## KAJIAN HUKUM PENCEMARAN LINGKUNGAN UDARA BERKAITAN DENGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN CIREBON

## ¹Silviyah A’delina, ²Endang Sutrisno, ³Alip Rahman, ⁴Sudarminto
Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati, Kab. Cirebon, Jawa Barat.
Correspondent email : aliprahman8@gmail.com
| Article History :
| Submission
| Last Revissions | Accepted
| Copyedits Approved
: :
: : 2 Februari 2022 5 Juni 2022
6 Juni 2022 7 Juni 2022

## Abstract
The  existence  of  human  life  is  very  dependent  on  environmental  conditions.  Thus  the environment has an important role in the survival of the community. However, humans need an effort as an effort to maintain life. The existence of micro, small and medium enterprises ( Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah/UMKM ) is the largest part of the national economy. In Cirebon Regency itself there are still economic activities that cause air pollution. How is the implementation of the policy of the Cirebon Regional Government in an effort to overcome air pollution based on the scale of micro, small and medium enterprises based on Law Number 32  of  2009  and  what  is  the  implementation  of  sanctions  by  the  Regional  Government  of Cirebon  in  overcoming  air  pollution.  The  purpose  of  this  study  is  to  determine  the  policies and  implementation  of  sanctions  carried  out  by  the  Cirebon  Regency  Government  in overcoming air pollution. This research method is a normative juridical research, through a law approach and then described in an analytical descriptive manner. Regional Government of  Cirebon  carries  out  an  environmental  pollution  program  to  tackle  air  pollution  through two major sub-districts, namely first measuring air quality to find sources of pollution, second controlling  pollution  and  environmental  damage.  The  application  of  sanctions  by  the Environmental  Service  to  perpetrators  of  air  pollution  has  not  yet  resulted  in  criminal sanctions  because  they  do  not  yet  have  an  Environmental  Supervisory  Officer.  Sanctions carried  out  by  the  Office  are  administrative  sanctions  or  commonly  called  reprimands. Regional government of Cirebon requires business owners to have UKL-UPL permits which are used as the basis for environmental permits. The government is also obliged to protect the environment in the regional of Cirebon.
Keywords: Legal Aspects; Environmental; Pollution; Industry; Regional Government.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2022. Hlm. 89-104 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## A. PENDAHULUAN
Pencemaran yang disebabkan oleh manusia biasanya terjadi pada saat pengelolaan limbah  kegiatan  ekonomi.  Kegiatan  ekonomi  adalah  suatu  usaha  untuk  meningkatkan daya  dan  taraf  hidup  masyarakat  dengan  semakin  meningkatnya  pertumbuhan  ekonomi maka  kebutuhan  masyarakat  akan  terpenuhi.  Untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat dibutuhkan  lapangan  pekerjaan  yang  mampu  menyerap  setiap  angkatan  kerja  yang  ada. Indonesia adalah sebuah negara yang penuh dengan kekayaan alam, belum mampu untuk memaksimalkan  potensi  yang  ada.  Masyarakat  lebih  dituntut  untuk  mengembangkan kemampuan dan potensi yang ada pada diri sendiri maupun yang ada di wilayah masing- masing sehingga kebutuhan mereka bisa terpenuhi.
Keberadaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan bagian  terbesar dalam  perekonomian  nasional,  merupakan  partisipasi  masyarakat  dalam  berbagai  sektor kegiatan  perekonomian.  UMKM  selama  ini  dapat  terbukti  sebagai  kutup  pengaman dimasa  krisis,  melalui  mekanisme  penciptaan  lapangan  kerja  dan  nilai  tambah, keberhasilan  dalam  meningkatkan  UMKM  berarti  memperkokoh  bisnis  di  masyarakat. Hal ini dapat membantu mempercepat proses pemulihan perekonomian nasional, dan juga sumber  dukungan  nyata  terhadap  pemerintah  daerah  dalam  pelaksanaan  otonomi pemerintahan.  perkembangan  UMKM  merupakan  proses  yang  sangat  baik  untuk membawa suatu bangsa menuju kemakmuran. Perkembangan UMKM dapat memperluas kesempatan  kerja  dan  memanfaatkan  potensi  sumberdaya  alam  maupun  sumberdaya manusia  sehingga  meningkatkan  perekonomian  suatu  negara.  Norma  hukum  telah mengatur  berbagai  bidang  kehidupan  manusia,  hal  ini  disebabkan  hukum  memasuki seluruh  aspek  kehidupan  manusia. 1 Termasuk  dalam  kawasan-kawasan  tertentu  dalam aktivitas  kehidupan  manusia,  tidak  terkecuali  dalam  aspek  UMKM  termasuk  kondisi menyangkut legal  provisions  of  Law  No.7  of  2016  concerning  Protection  and Empowerment  of  Fishermen,  Fish  Farmers  and  Salt  Farmers  as  an  effort  made  by  the Government to improve the welfare of the community, especially fishermen, fish farmers and  salt  farmers  in  a  targeted,  planned  and  sustainable  manner.  In  one  element, "weighing" in the consideration of the law explicitly states that Fishermen, Fish Farmers and  Salt  Farmers  are  very  dependent  on  Fish  resources,  environmental  conditions, facilities  and  infrastructure,  business  certainty,  access  to  capital,  science,  technology, and  information  so  that  they  need  protection  and  empowerment.  This  condition  is  the most  basic  reason  for  formulating  the  policy  so  that  this  law  is  made. 2 Membicarakan keberadaan  hukum  sebagai  sistem  atau  jalinan  nilai-nilai  sudah  lama  menjadi  pusat perhatian  para  filosof  kuno  menyangkut  pertentangan  antara  madzhab  hukum  kodrat/
1 Endang  Sutrisno, Rekonstruksi  Budaya  Hukum  Masyarakat  Nelayan  untuk  Membangun  Kesejahteraan Nelayan: Studi Kritis Terhadap Pemaknaan Hukum. Yogyakarta, Genta Press,2013, hlm.114.
