PEMBERIAN UPAH TERHADAP PEKERJA WANITA PADA UKM USAHA DAGANG ABADI DITINJAU DARI  ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus Desa Nampirejo, Kecamatan Batanghari,  Kabupaten Lampung Timur )
Liana Dewi Susanti, M.E.Sy Ekonomi Syariah, FEBI, IAIN Metro. Email; lianadewisusanti@gmail.com
Rahayu Nur Insani Ekonomi Syariah, FEBI, IAIN Metro. Email;
Aat ferdiansyah Dinas perumahan dan permukiman kota metro, email; Ferdiansyah.aat01@gmai.com Diterima: Januari, 2022 Direvisi :Maret, 2022 Diterbitkan: Juni, 2022
Abstrak; Upah  merupakan  suatu  hal  penting  bagi  karyawan  yang  telah  bekerja. Dengan  bekerja  manusia  dapat  memenuhi  kebutuhan  hidup.  Terdapat  beberapa sistem  upah  yaitu  Upah  menurut  waktu  adalah  upah  yang  ditentukan  berdasarkan waktu  kerja  seseorang  di  perusahaan  (Per-jam,  per-hari  atau  per-bulan)  tanpa memperhitungkan  hasil  pekerjaannya.  Pertanyaan  dalam  penelitian  ini  yaitu bagaimana  pemberian  upah  terhadap  pekerja  wanita  pada  UKM  Usaha  Dagang Abadi ditinjau dari etika bisnis Islam?. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan ( field research ) dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan peneliti yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari melalui  wawancara  kepada  pemilik  UKM  Usaha  Dagang  Abadi  dan  pekerja  UKM Usaha  Dagang  Abadi.  Sedangkan  sumber  data  sekunder  diperoleh  dari  buku  dan jurnal. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa di UKM Usaha Dagang Abadi  di  Desa  Nampirejo,  Kecamatan  Batanghari,  Kabupaten  Lampung  Timur pemberian  jumlah  upah  yang  diterapkan  di  UKM  Usaha  Dagang  Abadi  yaitu berdasarkan  banyaknya  hasil  barang  yang  diperoleh  tenaga  kerja.  Dalam  pemberian upah  belum  semuanya  sesuai  dengan  etika  bisnis  Islam  yang  mengenai    prinsip- prinsip  etika  bisnis  Islam,  yaitu  prinsip  tauhid  (keesaan),  keadilan  (keseimbangan), kebebasan kehendak, tanggung jawab dan kejujuran.
Kata  kunci; Upah,  Pekerja  Wanita,      UKM    Usaha  Dagang  Abadi,  Etika  Bisnis Islam

## PENDAHULUAN
Islam memberikan pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh dalam bidang aqidah, akhlak, dan mu’amalah . Salah satu bentuk mu’amalah yang sering terjadi adalah kerjasama antara manusia yaitu pihak yang menyediakan pekerjaan atau yang sering disebut sebagai  majikan dengan orang lain sebagai penyedia jasa atau tenaga yang  sering  disebut  sebagai  buruh  atau  pekerja.  Dalam  rangka  saling  memenuhi kebutuhannya  pihak  pekerja  medapatkan  kompensasi  berupa  upah.Menurut  pasal  1 ayat 30 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, gaji atau upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut  suatu  perjanjian  kerja,  kesepakatan,  atau  peraturan  perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya tas suatu pekerjaan dan/atau
jasa  yang  telah  atau  akan  dilakukan. 1 Fungsi  etika  bisnis  islam  adalah  mencari  cara menyelasarkan dan menyerasikan berbagai kepentingan dunia bisnis. Etika bisnis juga berperan  untuk  senantiasa  melakukan  perubahan  presepsi  publik  tentang  bisnis, terutama  bisnis  islam.  Etika  bisnis  islam  juga  berperan  memberikan  solusi  dalam berbagai permasalahan bisnis modern yang penyimpang dari nilai-nilai etika. 2
Etika yang dianjurkan agama islam dalam bisnis harus terlepas dari unsur riba, ketidakpastian,  penipuan  atau  pemanipulasian,  dan  ketidakadilan.  Etika  bisnis  islam memberikan  penjelasan  bahwa  perilaku  bisnis  yang  sesuai  dengan  Al-Qur’an  harus memenuhi  kriteria,  diantaranya  yaitu  dapat  memberikan  manfaat  bagi  kemaslahatan umat manusia dan membawa keberkahan dan rezeki bagi semua pihak. 3
Pada  penelitian  ini  saya  berfokus  pada  Pemberian  Upah  Terhadap  Pekerja Wanita  Pada  UKM  Usaha  Dagang  Abadi  yang  merupakan  milik  Bapak  Bambang. Berdasarkan  hasil  prasurvey  UKM  UD  Abadi    ini berdiri  pada  tahun  2016.   UKM pembuatan kasur lantai di Desa Namprirejo ini merupakan anak cabang dari UKM UD  Abadi  yang  berada  di  Desa  Bumi  Harjo  Kecamatan  Batanghari.  Untuk  dapat memenuhi  kebutuhan  keluarga,  jika  hanya  mengandalkan  satu  sumber  penghasilan, tentu akan mengalami beberapa kendala. Untuk itulah sebagian para wanita di Desa Nampirejo,  Kecamatan  Batanghari  memilih  bekerja  di  UKM  UD  Abadi  ini  untuk membantu  perekonomian  keluarga.Pada  industri  ini  didominasi  pekerjanya  adalah pekerja wanita yang berkontribusi langsung pada pembuatan kasur lantai.Pada UKM ini  terdapat  32  pekerja  yaitu  31  pekerja  wanita  dan  1  pekerja  laki-laki  pada  bagian pengemasan. Keberadan UKM UD Abadi ini memberikan

## Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  telah  diuraikan  diatas,  maka  pertanyaan peneliti  yang  dapat  diajukan  sebagai  fokus  pembahasan  dan  penelitian  ini  adalah “Bagaimana  pemberian  upah  terhadap  pekerja  wanita  pada  UKM  Usaha  Dagang Abadi ditinjau dari Etika Bisnis Islam?”

