## TOTAL BENCHMARKING : RASIO DAN PEMANFAATANNYA
Verawati Suryaputra
Fakultas Ekonomi, Universitas Katolik Parahyangan

## Abstract
Total  Benchmarking  is  a  standard  issued  by  Directorate  General of  Taxation  which  is  used  to  appraise  Taxpayers  on  the  fairness  of Financial  Report  and  the  obedience  to  comply  with  Tax  Laws.  The Benchmark consists of  14 Ratios that differ among industries. Until now, The  Directorate  General  of  Taxation  has  published  Total  Benchmark  for 100  industries.  If  there  are  differences  betwee n  taxpayer’s  ratio  and  the benchmark,  do  not  mean  that  the  taxpayer  didn’t  fulfill  his  obligation according to the Tax Laws. The analyst (Account Representative) should use this benchmark as a tool to plan for further analysis. The data used to construct  this  benchmark  taken  from  samples  in  each  industry  for  the period  of  2005,  2006,  and  2007  which  is  differ  from  current  condition. Therefore the writer suggest adjustment for this benchmark.
Key words : Total Benchmarking

## Pendahuluan
Total Benchmarking mulai diperkenalkan pada tahun 2009 melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak. Program ini merupakan hasil dari Tim  Pembakuan  Disain  dan  Sistem  Aplikasi Mapping,  Profilling, Benchmarking ,  Perekaman,  dan  Pertukaran  Data  Perpajakan  yang dibentuk  melalui  Keputusan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  KEP- 71/PJ/2009.
Tujuan  dari  penerapan Total  Benchmarking ini  adalah  untuk mengamankan  penerimaan  pajak  tahun  2009  dan  tahun-tahun selanjutnya  dalam  upaya  penggalian  potensi  pajak.  (intensifikasi  pajak). Pada  prakteknya  Rasio Total  Benchmarking ini  digunakan  sebagai pedoman  atau  pembanding  dengan  kondisi  Surat  Pemberitahuan  (SPT) Tahunan yang disampaikan Wajib Pajak (untuk menghitung tax gap) dan juga  membantu  pengawasan  kepatuhan  Wajib  Pajak  (WP),  terutama menyangkut kepatuhan materialnya.
Total  Benchmarking terdiri  dari  14  rasio  yang  secara  garis  besar dikelompokkan  ke  dalam  rasio  kinerja  operasional,  rasio  Pajak Pertambahan  Nilai  (PPN),  rasio  input,  dan  rasio  aktivitas  luar  usaha. Rasio-rasio  tersebut  berbeda  untuk  setiap  Klasifikasi  Lapangan  Usaha (KLU).  Sampai  saat  ini,  melalui  Surat  Edaran  Direktorat  Jendral  Pajak, telah ditetapkan Rasio-rasio Benchmarking untuk 100 jenis KLU. Adapun rasio tersebut diperoleh dari data perpajakan tahun 2005 sampai dengan 2007  dari  beberapa  Wajib  Pajak  yang  terpilih  sebagai  sampel  untuk masing-masing  KLU  dengan  menggunakan  metode  rata-rata  tertimbang ( weighted average ).
Rasio-rasio dalam Total Benchmarking
Rasio-rasio yang berkaitan dengan tingkat laba dan input perusahaan yang dilakukan benchmarking terdiri dari :
Rasio Kinerja Operasional 1. Gross Profit Margin (GPM)
Gross Profit Margin (GPM) merupakan perbandingan antara laba kotor terhadap penjualan. Nilai GPM dihitung sebagai berikut:
atau
Nilai  GPM  menunjukkan  seberapa  besar  proporsi  penjualan perusahaan  yang  tersisa  setelah  digunakan  untuk  menutupi  biaya untuk menghasilkan atau memperoleh produk yang dijual.
2. Operating Profit Margin (OPM) Operating  Profit  Margin merupakan  perbandingan  antara  laba  bersih dari operasi terhadap penjualan. Nilai OPM dihitung sebagai berikut:
Nilai  OPM  menunjukkan  seberapa  besar  proporsi  penjualan perusahaan  yang  masih  tersisa  setelah  digunakan  untuk  menutup seluruh biaya operasional perusahaan. Makin besar  nilai OPM berarti makin  efisien  perusahaan  tersebut  dalam  memanfaatkan  biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan penjualan.
