## PERAN DAN FUNGSI PEMERINTAHAN GOOD GOVERNANCE DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI BALI

## I Gde Surya Kurniawan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mahendradatta Denpasar
Abstrak -  Bali  dalam  perkembangannya  tidak  terlepas  dari  prinsip-prinsip  yang  dipe- gang teguh oleh masyarakat seperti konsep Tri Hita Karana-hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan Tuhan. Kare- na  itu,  mengikutsertakan  seluruh  komponen  masyarakat  Bali  (inclusive  growth)  dalam memacu  pertumbuhan  ekonomi  adalah  suatu  keharusan.  Pertumbuhan  ekonomi  yang terjadi mesti tersebar ke seluruh kabupaten/kota di Bali terutama daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi sebagai upaya mengurangi tingkat kesenjangan antar daerah (ka- bupaten/kota), mengingat sejauh ini perekonomian Bali masih bertumpu pada ekonomi tersier (services sector), dan ada kecenderungan pembangunan lebih terkonsentrasi pada wilayah Bali bagian selatan meliputi Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (Sarbagi- ta).
Berdasarkan  atas  hasil  penelitian  diperoleh  kesimpulan,  antara  lain:  Pelaksanaan  good governance di Provinsi Bali semakin baik, ditunjukkan dengan pencapaian nilai LAKIP dan LKPD Provinsi Bali, kabupaten/kota se-Bali yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.  Hal  tersebut  berpengaruh  terhadap  kondisi  perekonomian  di  Provinsi  Bali  dari tahun  ke  tahun  telah  mengalami  perkembangan  yang  baik,  hal  tersebut  dapat  diamati dalam komponen pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, jumlah penduduk miskin dan tingkat ketimpangan semakin berkurang. Pelaksanaan good governance di Pemerin- tah Kabupaten di Wilayah Provinsi Bali mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses peningkatan pertumbuhan ekonomi yang bermuara kepada kesejahteraan masyar- akat.
Sejumlah  saran  yang  dapat  disampaikan  berkaitan  dengan  pembahasan  yang  telah  dis- ampaikan, adalah sebagai berikut: Bahwa good governance diperlukan untuk menduku- ng penerapan kebijakan-kebijakan pemerintah yang berorientasi kepada peningkatan in- dikator pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat agar lebih efektif dan dapat berdampak  secara  komprehensif  sesuai  dengan  tujuannya  masing-masing.  Pemerintah Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah kiranya dapat memberikan stimulus kepada  pemerintah  Kabupaten/Kota  yang  telah  menerapkan  good  governance  dalam pelaksanaan pemerintahan dengan baik, sehingga diharapkan dapat semakin mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Daerah di Lingkungan Provinsi Bali kiranya dapat semakin meningkatkan inovasinya dalam men- erapkan good governance dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
Kata kunci : good governance, pertumbuhan ekonomi
Abstract - Bali in  its  development  cannot  be separated from principles that are firmly held  by  society  such  as  the  Tri  Hita  Karana  concept  -  the  human-human  relationship, the  human-nature  relationship  and  the  human-God  relationship.  Therefore,  including all components of Balinese society (inclusive growth) in spurring economic growth is a must. The economic growth that occurs must be spread throughout all districts / cities in Bali, especially areas with high poverty rates as an effort to reduce the level of disparity between  regions  (districts  /  cities),  considering  that  so  far  the  Balinese  economy  still relies on the tertiary economy (services sector), and there are The development trend is
more concentrated in the southern part of Bali, including Denpasar, Badung, Gianyar and Tabanan (Sarbagita).
Based  on  the  research  results,  it  can  be  concluded  that,  among  others:  The  im- plementation of good governance in Bali Province is getting better, as indicated by the achievement  of  LAKIP  and  LKPD  scores  for  Bali  Province,  regencies  /  cities  in  Bali which are increasing from year to year. This has affected the economic conditions in Bali Province from  year to  year, which has experienced good development,  this can be ob- served in the components of higher economic growth, the number of poor people and the decreasing level of inequality. The implementation of good governance in the Regency Government in the Province of Bali has a very important role in the process of increasing economic growth which leads to the welfare of the community.
A number of suggestions that can be conveyed in relation to the discussions that have been submitted are as follows: That good governance is needed to support the im- plementation  of  government  policies  that  are  oriented  towards  increasing  indicators  of economic growth and community welfare so that they are more effective and can have a comprehensive impact according to their respective objectives. respectively. The Provin- cial Government as the representative of the central government in the regions can pro- vide a stimulus to Regency / City governments that have implemented good governance in  the  implementation  of  good  governance,  so  that  it  is  expected  to  further  encourage an increase in economic growth and community welfare. Local governments in the Bali Province can further increase their innovation in implementing good governance in the implementation of their main duties and functions.
Keywords : good governance, economic growth

## BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Bali  dalam  perkembangannya  tidak terlepas  dari  prinsip-prinsip  yang  dipe- gang  teguh  oleh  masyarakat  seperti  kon- sep  Tri  Hita  Karana-hubungan  manusia dengan  manusia,  hubungan  manusia  den- gan  alam  dan  hubungan  manusia  dengan Tuhan. Terkait dengan hal demikian maka jumlah  penduduk  yang  ideal  secara  nor- matif adalah yang memenuhi aspek-aspek kesejahteraan  individu,  keseimbangan dengan  lingkungan,  kekayaan  spiritual. Secara realistis hal itu sulit dicapai, namun ketiga  aspek  tersebut  mampunyai  hubun- gan  sebab  akibat  dengan  pola  perubahan penduduk di suatu wilayah.
Karena  itu,  mengikutsertakan  seluruh komponen  masyarakat  Bali  (inclusive growth)  dalam  memacu  pertumbuhan ekonomi adalah suatu keharusan. Pertum- buhan ekonomi yang terjadi mesti tersebar ke seluruh kabupaten/kota di Bali terutama daerah  dengan  tingkat  kemiskinan  yang tinggi  sebagai  upaya  mengurangi  ting- kat kesenjangan antar daerah (kabupaten/
kota), mengingat sejauh ini perekonomian Bali masih bertumpu pada ekonomi tersier (services  sector),  dan  ada  kecenderungan pembangunan  lebih  terkonsentrasi  pada wilayah Bali bagian selatan meliputi Den- pasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (Sar- bagita).
Sebagaimana  telah  disampaikan,  bahwa pendapatan  riil  perkapita  merupakan  sa- lah satu pendorong pertumbuhan ekonomi yang  berkualitas.  Produk  Domestik  Re- gional  Bruto  (PDRB)  merupakan  gam- baran  mengenai  keadaan  pertumbuhan perekonomian  suatu  daerah  pada  suatu waktu,  pertumbuhan  ekonomi  diperoleh dari  ratio  PDRB  perkapita  dari  tahun sebelumnya  (Sukirno,  2007).  Demikian halnya  perkembangan  perekonomian  ka- bupaten/kota  di  Provinsi  Bali  dapat  di- tunjukkan  dengan  melihat  perkembangan PDRB-nya,  untuk  lengkapnya  rincian PDRB atas dasar harga  konstan dapat  di- lihat pada Grafik 1.1.

