakan pengelolaan dana desa cukup memadai.
Secara  kualitatif  pun  cukup  baik karena  masing-masing  pihak  pelaksana kebijakan  tersebut  memiliki  pengetahuan mengenai  fungsi  dan  tugasnya.  Sebagai salah  satu  contoh  seperti  yang  dijelaskan oleh  wakil  BPD  di  desa  Purwosari  1 Kecamatan  Tambah,  bahwa  fungsi  BPD menurut  beliau  dalam  pemerintahan  desa sebenarnya  dalam  satu  atap  mendasar mereka  adalah  pengawasan.  Sifatnya dalam proyek itu mengawasi, mengayomi masyarakat. Selain itu BPD juga memfasilitasi  kemauan  masyarakat  dan
penyambung  lidah  masyarakat.  Selain BPD,  perangkat  desa  dan  kelompok masyarakat  lainya  yang  ikut  serta  dalam pelaksanaan  pengelolaan  dana  desa  ini juga  memiliki  pengetahuan  yang  cukup baik  mengenai  apa  saja  yang  dibutuhkan oleh masyarakat setempat.
Sumber  daya  lainnya  yang  juga mempengaruhi
berjalannya suatu kebijakan  menurut  Edwards  III  adalah pendanaan dan fasilitas. Secara pendanaan  kebijakan  ini  sudah  cukup jelas yaitu dengan adanya dana desa yang diberikan  kepada  masing-masing  desa untuk  dikelola  dengan  sebaik-baiknya berdasarkan prioritas yang ada. Begitupula  dengan  fasilitas  penujuang kebijakan,  para  pelaksana  kebijakan  di desa  ini  memiliki  kantor  masing-masing, dan  di  desa  pun  ketika  berinteraksi dengan masyarakat juga memiliki fasilitas untuk berkumpul bersama.
Jika dilihat dari bagaimana disposisi  atau  sikap  pelaksana  terhadap kebijakan yang ditetapkan oeleh pemerintah  yang  dalam  hal  ini  adalah pelaksana kebijakan terutama aparat  desa di  Kabupaten  barito  Kuala.  Dan  sikap pelaksana  kebijakan  di  desa  ini  sangat positif.  Para  perangkat  desa  mendukung adanya  program  pengelolaan  dana  desa dan mereka berusaha melakukanya dengan  sebaik-baiknya  bersama  dengan masyarakat. Para perangkat desa memiliki  pemahaman  dan  komitmen untuk  membangun  dan  memberdayakan masyarakat desa  yang  menjadi  salah satu inti  dari  Permendes  No.  19  Tahun  2017. Struktur  birokrasi  juga  perlu  menjadi perhatian  dalam  terlaksananya  sebuah kebijakan.  Secara  umum  birokrasi  yang ada  di  desa-desa  di  Kabupaten  Barito Kualas  memiliki  struktur  yang  jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing.
Kemudian  penetapan  prioritas penggunaan  dana  desa  di  Kabupaten Barito  Kualas  lebih  mengutamakan  pada
pembangunan infrastruktur sebanyak 70%  seperti  perbaikan,  jalan,  jembatan dan  lain  sebagainya.  Selain  itu  melalui dana desa pula dikelola BUM Desa untuk para  petani  dan  juga  penjualan  LPG. Pembangunan  gedung  olahraga  pun sudah dilaksanakan. Oleh sebab itu dalam pengelolaan  dana  desa  sudah  berjalan berdasarkan  prioritas  penggunaan  dana desa yang telah ditetapkan, yaitu pembangunan  infrastruktur,  pengelolaan BUM  Desa  dan  sarana  olahraga,  serta adanya  publikasi  penggunaan  dana  desa yang  biasanya  dapat  dijumpai  di  depan kantor desa. Hanya saja ada satu prioritas lain  yang  sama  pentingnya  dalam  upaya pengentasan  kemiskinan  di  pedasaan yaitu  pemberdayaan  masyarakat  desan  di Kabupaten  Barito  Kuala  masih  belum terlaksana  dengan  maksimal.  Meskipun sempat  pernah  dilaksanakan  beberapa pelatihan  tetapi  hal  tersebut  tidak  terlalu mendapat  perhatian  dari  masyarakat  dan pada akhirnya  hasil  yang diharapkan dari pelatihan  tersebut  sebagai  salah  satu perwujudan  pemberdayaan  masyarakat desa belum tercapai.
