## PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP RESIDIVIS ANAK PADA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS II TANJUNG PATI KABUPATEN LIMAPULUH KOTA

## ANNY YUSERLINA, FAILIN
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh annyyuserlina@gmail.com, failin.alin87@gmail.com
Abstract: Regulations  regarding  the  education  system  specifically  for  school-age  children  at Special  Child  Development  Institutions  (LPKA),  including  in  article  3  letter  (n)  of  the Children's  Criminal  Justice  System  Law  Number  11  of  2012  stipulate  that  every  child  in  the criminal  justice  process  has  the  right  to  receive  education.  Apart  from  that,  Special  Child Development Institutions are obliged to provide education, skills training, guidance and fulfill other  rights  in  accordance  with  the  provisions  of  the Legislative  Regulations. This  education and  coaching  program  is  supervised  by  the  Correctional  Center.  One  of  the  rights  of  child prisoners is to receive education and teaching. In Article 1 of the National Education System Law  Number  20  of  2003,  education  is  a  conscious  and  planned  effort  to  create  a  learning atmosphere  and  learning  process  so  that  students  actively  develop  their  potential  to  have spiritual, religious strength, self-control, personality, intelligence, noble character. , as well as the skills needed by himself, society, nation and state.
Keywords: Implementation, Development, Education, Teaching, Development Institutions, Children
Abstrak :  Peraturan  tentang  sistem  pendidikan  yang  dikhususkan  bagi  anak  usia  sekolah  di Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA),  di  antaranya  dalam  pasal  3  huruf  (n)  Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 diatur bahwa setiap Anak dalam proses  peradilan  pidana  berhak  memperoleh  pendidikan.  Selain  itu  Lembaga  Pembinaan Khusus  Anak  wajib menyelenggarakan  pendidikan,  pelatihan  keterampilan,  pembinaan,  dan pemenuhan  hak  lain  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  Perundang-undangan.  Program pendidikan  dan  pembinaan  ini  diawasi  oleh  Balai  Pemasyarakatan.  Salah  satu  hak  dari narapidana anak yaitu untuk mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran. Dalam Pasal 1 Undang- Undang  Sistem  Pendidikan  Nasional  Nomor  20  Tahun  2003  Pendidikan  adalah  usaha  sadar dan terencana  untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara  aktif  mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual,  keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan  yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Kata Kunci: Pelaksanaan, Pembinaan, Pendidikan, Pengajaran, Lembaga Pembinaan, Anak

## A. Pendahuluan
Pelaksanaan  pidana  atau  pemidanaan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  melalui  suatu pembinaan  dan  bimbingan  yang  diberikan  kepada  mereka  yang  telah  melanggar  hukum. Kebijakan  pembinaan  dengan  sistem  pemasyarakatan  ini  mencerminkan  bahwa  negara Indonesia  adalah  negara  yang  menjunjung  tinggi  Hak  Asasi  Manusia  (HAM).  Hak  Asasi Manusia  (HAM)  merupakan  hak-hak  yang  melekat  pada  manusia  yang  mencerminkan martabatnya,  yang  harus  memperoleh  jaminan  hukum.  Hukum  pada  dasarnya  merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak ditentukan oleh HAM  yang  dikandung  dan  diatur  oleh  hukum  itu.  Hukum  tidak  lagi  di  lihat  sebagai  refleksi kekuasaan  semata,  tetapi  juga  harus  memancarkan  perlindungan  terhadap  hak-hak  warga Negara. (Muladi 1995)
Salah satu hak warga negara yang harus dipenuhi adalah hak seorang anak. Di Indonesia kedudukan  anak  menjadi  bagian  utama  dalam  sendi  kehidupan  keluarga,  agama,  bangsa  dan negara,  baik  dalam  menumbuhkembangkan  intelegensi  anak  maupun  mental  dan  spiritual. (Arifin 2007 : 18). Dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  dijelaskan  bahwa  setiap  warga  negara  berhak  untuk  mendapatkan  pendidikan.  Setiap
warga  negara  wajib  mengikuti  pendidikan  dasar  dan  pemerintah  wajib  membiayainya. Pemerintah  mengusahakan  dan  menyelenggarakan  satu  sistem  pendidikan  nasional,  yang meningkatkan  keimanan  dan  ketakwaan  serta  akhlak  mulia  dalam  rangka  mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang.
