Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 4, No. 10 Oktober 2019

## IMPLEMENTASI  TANGGUNGJAWAB  PEMERINTAH  DAERAH  DALAM PENANGGULANGAN  PENYAKIT  HIV/AIDS  DI  DAERAH  KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Guruh Sirgantera Putra Sekolah Tinggi Farmasi (STF) Cirebon Email: guruhsirgantera.gs@gmail.com

## Abstrak
Communicable  diseases  that  become  long-term  national  development  priorities 2005-2025  is  malaria,  dengue  fever,  diarrhea,  polio,  filaria,  leprosy,  pulmonary tuberculosis,  HIV/AIDS,  pneumonia,  and  other  diseases  that  can  be  prevented  by immunization.  Although  infectious  diseases  are  a  priority  target  of  the  prevention and  eradication  of  the  Millennium  Development  Goals  (Millennium  Development Goals) is the dengue hemorrhagic fever ( DHF ), malaria and tuberculosis, but in the area of East Lombok district HIV / AIDS is also urged to be eradicated, as has been become a plague that claimed the lives of hundreds of people every year. This study  aims  to  determine  how  the  spread  of  HIV/AIDS  and  the  efforts  of  local authorities  in  tackling  HIV/AIDS.  The  method  used  is  a  qualitative,  descriptive analysis  method,  in  checking  the  validity  and  reliability  of  the  data  used triangulation  of  researchers.  Implementation  Responsibility  of  Local  Government in  tackling  infectious  diseases  HIV/AIDS  in  East  Lombok  district  can  not  fully support the achievement of health development goals, namely realize the degree of public  health  as  high,  as  a  result  there  are  still  many  obstacles  that  could potentially  hinder  efforts  to  control  infectious  diseases  HIV/AIDS.  Theoretic approach  in  the  prevention  of  infectious  diseases  HIV/AIDS  ternayata  should  be supported  by  lawmakers  thoughtful,  orderly  and  dignified,  and  behave  as  a "servant  of  the  State"  and  "public  servant".  In  the  mechanism  of  implementation and monitoring of environmental management, the implementation process should be used as a final series of round setting, planning and implementation of a system of  law.  Thus  the  difficulties  in  implementing  the  surveillance  and  prevention  of infectious  disease  of  HIV/AIDS  is  the  level  of  public  awareness  of  the  law  is  still low, regulation is not yet complete, the level of ability of law enforcement are low, and the cost ranges shopping. These factors  must be considered in order to avoid violation of health laws. In addition to the effectiveness of supervision and control of  infectious  diseases,  especially  HIV/AIDS,  then  the  law  must  be  established  in accordance with the need to prevent transmission of infectious diseases HIV/AIDS.
Kata Kunci : Responsibility of local government, the spread of disease, HIV/AIDS

## Pendahuluan
Kesehatan adalah aspek yang terpenting bagi kehidupan manusia, namun belum banyak  masyarakat  yang  mampu  mengambil  keputusan  tentang  perawatan  kesehatan yang  meraka  butuhkan,  dan  tanggungjawab  untuk  dapat  menjaga  kesehatan  secara optimal.
Betapa  pentingnya  kesehatan,  akan  tetapi  banyak  dari  kita  yang mengabaikannya. Mereka tidak menyadari bahwa gaya hidup, pola hidup, dan aktivitas keseharian  dapat  mempengaruhi  kesehatan.  Penyakit  menular  yang  telah  menjadi prioritas penyusunan nasional dalam jangka waktu yang panjang 2005-2025 diantaranya ialah  malaria,  demam  berdarah  dengue,  diare,  polio,  filaria,  kusta,  tuberkulosis  paru, HIV/AIDS, pneumonia, dan berbagai wabah penyakit lain yang mampu dicegah dengan adanya imunisasi.
Walaupun penyakit menular yang berperan sebagai prioritas sasaran pencegahan dan penumpasan dalam Misi Pembangunan Millenium ( Millenium Development Goals ) merupakan  demam  berdarah  dengue  (DBD),  malaria  dan  tuberkulosis,  namun  di wilayah Kabupaten Lombok Timur penyakit HIV/AIDS saat ini sangat mendesak untuk dimusnahkan,  sebab  sudah  menjadi  wabah  yang  banyak  memakan  korban  jiwa  hingga ratusan orang pada setiap tahunnya. HIV/AIDS tidak hanya mengancam orang dewasa, melainkan juga anak-anak.
