## HAK MENDAPATKAN PENDIDIKAN TINJAUAN EPISTIMOLOGI DAN AKSIOLOGI FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM
Samsul Hadi
STIT Palapa Nusantara Lombok Nusa Tenggara Barat irsyadsamsul@gmail.com
Abstract:  Education  as  one  of  the  key  progress  and  development  of  a country,  Therefore,  the  right  to  get  education  for  the  community  and citizens,  of  course  now  must  be  acceptable  for  all  layers  and  the community.  This  review,  will  speak  on  the  "Right  to  Education  derived from  epistemology  and  axiology"  or  from  where  and  for  whom  this educational  policy  was  made.  Furthermore,  this  study  speaks  of  several important  points  such  as  Education  as  a  Nation  character,  an epistemological and axiological review of the right to education, the right of citizens to receive education and the obligations of government / State to organize and ensure education. In this article, the author uses the library research  method  to  understand  and  find  answers  to  some  of  the  issues related to the right to education.
Keyword: Right to education, Islamic education philosophy
Abstrak:  Pendidikan  sebagai  salah  satu  kunci  kemajuan  dan berkembangan  suatu  negara,  Oleh  sebab  itu,  hak  mendapatkan pendidikan  bagi  masyarakat    dan  warga  negara,  tentu  kini  sudah  harus dapat diterima bagi seluruh lapisan dan kalangan masyarakat. Kajian ini, akan  berbicara  mengenai  “Hak  mendapatkan  Pendidikan  ditinjau  dari epistemologi  dan  aksiologi”  atau  dari  mana  dan  untuk  siapa  kebijakan pendidikan  ini  dibuat.  Lebih  jauh  lagi,  kajian  ini  berbicara  mengenai beberapa poin-poin penting seperti, Pendidikan sebagai karakter Bangsa, tinjauan  epistemologi  dan  aksiologi  tentang  hak  mendapatkan pendidikan,  hak  warga  negara  mendapatkan  pendidikan  dan  kewajiban pemerintah/Negara  menyelenggarakan  dan  menjamin  pendidikan. Dalam  artikel  ini,  penulis  menggunakan  metode  kepustakaan  (library research method) untuk memahami dan menemukan jawaban dari beberapa persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hak mendapatkan pendidikan.
Kata  kunci:  Hak  mendapatkan  pendidikan,  epistemologi, aksiologi.

## Pendahuluan
Filsafat  ilmu  mulai  banyak  dibicarakan  orang  pada  awal  abad  ke  20,  francis Bacon  merupakan  orang  pertama  peletak  dasar filsafat ilmu dengan  metode  induksi yang  dipublikasikannya  pada  Abad  ke  19.  Ada  yang  menyatakan  bahwa  perhatian besar  terhadap  peran  dan  fungsi  filsafat  ilmu  mulai  mengemuka,  ketika  ilmu pengetahauan  dan  teknologi  (iptek)  mengalami  kemajuan  yang  sangat  pesat.  Ketika itu muncul semacam kekhawatiran dari para ilmuwan dan filosof, termasuk juga dari kalangan  agamawan,  bahwa  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dapat mengancam eksistensi umat manusia bahkan alam berikut isinya. 1
Jika  melihat  makna  filsafat  secara  mendalam  maka  tentu  muncul  asumsi bahwa  filsafat  adalah  berpikir  yang  bebas  dan  radikal.  Bebas  dalam  hal  ini  artinya bahwa  tidak  ada  yang  menghalangi  pikiran  bekerja,  dan  kerja  pikiran  ada  di  otak. Oleh  karena  tidak  ada  satu  kekuatanpun,  baik  Raja  maupun  penguasa  Negara manapun  yang  bisa  mengahalangi  seseorang  berpikir,  apalagi  mengatur  atau menyeragamkannya, sepanjang orang itu memiliki akal dan jiwa yang sehat, sehingga meskipun orang itu di penjara, tetap saja pikirannya dapat bekerja. 2
Melihat  pengertian  filsafat di atas,  dapat  dikatan  bahwa berpikir adalah  jalan filsafat, dan hanya dimiliki oleh orang yang bijak seperti jalannya para “ahli hikmah” (hukama).
