*Email korespondensi: rinamaulina@utu.ac.id
Zamzami,  Z.,  &  Maulina,  R.  (2023).  Pengaruh  akuntabilitas  pengelolaan  dan  optimalisasi  penggunaan  dana  desa terhadap pengembangan badan usaha milik gampong (BUMG). Akuntansi Dan Teknologi Informasi , 16 (1), 16-29. https://doi.org/10.24123/jati.v16i1.5332
Pengaruh akuntabilitas pengelolaan dan optimalisasi penggunaan dana desa terhadap pengembangan badan usaha milik gampong (BUMG)
Zamzami 1 , Rina Maulina 2*
1,2 Fakultas Ekonomi, Universitas Teuku Umar, Indonesia
DOI: https://doi.org/10.24123/jati.v16i1.5332

## Abstract
Village  funds  are  essential  for  development;  therefore,  it  is  crucial  to  look  into  their  management  and  use.  This study aims to examine the impact of accountability in managing village funds and optimizing the use of village funds on the growth of village-owned  enterprises (a case  study in Padang Rubek Village, Kuala Pesisir District,  Nagan Raya District). Methods for collecting data include conducting surveys and obtaining as many as 25 respondents. Using a questionnaire, survey data were collected, processed, and analyzed using multiple linear regression tests. The Pearson Correlation Validity Test and the Cronbach Alpha Reliability Test are used to assess the quality of the data  for  this  study.  Applying  multiple  linear  regression  to  data.  The  findings  of  this  study  indicate  that  the accountability  of  village  fund  management  has  a positive and  significant  impact  on  the  development  of gampong- owned businesses. Moreover, optimizing the use of village funds has a substantial positive impact on the growth of gampong  businesses.  This  result  suggests  that  village-owned  enterprises  can  develop  further  if  village  funds  are managed appropriately.
Keywords:  Development  of  Gampong  Owned  Enterprises;  Optimizing  the  Use  of  Village  Funds;  Village  Fund Management Accountability.

## Abstrak
Dana  desa  merupakan  hal  yang  krusial  bagi  pembangunan  desa,  oleh  karena  itu  penting  untuk  menganalisis pengelolaan dan penggunaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas pengelolaan dana desa  dan  pengaruh  optimalisasi  penggunaan  dana  desa  terhadap  pengembangan  badan  usaha  milik  Desa  (Studi kasus di Desa Padang Rubek Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya). Metode pengumpulan data dengan melakukan  survei  dan  didapatkan  subyek  penelitian  sebanyak  25  responden.  Data  survei  dikumpulkan  dengan menggunakan kuesioner dan diolah serta dianalisis dengan menggunakan uji regresi linier berganda. Uji kualitas data  untuk  penelitian  ini  adalah  Uji  Validitas  Pearson  Correlation  dan  Uji  Reliabilitas  Cronbach  Alpha. Pengolahan data menggunakan regresi linear berganda. Hasil data penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan  dana  desa  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  pengembangan  badan  usaha  milik  gampong. Selain itu, Optimalisasi penggunaan dana desa juga berpengaruh positif signifikan terhadap pengembangan badan usaha gampong. Hasil ini memberikan implikasi bahwa badan usaha milik desa dapat lebih berkembang jika dana desa dikelola dengan baik.
Kata  kunci:  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa;  Optimalisasi  Penggunaan  Dana  Desa;  Pengembangan  Badan Usaha Milik Gampong (BUMG).

## Riwayat artikel
Artikel masuk : 8 Desember 2022 Artikel direvisi : 16 Januari 2023 Artikel diterima : 26 Januari 2023

## PENDAHULUAN
Pembangunan di pedesaan merupakan salah satu prioritas pembangunan  negara karena mayoritas  penduduk  tinggal  di  pedesaan.  Pembangunan  penting  bagi  suatu  negara  jika  dapat menyeimbangkan  antara  pembangunan  perkotaan  dan  pedesaan.  Dalam  pembangunan  desa, masyarakat  merupakan  agen  pembangunan  yang  bertujuan  untuk  menghimpun  potensi  dan kekayaan desa, mentransfernya, dan berkontribusi dalam pembangunannya. Salah satu cara yang dilakukan dalam memanfaatkan aset desa yang ada di desa adalah dengan membentuk BUMDes (Maslika et al., 2021). BUMDes harus berjuang untuk mendapatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat  dalam  menentukan  unit  usaha  BUMDes  (Aritenang,  2021).  Banyak  penelitian menunjukkan  bahwa  program  publik  untuk  masyarakat  pedesaan  sangat  penting  untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan dan memberikan ketahanan di saat keterpurukan (Boonperm  et  al.,  2013;  Steiner  &  Atterton,  2015).  Tantangan  ekonomi  dan  sosial  pedesaan mungkin  juga  menawarkan  peluang.  Meskipun  jarak  geografis  menciptakan  hambatan  bagi banyak  kegiatan  ekonomi  atau  sosial  (Pateman,  2011),  komunitas  yang  berasal  dari  komitmen historis  untuk  membantu  diri  sendiri  yang  lahir  dari  kebutuhan  telah  menyebabkan  tingginya tingkat kepercayaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam komunitas pedesaan (Skerratt et al., 2016).  Komunitas  pedesaan  sering  dicirikan  oleh  jaringan  sosial  yang  kuat,  keterikatan  dan gerakan  (Jack  &  Anderson,  2002)  memiliki  pengetahuan  yang  kuat  serta  rasa  kebersamaan (Dale, 2010; Woods, 2008).
