## Kekuatan Pembuktian Akta Pengakuan Utang oleh Direksi dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Andien Larasati dan Raden Besse Kartoningrat andienlarasati247@gmail.com Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

## Abstract
In this research, the author discusses the legal force of proof of a  debt acknowledgement deed made by the Directors of a Limited  Liability Company which  violates the Articles of Association by analyzing a decision of Postponement of Debt Payment Obligations. The  Directors, as a Debtors in this case, together with the notary, manipulated the debt acknowledgement deed  as form a documentary evidence, the proof of which contained formal and material defects whose veracity could not be justified, so that it would be detrimental to both themselves and the opposing party. The author’s aim in writing this research is so that later readers can understand the legal strength of evidence of authentic deeds manipulated in this process. The existence and urgency a debt acknowledgement deed for the Debtor as evidence in court will also be explained by the author. Based on the title of this research, the author will use the statutory regulatory approach and case approach in solving this legal problem.
Keywords: Proof; Deed of Debt Recognition; Directors; Delaying Debt Payment Obligations.

## Abstrak
Dalam penelitian  ini, penulis  membahas  tentang kekuatan  hukum  atas  pembuktian  akta pengakuan  utang  yang  dibuat  oleh  Direksi  Perseroan  Terbatas  yang   melanggar Anggaran Dasar dengan menganalisis suatu putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Direksi  selaku  debitor  dalam  kasus  ini  bersama  notaris  memanipulasi akta pengakuan utang sebagai salah satu alat bukti surat, yang pada pembuktiannya mengandung cacat formil dan materiil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga akan merugikan pihaknya sendiri maupun pihak lawan. Tujuan penulis menulis penelitian ini yakni agar nantinya pembaca dapat memahami tentang kekuatan hukum pembuktian akta otentik yang  dimanipulasi dalam  proses  PKPU. Eksistensi dan urgensi suatu akta pengakuan utang bagi Debitor sebagai alat bukti dalam pengadilan nantinya juga akan dijelaskan oleh penulis. Berdasarkan judul penelitian ini, maka penulis akan menggunakan  metode  pendekatan  peraturan  perundang-undangan serta pendekatan kasus dalam pemecahan permasalahan hukum ini. Kata  Kunci: Pembuktian; Akta Pengakuan Utang; Direksi; Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

## Pendahuluan
Perseroan Terbatas memegang peranan signifikan dalam memberikan sumbangan demi memajukan pertumbuhan ekonomi nasional sebagai salah satu Perusahaan yang telah disahkan secara hukum. Eksistensi Perseroan Terbatas yang menyebar di Indonesia tentunya tidak terlepas dari payung hukum yang melindunginya, yakni Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah

## Notaire
Article history: Submitted 31 May 2024; Accepted 24 June  2024; Available online 28 June 2024.
e-ISSN:  2655-9404                    p-ISSN:  2721-8376 DOI: 10.20473/ntr.v7i2.58324 Vol. 7 No. 2, June 2024
Copyright © 2024 Andien Larasati dan Raden Besse Kartoningrat. Published in Notaire. Published by Universitas Airlangga,  Magister Kenotariatan.

