## FIKIH PANCASILA ( Reinterpretasi Patriotisme dalam Upaya Meneguhkan Keutuhan NKRI)
Oleh: Miftahul Ulum 1 Email: miftahul_ulum2001@yahoo.com
Abstract: Mahfud  MD  states  that  the  Pancasila  State  is  a  constitutional state and is final, even in terms of religious/fiqh law can be declared valid and correct. The results of the ijtihad of the ulama of ushul fiqh also mentioned that  the  choice  of  national  law  based  on  the  Pancasila  and  the  1945 Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia  was  the  right  choice  and  was recognized  syara'.  Indonesia's  legal  state  also  accepts  the  spiritual  value  of religious  law.  Written  law  and  all  procedural  provisions  (rechtsstaaf)  are accepted but must be put in order to uphold justice (the rule of law). Written provisions  that  prevent  justice  can  be  abandoned.  This  is  confirmed  in  the provisions of Article 24 paragraph (1) of the 1945 Constitution which states that the function of the judicial authority is to enforce law and justice, and Article 28D paragraph (1) concerning the right to obtain legal certainty and Article  28H  that  the  law  must  be  built  on  the  basis  of  justice  benefits. Jurisprudence law with national law has the same substance in maintaining and  encouraging  the  development  of  a  legal  system  based  on  social  justice and  public  benefit  (al-manfa'ah  al-ammah)  as  has  also  been  voiced  and championed  by  the  founders  of  the  state  when  they  are  compiling  the  state ideology,  namely  Pancasila.  Those  who  are  predominantly  Muslim  have  an open attitude to respect and accommodate the interests of other faith groups and religions. Abdurrahman Wahid also emphasized that the founders of the nation  (such  as  Ki  Bagus  Hadikusumo,  Abdul  Wahid  Hasyim,  Kahar Mudzakkar, Agus Salim, and Ahmad Subardjo) who were experts in the field of  Jurisprudence  had  absorbed  and  adopted  the  principles  and  objectives  of fiqh  law  that  had  a  value  of  justice,  benefit,  humanity  and  shura  in  the Pancasila state system.
Keywords: Jurisprudence, Pancasila, and already final

## Pendahuluan
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  merupakan  negara majemuk  yang  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  1945.  Indonesia  sebagai negara  yang  plural  dengan  beragam  latar  belakang,  yaitu  beragamnya
1 Dosen Prodi Hukum Pidana Islam STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan
agama,  suku,  ras,  budaya,  politik  hingga  berbeda  warna  kulitnya  tetapi tetap memiliki rasa persatuan dan kesatuan yang tinggi sehingga tercipta negara  yang  aman,  bermartabat,  adil,  dan  makmur.  Sikap  patriotisme (cinta  tanah  air),  saling  hormat  menghormati  menjadi  andil  dalam mewujudkan  negara  yang  kondusif  serta  memupuk  sikap  saling  kasih sayang demi terwujudnya negara yang damai.
Pancasila  dan  UUD  1945  menjadi  pengayom  bagi  segenap  warga negara  Indonesia  sebagai  negara  yang  berpenduduk  mayoritas  muslim. Nilai-nilai  Pancasila  yang  religius  seiring  dan  seirama  dengan  nilai-nilai agama.  Kemajemukan  akan  mewarnai,  selalu  nampak  indah  dan  cantik dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu.
Kajian  fikih  yang  selalu  mendahulukan  kemaslahatan,  sangat menjunjung  tinggi  nilai-nilai  kemanusiaan, al-musawah (persamaan kedudukan di mata hukum), serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.  Konstruksi  fikih  selalu  menerjemahkan  teks-teks  hukum  pada porsi  sesuai  dengan  kondisi  masa  dan  tempat  ( likulli  zaman  wal  makan ), fikih selalu memberikan solusi, menata kemaslahatan publik (masyarakat) serta memelihara nilai-nilai universal seperti terkandung dalam lima dasar negara,  Pancasila.  Sila  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  sangat  menjunjung nilai-nilai luhur agama, yang bemakna bahwa setiap warga negara berhak untuk  melaksanakan  setiap  agama  dan  keyakinannya  sesuai  dengan kepercayaan  dan  keyakinannya  itu  tanpa  harus  khawatir  intimidasi golongan  atau  kelompok  tertentu  karena  negara  menjamin  hak  dan kewajiban seluruh warga negara yang setia pada Pancasila dan UUD 1945. Sila  kemanusiaan yang  adil  dan  beradab,  sangat  merekomendasikan  bagi setiap  warga  negara Indonesia  untuk  berperilaku  adil, menjunjung  tinggi harkat dan martabat manusia.