Pada  tahun  2015,  menteri  desa  PDTT  mengeluarkan  Keputusan  No.  4.  Keputusan tersebut  mengatur  pengaturan  termasuk  pembentukan,  administrasi,  pengelolaan  dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Peraturan tersebut dikeluarkan karena banyak BUMDes  yang  tidak  aktif.  Hasil  penelitian  yang  menyebutkan  bahwa  BUMDes  kembali  aktif pada  tahun  2016  setelah  beberapa  tahun  tidak  berjalan.  BUMDes  tidak  hanya  dikembangkan sesuai  dengan  peraturan  BUMDes.  Menurut  penelitian,  pelaksanaan  BUMDes  dari  tahun  2017 hingga  2018  sangat  pasif,  memiliki  22.000  BUMDes  di  Indonesia,  yang  aktif  hanya  20% (Hidayah et al ., 2019). Penelitian ini juga didukung oleh penelitian Nugraha & Kismartini (2019) yang  menunjukkan  bahwa  keberadaan  BUMDes  hanya  sebagai  formalitas,  karena  adanya peraturan dari Kementerian Desa.
Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  dikenal  dengan  Badan  Usaha  Milik  Gampong (BUMG)  di  Aceh  yang  tunduk  pada  PERBUP  Nagan  Raya  Nomor  63  Tahun  2019  tentang Pembentukan,  Pengurusan,  Pengurusan  dan  Pembubaran  Badan  Usaha  Milik  Gampong (BUMG). Berdasarkan PERBUP Nagan Raya Nomor 63 Tahun 2019, BUMG dibedakan untuk dapat  mengelola  aset,  jasa,  dan  bisnis  mereka  sendiri  untuk  kepentingan  penduduk  serta menggunakan  semua  atau  sebagian  modal  melalui  penyertaan  aset  Gampong  secara  langsung unit  bisnis  yang  terpisah.  BUMDes  merupakan  sarana  untuk  mengembangkan  berbagai  usaha sesuai dengan potensi desa dan memperkuat ekonomi lokal.
Permasalahan  umum  yang  sering  dijumpai  pada  BUMDes  yaitu  seringkali  pemerintah pusat  dan  daerah  mendorong  pendirian  BUMDes  semata-mata  hanya  untuk  dapat  mencapai tujuan program kegiatannya melalui penyaluran bantuan keuangan. Dalam banyak kasus, seperti yang  terjadi  di  Provinsi  Aceh.  Menurut  Gubernur  Aceh,  data  yang  diperoleh  dari  Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  (DPMD)  Kotamadya  Banda  Aceh  menunjukkan  28  BUMDes aktif dan 62 BUMDes tidak aktif. Kondisi ini menimbulkan paradoks seiring besarnya anggaran dana  desa  yang  selalu  meningkat  setiap  tahunnya,  tetapi  kondisi  di  lapangan  banyak  BUMDes yang sudah tidak aktif. Pemerintah pusat atau daerah tidak mendukung BUMDes daerahnya. Saat membangun BUMDes, pemerintah desa tidak begitu memperhatikan potensi desa, sumber daya manusia,  dan  infrastruktur  desa.  Akibatnya,  BUMDes  tidak  akan  bekerja  secara  maksimal. Kendala pendirian BUMDes seringkali adalah pemasaran pengelola yang masih belum optimal, padahal hal itu sesuai dengan potensi keberadaan mereka di desa (Nugraha & Kismartini, 2019).
Seluruh  kegiatan  pengelolaan  dana  desa  harus  berdasarkan  prinsip  akuntabilitas, transparansi, serta partisipasi. Proses pengelolaan dana desa memerlukan aspek good governace . Akuntabilitas  adalah  aspek  tata  kelola  yang  baik  (Makalalag  et  al.,  2017).  Akuntabilitas merupakan  kewajiban  untuk  mempertanggungjawabkan  tindakan  pemimpin  dalam  suatu organisasi  kepada  mereka  yang  berhak  atau  berwenang  untuk  mempertanggungjawabkannya. Oleh karena itu, memiliki pemerintahan atau lembaga eksekutif yang akuntabel sebagai penentu kebijakan  sekaligus  sebagai  pelaksana  kebijakan  kepada  publik  merupakan  cara  untuk mengetahui  sejauh  mana  pemerintah  telah  melaksanakan  kebijakan  untuk  memenuhi  harapan masyarakat.  Pemanfaatan dana desa secara optimal masih belum terkontrol  dengan baik  karena
kekurangan yang ada. Dalam Penelitian Mahamurah et al. (2017) optimalisasi adalah hasil yang diinginkan atau hasil pencapaian yang diharapkan secara efisien dan efektif.
