## PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
MENGAWAL DEMOKRASI LOKAL
Sigit Pandu Wicaksono 1 Arief Hidayat 2

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  apa  kewenangan  Mahkamah Konstitusi  dalam  mengawal  demokrasi  lokal,  kemudian  juga  menguraikan bagaimana pola-pola putusan Mahkamah Konstitusi dalam mengawal demokrasi lokal.  Serta  tujuan  lainnya  adalah  mengetahui  bagaimana  kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mendiskualifikasi  dan menetapkan pasangan  calon terpilih. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal,  yaitu metode pendekatan  dengan  menggunakan  ranah  kajian  jurisprudence  (legal  formalism). Keseluruhan  data  dianalisi  menggunakan qualitative  analisis .  Hasil  penelitian ditemukan  bahwa Pertama, Mahkamah  Konstitusi  memiliki  wewenang  sebagai pengawal  demokrasi  lokal.Kewenangan  tersebut  adalah  melakukan  pengujian undang  undang  dan  penyelesaian  perselisihan  pemilihan  kepala  umum  kepada daerah. Kedua ,  pola  putusan  yang  dijatuhkan  Mahkamah  Konstitusi  dengan delapan model diantaranya yaitu;pemungutan suara ulang dan perhitungan suara ulang;diskualifikasi  pasangan  calon;  diskualifikasi  pasangan  calon  tidak memenuhi syarat; pemungutan suara pemilih yang berhak memilih; menetapkan pasangan  terpilih;  menetapkan  perolehan  suara  yang  benar. Ketiga ,  Mahkamah Konstitusi  memiliki  wewenang  dalam  mendiskualifikasi  pasangan  calon  dalam mengikuti pemilukada.
Kata Kunci : Mahakamah Konstitusi, Demokrasi Lokal, PEMILUKADA
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
2 Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP

## A. Latar Belakang
Demokrasi lokal adalah
implikasi  dari  desentralisasi  yang dijalankan  di  daerah-daerah  sebagai perwujudan  dari  proses  demokrasi di Indonesia. Konsepnya
mengandaikan pemerintahan itu dari,  oleh  dan  untuk  rakyat.  Hal paling  mendasar  dalam  demokrasi adalah  keikutsertaan  rakyat,  serta kesepakatan bersama atau konsensus  untuk  mencapai  tujuan yang dirumuskan bersama. Perkembangan desentralisasi
menuntut  adanya  proses  demokrasi bukan  hanya  di  tingkat  regional tetapi di tingkat lokal. 3 Demokrasi di Indonesia pasca  Orde  Baru  hampir  selalu dibicarakan secara berkaitan dengan pembentukan  sistem  politik  yang mencerminkan prinsip keterwakilan, partisipasi, dan kontrol. Oleh
karenanya, pemerintahan yang demokratis mengandaikan
pemisahan  kekuasaan  dalam  tiga wilayah  institusi  yaitu  eksekutif, legislatif dan yudikatif. Suatu pemerintahan  dikatakan  demokratis
3 Eko  Prasojo,  Irfan  Ridwan  Maksum,  dan Teguuh Kurniawan, Desentralisasi & Pemerintahan daerah: Antara Model
Demokrasi  Lokal  &  Efisiensi  Struktural, 2006, hlm 40
jika  terdapat  indikator  utama  yaitu keterwakilan, partisipasi dan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan  oleh  ketiga  institusi tersebut. Prinsip partisipasi menjamin aspek keikutsertaan rakyat  dalam  proses  perencanaan pembangunan daerah; atau keikutsertaan  rakyat  dalam  proses pemilihan  kepala  daerah  yang  akan memimpin daerah tersebut; sedangkan prinsip kontrol menekankan pada aspek akuntabilitas  pemerintahan.  Dalam demokrasi, aspek kelembagaan merupakan keutamaan dari
berlangsungnya praktik politik yang demokratis, sehingga, terdapat partai  politik,  pemilihan  umum  dan pers  bebas.  Sedangkan,  istilah  ‘ lokal’  mengacu  kepada  ‘arena’ tempat praktek demokrasi itu berlangsung. 4
Mahkamah Konstitusi, menurut Jimly Assidiqie, dikonstruksikan  sebagai    pengawal konstitusi yang
berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di  tengah  kehidupan  masyarakat.
Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong  dan  menjamin  agar
4 Ibid.,
konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung  jawab.  Di  tengah kelemahan  sistem  konstitusi  yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagau penafsir agat spirit konstitusi selalu hidup dan
mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat. 5 Kewenangan Mahkamah
Konstitusi  dalam  memutus  perkara perselisihan  hasil  pemilihan  umum diimplementasikan lebih lanjut pada Pasal 236C Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara  Pemilihan  Umum bahwa kewenangan mengadili perselisihan  hasil  pemilihan  umum kepala  daerah  yang  semula  berada di  Mahkamah  Agung  beralih  ke Mahkamah  Konstitusi.  sehingga Mahkamah Konstitusi berperan memastikan  aturan  main  yang konstitusional  dalam  pelaksanaan demokrasi  lokal,serta  memeriksa,
mengadili dam memutus
perselisihan  hasil  pemilukada  yang
5 Maruarar Siahaan, Hukum Acara
Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 8
telah  dijadikan  sebagai  bagian  dari pemilu. 6
Pada  tahun  2010,  sebanyak 244  daerah  di  seluruh  Indonesia melangsungkan salah satu mekanisme  utama  demokrasi,  yaitu pemilihan  umum  kepala  daerah  dan wakil  kepala  daerah. 7 Pemilukada memiliki  arti  penting  bagi  daerah dan  masyarakat  di  daerah,  karena merupakan  mekanisme  demokrasi memilih  figur  kepala  daerah  yang menentukan perkembangan dan pembangunan  daerah  lima  tahun  ke depan.
Pelaksanaan pemilukada telah  dilangsungkan  sejak  tahun 2005, mengacu pada UU Nomor 32 Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah.  Seiring  dengan  berjalannya waktu,  berbagai  perbaikan  sistem dan  mekanisme  telah  dilakukan guna menjamin pelaksanaan pemilukada secara demokratis,
tertib, dan damai. Hal itu
dimaksudkan agar pemilukada tidak sekedar menjadi prosedur pergantian,  ataupun  melanggengkan kekuasaan kepala pemerintah
6 Mustafa Lutfi, Hukum Sengketa Pemilukada  di  Indonesia ,  (Jogjakarta:  UII Press, 2010), hlm. 8.
7 Janedri  M.  Gaffar ,  Politik  Hukum  Pemilu, Loc.Cit., hlm. 99.
daerah. Namun, pemilukada dimaksudkan  untuk  menghasilkan kepala  pemerintahan  daerah  yang benar-benar memenuhi persyaratan , dan merupakan pilihan rakyat. Oleh karena  itu,  prinsip-prinsip  pemilu yang  jujur  dan  adil  harus  menjadi spirit dalam pelaksanaan
pemilukada.
Dalam mengawal
pemilukada,  maka  terdapat  2  (dua) kewenangan  yang  dapat  dijalankan oleh  Mahkamah  Konstitusi  yang kemudian  akan  dikaji  lebih  lanjut oleh  penulis.  kewenangan  yang pertama  adalah  menguji  undang- undang  terhadap  undang  undang dasar. Kewenangan ini dapat digunakan guna mengawal pemilukada, yaitu Mahkamah Konstitusi memberikan putusan atas permohonan pemohon terkait undang-undang yang berkaitan
dengan proses pelaksanaan pemilihan  umum  kepala  daerah. Kedua, dengan mengadili
perselisihan  hasil  pemilihan  umum kepala daerah.
Dari  putusan-putusan  MK yang  terkait  demokrasi  lokal,  maka memunculkan  pola-pola  putusan yang  didasarkan  pada  kewenangan
yang  dimiliki  oleh  MK.  Sehingga kita dapat mengetahui norma-norma baru yang mewarnai jalannya demokrasi  lokal.  selain  itu,  penulis juga  akan  mengkaji  latar  belakang munculnya  pola  putusan  tersebut agar  nantinya  dalam  penerapan sesuai  dengan  dengan  apa  yang diharapkan  oleh  Konstitusi  yang diimplementasikan  melalui  putusan Mahkamah Konstitusi.
Pengkajian  terhadap  pola putusan  didasarkan  pada  perluasan kewenangan  MK  yang  pada  awal mulanya hanya mengadili perselisihan hasil perhitungan pemilukada  hingga  meluas  menjadi penentuan  syarat  pasangan  calon kepala  daerah  untuk  mencalonkan diri menjadi kepala daerah setempat serta  putusan-putusan  lainnya  yang melahirkan norma baru yang bertujuan mengawal demokrasi, dan selanjutnya mencari apakah dimungkinkan  terdapat  kekosongan hukum  atau  ketidak  konsistenan dalam  penyelengaraan  demokrasi lokal  sehingga  perlu  ada  Putusan MK  guna  mengawal  demokrasi lokal  di  Indonesia  yang  berasaskan Luber dan Jurdil tersebut.
Berdasarkan  uraian  tersebut dan untuk membatasi ruang lingkup yang akan diteliti
maka permasalahan  dalam  penelitian  ini
adalah pertama, apa  kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengawal demokrasi lokal; kedua, Bagaimana pola-pola putusan Mahkamah Konstitusi dalam mengawal  demokrasi  lokal,  dan; ketiga, Bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mendiskualifikasi  dan  menetapkan
pasangan  calon  terpilih  sebagai salah  satu  pola  putusan  guna mengawal demokrasi.

