## PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK  DALAM PERJANJIAN WARALABA MAKANAN *
Zil Aidi * , Hasna Farida Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Jalan Prof. Soedarto, Tembalang, Semarang.
* e-mail: zil.aidi93@gmail.com e-mail: hasnaf99@gmail.com

## Abstract
This  research  aimed  to  find  out  and  analyze  the  legal  protection  of  the  parties  in  a  food franchise agreement. Furthermore, this research also aimed to find out and analyze the efforts that could  be  taken  by  the  parties  in  the  event  of  default  in  the  implementation  of  the  Franchise Agreement. The research that made Sukoharjo Branch Bakso Tengkleng Mas Bambang Branch as a respondent  was  a  juridical  empirical  qualitative  research  and  analyzed  the  data  collected  using qualitative descriptive methods. The results of the research showed that the form of legal protection provided was in the form of preventive and repressive legal protection. Preventive legal protection could  be  seen  in  the  clause  contained  in  the  Tengkleng  Mas  Bambang  Meatball  Franchise Agreement which contained the obligations of each party, namely in Articles 5 and 6 concerning the obligation to maintain confidentiality, maintain the brand, and comply with established procedures. Preventive legal  protection  was  also  stated in  Article  1  number  9  and  Article  11  of the  Franchise Agreement  regarding  the  prohibition  to  provide  food  and  beverages  other  than  Tengkleng  Mas Bambang Meatballs and trade secrets. Repressive legal protection was seen through the provision of  resolving  disputes through  consensus.  If the  meeting  did not succeed in reaching  an  agreement then  both  parties  could  resolve  the  dispute  through  litigation.  So  far,  any  form  of  dispute  that occured  including  defaults  could  still  be  resolved  through  deliberation  without  taking  the  path  of litigation.
Keywords: Food Franchise Agreement; Legal Protection.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum terhadap para  pihak  dalam  perjanjian  waralaba  makanan.  Selanjutnya,  penelitian  ini  juga  bertujuan  untuk mengetahui  dan  menganalisa  upaya  yang  dapat  ditempuh  oleh  para  pihak  dalam  hal  terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan Perjanjian Waralaba tersebut.  Penelitian yang menjadikan Bakso Tengkleng Mas Bambang Cabang Sukoharjo sebagai responden ini merupakan penelitian kualitatif yang  bersifat  yuridis  empiris  dan  menganalisa  data  yang  terkumpul  dengan  metode  deskriptif kualitatif.  Hasil  penelitian menunjukan  bahwa  bentuk  perlindungan  hukum  yang  diberikan  berupa perlindungan  hukum  preventif  dan  represif.  Perlindungan  hukum  secara  preventif  terlihat  pada terdapatnya  klausula  yang  terdapat  pada  Perjanjian  Waralaba  Bakso  Tengkleng  Mas  Bambang yang  memuat  mengenai  kewajiban  masing-masing  pihak  yakni  dalam  Pasal  5  dan  6  mengenai kewajiban  untuk  menjaga  kerahasiaan,  menjaga  merek,  dan  menaati  prosedur  yang  ditetapkan. Perlindungan  hukum  secara  preventif  juga  tercantum  dalam  Pasal  1  angka  9  dan  Pasal  11 Perjanjian  Waralaba  mengenai  larangan  untuk  menyajikan  makanan  dan  minuman  lain  selain Bakso Tengkleng Mas Bambang serta rahasia dagang. Perlindungan hukum secara represif terlihat melalui adanya ketentuan untuk menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah mufakat. Apabila musyawarah tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan maka barulah kedua belah pihak dapat menyelesaikan  sengketa  melalui  jalur  litigasi.  Sejauh  ini,  setiap  bentuk  perselisihan  yang  terjadi
* Naskah diterima: 03 Januari 2019, direvisi: 10 Maret 2019, disetujui untuk terbit: 12 Maret 2019 Doi: 10.3376/jch.v4i2.119
termasuk di dalamnya wanprestasi masih dapat diselesaikan melalui musyawarah tanpa menempuh jalur litigasi.
Kata Kunci: Perjanjian Waralaba Makanan; Perlindungan Hukum.

## PENDAHULUAN
Dewasa ini persaingan di dunia bisnis kian  ketat.  Fenomena  ini  semakin menyadarkan  para  pengusaha  untuk mencari pendekatan-pendekatan serta terobosan  yang  inovatif  guna  merebut pangsa pasar (Setiawan et. al, 2011 : 50) . Agar  dapat  terus  bertahan,  ekspansi  atau pengembangan  usaha  menjadi  pilihan wajib  para  pelaku  usaha.  Berhasil  atau tidaknya ekspansi usaha sangat ditentukan oleh efektif atau tidaknya strategi pemasaran yang dilakukan.
Melakukan  pemasaran  produk  secara internasional dengan ekspor impor,
pemberian  lisensi,  menjalankan  sistem waralaba, membentuk perusahaan patungan,  dan  melakukan  penanaman modal  langsung    dengan  kepemilikan yang  menyeluruh,  atau  melalui  merger, konsolidasi,  maupun  akuisisi  merupakan langkah  -  langkah  yang  dapat  ditempuh untuk  meningkatkan    usaha  menurut pendapat  Warren  J.  Keegen    (Widjaja, 2001:  1). Dari  kelima  macam  cara pengembangan  usaha  tersebut,  waralaba atau franchise merupakan  salah  satu strategi pemasaran yang banyak
digunakan saat ini.
Waralaba  adalah  sebuah  bentuk pengembangan  usaha  yang  melibatkan pemberian izin atau hak untuk memanfaatkan,  menggunakan,  ataupun melaksanakan hak atas kekayaan
intelektual milik pemberi lisensi (Widjaja, 2001: 2).
Definisi yuridis waralaba  dapat ditemukan  pada  Pasal  1  angka  (1) Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  42  Tahun  2007  tentang  Waralaba mendefinisikan waralaba sebagai berikut:
“Waralaba  adalah  hak  khusus  yang dimiliki oleh orang perseorangan  atau badan  usaha  terhadap  sistem  bisnis dengan  ciri  khas  usaha  dalam  rangka memasarkan  barang  dan/atau  jasa yang  telah  terbukti  berhasil  dan  dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak  lain  berdasarkan  perjanjian waralaba.”
Perkembangan bisnis waralaba ( franchise) telah  berkembang  dengan pesat  dan  menjadi  kekuatan  baru  bagi sektor  ekonomi  domestik  di  Indonesia. Maraknya  perdagangan  barang  dan  jasa dengan  sistem  waralaba  tersebut,  karena sistem tersebut lebih menguntungkan baik bagi  pemberi  waralaba  maupun  penerima waralaba  (Idrus,  2017:  28).  Kementerian Perdagangan  mencatat  saat  ini  terdapat lebih dari 600 (enam ratus)
waralaba/ franchise di  seluruh  Indonesia.
Dari  jumlah  tersebut,  400  waralaba diantaranya  merupakan  waralaba  asing dan  sisanya  merupakan  waralaba  lokal.
Jumlah gerai mencapai 24.400 (dua puluh empat  ribu  empat  ratus) outlet dengan total  pendapatan  sebesar  172  (seratus tujuh  puluh  dua)  Triliun  Rupiah  pada tahun 2015. Namun jumlah waralaba yang Sudah  Memiliki  Surat  Tanda  Pendaftaran
Waralaba  (STPW)  hanya  360  (tiga  ratus enam puluh) waralaba dengan rincian 308 (tiga ratus delapan) waralaba asing dan 52 (lima  puluh  dua)  waralaba  dalam  negeri (Artikel Tempo.com, 2019: 3/10).
Ditinjau  dari  perspektif  regulasi, instrumen  hukum  mengenai  waralaba  di Indonesia  saat  ini  yang  berlaku  adalah Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun 2007  tentang  Waralaba  yang  masih berlaku  hingga  saat  ini.  Terdapat  juga instrumen pengaturan lain yakni Peraturan Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia Nomor 12/M-Dag/Per/3/2006 tentang Ketentuan  dan  tata  Cara  Penerbitan  Surat Tanda  Pendaftaran  Usaha  Waralaba  yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor 53/M-Dag/Per/8/2012.
Selain itu terkhusus mengenai waralaba  makanan  dan  minuman  juga diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M- Dag/Per/9/2014  tentang  Perubahan  atas Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor 07/M-Dag/Per/2013 tentang Pengembangan Kemitraan Dalam Waralaba  Untuk  Jenis  Usaha  Jasa Makanan Dan Minuman.
Kehadiran  bisnis  waralaba  sebagai suatu sistem bisnis mempunyai karakteristik  tersendiri  dalam  kehidupan ekonomi, dapat juga menimbulkan permasalahan di bidang hukum dikarenakan  bisnis  waralaba  didasarkan pada  suatu  perjanjian  yang  menimbulkan hak  dan  kewajiban  (Asuan,  2017:  262). Terlebih  saat  ini  jangkauan  bisnis waralaba  telah  merambah  ke  berbagai
bidang  seperti  perhotelan,  kesehatan, laundry ,  jasa  pendidikan,  dan  juga kuliner.  Perkembangan  bisnis  ini  sudah seyogyanya  diiringi  dengan  perlindungan hukum  yang  memadai  agar  tidak  ada pihak yang dirugikan.