## Grafik 1.1
PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Menurut Harga Konstan Tahun 2009 - 2014
Sesuai  dengan  grafik  1.1  diatas, bahwa  kenaikan  PDRB  Kabupaten/kota mulai  terjadi  pada  tahun  2013  dengan tingkat  kenaikan  yang  relatif  tinggi, sedangkan  untuk  tingkat  provinsi  ke- naikan  relatif  tinggi  mulai  terjadi  pada tahun  2011.  Total  nilai  tambah  yang  ter- cipta  (PDRB  nominal/atas  dasar  harga berlaku)  di  Bali  pada  tahun  2015  telah mencapai  Rp  177,17  trilyun  atau  naik 13,29 persen dari tahun  sebelumnya yang senilai Rp 156,38 trilyun.
Gambaran Umum Pertumbuhan Ekonomi Provinsi  Bali8 Pertumbuhan  ekonomi  merupa- kan  perkembangan    kegiatan  dalam perekonomian  yang  menyebabkan  ba- rang  dan  jasa  yang  diproduksi  dalam masyarakat  bertambah  sehingga  akan meningkatkan  kemakmuran masyar- akat  (Sukirno,1994).  Menurut  Boedi- ono,  pertumbuhan  ekonomi  merupakan proses kenaikan output per kapita dalam jangka  panjang.  Sedangkan  menurut Lincolin  (1997),  pertumbuhan  ekonomi diartikan  sebagai  kenaikan  GDP/GNP tanpa  memandang  apakah  kenaikan tersebut  lebih  besar  atau  lebih  kecil dari  tingkat  pertumbuhan  penduduk, dan  apakah  terjadi  perubahan  struktur ekonomi atau tidak.
Berdasarkan Grafik 1.2 dapat diket-
ahui bahwa pertumbuhan perekonomi- an Provinsi  Bali  dalam  kurun  waktu  2010 hingga  2014  cenderung  mengala-  mi peningkatan  walaupun  pada  tahun  2010 perekonomian Bali mengalami pe- nurunan dampak terjadinya krisis glob- al. Setelah  krisis  global  tersebut  berlalu secara  perlahan  pertumbuhan  ekonomi Bali mengalami trend positif dan bera- da pada  kisaran  diatas  6  persen,  capaian pertumbuhan  tertinggi  dicapai  pada  ta- hun 2012 yaitu sebasar 6,96 persen.
Dalam  hal  Provinsi  Bali,  struk- turekonomi  yang  dibangun  terbilang cukup  berbeda  jika  dibandingkan  den- gan  provinsi  lainnya  di  Indonesia.  In- dustri  pariwisata  dalam  arti  luas  yang kini  menjadi  penggerak  utama  (leading sector),  telah  mendorong  terjadinya  pe- rubahan  struktur  ekonomi  dari  primer ke  tersier.  Pada  tahun  2015,  dominasi sektor tersier tampak dengan jelas. Lap- angan  Usaha  tersier  memegang  peran sebesar  68,17  persen.  Sementara  lapa- ngan  usaha  premier  dan  sekunder  mas- ing  masing  memberi  kontribusi  sebesar 16,02 persen dan 15,81  persen.

## Grafik 1.2
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali Tahun 2010-2014 (Persen)
Gambaran Umum Good Gov-
ernance  pada  kabupaten/kota  di Provinsi Bali
Penerapan  prinsip–prinsip  good  gov- ernance  sangat  penting  dalam  pelaksan- aan  kegiatan  pemerintah  untuk  mewu- judkan kesejahteraan dan pemerataan, hal ini  disebabkan  karena  tujuan  dilak- sanakan  pembangunan  salah  satunya adalah  dengan  mewujudkan  perubahan dalam  birokrasi  yang  memiliki  komit- men  terhadap  kesejahteraan  rakyat  (Si- matupang,  2007).  Paradigma  governance ini  merupakan  suatu  pergeseran  dari  par- adigma  government  yang  menekankan pada  kolaborasi  dalam  kesetaraan  dan keseimbangan  antara  pemerintah,  sektor swasta,  dan  masyarakat  madani  (Pandji Santosa, 2008).
Tuntutan  Era  Globalisasi  dan  ket- erbukaan  mengharuskan  adanya  kepe- merintahan  yang baik, perwujudan  good governance  dalam  sistem  pemerintahan Indonesia  diantaranya  adalah  melalui penilaian  terhadap  Laporan  Kinerja  In- stansi Pemerintah (LAKIP)  dan Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD) yang  mempunyai  4  (empat)  jenis    opi- ni.  Kriteria  yang  dijadikan  dasar  dalam pemberian  opini  kepada  pemerintah daerah  adalah:  Kesesuaian  dengan  Stan- dar  Akuntansi Pemerintahan  (SAP); Ke- cukupan pengungkapan;Kepatuhan  ter-
hadap  peraturan  perundang-undagan; Efektivitas sistem pengendalian internal. Sebagai  perbandingan  dapat  disampai- kan  perkembangan  nilai  LAKIP  Kabu- paten  Badung  dari  tahun  2008  sampai dengan  2014,  sebagaimana  dijelaskan pada Grafik 1.3.
Opini  LKPD  pemerintah  kabupat- en/kota  berdasarkan  atas  indikator  kes- esuaian  dengan  standar  akuntansi  pe- merintahan,  kecukupan  pengungkapan, kepatuhan  terhadap  peraturan  perun- dang-undangan,  efektivitas  sistem  pen- gendalian  internal  yang  merupakan  per- wujudan dari good governance dan clean government.  Opini  tersebut  yaitu:  opini Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP),  opi- ni  Wajar  Dengan  Pengecualian  (WDP). Opini  Tidak  Wajar  (TW),  dan  Tidak Memberi  Pendapat  (TMP).  Sedangkan penilaian  dari  BPK  tersebut,  pelaksan- aan Good Governance dapat dilihat pada penerapan  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja Instansi  Pemerintah  (SAKIP)  mengacu kepada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  8 tahun  2008  tentang  tahapan,  tata  cara penyusunan,  pengendalian,  dan  evalu- asi  pelaksanaan  rencana  pembangunan daerah tersebut telah mengubah sistema- tika penyusunan dokumen  perencanaan.

## Grafik 1.3
Nilai LAKIP Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2018 - 2014
Tabel 1.1
Perkembangan Opini BPK–RI Terhadap Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun
2009 -2014
Pemberian  opini  tersebut  berdasarkan atas  indikator  kesesuaian  dengan  standar akuntansi  pemerintahan,  kecukupan  pen- gungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,  efektivitas  sistem pengendalian  internal  yang  merupakan perwujudan  dari  good  governance  dan clean  government.  Opini  tersebut  yaitu: opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Opini Tidak Wajar (TW), dan Tidak Mem- beri Pendapat (TMP). Selain penilaian dari BPK tersebut, pelaksanaan Good Govern- ance dapat dilihat pada penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi  Pemerin-
tah  (SAKIP)  mengacu  kepada  Peraturan Pemerintah  Nomor  8  tahun  2008  tentang tahapan,  tata  cara  penyusunan,  pengen- dalian,  dan  evaluasi  pelaksanaan  rencana pembangunan  daerah  tersebut  telah  men- gubah  sistematika  penyusunan  dokumen perencanaan.
Pelaksanaan kebijakan tata kepemerin- tahan yang baik pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota di Bali telah dicantumkan pada  arah  kebijakan    pemerintah,    seper- ti  contohnya  telah  tercantum  dalam  arah kebijakan  Pemerintah  Provinsi  Bali  pada point  5  yaitu  “Mengintensifkan  pelak- sanaan tata kelola kepemerintahan  yang
baik”.  Adapun  pelaksanaan  secara  garis besar  telah  dicantumkan  pada  Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola.

## B. Identifikasi Masalah
Sesuai  dengan  latar  belakang  masalah tersebut diatas, maka identifikasi masalah yang dinyatakan dalam penelitian adalah:
1. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali dalam  kurun  waktu  tahun  2010-2014 yang semakin meningkat.
2. Tingkat pelaksanaan Good Governance dalam pemerintahan dalam kurun wak- tu tahun 2010-2014 yang semakin men- ingkat.
3. Tantangan  yang  dihadapi  oleh  pemer- intah daerah yang ada di Provinsi Bali dalam penerapan Good Governance .
Masih  terdapat  banyak  faktor  yang perlu  diidentifikasi,  walaupun  demikian faktor-faktor yang telah disebutkan dalam identifikasi masalah diatas telah memberi- kan gambaran yang memadai.

## C. Rumusan Masalah
Penelitian  ini  mencoba  untuk  men- jelaskan  pengaruh  penerapan  Good  Gov- ernance  dalam  lingkup  Pemerintah  Daer- ah  di  Lingkungan  Provinsi  Bali  terhadap tingkat  pertumbuhan  ekonomi  dan  juga kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali. Perumusan  masalah  dalam  penelitian  ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  pengaruh  penerapan Good Governance terhadap pertumbu- han ekonomi di Provinsi Bali.
2. Bagaimanakah  pengaruh  penerapan Good Governance terhadap kesejahter- aan masyarakat di Provinsi Bali.

