## Ekonomis: Journal of Economics and Business
Volume 7, 1 (2023): 217-225 Online ISSN: 2597-8829 (Online), DOI: 10.33087/ekonomis.v7i1.806 http://ekonomis.unbari.ac.id
Peran Tax Amnesty sebagai Pemoderasi pada Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada UMKM Kota Semarang)
Irvan Agy Pranandika, Jaeni Universitas Stikubank Semarang Correspondence: irvanagypranandika@mhs.unisbank.ac.id, jaeni@edu.unisbank.ac.id
Abstrak. Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  menganalisis  peran  tax  amnesty  sebagai  pemoderasi  pada  sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Semarang. Variabel yang digunakan  ialah  sanksi  perpajakan  dan  kesadaran  wajib  pajak  sebagai  variabel  independen,  sedangkan kepatuhan Wajb pajak sebagai variabel dependen dan tax amnesty sebagai variabel moderasi. Pada penelitian ini menggunakan  kuesioner  yang  dibagikan  kepada  wajib  pajak  UMKM  yang  beromzet  <4,8  Milyar  per  tahun  di Kota  Semarang,  dengan  sampling  incidental.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  wajib  pajak  UMKM  di Semarang  dengan  menggunakan  sampel  sebanyak  122  responden  UMKM.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  sanksi  perpajakan,  kesadaran  wajib  pajak  dan  tax  amnesty  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  UMKM.  Sedangkan tax  amnesty tidak  memoderasi  pada  sanksi  perpajakan,  kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
Kata kunci : kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, tax amnesty
Abstract. The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  the  role of  tax  amnesty as  a  moderator  of  tax  sanctions and taxpayer awareness of the compliance of UMKM taxpayers in the city of Semarang. The variables used are tax sanctions and taxpayer awareness as independent variables, while tax compliance is the dependent variable and tax amnesty is the moderating variable. In this study, a questionnaire was used which was distributed to MSME taxpayers  with  an  annual  turnover  of  <4.8  billion  in  the  city  of  Semarang,  with  incidental  sampling.  The population in this study is MSME taxpayers in Semarang using a sample of 122 MSME respondents. The results of  this  study  indicate  that  tax  sanctions,  taxpayer  awareness  and  tax  amnesty  have  a  positive  and  significant effect  on  MSME  taxpayer  compliance.  While  the  tax  amnesty  does  not  moderate  tax  sanctions,  taxpayer awareness of MSME taxpayer compliance.
Keywords : taxpayer compliance, taxpayer awareness, tax sanctions, tax amnesty

## PENDAHULUAN
Pembangunan  nasional  pada  dasarnya  diselenggarakan  oleh  masyarakat  bersama  dengan pemerintah.  Dalam  pembangunan  nasional  perlu  pembiayaan  pembangunan  baik  dalam  negeri maupun luar negeri. Pemerintah saat ini terus meningkatkan upaya untuk menggali penerimaan dalam negeri dari sektor pajak karena sektor pajak merupakan penerimaan yang sangat potensial untuk terus digali,  dimana  hasil  dari  penerimaan  pajak  dalam  negeri  merupakan  sumber  pendanaan  pemerintah dalam  meningkatkan  kesejahteraan,  kemakmuran  dan  untuk  mengatasi  masalah  sosial  (Saryadi, 2019).  Berdasarkan  event  Semarang  Introducing  Market  yang  diadakan  Pemerintah  Kota  Semarang melalui  Dinas  Koperasi  dan  UMKM,  di  Kota  Semarang  UMKM  berperan  penting  dalam  menjaga kestabilan  dan  pemulihan  ekonomi  Indonesia,  khususnya  dalam  menghadapi  tantangan  ekonomi global saat ini. UMKM telah membantu pemulihan ekonomi di Kota Semarang. Dalam waktu sekejap Kota Semarang ekonominya tumbuh baik, ini karena pelaku UMKM-nya semakin banyak, berbisnis baik,  punya  semangat,  komitmen  dan  selalu  percaya  diri  berjualan.  Perkembangan  UMKM  di  Kota Semarang  juga  tidak  lepas  dari  digitalisasi  ekonomi  yang  terus  diupayakan  Pemerintah  Kota Semarang.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  upaya  Pemerintah  Pusat  yang  mentargetkan  30  juta  UMKM akan masuk dalam ekonomi digital pada 2024.
