Pelatihan Perhitungan PPH 21 Tarif Ter, Pemotongan Serta Pelaporan  Pada  E-Bupot  PPH  21  Pada  PT.  Intercon Terminal Indonesia
Aris Munandar 1 , Muhammad Ichsan  Siregar 2 Harsi  Romli 3,
1 Program Studi Akuntansi Universitas Indo Global Mandiri
2 Program Studi Akuntansi Universitas Sriwijaya
3 Program Studi Akuntansi Universitas Indo Global Mandiri Email: 1 arismunandar@uigm.ac.id, 2 ichsansiregar@fe.unsri.ac.id
3 harsiromli@uigm.ac.id

## Abstract
After the issuance of Government Regulation no. 58 of 2023, then starting in 2024 the calculation,  preparation  and  reporting  of  PPh  Article  21/26  will  undergo  many changes. For the tax period from January to November, the calculation of PPh Article 21  uses  the  Average  Effective Rate (TER), making proof of withholding is required every month in accordance with Minister of Finance Regulation Number 168 of 2023. The procedure for withholding is regulated in Regulation of the Director General of Taxes Number PER -2/PJ/2024. With the publication of this regulation, many questions arise for companies on how to implement it. This Community Service Activity aims to answer all questions for the Company so that the calculation and reporting of Periodic Income Tax Returns Article 21/26 can be carried out in accordance with applicable regulations. The results of this community service activity can provide new knowledge for  financial  or  taxation  staff  at  the  Company,  especially  in  terms  of  calculating, making  withholding  receipts  and  reporting  PPh  Article  21/26  in  accordance  with applicable regulations.
Keywords: Income Tax Article 21, e-bupot Income Tax Article 21/26, DJP Online

## Abstrak
Pasca diterbitkanya Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023, maka mulai tahun 2024 perhitungan, pembuatan serta pelaporan PPh Pasal 21/26 mengalami banyak perubahan. Untuk  masa  pajak  bulan  Januari  sampai    November,  perhitungan  PPh  Pasal  21 menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER), pembuatan bukti potong dilakukan setiap bulan diharuskan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Tata  cara  pemotongan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 2/PJ/2024. Dengan terbitnya peraturan tersebut banyak pertanyaan yang timbul bagi Perusahaan bagaimana cara mengimplementasikannya. Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini  bertujuan  untuk  menjawab  semua  pertanyaan  bagi  Perusahaan  sehingga  dalam perhitungan dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21/26 tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil dari kegiatan pengabdian Masyarakat ini dapat memberikan pengetahuan baru bagi staf keuangan atau perpajakan pada Perusahaan khususnya dalam hal menghitung, membuat bukti potong dan melaporkan PPh Pasal 21/26 sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Kata Kunci: PPh Pasal 21, e-bupot PPh Pasal 21/26, DJP Online
Pendahuluan
1. Latar Belakang
Pada  tanggal  27  Desember  2023  yang  lalu,  Pemerintah  telah  menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023. Peraturan ini mengatur tentang besaran  tarif  PPh  Pasal  21  untuk  penghasilan  atas  kegiatan,  jasa  maupun pekerjaan  bagi  wajib  pajak  orang  pribadi.  Peraturan  ini  berlaku  mulai  1  januari 2024.
PPh  21  merupakan  pajak  yang  pemotongannya  dilakukan  oleh  perusahaan atas gaji karyawan tetap maupun tidak tetap. Sejak tahun 2024, terdapat beberapa perubahan  yang  harus  diperhatikan  pada  proses  menghitung  besaran  pajak terhutang.  Adapun  perubahan  yang  paling  menonjol  adalah  mulai  tahun  2024 perhitungan PPh 21 menggunakan metode Tarif Efektif Rata-rata (TER).
Metode  penghitungan  TER  ini  berbeda  dari  aturan  sebelumnya.  Untuk pegawai  tetap,  konsep  dalam  penghitungan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  mirip dengan  angsuran  yang  harus  dicicil  setiap  bulan  dan  kemudian  dihitung  ulang pada akhir tahun. Sedangkan untuk pelaporan masa dan akhir tahun PPh Pasal 21 tidak  lagi  menggunakan  aplikasi  e-SPT  Masa  PPh  Pasal  21-26.  Maka  dengan demikian  mulai  bulan  Januari  2024  pelaporan  dilakukan  secara  online,  aplikasi yang  digunakan  untuk pelaporan SPT Masa SPT 21-26 adalah e-bupot PPh Pasal 21-26  pada  DJP.  Aplikasi  e-bupot  PPh  Pasal  21-26  ini  telah  menyesuaikan pembuatan bukti potong berdasarkan PER-2/PJ/2024.

