Volume 2 Issue 01
January 2020
JALREV 2 (1) 2020
ISSN Print:    2654-9266
ISSN Online: 2656-0461

## Determinasi Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Neighboring Right

## “Determination of The Legal Protection of Right-Holders to
Neighboring Rights ”
Dolot Alhasni Bakung 1
Mohamad Hidayat Muhtar 2
1 Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia. E-mail: dolot.alhasni.bakung@gmail.com 2 Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia. Email: hidayatmuhtar21@gmail.com
Info Artikel

## Abstrak
Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Pemegang Hak; Neighboring Right.
Cara Mengutip (APA Citation Style) : Bakung, Dolot Alhasni, dan Muhtar, Mohamad Hidayat. (2020). “Determinasi Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Neighboring Right”. Jambura Law Review, JALREV 2 (1): 65-82
Hak  Terkait  (Neighboring  Right)  dengan  Hak  Cipta  merupakan  hak eksklusif  bagi  Pelaku  yang  dapat  terdiri  dari  artis  film/  telivisi,  pemusik, penari,  pelawak  dan  lain  sebagainya  untuk  menyiarkan  pertunjukannya. Yang  dimaksud  dengan  menyiarkan  termasuk  menyewakan,  melakukan pertunjukan  umum,  mengkomunikasikan  pertunjukan  langsung,  dan mengkomunikasikan secara interaktis suatu karya rekaman suara pelaku. Selain  pelaku,  juga  produser  rekaman  suara  dan  lembaga  penyiaran mempunyai  hak-hak  terkait.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  angka  5 Undang-Undang  No.  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta  dapat  diketahui bahwa yang dimaksud Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta  yang  merupakan  hak  eksklusif  bagi  Pelaku  Pertunjukan,  Produser Fonogram atau Lembaga Penyiaran.
Dari  hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  perkembangan  globalisasi memberikan  kontribusi  dengan  banyaknya  karya  cipta  seperti  lagu,  film, acara  televisi  yang  sering  disalah  gunakan  oleh  orang  yang  tidak bertanggung jawab seperti memperbanyak, memasarkan dan segala upaya untuk  memperoleh  keuntungan  finansial,  sehingga  pencipta  atau  pemilik hak cipta merasa dirugikan baik dari segi hak moral maupun hak ekonomi. Karena  inilah  hak  terkait  dengan  hak  cipta  lahir  dengan  tujuan  untuk melindungi hak performers, produser rekaman dan lembaga penyiaran dari penyalahgunaan  karya  mereka.  Perlindungan  hukum  untuk  hak  terkait diberikan  melalui  peraturan  perundang-undangan  yaitu  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga melalui konvensi konvensi Internasional  yaitu  Konvensi  Roma  1961,  Konvensi  Jenewa,  dan  Brussel Convention.
© 2020 Bakung, Dolot Alhasni
Under the license CC BY-SA 4.0

## Article Info

## Abstract
Keywords : The legal protection; rightholders; neighboring rights.
How to cite (APA Citation Style) : Bakung, Dolot Alhasni, dan Muhtar, Mohamad Hidayat. (2020). “Determination of The Legal Protection of Right- Holders to Neighboring Rights”. Jambura Law Review , JALREV 2 (1): 65-82
Neighboring Right with Copyright is an exclusive right for Actors which can consist of film/ television artists, musicians, dancers, comedians, and others to broadcast their performances. What is meant by broadcasting includes renting  out,  performing  public  shows,  communicating  live  performances, and communicating interactively an actor's recorded voice? In addition to the  perpetrators,  voice  record  producers  and  broadcasters  have  related rights. Based on the provisions of Article 1 number 5 of Law No. 28 of 2014 concerning Copyright, it can be seen that what is meant by related rights is rights  related  to  copyrights  which  are  exclusive  rights  for  Performers, Phonogram Producers or Broadcasting Institutions.
From the results of the study show that the development of globalization contributes  to  the  number  of  copyrighted  works  such  as  songs,  films, television  shows  that  are  often  misused  by  irresponsible  people  such  as multiplying, marketing and all efforts to obtain financial benefits so that the creator or copyright owner feels disadvantaged both in terms of moral rights and economic rights. Because of this, the rights related to copyright were born to protect the rights of performers, record producers, and broadcasters from the misuse of their work. Legal protection for related rights is provided through statutory regulations namely Law Number 28 of 2014 concerning Copyright as well as through international conventions namely the Rome Convention of 1961, the Geneva Convention, and the Brussels Convention.

