Innovatio: Journal for Religious-Innovation Studies Vol. XVIII, No. 2, July-December 2018, p. 131-148 Website: https://innovatio.pasca.uinjambi.ac.id ISSN 1412-4378 (print) ISSN 2541-2167 (online) Received: November 2018; Accepted: November 2018; Published: December 2018
Manajemen  Kepala  Sekolah  dalam  Pengelolaan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Sekolah  SMA Negeri 10 Tanjung Jabung Timur
Maria Hastuti, Martinis Yamin & Lukman Hakim Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi E-mail: mariahastuti@gmail.com
Abstract: This study aims to examine the management of the Principal towards the school's income  and  expenditure  budget  (APBS)  at  Public  High  School  or  SMAN  10  East  Tanjung Jabung, Jambi. The research was motivated by 1) APBS planning carried out by the Principal was only formulated by school managerial decision makers, was not discussed openly with all existing human resources, 2) there was still limited training by the Principal regarding the preparation of the APBS, 3) Principals had difficulty adjusting the APBS plan with needs, and 4)  the  assessment  of  the  implementation  of  the  APBS  is  not  effective.  This  research  uses qualitative  methods  that  are  based  on  the  philosophy  of  postpositivism.  Data  is  obtained through participation observation, interviews, and documentation. Based on the research,  it is  known  that  the  sources  and  budget  allocations  are  still  limited.  there  are  still  problems with the process, namely: a) Still difficult for budget users to specify budget requirements, b) The ability of administrative personnel to manage BOS is limited, c) school budget allocation as a source of school development is still not in accordance with the real needs of schools and d) Limitations of school principals carry out continuous monitoring. Planning activities are still not detailed, the implementation has been carried out in accordance with the planning, and the APBS evaluation has been carried out effectively.
Keywords: management; school principal; school budget and expenditure.
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  manajemen  Kepala  Sekolah  terhadap anggaran  pendapatan  dan  belanja  sekolah  (APBS)  di  SMAN  10  Tanjung  Jabung  Timur. Penelitian  dilatarbelakangi  oleh  1)Perencanaan  APBS  yang  dilakukan  Kepala  Sekolah hanya dirumuskan oleh para pengambil keputusan manajerial sekolah, tidak dibicarakan secara  terbuka  dengan  seluruh  SDM  yang  ada,  2)masih  terbatasnya  pelatihan  Kepala Sekolah  tentang  penyusunan  APBS,  3)Kepala  Sekolah  kesulitan  menyesuaikan  rencana APBS  dengan  kebutuhan,  dan  4)penilaian  pelaksanaan  APBS  tidak  efektif.  Penelitian mengggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  post-positivisme.  Data  didapatkan melalui observasi partisipasi, wawancara, dan dokumentasi.  Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa sumber dan alokasi anggaran sekolah masih terbatas. Proses penggunaan  anggaran  masih  ada  permasalahan  yaitu:  a)  Masih  kesulitannya  pengguna anggaran  merincikan  kebutuhan  anggaran;  b)  Kemampuan  tenaga  administrasi  dalam mengelola  BOS  masih  terbatas;  c)  alokasi  anggaran  sekolah  sebagai  sumber  pembinaan sekolah masih  belum  sesuai  dengan  kebutuhan  riil  sekolah;  dan  d)  Keterbatasan  kepala sekolah  melakukan  pengawasan  secara  terus  menerus.  Kegiatan  perencanaan  masih belum rinci, pelaksanaan sudah coba dilakukan sesuai dengan perencanaan, dan evaluasi APBS telah dilakukan secara efektif.
Kata-kata kunci: manajemen; kepala sekolah; APBS.

## I. Pendahuluan
Kepala  sekolah  memiliki  otoritas  utama  untuk  menyiapkan  langkah-langkah penting  mulai  dari  tahap  perencanaan,  pelaksanaan,  pengawasan,  evaluasi,  dan pelaporan  terhadap  proses  pembelajaran  yang  berlangsung  di  sekolah.  Oleh karena itu, penguasaan kecakapan kepemimpinan kepala sekolah menjadi hal yang sangat  penting.  Kecapakan  kepemimpinan  tidak  lagi  diukur  dari  keterampilan menyelenggarakan  kegiatan  operasional,  melainkan  dari  kemahiran  dan kemampuannya  menggerakkan  orang  lain  dalam  organisasi.  Usaha  mewujudkan capaian  tingkat  tinggi  dari  sebuah  sekolah,  bukanlah  pekerjaan  mudah.  Untuk memenuhi  capaian  tersebut,  ada  beberapa  hal  yang  harus  menjadi  perhatian kepala  sekolah,  diantaranya:  penetapan  kriteria  yang  ketat  untuk  setiap  perilaku mengajar guru; penetapan kriteria yang ketat untuk setiap perilaku belajar siswa; penetapan  kriteria  yang  ketat  untuk  setiap  kegiatan  interaksi  antara  guru  dan siswa;  penyediaan  buku-buku  pembelajaran  dan  buku  pelengkap;  pemetaan kegiatan  kurikuler  dan  ekstrakurikuler  yang  mendukung  program  inti  sekolah; evaluasi  keefektifan  pembelajaran  secara  kontinyu;  pelembagaan  program- program  yang  bersifat  kompetitif;  pelibatan  orang  tua  atau  wali  siswa  dalam mengontrol  perilaku  belajar  di  rumah;  pengembangan  budaya  belajar; mendatangkan  nara  sumber  sebagai  kelompok  teladan,  dan  kegiatan  lain  yang relevan. 1
Allah berfirman dalam Al-Qur’an yang artinya Artinya: " Dan  Kami  jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami" (Q.S. 32: 24) . 2 Berdasarkan ayat tersebut, terlihat bahwa para pemimpin berperan penting dalam  memberi  petunjuk  dengan  kesabaran.  Kepala  sekolah/madrasah mempunyai peranan yang sangat berpengaruh di lingkungan sekolah yang menjadi tanggung  jawabnya.  Tugas  kepala  sekolah/madrasah  selaku  pemimpin  adalah membantu  para  guru  mengembangkan  potensi  mereka  secara  maksimal  dan menciptakan  lingkungan  sekolah  yang  kondusif  yang  mendorong  para  guru,  staf, dan  peserta  didik  untuk  mempermudah  kehendak,  pikiran,  dan  tindakan  dalam kegiatan kerja sama yang efektif bagi tercapainya tujuan-tujuan sekolah. 3
Baik  atau  buruknya  sebuah  sekolah  lebih  banyak  ditentukan  oleh kewenangan kepala sekolah sebagai pengelolanya. Oleh sebab itu, seorang kepala sekolah  setidaknya  harus  menguasai  bekal  kemampuan  untuk  1)  menyusun program  kegiatan  sekolah;  2)  menetapkan  prosedur  mekanisme  kerja; melaksanakan monitoring, evaluasi,  supervisi,  dan  membuat  laporan  kegiatan sekolah; serta 3) meningkatkan dan memantapkan disiplin guru dan siswa 4 yang terangkum  dalam  kebijakan  pendidikan.  Hal  tersebut  dilakukan  sebagai  bagian dari  kebijakan  pendidikan.  Kebijakan  pendidikan  yang  efektif  ditentukan  secara bersama  oleh  para  pengambil  keputusan  manajerial,  dan  dibicarakan  secara
1 Sudarwan Danim, Otonomi Manajemen Sekolah (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 149.
2 Anonim, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007) , hal. 663.
3 Sudarwan Danin, Otonomi... Op. Cit. , hal. 64.
4 Husaini  Usman, Manajemen;  Teori,  Praktek  dan  Riset  Pendidikan (Jakarta:  Bumi  Aksara, 2013), hal. 314.
terbuka  dengan  seluruh  aparat/sumber  daya  manusia  yang  terlibat  dalam lembaga/perusahaan itu.