Sila  persatuan  Indonesia,  sangat  menjunjung  tinggi  nilai-nilai persaudaraan,  sekalipun  Indonesia  dipisahkan  oleh  ribuan  pulau  tetapi tetap satu kesatuan yang utuh. Oleh  sebab itu, siapapun yang menentang persatuan  dan  kesatuan  bangsa  harus  ”hengkang”  dari  Negara  Kesatuan Republik Indonesia karena NKRI adalah harga mati. Sila kerakyatan yang dimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalan  permusyawaratan  perwakilan,
bahwa setiap warga negara dianjurkan untuk mendahulukan musyawarah untuk mufakat.
Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bermakna bahwa setiap  warga  negara  memiliki  hak  dan  kedudukan  yang  sama  untuk memperoleh  hak  untuk  diperlakukan  adil  demi  terwujudnya  keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## Tinta Emas Sejarah Pancasila
Para  pendiri  bangsa  memiliki  pandangan  sedikit  berbeda  dalam merumuskan susunan pilar-pilar kebangsaan, namun mereka menempatkan sila ketuhanan sebagai salah satu dasar dalam penyusunan lima sila. Di antara rumusan atau usulan para pendiri bangsa tercinta:
a. Ir.  Soekarno  mengusulkan  bahwa  lima  sila  yang  merupakan  dasar negara,  antara  lain:  “Peri  Kebangsaan,  Peri  Kemanusiaan,  Peri Ketuhanan, Peri kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat.
b. Muhammad  Yamin  menyebutkan  usulan  lima  sila,  antara  lain:
“Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  Persatuan  Indonesia,  Rasa  kemanusiaan yang  adil  dan  beradab,  Kerakyatan  yang  Dipimpin  oleh  Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/Perwakilan. 2
Dalam  sejarahnya,  pada  tanggal  1  Juni  1945,  Soekarno  memberi rumusan dasar negara dengan istilah Pancasila dengan ketentuan berikut:
“Nasionalisme (Kebangsaan Indonesia), Internasionalisme
(Perikemanusiaan),  Mufakat  atau  demokrasi,  Kesejahteraan  Sosial, Ketuhanan yang berkebudayaan”. Selanjutnya, pada tanggal 22 Juni 1945, dalam  sidang  Sidang  PPKI  yang  beranggotakan  Soekarno,  Muhammad Hatta,  A  A.  Maramis,  KH.  Wahid  Hasyim,  Abdul  Kahar  Muzakkar, Abikusno  Tjokrosujoso,  Agus  Salim,  Ahmad  Subardjo,  dan  Muhammad Yamin  telah  membuat  keputusan  yang  sangat  urgen  bagi  status kenegaraan  dan  keberlangsungan  eksistensi  negara  ini.  Mereka  membuat keputusan  dan  kebijakan  untuk  menjadikan Jakarta  Charter (Piagam Jakarta)  sebagaimana  tertuang  dalam  Pembukaan  UUD  1945  dengan menambahkan  tujuh  kata  yang  dirumuskan  sebagaimana  berikut:
2 Nur  Syam. Pancasila  Sebagai  Ideologi  Bangsa . http://  nursyam.sunan- ampel.ac.id/ ip-2760 . Diakses 19 September 2019
“Ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya-pemeluknya.”