Terkait  dalam  upaya  peningkatan kulaitas  sumber daya  manusia  khususnya pemerintahan  desa  di  Kabupaten  Barito Kuala yang sangat penting untuk diperhatikan  karena  salah  satu  indikator penting  dalam  mewujudkan  keberhasilan implementasi  sebuah  kebijakan  adalah sumber daya manusia. Pemerintah Kabupaten  Barito  Kuala  telah  berupaya untuk meningkatkan kualitas
pemerintahan desa agar memiliki kemampuan dalam memberikan pelayanan  prima  kepada  masyarakat  dan meningkatkan kinerjanya. Upaya
peningkatan  kualitas  tersebut  diatur secara  khusus  dalam  Peraturan  Bupati Barito  Kuala  Nomor  43  Tahun  2014 tentang
Roadmap Pemberdayaan Pemerintah  Desa  Pada  Pemerintahan Kabupaten  Barito  Kuala  Tahun  2015- 2017  [11].  Dengan  adanya  Peraturan  ini
pemerintahan  desa  diharapkan  dapat meningkatkan  kualitas  kinerjanya.  Dari roadmap ini terlihat jelas adanya komitmen  dari  Pemerintah  Kabupaten Barito  Kuala  untuk  memberdayakan pemerintahan  desa  sebagai  pelaksana kebijakan  yang  langsung  berhubungan dengan masyarakat ( street level bureaucrats ). Pemberdayaan pemerintahan  desa  tersebut  akan  sangat mempengaruhi upaya pelaksaan
kebijakan  di  desa-desa  yang  ada  di Kabupaten Barito Kuala.

## 6. KESIMPULAN DAN SARAN
Kajian implementasi kebijakan pengelolaan  dana  desan  yang  dilakukan di  Kabupaten  Barito  Kuala  berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya dapat menghasilkan  kesimpulan  dan  beberapa saran sebagai berikut.
Upaya komunikasi kebijakan
Permendes  No.  19  Tahun  2017,  proses transmisi  dan  kejelasan  komunikasinya belum  optimal.  Karena  tidak  semua pelaksana  kebijakan  (perangkat  desa) mengetahui nama dari kebijakan tersebut, begitupula mengenai isinya. Para pelaksana  kebijakan  hanya  memiliki informasi  mengenai  sasaran  dan  tujuan dari  pengalokasian  dan  pengelolaan  dana desa  berdasarkan  beberapa  Peraturan Bupati  Barito  Kuala  khususnya  Nomor 120  Tahun  2017.  Meskipun  tidak mengetahui nama kebijakan yang ditetapkan, seluruh perangkat desa memiliki  pengetahuan  baik  mengenai prioritas dan tujuan dari penggunaan dana desa  yang  diterima.  Komunikasi  yang terjalin  antar  perangkat  desa  dan  juga masyakarat dalam pengelolaan dana desa pun  berjalan  dengan  cukup  baik.  Sebuah
pelaksanaan  kebijakan  dapat  dikatakan efektif  jika  para  pembuat  keputusan benar-benar  mengetahui  dan  memahami apa yang harus dan akan dikerjakan.
Sumber  daya  manuasia  yang  ada  di desa-desa  tempat  penelitian  jika  dilihat secara  secara  kuantitas,  sudah  cukup memadai  tetapi  masih  dapat  ditingkatkan lagi  secara  kualitatif  seperti  dengan memperhatikan latar belakang pendidikan aparatur desa.
Dalam  penelitian  ini  kecenderungan disposisi  pelaksana  kebijakan  Permendes No.  19  Tahun  2017  menunjukkan  hasil hasil  yang  positif  dimana  seluruh  aparat pemerintah kabupaten, kecamatan maupun  desa  yang  ada  di  Barito  Kuala sangat  mendukung  adanya  penetapan prioritas  penggunaan  dana  desa  dan melaksanakan fungsinya.
Secara  kesuluruhan  struktur  birokrasi masing-masing  desa  cukup  baik.  Hanya saja  yang  perlu  menjadi  perhatian  disini adalah  struktur  birokrasi  dalam  cakupan yang lebih luas dalam upaya implementasi  Permendes  No.  19  tahun
2017. Aparat-aparat desa selaku pelaksana  kebijakan  yang  ada  di  desa- desa  secara  struktur  birokrasi  ada dibawah  Kementrian  Dalam  Negeri, sedangkan Permendes No. 19 tahun 2017 dikeluarkan  oleh  pemerintah  khususnya Kemendesa.  Sehingga  hal  ini  perlu menjadi perhatian agar Permendes No. 19 Tahun 2017 bisa terlaksana sesuai dengan tujuannya,  maka  harus  ada  kejelasan birokrasi  antara  Kemendesa  dengan pemerintah Kabupaten Barito Kuala serta desa-desa yang ada di dalamnya.
Berdasarkan  hasil  penelitian  terhadap delapan  desa  dapat  disimpulkan  bahwa penggunaan  dana  desa  yang  selama  ini dilaksanakan  lebih  berfokus  kepada sektor pembangunan infrastruktur.
