i
Vol. 15 No. 2 Juli 2020
Husnatul Hamidiyyah Siregar, Ulfah Nurfadhila,Wildana Wargadinata

## WOMEN’S PARTICIPATION IN THE TERRORIST NETWORK IN THE VIEW OF GENDER
Husnatul Hamidiyyah Siregar, Ulfah Nurfadhila,Wildana Wargadinata . 149
KEBEBASAN PERS DAN KESENJANGAN GENDER DI FILIPINA

## PADA MASA KEPEMIMPINAN PRESIDEN RODRIGO DUTERTE
Mevy Eka Nurhalizah, Muhammad Hamdan Yuwafik .................................. 163
HAK-HAK PEREMPUAN DALAM ISLAM: STUDI ATAS TEOLOGI PEMBEBASAN ASGHAR ALI ENGINEER
Naila Farah ............................................................................................................ 183 KONTRIBUSI FORUM ANAK DAERAH KEPAHIANG PROVINSI

## BENGKULU (FADEK) DALAM PERLINDUNGAN HAK ANAK
Eka Aulia Rizki, Idi Warsah, Guntur Putra Jaya ............................................ 207

## PROSPEK DAN TANTANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA) DI KABUPATEN CIREBON
Syaeful Bakhri, Cucu Herawati, Wardah Nuroniyah ..................................... 225

## PENGUATAN KECERDASAN SPIRITUAL ANAK MELALUI KEGIATAN TADARUS AL-QUR’AN: STUDI KASUS KOMUNITAS
ONE DAY ONE JUZ DI PURBALINGGA Kholid Mawardi, Eka Muawali Nurhayah ....................................................... 245
i
Vol. 15 No. 2 Juli 2020
Husnatul Hamidiyyah Siregar, Ulfah Nurfadhila,Wildana Wargadinata

## WOMEN’S PARTICIPATION IN THE TERRORIST NETWORK IN THE VIEW OF GENDER
Husnatul Hamidiyyah Siregar, Ulfah Nurfadhila,Wildana Wargadinata . 149
KEBEBASAN PERS DAN KESENJANGAN GENDER DI FILIPINA

## PADA MASA KEPEMIMPINAN PRESIDEN RODRIGO DUTERTE
Mevy Eka Nurhalizah, Muhammad Hamdan Yuwafik .................................. 163
HAK-HAK PEREMPUAN DALAM ISLAM: STUDI ATAS TEOLOGI PEMBEBASAN ASGHAR ALI ENGINEER
Naila Farah ............................................................................................................ 183 KONTRIBUSI FORUM ANAK DAERAH KEPAHIANG PROVINSI

## BENGKULU (FADEK) DALAM PERLINDUNGAN HAK ANAK
Eka Aulia Rizki, Idi Warsah, Guntur Putra Jaya ............................................ 207

## PROSPEK DAN TANTANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA) DI KABUPATEN CIREBON
Syaeful Bakhri, Cucu Herawati, Wardah Nuroniyah ..................................... 225

## PENGUATAN KECERDASAN SPIRITUAL ANAK MELALUI KEGIATAN TADARUS AL-QUR’AN: STUDI KASUS KOMUNITAS
ONE DAY ONE JUZ DI PURBALINGGA Kholid Mawardi, Eka Muawali Nurhayah ....................................................... 245
J u r n a l  S t u d i  I s l a m ,  G e n d e r,  d a n  A n a k

## I Y

## PENGEMBANGAN KREATIVITAS DAN BERPIKIR KRITIS PADA ANAK USIA DINI MELALUI MOTODE PEMBELAJARAN BERBASIS STEAM AND LOOSE PART
Zakiyatul Imamah, Muqowim ........................................................................... 263

## PERAN PEREMPUAN DALAM DAKWAH KELUARGA
Enung Asmaya ....................................................................................................... 279
Vol. 15 No. 2 Juli 2020