2 Endang Sutrisno, Relations Between Legal Culture and Economic Emporwerment among Marginalized Group of Farmers, Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues Volume 22, Issue 3,2019, p.3.
alam  ( lex  naturalis )  dengan  madzhab  positivisme  hukum  ( lex  humana )  yaitu  dalam upayanya  menemukan  keadilan  yang  mutlak  ( in  search  for  absolute  justice ).  Hal  ini menunjukkan keberadaan hukum diukur oleh muatan ada tidaknya nilai, khususnya nilai keadilan. Hukum tidak dapat  diterima sebagai  hukum  apabila didalamnya tidak memuat adanya unsur keadilan. 3
Aktivitas  kegiatan  manusia  dapat  memberikan  dampak  terhadap  lingkungan sekitar, termasuk lingkungan hidup, bukan hanya manusia  yang merasakan dampak dari pencemaran  udara  tapi  tumbuhan  dan  hewan  juga  merasakan  dampaknya.  Tumbuh- tumbuhan  memiliki  reaksi  yang  besar  dalam  menerima  pengaruh  perubahan  atau gangguan  akibat  polusi  udara  dan  perubahan  lingkungan.  Hal  ini  terjadi  karena  banyak faktor  yang  berpengaruh,  diantaranya  spesies  tanaman,  umur,  keseimbangan  nutrisi, kondisi  tanaman,  temperature,  kelembaban  dan  penyinaran.  Penambahan  konsentrasi pencemaran  ke  udara  dapat  secara  langsung  mempengaruhi  pertumbuhan  tumbuhan di sekitarnya.  Pertanyaannya  adalah  bagaimanakah  kebijakan  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Cirebon  dalam  upaya  mengatasi  pencemaran  udara  untuk  skala  UMKM berdasarkan  Undang-  Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  Dalam  beberapa  hal,  keberadaan  UMKM  dengan aktivitas  bisnisnya  dapat  memberikan  dampak  terhadap  kondisi  lingkungan  hidup misalnya  dalam  konteks according  to  a  survey  in  Trusmi  Village,  there  are  5  micro industries  which  do  not  have  the  statement  of  environmental  management.  One  of example of their disobidience is coming from the actor of Lambak cracker industry. This data  indicates that the owners  are disobidience towards  Law No. 32 of  2009 Article 35 Section (1) on Environment Preserving and Management. The main question is how the laws controls the statement of environmental management for micro industries based on the  law  and  what  are  the  effects  of  this  disobidience,  especially  to  Micro  Industries  of Lambak cracker. 4

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  menggunakan  penelitian  yuridis  normatif  yaitu  suatu pendekatan  yang  mengkonsepsikan  hukum  sebagai  norma,  kaidah  atau  asas  untuk menganalisis  data  secara  sistematis  dengan  peraturan-peraturan  yang  ada. 5 Dalam penelitian  ini,  model  penedekatan  yang  digunakan  adalah statute  aproach atau pendekatan perundang-undangan yakni dengan menelaah peraturan perundang-undangan yaitu  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  sebagai  norma  dasar  untuk
3 Endang Sutrisno, Bunga Rampai Hukum & Globalisasi Edisi 2 , Bogor: Penerbit In-Media, 2014, hlm.21-22.
4 Ibnu  Artadi-Endang  Sutrisno-Ratu  Mawar  Akhmad  Fikri,    T he  Study  on  Legal  Issuance  of  the  Statement  of Environmental  Management  for  Micro  Industry  of  Lambak  Cracker  (A  case  study  in  Plered  subdistrict  – Cirebon regency), Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 306, International Symposium on Social Sciences, Education, and Humanities (ISSEH 2018), p.59.
5 Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Rajawali Press, 2006). hlm. 14
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2022. Hlm. 89-104 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
menggambarkan dan mengungkapkan realitas aspek hukumnya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif analitis dengan maksud menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dalam realita didalam masyarakat atau lingkungan. 6 Alasannya bahwa dalam penelitian ini menggunakan konsep hukum dalam kontkes rule atau  hukum  tertulis  yang  menjadi  kaidah  dasar  untuk  mengkaji  UMKM keterkaitannya dengan pencemaran lingkungan udara, menyangkut produk hukum tertulis Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup dan  kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dalam bentuk Peraturan  Daerah  Kabupaten  Cirebon  Nomor  6  Tahun  2016  tentang Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  sebagai  upaya  untuk meminimalisir  pencemaran  lingkungan  udara  yang  terjadi.  Penelitian-pun  menyangkut analisisnya  dilakukan  secara  deskriptif-analisis,  melakukan  penjabaran  terhadap fenomena  keberlakuan  norma  hukum  tertulis  dalam  upaya  mengantisipasi  terjadinya pencemaran lingkungan hidup.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, negara bekerja dengan  berlandaskan  pada  beberapa  asas,  salah  satunya  adalah  asas  tanggung  jawab negara,  yang  menjadikan  negara  sebagai  titik  sentral  dan  acuan.  Negara  mempunyai peran  penting  dan  sentral.  Karena  itu,  negara,  pemerintah,  dan  seluruh  pemangku kepentingan  berkewajiban  untuk  melakukan  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup  dalam  pelaksanaan  pembangunan  berkelanjutan  agar  lingkungan  hidup  Indonesia dapat  tetap  menjadi  sumber  dan  penunjang  hidup  bagi  rakyat  Indonesia  serta  makhluk hidup  lain.  Negara  memiliki  tanggung  jawab  dalam  pengelolaan  lingkungan  untuk mewujudkan  pembangunan  berkelanjutan.  Asas  tanggung  jawab  negara  ( state responsibility ).  Ketersediaan  sumber  daya  alam  secara  kuantitas,  ataupun  kualitas  tidak merata,  sedangkan  kegiatan  pembangunanyang  melibatkan  kebijakan  rencana  dan program  membutuhkan  sumber  daya  alam  yang  semakin  meningkat.  Kegiatan pembangunan juga mengandung resiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi  ini  dapat  mengakibatkan  daya  dukung,  daya  tampung  dan  produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban nasional. 7
Paradigma  yang  melibatkan  peran  serta  masyarakat  ( community  based management ) tersebut. Karena itu, tanggung jawab negara dapat dikaitkan dengan tugas- tugas  dan  fungsi  semua  aparat  dalam  menjalankan  pemerintahan  yang  baik  ( good
6 Amiruddin and Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , Ed. Revisi (Depok: Rajawali Press, 2020). hlm. 26
7 Endang  Sutrisno, Implikasi  Usaha  Penambang  Galian  C  Terhadap  Degradasi  Kualitas  Mutu  Lingkungan Hidup  Sungai  (Studi  Kasus  Kecamatan  Palasah  Kabupaten  Majalengka), Jurnal  Hukum  Bisnis  Bonum Commune Volume 3 Nomor 1 Februari 2020, hlm.7.