Manusia  dan  binatang  adalah  dua  mahluk  yang  bernyawa  dan  sama-sama mahluk  ciptaan  Tuhan  yang  ada  di  dunia  ini.  Jika  tujuan  hidup  binatang  untuk beradaptasi  dengan  alam,  maka  tujuan  hidup  manusia  adalah  memanusiakan (humanizing)  dunia  melalui  proses  transformasi  dan  pengetahuan.  Binatang  tidak mempunyai  kesadaran  historis  (historical  sense),  tidak  punya  pilihan  dan  nilai  dalam hidupnya,  sedangkan  manusia  mempunyai  kesadaran  sejarah  dan  nilai.  Manusia mempunyai sense of project sebagai lawan dari rutinitas instingstif-nya (instingtive routines) binatang. 3 Oleh  karena  itu  manusia  membutuhkan  pengetahuan,  dan  untuk mendukung pengetahuannya tentu dengan melalui pendidikan.
1 Asmaji Muchtar, Dialektika Filsafat Ilmu, tth, tp, 1.
2 Musa Asy’ari, Filsafat Islam; Sunnah Nabi Dalam Berpikir, (Yogyakarta: LESFI, 2010), 2.
3 Paulo Freire, Politik Pendidikan Kebudayaan: Kekuasaan dan Pembebasan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002 ), 83.
Manusia  sebagai  mahluk  pengemban  amanah  kekhalifahan  mempunyai potensi  yang  luar  biasa  besarnya  sehingga  dapat  mendayagunakan  alam  dan  sesama manusia  dalam  membangun  peradaban.  Kemajuan  sebuah  bangsa  pada  umumnya ditentukan  oleh  bangsa  itu  dalam  mendayagunakan  sumber  manusia  melalui pergumulannya mengembangkan ilmu pengetahuan. 4
Kaitannya  dengan  hal  ini,  maka  setiap  individu  sangat  perlu  untuk mendapatkan  pendidikan.  Ditinjau  dari  konteks  teoritis,  pendidikan  merupakan sarana  untuk  menyalurkan  pengetahuan,  Pendidikan  adalah  hak  anak-anak, pendidikan  adalah  hak  kaum  perempuan.  Seluruh  dunia  telah  sepakat  bahwa pendidikan harus mendapatkan tempat yang setinggi-tingginya dalam setiap program- program  pembangunan  di  Negara  manapun.  Deklarasi  universal  tentang  hak  asasi pada tahun 1948 telah menempatkan hak memperoleh pendidikan menjadi salah satu prioritas. Hak memperoleh pendidikan adalah bagian dari hak asasi manusia yang di atur oleh undang-undang sebagai berikut:
Setiap  orang  berhak  mengembangkan  diri  melalui  pemenuhan  kebutuhan dasarnya,  berhak  mendapat  pendidikan  dan  memperoleh  manfaat  dari  ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  seni  dan  budaya,  demi  meningkatkan  kualitas  hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. 5
Pendidikan  adalah  sebuah  hak  asasi  sekaligus  sebuah  sarana  untuk merealisasikan  hak-hak  asasi  manusia  lainnya.  Sebagai  hak  perempuan,  pendidikan adalah  sarana  utama  dimana  orang  dewasa  dan  terutama  anak-anak  yang dimarjinalkan  secara  ekonomi  dan  sosial  dapat  mengangkat  diri  mereka  keluar  dari kemiskinan  dan  memperoleh  cara  untuk  terlibat  dalam  komunitas  mereka. Pendidikan  memainkan sebuah  peranan  penting  untuk memberdayakan perempuan, melindungi anak-anak dari eksploitasi kerja dan seksual yang berbahaya. 6
Hak  atas  pendidikan  itu  sendiri  adalah  hak  asasi  manusia  dan  merupakan suatu  sarana  yang  mutlak  diperlukan  untuk  mewujudkan  hak-hak  lain.  Penyelesaian suatu  program  pendidikan  yang  sudah  ditetapkan  dengan  memuaskan  merupakan pra-syarat  yang  sangat  penting  untuk  akses  mendapatkan  pekerjaan,  sehingga
4 A. Malik Fadjar, Reorientasi Pendidikan Islam, (Jakarta : Fajar Dunia, 1999), 43.
5 Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
6 Hak Tentang Pelaksanaan Atas Hak Pendidikan yang Disarikan dari Pelatihan HAM  Kerjasama  FH UPN “Veteran” JATIM Dengan KOMNASHAM RI.
pendidikan  dilihat  sebagai  gerbang  menuju  keberhasilan.  Kesejahteraan  yang  kuat dapat dilihat antara hak atas pendidikan dan pengembangan penghormatan martabat manusia. 7
Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia,  dan  sejahtera  sesuai  dengan  hak  asasi  manusia. 8 Saat  ini  pendidikan merupakan sebuah upaya bangsa bukan saja sekedar untuk mencerdaskan anak didik, tetapi  juga  menenamkan  rasa  cinta  terhadap  tanah  air,  semangat  membela  dan berkorban untuk Negara dan bangsa. 9
Sebagai  bangsa  dan  negara  besar  yang  ingin  meningkatkan  eksistensinya, Bangsa  Indonesai  selalu  berupaya  mencari  solusi  terhadap  berbagai  persoalan  yang dihadapinya  melalui  perbaikan  sistem  politik,  ekonomi,  sosial  budaya,  maupun pendidikan.
