## PERAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DALAM RANGKA PEMBINAAN, PENGAWASAN KEGIATAN TAMBANG DI KABUPATEN JEMBER
Oleh :
Yuli Winiari Wahyuningtyas, SH., MH.
Email : yuliwiniari@ymail.com

## Abstract
In addition to the great potential in agriculture, Jember Regency also has another potential, one of which is in the mining sector. According to data sources from the Jember Information Center,  the  potential  for  mining  in  both  sand,  iron,  manga  and  mines in  Jember  Regency  is spread in several districts, namely: Puger, Wuluhan, Ambulu, Silo, Pakusari, Ledokombo and Sukowono  Subdistricts.  The  existence  of  various  regional  potentials  initiated  the  Jember Regency  Government  to  make  Regional  Regulations  namely  Regional  Regulation  No.  1  of 2015  concerning  the  Jember  Regency  Spatial  Planning  as  an  effort  to  regulate  the  Jember area  both  in  the  infrastructure  and  potential  sectors  of  the  local  area.  Related  to licensing, Regional Regulation No. 1 of 2015 concerning the Regional Spatial Planning of the Jember Regency RTRW states under the direction of licensing in the form of licenses related to space utilization  permits  which  must  be  held  according  to  the  provisions  of  legislation  before  the implementation of spatial utilization.
Keywords : Jember district government, coaching and supervision, mining

## PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang
Pertambangan  merupakan  suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian  ke  dalam  tanah  (bumi)  untuk mendapatkan  sesuatu  yang  berupa  hasil tambang. 1 Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Per- tambangan  Mineral    dan  Batubara,  men- definisikan  bahwa  pertambangan  adalah sebagian  atau  seluruh  tahapan  kegiatan dalam  rangka  penelitian,  pengelolaan  dan pengusahaan  mineral  atau  batu  bara  yang meliputi  penyelidikan  umum,  eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan  dan  pemurnian,  pengangkutan dan  penjualan,  serta  kegiatan  pasca- tambang.  Pengertian  tersebut  dalam  arti luas  karena  meliputi  berbagai  kegiatan pertambangan  yang  ruang  lingkupnya dapat  dilakukan  sebelum  penambangan, proses  penambangan,  dan  sesudah  proses penambangan.
Demikian  pula  dalam  Pasal  13 Undang-undang  Nomor  4  Tahun  2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara membagi bentuk wilayah pertambangan  ke  dalam  3  (tiga)  bagian yang terdiri atas Wilayah Usaha
Pertambangan
(WUP), Wilayah
1 Gatot  Supramono,  2012,  Hukum  Pertambangan Mineral  dan  Batu  Bara  di  Indonesia,  Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 6
Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah  Pencadangan  Negara  (WPN). Wilayah  Usaha  Pertambangan  (WUP) adalah  bagian  dari  wilayah  pertambangan yang  telah  memiliki  ketersediaan  data, potensi dan/atau informasi geologi. Penetapan WUP pada prinsipnya merupakan  kewenangan  dari  pemerintah melalui  Menteri  ESDM.  Pemerintah  dapat melimpahkan  sebagian  kewenangannya kepada  pemerintah  provinsi  sesuai  dengan ketentuan perundang-undangan.
Kabupaten  Jember  merupakan salah  satu  kabupaten  Jawa  Timur  yang memiliki  potensi  besar  dalam  bidang pertanian. Kegiatan agribisnis dan agroindustri  merupakan  kegiatan  ekonomi penduduk  yang  paling  menonjol  dan menempatkan daerah Jember sebagai salah satu lumbung pangan di Jawa Timur. Hasil pertanian  tanaman  pangan  andalan  antara lain;  padi  7.492.430  Kw,  terkonsentrasi  di Kecamatan  Sumberbaru,  Bangsalsari,  dan Jombang.  Tanaman  jagung,  kedelai,  ubi kayu,  dan  ubi  jalar  masing-masing mencapai  3.069.220  Kw,  219.850  Kw, 793.710 Kw, dan 120.450 Kw, terkonsentrasi  di  Kecamatan  Bangsal  Sari, Balung,  Sumber  Baru,  Arjasa,  Sumber Jambe, dan Sukowono. Hasil buah-buahan yang  menonjol;  jeruk  siam,  mangga, pisang,  rambutan,  dan  pepaya;  masing- masing  mencapai  1.006.956  Kw,  49.094 Kw, 418.842 Kw, 100.252 Kw, dan 47.996
Kw; terkonsentrasi di Kecamatan Semboro, Umbulsari, Kalisat, Sumberbaru, Bangsalsari, Gumukmas, dan Ambulu.
Selain  adanya  potensi  besar  di bidang  pertanian,  Kabupaten  Jember  juga memiliki  potensi  lain  salah  satunya  di bidang  pertambangan.  Menurut  sumber data  dari Jember  Information  Center , potensi  tambang  baik  tambang  pasir,  besi, manga’an,  batu  gamping  di  Kabupaten Jember  tersebar  di  beberapa  kecamatan, yakni: Kecamatan Puger, Wuluhan,
Ambulu,  Silo,  Pakusari,  Ledokombo  dan Sukowono.
Adanya  berbagai  potensi  daerah tersebut  menginisiasi  Pemerintah  Kabu- paten  Jember  untuk  membuat  Peraturan Daerah  yakni  Peraturan  Nomor  1  Tahun 2015  tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah Kabupaten Jember sebagai bentuk upaya  pengaturan  kawasan  daerah  Jember baik  sektor  sarana  prasarana  maupun potensi daerah lokal.
Diberlakukannya
Peraturan
Daerah  Nomor  1  Tahun  2015  tentang Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten Jember dalam kawasan peruntukan tambang  atau  usaha  tambang  dirasa  masih kurang  maksimal.  Kekurangan  tersebut ditunjukkan dengan banyaknya per- masalahan  terkait  ijin  dan  kegiatan  tam- bang  yang  masih  bermasalah  diikuti dengan  adanya  praktik  tambang  ilegal yang  secara  nyata  merusak  lingkungan
sekitar  tambang  dan  merugikan  warga sekitar padahal di dalam Peraturan Daerah Nomor    1  Tahun  2015  juga  terdapat  hak, kewajiban  dan  peran  masyarakat  baik dalam  sisi  pengawasan  maupun  hak mendapatkan  manfaat  ruang  dan  atau pertumbuhan  nilai  ruang  akibat  penataan ruang dalam hal ini usaha tambang.
Pada  tahun  2015  Kapolres  Jember memetakan  beberapa  daerah  di  wilayah Kabupaten  Jember  yang    memiliki  tingkat rawan  konflik  tambang  yang  tinggi  antara lain  Kecamatan  Kencong,  Silo,  Wuluhan, Puger, Panti, Pakusari, Mayang, Tempurejo  dan  Ambulu. 2 Pro  dan  kontra mengenai  tambang  terjadi  di  kalangan masyarakat,  salah  satunya  ditunjukkan dengan adanya aksi perusakan mobil Dinas Perairan  Provinsi  Jawa  Timur  bulan September  2015  lalu  di  Desa  Paseban karena  warga  masyarakat  yang  menolak adanya kegiatan tambang di wilayahnya.
Berdasarkan  hal  tersebut  diatas untuk  selanjutnya  dilakukan  pengkajian dan  penelitian  terkait  dengan  peran Pemerintah KabupatenJember dalam rangka pembinaan dan pengawasan kegiatan  tambang  di  Kabupaten  Jember melalui  Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun 2015  tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  (RTRW)  Kabupaten  Jember
2 http://news.detik.com/berita-jawa-timur/
3043401/9-titik-tambang-di-Jember-rawan- konflik
Tahun 2015-2035 dan pengaruhnya terhadap  kondisi  masyarakat  di  sekitar sektor pertambangan di Kabupaten Jember.

## 1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  diatas, maka  terdapat  permasalahan  yang  peneliti angkat,  yaitu  bagaimana  bentuk  evaluasi pembinaan  dan  pengawasan  tambang Perintah Kabupaten Jember melaui Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun  2015 tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah RTRW  terhadap  keberhasilan  tambang  di Kabupaten Jember?

## PEMBAHASAN

## 2.1  Pengertian  Usaha  Pertambangan
(IUP) dan Mekanisme Perizinan
Izin  usaha  Pertambangan  adalah pemberian  izin  untuk  melakukan  usaha pertambangan  kepada  orang  pribadi  atau badan  yang  diberikan  oleh  Pemerintah Daerah yang  diberikan dalam bentuk surat keputusan  Izin  Usaha  Pertambangan  yang diatur  dalam  Undang-Unang  Nomor  4 Tahun 2009 tentang Pertamabangan Mineral dan Batubara.
Undang  undang  No  4  Tahun 2009,  mengatur  mengenai  kewenangan  di daerah  khususnya  di  Dati  II  (Daerah Tingkat  II)  Kabupaten  dan  Kotamadya, dalam pola penyelenggaraan Pemerintahan dalam  kewenangan  Pengelolaan  Energi
dan  Sumber  Daya  khususnya  mengenai penerbitan  Izin  Usaha  Pertambangan  yang dilakukan Bupati ataupun Walikota. Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009 yang  kewenangannya  dilakukan  oleh Kabupaten  dan  Kotamadya,  dengan  bebe- rapa turunan nya tertuang dalam :
1. Peraturan Pemerintah No 22;
Peratruran  Pemerintah  No  22  Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan
2. Peraturan  Pemerintah  No  23  Tahun 2010  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha Pertambangan Minerba
3. Peraturan  Pemerintah  No  55  Tahun
2010 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
4. Peraturan  Pemerintah  No  78  Tahun 2010  Tentang  Reklamasi  Dan  Pasca tambang
5. Peraturan  Pemerintah  No  24  Tahun 2012 Tentang Perubahan atas
Peraturan  Pemerintah  No.  23  Tahun 2010
6. Peraturan Pemerintah No 1 dan No. 77
Th. 2014 Tentang Perubahan Kedua & Ketiga  atas  Peraturan  Pemerintah  23 Tahun 2010
Pemerintah Pusat di dalam Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009 memiliki kapasitas berupa tanggung jawab mengatur Penetepan kebijakan dan
pengaturan, Penerapan Standard dan Pedoman,  Penetapan  Kriteria  pembagian Urusan Pusat dan Daerah, Tanggung jawab pengelolaan  Minerba  berdampak  nasional dan  Lintas  Provinsi,  kemudian  Pemerintah Provinsi  mempunyai  tanggung  jawab pengelolaan  lintas  kabupaten  yang  ber- dampak  regional.  Sedangkan  kewenangan Kabupaten  berfungsi  untuk  pengelolaan di wilayah kabupaten Kota dalam ini kewenangan Kabupaten Kota masih cukup kuat  dalam  pengelolaan  dan  kebijakan Sumber Daya Alam.
Adanya  Undang-Undang  No  23 Tahun  2014,  yang  terbit  pada  tanggal  2 Oktober 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki pandangan dan semangat penyelenggaran kewenangan pemerintahan terkait  pengelolaan  Sumber  Daya  Alam, yang  didalam  nya  termasuk  di  bidang pertambangan Minerba. Pengaturan tentang  usaha  pertambangan  di  dalam Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 mengalami perubahan yang cukup signifikan  yang  mana  pada  Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang semula Pemerintah Kabupaten memiliki wewenang  dalam  hal  pengelolaan  per- tambangan  di  wilayahnya,  kemudian dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2014  secara  langsung  kewenangan dan  kebijakan  Kabupaten  Kota  dialihkan ke  Provinsi  (Dati  I)  dan  Pemerintah  Pusat khususnya  dalam  mekanisme  penerbitan
Izin Usaha Tambang (IUP) dan pengawasan  suatu  usaha  tambang  di wilayah daerah kabupaten.
Kabupaten Jember merupakan salah  satu  kabupaten  dalam  provinsi  Jawa Timur  yang  juga  memiliki  potensi  daerah yang  cukup  besar  baik  dalam  bidang agribisnis, pertanian maupun pertambangan  dan  juga  dalam  rangka melaksanakan  ketentuan  pasal  26  ayat  (7) Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007 tentang Penataan Ruang kemudian Pemerintah Kabupaten Jember membentuk Peraturan  Daerah  Kabupaten  Jember Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Rencana Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  Kabupaten Jember Tahun 2015-2035. Peraturan Daerah  tersebut  juga  mengatur  tentang pengelolaan kawasan budidaya yang diperuntukkan  untuk  pertambangan  dan juga arahan bagaimana mengelola kegiatan tambang di wilayah kabupaten Jember.
Berkenaan  dengan  kewenangan pemerintah kabupaten dalam me- ngeluarkan  Izin  Usaha  Tambang  yang kemudian  diambil  alih  oleh  pemerintah provinsi maupun pusat, di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 ini seyogyanya dirujuk pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun  2015  tentang  Pedoman  Pemberian Izin  Bidang  Energi  dan  Sumber  Daya Mineral  di  Jawa  Timur  yang  mana mengatur tentang jenis izin dan mekanisme

## PEMOHON
1. BADAN USAHA
2. KOPERASI
3. PERORANGAN
perizinan  seluruh  bidang  energi  dan sumber  daya  mineral  di  kawasan  provinsi Jawa  Timur  khususnya  dalam  bidang pertambangan.
Jenis  Izin  Pada  Sub  Mineral  dan Batubara
a. Wilayah  Izin  Usaha  Pertambangan (WIUP)
b. Izin Usaha Pertambangan (IUP)
Eksplorasi
c. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Baru d. Perpanjangan Izin Usaha
Pertambangan (IUP) Operasi Produksi
e. Izin  Usaha  Pertambangan  Operasi Produksi  Khusus  Pengangkutan  dan Penjualan
f. Izin  Usaha  Pertambangan  Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian
g. Izin  Usaha  Pertambangan  Operasi
Produksi untuk penjualan
h. Izin  Sementara  untuk  Melakukan
Pengangkutan dan Penjualan
i. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)
j. Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
k. Izin  Gudang  Bahan  Peledak  (Baru  dan Perpanjangan)
l. Kartu Izin Meledakkan (KIM);
m. Rekomendasi Pembelian dan
Penggunaan Bahan Peledak
n. Izin Pertambangan Rakyat (IPR)
o. Persetujuan Pertambangan Minyak
Bumi pada Sumur Tua.
Gambar  2 .  Prosedur  Penerbitan  Izin Pemanfaatan Ruang Provinsi Jawa Timur

## KEPADA
Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur
2.2 Pengertian Kawasan Budidaya dalam sektor Pertambangan menurut Peraturan Daerah
Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015  Tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  Kabupaten  Jember  Tahun 2015-2035
Berdasarkan  Peraturan  Daerah Kabupaten  Jember  Nomor  1  Tahun  2015 tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Kabupaten  Jember  Tahun  2015-2035, Keberadaan  Peraturan  Daerah  tersebut menimbulkan  harapan  baru  bagi  warga masyarakat  Kabupaten  Jember  untuk merasakan  adanya  pembangunan  ber- kelanjutan  baik  dalam  sektor  ekonomi maupun sarana prasarana dan sebagai bukti nyata  akan  keseriusan  Pemerintah  Daerah dalam  membangun  Kabupaten  Jember. Selain sektor pendukung  yang diwujudkan dalam  sarana  prasarana  publik,  Peraturan Daerah  ini  juga  membahas  terkait  dengan pemberdayaan  dan  pembangunan  di- antaranya  ada  pada  sektor  agribisnis, pertanian,  pertambangan,  budaya  dan  lain sebagainya.
Dari  beberapa  sektor  sasaran pembangunan  Pemerintah  Daerah,  sektor pertambangan  merupakan  sasaran  yang tidak  kalah  penting  untuk  diperhatikan keberlangsungannya oleh Pemerintah
Daerah.  Hal  ini  dapat  diketahui  dari banyaknya permasalahan-permasalahan
yang  timbul  di  wilayah  usaha  tambang  di Kabupaten Jember.
Dalam Peraturan Daerah Kabupaten  Jember  Nomor  1  Tahun  2015 terdapat istilah kawasan budidaya. Kawasan  Budidaya  adalah  kawasan  yang ditetapkan  dengan  fungsi  utama  untuk membudidayakan  atas  dasar  kondisi  dan potensi  sumber  daya  alam,  sumber  daya manusia  dan  sumber  daya  buatan,  yang mana  kawasan  tersebut  salah  satunya dikualifikasikan  sebagai  kawasan  Pe- runtukan  Pertambangan  (KPP),  hal  ini disesuaikan  dengan  keadaan  Kabupaten Jember  yang  memiliki  potensi  tambang cukup tinggi.
Pengaturan terkait dengan kawasan  Peruntukan  Pertambangan  dalam Peraturan  Daerah  ini  selain  sebagai  acuan pemerintah dalam hal pembangunan daerah juga berkaitan dengan adanya peran serta masyarakat dalam hal hak, kewajiban serta pengawasan tambang sehingga diharapkan  di  dalam  penerapan  Peraturan Daerah  ini  Pemerintah  dapat  bersinergi dengan  masyarakat  dalam  pengawasan pelaksanaan  tata  ruang  yang  sudah direncanakan demi pembangunan daerah.
2.3 Fungsi Peraturan Daerah
Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015  Tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  Kabupaten  Jember  Tahun 2015-2035  berkaitan  dengan  usaha tambang di Kabupaten Jember
Keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten  Jember  Nomor  1  Tahun  2015 adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan  pasal  26  ayat  (7)  Undang- Undang  Nomor  26  Tahun  2007  tentang Penataan Ruang. PERDA tersebut merupakan  salah  satu  wujud  keseriusan Pemerintah  Kabupaten  Jember  untuk membawa  Kabupaten  Jember  dapat  eksis, konsisten,  inovatif  serta  profuktif  dan mampu bersaing dengan daerah lain.
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 memiliki fungsi agar supaya terwujud keseimbangan pertumbuhan wilayah Kabupaten Jember melalui pengembangan  agribisnis,  pariwisata,  dan usaha  ekonomi  produktif  berbasis  potensi lokal dalam pembangunan berkelanjutan.
Berdasarkan  tujuan  dan  fungsi keberadaan  PERDA  tersebut,  diharapkan keberadaan  dapat  membawa  manfaat  yang besar  bagi  masyarakat  baik  di  bidang ekonomi,  sosial  maupun  budaya  dari seluruh  sektor  yang  ada  di  Kabupaten Jember.  Dengan  kata  lain,  keberadaan PERDA  ini  dapat  menjadi  alat  guna meningkatnya taraf kehidupan masyarakat.
2.4 Arahan  peraturan  zonasi  kawasan budidaya tentang peruntukan usaha pertambangan.  sebagaimana  dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Jember  Nomor  1  Tahun  2015 Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah  Kabupaten  Jember  Tahun 2015-2035
Untuk mewujudkan rencana pembangunan  dan  tata  ruang  sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor  1  Tahun  2015,  diperlukan  adanya- arahan  guna  pengendalian  pemanfaatan ruang yang mana meliputi arahan peraturan zonasi sistem pusat kegiatan dan arahan  peraturan  zonasi  sistem  jaringan prasarana  wilayah.  Arahan  peraturan zonasi  sangat  diperlukan  guna  memetakan lokasi  di  semua  sektor  baik  di  kawasan lindung  maupun  budidaya  yang  akan dikembangkan di Kabupaten Jember.
Sektor wilayah pertambangan sebagai  salah  satu  kawasan  budidaya  juga diberikan  arahan  dalam  hal  pengelolaan, pengawasan  dan  perizinan  para  pemilik usaha  tambang  yang  akan  melakukan eksploitasi  maupun  eksplorasi  tambang  di salah  satu  wilayah  di  Kabupaten  Jember. Arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan  pertambangan  tersebut  antaa lain:
a. Diizinkan pemanfaatan ruang langsung panas bumi dalam daerah kabupaten
b. Di kawasan pertambangan harus sesuai dengan  fungsi  pokok  dari  kegiatan pembangunan
c. Pembangunan sarana prasarana penunjang kegiatan pertambangan
d. Pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan  pertambangan  di  kawasan rawan  bencana,  hutan  lindung,  sekitar sumber air, lereng curam dan pemukiman
e. Diwajibkan melengkapi perijinan sesuai  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku
f. Wajib  melaksanakan  reklamasi  pada lahan bekas galian atau penambangan
g. Kegiatan pertambangan dilakukan dengan  mempertimbangkan  potensi bahan  tambang,  kondisi  geologi,  dan geohidrologi  dalam  kaitannya  dengan kelestarian lingkungan
h. Kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan selama kegiatan penambangan i. Dilarang menambang bongkah- bongkah  batu  dari  dalam  sungai  yang terletak  di  bagian  hulu  dan  dekat jembatan
j. Penambangan  pasir  atau  sirtu  hanya diizinkan pada ruas atau lokasi tertentu yang  tidak  menimbulkan  dampak negatif tehadap lingkungan dan
k. Kegiatan  pertambangan  harus  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Dengan  adanya  arahan  tersebut diharapkan  dapat  menjaga  keberlang- sungan  lingkungan  tambang  serta  peran masyarakat  sangat  dibutuhakan  guna menjalankan  arahan  tersebut  sehingga pembangunan  yang  diharapkan  dapat berjalan  baik  dan  membawa  manfaat ekonomi baik masyarakat maupun pemasukan daerah Kabupaten Jember.
Data yang dihasilkan dalam kegiatan ini  berupa  data  deskriptif,  yaitu  data berupa  kata-kata  (tertulis  atau  lisan)  dan perilaku  masyarakat  yang  dapat  diamati. Data  dimaksud  dikumpulkan  dengan menggunakan metode observasi dan wawancara terbuka ( opend-ended interview ).  Metode  observasi  digunakan untuk mengetahui efektifitas aspek perolehan hasilnya. Selanjutnya, data hasil kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat tersebut  dianalisis  dengan  menggunakan tehnik  analisis  menurut  tema-tema  sesuai dengan  topik  yang  dibahas,  kemudian hasilnya disajikan dalam bentuk narasi.
Kawasan peruntukan petam- bangan  daitur  dalam  Pasal  47  Peraturan Daerah  Nomor  1  Tahun  2015  tentang Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  RTRW Kabupaten  Jember.  Kawasan  peruntukan pertambangan meliputi pertambangn mineral  logam,  pertambangan  mineral bukan  logam,  dan  pertambangan  batuan. Arahan  peneglolaan  kawasan  peruntukan pertambnagn meliputi:
a. Pengembangan kawasan pertambangan mempertimbang-kan  potensi  bahan galian, kondisi geologi, dan geohidrologi  dalam  kaitannya  dengan kelestarian lingkungan;
b. Peneglolaan kawasan bekas penambangan  sebagai  kawasan  hijau atau kegiatan budidaya lainnya dengan tetap  memperhatikan  aspek  kelestarian lingkungan hidup;
c. Penyimpanan  dan  pengemanan  lapisan tanah  atas (top  soil) terhadap  setiap kegiatan  usaha  pertambangan  untuk keperluan rehabilitasi dan/atau reklamasi lahan bekas penambangan.
Perwujudan  kawasan  peruntukan pertambangan  dalam  Peraturan  Daerah Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Rencana Tata  Ruang  Wilayah  RTRW  Kabupaten Jember ialah:
a. Pendataan ulang izin pertambangan;
b. Reklamasi kawasan bekas tambang;
c. Penataaan  dan  penelitian  potensi  zona pertambangan; dan
d. Pemantauan dan pengendalian kegiatan kawasan usaha pertambangan penambangan.
Arahan  peraturan  zonasi  kawasan peruntukan pertambangan dalam Peraturan Daerah  Nomor  1  Tahun  2015  tentang Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  RTRW Kabupaten Jember ialah:
a. Dizinkan  pemanfaatan  ruag  langsung
panas bumu dalam daerah kabupaten
b. Di kawasan pertambangan harus sesuai dengan  fungsi  pokok  dari  kegiatan pertambangan;
c. Pembangunan sarana prasarana penunjang kegiatan pertambangan;
d. Pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan  pertambangan  di  kawsan rawan  bencana,  hutan  lindung,  sekitar sumber air, lereng curam dan permukiman;
e. Diwajibkan melengkapi perijinan sesuai  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku;
f. Wajib  melaksanakan  reklamasi  pada lahan-lahan bekas galian atau penambangan;
g. Kegiatan pertambangan dilakukan dengan  mempertimbangkan  potensi bahan  tambang,  kondisi  geologi  dan geohidrologi  dalam  kaitannya  dengan kelestarian lingkungan;
h. Kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan selama kegiatan penambangan;
i. Dilarang menambang bongkah- bongkah  batu  dari  dalam  sungai  yang terletak  di  bagian  hulu  dan  di  dekat jembatan;
j. Penambangan  pasir  atau  sirtu  hanya diizinkan pada ruas atau lokasi tertentu yang  tidak  mengabulkan  dampak negatif terhadap lingkungan;
k. Kegiatan  pertambangan  harus  sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
Mengenai  perizinan,  Peraturan Daerah  Nomor  1  Tahun  2015  tentang Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  RTRW Kabupaten  Jember  menyatakan  bawah arahan  perizinina  berupa  perizinan  yang terkait  dengan  izin  pemanfaatan  ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki
sebelum pelaksanaan pemanfataan ruang. PENUTUP 3.1 Kesimpulan
Berdasarkan analisis data-data
deskriptif hasil kegiatan Pengabdian kepada  Masyarakat  sebagaimana  telah dikemukakan pada bab diatas, dapat ditarik beberapa  kesimpulan  sebagai  berikut. Bentuk  evaluasi  dalam  hal  pengawasan dan pembinaan pertambangan telah tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun  2015  tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah RTRW Kabupaten Jember.

## 3.2 Saran
Saran  saran  yang  dapat  diajukan berkaitan  dengan  kegiatan  pengabdian kepada  penyuluhan  hukum  tentang  bentuk evaluasi  pembinaan  dan  pengawasan tambang  Perintah  Kabupaten  Jember melaui  Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun 2015  tentang  Rencana  Tata  Ruang
Wilayah  RTRW  terhadap  keberhasilan tambang  di  Kabupaten  Jember  ialah  harus benar-benar  diterapkan  apa  yang  telah tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun  2015  tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah RTRW Kabupaten Jember.

## DAFTAR PUSTAKA

## BukuTeks:
A  Kirom,  Amiruddin. Tambang  dan Penghancuran  Lingkungan: Kasus – Kasus  Pertambangan  di  Indonesia 2003-2004. Jakarta  Selatan: JATAM,
2006
_________ Tambang dan Kemiskinan
Catatan  Kecil  Kasus  Pertambangan di    Indonesia  2001-2003 .  Jakarta Selatan: JATAM, 2005
_________ Tambang  dan  Pelanggaran HAM  :  Kasus-Kasus  Pertambangan di  Indonesia  2004-200 5.  Jakarta Selatan: JATAM, 2007
Disperindag Jember. Surat Keputusan dari
Pemerintah Kabupaten Jember
Tentang Kuasa Pertambangan
Eksploitasi Bahan Galian Manga’an.
Jember: 2008
Gatot Supramono, 2012, Hukum Pertambangan  Mineral  dan  Batu Bara  di  Indonesia,  Jakarta,  Rineka Cipta Salim. Hukum Pertambangan di
Indonesi a. Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2005.

## Perundang-Undangan
Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor  26  Tahun  2007  tentang Penataan Ruang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan Mineral  dan Batubara Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor  23  Tahun  2014  tentang
Pemerintah Daerah
Peraturan  Menteri  Energi  dan  Sumber
Daya  Mineral  Republik  Indonesia Nomor  43  Tahun  2015  tentang  Tata Cara Evaluasi  Penerbitan  Izin  Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian  Izin  Bidang  Energi  dan Sumber Daya Mineral
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Jember Nomor  1  Tahun  2015  tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)  Kabupaten  Jember  Tahun 2015-2035
Website:
http://sitr.jatimprov.go.id/beranda/ipr
http://dprd-Jemberkab.go.id/berita-207- Jember-akhirnya-punya-perda-rtrw- dan-rpjpd.html
http://news.detik.com/berita-jawa- timur/3043401/9-titik-tambang-di- Jember-rawan-konflik
http://Jemberbisa.blogspot.co.id/2013/0 5/10-kecamatan-di-Jember- berpotensi-emas.html

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Yuli  Winiari  Wahyuningtyas,  S.H.,  M.H. adalah Dosen Tetap pada  Fakultas Hukum Universitas  Islam  Jember.  Menyelesaikan pendidikan  sarjana  S.1  pada  Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan
Magister  Ilmu  Hukum  S2  di  Universitas Airlangga Surabaya.