http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jko Jurnal Kommunity Online, 2 (1), 2021, 73-86
© 2021 The Author(s). This is an open access article under CC-BY-SA license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

## SOSIAL, BUDAYA, DAN EKONOMI BERDASAR PADA
PERATURAN BUPATI INDRAMAYU NOMOR 29 TAHUN 2020

## TENTANG PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB)

## M. Asro, Jesy Tasela
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia E-mail: muhammadasro@uinsgd.ac.id
Submit : 13 Desember 2020, Revisi : 13 Januari 2021, Approve : 13 Februari 2021

## Abstract
The background of this research was initiated by a new phenomenon that existed in the community of whole world in the end of 2019 which had been quickly spread to the various parts of the world, and one of them was Indonesia that took part against this virus. Indonesia as a state of law must be present  in  this  problem by  making  several  policies  from  the  central government  to the  regions in Indonesia. The research aims to obtain an explanation regarding the implementation of large scale of social restriction at the regional level, especially Indramayu Regency through Regent Regulation number  29,  2020  concerning  the  large  scale  of  social  restriction  guidelines  during  the  Covid-19 pandemic. The research uses a descriptive analysis method with qualitative approach, the research which by using Case Study Method. The result of the qualitative research is to process descriptive data,  for  example,  conducting  interviews  and  observations  as  well  as  supporting  references.  The results of the research shows some conclusions: (1) The aim of the establishment of the regulation is as a guideline for the implementation of the large sale of social restrictions for handling the Covid- 19 in Indramayu Regency, which aims to limit certain activities, due to some principles: juridical, sociological,  and  philosophical  principle  in  field  of  social,  culture  and  economy.  (2)  Regent Regulation Number 29/2020 established on May 4, 2020 by applying administrative sanctions. (3) The  evaluation  conducted  by  the  special  committee  concludes  that  the  policies  have  not  been successful  yet,  but needs to  maximize,  because  spirit  and  discipline  of the  community  to  obey the Regent Regulation is still low and not maximal. It can be seen from the number of cases that always raises. Beside that, socialization and education regarding the Regent Regulation and danger of the Covid-19 have not been maximally conducted by the government to all levels of community.
Keywords: regent regulation; covid-19 pandemic; large scale of social restriction

## Abstrak
Latar belakang penelitian ini diprakarsai oleh adanya fenomena baru yang ada diseluruh masyarakat dunia, pada akhir tahun 2019 yang secara cepat menyebar ke berbagai belahan dunia, salahsatunya Indonesia yang ikut berperang memerangi virus ini. Indonesia sebagai negara hukum, harus hadir dalam permasalahan ini dengan membuat beberapa kebijakan dari pemerintah pusat sampai ke daerah di Indonesia.Tujuan penelitian ini yaitu untuk memperoleh penjelasan mengenai pelaksanaan PSBB pada tingkat daerah, khususnya Kabupaten Indramayu melalui Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam masa pandemi Covid-19.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dengan metode studi kasus (Case Study). Hasil dari penelitian kualitatif adalah mengolah data yang bersifat deskriptif, misalnya melakukan  wawancara  dan  observasi  serta  referensi  yang  mendukung.  Hasil  penelitian  ini mengemukakan  beberapa  kesimpulan,  di  antaranya:  (1)  maksud  dibentuknya  peraturan  tersebut adalah  sebagai  pedoman  pelaksanaan  PSBB  dalam  rangka  penanganan  Covid-19  di  Kabupaten Indramayu, yang bertujuan untuk membatasi kegiatan tertentu, atas pertimbangan beberapa asas di antaranya asas yuridis, sosiologis dan filosofis dalam bidang sosial, budaya dan ekonomi. (2) Perbup No  29/2020  ditetapkan  tanggal  04  Mei  tahun  2020,  dengan  menerapkan  sanksi  administratif.  (3) Evaluasi yang dilakukan pansus menyimpulkan bahwa kebijakan tersebut belum berhasil, tetapi terus dimaksimalkan,  dikarenakan  semangat  dan  disiplin  masyarakat  untuk  mematuhi  perbup  tersebut masih  kurang  dan  belum  maksimal.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  jumlah  kasus  yang  terus  naik. Disamping itu juga, sosialisasi dan edukasi mengenai Perbub dan bahaya Covid-19 belum maksimal yang dilakukan oleh pemerintah kepada seluruh lapisan masyarakat
Kata kunci: strategi pemberdayaan; pendampingan komunitas; kader posyandu
Pengutipan : Asro, M & Jesy Tasela. Sosial, Budaya, Dan Ekonomi Berdasarkan Pada Peraturan Bupati  Indramayu  Nomor  29  Tahun  2020  Tentang  Pedoman  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar (PSBB). Jurnal Kommunity Online , 2 (1), 2021, 73-86. Doi 10.15408/jko.v2i1.21892

## PENDAHULUAN
Virus dapat menjangkit ke beberapa hewan, seperti burung dan hewan mamalia lainnya dan juga manusia. Pada manusia, percepatan penyebaran virus ini sangat signifikan karena berkembangboaknya juga lebih cepat dan lebih baik. Virus ini menyebabkan terinfeksinya saluran pernapasan yang bersifat ringan, seperti halnya pilek, batuk-batuk, radang tenggorokan, dan sesak napas, meskipun ada beberapa virus lainnya yang lebih mematikan, seperti; SARS, MERS dan COVID-19 ini.