## LANDASAN TEORI
A. Upah atau Ijarah
upah  atau ijarah adalah  suatu  bentuk  imbalan  tertentu  baik  berupa  uang maupun barang lain yang diterima oleh seseorang setelah melakukan pekerjaan sesuai dengan ketentuan si pemberi upah atau gaji.
Dasar hukum upah atau gaji antara lain yaitu:
a). Al-Qur’an
Firman Allah  dalam Al-Qur’an  surat Al-Baqarah ayat 233:
. . .
ْمُتْيَتٰا ْٓاَّم ْمُتْمَّلَس اَذِا ْمُكْيَلَع َحاَنُج  َلََف ْمُكَد َلَ ْوَا ا ْْٓوُع ِض ْرَتْسَت  ْنَا ْمُّتْدَرَا  ْنِا َو ٌرْي ِصَب َن ْوُلَمْعَت اَمِب َ هاللّٰ َّنَا ا ْْٓوُمَلْعا َو َ هاللّٰ اوُقَّتا َو  ِِۗف ْوُرْعَمْلاِب
٢٣٣
1 Undang-Undang Nomor 13 tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan  pasal 1 ayat  30
2 Iwan  Aprianto  dkk., Etika  &  Konsep  Manajemen  Bisnis  Islam (Yogyakarta:  CV  Budi Utama, 2020), 7.
3 Muhammad  Djakfar, Etika  Bisnis  Islam  Tataran  Teoritis  dan  Praktis (Malang:  UIN Malang Press, 2008), 282.
Artinya:  “...Dan  jika  kamu  ingin  anakmu  disusukan  oleh  orang  lain,  Maka  tidak  ada  dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah  dan  ketahuilah  bahwa  Allah  Maha  melihat  apa  yang  kamu  kerjakan.” (QS.  Al- Baqarah : 233) 4
Berdasarkan ayat Al-Quran diatas dapat dipahami bahwa pemberian upah atau gaji  kepada  tenaga  kerja  merupakan  kewajiban  yang  harus  dibayarkan  oleh  setiap orang yang memperkerjakan orang lain. Apabila upah tersebut tidak dibayarkan maka hal tersebut merupakan perbuatan yang zalim.
b). Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengatur mengenai perlindungan upah pekerja pada bab X bagian ke 2, antara lain:
1. Setiap  pekerja/buruh  berhak  memperoleh  penghasilan  yang  dapat  memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yang disesuaikan dengan upah minimum provinsi atau upah minimum kota, atau upah minimum sektoral. 5
2. Setiap pekerja/buruh yang menggunakan hak istirahat sesuai pasal 79 ayat 2, pasal 80, dan pasal 82, berhak mendapatkan upah penuh.
3. Setiap  pekerja/buruh  yang  sedang  sakit  sehingga  tidak  dapat  melakukan  pekerjaan, maka berhak untuk mendapatkan upah dengan ketentuan:
a. 4 bulan pertama mendapatkan upah 100%
b. 4 bulan keduan mendapatkan upah 75%
c. 4 bulan ketiga mendapatkan upah 50%
d. Untuk bulan selanjutnya mendapatkan upah 25%, selama tidak dilakukan PHK. 6 Rukun dan syarat  upah atau ijarah adalah sebagai berikut:
a. Adanya Mu’jir dan Musta’jir, yaitu  orang  yang  melakukan  akad  sewa  menyewa  atau upah  mengupah. Mu’jir adalah  orang  yang  memberikan  upah,  sedangkan musta’jir adalah orang yang menerima upah. 7 Syarat mu’jir dan Musta’jir adalah  baligh,  berakal,  cakap  melakukan tasyarruf (mengendalikan  harta)  dan  adanya  unsur  suka  sama  suka  dari  kedua  belah  pihak. Tidak boleh ada keterpaksaan untuk melakukan akad. 8
b. Shighat ijab kabul antara mu’jir dan musta’jir
c. Ujrah  / Upah , disyaratkan  diketahui  jumlahnya  oleh  kedua  belah  pihak,  baik  dalam sewa menyewa maupun upah-mengupah. 9
d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan. Adapun beberapa syarat yang harus  dipenuhi  bagi  ijarah  yang  mentransaksikan  suatu  pekerjaan  atas  seseorang pekerja atau buruh:
1. Pekerjaan itu harus jelas batas waktunya, dan adanya job description (uraian pekerjaan). Tidak  benar  jika  mengupah  seseorang  dalam  periode  waktu  tertentu  dengan ketidakjelasan  pekerjaan.  Sebab  ini  cenderung  menimbulkan  tindakan  kesewenang- wenangan yang akan memberatkan pihak pekerja.
2. Pekerjaan yang menjadi objek ijarah bukanlah jenis pekerjaan yang menjadi kewajiban musta’jir (pekerja) sebelum akad berlangsung. 10
4 AlFatih, Al-Qur’anul  Karim  Tafsir  Per  Kata  Tajwid  Kode, (Jakarta  :  PT.  Insan  Media Pustaka, 2013) 37
5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 88 Ayat 1.
6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 93 Ayat 2 , t.t.
7 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 117.
8 Imam Mustofa, Fiqih Mu’amalah Kontemporer (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 106–107.
9 Hendi Suhebdi, Fiqh Muamalah , 2010, 117.
10 Ghufron A. Mas’adi, Fiqh Muamalah Kontekstual (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 185–86.
Berdasarkan  uraian  syarat  tersebut    dapat  dipahami  bahwa  batas  waktu  dan jenis pekerjaan harus jelas. Misalnya bekerja menjaga rumah satu hari atau satu bulan dan jenis pekerjaan seperti memasak, mencuci dan lainnya. Hal ini untuk menghindari adanya kesewenang-wenangang majikan terhadap pekerja. Ada beberapa jenis sistem upah atau ijarah antara lain:
a. Upah Menurut Waktu Upah  menurut  waktu  adalah  upah  yang  ditentukan  berdasarkan  waktu  kerja seseorang di perusahaan (Per-jam, per-hari atau per-bulan) tanpa memperhitungkan hasil pekerjaannya.
b. Upah Menurut Perstasi Upah  menurut  prestasi  adalah  upah  yang  ditentukan  berdasarkan  banyaknya  hasil yang telah dicapai dalam waktu kerja.
c. Upah Borongan Upah  borongan  adalah  suatu  jumlah  tertentu  yang  dibayarkan  sebagai  imbalan  atas penyelesaian suatu pekerjaan. 11
Berdasarkan  penjelasan  diatas  dapat  dipahami  bahwa  upah  menurut  waktu adalah  upah  yang  diberikan  kepada  pekerja  berdasarkan  hitungan  waktu  tanpa melihat  hasil  yang  didapatkan,  upah  menurut  prestasi  adalah  kebalikan  dari  upah menurut  waktu,  dimana  upah  berdasarkan  prestasi  dalam  memberikan  upah  yaitu sesuai dengan hasil kerjanya, semakin banyak pekerja tersebut menghasilkan barang maka  semakin  banyak  pula  upah  yang  akan  didapatkan.  Sedangkan  upah  borongan adalah  metode  pemberian  upah  dimana  upah  akan  diberikan  ketida  pekerja  telah menyelesaikan pekerjaan yang diberikan.

## Tenaga Kerja Wanita
Tenaga  kerja  adalah  setiap  orang  yang  memiliki  kemampuan  atau  kapasitas untuk  melakukan  pekerjaan  guna  menghasilkan  barang  atau  jasa  untuk  memenuhi kebutuhan  mereka  sendiri  maupun  untuk  masyarakat. 12 Menurut  UU  No.  13  Tahun 2003, Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa “Tenaga kerja adalah setiap orang laki-laki atau  wanita  yang  sedang  dalam  dan/atau  akan  melakukan  pekerjaan,  baik  didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.”
Secara umum, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu bekerja, kecuali:
a. Anak-anak di bawah umur 14 tahun. Anak-anak di bawah 14 tahun tidak diklasifikasikan atau tidak termasuk dalam tenaga kerja, tetapi dalam keadaan tertentu berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, mereka dapat dipekerjakan dalam kondisi tertentu.
b. Orang yang masih bersekolah dalam jangka waktu yang penuh. Yang dimaksud dengan orang yang masih bersekolah dalam jangka waktu yang penuh adalah  anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar sampai dengan sekolah lanjut tingkat atas.
c. Orang yang kerena sesuatu hal tidak mampu bekerja. Orang yang karena sesuatu hal tidak mampu bekerja maksudnya yaitu adalah adanya hal-hal  tertentu  yang  menyebabkan  tidak  memungkinkannya  seseorang  yang
11 T.  Gilaarso, Pengantar  Ilmu  Ekomoni  Bagian  Makro (Yogyakarta:  Kanisius,  1992), 130.
12 Laurensius  Arliman  S, “Perkembangan  Dan  Dinamika  Hukum  Ketenagakerjaan  Di Indonesia,” Jurnal Selat Vol 5, no. 1 (Oktober 2017): 81.
bersangkutan untuk melakukan hubungan hukum atau hubungan kerja dengan pihak lainnya. Misalnya yang bersangkutan memiliki kendala;
1. Sakit yang berkepanjangan atau cacat total
2. Narapidana
3. Milisi  atau  menjalankan  perintah  negara  untuk  menjalankan  tugas  kedaulatan negara. 13
Tenaga kerja wanita adalah wanita yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam  maupun  di  luar  hubungan  kerja  untuk  menghasilkan  barang  atau  jasa  untuk memenuhi  kebutuhan  masyarakat.  Menurut  Pandia  mengatakan  bahwa  “wanita bekerja  adalah  wanita  yang  bekerja  di  luar  rumah  dan  menerima  uang  atau memperoleh penghasilan dari hasil pekerjaannya.” 14
Di  dalam  Al-Qur’an  terdapat  ayat  yang  menjelaskan  secara  umum  tentang himbauan  bekerja,  akan  tetapi  didalamnya  tidak  menyebutkan  secara  spesifik  akan ditujukan kepada laki-laki atau perempuan. Ayat-ayat yang berkenaan dengan ini yaitu Surah An-Nahl/ 16 : 97
Artinya  “Barang  siapa  mengerjakan  kebajikan,  baik  laki-laki  maupun  perempuan  dalam keadaan  beriman,  maka  pasti  akan  Kami  berikan  kepadanya  kehidupan  yang  baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. An-Nahl: 97). 15
Dapat disimpulkan bahawa kontribusi tenaga kerja wanita adalah keterlibatan, keikutsertaan, sumbangan dari seorang wanita yang mampu melakukan kegiatan atau pekerjaan baik di dalam mauapum di luar hubungan dengan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun untuk  kebutuhan masyarakat.
Tenaga  kerja  wanita  dalam  penelitian  ini  merupakan  wanita  yang  sudah memiliki  keluarga  atau  ibu  rumah  tangga  yang  bekerja  karena  tuntutan  kebutuhan ekonami.  Bagi  wanita  yang  berumah  tangga,  tentunya  mereka  bekerja  bukan  hanya karena  untuk  pencapaian  kebutuhan  dirinya  sendiri  melainkan  untuk  kebutuhan anggota keluaganya. tenaga kerja wanita mempunyai peran ganda, yaitu:
a. Di  rumah  wanita  sebagai  seorang  pengelola,  seorang  istri  yang  dituntut  terus bijaksana, sebagai ibu dari anak-anaknya, serta sebagai pendidik.
b. Sebagai  buruh  atau  pekerja  (di  sektor  informal)  seorang  istri  harus  memiliki keterampilan yang cukup untuk dapat memajukan usahanya.
c. Sebagai  anggota  masyarakat  harus  pandai  membawa  diri  dalam  pergaulan  dengan orang-orang sekitarnya.
Ada 6 faktor penyebab wanita memesuki dunia kerja yaitu:
a. Kesempatan memperoleh pendidikan terbuka untuk pria maupun wanita.
13 H. Zaeni  Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori  & Praktik di Indonesia (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2019), 1–2.
14 Theresia  Vania  Radhitya  W,  “ Peran  Ganda  Yang  Dialami  Pekerja  Wanita  K3L Universitas Padjadjaran,” Jurnal Pekerjaan Sosial Vol 1, no. 3 (Desember 2018): 209.
15 Departemen  Agama  RI, Al-Qur’an  Dan  Terjemahannya (Bandung:  CV  Penerbit Diponegoro, 2005), 222.
Dengan  adanya  kesempatan  ini  banyak  perempuan  dengan  pengetahuan  dan keterampilan  merasa  tidak  berguna  jika  tidak  memanfaatkannya  untuk  bekerja  di berbagai organisasi termasuk organisasi profesi.
b. Wanita sebagai pencari nafkah utama Dalam  sebuah  rumah  tangga,  bukan  tidak  mungkin  seorang  wanita  menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga karena suami yang seharusnya sebagai pencari nafkah,  tidak  memiliki  pekerjaan    dengan  berbagai  sebab  seperti,  sakit  atau diberhentikan dari pekerjaannya.
c. Keharusan wanita berkarya menambah penghasilan suami Meskipun  seorang  suami  sudah  bekerja  untuk  mecari  nafkah  utama keluargannya.  Dan  memiliki  penghasilan  tetap,  tetapi  penghasilannya  tidak  cukup untuk menutupi semua kebutuhan keluarga.
d. Wanita yang di tinggal mati suaminya Seorang wanita yang ditinggal mati suaminya tentunya memiliki tanggung jawab untuk  menghidupi  anak-anaknya,  apalagi  jika  suaminya  meninggal  dalam  usia  yang cukup  muda  dan  anaknya  yang  ditinggalkannya  masih  kecil  dan  belum  mungkin menjadi pencari nafkah keluarga.
e. Wanita yang dicerai oleh suaminya
Diakui  atau  tidak,  ada  pasangan  suami  istri  yang  mengalami  perbedaan  gaya hidup, pertengkaran yang semakin meningkat, perbedaan pendapat yang serius, yang mengakibatkan  berakhirnya  rumah  tangga  dan  berujung  pada  perceraian.  Dalam situasi ini, sangat mungkin wanita akan memasuki lapangan pekerjaan.
f. Wanita yang menjadi ibu pada usia muda tanpa suami Semakin banyak wanita muda menjadi ibu tanpa melalui lembaga perkawinan maka  konsekuensinya  yaitu  wanita  tersebut  harus  bekerja  karena  mereka  harus menghidupi anaknya. 16
Perlindungan terhadap wanita sehubungan dengan ketenagakerjaan yang diatur dalam  UU  No.  39  Tahun  1999  Tentang  HAM  terdapat  pada  pasal  49,  yang menyatakan
a. Wanita  berhak  untuk  memilih,  dipilih,  diangkat  dalam  pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.
b. Wanita  berhak  untuk  mendapatkan  perlindungan  khusus  dalam pelaksanaan  pekerjaan  atau  profesinya  terhadap  hal-hal  yang  dapat  mengancam keselamatan atau kesehatan berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.
c. Hak  khusus  yang  melekat  pada  diri  wanita  dikarenakan  fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum. 17
Etika Bisnis Islam
Sebagai  sebuah  ajaran  yang  komprehensif  tentang  kehidupan,  islam membimbing  semua  manusia,  termasuk  ekonomi.  Tujuan  ekonomi  islam  tidak terlepas dari tujuan diturunkannya syariat islam yaitu untuk mencapai kesejahteraan atau keselamatan ( falah) baik dunia maupun diakhirat. Prinsip-prinsip dasar dalam etika bisnis islam antara lain yaitu:
 Tauhid
Tauhid  dipahami  sebagai  pengakuan,  penghayatan  dan  pemahaman  atas kebenaran  bahwa  Tidak  Ada  Tuhan  Selain  Allah  yang  pantas  untuk  disembah,
16 Sondang P. Siagian, Manajemen Abad 21 (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 106–107.
17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM Pasal 49
ditaati. 18 Sistem etika islam, yang meliputi seluruh kehidupan manusia di muka bumi selalu tercermin dalam konsep Tauhidullah (Pemahaesaan Allah) yang dalam arti hanya berhubungan  dengan  Tuhan.  Berikut  ini  adalah  nilai-nilai  keislaman  yang  bisa dijadikan  pedoman  untuk  bermuamalah.  Oleh  karena  itu,  prinsip  tauhid  ini mengajarkan  bahwa  setiap  yang  dilakukan,  termasuk  dalam  berbisnis,  harus berdasarkan aturan Allah SWT.
Penerapan konsep tauhid dalam etika bisnis yaitu:
1) Seorang  pengusaha  muslim  tidak  akan  berbuat  deskriptif  terhadap  tenaga  kerja, pemasok,  pembeli  atau  siapapun  pemegangsaham bisnis  atas  dasar  ras,  warna  kulit, jenis kelamin atau agama.
2) Tidak dapat dipaksakan untuk berbuat sesuatu yang tidak etis, karena dia hanya takut dan cinta kepada Allah SWT.
3) Tidak menimbun kekayaan dengan penuh keserakahan.
Indikator  dalam  dari  prinsip  tauhid  dalam  kegiatan  produksi  di  lapangan adalah  memproduksi  barang  yang  baik  dan  berkualitas.  Tidak  hanya  dalam  segi mekanisme,  kegiatan  produksi  juga  dilakukan  dengan  cara  yang  melambangkan ketundukan kepada sang Pencipta, seperti perlakuan manusiawi terhadap tenaga kerja dalam hal upah, memberikan persamaan  hak terhadaptenaga kerja.
 Keadilan (Keseimbangan)
Islam  sangat  menekankan  sikap  adil,  sebab  keadilan  merupakan  hak  asasi manusia  agar  bisa  hidup  tentram  dan  sejahtera. 19 Konsep  keadilan  dalam  ekonami Islam mengharuskan setiap orang untuk mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak  orang  lain. 20 Konsep  keadilan  dapat  diartkan  sebagai  seruan  atau  perintah  bagi para pengusaha muslim untuk dapat melakukan tindakan-tindakan dalam bisnis yang dapat menenmpatkan diri dan orang lain pada kemaslahatan dunia dan keselamatan dunia akhirat.
Prinsip  keadilan  dalam  kegiatan  produksi  dilapangan  adalah  dengan memperhatikan tingkat kesejahteraan tenaga kerja secara profesional misal mengatur jam kerja serta jaminan sosial bagi tenaga kerja.
 Kehendak Bebas
Manusia  diberi  kehendak  bebas  untuk  mengendalikan  kehidupannya  sendiri manakala  Allah  SWT  menurunkannya  ke  bumi.  Manusia  diperbolehkan  melakukan segala hal yang diinginkan selama tidak melanggar syariat. Dalam bisnis pun manusia bebas untuk memilih. Kebebasan itu merupakan kebebasan yang terbatas, terkendali dan  terikat  dengan  keadilan  yang  diwajibkan  Allah.  Kebebasan  merupakan  bagian penting  dalam  nilai  etika  bisnis  Islam,  dengan  ketentuan  tidak  mengakibatkan kerugian bagi kepentingan kolektif, sehingga kepentingan individu dibuka lebar, tidak ada  batasan  pendapatan  bagi  seseorang  sehingga  akan  mendorong  seseorang  untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya.
Indikator  dari  prinsip  kebebasan  dalam  kegiatan  produksi  di  lapangan  adalah dengan produsen diberikan kebebasan mutlak untuk melakukan bisnis apapun sesuai dengan  kemampuan  dan  ketrampilan  yang  dimiliki  sejauh  tidak  bertentangan  dan melanggar aturan-aturan syariah serta tidak merusak kelestarian lingkungan hidup.
18 Susminingsih, Etika  Bisnis  Islam (Pekalongan,  Jawa  Tengah:  PT.  Nasya  Expanding Management, 2020), 1.
19 Susminingsih, 15.
20 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001), 15.

##  Tanggung Jawab
Tanggung jawab merupakan suatu hal yang harus diterima atas segala perbuatan yang dilakukan. Allah SWT menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan membuatnya bertanggung jawab atas semua yang ia lakukan.
Tanggung jawab berhubungan dengan perbuatan manusia, karena dengan segala kebebasan yang dimiliki dalam melakukan aktivitas bisnis tidak terlepas dari tanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Dalam bermuamalah manusia harus memiliki suatu tanggung jawab untuk dapat meningkatkan usahanya, sebab dengan adanya tanggung jawab maka usaha yang dilakukan dapat berjalan dengan baik.
 Kejujuran
Jujur adalah lurus hati, tidak berbohong misalnya dengan berkata apa adanaya, tidak curang, tulus ikhlas, kejujuran adalah sifat keadaan jujur ketulusan hati, atau sifat suka  akan  kebenaran.  Islam  menjunjung  tinggi  nilai  kejujuran  dalam  segala  aspek kehidupan, termasuk dalam kerja sebagaimana Islam menghargai nilai-nilai keadilan, dan mengecam kezaliman yang akan menciptakan kecurangan.
Analisis  Etika  Bisnis  Islam  Terhadap  Pemberian  Upah  atau Ijarah  Tenaga Kerja di UKM Usaha Dagang Abadi
Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik dan tenaga kerja di UKM Usaha Dagang  Abadi,  Desa  Nampirejo,  Kecamatan  Batanghari,  Kabupaten  Lampung Timur, peneliti akan menganalisis tentang pemberian upah tenaga kerja UKM Usaha Dagang Abadi ditinjau dari Etika Bisnis Islam.
Dalam  etika  bisnis  Islam  terdapat  prinsip  dalam  membuka  usaha  agar mendapatkan ridho dari Allah SWT. Prinsip-prinsip tersebut antara lain yaitu, Tauhid (Keesaan),  Keadilan  (Keseimbangan),  Kehendak  Bebas,  Tanggung  Jawab  dan kejujuran.
Berdasarkan  prinsip  Tauhid  (keesaan)  merupakan  landasan  yang  sangat penting. Sehingga dapat dijadikan sebagai landasan utama bagi setiap seorang muslim dalam  menjalankan  usahanya  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup.  Seorang  muslim harus  menerapkan  nilai-nilai  Islam  termasuk  dalam  bermuamalah.  Hal  ini  dapat dilakukan  dengan  cara  memakmurkan  segala  sesuatu  yang  ada  di  bumi.  Dalam pemberian  upah  tenaga  kerja  UKM  Usaha  Dagang  Abadi,  terlihat  bahwa  Pak Bambang sudah menerapkan prisip tauhid. Hal tersebut dapat terlihat dari pemberian upah yang sesuai dengan ajaran Islam, yaitu pemilik telah menjelaskan tentang upah kepada tenaga kerja dengan kesepakatan diawal.
Konsep keadilan dalam ekonomi adalah Islam mengharuskan  setiap orang untuk  mendapatkan  haknya  dan  tidak  mengambil  hak  orang  lain.  Jika  dilihat  dari prinsip keadilan  UKM Usaha Dagang Abadi ini sudah menerapkan prinsip keadilan atau keseimbangan yaitu memberikan upah sesuai dengan hasil yang diperoleh pekeja.
Berdasarkan  prinsip  Kehendak  Bebas,  suatu  usaha  hendaknya  dilandasi dengan persetujuan, kesepakatan, dan kebersamaan. Karena hal ini merupakan syarat untuk  melakukan  transaksi.  Pemberian  upah  yang  terjadi  di  UKM  Usaha  Dagang Abadi  sudah    memenuhi  kehendak  bebas.  Hal  ini  terlihat  dari  pemilik  UKM  telah menjelaskan  bagaimana  perhitungan  upah  yang  akan  didapatkan  oleh  pekerja. Dimana para tenaga kerja akan mendapatkan upah sesuai dengan berapa banyak hasil yang  didapatkan.  Untuk  satu  kasur  diberi  harga  Rp  7000.  Dan  tidak  memberikan target untuk jumlah produk yang harus di capai oleh pekerja  dalam waktu sehari.
Berdasarkan  prinsip  Tanggung  Jawab  yaitu  berhubungan  dengan  perilaku manusia.  Setiap  kebebasan  manusia  untuk  melakukan  aktivitas  bisnis  tidak  terlepas dari  tanggung  jawab  yang  harus  diberikan  manusia  atas  semua  yang  telah dilakukannya.  Tanggung  jawab  adalah  perilaku  yang  menjunjung  tinggi  etika  dan moralitas,  bagi  pengusaha  sikap  paling  dasar  dalam  berbisnis  adalah  kebebasan  dan tanggung jawab. Tanggung jawab majikan atau pemilik adalah hak untuk tenaga kerja. Hak atas pekerjaan menurut Islam, anatara lain:
a. Tenaga  kerja  berhak  atas  perlakuan  yang  baik  dari  atasannya.  Islam  mengharuskan persaudaraan dan kesetaraan diantara kaum muslimin.
b. Tenaga kerja berhak atas kepastian dan kesegeraan dalam pembayaran upah
c. Mendapatkan tunjangan kesehatan Di  UKM  Usaha  Dagang  Abadi  ini  sudah  menerapkan  sebagian  hak-hak tenaga  kerja  seperti  memperlakukan  dengan  baik,  memberikan  upah  sesui  dengan kesepakatan  namun  terkadang  upah  diberikan  tidak  tepat  waktu.  Dan  untuk
tunjangan kesehatan masih belum ada, pemilik hanya memberikan izin tenaga kerja untuk tidak masuk kerja.
Berdasarkan prinsip kejujuran, kejujuran adalah sifat keadaan jujur ketulusan hati atau sifat suka akan kebenaran, tidak curang. Orang yang jujur maka kata-katanya dabat  dibuktikan  kebenarannya.  Hal  tersebut  terlihat  dari  pelaksanaan  pemberian upah  apakah  sesuai  dengan  kesepakatan  awal  atau  tidak.  Di  UKM  Usaha  Dagang Abadi tidak selalu menerapkan prinsip jujur, yaitu pemilik UKM sudah menjanjikan pemberian  upah  akan  diberikan  per  lima  belas  hari,  namun  terkadang  pemberian upah tertunda karena kendala keuangan yang kurang stabil.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa di UKM Usaha Dagang Abadi  di  Desa  Nampirejo,  Kecamatan  Batanghari,  Kabupaten  Lampung  Timur pemberian  jumlah  upah  yang  diterapkan  di  UKM  Usaha  Dagang  Abadi  yaitu berdasarkan  banyaknya  hasil  barang  yang  diperoleh  tenaga  kerja.  Dalam  pemberian upah  belum  semuanya  sesuai  dengan  etika  bisnis  Islam  yang  mengenai    prinsip- prinsip  etika  bisnis  Islam,  yaitu  prinsip  tauhid  (keesaan),  keadilan  (keseimbangan), kebebasan kehendak, tanggung jawab dan kejujuran.
Hal  tersebut  dapat  terlihat  dari  tidak  memenuhinya  janji  yang  sudah  dibuat diawal,  yaitu  menunda-nunda  pemberian  upah  kepada  pekerja.  Penundaan  atau keterlambatan  dalam  pemberian  upah  tenaga  kerja  ini  dapat  berarti  bahwa  praktik pemberian  upah  di  UKM  Usaha  Dagang  Abadi  belum  sesuai  dengan  prinsip tanggung jawab dan kejujuran.
i

## Daftar putaka
Ahmad  Hulaimi.  “Etika  Bisnis  Islam  dan  Dampaknya  Terhadap  kesejahteraan Pedagang Sapi.” JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 2, no. 1 (Juni 2017): 20.
Arif Yusuf Hamali. Pemahaman Strategi Bisnis & Kewirausahaan . Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016.
Boedi Abdullah, dan Beni Ahmad Saebani. Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah . Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
Departemen  Agama  RI. Al-Qur’an  Dan  Terjemahannya .  Bandung:  CV  Penerbit Diponegoro, 2005.
Euis Amalia. Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009.
Ferra Pujiyanti. Rahasia Cepat Menguasai Laporan Keuangan Khusus Untuk Perpajakan &
UKM :  Cara  Terbaik  Untuk  Menguasai  Keuangan .  Lembar  Pustaka  Indonesia, 2015.
Ghufron A. Mas’adi. Fiqh Muamalah Kontekstual . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
H.  Fakhry  Zamzam,  dan  Havid  Aravik. Etika  Bisnis  Islam  Seni  Berbisnis  Keberkahan . Pertama. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
H. Zaeni Asyhadie, dan Rahmawati Kusuma. Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori & Praktik di Indonesia . Jakarta: PrenadaMedia Group, 2019.
Helmi Karim. Fiqh Muamalah . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
Hendi Suhendi. Fiqh Muamalah . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
Imam Mustofa. Fiqih Mu’amalah Kontemporer . Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
Iwan Aprianto, M. Andriansyah, Muhammad Qodri, dan Mashudi Hariyanto. Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam . Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
Laurensius  Arliman  S.  “Perkembangan  Dan  Dinamika  Hukum  Ketenagakerjaan  Di Indonesia.” Jurnal Selat Vol 5, no. 1 (Oktober 2017): 81.
M.  Musfiqon. Panduan  Lengkap  Metodologi  Penelitian  Pendidikan .  Jakarta:  PT.  Prestasi Pustaka Publisher, 2012.
Masyhuri,  dan  Zainuddin. Metodologi  Penelitian  Pendekatan  Praktis  dan  Aplikatif . Bandung: Refika Aditama, 2011.
Moh. Kasiram. Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif . Yogyakarta: UIN Maliki Press,
2010.
Muhamad. Metodologi  Penelitian  Ekonomi  Islam  Pendekatan  Kuantitatif  (Dilengkapi  dengan contoh-contoh  aplikasi:  proposal  penelitian  dan  laporannya) .  Jakarta:  Rajawali  Press, 2013.
Muhammad  Djakfar. Etika  Bisnis  Islam  Tataran  Teoritis  dan  Praktis .  Malang:  UIN Malang Press, 2008.
Muhammad Syafi’i Antonio. Bank Syariah Dari Teori ke Praktik . Jakarta: Gema Insani,
2001.
Rachmat Syafe’i. Fiqih Muamalah . Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
Rima A.B. “Keterlibatan Ibu Rumah Tangga Dalam Kegiatan Budidaya Rumput Laut Di  Desa  Batang  Tongka  Kecamatan  Bone-Bone  Kabupaten  Lawu  Utara.” Fakultas Pertanian Universitas Cokroaminoto Palopo , 2021.
Sondang P. Siagian. Manajemen Abad 21 . Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
Sri Nawatmi. “Fokus Ekonomi : Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam” Vol 9, no. 1 (April 2010): 51.
Sugiyono. Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  R  dan  D . Bandung: Alfabeta, 2015.
Susminingsih. Etika  Bisnis  Islam .  Pekalongan,  Jawa  Tengah:  PT.  Nasya  Expanding Management, 2020.
T. Gilaarso. Pengantar Ilmu Ekomoni Bagian Makro . Yogyakarta: Kanisius, 1992.
Theresia  Vania  Radhitya  W.  “Peran  Ganda  Yang  Dialami  Pekerja  Wanita  K3L Universitas Padjadjaran.” Jurnal Pekerjaan Sosial Vol 1, no. 3 (Desember 2018):
209.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 88 Ayat 1 , t.t.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 93 Ayat 2 , t.t.
Yuniarti, Agus Marzuki, dan Usman Bustama. Sensus Ekonomi 2006 Evaluasi Terhadap Kriteria UMK dan UMB Hasil SEO6-SS . Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2006.