INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 7798-7805 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Zakat Profesi dan Jasa Menurut Hukum Islam
Robiah 1 ✉ , Jumawan 2 , Mochamad Yogie Alfikri 3 , Sahari Rofiki 4 , Zulkarnain Syah 5
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis
Email: robiaah07@gmail 1 ✉

## Abstrak
Tidak munculnya berbagai jenis pekerjaan dan jasa atau yang disebut dengan profesi ini pada masa Nabi dan imam-imam mujtahid masa lalu, menjadikan zakat profesi tidak begitu dikenal (tidak familiar) dalam  Sunnah  dan  kitab-kitab  fiqh  klasik.  Pendapat-pendapat  yang  dihasilkan  dan  dilontarkan  pun sangat beragam dan ramai, antara satu pendapat dengan pendapat yang lain terjadi perbedaan yang sangat  mencolok  dan  tajam  bahkan  bertolak  belakang.  Oleh  sebab  itu  didalam  penelitian  ini  akan penulis paparkan dan penulis kaji mengenai perbedaan pendapat mengenai zakat profesi. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) yang bertujuan untuk mengumpulkan buku, jurnal serta sumber-sumber yang terkait dengan judul penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Zakat  Profesi  Dan  Jasa  Menurut  Hukum  Islam.  Selain  itu,  Selain  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis  serta  membandingkan  perbedaan  Pemikiran  antara  ulama  madzhab  empat  dan  para ulama  mutaakhirin  seperti  Syekh  Abdurrahman  berdasarkan  dalil-dalil  yang  menjadi  dasar  dari argument  kedua  belah  pihak.  Dari  upaya  analisis  yang  dilakukan  penulis,  menghasilkan  beberapa penjelasan, yakni: 1). Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan oleh seseorang yang bersumber dari penghasilan yang didapatakan; 2). Para ulama pendukung zakat profesi mendasari zakat profesi dengan dalil-dalil  hukum  yang  secara  eksplisit  berkaitan  zakat  profesi;  3).  Mayoritas  ulama madzhab  empat mewajibkan zakat profesi pada saat menerima kecuali sudah mencapai nisab; 4). para ulama mutaakhirin seperti Syekh Abdurrahman menegaskan bahwa zakat penghasilan itu hukumnya wajib.
Kata Kunci: Zakat Profesi, Jasa, Islam
Abstract
The absence of various types of work and services or so-called professions during the time of the Prophet and past mujtahid imams, means that professional zakat is not well known (unfamiliar) in the Sunnah and classical fiqh books. The opinions produced and expressed are very diverse and lively, there are very striking and sharp differences between one opinion and another, even contradictory. Therefore,  in  this  research  the  author  will  explain  and  examine  differences  in  opinion  regarding professional zakat. This research uses a library research method which aims to collect books, journals and sources related to the research title. This research aims to determine Zakat on professions and services according to Islamic  law. Apart from that, this research aims to analyze and compare the differences in thinking between the four madzhab ulama and the mutaakhirin ulama such as  Syekh Abdurrahman based on the postulates which form the basis of the arguments of both parties. From the  analysis  efforts  carried  out  by  the  author,  several  explanations  were  produced,  namely:  1). Professional zakat is zakat paid by someone from the income they earn; 2). The ulama who support professional zakat base professional zakat on legal arguments that explicitly relate to professional zakat; 3). The majority of four madzhab scholars require professional zakat upon receipt unless it has reached the nisab; 4). Recent scholars such as Sheikh Abdurrahman emphasize that zakat on income is obligatory.

## Keywords: Profession Zakat, Service, Islam

## PENDAHULUAN
Zakat profesi merupakan salah satu kasus baru dalam fiqh (hukum Islam). Al-Quran dan al Sunnah, tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi ini. Begitu juga ulama mujtahid seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi’i, dan Ahmad ibn Hanbal tidak pula memuat  dalam  kitab-kitab  mereka  mengenai  zakat  profesi  ini.  Hal  ini  disebabkan  oleh terbatasnya  jenis-jenis  usaha  atau  pekerjaan  masyarakat  pada  masa  Nabi  dan  imam mujtahid.
Tidak munculnya berbagai jenis pekerjaan dan jasa atau yang disebut dengan profesi ini pada masa Nabi dan imam-imam mujtahid masa lalu, menjadikan zakat profesi tidak begitu dikenal (tidak familiar) dalam Sunnah dan kitab-kitab fiqh klasik. Dan adalah wajar apabila sekarang terjadi kontroversi dan perbedaan pendapat ulama di sekitar zakat profesi ini.  Ada  ulama  yang  mewajibkannya  dan  ada  pula  ulama  yang  secara  apriori  tidak mewajibkannya.