governance ). Good  governance hanya  bisa  dicapai  apabila  pemerintah  dalam melaksanakan  tugasnya  berpedoman  kepada  konsep rule  of  law, yang  mempunyai  lima karakteristik sebagai berikut :
1) Pemerintah melaksanakan kewenangannya berdasarkan supremasi hukum;
2) Pemerintah menjamin kepastian hukum;
3) Pemerintah  harus  menciptakan  hukum  yang  responsif  yang  mampu  menyerap aspirasi masyarakat;
4) Pemerintah  harus  melaksanakan  hukum  secara  konsisten  dan  non  diskriminatif melalui penciptaan mekanisme menjalankan sanksi;
5) Pemerintah  harus  menciptakan  dan  menjamin  terlaksananya  independen peradilan.
Bila  dilihat  dari  uraian  di  atas,  asas  tanggung  jawab  negara  ini  berkesinabungan dengan  tujuan  hukum  yaitu  teori  kemanfaatan  hukum.  Dimana  menurut  Betham,  tujuan hukum  adalah  memberikan  kemanfaatan  dan  kebahagiaanterbesar  kepada  sebanyak- banyaknya  warga  masyarakat.  Jadi,  konsepnya  meletakkan  kemanfaatan  sebagai  tujuan hukum. Ukurannya adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang.  Teori  ini  bertujuan  sama  yaitu  untuk  memberikan  layanan  yang  baik  untuk mensejahterakan masyarakat.
Pengendalian pencemaran udara  di  Indonesia  diatur  dalam Peraturan Pemerintah Nomor  41  Tahun  1999  Tentang  Pengendalian  Pencemara  Udara.  Pengendalian Pencemaran  Udara  menurut  Peraturan  Pemerintah  ini  meliputi  pengendalian  dari  usaha dan/atau kegiatan sumber bergerak, sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak, dan sumber tidak bergerak spesifik yang dilakukan dengan upaya  pengendalian  sumber  emisi dan/atau sumber gangguan yang bertujuan untuk mencegah turunnya mutu udara ambien. Dalam  pengaturan  hukum  Peraturan  Pemerintah  Nomor  41  Tahun  1999  bahwa pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain  ke  dalam  udara  ambien  oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai  ke  tingkat  tertentu  yang  menyebabkan  udara  ambient  tidak  dapat  memenuhi fungsinya.  Menurut  Peraturan  Pemerintah  tersebut  bahwa  sumber  pencemaran  udara adalah setiap kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan bahan pencemaran ke udara yang menyebabkan udara tidak dapat berfungsi.
Pencemaran  lingkungan  merupakan  dampak  dari  pembangunan  industriyang tidak  terlepas  dari  faktor  lingkungan  serta  alam,  dimana  dalam  prosesnya  dapat menimbulkan dampak polusi hingga limbah industri. Polusi industri terjadi karena proses industri  yang  mengakibatkan  tercemarnya  lingkungan  sekitar  yang  dapat  meliputi  air, udara, suara dan sebagainya. Sedangkan limbah industri terbentuk dari hasil atau sisa-sisa
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2022. Hlm. 89-104 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
produksi  yang tidak terpakai. 8 Oleh karena itu, persoalan lingkungan hidup  yang timbul dari adanya industri tidak akan terlepas dari pengelolaan lingkungan oleh sektor industri tersebut. Dengan demikian, peran pemerintah juga menjadi penting terhadap pengawasan dan perizinan industri.
Pencemaran  udara  pada  sektor  industri  biasanya  terjadi  karena  pengelolaan limbah yang kurang tepat atau bisa termasuk ke dalam golongan limbah B3. Limbah B3 dapat diartikan sebagai suatu buangan limbah atau limbah yang sifat dan konsesntrasinya mengandung  zat  beracun  dan  berbahaya  sehingga  secara  langsung  maupun  tidak langsung  dapat  merusak  lingkungan,  menggangu  kesehatan,  dan  mengancam kelangsungan hidup manusia. Dampak dari pencemaran udara yang dilakukan oleh sektor industri  diancam  dengan  ketentuan  dalam  undang-undang  lingkungan  hidup.  Diantara ketentuan mengenai  perizinan dalam pengelolaan limbah B3 diatur dalam Pasal  59 ayat (4), Pasal 95 ayat (1), dan Pasal 102 undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PLH).  Ketentuan  dalam  Pasal  59  ayat  (4)  menyebutkan  bahwa  Pengelolaan  limbah  B3 wajib  mendapat  izin  dari  Menteri,  gubernur,  atau  bupati/walikota  sesuai  dengan kewenangannya.  Secara  administratif  bahwa  proses  pengelolaan  limbah  harus berdasarkan  persetujuan  pemerintah  daerah.  selanjutnya  berkenaan  dengan  proses penegakkan  aturan  hukum  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  95  ayat  (1)  bahwa  Dalam rangka  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana  lingkungan  hidup,  dapat dilakukan  penegakan  hukum  terpadu  antara  penyidik  pegawai  negeri  sipil,  kepolisian, dan  kejaksaan  di  bawah  koordinasi  Menteri.  Sanksi  yang  dapat  diberlakukan sebagaimana Pasal 95 ayat (1) diatur dalam ketentuan Pasal 102 bahwa Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun  dan  denda  paling  sedikit  Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah)  dan  paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
Perusahaan haruslah memperhatikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau yang  disingkat  sebagai  AMDAL.  Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan  adalah mengenai  dampak  besar  dan  penting  suatu  usaha  dan/atau  kegiatan  yang  direncanakan pada  lingkungan  hidup  yang  diperlukan  bagi  proses  pengambilan  keputusan  tentang penyelenggaraan  usaha  dan/atau  kegiatan.  Dokumen  ini  dimasudkan  sebagai  panduan untuk  memudahkan  penyusunan  Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan  Hidup  bagi beberapa kegiatan (proyek) pengembangan suatu kegiatan. 9
Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan  hidup  merupakan  bagian  kegiatan  studi
8 Fuqoha Fuqoha, “Implikasi Regulasi Izin Ganguan (Hinder Ordonantie ) Terhadap Kualitas Lingkungan Bagi Masyarakat,” Lex Jurnalica 15, no. 2 (2018): 101–14, https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/2432.
