## PENDAHULUAN
Undang-Undang  (UU)  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN) nomor 5 tahun 2014 merupakan salah satu peraturan yang  menjadi  titik  tolak  untuk  berubahnya  wajah
birokrasi  di  Indonesia.  Undang-undang  inilah  yang diharapkan  akan  memaksa  birokrasi  untuk  merubah kondisinya yang selama ini sering dikeluhkan masyarakat karena birokrasi yang dianggap lamban, tambun, berbelit dan  berkinerja  rendah.  Dalam  perjalanannya  UU

## PEMBERDAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN

## Empowerment of State Civil Apparatus in Improving Employee Performance at the
Katingan Regency Regional Secretariat
Indah Tri Handayani *
Irwani
Farid Zaky Yopiannor Suffianor
Universitas Muhammadiyah
Palangkaraya, Palangka Raya, Central Kalimantan, Indonesia
* email: indahtry.it@gmail.com

## Abstrak
Pemberdayaan  adalah  suatu  proses  dalam  rangka  menciptakan  kekuatan  atau kemampuan  seseorang  atau  beberapa  orang. Memperhatikan  fenomena  tersebut maka  pemberdayaan  aparatur  merupakan  pilihan  strategis  untuk  meningkatkan kapasitas  dan  kompetensi  aparatur  dalam  rangka  mendukung  kinerja  pegawai  di Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Katingan.  Penulis  menggunakan  jenis  penelitian deskriptif  dengan  metode  analisis  kualitatif.  Hasil  penelitian  Pemberdayaan  melalui Pendidikan dan pelatihan baik Bidang Administrasi, Bidang Teknis dan Kepemimpinan telah  membawa  perubahan  yang  lebih  baik,  yaitu  tidak  hanya  bertambahnya  daya kemampuan  aparatur  tetapi  juga  dapat  memperbaiki  sikap  dan  perilaku  aparatur dalam  rangka  meningkatkan  kinerja.  Hal  tersebut  terindikasi  oleh  bertambahnya aparatur yang memiliki legalitas pelatihan, baik dibidang administrasi umum, bidang teknis  maupun  dibidang  leadership,Pendidikan  yang  diberikan  tentunya  sangat berpengaruh  penting  bagi  pegawai  dalam  meningkatkan  kinerja  mereka  sehingga dengan  adanya  pendidikan  dan  pelatihan  ini  pegawai  dapat  bekerja  profesional. Pemberdayaan  yang  dilakukan  melalui  mutasi  pegawai  telah  mengurangi  kejenuhan pegawai dalam melaksanakan tugasnya dan sekaligus memberikan pengalaman baru erta  meningkatkan  kompetensi  pegawai  dalam  melaksanakan  tugasnya. Pemberdayaan  yang  dilakukan  melalui  pemberian  kewenangan  dan  tanggung  jawab ternyata  dapat  mendorong  motivasi  pegawai  untuk  meningkatkan  kinerja,  karena dalam memberikan kewenangan didasarkan atas pertimbangan rasionalitas sehingga dapat  menumbuhkan  motivasi  kerja  pegawai  untuk  lebih  bertanggung  jawab  atas pekerjaan yang dilimpahkan.

## Kata Kunci:
Aparatur Sipil Katingan Pemberdayaan Keywords : Civil Apparatus Katingan Empowerment Accepted October 2018

## Published
December 2018

## Abstract
Empowerment is a process to create the strength or ability of a person or some people. Taking into account this phenomenon, the empowerment of the apparatus is a strategic choice  to  increase  the  capacity  and  competence  of  the  apparatus  to  support  the performance of employees in the Katingan Regency Regional Secretariat. The author uses descriptive  research  with  qualitative  analysis  methods.  The  results  of  the  study  on Empowerment through Education and training both in the Administrative, Technical and Leadership Fields have brought better changes, namely, not only the increased ability of the apparatus but also can improve the attitudes and behavior of the apparatus to improve performance. This is indicated by the increase in apparatuses which have training legality, both in the field of general administration, technical areas and in the field of leadership. Education provided is undoubtedly essential for employees to improve their performance so that  with  this  education  and  training  employees  can  work  professionally.  Empowerment carried out through employee mutations has reduced employee saturation in carrying out their  duties  and  at  the  same  time  provides  new  experiences  and  increases  employee competence in carrying out their duties. Empowerment carried out through the granting of authority  and  responsibility  turns  out  to  encourage  employee  motivation  to  improve performance, because in giving power is based on rationality consideration so that it can foster employee motivation to be more responsible for delegated work.