## Kontribusi forum anak daerah Kepahiang provinsi
Bengkulu (FADEK) dalam perlindungan hak anak
1 Eka Aulia Rizki, 2 *Idi Warsah, 3 Guntur Putra Jaya
123 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Bengkulu Email: 1 ekaauliarizki@gmail.com, 2 *idiwarsah@iaincurup.ac.id, 3 gunturcikaman@
gmail.com Submitted : 2020-06-29 Revision : 2020-10-18 Reviewed : 2020-10-06 Published : 2020-11-13
Abstract: This study aimed to determine the contribution of Kepahiang Regional Children’s Forum (FADEK) program in an effort to protect children’s rights in that region. This study used a qualitative approach. The data were collected through observation, interviews and documentation. After the data were collected, they were further analyzed using Miles, Haberman, and Saldana’s model comprising the selection of data, presentation of data and drawing conclusions. This study found the conclusion that the establishment of this forum departed from Kepahiang youth’s concerns on the lack of parental care for children’s rights, so this forum had the main mission to minimize the cases children experienced from both their surrounding people and other people. The contributions of this forum were: For the government, this forum made Kepahiang a city worthy of children by the Minister of Child and Women’s Protection (PPA) in 2019. For the forum members, this forum trained them to become pioneers in struggling for their rights and peers’. For children, this forum provided assistance to children who were coping with the acts violating both customary law and the law on other criminal acts.
Keywords : FADEK; contribution; protection of children’s rights
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi program Forum Anak Daerah Kepahiang (FADEK) dalam rangka melingdungi hak anak di wilayah tersebut. penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan model Miles, Haberman dan Saldana yang meliputi pemilihan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menemukan simpulan bahwa forum ini didirikan berangkat dari keprihatinan tokoh-tokoh muda masyarakat Kabupaten Kepahiang terhadap kurangnya perharian orang tua pada hak anak,
[e-ISSN: 2548-5385] [p-ISSN: 1907-2791] https://doi.org/10.24090/yinyang.v15i2. 3953
J u r n a l  S t u d i  I s l a m ,  G e n d e r,  d a n  A n a k
Terakreditasi SINTA 4
sehingga forum ini memiliki misi utama yaitu meminimalisir kasus-kasus yang dialami oleh anak baik oleh orang terdekat maupun orang lain. Kontribusi dari forum ini antara lain: bagi pemerintah, Kepahiang sebagai kota layak anak oleh Menteri perlindungan anak dan perempuan (PPA) pada tahun 2019. Bagi anggota forum, melatih mereka untuk menjadi pelopor dalam memperjuangkan haknya dan teman sebayanya. Bagi anak-anak forum ini melakukan pendampingan kepada anak-anak yang terlibat perbuatan yang melanggar hukum baik adat maupun tindak kriminal lainnya.
Kata Kunci : FADEK; kontribusi; perlindungan hak anak

## Pendahuluan
Anak ialah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk juga anak yang ada dalam kandungan hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut menjelaskan tentang anak di mana “anak ialah siapa saja yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih ada dalam kandungan yang berarti segala kepentingan akan pengupayaan perlindungan terhadap anak sudah dimulai sejak anak itu berada di dalam kandungan hingga berusia 18 tahun”(Fauzi, 2018; Juliana & Arifin, 2019; Roza & Arliman, 2018; Sholihah, 2018; Sudrajat & Tamara, 2018).
Anak merupakan karunia dari yang maha kuasa yang keberadaanya ialah anugrah yang harus dijaga, dirawat dan dilindungi. Anak secara harfiah memiliki harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi (Widianingrum, 2019). Oleh sebab itu pengakuan dan penghargaan kepada keberadaan anak salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan terhadap kepentingan anak. Perlindungan kepada anak ialah hal yang sangat penting untuk diwujudkan karena Anak adalah masa depan, potensi dan generasi penerus cita- cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategi dan mempunyai sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan (Arliman, 2018; Juliana & Arifin, 2019; Simbolon, 2018). Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang Hak hak Anak(Arliman, 2018; Fitriani, 2016). Ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Hariyono et al., 2019; Ibrahim, 2018; Syahra, 2018).
Konvensi hak anak secara khusus mengatur segala sesuatu tentang hak anak. Konvensi Hak Anak tersebut mulai berlaku pada tanggal 2 September 1990 melalui revolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa tertanggal 20 November 1989 dan sesuai dengan ketentuan konvensi Pasal 49 ayat (1) (Zein, 2019). Dalam konvensi ini anak adalah pemegang hak-hak dasar dan kebebasan sekaligus sebagai pihak yang menerima perlindungan khusus. Konvensi Hak Anak ini juga lahir dari suatu kesadaran bahwa anak sesuai dengan kodratnya adalah rentan, lugu, dan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus (Darusman et al., 2020; Fitriani, 2016). Oleh karena itu pula anak memerlukan perawatan dan perlindungan yang khusus, baik fisik maupun mental.