Salah  satu  strategi  yang  dilakukan  pemerintah  Indonesia  untuk  mengembangkan  UMKM adalah  dengan  dilaksanakannya  program  pengampunan  ( tax  amnesty ).  Program  ini  diterapkan  agar masyarakat  sadar  akan  kewajiban  perpajakannya.  Pemberian  tax  amnesty  merupakan  upaya pemerintah menarik dana masyarakat yang selama ini menaruh keuangannya pada perbankan negara lain.  Usaha  memaksimalkan  penerimaan  pajak  tidak  dapat  hanya  mengandalkan  peran  dari  ditjen
Irvan  Agy  Pranandika  dan  Jaeni, Peran  Tax  Amnesty  sebagai  Pemoderasi  pada  Sanksi  Perpajakan  dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada UMKM Kota Semarang)
pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Salah satu  peraturan  perpajakan  yang  diterbitkan  adalah  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.23  Tahun  2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peredaran bruto tersebut untuk wajib pajak yang mempunyai pajak penghasilan atau omzet per tahun tidak lebih dari 4,8 milliar. Tarif pajak diturunkan dari yang semula 1%  menjadi  0,5%  dan  bersifat  final.  Tujuan  dari  perubahan  peraturan  tersebut  untuk  memberikan keadilan  dan  kemudahan  penghitungan  pajak  bagi  Wajib  Pajak  dengan  peredaran  bruto  tertentu, dalam hal ini lebih dikhususkan bagi pelaku ekonomi UMKM.
Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan.  Sanksi  pajak  diperlukan  agar  kesadaran  wajib  pajak  dapat  meningkat  (Rahayu,  2017). Penelitian  Amran  (2018)  menyatakan  bahwa  sanksi  pajak  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Muhroni (2018), yang juga menyatakan bahwa sanksi pajak  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Hal  ini  tidak  sejalan  dengan  penelitian Bahri  dan  Diantimala  (2018),  yang  menyatakan  bahwa  sanksi  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap kepatuhan wajib pajak.
Kesadaran  wajib  pajak  adalah  keadaan  wajib  pajak  mengetahui  dan  melaksanakan  aturan perpajakannya  sesuai  dengan  aturannya.  Apabila  pemahaman  dan  kewajiban  semakin  baik,  maka tingkat  kesadaran  wajib  pajak  tinggi,  sehingga  diharapkan  dapat  meningkatkan  kepatuhan. Berdasarkan  penelitian  Suyanto  dan  Pratama  (2018)  menunjukkan  bahwa  kesadaran  wajib  pajak memiliki  pengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Sedangkan  penelitian  As’ari  (2018) menunjukkan  arah  yang  berbeda  yaitu  kesadaran  wajib  pajak  memiliki  pengaruh  negatif  terhadap kepatuhan  wajib  pajak. Tax  amnesty merupakan  suatu  peluang  yang  terbatas  pada  kelompok pembayar  pajak  tertentu  untuk  membayar  sejumlah  tertentu  dan  dalam  waktu  tertentu  berupa pengampunan  kewajiban  pajak  (termasuk  bunga  dan  denda)  yang  berkaitan  dengan  masa  pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa dikenai hukuman pidana.

