Papua Journal of Diplomacy and International Relations Volume 1, Issue 2, November 2021 (121-136) DOI: 10.31957/pjdir.v1i2.1790 ISSN 2797-0957 (Online)

## Memahami  Konflik  Bougainville  di  Papua  Nugini:  Analisis Kronologi, Aktor, Motivasi dan Penyebab Konflik

## Paulus R.T. Paramma*       Maria Lewuk       Robinhot Sagala       Imelda Elosak
INSTITUSI / AFILIASI

## ABSTRACT
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, FESOSSPOL, Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, Papua, Indonesia.
The  Bougainville  civil  war  is  perhaps  the  most protracted  conflict,  attracting  attention  from  the PNG government and the international community.  This  article  aims  to  examine  the analysis  of  the  conflict  in  Bougainville  between 1988  and  1998,  thereby  lessons  learned  can  be taken  for  conflict  prevention  worldwide  today. This  study  used  a  model  analysis  approach introduced  by  Fisher  et  al.  and  popularized  by Lisa  Schrich,  namely  when  (timeline),  why (motivation),  who  (actor),  and  what  (cause  and effect). The results indicate: 1) PNG government failed to anticipate unexpected events; 2) several factors  contributed  to  the  Bougainville  conflict, including  the  division  of  the  colonies  and  the geographical  location  of  Bougainville,  cultural differences and the identity of the Bougainvillean people,  economic  factors,  inequality  in  mining distribution;  3)  the  main  actors  identified  were the  PNG  Government,  BCL,  and  BRA  as  parties to the conflict, while actors determined to defuse the  conflict  in  Bougainville  included  the  United Nations,  Australia,  New  Zealand,  and  women's groups; 4) PNG is a sovereign state interested in political  and  economic  control,  while  the  BRA demands participation, freedom, and justice.

## KEYWORDS
Bougainville Conflict; Bougainville Revolutionary Army; Papua New Guinea

## KORESPONDENSI
* Paulus, JL. Raya Sentani-Padang Bulan Abepura, Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, Papua 99351, Indonesia. Email: paul_paramma@yahoo.com

This is an open access  article under the terms  of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) . © 2021 Papua Journal of Diplomacy and International Relations (PJDIR) published by the International Relations Study Program, Faculty  of  Social  and  Political  Sciences,  Cenderawasih  University,  in  collaboration  with  the  Indonesian Association  for International Relations (AIHII).

## PENDAHULUAN
Didorong  oleh  gerakan  pemisahan  diri dari  PNG  sebagai  negara  induk  pada tahun  1972,  konflik  internal  Bougainville yang  dipengaruhi  oleh  faktor  perbedaan budaya  serta  beroperasinya  tambang terbesar  di  daerah  tersebut  menjadi konflik  terlama  di  Pasifik  (Regan,  1998). Pada  awal  tahun  1998,  BRA  ( Bougainville Revolutionary  Army )  mulai  melakukan
aksi awal dengan melakukan penyerangan terhadap properti
perusahaan  serta  merusak  fasilitas  yang dibangun pemerintah. Hal tersebut kemudian  berubah  menjadi  kekerasan ketika pemerintah menempatkan pasukan  keamanan  di  Bougainville  (Ilmi, 2021).  Hal  ini  dilakukan  sebagai  bentuk dari  keluhan  terhadap  pihak  perusahaan maupun  pemerintah  nasional  PNG  yang berubah  menjadi  kekerasan.  Alhasil perusahaan  tambang  yang  merupakan penghasil  utama  pendapatan  nasional PNG ditutup secara permanen.
Korban  berjatuhan,  kira  –  kira sebanyak 10 persen populasi Bougainville lenyap akibat peristiwa tersebut. Bougainville  merupakan  cerminan  dari PNG  yang  multikultural.  Tidak  hanya kaya akan keragaman budaya, Bougainville  juga  memiliki  kekayaan alam  yang  melimpah  khusus  dari  hasil sumber daya mineral, batu bara, dan lain- lain.  Keseluruhan  sumber  daya  tersebut dihasilkan  melalui  proses  pertambangan. Proses pertambangan dilakukan di Arawa  yang  dikenal  dengan  nama Tambang Panguna. Pertambangan
tersebut  diharapkan  dapat  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  Bougainville
namun  nyatanya  jauh  dari  realita  yang terjadi,  dimana  kegiatan  pertambangan mendorong timbulnya konflik bagi
masyarakat Bougainville. Kehadiran perusahaan  tambang  dan  segala aktivitas dan dampak yang ditimbulkannya menciptakan reaksi penolakan pengoperasian  tambang  yang  berujung pada  referendum.  Penolakan  penduduk Bougainville  tersebut  memiliki  dasar  dan alasan yang kuat karena setelah tambang beroperasi tidak semua penduduk merasakan
manfaatnya dan menimbulkan  dampak  negatif.  Dampak negatif tersebut termasuk kebisingan dan limbah  pembuangan  yang  tidak  dikelola dialirkan  ke  sungai  –  sungai  tempat penduduk setempat (Doherty, 2020).
Konflik  Bougainville  yang  pernah berlangsung  selama  satu  dekade  terakhir berimbas  dan  menyebarkan  tantangan kemanusiaan  terhadap  negara-negara yang  berbatasan  langsung  dengan  PNG, Kepulauan  Solomon  dan  juga  Indonesia. Konflik Bougainville memberikan dampak  baru  bagi  penduduk  Papua, terlebih  khusus  pemerintah  nasional Indonesia yang mempunyai permasalahan  yang  mirip  dengan  PNG. Tidak  hanya  bernuansa  politik  namun konflik ini merambat ke masalah etnisitas, budaya dan persamaan sejarah pembagian  wilayah  bekas  kolonialisme, yang  jika  tidak  ditangani  dengan  baik dapat menyebabkan eskalasi konflik yang kian meluas.
Konflik  merupakan  suatu  realita sosial  yang  tidak  pernah  berakhir.  Salah satu  strategi  untuk  menangani  dan memungkinkan untuk dapat
mengatasinya  yakni  dengan  melalui analisa  mendalam  tentang  tingkah  laku manusia  dan  lingkungannya.  Dalam penelitian  ini,  penulis  menggunakan analisis  konflik  menurut  Fisher  dkk  dan dipopulerkan oleh  Lisa Schirch. Menurut Schirch, konflik bersifat kompleks, penilaian  atas  konflik  membutuhkan waktu,  uang  dan  berbahaya.  Sebelum memasuki  sebuah  konflik  dan  sebagai pihak  yang  menangani  konflik,  wajib untuk  mengetahui  sebanyak  mungkin tentang  apa  yang  terjadi  atau  yang disebut analisis (Brigg, 2014).
