Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 3, No. 2 – Juni 2022, Hal.304-308 | Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: 10.22225/juinhum.3.2.5069.304-308

## TINJAUAN YURDIS TERHADAP DAMPAK KETERLAMBATAN PENDAFTARAN AKTA KELAHIRAN BAGI ANAK
A. A Putra Agung Dwicahyana, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Anak Agung Istri Agung Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia putradwicahyana@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com & notistri@yahoo.com

## Abstrak
Akta kelahiran merupakan selembar kertas yang diterbitkan oleh dinas catatan sipil terhadap peristiwa kelahiran seseorang sebagai bentuk identitas setiap anak. Penelitian ini dikarenakan adanya keterlambatan pendaftaran akta kelahiran  di  Kabupaten  Badung  yang  menyebabkan  adanya  akibat  hukum  yang  diterima  oleh  anak  maupun orang  tua.  Sehingga  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  membahas  mekanisme  pendaftaran  akta  kelahiran  anak yang  terlambat  mendaftarkan  kelahirannya  pada  dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Badung dan  menganalisis  dampak  hukum  dari  keterlambatan  pendaftaran  akta  kelahiran . Metode  penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  huku  empiris,  didasarkan  fakta  dari  hasil survey lapangan dimana untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan bagaimana hukum itu berlaku di masyarakat. Sumber bahan hukum penelitian ini adalah sumber bahan primer, dan sekunder dengan menggunakan teknik wawancara dan  teknik  catat  dalam  mengumpulkan  data.  Dalam  penelitian  ini  membahas  terkait  dengan  pentingnya  akta kelahiran,  hubungan  status  hukum  terhadap  anak  yang  dikaitkan  dengan  keterlambatan  pembuatan  akta kelahiran, mekanisme pendaftaran akta kelahiran anak yang terlambat dan dampak hukum akibat keterlambatan pendaftaran akta kelahiran anak. Hal anak memperoleh akta kelahiran merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum  yang  diberikan  oleh  negara  terhadap  anak,  perlindungan  tersebut  merupakan  hak-hak  setiap  orang termasuk anak, serta untuk dapat memperoleh identitas, dan kewarganegaraan berdasarkan status anak tersebut agar sah secara hukum. Pencatatan kelahiran merupakan hak dasar atas pengakuan yang sah terhadap keberadaan orang itu.
Kata Kunci: Akta Kelahiran , A nak, Keterlambatan Pendaftaran

## Abstract
A  birth  certificate  is  a  piece  of  paper  issued  by  the  civil  registry  office  for  the  birth  of  a  person  as  a  form  of identity for each child. This research is due to the delay in registration of birth certificates in Badung Regency which causes legal consequences for both children and parents. So the purpose of this research is to discuss the mechanism for registering birth certificates for children who are late in registering their births at the Population and  Civil  Registration  Office  of  Badung  Regency  and  to  analyze  the  legal  impact  of  late  registration  of  birth certificates.  The  research  method  used  in  this  research  is  empirical  legal  research,  based  on  facts  from  the results of a field survey which is to examine the applicable legal provisions and how the law applies in society. The  sources  of  legal  materials  for  this  research  are  primary  and  secondary  sources  using  interview  and  note- taking techniques in collecting data. This research discusses the importance of birth certificates, the relationship of  legal  status  to  children  associated  with  delays  in  making  birth  certificates,  the  mechanism  for  registering  a child's  birth  certificate  late  and  the  legal  impact  of  delays  in  registering  a  child's  birth  certificate.  If  a  child obtains a birth certificate, it is a form of legal protection provided by the state to children, this protection is the rights of everyone, including children, and to be able to obtain an identity and citizenship based on the child's status so that it is legally valid. Birth registration is a basic right of legal recognition of that person's existence. Keywords: Late Registration, Birth Certificate, Children

## I. PENDAHULUAN
Manusia  selaku  orang  (perseorangan)  dikategorikan  sebagai  makhluk  sosial  yaitu  harus  dapat  hidup berdampingan  serta  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  masyarakat.  Manusia  lahir,  hidup,  tumbuh  dan meninggal  dunia  dalam  masyarakat (Kansil,  1989 ).  Pemerintah  adalah  peranan  terpenting  dalam kehidupan  masyarakat,  pemerintah  berkewajiban  dalam  meningkatkan  segala  aspek  yang  menjadi kepentingan masyarakat, maka dari itu peran aktif pemerintah sangatlah diharapkan masyarakat dalam mengatur bidang pembangunan ekonomi bagi masyarakat, dalam mewujudkan hal tersebut pemerintah mengupayakan melalui suatu pelayanan publik ( Marbun, 2001:73) .