Selama  ini  ada  kesan  bahwa  keuangan  adalah  segalanya  dalam  memajukan sesuatu  lembaga  pendidikan.  Tanpa  dukungan  finasial  yang  cukup,  manajer lembaga  pendidikan  seakan  tidak  bisa  berbuat  banyak  dalam  upaya  memajukan lembaga  pendidikan  yang  dipimpinnya.  Sebab,  mereka  berpikir  semua  upaya memajukan  senantiasa  harus  dimodali  uang.  Upaya  memajukan  komponen- komponen  pendidikan  tanpa  disertai  dukungan  uang  seakan  pasti  mandek  di tengah jalan. Setidaknya ada dua hal yang menyebabkan timbulnya perhatian yang besar  pada  keuangan,  yaitu:  pertama,  keuangan  termasuk  kunci  penentu kelangsungan  dan  kemajuan  lembaga  pendidikan.  Kenyataan  ini  mengandung konsekuensi  bahwa  program-program  pembaharuan  atau  pengembangan pendidikan  bisa  gagal  dan  berantakan  manakala  tidak  didukung  oleh  keuangan yang  memadai.  Kedua,  lazimnya  uang  dalam  jumlah  besar  sulit  sekali  didapat khususnya bagi lembaga pendidikan swasta yang baru berdiri 5 . Anggaran  pendapatan  dan  belanja  sekolah  adalah  rencana  yang diformulasikan dalam bentuk rupiah untuk jangka waktu tertentu (periode), serta lokasi  sumber-sumber  kepada  setiap  bagian  aktivitas  sekolah.  Anggaran pendapatan  dan  belanja  sekolah  memiliki  peran  penting  di  dalam  perencanaan, pengendalian  dan  evaluasi  aktivitas  penting  yang  dilakukan  di  madrasah 6 . Keuangan  sekolah  merupakan  salah  satu  sumber  daya  yang  secara  langsung menunjang  efektivitas  dan  efisiensi  pengelolaan  pendidikan.  Hal  tersebut  lebih terasa  lagi  dalam  implementasi  manajemen  berbasis  sekolah,  yang  menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan  pengelolaan  dana  secara  transparan  kepada masyarakat  dan  pemerintah.  Sumber  keuangan  dan  pembiayaan  pada  suatu sekolah  secara  garis  besar  dapat  dikelompokkan  atas  tiga  sumber,  yaitu:  1) pemerintah,  baik  pemerintah  pusat,  daerah  maupun  kedua-duanya  yang  bersifat umum atau khusus dan diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan; 2) orang tua atau peserta didik; 3) masyarakat baik mengikat maupun tidak mengikat 7 .
Berdasarkan  observasi  uang  dilakukan  di  SMAN  10  Tanjung  jabur  Timur terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan APBS, yaitu
a. perencanaan APBS yang dilakukan kepala sekolah hanya dirumuskan oleh para pengambil  keputusan  manajerial  sekolah,  tidak  dibicarakan  secara  terbuka dengan  seluruh  aparat/sumber  daya  manusia  yang  terlibat  dalam  lembaga sekolah tersebut. 8
b. pengelolaan  pelaksanaan  APBS  yang  dilakukan  kepala  sekolah  dengan memberikan  jabatan  kepada  masing-masing  staf  pengelola  anggaran  untuk bekerja  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan  fungsinya  dalam struktur  pengelolaan anggaran, meskipun staf yang bekerja belum cakap di bidang administratif.
5 Mujamil Qomar, Manajemen Pendidikan Islam (Jakarta: Erlangga, 2007), hal. 163.
6 Muhaimin,  dkk., Manajemen  Pendidikan:  Aplikasinya  dalam  Penyusunan  Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 357.
7 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 47, 48.
8 Wawancara, 18 Juli 2016
c. Kepala  sekolah  masih  kesulitan  menyesuaikan  dengan  kebutuhan  sekolah  dan menempaikan  sumber-sumber  dana  pada  pos-pos  jangka  pendek,  jangka menengah  dan  jangka  panjang  sekolah.  Misalnya  minimnya  anggaraan  untuk pembinaan  guru,  pembinaan  ekstrakurikuler  dan  pemeliharaan  sarana  dan prasarana. 9
d. penilaian  pelaksanaan  APBS  ada  selama  ini  terhadap  pola  perencananaan  dan pelaksanaan  belanja  sekolah  tidak  efektif,  karena  perbaikan  hanya  dilakukan kepala sekolah saja, tanpa ada masukan dari guru maupun wakil kepala sekolah. Pihak  manajerial  belum  memiliki  tingkat  keterbukaan  dan  akuntabilitas  yang tinggi, khususnya tentang asal uang diperoleh dan penggunaannya. 10
Berdasarkan  permasalahan  tersebut  maka  peneliti  berfokus  pada Manajemen  Kepala  Sekolah  terhadap  pengelolaan  Anggran  Pendapatan  Dan Belanja  pada  Sekolah  Menengah  Atas  Negeri  10  Tanjung  Jabung  Timur    Ta. 2016/2017.    Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  metode  kualitatif dengan  filsafat  postpositivisme.  Data  primer  dikumpulkan  dengan  observasi partisipasi, wawancara, dan dokumentasi. Data sekunder diperoleh dari dokumen berupa  arsip,  dokumen  resmi,  brosur,  jurnal,  buku  panduan,  struktur  organisasi, dan lain-lain.  Analisis data menggunakan model analisis data mengalir. 11

## II. Kemampuan Kepala Sekolah Mengelola APBS
Berdasarkan penelitian yang telah  dilakukan  diketahui bahwa terdapat beberapa hal  penting  terkait  manajemen  kepala  sekolah  dalam  perencanaan  anggaran pendapatan  dan  belanja  sekolah,  terutama  Kepala  Sekolah  belum  mampu mengatur  anggaran  pendapatan  dan  belanja  di  SMAN  10  Tanjung  Jabung  Timur yang  disebabkan  beberapa  seperti  sumber  pendapatan  terbatas,  sumber  daya manusia pengelola APBS belum tersedia.

## 2.1 Sumber Pendapatan Sekolah Terbatas
Berdasarkan  pada  hasil  wawancara  peneliti  dengan  beberapa  guru,  murid, masyarakat dan anggota anggaran sekolah, diketahui bahwa guru tak mengetahui persis kondisi keuangan sekolah, namun menduga bahwa pembiayaan pendidikan di sekolah ini sangat jauh dari cukup. Hal itu terlihat dari ruang kelas yang masih banyak kekurangan bangku, gaji guru honor sering terlambat, laboratorium belum maksimal difungsikan, uang untuk pelatihan guru masih kurang, dan lain-lain. 12
Komentar  yang  dikemukakan  oleh  salah  seorang  guru  sekolah  tersebut sejalan  dengan  pengamatan  yang  dilakukan  oleh  peneliti,  di  beberapa  kelas terdapat  bangku-bangku  dan  meja  yang  sudah  tidak  layak  pakai,  laboratorium bahasa  tidak  ada,  alat-alat  praktek  IPA  yang  tidak  lengkap,  serta  ruangan komputer  tidak  ada. 13 Hal  tersebut  menunjukan  bahwa  kondisi  dan  keadaan pembiayaan  pendidikan  di  SMAN  10  Tanjung  Jabung  Timur  tidak  mencukupi untuk  sebatas  biaya  operasional  pembiayaan  pendidikan  standar,  apalagi  jika
9 Wawancara, 19 Juli 2016
10 Wawancara, 19 Juli 2016
11 Matthew B. Miles dan Michael A. Huberman, Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru Terj. Tjetjep Rohedi Rohidi (Jakarta: UI Press, 2007), hal. 16-20.
