## KEMAS ULANG INFORMASI SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIF LITERASI HUKUM WAKAF UANG: SEBUAH STUDI LITERATUR
Aya Yahya Maulana 1* ; Danang Dwijo Kangko 2 1 Universitas YARSI
2 Universitas Bina Nusantara
*Korespondensi: aya.yahya@yarsi.ac.id

## ABSTRAK
Wakaf  merupakan  salah  satu  instrumen  penting  yang  menopang  kemajuan  ekonomi  umat  Islam. Uang sendiri belum banyak diketahui dan diterima masyarakat sebagai salah satu instrumen dalam wakaf.  Padahal  wakaf  uang  memiliki  potensi  yang  luar  biasa,  khususnya  bagi  Indonesia  sebagai negara  dengan  jumlah  penduduk  muslim  terbesar  di  dunia.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk memberikan gambaran pelaksanaan wakaf uang di Indonesia, mengidentifikasi permasalahan yang terjadi,  serta  memberikan  solusi  alternatif  dari  permasalahan  tersebut  dari  sudut  kepustakawanan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang dilakukan dengan studi literatur. Penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf uang di Indonesia masih jauh dari potensi yang ada. Permasalahan ini terjadi  antara  lain  karena  masih  minimnya  literasi  hukum  wakaf  uang  di  masyarakat.  Untuk mengatasi hal tersebut, salah satu solusi alternatif yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan kemas ulang informasi hukum wakaf uang.
Kata kunci : Kemas ulang informasi; Literasi hukum; Wakaf uang.

## 1. PENDAHULUAN
Wakaf  merupakan  salah  satu  instrumen  penting  di  dalam  perkembangan  ekonomi umat Islam. Kata wakaf berasal dari bahasa arab “ waqf ” yang memiliki beberapa arti, yaitu Al-habs  yang  berarti  menahan,  al-man’u  yang  berarti  mencegah,  as-sukun  yang  berarti berhenti,  dan  biasanya  diartikan  juga  sebagai  barang  yang  diwakafkan  (mauquf)  sehingga barang  yang  diwakafkan  disebut  juga  wakaf  (Kementerian  Wakaf,  2007). Adapun  secara istilah,  wakaf  memiliki  definisi  yang  beragam  (Zuhaily,  2007)  tetapi  faktanya  Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomer 41 tentang Wakaf, yang di dalamnya mengandung definisi  yang  mengakomodir  pendapat  dari  berbagai  madzhab.  Dalam  Undang-Undang tersebut  wakaf  didefinisikan  sebagai  perbuatan  hukum  wakif  untuk  memisahkan  dan/atau menyerahkan  sebagian  harta  benda  miliknya  untuk  dimanfaatkan  selamanya  atau  untuk jangka  waktu  tertentu  sesuai  dengan  kepentingannya  guna  keperluan  ibadah  dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
Harta benda yang dimaksud dalam UU tersebut Pasal 16 ayat (1) dan (2) terdiri dari benda  tidak  bergerak  dan  benda  bergerak.  Benda  tidak  bergerak  sebagaimana  disebutkan dalam  adalah  hak  atas  tanah,  bangunan,  tanaman  atau  benda  lainnya  yang  berada  di  atas
tanah tersebut, hak milik atas satuan rumah susun, dan benda tidak bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun benda bergerak  Pasal  16  ayat  (3)  adalah  harta  benda  yang  tidak  bisa  habis  karena  dikonsumsi, meliputi:
a. Uang;
b. Logam mulia;
c. Surat berharga;
d. Kendaraan;
e. Hak atas kekayaan intelektual;
f. Hak sewa;
g. Benda  bergerak  lain  sesuai  dengan  ketentuan  syariah  dan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Dengan  demikian,  jelas  bahwa  uang  sah  dijadikan  harta  benda  wakaf.  Disahkannya uang sebagai harta benda wakaf juga dilandasi—salah satunya—oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia  pada  tahun  2002  tentang  wakaf  uang  yang  memutuskan  bahwa  uang  boleh dijadikan harta benda wakaf.