Selanjutnya,  pada  tanggal  18  Agustus  1945,  PPKI  mengadakan Sidang  yang  agendanya  adalah  penetapan  hukum  dasar  dengan pembukaannya.  Dalam  sidang  itu,  warga  masyarakat  Indonesia  Timur mengusulkan agar tujuh kata pada sila pertama dihapus. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan yang matang dan bijaksana, maka Sidang PPKI kemudian  memutuskan  untuk  menghapus  tujuh  kata  tersebut  dan disepakati dengan ketentuan sila pertama 3 dari Pancasila yaitu “Ketuhanan yang  MahaEsa”  yang  juga  dimuat  dalam  Pembukaan  UUD  1945.  Setelah disahkannya Pembukaan dan Batang Tubuh UUD RI 1945 oleh PPKI, maka pada tanggal 18 Agustus 1945 menjadi resmi negara Indonesia baru, yaitu negara  Pancasila,  suatu  negara  bukan  secular,  tetapi  juga  bukan  negara agama. Negara Pancasila mengatur hubungan yang dinamis dan harmonis antara agama dan negara. 4
Indonesia  tercinta  sebagai  negara  yang  melindungi  nilai-nilai keagamaan,  mengayomi  hukum  agama  seperti  hukum  fikih  dapat diberlakukan  dalam  kehidupan  kenegaraan dengan  tetap  memperhatikan asas-asas  substansi  hukum  nasional  yang  bersumber  pada  Pancasila  dan UUD RI 1945. Pemberlakuan dan penetapan hukum fikih dalam kehidupan bernegara  harus  bersifat  konstitusional dan materi  substansi  hukum  fikih yang  dibangun  dan  diimplementasikan  dalam  kehidupan  bernegara  juga harus  sesuai  dengan  adat-istiadat  serta  norma-norma  hukum  dasar  yang tertuang  dalam  Pancasila  dan  UUD  RI  1945,  seperti  UU  Nomor  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan  dan  UU  Nomor  41  tahun  2004  tentang  wakaf. 5
Dengan  demikian,  Pancasila  sebagai  ideologi  negara  dan  UUD  RI  1945 sebagai  konstitusi  negara  menjadi  satu  rangkaian  rumusan  hukum  dasar
3 “Kemanusiaan  Yang  Adil  dan  Beradab,  Persatuan  Indonesia,  Kerakyatan  yang Dipimpin  oleh  Hikmat  Kebijaksanaan  dalam  Permusyawaratan/Perwakilan,  dan  Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”
4 Ida Bagus Putu Kumara Adi Adnyana. Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Materi  Muatan  Peraturan  Perundang-Undangan .  Malang:  Disertasi  (S-3)  Ilmu  Hukum Universitas Brawijaya. 2010, 71-72.
5 Abdurrahman  Wahid. Kebebasan  Beragama  dan  Hegemoni  Negara,  dalam Komaruddin  Hidayat  dan  Ahmad  Gaus  AF,  ed,  Passing  Over  Melintasi  Batas  Agama . Jakarta: Gramedia. 1998, 162-163.
Indonesia  yang  menjadi  panduan  dalam  kehidupan  bernegara  di  masa depan.
Dalam kajian fikih, konsep negara  tidak mengharuskan mendirikan negara agama, tetapi yang lebih urgen untuk dibicarakan justru bagaimana menciptakan kemaslahatan bagi manusia secara umum baik dalam tataran kehidupan sosial  kemasyarakatan maupun  kenegaraan secara berkesinambungan.  Dalam  hal  ini,  Pancasila  sejak  lahirnya  memiliki komitmen  untuk  membangun  kehidupan  yang  sejahtera  dan  adil  bagi seluruh  rakyat  Indonesia.  Apalagi  Pancasila  secara  substansial  mengakui adanya  legalitas  hukum  agama  sebagai  sumber  materiil  hukum  nasional, sehingga negara Pancasila itu bukan negara sekuler dan juga bukan negara agama,  tetapi  negara  kebangsaan  yang  dijiwai  oleh  rasa  keberagamaan dengan jiwa patriotisme yang kuat, mendalam dan komprehensif dengan nilai-nilai luhur Pancasila.
Dengan  berdasar  keputusan  PPKI  tanggal  18  Agustus  1945,  maka dasar  negara  Indonesia  ditetapkan  bukan  sebagai  negara  agama,  juga bukan pula negara sekuler, melainkan negara Pancasila. Hal ini bermakna bahwa, Indonesia disepakati menjadi negara kebangsaan yang dijiwai oleh agama  ( religious  nation  state ).  Oleh  sebab  itu,  Indonesia  tidak  dapat dikatagorikan  sebagai  negara  agama,  karena  negara  agama  hanya mendasarkan  diri  pada  satu  agama  tertentu.  Demikian  halnya,  Indonesia bukan negara sekuler karena negara sekuler hampa terhadap agama atau bahkan  tak  mau  peduli  dengan  agama.  Sebaliknya,  Indonesia  mengakui dan  melindungi  hak  setiap  warga  negaranya  untuk  memeluk  agama apapun asal berkeadilan, berkeadaban, dan tanpa diskriminasi. 6

## Negara Pancasila Sudah Final
Mahfud  MD  menyebutkan  bahwa  negara  Pancasila  merupakan negara  yang  konstitusional  dan  sudah  final,  bahkan  secara  hukum keagamaan/fikih dapat dinyatakan sah dan benar. Hasil ijtihad para ulama ushul  fikih  juga  menyebutkan  bahwa  pilihan  terhadap  hukum  nasional
6 Mahfud MD, “Konstitusi Negara” , Makalah disampaikan dalam Acara Orientasi Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan 2009-2014 pada Selasa, 8 September 2009 di Ball Room Hotel Harris Tebet, Jakarta.
yang  berasaskan  Pancasila  dan  UUD  RI  1945  merupakan  pilihan  yang sudah benar dan diakui secara syara’.