12 Wawancara, 3 Oktober 2016
13 Wawancara, 3 Oktober 2016
dikaitkan dengan peningkatan mutu pendidikan, maka pembiayaan pendidikan di SMAN 10 Tanjung Jabung Timur sangat tidak mencukupi. Banyaknya fasilitas dan sarana  yang  kurang  dan  rusak  menunjukkan  bahwa  pembiayaan  pendidikan  di SMAN  10  Tanjung  Jabung  Timur  mengalami  masalah,  dan  jelas  menunjukkan kekurangan  pembiayaan  pendidikan  di  SMAN  10  Tanjung  Jabung  Timur  jika dikaitkan  dengan  tujuan  sekolah  yang  bermutu,  sehingga  sekolah  ini  sangat bertegantungan  kepada  anggaran  sekolah  dalam  membantu  pembiayaan pendidikan  di  SMAN  10  Tanjung  Jabung  Timur,  khususnya  dalam  membayar gaji bulanan  dari  guru-guru  honorer  dan  untuk  melengkapi  sarana  dan  prasarana lainnya. ZN, selaku Ketua Komite di SMAN 10 Tanjung Jabung Timur mengatakan bahwa  pembiayaan  pendidikan  di  sekolah  ini  bersumber  dari  pemerintah  pusat melalui  anggaran  sekolah  yang  digunakan  untuk  biaya  operasional  sekolah termasuk gaji guru dan pegawai SMAN 10 Tanjung Jabung Timur. 14
ZN,  selaku  ketua  komite  sekolah  di  SMAN  10  Tanjung  Jabung  Timur mengemukakan bahwa dalam upaya membantu pembiayaan pendidikan di SMAN 10  Tanjung  Jabung  Timur  tidak  dapat  kami  lakukan  secara  maksimal  melalui pemungutan uang komite perbulan dan pertahun yang dibebankan kepada orang tua  siswa,  memungut  bayaran  uang  pembangunan  kepada  siswa-siswi  dan  lain sebagainya. 15 Setiap  unit  kerja  selalu  berhubungan  dengan  masalah  keuangan. Tidak terkecuali dengan SMAN 10 Tanjung Jabung Timur. Kurangnya dana dalam pelaksanaan  pendidikan  dan  pembelajaran  di  SMAN  10  Tanjung  Jabung  Timur membuat  pengadaan  sarana  pembelajaran  belum  terpenuhi  secara  memadai. Wawancara dengan TH, kepala SMAN 10 Tanjung Jabung Timur yang mengatakan bahwa sampai saat ini SMAN 10 Tanjung Jabung Timur masih mengalami kendala dalam penyediaan dana yang bisa digunakan bagi pengadaan sarana pembelajaran. Komite sekolah dan pihak sekolah telah mencoba berbagai upaya agar menemukan solusi agar sarana ini bisa tersedia melalui dukungan dana yang memadai. 16
Sampai  saat  ini,  permasalahan  dana  belum  teratasi  dengan  baik  oleh  pihak sekolah.  Dana  yang  masih  terbatas  yang  dimiliki  pihak  sekolah  menyebabkan upaya  peningkatan  mutu  pendidikan  juga  mengalami  kendala. 17 Wawancara  ini menjelaskan  bahwa  SMAN  10  Tanjung  Jabung  Timur  dalam  pelaksanaan pendidikan  dan  pembelajaran  sehari-hari  khususnya  untuk  kelengkapan  sarana pembelajaran  masih  kekurangan  karena  keterbatasan  dana  untuk  melengkapi fasilitas yang ada.
Pembiayaan pendidikan di SMAN 10 Tanjung Jabung Timur yang bersumber dari pemerintah pusat  seperti anggaran sekolah, merupakan bantuan pembiayaan yang  sangat  besar  dan  seharusnya  pembiayaan  tersebut  dapat  atau  mampu sekedar  memenuhi  kebutuhan  standar  pembiayaan  pendidikan.  Sesna  Herawati, bendahara di sekolah tersebut mengatakan bahwa kondisi keuangan di SMAN 10 Tanjung  Jabung  Timur  bisa  dikatakan  cukup,  bisa  juga  dikatakan  kurang. Dikatakan  cukup  karena  selama  ini  berjalan  lancar-lancar  saja,  sedangkan dikatakan  kurang,  jika  dilihat  kondisi  lokal-lokal  yang  masih  banyak  kurang
14 Wawancara, 3 Oktober 2016
15 Wawancara, 3 Oktober 2016
16 Wawancara, 3 Oktober 2016
17 Wawancara, 6 Oktober 2016
bangku, kesejahteraan guru khususnya guru honor tidak diperhatikan, labor-labor yang tidak ada, komputer tidak sesuai dengan jumlah murid dan lain-lain. 18 Salah seorang  guru yang  berstatus  honorer  mengatakan  bahwa  sebagai  guru SMAN  10 Tanjung  Jabung  Timur  tidak  tahu  masalah  pembiayaan  pendidikan  di  sekolah, karena  selama  ini  tidak  ada  laporan  ataupun  pembahasan  masalah  pembiayaan pendidikan dalam rapat guru dan pegawai. 19

## 2.2 Kualitas SDM Pengelola APBS
Berdasarkan  observasi  dan  wawancara  dilakukan  diketahui  bahwa  pegawai administrasi  selalu  berhati-hati  dalam  penginputan  data-data  atau  dokumen- dokumen  sekolah,  hanya  saja  penyimpanan  arsip-arsip  di  simpan  dalam  bentuk soft  copy  saja  dan  hanya  menggandakan  dalam flasdish ,  sebaiknya  pegawai administrasi  selain  mengarsipkan  dalam  bentuk soft  copy juga  harus  diprint  out sebagai arsip yang baku, sebab dalam bentuk soft copy dikhawatirkan rusak atau hilang, sehingga akan merugikan lembaga sekolah itu sendiri.
2.3 Administrasi Anggaran Belum Tertib
Berdasarkan pengamatan dan wawancara, diketahui bahwa Kepala sekolah sudah mengawasi  penanganan  masalah  administrasi  secara  kontinu.  Walaupun  kurang terjadwal, Kepala sekolah juga telah melakukan evaluasi dan menemukan bahwa kelemahan  pegawai  administrasi  adalah  bekerja  kurang  mengacu  pada  petunjuk teknis pengurusan anggaran sekolah 20 .
2.4 Belanja Sekolah Tidak Tersusun Rinci
Kepala SMAN 10 Tanjung Jabung Timur adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya manusia, memberikan inspirasi untuk memajukan dan  mencapai  tujuan  melalui  kegiatan-kegiatan  administrasi.  Dalam  konteks pengembangan, SMAN 10 Tanjung Jabung Timur merupakan lembaga yang bersifat kompleks  dan  unik,  karena  sebagai  sebuah  organisasi  di  dalamnya  terdapat berbagai dimensi satu sama lainnya saling berkaitan dan memiliki ciri-ciri tertentu sebagai  sifat  yang  unik  yang  tidak  memiliki  oleh  organisasi  lainnya,  yaitu  terjadi proses  pembelajaran  dan  tempat  terselenggaranya  pemberdayaan  kehidupan manusia.
Berdasarkan  wawancara  dengan  Sesna  Herawati  (pegawai  administrasi), diketahui  bahwa  dalam  menyusun  rencana  keuangan  kendala  yang  dihadapi adalah  para  pengguna  anggararan  seperti  OSIS,  Pramuka,  PMR,  PKS, Ekstrakurikuler,  Olimpiade,  Kurikulum,  Kesiswaan,  Laboratorium,  Perpustakaan, dan  Sarana  Prasarana,  belum  dapat  merinci  kegiatan  dan  estimasi  biaya  yang dibutuhkan  secara  komprehensif 21 .  Pelaksanaan  kegiatan  administrasi,  pegawai administrasi  sangat  berperan  penting  dan  bertanggungjawab  dalam  membantu merincikan  kebutuhan  penggunaan  anggaran  anggaran  sekolah  di  sekolah  agar lebih mudah dan lebih terarah.
18 Wawancara, 6 Oktober 2016
19 Wawancara, 6 Oktober 2016
20 Observasi, 17 Oktober 2016
21 Wawancara, 17 Oktober 2016

## III. Perencanaan APBS oleh Kepala SMAN 10 Tanjung Jabung Timur
Kepala  sekolah  mempunyai  tugas  dan  tanggung  jawab  mengelola  APBS.  Sebagai manajer,  kepala  sekolah  mempunyai  tugas  menyusun  perencanaan, mengorganisasikan  kegiatan,  mengarahkan,  mengkoordinir  dan  melaksanakan pengawasan,  melakukan  evaluasi  terhadap  kegiatan  APBS,  menentukan kebijaksanaan,  mengadakan  rapat,  mengambil  keputusan  serta  mengatur  proses pembelajaran  untuk  mencapai  tujuan  pengelolaan  APBS.  Sedangkan  sebagai pemimpin,  Kepala  Sekolah  harus  mampu  memberdayakan  segala  sumber  daya sekolah,  termasuk  tanggung  jawabnya  dalam  pengelolaan  APBS  di  SMAN  10 Tanjung  Jabung  Timur.  Kemandirian  kepala  sekolah  diperlukan  terutama  untuk memobilisasi  sumber  daya  sekolah  seperti  keuangan  sekolah  dalam  kaitannya dengan  perencanaan,  pengorganisasian,  penggerakan  dan  pengawasan  bagi program sekolah.
