Vol. 2, no. 2 (September 2021), pp. 147-162, doi: 10.15575/as.v2i2.14329

## PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA LI’AN DALAM PASAL 162 KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH

## Abdul Ghoni
Jurusan Hukum Keluarga (HK) Pascasarjana UIN Suska Riau Corresponding Author: abdulghoni181@yahoo.co.id

## Abstract
Li'an cases occur on the basis of accusations of a husband against his wife with accusations of adultery and or denying the child that his wife is carrying. This case is very important to be discussed, especially in the current context, with technological advances and the development of the times, it is necessary to have firm and clear legal rules so that li'an cases do not occur in the midst of Muslim families, because li'an is related to the integrity and sustainability of the relationship. marriage forever. The dissolution of a marriage because of li'an is a form of the cessation  of  marriage,  so  that  the  consequences  of  li'an  itself  cause  the  severance  of  the marriage between husband and wife forever and it is forbidden to return or reconcile, apart from that, li'an also causes the lineage of children in ties to his mother and disconnected from his father, there is no living, inheritance, avoidance of hadd punishment, and the enactment of hadd  punishment  if  li'an  is  not  carried  out,  in  the  perspective  of  maqashid  shari'ah,  the implementation of the legal consequences of li'an is in an effort to protect All parties related to the Li'an case include husband, wife and children.
Keywords: Break Up of Marriage, Li‟an, Maqashid Syari‟ah

## Abstrak
Perkara  li’an  terjadi  atas  dasar  tuduhan  seorang  suami  terhadap  isterinya dengan tuduhan zina dan atau menyangkal anak yang dikandung oleh isterinya. Pekara  ini  menjadi  sangat  penting  untuk  dibahas  terutama  dalam  konteks kekinian, dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman perlu adanya aturan  hukum  yang  tegas  dan  jelas  agar  perkara  li’an  tidak  terjadi  ditengah- tengah  keluarga  masyarakat  muslim,  karena  li’an  berkaitan  dengan  keutuhan dan keberlangsungan hubungan perkawinan untuk selama- lamanya. Putusnya perkawinan  karena  li’an  merupakan  bentuk  fasakhnya  perkawinan,  sehingga akibatnya  menyebabkan  putusnya  perkawinan  untuk  selama-lamanya  dan haram untuk kembali atau rujuk, selain dari itu, li’an juga menyebabkan nasab anak di nisbatkan kepada ibunya dan terputus dari  ayahnya, tidak ada nafkah, warisan, terhindar dari hukuman hadd, dan berlakunya hukuman hadd jika li’an tidak  dilaksanakan,  dalam  perspektif  maqashid  syari’ah,  pemberlakuan  akibat

## Abdul Ghoni
Putusnya Perkawian Karena Li’an dalam Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perpektif ...
hukum dari li’an itu adalah dalam upaya untuk melindungi semua pihak yang terkait dengan perkara li’an antara lain yaitu suami, isteri dan anak-anak.
Kata Kunci : Putusnya Perkawinan, Li‟an, Maqashid Syari‟ah

## Pendahuluan
Islam  mensyari’atkan  perkawinan  dengan  tujuan  untuk  memilihara kehormatan  dan  keturunan 1 ,  serta  sebagai  pelindung  diri  dari  perbuatan  zina. Memelihara  keturunan  bertujuan  untuk  melindungi  dan  melestarikan  nasab agar jelas baik dalam aturan hukum Islam maupun dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. 2 Ikatan perkawinan juga menimbulkan adanya hubungan keluarga, baik keluarga kecil yang didalamnya terdapat suami, isteri dan anak- anak serta keluarga besar yaitu bapak, ibu dan bapak ibu mertua. 3
Islam  memandang  keluarga  merupakan  suatu  hal  yang  sangat  penting dalam kehidupan manusia, bukan saja sebagai „ubudiyah dan kebutuhan biologis semata,  akan  tetapi  keluarga  merupakan  dasar  kehidupan  sosial  dan  tegaknya tugas-tugas  kekhilafaan  (kepemimpinan)  manusia  diatas  bumi  dalam  rangka pengabdian dan ketaatan kepada Allah SWT yang darinya lahirlah fungsi-fungsi dan amanah yang harus diemban oleh  manusia. 4
Oleh  karenanya  dalam  kehidupan  keluarga  suami  dan  isteri  dituntut untuk  menjaga  hubungan  keluarganya  dengan  baik,  menciptakan  suasana kehidupan yang harmonis, saling menghargai serta menghormati  antara satu dengan  yang  lainnya,  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  etika  dalam  berkeluarga dengan  cara  menjaga  keselarasan,  keserasian,  keseimbangan  hubungan  baik secara  lahiriyah  maupun  batiniyah  serta  melaksanakan  tugas  dan  kewajiban masing-masing (suami- isteri). 5
Segala  sesuatu  dan  usaha  yang  menyebabkan  rusaknya  dan  bahkan sampai putusnya perkawinan dibenci dalam Islam. Namun pada  kenyataannya
1 Amrullah  Hayatuddin, Ushul  Fiqih,  Jalan  Tengah  Memahami  Hukum  Islam, (Jakarta: Hamzah, 2019), cet. ke-1, hlm. 216 2 Kosim, Fiqih Munakahat 1 Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya Dalam Politik  Hukum  Ketatanegaraan  Indonesia ,  (  Jakarta  :  PT.  Rajagrafindo  Persada,  2019),  cet.ke-1, hlm. 17
3 Mardani, Hukum  Keluarga  Islam  di  Indonesia ,  (  Jakarta  :  Kencana  Pranamedia  Group, 2016), cet.ke-1, hlm. 3 4 Ibid , hlm. 7
5 Departemen Agama RI, Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik , (Jakarta: Aku Bisa, 2012), cet. ke- 1, hlm. 19

## Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Vol. 2, no. 2 (September 2021), pp. 147-162, doi: 10.15575/as.v2i2.14329
tidak  semua  pasangan  suami-isteri  dapat  hidup  dengan  damai  dan  tenteram, dinamika kehidupan keluarga terus berjalan seiring dengan munculnya berbagai persoalan  yang    bisa  membuat  rusaknya  bahkan  putusnya  ikatan  perkawinan antara suami dan isteri. Diantara banyak persoalan keluarga yang bisa membuat rusakanya  dan  bahkan  putusnya  ikatan  perkawinan  antara  suami  dan  isteri  a dalah sumpah laknat suami dan isteri yang disebut dengan li‟an .
Li‟an adalah merupakan sumpah seorang suami yang menuduh isterinya berzina dan atau mengingkari anak  yang lahir dari isterinya akan tetapi  suami tidak  mampu  menghadirkan  atau  mendatangkan  empat  orang  saksi  dan tuduhan tersebut tidak dapat diterima oleh isteri, sehingga ia menolak tuduhan suaminya  dengan  bersumpah  bahwa  apa  yang  dituduhkan  suaminya  adalah dusta. Persoalan ini disebut dengan li‟an . 6
Li‟an merupakan ucapan tertentu yang digunakan untuk menuduh isteri melakukan perbuatan zina dan kemudian menjadi alasan suami dalam menolak anak  yang  dikandung  atau  yang  lahir  dari  isteri. 7 Li‟an juga  disebut  dengan persaksian yang diiringi dengan sumpah laknat oleh kedua belah pihak suami dan isteri yang dilakukan di depan sidang pengadilan. 8
Pensyari’atan  hukum li‟an memberikan  solusi  atas  permasalahan  antara suami  isteri  dalam  perkara  tuduh  menuduh  zina. 9 Sehingga li‟an menjadi hukum  tersendiri  dalam  hukum  keluarga  Islam  (fiqih)  yang  tidak  hanya menjelaskan  tentang  aturan-aturan  hukumnya  akan  tetapi  yang  paling  pokok adalah perkara yang berkaitan dengan akibat hukum dari pensyari’atan li‟an itu sendiri.  Akibat  hukum  dari li‟an berkaitan  dengan  keberlangsungan  dan keutuhan hubungan suami isteri  dan keturunan untuk selama-lamanya. Selain dari itu pensyari’atan li‟an juga mengatur tentang perlindungan terhadap suami dan  isteri  serta  anak-anak  yang  didalamnya  terdapat  status  atau  kedudukan anak setelah terjadinya li‟an dan serta kedudukan tentang warisan.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan ( library research) atau  kajian  literatur  ( literature  review). Penulis  mengumpulkan  sumber-sumber
6 Slamet Abidin, dkk, Fiqih Munakahat , (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1990), cet. ke-1, hlm. 97 7 Hidayatullah, Fiqih , ( Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad al-Banjari, 2019), cet.ke-1, hlm. 113
8 Syaikh Muhammad bin Ibrahim at- Tuwaijri, Ringkasan Fiqih Islam Bab 6, alih bahasa oleh Eko Haryanto Abu Ziyad, ( Jakarta : Islam House, 2012), cet. ke-1, hlm. 64
9 Fiqih, op.cit, hlm. 114

## Abdul Ghoni
Putusnya Perkawian Karena Li’an dalam Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perpektif ...
penelitian yang  berkaitan dengan topik pembahasan, seperti buku, jurnal dan pustaka lainnya. data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu  data  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti- peneliti sebelumnya.
Adapun metode pengumpulan datanya dilakukan dengan menggunakan metode  dokumentasi,  yang  bertujuan  untuk  menggali  atau  mencari  data  dari literatur-literatur  yang  relevan  dengan  pembahasan  pada  penelitian  ini. Sedangkan  sifat  penelitiannya,  penulis  menggunakan  analisis  deskriptif. Penggunaan sifat penelitian tersebut dikarenakan tujuan dari penelitian ini akan mendeskripsikan  eksistensi  poligami  yang  ditinjau  dari  aspek  syari’at  dan realitas.

## Hasil dan Pembahasan Putusnya Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Kompilasi Hukum Islam (KHI)  mengatur perkara putusnya perkawinan pada  bab  ke-16  bagian  ke  satu  umum  pasal  113  dalam  Kompilasi  Hukum Islam (KHI) yang sejalan dengan ketentuan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1  tahun  1974  Tentang  Perkawinan  bahwa  perkawinan  dapat  putus  karena; kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan 10 .

## Kematian
Kematian merupakan akhir dari kehidupan manusia atau makhluk hidup diatas dunia. Kematian bisa mengakibatkan putusnya perkawinan antara suami dan  isteri,  hal  ini  bisa  terjadi  apabilasalah  seorang  dari  kedua  belah  pihak (suami-isteri)    meninggal  dunia.  Akibat  hukum    dari  putusnya  perkawinan karena  kematian  sebagaiaman  diatur  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) pasal 96 ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut: a) Separuh dari harta bersama yang ditinggalkan menjadi hak pasangan hidup yang lebih lama. b) Pembagian harta bersama  bagi seorang suami atau isteri  yang isteri atau suaminya  hutang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atau dasar putusan  pengadilan agama. 11
Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur tentang masa berkabung dalam perkara putusnya perkawinan karena kematian sebagaimana dalam pasal 170  ayat  (1)  dan  ayat  (2),  sebagai  berikut:  a)  Isteri  yang  ditinggal  mati  oleh suami  wajib  melaksanakan  masa berkabung  selama  masa  iddah sebagai  tanda
10 Kompilasi Hukum Islam, Op.cit, hlm. 34. 11 Ibid.

## Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Vol. 2, no. 2 (September 2021), pp. 147-162, doi: 10.15575/as.v2i2.14329
turut  berduka  cita  dan  sekaligus    menjaga  timbulnya  fitnah,  b)  Suami  yang ditinggal mati oleh isterinya melakukan masa berkabung menurut kepatutan. 12

## Perceraian
Perceraian  adalah  berakhirnya  suatu  ikatan  pernikahanantara  suami  dan isteri  dalam  kehidupan  rumah  tangga.  Perceraian  merupakan  salah  satu  yang dapat  menyebabkan  putusnya  perkawinan  antara  suami  dan  isteri.  Putusnya perkawinan  karena  perceraian  terjadi  akibat  adanya  talak  atau  berdasarkan gugatan  perceraian,  sebagaimana    dalam  pasal  114  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI) sebagai berikut: “Putusnya  perkawinan  yang disebabkan karena perceraian dapat  terjadi  karena  talak  atau  berdasarkan  gugatan  perceraian” 13 Talak  yang dimaksud  adalah  memutuskan  hubungan  antara  suami  isteri  dari  ikatan pernikahan yang sah menurut syariat  agama 14 . Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)  pasal  117  dijelaskan  bahwa “Talak  adalah  ikrar  suami  dihadapan  sidang pengadilan  Agama  yang  menjadi  salah  satu  penyebab  putusnya  perkawinan  dengan  cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 230 dan 131” 15
Talak  terbagi  kedalam  beberapa  macam,  sebagaimana  dijelaskan  dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) 16 antara lain, yaitu:  Pertama. Talak Raj’i, dalam pasal  118  “Talak  Raj’i  adalah  talak  kesatu  atau  kedua,  dimana  suami  berhak rujuk  kembali  isteri  dalam  masa  iddah”    Kedua,  Talak  Ba’in  Sughraa,  dalam pasal 119.  Ketiga, “Talak Ba’in Sughraa adalah talak yang tidak  boleh dirujuk tapi  boleh  akad  nikah  baru  dengan  bekas  suaminya  meskipun  dalam  masa iddah”,  Keempat,  Talak  Ba’in  Kubraa,  dalam  pasal  120“Talak  Ba’in  Kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali pernikahan dilakukan setelah bekas isteri  menikah  dengan  orang  lain  dan  kemudian  terjadi  perceraian  ba’da  al- dukhul  dan  habis  masa  iddahnya”  Kelima,  Talak  Sunny,  dalam  pasal  121 “Talak Sunny adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri  yang  sedang  suci  dan  tidak  dicampuri  dalam  waktu  suci  tersebut” Keenam, Talak Bid’i, dalam pasal 122 “Talak Bid’i adalah talak yang dilarang, yaitu  talak  yang  dijatuhkan  pada  waktu  isteri  dalam  keadaan  haid  atau  isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri padawaktu suci tersebut”
12 Ibid.
13 Ibid.
14 Ibid.
15 Kompilasi Hukum Islam, op.cit , hlm. 35 16 Ibid, hlm. 36

## Abdul Ghoni
Putusnya Perkawian Karena Li’an dalam Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perpektif ...
Sementara itu perceraian karena sebab talak atau gugatan perceraian dapat terjadi  karena  beberapa  alasan-alasan  sebagaimana  dalam  pasal  116  Kompilasi Hukum  Islam  Islam  (KHI)  huruf  (a)  sampai  huruf  (h)  sebagai  berikut:  a)  Salah satu berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, pejudi dan lain sebagainya yang susah  disembuhkan.  Salah  satu  pihak  meninggalkan  pihak  lain  selama  2  (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; b)Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; c) Salah  satu  pihak  melakukan  kekejaman  atau  penganiayaan  berat  yang membahayakan pihak lain; d) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami  atau isteri; e) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; f) Suami melanggar taklid  talak;  g)Peralihan  agama  atau  murtad  yang  menyebkan  terjadinya  ketidak rukunan dalam rumah tangga. 17
Adapun perceraian karena gugatan perceraian adalah perkara gugatan yang diajukan oleh penggugat (isteri) kepada pengadilanagama, agar ikatan perkawinan dirinya  dengan  suaminya  diputuskan  melalui  suatu  putusan  pengadilan  agama. Sebagaimana  dalam  pasal  132  ayat  (1)  dan  (2)  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) dijelaskan, yaitu : (1) Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasa hukumnya pada  pengadilan  agama,  yang  daerah  hukumnya  mewilayahi  tempat  tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami (2) Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, ketua pengadilan agama memberitahu  gugatan  tersebut  kepada  tergugat  melalui  perwakilan  Republik Indonesia setempat. 18
Gugatan perceraian yang dilakukan oleh pihak isteri kepada suami dikenal dengan istilah jalan khuluk, apabila hal ini ditempuh oleh isteri terhadap suaminya, maka  berlakulah  akibat  khuluk  terhadap  keduanya  yaitu  sebagaimana  dijelaskan dalam pasal 161: “Perceraian dengan jalan khuluk mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk” .

## Karena Putusan Pengadilan
Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan yang dimaksud adalah pembatalan  atau  melepaskan  atau  memutuskan  ikatan  perkawinan  oleh
17 Ibid.
18 Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam , ( Jakarta : Gema Insan Pers, 2002), cet. ke-2, hlm. 92

## Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Vol. 2, no. 2 (September 2021), pp. 147-162, doi: 10.15575/as.v2i2.14329
pengadilan  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap.  Pembatalan  perkawinan berdasarkan  pada  undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan pasal  28  ayat  (1): “Batalnya  suatu  perkawinan  dimulai  setelah  keputusan  pengadilan mempunyai  kekuatan  hukum  yang  tetap  dan  berlaku  sejak  saat  berlangsungnya perkawinan”. Perkawinan  tersebut  dapat  dibatalkan  oleh  pengadilan  agama apabila kedua belah pihak antara suami dan isteri tidak dapat memenuhi syarat- syarat suatu perkawinan dapat dilangsungkan sebagaiamana mestinya atau salah satu  dari  kedua  belah  pihak  (suami-  isteri)  atau  keduannya  melakukan pelanggaran  yang  memenuhi  unsu-  unsur  yang  dapat  menyebabkan  batalnya suatu perkawinan. Sementara itu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)  pasal 70  bahwa  batalnya  perkawinan  disebabkan  oleh:  a)  Suami  melakukan perkawinan,  sedang  ia  tidak  berhak  melakukan  akad  nikah  karena  sudah mempunyai  empat  orang  isteri  sekalipun  salah  satu  dari  ke  empat  isterinya dalam iddah talak raj‟i; b) Sesorang yang menikah dengan  bekas isterinya yang telah  di li‟an nya.  C)  Seseorang  yang  menikahi  bekas  isterinya  yang  pernah dijatuhi  tiga  kali  talak  olehnya,  kecuali  bekas  isteri  tersebut  pernah  menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba’da al dukhul dan pria tersebut telah habis  masa  iddahnya;  d)  Perkawinan  yang  dilakukan  antara  dua  orang  yang mempunyai  hubungan  darah;  semenda  dan  sesusuan  sampai  derajat  tertentu yang  menghalangi  perkawinan  menurut  pasal  8  undang-undang  No.  1  Tahun 1974,  yaitu: 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan  lurus kebawah atau keatas; 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara,  antara  seorang  dengan  saudara  orang  tua  dan  antara  seorang  dengan saudara neneknya; 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri; 4) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan. 5) Isteri adalah saudara kandung  atau sebagai bibi atau sebagai kemenakan dari isteri atau isteri- isterinya.
Sedangkan  dalam  pasal  71  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  suatu perkawinan  dapat  dibatalkan  apabila:  1)  Seorang  suami  melakukan  poligami tanpa  izin  pengadilan  agama;  b)  Perempuan  yang  dikawini  ternyata  kemudian diketahui  masih  menjadi  isteri  pria  lain  yang mafqud; c)  Perempuan  yang dikawini  ternyata  masih  dalam  iddah  dari  suami  lain;  d)Perkawinan  yang melanggar  batas  umur  perkawinan  sebagaimana  ditetapkan  dalam  pasal  7 undang-undang  No.  1 Tahun  1974;  e)  Perkawinan  yang  dilangsungkan  tanpa wali  atau  dilakukan  oleh  wali  yang  tidak  berhak;  f)  Perkawinan  yang dilaksanakan dengan paksaan.

## Abdul Ghoni
Putusnya Perkawian Karena Li’an dalam Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perpektif ...
Akibat  Hukum  Putusnya  Perkawinan  Karena Li’an  dalam  Pasal  162 Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Perkara li‟an bukan  sekedar  menyebabkan  putusnya  perkawinan sebagaimana dalam pasal 113 dan pasal 38 bahkan putusnya perkawinan karena li‟an tersebut  berlaku  untuk  selama-lamanya.  Perkara li‟an berakibat  kedalam beberapa  hal,  sebagaimana  dalam  pasal  162  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI), yaitu: “Bilamana  li‟an  terjadi  maka  perkawinan  akan  putus  selamanya  dan  anak  yang dikandung  dinasabkan  kepada  ibunya  sedangkan  suami  terbebas  dari  kewajiban memberikan nafkah” .
Putusnya perkawinan untuk selamanya
Yaitu bahwa suatu ikatan perkawinan antara suami dan isteri putus untuk selama-lamanya  dengan  sebab li‟an .  Sehingga  suami  tidak  dapat  merujuk kembali  isterinya  yang  telah  di li‟an untuk  selama-  lamanya.  Sedangkan  isteri yang dapat dirujuk kembali oleh suaminya dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)  pasal 163 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut: 1) Seorang suami dapat merujuk isterinya yang dalam  masa iddah. Rujuk dapat dilakukan  dalam hal-hal: a) Putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali  talak yang dijatuhkan qabla al dukhul; b) Putusnya  perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan- alasan atau alasan selain zina dan khuluk.
Sementara itu bekas isteri yang sudah dijatuhi li‟an oleh  suaminya tidak boleh  dirujuk  atau  tidak  boleh  dinikahi  kembali  untuk  selamanya,  meskipun isteri sudah menikah dengan laki-laki lain, dan bercerai kembali dengan laki-laki tersebut ba‟da dukhul , telah habis masa iddahnya namun tidak bisa  menikah lagi dengan isteri yang sudah di li‟an, walaupun hal ini tidak ditegaskan dalam pasal- pasal Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Akan  tetapi  berbeda  dengan  perkara  isteri  yang  dijatuhi  talak  tiga  kali oleh  suaminya  atau  talak ba‟in  qubra ,  isteri  boleh  dinikahi  kembali  oleh  suami yang  mentalaknya  tiga  kali  dengan  syarat  bahwa  isteri  telah  menikah  dengan laki-laki  lain  kemudian  bercerai  lagi ba‟da  al  dukhul dan  isteri  tersebut  telah habis masa iddahnya. Persoalan ini dijelaskan dalam pasal 70 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

## Nasab anak kepada ibunya
Yaitu  suami  yang  telah  me li‟an isterinya  maka  anak  yang  lahir  dari perkawinan tersebut dinasabkan kepada ibunya bukan kepada ayahnya.Karena suami telah menyangkal anak tersebut dengan me li‟an isterinya sehingga nasab anak terputus dari ayahnya. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 99 anak yang sah adalah sebagai berikut: 1) Anak yang dilahirkan dalam
atau sebab perkawinan yang sah. 2) Hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.
Anak  yang  sah  dari  hasil  perkawinan  yang  sah  menurut  agama  dan undang-undang  tidaklah  terputus  nasab  dengan  ayahnya  meskipun  terjadi perceraian  antara  suami  dan  isteri.  Sedangkan  anak  yang  dinasabkan  kepada ibunya dan keluarga ibunya adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah. Sebagaimana  dijelaskan  dalam  pasal  100  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI), sebagai berikut: “Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya” .19
Dengan dinasabkannya anak dari isteri yang di li‟an oleh suaminya kepada ibunya menegaskan bahwa perkawinan yang terjadi antara suami dan isteri yang ber li‟an adalah  perkawinan  yang  tidak  sah  sehingga  patut  untuk  diputuskan ikatan  perkawinan  tersebut  untuk  selama-lamanya  sedangkan  anak  yang  lahir dari  kandungan  tersebut  adalah  sama  halnya  dengan  anak  yang  lahir  diluar perkawinan,  meskipun  tidak  ditegaskan  dalam  pasal-pasal  Kompilasi  Hukum Islam (KHI).