Bentuk kesepakatan para pihak dalam waralaba  umumnya  dituangkan  kedalam sebuah  perjanjian  waralaba  yang  memuat hak  dan  kewajiban  para  pihak.  Perjanjian waralaba  atau  di  dalam  bahasa  Inggris disebut franchise  agreement ini  adalah pemberian  hak  oleh franchisor (pemberi waralaba)  kepada franchisee (penerima waralaba)  untuk  menggunakan  kekhasan usaha  berupa  jenis  produk  dan  bentuk yang diusahakan termasuk identitas perusahaan  (logo,  merek  dan  desain perusahaan, penggunaan rencana pemasaran  serta  pemberian  bantuan  yang luas, waktu atau jam operasional, pakaian dan  penampilan  karyawan).  Oleh  karena itu  kekhasan usaha atau  ciri-ciri pengenal bisnis  dagang  atau  jasa  milik franchisee sama  dengan  kekhasan  usaha  atau  bisnis dagang atau jasa milik franchisor .
Sebagaimana  dalam  perjanjian  pada umumnya,  perjanjian  waralaba (franchise agreement ),  tunduk  pada  buku  III KUHPerdata  sebagai  pengaturan  secara umum  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 42 Tahun 2007 sebagai pengaturan secara khusus.  Perjanjian  waralaba  memuat kumpulan  persyaratan,  ketentuan  dan komitmen  yang  dibuat  dan  dikehendaki oleh  para  pihak.  Penerima  waralaba  atau franchisee adalah  pihak  baik  itu  individu perorangan  atau  badan  usaha  baik  yang berbadan hukum atau tidak yang
diberikan  hak  oleh  pemberi  waralaba untuk  memanfaatkan  waralaba  yang dimiliki oleh pemberi waralaba.
Sebaliknya,  pemberi  waralaba  atau  biasa disebut  juga franchisor adalah  individu perorangan  atau  badan  usaha  baik  yang berbadan hukum atau tidak yang memberikan  hak  untuk  memanfaatkan waralaba  yang  dimilikinya  kepada  pihak penerima  waralaba.  Dua  pihak  ini  lah yang  terdapat  dalam  setiap  perjanjian waralaba.
Adapun  ketentuan-ketentuan  yang umumnya  diatur  dalam  suatu  perjanjian waralaba  yakni  terkait  dengan  hak  dan kewajiban  para  pihak,  biaya-biaya  yang harus  ditanggung  dan  juga  terkait  jangka waktu perjanjian waralaba tersebut.
Bakso  Tengkleng  Mas  Bambang merupakan  salah  satu  usaha  di  bidang kuliner  yang  melakukan  waralaba  dalam pengembangan  bisnisnya.  Usaha  kuliner yang  berpusat  di  Klaten  ini  menyediakan berbagai  macam  makanan  dan  minuman dengan  bakso  tengkleng  sebagai  menu andalan. Bakso Tengkleng Mas Bambang telah  memiliki  jangkauan  waralaba  yang cukup  luas  Jawa  dengan  merambah sejumlah kota besar antara lain Yogyakarta,  Solo,  Semarang,  Cirebon, Malang, Tangerang, Bandung dan berbagai kota lainnya di Indonesia.
Setiap pemberi waralaba pada
umumnya  termasuk  Bakso  Tengkleng Mas Bambang memiliki perjanjian standar  yang  akan  ditawarkan  kepada calon penerima waralaba untuk disepakati, dimana bentuk dan isi perjanjian  tersebut  sudah  ditentukan  oleh
pemberi  waralaba.  Adapun  perjanjian waralaba  pada  Bakso  Tengkleng  Mas Bambang  dinamai  dengan  Perjanjian
Kerjasama Bakso Tengkleng Mas
Bambang.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh dari  Bakso  Tengkleng  Mas  Bambang selaku franchisor ditemukan  fakta  bahwa kerap  terjadi  wanprestasi  yang  dilakukan oleh mitra usaha atau franchisee terhadap perjanjian waralaba.
Perlindungan  hukum  sangat  penting untuk mengetahui dan memberikan kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan  apa  yang  menjadi  hak  dan kewajibannya.
Dengan
adanya perlindungan hukum yang memadai, akan tercipta  rasa  aman  dan  percaya  bagi  para pihak  dalam  perjanjian  waralaba  serta diharapkan bisnis waralaba akan berkembang  lebih  pesat  dan  dapat  terus berkontribusi bagi sektor ekonomi domestik Indonesia.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas menarik untuk diteliti dan dikaji mengenai,
bagaimana bentuk perlindungan  hukum  terhadap para  pihak dalam Perjanjian Waralaba Bakso
Tengkleng  Mas  Bambang  dan  bagaimana upaya  yang  dapat  ditempuh  para  pihak dalam  hal  terjadi  wanprestasi  dalam pelaksanaan Perjanjian Waralaba tersebut?

## METODE PENELITIAN
Sebuah  studi  logis  dan  sistematis mengenai prinsip-prinsip
yang mengarahkan  jalannya  penelitian  ilmiah
adalah definisi dari metodologi (Sumardjono, 2001: 8).
Penelitian  pada  hakikatnya  adalah suatu  kegiatan  yang  mencari  kebenaran dari  suatu  ilmu  pengetahuan,  dimana penelitian  itu  lahir  dari  adanya  keraguan atau keingintahuan terhadap suatu masalah (Asikin, 2004: 34).
Dalam  tulisan  ini  penelitian  yang dilakukan  merupakan  penelitian  yuridis empiris.  Pendekatan  yuridis  empiris adalah  pendekatan  yang  melihat  suatu kenyataan  hukum  di  dalam  masyarakat yang  bagaimana  bentuk  perlindungan hukum  terhadap para  pihak  dalam Perjanjian  Waralaba  Bakso  Tengkleng Mas Bambang dan juga untuk mengetahui upaya  yang  dapat  ditempuh  para  pihak dalam  hal  terjadi  wanprestasi  dalam pelaksanaan Perjanjian Waralaba tersebut.
Selanjutnya, untuk mengetahui hal ini maka  akan  digunakan  analisis  data  yang bersifat  kualitatif.  Data  kualitatif  dalam hal ini berupa kata-kata, sehingga laporan penelitian  akan  berisi  kutipan-kutipan data  untuk  memberi  gambaran  penyajian yang berasal dari wawancara dan beberapa catatan lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perlindungan  Hukum  Terhadap Para  Pihak  Dalam  Perjanjian Waralaba  Bakso  Tengkleng  Mas Bambang
Ekspansi bisnis dengan sistem waralaba/ franchise sedang  berkembang pesat  di  Indonesia  (Artikel  okezone.com, 2019 : 3/7) . Sebagaimana yang juga telah disampaikan  sebelumnya,  berdasarkan
Pasal  1  angka  1  Peraturan  Pemerintah Nomor  42  Tahun  2007  tentang  Waralaba dijelaskan  bahwa  waralaba  merupakan hak  khusus  yang  dipunyai  oleh  individu perorangan  atau  badan  usaha  baik  yang berbadan  hukum  atau  tidak  terhadap sistem  bisnis  yang  di  dalamnya  terdapat ciri  khas  dalam  rangka  memasarkan barang  atau  jasa  yang  telah  terbukti berhasil  dan  dapat  dimanfaatkan  oleh pihak  lain  di  dalam  suatu  kerangka perjanjian.  Mengenai  para  pihak  yang melaksanakan waralaba, berdasarkan Pasal  1  angka  2  dan  3  Peraturan Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2007 tentang  waralaba  dikatakan  bahwa  orang perorangan  atau  badan  yang  memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan  waralaba  yang  dimilikinya disebut  dengan  pemberi  waralaba  atau franchisor, sedangkan orang perseorangan atau  badan  yang  diberikan  hak  untuk memanfaatkan  dan/atau  menggunakan waralaba  disebut  penerima  waralaba  atau franchisee.
Bisnis  waralaba  menjadi  populer  dan berkembang  pesat  di  Indonesia  karena bentuk  ini  menguntungkan  kedua  belah pihak  yakni  pemberi  waralaba  dan penerima waralaba. Bagi penerima waralaba  keuntungan  yang  diperoleh yakni  penerima  waralaba  tidak  usah memulai  bisnisnya  dari  nol  karena  bisnis pemberi  waralaba  ( franchisor) sudah terkenal  dan  mempunyai  pasar,  sehingga penerima waralaba ( franchisee) mempunyai  peluang  untuk  berkembang cepat.  Keuntungan  menjalankan  bisnis waralaba  bagi  pemberi  waralaba  adalah
bisnisnya  bisa  berkembang  lebih  cepat  di banyak  lokasi  secara  bersamaan  dan meningkatnya keuntungan dengan memanfaatkan  investasi  dari  penerima waralaba (Astuti, 2005: 91).
