JIGE 4 (1) (2023) 01-11

## JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION
ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jige

## PERLINDUNGAN  HUKUM  BAGI  PARA  PIHAK  YANG  DIRUGIKAN DALAM  BIDANG  PERTANAHAN  AKIBAT  PERISTIWA  BENCANA ALAM TERKAIT BERGESERNYA BATAS TANAH
Amirsyah 1 , Felicitas Sri Marniati 2 , Basuki 3
1,2,3 Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Jayabaya, Indonesia

## History Article
Article history:
Received Feb, 01, 2023
Approved Feb, 15, 2023

## ABSTRACT
Land  in  Indonesia  still  remains  but  its  use  is  increasing  and makes  the  value  of  land  prices  also  go  up,  so  it  often  causes conflict. Therefore, a complete settlement is needed that can be accepted by the litigants so that justice is created  between the litigants.  In  this  study  raised  two  problems,  namely  how  the legal consequences of natural disaster events that resulted in a shift  in  land  boundaries  and  how  the  legal  protection  for  the injured  parties related to  the shifting of  land  boundaries?.  The method  used  is  a  normative  juridical  research  method  that initiates  the  collection  of  legal  materials  carried  out  by identifying  and  inventory  of  positive  legal  rules,  researching library  materials  (books,  scientific  journals,  research  reports), and other sources of legal materials relevant to the legal issues under  study.  The  results  of  this  study  suggested  that  the  land shifted boundaries that can not be proved again because of the physical  data  is  lost,  so  it  is  no  longer  in  accordance  with  the physical data and juridical data as a strong evidence, it can solve the  problem  with  physical  evidence  and  non-physical  in  court and outside the court as UUPA and PP No. 24 of 2007 on Land Registration.  However,  in  Article  43  of  the  regulation  of  the Minister  of  Agrarian  Affairs  and  Spatial  Planning  /  head  of  the National Land  Agency of  the Republic of Indonesia number  21 of 2020 concerning the handling and settlement of land cases is a  form  of  legal  protection  against  the  community  regarding dispute  resolution  that  can  be  resolved  through  mediation  at the initiative of the ministry, Regional Office, Land Office and so on. ABSTRAK Tanah  di  Indonesia  masih  tetap  namun  penggunaannya  yang bertambah  dan  membuat  nilai  harga  tanah  juga  ikut  naik sehingga  seringkali  menimbulkan  konflik.  Oleh  karena  itu diperlukan penyelesaian secara tuntas yang dapat diterima para pihak yang berperkara sehingga tercipta keadilan diantara para

## Keywords:
Legal  protection,  land boundaries,
natural disasters
Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Yang Dirugikan Dalam Bidang Pertanahan Akibat Peristiwa Bencana Alam … -  2
pihak  yang  berperkara.  Dalam  Penelitian  ini  mengangkat  dua permasalahan,  yakni  Bagaimana  akibat  hukum  peristiwa Bencana alam yang mengakibatkan pergeseran batas tanah dan Bagaimanakah  Perlindungan  Hukum  Bagi  Para  Pihak  Yang Dirugikan  Terkait  Bergesernya  Batas  Tanah?.  Metode  yang digunakan  adalah  Metode  Penelitian  Yuridis  Normatif  yang memulai Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara  mengidentifikasi  dan  menginventarisasi  aturan  hukum positif,  meneliti  bahan  pustaka  (buku,  jurnal  ilmiah,  laporan hasil penelitian), dan sumbersumber bahan hukum lainnya yang relevan  dengan  permasalahan  hukum  yang  dikaji.  Hasil  dari penelitian  ini  mengemukakan  Bahwa  tanah  yang  bergeser batasnya  yang  tidak  dapat  dibuktikan  kembali  data  fisiknya karena sudah hilang, sehingga tidak sesuai lagi dengan data fisik maupun  data  yuridis  sebagai  alat  bukti  yang  kuat,  maka  dapat menyelesaikan  permasalahannya  dengan  bukti-bukti  fisik maupun  non  fisik  di  pengadilan  maupun  diluar  pengadilan sebagaimana  UUPA  dan  PP  Nomor  24  Tahun  2007  tentang Pendaftaran  Tanah.  Namun  Dalam  Pasal  43  Peraturan  Menteri Agraria  dan  Tata  Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan  Penyelesaian  Kasus  Pertanahan  merupakan  bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat tentang penyelesaian sengketa yang dapat diselesaikan melalui mediasi atas  inisiatif  kementerian,  kantor  wilayah,  kantor  pertanahan dan lain sebagainya.
© 2023 Jurnal Ilmiah Global Education
* Corresponding author email: 2018010461037@pascajayabaya.ac.id

## PENDAHULUAN
Seiring  dengan  berkembangnya  kehidupan  manusia,  keberadaan  tanah  begitu  penting bagi kehidupan manusia, maka setiap orang akan selalu berusaha memiliki dan menguasainya. Dengan  adanya  hal  tersebut  maka  dapat  menimbulkan  suatu  sengketa  tanah  di  dalam masvarakat.  Sengketa  dan  konflik  merupakan  dua  hal  yang  secara  konseptual  berbeda  atau sama  dan  dapat  saling  dipertukarkan.  Sebagian  sarjana  berpendapat  bahwa  konflik  berbeda dengan  sengketa,  perbedaannya  terletak  pada  pengertian  konflik  yang  lebih  luas  dari  pada sengketa,  pihak  di  dalam  konflik  yang  belum  dapat  diidentifikasi  dengan  jelas  dan  istilah sengketa  lebih  relevan  dari  pada  istilah  konflik  di  dalam  kepustakaan  ilmu  hukum  (Takdir Rahmadi, 2014).
