INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 8090-8104 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Pengaruh Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Pendapatan Wajib Pajak Badan Usaha di Kota Metro
Era Yudistira 1 ✉ , Carmidah 2 , Thoyibatun Nisa 3
Institute Agama Islam Negeri Metro Email: erayudistira@metrouniv.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Salah satu upaya pemulihan kondisi APBN yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 11% di bawah UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. Dengan adanya kenaikan PPN ini tentu akan berdampak pada peningkatan biaya di sektor produsen untuk kemudian diteruskan oleh para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) ke konsumen melalui  kenaikan  harga  produ.  Dengan  adanya  kenaikan  PPN  ini  tentu  akan  berdampak  pada peningkatan biaya di sektor produsen kemudian diteruskan oleh para pelaku usaha mikro,  kecil dan menengah (UMKM) ke konsumen melalui kenaikan harga produk. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap pendapatan wajib pajak badan usaha di wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Metro . Analisis data yang digunakan dengan uji statistik  deskriptif,  uji  validitas  instrumen,  uji  reliabilitas  instrumen,  uji  prasyarat,  analisis  regresi sederhana, uji t (parsial) dan koefisien determinan(R 2 ). Hasil penelitian menunjukan kenaikan tarif PPN 11% berpengaruh negatif terhadap pendapatan usaha di Kota Metro.
Kata Kunci: PPN 11%, Pendapatan Usaha, UKM

## Abstract
One of the efforts to restore state budget conditions carried out by the government is to increase the rate of value added tax (VAT) to 11% under the Law on Harmonization of Tax Regulations Number 7 of 2021. With this increase in VAT, it will certainly have an impact on increasing costs in the producer sector for later passed on by small and medium enterprises (SMEs) to consumers through rising product prices. With the increase in VAT, it will certainly have an impact on increasing costs in the producer sector, which will then be passed on by micro, small and medium enterprises (MSMEs) to consumers through rising product prices. The purpose of this study is to determine whether there is an effect of an increase in Value Added Tax (VAT) on the income of business entity taxpayers in the Metro City Tax Service Office (KPP). Data analysis used was descriptive statistical test, instrument validity test, instrument reliability test, prerequisite test, simple regression analysis, t test, and the coefficient of determination (R2). The results showed that the increase in the 11% VAT rate had a negative effect on business income in Metro City.
Keywords: 11% VAT, Business Income, SMEs

## PENDAHULUAN
Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang Anggaran Pendapatan Negara (APBN) berasal dari sektor Pajak,  Pajak memiliki peran yang penting  dalam memberikan kontribusi  terbesar  bagi  pendapatan  Negara.  Penerimaan  pajak  dialokasikan  untuk pembiayaan  umum  seperti  pembangunan,  Pendidikan,  dana  Kesehatan.  Berdasarkan informasi yang  dilansir oleh pajak.com pada  tanggal 18  April 2022  menyebutkan bahwa kondisi  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  yang  secara  berturut-turut mengalami  defisit  selama  pandemik.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  melalui  kementerian keuangan  melakukan  upaya  pemulihan  Kondisi  APBN  menjadi  lebih  baik  dan  surplus kembali.
Salah satu upaya pemulihan kondisi APBN yang dilakukan  oleh pemerintah adalah dengan  menaikan  tarif  pajak  pertambahan  nilai  (PPN)  menjadi  11%.  di  bawah  UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. Alasan utama Kenaikan tarif PPN ini  ditujukan  untuk  meningkatkan  penerimaan  negara  dalam  memenuhi  kebutuhan masyarakat  terdampak  Covid-19,  seperti  vaksin,  bantuan  sosial,  dan  bantuan lainnya(Nurhidayah, 2022). Alasan selanjutnya menyebutkan bahwa tarif PPN di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara lain (Librianty, 2021). Jika melihat tarif PPN  negara-negara  anggota  G20  dan organization  for  ecomonic  co-operation  and development (OECD) tarif PPN Indonesia yang masih dibawah rata-rata yaitu tarif global sebesar 15,4%, negara OECD sebesar 19%, maupun negara BRICS sebesar 17%
