## Pengaruh Adat dalam Hukum Keluarga terhadap Pembaruan Hukum Nasional
Ridwan Arifin, Melani Diah Sekar Puri
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Email: ridwan.arifin@mail.unnes.ac.id

## Abstrak
Indonesia  merupakan  Negara  Kesatuan  yang  terdiri  dari  berbagai  macam  suku,  adat, bahkan  agama.  Sistem  hukum  yang  dianut  di  Indonesia  bukan  hanya  hukum  perdata maupun  hukum  pidana,  tetapi  terdapat  hukum  agama  serta  hukum  adat  yang  satu  sama lainnya  saling  berhubungan.  Indonesia  hingga  sekarang  masih  menggunakan  hukum Eropa sebagai hukum Nasional dan bekerja keras menformulasikan hukum adat sebagai hukum  Nasional.  Karena  pada  kenyataannya,  hukum  Eropa  penerapannya  dinilai  tidak sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia, khususnya dalam bidang hukum keluarga. Tulisan ini  berupaya  mengungkap  persinggungan  dan  pengaruh  adat  dalam  perkembangan hukum keluarga dalam sistem hukum nasional.
Kata Kunci: hukum adat; perkembangan hukum nasional

## Abstrac
Indonesia  as  Unitary  State  consists  of  various  kinds  of  tribes,  customs,  and  even religions. The legal system adopted in Indonesia is not only civil or criminal law, but also mulually  related  religious  and  customary  laws.  Until  recent  years,  Indonesia  still  uses European law as the national law and still try to make the customary law to be a national law.  In  fact,  the  implementation  of  European  law  is  considered  incompatible  with  the soul of the Indonesian people, especially in the the case family law. This paper seeks to uncover  customary  influences  and  effects  in  the  development  of  family  law  in  the national legal system.
Keywords : customary law; the national legal system

## Sejarah Artikel
Diterima: 16 Maret 2019; Direview: 14 Mei 2019; Diterima: 28 Juni 2019; Diterbitkan: 30 Juni 2019; Sitasi: V.2.1 volksgeist 2019.
Pendahuluan Indonesia merupakan suatu
Negara Kepulauan yang memiliki beragam  segi  ataupun  aspek  apapun, seperti kebudayaan serta seni. Hal inilah yang  akan  menjadikan  suatu  Negara  itu kaya  dan  dapat  bersaing  dengan  Negara lain.  Seninya  dalam  suatu  Negara merupakan  seni  kehidupan  sosial  yang akan menjadikan kebugaran atau

## Volksgeist
Vol. 2 No. 1 Juni 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i1.2491
keberagaman  dalam  dunia. 1 Sehingga dalam  hal  ini  Indonesia  ikut  dan memiliki  sumbangsih  dalam  kebera- gaman  yang  ada  di  dunia.  Selain  dalam seni  dan  kebudayaan  Indonesia  pula memiliki  beragam  suku  Bangsa  yang beragam  dengan  ciri  khas  masing- masing  yang  tidak  perlu  menyama- kannya  atau  menjadikannya  satu,  sebab setiap  ciri  khas  yang  dimiliki  setiap daerah  tersebut  memiliki  unsur  nilai yang  sudah  tumbuh  dan  melekat  dalam diri  mereka,  serta  dalam  penerapannya mereka tidak dapat menyamakan dengan ciri  khas  daerah  lain.  Dengan  semboyan Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa” yang  memiliki  arti  bahwa berbeda-beda  tetap  satu  jua,  tidak  ada satu  agamapun  yang  memiliki  niat  atau tujuan  pada  kejahatan,  sehingga  agama- agamaa  dan  kebudayaan-kebudayaan  di Indonesia  bedampingan  secara  damai. 2
Damai  dalam  artian  bangga  dan  tidak menyalahkan  satu  sama  lain,  sehingga terciptalah Negara Indonesia yang damai dan  hal  inilah  sudah  dikenal  hingga  ke Negara lain.
Salah  satu  budaya  yang  ada  di Indonesia adalah budaya pernikahan dan perkawinan.  Pernikahan  sendiri  ialah ketika  seorang  laki-laki  dan  perempuan mengikat diriya satu sama lain sehingga memunculkan  suatu  hak  dan  kewajiban, sehingga  di  dalam  suatu  hubungan  ini memiliki aturan yang mengikat  dan satu sama  lain  tidak  bertindak  sewenang- wenang. Di dalam suatu hubungan  yang disebut  dengan  keluarga  terdapat  atau memiliki  hukum  sendiri  yang  disebut dengan hukum keluarga. Hukum keluarga  merupakan  suatu  aturan  atau peraturan  yang  timbul  dari  hubungan
1 Edson  R.  Sunderland,  “Law  As  a Culture  Study,” Michigan  Law  Review Vol.4,
No. 3, January, 1906 (January 1906): 180.
2 Suprayogi, Pendidikan Pancasila (Semarang: UNNES Press, 2018).
kekekluargaan. 3 Sehingga  jika  dalam suatu  hubungan  kekeluargaan  apabila terdapat suatu tindakan dan perkara yang menyimpang ataupun melanggar hukum, hal ini dapat dijerat dengan pasal pidana. Dalam  relasi  keluarga,  tidak  menutup kemungkinan  terjadi  tindak  pidana karena  setiap  manusia  memiliki  emosi serta  sikap  yang  tidak  tahu  bagaimana kedepannya.  Tetapi  jika  memang  suatu perkara  masih  dapat  ditolerir  atau  dapat diselesaikan  dengan  sistem  kekeluarga- an, maka hendaklah diselesaikan dengan sikap  kekeluargaan  yang  didasari  rasa saling menyayangi satu sama lain.
Berbeda hal dengan suatu tindakan  yang  dilakukan  dalam  hubu- ngan kekeluargaan yang sudah menciderai  ataupun  mencelakai  salah satu  anggota  keluarga  mereka,  seperti suami yang melakuakan tindak kekerasan terhadap istrinya, hal ini tidak dapat  dikatakan  suatu  tindakan  yang mudah atau biasa karena sudah melanggar hukum pidana yang dianut di Negara  Indonenesia.  Di  Indonesia  kerap kali terjadi tindak pidana kekerasan yang dilakukan  dalam  satu  keluarga,  seperti yang  telah  tercatat  dalam  Lembar  Fakta dan  Poin  Kunci  Catatan  Tahunan (CATAHU)  Komnas  Perempuan  2018, dimana terdapat 348.446 kasus
kekerasan  terhadap  perempuan. 4 Suatu tindak kekerasan bukan hal yang lumrah atau biasa terjadi, sehingga jika seseorang
mendapatkan tindak
kekerasan  dalam  bentuk  apapun  baik fisik,  nonfisik,  bahkan  tindak  kekerasan
3 Asep Saaepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, and Jaenal Aripin, Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis Perundang- Undangan  Indonesia,  Fikih,  Dan  Hukum Internasional (Jakarta:  Kencana  Prenadamedia
Group, 10). 4 “Lembar Fakta Dan Poin Kunci Catatan
Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan
2018,” desember 2018, https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_fil e/2018/SIARAN%20PERS%202018/Lembar%2 0Fakta%20Catahu%207%20Maret%202018.