Di  dunia,  setiap  hari  kurang  lebih  dari  5.000  kaum  muda  berumur  15-24  tahun terjangkiti  HIV,  dan  1.400  anak  umurnya  15  tahun  ke  bawah  diperkirakan  meninggal akibat komplikasi AIDS. 15 juta anak di seluruh dunia telah kehilangan orang tua yang disebabkan  AIDS.  Walaupun  seperti  itu, beberapa  besar  kaum  muda  tidak  mengetahui bagaimana cara mencegah penyakit ini, baik  yang tinggal di negara dengan pervalensi tinggi  di  Afrika  sub-Sahara  atau  juga  di  kawasan  lain  karena  HIV/AIDS  mulai menyebar (Pratama, 2018)
Human  Immuno  Deficiency  Virus  (HIV)  ialah  suatu  virus  yang  mengancam sistem  kekebalan  tubuh.  Dengan  memperlemah  ketahanan  tubuh  terhadap  penyakit, HIV  menjadikan  tubuh  rentan  terhadap  infeksi  yang  berpotensi  mengancam  jiwa  dan kanker. Acquired Immuno  Deficiency  Syndrom (AIDS),  merupakan  sindrom  atau gabungan  gejala  penyakit  yang  diakibatkan  oleh  adanya Human  Immuno  Deficiency Virus (HIV).
Penyakit ini dapat ditularkan melalui penggunaan jarum suntik yang tidak steril terutama pada pengguna narkotika dan obat-obatan, tranfusi darah, hubungan seks yang tidak  aman,  atau  melalui  plasenta  dari  ibu  pada  bayinya  sewaktu  masih  dalam kandungan  (Rakyat,  2004).  Perlu  kita  ketahui  bahwa  virus  Epidemi  HIV-AIDS  adalah kegentingan  global  dan  tantangan  yang  berat  bagi  pembangunan  dan  kemajuan  sosial, banyak  dari  negara-negara  miskin  yang  sangat  berpengaruh  epidemi  ini  dilihat  dari jumlah  infeksi  serta  dampak  yang  ditimbulkannya,  bagian  terbesar  dari  orang  yang hidup dengan HIV-AIDS ialah orang dewasa yang berkedudukan pada usia kerja, maka masalah  ini  bukan  hanya  masalah  kesehatan  dari  penyakit  menular  semata, konsekuensinya  dirasakan  oleh  perusahaan  dan  ekonomi  nasional,  demikian  juga  oleh para  pekerja  dan  keluarganya  (D.  tenaga  kerja  RI,  2005)  HIV/AIDS  tidak  hanya mengancam  orang  dewasa,  melainkan  juga  anak-anak.  Di  dunia,  setiap  hari  lebih  dari 5.000 kaum muda berusia 15-24 tahun terjangkit HIV, dan 1.400 anak usia 15 tahun ke bawah  diperkirakan  meninggal  akibat  komplikasi  AIDS.  15  juta  anak  di  dunia  telah kehilangan orang tua karena AIDS (Pratama, 2018).
Epidemi HIV di Indonesia biasanya dikaitkan dengan pengguna narkoba suntik (penasun)  dan  para  wanita  pekerja  seks  (WPS),  untuk  saat  ini  situasi  epidemi  HIV- AIDS  telah  berubah.  Pada  tahun  mendatang  diprediksi  kisaran  terbesar  infeksi  HIV akan  berlansung  pada  laki-laki  yang  sudah  berhubungan  seks  dengan  laki-laki  pula (LSL),  diikuti  dengan  perempuan  pada  populasi  umum  (perempuan  berisiko  rendah), yang  meliputi  dari  perempuan  yang  terinfeksi  melalui  pasangan  yang  sudah  terinfeksi dan  para  wanita  yang  telah  melakukan  perilaku  yang  berisiko  pada  tahun-tahun sebelumnya  serta  mereka  yang  nyatanya  telah  terinfeksi  dan  baru  terlihat  di  kemudian hari.