Perencanaan  adalah  bagian  yang  cukup  penting  dari  sebuah  pengelolaan. Orang  bijak  menyampaikan  nasehat  bahwa  jika  gagal  membuat  perencanaan berarti  telah  merencakanan  kegagalan.  Kaitannya  dengan  pengelolaan  anggaran sekolah  di  SMAN  10  Tanjung  Jabung  Timur,  kepala  sekolah  juga  telah  membuat rencana  sebagai  langkah  awal  pengelolaan  anggaran  sekolah.  Perencanaan pengelolaan  anggaran  sekolah  dimulai  dengan  memperkirakan  anggaran  sekolah yang  akan  diterima,  kemudian  disusul  dengan  perkiraan  (rencana)  belanja berbagai kegiatan/kebutuhan yang akan dibiayai dari anggaran sekolah tersebut. Kegiatan  inilah  yang  dikenal  dengan  sebutan Rencana  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Sekolah  (RAPBS).  Pada  tahun  ajaran  2014/  015,  anggaran  sekolah  yang diterima oleh SMAN 10 Tanjung Jabung Timur sebesar Rp.304.708.000. 22
Anggaran  sekolah  tersebut  kemudian  kepala  sekolah  membuat  rencana pendapatan  anggaran  sekolah  sesuai  dengan  aturan  yang  telah  ditetapkan  oleh pemerintah. Berikut ini rencana pendapatan SMAN 10 Tanjung Jabung Timur:

## Tabel 1
Rencana Pendapatan SMAN 10 Tanjung Jabung Timur 23 Komponen Jumlah Dana (Rp) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) a. BOS Pusat Rp. 226.100.000 b. BOS Kabupaten Rp. 78.608.000 Jumlah Penerimaan/Pendapatan Rp.304,708.000
Rencana  tersebut  dimaksudkan  agar  kesalahan  dan  penyalahgunaan anggaran  sekolah  dapat  diminimalisasi.  Berbagai  rencana  pembiayaan  dengan anggaran  sekolah  harus  sesuai  dengan  aturan  yang  telah  ditetapkan  oleh pemerintah.  Hal  ini  dinyatakan  oleh  kepala  sekolah  bahwa  sekolah  penerima anggaran  sekolah  harus  mengikuti  segala  ketentuan  yang  telah  ditetapkan  oleh pemerintah. Berikut ini rencana belanja di SMAN 10 Tanjung Jabung Timur:
22 Wawancara, 5 September 2016
23 Dokumentasi SMAN 10 Tanjung Jabung Timur Tahun 2016

## Tabel 2
Rencana Belanja pada SMAN 10 Tanjung Jabung Timur 24 No Uraian Jumlah 1 Pengembangan Kompetensi Lulusan Rp. 10.088.000 2 Pengembangan Standar Isi Rp. 11.738.000 3 Pengembangan Standar Proses Rp. 41.179.000 4 Pengembangan  Standar  Pendidik  dan Tenaga Kependidikan Rp. 12.350.000 5 Pengembangan Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Rp. 110.913.000 6 Pengembangan Standar Pengelolaan Rp. 18.496.000 7 Pengembangan Standar Pembiayaan Rp. 74.924.000 8 Pengembangan  dan  Impelementasi  Sistem Penilaian Rp. 25.020.000 Jumlah Pengeluaran/Belanja Rp. 304,708,000
Sesuai  dengan  ketetapan  yang  telah  ditentukan  oleh  pemerintah,  bahwa penggunaan  anggaran  sekolah  di  SMAN  10  Tanjung  Jabung  Timur  telah diupayakan  sesuai  dengan  ketentuan  dan  diupayakan  untuk  tidak  melanggar aturan  dan  poin-poin  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah.  Oleh  karena  itu  pihak pengelola sekolah dalam hal ini adalah kepala sekolah membuat rencana-rencana yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut.
Berdasarkan  informasi  dari  kepala  sekolah  saat  wawancara,  diketahui bahwa  RAPBS  SMAN  10  Tanjung  Jabung  Timur  berkaitan  dengan  BOS,  jika diperhatikan dengan seksama, maka rencana atau anggaran yang disusun dengan baik. Namun sebaiknya kepala sekolah lebih merinci lagi dengan daftar kebutuhan per item, sehingga anggaran yang ada akan lebih tepat sasaran.

## IV. Pengelolaan APBS oleh Kepala SMAN 10 Tanjung Jabung Timur
Pengelolaan  keuangan  sekolah  seperti  anggaran  sekolah  tidak  dapat  dilakukan oleh  sembarangan  orang,  melainkan  harus  dikelola  secara  teroganisir.  Untuk  itu diperlukan organisasi pengelola yang baik. Organisasi pengelola anggaran sekolah disekolah dipimpin langsung oleh kepala sekolah, diawasi oleh komite. Organisasi terdiri dari
1. Kepala  sekolah  menunjuk  guru/bendahara  sekolah  yang  bertanggungjawab dalam mengelola anggaran sekolah ditingkat sekolah.
2. Komite sekolah memantau dan mengawasi pelaksanaan penggunaan anggaran sekolah yang dilakukan oleh pihak sekolah
3. Bendahara  menyimpan  dan  membayar  ke  pengguna  atas  perintah  kepala sekolah.  Dengan  demikian  maka,  bendahara  tidak  dapat  mengeluarkan  dana tanpa  sepengatahuan  kepala  sekolah.  Misalnya  jika  ada  sebuah  kegiatan  yang seharusnya  didanai  dengan  anggaran  sekolah,  maka  panitia  tidak  bisa mengajukan  dana  langsung  kepada  bendahara,  melainkan  harus  diajukan kepada  kepala  sekolah  dan  kepala  sekolah  memberikan  surat  perintah  bayar
24 Dokumentasi SMAN 10 Tanjung Jabung Timur Tahun 2016
kepada bendahara. Dengan demikian setiap pengeluaran anggaran sekolah atas sepengetahuan kepala sekolah.
Pengelolaan anggaran sekolah, sekolah sebagai penerima anggaran sekolah memiliki  tugas  dan  tanggung  jawab  yang  tidak  mudah.  Sesuai  dengan  aturan Depdiknas, maka tugas dan tanggungjawab sekolah adalah sebagai berikut:
1. Mengelola anggaran sekolah secara bertanggungjawab dan transparan
2. Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di sekolah
3. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
4. Melaporkan penggunaan anggaran sekolah kepada Tim PKPS BBM Kab / Kota. Pengelolaan keuangan sekolah perlu didukung oleh Kepala Sekolah yang mandiri  dan  profesional  dengan  kemampuan  manajemen  serta  kepemimpinan yang  tangguh,  agar  mampu  mengambil  keputusan  dan  prakarsa  untuk meningkatkan pengelolaan keuangan sekolah. Pengelolaan keuangan dapat dilihat dari beberapa aktivitas berikut.
1. Anggaran untuk Siswa Kurang Mampu
Kepala  sekolah  menyatakan  bahwa  bagi  siswa  Sejahtera  I  dan  II  ada  bantuan khusus,  yaitu  dana cash yang  bersumber  dari  anggaran  sekolah,  ini dimaksudkan  agar  mereka  bisa  menggunakan  untuk  kebutuhan  pribadi  yang berkaitan  dengan  kegiatan  pendidikan,  mulai  dari  buku,  pena,  baju  sekolah, transportasi dan sebagainya. Ada diantara siswa miskin disekolah ini yang naik angkot  bahkan  ojek  yang  biayanya  tentu  relatif  lebih  mahal. 25 Pemberian beasiswa terhadap para siswa yang dikategorikan miskin, juga dibenarkan oleh salah seorang siswa yang telah menerima beasiswa tersebut.