## D. Tujuan Penelitian
Penelitian ini adalah untuk menambah khazanah perkembangan ilmu sosial poli- tik  dihubungkan  dengan  ilmu  ekonomi pembangunan, yaitu dengan:
1. Mengkaji  hubungan  antara  penerapan Good Governance di Pemerintah Daer- ah  di  Lingkungan  Provinsi  Bali  terh- adap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali;
2. Mengkaji  hubungan  antara    penera- pan Good  Governance di  Pemerintah Daerah  di  Lingkungan  Provinsi  Bali terhadap  kesejahteraan  masyarakat  di Provinsi Bali.
E. Manfaat Penelitian
a. Secara Teoritik
Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat bermanfaat untuk:
1. Menjelaskan  keterkaitan  antara  pener- apan Good  Governance pada  Pemer- intah  Daerah  di  wilayah  Provinsi  Bali terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali.
2. Menjelaskan  keterkaitan  antara  pener- apan Good  Governance pada  Pemer- intah  Daerah  di  wilayah  Provinsi  Bali terhadap tingkat kesejahteraan masyar- akat di Provinsi Bali
b. Secara Praktis
Bagi  pemerintah  ( policy  maker ),  se- bagai  bahan  pertimbangan  dalam  me- nentukan  kebijakan  yang  akan  diambil, khususnya  kebijakan  untuk  mendorong penerapan  aspek-aspek  good  governance yang baik dalam setiap pelaksanaan tugas pokok  dan  fungsi  instansi  pemerintah  se- hingga  mampu  mendorong  pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
BAB II PEMERINTAHAN  GOOD  GOVERN-

## ANCE DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

## Fungsi – Fungsi Pemerintah
Pemerintah  tidaklah  diadakan    un- tuk  melayani  diri  sendiri,  tetapi  untuk melayani  masyarakat,  menciptakan  kon- disi  yang  memungkinkan  setiap  anggota mengembangkan  kemampuan  dan  kreat- ifitasnya  demi  mencapai  kemajuan  bersa- ma  (Rasyid,  2000).  Osborne  dan  Gaebler (terjemahan Rosyid, 2000) bahkan menya- takan bahwa pemerintah yang demokratis lahir untuk melayani warganya dan karena itulah  tugas  pemerintah  adalah  mencari cara untuk menyenangkan warganya.
Dengan  demikian  lahirnya  pemerin- tahan  memberikan  pemahaman  bahwa kehadiran  suatu  pemerintahan  merupa- kan  manifestasi  dari  kehendak  masyar- akat  yang  bertujuan  untuk  berbuat  baik bagi  kepentingan  masyarakat,  bahkan Van  Poelje  (Hamdi,  1999)  menegaskan bahwa  pemerintahan  dapat  dipandang  se- bagai  suatu  ilmu  yaitu yang mengajarkan bagaimana  cara  terbaik  dalam  menga- rahkan  dan  memimpin  pelayanan  umum. Ndraha (2000) mengatakan bahwa pemer-
intah memegang pertanggungjawaban atas kepentingan  rakyat.  Lebih  lanjut  Ndra- ha  juga  mengatakan  bahwa  pemerintah adalah  semua  beban  yang  memproduksi, mendistribusikan,  atau  menjual  alat  pe- menuhan  kebutuhan  masyarakat  berben- tuk jasa publik dan layanan civil. Sejalan dengan itu, Kaufman (dalam Thoha, 1995) menyebutkan bahwa:
Tugas pemerintahan adalah untuk me- layani  dan  mengatur  masyarakat.  Kemu- dian  dijelaskan  lebih  lanjut  bahwa  tugas pelayanan lebih  menekankan upaya men- dahulukan  kepentingan  umum,  memper- mudah  urusan  publik  dan  memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur  lebih  menekankan  kekuasaan power  yang  melekat  pada  posisi  jabatan birokrasi.
Rasyid  (2000),  menyatakan  bahwa  tu- gas-tugas pokok pemerintah dapat diring- kas  menjadi  3  (tiga)  fungsi  hakiki  yaitu: pelayanan  (service),  pemberdayaan  (em- powerment), dan pembangunan (develop- ment). Pelayanan akan membuahkan kead- ilan  dalam  masyarakat,  pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan  pembangunan  akan  menciptakan  ke- makmuran dalam masyarakat. Ndraha (2001), fungsi pemerintahan terse- but  kemudian  diringkus  menjadi  2  (dua) macam  fungsi,  yaitu:  Pertama,  pemerin- tah  mempunyai  fungsi  primer  atau  fung- si  pelayanan  (service),  sebagai  provider jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan  civil  termasuk  layanan  birokra- si.  Kedua,  pemerintah  mempunyai  fungsi sekunder  atau  fungsi  pemberdayaan  (em- powerment), sebagai penyelenggara pem- bangunan  dan  melakukan  program  pem- berdayaan.
Hal demikian menunjukkan bahwa per- an  dikatakan  telah  dilaksanakan  apabila seseorang  dengan  kedudukan  atau  status tertentu telah melaksanakan kewajiban-ke- wajibannya. Peran dapat dibagi dalam tiga cakupan, yaitu (Soekanto, 2004): Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan  posisi  atau  tempat  seseorang  da- lam  masyarakat,  peranan  dalam  arti  mer- upakan  rangkaian-rangkaian  peraturan yang  membimbing  seseorang  dalam  ke- hidupan  kemasyarakatan.  Peranan  adalah suatu  konsep  tentang  apa  yang  dilakukan oleh  individu  dalam  masyarakat  sebagai organisasi.  Peranan  juga  dapat  dikatakan
sebagai  perilaku  individu  yang  penting bagi struktur sosial masyarakat.
Fungsi pemerintah menurut Richard A. Musgrave  dibedakan  menjadi  tiga  fungsi dan tujuan kebijakan anggaran belanja pe- merintah, yaitu:
1. Fungsi  Alokasi (Allocation  Branch) Yaitu fungsi pemerintah untuk menye- diakan  pemenuhan  untuk  kebutuhan Publik (public needs) . 2. Fungsi Distribusi (Distribution Branch) Yaitu  fungsi  yang  dilandasi dengan  mempertimbangkan  pengaruh sosial  ekonomis;  yaitu  pertimbangan tentang  kekayaan  dan  distribusi  pen- dapatan, kesempatan memperoleh pendidikan,  mobilitas  sosial,  struktur pasar.  Macam-ragam  warga  negara dengan  berbagai  bakatnya  termasuk tugas fungsi tersebut. 3. Fungsi Stabilisasi (Stabilizaton
Branch) Yaitu  fungsi  menyangkut  us- aha  untuk  mempertahankan  kestabi- lan  dan  kebijaksanaan-  kebijaksanaan yang  ada.  Disamping  itu,  fungsi  ini bertujuan  untuk  mempertahankan  ke- stabilan  perekonornian  (stabilisator perekonomian) (Guritno, 2000).
Fungsi  pemerintah  jelas  dijelaskan  pada konsep  negara  kesejahteraan,  konsep  terse- but  menekankan  kepada  peran  pemerintah yang responsif dalam mengorganisasikan dan mengelola  perekonomian  sehingga  mampu melaksanakan tanggungjawabnya guna men- jamin  ketersediaan  pelayanan  kesejahteraan dasar  dalam  tingkat  tertentu  bagi  warganya (Andersen, 1997). Todaro (1997) menyebut- kan  bahwa  pemerintah  harus  diakui  dan dipercaya untuk memikul peranan lebih besar dan yang  lebih  menentukan  di  dalam  upaya pengelolaan  perekonomian  daerah/nasional. Pembangunan  ekonomi  tidak  dapat  dilepas- kan dari peranan pemerintah dalam mencip- takan  suatu  kondisi  yang  dapat  mendukung elemen-elemen dalam pertumbuhan ekonomi dan  kesejahteraan  yang  dapat  dicapai  suatu daerah. Beberapa upaya  pemerintah tersebut ditempuh  antara  lain  dengan  berbagai  reg- ulasi,  nasionalisasi  perusahaan-perusahaan utama, optimalisasi kebijakan fiskal dan lain- lain (Andersen, 1997). Thomas R.Dye dalam Dunn (2000) terdapat tiga elemen kebijakan yang  membentuk  sistem  kebijakan,  dimana ketiga  elemen  tersebut  digambarkan  dengan Gambar 1.1  berikut.
Gambar 2.1

