JURNAL  LEGALITAS  VOLUME 2 NO.T, FEB 2OOg

## KEJAI{ATAN  INTELEKTUAL
DALAM PERSF'EKTIF' I(EMERDEKAAN
Abstarct
Ike  fundamental nature Jrom independence  is freedom  by esteemmg others independence. Freedom,  not as of our eye ire /ree iniependenced from all kind of coloniqrisation and iiscrimination,  bur varie from an indepe-ndence  would far more means if we to ret others "M ;;; lnioy ni.s
own freedom, do not disturb it, more than anything erse by seize'its the rights.
Independence qt conceptuar rever, analogt crs q situqtiort,  where we fe-el independent,feel secure, andfree does oi-something  according to our desires, free articulated^qs_free holding  responsible, so ttat tttereoy'witt  not bother independence of others with our fre;dom.
Kat a K u n ci : Kej a ha tan Int e I e hu a l, ke b e b as a n, ke m e rde kaa n

## Pendahuluan
Bangsa Indonesia sebagai  bangsa -. ang heterogen  dan majemulq yang sangat menjunjung  tinggi plural isme, .li.lbrensiasi, serta menempatkan .i:sparitas sebagai bagian dari :udaya,  adalah konsep yang ::rterima dan menjadi anatena  pada ::asyarakat kita. pernyataan ini sedrkit  ada benarny4 fakta sejarah ::embuktikan, dari sisi historisny4 "'am kemerdekaan yang tengah kita .-:rup dan nikmati hari ini, adalah ::ah manis dari hasil  keberagaman.
Tentulah masih jelas dalam -jatan kit4 spektrum  perjuangan
a!;ii]lia:a,: i:.ii.-,'l
meraih sebuah kemerdekaan, adalah holistisitas  para pahlawan,  bisa kita sebut seperti itu, yang berasal  dari setiap  sudut  dan pelosok di Negara Indonesi4 dari Sabang sampai Merauke, dengan tidak memper- dulikan segala tetek bengek identitas hheren. Satu tekad merek4 meraih sebuah  kemerdekaan.
Satu lagi  realitas sejarah,  bahwa kemerdekaan Negara Indonesia adalah hasil jerih payah dan kolaborasi dari seluruh masyarakat Indonesi4  yang berasal dari berbagai latar belakang, suku, agama- ras,  dan
OIeh:  Rosma Kadir
JURNAL  LEGALITAS  VOL(A4E 2 NO.1, FEB 2OO9
juga budaya. Yang dengan menge- sampirrgkan segala background prirnordial  tersebut, berusaha menyatukan jiwa dan juga raga  demi mencapai kemerdekaan yang telah begitu  lama di damba.
Berbicara mengenai kemer- dekaan, kita diperhadapkan dengan berbagai pertanyaarl apakah kita telah  benar-benar  merdeka? Seperti apakah kemerdekaan itu? Apa indikator dari kemerdekaan?  Apakah kita betul merasa telah merdek4 sementara ada sebagian dari masyarakat kita yang merasa  tidak benar-benar merdek4 ketika hak- haknya sebagai individu di rampas, di intimidasi,  di diskriminasi serta di zalimi. Bahkan untuk mem- pertahankan sesuatu yang benar- benar miliknya dia harus berjibaku dengan  sistem.
Melihat realitas ja*ak ini, sepertinya kita perlu meneropong kembali terminologi dan henneneutika  sebuah kemerdekaan,
arti dan juga nilai-nilai yang tekandung didalamny4 sehingga tidak  terjadi misinterpretasi terhadap kemerdekaan, lebih dari itu kita dapat menempatkan kemerdekaan pada proporsi dan koridor yang tepat.
Kemerdekaan pada tataran konseptual,  dianalogikan sebagai suatu  keadaan,  dimana kita merasa independen, feel secure, dan bebas melakukan  segala sesuatu sesuai
keinginan kita, walaupun  bebas di sini diartikulasikan sebagai bebas
yang berlanggung jawab, sehingga dengan demikian kita tidak akan pula mengganggu  kemerdekaan  orang lain dengan  kebebasan kita.