Bakso  Tengkleng  Mas  Bambang sebagai usaha yang menggunakan waralaba dalam pengembangan bisnisnya, wajib  memenuhi  6  (enam)  kriteria sebagaimana  dalam  Pasal  3  Peraturan Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2007 tentang  Waralaba.  Berdasarkan  hasil penelitian,  waralaba  ini  telah  memenuhi seluruh  kriteria  tersebut  dan  dapat dikatakan  sebagai  rumah  makan  yang menjalankan  bisnisnya  dengan  sistem waralaba. Kriteria yang dimaksud yakni:
a. Memiliki ciri khas usaha
Waralaba  harus  memiliki  suatu keunggulan  atau  perbedaan  yang tidak  mudah  ditiru  dibandingkan dengan  usaha  lain  sejenis,  dan membuat  konsumen  selalu  mencari ciri  khas  yang  dimaksud.  Ciri  khas usaha  yang  dimiliki  oleh  Bakso Tengkleng  Mas  Bambang  berupa makanan  yang  ditawarkan.  Berbagai makanan yang ditawarkan antara lain bakso  tengkleng,  bakso  pop  nugget keju,  mie  ayam  pangsit,  siomay tenggiri, dan sebagainya. Bakso yang dihasilkan  juga  terasa  dagingnya karena  dibuat  dari  97%  (sembilan puluh  tujuh  persen)  daging  dan  3%
(tiga persen) tepung
b. Terbukti sudah memberikan
keuntungan
Pengalaman  selama  minimal  9 tahun  serta  memahami  kiat  dan  cara mengatasi permasalahan dalam bisnis adalah  syarat  yang  harus  dipenuhi jika seseorang ingin menjadi pemberi waralaba  atau franchisor .  Sampai saat ini usaha milik pemberi waralaba terbukti masih bertahan, menguntungkan  dan  usahanya  terus berkembang.  Usaha  makanan  ini telah  berdiri  sejak  tahun  2009  dan sudah  9  (sembilan)  tahun  melakukan usaha  waralaba.  Dalam  kurun  waktu tersebut,  keuntungan  dan  manfaat yang  diberikan  kepada  penerima waralaba yakni:
1) Memberikan  keuntungan  dalam bidang pemasaran dan penguasaan  pasar  karena  Bakso Tengkleng Mas
Bambang merupakan  merek  yang  dikenal di  masyarakat  dan  saat  ini  sudah terdapat  26  (dua  puluh  enam) cabang rumah makan.
2) Memberikan  keuntungan  secara materiil karena dengan membuka usaha waralaba ini, maka penerima waralaba akan menerima pendapatan yang diperoleh setiap bulannya.
3) Tidak  terdapat royalty  fee, sehingga  keuntungan  penjualan yang  dihasilkan  akan  diterima bersih oleh penerima waralaba.
c. Memiliki  standar  atas  pelayanan  dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan
Pengaturan mengenai standarisasi bahan baku, cara pengolahan, manajemen rumah
makan tertuang dalam standar operasional  tertulis  yang  dibuat  oleh manajemen  pemberi  waralaba  wajib ditaati oleh seluruh penerima waralaba.
d. Mudah diajarkan dan diaplikasikan
Pemberi  waralaba  hendaknya memiliki  usaha  yang  mudah  dan praktis  untuk  dijalankan,  sehingga waralaba yang ditawarkan bisa dijalankan  oleh  semua  pihak  baik yang sudah berpengalaman mengenai usaha  sejenis  maupun  yang  belum berpengalaman,  selanjutnya  pemberi waralaba  juga  wajib  menyediakan bimbingan  baik  dari  segi  manajemen
maupun operasional yang berkelanjutan kepada penerima
waralaba.  Usaha  Bakso  Tengkleng
Mas Bambang merupakan usaha yang mudah  diajarkan  dan  diaplikasikan. Sebelum  gerai  rumah  makan  dibuka, para  karyawan  akan  terlebih  dahulu diberi  pelatihan  selama  1  (satu) minggu. Setelah rumah makan dibuka maka  pemberi  waralaba  akan  tetap melakukan pengawasan dan pembinaan  selama  1  (satu)  bulan sekali. Cara pengolahan juga
tergolong  mudah  dan  praktis.  Semua bahan  baku  mulai  dari  bakso,  mie, kaldu, dan bumbu sudah jadi sehingga praktis untuk dibuat. Penerima  waralaba  membeli  produk yang  telah  disediakan  oleh  pemberi waralaba kemudian diolah dan disajikan  sesuai  dengan  resep  yang ditetapkan  oleh  Bakso  Tengkleng Mas Bambang.
e. Adanya dukungan yang berkesinambungan Dukungan yang
berkesinambungan  dapat  dilihat  dari kegiatan  saling  mendukung  antara penerima  waralaba  dan  pemberi waralaba  untuk  memajukan  dan melaksanakan kegiatan waralaba. Selain  itu,  dalam  perjanjian  waralaba antara Bakso Tengkleng Mas Bambang dan mitra/penerima waralaba  juga  disebutkan  bahwa pemberi waralaba berkewajiban menyelenggarakan pelatihan  bagi penerima waralaba secara
berkelanjutan setidaknya 2 kali dalam satu tahun.
f. Hak  Kekayaan  Intelektual  yang  telah terdaftar
Hak Kekayaan Intelektual sangat erat  kaitannya  dengan  waralaba seperti  hak  cipta,  paten  dan  rahasia dagang.  Pihak  pemberi  waralaba telah  mendaftarkan  merek  dagang “Bakso  Tengkleng  Mas  Bambang” pada  Direktorat  Jenderal  HKI  pada tanggal  29  Oktober  2010  dengan nomor pendaftaran C00201003847.
Lebih  lanjut,  Pasal  1  angka  1 Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun 2007  tentang  Waralaba  menyatakan bahwa  waralaba  harus  didahului  dengan adanya  perjanjian.  Apabila  salah  satu pihak  melanggar  perjanjian,  maka  pihak lain dapat menuntut pihak yang melanggar  tersebut  sesuai  dengan  hukum yang berlaku.
Perjanjian waralaba merupakan
bentuk perjanjian yang isinya memberikan hak dan kewenangan khusus kepada  pihak  penerima  waralaba,  untuk melakukan  penjualan  atas  produk  berupa barang dan/atau jasa dengan
mempergunakan nama dagang atau merek dagang  tertentu  dan  melakukan  kegiatan usaha  berdasarkan  suatu  format  bisnis yang  telah  ditentukan  oleh  pemberi waralaba  (Harnoko,  2015:  14).  Perjanjian waralaba  memuat  hal-hal  sebagai  berikut (Sutedi, 2008: 82):
a. Hak yang meliputi penggunaan metode  atau  resep  yang  khusus, penggunaan  merek,  nama  dagang, jangka  waktu,  perpanjangan  serta wilayah  kegiatan  dan  hak  yang  lain yang diberikan oleh pemberi waralaba kepada penerima waralaba;
b. Imbalan yang diberikan oleh penerima waralaba atas hak-hak yang diterima  dari  pemberi  waralaba  pada saat usaha mulai dijalankan;
c. Pengaturan  yang  wajib  disepakati sebelumnya  adalah  terkait  penjualan hak  penerima  waralaba  kepada  pihak lain. Dalam kondisi penerima waralaba  tidak  ingin  meneruskan
usaha waralaba dan berencana menjualnya kepada pihak lain;
d. Ketentuan terkait pengakhiran kerjasama waralaba.
Perjanjian  waralaba  merupakan  salah satu  aspek  penting  dalam  waralaba, karena  di  sanalah  perlindungan  hukum bagi para pihak akan diatur. Perlindungan hukum  bagi  para  pihak  menjadi  penting guna  melindungi  mereka  dari  perbuatan
merugikan  pihak  lain  dan  memberikan perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual. Perjanjian waralaba memberikan  kepastian  bahwa  seseorang akan mendapatkan hak dan kewajibannya, sehingga yang para pihak merasa aman.
Lebih jauh berbicara mengenai perlindungan hukum, perlindungan hukum  yang dapat dilakukan kepada para pihak  yakni  subjek  pelaku  penerima waralaba ( franchisee) dan pemberi waralaba  ( franchisor) yakni  perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan  Hukum  preventif  bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa yang dilakukan kedua belah pihak pelaku bisnis waralaba serta memberikan rambu- rambu  atau  batasan  dalam  melaksanakan kewajiban  dalam  waralaba.  Sedangkan perlindungan
hukum represif
menitikberatkan pada mekanisme penyelesaian  sengketa  apabila  terjadi permasalahan  di  kemudian  hari  (Sari, 2016:  3).  Perlindungan  hukum  ini  adalah perlindungan hukum akhir dimana perlindungan  yang  diberikan  berupa sanksi  seperti  denda,  penjara,  dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah menjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.
Perlindungan hukum  secara preventif telah  diakomodir  pada  oleh  perjanjian waralaba Bakso Tengkleng Mas Bambang yakni dengan adanya pengaturan mengenai kewajiban dari para pihak pada Pasal  5  dan  Pasal  6.  Pasal  5  Perjanjian Waralaba Bakso Tengkleng Mas Bambang  mengatur  mengenai  kewajiban
pemberi  waralaba.    Kewajiban  pemberi waralaba yakni:
a. Memberikan  panduan  operasional tata  kelola  Bakso  Tengkleng  Mas Bambang kepada Penerima waralaba;
b. Menyediakan program pelatihan/pembinaan tata kelola
operasional kepada pegawai dan crew Penerima waralaba;
c. Menyediakan alternatif desain interior  atas  biaya  dari  Penerima waralaba sendiri;
d. Menyelenggarakan program pelatihan untuk  Penerima  waralaba  secara berkesinambungan dan berkala paling sedikit 2 kali dalam setahun;
e. Memberikan konsultasi  gratis  kepada Penerima  waralaba  apabila  gerai Penerima  waralaba  berada  dalam
keadaan kritis yang dapat menyebabkan tutupnya atau berhentinya  bisnis  Bakso  Tengkleng
Mas Bambang milik Penerima waralaba;
f. Menyediakan bahan baku guna memasok bahan baku untuk operasional  di  setiap  gerai  Bakso Tengkleng Mas Bambang;
g. Melakukan program pemasaran secara nasional.