Konvensi Hak Anak yang merupakan hasil Konvensi yang telah dirativikasi pada tahun 1990  kemudian  Indonesia  menuangkan  ke  dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2002.  Dari  hasil  rativikasi  tersebut  ada  4  (empat)  prinsip  Hak  Anak  yang  harus  di penuhi yakni  hak atas kelangsungan hidup ( surviva rights ), hak atas perlindungan ( protection rights ),  hak  atas  perkembangan  ( development  rights )  dan  hak  untuk  berpartisipasi ( participation  rights ).  Dijelaskan  secara  lebih  detail,  terutama  pada  poin  ketiga  tentang  hak anak  untuk  berkembang,  bahwasanya  hak  untuk  tumbuh  kembang  ini  adalah  hak-hak  anak yang  meliputi  segala  bentuk  pendidikan  (formal,nonformal)  dan  hak  untuk  mencapai  standar hidup  yang  layak  bagi  perkembangan  fisik,  mental,  spiritual,  moral  dan  sosial  anak.  Secara kasual,  ketentuan-ketentuan  dalam  Konvensi  Hak  Anak  menimbulkan  kewajiban  kepada negara  peserta  untuk  mengimplementasikan  hak-hak  anak  tersebut.  (Joni  Muhammad  1999  : 68)
Beberapa Peraturan Perundang-undangan  yang terkait  juga  memberikan  amanat  kepada pemerintah  dan  negara  untuk  tetap  memberikan  hak  atas  pendidikan,  salah  satu  peraturan  itu adalah  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  Tentang  Pemasyarakatan,  pada  pasal  22  ayat (1) menyebutkan bahwa anak pidana memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14  kecuali  huruf  g.  Dalam  pasal  14  ayat  (1)  Narapidana  berhak:  a)  Melakukan  ibadah  sesuai dengan  agama  atau  kepercayaannya;  b)  Mendapat  perawatan,  baik  perawatan  rohani  maupun jasmani;  c)  Mendapatkan  pendidikan  dan  pengajaran;  d)  Mendapatkan  pelayanan  kesehatan dan  makanan  yang  layak;  e)  Menyampaikan  keluhan;  f)  Mendapatkan  bahan  bacaan  dan mengikuti  siaran  media  massa  lainnya  yang  tidak  dilarang;  g)  Mendapatkan  upah  atau  premi atas  pekerjaan  yang  dilakukan;  h)  Menerima  kunjungan   keluarga,  penasihat  hukum,  atau orang-orang  tertentu  lainnya;  i)  Mendapatkan   pengurangan  masa  pidana  (remisi);  j) Mendapatkan  kesempatan  berasimilasi  termasuk  cuti  mengunjungi  keluarga;  k)  Mendapatkan pembebesan  bersyarat;  l)  Mendapatkan  cuti  menjelang  bebas;  dan  m)  Mendapatkan  hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan  uraian  hak-hak  Narapidana  di  atas  salah  satunya  adalah  hak  untuk mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran. Dalam Pasal 1 Undang-Undang  Sistem Pendidikan Nasional  Nomor  20  Tahun  2003  Pendidikan  adalah  usaha  sadar  dan  terencana  untuk mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses  pembelajaran  agar  peserta  didik  secara  aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta  keterampilan  yang  diperlukan  dirinya, masyarakat,  bangsa  dan  negara.  Kewajiban  mengimplementasikan  hak  anak  tersebut  terdapat dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak.  Dalam  hal  perlindungan  hak  atas pendidikan  pada  Pasal  9  ayat  (1)    telah  menegaskan  bahwa  setiap  anak  berhak  memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Hak atas pendidikan diperoleh oleh seluruh anak dan harus diusahakan oleh negara dengan memberikan  kesempatan seluas-luasnya. Hak atas pendidikan melingkupi semua anak dengan berbagai latar belakang dan status sosial anak, termasuk anak yang menjalani pemidanaan dengan status anak didik pemasyarakatan. (Ahmad Bahiej 2008 : 145).
Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pendidikan  diselenggarakan  secara  demokratis  dan  berkeadilan  serta  tidak  diskriminatif dengan  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia,  nilai  keagamaan,  nilai  kultural,  dan kemajemukan  bangsa.  Dijelaskan  pula  pada  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Peraturan tentang sistem pendidikan yang dikhususkan  bagi  anak  usia  sekolah  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA),  di
antaranya  dalam  pasal  3  huruf  (n)  Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Nomor  11 Tahun  2012  diatur  bahwa setiap  Anak  dalam  proses  peradilan  pidana  berhak  memperoleh pendidikan.  Selain  itu  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  wajib   menyelenggarakan pendidikan,  pelatihan  keterampilan,  pembinaan,  dan  pemenuhan  hak  lain  sesuai  dengan ketentuan  Peraturan  Perundang-undangan.  Program  pendidikan  dan  pembinaan  ini  diawasi oleh Balai Pemasyarakatan. (Tri Jata Ayu Pramesti 2021).
Menurut  Pasal  13  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem Pendidikan Nasional Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang  dapat  saling  melengkapi  dan  memperkaya.  Dalam  Pasal  14  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2003  Tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  Jenjang  pendidikan  formal  terdiri  atas pendidikan  dasar,  pendidikan  menengah,  dan  pendidikan  tinggi.  Pasal  26  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional,  Pendidikan  Nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai  pengganti,  penambah,  dan/atau  pelengkap  pendidikan  formal  dalam  rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Menurut Pasal 26 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan Nonformal meliputi pendidikan kecakapan  hidup,  pendidikan  anak  usia  dini,  pendidikan  kepemudaan,  pendidikan pemberdayaan  perempuan,  pendidikan  keaksaraan,  pendidikan  keterampilan  dan  pelatihan kerja,  pendidikan  kesetaraan,  serta  pendidikan  lain  yang  ditujukan  untuk  mengembangkan kemampuan  peserta  didik.  Pasal  114  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2010 Tentang  Pengelolaan  dan  Penyelenggaraan  Pendidikan,  Pendidikan  kesetaraan  merupakan program  pendidikan  nonformal  yang  menyelenggarakan  pendidikan  umum  setara  SD/MI, SMP/MTs,  dan  SMA/MA,  yang  mencakupi  program  paket  A,  Paket  B,  dan  Paket  C,  serta pendidikan kejuruan setara SMK/MAK yang berbentuk paket C kejuruan.