2. Anggaran untuk Kegiatan Kesiswaan
Di  SMAN  10  Tanjung  Jabung  Timur,  kegiatan  kesiswaannya  cukup  beragam, diantaranya  OSIS,  Pramuka,  PMR  serta  kegiatan  olah  raga.  Kegiatan-kegiatan tersebut  dikelola  dibawah  koordinasi  wakil  kepala  sekolah  bidang  kesiswaan. Kemudian  perkegiatan  dipimpin  oleh  seorang  pembina,  hal  ini  dimaksudkan agar  pelaksanaan  setiap  kegiatan  dapat  berjalan  dengan  lancar.  Dalam  rangka memperlancar  kegiatan  kesiswaan  tersebut  maka  sekolah  menjadikannya sebagai  pertimbangan  untuk  mengalokasikan  dana.  Keberagaman  kegiatan kesiswaan tentu saja menambah jumlah anggaran pendidikan bidang tersebut. Oleh karena itu, dana yang dialokasinya pada RAPBS untuk kegitan kesiswaan cukup besar yaitu mencapai Rp. 24.762.000 setahun sejak Januari s.d Desember 2016. 26
3. Pembayaran Honorarium Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Adapun jumlah tenaga honorer di SMAN 10 Tanjung Jabung Timur mencapai 4 orang.  Semua  tenaga  honorer  tersebut  menerima  gaji  dari  anggaran  sekolah, oleh karena itu wajarlah jika kesejahteraan bagi tenaga honorer dijadikan faktor yang  turut  serta  dalam  mempengaruhi  pengelolaan  anggaran  sekolah.  Para tenaga honorer tersbut mendapatkan gaji yang berbeda-beda, tergantung pada jenis  pekerjaannya.  Hal  ini  diungkapkan  oleh  kepala  sekolah  bahwa  bahwa semua  tenaga  honorer  kita  gaji  dengan  BOS.  Namun  demikian  mereka  digaji berdasarkan  jenis  pekerjaannya.  Tidak  mungkin  seorang  guru  sarjana  gajinya
25 Wawancara, 15 September 2016
26 Dokumentasi SMAN 10 Tanjung Jabung Timur Tahun 2016
sama dengan tukang kebun atau cleaning service yang hanya lulusan SMP. Selain itu  karena  anggaran  sekolah  cair  tidak  tetap,  maka  kasihan  jika kesejahteraannya  tidak  kita  perhatikan,  walaupun  kadangkala  kita  kesulitan menggaji  mereka. 27 Sedangkan  wawancara  dengan  salah  sau  guru  honorer memberikan informasi sebagai berikut honor saya di sini berasal dari anggaran sekolah.  Buktinya  kalau  anggaran  sekolah  terlambat  cair,  honor  saya  juga sedikit agak molor. 28 Jika diperhatikan pernyataan di atas dapat dimaklumi, hal ini  dikarenakan  operasional  sekolah  adalah  kegiatan  yang urgent dalam kegiatan  pendidikan.  Oleh  karena  itu  wajar  jika  kepala  sekolah  dalam  hal  ini adalah  kepala  sekolah  SMAN  10  Tanjung  Jabung  Timur  menjadikannya  sebagi faktor yang utama.
4. Pengembangan Perpustakaan dan Komputer
Kendala dana menyebabkan pihak SMAN 10 Tanjung Jabung Timur menghadapi keterbatasan  dalam  sarana  dan  prasarana  meliputi  kurangnya  buku-buku  di perpustakaan  dan  media  ibadah.  Wawancara  dengan  salah  guru    di  SMAN  10 Tanjung  Jabung  Timur  diketahui  bahwa  dana  yang  kurang  memadai  juga menyebabkan upaya perbaikan sarana penunjang seperti sarana dan prasarana pendidikan di SMAN 10 Tanjung Jabung Timur masih menjadi kendala. Sampai saat  ini,  permasalahan  dana  belum  teratasi  dengan  baik  oleh  pihak  sekolah. Dana  yang  masih  terbatas  yang  dimiliki  pihak  sekolah  menyebabkan  upaya peningkatan mutu pendidikan juga mengalami kendala. 29 Untuk melaksanakan proses  pembelajaran  yang  kondusif  sesuai  komptensi  guru,  diperlukan  sarana dan  prasarana  yang  memadai  seperti  media  pembelajaran.  Guru  yang profesional akan memanfaatkan sarana dan prasarana  yang ada sebagai bahan pembantu  dalam  mengajar.  Kenyataannya  berdasarkan  wawancara  dengan guru  Pendidikan  Agama  Islam  di  SMAN  10  Tanjung  Jabung  Timur,  dijelaskan bahwa  sarana  dan  prasarana  masih  kurang  lengkap,  sehingga  guru  hanya menggunakan media seadanya di sekolah. 30

## V. Penilaian Pelaksanaan APBS oleh Kepala SMAN 10 Tanjung Jabung Timur
Pengawasan  anggaran  sekolah  menjadi  agenda  yang  tak  kalah  penting. Pengawasan  anggaran  sekolah  dapat  dilakukan  oleh  beberapa  pihak.  Pertama, komite  atau  dewan  sekolah.  Komite  sekolah  yang  terdiri  dari  wakil  pemerintah daerah,  guru,  tokoh  masyarakat  dan  wakil  alumni  mempunyai  tanggung  jawab dalam  menjalankan  fungsi  kontrol.  Komite  sekolah  dapat  mengawasi  jalannya penggunaan anggaran sekolah dari dalam. Artinya, mereka dapat memantau segala kegiatan  dan  penggunaan  anggaran  sekolah  sebagai  representasi  sekolah  itu sendiri.
Kegiatan pengawasan yang dimaksud adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan
27 Wawancara, 15 September 2016
28 Wawancara, 17 September 2016
29 Wawancara, 17 September 2016
penyalahgunaan  wewenang,  kebocoran  dan  pemborosan  keuangan  negara, pungutan  liar  dan  bentuk  penyelewengan  lainnya.  Pengawasan  APBS  dari  dana BOS  meliputi  pengawasan  melekat  (Waskat),  pengawasan  fungsional  dan pengawasan masyarakat.
1. Pengawasan Melekat. Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh  pimpinan  masing-masing  instansi  kepada  bawahannya,  baik  di  tingkat pusat, Provinsi, kab/kota maupun sekolah. Prioritas utama dalam program BOS adalah  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Kantor  Wilyah  Kementerian Pendidikan Kabupaten/Kota kepada sekolah.
2. Pengawasan  Fungsional  Internal.  Instansi  pengawas  fungsional  yang melakukan  pengawasan  program  BOS  secara  internal  adalah  Inspektorat Jenderal  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  RI.  Instansi  tersebut bertanggungjawab  untuk  melakukan  audit  sesuai  dengan  kebutuhan  lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan diaudit.
3. Pengawasan  Eksternal.  Instansi  pengawas  eksternal  yang  melakukan pengawasan  program  BOS  adalah  Badan  Pengawas  Keuangan  dan Pembangunan (BPKP). Instansi ini bertanggung jawab untuk melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan diaudit.
