## 26
Community: volume 7, nomor 1, April 2021 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544

## Upaya Resolusi Konflik Pembangkit Listrik Tenaga Uap
Di Teluk Sepang, Bengkulu
Andina Pratama 1 , Sulistya Wardaya 2 , Ika Pasca Himawati 3 123 Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Bengkulu ikapasca@unib.ac.id

## Abstract
Even  though  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Uap  (PLTU)  provides  electricity  supply,  the existence of a Steam Power Plant that uses coal as an energy source in Sepang Bay has an impact that results in conflict. The conflict between PT Tenaga Listrik, the company that built the PLTU, and the local community who joined the Blue Sky Coalition. The existence of the PLTU impact, the study in this research examines the efforts to resolve conflicts  that  occur  between  the  two  parties.  This  research  uses  a  qualitative approach—the data process through in-depth interviews, non-participant  observation, and  written  documentation  relevant  to  the  investigation.  The  determining  informants' technique  uses  the  purposive  sampling  technique,  namely  the  determination  of information that aims to find direct data from key informants. Data analysis is carried out through data reduction stages, data presentation, then verification. It is concluded that in addition to the impact of environmental pollution, the presence of the Coal-Fired Power  Plant  on  the  other  hand  adds  solidarity  within  the  group  with  the  Blue  Sky Coalition  group  to  fight  for  the  closure  of  the  coal-fired  power  plant  in  Sepang  Bay. Even  though  in  the  process  there  were  conflicts  that  caused  shaky  unity  in  the community  when  fighting  for  the  closure  of  the  coal-fired  power  plant.  Conflict resolution  is  carried  out  in  the  stages  of  negotiation,  conciliation,  and  arbitration, which resolves conflicts between the two parties.

## Keywords: Conflict Resolution, PLTU Batu Bara, Teluk Sepang

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  yang  memiliki  sumberdaya  alam  yang  melimpah dan  dapat  dimanfaatkan  sebesar-besarnya  untuk  kesejahteraan  masyarakat.  Salah  satu sumber  daya  alam  seperti  minyak,  batubara,  mineral  dan  logam  menjadi  komoditas yang  juga  menjadi sumber  pemasukan  bagi  negara.  Salah satu  komoditas yang  cukup popular dan banyak dimanfaatkan ialah batubara. Hal ini dikarenakan batubara memiliki banyak manfaat salah satunya menjadi bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap yang dinilai  dapat  mensuplai  kebutuhan  kebutuhan  listrik  yang  semakin  meningkat  akibat bertambahnya jumlah penduduk. Berdasarkan laporan (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2019) bahwa kontribusi di sektor ESDM yang ada dalam PNBP Nasional telah  melebihi  target  dan  merupakan  sektor  penyumbang  terbesar  dengan  angka mencapai  Rp  217,  8  triliun  dari  realisasi  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP) Nasional  sebesar  Rp.407,1  triliun  pada  tahun  2018  serta  di  tahun  2019  dari  target
Community: volume 7, nomor 1, April 2021 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
sebesar  Rp.214,2  triliun  sampai  dengan  Triwwulan  III  2019  yang  telah  terealisasi sebesar Rp.123,5 triliun.
Salah  satu  pembangkit  listrik  tenaga  uap  (PLTU)  batubara  telah  dibangun  di Bengkulu. Pembangkit Listrik Tenaga Uap ini dibangun sejak tahun 2016 di kawasan Teluk  Sepang,  Kota  Bengkulu.  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Uap  tersebut  memiliki kekuatan  2  x  100  Megawatt . Kehadiran  PLTU  Batu  bara  di  Teluk  Sepang  tentu  saja dinilai  membawa  perubahan  masif.  Hal  ini  karena  pembangunan  merupakan  proyek nasional  yang  bertujuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  listrik  penduduk  yang  semakin meningkat.  Sebagaimana  disampaikan  oleh  Soekanto  (dalam  Triyanto,  2018:197) bahwa perubahan yang dirasakan masyarakat dapat terjadi secara lambat maupun cepat dan  hal  ini  dapat  dilihat  dari  perbedaannya  dengan  membandingkan  antara after  dan before.
Konflik sosial yang terjadi pada PLTU batubara di Teluk Sepang bermula sejak awal  pendirian  dan  pembangunan,  yang  mengharuskan  adanya  penggusuran  tanaman sawit  yang  telah  ditanam  oleh  masyarakat  selama  bertahun-tahun  di  lahan  milik  PT Pelabuhan  Indonesia  (Pelindo).  Disisi  lain,  meski  semula  dianggap  memiliki  manfaat dalam  menunjang  kesejahteraan  dan  kebutuhan  listrik  masyarakat,  namun  keberadaan Pembangkit  Listrik  Tenaga  Uang  (PLTU)  batu  bara  dinilai  memiliki  dampak  buruk yang  merugikan  masyarakat,  salah  satunya  permasalahan  pencemaran  lingkungan. Bahkan, semula akar permasalahan konflik dinilai bervariasi dimulai dari izin hak guna lahan (HGL), izin Hak Guna Bangunan (HGB), Izin Hak Guna UsAHA (hgu), Izin area pengguanaan  lain  (APL),  Izin  analisis  dampak  Lingkungan  (AMDAL),  izin  investasi dan beberapa permasalahan lainnya yang terjadi dimulai sejak tahun 2018  hingga bulan april  2019  silam.  Akibatnya  hal  tersebut  menjadi  benih  konflik  yang  terjadi  dalam masyarakat. Konflik yang terjadi antara warga masyarakat dengan perusahaan memang cenderung  selalu  berkaitan  dengan  dampak  buruk  yang  ditimbulkan  oleh  perusahaan (Triyanto, 2018:197).
Menurut  (Irwandi  dan  Chotim  Endah  R,  2017:24)  mengemukakan  bahwa konflik  sosial  adalah  gambaran  mengenai  perselisihan,  percecokan,  ketegangan  atau pertentangan yang merupakan akibat dari perbedaan-perbedaan yang muncul di dalam kehidupan  masyarakat,  baik  yang  meliputi  perbedaan  bersifat  individual  maupun perbedaan  yang  bersifat  kelompok.  Konflik  yang  terjadi  pada  PLTU  batu  bara  teluk sepang  ini  melibatkan  berbagai  pihak  hingga  pada  akhirnya  memunculkan  Koalisi Langit  Biru  yang  merupakan  kelompok  anti  terhadap  pembangunan  PLTU  batu  bara, Teluk  Sepang.  Berbagai  pihak  yang  terlibat  dalam  hal  ini  bersikukuh  dalam mempertahankan  pendapat  dan  argumentasinya  masing-masing.  Sebagaimana  yang disampaikan  Prabandari  (2018)  dalam  (Pramanik,  Purnomo  and  Kasiwi,  2020:  250) bahwa adanya pembangunan PLTU memang memiliki dampak yang berbeda dari setiap individu yang saling bertolak belakang.