Menurut  Pasal  27  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem Pendidikan  Nasional,  Pendidikan  Informal  yaitu  kegiatan  pendidikan  yang  dilakukan  oleh keluarga  dan  lingkungan  berbentuk  kegiatan  belajar  secara  mandiri.  Pendidikan  informal merupakan  pendidikan  dalam  keluarga  yang  berlangsung  sejak  anak  dilahirkan.  Dalam keluarga  yang  memahami  arti  penting  pendidikan  keluarga,  maka  ia  akan  secara  sadar mendidik  anak-anaknya  agar  terbentuk  kepribadian  yang  baik.  Contoh  pendidikan  informal adalah  agama,  budi  pekerti,  etika,  sopan  santun,  dan  moral.  (Sitiativa  2021)  Kewajiban tersebut  sejalan  dengan  teori  pemidanaan  yang  mengatakan  bahwa  pemidanaan  bertujuan untuk  pengembalian  narapidana  menjadi  manusia  seutuhnya.  Sesuai  dengan  ketentuan Peraturan  Perundang-Undangan  yang  berlaku  seorang  Anak  harus  mendapatkan  Pembinaan Bidang  Pendidikan  dan  Pengajaran  agar  anak  tersebut  berguna  bagi  keluarga,  masyarakat, bangsa dan negara. (Jan Remeling 2012 : 47) Hasil penelitian awal menunjukkan bahwa pada bulan  Januari  sampai  Oktober  2023  jumlah  Anak  Pidana  yang  menjalani  masa  pidana  pada Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Klas  II  Tanjung  Pati  yaitu  sebanyak  81  (Delapan  puluh satu)  anak.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  pembinaan  bidang  pendidikan  dan pengajaran  sudah  dilaksanakan  namun  belum  efektif  karena  ada  beberapa  kendala  yang mempengaruhinya.  Sedangkan  anak  dalam  masa  tahanan  ini  harus  diberikan  pendidikan  dan pengajaran sesuai dengan umur dan pendidikannya.
Tabel Pendidikan Narapidana Anak di
Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati Oktober 2023: No. Tingkat Sekolah Anak Jumlah Anak Binaan Nama Pendidikan Sekolah Rata-rata Tindak Pidana yang dilakukan 1. SD 25 orang Paket A Pencurian 2. SMP 23 orang Paket B Pencurian 3. SMA 33 orang Paket C Pencurian dan Asusila Jumlah 81 orang Sumber: Data LPKA Tanjung Pati Tahun 2023

## B. Metodologi Penelitian
Metode  pendekatan  masalah  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersifat  Yuridis Empiris, pendekatan Yuridis Empiris dilakukan dengan cara melakukan studi lapangan, dalam hal  ini  penelitian  dilakukan  pada  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Klas  II  Tanjung  Pati mengenai  pelaksanaan  pembinaan  bidang  pendidikan  dan  pengajaran  pada  Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati.

## C. Hasil Dan Pembahasan

## 1.Pelaksanaan  Pembinaan  Bidang  Pendidikan  dan  Pengajaran  pada  Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  Bapak  Masri  Aks  selaku  Kepala  seksi pembinaan  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Klas  II  Tanjung  Pati  bahwa  Pelaksanaan Pembinaan  Bidang  Pendidikan  dan  Pengajaran  pada  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Klas II  Tanjung  Pati  melaksanakan  4  macam  bentuk  kegiatan  Pendidikan  dan  Pengajaran  yaitu sebagai berikut:
Program  Pendidikan  Sekolah,  Lembaga  Pembinaan  khusus  Anak  Klas  II  Tanjung  Pati membentuk suatu pendidikan paket yang diikuti oleh warga binaan anak yang tidak tamat atau tidak sekolah dari tingkat SD, SMP dan SMA yang disebut dengan Paket A, B dan C. Program paket  ini  LPKA  bekerja  sama  dengan  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Limapuluh  Kota,  BKBM di  Sarilamak  Harau,  dimana  program  sekolah  paket  ini  dilaksanakan  2  kali  seminggu  yaitu pada hari Kamis dan Sabtu.
Tabel Keiikutsertaan Anak Binaan dalam Kegiatan Program Pendidikan Sekolah:
No.  Program Paket Jumlah Anak Binaan Keikutsertaan Anak Binaan Rata-rata Sisa Masa Pendidikan Mengikuti/ Selesai Tidak Mengikuti/Tidak Selesai 1. Paket A/SD 25 orang 20 orang 5 orang 4 Semester 2. Paket B/SMP 23 orang 17 orang 6 orang 2 Semester 3. Paket C/SMA 33 orang 28 orang 5 orang 2 Semester Jumlah 81 orang 56 orang 16 orang
Sumber: Data LPKA Tanjung Pati Tahun 2023
Program  Wawasan  Kebangsaan,  Program  ini  bekerja  sama  dengan  Kodim/Koramil  05 Harau, dimana kegiatan ini dilakukan di hari Rabu dan diikuti oleh seluruh warga binaan anak, karena dengan tujuan untuk membentuk mental dan rasa cinta tanah air.
Program  Kepramukaan,  Kegiatan  kepramukaan  yang  dilaksanakan  di  Lembaga Pembinaan  Khusus  Anak  Klas  II  Tanjung  Pati  bekerja  sama  dengan  Kwarcab  Kabupaten Limapuluh  Kota,  dimana  kegiatan  ini  dilakukan  1  kali  dalam  seminggu  oleh  semua  warga binaan anak.
Program  Pembinaan  Kemandirian,  Tujuan  program  ini  diberikan  kepada  anak  di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati adalah agar anak-anak memiliki suatu keahlian sesuai dengan bakat dan hobi si anak, serta diharapkan setelah anak selesai menjalani pidana  atau  pembinaan  dan  kembali  ke  masyarakat  anak-anak  ini  bisa  memasuki  dunia  kerja dan membuka suatu usaha.