## Tiga Elemen Sistem Kebijakan

## Sumber: Thomas R. Dye dalam Dunn
(2000)
Ketiga  elemen  ini  saling  mempen- garuhi,  memiliki  andil  dan  berinteraksi, sebagai  contoh,  pelaku  kebijakan  dapat mempengaruhi, memiliki andil dan berin- teraksi  dalam  lingkungan  dan  kebijakan, mereka juga dapat dipengaruhi oleh kebi- jakan, dan lingkungan. Dunn (2000) men- yatakan  bahwa  “Sistem  kebijakan  berisi proses yang dialektis, yang berarti bahwa dimensi  obyektif dan subyektif dari pem- buat  kebijakan  tidak  terpisahkan  didalam prakteknya”.
Penerapan  prinsip–prinsip  good  gov- ernance sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan  pemerintah  untuk  mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan, hal ini dise- babkan  karena  tujuan  dilaksanakan  pem- bangunan  salah  satunya  adalah  dengan mewujudkan  perubahan  dalam  birokrasi yang  memiliki  komitmen  terhadap  kese- jahteraan rakyat (Simatupang, 2007). Pelaksanaan peran pemerintah tersebut sa- lah satunya dengan pelaksanaan desentral- isasi mengacu kepada teori desentralisasi, menurut  Mardiasmo  (2003)  teori  tersebut adalah  symbol  trust  dari  pemerintah  pu- sat, untuk membebaskan pemerintah pusat dari  beban-beban  yang  tidak  perlu  dalam urusan  domestik,  diharapkan  melalui  de- sentralisasi  ini  wilayah  domestik  tersebut mempunyai  kesempatan  untuk  mempe- lajari,  memahami  dan  merespon  kecend- erungan  global  dan  mengambil  manfaat- nya,  sehingga  kemampuan  prakarsa  dan kreativitas mereka akan lebih terpacu. Da- lam  hal  itu,  pemerintah  pusat  dapat  lebih berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro nasional yang sifatnya strategis. Menurut  penelitian  (John  dan  George, 1996)  ditemukan  bahwa  pengeluaran  pe- merintah  tersebut  dalam  jangka  panjang maupun  pendek  berdampak  terhadap  per- tumbuhan ekonomi suatu negara hal terse- but juga sesuai dengan penelitian (Aschaur, 1999) dimana ditemukan bahwa modal
publik  berperan  positif  terhadap  pertum- buhan  ekonomi,  namun  dalam  peneli- tian  (Daniel  J.Mitchell,  2005)  ditemukan bahwa  terdapat  kecenderungan  semakin turunnya  pengeluaran  pemerintah  maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi.

## Definisi  Pemerintahan  Good  Gov-
ernance Definisi Pemerintahan Menurut Hadjon (1982) Pengertian pe- merintah dapat dilihat dari dua perspektif yaitu pemerintahan dalam arti sempit dan pemerintahan  dalam  arti  yang  luas.  Pe- merintah dalam arti luas dapat  dikemuka- kan oleh beberapa ahli antara lain: 1. Mostesquieu:  Pemerintah  dalam  arti luas menurut ajaran Trias Politica yaitu meliputi:  Pembentukan  Undang-Un- dang, Pelaksanaan, Peradilan.
2. Van  Vollenhoven:  Meliputi  membuat peraturan,  pemerintah  atau  pelaksana, peradilan dan polisi.
3. A.M.Donner: Mengadakan pembagian berdasarkan ilmu administrasi, pemer- intahan  dalam  arti  luas  itu  meliputi: Badan-badan  pemerintahan  di  pusat yang  menentukan  haluan  negara  dan instansi-instansi  yang  melaksanakan keputusan  badan-badan  tersebut  di atas.
4. Van Poelje:  Hanya merupakan badan- badan  pelaksanaan  saja,  tidak  ter- masuk  badan  perundang-undangan, badan pemerintahan dan badan kepoli- sian  sebagai  organ  perlengkapan  Ne- gara yang diserahi pemerintahan.

## Definisi Good Governance
Konsep good  governance meliputi, good governance (tata pemerintahan yang baik), good  government (pemerintahan yang baik), dan clean governance (pemer- intahan  yang  bersih).  Menurut  Quadrat, 2009,  Prasetijo,  2009  dalam good  gov- ernance terdapat  tiga  pilar  yang  penting, yaitu:  kesejahteraan  rakyat  ( economic governance ), proses pengambilan keputu- san ( political governance ) dan tata laksa- na  pelaksanaan  kebijakan  ( administrative governance ).
Manajemen pembangunan memposisi- kan  pemerintah  dalam  posisi  yang  pent- ing,  pemerintah  dalam  hal  ini  berfungsi sebagai agent of change (agen perubahan), agent of development (pendorong proses
pembangunan) yang dilaksanakan melalui kebijakan – kebijakan dan program – pro- gram.
Penerapan  prinsip–prinsip good  gov- ernance sangat  penting  dalam  pelaksan- aan  kegiatan  pemerintah  untuk  mewujud- kan kesejahteraan dan pemerataan, hal ini disebabkan  karena  tujuan  dilaksanakan pembangunan salah satunya adalah dengan mewujudkan  perubahan  dalam  birokrasi yang  memiliki  komitmen  terhadap  kes- ejahteraan  rakyat  (Simatupang,  2007). Menurut United  National  Economic  and Social  Commission  for  Asia  and  The  Pa- sific (UNESCAP)  (Safri  Nugraha,  2005) prinsip  –  prinsip  dalam  penyelenggaran good  governance yaitu: Accountable: Tanggung  gugat  dari  pengurusan,  penye- lenggaraan  dari governance yang  dilaku- kan lebih jauh diartikan adalah kewajiban bagi  apartur  pemerintah  untuk  bertindak selaku  penanggung  jawab  dan  penanggu- ng gugat atas segala tindakan dan kebijak- sanan yang ditetapkan. Transparent : Dap- at  diketahui  oleh  banyak  pihak  mengenai perumusan  kebijaksanaan  (Politik)  dari pemerintah, organisasi, badan usaha. Den- gan kata lain, segala tindakan dan kebijak- sanaan  pemerintah  baik  di  pusat  maupun di daerah harus selalu dilaksanakan secara terbuka diketahui oleh umum. Responsive : Lembaga–lembaga  dan  proses  –  proses harus mencoba untuk cepat tanggap untuk melayani  setiap stakeholders.  Equitable and  inclusive :  Semua  warganegara,  baik laki–laki  maupun  perempuan,  mempun- yai kesempatan untuk meningkat- kanatau  menjaga  kesejahteraan  mereka. Effectiveness and efficiency : Proses–pros- es  dan  lembaga–lembaga  menghasilkan sesuai  dengan  apa  yang  telah  digariskan dengan  menggunakan  sumber–sumber yang tersedia sebaik mungkin. Follow the rule  of  law :  Kerangka  hukum  harus  adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, ter- utama  hukum  untuk  hak  azasi  manusia. Participatory :  Setiap  warganegara  mem- punyai suara dalam pembuatan keputusan, baik  secara  langsung  maupun  melalui  in- termediasi  institusi  legitimasi  yang  me- wakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan beraso- sialisasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Consensus orientation : Good  governance menjadi  perantara kepentingan  yang b e r b e d a u n t u k
memperoleh pilihan terbaik bagi kepentin- gan yang luas baik dalam hal kebijakan-ke- bijakan maupun prosedur–prosedur.
Selama reformasi berlangsung, pemer- intah  telah  menerbitkan  beberapa  aturan untuk  menerapkan  akuntabilitas,  antara lain  Inpres  Nomor  7  Tahun  2009  tentang Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah  (SAKIP)  sampai  yang  tera- khir  adalah  Permenpan  Nomor  29  Tahun 2010  yang  mengatur  tentang  penyusunan Penetapan  Kinerja  dan  Laporan  Akunta- bilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah.  Se- lain hal  tersebut,  Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN  dan  RB)  telah  mengeluarkan undang-undang  untuk  mengikat    instan- si  pemerintah  agar  akuntabel.  Peraturan Pemerintah  Nomor  8  tahun  2008  tentang tahapan,  tata  cara  penyusunan,  pengen- dalian,  dan  evaluasi  pelaksanaan  rencana pembangunan  daerah  tersebut  telah  men- gubah  sistematika  penyusunan  dokumen perencanaan. Peraturan Pemerintah mens- yaratkan adanya sasaran, indikator kinerja serta  target  yang  harus  ditetapkan  dalam RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD, kemudian pemerintah menerbitkan Permendagri  No.  54  tahun  2010  sebagai tindak  lanjut  pelaksanaan  Peraturan  Pe- merintah  tersebut.  Permendagri  Nomor 54 Tahun 2010 memberikan harapan baru penerapan  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja Instansi  Pemerintah  (SAKIP)  yang  lebih sempurna.  Peraturan  ini  mengharuskan pemerintah daerah untuk menyusun doku- men perencanaan yang dapat dipertanggu- njawabkan secara terukur. Dengan adanya petunjuk pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 yang sangat detail dan jelas diharap- kan  dapat  mendorong  pemerintah  daerah untuk lebih akuntabel.
Selain  SAKIP  tersebut,  indikator pelaksanaan  pemerintahan  yang  baik  di Indonesia  dapat  dilihat  dari  Laporan  Ke- uangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal tersebut sesuai  dengan  Pasal  23  Undang-Undang Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945 yang  menyebutkan  fungsi  BPK  sebagai lembaga  negara  yang  bebas  dan  mandiri, dan melaksanakan tugas pengawasan pen- gelolaan  keuangan  negara,  pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara tersebut dilaksanakan
untuk  mendukung  terwujudnya  tujuan negara  yang  untuk  mencapai  masyarakat adil,  makmur  dan  sejahtera.  Undang  Un- dang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, menyebutkan  BPK  mempunyai  tugas  da- lam bidang operatif, advisory, dan yudika- tif  (Jimly  Asshiddiqie,  2006;168)  BPK telah melaksanakan praktek-praktek trans- paransi  dan  akuntabilitas  untuk  memban- gun  sistem  pemerintahan  yang  baik  dan bersih,  serta  terwujudnya  tata  kelola  pe- merintahan yang baik ( good governance ).