Ijtihad  jumhur  ulama  di  Indonesia  dan  ulama  di  banyak  belahan dunia  menyimpulkan  bahwa  pilihan  atas  hukum  nasional  yang  inklusif atau hukum yang bukan formal-simbolik Islam, tetapi bersubstansi Islami, tidaklah berdosa; malah dianjurkan. Ini dimaksudkan agar kaum muslimin dapat  hidup  berdampingan,  membangun  kesamaan  pandangan  tentang hukum  dan  masalah-masalah  kemasyarakatan  ( kalimatun  sawa‟ )  dengan kaum agama lain dengan menyumbangkan substansi hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional.
Negara  hukum  Indonesia  juga menerima  nilai  spiritual dari  hukum agama.  Hukum  tertulis  dan  segala  ketentuan  proseduralnya  ( rechtsstaaf ) diterima  tetapi  harus  diletakkan  dalam rangka  menegakkan  keadilan  ( the rule  of  law ).  Ketentuan  tertulis  yang  menghalangi  keadilan  dapat ditinggalkan.  Hal  ini  ditegaskan  dalam  ketentuan  Pasal  24  ayat  (1)  UUD 1945 yang menyatakan bahwa fungsi kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan  hukum  dan  keadilan,  serta  Pasal  28D  ayat  (1)  tentang  hak memperoleh  kepastian  hukum  dan  Pasal  28H  bahwa  hukum  harus dibangun berdasarkan keadilan kemanfaatan.
Hukum  fikih  dengan  hukum  nasional  memliki  kesamaan  substansi dalam  menjaga  dan  mendorong  pembangunan  tata  hukum  yang berbasiskan keadilan sosial dan kemanfaatan umum ( al-manfa‟ah al-ammah ) sebagaimana  juga  telah  disuarakan  dan  diperjuangkan  oleh  para  pendiri negara ketika mereka sedang menyusun ideologi negara, yaitu Pancasila.
Mereka yang mayoritas Muslim memiliki sikap yang terbuka untuk menghargai  dan  mengakomodir  kepentingan  kelompok  keyakinan  dan agama  lain.  Abdurrahman  Wahid  juga  menegaskan  bahwa  para  pendiri bangsa  (seperti  Ki  Bagus  Hadikusumo,  Abdul  Wahid  Hasyim,  Kahar Mudzakkar, Agus Salim, dan Ahmad Subardjo) yang ahli di bidang hukum fikih  telah  menyerap  dan  mengambil  prinsip-prinsip  dan  tujuan  hukum fikih yang memiliki nilai keadilan, kemaslahatan, kemanusiaan dan syura dalam sistem negara Pancasila.
Ketika Abdurrahman Wahid menjabat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul  Ulama  (PBNU)  tidak  hanya  melakukan  reformasi  di  tubuh
PBNU, tetapi juga bersama KH Ahmad Siddiq menegaskan kembali bahwa negara  Pancasila  adalah  titik  kompromi  yang  sudah  tepat  dan  final  bagi kondisi  kemajemukan  dan  keragaman  budaya  dan  agama  di  Indonesia. Dalam  hal  ini,  NU  tidak  hanya  sekadar  mengakui  eksistensi  negara Pancasila,  tetapi  juga  sekaligus  menjadikan  Pancasila  sebagai  asas organisasi NU. Walaupun demikian, sebagian kalangan masyarakat masih menggugat  eksistensi  negara  Pancasila.  Ironisnya  mereka  keliru memahami  esensi  teks  hukum  fikih  yang  tertuang  dalam  al-Qur’an  (Q.S. al-Ma’idah  [5]:  44)  dan  (QS  An-Nisaa':  59).  Mereka  menyangka  bahwa mendirikan  negara  Islam/khilafah  Islamiyah dianggap  sebagai kewajiban hukum  fikih.  Padahal,  sistem  itu  adalah  hanyalah  produk  sejarah  yang relevan untuk masanya dan juga ketaatan kepada ulil amri (pemerintah) itu tidaklah tertuju hanya kepada seorang khalifah, tetapi yang penting warga negara harus mentaati pemerintah yang berada dalam jalan benar dan baik.