9 Mursid Raharjo, Memahami Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Semarang: Graha Ilmu, 2014, hlm.64.
kelayakan rencana usaha dan/atau kegiatan. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan digunakan  sebagai  bahan  perencanaan  pembangunan  wilayah.  Usaha  dan  /atau  kegiatan yang akan dibangun didalam  kawasan  yang akan dibuatkan  Analisis Mengenai  Dampak Lingkungan  hidup  tidak  diwajibkan  membuat  analisis mengenai  dampak  lingkungan hidup  lagi.  Usaha  dan/atau  kegiatan  yang  diwajibkan  untuk  melakukan  pengendalian dampak lingkungan hidup dan diperlukan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan rencana pengelolaan  lingkungan  hidup  dan  rencana  pemantauan  lingkungan  hidup  kawasan. 10 Dalam hal ini pelakunya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum, meskipun dalam  melakukan  perbuatan  itu  dia  tidak  melakukannya  dengan sengaja,  dan  tidak  pula mengandung  unsur  kelalaian,  kekurang  hati-hatian,  atau  ketidakpatutan.  Maka  dengan demikin  tanggung  jawab  mutlak  sering  juga  disebut sebagai  tanggung  jawab  tanpa kesalahan.  Yang  di  maksudkan  dengan  kesalahan  disini  ialah  sebagai  kesalahan  dalam artian hukum. Bisa saja perbuatan tersebut merupakan secara moral. Akan tetapi bisa juga tanggung  jawab  atas  perbuatan,  baik  itu  yang  disengaja  maupun  atau  tidak  sengaja (kelalaian,) yang menggerogoti kepentingan orang lain, kepentingan mana dilindungi oleh hukum, merupakan tanggung jawab tanpa kesalahan secara hukum maupun secara moral. Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  bahwa  sesungguhnya  hukum  tentang  perbuatan melawan  hukum  merupakan  suatu  mesin  yang  terbilang  rumit  yang  memproses pemindahan beban resiko dalam pundak korban ke pundak pelaku perbuatan tersebut.
Perbedaan  antara  apa  yang  terjadi  dan  apa  yang  seharusnya  terjadi,  itulah masalahnya. Semakin jauh perbedaan itu semakin besar masalah, dan jika semakin dekat perbedaanya  maka  semakin  kecil  pula  masalahnya.  Apabila  antara  dengan  sudah  lama maka  tidak  ada  masalah.  Demikian  pula  perbedaan  antara  apa  yang  diinginkan  dan  apa yang  terjadi  juga  merupakan  masalahnya.  Hanya  saja,  perbedaan  antara  keduanya merupakan  masalah  yang  lebih  bersifat  normatif,  sedangkan  perbedaan  antara  apa  yang diinginkan  dan  apa  yang  terjadi  itu  merupakan  masalah  yang  lebih  bersifat  individual atau emosional. Antara keduanya acak kali tergabung dalam satu masalah tetapi bisa juga masing-masing merupakan masalah tersendiri 11 . Berikut bentuk-bentuk tanggung jawab yaitu:
a.  Kompensasi  merupakan  pembayaran  atas  kerugian  yang  di  alami  oleh sekelompok  orang  di  yang  berikan  dari  suatu  badan  hukum  kepada  sekelompok orang atau masyarakat yang terkena dampak dengan adanya kerugian tersebut.
b.  Ganti  rugi  merupakan  hak  yang  harus  di  peroleh  subjek  hukum  untuk mendapatkan  haknya  dengan  bentuk  sejumlah  uang  yang  harus  di  bayar  oleh pelaku yang bersangkutan dengan menimbulkan kerugian tersebut.
10 Ibid , hlm.65.
11 Mukti Arto, Teori & Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan , Jakarta: Kencana, 2017, hlm.32.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2022. Hlm. 89-104 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
c.  Restitusi  merupakan  pembayaran  kepada  korban  atau  subjek  hukum  yang  telah mengalami kerugian atas suatu suatu tindakan yang berbadan hukum. Restitusi ini berlaku  apabila  pengadilan  telah  memutuskan  atau  menetapkan  berapa  kerugian yang harus di bayar kepada pihak korban tersebut.
Perlindungan  hukum  dan  keadilan  merupakan  tugas  dan  tanggung  jawab  negara terhadap  warga  negara.  Dalam  kehidupan  bermasyarakat  tidak  menutup  kemungkinan akan  terjadinya  suatu  pertentangan  hukum.  Apabila  pertentangan  ini  muncul  di  antara masyarakat  maka  akan  muncul  suatu  perkara  hukum.  Demi  terciptanya  kehidupan masyarakat  yang  sejahtera,  maka  tiap-tiap  perkara  hukum  haruslah  mendapat penyelesaian.  Penyelesaian  yang  terbaik  ialah  dengan  melalui  musyawarah  untuk mencapai  mufakat  diantara  para  pihak  yang  bersengketa.  Apabila  tercapai  mufakat dipandang  telah  dapat  menyelesaikan  perkara  hukum  mereka  secara  damai  dan kekeluargaan. 12
Pada  prinsipnya,  kebijakan  otonomi  daerah  dilakukan  dengan  mendesen- tralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini tersentralisasi ditangan pemerintah pusat. Dalam proses desentralisasi itu, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan dari tingkat pusat  ke  pemerintahan  daerah  sebagaimana  mestinya,  sehingga  terwujud  pergeseran kekuasaan  dari  pusat  ke  daerah  kabupaten  dan  kota  di  seluruh  Indonesia.  Jika  dalam kondisi semula arus kekuasaan pemerintahan bergerak dari daerah ke tingkat pusat, maka diidealkan  bahwa  sejak  diterapkannya  kebijakan  otonomi  daerah  itu,  arus  dinamika kekuasaan  akan  bergerak  sebaliknya,  yaitu  dari  pusat  ke  daerah.  Urusan  pemerintahan wajib  yang  menjadi  kewenangan  daerah  adalah  yang  berkaitan  dengan  pelayanan  dasar dan  urusan  pemerintahan  yang  tidak  berkaitan  dengan  pelayanan  dasar.  Selanjutnya perihal  kewenangan  daerah  di  bidang  lingkungan  hidup  dalam  hal  perlindungan  dan pengelolaannya  diatur  lebih  spesifik  dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (PPLH).  Berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat 3 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
Prinsip utama kegiatan pengelolaan lingkungan hidup adalah pencegahan sebagai bentuk  pengendalian  pencemaran  udara.  Kebanyakan  masyarakat  masih  kurang memahami  peraturan  kepatuhan  dan  kesadaran  hukum  masih  jauh  dari      harapan. Keberaadan  hukum  lingkungan  memiliki  fungsi  penting  dalam  rangka  menanggulangi berbagai  kerusakan  lingkungan  yang  terjadi  selama  ini.  Tidak  cukup  dengan  aturan hukum, penegak hukum lingkungan juga bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam rangka memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Tingkat pencemaran udara telah menimbulkan kekhawatiran di seluruh dunia yang mengindikasikan adanya krisis ekologi
