## KONSEP DIVERSI DAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI PERGESERAN TANGGUNG JAWAB PIDANA PADA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
Pangestika Rizki Utami
IAIN Purwokerto Email: pangestikarizki30@gmail.com

## Abstrak
Konsep diversi dan  r estorative  justice merupakan  suatu  bentuk  penyelesaian  perkara pidana  anak  yang  memberikan  perlindungan  terhadap  anak  dengan  mengedepankan prinsip the best interest of the child. Untuk melakukan perlindungan terhadap Anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka para ahli hukum dan kemanusiaan membuat  konsep  tindakan  mengeluarkan  (remove)  seorang  anak  yang  diduga  telah melakukan  tindak  pidana  dari  proses  peradilan  pidana  umum  dengan  memberikan alternatif hukuman lain yang dianggap lebih baik untuk Anak. Konsep diversi didasarkan pada  kenyataan  bahwa  proses  peradilan  pidana  Anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana melalui sistem peradilan pidana konvensional lebih banyak menimbulkan keburukan dari pada  kebaikan.  Restorative  Justice  juga  merupakan  suatu  sistem  penyelesaian  perkara pidana dengan cara penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan  semula.  Dalam  artikel  ini  akan  dibahas  mengenai  pergeseran  tanggung  jawab pidana  anak  dari  hukuman  pidana  yang  bersifat  konservatif  menjadi  hukuman  pidana yang lebih ramah terhadap anak dengan konsep Diversi dan Restorative Justice.
Kata Kunci : diversi, restorative justice, pidana anak, sistem peradilan anak .

## Abstract
The concept of diversity and restorative Justice is a criminal cases settlement form that provide  children  protection  by  promoting  the  best  interest  of  the  child  principle.  To protect  children  from  the  formal  process  of  criminal  justice  system,  the  legal  and humanitarian  experts  conceptualize  the  act  of  removing  child  who  has  allegedly committed a criminal offense from the general criminal justice process by providing an alternative punishment that is considered better for children. The concept of diversion is created based on the fact that the criminal justice process for children as the perpetrators through  the  conventional  criminal  justice  system  causes  more  harm  than  good. Restorative  Justice  is  a  fair  resolving  criminal  cases  system  with  by  emphasizing recovery  in  its  original  state.  This  article  will  discuss  about  the  shifting  of  children criminal  responsibility  from  conservative  criminal  penalties  to  child  friendly  criminal penalties with the concept of diversity and restorative justice.
Keyword: diversity, restorative justice, children criminal, juvenile justice system

## A. Pendahuluan
Pergaulan  anak  dan  remaja  yang kini  mulai  terasing  dengan  budayanya sendiri, karena tergusur dan mulai rapuh
mempertahankan  identitas  jati  dirinya. Hal tersebut sebagai akibat dari dampak negatif  pembangunan  yang  cenderung bersifat  materiil  daripada  moral  dan
identitas  jati  diri  suatu  bangsa.  Anak merupakan  asset  bangsa  yang  harus tumbuh dan berkembang menjadi generasi  yang  memiliki  peradaban  yang jauh lebih baik dari generasi
terdahulunya,  Oleh  sebab  itu  negara berkewajiban untuk
memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik  dengan  hukum  untuk  dapat melindungi  anak  yang  dalam  masa tumbuh  kembangnya  dan  dalam  proses pencarian jati dirinya.
Anak  merupakan  subyek  hukum dan  aset  bangsa,  sebagai  bagian  dari generasi  muda,  anak  berperan  sangat strategis  sebagai  generasi  penerus  suatu bangsa.  Dalam  konteks  Indonesia,  anak adalah  penerus  cita-cita  perjuangan suatu  bangsa.  Peran  strategis  ini  telah disadari  oleh  masyarakat  Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi  yang intinya    menekankan  posisi  anak. Seorang  anak  sesuai  sifatnya  masih memiliki  daya  nalar  yang    belum  cukup baik  untuk  membedakan  hal-hal  baik dan buruk. Tindak pidana yang
dilakukan  oleh  anak  pada  umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh dari orang dewasa.
Pengertian  perlindungan  anak, telah diatur dengan jelas dalam Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  yang  telah  diubah dengan
Undang-UndangNomor 35
Tahun  2014,  Pasal  1  angka  2  memberi- kan  batasan  perlindungan  anak  sebagai berikut:  “Perlindungan  anak  adalah segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan melindungi  anak-anak  dan  hak-haknya agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang, dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai dengan  harkat  dan  martabat  kemanu- siaan, serta mendapat perlindu-ngan dari kekerasan  dan  diskriminasi”  Batasan mengenai  Perlindungan  anak  tersebut, maka  anak  perlu  untuk  dilindungi  dari apapun  yang  akan  terjadi  pada  dirinya. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan  dengan  hukum  mempunyai
permasalahan  yang  cukup  luas  tidak hanya  anak  sebagai  korban  tetapi  juga anak  sebagai  pelaku  kejahatan  akibat dari perbuatan anak yang mengakibatkan adanya korban. Perlindungan bagi anak
diberikan  sebelum  persidangan,  selama persidangan,  dan  setelah  persidangan.