Saat  ini  pendidikan  di  Indonesia  menjadi  suatu  masalah  yang  sangat memprihatinkan,  karena  tidak  semua  anak-anak  bangsa  Indonesia  yang  bisa mendapatkan pendidikan. Banyak sekali anak-anak yang tidak mampu sekolah karena biaya  sekolah  yang  tinggi,  sehingga  banyak  anak  yang  tidak  sekolah  dengan  alasan tersebut.  Selain  alasan  itu  juga,  ada  masalah  lain  yaitu  adanya  ketidak  merataan pendidikan  di Indonesia dan  yang  paling  menonjol  adalah  ketidak  merataan standar sarana dan prasarana sekolah yang memamdai.
Apa yang hendak dikemukakan dalam tulisan ini merupakan salah satu upaya memecahkan  berbagai  persoalan  dalam  upaya  pemerataan  pendidikan  terutama pemerataan  pendidikan  bagi  lapisan  masyarakat,  baik  masyarakat  yang  tinggal  di daerah-daerah  terpencil,  masyarakat  primitif,  maupun  masyarakat  yang  masif  dan kurang mengenyam pendidikan.
Berdasarkan  urain  singkat  di  atas,  akan  di  bahas  dalam  tulisan  ini  sebagai berikut:  Pendidikan  sebagai  karakter  bangsa,  selanjutnya  yaitu  bagaimana  hak
7 Rhona K.M. Smith, Njäl Host Melingen, dkk , Hukum Hak Asasi Manusia, oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia  Universitas  Islam  Indonesia  dengan  Norwegian  Centre  for  Human  Rights  (NCHR)  University  of Oslo, Norway (Yogyakarta : PUSHAM-UII, 2005), 131.
8 Undang-undang No. 39 tahun 1999.
9 Amien Rais, Agenda Mendesak Bangsa Selamatkan Indonesia (Yogyakarta : PPSK Press, 2008), 211.
mendapatkan pendidikan ditinjau dari pandangan epistemologi, dan aksiologi filsafat ilmu.
Metode dan Pendekatan
Tidaklah  keliru  bila  menganggap  bahwa  metode  dan  pendekatan  (approach)  itu kedua-duanya  berbeda.  Tetapi  jika  dikaji  lebih  mendalam,  ternyata  perbedaan keduanya  memang  sangatlah  tipis,  metode  merupakan  cara  mengerjakan  sesuatu  (a way of doing something). Sementara  pendekatan  adalah  cara  memperlakukan  sesuatu  (a way  of  dealing  with  something). 10 Perbedaan  antara  keduanya  hanya  terletak  pada perlakuan  atas  objek.  Metode  cendrung  menganggap  sebuah  objek  sebagai  entitas pasif. Sedangkan pendekatan cendrung menganggap sebuah objek sebagai sesuai yang aktif. Ketika seseorang akan memperlakukan, katakanlah, seekor ayam sebagai objek yang  aktif  maka  ia  berarti  sedang  melakukan  pendekatan  terhadap  ayam. Sementara ketika ia memperlakukan perawatan terhadapnya, ayam dianggap sebagai benda pasif, maka  sesungguhnya  ia  sedang  melakukan  metode  perawatan  ayam.  Ketika  seorang ingin  mengkaji  tentang  hak  mendapatkan  pendidikan  dan  menganggapnya  sebagai sebuah  entitas  yang  aktif  dan  dinamis,  maka  sesungguhnya  ia  sedang  melakukan pendekatan  atas  kajiannya.  Namun  bila  ia  memperlakukan  dan  memandang  hak mendapatkan pendidikan itu sebagai suatu yang statis, maka ia sedang menggunakan suatu metode terhadap kajiannya itu.
Tulisan  ini  ingin  memperlakukan  pendidikan  sebagai  sebuah  perubahan  yang dinamis bagi setiap individu. Oleh karena itu, tulisan singakat ini menawarkan sebuah pendekatan  filsafat  pendidikan  Islam  khususnya  dalam  efistemologi  dan  aksiologi ilmu,  atas  hak  mendapatkan  pendidikan  bagi  setiap  warga  negara.  Namun  sebelum membahas lebih jauh alangkah baiknya jika penulis mengungkapkan pendekatan ini, sebagai langkah dalam mencari kerangka analitik terhadap persoalan pendidikan kita.

