## KEGIATAN OPERASIONAL PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN 2006 - 2009
(Operational Activity of Food Security Development, 2006 - 2009)
Dewan Ketahanan Pangan 1
Rencana Aksi Ketahanan Pangan 1 Rencana aksi ketahanan pangan peri- ode 2005-2009 adalah suatu panduan pelak- sanaan kebijakan umum tersebut di tingkat lapangan, sekaligus merupakan penjabaran rinci dari setiap elemen kebijakan dengan sasaran dan focal point-nya, terutama lem- baga pemerintah yang memiliki keterkaitan erat dalam ketahanan pangan. Rincian ini seyogyanya menjadi panduan bagi para stakeholders  ketahanan pangan baik dari lembaga pemerintah, swasta, BUMN, pergu- ruan tinggi maupun lembaga swadaya ma- syarakat dan kalangan masyarakat umum (lihat Matrik Kegiatan Operasional Pemba- ngunan Ketahanan Pangan 2005 – 2009).

## Pencapaian Swasembada Pangan Strategis
Ketahanan pangan nasional dicermin- kan oleh kemandirian pangan. Hal ini menun- tut pemenuhan kebutuhan pangan yang di- utamakan bersumber dari produksi dalam ne- geri dan menentukan pengelolaan sistem pa- ngan dalam negeri sesuai dengan kepentingan nasional serta tidak tunduk pada tekanan ne- gara lain. Deptan telah menetapkan program prioritas pencapaian swasembada komoditas pangan strategis yang difokuskan pada 5 ko- moditas pangan yaitu (a) Padi (2) Jagung (3) Kedelai (4) Tebu dan (5) Daging Sapi.

## a. Padi
Skenario pengembangan produksi padi melalui perluasan areal dan peningkatan pro- duktivitas dilakukan dengan mempertim- bangkan kondisi agribisnis padi saat ini dan peluang peningkatan produksi berdasarkan potensi sumberdaya dan teknologi. Perluas- an areal panen diproyeksikan meningkat sebesar 0.37 persen per tahun, di luar perlu- asan areal panen untuk kompensasi konversi lahan yang diproyeksikan meningkat sekitar 0.4 persen per tahun, sehingga secara total perluasan areal harus ditingkatkan sebesar 0.77  persen per tahun. Produktivitas dipro- yeksikan tumbuh sebesar 0.48 persen per tahun. Dengan skenario ini, pada tahun 2010
1 Dikutip dari hlm. 72– 94 dokumen Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2006 – 2009. Dewan Ketahanan Pangan, Jakarta, 2006
target luas panen padi mencapai sekitar 12.14 juta hektar dan produktivitas sekitar 4.67 ton GKG/ha. Dengan target tersebut, Indonesia akan dapat mencapai swasembada beras sampai 2010, bahkan dapat terus ber- lanjut hingga tahun berikutnya (Tabel 1).
Upaya pemenuhan kebutuhan beras nasi- onal hingga tahun 2010 akan ditempuh mela- lui tiga cara, yaitu : (1) peningkatan produk- tivitas dengan menerapkan teknologi usaha- tani terobosan, (2) peningkatan luas areal panen melalui peningkatan intensitas tanam, pengembangan tanaman padi ke areal baru, termasuk sebagai tanaman sela perkebunan, rehabilitasi irigasi, dan pencetakan sawah baru, (3) peningkatan penanganan panen dan pasca panen untuk menekan kehilangan hasil dan peningkatan mutu produk, melalui pe- ngembangan dan penerapan alat dan mesin pertanian (alsintan).
Peningkatan produktivitas usahatani padi ditempuh melalui: (a) peningkatan ha- sil potensial dan aktual varietas padi mela- lui perbaikan potensi genetik dan ketahanan terhadap kendala biotik (hama dan penyakit) dan abiotik (kekeringan dan keracunan), per- baikan budidaya spesifik lokasi (pengelolaan tanaman terpadu dan prescription farming, (b) percepatan dan perluasan diseminasi serta adopsi inovasi teknologi. Peningkatan produktivitas padi nasional ini sangat dimungkinkan bila ditinjau dari potensi pengembangan varietas unggul dan kesiapan teknologi padi di Balitbang Pertanian.
Peningkatan produktivitas tidak hanya diarahkan pada lahan optimal (sawah irigasi), tetapi juga pada lahan sub-optimal seperti lahan sawah tadah hujan, lahan kering, dan lahan rawa lebak/pasang surut, yaitu: (a) Lahan sawah beririgasi: peningkatan mutu intensifikasi (PMI) dengan pendekatan PTT melalui penggunaan varietas unggul spesifik (VUS) terbaru, padi hibrida (VUH) dan padi tipe baru (VUTB) yang berdaya hasil tinggi dan bermutu, termasuk pemupukan berim- bang dan cara budidaya spesifik lokasi, (b) Lahan sawah tadah hujan: perbaikan kom- ponen teknologi PTT terutama pola tanam, pengendalian gulma, varietas unggul baru (VUB) sesuai lokasi, pengelolaan hara spesifik lokasi termasuk  pemanfaatan bahan organik.

## Tabel 1. Skenario Pencapaian Swasembada Beras Berkelanjutan, 2005-2010 (dalam GKG)
Tahun Luas panen (000 ha) Produktivitas (ton/ha) Produksi (000 ton) Permintaan (000 ton) S/D (000 ton) 2004 11.874 4,54 53.907 52.259 +1648 2005 11.918 4.56 54.366 52.837 +1529 2006 11.963 4,58 54.829 53.421 +1408 2007 12.007 4,61 55.296 54.012 +1284 2008 12.051 4,63 55.767 54.610 +1157 2009 12.096 4,65 56.242 55.214 +1028 2010 12.141 4,67 56.721 55.825 +896
(c)  Lahan kering (gogo): melalui PTT yang mempertimbangkan aspek konservasi lahan, pola tanam, pengelolaan hara spesifik lokasi (PHSL) dan VUB sesuai lokasi, dan (d) Lahan rawa pasang surut: melalui PTT dan intro- duksi varietas padi sesuai lokasi, sawit dupa/ duwit dupa, tata air mikro, konservasi lahan, dan PHSL + ameliorasi.
Dalam rangka menyiapkan dan mening- katkan penyediaan benih unggul guna me- ningkatkan potensi produktivitas, secara khusus dilaksanakan:
a. Pemantapan pemuliaan, penelitian dan pelepasan varietas
b. Peningkatan ketersediaan benih bermu- tu guna mendukung pencapaian sasaran peningkatan produksi tanaman pangan. Diharapkan pada tahun 2009 dapat tersedia benih padi bersertifikat sebanyak 140 700 ton
c. Optimalisasi penggunaan benih bermutu melalui pemasyarakatan/sosialisasi be- nih bermutu
d. Pengembangan sistem informasi perbe- nihan
e. Optimalisasi kinerja kelembagaan perbe- nihan
f. Penyempurnaan peraturan yang sudah ti- dak relevan dengan kondisi saat ini.