Contohnya  di  desa  Purwosari  1,  sebesar 70% dana desa digunakan untuk memperbaiki jalan, jembatan dan fasilitas fisik  lainnya.  Hal  ini  juga  terjadi  di ketujuh  desa  lainnya.  Dengan  adanya prioritas  yang  sangat  besar  terhadap pembangunan infrastruktur, sektor pemberdayaan  masyarakat  menjadi  tidak maksimal.  Selain  karena  dana  yang terbatas,  ada  pula  faktor  lain  yang mempengaruhi  mengapa  pemberdayaan masyarakat  setempat  tidak  berkembang, yaitu: kurangnya pelatihan dan kurangnya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi. Sehingga dapat disarankan agar pemerintah desa juga memberikan perhatian  lebih  besar  dalam  upaya pemberdayaan masyarakat. Dan pemberdayaan masyarakat tersebut
diharapkan diselenggarakan dengan menyesuaikan  potensipotensi  apa  saha yang  ada  di  tiap-tiap  desa  di  Kabupaten Barito Kuala.
Jadi  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa implementasi  dari  Permendes  No.  19 Tahun  2017  di  delapan  desa  dalam penelitian  ini  telah  terlaksana  dengan cukup baik dan masih dapat dioptimalkan lagi. Optimalisasi implementasi kebijakan tersebut bisa dilakukan dengan memperhatikan  beberapa  kendala  yang
ada  di  kedelapan  desa  tersebut.  Pertama, kurangnya transmisi komunikasi
mengenai  adanya  peraturan  menteri  desa nomor 19 tahun 2017 kepada para aparat desa sebagai pelaksana kebijakan khususnya  di  Kabupaten  Barito  Kuala.
Padahal Permendes tersebut telah dijadikan  acuan  dalam  pengelolaan  dana desa  yang  tercantum  dalam  Peraturan Bupati  sebagai  tindak  lanjut.  Kedua, sumber  daya  yang  baik  itu  sumber  daya manusia,  informasi  dan  fasilitas.  Dari keseluruhan  desa,  sumber  daya  yang  ada harus dikembangkan lebih baik lagi untuk menunjang kinerja implementasi penetapan  prioritas  penggunaan  dana desa untuk penanggulangan kemiskinan.
Dan  yang  menjadi  perhatian  paling utama dalam penelitian ini adalah sumber daya  manusia dari segi kuantitas maupun kualitas.  Diharapkan  para  aparat  desa sebagai  sumber  daya  manusia  yang bertugas  sebagai  pelaksana  kebijakan dapat  meningkatkan  kualitas  kerjanya. Kualitas  tersebut  berupa  kecakapan dalam bekerja, pengetahuan dan wawasan yang  memadai  sesuai  dengan  tugas  dan jabatan  masing-masing  unit  kerja,  dan latar pendidikan yang lebih baik. Diharapkan roadmap pemberdayaan pemerintahan  desa  pada  Pemerintahan Kabupaten  Barito  Kuala  akan  terus dilakukan  untuk  meningkatkan  kualitas kinerja pemerintahan desa.

## 7. DAFTAR PUSTAKA
[1]   Fatony, Achmad. (2011). Kebijakan Pengentasan  Kemiskinan  Berbasis
Participatory  Poverty  Assesment : Kasus  Yogyakarta. Sosiokonsepsia ,
16 (02): 123-142.
[2]   Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia  Nomor  19  Tahun  2017 Tentang Penetapan Prioritas
Penggunaan  Dana  Desa  Tahuun 2018.
[3]  Nugroho,  Rian.  2013.  Metode Penelitian  Kebijakan.Yogyakarta  :
Pustaka Pelajar.
[4]  Winarno,  Budi.  (2007).  Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Presindo. [5]  Edwards  III,  George  C.  (1980). Implementing Public Policy. Washington  DC:  Congressional Quarterly Press.
[6]   Subarsono,  A.G.  (2005).  Analisis Kebijakan  Publik:  Konsep,  Teori dan  Aplikasi.  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
[7]   Vredenberg, Jacob. (1999). Metode  dan  Teknik  Penelitian Masyarakat. Jakarta: Gramedia.
[8]  Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten Barito  Kuala.  (2018).  Kabupaten Barito  Kuala  Dalam  Angka.  BPS Barito  Kuala:  CV.  Karya  Bintang
Muslim.
[9]   Peraturan  Bupati  Barito  Kuala Nomor  120  Tahun  2017  Tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan  Dana  Desa,  Alokasi Dana  Desa,  dan  Bagi  Hasil  Pajak dan Retribusi Daerah Tahun
Anggaran 2018. [10] Peraturan  Bupati  Barito  Kuala Nomor  109  Tahun  2017  Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan  Rincian  Alokasi  Dana
Desa Yang Bersumber Dari APBD Bagi  Setiap  Desa  di  Kabupaten Barito  Kuala  Tahun  Anggaran
2018. [11]  Peraturan  Bupati  Barito  Kuala Nomor  43  Tahun  2014  Tentang Roadmap Pemberdayaan Pemerintahan Desa Pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2015-2017.