4. Pemeriksaan. Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  sesuai  dengan kewenangannya dapat melakukan pemeriksaan terhadap program BOS
5. Pengawasan  Masyarakat.  Dalam  rangka  transparansi  pelaksanaan  program BOS,  program  ini  juga  dapat  diawasi  oleh  unsur  masyarakat  dan  unit-unit pengaduan  masyarakat  yang  terdapat  di  sekolah,  Kabupaten/Kota,  Provinsi dan Pusat. Lembaga tersebut melakukan pengawasan dalam rangka memotret pelaksanaan  program  BOS  di  sekolah,  namun  tidak  melakukan  audit.  Apabila terdapat  indikasi  penyimpangan  dalam  pengelolaan  BOS,  agar  segera dilaporkan  kepada  instansi  pengawas  fungsional  atau  lembaga  berwenang lainnya. 31
Pengawasan memiliki peran yang sangat penting dalam dunia menajemen. Tanpa  adanya  pengawasan  maka  proses  manajemen  tidak  akan  berjalan  secara maksimal,  bahkan  akan  berjalan  secara  pincang.  Hal  ini  terjadi  karena  masing- masing anggota atau fungsi menajemen akan berjalan secara sendiri-sendiri. Tidak hanya itu, bisa jadi beberapa fungsi manajmen mungkin tidak berjalan sama sekali. Menurut  TH,  kepala  SMAN  10  Tanjung  Jabung  Timur  yang  mengatakan  sebagai upaya  untuk  meningkatkan  pengelolaan  APBS  adalah  melakukan  pengawasan terhadap kerja pengelolaan keuangan sekolah yang dilakukan setiap 4 kali dalam setahun secara internal atau triwulan, sedangkan secara ekstrenal dilakukan oleh oleh 1 kali dalam 1 tahun. 32
Wawancara  dengan  kepala  tata  usaha  di  SMAN  10  Tanjung  Jabung  Timur dikatakan  bahwa  kepala  sekolah  selalu  melibatkan  tenaga  administrasi  dalam perencanaan  dalam  rangka  pengelolaan  keuangan  sekolah  yang  berkualitas. Kepala SMAN 10 Tanjung Jabung Timur melakukan pengawasan tahunan disusun dengan  cakupan  kegiatan  pengawasan  pada  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan
31 Dokumentasi SMAN 10 Tanjung Jabung Timur Tahun 2016
32 Wawancara, 20 September 2016
sekolah  dalam  kurun  waktu  satu  Tahun.  Pengawasan  tahunan  disusun  dengan melibatkan  sejumlah  pengawas  dalam  satu  wilayah  untuk  setiap  jenjang pendidikan.  Program  pengawasan  semester  merupakan  penjabaran  program pengawasan  Tahunan  pada  masing-masing  sekolah  binaan  selama  satu  semester yang disusun oleh masing-masing pengawas.
Pengawasan  semester  disusun  oleh  setiap  pengawas  sesuai  kondisi obyektif sekolah binaannya masing-masing. Program pengawasan  sekolah adalah rencana  kegiatan  pengawasan  yang  akan  dilaksanakan  oleh  pengawas  dalam kurun  waktu (satu periode) tertentu. Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, pengawas sekolah harus mengawali kegiataannya degan menyusun program kerja  pengawasan  yang  jelas,  terarah,  dan  berkesinambungan  dengan  kegiatan pengawasan  yang  telah  dilakukan  pada  periode  sebelumnya.  Dalam  konteks manajemen,  program  kerja  pengawasan  sekolah  mengandung  makna  sebagai aplikasi  fungsi  perencanaan  dalam  bidang  pengawasan  pengelolaan  keuangan sekolah.
Wawancara  dengan  wakil  kepala  SMAN  10  Tanjung  Jabung  Timur  yang mengatakan  bahwa  upaya  kepala  SMAN  10  Tanjung  Jabung  Timur  terhadap pengawasan pengelolaan keuangan sekolah secara umum belum dilakukan secara optimal, di mana  dalam pengawasan sebagai berikut: 1) masih terdapat pegawai yang  melaksanakan  pekerjaannya  dengan  kehendak  sendiri  tidak  mengikuti arahan  kepala  sekolah,  2)  terdapat  pegawai  yang  masih  tidak  tahu  apa  yang dikerjakan pada saat itu sehingga terjadi komplain oleh guru setiap hari, 3) masih terdapat  pegawai  yang  tidak  berkomitmen  dalam  bekerja  baik  datang  maupun pulang.  Hal  ini  mengikuti  kehendaknya  sendiri,  4)  tidak  adanya  realita  terhadap penghargaan pada pegawai yang rajin dan berprestasi dalam bekerja, 5) SDM yang diperlukan  seperti  bahan-bahan,  fasilitas  belum memadai  sehingga  sering terjadi keterlambatan  menyediakan  apa  yang  dibutuhkan  pada  waktu  itu,  6)  tidak dilakukan  rencana  tindak  lanjut,  dapat  berupa  pemantapan,  perbaikkan berkelanjutan  disesuaikan  dengan  metode  pengawasan  yang  dikehendaki  oleh kepala sekolah. 33
Peran  lembaga  swadaya  masyarakat  (LSM).  LSM  melalui  lembaganya sendiri atau forum LSM mempunyai tugas untuk mencerdaskan masyarakat. LSM dapat berperan sebagai mitra kerja pemerintah dalam menginformasikan apa dan bagaimana seharusnya anggaran sekolah digunakan. Di SMAN 10 Tanjung Jabung Timur,  pengawasan  pelaksanaan  pengelolaan  anggaran  sekolah  juga  dilakukan oleh  komite  sekolah.  Komite  sekolah  memiliki  peran  yang  signifikan  terhadap pelaksaan pengelolaan anggaran sekolah. Keterlibatan tersebut dimulai pada saat penyusunan RAPBS hingga pelaporan pelaksaan pengelolaan anggaran sekolah. Wawancara  dengan  waka  kurikulum  mengatakan  bahwa  memang  pegawai administrasi  yang  terlibat  dalam  manajemen  BOS  yang  sekarang  ini  baru ditugaskan, ini merupakan hasil dari evaluasi kepala sekolah, yang mana petugas administrasi yang sebelumnya kurang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, sehingga  banyak  pekerjaan  yang  seharusnya  diselesaikan  olehnya  malah tertunda 34 .  Wawancara  dengan  TH,  kepala  SMAN  10  Tanjung  Jabung  Timur mengatakan bahwa pegawai administrasi sekolah ini sudah pernah kita kirimkan
33 Wawancara, 20 September 2016
34 Wawancara, 27 September 2016
untuk  mengikuti  pelatihan-pelatihan,  pernah  pelatihan  tentang  administrasi sekolah. 35 Keterangan di atas menjelaskan bahwa evaluasi telah dilakukan kepala sekolah  dengan  cara  meroling  pegawai  administrasi  dan  mengirimkan  pelatihan- pelatihan administrasi dengan tujuan agar pelaksanaan administrasi di SMAN 10 Tanjung  Jabung  Timur  lebih  optimal  dalam  melaksanakan  tugasnya  sebagai administrasi.
Pembiayaan pendidikan adalah keseluruhan dana dan upaya yang diserahkan oleh  masyarakat  dan  pemerintah  untuk  mendapatkan  dan  menciptakan pendidikan  yang  bermutu,  dalam  artian  bahwa  pembiayaan  pendidikan merupakan  kunci  dari  keberhasilan  suatu  lembaga  pendidikan  pada  satuan pendidikan. Besarnya pembiayaan pendidikan pada salah suatu satuan pendidikan akan  mempermudah  satuan  pendidikan  tersebut  untuk  menjalankan  program pendidikan  yang  telah  direncanakan,  namun  sebaliknya  kecilnya  pembiayaan pendidikan  pada  satuan  lembaga  pendidikan  akan  memperkecil  peluang  dari satuan  pendidikan  tersebut  untuk  memenuhi  kebutuhan  pendidikan,  apalagi  jika dikaitkan  dengan  peningkatan  mutu  pendidikan  yang  sangat  erat  kaitannya dengan pembiayaan pendidikan.
Sementara  itu  dalam  pandangan  yang  lain  seperti  menurut  Nanang  Fattah , bahwa  pembiayaan  pendidikan  adalah  jumlah  biaya/uang  yang  dihasilkan  dan dibelanjakan  untuk  berbagai  keperluan  penyelenggaraan  pendidikan  yang mencakup  =  gaji  guru,  peningkatan  kemampuan  profesional  guru,  pengadaan sarana  ruang belajar,  perbaikan  ruang  belajar,  pengadaan  perabot  pembelajaran, pengadaan  alat-alat  belajar,  pengadaan  buku-buku  pelajaran,  alat  tulis  kantor, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervisi/pembinaan  pendidikan  serta  ketatausahan  sekolah  yang  semuanya diselenggarakan dalam RAPBS/tahun. 36
Pembiayaan pendidikan di SMAN 10 Tanjung Jabung Timur yang merupakan sekolah harapan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur  belum mencukupi untuk  sekedar  memenuhi  kebutuhan  standar  pebiayaan  pendidikan,  karena standar pembiayaan minimal pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal. Biaya investasi sekolah meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana,  pengembangan  sumber  daya  manusia  dan  modal  kerja.  Biaya  operasi sekolah  meliputi  gaji  guru  dan  pegawai  pendidikan  beserta  tunjangan- tunjangannya, penyediaan barang atau alat habis pakai, pembayaran rekening air, daya,  jasa  telekomunikasi,  pemeliharaan  sarana  dan  prasarana,  uang  lebur, transportasi,  pajak,  aasuransi  dan  lain  sebagainya.  Biaya  personal  meliputi kebutuhan-kebutuhan  person-person  yang  ada  pada  satuan  pendidikan.  Standar pembiayaan minimal sebagaimana di atas merupakan syarat minimal pembiayaan pendidikan  yang  harus  dipenuhi  oleh  satuan  lembaga  pendidikan  untuk menjalankan  proses  pendidikan  pada  lembaga  tersebut,  namun  jika  dikaitkan dengan  peningkatan  mutu  pendidikan,  maka  tentunya  masih  banyak  lagi  ha-hal yang harus dipenuhi berkaitan masalah mutu tersebut.