## Pengembangan Hipotesis

## Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan.  Sanksi  perpajakan  merupakan  suatu  akibat  yang  disebabkan  oleh  tindakan  dalam melanggar peraturan perpajakan, dimana pengenaan sanksi ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib  pajak.  Teori  atribusi  relevan  untuk  menjelaskan  hipotesis  ini,  sebab  perilaku  seseorang  dalam memenuhi kewajiban perpajakan ditentukan oleh suatu keadaan, dari faktor eksternal misalnya sanksi pajak. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi, atau sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam penelitian Saprudin & Napitupulu (2020), Amran (2018), Kusuma  &  Rumiyatun  (2017),  Muhroni  (2018),  Khotmi  &  Kartika  (2019)  dan  penelitian  As’ari (2018) terbukti bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Kesadaran Wajib Pajak adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi  dana  untuk  pelaksanaan  fungsi  pemerintah  dengan  cara  membayar  kewajiban  pajaknya. Theory of Planned Behavior (TPB) digunakan sebagai dasar hipotesis ini, karena dalam teori tersebut menjelaskan mengenai sikap seorang individu yang muncul karena adanya niat. Hal tersebut sejalan dengan tanggung jawab moral dan kesadaran diri, dimana tanggung jawab moral dan kesadaran diri muncul  karena  adanya  niat  seseorang  untuk  berbuat.  Kesadaran  Wajib  Pajak  atas  fungsi  perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Semakin tinggi  tingkat  kesadaran  Wajib  Pajak  maka  pamahaman  dan  pelaksanaan  kewajiban  perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian Amran (2018), Saryadi  (2019),  Suyanto  &  Pratama  (2018),  As’ari  (2018),  Kusuma  &  Rumiyatun  (2017), Merkusiwati (2018), Kusumaningrum & Aeni (2017) dan penelitian Mas’ud & Nudi (2018) terbukti bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Irvan  Agy  Pranandika  dan  Jaeni, Peran  Tax  Amnesty  sebagai  Pemoderasi  pada  Sanksi  Perpajakan  dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada UMKM Kota Semarang)

## Pengaruh Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Tax  amnesty  atau  amnesti  pajak  merupakan  kebijakan  yang  dapat  digunakan  untuk mendorong  atau  meningkatkan  penerimaan  negara  dan  pertumbuhan  perekonomian  serta  kesadaran dan  kepatuhan  masyarakat  dalam  pelaksanaan  kewajiban  perpajakan.  Sejalan  dengan  teori  atribusi yang  berhubungan  erat  dengan  kepatuhan  wajib  pajak.  Kepatuhan  wajib  pajak  dalam  teori  atribusi sangat  dipengaruhi  oleh  faktor  internal  dan  eksternal.  Dengan  teori  atribusi  ini  tax  amnesty merupakan  faktor  eksternal  yang  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak.  Kebijakan  tax  amnesty  ini dilakukan agar para wajib pajak yang sebelumnya tidak patuh bisa menjadi patuh dengan mengikuti tax  amnesty.  Sehingga  tax  amnesty  diharapkan  dapat  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak.  Dalam penelitian Muhroni (2018), Rahayu (2017), Dewi & Merkusiwati (2018), Muhroni (2018), Indriyani &  Hasti  (2020),  Kartika  (2019)  dan  penelitian  Duwita  Sigalingging  (2020)  terbukti  bahwa  tax amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Peran  Tax  Amnesty  sebagai  variabel  moderasi  Pengaruh  Sanksi  Perpajakan  terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Sanksi  pajak  adalah  suatu  tindakan  tegas  yang  berpedoman  pada  undang-undang  yang diberikan  kepada  wajib  pajak  ataupun  pihak  yang  berhubungan  dengan  pajak  sebagai  akibat  dari pelanggaran  yang  disengaja  maupun  karena  alpa  (ketidaksengajaan).  Sejalan  dengan  teori  atribusi, karena perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakan ditentukan oleh suatu keadaan, dari faktor eksternal misalnya sanksi pajak. Tax amnesty merupakan kesempatan yang terbatas pada wajib pajak  pribadi/badan  tertentu  untuk  membayar  sejumlah  tertentu  dan  dalam  jangka  waktu  yang ditentukan berupa pengampunan kewajiban pajak yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode  tertentu  tanpa  dikenai  hukuman  pidana.  Dengan  teori  atribusi  ini  tax  amnesty  merupakan faktor  eksternal  yang  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sari  & Wirakusuma  (2018)  bahwa tax  amnesty mampu  memoderasi  sanksi  perpajakan  terhadap  kapatuhan wajib pajak.

## Peran  Tax  Amnesty  sebagai  variabel  moderasi  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Kesadaran wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan kewajibannya secara tepat dan sukarela. Theory of Planned Behavior (TPB) digunakan sebagai  dasar  hipotesis  ini,  hal  tersebut  sejalan  dengan  tanggung  jawab  moral  dan  kesadaran  diri, dimana tanggung jawab moral dan kesadaran diri muncul karena adanya niat seseorang untuk berbuat. Tax  amnesty  adalah  pengapusan  pajak  yang  seharusnya  terutang,  tidak  di  kenai  sanksi  administrasi perpajakan dan saknsi pidana di bidang perpajakan, dengan cara pengungkapan harta dan membayar hutang tebusan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No 11 tahun 2016 tentang pengampunan perpajakan. Theory of Planned Behavior (TPB) digunakan sebagai dasar hipotesis ini, Apabila wajib pajak  mendapatkan  dorongan  atau  motivasi  yang  berasal  dari  luar  diri  seseorang  (orang  lain)  yang akan  mempengarui  perilaku  wajib  pajak  tersebut  (Normative  Beliefs).  Maka  wajib  pajak  akan termotivasi  dan  akan  patuh  untuk  melaporkan  penghasilanya  dan  membayar  pajak  secara  sukarela. Dalam penelitian  Sari  &  Wirakusuma  (2018)  terbukti  bahwa tax  amnesty mampu  memoderasi kesadaran wajib pajak terhadap kapatuhan wajib pajak.