## Pendidikan Sebagai Karakter Bangsa
Sebagai  awal  dari  pembahasan  ini,  penulis  melihat  bahwa  menanamkan pendidikan kepada bangsa Indonesia adalah berarti berupaya memberikan sikap dan
10 Muhyar  Fanani,  Metode  Studi  Islam;  Aplikasi  Sosiologi  Pengetahuan  Sebagai  Cara  Pandang,  Cet.  II, (Yogyakarta: Pustaka Pelajara, 2010), xxiii.
nilai-nilai  pengetahuan  yang  kuat  untuk  menjadi  masyarakat  dan  bangsa  yang berperadaban serta berkarakter.
Kaitannya  dengan  ini,  maka  pendidikan  ádalah  usaha  sadar  dan  terencana untuk  mewujudkan  suasana  belajar    dan  proses  pembelajaran  agar    peserta  didik secara  aktif mengembangkan   potensi   dirinya   untuk   memiliki   kekuatan  spiritual keagamaan,    pengendalian    diri,    kepribadian,    kecerdasan,    akhlak    mulia  serta keterampilan  yang  diperlukan  dirinya,  masyarakat,  bangsa  dan Negara. 11
Dalam UU sisdiknas 2003 pasal 1 ayat (1) menyatakan pendidikan  Nasional berdasarkan    Pancasila    dan    Undang-undang    Dasar    Negara    Republik    Indonesia Tahun    1945    yang    berakar  pada    nilai-nilai    agama,    kebudayaan    nasional    dan tanggap  terhadap tuntutan perubahan zaman. 12
Dengan  landasan  pendidikan  di  atas,  berarti  memberikan  interpretasi  dan pemaknaan  bahwa  pendidikan  berupaya  menanamkan  nilai-nilai  keagamaan,  cultural dan  budaya  terhadap  masyarakat  Indonesia  secara  menyeluruh.  Sejalan  dengan  hal tersebut, hak mendapatkan pendidikan harus menjadi pemahaman yang konprehensif terhadap  bangsa  Indonesia,  agar  dapat  dibangun  sikap  pendidikan  yang  humanizing dan memanusiakan.
Disamping  itu,  karakter  bangsa  yang  dibangun  dalam  pendidikan  Indonesia tentunya dapat memberikan nilai positif untuk terus dapat berkembang sesuai dengan perubahan zaman. Mengutip pandangan Al-Gazali menyebutkan potensi manusia itu ada empat komponen yang merupakan sistem kepribadian manusia yaitu: ruh, kalbu, akal  dan  nafsu.  Hampir  senada  dengan  al-Gazali,  Sigmond  Freud  membagi komponen sistem kepribadian manusia meliputi: super ego, ego dan ide.
Kaitannya adalah manusia sebetulnya memiliki kemampuan intern yang harus terus  diasah,  diaplikasikan  dan  dituangkan  dalam  bentuk  pelaksanaan  pendidikan sebagi  bentuk  wujud  salah  satu  potensi  yakni  berpikir.  Selain  itu,  pengembengan jatidiri  manusia  dan  karakter  akan  dapat  terlaksana  dengan  semangat  belajar  atau ilmu-ilmu  yang  dipelajari.  Sehingga  dengan  itu,    sumberdaya  manusia  dan pembentekuan  karakter  manusia  yang  berilmu,  berbudi,  bermartabat,  dan  memiliki wawasan pengetahuan yang luas dan memadai akan dapat terwujud. Karenanya, Islam
11 Fathul Jannah, Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional, Vol 13. No 2. Desember 2013, 163.
12 UU Sisdiknas 2013 pasal 1 ayat (1).
juga mengajrakan untuk terus berusaha dengan maksimal agar apa yang dicita-citakan akan dapat diraih.
Terlepas  dari  kenyataan  ini,  peranan  pendidikan  dalam  pembangunan  dan karakter sebuah bangsa menjadi salah satu dasar yang perlu menjadi perhatian serius dari seluruh pihak, bukan saja dari aparatur pendidikan sebagai pemangku kebijakan, namun  secara  lebih  luas  yakni  semua  lapisan,  baik  masyarakat,  lembaga  pendidikan dan  praktisi  pendidikan  yang  juga  ikut  andil  dan  bertanggung  jawab  dalam mewujudkan  cita-cita  dari  satu  bangsa  untuk  memiliki  sumber  daya  manusia  yang memadai. Sejalan dengan ini, oleh William S. Platt pernah menyatakan bahwa “to ward strategis of education”, pendidikan memang sangat penting untuk terus dilaksanakan agar pembangunan  sumber  daya  manusia  menjadi  terlaksana,  terutama  pada  bangsa Indonesia.