Undang  Undang    Nomor  4  Tahun  1979 tentang  Kesejahteraan  Anak,  Pasal  2 merumuskan hak anak :
1. Anak  berhak  atas  kesejahteraan, perawatan  asuhan  dan  bimbingan berdasarkan  kasih  sayang  baik  dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang denganwajar; 2. Anak  berhak  atas  pelayanan  untuk mengembangkan  kemampuan  dan kehidupan  sosialnya,  sesuai  dengan kepribadian bangsa dan untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna;
3. Anak  berhak  atas  pemeliharaan  dan perlindungan  baik  semasa  dalam kandungan  maupun  sesudah  dilahir- kan; dan
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap  lingkungan  hidup  yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan
perkembangan dengan wajar.
Seiring  dengan  perkembangan praktek  sistem  peradilan  pidana  anak yang  telah  diterapkan  selama  ini sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang- Undang SPPA). Dengan hadirnya Undang-Undang  SPPA  ini  diharapkan dapat mengisi ruang keadilan
sebagaimana  konsep  keadilan  restoratif ( Restorative Justice ), yang tertera dalam Undang-Undang SPPA sehingga keadaan anak tetap bermartabat sebagaimana hak asasinya. Penyelesaian tindak  pidana  anak  yang  berkonflik dengan  hukum  dengan  menggunakan konsep  Diversi  melalui  pendekatan
keadilan restorative justice yaitu penyelesaian  yang  melibatkan  semua pihak dan secara bersama-sama mengatasi  perkara  dan  mencari  solusi yang  terbaik  terhadap  perkara  yang dihadapi anak dengan demikian perlindungan terhadap anak yang berkonflik  dengan  hukum  yang  lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.  Menurut  Muladi, Restorative Justice atau  keadilan restorative adalah sebuah  teori  yang  menekankan  pada memulihkan  kerugian  yang  disebabkan atau  ditimbulkan  oleh  perbuatan  pidana. Memulihkan  kerugian  ini  akan  tercapai dengan  adanya  proses-proses  kooperatif yang  mencakup  semua  pihak  yang berkepentingan. 1 Dalam Artikel ini akan membahas mengenai,
Konsep pergeseran  tanggung  jawab  pidana  anak dari  hukuman  pidana  yang  bersifat konservatif  menjadi  hukuman  pidana yang  lebih  ramah  terhadap  anak  dengan konsep Diversi dan Restorative Justice .
B. Pembahasan
1. Anak  yang  Berhadapan  dengan Hukum Pengertian anak pada hakikatnya menunjuk  pada  persoalan  batas  usia pertanggungjawaban  pidana  ( Criminal Liability  /  toerekening-vatsbaarheid ). Dalam undang-undang Pengadilan Anak,  batas  usia  pertang-gungjawaban pidana  ditentukan  antara  usia  8  sampai 18  Tahun.  Adanya    rentang    batasan usia  dalam  undang-undang  pengadilan Anak  tersebut,  diakui  sebagai  suatu kemajuan  bila  dibandingkan  dengan pengaturan yang ada dalam KUHP yang sama  sekali  tidak  mengatur  batas  usia minimum.Apabila  ditelusuri  ketentuan instrument  interna-sional,  ditentukannya batas  usia  antara  8  sampai  18  Tahun sudah sejalan dengan apa yang
1 Muladi, Kapita  Selekta  Hukum  Pidana , (Semarang:  Penerbit  Universitas  Diponegoro 1995), hlm. 125
ditegaskan  dalam Standart  Minimum RuleFor  The  Administration  of  Juvenile Justice ( The Beijing Rules ). 2
Pertanggungjawaban  pidana  atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas 3 (tiga) syarat yaitu:
1. Kemampuan  bertanggung  jawab atau  dapat  dipertanggungjawabkan dari pembuat.
2. Adanya  perbuatan  melawan  hukum yaitu  sikap  psikis  pelaku  yang berhubungan  dengan  kelakuannya, yaitu  disengaja  dan  sikap  kurang hati- hati ataulalai.