## METODE
Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak UMKM di Kota Semarang. Metode Sampling yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  sampling  insidental.  Sampling  insidental  adalah  teknik penentuan  sampel  berdasarkan  kebetulan,  yaitu  siapa  saja  yang  secara  kebetulan  atau  insidental bertemu  dengan  peneliti  dapat  digunakan  sebagai  sampel,  bila  dipandang  orang  yang  kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data. Dalam penelitian ini jumlah sampel yang diambil sebanyak 122 wajib  pajak  UMKM  di  Kota  Semarang  yang  ber-omzet  <  4,8  milyar  per  tahun.  Pada  penelitian  ini menggunakan  jenis  data  yang  berupa  data  primer.  Data  primer  pada  penelitian  ini  adalah  data  yang diperoleh  peneliti  secara  langsung  dari  sumbernya  berupa  jawaban  kuesioner  yang  diisi  oleh responden,  dimana  responden  tersebut  merupakan  wajib  pajak  UMKM  di  Kota  Semarang.  Pada penelitian  ini  menggunakan  metode  survey,  yaitu  menggunakan  kuesioner  sebagai  alat  penelitian yang kemudian disebarkan kepada wajib pajak UMKM di Kota Semarang.

## HASIL
Tabel 1 Hasil Uji Validitas Sanksi Perpajakan (X1) Nilai R hitung Nilai R tabel Keterangan 1 0,597 0,177 Valid 2 0,611 0,177 Valid 3 0,405 0,177 Valid 4 0,574 0,177 Valid 5 0,350 0,177 Valid 6 0,372 0,177 Valid Kesadaran Wajib Pajak (X2) Nilai R hitung Nilai R tabel Keterangan 1 0,590 0,177 Valid 2 0,428 0,177 Valid 3 0,536 0,177 Valid 4 0,266 0,177 Valid 5 0,324 0,177 Valid 6 0,625 0,177 Valid Tax Amnesty (Z1) Nilai R hitung Nilai R tabel Keterangan 1 0,286 0,177 Valid 2 0,324 0,177 Valid 3 0,252 0,177 Valid 4 0,292 0,177 Valid 5 0,317 0,177 Valid 6 0,488 0,177 Valid Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) Nilai R hitung Nilai R tabel Keterangan 1 0,456 0,177 Valid 2 0,351 0,177 Valid 3 0,535 0,177 Valid 4 0,634 0,177 Valid 5 0,473 0,177 Valid 6 0,535 0,177 Valid
Sumber: data olahan
Tabel  1  menjelaskan  bahwa  data  yang  diperoleh  dari  item-item  pernyataan  kuesioner  atau angket yang digunakan untuk mengukur variabel kepatuhan wajib pajak (Y) dalam model adalah valid karena semua nilai r hitung lebih besar daripada r tabel . Tabel 2 menjelaskan bahwa semua variabel adalah reliabel  karena  nilai  Cronbach’s  Alpha  lebih  dari  0,60.  Sedangkan  Tabel  3  dapat  diketahui  nilai signifikansinya  0,192  yang  berarti  lebih  besar  dari  0,05,  maka  dapat  disimpulkan  data  berdistribusi normal.