Berangkat dari dasar argumentasi interpretasi produktif dan normatif hukum fikih tersebut dapat dinyatakan bahwa paradigma ushul fikih yang perlu dikembangkan adalah paradigma ushul fikih yang mampu menggali tujuan  legislasi  hukum  fikih  ( maqasid  al-syari‟ah )  dan  prinsip-prinsip hukum  fikih,  sehingga  hukum  fikih  yang  dihasilkan  bersifat  rasional- argumentatif.  Demikian  juga  dengan  pilihan  sistem  negara  juga  harus dimasukkan  dalam  kategori  sebagai  pilihan  rasional-argumentatif, sehingga  untuk  konteks  Indonesia  tidak  perlu  lagi  mendirikan  negara Islam  Indonesia  atau  khilafah  Islamiyah.  Sebab,  keadilan,  kemaslahatan, kedamaian,  dan  kesejahteraan  hidup  beragama  telah  tercapai  dengan negara  Pancasila.  Apalagi  negara  ini  terdiri  dari  warga  yang  plural, sehingga  kemajemukan  itu  harus  dijadikan  modal  utama  dalam  merajut kebersamaan  dalam  membangun  bangsa  dan  negara  ini.  Oleh  sebab  itu, pandangan  kelompok  Islam  radikal  seperti  HTI,  MMI  dan  juga  Laskar Jihad  yang  masih  mempertanyakan  dan  menggugat  eksistensi  Pancasila serta  sistem  pemerintahan  Indonesia  tidak  bisa  dibenarkan  secara konstitusi  maupun  secara  hukum  fikih.  Sebab,  mereka  tidak  memiliki metode  interpretasi/tafsir  terhadap  hukum  fikih  yang  memadai,  mereka hanya  menggunakan metode  yang  bersifat  reproduktdf,  sehingga  mereka tidak  mampu  mengungkap maqasid  al-syariah (tujuan  legislasi  hukum
fikih).  Mereka  hanya  berpegang  kepada  pemahaman  hukum  fikih  yang bersifat  literalistik-lokalistik,  sehingga  mereka  masih  menganggap  bahwa pendirian  khilafah  Islamiyah/negara  Islam  sebagai  kewajiban  normatif hukum fikih.
Negara  Pancasila  yang  mengakui  prinsip  Ketuhanan,  prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial harus diakui sebagai sistem kenegaraan yang  sah  dan  benar  karena  ia  memiliki  kesamaan  prinsip  dengan  teori kemaslahatan  umum  ( al-maslahah  al-'ammah )  dalam  hukum  fikih  yang harus  diutamakan  dalam  kebijakan  negara.  Kebijakan  kenegaraan  juga bertujuan  melahirkan  kemaslahatan  bagi  rakyatnya.  Dengan  demikian, Pancasila  sebagai  basis  dan  landasan  filosofis  kehidupan  kenegaraan  di Indonesia sangat relevan dan sesuai dengan prinsip hukum fikih. Dengan demikian, tantangan kaum Muslim di Indonesia adalah bagaimana mengisi Pancasila,  Negara  Kesatuan  RI,  dan  sistem  politiknya  dengan  wawasan hukum fikih.

## Pancasila Sebagai Dasar Negara
Pada Muktamar NU di Situbondo tahun 1984 juga telah merumuskan kebijakan  yang  menegaskan  kembali  eksistensi  negara  Pancasila  sebagai ideologi negara yang sah bagi kaum Muslim. Keputusan hukum fikih para ulama  ushul  fikih/fikih  tersebut  tidak  hanya  memuat  kewajiban  untuk mempertahankan negara Pancasila sebagai negara bangsa ( nation state ) dan negara  hukum,  tetapi  juga  kaum  Muslim  di  Indonesia  dan  kaum agamawan  lainnya  berkewajiban  menjadikan  Pancasila  sebagai  kerangka pemikiran  dan  perjuangannya.  Walaupun  Pancasila  sebagai  landasan filosofis  kehidupan  berbangsa  di  Indonesia  digugat  kembali  pada  awal reformasi yang kemudian memunculkan gagasan amandemen UUD 1945, tetapi  usaha tersebut  kandas  setelah melalui  proses  diskusi  yang  panjang di DPR-RI/MPR-RI.