3. Tidak  ada  alasan  pembenar  atau alasan yang menghapuskan pertanggung  jawaban  pidana  bagi sipembuat. 3
Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU SPPA  yang  dimaksut  dengan  anak  yang berhadapan  dengan  hukum (children  in conflict  with  the  law) ,  adalah  sebagai berikut:
“Anak  yang  Berhadapan  dengan
Hukum adalah anak yang berkonflik  dengan  hukum,  anak yang  menjadi  korban  tindak pidana,  dan  anak  yang  menjadi saksi  tindakpidana”Perlindungan terhadap  anak  yang  berkonflik dengan hukum merupakan sebagai  upaya  untuk  melindungi anak  dan  hak-haknya  agar  bisa tumbuh  dan  berkembang  secara optimal  tanpa  kekerasan  dan diskriminasi,  hal  ini  diperlukan sebagai bentuk perlindungan terhadap  anak  yang  melakukan suatu  tindak  pidana,  bahwa perkembangan  kejahatan  yang semakin meningkat tentunya sangat memprihatinkan yang mana  pelakunya  tidak  hanya
2 Nandang  Sambas ,  Pembaharuan  Sistem Pemidanaan  Anak  di  Indonesia ,  (Jakarta  :Graha Ilmu 2010), hlm. 200
3 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban  Dalam  Hukum  Pidana, (Jakarta: Bumi Aksara 1983), hlm. 153
orang  dewasa  akan  tetapi  juga dilakukan oleh anak, pada dasarnya  perbuatan  pidana  yang dilakukan  oleh  anak  dengan orang dewasa tidak ada
perbedaan  hanya  saja  perbedaan itu  terlihat  dari  pelakunya  yang masih  di  bawah  umur  dan  yang sudah  dewasa,  dan  niat/tujuan antara  anak  dan  orang  dewasa dalam  melakukan  suatu  tindak pidana tentunya juga berbeda.
Menurut  ketentuan  Pasal  1  ayat (3)  Undang-Undang  SPPA  memberikan batasan  usia  terhadap  anak  yang berkonflik dengan hukum yakni:
“Anak  yang  berkonflik  dengan hukum  yang  selanjutnya  disebut anak  adalah  anak  yang  telah berumur  12  (dua  belas)  tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan  belas)  tahun  yang diduga melakukan tindak
pidana”
Pada  ketentuan  Pasal  3  Undang- Undang  SPPA,  mencantumkan  dengan tegas  yang menjadi hak-hak anak dalam peradilan pidana yakni:
1. Diperlakukan secara manusiawi dengan  memperhatikan  kebutuhan sesuai umurnya.
2. Dipisahkan dari orangdewasa;
3. Memperoleh  bantuan  hukum  dan bantuan lain secara efektif;
4. Melakukan kegiatanrek reasional;
5. Bebas  dari  penyiksaan,  penghuku- man  atau  perlakuan  lain  yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan
martabatnya;
6. Tidak  dijatuhi  pidana  mati  atau pidana seumurhidup;
7. Tidak  ditangkap,  ditahan,  atau dipenjara,  kecuali  sebagai  upaya terakhir  dan  dalam  waktu  yang palingsingkat;
8. Memperoleh  keadilan  di  muka pengadilan  Anak  yang  objektif,
tidak  memihak,  dan  dalam  sidang yang tertutup untuk umum;
9. Tidak dipublikasikan identitasnya;
10. Memperoleh  pendampingan  orang tua/wali  dan  orang  yang  dipercaya olehAnak;
11. Memperoleh advokasisosial;
12. Memperoleh kehidupanpribadi;
13. Memperoleh  aksesibilitas,  terutama bagi anakcacat;
14. Memperoleh pendidikan;
15. Memperoleh  pelayananan  keseha-
tan; dan 16. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

## 2. Sistem Peradilan Pidana Anak
Sistem  Peradilan  Pidana  Anak
(Juvenile  Justice  System) adalah  segala unsur  sistem  peradilan  pidana  yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi  formal  ketika  anak  nakal pertama  kali  bersentuhan  dengan  sistem peradilan,  yang  juga  akan  menentukan apakah  anak  akan  dibebaskan  atau diproses  lebih  lanjut. Kedua ,  jaksa  dan lembaga  pembebasan  bersyarat  yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan  atau  diproses  ke  pengadilan anak. Ketiga, Pengadilan  Anak,  tahapan ketika  anak  akan  ditempatkan  dalam pilihan-pilihan,  mulai  dari  dibebaskan sampai  dimasukkan  dalam  institusi penghukuman.  Yang  terakhir, institusi penghukuman. 4
Sebelum  dibentuknya  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  1997  Tentang Pengadilan  Anak,  Pengadilan  Negeri telah  menyidangkan  berbagai  perkara pidana  yang  terdakwanya  anak-anak dengan
menerapkan ketentuan- ketentuan  yang  ada  dalam  KUHP  dan KUHAP.Dengan  berlakunya    undang-
4 Bernard Arief Sidharta, Refleksi Tentang Strukutur Ilmu Hukum , (Bandung: Mandar Maju, 1999), hlm. 181
undang Nomor 3 Tahun 1997, maka tata cara  persidangan  maupun  penjatuhan hukuman  dilaksanakan  sesuai  dengan Undang-Undang tersebut. Menurut
Soedarto,  Pengadilan  anak  meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan  perkara  yang  menyangkut kepentingan anak.
