Judul Buku : “Bagaimana Demokrasi Mati” Penulis : Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt Penerjemah  : Zia Anshor Tebal : vii + 272 Tahun : 2019 Penerbit : PT Gramedia Pustaka Utama ISBN : 978-602-03-8504-4

## JALAN KEMATIAN DEMOKRASI: BOOK REVIEW “BAGAIMANA DEMOKRASI MATI”

## Destriana Saraswati
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Brawijaya
saraswati@ub.ac.id Perbincangan tentang sistem pemerintahan yang ideal dirasa tidak pernah surut. Pola pemerintahan yang ideal sering kali menyeruak di tengah krisis yang tengah dihadapi  masyarakat.  Apakah  negara  kita demokratis? Bagaimana seharusnya negara dapat dikatakan demokratis ditengah krisis? Apakah  sistem  demokrasi  bersifat  abadi?
Apakah demokrasi adalah sistem pemerintahan  satu-satunya  di  dunia  ini? Adalah sederet pertanyaan yang sering kali digulirkan ketika
membicarakan demokrasi. Apabila pertanyaan ini bergulir demikian  meruncing,  tanpa  ada  jawaban nyata dari pemerintah, dapat dimungkinkan ketidak-percayaan  masyarakat  terhadap negara makin menguat.
Sistem  pemerintahan  demokrasi yang  sering  diagungkan  di  negara  ini bisa disalahkan.  Salah  satu  buku  yang  mampu menjawab  pertanyaan-pertanyaan  tersebut secara singkat namun komprehensif adalah “Bagaimana  Demokrasi  Mati” karya Steven  Levitsky  dan  Daniel  Ziblatt.  Buku terjemahan  dari  judul “How  Democracies Die” ini  setebal  272  halaman . Dengan kemasan  bahasa  terjemahan  yang  ringan namun lugas, buku ini memaparkan catatan yang  teliti  bagaimana  praktik  demokrasi mengalami  kehancuran  dan  berubah menjadi  bentuk  pemerintahan  lain  yang mengerikan dari berbagai negara, khususnya  di  Amerika.  Dua  penulis  yakni Steven  Levitsky  dan  Daniel  Ziblat merupakan  penulis  yang  memiliki  latar
belakang  bidang  keilmuan  yang  kuat.
Steven Levitsky adalah professor di bidang ilmu  politik  dengan  kekhususan  sebagai ilmuan  politik  komparatif,  sedangkan Daniel  Ziblatt  merupakan  professor  ilmu Pemerintahan.

## Belajar  dari  Sejarah  Macam-Macam Pembunuhan Demokrasi
Catatan  yang  dipaparkan  Steven Levitsky  dan  Daniel  Ziblatt  tidak  hanya seluas  peristiwa  yang  terjadi  di  Amerika dalam  waktu-waktu  terakhir  ini.  Melalui rentang  ruang  dan  waktu  yang  lebih  luas, dua professor dari Universitas Harvard ini menyajikan  gambaran  sejarah  jalan kematian  demokrasi  yang  termuat  dalam 292 halaman. Buku ini terbagi menjadi dua bagian  utama,  yakni  delapan  bagian pertama  berisi  paparan  jalan  kematian demokrasi  di  berbagai  negara,  dan  satu bagian terakhir sebagai solusi menghindari kematian tersebut di waktu mendatang
Jalan  kematian  demokrasi  yang dideskripsikan pada bagian pertama, yakni menggunakan  kursi  parlemen  dengan “menganggap  tokoh  di  luar  lingkaran politik  mereka  tidak  memiliki  kekuatan yang  mumpuni”.  Tanggapan  remeh terhadap tokoh baru di luar lingkaran politik dan memilihnya sebagai demagog (provokator)  yang  dapat  disetir  oleh “kelompok  tua”  di  lingkungan  politik
tertentu bisa menjadi “senjata yang makan tuannya”.