Nomor 41 tahun 1999 dalam tataran implementasinya belum  mampu  mejawab  tantangan  dan  tuntutan  yang dihadapi birokrasi selama ini. Reformasi birokrasi baru sebatas  remunerasi  dan  belum  pada  perubahan  pola pikir ( mindset ) dan culture - set birokrasi.
Sementara  tantangan  birokrasi  saat  ini  cukup  berat, tahun  2016  adalah  tahun  dilaksanakannya  Masyarakat Ekonomi  Asean  (MEA)  dengan  kinerja  birokrasi  yang masih  jauh  di  bawah  Singapura,  Malaysia  dan  Philipina serta  hanya  satu  tingkat  diatas  Vietnam,  perlu perubahan  yang  radikal  dan  cepat  untuk  terwujudnya birokrasi yang efektif efisien sehingga akan mendorong terciptanya  “Pemerintahan  Kelas  Dunia”  seperti  yang tercantum  sebagai  Visi  Reformasi  Birokrasi  dalam Peraturan  Presiden  nomor  81  Tahun  2010  tentang Grand  Design Reformasi  Birokrasi  2010-2025.
Terwujudnya “Pemerintahan Kelas Dunia” ini tentu saja perlu dukungan dari semua elemen lembaga/kementrian dan  tentu  saja  termasuk  pemerintah  daerah.  Ada  tiga sasaran dalam reformasi birokrasi yaitu 1) terwujudnya pemerintah  yang  bersih  dan  bebas  dari  KKN,  2) terwujudnya  peningkatan  pelayanan  public  dan  3) meningkatnya kualitas dan akuntabilitas birokrasi. Perlu upaya  keras  serta  komitmen  yang  kuat  untuk melaksanakan itu semua dan UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 merupakan salah satu payung hukumnya. Tujuan pemberdayaan  sumber  daya  aparatur  itu  antara  lain untuk  memperbaiki  efektivitas  dan  efesiensi  kerja pegawai  Karena  dengan  diberdayakan  aparatur  akan mengalami  perubahan  atau  peningkatan  kapasitas, terkait  pengetahuan  aparatur,  keterampilan  aparatur, dan sikap aparatur terhadap tugas-tugasnya (Hutauruk et al ., 2016).
Implementasi  kebijakan  merupakan  suatu  proses pelaksanaan  keputusan  kebijakan  (biasanya  dalam bentuk  UU,  Peraturan  Pemerintah,  Keputusan Peradilan,  Perintah  Eksekutif,  atau  Dekrit  Presiden). Pendapat  lain  mengenai  implementasi  kebijakan mengemukakan  bahwa  implementasi  kebijakan  adalah
pelaksanaan  dan  pengendalian  arah  tindakan  kebijakan sampai  dicapainya hasil kebijakan. Model implementasi kebijakan  publik  mengenai  kriteria  penting  dalam implementasi  kebijakan,  dapat  dikemukakan  empat aspek sebagai sumber masalah sekaligus prakondisi bagi keberhasilan  proses  implementasi,  yakni,  komunikasi, sumberdaya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi,  termasuk  tata  aliran  kerja  birokrasi (Abdullah et al ., 2018).
Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan, sejalan dengan himbauan  pemerintah  untuk  meningkatkan  kinerja, maka  tindakan  yang  dilakukan  dengan  cara pemberdayaan  sumber  daya  aparatur.  Hal  tersebut didasari  oleh  suatu  situasi  dan  kondisi  yag  kurang mendukung terhadap peningkatan kinerja. Sebab masih banyaknya  aparatur  di  lembaga  tersebut  yang  belum memiliki  kompetensi  profesional.  Pengembangan kompetensi  dalam  konteks  mikro  terkait  dengan peningkatan  kinerja  sangat  diperlukan  sehingga  ada keseimbangan  antara  kompetensi  dengan  bidang tugasnya.  Sedangkan  dalam  konteks  makro  bahwa pengembangan  diarahkan  sebagai  aset  organisasi  dan untuk  mengatasi  persoalan  ke  depan  yang  semakin komplek (Benyamin et al ., 2016).
Memperhatikan fenomena tersebut maka pemberdayaan  aparatur  merupakan  pilihan  strategis untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur dalam rangka mendukung kinerja pegawai di Sekretariat Daerah  Kabupaten  Katingan.  Perlunya  pemberdayaan aparatur  di  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Katingan karena hasil kinerja pegawai yang belum baik yang tidak sesuai dari target pencapaian kerja organisasi.

## METODOLOGI
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  deskriptif dengan  metode  analisis  kualitatif.  Penelitian  kualitatif adalah suatu pendekatan yang mengungkap situasi sosial tertentu  dengan  mendeskripsikan  kenyataan  secara benar,  dibentuk  oleh  kata-kata  berdasarkan  teknik
Handayani IT, Irwani. 2018. Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai di Sekretariat Daerah Katingan
pengumpulan  dan  analisis  data  yang  relevan  yang diperoleh dari situasi yang alamiah. Penelitian kualitatif dapat  didesain  untuk  memberikan  sumbangannya terhadap  teori  praktis,  kebijakan,  masalah-masalah sosial tindakan.
Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten  Katingan.  Pemilihan  informan  dilakukan secara purposive ,  yakni  memilih  orang-orang  yang dianggap mengetahui dan mampu memberikan informasi yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Purposive sampling adalah  teknik  penentuan  sampel  dengan pertimbangan tertentu. Teknik pengumpulan data yang digunakan  dalam  proposal  penelitian  ini  meliputi pengamatan, wawancara, serta dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembinaan  adalah  suatu  tindakan,  proses,  hasil  atau pernyataan  menjadi  baik.  Dalam  hal  ini  menunjukkan adanya  kemajuan,peningkatan  pertumbuhan,  evolusi atas  berbagai  kemungkinan,  berkembang  atau peningkatan sesuatu.  Ada  dua unsur dalam pengertian ini  yakni  pembinaan  itu  bisa  berupa  suatu tindakan,proses,  atau  pernyataan  tujuan,  dan  kedua pembinaan  menunjuk  kepada  perbaikan  atas  sesuatu (Thoha,  2017).  Mencermati  uraian  di  atas memperlihatkan  bahwa  pemberdayaan  sumberdaya manusiamerupakan  salah  satu  bagian  dari  pembinaan pegawai,  maka  dai  itu  perlu  dilakukan  dalam  rangka mendukung kinerja pegawai.

## Pembinaan Pegawai
Pembinaan  merupakan totalitas kegiatan  yang meliputi perencanaan,  pengaturan  dan  penggunaan  pegawai sehingga  menjadi  pegawai  yang  mampu  mengemban tugas menurut bidangnya masing-masing, supaya  dapat mencapai  prestasi  kerja  yang  efektif  dan  efisien. Pembinaan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan lebih baik (Mohede, 2013).