## 170
Andien Larasati dan Raden Besse: Kekuatan Pembuktian Akta...
Tangga, Peraturan Perusahaan, serta peraturan turunan lainnya yang terkait dengan perusahaan turunan lainnya yang terkait dengan perusahaan. Perseroan Terbatas atau yang selanjutnya disingkat dengan PT sebagai suatu subjek hukum yang independen memiliki struktur organ sesuai dengan tanggung jawab dan peran yang telah ditetapkan bagi masing-masing entitasnya, yakni terdiri atas Direksi, Dewan Komisaris, serta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam konteks ini, Direksi memiliki peran Tunggal sebagai wakil resmi Perseroan yang memiliki kewenangan untuk mewakili perseroan, sehingga wajib melaksanakan pengurusan perseroan sesuai dengan tujuan dan maksud yang telah tertuang dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas atau yang selanjutnya sebagai UUPT.
Kewenangan yang ada pada Direksi tidak boleh bertentangan dengan prinsip fiduciary duty sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 92 ayat (1) UUPT. Berdasarkan prinsip tersebut, Direksi menduduki peran sebagai individu yang dipercayakan untuk memimpin perusahaan, baik sebagai perwakilan langsung maupun sebagai representasi Direksi, baik internal maupun eksternal pengadilan secara iktikad baik. Dalam menjalankan tanggung jawab ini, Direksi memiliki wewenang penuh, yang berarti setiap   keputusan atau tindakan yang diambil oleh mereka dianggap sebagai keputusan dan tindakan yang diambil atas nama perseroan selama dilakukan sesuai dengan UUPT maupun AD/ART perseroan yang berlaku. Namun, apabila Direksi melanggar AD/ ART, maka meskipun ia bertindak atas dan untuk nama perseroan, maka Direksi juga harus siap menanggung segala akibat dari perbuatannya.
Sebagai badan usaha yang berbadan hukum, nyatanya masih banyak organ dalam PT yang belum sepenuhnya bertindak sesuai dengan payung hukum dan AD/ ART yang berlaku. Permasalahan yang sering terjadi apabila perbuatan hukum yang dilakukan ternyata bertentangan oleh AD/ART, misalnya Direksi yang melampaui batas kewenangannya tanpa pengawasan dari Dewan Komisaris, Dewan Komisaris memberikan masukan dan membuat keputusan kepada Direksi tanpa persetujuan oleh RUPS, dan lain sebagainya.
Di dalam penelitian hukum ini, penulis mencoba menganalisis sebuah contoh studi kasus mengenai seorang Direksi yang melanggar Anggaran Dasar PT dalam
proses PKPU berdasarkan nomor perkara: 40/Pdt.sus/PKPU/2022/PN Niaga Sby dalam perkara antara PT Rajawali Jaya Bersama sebagai Pemohon PKPU melawan PT Lombok Energy Dynamics sebagai Termohon PKPU I dan PT Kaltim Electric Power sebagai Termohon PKPU II dengan rangkuman kasus posisi sebagai berikut.
PT Rajawali Jaya Bersama atau yang selanjutnya disingkat sebagai PT RJB merupakan perusahaan pemasok batubara mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga Surabaya dengan menggugat PT Lombok Energy Dynamics atau yang selanjutnya disingkat sebagai PT LED dan PT Kaltim Electric Power atau yang selanjutnya disingkat sebagai PT KEP. PT RJB menggugat karena PT LED dan PT KEP tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya sesuai dengan jatuh tempo yang ditentukan dalam Perjanjian Jual Beli Batubara tersebut. Adapun tanggung jawab yang harus dilunasi oleh Termohon I kepada Pemohon PKPU yaitu sebesar Rp74.113.995.758,33,- dan total kewajiban yang harus dibayar oleh Termohon PKPU II kepada Pemohon PKPU adalah dengan utang pokok sebesar Rp58.229.677.320,- dan denda keterlambatan sebesar Rp7.950.445.715,04,-. Pemohon PKPU juga telah mengirimkan somasi sebanyak tiga kali, namun tidak ada tindakan yang menunjukkan iktikad baik atau kerjasama dari para Termohon PKPU untuk melunasi utangnya. Berdasarkan Akta Pengakuan Utang No. 07 Tahun 24 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Angelo Bintang, S.H., M.Kn, Notaris Kabupaten Bangkalan, namun belum dilakukan pembayaran lunas.
Sementara itu, ternyata jawaban dari para Termohon PKPU menyatakan bahwa Akta Pengakuan Utang No. 07 Tahum 24 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Angelo Bintang, S.H., M.Kn, Notaris Kabupaten Bangkalan, ternyata domisili kantornya tidak diketahui dan Notaris tidak melaporkan akta yang dibuatnya kepada Majelis Pengawas Daerah. Oleh karena itu, akta tersebut merupakan akta Notaris yang mengalami cacat formil dan patut dipertanyakan keabsahannya. Kecacatan formil tersebut menyebabkan penurunan status akta Notaris menjadi sejenis akta di bawah tangan yang nilai pembuktiannya tidak sempurna atau cukup, melainkan setara dengan akta di bawah tangan.
Berdasarkan rangkuman kasus posisi di atas, penulis ingin menganalisis kekuatan hukum beserta akibat hukum atas Akta Pengakuan Utang yang mengalami cacat formil