Telah tercatat dalam sejarah nama- nama yang mulanya maju sebagai “boneka” parlemen  yang  berkuasa,  namun  pada akhirnya  berbalik  menguasai  perekrutnya, kemudian  berperan  sebagai  demagog. Beberapa  nama  yang  disebutkan  dalam buku  bagian  pertama,  di  antaranya  Benito Mussolini,  Adolf  Hitler,  Getulio  Vargas, Alberto  Fujimori,  dan  Hugo  Chavez. Sederet nama ini meraih kekuasaan melalui pemilihan  umum,  jalur  dalam  atau persekutuan  dengan  dengan  tokoh  politik yang berkuasa. “Orang luar yang popular” diharapkan  mampu  menjaring  suara, kemudian  hasilnya  dinikmati  “kelompok tua”  yang  bersekutu.  Namun  kadang  kala target ini meleset dan membuat pemimpin otoriter meraih kekuasaan secara legal.
Pemimpin  otoriter  dapat  berubah menjadi  ekstrimis  jika  telah  memegang kekuasaan yang cukup. Levitsky dan Ziblatt mengutip kategorisasi tokoh yang memiliki potensi  otoriter,  yakni  1)  menolak  aturan ideal  demokrasi,  baik  secara  perkataan maupun perbuatan, 2) menyangkal legitimasi  lawan,  3)  menoleransi  atau menyerukan kekerasan, atau 4) menunjukkan kesediaan membatasi kebebasan sipil lawannya, termasuk media (p.10).  Ke  empat  kategorisasi  ini  dapat dijadikan  indicator  penilaian  apakah pemimpin  yang  dipilih  memiliki  potensi atau perilaku otoriter. Di bagian
selanjutnya, Levitsky dan Ziblatt memaparkan  dengan  rinci  tokoh  yang memenuhi indikator ini. Bagian kedua dengan judul “Menjaga Gerbang Demokrasi di Amerika”, Levitsky dan Ziblatt melanjutkan pemaparannya tentang
demagog yang muncul di sejarah Amerika, yang  acapkali  dipengaruhi  oleh  kelompok ekstrimis yang menguasai suara mayoritas.
Sejak  tahun  1930-an  tercatat  ratusan kelompok ekstrimis
yang turut mempengaruhi  wacana  publik  atas  politik yang  berjalan,  namun  Amerika  dikatakan mampu  bertahan.  Ketahanananya  tidak berasal  dari  rakyat  yang  sadar  bahayanya kelompok  ektrim  atau  otoriter, tetapi  pada kekuatan  penjaga  demokrasi  yang  disebut oleh  Levitsky  dan  Ziblatt  sebagai  “para penjaga  gerbang”  melalui  partai-partai politik.  “Para  penjaga  gerbang”  ini  tidak selalu ada dalam kelompok langsung partai politik,  mereka  bisa  jadi  berada  di  balik layar yang memainkan peran sebagai “bos” yang sepak terjangnya ada di wilayah aman, minim  konflik  dengan  ekstrimis.  Dalam konstelasi  politik,  mereka  akan  maninkan peran  tidak  hanya  sebagai  perseorangan tetapi juga sebagai Lembaga. Lembaga ini dapat  muncul  dengan  alat  yang  berupa peraturan  yang  membatasi  konstitusi dipermainkan  dengan  seenaknya  oleh kelompok ekstrimis. Alat ini akan menjadi filter dan pondasi rancangan konstitusi dan sistem  pemilihan  umum  yang  ideal,  yang
disebut dengan Electoral College. Electoral College merupakan  tahap  pemilihan presiden  dengan  cara  memberi  wewenang pada tokoh lokal untuk memilih calon yang sesuai  dengan  epentingan  masing-masing wilayah perwakilannya. Diharapkan, tahap ini  akan  menghindarkan  pada  hasil pemilihan yang dimenangkan oleh mereka yang sekedar “penuh intrik dan popular”.
Seperti  yang  kita  tahu, Electoral College pun tidak berjalan sempurna, sebab setidaknya  ada  dua  hal  yang  luput diperhatikan, yakni kapan waktu Electoral College bekerja  dan  bagaimana  partai dibentuk. Electoral  College berperan setelah  rakyat  memilih  pemimpinnya, sehingga  bisa  jadi Electoral  College terpengaruh dengan hasil pemilihan itu. Di sisi  lain,  jumlah  parta  politik  di  Amerika tidak  dipertimbangkan  dengan  baik, sehingga  dimungkinkan  adanya  reduksi suara.  Terlalu  mengandalkan Electoral College juga  bisa  menjadi  gambaran  yang kurang demokratis. Rakyat tidak sepenuhnya  memiliki  kuasa  atas  suara politiknya.