Setelah  adanya  legitimasi  dari  UU  maka  muncullah  definisi  wakaf  uang  secara khusus,  baik  yang  dikeluarkan  oleh  Kementerian  Agama  maupun  BWI  (Badan  Wakaf Indonesia). Menurut Kementerian Agama dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Uang Wakaf Pasal 1 angka 1, wakaf uang adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk  dimanfaatkan  selamanya  atau  untuk  jangka  waktu  tertentu  sesuai  dengan kepentingannya  guna  keperluan  ibadah  dan/atau  kesejahteraan  umum  menurut  syariah. Adapun  dalam  peraturan  BWI  nomor  1  tahun  2009  tentang  Pedoman  Pengelolaan  dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang Pasal 1 angka 3, definisi wakaf uang adalah wakaf berupa uang yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk Mauquf alaih.
Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia telah memiliki aturan khusus  tentang wakaf dalam  bentuk  undang-undang dan lembaga independen  yang dibentuk  berdasarkan  undang-undang  tersebut  dalam  rangka  mengembangkan  dan memajukan  perwakafan  di  Indonesia.  Hal  ini  tentu  membuat  Indonesia  memiliki  potensi menjadi  salah satu  negara dengan pengelolaan wakaf uang terbesar di  dunia. Akan tetapi, sejauh  ini  pelaksanaan  wakaf  di  Indonesia  masih  belum  terlalu  menggembirakan. Berdasarkan hal tersebut, timbul beberapa pertanyaan sebagai berikut:
1. Bagaimana  gambaran  pelaksanaan  wakaf  uang  di  Indonesia  dan  apa  saja permasalahan yang terjadi?
2. Solusi  apa  yang  dapat  diberikan  dari  bidang  kepustakawanan  untuk  mengatasi permasalahan yang ada dalam pelaksanaan wakaf uang di Indonesia?
Kajian tentang hukum wakaf uang, potensi, dan realisasinya telah banyak dilakukan. Akan  tetapi,  masih  sedikit  kajian  yang  menyentuh  aspek  solusi  praktis  terhadap  kendala dalam  pelaksanaan  hukum  wakaf  uang.  Selain  itu,  pembahasan  permasalahan  ini  dari  sisi kepustakawanan  juga  masih  sangat  jarang.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan gambaran  pelaksanaan  wakaf  uang  di  Indonesia,  mengidentifikasi  permasalahan  yang terjadi, serta memberikan alternatif solusi praktis permasalahan tersebut dari sudut pandang kepustakawanan.

## 2. METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif.  Penelitian  deskriptif  adalah  suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Nazir, 2011). Pengumpulan data  dilakukan  dengan  studi  literatur  terkait  dengan  wakaf  khususnya  wakaf  uang  di Indonesia  baik  dari  media  cetak  maupun  elektronik.  Definisi  studi  literatur  (pustaka) menurut Sugiyono (2012) adalah kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Analisis dan interpretasi dilakukan terhadap data yang terkumpul kemudian dituangkan ke dalam hasil dan pembahasan kajian. Hasil dan pembahasan kajian inilah yang menjadi dasar dari penyusunan kesimpulan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Indonesia  selalu  diunggulkan  dalam  hal  potensi  di  antara  negara  dengan  mayoritas penduduk muslim lainnya, tidak lain karena predikat jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Hal ini pastinya berimbas pada besarnya potensi di bidang ekonomi tidak terkecuali dengan wakaf. Jumlah aset wakaf tanah saja di Indonesia tercatat sebanyak 366.595 lokasi dengan  luas  2.686.536.565,68  M 2 (Nafis,  2012).  Sungguh  bukan  nilai  yang  kecil. Bayangkan jika satu  meter tanah dihargai  dengan nilai  seratus  ribu  rupiah saja, terbayang betapa besar potensi yang tersedia.
Lalu bagaimana dengan potensi wakaf uang di Indonesia. Berbicara masalah potensi, jika wakaf uang dapat diimplementasikan dengan baik maka ada dana potensial yang sangat
besar  yang  bisa  dimanfaatkan  untuk  program-program  pemberdayaan  dan  kesejahteraan umat.  Nafis  (2012)  menjelaskan  bahwa  jika    20  juta  umat  muslim  Indonesia  mau mengumpulkan wakaf uang senilai Rp 100 ribu setiap bulannya,  maka dana yang terkumpul berjumlah Rp 24 triliun setiap tahun. Jika 50 juta orang yang  berwakaf, maka setiap tahun akan  terkumpul  dana  wakaf  sebesar  Rp  60  triliun.  Bahkan  jika  1  juta  saja  maka  akan diperoleh Rp 1,2 triliun per tahun. Sungguh suatu  potensi yang luar biasa.