Salah  satu  tipe  pelayanan  publik  yang  mendasar  merupakan  dalam  bidang  manajemen kependudukan  sebab  berkaitan  dengan  keberadaan  seorang  selaku  masyarakat  negeri  Indonesia. Adapun  pelayanan  public  oleh  pemerintah  dalam  bidang  pengelolaan  kependudukan  seperti pembuatan  akta  kelahiran  bagi  setiap  orang,  pembuatan  akta  nikah,  pembuatan  kartu  keluarga,  serta pembuatan kartu tanda penduduk (KTP).
Status  hukum  seorang  umumnya  dimulai  dengan  kelahiran  serta  diakhiri  dengan  kematian. Sementara  itu,  sejak  lahir  hingga  meninggal,  ia  memiliki  dampak  hukum  yang  sangat  penting  tidak hanya  bagi  diri  sendiri  tetapi  juga  bagi  orang-orang  di  sekitar.  Bukti  identitas  penting  untuk  status hukum dan keamanan hukum ( Prawirohamidjojo & Safioedin, 1986:5 ).
Akta  kelahiran  ialah  dokumen  yang  dapat  menjadi  bukti  terhadap  kelahiran  seseorang,  yang didalamnya  mengandung  nama,  bertepatan  lahir,  nama  orang  tua,  serta  tanda  tangan  pejabat  yang berwenang.  Penerbitan  akta  kelahiran tersebut  merupakan  wewenang  kantor  catatan sipil  yang  dapat diajukan bagi setiap masyarkat. Akta kelahiran ini memungkinkan anak untuk membuktikan hubungan hukum  mereka  dengan  orang  tua  mereka.  Selain  sebagai  bukti  hubungan  hukum  dengan  orang  tua, akta kelahiran merupakan bukti kewarganegaraan dan juga merupakan bukti identitas asli anak yang dilahirkan  dan  diakui  secara  resmi.  Oleh  karena  itu,  anak  memiliki  hak  yang  sah  buat  memperoleh kewarganegaraan.  Misalnya,  hak  atas  pendidikan,  hak  atas  kesehatan,  hak  atas  perumahan,  hak  atas sistem perlindungan sosial (Siswosoediro & Dian, 2008: 14-15) .
Akta  kelahiran  memiliki  fungsi  yang  sangat  penting  karena  berhubungan  dengan  pengurusan administratif selama hidupnya,  menjadikan akta kelahiran menduduki salah satu surat kependudukan yang tidak kalah penting. Namun, pentingnya surat-surat kependudukan bagi kesejahteraan warga ini masih belum disadari penuh oleh masyarakat. Surat- pesan berarti semacam akta kelahiran, akta nikah, akta perceraian dan akta pengangkatan anak umumnya kurang begitu diperhatikan.
Anak  Agung  Ngurah  Arimbawa  selaku  Kepala  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten  Badung,  dalam  wawancaranya  mengatakan  bahwa  Mayoritas  keterlambatan  pendaftaran akta  kelahiran di Kabupaten  Badung  disebabkan  dari sisi  orang  tua ialah  berbentuk  banyak  aktivitas orang tua, ketidaktahuan orang tua ataupun sampai terdapatnya kasus pernikahan antar orang tua.