Di kantor Sekretaris Daerah Katingan meminta kepada Kepala Bidang dan Bagian untuk memonitor kehadiran pegawai  di  unit  kerjanya  masing-masing,  ASN,  Tenaga Kontrak  maupun  Tenaga  Lepas  Harian  (THL)  Seluruh pegawai  melaksanakan  Apel  pagi  dan  sore  yang  selalu dipantau  oleh  Kepala  Bidang  masing-masing  kehadiran pegawainya melalui absen. Pegawai juga dilakukan rolling atau  mutasi  pegawai  untuk  mengurangi  kejenuhan pegawai  dalam  melaksanakan  tugasnya  dan  sekaligus memberikan  pengalaman  baru  serta  meningkatkan kompetensi  pegawai  dalam  melaksanakan  tugasnya sesuai pendidikan.

## Peningkatan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan
Dalam rangka optimalisasi kinerja pegawai, nampaknya tidak cukup didukung dengan tingkat pendidikan, tetapi diperlukan tenaga yang terampil. Untuk memenuhi hal tersebut  maka  setiap  pegawai  diberikan  kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan bidang kerjanya. Pemberdayaan aparatur yang dilakukan melalui  pendidikan  dan  pelatihan  diharapkan  dapat terciptanya  sumber  tenaga  yang  terampil/profesional. Hal  tersebut  dimaksudkan  untuk  menjawab  persoalan pegawai  di  lingkungan  kerja  Sekretariat  Daerah Kabupaten  Katingan  yang  terus  bertambah,  baik  dari segi  volume  pekerjaan  yang  terus  meningkat  maupun tuntutan  publik  yang  terus  berkembang,  sementara perkembangan  kompetensi  aparatur  tidak  sejalan dengan  perkembangan  pekerjaan  maka  pemberdayaan merupakan  salah  satu  alternatif  untuk  mengantisipasi persoalan tersebut (Herlambang et al., 2014).
Di  lingkungan  lembaga  publik/pegawai  negeri  sipil, bahwa  pendidikan  dan  pelatihan  bagi  pegawai  sangat penting,  selain  untuk  meningkatkan  keterampilan  dan keahlian  pegawai  juga  berguna  untuk  meningkatkan profesionalisme  aparatur.  Secara  implementatif mengenai  kebijakan  tersebut  diatur  berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000, tentang pendidikan  dan  pelatihan  pegawai  negeri  sipil.  Namun dalam  pelaksanaannya  sering  terkendala  oleh  berbagai
persoalan, bukan saja disebabkan oleh kesiapan lembaga (keterbatasan  sumber  dana)  juga  responsibilitas aparatur masih beragam (Amaddin et al ., 2015).
Dari  faktor  sumber  dana,  mengingat  masing-masing lembaga di daerah memiliki kemampuan keuangan yang berbeda,  tentunya  jumlah  pegawai  yang  diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan juga  akan  terbatas.  Sedangkan  dari  faktor  manusia/ responsibilitas  aparatur  nampaknya  juga  menjadi persoalan,  karena  tidak  semua  aparatur  memiliki komitmen yang sama untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian. Meskipun dalam pengembangannya belum dapat  menuntaskan  semua  pegawai  untuk  mengikuti pendidikan  dan  pelatihan,  tetapi  secara  empirik  telah menunjukkan  adanya  perbaikan  dan  peningkatan beberapa aparatur yang memiliki legalitas pelatihan, baik pelatihan pada bidang secara tehnis maupun non tehnis Pemberdayaan  melalui  Pendidikan  dan  pelatihan  baik Bidang Administrasi, Bidang Teknis dan Kepemimpinan (Benyamin et al ., 2016).
Dari  faktor  sumber  dana,  mengingat  masing-masing lembaga di daerah memiliki kemampuan keuangan yang berbeda,  tentunya  jumlah  pegawai  yang  diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan juga akan terbatas.       Sedangkan   dari  fakto  manusia/ responsibilitas  aparatur  nampaknya  juga  menjadi persoalan,  karena  tidak  semua  aparatur  memiliki komitmen yang sama untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian. Meskipun dalam pengembangannya belum dapat  menuntaskan  semua  pegawai  untuk  mengikuti pendidikan  dan  pelatihan,  tetapi  secara  empirik  telah menunjukkan  adanya  perbaikan  dan  peningkatan beberapa aparatur yang memiliki legalitas pelatihan, baik pelatihan  pada  bidang  secara  tehnis  maupun  non tehnis.Pemberdayaan  melalui  Pendidikan  dan  pelatihan baik  Bidang    Administrasi,  Bidang  Teknis  dan Kepemimpinan  oleh  Sekretariat  Daerah  Kabupaten Katingan.  Para  Aparatur  Sipil  Negara  di  lingkungan Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Katingan  ada  beberapa
yang mengikuti pelatihan seperti Diklat Pendidikan dan Pelatihan  Prajabatan,  Pendidikan  dan  Pelatihan  dalam Jabatan,  Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan.
Tidak  hanya  bertambahnya  daya  kemampuan  aparatur tetapi juga harus dapat memperbaiki sikap dan perilaku aparatur  dalam  rangka  meningkatkan  kinerja.  Hal tersebut  terindikasi  oleh  bertambahnya  aparatur  yang memiliki  legalitas  pelatihan,  baik  dibidang  administrasi umum,  bidang  teknis  maupun  dibidang  leadership. Pendidikan yang diberikan tentunya sangat berpengaruh penting  bagi  pegawai  dalam  meningkatkan  kinerja mereka  sehingga  dengan  adanya  pendidikan  dan pelatihan  ini  pegawai  dapat  bekerja  professional (Anugrah et al ., 2015).
Faktor-faktor  yang  mendukung  dan  menghambat pemberdayaan  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  dalam meningkatkan  kinerja  pegawai  Sekretariat  Daerah (Setda) diantaranya sebagai berikut:
1. Faktor yang mendukung
a. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,  yang telah memberikan kewenangan  lebih  luas  kepada  daerah  untuk memanfaatkan  dan  mendayagunakan  sumber daya yang dimiliki, yaitu   melalui peningkatan sumber daya aparatur.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang  Pendidikan  dan  Pelatihan  Pegawai Negeri  Sipil.  Atas  dasar  acuan  tersebut lembaga/Dinas  dapat  melakukan  peningkatan kompetensi,  keterampilan  dan  keahlian pegawai  dalam  rangkat  untuk  menunjang kelancaran aktivitas lembaga.
c. Jumlah  pegawai  yang  memadai  sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik tanpa ada  perangkapan  pekerjaan  karena  volume pekerjaan sesuai dengan jumlah pegawai
Handayani IT, Irwani. 2018. Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai di Sekretariat Daerah Katingan
2. Faktor yang menghambat
a. Masih  kurangnya  kuantitas  pelatihan  dan pendidikan  yang  dilakukan  oleh  Dinas menggingat  hal  ini  sangat    penting  untuk meningkatkan  kompetensi  pegawai  dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.
b. Terbatasnya  alokasi  dana  yang  dianggarkan untuk  melakukan  peningkatan  kemampuan aparatur,sehingga  upaya  untuk  menciptakan aparatur yang memiliki kompetensi profesional belum menyentuh kepada semua aparatur dan pada  akhirnya  upaya  untuk  meningkatkan kinerja masih kurang optimal. Walaupun usaha peningkatan  kemampuan  yang  dilakukan tersebut dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas  dan  komitmen  aparatur  namun peningkatan  tersebut  belum  mencerminkan hasil sebagaimana yang diharapkan

## Kinerja Pegawai
Sub fokus penelitian berikutnya yang berkenaan dengan kinerja  pegawai  adalah  inisiatif  pegawai  dalam menyelesaikan pekerjaan. Sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya bahwa pegawai yang memiliki inisiatif  dan  kreativitas  merupakan  parameter  untuk mengukur  kinerja  pegawai.  Ini  berarti  kinerja  pegawai dapat ditentukan oleh inisiatif atau kreativitas Pegawai dalam menjalankan fungsi sebagai pegawai negeri. Dalam hal inisiatif  pegawai tidak selamanya akan dimiliki oleh seseorang  secara  beragam  dan  biasanya  hal  tersebut dimiliki oleh orang-orang yang memiliki prestasi tinggi. Karena  untuk  mencapai  hasil  pekerjaan  tidak  hanya mengandalkan  cara  kerja  yang  rutinitas  akan  tetapi cenderung  lebih  mengandalkan  kemampuan  dan  cara kerja yang dianggapnya lebih efektif dan efisien (Oktavia & Amar, 2014).