Tanah  di Indonesia  masih  tetap namun  penggunaannya  yang  bertambah dan  membuat nilai  harga  tanah  juga  ikut  naik  sehingga  seringkali  menimbulkan  konflik.  Oleh  karena  itu diperlukan  penyelesaian  secara  tuntas  yang  dapat  diterima  para  pihak  yang  berperkara sehingga  tercipta  keadilan  diantara  para  pihak  yang  berperkara.    Namun  bagaimana permasalahan  tanah  yang  tadinya  tidak  ada  permasalahan  menjadi  ada  permasalahan dikarenakan  faktor  yang  bukan  dikehendaki  oleh  manusia,  seperti  terjadinya  bencana  alam yang  memungkinkan  terjadinya  pergeseran  dan  pergerakan  tanah  dalam  suatu  objek  yang telah  jelas  sebelumnya.  Walau  ini  bukan  masalah  baru  tetapi  kepentingan  tersebut  telah menjadi  konteks  yang  akan  berkembang  menjadi  sebuah  masalah  baru  bagi  pemilik  atau penguasa tanah (Rahmat Sadeli Soebagia Soemadipradja, 2014).
Berbagai  macam  perubahan  tanah  pasca  bencana  alam  mengakibatkan  permasalahan tersendiri  contohnya  seperti  gempa  yang  menyebabkan  tanah  berubah  bentuk  fisik  tanah
meskipun  masih  terdapat  bukti  kepemilikan  dan  data  fisiknya,  abrasi  menyebabkan  tanah musnah hal ini menimbulkan hak milik atas tanah tersebut hapus, karena data fisik tidak dapat ditunjukkan,  sedangkan  tanah  yang  terkena  bencana  alam  tsunami  tanahnya  masih  ada. Namun, terdapat beberapa yang mengalami perubahan bukti kepemilikan tidak ada.
Sebut  saja  satu  kejadian  yang  masuk  kedalam  bencana  alam  adalah  tanah  longsor, Tanah  longsor  ini  merupakan  gerakan  tanah  berupa  perpindahan  massa  tanah  atau  batuan. Gerakan tanah dapat disebabkan adanya pengaruh gravitasi, arus air, dan beban luar. Gerakan tanah  terjadi  karena  adanya  gangguan  kesetimbangan  tanah  meliputi  gaya  penahan  ( shear strength )  dan  gaya  peluncur  ( shear  stress )  yang  bekerja  pada  suatu  lereng  (Putri,  A., Purwanto,  M.  S.,  &  Widodo,  A,2017).  Tingginya  tingkat  kerugian  yang  dialami  oleh masyarakat  selain  karena  besarnya  bencana,  namun  juga  dapat  disebabkan  kurangnya informasi  tentang  potensi  bencana  yang  terjadi  di  daerahnya.  Sehingga  informasi  mengenai potensi  gerakan  tanah  di  suatu  wilayah  sangat  diperlukan  karena  dapat  sebagai  pendidikan dasar  tanggap  bencana  bagi  masyarakat  sekitar.  Hal  ini  terjadi  karena  gerakan  tanah  yang hanya dapat diketahui dari karakteristik lapisan bawah permukaan berupa nilai regang geser tanah.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2007  tentang  Penanggulangan  Bencana, bencana diartikan sebagai berikut:
“Bencana  merupakan  peristiwa  atau  rangkaian  peristiwa  dan  mengganggu  kehidupan dan  penghidupan  masyarakat  yang  disebabkan,  baik  oleh  faktor  alam  dan/atau  faktor nonalam maupun faktor jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.”
Sehingga  memunculkan  permasalahan  yang  cukup  pelik,  Bagaimana  akibat  hukum peristiwa  Bencana  alam  yang  mengakibatkan  pergeseran  batas  tanah  ?  dan  Bagaimanakah Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Yang Dirugikan Terkait Bergesernya Batas Tanah?

## METODE PENELITIAN
Menurut  Aslichati  (2018),  Ilmu  pengetahuan  adalah  pengetahuan  yang  diperoleh dengan  cara  atau  metode  ilmiah.  Metode  ilmiah  yang  dimaksud  adalah  penelitian  yang dilakukan  dengan  prosedur  atau  langkah-langkah  baku,  yang  disebut  penelitian  ilmiah. Mengingat  pentingnya  penelitian  yang  mana  digunakan  sebagai  jalan  atau  proses  untuk melakukan  suatu  penyelidikan  terhadap  suatu  fenomena  atau  peristiwa  hukum  tertentu (Hartono, 2006). Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menemukan  kesesuaian  aturan  hukum  dengan  norma  hukum;  kesesuaian  norma  hukum dengan  prinsip  hukum;  dan  kesesuaian  tindakan  dengan  norma  hukum  atau  prinsip  hukum (Marzuki  2010).  Sedangkan  Teknik  Pengumpulan  Bahan  Hukum  dilakukan  dengan  cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal  ilmiah,  laporan  hasil  penelitian),  dan  sumber-sumber  bahan  hukum  lainnya  yang relevan  dengan  permasalahan  hukum  yang  dikaji.Analisa  bahan-bahan  hukum  dilakukan dengan cara melakukan penafsiran hukum (interpretasi) dan metode konstruksi hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Analisis  Akibat  hukum  Peristiwa  Bencana  alam  yang  mengakibatkan  pergeseran batas tanah
Hukum  agraria  merupakan hukum yang mempersoalkan masalah  pertanahan, atau sekumpulan norma yang mengatur hubungan orang dengan tanah, agar tanah bermanfaat bagi  kesejahteraan  manusia.    Aspek  hukum  agraria  meliputi  :  fungsi  tanah  bagi kelangsungan hidup, hakdan kewajiban terhadap kepemilikan dan pendayagunaan tanah, politik  dan  kebijaksanaan  pemerintah  untuk  mengatur  kepentingan  rakuatnya.  Topik
Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Yang Dirugikan Dalam Bidang Pertanahan Akibat Peristiwa Bencana Alam … -  4
hukum agraria pada dasarnya terkait dengan hubungan manusia dengan tanah, antara lain :  hubungan  orang  dengan  tanah  yang  dikuasainya,  hubungan  orang  dengan  masyarakat tempat tinggalnya dalam rangka pemanfaatan dan pendayagunaan tanah.
Kembali  ke  status  hukum  hak  atas  tanah  sebagai  akibat  hukum  suatu  peristiwa bencana  alam  sehingga  mengakibatkan  bergesernya  batas  tanah,  pada  dasarnya  status hukum  hak  akan  tanah  memberikan  kewenangn  kepada  orang  yang  berhak  untuk menggunakan  dan  mengambil  manfaat  dari  tanah  tersebut.  Ciri  khas  dari  hak  tersebut ialah pihak yang berhak untuk menggunakan dan memeperoleh manfaat dari tanah yang telah  dihakinya.  Hak  atas  tanah  adalah    penguasaan  hak  atas  bagian  luar  bumi  dan memberikan  kewenangan  pada  pemegang  haknya  bias  mempergunakan  tanah  yang dimaksudkan beserta bagian bumi air serta lingkup ruang yang ada diatasnya (Maria SW Sumardjono,2018).
Status dapat diartikan sebagai suatu kedudukan orang dalam kelompok masyarakat. Sedangkan  kedudukan  dalam  kelompok  masyarakat  merupakan  wadah  sesorang  untuk secara  wajar  didalam  masyarakat  melakukan  interaksi  bersama  orang  lain,  berintaraksi dalam  pengertian  pergaulan,  mendapatkan  hak-haknya,  serta  melaksanakan kewajibannya.  Status  ini  akan  berubah  ketika  adanya  akibat  hukum  pada  satu  kejadian yang terjadi akibat bencana alam.
Sebagaimana  yang  diungkapkan  R.Soeroso  Mengenai  akibat  hukum,  definisi sebagai  akibat  suatu  tindakan  yang  dilakukan  untuk  memperoleh  suatu  akibat  yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum.  Jadi  dengan  kata  lain,  akibat  hukum  adalah  akibat  dari  suatu  tindakan  hukum. Wujud  dari  akibat  hukum  dapat  berupa:  lahirnya,  berubahnya  atau  lenyapnya  suatu keadaan hukum, lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak  dan  kewajiban  pihak  lain  dan  Lahirnya  sanksi  apabila  dilakukan  tindakan  yang melawan hukum.
Pada umumnya dalam lingkungan masyarakat terdapat 3 macam kedudukuan yaitu :
a) Ascribed Status, merupakan kedudukan yang didapatkan oleh manusia sejak manusia itu  lahir  ke  dunia,  dalam  kedudukan  ini  masyarakat  tidak  melihat  adanya  suatu perbedaan kemampuan dan jiwa individu lain.
b) Achieved Status, merupakan kedudukan yang didapatkan dari pengorbanan, kegigihan atau  usaha untuk  memperoleh kedudukan tersebut,  yang sifatnya  terbuka  bagi  setiap orang, tergantung kemampuan setiap individu untuk mengejar apa yang ingindi tuju.
c) Assigned status  ,  kedududkan  yang  diperoleh  individu  berdasarkan  pemberian  dari orang  lain ,  dengan  demikian  golongan  atau  sekelompok  orang  tertentu memberikan kedudukan  kepada  sesorang  yang  telah  berjuang  dan  melakukan  pengorbanan  untuk mencukupi keperluan dan kepentingan masyarakat banyak.
Status  tanah  merupakan  penguasaan  tanah  yang  diberikan  kepada  seseorang  baik secara individu ataupun badan hukum. Status tanah sendiri dapat dibedakan berdasarkan cara perolehannya, antara lain :
1) Tanah  yang  diperoleh  berasal  dari  dari  negara,  yang  dimana  dalam  hal  terkait pemberianhakatas  tanah  ini  merupakan  tanah  yang  berada  dalam  penguasaannya langsung oleh negara yang diberikan kepada perorangan dan/atau badan hukum.
2) Tanah  yang  diperoleh  berdasar  dari  tanah  yang  sebelumnya  melekat  hak  tertentu, yangdimana  dalam  tanah  tersebut  telah  terdapat  hak-hak  yang  sebagaimana  tertulis dalam UUPA. Cara perolehannya dengan cara :
a) Pelepasan  hak  atau  pencabutan  hak  ini  dilakukan  dikarenakan  seseorang  atau sipemegang  hak  dalam  memenuhi  syarat  sebagi  pemegang  hak  telah  tidak
Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Yang Dirugikan Dalam Bidang Pertanahan Akibat Peristiwa Bencana Alam … -  5
memenuhi  syarat  lagi.  Pelepasan  hak  ini  merupakan  lepasannya  ketentuan hukum  yang  berada  pada  pemegang  hak  terkait  dengan  tanah  yang  dihakinya atau yang dalam penguasaannya.
b) Pembebasan hak atas  tanah,  adalah  salah  satu  cara  untuk  bisa  melepaskan  dari jeratan  hukum  yang  diantara  pemegang  hak  dan  juga  dengan  pihak  lain  yang memberikan ganti kerugian agar bisa menguasai tanah tersebut. Pembebasan hak atas  tanah  serta  pelepasan  hak  tanah  mempunyai  definisi  dan  pengertian  yang serupa  akan  tetapi  dikaji  secara  seksama  ada  sedikit  perbedaan  antara pembebasan  hak  atas tanah.  Pembebasan untuk hak  atas  tanah  bisa  dilihat  dari siapa  yang  mempunyai  tanah.  Pelepasan  hak  atas  tanah  dilakukan  jika  negara memerlukan  tanah  itu  untuk  digunakan  demi  kepentingan  umum.  Dalam  Pasal 27  UUPA,  semua  kepemilikan  hak  atas  tanah  dapat  diserahkan  kepada  negara secara sukarela apa bila dibutuhkannegara.
c) Pemindahan  hak  atas  tanah,  adalah  satu  perbuatan  hukum  yang  dilakukan pengalihannya  yaitu  dengan  caranya  adalah  mengalihkan  hak  atas  tanahnya untuk orang lain. Adapun cara pengalihannya yaitu dengan jual beli, atau tukar menukar, hibah atau yang lainnya.
d) Pencabutan untuk hak atas tanah yang sesuai dan tertulis di Pasal 18 UUPA yang menyatakan  tentang  kepentingan  umum  untuk  mencabut  hak  atas  tanah. Sehingga akan mencabut hak atas tanah untuk kepentingan umum sehingga pasal tersebut  digunakan  untuk  acuan  mencabut  hak  atas  tanah.  Maka  dengan demikian  bahwa  pencabutan  hak  atas  tanah  yang  digunakan  untuk  melakukan pencabutan  hak  atas  tanah  tidak  sembarangan  untuk  melakukan  hal  tersebut karena meemiliki acuan tersendiri.
e) Bersangkutan dengan peberian hak atas tanah, terdapat sebuah istilah yaitu satu bidang  tanah  kepada  perorangan  dan  juga  atau  secara  hukum  bersama  sebagai penerima  hak  bersama  yang  dimana  pemberian  pemberian  hak  atas  tanah tersebut  dilakukan  yaitu  dengan  satu  penatapan  pemberian  dari  hak.  Ada  juga istilah  untuk  pemberian  hak  yang  dengan  cara  kolektif,  merupakan  dari pemberian  hak  atas  tanah  sudah  terdapat  dalam  undang-undang  ataupun peraturan  pemerintah  yang  berlaku  sehingga  telah  diatur  bahwa  segala  proses dan  juga  tata  cara  pmeberian  hak  atas  tanah  yaitu  setelah  seseorang  mendapat hak  atas  tanah  diperoleh  setelah  seseorang  mengajukan  hak  atas  tanah  yang nantinya  akan  dibuktikan  dan  dikeluarkan  sertipikat  hak  atas  tanah  sehingga dalam aturan hukum yang resmi di Indonesia menurut undang-undang memiliki keabsahan  yang  resmi  dari  pihak  pemerintah  Indonesia.  Jadi  masyarakat  harus menuruti  yang  berlaku  di  Indonesia.  Jadi  masyarakat  yang  memiliki  hak  atas tanah memang harus memiliki izin resmi dari pihak badan pertanahan Indonesia dan  juga  pemberian  hak  atas  tanah  juga  terdapat  dalam  UUPA  terkait  dengan perundangan agrarian di Indonesia.
Terdapat  pula  dalam  ketentuan  yang  tercantum  dalam  ketentuan-ketentuan peralihanpasal  53ayat  (1)  UUPA  yang  dimana  menjelaskan  terkait  dengan  apa-apa  saja sifat  sementara  hak  tanah  dan  didalam  UUPA  sendiri  telah  menggolongkan  dan/atau pengkelompokan hak tanah menjadi haktanah bersifat mutlak dan hak tanah bersifat tidak tentu.
Untuk  menjaga  kemungkinan  segala  sesuatu  yang  akan  terjadi  terkait  status kepemilikan tanah, pemerintah menata dan menertibkan pemegang hak atas tanah dengan pendaftaran tanah. Peraturan Pemerintah Pendaftaran Tanah tidak akan lepas dari UUPA karena  merupakan  dasar  terbentuknya  Peraturan  Pemerintah  tersebut,  sebagai  jaminan
Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Yang Dirugikan Dalam Bidang Pertanahan Akibat Peristiwa Bencana Alam … -  6
kepemilikan  tanah,  tidak  hanya  dilihat  dari judulnya  saja  tetapi  bisa  kita lihat  daripasal demi  pasal  yang  mengatur  bidang  agraria  tersebut.  Tetapi  mengingat  sifatnya  sebagai peraturan dasar yang hanya memuat garis besarnya dan asas-asas nya saja. Pelaksanaan lebih lanjut tentang pendaftaran tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tanun 1997  tentang  Pendaftaran  Tanah.  Setiap  rakyat  berhak  dan  berkewajiban  mendaftrakan tanahnya,  peran  aktif  masyarakat  dalam  mendaftarkan  tanahnya  tersebut  memberikan bukti kuat untuk menguasai bidang tanahnya, karena namanya sudah tercantum di dalam surat  ukur  dan  buku  sehingga  diterbitkanlah  sertipikat  tanah.  Dengan  ini  berarti kekuasaan  memegang  hak  atas  tanah  sudah  melalui  jalur  hukum  yang  sah  dan mempunyai  kekuatan  hukum  yang  pasti.  Bahwa  hasil  pendaftaran  tanah  dirangkum  di dalam bentuk dokumen yang berisikan data fisik dan data yuridis bidang tanah. Apabila sewaktu-waktu hak atas  tanah  tersebut dapat  dijadikan  pegangan bagi  pihak  lain  dalam suatu transaksi.
Sebagai  akibat  Hukum  atas  bergesernya  batas  tanah  karena  bencana  alam  hingga mengindikasikan  kerugian  pada  pihak-pihak  tertentu  sudah  barang  tentu  Kepastian hukum  yang  yang  diinginkan  dari  penyelenggaraan  pendafatran  tanah  adalah  menuju  2 sasaran,  mengenai subyek dan objek hak atas tanah. Kepastian hukum mengenai obyek adalah terkait dengan keadaan tanah mengenai letak tanah, batas, panjang dan lebar tanah karena adanya bencana diluar dugaan manusia. Mengenai subjek terkait kepastian hukum dari  akibat  hukum  yang  terjadi  terhadap  seseorang  yang  memiliki  tanah.  Pendaftaran tanah menjadi suatu keharusan demikian pula terkait peralihan, hapusnya hak atas tanah dan pembebannannya harus didaftarkan Pasal 23 UUPA.
2. Pengaturan  Sanksi  Pidana  Dalam  Undang-Undang  Perpajakan:  Upaya Kriminalisasi Sebagai Akibat Diskresi Tanpa Batas
Bencana alam yang terjadi di beberapa daerah, yang mempengaruhi batas tanah dan sebagian bangunan yang berdiri diatas hak atas tanah. Dikutip dari pendapat ahli hukum agraria, tidak berarti korban bencana telah kehilangan hak milik atas tanah yang sebelum bencana  menjadi  milik  mereka.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tidak mengenal  penghapusan  hak  milik  atas  tanah  dikarenakan  terjadinya  bencana  alam. Kecuali  bidang  tanah  tersebut  tidak  musnah,  masih  terdapat  cara  yang  mungkin diupayakan (Bagus Rahmanda,2019).
Meskipun  dalam  UUPA  tidak  menyebutkan  secara  terang  bahwa  hak  atas  tanah hapus  karena  bencana  alam,  namun  UUPA  menjelaskan  bahwa  hak  atas  tanah  dapat hapus karena hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Agraria,  Pasal  27  menyebutkan  bahwa  Hak  Milik hapus apabila tanahnya jatuh kepada Negara dan tanahnya musnah, Pasal 34 menyatakan bahwa  Hak  Guna  Usaha  hapus  apabila  jangka  waktunya  berakhir,  dihentikan  sebelum jangka  waktunya  berakhir  karena  sesuatu  syarat  tidak  terpenuhi,  dilepaskan  oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir, diccabut untuk kepentingan umum, ditelantarkan dan tanahnya musnah. Sedangkan dalam Pasal 40 menjelaskan bahwa Hak Guna  Bangunan  hapus  karena  jangka  waktunya  berakhir,  dihentikan  sebelum  jangka waktunya  berakhir  karena  sesuatu  syarat  tidak  terpenuhi,  dilepaskan  oleh  pemegang haknya  sebelum  jangka  waktunya  berakhir,  dicabut  untuk  kepentingan  umum, ditelantarkan dan tanahnya musnah.
Menurut  Philipus  M.  Hadjon  sarana  perlindungan  Hukum  ada  dua  macam  yang dapat memberikan komulatif perlindungan yakni perlindungan  Hukum Preventif dimana subyek  hukum  diberikan  kesempatan  untuk  mengajukan  keberatan  atau  pendapatnya sebelum  suatu  keputusan  pemerintah.  Tujuannya  adalah  mencegah  terjadinya  sengketa. Dalam  hal  ini  proses  administratif  sehingga  para  pihak  mempunyai  bukti-bukti  otentik
yang  didapat  dari  olah  administratif  bagi  batas-batas  tanah  masing-masing,  sehingga ketika terjadi hal-hal yang diluar dugaan seperti bencana alam maka Perlindungan Hukum secara preventif ini dapat menjadi acuan yang dapat dipakai (Philipus M. Hadjon,2019).
Sementara  sarana  Perlindungan  Hukum  Represif  dalam  penyelesaian  sengketa dalam  hal  ini  telah  bergesernya  batas-batas  tanah  akibat  bencana  alam.  Penanganan perlindungan  hukum  oleh  Pengadilan  Umum  dan  Pengadilan  Administrasi  di  Indonesia termasuk  kategori  perlindungan  hukum  ini.  Prinsip  perlindungan  hukum  terhadap tindakan  pemerintah  bertumpu  dan  bersumber  dari  konsep  tentang  pengakuan  dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep  tentang  pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia diarahkan  kepada  pembatasanpembatasan  dan  peletakan  kewajiban  masyarakat  dan pemerintah.  Prinsip  kedua  yang  mendasari  perlindungan  hukum  terhadap  tindak pemerintahan  adalah  prinsip  negara  hukum.  Dikaitkan  dengan  pengakuan  dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak- hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.  Hal  ini  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/ Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2020  tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
Peraturan perundang-undangan  lainnya  yang  mengatur  tentang  hal-hal  yang dapat mengakibatkan  hapusnya  hak  atas  tanah  terdapat  dalam  Pasal  66  PP  Nomor  18  tahun 2021 menegaskan bahwa bidang tanah yang tidak dapat diidentifikasi lagi karena sudah berubah  dari  bentuk  asalnya  karena  peristiwa  alam  sehingga  tidak  dapat  difungsikan, digunakan, dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya, dinyatakan sebagai Tanah Musnah dan  Hak  Pengelolaan  dan/atau  Hak  Atas  Tanah  dinyatakan  hapus.  Kata  “HAPUS” mengerucut pada Hak Atas Tanah yang melekat pada bidang tanah yang telah dikatakan musnah,  dalam  hal  ini  dapat  diartikan  bahwa  pemegang  hak  atas  tanah  tersebut  telah kehilangan  haknya  atas  bidang  tanah  meskipun  pemilik  bidang  tanah  mempunyai  bukti kepemilikan.
Hapusnya hak atas tanah yang mengalami bergesernya batas tanah yang merupakan termasuk dalam bencana alam, seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa status hukum tanah  yang  terkena  bencana  hapus  karena  tanahnya  musnah,  tetapi  tidak  menutup kenyataan bahwa ada pihak yang dirugikan dengan hapusnya hak atas tanah tersebut dan pemerintah  secara  implisit  dalam  perundang-undangan  ikut  bertanggung  jawab  atas kesejahteraan  rakyat,  berkewajiban  memberikan  jaminan  atas  tanah  yang  musnah tersebut. Dalam Pasal 28 D dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar  jaminan  dan  perlindungan  atas  tanah-tanah  tersebut  sebagai  bentuk  perlindungan dari pemerintah.22 Dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menurunkan penjabaranya kepada Pasal 2 UUPA menjelaskan bahwa negara menjadi organisasi tertinggi dalam mengusai bumi,  air,  dan  ruang  angkasa  termsuk  kekayaan  alam  yang terkandung  didalamnya  dan Pasal 14 UUPA dijelaskan bahwa negara memberikan mandat kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur persediaan, peruntukkan dan penggunaan Bumi, Air dan Ruang angkasa untuk daerahnya (Maria, S.W. Sumardjono , 2018). Jika dipahami dari penjelasan di atas penulis  mengartikan  bahwa  negara  dan  Pemerintah  Daerah  berwewenang  untuk mengelola  daerahnya.  Sebelumnya  terjadinya  bencana  alam  yang  menyebabkan pergeseran batas tanah.
Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah menjadi kewajiban bagi negara, negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya dan yang menjadi bukti utama serta  memiliki  kekuatan  hukum  terkuat  terkait  hak atas  tanah yaitu  adanya
Sertifikat hak atas tanah yang dimiliki oleh para pemegang hak atas tanah, hal ini termuat dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
Melalui  Peraturan  Pemerintah  itulah  dilakukannya  pengukuran  ulang  atau rekonstruksi  batas  tanah pasca bencana alam terlebih dahulu perlu  dilakukan penentuan batas-batas  tanah  yang  ditentukan  oleh  pemilik  tanah  dan  para  pemilik  tanah  yang berbatasan  secara  langsung  dengan  tanah  miliknya,  hal  ini  dikenal  dengan  asas Kontradiktur  Delimitasi  ( Contadictorie  Delimitatie )  yaitu  sebuah  mekanisme  yang digunakan dalam Pendaftaran Tanah dengan mewajibkan pemegang hak atas tanah secara kontradiktur  atau  berdasarkan  kesepakatan  dan  persetujuan  pihak-pihak  yang berkepentingan,  yang  dalam  hal  ini  adalah  pemilik  tanah  yang  berbatasan  langsung dengan  tanah  yang  dimilikinya.  Setiap  perjanjian  berlaku  suatu  asas,  dinamakan  asas konsensualitas dari asal kata konsensus artinya sepakat. Asas konsensualitas berarti suatu perjanjian  sudah  dilahirkan  sejak  detik  tercapainya  kesepakatan,  perjanjian  sudah  sah apabila sudah sepakat (Ali Chomzah, 2013).
Pemasangan batas harus disaksikan oleh pejabat atau aparat yang mengetahui atau memiliki  daa  siapa-siapa  pemilik  tanah  yang  berbatasan.  Kantor  Pertanahan  tidak memiliki data pemilik tanah yang berbatasan bila tanah tersebut belum terdaftar pemilik tanah yang berbatasan yang dimiliki oleh Kepala Desa atau Kelurahan. Oleh karena itu pelaksanaan  asas  kontradiktur  ini  wajib  disaksikan  oleh  aparat  desa  atau  kelurahan. Dengan  demikian  patok  tanda  batas  tidak  diberi  tulisan  Badan  Pertanahan  Nasional karena patok tersebut bukan dipasang oleh Badan Pertanahan Nasional dan bukan milik Badan Pertanahan Nasional.
Asas  Kontradiktur  Delimitasi  dibuktikan  dengan  Surat  Pernyataan  yang  ditandai dengan  pemilik  tanah  dan  pemilik  tanah  yang  berbatasan  dan  oleh  Kepala  Desa  atau Kelurahan. Pada saat yang sama kontradiktur ini disepakati pada daftar isian yang dapat diperoleh  dari  Kantor  Pertanahan,  kedua  bukti  tertulis  ini  menjadi  syarat  untuk mengajukan pengukuran atau penetapan batas bidang tanah tersebut ke Kantor Pertanahan tidak akan  menerima  permohonan  pengukuran apabila  patok  tanda  batas  yang  dipasang belum  memenuhi  asas  kontradiktur.  Petugas  ukur  Kantor  Pertanahan  dengan  demikian melakukan  pengukuran  setelah  asas  kontradiktur  dipenuhi,  apabila  pada  waktu pemasangan  tanda  batas  diperlukan  pengukuran  maka  pengukurannya  bukan  dilakukan oleh petugas ukur Kantor Pertanahan.
Dengan dijadikannya Asas Kontradiktur Delimitasi sebagai tahap awal pengukuran, maka  setiap  pemilik  tanah  harus  terlebih  dahulu  memasang  tandatanda  batas  tanahnya sesuai  dengan  persetujuan  pihak-pihak  yang  berbatasan  dengan  tanahnya  dan  untuk merekonstruksi batas bidang tanah, data yang paling utama adalah data dari gambar ukur karena data tersebut berasal dari pengamatan di lapangan. Pengukuran ulang batas tanah yang tidak jelas atau hilang akibat bencana alam dapat dilakukan dengan adanya inisiatif dari pemilik tanah dengan mengajukan permohonan secara tertulis ke Kantor Pertanahan dan dilengkapi dengan bukti yang dimiliki yaitu sertifikat asli kepemilikan hak atas tanah atau fotokopi yang telah dilegalisir.
Dari dampak yang ditimbulkan oleh bencana alam gempa bumi tersebut tentu saja perlu adanya perlakuan khusus dalam melakukan pengembalian batas bidang tanah yang tidak  jelas  atau  hilang.  Dimana  rekonstruksi  batas  bidang  tanah  pasca  bencana  alam berbeda dengan rekonstruksi pada umumnya. Rekonstruksi batas tersebut dapat dilakukan dengan  cara  Pencarian  dan  Penetapan  Lokasi  Titik  Batas  Persil  di  Lapangan  dan Penentuan Koordinat Titik Batas Persil Tanah.
Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Yang Dirugikan Dalam Bidang Pertanahan Akibat Peristiwa Bencana Alam … -  9
Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dari sisi hukum dan penegakannya :
1. Hambatan  dalam  aspek  yuridis  Dalam  hukum  pastinya  terdapat  pelanggaran  dan keteledoran serta tidak dipatuhinya hukum tersebut yang menyebabkan tidak berjalan dengan baiknya hukum tersebut atau tidak sesuai seperti yang seharusnya. Hambatan yuridis yang berasal dari masyarakat atau pemilik hak tanah itu sendiri, yaitu tidak lengkapnya data-data tanah baik data fisik maupun data yuridis tanahnya. Data fisik seperti  :  surat  ukur,  gambar  situasi  dan  lain  sebagainya.Sedangkan  data  yuridis seperti : sertifikat tanah, surat kapling, surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah yang telah  diberi  pemerintah, akta  PPAT  dan  surat  bukti tanah  lainnya. Dan  masih adanya  sengketa  tanah  yang  dimilikinya  yang  belum  terselesaikan  dengan  pemilik tanah  yang  berbatasan  langsung.  Kurangnya  kelengkapan data-data  pertanahan  dari masyarakat  baik  data  fisik  maupun  data  yuridis  dalam  hal  ini  instansi  terkait memeriksa  kembali  semua  berkas  dan  memberikan  surat  pemberitahuan  kepada masyarakat  untuk  melengkapi  data-data  yang  kurang  dan  jika  memang  tidak  ada maka dibuatkan surat kehilangan dikantor kepolisian.
2. Hambatan  Dalam  Aspek  Non  Yuridis  Hambatan  dari  sisi  non  yuridis  yaitu  terkait dengan  kesadaran  masyarakat  akan  hukum  itu  sendiri  dimana  Masyarakat  belum memiliki  sertifikat  hak  atas  tanah.  Setelah  pasca  gempa,  masyarakat  sekitar  secara umum belum mengarah ke arah perlindungan mengenai batas tanahnya, dikarenakan masyarakat  masih  fokus  terhadap  penanggulangan  pasca  gempa  bumi  dan pembangunan tempat tinggal dan infrastruktur lainnya. Terkait dengan penyelesaian sengketa  batas-batas  tanah  yang  belum  memiliki  sertifikat  pihak  BPN  tidak  bisa melakukan  upaya  penyelesaian  sengketa  namun  masyarakat  yang  belum  memiliki sertfikat tanah tetap memiliki perlindungan hukum dikarenakan masyarakat tersebut memiliki bukti kepemilikan tanah.

## KESIMPULAN
Terkait tanah yang bergeser akibat bencana alam dalam UUPA ini tidak di atur lebih lanjut,  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pendaftaran Tanah merumuskan, sertipikat  merupakan  alat  bukti  yang  kuat  yang  memuat  data  fisik  dan  data  yuridis  sesuai dengan  data-data  pada  surat  ukur  maupun  buku  tanah.  Pendaftataran  tanah  sangat  penting untuk memperolehstatus hukum sehingga kepastian, jaminan dan perlindungan hukum dapat diperoleh  oleh  rakyat.  Bahwa  tanah  yang  bergeser  batasnya  yang  tidak  dapat  dibuktikan kembali  data  fisiknya  karena  sudah  hilang,  sehingga  tidak  sesuai  lagi  dengan  data  fisik maupun  data  yuridis  sebagai  alat  bukti  yang  kuat,  maka  dapat  menyelesaikan permasalahannya  dengan  bukti-bukti  fisik  maupun  non  fisik  di  pengadilan  maupun  diluar pengadilan.
Dalam Pasal 43 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2020  tentang  Penanganan  dan  Penyelesaian Kasus  Pertanahan  merupakan  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  masyarakat  tentang penyelesaian  sengketa  yang  dapat  diselesaikan  melalui  mediasi  atas  inisiatif    kementerian, kantor  wilayah,  kantor  pertanahan  dan  lain  sebagainya.  Pemerintah  memberikan  jaminan terhadap  tanah  yang  bergeser  batasnya  akibat  bencana  alam  melalui  Permen  tersebut. Tanggung jawab pemerintah terhadap warga negara yang terkena  dampak pergeseran tanah akbiat bencana alam dapat melakukan gugatan ke pengadilan dengan jalan dan syarat tertentu.

## DAFTAR PUSTAKA
Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Yang Dirugikan Dalam Bidang Pertanahan Akibat Peristiwa Bencana Alam … -  10
Ali  Achmad  Chomzah,  Hukum  Pertanahan  Seri  Hukum  Pertanahan  I-Pemberian  Hak  Atas Tanah Negara  dan Seri Hukum  Pertanahan II-Sertipikat Dan Permasalahannya, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2002.
A.P.Parlindungan,  Komentar  Atas  undang-undang  Pokok  agraria,  Mandar  Maju,    Bandung, 2018.
A.P.Parlindungan, Pendaftaran tanah di Indonesia, Mandar Maju, Cet.VIII ,Bandung , 2019. Aartje Tehupeiory, Pentingnya Pendaftaran Tanah, Raih asah Sukses, Jakarta,cet.I, 2012.
Ali  Chomzah,  Hukum  Pertanahan,  Seri  Hukum  Pertanahan  III  Penyelesaian  Sengketa  Hak Atas  Tanah  dan  Seri  Hukum  Pertanahan  IV  Pengadaan  Tanah  Instansi  Pemerintah, Prestasu Pustaka, Jakarta, 2013.
Alting,  H.  Konflik  Penguasaan  Tanah  Di  Maluku  Utara:  Rakyat  Versus Penguasa Dan Pengusaha. Jurnal Konstitusi, II(2), 2011.
Amiruddin  dan  H.  Zainal  Asikin,  Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum,  Cetakan  Keenam, Raja Grafindo Persada,Jakarta, 2012.
Atmosoedirdjo,  Prajudi,  Dasar-dasar  Ilmu  Administrasi,  Seri  Pustaka  Ilmu  Administrasi, Jakarta Conyers, Dana, Perencanaan Di Dunia Ketiga, Gramedia, Jakarta,2011.
Badan Pertanahan Nasional, Himpunan Karya tulis Pendaftaran tanah,, tanpa penerbit,  tth. Bagus Rahmanda, “Perlindungan Hukum Bagi Pengusaha Pemilik Tanah Akibat Musnahnya Tanah Akibat Bencana Alam Dan Kaitannya Dengan Pihak Ketiga”, Gema Keadilan Vol. 6  Edisi  1,  Juni  2019.  Bambang  Sunggono,  Metode  Penelitian  Hukum,  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
Binoto Nadapdap, Kamus Hukum Indonesia, Jala, Jakarta, 2007.
Boedi  Harsono,  Hukum  agraria  Indonesia  Sejarah  Pembentukan  Undang-undang  Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, 2018.
C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan ke Lima Belas ,Balai Pustaka, Jakarta, 2012. Dessy Trisilowaty, Analisis Berita Penyelesaian Ganti Rugi Korban Lumpur Lapindo, Jurnal Reformasi, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2012.
Eddy  Ruchiyat,  Politik  Pertanahan  Nasional  Sampai  Orde  Reformasi,  Alumni,  Bandung,
2014.
Irawan Soerodjo, Kepastian Hukum Atas Tanah, Arkola, Surabaya, 2002, hlm.54
JJH.Bruggink, Refleksi Tentang Hukum, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019,hlm. Maria, S.W. Sumardjono, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Cetakan Kedua, Kompas, Jakarta, 2009.
Mhd.  Yamin  Lubis  dan  abd.  Rahim  Lubis,  Hukum  Pendaftaran  Tanah,  Mandar  Maju  , Bandung, 2008.
Mukmin,   A.   ,   Manfaat   Sertifikat   Tanah   Sebagai   Upaya   Penertiban Administrasi  Di Bidang  Pertanahan. Yuriska:  Jurnal  Ilmiah  Hukum, 3(1), 2017.
Mukmin, A. ,  Manfaat Sertifikat Tanah Sebagai  Upaya Penertiban Administrasi Di Bidang Pertanahan.  Yuriska  :  Jurnal  Ilmiah  Hukum,  3(1),  2017,  hlm.  154. https://doi.org/10.24903/yrs.v3i1.192
Philipus  M.  Hadjon,  Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  Indonesia,  Sebuah  Studi  tentang PrinsipPrinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Surabaya, Bina Ilmu, 1985.
Putri, A., Purwanto, M. S., & Widodo, A., Identifikasi Percepatan Tanah Maksimum (PGA) dan  Kerentanan  Tanah  Menggunakan  Metode  Mikrotremor  di  Jalur  Sesar  Kendeng. Jurnal Geosaintis ITS 3(2), 2017.
R. Soeroso. Pengantar Ilmu Hukum. Sinar Grafika, Jakarta: 2019.
Rahmat  Sadeli  Soebagia  Soemadipradja,  Penjelasan  hukum  tentang  keadaan  memaksa, Nasional Legal Reform Program, 2014.
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, edisi. kesatu, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006. Siti Hidayatul Hidayah, Perlindungan Hukum di Negara Republik Indonesia, Surabaya, Pukad Hali, 2014.
Soedikno Mertokusomo, Hukum dan Politik Agraria, Karunika-Universitan terbuka,  Jakarta, 1988.
Takdir  Rahmadi,  Mediasi  Penyelesaian  Sengketa  Melalui  Pendekatan  Mufakat,  dalam Asmawati, “Mediasi Salah Satu Cara dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan”, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi, Maret 2014.
Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah.
Winarta,    F.    H.,  Hukum    Penyelesaian    Sengketa    Arbitrase    Nasional    Indonesia  dan Internasional. Sinar Grafika, 2012.
Wirjono Prodjodikoro, Azas  Azas  Hukum  Pidana  di  Indonesia, Bandung,  Refika Adhitama, 2003.
https://kamus.tokopedia.com/f/force-majeure/,  diakses  Tanggal  6  Januari  2023,  Pukul  10:51 WIB
https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli- lt63366cd94dcbc?page=2, diakses Tanggal 28 Januari 2023
Informasi  Perangkat  Desa  Brunosari,  2020,  https://kec-bruno.purworejokab.go.id/,  diakses Tanggal 28 Januari 2023.
Fitri  hidayat,  perlindungan  hukum  unsur  esensial  dalam  suatu  Negara  hukum, http://fitrihidayatub.blogspot.com/2013/07/perlindungan-hukum-unsur-esensial- dalam.html, diakses tanggal 27 Januari 2023.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945); Pokok Agraria (UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2015  tentang  Badan  Pertanahan Nasional;
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 34 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis penanganan dan penyelesaian masalah pertanahan
Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik Indonesia  Nomor  21  Tahun  2020  tentang  Penanganan  dan  Penyelesaian  Kasus Pertanahan.