Community: volume 7, nomor 1, April 2021 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Sedangkan disisi lain menurut Masyhudi (2018) dalam (Pramanik, Purnomo and Kasiwi,  2020  :  250)  menjelaskan  bahwasanya  pembangunan  PLTU  memiliki  dampak buruk  bagi  kondisi  alam  karena  bahan  bakar  yang  digunakan  dapat  menyebabkan permasalahan  lingkungan  dan  lainnya.  Berbagai  upaya  telah  dilakukan  antara  pihak yang berkonflik dengan tujuan mencapai kesepakatan. Hal ini lantaran konflik jika tidak ditangani  secara  baik  dan  tepat  maka  dapat  dipastikan  dapat  menyebabkan  eskalasi konflik  kian  meluas  (Irwandi  dan  Chotim  Endah  R,  2017:26).  Tidak  menutup kemungkinan  menjadi  bibit  disintegrasi  dan  perpecahan  yang  justru  memperparah keadaan.  Beranjak  dari  latar  belakang  tersebut,  artikel  ini  akan  mengulas  mengenai dampak  dan  resolusi  konflik  sosial  pembangunan  PLTU  Batubara  di  Teluk  Sepang, Bengkulu.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Definsi Konflik
Menurut Leopold (dalam Soekanto, 2014) konflik ataupun pertentangan ialah suatu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha untuk dapat memenuhi tujuannya melalui  jalan  menentang  pihak  lawan  serta  disertai  dengan  kekerasan  atau  ancaman. Selanjutnya  menurut   (Pruitt, 2011:10) menjelaskan  bahwa  konflik  ialah  pertentangan yang terjadi antara dua belah pihak atau lebih serta berawal dari adanya persepsi yang berbeda  tentang  suatu  hak  milik  atau  kepentingan  yang  dapat  menimbulkan  dampak bagi  keduanya.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  konflik  merupakan fenomena yang didalamnya merupakan bagian dari proses sosial yang lahir dari adanya pertentangan  dua  pihak  yang  memberikan  dampak,  baik  positif  maupun  negatif  bagi kedua belah pihak yang bertikai.

## 2.2 Dampak Konflik Sosial
Menurut Soemarwoto (2003) yang dikutip (Risal, Paranoan and Djaja, 2017) telah memberikan  definisi  terkait  dampak  yang  diartikan  sebagai  perubahan  yang  terjadi sebagai akibat dari suatu aktivitas yang bersifat alamiah, baik fisik, biologi, kimia serta dapat  bersifat  positif  dengan  memberikan  manfaat  maupun  negatif  berupa  resiko, kepada  lingkungan  non  fisik  maupun  fisik  termasuk  pada  aspek  sosial  dan  ekonomi. Konflik sosial yang berlangsung tentu saja memiliki dampak, baik yang bersifat positif maupun negatif. Hal ini didasarkan dari pemikiran George Simmel yang diperluas oleh Lewis  Coser  dalam  Furqon  (2009)  dan  dikutip  oleh  (Irwandi  dan  Chotim  Endah  R, 2017:31)  bahwa  disatu  sisi  konflik  memiliki  kemampuan  dalam  mengeratkan  ikatan kelompok  terstruktur  secara  longgar,  sehingga  masyarakat  yang  mengalami  kondisi berkonflik atau disintegrasi dapat memperbaiki ikatan serta perpaduan integrasi. Namun disisi  lain,  konflik  menjadi  polemik  yang  dapat  menganggu  keberlangsungan  sistem sosial  yang  terjadi  di  suatu  masyarakat.  Sehingga  konflik  menjadi  fenomena  sosial menarik  yang  layak kaji dengan  menelusuri akar historis  hingga  dampak  dan  langkah
Community: volume 7, nomor 1, April 2021 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
penyelesaian,  sebagai  upaya  dalam  memperbaiki  mekanisme  kerja  dari  sistem  sosial yang ada.

## 2.3 Resolusi Konflik dalam kasus PLTU
Menurut (Irwandi dan Chotim Endah R, 2017:30) konflik merupakan proses yang dapat  bersifat  instrumental  dalam  pembentukan,  penyatuan  maupun  pemeliharaan penyatuan  dan  pemeliharaan  struktur  soial  yang  ada  dalam  masyarakat.  Konflik sejatinya menjadi persoalan yang memerlukan penyelesaian. Kondisi ini terjadi karena bila  permasalahan  yang  terjadi  dibiarkan  maka  tentu  saja,  masalah  akan  semakin berlarut  serta  penyelesaian  dapat  dipastikan  semakin  rumit.  Oleh  karenanya,  istilah resolusi  konflik  menjadi  wacana  penting  dalam  upaya  memecahkan  persoalan  yang terjadi. Menurut Fisher et.al (2001) yang dikutip (Irwandi dan Chotim Endah R, 2017) bahwa resolusi konflik ialah upaya dalam mengatasi sebab-sebab terjadinya konflik dan berusaha membangun ikatan serta hubungan baru yang diharapkan dapat bertahan lama diantara kelompok yang tengah mengalami pertikaian.
Menurut  Nasikun  (1993)  yang  dikutip  (Irwandi  dan  Chotim  Endah  R,  2017:32) bahwa resolusi konflik yang dapat dilakukan diantaranya meliputi beberapa hal, yakni : pertama,  negosiasi  yang  diartikan  sebagai  suatu  proses  tawar  menawar  melalui  jalan berunding  yang  bertujuan  meraih  kesepakatan  bersama  diantara  dua  belah  pihak yang bertikai.  Kedua,  konsiliasi  yang  diartikan  sebagai  pengendalian  konflik  melalui keberadaan  lembaga-lembaga  tertentu  sehingga  memungkinkan  untuk  menghasilkan diskusi  serta pengambilan keputusan antara pihak yang mengalami pertikaian. Ketiga, mediasi  yang  diartikan  sebagai  adanya  penunjukkan  pihak  ketiga  yang  memiliki kemampuan  penengah  untuk  dapat  menyelesaikan  permasalahan  diantara  kedua  belah pihak sehingga tercapai penyelesaian secara komprimistis. Keempat, ialah arbitrasi yang merupakan resolusi konflik dengan memberikan kewenangan kepada pihak ketika untuk menyelesaikan  permasalahan  yang  terjadi  melalui  keputusan  yang  diambil  oleh  pihak ketiga.

## 2.4 Teori Konflik Ralph Dahrendorf
Ralph  Dahrendorf  merupakan  salah  satu  tokoh  sosiologi  jerman  yang  semula melihat teori konflik sebagai teori parsial.  Ia melihat bahwa teori ini dapat digunakan untuk  mengkaji  fenomena  sosial  yang  terjadi.  Menurut  (Bima,  S  Khabib;  Istiqomah, Nurul;Elsatama,  2018)  bahwa  teori  konflik  Dahrendorf  dilahirkan  melalui  upaya membangun teori dengan separuh penolakan dan sebagian lagi merupakan penerimaan serta  modifikasi  dari  teori  sosial  milik  Karl  Marx.  Adapun  pemikiran  terkait  dengan teori konflik dari Ralph Dahrendrof sebagaimana menurut (Rahmania, 2018) antara lain : a). Setiap masyarakat pada dasarnya memiliki sikap tunduk pada proses perubahan, b). Teori konflik menelisik pada ranah mengamati dan melihat pertentangan dan pertikaian yang  menyebakan  konflik  pada  sistem  sosial,  c).  Pada  dasarnya  setiap  elemen  dalam
Community: volume 7, nomor 1, April 2021 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
masyarakat  memiliki  sumbangsih  pada  disintegrasi  dan  perubahan,  d).  Adanya keteraturan  pada  masyarakat  disebabkan  oleh  adanya  pemaksaan  oleh  anggota masyarakat yang berada di atasnya, e). Penekanan dalam teori ini terletak pada peranan kekuasaan  dalam  mempertahankan  ketertiban  yang  ada  dalam  masyarakatnya.    Disisi lain,  situasi  konflik  yang  terjadi  cenderung  akan  membentuk  seorang  individu  untuk menyesuaikan diri dengan peranan yang diharapkan oleh kelompok(Wulansari, 2013).

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  dilakukan  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Pemilihan pendekatan kualitatif menetapkan fokus masalah sebagai domain. Hal ini sebagaimana disampaikan  oleh  Spradley  (Sugiyono,  2014)  bahwa  fokus  itu  merupakan  domain tunggal  ataupun  beberapa  domain  yang  dirasa  terkait  dengan  situasi  sosial.  Pada penelitian  yang  dilakukan,  peneliti  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  yang meliputi  :  wawancara  mendalam  dengan  informan,  observasi  nonpartisipan  dan dokumentasi.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  bertujuan  untuk  menyusun  hasil penelitian secara tertata dan struktur serta diperoleh melalui hasil intepretasi data yang didasarkan pada fakta dan data aktual. Sehingga penelitian ilmiah yang dilakukan dapat memiliki ciri sistematis maupun objektivitas (Silalahi, 2004).
Penentuan  informan  dilakukan  dengan  cara purposive  sampling ,  yakni  dengan menentukan  informan  kunci  untuk  mendapatkan  data  yang  akurat.  Adapun  informan dalam  penelitian  ini  antara  lain  :  Masyarakat  pemilik  tanaman  sawit  yang  tergusur akibat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara, Karyawan PT Tenaga  Listrik  Bengkulu  dalam  proyek  pembangunan,  Ketua  Koalisi  Langit  Biru (KLB),  Lembaga  Kanopi  Bengkulu,  Pemerintah  Provinsi  Bengkulu  dalam  hal  ini diwakilkan  oleh  Dinas  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  (ESDM),  Balai  Konservasi Sumber  Daya  Alam  (BKSDA)  Bengkulu,  Dinas  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan (DLHK)  Provinsi  Bengkulu,  tokoh  masyarakat  yang  tinggal  disekitar  proyek pembangunan  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Uap  (PLTU),  serta  Lembaga  Swadaya Masyarakat.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  antara  lain  :  reduksi  data,  yang  mana peneliti  memilah  dan  mengklasifikasikan  data  penelitian  yang  diperoleh  di  lapangan. Setelah itu, data yang telah diperoleh disajikan secara sistematis agar mudah dibaca dan dianalisis.  Lantas  setelah  rangkaian  tersebut  dilakukan,  maka  proses  penarikan kesimpulan dilakukan guna menjawab rumusan masalah yang diajukan.

## 4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Temuan Penelitian
Konflik sebagai fenomena sosial secara tidak langsung telah memberikan dampak bagi  ketahanan  sosial  suatu  masyarakat.  Pertentangan  yang  terjadi  juga  didasarkan karena adanya kepentingan yang senantiasa ada di setiap waktu dalam sebuah struktur.
Community: volume 7, nomor 1, April 2021 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Pada  pembangunan  PLTU  batu  bara  Teluk  Sepang  setidaknya  terdapat  beberapa dampak diantaranya : Pembangunan Pembangkit Litsrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara telah  menghasilkan  konflik  yang  berdampak  pada  menguatnya  solidaritas in-group . Sebagaimana yang telah disinggung oleh (Soekanto,  2014:94-95) bahwa apabila suatu kelompok bertentangan dengan kelompok lain, maka solidaritas dalam kelompok akan bertambah.  Bahkan  individu  bersedia  melakukan  pengorbanan  demi  keutuhan  dan kepentingan  kelompoknya.  Adanya  konflik  sosial  yang  terjadi  pada  pembangunan Pembangkit  Listrik  Tenaga  Uang  (PLTU)  Batu  bara  di  Teluk  Sepang  telah menyebabkan  terbentuknya  Koalisi  Langit  Biru  (KLB)  yang  notabennya  merupakan bagian ingroup yang  terdiri  dari  berbagai  lapisan  masyarakat.  Sebagaimana  yang dikemukakan  oleh  salah  satu  informan  (AR)  bahwasanya  Koalisi  Langit  Biru diantaranya  terdiri  dari  pihak  :  Walhi  Bengkulu,  Genesis,  Cipayung  Plus  serta  rekan- rekan  seni  Bengkulu,  Akar,  Yayasan  Pupa.  Selain  itu,  ada  pula  pihak  dari  Lembaga Kanopi  Bengkulu,  mahasiswa,  seniman,  aktivis  lingkungan,  nelayan,  masyarakat pemilik sawit yang mengalami pengusuran tanaman sawit akibat  pembangunan PLTU batu  bara  di  Teluk  Sepang.  Semua  yang  terlibat  memiliki  tujuan  untuk  menuntut ditutupnya pembangunan PLTU batu bara di Teluk Sepang serta pergantian ganti rugi.