Pada  Pasal  6  Perjanjian  Waralaba Bakso Tengkleng Mas Bambang mengatur  mengenai  kewajiban  penerima waralaba.    Kewajiban  penerima  waralaba
yakni:
a. Seluruh  biaya  untuk  pengadaan perabotan untuk keperluan gerai serta bahan  bahan  baku  pembuat  menu Bakso  Tengkleng  Mas  Bambang
yang sesuai standar Pemberi waralaba serta biaya-biaya lain seperti pengurusan perizinan atas pembukaan dan pengoperasian restoran menjadi tanggungan Penerima waralaba sendiri;
b. Penerima  waralaba  setuju  bahwa pengadaan brosur, kartu nama, formulir, kwitansi, seragam, bahan/alat  promosi  dan  benda-benda lain yang diperlukan untuk menunjang  usaha  Bakso  Tengkleng Mas Bambang;
c. Penerima waralaba atau pekerja  yang dipekerjakan oleh Penerima waralaba pada  gerai  wajib  mengikuti  program pelatihan  dan  kerja  praktek  yang diselenggarakan  Pemberi  waralaba atas biaya Penerima waralaba;
d. Menjaga  kerahasiaan  manajemen, sistem usaha termasuk buku panduan operasional usaha, cara-cara
pengelolaan,  jenis  dan  sumber  bahan baku dari Pemberi waralaba
e. Menjaga  dan  merawat  merek  dari sistem usaha franchise Rumah Makan Bakso  Tengkleng  Mas  Bambang selama masa perjanjian;
f. Menaati  prosedur  operasional  usaha dan  tata  tertib franchise Rumah
Makan Bakso Tengkleng Mas Bambang;
g. Untuk taat pada peraturan pemerintah yang berlaku. Adapun  tujuan  dari  pencantuman pasal-pasal tersebut adalah untuk menciptakan  suatu  kesepahaman  antar para  pihak  terhadap  hak  dan  kewajiban masing-masing  pihak  dalam  perjanjian
tersebut.  Hal  ini  diharapkan  dapat meminimalisir  terjadinya  pelanggaran- pelanggaran  terhadap  isi  perjanjian  atau adanya  wanprestasi  yang  didasari  oleh ketidaktahuan atau ketidaksepahaman antara  para  pihak  atas  kewajiban  masing- masing.
Perlindungan hukum  secara preventif juga  tercantum  dalam  Pasal  6  ayat  (4), Pasal 6 ayat (5), Pasal 6 ayat (6), Pasal 1 angka 9 dan Pasal 11 Perjanjian Waralaba Bakso  Tengkleng  Mas  Bambang.  Pasal  6 ayat  (4)  menyatakan  bahwa  penerima waralaba  wajib  menjaga  kerahasiaan manajemen,  sistem  usaha  termasuk  buku panduan  operasional  usaha,  cara-cara pengelolaan, jenis dan sumber bahan baku dari pemberi waralaba. Selanjutnya, Pasal 6  ayat  (5)  menyatakan  bahwa  penerima waralaba  wajib  menjaga  dan  merawat merek dari sistem usaha franchise Rumah Makan  Bakso  Tengkleng  Mas  Bambang selama  masa  perjanjian.  Pasal  6  ayat  (6) menyatakan  bahwa  penerima  waralaba wajib menaati prosedur operasional usaha dan  tata  tertib franchise Rumah  Makan Bakso  Tengkleng  Mas  Bambang.  Pasal  1 angka  9  menyebutkan  bahwa  pihak penerima waralaba tidak akan menyediakan  minuman  dalam  kemasan dan  menyajikan  makanan  lain  dan  usaha
lain selain Bakso Tengkleng Mas Bambang.  Pasal  11  menyatakan  bahwa pihak  penerima  waralaba  diwajibkan untuk  merahasiakan  sistem,  manajemen dan  cara-cara  pengelolaan  rumah  makan yang didapat dari pihak pemberi waralaba.  Pengaturan  ini  penting  untuk mencegah adanya wanprestasi dan
melindungi rahasia  dagang pemberi waralaba.
Perlindungan  hukum  represif  juga telah  cukup  terfasilitasi  dalam  Pasal  13 perjanjian  waralaba  Bakso  Tengkleng Mas  Bambang  tentang  pernyelesaian sengketa.  Pasal  13  pada  pokoknya menyatakan bahwa apabila timbul sengketa  diantara  kedua  belah  pihak akibat  perjanjian  ini  akan  diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Apabila dalam musyawarah untuk mufakat tersebut tidak berhasil menapai kesepakatan maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara hukum dan karenanya  kedua  belah  pihak  memilih domisili  hukum  yang  tetap  di  kantor kepaniteraan  Pengadilan  Negeri  sebagai mana disepakati oleh kedua belah pihak.
Meskipun klausula-klausula pada perjanjian  waralaba  Bakso  Tengkleng Mas Bambang telah meliputi perlindungan  hukum  secara  represif  dan juga  preventif  akan  tetapi  menurut  hemat penulis  belumlah  dapat  secara  optimal melindungi  para  pihak.  Salah  satu  hal yang dirasa kurang melindungi para pihak yakni  terkait  klausula  minimum  yang harus  dimuat  dalam  suatu  perjanjian waralaba.
Sekalipun  suatu  perjanjian  dibuat berdasarkan  asas  kebebasan  berkontrak atau  asas pacta  sunt  servanda dimana setiap  orang  bebas  untuk  menentukan  isi perjanjian  yang  dibuat,  namun  untuk perjanjian  waralaba  telah  ditentukan kerangka  perjanjiannya  secara  imperatif dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42 Tahun  2007  tentang  Waralaba  dan
Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Pengaturan mengenai
klausula minimal dalam sebuah perjanjian waralaba dimaksudkan untuk memberikan upaya  perlindungan  hukum  terhadap kedua pihak khususnya penerima waralaba  yang  pada  umumnya  memiliki kedudukan  atau  posisi  yang  lemah dibanding  pemberi  waralaba.  Dengan adanya  pengaturan  mengenai  klausula minimal dalam sebuah perjanjian waralaba diharapkan tidak ada pihak yang dirugikan atau terpaksa.
Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2007 tentang  Waralaba,  perjanjian  waralaba memuat klausula paling sedikit:
a. Nama dan alamat para pihak;
b. Jenis dan Hak Kekayaan Intelektual;
c. Kegiatan usaha;
d. Hak dan kewajiban para pihak;
e. Bantuan,  fasilitas,  bimbingan operasional, pelatihan, dan
pemasaran yang diberikan Pemberi waralaba kepada
Penerima waralaba;
f. Wilayah usaha;
g. Jangka waktu perjanjian;
h. Tata cara pembayaran imbalan;
i. Kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris;
j. Penyelesaian sengketa; dan
k. Tata cara perpanjangan, pengakhiran dan pemutusan perjanjian.
Di samping itu, pengaturan mengenai klausula  minimum  yang  harus  dimuat dalam  suatu  perjanjian  waralaba  juga
diatur  dalam  Lampiran  II  Peraturan Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia Nomor  53/M-DAG/PER/8/2012  tentang Penyelenggaraan  Waralaba.  Akan  tetapi, terdapat  perbedaan  antara  Peraturan Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2007 tentang  Waralaba  dan  Lampiran  II Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik
Indonesia Nomor 53/M- DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Pada Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan  Waralaba  memuat  2 (dua) klausul tambahan mengenai klausula  yang  harus  dimuat  dalam perjanjian  waralaba,  dimana  hal  tersebut tidak  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.
Klausula  tersebut yakni adanya klausul  mengenai  jaminan  dari  pihak pemberi waralaba untuk tetap menjalankan kewajiban-kewajibannya kepada  penerima  waralaba  sesuai  dengan isi  perjanjian  hingga  jangka  waktu perjanjian  berakhir  dan  mengenai  Jumlah gerai  yang  akan  dikelola  oleh  penerima waralaba.  Peraturan  Pemerintah  Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba mengharuskan  adanya  klausul  mengenai kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak  ahli  waris,  dimana  hal  tersebut  tidak termasuk  klausula  minimum  yang  harus dimuat  dalam  suatu  perjanjian  waralaba dalam    Lampiran  II  Peraturan  Menteri Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba.
Dalam  perspektif  yang  berbeda, adanya ketidaksamaan klausula minimum pada kedua instrument hukum ini tentunya dapat menimbulkan ketidakpastian  hukum  bagi  para  pihak dalam perjanjian waralaba. Tentu
dibutuhkan tindak lanjut dari pihak terkait dalam hal ini pemerintah untuk
mengharmonisasikan substansi dari setiap instrumen hukum yang mengatur hal yang sama.
Berdasarkan hasil
penelitian, perjanjian  waralaba  Bakso  Tengkleng Mas  Bambang  hanya  memenuhi  10 (sembilan)  klausula  dari  13  (tiga  belas) klausula  yang  harus  dimuat  oleh  suatu perjanjian waralaba yakni:
a. Nama dan alamat para pihak
Dalam perjanjian waralaba sudah terdapat nama dan alamat para pihak. Hal  ini  tercantum  dalam  komparisi perjanjian  yang  memuat  identitas para  pihak  yang  memuat  nama, alamat,  NIK,  tempat  tanggal  lahir, dan nomor telepon.
b. Jenis dan Hak Kekayaan Intelektual Meskipun  tidak  tertuang  dalam pasal tersendiri, namun jenis dan Hak Kekayaan Intelektual tercantum dalam  premise  perjanjian  yakni
Pemberi  waralaba  memberikan  izin kepada  Penerima  waralaba  dengan nama Rumah Makan Bakso Tengkleng  Mas  Bambang  untuk  itu Penerima waralaba dapat menggunakan  merek  dan  sistem secara  bersamaan  dengan  Penerima waralaba lainnya yang sudah
diizinkan  oleh  Pemberi  waralaba sebelumnya. Namun dalam perjanjian tidak  disebutkan  nomor  dan  kapan didaftarkan.
c. Kegiatan usaha
Mengenai  kegiatan  usaha,  telah dijelaskan  dalam  premise  perjanjian waralaba  bahwa  bisnis  Pemberi waralaba  adalah  rumah  makan  yang menyajikan  makanan  siap  saji  yang dikenal dengan nama Bakso
Tengkleng Mas Bambang.
d. Hak dan kewajiban para pihak
Kewajiban  para  pihak  diatur dalam  Pasal  5  dan  Pasal  6  perjanjian waralaba. Akan tetapi hak para pihak tidak  diatur  secara  jelas  dalam  pasal tersendiri  dalam  perjanjian  waralaba Bakso Tengkleng Mas Bambang.
e. Bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran  yang  diberikan  Pemberi waralaba kepada Penerima waralaba.