Selain Electoral  College juga  ada sistem  konvensi.  Pada  sistem  ini  para anggota partai politik akan memepertimbangkan calon pemimpin yang diusung  dalam  perdebatan  internal  dalam sebuah  konvensi.  Biasanya  para  anggota partai  akan  mengikuti  instruksi  pemimpin partai,  sehingga  sistem  ini  pun  rawan konflik “orang dalam” dan tidak
demokratis.  Namun  melalui  “tinjauan sejawat” (peer review), sistem konvensi ini menjadi  efektif.  “Tinjauan  sejawat”  akan menjadi pertimangan penentuan tokoh yang akan  diajukan  sebagai  calon  pemimpin, dengan  mengevaluasi  sifat,  pertimbangan sepak  terjang  politis,  serta  kemampuan bekerja  dibawah  tekannan  tertentu,  yang kemudian dijadikan catatan khusus calon.
Ketika  sistem  “Para  penjaga gerbang” tidak lagi mampu menjamin tidak terpilihnya ektrimis atau demagog, terbukti terpilihnya  Trump.  Trump  awalnya  tidak secara  penuh  memperoleh  dukungan  dari Electoral  College dan  sistem  konvensi, tetapi  penggunaan  media  menjadi  lebih tepat baginya untuk membentuk citra yang mudah  ditangkap  rakyat.  Citra  yang disiarkan  oleh  media  alternative,  yakni televisi  dan  media  social  menjadikan Trump  sebagai  tokoh  yang  kontrofersial, sehingga  menarik  perhatian  media  arus utama.  Hal  ini  menjadikan  Trump  tidak terlalu butuh dukungan dari “para penjaga gerbang”. Menciptakan
kontroversi menjadi  kunci  ke  pintu  kekuasaan  bagi
Trump,  yang  pada  akhirnya  membuktikan praktik-praktik tidak demokratis Trump.
Di  bagian  ke  tiga  yang  berjudul “Pelepasan  Kekuatan  Partai  Republik”, Levitsky  dan  Ziblatt  mendeskripsikan praktik-praktik  politis  Trump  ini,  yang terbukti  memenuhi  indicator  pemimpin antidemokasi (dijelaskan di bagian pertama).  Bukti  pertama,  Trump  tidak
berkomitmen  terhadap  aturan  demokrasi yang telah ditetapkan di Amerika.  Bahkan jauh  sebelum  proses  pemungutan  suara, Trump  sudah  menggulirkan  pernyataan penolakan  terhadap  hasil  pemilu  apabila bukan  dirinya  yang  terpilih.  Kampanye- kampanye yang menyerang lawan politisnya gencar dan gamblang dilancarkan. Ketidak-percayaannya
terhadap  sistem  pemilu  ini  menjadi perhatian  dan  sumber  perpecahan  rakyat, sebab  belum  pernah  ada  calon  yang melakukan  hal  tersebut  sejak  tahun  1860- an. Bukti kedua, Trump menolak legitimasi lawan  politiknya  dengan  menyerukan profokasi  untuk  memenjarakan  Hillary Clinton.  Bukti  ketiga,  Trump  mentolerir penggunaan  kekerasan  dalam  rangka mendukungnya.  Bahkan  beberapa  kali Trump menawarkan bantuan biaya pengacara  bagi  pendukungnya  yang melakukan  kekerasan  fisik  terhadap  orang yang  berbeda  pandangan.  Ini  tentu gambaran  otoriterisme  Trump  yang  nyata. Tidak  sampai  di  situ,  bukti  ke  empat menguatkan  asumsi  Trump  antidemokrasi, yakni  kesediaannya  membatasi  kebebasan pengritik  dan  sipil  yang  bersebrangan dengannya. Trump sering menyatakan akan memenjarakan  media  yang  memberitakan kabar yang berbeda dengan
kepentingannya.
Di  bagian  ke  empat  dengan  judul
“Menumbangkan  Demokrasi”,  Levitsky dan  Ziblatt  merinci  rejarah  antidemokrasi
dari  berbagai  negara.  Dengan  pemaparan
yang lugas, Levitsky dan Ziblatt merangkum  kehancuran  demokrasi  di berbagai negara, salah satunya adalah Peru, dengan  presiden  tiran  Alberto  Fujimori. Fujimori  memanfaatkan  kejemuan  public terhadap partai lama dan kemarahan rakyat atas konflik dan krisis yang berkepanjangan yang  terjadi  di  tahun  1990-an.  Setelah Fujimori  menang,  pemanfaatan  terhadap kekuasaan  tidak  dihindarkan  sama  sekali. Setelah mengalami pasang surut dukungan di  dalam  kongres,  Fujimori  memutuskan untuk membubarkan Kongres dan menyatakan  Konstitusi  negara  tersebut tidak  berlaku  lagi.  Kehancuran  demokrasi ini sering diawali oleh demagog yang saling serang  atau  kritik  dengan  kata-kata  kasar dan keras melalui berbagai media. Contoh lainnya  yang  mirip  adalah  Hugo  Chávez (Presiden  Venezuela)  yang  menyebut lawannya  sebagai  “oligarki  kotor”,  Recep Tayyip Erdo ğ an  (Presiden  Turki)  yang menyebut  jurnalis  sebagai  penyebar terorisme,  dan  Rafael  Correa  (Presiden Ekuador)  yang  menyebut  media  sebagai musuh besar politik yang harus dikalahkan (p.  58).  Serangan  ini  seringkali  tidak berhenti  disana,  sehingga  menciptakan ketakutan,  kepanikan,  dan  permusuhan diantara rakyat. Rakyat mudah
terpolarisasi.  Kehancuran  demokrasi  akan lebih  parah  dengan  adanya  praktik  korup yang  dilakukan  oleh  para  pemimpin  dan penegak  hukumnya.  Ketika  para  penegak
hukum tampil hanya sebagai hiasan, maka demokrasi  menjadi  barang  langka  yang dapat dinikmati rakyat.

## Dua  Alternatif  Mencegah  Matinya Demokrasi
Ada  hal  menarik  dari  berbagai praktik  demokrasi  yang  diterapkan  di negara-negara  yang  pernah  mencobanya, yakni  “Pagar  Demokrasi”.  Di  bagian  ke lima  Levitsky  dan  Ziblatt  menjelaskan adanya  norma  yang  menjadi  “pagar” praktik  demokrasi.  Bagian  ini  juga merupakan  bagian  inti,  jawaban  atas “Bagaimana Matinya Demokrasi”.
“Pagar” yang dimaksud di bagian ini berupa norma  yang  tertulis,  berbentuk  konstitusi, dan norma yang tidak tertulis, berupa kode etik Bersama. Norma yang tidak tertulis ini sering  kali  malah  menunjukkan  fungsinya lebih baik dan menjadi lebih penting. Kode etik  ini  merupakan  pengetahuan  umum dalam  suatu  komunitas  yang  telah disepakati,  diyakini,  dihormati,  diterima, dan ditegakkan Bersama. Dua norma tidak tertulis  yang  berlaku  universal  dalam penegakan  demokrasi,  yakni  toleransi  dan kemampuan menahan diri secara kelembagaan (kesabaran).
Toleransi  ini  menjadi  ruang  yang setara bagi setiap orang, bahkan kelompok pesaing,  untuk  menerima  hak  dan kewajiban  politis  mereka.  Selama  praktik yang dilakukan berdasarkan pada kesesuaian aturan konstitusional.