Tabel Keiikutsertaan Anak Binaan dalam Kegiatan Program Pembinaan Kemandirian
No. Jenis Kegiatan Jumlah Anak Binaan Keikutsertaan Anak Binaan Mengikuti/ Selesai Tidak Mengikuti/Tidak Selesai 1. Menjahit Baju 81 orang 5 orang 76 orang 2. Baber Shop 81 orang 20 orang 61 orang 3. Tata Boga 81 orang 15 orang 66 orang 4. Sevis Sepeda Motor 81 orang 25 orang 56 orang 5. Pengecatan  Sepeda Motor 81 orang 20 orang 61 orang
6. Servis Handphone 81 orang 25 orang 56 orang
Sumber: Data LPKA Tanjung Pati Tahun 2023
Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Klas  II  Tanjung  Pati  melaksanakan  4  (empat)  yaitu kegiatan  Pendidikan  dan  Pengajaran  yaitu  berbentuk  Paket  A,  B  dan  paket  C,  Pendidikan formal  merupakan  salah  satu  jalur  pendidikan  pada  Sistem  Pendidikan  Nasional  yang bertujuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  belajar  masyarakat  yang  tidak  dapat  dijangkau  dan dipenuhi  oleh  Jalur  Pendidikan  anak  biasanya.  Pendidikan  formal  memberikan  berbagai pelayanan  pendidikan  untuk  setiap  anak  agar  memperoleh  pendidikan  sepanjang  hayat. Selanjutnya  adanya  program  wawasan  kebangsaan,  program  ini  bekerja  sama  dengan Kodim/Koramil 05 Harau, dimana kegiatan ini dilakukan di hari Rabu dan diikuti oleh seluruh warga  binaan  anak,  karena  dengan  tujuan  untuk  membentuk  mental  dan  rasa  cinta  tanah  air. Berikutnya ada program kepramukaan, kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan di Lembaga Pembinaan  Khusus  Anak  Klas  II  Tanjung  Pati  bekerja  sama  dengan  Kwarcab  Kabupaten Limapuluh  Kota,  dimana  kegiatan  ini  dilakukan  1  kali  dalam  seminggu  oleh  semua  warga binaan anak. Dan yang teakhir ada program pembinaan Kemandirian.
Tujuan program ini diberikan kepada anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati  adalah  agar  anak-anak memiliki suatu keahlian  sesuai dengan bakat dan  hobi si anak,  serta  diharapkan  setelah  anak  selesai  menjalani  pidana  atau  pembinaan  dan  kembali  ke masyarakat  anak-anak  ini  bisa  memasuki  dunia  kerja  dan  membuka  suatu  usaha.  Ini merupakan  salah  satu  bentuk  pendidikan  nonformal,  salah  satunya  adalah  kelompok  belajar yang  diselenggarakan  bagi  sekumpulan  anak  belajar  dengan  saling  membelajarkan  untuk mengembangkan  diri,  bekerja  dan  melanjutkan  ke  tingkatan  yang  berikutnya.  Kelompok belajar  yang  diupayakan  untuk  kesetaraannya  dengan  persekolahan  pada  jenjang  Pendidikan Dasar  ialah:  program  Paket  A,  Program  Paket  B,  dan  Program  Paket  C.  Pelaksanaan Pendidikan  formal  yang  meliputi  Pendidikan  Kesetaraan    yang  mencakupi  program  Paket  A setara SD/MI, Paket B setara SMP/MTs dan Paket C setara SMA/SMK. Program Paket A, B, dan C pada tahun 2020 diikuti oleh 81 (Delapan puluh satu) Anak yang menempati Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati, dimana setiap Paket tersebut diikuti oleh Anak per  paket  nya  yaitu  minimal  15  (Lima  Belas)  Anak,  dengan  alasan  ada  anak  yang  sakit  atau anak malas mengikuti kegiatan tersebut.
Pada dasarnya jangka  waktu pelaksanaan program Paket  A, Paket  B dan Paket C sejak anak  terdaftar  sampai  Anak  mendapatkan  ijazah  yaitu  selama  12  (dua  belas)  Bulan  dimana peserta didik mengikuti ujian Paket  dua kali dalam satu tahun dengan periode satu kali enam bulan.  Program  Pendidikan  Nonformal  Paket  A  setara  dengan  SD/MI  dan  Paket  B  setara dengan SMP/MTs  pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten  Lima Puluh Kota dimana  ada 6 (enam) tenaga pengajar yang  didatangkan  sesuai  dengan  Bidang  Studi  masing-masing  dengan  Mata  Pelajaran  yaitu sebagai berikut:
Materi Pelajaran Umum Bagi Anak Pidana Program Paket A, Paket B dan Paket C Di
Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati No. Bidang Studi 1. Agama 2. Ilmu Pengetahuan Sosial 3. Bahasa Indonesia 4. Ilmu Pengetahuan Alam
5. Pendidikan Kewarganegaraan
6. Bahasa Inggris
Sumber:  Kasubsi  Pembinaan  dan  Bimbingan  Keselamatan  Lembaga  Pembinaan  Khusus Anak Klas II Tanjung Pati
Program Paket A, B, dan C ini dilaksanakan 2 kali seminggu yaitu setiap hari Kamis dan Sabtu dengan tiga  mata pelajaran sehari dan dimulai pada jam 09.00 wib sampai pukul 12.00 WIB, kemudian sholat zuhur dan istirahat makan, dilanjutkan kembali pada jam 13.00 sampai jam  15.00,  begitu  juga  sampai  hari-hari  berikutnya,  kegiatan  pendidikan  Kesetaraan  meliputi Pendidikan  Nonformal  dilaksanakan  di  Aula  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Klas  II
Tanjung Pati.  Anggaran untuk Pelaksanaan Pendidikan dan Pengajaran dalam hal Pendidikan Paket  A, B dan C yaitu  Anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten  Lima Puluh Kota yang bekerjasama  dengan    Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Lima  Puluh  Kota.  Berdasarkan  hasil wawancara  penulis  dengan  anak  binaan  yang  bernama  owen  Jonis  dengan  Kasus  Pencurian bahwa owen sekarang sedang menjalani Paket B atau setingkat SMP/MTs, kegiatan yang lain owen juga melaksanakan kegitan pramuka, karate dan keterampilan servis motor, owen sendiri merasa  memiliki  keahlian  atau  hobi  sehingga  dapat  membantu  nanti  ketika  dia  keluar  dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak ini.
