## PENDAHULUAN
Permasalahan  penting  yang  dihadapi  bangsa Indonesia adalah kemiskinan. Sejak zaman
kemerdekaan  bangsa  Indonesia  sudah  dihadapkan dengan permasalahan kemiskinan dan sampai sekarang tetap  menjadi  masalah  utama  bangsa  Indonesia.

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA
Implementation of Program policy of Family Harapan (PKH) in Jekan Raya Sub-district of Palangka Raya City
Muhammad Riban Satia *
Suhardi
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Palangka Raya,
Central Kalimantan, Indonesia
email: dr.ribansatia@gmail.com

## Abstrak
Dalam  implementasi  Program  Keluarga  Harapan  ada  beberapa  hal  yang  perlu diperhatikan  mulai  dari  bagaimana  tahapannya,  kemampuan  pelaksananya, komunikasi  yang  terbangun,  kesesuaian  pelaksanaan  dengan  pedoman  yang  ada, serta komitmen peserta PKH terkait kewajibannya.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu:  Bahwa  proses  implementasi  Program  Keluarga  Harapan  di  kecamatan Jekan  Raya  dilakukan  melalui  beberapa  tahap,  yaitu  dimulai  dari  pemilihan  dan penetapan  peserta  PKH,  adanya  pertemuan  awal,  tahap  pembayaran,  adanya pembentukan  kelompok  Ibu penerima  PKH,  Verifikasi  Komitmen,  penangguhan dan  pembatalan,  serta  proses  pengaduan.  Secara  umum  implementasi  Program keluarga  Harapan  (PKH)  di  Kecamatan  Jekan  Raya  sudah  berjalan  dengan  baik dan lancar. Dimana proses setiap tahapan pelaksanaan program ini sudah berjalan dengan  semestinya  karena  dilakukan  dengan  mengacu  pada  prosedur  dan mekanisme yang ada dalam ketentuan PKH. Keberhasilan implementasi PKH di kecamatan Jekan Raya juga tidak terlepas dari peran implementornya, komunikasi yang  terbangun,  karakteristik  agen  pelaksana  serta  juga  dari  peserta  PKH  itu sendiri di dalam komitmennya melaksanakan kewajibannya.
Beberapa  kendala  atau  hambatan  yang  terjadi  dalam  proses  Implementasi Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  di  kecamatan  Jekan  Raya  yaitu  menyangkut masalah  ketidak  pastian  jadwal  tanggal  pembayaran,  serta  juga  adanya  respon sinis atau kecemburuan sosial masyarakat non peserta PKH terhadap masyarakat peserta PKH. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan Program PKH Keywords : Impelementation Policy Programs PKH Accepted
January 2019
Published
April 2019

## Abstract
In  the  implementation  of  the  Harapan  family  Program,  Several  things  need  to  be considered,  ranging  from  how  to  the  stages,  the  implementation  capability, communication that awakened, conformity of implementation with existing guidelines, and the commitment of participants of PKH related Its obligations.
Based on the results of the research that has been done, it can be concluded, namely: that the process of implementing the Program family hope in Jekan Raya Sub-district is done through several stages, namely starting from the selection and establishment of PKH participants, The initial meeting, the payment phase, the establishment of a group mother  of  PKH  recipients,  verification  of  commitments,  suspension  and  cancellation, and complaints process. In general, the implementation of the Program family Harapan (PKH)  in  Jekan  Raya  subdistrict  has  been  running  well  and  smoothly.  Where  the process  of  each  stage  of  implementation  of  this  program  has  been  run  properly because it is done by referring to the procedures and mechanisms in the provisions of PKH.  The  success  of  PKH  implementation  in  Jekan  Raya  sub-district  is  also  not separated  from  its  implementation  role,  communication  that  awakened,  the characteristics of implementing agents as well as from participants of PKH itself in its commitment to carry out its obligations.
Some obstacles or obstacles that occurred in the process of implementation of family Harapan Program (PKH) in Jekan Raya Sub-district is concerned with the problem of uncertainty  payment  date,  as  well  as  a  cynical  response  or  social  jealousy  of  the community Participants of the PKH community.