## 1. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  doktrinal,  yaitu  metode pendekatan  dengan  menggunakan ranah  kajian  jurisprudence  (legal formalism). Kajian utamanya menurut Soetandyo Wignyosoebroto  adalah  bermotivasi
mengatur  ( to  regulate ).  Dalam penelitian  ini  penulis  menggunakan spesifikasi penelitian Deskriptif analisis,  yaitu  Deskriptif  Analisis yaitu suatu penelitian yang menggambarkan  secara  menyeluruh dan  sistematis  objek  dari  pokok permasalahan. Penelitian ini
menggunakan  data  sekunder  secara berimbang  satu  sama  lain.  Data sekunder  diperoleh  melalui library research (studi  pustaka),  yaitu  data –  data  yang  diperoleh  dari  studi kepustakaan, dengan cara mempelajari  peraturan  perundang  – undangan  yang  berkaitan,  buku  – buku,  jurnal  –  jurnal,  koran,  dan majalah  yang  membahas  masalah yang  dibahas  dalam  penulisan hukum ini.
2. TinjauanTeori
Salah satu wujud dan mekanisme demokrasi lokal menurut  Janedri  M  Gaffar  adalah pelaksanaan pemilihan umum kepala  daerah  secara  langsung. 8
Pemilukada merupakan sarana manifestasi kedaulatan dan pengukuhan  bahwa  pemilih  adalah masyarakat daerah.
Dari sudut pandang
konstitusi, Pemilukada adalah pemilihan umum sebagaimana dimaksud  Pasal  22E  ayat  (2)  UUD
8 Janedri  M.  Gaffar,  Politik  Hukum  Pemilu, Loc.Cit ., hlm. 85.
1945. 9 A. Mukthie Fadjar menjelaskan bahwa Pemilihan
kepala  daerah  secara  demokratis adalah  pemilihan  umun  kepala daerah secara langsung, pemilukada langsung adalah Pemilu, dan Pemilu adalah Pemilu yang secara substansial berdasarkan prinsip- prinsip yang ditentukan dalam Pasal 22E UUD 1945. 10 Model pemilukada
diterapkan sebagai mekanisme untuk mengisi jabatan kepala daerah sebagai  anti  klimaks  dan  anti  tesis dari  mekanisme  pengisian  jabatan kepala  daerah  sebelumnya    dengan cara  dipilih  oleh  DPRD  yang  pada waktu itu sitandai dengan maraknya pola politik uang di lembaga DPRD yang didorong untuk  memenangkan calon  tertentu  dan  kasus-kasus  lain yang  dianggap  tidak  demokratis. Sekain  itu,  model  pemilukada  juga diilhami  oleh  gagasan  pemisahan kekuasaan  secara  umum  bahwa terdapat  dua  lembaga  politik  utama yaitu eksekutif dan legislatif memperoleh madat  yang penuh dari
9 Janedri  M  Gaffar,  Politik  Hukum  Pemilu.,
Loc.Cit ., hlm. 54. 10 Ibid.,
rakyat pemilih, selain adaya lembaga yudikatif. 11
Diberlakukannya sistem pemilihan  langsung  dalam  memilih pemimpin  dalam  jabatan  politik didasarkan pada beberapa alasan, 12 pertama :  pemilihan  dapat menciptakan  suatu  suasana  dimana masyarakat  mampu menilai arti dan manfaat sebuah pemerintahan; kedua : pemilihan dapat memberikan suksesi yang tertib dalam pemerintahan melalui transfer kewenangan  yang  damai  kepada pemimpin  yang  baru  ketika  tiba waktunya  bagi  pemimpun  lama untuk  melepaskan  jabatannya,  baik karena berhalangan tetap atau karena berakhirnya periode kepemimpinannya.

## B. Analisis Dan Pembahasan
1. Kewenangan
Mahkamah Konstitusi  dalam  mengawal Demokrasi Lokal Guna memastikan
terlaksanakannya prinsip-prinsip
dan asas pemilihan umum,
Mahkamah  Konstitusi  tidak  hanya
11 Wendy  Melfa,  Pemilukada  (Demokrasi dan  Otonomi  Daerah),  (Lampung:  BE  Press, 2013), hlm. 13.
12 Ibid., hlm. 14.
sekedar  peradilan  kalkulatif  saja yang  mengkitung  jumlah  suara pasangan  calon  semata  namun
Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pengertian pemilihan umum
mencakup  proses  mulai  dari  tahap persiapan,  pelaksanaan,  dan  tahap akhir hasil pemilihan umum.