Akan  tetapi  bukan permasalahan itu yang akan kita bahas dan diskusikan, yang  menjadi main point di sini, adalah  kemerdekaan dalam artian  yang sebenamya {The Real Fre e dont),  kemerdekaan  yang hakiki, yang akan menempatkan kita sebagai manusia pada finahnya, dimana ketika kita ditakdirkan sebagai makhluk ciptaan  hrhan, maka  dengan sendirinya ada banyak hal yang  ikut melekat  pada fitrah kita, salah satunya adal ah kemerdekaan.
Di dalam konteks kemerdekaan secara parsial, ada hal yang  patut  di telaah lebih dalam lagi, khususnya di dalam kultur masyarakat kita. Indonesia yang di kenal dahulunya, sebagar Negara yang berlatar belakang budaya yang begitu kental dengan  nuansa religius, saling menghargai, jrga memiliki rasa simpati dan empati sesamanya, adalah mungkin  epilog lama yang telah usang  dan  berkarat.
Streotype basi itu tidak pernah terdengar lagi di zatrranpenetrasi  dan dominasi kapitalisme yang semakin membumi,  roh kapitalisme  telah ikut menginjeksi moral, mental, dan mindset masyarakat Indonesi4
JURNAL  LEGALITAS  VOL(WIE 2 NO.1, FEB 2OO9
sehingga mendobrak segala antitesa :entang kultur yang selama ini renjadi image bangsa kita di mata iunia.
Apakah krisis multidimensi yang :rendera  bangsa ini, telah pula ikut
:-iengepiderni pada hal-hal yang ::rsifat mikro, seperti kultur?  Kita .:tenak bisa berhipotesa dan
--.eneinterpretasikan bahwa ada
,:buah hal baru yang menggejala
: 'da bangsa kit4 yang bisa kita :::lakafl sebagai krisis kultural. --*\xp aneh memang, harusnya
"-ltur bisa digunakan sebagai  media ::rg bisa mereduksi berbagai
:.:soaian  kompleks krisis yang ::iepanjangan ini, bukan malah -:r;iptakan satu model krisis baru. :-::,Ia kultur saja yang notabenenya .-.'ah ideologi bangsa kit4 telah ,-: terkikis  oleh sebuah  peradaban, : .=:rmana nantinya dengan
:: . :lematika lainnya yang jauh lebih . .:pleks dari itu, yang bukan -.-:pal<an  bagian dari ideologi kita?
.''.:bannya  adalah sangat jelas
:j',,. a akan lebih parah, tentunya . . irdali ingin dikatakan mati dan ::r.-bUL
3elaliangan ini sudah sangat .j::.J terdengar lagi, cerita indah
:- ::rJ gotong  royong, saling
-;--:3nru. dan juga keperdulian ."..-. kalaupun  ada yang berniat -':--r3:rlu itu sekedar lip service ..::::.1- bahkan yang lebih  fatal  lagi
bantuan yang diberikan dijadikan sebagai alat kepentingan, dengan kedok keperdulian sosial.
Sudah lunturkah kultur sosial, yang sebelumnya begitu mengakar pada kepribadian masyarakat Indonesia? ataukah ini sebuah transformasi kultur?, yang tererosi oleh gempuran  kapitalis-imperialis yang sejak awal memang meng- inginkan pesaingnya untuk benar- benar mati, dengan demikian memuluskan jaiarrnya rintuk masuk. Atau mungkin inilah wajah baru kultur lndonesia hari ini, sesuatu yang mungkin tak akan pernah terbayangkan oleh para pendahulu kita. Sebuah eyolusi besar pada kultur  kita, seakan menjadi pelengkap cerita sedih tentarg Indonesi4 di antara begitu banyak cerita-cerita sedih lainny4 yang berawal dari tonggak peradaban reformasi  ditancapkan, tidak ada yang salah  dengan  reformasi, yang salah mungkin pengejewantahan akan arti reformasi itu sendiri. Hari  ini kejahatan dan kriminalitas sepertinya bermeta- morfosa dengan tampilan yang  jauh lebih santun,  kejahatan tidak lagi pada bentuk  radikalitas  dan ekstrim semat4 tetapi juga ada  pada dimensi yang cukup intelek (Sofi Crime), walaupun tidak meninggalkan  jenis kejahatan refresif yang terus mewarnai  perjalanan hidup bangsa Indonesia. Kejahatan kera putih
JURNAL IEGALITAS VOLUME 2 NO.T, FEB 2OO9
(White Collar Crime), manipulasi, plagiarisme adalah sebagian  jenis yang  bisa di identifikasi sebagai
kejahatan intelek,  kejahatan ini terus berkernbang dan  telah menemukan jati dirinya di lndonesiq bahwa Indonesia  merupakan ekosistem terbaik di duniq sebagai tempat pengembang biakan  kejahatan ini. Indikatomya adalah bahwa dalam k-urun sembilan  tahrur eta reformasi, tidak ada signifftansi di dalam proses mereduksi berbagai persoalan kejahatan yang kita hadapi, justru dalam  masa ini kejahatan seakan lebih eksis, melebihi masa sebelum reformasi, sekali lagi tidak ada yang menyalahkan reformasi, sistem yang ada dalam proses rekonstruksi  bangsa inilah, yang belum cukup mempuni untuk dianggap sebagai sebuah alat reformasi  yang  ideal.