Tabel 2 Hasil Uji Reabilitas Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan Sanksi Perpajakan 0,671  Reliabel Kesadaran Wajib Pajak 0,593  Reliabel Tax Amnesty 0,398  Reliabel Kepatuhan Wajib Pajak 0,678  Reliabel Sumber: data olahan
Irvan  Agy  Pranandika  dan  Jaeni, Peran  Tax  Amnesty  sebagai  Pemoderasi  pada  Sanksi  Perpajakan  dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada UMKM Kota Semarang)
Tabel 3 Hasil Uji Kolmogorov Smirnov Unstandardized Residual N 122 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation 2.24219354 Most Extreme Differences Absolute .072 Positive .072 Negatif -.052 Test Statistic .072 Asymp. Sig. (2-tailed) .192 c
Sumber: data olahan

## Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas

## Sumber: data olahan
Tabel  4  mempunyai  nilai  tolerance  0,726  dan  VIF  1,377,  variabel  Kesadaran  Wajib  Pajak mempunyai  nilai  tolerance  0,589  dan  VIF  1,698,  variabel  Tax  Amnesty  mempunyai  nilai  tolerance 0,684 dan VIF 1,462 yang artinya semua variabel tersebut mempunyai nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF  <  10.  Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  seluruh  variabel  bebas  dalam  penelitian  ini tidak terjadi multikolinieritas. Tabel 5 metode glejser di atas menunjukan variabel Sanksi Perpajakan mempunyai nilai Sig. 0,19, variabel Kesadaran Wajib Pajak mempunyai nilai Sig. 0,162, dan variabel Tax Amnesty mempunyai nilai Sig. 0,45 yang artinya semua variabel bebas tersebut mempunyai nilai Sig. > 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

## Tabel 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Model Unstandardized Coefficients  Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 4.303 1.773 2.427  .017 Sanksi Perpajakan .156 .065 .246  2.387  .019 Kesadaran Wajib Pajak -.103 .073 -.161  -1.408  .162 Tax Amnesty -.166 .082 -.215  -2.022  .045
Sumber: data olahan
Tabel 6 Hasil Uji Koefisien Korelasi Regresi Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .556 a .309 .303 2.342 2 .478 a .228 .222 2.474 3 .273 a .075 .067 2.710 4 .560 a .313 .302 2.344 5 .478 a .228 .215 2.485
Sumber: data olahan
Irvan  Agy  Pranandika  dan  Jaeni, Peran  Tax  Amnesty  sebagai  Pemoderasi  pada  Sanksi  Perpajakan  dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada UMKM Kota Semarang)

## Berdasarkan Tabel 6 menjelaskan bahwa:
1. Model  Summary  Sanksi  Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  di  atas  diperoleh hasil nilai kekuatan hubungan (R) antara Sanksi Perpajakan (X) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM  (Y)  adalah  sebesar  0,556  (55,6%).  Hal  ini  menunjukan  bahwa  hubungan  antara  Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM adalah cukup kuat.
2. Model  Summary  Kesadaran  Wajib  Pajak  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  di  atas diperoleh  hasil  nilai  kekuatan  hubungan  (R)  antara  Kesadaran  Wajib  Pajak  (X)  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  (Y)  adalah  sebesar  0,478  (47,8%).  Hal  ini  menunjukan  bahwa hubungan  antara  Kesadaran  Wajib  Pajak  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  di  Kota Semarang adalah cukup kuat.
3. Model  Summary Tax  Amnesty terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  di  Kota  Semarang diperoleh hasil nilai kekuatan hubungan (R) antara Tax Amnesty (X) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) adalah sebesar 0,273 (27,3%). Hal ini menunjukan bahwa hubungan antara Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang adalah cukup kuat.
4. Model Summary Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang dengan Tax Amnesty sebagai Variabel Moderasi di atas diperoleh hasil nilai kekuatan hubungan (R) antara Sanksi Perpajakan (X) yang dimoderasi Tax Amnesty (Z1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  UMKM  (Y)  adalah  sebesar  0,560  (56%).  Hal  ini  menunjukan  bahwa  hubungan  antara Sanksi Perpajakan dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang adalah kuat.
5. Model  Summary  Kesadaran  Wajib  Pajak  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  di  Kota Semarang dengan Tax Amnesty sebagai Variabel Moderasi di atas diperoleh hasil nilai kekuatan hubungan  (R)  antara  Kesadaran  Wajib  Pajak  (X)  yang  dimoderasi Tax  Amnesty (Z1)  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  (Y)  adalah  sebesar  0,478  (47,8%).  Hal  ini  menunjukan  bahwa hubungan  antara  Kesadaran  Wajib  Pajak  dan Tax  Amnesty terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak UMKM di Kota Semarang adalah cukup kuat.
Pada Tabel 6 juga menjelaskan bahwa hasil uji koefisien korelasi regresi di atas menunjukan bahwa nilai koefisien determinasi (R2) bahwa:
1. Sanksi  Perpajakan  (X)  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  (Y)  adalah  sebesar  0,309  atau 30,9%  dan  sisanya  69,1% (100%  -  30,9%  =  69,1%) berasal  dari  variabel atau  faktor-faktor  lain diluar sanksi perpajakan.