## Suami terbebas dari kewajiban memberi nafkah
Pada  dasarnya  suami memiliki  tanggung jawab  dan  kewajiban  terhadap isteri  dan  anak-  anaknya,meskipun  telah  terjadi  perceraian  antara  keduanya. Sebagaimana  dijelaskan  dalamdalam  pasal  149  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI) sebagai berikut; “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami  wajib  :  1)  Memberikan mut‟ah yang  layak  kepada  bekas  isterinya,  baik berupa  uang  atau  denda,  kecuali  bekas  isteri  tersebut  qobla  al-  dukhul.  2) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada isteri selama masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba‟in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qabla al-dukhul.  4) Memberikan  biaya hadhanah untuk  anak-anaknya  yang  belum mencapai umur 21 tahun. 20
Suami  juga  mempunyai  kewajiban  terhadap  tanggungan  biaya pemiliharaan anak-anaknya meskipun sudah terjadi perceraian antara suami dan isteri,  sebagaimana  dalam  pasal  106  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  sebagai berikut : “  Dalam hal terjadinya perceraian: a) Pemiliharaan anak yang  belum mumayyiz atau  belum  berumur  12  tahun  adalah  hak  ibunya,  b)  Pemiliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilihi diantara ayah dan  ibunya  sebagai  pemegang  hak  pemiliharaan,  c)  Biaya  pemiliharaan
19 Ibid. hlm. 31 20 Ibid, hlm. 44

## Abdul Ghoni
Putusnya Perkawian Karena Li’an dalam Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perpektif ...
ditanggung oleh ayahnya. 21 Sementara itu dalam perkara putusnya perkawinan karena li‟an suami tidak memiliki kewajiban atas semua nafkah terhadap bekas isteri yang di li‟an maupun kepada anak-anaknya karena li‟an tidaksama halnya dengan talak.
Aktualisasi  Pasal  162  Sebagai  Akibat  Hukum Li’an  dalam  Perspektif

## Maqashid Syari’ah
Putusnya  perkawinan  karena li‟an berakhir  pada  akibat  hukum  yang berlaku  bagi  suami  dan  isteri  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  162  Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan akibat hukum dari pensyari’atan li‟an itu sendiri,  dalam  perspektif  maqashid  syari’ah,  aktualisasi  pasal  162  Kompilasi Hukum  Islam  (KHI)  adalah  untuk  memberikan  perlindungan.  Perlindungan yang dimaksud adalah dalam rangka untuk menegakkan dan menjaga maqashid syari’ah  dari  suatu  perkawinan  yaitu Hifzul  an-Nasl (memilihara  keturunan). Adapun bentuk perlindungan dari pensyari’atan hukum li‟an , antara lain, yaitu:
Perlindungan Terhadap Suami
Perlindungan  terhadap  suami  dari  pensyari’atan  hukum li‟an adalah sebagai berikut:
Perlindungan Terhadap Kehormatan Suami
Kehormatan  merupakan  suatu  hal  yang  melekat  pada  diri  seseorang. Kehormatan juga dikenal dengan istilah al-„Ardh yang berarti harga diri. Dalam Islam  kehormatan  ataupun  harga  diri  adalah  merupakan    Hak Asasi  Manusia (HAM) yang mengandung prinsip persamaan, keadilan, kebebasan dan toleransi terhadap sesama manusia. 22 Cara li‟an yang ditempuh oleh suami dalam perkara tuduh-menuduh  perbuatan  zina  merupakan  suatu  kehormatan  yang  diberikan oleh hukum Islam agar suami tidak termasuk orang-orang yang fasik dan dusta terhadap  tuduhannya,  karena  apabila  suami  main-main  dan  berdusta  dengan tuduhannya,    maka    ia    tergolong  kedalam  orang-orang  yang  fasik  dan  tidak diterima kesaksiannya untuk selama-lamanya.

## Perlindungan Terhadap Keadilan Bagi Suami
Seorang suami yang mendapati isterinya berzina dengan laki-laki lain dan atau  ia  menuduh  isterinya  berzina  dengan  laki-laki  lain,  jika  ia  ceritakan  hal tersebut kepada pengadilan atau hakim maka ia wajib menyertakan tuduhannya
21 Ibid , hlm. 32 22 Hafniati, “Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Islam”. Al-Adyan,  Jurnal  Studi  Lintas  Agama, Vol. 13, No. 2, Juli-Desember 2018, hlm. 12

## Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Vol. 2, no. 2 (September 2021), pp. 147-162, doi: 10.15575/as.v2i2.14329
itu dengan pembuktian empat orang saksi yang melihat perbuatan isterinya, jika tidak maka suami akan dihadapkan dengan ancaman hukuman qadzaf (tuduhan) karena  telah  menuduh  isterinya  berzina  tanpa  ada  saksi.  Maka  penyelesaian perkara  atas  tuduh  menuduh  itu  satu-satunya  cara    yang  dilakukan  adalah dengan ber li‟an . 23
Menurut ulama ushul fiqh  bahwa Allah SWT menurunkan ayat tentang li‟an yang terdapat dalam surat an-Nur ayat 6 sampai 10 adalah untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan  yang dihadapi oleh Hilal bin Umayyah yang telah menuduh isterinya Khaulah binti Ashim bin Adi berbuat zina dengan Syarik bin Samha‟. Kasus  Hilal  yang  menuduh  isterinya  berbuat  zina  adalah  merupakan awal  mula  berlakukanya  hukum li‟an bagi  suami  yang  menuduh  isterinya berbuat zina dengan laki-laki lain.
Keadilan merupakan salah satu prinsip dari adanya hukum dan Hak Asasi Manusia  (HAM).  Prinsip  keadilan  dalam  Islam  bertujuan  untuk  menjamin kemaslahatan  bagi  manusia.  Dengan  ber li‟an suami  terbebas  dari  tuntutan mendatangkan empat orang saksi, dan juga terbebas dari hukuman hadd qadzaf, ini  merupakan  keadilan  yang  didapatkan  oleh  suami  setelah  ia  menuduh isterinya  berzina,  meskipun  akibat  hukumnya  sangatlah  berat  yaitu  putusnya ikatan perkawinan dengan isterinya, terbebas dari tanggung  jawab nafkah dan terputus nasab dengan anaknya.

## Perlindungan Terhadap Isteri
Perlindungan  terhadap  isteri  dari  pensyari’atan  hukum li‟an adalah sebagai berikut:
Perlindungan Terhadap Kehormatan Isteri Tuduhan zina dapat merusak keharmonisan hubungan pernikahan antara suami  dan  isteri,  menimbulkan  kebencian,  dendam  dan  saling  tidak  percaya antara satu dengan lainnya 24 . Bagi isteri, tuduhan zina tersebut dapat  merusak kehormatan  dan  harga  dirinya,  karen  zina  adalah  merupakan  perbuatan  yang keji,  buruk  dan  termasuk  dosa  besar.  Bahkan  hukum  Islam  memandang perbuatan zina sebagai bentuk jarimah (tindak pidana) yang sudah ditentukan sanksi  hukumannya. 25 Yaitu  dengan  didera  sebanyak  seratus  kali  dan pengasingan  selama  satu  tahun  bagi  pezina  yang  belum  menikah (ghairu
23 Ibnul Qayyim Al-Jauziyah , I‟lamul Muwaqi‟In, Panduan Hukum Islam , alih bahasa oleh Asep Saefullah FM, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2000), cet.ke-1, jilid 4, hlm. 852
24 Ali  Ahmad  al-Jurjawi, Hikmatut  Tasyri ' wa  Falsafatuhu, (Beirut,  Dar  el-Fikr,  2003), cet.ke- 1, juz ke-2, hlm. 63
25 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama , (Jakarta : Prenada Media Group, 2016), cet.ke-8, hlm. 475

## Abdul Ghoni
Putusnya Perkawian Karena Li’an dalam Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perpektif ...
muhshan) ,  sementara  bagi  pezina  yang  sudah  menikah (muhshan) hukumanya adalah rajam. 26 Perbuatan keji lainnya yang berkaitan dengan zina adalah qadzaf yaitu menuduh orang lain dengan tuduhan zina  tanpa adanya bukti dan saksi, yang  diancam  dengan hukuman  dera  sebanyak  delapan  puluh kali. 27 Sehingga dengan  demikian  hukum  Islam  secara  tegas  menyatakan  larangan  terhadap perbuatan  zina  dan  tidak  boleh  siapapun  menuduh  siapa  saja  (laki-laki  atau perempuan) dengan tuduhan melakukan perbuatan  zina ( qadzaf ) tanpa adanya saksi yang telah ditentukan oleh hukum Islam.
Adapun tujuan dari larangan perbuatan zina dan perbuatan qadzaf adalah untuk  melindungi  kehormatan  dan  harga  diri  manusia. 28 Perbuatan  tuduh menuduh  dalam  perkara  zina  mengantarkan  suami  isteri  pada  perkara li‟an , sedangkan pensyari’atan li‟an sebagai upaya melindungi kehormatan dan harga diri isteri, tidak boleh menuduh isteri dengan tuduhan keji yaitu zina dan tidak boleh  menafikan  anak  yang  sedang  dikandung  oleh  isteri  tanpa  adanya  bukti dan saksi  yang benarkan oleh ketentuan hukum Islam.

## Perlindungan Terhadap Keadilan Bagi Isteri
Keadilan bagi seorang isteri dalam pernikahan adalah terpenuhinya hak- hak  dan  kewajiban  perempuan  sebagai  seorang  isteri  dalam  rumah  tangga. diantara hak yang harus didapatkan oleh seorang isteri  adalah hak terpilihara- nya kehormatanya dengan baik. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 77 ayat (4) Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) “Suami-  isteri  wajib  memelihara  kehormatanya” 29 artinya suami maupun isteri wajib saling menjaga kehormatan masing- masing.
Sementara tuduhan zina kepada isteri dapat merusak hak kehormatanya. Sehingga pensyari’atan li‟an adalah upaya untuk melindungi keadilan bagi  isteri. Perlindungan terhadap keadilan isteri yang dimaksud adalah kepastian hukum bagi  isteri,  karena  ketika li‟an terjadi  seorang  isteri  akan  diancam  dengan hukuman  rajam  jika  tuduhan  suaminya  adalah  benar  sedangkan  isteri  tidak menyangkal  tuduhan  tersebut.  Apabila  isteri  menyangkal  tuduhan  suaminya dengan ber li‟an , maka tidak ada hukuman rajam bagi isteri.
Akibat hukum yang berlaku setelah ber li‟an bagi suami isteri adalah untuk mewujudkan  keadilan  bagi  suami  maupun  isteri.  Bagi  isteri,  dengan  putusnya perkawinan  akan  membebaskannya  dari  segala  tuduhan  yang  keji,  karena
26 Marsaid, al-Fiqh al-Jinayah , ( Palembang : CV. Amanah, 2020), cet.ke-1, hlm. 128 27 Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqih Jinayah , ( Jakarta : Hamzah, 2013), cet.ke-1, hlm.
46
28 M. Luthfi Khakim, “Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari‟ah”. Nizham, Jurnal, Vol. 8, No. 01, Januari-Juni 2020, hlm. 36 29 Hukum Keluarga , op.cit, hlm. 249
perempuan  yang  telah  ber li‟an dengan  suaminya  tidak  boleh seorangpun  yang menuduhnya berzina.