Masalah  kemiskinan  sangat  kompleks  dan  bersifat multidimensional,  karena  berkaitan  dengan  aspek sosial,  ekonomi,  budaya  dan  aspek  lainnya  (Edi Suharto, 2009).
Program  Keluarga  Harapan  adalah  suatu program  yang  memberikan  bantuan  tunai  kepada Rumah  Tangga  Sangat  Miskin,  jika  mereka  memenuhi persyaratan  yang  terkait  dengan  upaya  peningkatan kualitas  sumberdaya  manusia  (SDM),  yaitu  pendidikan dan  kesehatan.  Adapun  manfaat  Program  Keluarga Harapan  secara  umum  adalah  merubah  perilaku keluarga  sangat  miskin  untuk  memberikan  perhatian yang besar kepada pendidikan dan kesehatan anaknya. Sedangkan  tujuan  utama  dari  Program  Keluarga Harapan  adalah  untuk  mengurangi  kemiskinan  dan meningkatkan  kualitas  sumberdaya  manusia  terutama pada  kelompok  masyarakat  miskin.  Tujuan  tersebut sekaligus  sebagai  upaya  mempercepat  pencapaian target.
Berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik, tahun  2017  menunjukan  terjadi  pengurangan  angka kemiskinan,  menjadi  10,12  persen.  Pemerintah  ingin ada  peningkatan  pada  akhir  periode  pertama  jabatan Presiden Jokowi, turun menjadi sekitar 9 persen, angka kemiskinan turun 1 persen lebih.
Data  Kementerian  Sosial  tahu  2017 menunjukan bahwa jumlah penerima manfaat Program Keluarga  Harapan  saat  ini  tercatat  sekitar  10  juta keluarga atau sekitar 40 juta jiwa. Jumlah tersebut lebih banyak  dari  angka  kemiskinan  di  Indonesia  26,5  juta jiwa. Sebagai  salah  satu  cara  mencapai  target penurunan  angka  kemiskinan,  Pemerintah  akan mengoptimalkan  peran  para  pendamping  Program Keluarga Harapan di daerah.
Lahirnya  Program  Keluarga  Harapan  di Indonesia  dilatar  belakangi  oleh  keterbatasan  keluarga sangat  miskin  dalam  mengakses  pelayanan  kesehatan. Kenyataan  ini  terlihat  dari  angka  kematian  bayi  pada kelompok  penduduk  berpendapatan  terendah  pada
tahun  2003-2007  adalah  56  per  1000  kelahiran  hidup, sedangkan  pada  kelompok  berpendapatan  tertinggi tinggal  26  per  1000  kelahiran  hidup  (Edi  Suharto, 2009).  Angka  kematian  ibu  di  Indonesia  juga  tinggi, yaitu  sekitar  228  wanita  per  100  ribu  kelahiran  hidup atau  tertinggi  di  Asia  Tenggara  (Edi  Suharto,  2009). Penyebab  tingginya  angka  kematian  ibu  antara  lain adalah  tidak  adanya  kehadiran  tenaga  medis  pada  saat kelahiran,  fasilitas  kesehatan  yang  kurang  memadai, bahkan  tidak  tersedia  pada  saat  dibutuhkan  tindakan, atau  masih  banyaknya  rumah  tangga  miskin  yang  lebih memilih  tenaga  kesehatan  tradisional  daripada  tenaga medis lainnya.
Kenyataan  lain  yang  juga  melatarbelakangi peluncuran  Program  Keluarga  Harapan  yaitu keterbatasan  masyarakat  miskin  untuk  mengakses layanan  pendidikan.  Sebagian  dari  anak-anak  keluarga sangat  miskin  ada  yang  sama  sekali  tidak  dapat mengenyam  bangku  sekolah  karena  harus  mencari nafkah.  Selain  itu,  meskipun  angka  partisipasi  sekolah dasar  tinggi,  masih  banyak  anak  keluarga  miskin  yang putus  sekolah  atau  tidak  melanjutkan  ke  SMP/MTs. Kondisi  ini  membuat  kualitas  generasi  penerus keluarga  miskin  senantiasa  rendah  dan  akhirnya terperangkap  dalam  lingkaran  kemiskinan.  Alasan rumah  tangga  sangat  miskin  untuk  tidak  melanjutkan sekolah  disebabkan  oleh  tidak  adanya  biaya,  bekerja untuk  mencari  nafkah,  merasa  pendidikannya  sudah cukup, dan alasan lainnya.

## METODOLOGI
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan metode  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif,  Peneliti  hanya  mengembangkan  konsep  dan menghimpun  fakta  tetapi  tidak  melakukan  pengujian hipotesis.  Oleh  sebab  itu  penelitian  ini  terbatas  pada usaha  mengungkapkan  suatu  keadaan  atau  peristiwa subjek  atau  objek  penelitian  pada  saat  sekarang berdasarkan  fakta  yang  tampak  atau  sebagaimana
adanya (fact finding), dalam penelitian ini akan berupaya memberikan  gambaran  yang  jelas  mengenai  fakta  yang terjadi  dalam  Program  Keluarga  Harapan    di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari seluruh data yang telah disediakan secara menyeluruh yang diperoleh selama penelitian terhadap fenomena-fenomena  yang  ada  kaitannya  dengan Pelaksanaan Program  Keluarga Harapan di  Kecamatan Jekan Raya, maka dilakukan analisa terhadap setiap data yang  ada  dan  fakta  yang  didapat  berdasarkan  data lapangan penelitian melalui analisa data dan penguraian masalah-masalah yang terjadi.
Kelembagaan  pelaksanaan  Program  Keluarga Harapan di Kecamatan Jekan Raya terdiri dari UPPKH Pusat,  UPPKH  Kota/Kota  dan  UPPKH  Kecamatan Jekan  Raya  (selaku  pendamping  kecamatan).    Tim Pengendali  di  Pusat,  Tim  Pengarah  dan  Tim  Teknis Pusat,  serta  Tim  Koordinasi  Program  Keluarga Harapan  Provinsi  dan  Kab/Kota  fungsinya  untuk membantu  kelancaran  program  serta  PT  Pos  yang bertugas  menyampaikan  informasi  berupa  undangan pertemuan, perubahan data, pengaduan dan seterusnya serta menyampaikan bantuan ke KSM.
Kelembagaan  organisasi  tersebut  di  atas menyediakan  peta  sederhana  untuk  menunjukkan interaksi  formal  yang  diterapkan.   Hal  ini  sejalan dengan  pendapat  Edward  III  yang  menyatakan  bahwa Struktur  Birokrasi  merupakan  salah  satu  faktor  yang mempengaruhi  keberhasilan  impelemntasi  sebuah kebijakan.    Dalam  implementasi  kebijakan,  struktur organisasi  mempunyai  peranan  yang  penting.   Salah satu  dari  aspek  struktur  organisasi  adalah  adanya prosedur  operasi  yang  standar  (standard  operating procedures/ SOP).  Fungsi dari SOP menjadi pedoman bagi  setiap  implementor  dalam  bertindak.   Struktur organisasi  yang  terlalu  panjang  akan  cenderung melemahkan  pengawasan  dan  menimbulkan  red-tape, yakni  birokrasi  yang  rumit  dan  kompleks.   Hal
demikian  pada  gilirannya  menyebabkan  aktivitas organisasi tidak fleksibel.
Kebijakan  Program  Keluarga  Harapan  di Kecamatan Jekan Raya menunjukan bahwa program ini telah dilaksanakan berdasarkan standar mekanisme dan prosedur,  kesesuaian  jumlah  bantuan,  manfaat  dana bagi  peserta  Program  Keluarga  Harapan  dan  waktu pembagian dana.  Mekanisme dan prosedur, kesesuaian jumlah  bantuan  yang  diterima  oleh  peserta  telah berjalan  dengan  baik  dan  sesuai  dengan  pedoman umum pelaksanaan Program  Keluarga Harapan, begitu juga  dengan  manfaat  dana  Program  Keluarga  Harapan yang  sudah  meringankan  beban  peserta  Program Keluarga  Harapan  baik  dibidang  pendidikan  maupun dibidang kesehatan. Namun terkait waktu pembayaran bantuan  Program  Keluarga  Harapan  di  Kecamatan Jekan  Raya  belum  tepat  pada  waktu  yang  telah ditentukan.  Sedangkan  terkait  ketepatan  sasaran kebijakan,  ditemukan  bahwa  proses  pemilihan  dan penetapan  peserta  Program  Keluarga  Harapan  di Kecamatan  Jekan  Raya  telah  tepat  sasaran  walaupun dalam prosedur akhir yaitu validasi data dilakukan lebih awal yang seharusnya dilakukan pada pertemuan awal. Hal ini dilakukan untuk memperoleh ketepatan sasaran Rumah  Tangga  Sangat  Miskin  yang  benar-benar memenuhi  kriteria  Program  Keluarga  Harapan. Temuan  di  atas  cukup  menggembirakan  dari  sisi adanya  konsistensi  yang  diberikan  dalam  pelaksanaan kebijakan.   Jika  yang  dikomunikasikan  berubah-ubah akan  membingungkan  dalam  pelaksanaan  kebijakan yang bersangkutan.
Sesuai  regulasi  pelaksana  Program  Keluarga Harapan  di  Kecamatan  Jekan  Raya  dikoordinir  oleh pendamping  Program  Keluarga  Harapan  yang bertanggung  jawab  terhadap  pelaksanaan  Program Keluarga  Harapan  di  kecamatan  Jekan  Raya.  Tenaga pendamping Program Keluarga Harapan dipersyaratkan berusia  sekurang-kurangnya  21  tahun,  pendidikan minimal  SLTA  atau  sederajat,  diutamakan  bertempat tinggal  di  kecamatan/  Kabupaten  yang  bersangkutan,
memiliki  pemahaman  dibidang  kesehatan  dan pendidikan,
serta
mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer.
Pendamping  Program  Keluarga  Harapan  di Kecamatan  Jekan  Raya  saat  ini  berjumlah  4  (empat) orang  adalah  lulusan  Sarjana  S-1  yang  berdomisili  dan bertempat  tinggal  diwilayah  Kecamatan  Jekan  Raya. Jumlah pendamping ini cukup menjamin bahwa dari sisi sumber daya implementasi Program Keluarga Harapan dapat  terlaksana  dengan  baik.    Hal  ini  sejalan  dengan dengan  teori  Edward  bahwa  implementasi  kebijakan yang  baik  harus  ditunjang  oleh  sumberdaya  baik sumberdaya  manusia,  materi  dan  metoda.  Sasaran, tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan  secara  jelas  dan  konsisten,  tetapi apabila  implementor  kekurangan  sumberdaya  untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien.  Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di  kertas  menjadi  dokumen  saja  tidak  diwujudkan untuk  memberikan  pemecahan  masalah  yang  ada  di masyarakat  dan  upaya  memberikan  pelayan  pada masyarakat.
Komunikasi  antar  organisasi  atau  lembaga terkait  dalam  menyukseskan  pelaksanaan  kegiatan Program  Keluarga  Harapan  di  Kecamatan  Jekan  Raya sudah  berjalan  dengan  baik,  masing-masing  pihak  atau pemangku  kepentingan  selalu  berkoordinasi,  seperti dari  puskesmas  selalu  menyampaikan  data  ibu  hamil dan anak balita yang selalu memeriksakan kesehatannya dan dari UPT Dinas Pendidikan Kecamatan juga selalu memberikan  informasi  dan  data-data  peserta  didik Program Keluarga Harapan. Pada setiap kegiatan rapat koordinasi  tingkat  kecamatan  selalu  dibahas  hal-hal yang  bersifat  kendala  yang  dihadapi  oleh  pendamping Program  Keluarga  Harapan  di  kecamatan  dalam melakukan  tugas  dan  fungsinya.  Masing-masing  pihak pelaksana menjalankan tugas  sesuai dengan wewenang dan  pihak  pelaksana  juga  melaksanakan  tugasnya dengan baik.
Para  peserta  Program  Keluarga  Harapan  di Kecamatan  Jekan  Raya  telah  patuh  dan  taat  dalam melaksanakan  kewajiban  mereka  itu  dapat  dilihat  dari segi baik itu komponen kesehatan maupun pendidikan. Bagi  peserta  yang  memiliki  balita,  mereka  telah membawa  ke  posyandu  dan  sedangkan  bagi  peserta yang  usia  SD  dan  SMP  telah  hadir  ke  sekolah  dengan jumlah  kehadiran  yang  tidak  melanggar  ketentuan Program Keluarga Harapan.
Dukungan dari komponen masyarakat, seperti tokoh  ulama  melalui  dakwahnya  selalu  menghimbau warganya  untuk  selalu  memperhatikan  masalah  yang berhubungan  dengan  kesehatan  dan  pendidikan,  itu sangat sejalan dengan konsep dasar Program Keluarga Harapan.
Berdasarkan  pembahasan  tersebut  di  atas, maka dapat dikatakan implementasi Program Keluarga Harapan  di  Kecamatan  Jekan  Raya,  berdasarkan variabel  ;  1.  Kelembagaan  Program  Keluarga  Harapan (PKH),  2.  Standar  dan  Sasaran  Program,  3.  Sumber Daya, 4.  Komunikasi  dan Hubungan Antar  Organisasi, 5.  Karakteristik  Agen  Pelaksana  dan  6.  Komitmen peserta  Program  Keluarga  Harapan  terhadap kewajibannya,  secara  umum  sudah  berjalan  dengan baik.
Faktor  Pendukung  dan  Penghambat  Dalam Pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  di Kecamatan Jekan Raya
Pelaksanaan Program  Keluarga Harapan tidak terlepas  dari  adanya  faktor  pendukung.  Dalam penelitian  ini  factor  pendukung  program  ini  yaitu adanya  komitmen  yang  kuat  antara  pemerintah  pusat dan  daerah  untuk  mensukseskan  Program  Keluarga Harapan    guna  mensejahterakan  masyarakat  Rumah Tangga Sangat Miskin.
Faktor  pendukung  lainnya  yaitu  adanya koordinasi  yang  baik  dari  aktor  yang  terlibat.    Aktor tersebut  meliputi  perangkat  kecamatan,  di  bidang pendidikan yaitu guru/wali kelas yang harus melakukan absensi  rutin  agar  partisipasi  siswa  dalam  kegiatan
belajar mengajar dapat terpantau, sedangkan di bidang kesehatan  yaitu  bidan  desa  yang  berada  di  lokasi peserta  Program  Keluarga  Harapan    menetap. Perwakilan bidan harus selalu memantau perkembangan  kondisi  kesehatan  dan  gizi  dari  ibu hamil,  ibu  nifas,  dan  balita  ketika  melakukan  kegiatan posyandu.  Dengan  adanya  partisipasi  dari  pihak-pihak terkait  maka  program  ini  dapat  berjalan  dengan baik.karena  itu  dukungan  dari  berbagai  aktor  inilah yang  diharapkan  nantinya  akan  lebih  mampu meningkatkan  kualitas  hidup  Rumah  Tangga  Sangat Miskin.
Selain  itu,  faktor  pendukung  pelaksanaan program  adalah  dukungan  finansial  yang  mencukupi sehingga  dapat  menentukan  kesuksesan  tujuan.  Dalam pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan,  proses pembayaran atau pendanaan merupakan hal terpenting sebagai penentu keberhasilan. Disamping itu pendanaan menjadi  hal  penting  sehingga  diperlukan  pengelolaan maupun  pengawasan  yang  baik  agar  dalam pendanaannya sesuai dengan ketentuan. Olehkarena itu dengan  anggaran  yang  cukup,  pelaksanaan  program keluarga  harapan  ini  dapat  berjalan  dengan  baik  dan pada  akhirnya  kualitas  hidup  Rumah  Tangga  Sangat Miskin sebagai tujuan program dapat meningkat.
Sedangkan  dari  hasil  penelitian  diketahui bahwa  bahwa  faktor  penghambat  merupakan  sebuah acuan bagi pelaksanaan program sebagai hasil evaluasi. Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam proses Implementasi  Program  Keluarga  Harapan    di kecamatan  Jekan  Raya  yaitu  menyangkut  masalah ketidak  pastian  jadwal  tanggal  pembayaran  akan dilakukan,  tenaga  pendamping  Program  Keluarga Harapan agar dalam pelaksanaan dapat lebih maksimal lagi,  serta  juga  adanya  respon  sinis  atau  kecemburuan sosial  masyarakat  non  peserta  Program  Keluarga Harapan  terhadap  masyarakat  peserta  Program Keluarga Harapan.

## KESIMPULAN
Bahwa  implementasi  Program  Keluarga Harapan  di  Kecamatan  Jekan  Raya  sesuai  vaiabel; Kelembagaan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH), Standar  dan  Sasaran  Program,  Sumber  Daya, Komunikasi  dan  Hubungan  Antar  Organisasi, Karakteristik Agen Pelaksana, serta Komitmen peserta program  terhadap  kewajibannya,  secara  umum  sudah berjalan dengan baik.
Faktor-faktor
yang mempengaruhi implementasi  Pogram  keluarga  Harapan  di  Kecamatan Jekan Raya adalah :
a. Faktor Pendukung
1) Komitmen yang kuat antara pemerintah pusat dan  daerah  untuk  mensukseskan  Program Keluarga  Harapan  guna  mensejahterakan masyarakat Rumah Tangga Sangat Miskin.
2) Koordinasi yang baik dari aktor yang terlibat, meliputi  perangkat  kecamatan  di  bidang, kesehatan  dan  pihak-pihak  instansi  terkait lainnya.
3) Dukungan  finansial  dari  pemerintah  yang mencukupi  sehingga  dapat  menentukan kesuksesan tujuan.
b. Faktor yang menghambat
1) Ketidak  pastian  jadwal  tanggal  pembayaran dilakukan,
2) Tenaga pendamping diharapkan lebih maksimal, dan
3) Adanya respon sinis atau kecemburuan sosial masyarakat  non  peserta  Program  Keluarga Harapan  terhadap  masyarakat  peserta Program Keluarga Harapan.

## REFERENSI
Anonim.  2014. Study  on  Conditional  cash  transfers  and their  impact  on  children  Final  Report,  Volume  II: Case  Studies. European  Union,  European Commission B-1049 Brussels. Centofanti, Shelby L, 2015. The Importance Of Domestic Buy-In In Globalizing Social Policy: Origins Analysis of  Conditional  Cash  Transfers  in  Latin  American. The  Watson  Institute  for  International  Studies,
Thayer St, Providence, RI, USA
Effendi,  Onong  Uchjana.  2001. Ilmu  Komunikasi,  Teori dan Praktek. Remaja Rosdakarya. Bandung. Edi Suharto. 2009. Membangun Masyarakat
Memberdayakan  Rakyat, Kajian  Strategis
Pembangunan Kesejahteraan social dan Pekerjaan
Sosial. Bandung: PT Rafika Aditama.
Husein Umar. 2008. Metode Riset Bisnis. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Leo  Agustino    2006. Dasar-dasar  Kebijakan  Publik.
Alfabeta .Bandung.
Masunzu,  Daniel  Salvatory.  2014. Conditional  cash transfers  (CCTs)  and  Poverty  Alleviation:  A comparative  study  between  Jamaica  and
Tanzania. Oslo  and  Akershus  University
College, Faculty of Social Science, Oslo.
Nugroho.  2004. Pemrograman  Berorientasi  Objek.
Informatika .Bandung.
Panggabean.  2011. Dampak  dana  bergulir  bagi  koperasi dan UKM.
Perpres  No.  15  Tahun  2010  Tentang  Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan.
Susiana.  2010. Pelaksanaan  Program  Bantuan  Dana
Bergulir
Terhadap
Kelompok
Swadaya Masyarakat BKM.
Undang-Undang  No.  40  Tahun  2004  Tentang  Sistem
Jaminan Sosial Nasional.