## 1. Pendahuluan
Karya  ilmu  pengetahuan  atau  scientific  meliputi  ciptaan;  buku,  program  komputer, pamflet, perwajahan atau layout , karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis yang lain; ceramah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu; alat peraga yang  dibuat  untuk  kepentingan  pendidikan  dan  ilmu  pengetahuan;  arsitektur,  dan peta. Sedangkan karya seni mencakup; lagu atau musik dengan atau tanpa teks; drama atau  drama  musikal,  tari,  kreografi,  pewayangan,  dan  pantomim;  seni  rupa  dalam segala  bentuk  seperti  seni  lukis,  gambar,  seni  ukir,  seni  kaligrafi,  seni  pahat,  seni patung, kloase, dan seni terapan; seni batik, fotografi, dan sinematografi. Adapun karya sastra  atau literary  work diantaranya  adalah;  terjemaahan,  tafsir,  saduran,  bunga rampai, database  dan  karya  lain  dari  hasil  pengalih  wujudan.  Dari  uraian  mengenai jenis-jenis ciptaan tersebut, karya ilmu pengetahuan dan karya sastra memiliki media tertulis baik yang berupa buku, karya tulis ilmiah, seperti disertasi, tesis, skripsi dan makalah maupun yang berupa artikel untuk jurnal, bulletin, majalah atau koran. 1
Zaman modern merupakan zaman di mana manusia dituntut untuk mengembangkan diri.  Artistik  identik  dengan  seni,  karena  itulah  manusia  sering  disebut  makhluk berkesenian. Manusia dapat dikatakan sebagai makhluk yang memiliki keistimewaan. Adanya suatu keistimewaan ini melahirkan hak dari manusia tersebut untuk mendapat pengakuan, dihargai, dan dihormati. Teori yang sering muncul dalam sejarah pikiran manusia ialah bahwa keistimewaan manusia terletak dalam wujud manusia itu sendiri, sebagaimana  didapati  melalui  pikirannya,  maka  keistimewaan  manusia  itu  bersifat rasional.  Hak-hak  yang  didapati  orang  secara  rasional  dianggap  abadi  dan  tetap berlaku. Tiap-tiap orang lain, termasuk pemerintah harus mengindahkannya, dengan membuat hukum atas dasar hak-hak alamiah tersebut. 2
Terdapat tiga jenis sistem hukum yang berlaku di Indonesia yaitu sistem hukum adat, hukum  perdata  dan  islam.  Ketiganya  memiliki  sistem  tersendiri  serta  peraturan terpisah  yang  diatur  oleh  pejabat  pemerintah  yang  berbeda  dan  diberlakukan dipengadilan  terpisah.  Perbedaan  sistem  hukum  ini  telah  berkembang  dan  hidup
1 Henry Soelistyo. (2011). “Hak Cipta Tanpa Hak Moral”. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 185
2 Maria Alfons. (2017). “Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum”. Jurnal legislalasi Indonesia , Vol. 14 No. 03 - September 2017: 2
berdampingan di Indonesia selama berabad-abad. 3 Salah perkembangan yang harus diperhatikan  adalah  mengenai  hukum  perdata  yang  bertalian  erat  dengan  Hak Kekayaan Intelektual.
Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sendiri sebagai bentuk penghargaan atas Hak Kekayaaan Intelektual (HKI), perlindungan hukum atas hak-hak tersebut memerlukan perangkat hukum dan mekanisme perlindungan yang memadai. Melalui cara inilah HKI akan mendapat tempat yang layak sebagai salah satu bentuk hak yang memiliki nilai ekonomis. Hukum HKI adalah hukum yang mengatur perlindungan bagi para pencipta dan  penemu  karya-karya  inovatif  sehubungan  dengan  pemanfaatan  karya-karya mereka  secara  luas  dalam  masyarakat.  Karena  itu  tujuan  hukum  HKI  adalah menyalurkan kreativitas individu untuk kemanfaatan manusia secara luas. 4
Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup  mencakup  ilmu  pengetahuan,  seni  dan  sastra  ( art  and  literary ).  Hak  cipta merupakan  bagian  dari  HKI  yang  terkandung  hak  ekonomi  dan  hak  moral.  Hak ekonomi yang dimiliki pencipta atau pemegang merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan dan hak moral dapat didefinisikan sebagai hak yang melekat secara abadi pada diri penciptanya. 5
Saat ini berbagai macam bentuk karya seni dan budaya baik yang berbentuk musik/ lagu maupun yang berbentuk sinematografi dapat dengan mudah dilakukan penyiaran yang  dilakukan  oleh  organisasi  penyiaran  di  Indonesia,  namun  semua  kegiatan organisasi penyiaran telah diawasi dan diatur oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Hal ini terjadi karena pada organisasi penyiaran terdapat tanggung jawab yang besar mengenai Hak Terkait maupun Hak Cipta. Hak Terkait ( Neighboring Right ) dengan Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pelaku yang dapat terdiri dari artis film/ctelivisi, pemusik,  penari,  pelawak  dan  lain  sebagainya  untuk  menyiarkan  pertunjukannya.
3 Sinta Dewi Rosadi. (2015). “ Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional”. Bandung: PT Refika Aditama. Hal. 91
4 Sulasi  Rongiyati.  (2018).  “Pelindungan  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  Pada  Produk  Ekonomi Kreatif ”. Jurnal Negara Hukum , Vol. 9, No. 1, Juni 2018: 2
5 Edwita Ristyan. (2017). Skripsi: “Perlindungan Hak Terkait Terhadap Karya Siaran Skysports yang Dipublikasikan Melalui Situs Internet. Yogyakarta: Program Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya. Hal 1.
Yang dimaksud dengan menyiarkan termasuk menyewakan, melakukan pertunjukan umum  ( Public  Performance ),  mengkomunikasikan  pertunjukan  langsung  ( Live Performance ), dan mengkomunikasikan secara interaktis suatu karya rekaman suara pelaku.  Selain  pelaku,  juga  produser  rekaman  suara  dan  lembaga  penyiaran mempunyai hak-hak terkait.
