KONSEKUENSI HUKUM ATAS KONSEP JAMINAN DALAM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH

## Fadillah Mursid
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, Email. fadhilah.mursid@gmail.com
Naskah diterima: 14 September 2019; revisi: 15 Oktober 2019; disetujui: 18 November 2019
DOI: 10.28946/rpt.v8i2.420

## Abstrak:
Dalam  setiap  pembiayaan  atau  kredit,  jaminan  adalah  salah  satu  aspek  yang  menjadi  pertimbangan terhadap dikabulkan atau tidaknya suatu pembiayaan/kredit. Dalam sistem perbankan (konvensional) jika  nasabah  dalam  perjalanan  waktu  perjanjian  ternyata  tidak  mampu  membayar  maka  bank  dapat menggunakan  jaminan  tersebut  melalui  mekanisme  eksekusi  untuk  menutup  utang  dari  debitur berdasarkan  peraturan  yang  berlaku.  Hal  ini  berbeda  dengan  jaminan  dalam  mudharabah.  Jaminan dalam  mudharabah  bukan  sebagai  penjamin  atas  utang  piutang  sebagaimana  dalam  bank konvensioanal tetapi berkedudukan sebagai penjamin agar pelaku usaha usaha tidak melanggar akad yang  telah  disepakati.  Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  fokus  kajian  dalam  tulisan  ini  adalah bagaimana konsekuensi hukum atas konsep jaminan dalam fatwa DSN nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 terhadap pembiayaan mudharabah pada lembaga keuangan syariah? Penelitian ini termasuk penelitian hukum  normatif,  sedangkan  spesifikasi  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analitis.  Pendekatan  utama yang ditempuh adalah  doktrinal. Jaminan dalam sistem hukum perbankan pada umumnya merupakan sarana  pembayaran  substitusi  jika  debitur  melakukan  gagal  bayar  (wanprestasi)  terhadap  utang  atas kreditur.  Hal  ini  berbeda  dengan  akad  pembiayaan  mudharabah.  Perjanjian  mudharabah  tidak  lahir atas  dasar  utang-piutang  antara  kreditur  dan  debitur,  melainkan  sebagai  mitra  antara  bank  syariah sebagai shohibul maal, dan nasabah penerima fasilitas (nasabah debitur) sebagai mudharib, sehingga jaminan  dalam  mudharabah  adalah  bukan  sebagai  penjamin  atas  utang  piutang  tetapi  berkedudukan sebagai  penjamin  agar  pelaku  usaha  usaha  tidak  melanggar  akad  yang  telah  disepakati.  Meskipun dalam realitasnya praktek jaminan dan agunan bank syariah masih juga menggunakan norma hukum jaminan yang digunakan dalam sistem hukum positif.
Kata kunci : Hukum; Jaminan; Mudharabah

## Abstract :
In any financing or credit, collateral is one aspect that is considered whether or not a credit is granted. In the banking system (conventional) if the customer in the course of the agreement turns out to be unable to pay, the bank can use the guarantee through an execution mechanism to cover debts from debtors based on applicable regulations. This is different from collateral in mudharabah. The collateral in mudharabah is not a guarantor for  debts  as  in  conventional  banks  but  is  a  guarantor  so  that  business  operators  do  not  violate  the  agreed contract.  Based  on  this  background,  the  focus  of  the  study in  this  paper  is  how  the  legal  consequences  of  the concept of collateral in the DSN fatwa number 07 / DSN-MUI / IV / 2000 on mudharabah financing in Islamic financial  institutions.  This  research  is  normative  legal  research,  while  the  specification  of  this  research  is analytical descriptive. The main approach taken is doctrinal. Collateral in the banking legal system is generally a means of substitution payment if the debtor defaults on debts against the creditor. This is different from the mudharabah.  Mudharabah  agreements  are  not  born  on  the  basis  of  debts  between  creditors  and  debtors,  but rather as partners between Islamic banks as shohibul maal, and facility recipient customers (debtor customers) as mudarib. So that collateral in mudharabah is not as collateral the guarantor for the debts but is domiciled as a guarantor so that the business actor does not violate the agreed contract. Although in reality the practice of
collateral  and  collateral  of  Islamic  banks  still  uses  guarantee  legal  norms  that  are  used  in  the  positive  legal system.
Keywords : Law; Collateral; Mudharabah

## LATAR BELAKANG
Dalam  setiap  kegiatan  bisnis  tentu  ada  resiko  kerugian,  termasuk  dalam  lembaga  keuangan syariah.  Persoalan  mengalami  kerugian  sangat  mungkin  terjadi  terutama  dalam  pembiayaan berisiko  tinggi  semisal  mudharabah  dan  musyarakah.  Jika  ternyata  analisis  dalam memberikan  pembiayaan  salah  dan  tidak  tepat,  kemudian  mengalami  kerugian  tentu  hal  ini akan  berimbas  pada  lembaga  keuangan  syariah  yang  bersangkutan.  Produk  pembiayaan seperti mudharabah ini memiliki risiko kemacetan dalam pelaksanaannya, hal ini dikarenakan tingkat bagi hasil yang tidak pasti juga adanya kecurangan mudharib  yang tidak melaporkan bagi  hasil  sesuai  dengan  yang  didapatkan  dalam  usahanya  ataupun  adanya  kenakalan mudharib  yang  sengaja  tidak  mau  membayar  ( moral  hazard ),  oleh  karena  itu  yang  perlu dilakukan  untuk  mengantisipasi  risiko  yang  mungkin  terjadi  adalah  mengelolanya  dengan cara  yang  tepat.  Salah  satu  manajemen  risiko  yang  banyak  digunakan  lembaga  keuangan termasuk lembaga keuangan syariah adalah dengan memasukkan klausul jaminan pada setiap kontrak yang dibuat.
