## Efektivitas Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Blitar)
The Effectiveness of the Implementation of the Program Keluarga Harapan (PKH) in Poverty Alleviation Efforts (Study at the Blitar District Social Service)
Anwar Hakim Darajat 1 , Septa Ekasari 2
1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Balitar Jl. Majapahit No. 2 - 4, Blitar, Indonesia
2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Balitar Jl. Majapahit No. 2 - 4, Blitar, Indonesia Email: anwarhakim_nina@yahoo.com

## ABSTRAK
Secara  umum  efektivitas  menyatakan  sampai  seberapa  besar  tercapaianya suatu  tujuan  yang  proses  awalnya  ditentukan  dengan  target.  Pengukuran  tingkat efektivitas  dilakukan  dengan  membandingkan  rencana  yang  ditentukan  dengan hasil nyata  yang direalisasikan. Beberapa upaya  telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk menanggulangi berbagai problematika kemiskinan, salah satunya melalui  Program  Keluarga  Harapan  (PKH).  Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM) sebagai  salah  satu  penerima  program  bantuan  sosial  bersyarat  yang  ditetapkan sebagai  penerima  manfaat  Program  keluarga  Harapan  (PKH).  Tujuan  penelitian ini adalah mengetahui efektivitas implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam  upaya  penanggulangan  kemiskinan  serta  mengetahui  kendala-kendala Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  dalam  upaya  peanggulangan  kemiskinan. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan  efektivitas  implementasi  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  sudah dapat  dikatakan  efektif  dalam  upaya  penanggulangan  kemiskinan  dilihat  dari beberapa indikator efektivitas, tetapi masih terdapat beberapa kendala diantaranya kehilangan ATM, pemahaman sosialisasi  yang masih kurang diterima, terjadinya selisih  paham  antar  stakeholder  serta  medan  yang  sulit.  Saran  memberikan sosialisasi  ulang  tentang  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  kepada  stakeholder agar  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  bisa  tepat  sasaran  ke  masyarakat  serta perbaikan medan yang sulit agar daerah yang sulit dapat terjangkau.
Kata kunci: Efektivitas, Tingkat efektivitas, Program Keluarga Harapan (PKH)

## ABSTRACT
Effectiveness in general states the extent to which a goal has been achieved whose  initial  process  is  determined  by  the  target.  Measuring  the  level  of effectiveness  is  done by  comparing the determined plan  with the tangible results that are realized. Various efforts have been made by the Government of Indonesia to  overcome  various  problems  of  poverty,  one  of  which  is  through  the  Program Keluarga  Harapan  (PKH).  Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM)  as  one  of  the
recipients  of  the  conditional  social  assistance  program  who  are  designated  as beneficiaries of the Program Keluarga Harapan (PKH). The purpose of this study was to determine the effectiveness of the implementation of the Program Keluarga Harapan (PKH) in poverty reduction efforts and to find out the constraints of the Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  in  poverty  reduction  efforts. The  research method  used  a  qualitative  descriptive.  The  results  show  that  the  effectiveness  of the  implementation  of  the  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  can  be  said  to  be effective in poverty reduction efforts seen from several indicators of effectiveness, but  there  are  still  some  obstacles  including  losing  ATMs, understanding  of socialization  that  is  still  not  accepted, the  difference  in  understanding  between stakeholders and the difficult  terrain. Suggestions provide re-socialization  of  the Program Keluarga Harapan (PKH) to stakeholders so that the Program Keluarga Harapan  (PKH)  can  be  right  on  target  to  the  community  and  repair  difficult terrain so that difficult areas can be reached.
Keywords: Effectiveness,  level  of  effectiveness,  Program  Keluarga  Harapan (PKH)

## PENDAHULUAN
Kemiskinan  merupakan  keadaan  yang  tidak  mudah  didefinisikan  dan bersifat  multidimensi  karena  kemiskinan  masih  menjadi  beban  permasalahan maysrakat  dan  pemerintah  yang  belum  dapat  diselesaikan.  Banyak  faktor  yang membuat  penanggulangan  menjadi  tidak  mudah  ditangani  diantaranya  keadaan sosial,  agama,  budaya,  pola  pikir  masyarakat,  gaya  hidup,  semangat  juang, psikologi  masyarakat,  dan  berbagai  hal  lain.  Dalam  penanggulangan  kemiskinan sendiri dibutuhkan pula konsistensi dari sebuah kebijakan.