Dari  hasil  Penelitian  di  lapangan  menunjukkan  bahwa mengenai  inisiatif  pegawai  terhadap  bidang  tugasnya sebagaian  besar  cukup  baik.  Artinya  banyak  pegawai
yang  memiliki  inisiatif  dalam  menyelesaikan  pekerjaan. Hal  tersebut  terindikasi  oleh  sebagian  besar  pegawai ketika waktu senggang telah  digunakan untuk kegiatan yang sifatnya produktif. Sebagai besar pegawai pegawai dalam melaksanakan tugas/ pekerjaan tanpa menunggu perintah  atasan  bahkan  mampu  memilah-milah pekerjaan  yang  dianggap  urgen  dan  tidak  apalagi  yang berkaitan dengan tugas rutin, justru dapat diselesaikan menurut  skala  proritas.  Untuk  memastikan  mengenai inisiatif pegawai di lingkungan kerja di Kantor Sekretaris Daerah Katingan
Sub Fokus penelitian dari kinerja pegawai dapat dilihat dari  kemampuan  pegawai  dalam  menyelesaikan pekerjaan.  Sesuai  hasil  penelitian  bahwa  kompetensi pegawai  dalam  menyelesaikan  pekerjaan  Di  kantor Sekretaris  Daerah  Katingan  belum  semua  pegawai memiliki  kinerja  sesuai  yangdiharapkan.  Adakalanya pegawai yang memiliki kompetensi untuk menyelesaikan pekerjaan  dalam  waktu  yang  singkat  dan  sebaliknya. Perbedaan kompetensi tersebut merupakan manifestasi dari kompetensi profesional yang dimiliki masing-masing pegawai.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa kemampuan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan di Di  kantor  Sekretaris  Daerah  Katingan.  Hal  tersebut disebabkan  adanya  perbedaan  kemampuan  latar belakang  pendidikan  diantara  pegawai  sehingga merefleksi  pada  hasil  kerja  yang  beragam.  Perbedaan hasil  kerja  tidak  semata-mata  disebabkan  perbedaan keterampilan  dan  latar  belakang  pendidikan  tetapi beragamnya motivasi kerja dapat mempengaruhi kinerja pegawai.  Pegawai  yang  memiliki  legalitas  pelatihan cenderung  hasil  pekerjaannya  lebih  baik  bila dibandingkan  dengan  pegawai  yang  tidak  sama  sekali tidak  memiliki  legalitas  pelatihan.  Ditinjau  dari  segi jumlah  memang  masih  banyak  pegawai  yang  tidak memiliki  legalitas  pelatihan,  karena  belum  adanya kesempatan untuk itu. Sementara pihak lembaga belum memberikan  kesempatan  untuk  mengikuti  pendidikan
dan  pelatihan,  karena  selain  belum  adanya  usulan  ke lembaga  vertikal,  juga  terbatasnya  alokasi  anggaran pengembangan kemampuan pegawai, sehingga penegasan  pegawai  untuk  mengikuti  pendidikan  dan pelatihan sangat tegantung pada kebutuhan lembaga dan kesiapan anggaran.