Dalam  konsep  perbankan  konvensional  jika  bank  akan  memberikan  kredit  kepada nasabah  maka  harus  diperhitungkan  jaminan  yang  diberikan  oleh  nasabah.  Jika  nasabah dalam  perjalanan  waktu  perjanjian  ternyata  tidak  mampu  membayar  maka  bank  dapat menggunakan  jaminan  tersebut  melalui  mekanisme  eksekusi  untuk  menutup  utang  dari debitur  berdasarkan  peraturan  yang  berlaku.  Hal  ini  tentu  berbeda  dengan  konsep  jaminan dalam  akad  syariah  semisal  dalam  mudharabah.  Jaminan  dalam  mudharabah  adalah  bukan sebagai penjamin atas utang piutang tetapi berkedudukan sebagai penjamin agar pelaku usaha usaha  tidak  melanggar  akad  yang  telah  disepakati.  Oleh  karena  itu  jika  pelaku  usaha menderita kerugian  yang murni  bersifat  ekonomis dan tidak melanggar  akad, maka jaminan tidak  dapat  disita  untuk  mengembalikan  semua  pembiayaan.  Dengan  demikian,  jaminan berfungsi sebagai penjamin tidak adanya pelanggaran oleh pelaku usaha. 1
Berdasarkan  hal  tersebut,  menarik  untuk  dikaji  bagaimana  konsekuensi  hukum  atas konsep  jaminan  dalam  fatwa  DSN  nomor  07/DSN-MUI/IV/2000    terhadap  pembiayaan mudharabah pada lembaga keuangan syariah?

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  normatif,  Jenis  penelitian hukum  normatif  ini  merupakan  suatu  penelitian  yang  meneliti  bahan  kepustakaan  atau  data sekunder  sebagai  dasar  penelitian  yang  dilakukan  melalui  penelusuran  terhadap  peraturan- peraturan  dan  literatur-literatur  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  diteliti. 2 Jenis penelitian  ini  merupakan  suatu  penelitian  ilmiah  untuk  menemukan  kebenaran  berdasarkan logika keilmuan hukum berdasarkan sisi normatifnya. 3
1 Fatwa Dewan Syariah Nasional  Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000  tentang pembiayaan Mudharabah (QIRADH) pada ketentuan pertama poin 7.
2 Soerjono  Seokanto,  Metode  Penelitian  Hukum  (Suatu  Tinjauan  Singkat),  Jakarta:  Rajawali  Pers,  2012,  hlm. 13-14.
3 Jhonny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia, 2006, hlm, 47.
Sumber bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder  dan  bahan  hukum  tersier.  Bahan  hukum  primer  terdiri  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor    7    Tahun    1992  Sebagaimana  Telah  Diubah  dengan  Undang-Undang Nomor  10  Tahun  1998  Tentang    Perbankan,  Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  No. 5/7/PBI/2003 tentang kualitas Aktiva Produktif  Bagi Bank Syari’ah, Fatwa Dewan Syariah Nasional  Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000  tentang pembiayaan Mudharabah (QIRADH)
Bahan  hukum  sekunder  ialah  bahan  hukum  yang  menunjang  dan  memberikan  penjelasan bahan hukum primer. Seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum yang ada relevansinya  dengan  tema  penelitian  ini.  Bahan  hukum  tersier  ialah  bahan  hukum  yanh memberikan  petunjuk  maupun  penjelasan  tentang  bahan  hukum  primer  maupun  sekunder. Bahan hukum  tersier berupa kamus  hukum, kamus bahasa  Indonesia, data-data internet dan website serta Jurnal Ilmiah.