Pendidikan  yang  diberikan  oleh  Pihak  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Klas  II Tanjung  Pati  kepada  anak  yang  sedang  menjalani  masa  pidananya  yang  selanjutnya  adalah Pendidikan Keterampilan Kemandirian, dimana pada tahun 2021 Lembaga Pembinaan Khusus Anak  Klas  II  Tanjung  Pati  menyelenggarakan  program  Keterampilan  Kemandirian  dengan jumlah  peserta  81  (Delapan  puluh  satu)  anak,  Keterampilan  Kemandirian  ini  bertujuan  agar saat anak sudah bebas atau telah selesai menjalani masa pidananya maka anak sudah memiliki bekal  keterampilan  yang  sudah  di  dapatkan  oleh  anak  selama  menjalani  masa  pidana  pada Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Klas  II  Tanjung  Pati  sehingga  bisa  di  aplikasikan  dalam kehidupan  sehari-hari.  Jumlah  Kuota  untuk  pelaksanaan  Pendidikan  Keterampilan Kemandirian  tidak  dibatasi  karna  sesuai  dengan  minat  dan  bakat  pada  masing-masing  anak. Pihak  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Klas  II  Tanjung  Pati  menyelenggarakan  6  (enam) program  keterampilan  kemandirian  yaitu:  menjahit  baju,  baber  shop,  tata  boga,  servis  sepeda motor, pengecatan sepeda motor dan servis handphone, yang bekerjasama dengan “LPK Puspa Antariksa  Jakarta”  dimana  segala  anggaran  terhadap  program  ini  berasal  dari  Daftar  Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jakarta.

## 2.Kendala  dari  Pelaksanaan  Pembinaan  Bidang  Pendidikan  dan  Pengajaran  pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati
Berdasarkan  wawancara  penulis  dengan  Bapak  Misno,  SH  selaku  Kasubsi  Pendidikan dan  Bimbingan  Kemasyarakatan  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Klas  II    Tanjung  Pati menyatakan bahwa kendala dalam Pelaksanaan Pembinaan Bidang Pendidikan dan Pengajaran pada  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Klas  II  Tanjung  Pati  adalah  sebagai  berikut:  1) Banyak  dari  Anak  Pidana  yang  telah  selesai  menjalani  masa  hukuman,  sementara  program sekolah  Paket  A,  Paket  B  dan  Paket  C  masih  berjalan,  sehingga  anak  tidak  bisa  untuk mengikuti  Program  Paket  tersebut  sampai  selesai/tuntas.  Untuk  paket  A  rata-rata  masa pendidikan tinggal 4 semester lagi  atau 2 tahun pendidikan,  untuk paket B rata-rata  tinggal 2 semester lagi atau 1 tahun pendidikan dan untuk paket C rata-rata tinggal 2 semester lagi atau 1 tahun Pendidikan; 2) Ada beberapa anak pidana yang menjadi Peserta Didik Paket A Paket B dan  Paket  C  tidak  serius  (malas)  pada  saat  melaksanakan  Pendidikan  Paket  A  Paket  B  dan Paket  C;  dan  3)  Kurang  mendukungnya  sarana  dan  prasarana  dalam  melaksanakan keterampilan  kemandirian  untuk  menunjang  kegiatan  kemandirian  anak,  seperti  tenaga pengajar  yang  ada  sekarang  hanya  3  orang  sedangkan  yang  dibutuhkan  6  orang,  kemudian untuk  buku-buku  yang  ada  sekarang  masing-masing  mata  pelajaran  hanya  diperuntukkan untuk  1  berdua  sedangkan  yang  dibutuhkan  adalah  buku-buku  untuk  1  perorang  dan  ruangan yang digunakan untuk pendidikan dan pengajaran yang ada sekarang hanya 2 ruangan saja dan yang dibutuhkan sampai 5 ruangan.
Lembaga  Pembinaan  adalah  tempat  untuk  melaksanakanpembinaan  narapidana. Sedangkan  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  adalah  tempat  untuk  pembinaan  anak  yang berlawanan  dengan  hukum.  Sementara  fungsi  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak adalahtempat pendidikan dan pembinaan bagi anak didik Pembinaan. Anak yang di tempatkan di Lapas Anak, berhak untuk memperoleh pendidikan dan latihan baik formil maupun informil sesuaidengan bakat dan kemampuannya, serta memperoleh hak-hak lainnya. (Nashriana : 158) Ketentuan  peralihan  dalam  Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  mengatur  bahwa semenjak  Undang-Undang  tersebut  berlaku,  yang  mana  anak  negara  dananak  sipil  tidak  lagi ditempatkan  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA)  tapi  diserahkan  kepada  orang tuaatau  walinya,  Lembaga  Penyelenggaraan  Kesejahteraan  Sosial/Keagamaan  atau  Dinas
Sosia.  Hal  ini  berarti  anakyang  ditempatkan  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA) hanya  Anak Pidana Jadi, sesuai dengan Undang-Undang  Sistem Peradilan Pidana  Anak Pasal 103  ayat  (1),  bahwa  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  merupakan  tempat  pembinaan  dan pendidikan untuk anak didik pembinaan atau anak yang berhadapan dengan hukum.