Tuntutan  yang  dilakukan  pada  dasarnya  dilatarbelakangi  oleh  adanya kekhawatiran terhadap keberlangsungan sumber daya alam di masa mendatang. Stigma yang melekat, khususnya terjadi karena PLTU batu bara dianggap dapat menyebabkan kerusakan  yang  terjadi  pada  lingkungan  alam.  Lembaga  Kanopi  Bengkulu  yang  turut berperan  sebagai  lembaga  swadaya  yang  bergerak  di  di  lingkungan  mengamini  hal tersebut.  Artinya,  ketika  dilakukan  pembangunan  PLTU  Batu  Bara,  lembaga  Kanopi Bengkulu  menolak  hal  tersebut.  Hal  ini  karena  PLTU  batu  bara  memang  diduga merusak lingkungan serta menyebabkan polusi bagi masyarakat. Disamping itu, ketika berlangsungnya pembangunan, PLTU batu bara melakukan penggusuran tanaman sawit milik masyarakat yang ada di sekitara pembangunan PLTU. Akibatnya berujung demo untuk  menuntut  ganti  rugi  tanaman  sawit  serta  palawija.  Di  dalam  aksi  tersebut, lembaga  kanopi  ikut  berjuang  membantu  masyarakat  dalam  menuntut  ganti  rugi  dan pemberhentian  proyek  PLTU  batu  bara.  Lembaga  tersebut  melakukan  edukasi, sosialisasi, kampanya dan  aksi  bersama masyarakat  terkait  ganti rugi dan pencemaran lingkungan.  Untuk  mencari  dukungan  yang  lebih  luas,  lembaga  kanopi  bersama masyarakat Teluk Sepang mendirikan koalisi langit biru (KLB) serta mendirikan posko KLB di Kelurahan Teluk Sepang.
Koalisi  Langit  Biru  yang  notabennya  terdiri  dari  berbagai  lapisan  masyarakat, seperti  aktivis  lingkungan,  mahasiswa,  nelayan,  seniman  dan  berbagai  pihak  lainnya mengajak  seluruh  masyarakat  yang  ingin  berpartisipasi  di  dalam  perjuangan  melalui langkah  mensosialisasikan  dan  menyebarluaskan  gerakan  yang  kemudian  disebut kampanye anti PLTU Batu bara. Upaya yang dilakukan mengarah pada strategi dalam kegiatan,  salah  satunya  melakukan  kampanye  di  media  sosial  dengan  menghasilkan
Community: volume 7, nomor 1, April 2021 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
desaingrafis, video, tulisan, artikel maupun aktivitas media sosial lainnya. Dalam upaya mewujudkan  tuntutan,  masyarakat  yang  tergabung  dalam  koalisi  langit  biru  mencoba menginisasi berbagai kegiatan seperti musyawarah, memasang spanduk sebagai wujud protes, lukisan dan hal-hal lainnya yang digunakan untuk melakukan kampanye. Hal ini bertujuan sebagai upaya agar kegiatan yang dilakukan tersebut dapat membentuk massa, memunculkan  solidaritas,  kerjasama  dan  dukungan  yang  dapat  mendukung  tujuan utama,  yakni  protes  yang  kemudian  berlanjut  pada  pencabutan  izin  proyek pembangunan  PLTU  Teluk  Sepang.  Melalui  sikap  solidaritas  yang  tinggi  diharapkan dapat mendukung dan mempertahankan hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan yang lebih baik.
Adapun dampak lain yang muncul karena adanya konflik pembangunan PLTU adalah  pertentangan antara  kelompok masyarakat, sehingga  hal  tersebut menyebabkan retaknya  rasa  persatuan  dalam  kelompok.  Pertentangan  tersebut  dapat  dipicu  karena adanya  pengaruh  dari  luar  maupun  karena  visi  yang  dituju  tidak  lagi  sejalan. Masyarakat  yang  bermukim  disekitar  PLTU  teluk  sepang,  semula  mengalami  kondisi yang dilematis karena dihadapkan oleh 3 pilihan, yakni : memilih untuk kontra, kedua berada  pada  posisi  netral  atau  menyatakan  setuju  terhadap  pembangunan  PLTU  batu bara.  Situasi  yang  terjadi  meruncing,  tatkala  masyarakat  yang  kontra  dan  menolak keberadaan  PLTU  telah  bersepakat  untuk  melakukan  tuntutan,  maka  secara  langsung, masyarakat  yang  memiliki  pandangan  berbeda  terhadap  kelompok  yang  mendukung akan  berada  pada  pilihan berada  pada  kelompok netral ataupun pro.  Masyarakat  yang menolak menjelaskan bahwa penolakan didasarkan karena keberadaan PLTU batubara dapat mencemari lingkungan yang akan berdampak pada kerusakan alam. Namun disisi lain,  masyarakat  yang  dianggap  setuju  terhadap  keberadaan  PLTU  menyatakan alasannya  karena  keberadaan  PLTU  dianggap  dapat  memperluas  lapangan  pekerjaan, sehingga  bagi  masyarakat  yang  bekerja  di  PLTU,  hal  tersebut  dapat  menjadi  sumber penghasilan.  Informan  yang  setuju  menyatakan  bahwa  keberadaan  PLTU  dianggap dapat memberikan harapan pekerjaan bagi anak-anak mereka.
Menariknya, berdasarkan informasi dari Informan AR bahwa keberadaan PLTU telah memicu adanya konflik horizontal  yang terlihat antara masyarakat dengan tokoh masyarakat.  Hal  ini  karena,  ada  anggapan  bahwa  selama  ini  tokoh  masyarakat merupakan  wakil  yang  semestinya  menyuarakan  hak  namun  justru  menjadi  setuju padahal sebelumnya telah menyatakan penolakan atas pembangunan PLTU batu bara di Teluk  Sepang.  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  kondisi  itu  jelas  menyiratkan  adanya perbedaan pendapat yang memunculkan perselisihan serta pada akhirnya mengoyahkan persatuan yang ada dalam masyarakat itu sendiri.
Dampak lain yang muncul karena konflik terhadap pembangunan PLTU antara lain ialah munculnya dominasi sehingga menyebabkan takluknya salah satu pihak yang bertikai.  Secara  umum,  kelompok  yang  takluk  memiliki  status  dan  kedudukan  lebih rendah  dari  kelompok  yang  menaklukan.  Hal  ini  dari  terjadi  karena  pemilik  tanaman
Community: volume 7, nomor 1, April 2021 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
sawit yang digusur dalam  rangka pembangunan PLTU telah berusaha untuk menuntut ganti  rugi  tanaman  sawit  tanpa  dapat  menguasai  sepenuhnya  lawan.  Ganti  rugi  yang dilakukan jelas terjadi karena sebagai pekerja di perkebunan sawit hanya mengandalkan pendapatan dari bekerja sebagai petani sawit di kawasan tersebut.
Hal ini terjadi karena masyarakat hanya berstatus sebagai pemilik tanaman sawit bukan  lahan.  Kondisi  ini  terjadi  karena  dalam  waktu  beberapa  tahun  terakhir, masyarakat  hanya  menggunakan  lahan  PT  Pelabuhan  Indonesia  (Pelindo)  II  cabang Bengkulu  untuk  bertani  sawit.  Masyarakat  yang  hanya  berstatus  sebagai  pemilik tanaman,  memang  kedudukannya  tidak  kuat  sehingga  PT  Tenaga  Listrik  Bengkulu selaku  pengelola  proyek  PLTU  Batu  bara  dapat  menentukan  keputusan  sepihak  dari pemilik karena kedudukan pemilik yang kuat. Perbedaan status  dan kedudukan antara kedua belah pihak secara tidak langsung mengisyaratkan dominasi disalah satu pihak.
Pembangunan  PLTU  batu  bara  dianggap  telah  memberikan  dampak  secara nyata.  Sejak  pembangunan  hingga  beroperasi,  keberadaan  PLTU  batubara  memang menimbulkan  permasalahan  yang  harus  diselesaikan.  Resolusi  konflik  sebagai  upaya dalam penyelesaian atas konflik yang terjadi telah dilakukan melalui beberapa langkah, diantaranya  :  Negosiasi,  tindakan  ini  merupakan  perwujudan  upaya  melalui  jalan beruding  agar  mencapai  kesepakatan  diantara  kedua  belah  pihak  yang  bertikai,  upaya negosiasi  dilakukan  melalui  komunikasi  yang  dirancang  secara  dua  arah  untuk mencapai kesepakatan dari kedua belah pihak, yakni pihak PLTU serta masyarakat yang kontra terhadap pembangunan PLTU batubara. Negosiasi yang terjadi diharapkan dapat mengakomodir  kepentingan  dari  kedua  belah  pihak.  Padahal  negosiasi  menjadi  ruang untuk mencapai kesepakatan yang tidak merugikan kedua belah pihak. Namun tatkala kesepakatan  dirasakan  merugikan  oleh  salah  satu  pihak  maka  hal  tersebut  mnejadi pertimbangan  untuk  kembalik  dilaksanakan.  Tidak  ada  jaminan  yang  menjelaskan bahwa proses negosasi dapat menjadi jalan tengah yang solutif.
Setelah  melewati  berbagai  tuntutan  dan  dorongan  kepada  PT  Tenaga  Listrik Bengkulu selaku pengelola proyek PLTU secara sah pun menyepakati ganti rugi kepada pihak masyarakat. Namun, alhasil yang terjadi ialah masyarakat merasa kecewa karena ganti rugi yang dijanjikan tidak sesuai dengan harapan dan jauh dari ketetapan peraturan gubernur tentang ganti rugi tanaman sawit untuk pembangunan dan kepentingan umum. Berdasarkan (Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Pedoman Ganti Rugi Tanam Tumbuh Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum) dijelaskan bahwa satu batang sawit yang sudah menghasilkan buah akan diganti sebesar  Rp  700.000  rupiah.  Namun,  masyarakat pemilik  tanaman  sawit  yang  digusur, mengaku bahwa sebagian besar dari mereka hanya mendapatkan Rp. 125.000-150.000 rupiah  untuk  ganti  rugi  sawit  perbatangnya,  namun  ada  juga  yang  mendapatkan  ganti rugi sekitar 350.000 perbatang sawit.
Langkah  tegas  yang  selanjutnya  dilakukan  ialah,  masyarakat  melakukan  aksi demonstrasi yang merupakan bentuk protes secara langsung karena menuntut hak yang

## 34
Community: volume 7, nomor 1, April 2021 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
seharusnya  dipenuhi.  Hingga  yang  terjadi  ialah  pertemuan  yang  menghasilkan kesepakatan melalui negosiasi yang terjadi antara pihak perwakilan dari proyek PLTU batu bara dan masyarakat yang menuntut hak. Kesepakatan yang terjalin adalah bahwa pihak  perusahaan  meminta  waktu  10  hari  untuk  menyelesaikan  ganti  rugi.  Namun, hingga batas waktu yang disepakati, ganti rugi yang dijanjikan hanya dibayarkan belum sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Hingga tahun 2020, proses negosiasi antara pemilik  tanaman  sawit  dengan  perusahan  tenaga listrik  belum  mencapai  kata  sepakat. Dalam upaya menyampaikan aksi tuntutan, tindak kekerasan dan anarkis dapat dihindari oleh  kedua  belah  pihak.  Tuntutan  hanya  dilakukan  dengan  aksi  demonstrasi  secara damai serta tidak ada korban jiwa dalam aksi yang terjadi.
Selanjutnya,  setelah  upaya  negosiasi  belum  mencapai  kata  sepakat,  maka resolusi konflik yang dilakukan ialah melalui konsoliasi. Pengendalian konflik melalui konsiliasi  diwujudkan  dengan  menghadirkan  lembaga  tertentu  yang  dianggap  dapat menumbuhkan  pola  diskusi  dan  pengambilan    keputusan  diantara  kedua  belah  pihak yang  berkonflik.  Pada  konflik  sosial  PLTU  batu  bara  maka  lembaga  yang  dimaksud ialah Lembaga pemerintah BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) Bengkulu. Lembaga  ini  dipercaya  sebagai  jalan  tengah  dalam  menyelesaikan  konflik  terkait permasalahan lingkungan. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh informan AR bahwa mulai 10 November 2019 telah ditemukan penyu yang telah mati disekitar pantai Teluk Sepang dan lokasinya tidak berada jauh dengan sumber pembuangan air bahang PLTU batu bara. Setidaknya ada 26 penyu yang mati disekitar PLTU batu bara Teluk Sepang dan 2 sisanya ditemukan mati disekitar pantai panjang, Bengkulu. Pemberitaan tersebut  lantas  menambah  dugaan  kuat  bahwa  keberadaan  PLTU  menjadi  penyebab kematian pada penyu.
Namun,  sebagai  upaya membuktikan dugaan dan kecurigaan masyarakat  kepada pihak  PLTU  maka  beberapa  penyu  yang  ditemukan  mati  dibawa  ke  Lembaga Pemerintah    BKSD  (Balai  Konservasi  dan  Sumber  Daya  Alam)  Bengkulu,  untuk diselidiki  lebih  lanjut.  Sebagai  upaya  memperkuat  identifikasi,  maka  maka  pihak BKSDA  akan  mengirim  beberapa  organ  dalam  penyu  ke  laboratorium  Balai  Besar Penelitian Veteriner di Bogor. Laboratorium ini  dinilai telah bertaraf nasional. Namun, berdasarkan  informasi  dari  salah  seorang  dokter  hewan  berinsial  EE  yang  merupakan informan,  menyatakan  bahwa  kematian  yang  terjadi  pada  penyu  terjadi  secara  alami karena  adanya  bakteri  yang  menyerang  tubuh  penyu.  Lebih  lanjut  informan  EE menjelaskan bahwa beberapa penyu mati karena memakan sampah plastik dan terkena jaring nelayan serta tidak ditemukan racun limbah PLTU pada penyu.
Konflik  data  kerap  terjadi  ketika  individu  maupun  kelompok  mengalami kekurangan  informasi  ataupun  mendapatkan  informasi  yang  kurang  akurat  sehingga intepretasi  dan  penerimaan  informasi  menjadi  berbeda-beda.  Dalam  permasalahan PLTU  yang  dikaitkan  dengan  masalah  lingkungan,  terlihat  bahwa  BKSD  melalui penyelidikan  telah  mengetahui  secara  pasti  apa  penyebab  kematian  penyu  di  Teluk
Community: volume 7, nomor 1, April 2021 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Sepang,  sehingga  kebenaran  informasi  disebarluaskan  kepada  masyarakat  agar masyarakat dapat bertindak lebih bijaksana dan menyimpulkan masalah dengan sebaik mungkin.  Oleh  karena  itu,  konsoliasi  dengan  menghadirkan  informasi  dan  keterangan dari  BKSDA  menjadi  jalan  tengah  yang  diharapkan  dapat  menurunkan  ketegangan konflik yang terjadi sehingga tidak merugikan kedua belah pihak yang bertikai.
Resolusi  lainnya  yang  dilakukan  ialah  arbitrasi,  dimana  penyelesaian  konflik dilakukan  oleh  pihak-pihak  yang  berkonflik  melakukan  kesepakatan  untuk  menerima pihak ketiga yang nantinya berperan dalam memberikan keputusan guna menyelesaikan konflik yang ada. Upaya arbitrasi mengedepankan langkah penerimaan keputusan yang diambil oleh arbitrer atau pihak ketiga dalam upaya penyelesaian konflik. Pada proses arbitrase,  masyarakat  dapat  menempuh jalur  hukum  dalam  mencari  titik  terang  dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Sehingga tindakan yang memicu kekerasan ataupun anarkis  sebagai  bentuk  protes  dapat  diminimalisir.  Ketika  kelompok  masyarakat bekerjasama untuk menuntut ditutupnya proyek pembangunan PLTU, maka diperlukan kesiapan  saksi  dan  bukti  agar  permasalahan  dapat  selesai  di  jalur  hukum.  Hal  ini diperlukan lantaran keputusan pengadilan tentu saja mengacu pada bukti yang ada dan tersedia. Di bulan Juli 2019, masyarakat yang tergabung dalam koalisi langit biru telah mengajukan gugatan pencabutan izin yang dimiliki oleh PLTU batu bara, Teluk Sepang. Gugatan  tersebut  lantas  ditindaklanjuti  dengan  terselenggaranya  persidangan  yang  di gelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Bengkulu.

## 4.2 Kajian Sosiologis Pada Konflik PLTU Batu Bara Teluk Sepang
Konflik  sosial  terjadi  salah  satunya  karena  adanya  bagian  yang  tidak  berjalan dalam sistem sosial masyarakat. Bagian yang dianggap tidak berjalan tersebut meliputi : kepentingan,  nilai,  gagasan,  maupun  kepercayaan  yang  ada  dalam  suatu  masyarakat. Akibatnya  muncul  ketegangan  yang  secara  perlahan  keluar  dalam  berbagai  bentuk seperti  perkelahian,  peperangan,  perjuangan,  demonstrasi  yang  merupakan  bentuk protes  atas  konflik  yang  terjadi.  Sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  Webster  dan dikutip  (Pruitt,  2011)  bahwa  konflik  sosial  yang  umumnya  terjadi  tidak  lepas  dari tuntutan kepentingan yang ingin dicapai oleh individu maupun kelompok.
Pertentangan  antara  kelompok  penguasan  dan  kelompok  kepentingan  terlihat berupaya  untuk  mempertahankan  kepentingan  masing-masing,  sehingga  menyebabkan melemahnya  pencapaian  kesepakatan  diantara  kedua  belah  pihak.  Namun,  disisi  lain, konflik sosial  yang terjadi justru memperkuat solidaritas ingroup hingga terbentuknya Koalisi Langit Biru.
Dalam konteks ini, tingkat kekuasaan dimiliki oleh lembaga pemegang kekuasaan yakni  pemerintah dan PT Tenaga Listrik  Bengkulu selaku pengelola PLTU batu bara, Teluk  Sepang  dengan  koalisi  langit  biru  yang  notabennya  merupakan  kumpulan  dari beberapa  organisasi  dan  pihak  masyarakat  yang  dalam  menuntut  ganti  rugi  tanaman

## 36
Community: volume 7, nomor 1, April 2021 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
sawit yang digusur karena perluasan lahan pembangunan PLTU serta ketidaksepakatan terhadap proyek pembangunan karena berdampak terhadap lingkungan alam.
Ketegangan yang terjadi antara Koalisi Langit Biru dengan pihak PLTU batubara dilatarbelakangi  juga  oleh  perbedaan  nilai  diantara  keduanya,  dimana  nilai  dan kepercayaan  tersebut  berkaitan  dengan  lingkungan  alam.  Masyarakat  yang  kontra terhadap  pembangunan percaya  bahwa  proses dalam  menghasilkan energi  listrik  telah menghasilkan  pencemaran  terhadap  udara  dan air, serta  dapat  merusak  ekosistem laut akibat  pembuangan  limbah  dari  PLTU  tersebut.  Namun,  argumentasi    tersebut  dinilai tidak  memiliki  dasar  yang  jelas,  mengingat  pihak  PLTU  batu  bara  telah  menjalani serangkaian  izin  lingkungan  dan  didukung  oleh  penguasa  daerah  yang  memiliki kewenangan dalam menganalisis dampak lingkungan, seperti : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu yang berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup serta Kehutanan. Dengan demikian, pihak kelompok kepentingan yakni Koalisi Langit  Biru  berupaya  untuk  melakukan  tuntutan  sebagai  bentuk  protes  melalui kampanye, aktivitas seni, demonstasi. Tujuannya menyebarluaskan tujuan utama koalisi kepada  khayalak  umum  sehingga  masyarakat  diharapkan  memiliki  tujuan  yang  sama dalam upaya menjaga keseimbangan lingkungan alam.
Sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  Ralp  Dahrendorf  (Rahmania,  2018:10) bahwa dalam asosiasi yang ditandai oleh pertentangan terdapat ketegangan antara pihak yang ikut dalam struktur kekuasaan maupun yang tidak tunduk pada struktur tersebut. Perbedaan  distribusi  kekuasaan  yang  terjadi  menyebabkan  adanya  pembagian  posisi atas  dan  posisi  bawah  pada  struktur.  Posisi  tersebut  lantas  menyebabkan  pemisahan kekuasaan  secara  tegas  antara  penguasa  dengan  yang  dikuasai.  Golongan  yang bertentangan tersebut masing-masing dipersatukan oleh ikatan kepentingan nyata yang bertentangan secara substansial antara satu dengan yang lain. Pada konflik sosial PLTU batu bara Teluk Sepang, Koalisi Langit Biru merupakan persekutuan yang terkoordinasi karena adanya ketidaksepakatan bersama pada proyek pembangunan PLTU. Sedangkan di  sisi  lain,  pihak  PLTU  batu  bara  selaku  pihak  yang  merupakan  kepanjangan  tangan pemerintah dalam proyek pembangunan.
Selain  itu  juga,  mengacu  dari  konsep  yang  dikemukakan  oleh  Dahrendorf bahwasanya  distribusi  kekuasaan  yang  tidak  merata  menjadikan  konflik  sosial  yang terjadi  akan  berlangsung  secara  sistematis.  Adanya  ketidakmerataan  kekuasaan menyebabkan  kewenangan  hanya  dimiliki  oleh  pihak  yang  dominan  berkuasa. Akibatnya,  bila  individu  tidak  tunduk  pada  wewenang  yang  melekat  pada  kekuasaan maka dapat dikenakan sanksi. Masing-masing kelompok yang mengalami pertentangan jelas  memiliki  kepentingan  dan  tujuan  masing-masing.  Konflik  sosial  yang  terjadi mengindikasikan  bahwa  perubahan  menjadi  keniscayaan  yang  perlu  dilakukan. Sehingga  dalam  situasi  konflik  antar  kelompok  tersebut  terlihat  adanya  tindakan– tindakan  yang  mengarah  pada  perubahan  dalam  struktur  sosial.  Tindakan  yang diarahkan  oleh  Koalisi  Langit  Biru  menjadi  bentuk  protes  yang  mengindasikan
Community: volume 7, nomor 1, April 2021 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
perubahan  menjadi  hal  substansial  yang  harus  dilakukan  oleh  pemerintah  melalui keinginan untuk pencabutan izin keberlangsungan proyek pembangunan PLTU tersebut. Namun  disatu  sisi,  pihak  pengelola  PLTU  pun  bersikukuh  pada  prosedur  yang dilakukan dalam keberlangsungan proyek sudah berjalan sebagaimana mestinya.
Bahkan,  kasus  kematian  penyu  yang  kemudian  mengarah  pada  dugaan pencemaran  air  limbah    dari  PLTU  lantas  ditepis  dan  dibuktikan  berdasarkan  hasil laboratorium  dan  pengecekan  yang  dilakukan  oleh  Balai  Konservasi  Sumber  Daya Alam  (BKSDA)  selaku  pihak  yang  memiliki  kewenangan  yang  menyatakan  bahwa kematian  penyu  disebabkan  oleh  bakteri  dan  bukan  karena  pencemaran  air  limbah. Upaya  menempatan  BKSDA  sebagai  pihak  yang  memiliki  kewenangan  dalam penyelesaian konflik atau resolusi konflik berwujud rekonsiliasi. Sehingga, masyarakat kontra  yang  semula  ingin  melakukan  perubahan  dan  menemukan  titik  terang  dapat bertindak sewajarnya.
Pertentangan  yang  terjadi menyebabkan  masyarakat  terbagi menjadi  kelompok pro,  kontra  hingga  netral.  Koalisi  Langit  Biru  sebagai  kelompok  kepentingan  menjadi representasi  kelompok  kontra  telah  membawa  tuntutan  hingga  jalur  hukum,  persoalan yang  diangkat  ialah  permasalahan  izin  lingkungan  dari  PLTU  batu  bara  yang  dinilai bermasalah. Sehingga permasalahan tersebut dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN)  Bengkulu.  Namun  gugatan  tersebut  ditolak  oleh  hakim,  dengan  demikian kelompok  semu  (penguasa)  memenangkan  gugatan,  serta  dilanjutkannya  proyek pembangunan  PLTU  batu  bara  Teluk  Sepang.  Namun,  Pertentangan  antar  kelompok didalam konflik PLTU batu bara Teluk Sepang, terjadi pada saat situasi dari golongan yang  berkuasa  berusaha  mempertahankan  status  quo  sedangkan  kelompok  yang dikuasai berusaha untuk mengadakan perubahan. Pertentangan kepentingan ini memang pada  dasarnya  selalu  ada  setiap  waktu  dan  dalam  setiap  struktur  sosial  masyarakat. Karena  itu  kekuasaan  yang  sah  selalu  berada  dalam  keadaan  terancam  bahaya  dari golongan yang anti status quo (Wulansari, 2013).
Kelompok semu dan kelompok kepentingan pun, juga berupaya untuk mencari jalan  keluar  terkait  konflik  sosial  pada  pembangunan  PLTU  batu  bara  Teluk  Sepang, agar  tidak  berkepanjangan  dan  menimbulkan  kerugian  yang  lebih  besar.  Adapun beberapa  upaya  yang  telah  dilakukan  untuk  resolusi  konflik  sosial  antar  pihak  yang terjadi diantaranya : melakukan proses negosiasi antara masyarakat pemilik sawit yang tanamannya digusur akibat pembangunan PLTU batu bara Teluk Sepang dengan pihak PT Tenaga Listrik  Bengkulu  yang  dalam  hal ini  sebagai  pengelola  PLTU  Batu barata terkait  dengan  hal  ganti  rugi  lahan.  Upaya  selanjutnya  ialah  dengan  mengadakan konsiliasi  atau  adanya  pihak  ketiga  yang  berwenang  untuk  kemudian  dihadirkan dihadapan pihak-pihak yang berkonflik untuk dapat berdiskusi guna menemukan solusi. Salah  satunya  menghadirkan  pihak  BKSDA  dalam  mengklafirifikasi  kesimpangsiuran kematian  penyu  yang  diduga  karena  pencemaran  air  limbah  ke  laut.  Namun,  rupanya kematian  penyu  diduga  karena  bakteri,  terkait  oleh  jaring  nelayan  maupun  termakan

## 38
Community: volume 7, nomor 1, April 2021 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
sampah  plastik.Resolusi  konflik  selanjutnya  ialah  melalui  sistem  arbitrasi  yaitu pertemuan  di  pengadilan.  Di  tahun  2019,  lembaga  kanopi  mendampingi  koalisi  langit biru telah mengumpulkan bukti terkait pembangunan PLTU batu bara, dan bukti yang telah diperoleh tersebut diserahkan ke Pengadilan Tata Usaha (PTUN) Kota Bengkulu.