Namun  kebijakan  menaikan  pajak  pertambahan  nilai  11%  juga  banyak  mendapat penolakan  dari  sebagian  besar  masyarakat.  Survei  nasional  oleh Centre  for  Indonesia Strategic Actions (CISA) yang dilansir oleh kompas.com pada 15 Maret 2022 menyebutkan bahwa terdapat  sekitar  77,37  %  responden menolak.  Penolakan kebijakan tersebut tidak tanpa  alasan,  diantaranya  adalah  kenaikan  PPN  akan  berdampak  pada  kenaikan  harga barang    yang  dirasakan  oleh  semua  kalangan    usaha  dan  memberatkan  pelaku  usaha terutama  bagi  para  pelaku  usaha  kecil  dan  menengah  (UMKM).  Meskipun  terdapat ketetapan dari menteri keuangan tentang batasan pengusaha kecil  yang bisa memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak yaitu peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 milyard selama  1  tahun  buku  tetapi  pada  kenyataannya  terdapat  banyak  pengusaha  kecil  yang memilih  untuk  dikukuhkan  sebagai  PKP  meskipun  peredaran  usahanaya  kurang  dari 4,8milyard.  Kota  Metro  menjadi  salah  satu  kota    yang  miliki  jumlah  Usaha  kecil  dan menengah yang sudah menjadi PKP dengan peredaran bruto di bawah 4,8 Milyard sebagai berikut :
Tabel 1. Jumlah PKP pada Usaha Kecil dan Menengah Di Kota Metro No Kecamatan Jumlah UKM PKP % PKP 1 Skala kecil 1.088 45 4% 2 Skala Menengah 79 48 57%

## Sumber : Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Metro, 2020
Berdasarkan  tabel 1 menunjukkan bahwa dari jumlah UKM yang ada di kota Metro untuk skala menengah  mencapai 57% dari total usaha skala menengah yang ada. Hal ini mengindekasikan  bahwa  pelaku  usaha  memperoleh  keuntungan  menjadi  PKP  seperti legailitas,  kredibilitas,  transaksi  dengan  pemerintah,  penanguhan  BKP  atau  JKP  maupun memperoleh nilai tambah dari calon investor. Tetapi sebagai pengusaha kena Pajak (PKP) memilik beberapa kewajiban diantaranya adalah memungut PPN dan atau PPnBM, menytor PPN  yang  masih  harus  dibayar  jika  pajak  keluaran  lebih  besar  dari  pajak  masukan  dan menyetorkan PPnBM yang terutang serta melaporkan PPN dan atau PPnBM yang terutang. Sehingga dengan adanya kenaikan PPN ini tentu akan berdampak pada peningkatan biaya di sektor produsen untuk kemudian diteruskan oleh para pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) ke konsumen melalui kenaikan harga produk.
Meskipun Kenaikan  tarif PPN hanya sebesar 1 % tetapi dampaknya merambat hampir ke  semua  harga  produk  dan  beberapa  aktivitas  jasa  yang  dapat  berpengaruh  terhadap penurunan daya beli masyarakat dan berdampak pada tingkat penjualan barang/jasa. Daya beli masyarakat yang menurun akan dampak langsung dapat dirasakan oleh pelaku usaha
pada  sisi  penjualan  barang/jasa  dan  utilitas  industri.  Apabila  terjadi  penurunan  tingkat penjualan  sementara  biaya  operasional  perusahaan  tidak  dapat  ditekan  akibat  kenaikan biaya operasional perusahaan maka akan berdampak pada laba yang diperoleh perusahaan juga akan rendah bahkan mengalami kerugian.
Dampak lain yang dirasakan oleh pelaku  usaha atas kenaikan PPN adalah adanya kebutuhan  modal  kerja  tambahan    sementara  pasca  covid  19  dari  pihak  perbankan menurunkan  plafon  kredit  bagi  beberapa  industri  yang  berdampak  pada  sulitnya memperoleh modal kerja sehingga semakin menekan tingkat utilitas usaha.  Berdasarkan pemaparan  uraian  latar  belakang  masalah  di  atas  maka  peneliti  tertarik  untuk  meneliti tentang “pengaruh kenaikan tarif PPN terhadap pendapatan wajib pajak badan usaha di wilayah kantor pajak (KP P) Kota Metro” .

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini akan mengukur ada tidaknya pengaruh perubahan tarif pajak pertambahan nilai 11% terhadap pendapatan para  pelaku  usaha  di  wilayah  Kota  Metro.  Pada  penelitian  ini  teknik  sampel  yang  akan digunakan  adalah  pengambilan  sampel  bertujuan  atau  purposive  sampling.  Metode  ini menyatakan bahwa pengambilan sampel harus memiliki kriteria tertentu dan berdasarkan pertimbangan  tertentu  ( Judgment  sampling).    Sampel  pada  penelitian  ini  berjumlah  87 usaha  dagang  dan  jasa  yang  sudah  berbadan  usaha  resmi  dan  terdaftar  pada  Dinas Koperasi dan UMKM Kota Metro.