Jumlah infeksi yang lumayan besar berlangsung pada laki-laki yang merupakan konsumen pekerja seks dan laki-laki populasi umum, yang meliputi dari laki-laki yang terinfeksi  melewati  hubungan  seksual  dengan  istri-istri  mereka  ditambah  dengan  laki- laki yang berhubungan seks dengan para WPS pada tahun terdahulu (K.  K. RI, 2014). Dengan semakin meningkatnya kasus  HIV-AIDS diperlukan peran Pemerintah Daerah Kabupaten  Lombok  Timur  untuk  meningkatkan  derajat  kesehatan  seluruh  anggota masyarakat.
Strategi  pencegahan  dan  penanggulangan  HIV-AIDS  dilaksanakan  dengan peningkatan  peran  dan  tanggung  jawab  Pemerintah  Daerah,  Dinas  Kesehatan,  Komisi Penanggulangan  AIDS,  Swasta,  LSM,  KDS  (Kelompok  Dukungan  Sebaya)  dan  Odha serta  masyarakat  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan  fungsinya  dengan  mengembangkan prinsip  pemberdayaan.  Program  pemecah  AIDS  di  Indonesia  memiliki  4(empat)  pilar, yang semuanya mengacu pada paradigma zero new infection, zero AIDS-related death dan zero  Discrimination (PP&PL,  2011).  Salah  satu  dilema  dalam  pengendalian HIV- AIDS  ialah  masih  tingginya  stigma  serta  diskriminasi  terhadap  orang  dengan  HIV- AIDS di masyarakat.
Mengingat HIV-AIDS sering dikaitkan dengan kebiasaan buruk yang dipandang tidak  baik  atau  bertentangan  dengan  norma  positif  pada  masyarakat.  Rasa  takut  serta ketidaktahuan tentang  infeksi  HIV  yang  disebabkan  oleh  tingkat  kematian  yang  tinggi pada  mula  epidemi  ini  semakin  memperberat  stigma  dan  diskriminasi.  Stigma  dan diskriminasi  ini  memperoleh  dampak  buruk  sehingga  sering  didapatkan  terjadinya pengucilan, pengusiran, pemutusan hubungan kerja, lebih-lebih juga kekerasan.
Stigma  dan  diskriminasi  menyebabkan  kesusahan  psikis,  emosi,  spiritual  serta sosial  ke  masyarakat  yang  luar  biasa  ini  merambah  pula  hingga  ke  keluarga  yang menyebabkan  hilangnya  kesempatan  akses  ke  pelayanan  kesehatan  maupun  pelayanan dukungan  publik  lainnya,  serta  kesempatan  pendidikan,  bahkan  mengeliminasi  rasa damai dalam hidup berbangsa dan bermasyarakat.
Mengingat  seharusnya  dampak  yang  dimunculkan  dari  kejadian  luar  biasa  dan wabah  akibat  penyakit  menular  HIV/AIDS,  sehingga  diperlukan  langkah-langkah pemeliharan bagi masyarakat. Pemeliharaan meliputi perlindungan terhadap masyarakat umum,  aparat  kesehatan,  korban  dan  para  pelapor.  Untuk  itu  perlu  dilihat  peraturan perundang-undangan yang komprehensip di bidang penanganan wabah penyakit.
Untuk  itu  perlu  dilihat  peraturan  perundang-undangan  yang  telah  berlaku, mencermati kenyataan yang sedang terjadi saat ini dan mengantisipasinya.

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif. Penelitian yang  digunakan  ini  kualitatif  karena  dalam  penelitian  ini  memakai  analisis  kualitatif dimana  peneliti  meneliti  permasalahan  yang  terjadi  secara  faktual  sebagai  gejala
sosiologis dan dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan normatif dalam pembahasannya.