Anak  Menurut  Pasal  1  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1979  Tentang Kesejahteraan  Anak  (selanjutnya  disebut  Undang-undang  Kesejahteraan  Anak),  memberikan pengertian:  bahwa  “anak  adalah  seorang  yang  belum  mencapai  umur  21  tahun  dan  belum pernah  kawin”.  Menurut  ketentuan  Pasal  330  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata, memberikan  pengertian  anak  atau  orang  yang  belum  dewasa.  Anak  Didik  Pembinaan merupakan  anak  yang  sedang  menjalani  masa  pembinaan  karena  berhadapan  dengan  hukum. Dalam  Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  anak  yang  melakukan  tindakan melawan  hukum,  kemudian  terjadi  sebuah  pengabaian  keamanan  lingkungan  sekitar  dan menyebabkan  keresahan  dalam  masyarakat,  maka  anak  tersebut  harus  dibina  dalam  sebuah tempat Lembaga Pembinaan Khusus.
Pembinaan  adalah  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  kemudian  diproses  melalui Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga perlu adanya bimbingan, pembinaan, dan pengawasan tera  hadap  anak  binaan  tersebut.  Sebelum  anak  terindikasi  melakukan  tindakan  melawan hukum dan kemudian melalui proses peradilan pidana anak, maka anak dapat ditahan dengan syarat  sebagai  berikut,  penahanan  terhadap  Anak  tidak  boleh  dilakukandalam  hal  Anak memperoleh jaminan dari orangtua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri,  tidak  akan  menghilangkan  atau  merusak  barang  bukti,  dan/atau  tidak  akan  mengulangi tindak pidana. Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut, anak  telah  berumur  14  (empat  belas)  tahun  atau  lebih;  dan  diduga  melakukan  tindak  pidana dengan  ancaman  pidana  penjara  7(tujuh)  tahun  atau  lebih.  Wawancara  penulis  dengan  anak binaan Aulia Ul Afiz dengan kasus Asusila, aulia sendiri sedang menjalani paket C atau setara dengan  SMA/MA/SMK,  bentuk  kegitan  yang  dilakukan  adalah  kegiatan  pramuka,  wawasan kebangsaan,  keagamaan,  tata  boga,  servis  handphone,  menjahit  baju  dan  keterampilan  servis motor,  namun  aulia  tidak  melaksanakan  secara  maksimal  karena  kurangnya  sarana  yang tersedia,  sehingga  satu  alat  itu  bisa  dipegang  oleh  beberapa  orang  dengan  cara  bergantian. Pendidikan sebagai proses, dimana semua kemampuan dan bakat manusia dipengaruhi dengan pembiasaan disempurnakan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, melalui sarana yang dibuat secara  artistik  dan  dipakai  untuk  membantu  orang  lain  atau  dirinya  sendiri  dalam  rangka mencapai  tujuan  yang  ditetapkan,  yaitu  kebiasaan  yang  baik.  (Mortimer  J.  Adler  1962  : 209) Selain  itu,  Pendidikan  merupakan  sebuah  usaha  sadar  yang  berupa  bimbingan  jasmani  dan rohaninya yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap Perkembangan anak.

## 3.Upaya  yang  Dilakukan  untuk  Mengatasi  Kendala  dalam  Pelaksanaan  Pembinaan Bidang  Pendidikan  dan  Pengajaran  pada  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Klas II Tanjung Pati
Berdasarkan  wawancara  penulis  dengan  Bapak  Masri,  Aks  selaku  Kepala  Seksi Pembinaan  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Klas  II    Tanjung  Pati  menyatakan  bahwa upaya  yang  dilakukan  dalam  mengatasi  kendala  dari  pelaksanaan  pembinaan  bidang pendidikan  dan  pengajaran  pada  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Klas  II  Tanjung  Pati adalah  sebagai  berikut:  1) Berakhirnya  masa  hukuman  Anak  Pidana  mengakibatkan terhentinya  pendidikan  Paket  A,  Paket  B,  dan  Paket  C  yang  dilaksanakan  oleh  Anak  Pidana tersebut,  maka  untuk  itu  Pihak  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Klas  II  Tanjung  Pati memberikan  pilihan  pada  si  anak  apakah  Paketnya  akan  diselesaikan  di  tahanan  atau  diluar, apabila  si  anak  melanjutkan  paket  di  luar  tahanan  maka  pihak  LPKA  memberikan  surat rekomendasi kepada anak pidana tersebut agar anak bisa melanjutkan kembali Pendidikannya di Luar Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Patil; 2) Berkenaan dengan adanya Anak  Pidana  yang  malas  dalam  mengikuti  Program  Paket  A  dan  Paket  B,  maka  pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati melakukan pendekatan kepada Anak Pidana  dengan  cara  memotivasi  Anak  Pidana    untuk  dapat  melanjutkan  kembali  program tersebut;  dan  3)  Untuk  pelaksanaan  keterampilan  kemandirian  yang  dilaksanakan  oleh
Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Klas  II  Tanjung  Pati  pada  Tahun  2021  harus  didukung dengan sarana dan prasarana yang lengkap dengan cara menetapkan anggaran untuk peralatan tersebut.