Sistem Peradilan Anak ditujukan untuk  kesejahteraan  anak.  Hal  ini ditegaskan dalam United Nations Standard  Minimum  Rules  For  the Administration  of  Juvenile  Justice , bahwa  tujuan  peradilan  anak  adalah :“Sistem  peradilan  pidana  bagi  anak  / remaja  akan  mengutamakan  kesejah- teraan  remaja  dan  akan  memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia remaja  akan  selalu  sepadan  dengan keadaan-keadaan  baik  pada  pelanggar- pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya.” 5
Pada  sistem  peradilan  anak  yang dilandasi  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  1997  Tentang  Pengadilan  Anak belum  memberikan  perlindungan  bagi anak  secara  optimal.  Undang-Undang tersebut menggunakan pendekatan yuridis  formal  dengan  menonjolkan penghukuman  ( retributif ).  Paradigma penangkapan,  penahanan,  dan  peng- hukuman penjara terhadap anak tersebut berpotensi  membatasi  kebebasan  dan merampas  kemerdekaan  anak.  Sebagai Upaya  mengatasi  kelemahan  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  1997  tentang Pengadilan  Anak  tersebut,  diberlakukan Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Perubahan  fundamental  dalam  Undang- Undang  tersebut  adalah  digunakannya pendekatan  Diversi  dan Restorative
5 United Nations, “United Nations Standard Minimum Rules For The Administration  of  Juvenile  Justice ”,  United Nations, dalam
http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r033. htm (diakses 10 Agustus 2018)
Justice , adanya kewajiban para penegak hukum  dalam  mengupayakan  diversi pada seluruh tahapan proses hukum.
Fungsi  Peradilan  Anak  pada umumnya  adalah  tidak  berbeda  dengan peradilan lainnya yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan  perkara  yang  diajukan kepadanya,  namun  untuk  Peradilan Anak  perkara  yang  ditangani  khusus menyangkut  perkara  anak.  Pemberian perlakuan khusus dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik serta mental  anak  sebagai  generasi  penerus yang harus diperhatikan masa depannya, dimana  dalam hal ini untuk memberikan suatu keadilan, hakim melakukan berbagai  tindakan  dengan  menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa  yang  diajukan  kepadanya. Hakim dalam mengadili berusaha menegakkan  kembali  hukum  yang dilanggar oleh karena itu biasa dikatakan bahwa  hakim  atau  pengadilan  adalah penegak hukum.Pengadilan dalam mengadili  harus  berdasarkan  hukum yang  berlaku  meliputi  hukum  yang tertulis  dan  hukum  yang  tidak  tertulis. Bertolak  dari  hal  tersebut  maka  dalam pelaksanaanya,  fungsi  tersebut  dijalan- kan oleh pejabat-pejabat khusus Peradilan Anak, dengan kata lain, fungsi tersebut  tidak  akan  tercapai  tanpa adanya  pemegang  peran  yaitu  pejabat- pejabat peradilan. Bertolak dari haltersebut maka tujuan Peradilan Anak, bukanlah  semata-mata  mengutamakan pidananya  saja  sebagai  unsur  utama, melainkan  perlindungan  bagi  masa depan  anak  adalah  sasaran  yang  hendak dicapai oleh Peradilan Anak. 6
Kebijakan penyelenggaraan sistem  peradilan  pidana  bagi  anak  yang melakukan  tindak  pidana,tidak  terlepas dari  pada  tujuan  perlindungan  dan
6 Agung Wahyono  &  Siti  Rahayu, Tinjauan  Tentang  Peradilan  Anak  di  Indonesia , (Jakarta :Sinar Grafika, 1993), hlm. 39
pembinaan  anak  yang  bersangkutan, yaitu lebih menitik beratkan pada tujuan sifatnya  memperbaiki,  merehabilitasi, pembinaan  kesejahteraan  pelaku  anak tersebut.  Dengan  menitikberatkan  pada perlindungan  anak,  maka  seperti  yang dikemukakan  oleh  Sudarto,  bahwa aktivitas  pemeriksaan  tindak  pidana yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan  pejabat  lainnya,  didasarkan  pada prinsip  demi  kepentingan  anak  atau melihat  kriterium  apa  yang  paling  baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat. Berikut  adalah  Konsep  Bagan
Sistem peradilan pidana anak di
Indonesia menurut Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak 7 ,
Pelaksanaan  sistem  peradilan pidana  anak  tidak  saja  digantungkan pada  peran  aparat  penegak  hukum, namun  juga  bergantung  pada  peran petugas  kemasyarakatan,  yang  terdiri dari Pembimbing Kemasyarakatan,
Pekerja  Sosial  Profesional,  dan  Tenaga Kesejahteraan  Sosial.  Perubahan  ini
7 Herlina, Modul Pembelajaran Gambaran Umum Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak , (Jakarta :Diklat HAM Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI , 2016), hlm. 10
sejalan  dengan  perubahan  paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. 8 Kebijakan
penyelenggaraan sistem  peradilan  pidana  bagi  anak  yang melakukan  tindak  pidana  ,tidak  terlepas dari  pada  tujuan  perlindungan  dan pembinaan  anak  yang  bersangkutan, yaitu lebih menitik beratkan pada tujuan sifatnya  memperbaiki,  mereha- bilitasi, pembinaan kesejahteraan pelaku anak  tersebut.  Dengan  menitikberatkan pada  perlindungan  anak,  maka  seperti yang  dikemukakan  oleh  Sudarto,  bahwa aktivitas  pemeriksaan  tindak  pidana yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan  pejabat  lainnya,  didasarkan  pada prinsip  demi  kepentingan  anak  atau melihat  kriterium  apa  yang  paling  baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat. 9 3. Konsep  Diversi  dan Restorative Justice sebagai Perlindungan Hukum terhadap Anak Perlindungan anak telah memperoleh dasar pijakan yuridis diantaranya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional serta UU No.  35  Tahun  2014  tentang  Perlindu- ngan  Anak  yang  mengubah  UU  No.  23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.Pasal  28  B  ayat  (2)  UUD  1945 dengan tegas menyebutkan: ”Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan  berkembang  serta    berhak    atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,  sedangkan  UU  No.  35 Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak memberikan  pengaturan  yang  jelas  dan komprehensif tentang perlindungan anak yang  pada  pokoknya  bertujuan  untuk memberikan  jaminan  dan  melindungi
8 Ibid . hlm. 11
9 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana , (Bandung: Alumni, 1980), hlm. 57
anak  dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup, tumbuh,  berkembang  dan  berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat  kemanusiaaan,  serta  memper- oleh  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi.