Korupsi hari ini telah menjadi sebuah life style masyarakat kit4 padahal kita tidak sadar ata,u mungkin juga sadar tetapi tidak mau perduli, bahwa kita sedang menginkubasikan jenis penyakit moral ini, yang  sedikit  demi  sedikit akan menggerogoti  bangsa, sampai suatu saat penyakit ini akan benar- benar membunuh kita secara perlahan, hingga suatu  saat meng- hantarkan bangsa ini pada kehancuran sistem  secara funda- mental. Korupsi merupakan hal yang lumrah  bahkan  menjadi trend pada
masyarakat kit4 sistem birokrasi  kita memberikan celah yang begitu besar kepada partisipan untuk meman- faatkan dan mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Korupsi  seperti air bah, yang menghantarn segala sesuatu di sekitarny4 korupsi mewabah  dari bofiom up hngga top down, dari pedesaan sampai perkotaan, dan bahkan ada kecen- derungan korupsi dilakukan secara berjamaah, euforia ini seperti elegi merdu  yang  melenakkan  bangsa kita. Setali tiga uang  dengan per- soalan korupsi, masalah plagiarisme dan manipulasi pun semakin  marak bahkan terus eksis, masalah pembajakan bukan merupakan  hal yang baru lagi bagi kita, orang dapat dengan mudahnya  membajak  hasil ka.ya  orang laiq dengan tanpa merasa  bersalah. Adalah sebuah kewajaran apabila tidak merasa bersalah, karena  sistem regulasi dan supremasi hukum kita terlalu lunak, bahkan cenderung fleksibel, tergantung kepentingan  siapa  yang dihadapi.
Prurdemikian  dengan proble- matika  manipulasi, dengan  lembaran rupiah misalnya, kita dengan mudahnya, dapat  membeli gelar doktor, gelar yang seharusnya dipertanggung jawabkan dihadapan masyarakat, akan tetapi karena terstimulus oleh  dominasi  keinginan hedonis, kita dengan entengnya  dapat menepikan  masalah moral.

## JURNAL  LEGALITAS  VOLUME
2 NO.], FEB 2OO9
Masalah-masalah yang di elaborasi diatas, adalah bagian  kecil dari begitu kompleksnya persoalan kejahatan intelektual yang meling- k pi bangsa ini, tetapi terkadang sistem kita tidak mengkategorikan hal tersebut sebagai bagian dari :Lndakan kriminalitas.
Sistem  lebih cenderung remvonis  maling  ayam sebagai
!-'orang penjahat, yang harus :ruebuki, dibandingkan dengan :ienyeret  koruptor ke pengadilan, :adahal jelas-jelas seorang koruptor :-erugikan Negara miliaran rupiah, ::bandingkan maling ayam yang .:harga  lima puluh ribuan. Hal yang juga patut  dicermati --:,fi$'a kejahatan intelektual ber- :.;.. css negatif pada masyarakat :;:ara umlun, karena kejahatan ini :..Jara sistematis merusak tatanan
,-:sistem di dalam  masyarakat, kita :. lj'r dengan sengaja merampas
' ::rerdekaan  orilng lain,
- :r:rerdekaan untuk hidup tenteram ::::an perekonomian yang cukup, ".:.: a perlu berpikir lagi, besok  akan - r,:I apa.
- andasan Teori
:-:.-.mans (1967  : 60), mengatakan: ". :::a sosial dan norrna  kelompok
-: na:ti memaksakan kecocokan ":--:iu terhadap banyak orang. : : !,:.lann\.a bukanlah memaksa; - :,'. . ju harus menyesuaikan  diri,
" : nereka berbuat demikian,
karena  mereka mendapatkan keuntungan dengan menyesrraikan diri itu yang  menjelaskan pengaruh perilaku yang dianggap meng- untungkan".
Jamil  Salmi (2003: 38), mengatakan bahwa "Kekerasan alienatif merujuk  pada pencabutan hak-hak individu  yang lebih tinggi, misalnya hak perkembangan emosional, buday4 atau intelektual".
Secara pragmatis apa yang Ci urai di atas akan menghantarkan kita pada pemahaman kompleks sebuah  ke- kerasan, yang merupakan redefilisi lanjut tentang  kejahatan, kejatratan dianalogikan  secara  sederhan4 dan bukan menyederhanakan kejahatan. Untuk  lebih  jelasny4 kita mengerucutkan  pembahasan ini pada beberapa  bagian  sebagai berikut:
Kemerdekaan Hakiki Dimensi mengenai kejahatan intelektual dapat merampas kemerdekaan orang lain seperri  yang di bahas pada ulasan awal penulisan ini, adalah pernyataan yang ada benarnya. Bahwa  penyakit moral seperti korupsi yang telah cukup kronis melanda Negara kit4 mengakibatkan penderitaan pada sebagian besar masyarakal dan juga excess buruknya akan berpeluang merusak  semua sendi sistem yang ada di negara kit4 contohnya saja krisis multidimensi yang
berkepanjangan furi, salah satu
JURNAL  LEGALITAS  YOLL]ME 2 NO,], FEB 2OOg
indikatornya  adalah disebabkan oleh masalah korupsi.
Lebih parah lagi, implikasi buruk ini sangatlah merugikan ralyat kecil, mengapa rak-yat kecil? Karena kurang lebih 40 7o masyarakat  kita adalah kaum yang termarjinalkan, logikanya  dan 220 juta penduduk Indonesia (53,24 o/o), sekitar 88 juta (24, 2 %) pendudukrya hidup di barvah garis kemiskinan. Sebuah populasi yang tentunya  besar pada sebuah  Negara yang  katanya gemah ripah loh djinowi.
Rakryat kecil adalah sistem  yang paling dirugikan  ketika korupsi terus berlangsung, karena seharusnya Negara  sebagai sistem  terbesar di dalain tatanan berkehidupan dan berkebangsaan memiliki tanggung jawab absolut untuk mensejah- terahkan rakyatny4 akan tetapi lilitan korupsi yang  begitu kuat, membuat Negara hanya  ikut-ikutan prihatin, padahal yang dibutuhkan
masyarakat kita bukan bentuk simpati semu, tetapi sebuah way out yang dapat  menyelamatkan mereka dari nestapa akut yang berkepan- jangan.
Deduktifitasny4 korupsi me- miliki andil  yang  cukup besar  dalam merampas kemerdekaan  orang lain, kemerdekaan dari  rasa adil, kemerdekaan unhrk hidup ber- kecukupan, dan juga kemerdekaan unhrk menikmati hasil kekayaan alam, bangsa ini. llasalah
plagiarisme dan manipulasi,  juga cukup mengemuka belakangan  ini, balrkan Negara  Indonesia disamping cukup populis dengan  korupsiny4 juga dianggap  sebagai Negara pembajak  terbesar di dunia, sebuah apresiasi yang  cukup ironis terhadap Negara kita.  Dimana-mima kita dapat menjumpai hasil karya orang lain dibajak, dilegitimasi dan dipublikasikan  sebagai hasil karya sendiri, dan juga keuntungannya dikeruk sendiri. Padahal  secara tidak sadar, bahwa perbuatar tersebut telah mengangkangi  hak-hak orang lain, kemerdekaan orang lain, orang yang seharusnya berhak men- dapatkan hak-haknya akhirnya tersubordinasi karena tindakan kriminalitas  ini.
Hal yang patut juga  diseriusi yang koheren dengan kejahatan intelek'tual ini adatah masalah manipulasi, manipulasi  sudah ada sejak dahulu di dalam kultur maqyarakat lndonesi4 bahkan mungkin  telah menjadi  tradisi. Di mana orang bebas meniru dan memalsukan apa  sEa sesuai keinginan  dan  kebutuhanny4 orang berhak memanipulasi  segala se- suatunya untuk mencapai tujuannya. Tanpa perlu  memperdulikan hak-hak orang lain, yang terpenting tujuannya tercapai, bagaimanapun  mediaxya.
Suatu pernyataan yang cukup kontraproduktif, bagaimzr:na mungkin kita dapat meraih apa  yang
JURNAL  IEGALITAS  VOL(A4E 2 NO,], FEB 2OOg
kita inginkan dengan tanpa sebuah usaha yang tough dan halal. Sekali iagi demi alasan kepentingan,  konsep
seperti ini dapat terterima di dalarn
-ilstem kita. Kemerdekaan memang :rasih terasa jauh dari harapan,
',alaupun kita hidup sebagai  bangsa ..3n9 merdekq akan tetapi .:sungguhnya kita belum benar- :nar merdeka dalam artian yang s:benarny4 masih banyak ":.:-qvarakat  bangsa ini yang terus ::pasung  dalam belenggu  dan tirani ) siem, dan juga masih terlalu banyak :. artara kita yang hak-haknya  di r:rlri oleh konsep egaliteranisme i:-tr
R.egulasi Premafur
Tidak bisa  dipungkiri bahwa
- : :unekatnya jurnlah kejahatan  yang
- ::enrifikasi sebagai kejahatan :::lektual adalah  bersumber dari :::fur.a produk  hukum kit4 sistem :::-:.dang-undangan hukum yang
: -1 di Negara kita masih terlalu -.; r- sehingga memungkinkan - . -.;pi oleh kepentingan- , ;:.:iLngan tertentu. Lebih parah
: r-  rir sistem hukum yang rapuh :::i:Jt. di guide oleh safu kekuatan
- =- s:hLngga menjadi kuat dengan
. -; !r:pS1. kekuatan baru tersebut ' :: :enntegrasi dengan sistem
'-.. -:: llta^ dan ikut bersama  dalam - ,-:- I *r.r segala policy bahkan :- - rsr Sepertrnya asas balas  budi - -;:'adr ha1 yang tidak terlalu
mengagetkan lagi, apakah begitu mudahnya kita bisa  menyetir dan mengatur sistem hukum kita? Realitas memang membuktikan seperti itu, bahwa seseorang yang memiliki power bisa mengafur bahkan mengendalikan apapun, termasuk produk hukum Kalaupun tidak dapat mengintervensi sistem hukum,  setidaknya dapat berkompromi  dengan sistem  hukum tersebut.
Adalah sangat wajar jika ada yang berpendapat seperri itu, sistem hukum di Negara kita itu liquid seperti air, dia alian mengikuti bentuk wadah,  tergantung  bagaimana wadah  tersebut bisa membentuknya. Sehingga memungkinkan banyak sekali pembenaran-pembenaran konsensus yang akan  berpihak pada kepentingan, pun demikian masih harus melalui  tahapan seleksi, mana yang akan dijadikan kepentingan prioritas dan mana yang bukan, jadi gamblangnya  kepentingan adalah peflentu takdir  hukum kita. Disamping itu sistem regulasi kita  belum cukup mengakomodir  semua aspek yuridis di dalam  Negara ini, produk yang merupakan warisan kolonial Belanda ini terlalu  uzur dan  ndak up to date dalam  menjawab peradaban,  banyak sekali kasus yang zarnan  dahulunya tidak terdeteksi sebagai sebuah tindakan kriminal, sekarang malah hadir dalam berbagai bentuk.
JURNAL  IEGALITAS  VOLUME 2 NO,I, FEB 2OO9
Mungkin zatTtafl dahulu peradaban bangsa ini masih terlalu suci dan belum terkooptasi oleh pengaruh buruk imperialisme, sehingga rasanya tidak  perlu membuat perangkat hukum yang  berlebihan.
Aturan perundang-undangan hukum di Negara  Indonesia banyak sekali menimbulkan dikotomi interpretasi, sehingga mengakibatkan pelaku  kejahxan dapat dengan mudatrrya berkelit dengan alasan berkiblat pada hukum itu sendiri jug4 karena aturan-atuan yang ada hari ini tidak cukup rigid dan mengikat sistem didalanmya menjadi sebuah  aglomerasi absolut, yang nantinya akan menernpatkan produk tersebut pada rel yang  benar. Perangkat hukum yang lemah dan cenderung tidak bisa berkutik ini, menyebabkan partisipan kriminalitas memiliki celair  untuk rnengaliali aturan hukum dan mernbuat  pembenaran tersendiri, orang akan dengan mudahnya melakukakan  suatu  tindakan kriminal tanpa perlu memperdulikan benar dan salah, dan juga dapat merugikan orang lain atau tidak
Penegakan hukum di Negara ini seperti simalakam4 di makan ayah mati, tidak di makan ibu mati, entah  kepentingan siapa yang harus diprioritaskan Menegakkan supremasi hukum berarti akan berhadapan dengan sjstem, sementara di sisi lain apabila  tidak
ditegakkan akan sangat merugikan kepentingan  orang lain, lebih dari itu akan  menciderai produk hukum itu sendiri. Sebenarnya apabila kita fair dan ingin mengernbalikan  integritas produk hukum padajalur yang  benar, kita harus menempatkan segala sesuatunya pada proporsi yang sebenarny4 kita  tidak perlu memperdulikan kepentingan siapa yang harus didahulukan, yang terpenting adalah melihat dimensi dari perspektif permasalahan, walaupun nantinya kita akan berhadapan dengan sistem. Restrukturisasi sistem hukum adalah  sebuah kata kunci dalam mengatasi  persoalan ini, kita harus meredefinisi lagi arti dari kata hukum, dan menempatkannya sebagai institusi kelembagaan,  bukan orang per orang. selanjufirya  menata kembali sistem hukum itu menjadi jauh lebih absah serta kredibel, dan rasanya kita belum  terlambat untuk itu.

## Simpulan
Hakekat dari kemerdekaan, adalah merdeka  dengan menghargai kemerdekaan orang lain. Merdeka, bukan semata kita bebas merdeka dari segala bentuk kolonialisasi dan diskriminasi,  tetapi nilai dari sebuah kemerdekaan  akan jauh lebih  berarti apabila kita membiarkan orang lain juga dapat menikmati kemerde- kaanya sendiri,  bukan mengusiknya,
JURNAL  LEGALITAS  I/OLUME 2 NO.], FEB 2OO9
apalagi  dengan merampas hak- haknya.
Kejahatan intelekfual yang menjamur sekarang ini, adalah rmplikasi buruk sistem hukum kita
1'ang masih terlalu prematur, sistem hukum yang masih berpihak kepada pengusaha dan penguasa yang xrbanding  lurus dengan kepentingan.
Celah menganga dalam produk  hukum kita menimbulkan rerbagai  interpretasi jamak pada nas,varakat, orang senantiasa dapat
=engaburkan arti kriminalitas
Jengan pembenaran sendiri, karena ,3san  produk hukum itu sendiri. Dan
mungkin sedikit ada benarny4 karena terlalu lunak  dan fleksibelnya perangkat hukum icita sehingga memudahkan orang untuk mengintervensiny4 atau mungkin bisa saja peluang ini sengaja di buka unhrk membiarkan masuknya berbagai  kepentingan.
Kita tentunya tidak perlu terjebak pada euforia saling menyalahkan, dan mencari siapa yang  benar dan siapa yang salah. Akan  tetapi urgensi  yang harus  kita lakukan saat ini adalah segera menata kembali sistem  dan  perangkat hukum  kita  dalam format restrukfliri  sasi total.
JURNAL LEGALITASVOL(bIE 2 NO.I, FEB 2OO9
Daftar Pustaka
Anwar, Dewi Fortuna dkk. 2005. Konflik Kekerasan Internal. yayasan obor Indonesia.  Jakarta
Ginsberg, Morris, 2003. Keadilan d alam Masyarakat.  pondok Edukasi.  Jakarta
Harskamp, Anton van. 2005. Kon/lik-konflik Dalam llmu sosial. Kanisius. Yogyakarta
Nugroho, Fera M.A  dkk. 2004. Konflik  dan Kekerasan pada aras Lokal. Pustaka Percik. Turusan  Salatiga Oktober
futzer George - Douglas J. Goodman. 2003. Teori  sosiologi Modern prenada Media. Jakarta.
salmi, Jamil 2003.  Kekerasan dan  Kapitalisme. pustaka pelajar. yogyakarta. Indonesia
Salim,  Agus,  2002.  Perubohan  sosial sketsa teori dan ReJtet<si Metodologi Kasus Indonesia, PT.  Tiara  Wacana. Yogyakarta