Undang-undang hak cipta di berbagai negara tidak saja melindungi hak pencipta atau ciptaannya tetapi juga melindungi hak orang yang mempertunjukkan atau dengan cara lain menyebarkan suatu ciptaan kepada masyarakat luas. Hak terkait adalah hak yang dilekatkan kepada apa saja yang memainkan peranan yang penting dalam penyebaran sebuah karya kepada masyarakat luas. 6 Seperti hak cipta, hak terkait diakui  secara otomatis  tanpa  prosedur  tertentu.  Hak  terkait  juga  dilindungi  oleh  konvensi internasional,  seperti  Konvensi  Internasional  tentang  Perlindungan  Pelaku Pertunjukan,  Produser  Rekaman  Suara,  dan  Lembaga  Penyiaran  ( International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations ) dan Konvensi tentang Perlindungan Produser Rekaman Suara terhadap Perbanyakan Rekaman Suara Tanpa Izin ( Convention for the Protection of Producers of Phonograms   Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms ). Hak cipta dan hak  terkait  dilindungi  sendiri-sendiri  dan  karena  itu  perlu  mendapat  izin  terpisah untuk  penggunaan  masing-masing  hak. 7 Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  angka  5 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC) dapat diketahui bahwa yang  dimaksud  Hak  Terkait  adalah  hak  yang  berkaitan  dengan  Hak  Cipta  yang merupakan hak eksklusif bagi Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram atau Lembaga Penyiaran.  Konsep  Hak  Terkait  ( Neighboring  Right )  muncul  sebagai  reaksi  atas perkembangan teknologi yang memungkinkan penyebaran yang lebih luas dari karya- karya  seni.  Menurut WIPO ,  hak  terkait  adalah  cara  untuk  melindungi  “mereka  yang membantu  pencipta  intlektual  untuk  mengkomunikasikan  pesan  mereka  dan menyebarkan karya-karyanya kepada masyarakat secara keseluruhan”. 8
6 Mohamad Satyo Ariadi, op. cit, Hal. 3
7 Ahmad Faldi Albar. (2018). “Perlindungan Hukum Penggunaan Musik Sebagai Latar Dalam Youtube Menurut Undang-Undang Hak Cipta”. Pactum Law Journal , Vol 1 No. 04, 2018: 1-2
8 Tim Lindsey, op.cit, Hal. 104
Hak  cipta  dan  hak  terkait  hanya  dilanggar  jika  benda  berwujud  dari  hak  terkait misalnya film, cakram optic dan pita kaset yang ada hak ciptanya diperbanyak  atau digandakan  langsung  dalam  bentuk  yang  sama  dengan  benda  berwujud  yang merupakan  ciptaan  asli  tanpa  izin  dari  pemegang  hak  cipta.  Sebagai  contoh  dari Cakram Optik atau pita kaset tersebut penyanyi dan para pemusik lagu yang direkam suaranya dalam CD ini dalam bentuk suara ataupun bentuk audio visual adalah yang menjadi pelaku dan mempunyai apa yang dinamakan hak terkait. Yang dimiliki oleh penyanyi sebagai pelaku hanyalah sebatas sebagai penyanyi yang menyanyikan lagu yang  diperoleh  izin  untuk  dinyanyikan  oleh  pencipta  lagu.  Penyanyi  hanya  terbatas mempunyai hak atas lagu yang dinyanyikannya dan hak inilah yang dinamakan sebagai hak  terkait,  yang  dinamakan Performing  Rights penyanyi. 9 Biasanya  yang  menjadi pemegang hak cipta atas ciptaan lagu-lagu yang diperbanyak dalam bentuk CD atau kaset  adalah  produser  rekaman  suara,  seperti Universal,  Sony,  Billboard dan sebagainya.  Sedangkan  yang  menjadi  pemegang  hak  cipta  atas  siaran  acara-acara televisi  yang  dimana  juga  melibatkan  pihak  artis,  aktor,  penyanyi,  pelawak  ataupun pihak  lain  yang  disiarkan  di  televisi  adalah  lembaga  penyiaran,  seperti  RCTI,  SCTV, TransTV, Global TV dan sebagainya.
Pengalihan  itu  lantas  timbul perbedaan  yang  signifikan  yang  menyangkut addressat perlindungan. Bila dalam konsepsi Hak Cipta yang dilindungi adalah karya Ciptanya, yaitu ciptaan yang bersifat kebendaan, sebaliknya dalam konsepsi Hak Terkait yang dilindungi adalah hak orang perorangan badan hukum atau lembaga. Fenomena yang terjadi  adalah  banyaknya  aksi  panggung  ( Off  Air )  yang  menggunakan  lagu,  gerakan maupun tarian dari pihak yang memegang hak cipta akan tetapi dalam pelaksanaanya pemegang hak cipta tidak dapat menikmati hak ekslusif tersebut sebagai akibat masih lemah perlindungan hukum bagi pemegang hak kekayaan intelektual.
Pencipta dan pelaku merupakan bagian dari HKI maka secara langsung pencipta dan pelaku memiliki hak ekonomi dan hak moral dalam diri mereka, adapun pengertian hak ekonomi adalah adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas HKI dan dikatakan sebagai hak ekonomi karena HKI termasuk sebuah benda yang dapat dinilai
9 Cita  Citrawinda  Priapantja.  (2003).  “Hak  Kekayaan  Intelektual  Tantangan  Masa  Depan”.  Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Hal. 84.
dengan  uang. 10 Bagi  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  melakukan  perbanyakan ciptaan kemudian dijual dipasaran, maka ia akan memperoleh keuntungan materi dari perbanyakan ciptaan tersebut ataupun rating televisi yang tinggi dalam siaran televisi. Dan  bagi  pelaku  yang  diberikan  izin  oleh  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  juga memperoleh  keuntungan  dengan  cara  membawakan  suatu  karya  cipta  dari  sang pencipta. Sedangkan pengertian hak moral adalah hak agar ciptaan tidak diubah atau dirusak  tanpa  persetujuan,  dan  hak  untuk  diakui  sebagai  pencipta  ciptaan  tersebut. Hak ini tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun walaupun hak cipta atau hak terkait  telah  dialihkan. 11 Sedangkan  hak  moral  dapat  diartikan  sebagai  keharusan untuk menghormati atau menghargai karya cipta orang lain.
Sejalan dengan hak cipta sebagai hak eksklusif dan hak ekonomi pencipta/ pemegang hak  cipta  mempunyai  hak  untuk  memberikan  izin  kepada  pihak  lain  untuk mengumumkan, memakai, atau menggandakan ciptaan dan memberikan izin tersebut tidak  dapat  dilepaskan  dari  masalah  keuntungan  dari  penggunaan  hak  cipta. Pemberian  izin  dari  pencipta/  pemegang  hak  cipta  kepada  orang  lain  inilah  yang disebut dengan lisensi. Pada dasarnya lisensi di bidang HKI tidak semata-mata hanya sekedar perbuatan pemberian izin saja, akan tetapi perbuatan tersebut menimbulkan hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  yang  saling  bertimbal  balik  antara  pihak  satu dengan pihak yang lain. Dengan bertimbal baliknya hak-hak dan kewajiban-kewajiban inilah maka lisensi merupakan sebuah perjanjian yang mengikat mereka. Dalam ilmu hukum  perjanjian  yang  demikian  disebut  dengan  Perjanjian Obligatoire .  Perjanjian lisensi  hak  cipta  juga  merupakan  perjanjian  konsensualisme,  karena  terjadinya perjanjian dilandasi dengan sebuah kata sepakat.  Namun saat ini ada banyak sekali lembaga  penyiaran  yang  menyalahi  perjanjian  ini,  baik  dalam  hal live  performance musik ataupun acara lain maupun perfilman.