## 2. Permasalahan Mitra
Setelah  pemerintah  menerbitkan  peraturan  PP  Nomor  58  Tahun  2023  dan PMK  No.  168/2023  dan  PER-2/PJ/2024,  maka  bentuk,  cara  membuat  bukti potong,  cara  mengisi  dan  cara  penyampaian  SPT  Masa  PPh  Pasal  21  berbeda dengan tahun sebelumnya.
Dengan  demikian  maka  staff  pajak  pada  Perusahaan  belum  memahami bagaimana  cara  untuk  menggunakan  aplikasi  e-bupot  PPh  Pasal  21-26 dalam hal membuat bukti potong, mengisi dan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21-26.
Maka  dari  itu  akan  dilakukan  pelatihan cara menggunakan aplikasi e-bupot PPh Pasal 21-26 yang meliputi:
a. aktivasi fitur e-bupot PPh Pasal 21-26
b. Menu pengaturan
c. Penjelasan dashboard aplikasi e-Bupot 21-26
d. Membuat bukti potong
e. SPT Masa
3. Target dan Luaran
a. Target
Pelatihan  ini  diharapkan  dapat membantu divisi keuangan pada Perusahaan dalam hal pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21-26 setelah berlakunya PP Nomor 58 Tahun  2023  dan  PMK  No.  168/2023  dan  PER-2/PJ/2024  dengan  menggunakan aplikasi  e-bupot PPh Pasal 21-26.

## b. Luaran
Setelah  selesai  dilaksanakannya  pelatihan  ini  diharapkan  staff  perpajakan dapat  memahami  penggunaan  aplikasi  e-bupot  PPh  Pasal  21-26  dengan  baik
sehingga  permasalahan  yang  dihadapi  seperti  menghitung membuat bukti potong dan melaporkan SPT Masa dapat teratasi dengan baik.

## Metode Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan melalui  beberapa tahapan, yaitu:
1. Persiapan Agar  pelatihan  ini  dapat  berjalan  dengan  semestinya  maka  perlu dilakukan persiapan  kegiatan  yang  cukup  sehingga  penyampaian  pelatihan  dapat  diterima dengan baik. Adapun persiapan tersebut meliputi pembuatan materi dalam bentuk file power point, file excel serta alat peraga bila dibutuhkan
2. Koordinasi Kegiatan
Sebelum  melaksanakan  kegiatan  pengabdian  akan  dilakukan  koordinasi dengan pihak Perusahaan tentang persiapan kegiatan dalam hal menentukan lokasi dan  waktu  pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  sehingga  pelaporan  SPT  Masa  PPh Pasal 21 tepat waktu.
3. Penentuan Tempat Dan Waktu Kegiatan Setelah  dilakukan  koordinasi  dengan  pihak  Perusahaan  maka  ditetapkan lokasi  kegiatan  pengabdian  dilaksanakan  di  kantor  PT.  Intercon  Terminal Indonesia dengan Alamat Jl. Permata No.4, Kb. Pala, Kec. Makasar, Kota Jakarta Timur,  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  13650  dan  waktu  penyelenggaran  pada akhir  bulan  Januari  2024.  Berikut  merupakan  jadwal  dan  materi  pelaksanaan kegiatan pengabdian.
Tanggal Waktu Materi 25 Januari  2024 10:00 – 12:00 WIB Pengantar Perpajakan 25 Januari  2024 13:00 – 16:00 WIB Pembahasan  PP  Nomor 58  Tahun  2023  dan PMK  No.  168/2023  dan PER-2/PJ/2024. 26 Januari  2024 09:00 – 16:00 WIB Pelatihan  perhitungan PPh Pasal  21 dengan metode TER untuk Masa Januari  – November  serta Masa Desember 29 Januari  2024 09:00 – 16.00 WIB Pelatihan  aplikasi  e- bupot PPh Pasal 21-26 5 Februari  2024 09:00 – 12:00 WIB Pendampingan pelaporan  SPT  Masa PPh Pasal  21-26
Hasil  Dan Pembahasan

## 1. Pelatihan Perhitungan PPh 21
Pelatihan  perhitungan  PPh  21  dengan  menggunakan  Tarif  Efektif  Rata  – Rata (TER) difungsikan untuk menghitung besarnya potongan Pajak PPh Pasal 21 pada  gaji  bruto  masing  –  masing  karyawan  di  akhir  bulan.  Sehingga  pada  akhir bulan  gaji  yang  diterima  karyawan  telah  dipotong Pajak PPh Pasal 21. Selain itu perhitungan  pemotongan  pajak  PPh  Pasal  21  ini  harus  sesuai  dengan  nilai  yang akan  dipotong  pada  aplikasi  e-bupot  PPh  Pasal  21-26.  Sehingga  jumlah  PPh  21 yang  telah  di  potong  pada  saat  pembayaran  gaji  telah  sesuai  dengan  aplikasi  e- bupot  PPh  Pasal  21-26  dan  tidak  terjadi  kelebihan  potong  maupun  kekurangan pemotongan.
Pelatihan  perhitungan  ini  menggunakan  Microsoft  excel  dengan  cara mengoptimalkan  rumus  dan  fungsi  yang  ada.  Adapun  tampilan  perhitungan PPh Pasal 21 yang menggunakan Microsoft Excel adalah sebagai berikut:
Gambar 1. Pembuatan Tabel Tarif Efektif Rata-Rata (TER)
Sebelum kita menghitung besaran pemotongan tarif TER terhadap masing-masing karyawan,  kita  harus  membuat  terlebih  dahulu  tabel  tarif  TER.  Tabel  tarif  TER tersebut dapat dilihat pada PP Nomor 58 Tahun 2023.
Gambar 2. Pembuatan Tabel Pemotongan PPh 21 Tarif TER
Setelah  kita  membuat  tabel  tarif  TER,  Langkah  selanjutnya  kita  membuat tabel pemotongan PPh Pasal 21 seperti pada gambar 2 diatas. Adapun pada kolom
nama,  NIK/Paspor,  NPWP,  Alamat, Jabatan dan Jenis Kelamin (L/P), PTKP dan Penghasilan  bruto  diisi  sesuai  dengan  biodata  karyawan  masing-masing. Sedangkan  pada  kolom  TER,  tarif  TER  dan  PPh  21  akan  terisi  secara  otomatis berdasarkan  data  masing-masing  karyawan.  Untuk  mengisi  kolom  TER menggunakan rumus “=IF(ISBLANK(I3);"";IF(OR(I3="TK/0";I3="TK/1";I3="K/0");"TER A";IF(I3="K/3";"TER  C";"TER  B")))”.    Rumus  yang  digunakan  untuk  pengisian pada kolom tarif TER adalah sebagai berikut “=IF($J4="TER A";VLOOKUP(K4;Ter_A;4; TRUE);IF($J4
="TERB";VLOOKUP(K4;Ter_B;4;TRUE);VLOOKUP(K4;Ter_C;4;TRUE))”. Rumus  untuk  mengisi  kolom  PPh  21  adalah  =K3*L3.  Tentunya  rumus  ini  tidak serta  merta  dapat  di  gunakan  harus  disesuaikan  kembali  pada  excel  masing- masing pengguna.
Setelah  memasukkan  rumus,  maka  perhitungan  pada  tabel TER. Tarif TER dan PPh 21 akan secara otomatis menghitung sesuai dengan aplikasi e-bupot PPh Pasal 21-26.
2. Pelatihan Aplikasi e-bupot PPh Pasal 21-26
a. Aktivasi Fitur e-bupot PPh Pasal 21-26 Aplikasi e-bupot PPh Pasal 21-26 berbasis web , dan untuk menggunakannya harus login terlebih dahulu pada laman http://djponline.pajak.go.id
Gambar 3. Login akun DJP Online
Pada  halaman login wajib  pajak  dapat  mengisi  kolom  NIK/NPWP  dengan nomor  masing  –  masing.  Kata  sandi  sesuai  dengan  yang  telah  dibuat  masing  – masing,  Langkah  seanjutnya  masukkan kode keamanan sesuai dengan kode yang diberikan DJP lalu klik login .