Penyebarannya  begitu  cepat  dan  tidak  ada  yang  mampu  memprediksi  kapan  berakhirnya pandemic ini. Kasus Covid-19 ini merupakan pandemic global yang jelas menimbulkan kekhawatiran dari  berbagai  lapisan  masyarakat  dari  berbagai  belahan  dunia.  Kekhawatiran  masyarakat  semakin terasa  dengan  melihat  lonjakan  kasus  yang  cukup  cepat,  dan  melihat  kurangnya  kesiapan  beberapa elemen yang cukup vital untuk memerangi pandemic ini. Melihat tingginya kasus positif virus ini yang mana  mengharuskan  pemerintah  untuk  segera,  cepat dan  tepat  mengambil  langkah  strategis  dengan membuat dan menetapkan kebijakan-kebijakan antisipatif untuk mengatasi dampak luas virus ini.
Berdasarkan  bagian  Kesatu  Keputusan  Presiden  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat 3 yang ditetapkan pada 31 Maret 2020 lalu. Tindaklanjut dari penetapan  diatas,  pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. 4
PSBB  merupakan  langkah  pemerintah  dalam  menangani  wabah  Covid-19  pada  saat  itu.  Banyak kegiatan yang mewajibkan masyarakat untuk diam di rumah ( lock down ), bahkan dilakukan kegiatan secara online, dan menjaga  jarak  ( phsyical  distancing )  dengan  harapan  kebijakan  tersebut  sanggup menanggulangi  permasalahan yang  sedang  menyerang  warga.  Kebijakan  ini  diterapkan  oleh  sebagian pihak  yang  pastinya  memiliki  wewenang,  paling  utama  pemerintah  yang  diorientasikan  pada pemenuhan kebutuhan serta kepentingan ekonomi warga. Arti dari penerapan kebijakan publik yakni suatu  usaha  untuk  tercapainya  tujuan-  tujuan  ataupun  target  hasil akhir  dari  aktivitas  yang dilaksanakan  pemerintah.  Kekurangan  ataupun  kesalahan  dalam  sesuatu  kebijakan hendaknya  bisa diketahui  selepas  kebijakan  publik  tersebut  dilaksanakan.  Keberhasilan  penerapannya  bisa  dilihat dari sedikitnya  akibat  negatif  yang  ditimbulkan  dan  hasil  penilaian  (evaluasi)  atas  penerapan  kebijakan tersebut. 5 Sahya Anggara, menjelaskan dalam bukunya yang berjudul “ Kebijakan Publik” bahwa suatu kebijakan sangatlah  penting  digunakan  memilih  dan  sebagai  petunjuk  pilihan  yang  terpenting guna  mempererat kehidupan,  maupun  kehidupan  pemerintahan  atau  privat.  Kemudian  suatu kebijakan  diharuskan  terbebas  dari pikiran  yang  menimbulkan  atau  nuansa  dalam  cakupan  politis (political), yang  banyak  diyakini  bermakna keberpihakan  akibat  dari  kepentingan.  Kebijakan merupakan sebuah ketentuan atau ketetapan yang berlaku dan dicirikan  dengan  perilaku  yang  teguh pendirian  dan  berkesinambungan,  bagi  subjek  yang  membuat  kebijakan  dan  objek  yang menjalankannya. Lalu kebijakan publik ialah suatu rangkaian yang terdiri dari beberapa pilihan yang saling berhubungan yang didalamnya jugatermasuk ketika terdapat suatu keputusan-keputusan untuk tidak bertindak yang dibuat oleh penyelenggara pemerintahan. 6
Kebijakan  tersebut  dirasa  tidak  begitu  memiliki  pengaruh  yang  signifikan,  hanya  saja memang memperlambat penyebaran virus corona pada waktu itu. Kebijakan PSBB dianggap masih kurang  efektif,  masyarakat  merasa  belum  sepenuhnya  kebijakan  tersebut  dibarengi  dengan pertimbangan-pertimbangan atas kondisi realita yang ada di masyarakat, terutama berkaitan dengan kondisi  perekonomian  yang  kian  terus  merosot  drastis,  bahkan  menyebabkan  beberapa  mata pencaharian  utama  masyarakat  Indramayu  banyak  yang  terhenti  atau  gulung  tikar.  Pemerintah kabupaten Indramayu diminta untuk menjamin dan memastikan terutama pada kalangan menengah kebawah untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya dikala PSBB. Sebagai Negara hukum, Negara harus hadir dan berkewajiban menjamin hak atas hidup serta tidak mengurangi suatu apapun harkat dan
martabat rakyatnya. 7 Pada kenyataannya, seringkali kebijakan yang telah ditetapkan bertolak belakang dengan  kondisi masyarakat dan  dianggap  dapat mengubah  suatu tatanan  masyarakat sehingga dapat menyebabkan perubahan sosial, budaya, dan ekonomi baik besar maupun kecil. Beberapa mata pencaharian masyarakat Indramayu terpaksa harus gulung tikar terlebih mata pencaharian pada aspek sosial dan budaya. Akibat dari suatu kebijakan yang dianggap tidak pro-rakyat dan penuh kontroversi hingga berujung demonstrasi.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  analisis  dengan  menggunakan  pendekatan kualitatif. penelitian  dengan  metode  studi  kasus  ( Case  Study ).  Hasil  dari  penelitian  kualitatif  adalah mengolah  data  yang  bersifat  deskriptif,  yaitu  dengan  melakukan  wawancara  dan  observasi. Menurut Sugiyono, bahwa metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah dalam bidang administrasi dan manajemen. 8

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perencanaan  Peraturan  Bupati  Nomor  29  Tahun  2020  tentang  PedomanPelaksanaan PSBB dalam rangka penanganan Covid-19
Perencanaan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tersebut tertuang di bagian satu mengenai maksud dan  tujuan.  Maksud  dibentuknya  peraturan  tersebut  adalah  sebagai  pedoman  pelaksanaan PSBB  dalam  rangka  penanganan  Covid-19  di  Kabupaten  Indramayu.  Tujuannya  untuk  membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/atau barang dalam rangka menekan penyebaran Covid-19, meningkatkan  antisipasi  perkembangan  eskalasi  penyebaran  Covid-19,  memperkuat  upaya penanganan  kesehatan  akibat  Covid-19,  menangani  dampak sosial  dan  ekonomi  dari  penyebaran Covid-19. Berikut adalah landasan hukum atau dasar hukum dibentuknya Perbup nomor 29 tahun 2020 tentang pedoman PSBB dalam penanganan pandemi Covid-19, di antaranya: 9
1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang- undang nomor 43 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan  provinsi  Djawa  Barat  (berita  negara  Republik  Indonesia  tahun  1950) yang  mana  telah
diubah  dengan  undang-undang  Nomor  4  tahun  1968  tentang  pembentukan  kabupaten Purwakarta dan kabupaten Subang dengan mengubah undang-undang nomor 14 tahun 1950 tentang  pembentukan  daerah-daerah  kabupaten  dalam  lingkungan  provinsi  Djawa  Barat (lembaran  negara  Republik  Indonesiatahun  1968  nomor  31,  tambahan  lembaga  negara Republik Indonesianomor 2851);
3. Undang-undang nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular (lembaga negara Republik  Indonesia  tahun  2002  nomor  2,  tambahan  lembaran  negara  Republik  Indonesia nomor 4723);
4. Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara Republik Indonesia (lembaran negara  Republik  Indonesiatahun  2002  nomor  20.  Tambahan  lembaran  negaraRepublik Indonesia nomor 4168);
5. Undang-undang  nomor  24  tahun  2007  tentang  penanggulangan  bencana  (lembaran  negara Republik Indonesia nomor 4723);
6. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (Lembaga negara Republik Indonesia  tahun  2009  nomor  96,  tambahan  lembaran  negara  Republik  Indonesia nomor 5025);
7. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan (lembara negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 144, tambahan lembaga negara Republik Indonesia nomor 5063);
8. Undang-undang  nomor  23  tahun  2014  tentang  pemerintahan  daerah  (lembaran  negara Republik  Indonesia  tahun  2014  nomor  244,  tambahan  lembaga  negara  Republik Indonesia  nomor  5587)  sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan  undang- undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5679);
9. Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemeirntahan (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 292, tambahan lembaran negara Republik  Indonesia nomor 56010;
10. Undang-undang  nomor  6  tahun  2018  tentnag  kekarantinaan  kesehatan  (lembaran  negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 128, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 6263);
11. Peraturan  pemerintah  pengganti  undang-undang  nomor  1  tahun  2020  tentang  kebijakan keuangan  negara  dan  stabilitas  sistem  keuangan  untuk  penanganan  pandemi  corona  virus disease  2019  (Covid-19) dan/atau  dalam  rangka  menghadapi  ancaman  yang  membahyakan perekonomian  Nasional  dan/atau  stabilitas  sistem  keuangan  (lembaran  negara  Republik
Indonesia tahun 2020 nomor 87, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 6485);
12. Peraturan  pemerintah  nomor  40  tahun  1991  tentang  penanggulangan  wabah  penyakit menular  (lembaran  negara  Republik  Indonesia  tahun  1991  nomor  49,  tambahan  lembaran negara Republik Indonesia nomor 2447);
13. Peraturan  pemerintah  nomor  21  tahun  2008  tentang  penyelenggaraan  penanggulangan bencana  (lembaran  negara  Republik  Indonesia  tahun  2008  nomor  42,  tambahan  lembaran negara Republik Indonesia nomor 4828);
14. Peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana (lembaran negara Republik Indonesia nomor 4828);
15. Peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana  (lembaran  negara  Republik  Indonesia  tahun  2008  nomor  43,  tambahan  lembaran negara Republik Indonesia nomor 4829);
16. Peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah (lembaran negara Republik Indonesia  tahun  2016  nomor  114.  Tambahan  lembaran  negara  Republik Indonesia  nomor  5887) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemeirntah nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah (lembaran negara Republik Indonesia nomor 6402);
17. Peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 nomor 43, tambahan lembaran negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 42, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 6322);
18. Peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial skala besar dalam rangka  percepatan  penanganan  corona  virus  disease  2019  (Covid-19)  (lembaran  negara Republik  Indonesia  tahun  2020  nomor  91,  tambahan  lembaran  negara  Republik  Indonesia nomor 6487);
19. Peraturan presiden nomor 17 tahun 2018 tentang penyelenggaraan kedaruratan bencana pada kondisi tertentu (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 34);
20. Keputusan presiden nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan corona virus disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan keputusan presiden nomor 9 tahun  2020  tentang  perubahan  atas  keputusan  presiden  nomor  7  tahun  2020  tentanng gugus tugas percepatan penanganan corona virus disease 2019 (Covid-19);
21. Keputusan  presiden  nomor  11  tahun  2020  tentang  penetapan  kedaruratan  kesehatan masyarakat corona virus disease 2019 (Covid-19);
22. Keputusan presiden nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan bencana Non alam penyebaran corona virus disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional;
23. Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah  sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan  peraturan  menteri  dalam negeri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
24. Peraturan  menteri  dalam  negeri  nomor  20  tahun  2020  tentang  percepatan  penanganan corona virus disease 2019 di lingkungan pemerintah daerah;
25. Peraturan menteri kesehatan nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (Covid-19);
26. Peraturan menteri perhubungan nomor PM 18 tahun 2020 tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran corona virus disease 2019 (Covid-19);
27. Keputusan  menteri  kesehatan  nomor  HK.01.07/MENKES/289/2020  tentang  penetapan pembatasan  sosial  berskala  besar  di  wilayah  Provinsi  Jawa  Barat  dalam  rangka  percepatan penanganan corona virus disease 2019 (Covid-19);
28. Peraturan  gubernur  Jawa  Barat  nomor  36  tahun  2020  tentang  pedoman  pembatasan  sosial berskala  besar  dalam  penanggulangan  corona  virus  disease  2019  (Covid-19)  di  wilayah Provinsi Jawa Barat;
29. Peraturan  daerah  kabupaten  Indramayu  nomor  4  tahun  2007  tentang  pokok-pokok pengelolaan  keuangan  daerah  di  kabupaten  Indramayu  (Lembaran  daerah  kabupaten Indramayu tahun 2007 nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten Indramayu  nomor  11  tahun  2015  tentang  perubahan  atas  peraturan  daerah  kabupaten Indramayu  nomor  4  tahun  2007  tentang  pokok-  pokok  pengelolaan  keuangan  daerah  di kabupaten Indramayu (lembaran daerah kabupaten Indramayu tahun 2015 nomor 11);
30. Peraturan daerah kabupaten Indramayu nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten Indramayu (Lembaran daerah kabupaten Indramayu);
Pertimbangan dibuatnya peraturan tersebut ditinjau dari beberapa asas di antaranya adalah:
1. Asas Yuridis
a. Undang-undang nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular (lembaran negara  Republik  Indonesia  tahun  1984  nomor  20,  tambahan  lembaran  negara republik indonesia nomor 3273);
b. Intruksi  Presiden  Republik  Indonesia  nomor  6  tahun  2020  tentang  peningkatan disiplin  dan  penengakan  hukum  protokol  kesehatan  dalam  pencegahan  dan pengendalian corona virus disease 2019 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum  protokol  kesehatan  dalam  pencegahan  dan  pengendalian  corona  virus
disease 2019;
c. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  nomor  20  tahun  2020  tentang  percepatan penanganan corona virus disease 2019 di lingkungan pemerintah daerah;
d. Keputusan  Menteri  Kesehatan  Nomor  HK.01.07/MENKES/289/2020  tentang penetapan pembatasan sosial berskala besar di wilayah provinsi Jawa Barat dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (Covid-19);
e. Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 36 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam penanggulangan corona virus disease 2019 (Covid-19) di wilayah provinsi Jawa Barat;
f. Perintah Bupati Indramayu untuk segera menerbitkan Perbup.
2. Asas  Sosiologis:  Dengan  adanya  wabah  penyakit,  maka  masyarakat  Indramayu  perlu perlindungan, dan kemudian sebagai pemerintah daerah berkewajiban melindungi, jangan sampai wabah tersebut semakin merebak sehingga banyak memakan korban masyarakat Indramayu.Untuk  mengantisipasi itu  perangkat  daerah  dan  juga  aparatur  dilapangan perlu  atau  butuh  regulasi  sebagai  pegangan.Supaya  masyarakat  bisa  diarahkan  untuk mentaati  protokol  kesehatan,  kemudian  juga  menyediakan  sarana  dan  prasarana kesehatan dan juga obat-obatan atau vitamin ketika ada masyarakat yang terdampak.
3. Asas Filosofis: Sesuai dengan falsafah Negara Indonesia yaitu pancasila pada sila ke lima yaitu  “keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  indonesia”.  Bahwa  semua  warga  Indramayu harus dijamin haknya dan mendapatkan perlindungan tanpa memandang bulu. Dengan adanya  peraturan  tersebut,  diharapkan  masyarakat  bisa  mentaati  protokol kesehatan,tapi di sisi lain roda perekonomian masyarakat Indramayu juga tetap berjalan, sehingga masyarakat tetap berusaha, yakni dengan adanya pembatasan-pembatasan, bukan berarti tidak boleh, hanya saja terbatasi. 10
Strategi  yang  akan  digunakan  untuk  tercapainya  target  pada  suatu  kebijakan  dalam pelaksanaan PSBB ini, yaitu: Pertama , strategi melalui sosialisasi atau pendekatan persuasif dalam hal ini dilakukan oleh dinas komunikasi dan informasi dengan membuat browsur atau pamflet dan baliho yang tekait dengan pandemi Covid dan penegakan protokol kesehatan. Kedua , strategi represif atau penegakanmelalui  pemerintah  daerah  dengan  melakukan  pendekatan,  pengumuman  dan  lain sebagainya.
Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka penanganan Covid-19
Teknis dalam menerapkan Perbup tersebut yaitu dengan dibentuknya tim satgas (satuan tugas) yang terdiri  dari  unsur  TNI,  Polri,  Satpol  PP,  Dinas  Perhubungan  dan  dinas  lainnya  untuk menentukan titik berdasarkan hasil kesepakatan atau titik yang berdasarkan hasil pengaduan dan titik yang berdasarkan perintah pimpinan. Kemudian pada aspek sosial budaya dan ekonomi dalam Perbup no 29 tahun 2020 tentang pedoman PSBB bagian ke-6 pasal 16 mengenai pelarangan acara yang berpotensi mengundang  kerumunan,  misalnya  acara  hajatan  khitanan  atau  pernikahan  dll).  Hal  tersebut  akan dilakukan penertiban dan pengamanan. Dimana dalam masa PSBB jilid pertama diterapkan bahwasannya kegiatan sosial budaya dihentikan secara semi total yakni harus sesuai syarat dan ketentuan peraturan yang berlaku. 11
Sebuah peraturan pasti akan menimbulkan berbagai pandangan, di antaranya ada yang pro dan kontra.  Sama  halnya  dengan  perbup  tersebut  banyak  menimbulkan  dampak  yang  dianggap  cukup signifikan  oleh  masyarakat,  terlebih  pada  masyarakat  yang  pekerjaan  utamanya  pada  bidang  seni. Secara  eksisting  hal  tersebut  tidak  dapat  ditanpik  atau  dikesampingkan,  dengan  demikian  semua tergantung pada peran dan posisi masing- masing. Karena posisi pemerintah sebagai penegak hukum dan penegak disiplin Covid-19 maka yang menjadi parameter pemerintah adalah jika memang terjadi pelanggaran  maka,  penegak  akan  menegakkan  sanksinya.  Meski  secara  sosial  budaya  bahwa masyarakat butuh makan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari- harinya dengan pekerjaan seninya,  akan  tetapi  pemerintah  selaku  penegak  hukum,  sepanjang  ada  perintah  dan  sepanjang  ada pengaduan serta adanya target tugas melakukan penertiban maka harus dilaksanakan penertiban atau penegakan hukumnya. 12
Pada pasca Perbup nomor 29/2020, berdasarkan petunjuk atau amanat dari presiden melalui menteri, ada sedikitnya kelonggaran dalam penerapan PSBB, dimana daerah diberikan kelonggaran yaitu  dengan  dibuatkannya  Perbup  tentang  Adaptasi  Kebiasaan  Baru  (AKB)  yang  kemudian  diberikan kelonggaran  lagi  dengan  adanya  surat  edaran  atau  keputusan  bupati  tentang  penerapan  pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro yang ruang lingkupnya hingga ke tahap desa dan kecamatan.
Dalam menerapkan atau pelaksanaan Perbup PSBB sesuai dengan perannya, Satpol PP dapat  menerapkan  sanksi  administratif  jika  ditemukan  atau  terbukti  adanya  unsur  pelanggaran terhadap perbup tersebut. Sanksi pelanggaran PSBB sendiri tertuang dalam Perbup no 45 tahun 2020 tentang  Pengenaan  Sanksi  Administratif  Terhadap  Pelanggaran  Tertib  Kesehatan  dalam  Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan CoronaVirus
Disease  2019  (Covid-19)  di  Kabupaten  Indramayu.  Sanksi-sanksi  yang  diterapkan  terbagi  dalam beberapa sanksi, di antaranya: 13
1. Sanski  bersifat  ringan  yang  meliputi  teguran  lisan  dan  tulisanbagi  pelanggar  yang  tidak menggunakan masker  ditempat  umum,  berkerumun  dan  bagi tempat  usaha  atau  tempat umum yang tidak menyediakan sarana mencuci tangan.
2. Sanksi sedang yang meliputi penjaminan kartu identitas atau KTP dan kerja sosial. Biasanya berupa sanksi fisik yakni melakukan push up , sanski kebersihan dan sanksi sosial dengan memakai nametag “saya pelanggar” kemudian berjalan keliling.
3. Sanksi berat yang berupa denda adminisratif atau penutupan tempat usaha. Denda administratif dimulai dari  Rp.  25.000,-  hingga  maksimal  Rp.300.000,-  yang  mana  semua  tergantung dari jenis pelanggarannya. Lalu penutupan tempat usaha, toko modern (mini market, toserba dll)  jika  terbukti  melakukan  pelanggaran  atas  jam  operasional  dan  melanggar  prokes  yang telah ditetapkan maka akan ditindaklanjuti  melalui  penutupan  tempat  usaha.  Pada  kegiatan sosial budaya jika terbukti melanggar
maka akan  dikenakan sanksi pemberhentian sementara kegiatan atau  pemberhentian  secara tetap kegiatan tergantung unsur pelanggarannya.
Dengan  berdasarkan  jumlah  penduduk  Indramayu  yang  mencapai  1,3  juta  sekian  jiwa  dan sementara presentase pelanggaran di kabupaten Indramayu masih pada angka empat ribu sekian dan bisa dibilang masih 1,0%- sekian, tidak sampai 5000-an kasus pelanggar. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat khusunya para pekerja seni sangatlah tinggi, tidak sedikit masyarakat menjerit dikarenakan pekerjaan utamanya hilang begitu saja tanpa ada kepastian. Disinyalir dari hasil wawancara dengan “Nina Agustin Group” selaku pelaku usaha seni yang  menerangkan  bahwa  kerugian  yang  didapatkan  dapat ditaksir hingga ratusan juta untuk satu kali musim hajatan yang berkisar selama 2 bulan. 14
Setelah masa recovery , pemerintah daerah sempat membuka kembali dengan ketentuan baru pengganti PSBB yaitu AKB (Adaptasi Kegiatan Baru) dengan adanya kelonggaran-kelonggaran untuk boleh  dilakukannya kegiatan  sosial  budaya  dan  ekonomi  dengan  syarat  mematuhi  protokol kesehatan. Namun hal tersebut menimbulkan gejolak baru sehingga para seniman turun kejalan dan demo melakukan aksi tuntutan atas kejelasan nasib para seniman perihal izin kegiatannya yang terlalu  terbelit-belit  bahkan  sampai  saling  lempar  terkait  perizinan.  Contoh  kasusnya  pada  Desa Anjatan ketika telah mendapatkan izin dari pihak berwenang untuk manggung pada waktu siangnya saja, namun tiba-tiba dibubarkan oleh aparat setempat.
Evaluasi  Peraturan  Bupati  nomor  29  Tahun  2020  tentang  pedoman  PSBB  dalam rangka penanganan Covid-19
Berdasarkan  temuan  pansus  Covid-19  Kabupaten  Indramayu,  melihat  bahwa  upaya  yang dilakukan untuk membantu masyarakat terkhususnya seniman dimulai dari pendataan hingga eksekusi oleh pemerintah daerah namun terbilang belum begitu efektif. Terkait pemenuhan hak para pegiat seni dinilai kurang terdistribusikan secara merata, karena data yang didapatkan tidak menyeluruh dan terlalu legal formil, tidak esuai dengan yang ada dilapangan. Yang berhak menerima hanya mereka yang tergabung dalam asosiasi L- Musentra (Lembaga musik seni pantura) dan Jamantra ( Jawara seniman pantura).
Berjalannya waktu pemberlakuan PSBB di Indramayu, pansus menilai bahwa jumlah kasus dan sebaran kasus  bahayaCovid-19  di  Indramayu  tetap  meningkat.  Menurut  ketua  pansus  Bapak  Abdul Rahman  menilai  bahwa  suatu  keberhasilan  kebijakan  memiliki  beberapa  indikator,  diantarnya:  1) Memiliki regulasi yang bagus,
2) Anggaran yang cukup, 3) Dukungan penuh dari masyarakat.
Faktor lain dari ketidakberhasilannya yaitu, jika dilihat dari segi pemerintah daerah dan SKPD lainnya, pansus  melihat  sosialisasi  dan  edukasi  terkait  perbup  dan  bahaya  Covid-19  dinilai  sangat kurang,  karena  belum bisa  sampai  menembus  masyarakat  hingga  tingkat  bawah.  Tingkat  kesadaran masyarakat  rendah  disebabkan  kegagalam  pemerintah  daerah  dalam  hal  ini  satuan  tugas  Covid-19 sendiri yang kurang dalam mensosialisasikan perbup dan mengedukasi masyarakat. Kegagalan perbup tersebut  disebabkan  pihak  berwenang  terlalu  fokus  kesebuah  tindakan  dibandingkan  melakukan tindakan preventif.
Kemudian  jika  berdasarkan  diskusi  yang  berkembang  dalam  rapat  penyelarasan  Pansus  5 DPRD dengan satuan Tugas Penanganan Covid-19 dalam pemulihan ekonomi Kabupaten Indramayu mendapatkan beberapa kesimpulan di antaranya sebagai berikut:
1. Kebijakan penangananCovid haruslah responsif, cepat, komprehensif dan sistematis.
2. Penanganan  dari  aspek  kesehatan  harus  semakin  dikuatkan,  standar  sampling  dan  tracking wajib  sesuai berstandar  WHO  dan  dilaksanakan  secara  masif  agar  mampu  melacak  dan memutus mata rantai penyebaran atau penularan virus Covid-19 di Kabupaten Indramayu.
3. Fasilitas kesehatan dari puskesmas hingga rumah sakit rujukan untuk pasien Covid-19 perlu terus dioptimalkan kapasitas dan kinerjanya, selain itu perlu juga penambahan tempat isolasi yang memadai serta mempunyai fasilitas yang lengkap.
4. Adanya  sistem  perlindungan  fasilitas  kepada  tenaga  medis,  jangan  terjadi  lagi  ada  tenaga medis yang gugur dalam bertugas.
5. Optimalisasi distribusi bantuan sosial dan bantuan UMKM dengan perbaikan data penerima sehingga tidak ada kesan tidak adil.
6. Melaksanakan pendataan secara akurat agar pelaksanaan penyaluran bantuan-bantuan tersebut agar  tepat  sasaran  mengingat  pada  tahun  2021  sendiri  masih  akan  ada  bantuan  sosial  dan bantuan bagi UMKM yang telah disiapkan oleh pemerintah pusat dan provinsi.
7. Agar penangangan Covid-19 ini tidak terkesan rancu, baik pada sisi kesehatan maupun sisi ekonomi diharapkan kedepannya pemerintah Kabupaten Indramayu perlu memperbaiki sistem komunikasi dan koordinasi antar lembaga.
8. Perlu  adanya  edukasi  dan  sosialisasi  kepada  masyarakat,  seperti  video  edukasi  yang disebarluaskan melalui media sosial, hal ini penting agar masyarakat mejadi paham tentang Covid-19,  bagaimana  caranya  agar  terhindar  dari  paparan  virus  dengan  pedoman  3M (Memakai  masker,  Mencuci  tangan  dan Menjaga  jarak),  kemudian  bagaimana  menyikapi orang yang tertular Covid-19, hingga apa yang harus dilakukan jika telah terinfeksi Covid- 19.
Evaluasi yang dilakukan Pansus 5 berdasarkan pendekatan evaluasi formal ( formal evaluation ) yaitu suatu  pendekatan  yang  menggunakan  metode-metode  deskriptif  guna  menghasilkan  informasi  yang valid  mengenai  hasil  kebijakan  dengan  tetap  melaksanakan  evaluasi  dari  hasil  berdasarkan  tujuan kebijakan yang telah ditetapkan dan diumumkan secara formal oleh para pembuat kebiajakan dan tenaga administratif. Asumsi pada pendekatan ini ialah bahwa tujuan dan target yang telah diumumkan secara formal yakni ukuran yang paling tepat untuk mengevaluasi manfaat atau nilai suatu kebijakan. 15

## PENUTUP
Berdasarkan hasil pengamatan  dan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka  dapat disimpulkan:
1. Maksud  dibentuknya  peraturan  tersebut  adalah  sebagai  pedoman  pelaksanaan  PSBB  dalam rangka penanganan  Covid-19  di  Kabupaten  Indramayu.  Yang  bertujuan  untuk  membatasi kegiatan  tertentu dan pergerakan orang dan/atau barang dalam rangka menekan penyebaran Covid-19,  meningkatkan  antisipasi  perkembangan  eskalasi  penyebaran  Covid-19, memperkuat  upaya  penanganan  kesehatan  akibat  Covid-19,  menangani  dampak  sosial  dan ekonomi dari penyebaran Covid-19.
2. Peraturan BupatiNomor 29/2020 ditetapkan tanggal 04 Mei tahun 2020, diundangkan tanggal 06 Mei tahun 2020, berlaku tanggal 06 Mei tahun 2020 dan kemudian diterapkan secara efektif dari  bulan  Juli  hingga  Desember  tahun  2020  dengan  sudah  menerapkan  sanksi
administratif.Dalam  pelaksanaannya,  PSBB  terbagi  menjadi  6  jilid.  Pada  teknis  dilapangan sebelum melakukan pengawasan, akan dilakukan koordinasi terlebih dahulu atau penjadwalan oleh semua anggota tim satgas yang terdiri dari unsur TNI,
Polri,  Satpol  PP,  Dinas  Perhubungan  dan  dinas  lainnya  untuk  menentukan  titik berdasarkan  hasil  kesepakatan  atau  titik  yang  berdasarkan  hasil  pengaduan  dan  titik  yang berdasarkan  perintah  pimpinan. Pada  aspek  sosial  budaya,  mengenai  pelarangan  acara  yang berpotensi  mengundang  kerumunan,  misalnya  acara  hajatan  (khitanan  atau pernikahan  dll). Hal  tersebut  akan  dilakukan  penertiban  dan  pengamanan.  Dalam  masa  PSBB  jilid  pertama diterapkan  bahwasannya  kegiatan  sosial  budaya  dihentikan  secara  semi  total  yakni  harus sesuai  syarat  dan  ketentuan  peraturan  yang  berlaku.  Sanksi  yang  diterapkan  terbagi  dalam beberapa sanksi, di antaranya: Sanksi bersifat ringan. sanksi sedang dan sanksi berat.
3. Evaluasi yang dilakukan pansus DPRD menyimpulkan bahwa pada berjalannya pemberlakuan PSBB di Indramayu, pansus menilai bahwa jumlah kasus dan sebaran kasus di Indramayu tetap meningkat. Pansus menilai bahwa kebijakan tersebut belum berhasil, melihat bahwa regulasi yang  ada  cukup  bagus, anggaran  yang  cukup  namun  faktor  ketidakberhasilannya  yaitu dikarenakan semangat dan disiplin masyarakat untuk mematuhi perbup tersebut masih kurang dilihat dari jumlah kasus yang tiap harinya terus tinggi. Hal tersebut diyakini karena kurangnya sosilisasi dan edukasi mengenai perbup dan bahaya Covid-19 oleh pihak yang berwenang.

## DAFTAR PUSTAKA
Bobang Nurisman Pelita, Dkk. 2020. Kebijakan Politik Strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat diBidang Logistik  diTengah  Covid-19 Hukum  Tata  Negara FSH  UIN  SGD  Bandung:
http://digilib.uinsgd.ac.id/30867/.
Hanoatubun,  S.  2020. Dampak  Covid – 19  terrhadap  Perekonomian  Indonesia . EduPsyCouns:  Journal  of Education, Psychology and Counseling , 2 (1), 146-153,2020. Retrieved from https://ummaspul.e-  journal.id/Edupsycouns/article/view/423 .  Dikutip  20  Oktober  2020 23: 29 wib.
Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020  tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
Nugroho,  Riant.  2009. Public  Policy:Teori  Kebijakan – Analisis  Kebijakan-Proses ,  Jakarta:  Elex  Media Komputindo. Nur  Rohim  Yunus  dkk.  2020. Kebijakan  Pemberlakuan  Lockdown  Sebagai  Antisipasi Penyebaran Corona  Virus (Covid-
19) . Jurnal Sosial dan Budaya,Vol. 7 no.3, FSH UIN Syarif Hidayatullah  Jakarta.
Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam Masa Pandemi Covid-19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB.
Perbup Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan PSBB dan AKB dalam Penanggulangan Covid-19.
Rohman,A.  2016. Implementasi  kebijakan  melalui  Kualitas  Pelayanan  Penerimaan  Pajak  Daerah  dan Implikasinya  terhadap  Kepuasan  Masyarakat  di  Dinas  Pendapatan  Kabupaten  Kuningan ,  Bandung: Universitas Pasundan.
Sugiyono. 2017. Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), Bandung:
Alfabeta. UUD NRI Tahun 1945.