Sedangkan  yang  dimaksud  metode  kualitatif  adalah:  “:suatu  langkah  penelitian yang mewujudkan data deskriptif analistis, yaitu apa yang dinyatakan oleh reaksi secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diamati dan dipelajari sebagai sesuatu  yang  utuh”  (Sukanto,  1990).  Pendekatan  yang  digunakan  pada  penelitian  ini merupakan  yuridis  sosiologis  (Socio  Legal),  karena  dalam  penelitian  yang  dilakukan dititikberatkan  pada  upaya  pemerintah  daerah  dalam  menanggulangi  penyebaran penyakit  HIV/AIDS  dikaitkan  dengan  peraturan  perundang-undangan  apakah  dalam pelaksanaanya mengalami kendala-kendala atau hambatan.

## Hasil dan Pembahasan
1. Human  Immunodeficiency  Virus  (HIV),  Aquired  Immune  Deficiency Syndrome (AIDS).
a. Pengertian HIV/AIDS
AIDS  merupakan  singkatan  dari Acquired  Immuno  Deficiency Syndrome , yaitu suatu gejala berkurangnya kemampuan untuk pertahanan diri yang disebabkan oleh terkenanya virus HIV ke dalam tubuh seseorang. AIDS disebabkan oleh infeksi HIV atau Human Immuno-deficiency Virus (Depkes, 2005).  HIV  dapat  menimbulkan  AIDS  dengan  langkah  melawan  sel  darah putih  yang  disebut  sel  CD4  yang  akibatnya  akan  mampu  menghancurkan sistem kekebalan tubuh pada manusia yang pada akhirnya tidak bisa bertahan dari hambatan penyakit yang berat bahkan ringan sekalipun.

## b. Cara Penularan HIV/AIDS
AIDS  ialah  sindrom  menghilangnya  kekebalan  tubuh  yang diakibatkan  oleh  virus  HIV.  Virus  ini  menimbulkan  tubuh  akan  mudah diserang  wabah  penyakit  lain  yang  berakibat  fatal.  Serangan  penyakit  ini bukan merupakan bahaya bagi orang-orang yang sistem kekebalannya bekerja dengan normal. HIV ditularkan melalui tiga jalur, yaitu:
1) melalui hubungan seksual,
2) melalui  pemakaian  alat-alat  yang  telah  tercemar  HIV,  seperti  jarum suntik dan pisau cukur, dan
3) melalui  ibu  yang  terkena  penyakit  HIV  terhadap  janin  yang  di
kandungannya atau bayi yang diberi asi oleh ibunya.
Penularan HIV sendiri hanya akan terjadi bila: (a) Virus HIV berhasil hidup di dalam tubuh manusia, (b) Virus harus dalam jumlah besar, (c) HIV harus  masuk  ke  tubuh  orang  melalui  cara  penularan  tertentu  (Aggleton,  P.; Rivers, K.; Warwick, I., and Whitty, 1994)
c. Aspek Klinik HIV/AIDS
Dalam  tubuh  penderita  HIV/AIDS,  partikel  virus  yang  bercampur dengan DNA sel penderita, sehingga satu kali penderita terkena HIV, seumur hidup ia akan konsisten terkena. Dari semua orang  yang terkena HIV, mula- mula  sedikit  saja  yang  menjadi  penderita  AIDS  pada  3  tahun  pertama,  50% lahi  berkembang  menjadi  penderita  AIDS  setelah  10  tahun.  Virus  HIV memiliki masa inkubasi antara 5-10 tahun. Orang yang terserang HIV masih terlihat sehat dan dalam waktu itu pula bisa menularkan terhadap orang lain tanpa  disadarinya  (Hawari,  2006). Global  Programme  on  AIDS dari  Badan Kesehatan  Dunia  (WHO)  membagi  tingkat  klinik  infeksi  HIV  sebagai berikut:
1. Tingkat  klinik  1  (asimptomatik)  Pada  tingkat  ini  pasien  belum mempunyai masalah dan dapat melakukan aktivitasnya secara normal.
2. Tingkat klinik 2 (dini) Pada tingkat ini, pasien telah menunjukkan gejala namun aktivitas masih tetap normal, Penurunan berat badan yang kurang dari 10%.