Hal  ini  terdapat  dalam  Pasal  5 ayat  (2)  perjanjian  waralaba  Bakso Tengkleng  Mas  Bambang,  Pemberi waralaba berkewajiban untuk menyediakan program pelatihan/ pembinaan  tata  kelola  operasional kepada  pegawai  dan  crew  Penerima waralaba.  Pemberi  waralaba  juga berkewajiban  melakukan  program pemasaran secara nasional.
f. Wilayah usaha
Klausula mengenai wilayah usaha terdapat dalam premise perjanjian  yang  menyebutkan  bahwa
Pemberi waralaba setuju untuk memberikan  izin  dan  membantu Penerima  waralaba  menjual  dan menyajikan makanan Bakso Tengkleng  Mas  Bambang  untuk wilayah yang di tempati oleh penerima waralaba.
g. Jangka waktu perjanjian
Mengenai jangka waktu
perjanjian  terdapat  dalam  Pasal  10 perjanjian  waralaba  yakni  5  (lima) tahun.
h. Tata cara pembayaran imbalan.
Mengenai  tata  cara  pembayaran imbalan,  pasal  7  perjanjian  waralaba menyatakan bahwa Penerima
waralaba  setuju  membayar  kepada
Pemberi  waralaba  semua  biaya  dan iuran  sesuai  dengan  perjanjian  ini termasuk biaya atau tagihan tambahan  atas  semua  produk  atau jasa-jasa  yang  diberikan  atau  akan diberikan  kepada  Pemberi  waralaba.
Dalam  Pasal  1  angka  (8)  Penerima waralaba menyatakan untuk memenuhi  seluruh  persyaratan  yang ditetapkan  oleh  Pemberi  waralaba yaitu Penerima waralaba menyediakan  modal  awal  usaha sebesar sesuai dengan paket kemitraan  yang  dipilih  dan  ditransfer ke rekening Pemberi waralaba.
i. Penyelesaian sengketa
Mekanisme
penyelesaian
sengketa  terdapat  dalam  pasal  13 mengenai penyelesaian perselisihan.
j. Tata  cara  perpanjangan,  pengakhiran dan pemutusan perjanjian
Tata  cara  perpanjangan  termuat dalam  Pasal  10  perjanjian  waralaba dimana atas kesepakatan kedua belah pihak  perjanjian  dapat  diperpanjang dengan  syarat  pembayaran  60% (enam  puluh  persen)  ditambah  satu boots.  Maksud  penambahan  satu boots  ini  adalah  penambahan  satu gerobak  untuk  jenis  makanan  yang baru, sebagai contoh apabila penerima  waralaba  belum  memiliki gerobak siomay maka cabang tersebut Bambang tersebut diwajibkan  untuk  menambah  satu gerobak  siomay.  Aturan  mengenai pembatalan perjanjian terdapat dalam Pasal 12 perjanjian waralaba.
Klausula mengenai kepemilikan, perubahan  kepemilikan,  dan  hak  ahli waris,  tidak  terdapat  dalam  perjanjian waralaba Bakso Tengkleng Mas Bambang sebagaimana  dipersyaratkan  oleh  Pasal  5 Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun 2007 tentang Waralaba. Perjanjian waralaba  juga  tidak  mengatur  mengenai klausula  adanya  jaminan  dari  pihak Pemberi waralaba untuk tetap menjalankan kewajiban-kewajibannya kepada  Penerima  waralaba  sesuai  dengan isi  perjanjian  hingga  jangka  waktu perjanjian berakhir dan ketentuan mengenai jumlah gerai yang akan dikelola oleh  penerima  waralaba  sebagaimana dalam  Lampiran  II  Peraturan  Menteri Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba dalam
perjanjian  waralaba  Bakso  Tengkleng Mas Bambang.
Tidak  ada  sanksi  yang  diterapkan ketika  klausula  minimal  suatu  perjanjian waralaba  tidak  terpenuhi  sebagaimana dalam  Pasal  5  Peraturan  Pemerintah Nomor  42  Tahun  2007  tentang  Waralaba dan  Lampiran  II  Peraturan  Menteri Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan  Waralaba.  Meskipun demikian,  dengan  tidak  terpenuhinya klausula  minimum  sebagaimana  telah ditetapkan mengakibatkan kurangnya perlindungan hukum bagi penerima waralaba.  Penerima  waralaba  menjadi tidak terlindungi apabila dalam pelaksanaan  perjanjian  terjadi  perubahan kepemilikan dan penerima waralaba ingin memberikan  usaha  tersebut  pada  ahli waris.  Penerima  waralaba  juga  tidak mendapat  jaminan  dari  pihak  Pemberi waralaba untuk tetap menjalankan kewajiban-kewajibannya kepada
Penerima  waralaba  sesuai  dengan  isi perjanjian hingga jangka waktu perjanjian berakhir.
Kurangnya  perlindungan hukum  juga terlihat pada klausula mengenai pembatalan  perjanjian.  Berdasarkan  Pasal 12  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Perjanjian Waralaba Bakso Tengkleng Mas Bambang tentang Pembatalan menyebutkan  bahwa  pemberi  waralaba dapat membatalkan secara sepihak perjanjian karena penerima waralaba lalai atau  tidak  melakukan  kewajiban  padahal telah  diberi  peringatan  ketiga  oleh Pemberi waralaba namun masih
melakukan pelanggaran baik yang berbeda maupun sama, dimana pelanggaran  tersebut  dianggap  serius sebagaimana tertulis dalam surat peringatan/teguran  yang  menurut  ukuran pemberi  waralaba  dan  apabila  penerima waralaba  dinyatakan  pailit.  Pembatalan perjanjian secara sepihak tersebut merugikan penerima waralaba dan menjadikan  posisi  penerima  waralaba menjadi lemah.
Perjanjian waralaba digolongkan sebagai  perjanjian  standar,  sehingga  isi dari perjanjian tersebut telah terstandarisasi  isinya  oleh  pihak  yang secara  kedudukan  ekonomi  lebih  kuat, sedangkan pihak lain yang secara ekonomi  memiliki  posisi  tawar  lebih rendah  hanya  dapat  memutuskan  apakah akan  menerima  atau  menolak  perjanjian tersebut tanpa memiliki kesempatan untuk melakukan  perubahan  terhadap  isi  dari perjanjian. Apabila menolak maka tentunya  perjanjian  itu  dianggap  tidak pernah ada karena debitur tidak menandatangani perjanjian tersebut
(Salim,  2007:  147).  Akibat  perjanjian waralaba  sering  dibuat  oleh  pemberi waralaba  ( franchisor) maka  terdapat ketimpangan  dalam  hubungan  hukum ( unequal bargaining power) antara pemberi waralaba ( franchisor) dan penerima waralaba ( franchisee)
(Lasamahu, 2006: 308). Perjanjian seperti ini  sering  kali  memberatkan  penerima waralaba  karena  didominasi  kepentingan pemberi waralaba.
Salah satu alasan pembatalan perjanjian  secara  sepihak  yakni  karena
penerima  waralaba  lalai  atau  tidak melakukan kewajiban padahal telah diberi peringatan  ketiga  oleh  pemberi  waralaba namun  masih  melakukan  pelanggaran baik itu yang tergolong pelanggaran yang sama  dengan  sebelumnya  atau  yang berbeda  dimana  pelanggaran  tersebut dianggap  serius  sebagaimana  tertulis dalam  surat  peringatan/teguran  yang diteribitkan  oleh  pemberi  waralaba.  Kata “menurut  ukuran  pemberi  waralaba” menimbulkan  ketidakpastian  terhadap penerima  waralaba.  Perjanjian  Waralaba Bakso  Tengkleng  Mas  Bambang  juga tidak  mencantumkan  pasal  mengenai wanprestasi maupun force majeure . Tidak adanya  pengaturan  tersebut  dan  hanya berdasarkan  ukuran  pemberi  waralaba, mengakibatkan  penerima  waralaba  tidak mengetahui hal apa saja yang mengakibatkan  terjadinya  wanprestasi dan  apabila  dalam  pelaksanaan  terdapat force majeure.
Menurut Abdulkadir Muhammad, ada tiga  hal  yang  harus  diperhatikan  sebagai syarat  supaya  pembatalan  itu  dapat dilakukan. Tiga syarat itu adalah (Muhammad, 1982: 130):
a. Perjanjian harus bersifat timbal balik
b. Harus ada wanprestasi
c. Harus dengan putusan hakim
Dalam  hal  pembatalan  tidak  terjadi dengan  sendirinya,  melainkan  harus melalui putusan pengadilan, yakni dengan mengajukan gugatan pembatalan. Dengan demikian  yang  membatalkan  perjanjian itu  bukanlah  wanprestasi  melainkan putusan hakim. Wanprestasi hanya sebagai  syarat  terbitnya  putusan  hakim
(Muhammad,  1982:  130).  Seharusnya pembatalan sebuah perjanjian tidak dibatalkan  secara  sepihak  melainkan  atas kesepakatan  kedua  belah  pihak  atau melalui pengadilan.