Peningkatan luas areal panen padi di- arahkan pada: (a) Peningkatan Indeks Perta- naman (IP), minimal tetap 1,52 pada lahan sa- wah irigasi, melalui pemanfaatan sumberdaya air yang ada, termasuk rehabilitasi sarana irigasi yang didukung oleh teknologi budidaya, seperti penanaman varietas berumur pendek (genjah), sistem semai dan tanam; (b) Perluas- an areal panen melalui program ekstensifikasi diupayakan dengan memanfaatkan lebih dari 2 juta ha lahan perkebunan dan hutan tanaman industri untuk ditanami padi gogo; (c) Pen- cetakan sawah baru untuk mengimbangi laju penciutan luas lahan sawah akibat konversi (terutama di Jawa), penambahan areal sawah baru. (d) Untuk mencegah penurunan luas panen karena gangguan hama dan penyakit
serta bencana alam, dikembangkan sistem perlindungan tanaman. Kegiatan ini dilaksa- nakan melalui penguatan database informasi daerah endemis hama dan penyakit serta bencana alam, penguatan kualitas sumberdaya manusia, penguatan kelembagaan, penyedia- an teknologi dan pemasyarakatan pengendali- an hama terpadu (PHT), dan pengadaan sarana pengendalian dan pengembangan sistem per- ingatan dini eksplosi hama penyakit, ancaman kekeringan dan banjir.
Peningkatan penanganan panen dan pascapanen dilaksanakan melalui (a) Menekan tingkat kehilangan hasil dilakukan melalui pengembangan teknologi pengolahan primer (pengeringan, penyimpanan dan penggiling- an), alat-mesin pengolahan, standarisasi, in- formasi pasar, dan pengaturan tataniaga (pe- ngendalian impor, insentif harga, bea masuk), (b) Meningkatkan nilai tambah beras dilaku- kan melalui pengembangan teknologi agro- industri pengolahan untuk peningkatan mutu. Dalam jangka panjang, akan diprioritaskan peningkatan mutu beras melalui pengembang- an beras fungsional lainnya, seperti beras beryodium dan beras dengan indeks glikemik rendah, serta teknologi pemanfaatan produk samping, seperti sekam dan dedak.
Untuk mendukung keberhasilan upaya- upaya di atas, dilaksanakan pula pembentuk- an korporasi usaha yang diupayakan melalui pembentukan Kelompok Usaha Agribisnis Ter- padu (KUAT), pendidikan, latihan dan mem- bangun kembali lembaga penyuluhan sebagai pusat institusi pengembangan kelembagaan petani, asosiasi komoditi dan profesi serta pelayanan. Selain dengan instansi pemerin- tah, juga dilakukan penguatan koordinasi dengan swasta, asosiasi dan masyarakat agri- bisnis yang terkait dengan pembangunan tanaman pangan, baik yang bersifat bilateral maupun multilateral/keterpaduan, yang meli- batkan berbagai instansi terkait dan stake- holder secara bersama-sama.

## b. Jagung
Dalam upaya mencapai swasembada ja- gung pada 2007 diperlukan sejumlah kebijakan untuk menciptakan iklim yang kondusif di sektor pertanian, yaitu: (a) pengembangan insentif investasi, (b) pengembangan kelem- bagaan keuangan dan permodalan pertanian, (c) peningkatan dukungan teknologi pertanian siap diterapkan di lapang, (d) peningkatan kualitas sumberdaya manusia, (e) peningkat- an kelembagaan agribisnis, (f) peningkatan dukungan pemasaran, dan (g) dukungan per- aturan/perundangan.
Apabila laju peningkatan produksi ja- gung dalam negeri dapat dipertahankan se- perti rata-rata lima tahun terakhir (2000 – 2004), yakni sebesar 4.24 persen per tahun, dan laju peningkatan kebutuhan jagung seki- tar 2.74 persen per tahun, maka pada tahun 2006 Indonesia telah dapat mencapai posisi swasembada jagung, dan bahkan mulai tahun 2007 Indonesia sudah ada mempunyai kele- bihan produksi yang cukup besar, sekitar 339 ribu ton untuk diekspor. Pada tahun 2010, Indonesia diperkirakan dapat mengekspor ja- gung hingga mencapai 1 juta ton (Tabel 2). Mengingat Indonesia mempunyai prospek dan potensi untuk mengekspor jagung, maka upa- ya peningkatan kualitas produk akan menda- pat perhatian khusus. Perbaikan proses pasca panen melalui pengeringan, merupakan prio- ritas utama, didukung investasi untuk pem- bangunan gudang penampungan dan/atau silo untuk menyimpan produk sebelum diekspor.
Upaya peningkatan kapasitas produksi jagung akan dilakukan melalui: (a) peningkat- an produktvitas, (b) perluasan areal tanam, (c) peningkatan efisiensi produksi, (d) penguatan kelembagaan petani, (e) peningkatan kualitas produk, (f) peningkatan nilai tambah dan perbaikan akses pasar, (g) pengembangan unit usaha bersama, (h) perbaikan permodalan, (i) pewilayahan komoditas atas dasar, ketersedia- an, nilai tambah, daya saing, dan pendapat-
an, serta (j) pengembangan infrastruktur dan pengaturan tataniaga dan insentif usaha.
Untuk dapat melaksanakan strategi ter- sebut diperlukan dukungan kebijakan harga, tataniaga, subsidi, pembiayaan, investasi, dan moneter, standarisasi, dan karantina. Upaya untuk mempertahankan laju pening- katan produksi sebesar 4.24 persen per tahun sampai tahun 2010, akan lebih mengandalkan pada peningkatan produktivitas sebesar 3.38 persen per tahun; sementara laju peningkat- an areal panen diproyeksikan sebesar 1.0 persen per tahun. Hal ini ditempuh dengan memperluas penggunaan benih hibrida dan komposit unggul dengan benih berkualitas, disertai dengan penerapan teknologi budi- daya maju.
Dalam upaya peningkatan produktivi- tas, pada daerah-daerah yang telah memiliki tingkat produktivitas tinggi (> 6.0 t/ha), di- lakukan pemantapan produktivitas. Untuk meningkatkan hasil bagi areal yang tingkat produktivitasnya masih rendah (< 5.0 t/ha), dilakukan adanya pergeseran penggunaan jagung ke jenis hibrida dan komposit dengan benih berkualitas. Melalui program pergeser- an penggunaan jenis, varietas, dan benih tersebut diperlukan (a) perbaikan produksi dan distribusi benih berkualitas jagung hib- rida dan komposit unggul, (b) pembentukan penangkar benih berbasis komunal di pede- saan, serta (c) penerapan pengelolaan sum- berdaya dan tanaman terpadu (PTT).
Perluasan areal tanam diarahkan ke luar Jawa yang berpotensi cukup luas melalui pe- manfaatan lahan sawah selama musim kema- rau yang tidak ditanami padi, serta pengopti- malan dan penambahan luas baku lahan ke- ring. Selama kurun waktu 2005 – 2010 diharap- kan dapat terjadi tambahan areal panen seluas 456 810 hektar. Upaya peningkatan areal panen akan lebih difokuskan pada lahan sawah setelah  pertanaman  padi  (peningkatan IP).