Bukti yang dilampirkan tersebut menyiratkan tuntutan agar pemerintah provinsi mencabut izin lingkungan yang sebelumnya telah diberikan dalam pendirian PLTU batu bara,  Teluk  Sepang.  Sebagai  tindak  lanjut,  pada  bulan juni  2019,  sidang  gugatan  pun digelar terkait permasalahan pendirian PLTU batu bara di Teluk Sepang. Hingga sidang kemudian berakhir di bulan Desember 2019. Upaya-upaya dalam penyelesaian konflik telah  dilakukan,  namun  hasilnya  kurang  maksimal.  Dikarenakan  setiap  pihak  dan kelompok  yang  bertentangan  tetap  masih  berpegang  pada  tujuan  dan  kepentingan masing-masing.

## 5. PENUTUP
Sebagaimana  dugaan  dari  masyarakat  yang  tergabung  dalam  koalisi  langit  biru (KLB),  kematian penyu  di  Kelurahan Teluk  Sepang diakibatkan  oleh  limbah  uji coba PLTU batu bara yang mengeluarkan busa dan warna yang pekat pada awalnya menjadi latar  belakang  penolakan  keberadaan  pembangunan  PLTU.  Namun  rupanya  setelah dilakukan  penelitian  secara  ilmiah,  menyatakan  bahwa  kematian  penyu  bukan  karena limbah  PLTU batu  bara namun  karena bakteri.    Meski  demikian,  konflik  yang  terjadi masih  terus  berlangsung.  Hal  ini  masih  terbukti  dengan  kemunculan  penolakan pembangunan  yang  terus  bergulir  dikarenakan  persoalan  ganti  rugi  yang  dituntut  oleh masyarakat  kepada  PLTU  yang  dinilai  tidak  sesuai  dengan  aturan  dan  kesepakatan. Oleh karena persoalan tersebut, maka pembangunan PLTU telah memberikan dampak dari dimensi sosiologis  diantaranya : meningkatnya solidaritas in grup pada kelompok Koalisi  Langit  Biru  dalam  memperjuangkan  penutupan  PLTU  Batu  bara  di  Teluk Sepang.  Disamping  itu, dampak tersebut  disertai  dengan  munculnya  pertentangan dan goyahnya persatuan yang ada pada masayarakat di Teluk Sepang, hingga berlanjut pada takluknya salah satu dari kedua belah pihak yang mengalami konflik.
Sedangkan  resolusi  konflik  yang  dilakukan  meliputi  beberapa  cara  diantaranya ialah  :  negosiasi  yakni  sebagai  proses  tawar  menawar  yang  dilakukan  dalam  rangka mencari  jalan  keluar  antara  kedua  belah  pihak.  Selanjutnya  adalah  konsiliasi  yang didefinisikan  sebagai  pengendalian  konflik  dengan  menghadirkan  lembaga  tertentu untuk membuka ruang diskusi, dalam konflik yang terjadi. Konsiliasi dilakukan dengan menghadirkan  Balai  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  (BKSDA).  Selanjutnya  resolusi konflik  yang  dilakukan  lainnya  ialah  arbitrasi.  Proses  ini  ditempuh  dengan menghadirkan  pihak  ketiga  yang  disebut  arbitrer  berdasarkan  kesepakatan  dari  pihak yang  berkonflik.  Proses  arbitrase  ini  dilakukan  melalui  kegiatan  persidangan  untuk mendapatkan  keputusan.  Pihak  yang  berkonflik  diharuskan  untuk  mentaati  keputusan yang  diambil  oleh  pengambil  keputusan.  Namun,  resolusi  yang  telah  ditempuh  diniai
Community: volume 7, nomor 1, April 2021 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
memang  belum  membuahkan  hasil  secara  maskimal  karena  masih  ada  pihak  yang dirugikan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Bima, S Khabib; Istiqomah, Nurul;Elsatama, Y., 2018. Teori Konflik : Sebuah Kajian Menuju Pemikiran Ralf Dahrendorf . [online] Surakarta. Available at: <https://www.researchgate.net/publication/328980540_Teori_Konflik_Sebuah_Kajian_ Menuju_Pemikiran_Ralf_Dahrendorf/link/5bee69f192851c6b27c261fc/download>.
Irwandi  dan  Chotim  Endah  R,  2017.  Analisis  Konflik  Antara  Masyarakat,  Pemerintah  dan Swasta (Studi Kasus di Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung). JISPO V , 7(2 ,Juli-Desember), pp.24–41.
Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral,  2019. Laporan  Kinerja  Kementerian  ESDM 2014–2019 . Jakarta.
Peraturan  Gubernur  Bengkulu  Nomor  27  Tahun  2016  Tentang  Pedoman  Ganti  Rugi  Tanam Tumbuh  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum .[online]
Available  at:  <https://jdih.bengkuluprov.go.id/produk/detail_produk/190-peraturan- gubernur-bengkulu-nomor-27-tahun-2016-tentang-pedoman-ganti-rugi-tanam- tumbuh-pengadaan-ta.html#:~:text=PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 27,BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM>.
Pramanik, R.A., Purnomo, E.P. and Kasiwi, A.N., 2020. Dampak perizinan pembangunan pltu batang  bagi  kemajuan  perekonomian  masyarakat  serta  pada  kerusakan  lingkungan. Kinerja , 17(2), pp.248–256.
Pruitt, D.G. dan R., 2011. Teori Konflik Sosial . Yogayakarta: Pustaka Pelajar.
Rahmania, A., 2018. Teori Konflik : Ralf Dahrendorf . [online] The Anglo-American Tradition of Liberty . Available at: <https://core.ac.uk/reader/80816688>.
Risal, S., Paranoan, D. and Djaja, S., 2017. Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan terhadap Kehidupan  Sosial  Ekonomi  Masyarakat  di  Kelurahan  Makroman. Jurnal Administrative  Reform  (JAR) ,  [online]  1(3),  pp.516–530.  Available  at:  <http://e- journals.unmul.ac.id/index.php/JAR/article/view/482>.
Silalahi, U., 2004. Metode Penelitian Sosial . Bandung: PT Refika Aditama.
Soekanto, S., 2014. Sosiologi Suatu Pengantar . Jakarta: Rajawali.
Sugiyono, 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RnD . Bandung: Alfabeta.
Triyanto, T., 2018. Dampak Ekonomi Dan Sosial Budaya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (Pltu) Terhadap  Masyarakat  Di  Gampong  Suak  Puntong  Kabupaten  Nagan  Raya. Jurnal Community , 3(2), pp.196–216.
Wulansari, D., 2013. Sosiologi Konsep dan Teori . Bandung: Refika Aditama.