Berkaitan dengan eksistensi anak, dikatakan bahwa pembangunan anak terdiri dari tiga kegiatan utama yaitu pembinaan, pengembangan, dan perlindungan (Haling et al., 2018; Puspa, 2019). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Bab III Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia pada Bagian Kesepuluh mengatur mengenai hak anak (Arianta et al., 2020; Arifin & Lestari, 2019; Supriyanto, 2016). Bagian yang mempunyai judul Hak Anak ini memberikan ketentuan pengaturan yang dituangkan ke dalam 15 (lima belas) pasal, dimana dalam Pasal 52 ayat (2) disebutkan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan (Fitriani, 2016). Perlindungan anak merupakan segala kegiatan yang dilakukan untuk menjamin, merawat dan melindungi anak serta hak-haknya supaya dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian, serta mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan (Betah et al., 2020; Marpaung & Hulu, 2019).
Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia delapan belas tahun. Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensip, maka undang-undang tersebut meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas Non-diskriminasi, asas kepentingan yang terbaik untuk anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak (Arliman, 2018; Priandena, 2017; Tang, 2020). Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan dan perlindungan anak yang
Vol. 15 No. 2 Juli 2020
bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan(Mayasari, 2018; Said, 2018).
Menurut Kamil dalam Fitriani (2016), perlindungan anak merupakan pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Pengawasan ekstra terhadap anak baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat, perlu dilakukan. Hal tersebut ditujukan untuk melindungi hak-hak anak serta mencegah masuknya pengaruh eksternal yang negatif yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak.
Berdasarkan data penanganan yang dirilis Satuan Reskrim (Satreskrim) Polres Kepahiang, Provinsi Bengkulu, Indoneisa, tahun 2019, ada sekitar 24 kasus laporan kejahatan UU Perlindungan Anak dan perkara ini sudah selesai ditangani. Angka ini jauh menurun dibandingkan tahun 2018 lalu, dimana ada sekitar 35 kasus yang dilaporkan dan seluruhnya sudah dilakukan penanganan dari data kasus tindak pidana yang ditangani Polres Kepahiang dari tahun 2018 hingga 10 Desember 2019 kejahatan UU Perlindungan Anak termasuk kejahatan No 2 tertinggi setelah kejahatan curat (pencurian dengan pemberatan). Namun bila dibandingkan dengan data tahun sebelumnya yaitu tahun 2018, kejahatan UU Perlindungan Anak menurun. Hal ini terjadi karena adanya campur tangan dari pemerintahan, dinas DPPKBP3A (dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak) Kabupaten Kepahiang serta adanya Forum anak daerah Kabupaten Kepahiang (Dokumen Polres Kapahiang tahun 2019).
Forum Anak Daerah Kepahiang (FADEK) adalah sebuah forum yang bergerak dan bertujuan membantu menurunkan angka tindak kejahatan terhadap anak atau yang lebih dikenal dengan UU perlindungan anak. Seharusnya ada peran masyarakat yang dilakukan yang berguna untuk melindungi anak dari pengaruh hal negatif. Seorang anak dapat terpengaruh oleh lingkungan masyarakat yang kurang baik karena perlindungan anak di Indonesia masih lemah, permberdayaan masyarakat yang paling dekat adalah keluarga, lingkungan bermain, dan sekolah. Perlindungan anak tidak akan pernah berhenti, hingga potensi sumber daya penerus cita-cita bangsa terjaga.
Perlindungan anak harus memiliki dua aspek, aspek pertama berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak-hak anak, pidana anak serta menyangkut pelaksaan kebijakan peraturan tersebut. Aspek kedua peran serta lingkungan anak dan orang tua dalam melindungi anak dari pengaruh pelaku
tindak pidana atau korban dari tindak pidana. Atau pengaruh dari tindak pidana yang dapat mengakibatkan anak itu bisa meniru dan melakukan salah satunya seperti pergaulan bebas hal tersebut timbul dari lingkungan khususnya teman- temanya.
Membahas tentang perlindungan anak, tidak lepas dari faktor-faktor pendorong atau motivasi sehingga seorang anak dapat diperlakukan sebagai mestinya. Lingkungan anak seharusnya memiliki peran penting dalam perlindungan terhadap anak. Peranan forum anak daerah menciptakan lingkungan yang berbicara atau membahas hak-hak anak di Kabupaten Kepahiang sehingga anak-anak yang tergabung dalam forum tersebut mampu memahami dan mensosialisasikan hak- hak apa saja yang harus mereka dapatkan dan hal apa saja yang rawan mengancam masa depannya.
Berpijak pada uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi apa saja yang diberikan forum anak daerah Kepahiang terhadap perlindungan anak maka penulis melakukan studi ini. Fokus penelitian yang penulis lakukan ini yaitu hanya membahas tentang kontribusi FADEK (Forum Anak Daerah Kepahiang) dalam perlindungan anak. Hal ini harus sesuai bagaimana dan apa yang telah di berikan FADEK dalam aspek perlindungan anak di Kabupaten Kepahiang, Propinsi Bengkulu, Indonesia.