## ANALISIS DAN DISKUSI

## Konsep Jaminan dalam Hukum Indonesia
Istilah Hukum jaminan berasal dari terjemahan zakerheidesstelling atau scurity of law. Istilah zakerheidesstelling  menurut  Polak  merupakan  sebuah  ketentuan  untuk  mengadakan  suatu tanggungan  atau  jaminan. 4 Pengertian  Jaminan  terdapat  dalam  SK  Direksi  Bank  Indonesia Nomor23/KEP/DIR  tanggal  28  Februari  1991  yaitu  “Suatu  Keyakinan  kreditur  bank  atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan” 5
Dalam  konteks  hukum  nasional,  jaminan  merupakan  hak  kebendaan  yang  bersifat sebagai  pelunasan  utang  yang  melekat  pada  kreditur  yang  memberikan  kewenangan kepadanya  untuk  melakukan  eksekusi  kepada  benda  yang  dijadikan  jaminan,  jika  debitur melakukan  wanprestasi  terhadap  suatu  prestasi  (perjanjian).  Dengan  demikian,  hak  jaminan tidak bisa berdiri  sendiri, karena hak jaminan merupakan perjanjian  yang  bersifat  tambahan dari perjanjian pokoknya, yakni perjanjian utang-piutang (perjanjian kredit). 6
Dalam  hukum  perdata,  pelunasan  utang  dengan  jaminan  umumnya  terbagi  dua,  yaitu jaminan  yang  bersifat  umum  dan  jaminan  yang  bersifat  khusus.  Pertama,  Jaminan  yang bersifat  umum  adalah    jaminan  yang  lahir  karena  undang-undang  tanpa  ada  perjanjian  dari para  pihak,  ini  artinya  seorang  kreditur  dapat  diberikan  jaminan  berupa  harta  benda  milik debitur  tanpa  secara  khusus  diperjanjikan. 7 Dasar  yuridisnya  terdapat  dalam  pasal  1131 KUHPerdata dan pasal 1132 KUHPerdata. Pasal 1131 mengatakan bahwa:
“Segala  kebendaan  si  berutang,  baik  yang  bergerak  maupun  yang  tidak  bergerak,  baik  yang sudah  ada  maupun  yang  baru  akan  ada  di  kemudian  hari,  menjadi  tanggungan  untuk  segala perikatan perseorangan.” 8
Ketentuan  jaminan  dalam  UU  perbankan  terdapat  pada  Pasal  8  UU  Perbankan,  yang berbunyi:
4 Indra  Rahmatullah,  Aset  Hak  Kekayaan  Intelektual  Sebagai  Jaminan  dalam  Perbankan,  Yogyakarta: Deepublish, 2015, hlm. 59.
5 SK Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991.
6 Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, Hukum dalam Ekonomi, Jakarta: Grasindo, 2007, hlm, 15.
7 Ridwan Khairandy, Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, Yogyakarta: FH UII Press, 2014, hlm. 472.
8 KUHPerdata, Pasal 1131.
a. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib  mempunyai  keyakinan  berdasarkan  analisis  yang  mendalam  atas  itikad  dan kemampuan  serta  kesanggupan  Nasabah  Debitur  untuk  melunasi  utangnya  atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. 9
Kredit  atau  pembiayaan  berdasarkan  Prinsip  Syariah  yang  diberikan  oleh  bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas- asas  perkreditan  atau  pembiayaan  berdasarkan  Prinsip  Syariah    yang  sehat.  Untuk mengurangi  risiko  tersebut,  jaminan  pemberian  kredit  atau  pembiayaan  berdasarkan Prinsip  Syariah  dalam  arti  keyakinan  atas  kemampuan  dan  kesanggupan  Nasabah Debitur  untuk  melunasi  kewajibannya  sesuai  dengan  yang  diperjanjikan  merupakan faktor  penting  yang  harus  diperhatikan  oleh  bank.  Untuk  memperoleh  keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap  watak,  kemampuan,  modal,  agunan,  dan  prospek  usaha  dari  Nasabah Debitur.  Mengingat  bahwa  agunan  sebagai  salah  satu  unsur  pemberian  kredit,  maka apabila  berdasarkan  unsur-unsur  lain  telah  dapat  diperoleh  keyakinan  atas kemampuan  Nasabah  Debitur  mengembalikan  utangnya,  agunan  dapat  hanya  berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. 10
Keyakinan  menurut  pasal  tersebut  sudah  merupakan  jaminan  bagi  bank  untuk memberikan  kredit  kepada  nasabah  debiturnya.  Namun,  pada  peraturan  kredit  perbankan, jaminan kebendaan merupakan berupa jaminan tambahan yang disebut sebagai agunan. Jadi sebenarnya menurut UU Perbankan, jaminan dan agunan merupakan dua unsur yang berbeda. Jaminan  pokok  merupakan  keyakinan,  sedangkan  jaminan  tambahan  adalah  sesuatu  yang dapat  menguatkan  keyakinan  bank,  yaitu  agunan.  Hal  ini  juga  terlihat  bahwa  di  dalam  UU perbankan Syariah tidak ditemukan bahasan mengenai jaminan, melainkan agunan.
Ketentuan  pasal  8  UU  perbankan  merupakan  ketentuan  spesialis  terhadap  hukum jaminan, di mana dalam perbankan syariah jaminan dalam pembiayaan termasuk di dalamnya mudharabah adalah keyakinan, artinya masih menggunakan sistem kepercayaan sebagaimana konsep  klasik  mudharabah.  Namun,  karena  dalam  sistem  lembaga  simpan  pinjam  ada ketentuan  untuk  adanya  jaminan  maka  dibuatlah  ketentuan  mengenai  agunan  yang  sifatnya adalah  tambahan  sebagai  bentuk  kehati-hatian.  Hal  ini  diperkuat  dengan  aturan  bank Indonesia. Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 5/7/PBI/2003 tentang kualitas Aktiva Produktif    Bagi  Bank  Syari’ah  pasal  2  (ayat  1)  dijelaskan  bahwa,  Penanaman  dana  Bank Syariah  pada  Aktiva  Produktif  wajib  dilaksanakan  berdasarkan    prinsip  kehati-hatian.  Yang dimaksud  dengan  prinsip  kehati-hatian  dalam  penanaman  dana  yaitu  penanaman  dana dilakukan antara lain berdasarkan analisis kelayakan usaha dengan memperhatikan sekurang- kurangnya faktor 5C ( Character, Capital, Capacity, Condition ofeconomy & Collateral ). 11
Namun,  dalam  praktek  perkreditan  atau  pembiayaan,  keberadaan  agunan  sebagai jaminan  tambahan  ternyata  menjadi  hal  yang  lebih  diutamakan  oleh  bank  dibandingkan dengan sekedar jaminan berupa keyakinan bahwa debitur akan mampu mengembalikan kredit atau pembiayaan  yang diterimanya. Di samping itu,  untuk  lebih meyakinkan bahwa  agunan
9 Undang-undang Perbankan, Pasal 8 ayat 1.
10 Undang-undang Perbankan, Penjelasan  Pasal 8 ayat 1.
11 Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  No.  5/7/PBI/2003  tentang  kualitas  Aktiva  Produktif    Bagi  Bank  Syari’ah, Pasal 2 ayat 1.
yang  diberikan  akan  mampu  menjamin  pengembalian  kredit  atau  pembiayaan  bila  terjadi wanprestasi, maka agunan yang diserahkan oleh debitur harus dilakukan pengikatan. 12

## Fungsi Jaminan dalam Pembiayaan di Perbankan Jika Kredit Macet
Bank dalam kegiatannya menyalurkan dana tentu mengandung risiko yang harus di antisipasi atas  dampak  negatifnya.  Salah  satu  resik  yang  selalu  menghantui  perbankan  adalah  adanya kredit  atau  pembiayaan  bermasalah,  kredit  atau  pembiayaan  bermasalah  adalah  kondisi  di mana debitur mengingkari janjinya untuk membayar utang yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi  keterlambatan  pembayaran  atau  sama  sekali  tidak  ada  pembayaran.  Terjadinya kredit/pembiayaan  macet  dipengaruhi  oleh  banyak  faktor  baik  internal  bank  maupun eksternal.  Salah  satu  faktor  eksternal  yang  menjadi  penyebab  terjadinya  kredit/pembiayaan bermasalah adalah munculnya kejadian di luar kekuasaan debitur, seperti perang dan bencana alam. 13 Untuk menghindari  agar kredit/pembiayaan bermasalah tidak menimbulkan masalah berkelanjutan,  maka  bank  harus  senantiasa  melakukan  tindakan  pengamanan.  tindan pengamanan tersebut bisa dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya dengan melakukan penyelamatan.
Penyelamatan kredit bermasalah di sektor perbankan dapat ditempuh dengan beberapa cara  yaitu  1.  Penyelamatan  kredit  oleh  bank.  2.  Penyertaan  modal  di  bidang  keuangan.  3. Penyertaan modal sementara  pada perusahaan debitur. Penyelamatan kredit oleh bank dapat dilakukan  dengan  cara,  pertama,  rescheduling  yaitu  perubahan  syarat  kredit  yang  hanya menyangkut  jadwal  pembayaran  dan  atau  jangka  waktunya.  Kedua,  reconditioning  yaitu perubahan  sebagian  atau  seluruh  syarat  kredit,  yang  tidak  terbatas  pada  perubahan  jadwal pembayaran,  jangka  waktu,  dan  atau  persyaratan  lainnya  sepanjang  tidak  menyangkut perubahan maksimum saldo kredit. Ketiga, restructuring yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang  menyangkut.  1  penambahan  dana  bank.  dan  atau  2.  konversi  seluruh  atau  sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru dan atau 3. konversi seluruh atau sebagian dari kredit  menjadi  penyertaan  dalam  perusahaan,  yang  dapat  disertai  dengan  penjadwalan kembali atau pensyaratan kembali. 14
Apabila  tindakan  penyelamatan  kredit/pembiayaan  oleh  bank  ternyata  tidak  berhasil, maka bank dapat melakukan tindakan berupa penyelesaian kredit/pembiayaan macet melalui program  penghapusan  kredit  macet  (write-off).  Jika  kemudian  program  hapus  buku  belum juga  berhasil  mengembalikan  dana  kredit  yang  disalurkan  kepada  debitur,  maka  bank  dapat menyelesaikan  portofolio  kredit  bermasalah  tersebut  melalui  jalur  litigasi  maupun  non litigasi 15 .
Dalam  proses  penyelesaian  inilah  jaminan  dalam  kaitannya  dengan  pembiayaan  atau pemberian  kredit  memiliki  peran  dan  fungsi  yang  sangat  penting  untuk  mengamankan  hak kreditur/bank untuk mendapatkan pembayaran atas pembiayaan/kredit yang dikucurkan. Hal ini karena, dengan adanya jaminan yang di agunkan kreditur/bank menjadi kreditur preferen yang memiliki hak istimewa dengan mendapatkan hak di dahulukan atas pembayaran kredit jika terjadi kredit bermasalah dengan agunan yang menjadi jaminan. 16
12 Muhammad Jumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 2000, hlm. 400.
13 Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan,edisi kedua, Jakarta: Ghalia, 2000, hlm. 334.
14 Iswi Hariyani, Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet, Jakarta: Kompas Gramedia, 2010, hlm. 39.
15 Ibid, hlm. 41.
16 Ridwan Khairandy, Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, Yogyakarta: FH UII Press, 2014, hlm. 474.
Tujuan pemberian jaminan adalah untuk  memberikan kepastian kepada pihak kreditur bahwa  debitur  akan  mampu  melaksanakan  kewajiban  prestasinya  berupa  pembayaran sejumlah  uang  dari  perjanjian  kredit  yang  dibuat  dan  jika  debitur  tidak  melaksanakan kewajiban itu, maka objek jaminan akan menjadi sarana pelunasan atas utang-utang debitur. Oleh karena jaminan merupakan sarana pembayaran substitusi, maka jaminan yang diberikan harus memiliki nilai  yang sepadan dengan jumlah utang dan bunga atau  bila perlu melebihi dari  jumlah  utang  dan  bunga  yang  diperjanjikan.    Penilaian  terhadap  objek  jaminan ditunjukkan kepada nilai ekonomis barang tersebut, segi kemudahan penjualan juga menjadi faktor  yang  sangat  penting  karena  eksekusi    objek  jaminan  dilakukan  melalui  penjualan umum. 17

## Konsep Jaminan Dalam Hukum Islam
Dalam khazanah keilmuan tentang fikih, jaminan lebih dikenal dengan istilah rahn. Definisi rahn sendiri memiliki beberapa arti  yang didefinisikan oleh kalangan ulama. Ulama mazhab Maliki  mendefinisikan  rahn  dengan  harta  yang  dijadikan  pemiliknya  sebagi  jaminan  utang yang  bersifat  mengikat.  Ulama  mazhab  Hanafi  mendefinisikannya  dengan  menjadikan sesuatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan pembayaran sebagai  piutang  tersebut.  Sedangkan  Mazhab  Syafi’i  dan  Hanbali  mendefinisikan  rahn sebagai akad dengan arti akad menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat yang  dapat  dijadikan  pembayaran  utang  apabila  orang  yang  berutang  tidak  bisa  membayar utangnya tersebut. 18
Para  ulama  fiqh  membagi  proses  terjadinya  akad  rahn  menjadi  tiga  bentuk  yaitu: pertama,  akad  rahn  yang  terjadi  bersamaan  dengan  akad  yang  melahirkan  kewajiban  ( al- dain ),  seperti  penjual  yang  mensyaratkan  penyerahan  rahn  (jaminan/gadai)  terhadap pembelian  barang  dengan  harga  yang  ditunda  ( muajjal ).  Kedua,  akad rahn yang  terjadi setelah akad hutang piutang yang memerlukan jaminan. Ketiga, akad rahn yang lahir sebelum akad  yang  melahirkan  kewajiban  (pembayaran  hutang),  seperti  perkataan  seorang  “saya menggadaikan  barang  ini  kepadamu  sebagai  jaminan  utang  seratus  yang  baru  akan  kamu pinjamkan  kepadaku  sekarang”.  Dari  ketiga  bentuk  akad  tersebut  dua  yang  pertama disepakati oleh para ulama, sedangkan yang terakhir hanya diperbolehkan menurut madzhab Maliki  dan  Hanafi.  Sedangkan  menurut  Madzhab  Syafi’i  dan  Hambali  Akad  rahn  yang mendahului akad hutang piutang tersebut tidak sah karena menurut mereka rahn merupakan akad  yang  mengikuti  kewajiban  ( al-rahn  taabi’un  lilhaqqi ). 19 Oleh  karena  itu,  dalam kaitannya dengan perjanjian pengikatan j aminan yang merupakan perjanjian acessoir, yakni perjanjian  yang  lahir  setelah  perjanjian  utang  piutang  menurut  hukum  Islam  diperbolehkan, bahkan disepakati oleh para ulama. Hal ini sesuai dengan bentuk kedua dari proses terjadinya akad  rahn  yang  lahir  setelah  akad  utang  piutang  yang  melahirkan  kewajiban  pembayaran. Meskipun  demikian  dewasa  ini  dalam  ekonomi  modern  penggunaan  terminologi  rahn memiliki makna yang lebih spesifik, yakni merujuk pada penggadaian saja, dan penggadaian emas jika dalam perbankan.  meskipun demikian secara  etimologi  rahn tetap bisa digunakan sebagai akad tambahan dalam sebuah pembiayaan.
17 Witanto,  Hukum  Jaminan  Fidusia  dalam  Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen,  Bandung:  Mandar  Maju,  2015, hlm. 45.
18 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, cet. ke-1, Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, Jilid 5, 1996, hlm. 1480.
19 Wahbah  az-Zuhaili,  Fikih  Islam  wa  Adillatuhu,  terjemah  Abdul  Hayyie  al-Kattani  dkk.,  cet.  ke-1  Jakarta: Gema Insani, jilid 6, 2011, hlm. 112.

## Jaminan dalam Mudharabah
Mudharabah  adalah  akad  yang  di  dalamnya  pemilik  modal  memberikan  modal  (harta)  pada pengelola  ( amil )  untuk  mengelolanya,  dan  keuntungannya  menjadi  milik  bersama  sesuai dengan  dengan  apa  yang  mereka  sepakati.  Sedangkan  kerugiannya  hanya  menjadi tanggungan pemilik modal  saja. pengelola tidak menanggung kerugian apapun kecuali  pada usaha dan kerjaannya saja. 20
Secara  teknis,  mudharabah  adalah  akad  kerja  sama  antara  dua  pihak  di  mana  pihak pertama ( sahibul mal ) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.  Keuntungan  usaha  secara  mudharabah  dibagi  menurut  kesepakatan  yang dituangkan  dalam  kontrak,  sedangkan  apabila  rugi  ditanggung  oleh  pemilik  modal  selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan  atau  kelalaian  si  pengelola  harus  bertanggung  jawab  atas  kerugian  tersebut 21 . Karena kepercayaan merupakan prinsip terpenting dalam transaksi pembiayaan mudharabah. Prinsip  inilah  yang  membedakan  pembiayaan  yang  menggunakan  akad  mudharabah  dengan akad-akad  lainnya.  Atas  dasar  prinsip  di  atas,  pihak  pemilik  modal  (shahibul  mal)  pada prinsipnya tidak dapat menuntut jaminan apapun dari mudharib untuk mengembalikan modal atau modal dengan keuntungan.
Seiring  perkembangan  zaman  perjanjian  mudharabah  tidak  hanya  dilakukan  antara perorangan, melainkan sudah melibatkan perbankan sebgai lembaga yang memobilisasi dana masyarakat.  berkaitan  dengan  hal  tersebut  karena  pihak  bank  mendapatkan  dana  dari masyarakat  dan  dana  yang  disalurkan  pada  prinsipnya  adalah  milik  pihak  nasabah penyimpan,  maka  untuk  mengantisipasi  kerugian  yang  besar  jika  terjadi  hal  yang  tidak diiginkan,  DSN  telah  mengeluarkan  fatwa  terkait  mudharabah  tentang  masalah  jaminan  ini. Pada  prinsipnya,  dalam  pembiayaan  mudharabah  tidak  ada  jaminan,  namun  agar  mudharib tidak  melakukan  penyimpangan,  LKS  dapat  meminta  jaminan  dari  mudharib  atau  pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. 22

## Analisis  Terhadap  Konsep  Jaminan  dalam  Pembiayaan  Mudharabah  di  Perbankan Syariah dengan Konsekuensi Yuridisnya
Secara teknis, mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak di  mana pihak pertama (shahibul  mal)  menyediakan  seluruh  (100%)  modal,  sedangkan  pihak  lainnya  menjadi pengelola.  Keuntungan  usaha  secara  mudharabah  dibagi  menurut  kesepakatan  yang dituangkan  dalam  kontrak,  sedangkan  apabila  rugi  ditanggung  oleh  pemilik  modal  selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan  atau  kelalaian  si  pengelola  harus  bertanggung  jawab  atas  kerugian  tersebut 23 . Karena kepercayaan merupakan prinsip terpenting dalam transaksi pembiayaan mudharabah. Prinsip  inilah  yang  membedakan  pembiayaan  yang  menggunakan  akad  mudharabah  dengan akad-akad  lainnya.  Atas  dasar  prinsip  di  atas,  pihak  pemilik  modal  (shahibul  mal)  pada
20 Ibid, jilid 5 hlm. 476.
21 Ahmad asy-Syarbasyi, al-mu’jam al-iqtisad al-Islami, dikutip dari Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktek, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 95.
22 Ketentuan pertama poin 7 fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah.
23 Ahmad asy-Syarbasyi, al-mu’jam al-iqtisad al-Islami, dikutip dari Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktek, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 95.
prinsipnya tidak dapat menuntut jaminan apapun dari mudharib untuk mengembalikan modal atau modal dengan keuntungan.
Meskipun fiqih tidak mengizinkan pemilik modal/investor untuk menuntut jaminan dari mudharib,  dalam  kenyataannya,  bank-bank  Islam  umumnya  meminta  beragam  bentuk jaminan, baik  dari mudharib sendiri maupun dari pihak ketiga. Namun  mereka menegaskan bahwa jaminan tidak dibuat  untuk  memastikan kembalinya modal, tetapi  untuk  memastikan bahwa  kinerja  mudharib  sesuai  dengan  syarat-syarat  kontrak.  Di  Indonesia,  sebagaimana yang telah di uraikan di atas, praktek pengenaan jaminan untuk pembiayaan mudharabah sah adanya hal ini sesuai dengan fatwa Majelis Ulama melalui lembaga Dewan Syari’ah Nasional (DSN) yang membolehkan adanya jaminan. 24 Jaminan dalam mudharabah yang tertera dalam fatwa DSN tersebut  adalah bukan sebagai  penjamin atas utang piutang tetapi berkedudukan sebagai penjamin agar pelaku usaha usaha tidak melanggar akad yang telah disepakati.
Konsekuensi  dari poin  7 fatwa DSN  tentang mudharabah terkait jaminan tersebut  jika terjadi  bencana  alam  semisal  kebakaran  atau  sebagainya  maka  secara a  contrario nasabah/debitur/mudharib tidak dibebankan atas kerugian tersebut, dan jaminan/agunan yang diagunkan  harus  dikembalikan.  Karena  pada  prinsipnya  dalam  pembiayaan  mudharbah kerugian dalam pengelolaan usaha adalah sepenuhnya ditanggung shohibul mal dalam hal ini bank,  jika  diketahui  kerugian  tersebut  bukan  disengaja  atau  kelalaian  dari  pengelola. 25 Terjadinya bencana alam semisal kebakaran seperti di pasar klewer misalnya jelas tidak ada unsur  kesengajaan  atau  kelalaian  dari  pengelola,  maka  agunan  harus  dikembalikan  sesuai ketentuan fatwa tersebut.
Merujuk  beberapa negara saat  ini, fungsi  fatwa  dalam sebuah negara dapat  dibedakan melalui tiga fungsi utama. Pertama, negara yang menjadikan syariah Islam sebagai dasar dan undang-undang  negara  yang  dilaksanakan  secara  menyeluruh  dan  sempurna,  maka  fatwa memainkan  peranan  sangat  penting.  Kedua,  negara  yang  mengaplikasikan  hukum  sekuler, maka fatwa tidak mempunyai peranan dan tidak berfungsi dalam negara. Ketiga, negara yang menggabungkan  penerapan  hukum  sekuler  dan  hukum  Islam,  maka  fungsi  fatwa  lebih bertumpu  dalam  ruang  lingkup  hukum  Islam  saja.  Hukum  nasional  Indonesia  merupakan campuran  dari  hukum  Eropa  kontinental,  Islam  dan  hukum  adat, 26 maka  dalam  hal  ini mengaplikasikan  pola  pemerintahan  ketiga. 27 Fatwa  pada  prinsipnya  memang  tidak  bisa dijadikan  acuan  hukum  yang  berkonsekuensi,  artinya  fatwa  baru  bisa  dijadikan  landasan hukum  jika  sudah  di  legislasi  dalam  suatu  aturan  hukum  positif,  sepanjang  fatwa  belum  di positifkan maka tidak ada konsekuensi hukum apapun jika memang tidak ada aturan hukum yang  terlanggar. 28 Maka  mengenai  jaminan  tetap  harus  merujuk  pada  aturan  hukum  positif yang berlaku sepanjang tidak ada ketentuan lain yang mengatur mengenai masalah tersebut.
Perlu  di  ingat  bahwa,  meskipun  fatwa  tidak  memiliki  konsekuensi  hukum  yang mengikat,  namun  fatwa  akan  menjadi  mengikat  jika  ada  aturan  hukum  yang  mengikat menggantungkan  suatu  perbuatan  dengan  pemberlakuan  fatwa.  Misalnya  dalam  UU perbankan dan perbankan syariah banyak ditemui ketentuan bahwa setiap transaksinya harus
24 Ketentuan pertama poin 7 fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah.
25 Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktek, hlm. 95.
26 Hukum di Indonesia, https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_di_Indonesia#cite_note-1, di akses pada 3 Oktober 2019.
27 M. Cholil Nafis, Teori Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta: UI Press, 2011, hlm. 3.
28 Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Kementrian  Hukum  Dan  HAM  RI,  2001.  Laporan  Akhir  Penelitian Hukum Tentang Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah, hlm. 75.
berdasarkan prinsip syariah. Dari substansi  yang terkandung dalam undang-undang tersebut, “prinsip  syariah”  dibunyikan  dalam  Penjelasan  Resmi  dengan  kata-kata  “menurut  prinsip syariah”.  Bunyi  Penjelasan  undang-undang  tidak  dengan  kata-kata  “menurut  syariah”  atau “berdasarkan  syariah”.    Dalam  Teori  Hukum  terdapat  perbedaan  yang  prinsip  antara “menurut syariah” dengan “berdasarkan syariah atau menurut syariah). Pengertian “menurut prinsip  syariah”  mempunyai  makna  tersendiri  tidak  hanya  merujuk  pada  aturan  yang  tegas dan  operasional    akan  tetapi  cukup  hanya  ada  ketentuan  pokok  atau  prinsip  umum  dari syariah. 29
Mengenai  masalah  jaminan,  bahkan  dalam  UU  perbankan  sendiri  telah  diatur  dalam pasal 1 ayat 23 bahwa mengenai agunan sebagai jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur  kepada  bank  dalam  rangka  pemberian  fasilitas  kredit  atau  pembiayaan  berdasarkan Prinsip  Syariah,  sedangkan  dalam  UU  perbankan  syariah  pasal  1  ayat  12  dijelaskan  bahwa Prinsip  Syariah  adalah  prinsip  hukum  Islam  dalam  kegiatan  perbankan  berdasarkan  fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Artinya kedudukan fatwa dengan segala ketentuannya sangat mengikat secara hukum dengan  segala  konsekuensinya.  Karena  ketentuan  yang  ada  dalam  kedua  UU  tersebut  telah secara eksplisit menyebutkan keberlakuan fatwa dalam kegiatan ekonomi syariah.
Jika  di  bandingkan  norma  jaminan  yang  dikenal  dalam  KUHPerdata  yang  menjadi rujukan dalam hukum perbankan konvensional dengan ketentuan jaminan yang dianut dalam dalam  akad  mudharabah  dalam  Undang-Undang  No.  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah,  dapat  disimpulkan  bahwa  sejatinya  perjanjian  dalam  pembiayaan  bagi  hasil (mudharabah) tersebut tidak tepat untuk diterapkan jaminan. Hal ini disebabkan oleh hal-hal yang  mendasari  jaminan  tersebut,  baik  itu  KUHPerdata  maupun  peraturan  perundang- undangan  mengenai  lembaga  jaminan  di  Indonesia.  Jika  dipelajari  semua  lembaga  jaminan yang  ada,  seperti  Hak  Tanggungan,  Jaminan  Fidusia,  Jaminan  Hipotik,  dan  Gadai, keseluruhannya  mengatakan  bahwa  jaminan  sebagai  perjanjian  tambahan  yang  lahir  atas utang-piutang  antara  kreditur  dan  debitur.  Namun  tidak  dengan  akad  mudharabah,  akad  ini lahir  bukan  atas  dasar  utang-piutang  antara  kreditur  dan  debitur,  melainkan  sebagai  mitra antara bank syariah sebagai shohibul maal, dan nasabah penerima fasilitas (nasabah debitur) sebagai mudharib.
Meskipun  demikian,  Pada  praktek  bank  syariah,  ketentuan  pengikat  pada jaminan/agunan  ini  masih  menggunakan  ketentuan  yang  sama  dengan  yang  dipraktekkan dalam  bank  konvensional.  Jika  merujuk  pada  pemaknaan  UU  No.  21  Tahun  2008  tentang Perbankan  Syariah  sebagai  lex  specialis  derogat  legi  generalis,  maka  setiap  peraturan  lain yang  belum  diatur  dalam  undang-undang  perbankan  syariah  juga  berlaku  bagi  praktik perbankan  di  Indonesia.  Maka,  ketentuan  penggolongan  jaminan  hingga  pengikat  jaminan dalam  bank  syariah  juga  menggunakan  dasar  hukum  perundang-undangan  yang  berlaku  di bank konvensional. 30

## KESIMPULAN
29 Rm.Priyo Handoko, Hukum Ekonomi Syariah Bagian V, http://www. rmpriyohandoko.com/blog/2013/07/16/hukum-ekonomi-syariah-bagian-v/, di akses pada 3 Oktober 2019.
30 Ifa  Latifa Fitriani, Jaminan  Dan  Agunan Dalam Pembiayaan Bank  Syariah  Dan Kredit Bank Konvensional, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun Ke-47 No.1 Januari-Maret, 2017, hlm. 145-146.
Jaminan  dalam  mudharabah  yang  tertera  dalam  fatwa  DSN  tersebut  adalah  bukan  sebagai penjamin atas utang piutang tetapi berkedudukan sebagai penjamin agar pelaku usaha usaha tidak melanggar akad yang telah disepakati. Ketentuan tersebut memiliki perbedaan substansi yang mendalam dengan konsep jaminan dalam konsep jaminan pada hukum positif yang ada. Ketentuan dalam fatwa tersebut mengikat secara hukum karena dalam UU perbankan dan UU perbankan  syariah  sebagai  lex  spesialis  telah  memberikan  legitimasi  atas  berlakunya ketentuan-ketentuan prinsip syariah termasuk di dalamnya adalah ketentuan yang ada dalam fatwa  DSN  sebagai  landasan  dalam  melakukan  transaksi  keuangan  berdasarkan  prinsip syariah.  Meskipun  dalam  realitasnya  praktik  jaminan  dan  agunan  bank  syariah  masih  juga menggunakan norma hukum jaminan yang digunakan dalam sistem hukum positif Indonesia yang bersumber dari hukum Barat.

## DAFTAR PUSTAKA
Antonio. 2001. Syafi’i, Bank Syariah Dari Teori ke Praktek , Jakarta: Gema Insani.
Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum Dan HAM RI. 2001. Laporan Akhir Penelitian  Hukum  Tentang  Kedudukan  Fatwa  MUI  Dalam  Upaya  Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah.
Dahlan, Abdul Aziz. 1996. Ensiklopedi Hukum Islam , cet. ke-1. Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve.
Dendawijaya, Lukman. 2003. Manajemen Perbankan . edisi kedua. Jakarta: Ghalia.
Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional    Nomor  07/DSN-MUI/IV/2000    tentang  pembiayaan Mudharabah ( QIRADH ).
Hariyani,  Iswi.  2010. Restrukturisasi  dan  Penghapusan  Kredit  Macet .  Jakarta:  Kompas Gramedia.
Hukum  di  Indonesia,  https://id.wikipedia.org/  wiki/Hukum_  di_Indonesia#  cite_note  -1, diakses pada 3 Oktober 2019.
Ifa Latifa Fitriani, 2017, “Jaminan Dan Agunan Dalam Pembiayaan Bank Syariah Dan Kredit Bank Konvensional” , Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun Ke-47 No.1 Januari- Maret.
Jumhana,  Muhammad.  2000. Hukum  Perbankan  di  Indonesia .  Bandung:  PT.  Citra  Aditiya Bakti.
Khairandy,  Ridwan.  2014. Pokok-Pokok  Hukum  Dagang  Indonesia .  Yogyakarta:  FH  UII Press.
Nafis, M. Cholil. 2011. Teori Hukum Ekonomi Syariah , Jakarta: UI Press.
Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  No.  5/7/PBI/2003  tentang  kualitas  Aktiva  Produktif    Bagi Bank Syari’ah.
Rm. Priyo Handoko, Hukum Ekonomi Syariah Bagian V, http://www. rmpriyohandoko. com /blog/2013/07/16/hukum-ekonomi-syariah-bagian-v/, di akses pada 3 Oktober 2019.
Sari,  Elsi  Kartika,  dan  Advendi  Simangunsong.  2007. Hukum  dalam  Ekonomi, Jakarta: Grasindo.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor    7    Tahun    1992  Sebagaimana  Telah  Diubah dengan  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang  Perbankan.
Witanto, Hukum  Jaminan  Fidusia  dalam  Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen ,  Bandung: Mandar Maju, 2015.
Zuhaili,  Wahbah  az  -.  2011. Fikih  Islam  wa  Adillatuhu .  terjemah  Abdul  Hayyie  al-Kattani dkk., cet. ke-1 Jakarta: Gema Insani.