Tabel 2. Target Produksi dan Ekspor Jagung yang Akan Dicapai dari Tahun 2005 – 2010 (000 ton)
Tahun  Produksi  Konsumsi Kebutuhan Total Potensi ekspor Industri Pakan 2005 11 836.30 4 209.4 2 712.7 4 922.1 11 844,2 - 7.90 2006 12 338.16 4 128.5 2 762.8 5 259.0 12 150,4 187.76 2007 12 861.30 4 049.2 2 853.7 5 619.0 12 522.0 339.30 2008 13 406.62 3 971.4 2 947.6 6 003.7 12 922.7 483.92 2009 13 975.06 3 895.1 3 044.6 6 414.7 13 354.4 620.66 2010 14 567.60 3 805.0 3 144.8 6 606.8 13 556.6 1 011.00 Laju (%/th) 4.24 -2.00 3.00 6.08 2,74 Sumber : Departemen Pertanian (2005)
Pemanfaatan lahan sawah setelah pertanaman padi (biasanya pada musim kemarau) akan diarahkan pada lahan yang tersedia air irigasi, baik dari air irigasi permukaan maupun air tanah. Untuk memanfaatkan air tanah harus direncanakan pembuatan sumur dan penye- diaan pompanya.
Pada lahan kering, penetapan areal per- lu dilakukan melalui pewilayahan komoditas sehingga tidak terjadi tumpang-tindih rencana penggunaan lahan dengan komoditas lain. Di sisi lain, supaya proses produksi jagung pada lahan kering berkelanjutan, maka aspek kon- servasi lahan perlu mendapat perhatian.
Pengembangan pengolahan dan pemasar- an hasil dilaksanakan melalui : (a) Pengem- bangan dan penanganan pasca panen dalam rangka meningkatkan mutu jagung yang terkait dengan penerapan manajemen mutu sehingga produk yang dihasilkan sesuai persyaratan mutu pasar konsumen. (b) Pembangunan unit- unit pengolahan di tingkat petani, gapoktan, dan asosiasi, (c) Pembangunan pusat penge- ringan dan penyimpanan di setiap lokasi sentra produksi jagung; (d) Penguatan peralatan me- sin yang terkait dengan kegiatan pengolahan dan penyimpanan jagung, antara lain: penge- ring jagung (dryer),  corn sheller (pemipil), penepung, pemotong/pencacah bonggol, mixer (pencampur pakan), dan gudang.
Di bidang pengolahan dan pemasaran jagung diarahkan untuk mewujudkan tumbuh- nya usaha pengolahan dan pemasaran jagung yang dapat meningkatkan nilai tambah dan harga yang wajar ditingkat petani, sehingga
petani dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya. Untuk mendukung kebijak- an tersebut, maka upaya yang akan ditempuh adalah : (a) meningkatkan mutu dan pengo- lahan produk primer (bahan mentah) menjadi bahan setengah jadi; (b) Mendorong pening- katan harga jagung dan pembagian keuntung- an  (profit sharing) yang proporsional bagi petani. (c) menumbuhkan unit-unit pengolahan dan pemasaran jagung yang dikelola oleh ke- lompok tani/gabungan kelompok tani atau asosiasi perjagungan; (d) meningkatkan efi- siensi biaya pengolahan dan pemasaran serta memperpendek mata rantai pemasaran; (e) Membentuk dan memfasilitasi informasi dan promosi, serta asosiasi jagung; (f) Pengem- bangan industri berbasis jagung produk dalam negeri.

## c. Kedelai
Pencapaian program swasembada kede- lai pada tahun 2015 memerlukan dukungan kebijakan investasi, mulai dari subsistem hulu hingga subsistem hilir. Prospek pengembang- an komoditas kedelai cukup cerah, mengingat konsumsi kedelai dalam bentuk pangan olah- an, terutama tahu, tempe dan kecap, akan terus meningkat seiring dengan perkembangan jumlah penduduk.
Arah pengembangan komoditas kedelai mencakup pengembangan pada subsistem hu- lu (faktor produksi), subsistem produksi (on- farm),  subsistem hilir, dan subsistem penun- jang. Pengembangan komoditas kedelai diha- rapkan dapat berhasil apabila didukung oleh kebijakan pemerintah yang kondusif.
Tabel 3. Pencapaian Swasembada Kedelai pada Tahun 2015
Tahun Kebutuhan (Ton) Luas Panen (Ha) Produktivitas (Ku/Ha) Produksi (Ton) Impor (Ton) 2004 1.947.000 564.883 12.80 723.199  1.115.793 2005 1.969.391 602.109 13.33 802.751  1.166.640 2006 1.992.038 641.788 13.88 891.053  1.100.985 2007 2.014.947 684.082 14.46 989.069  1.025.878 2008 2.038.119 729.163 15.06 1.097.867  940.252 2009 2.061.557 777.214 15.68 1.218.632  842.925 2010 2.085.265 828.433 16.33 1.352.682  732.583 2011 2.109.246 883.027 17.00 1.501.477  607.796 2012 2.133.502 941.218 17.71 1.666.639  466.863 2013 2.158.037 1.003.244 18.44 1.849.970  308.067 2014 2.182.855 1.069.358 19.20 2.053.466  129.388 2015 2.207.958 1.139.829 20.00 2.279.348  -71.390
Keterangan:
1. Kebutuhan diasumsikan meningkat + 1.14% pertahun.
2. Luas panen harus ditingkatkan + 6.59 % pertahun diikuti peningkatan produktivitas + 4.14%  pertahun sehingga pada tahun 2015 mencapai swasembada.
Melalui berbagai upaya peningkatan produksi, swasembada kedelai diproyeksikan dapat dicapai pada tahun 2015, melalui pe- ningkatan produksi sekitar 12 persen per tahun (Tabel 3) yang dicapai melalui pening- katan luas panen sebesar 6.6 % dan pening- katan produktivitas sebesar 4.1 % per tahun. Peningkatan produksi yang cukup tinggi ini sangat dimungkinkan, mengingat pada awal tahun 1990-an Indonesia mampu mempro- duksi kedelai hampir 2 juta ton.
Program aksi peningkatan produksi ke- delai diarahkan untuk mencapai perluasan areal tanam sekitar 1.2 juta hektar dan peningkatan produktivitas sekitar 2.0 ton per hektar, yang diharapkan dapat dicapai tahun 2015. Upaya-upaya khusus yang dilakukan me- lalui (a) perluasan areal tanam (b) pengem- bangan pusat pertumbuhan (c) pengembangan usaha (d) pengembangan kemitraan.
Perluasan areal tanam dilakukan melalui peningkatan indeks pertanaman (IP) pada la- han sawah irigasi sederhana, lahan sawah tadah hujan atau lahan kering. Wilayah sasaran perluasan areal adalah NTB, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Utara, Aceh, dan Sulawesi Selatan.
Teknologi utama yang diperlukan upaya peningkatan produktivitas adalah penggunaan benih varietas unggul yang bermutu, pengen- dalian gulma dan hama (OPT) secara terpadu, perbaikan kesuburan lahan dengan pemupukan sesuai kebutuhan (spesifik lokasi), waktu/mu- sim tanam yang sesuai dan rotasi tanaman.
Pengembangan pusat pertumbuhan me- rupakan upaya pengembangan usaha tani yang memenuhi skala ekonomi, sehingga me- mungkinkan tumbuh dan berkembangnya sis- tem dan usaha agribisnis yang berkelanjutan, berupa kegiatan dengan pendekatan pola Se- kolah Lapang (SL) yang diharapkan dapat me- luas ke daerah sekitarnya dengan luas unit pi- lot proyek pengembangan seluas 500 hektar.
Pengembangan usaha merupakan upaya pengelolaan usaha tani yang menerapkan per- paduan rekayasa sosial, teknologi serta eko- nomi dan nilai tambah secara terencana dan berkelanjutan atas dasar kerja sama antara anggota kelompok tani/perorangan untuk me- ningkatkan produktivitas dan efisiensi dengan memanfaatkan potensi sumber daya secara terpadu.