2. Kesadaran  Wajib  Pajak  (X)  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  (Y)  adalah  sebesar  0,228 atau 22,8% dan sisanya 77,2% (100% - 22,8% = 77,2%) berasal dari variabel atau faktor-faktor lain diluar Kesadaran Wajib Pajak.
3. Tax Amnesty (X) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) adalah sebesar 0,075 atau 7,5% dan sisanya 92,5% (100% - 7,5% = 92,5%) berasal dari variabel atau faktor-faktor lain diluar Tax Amnesty.
4. Sanksi  Perpajakan  (X)  dan Tax  Amnesty (Z1)  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  (Y) adalah  sebesar  0,313  atau  31,3%  dan  sisanya  68,7%  (100%  -  31,3  %  =  68,7%)  berasal  dari variabel atau faktor-faktor lain diluar penerapan sanksi perpajakan dan tax amnesty.
5. Kesadaran Wajib Pajak (X) dan Tax Amnesty (Z1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) adalah  sebesar  0,228  atau  22,8%  dan  sisanya  77,2%  (100%  -  22,8%  =  77,2%)  berasal  dari variabel atau faktor-faktor lain diluar penerapan kesadaran wajib pajak dan tax amnesty .
Tabel 7 Hasil Uji F Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 293.966 1 293.966 53.605 .000 b Residual 658.067 120 5.484 Total 952.033 121 2 Regression 217.289 1 217.289 35.488 .000 b Residual 734.744 120 6.123 Total 952.033 121 3 Regression 70.950 1 70.950 9.663 .002 b
Irvan  Agy  Pranandika  dan  Jaeni, Peran  Tax  Amnesty  sebagai  Pemoderasi  pada  Sanksi  Perpajakan  dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada UMKM Kota Semarang)
Residual 881.082 120 7.342 Total 952.033 121 4 Regression 298.453 1 149.226 27.170 .000 b Residual 653.580 120 5.492 Total 952.033 121 5 Regression 217.415 2 108.708 17.609 .000 b Residual 734.617 119 6.173 Total 952.033 121
Sumber: data olahan
Berdasarkan Tabel 7 menjelaskan bahwa:
1. Sanksi  Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  di  Kota  Semarang  menunjukan bahwa  nilai  F-hitung  adalah  sebesar  53,605  >  nilai  F-tabel  2,68  dan  nilai  signifikansi  0,000  < 0,05.  Karena  F-hitung  lebih  besar  dari  nilai  F-tabel  dan  nilai  signifikansi  lebih  kecil  dari  0,05 maka hipotesis diterima. Hal ini membuktikan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang Semarang.
2. Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang menunjukan bahwa  nilai  F-hitung  adalah  sebesar  35,488  >  nilai  F-tabel  2,68  dan  nilai  signifikansi  0,000  < 0,05.  Karena  F-hitung  lebih  besar  dari  nilai  F-tabel  dan  nilai  signifikansi  lebih  kecil  dari  0,05 maka hipotesis diterima. Hal ini membuktikan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang.
3. Tax  Amnesty terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  di  Kota  Semarang  menunjukan  bahwa nilai F-hitung adalah sebesar 9,663 > nilai F-tabel 2,68 dan nilai signifikansi 0,002 < 0,05. Karena F-hitung  lebih  besar  dari nilai  F-tabel  dan  nilai signifikansi lebih  kecil  dari  0,05  maka  hipotesis diterima. Hal ini membuktikan bahwa Tax Amnesty berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang.
4. Sanksi  Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  di  Kota  Semarang  dengan Tax Amnesty sebagai  Variabel  Moderasi  menunjukan  bahwa  nilai  F-hitung  adalah  sebesar  22,170  > nilai  F-tabel  2,68  dan  nilai  signifikansi  0,000  <  0,05.  Karena  F-hitung  lebih  besar  dari  nilai  F- tabel  dan  nilai  signifikansi  lebih  kecil  dari  0,05  maka  hipotesis  diterima.  Hal  ini  membuktikan bahwa  Sanksi  Perpajakan  dan  Tax  Amnesty  bersama-sama  atau  simultan  berpengaruh  secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang.
5. Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang dengan Tax Amnesty sebagai  Variabel  Moderasi  menunjukan  bahwa  nilai  F-hitung  adalah  sebesar  17,609  > nilai  F-tabel  2,68  dan  nilai  signifikansi  0,000  <  0,05.  Karena  F-hitung  lebih  besar  dari  nilai  F- tabel  dan  nilai  signifikansi  lebih  kecil  dari  0,05  maka  hipotesis  diterima.  Hal  ini  membuktikan bahwa Kesadaran Wajib Pajak dan Tax Amnesty bersama-sama atau simultan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang.

## Tabel 8
Hasil Uji t

## Sumber: data olahan
Berdasarkan Tabel 8 menjelaskan bahwa:
1. Menunjukan bahwa nilai t-hitung Sanksi Perpajakan (X) adalah sebesar 7,322 > nilai t-tabel 1,980 dan  nilai  signifikansi  adalah  0,000  <  0,05.  Karena  nilai  t-hitung  Sanksi  Perpajakan  lebih  besar dari  nilai  t-tabel  dan  nilai  signifikan  lebih  kecil  dari  0,05  maka  hipotesis  diterima,  hal  ini
Irvan  Agy  Pranandika  dan  Jaeni, Peran  Tax  Amnesty  sebagai  Pemoderasi  pada  Sanksi  Perpajakan  dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada UMKM Kota Semarang)
membuktikan  bahwa  Sanksi  Perpajakan  berpengaruh  secara  signifikan  dan  positif  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang.
2. Menunjukan bahwa nilai t-hitung Kesadaran Wajib Pajak (X) adalah sebesar 5,957 > nilai t-tabel 1,980  dan  nilai  signifikansi  adalah  0,000  <  0,05.  Karena  nilai  t-hitung  Sanksi  Perpajakan  lebih besar  dari  nilai  t-tabel  dan  nilai  signifikan  lebih  kecil  dari  0,05  maka  hipotesis  diterima,  hal  ini membuktikan  bahwa Kesadaran  Wajib  Pajak  berpengaruh secara positif  dan  signifikan  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang.
3. Menunjukan bahwa nilai t-hitung Tax Amnesty (X) adalah sebesar 3.109 > nilai t-tabel 1,980 dan nilai  signifikansi  adalah  0,002  <  0,05.  Karena  nilai  t-hitung  Sanksi  Perpajakan  lebih  besar  dari nilai t-tabel dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima, hal ini membuktikan bahwa Tax Amnesty berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang.
4. Menunjukan  nilai t-hitung  Sanksi  Perpajakan  (X) adalah  sebesar  6,436 >  nilai t-tabel  1,980  dan nilai  signifikansi  adalah  0,000  >  0,05.  Karena  nilai  t-hitung  Sanksi  Perpajakan  lebih  besar  dari nilai t-tabel dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima, hal ini menunjukan bahwa  Sanksi  Perpajakan  berpengaruh  secara  positif  dan  signifikan  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang, sedangkan nilai t-hitung Tax Amnesty (Z1) adalah sebesar 0,904 < nilai t-tabel 1,980 dan nilai signifikansi adalah 0,368 > 0,05. Karena nilai t-hitung Tax Amnesty lebih kecil dari nilai t-tabel dan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak, hal ini  menunjukan  bahwa Tax  Amnesty tidak  berpengaruh  negatif  dan  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang.
5. Menunjukan nilai t-hitung Kesadaran Wajib Pajak (X) adalah sebesar 4,871 > nilai t-tabel 1,980 dan  nilai  signifikansi  adalah  0,000  >  0,05.  Karena  nilai  t-hitung  Kesadaran  Wajib  Pajak  lebih besar  dari  nilai  t-tabel  dan  nilai  signifikan  lebih  kecil  dari  0,05  maka  hipotesis  diterima,  hal  ini menunjukan  bahwa  Kesadaran  Wajib  Pajak  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang, sedangkan nilai t-hitung Tax Amnesty (Z1) adalah sebesar 0,143 < nilai t-tabel 1,980 dan nilai signifikansi adalah 0,886 > 0,05. Karena nilai t-hitung Tax Amnesty lebih kecil dari nilai t-tabel dan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka hipotesis  ditolak,  hal  ini  menunjukan  bahwa  Tax  Amnesty  tidak  berpengaruh  negatif  dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan, diantaranya:
1. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota  Semarang  ,  artinya  dengan  adanya  Sanksi  Perpajakan  yang  diterapkan,  maka  akan  dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang.