12 Elfrida Rahmawati Gultom, Hukum Acara Perdata ,  Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017,  hlm.123.
dan  munculnya  problema  lingkungan  nasional  yang  berdimensi  global. 13 Pengendalian pencemaran  udara  di  Indonesia  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  41  Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara. Pengendalian pencemaran udara dalam PP ini  meliputi  pencegahan  dan  penanggulangan  pencemaran,  serta  pemulihan  mutu  udara. Pencegahan  pencemaran  dilakukan  melalui  penetapan  baku  mutu  udara  ambien,  baku mutu emisi sumber tidak bergerak, baku tingkat gangguan, ambang batas emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor. 14
Baku  mutu  udara  ambien  secara  nasional  ditetapkan  kementerian  lingkungan hidup, sedangkan di daerah ditetapkan gubernur. Baku mutu emisi sumber tidak bergerak dan  ambang  batas  emisi  gas  buag  kendaraan  bermotor,  ditetapkan  kepala  instansi  yang bertanggungjawab  di  bidang  pengelolaan  lingkungan.  Persoalannya  adalah  sejauh  mana ketentuan ini dilaksanakan, baik dalam proses perizinan maupun dalam penegakannya. 15 Tujuan  Hukum  adalah  menciptakan  sebuah  ketertiban  sehingga  menjadi  pokok terciptanya  sebuah struktur  sosial  yang  teratur.  Selain  itu,  hukum  memiliki  tujuan  lain yakni membuat keadilan yang sesuai dengan masyarakat dan zaman dapat tewujud. Jika di kaitkan dengan teori hukum dalam bidang lingkungan maka sesuai dengan pasal 5 ayat (2)  dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  bahwa  setiap  orang  berkewajiban memelihara  lingkungan  hidup  dan  mencegah  serta  menanggulangi  kerusakan  dan pencemarannya.
Upaya  Pengelolaan  Lingkungan  (UKL)  dan  Upaya  Pemantauan  Lingkungan (UPL)  bersifat  spesifik  bagi  masing-masing  jenis  usaha  atau  kegiatan  yang  dikaitkan dengan  dampak  yang  ditimbulkannya.  Oleh  karena itu  Pedoman  Teknis  UKL  dan  UPL ditetapkan  oleh  intansi  yang  bertanggung  jawab  (sectoral)  untuk  setiap  jenis  usaha  atau kegiatan yang bersangkutan. Pemrakarsa usaha atau kegiatan terikat pada dokumen yang telah  diisi  dan  ditandatanganinya,  dan  menjadi  syarat-syarat  pemberian  izin usaha  atau kegiatan  dimaksud.  Penegakan  hukum  lingkungan  merupakan  salah  satu  mata  rantai terlemah  dalam  pengelolaan  lingkungan  di  Indonesia.  Lemahnya  penegakan  hukum lingkungan tidak lepas dari kondisi pemerintahan Indonesia secara keseluruhan,  misalnya kantor  perwakilan  tidak  dapat  menjalankan  fungsi  kontrol,  pengadilan  belum  mandiri, bersih  dan  profesional,  dan  lembaga  pemerintah  (birokrasi)  belum  memiliki  kapabilitas yang kuat. Menanggapi kebutuhan masyarakat, masyarakat sipil yang lemah yang mampu melakukan  kontrol  publik,  dan  desentralisasi  yang  demokratis  belum  tercapai.  Dalam upaya  perlindungan  dan  pengelolaan  kualitas  lingkungan,  khususnya  polusi  udara  di Indonesia, pemerintah pusat hingga daerah telah mengeluarkan kebijakan  serta peraturan
13 Muhammad  Akib, Hukum  Lingkungan  Perspektif    Global  dan  Nasional ,  Jakarta:  Rajawali  Pers,  2016, hlm.140.
14 Ibid , hlm.141.
15 Loc. Cit.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2022. Hlm. 89-104 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
perundang-undangan  tentang  sector-sektor  yang  memiliki  pengaruh  langsung  maupun tidak langsung terhadap polusi udara di setiap daerahnya.
Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (PPLH)  menurut  Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan  untuk  melestarikan  fungsi  lingkungan  hidup  dan  mencegah  terjadinya pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup  yang  meliputi  perencanaan, pemanfaatan,  pengendalian,  pemeliharaan,  pengawasan,  dan  penegakan  hukum.  Dalam Undang-Undang ini tercantum jelas dalam Bab  X bagian 3  Pasal 69 mengenai larangan dalam  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  yang  meliputi  larangan melakukan pencemaran, memasukkan Benda Berbahaya Dan Beracun (B3), memasukkan limbah ke media lingkungan hidup, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, dan  lain  sebagainya.  Larangan-larangan  tersebut  diikuti  dengan  sanksi  yang  tegas  dan jelas  tercantum  pada  Bab  XV  tentang  ketentuan  pidana  Pasal  97  sampai  dengan  Pasal 123.  Salah  satunya  adalah  dalam  Pasal  103  yang  berbunyi:  Setiap  orang  yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak  Rp3.000.000.000,00  (tiga  miliar  rupiah).  Sebagai  contoh,  dapat  dikemukakan bahwa  ada  pabrik  yang  membuang  limbah  dengan  tingkat  toksisitas  yang  cukup berbahaya.  Namun  pembuangan  limbah  dengan  kualitas  toksis  yang  demikian  rupa  ini ternyata  tidak  menimbulkan  dampak  nyata  berupa  pencemaran  lingkungan  pada ekosistem sekitarnya. Hal ini bisa terjadi, karena bisa saja pada saat-saat tertentu, zat-zat buangan pabrik belum menampakkan reaksinya. Tetapi dalam termin waktu yang cukup lama, zat-zat tersebut kemudian bereaksi lebih hebat dengan faktor-faktor tertentu. Karena reaksi belum bisa diketahui beberapa saat setelah pembuangan, maka sang pengusaha tidak terkena  reaksi  masyarakat  setempat. Hanya  alamlah  yang  mengetahui  bahwa  dirinya menghadapi bahaya yang mengancam dari limbah pabrik.
Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  Nomor  14  Tahun  2020  mengatur tentang indeks  standar  pencemaran  udara.  Indeks  pencemaran  udara  adalah angka  yang tidak mempunyai  satuan  yang  menggambarkan  kondisi  mutu  udara ambien  di  lokasi  tertentu, yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya. Perhitungan indeks standar pencemaran  udara  dilakukan  melalui  kegiatan pemantauan  dan  konversi konsentrasi parameter menjadi nilai Indeks Standar Pencemaran Udara  (ISPU).  Disamping  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  dan  Keputusan Menteri  Nomor  14  Tahun  2020,  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Cirebon  juga mengeluarkan  serangkaian  peraturan  dan  keputusan  yang  lebih  rinci.  Peraturan  tingkat daerah tersebut sebagai ketentuan teknis pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berasal dari pemerintah pusat baik dari pemerintah maupun dari peraturan menteri. Peraturan
tersebut  pada  dasarnya  berpedoman  pada  perturan  tingkat  nasional  dengan  sedikit perubahan  pada  bagian-bagian  peraturan  dan  keputusan  yang  sesuai  dengan  daerah tertentu. Adapun peraturan dan keputusan level daerah tersebut  ialah:
a. Peraturan  Gubernur  Jawa  Barat  Nomor  78  Tahun  2013  Petunjuk  Pelaksanaan Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  Nomor  11  Tahun  2006  tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Keputusan ini mengatur tentang perlindungan mutu  udara  ambien  agar  udara  ambien  dapat  memenuhi  fungsi  sebagaimana mestinya.
b. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang  Perlindungan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  Keputusan  ini  mengatur  tentang  upaya  untuk mengatasi permasalahan-permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Cirebon, perlu dilakukan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu agar  pembangunan  yang  berkelanjutan  di  Kabupaten  Cirebon  berwawasan lingkungan.
Keberadaan  regulasi  lokal  dalam  bentuk  Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor  6  Tahun  2016  tentang  Perlindungan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  yang mengatur dalam Pasal 4 intinya bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi, beberapa aspek yaitu  :
a. perencanaan;
b. pemanfaatan;
c. pengendalian;
d. pemeliharaan;
e. pengawasan; dan
f. penegakan  hukum.
Untuk  BAB  III  berkenaan  dengan  Tugas  Dan  Wewenang  Pemerintah  Daerah, dalam  Pasal  5  bahwa  dalam  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup, pemerintah daerah bertugas dan berwenang pada tingkat daerah :
a. menetapkan kebijakan;
b. menetapkan dan melaksanakan KLHS;
c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH;
d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca;
f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
i. melakukan pembinaan dan pengawasan  ketaatan
penanggungjawab  usaha  dan/atau  kegiatan  terhadap  ketentuan  perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2022. Hlm. 89-104 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
k. melaksanakan kebijakan mengenai  tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
l. mengelola informasi lingkungan hidup;
m. mengembangkan  dan  melaksanakan  kebijakan  sistem  informasi  lingkungan hidup;
n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
o. menerbitkan izin lingkungan; dan
p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.
Sampai  saat  ini  masih  ditemukan  kegiatan  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah yang belum  menaati  aturan-aturan  yang  telah  ditetapkan  oleh  Pemerintah  sehingga banyak pencemaran  udara  yang  ditimbulkan  dari  kegiatan  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah.  Kerusakan  lingkungan  dan  berkurangnya  sumber  daya  alam  pada hakikatnya terjadi karena motivasi maksimalisasi laba yang dilakukan melalui kegiatan ekonomi.  Pembangunan  Berkelanjutan  dalam  tataran  implementasinya  harus  mampu dijabarkan sebagaimana mestinya, sehingga hal ini masih sebatas "baik" dalam wilayah konsep  dan  wacana yang  berkembang,  dibutuhkan  bukan  saja  kebijaksanaan  yang semestinya  dari  segenap  unsur  birokrasi  pemerintah  sebagai  bentuk political  will yang  memiliki  tekad  kuat,  tetapi  meliputi  pula  kemampuan  masyarakat  secara  sosial- ekonomi  untuk  bersama-sama  dengan  pelaku-pelaku  industri  dan  pemerintah  bertekad tidak hanya sekedar membangun bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat.
Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah  (UMKM)  merupakan sektor  perekonomian nasional  yang  paling  strategis,  yang  terkait  dengan  hajat  hidup  orang  banyak  dan menjadi  penopang  perekonomian  nasional.  UMKM  juga  merupakan  kelompok  pelaku ekonomi  terbesar  dalam  perekonomian  Indonesia,  terbukti  menjadi  kunci  dalam menjamin  ketahanan  ekonomi  nasional  pada  masa  krisis  ekonomi  dan  juga  menjadi penentu pertumbuhan ekonomi pasca krisis. Melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan  Industri Kreatif, 28 instansi pemerintah pusat dan daerah telah  mengeluarkan  kebijakan  untuk  mendukung  pengembangan  industri  kreatif  dari tahun  2009  hingga  2015,  yaitu  pengembangan kegiatan  ekonomi  berbasis  industri kreatif,  kreativitas,  keterampilan,  dan  bakat. 16
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Cirebon,  harus  mampu  mengimplementasikan Amanat  Pasal  5  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  bahwa  setiap  orang berkewajiban  memelihara  lingkungan  hidup  dan  mencegah  serta  menanggulangi
16 Bachtiar Rifai, Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Jurnal        Sosio Humaniora Vol. 3 No. 4, September 2012.