## Perlindungan Terhadap Anak
Perkawinan  adalah  merupakan  perbuatan  hukum  yang  memiliki  akibat hukum baik bagi suami, isteri maupun anak-anak, diantara akibat hukum yang timbul  dengan  sebab  perkawinan  adalah  adanya  hak  dan  kewajiban,  harta bersama,  pengasuhan  terhadap  anak,  biaya  pendidikan  anak,  status  anak  dan sampai  pada  persoalan  kewarisan. 30 Akibat  yang  timbul  dari  perkawinan tersebut  merupakan  upaya  untuk  mewujudkan  kemaslahatan  dari  syari’at pernikahan yaitu untuk memilihara nasab atau keturunan.
Apabila  terjadi  putusnya  perkawinan  antara  suami  dan  isteri  dengan sebab li‟an, maka  akibat  hukum  yang  berlaku  setelahnya  juga  memperhatikan dan memberikan perlindungan bagi anak. Adapun perlindungan terhadap anak dari pembelakuan akibat hukum li‟an adalah sebagai berikut:
Perlindungan Terhadap Status Nasab Anak
Nasab  adalah  keturunan  atau  ikatan  keluarga  sebagai  hubungan  darah, baik  karena  hubungan  darah  keatas  maupun  (bapak,  kakek,  ibu,  nenek  dan seterusnya)  ke  bawah  (anak,  cucu,  dan  seterusnya)  maupun  kesamping (saudara,  paman,  dan  lain-lain) 31 .  Nasab  merupakan  salah  satu  fondasi  yang kokoh  dalam  membina  kehidupan  rumah  tangga  yang  bisa  mengikat  antar pribadi berdasarkan kesatuan darah 32 . Nasab seorang anak dinisbatkan kepada ayahnya yaitu dengan melalui pernikahan yang sah, atau pernikahan fasid dan atau hubungan senggama subhat ( wath‟i al-syubhat ). 33
Seorang anak yang lahir dari suatu pernikahan berhak untuk mengetahui tentang asal usul keturunanya, akan tetapi didalam Islam, konsep nasab tidak hanya  menyangkut  tentang  asal  usul  orang  tua  atau  kekerabatan,  tapi  yang paling pokok adalah status kekerabatan dan ikatan keturunan tersebut, karena status  nasab  dan  keturunan  berkaitan  dengan  legitimasi  hukum  dan  agama seorang anak.
Oleh  karenanya,  akibat hukum li‟an memberikan  perlindungan  terhadap status atau kedudukan nasab seorang anak. Dengan sebab ber li‟an maka nasab
30 Cholil  Nafis, Fiqih  Keluarga,  Menuju  Keluarga  Syakinah,  Mawaddah,  Warahmah  Keluarga Sehat, Sejahtera dan Berkualitas, ( Jakarta: Mitra Abadi Press, 2014), cet.ke-4, hlm. 36
31 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam , (Jakarta : PT. Ichtiar Baru van Hoeven,
2006), cet.ke-1, hlm. 2337
32 Andi Syamsu Alam, Dkk. Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Islam, ( Jakarta : Prenada Media Group, 2008), cet.ke-1,  hlm. 175 33 Ibid, hlm. 179

## Abdul Ghoni
Putusnya Perkawian Karena Li’an dalam Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perpektif ...
anak  akan  dinisbatkan  kepada  ibunya  bukan  kepada  bapaknya,  karena  bapak atau  suami  dari  pada  isteri  telah  menuduh  atau  mengingkari  anak  yang dikandung atau yang lahir dari isterinya tersebut bukan sebagai anaknya.
Perlindungan Terhadap Hak Anak.
Hak adalah merupakan sesuatu yang harus dimiliki oleh manusia. Dalam kamus  besar  bahasa  Indonesia  hak  diartikan  sebagai  sesuatu  yang  benar, kepunyaan, milik, kewenangan dan kekuasaan seseorang untuk berbuat sesuatu karena sudah diatur undang-undang atau peraturan, hak juga diartikan sebagai kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk  menuntut sesuatu.
Seorang anak mempunyai hak dalam kehidupan rumah tangga. Hak yang paling pokok ia dapatkan dari kewajiban kedua orang  tuanya, yaitu hak untuk mendapatkan  pengasuhan,  penjagaan  dan  pemiliharaan,  baik  yang  berkaitan dengan  pertumbuhan  jasmani,  rohani  maupun  kecrdasannya  dan  serta pendidikan  agamanya.  Hak tersebut  diatur  dalam  pasal  77 ayat  (3)  Kompilasi Hukum  Islam  (KHI)  sebagai  berikut: “Suami-Isteri  memikul  kewajiban  untuk mengasuh  dan  memilihara  anak-anak  mereka,  baik  mengenai  pertumbuhan  jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya” .34
Sementara  itu  ketentuan  hak  anak  yang  diperoleh  dari  kedua  orang tuanya  juga  diatur  dalam  undang-undang  No.  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan pasal 45 ayat (1) sebagai berikut: “Kedua orang tua wajib memilihara dan  mendidik  anak-anak  mereka  sebaik-baiknya” 35 Sedangkan  dalam  undang- undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 26 ayat (1) hak anak yang didapatkan dari kewajiban kedua orang tua adalah sebagai berikut: “Orang  tua  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  untuk:  a)  Mengasuh,  memilihara, mendidik,  dan  melindungi  anak;  b)  Menumbuh  kembangkan  anak  sesuai  dengan kemampuan, bakat, dan minat; c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini” 36

## Kesimpulan
Setelah  melakukan  kajian  dan  serta  mempelajari  terhadap  urai-urain tersebut  maka  dapat  diambil  kesimpulan  sebagai  berikut: Pertama, Putusnya perkawinan  karena li‟an dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  diatur  dalam pasal 125. Sedangkan akibat dari hukum li‟an diatur dalam pasal 162 antara lain,
34 Tim  Redaksi  Pustaka  Yustisia, Hukum  Keluarga,  Himpunan  Perundangan  Tentang Kependudukan,  Kompilasi  Hukum  Islam,  Perkawinan,  Perceraian,  KDRT  dan  Anak ,  (Yogyakarta  :
Pustaka Yustisia, 2010), cet. ke-1, hlm. 250
35 Ibid, hlm. 297 36 Ibid, hlm. 429
yaitu:  a)  Putusnya  perkawinan  untuk  selamanya,  b)  Anak  yang  dikandung  di nisbatkan kepada ibunya, c) Suami terbebas dari kewajiban memberikan nafkah Kedua, Pemberlakuan akibat hukum  dari pada li‟an sebagaimana  diatur dalam pasal  162  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  adalah  dalam  rangka  untuk memberikan  perlindungan  demi  terwujudnya    maqashid  syari’ah  dalam  suatu perkawinan  yaitu  memilihara  keturunan. Ketiga, Perlindungan  yang  dimaksud dalam  pemberlakuan  pasal  162  akibat  hukum li‟an adalah  perlindungan  yang berkaitan  dengan  hak  dan  kehormatan  suami,  perlindungan  yang  berkaitan dengan  hak  dan  kehormatan  isteri  dan  perlindungan  yang  berkaitan  dengan status dan hak-hak terhadap seorang anak. Keempat, Terdapat perbedaan akibat hukum li‟an dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  dengan  hukum    keluarga Islam  (Fiqih),  klasifikasi  perbedaan  itu  antara  lain,  yaitu  :  Dalam  hukum keluarga  Islam  (fiqih)  akibat  dari  hukum li‟an tidak  hanya  mencakup  tiga  hal yang berkaitan dengan putusnya ikatan perkawinan, hubungan nasab anak dan tidak ada kewajiban nafkah, tetapi akibat hukum li‟an mencakup perkara yang berkaitan  dengan  penegasan  tidak  adanya  rujuk  bagi  suami  isteri  untuk selamanya,  tidak  adanya  hak  saling  mewarisi,  tidak  boleh  menuduh  zina  bagi perempuan  yang  sudah  di li‟an oleh  suaminya  dan  penegasan  berlakunya hukuman hadd bagi suami isteri jika mereka mengingkari li‟an.

## Daftar Pustaka
Abdul  Aziz  Dahlan, Ensiklopedi  Hukum  Islam, (Jakarta  :  PT.  Ichtiar  Baru  van Hoeve, 2006), cet.ke-7
Abdul Gani Abdullah, Pengantar  Kompilasi Hukum Islam , ( Jakarta : Gema Insan Pers, 2002), cet. ke-2
Abdul  Manan, Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  di  Lingkungan  Peradilan  Agama , (Jakarta : Prenada Media Group, 2016), cet.ke-8 Ali  Ahmad  al-Jurjawi, Hikmatut  Tasyri ' wa  Falsafatuhu, (Beirut,  Dar  el-Fikr,
2003), cet.ke-1, juz ke-2
Amrullah Hayatuddin, Ushul Fiqih, Jalan Tengah Memahami Hukum Islam, (Jakarta
: Hamzah, 2019), cet. ke-1
Andi  Syamsu  Alam,  Dkk. Hukum  Pengangkatan  Anak  Dalam  Perspektif  Islam, ( Jakarta : Prenada Media Group, 2008), cet.ke-1
Cholil  Nafis, Fiqih  Keluarga,  Menuju  Keluarga  Syakinah,  Mawaddah,  Warahmah, Keluarga  Sehat,  Sejahtera  dan  Berkualitas, (  Jakarta  :  Mitra  Abadi  Press, 2014), cet.ke-4
Departemen Agama RI, Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik , (Jakarta:

## Abdul Ghoni
Putusnya Perkawian Karena Li’an dalam Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perpektif ...
Aku Bisa, 2012), cet. ke- 1
Hafniati, “Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Islam”. Al-Adyan,  Jurnal  Studi  Lintas Agama, Vol. 13, No. 2, Juli- Desember 2018 Hidayatullah, Fiqih ,  (  Banjarmasin:  Universitas  Islam  Kalimantan  Muhammad Arsyad al-Banjari, 2019), cet.ke-1
Ibnul Qayyim Al-Jauziyah , I‟lamul Muwaqi‟In, Panduan Hukum Islam , alih bahasa oleh Asep Saefullah  FM, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2000), cet.ke-1, jilid 4 Kosim, Fiqih Munakahat 1 Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia , ( Jakarta : PT. Rajagrafindo
Persada, 2019), cet.ke-1
M.  Luthfi  Khakim, “Menjaga  Kehormatan  Sebagai  Perlindungan  Nasab  Perspektif
Maqashid Syari‟ah”. Nizham, Jurnal, Vol. 8, No. 01, Januari-Juni 2020
Mardani, Hukum  Keluarga  Islam  di  Indonesia ,  (  Jakarta  :  Kencana  Pranamedia
Group, 2016), cet.ke-1
Marsaid, al-Fiqh al-Jinayah , ( Palembang : CV. Amanah, 2020), cet.ke-1 Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqih Jinayah ,  ( Jakarta : Hamzah, 2013), cet.ke-1 Slamet  Abidin,  dkk, Fiqih  Munakahat ,  (Bandung  :  CV.  Pustaka  Setia,  19990),
cet. ke-1
Syaikh Muhammad bin Ibrahim at-  Tuwaijri, Ringkasan Fiqih Islam Bab 6, alih bahasa oleh Eko Haryanto Abu Ziyad, ( Jakarta : Islam House, 2012), cet. ke-1
Tim  Redaksi  Pustaka  Yustisia, Hukum  Keluarga,  Himpunan  Perundangan  Tentang Kependudukan,  Kompilasi  Hukum  Islam,  Perkawinan,  Perceraian,  KDRT  dan Anak , (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2010), cet. ke-1
© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and  conditions  of  the  Creative  Commons  Attribution  ShareAlike  (CC  BY  SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/).