Penghitungan suara hanyalah salah satu  bagian  dari  tahap  akhir pemilihan  umum.  Jika  proses pemilihan  umum  diselenggarakan secara  Luber  dan  Jurdil,  maka hasilnya  pun  dapat  mencerminkan kebenaran yang sesungguhnya, sebaliknya  jika  pemilihan  umum Kepala  Daerah  diselenggarakan secara tidak Luber dan tidak Jurdil, maka  hasilnya  pun  tidak  dipercaya kebenaranya. Jika dalam praktiknya terjadi banyak pelanggaraan,  baik  yang  bersifat administratif  maupun  pidana,  yang terjadi  di  dalam  proses  sebelum penetapan hasil penghitungan perolehan  suara  oleh  KPU/KPU
Provinsi/Kabupaten/Kota yang tidak  dapat  diselesaikan  secara hukum oleh penyelenggara pemilu,
sehingga masalahnya dipersengketakan  ke  Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian
haruslah  dipahami  bahwa  dalam memutus perselisihan hasil pemilukada, tidak hanya menghitung kembali hasil
penghitungan  suara  tetapi  harus juga  menggali  keadilan  dengan menilai  dan  mengadili  proses pemilukada yang dapat mempengaruhi  hasil  penghitungan suara yang diperselisihkan, sehingga  pelanggaran-pelanggaran, baik pelanggaran administratif maupun  pelanggaran  pidana  yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan  suara  yang  kemudian dipersengketakan  itu  harus  pula dinilai untuk menegakkan keadilan.
Mahkamah  Konstitusi  dalam mengawal proses pelaksanaan pemilihan  umum  kepala  daerah agar  tercapai  proses  demokrasi yang  merupakan  hakikat  yang dituju  dalam  proses  pemilihan umum sesuai dengan yang diamanatkan  dalam  UUD  NRI
Tahun 1945 melalui dua kewenangannya yaitu melalui pengujian  undang-undang  yang terkait  pemilihan  umum  kepala daerah yaitu Undnag-Undang Nomor  32  Tahun  2004  tentang
Pemerintahan Daerah beserta
perubahannya
serta melalui
penyelesaian perselisihan hasil pemilihan  umum  kepala  daerah. Dua  kewenangan  tersebut  yang dijadikan  Mahkamah  Konstitusi guna  mengawal  proses  pemilihan umum kepala daerah.
a) Peran Mahkamah Konstitusi melalui Pengujian Undang-Undang Terkait dengan peran Mahkamah  Konstitusi  sebagai pengawal  demokrasi  dimana  di dalamnya terdapat penyelenggaraan pemilukada yang  merupakan  esensi  dari demokrasi   baik  dalam putusan yang bersifat positive
legislative maupun negative legislative sebagaimana  telah diuraikan  sebelumnya,  tercatat
Mahkamah Konstitusi memberikan  putusan  terhadap pengujian Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2004  tentang
Pemerintahan  Daerah  terkait penyelenggaraan  pemilukada. Putusan-Putusan tersebut memunculkan norma baru yang dapat  menjadi  dasar  pijakan baru  guna  menyelenggarakan proses pemilukada. Berikut
Peran  Mahkamah  Konstitusi melalui  putusannya  terhadap pemberlakuan  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah  terkait penyelenggaraan pemilukada :
1) Putusan Mahkamah
Konstitusi  Nomor  072  – 073/PUU-II/2004,
Pembatalan  ketentuan  Pasal 57  ayat  (1)  sepanjang  anak kalimat  “...yang  bertanggung jawab  kepada  DPRD”,  Pasal 66 ayat (3) huruf e “meminta
pertanggung jawaban pelaksanaan  tugas  KPUD”, Pasal  67  ayat  (1)  huruf  e sepanjang anak kalimat ”...kepada  DPRD”.  Pasal  82 ayat  (2)  sepanjang  anak kalimat “...oleh DPRD” Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah.  Yang menyebabkan  KPUD  tidak bertanggungjawab
kepada DPRD  dalam  melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah;
2) Karena  putusan  Mahkamah Konstitusi, KPU menjadi
bebas dan independen terhadap  kekuatan-kekuatan
politik  lokal  yang  terjelma dalam DPRD. Sehingga, guna tetap  menjaga  indenpendensi dan  menegakkan  asas  Luber Jurdil maka Mahkamah Konstitusi merasa perlu menghapus kewenangan DPRD meminta pertanggungjawaban  KPUD atas penyelenggaraan Pemilukada. 3) Putusan Mahkamah Konstitusi  nomor  005/PUU- III/2005. Pembatalan ketentuan Penjelasan pasal 59
ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004  tentang  Pemerintahan Daerah  “partai  politik  atau gabungan partai politik dalam ketentuan  ini  adalah  partai politik  atau  gabungan  partai politik yang memiliki kursi di DPRD” ini memberikan legitimasi  bahwa  partai  atau gabungan  partai  politik  yang tidak memiliki kursi di DPRD memiliki hak untuk mendaftarkan pasangan calon dalam pemilukada. 4) Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor  5/PUU- V/2007. Pembatalan Pasal  56 ayat  (2).  Pasal  59  ayat  (1),
ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sepanjang anak kalimat “partai  politik  dan  gabungan partai  politik”.  Putusan  ini menjadi dasar hukum pencalonan dalam Pemilukada melalui jalur perseorangan  yang  kemudain dilakukan
pengaturannya melalui legislatif review dalam  UU  Nomor  12  Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua  Atas  UU  Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 5) Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor  17/PUU- VI/2008. Pembatalan ketentuan  Pasal  58  huruf  q Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 2008 tentang Perubahan  Kedua  Atas  UU Nomor 32 Tahun 2004
tentang  Pemerintahan  Daerah sehingga  calon incumbent Kepala  Daerah  dan  Wakil Kepala  Daerah  yang  akan maju dalam pemilukada tidak
perlu mengundurkan diri sebagai  Kepala  Daerah  atau Wakil Kepala Daerah. 6) Mahkamah berpendapat
bahwa  upaya  agar  tidak  ada penyalahgunaan kekuasaan dalam proses
penyelenggaraan pemilihan kepala  daerah  adalah  upaya yang  tepat  dan  memang sebuah upaya yang seharusnya  dilakukan.  Dalam suatu  pemilihan  umum  sudah seharusnya dihindarkan adanya penyalahgunaan kekuasaan. Di sisi lain
haruslah dipertimbangkan bahwa  penggunaan  upaya demikian  tidak  boleh  terlalu berlebihan sehingga merugikan hak-hak seseorang yang  dijamin  oleh  hukum. Bagi  seseorang  yang  terpilih sebagai kepala daerah, undang-undang telah
memberikan hak untuk memegang masa jabatan
selama lima tahun.
7) Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor  4/PUU- VII/2009.  Pasal  58  huruf  f Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 2008 tentang Perubahan  Kedua  Atas  UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang  Pemerintahan  Daerah secara  bersyarat  dan  tidak mempunyai  kekuatan  hukum mengikat sepanjang tidak memenuhi  syarat-syarat:  (i) tidak  berlaku  untuk  jabatan publik yang  dipilih; (ii) berlaku terbatas jamgka waktunya  hanya  selama  5 (lima)  tahun  sejak  terpidana selsai menjalani hukumannya; (iii) dikecualikan  bagi  mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada  publik  bahwa  yang bersangkutan  adalah  mantan terpidana;  (iv)  bukan  sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. 8) Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor  22/PUU- VII/2009. Putusan
ini memberikan  penjelasan  masa jabatan  yang  dihitung  satu periode  adalah  masa  jabatan yang  telah  dijalani  setengah atau lebih dari setengah masa jabatan.
9) Putusan Mahkamah Konstitusi  nomor  147/PUU- VII/2009. Putusan Mahkamah Konstitusi “menyatakan Pasal 88 Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah  adalah konstitusional bersyarat
terhadap  pasal  28C  ayat  (1) dan (2) Undang-undang dasar Negara  Republik  Indonesia
Tahun  1945  sehingga  kata
“mencoblos”  dalam  Pasal  88
Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diartikan  pula  menggunakan metode e-votting . b) Peran Mahkamah Konstitusi melalui Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah Pemilukada dimaknai  sebagai  bagian  dari kegiatan  Pemilhan  Umum,
sebagaimana diatur pada pasal  1  angka  4  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun 2007, sebagai berikut:
“Pemilu  Kepala  Daerah  dan Wakil  Kepala  Daerah  adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah  dan  wakil  kepala daerah secara langsung dalam
Negara  Kesatuan  Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun 1945.” Pasal 24C UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah  Konstitusi  untuk memutus  perselisihan  hasil pemilu. Sehingga sejak
pilkada  dimasukkan  dalam pengertian  “pemilu”,  maka berdasarkan  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang  Perubahan  Kedua Atas  Undang-Undang  Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,penanganan Hasil pemilihan umum Daerah dialihkan  dari  Mahkamah
Agung  (MA)  ke  Mahkamah Konstitusi (MK).
Putusan  Mahkamah Konstitusi dalam perkara
hasil pemilihan umum daerah terdapat  beberapa  putusan yang menjadi kontroversi akibat  MK  memutus  untuk dilakukannya pemungutan
suara ulang atas dasar terjadinya  pelanggaran  dalam penyelenggaraan  pemilukada yang  mencederai  demokrasi.
Putusan  yang  memerintahkan pemungutan suara ulang,
penghitungan  suara  ulang, mendiskualifikasi pasangan calon dan bahkan menetapkan  pasangan  calon sebagai pasangan kepala daerah  terpilih  merupakan cerminan dari penerapan konstitusi  itu  sendiri  karena dalam perkembangannya Mahkamah  Konstitusi  tidak hanya menjadi peradilan kalkulatif yang hanya menilai hasil  hitung-hitungan  angka perolehan  suara  sah  dari pasangan calon namun bergeser  menjadi  peradilan yang  mengawal  demokrasi dimana  diamanakan  dalam UUD  NRI  1945  dengan menyelenggarakan  pemilihan
umum yang demokratis.
Indikator dari demokratis adalah  tegaknya  asas  yang ada  dalam  penyelenggaraan pemilihan  umum  yang  di dalamnya  terdapat  pemilihan umum  kepala  daerah  yaitu Langsung,  Umum,  Bebas, Rahasia,  Jujur  dan  Adil. Sehingga baik  dalam regulasi maupun pelaksanaannya diwarnai  dengan  tindakan yang bersifat terstruktur, sistematis,  dan  masif    yang bertolak  belakang  dengan  hal tersebut maka Menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan demokrasi yang telah diciderai tersebut Selanjutnya MK
menegaskan  bahwa  dalam memutus  perselisihan  hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya  menghitung  kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari
pemungutan  suara  tetapi  juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili  hasil  penghitungan yang  diperselisihkan,  sebab kalau hanya menghitung
dalam  arti  teknis-matematis sebenarnya  bisa  dilakukan penghitungan  kembali  oleh KPUD  sendiri  di  bawah pengawasan Panwaslu dan/atau  aparat  kepolisian, atau  cukup  oleh  pengadilan biasa. 2. Pola-Pola Putusan Mahkamah Konstitusi Praktik Mahkamah Konstitusi  dalam  mengadili  dan memutus  perkara  PHPU.D  yang dilaksanakan  sejak  2008  sampai dengan perkara akhir 2011,
menurut  penulis  dari  perkara- perkara  yang  dikabulkan  oleh
Mahkamah Konstitusi dapat diklasifikasikan  berdasarkan  pola dan sifat pelanggaran, pertimbangan  hukum  dan  amar putusan yang dijatuhkan Mahkamah Konstitusi dengan delapan model yang terurai sebagai berikut:
a) Pemungutan Suara Ulang dan
Perhitungan Suara Ulang
(Putusan  Akhir).  Putusan  ini juga mempertimbangkan ruang lingkup “sengketa pemilukada”  sesuai  dengan kewenangan Mahkamah
Konstitusi  ,  yaitu:  pertama, penyimpangan  dalam  proses dan tahapan pemilukada akan berpengaruh  atas  hasil  kahir yang mengharuskan Mahkamah  Konstitusi  tidak bleh membiarkannya dan dinilai juga untuk menegakkan keadilan.
b) Pemungutan Suara Ulang dan
Perhitungan Suara Ulang
(Putusan  Sela).  Pelanggaran-
pelanggaran yang  diputus sela  sangat  memiliki  ciri beragam, baik dari sisi sebaran, pelaku, maupun
kualitasnya.
c) Diskualifikasi Pasangan Calon. Perkara PHPU Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin  Barat  adalah pertama kalinya sebuah perkara di Mahakamah Konstitusi diputuskan Pemenang  (Kepala  Daerah terpilih)  dalam  Pemilukada,
yaitu pasangan nomor urut  2, Ujang  Iskandar  dan  bambang
Purwanto. Rangkaian pelanggaran  Pemilukada  di Mahkamah Konstitusi
terbukti secara sah dan
meyakinkan bersifat
terstruktur,  sistematis  dan masif  serta  membahayakan demokrasi,  bahkan  disertai pengancaman terhadap pemilih. d) Diskualifikasi Pasangan
Calon Tidak Memenuhi Syarat.  Adapun  dua  model diskualifikasi  calon  dalam putusan Mahkamah Konstitusi terurai sebagai berikut:Mendiskualifikasi
Calon  dan  Memerintahkan Pemungutan  Suara  Ulang,
Mendiskualifikasi  Calon  dan Menetapkan  Pasangan  Calon yang Berhak Mengikuti Pemilukada Putaran Kedua. e) Pemilukada Ulang
dikarenakan Calon tidak diloloskan  oleh  KPU.  Dalan pola  putusan  ini  didasarkan pada inkonsistensi, ketidakprofesionalan dan penyalahgunaan  kewenangan ( abuse of power ) penyelenggara  pemilu  terkait pada  tahapan  pencalonan.
Terbukti  bahwa  ada  upaya
KPU menghalang-halangi dengan tidak meloloskan
meloloskan meloloskan
pasangan calon tersebut, sehingga keduanya kehilangan hak konstitusionalitasnya untuk maju  sebagai  pasangan  calon ( right to be candidate ).
f) Pemungutan  Suara  Pemilih yang Berhak Memilih. Dalam permohonan  perkara  PHPU Kabupaten Bangka Barat yang  diajukan  oleh  pasangan
Parhan  Ali  –  Erwin  masri, terbukti  surat  pemberitahuan waktu dan tempat
pemungutan suara tidak disampaikan  kepada  pemilih yang  terdaftar  dalam  DPT dari  ketiga  TPS  tersebut. Jumlah  DPT  adalah  1204, yang  menggunakan  hak  pilih sebanyak  465  pemilih,  yang tidak  memilih  719  (59,7%). 13
Jumlah  719  pemilih  tersebut sangat signifikan
mempengaruhi  penghitungan perolehan  suara  bagi  para calon. g) Menetapkan Pasangan
Terpilih. Dalam putusan 13 Putusan MK Nomor 116.PHPU.D- VIII/2010, tanggal 13 Agustus 2010
perkara PHPU kabupaten Bengkulu Selatan yang dimohonkan  pasangan  calon nomor  urut  8  (reskan  Efendi – Rohidin Mersyah) tergolong  memiliki  karakter khusus, meskipun putusannya sama-sama dikabulkan seperti yang lain. Mahkamah Konstitusi  dalam  putusan  ini menetapkan H. Reskan Efendi  –  Rohidin  Mersyah sebagai pasangan calon bupati dan calon wakil bupati dalam pemungutan suara ulang  Pemilukada  Kabupaten
Bengkulu Selatan tahun 2010.
h) Menetapkan  perolehan  suara yang  Benar.  Pada  dasarnya amar putusan Mahkamah Konstitusi  yang  menetapkan perolehan  suara  yang  benar banyak diputus dalam perkara PHPU Legislatif tahun 2009. 14 Dalam perkara PHPU
Kepala  Daerah  yang  diadili
14 “PHPU Legislatif 2009: MK Menjaga Suara Rakyat”.  Majalah  Konstitusi  Edisi  Khusus PHPU  Legislatif  2009,  hlm.  9-10.  Perkara PHPU  legislatif  2009  untuk  diajukan  partai politik,  sebanyak  68  kasus  dikabulkan dengan  menetapkan  perolehan  suara  yang benar,  sedangkan  oleh  calon  anggota  DPD sebanyak  2  perkara  dikabulkan,  yakni  DPD asal Sulawesi Tenggara dan asal Prov. NAD.
Mahkamah  Konstitusi  sejak 2008  sampai  2010,  menurut penelusuran  penulis  ,  hanya terdapat  sati-satunya  perkara dengan  terbukti  terjadinya penggelembungan  suara  dan pengurangan suara di Kabupaten Manokwari,
Papua  Barat  yang  akhirnya diputus  dengan  amar  putusan menetapkan  perolehan  suara yang  benar.  Oleh  karena mengubah
konfigurasi perolehan suara tersebut,
sehingga  MK  menetapkan perolehan suara yang benar
3. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mendiskualifikasi dan menetapkan  pasangan  calon sebagai pemenang a) Kewenangan
Mahkamah
Konstitusi mendiskualifikasi  Pasangan Calon Mahkamah Konstitusi
tidak hanya menghitung kembali hasil  penghitungan  suara  tetapi juga  harus  menggali  keadilan dengan  menilai  dan  mengadili proses  Pemilukada  yang  dapat memengaruhi hasil
penghitungan
suara yang
diperselisihkan.  Oleh  sebab  itu, meskipun menurut Undang- Undang  yang  dapat  diadili  oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran  yang menyebabkan  terjadinya  hasil penghitungan suara yang kemudian  dipersengketakan  itu harus pula dinilai untuk
menegakkankeadilan, dengan
syarat  pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan secara
terstruktur, sistematis, dan masif. 15
Dari beberapa tindak pidana Pemilukada, pelanggaran yang diancam pembatalan (diskualifikasi)  sebagai  calon adalah  politik  uang  (money politic). Ketentuan ini termuat di dalam  Pasal  82  UU  Nomor  32 Tahun  2004:  1).Pasangan  calon dan/atau  tim  kampanye  dilarang menjanjikan
dan/atau
memberikan  uang  atau  materi lainnya  untuk  mempengaruhi pemilih; 2).Pasangan calon dan/atau  tim  kampanye  yang
15 Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 45/PHPU.D/VIII/2010, hlm 153
terbukti  melakukan  pelanggaran sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  berdasarkan  Putusan Pengadilan yang telah mempunyai  kekuatan  hukum tetap  dikenai  sanksi  pembatalan sebagai  pasangan  calon  oleh DPRD.
b) Kewenangan Mahkamah Konstitusi menetapkan
pasangan calon terpilih Putusan-Putusan Mahkamah  Konstitusi  (MK) soal  sengketa  hasil  Pemilu memiliki  dasar  hukum  yang kuat. MK bisa memeriksa proses Pemilukada kalau ada pelanggaran.  Jika  pelanggaran sudah  nyata,  maka  MK  bisa membatalkan  hasil.  MK  punya argumen yang kuat. 16
Pendapat para ahli mengenai  putusan  yang  diluar apa  yang  dimohonkan  oleh pemohon  atau ultra  petita oleh Mahkamah  Konstitusi,  menurut Jimly  Assiddiqie,  larangan ultra petita hanya berada pada lapangan  hukum  perdata  saja. 17
Sedangkan menurut Bagir
16 Ibid., hlm 24
17 Ibid., hlm. 76.
Manan,  Mahkamah  Konstitusi boleh  membuat  putusan ultra
petita asalkan sejak awal
pemohon menyebut “et aequo et bono” di dalam permohonannya.
Artinya, pemohon meminta putusan  yang  adil  itu  meski tidak diminta. 18 Menurut Maruarar Siahaan ketika menjadi  saksi  ahli  Pengujian
Undang-Undang  Nomor  UU Nomor  8  Tahun  2011  tentang Perubahan  Atas  UU  Nomor  24 Tahun  2008  tentang  Mahkamah
Konstitusi, bahwa apabila kepentingan menghendaki,
Hakim  Konstitusi  tidak  boleh terpaku hanya pada permohonan atau petitum yang  diajukan. 19
Bahkan menurut Ni’matul Huda,
putusan-putusan Mahkamah Konstitusi telah banyak melakukan  terobosan-terobosan hukum, bahkan putusan Mahkamah Konstitusi atas kasus Pemilukada  di  Jawa  Timur dipandang sebagai putusan yang kontroversial  ketika  itu,  karena
Mahkamah Konstitusi tidak
18 Ibid., hlm. 101.
19 Vide Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor  49/PUU-IX/2011  tertanggal  18 Oktober 2011
hanya  menyelesaikan  sengketa hasil  yang  berupa  hitungan angka-angka yang
dipermasalahkan tetapi juga mempermasalahkan prosesnya yang  tidak  jujur,  adil  dan trasnsparan. 20 Berdasarkan keempat pendapat tersebut maka dapat  disimpulkan  bahwa ultra petita diperbolehkan,  dan  tidak bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan.
MK juga
tidak
menetapkan  Pemungutan  Suara Ulang (PSU) karena Calon yang tersisa  hanya  satu  pasangan. Dengan demikian, untuk menyelesaikan masalah ini sangat logis jika MK
menetapkan pemenang.

## C. Kesimpulan
1. Mahkamah  Konstitusi  memiliki wewenang sebagai pengawal
demokrasi lokal.Kewenangan
tersebut adalah melakukan pengujian undang dan penyelesaian perselisihan
pemilihan  kepala  umum  kepada daerah.  Dua  kewenangan  ini merupakan  alat  untuk  mengawal demokrasi sesuai yang 20 Loc.Cit ., Ni’matul Huda, hlm. 216.
diamanatkan  dalam  UUD  NRI Tahun 1945.  Dalam pelaksanaan kewenangan  pengujuan  undang- undang,  Mahkamah  Konstitusi berperan memberikan norma
dalam undang-undang yang
mengatur penyelenggaraan pemilukada.  Putusan  Mahkamah Konstitusi  tersebut  diharapkan menjadi  upaya  preventif  guna menanggulangi
perselisihan pemilukada.
2. pola  dan  sifat  pelanggaran,
pertimbangan  hukum  dan  amar putusan yang dijatuhkan Mahkamah  Konstitusi  dengan delapan  model  yang  terurai sebagai berikut:Pemungutan Suara  Ulang  dan  Perhitungan Suara Ulang (Putusan Akhir);Pemungutan Suara Ulang dan  Perhitungan  Suara  Ulang (Putusan Sela);Diskualifikasi Pasangan  Calon;Diskualifikasi Pasangan Calon Tidak Memenuhi Syarat;Pemilukada Ulang  dikarenakan  Calon  tidak diloloskan oleh KPU;Pemungutan Suara Pemilih yang Berhak Memilih;Menetapkan  Pasangan
Terpilih;  Menetapkan  perolehan suara yang Benar. 3. Mahkamah  Konstitusi  memiliki wewenang dalam mendiskualifikasi pasangan calon dalam mengikuti pemilukada.  Berdasarkan  fakta yang  terungkap  di  beberapa sengketa pemilukada, suara yang  diperoleh  didapat  melalui cara-cara  yang  tidak  sesuai dengan  peraturan  perundangan- undangan  sehingga  perolehan suara  itu  tidak  benar  dan  oleh karenanya dinyatakan batal oleh MK. Putusan Mahkamah Konstitusi  tidak  harus  selalu berupa  penetapan  angka-angka yang  diperoleh  masing-masing kandidat.

## DaftarPusataka
Eko  Prasojo,  Irfan  Ridwan  Maksum, dan Teguh Kurniawan, Desentralisasi  &  Pemerintahan daerah: Antara Model Demokrasi  Lokal  &  Efisiensi Struktural, 2006 Huda, Ni’matul. Dinamika Ketatanegaraan Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi . Yogyakarta:  UII  Press,
2010.
Janedri  M.  Gaffar, Politik  Hukum Pemilu , Jakarta: Konpress,
Majalah  Konstitusi  Edisi  Khusus PHPU Legislatif, PHPU Legislatif  2009:  MK  Menjaga Suara  Rakyat”.  2009,  hlm.  9-
10.  Perkara  PHPU  legislatif
2009
Maruarar  Siahaan,  Hukum  Acara
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2009 Mustafa  Lutfi, Hukum  Sengketa Pemilukada di Indonesia , (Jogjakarta: UII Press, 2010). Putusan Mahkamah
Konstitusi
Nomor  45/PHPU.D/VIII/2010, hlm 153
Putusan  MK  Nomor  116.PHPU.D- VIII/2010,  tanggal  13  Agustus
2010 Vide Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 tertanggal 18 Oktober 2011 Wendy Melfa, Pemilukada (Demokrasi dan Otonomi Daerah),  Lampung:  BE  Press, 2013