Mutu  pendidikan  bisa  dilihat  dari  lulusan  yang  berkualitas.  Lulusan  yang berkualitas  tentu  memerlukan  anggaran  yang  memadai  yang  dibutuhkan
35 Wawancara, 27 September 2016
36 Nanang Fattah, Op. Cit ., hal. 112.
penyelenggaraan  pendidikan  dan  pembelajaran.  Banyak  sistem  pendidikan menghadapi  tantangan  yang  menakutkan  dalam  merekrut  lulusan  berkualitas tinggi  sebagai  guru,  terutama  di  daerah  terpencil,  dan  mempertahankan  mereka setelah  mereka  dipekerjakan.  Bagaimana  negara  seharusnya  berhasil  dalam memenuhi  kebutuhan  guru  berkualitas  tinggi  untuk  kebutuhan  mereka? Bagaimana mereka menyiapkan guru untuk mata pelajaran prioritas? kompensasi yang  kompetitif  dan  insentif  lainnya,  prospek  karir  dan  keragaman,  dan memberikan guru tanggung jawab sebagai profesional adalah bagian penting dari strategi  untuk  menarik  paling  berbakat  mengajarkan  untuk  kelas  paling menantang. 37
Sekolah  tidak  dapat  diakses  kecuali  mereka  memiliki  materi  pendidikan yang  memadai.  Langkah  yang  tepat  perlu  diperkenalkan  untuk  meninjau persyaratan  peralatan  keseluruhan.  Jika  semua  anak  memiliki  kesempatan  yang sama untuk belajar, perhatian harus dibayar untuk kebutuhan spesifik. 38
Adapun tugas  kepala sekolah  dalam  pengelolaan  APBS adalah  Perencanaan anggaran;  merupakan  kegiatan  mengidentifikasi  tujuan,  menentukan  prioritas, menjabarkan  tujuan  kedalam  penampilan  operasional  yang  dapat  diukur menganalisis  alternatif  pencapaian  tujuan  dengan  analisis costefectiveness, membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai sasaran. Kemuidan Mempersiapkan anggaran; antara lain menyesuaikan kegiatan dengan mekanisme anggaran  yang  berlaku,  bentuknya,  distribusi,  dan  sasaran  program  pengajaran perlu  dirumuskan  dengan  jelas.  Melakukan  inventarisasi  kelengkapan  peralatan, dan bahan-bahan yang telah tersedia. Mengelola pelaksanaan anggaran; antara lain mempersiapkan  pembukaan,  melakukan  pembelajarandan  membuat  transasi, membuat  perhitungan,  mengawasi  pelaksanaan  sesuai  dengan  prosedur  kerja yang berlaku, serta membuat laporan dan pertanggungjawaban keuangan. Menilai pelaksanaan  anggaran;  antara  lain  menilai  pelaksanaan  proses  belajar  mengajar, menilai  bagaimana  pencapaian  sasaran  program,  serta  membuat  rekomendasi untuk perbaikan anggaran yang akan datang.
Anggaran  dibutuhkan  dalam  proses  pendidikan  yang  panjang.  Pendidikan juga  dapat  disebut  sebagai  sebuah  proses.  Dalam  hal  ini,  pendidikan  disebut tindakan  mengembangkan  kecerdasan,  kemampuan  berpikir  kritis,  pemahaman sosial dan budaya, dan pemahaman diri sendiri. Pendidikan dianggap sebagai aktif dan  proses  dinamis  yang  berlangsung  terus  menerus  selama  hidup  seseorang dengan  cara  berbagai  pengalaman  melalui  baik  dalam  formal  atau  secara informal. 39
Anggaran  juga  dibutuhkan  untuk  membina  guru  yang  berkualitas  melalui jalur  pendidikan,  pelatihan  dan  magang  kerja.  Pendidik  guru  yang  baik  sangat penting  untuk  memastikan  bahwa  peserta  yang  terlatih.  Mereka  harus  tahu  dan model  metode  yang  berpusat  pada  anak,  dapat  menanamkan  praktek  ICT  yang
37 Andreas  Schleicher,  Ed., Preparing  Teachers  and  Developing  School  Leaders  for  The  21st Century – Lessons From Around The World (New York: OECD Publishing, 2012), hal. 55.
38 UNICEF, A  Human  Rights-Based  Approach  to  Education (New  York:  United  Nations Children’s Fund, 2007), hal. 61.
39 Chanchal  Goel,  et.  al, Basic  In  Education (New  Delhi:  National  Council  of  Educational Research and Training, 2014), hal. 6.
baik  dalam  metode  pedagogis,  baik  di  adaptasi  kurikulum  dan  efektif  dalam mendukung  pelatihan. 40 Pelatihan  membawa  sekelompok  orang  bersama-sama yang memiliki pengetahuan atau pengalaman peran-manajer dan pemegang peran yang  sesuai-dengan  fasilitator,  biasanya  tetapi  tidak  harus  anggota  dari departemen sumber daya manusia atau konsultan luar. 41
Standar nasional pendidikan menunjukan bahwa dalam rangka menjalankan atau  melaksanakan  proses  pendidikan  sangat  terkait  masalah  pembiayaan pendidikan,  karena  dari  masing-masing  poin  dalam  standar  nasional  pendidikan tersebut membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit, sehingga selain menerima batuan  pembiayaan  pendidikan  yang  bersifat  hibah  dari  pemerintah  pusat  yang relatif  kurang,  pihak pengelola  sekolah  dituntut  untuk  berusaha  mencari  sumber pembiayaan  pendidikan  lainnya,  sehingga  permasalahan  pembiayaan  pendidikan di  SMAN  10  Tanjung  Jabung  Timur  dapat  terpenuhi  dan  standar  nasional pendidikan dapat terpenuhi.
Selain itu, kepala sekolah juga senantiasa menyiapkan dana cadangan. Dana tersebut  diperoleh  dari  anggaran  anggaran  sekolah  selama  satu  tahun.  Dana cadangan  ini  akan  diperlukan  atau  digunakan  jika  sewaktu-waktu  anggaran sekolah terlambat cair. Dengan demikian maka seluruh kegiatan, baik yang bersifat pokok  (kegiatan  belajar  mengajar),  operasional  lainnya  maupun  kegiatan kesiswaan  dapat  berjalan  dengan  baik.  Apa  yang  telah  dilakukan  oleh  kepala sekolah  dalam  pengelolaan  anggaran  sekolah  yang  tepat  serta  berupaya  mencari solusi  atas  keterlambatan  pencairan  anggaran  sekolah  tersebut  sesungguhnya adalah merupakan upaya untuk mempertahankan bahkan meningkatkan prestasi sekolah.  Dengan  tidak  terganggunya  kegiatan  operasional  sekolah,  belajar mengajar  serta  kegiatan  ekstra  lainya  maka  berarti  upaya  peningkatan  prestasi sekolah  tidak  terganggu  dengan  keterlambatan  pencairan  anggaran  sekolah  oleh pemerintah.  Dengan  demikian  berarti  bahwa  prestasi  yang  telah  diperoleh  oleh SMAN 10 Tanjung Jabung Timur selama ini dapat dipertahankan dengan baik. Program  anggaran  sekolah  dalam  membantu  pembiayaan  pendidikan  di SMAN  10  Tanjung  Jabung  Timur  cukup  maksimal,  karena  diperkirakan  anggaran sekolah  telah  membantu  pembiayaan  pendidikan  di  SMAN  10  Tanjung  Jabung Timur. Namun  jika  dikaitkan  dengan harapan  pemerintah  dan  masyarakat,  maka upaya  yang  dilakukan  oleh  masih  tersebut  jauh  dari  harapan,  karena  semua sember  keuangan  yang  dimiliki  sekolah  berasal  dari  anggaran  sekolah,  padahal harapan  pemerintah  adalah  dengan  adanya  komite  akan  meringankan  beban pembiayaan  pendidikan  bagi  wali  murid  atau  orang  tua  siswa.  Secara  umum pembiayaan  pendidikan  di  bagi  menjadi  dua  bagian,  yaitu direct  cost atau  biaya langsung yang dikeluarkan  oleh lembaga atau  siswa untuk keperluan  pendidikan dan indirect cost atau  biaya tidak langsung yang  dikeluarkan lembaga atau  siswa untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk keperluan pendidikan. 42
40 International  Labour  Organization, Handbook  of  Good  Human  Resource  Practices  in  the Teaching Profession (Geneva: International Labour Office (ILO), 2012), hal. 242.