## Teori Pertumbuhan Ekonomi
Menurut Tambunan (2001) pertumbu- han  ekonomi  adalah  penambahan  Pro- duk  Domestik  Bruto  (PDB)  yang  berarti penambahan  Pendapatan  Nasional  (PN). Pertumbuhan  ekonomi  merupakan  suatu proses  peningkatan  kapasitas  produksi dari  perekonomian  secara  komprehensif dan  terus  menerus  atau  berkesinambun- gan  sepanjang  waktu,  sehingga  meng- hasilkan  tingkat  pendapatan  nasional yang semakin lama semakin besar (Toda- ro,  2000).  Pertumbuhan  ekonomi  suatu negara  sebagai  kenaikan  kapasitas  jang- ka  panjang  untuk  menyediakan  ekonomi pada  penduduk.  Pertumbuhan  ekonomi menurut  Suparmoko  (1998)  merupakan salah  satu  tujuan  penting  dari  kebijakan ekonomi  makro  yang  berkaitan  ukuran fisik  berupa  peningkatan  produksi  ba- rang dan jasa.
Berdasarkan  pengertian  di  atas,  per- tumbuhan  ekonomi  memiliki  tiga  aspek penting  yaitu  pertumbuhan  sebagai  pros- es  dan  bukan  suatu  deskripsi  di  waktu tertentu,  berkaitan  dengan  tingkat  pen- dapatan  nasional,  dan  mengandung  as- pek perspektif waktu jangka panjang.
Peningkatan  belanja  pegawai  di- harapkan  akan  menyebabkan  kenaikan produksi  yang  diukur  dengan  PDB  dan PDRB  serta  kenaikan  belanja  barang  dan jasa  diharapkan  memberikan  dampak positif  terhadap  peningkatan  produksi nasional  dan  provinsi.  Peningkatan  be- lanja  barang  dan  jasa  juga  akan  men- dorong  penyerapan  tenaga  kerja  di  mas- ing-masing sektor.
Faktor-Faktor  Yang  Mempengaru-  hi
Pertumbuhan Ekonomi 1. Faktor Internal Lambatnya proses pemulihan
ekonomi  nasional  lebih  disebabkan  kon- disi  politik,  sosial,  dan  keamanan  di dalam  negeri.  Pemulihan  ekonomi  In- donesia  berjalan  lambat  karena  proses perbaikan  ekonomi  nasional  tidak  dis- ertai  kestabilan  politik  dan  keamanan yang  memadai,  penyelesaian  konflik  so- sial,  serta  kepastian  hukum  (Tambunan, 2001).

## 2. Faktor Eksternal
Kondisi  perdagangan  dan  perekono- mian  regional  atau  perekonomian  dunia merupakan  faktor  eksternal  yang  sangat penting  untuk  mendukung  pemulihan ekonomi  Indonesia.  Kondisi  ini  sangat berpengaruh  terhadap  prospek  pertum- buhan  ekspor  dan  investasi  asing  dalam negeri.
Menurut  Todaro  (2003),  Pertumbu- han  ekonomi  dipengaruhi  oleh  beberapa faktor,  yaitu:  Pertumbuhan  Penduduk dan  Angkatan  Kerja,  Akumulasi  Modal, Kemajuan Teknologi.

## Posisi Pertumbuhan Ekonomi da- lam Kesejahteraan Masyarakat
Pertumbuhan  ekonomi  merupakan indikator yang sangat penting dalam me- lihat  kemajuan  pembangunan  ekonomi di  suatu  daerah.  Pertumbuhan  ekonomi menunjukkan  sejauh  mana  aktivitas perekonomian  akan  menghasilkan  tam- bahan  pendapatan  masyarakat  pada suatu  periode  tertentu  (Susanti,  2007). World  Bank  (2007)  mengemukakan bahwa  pertumbuhan  ekonomi  adalah satu-satunya  penggerak  terpenting  bagi upaya  penanggulangan  kemiskinan.  Ka- rena  itu,  upaya  menjadikan  pertumbu- han  ekonomi  bermanfaat  bagi  penduduk miskin  membutuhkan  upaya  mencipta- kan  pertumbuhan  sekaligus  memastikan bahwa  pertumbuhan  ini  dapat  dirasakan oleh penduduk miskin.
Secara  singkat  alur  posisi  dari  per- tumbuhan  ekonomi  tersebut  dapat  ditun- jukkan dalam gambar 4.1 berikut.

## Gambaf 4.1

## Pertumbuhan Ekonomi dalam Kesejahteraan Masyarakat
Sumber: Todaro, 2002
BAB III PERAN DAN FUNGSI PEMERINTA- HAN GOOD GOVERNANCE DALAM