Pendapat-pendapat yang dihasilkan dan dilontarkan pun sangat beragam dan ramai, antara satu pendapat dengan pendapat yang lain terjadi perbedaan yang sangat mencolok dan tajam bahkan bertolak belakang seratus delapan puluh derajat dalam memvonis status
hukum  zakat  jasa,  masing-masing  dari  mereka  tentu  mempunyai  hujjah,  dalil-dalil  dan argument berdasarkan jalan pikiran mereka sendirisendiri atau berkelompok sebagai hasil musyawarah  yang  kemudian  melahirkan  suatu  kesimpulan.  Oleh  sebab  itu  didalam penelitian  ini  akan  penulis  paparkan  mengenai  perbedaan  pendapat  mengenai  zakat profesi.
Oleh  karena  itu,  didalam  tulisan  ini  akan  dipaparkan  mengenai  dalil  yang  disertai pendapat ulama madzhab empat dan para ulama mutaakhirin seperti Syekh Abdurrahman, Syekh  Muhammad  Abu  Zahra,  Syekh  Abdul  Wahhab  Khallaf,  Syekh  Yusuf  Al-Qardhawi, Syekh Wahbah Az- Zuhaili. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui Zakat Profesi Dan Jasa Menurut  Hukum  Islam.  Selain  itu  penulis  berusaha  untuk  menganalisis  dari  kedua perbedaan yang ada dan sebagai upaya perbandingan dari kedua perbedaan yang ada.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  penulis  dalam  membuat  tulisan  ini  adalah  penelitian kepustakaan ( library research). Menurut Milya Sari dan Asmendri, penelitian kepustakaan dilakukan  dengan  cara    mengumpulkan  data  atau  informasi  dengan  bantuan  teknologi berupa computer dan berbagai macam sumber yang ada di perpustakaan seperti buku, jurnal,  artikel  serta  hasil  penelitian  yang  sejenis.  Kegiatan  penelitian  dilakukan  scara sistematis  dan  tersrtuktur  yang  dimulai  dengan  mengumpulkan  data,  mengelola,  dan menyimpulkan  data  guna  menjawab  suatu  persoalan  (Milya  Sari  dan  Asmendri,  2020). Selanjutnya karya tulis ilmiah seperti buku dan jurnal yang terkumpul dianalis dan ditelaah oleh  penulis  dengan  tujuan  untuk  membandingkan  dari  perbedaan  yang  ada.  Dengan demikian penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif untuk memahami perbedaan argumentasi. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karna data yang penulis kumpulkan hanya berupa kata-kata atau kalimat-kalimat yang bersumber dari hasil penelitian..

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Definisi Zakat Profesi Dan Jasa
Zakat profesi terdiri dari dua kata yaitu zakat dan profesi. Secara etimologi kata zakat berasal dari bahasa Arab, yakni zakā yang memiliki makna tumbuh atau bertambah. Makna tersebut  disematkan  kepada  zakat  karena  prinsip  utamanya  adalah  tumbuh  dan berkembang. Zakat juga bermakna suci, kebaikan, dan berkah. Dalam perspektif fiqh zakat berarti harta yang telah diwajibkan untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya.
Sedangkan secara terminologi zakat merupakan harta yang telah diwajibkan untuk diambil dan diberikan kepada yang berhak menerimannya dengan ketentuan yang telah ditentukan dalam Islam (Muhammad Adiguna Bimasakti, 2018).
Profesi  atau  profession,  dalam  terminologi  Arab  dikenal  dengan  istilah  Al-mihn. Kalimat ini merupakan bentuk jama dari al-mihnah yang berarti pekerjaan atau pelayanan. Profesi secara istilah berarti suatu pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan, keahlian, dan kepintaran. Adapun zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau  keahlian  profesional  tertentu,  baik  yang  dilakukan  sendiri  maupun  yang  dilakukan bersama  dengan  orang/lembaga  lain,  yang  mendatangkan  penghasilan  (uang)  yang memenuhi nisab (batas minimum untuk bisa berzakat). Contohnya adalah profesi dokter, konsultan, advokat, dosen, seniman, dan lain-lain (Saprida, 2016).