Peneltian yang membahas Tinjauan Yuridis Hak Keperdataan Terhadap Dampak Keterlambatan Mendaftarkan  Akta  Kelahiran  Anak  (Studi  di  Catatan  Sipil  Kabupaten  Lampung  Utara).  Kemudian penelitian  mengenai  ( Mahesti  &  Adillah,  2021) .  Kemudian  penelitian  mengenai  tinjauan  yuridis penerbitan  akta  kelahiran  anak  luar  kawin di  dinas  kependudukan dan pencatatan  sipil  kota  semrang (Sari & Adillah, 2020).

## II. METODE PENELITIAN
Kajian dalam penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan  metode  penelitian  hukum  berdasarkan  fakta  dari  hasil  survei  lapangan,  dimana  penulis mengkaji  ketentuan  hukum  yang  berlaku  dan  bagaimana  hukum  itu  berlaku  di  masyarakat.  Seperti yang  dijelaskan  oleh  Ronny  Soemitro,  bahwa penelitian  hukum  empiris adalah penelitian  yang  yang berfokus  pada  data  primer  yang  diperoleh  langsung  dilapangan  ( Soemitro,  1990 ).  Penelitian  ini mengkaji implikasi hukum penundaan pendaftaran akta kelahiran anak. Untuk memperoleh hasil yang objektif,  penulis  menerapkan  pendekatan  sosiologis  dan  hukum  terhadap  masalah  tersebut.  Cara mengatasi  masalah  secara  sosial,  atau  hukum,  adalah  dengan  mempelajari  penegakan  hukum  dan peraturan dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan hukum bertujuan untuk memeriksa masalah dalam kasus  ini  terhadap  undang-undang  dan  peraturan  administrasi  kependudukan.  Teknik  pengumpulan data  yang  digunakan  adalah  teknik  wawancara,  rekam  dan  catat.  Peneliti  menggunakan  teknik wawancara  dengan  mewawancarai  Bapak  Wayan  Arta  Yasa  selaku  Kepala  Bidang  Piak  dan Pemanfaatan Data Disdukcapil Kabupaten Badung. Hasil dari wawancara tersebut dikumpulkan untuk kemudia dianalisis dan dihubungkan dengan hukum yang berlaku.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Mekanisme  Pendaftaran  Akta  Kelahiran  Anak  Yang  Terlambat  Mendaftarkan  Kelahirannya Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung
Didalam  sebuah  Negara,  penduduk  ialah  salah  satu  elemen  yang  sangat  penting  di  dalamnya,  maka dari  itu  permasalahan  mengenai  kependudukan  merupakan  permasalahan  yang  sangat  penting  dan perlunya  penanganan  yang  lebih  serius.  Yang  dimana  telah  diatur  didalam  UU  Administrasi
Kependudukan  yang  menyebutkan  kependudukan  ialah  suatu  unsur  yang  berkaitan  dengan  jumlah, mobilitas, pertumbuhan, penyebaran, persebaran, kondisi kesejahteraan, kualitas serta menyangkutnya politik, social, budaya, ekonomi, agama, dan juga lingkungan.
Akta kelahiran ialah surat berhaga yang tertulis yang dimana sangat penting, tetapi masih ada warga masyarakat yang tidak mengiraukan hal itu yang memanggap akta kelahiran itu tidak penting. Masyarakat tidak menghirukan hal tersebut dikarenakan malas untuk mengurusnya dan juga ada yang tidak mau mengurusnya. Yang dimana seharusnya akta kelahiran di kalurakan oleh catatan sipil yang dimana seharusnya diproses paling lambat 60 hari setelah terjadinya persalinan. Maka dari itu setiap adanya  kelaharian  pastinya  akan  di  laporkan  dan  di  proses  secara  cepat  agar  menunjang  pencatatan penduduk  yang  tepat,  yang  dimana  dijelaskan  di  UU  Administrasi  Kependudukan.  Akta  kelahiran tidak  dapat  dipandang  sebagai  hal  yang  tidak  penting  namun  sebaliknya  akta  kelahiran  memiliki dampak yang dimana setiap adanya masalah dengan data diri seseorang untuk memprosesnya pastinya harus memerlukan akta kelahiran. Akta kelahiran juga suatu surat yang dibutuhkan administrasi setiap orangnya ( Tampubolon, 2007 ).
Kebanyakan  keterlambatan  registrasi  akta  kelahiran  diakibatkan  dari  sisi  orang  tua  ialah berbentuk  banyak  aktivitas  orang  tua,  ketidaktahuan  orang  tua  ataupun  sampai  terdapatnya  kasus pernikahan  antar  orang  tua.  Tidak  terdapat  perbandingan  tentang  mekanisme  terlambat  ataupun tidaknya buat mendaftarkan akta kelahiran anak.
Bapak  Wayan  Arta  Yasa  selaku  Kepala  Bidang  Piak  dan  Pemanfaatan  Data  Disdukcapil Kabupaten  Badung  mengatakan  bahwa  Segala  persyaratan  bisa  diakses  melalui  sistem online yaitu dengan  cara  mengakses:  akudicari.badung.kab.go.id.  Layanan  Saya  Sapa  (Penerbitan  3  in  1  akta kelahiran). Yang dimana layanan tersebut hendak diterbitkan akta kelahiran, kartu keluarga serta KIA/ KTP El. Disdukcapil Kabupaten Badung telah menerapkan sistem online dari tahun 2020. Dalam  sistem online tersebut  terdapat  beberapa  persyaratan-persyaratan  penerbitan  akta kelahiran yang harus dipenuhi pemohon sebagai berikut: Pesan penjelasan kelahiran ialah diterbitkan oleh  rumah  sakit  atau  puskesmas  atau  sarana  Kesehatan  atau  dokter  atau  bidan  ataupun  pesan penjelasan  suatu  kelahiran  bisa  juga  diterbitkan  oleh  kepala  desa  atau  lurah  hal  ini  dilakukan  jika kelahiran  tersebut  di  rumah  atau  tempat  lain;  Buku  nikah  atau  akta  perkawinan  ataupun  bukti-bukti lainnya  yang  dianggap  sah;  Kartu  keluarga  yang  merupakan  penduduk  yang  terdaftar  ataupun  yang mau di daftarkan sebagai anggota keluarga; Kabar kegiatan oleh kepolisian untuk suorang anak yang asal  usulnya  tidak  diketahui  atau  keberadaan  orang  tuanya  tidak  diketahui;  Dokumen  Perjalanan (tambahan  khusus  untuk  WNA);  KTP  elektronik  orang  tua  ataupun  kartu  izin  tinggal  ataupun  visa kunjungan (bonus spesial buat WNA); Cocok gambar 3x4=1, buat usia 5- 17 tahun kurang satu hari (latar  belakang  biru  buat  tahun  lahir  genap  serta  latar  balik  merah  buat  tahun  lahir  ganjil);  Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak mengenai kebenaran data kelahiran dengan F2.03 dan ada 2 (dua) orang yang sebagai saksi.
Bapak  Yudi  Atmika  selaku  Kepala  Bidang  Pelayanan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Badung melalui wawancaranya mengatakan bahwa tidak ada perbedaan dalam pengurusan antara pendaftaran kelahiran yang tepat waktu (tidak melewati 60 hari) sejak kelahiran dengan keterlambatan pendaftaran kelahiran  (melewati  60  hari),  yang  penting  masyarakat  memenuhi  semua  persyaratan  yang  telah ditetapkan oleh Disdukcapil Kabupaten Badung.
2. Dampak Hukum Terhadap Keterlambatan Pendaftaran Akta Kelahiran Anak
Manusia  individu  dikatakan  subjek  hukum  yang  dimana  secara  biologis  berkmakna  sebagai  suatu indikasi alam, sebagai makhluk yang memiliki akal dan budaya, berperasaan serta memiliki kehendak sendiri  dari  pikirannya  ( Muhammad,  1993:  27 ).  Dilihat  subjek  hukumnya,  manusia  adalah  individu yang  memiliki  hak  maupun  kewajiban.  Sebagai  manusia  atau  makhluk  pribadi  manusia  dikatakan sebagai subjek hukum (rechtspersoonlijkheid) yang dimulai dari lahir secara kekal hingga meninggal dunia ( Syahrani, 1992:42 ).
Dalam  Undang-Undang  Administrasi  Kependudukan  kelahiran  seseorang  dianggap  hal  yang sangat penting dikarenakan dalam kehidupan jika seseorang lahir maka terdapat kewajiban mengasuh, menjaga,  mendidik,  memberikan  kehidupan  sebagaimana  mestinya  oleh  orang  tua  si  anak  tersebut. Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  anak  yang  baru  lahir  secara  langsung  mendapatkan  hak dalam kehidupan oleh orang tuanya. Akta kelahiran selaku wujud proteksi serta kepastian hukum sang anak.  Proteksi  anak  yang  terdapat  di  negeri  ini  dilindungi  oleh  hukum,  dengan  demikian  kepastian
hukum butuh diusahakan demi kelangsungan aktivitas proteksi anak serta menghindari penyelewengan yang bawa akibat negatif yang tidak di idamkan dalam penerapan proteksi anak ( Gosita, 1989: 19 ). Dalam  KUH  Perdata  selama  perkawinan  anak  yang  dibesarkan  selama  perkawinan  bisa  juga terhadap  anak  yang  diluar  kawin  yang  dapat  diakui  memiliki  kedudukan  yang  terikat  secara  hukum dengan orang tuanya hingga dia wajib diakui dalam umur yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dalam  kasus  anak  yang  berasalah  diluar  perkawinan  yang  telah  diakui  dapat  disahkan  secara  legal menjadi  anaknya  secara  sah  setelah  melakukan  pernikahan  yang  sah  dan  legal.  Perihal  yang  butuh diingat,  jika  dalam  konteks  pengakuan  terhadap  anak  oleh  orang  tua  luar  kawin  adalah  bersifat personalijk.  Yang  dimaksud  personalijk  adalah  kalau  ikatan  keperdataannya  cuma  terdapat  diantara anak yang diakui dengan orang tua yang telah mengakuinya. Sebaliknya kerabat atau sanak keluarga yang telah mengakuinya tidak adanya ikatan ( Prawirohamidjojo & Safioedin, 1986: 13 ).
Kepastian  hukum  menimpa  kelahiran  memastikan  status  perdata  menimpa  berusia  ataupun belum  berusia  seorang.  Kepastian  hukum  menimpa  pernikahan  memastikan  status  perdata  menimpa boleh  ataupun  tidaknya  melakukan  pernikahan  lagi.  Menurut  kepastian  hukum  menimpa  terhadap perceraian  dapat  menetukan  status  perdata  buat  leluasa  dalam  mencari  pendamping  lainnya ( Muhammad, 2000: 48 ).
Bapak  Yudi  Atmika  selaku  Kepala  Bidang  Pelayanan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Badung melalui  wawancaranya  mengatakan  bahwa  Jika  terjadinya  keterlambatan  pendaftaran  akta  kelahiran maka  akan  adanya  dampak  hukum  yang  diterima  oleh  si  anak.  Anak  tidak  memperoleh  kepastian hukum terhadapnya, dan tidak terdapat status hukum selaku seseorang anak dari siapa serta orang tua hendak  memperoleh  kesusahan  dalam  perihal  pemenuhan  kebutuhan  anak  dalam  perihal  pelayanan publik.
Jika dalam kasus terdapat tidak jelas identitas anak maka akan mudah terjadinya suatu tindakan eksploitas  terhadap  anak  tersebut,  seperti  kemungkinan  yang  dapat  terjadi  adalah  anak  dijadikan sebagai  perdagangan  bayi  dan  anak,  dan  tenaga  kerja  hingga  dapat  terjadinya  kekerasan  kekerasan terhadap anak. Dalam perspektif HAM dalam akta Kelahiran ialah hak bawah tiap anak memiliki hak atas pengakuan legal suatu negeri terhadap keberadaan anak tersebut.
Akta  yang  lambat  dibuat  akan  mengakibatkan  dampak  yuridis  kepada  anak,  yang  dimana mengakibatkan  status  hukum  dari  anak  itu  menjadi  susah  semisalnya  ada  permasalahan  yang  terjadi yang  mengakibatkan  kedudukan  atas  kepastian  hukum  anak  itu  tidak  ada.  Selain  dari  itu  hak  atas penerimaan perlindungan oleh negara tidaknya terwujud dan tidak adanya pelayanan dari negara yang terwujud yang dikarenakan tidak mempunyai akta kelahiran. Serta di dalam masyarakat anak tersebut menjadi susah untuk melengkapi syarat administratife.
Terterbitnya  akta  kelahiran,  membuat  indentitas  setiap  orang  mudah  dikenali  dengan  jelas  hal tersebut  memuat  mengenai  data-data  seseorang  tersebut  yang  dimana  data  tersebut  memuat  nama orang tua kandung, tempat tanggal lahir dari seseorang tersebut. Dari adanya data mengenai orang tua tersebut  memudahkan  untuk  menentukan  kedudukan  dari  seorang  tersebut  didalam  suatu  anggota keluarga,  dan  juga  memudahkan  untuk  menentukan  ha  katas  waris  dari  keluarnya  tersebut.  akta tersebut  juga  memiliki  fungsi  yang  dimana  meminimalisir  adanya  suatu  permasalahan  penipuan, eksploitasi  anak, human trafficking  yang  dimana  permasalahan  itu  sering  terjadi  kepada  seseorang khususnya anak atau seseorang yang tidak memiliki kejelasan mengenai identitas dirinya.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  ditarik  benang  merah  bahwa  masyarakat  Kabupaten  Badung  bisa melihat  mekanisme  pendaftaran  akta  kelahiran  dengan  mengakses  melalui  sistem online yaitu: akudicari.badung.kab.go.id.  Layanan  Aku  Sapa  (Penerbitan 3  in  1 akta  kelahiran).  Layanan  dimana akan  diterbitkan  akta  kelahiran,  kartu  keluarga  dan  KIA/KTP  El.  Tidak  ada  perbedaan  tentang mekanisme terlambat atau tidaknya untuk mendaftarkan akta kelahiran anak.
Persyaratan-persyaratan  pembuatan  akta  kelahiran  yang  harus  dipenuhi  pemohon  sebagai berikut:  Pertama  adalah  penjelasan  kelahiran  anak  diperoleh  dari  tempat  lahir  yaitu dokter/bidan/rumah  sakit/puskesmas  dan  sarana  kesehatan  lainnya  atau  dapat  juga  dari  kepala desa/lurah  bila  tidak  lahir  di  tempat  sarana  kesehatan.  Kedua  diperlukan  buku  nikah.akta  perkaiwan atau bukti lainnya yang dianggap sah. Ketiga adalah kartu keluarga yang menentukan anak baru lahir akan  didaftarkan  sebagai  anggota  keluarga. Jika  asal-usul tidak  dikenal  seperti tidak  diketahui orang
tuanya  maka  harus  ada  kabar  kegiatan  dari  kepolisian.  Kelima  jika  orang  tua  adalah  WNA  maka diperlukan  tambahan  khusus  yaitu  dokumen  perjalanan.  Keenam  adalah  KTP/kartu  izin  tinggal/visa kunjungan (WNA), Cocok gambar 3x4=1, buat usia 5- 17 tahun kurang satu hari (latar belakang biru buat  tahun  lahir  genap  serta  latar  balik  merah  buat  tahun  lahir  ganjil).  Ketujuh  adalah  SPTJM kebenaran  data  kelahiran  dengan  mengisi  F2.03  dan  2  (dua)  orang  saksi,  atau  bisa  juga  surat keterangan  kelahiran,  Kedelapan  adalah  SPTJM  kebenaran  sebagai  pasangan  suami  istri  dengan mengisi  F2.04  dan  2  (dua)  orang  saksi  atau  bisa  juga  buku  nikah/kutipan  akta  kawin  F2.01,F2.01 Formulir pelaporan kelahiran. Adapun dampak hukum dari keterlambatan pendaftaran akta kelahiran adalah si anak terlambat memperoleh status hukum dan kepastian maupun pembuktian status hukum si anak jika kedepannya terjadi permasalahan terhadap orang tua si anak sehingga anak tidak mendapat kepastian  secara  hukum,  serta  hak  terhadap  menerima  perlindungan  hukum  si  anak  tidak  dapat diwujudkan karena tidak adanya akta kelahiran yang sah.