3. Pretax Profit Margin (PPM) Pretax  Profit  Margin (PPM)  merupakan  perbandingan  antara  laba bersih sebelum pajak terhadap penjualan. Nilai PPM dihitung sebagai berikut:
Nilai  PPM  menunjukkan  besarnya  laba  bersih  sebelum  pajak perusahaan relatif terhadap penjualan. Makin besar PPM
menunjukkan makin tingginya tingkat laba bersih yang dihasilkan baik dari kegiatan operasional maupun dari kegiatan lainnya.
4. Corporate Tax to Turn Over Ratio (CTTOR) Corporate  Tax  to  Turn  Over  Ratio (CTTOR)  merupakan  rasio  pajak penghasilan  terutang  terhadap  penjualan.  Nilai  CTTOR  dihitung sebagai berikut:
Nilai  CTTOR  menunjukkan  besarnya  PPh  yang  terutang  dalam  suatu tahun relatif terhadap penjualan yang dilakukan oleh perusahaan.
Makin  besar  CTTOR  menunjukkan  makin  besar  proporsi  hasil penjualan  perusahaan  yang  digunakan  untuk  membayar  pajak penghasilan.
Penulis  berpendapat  bahwa  penggunaan  istilah Turn  Over disini kurang tepat karena perusahaan tidak “memutarkan” PPh Terhutang
5. Net Profit Margin (NPM) Net  Profit  Margin (NPM)  merupakan  perbandingan  antara  laba  bersih setelah pajak terhadap penjualan. Nilai NPM dihitung sebagai berikut:
Nilai  NPM  menunjukkan  besarnya  laba  bersih  yang  dihasilkan perusahaan  setelah  memperhitungkan  PPh  yang  terutang.  Makin besar  NPM  menunjukkan  makin  tingginya  kemampuan  perusahaan dalam menghasilkan laba bagi pemilik (pemegang saham).
6. Dividend Payout Ratio (DPR) Dividend  Payout  Ratio (DPR)  merupakan  rasio  nilai  pembayaran dividen terhadap laba bersih. Nilai DPR dihitung sebagai berikut:
Nilai  DPR  menunjukkan  seberapa  besar  proporsi  laba  bersih  yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen tunai.
Rasio PPN
7. Rasio PPN (pn)
Rasio  PPN  merupakan  rasio  total  pajak  masukan  yang  dikreditkan oleh  Pengusaha  Kena  Pajak  dalam  satu  tahun  pajak  terhadap penjualan,  tidak  termasuk  pajak  masukan  yang  dikreditkan  dari transaksi antar cabang. Nilai Rasio PPN dihitung sebagai berikut:
Rasio Input Input yang  dihitung  dikelompokkan  dalam  :  Gaji,  Bunga,  Sewa,  Aktiva Tetap  (penyusutan)  dan Input lainnya.  Biaya  yang  termasuk  ke  dalam Biaya diluar Usaha dan Biaya yang dikapitalisasi tidak termasuk ke dalam kelompok ini.
8.  Rasio Gaji/Penjualan (g) Rasio Gaji/Penjualan merupakan rasio antara jumlah biaya gaji, upah dan  tunjangan  atau  yang  sejenisnya  yang  dibebankan  dalam  suatu tahun terhadap penjualan. Nilai Rasio Gaji/Penjualan dihitung sebagai berikut:
Nilai  g  menunjukkan  besarnya  proporsi  hasil  penjualan  yang digunakan  untuk  membayar  biaya  tenaga  kerja  seperti  gaji,  upah, tunjangan  dan  pembayaran  lainnya  yang  berhubungan  dengan penggunaan  tenaga  kerja.  Makin  tinggi  nilai  g  menunjukkan  bahwa suatu perusahaan membutuhkan biaya tenaga kerja yang lebih tinggi.