Lebih  lanjut,  salah  satu  kewajiban penerima  waralaba  berdasarkan  Pasal  6 Perjanjian  Waralaba  Bakso  Tengkleng Mas  Bambang  yakni  untuk  taat  pada peraturan  pemerintah  yang  berlaku.  Saat ini  peraturan  pemerintah  yang  terkait dengan waralaba yakni Peraturan Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2007 tentang Waralaba. Dalam Peraturan Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2007 tentang  Waralaba,  terdapat  beberapa kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh penerima  waralaba  maupun  pemberi waralaba.  Kewajiban  tersebut  antara  lain kewajiban  bagi  pemberi  waralaba  untuk memberikan prospektus penawaran waralaba kepada calon penerima waralaba saat  melakukan  penawaran,  kewajiban untuk mendaftarkan prospektus penawaran  waralaba  sebelum  membuat perjanjian waralaba, dan kewajiban untuk mendaftarkan  perjanjian  waralaba  bagi penerima waralaba.
Prospektus penawaran waralaba adalah  keterangan  tertulis  dari  pemberi waralaba  yang paling sedikit menjelaskan tentang identitas, legalitas, sejarah kegiatan,  struktur  organisasi,  keuangan, jumlah  tempat  usaha,  daftar  penerima waralaba, hak dan kewajiban pemberi dan penerima  waralaba,  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  7  ayat  (2)  Peraturan Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2007 tentang  Waralaba  dan  Lampiran I
Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012
tentang Penyelenggaraan Waralaba.
Bakso  Tengkleng  Mas  Bambang sebagai  salah  satu  usaha  makanan  dan minuman
yang menyelenggarakan waralaba telah memiliki prospektus penawaran  waralaba.  Akan  tetapi,  dalam prospektus  penawaran  waralaba  tersebut tidak  terdapat  syarat  yang  harus  dimiliki oleh  sebuah  prospektus  sebagaimana dalam  Pasal  7  ayat  (2)  Peraturan Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2007 tentang  Waralaba  dan  Lampiran I Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan  Waralaba.  Prospektus yang dimiliki oleh Bakso  Tengkleng Mas Bambang  hanya  berisi  estimasi  investasi
dari nilai yang diberikan oleh mitra/penerima waralaba.
Berdasarkan  Pasal  10  Peraturan Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2007 tentang Waralaba,  pemberi waralaba  juga wajib mendaftarkan prospektus penawaran  waralaba  sebelum  membuat perjanjian  Waralaba  dengan  Penerima waralaba. Pendaftaran
prospektus penawaran  waralaba  bertujuan  untuk mendapatkan  Surat  Tanda  Pendaftaran Waralaba. Pemberi waralaba yang berasal dari  dalam  negeri  wajib  mendaftarkan prospektus penawaran waralaba ke
Direktorat  Bina  Usaha  Perdagangan  up. Kantor  Unit  Pelayanan  Perdagangan Kementerian Perdagangan dengan mengisi  formulir  surat  permohonan  Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi pemberi waralaba dalam negeri.
Adapun  pada  saat  penelitian  ini dilakukan, prospektus penawaran waralaba Bakso Tengkleng Mas Bambang belum didaftarkan. Pendaftaran
prospektus  waralaba  masih  dalam  proses pengurusan.
Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012
tentang Penyelenggaraan  Waralaba  pada  saat pemberi  waralaba  melakukan  penawaran kepada  penerima  waralaba,  pemberi waralaba  juga  harus  menyampaikan prospektus  penawaran  waralaba  kepada penerima waralaba paling singkat  2 (dua) minggu sebelum penandatanganan perjanjian  waralaba.  Tujuan  daripada penyampaian prospektus penawaran waralaba  adalah  agar  penerima  waralaba bisa  melakukan  studi  kelayakan  bisnis terhadap  bisnis  waralaba  yang  akan dijalaninya.  Selain  itu,  agar  penerima waralaba  mengetahui  apa  yang  menjadi keuntungan dan apa yang dapat dibebankan padanya (Kogin, 2014: 34).
Akan tetapi, dalam praktiknya prospektus  penawaran  yang  dimiliki  oleh Bakso  Tengkleng  Mas  Bambang  tidak disampaikan secara langsung pemilik dari Bakso  Tengkleng  Mas  Bambang  maupun dari manajemen kepada penerima waralaba.  Proses  penawaran  waralaba hanya  melalui  diskusi  antara  penerima waralaba  dengan  pemberi  waralaba  dan melalui seminar.
Berkaitan dengan pendaftaran waralaba,  tidak  hanya  pemberi  waralaba yang  harus  mendaftarkan  prospektus penawaran waralabanya, penerima
waralaba juga harus melakukan pendaftaran perjanjian waralaba.
Kewajiban ini tertuang dalam dalam Pasal 11  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor 42  Tahun  2007  tentang  Waralaba  yang menyatakan  bahwa  penerima  waralaba wajib mendaftarkan perjanjian waralaba.
Sama  seperti  tujuan  dari  pendaftaran prospektus  penawaran  waralaba,  tujuan dari  pendaftaran  perjanjian  waralaba yakni  untuk  mendapatkan  Surat  Tanda Pendaftaran Waralaba. Penerima waralaba yang  berasal  dari  waralaba  dalam  negeri wajib  mendaftarkan  perjanjian  waralaba ke kantor dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan Provinsi DKI Jakarta atau Kabupaten/Kota atau Kantor
Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat di seluruh Indonesia dengan mengisi
formulir  surat  permohonan  Surat  Tanda Pendaftran  Waralaba  bagi penerima waralaba dalam negeri.
Pada  saat  penelitian  ini  dilakukan,
penerima waralaba Bakso Tengkleng Mas Bambang  belum  mendaftarkan  perjanjian waralaba kepada Kementerian
Perdagangan. Hal ini dikarenakan
ketidaktahuan  dari  penerima  waralaba akan  kewajiban  untuk  mendaftarkan perjanjian waralaba
sebagaimana tercantum  dalam  Pasal  11  ayat  (1) Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun 2007 tentang Waralaba.
Sekalipun  tidak  menentukan  syarat sahnya suatu perjanjian waralaba,
prosedur  mengenai  pendaftaran  waralaba tidak  dapat  dikesampingkan  begitu  saja. Dalam  hal  perjanjian  waralaba  dan prospektus  penawaran  waralaba  tidak
didaftarkan,  maka  terdapat  sanksi  yang dapat  dijatuhkan  sebagaimana  dalam Pasal  16  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Sanksi  yang  diberikan  dapat  berupa sanksi  administratif  berupa  peringatan tertulis  dan  sanksi  administratif  berupa denda.  Sanksi  berupa  peringatan  tertulis dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam  tenggang  waktu  2  (dua)  minggu terhitung  sejak  tanggal  surat  peringatan sebelumnya  diterbitkan.  Sanksi  berupa denda dikenakan kepada Pemberi waralaba yang tidak melakukan
pendaftaran prospektus penawaran Waralaba  atau  Penerima  waralaba  yang tidak  melakukan  pendaftaran  perjanjian Waralaba  setelah  diterbitkannya  surat peringatan  tertulis  ketiga.  Denda  yang dikenakan paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
Oleh  karena  itu,  penerima  dan pemberi waralaba sebaiknya mendaftarkan  prospektus  waralaba  dan perjanjian  waralaba.  Pendaftaran  ini  akan bermanfaat bagi penerima  waralaba karena akan memiliki perlindungan hukum yang kuat dan akan mendatangkan rasa percaya bagi calon penerima waralaba. Bagi penerima waralaba, pendaftaran  perjanjian  akan  memberikan perlindungan  dari  tindakan  kesewenang- wenangan pemberi waralaba.
2. Upaya Yang Dapat Ditempuh Oleh Para  Pihak  Dalam  Hal  Terjadi
Wanprestasi  Dalam  Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Bakso Tengkleng Mas Bambang
Pada kenyataannya, pelaksanaan prestasi  tidak  selalu  berjalan  dengan  baik sesuai  yang  diperjanjikan,  tak  terkecuali pada perjanjian waralaba Bakso Tengkleng Mas Bambang. Tidak terpenuhinya prestasi biasa disebut sebagai wanprestasi. Wanprestasi merupakan suatu keadaan tidak
terpenuhinya  prestasi  karena  adanya kelalaian pihak yang seharusnya memenuhi kewajibannya tersebut. Wanprestasi  dapat  berupa  4  (empat) macam, yakni (Subekti, 2005: 1):
a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
c. Melakukan  apa  yang  dijanjikan  tetapi terlambat;
d. Melakukan  sesuatu  yang  menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
Berdasarkan data yang diperoleh dari
responden , dalam  pelaksanaan  usaha waralaba  sering  terjadi  keterlambatan pembayaran  bahan  baku  oleh penerima waralaba.  Setelah  bahan  baku  sampai  ke tangan  penerima  waralaba,  seharusnya penerima
waralaba melakukan pembayaran  kepada  pemberi  waralaba. Pada  faktanya  pembayaran  dilakukan setelah  2  (dua)  sampai  4  (empat)  kali faktur  bahkan  lebih.  Tindakan  tersebut dilakukan dengan alasan pendapatan yang terus  berkurang  sehingga  lebih  besar
pengeluaran  dilakukan  oleh  Cabang Rumah  Makan  Bakso  Tengkleng  Mas Bambang  dari  pada  pemasukan  yang dihasilkan.
Pasal  7  Perjanjian  Waralaba  Bakso Tengkleng  Mas  Bambang  tentang  Biaya- Biaya hanya menyebutkan bahwa Penerima  waralaba  setuju  membayar kepada  Pemberi  waralaba  semua  biaya dan  iuran  sesuai  dengan  perjanjian  ini termasuk  biaya  tagihan  tambahan  atas semua  produk  atau  jasa-jasa yang diberikan  atau  akan  diberikan  kepada Pemberi  waralaba.  Selebihnya  mengenai tata  cara  pembayaran  dan  sanksi  yang dijatuhkan  apabila  terjadi  keterlambatan pembayaran, tidak diatur dalam perjanjian Bakso Tengkleng Mas Bambang.
Pemberi  waralaba  juga  mendapati adanya penerima waralaba yang melakukan  pembelian  bahan  baku  mie yang bukan berasal dari Bakso Tengkleng Mas  Bambang.  Hal  ini  pernah  dilakukan oleh salah satu penerima waralaba Rumah Makan  Bakso  Tengkleng  Mas  Bambang yang  berada  di  Kabupaten  Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah.
Pembelian  bahan  baku  yang  wajib dibeli dari Bakso Tengkleng Mas Bambang  adalah  bakso,  mie,  tengkleng, ayam kecap, kaldu, bumbu rempah, tulang kaki  dan  siomay  (Hasil  Wawancara dengan  Bapak  Anang  Wibowo  Manajer Operasional Bakso Tengkleng Mas Bambang).  Perbuatan  penerima  waralaba yang  mana  melakukan  pembelian  bahan baku mie yang bukan berasal dari pemberi waralaba merupakan suatu bentuk wanprestasi  menurut  pemberi  waralaba
karena  pemberi  waralaba  dianggap  tidak melakukan  apa  yang  disanggupi  akan dilakukannya.
Pasal  5  ayat  (6)  perjanjian  Waralaba
Bakso Tengkleng Mas Bambang menyebutkan  bahwa  Pemberi  waralaba berkewajiban  untuk  menyediakan  bahan baku  guna  memasok  bahan  baku  untuk operasional di setiap gerai Bakso Tengkleng  Mas  Bambang.  Akan  tetapi, dalam perjanjian waralaba Bakso
Tengkleng Mas Bambang tidak tercantum kewajiban  bagi  penerima  waralaba  untuk melakukan  pembelian  bahan  baku  mie dari Bakso Tengkleng Mas Bambang. Hal ini mengakibatkan pembelian bahan baku yang bukan berasal dari pemberi waralaba menurut  hemat  penulis  tidaklah  dapat digolongkan sebagai suatu bentuk wanprestasi.
Peristiwa  pembelian  bahan  baku  mie yang  bukan  berasal  dari  penerima walaralaba dan
keterlambatan pembayaran  bahan  baku  oleh penerima waralaba  tidak  diatur  dalam  perjanjian waralaba Bakso Tengkleng Mas Bambang dan  mengakibatkan  kerugian  terhadap pemberi  waralaba  karena  salah  satu sumber  pendapatan  pemberi  waralaba yakni  dari  penjualan  bahan  baku.  Hal  ini dikarenakan  pada  Bakso  Tengkleng  Mas Bambang  tidak  terdapat royalty  fee . Penerima waralaba  cukup membayar satu kali  pembayaran  di  awal  sebesar  nominal yang telah disepakati. Pendapatan pemberi  waralaba  selain  dari pembayaran satu kali di awal yaitu dengan mengharuskan  pembelian  bahan  baku yang berasal dari pemberi waralaba.
Apabila  pemberi  waralaba  Bakso Tengkleng  Mas  Bambang  mewajibkan pembelian bahan baku harus dari pemberi waralaba, maka perlu dilakukan perubahan  isi  perjanjian  atau  melalui addendum yang  memuat  tata  cara pembayaran,  kewajiban  pembelian  bahan baku  dari  pemberi  waralaba,  dan  sanksi yang dijatuhkan apabila terjadi pelanggaran dalam perjanjian agar terdapat  kepastian  bagi  pemberi  waralaba dan penerima waralaba mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.
Dalam perspektif yang berbeda, Pasal 5  ayat  (1)  perjanjian  waralaba  Bakso Tengkleng Mas Bambang, Pemberi waralaba berkewajiban untuk memberikan  panduan  operasional  tata kelola kepada Penerima waralaba. Prestasi  dengan  berbuat  sesuatu  sebagai contoh  dalam  Pasal  5  ayat  (7)  dimana pemberi  waralaba  berkewajiban  untuk melakukan  program  pemasaran  secara nasional. Lebih lanjut, dalam Pasal 4 ayat (2), Penerima waralaba tidak diperkenankan memindahkan alamat rumah  makan  ke  tempat  lain  tanpa persetujuan tertulis dari Pemberi waralaba.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang dilakukan oleh penulis terhadap responden  dari  pihak  penerima  waralaba, terdapat  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh pemberi waralaba yakni tidak menyelenggarakan program pelatihan untuk  Penerima  waralaba  (penerima waralaba)  secara  berkesinambungan  dan berkala  paling  sedikit  2  (dua)  kali  dalam setahun, dan tidak memberikan konsultasi
gratis kepada Penerima waralaba (penerima waralaba) apabila gerai Penerima waralaba berada dalam keadaan kritis  yang  dapat  menyebabkan  tutupnya atau  berhentinya  bisnis  milik  Penerima waralaba.
Pemberi waralaba berkewajiban
untuk menyelenggarakan program
pelatihan untuk Penerima waralaba secara berkesinambungan  dan  berkala  paling sedikit  2  (dua)  kali  dalam  setahun.  Akan tetapi, dalam praktiknya pemberi waralaba hanya menyelenggarakan program  pelatihan  1  (satu)  kali  pada  saat diawal pembukaan rumah makan.
Pemberi waralaba juga tidak melaksanakan  kewajiban  sebagaimana dalam  Pasal  5  ayat  (5)  yakni  tidak memberikan  konsultasi  gratis  kepada Penerima waralaba apabila gerai
Penerima waralaba berada dalam keadaan kritis  yang  dapat  menyebabkan  tutupnya atau  berhentinya  bisnis  milik  para Penerima  waralaba.  Banyak  Rumah Makan  Bakso  Tengkleng  Mas  Bambang yang  mengalami  penurunan  pendapatan sehingga  membutuhkan  solusi  dari  dan konsultasi  dari  pihak  pemberi  waralaba. Akan tetapi, keluhan dan permintaan dari penerima  waralaba  tidak  ditanggapi  oleh pihak pemberi waralaba.
Selain  tercantum  dalam  perjanjian
waralaba Bakso Tengkleng Mas
Bambang,  kewajiban  untuk  melakukan pembinaan  juga  tercantum  dalam  Pasal  8
Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  7 Tahun  2013  tentang  Pengembangan Kemitraan  Dalam  Waralaba  Untuk  Jenis Usaha  Makanan  dan  Minuman  dan  Pasal
8  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun 2007 tentang Waralaba. Pasal 8 Peraturan Menteri  Perdagangan  Nomor  07/M- DAG/PER/2013  tentang  Pengembangan Kemitraan  Dalam  Waralaba  Untuk  Jenis
Usaha
Makanan dan Minuman menyebutkan  bahwa  pemberi  waralaba untuk  jenis  usaha  retoran,  rumah  makan, bar/rumah minum dan kafe wajib memberikan  pembinaan  kepada  penerima waralaba  dan/atau penyerta modal berupa pelatihan dan petunjuk pengelolaan usaha waralaba.  Pasal  8  Peraturan  Pemerintah Nomor  42  Tahun  2007  tentang  Waralaba juga menyatakan bahwa pemberi waralaba  wajib  memberikan  pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian,  dan  pengembangan  kepada
Penerima
waralaba secara
berkesinambungan.
Terhadap pelanggaran Pasal 8 Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor 07/M-DAG/PER/2013 tentang Pengembangan Kemitraan Dalam
Waralaba  Untuk  Jenis  Usaha  Makanan dan Minuman, terdapat sanksi yang dapat dijatuhkan  bagi  pihak  yang  melanggar. Berdasarkan  Pasal  11  Peraturan  Menteri Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor 58/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M- DAG/PER/2013  tentang  Pengembangan
Kemitraan  Dalam  Waralaba  Untuk  Jenis Usaha  Makanan  dan  Minuman,  pemberi waralaba yang melanggar Pasal 8
Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor 07/M-DAG/PER/2013 tentang
Pengembangan Kemitraan Dalam Waralaba  Untuk  Jenis  Usaha  Makanan dan  Minuman  dapat  dikenakan  sanksi administratif secara bertahap berupa:
a. Peringatan  tertulis  paling  banyak  3 (tiga)  kali  berturut-turut  dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal  surat  peringatan  oleh  pejabat penerbit  Surat  Tanda  Pendaftaran Waralaba;
b. Pemberhentian sementara Surat
Tanda  Pendaftaran  Waralaba  paling lama  2  (dua)  bulan  apabila  tidak memenuhi ketentuan dalam
peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
c. Pencabutan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba  apabila  tidak  memenuhi ketentuan  sebagaimana  dimaksud pada huruf b.
Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi  terhadap  timbulnya  hak pihak  yang  dirugikan  untuk  menuntut pihak  yang  melakukan  wanprestasi  untuk memberikan  ganti  rugi,  sehingga  oleh hukum  diharapkan  agar  tidak  ada  satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut (Fuady, 2001: 88).