## MEWUJUDKAN PERTUMBUHAN EKONOMI
Peran  dan  Hubungan  Pemerin-  tahan Good  Governance  dan  Per-  tumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali Menurut Mardiasmo (2002), Gov- ernment  Governance dapat  diartikan  se- bagai  cara  mengelola  urusan-urusan  pub- lik,  World  Bank  lebih  menekankan  pada cara  pemerintah  mengelola  sumber  daya sosial  dan  ekonomi  untuk  kepentingan pembangunan  masyarakat,  sedangkan United  National  Development  Program (UNDP) lebih menekankan Penerapan  prinsip-prinsip Good Government  Governance tersebut  pada dasarnya juga ditujukan untuk pengelolaan organisasi supaya lebih baik dan pada akh- irnya akan mendukung ketercapaian kiner- ja organisasi seperti yang diharapkan oleh stakeholder.  Dalam  penerapannya Good Government  Governance dikenal  dengan adanya lima prinsip utama, kelima prinsip tersebut  adalah  transparansi,  akuntabili- tas,  pertanggungjawaban,  independensi, dan  keadilan.  Uraian  dari  masing-masing prinsip  adalah  transparansi,  akuntabilitas, pertanggungjawaban,  independensi,  dan keadilan ( Indonesia Institute of Corporate Governance (IICG).
Pemerintah  daerah  meliputi  kepa- la  daerah  beserta  perangkatnya  meliputi badan,  dinas,  kantor  dan  unit  pelaksana teknis  dimana  masing-masing  merupa- kan  SKPD  yang  memiliki  fungsi  dalam pelayanan  publik.  Larry  D  Stout  (1993) dalam  Indra  (2001)  menyatakan  bahwa: “Pengukuran/penilaian kinerja merupakan proses  mencatat  dan  mengukur  pencapa- ian pelaksanaan kegiatan dalam arah pen- capaian  misi  ( mission  accomplishment ) melalui hasil-hasil yang  ditampilkan
berupa  produk,  jasa,  ataupun  suatu  pros- es”.  Menurut  James  B.  Whittaker  (1993) dalam  Indra  (2001)  menyatakan  bahwa: “Pengukuran/penilaian  kinerja  adalah suatu  alat  manajemen  untuk  meningkat- kan  kualitas  pengambilan  keputusan  dan akuntabilitas.”
Dalam penerapannya, dibutuhkan sua- tu artikulasi yang jelas mengenai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang dapat diukur dari suatu  dan  keseluruhan  program.  Ukuran tersebut  bisa  dikaitkan  dengan  hasil  atau outcome  dari  setiap  program  yang  dilak- sanakan.  Dengan  demikian,  pengukuran kinerja  organisasi  merupakan  dasar  yang reasonable  (pantas)  untuk  pengambilan keputusan. Pengukuran  kinerja organisasi dikelompokkan  menjadi  dua,  yaitu  pen- gukuran kinerja non keuangan (non finan- cial)  dan  pengukuran  kinerja  keuangan (financial), (Morse dan Davis, 1996 dalam Anita, 2002).
Negara maju dimana tingkat korupsin- ya  rendah,  peran  pemerintah  dalam  pere- konomian  hanya  sebatas  pembuat  kebija- kan dan peraturan namun tetap mengawasi secara sungguh-sungguh jalannya pelaksa- naan kebijakan dan peraturan tersebut den- gan  harapan  peran  swasta  dapat  berjalan secara  optimal.  Kecenderungan  korupsi sejalan  dengan  peringkat  indikator “con- trol  of  corruptionz” ,  (Kaufmann,2000). Negara-negara  yang  korupsinya  tinggi cenderung  memiliki “control  of  corrup- tion” yang rendah dan sebaliknya. Menurut  Mangkusoebroto  (1999)  kega- galan  pemerintah  disebabkan  oleh  empat hal, yaitu :.
1. Informasi  yang  terbatas,  diungkapkan bahwa  banyak  kebijakan  pemerintah yang tidak dapat dilihat dampaknya ka- rena sangat rumit dan sulit untuk diper- hitungkan sebelumnya. Misalnya, kebi- jakan pemerintah untuk menghapuskan subsidi  pupuk  bagi  petani  sangat  sulit untuk  diperhitungkan  secara  akurat dampaknya bagi seluruh masyarakat.
2. Pengawasan  yang  terbatas  atas  reaksi swasta  juga  merupakan  penyebab  ke- gagalan  pemerintah.  Suatu  kebijakan pemerintah  akan  menimbulakn  reaksi pihak swasta dan sering sekali pemer- intah  tidak  dapat  menghambat  reaksi tersebut. Misalnya, apabila pemerintah menurunkan  subsidi  BBM  khususnya untuk bensin. Hal ini akan menyebab- kan pemilik mobil beralih kepemilikan kendaraan  yang  menggunakan  solar sehingga  permintaan  akan  solar  men- jadi meningkat dan harganya naik. Da- lam hal ini karena pertimbangan untuk memiliki  mobil  sepenuhnya  berada pada swasta/masyarakat  maka pemer- intah  tidak  dapat  melarang  seseorang untuk menjual mobil yang mengguna- kan  bensin  ke  mobil  yang  mengguna- kan solar.
3. Kegagalan  pemerintah  juga  disebab- kan  oleh  pengawasan  yang  terbatas atas perilaku birokrat. Pemerintah tidak dapat mengawasi secara ketat perilaku para birokrat, sedangkan  pelaksan-
aan  kebijakan  pemerintah  umumnya didelegasikan pada berbagai tingkatan birokrat yang mempunyai persepsi dan kepentingan  yang  berbeda-beda,  seh- ingga  kebijakan  pemerintah  mungkin menimbulkan hasil yang berbeda den- gan apa yang dinginkan.
4. Selain itu, kegagalan pemerintah juga bisa di sebabkan oleh adanya hambat- an  dalam  proses  politik.  Dalam  suatu negara demokratis terdapat pemisahan wewenang antara kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif.
Sering  terjadi  kebijakan  yang  akan dilaksanakan  oleh  eksekutif  terhambat oleh  proses  pengambilan  keputusan  ka- rena  harus  disetujui  dahulu  oleh  pihak legislative Weimer  dan  Vining  (1992) menyebutkan  bahwa  kegagalan  pemerin- tah merupakan persoalan yang inheren da- lam empat sosok sistem politik : demokra- si  langsung, representative  government, bureaucratic  supply ,  dan  pemerintahan yang terdesentralisasi.
Tabel 3.1 Ringkasan Sumber-Sumber Kegagalan Pemerintah
Agar kesejahteraan manusia dapat dit- ingkatkan,  terlebih  dahulu  harus  mening- katkan kapabilitas pemerintah. Kapabilitas disini  didefinisikan  sebagai  kemampuan untuk  membentuk  dan  mendorong  tinda- kan  kolektif  secara  efisien  (World  Bank, 1997),  yang  kemudian  diterjemahkan  da- lam dua strategi besar yang satu sama lain saling berkaitan :
1. Menyesuaikan peran pemerintah den- gan kapabilitasnya
2. Meningkatkan  kapabilitas  pemerintah dengan cara membangun dan mengiat- kan kelembagaan bagi sektor publik.
Konsep  negara  kesejahteraan  me- nekankan  kepada  peran  pemerintah  yang responsif  dalam  mengorganisasikan  dan mengelola  perekonomian  sehingga  mam- pu melaksanakan tanggungjawabnya guna menjamin  ketersediaan  pelayanan  kese- jahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya (Andersen, 1997).
Teori  yang  menguatkan  mengenai pentingnya  peranan  pemerintah  dalam meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat adalah  Teori  Kepentingan  Publik (Public Interst  Theory) yang  dikemukakan  oleh Posner (1974), bahwa teori ini meman-
dang  bahwa  regulasi  seharusnya  mening- katkan kemakmuran sosial, teori ini beru- saha  menunjukkan  bahwa  regulasi  yang ditetapkan  merupakan  hasil  dari  tuntutan publik  dari  hasil  koreksi  atas  kegagalan pasar.  Dari  pendapat  diatas  dapat  disim- pulkan bahwa peranan pemerintah sangat strategis  dalam  proses  pembuatan  kebija- kan  untuk  mengatur  belanja  publik  guna meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat secara  menyeluruh.  Kaitannya  dengan peranan  pemerintah  dalam  membuat  ke- bijakan  untuk  kesejahteraan  masyarakat, menurut  Thomas  R.Dye  dalam  Dunn (2000)  terdapat  tiga  elemen  kebijakan yang membentuk sistem kebijakan.
Sinergitas antara pemerintah dan prin- sip good  governance mutlak  diperlukan dalam  pelaksanaan  setiap  kebijakan  yang telah  dihasilkan,  pelaksanaan  good  gov- ernance  tersebut  berpengaruh  terhadap pembangunan  manusia  dan  penurunan tingkat  kemiskinan  (David  Sebudubudu, 2010)  dimana  pada  akhirnya  akan  ber- muara  kepada  kesejahteraan  masyarakat. Hal  tersebut  diperkuat  oleh  pendapat (Rodrik et all, 2003) bahwa peranan Insti- tusi  (pemerintah),  perdagangan,  dan  geo- grafis berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