Khusus  soal  anak  dalam  LPKA  (anak  yang  dijatuhkan  pidana  penjara),  mereka  berhak memperoleh  pembinaan,  pembimbingan,  pengawasan,  pendampingan,  pendidikan  dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. LPKA wajib menyelenggarakan  pendidikan,  pelatihan  keterampilan,  pembinaan,  dan  pemenuhan  hak  lain sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Program  pendidikan  dan  pembinaan ini  diawasi  oleh  Balai  Pemasyarakatan  (“Bapas”). Pengaturan  khusus  mengenai  kepentingan sekolah  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  (termasuk  saat  menjalankan  bimbingan  di penjara),  diatur  berdasarkan  Bab  III  huruf  G  tentang  Tugas  dan  Wewenang  Kementerian Pendidikan  Nasional  Lampiran  Peraturan  Menteri  Negara  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  Nomor  15  Tahun  2010  tentang  Pedoman  Umum  Penanganan  Anak  yang Berhadapan  dengan  Hukum  (“Permen  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak 15/2010”) yang kami akses dari laman resmi Kementerian Hukum dan HAM, dikatakan bahwa salah  satu  tugas  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  adalah  memfasilitasi  penyediaan dukungan sarana/prasarana pendidikan sesuai kebutuhan penyelenggaraan layanan pendidikan bagi  Anak  yang  Berhadapan  dengan  Hukum  (ABH)  yang  dilangsungkan  di  dalam LAPAS/RUTAN anak.
Salah satu tugas dan kewenangan dinas pendidikan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dan/atau satuan pendidikan/sekolah dalam penanganan ABH, meliputi ABH berstatus sebagai tersangka  dan  ditahan  di  RUTAN  anak  atau  di  kepolisian.  Diharapkan  dinas  pendidikan  atau sekolah,  orang  tua,  dan  kepolisian  atau  pihak  RUTAN  harus  tetap  mengupayakan  anak  tidak kehilangan  hak-haknya  untuk  mengikuti  setiap  kegiatan  pembelajaran,  termasuk keikutsertaannya dalam evaluasi pembelajaran, seperti ulangan harian, ulangan semester, ujian akhir  sekolah  atau  ujian  akhir  nasional. Sebagai  contoh,  berdasarkan  sebuah  studi  tentang Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum yang kami akses dari laman Kementerian Sosial RI diketahui bahwa pada beberapa kondisi hunian di LP anak tidak jauh dengan kondisi hunian  dewasa,  dengan  kamar  mandi/WC  di  dalam,  dengan  alas  tidur  bervariasi,  beralaskan tikar,  kasur  tipis.  Kecuali  di  LP  anak  Pare-Pare,  dijumpai  hunian/kamar  anak  cukup  “ child friendly ”, menggunakan tempat tidur tingkat dan anak bebas menempel gambar-gambar sesuai dengan  idola  anak-anak  remaja.  Lebih  lanjut  dikatakan  bahwa  hak  anak  untuk  memperoleh pendidikan pada umumnya cukup tersedia, semua LP Anak sudah melakukan kejar Paket A, B, dan C (Pendidikan Kesetaraan), serta menyelenggarakan ujian akhir.
Dalam  sebuah Laporan  Akhir  Tentang  Pengkajian  Hukum  Tentang  Model  Pembinaan Anak  Berbasis  Pendidikan  Layak  Anak  dalam  Sistem  Pemasyarakatan  (2014) yang  disusun oleh  Tim  Pengkajian  Hukum  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Kementerian  Hukum  dan Hak Asasi Manusia RI dari laman Badan Pembinaan Hukum Nasional (“BPHN”), disebutkan bahwa berdasarkan Pasal 4, 5 dan 6  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang  Sistem Pendidikan  Nasional  (“UU  Sisdiknas”)  dapat  disimpulkan  bahwa  anak  yang  ditempatkan dalam  LPKA  juga  berhak  mendapatkan  pendidikan  tanpa  dibeda-bedakan  dan  pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tersebut. Pendidikan yang diberikan pada anak  dapat  berupa  pendidikan  formal,  informal  maupun  nonformal  yang  dapat  saling melengkapi  dan  memperkaya.  Pendidikan  formal  terdiri  atas  pendidikan  dasar,  pendidikan menengah,  dan  pendidikan  tinggi.  Soal  pendidikan  formal  masih  bersumber  dari  laporan tersebut, hasil pemetaan Lapas Anak bahwa tidak semua Lapas Anak dapat menyelenggarakan pendidikan formal, dengan beberapa alasan, yaitu: a) Terbatasnya jumlah anak yang memenuhi persyaratan  mengikuti  pendidikan,  khususnya  lama  pidana;  b)  Minat  anak  yang  rendah terhadap pendidikan; c) Fasilitas dan sarana pendukung yang minim dan hampir tidak ada; dan d) Rendahnya dukungan dari sekolah Anak sebelumnya.