Pemerintah  Indonesia  telah  melaksanakan  beberapa  upaya  untuk menanggulangi  problematika  kemiskinan,  salah  satunya  melalui  kebijakan berasaskan  pelindungan  dan  bantuan  sosial  yang  berupa  pemenuhan  kebutuhan dasar  individu  maupun  rumah  tangga  tergolong  miskin  seperti  pelayanan kesehatan, pendidikan, pangan, air bersih dan sanitasi. Pemerintah Indonesia juga telah  mengadakan  beberapa  program  bantuan  untuk  individu,  keluarga  atau kelompok  masyarakat  yang  dianggap  kurang  mampu,  seperti  Program  Keluarga Harapan  (PKH),  Penanggulangan  Feminisasi  Kemiskinan,  Bantuan  Pangan  Non Tunai,  Bantuan  Rumah  Tangga  Sangat  Miskin,  Kartu  Indonesia  Sehat  (KIS), Program Bantuan dan Perlindungan Sosial, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kartu  Indonesai  Pintar  (KIP),  Bantuan  stimulan  perumahan  swadaya,  dan berbagai program lainnya.
Sebagai  salah  satu  bentuk  kebijakan  yang  menitik  beratkan  pada  bidang kesehatan dan pendidikan untuk anak-anak dari KPM, Program Keluarga Harapan (PKH)  merupakan  program  yang  memberikan  bantuan  sosial  dengan  harapan kelak akan memutus mata rantai kemiskinan melalui investasi pada kedua bidang tersebut.  Sebagai  upaya  menanggulangi  tingkat  kemiskinan,  sejak  tahun  2007 PKH  telah  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Indonesia.  Dalam  penanggulangan kemiskinan  yang  dihadapi  oleh  beberapa  negara,  program  perlindungan  sosial cukup terkenal di kancah internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT)  terbukti  dalam  pelaksaannya  cukup  berhasil,  terutama  mengatasi  masalah kemiskinan yang kronis.
Menurut  Siagian  (2001  :  24)  mengemukakan  bahwa  efektivitas  pada dasarnya  menampakkan  pada  tingkat  keterjangkauan  suatu  hasil.  Efektivitas seringkali  terpaut  dengan  pemahaman  efisien,  tetapi  sebenarnya  berbeda. Efektivitas  memusatkan  pada  hasil  yang  diperoleh,  sedangkan  efisiensi  lebih menekankan pada  proses untuk memperoleh  suatu  hasil  yang  diinginkan  melalui perbandingan  dari  segi output dan input nya . Menurut  Ripley  Franklin  (dalam Winarno, 2012:147) implementasi merupakan sesuatu  yang tercipta setelah suatu undang-undang  ditetapkan  untuk  memberikan  kebijakan,  otoritas  dari  program, keuntungan atau suatu model dari hasil yang terealisasi (tangible otput) .
Sehubungan dengan pendapat Gordon (dalam Pasolong, 2013), menyatakan bahwa  implementasi  berkaitan  dengan  beberapa  kegiatan  yang  ditujukan  pada realisasi  suatu  program.  Kewajiban  seorang  administrator  ialah  membangun  dan mengendalikan  suatu  cara  untuk  mengkoordinasikan,  menginterpretasi  dan mengimplementasikan  kebijakan  yang  lolos  untuk  diseleksi.  Mengkoordinasi berarti  mengelola  berbagai  unit,  sumber  daya,  dan  dalam  menjalankan  program yang  menjadi  tujuan.  Menginterprestasi  berkaitan  dengan  menafsirkan  berbagai sebutan dari program agar layak dan mudah diterima ke dalam beberapa rencana. mengimplementasi  berarti  menggunakan  pelayanan  secara  rutin  dengan melaksanakan beberapa instrumen untuk, melaksanakan berbagai pembayaran.