## Gambar 3.1 Teori“Deep Determinants” of Income

## Rodrick, at all, 2003
Berdasarkan Gambar 3.1 di atas kom- ponen  geography  adalah  presentasi  dari kondisi  lingkungan  suatu  institusi,  kom- ponen  Institution  merupakan  presentasi dari  institusi/lembaga  yang  menerapkan hak  kepemilikan  dan  penegakan  hukum, sedangkan  komponen  Integration  adalah pelaksanaan  kegiatan  ekonomi.  Kompo- nen  geography  memberikan  pengaruh paling banyak terhadap Integration, Insti-
tution,  dan  Income  level.  (Rodrik  et  all, 2003). Bahwa dalam hal ini dapat diasum- sikan  bahwa  faktor  lingkungan  sebagai good    governance ,    yang    mempengaru- hi  kondisi  suatu  lembaga  dimana  dalam pelaksanaan  kegiatan  lembaga  tersebut diintegrasikan  oleh  pelaksanaan  kegiatan ekonomi  sehingga  berdampak  terhadap tingkat pendapatan.
Hal tersebut merupakan wujud dari
teori  desentralisasi,  menurut  Mardiasmo (2003)  teori  tersebut  adalah symbol  trust dari  pemerintah  pusat,  untuk  membebas- kan  pemerintah  pusat  dari  beban-beban yang  tidak  perlu  dalam  urusan  domes- tik,  diharapkan  melalui  desentralisasi  ini wilayah domestik tersebut mempunyai ke- sempatan  untuk  mempelajari,  memahami dan  merespon  kecenderungan  global  dan mengambil manfaatnya, sehingga kemam- puan prakarsa dan kreativitas mereka akan lebih  terpacu.  Dalam  hal  itu,  pemerintah pusat  dapat  lebih berkonsentrasi  pada  pe- rumusan  kebijakan  makro  nasional  yang sifatnya strategis.
Fungsi  Pemerintahan  Good  Govern- ance  Dalam  Mewujudkan  Pertumbu- han Ekonomi
Fungsi pemerintah dalam ekonomi modern secara umum adalah sebagai lem- baga yang melaksanakan peran alokasi, distribusi, dan stabilitas. Seperti  penjela- san diatas, secara umum peran pemerintah secara umum tersirat dalam konsep negara kesejahteraan menekankan  kepada  peran pemerintah yang responsif dalam mengor- ganisasikan dan  mengelola perekonomian sehingga mampu melaksanakan tanggung- jawabnya guna menjamin ketersediaan pe- layanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya (Andersen, 1997).
Todaro (1997)  menyebutkan  bahwa pemerintah harus diakui dan dipercaya untuk memikul peranan lebih  besar  dan yang lebih menentukan di  dalam  upaya pengelolaan  perekonomian  daerah/na- sional. Pembangunan ekonomi  tidak dap- at dilepaskan dari  peranan  pemerintah dalam menciptakan suatu kondisi yang dapat mendukung  elemen-elemen  dalam pertumbuhan ekonomi  dan  kesejahteraan yang dapat dicapai suatu daerah.  Beber- apa upaya pemerintah tersebut  ditempuh antara  lain  dengan  berbagai  regulasi,  na- sionalisasi perusahaan-perusahaan utama, optimalisasi kebijakan fiskal dan  lain-lain (Andersen, 1997).
Dalam rangka mewujudkan kesejahter- aan bagi masyarakat, pemerintah memben- tuk suatu kebijakan publik, menurut James A. Anderson dalam Subarsono (2005), Ke- bijakan publik merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh badan–badan pemerintah. Hal  tersebut  juga  diperkuat  oleh  Laswell dan  Kaplan,  David  Easton   (Subarsono,
2005)  mendefinisikan  kebijakan  publik sebagai  pengalokasian  nilai–nilai  kepada masyarakat  karena  setiap  kebijakan  men- gandung  seperangkat  nilai  di  dalamnya. Beberapa  hasil  penelitian  yang  dapat  di- jadikan acuan antara lain:
1. Estache  (2007)  dalam  penelitiannya yang  menemukan  Hubungan  negatif yang  kuat  antara  ukuran  pemerintah dan  pertumbuhan  ekonomi.  Namun hubungan negatif tersebut hanya dap- at diterapkan untuk Negara kaya den- gan sektor publik yang luas. Sedang- kan Negara sedang berkembang lebih berorientasi  mengembangkan  ukuran pemerintah  untuk  perlindungan  hak kepemilikan dan mengadakan  hubun- gan kerjasama dengan Negara lain.
2. Abu-Daber  &  Aamer  (2003)  men- emukan  bahwa  pengeluaran  militer berpengaruh  negatif  terhadap  per- tumbuhan ekonomi sementara penge- luaran  sipil  berpengaruh  positif  terh- adap  pertumbuhan  ekonomi  di  Israel dan  Mesir.  Hasil  yang  agak  berbeda ditemukan  oleh  Sodik  (2007)  yang menemukan  bahwa  variabel  investa- si  swasta  tidak  berpengaruh  terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Vari- abel  keterbukaan  ekonomi    memili- ki  hubungan  yang  konsisten  dengan teori  tetapi  tidak  signifikan  variable angkatan  kerja  berpengaruh  signifi- kan dengan tanda negatif untuk tahun 1993-2003 dan tahun 1998-2000.
3. Menurut Penelitian Harry (2013) ten- tang  pengaruh  pengeluaran  pemerin- tah  terhadap  PDRB,  ditemukan  da- lam penelitian ini bahwa pengeluaran pemerintah  pada  sektor  pertanian, perikanan,  serta  perindustrian  dan perdagangan  berpengaruh  terhadap PDRB.
4. Pascual  dan  Álvarez-García  (2006) meneliti  pengeluaran  pemerintah  dan pertumbuhan  ekonomi  di  negara  Er- opa  mengambil  kesimpulan  bahwa hubungan  antara  pengeluaran  pe- merintah  pertumbuhan  ekonomi  dan pengeluaran  pemerintah  dapat  positif atau  negatif  tergantung    dari    nega- ra  yang  menjadi  sampel  penelitian. Seperti  halnya  penelitian  ini  yang menganalisis  pengaruh  pengeluaran pemerintah  terhadap  pertumbuhan ekonomi.

## HASIL  PENELITIAN  DAN  PEMBA- HASAN
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  dengan  melihat  per- bandingan antara Pertumbuhan Pengeluar- an Konsumsi Pemerintah terhadap Pertum- buhan  PDRB,  penulis  menganalisa  data tersebut dengan menggunakan regresi lini- er sederhana, dengan persamaan matematis yang digunakan adalah:
Y = a + bx
Keterangan:
Y  : PDRB
a  : Konstanta Regresi bx : Nilai turunan atau peningkatan vari- abel bebas
Y  : PDRB
a : Konstanta Regresi
bx: Nilai turunan atau peningkatan vari- abel
Grafik 3.1
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Penggunaan (Pengeluaran Konsumsi Pemerintah) Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1998-2014
Untuk lebih dalam mengetahui adakah pengaruh yang nyata Pertumbuhan Penge- luaran  Konsumsi  Pemerintah  terhadap Pertumbuhan PDRB, penulis menganalisa data  tersebut  dengan  menggunakan  regr- esi  linier  sederhana,  dengan  persamaan matematis yang digunakan adalah: Y  =  a  +  bx Keterangan: Y : PDRB a  : Konstanta regresu bx : Nilai turunan atau peningkatan varia- bel bebas.
Data  yang  telah  dianalisis  menggunakan SPSS diperoleh hasil sebagai berikut:
1. Pengaruh Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah  terhadap  PDRB  adalah sebesar 16,5% sedangkan sisanya di- pengaruhi oleh variable yang lain;
2. Diperoleh  bahwa  jika  tidak  ada  nilai Pertumbuhan Konsumsi  Pemerin-
tah  maka  nilai  Pertumbuhan  PDRB sebesar  3,911.  dan  setiap  penamba- han  1  nilai  Pertumbuhan  Konsumsi Pemerintah,  maka  nilai  Pertumbu- han  PDRB  akan  bertambah  sebesar 0,175.
3. Karena nilai t hitung yang diperoleh sebesar  1,721  dengan  nilai  signifi- kansi  maka  0,106>0.05  maka  Per- tumbuhan  Konsumsi  Pemerintah berpengaruh  tidak  signifikan  terh- adap Pertumbuhan PDRB.
Untuk  memperkuat  hasil  analisis data diatas penulis juga melakukan inter- pretasi terhadap tingkat  data pelaksanaan penerapan  good  governance,  pertum- buhan  ekonomi  dan  kesejahteraan  mas- yarakat  salah  satu  pemerintah  daerah  di Provinsi  Bali  dalam  hal  ini  Pemerintah Kabupaten Badung.

## DATA PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE, PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN, MASYARAKAT DI KABUPATEN BADUNG
Dari  interpretasi   data   diatas   dap- at  disimpulkan  dan  dianalogikan  secara sederhana  bahwa  dengan  naiknya  tingkat penerapan  good  governance  di  Kabu- paten  Badung  yang  ditunjukkan  dengan nilai  Laporan  Hasil  Pemeriksaan,  dan nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)  akan diikuti juga oleh kenaikan tingkat  pertumbuhan  ekonomi  dan  kes- ejahteraan  masyarakat  yang  diwujudkan dengan nilai Indeks Pembangunan Manu- sia (IPM).
Dari  penjelasan  dan  hasil  penelitian yang telah dipaparkan diatas, peranan pe- merintah  terhadap  pertumbuhan  ekonomi sangat  penting.  Pelaksanaan  peran  dan fungsi pemerintah tersebut agar dapat ber- jalan  efektif  dan  maksimal  harus  dilak- sanakan  dengan  penerapan  kebijakan good  governance.  Penelitian  Hermanson (2003), mengenai hubungan antara pener- apan good government governance dengan kinerja organisasi menyatakan bahwa pen- erapan  good  government  governance  be- rasosiasi dengan kinerja organisasi. Suatu organisasi  akan  sangat  terbantu  kinerjan- ya  apabila  dalam  organisasi  tersebut  me- nerapkan  good  government  governance, begitu  juga  dalam  pemerintahan  apabila good  government  governance-nya  bagus maka kinerjanya juga akan bagus, dan hal itu akan membuat output yang dihasilkan juga  akan  bagus.  Hal  tersebut  menunjuk- kan  bahwa  kewajiban  penerapan  good government governance merupakan suatu hal yang tepat.dalam suatu pemerintah. Pelaksanaan kebijakan publik untuk men- ciptakan kesejahteraan mutlak memerlu-
kan  dukungan  anggaran,  kebijakan  pen- galokasian  anggaran  yang  mendukung pelaksanaan good governance merupakan faktor  penentu  dalam  melaksanakan  pe- merintahan  yang  baik  guna  mewujudkan kesejahteraan  masyarakat,  (Ben-Caleb, 2012)  menemukan  bahwa  terdapat  hubu- ngan  antara  good  governance  dan  pen- ganggaran  yang  baik,  penganggaran  yang baik  tanpa  good  governance  adalah  tidak mungkin  karena  salah  satu  tujuan  dilak- sanakannya  good  governance  adalah  un- tuk menciptakan penganggaran yang baik. Good  governance  tersebut  dapat  diibarat- kan  sebagai  panduan  dan  pengawas  da- lam  setiap  pelaksanaan  fungsi  dan  peran dari pemerintah tersebut melalui 8 prinsip pokoknya antara lain: akuntabel, transpar- an,  responsive,  cukup  dan  menyeluruh, efektif dan efisien, patuh terhadap hukum, partisipasi,  berorientasi  kepada  kepentin- gan  bersama.  Perwujudan  dari  pelaksan- aan good governance dalam pemerintahan adalah laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP) dan Laporan Keuangan Pemerin- tah Daerah (LKPD).