Parameter  lainnya  yang  ditentukan  dalam  mengukur kinerja pegawai dapatdilihat dari kualitas pekerjaan yang dihasilkan. Karena itu setiap pegawai harus dipacu untuk menghasilkan kualitas pekerjaan yang lebih baik. Seiring dengan  maksud  tersebut  maka  upaya  yang  dilakukan lembaga  menegakkan  disiplin  kerja  pegawai.  Dengan disiplin  yang  baik  niscaya  akan  menghasilkan  kualitas pekerjaan  yang  lebih  baik.  Ironisnya  belum  semua pegawai  mampu  menghasilkan  pekerjaan  yang berkualitas,  tanpa  mengabaikan  faktor  lain  ternyata disiplin  kerja  pegawai  ikut  menentukan,  Dari  hasil observasi  menunjukkan  bahwa  kurangnya  kualitas pekerjaan  yang  dihasilkan  ternyata  pegawai  kurang mentaati  disiplin  waktu.  Mekipun  kualitas  pekerjaan yang  dihasilkan  pegawai  di  lembaga  tersebut  belum semuanya  mencapai  hasil  optimal  tetapi  dari  sebagian besar  pegawai  telah  menunjukkan  indikasi  bahwa kualitas pekerjaan yang dihasilkan cukup baik (Benyamin et al ., 2016).
Memang ada perbedaan yang faktual, ternyata pegawai yang  memiliki  kemampuanberdisiplin  justru  kealitas pekerjaan  yang  dihasilkan  lebih  baik.  Dari  hasil observasidapat  disimpulkan  bahwa  hasil  pekerjaan setiap pegawaidi lingkungan kerja Di kantor Sekretaris Daerah  Katingan  ditinjau  dari  segi  kualitas  pekerjaan yang dihasilkan masih bevariasi. Artinya mutu pekerjaan yang  dihasilkan  oleh  pegawai  masih  terjadi  desparitas, dan perbedaan tersebut disebabkan oleh kapasitas dan kompetensi  pada  masing-masing  pegawai  berbeda. Pegawai  yang  memiliki  kapasitas  dan  kualitas  baik, cenderung  akan  menghasilkan  suatu  pekerjaan  yang lebih berkualitas bila dibandingkan dengan pegawai yang
kapasitas dan kualitasnya rendah (Akbar & Nurhidayati, 2018).
Pengembangan kemampuan sumber daya aparatur yang dilakukan  lembaga  untuk  meningkatkan  kapasitas  dan kualitas  pegawai  ada  relevansinya  dengan  upaya  untuk meningkatkan  kinerja  pegawai.  Langkah-langkah tersebut perlu dicermati mengingat untuk mewujudkan kinerja pegawai bukanlah pekerjaan yang mudah tetapi perlu  ditunjang  dengan  kemampuan  professional, komitmen,  dan  konsistensi  pegawai.  Kebijakan  Kepala Daerah  Katingan  untuk  memberikan  kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan merupakan langkah yang positif untuk meningkatkan kinerja pegawai.

## KESIMPULAN
Pemberdayaan  melalui  Pendidikan  dan  pelatihan  baik Bidang Administrasi, Bidang Teknis dan Kepemimpinan telah membawa perubahan yang lebih baik, yaitu tidak hanya bertambahnya daya kemampuan  aparatur tetapi juga  dapat  memperbaiki  sikap  dan  perilaku  aparatur dalam  rangka  meningkatkan  kinerja.  Hal  tersebut terindikasi  oleh  bertambahnya  aparatur  yang  memiliki legalitas  pelatihan,  baik  dibidang  administrasi  umum, bidang  teknis  maupun  dibidang  leadership,  Pendidikan yang  diberikan  tentunya  sangat  berpengaruh  penting bagi  pegawai  dalam  meningkatkan  kinerja  mereka sehingga  dengan  adanya  pendidikan  dan  pelatihan  ini pegawai dapat bekerja profesional. Pemberdayaan yang dilakukan  melalui  mutasi  pegawai  telah  mengurangi kejenuhan  pegawai  dalam  melaksanakan  tugasnya  dan sekaligus  memberikan  pengalaman  baru  erta meningkatkan kompetensi pegawai dalam melaksanakan tugasnya.  Pemberdayaan  yang  dilakukan  melalui pemberian  kewenangan  dan  tanggung  jawab  ternyata dapat mendorong motivasi pegawai untuk meningkatkan  kinerja,  karena  dalam  memberikan kewenangan didasarkan  atas  pertimbangan rasionalitas sehingga  dapat  menumbuhkan  motivasi  kerja  pegawai untuk  lebih  bertanggung  jawab  atas  pekerjaan  yang
Handayani IT, Irwani. 2018. Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai di Sekretariat Daerah Katingan
dilimpahkan.  Dengan  demikian  para  pegawai  merasa terpacu  untuk  meningkatkan  kinerjanya.  Dalam  hal kinerja  pegawai  dan  Inisiatif  dan  Kreatifitas  dalam melaksanakan  tugas  di  Lingkungan  kerja  Di  kantor Sekretaris  Daerah  Katingan  ternyata  menunjukkan indikasi  belum  optimal,  meski  demikian  secara akumulatif  mengenai  kinerja  pegawai  di  lembaga tersebut termasuk cukup baik. Hal tersebut tercermin oleh parameter yang ditetapkan sebagai tolok ukur dan secara akumulatif menunjukkan indikasi cukup baik.