Mantan  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  juga  menyebutkan bahwa “bangsa Indonesia tidak perlu memperdebatkan tentang Pancasila sebagai  dasar  negara....”  Perdebatan  tentang  Pancasila  sebagai  dasar negara  hanya  akan  menghasilkan  sesuatu  yang  kontraproduktif.  Sebab, Pancasila  telah  menunjukkan  kehandalannya  dalam  membangun
kerekatan  dan  kebersamaan  hidup  berbangsa  dan  warga  negara  yang majemuk,  sehingga  eksistensi  negara  Pancasila  tidak  perlu  lagi dipertanyakan  relevansi  dan  keabsahannya.  Sebab,  Pancasila  sudah menjadi  dasar  negara  yang  final  dan  mutlak  yang  harus  diterima  oleh seluruh komponen warga negara Indonesia.
Jimly  Asshiddiqie  juga  mengemukakan  bahwa  warga  Indonesia, terutama  kaum  Muslim,  harus  menerima  Pancasila  sebagai  dasar  negara dan  UUD  1945  sebagai  konstitusi  tertulis.  Sebab,  hukum  fikihnya  tidak hanya mewajibkan  kaum  Muslim  (dan kaum  agamawan  lainnya)  tunduk patuh  kepada  Tuhan  dan  Rasul-Nya,  tetapi  juga  harus  tunduk  kepada norma hukum yang  lahir dari pemerintah ( ulil amri ) dari hasil kesepakatan bersama,  baik  berupa  undang-undang  dasar,  undang-undang,  peraturan daerah  ataupun  peraturan  pelaksana  lainnya.  Semua  prinsip  ini  menjadi cerminan  dari  prinsip  negara  hukum,  negara  konstitusional,  dan  negara demokrasi modern. Bahkan sejak masa Rasulullah Muhammad Saw pada dasarnya  telah  diletakkan  dasar-dasar  negara  konstitusional  dan  negara hukum yang demokratis, misalnya dalam penyelenggaraan
kepemimpinan,  dikenal  adanya  prinsip „la  tha‟ata  li  makhluqin  fi  ma‟siyatil khaliq (tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk jika bertentangan dengan kehendak  sang  pencipta)  yang  menjadi  dasar  hukum  bahwa  setiap kebijakan  atau  kesepakatan  harus  merujuk  kepada  aturan  hukum  yang berlaku, bukan perintah orang-perorang. Oleh karenanya data disimpulkan bahwa  hukum  fikih  telah  meletakkan  dasar-dasar  prinsip „the  rule  of  law, not of man‟.

## Pancasila Sebagai Ideologi Negara
Dari segi kaidah ushul fikih, Pancasila sebagai ideologi negara telah sesuai dengan kaidah ushul fikih yang artinya: apa-apa yang dipandang baik oleh umat Islam, maka di sisi Allah juga dianggap sebagai sesuatu yang baik . Jadi, kaidah  ushul  fikih  ini  dapat  digunakan  untuk  menilai  legalitas  negara Pancasila.  Negara  Pancasila  yang  sudah  teruji  secara  hukum  dan  historis dalam mempertahankan dan menciptakan kemaslahatan hidup beragama, berbangsa dan bernegara ini harus dipertahankan baik secara hukum fikih maupun  secara  konstitusional  sebagai  keniscayaan.  Kelompok  yang  anti
Pancasila seperti HTI dapat disebut sebagai penghianat bangsa, penghianat Pancasila,  apalagi khilafah  Islamiyah yang  dimaksud  oleh  kelompok  Islam radikal  seperti  HTI  ternyata  adalah  ’’kepemimpinan  yang  mengurusi urusan  dunia  dan  agama  (Islam)”,  yang  pada  dasarnya  kewajiban kepemimpinan itu telah dicakup dan dilaksanakan oleh negara Pancasila. Oleh sebab itu, negara Pancasila yang berdasarkan konstitusi UUD-RI 1945 pada  dasarnya  sudah  sah  dan  final  baik  dari  asas  hukum  fikih  maupun hukum  nasional.  Oleh  sebab  itu,  interpretasi  terhadap ulil  amri itu  tidak bermakna khalifah dalam sistem khilafah Islamiyah versi kelompok Islam radikal  itu,  tetapi  ayat  An-Nisaa’:  59  tersebut  bisa  ditafsirkan  dengan makna pemimpin dalam pengertian umum seperti Presiden atau Perdana Menteri yang penting bisa berbuat adil dan maslahah bagi warganya.
Kusnu Goesniadhie mengadakan penelitian dan menyebutkan bahwa harmonisasi  antara  nilai-nilai  hukum  agama/fikih  dengan  nilai-nilai hukum nasional menjadi bagian esensial dalam menyelenggarakan hukum nasional yang efektif dan berdayaguna secara luas bagi warga masyarakat. Dengan  demikian,  kebersamaan  sangat  dibutuhkan  tidak  hanya  untuk merumuskan  arah  pembangunan  hukum  nasional  yang  bersumber  pada Pancasila  dan  UUD  1945,  tetapi  juga  perlu  diperhatikan  aspek keberlakuannya  dan  penerimaan  masyarakat  terhadap  rumusan  hukum tersebut. 7 .