## Hipotesis
Potensi dampak kenaikan PPN terhadap beberapa indikator ekonomi seperti potensi mendorong  inflasi.  Meskipun  kenaikan  tarif  PPN  hanya  sedikit,  namun  dampaknya merambat hampir ke semua harga produk dan beberapa aktivitas jasa, penurunan daya beli masyarakat akibat kenaikan PPN yang berdampak pada utilisasi dan penjualan yang ikut melemah, dan pada akhirnya kinerja keuangan perusahaan ikut terdampak. Penelitian ini bertujuan  untuk  mengetahui  ada  atau  tidaknya  pengaruh  antara  variabel  bebas  yaitu kenaikan tarif PPN 11% terhadap variabel terikat yaitu pendapatan usaha.
Alasan pemerintah berkaitan dengan kenaikan tarif PPN dinaikkan guna mendorong penerimaan pajak yang lebih baik serta mengurangi defisit anggaran. Namun Peningkatan tarif PPN di tengah tekanan global saat ini akan berisiko terhadap terhambatnya pemulihan ekonomi. Meskipun Kenaikan  tarif PPN hanya sebesar 1 % tetapi dampaknya merambat hampir  ke  semua  harga  produk  dan  beberapa  aktivitas  jasa  yang  dapat  berpengaruh
terhadap  penurunan  daya  beli  masyarakat  dan  berdampak  pada  tingkat  penjualan barang/jasa. Daya beli masyarakat yang menurun akan dampak langsung dapat dirasakan oleh  pelaku  usaha  pada  sisi  penjualan  barang/jasa  dan  utilitas  industri.  Apabila  terjadi penurunan tingkat penjualan sementara biaya operasional perusahaan tidak dapat ditekan akibat  kenaikan  biaya  operasional  perusahaan  maka  akan  berdampak  pada  laba  yang diperoleh perusahaan juga akan rendah bahkan mengalami kerugian.
Pengaruh  adanya  Kenaikan  PPN  terhadap  kinerja  keuangan  pelaku  usaha  telah dibuktikan  oleh  Veni  Gerhana  Putri  dan  Agus  Subandoro  (2022),  Novine  Cludya  Pinkan Sambur, dkk (2015), dan Piyush Chandra dan Cheryl Long (2013) yang menyimpulkan hasil bahwa kenaikan PPN memiliki pengaruh terhadap penjualan maupun daya beli masyarakat yang menurun. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut
H a : Kenaikan Tarif PPN 11% berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Usaha.
H 0 : Kenaikan Tarif PPN 11% tidak berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Usaha

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Objek penelitian dalam penelitian ini adalah UKM di Kota Metro. Sedangkan untuk bidang UKM yang digunakan dalam penelitian ini berfokus kepada UKM dengan skala usaha menengah keatas dan UMKM yang bergerak di bidang perdagangan,  perindustrian,  dan jasa. Berikut adalah  gambaran dari objek penelitian  Objek penelitian dalam penelitian ini adalah UKM di Kota Metro. Sedangkan untuk bidang UKM yang digunakan dalam penelitian ini berfokus kepada UKM dengan skala usaha menengah keatas dan UMKM yang bergerak di  bidang  perdagangan,    perindustrian,    dan  jasa.  Berikut  adalah    gambaran  dari  objek penelitian  :
1. Skala UKM
Perkembangan UKM Di Kota Metro telah banyak tersebar di setiap Kecamatan, berikut adalah data jumlah UKM yang ada di Kota Metro berdasarkan Skala Usaha sebagai berikut:
Tabel 2. Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
Berdasarkan Skala Usaha Di Kota Metro
Sumber : Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Metro, 2020 Berdasarkan tabel 2 terlihat bahwa pada tahun 2020 UMKM yang sudah terdaftar di Dinas  Koperasi,  UMKM  dan  Perindustrian  Kota  Metro  berjumlah  sebanyak  14.127  pelaku usaha. Yang terdiri dari Usaha Mikro sebanyak 12.960 pelaku usaha, Usaha kecil sebanyak 1.088 pelaku usaha, dan usaha menengah sebanyak 79 pelaku usaha.

## 2. Jenis UMKM
Berikut  adalah  jumlah  UKM  berdasarkan  jenis  usaha  yang  tersebar  diberbagai kecamatan di kota Metro :
Tabel 3. Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Berdasarkan Bidang Usaha Di Kota Metro
Sumber : Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Metro, 2020
Berdasarkan Tabel 3 dijelaskan bahwa UKM berdasarkan bidang usaha yang terdaftar di dinas koperasi, perindustrian dan UKM di kota Metro tercatat sebanyak 14.127 pelaku usaha.  Yang  terdiri  dari  bidang  perdagang  sebanyak  9.121  pelaku  usaha,  perindustrian sebanyak 2.299, dan jasa sebanyak 2.707 pelaku usaha.