3. Tingkat klinik 3 (menengah) Pada tingkat klinik 3 ini, penderita biasanya berbaring  di  tempat tidur lebih  dari  12  jam  sehari  selama  sebulan  lebih, Penurunan  berat  badan  lebih  dari  10%  d.  Tingkat  klinik  4  (lanjut)  Pada tingkat  ini  badan  penderita  menjadi  kurus  (HIV  wasting  syndrome), yaitu:  berat  badan  mengalami  penurunan  lebih  dari  10%  dan  (a)  diare kronik  yang  terjadi  tanpa  diketahui  sebabnya  selama  kurang  lebih  dari satu bulan, atau (b) mengalami gejala kelemahan kronik dan panas tanpa diketahui penyebabnya selama lebih dari satu bulan.
d. Strategi Penanggulangan HIV/AIDS
Reaksi nasional terhadap epidemi HIV dan AIDS di  Indonesia sudah dimulai pada tahun 1985 dan akan terus menerus meningkat seimbang dengan
meningkatnya  jenis  serta  besaran  problema  yang  dihadapi  baik  oleh pemerintah  ataupun  masyarakat.  Reaksi  utama  dalam  masa  waktu  tersebut adalah  pembentukan  komisi  penanggulangan  AIDS,  penetapan  wajib  lapor kasus  AIDS,  penetapan  laboratorium  untuk  pemeriksaan  HIV,  penyediaan dan  pengedaran  bahan  komunikasi,  informasi  dan  edukasi,  surveilans  HIV pada  sub  populasi  tertentu,  peningkatan  kapasitas  tenaga  kesehatan  dan  non kesehatan  serta  lahirnya  banyak  lembaga  swadaya  masyarakat  yang  peduli terhadap HIV- AIDS.
Tujuan  umum  penanggulangan  HIV-AIDS  adalah  menghalangi  dan mengurangi  penularan  HIV,  meningkatkan  kualitas  hidup  ODHA  serta mengurangi  dampak  sosial  dan  ekonomi  akibat  HIV-AIDS  pada  individu, keluarga dan masyarakat.
e. Aspek Hukum Penanggulangan HIV/AIDS
Fungsi  hukum  sangat  diperlukan  dalam  kehidupan  bermasyarakat. Menurut  Soerjono  Soekanto  fungsi  hukum  antara  lain  sebagai  alat  untuk melakukan  ketertiban  dan  ketentraman  dalam  kehidupan  bermasyarakat, sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial, baik lahir maupun batin, dan sebagai sarana dalam menjalankan pembangunan bagi masyarakat.
Upaya-upaya  penanggulangan  HIV-AIDS  di  Kabupaten  Lombok Timur berdasarkan pada landasan hukum sebagai berikut ;
1) Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1984  tentang  penanggulangan  wabah penyakit menular.
2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3) Peraturan Presiden nomor 75 Tahun 2006 tentang komisi penganggulangan AIDS Nasional;
4) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2007 tentang pedoman umum  pembentukan  komisi  penanggulangan  AIDS  dan  pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV-AIDS di daerah;
5) Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  nomor  21  tahun  2013 tentang penanggulangan HIV dan AIDS;
6) Peraturan  Gubernur  NTB  No.15  Tahun  2012  tentang  penanggulangan HIV/AIDS Daerah;
7) Peraturan Daerah Kabupaten  Lombok Timur No.11 Tahun 2008 tentang Pencegahan Penyakit Menular HIV/AIDS.
2. Teori Tanggungjawab Hukum dalam Perspektif Hukum Kesehatan
Menurut  Abdulkadir  Muhammad  teori  mengenai  tanggung  jawab  dalam perbuatan  melanggar  hukum  ( tort  liability )  yang  dibagi  menjadi  beberapa  macam teori, yaitu (Muhammad, 2010):
a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum  yang dilakukan dengan sengaja ( intertional tort liability ), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
b. Tanggung  jawab  akibat  perbuatan  melanggar  hukum  yang  dilakukan  karena kelalaian  ( negligence  tort  lilability ),  didasarkan  pada  konsep  kesalahan ( concept  of  fault )  yang  berkaitan  dengan  moral  dan  hukum  yang  sudah bercampur baur (interminglend).
c. Tanggung  jawab  mutlak  akibat  perbuatan  melanggar  hukum  tanpa mempersoalkan  kesalahan  ( stirck  liability ),  didasarkan  pada  perbuatannya baik  secara  sengaja  maupun  tidak  sengaja,  artinya  meskipun  bukan kesalahannya  tetap  bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang  muncul  akibat perbuatannya.