Pengembangan kemitraan merupakan upaya menumbuhkan/mengembangkan jalin- an kerja sama antara petani dengan swasta dan stake holder lainnya yang bergerak dibidang
agribisnis, mulai dari hulu sampai ke hilir (pengusaha saprodi, penangkar benih, perusa- haan pengelola hasil, perdagangan), serta lembaga keuangan lainnya. Dengan adanya ko- ordinasi antara pihak terkait, maka diharap- kan hubungan sinergis antara subsistem agri- bisnis akan berjalan sempurna.

## d. Gula
Pengembangan industri gula memerlu- kan investasi yang sangat besar, sehingga konsistensi kebijakan menjadi salah satu kebi- jakan kunci. Berbagai kebijakan pergulaan baik itu kebijakan produksi, perdagangan, dan investasi seyogyanya dijalankan secara kon- sisten dengan perspektif jangka panjang. Di samping itu, industri dan perdagangan gula di pasar internasional sangat distortif, sehingga pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang dapat menciptakan medan persaingan yang adil untuk industri gula nasional. Salah satu pilihan kebijakan antara lain dengan memper- tahankan esensi kebijakan yang kini diterap- kan (tataniaga impor) atau dengan menerap- kan kombinasi kebijakan tarif-rate quota yang dikombinasikan dengan kebijakan jaminan harga. Karena industri gula memerlukan inves- tasi yang besar dan mempunyai peran penting dalam perekonomian Indonesia, maka pengem- bangan industri gula di luar Jawa perlu dido- rong. Hal ini akan terwujud bila pemerintah memberikan insentif dan kemudahan, seperti jaminan keamanan dalam berusaha, keringan- an perpajakan, kemudahan perijinan, kemu- dahan dalam memperoleh lahan, dan dukung- an infrastruktur. Dukungan pendanaan untuk rehabilitasi atau konsolidasi PG juga diperlu- kan, karena keterbatasan dana yang dimiliki PG-PG di Jawa untuk melakukan rehabilitasi dan konsolidasi. Pemberian dukungan penda- naan bagi petani saja tanpa dukungan penda- naan untuk rehabilitasi PG akan membuat upaya peningkatan efisiensi tidak akan opti- mal. Untuk mendukung kondusifnya situasi pergulaan nasional, pihak swasta pada dasar- nya berminat untuk menanamkan modalnya, termasuk untuk melakukan rehabilitasi PG. Swasta akan melakukan investasi bila dana tersebut langsung untuk merehabilitasi PG, tidak lewat perusahaan holdingnya (PTPN). Dengan demikian pemerintah perlu memper- mudah proses spin-off atau membuat PG menjadi semacam SBU yang mandiri.
Dukungan lainnya yang diperlukan, baik berupa fasilitasi maupun infrastruktur adalah: (a) perlindungan dan penyediaan fasilitas ber- produksi (proteksi dan promosi, jaminan kea- manan, dan tax holiday untuk angka waktu
tertentu); (b) pengembangan sistem pembia- yaan bagi petani tebu dan pelaku usaha pergu- laan; (c) penguatan lembaga penelitian dan pengembangan serta lembaga pendidikan per- gulaan, termasuk pengembangan sinergi antar lembaga dimaksud; (d) pengembangan infra- struktur (irigasi, jalan, pelabuhan) untuk mendukung pengembangan sistem industri gu- la terpadu, termasuk spin of pembentukan SBU untuk masing-masing PG; (e) penyusunan rencana induk (Masterplan)  pengembangan industri gula berbasis tebu, baik di masing masing sentra produksi gula maupun keter- kaitan antar sentra produksi; dan (f) promosi investasi dalam mendukung percepatan pe- ngembangan industri gula terpadu.
Prospek pengembangan tebu di dalam negeri (Indonesia) masih sangat baik. Demiki- an juga prospek pengembangan industri gula dan industri turunan lainnya yang berbasis te- bu juga sangat baik. Dari sisi pasar, perminta- an gula dari dalam negeri masih terbuka seki- tar 1.4 juta ton per tahun. Selain prospektif, industri gula nasional juga mempunyai potensi yang cukup besar untuk dikembangkan di ma- sa yang akan datang.
Selain sebagai bahan baku utama in- dustri gula, banyak produk turunan dari tebu yang mempunyai potensi nilai ekonomi yang dapat dikembangkan karena mempunyai pe- luang pasar yang masih terbuka, baik di pa- sar domestik maupun internasional. Bebera- pa produk turunan dari tebu adalah ethanol (asam asetat, ethyl asetat), ragi roti, PST (inactive yeast), Ca-sitrat dan listrik berpe- luang besar mengisi pasar domestik, semen- tara produk turunan tebu yang memiliki pe- luang pasar luar negeri antara lain wafer pu-
cuk tebu, papan partikel, papan serat, pulp, kertas, asam sitrat, Ca-sitrat, jamur. Produk turunan lainnya yang memiliki pasar yang be- sar adalah asam sitrat. Pasar terbesar adalah industri minuman dan deterjen.
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Program Akselerasi Peningkatan Produktivi- tas Gula Nasional 2002-2007 pada bulan Mei 2005 yang diikuti oleh seluruh stakeholder pergulaan, serta melihat perkembangan jum- lah penduduk dan proyeksi konsumsi gula nasional diketahui bahwa upaya yang dilaku- kan selama ini masih jauh dari yang diharap- kan. Untuk itu dilakukan rescheduling, yaitu dari target tahun 2007 menjadi tahun 2009, seperti terlihat pada Tabel 4.
Konsumsi gula diperkirakan meningkat dengan laju 1.45 persen per tahun, seiring laju pertumbuhan penduduk sebesar 1.49 per- sen per tahun; sedangkan produksi gula diper- kirakan meningkat dengan laju pertumbuhan 10 persen per tahun, sehingga pada 2009 diperkirakan produksi gula mencapai 92.28 persen dari total kebutuhan dalam negeri. Dengan kata lain, pada 2009, Indonesia dapat mencapai kemandirian (swasembada) gula. Pencapaian swasembada tersebut dilakukan dengan meningkatkan produktivitas gula nasional rata-rata menjadi 7.6 ton hablur/ha dan rendemen rata-rata 8.5 persen.
Disamping pencapaian upaya teknis ter- sebut, pencapaian swasembada dengan mene- kan biaya produksi sehingga rata-rata biaya produksi gula nasional di bawah Rp 2 800/kg. Dengan pencapaian swasembada gula tersebut diharapkan pendapatan petani minimal Rp 8 juta/ha.
Tabel 4. Proyeksi K o n s u m s i  dan Produksi Gula Nasional 2005 - 2009 Uraian 2005 2006 2007 2008 2009 Konsumsi Jumlah penduduk (juta) 221.64 224.85 228.11 231.41 234.78 Konsumsi/kapita (kg) 15 15 15 15 15 Proyeksi konsumsi (ton) 3 324 584 3 372 790 3 421 695 3 471 310 3 521 644 Pertumbuhan konsumsi 1.45% 1.45% 1.45% 1.45% 1.45% Produksi Luas (ha) 367 875 377 930 385 773 405 062 425 315 Produksi tebu (ton) 28 300 904 32 656 204 34 289 014 36 003 465 37 803 638 Tebu (ton/ha) 76.90 86.41 88.90 89.00 88.90 Hablur (ton) 2 219 780 2 441 758 2 685 934 2 954 527 3 249 980 Hablur (ton/ha) 6.03 6.46 6.96 7.29 7.64 Rendemen (%) 7.84 7.48 7.83 8.21 8.60 Impor (ton) 1 104 804 931 032 735 762 516 783 271 664 Pertumbuhan impor (%) - -15.73% -20.9% -29.76% -47.43% Pertumbuhan produksi (%) 8.3% 10% 10% 10% 10% Sumber : Departemen Pertanian (2005)
Langkah-langkah operasional yang perlu ditempuh dalam mencapai swasembada gula nasional di bidang on farm, of farm, eksten- sifikasi dan dukungan kebijakan pemerintah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
On Farm: Salah satu persoalan yang berkaitan dengan usahatani tebu adalah masih dominannya tanaman keprasan (ratoon) yang frekuensinya sudah melampaui rekomendasi teknis. Kondisi pertanaman yang demikian membawa konsekuensi aspek teknis yang seri- us, yaitu: (a) pertanaman tebu masih didomi- nasi varietas lama karena rehabilitasi tanaman dengan varietas unggul baru terhambat, (b) ta- naman tebu menjadi kurang terpelihara de- ngan baik, sehingga tanaman mudah terserang hama dan penyakit, seperti RSD (ratoon stunting disease) dan PLA (penyakit luka api), dan (c) produktivitas dan kualitas tebu yang dihasilkan relatif rendah dibandingkan dengan produktivitas tanaman baru. Untuk itu, diper- lukan upaya-upaya sebagai berikut: (a) bong- kar ratoon, yaitu pergantian tanaman kepras- an dengan tanaman baru (plant cane) yang ditargetkan 70 ribu hektar setiap tahun, se- dangkan untuk tanaman keprasan maksimal tiga kali kepras. (b) Penyediaan bibit, dilaku- kan dengan membangun kebun bibit datar (KBD) seluas 9 000 ha, kebun bibit induk (KBI) seluas 1 100 ha, kebun bibit nenek (KBN) selu- as 200 ha dan kebun bibit pokok (KBP) seluas 35 ha setiap tahun. (c) Penyediaan pengairan, khusus untuk lahan kering (seluas 250 ribu ha) dilakukan dengan pembangunan sumur bor, embung dan pompanisasi. Sedangkan untuk lahan irigasi (seluas 100 ribu ha) dilakukan pengaturan yang seimbang dengan tanaman lainnya, khususnya padi. (d) Penyediaan pen- danaan, untuk tanaman tebu secara efisien, tepat waktu dan tepat jumlah, baik dari sum- ber APBN, APBD dan lembaga perbankan. Da- na tersebut dimanfaatkan untuk bongkar ra- toon dan pemeliharaan tanaman serta peng- adaan alat pengolahan tanah (traktor).
Off Farm: Penurunan areal tanaman tebu di wilayah-wilayah kerja PG yang tidak dapat dikompensasi oleh kenaikan produk- tivitas tebu menyebabkan ketersediaan bahan baku tebu kian terbatas. Kondisi tersebut mengakibatkan PG di Jawa mengalami idle capacity sekitar 46.2 persen, sementara PG di luar Jawa mengalami idle capacity sebesar 39.4 persen. Selain itu, sebagian besar (53%) pabrik gula di Jawa didominasi oleh PG-PG dengan kapasitas giling kecil (<3 000 TCD), 44 persen berkapasitas giling 3 000-6 000 TCD, dan hanya 3.0 persen yang berkapasitas giling di atas
6 000 TCD. Sekitar 68 persen dari jumlah PG yang ada telah berumur lebih dari 75 tahun (umumnya berskala kecil) serta kurang men- dapat perawatan secara memadai. Biaya pro- duksi gula/ton pada PG berskala kecil jauh lebih tinggi dibandingkan dengan PG berskala besar atau bermesin relatif baru. Kondisi ini menyebabkan tingkat efisiensi yang rendah (dilihat dari unit cost/kg gula yang dihasilkan).
Produktivitas gula di luar Jawa (juga nasional) banyak dipengaruhi oleh PG yang dikelola swasta dengan skala produksi cukup besar (>8 000 TCD) yang didukung oleh pengu- asaan lahan HGU dalam luasan yang mema- dai. PG ini mampu meningkatkan efisiensi de- ngan menerapkan pola pengelolaan budidaya dan penggilingan dalam satu manajemen yang sama, serta mampu pula menerapkan peralat- an modern bersifat capital intensive pada kegiatan-kegiatan pengolahan lahan, tebang- angkut tebu, serta pada penyediaan air. Un- tuk mengatasi hal tersebut, upaya yang perlu dilakukan adalah melakukan rehabilitasi pab- rik. Dari 58 PG yang masih beroperasi saat ini, 52 PG sangat mendesak untuk dilakukan reha- bilitasi. Rehabilitasi tersebut mencakup pe- ningkatan kapasitas stasiun energi, otoma- tisasi, rehabilitasi stasiun giling dan modern- isasi stasiun masukan (vacum pan). Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi pabrik gula (rendemen dan produk- tivitas hablur).

## e. Daging Sapi
Keberhasilan revitalisasi agribisnis sapi melalui pengembangan program investasi de- ngan melibatkan peran pemerintah, swasta, dan masyarakat peternak akan sangat diten- tukan oleh dukungan kebijakan strategis pe- ngembangan yang mencakup tiga dimensi utama agribisnis, yaitu kebijakan pasar input, budidaya, serta pemasaran dan perdagangan. Dari ketiga dimensi tersebut, kebijakan dalam hal pemasaran (perdagangan) akan memegang peranan kunci. Keberhasilan kebijakan pasar output akan memberi dampak langsung terha- dap bagian harga dan pendapatan yang diteri- ma pelaku agribisnis (swasta dan peternak) yang pada akhirnya akan memantapkan proses adopsi teknologi, peningkatan produktivitas, dan pada akhirnya menjamin keberlanjutan investasi ke depan.
Disamping itu juga diperlukan pening- katan penyediaan dan aksessibilitas kredit perbankan (bagi swasta) dan kredit program (bagi peternak plasma) dengan tingkat bunga
rendah. Tingkat suku bunga 6 persen per tahun dinilai cukup memadai, khususnya bagi usaha  cow-calf operation (output sapi bakal- an) dengan masa investasi yang relatif lama dan tingkat keuntungan yang relatif margin- al. Skim kredit investasi bagi peternak tetap perlu difasilitasi dengan pendampingan tek- nologi, manajemen usaha, dan pembinaan kemandirian kelompok peternak.
Kebijakan dalam pengendalian impor daging yang legal dan ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal), sapi bakalan dan sapi pro- duktif hendaknya mempertimbangkan bebe- rapa aspek seperti pencegahan pengurasan populasi, kemampuan produksi dalam negeri (termasuk keberhasilan program investasi), insentif perdagangan ternak sapi antar pulau, dengan kinerja pengembangan usaha perbibit- an dalam negeri.
Kebijakan pengembangan bahan baku pakan lokal di daerah sentra produksi juga diperlukan, sehingga dapat menekan biaya produksi. Kebijakan yang terkait dengan pengadaan pakan ini adalah pengembangan usaha peternakan terintegrasi (crop livestock system), pengembangan peternakan sapi tipe dwiguna (peningkatan produksi susu) di ka- wasan pertanian intensif, atau kemungkinan substitusi sapi dengan kerbau di kawasan yang memiliki adaptasi/agroekosistem yang sesuai. Oleh karena itu kebijakan ekspor bahan pakan harus benar-benar memperha- tikan kebutuhan pakan di dalam negeri, anta- ra lain melalui penetapan tarif ekspor atau kebijakan insentif lainnya.
Memperjuangkan daging sapi sebagai produk spesifik yang dinilai sangat strategis dalam mendorong pembangunan pertanian dan perdesaan, penyerapan tenaga kerja, pe- ngentasan kemiskinan, pembangunan ’ru  ral livelihood’,  dengan penguatan ketersediaan pangan dari produksi dalam negeri. Perju- angan ini perlu dikomplemen dengan perju- angan untuk mendapatkan perlakuan SSM (special safeguard mechanism) sehingga terda- pat fleksibilitas dalam pembatasan impor ketika terjadi banjir impor dan harga jatuh.
Dukungan kebijakan dalam hal promosi untuk mengkonsumsi dan mencintai produk dalam negeri yang dijamin ASUH akan sangat membantu pengembangan agribisnis sapi di Indonesia. Dalam hal budidaya, perlu du- kungan kebijakan yang terus menerus tentang pentingnya usaha sapi pola integrasi (Crop Livestock System), agar diperoleh sinergi de- ngan usaha pertanian lainnya. Langkah ini merupakan awal untuk merebut pasar global,
karena saat ini Indonesia merupakan negara yang bebas PMK (bersama Australia, New Zealand, dan Amerika Utara), dan BSE, se- hingga produknya dapat dipasarkan ke selu- ruh dunia.
Pengembangan usaha peternakan sapi potong untuk menghasilkan daging sapi diarah- kan untuk memenuhi kebutuhan domestik. De- ngan mempertimbangkan asumsi peningkatan populasi ternak sapi potong (5.82%/tahun), pe- ningkatan jumlah penduduk (1.49%/tahun) dan peningkatan konsumsi daging sapi per kapita (5.0%/tahun), selama kurun waktu 5 tahun ke depan ketergantungan impor daging sapi diper- kirakan dapat dikurangi. Hal ini memerlukan terobosan untuk mendorong investasi, sehing- ga tidak menutup kemungkinan produksi da- ging sapi dapat memenuhi sebagian besar ke- butuhan domestik menuju swasembada daging sapi tahun 2010 (Tabel 5).
Peningkatan produksi daging sapi dila- kukan dengan peningkatan populasi ternak dapat dilakukan melalui beberapa cara, an- tara lain: (a) mempercepat umur beranak pertama, dari sekitar 4.5 tahun jadi kurang dari 3.5 tahun, (b) memperpendek jarak ber- anak dari 18 bulan menjadi sekitar 12-14 bu- lan sehingga diperoleh tambahan jumlah anak selama masa produksi sekitar 2 ekor/induk, (c) menekan angka kematian anak dan induk, (d) mengurangi pemotongan ternak produktif dan ternak kecil/muda, (e) mendorong per- kembangan usaha perbibitan penghasil sapi bibit, (f) mendorong swasta untuk menam- bah populasi ternak produktif melalui impor sapi betina komersial muda dan fertil, serta (g) impor sapi bakalan muda yang siap dige- mukkan selama lebih dari 4 bulan.
Secara khusus, untuk mewujudkan swa- sembada daging sapi tahun 2010, dilakukan kebijakan teknis sebagai berikut: (a) Me- ngembangkan agribisnis sapi pola integrasi tanaman-ternak berskala besar dengan pen- dekatan LEISA dan zero waste, terutama di wilayah perkebunan, (b) Mengembangkan dan memanfaatkan sapi lokal unggul sebagai bibit melalui pelestarian, seleksi dan persilangan dengan sapi introduksi; (c) Mengevaluasi ke- layakan penerapan persilangan, teknologi IB, pengembangan BIB Daerah, dan teknologi em- brio transfer secara selektif; (d) Memanfaat- kan teknologi veteriner untuk menekan ang- ka kematian; (e) Mengembangkan dan me- manfaatkan produksi biogas dan kompos se- cara masal untuk tanaman guna mempero- leh nilai tambah ekonomi bagi peternak; (f) Pengembangan SNI produk kompos.
Tabel 5. Perkiraan Penyediaan, Kebutuhan, Neraca dan Populasi Ideal Sapi di Indonesia, 2005 - 2010
DAGING SAPI 2005 2006 2007 2008 2009 2010 PRODUKSI Populasi sapi (000 ekor) 11 045.90 11 746.17 12 467.38 13 210.16 13 975.14 14 763.00 Pertumbuhan (%) 2.98 6.34 6.14 5.96 5.79 5.64 Kelahiran (000 ekor) 2 396.83 2 548.78 2 705.28 2 866.45 3 032.44 3 203.40 Kematian (000 ekor) 174.76 185.83 197.24 209.00 221.10 233.56 Replacement (000 ekor) 700.27 721.21 742.77 764.98 417.86 441.41 Total Pemotongan (000 ekor) 1 891.45 1 837.82 1 765.26 1 892.47 2 393.49 2 528.42 a. Pemotongan IB (000 ekor) 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 b. Pemotongan Kawin Alam (000 ekor) 1 391.45 1 337.82 1 265.26 1 392.47 1 893.49 2 028.42 Produksi daging sapi (a+b) (000 ton) 271.84 265.19 256.20 271.97 334.05 350.77 Impor sapi betina muda (000 ekor) 0 500 500 0 0 0 Impor (000 ekor) 0 325 812.5 792.19 1 254.30 1 858.34 Tambahan populasi (000 ekor) 0 825 1 725 1 448.44 1 650.39 2 485.49 Tambahan produksi daging (000 ton) 0 23.24 58.09 56.64 89.68 132.87 Total produksi daging (000 ton) 271.84 288.43 314.30 328.61 423.73 483.64 KEBUTUHAN Penduduk (juta orang) 219.67 222.97 226.31 229.71 233.15 236.65 Pertumbuhan penduduk (%) 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 Konsumsi daging (kg/kap/thn) 1.72 1.79 1.86 1.94 2.01 2.09 Total konsumsi (000 ton) 378.93 399.66 421.52 444.58 468.90 494.55 NERACA Produksi – kebutuhan (000 ton) (107.09) (111.22) (107.22) (115.97) (45.17) (10.92) Persentase kekurangan (28.26) (27.83) (25.44) (26.09) (9.63) (2.21) Setara dengan sapi hidup (000 ekor) (864.22) (897.62) (865.33) (935.94) (364.55) (88.09) Betina produktif (000 ekor) (1 389.87) (1 443.58)  (1 391.65)  (1 505.21) (586.29) (141.67) Persentase kekurangan populasi 12.58 11.48 10.10 10.75 3.85 0.85 POPULASI IDE AL 11 910.12 13 468.79  14 645.21  14 938.28 15 593.99 16 709.43
Sumber : Ditjen Peternakan, Departemen Pertanian (2005)
Kebijakan Regulasi dilakukan dengan : (a) Mencegah terjadinya pemotongan hewan betina produktif dan ternak muda dengan ukuran kecil yang saat ini jumlahnya masih sangat tinggi. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan peraturan yang berlaku melalui pendekatan sosial budaya masyarakat setem- pat; (b) Melarang ekspor sapi betina produk- tif, terutama sapi lokal yang sudah terbukti keunggulannya (terutama sapi Bali), karena selain memicu terjadinya pengurasan sapi di dalam negeri juga ekspor bibit sapi tersebut akan memberi kesempatan negara pengimpor untuk mengembangkan plasma nutfah Indonesia dan menjadi kompetitor produsen sapi di masa depan. (c) Mencegah dan mela- rang masuknya daging dari negara yang belum bebas penyakit berbahaya, terutama PMK, BSE dan penyakit lainnya sesuai anjuran OIE,
serta memberantas masuknya daging illegal yang tidak ASUH; (d) Meninjau kembali atur- an impor daging dan jerohan yang tidak ber- kualitas, serta sapi potong dengan ukuran besar, baik melalui pendekatan sanitary and phytosanitary  (SPS) maupun tarif progresif yang layak, berturut-turut untuk sapi bakal- an, sapi potong, daging dan jerohan yang semakin tinggi; (e) Mendorong swasta untuk mengembangkan ternak komersial ex impor yang produktif untuk dikawinkan dengan sapi lokal yang lebih adaptif; (f) Pemberian in- sentif berupa kredit berbunga rendah mela- lui kredit usaha mikro, kecil maupun usaha menengah yang mengembangkan sapi perbi- bitan; (g) Kebijakan pengembangan diversi- fikasi produk daging olahan; (h)Meningkatkan sarana dan prasarana usaha agribisnis sapi.
Tabel 6. Matriks Kegiatan Operasional Pembangunan Ketahanan Pangan 2005-2009 No Tujuan Kebijakan Kegiatan Instansi Indikator keberhasilan (output) 1 Menjamin Ketersediaan Pangan : Pengembangan lahan abadi 15 juta ha lahan beririgasi dan 15 juta ha lahan kering Penanggung Jawab : DepPU Pendukung : Deptan, Dephut, BPN Tersedianya lahan abadi total 15 juta hektar lahan sawah dan 15 juta hektar lahan kering untuk produksi pangan Pengembangan konservasi dan rehabilitasi lahan Penanggung Jawab : Dephut Pendukung : Deptan, DKP, DepPU, Meneg KLH Tersedianya areal konsevasi yang khusus diperuntukan keseimbangan ekosistem dan kelestarian Sumberdaya hayati Pelestarian sumberdaya air dan pengelolaan daerah aliran sungai Penanggung Jawab : DepPU Pendukung : Deptan, DKP, Dephut, Meneg KLH Tersedianya pasokan air untuk produksi pertanian sepanang tahun Pengembangan dan penyediaan benih, bibit unggul, dan alsintan Penanggung Jawab : Deptan Pendukung : DKP, Depkeu, Depperin, Menegkop & UKM, Bank Tersedianya sarana produksi yang memadai dan terjangkau petani Pengaturan pasokan gas untuk memproduksi pupuk Penanggung Jawab : Meneg BUMN Pendukung : Depperin Tersedianya pupuk dengan harga terjangkau Pengembangan skim permodalan bagi petani/nelayan Penanggung Jawab : Menko Perekonomian Pendukung : Depkeu, Menegkop & UKM Tersedianya skim kredit yang mudah diakses oleh petani/nelayan Peningkatan produksi dan produktivitas (perbaikan genetik & teknologi budidaya) Penanggung Jawab : Deptan Pendukung : DKP, Meneg Ristek, BMG Peningkatan produktivitas pangan yang dihasilkan di dalam negeri. Pencapaian swasembada 5 komoditas strategis (Padi, Jagung, Kedelai, Tebu, Daging Sapi) Penanggung Jawab : Deptan Pendukung : Depkeu, Dep PU, Depperin, Pemda Tersedianya bahan pangan utama dari produksi dalam negeri Penyediaan insentif investasi di bidang pangan termasuk industri gula, peternakan, dan perikanan Penanggung Jawab : Depperin Pendukung : Depkeu, Deptan, BKPM Berkembangnya usaha di bidang pangan sebagai usaha yang menguntungkan Penguatan penyuluhan, kelembagaan petani/nelayan dan kemitraan Penanggung Jawab : Deptan Pendukung : DKP, Depperin, Depsos, Depdagri, Menegkop & UKM Berkembangnya kelembagaan petani/nelayan sebagai lembaga usaha yang menguntungkan 2 Menata Pertanahan dan Tata Ruang dan Wilayah Pengembangan reforma agraria Penanggung Jawab : BPN Pendukung : Bappenas, Depdagri, Dep PU, Pemda Terwujudnya kebijakan pengelolaan lahan pertanian. Penyusunan tata ruang daerah dan wilayah Penanggung Jawab : Dep PU Pendukung : Bappenas, BPN, Deptan, Pemda Tersusunnya RUTRW yang dapat diakses oleh seluruh lapisan Masyarakat Perbaikan administrasi pertanahan dan sertifikasi lahan Penanggung Jawab : BPN Pendukung : Bappenas, Deptan, Dephut, Pemda Terciptanya administrasi petanahan yang memadai dan tidak memberatkan rakyat Pengenaan sistem perpajakan progresif bagi pelaku konversi lahan pertanian subur dan yang mentelantarkan lahan pertanian Penanggung Jawab : Depkeu Pendukung : Depkum&HAM, BPN Terhentinya konversi lahan subur beririgasi. 3 Mengembangkan Cadangan Pangan Pengembangan cadangan pangan pemerintah (nasional, daerah dan desa) Penanggung Jawab : Menko Kesra Pendukung : Menko Perekonomian, Depdagri, Deptan, Depsos, Pemd Tersedianya cadangan pangan pokok di setiap daerah (setiap desa)

## Tabel 6. Lanjutan
No Tujuan Kebijakan Kegiatan Instansi Indikator keberhasilan (output) Mengembangkan Cadangan Pangan Pengembangan lumbung pangan masyarakat Penanggung Jawab : Deptan Pendukung : Depdagri, Depdag, Menegkop&UKM Terintegrasinya system cadangan pemerintah dan cadangan masyarakat 4 Mengembangkan Sistem Distribusi Pangan yang Adil dan Efisien Pebangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana distribusi Penanggung Jawab : Dephub Pendukung : Dep PU, Depdag, Pemda Pengerasan jalan desa dan jalan usahatani, dengan prioritas pada daerah lumbung pangan Penghapusan retribusi produk pertanian dan perikanan Penanggung Jawab : Depdag Pendukung : Dephub, DKP, Menegkop&UKM, Pemda Hilangnya retribusi yang memberatkan petani dan pedagang kecil Pemberian subsidi transportasi bagi daerah yang sangat rawan pangan dan daerah terpencil Penanggung Jawab : Dephub Pendukung : Depkeu, Meneg BUMN, Meneg PDT Tersedianya pangan di daerah rawan pangan dan daerah terpencil Pengawasan sistem persaingan perdagangan yang tidak sehat Penanggung Jawab : Depdag Berlakunya mekanisme pasar yang fair dan berkeadilan 5 Menjaga Stabilitas Harga Pangan Pemantauan harga pangan pokok secara berkala Penanggung Jawab : Depdag Pendukung : Deptan, Pemda Tersedianya data dan sebaran harga pangan strategis serta stabilnya harga pangan. Pengelolaan pasokan pangan dan cadangan penyangga untuk stabilitas harga pangan Penanggung Jawab : Depdag Pendukung : Deptan, Meneg BUMN Siap sedianya pasokan pangan pada, terutama pada saat paceklik, gagal panen dan bencana alam 6 Meningkatkan Aksesibilitas Rumah Tangga terhadap Pangan Pemberdayaan masyarakat miskin dan rawan pangan Penanggung Jawab : Menko Kesra Pendukung : Depkes, Deptan, Depsos, Berkurangnya kasus rawan pangan dan balita yang menderita gizi buruk Peningkatan efektivitas program raskin Penanggung Jawab : Meneg BUMN Pendukung : Depdagri, Pemda Berkurangnya kasus tingkat ”salah-sasaran” dan meningkatkanya krieria tepat lainnya 7 Melakukan Diversifikasi Pangan Peningkatan diversifikasi konsumsi pangan dengan gizi seimbang Penanggung Jawab : Depkes Pendukung : Deptan, DKP