Lebih lanjut dalam laporan itu dikemukakan bahwa saat ini penyelenggaraan pendidikan formal yang masih berjalan cukup baik adalah di Lapas Anak Pria Tangerang dan Lapas Anak Medan.  Pendidikan  formal  yang  diselenggarakan  di  Lapas  Anak  Pria  Tangerang  adalah Sekolah  Menengah  Kejuruan  (SMK)  dengan  49  (empat  puluh  sembilan)  murid.  Akses  dan
kerjasama  yang  baik  dengan  pihak  terkait  (diknas  setempat)  membuat  program  pendidikan formal  ini  dapat  diselenggarakan.  Sebagai  alternatif  tidak  bisa  dilaksanakannya  pendidikan formal  karena  beberapa  persyaratan  yang  tidak  terpenuhi,  adalah  maksimalisasi  pendidikan non–formal. Pendidikan  kesetaraan  atau  lebih  dikenal  dengan  Program  Paket  A,  Paket  B dan Paket  C,  merupakan  program  pendidikan  alternatif  selain  pendidikan  formal  sekolah  yang paling banyak dipilih oleh lapas-lapas anak. Fakta ini berdasarkan kenyataan kebanyakan anak yang  berkonflik  dengan  hukum  yang  akhirnya  ditempatkan  di  lapas/rutan  kebanyakan memiliki latar belakang pendidikan putus sekolah.

## D. Penutup
Pelaksanaan  pembinaan  bidang  pendidikan  dan  pengajaran  pada  Lembaga  Pembinaan Khusus  Anak  Klas  II  Tanjung  Pati  yaitu  pihak  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak melaksanakan program Pendidikan formal dan nonformal  yang meliputi Pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C dan kegiatan kewirausahaan yang berguna untuk menunjang pendidikan sepanjang hayat agar anak tetap bisa menjalanakan Pendidikan sebagaiman mestinya meskipun anak  sedang  menjalankan  masa  pidananya,  dan  juga  untuk  memberikan  bekal  keterampilan apabila anak telah selesai menjalani masa pidananya maka pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak  Klas  II  Tanjung  Pati  juga  melaksanakan  kegiatan  Keterampilan  Kemandirian  seperti: Menjahit  Baju,  Baber  Shop,  Tata  Boga,  Sevis  Sepeda  Motor,  Pengecatan    Sepeda  Motor  dan Servis Handphone. Kendala dalam pelaksanaan pembinaan bidang pendidikan dan pengajaran pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati yaitu Banyak dari Anak Pidana yang telah selesai menjalani masa hukuman, sementara program sekolah Paket A, Paket B dan Paket  C  masih  berjalan,  sehingga  anak  tidak  bisa  untuk  mengikuti  Program  Paket  tersebut sampai  selesai/tuntas  dan  ada  beberapa  Anak  Pidana  yang  menjadi  Peserta  Didik  Paket  A Paket B dan Paket C tidak serius (malas) pada saat melaksanakan Pendidikan Paket A Paket B dan Paket C, dan untuk pelaksanaan Keterampilan Kemandirian harus didukung dengan sarana dan  prasarana  yang  lengkap,  dengan  cara  menetapkan  anggaran  untuk  peralatan  tersebut. Upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  kendala  dalam  hal  pelaksanaan  pembinaan  bidang pendidikan dan pengajaran pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati yaitu Berakhirnya  masa  hukuman  Anak  Pidana  mengakibatkan  terhentinya  pendidikan  Paket  A, Paket  B,  dan  Paket  C  yang  dilaksanakan  oleh  Anak  Pidana  tersebut,  maka  untuk  itu  Pihak Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Klas  II  Tanjung  Pati  memberikan  Surat  Rekomendasi Kepada  Anak  Pidana  tersebut  agar  anak  bisa  melanjutkan  kembali  Pendidikannya  di  Luar Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Klas  II  Tanjung  Pati.  Berkenaan  dengan  adanya  Anak Pidana  yang  malas  dalam  mengikuti  Program  Paket  A  dan  Paket  B,  maka  pihak  Lembaga Pembinaan  Khusus  Anak  Klas  II  Tanjung  Pati  melakukan  pendekatan  kepada  Anak  Pidana dengan cara memotivasi Anak Pidana  untuk dapat melanjutkan kembali program tersebut dan untuk  Pelaksanaan  Keterampilan  Kemandirian  harus  didukung  dengan  sarana  dan  prasarana yang lengkap, dengan cara menetapkan anggaran untuk peralatan tersebut.

## Daftar Pustaka
Muladi,  1995, Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan  Pidana ,Badan  Penerbitan  Universitas Diponegoro, Semarang.
Arifin, 2007, Pendidikan Anak Berkonflik Hukum , Alfabeta, Bandung.
Joni  Muhammad,  1999, Aspek  Hukum  Perlindungan  Anak  dalam  Prespektif  Konvensi  Hak Anak , Citra Aditya Bakti, Bandung.
Ahmad Bahiej , 2008, Hukum Pidana , Teras, Yogyakarta Jan Remeling, 2001, Hukum Pidana Indonesia , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Nashriana,  2012, Perlindungan  Hukum  Pidana  Bagi  Anak  Di  Indonesia ,  PT.  Rajagrafindo Persada, Jakarta.
Mortimer  J.  Adler, In  Defense  of  The  Philosophy  of  Education, dalam  Philosophies  of Education,Forty-First Year-book, Part. I. (University of Chicago Press, 1962)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana perubahan atas Undang Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2010  Tentang  Pengelolaan  dan  Penyelenggaraan Pendidikan.
Tri Jata  Ayu Pramesti, pendidikan  - bagi-anak- di -lembaga-pembinaan -  khusus-  anak lpka, http://www.hukumonline.com.
Sitiativa, Pendidikan Informal, https.//sitiativa. Word press. Com.