Sesuai  dengan  teori  hukum  Mahfud  MD,  Pancasila  yang  tertuang dalam  UUD  1945  merupakan  nilai-nilai  dasar  dalam  membangun  dan menyusun  rumusan  hukum  Islam  dalam  sistem  hukum  nasional.  Oleh sebab itu, pembangunan hukum Islam dalam sistem nasional di Indonesia telah  sesuai  dengan  cita-cita  hukum  Pancasila  yang  menggariskan  empat kaidah  pembangunan  hukum:  pertama,  pembangunan  hukum  Islam  di Indonesia  telah  mampu  melestarikan  dan  menjaga  kesinambungan integrasi  bangsa  baik  secara  teritorial  maupun  ideologis.  Kedua, pembangunan  hukum  Islam  di  Indonesia  telah  mencerminkan  spirit demokrasi  dan  nomokrasi.  Produk  hukum  di  Indonesia  tidak  hanya mendasarkan  diri  pada  keputusan  mayoritas  saja,  tetapi  juga
7 Kusnu  Goesniadhie  S. Perspektif  Moral  Penegakan  Hukum  yang  Baik.
Yogyakarta: ]umal Hukum UII No. 2 Vol. 17 April 2010, 196.
mencerminkan  spirit  Pancasila  sebagai  ideologi  negara dan  UUD-RI  1945 sebagai  konstitusi  negara.  Ketiga,  pembangunan  hukum  Islam  telah mencerminkan  rasa  keadilan  dan  kemaslahatan.  Keempat,  pembangunan hukum Islam telah mampu menata kehidupan keagamaan dan kebangsaan yang adil, harmonis, dan beradab. 8
Keabsahan  Pancasila  sebagai  ideologi  negara  dan  UUD-RI  sebagai konstitusi  negara  tidak  lepas  dari  akar  budaya  kelahirannya  dimana Pancasila dan UUD-RI lahir dari budaya bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam, sehingga tidak ada alasan untuk menolak dan mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya. Hasil penelitian Ali Imron juga menyebutkan  bahwa  budaya  Indonesia  berakar  kuat  dari  budaya  Islam. Tata  nilai  dan  tata  kelakuan  yang  kemudian  diadatkan  oleh  masyarakat lebih  didominasi  oleh  nilai-nilai  hukum  agama  Islam  yang  diyakini  dan dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia. 9

## Penutup
Pancasila  sebagai  ideologi  negara  secara  historis  telah  berhasil mengayomi  dan  mempertahankan  eksistensi  persatuan  dan  kesatuan bangsa  serta  memberi  solusi  atas  kemajemukan  hidup  berbangsa  dan bernegara  dalam  mempertahankan  keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  (NKRI).  Pancasila  dan  UUD  1945  lahir  dari  budaya  Indonesia yang  selaras  dan  serasi  dengan  norma-norma  agama  serta  adat  istiadat yang  mengakar  dari  budaya  bangsa  Indonesia.  Ideologi  Pancasila merupakan  ideologi  pemersatu  bangsa  yang  sudah  final  berdasarkan ijtihad para alim ulama.
8 Moh Mahfud MD. Capaian dan Proyeksi Kondisi Hukum Indonesia . Yogyakarta: Jumal Hukum Fak Hukum UII No. 3 Vol. 16 Juli 2009, 292.
9 Ali  Imron. Kontribusi  Hukum  Islam  terbadap  Pembangunan  Hukum  Nasional: Studi  Tentang  Konsepsi  Taklif  dan  Mas'uliyyat  dalam  Legislasi  Hukum .  Semarang: Disertasi S-3 Hukum Universitas Diponegoro, 2008.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  M.  Amin.  1996. Studi  Agama:  Normativitas  dan  Historisitas . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Adnyana,  Ida  Bagus  Putu  Kumara  Adi.  2010. Penjabaran  Nilai-Nilai Pancasila  dalam  Materi  Muatan  Peraturan  Perundang-Undangan . Malang: Disertasi Ilmu Hukum Universitas Brawijaya.