Adapun  menurut  Nasution  (2005),  potensi  penghimpunan  wakaf  uang  di  Indonesia yang  dapat  dihimpun  sebesar  Rp  3  (tiga)  triliun  rupiah  pertahun.  Perhitungan  ini  didapat dengan  asumsi  bahwa  jumlah  muslim  kelas  menengah  diperkirakan  sebesar  10  juta  jiwa dengan rata-rata penghasilan perbulan antara Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian nilai sertifikat wakaf uang dibagi besarannya  mulai  Rp  5.000.-  sampai  dengan  Rp  100.000,  maka  dapat  dibuat  perhitungan seperti Tabel 1 dibawah ini:
Tabel 1. Hitungan Potensi Wakaf Uang Tingkat Penghasilan/bulan Jumlah Muslim Tarif Wakaf/bulan Potensi Wakaf Tunai/bulan Potensi Wakaf Tunai/tahun Rp 500.000 4 juta Rp. 5.000 Rp. 20 Milyar Rp 240 Milyar Rp 1 juta – Rp 2 juta 3 juta Rp 10.000 Rp 30 Milyar Rp 360 Milyar Rp 2 juta – 5 juta 2 juta Rp 50.000 Rp 100 Milyar Rp 1,2 Triliun Rp 5 juta – 10 juta 1 juta Rp 100.000 Rp 100 Milyar Rp 1,2 Triliun Total Rp    3 Triliun

## Sumber: Nasution (2005)
Selain hitungan potensi yang disampaikan oleh Nasution pada Tabel 1, Imam Teguh Saptono  (Badan  Wakaf  Indonesia,  2019)  selaku  wakil  Ketua  BWI  memiliki  hitungan potensi  yang  berbeda.  Ia  menyatakan  bahwa  metrik  potensi  wakaf  uang  di  Indonesia mencapai Rp.77 triliun per tahun. Angka tersebut didapat dengan cara menghitung jumlah masyarakat  Indonesia  dengan  status  menengah  ke  atas  yang  berjumlah  116  juta  jiwa dikurangi  sekitar  23  persen  masyarakat  yang  dianggap  apatis.  Jumlah  setelah  dikurangi— dengan  rata-rata  penghasilan  10  Dollar  per  hari—kemudian  dikalikan  2,5  persen  untuk wakaf.
Jika melihat ke belakang, sebenarnya praktik wakaf uang di Indonesia sudah dimulai setelah  keluarnya  fatwa  tentang  Wakaf  Uang  oleh  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  pada tahun  2002.  Sejak  itulah  terdapat  beberapa  lembaga  yang  mulai  mengimplementasikan fatwa  tersebut  dengan  melakukan  penghimpunan  wakaf  uang,  karena  secara  syariat, lembaga-lembaga  tersebut  telah  mendapatkan  legitimasi  dari  fatwa  MUI.  Fatwa  tersebut disusul  dengan  terbitnya  UU  pada  tahun  2004.  Puncaknya  adalah  pencanangan  Gerakan Nasional  Wakaf  Uang  pada  tanggal  8  Januari  2010  oleh  Presiden  Susilo  Bambang Yudhoyono (Husna, 2010).
Akan  tetapi  yang  perlu  diperhatikan,  realisasinya  sejak  diluncurkan  sampai  tahun 2015—dari data yang didapatkan dari Badan Wakaf Indonesia—berdasarkan laporan yang terkumpul  dari  52  (lima  puluh  dua)  nazhir,  telah  terkumpul  wakaf  uang  sebesar  Rp. 185.060.582.368  (seratus  delapan  puluh  lima  miliar  enam  puluh  juta  lima  ratus  delapan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah). Sedangkan jumlah nazhir wakaf uang sampai  dengan  tahun  2015  berjumlah  131  (seratus  tiga  puluh  satu)  nazhir  (Badan  Wakaf Indonesia, 2015). Rendahnya realisasi wakaf uang ini diamini oleh Imam Teguh Saptono. Ia menyatakan bahwa perkembangan wakaf uang di Indonesia sejak pertama kali dicetuskan di tahun  2010,  baru  sekitar  Rp199  miliar  (Badan  Wakaf  Indonesia,  2019).  Jika  kita  hitung pencapaian  wakaf  uang  tahun  2015  sebesar  185  miliar  rupiah  terhadap  potensi  yang disebutkan  oleh  Nasution  sebesar  3  triliun  per  tahun,  maka  pencapaian  tersebut  hanya berkisar 6%.
Membahas tentang permasalahan  yang menghambat berkembangnya praktik wakaf uang, ketua divisi Humas, Sosialisasi, dan Literasi (Husoli) Badan Wakaf Indonesia, Atabik Luthfi,  mengungkapkan  bahwa  kendala  sosialisasi  hukum  wakaf  tunai,  khususnya  di pedesaan  disebabkan  karena  persepsi  yang  ada  di  masyarakat  yang  masih  beranggapan wakaf adalah harta tak bergerak seperti tanah, masjid, kuburan (Fadhilah & Aminah, 2018). Persepsi  ini  tertanam  di  masyarakat  sudah  sejak  lama  dan  sulit  untuk  diubah.  Selain  dari adanya persepsi yang menjadi hambatan, perkembangan wakaf uang di Indonesia terkendala dengan  literasi  masyarakat  mengenai  wakaf  yang  masih  sangat  minim  (Badan  Wakaf Indonesia,  2019).  Meskipun  tidak  dipungkiri  bahwa  dari  sisi  sosialisasi  dipandang  belum maksimal sejak adanya Undang-Undang tentang Wakaf (Hidayat, 2019).
Memang perlu diakui bahwa Badan Wakaf Indonesia sudah melakukan banyak cara dalam mensosialisasikan wakaf uang (Harahap, 2013). Akan tetapi, seberapa efektif usaha yang  dilakukan  belum  bisa  dikatakan  memuaskan  jika  dilihat  dari  hasil  yang  diperoleh.
Apalagi  membaca  informasi  hukum  seperti  Undang-Undang  yang  biasanya  terkesan  kaku sehingga membuat masyarakat kurang tertarik.
Dengan demikian dapat diketahui bahwa sumber permasalahan yang terjadi ada pada masyarakat  dan  regulator  serta  operator  wakaf  itu  sendiri.  Masyarakat  mengalami permasalahan  terkait  persepsi  tentang  hukum  wakaf  uang  yang  kurang  tepat.  Selain  itu, pengetahuan  atau  keterampilan  (literasi)  dalam  bidang  atau  aktivitas  wakaf  uang  di masyarakat  masih  rendah.  Di  sisi  regulator  dan  operator  wakaf,  sosialisasi  telah  coba dilakukan  akan  tetapi  hal  tersebut  belum  maksimal.  Oleh  karena  itu  dibutuhkan  solusi alternatif  agar  penyampaian  informasi  hukum  wakaf  uang  tidak  terkesan  kaku  dan  lebih menarik.
Kemas ulang informasi adalah proses menyeleksi, menganalisis, dan mengonsolidasi informasi  dalam  bentuk  yang  lebih  sesuai  untuk  digunakan  oleh  pengguna  perpustakaan (Dongardive,  2013).  Kegiatan  ini  meliputi  kegiatan  analisis,  sintesis,  penyuntingan, penerjemahan, dan alih format media serta simbol (Widyawan, 2012). Menurut Tupan dan Nashihuddin (2015), kemas ulang informasi dilakukan dengan tujuan untuk:
a. Menyajikan informasi dalam bentuk kemasan yang lebih menarik, dapat diterima pengguna secara langsung, dan mudah dimengerti isinya.
b. Menyediakan  informasi  dengan  cara  meringkas  dan  mensintesis  data  atau penelitian yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.
c. Menyediakan sarana dan panduan untuk menyusun kemasan informasi.
d. Mengumpulkan  informasi  mutakhir  dari  berbagai  sumber  baik  dalam  maupun luar negeri.
e. Mengulas atau meninjau berbagai literatur dan dokumen yang telah dikumpulkan.
Beberapa  penelitian  tentang  kemas  ulang  informasi  menunjukkan  bahwa  kemas ulang  informasi  dapat  digunakan  untuk  menyampaikan  informasi  dengan  baik.  Penelitian Anggraeni & Arfa (2017) menunjukkan bahwa penggunaan kemas ulang informasi berupa infografis efektif sebagai media pembelajaran mata pelajaran IPA siswa kelas VII di SMP N 1  Tembarak.  Penelitian  Sae  &  Islaminingsih  (2016)  menunjukkan  bahwa  produk  kemas ulang  informasi  dokudrama  ber- subtittle efektif  sebagai  sarana  pembelajaran  bagi pemustaka  tunarungu.  Sedangkan  penelitian  Maryati  &  Yoganingrum  (2015) memperlihatkan  bagaimana  pengemasan  informasi  ke  dalam  bentuk  sebuah  film  seperti video  animasi  3  dimensi  dapat  membantu  mengatasi  permasalahan  rendahnya  literasi informasi di wilayah pesisir dan kepulauan Indonesia.

## Gambar 1. Kemas Ulang Informasi untuk Literasi hukum wakaf uang
Kemas  ulang  informasi  dapat  menjadi  solusi  agar  penyampaian  informasi  hukum wakaf uang lebih mudah diterima oleh masyarakat, lihat Gambar 1. Regulator dan operator wakaf  dapat  melakukan  kemas  ulang  informasi  terkait  hukum  wakaf  uang  sebagai  sarana untuk  meningkatkan  literasi  hukum  wakaf  uang  di  masyarakat.  Dengan  demikian, diharapkan persepsi masyarakat tentang hukum wakaf uang berubah lebih baik dan realisasi penerimaan wakaf uang di Indonesia meningkat.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan, realisasi wakaf sampai saat ini sejak dicanangkan belum menunjukkan hasil yang maksimal. Pencapaian wakaf uang tahun 2015 hanya sebesar 185 miliar rupiah, sedangkan potensinya sebesar 3 triliun rupiah per tahun. Pencapaian tersebut hanya berkisar 6% dari potensi yang diharapkan.
Adapun  permasalahan  yang  dihadapi  dari  sisi  masyarakat  adalah  persepsi  tentang hukum wakaf uang yang kurang tepat. Selain itu, pengetahuan atau keterampilan (literasi) dalam  bidang  atau  aktivitas  wakaf  uang  masih  rendah.  Sedangkan  dari  sisi  regulator  dan operator, sosialisasi telah coba dilakukan akan tetapi hal tersebut belum maksimal.
Alternatif solusi yang dicanangkan adalah dengan melakukan kemas ulang informasi. Beberapa  penelitian  tentang  kemas  ulang  informasi  menunjukkan  bahwa  upaya  tersebut dapat  digunakan untuk  menyampaikan informasi  dengan baik.  Hal  ini bisa menjadi  solusi agar  penyampaian  informasi  hukum  wakaf  uang  lebih  mudah  diterima  oleh  masyarakat, juga sebagai sarana untuk meningkatkan literasi hukum wakaf uang di masyarakat.
Ada  banyak  alternatif  pilihan  jenis  produk  kemas  ulang  yang  dapat  dipilih  oleh regulator dan operator wakaf. Setiap jenis produk kemas ulang tersebut memiliki kelebihan masing-masing.  Penelitian  mengenai  pemilihan  jenis  produk  kemas  ulang  dan  prosesnya disarankan untuk dilakukan lebih lanjut karena hal tersebut belum termasuk dalam cakupan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraeni,  R.  &  Arfa,  M.  (2017).  “Efektivitas  Produk  Kemas  Ulang  Informasi  Berupa Infografis Sebagai Media Pembelajaran Mata Pelajaran IPA (Studi Eksperimen Pada Siswa  Kelas  VII  di  SMP  N  1  Tembarak  Kabupaten  Temanggung”.  Jurnal  Ilmu
Perpustakaan,
6(1),
241-250.
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/article/view/23082
Badan  Wakaf  Indonesia.  (2009).  Peraturan  Badan  Wakaf  Indonesia  Nomor  1  Tentang Pedoman  Pengelolaan  dan  Pengembangan  Harta  Benda  Wakaf  Bergerak  Berupa Uang.
Badan Wakaf Indonesia. (2015). Laporan Gerakan Wakaf Uang tahun 2015.
Badan  Wakaf  Indonesia.  (2019).  Wakaf  Indonesia  Simpan  Potensi  Rp  77  Triliun.  Diakses dari https://www.badanwakafindonesia.com/post/makanan-penutup-ala-tuan-guru- imam-teguh-saptono Pada tanggal 2 Juni 2019.
Dongardive,  P.  (2013).  “Information  Repackaging  in  Library  Services”. International Journal of Science and Research (IJSR) , 2 (11),
204-209. https://www.ijsr.net/archive/v2i11/MDIwMTM0MDM=.pdf
Fadhilah  &  Aminah.  (2018).  Persepsi  Jadi  Kendala  Sosialisasi  Wakaf  Tunai.  Diakses  dari https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/18/10/16/pgp246384-persepsi- jadi-kendala-sosialisasi-wakaf-tunai Pada tanggal 3 Juni 2019.
Harahap,  F.  (2013).  Strategi  Public  Relations  Badan  Wakaf  Indonesia  Dalam
Mensosialisasikan Wakaf Tunai. Diakses dari http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/27738/1/FATMAWATI%2

## 0HARAHAP-FDK.pdf
Hidayat. (2019). Tantangan dan Prospek Wakaf Uang. Diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5cf3edb62c275/tantangan-dan-prospek- wakaf-uang/ Pada tanggal 10 Juni 2019.
Husna, S. (2010). Masalah Wakaf Uang. Diakses dari
https://bwi.or.id/index.php/en/publikasi/news/604-masalah-wakaf-uang.html Pada tanggal 20 Juni 2019.
Kementerian  Agama  Republik  Indonesia.  (2009).  Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  4 Tentang Administrasi Pendaftaran Uang Wakaf.
Maryati,  I.  &  Yoganingrum,  A.  (2015).  “Information  Packaging  Process  for  Solving  The Lack of Information  Literacy  in  Coastal  and  Small  Island  Areas  in  Indonesia”. Paper    of    The    General  Conference    Congress    of    Southeast    Asian    Librarians (CONSAL)  XVI  Bangkok  –  Thailand,   11 - 13 June.
Nafis, C. (2012). Aplikasi Wakaf Uang di Indonesia. Diakses dari https://bwi.or.id/index.php/publikasi/artikel/974-aplikasi-wakaf-uang-di- indonesia.html?lang=in Pada tanggal 25 Maret 2019.
Nasution,  M.  E.  (2005).  ‘Wakaf  Tunai  dan  Sektor  Volunteer’. Wakaf  Tunai  Inovasi Finansial  Islam; Peluang  dan Tantangan  Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat . Jakarta: PKTTI-UI.
Nazir, M. (2011). Metode penelitian. Ghalia Indonesia: Bogor
Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 41 Tentang Wakaf.
Sae,  M.P.  &  Islaminingsih,  R.N.  (2016).  “Efektifitas  Produk  Kemas  Ulang  Informasi Dokudrama  Bersubtittle  sebagai  Sarana  Pembelajaran  bagi  Pemustaka  Tunarungu”.
Jurnal Ilmu Perpustakaan, 5(3), 281-290.
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/article/view/15253
Sugiyono. (2012). Metode penelitian kombinasi. Alfabeta: Bandung
Tupan  &  Nashihuddin,  W.  (2015).  “Kemas  ulang  informasi  untuk  pemenuhan  kebutuhan informasi  usaha  kecil  menengah:  tinjauan  analisis  di  PDII-LIPI”.  BACA:  Jurnal
Dokumentasi dan Informasi, 36(2), 109-124.
http://jurnalbaca.pdii.lipi.go.id/index.php/baca/article/view/163
Widyawan, R. (2012). “Kemas Ulang Informasi: Membuat Informasi Menjadi Lebih Seksi”.
( http://digilib.undip.ac.id/v2/2012/05/07/kemas-ulang-informasi-membuat-informasi- mejadi-lebih-seksi/ , diakses 2 Juni 2019).
Zuhaily, W. (2007). Al-fiqh al-Islamy wa Adillatuhu . Damaskus: Dar Fikr.