Lebih  jauh  lagi,  peranan  manusia  dalam  aspek  pembangunan  digambarkan bahwa  manusia  sebagai  produsen  yakni  dapat  berperan  aktif    sebagai  seorang distrubutor  yang  siap  pakai  dalam  setiap  kebutuhan  memproduksi  dan mendistribusikan  berbagai  pengetahuan  yang  dimiliki.  Sejauh  ini,  manusia  harusnya mengenal  diri  bahwa,  setiap  diri  mampu  mengembangkan  kemampuan-kemampuan yang  dimiliki  untuk  kepentingan  orang  lain  terlebih  dalam  satu  bangsa,  masyarakat yang majemuk seperti Indonesia.
Peran  aktif  setiap  individu  dapat  digambarkan  dalam  setiap  langkah  dan peranannya sebagai seorang yang berpikir. Selaras dengan apa yang disampaikn KH. Hasyim Muzadi dalam ungkapannya “ jika akal yang kosong maka isilah dengan ilmu pengetahuan,  dan  bila  hati  yang  kosong  isilah  dengan  zikir.  Pikir  dan  zikir  akan membentuk  manusia  ulul al-Bab”. Sebagaimana  yang  terkandung  dalam  ajaran-jaran Islam.  Ungkapan  ini  menurut  hemat  penulis  bertujuan  menunjukkan  makna  yang mendalam terhadap eksistensi dan kebradaan manusia di muka bumi, yakni tidak lain adalah individu yang mampu menghubungkan sikap batiniah dan ruhiahnya kedalam pelaksanaan kehidupan yang memberi manfaat baik diri dan untuk oranglain.
Tinjauan Epistemologi Hak Mendapatkan Pendidikan
Epistemologi adalah teori atau ilmu pengetahuan tentang metode dan dasar- dasar  pengetahuan,  khususnya  yang  berhubungan  dengan  batas-batas  pengetahuan
dan validitas atau sah berlakunya pengetahuan itu, 13 secara sederhana dapat diartikan sebagai landasan dalam mencapai suatu pengetahuan.
Kaitannya  dengan  hak  mendapatkan  pendidikan  ini,  maka  landasan  yang utama menurut ajaran Islam adalah Qur’an (azzikr). AL-Qur’an sebagai konstitusi dan sumber  normatif  filsafat  pendidikan  Islam  yang  pertama  ini  merupakan  hudan, atau petunjuk bagi kehidupan manusia meskipun al-Qur’an bukan kitab pendidikan, tetapi sejatinya  didalam  ayat-ayatnya  terkandung  istilah-istilah  berkenaan  dengan pendidikan.  Misalnya  5  ayat  pertama  dalam  surat  al-Alaq  dengan  jelas  mengandung unsur  pendidikan.  Di  dalam  ayat-ayat  ini  tertera  istilah  iqra  (bacalah),  allama (mengajarkan),  al-Qalam  (pena/alat  tulis),  dan  ya’lam  (mengetahui).  Kalau  dipahami secara  lebih  mendalam,  istilah-istilah  seperti  baca,  mengajar,  pena,  dan  mengetahui erat sekali hubungannya dengan pendidikan. 14
Allah  dalam  konsep  filsafat  pendidikan  Islam  merupakan  “pendidik  yang maha  agung”,  yang  bukan  hanya  mendidik  manusia  melainkan  juga  makhluk seluruhnya.  Oleh  karena  itu  Al-Qur’an  tentang  pendidikan  bersifat  menyeluruh  dan terpadu, mengandung perkembangan dan perubahan. Menyeluruh dalam arti meliputi wujud  keseluruhannya  terpadu  artinya  memadukan  antara  material  dan  spiritual, antara  dunia  dan  akhirat.  Filsafat  al-Qur’an  mengandung  perkembangan  dan perubahan  maksudnya  mengajak  manusia  untuk  meningkat  kearah  yang  lebih  baik dan sempurna. 15
Selain  itu  juga,  salah  satu  misi  sentral  Nabi  Muhammad  SAW  adalah meningkatan  kualitas  SDM  yang  utuh  tidak  hanya  secara  jasmaniah  tetapi  juga batiniah  atau  rohaniah.  Nabi  Muhammad  SAW  diutus  untuk  mengembangkan kualitas kehidupan manusia, mensucikan moral, etika, akhlak dan membekali mereka dengan bekal-bekal yang diperlukan dalam menjalani kehidupan dunia dan akhirat. 16
Dengan  demikian dapat  dikatakan  bahwa hak  mendapatkan  pendidikan bagi setiap  individu  harus  menyuluruh  dan  efesien  sesuai  dengan  tujuan  dan  orientasi pendidikan  Islam  yaitu  mencerdaskan  setiap  individu  dengan  memegang  nilai-nilai
13 Amsal Baktiar,,.Filsafat Ilmu, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2004), 145
14 Abuddin Nata, Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta: Pranada Media Group, 2003), 228.
15 Toto Suharto, filsafat Pendidikan Islam, Cet, Kedua, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 120.
16 Azyumardi  Azra,  Pendidikan  Islam:  Tradisi  dan  Modernisasi  di  Tengah  Tantangan  Melenium  III, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, Cet 1 April, 2012), 61.
ilahiah  (Qur’ani)  dan  sekaligus  sebagai  pedoman  dalam  membentuk  genarasi  emas, yang  kreatif,  inovatif,  kompetetif,  dan  berdedikasi  dalam  setiap  langkah  dan  sikap (insan  kamil).  Selanjutnya,  sunnah  atau  ajaran  Rasulullah  SAW  sebagai  sumber normatif  kedua,  senantiasa  memberikan  perhatian  yang  besar  terhadap  masalah pendidikan. Salah satu konsep pendidikan yang ditawarkan Rasulullah adalah konsep pendidikan  tanpa  batas  (no  limits  education)  baik  tanpa  batas  dalam  arti  ruang  atau tempat  maupun  tanpa  batas  dalam  arti  waktu  yang  sering  disebut  pendidikan sepanjang  hayat  (long  life  education).  Inti  konsep  pendidikan  melalui  sunnahnya mempunyai dua fungsi yaitu:
1. Menjelaskan  sitem  pendidikan  Islam  yang  terdapat  di  dalam  al-Qur’an  dan menerangkan hal-hal yang tidak termaktub didalamnya.
2. menyimpulkan  metode  pendidikan  dari  kehidupan  Rasulullah  bersama  para sahabatnya  perlakuan  terhadap  anak  didik  dan  bagaimana  Rasulullah menanamkan keimanan ke dalam jiwa mereka. 17
Selain  itu  hak  mendapatkan  pendidikan  juga  tercantum  dalam  peraturan perundang-undangan  baik  nasional  maupun  internasional.  Berikut  ini  penulis paparkan peraturan perundangan hak dalam mendapatkan pendidikan:
Setiap  orang  berhak  mengembangkan  diri  melalui  pemenuhan  kebutuhan dasarnya,  berhak  mendapat  pendidikan  dan  memperoleh  manfaat  dari  ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  seni  dan  budaya,  demi  meningkatkan  kualitas  hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. 18
Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia. 19
17 Ibid., 121.
18 Pasal 28 C ayat (1) Bab XA Tentang Hak Asasi Manusia Undang-undang Dasar 1945.
19 Undang-undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

## Tabel I.
Pasal 31 ayat 1-5 Bab XIII Tentang Pendidikan dan Kebudayaan,
Undang-undang Dasar 1945 20
No.  Peraturan Perundang Undangan Hak Mendapatkan Pendidikan
1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
2. Setiap  warga negara wajib mengikuti  pendidikan dasar dan  pemerintah  wajib membiayainya.
3. Pemerintah  mengusahakan  dan  menyelenggarakan  satu  sistem  pendidikan nasional,  yang  meningkatkan  keimanan  dan  ketakwaan  serta  ahlak  mulia dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  yang  diatur  dengan  undang- undang.
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen  dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  serta  dari  anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
5. Pemerintah  memajukan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dengan  menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
Tinjauan Aksiologi Dalam Hak Mendapatkan Pendidikan
Aksiologi  yaitu  teori  nilai  yang  berkaitan  dengan  kegunaan  dari  pengetahuan yang diperoleh 21 . Terdapat 2 hal yang menjadi aspek aksiologi dari hak mendapatkan pendidikan  yang  dibahas  pada  tulisan  ini.  Pertama,  hak  warga  negara  memperoleh pendidikan. Kedua, kewajiban pemerintah dalam meyelenggarakan pendidikan.
20 Pasal 31 ayat 1-5 Bab XIIITentang Pendidikan dan Kebudayaan,Undang-undang Dasar 1945.
21 Jujuj S Suria Sumantri,  Filsafat Ilimu Sebuah Pengantar Populer, (Jakarta : Sinar Harapan, 2001)

## 1. Hak Warga Negara Mendapatkan Pendidikan
Dalam UUD pasal 31 ayat 1 dan 2 tertulis bahwa setiap warga negara berhak mendapat  pendidikan,  wajib  mengikuti  pendidikan  dasar  dan  pemerintah  wajib membiayainya,  Negara  juga  mempriorotaskan  anggaran  pendidikan  sekurang- kurangnya 20 persen dari APBN dan  APBD. Pertanyaanya, adalah sudahkah semua anak  bangsa  mendapatkan  haknya?  Melihat  fakta  saat  ini,  di  Indonesia  setiap tahunnya  lebih  dari  1,5  juta  anak  sekolah  tidak  melanjutkan  pendidikan  ke  jenjang yang lebih tinggi.
Sebuah pertanyaan pahit begitu jelas dihadapan kita. Mengapa ketentuan yang demikian  penting  buat  kemajuan  pendidikan  bangsa  diabaikan  oleh  pemerintah?. Secara  konsisten  secara  4 kali  berturut-turut  di  era  Yudhoyono.  Pemerintahan  telah melanggar  konstitusi.  Bahkan  dalam  APBN  2008  anggaran  pendidikan  hanya  69,4 triliun  rupiah  dari  jumlah  seluruh  APBN  yang  mencapai  854,7  triliun  rupiah,  jadi hanya 8 sekian persen saja. 22
Kita  bisa  melihat  saat  ini  betapa  susahnya  rakyat  ingin  sekolah,  banyak masyarakat yang tidak mampu menyekolahkan anaknya karena faktor ekonomi yang tidak  mendukung.  Pendidikan  yang  seharusnya  di  dapatkan  dengan  mudah  karena sudah  dijamin  oleh  undang-undang,  tapi  pada  kenyataannya  pendidikan  Indonesia saat ini sangat memprihatinkan karena pendidikan menjadi harga yang sangat mahal yang harus dibayar oleh rakyat.
Selain  itu,  pendidikan  di  Indonesia  juga  terjadi  kesenjangan  antara  daerah perkotaan  dengan  daerah  pedesaan.  Semakin  terpencil  suatu  daerah  maka  semakin minim perhatian pemerintah terhadap pendidikan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa  hak  warga  dalam  mendapatkan  pendidikan  di  Indonesia  masih  terjadi kesenjangan yang sangat besar.
2. Kewajiban  Pemerintah/Negara  Menyelenggarakan  dan  Menjamin Pendidikan
Penyelenggaraan  pendidikan  dasar  merupakan  tanggung  jawab  bersama antara  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  dan  masyarakat.  Pendanaan  pendidikan menjadi  tanggung  jawab  bersama  antara  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah  dan
22 Ibid., 194
masyarakat.  Dalam  hal  ini  sumber  pendanaan  pendidikan  dari  pemerintah  meliputi Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  dan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  (APBD),  dan  sumber  pendanaan  pendidikan  dari  masyarakat mencakup antara lain sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nazar, pinjaman,  sumbangan  perusahaan,  keringanan,  dan  penghapusan  pajak  untuk pendidikan, dan lain-lain penerimaan yang sah. 23
Pada  dasarnya,  pendidikan  adalah  unsur  terpenting  di  dalam  sebuah  negara. Karena dari pendidikan, lahir sumber daya manusia yang handal. Oleh karena itu jika pendidikan di dalam suatu negara tidak dikelola dengan baik bahkan diabaikan, maka sudah  dapat  dipastikan  anak  bangsa  yang  lahir  sebagai  penerus  untuk  membangun negara  akan  menjadi  seorang  yang  tak  berdaya  tergerus  oleh  jaman,  dan  akan berdampak  pada  kelangsungan  hidup  suatu  negara.  Hanya  saja,  pendidikan  yang diimpikan  oleh  semua  kalangan  masyarakat  hanyalah  menjadi  mimpi  karena  begitu besar dan kompleks permasalahan yang terjadi di dalam dunia pendidikan Indonesia. Salah  satunya  adalah  masih  banyak  anak  Indonesia  yang  tidak  bisa  menikmati  atau melanjutkan pendidikannya. Jumlah anak putus sekolah dan berpendidikan rendah di Indonesia masih tinggi.
Inilah  kenyataan  yang  ada  di  Indonesia,  kalau  kita  lihat  dari  realita  yang  ada saat  ini  sungguh  sangat  miris,  karena  walaupun  sudah  ada  undang-undang  yang mengatur tentang hak asasi manusia khususnya hak mendapatkan pendidikan, tetapi undang-undang  tersebut  sampai  sekarang  belum  bisa  dilaksanakan  secara  maksimal saat  ini.  Bisa  dilihat  banyak  sekali  sekolah  yang  roboh  dan  tidak  layak  huni,  angka putus sekolah juga semakin meningkat, dan biaya pendidikan juga semakin tinggi.