## 172
Andien Larasati dan Raden Besse: Kekuatan Pembuktian Akta...
dan cacat materiil sebagai pembuktian dalam proses PKPU di Pengadilan Niaga beserta pertanggungjawaban Direksi atas tindakan penyelewengan wewenang di luar batas.
Perkara PKPU antara PT RJB dengan PT LED merupakan salah satu perkara PKPU yang menarik untuk dianalisis, sebab di dalam amar putusannya menyatakan bahwa pembuktian tidak sederhana dalam proses PKPU karena alat bukti yang patut dipertanyakan keabsahannya serta Direksi yang melanggar AD/ART perusahaannya sendiri. Kasus ini berbuntut panjang hingga tahap banding yang mengakibatkan kerugian besar, khususnya bagi Termohon PKPU yang dalam hal ini merupakan Debitor.

## Metode Penelitian
Metode penelitian ini menerapkan tipologi penelitian normatif, yakni mencakup penelitian terhadap suatu kasus hukum secara independen dan terisolasi dari faktor- faktor eksternal di luar bidang hukum ( law as independent variable ), serta tidak meneliti gejala sosial akibat dari norma hukum. Melalui tipologi penelitian normatif, maka penulis mengadopsi beberapa pendekatan, termasuk pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) dan pendekatan studi kasus ( case approach ).

## Kekuatan Hukum Akta Pengakuan Utang yang Dibuat oleh Direksi dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Akta pengakuan utang adalah dokumen yang disusun oleh Notaris, yang mana suatu badan hukum secara sederhana menyatakan bahwa mereka berutang sejumlah uang tertentu dan berjanji untuk mengembalikannya dalam jangka waktu yang ditentukan. Secara teoritis, akta pengakuan utang oleh Debitor tidak akan terbentuk jika salah satu di antara para pihak tidak setuju atau jika tidak memenuhi syarat-syarat sah suatu perjanjian seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu:
a.  Terjadinya kesepakatan;
b.  Kecakapan membuat suatu perikatan;
c.  Suatu hal tertentu;
d.  Suatu sebab yang diperbolehkan.
Syarat ke-1 dan ke-2 merupakan syarat subjektif karena berkaitan dengan para pihak yang dalam hal ini adalah PT RJB sebagai Pemohon PKPU dengan PT LED dan
PT KEP sebagai Termohon PKPU. Sedangkan syarat ke-3 dan ke-4 merupakan syarat objektif karena menyangkut objek perjanjian, yakni perjanjian utang piutang yang tertuang dalam Akta Pernyataan Utang No. 06 tertanggal 24 Desember 2021 dan Akta Pernyataan Utang No. 07 tertanggal 24 Desember 2021.
Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan ( vernietigbaar ), asalkan ada permintaan oleh pihak-pihak terkait atau yang berkepentingan, 1 misalnya karena adanya ancaman dari orang tua, wali, pengampu, atau salah satu pihak. Namun, perjanjian tidak serta otomatis batal demi hukum, melainkan harus diajukan pembatalannya ke pengadilan. Syarat  subjektif pertama perjanjian adalah suatu kesepakatan antara kedua belah pihak. Namun kesepakatan menjadi tidak sah apabila dalam perjanjian terdapat cacat kehendak sebagaimana dalam Pasal 1321 KUHPerdata, yaitu kekhilafan/kesesatan, adanya paksaan, dan penipuan. Cacat kehendak. Ada pula cacat kehendak yang tidak termasuk dalam Pasal 1321 KUHPerdata adalah karena adanya doktrin penyalahgunaan keadaan.
Namun jika syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum. Batal demi hukum merupakan konsekuensi perdata terhadap suatu perbuatan hukum yang dinyatakan batal karena terdapat cacat yuridis berupa seperti perbuatan hukum yang tidak memiliki konsekuensi hukum sejak dilakukannya atau tidak berlaku sejak penandatanganan akta. Sebuah perjanjian batal dan dianggap tidak pernah ada serta tidak mengikat siapapun sehingga tidak perlu ada permintaan dari pihak lain untuk membatalkannya.
Akta memiliki dua fungsi formil dan fungsi sebagai alat bukti  di pengadilan. Formalitas causa berfungsi sebagai kelengkapan atau kesempurnaan suatu perbuatan hukum, bukan hanya keabsahan perbuatan hukum, sehingga nilai akta sebagai syarat formil adanya suatu perbuatan hukum. Sedangkan probations causa adalah akta berfungsi sebagai pembuktian di pengadilan. Berbeda dengan fungsi formil, fungsi pembuktian di sini tidak lantas menjadikan sahnya suatu perjanjian, namun supaya dapat dijadikan sebagai alat bukti di masa mendatang.
1 R. Widjono Prodjodikoro, Azas-azas Hukum Perjanjian (Mandar Maju 2000).[12].

## 174
Andien Larasati dan Raden Besse: Kekuatan Pembuktian Akta...
Dalam kasus ini, Direksi Utama Termohon PKPU I, yakni  H.  Zainal Muttaqin selaku debitor membuat pernyataan utang yang dituangkan  dalam Akta Pengakuan Utang No. 06 tertanggal 24 Desember 2021 antara PT RJB selaku Pemohon PKPU dengan PT LED selaku Termohon PKPU I, disusun di hadapan Notaris Angelo  Bintang, S.H.,M.Kn., di Bangkalan. Adapun ada pula Akta  Pengakuan  Utang No. 07 tanggal 24 Desember 2021 antara PT Trans Niaga Prima selaku kreditor lain PKPU dengan PT LED/ Termohon PKPU I yang juga disusun di hadapan Notaris Angelo Bintang, S.H., M.Kn., di Bangkalan. Akta pengakuan utang ini menjadi salah satu alat bukti surat dalam proses PKPU di Pengadilan Niaga Surabaya. Namun, ternyata kedua akta pengakuan utang tersebut dibantah oleh pihak Termohon PKPU karena mengalami kecacatan formil serta materiil. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, beberapa poin yang membuktikan terkait dengan kecacatan formil dari akta pengakuan utang tersebut antara lain:
a.  Notaris Angelo Bintang, S.H., M.Kn. domisili kantornya tidak diketahui. Selain itu, ia juga tidak melaporkan akta yang dibuatnya kepada Majelis Daerah, yaitu tidak terbukti tertera dalam Surat Majelis Pengawas Daerah Notaris No UM.MPDN. BANGKALAN 08.22-03;
b.  Notaris Angelo Bintang melaksanakan tugasnya di luar wilayah yurisdiksinya karena hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris, yang menerangkan bahwa domisili Notaris terletak di Bangkalan, Jawa Timur. Sedangkan akta yang dibuatnya di luar wilayah yurisdiksinya, yakni di Jakarta, DKI Jakarta;
Sedangkan kecacatan materiil dalam akta pengakuan utang terbukti dari beberapa fakta antara lain:
a. Di dalam Akta Pengakuan Utang No. 06 tertanggal 24 Desember 2021 dan Akta Pengakuan Utang No. 07 tertanggal 24 Desember 2021 yang dibuat oleh Termohon PKPU I di hadapan Notaris Angelo Bintang, S.H., M.Kn. tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap Termohon PKPU I, karena di dalam akta-akta tersebut, H. Zainal Muttaqin hanya bertindak sebagai Direktur Utama PT LED, namun tidak disebutkan bahwa dirinya bertindak untuk dan atas nama atau mewakili PT LED;
b. Akta Pengakuan Utang No. 06 tertanggal 24 Desember 2021 dan Akta Pengakuan
Utang No. 07 tertanggal 24 Desember 2021 bertentangan dengan Perjanjian Nomor LED 03/PJBB/LED-BPN/VI/2020, diantaranya terkait INSTALMENT yang tidak pernah diperjanjikan sebelumnya. Hal tersebut berarti melanggar salah satu syarat sah perjanjian, yakni terjadinya kesepakatan.
c. Denda keterlambatan sebagaimana termuat di dalam Akta Pengakuan Utang No 06 tertanggal 24 Desember 2021 dan Akta Pengakuan Utang No 07 tertanggal 24 Desember 2021 tidak berdasar dan penghitungannya pun membingungkan.
Akta Pengakuan Utang sebagai akta Notaris bersifat otentik karena memiliki kekuatan hukum pembuktian yang kuat dan dianggap sah secara hukum. Namun, karena kedua Akta Pengakuan Utang tersebut mengalami cacat formil,menyebabkan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan sehingga tingkat keabsahan yang lebih rendah dari akta otentik sebagaimana juga yang telah disebutkan dalam Pasal 41 UUJN yang berbunyi “Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 mengakibatkan akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian menjadi akta di bawah tangan”. Akta otentik yang dalam pembuatannya melibatkan Notaris, sedangkan akta di bawah tangan belum sah sebagai alat bukti di pengadilan. Akta di bawah tangan memiliki kekuatan hukum pembuktian mutlak apabila tersebut dilegalisir oleh seorang Notaris. Artinya, bagi pihak-pihak yang menjadikan akta di bawah tangan sebagai alat bukti di pengadilan harus meminta tanda tangan dan cap jempol kepada Notaris.
Selain itu, adanya fakta-fakta hukum yang telah dipaparkan di atas bahwa adanya kecacatan formil dan materiil suatu akta mengakibatkan permohonan Pemohon PKPU ditolak oleh Pengadilan Niaga, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1869 KUHPerdata yang berbunyi “ Suatu Akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenangnya atau tidak cakapnya pejabat umum yang bersangkutan maupun cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak ”. Terdegradasinya kekuatan pembuktian dari akta otentik menjadi akta di bawah tangan adalah apabila terjadi faktor akta otentik cacat bentuknya. 2 Untuk memi liki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, akta tersebut harus
2 Vivien Pomantow, Akibat Hukum Terhadap Akta Otentik yang Cacat Formil Berdasarkan Pasal 1869 KUHPerdata (2018) 7 Lex Privatum.[93].

## 176
Andien Larasati dan Raden Besse: Kekuatan Pembuktian Akta...
ditandatangani oleh pihak yang merupakan syarat mutlak supaya suatu akta dapat dijadikan alat bukti.
Oleh karena akta pengakuan utang tersebut terbukti cacat secara formil dan materiil, maka untuk membuktikan kebenaran esensialia atau substansi akta tersebut masih diperlukan pembuktian lebih lanjut atau bukti tambahan tentang kebenarannya, maka menurut Majelis Hakim pembuktian sederhana esensialia dari Akta Pengakuan Utang Nomor 06 tanggal 24 Desember 2021 tersebut harus diuji dan diputuskan terlebih dahulu. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta dalam perkara ini, bukti utang yang sudah jatuh tempo dan  dapat ditagih tidak dapat secara langsung dibuktikan secara sederhana sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.

## Prinsip-Prinsip Seorang Direksi dan Jenis Pelanggaran yang Dilakukan oleh Direksi
Dalam menjalankan tugasnya, Direksi harus memiliki prinsip-prinsip antara lain:

## a. Prinsip Fiduciary Duty
Prinsip ini berlaku bagi Direksi dalam menjalankan tugasnya, baik sebagai pemimpin Perusahaan, sebagai representasi dari perseroan atau saat mewakili Direksi secara keseluruhan, baik secara internal maupun eksternal pengadilan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 97 UUPT menjelaskan bahwa setiap anggota Direksi harus beriktikad baik dan bertanggung jawab penuh menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan kemajuan Perseroan. Sebagai konsekuensi dari prinsip ini, maka Perseroan Terbatas menjadi terikat hukum terhadap transaksi atau kontrak yang dibuat oleh Direksi atas nama dan demi kepentingan perseroan. 3 Menurut Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia dalam buku Organ Perseroan Terbatas (hal. 39) menjelaskan bahwa prinsip fiduciary duty adalah tanggung jawab untuk mengelola perseroan demi kepentingan perseroan dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Direksi  dalam  menjalankan  kewenangannya  harus  berdasarkan  pada prinsip fiduciary duty , yaitu Direksi melaksanakan tugas berdasarkan kepercayaan.
3 Munir Fuady, Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia (Citra Aditya Bakti 2014).[58].
Setiap anggota direksi memiliki kewajiban untuk dipercaya  dalam menjalankan tanggung jawab pengurusan perseroan. Berarti, setiap anggota direksi dapat dipercaya dan harus jujur. 4

## b. Prinsip Intra Vires
Prinsip ini menegaskan bahwa perusahaan atau perseroan tidak boleh melakukan kegiatan di luar kewenangan yang ditetapkan dalam anggaran dasar perseroan. Lawan kata dari intra vires adalah ultra vires atau tindakan yang melampaui kewenangan. Istilah ultra vires tidak hanya diterapkan ketika perseroan  melakukan tindakan yang sebenarnya dia luar kewenangannya, tetapi juga ketika tindakan yang sesuai kewenangan dilakukan mematuhi regulasi. Ultra Vires tidak hanya merujuk pada tindakan yang melewati batas kewenangan yang jelas maupun tersirat, tetapi juga pada tindakan yang bertentangan dengan regulasi yang berlaku atau norma ketertiban umum. 5

## c. Prinsip Good Faith
Prinsip ini diartikan bahwa Direksi bertanggung jawab penuh terhadap manajemen perusahaan. Setiap anggota direksi bertanggung jawab sepenuhnya dan secara individu atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas mereka. Direksi wajib patuh terhadap anggaran dasar PT dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi menjadi representasi dari suatu PT harus memiliki iktikad baik dalam melakukan perbuatan hukum secara internal maupun eksternal, serta jujur dan siap  menanggung segala risiko yang mungkin mereka hadapi.
Dalam kasus ini, H. Zainal Muttaqin digugat perbuatan melawan hukum atas dasar dirinya mengaku pernah berutang kepada PT RJB dan menuangkannya ke dalam Akta Pernyataan Utang Nomor 06 tertanggal 24 Desember 2021 dan Akta Pernyataan Utang Nomor 07 tertanggal 24 Desember 2021 tanpa adanya persetujuan dari Dewan Komisaris. Hal tersebut ternyata melanggar Pasal 12 angka 1 Anggaran Dasar PT LED yang mengatur sebagai berikut:
4 https://www.hukumonline.com/klinik/a/fiduciary-duty-cl4058/diakses pada tanggal 25 Mei 2024).
5 Munir Fuady (n 3).[111].

## 178
Andien Larasati dan Raden Besse: Kekuatan Pembuktian Akta...
“Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank);
b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan-perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.
Pembuatan Akta Pernyataan Utang tersebut dilakukan dengan tidak menerapkan prinsip good faith serta dijadikan dasar untuk mengajukan Permohonan PKPU terhadap Penggugat di Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor registrasi perkara: 40/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby. Hal tersebut menyebabkan kerugian secara materiil maupun immateriil kepada Penggugat karena seakan-akan Penggugat memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
Selain itu, akibat tindakan tersebut menyebabkan nama baik Penggugat menjadi tercoreng dan akibatnya beberapa rekan bisnis Penggugat satu per satu mengurungkan niatnya untuk menjalin kerjasama dengan Penggugat karena seakan-akan Penggugat memiliki utang yang telah jatuh tempo  dan  dapat ditagih terhadap Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Di samping itu, Penggugat mengalami kerugian karena menggunakan jasa penasihat hukum dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk menghadapi Permohonan PKPU yang diajukan oleh Turut Tergugat I akibat adanya Akta Pernyataan Utang Nomor 06 tertanggal 24 Desember 2021 dan Akta Pengakuan Utang Nomor 07 tertanggal 24 Desember 2021 yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II secara melanggar hukum.
Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dianggap terbukti telah memenuhi kriteria perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Berikut merupakan unsur-unsur yang dimaksud antara lain:
a. Setiap perbuatan melawan hukum;
b. Membawa kerugian kepada orang lain;
c. Mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

## Akibat Hukum Akta Pengakuan Utang yang Terbukti Cacat Formil dan Materiil Terhadap Putusan PKPU
Permasalahan kecacatan pembuatan akta pengakuan utang sebagai alat bukti dalam proses PKPU berakibat fatal bagi perusahaan, terutama Direksi yang terbukti melampaui kewenangan AD/ART. Akta Pengakuan Utang yang pada hakikatnya bertujuan untuk menjamin utang-utang debitor kepada kreditor agar menimbulkan kepastian hukum apabila Debitor melakukan kelalaian atau wanprestasi. Ini justru menciptakan permasalahan baru. Terbukti baik adanya cacat formil maupun  materiil dalam Akta Pernyataan Utang Nomor 06 dan No. 07 tertanggal 24 Desember 2021 sangat menciderai proses PKPU. Direksi PT LED yakni H. Zainal Muttaqin digugat melakukan perbuatan melawan hukum karena membuat akta diluar persetujuan Dewan Komisaris dan melanggar AD/ART. Utang Debitor yang masih dapat ditagih dan belum jatuh tempo, namun dalam isinya tidak ditulis demikian dalam Akta Pernyataan Utang seolah-olah menjadikan pembuktiannya tidak sederhana.
Dikabulkannya suatu permohonan PKPU harus memenuhi syarat-syarat bahwa setiap permohonan PKPU harus memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (2) j.o. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yaitu:
1. Debitor memiliki lebih dari satu Kreditor;
2. Kreditor memperkirakan Debitor tidak akan melanjutkan membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
3. Dua syarat tersebut harus dapat dibuktikan secara sederhana.
Permohonan PKPU yang diajukan oleh PT RJB ditolak oleh Majelis Hakim karena berdasarkan pertimbangan dalam amar putusan yang tidak memenuhi syarat- syarat permohonan PKPU. Dalam UU No. 37 Tahun 2004 ada dua syarat yang harus dipenuhi, yakni syarat formil akan ditolak jika tidak diajukan oleh advokat serta legal standing nya, apakah si Pemohon memenuhi syarat atau tidak untuk mengajukan. Sedangkan syarat materiil permohonan PKPU yakni utang yang tidak jelas harus ada sedikitnya 2 (dua)

## 180
Andien Larasati dan Raden Besse: Kekuatan Pembuktian Akta...
kreditor. Apabila tidak memenuhi syarat tersebut, maka permohonan PKPU tidak akan dikabulkan, tidak dapat dibuktikan secara sederhana, dan hanya dianggap debitor melakukan wanprestasi terhadap kreditor. Syarat materiil tersebut merujuk pada ketidakmampuan Pemohon PKPU untuk mengesahkan keberadaan fakta dan keadaan yang terbukti sederhana, sehingga permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) jo. Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004.
Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif, artinya ketiga syarat tersebut harus dipenuhi. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka cukup menjadi alasan yang kuat bagi Majelis  Hakim untuk berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU I terbukti tidak sederhana. Oleh karena itu, permohonan tersebut dinyatakan ditolak dengan segala akibat hukumnya.
Jika salah satu syarat formil maupun materiil tidak terpenuhi, maka akta Notaris menjadi cacat formil dan mengakibatkan kehilangan kekuatan pembuktiannya secara sempurna. Sebagai gantinya, akta tersebut hanya akan dianggap sebagai akta di bawah tangan jika ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait. 6 Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris selaku pembuat akta otentik dan Direksi yang juga ikut terlibat membuat akta tanpa persetujuan RUPS, maka akta tersebut hanya memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan atau menjadi batal demi hukum, sehingga pihak yang merasa dirugikan dapat mengambil tindakan selanjutnya, dalam hal ini adalah PT LED selaku Penggugat dapat menuntut pergantian ganti rugi. Apabila suatu akta Notaris dibatalkan melalui putusan Hakim di pengadilan, ganti rugi terhadap Direksi dan Notaris hanya dapat diminta jika ada pihak yang merasa dirugikan. 7
Konsekuensi hukum dari kecacatan hukum dalam pembuatan akta otentik adalah kehilangan keotentikannya yang memungkinkan adanya putusan inkracht dari pengadilan yang memeriksa. Penyelesaian terhadap hal tersebut harus ditinjau dan memberikan sanksi yang menyebabkan akta tersebut cacat hukum dan kehilangan
6 Endah Purwaningsih, Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris di Wilayah Provinsi Banten dan Penegakan Hukumnya (2015) 27 Mimbar Hukum.[16-17].
7 Didi Santoso, Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta yang Memuat Dua Perbuatan Hukum (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1440.K/Pdt/1996), Tesis (Universitas Diponegoro, 2009).[53].
keotentikannya. Jika karena tindakan dari seorang Notaris, maka pihak-pihak yang mengalami kerugian berhak untuk menuntut kompensasi kepada Notaris tersebut. Namun jika disebabkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan adanya iktikad buruk, maka kepada para pihak tersebut harus menanggung segala kerugian kerugian yang dialami. 8
Akta Pengakuan Utang sebagai alat bukti Pemohon PKPU atau Kreditor dalam proses PKPU yang terbukti mengalami cacat formil maupun  materiil dapat mempengaruhi validitas dan kekuatan hukumnya. Dalam konteks PKPU, dampaknya akan menimbukkan tidak dikabulkannya permohonan PKPU maupun penolakan Kreditor terhadap akta pengakuan utang tersebut sebagai dasar mengadakan rencana perdamaian. Kreditor atau pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan atau upaya hukum lainnya untuk membuktikan keabsahan akta tersebut. Maka dengan terbukti adanya pelanggaran Direktur dalam proses pembuatan Akta Pengakuan Utang yang melanggar AD/ART, maka  PT  LED  yang  diwakili oleh Daniel Mahendra Yuniar, S.Pi, M.Hum. selaku Direktur Utama menggugat ZAINAL MUTTAQIN atas dasar Perbuatan Melawan Hukum pada Pengadilan Negeri Balikpapan dengan nomor register perkara: 181/Pdt.G/2022/PN. Bpp.

## Kesimpulan
Keabsahan  Akta   Pengakuan   Utang   dalam   proses   pembuatannya mengalami cacat formil serta cacat materiil yang dibuat oleh Direksi bersama Notaris sebagai alat bukti dalam Pengadilan Niaga pada proses PKPU. Hal tersebut menyebabkan putusan PKPU ditolak oleh Hakim karena telah melanggar syarat objektif sahnya sebuah perjanjian sebagaimana diatur pada Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga Akta Pengakuan Utang batal demi hukum.
Pembuatan Akta Pengakuan Utang oleh Direksi yang terbukti melanggar Anggaran Dasar PT serta UUPT pada proses PKPU berakibat akta tersebut terdegradasi menjadi akta di bawah tangan. Atas dasar tersebut Direksi diberhentikan dari
8 Dyah Nawangwulan, Akibat Hukum AKta Autentik Notaris Yang Cacat Hukum Dalam Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Semarang , Tesis (Universitas Diponegoro, 2004).

## 182
Andien Larasati dan Raden Besse: Kekuatan Pembuktian Akta...
jabatannya dan digugat karena telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar prinsip duty of care .

## Daftar Bacaan
Buku
Fuady M , Doktrin-Doktrin dalam Corporate Law (Eksistensinya dalam Hukum Indonesi) (Citra Aditya Bhakti 2002).
Prodjodikoro RW., Azas-azas Hukum Perjanjian (Mandar Maju 2000).

## Jurnal
Purwaningsih E, Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris di Wilayah Provinsi Banten dan Penegakan Hukumnya (2015) 27 Mimbar Hukum.
Pomantow V, Akibat Hukum Terhadap Akta Otentik yang Cacat Formil Berdasarkan Pasal 1869 KUHPerdata (2018) 7 Lex Privatum.

## Tesis
Nawangwulan D, Akibat Hukum AKta Autentik Notaris Yang Cacat Hukum Dalam Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Semarang , Tesis (Universitas Diponegoro, 2004).
Santoso D, Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta yang Memuat Dua Perbuatan Hukum (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1440.K/Pdt/1996) , Tesis (Universitas Diponegoro, 2009).

## Laman
Kenny Obriga Jeremia N.A.M., SH, Prinsip Fiduciary Duty Direksi dan Dewan Komisaris (HukumOnline.com,2023) <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ fiduaciary-duty-cl4058/ > Diakses pada tanggal 25 Mei 2024.

## Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4443).
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara
How to cite: Andien Larasati dan Raden Besse Kartoningrat, ‘Kekuatan Pembuktian Akta Pengakuan Utang oleh Direksi dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang’ (2024) 7 Notaire.
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4756).
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

## Andien Larasati dan Raden Besse: Kekuatan Pembuktian Akta...
--This page is intentionally left blank--