## Hasil Penelitian
1. Deskriptif Data Hasil Penelitian
Berdasarkan kuesioner yang diajukan kepada 93 responden sebanyak 33 pertanyaan, yaitu  untuk  variabel  independen  yang  terdiri  dari  variabel  kenaikan  tarif  PPN  11%  (X) sebanyak  20  pertanyaan.  Kemudian  Variabel  Dependen  yaitu  pendapatan  usaha  (Y)
Mikro Kecil Menengah 1 Metro Barat 2147 285 27 2459 2 Metro Pusat 4301 392 29 4722 3 Metro Selatan 1181 43 5 1229 4 Metro Utara 2948 120 15 3083 5 Metro Timur 2383 248 3 2634 12.960 1.088 79 14.127
Keterangan Skala Usaha Total UMKM Jumlah UMKM NO Perdagangan Perindustrian
Jasa 1 Metro Barat 1.661 360 538 2.559 2 Metro Pusat 3.568 469 684 4.721 3 Metro Selatan 1.441 594 556 2.591 4 Metro Utara 1.203 493 402 2.098 5 Metro Timur 1.248 383 527 2.158 9.121 2.299 2.707 14.127 No Keterangan Bidang Usaha
Total Bidang
Usaha
Jumlah UMKM
sebanyak 13 pertanyaan. Dari hasil penelitian diperoleh data responden sebanyak 87 atau 94% responden yang memberikan tanggapan dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 4. Distribusi Responden
1. Berdasarkan Jenis Kelamin Jenis Kelamin Jumlah % Laki-laki 66 75,9 Perempuan 21 24,1 Jumlah 87 100% 2. Berdasarkan Usia Usia Jumlah % 20-30 Tahun 27 31,0 31-40 Tahun 22 25,3 41-50 Tahun 23 26,4 Lainnya 15 17,2 Jumlah 87 100% 3. Berdasarkan Pendidikan Terakhir Pendidikan Terakhir Jumlah % SMA/SMK 50 57,5 Diploma 6 6,9 S1 16 18,4 S3 2 2,3 Lainnya 13 14,9 Jumlah 87 100% 4. Berdasarkan Bentuk Usaha Bentuk Usaha Jumlah % Dagang 63 72,4 Jasa 17 19,5 Industri 7 8,0 Jumlah 87 100% 5. Berdasarkan Kepemilikan NPWP Kepemilikan NPWP Jumlah % Ya 87 100 Jumlah 87 100% 6. Berdasarkan Lama Menjadi Wajib Pajak Lama Menjadi Wajib Pajak Jumlah % 1-5 Tahun 49 56,3
6-10 Tahun 17 19,5 11-15 Tahun 13 14,9 >15 Tahun 8 9,2 Jumlah 87 100%

## Sumber :  Data diolah dengan SPPS 25 pada November 2022
Pada Tabel 4 dijelaskan bahwa responden berdasarkan jenis kelamin terdiri dari laki- laki berjumlah 66 orang atau 75,9% dari jumlah keseluruhan dan perempuan berjumlah 21 orang atau 24,1% dari 87 responden. Kemudian menurut karakteristik usia 87 responden terdiri dari usia 20-30 tahun berjumlah 27 orang atau 31,0%, 31-40 tahun sejumlah 22 orang atau 25,3% dari jumlah responden, umur 41-50 tahun terdapat 23orang atau 26,4% dari keseluruhan responden dan yang ber usia lebih dari 50 tahun berjumlah 15 orang atau17,2% dari jumlah responden. Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir 87 responden terdiri dari tingkat  SMA/SMK  dengan  jumlah  50  orang  atau  57,5%  dari  jumlah  responden,  tingkat Diploma 6 orang atau 6,9% dari total responden, tingkat S1 berjumlah 16 orang atau 18,4% dari  keseluruhan  responden,  dan  tingkat  S3  hanya  2  orang  saja  atau  2,3%  serta  yang memiliki pendidikan lainnya berjumlah 13 orang atau 14,9% dari 87 responden.
Berdasarkan  bentuk  usaha  responden  terdiri  dari  usaha  dagang  sebanyak  63 responden atau 72,4% dari 87 responden, usaha jasa sebanyak 17 resonden atau 19,5% dari keseluruhan responden, dan usaha industry sejumlah 7 responden atau 8,0% dari jumlah responden.  Selanjutnya  berdasarkan  kepemilikan  NPWP  pelaku  usaha  sebanyak  87 responden memiliki NPWP. Kemudian berdasarkan karakteristik lama menjadi wajib pajak responden yang menjadi wajib pajak 1-5 tahun berjumlah 49 orang atau 56,3%, 6-10 tahun berjumlah 17 orang atau 19,5%, 11-15 tahun berjumlah 13 orang atau 14,9%, serta responden yang lebih dari 15 tahun menjadi wajib pajak berjumlah 8 orang atau 9,2% dari keseluruhan responden.
Tabel 5. Statistik Deskriptif N Minimum  Maximum  Mean  Std. Deviation Kenaikan Tarif PPN 11%  87 45 89 74.34 7.256 Pendapatan Usaha 87 18 59 48.47 5.413 Valid N (listwise) 87
Sumber :  Data diolah dengan SPPS 25 pada November 2022
Berdasarkan tabel 5 statistik deskriptif di atas menunjukan bahwa:
a. Variabel kenaikan tarif PPN 11% memiliki nilai minimum 45, nilai maksimum sebesar 89, rata-rata (mean) sebesar 74,34 dan standar deviasi sebesar 7,256. Nilai rata-
rata menunjukan lebih besar dari nilai standar deviasi. Hal ini menunjukan bahwa kualitas data dari variabel kenaikan tarif PPN 11% dalam penelitian ini baik.
b. Variabel pendapatan usaha  memiliki nilai minimum 18, nilai maksimum sebesar 59, rata-rata (mean) sebesar 48,47 dan standar deviasi sebesar 5,413. Nilai rata- rata menunjukan lebih besar dari nilai standar deviasi. Hal ini menunjukan bahwa kualitas data dari variabel pendapatan usaha dalam penelitian ini baik.
2. Pengujian instrumen
a. Uji Validitas
Output  uji  validitas  setiap  variabel  menggunakan  program  SPSS  versi  25.  hasil  uji validitas  menunjukan  bahwa  pada  varibel  Kenaikan  tarif  PPN  11%  pernyataan  nomor  15 dinyatakan tidak Valid karena diperoleh nilai  0,243 lebih kecil dari nilai r tabel , dan sisa seluruh pernyataan variabel kenaikan tarif PPN 11% dinyatakan valid dengan r hitung lebih besar dari pada r tabel pada jumlah sampel (N) sebanyak 32 dan nilai signifikansi sebesar 0,349.
Pada variabel pendapatan usaha terdapat 2 pernyataan yang dinyatakan tidak valid, yaitu pernyataan nomor 6 dan 9 dengan nilai r hitung diperoleh 0,348 dan 0,265 dimana nilai ini lebih kecil dari nilai r tabel yaitu 0,349. Serta sisa seluruh pernyataan variabel pendapatan usaha di nyatakan Valid dengan r hitung lebih besar dari pada r tabel yaitu 0,349.

## b. Uji Reliabilitas
Hasil output uji reliabilitas pengolahan data menggunakan program spss versi 25 dengan hasil output Reliabilitas Statistic menunjukan nilai Cronbach Alpha variabel kenaikan tarif PPN 11% sebesar 0,863 lebih besardari 0,70 yang berarti variabel tersebut reliabel dan nilai cronbach  alpha  variabel  pendapatan  usaha  bernilai  0,885  lebih  besar  dari  0,70 menunjukan variabel tersebut reliabel.
3. Uji Prasyarat
a. Uji Normalitas
Untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak dilakukan dengan uji statistik non-parametrik Kolmogorov smirnov (K-S), jika nilai signifikansi atau Asymp. Sig < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal, sedangkan jika nilai signifikansi >0,05 maka data berdistribusi normal. Berikut hasil uji normalitasdapat dilihat pada tabel ini:
Tabel 6. Uji Normalitas Keterangan Nilai Residual Terstandarisasi Regresi Linear Alpha Asymp. Sig. (2-tailed) 0,200 0,05
Sumber :  Data diolah dengan SPPS 25 pada November 2022
Pada tabel 6 Terlihat bahwa hasil uji normalitas berdasarkan pada Uji K-S menunjukkan bahwa nilai asymp. Sig. (2-tailed) pada uji K- S diatas sebesar 0,200 jauh diatas α = 0,05. Jika K-S  menunjukkan  lebih  besar  dari  alfa  maka  hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  uji  K-S normal.
b. Uji Linearitas
Uji linearitas menggunkan SPSS versi 25 dinyatakan linear bila nilai signifikansi pada deviation from linearity lebih dari 0,05. Hasil dari pengolahan terdapat pada tabel di bawah ini.