kerusakan  dan  pencemarannya.  Namun  berbagai  upaya  dalam  mencegah  dan menanggulangi  kerusakan  dan  pencemaraan  di  Kabupaten  Cirebon  sedang  dalam program  yang  dikeluarkan melalui kebijakan Pemerintah Daerah. ini merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan hidup sebagai bagaian dari kewajiban kita  sebagai  manusia.  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Cirebon  melakukan  kebijakan Program  Pencemaran  Lingkungan  Hidup  untuk  menanggulangi  pencemaran  udara melalui dua sub bagian  besar yaitu:
1. Kegiatan yang dilakukan adalah pengukuran kualitas udara pada titik-titik terbesar di  Kabupaten  Cirebon  dan  menyusun database kualitas  udara  ambien  sehingga hasil  yang  didapatkan  adalah  database  kualitas  udara  ambien  di  titik-titik pengamatan serta ditemukan sumber pencemar utama dan upaya untuk mencegah pencemaran  udara.  Hasil  lainnya  adalah  kualitas  udara  secara  keseluruhan  di Kabupaten  Cirebon  di  secara  global  potensi  pencemar  masih  relatif  lebih  rendah dari ambang batas baku mutu lingkungan dan rata-rata nilai indeks kualitas udara masih  sangat  baik,  kecuali  di  sekitar  kawasan  Palimanan.  pabrik  semen  dan pembakaran  kapur.  Pada  tahun  2020  sendiri  indeks  kualitas  lingkungan  udara berada  di angka  78  dan  pihak  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Cirebon menyampaikan  bahwa  dengan  angka  itu  kualitas  udara  masih  dianggap  cukup baik.
2. Pengendalian  Pencemaran  dan  Kerusakan  Lingkungan  di  Kabupaten  Cirebon. Kegiatannya  adalah  inventarisir  terhadap  sumber  pencemar  serta  kerusakan lingkungan,  pelatihan  teknis  Usulan  Pengelolaan  Lingkungan  /  Usulan Pemantauan  Lingkungan  dan  pembinaan  terhadap  masyarakat  dalam  rangka pembuatan database .  Hasilnya  berupa  data  base  tentang  kegiatan  wajib  Amdal dan  Upaya  Pengelolaan  Lingkungan  /  Upaya  Pemantauan  Lingkungan,  sumber pencemar  kerusakan  lingkungan  serta  kegiatan  usaha  yang  membuang  limbah, pembinaan dan penyuluhan terhadap dan masyarakat.
Kedua  program  tersebut  disesuaikan  dengan  Program  Langit  Biru  Jawa  Barat Umumnya  dan  Kabupaten  Cirebon Khususnya,  melalui  pengukuran  kualitas udara  yang dilakukan  atas  kerjasama  antara  Kantor  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Cirebon  dengan Pusat  Pemanfaatan  Atmosfer  dan  Iklim  Bandung.  Selain  itu  Pemerintah  Kabupaten Cirebon  melakukan  penerapan  beberapa  peraturan  yang  harus  di  lakukan  oleh  pelaku usaha  mikro  dan  lain  nya,  seperti  mewajibkan  pelaku  usaha  untuk  membuat  perizinan dalam melakukan atau membangun usaha. Adapun hal-hal  yang mesti diperhatikan bagi pelaku usaha dalam membangun sebuah usaha, yaitu :
1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki  izin  lingkungan.  Rekomendasi  UKL-  UPL  digunakan  sebagai  dasar untuk memeperoleh izin lingkungan dan melakukan pengelolaan dan  pemantauan
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2022. Hlm. 89-104 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
lingkungan hidup.
2) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon selaku instansi lingkungan hidup di Kabupaten  Cirebon  wajib  melakukan  penyuluhan  rutin  kepada  masyarakat Kabupaten Cirebon yang minimal dilakukan setiap 6 (enam) bulan satu kali, agar masyarakat  di  Kabupaten  Cirebon  tahu  dan  sadar  bahwa  pentingnya  izin lingkungan untuk mengawasi pemrakarsa untuk menjadikan lingkungan di sekitar masyarakat  menjadi  lebih  baik  untuk tercapainya  pembangunan  berkelanjutan  di masa  depan  kabupaten  cirebon.  Dan  juga  penjelasn  secara  langsung  tentang Peraturan  mengenai  lingkungan  kepada  masyarakat  Kabupaten  Cirebon  bahwa mereka  terlibat  langsung  atas  izin  lingkungan  yang  akan  di  keluarkan  di  daerah tersebut.
3) Sanksi  yang  tegas  pula  dilakukan  oleh  Badan  Lingkungan  Hidup  Kabupaten Cirebon  selaku  instansi  lingkungan  kepada  usaha  badan  dan/  atau kegiatan yang melakukan pelanggaran izin lingkungan atau-pun bagi perusahaan  yang tidak ada izin  lingkungan  harus  ditindak tegas  dan  cepat.  Sanksi  efek  jera  harus  dilakukan Badan Lingkungan Hidup selaku instansi lingkungan hidup di Kabupaten Cirebon seperti  pencabutan  izin  untuk  perusahaan  yang  melanggar  atau  tidak  ada pemberian  izin  bagi  perusahaan  yang  sudah  melakukan  kegiatan  usahanya  tanpa adanya izin lingkungan.
4) Melaksanakan  Kajian  Lingkungan  Hidup  Strategis  (KLHS)  tingkat  Kabupaten KLHS memuat rangkaian sistem analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif. Hasil kajian ini akan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten maupun pihak  lainnya  di  dalam  melakukan  upaya  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  hidup  secara  terpadu  dan  berkesinambungan  mulai  dari  tahap perencanaan,  pemanfaatan,  pengendalian,  pemeliharaan,  pengawasan  dan penegakan hukum.
5) Melakukan dan melaksanakan  kebijakan mengenai Rencana Perlindungan        dan Pengelolaan    Lingkungan    Hidup Kabupaten/ Kota.( RPPLH).