## Kontribusi FADEK terhadap Perlindungan Anak
Forum Anak Daerah Kepahiang (FADEK) merupakan suatu organisasi yang dibentuk pada tahun 2012. Organisasi ini berkedudukan di lingkungan Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, Indonesia. Landasan dasar FADEK adalah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam berorganisasi. Berdasarkan pada dokumen anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (ADART), FADEK memiliki beberapa landasan hukum dalam berpijak, diantaranya adalah Hukum Internasional, Hukum Nasional, dan Hukum Lokal. Untuk hukum Internasional, FADEK berpegang pada Konvensi Hak Anak (KHA), Dokumen Dunia Layak Anak, Deklarasi Tripoli 2010 tentang Pengembangan Forum Negara Anggota OKI. Untuk hukum Nasional, FADEK berpegangan pada Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Peraturan Menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak nomor 03 tahun 2011 tentang kebijakan partisipasi anak, peraturan Menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak nomor 04
tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan kebijakan partisipasi anak, dan Renstra pembangunan kesejahteraan, perlindungan dan tumbuh kembang anak tahun 2010-2014. Sementara untuk Hukum Lokal yang dianut oleh organisasi FADEK ini adalah hukum adat dan budaya yang berlaku di Kabupaten Kepahiang. Hukum Adat yakni yang berhubungan dengan perhargaan, pengakuan atau bentuk lain yang terkait dengan keberadaan anak. Budaya yakni budaya musyawarah dalam mengambil keputusan, gotong royong dalam melaksanakan kegiatan sosial dan kelompok (Dokumen ADART Forum Anak Daerah Kepahiang 2018).
Data hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Ketua FADEK Kabupaten Kepahiang periode 2016-2020 pata tanggal 30 Mei 2020, diperoleh informasi bahwa:
“Sebetulnya kalau secara nyata FADEK di Kepahiang ini belum terjun langsung menyelesaikan kasus-kasus permasalahan di lapangan. Kami hanya berperan sebagai sarana yang memfasilitasi anak-anak terdampak kasus untuk dihubungkan kepada pihak DPPKB3A. Kami masih dipandang pihak dinas terkait belum mampu untuk memegang kendali penyelesaian kasus. Kami hanya berperan aktif di bagian penyelenggaraan kampanye kepada anak-anak yang menjadi anggota FADEK” (Wawancara tanggal 30 Mei 2020).
Jadi, di sini FADEK di Kabupaten Kepahiang hanya berperan dalam penghubung anak yang misalnya korban kekerasan, korban pelecehan seksual, bermasalah di sekolahnya kepada dinas terkait di Kabupaten Kepahiang ini. Hal ini diperkuat oleh tanggapan siswa yang ikut bergabung dalam organisasi FADEK, Menurut Singgih menjadi anggota FADEK yang pertama dirasakan yaitu senang bergabung bersama anak-anak kepahiang yang berbeda-beda suku maupun Bahasa.
“Bergabung pada forum ini dapat menambah wawasan pengalaman dan yang paling utama yaitu mengerti tentang keadaan daerah kita sendiri yaitu dari sektor mana ataupun pemudanya yang baik dan yang buruk manfaatnya selain kita bisa mencegah atau mengajak orang lain ke jalan yang lebih baik kita juga bisa sekalian belajar. FADEK menurut saya sangat bagus untuk anak-anak di Kabupaten Kepahiang selain mengawasi ataupun sedikit memberi motivasi keberadaan FADEK juga peduli sesama anak maupun pemuda kemajuannya setelah bergabung menjadi berani berbicara di depan orang banyak tahu Seluk beluknya Pemuda dan karakteristik anak muda zaman sekarang tahu organisasi dan yg paling penting juga menghindarkan dari hal-hal yg tidak baik, karena merasa diri sendiri menjadi contoh untuk anak-anak atau pun pemuda. Intinya FADEK ini sangat kontributif, membangun kepribadian setiap orang dan juga menjadi motivator yang baik” (Wawancara online via Whatsapp, 20 Juni 2020).
Bagi mereka, tergabung ke dalam organisasi ini bisa membuka fikiran mereka tentang luasnya dunia. Mereka dapat mengembangkan pola fikir mereka. Bisa menjadi pelopor untuk membantu anak-anak yang lain yang terkendala masalah di Kabupaten Kepahiang ini. Lanjut lagi dari siswa lainnya;
Setelah gabung yang Nira rasakan secara pribadi waktu itu belum tahu apa itu Forum Anak dan apa kegunaannya. Setelah mengikuti forum itu Nira jadi paham anak-anak itu masih banyak hak-hak mereka yang belum terpenuhi. Setelah itu Nira juga ngerti bahwa di daerah sendiri di Kepahiang, menurut Nira anak-anak di sini belum paham apa dan bagaimana cara mereka menjadi seorang anak, terkadang anak-anak yang baru usia 7 tahun, pembicaraan mereka terlalu dewasa seperti anak remaja 19 tahunan. Mungkin karena orang tua mereka yang sibuk bekerja dirumah dan mengesampingkan mereka. Nira jadi paham setelah ikut FADEK menjadi lebih terbuka pemikirannya, karena FADEK ini menjadi organisasi di luar sekolah yang Nira ikuti, sehingga pikiran Nira sekarang menjadi lebih terbuka dan paham terhadap dunia anak. Kontribusi FADEK bagi anak Kepahiang menurut Nira adalah menjadi wadah aspirasi dan pendapat bagi anak-anak yang merasa hak mereka yang belum terpenuhi dan FADEK memberi jalan agar suara mereka dapat didengar oleh pemerintah tentang hak mereka yang belum tercapai. Menurut Nira anak-anak disini perlu diperhatikan, karena anak-anak merupakan generasi penerus yang akan berkiprah dan mengembangkan daerah Kepahiang ini nantinya ( Wawancara online via Whatsapp 24 Juni 2020) .
Argumentasi di atas memberikan gambaran bahwa dengan tergabungnya pemuda di organisasi FADEK, banyak pengetahuan yang diperoleh mereka seperti Nira yang telah mampu menjadi pelopor untuk mengantarkan teman-temannya untuk menyampaikan aspirasi kepada pihak pemerintah Kabupaten Kepahiang terkait masalah yang sedang dialami teman-temannya. Sehingga masalah yang dihadapi tersebut dapat diselesaikan oleh pihak pemerintah Kabupaten Kepahiang ini.