Tabel 7. Uji linearitas Keterangan Nilai Residual Terstandarisasi Regresi Linear Alpha Deviation from Linearity 0,067 0,05
Sumber :  Data diolah dengan SPPS 25 pada November 2022
Berdasarkan tabel 7 Hasil uji linearitas pada deviation from linearity memiliki nilai 0,067 lebih besar dari 0,05 maka distribusi data pada variabel kenaikan tarif PPN 11% terhadap pendapatan usaha bersifat linear.

## 4. Penguji Hipotesis
a. Analisis Regresi Sederhana
Uji regresi sederhana menggunakan SPSS 25, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 8. Analisis Regresi Sederhana Keterangan Beta t Sig Nilai Konstanta 13,663 2,904 0,005 Kenaikan Tarif PPN 11% 0,468 7,433 0,000
Sumber :  Data diolah dengan SPPS 25 pada November 2022
Melalui hasil analisis regresi sederhana yang terdapat pada tabel di atas,maka dapat dibentuk sebuah persamaan regresi sebagai berikut:
Y = 13,663 + 0,468X
Dimana ;
X = Kenaikan Tarif PPN 11%
Y = Pendapatan Usaha
Persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Konstanta  (a)  sebesar  13,663  berarti  bahwa  kenaikan  tarif  PPN  11%  tetap  dapat meningkat sebesar nilai konstantanya meskipun  Kenaikan tarif PPN  11% bernilai nol.
2) Koefisien X (kenaikan tarif PPN 11%) bernilai positif sebesar, 0,468 hal ini berarti setiap  kenaikan  satu  skor  untuk  variabel  kenaikan  tarif  PPN  11%  akan  diikuti kenaikan pendapatan usaha sebesar 0,468 dengan asumsi variabel lain konstan. Koefisien  bernilai  positif  artinya  kenaikan  tarif  PPN  11%  memberikan  pengaruh yang positif. Semakin tinggi tingkat kenaikan tarif PPN 11%, maka semakin tinggi juga  tingkat  pendapatan  usaha.  Kemudian    hasil  signifikasi  bernilai  0,000  yang berarti kurang dari 0,05 yang menunjukan bahwa variabel kenaikan tarif PPN 11% (X) berpengaruh terhadap pendapatan usaha (Y).

## b. Uji t (Parsial)
Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam  menerangkan  variasi  variabel  dependen.  Variabel  dikatakan  berpengaruh  secara parsial apabila t hitung > t tabel . Rumus t tabel yaitu  t tabel (α/2;n -k-1) Adalah alfa (0,05),  2  adalah ketetapan  rumus,  n  adalah  jumlah  responden,  k  adalah  jumlah  variable,  dan  1  adalah ketetapan rumus. Sehingga t tabel = (α/2;n -k-1) = (0,05/2;87-2-1) = (0,025;84) = 1,989.
Tabel 9. Uji t (Parsial) Keterangan t Sig Nilai Konstanta 2,904 0,005 Kenaikan Tarif PPN 11% 7,433 0,000
Sumber :  Data diolah dengan SPPS 25 pada November 2022
Berdasarkan tabel 9 Diketahui nilai t hitung kenaikan tarif PPN 11% sebesar 7,433 dengan nilai signifikan 0,000 dan nilai t tabel sebesar 1,987, maka t hitung > t tabel atau 7,433>1,989 artinya kenaikan tarif PPN 11% berpengaruh negatif terhadap pendapatan usaha di Kota Metro.
c. Uji Koefisien Determinasi (R
2 )
Uji  koefisien  determinasi  (R 2 )  untuk  mengukur  seberapa  jauh    kemampuan  model dalam  menerangkan  variasi  variabel  dependen.  Berikut  adalah  tabel  hasil  uji  koefisien diterminasi (R 2 ) :
Model R R Square 1 0,628 0,394 Sumber :  Data diolah dengan SPPS 25 pada November 2022
Keterangan :
R = korelasi antara variable X dengan Y
R Square   = Pengaruh langsung variable X dengan Y
Berdasarkan tabel 10 hasil output uji koefisien diterminasi, diketahui Nilai R sebesar 0,628  artinya  koefisien  korelasinya  sebesar  0,628.  Angka  tersebut  menunjukan  derajat korelasi antara variabel kenaikan tarif PPN 11% dan pendapatan usaha yaitu sebesar 0,628. R square sebesar 0,349 yang menunjukan angka koefisien determinasinya (R 2 ) yang artinya variasi  variabel  kenaikan  tarif  PPN  11%,  dalam  menjelaskan  pendapatan  usaha  sebesar 34,9%,  dan  sisanya  (65,1%)  berasal  dari  variabel  lain.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan besarnya  kontribusi  kenaikan  tarif  PPN  11%  terhadap  pendapatan  usaha  adalah  sebesar 34,9%, sisanya (65,1%) dari variabel lain.