## REFERENSI
Abdullah,  N.,  Kaunang,  M.,  &  Sumampouw,  I.  2018.
Implementasi Kebijakan tentang
Pengangkatan  Camat  berdasarkan  Peraturan Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2008  di  Kota
Manado. Jurnal Eksekutif . 1(1):1-11.
Akbar,  E.  &  Nurhidayati.  2018.  Peningkatan  Kinerja melalui Servant Leadership, Disiplin Kerja dan Kepuasan  Kerja  pada  Dinas  Pertanian Kabupaten Demak. Ekobis . 19(1):35-48.
Amaddin, S., Fitriyah, N., & Irawan, B. 2015. Pendidikan dan  Pelatihan  TOT  dalam  Meningkatkan Kinerja  Pegawai  Widyaiswara  di  Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Timur. Administrative Reform . 3(1):147-160.
Anugrah,  E.R.,  Djumadi,  &  Djumlani,  A.  2015.
Peningkatan Kompetensi
Sumberdaya Manusia  dalam  Pengendalian  Kebakaran Hutan  dan  Lahan  di  UPTD  PKHL  Dinas Kehutanan  Provinsi  Kalimantan  Timur. Administrative Reform . 3(1):198-209.
Benyamin, D., Sutadji, Hartutiningsih. 2016.
Pemberdayaan  Aparatur  Sipil  Negara  dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Dinas
Kehutanan  Provinsi  Kalimantan  Timur.
Administrative Reform . 4(2):278-290.
Herlambang,  R.,  Idris,  A.,  &  Noor,  M.  2014. Implementasi  Pengembangan  Kompetensi Sumber  Daya  Manusia  dalam  Meningkatkan Kinerja  Pegawai  di  Kantor  Camat  Bontang Barat  Kota  Bontang. Administrative  Reform . 2(1):38-47.
Hutauruk,  T.R.,  Salasiah,  &  Jamli.  2016.  Kesiapan Pemerintah
Kabupaten/Kota
Provinsi
Kalimantan  Timur  menghadapi  Masyarakat
Ekonomi  Asean  (MEA). Kinerja .  20(2):161- 178.
Mohede,  H.  2013.  Pembinaan  Aparatur  Pemerintah dalam  Rangka  Meningkatkan  Kualitas  Kerja (Suatu studi di Kecamatan Siau Timur). Jurnal Politico . 1(3):1-15.
Oktavia, E. & Amar, S. 2014. Komitmen Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Kopperindag dan UMKM Kabupaten Dharmasraya. Jurnal Riset Manajemen Bisnis dan Publik . 2(1):1-11.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  Birokrasi  Republik  Indonesia Nomor  30  Tahun  2018  tentang  Perubahan Atas  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi Nomor  14  Tahun  2014  tentang  Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.
Thoha,  M.  2017. Ilmu  Administrasi  Publik  Kontemporer . Jakarta: Prenadamedia.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.