Singkatnya,  adalah  melihat  pesaing bukanlah  musuh.  Jika  pesaing  dianggap musuh, bisa jadi ketakutan akan kemenangan pihak lain menjadikan praktik- praktik negative atau kekerasan dihalalkan. Selanjutnya adalah kesabaran atau “pengendalian  diri”  secara  kelembagaan, yakni tidak menggunakan kekuasaan untuk melegalkan  kepentingan  pribadi.  Levitsky dan  Ziblatt  menyebutnya  dengan  istilah institutional forbearance, yaitu ketika para pemangku  jabatan  tidak  menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi dan  golongannya.  Levitsky  dan  Ziblatt menggambarkan  tradisi  ini  secara  runtut dari masa yang paling jauh, bahkan sebelum demokrasi  dirumuskan  hingga  bagaimana dipraktikkan  di  Amerika.  Gambaran bagaimana norma tak tertulis ini dipraktikkan  di  Amerika  dicatat  di  bagian ke  enam  dari  buku  ini,  yang  berjudul “Aturan-Aturan  Tak  Tertulis  Politik Amerika”. Namun tidak hanya itu, Levitsky dan  Ziblatt  juga  mencatat  bagaimana pelanggarannya di bagian ke tujuh buku ini dengan  judul  “Buyar”,  serta  tantangannya di bagian delapan buku dengan mengusung judul  “Tahun  Pertama  Trump:  Rapor Otoriter”.
“Norma-Norma  adalah  pagar  lembut demokrasi;  kalau  pagarnya  rusak, kisaran  perilaku  politik  yang  bisa diterima  melebar,  memunculkan wacana  dan  aksi  yang  dapat mengancam demokrasi.” (p. 177)
Di buka dengan pernyataan kesadaran  bahwa  demokrasi  Amerika belumlah  sempurna,  Levitsky  dan  Ziblatt memberikan  saran  untuk  “Menyelamatkan Demokrasi” sebagai bagian penutup, yakni bagian ke sembilan. Di bagian ini Levitsky dan  Ziblatt  menunjukkan  bahwa  Amerika dengan  konstitusi  dan  praktik  demokrasi yang selama ini dianggap paling ideal, jika tidak  boleh  dikatakan  sempurna,  adalah tidak  demikian.  Banyak  carut  marut  dan gambaran  praktik  antidemokrasi  yang makin  menguat,  dijelaskan  di  buku  ini dengan apik.
Mempelajari  gambaran  sejarah praktik politik Amerika dan negara-negara lain yang belum sempurna itu bisa menjadi pegangan  untuk  meminimalisir  kematian demokrasi di negara lain. Walaupun hampir seluruh  ahli  mengatakan  saat  ini  adalah masa  krisis  bagi  demokrasi,  namun  dapat dilihat bahwa negara yang mempraktikkan demokrasi  berhasil  bertahan  dari  berbagai bentuk  krisis.    Levitsky  dan  Ziblatt  juga menyebut bahwa jumlah negara demokratis tidak menurun sejak memuncak jumlahnya pada  tahun  2005.  Di  sisi  lain,  terdapat  3 proyeksi  keadaan  politik  Amerika  pasca terpilihnya  Trump  yang  patut  dijadikan peringatan  bagi  negara-negara  demokrasi yang  sedang  mengalami  tantangan,  yakni yang pertama, presiden terpilih mengalami kegagalan politis sebab kehilangan dukungan  karena  perilakunya;  kedua presiden terus unggul dengan
memanfaatkan
kelompok mayoritas ekstrimis  (terkait  dengan  isu  rasial);  dan yang ketiga adalah terbentuknya polarisasi rakyat yang makin kuat.
Catatan  sejarah  dan  praktik  politik Amerika  saat  ini,  yang  dipaparkan  dalam buku  ini  akan  menjadi  peringatan  bahwa kunci utama demokrasi harus dipegang erat. Rasanya  tidak  hanya  berlaku  di  Amerika, tetapi juga negara lain yang menggunakan demokrasi sebagai sistem pemerintahannya. Levitsky dan Ziblatt juga menegaskan bahwa kunci utama menangkal
kematian  demokrasi  adalah  menjunjung tinggi toleransi dan kesabaran mengendalikan diri. Lembaga negara bukan hanya  wadah  formalitas  tetapi  sarana mewujudkan visi demokrasi, yakni kesetaraan,  kesatuan,  rasa  kebebasan,  dan tujuan  bersama.  Sehingga  kita  mampu hidup sebagai generasi yang tumbuh dalam demokrasi, dan mesti mencegah kematiannya dari dalam. Buku ini menjadi rujukan yang layak bagi studi politik, studi ilmu  pemerintahan,  dan  saja  yang mengharapkan demokrasi tidak punah.