Suatu  kebijakan  apabila  tidak  direncanakan  dan  dipersiapkan  dengan  baik dalam  implementasinya,  maka  tujuan  dari  kebijakan  tersebut  tidak  dapat diwujudkan.  Berkaitan  dengan  penataan  kepentingan  publik  Shafritz  dan  Russel
(2005:55)  berpendapat  proses  menempatkan  program  pemerintah  yang menerjemahkan  mandat  hukum  baik  dilakukan  dengan  perintah  eksekutif  atau statu yang berlaku sesuai arahan dan struktur program tersebut untuk memberikan layanan  yang  terbaik  dan  efek  yang  kreatif  merupakan  pengertian  suatu implementasi.  Memahami  bagaimana  realita  yang  akan  tercipta  menjadi  fokus perhatian  dari  implementasi  kebijakan  itu  sendiri,  setelah  suatu  program dinyatakan  berlaku  dan  diharapkan  untuk  mencapai  tujuan  yang  memberikan suatu dampak.

## METODE PENELITIAN
Peneliti menggunakan metode kualitatif  dikarenakan  pengolahan data  yang didapatkan dari hasil penelitian berupa lisan secara langsung  atau kata-kata  yang tertulis, sehingga peneliti  dapat  menyajikan  hasil  hubungan  antara  informan atau narasumber  dengan  peneliti  secara  lebih  mendalam.  Peneliti  berupaya  untuk memahami,  menjelaskan  dan  mendeskripsikan  secara  menyeluruh  sebagaimana program  keluarga  harapan  (PKH)  berupaya  menurunkan  kemiskinan  sehingga untuk  mengungkapkan  tujuan  penelitian,  yakni  bagaimana  efektivitas  dari implementasi  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  dalam  upaya  menurunkan kemiskinan,  maka  akan  digunakan  metode  deskriptif  melalui  pendekatan kualitatif.
Peneliti  menggunakan  3  (tiga)  teknik  untuk  mengumpulkan  data,  yaitu  : teknik  wawancara,  observasi  dan  teknik  dokumentasi.    Peneliti  menggunakan teknik  analisa  yang  diungkapkan  oleh  Miles  dan  Huberman,  yaitu  :  teknik mereduksi  data  (  mengarahkan  hasil  wawancara  untuk  menarik  kesimpulan  ), penyajian  data  (  mengumpulkan  hasil  wawancara  dengan  bentuk  teks  naratif untuk  mengambil  kesimpulan)  dan  penarikan  kesimpulan  (  menarik  hasil  dari reduksi  dan  penyajian  data  untuk  mengambil  suatu  tindakan).  Analisis  data merupakan metode mencarai dan menyusun data yang diperoleh secara sistematis dari  hasil  catatan  di  lapangan,  wawancara,  dan  beberapa  bahan  lain,  agar  lebih mudah  untuk  difahami  dan  apa  yang  ditemukan  dapat  dibagikan  kepada masyarakat (Bodgan dalam Sugiyono, 2013:244).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebagai  bantuan  sosial  bersyarat,  Program  Keluarga  Harapan  (PKH) membuka  akses  bagi  keluarga  yang  tergolong  miskin  terutama  untuk  ibu  hamil dan anak-anak dengan memanfaatkan berbagai macam fasilitas layanan kesehatan (askes)  dan  fasilitas  layanan  untuk  pendidikan  (fasdik).  Masalah  Program Keluarga  Harapan  (PKH)  sendiri  juga  mulai  dipercepat  untuk  melingkupi  lanjut usia  hingga  penyandang  disabilitas  dengan  tetap  menjaga  tingkat  kesejahteraan sosialnya.  Maka  dari  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana efektivitas  pada  implementasi  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  dalam melakukan  upaya  penanggulangan  kemiskinan  dapat  dilihat  melalui  indikator efektivitas, yakni :
1. Ketepatan perhitungan biaya
Bantuan  yang  didapatkan  di  setiap  keluarga  berbeda-beda  sesuai  dengan jumlah  tanggungan  yang  ada  di  setiap  keluarga,  karena  komponen  penerima Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  dari  setiap  keluarga  sifatnya  berbeda  dan maksimal penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dalam satu kelurga adalah empat orang saja.
2. Ketepatan tujuan
Tujuan  dari  Program  Kelurga  Harapan  (PKH)  adalah  secara  garis  besar Program Keluarga Harapan (PKH) fokus pada segi pendidikan dan kesehatan para penerima  manfaat  Program  Kelurag  Harapan  (PKH)  serta  memberdayakan masyarakat  yang  dianggap  kurang  mampu  dalam  hal  ekonomi  maupun  segi lainnya.
3. Ketepatan berfikir
Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  sangat  berpengaruh  terhadap kelangsungan  hidup  Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM).  Apabila  Keluarga Penerima  Manfaat  (KPM)  sudah  mampu  mencukupi  kehidupannya  sehari-hari maka yang bersangkutan secara sukarela akan mengundurkan diri dari kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH).
4. Ketepatan sasaran
Sasaran  dari  penerima  manfaat  Program  Keluarga  Harapan  (PKH) merupakan keluarga yang rentan terdaftar dan tergolong miskin dalam Data Basis
Terpadu  Program  Penanganan  Fakir  Miskin  yang  memiliki  beberapa  komponen, seperti  anak  berusia  0  sampai  dengan  6  tahun  dan  ibu  hamil  atau  menyusui merupakan kriteria dari komponen kesehatan, kriteria dari komponen pendidikan seperti anak sekolah SD/MI sampai anak sekolah SMA/MA dan komponen lanjut usia  memiliki  kriteria  yang  diutamakan  yaitu  penyandang  disabilitas  berat  dan lanjut usia 60 tahun keatas.
Berdasarkan  hasil  wawancara  terdapat  beberapa  kendala-kendala  yang dihadapi  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  dalam  upaya  penanggulangan kemiskinan, diantaranya jika ATMnya hilang, maka Dinas Sosial selaku fasilitator Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  harus  membuatkan  surat  rekomendasi kehilangan  kepada  pihak  bank,  pemahaman  Keluarga  penerima  Manfaat  (KPM) terhadap sosialisai yang sudah dilakukan pendamping maupun koordinator masih sulit dicerna, masih terjadi selisih paham antara stakeholder serta jangkauan desa yang  jauh  dan  medan  yang  sulit  membuat  terkendalanya  bantuanProgram Keluarga Harpan (PKH) masuk dan pertemuan antar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terhambat.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Efektivitas dan implementasi program keluarga harapan (PKH) sudah dapat dikatakan  efektif  dalam  upaya  penanggulangan  kemiskinan  dilihat  dari  beberapa indikator efektivitas diantaranya ketepatan perhitungan biaya, sasaran, tujuan dan berfikir. Program Keluarga Harapan (PKH) dapat membantu meringankan beban hidup masyarakat dan memiliki pengaruh terhadap kehidupan Keluarga Penerima Manfaat (PKM) dalam bidang pendidikan dan kesehatan.
Jika  terjadi  kesalahan  seperti  menghilangkan  ATM,  maka  Dinas  Sosial selaku  fasilitator  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  harus  membuatkan  surat rekomendasi  kehilangan  kepada  pihak  bank,  pemahaman  Keluarga  Penerima Manfaat  (KPM)  terhadap  sosialisai  yang  sudah  dilakukan  pendamping  maupun koordinator  masih  sulit  dicerna,  masih  terjadi  selisih  paham  antara  stakeholder serta  jangkauan  desa  yang  jauh  dan  medan  yang  sulit  membuat  terkendalanya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

## DAFTAR PUSTAKA
Pasolong, Harbani. 2013. Teori Administrasi Publik. Alfabeta. Bandung.
Shafritz,  Jay  M.  and  E  W.  Russel.  2005. Introducing  Public  Administration . Pearson Education Inc. New York.
Siagian,  Sondang  P.  2001. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia .  Bumi  Aksara. Jakarta
Sugiyono.  2013. Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D .  Alfabeta. Bandung.
Winarno,  Budi.  2002. Kebijakan  Publik  (Teori,  Proses  dan  Studi  Kasus) .  Caps.
Jakarta.