## Pembahasan
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh hasil bahwa kenaikan tarif PPN 11% berpengaruh negatif terhadap pendapatan para pelaku usaha kecil dan menengah di Kota Metro.  Hal  ini  mengindikasikan    bahwa  ketika  PPN  dinaikan    maka  akan  berdampak terhadap penurunan pendapatan usaha. Kondisi ini terjadi karena disebabkan harga barang produksi lebih mahal dan mengakibatkan terjadinya penurunan daya beli serta permintaan dari  sisi  konsumen.  Masyarakat  yang  secara  langsung  dibebankan  pajak  dalam  setiap konsumsinya  disertai  dengan  kondisi  perekonomian  yang  belum  mapan  menyebabkan masyarakat menekan konsumsinya sehingga daya beli masyarakat menurun.
Apabila daya beli yang menurun berlangsung lama maka akan berdampak juga pada penurunan tingkat penjualan sementara biaya operasional perusahaan tidak dapat ditekan akibat  kenaikan  biaya  operasional  perusahaan  maka  akan  berdampak  pada  laba  yang diperoleh perusahaan juga akan rendah bahkan mengalami kerugian. Meskipun diprediksi dampak dari  kenaikan PPN pada pengusaha dinilai kecil, tetapi para pelaku usaha harus berpikir  ulang  untuk  menentukan  harga  produknya  sehingga  tidak  dijual  dengan  harga terlalu mahal  untuk menghindari adanya penurunan penjualan produk.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Veni Gerhana Putri dan Agus Subandoro (2022) yang menjelaskan bahwa pengenaan Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh signifikan terhadap penjualan. Putri dan Subandoro (2022)
menjelaskan  bahwa  pada  terjadi  penurunan  omset  yang  cukup  besar  yang  disebabkan adanya pihak customermemilih untuk menahan pembelian.
Hal senada juga dijelaskan dalam hasil penelitian  Piyush Chandra  dan Cheryl Long (2013) yaitu adanya pengaruh yang signifikan dan besar pada peningkatan volume ekspor ketika  pemerintah  memberikan  potongan  PPN.  Chandra  dan  Long  (2013)  menjelaskan bahwa jika dengan adanya kenaikan potongan PPN membantu mengurangi kerugian dari dampak  negatif  penurunan    jumlah  eksport.  Selanjutnya  Chandra  dan  Long  (2013)  juga menambahkan  bahwa  Rata-rata  untuk  setiap  kenaikan  poin  persentase  dalam  tarif potongan PPN dapat meningkatkan jumlah ekspor meningkat sebesar 13%.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  yang  telah  dijelaskan  pada  bab  sebelumnya, maka didapatkan simpulan yaitu kenaikan tarif PPN 11% berpengaruh negatif terhadap pendaptan usaha di Kota Metro. Karena berdasarkan pengujian yang dilakukan secara parsial menunjukkan bahwa t hitung > t tabel yakni 7,433>1,989 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000<0,05  yang  artinya  kenaikan  tarif  PPN  11%  terhadap  pendapatan  usaha  di  kota Metro. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H a diterima. Saran-saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:
1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel independen lainnya atau menambahkan variabel moderating guna mengetahui variabel- variabel lain yang  dapat  mempengaruhi  dan  memperkuat  atau  memperlemah  variabel dependen.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel penelitian serta memperluas wilayah sampel penelitian, bukan hanya di kota Metro tetapi juga di kota-kota besar lainnya, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian dengan tingkat generalisasi yang lebih tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurahman,  &  muhidin,  S.A.  2011. Dasar-dasar  metode  statistik  untuk  Penelitian.
Bandung: CV. Pustaka Setia.
Anggraeni dan Kiswaran. 2011. Pengaruh Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan Sunset Policy Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Semarang; Universitas Diponegoro.