Artikel ini bertujuan untuk menelaah  konflik  di  Bougainville  pada tahun  1988  –  1998  dan  sebagai  referensi pembelajaran  untuk  pencegahan  konflik diberbagai belahan dunia lainnya. Tulisan ini terdiri dari beberapa bagian. Pertama, penulis  memaparkan  analisis  konflik menurut  Lisa  Schirt  dan  Fisher  ddk sebagai  pendekatan  dalam  menganalisa tulisan  ini.  Kedua,  penjabaran  terkait metode  penelitian  yang  digunakan. Ketiga,  pembahasan  yang  terdiri  dari empat  sub-bagian  dan  bagian  terakhir adalah kesimpulan.

## TINJAUAN LITERATUR
Tulisan  ini  menggunakan  pendekatan konflik  yang  di  perkenalkan  oleh  Schirch (2013)  dan  Fisher  et  al.  (2000)  sebagai model. Terdapat empat lensa dengan alat analisis  yang  akan  dibahas  dalam  bagian ini, yakni:
When (Kapan)
Bertujuan  memahami  sejarah  terjadinya suatu  konflik  dengan  menggunakan  alat
analisis timeline (garis  waktu). Timeline menunjukan  kejadian  –  kejadian  yang digambar  dalam  periode  waktu  tertentu yang  bertujuan  menunjukan  pandangan dari  pihak  –  pihak  yang  terlibat  dalam konflik  yang  berbeda  serta  berusaha mengidentifikasi  kejadian  –  kejadian penting  dari  setiap  sudut  pandang  pihak yang  terlibat  konflik.  Di  dalam timeline kita  dapat  melihat stage  of  conflict untuk membantu  menganalisis  setiap  peristiwa yang  terkait  dengan  setiap  tahap  konflik. Hal ini mengingat konflik sering berubah seiring berjalannya waktu, baik meningkat  karena  terdapat  pendorong konflik atau berkurang yang dipengaruhi oleh  negosiasi  atau  beberapa  solusi  yang dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak  yang bertikai. Dalam dinamika tersebut terdapat lima bagian kondisi konflik yang berbeda (Fisher et al., 2000).
Pertama,  pra  konflik:  tahap  ini mulai timbulnya konflik dimana terdapat ketidak  sesuaian  tujuan  antara  kedua pihak atau lebih yang dapat menimbulkan  konflik  terbuka,  konflik tersembunyi  yang  jika  tidak  diatasi  akan menuju  pada  tahap  konfrontasi.  Kedua, konfrontasi:  pada  tahap  ini  konflik menjadi lebih terbuka. Ketiga, krisis. Pada tahap  ini  konflik  mencapai  puncaknya, ketika  ketegangan  dan  kekerasan  terjadi secara  terus  –  menerus,  dalam  sebuah konflik  berskala  besar  inilah  periode perang  terjadi.  Keempat  ialah  hasil, dimana  setelah  krisis  mereda  terdapat dampak  yang  dihasilkan  selama  krisis berlangsung,  seperti  kekalahan  dari  satu pihak  maupun  gencatan  senjata.  Pihak  – pihak  yang  bertikai  dapat  melakukan
Paulus Paramma, Maria Lewuk, Robinhot Sagala, & Imelda Elosak. Memahami Konflik Bougainville di Papua Nugini: Analisis Kronologi, Aktor, Motivasi dan Penyebab Konflik
negosiasi,  baik  dengan  atau  tanpa bantuan mediator.
Terakhir,  pasca  konflik,  dimana ketegangan,  konfrontasi  dan  kekerasan menurun  serta  hubungan  yang  kembali normal  antar  pihak  dengan  cara  yang mengarah  pada  perdamaian.  Meskipun hal  ini  mempunyai  peluang  besar terselesainya  konflik  namun  jika  tidak ditangani secara memadai, maka kemungkinan memicu kembalinya konflik  dan  mengarah  pada  situasi  awal yakni pra konflik.

## What (Apa)
Membantu  mengidentifikasi  faktor  – faktor  pendorong  terjadinya  sebuah konflik  dan  mencari  tahu  hubungan antara  berbagai  sebab  –  akibat  dalam suatu konflik serta membantu menemukan  inti  permasalahan.  Alat analisis  yang  digunakan  ialah conflict tree
(pohon konflik) untuk membantu menemukan  akar  sebuah  permasalahan yang berkembang menjadi konflik.
Who (Siapa )
Bertujuan  mengidentifikasi  hubungan pemangku kepentingan ( stakeholder)
dengan menggunakan alat analisis stakeholder atau conflict  mapping .  Alat analisis  ini  menciptakan  gambar  visual pemangku  kepentingan  utama  yang bertujuan  untuk  memahami  hubungan antar aktor yang terlibat, memprioritaskan  hubungan  mana  yang harus  diutamakan.  Stakeholder  mapping juga  membantu  menentukan  rancangan serta  menerapkan  strategi  pembangunan perdamaian yang efektif di masa depan.
Why (Mengapa)
Alat analisis ini berfungsi untuk memprioritaskan  motivasi  pendorong konflik  yang  dapat  diatasi  melalui  upaya pembangunan perdamaian dan menjelaskan perbedaan antara
kebutuhan, kepentingan dan posisi. Posisi adalah  apa  yang  orang  –  orang  inginkan di  depan  umum  berupa  tuntutan  politik atau  kondisi  dimana  orang  –  orang  akan berhenti bertengkar.
Sedangkan kepentingan adalah keinginan, perhatian, dan  ketakutan  yang  mendorong  orang untuk  mengembangkan  posisi  publik. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan  material,  sosial,  dan  budaya yang  paling  mendasar  untuk  kehidupan yang  mendorong  perilaku  masyarakat dan posisi serta minat mereka.

## METODE PENELITIAN
Studi  ini  menggunakan  metode  analisis deskriptif  kualitatif  untuk  menjelaskan konflik  yang  terjadi  di  Bougainville  pada tahun  1988  –  1998.  Deskripsi  kualitatif adalah  penelitian  eksplorasi  dengan memanfaatkan  data  kualitatif  secara objektif mengenai suatu masalah, kemudian  menganalisis  hal  tersebut secara  deskriptif  mengenai  keadaan lingkungan, latar belakang, respon maupun perilaku terhadap sebuah masalah  sosial  (Usman  &  Akbar,  2008). Sementara  teknik  pengumpulan  data yang  dipakai  dalam  tulisan  ini  adalah studi  pustaka  ( library  research ),  yaitu pengumpulan  data  yang  didapatkan melalui  klasifikasi  penelitian  –  penelitian terdahulu dan penelitian mutakhir (jurnal,  laporan,  buku,  dan  dokumen
Paulus Paramma, Maria Lewuk, Robinhot Sagala, & Imelda Elosak. Memahami Konflik Bougainville di Papua Nugini: Analisis Kronologi, Aktor, Motivasi dan Penyebab Konflik
pemerintah)  dengan  maksud  untuk melihat  perkembangan konflik  dari  masa ke  masa.  Penelitian  ini  juga  didukung oleh  sumber  data  sekunder  dari  berita- berita media mainstream online.