Terkait dengan keikutsertaan anak-anak dan pemuda pada forum ini, bagaimana respons orang tua menyikapi hal itu? berikut penulis paparkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan selama tahapan penelitan berlangsung; “sedikit banyak, pasti ada dampak nya. Kalau dari kami selaku orang tua, anak-anak lebih berperan aktif dalam menyalurkan minat dan bakatnya. Contoh, kegiatan- kegiatan forum anak yangg bisa mengembangkan kemampuan mereka berbicara, berorganisasi, dll. Selain itu, mereka juga selalu diikutsertakan dalam beberapa acara
pemerintah. Tentu hal itu sangat positif dan secara langsung dapat menjadi wadah untuk menyulurkan aspirasi/suara anak-anak kepada pemerintah” (Wawancara online via Whatsapp tanggal 24 Juni 2020).
Pengalaman ibu Bella di atas, memberikan pesan bahwa FADEK di samping berkiprah sebagai “LSM yang senantiasa menyuarakan hak anak, juga melatih anak-anak untuk mengembangkan potensi berorganisasi anak. Secara sadar saat ini sekarang lebih aktif untuk menyalurkan minat dan bakatnya selama menjadi anggota FADEK di Kabupaten Kepahiang. Menurutnya di dalam organisasi ini, anaknya menjadi pandai untuk mengutarakan pendapat di muka umum. Berkembangnya kemampuan ini, tidak lain merupakan andil bagian di Forum Anak Daerah Kepahiang ini, dengan anak-anak yang terbiasa berinteraksi dengan orang banyak, menjadikan anak-anak lebih mudah untuk mengutarakan isi fikirannya dan berpendapat dimuka umum.
Pandangan di atas juga diperkuat olehi orang tua lainnya yang menyatakan bahwa ;
“Menurut saya, kontribusi FADEK dalam perlindungan anak di Kab. Kepahiang memberikan kontribusi bagi pemerintah dan masyarakat Kepahiang. Hal ini dibuktikan dengan terpilihnya kabupaten kepahiang sebagai kota layak anak yang ditetapkan oleh mentri perlindungan anak dan perempuan (PPA) pada tahun 2019. Penghargaan ini tentu tidak serta merta hasil dari pemerintahan daerah namun ada peran yang sangat dominan dari Forum Anak Daerah Kepahiang (FADEK). Sebagai orang tua saya berharap forum anak dapat di pertahankan sehingga dikemudian hari dapat dirasakan manfaatnya tidak hanya di wilayah perkotaan namun juga di pelosok desa wilayah Kabupaten Kepahiang” (Wawancara online via Whatsapp 25 Juni 2020).
Argumentasi di atas juga diperkuat oleh Bapak Arsaka Mustafa yang menyatakan bahwa FADEK telah banyak berkontribusi baik untuk anak-anak di Kepahiang. Contohnya sekarang daerah Kepahiang sudah menjadi Kota Layak Anak. Menurutnya forum anak ini harus terus dipertahankan sehingga mampu menjadikan daerah Kepahiang ini tetap menjadi Kota Layak Anak dan maslah yang dihadapi anak-anak di daerah Kepahiang sudah tidak lagi ada.
“Kontribusi FADEK bagi anak-anak di Kepahiang dari kami sebagai pengurus FADEK, kami di FADEK menjadi penyalur aspirasi mereka sebagai anak-anak dari daerah Kepahiang yang mengalami masalah peyalahgunaan obat-obat terlarang, kami langsung melakukan pendampingan pada anak tersebut. Selain itu kami juga secara berkala melakukan sosialisasi kepada anak-anak di daerah
Kepahiang tentang tujuan dari Forum ini dan sekaligus memberikan penjelasan tentang apa saja yang digolongkan dengan bentuk kekerasan kepada anak. Sehingga mereka mengerti apa manfaat forum ini bagi mereka dan keberadaan kami dapat meminimalisir tindakan kekerasan pada anak serta agar mereka terhindar dari hal tersebut” (Wawancara online via Whatsapp 25 Juni 2020).
Pandangan di atas, merupakan hasil dari wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu pengurus organisasi Forum Anak Daerah Kepahiang ini. menurutnya dengan adanya FADEK di Kepahiang, kenakalan remaja di daerah Kepahiang dapat diminimalisir dengan sosialisasi yang mereka lakukan. Dengan sosialisasi ini mereka berharap bahwa nantinya di kemudian hari tidak lagi ada anak-anak yang mengalami atau bahkan melakukan kekerasan terhadap anak di daerah kepahiang ini. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Pembina FADEK. Berikut pemaparan beliau mengenai adanya Forum Anak Daerah Kepahiang;
“Latar belakang didirikannya FADEK adalah juknis dari kementerian dan komisi perlindungan anak. Forum ini didirikan karena adanya kasus kekerasan terhadap anak di daerah Kepahiang. Setelah dibentuk FADEK Kepahiang, maka dibentuklah FADEK wilayah kecamatan untuk Kabupaten Kepahiang ini. Dengan adanya FADEK ini, anak-anak di Kepahiang bisa menjadi pelopor dan pelapor bagi dan untuk mereka. Kontribusi FADEK sendiri adalah membantu meringankan tugas instansi terkait anak ini. Contoh realnya jika ada perbuatan “ngelem” di taman kota, anak-anak ini bisa menjadi pelopor dan pelapor kepada instansi terkait untuk mengentaskan masalah yang ada” (Wawancara online via Whatsapp 26 Juni 2020).
Informasi di atas mempertegas bahwa Forum Anak Daerah Kepahiang ini sudah didirikan sesuai petunjuk teknis dari kementerian dan sudah sesuai arahan dari komisi perlindungan anak. Forum ini didirikan untuk menghilangkan dan mengentaskan adanya kekerasan terhadap anak di daerah Kepahiang. FADEK di Kepahiang ini dibentuk organisasi pusat dan ranting. Organisasi pusatnya adalah Forum Anak Daerah Kepahiang (FADEK) wilayah Kabupaten Kepahiang sebagai kontrol untuk organisasi ranting yakni Forum Anak Daerah Kepahiang (FADEK) wilayah setiap kecamatan di Kabupaten Kepahiang ini.
Melalui FADEK, anak-anak di Kabupaten Kepahiang bisa menjadi pelopor dan pelapor untuk membantu satu sama lain. Anak-anak bisa menjadi pelopor pencontoh utnuk anak-anak lainnya untuk menyuarakan hak-hak yang harus mereka terima
kepada pemerintah Daerah Kepahiang, dan anak-anak juga dapat menjadi pelapor jika ada masalah terhadap teman-teman mereka di daerah Kepahiang ini mengalami masalah atau mengalami tindakan kekerasan terhadapnya kepada pemerintah Kabupaten Kepahiang yang menangani ini.

