## POLITIK HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

## SEKTOR LINGKUNGAN

## Korneles Materay
Perkumpulan Bung Hatta Anti Corruption Award Jalan Duren Tiga Selatan Nomor 58, Jakarta Selatan E-mail: kormateray@gmail.com

## Abstract
Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation is claimed to solve the problem of corruption which  has  become  a  serious  problem  in  the  bureaucracy  that  has  hindered  growth  of economics and investments so far. The legislators have taken steps to regulate, amend, and delete  several  provisions  in  about  79  laws.  This  paper  aims  to  see  the  extent  the  issue  of eradicating corruption has been taken in the politics of drafting a quo law, particularly in relation to the environmental sector. The results of the study show that the Environmental Sector  Job  Creation  Law  contains  many  crucial  norms  that  are  not  in  line  with  the  anti- corruption spirit. This is because there are many gaps or spaces in these norms that can be misinterpreted according to the interests of the government and economic or political interest groups. Instead of preventing and reducing corruption, the Environmental Job Creation Law has  the  potential  to  give  birth  to  corrupt  practices  in  business  licensing  and  political corruption  related  to  various  considerations  for  granting  permits.  This  is  exacerbated  by reducing  anti-corruption  principles  such  as  transparency,  disclosure  of  information,  and genuine participation.
Keywords : Omnibus  Law;  Job  Creation  Law;  Corrupt  Behavior;  Environmental  Sector; Challenges to Eradicate Corruption.

## Intisari
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diklaim akan menyelesaikan persoalan  korupsi  yang  menjadi  problematika  serius  dalam  birokrasi  yang  menghambat pertumbuhan  ekonomi  dan  investasi  selama  ini.  Pembentuk  undang-undang  telah mengambil  langkah  meregulasikan,  mengubah,  hingga  menghapus  beberapa  ketentuan pada  sekitar  79  undang-undang.  Tulisan  ini  bertujuan  melihat  sejauh  mana  isu pemberantasan  korupsi  diperhatikan  dalam  politik  penyusunan  UU  a  quo  khususnya terkait  sektor  lingkungan.  Jenis  penelitian  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif atau dengan pendekatan peraturan perundang-undangan.  Bahan hukum penelitian berasal dari bahan
hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Hasil  penelitian  menunjukkan,  bahwa  UU Cipta Kerja sektor lingkungan memuat banyak norma krusial yang tidak sejalan dengan semangat  antikorupsi.  Hal  ini  karena  terdapat  banyak  celah  atau  ruang  dalam  norma- norma tersebut yang dapat ditafsirkan secara keliru sesuai dengan kepentingan pemerintah dan  kelompok  kepentingan  ekonomi  atau  politik.  Alih-alih  mencegah  dan  memangkas korupsi, UU Cipta Kerja sektor lingkungan berpotensi melahirkan praktik korupsi dalam perizinan berusaha dan korupsi politik terkait pelbagai pertimbangan pemberian izin. Hal ini diperparah dengan mereduksikannya prinsip-prinsip antikorupsi seperti transparansi, keterbukaan informasi, dan partisipasi yang hakiki.
Kata  kunci : Omnibus  Law ;  Cipta  Kerja;  Perilaku  Korupsi;  Sektor  Lingkungan, Pemberantasan Korupsi.

## A. Latar Belakang Masalah
Ide  membentuk  sebuah Omnibus
Law diperkenalkan Presiden Joko “Jokowi”  Widodo  ketika  berpidato  di Sidang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat Republik Indonesia dalam rangka
pelantikan  Presiden  dan  Wakil  Presiden Terpilih  Periode  2019-2024  pada  20 Oktober  2020. 1 Jokowi  mengatakan
1 Tirto.id, “Isi Pidato Jokowi saat Pelantikan Presiden 2019-2024 di Sidang MPR”, https://tirto.id/isi-pidato- jokowi-saat-pelantikan-presiden-2019-2024-di- sidang-mpr-ej5U , diakses tanggal 4 Februari 2021. 2 Menurut Maria Farida Indrati, Omnibus Law adalah satu  UU  (baru)  yang  mengandung  atau  mengatur berbagai  macam  substansi  dan  berbagai  macam subyek  untuk  langkah  penyederhanaan  dari  berbagai UUyang  masih  berlaku.  UU payung  ( raamwet, basiswet,  moederwet )  sering  dimaknai  dengan  UU yang  merupakan  “induk”  dari  UU  lain,  sehingga kedudukannya  lebih  tinggi  dari  UU  "anaknya".  UU payung inilah yang melimpahkan berbagai pengaturan lebih  lanjutnya  secara  delegasi  pada  UU  lain. Lihat,
bahwa  segala  bentuk  kendala  regulasi yang menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi akan diselesaikan dengan sebuah Undang-Undang
Omnibus  Law . 2 Semula, Omnibus  Law
Cipta  Kerja  berjudul Omnibus  Law
Ekosistem Investasi. Dalam
perkembangannya,  diubah  karena  judul tersebut  dianggap  tidak  strategis.  Pada  5
Maria  Farida  Indrati,  “Omnibus  Law,  UU  Sapu Jagat?”, https://www.kompas.id/baca/opini/2020/01/04/omnib us-law-uu-sapu-jagat ,  diakses  tanggal  10  November 2021. Omnibus  Law merupakan  sebuah  praktik penyusunan  peraturan  perundang-undangan,  yang banyak  dilakukan  di  negara-negara  yang  menganut sistem common  law/anglo  saxon seperti  Amerika, Kanada,  Inggris,  Filipina  dan  lainnya.  Prosesnya disebut Omnibus  Legislating dan  produknya  disebut Omnibus  Bill . Lihat ,  Helmi,  dkk,  “Penggunaan Omnibus  Law  Dalam  Reformulasi  Regulasi  Bidang Lingkungan  Hidup  di  Indonesia”, Masalah-Masalah Hukum , Jilid 50, No. 1, Januari 2021, hlm. 25.
Oktober 2020 RUU Cipta Kerja disahkan menjadi  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja.
Berdasarkan  konsiderans  menimbang (filosofis, 3 sosiologis, 4 dan  yuridis 5 )  dan tujuan  UU  Cipta  Kerja, 6 ada  dua
3 Secara  filosofis,  untuk  mewujudkan  tujuan pembentukan  Pemerintah  Negara  Indonesia  dan mewujudkan  masyarakat  Indonesia  yang  sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi  hak  warga  negara  atas  pekerjaan  dan penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan  melalui cipta  kerja. Lihat Konsideran  menimbang  huruf  (a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
4 Secara  sosiologis,  diharapkan  mampu  menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan  yang  semakin  kompetitif  dan  tuntutan globalisasi  ekonomi;  dan  mendukung  cipta  kerja diperlukan  penyesuaian  berbagai  aspek  pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan  koperasi  dan  usaha  mikro,  kecil,  dan menengah,  peningkatan  ekosistem  investasi,  dan percepatan  proyek  strategis  nasional,  termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Lihat Konsideran  menimbang  huruf  (b)  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
5 Secara  yuridis,  pengaturan  yang  berkaitan  dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi  dan  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah, peningkatan  ekosistem  investasi,  dan  percepatan proyek  strategis  nasional,  termasuk  peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di  berbagai  Undang-Undang  sektor  saat  ini  belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan; upaya perubahan  pengaturan  yang  berkaitan  kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro,  kecil,  dan  menengah,  peningkatan  ekosistem investasi,  dan  percepatan  proyek  strategis  nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi  dalam  menjamin  percepatan  cipta  kerja,
perspektif besar yang melandasi lahirnya tersebut  yakni  perspektif  ekonomi  dan perspektif hukum.
Pada prinsipnya, perspektif ekonomi dalam rangka untuk memperbaiki  iklim  investasi 7 agar  lebih
sehingga  diperlukan  terobosan  hukum  yang  dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu UndangUndang secara komprehensif. Lihat , Konsideran  menimbang  huruf  (d)  dan  huruf  (e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja.
6 Berdasarkan Pasal 3, tujuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, yaitu:
a. menciptakan  dan  meningkatkan  lapangan  kerja dengan  memberikan  kemudahan,  pelindungan, dan  pemberdayaan  terhadap  koperasi  dan UMKM serta industri dan perdagangan nasional sebagai  upaya  untuk  dapat  menyerap  tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan  keseimbangan  dan  kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional;
b. menjamin  setiap  warga  negara  memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
c. melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan,  dan  perlindungan  bagi  koperasi  dan UMKM serta industri nasional;
d. dan  melakukan  penyesuaian  berbagai  aspek pengaturan  yang  berkaitan  dengan  peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan  nasional  yang  berlandaskan  pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila
7 Iklim  investasi  dan  daya  saing  Indonesia  masih rendah  dan  bahkan  tertinggal  dibandingkan  negara lain ( peer group ) seperti Malaysia dan Thailand. Lihat , Bahasan.id, “Naskah Akademik RUU Cipta Lapangan Kerja”, https://bahasan.id/wp- content/uploads/2020/02/NA-RUU-CIPTA- LAPANGAN-KERJA-Luwansa-20-Januari-2020- BPHN-16.21.pdf , diakses tanggal 4 Februari 2021.
kondusif  dan  kemudahan  berusaha. 8
Meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi, mengurangi pengangguran dan produktivitas  pekerja  meningkat. 9 Selain itu,  perlindungan  dan  kesejahteraan pekerja,  kemudahan,  pemberdayaan  dan perlindungan  UMKM  dan  peningkatan investasi pemerintah dan proyek strategis nasional. 10 Untuk  menjaga  momentum pertumbuhan  ekonomi, 11 Pemerintah berupaya  untuk  mempertahankan  daya beli masyarakat, mendorong peningkatan
8 Peringkat kemudahan berusaha Indonesia pada 2020 berada  di  peringkat  73,  jauh  dari  Malaysia  (12)  dan Thailand  (21).  Lihat,  World  Bank  Group,  “Doing Business
2020”,
http://documents1.worldbank.org/curated/en/688761 571934946384/pdf/Doing-Business-2020- Comparing-Business-Regulation-in-190- Economies.pdf, diakses tanggal 4 Februari 2021. Daya saing  Indonesia  rendah  di  peringkat  50,  masih  di bawah Malaysia (27) dan Thailand (40). Lihat , World Economic  Forum,  “The  Global  Competitiveness Report
2019”,
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCom petitivenessReport2019.pdf, diakses tanggal 4 Februari 2021.
9 Kementerian  Koordinator  Bidang  Perekonomian Republik  Indonesia,  “Omnibus  Law  Cipta  Kerja”, http://dikti.kemdikbud.go.id/wp- content/uploads/2020/10/Booklet-UU-Cipta- Kerja.pdf , diakses tanggal 5 Februari 2021.
10 Ibid, hlm. 4.
11 Pertumbuhan  ekonomi  saat  ini  mengalami perlambatan  dan  hanya  mencapai  angka  di  kisaran 5 persen  dinilai  belum  cukup  dalam  menghindari
konsumsi  serta  meningkatkan  kinerja investasi.
Sedangkan, perspektif hukum terkait kebutuhan sinkronisasi, harmonisasi, dan/atau integrasi peraturan. Ada beberapa permasalah dari sisi  regulasi  yang  menjadi  latar  belakang yakni adanya kebutuhan untuk menaikkan  kemudahan  berusaha  dari peringkat  73  (2020)  ke  posisi  53  dunia, indeks  regulasi  Indonesia  masih  rendah, terdapat  fenomena  regulasi  berlebihan ( hyper regulation ), 12 UU bersifat sektoral
ancaman Middle  Income  Trap (MIT). Lihat , Bahasan.id, Loc.Cit.
12 Pada  tahun  2019,  jumlah  regulasi  di  Indonesia mencapai  42.996.  Perinciannya,  peraturan  pusat sebanyak  8.414,  peraturan  menteri  14.453,  peraturan lembaga  pemerintah  nonkementerian  4.164,  dan peraturan daerah sebanyak 15.965. Lihat , Gaudensius
Suhardi, “Obesitas Regulasi”,
https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/ 1671-obesitas-regulasi ,  diakses  tanggal  10  Februari 2021. Berdasarkan penelitian dari Pusat Studi Hukum dan  Kebijakan  (PSHK),  selama  4  (empat)  tahun pertama Presiden Joko Widodo lebih dari 8 (delapan) ribu peraturan dibentuk di ranah eksekutif. Setidaknya sejak  Oktober  2014-2018,  ada  7.621  peraturan Menteri,  766  peraturan  presiden,  dan  peraturan pemerintah  berjumlah  452. Lihat ,  Fitria  Chusna Farisa,  “PSHK:  4  Tahun  Pertama  Pemerintahan Jokowi, Eksekutif Hiper Regulasi”,
https://nasional.kompas.com/read/2019/10/15/15442
471/pshk-4-tahun-pertama-pemerintahan-jokowi- eksekutif-hiper-regulasi ,  diakses  tanggal  10  Februari 2021. Sedangkan data peraturan di www.peraturan.go.id yang dikelola Sistem Informasi Direktorat  Jenderal  Peraturan  Perundang-undangan
sering  tidak  sinkron  dan  tidak  ada kepastian hukum. Menyederhanakan dan mengintegrasikan  perizinan  dasar  dari sejumlah  undang-undang  yang  terkait dengan  berusaha,  izin  lokasi,  izin lingkungan,  bangunan  gedung,  dan lainnya.  Reformasi  regulasi  dengan proses deregulasi cara tercepat dan efisien dengan  menerapkan  metode omnibus law . Sejak draf RUU Cipta Kerja beredar luas,  kritik  publik  tak  henti  dilayangkan kepada pembentuk undang-undang.
Salah  satu  isu  yang  dipersoalkan ialah  betapa  ketentuan-ketentuan  di dalamnya  membuka  ruang  korupsi. Banyak pihak melihat ketentuan-
ketentuan  yang  ada  di  dalam  draf  RUU tidak sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi. Khususnya ketentuan-ketentuan di
sektor lingkungan  hidup  yang  akan  dibahas dalam  artikel  ini.  Secara  khusus  bila membedah  ketentuan-ketentuan  dalam
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, jumlah peraturan  saat  ini  sebanyak  40.858  dengan  perincian
UU a  quo sangat  problematik  dan dilematis . Ketentuan-ketentuan dimaksud  yakni  perubahan  terhadap Pasal 24, Pasal 26, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 40,  Pasal  63,  dan  Pasal  88  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang
Perlindungan dan
Pengelolaan
Lingkungan Hidup serta Pasal 18 ayat (2),
Pasal  19,  dan  Pasal  49  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan  diubah  terakhir  dengan Peraturan Pemerintah
Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2004  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang  Kehutanan  Menjadi  Undang- Undang.
Pada  ketentuan-ketentuan  tersebut terdapat  beberapa  permasalahan  krusial seperti  direduksinya  partisipasi  dan kontrol  kebijakan  dari  masyarakat, organisasi masyarakat sipil dan para ahli ata lingkungan, hak masyarakat
3.827 peraturan pusat, 16.578 peraturan menteri, 4.471 peraturan LPNK, dan 15.982 peraturan daerah.
memperoleh  keadilan  dalam  proses peradilan terhadap keputusan pemberian izin yang bermasalah, ancaman pengrusakan  hutan  dan  lingkungan,
hingga
sentralisasi kewenangan pemberian  izin.    Sekilas  ditinjau  dari
perspektif  teori  CDMA:  Corruption  = Directionary + Monopoly – Accountability (CDMA) yang
dikemukakan  Robert  Klitgaard  bahwa korupsi  dapat  terjadi  karena  adanya kekuasaan  yang  monopoli  yang  tidak dibarengi  dengan  akuntabilitas, 13 maka perlu  untuk  mewanti-wanti  politik hukum  UU  Cipta  Kerja  terhadap ketentuan-ketentuan di sektor lingkungan  tersebut.  Jamak  diketahui bahwa  transparansi  dan  akuntabilitas merupakan obat yang mujarab mencegah perbuatan  menyimpang.  Prinsip  ini dalam  konteks  teori  termasuk  dalam kelompok  prinsip good  governance (tata
13 Tim SPORA, 2015, Kapita Selekta dan Beban Biaya Sosial , Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat  Kedeputian  Bidang  Pencegahan  Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, hlm. 5.
pemerintahan  yang  baik).  Praktik good governance yang  baik  maka  kualitas pelayanan  publik  menjadi  semakin  baik, angka  korupsi  menjadi  semakin  rendah, dan  pemerintah  menjadi  semakin  peduli dengan kepentingan warganya. 14
Korupsi  sebagai  sebuah  kejahatan luar  biasa  ( extra-ordinary  crime ),  dalam banyak kajian pakar disebutkan berdampak  serius  terhadap  lingkungan hidup.  Korupsi  di  sektor  lingkungan terjadi  dalam  jumlah  yang  cukup  besar dan  merugikan  lingkungan.  Beberapa tindakan  misalnya  penggelapan  selama pelaksanaan  program,  korupsi  besar- besaran  ketika  izin  dan  izin  untuk eksploitasi sumber daya alam dikeluarkan,  hingga  penyuapan  kepada pejabat  –  korupsi  yang  terjadi  di  setiap tingkat. Korupsi di sektor ini memungkinkan perlindungan
lingkungan  dan  sosial  diabaikan  atau
14 Agus  Dwiyanto,  2021, Good  Governance  Melalui Pelayanan  Publik ,  Gadjah  Mada  University  Press, Yogyakarta, hlm. 1.
dilewati,  perlindungan  spesies  yang terancam  punah,  pasokan  air,  hingga pengelolaan limbah berbahaya. Selain itu, konsekuensi  dari  tindakan  ini  juga berdampak  pada  mata  pencaharian masyarakat  lokal  yang  keberadaannya terikat dengan lingkungan. Ketika korupsi  menyebabkan  hilangnya  sumber daya  dan  habitat,  serta  ekosistem  yang dihuni  baik  masyarakat  dan  lingkungan menderita. 15
Permasalah  utama  yang  ditelaah dalam  artikel  ini  yaitu  apakah  politik hukum  ketentuan-ketentuan  dalam  UU
Cipta Kerja sektor lingkungan menginsersikan perspektif
pemberantasan  korupsi  atau  justru sebaliknya berpotensi menimbulkan praktik  korupsi  dan  perilaku  koruptif yang  semakin  masif  dalam  pengambilan kebijakan  di  sektor  tersebut.  Hal  ini bermanfaat untuk mengetahui
15 Anticorruptionday.org,  “Corruption  and  The Environtmen”, http://www.anticorruptionday.org/documents/actagai
kerentanan  ketentuan-ketentuan  UU Cipta Kerja di sektor lingkungan sehingga pengambil kebijakan dapat lebih berhati- hati  membuat  keputusan  dan  ke  depan dimungkinkan politik hukum pembenahannya.