KUHPerdata yaitu:
“Tiap  perbuatan  melanggar  hukum,  yang  membawa  kerugian  kepada seorang  lain  mewajibkan  orang  yang  karena  kesalahannya  menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
Menurut  Pasal  1365  KUHPerdata,  yang  dimaksud  dengan  perbuatan melawan  hukum  merupakan  perbuatan  yang  tidak  mematuhi  hukum  yang dilaksanakan  oleh  seorang  yang  karena  salahnya  telah  memicu  kerugian  bagi orang  lain.  Dalam  ilmu  hukum  dikenal  3  (tiga)  kategori  perbuatan  melawan hukum, yaitu sebagai berikut:
a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa adanya unsur kesengajaan maupun kelalaian).
c. Perbuatan  melawan  hukum  karena  kelalaian.  Jika  diamati  dari  pengaturan KUHPerdata  Indonesia  tentang  perbuatan  melawan  hukum  lainya,
sebagaimana  juga  dengan  KUHPerdata  di  negara  sistem  Eropa  Kontinental, maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut (Fuady, 2010):
1) Tanggungjawab  dengan  unsur  kesalahan  (kesengajaan  dan  kelalaian), sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.
2) Tanggung  jawab  dengan  unsur  kesalahan,  khususnya  unsur  kelalaian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdata.
3) Tanggung  jawab  mutlak  (tanpa  kesalahan)  dalam  arti  yang  sangat terbatas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdata.
3. Hukum kesehatan
Van der Mijn di dalam makalahnya menyatakan bahwa:
'… health law as the body of rules that relates directly to the care of health as well  as  the  applications  of  general  civil,  criminal,  and  administratif  law ” (Mijn, 1984).
Lebih luas dari apa yang dikatakan Van der Mijn adalah pengertian yang diberikan Leenen bahwa hukum kesehatan adalah :
“…het  geheel  van  rechtsregels,  dat  rechtsteeks  bettrekking  heft  op  de  zorg voor de gezondheid en de toepassing van overig burgelijk, administratief en strafrecht  in  dat  verband.  Dit  geheel  van  rechtsregel  omvat  niet  allen wettelijk recht en international regelingen, maar ook international richtlinen gewoonterecht  en  jurisprudenterecht,  terwijl  ook  wetenschap  en  literatuur bronnen van recht kunnen zijn” (Leenen, 1981)
Dalam perjalanannya diinginkan oleh Pinet bahwa untuk dapat mewujudkan kesehatan  bagi  semua,  diidentifikasikan  faktor  determinan  yang  mempengaruhi sekurang-kurangnya mencakup:
“…biological,  behavioral,  environmental,  health  system,  socio  conomic, socio cultural, aging the population, science and technology, information and communication,  gender,  equity  and  sosial  justice  and  human  right ”  (Pinet, 1998)
Dari sudut pandang materi muatan yang ada dapat dikatakan mengandung 4 (empat) obyek, yaitu :
a. Pengaturan yang terikat dengan langkah kesehatan;
b. Pengaturan yang berkaitan dengan tenaga kesehatan;
c. Pengaturan yang berkaitan dengan sarana kesehatan; dan 4. Pengaturan yang
berkaitan dengan komoditi kesehatan.
d. Hak Asasi Orang dengan HIV/AIDS atas Kesehatan
Hendarmin Ranadireksa memberikan definisi mengenai Hak asasi manusia pada  hakekatnya  merupakan  seperangkat  ketentuan  atau  aturan  untuk  melindungi warga  negara  dari  kemungkinan  penindasan,  pemasungan  atau  pembatasan  ruang gerak warga negara oleh negara.
Menurut  Mahfud  MD  hak  asasi  manusia  itu  dimaknai  sebagai  hak  yang melekat  pada  martabat  manusia  sebagai  mahluk  ciptaan  Tuhan  dan  hak  tersebut dibawa  manusia  sejak  lahir  ke  muka  bumi  sehingga  hak  tersebut  bersifat  kodrati. Dapat  disimpulkan  bahwa  hak asasi  manusia  adalah  hak  dasar  yang  melekat  pada setiap  individu  sejak  dilahirkan  ke  muka  bumi  dan  bukan  merupakan  pemberian manusia atau negara yang wajib dilindungi oleh negara.
Dalam  Undang-Undang  No  36  Tahun  2009  Pasal  4  disebutkan  bahwa kesehatan adalah hak setiap orang, dimanapun ia berada di muka bumi, hal tersebut sesuai  dengan  Dokumen General  Comment  WHO (2000)  yang  diadopsi  dari Kenvenan  Hak,  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya.  Sebagaimana  hak  asasi  lainnya, dalam pemenuhan hak kesehatan, negara juga mempunyai 3(tiga) kewajiban yaitu: 1) menghormati hak kesehatan,2) melindungi hak kesehatan dan 3) memenuhi hak kesehatan.
Undang-Undang  Dasar  Negara  RI  Tahun  1945  yang  telah  diamandemen, secara  nyata  dalam  Pasal  28  H  menyatakan,  bahwa  setiap  warga  negara  berhak mendapat pelayanan kesehatan yang layak. Dan terkait hak-hak pasien sendiri telah diatur diantaranya dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 mengenai Kesehatan, serta diatur juga dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang  No. 44 tahun 2009  mengenai  Rumah  Sakit.  Odha  sebagaimana  manusia  lainya  mempunyai  hak yang  sama  atas  kesehatan  dan  hak-hak  lainnya.  Kewajiban  negara  ialah melaksanakan norma-norma HAM pada hak atas kesehatan Odha harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:
a. Ketersedian  pelayanan  kesehatan.  Negara  melewati  pemerintah  dan  alat kelengkapannya  lainnya  memiliki  kewajiban  untuk  memiiki  sejumlah pelayanan kesehatan bagi Odha.
b. Kemudahan aksesibilitas fasilitas kesehatan serta barang dan jasa kesehatan. Setiap manfaat dari sarana dan infrastruktur kesehatan harus dapat diberi jalur oleh  tiap  orang  tanpa  diskriminasi.  Dalam  pemanfaatannya  setiap  aspek kesehatan  tidak  diskriminatif,  terjangkau  secara  fisik  (termasuk  untuk difable), tercapai secara ekonomi, dan bisa didapatkan informasi dengan cara mencari,  menerima atau menyebarkan  informasi  dan ide mengenai  masalah- masalah kesehatan (informed consent).
c. Penerimaan  Setiap  sarana  dan  infrastruktur  kesehatan,  barang  dan  dan  jasa pelayanan  harus  dilaksanakan  dengan  etika  kesehatan  dan  sesuai  dengan budaya.  Beberapa  hal  yang  dapat  dijadikan  contoh  kecilnya  ialah menghormati  kebudayaan  individu-individu,  dan  kearifan  lokal,  serta  kaum minoritas. Juga disusun untuk penghargaan kerahasiaan status kesehatan dan peningkatan status kesehatan untuk mereka yang membutuhkan.
d. Kualitas  Setiap  fasilitas  kesehatan,  barang,  dan  jasa  harus  berdasarkan  ilmu dan secara kesehatan sesuai dengan kualitas yang baik.

## Kesimpulan
Berdasarkan  analisis  terhadap  berbagai  data  yang  didapatkan  dalam  penelitian ini, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa :
1. Penyebaran kasus HIV/AIDS di Lombok Timur lebih didominasi karena hubungan seksual yang beresiko. Meskipun, ada juga yang karena terkontaminasi lewat jarum suntik  narkoba.  Namun,  jumlahnya  tidak  sebesar  yang  disebabkan  hubungan seksual yang beresiko.
