## KEPASTIAN HUKUM DALAM PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT

## LEGAL CERTAINTY IN THE PROTECTION OF WITNESSES AND VICTIMS OF GROSS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS

## Nanda Ivan Natsir
Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Fascasarjana Universitas Mataram
Email : nanda_natsir@yahoo.om
Naskah diterima : 01/01/2013; revisi : 10/02/2013; disetujui : 28/02/2013

## A bstrAct
Law certainty in the protection of witnesses and victims of major human rights violation. The human right is a right that every human posses by not view any difference on race, skin color, gender, language, religion, political or other opinion. The Human rights is legally covered by a Human rights law that perhaps keep individuals or group protect from actions violating basic freedom as well as dignity and prestige for human being. One of the of HR laws with existence is a Universal Declaration for Human Rights of 1948 enacted by the United Nations. For law enforcement on Human rights the Indonesian government also has another Human Rights law namely the Regulations NO. 39 of 1999 about Human Rights and the Regulations No. 26 of 2000 about Human rights Court. In addition, this Government also has already ratified some instruments of International Human rights such as a convention on Political Right of Women that ratified by the Regulations No. 68 of 1958.  Ratification is an official expression of a state for obeying without any pressure upon the content of agreement. On 17th July 1998, within a Diplomatic Conference of UN there was already resulted an important step in law enforcement for Human rights namely for agreeing Roman Statute means an agreement to establish an International Criminal Court with the intends to keep try the human criminal in action and cut off any chain on law immune. Out of 148 states of participant in conference took part and that time found at least 120 states support it, 7 to opposite and 21 abstain. There are four sorts found as a seriously violation act that regulated in Roman Statutes, they are: 1. Genocide 2. Evil on Human 3. War Evil 4. Aggression evil.   Since so many violation cases on Human right heavy on this country such as Aceh case, East Timor case, Trisakti case and so forth till today the process for completion not satisfied any more. According to Government reasonable point out for refusing to ratify the Roman Statute concerned the International Criminal Court seemly to undermine the government authority. Whereas the International Criminal Court has its complementary principle, namely the International court is only as complement for the national court system whenever our national court unable or wish no to try the suspected. In addition, if the Indonesian government may ratify the Roman Statute politically it shall give advantages for Indonesia since other see how seriously the Indonesian government to keep completion the problem of Human right violation. It is at last, the international conviction over the national court in Indonesia may get recovery according to their view.

## Keyword : Criminal Act, Criminal Policy

## A bstrAk
Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang dimiliki setiap manusia tanpa memandang perbedaan ras, wama kulit, gender, bahasa, agama, politik atau pendapat lainnya. HAM secara hukum dijamin dengan hukum HAM yang melindungi individu-individu atau
Nanda Ivan Natsir  | Kepastian Hukum Dalam Perlindungan Saksi Dan Korban.............................
kelompok dari tindakan-tindakan yang melanggar kebebasan dasar serta harkat dan martabat manusia. Hukum HAM satu diantaranya adalah Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia tahun 1948 yang dihasilkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam hal penegakan HAM Pemerintah Indonesia juga memiliki hukum HAM diantaranya adalah Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. Selain itu Pemerintah juga te1ah meratifikasi beberapa instrumen HAM internasional diantaranya adalah Konvensi Tentang Hak Politik Kaum Perempuan yang diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 68 Tahun 1958. Ratifikasi adalah ungkapan resmi dari sebuah Negara untuk tunduk tanpa paksaan atas isi kesepakatan. Tanggal 17 Juli 1998, dalam Konferensi Diplomatik PBB telah dihasilkan satu langkah penting dalam penegakan HAM yaitu disetujuinya Statuta Roma, yaitu sebuah perjanjian untuk membentuk Mahkamah Pidana Intemasional (International Criminal Court) untuk mengadili tindak kejahatan kemanusiaan dan memutus rantai kekebalan hukum. Dari 148 negara peserta konferensi yang. ikut saat itu sebanyak 120 negara mendukung, 7 menentang dan 21 abstain. Ada empat jenis tindak pelanggaran serius yang diatur dalam Statuta Roma, yaitu: 1. Genosida 2. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan 3. Kejahatan Perang 4. Kejahatan Agresi Banyaknya kasus-kasus pelanggaran HAM berat di tanah air seperti kasus Aceh. kasus Timor-timur, kasus Trisakti dan sebagainya hingga kini penyelesaiannya masih belum memuaskan. Hal yang sering dijadikan alasan Pemerintah untuk menolak Ratifikasi Statuta Roma adalah Mahkamah Pidana Internasional akan menggerogoti kedaulatan Negara. Padahal Mahkamah Pidana Internasional memiliki prinsip komplementaritas, yakni pengadilan intemasional hanyalah sebagai pelengkap bagi sistem pengadilan nasional apabila pengadilan nasional tidak mampu atau tidak mau mengadili tersangka. Selain itu apabila Pemerintah Indonesia mau meratifikasi Statuta Roma secara politis akan menguntungkan Indonesia karena Indonesia terlihat cukup serius dalam menyelesaikan masalah pelanggaran HAM. Pada akhimya kepercayaan dunia intemasional terhadap peradilan di Indonesia juga akan pulih.

## Kata Kunci : : Tindak Pidana, Kebijakan Hukum Pidana
PENDAHULUAN
k eberPihAkAn hukum terhAdAP saksi dan korban yang timpang terlihat dari beberapa peraturan yang lebih banyak memberikan hak-hak istimewa kepada tersangka mau- pun terdakwa. KUHAP sebagai landasan untuk beracara dalan perkara pidana cend- erung lebih banyak memberikan porsi per- lidungan kepada terdakwa dan tersangka dari pada kepada saksi. Dengan kondisi ini, KUHAP sendiri menjadi tameng hukum yang efektif bagi terdakwa dan tersangka atas kejahatannya.. Posisi yang sebaliknya dialami oleh para korban dan saksi, mereka tidak mendapatkan hak-hak yang seharus- nya mereka terima sebagai seorang saksi yang ikut berperan serta dalam penegakan hukum dan korban tidak mendapatkan hak-hak pemulihan bagi dirinya maupun keluarganya.
Perlindungan terhadap saksi dan kor- ban menjadi sesuatu yang penting dalam perkara pelanggaran HAM yang berat. Pelanggaran HAM yang berat merupakan kejahatan yang diklasi fikasikan sebagai ke- jahatan yang ber dampak luas baik tingkat nasional maupun internasional dan me- nimbulkan kerugian materiil maupun immateriil yang mengakibatkan perasaan tidak aman baik terhadap perseorangan maupun masyarakat. Kerusakan dan ke- rugian itu telah mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan korban dan keluarg- anya Pelaku pelanggaran HAM yang  berat biasanya adalah seseorang yang sangat berkuasa dan dilakukan dengan pola-pola tertentu. Para pelaku mempunyai kekua- saan dan sumber daya untuk melakukan tindakan-tindakan penghilangan barang bukti, mempengaruhi aparat penegak hukum maupun penekanan terhadap saksi-saksi. Hal-hal tersebut akan berefek
J urnal IuS | Vol I | Nomor 1 | April  2013 | hlm,

## 94~112
pada susahnya membuktikan pelanggaran berat HAM yang terjadi. 1
Para pelaku untuk kasus-kasus pelang- garan HAM yang berat yang terjadi di identifikasi sebagai bagian dari aparat negara. Mereka punya kekuatan untuk melakukan penekanan terhadap saksi dan korban. Para saksi yang biasanya pihak yang lemah baik secara ekonomi maupun posisinya dalam masyarakat terutama relasi kekuasaan dengan terdakwa sangat rentan terhadap ancaman, intimidasi, ter- or dan segala bentuk gangguan yang dapat mengakibatkan dirinya tidak dapat mem- berikan keterangan secara benar.
Pengalaman dari pengadilan HAM ad Hoc untuk kasus pelanggaran HAM berat di Timor-Timur menunjukkan bahwa ancaman dan tekanan pada saksi bukan saja terjadi pada saksi korban tetapi juga saksi-saksi yang bukan korban. Saksi korban ini terpaksa berhadapan langsung denga para pelaku yang merupakan orang yang sangat berkuasa di daerahnya dan adanya perasaan trauma atas perbuatan para terdakwa. Perlakukan terhadap saksi korban selama memberikan keterangan di pengadilan juga tidak lepas intimidasi dan teror yang berakibat terhadap ancaman psikologis saksi. Saksi yang bukan korban, ter utama yang merupakan bawahan ter dakwa tidak dapat memberikan ke- saksian secara leluasa karena diakui atau tidak mereka masih mempunyai relasi kekuasaan yang tidak sama dengan para terd akwa. Mereka terikat dengan institusi tempat mereka bekerja yang sampai sekarang masih menganggap apa yang terjadi di Timor-Timur bukan merupakan pelanggaran HAM berat dan tetap mendukung para terdakwa.
Dalam konteks seperti ini, saksi men- galami dilema yang sangat luar biasa an-
1 ELSAM, Perlindungan Saksi dan Korban Pelangga- ran HAM Berat , Lembaga Studi dan Advokasi Masya- rakat, hlm. 3.
tara memberikan keterangan secara benar dengan ancaman terhadap “masa depan”. Hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat tidak pernah disinggung kecuali hanya dinyatakan dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Hak-hak kor- ban yang secara tegas dapat diberikan ti- dak menjadi bagian dari proses peradilan HAM ini. Baik jaksa maupun hakim tidak pernah menyinggung sedikitpun tentang upaya-upaya pemulihan bagi korban, pa- dahal pelanggaran HAM yang berat di Timor-Timur telah diakui terjadi oleh Pengadilan. Proses peradilan hanya di- fungsikan untuk mencari siapa pelaku dan menghukumnya tapi keadilan bagi korban secara nyata tidak menjadi bagian pent- ing. Hak atas kompensasi, restitusi dan rehabilitasi yang secara jelas dinyatakan oleh undang-undang bahkan tidak dapat dijalankan sama sekali. Melihat dari con- toh kasus di atas, perlindungan terhadap saksi dan korban tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan upaya-upaya pen- egakan hukum lainnya. Perlindingungan terhadap saksi dan korban ini akan mem- berikan efek yang besar terhadap proses peradilan pelanggaran HAM yang berat. 2
Dampak yang paling nyata adalah ad- anya jaminan bagi saksi untuk memberi- kan keterangan tanpa adanya tekanan ancaman, gangguan, intimidasi dan se- gala bentuk yang lainnya. Korban akan mendapatkan hak-hak yang dapat memu- lihkan ke dalam kondisi semula sebelum hak-haknya dirampas oleh pelaku. Pembe- rian hak-hak terhadap saksi dan korban sebagai bagian dari bentuk perlindngan akan menjadi jaminan bahwa Pelanggaran HAM yang berat akan dapat diselesaikan secara maksimal, dan keadilan bagi kor- ban sepenuhnya akan dapat terwujud.
Berdasarkan latar belakang di atas, ada beberapa permasalahan yang akan dikaji untuk mengetahui bagaimanakan
2 Ibid . Elsam, hlm. 4.
Nanda Ivan Natsir  | Kepastian Hukum Dalam Perlindungan Saksi Dan Korban.............................
Bagaimanakah Pengaturan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat dan Mekanisme Perlindungan Saksi dan Korban dalam Hukum Nasional Indo- nesia; Bagaimana Mekanisme Inter- nasional Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban Serta Upaya Pemulihan (Rehabilitasi) Korban Pelanggaran HAM yang Berat; Bagaimanakah Proyeksi Per- lindungan Saksi dan Korban dalam Pelang- garan HAM Berat di Masa Mendatang. Artikel ini merupakan penelitian Nor- matif. Penelitian hukum normatif di sebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum di konsepkan sebagai apa yan tertulis dalam peraturan perundang- undangan ( Law in books ) atau hukum di konsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang di anggap pantas. 3
Dalam penelitian ini diguanakan beberapa pendekatan, pertama: pendeka- tan Perundang-undangan ( Statute Appro- ach ) yaitu pendekatan dengan meng- kaji peraturan Perundang-undangan yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada kaitan nya dengan permasalahan yang di- kaji dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu yang sedang dihadapi atau berkembang.
Kedua: Pendekatan konseptual ( Con- sep tual  Approach ) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji teori, pendapat para ahli yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji dan ber anjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum se- hingga melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.
3 Amiruddin dan H. Zaenal Asikin, Metode Peneli- tian Hukum . Rajawali Pers : Jakarta. 2004, hlm. 118.

## PEMBAHASAN
Berangkat dari perspektif sejarah hukum, pemanipulasian HAM yang dilakukan oleh penguasa kepada rakyatnya memunculkan krisis kemanusiaan. Hal ini terjadi karena perkataan Raja adalah Hukum dan Raja adalah Sumber Hukum yang Absolut. Kemudian, hukum tertulis muncul untuk me minimalisir kesewenang-wenangan pe- nguasa tersebut dalam bentuk dokumen- dokumen resmi pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM). Magna Charta di Inggris (1215), yang pada masa itu dipimpin oleh Raja John Lochkland memberikan hak bagi rakyat, sekaligus membatasi kekuasaan Raja yang sebelumnya adalah Absolut/ Mutlak. The Virginia Bill of Right dan Declarations Independence yang mendorong kemerdekaan Amerika Serikat pada tahun 1776, juga memberikan jaminan kebebasan Individu terhadap kekuasaan Negara dan Hak individu tersebut diklasifikasikan dalam 2 bentuk, yaitu;
1.  Hak Pertama adalah Hak untuk hidup ( life ), Hak atas kemerdekaan ( liberty ), dan Hak atas harta benda ( property ).
2.  Hak Kedua (1941), Pada masa F.D Roo- sevelt dikenal adanya 4 bebas yaitu; Ke- bebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat, Kebebasan beragama, Kebe- basan dari rasa takut, dan bebas dari kemiskinan/kemelaratan.
Di Prancis, Dokumen Declarations des Droits L Home et Du Cituyen (1789) mun- cul sebagai dokumen sejarah HAM se- lanjutnya. Menurut dokumen ini, manu- sia pada prinsipnya adalah baik dan oleh karena itu hidup bebas/merdeka dan pers- amaan dalam hukum adalah hak setiap individu. Selanjutnya, pada tahun 1948 Dokumen Declaration of Human Rights PBB semakin meneguhkan pengakuan HAM secara Internasional dan menjamin hak-hak sipil, hak-hak social dan hak-hak kebebasan politik.
J urnal IuS | Vol I | Nomor 1 | April  2013 | hlm,

## 94~112
Dalam sejarah politik bangsa Indo- nesia, HAM pernah dituding sebagai produk liberalis dan individualistik kare- na merupakan adopsi dari Negara barat yang  individual dan liberalistik. Diskur- sus me ngenai hal ini dikemukakan oleh Muladi bahwa dalih tersebut di atas di- mungkinkan sepanjang yang dibicara- kan adalah HAM generasi pertama yang bernuansa hak-hak sipil dan politik, se- bagaimana tersurat dan tersirat dalam Piagam HAM Universal tahun 1948. Pia- gam tersebut disusun oleh Negara-negara pemenang Perang Dunia II yang didomi- nasi oleh Negara-negara barat. Dalam perkembangan selanjutnya, adanya peran Negara-negara berkembang dalam menyu- sun generasi HAM kedua, 1966 (hak-hak Ekonomi, Sosial, dan  Budaya) tidak dapat dipungkiri, dan semakin besar dan sangat diwarnai oleh kepentingan negara-negara berkembang pada Generasi HAM ketiga, 1986 (Hak kolektif, termasuk hak untuk pengembangan). Selain itu, keberadaan konvenan di atas, dapat dianggap sebagai kommpromi antara Negara-negara barat yang liberal-individualistik dengan Neg- ara-negara timur yang kebanyakan Asian Values tentang HAM. 4
Pengertian HAM itu sendiri, menurut Pasal 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM adalah seperangkat hak yang me- lekat pada harkat dan keberadaan ma- nusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugrah-Nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan se- tiap orang, demi kehormatan serta per- lindungan harkat dan martabat manusia.
1.  Pengertian Saksi dan Korban
a.  Pengertian Saksi
Pengertian tentang saksi dalam kasus pelanggaran HAM yang berat sama pengertiannya dengan saksi dalam
4 Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana , Semarang: BP UNDIP, 1997, hlm.. x.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal ini merupakan konsekuensi pengaturan bahwa hukum acara yang digunakan untuk mengadili kasus pelanggaran HAM yang Berat adalah KUHAP sesuai dengan Pasal 10 UU No. 26 Tahun 2000 tentang penga- dilan HAM yang menyatakan bahwa dalam hal tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini, hukum acara atas perkara pelanggaran HAM yang berat dilakukan berdasarkan ketentuan hu- kum acara pidana (KUHAP).
Dalam Pasal 1 angka 35 KUHAP menyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, pe- nuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Saksi bisa merupakan saksi korban dan saksi bukan korban. Saksi korban pada hakekatnya adalah korban yang menjadi saksi. KUHAP juga menjelaskan tentang tentang saksi yang memberatkan terdakwa ( a charge ) dan saksi yang meringankan terdakwa ( a decharge ). Pihak lain yang dapat dipersamakan dengan saksi adalah seorang ahli tertentu yang memberikan keterangan untuk kepentingan pemeriksaan perkara disidang pengadilan, tetapi dalam KUHAP dinyatakan pemberian ke- terangan ini sebagai bagaian dari alat bukti yang dikenal dengan keterangan ahli. 5
Definisi tentang saksi juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 tentang tata cara Perlindu- ngan bagi saksi dan korban menyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna ke- pentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan tentang perkara
5 diakses dari www. Legalitas. Com .
Nanda Ivan Natsir  | Kepastian Hukum Dalam Perlindungan Saksi Dan Korban.............................
pelanggaran hak asasi manusia yang be- rat yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri, yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari an- caman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun. 6
Definisi tentang saksi juga terdapat dalam Pasal 1 Ayat 1 UU No 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pe- nyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia liihat sendiri dan atau ia alami sendiri. Dari pengertian ini, saksi dalam kasus pelanggaran HAM yang berat adalah orang-orang yang mempunyai kaitan dengan suatu pelanggaran HAM berat tertentu . 7
Selanjutnya, dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dikenal delik kejahatan terhadap kemanusiaan, dan salah satu unsur deliknya adalah adanya kebijakan negara atau organisasi tertentu untuk adanya ke jahatan ter- hadap kemanusiaan ter sebut. Ada- nya unsur ini menjadikan saksi untuk pemeriksaan kasus kejahatan terhadap kemanusiaan tidak terbatas pada saksi yang mengalami dan me- lihat sendiri  kejadian dilapangan  te- tapi juga pada  tahap pihak-pihak yang juga me ngetahui proses dan jalannnya pengambilan kebijakan atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Faktor yang juga menentukan tentang siapa yang menjadi saksi dalam pelanggaran HAM berat ini adalah adanya delik tentang tanggung jawab komando yang merupakan delik by omission , yaitu suatu delik yang dapat dikenakan kepada seorang atasan karena tidak dapat melakukan pengendalian yang
6 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002
7 UU nomor 13 tahun 2006 tentang Pelindungan Sak- si dan Korban
efektif dan mengambil tindakan terhadap anak buahnya yang me- lakukan pelanggaran HAM berat. Dengan adanya delik ini saksi dalam kasus pelanggaran HAM berat terutama pada terdakwanya dituntut dengan by omission maka saksi-saksi dalam perkara ini bisa sangat beragam. 8
Dari kompleksnya jenis kejahatan yang termasuk pelanggaran HAM berat ini, pihak-pihak yang potensial menjadi saksi untuk kasus pelanggaran HAM berat ini adalah korban pelanggaran HAM berat itu sendiri, pelaku lapangan, pihak-pihak yang ikut serta me ngambil kebijakan, dan level dari pengambil kebijakan ini bisa sangat panjang bahkan sampai dengan tingkat pengambil keputusan tertinggi yaitu presiden. Kasus pelanggaran HAM berat di Tim-tim yang sedang berlangsung menunjukkan bahwa saksi-saksi yang diperiksa mulai dari pelaku lapangan yang biasanya adalah prajurit setingkat pratu sampai dengan panglima ABRI pada saat itu. Demikian pula dengan wilayah kepolisian yang di mana saksi- saksi yang dipanggil adalah prajurit dilapangan sampai dengan Kapolda. Di tingkat sipil, saksi adalah warga masyarakat biasa, bupati, gubernur dan sampai tingkat Presiden.

## b.  Pengertian Korban
Pengertian dan ruang lingkup Korban menurut Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34 Tahun 1985 adalah orang-orang, baik secara individual maupun kolektif, yang menderita kerugian akibat perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar hukum pidana yang berlaku disuatu negara, termasuk peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan. Dalam bagian lain dikemukakan khususnya
8 ELSAM, Perlindungan Saksi dan Korban Pelangga- ran HAM Berat . Lembaga Studi dan Advokasi  Masya- rakat, hlm. 5.
J urnal IuS | Vol I | Nomor 1 | April  2013 | hlm,

## 94~112
sewaktu menjelaskan “ Victims of Power ”, bahwa termasuk juga dalam pengertian “Korban” orang-orang yang menjadi Korban dari perbuatan- perbuatan atau tidak berbuat  yang walaupun belum me rupakan pelang- garan terhadap hukum pidana nasional, tetapi sudah merupakan pelanggaran menurut norma HAM yang diakui secara internasional. Pengertian ke- rugian ( harm ) menurut Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34 Tahun 1985, meliputi kerugian fisik maupun mental ( physical or mental injury ), penderitaan emosional ( emotional suf- fering ), kerugian ekonomi ( economic loss ), atau perusakan substansial dari hak-hak asasi para korban ( substansial impair ment of their funda mental rights ). Selanjutnya disebutkan, bahwa seseorang dapat dipertimbangkan sebagai Korban tanpa melihat apakah si pelaku kejahatan itu sudah diketahui, ditahan, dituntut, atau dipidana dan tanpa memandang hubungan keluarga antara si pelaku dan Korban. Istilah Korban juga mencakup keluarga dekat atau orang-orang yang menjadi tanggungan Korban, dan juga orang- orang yang menderita kerugian karena berusaha mencegah terjadinya Korban. 9
Pengertian tentang korban menurut Resolusi Majelis Umum PBB  di atas me njadi rujukan yang komprehensif untuk menjelaskan tentang siapa korban dan apa yang menjadi kerugian bagi korban. Dari pengertian istilah korban di atas  tidak hanya mengacu pada perse orangan, tetapi mencakup juga kelompok dan masyarakat. Selain itu, pengertian di atas merangkum hampir semua jenis penderitaan yang mungkin dialami oleh korban. Berkenaan dengan penyebabnya, dalam pengertian itu, ditujukan bukan hanya terbatas pada perbuatan yang sengaja dilakukan ( by
9 diakses dari www, Legalitas. Com
act ) tetapi meliputi pula kelalaian atau kegagalan mencegah suatu pelanggaran berat HAM yang terjadi atau dikenal dengan istilah by omission.

## A. Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM
Yang Berat dan Mekanisme Perlindungan Saksi dan Korban dalam Hukum Nasi- onal Indonesia
UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM ini merupakan Payung Hukum ( Umbrella Act ) dari seluruh peraturan perundang- undangan tentang HAM, karena ini meru- pakan wujud dari pengejawantahan/ratifi- kasi dari Declaration of Human Right PBB, sehingga pengaturan mengenai HAM dalam UU ini berpedoman kepada deklar- asi HAM PBB, Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, Konvensi PBB tentang Hak-hak anak, dan berbagai instrument internasional lain yang mengatur tentang HAM. 10
Berkaitan dengan pelanggaran HAM yang berat dalam UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pelanggaran HAM Berat meliputi : 11

## a.  Kejahatan Genosida;
Kejahatan genosida adalah setiap per- buatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnah- kan seluruh kelompok atau sebagian ke- lompok bangsa, ras, kelompok etnis, ke- lompok agama, dengan cara
1.  Membunuh anggota kelompok
2.  Mengakibatkan  penderita an fisik  atau mental yang berat terhadap anggota kelompok.
3. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya.
10 Kesbanglinmas, Buku Pedoman Demokratisasi dan Hak Asasi Manusia . 2003. hlm. 35.
11 Ibid , hlm. 38.
Nanda Ivan Natsir  | Kepastian Hukum Dalam Perlindungan Saksi Dan Korban.............................
4. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
5. Memindahkan secara paksa anak– anak dari kelompok tertentu ke ke- lompok lain
b.  Kejahatan terhadap kemanusiaan
Kejahatan kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan se- bagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara lang- sung terhadap penduduk sipil berupa:
1. Pembunuhan
2. Pemusnahan
3. Perbudakan
4.  Pengusiran atau pemindahan pen- duduk secara paksa
5. Perampasan Kemerdekaan atau per- ampasan kebebasan fisik lain secara seenang -wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional
6. Penyiksaan
7. Perkosaan, perbudakan seksual, pe- lacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan/sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk ke- kerasan seksual lain yang setara.
8.  Penganiayaan terhadap suatu kelom- pok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras , kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarag menurut hukum in- ternasional
9.  Penghilangan Orang secara Paksa atau
10.Kejahatan Apartaid. 12

## Istilah Perlindungan saksi dan korban secara jelas dinyatakan dalam Pasal 34 UU
12 Ibid , hlm. 38.
No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, ayat 1 menyatakan bahwa setiap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, ayat 2 menyatakan bahwa perlindungan seb- agaimana dimaksud dalam Ayat 1 wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum secara cuma-cuma dan ayat 3 menyatakan ketentuan mengenai tata cara perlindun- gan terhadap korban dan saksi diatur  lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 13
Peraturan pemerintah (PP) tentang tata cara pemberian perlindungan saksi dan korban adalah PP No. 2 tahun 2002. Dalam PP ini dinyatakan bahwa perlind- ungan merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat pen- egak hukum atau aparat kemanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari an- caman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntu- tan, dan atau pemeriksaan disidang pen- gadilan.
Tata cara pemberian perlindungan menurut Pasal 29 UU no 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu:
a.  Saksi dan atau korban yang bersangkutan baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertu- lis kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana di- maksud pada huruf a
13 ELSAM, Perlindungan Saksi dan Korban Pelang- garan HAM Berat , Lembaga Studi dan Advokasi Masya- rakat, hlm. 7.
J urnal IuS | Vol I | Nomor 1 | April  2013 | hlm,

## 94~112
c.  Keputusan LPSK diberikan secara tertu- lis paling lambat 7 hari sejak permohonan perlindungan diajukan . 14
Pasal 5 ayat 1 UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, mengatur beberapa hak yang diberikan kepada saksi dan korban  :
a.  Memperoleh perlindungan atas keaman- an pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan.
b. Ikut  serta  dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
c.  Memberikan keterangan tanpa tekanan
d.  Mendapat Penerjemah
e.  Bebas dari pertanyaan yang menjerat
f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
g. Mendapatkan informasi mengenai pu- tusan pengadilan
h. Mengetahui dalam hal terpidana dibe- baskan
i.  Mendapatkan identitas baru
j.  Mendapatkan tempat kediaman baru
k. Memperoleh penggantian biaya trans- portasi sesuai dengan kebutuhan
l.  Mendapatkan nasihat hukum dan/ atau m. Memperoleh bantuan biaya hidup semen- tara sampai batas waktu perlindungan berakhir. 15

## Mengenai tata cara pemberian bantu- an kepada saksi dan atau korban diatur
14 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
15 UU NO 13 Tahun 2006 dalam Dikdik M.Arief Mansur, dan Elis Satris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita . PT Raja Grapindo Persada : Jakarta, 2006, hlm.153.
di dalam Pasal 33 – 36 UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Ko- rban, pada intinya bahwa bantuan diberi- kan kepada saksi dan atau korban atas permintaan tertulis dari yang bersangku- tan atau yang mewakilinya kepada LPSK. Keputusan LPSK mengenai pemberian bantuan pada saksi dan atau korban  harus diberitahukan secara tertulis pada yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 7 hari kerja sejak diterimanya permin- taan. Dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan, LPSK dapat bekerjasama dengan instansi terkait ses- uai dengan kewenangannya yang diatur di dalam UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Persidangan kasus Pelanggaran HAM yang berat dalam proses beracaranya lebih banyak menggunakan mekanisme KU- HAP, sedangkan di KUHAP sendiri tidak secara nyata ditegaskan mengenai adanya istilah perlindungan saksi dan korban. Namun, adanya pemberian hak-hak ter- tentu kepada saksi disepakati bahwa hal itu merupakan juga bentuk perlindungan saksi dan korban. hak-hak yang diberikan KUHAP kepada saksi yaitu: 16
a.  hak untuk diperiksa tanpa tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun (Pas- al 117);
b.  hak untuk diperiksa tanpa hadirnya ter- dakwa pada saat saksi diperiksa (Pasal 173);
c.  hak untuk mendapatkan penterjemah atas saksi yang tidak paham bahasa indonesia (Pasal 177 Ayat 1);
d.  hak saksi yang bisu atau tuli dan tidak bisa menulis untuk mendapatkan pen- erjemah (Pasal 178 Ayat 1);
e.  hak untuk mendapatkan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 3 hari
16 ELSAM. Perlindungan Saksi dan Korban Pelang- garan HAM Berat Lembaga Studi dan Advokasi Masya- rakat , hlm. 8.
Nanda Ivan Natsir  | Kepastian Hukum Dalam Perlindungan Saksi Dan Korban.............................
sebelum  menghadiri  sidang  (Pasal  227 Ayat 1);
f.    hak untuk mendapatkan biaya pengganti atas kehadiran disidang pengadilan (Pas- al 229 Ayat 1).
Jika dikaji lebih jauh ketentuan men- genai saksi dapat diperiksa tanpa bertatap muka dengan terdakwa dalam PP No. 2 Tahun 2002 sama dengan Pasal 173 KU- HAP tentang hak untuk diperiksa tanpa hadirnya terdakwa. Dalam KUHAP me- kanismenya adalah hakim ketua dapat mendengar keterangan saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya terdakwa, un- tuk itu hakim meminta terdakwa keluar dari ruang sidang akan tetapi sesudah itu pemeriksaan perkara tidak boleh diterus- kan sebelum kepada terdakwa diberitahu- kan semua hal pada waktu ia tidak hadir.
Dalam penjelasannya Pasal 173 KU- HAP tersebut menyatakan bahwa apabila seorang hakim merasa saksi itu tertekan atau tidak bebas dalam memberikan ket- erangan apabila terdakwa hadir di sidang, maka untuk menjaga hal yang tidak di- inginkan hakim dapat menyuruh terda- kwa ke luar untuk sementara dari persi- dangan selama hakim mengajukan pertan- yaan kepada saksi. Mekanisme pemberian kesaksian tanpa bertatap muka dengan terdakwa dalam prakteknya dilakukan melalui media teleconference yang sebetul- nya juga bertatap muka dengan terdakwa tetapi tidak secara langsung.
Landasan yuridis atas pemberlakuan media teleconference adalah bahwa kesada- ran mejelis hakim bahwa “hukum itu se- lalu tertinggal dari peristiwanya” sehing- ga pengaturan teleconference yang belum ada dalam KUHAP dapat diberlakukan. Alasan lainnya adalah bahwa media tele- conference sudah lazim digunakan dalam praktek peradilan internasional disamp- ing bahwa media teleconference ini sesuai dengan ketetuan dalam PP No. 2 Tahun 2003. disini dapat disimpulkan bahwa
media teleconference sebagai sebuah cara untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi belum menjadi hukum yang dapat diaplikasikan karana adanya jaminan oleh undang-undang tetapi lebih banyak kare- na penafsiran dan pertimbangan dari ha- kim.
Selanjutnya, di samping  adanya pem- berian hak-hak tertentu tertentu tersebut, saksi juga terikat dengan kewajiban ter- tentu seperti yang diatur dalam KUHAP yaitu Pasal 159 ayat 2, Pasal 161 dan Pasal 171. Pasal 159 ayat (2) menyetakan dalam hal Saksi tidak hadir, meskipun telah di- panggil dengan sah dan hakim ketua si- dang mempunyai cukup alasan untuk me- nyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dih- adapkan ke persidangan. Pasal 161 : Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3) dan (4), maka pemeriksaan terha- dapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tah- anan negara paling lama empat belas hari. Pasal 174 ayat (2) menyatakan apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan jaksa penuntut umum atau keterangan yang dimaksud disini adalah keterangan palsu sesuai dengan ketentu- an Pasal 174 ayat (1) KUHAP terdakwa dapat memberi perintah supaya Saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntutperka- ra dengan dakwaan sumpah  palsu. 17
Pasal 35 UU No. 26 Tahun 2000 me- nyatakan, ayat 1, bahwa korban pelang- garan HAM yang berat dan atau ahli waris- nya dapat memperoleh kompensasi, res- titusi dan rehabilitasi. Ayat 2 menyatakan bahwa kompensasi, restitusi dan rehabili- tasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1
17 ibid., hlm. 9.
J urnal IuS | Vol I | Nomor 1 | April  2013 | hlm,

## 94~112
dicantumkan dalam amar putusan Pen- gadilan HAM. Ayat 3 menyatakan bahwa ketentuan mengenai kompensasi, restitusi dan rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Dalam penjelasan Pasal tersebut kompensasi diartikan se- bagai ganti kerugian yang diberikan oleh negara, karena pelaku tidak mampu mem- berikan ganti kerugian yang sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Resti- tusi diartikan sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga yang ganti rugi ini dapat berupa pengambalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan atau peng- gantian biaya untuk tindakan terterntu. Sedangkan rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehor- matan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lainnya. 18
Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi terhadap korban pelang- garan HAM berat adalah PP No. 3 tahun 2002. PP ini lebih banyak mengatur ten- tang mekanisme pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi setelah adanya putusan mengenai restitusi, kompensasi dan rahabilitasi dalam amar putusan. PP ini hanya sebagai pelaksana dari ketentu- an Pasal 35 UU No. 26 Tahun 2000. tidak ada peraturan secara khusus bagaimana pengajuan tentang kompensasi, restitusi dan rahabilitasi terhadap korban pelang- gran HAM berat dapat dimintakan ke pangadilan.
Untuk mengetahui tentang mekanisme tentang pengajuan kompensasi, restitusi dan rahabilitasi harus melihat kembali pada ketentuan yang ada dalam KUHAP. Dalam  KUHAP terdapat mekanisme tentang ganti kerugian dan rehabilitasi. Ganti kerugian bisa dimintakan oleh ter- sangka, terdakwa dalam kaitannya dengan
18 Ibid., hlm. 10
proses pemeriksaan dan pangadilan yang tidak sah kepada aparat penegak hukum dan juga oleh korban atas kerugian yang dideritanya kepada pelaku. sedangkan ketentuan mengenai rehabilitasi adalah berkenaan dengan hak-hak terdakwa. Dari pengertian ini mekanisme yang dita- warkan oleh KUHAP untuk hak-hak ko- rban adalah mekanisme untuk ganti rugi kepada korban oleh pelaku.
Mekanisme pengajuan ganti kerugian dalam  KUHAP ini dapat dilakukan den- gan dua cara yaitu dengan mengajukan gugatan perdata setelah perkara pidan- anya diputus atau menggabungkan an- tara pengajuan ganti kerugian dengan pokok perkaranya. Mekanisme pertama tidak dapat dilakukan dalam dalam kon- teks kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dalam pelanggaran HAM berat ini karena harus ada putusan dari pengadilan HAM berat ini. Mekanisme kedua yaitu melalui penggabungan, dan dapat dilakukan dalam konteks restitusi untuk pelanggaran HAM berat ini.
Mekanisme panggabungan perkara pi- dana dengan tuntutan ganti rugi diatur dalam Pasal 98 ayat 1 KUHAP yang me- nyatakan bahwa jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh penga- dilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara ganti ke- rugaian kepada perkara pidana itu. 19 Cara untuk pemulihan kerugian korban dapat digabungkan dalam perkara pidana adalah dengan permintaan perhatian penuntut umum agar hakim dapat mencantumkan dalam diktum putusan pidana. Dalam Pas- al 98 ayat 2 KUHAP saksi korban dapat mengajukan “petitum” tersendiri secara lisan maupun tulisan dalam persidangan sebelum hakim menjatuhkan putusannya.
19 Ibid ., hlm. 11
Nanda Ivan Natsir  | Kepastian Hukum Dalam Perlindungan Saksi Dan Korban.............................
Pengaturan tentang pengajuan kompen- sasi dan rehabilitasi oleh korban dalam ka- sus pelanggaran HAM berat tidak diatur secara jelas. Mekanisme yang pengajuan yang paling mungkin dilakukan adalah pengajuan permintaan kompensasi, resti- tusi dan rehabilitasi yang akan diajukan oleh jaksa bersamaan dengan tuntutan dakwaan. Dengan demikian, persoalan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi un- tuk korban akan sangat bergantung pada perhatian jaksa atas masalah pemenuhan hak-hak korban. 20
B. Mekanisme Internasional Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban Serta Upaya Pemulihan (Rehabilitasi) Korban Pelanggaran HAM yang Berat
1. Mekanisme Internasional Mengenai Perlindungan Saksi dan  Korban dalam Pelanggaran HAM Yang Berat
Pengaturan tentang perlindungan sak- si dan korban juga diatur secara khusus dalam International Criminal Court (ICC). Statuta Roma 1998 yang merupakan lan- dasan untuk berdirinya ICC dalam Pasal 68 statuta tersebut tentang perlindungan terhadap korban dan saksi dan keikutser- taan mereka dalam persidangan menentu- kan hal-hal yang dapat dikategorikan seb- agai upaya untuk perlindungan saksi dan korban. Dalam huruf 1 pada pokoknya menyatakan bahwa mahkamah harus mengambil tindakan-tindakan secuku- pnya untuk melindungi keselamatan, ke- sejahteraan fisik dan psikologis, martabat dan privasi para korban dan saksi. Jaksa penuntut umum harus mengambil tinda- kantindakan tersebut terutama selama penyelidikan dan penuntutan terhadap kejahatan semacam itu. Tindakan-tinda- kan ini tidak boleh merugikan atau tidak sesuai dengan hak-hak para tertuduh dan dengan persidangan yang adil dan tidak memihak.
20 Ibid. , hlm. 12
Huruf 2 Statuta Roma 1998, secara khusus mengatur tentang model pemer- iksaan kesaksian, dinyatakan bahwa se- bagai suatu perkecualian terhadap prin- sip pemeriksaan kesaksian terbuka yang ditetapkan dalam Pasal 67 (tentang hak- hak tertuduh) kamar-kamar mahkamah, untuk melindungi korban dan saksi atau seorang tertuduh, dapat melakukan seba- gian in camera atau memperbolehkan pen- gajuan bukti dengan sarana elektronika atau sarana khusus lainnya. Secara khusus tindakan-tindakan tersebut harus dilaku- kan dalam hal seorang korban kekerasan seksual atau seorang anak yang menjadi korban atau saksi, kecuali kalau diperin- tahkan lain oleh mahkamah, setelah mem- pertimbangkan semua keadaan, terutana pandangan-pandangan para korban dan saksi.
Huruf 4 Pasal 68 statuta ini menyatakan bahwa unit korban dan saksi dapat mem- ber nasehat kepada jaksa penuntut dan mahkamah mengenai tindakan perlind- ungan yang tepat, pengaturan keamanan, pemberian nasehat hukum dan bantuan sebagaimana disebut dalam Pasal 43 Ayat 6. sedangkan Pasal 43 Ayat 6 sendiri men- gatur tentang pembentukan unit korban dan saksi dalam kepaniteraan di mana unit ini menyediakan, setelah berkonsultasi dengan kantor jaksa penuntut, langkah- langkah perlindungan dan pengaturan ke- amanan, jasa nasehat dan bantuan yang perlu bagi saksi, korban yang menghadap di depan mahkamah dan orang-orang lain yang mungkin terkena resiko karena kes- aksian yang telah diberikan oleh para sak- si tersebut. Unit ini mencakup staf den- gan keahlian mengatasi trauma, termasuk trauma yang terkait dengan kejahatan ke- kerasan seksual.
Ketentuan-ketentuan lain dalam Pas- al 68 Statuta Roma ini juga menyatakan bahwa dalam hal kepentingan para korban terpengaruh maka pandangan dan perha- tian mereka dapat dikemukakan dan di-
J urnal IuS | Vol I | Nomor 1 | April  2013 | hlm,

## 94~112
pertimbangkan. Pengungkapan atas suatu bukti atau Informasi yang akan menye- babkan timbulnya bahaya yang gawat ke- pada seorang saksi atau keluarganya maka jaksa penuntut umum untuk keperluan perkara yang dilakukan sebelum dimu- lainya persidangan dapat menahan bukti atau informasi tersebut dan mengajukan suatu ikhtisar dari bukti atau informasi tersebut. Ketentuan lainnya yaitu dalam huruf 6 Pasal 68 ini menyatakan bahwa suatu negara dapat mengajukan permo- honan untuk tindakan-tindakan yang perlu untuk diambil berkenaan perlind- ungan terhadap pegawai-pegawai dan per- wakilannya dan perlindungan terhadap informasi rahasia dan sensitif. 21
Ketentuan lainnya yang berkenaan per- lindungan terhadap saksi adalah menge- nai model kesaksian dalam persidangan. Dalam Pasal 69 statuta Roma butir ke 2 dibolehkannya kesaksian viva voce (lisan) atau kesaksian terekam dari seorang saksi dengan sarana teknologi video atau audi, maupun diajukannya dokumen atau tran- skripsi tertulis, yang tunduk pada statuta ini dan sesuai dengan hukum acara dan pembuktian.
Dari ketentuan di atas bentuk-bentuk perlindungan terhadap saksi dan korban adalah sebagai berikut :
1.  Adanya tindakan dari mahkamah untuk mengambil tindakan secukupnya untuk melindungi keselamatan, kesejahteraan fisik dan psikologis martabat dan privasi para korban.
2.  Adanya  metode  persidangan in camera atau memperbolehkan pengajuan bukti dengan sarana elektronika atau sarana khusus lainnya. Tindakan-tindakan ini secara khsusus harus dilaksanakan dalam hal seorang korban kekerasan seksual atau seorang anak yang menjadi korban atau saksi.
21 Ibid ., hlm.. 13
3.  Adanya unit korban dan saksi khusus dalam kepaniteraan di mana adanya staf yang mempunyai keahlian mengatasi trauma termasuk staf dengan keahlian mengatasi trauma yang terkait dengan kejahatan seksual. Unit khusus ini mem- punyai tugas untuk :
-  Menyediakan langkah-langkah per- lindungan dan pengaturan keamanan
-   Menyedikan jasa nasehat dan ban- tuan yang perlu bagi saksi, korban yang  menghadap di depan mahkamah dan orang-orang lain yang mungkin terkena resiko karena kesaksian yang diberikan oleh saksi tersebut.
-    Memberi nesehat kepada jaksa penun- tut umum  dan mahkamah mengenai hal-hal  pada point a dan b.
4.  Adanya tindakan untuk menahan bukti dan informasi tertentu dan digantikan dengan suatu ikhtisar yang dilakukan oleh jaksa penuntut sebelum dimulai- nya persidangan karena adanya kekha- watiran bahwa informasi tersebut akan menimbulkan bahaya yang gawat bagi korban dan saksi.
5.  Adanya mekanisme kesaksian viva voce (lisan) atau kesaksian terekam dari seorang saksi dengan sarana teknologi video atau audio, maupun diajukannya dokmen atau transkrip tertulis. 22
2. Upaya Pemulihan (Rehabilitasi) Kor- ban Pelanggaran HAM Yang Berat
Prinsip-prinsip internasional, meru- pakan rekomendasi dari pelapor khusus PBB yang diajukan oleh Theo Van Boven tentang pemulihan bagi korban pelang- garan HAM yang berat. Prinsip-prinsip umumnya adalah bahwa di bawah hukum internasional, pelanggaran terhadap se- tiap HAM menimbulkan suatu hak atas pemulihan bagi korban. Perhatian utama harus diberikan kepada pelanggaran berat
22 Ibid ., hlm. 14
Nanda Ivan Natsir  | Kepastian Hukum Dalam Perlindungan Saksi Dan Korban.............................
HAM dan kebebasan dasar. Setiap negara mempunyai kewajiban untuk memberi- kan pemulihan dalam hal terjadi suatu pelanggaran terhadap kewajiban di bawah hukum internasional untuk menghormati dan memastikan penghormatan tarhadap hak-hak asasi manusia, termasuk kewa- jiban untuk mencegah pelanggaran, kewa- jiban untuk menyelidiki pelanggaran, ke- wajiban untuk mengambil tindakan yang layak terhadap para pelanggar, dan kewa- jiban untuk memberikan penanganan hu- kum kepada para korban. Negara harus memastikan bahwa tidak ada orang yang mungkin bertanggung jawab atas pelang- garan berat HAM akan mempunyai keke- balan dari tanggung jawab atas tindakan mereka.
Pemulihan untuk pelanggaran HAM mempunyai tujuan untuk meringankan penderitaan dan memberikan keadilan kepada para korban dengan menghilan- gkan atau memperbaiki sejauh mungkin akibat-akibat dari tindakan salah dengan mencegah dan menangkal pelanggaran. Pemulihan seharusnya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan para korban. pemulihan haruslah proporsional dengan beratnya pelanggaran dan kerusakan yang ditimbulkan dan haruslah mencakup : res- titusi, kompensasi, rehabilitasi dan jami- nan untuk tidak terulang lagi. Pemulihan untuk pelanggaran berat HAM tertentu yang menjadi kejahatan di bawah hukum international mencakup suatu kewajiban untuk menuntut dan menghukum para pelaku. Impunitas bertentangan dengan prinsip ini. Pemulihan dapat dituntut oleh korban langsung dan sejauh dipandang mungkin oleh keluarga dekat, orang-orang yang berada di bawah tanggungan korban atau orang-orang lain yang mempunyai hubungan khusus dengan korban lang- sung. Disamping memberikan pemulihan kepada perorangan, negara seharusnya membuat ketentuan yang memadai bagi kelompok-kelompok korban untuk men-
gajukan klaim kolektif dan untuk mem- peroleh pemulihan kolektif. Tindakan khusus haruslah diambil untuk keperluan memberikan kesempatan untuk pengem- bangan diri dan kemajuan bagi kelom- pok yang sebagai akibat dari pelanggaran HAM, telah dirampas haknya untuk mem- peroleh kesempatan tersebut.
Sedangkan mengenai bentuk-bentuk pemulihan bagi korban yang diusulkan oleh Theo van Boven adalah : 23
1. Restitusi haruslah diberikan untuk menegakkan kembali, sejauh mungkin, situasi yang ada bagi korban sebelum terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Restitusi mengharus- kan, antara lain, pemulihan kebebasan, kewarganegaraan atau tempat tinggal, lapangan kerja atau hak milik.
2. Kompensasi akan diberikan untuk setiap kerusakan yang secara ekonomis dapat diperkirakan nilainya, yang timbul dari pelanggaran HAM, misalnya :
-  kerusakan fisik dan mental;
-  kesakitan, penderitaan dan takanan batin;
-  kesempatan yang hilang temasuk pen- didikan;
-  hilangnya mata pencarian dan kemam- puan mencari nafkah;
-  kerugian terhadap hak milik atau usaha, termasuk keuntungan yang hilang;
-  kerugian terhadap reputasi atau marta- bat;
-  biaya dan bayaran untuk masuk akal untuk bantuan hukum atau keahlian untukmemperoleh suatu pemulihan.
3. Rehabilitasi haruslah disediakan, yang mencakupi pelayanan hukum, psikolo- gis, perawatan medis, dan pelayanan atau perawatan lainnya, maupun tindakan un-
23 Ibid ., hlm. 15
J urnal IuS | Vol I | Nomor 1 | April  2013 | hlm,

## 94~112
tuk memulihkan martabat dan reputasi (nama baik) sang korban.
4.  Tersedianya atau diberikannya kepuasan dan  jaminan bahwa perbuatan serupa tidak akan terulang lagi di mana depan, yang mencakupi :
-  dihentikannya pelanggaran yang ber- kelanjutan;
-  verifikasi fakta-fakta dan pengungka- pan kebenaran  sepenuhnya  dan se- cara terbuka;
-  keputusan yang diumumkan demi ke- pentingan korban;
-  permintaan maaf, termasuk penga- kuan didepan umum mengenai fak- ta-fakta dan penerimaan tanggung jawab;
- diajukannya ke pengadilan orang- orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran;
-  peringatan dan pemberian hormat ke- pada korban;
-  dimasukkannya suatu catatan yang akurat mengenai pelanggaran HAM dalam kurikulum dan bahan-bahan pendidikan;
-  mencegah berulangnya pelanggaran dengan cara seperti :
a.  memastikan pengendailan sipil yang efektif atas militer dan pasukan  ke- amanan.
b. Membatasi yursidiksi mahkamah militer;
c. Memperkuat kemandirian badan peradilan;
d.  Melindungi profesi hukum dan para pekerja hak asasi manusia.
e.  Memberikan pelatihan HAM pada semua sektor masyarakat, khusus- nya pada militer dan pasukan ke- amanan dan kepada para pejabat penegak hukum.
Prosedur dan mekanisme yang di- usulkan adalah bahwa setiap negara akan mempertahankan prosedur disiplin, ad- minsitratif, sipil dan kriminal yang cepat dan efektif, dengan yursidiksi universal untuk pelanggaran HAM yang merupakan kejahatan menurut hukum internasional. Sistem hukum, khususnya dalam masalah- masalah perdata, administratif dan prose- dural, harus disesuaikan sehingga menja- min bahwa hak atas pemulihan dapat diak- ses dengan mudah, tidak dihambat secara tidak masuk akal dan mempertimbangka kerentaan potensial dari para korban. Se- tiap negara akan mengumumkan, lewat media dan mekanisme yang tepat lainnya, prosedur yang tersedia untuk memperoleh pemulihan. Keadaan kedaluarsa tidak ber- laku bagi jangka waktu di mana selama itu tidak ada upaya perbaikan yang efektif un- tuk pelanggran HAM. Klaim-klaim yang berkaitan dengan pemulihan bagi pelang- garan berat HAM sepantasnyalah kalau tidak tekena batas waktu. 24
Tidak seorangpun akan dipaksa untuk melepaskan haknya yaitu untuk mem- peroleh pemulihan. Mahkamah admin- sitratif atau yudisial yang bertanggung jawab atas pemberian pemulihan harus memperhitungka bahwa catatan-catatan atau bukti nyata lainnya mungkin terbatas atau tidak tersedia. Dengan tidak adanya bukti lain, pemulihan seharusnya didasar- kan pada kesaksian para korban, anggota keluarga, para ahli medis dan kesehatan mental. Setiap negara akan melindungi para korban, keluarga dan teman-teman mereka, dan para saksi dari intimidasi dan pembalasan dendam. 25
3. Proyeksi Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pelanggaran HAM Berat di Masa Mendatang
Setelah di poin 1 dan 2 Sub Bab Pem- bahasan, mengupas banyak mengenai sub-
24 Ibid ., hlm. 15 25 Ibid ., hlm. 16
Nanda Ivan Natsir  | Kepastian Hukum Dalam Perlindungan Saksi Dan Korban............................. stansi Pasal dalam Undang- Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, selanjutnya Pemakalah akan menganalisis bagaimana proyeksi UU Per- lindungan Saksi dan Korban ini di masa mendatang. Ada beberapa catatan yang dapat dikemukakan, sebagai berikut:
1.  Belum optimalnya langkah-langkah sosia- lisasi tentang Undang-Undang Perlindun- gan Saksi dan Korban serta keberadaan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tersebut.
2.  Substansi dari  Undang-Undang  Perlind- ungan Saksi dan Korban belum diketahui oleh masyarakat luas termasuk kalangan aparat penegak hukum.
3.  Hak-hak yang semestinya diketahui oleh saksi dan/korban belum diketahui.
4.  Bentuk-bentuk perlindungan yang diberi- kan oleh Undang-Undang Perlindung an Saksi dan Korban serta tata cara/prosedur untuk memperoleh perlindung an serta pelaporannya kepada Lembaga Perlind- ungan Saksi dan Korban belum jelas.
5.  Bentuk dan lingkup konsep perlindungan serta tata cara perlindungan terkesan rumit dan birokratis serta subyektif.
6. Kelembagaan dari Lembaga Perlindun- gan Saksi yang tertuang dalam Undang- Undang Perlindungan Saksi dan Korban masih bersifat umum.
7. Tidak diatur secara jelas dan spesifik mengenai organisasi dan dukungan ke- lembagaan, administrasi, sumber  daya manusia,  pengawasan  serta  transparansi dan akuntabilitas dari Lembaga Perlind- ungan Saksi tersebut.
Mencermati adanya beberapa kelema- han yang tersurat dan tersirat dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya Lembaga Perlindu- ngan Saksi dan Korban (LPSK) tersebut, penulis memandang sangat perlu untuk
memberikan suatu kajian atau argumen- tasi dari masing-masing substansi yang pe- nulis anggap penting untuk dikaji,  antara lain, sebagai berikut:
Pasal 11 ayat (1), Lembaga Perlindun- gan saksi dan korban merupakan lemba- ga yang mandiri, juga dalam penjelasan “lembaga yang mandiri adalah lembaga independen tanpa campur tangan dari pihak manapun”. Dalam hubungan ini hendak nya lembaga perlindungan saksi dan korban tidak otoriter, subyektif dan tidak menggunakan kewenangan ”diskre- si“ yang berlebihan/tanpa batas, karena control terhadap Lembaga ini tidak jelas.
Pasal 11 ayat (3), lembaga perlindungan saksi dan korban mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan. (Se- mestinya di setiap daerah Kabupaten/ Kota di Indonesia didirikan perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban karena keberadaan saksi-saksi diperlukan setiap saat pada tingkat proses peradi- lan di semua wilayah hukum Pengadilan Negeri).
Pasal 12, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasar- kan tugas dan kewenangan. (Dalam hal ini perlu dijelaskan pertanggung jawaban- nya secara yuridis, sosiologis, administra- tif ataukah moral).
Pasal 13 ayat (2), Lembaga Perlindun- gan Saksi dan Korban membuat laporan secara berkala tentang pelaksanaan tu- gasnya kepada DPR paling sedikit sekali dalam 1 tahun. (Dalam pelaporan atas kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tersebut harus nantinya ada sank- si, apabila terjadi penyelewengan karena Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mempertanggungjawabkan dalam menge- lola dana APBN).
J urnal IuS | Vol I | Nomor 1 | April  2013 | hlm,

## 94~112
Pasal 14, Tentang kelembagaan Lem- baga Perlindungan Saksi dan Korban yang terdiri dari 7 komponen unsur kalangan yakni unsur profesional, kepolisian, ke- jaksaan Departemen Hukum dan HAM, Akademisi, Advokat dan LSM.(Kelem- bagaan ini siapa yang mengawasi kin- erjanya, pemerintah dalam hal ini perlu membentuk tim khusus di bidang penga- wasan, semacam tim Kormonev (Koordi- nasi Monitoring dan Evaluasi) yang meli- batkan Bawasda, BPK, Kepolisian, LSM, Akademisi, Pengadilan).
Pasal 15 s/d 27, Menyangkut mengenai perangkat kelembagaan seperti perekru- tan anggota, pengangkatan dan pember- hentian, pengambilan keputusan.(Hal ini sudah cukup jelas).
Pasal 28, Menyangkut syarat pem- berian perlindungan dan bantuan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap saksi dan/atau korban, melalui suatu perjanjian.(Sudah barang tentu an- tara pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan pemohon/saksi atau korban) seperti dengan pertirnbangan- pertimbangan:a) Sifat pentingnya keteran- gan saksi dan/atau korban; b) Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/ atau korban; c) Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/atau ko- rban; d) Rekaman jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau ko- rban. (Dalam hal ini terkesan adanya pro- cedural yang harus ditempuh oleh saksi/ korban yang memerlukan perlindungan dan atau bantuan cenderung birokrasi dan rumit, sulit untuk dijangkau atau didapat- kan oleh masyarakat di semua lapisan, perlu penyederhanaan prosedur sehingga masyarakat tidak enggan memperjuang- kan hak-haknya.
Pasal 29, Tata cara memperoleh perlind- ungan yang diajukan saksi dan/atau kor- ban atas inisiatif sendiri atau atas permin- taan pejabat yang berwenang diajukan se-
cara tertulis yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap pemohon serta keputusan nantinya diberikan secara ter- tulis oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. (Dalam hal ini prosedural yang harus dijalani pemohon terkesan birokrasi, akan menghambat dan mengu- rangi kemauan pemohon dalam memper- juangkan hak-haknya),
Pasal 30, Dalam Pasal ini tersirat pula adanya kerumitan yang harus dialami pemohon apabila dikabulkan permoho- nannya harus mengikuti dan mentaati beberapa syarat sebagai ketentuan yang hams dipenuhi pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2).
Pasal 34 ayat (1), Lembaga Perlindun- gan Saksi dan Korban menentukan kelay- akan diberikannya bantuan kepada saksi/ korban serta  jumlah besar/kecilnya ban- tuan. Layak atau tidaknya saksi/korban untuk dapat menerima bantuan terkesan subyektif, harus ada ukuran-ukuran spesi- flk, harus ada ukuran-ukuran secara pasti berdasarkan kualifikasi saksi dan tindak pidana yang terjadi, keadaan korban, dan lain-lain juga Peraturan Pemerintah untuk mengatur jangka waktu dan kisaran be- sarnya biaya bantuan harus segera diben- tuk dan dikeluarkan pemerintah).
Pasal 36, Dalam melaksanakan pembe- rian perlindungan dan bantuan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang. (Dalam hal ini belum ada ketegasan instansi mana saja, oleh kare- na itu hendaknya dijabarkan secara pasti agar nantinya tidak ada lempar tanggung jawab diantara instansi/lembaga yang se- mestinya berwenang serta berperan dalam memberikan bantuan kepada korban se- hingga nantinya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tidak memikul beban dan tanggung jawab diri kepada para jus- tiabellen).
Nanda Ivan Natsir  | Kepastian Hukum Dalam Perlindungan Saksi Dan Korban.............................
Pasal 37 s/d 43, Mengatur mengenai ke- tentuan pidana terhadap setiap orang yang menghalang-halangi saksi untuk mem- berikan keterangan dan juga mengatur tentang adanya hambatan terhadap saksi/ korban sehingga tidak mendapat perlind- ungan atau bantuan: (Dalam hubungan ketentuan pidana ini nampak bahwa Un- dang-Undang Perlindungan Saksi dan Ko- rban menekankan pada pola pemidanaan minimum khusus dan maksimum khusus. Hal ini sebagai prevensi general sebagai pola dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan. Namun perlu di sini ditekank- an bahwa apapun bentuk pemidanaannya yang dijatuhkan hakim, pelaksanaannya harus konsekuen dan pasti sehingga para pencari keadilan merasa puas akan ad- anya rasa keadilan dan kepastian hukum tersebut.

## KESIMPULAN
Pasal 5 ayat 1 UU No 13 Tahun 2006 ten- tang Perlindungan Saksi dan Korban, men- gatur beberapa hak yang diberikan kepada saksi dan korban yaitu :
-   Mengenai tata cara pemberian bantuan kepada saksi dan atau korban diatur di dalam Pasal 33 – 36 UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pada intinya bahwa bantuan diberikan ke- pada saksi dan atau korban atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan atau yang mewakilinya kepada LPSK.
-   Persidangan kasus Pelanggaran HAM yang berat dalam proses beracaranya lebih banyak menggunakan mekanisme KUHAP, sedan- gkan di KUHAP sendiri tidak secara nyata ditegaskan mengenai adanya istilah perlind- ungan saksi dan korban. Namun, adanya pemberian hak-hak tertentu kepada saksi disepakati bahwa hal itu merupakan juga bentuk perlindungan saksi dan korban.
Dari ketentuan di atas bentuk-bentuk perlindungan terhadap saksi dan korban adalah sebagai berikut :
1.   Adanya   tindakan  dari  mahkamah  untuk mengambil  tindakan secukupnya untuk melindungi keselamatan, kesejahteraan fisik dan psikologis martabat dan privasi para korban.
2. Adanya metode persidangan in camera atau memperbolehkan pengajuan bukti dengan sarana elektronika atau sarana khusus lainnya. Tindakan-tindakan ini secara khsusus harus dilaksanakan dalam hal seorang korban kekerasan seksual atau seorang anak yang menjadi korban atau saksi.
3. Adanya unit korban dan saksi khusus dalam kepaniteraan di mana adanya staf yang mempunyai keahlian mengatasi trau- ma termasuk staf dengan keahlian menga- tasi trauma yang terkait dengan kejahatan seksual.
4.  Adanya tindakan untuk menahan bukti dan informasi tertentu dan digantikan dengan suatu ikhtisar yang dilakukan oleh jaksa penuntut sebelum dimulainya persidangan karena adanya kekhawatiran bahwa informasi tersebut akan menim- bulkan bahaya yang gawat bagi korban dan saksi.
5.  Adanya mekanisme kesaksian viva voce (lisan) atau kesaksian terekam dari seorang saksi dengan sarana teknologi video atau audio, maupun diajukannya dokmen atau transkrip tertulis.
Selain itu setiap negara mempunyai ke- wajiban untuk memberikan pemulihan dalam hal terjadi suatu pelanggaran terha- dap kewajiban di bawah hukum internasi- onal untuk menghormati dan memastikan penghormatan tarhadap hak-hak asasi ma- nusia, termasuk kewajiban untuk mencegah pelanggaran, kewajiban untuk menyelidiki pelanggaran, kewajiban untuk  mengambil tindakan yang layak terhadap para pelang- gar, dan kewajiban untuk memberikan pen- anganan hukum kepada para korban.
J urnal IuS | Vol I | Nomor 1 | April  2013 | hlm,

## 94~112

## Daftar Pustaka
Dikdik M.Arief Mansur, dan Elis Satris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita . PT Raja Grapindo Persada. Jakarta. 2006
Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana , (Semarang: BP UNDIP, 1997
Kesbanglinmas. Buku Pedoman Demokratisasi dan Hak Asasi Manusia . 2003.
ELSAM, Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat , Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
UU nomor 13 tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban
Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 www. Legalitas. Com . PerlindungSaksi dan Korban