Kariman , Volume 06, Nomor 01, Juni  2018 | 99

## ANALISIS PROBLEMATIKA OTONOMI PENDIDIKAN

## Amiruddin
Dosen Stit Al-Karimiyyah

## Abstract
Tulisan ini merupakan analisis dampak dari penerapan otonomi pendidikana. Dalam  beberapa  hal,  otonomi  pendidikan  memang  berdampak  baik  karena pendidikan  dapat  dijalankan  berdasarkan  kearifan  lokal  (local  wisdom). Tetapi  sisi  yang  lain  justru  berdampak  buruk  terhadap  lembaga  pendidikan dan  juga  masyarakat.  Dampak  buruk  itu  antara  lain:  terjadinya  kastanisasi pendidikan  dan  akan  berdampak  bagi  integrasi  bangsa.  Kastanisasi pendidikan  dapat  terjadi  karena  lembaga  pendidikan  diberikan  keleluasaan dalam  mengelola  pendidikan.  Sehingga  lembaga  pendidikan  akan  terkotak- kotakkan menjadi sekolah unggul dan tidak unggul, sekolah orang kaya dan miskin.  Selain  itu,  otonomi  juga  akan  menyuburkan  praktik  pendidikan pendidikan yang tidak sesuai dengan ruh pendidikan nasional yang berpijak pada pancasila dan undang-undang. Otonomi pendidikan akan menyuburkan ideologi yang berseberangan  dengan ideologi bangsa.
Keywords: Otonomi Pendidikan, Problematika, Kastanisasi, Disintegrasi

## Pendahuluan
Indonesia merupakan negara berkembang yang hingga saat ini masih terus melakukan  ikhtiar  untuk  mencapai  titik  kejayaannya.  Dalam  rangka  menjemput kejayaan  tersebut,  Indonesia  sama  halnya  dengan  negara  maju  yang  mengawali pembangunan  dengan  pendidikan.  Tak  dapat  dipungkiri  bahwa  pembangunan Indonesia  juga  diawali  dengan  pendidikan,  hal  ini  terbukti  dengan  beberapa produk hukum pembangunan yang mencanangkan minimal 20% APBN Indonesia dialokasikan  untuk  pendidikan,  meskipun  masih  banyak sunnatan terhadap anggraran  pendidikan  tersebut.  Perjalanan  pendidikan  Indonesia  terus  berkelid- kelindang  dengan  kekurangan  anggaran  sehingga  dunia  pendidikan  Indonesia
100 | Kariman , Volume 06, Nomor 01, Juni 2018
cenderung  berjalan  ditempat  bahkan  mengalami  kemunduran  dari  berbagai aspeknya.
Untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut,  pemerintah  terus  melakukan perombakan  manajemen  pendidikan.  Mulai  dari  perombakan  kurikulum  yang terjadi hampir di setiap kepemimpinan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hingga  perombakan  manajemen  yang  sentralistik  menjadi  desentralistik  yang berujung pada otonomisasi pendidikan.
Manajemen  pendidikan  yang  sentralistik  dikecam  oleh  berbagai  kalangan terutama  para  pakar  pendidikan  karena  cenderung  meniadakan  potensi  daerah yang  sebenarnya  merupakan  potensi  yang  wajib  digarap  oleh  pemerintah. Menanggapi  kecaman  tersebut,  orientasi  pemerintahan  yang  tersentral  pada kebijakan  pemerintah  pusat  akhirnya  tumbang  dan  digantikan  dengan desentralisasi  pemerintahan.  Penerapan  desentralisasi  tersebut  diharapkan pemerintah  daerah  baik  propinsi  maupun  kota/kabupaten  bisa  menjadi  daerah yang  otonom  dan  mandiri.  Akibat  penerapan  kebijakan  desentralisasi  itu,  tentu berpengaruh  besar  terhadap  manajemen  pendidikan  yang  juga  wajib  mengikuti sistem desentralisasi tatanan pemerintahan.
Para pengkritik manajemen sentralistik, tampaknya mulai mendapat angin segar  kemajuan  karena  dunia  pendidikan  secara  otomatis  menjadi  pendidikan yang berpola lokal dengan bentuknya yang otonom.
Dengan kebijakan itu, pemerintah daerah berikut dengan masyarakat diakar rumput  bisa  leluasa  mengurus  pendidikan  sesuai  dengan  potensi  daerah  yang dimiliki.  Isu-isu  pendidikan  yang  mencabut  peserta  didik  dari  akar  budayanya, kini  tak  lagi  menjadi  kekhawatiran  karena  pendidikan  Indonesia  akan dikembangkan  seseuai  dengan  budaya  daerah  lewat  kebijakan  otonomi pendidikan.
Kebijakan yang muncul dari kebijakan lama atau biasa disebut pembaruan kebijakan bukan tidak menimbulkan masalah. Kebijakan progresif sekalipun pada awal  penerapannya  hampir  bisa  dipastikan  akan  menemui  banyak  kendala termasuk kebijakan tentang otonomi pendidikan.
Otonomi  pendidikan  bertujuan  agar  pengelolaan  pendidikan  lebih  efektif dan  efisien  dengan  lokalitas  budaya  di  masing-masing  daerah.  Akan  tetapi berbagai  aral  melintang  tak  dapat  dihindari  sehingga  kebijakan  yang  cukup visioner tersebut menemui banyak masalah dalam pelaksanaannya. Ketidaksiapan penyelenggara  pendidikan  di  daerah  berikut  pemerintahannya  selalu  menjadi alasannya  kurang  maksimalnya  pelaksanaan  kebijakan  tersebut.  Bahkan  ada
Kariman , Volume 06, Nomor 01, Juni  2018 | 101
kabar, terdapat lembaga pendidikan yang keterlaluan dalam menyambut otonomi pendidikan dengan menerapkan kurikulum yang sama sekali tidak mengacu pada kurikulum  pendidikan  nasional.  Lembaga  pendidikan  itu  telah  menabrak  dasar filosofis  pendidikan  nasional  yang  kebardaannya  akan  membahayakan  Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Atas  dasar  itulah,  makalah  ini  hadir  untuk  mengurai  benang  kusut kebijakan  otonomi  pendidiakn.  Ditengah  hingar-bingar  masyarakat  dalam menyambut  pelaksanaan  kebijakan  itu,  tentu  penulis  merasa  kesulitan  untuk mengungkap  permasalahan  otonomi  pendidikan  tersebut,  karena  mayoritas masyarakat merasa bahwa kebijkan itu jauh lebih baik dari kebijakan sebelumnya sehingga  seakan-akan  tidak  ada  masalah  yang  menyertai  kebijakan  itu  karena ditutupi oleh antusias dan kesenangan masyarakat. Namun, penulis terus berusaha untuk mengungkap permasalahan tersebut lewat makalah ini.

## Konsep Otonomi Pendidikan
Era  reformasi  yang  terjadi  pada  tahun  1998  membawa  dampak  siginfikan terhadap  pelaksanaan  sistem  pemerintahan  daerah  di  Indonesia.  Sistem sentralisasi  yang  diterapkan  pada  orde  baru  bertolak  belakang  dengan  nilai-nilai demokrasi.  Pelaksanaan  otonomi  daerah  di  Indonesia  bermula  sejak dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor  22  tahun  1999  tentang  Pemerintah Daerah  dan  Peraturan  Pemerintah  No.  25  tahun  2000  tentang  Kewenangan Pemerintah  dan  kewenangan  propinsi  sebagai  daerah  otonomi  yang mengisyaratkan  kepada  masyarakat  mengenai  kewenangan  daerah  untuk mengatur daerahnya sendiri.
Secara bahasa otonomi berasal dari Yunani autos berarti sendiri, dan nomos yang  berarti  hukum  atau  aturan 1 .  Secara  istilah,  otonomi  adalah  pemberian wewenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya  sendiri 2 .  Dengan demikian otonomi adalah kewenangan yang dimiliki suatu daerah untuk mengatur dan  mengelolah  daerahnya  secara  mandiri.  Sedangkan  otonomi  pendidikan adalah kewenangan yang dimiliki oleh suatu lembaga pendidikan untuk mengatur dan mengelola lembaganya secara mandiri.
Otonomi  pendidikan  menurut  Undang-Undang  Sistem  Pendidikan Nasional  Nomor  20  Tahun  2003  adalah  terungkap  pada  Bab  IV  bagian  ketiga tentang  Hak  dan  Kewajiban  Masyarakat  Pasal  8  disebutkan  bahwa  Masyarakat
1 Abdurrahman, Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah , (Jakarta: Media Sarana Press, 1987), 9.
2 Hasbullah, Otonomi Pendidikan , (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 9-10.
102 | Kariman , Volume 06, Nomor 01, Juni 2018
berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program  pendidikan,  Pasal  9  menyatakan  bahwa  Masyarakat  berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan”. Begitu juga  pada  bagian  keempat  Hak  dan  Kewajiban  Pemerintah  dan  Pemerintah Daerah,  Pasal  11  Ayat  2  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  wajib  menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun 3 .
Menurut  Hamijoyo,  pelaksanaan  otonomi  pendidikan  merupakan  suatu keharusan  dengan  alasan-alasan  berikut:  (1)  wilayah  Indonesia  yang  secara geografis  sangat  luas  dan  beraneka  ragam,  (2)  aneka  ragam  golongan  dan lingkungan  sosial,  budaya,  agama, ras  dan  etnik  serta  bahasa,  disebabkan antara lain  oleh  perbedaan  sejarah  perkembangan  penduduk  dengan  segala  aspek kehidupannya, (3) besarnya jumlah dan banyaknya jenis populasi pendidikan yang tumbuh  sesuai  dengan  perkembangan  ekonomi,  iptek,  perdagangan,  dan  sosial budaya,  (4)  perbedaan  lingkungan  suasana  yang  mungkin  saja  menimbulkan asspirasi  dan  gaya hidup  yang  berbeda  antara  wilayah  satu  dan  lainnya,  dan  (5) perkembangan  sosial,  politik,  ekonomi,  dan  budaya  yang  cepat  dan  dinamis menuntut penanganan segala persoalan secara cepat dan dinamis pula. 4
Menurut  H.A.R.  Tilar,  Otonomi  pendidikan  mempunyai  dua  arti  yaitu: Pertama,  menata  kembali  sistem  pendidikan  nasional  yang  sentralistis  menuju kepada  suatu  sistem  yang  memberikan  kesempatan  luas  kepada  inisiatif masyarakat.  Kedua,  memperkuat  dasar-dasar  pendidikan  pada  tingkat  bawah untuk  membentuk  suatu  masyarakat  yang  bersatu  berdasarkan  kebhinnekaan 5 . Dari pendapat Tilar tersebut, penulis dapat simpulkan bahwa otonomi pendidikan merupakan  upaya  penataan  pendidikan  dari  sentralistik  menjadi  desentralistik agar masyarakat Indonesia bisa berkembang dan bersatu dalam kebhinnekaannya. Keragamaan kultur yang dimiliki oleh Indonesia tidak dijadikan sebagai argumen untuk  memecah  belah  bangsa  tetapi  dijadikan  sebagai  penguat  bangsa  dengan kekayaan budaya yang beranikaragam.

## Otonomi Pendidikan dan Kastanisasi Pendidikan
Otonomi  daerah  berimplikasi  kepada  semua  sektor  termasuk  pendidikan. Dengan  kebijakan  itu,  mau  tidak  mau,  pendidikan  juga  wajib  dimanajemen
3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
4 Sufyarma M., Kapita Selekta Manajemen Pendidikan , Cet. ke-2, (Bandung: Alfabeta CV, 2004), 70.
5 H.A.R. Tilar, Membenahi Pendidikan Nasional , (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 76-77.
Kariman , Volume 06, Nomor 01, Juni  2018 | 103
berbasis  lokal  atau  sering  disebut  otonomi  pendidikan.  Efek  dari  penerapan pelaksanaan  otonomi  pendidikan  salah  satunya  adalah  terjadinya  kastanisasi pendidikan.  Selain  itu  masalah  yang  menjadi  pengganjal  atas  pelaksanaan otonomi  pendidikan  itu  adalah  manajemen  kurikulum  yang  diatur  tidak  sesuai dengan ruh otonomi pendidikan, Sumber daya manusia penyelenggara pendidikan yang  masih  belum  siap  serta  kesalahan  dalam  menangkap  esensi  kebijakan otonomi  pendidikan  menjadi  masalah  yang  cukup  krusial  dalam  melaksanakan otonomi pendidikan.
Kebijakan  otonomi  pendidikan  sekilas  merupakan  kebijakan  yang  sangat demokratis. Tetapi, efek kebijakan tersebut dapat memacu kastanisasi pendidikan yang  memisahkan  antara  sekolah  orang  kaya  dan  miskin.  Kebebasan  untuk mengembangkan  pendidikan  berikut  cara  mengelola  pendanaan  untuk  kemajuan lembaga pendidikan telah menyuburkan sekolah unggul dan tidak unggul. Bahkan undang-undang  telah  mengamanatkan  bahwa  setiap  daerah  wajib  memiliki setidak-tidaknya satu sekolah unggulan.
Pemerintah memang telah menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang layak bahkan bagi orang miskinpun berhak mendapat pendidikan di sekolah unggulan. Tetapi, semua itu hanya berakhir sebatas wajana, nyatanya,  orang  miskin  tidak  bisa  mendaftar  di  sekolah-sekolah  uanggulan. Sekolah uanggulan hanya diperuntukkan bagi kaum elit yang ekonomi mapan.
Kastanisasi  pendidikan  semakin  tak  terbendung  dan  menggumpal  saat ditetapkannya kebijakan yang termaktub dalam UU No. 20 tahun 2003  Pasal 53 tentang Badan Hukum Pendidikan yang menyebutkan: 1). Penyelenggara dan atau satuan  pendidikan  formal  yang  didirikan  pemerintah  atau  masyarakat  berbentuk badan  hukum  pendidikan;  2).  Badan  hukum  pendidikan  sebagaimana  dimaksud dalam ayat 1 berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik.; 3).  Badan  hukum  pendidikan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  1  berprinsip nirlaba  dan  dapat  mengelola  dana  secara  mandiri  untuk  memajukan  satuan pendidikan;  4).  Ketentuan  tentang  badan  hukum  pendidikan  diatur  dengan undang-undang tersendiri 6 .
Amanat  undang-undang  diatas  adalah  keharusahan  lembaga  pendidikan dalam  hal  ini  sekolah  mampu  memberdayakan  dirinya  sendiri  dengan keleluasaannya dalam mengelolah pendidikan. Kemandirian dalam menyelenggarakan pendidikan merupakan kondisi ideal yang ingin dicapai dengan
6 H. Veithzal Rivai dan Sylviana Murni, Education Management; Analisis teori dan Praktik , (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 33.
104 | Kariman , Volume 06, Nomor 01, Juni 2018
diterapkannya  undang-undang  badan  hukum  pendidikan  (BHP),  dengan menerapkan  manajemen  berbasis  sekolah  bagi  sekolah  dasar  dan  menengan  dan menerapkan otonomi pendidikan bagi perguruan tinggi 7 .
Badan  hukum  pendidikan  merupakan  kebijakan  yang  kontroversial sehingga  menimbulkan  protes  dari  banyak  kalangan.  Akhirnya,  pada  tanggal  31 maret 2010, Mahkamah Konstitusi membatalkan undang-undang tersebut karena dinilai  tidak  sesuai  dengan  Pancasila  dan  Undang-Undang  1945.  Pertanyaannya adalah, apakah pasca dibatalkannya undang-undang BHP sekolah unggulan yang hanya  dikhususkan  kepada  orang-orang  kaya  sudah  tidak  ada?  Kenyataannya sampai  saat  ini  sekolah  unggulan  yang  cukup  diskrimanatif  itu  terus  menjamur karena masih berpayung pada undang-undang otonomi pendidikan.
Regulasi  pendidikan  yang  otonom  telah  mengamanatkan  pemerintah kepada masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan secara mandiri. Amanat itu  telah  banyak  dilaksanakan  oleh  masyarakat  dengan  mendirikan  lembaga pendidikan yang bonafit dengan fasilitas yang serba canggih dan modern.
Atas  dasar  pengembangan  pendidikan  yang  maju  dan  modern,  para pengembang  pendidikan  tersebut  telah  menerapkan  kebijakan  semena-mena terkait pembiayaan pendidikan. Sekolah akan menarik sumbangan setinggi-tinggi kepada  siswa  guna  mencapai  sekolah  yang  bernuansa  modern  dan  bermutu. Akibatnya,  akses  orang  yang  ekonominya menengah  kebawah  merasa  terpasung dan  hak  memperoleh  pendidikan  yang  bermutu  dan  modern  hanya  dikhususkan bagi  mereka  yang  kaya.  Dengan  demikian,  masyarakat  akan  semakin  terkotak- kotakkan  berdasarkan  status  sosial  dan  ekonomi.  Orang  kaya  boleh  masuk pendidikan yang bermutu tinggi dengan fasilitas maha sempurna sedangkan yang miskin  harus  mengenyam  pendidikan  yang  jauh  dari  standar  mutu  pendidikan dengan fasilitas yang penuh keterbatasan.
Itulah  kebijakan  otonomi  pendidikan  yang  dirasa  sangat  kurang  bijak. Pemerintah mencoba lari dari tanggung jawabnya untuk memanusiakan manusia sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.  Oleh karena betul apa yang  dikatan  Fandi  Achmad  dalam  opininya  di  Jawa  Pos  Tahun  2007  silam,  ia mengatakan bahwa otonomi pendidikan semacam ini adalah sumber utama yang membuat pendidikan nasional ini semakin terpuruk dan carut marut 8 .
7 Ibid, 33.
8 Fandi Achmad, Korban Otonomi Pendidikan , (Jawa Pos, 02 Juni 2007)
Kariman , Volume 06, Nomor 01, Juni  2018 | 105

## Otonomi Pendidikan dan Ancaman Disintegrasi Bangsa
Bergulirnya  era  otonomi  daerah  yang  bermula  sejak  dikeluarkannya Undang-undang  nomor  22  tahun  1999  telah  melahirkan  berbagai  tafsir  dari berbagai  penguasa  di  daerah.  Otonomi  daerah  dianggap  sebagai  kewenangan penuh  untuk  mengatur  dan  mengolah  daerahnya  tanpa  ada  campur  tangan pemerintah pusat. Meski berbagai aturan telah mengatur pelaksanaan pemerintah daerah  yang  mengharuskan  pengembangannya  mengaju  pada  Undang-Undang Dasar  1945,  namun  banyak  daerah  yang  tidak  mematuhi  prosedur  tersebut. Banyak  daerah  yang  telah  mengembangkan  daerah  secara  egoisme  dan  penuh semangat  seperatisme.  Tak  ayal,  banyak  daerah  yang  mengajukan  diri  ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Menurut  Djohermansyah  Djohan,  Pelaksanaan  otonomi  daerah  sama dengan  mengizinkan  berdirinya  ratusan  negara  mini 9 .  Pemerintah  daerah  akan membentuk  daerahnya  sesuai  dengan  kondisi  daerahnya  masing-masing.  Isu tentang  etnosentrisme  kembali  mengental  dengan  adanya  kebijakan  otonomi daerah dan mulai mencuat pada tahun 2000. Timor Timur merupakan salah satu- satunya daerah  yang berhasil  lepas  dengan dibukanya  referandum  Timor Timur, sementara  Aceh  dan  Papua  masih  bisa  dikendalikan  karena  pemerintah memberikan otonomi khusus pada kedua daerah tersebut 10 .
Pendidikan  sebagai  institusi  yang  harus  mengikuti  sistem  otonomi  daerah juga  ditengarai  akan  mengembangkan  lembaganya  sesuai  dengan  kehendaknya yang  pada  akhirnya  akan  menguatkan  isu-isu  lokal  dan  golongan.  Pemberian otonomi  pendidikan  telah  banyak  dimanfaatkan  oleh  berbagai  kelompok  aliran untuk menyebarluaskan paham kebencian terhadap negara yang menganut sistem demokrasi.
Berbagai  aliran  yang  secara  terang-terangan  ingin  menegakkan  negara berasaskan  islam  telah  melakukan  berbagai  terobosan  diantaranya  adalah mendirikan  lembaga  pendidikan  dengan  tujuan  menguatkan  dan  menyebarkan pemahamannya.  Pengembangan  pendidikan  yang  seperti  itu  merupakan  hak sekolah  karena  sudah  mendapat  legitimasi  hukum  lewat  perundangan  otonomi pendidikan.
9 Syamsuddin Haris (Ed), Desentralisasi dan Otonomi Daerah , (Jakarta: LIPI Press, 2007), 209.
10 Ibid, 211.
106 | Kariman , Volume 06, Nomor 01, Juni 2018

## Kesimpulan
Otonomi  pendidikan  diawali  dengan  perubahan  sistem  pemerintahan Indonesia dari sentralistik menjadi desentralistik. Era reformasi menjadi pintu bagi otonomi daerah dan pendidikan. Otonomi pendidikan adalah kewenangan satuan pendidikan untuk mengelola dan mengembangkan lembaga pendidikannya secara mandiri.
Otonomi  pendidikan  mengamanatkan  kepada  setiap  lembaga  pendidikan untuk  mengatur  dirinya  secara  mandiri.  Otonomi  pendidikan  dalam  pendidikan dasar  dan  menengah  diterjemahkan  dalam  Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS) dan  otonomi  bagi  perguruan  tinggi.  Amanat  otonomi  pendidikan  dimanfaatkan sekolah  untuk  menarik  sumbangan  pendidikan  kepada  siswa  setinggi-tingginya demi  tercapainya  pendidikan  yang  bermutu  tinggi.  Muncullah  sekolah  unggulan dengan tarif yang tidak bisa dijangkau oleh masyarakat yang tingkat ekonominya rendah.
Sekolah unggulan memang diperuntukkan kepada kalangan elit sedangkan masyarakat  yang  ekonominya  sulit  harus  mengenyam  pendidikan  ala  kadarnya yang mutu  pendidikannya jauh dari  standar nasional.  Otonomi  pendidikan  telah menyuburkan  kastanisasi  pendidikan.  Masyarakat  semakin  terkotak-kotakkan beradasarkan kelas sosial dan ekonominya.
Selain  itu,  otonomi  pendidikan  yang  kurang  terkotrol  secara  maksimal hanya  akan  melahirkan  ketegangan  sosial  yang  diakibatkan  oleh  ego etnosentrisme. Dari ego etnis itu pada akhirnya akan memicu disintegrasi bangsa Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman. Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah . Jakarta: Media Sarana Press, 1987. Achmad, Fandi. Korban Otonomi Pendidikan . Jawa Pos, 02 Juni 2007. Haris,  Syamsuddin  (Ed). Desentralisasi  dan  Otonomi  Daerah .  Jakarta:  LIPI  Press.
2007.
Hasbullah Otonomi Pendidikan . Jakarta: Rajawali Pers, 2010. Irianto,  Yoyon  Bahtiar. Kebijakan  Pembaruan  Pendidikan:  Konsep,  Teori  dan Model.
Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
Rivai,  H.  Veithzal  dan  Sylviana  Murni. Education  Management;  Analisis  teori  dan Praktik . Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
Kariman , Volume 06, Nomor 01, Juni  2018 | 107
Rohiat, Manajemen  Sekolah:  Teori  Dasar  dan  Praktik .  Bandung:  Refika  Aditama, 2010.
Sufyarma  M. Kapita  Selekta  Manajemen  Pendidikan ,  Cet.  ke-2.  Bandung:  Alfabeta CV, 2004. Tilar, H.A.R. Membenahi Pendidikan Nasional . Jakarta: Rineka Cipta. 2002.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem Pendidikan Nasional
108 | Kariman , Volume 06, Nomor 01, Juni 2018