Bahmid,  N.S  Dan  Wahyudin,  H,  2018.  Pengaruh  Pemungutan  Pajak  Hotel  Dan  Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis Vol. 18 No. 1 Maret 2018, 14
Bedah Bisnis. 2020. Menghitung
Pendapatan Perusahaan.
https://bedahbisnis.id/artikel/menghitung-pendapatan-perusahaan .  Diunggah  20 November 2020
Cooper, D. R. dan P. S. Schindler. 2006. Metode Riset Bisnis. Volume 1 dan Volume 2, Edisi 9, Media Global Edukasi. Jakarta.
Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Multivariate Dengan Program SPSS 25, 9 ed. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Handayani, L. Kenaikan Tarif PPN Menjadi 11%, Ini Dampaknya Bagi UMKM yang Telah Dikukuhkan Sebagai PKP
Hardani. Dkk. Metode Penelitian Kualitataif & Kuantitatif.
Hery dan Widyawati Lekok. Akuntansi Keuangan Menengah. Jakarta: Bumi Aksara (2012:
hal. 24).
Hidayah, N.2022. Syarat PKP dan Manfaat yang Bisa Diperoleh Perusahaan.Mekari.com Indra, Iswawan. 2001. Memahami Reformasi Perpajakan. Jakarta : PT.Gramedia.
Istiqomah. 2017. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berkaitan Dengan Adanya Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak. Vol 6, No 1 (2017) Nominal April 2017.
Jurnal Entrepreneur,  2017.  Mengenal  Lebih  Dekat  Tentang  Pendapatan  Perusahaan. https://www.jurnal.id/id/blog/2017-mengenal-lebih-dekat-tentang-pendapatan- perusahaan/
Kompas.com.2022.  Tarif  PPN  Diwacanakan  Naik  1  April  2022,  Ini  Dampaknya  bagi Masyarakat. https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/15/093100565/tarif-ppn- diwacanakan-naik-1-april-2022-ini-dampaknya-bagi-masyarakat?page=all. 15/03/2022, 09:31 WIB
Librianty, A. 2021. Pengamat: Tarif PPN Indonesia Masih Rendah Dibandingkan Rata-Rata Dunia. https://www.liputan6.com/bisnis/read/4578609/pengamat-tarif-ppn indonesia-masih-rendah-dibandingkan-rata-rata-dunia . 10 Jun 2021, 17:30 WIB
Lind, D. A., W. G. Marchal dan S. A. Wathen. 2008. Teknik – Teknik Statistika dalam Bisnis dan Ekonomi Menggunakan Kelompok Data Global. Salemba Empat. Jakarta Mardiasmo.2017. Perpajakan Edisi Terbaru. Yogyakarta. Andi.
Mulyadi. Sistem  Akuntansi,  Edisi  ke-3,  Cetakan  ke-5.  Penerbit  Salemba.  Empat,  (2010, hal.127)
Nurhidayah, H. 2022. Alasan Kenaikan Tarif PPN 11%. https://www.pajak.com/ komunitas/ opini/alasan-kenaikan-tarif-ppn-11-persen/# . 18/04/2022, 10:00
P.Siahaan,  Marihot.  2004. Utang  Pajak  Pemenuhan  Kewajiban  dan  Penagihan  Pajak dengan Surat Paksa. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
Ria,  Mesriah.  2017.  Pengertian  dan  Perbedaan  Efisiensi  dan  Efektivitas. http://www.jejakakuntansi.net/2017/10/pengertian-dan-perbedaan- efisiensidan.html?m=1. 5 Oktober 2017.
Saundes, M., P. Lewis dan A. Thornhill. 2009. Research methods for business students 5th ed. Pearson Education Limited: England
Sekaran,  U.  dan  R.  Bougie.  2010. Research  Methods  for  Business.  A  Skill  -  Building Approach. Fifth Edition, A Jhon Wiley and Sons Ltd. West Sussex.
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung : CV Alfabeta.
Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alphabet.
Sukardji, U. 2015. Pajak Pertambahan Nilai (11th ed.). Jl. Raya Leuwinanggung No.112 Kel. Leuwinanggung,  Kec.Tapos,  Kota  Depok  16956:  Raja  Grafindo  Persada.  Retrieved from www.rajagrafindo.co.id .
Sutrisno, Hadi. 1994. Metodelogi Research. Yogyakarta; Andi Offset.
Trihusodo, P.2022. PPN Meningkat, APBN lebih Sehat.Indonesia.go.id
UU No. 42/2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
UU No.7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Waluyo. 2011. Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.
Widianingsih, A. 2013 Hukum Pajak dan Perpajakan Dengan Pendekatan Mind Map, Cet.
ke-2 (Bandung: Alfabeta 2013), 2
Zein,  Badudu.  1994.  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  cet.ke-1.  Jakarta:  Pustaka  Sinar Harapan.