Muhammadiyah Law Review  4 (1), Januari 2020, ISSN 2549-113X (print), ISSN 2580-166X (online) Journal Homepage: http://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law
*Coresponding author. E-mail address : mashurilanwar97@gmail.com
Peer reviewed under reponsibility of Universitas Muhammadiyah Metro © 2020 Universitas Muhammadiyah Metro, All right reserved,
Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License .

## PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH

## Mashuril Anwar

## Fakultas Hukum Universitas Lampung

## ABSTRAK
Konfigurasi kebijakan perikanan sebelum era otonomi daerah menunjukkan hegemoni negara yang yang menganut doktrin milik bersama, sentralistik, dan anti pluralisme hukum. Sejak era otonomi daerah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota  memiliki  kewenangan  yang  lebih  bersar  dalam  pengelolaan  potensi  daerahnya,  termasuk  sumber daya  perikanan.  Seiring  dengan  pergeseran  kewenangan  pengelolaan  sumber  daya  perikanan  tersebut,  daerah diharapkan dapat berperan dalam mengoptimalkan pemanfaatan potensi perikanan. Namun disisi lain, pengelolaan sumber daya perikanan sulit untuk diwujudkan tanpa adanya kebijakan yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah.  Oleh  karenanya,  dengan  menggunakan  pendekatan  hukum  normatif,  penulis  akan  mengkaji  kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya perikanan di era otonomi daerah, dan harmonisasi kewenangan antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  dalam  pengelolaan  sumber  daya  perikanan.  Berdasarkan  pembahasan, kewenangan  pemerintah  daerah  dalam  pengelolaan  sumber  daya  perikanan  pada  era  otonomi  daerah  meliputi kewenangan  di  bidang  perikanan  tangkap,  kewenangan  di  bidang  perikanan  budidaya,  kewenangan  di  bidang pengawasan  sumber  daya  kelautan  dan  perikanan,  serta  kewenangan  di  bidang  pengolahan  dan  pemasaran perikanan. Selanjutnya disharmoni antar kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan menimbulkan urgensi untuk melakukan  harmonisasi  terhadap  Undang-Undang  Pemerintahan  Daerah  dengan  kebijakan  sektoral  di  bidang pengelolaan sumber daya perikanan.
Kata Kunci: Otonomi Daerah, Kewenangan, Perikanan