Berdasarkan  informasi  yang  peneliti  dapatkan  melalui  media  elektronik  (Suryatmojo, 2022),  sejumlah  perangkat  desa  Kabupaten  Nagan  Raya  Provinsi  Aceh  mencatat  kerugian ekonomi daerah melebihi Rp 1,09 miliar per awal Maret 2022. Hasil yang dikembalikan adalah hasil  pemeriksaan  dana  desa  sebagai  sumber  anggaran  pada  tahun  2021  dan  hasil  keseluruhan pemeriksaan  dana  desa  di  Kabupaten  Nagan  Raya  pada  2021  adalah  Rp  1.147.798.695.  Dana desa  yang  dikembalikan  sebesar  Rp  1.096.798.695.  Hasil  ini  berdasarkan  audit  yang  dilakukan untuk  mengelola  dana  desa.  Dalam  menghindari  temuan  serupa  tahun  depan,  inspektur Kabupaten  Nagan  Raya  menghimbau  seluruh  perangkat  yang  ada  di  desa  untuk  mengelola keuangan desa sesuai  prinsip  akuntabilitas, transparansi  dan partisipasi, serta disiplin anggaran. Dana desa yang diterima  oleh Desa Padang Rubek Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya dari APBN disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Anggaran Dana Desa Padang Rubek dari APBN Tahun Total APBN (Rp) Dana Desa (Rp) Persentase (%) 2017 1.342.388.146.373,00 778.656.000 58 2018 1.137.442.705.073,00 755.304.000 66 2019 1.293.481.943.599,00 791.000.000 61 2020 1.136.231.322.744,14 789.457.000 69 2021 1.237.988.722.284,00 848.678.000 69

## Sumber: Data diolah, 2022
Besarnya  jumlah  uang  yang  ditransfer  dari  APBN  rentan  terhadap  korupsi  dan administrasi yang tidak berjalan efisien membebani berbagai pihak. Semakin banyak dana yang dialokasikan,  semakin  besar  kerugian  negara  dari  alokasi  dana  desa.  Berbagai  pelanggaran terjadi  di  setiap  desa  di  Indonesia.  Pelanggaran  tersebut  disebabkan  oleh  faktor  integritas  dan pengawasan  yang  lemah.  Program  dana  desa  cenderung  menimbulkan fraud karena  penugasan yang  tidak  jelas,  dana  anggaran  yang  relatif  besar,  prosedur  pengelolaan  keuangan  masyarakat yang tidak memadai, dan aktivitas pengendalian yang mekanisme pertanggungjawabannya masih belum jelas. Sejak program dana desa diluncurkan, beberapa isu terkait pelaksanaannya menjadi sorotan publik, terutama tindakan korupsi yang dilakukan oleh para kepala desa (Lewis, 2015).
Dari  observasi  awal  pada  tanggal  18  November  2021  dengan  salah  satu  aparatur  desa Padang  Rubek  atas  nama  Bustami  menyatakan  bahwa dalam  tatara n  praktiknya,  kepala  desa Padang  Rubek  masih  ragu  dan  penuh  kekhawatiran  dalam  menggunakan  dana  desa  terhadap
pengembangan  BUMG  dan  masih  kurang  efektif  dalam  mengoptimalkan  realisasi  penggunaan dana  desa  yang  besar.  Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa Pemerintah  Desa  Padang  Rubek  ingin  mendapatkan  penyuluhan  ataupun  informasi  terkait bagaimana cara memanfaatkan dana desa besar tersebut untuk pengembangan BUMG desa dan mampu meningkatkan pemdapatan asli desa.
Kajian  ini  merupakan  lanjutan  dari  Puspitasari  &  Kristanto  (2021)  yang  mengkaji evaluasi  pengelolaan  dana  desa  di  BUMDes  Serdang  Tirta  Kencana.  Hasil  menemukan  bahwa asas  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  belum  dilaksanakan  secara  optimal  di BUMDes  Serdang  Tirta  Kencana,  sedangkan  aspek  transparansi  dalam  pengelolaan  keuangan desa  pada  BUMDes  Serdang  Tirta  Kencana  telah  dilaksanakan  secara  optimal.  Namun,  masih ada  kelemahan  karena  masih  ada  pengelola  yang  tidak  tepat  waktu.  Dibandingkan  penelitian sebelumnya, penelitian ini memberikan kontribusi dan novelty mengenai pemahaman pentingnya pengelolaan dana desa dengan menambahkan variabel optimasi penggunaan dana desa. Kegiatan usaha  yang  dilakukan  oleh  Badan  Usaha  Milik  Desa  tidak  semata-mata  berorientasi  pada pencarian bisnis  semata-mata untuk  mendapatkan keuntungan  finansial, tetapi juga berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan masyarakat desa guna meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat desa.

## TELAAH TEORETIS

## Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Akuntabilitas  menggambarkan  tentang  bagaimana  sebuah  kondisi  yang  dapat  dituntut pertanggungjawabannya.  Oleh  karena  itu,  tanggung  jawab  ini  memiliki  syarat  yang  dapat diperhitungkan.  Akuntabilitas  adalah  kewajiban  fidusia  untuk  menjelaskan  dan  melaporkan semua kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, dan fidusia memiliki hak dan kewajiban untuk menuntut akuntabilitas (Makalalag et al., 2017).
Undang-Undang  Pedesaan  Nomor  6  Tahun  2014  memberikan  kewenangan  tersebut bersamaan dengan kewenangan untuk mengatur dan mengukur semua kebutuhan dan prioritas desa.  Hal  ini  dapat  diartikan  bahwa  kas  desa  membiayai  berbagai  aktivitas  berdasarkan kebutuhan dan  skala  prioritas. Prioritas penggunaan dana desa  didasarkan pada pembangunan dan  pemberdayaan  masyarakat  desa.  Prioritas  penggunaan  dana  desa  diharapkan  dapat
memberikan  manfaat  sebesar-besarnya  bagi  masyarakat  desa  berupa  peningkatan  kualitas hidup,  peningkatan  kesejahteraan  dan  pengentasan  kemiskinan  serta  peningkatan  pelayanan publik di tingkat desa (Susilowati et al., 2020).

## Optimalisasi Penggunaan Dana Desa
Pemerintah  Indonesia  telah  menyalurkan  dana  desa  ke  seluruh  desa  di  Indonesia  sejak tahun  2015  untuk  meningkatkan  peran  serta  masyarakat  melalui  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pengembangan BUMDes merupakan bagian dari tujuan pemberdayaan masyarakat. Desa dapat mendirikan badan usaha bernama BUMDes yang dimaksudkan  untuk  memanfaatkan  potensi  ekonomi  desa  dan  memberdayakan  masyarakat sekitar  demi  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Menurut  aturan  ini,  desa  dapat menggunakan  dana  yang  diterima  untuk  mendukung  operasional  ekonomi  BUMDes  untuk mendorong  pemberdayaan  masyarakat.  Tujuan  pendirian  BUMDes  adalah  untuk  meningkatkan taraf perekonomian desa dan pelayanan publik, mengelola potensi desa, menciptakan pasar dan lapangan  kerja,  serta  meningkatkan  kewirausahaan  dan  pendapatan  masyarakat  desa  (Arifin  et al., 2020).

## Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan Pengembangan BUMG
Berdasarkan Pasal 2 Perpres Nomor 60 tentang dana, dana desa dikelola sesuai dengan UU untuk menjaga prioritas masyarakat dengan memperhatikan efisiensi, ekonomi, transparansi, dan  keadilan.  Peraturan  menetapkan  manajemen  yang  tepat.  Alokasi  anggaran  di  bawah  UU Desa  No.  6,  Pasal  72  (2),  dan  Pasal  1  (b)  dibuat  dari  pengeluaran  pusat  untuk  meningkatkan program desa secara lebih efektif, adil, dan merata. Pasal 72 (2) mengatur bahwa 10% dari dana transfer  daerah  akan  disalurkan  secara  bertahap  langsung  ke  desa-desa.  Dana  desa  tingkat  desa diperhitungkan  dan  didistribusikan  berdasarkan  faktor-faktor  seperti  jumlah  desa,  tingkat kemiskinan,  luas  wilayah,  dan  kesulitan  geografis  (Arifin  et  al.,  2020).  Dengan  demikian, hipotesis pertama dapat dirumuskan sebagai berikut.
H 1 :  Akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  berpengaruh  positif  terhadap  pengembangan BUMG.

## Optimalisasi Pengunaan Dana Desa dan Pengembangan BUMG
BUMDes  Gampong  (BUMG)  dilandasi  oleh  PERBUP  Nagan  Raya  Nomor  63  Tahun 2019  tentang  pembentukan,  pengurusan,  dan  pembubaran  Badan  Usaha  Milik  Gampong.
PERBUP diatur juga tentang penyertaan modal langsung dalam bentuk penyediaan aset terpisah Gampong  yang  seluruhnya  atau  sebagian  besar  dimiliki  oleh  Gampong.  Hal  ini  memberikan kontribusi  untuk  kepentingan  masyarakat  Gampong  dengan  menyediakan  aset,  jasa,  dan  bisnis lainnya  untuk  pengalihan  aset  yang  tidak  dipisahkan  menjadi  aset  terpisah,  dan  dicatat  sebagai aset Gampong atau saham BUMG.