6) Melakuakn  inventarisasi  sumber  daya  alam  dan  emisi  gas  rumah  kaca  pada tingkat Kabupaten/ Kota.
7) Memfasilitasi penyelesaaian sengketa.
8) Melaksanakan  proses  penegakan  hukum  lingkungan  hidup  pada  tingkat Kabupetan/ Kota.

## D. KESIMPULAN
Kebijakan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Cirebon  dalam upaya menanggulangi pencemaran udara dengan berdasarkan kepada Kebijakan Nasional dalam  bentuk  produk  hukum  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009,  Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Nomor 14 Tahun 2020, serta Peraturan  Gubernur  Jawa  Barat  Nomor  78  Tahun  2013  Petunjuk  Pelaksanaan Peraturan Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  Nomor  11  Tahun  2006 tentang  Pengendalian  Pencemaran Udara,  dan  dalam  Kebijakan  Lokal  telah  mengeluarkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten Cirebon  Nomor  6  Tahun  2016  tentang    Perlindungan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup, keseluruhan norma hukum tertulis tersebut, diberlakukan sebagai upaya untuk mengatasi terjadinya pencemaran lingkungan hidup  yang disebabkan oleh kegiatan  bisnis UMKM. Pada  bagian  lain  upaya  yang  telah  ditempuh  melalui  beberapa  kebijakan  yang  telah dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah  meliputi  pengukuran  kualitas  udara  dibeberapa  titik terbesar  di  Kabupaten  Cirebon  dan  melakukan  penyusunan  data  base  kualitas  udara ambien.  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Cirebon  juga  melakukan  pengendalian Pencemaran  dan  Kerusakan  Lingkungan  di  Kabupaten  Cirebon.  Kegiatannya  adalah inventarisir terhadap sumber pencemar serta kerusakan lingkungan. Selain itu Pemerintah Daerah  Kabupaten  Cirebon  melakukan  penerapan  beberapa  peraturan  yang  harus dilakukan oleh pelaku usaha UMKM. Mewajibkan melakukan perizinan misalnya seperti setiap  usaha  dan/atau  kegiatan  yang  wajib  memiliki  Amdal  atau  UKL-UPL  wajib memiliki  izin  lingkungan.  Rekomendasi  UKL-UPL  digunakan  sebagai  dasar  untuk memperoleh  izin  lingkungan  dan  melakukan  pengelolaan  dan  pemantauan  lingkungan hidup.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku & Jurnal :
Amiruddin, and Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum . Ed. Revisi. Depok: Rajawali Press, 2020.
Bachtiar  Rifai,  Efektivitas  Pemberdayaan  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM), Jurnal Sosio Humaniora, Volume 3 No.4, September 2012.
Elfrida Rahmawati Gultom, 2017, Hukum Acara Perdata, Mitra Wacana Media, Jakarta.
Endang  Sutrisno,  2013, Rekonstruksi  Budaya  Hukum  Masyarakat  Nelayan  untuk Membangun Kesejahteraan Nelayan: Studi Kritis Terhadap Pemaknaan Hukum . Genta Press, Yogyakarta.
Endang Sutrisno, 2014, Bunga Rampai Hukum & Globalisasi Edisi 2, In-Media, Bogor.
Endang  Sutrisno-Sudarminto,  “Legal  Culture  of  Fisherman  Communities  in  Indonesia (Studies in Cirebon Coastal Fishing Communities in the Northern Coast of West Java,  Indonesia)”,  International  Journal  of  Current  Advanced  Research,  Vol.  6 Issue 2, February 2017.
Endang  Sutrisno,    Relations  Between  Legal  Culture  and  Economic  Emporwerment among  Marginalized  Group  of  Farmers,  Journal  of  Legal,  Ethical  and Regulatory Issues Volume 22, Issue 3,2019.
Endang  Sutrisno-Novani  Ambarsari  Pratiwi, Environmental  Law  Enforcement  In Hazardouswaste Management In West Java Indonesia: A Critical Trajectory Of
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2022. Hlm. 89-104 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Green And Anthropogenicbased Environmental Policy Orientations, International  Journal  Of  Scientific  &  Technology  Research  Volume  8,  Issue 08,  August  2019 Issn 2277-8616 429 Ijstr©2019 Www.Ijstr.Org,
Endang  Sutrisno,  Implikasi  Usaha  Penambang  Galian  C  Terhadap  Degradasi  Kualitas Mutu  Lingkungan  Hidup  Sungai  (Studi  Kasus  Kecamatan  Palasah  Kabupaten Majalengka),  Jurnal  Hukum  Bisnis  Bonum  Commune  Volume  3  Nomor  1 Februari 2020.
Ibnu Artadi-Endang Sutrisno-Ratu Mawar Akhmad Fikri,  T he Study on Legal Issuance of  the  Statement  of  Environmental  Management  for  Micro  Industry  of  Lambak Cracker  (A  case  study  in  Plered  subdistrict  –  Cirebon  regency), Advances  in Social Science,  Education and Humanities Research, volume 306,  International Symposium on Social Sciences, Education, and Humanities (ISSEH 2018).
Fuqoha,  Fuqoha.  “Implikasi  Regulasi  Izin  Ganguan  (Hinder  Ordonantie  )  Terhadap Kualitas Lingkungan Bagi Masyarakat.” Lex Jurnalica 15, no. 2 (2018): 101–14. https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/2432.
Mursid  Raharjo,  2014, Memahami  Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan ,  :  Graha Ilmu, Semarang.
Muhammad  Akib,  2016, Hukum  Lingkungan  Perspektif  Global  dan  Nasional ,  Rajawali Pers, Jakarta.
Mukti  Arto,  2017, Teori  &  Seni  Menyelesaikan  Perkara  Perdata  di  Pengadilan , Kencana, Jakarta.
Soekanto,  Soerjono,  and  Sri  Mamudji. Penelitian  Hukum  Normatif .  Jakarta:  Rajawali Press, 2006.

## Peraturan Perundang-Undangan :
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Nomor  14  Tahun  2020  Tentang Indeks Standar Pencemaran Udara
Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 78 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara
Peraturan  Gubernur  78  Tahun  2013  Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Peraturan  Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2006   Tentang Pengendalian Pencemaran Udara
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Cirebon  Nomor  6  Tahun  2016  Tentang  Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup