## PANCASILA: Jurnal Keindonesiaan
Volume 4 Issue 1, April 2024 P-ISSN: 2797-3921, E-ISSN: 2797-3018 DOI: / 10.52738/pjk.v4i1.158 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Implementasi  Nilai-Nilai  Pancasila  Dan  Moderasi  Agama  Sebagai  Upaya Menangkal Gerakan Radikal di Indonesia
Fitriya Wulansari 1 , Anifatul Kiftiyah 2
1 Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Jakarta, Indonesia, ramadhan2020hikmat@gmail.com
2 Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Jakarta, Indonesia, anifkiftiyahjob.03@gmail.com
Abstract: The eroding attitude of tolerance and the growing strength of religious radicalism in Indonesia can lead to polarization  in  society.  To  deal  with  this  problem,  contributions  from  all  elements  of  society  are  needed  by implementing Pancasila values and religious moderation in daily life so that tolerance and mutual respect grow in the midst of our society. In addition, religious moderation also has an important role as a mediator so that it is not rigid in religion. This research is a library research using a phenomenological approach with an inductive thinking framework. In his delivery, the author uses argumentative methods to convey opinions and sources that support this research. The conclusion of this research is that very serious handling is needed in dealing with acts of radicalism, not only at the source of the problem but the causes and consequences of acts of radicalism also need to be resolved. The  government  has  made  every  effort  to  minimize  religious  radicalism  through  the  Pancasila  Ideology Development Agency (BPIP). In addition, moderate religious organizations such as NU and Muhamadiyah can be at the forefront of preventing the spread of religious radicalism in society.

## Keywords: Religious Radicalism; Pancasila; Religious Moderation
Abstrak: Terkikisnya sikap toleransi dan semakin kuatnya paham radikalisme agama yang ada di Indonesia dapat menyebabkan terjadinya polarisasi di masyarakat. Untuk menangani persoalan tersebut dibutuhkan kontribusi dari seluruh  elemen  masyarakat  dengan  cara  mengimplementasikan  nilai-nilai  Pancasila  dan  moderasi  agama  dalam kehidupan sehari-hari agar sikap toleransi dan saling menghargai tumbuh di tengah-tengah masyarakat kita. Selain itu, moderasi agama juga mempunyai peran penting sebagai penengah agar tidak kaku dalam beragama. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan menggunakan pendekatan fenomenologi dengan kerangka berfikir induktif. Dalam  penyampaiannya,  penulis  menggunakan  metode  argumentative  untuk  menyampaikan  pendapat-pendapat dan sumber-sumber yang mendukung penelitian ini. Hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah, butuh penanganan yang sangat serius dalam menangani tindakan radikalisme, tidak hanya pada sumber masalah akan tetapi penyebab dan akibat dari tindakan radikalisme juga perlu diselesaikan. Pemerintah telah berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir  radikalisme  agama  melalui  Badan  Pembinaan  Ideologi  Pancasila  (BPIP).  Selain  itu  ormas-ormas keagamaan yang moderat seperti NU dan Muhamadiyah dapat menjadi garda depan untuk mencegah penyebaran paham radikalisme agama di masyarakat.
Kata Kunci: Radikalisme Agama; Pancasila; Moderasi Agama.

## 1. Pendahuluan
Hingga  saat  ini,  isu-isu  agama  masih  sering  diperbincangkan  oleh  banyak  kalangan  baik secara  formal  maupun  informal.  Hal  tersebut  berkaitan  erat  dengan  suasana  keagamaan  yang terjadi di Indonesia. Berbagai polemik agama terjadi hingga menimbulkan perdebatan yang tidak berujung.  Selain  itu  akibat  dari  polemik  tersebut  adalah  terkikisnya  kerukunan  antar  umat beragama  antara  satu  dengan  yang  lainnya,  terlebih  lagi  adanya  paham  radikalisme  dari kelompok  tertentu  yang  menyebabkan  terancamnya  keberadaan  orang  lain  karena  teror-teror yang diciptakannya.
Seringkali  radikalisme  dipahami  sebagai  suatu  pemikiran  dan  tindakan  yang  cenderung melakukan  perubahan  dengan  cara-cara  kekerasan  dan  sangat  ekstrim.  Maraknya  aksi  atau tindakan radikalisme yang terjadi di negara Indonesia, termasuk radikalisme agama merupakan hal yang harus dapat dikendalikan. Tidak hanya mengendalikan aksi-aksi radikalisme, akan tetapi
hal  penting  lainnya  yang  harus  dikendalikan  adalah  penyebaran  paham-paham  radikalisme  di berbagai kalangan agar penyebaran radikalisme agama tersebut tidak tumbuh semakin pesat.
Gerakan-gerakan  radikalisme  yang  terjadi  ditandai  dengan  aksi-aksi  ekstrem  yang  dapat menimbulkan  ketakutan  dan  kegaduhan  di  masyarakat.  Masyarakat  merasa  keamanannya terancam  sehingga  saling  mencurigai  satu  sama  lain.  Orang-orang  akan  merasa  terancam  dan saling  curiga  jika  ada  aksi-aksi  dan  tindakan  yang  tidak  biasa  dilakukan,  termasuk  aksi-aksi radikal, aksi-aksi demonstrasi yang anarkis, makar, dan aksi lainnya yang dapat dilakukan oleh kelompok maupun individu (Jainuri, 2016).
Upaya  yang  dilakukan  dalam  menangkal  radikalisme  adalah  dengan  melibatkan  seluruh elemen  masyarakat  dengan  membekali  masyarakat  dengan  pengetahuan  bahaya-bahaya radikalisme,  selain  itu  menumbuhkan  dan  mengimplementasikan  nilai-nilai  Pancasila  dalam kehidupan  sehari-hari  mempunyai  pengaruh  besar  dalam  menangkal  tindakan  radikalisme. Pemerintah  juga  harus  melakukan  deradikalisasai  melalui  revolusi  mental  untuk  menangkis berkembangnya  paham  radikalisme.  Upaya-upaya  di  atas  juga  perlu  didukung  dengan  peran agama sebagai pembawa misi kedamaian, agama mempunyai peran yang sangat penting. Peran agama dapat menunjukkan agama sebagai wujud rahmatan lil alamin, bukan sebagai wujud dari tindakan radikalisme.
Realitas  yang  terjadi  tentang  radikalisme  agama  di  Indonesia  semakin  hari  semakin meresahkan, khususnya  pasca reformasi. Tindakan radikalisme agama tampil dalam tindakan yang tidak manusiawi dan sangat memilukan seperti bom Bali,  JW Marriot Jakarta, tragedi yang terjadi di Poso, Sambas, Tolikara, Ambon dan seterusnya. Baru-baru ini pada tanggal 5 Februari 2023 aksi penembakan juga terjadi di kantor pusat Majelis Ulama Indonesia.  Aksi-aksi tersebut terjadi karena minimnya sikap toleransi dan maraknya radikalisme agama di Indonesia.
Terkikisnya  sikap  toleransi  dan  semakin  kuatnya  paham  radikalisme  agama  yang  ada  di Indonesia,  dapat  mengakibatkan  adanya  ketidakseimbangan  yang  terjadi  di  masyarakat.  Dan ironisnya  penyebab  dari  tindakan  tersebut  diidentikkan  terhadap  umat  Islam.  Hal  tersebut dikarenakan  banyak  umat  Islam  yang  terlibat  jaringan  radikal  dan  menjadi  teroris.  Artinya, seolah-olah  agama  Islam  merupakan  agama  yang  menyimpang  dan  tidak  peduli  terhadap kemanusiaan.  Islam  dianggap  sebagai  agama  yang  melahirkan  perilaku-perilaku  radikal  dan menyimpang.  Hal  tersebut  juga  menyebabkan  kekhawatiran  umat  Islam  sendiri  dalam kehidupan sehari-harinya (Hamzah, 2018).
Langkah-langkah  yang  dilakukan  untuk  menangkal  perkembangan  paham  radikalisme adalah  dengan  mengoptimalkan  peran  nilai-nilai  Pancasila,  mengoptimalkan  peran  keluarga, pengajar,  tokoh  agama,  lingkungan  dan  pemerintah.  Masyarakat  perlu  untuk  dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu agama juga mempunyai  peran  yang  sangat  penting  dalam  menangkal  radikalisme  melalui  ajaran-ajaran wasathaniyah melalui moderasi agama.
Nilai-nilai Pancasila dapat tumbuh karena kuatnya ideologi Pancasila dalam diri seseorang. Ideologi Pancasila dikenal sebagai ideologi yang dinamis, dapat mengikuti perkembangan zaman, dan  merupakan  konsensus  bersama  (Kaelan,  2000).  Oleh  karena  itu  Pancasila  dijadikan landasan  dalam  aspek  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Pada  hakekatnya  Pancasila merupakan dasar negara yang tidak berubah dan tidak boleh diubah. Karena selain sebagai dasar negara  Pancasila  juga  merupakan  ideologi  negara  yang  dijadikan  sebagai  pedoman  hidup (Purnomo, 2009).
Permasalahan muncul ketika seseorang atau kelompok berusaha untuk mengganti ideologi tersebut dengan cara radikal dan mengatasnamakan agama sebagai dasar pembenaran. Maraknya tindakan radikalisme agama dari dulu hingga saat ini masih menjadi PR besar bagi pemerintah. Oleh  karena  itu  dalam  tulisan  ini  akan  membahas  dua  permasalahan  yaitu,  bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dan moderasi agama dalam menangkal tindakan radikalisme agama yang terjadi di Indonesia?

## 2. Tinjauan Pustaka
Terdapat  beberapa  penelitian  yang  membahas  tentang  radikalisme  antara  lain  tulisan Muhamad  Turizal  Husain  dengan  judul  Fenomena  Radikalisme  di  Indonesia.  Hasil  dari penelitian ini adalah bahwasanya latar belakang dari pemikiran Khawarij dan Ikhwanul Muslimin yang  dapat  berubah  menjadi  pemikiran  radikal  dalam  persoalan  agama  sehingga  secara  tidak langsung mempunyai dampak dalam perkembangan Islam hingga saat ini.
Tulisan yang kedua dengan judul Implementasi Nilai Filosofis Pancasila dan Agama Islam dalam  Menangkal  paham  radikalisme  di  Indonesia  oleh  Dwiyana  Achmad  Hartanto.  Dalam tulisan ini membahas tentang nilai filosofis dalam Pancasila dan agama Islam dan upayanya dalam menangkal radikalisme.
Tulisan yang ketiga dengan judul Implementasi Nilai Pancasila dalam Menekan Radikalisme Agama. Dalam tulisan ini membahas tentang ketegasan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila di masyarakat (Fathani & Purnomo, 2020).
Yang  membedakan  kedua  artikel  tersebut  dengan  tulisan  ini  adalah  bahwasannya  kedua artikel tersebut tidak membahas bagaimana upaya pemerintah dalam menangani radikalisme dan terorisme di Indonesia. Sehingga tulisan ini dapat melengkapi kedua artikel tersebut.

## 3. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dalam  mengumpulkan  data  objek  yang dikaji. Proses pengumpulan data tersebut dapat berasal dari dokumen, jurnal,  undang-undang dan  sumber  data  lainnya  baik  sumber  data  primer  atau  sekunder  yang  berhubungan  dengan implementasi nilai-nilai Pancasila dan moderasi agama sebagai penangkal radikalisme agama di Indonesia.  Melalui  teknik  pengumpulan  data  tersebut  maka  penelitian  ini  termasuk  dalam penelitian library research.
Kerangka berfikir yang digunakan menggunakan kerangka berfikir induktif. Yaitu sebuah proses penyampaian melalui data dan fakta yang terjadi kepada representasi yang  lebih tinggi. Kemudian,  representasi  tersebut  dianalisis  dan  disimpulkan  sebagai  bentuk  jawaban  dari permasalahan  dalam  objek  penelitian.  Sedangkan  pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan  fenomenologi.  Dalam  penelitian  ini  membahas  tentang  fenomena  radikalisme agama  di  Indonesia,  dan  nilai-nilai  Pancasila  dan  moderasi  agama  mempunyai  peran  penting dalam  menangkal  paham  dan  tindakan  radikalisme  tersebut.  Teknik  analisis  yang  digunakan adalah  analisis  argumentatif  berdasarkan  pada  berbagai  kejadian  di  masyarakat  dan  pendapat dari  para  ahli.  Teknik  argumentatif  ini  merupakan  argumentasi  dari  penulis  dalam  melihat fenomena yang ada yang dipadukan dengan konsep yang ada.

## 4. Pembahasan
4.1. Radikalisme Agama Di Indonesia
a. Pengertian dan Penyebab Radikalisme
Kata  radikal  secara  etimologi  berasal  dari  kata radix.  Radix  mempunyai  arti  melakukan tindakan radikal dan dapat juga mempunyai arti sampai ke akarnya (Echols & Shadily, 1995). Dalam bahasa arab kata radikalisme dituliskan dengan beberapa istilah yaitu al-unf, alguluww dan at-tatharruf. Al- ‘unf mempunyai arti tindakan kekerasan dengan kekuatan yang illegal, atau dapat disebut  juga  dengan  tindakan  main  hakim  sendiri  untuk  melaksanakan  dan  menghukum seseorang  sesuai  dengan  kehendaknya  (Lajnah  Pentashihan  Mushaf  al- Qur‘an  Kementerian Agama, 2014).
Sedangkan  menurut  Yusuf  Qardhawi,  kata  radikalisme  dengan  istilah  kata at-tatharruf mempunyai  arti  berdiri  di  ujung  yang  jauh  dari  tengah-tengah.  Pada  awalnya  istilah  tersebut digunakan  untuk  hal-hal  yang  inderawi,  seperti  berdiri,  duduk,  atau  kegiatan  lainnya.  Namun dalam  perkembangannya,  istilah  tersebut  digunakan  untuk  sesuatu  hal  yang  abstrak,  seperti menepi dalam pikiran dan kegiatan, atau bahkan menepi dalam keagamaan (Qardhawi, 1989).
Radikalisme  mempunyai  beberapa  istilah  yang  berbeda.  Ada  yang  menyebut  radikalisme dengan  istilah  fundamental,  ekstrimisme,  dan  bahkan  terorisme.  Penamaan  istilah  ini  karena adanya  makna  yang  terkandung  mempunyai  arti  yang  hampir  sama.  Jika  radikalisme  diangga sebagai paham yang menggunakan kekerasan, maka fundamentalisme merupakan paham yang memperjuangkan sesuatu dengan cara radikal, sedangkan ekstrimisme diartaikan sebagai paham yang keras. Berbeda dengan paham terorisme, terorisme sering juga dikaitkan dengan paham radikal  dan  ektrim.  Karena  tindakan  terorisme  mengandung  makna  kekerasan  untuk menciptakan rasa takut kepada individu ataupun kelompok untuk mencapai tujuan dari pelaku terorisme (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995). Ketiga paham tersebut memiliki kesamaan yakni memaksakan kehendak dengan melakukan tindakan kekerasan kepada orang lain.
Radikalisme dalam lingkup agama merupakan gerakan yang dilakukan atas dasar agama yang bertujuan  untuk  mengubah  tatanan  sosial  dan  politik  dengan  cara-cara  kekerasan  (Rubaidi, 2008).  Hal  tersebut  sangat  wajar  karena  sejarah  terjadinya  tindakan  radikalisme  sering  kali didasari dari ajaran agama. Agama mempunyai power yang sangat besar, power tersebut dapat melebihi  politik,  sosial  dan  budaya.  Berdasarkan  pada  agama,  kelompok  penganut  paham radikalisme  melakukan  berbagai  tindakan  yang  dapat  menyakiti  orang  lain.  Mereka  dengan mudah  mengkafirkan  orang-orang  yang  tidak  sepaham  dengan  mereka,  bahkan  mereka  tidak segan untuk melakukan tindak kekerasan yang membahayakan orang lain yang tidak seideologi dengan mereka (Rodin, 2016).
Namun ada pendapat lain tentang paham radikalisme, yaitu tindakan radikalisme merupakan fenomena dari tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang merasa dirugikan oleh sosiohistoris dan sosiopolitik yang terjadi di masyarakat. gerakan tersebut lebih tepat dianggap sebagai gejala dari adanya sosiopolitk daripada gejala keagamaan meskipun dalam prakteknya mengatasnamakan  agama  (Hartanto,  2017).  Menurut  Azyumardi  Azra,  secara  konteks keagamaan  belum  ada  kesepakatan  yang  tepat  untuk  menggambarkan  gerakan  radikal  yang terjadi (Azumardi, 1996). Istilah radikalisme bukanlah istilah tunggal. Ia melekat pada objek yang dijadikannya  sebagai  sarana  untuk  menunjukkan  tindakan  radikalnya.  Istilah  yang  dapat
dinisbatkan  pada  berbagai  gerakan  yang  ada  di  masyarakat  seperti,  gerakan  politik,  gerakan agama, gerakan pendidikan, maupun gerakan ekonomi (Bakti, 2016).
Akan  tetapi  istilah  radikalisme  tidak  dianggap  sebagai  istilah  yang  netral  oleh  mayoritas penduduk  dunia.  Mereka  menganggap  bahwa  radikalisme  erar  hubungannya  dengan  agama, khususnya  agama  Islam.  Bahkan  sebagian  orang  dengan  terang-terangan  menganggap  agama Islam  sebagai  agama  yang  radikal.  Munculnya  anggapan  tersebut  dapat  memunculkan  kesan negative terhadap agama Islam, khususnya di negara Indonesia.
b. Fenomena Radikalisme Agama di Indonesia
Fenomena  radikalisme  yang  terjadi  di  Indonesia  sudah  berlangsung  sejak  lama.  Tindakan radikalisme  dapat  terjadi  kapanpun,  dimanapun  dan  siapapun  dapat  menjadi  korbannya. Tindakan  tersebut  sangat  merugikan  kedaulatan  negara  dan  memberikan  dampak  sosial  yang negatif kepada masyarakat. Masyarakat ketakutan karena merasa keamanannya terancam oleh tindakan-tindakan radikalisme disekitar mereka.
Dilihat  dari  segi  filosofis,  fenomena  radikalisme  agama  adalah  suatu  persoalan  yang mempunyai  hubungan  dengan  pengalaman,  memori  dan  penafsiran  tentang  agama (Banawiratma, 1993). Lahirnya kelompok radikal tersebut disebabkan oleh dua faktor utama, antara lain (Wahid, 2006): 1) Penganut Islam radikal atau yang disebut dengan Islam garis keras mengalami kekecewaan dan alienasi karena merasa tertinggal dengan umat Islam lainnya yang lebih maju terhadap peradaban saat ini dan masuknya budaya lain dengan segala perkembangan dan kemajuannya. Ketidakmampuan mereka dalam mengimbangi adanya perubahan tersebut akhirnya  mereka  melakukan  kekerasan  untuk  menghalangi  berkembangnya  budaya  yang  ada saat ini. 2) Kemunculan tindakan yang dilakukan oleh kelompok Islam radikal tidak lepas dari dangkalnya pengetahuan agama Islam.  Hal tersebut terjadi karena sebagian besar orang-orang yang masuk dalam kelompok Islam radikal adalah mereka yang tidak mempunyai background agama  yang  kuat.  Mereka  merasa  cukup  mengkaji  ilmu-ilmu  agama  dengan  interpretasi  yang berdasarkan pada pemahaman secara tekstual. Mereka lemah dalam mengkaji tafsir, kitab-kitab seperti ushul fiqh, maupun pemahaman tentang ilmu agama lainnya.
Pada tahun 2019, kelompok radikal melakukan propaganda melalui narasi yang disebarkan di dunia maya secara masif. Terdapat tiga isu yang merekan sebarkan dengan massif di dunia maya  yaitu,  tentang  intoleransi,  anti  pancasila  dan  anti  terhadap  NKRI.  narasi  propaganda intoleransi. Isu intoleransi sangat digencarkan di media sosial salah satunya dengan menyebarkan haram hukumnya mengucapkan selamat natal karena perbuatan tersebut merupakan tindakan yang dilarang dalam agama Islam. Tidak hanya itu, kelompok radikal bahkan memfitnah para ulama moderat  yang membolehkan hukum mengucapkan selamat hari keagamaan umat lain. Paparan aliran konservatif dan radikalisme dikalangan para remaja tidak lepas dari dunia internet yang sering mereka akses. Narasi yang cukup melekat adalah anti Pancasila. Kelompok radikal menarasikan kepada masyarakat bahwa Pancasila merupakan produk manusia sehingga harus diganti  dengan  hukum  Tuhan.  Dalam  narasi  tersebut  dijelaskan  bahwa  sebagai  orang  Islam sangat  penting  untuk  memberlakukan  hukum  Tuhan  yang  menjadi  sejarah  dalam  perjalanan agama  Islam,  yaitu  mengganti  Pancasila  dengan  khilafah.  Framing  yang  ketiga  adalah  narasi tentang  anti  NKRI.  Bagi  para  pengikut  kelompok  radikal  yang  ada  hanya  ikatan  ukhuwah Islamiyah.  NKRI  bukan  tempat  yang  dapat  merekatkan  dan  menguatkan  ikatan  tersebut. Persaudaraan  tersebut  akan  semakin  kuat  apabila  dibangun  dalam  sistem  khilafah  sebagai pengganti dari demokrasi di Indonesia. Dan mereka menghendaki adanya negara Islam, bukan
negara  Indonesia  dengan  system  demokrasi  dan  Pancasila  sebadai  ideologi  negara  (Malik, Hartawan, Wardana, & Indra, 2020).
Kelompok  radikal  selalu  berusaha  untuk  membawa  pemahamannya  ke  tengah  masyarakat dan  berusaha  untuk  mempengaruhi  dan  mengimplementasikan  paham  atau  ajarannya  dalam bentuk  perubahan  radikal  terhadap  tatanan  sosial  di  masyarakat  seperti,  budaya  islamisasi, tatanan  politik,  ekonomi  hukum,  kenegaraan  dan  hal-hal  sosial  lainnya  untuk  dijadikan  suatu kesatuan  dengan  agama  yang  berbau  agama  Islam  (Isnawan,  2018).  Berdasarkan  dari  prinsip demokrasi, sikap tersebut merupakan kebebasan berpendapat. Akan tetapi sikap destruktif yang bertujuan untuk merubah tatanan sosial dengan radikalisme dan paksaan kehendak merupakan hal  yang  melanggar  hukum.  Yang  menjadi  basis  utama  gerakan  ini  adalah  pendidikan  yang dilakukan melalui pengkaderan yang terukur dan terstruktur baik secara tatap muka, media cetak maupun media elektronik.
Adapun beberapa tindakan radikalisme dan terorisme di Indonesia yang terjadi sejak tahun 2002 adalah sebagai berikut: (1) Bom Bali 1 terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002. (2) Bom JW Mariot Jakarta terjadi pada tanggal 5 Agustus 2003. (3) Bom Bali 2 terjadi pada tanggal 1 Oktober 2005. (4) Bom Ritz Carlto terjadi pada tanggal 17 Juli 2009. (5) Bom masjid AzDzikra Cirebon terjadi pada tanggal 15 April 2011. (6)  Bom Sarinah terjadi pada tanggal 14 Januari 2016. (7) Bom Mapolresta Solo terjadi pada 5 Juli 2016. (8) Bom Kampung Melayu terjadi pada tanggal 24  Mei  2017.  (9)  Bom  Surabaya  dan  Sidoarjo  terjadi  pada  tanggal  14  Mei  2018.  (10)  Bom Polrestabes  Medan  Sumatra  Utara  terjadi  pada  tanggal  13  November  2019.  (11)  Bom  di  pos polisi lalu lintas Kartosuro, Jawa Tengah terjadi pada tanggal 3 Juni 2019. (12) Bom di Gereja Katredal  Makasar  terjadi  pada  tanggal  28  Maret  2021.  (13)  Aksi  penembakan  di  mabes  polri terjadi pada tanggal 31 Maret 2021. (14) Aksi penembakan di kantor pusat MUI pada tanggal 5 Februari 2023.
Melihat  dari  kejadian  di  atas,  tindakan  radikalisme  dan  terorisme  sering  terjadi  di  tempat- tempat  ibadah,  kantor  keamanan  dan  tempat  yang  didatangi  orang  asing.  Beberapa  tahun terakhir ini sering terjadi tindakan bom bunuh diri dan penembakan di tempat ibadah terutama gereja dan kantor keamanan seperti kantor polisi. Keamanan pada dua tempat tersebut harus lebih  diperketat  penjagaanya,  khususnya  menjelang  hari-hari  keagamaan  untuk  menghindari terjadinya terorisme.
Tindakan-tindakan radikal dan teror tersebut sering kali dilandasi oleh faktor agama. Agama dijadikan  sebagai  alasan  untuk  berjihad  dan  menegakkan  kebenaran  sesuai  apa  yang  mereka pelajari  dengan  cara  radikal  menggunakan  kekerasan.  Selain  itu  mereka  juga  berusaha  untuk mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi agama dengan cara kekerasan. Padahal tidak ada agama yang mengajarkan kekerasan, semua agama mengajarkan tentang kasih sayang dan saling menghormati, bukan memaksakan kehendak dengan menyakiti orang lain.
Di Indonesia ada lima kelompok terbesar penganut paham radikalisme yaitu, Jama’ah Ansharud  Daulah  (JAD),  Mujahidin  Indonesia  Timur,  Jama’ah  Ansharut  Khilafah  (JAK), Jama’ah Ansharut Khilafah Masyri, dan Jama’ah Ansharut Khilafah Maghrib. Kelompok radikal ini merupakan kelompok minoritas yang sangat berbahaya. Mereka melakukan tindakan radikal untuk kepentingan kelompok mereka.
Tindakana  radikal  erat  kaitannya  dengan  sikap  intoleran  kepada  orang  lain.  Selain  faktor dangkalnya  ilmu  agama  yang  mereka  miliki,  ada  faktor  lain  yang  menjadi  penyebab  tindakan radikalisme  tersebut  yaitu  para  pelaku  tindakan  radikal  merasa  bahwa  eksistensi  mereka
terancam dengan keberadaan orang lain baik secara ekonomi maupun politik. Sehingga adanya perasaan terancam tersebut mereka melakukan tindakan kekerasan dan aksi teror kepada orang yang  tidak  sepaham  dan  dianggap  membahayakan  eksistensi  kelompok  mereka.  Mereka mengingkari  adanya  perbedaan  baik  perbedaan  agama,  ras,  suku,  dan  kebudayaan. Keberagaman  yang  ada  di  Indonesia  merupakan  hal  yang  harus  disyukuri.  Oleh  karena  itu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan kembali kepada ajaran agama yang benar sangat penting diamalkan  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Orang  yang  menghargai  perbedaan  dan  paham terhadap ajaran agama yang sebenarnay tidak akan melakukan tindakan yang dapat menyakiti dan merugikan orang lain.
Butuh penanganan yang sangat serius dalam menangani tindakan radikalisme. Tidak hanya pada  sumber  masalah  akan  tetapi  penyebab  dan  akibat  dari  tindakan  radikalisme  juga  perlu diselesaikan.  Hal  paling  dasar  adalah  dengan  menanamkan,  menguatkan  dan mengimplementasikan  nilai-nilai  Pancasila  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Selain  itu  dari  sisi keagamaan,  moderasi  dalam  beragama  merupakan  salah  satu  pendukung  untuk  mencegah penyebaran dan tindakan radikalisme. Dua hal dasar tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, dapat dengan tatap muka ataupun memanfaatkan berbagai macam platform media yang ada.

## 4.2. Implementasi Nilai-nilai Pancasila dan Moderasi Agama Sebagai Upaya dalam Menangkal Gerakan Radikalisme Agama
a. Peran  Pemerintah  dalam  Menjaga  Ideologi  Pancasila  Melalui  Pembentukan  Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
Radikalisme  merupakan  masalah  besar  bagi  keamanan  negara.  Radikalisme  bertolak belakang  dari  nilai-nilai  Pancasila  dan  demokrasi.  Nilai-nilai  Pancasila  dan  demokrasi mempunyai  peran  yang  sangat  besar  dalam  membentuk  karakter  masyarakat.  Para  pelaku radikalisme  telah  menyalahi  keseluruhan  nilai-nilai  ideologi  Pancasila.    Dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari akan membawa dalam kerukunan, ketentraman, kedamaian dan kasih sayang terhadap sesama.
Salah  satu  upaya  pemerintah  dalam  menjaga  dan  menanamkan  ideologi  dan  nilai-nilai Pancasila  adalah  melalui  dibentuknya  Badan  Pembinaan  Ideologi  Pancasila  (BPIP)  melalui Perpres nomor 7 tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. BPIP merupakan lembaga yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Karena, dalam tugasnya BPIP mempunyai  tugas  untuk  membantu  Presiden  dalam  merumuskan  kebijakan,  melakukan koordinasi, sinkronisasi, melakukan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila dan melakukan standarisasi pelatihan dan pendidikan, serta memberikan rekomendasi terhadap kebijakan yang berhubungan  dengan  Pancasila  kepada  lembaga  tinggi  negara  dan  seluruh  jajaran  pemerintah lainnya.
Dibentuknya  BPIP  diharapkan  dapat  berperan  besar  dalam  menjaga  dan  menanamkan ideologi  dan  nilai-nilai  Pancasila  kepada  masyarakat  luas.  Karena,  pada  saat  ini  Pancasila mempunyai  tantangan  yang  sangat  berat,  khususnya  bagi  kaum  radikal  yang  ingin  mengubah Pancasila sebagai ideologi negara. Nilai-nilai Pancasila semakin terkikis dikehidupan masyarakat. Oleh karena itu BPIP hadir untuk menghadapi persoalan tersebut. BPIP merupakan lembaga yang non structural di pemerintahan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya BPIP berbeda dengan lembaga-lembaga non struktural lainnya. Tatanan struktural pada lembaga BPIP berbeda dengan
lembaga  non  struktural  lainnya.  Sehingga  BPIP  bukan  lembaga  non  struktural  dalam  sistem pemerintahan.
BPIP  merupakan  ujung  tombak  pemerintah  sebagai  garda  depan  dalam  mengawal  dan mengaktualisasikan  ideologi  dan  nilai-nilai  Pancasila  sebagai  salah  satu  penangkal  paham  dan tindakan radikalisme di Indonesia. Pemerintah menginginkan agar empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila,  UUD  1945,  NKRI  dan  Bhineka  Tunggal  Ika  terus  dijaga  dan  didengungkan  ke masyarakat secara masif baik secara langsung dan tidak langsung melalui berbagai platform media agar masyarakat tidak mudah terpapar paham radikal dan saling membenci satu sama lain.
Kegiatan  BPIP  dalam  mengaktualisasikan  Pancasila  kepada  masyarakat  mempunyai pengaruh  yang  sangat  besar  terhadap  eksistensi  nilai-nilai  Pancasila.  BPIP  telah  melakukan berbagai kegiatan melalui berbagai kegiatan seperti seminar tentang aktualisasi Pancasila, seminar tentang  toleransi  dan  moderasi  Pancasila,  sosialisasi  Pancasila  dan  pembentukan  karakter generasi muda, dan kegiatan yang berupa bantuan kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian sesama, saling membantu dan gotong royong. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan beberapa cara  yang  bertujuan  untuk  mengenalkan  dan  menjaga  nilai-nilai  Pancasila  di  tengah-tengah masyarakat.
Selain melalui BPIP dalam membina ideologi Pancasila, pemerintah harus tegas mengambil langkah konkrit dalam menindak lanjuti pelaku radikalisme di masyarakat. Pemerintah melalui BNPT  (Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme)  harus  bergerak  lebih  cepat  dalam mengusut tindakan radikalisme hingga keakarnya, sehingga dapat mencegah terjadinya tindakan radikal dan terorisme.
b. Nilai-nilai Pancasila dan Implementasinya dalam Menangkal Radikalisme Agama
Pancasila merupakan dasar negara yang tidak dapat diubah dengan hal lain. Hal tersebut merupakan konsensus para pendiri bangsa. Pancasila sebagai dasar negara dapat dilihat dalam UUD  1945  pada  alenia  keempat,  yang  dengan  tegas  dan  jelas  menuliskan  bahwa  Pancasila sebagai dasar ideologi untuk mengatur dan menjalankan tata pemerintahan.
Terkikisnya nasionalisme dan tidak adanya pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila dapat menyuburkan  penyebaran  paham  radikalisme  di  masyarakat.  Pancasila  hanya  sebagai  hafalan saja,  bahkan  saat  ini  banyak  anak  remaja  yang  tidak  hafal  dengan  isi  Pancasila.  Tidak  adanya implementasi  nilai-nilai  Pancasila  dalam  kehidupan  sehari-hari  dapat  memudahkan  seseorang mudah  terpapar  radikalisme,  mudah  dipengaruhi  untuk  saling  membenci,  tidak  adanya  rasa toleransi dan tenggang rasa antar sesama. Hal tersebut merupakan awal dari masuknya paham radikal dalam diri seseorang.
Melihat fenomena di atas, perlu dilakukan kajian dalam rangka untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Sebagai langkah dasar dalam mengantisipasi  dan  menekan  perkembangan  radikalisme  agama  saat  ini,  masyarakat  harus diberikan  bimbingan  dan  dibiasakan  untuk  mengaktualisasikan  serta  mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Implementasi nilai- nilai Pancasila di masyarakat saat ini sudah mulai memudar, hal tersebut karena adanya tindakan kekerasan  seperti  adanya  teror,  intimidasi,  kerusuhan,  serta  adanya  konflik  baik  antar  suku maupun konflik antar agama (Aziz, 2016).
Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa Pancasila merupakan landasan hidup, Pancasila dapat  menyatukan  perbedaan  yang  ada  di  masyarakat.  Kemajemukan  masyarakat  Indonesia
tidak  merupakan  hal  harus  tetap  dijaga  dalam  persatuan  dan  kesatuan.  Maraknya  gerakan radikalisme yang mengatasnamakan agama yang berusaha untuk merusak ideologi negara dengan merusak  persatuan  masyarakat  Indonesia  sangat  mengkhawatirkan  bagi  kedamaian  bangsa Indonesia.
Dalam upaya pencegahan berkembangnya paham radikalisme agama diperlukan tindakan- tindakan yang dapat menyentuh semua aspek dari masyarakat, tokoh agama, akademisi hingga pemerintah.  Radikalisme  bukan  masalah  lokal,  akan  tetapi  permasalahan  nasional  bahkan radikalisme telah menjadi permasalahan internasional yang disoroti oleh banyak negara. Segala bentuk  radikalisme  perlu  untuk  diredikalisasi,  salah  satu  upayanya  adalah  dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila secara utuh. Tidak hanya mengaktualisasikan nilai- nilai  Pancasila,  namun  implementasinya  juga  perlu  untuk  dikuatkan.  Dengan  adanya pemahaman, aktualisasi dan implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari maka paham dan tindakan radikalisme agama dapat dibasmi hingga keakarnya. Upaya deradikalisasi dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dapat dengan membangkitkan lagi rasa nasionalisme, persatuan dan kerukuan di masyarakat.
Implementasi  nilai-nilai  Pancasila  menjadi  hal  yang  sangat  penting  dalam  proses deradikalisasai,  karena  hal  tersebut  akan  menyentuh  nilai-nilai,  norma  dan  tingkah  laku seseorang yang dapat memberikan berbagai efek dalam terwujudnya masarakat yang aman dan damai.  Deradikalisasai  dengan  mengimplementasikan  nilai-nila  Pancasila  bertujuan  untuk menguatkan  karakter  jati  diri  bangsa  dengan  memegang  teguh  ideologi  Pancasila.  Sehingga masyarakat  kita  menjadi  masyarakat  yang  rasional  dan  tidak  mudah  terpengaruh  dengan masuknya  ideologi  lain  yang  dapat  menyebabkan  terjadinya  tindakan  radikal.  Upaya  tersebut harus dilakukan dari berbagai elemen masyarakat. Cara yang paling sederhana adalah dari ajaran atau kebiasaan di keluarga, kemudian lingkungan, pendidikan dan pergaulan dalam kehidupan sehari-hari.  Dengan  menanamkan  nilai-nilai  Pancasila  sejak  dini  dan  sesering  mungkin  maka nilai-nilai Pancasila akan semakin tumbuh dan menguat dalam setiap individu.
c. Moderasi Agama Sebagai Upaya Penangkal Gerakan Radikalisme Agama.
Kata moderasi, menurut KBBI diartikan dengan dua pengertian yaitu menghindari tindakan ekstrim  dan  mengurangi  tindakan  kekerasan  (KBBI). Sedangkan  dalam  bahasa  Arab  kata moderasi dikenal juga dengan kata wasth atau wasathiyah (Wahab, 2019).  Menurut Afifuddin Muhajir,  definisi  Islam  moderat  adalah  suatu  metode  atau  suatu  pendekatan  yang mengkontekstualisasi  ajaran  Islam  di  tengah-tengah  era  globalisasi.  Secara  tersirat,  dapat dipahami  bahwa  Islam  moderat  merupakan  aktualisasi  dari  ajaran  Islam rahmatan  lil  ‘alamin (Muhajir, 2018).
Ajaran Islam moderat menekankan pada pentingnya pendekatan hukum Islam yang tidak kaku dan memaksa. Hal tersebut juga berlaku dalam memahami tafsir al- Qur’an yang dikaji dan dipahami  secara  kontekstual  bukan  secara  tekstual.  Khaled  Abou  El  Fadl  mengatakan  bahwa istilah dari kata moderat merujuk pada ayat-ayat al- Qur’an yang memerintahkan untuk bersikap moderat.  Tidak  hanya  dalam  al- Qur’an,  dalam  hadis  nabi  juga  diriwayatkan  bahwa  nabi mempunyai  kebiasaan  untuk  selalu  memilih  jalan  tengah  jika  dihadapkan  oleh  dua  pilihan. Memilih jalan tengah inilah yang disebut sebagai sikap moderat (El Fadl, 2005).
Selain Islam moderat, ada juga Islam radikal. Islam radikal merupakan istilah atau nama bagi  mereka  yang  mempunyai  jargon  “ al-Islamu  dinu  wa  ad-daulah ”  yaitu  Islam  merupakan
kesatuan dari agama dan negara. Mereka meyakini bahwa antara agama Islam dan negara adalah sebuah satu kesatuan, di mana kedaulatan negara berada di tangan Tuhan, sehingga yang berlaku adalah hukum Tuhan, dalam hal ini hukum agama dijadikan sebagai hukum positif. Kelompok Islam radikal merupakan kelompok yang menginginkan terjadinya perubahan secara ekstrim dan menyeluruh terhadap penerapan ideologi negara dengan yang menggunakan ajaran Islam sebagai ideologi  negara  dan  harus  dijalankan  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Kelompok  ini  mencita- citakan  adanya  negara  yang  dapat  dikuasai  dengan  menggunakan  sistem  pemerintahan  secara Islam  atau  mereka  sering  menyebut  dengan  khilafah.  Adanya  cita-cita  tersebut  menjadikan mereka melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk mengganti NKRI dan dasar negara serta konstitusi dengan hukum Islam yang mereka yakini salah satunya menggunakan cara-cara yang radikal (Wahab, 2019).
Paham dan gerakan-gerakan radikalisme harus segera direduksi. Salah satu caranya adalah dengan  moderasi  agama.  Tidak  ada  agama  yang  mengajarkan  untuk  saling  membenci  dan menyakiti sesama manusia. Semua agama sangat menjunjung tinggi kasih sayang, kejujuran dan keadilan. Dan sebaliknya, perbuatan yang zalim dengan menyakiti orang lain serta berlebihan sangat ditentang oleh agama. Oleh karena itu, moderasi agama merupakan salah satu jalan untuk menangkal radikalisme.
Tinggi  rendahnya  seseorang  dalam  berkomitmen  dalam  moderasi  dapat  dilihat  pada komitmen  yang  dilakukan  terhadap  nilai-nilai  keadilan.  Semakin  seseorang  mempunyai  sikap moderat  semakin  besar  pula  peluang  orang  tersebut  untuk  dapat  berbuat  adil.  Begitu  juga sebaliknya, jika seseorang tidak dapat bersikap moderat, maka kemungkinan orang tersebut tidak dapat untuk berbuat adil (Tarmizi, 2007). Ia akan memaksakan kehendaknya kepada orang lain karena menganggap bahwa dia yang paling benar, dan orang lain harus mengikutinya.
Landasan dasar dalam moderasi agama di negara Indonesia dapat dilihat dari komitmen- komitmennya kepada negara. Dari komitmen itulah dapat diidentifikasi tentang keberagaman dan  implementasi  nilai-nilai  Pancasila  sebagai  ideologi  negara  dari  seseorang.  Komitmen- komitmen bernegara antara lain adalah adanya prinsip-prinsip berbangsa dalam diri seseorang yang  terkandung  dalam  konstitusi  serta  regulasi  di  bawahnya.  Jika  dalam  diri  seseorang  tidak dapat menerima konsensus dalam berbangsa dan bernegara maka dapat dipastikan bahwa watak moderat dalam diri orang tersebut telah hilang. Komitmen dalam bernegara inilah yang dapat menentukan  ketahanan  dan  perlawanan  dari  berbagai  jenis  permasalahan  ideologi.  Apabila komitmen dalam bernegara kuat, maka akan mudah untuk melawan masala-masalah ideologi, termasuk  pengaruh  terhadap  pergantian  ideologi.  Akan  tetapi  sebaliknya,  jika  komitmen bernegara  tersebut  lemah,  maka  seseorang  akan  mudah  terkena  pengaruh  untuk  mengganti ideologi negara yang sah (Mudofir, 2019).
Pada hakikatnya munculnya paham dan gerakan radikalisme berawal dari nilai-nilai agama yang ditafsirkan oleh para pendirinya secara kaku. Hasil dari tafsir tersebut dijadikan sebagai alat pengendali  dan  rujukan  dalam  kehidupan  para  penganut  aliran  radikalis  agama.  Mereka menginginkan penegakan hukum Islam dengan cara kekerasan. Oleh karena itu Islam moderat hadir untuk dapat menangkal Islam radikal dan dapat memberikan wajah baru terhadap agama Islam yang rahmatan lil a’lamin .
Untuk dapat menentukan paham dalam beragama yang dianut oleh seseorang, maka perlu ada ukuran sebagai batasan apakah orang tersebut moderat atau ekstrim.  Untuk dapat menjawab pertanyaan  tersebut  maka  harus  merujuk  kepada  sumber  yang  akurat  yaitu  nash  agama,
konstitusi  dan  ideologi  negara.  Paham  moderasi  agama  mengacu  kepada  sikap  yang  imbang, tidak berlebihan dalam mengamalkan syariat agama, bersikap toleransi kepada agama lain. Di negara Indonesia moderasi agama diuraikan dalam tiga prinsip yaitu, moderasi dalam berpikir, moderasi  dalam  gerakan  dan  moderasi  dalam  tindakan  atau  perbuatan  (Tim  Penyusun Kementerian Agama RI, 2019).