## B. Metode Penelitian
Jenis penelitian hukum yang digunakan  adalah  penelitian  hukum normatif  yang  berfokus  pada  norma hukum  positif  atau  dengan  pendekatan peraturan  perundang-undangan.  Dalam penelitian  hukum  normatif,  data  yang digunakan  berupa  data  sekunder,  yang terdiri  atas  bahan  hukum  primer  berupa peraturan  perundang-undangan  dan bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal,  kajian,  media  massa  dan  internet serta bahan hukum tersier dari kamus dan dokumen. Adapun bahan hukum primer antara  lain:  Undang-Undang  Dasar
nstcorruption/print/materials2012/corr12_fs_ENVIR ONMENT_en.pdf , diakses tanggal 10 Februari 2021.
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang  Kehutanan  diubah  terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  Hidup;  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan  diubah  terakhir  dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-
Undangan;  Undang-Undang  Nomor  11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Sedangkan,  bahan  sekunder  terdiri dari fakta hukum, teori-teori dan prinsip- prinsip  hukum,  teori-teori  dan  prinsip-
prinsip  antikorupsi  dan  pemberantasan korupsi, ilmu perundang-undangan, hukum  administrasi  negara,  dan  hukum tata  negara,  serta  pendapat  hukum  para pakar  dalam  buku-buku,  jurnal,  hasil penelitian,  media  massa  dan  internet. Metode pengumpulan data dalam penelitian  ini  adalah  Studi  Kepustakaan yaitu  segala  usaha  yang  dilakukan  oleh peneliti  untuk  menghimpun  informasi yang  relevan  dengan  topik  atau  masalah sedang  diteliti.  Studi  kepustakaan  dalam penulisan  ini  yaitu  dengan  mempelajari bahan  hukum  primer.  Selain  itu,  studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari  bahan  hukum  sekunder yang terdiri dari: buku-buku, jurnal, hasil penelitian,  media  massa,  internet,  dan dokumen.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Politik  Hukum  Pembentukan  UU
Cipta Kerja
Secara  etimologis,  politik  hukum merupakan  terjemahan  dari  bahasa Belanda, rechtspolitiek ,  yang  berarti politik hukum. Pengertian politik hukum didefinisikan berbeda-beda oleh para ahli, namun pada dasarnya para ahli mendefinisikan  politik  hukum  sebagai sebuah  kebijakan  yang  di  buat  oleh pemerintah  sebagai  pijakan  atau  dasar dalam  menetapkan  arah  pembangunan hukum nasional dalam rangka mencapai tujuan dari Indonesia. 16 Satjipto Rahardjo sebagaiman dikutip Nurus Zaman memberikan definisi politik hukum: Politik hukum adalah aktivitas
memilih dan cara yang hendak dipakai untuk  mencapai  tujuan  sosial  dan hukum  tertentu  dalam  masyarakat. Beberapa  pertanyaan  mendasar  yang harus  dijawab  dalam  politik  hukum: (1)  tujuan  apa  yang  hendak  dicapai dengan  system  hukum  yang  ada;  (2) cara-cara  apa  dan  yang  mana  yang dirasa  paling  baik  untuk  bisa  dipakai mencapai  tujuan  tersebut;  (3)  kapan
16 Bambang Santoso, 2021, Politik Hukum , UNPAM Press, Tangerang Selatan, hlm. 1.
17 Nurus Zaman, 2020, Politik Hukum Dalam Negara Kesatuan Upaya Menciptakan Harmonisasi
Pembangunan  Hukum ,  Literasi  Nusantara,  Jakarta, hlm. 66.
waktunya  hukum  itu  perlu  dirubah dan  melalui  cara-cara  bagaimana perubahan  itu  sebaiknya  dilakukan dan  (4)  dapatkah  dirumuskan  suatu pola  yang  baku  dan  mapan  yang  bisa membantu  kita  melakukan  proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut secara baik. 17
Sunaryati  Hartono  sebagaimana dikutip  Isharyanto 18 melihat  politik hukum  sebagai  sebuah  alat  ( tool )  atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh  pemerintah  untuk  menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan  dengan  sistem  hukum  nasional  itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Moh. Mahfud MD
mengatakan  politik  hukum  adalah legal policy atau  arah  hukum  yang  akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai  tujuan  negara  yang  bentuknya dapat  berupa  pembuatan  hukum  baru dan penggantian hukum lama. 19 Mahfud
18 Isharyanto, 2016, Politik Hukum, CV Kekata Group , Surakarta, hlm. 6.
19 Anna  Triningsih,  “Politik  Hukum  Pengujian
Peraturan
Perundang-Undangan dalam Penyelenggaraan Negara”, Jurnal Konstitusi , Vol. 13, No. 1, Maret 2016, hlm. 126.
membagi  3  (tiga)  kelompok  politik hukum, yaitu:
Pertama,  arah  resmi  tentang  hukum yang  akan  diberlakukan (legal  policy) guna  mencapai  tujuan  negara  yang mencakup  penggantian  hukum  lama dan  pembentukan  hukum-hukum yang  baru  sama  sekali;  Kedua,  latar belakang  politik  dan  sub-sistem kemasyarakatan lainnya dibalik lahirnya  hukum,  termasuk  arah  resmi tentang  hukum  yang  akan  atau  tidak akan diberlakukan; dan Ketiga, persoalan-persoalan disekitar penegakan hukum, terutama implementasi atas politik hukum yang telah digariskan. 20
Politik  hukum  dalam  disiplin  ilmu hukum dapat diartikan berbagai makna.
Pertama,  politik  hukum  diartikan sebagai legal policy (kebijakan hukum) yang akan atau telah dilaksanakan oleh pemerintah.  Kedua,  politik  hukum berfokuskan  kepada  pembangunan hukum,  yaitu  tentang  menyelidiki peran kelompok-kelompok sosial maupun kepentingannya dalam masyarakat  dalam  hal  bagaimana hukum itu dibentuk, dikonseptualisasikan,  diterapkan,  dan dilembagakan  dalam  suatu  proses
20 Ibid .
21 Ibnu  Sina  Chandranegara,  2018, Kemerdekaan Kekuasaan  Kehakiman  Pasca  Transisi  Politik:
politik  sesuai  dengan  cita-cita  awal suatu bangsa. Ketiga, sebagai kebijakan dasar  yang  menentukan  arah,  bentuk, maupun  isi  hukum  yang  akan dibentuk.  Keempat,  sebagai  aktivitas memilih dan mekanisme yang digunakan  dalam  rangka  mencapai tujuan  sosial  dan  hukum  tertentu dalam masyarakat.
Kelima,  sebagai  kebijakan  negara melalui  badan-badan  negara  yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan dan yang digunakan untuk  mengekspresikan  apa  yang terkandung  dalam  masyarakat  dan untuk  mencapai  tujuan  yang  menjadi cita-cita.  Keenam,  sebagai  sesuatu tidak  terlepas  dari  realitas  sosial  dan tradisional yang ada dalam negara dan realitas dan politik hukum
internasional.  Ketujuh,  politik  hukum merupakan  bagian  dari  ilmu  hukum yang  dapat  dibagi  menjadi  3  (tiga) kelompok, yaitu politik hukum sebagai terjemahan  dari rechts  politiek ,  politik hukum  bukan  terjemahan rechts politiek dan  politik  hukum  yang membahas  tentang public  policy . Kedelapan, arah resmi tentang hukum yang  diberlakukan  untuk  mencapai tujuan negara. 21
Dinamika  Penuangan  dan  Impelementasinya ,  UM Jakarta Press, Jakarta, hlm. 39-40.

## Dikutip  dari  Bambang  Santoso
(2021, politik hukum itu ada yang bersifat permanen  atau  jangka  panjang  dan  ada yang bersifat periodik.
Yang  bersifat  permanen  misalnya pemberlakuan prinsip pengujian yudisial, ekonomi kerakyatan, keseimbangan antara kepastian hukum,  keadilan,  dan  kemanfaatan, penggantian hukum-hukum peninggalan  kolonial  dengan  hukum- hukum  nasional,  penguasaan  sumber daya  alam  oleh  negara,  kemerdekaan kekuasaan
kehakiman, dan sebagainya. 22 Yang  bersifat  periodik adalah  politik  hukum  yang  dibuat sesuai  dengan  perkembangan  situasi yang  dihadapi  pada  setiap  periode tertentu baik yang akan memberlakukan  maupun  yang  akan mencabut,  misalnya:  pada  periode 1973-1978  ada  politik  hukum  untuk melakukan  kodifikasi  dan  unifikasi dalam bidang-bidang hukum tertentu, pada  periode  1983-1988  ada  politik hukum  untuk  membentuk  Peradilan Tata  Usaha  Negara,  dan  pada  periode 2004-2009  ada  lebih  dari  250  rencana pembuatan  UU  yang  dicantumkan  di
22 Bambang Santoso, Op.Cit ., hlm. 2.
23 Ibid , hlm. 2-3.
24 Bivitri  Susanti,  “Politik  Hukum  Omnibus  Cipta Kerja”,
dalam  Program  Legislasi  Nasional (Prolegnas). 23
Berdasarkan  paparan  di  atas, pembentukan  UU  Cipta  Kerja  dapat dipahami  melalui  suatu  proses  politik hukum.  Menurut  Bivitri  Susanti,  upaya membaca  politik  hukum  suatu  undang- undang adalah upaya mengetahui tujuan sebenarnya  mengapa  suatu  undang- undang  dibuat. 24 Berangkat  dari  realitas dalam kehidupan bernegara dan berbangsa  serta  bermasyarakat  yang memiliki  begitu  banyak  aturan  main tetapi  saling  tumpang  tindih  dan  tidak memberikan kepastian bagi investasi dan usaha.  UU  Cipta  Kerja  dianggap bermanfaat untuk mempercepat transformasi  ekonomi,  menyelaraskan kebijakan  pusat  dan  daerah,  memberi kemudahan berusaha, mengatasi problem regulasi  yang  tumpang  tindih,  dan menghilangkan  ego  sektoral.  Bahasa
https://www.kompas.id/baca/opini/2020/10/10/politik -hukum-omnibus-cipta-kerja/ ,  diakses  tanggal  5 Februari 2021.
lainnya, UU Cipta Kerja untuk mengatasi kendala  hambatan  perekonomian  dan kendala regulasi.
Politik hukum pembentukan sebuah undang-undang  bisa dibaca dari dua  aspek,  yaitu  proses  dan  substansi undang-undang.  Secara  umum,  politik hukum  pembentukan  undang-undang secara  proses  atau  prosedural  (formal) melalui  5  (lima)  tahapan  berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo.  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun 2019  tentang  Pembentukan  Peraturan
25 Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012  tentang  Pembentuka  Peraturan  Perundang- Undangan, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan  atau  pejabat  pembentuk  yang  tepat;  c. kesesuaian  antara  jenis,  hierarki,  dan  materi  muatan; d.  dapat  dilaksanakan;  e.  kedayagunaan  dan kehasilgunaan;  f.  kejelasan  rumusan;  dan  g. keterbukaan.
26 Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan,  asas-asas  materi  muatan  peraturan perundang-undangan  yaitu:  a.  pengayoman;  b. kemanusiaan;  c.  kebangsaan;  d.  kekeluargaan;  e. kenusantaraan; f. bhinneka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;  i.  ketertiban  dan  kepastian  hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan 27 I.C  van  der  Vlies  membagi  asas-asas  dalam pembentukan peraturan negara yang baik ( beginselen van behoorlijke regelgeving ) ke dalam asas-asas yang formal dan yang material:
a. Asas-asas yang formal meliputi:
Perundang-Undangan  (UU  PPP),  yaitu: perencanaan,  penyusunan,  pembahasan, persetujuan/pengesahan,
dan
pengundangan.  Dalam  setiap  proses, pembentuk undang-undang harus untuk menaati asas-asas pembentukan peraturan  perundang-undangan 25 dan asas-asas  materi  muatan. 26 Selain  itu, dapat  berisi  asas  lain 27 sesuai  dengan bidang  hukum  Peraturan  Perundang- undangan  yang  bersangkutan.  Tahap perencanaan  dan  penyusunan  UU  Cipta Kerja  dimulai  ketika  pada  22  Januari
1) Asas  tujuan  yang  jelas  ( beginsel  van duidelijke doelstelling )
2) Asas organ/lembaga yang tepat ( beginsel van het juiste orgaan ) 3) Asas perlunya pengaturan ( het noodzakelijkheids beginsel )
4) Asas dapatnya dilaksanakan ( het beginsel van uitvoerbaarheid )
5) Asas konsensus ( het beginsel van consensus ) b. Asas-asas yang material meliputi:
1) Asas  tentang  terminologi  dan  sistematika yang  benar  ( het  beginsel  van  duidelijke terminologi en duidelijke systematiek )
2) Asas tentang dapat dikenali ( het beginsel van de kenbaarheid )
3) Asas  perlakuan  yang  sama  di  dalam  hukum ( het rechtsgelijkeheids beginsel )
4) Asaskepastianhukum ( het rechtszekerheidsbeginsel )
5) Asas  pelaksanaan  hukum  sesuai  keadaan individual  ( het  beginsel  van  de  individuele rechtsbedeling ).
Lihat, Roy  Marthen  Moonti,  2017, Ilmu  Perundang- Undangan, Keretakupa, Makassar, hlm. 33.
2020, Program Legislasi
Nasional
Prioritas  2020  disahkan.  Sebelumnya, pada  9  Desember  2019  telah  dibentuk Satuan  Tugas  bersama  Kamar  Dagang dan  Industri  untuk  Konsultasi  Publik berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator  Perekonomian  Nomor  378 Tahun  2019.  Pada  7  Februari  2020, pembentukan Tim Koordinasi
Pembahasan  dan  Konsultasi  Publik Substansi  Ketenagakerjaan  RUU  Cipta Kerja  berdasarkan  Peraturan  Menteri Koordinator  Perekonomian  Nomor  121 Tahun  2020.  Pada  12  Februari  2020, Presiden  menyerahkan  Surat  Presiden, draf  dan  naskah  akademik  RUU  Cipta Kerja ke DPR dengan target 100 hari.

## Gambar 1.
Tahapan Penyusunan UU Cipta Kerja
Sumber: Diolah oleh Penulis sendiri
Tahap  pembahasan  dimulai  pada  2 April  2020,  DPR  menerima  Surat Presiden  terkait  penyerahan  Draf  RUU
Cipta  Kerja.  Pada  7  April  2020,  Rapat Badan  Legislasi  menyepakati  untuk melanjutkan  pembahasan  RUU  Cipta
Kerja  untuk  kemudian  menggelar  Rapat Kerja dengan Pemerintah. Pada 14 April 2020,  Rapat  Kerja  DPR  dan  Pemerintah, dibahas saat masa reses. Sebetulnya DPR berjanji  untuk  tidak  membahas  pada masa reses itu, tetapi tetap dibahas. Pada 24  April  2020,  pembahasan  kluster ketenagakerjaan ditunda karena penolakan  kelompok  buruh.  Pada  8-23 Juli 2020, diadakan forum tripartit. Pada 28 Juli 2020 disebut bahwa telah dibahas 3172  dari  6652  Daftar  Inventarisasi Masalah (DIM).
Pada  16  Agustus  2020,  disebut progress pembahasan  mencapai  70%.
Pada 24 September 2020, disebut progress pembahasan  mencapai  90%.  Tahapan
persetujuan  dan  pengesahan  pada  3 Oktober 2020 melalui Rapat Kerja Badan Legislasi DPR dan Pemerintah dan DPD meloloskan  RUU  ke  Paripurna.  Pada  5 Oktober 2020, RUU Cipta Kerja disahkan sebagai UU. Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat menyatakan tidak setuju pengesahan  UU  tersebut  di  mana  Partai Demokrat  memilih walk  out. Tahap pengundangan, UU Cipta Kerja
ditandatangani  Presiden  Joko  Widodo pada 2 November 2020 dan secara resmi diberi  Nomor  11  Tahun  2020  serta diundangkan  dalam  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2020  Nomor 245 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly.
Gambar 2.
Tahapan Penyusunan UU Cipta Kerja

## Sumber: Diolah oleh Penulis sendiri
Setelah  ditinjau  dari  perspektif legislasi yang baik, ada dua permasalahan utama  yang  muncul  dalam  tahap formulasi  hukum.  Pertama,  masalah prosedur  pembentukan  undang-undang yang  tidak  mengindahkan  mekanisme formal  yang  sudah  diatur  tegas  dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo.  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun 2019  tentang  Pembentukan  Peraturan
Perundang-Undangan.
Masalah mekanisme formal tersebut antara lain:
a. Penerapan Omnibus  Law sebagai metode  pembentukan  UU  Cipta Kerja
Persoalan  metode omnibus law berkaitan  dengan  landasan hukum  yang  belum  ada  dan ketidaksesuaian  penyusunan  UU Cipta  Kerja  dengan legal  drafting
sesuai Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Problematika metodologi ini dikritisi Maria Farida Indrati:
Sesuai  tradisi  yang  berlaku  dan UU  12/2011,  setiap  peraturan perundang-undangan harus
dibentuk  berdasarkan  asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut ( beginselen van behoorlijke
regelgeving ) dan juga berdasarkan landasan  filosofis,  yuridis,  dan sosiologis, yang tentunya berbeda bagi setiap peraturan perundang- undangan. Secara teknik pembentukannya, mungkin pembentukan  OL  yang  dibuat untuk menyederhanakan berbagai  UU  itu  dapat  mudah dilakukan dengan cara menyusunnya  dalam  kelompok, golongan,  atau  klaster,  dan menuliskan  apa  yang  harus diubah  (termasuk  penambahan, pengurangan, penggantian, penghapusan) ataupun pencabutannya.  Namun,  dalam perumusan definisi dalam Ketentuan Umum (KU) akan jadi persoalan  yang  tak  mudah, karena mengganti definisi dalam
KU  suatu  UU  akan  berakibat
pada  seluruh  pasal  dalam  UU
(asal)  yang  diubah. Selain  itu, bagaimana eksistensi dari berbagai  UU  yang  beberapa pasalnya  dicabut  (dipindahkan)
dan diletakkan dalam OL, karena setiap UU selain mengatur materi muatan  yang  berbeda  juga
28 Maria  Farida  Indrati,  “Omnibus  Law,  UU  Sapu Jagat?”,
https://www.kompas.id/baca/opini/2020/01/04/omnib
mengatur subyek ( adressat ) yang berbeda-beda,  dan  subyek  itu dapat  menunjuk  pada  Presiden (jika  delegasinya  pada  PP  atau perpres), bisa pada menteri yang tentu fungsi dan kewenangannya berbeda)  atau  bahkan  kepala daerah,  dan  lembaga-lembaga lainnya. Bagaimana juga
perumusan  dalam  Ketentuan Penutup  UU  OL  itu  harus menetapkan  segala  sesuatu  yang diubah  (termasuk  penambahan, pengurangan, penggantian, penghapusan) ataupun pencabutannya terhadap berbagai UU yang masih berlaku. Permasalahan lain, bagaimana  jika  pasal-pasal OL  itu  dipertentangkan  dengan UU  (asalnya)  melalui  pengujian UU ke MK karena adanya ketakpastian  hukum  sehingga bertentangan  dengan  pasal-pasal UUD 1945? 28
Kritik  yang  relevan  terkait problematika ini sebagaimana disampaikan  Wahana  Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
menyatakan:
us-law-uu-sapu-jagat ,  diakses  tanggal  10  November 2021.
Secara teknis penamaan omnibus law ini sebagai RUU Cipta Kerja
dengan  satu  frasa  yang  singkat tepat, namun menggambarkan isi suatu peraturan perundang- undangan,  ia  sama  sekali  tidak menggambarkan muatan peraturan perundangan- undangan yang hendak dibentuk. 29 b. Ketidaktaatan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas muatan materi peraturan perundang-undangan. RUU Cipta Kerja memunculkan  sejumlah  masalah
dari  sisi  kepatuhan  terhadap  asas,
29 Wahana  Lingkungan  Hidup  Indonesia,  “Kertas Posisi Ancaman Nyata
Omnibus Law”, https://www.walhi.or.id/uploads/buku/Kertas%20posi si%20UU%20cipta%20kerja.pdf ,  diakses  tanggal  13 November 2021. 30 Selama masa persiapan, tidak ada Draf RUU Cipta Kerja  atau  Naskah  Akademik  yang  secara  resmi disebarluaskan oleh Pemerintah. Lihat , Fajri Nursyamsi,  “RUU  Cipta  Kerja  Dalam  Proses Pembentukan”, https://pshk.or.id/wp- content/uploads/2020/04/PSHK_RUU-Cipta-Kerja- dalam-Proses-FN.pdf ,  diakses  tanggal  13  November 2021.
31 Fajri  Nursyamsi  menjelaskan  aspek  tidak partisipatif yaitu:
1. Dengan  tidak  adanya  Draf  RUU  atau  Naskah Akademik  menjadikan  tidak  ada  informasi awal untuk berpartisipasi.
antara  lain:  tidak  transparan  atau tidak  terbuka, 30 tidak  partisipatif, 31 dan  ketidaksesuaian  antara  jenis dan hierarkhi.
Bivitri menggambarkan proses
penyusunan  UU  Cipta  Kerja  sama halnya  pengemudi  mobil  yang kadang  menyetir  ugal-ugalan  agar cepat sampai tujuan. Proses penyusunan dilakukan dengan sangat tidak partisipatif dan transparan.  Dengan  tim  yang didominasi oleh pengusaha, naskah RUU dan naskah akademik dibuat. 32
Lebih lanjut Bivitri berpendapat:
2. Draf dan NA dibuka setelah diserahkan kepada DPR,  padahal  ruang  partisipasi  seharusnyas sudah ada sejak tahap sebelumnya
3. Upaya  mengadakan  partisipasi  dilakukan dengan  pendekatan  formal,  dan  “diruang tertutup”
4. Draf dan NA yang dibuka pasca diserahkan ke DPR  dibuat  kabur  dengan  perdebatan  di internal Pemerintah.
5. Penkondisian  pembatasan  partisipasi  dengan narasi  bahwa  RUU  akan  diproses  cepat,  dan menolak  RUU  Cipta  Kerja  berarti  menolak investasi.
Ibid., hlm. 4.
32 Bivitri Susanti., Loc.Cit.
Proses  penyusunan  RUU  lebih berciri teknokratik, sangat teknis dalam  merancang  dari  awal naskah  RUU.  Sedangkan  proses pembahasan  RUU  merupakan proses yang sifatnya lebih politik karena pasal sudah tak dirumuskan, melainkan dinegosiasikan  oleh  para  aktor politik. Aktor politik yang berhak ada  dalam  proses  itu  dan  punya pengaruh  kuat,  tentunya  hanya aktor  politik  formal,  yaitu  DPR dan Presiden. 33
Kedua,  persoalan  substansi/materi muatan. UU Cipta Kerja masih menimbulkan pelbagai macam persoalan seperti  norma  yang  multitafsir,  tidak menjamin  kepastian,  kemanfaatan  dan keadilan  hukum,  hingga  pragmatis. Kendati  didasarkan  pada  paradigma kesejahteraan umum, substansinya
berpotensi  melanggar  nilai  dan  prinsip negara hukum, prinsip negara demokrasi, prinsip kedaulatan rakyat, prinsip konstitusi  dan  konstitusionalisme  serta hak  asas  manusia.  Misalnya,  ketika  cara
33 Ibid.
berpikir pemerintah adalah memonopoli kebijakan  dan/atau  keputusan  dalam bidang lingkungan yang dikenal dekat hal ikhwal  hajat  hidup  orang  banyak.  Ada beberapa  isu  krusial  yang  mengemuka. Sigit  Riyanto, et  al ,  memberikan  catatan kritis  terkait  UU  Cipta  Kerja  sektor lingkungan sebagai berikut:
Pertama, UU ini mengabaikan prinsip kehati-hatian ( precautionary principle ) yang  digunakan  sebagai  pedoman utama  dalam  pemanfaatan  SDA  dan perlindungan lingkungan dengan mengubah  konsep  Izin  Lingkungan yang  sebelumnya  ada  di  UUPPLH menjadi  ‘persetujuan’  lingkungan. Dengan penghapusan “izin lingkungan” maka mekanisme gugatan administratif pun dihapuskan. Meskipun, terdapat penguatan konsep bahwa kepatuhan
lingkungan ( environmental  compliance )  dapat menjadi  alasan  pembatalan  perizinan berusaha.  Kedua,  konsep  perizinan berbasis  risiko  dituangkan  di  dalam UU  Cipta  Kerja  tanpa  ada  perincian maupun penjelasan yang detil. Sementara  ketiadaan  basis  data  yang memadai  dan  terpadu  pada  beragam sektor  perekonomian,  selain  isu kelembagaan dan permasalahan
korupsi,  akan  menjadi  tantangan terbesar  dalam  penerapannya.  Ketiga, perubahan  definisi  tanggung  jawab mutlak ( strict liability ) untuk korporasi yang  mengubah  orientasi  atas  prinsip ini  sehingga  sumir  perbedaannya dengan liability  based  on  fault dan berpotensi melemahkan akses masyarakat  atas  keadilan.  Keempat, reduksi secara signifikan akses masyarakat  untuk  berpartisipasi  di dalam  proses  pengambilan  keputusan rencana kegiatan yang akan berdampak terhadap lingkungan. Misalnya di dalam penyusunan AMDAL, dimana cakupan masyarakat oleh UU Cipta Kerja didistorsi sebatas sebagai  “masyarakat  yang  terdampak langsung”.  Unsur  masyarakat  yang lebih  luas  yang  juga  mempunyai kepentingan terhadap kelestarian lingkungan  seperti  perguruan  tinggi dan LSM dihapuskan. 34
Pusat  Studi  Hukum  dan  Kebijakan (PSHK) juga memberikan catatan kritis:
Dari  segi  substansi,  UU  Cipta  Kerja juga  dinilai  tidak  ramah  lingkungan hidup  dan  mengancam  masyarakat marjinal.
Berbagai kelonggaran persyaratan  lingkungan  hidup  bagi
34 Sigit Riyanto, et.al , 2020, Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ,  Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada, Yogyakarta, hlm. 6.
pelaku  usaha  dalam  UU  Cipta  Kerja berpotensi menimbulkan efek samping. Misalnya pencemaran lingkungan yang mengancam keselamatan bagi generasi mendatang,
seperti  tidak  terpenuhinya  hak  atas lingkungan  hidup  yang  baik  dan  hak untuk  mendapat  tempat  tinggal  yang aman. 35
Selain  itu  masalah  membolehkan orang perorangan membuang limbah B3 di sungai, laut, dan memasukan ke dalam tanah.  Hal  ini  dinilai  sebagai  ancaman lingkungan. 36 Kritik  lainnya  terhadap perubahan terhadap ketentuan dalam UU Perkebunan. UU Cipta Kerja memangkas batasan  maksimal  3  tahun  dan  6  tahun sejak mendapatkan status hak atas tanah bagi  pelaku  usaha  untuk  mengusahakan lahan  perkebunannya  menjadi  2  tahun. Namun, tidak ada perubahan konsekuensi  bagi  pelaku  usaha  yang mengambialih tanah yang belum diusahakan. Sanksi terhadap pelanggaran
35 Antoni Putra, 2020, Kertas Advokasi Kebijakan Atas UU  No.  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  Bidang Sumber  Daya  Alam ,  Pusat  Studi  Hukum  dan Kebijakan, Jakarta, hlm. 9.
36 Ibid.
ini  yang  sebelumnya  diatur  dalam  Pasal 18 UU Perkebunan ditiadakan. 37 Lebih  lanjut,  Putra  menilai  UU Cipta Kerja belum menjawab permasalahan pengelolaan SDA sebagaimana diharapkan. UU Cipta Kerja baru  sebatas  mengatur  eksploitasi  dalam pengelolaan SDA. 38
Memang mengherankan,  UU  ini  diselesaikan hanya  dalam  waktu  9  (sembilan)  bulan saja dan di tengah gejolak sosial dan krisis kesehatan.  Pasca  pengesahan  lubang- lubang  persoalan  itu  mengangga.  Oleh karena itu, Guru Besar Hukum Universitas Gadjah Mada Maria Soemardjono memandang bahwa
“tipologi UU Cipta Kerja sebagai undang- undang  elitis,  ortodoks,  otoriter,  karena hanya  merupakan  sebuah  instrumen untuk  melaksanakan  kehendak  sepihak penguasa.  Maka,  dianggapnya  sebagai
37 Ibid., hlm. 11.
38 Ibid., hlm. 18.
39 Kanal Pengetahuan FH UGM, “Anotasi Hukum UU Cipta  Kerja,  Pemaparan  Kertas  Kebijakan  FH  UGM
bukan hukum yang mengayomi melainkan hukum yang memaksa”. 39
Berdasarkan paparan di atas, politik hukum  pembentukan  UU  Cipta  Kerja dalam banyak hal melanggar aspek formal pembentukan  undang-undang  yang  baik dan substansi memuat banyak ketentuan yang  menimbulkan  polemik  di  tengah masyarakat.  Secara  formil  maupun materiil,  pembentukan  UU  Cipta  Kerja banyak mengesampingkan diterapkannya prinsip-prinsip antikorupsi, prinsip- prinsip kedaulatan hukum dan kedaulatan  rakyat,  prinsip  demokrasi, negara hukum, konstitusi dan konstitusionalisme. Sebab sifat pembentukannya yang sangat teknokratis dan mengabaikan
bahkan menghilangkan hal-hal fundamental
dalam  sebuah  proses  pembentukan undang-undang yang baik.
atas UU Cipta Kerja”,
https://www.youtube.com/watch?v=dpRAk7EVGug& feature=youtu.be, diakses tanggal 20 Februari 2021.

## 2. Analisis Norma-Norma Krusial UU
Cipta  Kerja  Sektor  Lingkungan

## Dalam Paradigma Antikorupsi
Konstitusi  kita  mengamanatkan agar  negara  mampu  mengelola  segala sumber  daya  yang  ada  dengan  hak penguasaan negara, di samping itu harus mampu  menjaga  lingkungan  dengan melibatkan  masyarakat  secara  aktif. Namun, dewasa ini, kerusakan lingkungan  terjadi  secara  masif. 40 Salah satu penyebabnya adalah korupsi.
Terdapat  berbagai  bentuk  tindak  pidana korupsi di sektor lingkungan dan sumber daya alam seperti alih fungsi tanah secara illegal ,  suap  dan  gratifikasi  terkait kemudahan perizinan. 41
Misalnya,  perizinan  di  sektor kehutanan  terdapat  uang  suap/peras
40 Menurut  Greenpeace  Indonesia  setidaknya  ada 3.403.000 hektar (ha) lahan terbakar antara tahun 2015 sampai dengan 2018 di Indonesia, ditengarai beberapa perusahaan  ternama dunia  berada  di  balik  kebakaran hutan tersebut. Lihat , Greenpeace Indonesia, “Tantangan kita bersama di tahun 2020”, https://www.greenpeace.org/indonesia/cerita/4544/ta ntangan-kita-bersama-di-tahun-2020/ , diakses tanggal 13 November 2021. Luasan lahan deforestasi dalam lima tahun terakhir mencapai 2,13 juta hektare (ha) atau setara dengan luas 3,5 kali luas Pulau Bali.
antara Rp 688 juta sampai Rp 22,6 miliar per  perusahaan  per  tahun,  bergantung pada  fase  perusahaan  apakah  sedang mengurus  perpanjangan  izin  atau  tidak (KPK,  2013).  Di  samping  itu,  kerugian negara  akibat  pembalakan  liar  mencapai Rp  35  triliun  per  tahun  (KPK,  2015). Dalam pengelolaan hutan alam produksi, selama  periode  2003-2014,  terdapat potensi  77%  hingga  81%  produksi  kayu bulat  tidak  tercatat,  sehingga  negara dirugikan  antara  Rp  5,24  triliun  hingga Rp  7,24  triliun  per  tahun.  Dalam pelaksanaan  konversi  hutan  untuk peruntukan  sektor  lain  melalui  izin pemanfaatan  kayu  (IPK),  juga  terdapat potensi  kerugian  negara  antara  Rp  49,8 triliun  hingga  Rp  66,6  triliun  per  tahun
Lihat ,  CNN  Indonesia,  “Greenpeace  Sebut  Luas Deforestasi  Era  Jokowi  Tiga  Kali  Pulau  Bali”, https://www.cnnindonesia.com/nasional/2021111017 3824-20-719349/greenpeace-sebut-luas-deforestasi- era-jokowi-tiga-kali-pulau-bali ,  diakses  tanggal  13 November 2021.
41 Listyo  Yuwanto,  “Kinerja  Penanganan  Tindak Pidana Korupsi Sumber Daya Alam dan Kepercayaan Terhadap  Komisi  Pemberantasan  Korupsi”, Jurnal Integritas, Vol. 2, No. 1, Agustus 2016, hlm. 28.
selama  periode  yang  sama. 42 Padahal sektor sumber daya alam memiliki posisi ekonomi  yang  sangat  tinggi  karena memberikan  12-38  persen  dari  PBD Indonesia  dengan  serapan  tenaga  kerja mencapai sekitar 40 juta orang.
Korupsi  di  sektor  lingkungan mengakibatkan  praktik  korupsi  yang mengakar  dan  membawa  dampak  buruk yang  luar  biasa.  Menurut  Chandra Hamzah, 43 kerugian  dalam  kejahatan korupsi  biasanya  dihitung  berdasarkan kerugian yang ada di APBN, sedangkan di kejahatan  korupsi  SDA,  kerugian  yang diderita  tidak  hanya  sebatas  kerugian negara di dalam perhitungan APBN saja, namun melibatkan juga kerugian lingkungan.  KPK  telah  menangani
42 Komisi  Pemberantasan  Korupsi  GNP-SDA,  “Nota Sintesis  Evaluasi  Gerakan  Nasional  Penyelamatan Sumber
Daya Alam GNP-SDA”, https://www.kpk.go.id/images/pdf/LITBANG/Nota-
Sintesis-Evaluasi-GNPSDA-KPK-2018-Final.pdf , diakses tanggal 5 Februari 2021.
43 Chandra  Hamzah,  “Workshop  Penyusunan  Modul Investigasi  dan  Penanganan  Kasus  Korupsi  pada Sektor  Tata  Guna  Lahan  dan  Hutan”, Papers , Indonesia Corruption Watch, 14 September 2012, hlm. 57.
44 Syailendra Persada (ed), “KPK Telah Menangani 27 Kasus  Korupsi  di  Sektor  Sumber  Daya  Alam”,
setidaknya  27  kasus  tindak  pidana korupsi  di  sektor  sumber  daya  alam dalam rentang 2009-2020. 44 Kartodiharjo dalam  Hidayati,  menyatakan  korupsi SDA  merupakan  masalah  kronis  yang berakar  sejak  lama  –  masa  orba  dengan watak ‘developmentalisme’ yang  ditandai dengan kapitalisme-kroni, dan sentralisme kekuasaan di tangan pemerintah  pusat. 45 Eksploitasi  yang berlebihan  dalam  pemanfaatan  sumber daya  alam  terutama  ekploitasi  sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ( nonrenewable ),  dapat  mengakibatkan perubahan dan penurunan mutu kualitas lingkungan yang sangat besar belum lagi konflik sosial di tingkat masyarakat yang ditimbulkan oleh eksploitasi sumber daya
https://nasional.tempo.co/read/1341909/kpk-telah- menangani-27-kasus-korupsi-di-sektor-sumber-daya- alam/full&view=ok ,  diakses  tanggal  9  November 2021.
45 Nur  Hidayati,  “Reposisi  Peran  dan  Strategi  KPK GNPSDA:  Membaca  Ulang  “Relasi  Kuasa”  Politik dan  Reaktualisasi  Kolaborasi  Gerakan  Sosial”, https://aclc.kpk.go.id/wp- content/uploads/2020/05/Reposisi-Peran-dan- Strategi-KPK-GNPSDA.pdf , diakses tanggal 5 Februari 2021.
alam  secara  berlebihan  dan  dapat menimbulkan  bencara  (banjir,  erosi, terganggungnya  pernapasan  manusia,
penurunan kualitas
tanah,
tercemarnya/rusaknya daerah aliran sungai, dll). 46
Dikutip  dari  Yuwanto,  TPK  SDA
memiliki dampak yang dapat dikelompokkan menjadi dampak ekonomi, 47 sosial dan kemiskinan
masyarakat, 48 runtuhnya otoritas pemerintah, 49 politik  dan  demokrasi, 50
penegakan  hukum, 51 serta  kerusakan lingkungan. Wicaksana mengatakan:
Korupsi  di  sektor  lingkungan  hidup akan  menyebabkan  kerugian  ekologis yang bersifat jangka panjang. Kerugian
46 Aditia  Syaprillah,  2018, Buku  Ajar  Mata  Kuliah Hukum Lingkungan , Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama), Yogyakarta, hlm. 1. 47 Dampak  ekonomi  meliputi  lesunya  pertumbuhan ekonomi karena pengelolaan sumber daya alam hanya dikuasai  pihak-pihak  tertentu  terutama  yang  dekat dengan penguasa dan menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak.
Listyo Yuwanto, Loc.Cit. 48 Dampak  sosial  dan  kemiskinan  masyarakat  antara lain  mahalnya  harga  jasa  dan  pelayanan  publik, pengentasan  kemiskinan  berjalan  lambat  karena  aset daerah tidak merata pemanfaataannya, demoralisasi.
Ibid.
49 Dampak  runtuhnya  otoritas  pemerintah  meliputi matinya  etika  sosial  dan  politik,  peraturan  dan perundangan tidak efektif, birokrasi tidak efisien.
ini  mungkin  tidak  terasa  sekarang, namun  bisa  dibayangkan  apabila lingkungan hidup di bumi ini terutama di negara kita semakin rusak, tentu saja akan  banyak  kerugian  yang  diderita oleh manusia secara keseluruhan, bisa saja alam rusak, bencana alam terjadi, manusia kehabisan sumber daya alam, efek  rumah  kaca  dan  kerugian- kerugian  itu  akan  berdampak  jauh lebih  besar  dibandingkan  kerugian ekonomis yang diderita. 52
Dalam  perspektif  ekonomi,  para ekonom  telah  lama  mengidentifikasi bahwa  korupsi  berimplikasi  buruk terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Marie Chêne  mengutip  studi  Mauro  (1995); Tanzi  (1997);  Gupta  (2000);  Gyimah- Brempong (2001) memaparkan beberapa
Ibid. 50 Dampak  terhadap  politik  dan  demokrasi  meliputi kurang  adanya  kepercayaan  masyarakat  terhadap pemerintah, munculnya pemimpin yang korup.
Ibid, hlm. 29.
51 Dampak  terhadap  penegakan  hukum  misalnya fungsi  pemerintahan  yang  mandul,  hilangnya kepercayaan rakyat terhadap penegakan hukum.
Ibid.
52 Dio Ashar Wicaksana, “Kerugian Ekologis Akibat Tindak Pidana Korupsi di Sektor Lingkungan Hidup”, http://mappifhui.org/wp- content/uploads/2015/10/Kerugian- ekologis_DAW.pdf, diakses tanggal 5 Februari 2021.
intisari dampak korupsi terhadap ekonomi sebagai berikut:
a. Korupsi  mendistorsi  insentif  dan kekuatan pasar, yang menyebabkan misalokasi sumber daya.
b. Korupsi mengalihkan sumber daya, termasuk sumber daya manusia, ke kegiatan mencari rente yang “menguntungkan”, seperti pertahanan, daripada kegiatan
produktif.
c. Korupsi  bertindak  sebagai  pajak yang  tidak  efisien  atas  bisnis,  yang pada  akhirnya  meningkatkan  biaya produksi dan mengurangi keuntungan investasi. d. Korupsi  juga  dapat  menurunkan produktivitas investasi dengan mengurangi  kualitas  sumber  daya. Misalnya,  dengan  merusak  kualitas dan  kuantitas  layanan  kesehatan
53 Marie Chêne, 2014, “ The Impact of Corruption On Growth And Inequality”, https://www.transparency.org/files/content/corruptio nqas/Impact_of_corruption_on_growth_and_inequal ity_2014.pdf, diakses tanggal 10 Februari 2021.
dan pendidikan, korupsi
menurunkan sumber daya manusia suatu negara. e. Perilaku mencari rente juga cenderung  menciptakan  inefisiensi, memicu  pemborosan  sumber  daya dan  merusak  efisiensi  pengeluaran publik. 53
Menurut  Blackburn, et.al ,  korupsi merupakan salah satu penyebab
pendapatan  rendah  dan  memainkan peran  penting  dalam  menimbulkan jebakan kemiskinan. 54 Myrdal menyatakan bahwa korupsi dapat
menyebabkan  efisensi  yang  lebih  rendah dan pada akhirnya memberikan hambatan  bagi  pembangunan  suatu negara. Argumentasi tersebut didasarkan pada  tindakan  sengaja  yang  dilakukan oleh para pejabat publik dalam memberikan  pelayanan  yang  lambat
54 Happy  Febrina  Hariyani, et.al ,  “Analisis  Faktor- Faktor Yang Memengaruhi Korupsi Di Kawasan Asia Pasifik”, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Vol.  5,  No.  2,  Edisi  Desember  2016, hlm. 33.
terhadap  masyarakat  guna  memperoleh uang suap yang lebih banyak. 55 Penyebab korupsi  yang  berpengaruh  terhadap investasi  tersebut  terjadi  karena  kualitas pemerintahan  dimana  tingginya  tingkat korupsi menimbulkan high-cost economy sehingga  pertumbuhan  ekonomi  dan investasi terhambat.
Jika ditelisik dalam konteks
kemudahan  berusaha  dan  berinvestasi
yang  hendak  diselesaikan  dalam  UU Cipta  Kerja,  pada  dasarnya  faktor penghambat terbesar adalah korupsi. Hal ini  dengan  merujuk  pada  penelitian  dari World  Economic  Forum ,  korupsi  sebagai faktor  penghambat  utama  kemudahan berusaha  di  Indonesia  sebagai  mana dapat dilihat dari grafik di bawah ini.
Gambar 3.
Korupsi Sebagai Faktor Penghambat Kemudahan Berusaha
Sumber: World Economic Forum 56
55 Akhmad  Faisal  Lutfi,  dkk,  “Dampak  Korupsi Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi:  Studi  Kasus  4 Negara  di  ASEAN”, e-Journal  Ekonomi  Bisnis  dan Akuntansi , Vol. VII, No. 1, 2020, hlm. 30.
Persoalan  di  atas  memperlihatkan bahwa  korupsi  sektor  lingkungan  dan
56 World Economic Forum, “The Global Competitiveness Index 2017-2018”, TheGlobalCompetitivenessReport2017–2018.pdf (weforum.org) , diakses 10 Februari 2021.
sumber  daya  alam  terkait  kehilangan pendapatan negara (finansial) dan pengrusakan ruang. Problematika lingkungan muncul karena ketidakmampuan manusia
mengembangkan  tata  nilai  yang  baik, gaya  hidup,  etika,  dan  pola  pikir harmonis  dengan  lingkungan. 57 Maka, seharusnya pembentukan hukum lingkungan modern mau tidak mau harus didudukan  dalam  kontruksi  berpikir bahwa hukum harus mampu menjadi alat kontrol kekuasaan dan mencegah praktik korupsi
yang mengakibatkan penyelewengan kekuasaan dan membawa kerugian  masyarakat  dan  lingkungan. Dengan  kata  lain,  pembangunan  tidak hanya  berorientasi  pada  kepentingan ekonomi,  melainkan  pembangunan  itu