Selanjutnya data yang terkumpul tersebut diolah dengan
terlebih dahulu dikelompokkan  berdasarkan  waktu  dan distribusi  data  tersebut  ke  dalam  tiap  – tiap  model  analisis  yang  sesuai.  Proses reduksi  data  dilakukan  seiring  dengan proses analisis data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Konflik  di  Bougainville  semakin  intens pada  tahun  1988  –  1990.  Pada  awal November  1988 aksi  penutupan  tambang mencapai  krisisnya.  Francis  Ona  seorang penduduk asli Bougainville yang merupakan  mantan  pekerja  tambang Panguna mendirikan kelompok bersenjata BRA ( Bougainville Revolutionary Army ) dan memimpin konflik Bougainville. Mereka menuntut
kompensasi sebesar 10 miliar Kina (A$ 14, 7  miliar)  dari Bougainville  Copper  Limited yang  dioperasikan  oleh  perusahaan Australia sebagai kompensasi atas kerusakan  lingkungan  dan  polusi  yang diakibatkan  oleh  perusahaan  tersebut (Mayer, 2021).
Konflik  semakin  meluas  sejak  awal tahun 1989, dimana BRA terus melakukan serangkaian  serangan  terhadap  properti BCL  ( Bougainville  Copper  Limited ).  Untuk
meredakan
konflik, pemerintah
mengirimkan  pasukan  keamanan  ke Bougainville.  Bentrokan  antara  pihak keamanan dan kelompok separatis Bougainville mengalami peningkatan
yang  menyebabkan  pemindahan  pekerja secara besar – besaran. Pasukan keamanan  akhirnya  ditambahkan.  Pada tahun 1990, blokade secara total diberlakukan di Bougainville yang meliputi blokade jalur laut, darat maupun udara (Regan, 2002a).
Ketika  blokade  berlangsung,  BRA mengambil kontrol penuh atas
Bougainville dan mendeklarasikan kemerdekaan  secara  sepihak  dengan nama  Republik  Kepulauan  Solomon Utara  dan  mendirikan  Pemerintahan Sementara
Bougainville ( Bougainville Interim  Government/ BIG)  sebagai  sayap politiknya. BRA terus mengambil  kontrol penuh  atas  Bougainville  dan  aktivitas kriminal pun semakin meningkat sehingga  semakin  banyak  penduduk Bougainville  hidup  dalam  kekurangan  – pada  akhirnya  terjadilah  perpecahan dalam  tubuh  BRA.  Berdasarkan  laporan Amnesty International, terjadi pelanggaran  HAM  oleh  pasukan  militer PNG  dan  BRA  antara  tahun  1989  –  1990, dan juga terjadi penyiksaan, pemerkosaan,  pemukulan,  pembunuhan dan  pelecehan  seksual  yang  dialami  oleh penduduk  sipil  (Amnesty  International, 1997).
Upaya  untuk  mengakhiri  konflik antara PNG  dan  BRA  dilakukan  pertama kali  pada  2  Maret  1990  yang  di  tanda tangani  oleh  pemerintah  nasional  PNG dan  BRA  yang  mana  perjanjian  tersebut menyebutkan bahwa BRA harus menyerahkan  senjata  dan  menerima pengawasan  pemantau  internasional  dan di  saat  yang  sama  pasukan  militer  PNG di tarik dari Bougainville. Pada awal Mei
Paulus Paramma, Maria Lewuk, Robinhot Sagala, & Imelda Elosak. Memahami Konflik Bougainville di Papua Nugini: Analisis Kronologi, Aktor, Motivasi dan Penyebab Konflik
perjanjian gencatan senjata dilanggar dan BRA mengambil kontrol atas Bougainville (Minorities at Risk Project, 2004).
Negosiasi antara BIG dan
pemerintah  nasional  dilanjutkan  pada pertengahan  1990  dan  pada  bulan Agustus  di atas  kapal HMNZS  Endeavour di  Kieta  dan  menghasilkan  kesepakatan yakni  menyediakan  pemulihan  layanan ke  Bougainville  dan  Buka.  Diskusi selanjutnya  di  ibu  kota  Kepulauan Solomon, Honiara, menghasilkan
Deklarasi  Honiara  Januari  1991  yang tampaknya membuka jalan bagi
penyelesaian  damai  dan    dihadiri  oleh
Kabui sebagai perwakilan dari Bougainville.  Meskipun  terdapat  upaya perdamaian,  pihak  PNG  dan  BRA  masih melakukan serangan satu sama lain pada tahun tersebut sepanjang tahun berikutnya (Sohia, 2002).
Pada  awal  1993,  BRA  membunuh tujuh  belas  warga  sipil  dan  membakar rumah  sakit  umum  sehingga  penduduk sipil  terpaksa  diungsikan  ke  pusat perawatan pemerintah.
Sebagian penduduk  dan  kepala  daerah  mulai mengecam tindakan BRA yang memimpin  dengan  tangan  besi  hingga membentuk  perlawanan  yang  di  kenal dengan Bougainville Resistance Force (BRF), dimana  anggotanya  merupakan  mantan BRA.  Pada  bulan  September  1994, Perdana  Menteri  Sir  Julius  Chan  berhasil mencapai  kesepakatan  damai  dengan perwakilan dari BRA, Sam Kaouna untuk melangsungkan konferensi damai meskipun  tidak  semua  anggota  BRA berpartisipasi karena adanya
ketidakpercayaan  BRA  terhadap  pihak
pemerintah  (O’Callaghan,  2002).  Upaya ini  pun  kurang  membuahkan  hasil  dan pemerintah melancarkan serangan militer dengan nama Operation High Speed I.
Bulan  April  1995,  pemerintah  PNG dan
Australia mendirikan BTG ( Bougainville Transitional Government ) yang  dipimpin  oleh  Theodore  Miriung. Tujuan pembentukan BTG adalah sebagai badan  pemerintahan  sementara  Pulau Bougainville  yang  diakui  oleh  Papua Nugini,  namun  tidak  diakui  oleh  BRA sehingga  Bougainville  mempunyai  dua pemerintahan.  Adapun  dialog  yang diupayakan pemerintah PNG yang disebut  dialog  Cairn  I  dan  II  dengan tujuan membicarakan mengenai gencatan senjata  yang  dihadiri  oleh  pemimpin BRA,  BGT  dan  BRF.  Pembicaraan  damai ini prosesnya terhenti setelah perselisihan antara  PNG  dan  pemberontak  terus berlanjut (Alresais, 2021).
Pada  bulan  Juli  1996,  sebagai tanggapan atas meningkatnya permusuhan  antara  PNGDF  ( Papua  New Guinea  Defence  Force )  dan  BRA,  Perdana Menteri  Chan  mencabut  gencatan  senjata Bougainville  yang  telah  berdiri  sejak September 1994 dan melakukan serangan terhadap  Bougainville  dengan  kode ‚ Operation  High  Speed  II ‛  yakni  operasi yang  tujuannya  menumpas  gerakan  BRA sampai  pada  akar  –  akarnya  yang berakhir dengan kegagalan. Upaya pemerintah nasional untuk mengamankan pulau Bougainville
dengan  menggunakan  militer  ternyata menjadi  penghalang  upaya  perdamaian. Pada  bulan  Agustus  1996,  diadakan Forum  Perdamaian  Perempuan  yang
dibentuk  oleh Inter  –  Church  Women Forum di  Arawa  guna  membantu  proses perdamaian  Bougainville  (Braithwaite,  at al., 2010).
Pada  Februari  1997,  kebocoran informasi  mengenai  kasus  Sandline Affairs  yang  menyebutkan  pemerintah
Papua Nugini telah melibatkan perusahaan swasta Sandline
International,  menyewa  tentara  bayaran untuk memusnahkan pemimpin separatis di  pulau  Bougainville,  dan  merebut kembali  tambang  Panguna  (Minority Rights,  2018).  Insiden  ini  menimbulkan kemarahan  militer  dan  publik  yang berujung  pada  mundurnya  Chan  dari kursi  pemerintahan.  Insiden  Sandline Affairs  merupakan  frustrasi  pemerintah atas  konflik  Bougainville  yang  belum membuahkan hasil.
Kesepakatan  damai  pun  terlaksana pada  Oktober  1997  antara  Pemerintah Nasional  PNG  dan  BRA.  Pasukan perdamaian  ditempatkan  di  Bougainville untuk  menjaga  keamanan  stabilitas  yang sempat  hancur  akibat  konflik  yang berkepanjangan  dan  blokade  dihentikan. Pasukan penjaga perdamaian berasal dari New  Zealand,  Australia,  dan  beberapa pasukan  dari  negara  –  negara  Pasifik lainnya.  Pembicaraan  damai  antara  PNG dan BRA berlangsung selama bulan Mei – Oktober yang menghasilkan dialog Burnham  I  dan  II  (Noonan,  2018).  Pada tahun  1998  atas  kesepakatan  Perjanjian Lincoln ( Lincoln Agreement ) maka lahirlah Perjanjian  Damai  Bougainville  yang ditandatangani  oleh  Pemerintah  PNG,
pemimpin Bougainville,
dan ditandatangani  juga  oleh  komunitas
internasional  yang  meliputi  Pemerintah Selandia  Baru,  Australia,  Kelompok Penjaga  Perdamaian  PBB,  Kepulauan Solomon,  Vanuatu  dan  Fiji.  Penulis merangkum faktor pendorong dan faktor mitigasi konflik Bougainville pada gambar di bawah.
Gambar  1.  Sepuluh  Tahun  Timeline Konflik  di  Bougainville  (1988  –  1998).
Sumber : Diolah penulis (2021)
Pada  tanggal  30  Agustus  2001, Perjanjian  Perdamaian  Bougainville  yang komprehensif  ditandatangani  di  Arawa. Perjanjian tersebut berisi rencana pembuangan  senjata,  pemilihan  untuk pembentukan  pemerintahan  otonom  di Bougainville,  dan  referendum  (tentang masalah kemerdekaan) yang tidak mengikat pada 10 hingga 15 tahun setelah pemilihan Pemerintah Otonom
Bougainville  (Bohane,  2019).  Pada  tahun 2005,  dibentuk  pemerintahan  otonomi untuk  provinsi  Bougainville  sebagai bagian  dari  kesepakatan  damai  untuk mengakhiri perang sipil antara pemberontak  Bougainville  dan  militer
PNG. Pada tahun 2019 diadakan referendum Bougainville yang menentukan apakah Bougainville merdeka atau memutuskan untuk
memperoleh  otonomi  yang  lebih  luas (VOA, 2019). Gambar di bawah memberikan  ilustrasi  terkait  konflik Bougaiville  yang  dituangkan  dalam model Conflict Tree .
Gambar  2. Conflict  Tree dalam  Konflik  di Bougainville  (1988  -1998). Sumber: Diolah penulis (2021)
Inti  permasalahan,  pemicu  atau
faktor pendorong yang menjadi bumerang  bagi  konflik  Bougainville  dan mencapai krisisnya tahun 1988 didominasi  oleh  masalah  pertambangan Panguna. Faktor pendorong konflik yang pertama ialah masalah pembagian wilayah  yang  dilakukan  oleh  negara koloni sebelum PNG memperoleh kemerdekaannya dan
menjadikan Bougainville  bagian  dari  PNG  dan  faktor letak geografis Bougainville yang terpisah jauh dari PNG.
Berdasarkan  kesepakatan  antara Jerman  dan  Inggris  Raya  pada  tahun 1899, Bougainville dipisahkan dari Kepulauan  Solomon  dan  tetap  berada  di
bawah kendali Jerman sementara Kepulauan  Solomon  jatuh  ke  tangan Inggris  Raya.  Pada  awal  Perang  Dunia  I, tahun 1914 ketika Australia mengalahkan Jerman  dalam  medan  pertempuran, wilayah  Jerman  yang  secara  kolektif disebut  New  Guinea,  menjadi  wilayah Mandat  Liga  Bangsa  –  Bangsa.  Pada tahun  1920  Bougainville  di  bawah administrasi Australia (ABG, n.d). Selama Perang  Dunia  II,  Bougainville  menjadi arena pertempuran negara – negara besar,
Jepang  (1942)  dan  AS  (1944).  Setelah perang, Bougainville kembali ditempatkan  di  bawah  pemerintahan Australia.  Pada  tahun  1975,  Parlemen Australia mengesahkan Undang - Undang Kemerdekaan Papua New Guinea  1975.  Undang  -  undang  tersebut menghentikan semua kekuasaan
kedaulatan  dan  legislatif  Australia  atas wilayah  tersebut.  Bougainville  kemudian menjadi  bagian  dari  negara  independen PNG (UNPO, 2004).
Penyatuan  Bougainville  ke  dalam wilayah kedaulatan PNG yang diputuskan  oleh  pemerintah  Australia membuat  orang  –  orang  Bougainville yang  awalnya  menjadi  bagian  dari Kepulauan  Solomon  harus  berpisah. Kesamaan  budaya  dan  ras  antara sebagian  penduduk  Bougainville  dan penduduk di selatan Kepulauan Solomon menjadi  faktor  ketidakinginan  penduduk Bougainville  menjadi  bagian  dari  PNG. Disisi  lain,  budaya  dan  identitas  orang Bougainville  dengan  kebanyakan  orang PNG  juga  berbeda  dan  mereka  memiliki rasa identitas yang terpisah dari penduduk  PNG  bahkan  jauh  sebelum
perang  dunia.  Faktor  lainnya  yang menjadi  fokus  simbol  identitas  ialah warna  kulit  (Regan,  2002b).  Simbol identitas  warna  kulit  ini  menunjukkan lebih  kuatnya  hubungan  penduduk Bougainville dengan penduduk Kepulauan  Solomon  yang  berbagi  warna kulit  lebih  gelap  dari  pada  kebanyakan penduduk  PNG  yang  berkulit  ‘merah’. Secara  geografis,  Bougainville  juga  lebih dekat  dengan  tetangganya  Kepulauan Solomon  sehingga  menjadi  salah  satu faktor  pendorong  penolakan  terhadap PNG (Minority Rights, 2018).
Salah  satu  penyebab  konflik  ialah faktor  ketidakadilan  dalam  distribusi hasil  tambang  di  antara  pemilik  tanah yang terkena dampak pertambangan dan kompensasi  atas  kerusakan  lingkungan. Secara  keseluruhan,  total  pendapatan hasil  pertambangan  dari  tahun  1972  - 1989,  sepertiga  hasil  diperoleh  oleh perusahaan  BCL  dan  investor  di  luar PNG. Pemerintah PNG memperoleh hasil sebesar  95  persen  dengan  berbagai  pajak lokal  dan  pembayaran  terbatas  lainnya, sedangkan  pemilik  tanah  memperoleh sekitar  1,3  persen  dan  pemerintah provinsi  Bougainville  memperoleh  4,28 persen.  Tidak  mengherankan,  hal  ini membuat pemilik tanah menuntut keadilan,  terlebih  tambang  ini  terletak  di tanah mereka. Selain menuntut distribusi pendapatan  yang  lebih  adil,  pemilik tanah Bougainville juga menuntut kompensasi, regulasi, degradasi lingkungan,  namun  tuntutan  tersebut diabaikan oleh pemerintah PNG dan BCL dan berujung pada konflik (USAID, 2013).
Masalah  keluhan  atas  tanah  yang dilakukan  selama  kurang  lebih  sepuluh tahun tersebut berujung pada pemberontakan  yang  dilakukan  oleh gerakan  separatis  Bougainville  yang menuntut keadilan dengan penuh anarkisme.  Dari  awal  aksi  tuntutan  yang dilakukan BRA untuk mencegah pengoperasian  tambang  yakni  dengan menyabotase  perusahaan,  merusak  dan menghancurkan  fasilitas  yang  dibangun, akhirnya  berubah  menjadi  lebih  luas dengan  adanya  serangan  di  beberapa tempat.  Akibatnya,  penempatan  pasukan militer  PNG  sebagai  solusi  mengatasi kekacauan.  Upaya  sia  -  sia  untuk menaklukkan militan BRA, yang awalnya aksi protes diarahkan kepada perusahaan berakhir  menjadi  aksi  pemberontakan terhadap otoritas negara PNG.
Perilaku tidak disiplin dan menyimpang yang dilakukan oleh personel  militer  mendapatkan  kecaman dari  pihak  gereja  dan  pemerhati  HAM PBB.  Pelanggaran  HAM  yang  dilakukan pada  awal  konflik  terhadap  sipil  secara brutal dan tanpa membedakan penduduk sipil maupun para militan BRA, menimbulkan  rasa  kebencian  penduduk Bougainville  terhadap  militer.  Perilaku BRA dalam mencapai tujuannya dilakukan dengan tangan besi. Penduduk yang  menentang  dibantai  dan  seringkali diperlakukan  dengan  tidak  manusiawi; tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh pasukan PNG.
Blokade  total  yang  dilakukan  oleh pemerintah  nasional  PNG  pada  tahun 1990 menjadikan Bougainville mengalami krisis  kemanusiaan.  Banyak  korban  jiwa
ketika  terjadi  blokade.  Kelaparan,  anak  – anak  terkena  penyakit  busung  lapar, malaria,  dan  tingkat  kematian  bayi  yang tinggi. Akses medis pun dibatasi, bantuan dari  luar  negeri  ditolak  pemerintah  PNG (Spriggs  &  Denoon,  1992).  Dengan  di berlakukannya blokade, penduduk
Bougainville kembali menggunakan peralatan  tradisional  untuk  bertahan hidup. Bougainville mengalami keterbelakangan  akibat  blokade  yang berkepanjangan
serta tumbuhnya perasaan  benci  penduduk  Bougainville terhadap  pemerintah  karena  dianggap telah  diasingkan  dan  karena  hal  ini banyak  penduduk  memilih  bergabung dengan  BRA.  Dampak  akhir  dari  konflik Bougainville  yang  berlangsung  selama satu  dekade  memberikan  kesempatan bagi  Bougainville  memperoleh  status politik sendiri yakni pemerintahan otonomi  Bougainville  yang  masih  berada di  bawah  wewenang  pemerintahan nasional PNG yang diatur dalam perjanjian damai Bougainville pada tahun 2001  (Regan,  2002b).  Berikut  penulis mencoba  untuk  memetakan  konflik Bougainville seperti gambar di bawah.
Gambar  3.  Pemetaan  Konflik. Sumber : Diolah penulis (2021)
Jika  dianalisa,  aktor  utama  dalam konflik  ini  ialah  kelompok  pemilik  tanah di  Bougainville  yang  terbentuk  dalam BRA.  Bentrokan  terjadi  di  sekitaran tambang  Panguna  yang  ada  di  Arawa, salah  satu  pulau  terbesar  di  provinsi Bougainville.  Gerakan  ini  dipimpin  oleh salah  satu  kelompok  pemberontak  etnis utama  Bougainville  yaitu  BRA.  BRA dipimpin  oleh  Francis  Ona  yang  pada awalnya  menolak  adanya  pertambangan. Tujuan  BRA  kemudian  berkembang  dan berubah dengan menginginkan pemisahan  diri  atau  otonomi  yang  lebih serta distribusi kekuasaan secara mandiri dari  pemerintah  nasional  PNG,  yang akhirnya  mengakibatkan  konflik  yang mematikan selama sepuluh tahun (Hakena et al., 2006). Aktor utama lainnya ialah pemerintah  PNG  dan  dalam  konteks  ini adalah  pasukan  keamanannya,  PNGDF. Pemerintah  PNG  mempunyai  posisi untuk membuka perundingan dan menemukan  jalan  damai  dengan  BRA. Setidaknya ada delapan upaya pembicaraan  damai  yang  gagal  sebagai inisiatif negosiasi yang dilakukan
pemerintah  PNG  untuk  pertama  kali sejak awal konflik. Kegagalan ini disebabkan  oleh  sikap  tidak  saling percaya  antara  kedua  pihak  yang berkonflik,  dan  dialog  yang  sedang diupayakan  tersebut  tidak  dimengerti oleh  pihak  BRA.  Selain  pemerintah nasional  PNG,  pihak  yang  berkonflik dengan  BRA  ialah  BCL  dan  perusahaan tambang  Panguna.  Manajemen  yang tidak tepat dilakukan oleh BCL menyebabkan  penolakan  pengoperasian
Paulus Paramma, Maria Lewuk, Robinhot Sagala, & Imelda Elosak. Memahami Konflik Bougainville di Papua Nugini: Analisis Kronologi, Aktor, Motivasi dan Penyebab Konflik
pertambangan  di  Arawa.  Pembagian kompensasi yang tidak merata, banyaknya pekerja yang datang dari luar Bougainville,  dan  pengelolaan  limbah tambang  yang  tidak  tepat  menyebabkan kerusakan lingkungan dan menjadi faktor penolakan penambangan.
Untuk  menertibkan  dan  mengatasi hal  ini  pemerintah  mengirimkan  PNGDF sebagai  bentuk  kekuatan  pemerintah. Solusi yang dianggap sebagai jalan keluar dalam menghadapi BRA malah menyebabkan  kerumitan  yang  tidak terselesaikan  selama  kurang  lebih  satu dekade.  Terdapat  satu  aktor  yang berkontribusi  dalam  konflik  Bougainville yakni kelompok penentang. Dalam conflict mapping di atas terdapat dua aktor yang  memiliki  hubungan  yang  terputus, yaitu BTG dan BIG. Kedua aktor tersebut didirikan  oleh  masing  –  masing  aktor yang  berkonflik  sehingga  keduanya seperti  dua  pemerintahan  kembar  yang berada  dalam  satu  wilayah  dan  kedua pemerintahan  tersebut  tidak  mengakui kedaulatan di antara mereka.
Aktor  penentang  konflik  yang berperan  sebagai  mediator  atau  penjaga perdamaian  juga  memiliki  andil  dalam konflik  di  Bougainville.  PBB,  Australia, New  Zealand  dan  kelompok  perempuan misalnya  yang  telah  terlibat  sebagai penengah, mencoba merundingkan perdamaian  dan  memberikan  bantuan serta  terlibat  secara  aktif  dalam  upaya perdamaian.  Untuk  menganalisis  konflik lebih  jauh,  penulis  menggunakan The Onion  Model dalam  konflik  Bougainville seperti pada gambar dibawah.
Gambar  4. The  Onion  Model Dalam Analisis  Konflik  di  Bougainville  (1988  – 1998). Sumber: Diolah Penulis (2021)
Setiap  individu,  kelompok  maupun organisasi  yang  terlibat  dalam  sebuah konflik tentunya memiliki posisi, kepentingan  dan  kebutuhan  sebagai alasan keterlibatan mereka dalam sebuah konflik. Kebutuhan dasar manusia bersifat terbatas, tidak berubah dari aspek budaya  maupun  sejarah,  dan  yang berubah  ialah  pemenuhan  kebutuhan tersebut.  Kebutuhan  yang  dimaksudkan ialah kebutuhan akan identitas, partisipasi,  keamanan,  dan  kebebasan. Pemenuhan  kebutuhan  akan  identitas ialah harga diri; kebutuhan akan partisipasi adalah penerimaan; kebutuhan akan  keamanan  dan  keselamatan  ialah keseimbangan;  dan  kebutuhan  akan kebebasan  dipenuhi  melalui  otonomi, harga  diri,  toleransi  atau  memberontak (McKenna & Heaney, 2020).
Need (kebutuhan) dalam konflik ini, jika dilihat dari sudut pandang BRA yang dibutuhkan  ialah  partisipasi,  kebebasan dan  keamanan.  Ketiga  hal  tersebut merupakan  kebutuhan  dasar  penduduk Bougainville  pada  masa  itu,  termasuk
partisipasi  akan  hak  untuk  memperoleh pekerjaan  dan  upah  dengan  adil.  Selain itu,  keamanan  akan  lingkungan  tempat tinggal  penduduk  Bougainville  yang terkena  dampak  juga  menjadi  aspek penting  lainnya,  terlebih  khusus  tanah yang  dianggap  sebagai  identitas  orang Bougainville.  Hal  ini  penting  karena kerusakan yang ditimbulkan oleh perusahaan mengganggu keamanan penduduk  Bougainville  yang  selama  ini hidup  bergantung  pada  hasil  pertanian dan  sumber  air  yang  tercemar  oleh limbah tambang.
Untuk  menghentikan  perilaku  BRA yang  merugikan  negara,  pemerintah nasional  PNG  yang  mempunyai  otoritas tinggi menggunakan militer untuk memberantas  BRA.  Jauh  dari  ekspektasi, penggunaan  militer  justru  memperkeruh keadaan.  Hal  ini  dibuktikan  dengan meningkatnya  konflik  dan  berlangsung hingga sepuluh tahun.
Dalam kasus konflik di Bougainville,  pemerintah  nasional  PNG sebagai negara yang berdaulat mempunyai posisi dimana harus menjaga kedaulatan
dari ancaman yang mengganggu  baik  yang  berasal  dari  luar maupun  dari  dalam  negaranya.  Dari posisi  sebagai  negara  yang  berdaulat,
mengklaim legitimasi sebagai pemerintahan yang sah dan mempertahankan  wilayah  kedaulatannya serta berusaha melindungi dan mendukung warga negara. BRA dianggap  mengganggu  stabilitas  negara dan  menyebabkan  kekacauan  terhadap negara dan warga negaranya yang tinggal di Bougainville.
Dari  segi  politik  dan  ekonomi, pemerintah  nasional  PNG  memiliki kepentingan  untuk  mengkontrol  sumber daya  yang  terdapat  dalam  wilayahnya. Dengan  akses  tersebut  BRA  memiliki peluang  untuk  menjalankan  tugasnya dalam  memenuhi  kebutuhan  warga negaranya. Pemerintah juga dapat membangun  aliansi  dengan  negara  – negara luar dalam melakukan kepentingan  politik  dalam  negerinya. Pemerintah  PNG  juga  memanfaatkan tambang  Panguna  di  Bougainville  untuk membangun  ekonomi  dalam  negaranya, membangun  aliansi  dan  memperluas kerjasama. Pengoperasian tambang Panguna dinilai memberikan kesempatan bagi  PNG  untuk  membangun  negara yang baru saja memperoleh kemerdekaan dari Australia. Tambang Panguna memberikan hasil yang amat memuaskan bagi  pembangunan  negara  sekecil  PNG. Diharapkan  tambang  Panguna  mampu mengekspansi  pasar  ekonomi  yang  lebih luas, menghasilkan devisa, dan pendapatan bagi pemerintah (O’Faircheallaigh, 1990). Konflik Bougainville awalnya memposisikan BRA menuntut pembagian hasil  tambang  yang  adil  dan  kompensasi atas  tanah  yang  dirusak  perusahan  BCL selama melakukan pengoperasian tambang. Tambang Panguna, yang dioperasikan  oleh  Conzinc  Rio  Tinto Australia,  ditutup  pada  tahun  1989 setelah  konflik  atas  tambang  berubah menjadi  kekerasan.  ‘Pemilik  tanah’  tidak puas  dengan  kerusakan  lingkungan  dan dampak sosial dari pertambangan.
Akhirnya, tuntutan pertambangan
Paulus Paramma, Maria Lewuk, Robinhot Sagala, & Imelda Elosak. Memahami Konflik Bougainville di Papua Nugini: Analisis Kronologi, Aktor, Motivasi dan Penyebab Konflik
berubah menjadi gerakan separatis ketika militer  masuk  dan  menjadi  bagian  dari konflik (Regan, 2014).
Tujuan  BRA  terlibat  dalam  konflik ialah memperoleh referendum.
Referendum  Bougainville  terjadi  pertama kali  pada  awal  kemerdekaan PNG,  yakni pada 11 September 1975 dimana Bougainville mendeklarasikan kemerdekaan  secara  sepihak  dari  PNG sebagai  Republik  Solomon  Utara  namun gagal
mendapatkan pengakuan internasional.  Setelah  konflik  panjang tahun  1988-1998,  BRA  dan  pemerintah PNG  akhirnya  mencapai  kesepakatan damai  dengan  beberapa  perjanjian  yang disetujui,  salah  satunya  referendum  bagi Bougainville  (Walsh,  2019).  Perjanjian Damai  Bougainville  (BPA)  tahun  2001, membingkai konteks referendum Bougainville. Perjanjian tersebut memberikan hak, dijamin dalam konstitusi Nasional, untuk referendum di antara  Bougainville  tentang  status  politik masa depan Bougainville (Bell & McVeigh, 2018).

## KESIMPULAN
Tulisan ini menemukan bahwa konflik di Bougainville yang terjadi pada tahun 1988 –  1998  yang  didorong  oleh  beberapa faktor  yang  dapat  diketahui  melalui timeline  bahwa  pemerintah  PNG  gagal dalam  mengambil  tindakan  terhadap kejadian  –  kejadian  yang  terjadi  di Bougainville hingga menjadi konflik yang berkepanjangan. Conflict  tree atau  akar konflik  Bougainville  disebabkan  oleh masalah  pembagian  wilayah  koloni  dan letak  geografis  Bougainville,  perbedaan
budaya  dan  identitas  orang  Bougainville dengan  kebanyakan  orang  PNG,  faktor ekonomi  dimana  terjadi  ketidakadilan dalam  distribusi  hasil  tambang  di  antara pemilik  tanah  kepada  penduduk  yang terkena dampak pertambangan.
Sementara  itu,  dari conflict  mapping ditemukan  bahwa  aktor  utama  yang berhasil  diidentifikasi  ialah  Pemerintah PNG,  BCL  dan  BRA  sebagai  pihak  yang berkonflik yang disebabkan oleh tuntutan pemilik  tanah  atas  kompensasi  dan pembagian  hasil  tambang  yang  adil menimbulkan  gerakan  separatis  oleh sebagian  pemilik  tanah  yang  merasa dirugikan  atas  pengoperasian  tambang Panguna.
Adapun aktor yang berusaha menghentikan  konflik,  mediator  dan penjaga  perdamaian  dalam  konflik  di Bougainville  adalah  PBB,  Australia,  New Zealand  dan  kelompok  perempuan. Mereka terlibat sebagai penengah, mencoba  merundingkan  perdamaian  dan memberikan  bantuan  serta  aktif  dalam upaya perdamaian. Analisis yang diperoleh dari the Onion Model , ditemukan  bahwa  pemerintah  PNG mempunyai  posisi  sebagai  negara  yang berdaulat,  dengan  kepentingan  untuk mengkontrol politik dan ekonomi, membangun  aliansi,  sedangkan  BRA menuntut  partisipasi,  kebebasan  dan keadilan  atas  tanah  yang  dianggap mengganggu stabilitas negara dan menyebabkan kekacauan terhadap negara dan  warga  negaranya  yang  terdapat  di Bougainville. Konflik internal yang berlangsung  selama  10  tahun  diakhiri dengan perjanjian damai pada tahun 2001
dan  berhasil  memperoleh  status  politik sebagai daerah otonomi Bougainville.

## DAFTAR PUSTAKA
ABG (Autonomous Bougainville Government).  (no.date). History. https://www.abg.gov.pg/about/hist
ory
Alresais, M. (2021). What the effect does the conclusion  of  the  provision  of  a referendum  have  on  the  likehood  of  a lasing  peace  after  a  settlement  in conflict  over  territory? [ Master’s thesis,  the  American  University  in
Cairo ] .  AUC  Klowledge  Fountain.
https://fount.aucegypt.edu/cgi/view content.cgi?article=2555&context=et ds Amnesty International. (1997). Bougainville  :  The  Forgotten  Human Right Tragedy. https://www.refworld.org/docid/3a e6a9874.html
Bell, C., & McVeigh, R. (2018). Bougainville Referendum Outcome Issues . Research Report    (Publication  No.  05). https://pngnri.org/images/Publicatio ns/Bougainville-Referendum- Outcome-Issues-.pdf Bohane,  B.  (8  Oktober  2019). The
Bougainville  Referendum  and  beyond.
Lowy Institute.
https://www.lowyinstitute.org/publ ications/bougainville-referendum- and-beyond
Braithwaite,  J.,  Charlesworth,  H.,  Reddy,
P., & Dunn, L. (2010). Reconciliation and  Architectures  of  Commitment: Sequencing  peace  in  Bougainville.
ANU E Press. https://press-
files.anu.edu.au/downloads/press/p 57571/pdf/book.pdf
Brigg,  M.  (2014).  Peacebuilding  Made Simple?, International Studies Review, 16 (4),
678–680. https://doi.org/10.1111/misr.12167
Doherty,  B.  (31  Maret  2020). Rio  Tinto accused  of  violating  human  rights  in
Bougainville  for  not  cleaning  up Panguna mine. The Guardian. https://www.theguardian.com/worl d/2020/apr/01/rio-tinto-accused-of- violating-human-rights-in- bougainville-for-not-cleaning-up- panguna-mine
Fisher,  S.,  Abdi,  D.I.,  Ludin,  J.,  Smith,  R.,
Williams,  S.,  Wiliams,  S.  (2000). Working  with  Conflict:  Skills  and Strategies for Action. Zed Books. Hakena, H., Ninnes., & Jenkins, B. (2006).
NGO’S  and  Post  Conflict  Recovery. ANU Press
Ilmi,  M.  S.  (2021).  The  Legitimacy  of Bougainville  Secession  from  Papua New Guinea. Jurnal Sentris, 2 (1), 59-
72.
https://doi.org/10.26593/sentris.v2i1. 4564.59-72 Mayer,  P.  (2021). Bougainville  (Papua  New Guinea) 1988 – 1998. Study Sequence
No.
43.
https://ssi.armywarcollege.edu/wp- content/uploads/2021/08/Bougainvil le_1988-1998.pdf
McKenna,  S.P.,  &  Heaney,  A.  (2020).  The Contribution  of  need  fulfilment  to quality  of  life  :  A  reflection  on  the relation  between  the  need-based model  of  quality  of  life  and  Max Neef’s  theory  of  Human  A  Scale
Development. Archives of Psychology,
4 (2), 1-13.
Minorities at Risk Project. (2004). Chronology  for  Bouganvilleans  in Papua New Guinea. https://www.refworld.org/docid/46 9f38ca17.html
Minority  Rights.  (2018). Bougainvilleans. https://minorityrights.org/minoritie s/bougainvilleans/
Noonan, A. (23 Februari 2018). Timeline of key  events:  Papua  New  Guinea’s  Road to Independence. ABC News. https://mobile.abc.net.au/news/201- 9-1/timeline-of-papua-new-guinea- road-to- independence/6748374?nw=0 O’Callaghan,  M-L.  (2002).  The  Origin  of the Conflict. In A. Carl & L. Garasu.
Weaving  Consensus:  The  Papua  New Guinea – Bougainville peace process (6-
11). Conciliation Resources O’Faircheallaigh, C. (1990). The Bougainville Crisis. Policy, Organisation  and Society,  1 (1),  30-35 . 10.1080/10349952.1990.11876732
Regan,  A.  J. (1998).  Causes  and  course  of the  Bougainville  conflict. The  Journal of  Pacific  History,  33 (3),  269-285. 10.1080/00223349808572878
Regan,  A.  J.  (2002a).  The  Bougainville
Political Settlement and the Prospects  for  Sustainable  Peace .
Pacific  Economic  Bulletin,  17 (1),  114- 129.
Regan,  A.  J.  (2002b). Bougainville:  Beyond
Survival.
https://www.culturalsurvival.org/p ublications/cultural-survival-
quarterly/bougainville-beyond- survival
Regan,  A.  J.  (2014).  Bougainville:  Large- scale  Mining  and  Risks  of  Conflict
Recurrence. Security Challenges,
10 (2), 71–96
Schirch,  L.  (2013). Conflict  Assessment  and Peacebuilding  Planning:  Toward  a Participatory  Approach  to  Human Security. Kumarian Press.
Sohia,  P.  (2002). Early  Intervention . Conciliation Resources. https://www.c-r.org/accord/papua- new-
guinea%E2%80%93bougainville/ear ly-interventions
Spriggs,  M.,  &  Denoon,  D.  (1992). The Bougainville  Crisis:  1991  Update. Crawford House Press. https://pasificisitute.anu..edu.au/site s/default/files/resources-
links/PSC_16.pdf
UNPO.  (2  Februari  2004). History  of Bougainville.
https://unpo.org/article/34
USAID.  (10  Oktober  2013). Bougainville Stability Desk Study. https://www.usaid.gov/sites/default
/files/documents/1866/Bougainville %20Desk%20Stability%20Study.pdf
Usman,  H.,  &  Akbar,  P.S.  (2008).
Metodologi  Penelitian  Sosial .  Jakarta  :
Bumi Aksara.
VOA. (22 November 2019). Referendum Di
Bougainville  dapat  bantu  bentuk negara terbaru di dunia.
https://www.voaindonesia.com/a/re ferendum-di-bougainville-dapat- bantu-bentuk-negara-terbaru-di- dunia/5176896.html
Paulus Paramma, Maria Lewuk, Robinhot Sagala, & Imelda Elosak. Memahami Konflik Bougainville di Papua Nugini: Analisis Kronologi, Aktor, Motivasi dan Penyebab Konflik
Walsh, M. (22 November 2019). Bougainville  could  become  the  world's newest nation — here's what you need to know. ABC News. https://www.abc.net.au/news/topic/ bougainville?page=9

## TENTANG PENULIS
Paulus R.T. Paramma bekerja sebagai dosen penuh waktu pada Program Studi Ilmu Hubungan  Internasional  (HI),  Universitas  Sains  dan  Teknologi  Jayapura,  Papua.  Sejak tahun 2020 menjabat sebagai Ketua Program Studi HI hingga saat ini. Selain itu, Paramma juga aktif dalam beberapa studi seperti persoalan korupsi di Papua, indigenous Papua dan studi konflik. Paramma menyelesaikan studi Master dengan konsentrasi Conflict and Peace building dari Eastern Mennonite University, VA-USA.
Maria  Lewuk  adalah  alumni  pada  Program  Studi  Ilmu  Hubungan  Internasional, Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, Papua. Maria tertarik  mendalami studi konflik khususnya ethno-nationalism conflict di Papua dan wilayah Pasifik.
Robinhot  Sagala  adalah  peneliti  yang  berfokus  pada  komunikasi  bisnis  dan komunikasi antar budaya khususnya di Papua. Robinhot adalah dosen tetap dan Sekretaris pada  Program  Studi  Ilmu  Komunikasi,  Universitas  Sains  dan  Teknologi  Jayapura  sejak 2016.
Imelda Elosak adalah mahasiswa aktif yang tertarik pada studi Indigenous People dan Indigenous ekonomi, dan saat ini Imelda sedang menyelesaikan studi akhir pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, Papua.

## CARA SITASI ARTIKEL INI:
Paramma,  P.R.T.,  Lewuk,  M.,  Sagala,  R.,  &  Elosak,  I.  (2021). Memahami  Konflik Bougainville  di  Papua  Nugini:  Analisis  Kronologi,  Aktor,  Motivasi  dan  Penyebab Konflik. Papua  Journal  of  Diplomacy  and  International  Relations, 1 (2),  121-136.  DOI: 10.31957/pjdir.v1i2.1790