Optimalisasi  adalah  langkah  menuju  optimalisasi  untuk  memperbaiki  sistem pembangunan  desa  (Pardede  et  al.,  2022).  Meskipun  BUMDes  diyakini  menyediakan  banyak manfaat  bagi  masyarakat  pedesaan,  studi  empiris  terkait  kinerja  mereka  di  negara  berkembang masih terbatas. BUMDes juga dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan  masyarakat  desa  dengan  menciptakan  lingkungan  usaha  yang  mendorong berkembangnya  kegiatan  ekonomi  masyarakat,  menumbuhkan  motivasi  berwirausaha  dan membantu  masyarakat  melihat  peluang  usaha  yang  dapat  dikembangkan  (Badaruddin  et  al., 2021).  Terlepas  dari  aspek  positifnya,  model  usaha  komunitas  memiliki  beberapa  isu  negatif. Beberapa penelitian menyoroti beberapa tantangan utama termasuk kurangnya modal keuangan, kepemilikan  yang  tidak  jelas,  masalah  keanggotaan,  tata  kelola,  kepemimpinan,  dan  kualitas sumber  daya  manusia  yang  relatif  lebih  rendah.  Pada  akhirnya,  BUMDes  terhambat  oleh kesulitan  dalam  mengembangkan  skala  ekonomi  dan  masa  kritis,  kurangnya  akses  ke  sumber daya  keuangan  dan  akses  terbatas  pada  aspek  teknologi  juga  diidentifikasi  sebagai  hambatan umum  dalam  BUMDes  (Tunberg,  2014;  Wessels  &  Nel,  2016).  Oleh  karena  itu,  keberhasilan yang  menjanjikan  dari  BUMDes  didasarkan  pada  tata  kelola,  sumber  daya  keuangan,  modal manusia, dan teknologi. Dengan demikian, hipotesis kedua dapat dirumuskan sebagai berikut. H 2 :  Optimalisasi  penggunaan  dana  desa  berpengaruh  positif  terhadap  pengembangan BUMG.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif.  Variabel  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  (X 1 )  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa,  (X 2 )  optimalisasi  penggunaan dana  desa  sebagai  variabel  bebas,  dan  (Y)  pengembangan  Badan  Usaha  Milik  Desa  Gampong (BUMG)  sebagai  variabel  terikat.  Variabel-variabel  ini  dapat  digunakan  untuk  menentukan metrik dan alat penelitian yang digunakan. Metode pengumpulan data digunakan adalah melalui
alat sejenis survei yang dibagikan kepada responden. Skala yang digunakan untuk survei adalah skala likert. Lokasi  penelitian  adalah  BUMG  yang  terletak  di  Desa  Padang  Rubek  Kecamatan Kuala  Pesisir,  Kabupaten  Nagan  Raya.  Alasan  dipilihnya  desa  tersebut  karena  kepala  Desa Padang  Rubek  masih  ragu  dan  khawatir  dalam  alokasi  dana  desa  terhadap  pengembangan BUMG dan masih kurang efektif dalam mengoptimalisasikan penggunaan dana desa yang besar. Jenis  data  dalam  penelitian  adalah  data  primer  yang  didapatkan  dari  tanggapan  responden terhadap survei. Responden terdiri dari seluruh aparatur desa dan staf pengelola BUMG.
Tabel 2. Definisi Operasional Variabel No. Variabel Definisi Operasional Indikator Skala Pengukuran 1. Akuntabilitas pengelolaan dana desa (X 1 ) Akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah pertanggung  jawaban  pemerintah  desa dalam mengelola dana desa, yang dilakukan berdasarkan prosedur, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku  serta  sesuai  dengan  prinsip-prinsip pengelolaan  keuangan  desa  (Supadmi  & Dharma Suputra, 2018). 1. Perencanaan 2. Pelaporan 3. Pertanggung- jawaban Skala Likert (1-5) 2. Optimalisasi penggunaan dana desa (X 2 ) Optimalisasi Penggunaan Dana Desa merupakan suatu hasil yang secara maksimal  dikelola  dan  peruntukkan  untuk kepentingan  masyarakat  umum  supaya program dan kegiatan dapat tercapai dengan hasil  yang  memuaskan  atau  optimal (Pardede et al., 2022). 1. Efektivitas 2. Efisiensi 3. Produktivitas Skala Likert (1-5) 3. Pengembangan Badan Usaha Milik Gampong (Y) Badan  Usaha  Milik  Gampong  (BUMG) adalah  badan  usaha  yang  seluruh  atau sebagian  besar  modalnya  dimiliki  oleh Gampong melalui  penyertaan modal secara langsung  yang  berasal  dari  kekayaan Gampong yang dipisahkan  guna mengelola aset, jasa layanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya  kesejahteraan  masyarakat Gampong  (Peraturan  Bupati  Nagan  Raya Nomor  63  Tahun  2019  tentang  Pendirian, Pengurusan,Pengelolaan,  dan  Pembubaran Badan Usaha Milik Gampong, n.d.). 1. Kooperatif 2. Partisipatif
3. Emansipatif
4. Transparan 5. Akuntable 6. Sustainable
Skala Likert (1-5)
Menurut  Arikunto  (2019),  jika  populasi  yang  disurvei  diketahui  memiliki  kurang  dari 100  responden,  ukuran  sampelnya  yang  dikumpulkan  adalah  10–15%  atau  20–25%  dari populasinya.  Ukuran  populasi  digunakan  untuk  menentukan  ukuran  sampel  survei.  Penentuan jumlah  sampel  pada  penelitian  menggunakan  seluruh  jumlah  populasi  adapun  jumlah  populasi
dalam  penelitian  adalah  berjumlah  25  orang.  Definisi  operasional  dan  indikator  variabel  dapat dilihat pada Tabel 2.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskriptif  statistik  dari  25  responden  dalam  penelitian  ini  hanya  menggunakan  nilai rata-rata ( mean ), standar deviasi, maksimum, dan minimum. Tabel 3 menunjukkan hasil analisis deskriptif statistik variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.
Tabel 3 . Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel Penelitian
Variabel N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (X1) 25 38 50 43,44 3,305 Optimalisasi Penggunaan Dana Desa (X2) 25 21 34 28,32 2,688 Pengembangan BUMG (Y) 25 49 65 55,72 4,258 Valid N ( listwise ) 25

## Sumber: Data diolah, 2022
Pengujian statistik deskriptif pada Tabel 3 menunjukkan bahwa N pada masing-masing variabel  penelitian  adalah valid, yaitu 25.  Hasil  analisis menggunakan statistik deskriptif untuk variabel  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  menunjukkan  nilai  minimum  sebesar  38;  nilai maksimum  sebesar  50;  nilai  rata-rata  ( mean )  sebesar  43,44  dan  nilai  standar  deviasi  sebesar 3,305.  Optimalisasi  penggunaan  dana  desa  menunjukkan  nilai  minimum  sebesar  21,  nilai maksimum  sebesar  34,  nilai  rata-rata  ( mean )  sebesar  28,32  dan  nilai  standar  deviasi  sebesar 2,688.  Variabel  pengembangan  BUMG  menunjukkan  nilai  minimum  sebesar  49,  nilai maksimum  sebesar  65,  nilai  rata-rata  ( mean )  sebesar  55,72  dan  nilai  standar  deviasi  sebesar 4,258.
Tabel 4. Hasil Uji Pengujian Regresi Linear Berganda Variabel Unstandardized Coefficients Parsial Simultan B Std. Error T Sig F Sig (Constant) -3,097 4,071 -0,761 0,455 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (X 1 ) 0,844 0,091 9,325 0,000  105,250 0,000 b Optimalisasi Penggunaan Dana Desa (X 2 ) 0,782 0,111 7,031 0,000 Koefisien Korelasi = 0,952 t tabel =2.073 F tabel = 3,39 Koefisien Determinasi = 0,897
Sumber: Data diolah, 2022
Statistik menggunakan uji regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh (X 1 )  dan  (X 2 )  terhadap  (Y)  dilakukan  uji  regresi  linear  berganda.  Tabel  4  menunjukkan  nilai koefisien  korelasi  (R)  sebesar  0,952  dan  keterkaitan  dengan  variabel-variabel  sebesar  90,5%. Koefisien determinasi  ( Adjust R Square ) adalah 0,897  sehingga pengaruh  antara variabel  bebas terhadap variabel terikat sebesar 89,7%. Persamaan regresi linear berganda dapat disusun sebagai berikut.
Y = α + β 1 X 1 + β 2 X 2 + ε …………………………………………………………………….. (1) Y = -3,097 + 0,844 X 1 + 0,782 X 2 + ε ………………………………………………………….(2) Hasil  pengujian  hipotesis  dilakukan  dengan  pengujian  t  (parsial)  dan  pengujian  F (simultan).  Uji  t  digunakan  untuk  menunjukkan  pengaruh  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa dan  optimalisasi  penggunaan  dana  desa  terhadap  pengembangan  BUMG.  Metode  yang digunakan adalah dengan membandingkan nilai t hitung dan t tabel. Jika nilai t hitung > t tabel, variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen (Latan & Temalagi, 2013).  Akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  memiliki  t - hitung  sebesar  9,325  dan  variabel optimalisasi  penggunaan  dana  desa  nilai  t  hitung  sebesar  7,031  (lihat  Tabel  4).  Nilai  t  tabel sebesar 2,073 sehingga hasil pengujian hipotesis dapat diinterpretasikan, Hipotesis pertama (H 1 ) t hitung = 9,325 > t tabel = 2,073. Nilai sig 0 < 0,05 menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan  dana  desa  berpengaruh  signifikan  terhadap  pengembangan  (BUMG).  Dengan demikian,  hipotesis  pertama  dapat  diterima.  Hipotesis  kedua  (H 2 )  t  hitung  =  7,031  >  t  tabel  = 2,073  dan  0  <  0,05.  Nilai  sig  0  <  0,05  sehingga  variabel  optimalisasi  penggunaan  dana  desa berpengaruh  signifikan  terhadap  pengembangan  (BUMG).  Dengan  demikian,  hipotesis  kedua dapat diterima.
Uji F digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, keputusan yang diambil adalah memenuhi kriteria. H 0 ditolak dan H 1 diterima. Tabel 4 menunjukkan nilai sig 0,000 < 0,05 dan F hitung = 105,250 > F tabel = 3,39. Oleh karena itu, kedua variabel secara bersamaan mempengaruhi variabel depende n.

## Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pengembangan BUMG
Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  berpengaruh  signifikan  terhadap  pengembangan Badan  Usaha  Milik  Gampong  (BUMG)  yang  berarti  semakin  tinggi  sikap  akuntabilitas pengelolaan  dana  desa,  semakin  baik  pengembangan  BUMG.  Akuntabilitas  BUMG  di  Desa
Padang  Rubek  baik  secara  teknis  maupun  administratif  cukup  baik.  Proses  pelaksanaan  usaha BUMG juga sudah terkelola dengan baik. Pendapatan atau laba dari usaha persewaan ruko sudah terkelola dengan baik. Selain itu, proses pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan BUMG telah  dilaporkan  dengan  baik  melalui  penyampaian  tertulis  kepada  pemerintah  desa.  Dalam laporan  tersebut,  diberitakan  tentang  pengembangan  dan  kemajuan  hasil  usaha  BUMG  di  desa Padang  Rubek  itu  sendiri.  Laporan  pertanggungjawaban  juga  dibuat  untuk  seluruh  manajemen BUMG termasuk perwakilan kunci desa dan beberapa perwakilan masyarakat dari desa Padang Rubek.  BUMG  Desa  Padang  Rubek  menerapkan  asas  akuntabilitas  atau  pertanggungjawaban atas  segala  aspek  kegiatannya  yang  terjadi  dalam  pelaksanaan  kegiatan  operasional  internal maupun eksternalnya.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Makalalag  et  al.  (2017)  menemukan bahwa  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  didasarkan  pada  aspek  transparansi,  akuntabilitas, dan  partisipatif.  Pelaporan  dan  akuntabilitas  mengikuti  mekanisme  yang  telah  ditetapkan.  Pada dasarnya,  pengelolaan  BUMDes  telah  sesuai  dengan  harapan  masyarakat.  Hal  ini  disebabkan oleh  BUMDes  telah  membantu  masyarakat  meningkatkan  manfaat  sejak  awal  berdiri  termasuk Laporan  Pertanggungjawaban  Pengelolaan  BUMDes  yang  diserahkan  ke  desa  pemerintah. Pengelolaan dana desa yang baik diharapkan akan mampu menciptakan BUMDes yang mampu mendorong kewirausahaan pedesaan dengan dimensi eksplorasi dan pemberdayaan, peningkatan kapasitas serta dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan (Kania et al., 2021).

## Pengaruh Optimalisasi Penggunaan Dana Desa Terhadap Pengembangan BUMG
Optimalisasi  penggunaan  dana  desa  berpengaruh  signifikan  dan  positif  terhadap pengembangan BUMG yang berarti semakin tinggi optimalisasi penggunaan dana desa, semakin baik  pengembangan  BUMG.  Aparatur  Desa  Padang  Rubek  telah  mengoptimalkan  penggunaan dana  desa  terhadap  BUMG.  Hal  tersebut  dapat  dibuktikan  dengan  berdirinya  empat  ruko  dan telah dioperasikan oleh masyarakat pada pertengahan 2022 yang dikelola oleh pengelola BUMG Desa Padang Rubek itu sendiri. Penyewaan ruko ini memberikan kontribusi yang sangat berarti kepada masyarakat. Masyarakat dapat memanfaatkan ruko tersebut untuk menjalankan aktivitas usahanya sehingga menjadikan perekonomian desa semakin meningkat. Kegiatan usaha tersebut meliputi bengkel, toko pertanian, toko baju dan toko rias pengantin.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Zulfida & Samah (2021) yang menunjukkan bahwa  optimalisasi  penggunaan  dana  desa  serta  peran  pemerintah  desa  dan  masyarakat  desa sangat  penting  untuk  menjamin  transparansi.  Transparansi  yang  dimaksud  ialah  transparansi dana  yang  diterima  dan  dikeluarkan  untuk  pengembangan  usaha  desa  itu  sendiri.  Optimalisasi penggunaan dana desa berguna untuk mengembangkan jenis usaha desa dan aset desa.

## SIMPULAN
Akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  memiliki  dampak  positif  yang  signifikan  terhadap pengembangan  BUMG  karena  proses  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  pengelolaan  BUMG telah  dilaporkan  dengan  baik  melalui  penyampaian  tertulis  kepada  pemerintah  desa.  Dalam laporan  tersebut,  diberitakan  tentang  pengembangan  dan  kemajuan  hasil  usaha  BUMG  di  desa Padang  Rubek  itu  sendiri.  Optimalisasi  penggunaan  dana  desa  juga  memiliki  dampak  positif yang  signifikan  terhadap  pengembangan  BUMG  karena  ketika  desa  mampu  mengoptimalkan penggunaan dana desa dengan baik, maka pengembangan usaha-usaha yang ada di desa semakin baik.  Oleh  karena  itu,  semakin  tinggi  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  dan  optimalisasi penggunaan  dana  desa,  maka  pengembangan  BUMG  semakin  baik  dan  mampu  meningkatkan pendapatan  asli  desa.  Saran  bagi  penelitian  selanjutnya  diharapkan  dapat  menambah  variabel penelitian  yang  lebih  mendalam  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  dan  optimalisasi penggunaan dana desa karena masih terdapat variabel lain yang mungkin berpengaruh terhadap pengembangan BUMG, seperti variabel transparansi.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin, B., Wicaksono, E., Tenrini, R. H., Wardhana, I. W., Setiawan, H., Damayanty, S. A., & Handoko, R.  (2020).  Village  fund,  village-owned-enterprises,  and  employment:  Evidence  from  Indonesia. Journal of Rural Studies , 79 , 382–394. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.08.052
Arikunto. (2019). Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif . Graha Ilmu.
Aritenang, A. (2021). The role of social capital on rural enterprises economic performance: a case study in indonesia villages. SAGE Open , 11 (3). https://doi.org/10.1177/21582440211044178
Badaruddin, B., Kariono, K., Ermansyah, E., & Sudarwati, L. (2021). Village community empowerment through village owned enterprise based on social capital in north sumatera. Asia Pacific Journal of Social Work and Development , 31 (3), 163–175. https://doi.org/10.1080/02185385.2020.1765855
Boonperm,  J.,  Haughton,  J.,  &  Khandker,  S.  R.  (2013).  Does  the  village  fund  matter  in  thailand? Evaluating  the  impact  on  incomes  and  spending. Journal  of  Asian  Economics , 25 ,  3–16. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.asieco.2013.01.001
Dale,  A.  (2010). A  dynamic  balance:  Social  capital  and  sustainable  community  development (J.  Onyx, Ed.). UBC Press.
Hidayah,  U.,  Mulatsih,  S.,  &  Purnamadewi,  Y.  L.  (2019).  Evaluasi  badan  usaha  milik  desa  (bumdes): Studi kasus bumdes harapan jaya desa pagelaran, kecamatan ciomas, kabupaten bogor. Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan , 3 (2), 144–153. https://doi.org/10.32487/jshp.v3i2.676
Jack,  S.  L.,  &  Anderson,  A.  R.  (2002).  The  effects  of  embeddedness  on  the  entrepreneurial  process. Journal of Business Venturing , 17 (5), 467–487. https://doi.org/10.1016/S0883-9026(01)00076-3
Kania,  I.,  Anggadwita,  G.,  &  Alamanda,  D.  T.  (2021).  A  new  approach  to  stimulate  rural entrepreneurship  through  village-owned  enterprises  in  indonesia. Journal  of  Enterprising Communities:  People  and  Places  in  the  Global  Economy . https://doi.org/10.1108/JEC-07-2020- 0137
Latan, H., & Temalagi, S. (2013). Analisis multivariate teknik dan aplikasi menggunakan program IBM SPSS 20.0. Bandung: Alfabeta.
Lewis,  B.  D.  (2015).  Decentralising  to  villages  in  indonesia:  Money  (and  other)  mistakes. Public Administration and Development , 35 (5), 347–359. https://doi.org/10.1002/pad.1741
Mahamurah,  D.,  Kaunang,  M.,  &  Sambiran,  S.  (2017).  Optimalisasi  alokasi  dana  desa  dalam meningkatkan pembangunan desa (studi di desa nahepese kecamatan manganitu). Jurnal Eksekutif , 1 (1), 1–12.
Makalalag,  A.  J.,  Nangoi,  G.  B.,  &  Karamoy,  H.  (2017).  Akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  di kecamatan kotamobagu selatan kota kotamobagu. Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing" Goodwill , 8 (1), 149–158. https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15334
Maslika, Sopanah, A., & Prawestri, H. P. (2021). Akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan badan usaha milik desa (bumdes) tamanharjo bersinar kecamatan singosari kabupaten malang. Conference on Economic and Business Innovation (CEBI) , 174–190.
Nugraha, A., & Kismartini, K. (2019). Evaluasi penyelenggaraan badan usaha milik desa (bumdes) rejo mulyo,  desa  gogik,  kecamatan  ungaran  barat  kabupaten  semarang. Dialogue:  Jurnal  Ilmu Administrasi Publik , 1 (1), 43–56. https://doi.org/10.14710/dialogue.v1i1.5223
Pardede,  P.  D.  K.,  Tafonao,  D.  J.,  &  Buulolo,  E.  E.  (2022).  Optimalisasi  penggunaan  dana  desa  dalam pembangunan desa lolosoni kecamatan gomo kabupaten nias selatan 2019/2020. Jurnal Governance Opinion , 6 (2), 78–89.
Pateman,  T.  (2011).  Rural  and  urban  areas:  Comparing  lives  using  rural/urban  classifications. Regional Trends 43 , 11–86. https://doi.org/10.1057/rt.2011.2
Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Gampong . (n.d.).
Puspitasari,  S.,  &  Kristanto,  S.  B.  (2021).  Evaluasi  pengelolaan  dana  desa  pada  bumdes  serdang  tirta kencana. Suluh: Jurnal Abdimas , 3 (1), 63–72. https://doi.org/10.35814/suluh.v3i1.2099
Skerratt, S., Atterton, J., Mccracken, D. I., McMorran, R., & Thomson, S. G. (2016). Rural scotland in focus-2016 .
Steiner,  A.,  &  Atterton,  J.  (2015).  Exploring  the  contribution  of  rural  enterprises  to  local  resilience. J. Rural Stud , 40 , 30–45. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j
Supadmi,  N.  L.,  &  Dharma  Suputra,  D.  D.  (2018).  Pengaruh  kapasitas  sumber daya manusia,  kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan keuangan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa di kota denpasar. Jurnal Ekonomi Dan Pariwisata , 13 (2).
Suryatmojo.  (2022). Aparatur  desa  di  nagan  raya  kembalikan  temuan  dana  desa  Rp1,9  milyar . http://antaranews.com.
Susilowati, N., Mahmud, A., Rachmadani, W. S., Lestari, S., & Tusyanah, T. (2020). The contribution of village fund management for creating more prosperous society: An empirical study at central java. Jurnal ASET (Akuntansi Riset) , 12 (2), 357–371. https://doi.org/10.17509/jaset.v12i2.28995
Tunberg,  M.  (2014).  Approaching  rural  firm  growth:  A  literature  review. Journal  of  Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy , 8 (4), 261–286. https://doi.org/10.1108/JEC-11-2013-0039
Wessels, J., & Nel, E. (2016). A new co-operative revolution in south africa? Reflections on the outcomes of  state  support  in  the  free  state  province. Local  Economy , 31 (1–2),  187–203. https://doi.org/10.1177/0269094215621731
Woods,  M.  (2008).  Social  movements  and  rural  politics. Journal  of  Rural  Studies , 24 (2),  129–137. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2007.11.004
Zulfida, I., & Samah, E. (2021). Membangun desa mandiri melalui optimalisasi penggunaan dana desa. J- LAS (Journal Liaison Academia and Society) , 1 (1), 19–22.