Menurut Yusuf Al Qardhawi zakat profesi adalah zakat yang di keluarkan dari hasil apa yang di peroleh dari pekerjaan dan profesinya. Hal ini bisa dimisalkan dengan pekerjaan yang  menghasilkan  uang  baik  itu  pekerjaan  yang  dikerjakan  sendiri  tampa  tergantung dengan  orang  lain,  berkat  kecekatan  tangan  ataupun  otak  (professional).  Maupun pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan  dengan  memperoleh  upah  yang  diberikan,  dengan  tangan,  otak,  ataupun keduanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium. Yang  demikian  itu  apabila  sudah  mencapai  nisabnya  dan  haulnya  pendapatan  yang  ia hasilkan harus di keluarkan zakatnya (Masyhuri dan Mutmainnah, 2021).
Secara umum zakat profesi menurut putusan Tarjih Muhammadiyah adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil atau uang, relative banyak dengan cara yang halal dan mudah, baik melalui keahlian tertentu maupun tidak. Sedangkan dalam pemahaman Zamzami Ahmad, zakat profesi adalah zakat penghasilan yang didapat dan diterima dengan jalan yang halal dalam bentuk upah, honor ataupun gaji (Tira Nur Fitria, 2015).
Dengan demikian zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan oleh seseorang yang bersumber  dari  penghasilan  yang  didapatakan.  Penghasilan  itu  didapatkan  dari  sumber profesi atau pekerjaan yang dilakukan sesuai keahlian yang dimiliki. Contoh dari pekerjaan tersebut  seperti  profesi  dokter,  konsultan,  advokat,  dosen,  seniman,  dan  lain-lain.  Jika penghasilan  tersebut  sudah  mencapai  nasab  maka  diharuskan  untuk  dikeluarkan  atau dizakatkan.
Dalil-Dalil Mengenai Zakat Profesi Dan Jasa
Secara implisit tidak ditemukan dali-dalil kehujjahan zakat profesi baik dari Al-Quran maupun hadst. Hanya saja, para ulama pendukung zakat profesi mendasari zakat profesi dalil-dalil hukum yang secara eksplisit berkaitan zakat profesi. Yusuf alQardhawi sebagai pencetus  zakat  profesi  menggunakan  dalil  al-Quran  surat  al-Baqarah  ayat  267  yang berbunyi (Muhazir, 2021).
اَهُّيَا َنْيِذَّلا ا ْْٓوُنَمٰا ا ْوُقِفْنَا ْنِم ِتٰبِ يَط اَم ْمُتْبَسَك ْٓاَّمِم َو اَنْج َرْخَا ْمُكَل َنِ م ِض ْرَ ْلْا َلْ َو اوُمَّمَيَت َثْيِبَخْلا ُهْنِم َن ْوُقِفْنُت ْمُتْسَل َو ِهْيِذ ِخٰاِب َّْٓلِْا ْنَا ا ْوُضِمْغُت ِهْيِف ا ْْٓوُمَلْعا َو َّنَا َٰاللّ يِنَغ دْيِمَح
Artinya: “Hai orang -orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya,  padahal  kamu  sendiri  tidak  mau  mengambilnya  melainkan  dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (al-Baqarah [2]: 267)
Selain itu, para ulama pendukung zakat profesi di Indonesia juga menambahkan ayat al-Quran  QS.  QS.  At-Taubah  [9]:  103,  QS.  ad- Zhāriyat  [51]:  19, al-Baqarah  [2]:  219  yang berbunyi:
ْذُخ ْنِم ْمِهِلا َوْمَا ةَقَدَص ْمُه ُرِ هَطُت ْمِهْيِ ك َزُت َو اَهِب ِ لَص َو ْمِهْيَلَع َّنِا َكَتوٰلَص نَكَس ْمُهَّل ُٰاللّ َو عْيِمَس مْيِلَع
Artinya: “Ambillah  zakat  dari  sebagian  harta  mereka,  dengan  zakat  itu  kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. At Taubah [9]: 103).
ىِف َو مِهِلا َو  مَا قَح ِلِٕٮْٓاَّسلِ ل ِم  و ُر  حَم لا َو
Artinya: “Dan pada harta -harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”. (QS. ad- Zhāriyat [51]: 19)
َكَنوُلَٔـْسَي ِنَع ِرْمَخْلٱ ِرِسْيَمْلٱ َو ۖ ْلُق ْٓاَمِهيِف مْثِإ ريِبَك ُعِفَٰنَم َو ِساَّنلِل ْٓاَمُهُمْثِإ َو ُرَبْكَأ نِم اَمِهِعْفَّن َكَنوُلَٔـْسَي َو اَذاَم َنوُقِفنُي ِلُق َوْفَعْلٱ َكِلَٰذَك ُنِ يَبُي َُّللّٱ ُمُكَل ِتَٰياَءْلٱ ْمُكَّلَعَل َنو ُرَّكَفَتَت
Artinya: “Mereka  bertanya  kepadamu  tentang  khamar  dan  judi.  Katakanlah:  "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi, dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang
mereka  nafkahkan.  Katakanlah:  "Yang  lebih  dari  keperluan".  Demikianlah  Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”. (al-Baqarah [2]: 219)
Zakat Profesi Dan Jasa Menurut Hukum Islam
Hukum zakat profesi berbeda pendapat antara ulama fiqh. Mayoritas ulama madzhab empat mewajibkan zakat profesi pada saat menerima kecuali sudah mencapai nisab dan sudah sampai setahun (haul), namun para ulama mutaakhirin seperti Syekh Abdurrahman, Syekh  Muhammad  Abu  Zahra,  Syekh  Abdul  Wahhab  Khallaf,  Syekh  Yusuf  Al-Qardhawi, Syekh Wahbah Az- Zuhaili, menegaskan bahwa zakat penghasilan itu hukumnya wajib. Hal ini mengacu pada pendapat sebagian sahabat (Ibnu Abbas, Ibnu Masud dan Mu‟ awiyah), dan sebagian Tabiin (Az-Zuhri, Al-Hasan, Al-Bashri dan Makhul) juga berpendapat Umar bin Abdul Aziz, al-Baqir, al-Shadiq, AlNashir, dan Dawud al-Zahiyy (Saprida, 2016).
Pro  dan  kontra  terkait  dengan  zakat  profesi  merupakan  hal  yang  lumrah  karena mengingat tidak ada dalil dan ijma‟ tentang zakat profesi, sehingga ketika muncul term zakat profesi para ulama bersaha mengeluarkan ijtihat tentang hukum zakat profesi. Proses ijtihat ini memang biasa terjadi perbedaan karena dilandasi oleh keilmuan yang dimiliki dan kehati-hatian  dalam  menggali  hukum  agar  tidak  keluar  dari  batas-batas  yang  telah ditetapkan dalam syarī‟at Islam (Albazarghan, 2008).
Pendapat tentang zakat profesi terbagi menjadi dua yaitu pihak yang menyetujui zakat profesi dan yang menolak zakat profesi. Adapun yang mewajibkan zakat profesi yaitu Yusuf al-Qardhawi yang terkenal dengan fatwah-fatwahnya, di Indonesia sendiri mayoritas ulama mendukung zakat profesi mengikuti pendapat Yusuf al-Qardhawi. Sedangkan pihak yang menolak  zakat  profesi  berpendapat  bahwa  tidak  ada  dalil  yang  dapat  digunakan  untuk menegaskan kewajiban zakat profesi. Hal ini disebabkan karena zakat merupakan rukun Islam yang dihukumi wajib dan dalam penentuan kewajiban tersebut diperlukan dalil hukum yang  kuat  dan  jelas  tentang  perintah  kewajibannya,  lagi  pula  para  imam  Mazhab  tidak menjelaskan  secara  jelas  tentang  zakat  profesi.  Para  ulama  yang  menolak  zakat  profesi seperti,  Wahbah  al-Zuhaili,  Abdul  Aziz  bin  Baz  (Ulama  Arab  Saudi),  Utsaimin  dan  di Indonesia termasuk PERSIS dan Sahal Mahfudh.
Menurut Yusuf Qardhawi perhitungan zakat profesi dibedakan menurut 2 (dua) cara (Deny Setiawan, 2011):
1. Secara langsung, zakat dihitung dari 2,5% dari penghasilan kotor seara langsung, baik dibayarkan bulanan atau tahunan. Metode ini lebih tepat dan adil bagi mereka yang diluaskan rezekinya oleh Allah. Contoh: Seseorang dengan penghasilan Rp 3.000.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar: 2,5% X 3.000.000=Rp 75.000 per
bulan atau Rp 900.000 per tahun.
2. Setelah  dipotong  dengan  kebutuhan  pokok,  zakat  dihitung  2,5%  dari  gaji  setelah dipotong  dengan  kebutuhan  pokok.  Metode  ini  lebih  adil  diterapkan  oleh  mereka yang  penghasilannya  pas-pasan.  Contoh:  Seseorang  dengan  penghasilan  Rp 1.500.000,- dengan pengeluaran untuk kebutuhan pokok Rp 1.000.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar : 2,5% X (1.500.000-1.000.000)=Rp 12.500 per bulan atau Rp 150.000,- per tahun.
Dalam fatwa nomor 3 tahun 2003, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memutuskan fatwa yang isinya memuat beberapa hal, seperti (Nadia Renata dan Riko Afrimaigus, 2022);
1. Maksud dengan  “penghasilan”  adalah  setiap pendapatan  seperti  gaji,  honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara,  pegawai  atau  karyawan,  maupun  tidak  rutin  seperti  dokter,  pengacara, konsultan,  dan  sejenisnya,  serta  pendapatan  yang  diperoleh  dari  pekerjaan  bebas lainnya.
2. Semua  bentuk  penghasilan  halal  wajib  dikeluarkan  zakatnya  dengan  syarat  telah mencapai nisab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram.
3. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nisab. Jika tidak  mencapai  nisab,  maka  semua  penghasilan  dikumpulkan  selama  satu  tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nisab.
4. Kadar zakat penghasilan adalah 2,5 %.

## SIMPULAN
Terdapat perbedaan Pemikiran antara pendapat ulama madzhab empat dan para ulama  mutaakhirin  seperti  Syekh  Abdurrahman,  Syekh  Muhammad  Abu  Zahra,  Syekh Abdul Wahhab Khallaf, Syekh Yusuf Al-Qardhawi, Syekh Wahbah Az- Zuhaili mengenai Zakat Profesi Dan Jasa Menurut Hukum Islam. Selain itu, sikap dan pandangan mereka juga berbeda terkait dengan pelaksanaan nikah mut’ah. Oleh sebab itu, diperlukan upaya analisis  dari kedua perbedaan yang ada  dan sebagai upaya perbandingan  dari kedua perbedaan yang ada. Pro dan kontra terkait dengan zakat profesi merupakan hal yang lumrah karena mengingat tidak ada dalil dan ijma‟ tentang zakat profesi, sehingga ketika muncul term zakat profesi para ulama bersaha mengeluarkan ijtihat tentang hukum zakat profesi. Proses ijtihat ini memang biasa terjadi perbedaan karena dilandasi oleh keilmuan yang dimiliki dan kehati-hatian dalam menggali hukum agar tidak keluar dari batas-batas yang  telah  ditetapkan  dalam  syarī‟at  Islam.  Pendapat  tentang  zakat  profesi  terbagi
menjadi dua yaitu pihak yang menyetujui zakat profesi dan yang menolak zakat profesi. Adapun yang mewajibkan zakat profesi yaitu Yusuf al-Qardhawi. Sedangkan pihak yang menolak zakat profesi berpendapat bahwa tidak ada dalil yang dapat digunakan untuk menegaskan kewajiban zakat profesi.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiguna Bimasakti, Muhammad. “MENINJAU ZAKAT PENGHASILAN PADA FATWA MUI
NO. 3 TAHUN 2003 DAN IJTIHAD YUSUF QARDHAWY.” Hukum Islam Vol. XVIII, no.
2 (2018).
Albazarghan.  “DESKRIPSI  PETA  KERAGAMAN  PENDAPAT  ULAMA  SEPUTAR  STATUS HUKUM ZAKAT JASA.” Islam Futura Vol. VII, no. 2 (2008).
Masyhuri dan Mutmainnah. “Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Al Qardhawi.” Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman Vol. 4, no. 1 (2021).
Muhazir.  “ZAKAT  PROFESI  PERSPEKTIF  HUKUM  ISLAM  (Suatu  Kajian  Pendekatan Maqashid Syari’ah).” Jurnal Islamic Circle Vol. 2, no. 1 (2021).
Nur  Fitria,  Tira.  “ZakatProfesi(ZakatPenghasilan)MenurutHukum  Islam.” Jurnal  Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 01, no. 01 (2015): 51.
Renata, Nadia,  dan Riko  Afrimaigus. “PENETAPAN NISAB  ZAKAT PROFESI DI BAZNAS KABUPATEN TANAH DATAR.” Jurnal Tamwil: Jurnal Ekonomi Islam Vol. VIII, no. 1 (2022).
Saprida. “ZAKAT PROFESI MENURUT PANDANGAN YUSUF QARDHAWI.” ECONOMICA SHARIA Vol. 2, no. 01 (2016): 52.
Sari,  Milya  dan  Asmendri.  “Penelitian  Kepustakaan  (Library  Research)  dalam  Penelitian Pendidikan IPA.” Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA Vol. 6, no. 1 (2020).
Setiawan,  Deny.  “ZAKAT  PROFESI  DALAM  PANDANGAN  ISLAM.” JURNAL  SOSIAL EKONOMI PEMBANGUNAN Vol. 1, no. 2 (2011).