Depdiknas, Pemda Berkembangnya sumber energi dan protein dari pangan alternatif yang ada Pemberian makanan tambahan untuk anak sekolah (PMTAS) Penanggung Jawab : Diknas Pendukug : Deptan, Depkes, Pemda Meningkatnya kesehatan dan kecerdasan anak sekolah yang tercermin dari absensi kehadiran dan nilai yang diperoleh Pengembangan teknologi pangan Penanggung Jawab : Meneg Ristek Pendukung : Depperin, Deptan, DKP Tersedianya pangan alternatif yang dapat mengurangi ketergantungan terhadap pangan pokok seperti beras Diversifikasi usahatani dan pengembangan pangan lokal Penanggung Jawab : Deptan Pendukung :Depperin, Meneg.Kop.UKM, Pemda, Terintegrasinya peran komoditi pangan segar/primer dengan peran pangan olahan 8 Meningkatkan Mutu dan Keamanan Pengembangan dan penerapan sistem mutu pada proses produksi , olahan dan perdagangan pangan Penanggung Jawab : BSN Pendukung : Depkes, Deptan, DKP, Depperin, Depdag, Pemda Bertambahnya pemahaman masyarakat, produsen pangan besar dan usaha kecil menengah tentang pangan bermutu dan aman bagi kesehatan

## Tabel 6. Lanjutan
No Tujuan Kebijakan Kegiatan Instansi Indikator keberhasilan (output) Pangan Peningkatan kesadaran mutu dan keamanan pangan pada konsumen Penanggung Jawab : BPOM Pendukung : Depkes, Depperin, Depdag, Depdiknas, Pemda, Meningkatnya kualitas kemananan, mutu pangan, kehalanan pangan yang dikonsumsi masyarakat Pencegahan dini dan penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan mutu dan keamanan pangan Penanggung Jawab : BPOM Pendukung : Depkes, Depag, Depperin, Depdag, Pemda, Berkurangnya pangan tidak mutu dan tidak aman, dan terciptanya mekanisme penanganan dampak negatif pangan. 9 Mencegah dan Menangani Keadaan Rawan Pangan dan Gizi Pengembangan isyarat dini dan penanggulangan keadaan rawan pangan Penanggung Jawab : Deptan Pendukung : Depdagri, Depkes, DKP, Dephub, Depsos, Pemda Meningkatnya kemampuan setiap rumah tangga untuk mengetahui potensi terjadinya rawan pangan Peningkatan keluarga sadar gizi melalui penyuluhan dan bimbingan sosial dengan menyempurnakan sistem komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Penanggung Jawab : Depkes Pendukung : Depdiknas Depkominfo, Pemda Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang gizi seimbang Pemanfaatan lahan pekarangan untuk peningkatan gizi keluarga Penanggung Jawab : Deptan Pendukung : Depkes, Depdiknas, Pemda Peningkatan produksi dan konsumsi pangan keluarga dengan kandungan gizi seimbang. 10 Memfasilitasi Penelitian dan Pengembangan Alokasi anggaran negara yang memadai untuk penelitian dan pengembangan Penanggung Jawab: Meneg Ristek Pendukung : Deptan, DKP, Depkeu, Depkes, Depperin, Depdiknas Terwujudnya alokasi anggaran dana penelitian dan pengembangan bidang pangan sampai 1 persen dari PDB Peningkatan kerjasama dan kemitraan antara lembaga penelitian Penanggung Jawab : Meneg Ristek Pendukung : Deptan, Depkes, DKP, Depdag, Depperin, Depdiknas Semakin besarnya semangat sektor swasta untuk berpartisipasi dalam penelitian dan pengembagan pangan 11 Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Pemberian penghargaan bagi masyarakat yang berjasa pada pembangunan ketahanan pangan gizi Deptan, Depkes, Depdagri, Pemda Semakin bergairahnya masyarakat untuk berpartisipasi membantu menanggulangi masalah pangan dan gizi 12 Melaksanakan Kerjasama Internasional Penggalangan kerjasama internasional dalam melawan kelaparan dan kemiskinan Penanggung Jawab : Deplu Pendukung : Depdag, Deptan, Depsos Semakin kokohnya posisi Indonesia dalam perdagangan pangan di ASEAN, dan Asia Pasifik Perbaikan kinerja diplomasi ekonomi, politik, sosial dan budaya untuk meningkatkan ketahanan pangan Penanggung Jawab :Deplu Pendukung : Depdag, Deptan, Depkes Semakin dihormatinya Indonesia dalam arena perdagangan dan kerjasama ekonomi tingkat internasional 13 Mengembangkan Sumberdaya Manusia Perbaikan program pendidikan, pelatihan dan penyuluhan pangan Penanggung Jawab : Deptan Pendukung : Depdiknas,Depkes, Depdagri, DKP, Pemda Tersusunnya program pendidikan, pelatihan dan penyuluhan pangan yang lebih komprehensif Pemberian muatan pangan dan gizi pada pendidikan formal & non formal Penanggung Jawab : Depdiknas Pendukung : Depkes, Deptan, DKP, Pemda Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pangan bermutu sejak usia dini Pemberian jaminan pendidikan dasar dan menengah khususnya bagi perempuan dan anak-anak di pedesaan Penanggung Jawab : Depdiknas Pendukung : Depsos, Meneg PP, Pemda Seluruh anak-anak di Indonesia mendapatkan pendidikan dasar dan menengah

## Tabel 6. Lanjutan
No Tujuan Kebijakan Kegiatan Instansi Indikator keberhasilan (output) 14 Kebijakan Makro dan Perdagangan yang kondusif : Kebijakan fiskal yang memberikan insentif dan keringanan pajak bagi usaha pertanian dan bisnis pangan Penanggung Jawab : Menko Perekonomian Pendukung : Bappenas, Depkeu, Deptan DKP Berkembangnya usaha pertanian dan bisnis pangan hingga ke tingkat desa Alokasi APBN dan APBD yang memadai bagi pengembangan sektor pertanian dan pangan Penanggung Jawab : Bappenas Pendukung : Depkeu, Deptan, Depdagri, DKP, Pemda Tersedianya dana APBD dan APBN yang memadai bagi pengembangan produk pertanian Kebijakan perdagangan yang memberikan proteksi dan promosi bagi produk pertanian strategis Penanggung Jawab : Depdag Pendukung : Menko Perekonomian, Depperin, Depkeu, Deptan, Pemda Terlaksananya kebijakan nasional yang melindungi produk pertanian strategis dari perdagangan yang tidak fair