Prinsip pertama adalah moderasi dalam berpikir, yaitu sebuah cara untuk menggabungkan anatara teks dan konteks. Contohnya adalah dalam memahami nash-nash al- Qur’an tidak hanya memahami  melalui  teks  yang  dituliskan  dan  menyangkal  unsur  secara  kontekstual.  Prinsip moderasi  berpikir  dalam  beragama  adalah  dengan  menggabungkan  antara  tekstual  dengan kontekstual.  Dengan  demikian  akan  mendapatkan  pemahaman  yang  dinamis  dan  tidak  kaku dalam berpikir. Pendekatan secara kontekstual sangat penting dilakukan untuk dapat memahami ajaran-ajaran Islam diluar dari teks yang ada. Sehingga dengan melihat secara dua sisi yaitu secara tekstual dan kontekstual maka dalam mengkaji berbagai persoalan dari berbagai sudut pandang.
Prinsip yang kedua yaitu moderasi dalam gerakan. Yang dimaksud dengan moderasi gerakan adalah sebuah kegiatan dalam menyebarkan dakwah agama yang bertujuan untuk mengajak pada kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Dalam melakukan kegiatan tersebut tidak diperbolehkan menggunakan cara kekerasan dan paksaan. Harus menggunakan cara-cara yang halus, santun, ramah dan tidak menghakimi orang lain.
Perinsip ketiga yaitu moderasi dalam tindakan atau perbuatan. Moderasi dalam perbuatan adalah dengan menguatkan antara agama dan budaya atau tradisi yang ada di masyarakat. Agama hadir di tengah-tengah masyarakat tidak membawa ajaran yang kaku dan tidak mengakui adanya tradisi atau budaya di masyarakat. Agama dan budaya harus saling terbuka dan berdialog untuk dapat  memberikan  kedamaian  di  masyarakat.  Selama  keberadaan  budaya  tersebut  tidak bertentangan  dengan  agama,  maka  budaya  atau  tradisi  di  masyarakat  justru  dapat  dijadikan sebagai sarana untuk menguatkan keimanan dan merekatkan persaudaraan. Dengan demikian, keberadaan budaya dapat menjadi salah satu gerbang bagi moderasi beragama di mana antara agama dan budaya dapat saling memperkuat satu sama lain.
Adanya  ketiga  prinsip  tersebut  dalam  moderasi  agama  dapat  menangkal  paham  dan tindakan radikalisme agama. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa orang-orang yang melakukan radikalisme agama adalah orang-orang yang beragama. Kita tidak dapat mengesampingkan fakta tersebut dengan menyatakan bahwa pelaku tindakan radikal adalah orang yang tidak beragama. Justru mereka melakukan tindakan radikal tersebut berdasarkan pada ajaran agama yang mereka yakini. Penyangkalan terhadap agama dari pelaku tindakan radikal bukanlah solusi, namun kita harus mencari tahu dasar yang menyebabkan mereka melakukan tindakan radikal tersebut.
Peta  Jalan  Penguatan  Moderasi  Beragama  yang  disusun  oleh  Kementerian  Agama merupakan  tindak  lanjut  dari  Perpres  Nomor  18  Tahun  2020  tentang  RPJMN  2020-2024 sebagai salah satu arah kebijakan untuk membangun karakter SDM yang moderat, berorientasi menciptakan kemaslahatan dan menjunjung tinggi komitmen kebangsaan. (Kiftiyah & Sutrisno, 2023). Roadmap tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu panduan bagi para stakeholder untuk menciptakan  moderasi  beragama  di  masyarakat.  Panduan  tersebut  juga  membantu  untuk mengidentifikasi sebab-sebab terjadinya radikalisme agama.
Dengan mengetahui sebab terjadinya tindakan radikalisme agama, maka akan ditemukan pula solusi dalam mengatasinya. Salah satu yang menjadi penyebab terjadinya radikalisme agama adalah  fanatisme  terhadap  agama  dan  menganggap  bahwa  ajarannya  yang  paling  benar  tanpa
mengkaji  terlebih  dalam.  Untuk  mengatasinya  adalah,  moderasi  agama  perlu  dikuatkan  lagi. Tidak  hanya  itu,  peran  dari  lembaga  pendidikan  agama,  organisasi  agama,  dan  dukungan masyarakat serta pemerintah perlu dilakukan untuk menggencarkan moderassi agama  dengan prinsip rahmatan lil ‘alamin melalui berbagai cara yang ada.
Saat  ini  banyak  ustadz  dadakan  yang  muncul  televisi  maupun  di  platform  media  lainnya. Ceramah-ceramah  yang  disampaikan  sering  bernuansa  menghakimi  agama  tertentu  bahkan menyebarkan  kebencian  kepada  agama  lain.  Jika  ujaran  kebencian  tersebut  dibiarkan  maka tindakan-tindakan  radikal  dapat  terjadi  di  masyarakat.  Hal-hal  yang  seperti  inilah  yang  harus dilawan dengan cara menggaungkan moderasi agama agar lebih dikenal oleh masyarakat. Dalam menggaungkan  moderasi  agama,  pemerintah  harus  bekerja  sama  dengan  ormas-ormas  agama yang  moderat  seperti  Nahdlatul  Ulama  dan  Muhammadiyah  sebagai  ormas  terbesar  di Indonesia.  Kedua  ormas  agama  ini  dapat  menjadi  banteng  menyebarnya  paham  radikalisme secara massif. Dengan kajian dan nilai-nilai moderasi agama yang ada pada kedua ormas tersebut maka masyarakat tidak akan mudah untuk dipengaruhi dengan ajaran-ajaran agama yang radikal seperti intoleran, mudah menghakimi dengan menuduh orang lain kafir, dan bahkan memaksa dan menggunakan kekerasan untuk mempertahankan ajaran agamanya.
Sikap toleransi dapat dibangun melalui internalisasi beragama di masyarakat, hal tersebut dibuktikan dengan pengetahuan toleransi yang dibangun dan diterapkan di lingkungan sekitar. Sehingga masyarakat tidak hanya sadar akan toleransi akan tetapi mereka juga dapat membentuk pola  kesadaran  yang  dinamis  dan  kreatif.  Pola  tersebut  dapat  diwujudkan  dengan  adanya harmonisasi melalui moderasi beragama (Habibah, Setyowati, & Fatmawati, 2022).
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memberikan beberapa saran masukan untuk dapat mencegah masifnya penyebaran paham radikalisme di masyarakat, antara lain:
1) Peran  BPIP  lebih  massif  dalam  menanamkan  nilai-nilai  pancasila  sejak  dini  di masyarakat,  tidak  hanya  dikalangan  remaja  dan  dewasa.  Bahkan  anak-anak  harus dikenalkan  dengan  nilai-nilai  Pancasila  dalam  dirinya,  hal  tersebut  dapat  dilakukan melalui  kerjasama  BPIP  dengan  sekolah-sekolah  dasar  atau  dengan  memberikan pelatihan kepada para pengajar.
2) Keterlibatan  ormas-ormas  agama  yang  moderat  harus  didukung  secara  aktif  dalam menyebarkan  moderasi  agama  dengan  menggalakkan  ajaran  agama  rahmatan  lil ‘alamin.  Pemerintah  melalui  BPIP  dapat  bekerja  sama  dengan  ormas  keagamaan untuk  dapat  merancang  program  kesatuan  hubungan  antara  nilai-nilai  Pancasila dengan moderasi agama dalam menangkal radikalisme agama.
3) Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memerangi radikalisme melalui berbagai sarana, seperti media cetak (poster, pamphlet dll), iklan televise, media elektronik dan lain  sebagainya  agar  masyarakat  semakin  berhati-hati  dengan  pengaruh  dari  paham radikalisme.
4) Pemerintah  melalui  BNPT  harus  cepat  dalam  bertindak  untuk  mengusut  tindakan radikal  dan  terorisme  hingga  keakar-akarnya.  Khususnya  menjelang  hari-hari  besar keagamaan dimana tindakan teror dan radikal sering terjadi. Bahkan setiap perayaan hari  besar  keagamaan,  hendaknya  tim  keamanan  dapat  memperketat  penjagaan  di tempat-tempat ibadah untuk menghindari terjadinya teror tersebut.

## 5. Kesimpulan
Perkembangan  paham  radikalisme  agama  yang  sangat  pesat  disebabkan  oleh  minimnya pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila dan ajaran agama. Hal tersebut menyebabkan seseorang mudah  dipengaruhi  oleh  paham-paham  radikal.    Hasil  dari  penelitian  ini  adalah,  butuh penanganan  yang  sangat  serius  dalam  menangani  tindakan  radikalisme.  Tidak  hanya  pada sumber  masalah  akan  tetapi  penyebab  dan  akibat  dari  tindakan  radikalisme  juga  perlu diselesaikan. Pemerintah telah berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir radikalisme agama melalui BPIP sebagai lembaga Pembinaan Ideologi Pancasila. Selain itu, moderasi agama mempunyai peran yang sangat penting sebagai pondasi ajaran agama tentang rahmatan lil ‘alamin. Ormas-ormas Islam moderat seperti NU dan Muhammadiyah dapat menjadi garda depan untuk mencegah  penyebaran  paham  radikalisme  agama  di  masyarakat.    Selain  itu  masyarakat  juga diharapkan untuk dapat berperan aktif dalam meminimalisir radikalisme agama mulai dari yang terdekat yaitu keluarga dan lingkungan sekitar. Kita juga dapat memanfaatkan platform  media elektronik  sebagai  sarana  pencegahan  paham  radikalisme.  Dengan  banyaknya  elemen masyarakat yang terlibat dan media yang dimanfaatkan, maka penyebaran paham radikalisme dapat  kita  cegah  agar  tidak  semakin  marak  dan  bahkan  menyebabkan  terpicunya  tindakan- tindakan radikal di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku: Azumardi, A. (1996). Pergolakan Politik Islam . Jakarta: Paramadina. Bakti, A. S. (2016). Deradikalisasi Nusantara. Jakarta: Daulat Press.
Banawiratma, J. B. (1993). Bersama Saudara-Saudari Beriman Lain: Perspektif Gereja Katolik, Dialog: Kritik dan Identitas Agama. Yogyakarta: Dian Interfidei.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1995). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
Echols, J. M., & Shadily, H. (1995). Kamus Inggris Indonesia. Jakarta: Gramedia.
El Fadl, K. A. (2005). Selamatkan Islam dari Muslim Puritan. (H. Mustofa, Trans.) Jakarta: Serambi.
Jainuri, A. (2016). Radikalisme dan Terorisme Akar Ideologi dan Tuntutan Aksi. Malang: Intrans Publishing.
Kaelan. (2000). Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma.
Malik, A., Hartawan, B., Wardana, I. W., & Indra. (2020). Teropong Potensi Radikalisme 2020. Media Damai BNPT.
Mudofir, A. (2019). Argumen Pengarusutamaan Budaya dan Kearifan Lokal (Lokal Wisdom) dalam Proyek Moderasi Beragama di Indonesia. In Moderasi Beragama di Indonesia untuk Dunia. Yogyakarta: LKiS.
Muhajir, A. (2018). Membangun Nalar Islam Moderat: Kajian Metodologis. Situbondo: Tanwirul Afkar.
Purnomo, A. (2009). Ideologi Kekerasan : Argumentasi Teologis-Sosial Radikalisme Islam. Ponorogo: Ponorogo Press.
Lajnah Pentashihan Mushaf al- Qur‘an Kementerian Agama. (2014). Tafsir Al -Qur'an Tematik. Jakarta: Kamil Pustaka.
Qardhawi, Y. (1989). Islam Ekstrem Analisis dan Pemecahannya. Bandung: Mizan.
Rubaidi, A. (2008). Radikalisme Islam, Nahdlatul Ulama Masa Depan Moderatisme Islam di Indonesia,. Yogyakarta: Logung Pustaka.
Tarmizi, T. (2007). Berislam Secara Moderat. Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu.
Tim Penyusun Kementerian Agama RI. (2019). Moderasi Beragama. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
Wahab, A. J. (2019). Islam Radikal dan Moderat: Diskursus dan Kontestasi Varian Islam. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
Wahid, A. (2006). Islamku, Islam Anda, Islam Kita. Jakarta: Wahid Institute.
Jurnal:
Aziz, A. (2016). Memperkuat Kebijakan Negara Dalam Penanggulangan Radikalisme Di Lembaga Pendidikan. Hikmah Jounal of Islamic Studies, Vol. XII NO. 1. doi: http://dx.doi.org/10.47466/hikmah.v12i1.55
Budi, G. (2019). Seminar Nasional Bersama BIN: Meneguhkan Peran Serta BEM PTNU dalam Menangkal Radikalisme dan Terorisme.
Fathani, A. T., & Purnomo, E. P. (2020). Implementasi Nilai Pancasila dalam Menekan
Radikalisme Agama. Mimbar Keadilan, Vol. 13 No. 2, 240-251.
Habibah, S. M., Setyowati, R. N., & Fatmawati. (2022). Moderasi Beragama dalam Upaya Internalisasi Nilai Toleransi pada Generasi Z. Pancasila : Jurnal Keindonesiaan,, Vol. 02, No. 01, 126 - 135. doi: https://doi.org/10.52738/pjk.v2i1.70
Hamzah, A. R. (2018). Radikalisme dan Toleransi Berbasis Islam Nusantara. Sosiologi Reflektif, Vol. 3 No. 1, 29 - 45. doi:https://doi.org/10.14421/jsr.v13i1.1305
Hartanto, D. A. (2017). Implementasi Nilai Filosofis Pancasila dan Agama Islam dalam Menangkal Paham Radikalisme di Indonesia. Fikri, Vol. 2 No. 2, 1 - 40. doi: https://doi.org/10.25217/jf.v2i2.157
Isnawan, F. (2018). Program Deradikalisasi Radikalisme dan Terorisme Melalui Nilai – Nilai Luhur Pancasila. Fikri, Vol. 3 No. 1. doi:https://doi.org/10.25217/jf.v3i1.275
KBBI. (n.d.). Retrieved from https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/moderasi
Kiftiyah, A., & Sutrisno, T. (2023). Aligning Pancasila Values in The Regulation for Worship House Construction in Indonesia. Pancasila: Jurnal Keindonesiaan, Vol. 03, No. 01, 47 - 56. doi: https://doi.org/10.52738/pjk.v3i1.136
Rodin, D. (2016). Islam dan Radikalisme : Telaah Atas Ayat – Ayat Kekerasan Dalam Al- Qur’an. Jurnal ADDIN, Vol. 10 No. 1, 29 - 60. doi:http://dx.doi.org/10.21043/addin.v10i1.1128