## 1. PENDAHULUAN
Pengakuan  Indonesia  sebagai  negara  kepulauan  didasarkan  pada  kondisi  geografis Indonesia  yang  terdiri  17.508  pulau,  dengan  garis  pantai  sekitar  81.000  km  yang  luasnya mencapai  5.193.250  km 2 .  Selain  itu,  wilayah  Indonesia  sebagian  sebesar  terdiri  dari  perairan (75,26%). Luas wilayah Indonesia mencapai 8.193.250 km 2 . Dengan daratan seluas 2.027.087 km 2 dan  luas  perairan  mencapai  6.166.163  km 2 . 1 Dengan  letak  geografis  yang  strategis tersebut, Indonesi memiliki potensi sumber daya perikanan yang cukup besar. Berdasarkan data Kementrian  Kelautan  dan  Perikanan,  sektor  perikanan  masih      menjadi      unggulan      bagi kinerja
ekspor  Indonesia.  Pada  Januari  hingga  April  2015-2019  nilai  ekspor  perikanan  naik  3,5%  per tahun.  Sedangkan  volumenya  naik  1,68%  per  tahun.  Peningkatan  itu  di  buktikan  naiknya  nilai produk  domestik  bruto  (PDB)  perikanan  dan  nilai  tukar  nelayan  (NTN).  Tahun  2018  PDB perikanan berjumlah Rp. 58,97 Triliun, kemudian tahun 2019 PDB perikanan naik ke angka Rp.
1 Usmawandi,  “Mekanisme  Progresif  Pencegahan  Konflik  Akibat  Tumpang  Tindih  Klaim  Wilayah  Laut  Antara Indonesia dengan Negara-Negara Tetangga”, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 2, No. 2, 2006, hlm. 99.
62,31 Triliun.  Selanjutnya  pada triwulan  II  2019 PDB perikanan mencapai  62, 24 Triliun  atau 29,39% lebih tinggi dari pada PDB perikanan triwulan II 2018. 2
Namun demikian, kekayaan sumber daya perikanan Indonesia belum dimanfaatkan secara optimal. 3 Hal  ini  disebabkan  karena  kegiatan  pembangunan  di  perairan  belum  sepenuhnya memperhatikan kelestarian lingkungan.  Berbagai bentuk  pelanggaran seperti pencemaran, over fishing, destructive fishing, transhipment illegal, dan berbagai bentuk pelanggaran lainnya masih mewarnai  pemanfaatan  sumber  daya  perikanan  Indonesia. Selain  itu,  Gubernur  dinilai  gagal dalam mengatasi abuse of power pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya  perikanan. Abuse  of  power tersebut  mengakibatkan  kerusakan  lingkungan  akibat eksploitasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Setidaknya hal inilah yang melatarbelakangi peralihan  kewenangan  pengelolaan  sumber  daya  perikanan  dari  pemerintah  daerah Kabupaten/Kota kepada pemerintah daerah provinsi.
Sejak era otonomi daerah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memiliki kewenangan yang lebih bersar dalam pengelolaan potensi daerahnya, termasuk sumber daya perikanan. 4 Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya  dengan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015  tentang  Pemerintahan  Daerah (selanjutnya  disebut  UU  Pemda).  Pasal  14  ayat  (1)  UU  Pemda  menentukan  bahwa penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  di  bidang  kehutanan,  kelautan,  serta  energi  dan  sumber daya  mineral  di  bagi  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  provinsi.  Dengan berlakunya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  kewenangan  pemerintah  daerah  provinsi dalam pengelolaan sumber daya laut menjadi 0-12 mil, artinya pemerintah kabupaten/kota tidak lagi  mempunyai  kewenangan  dalam  pengelolaan  sumber  daya  laut  salah  satunya  perikanan. Seiring  dengan  pergeseran  kewenangan  pengelolaan  sumber  daya  perikanan  tersebut,  daerah diharapkan  dapat  berperan  dalam  mengoptimalkan  pemanfaatan  potensi  perikanan.  Namun disisi lain, pengelolaan sumber daya perikanan sulit untuk diwujudkan tanpa adanya kebijakan yang  harmonis  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah.  Oleh  karenanya,  dengan  menggunakan pendekatan  hukum  normatif,  penulis  akan  mengkaji  kewenangan  pemerintah  daerah  dalam pengelolaan  sumber  daya  perikanan  di  era  otonomi  daerah,  dan  urgensi  harmonisasi kewenangan  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  dalam  pengelolaan  sumber  daya  perikanan. Berdasarkan uraiana latar belakang di  atas, permasalahan  yang akan di  bahas dalam penelitian ini  yaitu  Bagaimanakah  kewenangan  pemerintah  daerah  dalam  pengelolaan  sumber  daya
2 Fika  Nurul  Ulya,  Triwulan  II  2019.  KKP  cata  PDB  Perikanan  Naik  Jadi  62,24  Triliun,  Kompas.com,  (2019) https://money.kompas.com/read/2019/09/09/220057826/triwulan-ii-2019-kkp-catat-pdb-perikanan-naik-jadi-rp- 6224-triliun, diakses tanggal 30 November 2019.
3 Rokhimin Dahuri, “Pengelolaan Ruang Wilayah Pesisir dan Lautan Seiring dengan Pelaksaaan Otonomi Daerah”, Jurnal Mimbar, Vol. 17, No. 2, April-Juni 2001, hlm. 141.
4 Kanyadibya  Cendana  Prasetyo,  “Mencegah  “ Tragedy  of  the  Commons” di  Teluk  Sawai  dengan  Sasi  pada  Era Otonomi Daerah”, Journal Governance Innovation, Vol. 1, No. 1, Maret 2019, hlm. 16.
perikanan  di  era  otonomi  daerah?  Bagaimanakan  harmonisasi  kebijakan  pengelolaan  sumber daya perikanan di era otonomi daerah?

## 2. METODE
Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan kajian literatur. Kajian  literatur atau  penelitian  kepustakaan  ( literature  review atau literature  research )  merupakan  penelitian yang  menelaah,  meninjau  atau  mengkaji  secara  kritis  suatu  pengetahuan,  gagasan,  ide  atau temuan  yang  terdapat  dalam  suatu  literatur  dengan  berorientasi  akademik  ( academic-oriented literature ), serta merumuskan dan mengkonstruk kontribusi teoritis dan metodologis untuk suatu topik  tertentu. 5 Fokus  dari  kajian  literatur  adalah  menemukan  berbagai  gagasan,  prinsip,  dalil, teori,  atau  hukum  yang  digunakan  untuk  menelaah  dan  menganalisis  sebagai  upaya  dalam menjawab pertanyaan penelitian yang dirumuskan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## a) Kewenangan  Pemerintah  Daerah  Dalam  Pengelolaan  Sumber  Daya  Perikanan  Di  Era Otonomi Daerah
Konfigurasi  kebijakan  perikanan  sebelumnya  menunjukkan  hegemoni  negara  yang memiliki  tiga  ciri  yaitu:  menganut  doktrin  milik  bersama,  sentralistik,  dan  anti  pluralisme hukum. 6 Namun lahirnya UU Pemda menyebabkan pergeseran dalam sistem pemerintahan, dari sentralisasi  ke  desentralisasi  yang  membawa  konsekuensi  tersendiri  bagi  pengelolaan  sumber daya perikanan di Indonesia. UU Pemda telah memberikan otonomi kepada pemerintah daerah untuk  mengelola  kekayaan  alam  di  daerahnya,  termasuk  sumber  daya  perikanan.  UU  Pemda memberikan  kewenangan  pengelolaan  sumber  daya  alam  laut  dan  pulau-pulau  kecil  sejauh  12 mil di luar minyak dan gas bumi kepada pemerintah Provinsi. 7 Kewenangan pemerintah daerah dalam  pengelolaan  sumber  daya  perikanan  dalam  era  otonomi  daerah  akan  lebih  detail dijelaskan pada uraian di bawah ini:

## 1. Kewenangan di bidang perikanan tangkap
Pemerintah  daerah  provinsi  berwenang  dalam  penangkapan  ikan  di  wilayah  laut  sampai dengan 12 mil. Dalam hal usaha perikanan tangkap, pemerintah provinsi menerbitkan izin usaha perikanan  tangkap  untuk  kapal  perikanan  berukuran  di  atas  5  GT  hingga  30  GT.  Sedangkan penerbitan  izin  kapal  perikanan  yang  ukurannya  di  atas  30  GT  merupakan  kewenangan pemerintah pusat. Dalam hal pemerintah provinsi berwenang dalam pendaftaran dan penerbitan izin  pengadaan  kapal  penangkap  ikan  dan  kapal  pengangkut  ikan  dengan  ukuran  di  atas  5-30
5 Peter Mamud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 32.
6 S. Saad, Politik Hukum Perikanan Indonesia, (Jakarta: Lembaga Sentra Pemberdayaan Masyarakat, 2003).
7 Lihat Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
GT.  Selanjutnya  pemerintah  daerah  provinsi  berwenang  dalam  penetapan  lokasi  pembangunan serta  pengelolaan  pelabuhan  perikanan  provinsi.  Selain  itu  dalam  bidang  perikanan  tangkap, pemerintah  daerah  kabupaten/kota  berwenang  dalam  pemberdayaan  nelayan  kecil  yang  ada  di daerahnya, serta pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI). 8

## 2. Kewenangan di bidang perikanan budidaya
Di  bidang  perikanan  budidaya  pemerintah  provinsi  berwenang  dalam  penerbitan  IUP pembudidayaan  ikan  yang  usahanya  lintas  daerah  kabupaten/kota  dalam  satu  daerah  provinsi. Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam satu daerah kabupaten/kota menjadi  kewenangan  pemerintah  daerah  kabupaten/kota.  Selain  itu  pemerintah  daerah kabupaten/kota  berwenang  dalam  pemberdayaan  usaha  kecil  dan  pengelolaan  pembudidayaan ikan. 9

## 3. Kewenangan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
Pengawasan  terhadap  berbagai  kegiatan  di  sektor  perikanan  merupakan  bagian  penting dari  pengelolaan  sumber  daya  perikanan.  Berdasarkan  UU  Pemda,  kewenangan  pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil diberikan kepada pemerintah daerah provinsi. 10 Pengawasan  ini  dilakukan  dengan  melakukan  serangkaian  kegiatan  patroli  di perairan.  Melalui  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan,  saat  ini  pemerintah  menyediakan  24 unit kapal pengawasan dan 50 unit speedboat pengawasan. 11

## 4. Kewenangan di bidang pengolahan dan pemasaran perikanan
Pengelohan  dan  pemasaran  hasil  perikanan  menjadi  bagian  strategis  dan  penting  untuk ditingkatkan  guna  mewujudkan  pembangunan  perikanan  yang  berkelanjutan  dan  berdaya saing. 12 Dalam  hal  pengelohan  dan  pemasaran  hasil  perikanan  ini,  pemerintah  daerah  provinsi berwenang dalam penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi. 13
Kewenangan  dalam  pengelolaan  sumber  daya  perikanan  belum  sepenuhnya  diberikan kepada  pemerintah  daerah  provinsi  maupun  kabupaten/kota.  Sejauh  ini  pemerintah  daerah belum  mempunyai  kewenangan  dalam  karantina  ikan,  pengendalian  mutu  dan  keamanan  hasil perikanan,  pengembangan  sumber  daya  manusia  masyarakat  kelautan  dan  perikanan. Kewenangan tersebut masih terdapat pada pemerintah pusat. Hal ini tentu menjadi kendala bagi
8 Lihat lampiran huruf Y Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
9 Ibid.
10 Ibid.
11 Singgih  Prihadi,  Budhi  H.  Iskandar,  dan  Fis  Purwangka,  “Intensitas  Kerja  Pengawas  Perikanan  pada  Aktifitas Patroli  Laut  Pengawasan  Sumber  Daya  Kelautan  dan  Perikanan  di  Jakarta”, Jurnal  Teknologi  Perikanan  dan Kelautan, Vol. 7, No. 2, November 2016, hlm. 164.
12 Yayan  Hikmayani  dan  Maharani  Yulisti,  “Dampak  Ekonomi  Program  Pengembangan  Usaha  Mina  Pedesaan (PUMP)  pada  Usaha  Pengolahan  dan  Pemasaran  Hasil  Perikanan”, Jurnal  Sosial  Ekonomi  Kelautan  dan Perikanan”, Vol. 10, No. 2, 2015, hlm. 230.
13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Op Cit.
daerah  untuk  mewujudkan  tujuan  otonomi  daerah  yakni  untuk  menciptakan  kemandirian daerah, 14 mempercepat  pertumbuhan  ekonomi  dan  pembangunan  daerah,  mengurangi kesenjangan  masyarakat  daerah,  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik  dan  potensi masyarakat  di  daerah. 15 Selain  itu,  dengan  tidak  diberikannya  kewenangan  karantina  ikan, pengendalian  mutu  dan  keamanan  hasil  perikanan,  pengembangan  sumber  daya  manusia masyarakat kelautan dan perikanan, beban anggaran pemerintah pusat akan semakin besar. Hal ini dikarenakan jarak antara pemerintah pusat dan wilayah perikanan daerah cukup jauh.
b) Urgensi  Harmonisasi  Kebijakan  Sektoral  Di  Bidang  Pengelolaan  Sumber  Daya Perikanan Pada Era Otonomi Daerah
Indonesia  sebagai  negara  hukum  telah  mengatur  setiap  aspek  kehidupan  berbangsa  dan bernegara  dalam  peraturan  perundang-undangan, 16 tidak  terkecuali  pengelolaan  sumber  daya perikanan. Pengeloaan sumber daya perikanan diatur dalam dalam beberapa kebijakan sektoral antara  lain,  Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009 juncto Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 2004 tentang Perikanan  (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perikanan) dan  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2014 juncto Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007  tentang  Pengelolaan Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  (Selanjutnya  disebut  UU  PWP3K).  Selain  itu kewenangan pengelolaan sumber daya perikanan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2014  sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015 tentang Pemerintah Daerah (Selanjutnya disebut Undang-Undang Pemerintah Daerah). Dengan demikian, pengelolaan sumber daya perikanan tunduk pada beberapa peraturan yang derajatnya setara dalam hierarki peraturan perundang-undangan.
Pemberlakuan  Undang-Undang  Pemerintahan  Daerah  berimplikasi  pada  beberapa kebijakan sektoral tersebut. Pemberlakuan Undang-Undang Pemerintahan Daerah menimbulkan kontradiksi antara kebijakan sektoral di bidang perikanan dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah.  Guna  mewujudkan  kepastian  hukum  bagi  daerah  dalam  pengelolaan  sumber  daya perikanan,  diperlukan  kebijakan  yang  harmonis  atau  selaras.  Pengelolaan  perikanan  dilakukan dengan memperhatikan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun  sejauh  ini  kebijakan  pengeloaan  sumber  daya  ikan  belum  sepenuhnya  selaras  atau disharmoni, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan kebingungan bagi daerah dalam pengelolaan  sumber  daya  perikanan.  Oleh  karena  itu,  disharmoni  antar  kebijakan  pengelolaan sumber  daya  perikanan  tersebut  menimbulkan  urgensi  untuk  melakukan  harmonisasi  terhadap
14 Andreas Marzel Pelealu, “Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Manado Tahun 2003-2012”, Jurnal EMBA, Vol. 1, No. 4, Desember 2013, hlm. 1190.
15 Muhammad  Syukri  dan  Hinaya,  “Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi Umum  dan  Dana  Alokasi  Khusus  Terhadap  Anggaran  Belanja  Modal  Kabupaten  &  Kota  Provinsi  Sulawesi Selatan”, Journal of Economic, Management, and Accounting, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 31.
16 Kanyadibya Cendana Prasetyo, Op Cit, hlm. 16.
Undang-Undang Pemerintahan Daerah dengan kebijakan sektoral di bidang pengelolaan sumber daya perikanan. Disharmoni antar kebijakan tersebut akan dijelaskan secara singkat pada uraian berikut ini:
1. Disharmonisasi  antara  Undang-Undang  Pemerintahan  Daerah  dan  Undang-Undang Perikanan
a. Penyerahan kewenangan pengelolaan sumber daya perikanan
Penyerahan  kewenangan  dalam  urusan  perikanan  dalam  Undang-Undang  Pemerintahan Daerah  masih  menganut  semangat  desentralisasi.  Sedangkan  penyerahan  kewenangan  menurut Undang-Undang  Perikanan  dilakukan  melalui  tugas  pembantuan. 17 Berdasarkan  Undang- Undang  Pemerintahan  Daerah,  pemerintah  daerah  provinsi  dan  kabupaten/kota  masih berwenang  menerbitkan  izin  pengelolaan  sumber  daya  perikanan.  Pemerintah  daerah  provinsi berwenang menerbitkan izin usaha perikanan tangkap bagi kapal yang berukuran 5-30 GT, dan penerbitan  IUP  pembudidayaan  ikan  yang  usahanya  lintas  daerah  kabupaten/kota.  Sedangkan pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang menerbitkan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang  ada  di  daerahnya. 18 Sedangkan  menurut  Undang-Undang  Perikanan,  kewenangan pemerintah  daerah  hanya  terbatas  pada  perlindungan  dan  konservasi  dan  penerbitan  izin  yang menyangkut danau, sungai, dan rawa. 19

## b. Pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi daya ikan
Pemberdayaan  nelayan  kecil  dan  pembudi  daya  ikan  diatur  dalam  Pasal  60  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  2004 juncto Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  tentang Perikanan. Dalam penjelasan Umum Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 menyatakan  bahwa  pemerintah  provinsi  dan  kabupaten/kota  di  wilayah  masing-masing  ikut serta  memberdayakan  nelayan  kecil  dan  pembudi  daya  ikan  kecil.  Ketentuan  ini  disharmoni dengan  pembagian  urusan  bidang  kelautan  dan  perikanan  sebagaimana  yang  dimuat  dalam lampiran  huruf  Y  UU  Pemda.  Berdasarkan  UU  Pemda,  pemberdayaan  nelayan  kecil  dan pembudi  daya  ikan  merupakan  kewenangan  pemerintah  daerah  kabupaten/kota. 20 Dengan  kata lain  pemerintah  provinsi  tidak  memiliki  kewenangan  dalam  pemberdayaan  nelayan  kecil  dan pembudi daya ikan.

## c. Parameter nelayan kecil
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  sebagaimana  yang  telah  diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2019  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan,  penjelasan  peraturan  perundang-undang  memuat  penjelasan  umum  dan  penjelasan
17 Pasal 65 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
18 Lampiran huruf Y Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
19 Hendi Gusta Rianda dan Ahmad Saleh, Kewenangan Pengelolaan Wilayah Lut Pesisir Menurut Unang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah, dalam  Heryandi  dkk, Kebijakan  Negara  dalam  Bidang Kelautan dan Perikanan di Era Otonomi Daerah, Bandar Lampung: Aura Publishing, 2019), hlm. 192.
20 Lampiran huruf Y Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
pasal  demi  pasal.  Penjelasan  umum  memuat  uraian  secara  sistematis  mengenai  latar  belakang pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan peraturan perundang-undangan yang telah tercantum secara singkat dalam butir konsiderans, asas, tujuan, dan materi pokok  yang terkandung dalam batang  tubuh  peraturan  perundang-undangan.  Bagian  penjelasan  umum  ini  bertujuan  untuk memperjelas  ketentuan  yang  telah  dimuat  dalam  batang  tubuh  peraturan  perundang-undangan. Penjelasan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan persamaan persepsi dalam memahami sebuah ketentuan peraturan perundang-undangan.
Undang-Undang Perikanan dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah telah memberikan penjelasan terkait nelayan kecil. Namun, penjelasan terkait nelayan kecil dalam kedua undang- undang tersebut masih disharmoni karena memiliki parameter yang berbeda. Menurut Undang- Undang  Perikanan,  parameter  nelayan  kecil  ditentukan  berdasarkan  kebutuhan  dan  kapasitas kapal.  Nelayan  kecil  yang  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Perikanan  yaitu  orang  yang  mata pencahariannya  melakukan  penangkapan  ikan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari-hari yang  menggunakan  kapal  perikanan  berukuran  maksimum  5  GT. 21 Sedangkan  parameter nelayan  kecil  dalam  Undang-Undang  Pemerintahan  Daerah  yaitu  sarana  atau  alat  yang digunakan  dalam  menangkap  ikan.  Nelayan  kecil  yang  dimaksud  dalam  Undang-Undang Pemerintahan  Daerah  adalah  masyarakat  tradisional  yang  menggunakan  bahan  dan  alat penangkapan ikan  secara tradisional. 22

## 2. Disharmonisasi  antara  Undang-Undang  Pemerintahan  Daerah  dan  Undang-Undang PWP3K
Pengelolaan  sumber  daya  perikanan  berdasarkan  Undang-Undang  Pemerintahan  Daerah cenderung  cenderung  menganut  prinsip  dekonsentrasi  dengan  tidak  memberikan  kewenangan kepada  pemerintah  daerah  kabupten/kota  dalam  pengelolaan  sumber  daya  pesisir  termasuk perikanan.  Sedangkan  Undang-Undang  PWP3K  masih  menganut  semangat  desentralisasi dengan  memberikan  kewenangan  kepada  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  dalam  mengelola sumber daya pesisir dan perikanan.
Berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  Pemerintahan  Daerah,  pengelolaan  sumber  daya di wilayah laut meliputi: 23
1) Ekplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut;
2) Pengaturan administrasi;
3) Pengaturan tata ruang;
4) Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang melimpahkan kewenangannya oleh pemerintah;
5) Ikut serta dalam pemeliharaan keamanan;
21 Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
22 Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
23 Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

## 6) Ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.
Namun  berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, kewenangan daerah provinsi dalam  pengeloaan  sumber  daya  alam  di  laut  sejauh  12  mil. 24 Dengan  demikian,  pemerintah daerah  kabupaten/kota  tidak  lagi  mempunyai  kewenangan  mengelola  sumber  daya  laut. Sedangkan  berdasarkan  Undang-Undang  PWP3K,  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  di  laut ditetapkan  sejauh  1/3  dari  wilayah  laut  kewenangan  provinsi.  Munculnya  kontradiksi kewenangan pengelolaan sumber daya di laut dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang  PWP3K  disebabkan  karena  Undang-Undang  PWP3K  masih  mendasarkan pembagian  kewenangan  pengelolaan  sumber  daya  laut  pada  undang-undang  pemerintahan daerah yang lama, yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. 25 Selain itu,
Bergesernya  kewenangan  pengelolaan  sumber  daya  alam  laut  dari  desentralisasi  menjadi dekonsentrasi  merupakan  pekerjaan  tantangan  tersendiri  bagi  pemerintah  Provinsi  yang memiliki wilayah lautan yang luas. sehingga menimbulkan kesulitan dalam pengelolaan sumber daya  alam  laut  terutama  sektor  perikanan  mengingat  terbatasnya  sumberdaya  manusia  dan sarana yang dimiliki serta jarak Ibu Kota Provinsi ke wilayah pesisir cukup jauh.

## 4. PENUTUP

## a. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan di atas, maka diperloleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Lahirnya  UU  Pemda  menyebabkan  pergeseran  dalam  sistem  pemerintahan,  dari sentralisasi ke desentralisasi yang membawa konsekuensi tersendiri bagi pengelolaan sumber daya perikanan di  Indonesia. UU Pemda telah memberikan otonomi kepada pemerintah  daerah  untuk  mengelola  kekayaan  alam  di  daerahnya,  termasuk  sumber daya  perikanan.  Kewenangan  pemerintah  daerah  dalam  pengelolaan  sumber  daya perikanan  pada  era  otonomi  daerah  meliputi  kewenangan  di  bidang  perikanan tangkap,  kewenangan  di  bidang  perikanan  budidaya,  kewenangan  di  bidang pengawasan  sumber  daya  kelautan  dan  perikanan,  serta  kewenangan  di  bidang pengolahan dan pemasaran perikanan.
2. Disharmoni  antar  kebijakan  pengelolaan  sumber  daya  perikanan  menimbulkan urgensi  untuk  melakukan  harmonisasi  terhadap  Undang-Undang  Pemerintahan Daerah  dengan  kebijakan  sektoral  di  bidang  pengelolaan  sumber  daya  perikanan. Pemberlakuan Undang-Undang Pemerintahan Daerah kontradiktif dengan kebijakan sektoral di bidang perikanan, yakni Undang-Undang Perikanan dan Undang-Undang PWP3K. Harmonisasi antara Undang-Undang Pemerintahan Daerah dengan Undang-
24 Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
25 Penjelasan  umum  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007  tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan Pulau-Pulau Kecil.
Undang  Perikanan  meliputi  penyerahan  kewenangan  pengelolaan  sumber  daya perikanan,  pemberdayaan  nelayan  kecil  dan  pembudidaya  ikan,  dan  parameter nelayan kecil. Sedangkan Harmonisasi antara Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan  Undang-Undang  PWP3K  terkait  kewenangan  daerah  provinsi  dan kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya perikanan.

## 3. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, guna mewujudkan kepastian hukum dalam pengelolaan sumber daya  perikanan,  Penulis  menyarankan  agar  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  kembali duduk  bersama  untuk  membahas  pembagian  kewenangan  dalam  pengelolaan  sumber  daya perikanan. Hal ini perlu dilakukan mengingat masih terjadi disharmoni antara Undang-Undang Pemerintahan  Daerah  dengan  undang-undang  sektoral  terkait  pengelolaan  sumber  daya perikanan.

## DAFTAR PUSATAKA
Buku:
Hendi Gusta Rianda dan Ahmad Saleh, Kewenangan Pengelolaan Wilayah Lut Pesisir Menurut Unang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Heryandi dkk, Kebijakan Negara dalam Bidang Kelautan dan Perikanan di Era Otonomi Daerah,
Bandar Lampung: Aura Publishing, 2019.
Saad,  S.  , Politik  Hukum  Perikanan  Indonesia, Jakarta:  Lembaga  Sentra  Pemberdayaan Masyarakat, 2003.

## Jurnal Ilmiah:
Cendana Prasetyo, Kanyadibya, “Mencegah “ Tragedy of  the Commons” di  Teluk  Sawai dengan Sasi pada Era Otonomi Daerah”, Journal Governance Innovation, Vol. 1, No. 1, Maret 2019.
Dahuri,  Rokhimin,  “Pengelolaan  Ruang  Wilayah  Pesisir  dan  Lautan  Seiring  dengan Pelaksaaan Otonomi Daerah”, Jurnal Mimbar, Vol. 17, No. 2, April-Juni 2001.
Hikmayani,  Yayan  dan  Maharani  Yulisti,  “Dampak  Ekonomi  Program  Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan”, Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan”, Vol. 10, No. 2, 2015.
Marzel Pelealu, Andreas, “Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK), dan  Pendapatan Asli Daerah  (PAD)  terhadap  Belanja  Modal  Pemerintah  Kota  Manado  Tahun  2003-2012”, Jurnal EMBA, Vol. 1, No. 4, Desember 2013.
Prihadi,  Singgih,  Budhi  H.  Iskandar,  dan  Fis  Purwangka,  “Intensitas  Kerja  Pengawas Perikanan  pada  Aktifitas  Patroli  Laut  Pengawasan  Sumber  Daya  Kelautan  dan  Perikanan  di Jakarta”, Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan, Vol. 7, No. 2, November 2016.