Al-Askholani,  Al-Imam  Al-Hafidz  Ibnu  Hajar.  Tt. Bulughul  Maram  Juz  I , bittashih watta‟lik alaih Muhammad Hamid Al-Faqi . Surabaya: Syarikah Maktabah wa-Matbaa Ahmad bin Saad  bin Nabhani wa-Awladihi.
Al-Jaziri,  Abdurrahman.  2000. Al-Fiqg  ala  Al-Madzahib  Arba‟ah,  cetakan pertama  diterjemahkan  oleh  H.  Hotibul  Umam  Abu  Hurairah .  Jakarta: Darul Ulum Press.
Al-Syathibi,  Abu  Ishaq.  1991. al-Muwafaqatfi  Ushul  al-Shari‟ah  Jilid  II .Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah.
Al-Zafzaf,  Ali.1970. Muhadharat  fi  Ushul  al-Fiqh .  Mesir  :  Dar  al-Fikr  al- Arabi.
Al-Zukhaili, Wahbah. 1986. Ushulal-Fiqh al-lslamiJilid II . Beirut: Dar al-Fikr.
Anderson,  James  Norman  Dalrymple.  1991. Hukum  Islam  di  Dunia  Modem, terj. Machun Husein . Surabaya: CV. Amrpress.
Baso,  Ahmad.  2000. Islam  Liberal  Sebagai  Ideologi  Nurcholish  Madjid  versus Abdurrahman Wahid, dalam Gerbang, Vol 6. N o 03, Pebruari-April.
Bleicher,  Josef,  t.t. Contemporary  Hermeneutics;  Hermeneutics  as  Method, Philosophy and Critique. London: Routledge dan Kegan Paul.
Hefner,  Robert  W.  2005. Muslim  Democrats  and  Islamist  Violence  in  Post Soeharto  Indonesia,  dalam  Robert  W  Hefner  (ed.),  Remaking  Muslim Politics: Pluralism, Contestation, Democratization . Pricenton: Pricenton University Press.
Imron, Ali. 2008. Kontribusi Hukum Islam terhadap Pembangunan Hukum Nasional:  Studi Tentang Konsepsi  Taklif  dan  Mas'uliyyat  dalam Legislasi  Hukum.  Semarang:  Disertasi  Hukum  Universitas Diponegoro.
lurdi,  Syarifuddin.  2008. Pemikiran  Politik  Islam  Indonesia:  Pertautan  Negara, Khilafah,  Masyarakat  Madani  dan  Demokrasi .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Kartangera,  Mulyadhi.  2012 .  Pengantar  Studi  Islam .  Jakarta:  UIN  Jakarta Press.
Kaye, A.S.1997 .“Sudan,” dalam C.E.Bosworth dkk., (eds.), TheEncyclopaedia of Islam; New Edition . Leiden: Brill,.
Khallaf, Abdul W ahhab. Tt. Ilm Ushul al-Fiqh . Kuwait: Dar al-Qalam.
Kusnu  Goesniadhie  S. Perspektif  Moral  Penegakan  Hukum  yang  Baik. Yogyakarta:  ]urnal Hukum  &  Keadilan Hukum  UII  No.  2  Vol.  17 April 2010.
Mahfud,  Moh.  2009. Capaian  dan  Proyeksi  Kondisi  Hukum  Indonesia . Yogyakarta: Jumal Hukum Fak Hukum UII No. 3 Vol. 16 Juli 2009.
Mas’udi, Masdar F. 1997. Islam & Hak-hak Reproduksi Perempuan . Bandung: Mizan.
Minhaji, Akh. 2000. Hak-hak Asasi Manusia dalam Hukum Islam: Ijtihad Baru tentang  Posisi Minoritas Non-Muslim,  dalam  M.  Amin  Abdullah,  dkk, (eds.),  Antologi  Studi  Islam .  Yogyakarta:  DIP  PTA  IAIN  Sunan Kalijaga,.
Rahman,  Afzalur.  1992. Al-Qur‟an  Sumber  Ilmu  Pengetahuan. Jakarta:    Asdi Mahasatya.
Sanfuddin, Amir. 2009. Ushul Fiqh 1 . Jakarta: Kencana.
Wahid,  Abdurrahman.  1998. Kebebasan  Beragama  dan  Hegemoni  Negara, dalam  Komaruddin Hidayat dan  Ahmad  Gaus  AF,  ed,  Passing  Over Melintasi Batas Agama . Jakarta: Gramedia.
Wassil,  Ahmad  Jan.  2001. Memahami  Isi  kandungan  Al-Qur‟an .  Jakarta:  UI Press.
Zahrah, Muhammad Abu. 1958. Ushul al-Fiqh . Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi.