Jurnal Tunas Agraria Vol. 2 No. 1 Januari 2019 e - ISSN 2622 - 9714

## PENCETAKAN SAWAH BARU DAN PENGUATAN ASET TANAH PETANI UNTUK KETAHANAN PANGAN

## (Studi Desa Masta Kec. Bakarangan Kab. Tapin Prov. Kalimantan Selatan)
Fahrullah Rahmadani, Setiowati, Ahmad Nashih Luthfi
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Jl. Tata Bumi No. 5 PO BOX 1216 Kode Pos 55293 Yogyakarta
Abstract: New rice field creating ‘ Pencetakan sawah ’ is more often seen from the physical aspects of the  creation  of  rice  fields  but  has  not touched  on  how  to  create  Farmer's  Communities  which have a control power over their land.Land Arrangement that should become a control instrument of  the  land  utilization  unfortunately  is  not  being  used  as  a  consideration  towards  making sustainable  food  crops  land.  This  research  usesa  descriptive  qualitative  methodwith  purpose  to identifying the determined location and the prospective farmers, knowing the ownership pattern, and  knowing  the  role  of  the  Ministry  of  ATR/BPN  inimplementation  of  the  farmers'  land  assets affirmation.The results are,There is an incorrect location determination that causing 237 hectareof the  new  rice  fields  to  be  flooded  and  some  farmers  are  not  settled  in  Masta  Village.  The  land tenure  pattern  after  will  tend  to  follow  the  land  tenure  pattern  before  the  opening  rice  field program occurs. The Farmers' land assets affirmation is carried out to protect farmers, and also to become as the land function utilization convertion control.
Keywords : new rice field creating, food security, sustainable, land arrangement.
Intisari: Pencetakan  sawah  baru  ini  lebih  sering  dilihat  dari  aspek  fisik  terciptanya  sawah  tetapi belum menyentuh bagaimana terciptanya masyarakat tani yang memiliki  hubungan penguasaan dengan  tanahnya.  Penataan  pertanahan  yang  seharusnya  menjadi  instrumen  pengendali  pem- anfaatan tanah sayangnya tidak digunakan sebagai pertimbangan mewujudkan tanah untuk tana- man  pangan  berkelanjutan.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  dengan tujuan  mengetahui  bagaimana  penentuan  lokasi  dan  calon  petaninya,  mengetahui  pola  pe - nguasaannya,  dan  mengetauhi  peran  ATR/BPN  dalam  penguatan  aset  tanah  petani.  Hasil penelitian  ini  didapat  bahwa  terdapat  penentuan  lokasi  yang  tidak  tepat  mengakibatkan  237  ha lahan sawah baru menjadi tergenang banjir dan beberapa petani tidak berdomisili di Desa Masta. Pola  Penguasaan  Tanah  setelah  dicetak  akan  cenderung  mengikuti  pola  penguasaan  tanah  se - belum  dicetak, dan penguatan aset tanah petani dilaksanakan  untuk melindungi petani, juga se- bagai bentuk pengendali alih fungsi penggunaan tanah.
Kata Kunci : cetak sawah baru, ketahanan pangan, keberlanjutan, penataan pertanahan.

## A. Pendahuluan
Persoalan pangan bagi bangsa Indonesia dan juga bangsa - bangsa lainnya di dunia ini  merupakan  persoalan  yang  sangat  mendasar  dan  sangat  menentukan  ketahanan sosial,  stabilitas  ekonomi,  politik  dan  keamanan  nasional  secara  keseluruhan.  Presiden Jokowi  dalam  Nawacita  2015 - 2019  mencanangkan  untuk  mewujudkan  kedaulatan pangan  sebagai  program  prioritas  dengan  meningkatkan  produksi  pangan  dari  target 70,6 juta tonpada tahun 2014 menjadi 82 juta ton pada tahun 2019. Kebijakan ini juga un- tuk  menghilangkan  ketergantungan  Indonesia  terhadap  impor  pangan  dari  negara  lain
96 Fahrullah Rahmadani, Setiowati, Ahmad Nashih Luthfi
dimana  sejak  2011  impor  pangan  rata - rata  kita  mencapai  lebih  dari  850  ribu  ton/tahun (BPS 2015). Dalam rangka mewujudkan hal tersebut maka dilakukanlah kebijakan untuk membuka lahan sawah baru yang pelaksanaannyadilakukan oleh Kementerian Pertanian dan  TNI - AD,  dengan  merubah  pemanfaatan  tanah  yang  sebelumnya  bukan  tanah  per- tanian menjadi sawah.
Daerah  penghasil  pangan  terbesar  di  Indonesia  saat  ini  masih  terpusat  di  Pulau Jawa,  dengan  tanah  pertanian  yang  terluas  adalah  provinsi  Jawa  Timur  yaitu  1.091.752 hektare,  diikuti  oleh  provinsi   Jawa  Tengah  seluas  965.262  hektare,  (BPS  2015). Kondisi ini  tersebut  dibayang - bayangi  oleh  perkembangan  pembangunan  yang  sangat  masif  di kota - kota  besar  di  Pulau  Jawa,  yang  menyebabkan  kerawanan  alih  fungsi  lahan  per- tanian  sangat  besar.  Hal  tersebut  mendasari  program  pencetakan  sawah  baru  saat  ini lebihdiutamakan  pada  wilayah - wilayah  di  luar  Pulau  Jawa,  seperti  Sumatera, Kalimantan,  Sulawesi,  dan  Papua.  Namun  pada  kenyataannya,  pola  pertanian  dengan menanam padi pada banyak tempat di wilayah luarpulau Jawa bukanlah pilihan utama bagi  para  petani,  disamping  itu  sarana  dan  prasarana  irigasi  yang  masih  kurang  serta pengetahuan  petaninya  yang  minim  tentang  pengolahan  tanaman  padi  menjadi  fakta yang harus dihadapi.
Menurut  Majalah  Tempo  (edisi  September  2017)  target  pencetakan  sawah  baru  di Kalimantan Selatan adalah seluas 3.236 hektare dan baru terealisasi seluas 2.999 hektare, dengan catatan ada beberapa daerah dimana lahan cetak sawahnya tidak dapat ditanami karena kekurangan air dan lahannya tidak layak. Secara eksplisit dalam pemberitaan ter- sebut  menunjukan  telah  terjadi  masalah  di  atas  tanah  cetak  sawah.  Menurut  Muslim (2014)  ada  5  aspek  lain  yang  harus  dipertimbangkan,  dalam  pencetakan  sawah  baru yaitu:  (1)  status  penguasaan,  (2)  wilayah  administrasi  (lokasi),  (3)  ketersediaan  tenaga kerja,  dan  (4)  ketersediaan  infrastruktur  untuk  pengadaan  input  dan  penyaluran output usaha tani, dan (5) peluangnya untuk dikonversi menjadi lahan pertanian dalam kaitan - nya  dengan  rencana  tata  ruang.  Hal  tesebut  di  atas  berbeda  dengan  ketentuan  yang  di buat  oleh  Kementerian  Pertanian  dalam  pedoman  teknis  perluasan  sawah  baru  hanya terletak pada 3 aspek yaitu tanah, air dan petani.
Ketentuan  pada  ketiga  aspek  ini  menurut  penulis  belum  dapat  menentukan  ke - berhasilan  dari  kebijakan  pencetakan  sawah  baru  ini  apalagi  jika  pengaturannya  tidak dilakukan  secara  ketat.  Tidak  jarang  lokasi  pencetakan  sawah  yang  ditetapkan  untuk menjadi lahan pertanian tidak sesuai untuk menanam padi, dimana lokasinya yang jauh dari pemukiman, tidak optimalnya akses infrastruktur yang dibangun, belum lagi dalam hal  ketersediaan  petani  yang  tidak  sesuai  untuk  mendapatkan  tanah  tersebut.  Kurang tepatnya  pertimbangan  dalam  perencanaan  dapat  menjadikan  sawah - sawah  tersebut kembali menjadi tanah terlantar dan tidak tergarap.
Pencetakan Sawah Baru dan Penguatan Aset Tanah Petani untuk Ketahanan Pangan 97
Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, mendefinisikan ketahanan pangan  sebagai  kondisi  terpenuhinya  pangan  bagi  negara  sampai  setiap  masyarakat yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah, mutu dan terjangkau untuk  masyarakat.Hal  penting  yang  harus  diperhatikan  dalam  penarapan  kebijakan pencetakan  sawah  baru  adalah  sebagai langkah  awal  untuk  penyediaan  pangan jangka panjang,  menawarkan  terciptanya  kemandirian  dan  kedaulatan  pangan  untuk  masa depan tanpa adanya perampasan tanah dan penguasaan tanahnya pun bukan untuk kor- porasi tetapi untuk petani dan oleh petani.
Menurut  Thoriq,  dkk  (2014)  keterkaitan  cetak  sawah  untuk  mensejahterakan petani,  dimana  faktor  sosial  ekonomi  juga  merupakan  salah  satu  indikator  dalam  me - nentukan keberhasilan program cetak sawah, terutama terkait dengan budaya, perilaku, ketersediaan,  daya  dukung  masyarakat  dan  manfaat  ekonomi  pasca  pencetakan  sawah baru.  Sehingga  kebijakan  ini  dapat  menjadi  gagal  ketika  tidak  didukung  dengan  ter - ciptanya  masyarakat  tani  yang  mandiri  dan  mengerti  pentingnya  peran  serta  mereka dalam menjaga kesuburan tanahnya dan menjaganya dari alih fungsi lahan. Proses alih fungsi  lahan  pada  dasarnya  merupakan  ancaman  yang  serius  terhadap  ketahanan pangan.  Efendi  (2006)  mengatakan  bahwa  lahan  sawah  yang  telah  dikonversi  ke penggunaan lain di luar pertanian sangat kecil peluangnya untuk berubah menjadi lahan sawah kembali. Sejak tahun 2011 sampai 2014 tanah sawah di Kalimantan Selatan telah berkurang  seluas  25.718  ha  karena  mengalami  perubahan  alih  fungsi  sesuai  dengan Gambar 1 di bawah.
Gambar 1. Perkembangan Luas Sawah di Kalimantan Selatan 2003 - 2015

## Sumber : BPS tahun 2017
Menurut Kano (2008) dalam buku “ Dua Abad Penguasaan Tanah ”, bahwa klasifi- kasi  bentuk  pemilikan  tanah  pertanian  khususnya  sawah  dibagi  menjadi  menjadi:  1) Milik Perorangan turun - temurun, dan 2) Tanah Milik Komunal. Pola penguasaan inilah
420.086423.884 435.940440.720 471.042477.336464.581 436.318 457.155451.869 440.429 431.437 450.152 380.000 400.000 420.000 440.000 460.000 480.000 500.000 Tahun 2003 Tahun 2004 Tahun 2005 Tahun 2006 Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
Luas (Ha)

## 98 Fahrullah Rahmadani, Setiowati, Ahmad Nashih Luthfi
yang  dapat menentukan ketahanan  tanah  pertanian dari alih  fungsi lahan.  Berdasarkan pendapat Luthfi, dkk (2016) bahwa hak privat/individu menghadapi problem mudahnya peralihan  hak  atas  tanah  sehingga  keberadaan  hak  komunal  dapat  menjadi  alternatif dengan memperluas subjek hak bukan sekedar komunitas adat, namun juga desa, badan usaha tani dan lain - lain. Pemilikan perorangan merupakan bentuk hubungan individual (perdata) untuk berbuat sesuatu atas tanah baik kewajiban maupun larangan, sedangkan pemilikan  komunal  (publik)  lebih  menekankan  pada  pemilikan  bersama  dimana  setiap individu memperoleh manfaat atas bagian bersama.
Menurut Widjanarko, dkk (2001) bahwa penerapan aspek penataan pertanahan se- bagai  sarana  untuk  memantau  dan  membatasi  perubahan  tanah  pertanian  ke penggunaan  tanah  non - pertanian  juga  merupakan  langkah  yang  nyata.  Penataan  Per- tanahan meliputi pertimbangan kesesuaian terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah, per- timbangan penguasaan tanah sesuai dengan jenis hak atas tanah, pengaturan kedudukan petani  yang  berhak  menerima  hak  tanah  pertanian  agar  senantiasa  terjaga  kesuburan tanahnya dan dilarang menelantarkan tanahnya. Ketentuan dari aspek pertanahan dalam mengukur calon petani dan calon lokasi dari pencetakan sawah baru ini menjadi instru- men  pengendalian  yang  nyata  dalam menciptakan  tanah  sawah yang  tahan alih  fungsi dan  berhasil  berproduksi  agar  segera  ditetapkannya  lokasi  pencetakan  sawah  baru  itu menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) melalui peraturan daerah.
Kabupaten  Tapin  sendiri  adalah  salah  satu  dari 7 kabupaten yang mendapat  pro- gram pencetakan sawah di Kalimantan Selatan dan terletak pada Desa Masta Kecamatan Bakarangan.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  dengan  observasi di  lokasi  penelitian,  strategi  pengumpulan  datanya  dengan  teknik snow - ball dan  wa- wancara  terbuka  dengan  Kepala  Dinas  Pertanian  Pangan  dan  Hortikultura  Kabupaten Tapin,  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Tapin,  Kepala  Desa  Masta,  Ketua  Ke- lompok  Tani  dan  petani  yang  mendapatkan  tanah  dari  program  cetak  sawah  ini.  Data primer berupa hasil wawancara tersebut dan didukung oleh data sekunder yang berupa data  spasial  yaitu  Peta  Penggunaan  Tanah  Desa  Masta,  Peta  Kemampuan  Tanah  Desa Masta dan Peta Tata Ruang Kabupaten Tapin juga disertai data produksi padi dari BPS untuk wilayah Kecamatan Bakarangan.
Penelitian  ini  akan  membahas  kegiatan  pencetakan  sawah  dari  segi  aspek  fisik tanah dan aspek petaninya. Aspek fisik tanah berarti, melihat program pencetakan sawah berdasarkan  status  tanahnya,  kesesuaian  tanahnya,  kemampuan  tanahnya,  dan  pen- guatan  aset  tanahnya.  Sedangkan  aspek  petani  berarti  bagaimana  ketersediaan  petani yang akan menguasai dan memanfaatkan tanah sawah tersebut, pola penguasaan petani terhadap  tanahnya,  dan  organisasi  tani  yang  mendukungnya.  Pencetakan  sawah  tentu
Pencetakan Sawah Baru dan Penguatan Aset Tanah Petani untuk Ketahanan Pangan 99 juga sangat berkaitan dengan kualitas penataan pertanahan oleh Kementerian ATR/BPN dalam  penguatan  aset  tanahnya,  sehingga  kejelasan  status  tanah  pada  saat  sebelum  di - cetak  maupun  setelah  dicetak  dapat  menimbulkan  rasa  aman  bagi  petani,  ditambah pengaturan  pola  penguasaan  atas  tanahnya  agar  terhindar  dari  alih  fungsi  tanah,  dan pengendalian  dalam  penentuan  petani  penerima  manfaatnya  agar  menghindari  ter- jadinya tanah absente dan penguasaan tanah yang berlebihan.

## B. Pencetakan Sawah Baru di Kabupaten Tapin
Desa  Masta  memiliki  luas  wilayah  sebesar  ±  3.469  ha  atau  48,63%  dari  luas Kecamatan  Bakarangan  yang  memiliki  12  desa.  Sebagai  desa  yang  terluas,  desa  ini memiliki potensi pertanian yang lebih besar dibandingkan dengan desa lainnya, kondisi inimenjadi  salah  satu  alasan  lokasi  cetak  sawah  berada  di  desa  Masta  dan  akan menjadikan Desa Masta berpotensi sebagai desa lumbung padi. Dari segi kependudukan, Desa  Masta  sendiri  mengalami  pertumbuhan  penduduk  sebesar  1,5%  dan  memiliki kepadatan penduduk yang paling kecil diantara desa yang lain yaitu hanya 14 jiwa/km2 dengan jumlah penduduk sebanyak 270 jiwa terdiri dari 145 jiwa laki - laki dan 125 jiwa perempuan (BPS, 2017).
Penggunaan  tanah  di  Desa  Masta  masih  di  dominasi  oleh  penggunaan  tanah belukar  sekitar  42%  dan  hutan  20,41%,  sedangkan  tanah  pertanian  yang  sudah  ada khususnya  sawah  hanya  sebesar  227  ha  atau  sekitar  6,56%.  Sasaran  dari  pencetakan sawah baru adalah tanah - tanah yang penggunaan sebelumnya bukan merupakan tanah pertanian. Karakteristik lahan di Desa Masta adalah lahan basah, kondisi ini dipengaruhi oleh kontur wilayah tersebut  dan keberadaan dari adanya aliran sungai yang membelah Desa Masta. Karakteristik lahan ini yang kemudian menentukan jenis sawah yang akan dibangun dan pertimbangan penentuan bibit yang sesuai.
Karakteristik  sawah  yang  sesuai  pada  tanah  pertanian  lahan  basah  di  Kabupaten Tapin adalah jenis sawah tadah hujan, sawah rawa pasang surut dan sawah rawa lebak. Karakteristik tanah pertanian di Desa Masta sendiri adalah sawah tadah hujan yang ber - arti  usaha  tanamnya  hanya  1  kali  tanam  dan  sangat  tergantung  dengan  iklim.  Dengan luas sawah yang telah ada yaitu 227 ha, Desa Masta sebenarnya telah memiliki produk- tivitas  padi  rata - rata  sebesar  52,17  kwintal/hektar  atau  mencapai  rata - rata  1.184  Ton/
Tahun  untuk  sekali  tanam,  yaitu  menyumbang  3,8%  dari  produksi  padi  Kecamatan Bakarangan.
Kabupaten  Tapin  telah  memiliki  Peta  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  untuk  tahun 2014 - 2034,  dalam  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  tersebut  disebutkan  bahwa  salah  satu kebijakan penataan ruang wilayah ini adalah untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pengembangan  pertanian  pangan  dan  perkebunan.  Desa  Masta  memiliki  luas  wilayah

## 100 Fahrullah Rahmadani, Setiowati, Ahmad Nashih Luthfi
paling luas di antara desa lain dalam Kecamatan Bakarangan sehingga sangat berpotensi sebagai salah satu wilayah untuk mengembangkan lahan pertanian. Berdasarkan Tabel 1 di bawah, pola ruang wilayah di Desa Masta didominasi dengan pola ruang wilayah per- tanian  dengan  persentase  67,41%,  sedangkan  pemukiman  hanya  meliputi  25,79%  dari total wilayah Desa Masta.
Tabel 1  Jenis Fungsi Pola Ruang Wilayah Desa Masta.
Sumber : Diolah dari Peta RTRW Kabupaten Tapin Tahun 2014
Salah  satu  peran  penting  dalam  penataan  pertanahan  adalah  bagaimana  menilai karakteristik  tanah  dari  kemampuan  tanahnya,  sehingga  dapat  menjadi  pertimbangan dalam  menentukan  arah  penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah.  Jenis  kemampuan  tanah di Desa Masta dapat dilihat pada tabel 2, menunjukan kemampuan tanah di Desa Masta sangat  cocok  untuk  pertanian  dimana  kedalaman  efektifnya  lebih  dari  90  cm  dengan tekstur tanah yang tergolong halus, ditambah kondisi lahan yang tidak ada erosi semakin mendukung  kesesuaiannya  untuk  dijadikan  tanah  pertanian,  khususnya  sawah.  Tetapi yang  harus  diperhatikan  adalah  kemampuan  tanah  dimana  hanya  seluas  41,23%  dari wilayah Desa Masta adalah tanah yang tidak mudah tergenang, sedangkan sisanya yaitu 58,77%  adalah  tanah  yang  mudah  tergenang  sesudah  hujan.  Perencanaan  lokasi  cetak sawah  sebaiknya  menghindari  wilayah  dengan  kemampuan  tanah  yang  mudah  terge- nang, agar pemanfaatannya tidak terkendala banjir atau iklim
Tabel 2  Jenis Kemampuan Tanah Desa Masta
Sumber : Diolah dari Peta Kemampuan Tanah Kab.Tapin Tahun 2012
Jenis Fungsi Ruang Luas (Ha) Persentase (%) 01 Pertanian 2.338,71 67,41 02 Pemukiman 894,74 25,79 03 Sepadan Sungai 192,80 5,56 05 Sungai 43,05 1,24 3.469 100 Total Jenis Kemampuan Tanah Luas (Ha) Persentase (%) 01 A1cT 708,73 20,43 02 A2bT 1.249,98 41,23 03 A2cT 1.329,92 38,34 3.469 100 Total
Pencetakan Sawah Baru dan Penguatan Aset Tanah Petani untuk Ketahanan Pangan 101
Keterangan :
A : Kedalaman Efektif  > 90 cm, 1: Tekstur Tanah Halus 2 : Tekstur Tanah Agak Halus, b: Tidak Pernah Tergenang c : Tergenang Sesudah Hujan, T: Tidak Ada Erosi

## 1. Pencetakan Sawah
Berdasarkan  keterangan  Rempil  (2018)  selaku  Kasi  Pengelolaan  Lahan  dan  Air Dinas  Pertanian  Tanaman  Pangan  dan  Hortikultura  Provinsi  Kalimantan  Selatan, menekankan  bahwa  potensi  peningkatan  produksi  tanaman  pangan  terutama  padi  di Kalimantan  Selatan  masih  cukup  tinggi.  Pelaksanaan  Cetak  Sawah  tahun  2016  di Kalimantan  Selatan  dilakukan  secara  Swakelola  oleh  Dinas  Pertanian  Tanaman  Pangan di  7  kabupaten  dengan  dukungan  penuh  dari  Denzipur  VI  Mulawarman  TNI - AD dengan anggaran 16,5 jt/ha. Menurut beliau kondisi penganggaran ini jauh dari standar Dinas  Pekerjaan  Umum  yang  menetapkan  sebesar  Rp  40  juta/Ha  sehingga  hal  ini  pasti akan mempengaruhi kualitas dari pekerjaan cetak sawah nantinya.
Berdasarkan  keterangan  Ade  Sufyandi  (2018)  selaku  Kasi  Pengelolaan  Lahan  dan Air  Dinas  Pertanian  Kabupaten  Tapin,  bahwa  pelaksanaan  cetak  sawah  dalam  wilayah provinsi  Kalimantan  Selatan  semuanya  dilaksanakan  oleh  Denzipur  Kodam  VI Mulawarman dan dibantu dengan Kodim dan Koramil masing - masing daerah sejak di - mulainya kerjasama yang dilakukan Kementerian Pertanian dengan TNI AD dalam Nota Kesepakatan  No. 01/MOU/RC.120/M/I/2015.  Pencetakan  sawah  baru  yang  dilaksanakan pada  masa  pemerintahan  Presiden  Susilo  Bambang  Yudoyono  dengan  menggunakan skema  kerja  sama  dengan  BUMN  dan  swasta,  namun  kemudian  mendapat  kritikan karena  jumlah  sawah  yang  dicetak  sangat  kecil  dari  target  yang  diharapkan.  Sehingga pada pemerintahan Jokowi sekarang, pelaksana konstruksi bekerja sama dengan TNI - AD dengan harapan jumlah sawah yang dicetak menjadi signifikan.
Menurut  penulis  menciptakan  ketahanan  pangan  bukan  hanya  ditentukan  ber- dasar jumlah luas sawah yang dicetak, tetapi lebih pada bagaimana tanah yang telah di- cetak walaupun sedikit dapat bermanfaat bagi petani yang tidak mempunyai tanah. Jika kita  melihat  kembali  peraturan  lama  yaitu  Keputusan  Presiden  No.  54  tahun  1980 tentang Kebijaksanaan Mengenai Pencetakan Sawah yang menjadi landasan pelaksanaan oleh Menteri Pertanian, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pekerjaan Umum, kebijakan pencetakan sawah baru bukanlah kebijakan baru tetapi mengapa dalam pelaksanaannya selalu mengalami kendala, sedangkan ketentuan teknis tidak banyak berubah dari dulu sampai sekarang.
Ketentuan  umum  pada  pencetakan  sawah  baru  pada  tahun  2016  hanya  meliputi ketentuan  tanah  yang  statusnya  harus clear and clean ,  tidak  ada  konflik  dan  memiliki hamparan minimal 10 ha, harus ada sumber air untuk mengairi sawah baru tersebut ser-

## 102 Fahrullah Rahmadani, Setiowati, Ahmad Nashih Luthfi
ta, keberadaan petani yang bersedia merawat dan menjaga tanahnya. Ketentuan pence- takan  sawah ini masih  sangat  terbatas  jika  dibandingkan dengan  ketentuan  redistribusi yang  terkait  pertanahan.  Perbandingan  ketentuan  pencetakan  sawah  dengan  ketentuan redistribusi tanah dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini.
Tabel 3.  Perbedaan Ketentuan Pelaksanaan Pencetakan Sawah dan Redistribusi Tanah
No Indikator Pendekatan Pencetakan Sawah Redistribusi 1 Asal tanah a. Tanah Negara b. Tanah ulayat c. Tanah Milik a.  Tanah Bekas HGU b.  Tanah Negara Bekas Tanah Ter- lantar, kelebihan luas c.  Tanah Negara Hasil Pelepasan Ka- wasan Hutan d. Tanah Bekas Hak Adat d.  Tanah Negara bebas Lainnya e. Tanah Negara Bebas Lainnya 2 Penguasaan Tanah a. Dapat dikuasai oleh Pero- rangan, Komunal, dan Negara b. Tidak Sengketa Dikuasai oleh Negara 3 Penetapan Lokasi Usulan Masyarakat a. Penetapan Pejabat Negara b. Usulan Kepala Daerah c. Usulan Masyarakat 4 Kriteria Lahan a. Sebelumnya bukan Sawah b. Kemiringan Lahan <8 % c. Satu Hamparan 5 Ha d. Terdapat sumber air e. Cocok untuk Pertanian a. Dapat dimanfaatkan 5 Ketentuan Petani/ penerima manfaat a. Pekerjaan utama adalah petani b. Petani berdomisili dekat lokasi tanah c. Petani yang berdomisili diluar lokasi tanah harus menyatakan secara tertulis untuk mengerjakan sawah. a. Petani penggarap telah mengerjakan tanah tersebut paling sedikit 3 tahun
b. Buruh tani/penggarap yang tidak mempunyai tanah garapan kurang dari 0,5 Ha
c. Petani pemilik yang tidak mempu-
nyai tanah lebih dari 0,5 Ha. d. Petani yang berdomisili didalam wilayah kecamatan letak tanah berada 6 Ketentuan Khusus a. Tanah harus diberi tanda batas b. Tidak ada kewajiban mendaftarkan tanahnya a. Tanah harus diberi tanda batas b. berkewajiban mendaftarkan hak atas tanahnya 7 Tujuan Khusus Menambah luas baku tana- man pangan untuk mening- katkan produksi padi Mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan serta mengurangi kem- iskinan di pedesaan
Pencetakan Sawah Baru dan Penguatan Aset Tanah Petani untuk Ketahanan Pangan 103
Berdasarkan Tabel 3 di atas, terdapat ketentuan yang memiliki indikator yang sama yaitu penataan penggunaan dan pemilikan dimana sasaran penggunaan tanahnya adalah untuk  dapat  dimanfaatkan  petani.  Namun  terdapat  juga  ketentuan  yang  berbeda  yaitu pada  bagian  penentuan  petani  dan  ketentuan  penguatan  aset.  Pada  ketentuan  cetak sawah,  syarat  petani  hanya  terkait  domisili  dan  kesanggupan  mengolah  tanahnya, tanahnya pun tidak wajib didaftarkan ke kantor pertanahan. Sedangkan pada ketentuan redistribusi  tanah  benar - benar  dipilih  petani  yang memerlukan  tanah di lokasi  tersebut dengan mewajibkan mendaftarkan tanahnya ke kantor pertanahan.
Menurut  Ade  Sufyandi  (2018)  Kasi  Pengelolaan  Lahan  dan  Air  Dinas  Pertanian Kabupaten  Tapin  bahwa  yang  kemudian  menentukan  suatu lokasi cocok dilaksanakan - nya kegiatan cetak sawah ini adalah pada tahap Survei dan Identifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL). Calon Lokasi sedapat mungkin adalah usulan dari petani, kemudi- an didasarkan data dan pengamatan lapangan sesuai dengan standar teknis dan kriteria yang  layak  untuk  sawah.  Koordinasi  juga  telah  dilakukan  dengan  Badan  Perencanaan Pembangunan  Daerah  (Bappeda)  untuk  kepastian  RTRW,  Dinas  Kehutanan  untuk  ke - pastian  kawasan  hutan,  Kantor  Pertanahan  untuk  kejelasan  status  kepemilikan  dan Dinas  Pengairan  untuk  koordinasi  sistem  jaringan  pengairan  di  lokasi  yang  direncana- kan.
Calon  petani  penerima  kegiatan  perluasan  sawah  sedapat  mungkin adalah  petani yang memang membutuhkan lahan sawah sebagai sumber pendapatan utama keluarga. Penentuan calon petani dilakukan oleh aparat desa dalam hal ini Kepala Desa Masta dan Ketua  Kelompok  Tani  masing - masing.  Ketidaksesuain  antara  desain  dan  eksisting  di lapangan  akan  berpengaruh  pada  kualitas  konstruksi  dan  ketidaktepatan  penentuan petani akan mengakibatkan tanah tersebut menjadi tidak terjaga keberlanjutannya.
Berdasarkan observasi peneliti, sangat mudah menyimpulkan bahwa memang ter- jadi ketidaksesuaian antara desain dan eksisting pada lokasi cetak sawah di Desa Masta. Membandingkan  bentuk  saja  sudah  terlihat  berbeda  apalagi  kemudian  hasil  luas  yang ada.
Pada gambar 2 dapat dilihat bentuk hasil desain tidak menunjukan eksisting, tidak dilengkapi  standar  ketinggian  tanggul  serta  luasan  total  berbeda.  Menurut  Syahrani (2018) selaku petani penerima manfaat menilai apa yang dilakukan dari tahap konstruksi ini  tidak  memperhatikan  keadaan  alam  di  lokasi  cetak  sawah.  Keadaan  ini  tidak  dapat diobservasi  dari  survei  dan  investigasi  singkat,  misalnya  seperti  jadwal  air  pasang  da- tang, jalur air masuk dan keluar, data air pasang tertinggi dan terendah, jenis padi yang sesuai  dengan  jadwal  tanam,  ketinggian  gelangan  yang  ideal,  yang  informasi  tersebut sebenarnya  ada  di  masyarakat.  Kondisi  yang    memang  terjadi  pada  cetak  sawah  ini-

## 104 Fahrullah Rahmadani, Setiowati, Ahmad Nashih Luthfi
adalah sejak bulan agustus tahun 2016 proses penanaman padi pertama telah mengalami kegagalan karena keadaan air sungai sudah masuk musim pasang yang mengakibatkan meluapnya  air  ke  dalam  area  tanam  dan  menggenangi  tanaman  padi  yang  sudah ditanam, ditambah hama tikus yang tidak  terkendali.
Gambar 2. Perbedaan desain dan eksisting
Sumber : Dinas Pertanian dan Kantor Pertanahan Tahun 2018
Berdasarkan tabel 4, realisasi pencetakan sawah di Kabupaten Tapin seluas 297 ha untuk  3 lokasi.  Desa  Masta  sendiri  terdapat  2 lokasi  pencetakan  sawah  baru  seluas  237 ha,  kondisi  ini  berpotensi  menambah  produksi  padi  rata - rata  sebesar  1.236  ton/  1  kali tanam,  keadaan  ini  telah  jauh  memenuhi  kebutuhan  pangan  warga  Desa  Masta sendiri yang hanya memerlukan 30.780 kg/tahun sehingga kondisi ini berpotensi terjadi surplus pangan sangat besar yang dapat digunakan untuk daerah lain.
Tabel 4. Realisasi Pelaksanaan Cetak Sawah di Kabupaten Tapin Tahun 2016
Sumber: Dinas Pertanian Kab. Tapin Tahun 2016
No Lokasi Cetak Sawah Kabupaten Tapin Luas (Ha) Jumlah Petani Kelompok Tani 1 Desa Masta RT.1 50 62 Orang Hampalam Subur 2 Desa Masta RT.2 187 166 Orang Tarantang baru 3 Desa Gadung 60 60 Orang Bina Tani
Pencetakan Sawah Baru dan Penguatan Aset Tanah Petani untuk Ketahanan Pangan 105
Menurut Muhammad Yani (2018) selaku ketua Kelompok Tani Hampalam Subur, pada perencanaan awal, lokasi cetak sawah di RT.1 yang penguasaannya oleh kelompok Hampalam Subur mendapat sawah sebesar 50 Ha dengan jumlah petani adalah 62 orang sehingga setiap petani mendapat pembagian tanah sawah seluas ± 7.500 m2. Berdasarkan daftar  petani  yang  mendapat  tanah  hasil  cetak  sawah  pada  lokasi  1,  terdapat  beberapa petani  berdomisili  diluar  Kecamatan  Bakarangan  bahkan  berprofesi  sebagai  Pegawai Negeri dan wiraswasta.
Sedangkan menurut Rusmadi (2018) selaku ketua Kelompok Tani Tarantang Baru, pada lokasi cetak sawah yang terdapat di RT.2, penguasaanya dilakukan oleh kelompok tani  Tarantang  Baru  dengan  jumlah  petani  166  orang  dengan  penguasaan  tanah  sawah rata - rata  10.000  m2.  Berdasarkan  daftar  petani  yang  didapatkan  oleh  peneliti,terdapat petani yang mendapatkan lebih dari 2 kapling tanah dan beberapapetani terdapat ketid- akjelasan mengenai  domisili  yang  berarti  bisa  saja  bukan  warga  RT.2 Desa  Masta  yang mendapat tanah tersebut.
Menurut  Hartoni  (2018)  selaku  Kepala  Desa  Masta,  penentuan  petani  yang mendapat  tanah  cetak  sawah  ini  adalah  kewenangan  dari  Kepala  Desa  dan  Ketua  Ke- lompok  Tani,  termasuk  juga  penentuan posisi  tanah  sawahnya.  Ketentuan  yang berhak atas tanah cetak sawah ini merupakan petani yang benar - benar punya komitmen untuk mengerjakan  tanah  tersebut  sebagai  satu - satunya  sumber  penghidupannya.  Dengan model penentuan petani seperti itu maka dikhawatirkan adanya penguasaan tanah yang berpotensi melanggar ketentuan penguasaan tanah pertanian kelebihan maksimum atau- pun melanggar ketentuan tanah absente.

## 2. Pola Penguasaan tanah
Kegiatan  cetak  sawah  ini  selain  menambah  lahan  baku  pertanian  juga  mengubah fungsi,  bentuk,  luasan  dan  pola  penguasaan  diatas  tanahnya.  Berdasarkan  Baderudin (2018)  selaku  Kasubsi  Landreform  pada  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Tapin,  status tanah  yang  digunakan  untuk  pencetakan  sawah  di  Desa  Masta  baik  itu  lokasi  1  dan lokasi  2  adalah  merupakan  tanah  negara,  tetapi  Kantor  Pertanahan  tidak  dapat menetapkan  apakah  tanah  negara  tersebut  sudah  dikuasai  ataukah  masih  bebas.  Ketua Kelompok  Tani  Hampalam  Subur  mengatakan  status  penguasaan  pada  lokasi  1  pada saat  sebelum  pencetakan  sawah  adalah  tanah  negara  yang  sudah  dikuasai  secara perorangan,  sedangkan  menurut  Ketua  Kelompok  Tani  Tarantang  Baru  status penguasaan  sebelum  pencetakan  sawah  di  lokasi  2  adalah  tanah  negara  bebas  yang penggunaan  sebelumnya  adalah  tanah  belukar.  Berdasarkan  tabel  5,  pola  penguasaan lokasi 1 setelah tanah dicetak tetap sama dengan pola penguasaan sebelum dicetak, teta-
106 Fahrullah Rahmadani, Setiowati, Ahmad Nashih Luthfi
pi  pola  penguasaan  pada lokasi  2  mengalami  perubahan karena  status  sebelum  dicetak adalah tanah negara yang benar - benar belum dikuasai secara individu.
Tabel 5. Perubahan Pola Penguasaan Tanah sebelum dan sesudah cetak sawah di Desa Masta Tahun 2016.
Sumber : Pengolahan peneliti 2018
Lokasi 1 yang dijadikan sebagai cetak sawah pada awalnya memang lahan garapan kelompok  tani  Hampalam  Subur  yang  telah  dikuasai  secara  perorangan  tetapi  tidak secara rutin digunakan untuk pertanian, sehingga sebagian besar tanah tersebut menjadi semak  belukar  dan  kurang  produktif  karena  memang  selama  ini  mereka  kesulitan memulai untuk membuka lahan untuk sawah, di samping hama tikus yang mengancam jika  mereka  tidak  memulai  musim  tanam  bersama - sama.  Sedangkan  lokasi  2,adalah tanah negara bebas yang sebelumnya tidak ada penggunaan di atasnya, penggunaannya hanya  semak  belukar.Kepala  Desa  Masta  memastikan  penguasaan  tanah  di  lokasi tersebut  adalah  bebas  bagi  yang  menginginkan  tanah  garapan  dengan  syarat  hanya mengusahakannya untuk pertanian.
Pola  penguasaan  sebelum  cetak  sawah  akan  sangat  berpengaruh  kepada  pola penguasaan  setelahnya,  dan  akan  berpengaruh  kepada  ketahanan  pada  alih  fungsi lahan.Pada  lokasi  1  yang  penguasaannya  tidak  berubah,  Pemilik  tanah  pada  lokasi  1 sebagian mendapatkan tanahnya dari pembelian dimana kondisi ini diasumsikan mereka memiliki  kendali  untuk  menjual  dan  merubah  fungsinya.  Sedangkan  lokasi  2,  yang penguasaanya  di  distribusikan  kepada  anggota  kelompok  taniterdapat  komitmen bersama yang sangat ditekankan dari awal sertaharus disadarioleh setiap pemilik tanah untukdapat  mempertahankan  fungsi  tanah  pertaniannya.  Kondisi  tersebutmeskipun bukan  merupakan  bentuk  ideal  dalm  mempertahankan  tanah  pertanian  tetapi  sudah dapat mewakili semangat untuk menciptakan lahan pertanian berkelanjutan.
No Lokasi
Penguasaan Tanah
Keterangan Sebelum Sesudah 1 Lokasi 1 RT.1 Perorangan Perorangan • Sudah terdaftar Hak Milik • Kondisi belum dapat ditanami Padi 2 Lokasi 2 RT.2 Tanah Negara Kelompok Tani (Disarankan) • Hak belum Terdaftar (proses) • Kondisi belum dapat ditanami Padi
Tabel 6. Perbandingan Potensi Ketahanan Alih Fungsi Lahan Pada Lokasi Cetak Sawah Desa Masta.
Sumber : Pengolahan Data oleh Peneliti 2018
Kepemimpinan dari kedua ketua Kelompok Tani disini juga berperan penting men- jaga fungsi lahan pertanian selain  faktor pola penguasaan di tengah kondisi lahan yang belum dapat ditanami. Potensi ketahanan terhadap alih fungsi lahan atas tanah hasil ce- tak  sawah  ini akan  tergantung  dari  beberapa  faktor,  di antaranya  yaitu  1)  keberhasilan realisasi  cetak  sawah  sampai  dapat  dimanfaatkan  secara  optimal;  2)  penguasaan  tanah yang  diberikan,  apakah  perorangan  atau  komunal;  dan  3)  keberadaan  organisasi  ke- lompok tani dalam mengelola tata laksana pertanian anggota kelompoknya.

## 3. Penguatan Aset Tanah Petani
Penguatan  aset  tanah  yang  dimaksudkan  di  sini  adalah  bagaimana  tanah  cetak sawah yang telah didapat oleh petani pada kegiatan cetak sawah ini dapat menjadi kuat status  kepastian  hukumnya.  Peran  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Tapin  sangat penting dalam proses penguatan/legalisasi aset tanah mengingat dengan adanya penguatan aset maka petani akan memiliki kepastian dalam memanfaatkan tanah hasil cetak sawah ter- sebut,  walapun  berdasarkan  ketentuan  umum  mengenai  pencetakan  sawah,  tidak  ada ketentuan yang mengatakan bahwa hasil tanah cetak sawah wajib dilegalisasi.
Penguatan  aset  yang  dilaksanakan  untuk  mendukung  kegiatan  cetak  sawah  ini terbagi menjadi dua. Lokasi 1 melalui program Sertipikasi Tanah Pertanian tahun 2016, yang telah dilakukan pengukuran dan telah keluar sertipikat Hak milik atas tanah terse- but.  Sedangkan  pada  lokasi  2  saat  peneliti  melakukan  penelitian  ini,  penguatan  aset tanahnya baru akan dimulai melalui program redistribusi tanah tahun 2018. Redistribusi tanah yang mendasari kegiatan legalisasi aset pada lokasi 2 dilakukan setelah tanah ter- sebut  dibagi - bagikan  oleh  masyarakat  desa  melalui  Kepala  Desa  dan  Ketua  Kelompok Tani.
Selaku instansi yang memiliki kewenangan pengaturan pertanahan, peran  Kemen- terian  ATR/BPN  dalam  pencetakan  sawah  ini  sangat  minim.  Kondisi  dimana
No Jenis Lahan Lokasi 1 Lokasi 2 1 Asal Tanah Pembelian Tanah Negara Bebas 2 Realisasi Pemanfaatan Belum Optimal Belum Optimal 3 Penguasaan Tanah Perorangan Belum Ditentukan (Mengarah Komunal) 4 Organisasi Kurang Cukup
108 Fahrullah Rahmadani, Setiowati, Ahmad Nashih Luthfi
kewenangan  identifikasi  calon  petani  yang  peneliti  temukan  adanya  pembagian  tanah oleh  Ketua  Kelompok  Tani  dan  Kepala  Desa  kepada  nama - nama  yang  tidak  jelas domisilinya dan terdapat juga nama dalam daftar petani yang menerima 3 kapling tanah yang berarti mendapat 3 ha sawah setiap orang. Kondisi ini menjadikan lemahnya pen- guatan  aset  tanah  karena  telah  terjadinya  ketimpangan  penguasaan  ditengah  program pencetakan sawah.
Kegiatan penguatan aset terhadap tanah cetak sawah tidak hanya dalam sertipikasi saja. Legalitas yang kuat juga harus disandarkan pada regulasi administrasi pertanahan yang baik dan rekomendasi teknis dari kemampuan tanah untuk pertanian. Berdasarkan hasil overlay peta lokasi cetak sawah terhadap peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabu- paten  Tapin,  diketahui  kedua  lokasi  memang  berada  pada  pola  keruangan  tanah  per- tanian. Pada lokasi 1, Peneliti hanya menemukan sedikit area bidang yang masuk ke da- lam ruang fungsi pemukiman yang seharusnya ini tidak diperbolehkan dalam peraturan penataan  ruang,  merkipun  eksisting  di  lapangan  tidak  terdapat  perumahan  warga.  Se- dangkan pada lokasi 2, secara keseluruhan memang di desain berada pada ruang fungsi pertanian  dan  sepadan  sungai.  Mengapa  kesesuaian  rencana  pola  ruang  wilayah  ini penting,  karena  hak  atas  tanah  yang  diberikan  kepada  petani  penggarap  harus  sesuai dengan batas - batas pola ruang sebagai instrumen pengendalian perubahan alih fungsi.
Gambar 3.  Peta Lokasi Cetak Sawah Terhadap Peta RTRW Kabupaten Tapin.

## Pencetakan Sawah Baru dan Penguatan Aset Tanah Petani untuk Ketahanan Pangan 109
Kegiatan penguatan aset tanah terhadap lokasi cetak sawah dapat dilihat pada peta kemampuan  tanahnya.  Dari  peta  tersebut  dapat  dilihat  kesesuaian  yang  mengindikasi- kan  ketepatan  pada  penatagunaan  tanahnya  untuk  pertanian.  Hasilnya  menjadi  pem- banding  dan  dapat  memperjelas  tahapan  survei  dan  investigasi  yang  telah  dilakukan oleh  tim  teknis  dari  Dinas  Pertanian  Kabupaten  Tapin.  Hasil overlay peta  lokasi  cetak sawah  dengan  peta  kemampuan  tanah,  didapatkan  bahwa  tanah  pada  lokasi  1    yang digunakan  sebagai  cetak  sawah  semuanya  masuk  pada  jenis  kemampuan  tanah  A2cT yang  berarti  secara  lokasi  pencetakan  sawah  memang  rawan  terhadap  banjir  karena tanahnya yang mudah tergenang ketika hujan turun, baik itu air hujan langsung ataupun air pasang. Sedangkan pada lokasi 2 sebagian besar masuk pada jenis kemampuan A2cT dan  sisanya  ke  dalam  A1cT  dimana  perbedaannya  hanya  dari  struktur  tanahnya  se- dangkan  kerawanan  terhadap  tergenangnya  air,  keduanya  sama - sama  termasuk  tanah yang  mudah  tergenang.  Hal  tersebut  dikarenakan  letak  tanah  cetak  sawah  lokasi  2  be- rada persis di pinggiran aliran sungai. Pertimbangan kemampuan tanah ini menjadi acu- an  untuk  membuat  rancangan  desain  dan  konstruksi  cetak  sawah,  dengan  menjadikan ketinggian pasang air sungai itu sebagai acuan dalam membangun galangan sawah.
Gambar 4. Peta Lokasi Cetak Sawah Masta Terhadap Kemampuan Tanah Kab. Tapin
Sumber : Pengolahan Data oleh Peneliti 2018

## 110 Fahrullah Rahmadani, Setiowati, Ahmad Nashih Luthfi
Pencetakan sawah dapat dikatakan berhasil bukan hanya dengan mencetak secara fisik  suatu  hamparan  sawah,  tetapi  bagaimana  upaya  dalam  menciptakan  masyarakat tani  yang  mengerti  terhadap  tanahnya.  Penentuan  lokasi  cetak  sawah  dan  petani  cetak sawah  berdasarkan  usulan  masyarakat,  seharusnya  menjadikan  masyarakat  tani  Desa Masta  lebih  berkomitment  dengan  keterampilan  yang  baik  mengolah  tanahnya  tanpa membiarkan terlantar agar dapat dimanfaatkan. Kondisi seperti ini memiliki sisi negatif dan positifnya. Secara sisi positifnya yaitu 1) Keterlibatan petani dan masyarakat mem- pertegas status  kepemilikan tanah, lahan yang digunakan untuk cetak sawah akan dapat langsung  diidentifikasi  status  kepemilikannya  karena  masyarakat  sendirilah  yang mengerti  wilayahnya;  2)  Mengoptimalkan  penggunaan  tanah  yang  sebelumnya  lahan tidur sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal,  dan 3) Mereka menentukan sendiri arah pembangunan desa, dengan karakteristik yang dimiliki desa dapat menjadi modal utama dalam membangun kesejahteraan masyarakat desa. Sisi negatifnya 1) lokasi tanah harus di uji dahulu kesesuaiannya untuk menjadi lahan pertanian, jika tahapan identifi- kasi  kesesuaian  diabaikan  atau  tidak  menggunakan  pertimbangan  kemampuan  tanah maka dapat menjadi gagal konstruksinya; 2) Adanya ketidaksesuaian terhadap ketentu- an petani yang menerima manfaat, kondisi ini mengakibatkan salah sasaran dengan po- tensi penggarapan dikuasai oleh yang bukan petani 3) Potensi terjadinya tanah absentee dan penguasaan kelebihan luas maksimum ketika ada unsur ketidakadilan dalam penen- tuan siapa dan berapa luas calon petani dapat tanah tersebut, kondisi ini dapat mengu- bah sifat distribusi menjadi sifat rekonsentrasi oleh para elit desa.
Tabel 7. Perbandingan Pencetakan Sawah pada lokasi 1 dan lokasi 2
No Indikator Pendekatan Lokasi 1 Lokasi 2 1 Asal tanah Tanah Milik Perorangan Tanah Negara Bebas 2 Penguasaan Tanah Perorangan Belum  ditentukan;  dis- arankan  dalam  bentuk komunal (koperasi tani) 3 Ketentuan Petani/ penerima manfaat a.  20  orang  adalah  petani,  3 orang  adalah  PNS,  5  orang adalah  Ibu  Rumah  Tangga, 27  orang  adalah  wiraswasta, 7  orang  tidak  memiliki  pe - kerjaan b.  60  orang  berdomisili  dekat lokasi  tanah,  2  orang  ber- domisili  jauh  dari  lokasi tanah a.  Tahap  1  :  50  orang pekerjaannya adalah petani;  berdomisili  di Desa Masta b.  Tahap  2  :  137  orang, berdasarkan informasi ketua  kelompok  Tani adalah warga Desa Masta.
Bersambung...
Sumber : Pengolahan peneliti 2018
Perbedaan cetak sawah lokasi 1 dan lokasi 2 menunjukan bahwa kebijakan ini lebih lebih  sering  dilihat  dari  aspek  fisik  terciptanya  sawah  namun  belum  menyentuh bagaimana  terciptanya  masyarakat  tani  yang  memiliki  hubungan  penguasaan  dengan tanahnya.  Pengaturan  cetak  sawah  yang  terjadi  menimbulkan  perbedaan  kepentingan antara usulan masyarakat dengan hasil realisasi cetak sawah yang di konstruksi, hal ter- sebut terjadi dikarenakan ketidakjelasan administrasi atau pengaturan yang menjadi lan- dasannya, yang membuat kerugian kepada masyarakat tani.

## C. Kesimpulan dan Saran

## 1. Kesimpulan
Penelitian  ini  menemukan  fakta  bahwa  kedua  lokasi  cetak  sawah  di  Desa  Masta berada pada tanah yang memangmudah tergenang banjir dan terdapat beberapa petani tidak berdomisili di lokasi cetak sawah tersebut. Penetapan lokasi dan calon petani yang diusulkan  masyarakat  tani  menggambarkan  ketidakjelasan  antara  yang  diinginkan masyarakat  tani  dengan  yang  seharusnya.  Fakta  lapangan  darihasil  program  tersebut seolah - olah  menunjukkan  bahwa  program  hanya  sekedar  membangun  fisik  sawahnya saja. Setelah 2 tahun tercetak, hasil produksi padi masih belum maksimal karena kondisi lahan yang tergenang banjir dan konstruksi sawah kembali menjadi belukar. Namun jika cetak  sawah  baru  seluas  237  ha  berhasil  berproduksi,  Desa  Masta  berpotensi  menjadi desa  lumbung  padi  karena  akan  mampu  menghasilkan  pangan  yang  dapat  memenuhi kebutuhan daerah lain.
No Indikator Pendekatan Lokasi 1 Lokasi 2 4 Penetapan Lokasi Usulan Masyarakat Usulan Masyarakat 5 Realisasi  Pemanfaa- tan Lahan Belum Optimal Belum Optimal 6 Organisasi Tani Belum optimal Belum optimal 7 Ketahanan  terhadap alih fungsi lahan Lebih rawan beralih fungsi Lebih tahan beralih fungsi 8 Kemampuan Tanah sebelum cetak sawah Tergenang ketika hujan Tergenang ketika hujan 9 Penggunaan tanah sebelum cetak sawah Tanah Belukar Tanah Belukar 10 Legalisasi aset Program sertipikasi Tanah Pertanian Program Redistribusi Tanah

## 112 Fahrullah Rahmadani, Setiowati, Ahmad Nashih Luthfi
Pola  Penguasaan  Tanah  setelah  dicetak  akan  cenderung  mengikuti  pola  pen- guasaan  tanah  sebelum  dicetak,  kecuali  adanya  peluang  pengaturan  penguasaan  tanah yang  berasal  dari  tanah  negara.Pola  penguasaan  ini  menjadi  indikator  kerawanan  ter- hadap alih  fungsi lahan  atas  tanah  cetak  sawah  tersebut.  Peran  Kementerian  ATR/BPN dalam  kegiatan  penguatan  aset  tanah  petani  dilakukan  secara  terpisah  dari  program pencetakan sawah ini. Selain itu, Peta Kemampuan Tanah juga tidak digunakan sebagai bahan  pertimbangan  sehingga  kondisi  lokasi  yang  rawan  tergenang  banjir  ini  tidak diketahui lebih awal pada saat pelaksanaan konstruksi cetak sawah.

## 2. Saran
a. Program Pencetakan Sawah seharusnya didasari landasan hukum yang lebih kuat menjadi  komponen  yang  tidak  terpisahkan  dalam  kerangka  Reforma  Agraria.  Di dalamnya  termuat  partisipasi  petani  secara  luas  mulai  dari  usulan  lokasi, pembuatan  desain,  sampai  membentuk  pola  penguasaannya  karena  mereka mengerti  wilayahnya  dan  mengetahui  apa  yang  dibutuhkan  untuk  masyarakat desanya.
b. Pengaturan  mengenai  pola  penguasaan  tanah  harus  diatur  sebelum  pencetakan sawah  dilakukan,  dengan  kesepakatan  bersama  membuat  kelompok  tani  sebagai pemegang  hak  komunal  walaupun  masing - masing  petani  nantinya  mendapatkan legalisasi hak perorangan didalamnya.
c. Peran ATR/BPN seharusnya dapat berperan lebih mulai dari 1) penentuan luas, 2) penentuan petani penggarap, 3) pengaturan pola penguasaan, sampai ikut terlibat dalam  4)  pemberdayaan  masyarakat  desa,  dan  yang  terpenting  5)  terwujudnya sinergi  pengaturan  instrumen  pengendalian  Peta  Penataan  Ruang  yang  sudah terintegrasi dengan Peta Kemampuan Tanah.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pusat  Statistik 2017, Kecamatan Bakarangan dalam angka tahun 2017, BPS  Kabupaten Tapin, Tapin.
Badan Pusat Statistik, 2015, https://www.bps.go.id/, diakses pada 19 Februari 2018
Direktorat Jendreal Prasarana dan Sarana Pertanian  2017, Petunjuk teknis perluasan sawah pola swakelola, Kementerian Pertanian, Jakarta.
Ihsan, A, Dewi, Ch, Edy, C & Husnil, M  2015, Megastruktur Indonesia: program masif pem- bangunan infrastruktur 2015 - 2019 , Kata Data News and Research, Jakarta.
Pencetakan Sawah Baru dan Penguatan Aset Tanah Petani untuk Ketahanan Pangan 113
Luthfi,  AN,  &  Shohibudin,  M  2016, ‘ Mempromosikan  Hak  Komunal ’, Jurnal  Digest Epistema , hlm. 42 - 45.
McMahon,  P  2018, Berebut  makan  politik  baru  Pangan (Terjemahan),  InsistPress, Yogyakarta.
Muslim,  C  2014, ‘ Pengembangan  Lahan  Sawah  (Sawah  Bukaan  Baru)  Dan  Kendala Pengelolaannya  dalam  Pencapaian  Target  Surplus  10  Juta  Ton  Beras  Tahun 2014’, Jurnal SEPA, Vol. 10, No.1, hlm. 257 – 267 .
Pasandaran, E 2006, ‘ Alternatif Kebijakan Pengendalian Konversi Lahan Sawah Beririgasi Di Indonesia ’ , Jurnal Litbang Pertanian , Bogor.
Thoriq, A, Yunita, D, Sutrisno, B, & Syamsiyah, N 2016, Analisis sosial ekonomi calon petani perluasan  sawah  di  Kabupaten  Tulang  Bawang,  Provinsi  Lampung, Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran, Sumedang.
Widjanarko,  BS,  Pakpahan,  M,  Rahardjono  B,  &  Suweken,  P  2001, ‘ Aspek  Pertanahan dalam  Pengendalian  Alih  Fungsi  Lahan  Pertanian  (Sawah) ’ ,  Prosiding  Multi- fungsi Lahan Pertanian , Jakarta.
Wiradi,  G    2008, Dua  abad  penguasaan  tanah: pola  penguasaan  tanah  pertanian  di  Jawa  dari masa ke masa, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
Makitan, G 2017, ‘ Cetak sawah, cetak masalah ’, Tempo , 4 - 10 September, hlm. 32 - 33.

## Peraturan Perundangan:
Undang - Undang  Nomor  7  Tahun  1996  jo  Undang - undang  No  18  Tahun  2012  tentang Pangan.
Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Undang - Undang  Nomor  41  Tahun  2009 tentang  Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  No  02  Tahun  2015  tentang  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019.
Peraturan  Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan