Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Lilia Angela, Melanie Widjaja, Andry Juliansen
INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 1933-1944 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-42468
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Yuridis Dasar Hukum Perlindungan Hukum Terhadap Dokter dan Dokter Gigi Dalam Menjalankan Pelayanan Kesehatan
Mohd. Yusuf Daeng M 1 🖂 , Lilia Angela 2 , Melanie Widjaja 3 , Andry Juliansen 4 1,2,3,4 Jurusan Hukum , Fakultas Hukum , Universitas Lancang Kuning
Email: yusufdaeng23@gmail.com 1 🖂

## Abstrak
Dokter dan dokter gigi memiliki peranan  penting dalam proses pelaksanaan pelayanan  kesehatan sebagaimana menjadi salah satu hak warga negara yang dijamin oleh negara. Dokter dan dokter gigi dalam melaksanakan tugasnya berusaha untuk semaksimal mungkin dalam memberikan perawatan terhadap  pasien.  Meskipun  dalam  pelaksanaannya  tidak  selamanya  mendapatkan  hasil  yang  baik. Praktik kesehatan selalu berpotensi menimbulkan risiko hukum bagi dokter dan dokter gigi. Setiap risiko  hukum  akan  menuntut  tanggung  jawab  hukum  sehingga  persoalan  ini  perlu  dikaji  untuk mendapatkan solusi. Lingkungan hukum memegang peranan penting dalam meregulasi fungsi-fungsi pelayanan  rumah  sakit  terhadap  pasien  dan  masyarakat.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan yuridis normatif berarti usaha mendekati atau mendekatkan masalah yang diteliti melalui pemikiran dan  telaah  terhadap  sifat/karakteristik  khusus  atau  kekhasan  hukum  normatif.  Model  yang  dapat diterapkan dalam rangka perlindungan hukum terhadap dokter dan dokter gigi adalah model yang adil menurut hukum, dimana dokter dibekali kode etik kedokteran, standar profesi, hukum kesehatan, hak  asasi  manusia  dan  peraturan  yang  mengatur  pada  praktik  kedokteran.  Dokter  yang  telah melaksanakan tugasnya secara profesional, berorientasi pelayanan, dan prosedural berhak mendapat perlindungan  hukum.  Dalam  melaksanakan  praktik  kedokteran,  dokter  harus  memenuhi  Informed Consent dan Rekam Medik sebagai alat bukti yang bisa membebaskan dokter dari segala tuntutan hukum apabila terjadi dugaan malpraktik.
Kata Kunci: kesehatan, Malpraktik, Risiko Medis, Literature Review
Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Lilia Angela, Melanie Widjaja, Andry Juliansen

## Abstract
Doctors and dentists have an important role in the process of implementing health services as one of the rights of citizens guaranteed by the state. Doctors and dentists in carrying out their duties try to do their best in providing care to patients. Although in practice it does not always get good results. Health practices always pose legal risks for doctors and dentists. Every legal risk will demand legal responsibility so this problem needs to be studied to get a solution. The legal environment plays an important role in regulating the functions of hospital services to patients and the public. This study uses a normative juridical approach, meaning an attempt to approach or bring closer to the problem under study through thinking and studying the special characteristics/characteristics or peculiarities of normative law. The model that can be applied in the context of legal protection for doctors and dentists is a model that is fair according to law, in which doctors are provided with a medical code of ethics, professional standards, health law, human rights and regulations governing medical practice. Doctors who have carried out their duties in a professional, service-oriented and procedural manner are entitled to legal protection. In carrying out medical practice, doctors must fulfill Informed Consent and Medical Records as evidence that can free doctors from all lawsuits if there is an allegation of malpractice.
Keywords: Health, Malpractice, Medical Risk, Literature Review.

## PENDAHULUAN
Pemerintah  mengatur  perencanaan,  pengadaan,  pendayagunaan,  pembinaan  dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan tenaga kesehatan (Sri Siswati, 2017). Salah satu yang menjadi perhatian  penting adalah  standar  pendidikan. Standar pendidikan formal  seorang  dokter  dan  dokter  gigi  harus  terpenuhi  secara  akademis  maupun  yuridis,  artinya berdasarkan standar akademis formal yang dibutuhkan dengan lulus pendidikan formal kedokteran, seorang  tenaga  medis  telah  memiliki  standar  kemampuan  awal  untuk  bisa  melakukan  tugas pelayanan medis. Hal ini sangat penting karena tindakan medis yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien haruslah sesuai dengan kewenangan kompetensi yang diperloeh pada masa studi pendidikan kedokteran. Penguasaan kompetensi yang dimaksud dalam hal ini mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan  secara  seimbang  akan  memungkinkan  seseorang  doker  menjadi  berkompeten  dan dapat menunjukkan kinerja optimal (Ricky, 2020).
Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Lilia Angela, Melanie Widjaja, Andry Juliansen
Pengetahuan atau teori-teori kedokteran serta pengalaman yang telah diterimanya selama ini  menjadi  dasar  melakukan  diagnosa  terhadap  penyakit  pasien  dan  diharapkan  diagnosisnya mendekati kebenaran. Pasal 50 huruf (a) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004  tentang Praktik Kedokteran,  “dokter  atau  dokter  gigi  dalam  melaksanakan praktik  kedokteran  mempunyai  hak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional”. Perlindungan hukum terhadap dokter merupakan hak dokter dalam menjalankan profesinya selama dalam memberikan pelayanan dan tindakan kedokterannya memiliki indikasi medik kearah suatu tujuan yang konkrit dan dilakukan menurut standar profesi medik yang berlaku.  Perlindungan  hukum  yang  dimaksud  adalah  perlindungan  terhadap  profesi  dokter  atas mudahnya setiap orang menduga, mengadu, melapor, dan menggugat atas dugaan malpraktik medik (Beni Satria, 2019). Apabila seorang dokter atau dokter gigi telah melaksanakan pelayanan medis atau praktik  kedokteran  telah  sesuai  dengan  standar  profesi  dan  standar  prosedur  operasional,  maka dokter  atau  dokter  gigi  tersebut  tidak  dapat  dituntut,  baik  secara  administrasi,  perdata,  maupun pidana.Dalam penelitian ini akan dikaji mengenai perlindungan hukum yang terhadap dokter dan dokter gigi dalam menjalankan profesinya, dalam hal ini adalah pelayanan kesehatan.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  studi  literatur  ( library research)  (P.  Andi,  2012).  Jenis  pendekatan  penelitian  yang  digunakan  oleh  peneliti  di  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  teori  dan  asas  hukum, terkhususnya dalam penelitian ini difokuskan pada pembahasan mengenai kekuatan-kekuatan sosial yang  mempengaruhi  hukum  dan  fungsi  hukum  di  masyarakat.  Penelitian  hukum  normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan  maupun  putusan  pengadilan.  Penelitian  hukum  normatif  bisa  juga  disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018) . Metode penelitian tersebut digunakan  untuk  mengkaji  serta  menganalisis  mengenai  bagaimana  kekuatan-kekuatan  sosial mempengaruhi hukum, kemudian dilanjutkan  dengan  pembahasan mengenai fungsi hukum bagi masyarakat.
Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Lilia Angela, Melanie Widjaja, Andry Juliansen
Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yaitu mengumpulkan data  pustaka,  membaca,  mencatat,  menelaah,  mengumpulkan  konsep  atau  naskah  kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat serta mengolah suatu bahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Perlindungan Hukum Terhadap Dokter dalam Memberikan Pelayanan Medis
Perlindungan  hukum  merupakan  suatu  hal  yang  melindungi  subjek-subjek  hukum  melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan disertai adanya suatu  saksi  (Dedy  Kuswandi,  2019).  Perlindungan  hukum  secara  garis  besar  dapat  dibagi  dua  yaitu sebagai berikut (Muchsin, 2003):

## a. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal tersebut telah diatur di dalam perundang-undangan  dengan tujuan agar mencegah  suatu  pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau Batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban;
b. Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan  hukum  represif  adalah  perlindungan  akhir  berupa  sanksi  seperti  denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah terjadinya suatu pelanggaran.
Berikut  peneliti  akan  menguraikan  beberapa  hal  yang  menjadi  perlindungan  hukum  terhadap dokter  apabila  diduga  melakukan  malpraktik  medis  yang  terdiri  dari  dasar-dasar  hukum  yang memberikan perlindungan hukum terhadap dokter dalam menjalankan profesi kedokteran, hal-hal yang
Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Lilia Angela, Melanie Widjaja, Andry Juliansen
harus dilakukan dokter untuk menghindarkan diri dari tuntutan hukum, dan alasan peniadaan hukuman terhadap dokter yang diduga melakukan malpraktik medis.
a. Dasar-Dasar  Hukum  Yang  Memberikan  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Dokter  Dalam Menjalankan Profesi Kedokteran Ketentuan hukum yang melindungi dokter apabila terjadi dugaan malpraktik terdapat dalam Pasal 50 Undang-Undang Praktik Kedokteran, Pasal 24 Ayat (1), jo Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 29 UndangUndang kesehatan, dan Pasal 24 Ayat (1) PP Tentang Tenaga kesehatan.
b. Hal-Hal Yang Harus Dilakukan Dokter Untuk Menghindarkan Diri Dari Tuntutan Hukum
1) Informed Consent
Informed Consent menurut Komalawati adalah suatu kesepakatan/persetujuan pasien atas upaya medis yang akan dilakukan oleh  dokter terhadap dirinya setelah pasien mendapatkan  informasi  dari  dokter  mengenai  upaya  medis  yang  dapat  dilakukan untuk menolong dirinya, disertai informasi mengenai segala risiko yang mungkin akan terjadi(Munandar Wahyudin Suganda, 2017). Informed Consent menjadi salah satu isu yang sangat menarik di masa pandemic Covid-19 (Helena Primadianti Sulistyaningrum, 2021).  Dalam  menjalankankan  profesinya Informed  Consent  merupakan  kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang dokter. Informed Consent terdiri dari dua kata yaitu ” informed ”  yang  mengandung  makna  penjelasan  atau  keterangan  (informasi),  dan kata  “ consent ” yang  bermakna  persetujuan  atau  memberi  izin.  Dengan  demikian Informed  Consent  mengandung  pengertian  suatu  persetujuan  yang  diberikan  oleh pasien  atau  keluarganya  setelah  mendapat  informasi  tindakan  medis  yang  akan dilakukan terhadap dirinya serta segala risikonya.

## 2) Rekam Medik
Selain Informed Consent , dokter juga berkewajiban membuat “Rekam Medik” dalam setiap kegiatan pelayanan kesehatan terhadap pasiennya. Pengaturan rekam medis
Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Lilia Angela, Melanie Widjaja, Andry Juliansen
terdapat dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Praktik Kedokteran. Rekam medis merupakan  berkas  yang  berisi  catatan  dan  dokumen  tentang  identitas  pasien, pemeriksaan,  pengobatan,  tindakan  dan  pelayanan  yang  diberikan  kepada  pasien. Rekam  medis  dibuat  dengan  berbagai  manfaat,  yaitu  untuk  pengobatan  pasien, peningkatan  kualitas  pelayanan,  pendidikan  dan  penelitian,  pembiayaan,  statistik kesehatan  serta  pembuktian  masalah  hukum,  disiplin  dan  etik.  Dengan  demikian, rekam medis berfungsi untuk menyediakan informasi kesehatan bagi semua tenaga kesehatan yang terlibat dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada seorang pasien (Amran et al., 2021).
c. Alasan Peniadaan Hukuman Terhadap Dokter Yang Diduga Melakukan Malpraktik Medis

## 1) Risiko Pengobatan
Menurut Danny Wiradharma, risiko pengobatan terdiri dari:
a) Risiko yang inheren atau melekat setiap tindakan medis yang dilakukan dokter pasti mengandung risiko, oleh sebab itu dokter harus menjalankan profesi sesuai dengan standar yang berlaku. Risiko yang dapat timbul misalnya rambut rontok akibat kemoterapi dengan sitolatika;
b) Reaksi  hipersentivitas  respon  imun  tubuh  yang  berlebihan  terhadap  masuknya benda asing (obat) sering tidak dapat diperkirakan terlebih dahulu;
c) Komplikasi yang terjadi tiba-tiba  dan tidak bisa  diduga sebelumnya. Seringkali terjadi  bahwa  prognosis  pasien  tampak  sudah  baik,  tetapi  tiba-tiba  keadaan pasien  memburuk  bahkan  meninggal  tanpa  diketahui  penyebabnya.  Misalnya terjadinya emboli air ketuban.

## 2) Kecelakaan Medik
Kecelakaan  medik  sering  dianggap  sama  dengan  malpraktik  medik,  karena  keadaan
Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Lilia Angela, Melanie Widjaja, Andry Juliansen
tersebut  menimbulkan  kerugian  terhadap  pasien.  Dua  keadaan  tersebut  seharusnya dibedakan, karena dalam dunia medis dokter berupaya untuk menyembuhkan bukannya merugikan  pasien.  Apabila  terjadi  kecelakaan  medik,  pertanggungjawaban  dokter mengarah  kepada  cara  bagaimana  kecelakaan  tersebut  terjadi  atau  dokter  harus membuktikan terjadinya kecelakaan tersebut.

## 3) Contribution Negligence
Dokter  tidak  dapat  dipersalahkan  apabila  dokter  gagal  atau  tidak  berhasil  dalam penanganan  terhadap  pasiennya  apabila  pasien  tidak  menjelaskan  dengan  sejujurnya tentang  riwayat  penyakit  yang  pernah  dideritanya  serta  obat-obatan  yang  pernah digunakannya selama sakit atau tidak menaati petunjuk-petunjuk serta instruksi dokter atau menolak cara pengobatan yang telah disepakati. Hal ini dianggap sebagai kesalahan pasien yang dikenal dengan istilah contribution negligence atau pasien turut bersalah. Kejujuran serta mentaati saran dan instruksi dokter ini dianggap sebagai kewajiban pasien terhadap dokter dan terhadap dirinya sendiri.

## 4) Respectable Minority Rules & Error Of (in) Judgment
Bidang kedokteran merupakan suatu bidang yang sangat kompleks, seperti dalam suatu upaya pengobatan sering terjadi  ketidaksepakatan atau  pendapat yang sama tentang terapi yang cocok terhadap suatu situasi medis khusus. Ilmu medis adalah suatu seni dan sains disamping teknologi yang dimatangkan dalam pengalaman. Maka dapat saja cara pendekatan terhadap suatu penyakit berlainan bagi dokter yang satu dengan yang lain. Namun tetap harus berdasarkan ilmu pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan, Berdasarkan keadaan diatas munculah suatu teori hukum oleh pengadilan yang disebut respectable minority rule, yaitu seorang dokter tidak dianggap berbuat lalai apabila ia memilih dari salah satu dari sekian banyak cara pengobatan yang diakui.
Kekeliruan dokter memilih alternatif tindakan medik pada pasiennya maka muncul teori
Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Lilia Angela, Melanie Widjaja, Andry Juliansen
baru  yang  disebut  dengan error  of  (in)  judgment  biasa  disebut  juga  dengan  medical judgment  atau  medical  error,  yaitu  pilihan  tindakan  medis  dari  dokter  yang  telah didasarkan pada standar profesi ternyata pilihannya keliru.

## 5) Volenti Non Fit Iniura atau Assumption Of Risk
Volenti non fit iniura atau assumption of risk merupakan doktrin lama dalam ilmu hukum yang dapat pula dikenakan pada hukum medis, yaitu suatu asumsi yang sudah diketahui sebelumnya tentang adanya risiko medis yang tinggi pada pasien apabila dilakukan suatu tindakan medis padanya. Apabila telah dilakukan penjelasan selengkapnya dan ternyata pasien atau keluarga setuju ( informed consent), apabila terjadi risiko yang telah diduga sebelumnya, maka dokter tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan medisnya. Selain  itu  doktrin  ini  dapat  juga  diterapkan  pada  kasus  pulang  paksa  (pulang  atas kehendak  sendiri  walaupun  dokter  belum  mengizinkan),  maka  hal  semacam  itu membebaskan dokter dan rumah sakit dari tuntutan hukum.

## 6) Res Ipsa Loquitur
Doktrin res ipsa loquitur ini berkaitan secara langsung dengan beban pembuktian (onus, burden  of  proof),  yaitu  pemindahan  beban  pembuktian  dari  penggugat  (pasien  atau keluarganya) kepada tergugat (tenaga medis). Terhadap kelalaian tertentu yang sudah nyata, jelas sehingga dapat diketahui seorang awam atau menurut pengetahuan umum antara orang awam atau profesi medis atau kedua-duanya, bahwa cacat, luka, cedera atau fakta sudah jelas nyata dari akibat kelalaian tindakan medik dan hal semacam ini tidak  memerlukan  pembuktian  dari  penggugat  akan  tetapi  tergugatlah  yang  harus membuktikan bahwa tindakannya tidak masuk kategori lalai atau keliru.

## 2. Prosedur Penyelesaian Sengketa Medis Oleh MKDKI
Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Mahkamah Agung melalui Surat Edarannya  (SEMA)  tahun  1982  telah  memberikan  arahan  kepada  para  Hakim,  bahwa  penanganan
Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Lilia Angela, Melanie Widjaja, Andry Juliansen
terhadap kasus dokter atau tenaga kesehatan lainnya yang diduga melakukan kelalaian atau kesalahan dalam melakukan tindakan atau pelayanan medis agar jangan langsung diproses melalui jalur hukum, tetapi dimintakan dulu pendapat dari Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK).
Saat  ini  MKEK  fungsinya  digantikan  oleh  Majelis  Kehormatan  Disiplin  Kedokteran  Indonesia (MKDKI) suatu lembaga independen yang berada dibawah Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Pasal 29 Undang-Undang  kesehatan  mengatakan,  bahwa  dalam  hal  tenaga  kesehatan  diduga  melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi.
Dalam penjelasannya tidak disebutkan dengan jelas ke badan apa mediasi itu akan diselesaikan, namun  Undang-Undang  Praktik  Kedokteran  mengamanatkan  terbentuknya  lembaga  penyelesaian disiplin  dokter  yang  kemudian  dikenal  dengan  Majelis  Kehormatan  Disiplin  Kedokteran  Indonesia (MKDKI).
MKDKI  bukan  lembaga  mediasi,  dalam  konteks  mediasi  penyelesaian  sengketa,  namun  MKDKI adalah  lembaga  Negara  yang  berwenang  untuk  menentukan  ada  atau  tidaknya  kesalahan  yang dilakukan dokter atau dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran atau kedokteran gigi dan menetapkan sanksi bagi dokter atau dokter gigi yang dinyatakan bersalah.
Tata cara penanganan kasus oleh MKDKI telah diatur dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi. Penanganan  kasus  dugaan pelanggaran tersebut dilakukan setelah adanya pengaduan. Syarat pengaduan tersebut terdapat dalam Pasal 3 Perkonsil Nomor 2 Tahun 2011. Setelah pengaduan terdaftar di MKDKI/MKDKI-P maka pihak pengadu dapat memberikan data pendukung pengaduan yang berupa alat bukti yang dimiliki dan pernyataan tentang kebenaran pengaduan.
Setelah itu akan dilakukan klarifikasi oleh petugas khusus dari MKDKI/MKDKI-P. Selanjutnya masuk pada penanganan kasus yang berupa “Pemeriksaan Awal”. Tahap pemeriksaan awal ini dibahas pada Pasal 13-18 Peraturan Konsil Nomor 2 Tahun 2011.
Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Lilia Angela, Melanie Widjaja, Andry Juliansen
Pada tahap pemeriksaan ini pihak MKDKI memeriksa apakah pengaduan tersebut diterima, tidak diterima  atau  ditolak.  Jika  pengaduan  diterima  maka  Ketua  MKDKI  membentuk  MPD  yaitu  Majelis Pemeriksa Disiplin. Anggota dari MPD ini berasal dari MKDKI.
Majelis Pemeriksa Disiplin dapat memutuskan pengaduan tersebut tidak dapat diterima, ditolak atau  penghentian  pemeriksaan.  Selanjutnya  MPD  melakukan  investigasi  yang  dilakukan  untuk mengumpulkan  informasi  dan  alat  bukti  yang  berkaitan  dengan  peristiwa  yang  diadukan.  Setelah investigasi, baru dilakukan sidang pemeriksaan disiplin.
Jika  sidang  pemeriksaan  disiplin  dokter  atau  dokter  gigi  selesai  maka  MPD  akan  menetapkan keputusan terhadap teradu. Keputusan tersebut dapat berupa:
a. Dinyatakan tidak melakukan pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi
b. Pemberian sanksi disiplin, berupa:
1) Peringatan tertulis;
2) Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan, yang dapat dilakukan dalam bentuk:
a) Reedukasi formal di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi yang terakreditasi ;
b) Reedukasi nonformal yang dilakukan dibawah supervise dokter atau dokter gigi tertentu  di  institusi  pendidikan  kedokteran  atau  kedokteran  gigi  yang terakreditasi,  fasilitas  pelayanan  kesehatan  dan  jejaringnya,  atau  fasilitas pelayanan kesehatan lain yang ditunjuk, sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.
3) Rekomendasi pencabutan STR atau SIP yang bersifat:
a) Sementara paling lama 1 (satu) tahun;
b) Tetap atau selamanya;
Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Lilia Angela, Melanie Widjaja, Andry Juliansen
c) Pembatasan tindakan asuhan medis tertentu pada suatu area ilmua kedokteran atau kedokteran gigi dalam pelaksanaan praktik kedokteran.
Apabila terbukti melakukan pelanggaran disiplin, maka setelah keputusan Dokter atau dokter gigi yang diadukan dapat mengajukan keberatan terhadap keputusan MKDKI kepada Ketua MKDKI dalam waktu  selambat-lambatnya  30  hari  sejak  dibacakan  atau  diterimanya  keputusan  tersebut  dengan mengajukan bukti baru yang mendukung keberatannya .
Dalam  hal  menjamin  netralitas  MKDKI,  Pasal  59  ayat  (1)  Undang-Undang  Praktik  Kedokteran, disebutkan bahwa MKDKI terdiri atas 3 (tiga) orang dokter dan 3 (tiga) orang dokter gigi dari organisasi masingmasing, seorang dokter dan seorang dokter gigi mewakili asosiasi Rumah Sakit dan 3 (tiga) orang sarjana hukum. Sehingga tidak dikhawatirkan lagi pihak dokter akan membela rekan sejawatnya.

## SIMPULAN
Dokter  yang  telah  melaksanakan  tugasnya  secara  profesional,  berorientasi  pelayanan,  dan prosedural berhak mendapat perlindungan hukum. Dalam melaksanakan praktik kedokteran, dokter harus memenuhi Informed Consent  dan Rekam Medik sebagai alat bukti yang  bisa membebaskan dokter dari segala tuntutan hukum apabila terjadi dugaan malpraktik. MKDKI berwenang memeriksa dan memberi keputusan terhadap pengaduan yang berkaitan dengan disiplin dokter dan dokter gigi. MKDKI  dapat  menentukan  ada  tidaknya  kesalahan  yang  dilakukan  dokter  dan  dokter  gigi  dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi. Lembaga ini merupakan lembaga otonom dari Konsil Kedokteran Indonesia yang dalam menjalankan tugasnya bersifat independen.

## DAFTAR PUSTAKA
Amran, Rika, Apriyani, Anisah, Dewi, & Nadia Purnama. (2021). Peran Penting Kelengkapan Rekam Medik Di Rumah Sakit. BRMJ: Naiturrahmah Medical Journal, 1(1), 70.
Beni Satria. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER ATAS DUGAAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA MEDIK DIHUBUNGKAN DENGAN AJARAN SIFAT MELAWAN HUKUM MATERIIL. 2(1), 115.
Dedy Kuswandi. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Dokter Gigi Dalam Melakukan Pelayanan kesehatan Di Puskesmas. AKTUALITA, 2(2), 738.
Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Lilia Angela, Melanie Widjaja, Andry Juliansen
Helena Primadianti Sulistyaningrum. (2021). Informed Consent: Persetujuan Tindakan Kedokteran Dalam Pelayanan kesehatan Bagi Pasien Covid-19. SIMBUR CAHAYA, 28(1), 170.
Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Kencana.
M. Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor  Indonesia.
Muchsin. (2003). Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
Munandar Wahyudin Suganda. (2017). Hukum Kedokteran . Alfabeta.
P. Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan  Penelitian. Ar-Ruzz Media.
Ricky. (2020). Aspek Hukum Peraktik Kedokteran Melakukan Tindakan Medis Yang Bukan Kewenangan
Kompetensi Profesinya. Lex Renaissance, 2(5), 406.
Sri Siswati. (2017). Etika Dan Hukum kesehatan. Raja Grafindo.