## Catatan Akhir
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  hak  mendapatkan  pendidikan  telah diterangkan  di  dalam  al-Qur’an  bahwa  Allah  adalah  sebagai  pendidik  seluruh makhluknya. Disamping itu juga, al-Qur’an telah menggambarkan pendidikan sebagai petunjuk bagi seluruh proses kehidupan manusia. Hal tersebut terbukti dari sebagian
23 Emmanuel  Sujadmoko,  Hak  warga  Negara  Dalam  Memperoleh  Pendidikan,  Jurnal  Konsitusi  Vol.  7 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010
ayat  yang  terdapat  dalam  surat  al-Alaq  yaitu  iqra (bacalah), allama (mengajarkan), al- Qalam (pena, alat tulis), dan ya’lam (mengetahui).
Selain  itu  juga,  Rasulullah  SAW  dalam  salah  satu  misi  sentralnya  yaitu meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang tidak hanya dalam ranah jasmaniah saja  namun  lebih  daripada  itu,  aspek  rohaniah  pun  tetap  harus  terpenuhi.  Hal  ini membuktikan  bahwa  hak  mendapatkan  pendidikan  harus  menyeluruh,  dan pendidikan tersebut tidak memiliki batas (no limits education).
Disamping itu, hak mendapatkan pendidikan juga tercantum dalam peraturan perundang-undangan  baik  nasional  maupun  internasional  yang  dimana  pada  intinya adalah  hak  tersebut  harus  didapatkan  oleh  setiap  warga  Negara  untuk mengembangkan  potensi  yang  dimiliki  sehingga  dapat  meningkatkan  kualitas pengetahuan dan kesejahteraan hidupnya.
Melihat  betapa  pentingnya  hak  mendapatkan  pendidikan,  maka  pemerintah wajib memberikan anggaran terhadap setiap warga Negara sesuai dengan APBN dan APBD  yang  sudah  ditetapkan  untuk  biaya  pendidikan  baik  proses  dan operasionalnya.  Sehingga,  kewajiban  atas  hak  mendapatkan  pendidikan  ini  tentu dapat dijalankan dengan maksimal, apabila pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat bersinergi yakni dengan tujuan yang sama yaitu mencerdaskan kehidupan warga  Negara  meningkatkan  sumber  daya  manusia  melalui  pendidikan  yang menyeluruh.
Daftar Pustaka
Asy’ari,  Musa.  2010,  Filsafat  Islam;  Sunnah  Nabi  Dalam  Berpikir,  (Yogyakarta:
LESFI).
Azra,  Azyumardi.  2012,  Pendidikan  Islam:  Tradisi  dan  Modernisasi  di  Tengah Tantangan  Melenium  III,  (Jakarta:  Kencana  Pranada  Media  Group,  cet  1 April).
Baktiar, Amsal. 2004, Filsafat Ilmu, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
Emmanuel  Sujadmoko,  Hak  warga  Negara  Dalam  Memperoleh  Pendidikan,  Jurnal
Konsitusi Vol. 7 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010.
Freire, Paulo. 2002, Politik Pendidikan Kebudayaan; Kekuasaan dan Pembebasan,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
Malik, Fadjar, A. 1999, Reorientasi Pendidikan Islam (Jakarta : Fajar Dunia).
Muchtar, Asmaji, Dialektika Filsafat Ilmu, tth, tp.
Nata, Abuddin. 2003, Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia (Jakarta: Pranada Media Group).
Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
Pasal 28 C ayat (1) Bab XA Tentang Hak Asasi Manusia Undang-undang Dasar 1945.
Pasal 31 ayat 1 – 5, Bab XIII Tentang Pendidikan dan Kebudayaan, Undang-undang
Dasar 1945.
Rhona K.M.  Smith,  Njäl Hostmelingen,  dkk ,  Hukum Hak Asasi Manusia, oleh Pusat Studi  Hak  Asasi  Manusia  Universitas  Islam  Indonesia  dengan  Norwegian Centre  for  Human  Rights  (NCHR)  University  of  Oslo,  Norway  (Yogyakarta:
PUSHAM-UII, 2005).
Rais,  Amien.  2008,  Agenda Mendesak Bangsa Selamatkan Indonesia,  (Yogyakarta:  PPSK Press).
Suharto,  Toto.  2013,  Filsafat  Pendidikan  Islam,  Cet,  Kedua,  (Yogyakarta:  Ar-Ruzz Media).
Undang-undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.