## Volksgeist
seksual  maka  para  korban  ini  harus melaporkan  sang  pelaku  kepada  pihak yang  berwajib  agar  pelaku  dapat merasakan  apa  yang  semestinya  ia lakukan. Seperti yang dilakukan seorang suami  di  Jakarta  yang  melakukan kekerasan  terhadap  istrinya  dikarenakan istrinya  belum  mau  diajak  membangun rumah  di  kampung  halamannya,  sebab sang  istri  (NF)  berpendapat  jika  dana yang  mereka  miliki  kurang  untuk membangun  sebuah  rumah,  akan  tetapi sang  suami  yakni  Marbun  menjadi marah dan melakukan kekerasan terhadap istrinya, setelah dilaporkan dan diperikasa  oleh  polisi  diketahui  jika Marbun kerap melakukan tindak kekerasan kepada NF (istrinya). 5
Hal  seperti  inilah  yang  tidak dapat ditolerir lagi dalam suatu hubungan,  sebab  jika  salah  satu  pihak telah  atau  pernah  melakukan  satu tindakan  yang  dapat  dikatakan  kasar maka  sudah  seharusnya  pihak  yang mendapat  tindakan  seperti  ini  langsung melaporkan  ke  pihak  yang  berwajib. Karena  dalam  suatu  rumah  tangga dilarang  adanya  perlakuan  yang  tidak sesuai,  baik  berupa  kekerasan  fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran. 6 Sudah jelas jika apa yang dilakukan  oleh  Marbun  merupakan tindak  melawan  hukum  sehingga  dapat dijerat  dengan  hukuman  pidana.  Akan tetapi  kasus  Marbun  bukan  kasus  satu- satunya yang terjadi di Indonesia, bukan hanya istri yang menjadi korban amarah dan  kekesalan  dari  suami  akan  tetapi
5 Elga  Hikari  Putri,  “Suami  Lakukan KDRT Terhadap Istrinya Karena Enggan Diajak

## Tinggal Di Kampung,” Tribunnews.com, Suami
Lakukan  KDRT  Terhadap  Istrinya  Karena Enggan  Diajak  Tinggal  di  Kampung,  n.d., http://www.tribunnews.com/metropolitan/2018/0 9/15/suami-lakukan-kdrt-terhadap-istrinya- karena-enggan-diajak-tinggal-ke-kampung.
6 “Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” Pub. L. No. No 23 Tahun 2004,
Pasal 5 (n.d.).
kerap  kali  terjadi  kekerasan  yang dilakukan  sang  ayah  kepada  anaknya baik  kekerasana  fisik  bahkan  kekerasan seksual.  Seperti  kasus  yang  terjadi  di Cirebon,  yakni  bayi  14  bulan  yaitu Kaisar  di  bunuh  oleh  sang  ayah  ketika sang ayah (Taufik) kesal kepada ibunnya yang bekerja di Riau selama sekitaran 2 bulan belakangan dan seakan akan tidak peduli terhadap ia dan ayahnya, sehingga  Taufik  berencana  melakukan bunuh  diri  bersama  kaisar  anaknya, peristiwa  ini  terjadi  di  bukan  Januari 2018 tepatnya di Cirebon Jawa Barat. 7 Kekerasan  dalam  rumah  tangga merupakan  salah  satu  cara  kita  belajar tentang  kepekaan  terhadap  kehidupan sosial. 8 Peristiwa-peristiwa seperti inilah yag  menjadikan  sorotan  baik  dalam dunia  Nasional  maupun  Internasional, yang pada semestinya keluarga merupakan tempat untuk berlindung dan mendapatkan  kasih  sayang,  seakan-akan berubah  menjadi  tempat  yang  menye- ramkan  yang  dapat  mengancam  hidup seseorang.  Perkawaninan  yang  diharap- kan  membawa  kebahagiaan  yang  niat dan tujuan awalnya merupakan suatu hal yang  baik  dan  positif,  karena  suatu masalah yang dimana dapat diselesaikan dengan  baik-baik  secara  kekeluargaan karena emosi semata dan sesaat berubah menjadi hal dan tindakan yang keji yang apabila  terus  dibiarkan  terjadi  maka makna  dari  perkawinan  itu  sendiri  akan hilang  dan  berganti  dengan  pemben- tukan hubungan baru yang akan membawa pada kesengsaraan dan menyebabkan  banyaknya  korban  baik secara  fisik,  psikis,  hingga  berujung kematian.
Hal-hal  seperti  ini  tidak  dapat dianggap  sebagai  perkara  sepele  yang
7 Margith  Juita Damanik,  “4  Kasus Penganiayaan  Orang  Tua  Terhadap  Anak  Yang Berujung Kematian,” Desember 2018.
8 Janne Kivivuori, “Understanding Trends in  Personal  Violence:  Does  Cultural  Sensitivity Matter?,” No. 1, Vol. 43 (September 2014): 292.

## Volksgeist
Vol. 2 No. 1 Juni 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i1.2491
dimana  penyelesaiannya  diaggap  main- main  dan  biasa  saja,  karena  bila  tetap dibiarkan  terus  menerus  terjadi  dengan penanganan  yang  tidak  terlalu  tegas, maka  akan  banyak  pelaku-pelaku  yang akan muncul karena mereka beranggapan  jika  istri  dan  anaknaya sepenuhnya adalah hak mereka sehingga mereka  dapat  berlaku  sesuka  hati mereka,  serta  karena  penanganan  dari Negara  yang  tidak  terlalu  tegas  maka mereka  akan  berlaku  secara  biasa-biasa saja,  tanpa  adanya  sedikitpun  rasa  takut sehingga mereka akan melakukan tindakan  yang  tidak  sesuai  tersebut dengan tenang.
Indonesia telah
memiliki lembaga  yang  memiliki  wewenang dalam  perlindungan  hak-hak  perempuan dan  anak,  sehingga  jika  terjadi  suatu tindakan  yang  tidak  sesuai  maka  para korban  dapat  langsung  melaporkan  para pelaku  kepada  lembaga  berwenang. Kerap kali dari para korban tidak berani melapporkan  tindakan  atau  kekerasan yang  mereka  alami  karena  mereka  takut bilamana  mereka  akan  mendapatkan tekanan  atau  tindakan  yang  lebih  berat dari yang mereka alami sekarang, selain itu dukungan dari pihak-pihak
dibelakang  mereka  yang  kurang  pun dapat  menjadi  salah  satu  faktor  para korban tidak melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya kepada pihak berwajib.
Selain itu pihak kepolisian memiliki tugas untuk  memberikan perlindungan  kepada  korban  kekerasan yakni  sebagai  hak  yang  diberikan pemerintah kepada waga Negara. 9
Sehingga  para  korban  tidak  harus  takut dalam  penjaminan  keselamatan  mereka jika  mereka  telah  melaporkan  pelaku kepada pihak yang berwajib, jika mereka tidak  melaporkan  maka  pelaku  terus
9 And rew  Lionel  Laurika,  “Perlindungan Hukum  Terhadap  Korban  Tindak  Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” Lex Crimen , No.2, Vol. 5 (February 2016): 34.
berkeliaran  dan  hidup  dengan  bebas  di luar  sana,  padahal  disini  para  korban mendapatkan  kerugian  yang  tidak  dapat dikatakan sedikit, selain kerugian secara moril  korban  akan  merasakan  trauma dan  sakit  yang  berkepanjangan.  Dalam penyelesaian  permasalahan  kekerasan seperti  ini  tidak  hanya  menjadi  tugas pemerintah, tetapi dibutuhkan kesadaran dari berbagai pihak yang akan mendukung dalam pelaksanaan terciptanya Keluarga yang Bahagia.

## Pembahasan 1.   Perkembangan Sistem Hukum di Indonesia
Sistem  hukum  yang  dianut  di Indonesia  memiliki  perbedaan  dengan sistem hukum yang ada di negara-negara lain, Negara Kesatuan Republik
Indonesia  sistem  hukum  atau  penerapan hukumnya  tidak  hanya  menggunakan satu sistem besar yakni Civil Law System akan  tetapi  di  Indonesia  menganut  pula Hukum  Adat  dan  Hukum  Agama, sehingga  dapat  dikatakan  jika  sistem hukum Indonesia merupakan Campuran. Sebagian  besar  sistem  hukum  yang dianut  di  Indonesia  merupakan Civil Law  System (Eropa  Kontinental)  yang dimana  pada  sistem  hukum  ini  aturan- aturannya  berupa  aturan  tertulis  yang dikodifikasikan.  Berbeda  dengan Anglo Saxon  System yang  sumber  aturannya berasal dari Yurisprudensi, dalam sistem hukum Civil Law System terbagi menjadi dua  yaitu  hukum publik dan  hukum privat ,  hukum Publik (hukum  pidana) ialah sistem hukum yang dimana negara dianggap  sebagai  subjek  serta  objek hukum  sendiri  atau  dengan  kata  lain dalam  sistem  ini  bersifat  umum, sedangkan  pada  hukum Privat (hukum perdata)  yang  pada  hakikatnya  negara bertindak sebagai wasit dalam persidangan  ataupun  persengketaan  atau memiliki  arti  negara  tidak  ikut  campur tangan  dalam  masalah  ini  karena  pada dasarnya  sistem  hukum  ini  merupakan

## Volksgeist
mengatur  tentang  permasalahan  per individual  atau  golongan  tanpa  adanya hubungan negara di dalamnya.
Dalam  sistem  hukum Eropa Kontinental yang  memiliki  pengaruh yang  terbesar  ialah  pada  hukum  pidana
Indonesia,  karena  hingga  sekarang
Indonesia  masing  menggunakan  Kitab Undang-undang Hukum Pidana
peninggalan  Belanda  yang  eksistensinya sulit  untuk  dipisahkan  dari  penerapan hukum Indonesia, dikarenakan Indonesia merupakan wilayah bekas jajahan Belanda yang memiliki sebutan tersendiri yakni Hindia Belanda (Nederlandsch-Indie) . Dalam periodisasi hukum pidana Indonesia terbagi menjadi beberapa  masa  yakni  mulai  dari  masa sebelum  kedatangan  Belanda,  sesudah kedatangan  Belanda  dan  masa  setelah Kemerdekaan.

## a. Masa Sebelum Kedatangan Belanda
Pada  masa  ini  yakni  sebelum kedatangan Bangsa Belanda yang
dimulai  pada  tahun  1596  yang  ditandai dengan Vasco  da  Gamma ,  orang Indonesia terlebih dahulu telah
mengenal  dan  memberlakukan  Hukum Pidana Adat. 10 Yang dalam pemberlakuannya  dilaksanakan  secara otomatis  karena  hukum  ini  lahir  dan berkembang  di  sutu  wilayah  tertentu sehingga  pada  penerapannya  besifat kedaerah  dan  tergantung  oleh  aspek biologis  dan  sosiologis  wilayah  tersebut itu  sendiri,  sehinga  antara  satu  wilayah satu  dengan  wilayah  yang  lain  memiliki perbedaan  yang  tidak  dapat  dikatakan salah  maupun  benar,  karena  pada dasarnya  setiap  wilayah  memiliki  adat- istiadat  tersendiri  yang  mencerminkan sisi  kedaerahannya  masing-masing  yang bilamana  aturan  di  suatu  wilayah  tidak
10 Ahmad  Bahiej,  “Sejarah  Dan Problematika  Hukum  Pidana  Materiil  Di Indonesia,” SOSIO-RELIGIA ,  No.2,  Vol.  5 (2006): 2.
akan  cocok  apabila  diterapkan  di wilayah lain.
Di  dalam  penerapan  hukum  adat memilik  perbedaan  yang signifikan dengan penerapan hukum perdata maupun  pidana  yang  bersumber  dari Sistem  hukum  Eropa  yang  telah  dibawa oleh  Bangsa  Belanda  ke  Indonesia, antara hukum perdata dan hukum pidana tidak  memiliki  jerang  pemisah  di  dalam hukum  adat  itu  sendiri,  oleh  karena  itu hukum  adat  di  Indonesia  berkembang dengan cepat.
Di  dalam  penerapannya  hukum pidana  adat  tidak  tertulis  secara  nyata dalam  bentuk  hitam  di  atas  putih melainkan  penyebarannya  berupa  cerita secara  turun-temurun,  akan  tetapi  di beberapa  daerah  terdapat  beberapa hukum  pidana  adat  yang  telah  dibuat dalamm  bentuk  tulisan  sehingga  dapat dibaca  seperti,  Kitab  Kuntara  Raja  Niti yang isinya berupa hukum adat Lampung.

## b. Kedatangan Belanda di Indonesia
Hukum  pidana  Barat  sendiri mulai berlaku di Indonesia yang dimulai dari  berlakunya  hukum  yang  ditetapkan oleh kongsi dagang Belanda (Vereenigde Oost  Indische  Compagnie) dimana  kita mengenalnya dengan sebutan VOC yang mendapatkan  kekuasaan  atas  wilayah nusantara oleh pemerintah Belanda.
Hak istimewa yang dimiliki VOC yang  dikenal  dengan  istilah  hak  oktori yang  meliputi  beberapa  hal,  dalam  hak- hak tersebut tidak lain ialah memperluas daerah  jajahannya  serta VOC sangatlah memaksakan  aturan-aturannya  kepada pribumi  yang  bertujuan  untuk  memper- besar keuntungan guna kepentingan dari penjajah  itu  sendiri.  Peraturan-peraturan yang  dibuat  oleh VOC tidak  disimpan sebagai  arsip  melainkan  hanya  sebatas pengumuman  yang  disampaikan  dalam bentuk  plakaat  yakni  tulisan  yag dipasang  di  tempat  umum,  dan  plakaat- plakaat  ini  akan  dilepas  tanpa  disimpan

## Volksgeist
Vol. 2 No. 1 Juni 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i1.2491
sehingga dalam penerapannya kerap kali terjadi  kebingungan  tentang  peraturan- peraturan  mana  saja  yang  sudah  atau tidak  berlaku  dalam  penerapannya, sehingga  karena  kebingungan-kebingu- ngan  inilah VOC memiliki  keinginan guna mengumpulkan peraturan- peraturan  tersebut  menjadi  satu  yang dimana  pada  tahun  1642  kumpulan peraturan-peraturan  ini  disebut  sebagai Statuen  van  Batavia (Statuta  Betawi). Statua  Betawi  ini  bertindak  sebagai suatu  hukum  yang  berlaku  disuatu wilayah, dimana statua Betawi ini belum sitematis  sehingga  pada  kala  itu  belum diundangkan. Pada masa ini terbagi akan beberapa  masa  lagi  yang  dimana  pada salah  sat  masa  yang  dikenal  dengan nama  masa Indische  Staatregeling yaitu pada tahun 1926 hingga tahun 1942.
c. Masa Setelah Kemerdekaan
Sejak berlakunya
Undang- undang  Nomor  1  Tahun  1946  yakni tentang  pemberlakuan  hukum  pidana dan  beberapa  tambahan  beberapa  aspek yang dalam penerapannya berlaku diseluruh  wilayah  Indonesia.  Dalam  hal ini  jelas  dikatakan  jika  pemberlakuan hukum  pidana  di  Indonesia  tidak memandang  siapapun,  apapun  dia,  serta dimana ia berada, karena pada dasaranya hukum  pidana  adalah  hukum  yang mengikat  seluruh  warga  negara  dan siapapun yang berada di negera
Indonesia.  Meskipun  Indonesia  telah menyatakan kemerdekaannya yang ditandai dengan dibacakannya Proklamasi  Kemerdekaan  pada  tanggal
17 Agustus 1945, tidak menutup adanya penjajahan  secara nonfisik .  Hal  ini terlihat jelas pada masa ini, dikarenakan meskipun  secara fisik Indonesia  sudah berstatus  merdeka  namun  dalam  sistem pemerintahan  dan  hukumnya  masih dijajah  oleh  Bangsa  Belanda,  yang ditandai dengan dikeluarkannya peraturan  dari  Belanda  serta  datangnya tentanra  NICA  di  wilayah  Indonesia,
dimana  menjadi  ancaman  bagi  keutuhan Bangsa Indonesia kedepannya.
Hukum  pidana  sendiri  meru- pakan  suatu  hukum  publik  atau  hukum yang  bersifat  nasional,  hukum  pidana penerapannya  bukan  semata-mata  hanya untuk  menyelesaikan  suatu  masalah yang  ada  di  Indonesia,  tetapi  hukum pidana  merupakan  jantung  atau  pokok penting  dalam  tetap  berdiri  tegaknya hukum  di  Indonesia.  Hukum  pidana sebenarnya  merupakan  suatu  hukum yang  bersumber  pada  kemanusiaan, tetapi memiliki nilai ketetapan pula bagi siapapun yang
melanggarnya. 11
Sehingga  meskipun  hukum  pidana memiliki  nilai  penting  yang  berupa kemanusiaa,  hukum  pidana  sendiri memiliki  sifat  lain  yang  tidak  kalah penting  yakni  mempertahankan  dan tetap menegakkan keadilan di atas dunia, sebab  keadilan  pada  era  sekarang sangatlah  mahal,  sehingga  bila  memang suatu pihak bersalah sudah semestinya ia mendapatkan  apa  yang  seharusnya didapatkan dan haruslah setimpal dengan  apa  yang  telah  diperbuat  dan menyebabkan  kerugian  kepada  pihak lain. Dengan ini hukum pidana merupakan suatu usaha untuk menanggulangi  kejahatan  yang  ada, sehingga  dalam  penerapannya  hukum pidana terlihat keras dan tegas. 12 Dengan memiliki tujuan utama yakni melindungi hak-hak  masyarakat  serta  menjaga keadilan  di  depan  hukum.  Hukum pidana  tidak  hanya  dianggap  sebagai pernyataan  dari  Negara,  melainkan sebagai  sitem  yang  dimana  mencakup
11 Ahmad  Bahiej,  “Sejarah  Dan Problematika  Hukum  Pidana  Materiil  Di Indonesia,” SOSIO-RELIGIA ,  No.2,  Vol.  5 (2006): 1.
12 Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan  Konsep  KUHP  Baru (Jakarta: Kencana, 2017).

## Volksgeist
seluruh  metode  untuk  menyelesaikan segala pelanggaran. 13

## 2. Hukum Perdata Indonesia
Dalam  sistem  hukum Eropa Kontinental dikenal  pula  hukum  perdata (hukum  Privat) yang  berbeda  dengan hukum  pidana (hukum  Publik). Hukum Perdata  ialah  peraturan  hukum  yang mengatur  antara  hubungan  orang  yang satu  dengan  orang  lain. 14 Dalam  hukum perdata  mengatur  tentang  hubungan antara  pribadi  atau  individu  dan  Negara hanya  bertindak  sebagai  wasit  dan  tidak memiliki  wewenang  apa-apa.  Tetapi meskipun  hukum  perdata  dan  pidana memiliki  ruang  lingkup  yang  berbeda, tidak menutup kemungkinan jika hukum perdata  dapat  berubah  menjadi  hukum pidana (hukum  publik) apabila  dalam pelaksanaannya  melanggar  aturan  yang ada  dalam  hukum  pidana.  Contoh hukum  perdata  yang  dapat  berubah menjadi  hukum  pidana  ialah  perka- winan,  dimana  perkawinan  sendiri merupakan  hubungan  antara  pihak  laki- laki  dan  perempuan  yang  menyebabkan lahirnya  hak  dan  kewajiban.  Tetapi apabila  dalam  pelaksanaannya  terdapat penyelewengan  seperti  kekerasan,  maka hal  ini  dapat  dipidanakan  atau  berubah menjadi hukum pidana. Di dalam hukum perdata  dan  hukum  pidana  merupakan dua  hal  yang  berbeda  yang  dipengaruhi oleh  iklim  dan  sejarah  dari  setiap Negara. 15 Sehingga  antara  satu  Negara dengan  Negara  lain  memiliki  perbedaan yang  tidak  dapat  disamakan.  Sekalipun dua Negara menganut sistem yang sama,
13 Frank  H.  Noreross,  “Criminal  Law Reform,” Journal  Of  American  Institute  Of Criminal  Law  and  Criminology ,  No.  1,  Vol.  1 (September 1910).
14 Abdul  Kadir  Muhammad, Hukum
Perdata  Indonesia (Bandung:  Citra  Aditya Bakti, 1993).
15 Peter J Hamilton, “The Civil Law and the Common Law,” Harvard Law Review , No.2, Vol. 36 (Desember 1922): 191.
akan  tetapi  pasti  memiliki  perbedaan satu  dengan  yang  lain.  Dalam  segi sejarah  satu  Negara  dengan  Negara  lain memiliki  sejarah  dan  jalan  hidup pembentukkan  Negara  yang  berbeda, sehingga  tidak  salah  jika  setiap  Negara memiliki kebijakan masing-masing.
Hukum  perdata  di  Indonesia bersifat  beragam (pluralitas) yang  telah berlaku sejak masa pemerintahan Hindia-Belanda . Hal  ini  disebabkan karena  bebrapa  faktor  seperti  politik pemerintahan  Hindia-Belanda,  belum dibentuknya  hukum  nasional,  serta faktor  daerah (etnis) . 16 Pluralisme  ini antara  lain  hukum  adat,  hukum  islam, serta  hukum  perdata  Barat (BW) ,  yang setiap  hukum  perdata  memiliki  perbe- daan  satu  sama  lain  yang  satu  daerah dengan  daerah  lain  berbeda,  akan  tetapi hukum  perdata  Indonesia  kerap  kali menggunakan  Hukum  Perdata  Barat (Burgerlijk  Wetboek) yang  merupakan salah  satu  warisan  dari  Belanda  yang hingga  sekarang  penggunaannya  masih berlaku.  Dalam  pemberlakuan  hukum perdata  ini  dianggap  sebagai  hukum Nasional  bukan  sebagai  hukum  Hindia- Belanda  serta  dalam  hukum  tersebut dengan  dasar  Negara  Indonesia  yakni Pancasila dan sumber dari segala sumber hukum yang berupa UUD 1945.
Sistematika  dalam  KUH  Perdata (Burgerlijk  Wetboek) didasarkan  pada kebebasan  individu  (Individualisme) yang terpengaruh dari revolusi Prancis. 17
Hukum  Perdata  Belanda  merupakan suatu  hukum  yang  berasal  dari  hukum perdata Prancis, sehingga dalam penyusunannya memiliki hubungan dengan  revolusi  perancis.  Di  dalam hukum  perdata  dikenal Subyek  Hukum, yakni  manusia (Naturliijk  person) dan badan  hukum (Recht  Person) ,  sehingga
16 Titik  Triwulan  Tutik, Hukum  Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional (Kencana, 2015).
17 Ishaq, Pengantar  Hukum  Indonesia (Depok: Rajawali Pers, 2017).

## Volksgeist
Vol. 2 No. 1 Juni 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i1.2491
sudah  seharusnya  manusia  sebagai warga  negara  dapat  menjunjung  tinggi hukum yang berlaku di Indonesia karena Indonesia  merupakan  suatu  negara  yang memiliki  hukum  yang  tegas.  Karena  hal ini  seluruh  warga  negara  memiliki  hak dan  kewajiban  untuk  menjunjung  tinggi nilai  keadilan  serta  menegakkan  hukum di Indonesia.
3. Hukum Adat Indonesia dan Masyarakat Adat Hukum  adat “Adat  Recht” ialah suatu hukum yang lahir dan berkembang di  suatu  masyarakat  yang  merupakan kebiasaan  dan  bersumber  dari  nilai-nilai kehidupan  masyarakat  tersebut.  Hukum adat  merupakan  suatu  aturan  yang merupakan cerminan dari jiwa masyarakat  itu  sendiri.  Menurut  R.M Socripto hukum adat ialah semua aturan- aturan  atau  peraturan-peraturan  adat tingkah laku hukum di segala kehidupan masyarakat  Indonesia,  yang  biasanya tidak tertulis dalam masyarakat. 18
Hukum  adat  memang  tidak  tertulis  atau diundangkan  atau  dikodifikasikan  tetapi pelaksanaan  dan  penarapannya  bersifat mengikat  siapapun  yang  berada  dan bertempat  tingal  di  wilayah  itu,  yang memiliki  sanksi  atau  hukuman  sendiri bila dilanggar.
Dalam  hukum  adat  dikenal dengan persekutuan hukum atau masyarakat  hukum  yang  merupakan suatu  perkumpulan  manusia  dalam wilayah  dan  waktu  yang  lama  sehingga membentuk  suatu  kebudayaan  yang telah  mengakar  dan  menjadi  ciri  khas serta  identitas  masyarakat  itu  sendiri. Setiap  masyarakat  hukum  adat  memiliki aturan  tersendiri  yang  mempengaruhi pemikiran  dan  tindakan  masyarakat  itu sendiri.  Faktor  yang  menjadi  dasar ikatan yang mengikat anggota
18 Dewi Wulandari, Hukum Adat Indonesia-Suatu Pengantar (Bandung: PT
Refika Aditama, 2016).
masyarakat  hukum  adat  ada  3  yakni geneologis, teritorial, geneologis- tertorial. 19 Tipe geneologis yakni  tipe susunan  masyarakat  hukum  adat  yang berdasarkan  pada  pertalian  keturunan atua  pertalian  darah,  Tipe Teritorial adalah  susunan  masyarakat  hukum  adat yang berdasarkan pada persamaan tempat  tinggal  atau  daerah,  dan  yang terakhir  Tipe geneologis  -  teritorial adalah  susunan  masyarakat  hukum  adat yang  berdasarkan  pertalian  darah  atau keturunan  serta  pertalian  daeerah  atau tempat tinggal.
Masyarakat  hukum  adat  diakui dan dihormati oleh Negara. Hal ini dapat terjadi apabalia atutran-aturan dan ketentuan-ketentuan dari hukum adat ini sendiri  sesuai  dan  tidak  menentang  dari apa  yang  sudah  ada  dan  menjadi  dasar dari  Negara  Kesatuan  Republik  Indo- nesia  yakni  UUD  1945  serta  Pancasila. Dalam  istilah  menghormati  masyarakat hukum adat terdapat beberapa kewajiban yang  menyatakan  jika  Negara  hanya bertindak sebagai pengurus dan pengelola  bukan  sebagai  pemilik. 20
Sehingga  dalam  aturan  hukum  adat, Negara  tidak  memiliki  hak  untuk mencampuri urusan dari masyarakat adat itu  sendiri.  Negara  hanya  bertindak untuk  mengurusi  dan  mengelola  saja atau  dengan  kata  lain,  Negara  tidak memiliki  tanda  kepemilikan  di  sini. Negara  tidak  berhak  untuk  menentukan apa  yang  harus  dilakukan  di  dalam aturan  hukum  adat.  Segala  urusan hukum  adat  dapat  menjadi  kepemilikan Negara  apabila  Masyarakat  hukum  adat disini keberadaannya sudah tidak ditemukan  atau  sudah  hilang  maupun
19 A Siti Soetami, Pengantar Tata Hukum Indonesia (Bandung: Eresco, 1992).
20 Lalu  Sabardi,  “Kontruksi  Makna Yuridis  Masyarakat  Hukum  Adat  Dalam  Pasal 18B UUDN RI 1945 Untuk Identifikasi  Adanya Masyarakat  Hukum  Adat,” Jurnal  Hukum  Dan Pembangunan  Tahun  Ke-43 No.  2  (June  2013): 173.

## Volksgeist
musnah  tergerus  oleh  perkembangan Zaman. Dalam hal ini Hutan adat, dalam artian  Hukum  adat  yang  ada  akan  tetap terus berdiri dan menjadi milik masyarakat  adat  apabila  keberadaan masyarakat  hukum  adat  tetap  ada  dan masih  hidup,  dan  hutan  adat  akan menjadi milik pemerintah secara sah dan menyeluruh  apabila  masyarakat  adat sudah tidak berada dalam wilayahnya.
Masyarakat hukum adat menciptakan  hukum  adat  dikarenakan mereka  ingin  melepaskan  diri  dari aturan-aturan  yang  dibuat  oleh  penjajah atau  aturan  Barat,  masyarakat  adat memilih  melepaskan  diri  dan  membuat aturan  tersendiri  yang  bersumber  dari jiwa  kehidupan  mereka  yang  tetap mengutamakan  kepentingan  bersama dan  tidak  bertentangan  dengan  UUD 1945,  karena  masyarakat  adat  tepat merupakan  warga  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  Di  dalam  hukum adat  diikat  pula  dengan Sanksi atau hukuman,  apabila  dari  masyarakat  ada yang tidak menghormati dan melaksanakan  atau  melanggar  aturan adat  sendiri.  Dimana Sanksi dalam hukum  adat  bertindak  sebagai  pemulih, yakni  memulihkan  apa  yang  menyim- pang. 21 Apabila apa yang telah dilanggar atau  apa  yang  telah  menyimpang  dari aturan  hukum  adat  ini  sudah  kembali pulih  karena  telah  diberikannya  sanksi maka  semua  akan  berjalan  dengan sewajarnya  kembali  dan  kembali  pada jalannya  atau  alurnya  seperti  biasa, yakni  tidak  terdapat  perubahan  yang Signifikan dalam  pemberlakuan  hukum adat selanjutnya.
4. Pengaruh  adat  dalam  Hukum Pidana dan Perdata Indonesia
Di  Indonesia  terdapat  berbagai macam  Masyarakat  adat  yang  memiliki
21 Eka  Susylawati,  “Eksistensi  Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia”, , Vol. 4, No,” Al-Ihkam 4, no. 1 (June 2009).
karakterisktik  dan  ciri  tersendiri  antara satu  dengan  yang  lain.  Salah  satu contohnya,  Adat Belis yang  terjadi  di Kupang. Belis merupakan suatu tindakan adat  yang  dimana  suami  memberikan sejumlah  uang  kepada  pihak  mempelai wanita  agar  menjadi  istrinya. 22 Pada awalnya Belis dilakukan  guna  meng- hargai wanita, yakni sebagai bukan suatu yang  murah,  semakin  ke  sini Belis menjadikan  salah  satu  alasan  untuk perlakuan  tidak  wajar  seperti  kekerasan dalam  rumah  tangga. Belis merupakan suatu  tradisi  yang  terjadi  di  Kupang yakni memberikan sejumlah uang kepada  pihak  mempelai  wanita  dari pihak  mempelai  laki-laki  sehingga  laki- laki  dapat  menjadikan  sang  wanita  ini istri,  akan  tetapi  dalam  kenyataannya kerap kali terjadi kekerasan kepada istri, sang  suami  beranggapan  jika  setelah  ia memberikan  sejumlah  uang  yang  tidak dapat  dikatakan  sedikit jumlahnya  maka sang  istri  ini  menjadi  haknya  secara penuh,  sehingga  sang  suami  dapat melakuakan  apapun  secara  bebas  tanpa memikirkan  akibat  setelahnya.  Suami- suami tersebut melakukan tindakan yang dimana  merampas  hak  istri  untuk  hidup secara wajar, mereka melakukan tindakan  yang  menyebabkan  dampak yang besar bagi sang istri.
Selain  itu  hukum  adat  terdapat beberapa yang berkenaan dengan hukum perdata  atau  hukum privat ,  seperti halnya  adat  perkawinan  yang  terjadi pada  suku  samin  atau  yang  dikenal dengan “Sedulur Singkep”. Suku  samin merupakan  salah  satu  masyarakat  adat yang  memiliki  ajaran  hidup  yang  amat positif,  akan  tetapi  bagi  masyarakat  lain selain suku samin mengatakan jika suku samin  merupakan  suku  yang  bodoh karena  keluguannya,  padahal  dalam
22 Nafi,  “Peran  Hukum  Adat  Dalam Penyelesaian  Kasus  Kekerasan  Perempua,”
Jurnal  Hukum  Dan  Pembangunan  Tahun  Ke-46 2 (June 2016): 244.

## Volksgeist
Vol. 2 No. 1 Juni 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i1.2491
kenyataannya  suku  samin  merupakan suku  yang  lugu  dan  polos,  suku  samin memiliki  berbagai  sifat  yang  dimana sangat  dibutuhkan  dalam  masa  sekarang ini,  seperti  kejujuran,  tolong  menolong, serta  hidup  bersama  alam.  Sedulur Singkep sendiri merupakan artian sebagai  orang  bertingkah  laku  baik  dan jujur,  tidak  salah  jika  suku  samin memiliki  sifat  dan  sikap  yang  sudah terdidik  sejak  lahir  sehingga  hingga sekarang  hal  inilah  menjadi  suatu kekayaan  yang  dimana  amat  mahal harganya.  Dalam  ajaran  suku  samin membentuk manusia yang Jawata, yakni manusia  yang  sempurna,  dimana  pokok ajaran suku samin ialah: 23
a. Jujur Marang Awake Dhewe, jujur dengan diri sendiri
b. Sing  dititeni  wong  iku  marang unine, yang  dipercaya  orang  itu pada ucapannya
c. Sing perlu rak isine dudu Njabane, yang  terpenting  itu  ialah  batinnya bukan raganya.
Selain  hal  ini  suku  samin memiliki  keistimewaan  lain,  yakni dalam  adat  perkawinannya.  Suku  samin mengambil adat endogami atau menikah dengan  satu  suku  dan  menganut  sistem monogami  yakni  menikah  sekali  dalam seumur  hidup. 24 Akan  tetapi  dalam penerapan  adat  perkawinan  ini,  suku samin  tidak  menggunakan  sistem  atau cara seperti yang ada di Indonesia. Suku Samin  melaksanakan  tradisi  perkawinan dengan  cara  dan  nilai “janji”. 25 Dalam ajaran  suku  samin  tidak  dikenal  dengan
23 V.  Indah  Sri.  P  and  Lestari  Puji, “Masyarakat  Samin  Ditinjau  Dari  Sejarah  Dan Nilai-Nilai Pendidik an Karakter,” No. 1, Volume 13 (September 2017).
24 Juno Prasabha Wirawa, “Perkembangan  Masyarakat  Hukum  Adat Sedulur  Singkep  (Samin)  Di  Jawa  Tengah,” Fakultas Hukum, Universitas Jendral Soedirman , n.d., 9. 25 Moh Rosyid,  “Perkawinan Samin Dan Dampaknya Pada Satatus Anak Dan Perempuan,” Kafa’ah Journal , 1, 8 (2018): `116.
adanya  perkawinan  yang  dicatatkan  ke lembaga berwenang seperti catatan sipil. Bagi  mereka  saling  janji  dan  percaya sudah  merupakan  bukti  yang  nyata  dan yang akan mereka pegang, karena dalam perkawinan  suku  samin  yang  menganut prinsip  sekali  menikah  untuk  seumur hidup.  Sehingga  perjanjian  dan  ikatan merupakan  suatu  yang  mutlak.  Jika terdapat seorang laki-laki yang menginginkan menikah dengan perempuan  dalam  suku  samin,  maka secara  langsung  sang  laki-laki  akan menanynakan  kepada  orang  tua  dari perempuan  tersebut  jika  orang  tua perempuan menyetujui maka sang perempuan  akan  langsung  dibawa “di boyo ng” ke  tempat  suaminya.  Karena dalam suku samin percaya jika pernikahan  itu  berdasarkan  kepada  rasa saling  suka  satu  sama  lain “Padha Dhemen” sehingga  menikahkan  dirinya dengan  sesuai  aturan  pemerintah  itu terlalu  rumit  dan  akan  menimbulkan banyak  masalah.  Akan  tetapi  dikarena- kan  suku  samin  tidak  mencatatkan pernikahannya  kepada  lembaga  ber- wenang,  maka  penduduk  suku  samin sendiri  akan  kesulitan  dalam  pembuatan surat  menyurat  yang  bersinggungan langsung  dengan  anaknya  ke  depan. Sekalipun  demikian,  dalam  Samin  tetap dikenal  pula  dengan  istilah  perceraian, dalam  perceraian  adat  samin  sendiri sama  dengan  perkawinannya  karena mereka  sama-sama  tidak  mencatatkan hubungannya  ke  lembaga  berwenang. Dalam  sistem  perceraian  sang  suami hanya  mengembalikan  secara  baik-baik sang  istri  ke  mertuannya  atau  orang  tua dari  istrinya  setelah  sang  istri  di  terima maka status mereka bukan lagi sepasang suami  istri.  Dengan  begini,  tidak terdapat  kejelasan  dalam  hubungan suami  istri  dalam  suku  samin  di  mata Hukum  dan  Negara,  karena  setiap hubungan  seharusnya  dicatatkan  pada lemabga berwenang Negara.

## Volksgeist
5. Hubungan  Antara  Hukum  Adat

## Meminang
“Belis”
Dengan

## Hukum Pidana Indonesia
Sudah  sewajarnya  dan  sudah menjadi kewajiban seorang suami adalah melindungi  istrinya  dan  tidak  bertindak sesuka  hati  mereka  dan  yang  terpenting tidak mencelakai dan membuat penderitaan  kepada  istrinya.  Jika  apa yang  dilakukan  suami  ini  merupakan suatu  tindak  kekerasan  dalam  rumah tangga,  sebab  telah  dijelaskan  dalam Undang-undang  jika  kekerasan  rumah tangga  merupakan  setiap  tindakan  atau perbuatan  terhadap  seseorang  terutama kepada  perempuan  yang  mengakibatkan kesengsaraan  atau  penderitaan  secara fisik, seksual atau perampasan kemerdekaan. 26 Perbuatan tersebut sebenarnya  telah  melanggar  Hak  Asasi Manusia,  dan  menciderai  nilai  yang terkandung  dalam  adat  tersebut,  karena selain  merugikan  diri  sendiri  dan keluarganya, sang pelaku pula mengang- gap  remeh  dan  tidak  ada  artinya  adat yang telah dilahirkan sejak dahulu. Meskipun  dengan  alsan  apapun, tindak  kekerasan  dalam  rumah  tangga merupakan  suatu  hal  yang  tidak  dapat ditolerir lagi. Karena mereka sang suami yang melakukan tindak kekerasan secara tidak  langsung  merenggut  Hak  istrinya, dan  hal  ini  tidak  sesuai  dengan  nilai dalam  berkehidupan  yakni  keadilan. Sudah sepantasnya pelaku tindak pidana kekerasan  ini  memiliki  kewajiban  untuk memberikan  ganti  rugi  kepada  korban karena  telah  menciderai  dan  memberi- kan  penderitaan  kepada  sang  korban. 27
Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2004 tentang  penghapusan  tindak  kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya
26 “Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga,”  Pub.  L.  No.  Undang -undang Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 1 ayat (1) (n.d.).
27 La  Jamaa,  “Perlindungan  Korban
Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana  Indonesia,” Cita  Hukum ,  Nomor  2, Volume 2 (Desember 2014): 256.
memiliki  peran  yang  besar,  akan  tetapi dari  pihak  yang  dirugikan  sendiri  tidak mau melaporkan apa yang telah ia alami kepada pihak berwenang. Mereka beranggapan  bahwa  yang  ia  dapatkan adalah  hal  yang  wajar,  karena  dirinya seutuhnya  adalah  milik  sang  suami karean  telah  melalui  proses  adat,  selain itu  mereka  menganggap  jika  kekerasan merupakan aib jadi jika mereka melaporkannya  ke  polisi  atau  pihak berwajib maka sama saja ia mengumbar aib  keluarga  mereka,  oleh  karena  itu mereka  mencoba  untuk  menutupinya. Hal  inilah  yang  seharusnya  dihapuskan dari  pikiran-pikiran  korban  kekerasan, karena ia berhak mendapatkan hak untuk hidup damai tanpa adanya ancaman yang akan  melukai  bahkan  merenggut  nyawa mereka  sendiri.  Jelas  dikatakan  dalam UUD 1945 jika setiap orang berhak atas hidup  dan  mempertahankan  dirinya. 28
Siapapun  dia,  meskipun  ia  sudah  terikat oleh adat sudah semestinya ia mendapatkan  penghidupan  yang  sesuai, bukan dengan ancarman seperti ini serta menjadikan dirinya sejajar dengan suaminya,  bukan  hanya  sebagai  istri dimana  mendapat  perlakuan  yang  dapa dikatakan tidak manusiawi. Dalam pasal 324 KUHP jika seseorang yang melakukan  perampasan  kemerdekaan dan  jika  hal  tersebut  menyebabkan  luka berat maka akan mendapatkan kurungan. 29 Jadi apa yang sudah menjadi hak  mereka  harus  diperjuangkan  dan mereka  harus  hidup  selayaknya  suami istri  pada  umumnya,  tanpa  adanya tindakan-tindakan yang merampas kemerdekaannya sebagai makhluk hidup.
28 “UUD 1945,” Pasal 28 § (n.d.).
29 “KUHP,” Pasal 324 Ayat 1 dan Ayat 2 § (n.d.).

## Volksgeist
Vol. 2 No. 1 Juni 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i1.2491
6. Hubungan  antara  hukum  adat perkawinan sedulur singkep dengan hukum perdata Indonesia Perkawinan atau pernikahan merupakan  suatu  kebutuhan  yang  wajib bagi  manusia, akan  tetapi  dalam penerapanya  sudah  semestinya  warga Negara  harus  mengikuti  aturan  yang telah  dibuat  oleh  Negara,  karena  pada dasarnya  Negara  Indonesia  merupakan Negara  hukum    yang  seluruhnya  harus sesuai  dengan  aturan  yang  ada.  Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dengan perkawinan yang sah. 30 Sehingga setiap warga negara memiliki hak untuk menikah  dengan  aturan  yang  ada,  akan tetapi dalam tradisi pernikahan masyarakat  hukum  sedulur  singkep perkawinan  mereka  tidak  sesuai  dengan apa  yang  sudah  menjadi  aturan.  Segala sesuatu yang menyangkut tentang hubungan  dan  kependudukan  haruslah dilaporkan dalam instansi terkait, sehingga  tiap-tiap  perkawinan  hendak- nya dicatat menurut perundang- undangan  yang  berlaku. 31 akan  tetapi dalam  suku  samin  hal  tersebut  tidak dilakukan,  karena  mereka  menganggap hanya  akan  menimbulkan  masalah, sehingga  dalam  melaksanakan  perka- winan  dan  mungkin  terjadi  perceraian, masyarakat  suku  samin  tidak  pernah mencatatkan  hubungan  mereka  ke  dinas catatan  sipil.  Sehingga  dalam  konteks kependudukan  apabila  mereka  memiliki anak,  maka  anak  tersebut  tidak  diakui dalam  dinas  kependudukan.  Sebenarnya ajaran  Suku  samin  sendiri  salah  satunya adalah  patuh  kepada  aturan  yang  ada  di Indonesia  akan  tetapi  dalam  hal  ini mereka  melakukan  suatu  tindakan  yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya mereka lakukan.
30 UUD 1945, 194.
31 “Perkawinan,”  Pub.  L.  No.  UU  No.  1 tahun 1974 (n.d.).
7. Penyelesaian perkara hukum nasional dalam hukum adat Dalam penyelesaian masalah ataupun perkara hukum adat, masyarakat adat  akan  mengutamakan  sisi  kekeluar- gaan  yakni  saling  duduk  bersama  untuk membicarakan  dan  mencari  titik  temu dengan  menggunakan  aturan-aturan  yag sudah  ada  dalam  adat  mereka  sehingga akan  menyeesaikan  masalah  dan  tidak keluar  dalam  konteks  aturan  adat mereka. Seperti permasalahan kekerasan yang  terjadi  di  Kupang,  mereka  akan mencoba dengan cara menyelesaikannya denga  hukum  adat  mereka.  Seperti penyelesaian yang dibutuhkannya mediator yakni pihak yang akan menyelesaikan masalahnya, mediator ini tidak berasal dari keluarganya melainkan dari  seseorang  yang  memiliki  kasta diatas  keluarganya. 32 Sehingga  pada dasarnya  segala  permasalahan  dalam
Hukum Adat penyelesaiannya menggunakan  tata  cara  kekeluargaan, karena  segala  sesuatu  yang  ada  dalam masyarakat  adat  berawal  dari  rasa kekeluargaan yang tinggi yang mengakibatkan  rasa  saling  menghormati dan  menyayangi  satu  sama  lain  yang dimana  akan  berujung  pada  titik  temu dari suatu masalah.
Hukum  adat  sendiri  merupakan hukum  yang  dimana  memiliki  titik utama  yakni  aspek  kemasyarakatan  dan memiliki  nilai  keadilan  yang  tinggi. Sehingga  hukum  adat  akan  menjadi salah satu sumber hukum positif di masa yang  akan  datang. 33 Sehingga  tidak dapat  dikatakan  bahwa  hukum  adat merupakan  hukum  yang  salah.  Tetapi tidak  sedikit  jika  hukum  adat  ini  tidak sesuai  dengan  aturan  Negara.  Negara
32 Nafi,  “Peran  Hukum  Adat  Dalam
Penyelesaian  Kasus  Kekerasan  Pe rempuan”, Jurnal  Hukum  Dan  Pembangunan  Tahun  Ke- 46,” No.2, June 2016, 248.
33 Fery  Kurniawan,  “Hukum Pidana  Adat  Sebagai  Sumber  Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”, Hlm. 18

## Volksgeist
harus dapat mengenali kebiasaan- kebiasaan  atau  badan  adat  yang  akan membentuk  suatu  hukum  Nasional. 34
Sehingga  sudah  sewajarnya  Negara memahami  arti  dari  Hukum  adat  itu sendiri, dan apabila ada sedikit kekurangan  maka  dapat  diperbaiki  dan dapat dijadikan sebagai hukum Nasional yang  dapat  diberlakukan  kepada  seluruh kalangan masyarakat, tanpa memandang darimana  ia  berasal.  Akan  tetapi  dalam penerapannya hukum adat untuk menjadi  hukum  Nasional  bukan  suatu hal yang mudah. 35 Sebab Indonesia yang terdiri  banyak  aturan  adat  maka  harus menyesuaikan  satu  dengan  yang  lain. Sifat  hukum  adat  sendiri  yang  plural (banyak), sehingga membutuhkan waktu untuk  menjadikan  hukum  adat  menjadi hukum  Nasional.  Dalam  kenyataannya, Indonesia  sangat  membutuhkan  hukum Nasional  baru  karena  Hukum  Nasional yang  dibawa  oleh  Bangsa  Eropa,  pada penerapannya kurang sesuai dengan nilai dan jiwa yang ada dalam diri masyarakat Indonesia.

## Kesimpulan
Indonesia  merupakan  Negara yang  memiliki  Berbagai  macam  suku, adat dan budaya, yang setiap masyarakat adat  memiliki  ciri  dan  aturan  masing- masing.  Dalam  sistem  hukum  nasional, Indonesia  tidak  hanya  menggunakan Hukum  perdata  maupun  pidana  akan tetapi  masih  terdapat  hukum  adat  dan hukum  agama,  yang  penerapannya  satu sama  lain  memiliki  hubungan  dan keterkaitan,  seperti  contohnya  perkawi- nan  yang  merupakan  hukum  Perdata (Privat) yang dapat  dilihat  sebagia hukum  pidana,  maupun  dilihat  dari
34 James  B  Scott,  “The  Legal  Nature  of International  Law,” Columbia  Law  Review , No.2, Vol. 5 (February 1905): 130.
35 Rahmat Hi  Abdulah, “Urgensi Hukum Adat  Dalam  Pembaharuan  Hukum  Pidana Nasional,” Fiat  Justisia  Jurnal  Ilmu  Hukum , No.2, Vol. 9 (June 2015).
hukum  agama,  serta  jelas  terlihat  dalam hukum  adat.  Perkawinan  yang  dimana merupakan  salah  satu  cara  untuk mendapatkan  kebahagian  dengan  cara membina  hubungan  dengan  orang  lain dan bertujuan untuk meneruskan keturunan  dapat  menjadi  momok  yang menakutkan  apabila  terdapat  kekerasan di dalamnya.
Hal  inilah  menjadi  aspek  kajian dari  berbagai  sudut  pandang  hukum  di Indonesia yang hingga sekarang menjadi permasalahan yang sulit dalam pemecahannya. Yang membedakan hukum adat dengan yang lainnya adalah cara  penyelesaian  masalahnya  yang mengutamakan  cara  kekeluargaan  dan sisi  keadilan  sehingga  masalah  selesai akan  tetapi  tidak  menciderai  nilai  yang sudah  ada  sejak lama.  Meskipun  hukum adat  merupakan  nilai  yang  digali  dari jiwa  masyarakat,  tetapi  tidak  dipungkiri kerap terjadi permasalahan. Hal ini tidak dianggap dan dipikirkan secara mendalam  karena  dalam  hukum  adat apabila  terdapat  ketidaksesuaian  atau terdapat pelanggaran, cukup diselesaikan dengan  pemulihan  kembali  dan  apabila semuanya  sudah  pulih  atau  kembali maka  semua  akan  berjalan  dengan biasanya.  Karena  hal  inilah  Negara Indonesia  yang  sekarang  ini  masih menggunakan  Hukum  Eropa  bekerja keras untuk menjadikan hukum adat asli Indonesia  menjadi  hukum  Nasional, karena  Hukum  Eropa  penerapannya tuidak  sesuai  dengan  jiwa  masyarkat Indonesia. Meskipun mendapatkan berbagai halangan akan tetapi perumusan  hukum  adat  menjadi  hukum Nasional  harus  terus  dilakukan  guna mencapai  tujuan  dan  cita-cita  Negara Indonesia.

## Daftar Pustaka

## Abdulah,  Rahmat  Hi.  “Urgensi  Hukum
Adat
Dalam Pembaharuan
Hukum  Pidana  Nasional.” Fiat

## Volksgeist
Vol. 2 No. 1 Juni 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i1.2491
Justisia  Jurnal  Ilmu  Hukum ,
No.2, Vol. 9 (June 2015). Bahiej, Ahmad. “Sejarah Dan
Problematika Hukum Pidana Materiil  Di  Indonesia.” SOSIO- RELIGIA , No.2, Vol. 5 (2006): 2.
———.  “Sejarah  Dan  Problematika
Hukum Pidana Materiil Di Indonesia.” SOSIO-RELIGIA ,
No.2, Vol. 5 (2006): 1. Edson  R.  Sunderland.  “Law  As  a Culture  Study.” Michigan  Law Review Vol.4,  No.  3,  January,
1906 (January 1906): 180.
H.  Noreross,  Frank.  “Criminal  L aw Reform.” Journal  Of  American Institute  Of  Criminal  Law  and Criminology ,  No.  1,  Vol.  1 (September 1910).
Hamilton,  Peter  J.  “The  Civil  Law  and the  Common  Law.” Harvard
Law  Review ,  No.2,  Vol.  36
(Desember 1922): 191.

## Hikari  Putri,  Elga.  “Suami  Lakukan
KDRT  Terhadap  Istrinya  Karena
Enggan Diajak Tinggal Di Kampung.” Tribunnews.com. Suami Lakukan KDRT Terhadap Istrinya  Karena  Enggan  Diajak Tinggal di Kampung, n.d. http://www.tribunnews.com/metr opolitan/2018/09/15/suami- lakukan-kdrt-terhadap-istrinya- karena-enggan-diajak-tinggal-ke- kampung.
Ishaq. Pengantar  Hukum  Indonesia .
Depok: Rajawali Pers, 2017.
Jamaa,  La.  “Perlindungan  Korban
Kekerasan Dalam Rumah Tangga  Dalam  Hukum  Pidana Indonesia.” Cita  Hukum ,  Nomor 2,  Volume  2  (Desember  2014):
256.
Juita  Damanik,  Margith.  “4  Kasus Penganiayaan Orang Tua Terhadap  Anak  Yang  Berujung Kematian,” Desember 2018. Kadir Muhammad, Abdul. Hukum Perdata  Indonesia .  Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993. Kivivuori, Janne. “Understanding Trends  in  Personal  Violence: Does Cultural Sensitivity Matter?,”  No.  1,  Vol.  43 (September 2014): 292.
KUHP,  Pasal  324  Ayat  1  dan  Ayat  2  § (n.d.).
“Lembar Fakta Dan Poin Kunci Catatan
Tahunan  (CATAHU)  Komnas Perempuan  2018,”  desember 2018. https://www.komnasperempuan. go.id/file/pdf_file/2018/SIARAN %20PERS%202018/Lembar%20 Fakta%20Catahu%207%20Maret %202018.

## Lionel  Laurika,  Andrew.  “Perlindungan
Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” Lex Crimen , No.2, Vol. 5 (February 2016): 34. Nafi.  “ Peran  Hukum  Adat  Dalam Penyelesaian  Kasus  Kekerasan Perempua.” Jurnal  Hukum  Dan Pembangunan  Tahun  Ke-46 2 (June 2016): 244.
———.  “Peran  Hukum  Adat  Dalam Penyelesaian  Kasus  Kekerasan Perempuan”, Jurnal  Hukum  Dan Pembangunan  Tahun  Ke- 46,” No.2, June 2016, 248. Nawawi  Arief,  Barda. Bunga  Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep  KUHP  Baru .  Jakarta: Kencana, 2017.
Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga,  Pub.  L.  No.  Undang- undang  Nomor  23  Tahun  2004, Pasal 1 ayat (1) (n.d.).
penghapusan  tindak  kekerasan  dalam rumah tangga, Pub. L. No. No 23 Tahun 2004, Pasal 5 (n.d.).
Perkawinan,  Pub.  L.  No.  UU  No.  1
tahun 1974 (n.d.).

## Volksgeist

## Prasabha Wirawa, Juno. “Perkembangan
Masyarakat Hukum Adat Sedulur
Singkep (Samin) Di Jawa Tengah.” Fakultas Hukum,
Universitas  Jendral  Soedirman ,
n.d., 9.

## Rosyid,  Moh.  “Perkawinan  Samin  Dan
Dampaknya  Pada  Satatus  Anak
Dan Perempuan.”
Kafa’ah Journal , 1, 8 (2018): `116. Saaepudin Jahar, Asep, Euis Nurlaelawati,  and  Jaenal  Aripin. Hukum  Keluarga,  Pidana  & Bisnis Perundang-Undangan
Indonesia,  Fikih,  Dan  Hukum
Internasional .  Jakarta:  Kencana Prenadamedia Group, 10.

## Sabardi,  Lalu.  “Kontruksi  Makna
Yuridis Masyarakat Hukum Adat Dalam  Pasal  18B  UUDN  RI
1945  Untuk  Identifikasi  Adanya Masyarakat Hukum Adat.” Jurnal Hukum Dan Pembangunan  Tahun  Ke-43 No.
2 (June 2013): 173. Scott,  James  B.  “The  Legal  Nature  of International  Law.” Columbia Law  Review ,  No.2,  Vol.  5 (February 1905): 130. Siti Soetami, A. Pengantar Tata Hukum Indonesia . Bandung: Eresco,
1992.
Sri.  P,  V.  Indah,  and  Lestari  Puji.
“Masyarakat Samin Ditinjau Dari Sejarah Dan Nilai-Nilai Pendidikan  Karakter,”  No.  1, Volume 13 (September 2017). Suprayogi. Pendidikan Pancasila . Semarang: UNNES Press, 2018.

## Susylawati,  Eka.  “Eksistensi  Hukum
Adat  Dalam  Sistem  Hukum  Di Indonesia”,  ,  Vol.  4,  No.” Al- Ihkam 4, no. 1 (June 2009). Triwulan  Tutik,  Titik. Hukum  Perdata Dalam  Sistem  Hukum  Nasional . Kencana, 2015.
UUD 1945, Pasal 28 § (n.d.). Wulandari, Dewi. Hukum Adat Indonesia-Suatu Pengantar .
Bandung:  PT  Refika  Aditama,
2016.