## 2. Saran
Berdasarkan hasil diataas maka diperlukan dukungan  masyarakat untuk  membantu program-program pemerintah  yaitu  khususnya  mendaftarkan  akta  kelahiran  dengan  menggunakan  sistem online secara tepat  waktu  agar  memberi  kepastian  hukum  bagi  si  anak.  Masyarakat  diharapkan  teliti  san  pintar dalam melihat infromasi baru terkait pencatatan serta pendaftaran sipil yang sudah dilaksanakan secara online , masyarakat bisa mencari informasi dan mempelajari layanan adminduk online bersama dengan kepala  lingkungan  setempat.  Tujuannya  agar  masyarakat  tidak  lagi  jauh-jauh  menanya kan  hal tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.

## DAFTAR BACAAN
Asri, B., & Asri, T. (1988). Dasar-dasar hukum waris barat : suatu pembahasan teoritis dan praktek . Bandung: Tarsito. Gosita, A. (1989). Masalah Perlindungan Anak . Jakarta: Akademika Pressindo. Kansil, C. S. . (1989). Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia . Balai Pustaka.
Mahesti,  D.,  &  Ramasari,  R.  D.  (2022).  Tinjauan  Yuridis  Hak  Keperdataan  Terhadap  Dampak  Keterlambatan Mendaftarkan Akta Kelahiran Anak (Studi di Catatan Sipil Kabupaten Lampung Utara). Jurnal Cakrawala Ilmiah , Vol.1 (5). Marbun, S. (2001). Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara . UI Press. Muhammad, A. (2000). Hukum Perdata Indonesia . Citra Aditya Bakti. Muhammad, A. (1993). Hukum Perdata Indonesia . Citra Aditya Bakti.
Tampubolon,  E.  (2007).  Tinjauan  terhadap  Aturan  Pencatatan  Sipil  dalam  Undang-Undang  Administrasi Kependudukan. Indonesian Justice Reform .
Safioedin, A. (1986). Hukum orang dan keluarga. Alumni.
Sari,  D.  N.  (2014).  Akibat  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  18/puu-xi/2013  terhadap  Pelayanan  Akta Kelahiran  Terlambat  Melampaui  Batas  60  (Enam  Puluh)  Hari  Sampai  dengan  1  (Satu)  Tahun  dan  Lebih dari  1  (Satu)  Tahun  (Studi  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Mala. Jurnal  Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya .
Sari,  I.  P.,  &  Adillah,  S.  U.  (2020).  Tinjauan  Yuridis  Penerbitan  Akta  Kelahiran  Anak  Luar  Kawin  di  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semrang. Prosiding Seminar Nasional . Siswosoediro,  H.  S.,  &  Dian,  V.  (2008). Mengurus  surat-surat  kependudukan  (identitas  diri) .  Jakarta : Visimedia.
Syahrani, R. (1992). Seluk-beluk dan asas-asas hukum perdata . Bandung : Alumni. Prawirohamidjojo, R. S., &