Dalam  penanganan  dan  upaya perlindungan terhadap anak yang berhadapan  dengan  hukum  mempunyai permasalahan  yang  cukup  luas  tidak hanya  akibat  dari  perbuatan  anak  yang mengakibatkan  adanya  korban  akan tetapi  jauh  dari  pada  hal  tersebut mengapa anak sampai melakukan perbuatan  pidana  yang  pada  akhirnya merugikan dirinya sendiri. Proses peradilan  yang  harus  ditempuh  oleh anak sebagai bentuk pertanggung- jawaban  atas  perbuatannya  membawa dampak bagi perkembangan anak, tahapan-tahapan  dari  setiap  proses peradilan  mulai  dari  tingkat  penyidikan, penuntutan,  pengadilan  dan  pembinaan di lembaga pemasyarakatan anak memakan  waktu  yang  cukup  panjang dan  tidak  jarang  terjadi  penyimpangan dan  ketidak  adilan  dari  setiap  proses tersebut.  Hak-hak  anak    yang  melekat dan  dilindungi  oleh    undang-undang. Berikut  ini  akan  dibahas  tentang perlindungan  hukum  yang  diberikan oleh peraturan perundang-undangan terhadap anak sebagai korban kejahatan. Kewajiban  dan  tanggung  jawab negara dan pemerintah terhadap penyelenggaraan  perlindungan  anak, ditegaskan  pada  Pasal  21  sampai  Pasal 25 Undang-Undang 35 Tahun 2014 yang mengubah  UU  No.  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak,, yang meliputi kewajiban dan tanggung jawab:
1. Menghormati  dan  menjamin  hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku,  agama,  ras,  golongan,  jenis kelamin,  etnik,  budaya  dan  bahasa, status  anak,  urutan  kelahiran  anak dan  kondisi  fisik  dan/atau  mental (Pasal21);
2. Memberikan  dukungan  sarana  dan
prasaran  dalam  penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22);
3. Menjamin  perlindungan,  pemeliha- raan,  dan  kewsejahteraan  anak dengan  memeperhatikan  hak  dan kewajiban  orang  tua,  wali  atau orang  lain  yang  secara  hukum bertanggung  jawab  terhadap  anak dan  mengawasi  penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23);
4. Menjamin anak untuk mempergunakan  haknya    dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan  usia  dan  tingkat  kecerdasan anak (Pasal 24).
Menurut UU SPPA, apabila anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik,  pembimbing  kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk:
1. Menyerahkannya  kembali  kepada Orang tua/Wali; atau
2. Mengikutsertakannya  dalam  pro- gram  pendidikan,  pembinaan,  dan pembimbingan
3. Instansi  pemerintah  atau  LPKS  di instansi  yang  menangani  bidang kesejahteraan  sosial,  baik  di  tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.
Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat diselesaikan  melalui  proses  peradilan dan diselesaikan di luar proses peradilan pidana atau yang dikenal dengan diversi yang  mana  penyelesaiannya  melibatkan pelaku,  korban,  keluarga  pelaku/korban, dan  pihak  lain  yang  terkait  untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula,  dan  bukan  pembalasann  yang dikenal  dengan  pendekatan  keadilan restorative  justice .  Dalam  undang- undang  sistem  peradilan  anak  mene- gaskan  adanya  kewajiban  bagi  aparat penegak  hukum  untuk  mengupayakan diversi terlebih dahulu dengan
mengedepankan keadilan restoratif khusus  untuk  anak  yang  ancaman pidananya  di  bawah  7  (tujuh)  tahun dalam  menyelesaikan  perkara  anak. Penyelesaian  di  luar  proses  peradilan tersebut diharapkan mampu memberikan rasa  keadilan  terhadap  anak  yang berhadapan  dengan  hukum  dan  dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.