2. Kesadaran  Wajib  Pajak  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang UMKM, artinya wajib pajak yang semakin sadar tentang kewajiban pajaknya, maka akan meningkatkan pula Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang.
3. Tax Amnesty berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, artinya dengan adanya tax amnesty maka pemerintah dapat memperoleh keuntungan yaitu bertambahnya jumlah penerimaan pajak serta bertambahnya jumlah wajib pajak UMKM di Kota Semarang yang patuh akan semakin meningkat.
4. Peran Tax Amnesty diterapkan dalam mendukung Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak, maka ketiga hal tersebut jika dilaksanakan bersama-sama akan menyebabkan tidak meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang.

## DAFTAR PUSTAKA
Amran,  2018,  Pengaruh  sanksi  perpajakan,  tingkat  pendapatan,  dan  kesadaran  wajib  pajak  terhadap kepatuhan wajib pajak. Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi , 1(1).
Andini  Permata  Sari  dan  Made  Gede  Wirakusuma,  2018,  Persepsi  tax  amnesty  sebagai  pemoderasi pengaruh  kesadaran  wajib  pajak  dan  sanksi  perpajakan  pada  kepatuhan  WPOP, E-Jurnal Akuntansi , 22(1).
Irvan  Agy  Pranandika  dan  Jaeni, Peran  Tax  Amnesty  sebagai  Pemoderasi  pada  Sanksi  Perpajakan  dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada UMKM Kota Semarang)
Astria  Hubu,  Neng  Indriyani,  dan  Astuty  Hasti,  2020,  Pengaruh  kebijakan  tax  amnesty  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  di  Kpp  Pratama  Makassar  Barat, Accounting  Jurnal , 1(3).
Agus Khazin Fauzi, Herawati Khotmi dan Shinta Eka Kartika, 2019, Pengaruh kebijakan tax amnesty, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, Jounal Ilmiah Rinjani , 7(1).
Farah  Alifa  Riadita  dan  Saryadi,  2019,  Pengaruh  kualitas  pelayanan,  kesadaran  wajib  pajak  dan pengetahuan  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak, JIAB:  Jurnal  Ilmu  Administrasi  Bisnis , 8(2).
Krisna  Dewi,  dan  Merkusiwati,  2018,  Pengaruh  kesadaran  wajib  pajak,  sanksi  perpajakan,  e-filing, dan tax amnesty terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak, E-Jurnal Akuntansi , 22(2).
Muhroni. 2018, Pengaruh program tax amnesty, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi, Jurnal Ekobis Dewantara , 1(8).
Nur Ghailina As’ari, 2018, Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib  pajak  dan  sanksi  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi, Jurnal  Ekobis Dewantara , 1(6).
Nurulita  Rahayu,  2017,  Pengaruh  pengetahuan  perpajakan,  ketegasan  sanksi  pajak,  dan  tax  amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak, Akuntansi Dewantara , 1(1).
Nurul Arvi Kusumaningrum dan Ida Nur Aeni, 2017, Pengaruh tax amnesty, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Pati, Simposium Nasional Perpajakan , 1(1).
Saiful Bahri, Yossi Diantimala, dan M Shabri, 2018, Pengaruh kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan  perpajakan  serta  sanksi  perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam , 4(2): 318-334.
Suyanto  dan  Yhoga  Heru  Pratama,  2018,  Kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  studi  aspek pengetahuan, kesadaran, kualitas layanan, dan kebijakan sunset policy, JEB: Jurnal Ekonomi dan Bisnis , 21(1).
Wujarso,  Saprudin,  dan  Napitupulu,  2020,  Pengaruh  Kepatuhan  Perpajakan  dan  Sanksi  Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta, JEMI: Jurnal STEI Ekonomi , 29(2). Waode  Aswati,  Arifuddin Mas'ud,  dan Tuti  Nurdianti  Nudi,  2018,  Pengaruh  kesadaran  wajib pajak, pengetahuan  pajak,  dan  akuntanbilitas  pelayanan  publik  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak, Jutnal Akuntansi dan Keuangan , 3(1).
Wardani,  Dewi  Kusuma,  dan  Rumiyatun,  2017,  Pengaruh  pengetahuan  kepatuhan  wajib  pajak, kesadaran  wajib  pajak,  sanksi  pajak  kendaraan  bermotor,  dan  sistem  samsat drive  thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, Jurnal Akuntansi , 5(1).