## Gambar 4. Tampilan  menu profil
Setelah  berhasil login maka  wajib  pajak  dapat  ke  menu  profil,  mengklik aktivasi Fitur, lalu mencentang e-bupot 21/26 terakhir lalu klik ubah fitur layanan.
b. Menu Pengaturan
Menu ini digunakan untuk mengatur penanda tangan bukti potong PPh Pasal 21 dan SPT Masa PPh Pasal 21.
Gambar 5. Tampilan  menu pengaturan
Menu  ini  berfungsi untuk mendaftarkan penanda tangan bukti potong serta nama  perekam  bukti  potong,  untuk  mengaktifkan  serta  nemonaktifkan  penanda tangan  dan  perekam  yang  terdaftar  sebelumnya.  Penanda  tangan  biasanya orang pribadi yang ditunjuk sebagai penanda tangan karena jabatannya.
Gambar 6. Isian Tambah Penandatangan
Melalui  menu  pada  gambar  6  diatas,  identitas  dapat  dipilih  akan menggunakan  NPWP  maupun  NIK.  Masukkan  nomor  NPWP/NIK,  selanjunya centang aktif dan terakhir klik simpan.

## c. Pelatihan Pembuatan Bukti Potong PPh 21 serta Pelaporan Pada ebupot PPh 21
Setelah  selesai  aktivasi  fitur  e-bupot  PPh  Pasal  21-26  dan  perekaman penanda  tangan,  selanjutnya  dapat  melakukan  pelaporan  melalui  menu  lapor seperti gambar dibawah ini.
Gambar 7. Menu Lapor
Setelah  masuk  pada  menu  lapor  maka  Langkah  selanjutnya yaitu mengklik menu pra pelaporan dan e-bupot 21/26 untuk membuat bukti potong.
Gambar 8. Menu Bukti Potong
Submenu Daftar bupot pasal 21 digunakan untuk melihat, mengubah bahkan menghapus bukti potong PPh 21 yang telah terbit pada masa pajak.
Gambar 9. Tampilan  Daftar Bukti Potong Pasal 21
Untuk merekam atau membuat bukti potong dapat dimulai dengan mengklik tombol rekam dan akan muncul tampilan seperti gambar berikut:

## Gambar 10. Form Perekaman Bukti Potong PPh 21
Pada  perekaman  bukti  potong  ini,  pengguna  hanya  dapat  merekam  satu persatu  bukti  potong  yang  akan  dibuat.  Proses  pembuatannya  dimulan  dari mengisi  tahun  pajak,  memilih  masa  pajak,  mengklik  salah  satu  identitas  wajib pajak berupa NPWP atau NIK. Pada kolom nama dan Alamat akan muncul secara otomatis  bila  pengisian  nomor  NPWP  / NIK benar. Langkah selanjutnya mengisi kode  objek  pajak.  Terdapat  16  macam  pilihan  kode objek pajak, seperti, 21-100- 01  bagi  pegawai  tetap.  Pilihan  kode  wajib  pajak  dapat  disesuaikan  sesuai kebutuhan.
Pada  bagian  perhitungan  PPh  pasal  21  dibagian  jumlah  penghasilan  di  isi dengan  jumlah  penghasilan bruto karyawan lalu klik hitung maka secara otomatis system  akan  menghitung  jumlah  pajak  yang  terhutang.  Setelah  selesai memasukkan  penghasilan  bruto  Langkah  selanjutnya  mengisi  di  bagian  penanda tangan serta mengceklist pernyataan dilanjutkan dengan tombol simpan.
Selain  cara  tersebut diatas, jika Perusahaan memiliki jumlah karyawan yang banyak  maka  dapat menggunakan menu impor dengan cara mengklik impor pada menu  bukti  potong  dilanjutkan  mengklik  submenu  impor  data  bupot.  Menu  ini dapat  dilihat  Kembali  pada  gambar  8  huruf  C.  file  impor  berformat  excel  (.xls). file  disimpan  dengan  nama  NPWP  pemotong  tanpa  tanda  baca,  contoh 012345678062000.xls. file excel untuk impor  dapat di download pada DJP online.
Gambar 11. Tampilan  file excel impor data ebupot
Gambar 12. Submenu Impor Data Bupot
Setelah  file  excel  impor  selesai  diisi,  Langkah  selanjutnya  adalah mengupload  file  tersebut  di  submenu  impor  data  bupot.  Dengan  cara  mengisi terlebih dahulu jenis bukti potong, tahun pajak, masa pajak serta upload file impor pada  angka  lima  selanjutnya klik unggah. Pastikan kapasitas file tidak melebihi 2 Mb.
Jika unggah file berhasil  maka akan tampil seperti gambar 12 berikut.
Gambar 13. Rincian Daftar Dokumen Impor Bupot
Setelah  selesai  rekam  bukti  potong  maka  Langkah  selanjutnya  adalah memposting bukti potong. Adapun caranya adalah seperti berikut:
Gambar 14. Submenu Posting
Pada  menu  ini  diisi  dengan  pilih  tahun  pajak,  masa pajak lalu klik posting. Jika berhasil akan muncul notifikasi sukses.
Setelah  selesai  melakukan  posting,  Langkah  selanjutnya  adalah  perekaman bukti  potong.  Untuk  perekaman  bukti  potong  dapat  kita  lakukan  melalui  menu SPT Masa.
Gambar 15. Tampilan  Menu SPT Masa
Fungsi  menu  SPT  Masa  digunakan  untuk  merekam  bukti  penyetoran, membuat draft SPT masa PPh 21-26 dan mengirim SPT Masa PPh 21-26 ke DJP.
Langkah  pertama  untuk  merekam  bukti  penyetoran  dengan  cara  mengklik submenu perekaman bukti penyetoran.
Gambar 16. Submenu Perekaman Bukti Penyetoran
Setelah mengklik submenu perekaman bukti penyetoran maka aman muncul tampilan seperti gambar 16 diatas. Selanjutnya klik tambah.
Gambar 17. Form perekaman Bukti Penyetoran
Langkah selanjutnya mengisi form perekaman antara lain nomor NTPN dan Tahun  pajak.  Setelah  semua  terisi  dilanjutkan  klik  cek  surat  setoran,  jika  data telah  sesuai  maka  pada  isian  masa  pajak,  jenis  pajak,  jenis  setoran,  jumlah  setor dan tanggal setor akan terisi secara otomatis. Terakhir  klik simpan.
Setelah melakukan perekaman dilanjutkan dengan persiapan SPT Masa PPh 21.
Gambar 18. Submenu Penyiapan SPT Masa PPh Pasal 21/26
Langkah  selanjutnya  klik  tombol  kirim  (nomor  5),  sehingga  akan  akan tampil formulir 1721, kemudian dilanjut klik kirim SPT. Pada gambar dibawah ini merupakan tampilan kirim  SPT.
Gambar 18. Tampilan  Kirim SPT Masa PPh Pasal 21/26

## Dokementasi Kegiatan
Gambar  dibawah  ini  merupakan  dokumentasi  kegiatan  pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan pada PT. Intercon Terminal  Indonesia.

## Gambar 19. Foto Kegiatan Pengabdian Masyarakat

## Simpulan
Kegiatan  pengabdian  Masyarakat  ini  sangat bermanfaat bagi staf keuangan PT.  Intercon  Terminal  Indonesia.  Setelah  dilaksanakan  kegiatan  ini  maka:a)Staf keuangan  dapat  menghitung  besaran  pajak  pph  21  tarif  TER  dengan  benar  dan telah sesuai dengan aplikasi e-bupot PPh 21/26. b) Staf keuangan dapat membuat bukti potong sesuai dengan PER-2/PJ/2024. c). Staf keuangan mampu melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21/26 tepat waktu

## Daftar Pustaka
Dhaniswara,  Nugroho  (2024).  Petunjuk  Penggunaan  Aplikasi  e-Bupot  21/26. Direktorat  P2Humas KPDJP
Isnain,  Yasin,  Sulistiani  (2022).  Pelatihan  Perpajakan  Pph  Pasal  21  Pada  Guru Dan  Murid  SMK  N  4  Bandar  Lampung. Journal  of  Social  Sciences  and Technology for Community Service (JSSTCS), Vol 3, No 2 (2022).
Kuniyawati,  Rosdiyati,  Nurjanah  (2023).  Pelatihan  Perhitungan  Dan  Pelaporan PPH  21  Di  MAN  1  Lamongan. Jurnal  Pengabdian  kepada  Masyarakat Nusantara. Vol. 3 No. 2.2 Februari 2023.
Maulana,  Hidayatulloh  (2021).  Sosialisasi  dan  Pelatihan  Perhitungan  PPh  Pasal 21 Menurut UndangUndang No 7 Tahun 2021. Jurnal Senriabadi 2021
Melatnebar,  Laluur  (2022).  Pendampingan  Penghitungan  dan  Pelaporan  PPH  21
Masa  Melalui  E-SPT  Dan  DJP  Online  Bagi  Siswa  Siswi  SMK  Dharma Widya  Tangerang. Rubinstein:  Jurnal  Multidisiplin .  Vol.  1,  No.  1, Desember 2022
Novayanti,  Bahri,  Amalia  (2022).  Pelatihan  Perhitungan  dan  Pelaporan  PPH  21 pada  UMKM  Koperasi  Wanita  Atsiri  Citayam  Kabupaten  Bogor. Jurnal Abdimas Ekonomi dan Bisnis. Vol. 2 No. 2 November 2022.
Nugraheni,  Qonitah,  Kristiawan  (2021).  Pelatihan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Stai Al Fithrah Surabaya. Kreanova, Vol. 1 No. 3 2021.
Pemerintah  Indonesia  (2023).  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  168  Tahun 2023  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Pemotongan  Pajak  Atas  Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Atau Kegiatan Orang Pribadi
Pemerintah  Indonesia  (2023).  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  58  Tahun  2023 tentang  Tarif  Pemotongan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  atas  Penghasilan Sehubungan  dengan  Pekerjaan,  Jasa,  atau  Kegiatan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi.
Pemerintah  Indonesia  (2024).  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  PER- 2/PJ/2024  Tentang  Bentuk  Dan  Tata  Cara  Pembuatan  Bukti  Pemotongan Pajak  Penghasilan  Pasal  21  Dan/Atau  Pajak  Penghasilan  Pasal  26  Serta Bentuk,  Isi,  Tata  Cara  Pengisian,  Dan  Tata  Cara  Penyampaian  Surat Pemberitahuan  Masa  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  Dan/Atau  Pajak Penghasilan Pasal 26
Widiyarto,  Narsih,  Ati,  Vernia,  Alifah  (2020).  Pelatihan  Pajak  PPh  21  Dalam Rangka  Membangun  Kesadaran  Pajak  Pada  Siswa  SMK  Bangun  Persada Bekasi. Intervensi  Komunitas , Vol. 2 No. 1 2020.