9.  Rasio Bunga/Penjualan (b)
Rasio  Bunga/Penjualan  merupakan  rasio  antara  total  beban  bunga terhadap  penjualan,  tidak  termasuk  bunga  yang  dibebankan  sebagai biaya  diluar  usaha  ( other  expense ).  Nilai  Rasio  Bunga/Penjualan dihitung sebagai berikut:
10.  Rasio Sewa/Penjualan (s)
Rasio Sewa/Penjualan merupakan rasio antara total beban sewa dan royalti  terhadap  penjualan.  Nilai  Rasio  Sewa/Penjualan  dihitung sebagai berikut:
11.  Rasio Penyusutan/Penjualan (py)
Rasio  Penyusutan/Penjualan  merupakan  rasio  antara  total  beban penyusutan  dan  amortisasi  terhadap  penjualan.  Nilai  Rasio Penyusutan/Penjualan dihitung sebagai berikut:
12.  Rasio Input Lainnya (x)
Rasio  Input  Lainnya  merupakan  rasio  antara  total  biaya-biaya  yang dibebankan  dalam  suatu  tahun  buku  selain  beban  gaji/upah,  sewa, bunga,  penyusutan  dan  beban  luar  usaha  terhadap  penjualan.  Nilai Rasio Input Lainnya/Penjualan dihitung sebagai berikut:

## Rasio aktivitas Luar Usaha
13.  Rasio Penghasilan Luar Usaha/Penjualan (pl)
Rasio  Penghasilan  Luar  Usaha/Penjualan  merupakan  rasio  antara total  penghasilan  dari  luar  usaha  terhadap  penjualan.  Nilai  Rasio Penghasilan Luar Usaha/Penjualan dihitung sebagai berikut:
14.  Rasio Biaya Luar Usaha/Penjualan (bl)
Rasio  Biaya  Luar  Usaha/Penghasilan  merupakan  rasio  antara  total biaya  diluar  usaha  terhadap  penjualan.  Nilai  Rasio  Biaya  Luar Usaha/Penjualan dihitung sebagai berikut:

## Hubungan Antar Rasio
1. 10pn + g + b + x + OPM ≈ 100%
OPM   = Operating Profit Margin
pn = Rasio PPN (Pajak Masukan/Penjualan)
g = Rasio Gaji/Penjualan b = Rasio Bunga/Penjualan
x = Rasio input lainnya
Persamaan  ini  menempatkan  faktor-faktor  input  di  sisi  kiri,  dan penjualan  di  sisi  kanan.  Karena  rasio-rasio  di  sisi  kiri  persamaan memiliki  penyebut  “Penjualan”  maka  di  sisi  kanan  akan  terdapat 100%.
Persamaan ini mengasumsikan bahwa biaya sewa dan pembelian barang  modal  sudah  dikenakan  PPN,  dan  semua  barang  yang dibeli  atau  diproduksi  terjual  pada  periode  akuntansi  yang  sama (tidak ada persediaan).
Jika  pada  suatu  perusahaan  penjumlahan  sisi  kiri  persamaan tidak  menghasilkan  nilai  100%,  bukan  berarti  berkinerja  buruk atau  tidak  patuh,  ini  mengindikasikan  karakteristik  industr  atau perusahaan tersebut.
2.  10pn + g + b + x + PPM – (pl – bl) ≈ 100%
PPM  = Pretax Profit Margin
pl = Rasio penghasilan luar usaha
bl = Rasio biaya luar usaha
Persamaan  kedua  ini  merubah  OPM  pada  persamaan  pertama dengan PPM – (pl-bl)
3.  10pn + g + b + x + NPM – (pl – bl) + CCTOR ≈ 100% NPM    = Net Profit Margin
CTTOR = Corporate tax to turnover ratio Persamaan ketiga merubah PPM menjadi NPM + CTTOR

## Pemanfaatan Total Benchmarking
Berdasarkan  SPT  yang  disampaikan  WP  dan  transkrip  laporan keuangan  yang  dilampirkan  pada  SPT  Tahunan  tersebut, Account Representative (AR)  akan  menghitung  keempatbelas  rasio  dan membandingkannya  dengan benchmark sesuai  dengan  Klasifikasi Lapangan Usaha WP tersebut.
Pada langkah selanjutnya, AR akan menghitung Hubungan Antar Rasio menggunakan tiga persamaan yang kemudian akan dibandingkan dengan  hasil  penghitungan  dari  benchmark.  Hal  ini  dilakukan  untuk menganalisa  lingkungan  usaha  maupun  analisa  posisi  keuangan  dan kinerja perusahaan. Analisa Hubungan Antar Rasio juga dilakukan secara individual  untuk  masing-masing  komponen  dari  persamaan,  tanpa pembandingan  dengan benchmark .  Hasil  dari  langkah  ini  akan menjelaskan mengapa terdapat perbedaan persamaan hubungan antara WP dengan benchmark dan juga didapatkan gambaran awal apakah hal ini  mengindikasikan  ketidawajaran  dalam  kinerja  keuangan  atau ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.
Kemudian  akan  dilakukan  analisa  yang  lebih  mendalam  untuk menentukan elemen mana dari Laporan Keuangan yang
mengindikasikan  ketidakwajaran  dan  memerlukan  penelitian  lebih  lanjut. Adapun  aspek-aspek  yang  dapat  diuji  menggunakan  benchmark, misalnya  :  Biaya  Usaha,  Koreksi  Fiskal,  Penghasilan  dan  Biaya  Luar Usaha,  Objek  Pemotongan  dan  Pemungutan  PPh,  Kewajaran  Pajak Masukan. Berdasarkan  hasil dari analisa ini akan disusun rencana tindak lanjut.
Tindak  lanjut  yang  dimaksudkan  disini  adalah  cara-cara  untuk meningkatkan  kepatuhan  Wajib  Pajak  secara  sukarela.  Pertama-tama akan dikirimkan Surat Himbauan untuk meminta klarifikasi kepada Wajib Pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kemudian akan  diberikan  kesempatan  bagi  WP  untuk  melakukan  konseling  dan membuat  Berita  Acara  Pelaksanaan  Konseling  atau  jika  WP  menolak akan  dibuatkan  Berita  Acara  Penolakan.  Setelah  itu,  Petugas  Konseling ( Account  Representative )  akan  melakukan  penelitian  berdasarkan  data yang  diklarifikasi  oleh  Wajib  Pajak  untuk  membuat  simpulan  hasil penelitian.  Wajib  Pajak  dapat  mengakui  kebenaran  data  dan  bersedia melakukan  pembetulan  atas  Surat  Pemberitahuan.  Jika  WP  tidak membetulkan  Surat  Pemberitahuan  tepat  pada  waktunya,  maka  akan diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan.
Kesimpulan :
Total  Benchmarking digunakan  untuk  menilai  kewajaran  laporan keuangan  dan  kepatuhan  seorang  Wajib  Pajak  atas  pelaksanaan kewajiban  perpajakannya.  Walaupun  rasio-rasio  seorang  WP  berbeda atau  kurang  dari  rasio benchmark nya  tidak  berarti  WP  tersebut  tidak melakukan kewajiban perpajakannya, perlu dikaji lebih lanjut apakah ada faktor-faktor  lain  yang  menyebabkan  kinerja  keuangan  WP  tersebut berbeda  dengan  industrinya.  Dengan  kata  lain Total  Benchmarking ini bukan  digunakan  sebagai  standar  yang  harus  dipenuhi  setiap  Wajib Pajak  tetapi  sebagai  dasar  yang  digunakan  oleh  aparat  pajak  untuk menilai  kepatuhan  Wajib  Pajak  dan  merencanakan  tindak  lanjut  yang tepat atas hasil penelitian tersebut.
Agar Total  Benchmarking ini  dapat  dimanfaatkan  dengan  baik, seorang Account  Representative harus  memahami  karakteristik lingkungan usaha, industry, maupun perusahaan yang akan diteliti. Selain itu,  AR  juga  perlu  mengetahui  regulasi  dan  juga  perlakuan  akuntansi untuk sektor industri tersebut.
Rasio-rasio  dari Total  Benchmarking ini  menggunakan  data-data (elemen-elemen) dari SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh), SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Laporan Keuangan (Neraca dan Laporan Laba Rugi) sehingga pemanfaatannya hanya untuk WP yang merupakan Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP)  dan  menyelenggarakan  pembukuan, bahkan  dalam  Petunjuk  Teknis  Pemanfaatan Total  Benchmarking (Lampiran  II  SE-96/PJ/2009)  secara  spesifik  dikatakan  bahwa  data-data untuk  penghitungan  rasio  diambil  dari  perekaman  formulir  1771  yang berarti  bahwa Total  Benchmarking ini  hanya  diperuntukkan  bagi  WP Badan.
Data-data  yang  digunakan  untuk  menyusun Total  Benchmarking ini  adalah  tahun  data  tahun  2005,  2006,  dan  2007,  yang  tentunya  ada perbedaan  dengan  kondisi  pada  tahun-tahun  selanjutnya.  Diharapkan Direktorat  Jenderal  Pajak  akan  melakukan  penyesuaian  untuk pemanfaatan Total Benchmarking pada tahun-tahun selanjutnya dan juga semakin menyempurnakan Total Benchmarking ini agar dapat digunakan dengan baik sesuai dengan maksud dan tujuannya.

## Referensi:
Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  PER-170/PJ/2007  tentang  Tata  Cara Pelaksanaan  Konseling  Terhadap  Wajib  Pajak  Sebagai  Tindak  Lanjut Surat Himbauan
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-96/PJ/2009 tentang Rasio Total Benchmarking dan Petunjuk Pemanfaatannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ/2010 tentang Penetapan Rasio Total Benchmarking Tahap II Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-68/PJ/2010 tentang Penetapan Rasio Total Benchmarking Tahap III Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  SE-105/PJ/2010  tentang Penetapan Rasio Total Benchmarking Tahap IV