## 2.  Rumusan Masalah
Pemahaman masyarakat terhadap Hak Cipta dan Hak Terkait yang merupakan bagian dari  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual  dirasa  masih  kurang,  sehingga  terkadang  sulit
10 Gatot Supramono. (2010). ”Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya”. Jakarta: Rineka Cipta. Hal. 45.
11 Haris Munandar dan Sally Sitanggang. (2008). “Mengenai HAKI (Hak Kekayaan Intelektual”. Jakarta: Erlangga. Hal. 17.
untuk  menegakkan  atau  mempertahankan  hak-hak  tersebut,  sehingga  tidak  jarang terjadi  pelanggaran  atau  penyalahgunaan  hak.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka  yang menjadi  persoalan  adalah bagaimana  problematika  pemegang  hak  atas neighboring right serta perlindungan hukumnya menurut undang-undang Hak Cipta.

## 3. Metode
Metode  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  adalah  metode  yuridis  normatif  yaitu mengkaji  secara  perlindungan  hukum  bagi  pemegang  hak  atas neighboring  right menggunakan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-udang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sebagai bahan hukum primer.

## 4.  Problematika Pemegang Hak atas Neighboring Right Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
Hak  kekayaan  Intelektual  (Intellectual  Property  Rights)  adalah  hak  kebendaan,  hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja ratio. Hasil dari pekerjaan ratio manusia yang menalar. Hasil kerja itu berupa benda immaterial, benda tidak berwujud.   Benda immaterial atau benda tidak berwujud yang berupa hak itu dapatlah  dicontohkan  seperti  hak  sewa,  hak  guna  bangunan,  hak  atas  kekayaan intelektual, dan lain sebagainya. Hak milik immaterial termasuk ke dalam hak-hak yang disebut dalam pasal 499 KUHPerdata, karena itu hak milik immaterial itu sendiri dapat menjadi  obyek  dari  suatu  hak  benda.  Hak  benda  adalah  hak  absolute  atas  sesuatu benda berwujud, tetapi ada hak absolute yang obyeknya bukan benda berwujud, itulah yang  disebut  dengan  nama  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual  (Intellectual  Property Rights).
Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual  (Intellectual  Property  Rights)  dapat  dikategorikan dalam dua kelompok, yaitu:
a. Hak Cipta (Copy Rights)
b. Hak Milik Perindustrian (Industrial Property Rights)
Selanjutnya Hak Cipta dapat diklasifikasikan ke dalam dua bagian yaitu :
a.  Hak Cipta
b.  Hak Terkait (Neighboring Rights)
Istilah neighboring rights belum memiliki terjemahan yang tepat dalam bahasa hukum Indonesia, ada yang menerjemahkan dengan istilah hak bertetangga dengan hak cipta, ada pula yang menerjemahkan dengan istilah hak yang berkaitan atau berhubungan dengan hak cipta. Menurut OK. Saidin ia menggunakan istilah:
“hak  yang  bersepadan  dengan  Hak  Cipta  oleh  karena  kedua  hak  itu  (copy  rights maupun neighboring rights) adalah dua hak yang saling melekat berdampingan tetapi dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya”.
Neighboring Rights adalah sebuah ungkapan singkat (abbreviated expression) untuk sebutan yang lebih panjang, yang lebih tepat yakni Rights Neighboring on Copyrights. Dalam terminologi lain neighboring rights dirumuskan juga sebagai Rights Related to, or neighboring on copyrights (hak yang ada kaitannya dengan, yang ada hubungannya dengan atau berdampingan dengan hak cipta) .  Dalam neighboring rights terdapat tiga hak, yaitu :
a. The rights of performing artist in their performances (hak penampilan artis atas tampilannya)
b. The  rights  producer  of  phonograms  in  their  phonograms  (hak  produser rekaman suara atau fiksasi suara atas karya rekaman suara tersebut)
c. The rights of broadcasting organization in their radio and television broadcasts (hak lembaga penyiaran atas karya siarannya melalui radio dan televisi)
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang dimaksud dengan hak terkait yaitu: “Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang  merupakan  hak  eksklusif  bagi  pelaku  pertunjukan,  produser  fonogram,  atau lembaga Penyiaran”.   Adapun yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang hanya  diperuntukkan  bagi  Pencipta,  sehingga  tidak  ada  pihak  lain  yang  dapat memanfaatkan  hak  tersebut  tanpa  izin  Pencipta.  Pemegang  Hak  Cipta  yang  bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.
Berdasarkan  hal  itu  perlu  adanya  perlindungan  terhadap  pemegang  hak  terkait  di Indonesia  dengan  berkembangnya  industri  hiburan  tanah  air  dari  lagu,  film,  novel, pentas seni dsb membuat Indonesia menjadi salah satu peluang bagi pelaku industri untuk  mendapatkan  manfaat.  Akan  tetapi  yang  masih  menjadi  problem  adalah banyaknya pelanggaran hak cipta di Indonesia.
Menurut  laporan  tahunan  Special  301  yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (United States Trade Representatives-UTSR), Indonesia sebelum  tahun  2000  merupakan  satu-satunya  negara  di  ASEAN  yang  masih  masuk kategori priority watch list. Priority watch list artinya pelanggaran atas HAKI masuk kategori  yang  berat  sehingga  Amerika  Serikat  melakukan  prioritas  pengawasan dengan mitra dagangnya.
Tahun  2007  hingga  2008,  Indonesia  sempat  dalam  kategori  watch  list.  Watch  list artinya  negara  yang  masuk  kategori  ini  cukup  diawasi  karena  tingkat  pelanggaran HAKI  dianggap  masih  belum  terlalu  berat.  Pada  tahun  2009,  Indonesia  kembali diturunkan dan masuk kategori priority watch list hingga tahun 2014.   Promblematika kontemporer yang berkaitan dengan hak terkait adalah menyanyikan kembali sebuah lagu  (Cover)  yang  di  komersialisasikan  lewat  Youtube  biasanya  lagu  yang  di  cover adalah  lagu-lagu  yang  sedang  meledak  dipasaran.  Mengapa  dikatakan dikomersialisasikan? Karena penyanyi yang melakukan cover lagu akan mendapatkan pendapatkan dari jumlah penonton maupun iklan.
Salah satu kasus yang ramai di dunia maya saat ini yaitu aransemen (cover) lagu yang dilakukan  Hanin  Dhiya  yang  mengaransemen  ulang  lagu  yang  berjudul  Akad  milik Band Payung Teduh. Pihak manajemen Payuh Teduh menjelaskan bahwa aransemen (cover)  lagu  yang  dilakukan  Hanin  Dhiya  belum  meminta  izin  untuk  melakukan aransemen  (cover)  lagu  Akad  tersebut.  Sedangkan  pihak  manajemen  Hanin  Dhiya menjelaskan bahwa pihaknya belum pernah menyampaikan izin secara tertulis atau secara resmi dan hanya dilakukan secara lisan melalui seseorang yang dekat dengan payung teduh. Akan tetapi, pihak manajemen Hanin Dhiya tidak memastikan kembali apakah izin tersebut sampai kepada manajemen Payung Teduh atau tidak.
Neighboring Rights dalam hukum di Indonesia pengaturannya masih ditumpangkan dengan pengaturan Hak Cipta. Namun jika ditelusuri lebih lanjut neighboring rights itu lahir dari adanya Hak Cipta induk, misalnya liputan pertandingan sepak bola adalah Hak Cipta sinematografi, tetapi untuk penyiarannya di televisi yakni berupa hak siaran adalah  Neighboring  Rights.  Keduanya  masih  merupakan  satu  kesatuan,  tetapi  dapat dipisahkan. Adanya Neighboring Rights selalu diikuti dengan adanya Hak Cipta, namun sebaliknya adanya Hak Cipta tidak mengharuskan adanya neighboring rights.
Seorang  artis  memiliki  hak  untuk  melarang  orang  lain  yang  tanpa  persetujuannya membuat atau memperbanyak atau menyiarkan rekaman suara dan atau gambar dari pertunjukannya untuk tujuan komersil. Hak yang melekat pada artis tersebut selain copy rights, juga neighboring rights. Yang termasuk copy rights adalah hak atas karya rekaman suara, sedangkan neighboring rightsnya adalah hak atas penampilannya. Hak atas penampilannya itu dapat berwujud seperti video clip (penggalan-penggalan film atau sinematografi).
5.  Perlindungan Hukum Pemegang Hak atas Neighboring Right Dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Perlindungan Hak Terkait selain diatur dalam undang-undang, saat ini pengaturannya terdapat juga dalam kaidah hukum Internasional, yaitu 12 :
1. Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organization (1961)
2. Geneva  Convention  for  the  Protection  of  Producers of  Phonograms  against Unauthorized Duplication of Their Phonograms
3. Brussels Convention Relative to the Distribution of Programme Carring Signal Transmitted by Satellite
Sedangkan  dalam  hukum  Indonesia  pengaturannya  tidak  disebutkan  secara  rinci dalam  satu  peraturan  khusus  tetapi  dalam  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014 Tentang Hak Cipta. Perlindungan  hukum  yang diberikan  kepada  pemilik  hak terkait berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta 2014 yakni:
1. Pengaturan  mengenai pencatatan/pendaftaran  produk  hak terkait.
2. Pengaturan  pengguna  hak  terkait  bagi  yang  memanfaatkan  hak  terkait untuk kepentingan komersial harus membayar royalti kepada pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif.
3. Memberikan  ancaman  pidana  bagi  pelanggaran  terhadap  hak  ekonomi pemilik  hak terkait sebagaimana diatur dalam UU Hak Cipta.
Dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 terdapat larangan mengenai penyebaran konten karya siaran tanpa izin dengan tujuan komersial. Undang-undang hak cipta mengkategorikan perbuatan-perbuatan yang dianggap tidak melanggar hak cipta atau hak terkait apabila 13 :
1.  Penyebarluasan  konten  hak  cipta  dan/atau  hak  terkait  melalui  media teknologi informasi  dan komunikasi tidak bersifat komersial.
2.  Dalam  hal  pemanfaatan  ciptaan  dan/atau  produk  hak  terkait  secara komersial  oleh  pengguna  sepanjang  pengguna  telah  melakukan  dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan LMK.
3.  Jika mencantumkan sumbernya.
Rome  Convention  for  the  Protection  of  Performers,  Producers  of  Phonograms  and Broadcasting  Organization adalah  suatu  konvensi  internasional  yang  dirujuk  oleh TRIPs art 14 (6) dalam hubungan dengan hak pelaku (pe rformer s)¸ produser fonogram (rekaman suara) dan lembaga penyiaran. Rome Convention disepakati pada tahun 1961 dan hingga sekarang tercatat ada 69 negara anggota per 15 Juli 2002, tidak termasuk Indonesia. 14
Pasal 3 dari Rome Convention tersebut memberikan definisi 15 :
1. Performers adalah  aktor,  penyanyi,  musisi,  penari  dan  orang  lain  yang beraksi, menyanyi, mempertunjukkan karya kesasteraan atau artistik.
2. Phonogram adalah fiksasi oral suara dari pertunjukan.
3.  Produser Phonogram adalah orang-orang yang atau  badan hukum yang pertama-tama membuat suara dari pertunjukkan atau suara lainnya.
4.  Publikasi  berarti  menyerahkan  copy  dari  Phonogram  kepada  publik dalam jumlah yang layak.
13 OK. Saidin, Op. cit , Hal. 139.
14 Mochamad Satyo Ariadi, op.cit. , Hal. 34.
15 Chairul Anwar. (1999). “Hak Cipta Pelanggaran Hak Cipta & Perundang‐undangan Terbaru Hak Cipta Indonesia”. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri. Hal. 25.
5.  Reproduksi berarti membuat copy-copy dari fiksasi.
6. Broadcasting berarti transmisi dengan wireless untuk penerimaan publik atas suara atau latar suara.
7. Rebroadcasting berarti  penyiaran  yang  simultan  oleh  satu  organisasi penyiaran dan penyiaran dari  organisasi penyiaran lainnya.
Pasal-pasal  yang  penting  dari  Konvensi  Roma  1961  adalah  pasal  10  yang  sudah menyatakan  bahwa  produser  dari  phonogram  akan  menikmati  hak  untuk menguasakan atau melarang reproduksi langsung atau tidak langsung dari phonogram mereka.  Dan  juga  dalam  pasal  13  dari  Konvensi  Roma  1961  menyatakan  bahwa organisasi penyiaran akan menikmati hak untuk menguasakan atau melarang 16 :
1.  Penyiaran ulang dari siarannya.
2.  Fiksasi dari penyiaran.
3.  Reproduksi:
a.  Dari fiksasi yang dilakukan tanpa persetujuan mereka dari penyiaran mereka
b.  Dari  fiksasi  yang  dibuat  sehubungan  dengan  ketentuan-ketentuan pasal 15 dan siaran mereka, kalau reproduksi dibuat untuk maksud berbeda dari hal-hal yang telah ditentukan.
4.  Komunikasi kepada publik dari siaran televisi mereka, kalau komunikasi tersebut  dibuat  ditempat-tempat  yang  mempunyai  akses  terhadap pembayaran dari fee entrance , yang hal ini dapat diatur oleh hukum dalam negeri  dari Negara yang bersangkutan
Dalam  ketentuan  konvensi  ini  ada  yang  menyebutkan  bahwa  pemberian  jaminan perlindungan tersebut didefinisikan sesuai dengan kebutuhan nasional masing-masing negara anggota, yang berarti dapat diambil kesimpulan bahwa bentuk-bentuk jaminan perlindungan  tersebut  dapat  saja  berbeda-beda  diantara  sesama  negara  anggota. Untuk  lebih  jelasnya  hal  ini  dapat  dilihat  dalam  pasal  2  konvensi  ini  yang terjemahannya berbunyi:
Perlindungan  yang  diberikan  oleh  konvensi, didefinisikan  sesuai  dengan  kebutuhan nasional.
1.  Demi kegunaan konvensi ini, kebutuhan nasional berarti kebutuhan yang sesuai  dengan  hukum  lokal  yang  berlaku  dimana  ada  disebut  tentang perlindungan yang diberikan:
a.  Bagi pemain nasional yang penampilannya mengambil tempat, rekaman atau pengubahan pertama dilaksanakan di wilayah hukum yang berlaku
b.  Bagi  produser  rekaman  nasional,  yang  melakukan  rekaman  awal  dan publikasi awal di wilayah hukumnya.
c.  Bagi organisasi penyiaran yang mempunyai kantor diwilayah hukumnya, yang  melakukan  penyiaran  dari  transmisi  yang  terletak  di  wilayah hukumnya.
2.  Perlakuan nasional secara subjektif berupa jaminan perlindungan secara khusus serta pembatasan-pembatasan terhadap keadaan yang memaksa seperti pada konvensi ini. 17
Geneva Convention for the Protection of Producers of Phonograms against Unauthorized Duplication of Their Phonograms mengatur tentang hak produser rekaman dan Brussels Convention  Relative  to  the  Distribution  of  Programme  Carring  Signal  Transmitted  by Satellite menitikberatkan  pada  pengaturan  tentang  distribusi  program  siaran  yang menggunakan jaringan transmisi satelit. Produser rekaman suara berarti orang yang menurut  ketentuan  hukum  untuk  pertama  kalinya  memfiksasikan  suara  orang  lain dalam bentuk karya rekaman suara. Seorang produser berhak mendapat perlindungan hukum  terhadap  karya  rekaman  suara  orang  lain  yang  merupakan  hasil  kerjanya, bilamana  hasil  karya  rekaman  itu  ditayangkan  ulang  oleh  pihak  lain  untuk  tujuan komersil.
Berikut ini akan diuraikan tentang hak-hak pelaku, produser, dan lembaga penyiaran.

## 1. Hak Pelaku atas Tampilannya 18
Istilah  pelaku  digunakan  untuk  memperluas  cakupan  pengertian  performers  yang tidak  hanya  terbatas  pada  ruang  lingkup  artis  semata-mata  tetapi  juga  mencakup seluruh  aktivitas  manusia  yang  menampilkan  kebolehannya  di  depan  public,  yang tidak  hanya  terbatas  pada  penampilan  yang  berlatar  belakang  kesenian  dan kesusastraan.
17 OK. Saidin , op.cit., Hal. 215
Di Indonesia untuk hak-hak para pencipta lagu, musisi dan penyanyi untuk meneerima pembayaran royalti dipegang oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI). Royalti itu berasal dari pemutaran lagu-lagu di berbagai tempat hiburan yang bersifat komersil. YKCI hanya menagih royalti yang berasal dari anggota yayasan. Royalti itu dibayarkan kepada pencipta lagu, musisi dan penyanyi dengan hitungan persentase tertentu. 19
Persoalan  yang  dihadapi  yakni  sikap  dan  pandangan  para  pengusaha  hiburan  yang menganggap bahwa memutar atau menyanyikan lagu-lagu (yang dilindungi hak cipta atau neighboring rights ) orang lain tidak diwajibkan membayar royalti, padahal dalam aktivitas mereka, pengusaha tersebut menjual hiburan dengan memanfaatkan karya cipta orang lain.
Perlindungan  yang  sama  juga  harus  diberikan  kepada  pelaku  lain,  selain  penyanyi yakni pembawa acara, pemandu acara, pembaca berita, para atlit, dan lain-lain. Maka sudah  sepantasnya  sebagian  dari  keuntungan  itu  diserahkan  kepada  pemegang neighboring rights . Dengan demikian kreativitas akan tumbuh dengan pesat, dan inilah salah satu tujuan dari perlindungan hukum neighboring rights .

## 2. Hak Produser Rekaman 20
Produser rekaman suara biasanya mendapatkan hak untuk merekam suara dari para penyanyi atau musisi. Hak itu dapat diperoleh atas persetujuan pencipta atau orang yang menerima hak dari pencipta. Persetujuan itu dapat berupa lisensi.
Produser juga mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk biaya produksi. Produser tidak hanya berhak mendapat keuntungan dari penjualan kaset atau CD , tetapi berhak juga atas royalty manakala kaset atau CD itu dikumandangkan di tempat-tempat yang bersifat komersil.
19 Ibid, Hal. 139
20 J.B. Wahyudi. (1994). “Dasar-Dasar manajemen Penyiaran”. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal. 40.

## 3. Hak Lembaga Penyiaran 21
Dalam  kaitannya  dengan  perlindungan neighboring  rights, radio  dan  televisi  dapat menyiarkan hasil rekaman dengan membayar royalti kepada pemegang hak eksklusif. Hak ekslusif itu adalah lembaga penyiaran pertama atau yang untuk pertama kalinya menyiarkan acara itu.
Adapun hak-hak yang dimiliki oleh lembaga siaran tersebut adalah:
a. Moral Rights , merupakan hak dari performers untuk disebutkan namanya dalam  kaitan  dengan  pertunjukan  mereka  dan  hak  untuk  menolak kerugian yang ditimbulkan akibat dari pertunjukan mereka.
b. Exclusive  Rights ,  dalam  hal  reproduksi,  distribusi,  rental  dan  rekaman suara secara online terhadap pertunjukan mereka
c.  Hak  untuk  memperoleh  pembayaran  yang  wajar  dari  siaran  dan komunikasi kepada khalayak dari penanyangan ulang siaran mereka
Bila  diamati  dan  dicermati  masalah moral  rights atau  hak  moral,  kita  akan  segera mengetahui  bahwa  hak  moral  merupakan  hak  dasar  yang  dimiliki  oleh performers (artis,  penyanyi,  pemusik  dan  orang-orang  yang  berakting,  berpidato, mendeklamasikan,  memainkan  maupun  menampilkan  karya  seni  dan  kesusastraan dan  cerita  rakyat) 22 untuk  disebutkan  namanya.  Dalam  penampilan  sebuah  lagu  di radio atau televisi, penyiar radio wajib menyebutkan nama penyanyi dan penciptanya begitu  juga  musisinya.  Performers  atau  pemegang  hak  mempunyai  hak  untuk mendapatkan pembayaran yang wajar dari hasil siaran yang disiarkan oleh lembaga- lembaga  penyiaran.  Hal  ini  merupakan  hal  yang  wajar  karena  lembaga  siaran  ini mendapatkan  keuntungan  atau fee dari  produsen-produsen  yang  produknya ditawarkan melalui radio atau televise tersebut dalam bentuk iklan. Inilah wujud dari Property Rights yang dimiliki oleh performers .
Pembayaran royalti adalah merupakan salah satu bentuk implementasi ditegakkannya pengakuan  atas  hak  cipta  secara  umum  dan  secara  khusus  penegakan  hak  atas Neighboring Rights di kalangan lembaga penyiaran. Hal ini juga tak lain adalah sebagai konsekuensi  berlakunya  ketentuan TRIPS  (Trade  Related  Aspects  of  Intellectual
21 Ibid.
22 Article 2 (a) WIPO Performances and Phonograms Treaty
Property  Rights) di  Indonesia,  dimana  Indonesia  adalah  salah  satu  penandatangan Konvensi Roma yang di dalamnya mengatur ketentuan tentang neighboring rights ini.

## 6.  Kesimpulan
Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi  pelaku  pertunjukan,  produser  fonogram,  atau  lembaga  penyiaran.  Kemunculan hak terkait dengan hak cipta di tanah air berawal dari munculnya hak cipta itu sendiri, karena hak terkait merupakan bagian dari hak cipta. Dalam perkembangan globalisasi ada  banyak  sekali  karya  cipta  seperti  lagu,  film,  acara  televisi  yang  sering disalahgunakan  oleh  orang  yang  tidak  bertanggung  jawab  seperti  memperbanyak, memasarkan  dan  segala  upaya  untuk  memperoleh  keuntungan  finansial,  sehingga pencipta atau pemilik hak cipta merasa dirugikan baik dari segi hak moral maupun hak ekonomi.  Karena  inilah  hak  terkait  dengan  hak  cipta  lahir  dengan  tujuan  untuk melindungi  hak  performers,  produser  rekaman  dan  lembaga  penyiaran  dari penyalahgunaan  karya  mereka.  Perlindungan  hukum  untuk  hak  terkait  diberikan melalui peraturan perundang-undangan yaitu undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta juga melalui konvensi konvensi internasional yaitu konvensi roma 1961, konvensi jenewa, dan brussel convention .
Agar perkembangan mengenai Hak Terkait dengan Hak Cipta makin pesat terutama di bidang perlindungan hukumnya, hendaknya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat luas  terutama  masyarakat  media  agar  masyarakat  memahami  seperti  apa  dan bagaimana  konsep  dari  Hak  Terkait  dengan  Hak  Cipta.    Para  penegak  hukum diharapkan  agar  dalam  menangani  perkara  pelanggaran  Hak  Terkait  kiranya mempergunakan  wewenang  yang  diberikan  undang-undang,  hendaknya  hukuman yang  diberikan  benar-benar  setimpal  dengan  pelanggaran  yang  dilakukan.  Hal  ini bertujuan  untuk  mengurangi  berbagai  bentuk  pelanggaran  yang  dapat  merugikan Pelaku Industri Hiburan.

## Referensi
Albar, Ahmad Faldi. (2018). “Perlindungan Hukum Penggunaan Musik Sebagai Latar Dalam Youtube Menurut Undang-Undang Hak Cipta”. Pactum Law Journal , Vol 1 No. 04, 2018: 1-2
Alfons,  Maria.  (2017).  “Implementasi  Hak  Kekayaan  Intelektual  Dalam  Perspektif Negara Hukum”. Jurnal legislalasi Indonesia, Vol. 14 No. 03 - September 2017: 2 Anwar,  Chairul.  (1999).  “Hak  Cipta  Pelanggaran  Hak  Cipta  &  Perundang‐undangan Terbaru Hak Cipta Indonesia”. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri
Dwi  Rizki.  “Minta  Maaf  Hanin  Beberkan  Soal  Izin  Cover  Lagu”.  Diakses  dari http://www.tribunnews.com/seleb/2017/10/04/minta-maaf-hanin- dhiya- beberkan-soal-izin-cover-lagu-akad-payung-teduh-ini-yang-telah- dilakukannya?page=2 , pada 21 Mei 2019.
Haris  Munandar  dan  Sally  Sitanggang.  (2008).  “Mengenai  HAKI  (Hak  Kekayaan Intelektual”. Jakarta: Erlangga.
Hutagalung,  Sophar  Maru.  (2012).  “Hak  Cipta  Kedudukan  &  Peranannya  dalam Pembangunan”. Jakarta: Sinar Grafika.
International  Bureau  of  WIPO.  “International  Protection  of  Copyrights  and Neighbouring Rights”. Diakses dari http//:WIPO/CNR/ABU/93/2.
Mahadi. (1985). “Hak Milik Immateril”. Jakarta: BPHN-Bina Cipta.
Priapantja,  Cita  Citrawinda.  (2003).  “Hak  Kekayaan  Intelektual  Tantangan  Masa Depan”. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Ristyan,  Edwita.  (2017).  Skripsi:  “Perlindungan  Hak  Terkait  Terhadap  Karya  Siaran Skysports  yang  Dipublikasikan  Melalui  Situs  Internet.  Yogyakarta:  Program Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya.
Rongiyati, Sulasi. (2018). “Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif”. Jurnal Negara Hukum, Vol. 9, No. 1, Juni 2018: 2
Rosad,  Sinta  Dewi.  (2015).  “Cyber  Law  Aspek  Data  Privasi  Menurut  Hukum Internasional, Regional, dan Nasional”. Bandung: PT Refika Aditama.
Saidin, OK. (2003). “Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual”. Jakarta: Raja Grafindo.
Soelistyo,  Henry.  (2011).  “Hak  Cipta  Tanpa  Hak  Moral”.  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada.
Supramono, Gatot. (2010). ”Hak Cipta dan Aspek-aspek  Hukumnya”. Jakarta: Rineka Cipta.
Surniandari, Artika.  (2015).  “UU  ITE  Dalam  Melindungi  Hak  Cipta  Sebagai  Hak  Atas Kekayaan  Intelektual  (Hki)  Dari Cybercrime ”.  Fiat  Justisia  Jurnal  Ilmu  Hukum, Volume 9 No. 4, Oktober-Desember 2015: 4
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Wahyudi, J.B. (1994). “Dasar-Dasar manajemen Penyiaran”. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

## WIPO Performances and Phonograms Treaty