2. Upaya  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  dalam menanggulangi penyakit HIV/AIDS antara lain :
a. Menetapkan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  21  Tahun  2013  tentang Penanggulangan  HIV  dan  AIDS  tertulis  pada  Pasal  3  Pengaturan Penanggulangan  HIV  dan  AIDS  bertujuan  untuk  :  (a)  menurunkan  hingga meniadakan  infeksi  HIV  baru;  (b)  menurunkan  hingga  menghilangkan kematian  yang  disebabkan  oleh  keadaan  yang  berkaitan  dengan  AIDS;  (c) menghilangkan diskriminasi terhadap Odha; (d) meningkatkan kualitas hidup Odha;  dan  (e)  mengurangi  dampak  sosial  ekonomi  dari  penyakit  HIV  dan
AIDS pada individu, keluarga dan masyarakat.
b. Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Lombom  Timur  melalui  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Lombok  Timur  telah  menetapkan  Layanan  HIV  dan  AIDS berkesinambungan  di  3  (tiga)  fasilitas  pelayanan  kesehatan.  Fasilitas Pelayanan  Kesehatan  yang  ditunjuk  adalah  Puskesmas  Aikmel,  Puskesmas Masbagik, dan RSUD Dr. R. Soedjono Selong Lombok Timur.
c. Menerapkan Layanan Komprehensif HIV/AIDS berkesinambungan.
d. Membentuk Tim Gerak Cepat (TGC) penanggulangan HIV/AIDS pada bulan januari tahun 2016.
e. Pencegahan  dan  penanggulangan  HIV/AIDS  dilakukan  melalui  Kemitraan antara  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Lombok  Timur,  KPA  dan  Dinas-dinas terkait.

## BLIBIOGRAFI
Aggleton,  P.;  Rivers,  K.;  Warwick,  I.,  and  Whitty,  G.  (1994). Learning  About  AIDS: Scientific  Livingstone  and  Social  Issues,  Second  Edition .  United  Stated  of America: Churchill Livingstone.
Depkes. (2005). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1507 Menkes / SK / X / 2005 tentang Pedoman Pelayanan Konseling Dan Testing .
Fuady,  M.  (2010). Perbuatan  Melawan  Hukum  Pendekatan  Kontemporer .  Bandung: Citra Adiyta Bakti.
Hawari, D. (2006). Global Effect HIV/AIDS Dimensi Psikoreligi . Jakarta: BalaiPenerbit FKUI.
Leenen,  H.  J.  J.  (1981). Gezondheidszorg  en  recht,  een  gezondheidsrechtelijke studie,Samson uitgeverij, alphen aan den rijn . Brussel.
Mijn,  V.  Der.  (1984). The  Development  of  Health  Law  in  the  Nederlands .  Jakarta: Makalah  yang  disampaikan  dalam  Seminar  Sehari  “Issues  of  Health  Law”,  Tim Pengkajian  Hukun  Kedokteran  Badan  Hukum  Nasional  Departemen  Kehakiman< PERHUKI dan PB IDI.
Muhammad, A. (2010). Hukum Perusahaan Indonesia . Citra Aditya Bakti.
Pinet,  G.  (1998).  Health  Challenges  of  The  21st  Century  a  Legislative  Approach  to Health Determinants. Internasional Digest of Health Legislation , Vol 49 No. , 134.
PP&PL,  K.  K.  R.  D.  (2011). Pedoman  Nasional  Tatalaksana  Klinis  Infeksi  HIV  dan Terapi Antiretroviral . Jakarta.
Pratama,  F.  (2018).  Implementasi  Kebijakan  Dalam  Penanggulangan  Virus  HIV  Dan AIDS Di Kabupaten Kuningan. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia , 3 (2), 26– 34.
Rakyat, K.  K.  B.  K. (2004). Strategi Nasional Penanggulangan HIV/AIDS 2007-2010,
KPAN . Jakarta.
RI, D. tenaga kerja. (2005). Pedoman bersama ILO/WHO tentang Pelayanan Kesehatan dan HIV-AIDS . Jakarta.
RI,  K.  K.  (2014). Estimasi  dan  proyeksi  HIV/AIDS  di  Indonesia  Tahun  2011-2016 . Jakarta.
Sukanto, S. (1990). Metode Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press.