## BAB IV PENUTUP

## Simpulan
1. Pelaksanaan  good  governance  di Provinsi  Bali  semakin  baik,  ditunjuk- kan  dengan  pencapaian  nilai  LAKIP dan  LKPD  Provinsi  Bali,  kabupaten/ kota  se-Bali  yang  semakin  mening- kat  dari  tahun  ke  tahun.  Hal  tersebut berpengaruh terhadap kondisi  pere-
konomian  di  Provinsi  Bali  dari  tahun ke tahun telah mengalami perkemban- gan  yang  baik,  hal  tersebut  dapat  di- amati  dalam  komponen  pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, jumlah penduduk miskin dan tingkat ketimpa- ngan semakin berkurang.
2. Berdasarkan  hasil  studi  dan  kondisi dilapangan  pelaksanaan  good  gov- ernance  di  Pemerintah  Kabupaten  di Wilayah  Provinsi  Bali  mempunyai peranan  yang  sangat  penting  dalam proses peningkatan pertumbuhan ekonomi yang bermuara kepada kese- jahteraan masyarakat.

## Saran
Sejumlah  saran  yang  dapat  disampai- kan  berkaitan  dengan  pembahasan  yang telah disampaikan, adalah sebagai berikut.
1. Diperlukan  studi  lanjutan  berkaitan dengan  semakin  meningkatnya  nilai good  governance  oleh  pemerintah dikaitkan  dengan  implikasinya  terh- adap  pertumbuhan  ekonomi  dan  kes- ejahteraan masyarakat.
2. Bahwa  good  governance  diperlukan untuk  mendukung  penerapan  kebija- kan-kebijakan  pemerintah  yang  ber- orientasi kepada peningkatan indikator pertumbuhan ekonomi dan kesejahter- aan masyarakat  agar lebih efektif  dan dapat berdampak secara komprehensif sesuai dengan tujuannya masing-mas- ing.
3. Pemerintah  Provinsi  sebagai  wakil pemerintah  pusat  di  daerah  kiranya dapat  memberikan    stimulus    kepa- da  pemerintah  Kabupaten/Kota  yang telah  menerapkan  good  governance dalam pelaksanaan pemerintahan den- gan  baik,  sehingga  diharapkan  dapat semakin mendorong peningkatan per- tumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
4. Pemerintah  Daerah  di  Lingkungan Provinsi  Bali  kiranya  dapat    semak- in  meningkatkan  inovasinya  dalam menerapkan  good  governance  dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsin- ya, antara lain dengan melibatkan un- sur Informasi Teknologi (IT) sehingga dapat  lebih  memaksimalkan  pener- apan  aspek-aspek  good  governance dalam  setiap  kegiatan  pembangunan, pelayanan dan pemerintahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu-Dabe, S. & Aamer S. (2003) Govern- ment  Expenditure,  Military  Spend- ing and Economic Growth : Causal- ity Evidence from Egypt, Israel and Syria.
Boediono,  1999. Teori  Pertumbuhan Ekonomis seri sinopsis, Edisi Perta- ma,  Cetakan  keenam,  BPFE,  Yogy- akarta.
BPS,  2015, Provinsi  Bali  Dalam  Angka , Denpasar.
Caleb,  Ben  dan  Godwyns  Ade, Good Budgeting  And  Good  Governance: A Comparative Discourse , Departe- men of Accounting, School of busi- ness, 2012, IV Year. No.2(9).
Dian Puji N. Simatupang. Kebijakan Ang- garan Negara Sebagai  Perwujudan Kedaulatan  Rakyat.  Dalam  Modul: Hukum Anggaran Negara, (Jakarta: Fakultas  Hukum  Universitas  Indo- nesia, 2007)
Dye,  Thomas  R.  1995. Undestanding Public Policy , New Jersey : Prentice Hall, Inc Estache, A., et.al. (2007) “Growth Effects of  Public  Expenditure  on  the  State and  Local  Level:    Evidence    From a  Sample  of  Rich  Government”. World Bank Policy Research Work- ing Paper 4219.
Kaufman,  Daniel,  Aart  Kraay  and  Pablo Zaido-Lobaton.  2000. Governance Matters:from  Measurement  to  Ac- tion, Finance and Development .
Kurniawan,  A.L.  (2008) “Analisis  Pen- garuh  Pengeluaran  Pemerintah terhadap Pertumbuhan Produk Domestik  Regional  Bruto  Kabupat- en  Ponorogo  Tahun  1993-2006” .
Skirpisi  Unair,  Tidak  Dipublikasi- kan. Mangkoesoebroto, Guritno. 1998. Ekonomi Publik , BPFE, Edisi 3, Yo- gyakarta.
Mardiasmo,  2002, “Otonomi  dan  Mana- jemen Keuangan Daerah” . Penerbit ANDI, Yogyakarta.
Ndraha,  Taliziduhu.  1997. Metodologi Ilmu  Pemerintahan ,  Jakarta  :  Rine- ka Cipta
Osborne, David dan Ted Gaebler, 1996.
Mewirausahakan  Birokrasi ,  Pener- jemah Abdul Rasyid, Pustaka Bina- man Presindo, Jakarta
Pascual,  M.  &  Álvarez-García,  S.  (2006)
Government Spending And Econom- ic  Growth  In  The  European  Union Countries: An empirical Approach.
Rasyid,  2000. Makna  Pemerintahan ,  Ja- karta: Yarsif Watampone.
Rodrick,  Dani,  Arvind  Subramanian,  and Francesco Trebbi. 2004. Institutions rule:  The  primacy  of  institutions over  geography  and  integration  in economic  development .  Journal  of Economic Growth 9 (2): 131-165. Santoso,  Pandji. Administrasi  Publik: Teori  Dan  Aplikasi  Good  Govern- ance . Bandung. PT.Refika Aditama, 2008;130. Soekanto, Soerjono. 2006. Sosiologi Sua- tu Pengantar .Jakarta: Raja Grafindo Persada. Subarsono,  AG.2005. Analisis  Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Tambunan,  Tulus  T.H.  2001. Perekono- mian  Indonesia  Teori  dan  Temuan Empiris. Jakarta: Ghalia Indonesia. Thoha,  Miftah.  1991. Perspektif  Perilaku Birokrasi , Jakarta : Rajawali.
Todaro M.P dan Smith Stephen C., 2012,
Economic  Development ,  Eleventh Edition, Adisson Wesley. Todaro, M. P.2009. P embangunan Ekonomi . Jakarta:Erlangga Todaro,  M.P  and  S.C.Smith.  2006. Eco- nomic Development, 8 edition. Unit- ed Kingdom: Pearson Addison Wea- sley.
Todaro, M.P. 1997. Pembangunan Ekonomi  di  Dunia  Ketiga, terjema- han,  cetakan  keempat,  Jakarta,
Ghalia, Indonesia.
Todaro, M.P. and Smith Stephen C. 2003,
Economic  Development,  Eight  Edi- tion, United Kingdom: Pearson Ed- ucation Limited.
UNESCAP,  What  is  Good  Governance?, http://www.unescap.org/pdd/prs/ Project  Activities/Ongoing/gg/gov- ernance.asp.
Weimer, David L, and Aidan  R. Vinning. 1992. P olicy Analysis Concepts and Practice. Prentice Hall, New Jersey. World Bank. 1997.  World Development Report. Oxford University  Press, New York.
World  Bank.  1999. World  Development Report. Oxford  University  Press, New York.