Ide dasar  diversiatau pengalihan ini  adalah  untuk  menghindari  efek negatif pemeriksaan konvensional peradilan  pidana  anak  terhadap  anak, baik  efek  negatif  proses  peradilan maupun  efek  negatif  stigma  (cap  jahat) proses  peradilan,  maka  pemeriksaan secara  konvensional  dialihkan,  dan kepada anak tersebut dikenakan program-  program  diversi.  Syarat-syarat dilakukan  ide  diversi  dalam  perkara anak,yaitu:
1. Pelaku anak yang baru  pertama kali melakukan tindakpidana;
2. Umur anak relatif  masihmuda;
3. Implementasi bentuk program- program  diversi  yang  dikenakan pada      anak      mendapatpersetujuan pada  orang  tua/wali,  maupun  anak yang bersangkutan;
4. Kejahatan  yang  dilakukan  dapat tindak pidana yang  ringan  ataupun yang berat (dalam kasus tertentu);
5. Anak telah mengaku bersalah melakukan tindak pidana/kejahatan;
6. Masyarakat  mendukung  dan  tidak keberatan, atas pengalihan pemeriksaanini; 7. Jika  pelaksanaan  program  diversi gagal,  maka  pelaku  anak  tersebut dikembalikan untuk
diperiksa secaraformal.
Tindakan diversi dapat dilakukan oleh  pihak  kepolisian,  kejaksaan,  pihak pengadilan  maupun  pembina  lembaga pemasyarakatan.  Penerapan  diversi  di semua tingkatan ini diharapkan mengurangi  efek  negatif (negative effect) keterlibatan  anak  dalam  proses
peradilan tersebut. 10 Ide    diversi    yang diatur  dalam SMRJJ atau The  Beijing Rules, mengatur bahwa ide diversi dapat dilakukan  tidak  hanya  terbatas  pada kejahatan  anak    yang  ringan  saja.  Ide diversi  sebagai  bentuk  pengalihan  atau penyampingan  penanganan  kenakalan anak  dari    proses  peradilan  anak konvesional,  ke  arah  penanganan  anak yang  lebih  bersifat  pelayanan    kema- syarakatan,  dan  ide  diversi  dilakukan untuk  menghindarkan  anak  pelaku  dari dampak  negative  praktek  penyeleng- garaan peradilan anak. ( "persisten delinquent  is  the  result  of  treating  first- offenders ash they were become persistently  delinquent.  Juvenile  justice system processing  therefore      does more   harm   than good.) 11
Tujuan Diversi di Indonesia yaitu untuk menghindari penahanan, menghindari cap jahat atau label sebagai penjahat,    meningkatkan    keterampilan hidup bagi pelaku, agar pelaku bertanggung  jawab  atas  perbuatannya, mencegah    pengulangan    tindak  pidana, untuk  mengajukan  intervensi-  intervensi yang    diperlukan    bagi  korban  dan pelaku    tanpa    harus  melalui  proses formal,  dan  untuk  program  diversi  akan menghindari  anak  mengikuti  proses- proses  sistem  pengadilan.  Langkah lanjut akan program ini akan menjauhkan anak- anak dari pengaruh-pengarundan  implikasi  negatif dari proses peradilan tersebut. 12 Definisi Restorative
Justice menurut  Muladi  tersebut  pada  dasarnya memiliki kesamaan dengan definisi yang
10 Barda  Nawawi  Arief, Beberapa  Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum  Pidana, (Bandung:  Citra  Aditya  Bhakti, 2001), hlm. 165.
11 Romli  Atmasasmita, Peradilan  Anak  di Indonesia , (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm, 201
12 Apong  Herlina  dkk, Perlindungan Terhadap  Anak  Yang  Berhadapan  Dengan Hukum Manual Pelatihan Untuk Polisi , (Jakarta : POLRI- UNICEF,2004), hlm. 330
dirumuskan  oleh  Prison  Fellowship International berikut ini 13 :
Restorative  justice  is  a  theory  of justice that emphasizes repairing the  harm  caused  by  criminal behavior. It is best accomplished when the parties themselves meet cooperatively  to  decide  how  to do  this.  This  can  lead  to transformation of people, relationships and communities. Restorative Justice merupakan suatu  proses  diversi  yaitu  semua  pihak yang  terkait  dalam  suatu  tindak  pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya  menjadi  lebih  baik  dengan melibatkan  korban,  anak,  masyarakat dan  pihak  terkait  untuk  mencari  solusi yang  terbaik  bagi  anak  tanpa  ada  unsur pembalasan.  Penyelesaian  perkara  anak yang  berkonflik  dengan  hukum  dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative  justice penyelesaian  yang melibatkan  semua  pihak  dan  secara bersama-  sama  mengatasi  perkara  dan mencari  solusi  yang  terbaik  terhadap perkara  yang  dihadapi  anak  dengan demikian  perlindungan  terhadap  anak yang  berkonflik  dengan  hukum  yang lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.
Restorative Justice adalah bentuk yang paling disarankan dalam melakukan    diversi  terhadap  anak  yang berhadapan  dengan  hukum.  Hal  ini dikarenakan  konsep restorative  justice melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait  dengan  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  Anak.  Seorang  ahli krimonologi berkebangsaan Inggris
Tony  F.  Marshall  dalam  tulisannya
13 Muladi, Kapita Selekta Hukum
Pidana …  hlm. 126
”Restorative  Justice  an  Overview” mengatakan:
“ Restorative  Justice  is  a  process whereby  all  the  parties  with  a stake in aparticular offence come together  to  resolve  collectively how  to  deal  with  theaftermath  of the  offence  and  its  implication for the future”
restorative  justice adalah  sebuah proses  dimana  para  pihak  yang berkepentingan  dalam  pelangga- ran  tertentu  bertemu  bersama untuk  menyelesaikan  persoalan secara  bersama-sama  bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masadepan)”. 14
Susan  Sharpe  dalam  bukunya “ Restorative  Justice  a  Vision  For Hearing  and  Change” mengemukakan ada  5  (lima)  prinsip  dalam  restorative justice, yaitu 15 :
1. Restorative justice invites full participation andconsensus.
Restorative  Justice mengandung partisipasi  penuh  dan  konsensus. Dalam  hal  ini  korban  dan  pelaku dilibatkan secara aktif dalam perundingan  untuk  menemukan penyelesaian  secara  komprehensif. Selain itu juga membuka kesempatan  bagi  masyarakat  yang selama ini merasa terganggu keamanan    dan  ketertibnnya  oleh pelaku  untuk  ikut  duduk  bersama memcah persoalan tersebut. Undangan  untuk  ikut  serta  pada dasarnya tidak mengikat/wajib
14 Marlina. Peradilan  Pidana  Anak  di Indonesia,  Pengembangan  Konsep  Diversi  dan Restorative Justice , (Bandung:  Refika Edi tama, 2009), hlm, 88
15 Rufinus Hotmaulana Hutauruk, Penanggulangan  Kejahatan  Korporasi  melalui Pendekatan  Restoratif ,  (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2013), hlm. 150
hanya  sebatas  sukarela,  walaupun demikian  tentunya  pelaku  akan diikutkan,  apabila  tidak  maka  akan berjalanlah proses peradilan tradisional;
2. Restorative justice seeks to heat what isbroken. Restorative  Justice mencari  solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan  kerusakan  atau kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan  oleh  pelaku.  Hal  ini termasuk juga upaya penyembuhan atau  pemulian  korban  atas  tindak pidana  yang  menimpanya.  Namun pelaku juga membutuhkan penyembuhan, mereka butuh untuk dibebaskan dari kebersalahan mereka dan ketakutan.
3. Restorative justice seeks full and directaccountability. Restorative  Justice memberikan
rasa  tanggung  jawab  yang  utuh bagi  pelaku  yang  bertanggung jawab  atas  perbuatannya.  Pelaku harus menunjukan rasa penyesalannya dan mengakui kesalahannya serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut
mendatangkan kerugian bagi orang lain;
4. Restorative justice seeks to recinite what has beendevided.
Restorative Justice berusaha menyatukan kembali pelaku
sebagai  warga  masyarakat  dengan masyarakatnya  yang  selama  ini terpisah  akibat  tindak  pidana.  Hal ini  dilakukan  dengan  mengadakan rekonsiliasi  antara  korban  dan pelaku  serta  mengingtegrasikan kembali keduanya dalam kehidupan masyarakat secara normal. Keduanya harus dibebaskan dari masa lalunya demi masa depannya yang lebih cerah. 5. Restorative justice seeks to sterghten the community in order to prevent futher harms.
Restorative  Justice memberikan kekuatan  kepada  masyarakat  untuk mencegah  supaya  tindakan  keja- hatan  tidak  terulang  kembali. Kejahatan  mendatangkan  kerusak- an  dalam  kehidupan  masyarakat tetapi  kejahatan  bisa  menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk  membuka  keadilan  yang sebenanrnya bagi semuaorang.
Diversi  didasarkan  pada  alasan untuk  memberikan  keadilan  kepada Anak  yang  telah  melakukan  tindak pidana  serta  memberikan  kesempatan pada  Anak  untuk  memperbaiki  dirinya. Menurut Peter C. Kratcoski terdapat tiga jenis pelaksanaan diversi, yaitu :
1. Pelaksanaan  kontrol  sosial  ( social control  orientation ),  dalam  hal  ini aparat  penegak  hukum  menyerahkan Anak  pelaku  pada  pertanggung jawaban  dan  pengawasan  masya- rakat, dengan ketaatan pada persetujuan  atau  peringatan  yang diberikan. Pelaku menerima tanggung  jawab  atas  perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan  kedua  kali  bagi  pelaku olehmasyarakat.