harus berkelanjutan ( sustainable development )  alias  menjaga  kelestarian
57 Atok  Miftachul  Hudha,  dkk,  2019, Etika Lingkungan  (Teori  dan  Praktik  Pembelajarannya) , UMM Press, Malang, hlm. 2.
58 Moh.  Fadli,  dkk,  2016, Hukum  dan  Kebijakan Lingkungan , UB Press, Malang, hlm. 8-9.
59 Lina Warlina, Op.Cit. , hlm. 1. 60 Ibid.
dan  pengelolaan  lingkungan. 58 Kondisi kualitas lingkungan akan cenderung terus menurun  jika  tidak  diimbangi  dengan konsep perencanaan pembangunan yang berkelanjutan  dalam  upaya  melestarikan fungsi lingkungan yang ada. 59
Menurut  Warlina  pembangunan perlu memperhatikan kondisi lingkungan yang ada, dari sisi fisik (tanah, air, udara), biotik (flora, fauna), dan kultur (budaya, interaksi antarmanusia). 60 Dalam perspektif yuridis, prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan  hidup  adalah  merupakan suatu  upaya  sadar  dan  terencana,  yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin
kemampuan,  kesejahteraan,  dan  mutu hidup  generasi  masa  kini  dan  generasi masa depan. 61 Di samping itu,
61 Berdasarkan  Pasal  1  angka  3  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan  aspek  lingkungan  hidup,  sosial,  dan ekonomi  ke  dalam  strategi  pembangunan  untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta
pengelolaan  lingkungan  hidup  adalah diselenggarakan  dengan  asas  tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat  bertujuan  untuk  mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan  lingkungan  hidup  dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia  seluruhnya  yang  beriman  dan bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha Esa. 62 Pembangunan  berkelanjutan  yang berwawasan  lingkungan  hidup,  pada hakikatnya  merefleksikan  makna  yang sarat dengan harapan untuk memadukan lingkungan  hidup  ke  dalam  proses pembangunan guna menjamin kemampuan,  kesejahteraan  dan  mutu hidup  generasi  masa  kini  dan  generasi masa depan. Prinsip ini menjadi landasan filosofis pembangunan nasional. 63 Politik
keselamatan,  kemampuan,  kesejahteraan,  dan  mutu hidup  generasi  masa  kini  dan  generasi  masa  depan. Pembangunan berkelanjutan disebut sebagai hubungan  antara  aspek  lingkungan,  sosial,  dan ekonomi.  Pembangunan  berkelanjutan  mencakup keseluruhan  pembangunan  dan  bagaimana  suatu pembangunan dijalankan, tanpa mengorbankan aspek- aspek lainnya. Lihat , Lina Warlina, “Modul 1 Prinsip- Prinsip  Pembangunan  Berwawasan  Lingkungan  dan
pembangunan yang ditempuh oleh setiap negara  atau  bangsa  dirumuskan  dengan tujuan untuk memperbaiki kesejahteraan kehidupan  seluruh  penduduknya  atas dasar  partisipasi  aktif,  bebas,  dan bermanfaat. 64
Dalam  kerangka  ini  sesungguhnya bagaimana  dengan  substansi  UU  Cipta Kerja sektor lingkungan mampu menjawab  tantangan  potensi  korupsi  di sektor tersebut dan terciptanya lingkungan  hidup  yang  berkelanjutan. Oleh  karena  itu,  analisis  norma-norma krusial  ini  melihat  potensi  timbulnya permasalahan  karena  kerawaan  yang terdapat  dalam  norma-norma  tersebut. Terkait hal tersebut, maka akan dilakukan analisis  terhadap  dua  undang-undang sektor, yaitu:
Pengelolaan Lingkungan”, Manajemen Pembangunan dan Lingkungan , 2016, hlm. 11 62 Aditia Syaprillah , Op.Cit., hlm. 172-173.
63 Mukhlish, “Ekologi Konstitusi: Antara Rekonstruksi,  Investasi  atau  Eksploitasi  Atas  Nama NKRI”, Jurnal  Konstitusi ,  Vol.  8,  No.  3,  Juni  2011, hlm. 171-172.
64 Ibid, hlm. 8.
a. Analisis  Perubahan  Undang-
Undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup (UU PPLH)
1) Penghapusan  Izin  Lingkungan
dan  Hilangnya  Hak  Gugat Masyarakat Izin lingkungan yang
sebelumnya  diatur  dalam  Pasal  36 UU  PPLH  dihapuskan  dalam  UU Cipta Kerja. Sebagai gantinya adalah “persetujuan  lingkungan.”  Menteri Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan
Siti  Nurbaya  Bakar  menjelaskan bahwa izin lingkungan diintegrasikan langsung dengan izin usaha  dengan  tujuan  meringkas proses  perizinan  usaha.  Pergeseran penting dalam perubahan ini terkait bentuk  produk  hukum  dan  akibat
65 Indonesian  Center  for  Environmental  Law, “Berbagai  Problematika  Dalam  UU  Cipta  Kerja Sektor  Lingkungan  dan  Sumber  Daya  Alam,” https://icel.or.id/wp-content/uploads/ICEL-SERI-
hukumnya.  Dalam  rezim  izin lingkungan,  merujuk  pada  Pasal  38 UU  PPLH,  izin  lingkungan  dapat dibatalkan  melalui  gugatan  ke PTUN.
Sedangkan  UU  Cipta  Kerja menghapuskan pasal tersebut.
Perubahan  ini  menghilangkan  hak masyarakat  untuk  menguji  setiap keputusan  pejabat  negara/publik melalui lembaga perlindungan hukum masyarakat seperti pengadilan.  Hal  ini  tentu  saja menghilangkan  akses  masyarakat terhadap  keadilan,  termasuk  akses terhadap  proses  peradilan  yang dijamin dalam Prinsip 10 Deklarasi Rio 1992. 65 Implikasi lain, berkaitan dengan  semakin  maraknya  izin pendirian  usaha  yang  berpotensi menimbulkan  dampak  lingkungan yang  semakin  tak  terkendali. 66
ANALISIS-UU-CIPTA-KERJA-SEKTOR-LH-DAN- SDA-compressed.pdf , diakses 10 Februari 2021. 66 Fitria Dewi Susanti dan Sadam Afian Richwanudin, “Empat Potensi Dampak Kebijakan Omnibus Law di
Selain Pasal 36 dan Pasal 38, Pasal 40 juga ada persoalan. Pasal 40 UU PPLH menyebutkan  “(1)  Izin  lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh  izin  usaha  dan/atau kegiatan;  (2)  Dalam  hal  izin lingkungan  dicabut,  izin  usaha dan/atau  kegiatan  dibatalkan;  (3) Dalam  hal  usaha  dan/atau  kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan.” UU Cipta  Kerja  kemudian  menghapus pasal  40  tersebut.  Penghapusan  ini harus  dimaknai  sebagai  hilangnya “kontrol  langsung”  pengelolaan lingkungan  terhadap  suatu  usaha
Sektor
Kehutanan dan Lingkungan”, https://sebijak.fkt.ugm.ac.id/2020/10/06/empat- potensi-dampak-kebijakan-omnibus-law-di-sektor- kehutanan-dan-lingkungan/#_ftnref6 ,  diakses  tanggal 10 Februari 2021.
67 Indonesian Center for Environmental Law, Op. Cit., hlm. 15.
68 Pasal  28  H  Undang-Undang  Dasar  1945  berbunyi “Setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir  bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang  baik  dan  sehat  serta  berhak  memperoleh pelayanan kesehatan.”. Lihat juga, Pasal 65 Undang- Undang 32 Tahun 2009 yang mengatur tentang adanya
dan/atau  kegiatan.  Karena  ada potensi bahwa pembatalan persetujuan  lingkungan  tidak  serta merta membatalkan perizinan berusaha. 67
Penghapusan  pasal a  quo mencerminkan  bahwa  pemerintah sungguh  berpihak  kepada  pelaku usaha  meskipun  ada  persoalan perizinan. Padahal persyaratan perizinan  menunjukan  komitmen pelaku usaha membantu pemerintah dan masyarakat
menjaga  lingkungan  yang  bermutu dan  berkualitas  untuk  semua. 68
Senyampang  ada  kesan,  hanya karena itu adalah kegiatan ekonomi, boleh  ditabrak  prinsip  dan  kaidah
lima hak atas lingkungan hidup, yaitu: 1) Setiap orang berhak  atas  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia; 2) Setiap orang berhak  mendapatkan  pendidikan  lingkungan  hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan  sehat;  3)  Setiap  orang  berhak  mengajukan  usul dan/atau  keberatan  terhadap  rencana  usaha  dan/atau kegiatan  yang  diperkirakan  dapat  menimbulkan dampak  terhadap  lingkungan  hidup;  4)  Setiap  orang berhak  untuk  berperan  dalam  perlindungan  dan pengelolaan lingkungan  hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
yang  hukum  lingkungan  yang  ada.
Padahal  salah  satu  instrumen  yang dapat  digunakan  sebagai  upaya penegakan hukum lingkungan adalah  dari  segi  perizinan.  Hal  ini dikarenakan  bahwa  sebenarnya fungsi  dari  izin  untuk  mencegah maupun untuk menanggulangi permasalahan lingkungan. 69
Koruptifnya  norma  ini  dapat dianalisis  dari  dua  teori.  Pertama, teori willingness  and  opportunity  to corrupt. Menurut  teori  ini,  korupsi terjadi karena dua kesempatan yang bersamaan  yakni  adanya  keinginan untuk korup ( willingness to corrupt ) dan adanya kesempatan ( opportunity to
corrupt ).
Kesempatan  dapat  terjadi  karena adanya regulasi yang memberi celah dan  sistem  pengendalian  yang
69 Sulistyani  Eka  Lestari  dan  Hardianto  Djanggih, “Urgensi  Hukum  Perizinan  dan  Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup”, Masalah-Masalah  Hukum ,  Jilid  48,  No.2, April 2019, hlm. 149.
lemah.
Sedangkan keinginan didorong dari hasrat atau kebutuhan manusia. Manusia
adalah  makhluk  ekonomi  yang selalu  berupaya  memaksimalkan manfaat atas setiap aktivitas dengan biaya seminimal mungkin. Ekonom menyebut fenomena ini sebagai utility maximization . 70
Kedua, teori regulatory capture .
Regulatory capture dicetuskan  oleh  ekonom  peraih nobel, George Stigler. Lebih kurang, regulatory  capture terjadi  ketika pembentuk  peraturan  perundang- undangan  dipengaruhi  (dan  hanya menguntungkan) kepentingan ekonomi  atau  politik  tertentu. 71
Maria  Rosa  Borges  menyatakan regulatory  capture adalah  suatu kondisi  ketika  kelompok  individu
70 Wijayanto  Samirin,  “Memahami  Korupsi”, https://policy.paramadina.ac.id/memahami-korupsi/ , diakses tanggal 14 November 2011
71 Korneles  Materay,  “Legislasi  Dikorupsi”,  dalam Adi Rahmad et.al, 2020, Catatan SAKTI: Korupsi di Sekitar  Kita, Indonesia  Corruption  Watch,  Jakarta hlm. 7-8.
atau perusahaan yang punya kepentingan terhadap
kebijakan/peraturan  mengarahkan upaya  mereka  dan  sumber  daya mereka  guna  mempengaruhi  hasil kebijakan/peraturan. 72 Bahwa dapat dilihat,  politik  hukum  mengubah ketentuan-ketentuan existing pada dasarnya  merupakan  kompromi dan  akomodasi  bagi  kelompok- kelompok  ekonomi  yang  merasa
menemukan kesulitan dalam perizinan lingkungan. Artinya, perubahan regulasi ini bukan dalam rangka  memastikan  bahwa  aktivis lingkungan harus benar-benar dikontrol dengan melibatkan partisipasi  yang  menyeluruh,  tetapi lebih sekadar memberikan kemudahan. Padahal, jika pembenahan dalam sistem birokrasi dilakukan, justru mekanisme
72 Maria  Rosa  Borges,  “ Regulation  dan  Regulatory Capture ”, https://www.worldacademy.org/files/colloquium_201
perizinan  akan  semakin  membaik karena  tidak  ada  pejabat  yang mencari  untung  dari  penghasilan tambahan pelaku usaha/calon pelaku  usaha  sebagaimana  praktik yang sering ditemukan.
Perubahan  ini  tidak  sejalan dengan  prinsip  antikorupsi  yakni keterbukaan, transparansi, dan partisipasi publik serta mengabaikan  praktik  perusakan lingkungan yang belum sepenuhnya dapat dikendalikan .
Jamak diketahui bahwa pelaku usaha bisnis yang  bersentuhan  dengan  sektor lahan pertanian, perkebunan,
kehutanan kerap diduga melakukan pelanggaran.  Oleh  karena  itu, penghapusan izin lingkungan membuka kotak pandora. Selain itu, ini  dapat  berakibat  tidak  dapat diaksesnya informasi terkait
7/papers/Regulation_regulatory_capture_M.Borges. pdf , diakses tanggal 15 November 2021.
keputusan  persetujuan  lingkungan karena sifatnya yang lebih mengikat ke dalam dan individualistik.
2) Analisis  Mengenai  Dampak Lingkungan  Hidup  (AMDAL) dan  Hilangnya  Komisi  Penilai

## AMDAL
Melalui  perubahan  Pasal  26 UU  PPLH  dalam  UU  Cipta  Kerja, pembentuk undang-undang membatasi partisipasi atau pelibatan masyarakat terkena dampak  pada  proses  penyusunan Amdal. Dari sebelumnya masyarakat terkena dampak,
meliputi:  a)  yang  terkena  dampak;
b)  pemerhati  lingkungan  hidup; dan/atau  c)  yang  terpengaruh  atas segala  bentuk  keputusan  dalam proses  amdal.  Kini,  dibatasi  hanya masyarakat terdampak langsung.
73 Sri Wiyanti Eddyono (ed), 2020, Kertas Kebijakan Catatan  Kritis  Terhadap  UU  No  11  Tahun  2020 Tentang  Cipta  Kerja  (Pengesahan  DPR  5  Oktober
Ada dua implikasi dari perubahan  ini.  Pertama,  hilangnya hak  masyarakat  untuk  mengajukan keberatan terhadap dokumen Amdal,  dan  kedua,  hilangnya  hak pemerhati  lingkungan  hidup  dan anggota masyarakat yang
terpengaruh  atas  segala  bentuk keputusan  dalam  proses  Amdal. 73
Peran dan kinerja pemerhati
lingkungan hidup khususnya organisasi lingkungan dalam Amdal pada  dasarnya  bertujuan  dalam upaya  pengusahaan  masyarakat untuk  mendapatkan  hak  atas informasi yang memadai,
mendampingi  masyarakat  untuk dapat  berpartisipasi  aktif  dan proporsional, serta membantu masyarakat  untuk  mendapatkan akses terhadap keadilan. Sedangkan organisasi  lingkungan  telah  lama
2020)  Edisi  2/5  November  2020, Fakultas  Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 39.
diakui kepentingannya sebagai
guardian dalam  melakukan  segala bentuk pengawalan terhadap kepentingan  alam. 74 Selain  itu
perubahan penting lain terjadi pada
Pasal 24 UU PPLH dalam UU Cipta Kerja yang mengakibatkan
hilangnya  Komisi  Penilai  Amdal yang  digantikan  oleh  Lembaga Kelayakan Pemerintah Pusat.
Ada tiga implikasi perubahan: a)  Jika  tidak  ada  pendelegasian secara  proporsional,  maka  beban kerja  pemerintah  pusat  akan  jauh melampaui kemampuan; b) Berpotensi menjauhkan akses
informasi  baik  bagi  masyarakat lokal  maupun  pelaku  usaha  di daerah  (terutama  di  daerah  yang sulit  terjangkau  dan/atau  tidak ramah  dengan  akses  teknologi informasi) dalam menyusun Amdal;
74 Indonesian Center for Environmental Law, “Setelah UU  Cipta  Kerja:  Meninjau  Esensi  Partisipasi  Publik Dalam AMDAL”, https://icel.or.id/wp- content/uploads/ICEL-Seri-Analisis-5-UU-Cipta-
c)  Tidak  adanya  unsur  masyarakat dalam Lembaga Uji Kelayakan yang sebelumnya  ada  dalam  Komisi Penilai  Amdal  mengurangi  ruang untuk menjalankan partisipasi yang hakiki  ( meaningful  participation ). 75
Perubahan  Pasal  26  dan  Pasal  24 pada dasarnya merupakan pengingakaran  terhadap  prinsip demokrasi  dan  hak  asasi  manusia yang  fundamental  sebagaimana diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan
lainnya  serta  instrumen  hukum internasional.  Perubahan  Pasal  26 memposisikan masyarakat dan organisasi lingkungan
terpinggirkan.
Problemnya  adalah  belum tentu  semua  yang  terdampak langsung  memahami  pentingnya perlindungan  lingkungan.  Maka,
Kerja-AMDAL_opt.pdf ,  diakses  tanggal  10  Februari 2021.
75 Ibid.
dalam  praktik,  pelegalan  seperti  ini memungkinkan  terjadinya  mis- informasi  dan  mis-persepsi  serta berisiko merugikan masyarakat dan lingkungan.  Sementara  itu,  ruang perlindungan  dan  pengujian  telah dibatasi. Sedangkan perubahan Pasal  24  berimplikasi  pada  proses penyusunan Amdal yang teknokratis  karena  hanya  disusun oleh instansi pemerintah, pakar, dan masyarakat.  Di  mana  kepentingan pemerintah  dan  pakar  belum  tentu sama dengan kepentingan masyarakat. Bahwa sangat mungkin tanpa  adanya  pelibatan  masyarakat yang luas dan organisasi lingkungan, terjadi manipulasi dalam menentukan siapa masyarakat  yang  terdampak  dan
proses kelayakan sebuah Amdal itu sendiri.  Terlebih  masyarakat  yang
76 Forest  Digest,  “Lembar  Fakta  Omnibus  Law  UU Cipta
Kerja”, https://drive.google.com/file/d/1TUDYAz9vTGS8RZU
mempunyai pengetahuan luas tentang seluk-beluk lingkungan dan berkepentingan untuk menjaganya.
Bahwa degradasi posisi Amdal sangat mungkin menempatkan Amdal  hanya  sebagai  instrumen administrasi  bukan  menentukan rencana  kegiatan  sehingga  belum bisa menjadi andalan mengendalikan kerusakan
lingkungan hidup. 76 Norma ini bila ditelisik  dengan  perspektif  teori CDMA  ( Corruption  =  Directionary +  Monopoly  –  Accountability )
sangatlah berdampak bagi masyarakat lingkungan. Sebab, terjadi sentralisasi kewenangan oleh Pemerintah  Pusat  baik  dari  segi penentuan  masyarakat  terdampak maupun  kemampuan  memahami informasi, tapi mempersempit akuntabilitas  dan  partisipasi  bagi
_MwS0K2g7QLBB-WJ5/view ,  diakses  10  Februari 2021.
publik  secara  luas  khususnya masyarakat terdampak
tidak langsung  dan  organisasi/pemerhati lingkungan  di  luar  pemerintahan. Hal  ini  dapat  melahirkan  korupsi dalam kebijakan pemberian Amdal.
3) Prinsip Tanggung Jawab
Mutlak ( Strict Liability ) Pasal 88 UU PPLH menyatakan  “Setiap  orang  yang tindakannya,  usahanya,  dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan  dan/atau  mengelola
77 Asas strict  liability atau  tanggung  jawab  mutlak merupakan prinsip pertanggungjawaban dimana suatu korporasi  dapat  dimintakan  pertanggungjawabannya terhadap  suatu  permasalahan  lingkungan  tanpa  perlu membuktikan  kesalahan  koporasi  tersebut.  Asas  ini telah ada dan berkembang sejak dahulu, ialah berasal dari  sebuah  kasus  di  negara  Inggris,  dengan  nama kasus Rylands  v.  Fletcher pada  tahun  1868. Lihat , Muamar  dan  Anak  Agung  Sri  Utari,  “Pengaruh Penghapusan  Asas  Strict  Liability  Dalam  Undang- Undang  Cipta  Kerja  Terhadap  Masif  Deforestasi  di Indonesia”, Jurnal  Kertha  Negara, Vol.  8,  No.  12, 2020, hlm. 6-7. Pertama kalinya strict liability dikenal di  Indonesia  dengan  ratifikasi  atas Civil  Liability Convention  for  Oil  Pollution  Damage (CLC)  tahun 1969  oleh  Keputusan  Presiden  No.  18  Tahun  1978 (belakangan  ratifikasi  ini  dicabut  pada  tahun  1998- red.). Lalu, UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah  dua  kali  direvisi  hingga  yang  saat  ini berlaku, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Lingkungan Hidup)  terus  memuat  soal strict  liability . Lihat , Normand  Edwin  Elnizar,  “Strict  Liability,  Jurus Ampuh  Hukum  Lingkungan  Menjerat  Korporasi
limbah B3, dan/ atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung  jawab  mutlak  atas kerugian  yang  terjadi  tanpa  perlu pembuktian  unsur  kesalahan”. 77
Dalam  Pasal  88  UU  Cipta  Kerja “Setiap  orang  yang  tindakannya, usahanya,  dan/atau  kegiatannya menggunakan  B3,  menghasilkan dan/atau  mengelola  limbah  B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap Tanpa Buktikan Unsur Kesalahan”,
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5aa77cd f71ead/strict-liability--jurus-ampuh-hukum- lingkungan-menjerat-korporasi-tanpa-buktikan- unsur-kesalahan , diakses tanggal 16 November 2021. Asas  ini  di  Indonesia  bermula  didasarkan  pada pemikiran  mengenai  pencemaran  yang  melanda korban sebagai penggugat dalam membuktikan segala jenis  ketentuan  yang  tercantum  dalam  Pasal  1365 Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  (KUHAP) terutama  dalam  unsur  kesalahan  dan  hubungannya dengan unsur kausal yang mengandung asas tanggung jawab  berdasarkan  kesalahan  dengan  mengacu  pada masa  beban  pembuktian  yang  menurut  Pasal  1865 KUHAP  atau  Pasal  163  HIR/Pasal  283  R.Bg merupakan kewajiban dan tanggung jawab penggugat. Lihat ,  Imamulhadi,  “Perkembangan  Prinsip Strict Liability dan Precautionary Dalam  Penyelesaian Sengketa  Lingkungan  Hidup  di  Pengadilan ”,  Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 25, No. 3, 2013, hlm. 420. Lihat juga, Riswanti, Ade Risha, “Tanggung Jawab Mutlak ( Strict  Liability )  Dalam  Penegakan  Hukum  Perdata Lingkungan  di  Indonesia ”,  Jurnal  Kertha  Wicara Fakultas  Hukum  Universitas  Udayana ,  Vol.  01,  No. 03, 2013, hlm. 3.
lingkungan hidup bertanggung jawab  mutlak  atas  kerugian  yang terjadi  dari  usaha  dan/  atau
kegiatannya.”  Wahyu  Yun  Santoso mengatakan perubahan ini mengubah  orientasi  pemahaman atas  prinsip  tersebut,  dan  sekaligus menambah sumir pembedaan
dengan liability  based  on  fault 78 sebagaimana secara umum diterapkan di dalam proses gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdata. 79
Dijelaskan bahwa:
Penghilangan  frasa  “tanpa  perlu pembuktian  unsur  kesalahan”
merupakan  sebuah  kemunduran di  bidang  penegakan  hukum lingkungan, kembali kepada doktrin tradisional berupa pertanggungjawaban      berdasar kesalahan  yang  sulit  mengatasi kendala gugatan lingkungan. 80 78 Jenis
pertanggungjawaban yaitu pertanggungjawaban  yang  mensyaratkan  adanya pembuktian terhadap unsur kesalahan yang menimbulkan kerugian.
79 Wahyu  Yun  Santoso,  “Anotasi  Hukum  UU  Cipta Kerja Aspek Lingkungan Hidup”,
https://www.researchgate.net/publication/345804600
Menurut  Eka  Nugraha  Putra dan Yanu Prasetyo:
Hilangnya strict liability memperbesar  peluang  korporasi lolos  dalam  upaya  hukum  atas kejahatan lingkungan yang mereka  lakukan  dan  menambah beban  bagi  para  korban.  Para
Penulis menyatakan bahwa strict liability merupakan senjata ampuh dalam menghukum tindakan  kejahatan  korporasi, terutama dalam sektor lingkungan  hidup.  Prinsip  ini terbukti  efektif  memerintahkan korporasi untuk melakukan ganti rugi materiil (rehabilitasi ekosistem  dan  kompensasi  pada korban) serta imateriil (misalnya, bantuan  konseling  pada  korban yang kehilangan mata pencaharian  karena  kerusakan lingkungan).  Efektivitas  UU  ini terbukti pada kasus gugatan kelompok  ( class  action )  Desa Mandalawangi, Kabupaten Bandung,  Jawa  Barat,  kepada Perum Perhutani dan pemerintah pada tahun 2003 yang  terbukti  bertanggung
_Anotasi_Hkm_UU_Cipta_Kerja_Aspek_Lingkungan _Hidup, diakses tanggal 10 Februari 2021.
80 Nila Amania, “Problematika Undang-Undang Cipta Kerjasektor  Lingkungan  Hidup”, Syariati:  Jurnal Studi  Al-Quran  dan  Hukum, Vol.  VI,  No.  02, November 2020, hlm. 217-218.
jawab  atas  tanah  longsor  yang menewaskan sedikitnya 21 orang dan  kasus  gugatan  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atas kebakaran  lahan  oleh  PT Waringin  Agro  Jaya  pada  tahun 2016. 81
Muamar  dan  Anak  Agung  Sri Utari menyatakan:
Penghapusan  konsep  asas strict liability dalam omnibus law tidak dapat  dibenarkan  dan  dianggap melemahkan  penegakan  hukum terhadap  suatu  korporasi  yang membahayakan lingkungan sehingga atas dasar penghapusan frasa  tersebut  dapat  mencederai komitmen pemerintah Indonesia dalam  menjaga  dan  memelihara kestabilan  lingkungan  hidup dengan membahayakan dan sekaligus merugikan masyarakat, terlebih  Pasal  88  UU  No.  32 Tahun  2009  dianggap  sebagai pasal sakti karena dapat menahan dorongan kemungkin suatu korporasi  dalam  tindakannya mencemari dan merusak lingkungan,  serta  ampuh  dalam
81 Eka Nugraha Putra dan Yanu Prasetyo, “UU Cipta Kerja  Hilangkan  Perlindungan  Korban  Kejahatan Lingkungan”, https://theconversation.com/uu-cipta- kerja-2020-hilangkan-perlindungan-korban-
menjerat korporasi-korporasi nakal  untuk  bertanggung  jawab atas  segala  tindakannya  dalam menjalankan  aktifitas  usahanya, terutama besar kaitannya dengan sebab alih fungsi guna lahan yang dapat mengakibatkan deforestasi secara masif di Indonesia. 82 Dengan perubahan ini,
pertanggungjawaban  pelaku  usaha atas pencemaran lingkungan akibat
B3  baru  dapat  dituntut  setelah terlebih dahulu dilakukan pembuktian untuk melihat ada atau tidaknya unsur kesalahan. Perubahan  konsepsi strict  liability seperti mencopot jantungnya penegakan hukum lingkungan khususnya  menghukum  pelaku kejahatan.  Sebab,  kalau  dilihat dalam perspektif penegakan hukum merupakan pelemahan aspek penegakan  hukum  karena  negara semacam “melindungi”
kejahatan-lingkungan-149361 , diakses  tanggal  10 Februari 2021.
82 Muamar dan Anak Agung Sri Utari, Op.Cit ., hlm. 8.
pertanggungjawaban
hukum pelaku.  Makna  lain,  bahwa  korban bisa  saja  dibebani  kewajiban  untuk membuktikan  adanya  hubungan kausal dari kerugian yang
ditimbulkan  akibat  kegiatan  usaha yang  memberikan  dampak  bagi mereka.  Selain  itu,  ketentuan  ini membuka  peluang  lolosnya  pelaku korporasi  dari  jeratan  hukum. Selama  ini,  tidak  mudah  dalam praktik  membuktikan  kesalahan pelaku karena keterbatasan informasi atau data untuk membuktikan suatu kesalahan.
Dalam  konteks  ini,  dapat dilihat seolah-olah, pembentuk undang-undang  memprioritaskan perlindungan  investor  daripada masyarakat  dan  lingkungan.  Lebih jauh  koruptifnya  norma  ini  dapat dianalisis  dari  sisi  teori cost  and
83 Choky  Ramadhan,  2016, Pengantar  Analisis Ekonomi  Dalam  Kebijakan  Pidana  di  Indonesia ,”
benefit model .  Dalam  konsep ekonomi,  seseorang  melakukan analisis  untung-rugi  ( cost-benefit analysis ) dalam mengambil keputusan  dan  bertindak. 83 Dalam cost-benefit  analysis (CBA),  suatu tindakan asumsinya dilakukan ketika  keuntungan  yang  diperoleh lebih tinggi dari kerugian atau biaya yang  ditanggung. 84 Karena  itu, pelonggaran  norma  dapat  menjadi celah  pelaku  usaha  yang  berniat jahat  untuk  mengefisiensikan  biaya pengelolaan limbah dan pemulihan lingkungan.

## 4) Sentralisasi  Kewenangan  oleh

## Pemerintah Pusat
UU  Cipta  Kerja  membawa
perubahan pada kewenangan pemerintah daerah khususnya terkait perizinan. Lingkungan hidup termasuk ke dalam rumpun urusan
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta, hlm. 24.
84 Ibid.
Pemerintahan  wajib  yang  tidak berkaitan  dengan  pelayanan  dasar,
sesuai  dengan  Pasal  12  ayat  (2) huruf  (e)  Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kunci dalam otonomi daerah sebagai perlindungan dan pengelolaan lingkungan  hidup  adalah  pada situasi karakteriristik lingkungan di masing-masing wilayah kewenangan, karena sejatinya
kondisi lingkungan memiliki tipikal secara  unik  yang  masing-masing wilayah  perlu  perlakuan  khusus dalam  mengeksplornya. 85 Pasal  22 angka  3  UU  Cipta  Kerja  Pasal  24
UUPPLH  yang  menjelaskan  terkait teknis dalam Uji Kelayakan
Lingkungan  Hidup  dilakukan  oleh Tim Uji yang dibentuk Pemerintah Pusat.  Berdasarkan  hal  tersebut
85 Ary  Fatanen,  “Eksistensi  Kewenangan  Daerah Dalam  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup  Pasca  Diterbitkannya  Undang-Undang  Cipta Kerja”, Khazanah Hukum , Vol. 3, No. 1, hlm. 3.
berarti  Pemerintah  Daerah  tidak memiliki kewenangan dalam membentuk  Tim  Uji,  sehingga unsur  tim  lebih  dominan  terhadap unsur  Pemerintah  Pusat  meskipun unsur Pemerintah Daerah termasuk dalam Tim Uji. 86 Pasal 22 angka 23 UU Cipta Kerja merubah ketentuan Pasal 63 UUPPLH yang secara tegas merubah  ketentuan  kewenangan
Pemerintah Daerah dalam menentukan  kebijakan  Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan  terkait  Amdal  dan  UKL-
UPL,  Pemerintah  Daerah  hanya
diberikan wewenang untuk melaksanakan kebijakan saja dalam hal  tersebut. 87 Pemerintah  Pusat yang melaksanakannya berdasarkan Pasal 71 UU Cipta Kerja.
Dalam  hal  pengawasan,  Pasal 73  mengamanatkan  kewenangan
86 Ibid. hlm. 5.
87 Ibid.
melakukan  pengawasan  lini  kedua atau oversight diberikan  kepada menteri. 88 Menurut UU Cipta Kerja tidak sejalan dengan konsep otonomi daerah: Secara nyata bertentangan dengan  konsep  pembangunan yang dilaksanakan dengan model otonomi  daerah,  karena  makna otonom  adalah  tatanan  yang bersangkutan dengan cara membagi  wewenang,  tugas  dan tanggung  jawab  mengatur  dan mengurus  urusan  pemerintah antara pusat dan daerah. Undang-undang cipta kerja telah mengambil  alih  kewenangan daerah untuk menetapkan kebijakan  mengenai  Amdal  dan UKL-UPL sehingga mengakibatkan degradasi kewenangan daerah yang berpotensi  kepada  kebijakan Pemeintah  Pusat  yang  tidak sesuai karakteristik wilayah. Tindakan  ini  jelas  tidak  bisa dipungkiri  bahwa  kewenangan Pemerintah Pusat dalam menjalan  pembangunan  hari  ini tentu berorientasi pada ekonomi tanpa  melihat  keadaan  alam
88 idntimes.com, “Kuliti Pengawasan Lingkungan UU di  UU  Cipta  Kerja,  ICEL  Kritisi  Hal  Ini”, https://www.idntimes.com/news/indonesia/aldzah- fatimah-aditya/kuliti-pengawasan-lingkungan-di-uu-
dimasa yang akan datang, sehingga berpotensi memberikan dampak  yang  tidak  bisa  diduga karena akibat  pembangunan industri. 89
Selain sentralisasi kewenangan ke  pusat  dan  reduksi  kewenangan daerah serta pelemahan asas otonomi,  implikasi  yuridis  ialah hilangnya  pengawasan  pemerintah daerah  terhadap  lingkungan  di daerahnya.  Secara  yuridis,  posisi ketidakberwenangan tersebut berdampak pada pengambilan keputusan atau upaya apapun dalam proteksi  lingkungan  di  daerahnya. Pemerintah daerah sifatnya berdiam diri,  jika  ada  delegasi  kewenangan barulah dapat bertindak. Pertanyaannya,  apakah  pemerintah pusat mampu melakukan pengawasan terhadap pelaku
kegiatan  bisnis  yang  berpotensi
cipta-kerja-icel-kritisi-hal-ini/5 ,  diakses  tanggal  15 Februari 2021.
89 Ary Fatanen, Op.Cit ., hlm. 6.
berdampak  terhadap  masyarakat dan  lingkungan  sampai  ke  daerah- daerah pelosok di seluruh
Indonesia? Rasanya, ini sangat tidak mungkin  tanpa  bantuan  daerah. Tujuan otonomi daerah agar negara dapat dikelola secara bersama-sama. Jika  pengaturan  terkait  berusaha  di sektor  lingkungan  tidak  jelas  dan pengawasan yang melemah
sangatlah berbahaya.
b. Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diubah terakhir
dengan  Peraturan  Pemerintah Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  1999
tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang
1) Penghapusan 30% Hutan Pasal 18 ayat (2) UU Kehutanan
mengamandatkan
bahwa  luas  kawasan  hutan  yang harus  dipertahankan  minimal  30%
(tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional.
Ketentuan  ini  dalam  UU  Cipta Kerja  dihapuskan.  Dalam  RUU Cipta Kerja, pasal ini diganti dengan “Pemerintah  Pusat  mengatur  luas kawasan  yang  harus  dipertahankan sesuai  dengan  kondisi  fisik  dan geografis  DAS  dan/atau  pulau”. Implikasinya,  penetapan  luas  dan fungsi  hutan  memakai  mekanisme pasar  akan  mendorong  konversi untuk  keperluan  lain.  Apalagi  ada ketentuan konversi dengan pertimbangan proyek strategis
nasional.  Penghapusan  ambang batas ini juga menyulitkan program perhutanan  sosial  dan  reforma agraria  di  pulau  yang  hutannya
kurang dari 30%. 90 Selain itu, dalam jika  ditelaah  perubahan  ini  dapat berdampak terhadap lajunya deforestrasi dan peminggiran kelompok-kelompok tertentu seperti masyarakat adat dan masyarakat lokal yang mata pencahariannya  di  hutan.  Dampak lain  bisa  terjadi  defisit ketersediaan air, banjir, dan lain sebagainya. Hal ini  sangat  mungkin  terjadi  jika hutan-hutan  dipergunakan  untuk kepentingan-kepentingan pembangunan fisik.
2) Penghilangan Fungsi DPR
dalam  Persetujuan  Alih  Fungsi
Kawasan Hutan Perubahan  Pasal  19  UU Kehutanan  menghilangkan  fungsi DPR dalam memberikan persetujuan  terhadap  perubahan peruntukan  fungsi  kawasan  hutan yang  berdampak  penting  dengan
90 Forest Digest, Op.Cit. , hlm. 15.
cakupan  yang  luas  serta  bernilai strategis.  Perubahan  dalam  UU
Cipta Kerja menyebutkan perubahan  fungsi  kawasan  hutan diatur dengan Peraturan
Pemerintah.  Padahal  dalam  UU Kehutanan,  peruntukan  dan  fungsi kawasan  hutan  ditetapkan  oleh Pemerintah  dengan  persetujuan Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR). Hal  ini  fundamental  ditinjau  dari prinsip checks  and  balances .  Tanpa
adanya kontrol kebijakan perubahan  fungsi  kawasan  hutan bisa koruptif tergantung kepentingan  siapa  yang  hendak diakomodir.  Ini  praktik  yang  lazim selama ini. Susanti dan Richwanudin menyatakan: Perubahan ini dapat dikhawatirkan  akan  semakin banyaknya  konversi  kawasan hutan  yang  tak  sesuai  fungsi kawasannya  lagi  yang  dilakukan oleh oknum-oknum yang
berkuasa  tanpa  pengawasan  dan sepengetahuan masyarakat. 91
Pasal  ini  membuka  peluang besar  bagi  pemerintah  pusat  untuk melakukan  diskresi  sesuai  dengan kebutuhan industri. Hal ini berimplikasi pada kemungkinan tak terkontrolnya diskresi dan tiadanya lembaga yang
melakukan pengawasan.
3) Kemudahan Perizinan Kawasan Hutan dan Penyempitan Makna Perlindungan Hutan Perubahan lain terkait kemudahan perizinan kawasan
hutan.  Bahwa  UU  Cipta  Kerja
membuat  mekanisme  perizinan disederhanakan  menjadi  hanya  ada
satu  jenis  yaitu  berupa  perizinan
berusaha. UU Cipta Kerja
memberikan  keleluasan  kepada pemerintah  dalam  memutuskan
91 Fitria Dewi Susanti dan Sadam Afian Richwanudin, “Empat Potensi Dampak Kebijakan Omnibus Law di Sektor Kehutanan dan Lingkungan”, https://sebijak.fkt.ugm.ac.id/2020/10/06/empat-
perubahan peruntukan hutan. Terkait dengan perlindungan hutan,
terjadi  perubahan  dalam  Pasal  49 yang berbunyi: “pemegang hak atau
Perizinan
Berusaha wajib melakukan  upaya  pencegahan  dan pengendalian  kebakaran  hutan  di areal  kerjanya”.  Namun,  dalam Pasal 49 UU Kehutanan, Pemegang hak  atau  izin  bertanggung  jawab atas  terjadinya  kebakaran  hutan  di areal kerjanya.
Jika dilihat perubahan ini berpotensi membuat penegakan hukum semakin melemah  karena  dapat  diartikan kebakaran  hutan  di  areal  kerja konsesi peruhsaan tidak serta merta menjadi tanggungjawab perusahaan.
Bisa  dilihat  sektor  kehutanan yang  mengalami  perubahan  dalam UU  Cipta  Kerja  ditinjau  dari
potensi-dampak-kebijakan-omnibus-law-di-sektor- kehutanan-dan-lingkungan/ ,  diakses  tanggal  11 November 2021
perspektif antikorupsi terdapat permasalahan.  Pertama,  perubahan kawasan  hutan  mungkin  sangat dipengaruhi oleh kepentingan yang sifatnya  ekonomi.  Hal  ini  terlihat bahkan  ketika  argumentasi  daerah yang  tipis  hutannya  jika  ingin menyediakan  30%  kawasan  hutan harus membeli dengan harga mahal. Padahal  angka  30%  harus  dilihat sebagai angka minimal yang diupayakan. Sementara daerah yang hutannya  masih  banyak  tidak berarti harus menurunkan di angka 30%.  Hal  ini  dilakukan  untuk mencegah  berbagai  dampak  buruk yang  ditimbulkan  dari  lingkungan yang  rusak  seperti  deforestrasi  dan
92 Indonesia  menjadi  negara  ke-56  dari  133  negara yang menandatangani Deklarasi Glasgow. Ditandatangani  pada  2  November  2021  di  sela Konferensi Iklim ke-26 atau Conference of the Parties (COP26)  di  Glasgow,  Skotlandia,  deklarasi  berisi tekad dari  para  penandatanganan  menghentikan kehilangan  hutan  ( forest  loss )  dan  degradasi  lahan. Dalam  paragraf  7  Deklarasi  Glasgow  berbunyi:  “ We therefore  commit  to  working  collectively  to  halt  and reverse forest loss and land degradation by 2030 while delivering sustainable development and promoting an inclusive rural transformation” . Greenpeace Indonesia,  menunjukkan  data  deforestasi  resmi
degradasi lahan. 92 Menjadi pertanyaan, apa urgensinya perubahan dilakukan? Kedua, perubahan  terkait  intervensi  DPR sebagai  representasi  rakyat  harus dilihat sebagai degradasi pengawasan  dan  partisipasi.  Maka, pemerintah pada dasarnya menjauhkan  diri  dari  pengawasan dan partisipasi publik. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip dan semangat antikorupsi.
Berdasarkan  paparan  atau analisis  substansi  norma  di  atas, hampir  semua  bersifat  koruptif. Sebab  belum  antisipatif  terhadap potensi  kejahatan  dan  kerusakan lingkungan.  Selain  itu,  pereduksian
pemerintah secara akumulatif pada 2015-2020 seluas 2,13  juta  hektar  atau  setara  3,5  kali  luas  pulau  Bali. Sementara deforestasi pada periode 2003-2014 seluas 4,19 juta hektar. Artinya, luas deforestasi selama lima tahun terakhir seluas 51% dari deforestasi selama 12 tahun.  Belum  lagi 201  proyek  strategis pemerintah hingga  2024.  Antara  lain  lumbung  pangan  ( food estate )  di  areal  seluas  2,3  juta  hektar. Lihat, Forest Digest,  “Apa  Isi  Deklarasi  Glasgow  tentang Deforestasi”,
https://www.forestdigest.com/detail/1425/deklarasi- glasgow-deforestasi ,  diakses  tanggal  11  November 2021.
keterlibatan  publik  harus  menjadi persoalan besar di tengah dominasi pejabat  dan  kelompok  kepentingan ekonomi  dan  politik  yang  besar pula.  Bahwa  masalah  lain  juga terkait  besarnya  ruang  diskresi pemerintah  yang  sangat  berpotensi tidak demokratis, otoriter, manipulatif, atau sentralistik. Norma-norma  itu  menampakan bahwa pemerintah seperti memfasilitasi kepentingan
kelompok elite politik dan ekonomi
terhadap lingkungan.

## D. Kesimpulan
Kesimpulan penelitian terkait Politik  Hukum  Pemberantasan  Korupsi dalam Omnibus Law Cipta Kerja ini yaitu bahwa UU Cipta Kerja sektor lingkungan memuat banyak norma krusial yang tidak sejalan dengan semangat antikorupsi. Hal ini  karena  terdapat  banyak  celah  atau ruang dalam norma-norma tersebut yang
dapat  ditafsirkan  secara  keliru  sesuai dengan  kepentingan  pemerintah  dan kelompok  kepentingan  ekonomi  atau politik.  Alih-alih  mencegah  korupsi,  UU Cipta Kerja sektor lingkungan berpotensi melahirkan praktik korupsi dalam perizinan  berusaha  dan  korupsi  politik terkait pelbagai pertimbangan pemberian izin. Hal ini diperparah dengan mereduksikannya prinsip-prinsip antikorupsi seperti transparansi,
keterbukaan  informasi,  dan  partisipasi yang hakiki.
Daftar Pustaka Buku Chandranegara, Ibnu Sina, 2018, Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman  Pasca  Transisi  Politik: Dinamika Penuangan dan Impelementasinya , UM Jakarta
Press, Jakarta.
Dwiyanto, Agus, 2021, Good Governance
Melalui  Pelayanan  Publik ,  Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Eddyono,  Sri  Wiyanti  (ed),  2020, Kertas Kebijakan  Catatan  Kritis  Terhadap UU  No  11  Tahun  2020  Tentang Cipta  Kerja  (Pengesahan  DPR  5 Oktober  2020)  Edisi  2/5  November

## 2020, Fakultas  Hukum  Universitas
Gadjah Mada, Yogyakarta.
Fadli,  Moh,  dkk,  2016, Hukum  dan
Kebijakan  Lingkungan ,  UB  Press,
Malang.
Hudha, Atok Miftachul, dkk, 2019, Etika Lingkungan  (Teori  dan  Praktik Pembelajarannya) ,  UMM  Press,
Malang.
Isharyanto,  2016, Politik  Hukum, CV Kekata Group , Surakarta.
Materay,  Korneles,  Legislasi  Dikorupsi dalam  Rahmad,  Adi et.al, 2020,
Catatan  SAKTI:  Korupsi  di  Sekitar
Kita ,  Indonesia  Corruption  Watch,
Jakarta.
Moonti,  Roy  Marthen,  2017, Ilmu
Perundang-Undangan, Keretakupa,
Makassar.
Putra,  Antoni,  2020, Kertas  Advokasi Kebijakan  Atas  UU  No.  11  Tahun 2020  tentang  Cipta  Kerja  Bidang Sumber  Daya  Alam ,  Pusat  Studi
Hukum dan Kebijakan, Jakarta.
Ramadhan,  Choky,  2016, Pengantar Analisis Ekonomi Dalam Kebijakan Pidana  di  Indonesia ,  Institute  for
Criminal  Justice  Reform  (ICJR),
Jakarta.
Riyanto,  Sigit, et.al ,  2020, Kertas Kebijakan  Catatan  Kritis  Terhadap UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ,  Fakultas  Hukum  Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Santoso, Bambang, 2021, Politik Hukum , UNPAM Press, Tangerang Selatan.
Syaprillah, Aditia, 2018, Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan , Deepublish  (Grup  Penerbitan  CV
Budi Utama), Yogyakarta.
Tim  SPORA,  2015, Kapita  Selekta  dan
Beban  Biaya  Sosial ,  Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat  Kedeputian  Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan
Korupsi, Jakarta.
Zaman,  Nurus,  2020 ,  Politik  Hukum Dalam  Negara  Kesatuan  Upaya Menciptakan Harmonisasi Pembangunan Hukum , Literasi Nusantara, Jakarta.

## Jurnal
Amania,  Nila,  “Problematika  Undang- Undang Cipta Kerjasektor Lingkungan Hidup”, Syariati:
Jurnal Studi Al-Quran dan Hukum,
Vol. VI, No. 02, November 2020.
Fatanen,  Ary,  “Eksistensi  Kewenangan
Daerah  Dalam  Perlindungan  dan
Pengelolaan  Lingkungan  Hidup
Pasca Diterbitkannya Undang- Undang  Cipta  Kerja”, Khazanah Hukum , Vol. 3, No. 1, 2021.
Hariyani,  Happy  Febrina, et.al ,  “Analisis Faktor-Faktor  Yang  Memengaruhi Korupsi  Di  Kawasan  Asia  Pasifik”, Jurnal  Ekonomi  dan  Kebijakan Pembangunan Vol.  5,  No.  2,  Edisi Desember, 2016.
Helmi,  dkk,  “Penggunaan  Omnibus  Law Dalam Reformulasi Regulasi Bidang
Lingkungan  Hidup  di  Indonesia”, Masalah-Masalah  Hukum ,  Jilid  50, No. 1, Januari 2021

## Imamulhadi,  “Perkembangan  Prinsip
Strict  Liability  dan  Precautionary Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan  Hidup  di  Pengadilan ”,
Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 25, No.
3, 2013. Lestari,  Sulistyani  Eka  dan  Hardianto Djanggih, “Urgensi Hukum Perizinan dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran  Lingkungan  Hidup ”,
Masalah-Masalah  Hukum ,  Jilid  48,
No.2, April 2019.
Lutfi,  Akhmad  Faisal, et.al ,  “Dampak Korupsi  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi:  Studi  Kasus  4  Negara  di ASEAN”, e-Journal  Ekonomi  Bisnis dan Akuntansi , Volume VII. No. 1,
2020.
Muamar  dan  Anak  Agung  Sri  Utari,
“Pengaruh Penghapusan Asas Strict
Liability Dalam  Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Masif Deforestasi  di  Indonesia”, Jurnal Kertha Negara, Vol. 8, No. 12, 2020.
Mukhlish,  “Ekologi  Konstitusi:  Antara
Rekonstruksi,
Investasi atau Eksploitasi  Atas  Nama  NKRI”, Jurnal Konstitusi , Vol. 8, No. 3, Juni 2011.
Riswanti,  Ade  Risha,  “Tanggung  Jawab Mutlak  ( Strict  Liability )  Dalam
Penegakan
Hukum Perdata
Lingkungan  di  Indonesia ”,  Jurnal
Kertha  Wicara  Fakultas  Hukum Universitas  Udayana ,  Vol.  01,  No. 03, 2013.
Triningsih,  Anna,  “Politik  Hukum Pengujian  Peraturan  Perundang- Undangan  dalam  Penyelenggaraan Negara”, Jurnal Konstitusi , Volume
13, Nomor 1, Maret, 2016.
Warlina,  Lina,  “Modul  1  Prinsip-Prinsip
Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan”, Manajemen Pembangunan  dan  Lingkungan , 2016.
Yuwanto,  Listyo,  “Kinerja  Penanganan Tindak  Pidana  Korupsi  Sumber Daya  Alam  dan  Kepercayaan Terhadap  Komisi  Pemberantasan Korupsi”. Jurnal  Integritas, Vol.  2, No. 1, Agustus 2016.

## Paper
Chandra Hamzah, “Workshop Penyusunan  Modul  Investigasi  dan Penanganan  Kasus  Korupsi  pada Sektor  Tata  Guna  Lahan  dan Hutan”, Paper, Indonesia
Corruption  Watch,  14  September 2012.

## Koran
Indrati,  Maria  Farida,  “Omnibus  Law, UU Sapu Jagat?”, Kompas, 4 Januari 2020

## Susanti, Bivitri, “Politik Hukum Omnibus
Cipta  Kerja”,  Kompas,  10  Oktober
2020.

## Internet
anticorruptionday.org,  “Corruption  and
The Environtmen”, http://www.anticorruptionday.org/d ocuments/actagainstcorruption/prin
t/materials2012/corr12_fs_ENVIRO NMENT_en.pdf ,  diakses  tanggal  10
Februari 2021. Bahasan.id,  “Naskah  Akademik  RUU Cipta Lapangan Kerja”, https://bahasan.id/wp- content/uploads/2020/02/NA-RUU-
CIPTA-LAPANGAN-KERJA- Luwansa-20-Januari-2020-BPHN- 16.21.pdf , diakses tanggal 4 Februari
2021. Borges,  Maria  Rosa,  “ Regulation  dan
Regulatory Capture ”, https://www.worldacademy.org/files /colloquium_2017/papers/Regulatio n_regulatory_capture_M.Borges.pdf , diakses tanggal 15 November 2021. Chêne,  Marie,  2014,  “ The  Impact  Of Corruption On Growth And Inequality, Transparency Internasional ”, https://www.transparency.org/files/c
ontent/corruptionqas/Impact_of_cor ruption_on_growth_and_inequality _2014.pdf ,  diakses  tanggal  10
Februari 2021. CNN Indonesia, “Greenpeace Sebut Luas Deforestasi  Era  Jokowi  Tiga  Kali Pulau Bali”, https://www.cnnindonesia.com/nasi onal/20211110173824-20- 719349/greenpeace-sebut-luas-
deforestasi-era-jokowi-tiga-kali- pulau-bali ,  diakses  13  November 2021.
Elnizar, Normand Edwin, “ Strict Liability , Jurus  Ampuh  Hukum  Lingkungan Menjerat Korporasi Tanpa Buktikan Unsur Kesalahan”, https://www.hukumonline.com/berit a/baca/lt5aa77cdf71ead/strict-
liability--jurus-ampuh-hukum- lingkungan-menjerat-korporasi- tanpa-buktikan-unsur-kesalahan ,
diakses tanggal 16 November 2021. Forest Digest, “Apa Isi Deklarasi Glasgow tentang Deforestasi”, https://www.forestdigest.com/detail
/1425/deklarasi-glasgow-
deforestasi,  diakses  tanggal  11 November 2021. Forest  Digest,  “Lembar  Fakta  Omnibus Law UU Cipta Kerja”, https://drive.google.com/file/d/1TU DYAz9vTGS8RZU_MwS0K2g7QLB
B-WJ5/view ,  diakses  tanggal  10
Februari 2021. Farisa,  Fitria  Chusna,  “PSHK:  4  Tahun Pertama  Pemerintahan  Jokowi, Eksekutif Hiper Regulasi”, https://nasional.kompas.com/read/2 019/10/15/15442471/pshk-4-tahun-
pertama-pemerintahan-jokowi- eksekutif-hiper-regulasi , diakses tanggal 10 Februari 2021. Greenpeace  Indonesia,  “Tantangan  kita bersama di tahun 2020”, https://www.greenpeace.org/indones ia/cerita/4544/tantangan-kita-
bersama-di-tahun-2020/ , diakses tanggal 13 November 2021.
Hidayati,  Nur,  “Reposisi  Peran  dan Strategi  KPK  GNPSDA:  Membaca Ulang  “Relasi  Kuasa”  Politik  dan Reaktualisasi  Kolaborasi  Gerakan Sosial”, https://aclc.kpk.go.id/wp- content/uploads/2020/05/Reposisi- Peran-dan-Strategi-KPK- GNPSDA.pdf ,  diakses  tanggal  5
Februari 2021. idntimes.com, “Kuliti Pengawasan Lingkungan UU di UU Cipta Kerja, ICEL Kritisi Hal Ini”, https://www.idntimes.com/news/ind onesia/aldzah-fatimah-
aditya/kuliti-pengawasan- lingkungan-di-uu-cipta-kerja-icel- kritisi-hal-ini/5 ,  diakses  tanggal  15 Februari 2021.
Indonesian  Center  for  Environmental
Law, “Berbagai Problematika Dalam UU Cipta Kerja Sektor Lingkungan dan Sumber Daya Alam”, https://icel.or.id/wp- content/uploads/ICEL-SERI-
ANALISIS-UU-CIPTA-KERJA- SEKTOR-LH-DAN-SDA-
compressed.pdf ,  diakses  tanggal  10 Februari 2021.
Indonesian  Center  for  Environmental Law,  “Setelah  UU  Cipta  Kerja: Meninjau  Esensi  Partisipasi  Publik
Dalam AMDAL”, https://icel.or.id/wp- content/uploads/ICEL-Seri-Analisis-
5-UU-Cipta-Kerja-
AMDAL_opt.pdf , diakses tanggal 10
Februari 2021. Kanal  Pengetahuan  FH  UGM,  “Anotasi Hukum UU Cipta Kerja, Pemaparan  Kertas  Kebijakan  FH
UGM  atas  UU  Cipta  Kerja”, https://www.youtube.com/watch?v= dpRAk7EVGug&feature=youtu.be,
diakses tanggal 20 Februari 2021. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian  Republik  Indonesia, “Omnibus Law Cipta Kerja”, http://dikti.kemdikbud.go.id/wp-
content/uploads/2020/10/Booklet- UU-Cipta-Kerja.pdf , diakses tanggal
5 Februari 2021.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  GNP- SDA,  “Nota  Sintesis  Evaluasi Gerakan  Nasional  Penyelamatan Sumber  Daya  Alam  GNP-SDA”, https://www.kpk.go.id/images/pdf/L ITBANG/Nota-Sintesis-Evaluasi- GNPSDA-KPK-2018-Final.pdf ,
diakses tanggal 5 Februari 2021. Nursyamsi,  Fajri,  “RUU  Cipta  Kerja Dalam Proses Pembentukan, https://pshk.or.id/wp-
content/uploads/2020/04/PSHK_RU U-Cipta-Kerja-dalam-Proses- FN.pdf, diakses tanggal 10 Februari
2021.
Persada,  Syailendra  (ed),  “KPK  Telah Menangani  27  Kasus  Korupsi  di Sektor Sumber Daya Alam”,
https://nasional.tempo.co/read/1341
909/kpk-telah-menangani-27-kasus-
korupsi-di-sektor-sumber-daya- alam/full&view=ok ,  diakses  tanggal
9 November 2021.
Putra,  Eka  Nugraha  dan  Yanu  Prasetyo, “UU Cipta Kerja Hilangkan Perlindungan  Korban  Kejahatan
Lingkungan”,
https://theconversation.com/uu- cipta-kerja-2020-hilangkan- perlindungan-korban-kejahatan- lingkungan-149361 , diakses  tanggal 10 Februari 2021. Samirin, Wijayanto, “Memahami Korupsi,”
https://policy.paramadina.ac.id/me mahami-korupsi/ ,  diakses  tanggal 14 November 2021.
Santoso,  Wahyu  Yun,  “Anotasi  Hukum
UU Cipta Kerja Aspek Lingkungan Hidup”,
https://www.researchgate.net/public ation/345804600_Anotasi_Hkm_U
U_Cipta_Kerja_Aspek_Lingkungan
_Hidup ,  diakses tanggal 10 Februari 2021. Suhardi, Gaudensius, “Obesitas Regulasi”,
https://mediaindonesia.com/podium s/detail_podiums/1671-obesitas- regulasi , diakses tanggal 10 Februari
2021. Susanti,  Fitria  Dewi  dan  Sadam  Afian Richwanudin, “Empat Potensi Dampak Kebijakan Omnibus Law di Sektor Kehutanan dan Lingkungan”,
https://sebijak.fkt.ugm.ac.id/2020/1 0/06/empat-potensi-dampak- kebijakan-omnibus-law-di-sektor- kehutanan-dan-lingkungan/ , diakses tanggal 11 November 2021 Tirto.id, “Isi Pidato Jokowi saat Pelantikan  Presiden  2019-2024  di
Sidang  MPR”, https://tirto.id/isi- pidato-jokowi-saat-pelantikan- presiden-2019-2024-di-sidang-mpr- ej5U ,  diakses  tanggal  4  Februari
2021.
Wahana  Lingkungan  Hidup  Indonesia,
“Kertas  Posisi  Ancaman  Nyata Omnibus Law”, https://www.walhi.or.id/uploads/bu ku/Kertas%20posisi%20UU%20cipt a%20kerja.pdf ,  diakses  tanggal  13 November 2021. Wicaksana, Dio Ashar, “Kerugian Ekologis  Akibat  Tindak  Pidana Korupsi  di  Sektor  Lingkungan
Hidup”, http://mappifhui.org/wp- content/uploads/2015/10/Kerugian- ekologis_DAW.pdf, diakses  tanggal 5 Februari 2021.
World  Bank  Group,  “Doing  Business 2020”, http://documents1.worldbank.org/cu rated/en/688761571934946384/pdf/ Doing-Business-2020-Comparing- Business-Regulation-in-190-
Economies.pdf, diakses  tanggal  4 Februari 2021.
World  Economic  Forum,  “The  Global Competitiveness Index 2017-2018”, https://www3.weforum.org/docs/GC R2017- 2018/05FullReport/TheGlobalComp etitivenessReport2017%E2%80%932 018.pdf, diakses tanggal 10 Februari
2021.
World  Economic  Forum,  “The  Global
Competitiveness Report 2019”,
http://www3.weforum.org/docs/WE
F_TheGlobalCompetitivenessReport
2019.pdf, diakses tanggal 4 Februari
2021.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 3888). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059).
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang  Pembentukan  Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2012  Nomor  5234,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang  Cipta  Kerja  (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor 245,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia 6573).

## Konferensi
United Nations Conference on Environment and Development , Rio de Janeiro, Brazil, 3-14 June 1992.