Upaya  penyelesaian  yang  dapat ditempuh  oleh  para  pihak  dalam  hal terjadi  wanprestasi  dapat  digolongkan sebagai  bentuk  perlindungan  hokum bersifat  represif.  Bentuk  represif  lahir karena  adanya  sengketa  yang  harus diselesaikan. Hak yang dapat digugat oleh kreditur  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 1267 KUHPerdata yakni:
a. Pemenuhan perjanjian ( nakoming ); b. Ganti rugi ( vervangende vergoeding );
c. Pembubaran, pemutusan, atau pembatalan
perjanjian
( ontbinding); d. Pemenuhan perjanjian disertai dengan  ganti  rugi  pelengkap
(nakoming en anvvullend
vergoeding );
e. Pembubaran  perjanjian  disertai dengan  ganti  rugi  pelengkap ( ontbinding en anvullend
vergoeding ).
Saat  ini,  pihak  penerima  waralaba hanya menginginkan agar pemberi waralaba dapat melaksanakan pemenuhan perjanjian yakni dengan
menyelenggarakan program pelatihan untuk penerima waralaba secara berkesinambungan  dan  berkala  paling sedikit  2  (dua)  kali  dalam  setahun,  dan memberikan  konsultasi  gratis  kepada penerima waralaba apabila gerai penerima waralaba  berada  dalam  keadaan  kritis yang  dapat  menyebabkan  tutupnya  atau berhentinya  bisnis  Bakso  Tengkleng  Mas Bambang milik penerima waralaba. Tidak ada  ganti  rugi  yang  dituntut  maupun pembatalan perjanjian.
Berdasarkan  Pasal  13  Perjanjian
Waralaba Bakso Tengkleng Mas
Bambang,  terdapat  2  (dua)  mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan  oleh  pemberi  waralaba  dan penerima waralaba sebagaimana berikut:
“Apabila  timbul  sengketa  diantara kedua  belah  pihak  akibat  perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah  dan  mufakat.  Apabila dalam  musyawarah  untuk  mufakat tersebut  tidak  berhasil  mencapai kesepakatan  maka  kedua  belah  pihak akan  menyelesaikan  secara  hukum
dan  karenanya  kedua  belah  pihak memilih  domisili  hukum  yang  tetap di  kantor  kepaniteraan  Pengadilan Negeri yang disepakati.”
Adapun penjelasan dari tiap mekanisme  penyelesaian  sengketa  adalah sebagai berikut:
a. Penyelesaian melalui musyawarah
Bakso  Tengkleng  Mas  Bambang dalam  melakukan  penyelesaian  masalah mengutamakan penyelesaian secara damai melalui  musyawarah  untuk  mencapai mufakat. Terhadap kelalaian yang dilakukan  baik  oleh  penerima  waralaba maupun pemberi waralaba selalu diselesaikan  secara  kekeluargaan  terlebih dahulu.  Para  pihak  akan  bertemu  dan membicarakan  masalah  untuk  kemudian mencari  solusi  yang  terbaik  bagi  kedua belah pihak.
b. Penyelesaian melalui jalur litigasi atau pengadilan
Manakala  pemberi  waralaba  tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati  oleh  para  pihak  dalam  kontrak waralaba,  dan  telah  dinyatakan  lalai namun  tetap  melalaikannya,  maka  pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada pihak yang melakukan wanprestasi. Gugatan wanprestasi
diajukan  di  Pengadilan  Negeri  sesuai dengan  kompetensi  absolut  dan  relatif dalam hukum acara perdata.
Upaya  penyelesaian  melalui  jalur litigasi atau pengadilan merupakan sarana akhir  ( ultimum  remidium )  manakala penyelesaian  sengketa  melalui  cara-cara lain tidak mendapatkan hasil. Hingga saat
ini penyelesaian sengketa di pada perjanjian waralaba ini dilakukan menggunakan  asas  itikad  baik  melalui musyawarah  oleh  para  pihak.  Belum  ada penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi atau pengadilan.

## SIMPULAN
Bentuk  perlindungan  hukum  yang diberikan  berupa  perlindungan  hukum preventif  dan  represif.  Perlindungan hukum  secara  preventif  telah  diberikan melalui Perjanjian Waralaba Bakso
Tengkleng  Mas  Bambang  yang  memuat mengenai kewajiban masing-masing pihak yakni dalam Pasal 6 ayat (4), Pasal 6  ayat  (5)  dan  Pasal  6  ayat  (6)  mengenai kewajiban  untuk  menjaga  kerahasiaan, menjaga  merek,  dan  menaati  prosedur yang  ditetapkan.  Perlindungan  hukum secara  preventif  juga  tercantum  dalam Pasal  1  angka  9  dan  Pasal  11  mengenai larangan  untuk  menyajikan  makanan  dan minuman  lain  selain  Bakso  Tengkleng Mas  Bambang  serta  rahasia  dagang. Adapun,  perlindungan  hukum  secara represif  dilakukan  melalui  musyawarah untuk  mencapai  mufakat  yang  dilakukan oleh  para  pihak  dalam  menyelesaikan sengketa.
Upaya yang dapat ditempuh oleh para pihak dalam hal terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan  Perjanjian  Waralaba  Bakso Tengkleng Mas Bambang adalah musyawarah  dan  mufakat.  Dalam  hal musyawarah untuk mufakat tersebut tidak berhasil  mencapai  kesepakatan  maka kedua  belah  pihak  akan  menyelesaikan secara  hukum  melalui  jalur  litigasi  atau pengadilan.  Sampai  saat  ini  penyelesaian
sengketa selalu dapat diselesaikan melalui musyawarah. Belum ada upaya penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi atau pengadilan.
Penulis  menyarankan  para  pihak dalam  perjanjian  waralaba  diharapkan segera mendaftarkan prospektus pendaftaran  waralaba  dan  mendaftarkan perjanjian  waralaba  agar  mendapatkan STPW (Surat Tanda Pendaftaran Waralaba),  serta  melakukan  amandemen atau addendum terhadap Perjanjian Waralaba Bakso Tengkleng Mas Bambang.  Selain  itu,  dibutuhkan  itikad baik  dari  para  pihak  dalam  menjalankan seluruh klausula dalam perjanjian waralaba  agar  usaha  yang  dijalankan dapat terus berkembang.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  yang  sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran  penulisan  dan  penelitian  ini, terkhususnya kepada Bapak Anang Wibowo  selaku  Manajer  Operasional Bakso Tengkleng Mas Bambang, dan juga para Responden selaku penerima
waralaba Bakso Tengkleng Mas Bambang yang  telah  berkenan  penulis  wawancarai. Besar  harapan  kontribusi  kecil  ini  dapat memberi kemanfaatan bagi industri bisnis waralaba di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku:
Abdulkadir  Muhammad,  1982, Hukum Perikatan , Alumni, Bandung.
Adrian  Sutedi,  2008, Hukum  Waralaba ,
Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor.
Gunawan  Widjaja,  2001, Waralaba ,  PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Kevin  Kogin,  2014, Aspek  Hukum Kontrak Waralaba: Kegiatan Usaha Jasa  Makanan  dan  Minuman ,  PT. Tatanusa, Jakarta.
Maria  S.W.  Sumardjono,  2001, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian ,
Gramedia, Jakarta. Munir  Fuady,  2001,  Hukum  Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), PT. Citra Aditya Bakti.
Salim,  2007,  Pengembangan  Hukum Kontrak  Diluar  KUHPerdata,  PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Subekti, 2005, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta.
Zainal  Asikin,  2004,  Pengantar  Metode Penelitian Hukum, PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta.

## Artikel Jurnal:
A.Yudha  Harnoko,  Ika  Yunia  Ratnawati, 2015,  Asas  Proporsional  dalam Perjanjian  Waralaba  (Franchise), Jurnal  Hukum  Bisnis Vol.  1  No  1 April 2015, hlm 1-17.
Asuan, 2017, Eksistensi Waralaba (Franchise) Menurut Peraturan Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2007 sebagai Perjanjian Innominaat, Jurnal Hukum Universitas Palembang Vol.13  No.  III,  hlm 260-271. Dewi Astuti, 2005, Kajian Bisnis Franchise  Makanan  di  Indonesia, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan ,  Vol  7  No.1,  hlm 83-97.
Ferry  R.  Lasamahu,  2006,  Perlindungan Hukum  Terhadap  Franchisee  dalam Perjanjian  Waralaba  (studi  kasus  : Analisis  Putusan Pengadilan  Antara PT. Lingkar Natura Inti dan Natasha Kasakeyan), Jurnal  Hukum  dan Pembangunan  Tahun  ke-36 No.  3, hlm 306-329.
Norman  Syahdar  Idrus,  2017,  Aspek Hukum Perjanjian Waralaba (Franchise) Dalam Perspektif Hukum  Perdata  dan  Hukum  Islam,
Jurnal Yuridis Vol.4 No. 1, hlm 28-
45.
Putu  Prasmita  Sari,  I  Gusti  Ngurah Parwata, 2016, Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian  Bisnis  Franchise, Jurnal
Kertha  Semaya ,  Vol.  04  No.  05,
hlm 1-6.
Rizky  Aditya  Setiawan,  Oscar  Valentino,
Jujuk Herawati, 2011, Menjamurnya  Usaha  Franchise  di
Yogyakarta  (Tahu  Bulat  Tiara) Jurnal Manajemen Vol 1 No.1, hlm 50-53.

## Artikel Internet:
Bisnis  Waralaba  Tumbuh  Pesat  di Indonesia,
https://economy.okezone.com/read/ 2016/05/17/320/1390833/bisnis- waralaba-tumbuh-pesat-di- indonesia,  diakses  pada  7  Maret 2019.
Ghoida Rahmah, Omzet Industri Waralaba  Nasional  Mencapai  172 Triliun,
https://bisnis.tempo.co/read/823138/
omzet-industri-waralaba-nasional- mencapai-rp-172-triliun, diakses pada 10 Maret 2019.