## Pembahasan dan Analisis
Islam dengan landasan Al-Qur’an dan Hadis sangat memperhatikan kehidupan anak dan memberikan perlindungan untuk memperoleh hak- haknya sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya sebagai berikut: Dari Abi Hurairah ra. Dari Nabi saw bersabda: Sebaik-baik rumah kaum muslimin, yaitu rumah yang ada anak yatim diasuh dengan baik, dan sejahat-jahat rumah kaum muslimin ialah rumah yang ada anak yatim yang selalu diganggu dan disakiti. (HR. Ibn Majah) (Muhaemin, 2016).
Konteks hadis tersebut di atas memberikan motivasi kepada umat Islam untuk mendirikan panti asuhan sebagai implementasi hak perlidungan terhadap anak. Dalam lembaga panti asuhan diupayakan agar anak memperoleh pendidikan yang layak serta kesejahteraan hidup yang memadai sehingga panti asuhan tidak hanya berfungsi sebagai tempat penampungan anak yatim dan anak terlantar tetapi juga sebagai wadah pembinaan anak pada aspek intelektual dan mendapatkan pendidikan keterampilan yang dibutuhkan oleh mereka. Secara garis besar. Hak-hak di atas dapat digolongkan ke dalam: 1. Hak untuk memperoleh pendidikan. 2. Hak untuk memperoleh kesejahteraan. Berdasar pada hak-hak yang disebutkan di atas, dapat dengan mudah dipahami bahwa pemenuhan hak-hak di atas bukanlah hal yang sederhana. Melihat kondisi sesungguhnya yang ada sekarang, tugas berat menanti semua pihak dalam memenuhi hak-hak tersebut. Adanya berbagai krisis dan ketidakpastian yang melanda Indonesia akhir-akhir ini, membuat sejumlah anak berada dalam situasi yang mengkhawatirkan.
Berasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 3 Tahun 2011 disebutkan bahwa Kebijakan Partisipasi Anak dalam pembangunan menjadi acuan bagi kementrian/lembaga dalam melaksanakan program dan kegiatan yang terkait dengan partisipasi anak dalam pembangunan (Rizki et al., 2016). Program partisipasi anak merupakan
salah satu kebijakan yang memberikan ruang dan peluang bagi anakanak dalam menyampaikan aspirasi, kebutuhan, kepentingan, dan keinginannya dalam pembangunan. Program partisipasi anak yang saat ini sedang digalakan oleh pemerintah berupa Forum Anak.
Pengertian forum anak yaitu suatu organisasi yang terdiri dari anak-anak yang dibina oleh pemerintah melalui kementrian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sebagai jembatan komunikasi dan interaksi kepada pemerintah. Adapun model partisipasi anak yaitu roda partisipasi yang dapat digunakan untuk membantu memastikan bahwa partisipasi anak dapat efektif. Roda partisipasi menggambarkan 3 (tiga) jari-jari roda untuk merepresentasikan 3 (tiga) prinsip agar suara anak didengar dan diperhitungkan dalam implementasi suatu kebijakan, yakni: kesempatan ( opportunity ); tanggung jawab ( responsibility ), dan dukungan ( support ). Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut pada tahun 1990 melalui Keppres Nomor 36 tahun 1990 kemudian mengesahkan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002(Rizki et al., 2016; Tang, 2020).
Dengan meratifikasi KHA, Indonesia menyepakati bahwa seluruh hak anak adalah hak asasi manusia seorang anak yang setara pentingnya dan bahwa Indonesia akan melakukan segala upaya untuk memastikan seluruh hak tersebut dihormati, dilindungi, dan dipenuhi. Sejak diratifikasi Konvensi Hak Anak, pemerintah mulai menyusun berbagai strategi untuk membuat kebijakan maupun program yang betujuan untuk mewujudkan hak-hak anak. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak. Terdapat 40 kabupaten dan 34 kota di Indonesia yang telah dicanangkan sebagai salah satu kabupaten/kota menuju layak anak (Rizki et al., 2016). Pada tahun 1989, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan Konvensi tentang Hak-hak Anak (KHA) dan menetapkan kewajiban bagi pemerintah yang meratifikasi untuk membuat langkah-langkah implementasi. Secara garis besar, Konvensi Hak-hak Anak (KHA) tersebut mengelompokkan hak-hak anak ke dalam 4 (empat) kelompok hak dasar, yaitu hak untuk bertahan hidup ( survivalrights ), hak untuk tumbuh dan berkembang ( development rights ), hak atas perlindungan ( protection rights ), dan hak untuk berpartisipasi ( participation rights ) (Rizki et al., 2016).
Dalam kebijakan ini, salah satu prinsipnya adalah partisipasi anak dalam pembangunan lingkungan yang juga sebagai salah satu hak dari 31 hak anak. Menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 2, “Partisipasi Anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut(Rizki et al., 2016). Anak perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam pengambilan keputusan rencana pembangunan daerah untuk mewujudkan kota yang layak bagi mereka.
Hal di atas menunjukkan bahwa partisipasi anak sesungguhnya merupakan dasar dan batu pijakan yang menjamin bahwa anak-anak merupakan subjek dari hak asasi manusia yang sama sehingga tidak selalu menjadi objek dari suatu proses pembangunan. Saat ini, pemerintah telah membentuk dan membina wadah partisipasi anak yang disebut Forum Anak, yang didalamnya beranggotakan seluruh anak dan pengurusnya terdiri dari perwakilan kelompok- kelompok anak. Forum anak ini dibentuk dengan tujuan untuk menjembatani kepentingan anak-anak dan kepentingan orang dewasa. Forum anak merupakan media, wadah atau pranata untuk memenuhi hak partisipasi anak tersebut, untuk secara khusus menegaskan pasal 10 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak(Rizki et al., 2016). Sebagai bentuk komitmen dalam merespon kesepahaman atas pentingnya hak partisipasi anak untuk mewujudkan Dunia yang layak bagi anak.
Dalam hal kontribusinya dalam perlindungan anak di Kabupaten Kepahiang, Forum Anak Daerah Kepahiang (FADEK) ini lebih banyak berfokus pada pemberdayaan remaja dengan cara memberikan pelatihan dan pembinaan. Berdasarkan laporan kegiatan Forum Anak Daerah Kepahiang, didapat beberapa kegiatan yang dilakukan Forum Anak Daerah Kepahiang ini dalam hal berkontribusi dalam perlindungan anak dan remaja di Kabupaten Kepahiang. Berikut merupakan deskripsi kegiatan tersebut:
No. Jenis Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu Pelaksanaan 1 Peringatan Hari Ibu 1. Menyampaikan  persembahan tentang stop kekerasan terhadap anak dan perempuan 2. Menperkenalkan anak-anak anggota FADEK dari berbagai kecamatan dengan indtansi- instansi pemerintahan kabupaten kepahiang. 3.  Mendukung program pemerintah kabupaten kepahiang menjadi kabupaten layak anak dengan mengikutsertakan anak dalam setiap kegiatan di kabupaten kepahiang. 4.  Meningkatkan partisipasi anak dari setiap daerah dalam mewujudkan Desember 2019 2 Penyusunan Suara Anak Kegiatan ini dilaksanakan untuk menjadikan Kabupaten Kepahiang sebagai kota layak anak dan ramah terhadap anak, dan agar terwujudnya hak – hak anak di Kabupaten Kepahiang ini. Tersusunnya suara anak ini juga berdasarkan suara dari perwakilan anak perkecamatan di
Kabupaten Kepahiang, yang berasal dari permasalahan – permasalahan yang timbul dalam lingkungan dan kehidupan sehari – hari. Desember 2019 3 Jalan Santai Menyemarakkan perayaan dan peringatan ulang tahun kabupaten kepahiang yang ke-16 dan meningkatkan peran dan kontribusi serta memperkenalkan forum anak kabupaten kepahiang kepada pemerintahan dan masyarakat kabupaten kepahiang yang berpartisipasi dalam acara tersebut. Januari 2020
No. Jenis Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu Pelaksanaan 4 Pembentukan Forum Anak Kecamatan 1.  Mewujudkan generasi yang peduli sesama serta siap bersaing. 2.  Mendukung program pemerintah Kabupaten Kepahiang menjadi Kabupaten Layak Anak 3.  Memberikan wadah kepada pelajar di Kabupaten Kepahiang untuk mengembangkan minat dan bakat. 4.  Membentuk forum anak yang mudah dijangkau anak-anak di berbagai daerah yang ada di kabupaten kepahiang. 5.  Meningkatkan partisipasi anak dari setiap daerah dalam mewujudkan program kerja forum anak.

## Maret 2019

## Simpulan
Forum Anak Daerah Kepahiang (FADEK) merupakan suatu organisasi yang dibentuk pada tahun 2012. Organisasi ini berkedudukan di lingkungan Kabupaten Kepahiang. Landasan dasar FADEK adalah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam berorganisasi. Dalam hal kontribusinya dalam perlindungan anak di Kabupaten Kepahiang, Forum Anak Daerah Kepahiang (FADEK) ini lebih banyak berfokus pada pemberdayaan remaja dengan cara memberikan pelatihan dan pembinaan.dengan adanya Forum anak daerah kepahiang memberikan kontribusi seperti bagi pemerintah, kepahiang sudah menjadi kota layak anak oleh mentri perlindungan anak dan perempuan (PPA) pada tahun 2019, sedangkan untuk anggota forum anak itu sendiri mampu melatih untuk bisa menjadi pelopor dan pelapor dalam setiap permasalahan dan memperjuangkan hak setiap anak. Forum ini  juga melakukan pendampingan kepada anak-anak yang terlibat dalam perbuatan yang melanggar hukum baik krimal dan kekerasan terhadap anak. Jadi forum anak daerah kepahiang sebagai wadah pasrtisipasi anak untuk mendorong keterlibatan anak dalam pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan
dengan dirinya dan dilaksankan atas kesadaran serta kemauan sehingga anak dapat menikmati hasil atau manfaat dari hal tersebut.

## Daftar Pustaka
Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. Jurnal Komunitas Yustisia , 1 (1), 93–111.
Arifin, R., & Lestari, L. E. (2019). Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 5 (2), 12–25.
Arliman, L. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Perspektif Pancasila Dan Bela Negara. UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum , 5 (1), 58–70.
Betah, M., Pangemanan, S., & Pangemanan, F. (2020). Strategi Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Manado). JURNAL EKSEKUTIF , 1 (4).
Darusman, Y. M., Susanto, S., Anggraeni, R. D., Bachtiar, B., & Bastinaon, B. (2020). Sosialisasi undang-undang perlindungan anak dan kdrt kelurahan pulau panggang kabupaten kepulauan seribu. Jurnal Lokabmas Kreatif , 1 (1), 76–82.
Fauzi, R. (2018). Perkawinan Campuran Dan Dampak Terhadap Kewarganegaraan Dan Status Anak Menurut Undang-Undang Di Indonesia. Soumatera Law Review , 1 (1), 153–175.
Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. Jurnal Hukum Samudra Keadilan , 11 (2),
250–358.
Gironés Guillem, P., Burguete, D., Machado, R., Domínguez Santamaría, J. M., & Lillo-Crespo, M. (2018). Qualitative Research Process Applied to Organ Donation .
Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. Jurnal Hukum & Pembangunan , 48 (2), 361–378.
Hariyono, D., Suhartono, S., & Setyorini, E. H. (2019). Analisis Yuridis Putusan Nomor 69/Pid. Sus/2019/Pn. Mjk Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Di Pengadilan Negeri Mojokerto. Jurnal Akrab Juara , 4 (5), 41–48.
Hashimov, E. (2015). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook and The Coding Manual for Qualitative Researchers: Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña. Thousand Oaks, CA: SAGE, 2014. 381 pp. Johnny Saldaña. Thousand Oaks, CA: SAGE, 2013. 303 pp. Taylor & Francis. Ibrahim, R. S. (2018). Hak-Hak Keperdataan Anak dalam Perspektif Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Lex Privatum ,
6 (2).
Juliana, R., & Arifin, R. (2019). Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum). Jurnal Selat , 6 (2), 225–234.
Marpaung, P., & Hulu, G. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Sosial dan Pembinaan Terhadap Perilaku Anak Asuh. Jurnal Governance Opinion , 4 (1), 67–84.
Mayasari, D. E. (2018). Perlindungan Hak Anak Kategori Juvenile Delinquency.
Kanun Jurnal Ilmu Hukum , 20 (3), 385–400.
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook. 3rd . Thousand Oaks, CA: Sage.
Muhaemin, B. (2016). Prinsip-prinsip Dasar Tentang Hak Perlindungan Anak. DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum , 14 (1), 77–87.
Priandena, A. G. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran. Jurnal Jurisprudence , 4 (1), 15–23.
Puspa, I. A. T. (2019). Perlindungan Anak di Desapakraman Renon Denpasar.
Vyavahara Duta , 13 (2), 27–37.
Rizki, D. A., Sulastri, S., & Irfan, M. (2016). Pemenuhan Hak Partisipasi Anak Melalui Forum Anak dalam Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Bandung: (Studi Kasus Forum Komunikasi Anak Bandung). Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat , 3 (3), 360.
Roza, D., & Arliman, L. (2018). Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia. Masalah-Masalah Hukum , 47 (1), 10–21.
Said, M. F. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak
Asasi Manusia. JCH (Jurnal Cendekia Hukum) , 4 (1), 141–152.
Sholihah, H. (2018). Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. Al- Afkar, Journal For Islamic Studies , 1 (2, July), 88–112.
Simbolon, D. F. (2018). Kurangnya Pendidikan Reproduksi Dini Menjadi Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Antar Anak. Soumatera Law Review ,
1 (1), 43–66.
Sudrajat, H., & Tamara, B. (2018). Peran Naskah Akademik Dan Daftar Inventarisasi Masalah Dalam Mewujudkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak Yang Aspiratif Di Kota Tangerang. Soumatera Law Review , 1 (2), 282–297.
Supriyanto, B. H. (2016). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM)
Menurut Hukum Positif di Indonesia. Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata
Sosial , 2 (3), 151–168.
Suwendra, I. W. (2018). Metodologi penelitian kualitatif dalam ilmu sosial, pendidikan, kebudayaan dan keagamaan . Nilacakra.
Syahra, A. (2018). Aspek Hukum Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Terlantar Ditinjau dari Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jurnal Hukum Adigama , 1 (1), 97–119.
Tang, A. (2020). Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. AL-QAYYIMAH: Jurnal Pendidikan Islam , 2 (2), 98–111.
Widianingrum, G. E. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Di
Bawah Umur Yang Hamil Di Luar Ikatan Perkawinan [PhD Thesis]. Zein, M. F. (2019). Anak dan Keluarga dalam Teknologi Informasi . Mohamad Fadhilah Zein.
Vol. 15 No. 2 Juli 2020