2. Pelayanan  sosial  oleh  masyarakat terhadap pelaku ( social service orientation ),  yaitu  pelayanan  sosial oleh  masyarakat  dengan  melakukan fungsi pengawasan, mencampuri, dan menyediakan  pelayanan  bagi  pelaku serta keluarganya.
3. Restorative  Justice atau  Perundingan ( balanced  or  restorative  justice orientation ), yaitu melindungi masyarakat,  memberi  kesempatan pelaku  bertanggung  jawab  langsung pada  korban  dan  masyarakat  dan membuat kesepakatan bersama antara pelaku,  korban,  dan  masyarakat.
Semua pihak yang terkait dipertemukan  untuk  bersama-sama mencapai kesepakatan terhadap
pelaku. 16
Sistem  Diversi  merupakan  jalur penyelesaian kasus pidana di luar proses hukum  formal  yang  dilandaskan  pada konsep restorative  justice .  Keduanya memiliki  kesamaan  karakteristik  dalam hal penyelesaian masalah pidana melalui musyawarah  dengan  melibatkan  korban, pelaku,  aparat  penegak  hukum,dan masyarakat.Diversi dalam Undang- Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak merupakan  proses restorative  justice . Artinya,  dalam  pelaksanaan  diversi tersebut  segala  pihak  ikut  andil  untuk menyelesaikan  perkara  anak  terhadap tindak  pidana  yang  telah  dilakukannya untuk kepentingan terbaik bagi anak.

## C. Penutup
Diversi  dan restorative  justice , merupakan langkah awal dalam menyelesaikan  perkara  pidana  anak untuk  dilaksanakan  oleh  aparat  penegak hukum. Lahirnya Undang-Undang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  semakin mempertegas  kedua  konsep  penyele- saian  ini  untuk  diterapkan  di  segala tahapan perkara anak. Bentuk restorative  justice dalam  penanganan kasus anak yang dikenal adalah reparative  board  atau  youth  pane l merupakan  suatu  penyelesaian  perkara tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak dengan  melibatkan  pelaku,  korban, masyarakat,  mediator,  aparat  penegak hukum  yang  berwenang  secara  bersama bermusyawarah untuk memberikan sanksi  yang  tepat  bagi  pelaku  dan  ganti rugi  bagi  korban  atau  masyarakat. Pelaksananan  diversi  dan restorative justice memberikan  dukungan  terhadap proses    perlindungan    terhadap    Anak yang  berhadapan  dengan  hukum.  Hal ini  dikarenakan  prinsip  utama  dari diversi  dan  restorative  justice  adalah menghindarkan  pelaku  tindak  pidana dari  sistem  peradilan  pidana  formal  dan
memberikan kesempatan pelaku menjalankan  sanksi  alternatif  tanpa pidana penjara.

## Daftar Pustaka
Arief,  Barda  Nawawi. Beberapa  Aspek Kebijakan Penegakan dan
Pengembangan  Hukum  Pidana. Bandung:  Citra  Aditya  Bhakti,
2001
Atmasasmita,  Romli. Peradilan  Anak  di
Indonesia . Bandung: Mandar Maju. 2003
Herlina,  Apong  dkk. Perlindungan
Terhadap  Anak  Yang  Berhadapan Dengan  Hukum  Manual  Pelatihan Untuk  Polisi .  Jakarta:  POLRI-
UNICEF, 2004. Herlina. Modul Pembelajaran Gambaran Umum Undang-
Undang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak ,    Jakarta:  Diklat  HAM Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2016
Marlina. Peradilan  Pidana  Anak  di Indonesia,  Pengembangan  Konsep Diversi  dan  Restorative  Justice . Bandung: Refika Editama, 2016
Moeljatno. Perbuatan Pidana dan
Pertanggungjawaban dalam
Hukum  Pidana. Jakarta:  Bumi Aksara, 1983
Muladi. Kapita  Selekta  Hukum  Pidana . Semarang:  Penerbit  Universitas Diponegoro, 1995.
Rufinus Hotmaulana Hutauruk. Penanggulangan Kejahatan
Korporasi  melalui  Pendekatan
Restoratif .  Jakarta:  Sinar  Grafika,
2013.
Sambas, Nandang. Pembaharuan Sistem Pemidanaan  Anak  di  Indonesia .
Sidharta, Bernard Arief. Refleksi Tentang  Strukutur  Ilmu  Hukum , Bandung: Mandar Maju, 1999
Sudarto. Kapita  Selekta  Hukum  Pidana . Bandung: Alumni, 1980
United Nations, “United Nations Standard Minimum Rules For The Administration of Juvenile Justice”,  United  Nations,  dalam http://www.un.org/documents/ga/r es/40/a40r033.htm (diakses 10
Agustus 2018)
Wahyono,  Agung  dan  Siti  Rahayu.
Tinjauan  Tentang  Peradilan  Anak di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika, 1993