41 Michael  Armstrong, A  Handbook  of  Human  Resource  Management  Practice,  10TH  Edition (London and Philadelphia: Kogan Page Limited, 2007), hal. 194.
42 Ibid. , hal. 112.
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  mengkhususkan  atau  mengarahkan  penelitian sebatas  pembiayaan  pendidikan  yang  langsung  dan  tidak  langsung  yang  bersifat budgeter atau yang dianggarkan. Artinya bahwa penelitian yang dimaksud  dalam penelitian  di  SMAN  10  Tanjung  Jabung  Timur  ini  difokuskan  pada  masalah pembiayaan yang bersifat anggaran saja, sedangkan biaya-biaya yang dikeluarkan siswa-siswi  yang nonbudgeter atau  tidak  dianggarkan,  seperti  uang  jajan  siswa, ongkos  atau  transportasi  dan  lain-lain  tidak  termasuk  dalam  jenis  biaya  dalam pembahasan penelitian ini.
Untuk  mengetahui  masalah  pembiayaan  pendidikan  di  SMAN  10  Tanjung Jabung Timur peneliti tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan data, karena pihak-pihak yang terkait atau yang bertanggung jawab masalah keuangan bersedia untuk memperlihatkan dokumentasinya. Kepala sekolah selaku pimpinan tertinggi di SMAN 10 Tanjung Jabung Timur ketika ditanya tentang pembiayaan pendidikan di  SMAN  10  Tanjung  Jabung  Timur  dengan  singkatnya  mengatakan  bahwa pembiayaan pendidikan di SMAN 10 Tanjung Jabung Timur belum cukup. Upaya  meningkatkan  kualitas  pendidikan  juga  berarti  upaya  memberikan perhatian dan dukungan seoptimal mungkin kepada pembiayaan pendidikan. Hal ini  terlihat  dengan  telah  disetujuinya  peningkatan  anggaran  pendidikan  hingga minimal  20%  dari  APBN,  serta  pencanangan  program  pendidikan  gratis  seperti yang telah dilakukan oleh Kabupaten Tanjung beberapa waktu yang lalu.
Berdasarkan  pengelolaan  anggaran  sekolah  di  SMAN  10  Tanjung  Jabung Timur,  maka  mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan,  pengawasan  serta  evaluasi pelaksanaan  pembiayaan  pendidikan  berbasis  anggaran  sekolah  sudah  berjalan dengan  baik.  Dengan  kata  lain  bahwa  pelaksanaa  pengelolaan  anggaran  sekolah sudah  berjalan  secara  efektif.  Hal  ini  sebagaimana  diungkapkan  di  atas  bahwa kepala  sekolah  selaku  pimpinan  tertinggi  mampu  membuat  perencanaan  RAPBS yang melibatkan seluruh komponen sekolah melalui rapat kerja (RAKER) sekolah. Dengan  demikian  kondisi  ini  juga  sejalan  dengan  program  Manajemen  Berbasis Sekolah (MBS).

## VI. Penutup
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada SMAN 10 Tanjung Jabung Timur, dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa:
1. Kepala  sekolah  belum  mampu  mengelola  anggaran  pendapatan  dan  belanja pada  SMAN  10  Tanjung  Jabung  Timur  karena  sumber  dan  alokasi  anggaran masih  terbatas.  pada  pembelanjaannya  masih  ada  permasalahan  yaitu:  a) Masih  kesulitannya  pengguna  anggaran  merincikan  kebutuhan  anggaran,  b) Kemampuan  tenaga  administrasi  dalam  mengelola  BOS  masuh  terbatas,  c) alokasi  anggaran  sekolah  sebagai  sumber  pembinaan  sekolah  masih  belum sesuai  dengan  kebutuhan  riil  sekolah  dan  d)  Keterbatasan  kepala  sekolah melakukan pengawasan secara kontinyu.
2. Perencanaan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  yang  dilakukan  kepala  SMAN 10  Tanjung  Jabung  Timur  telah  sesuai  dengan  prosedur  dan  aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Guna mengefektifkan dan menghindari kesalahan  dalam  pelaksanaan  pembiayaan  maka  kepala  sekolah  beserta seluruh guru membuat RAPBS dalam sebuah RAKER sekolah.
3. Pengelolaan  pelaksanaan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  yang  dilakukan kepala SMAN 10 Tanjung Jabung Timur disesuaikan dengan RAPBS dan aturan yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah.  Pertimbangan  dalam  pelaksanaan anggaran  yaitu  dana  operasional  sekolah,  kegiatan  kesiswaan  serta kesejahteraan  khususnya  bagi  tenaga  honorer,  pengembangan  perpustakaan dan komputer.
4. Penilaian  pelaksanaan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  yang  dilakukan kepala  SMAN  10  Tanjung  Jabung  Timur  sudah  berjalan  dengan  memperbaiki sistim  yang  ada  pad  aspek  prosedur  perincian  penggunaan  anggaran, pertemuan  teknis  dan  berkelangjutan  dalam  memberi  pelatihan  dalam pengelolaan  anggaran  sekolah,  peningkatan  penggunaan  jika  adanya ketelambatan  pencairan  anggaran  sekolah  sehingga  berpengaruh  terhadap kegiatan-kegiatan  yang  telah  direncanakan.  Untuk  mengantisipasinya,  kepala sekolah  mencari  donatur  sementara  untuk  menutupi  pembiayaan  selama anggaran  sekolah  belum  cair  dan  memberikan  kewenangan  pengawasan kepada  pengawas  internal  yang  sudah  memahami  aturan  penggunaan anggaran sekolah.

## Bibliografi
Anonim. Al-Qur’an dan Terjemahnya. Jakarta: Departemen Agama RI. 2007.
Armstrong,  Michael. A  Handbook  of  Human  Resource  Management  Practice,  10TH Edition London and Philadelphia: Kogan Page Limited, 2007.
DuBrin,  Andrew  J. The  Complete  Ideal’s  Guides:  Leadership. Terj.  Tri  Wibowo  BS, Jakarta: Prenada. 2009.
E.  Mulyasa. Menjadi  Kepala  Sekolah  Profesional. Bandung:  Remaja  Rosdakarya. 2007.
_______. Kurikulum yang Disempurnakan. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2007.
______. Manajemen Berbasis Sekolah. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2007.
Husaini Usman. Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara. 2013.
Muhaimin,  dkk., Manajemen  Pendidikan:  Aplikasinya  dalam  Penyusunan  Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah, Jakarta: Kencana, 2011.
Mujamil Qomar. Manajemen Pendidikan Islam. Jakarta: Erlangga. 2007.
Mukhtar. Bimbingan  Skripsi,  Tesis dan Artikel  Ilmiah. Jambi:  Sulthan  Thaha  Press. 2007.
Mukhtar  dan  Iskandar, Orientasi  Baru  Supervisi  Pendidikan, Jakarta:  Referensi, 2013.
Nanang  Fattah. Ekonomi  dan  Pembiayaan  Pendidikan. Bandung:  Remaja Rosdakarya. 2007.
Schleicher, Andreas, Ed. Preparing Teachers and Developing School Leaders for The 21st  Century  –  Lessons  From  Around  The  World. New  York:  OECD Publishing, 2012.
Sudarwan Danim. Otonomi Manajemen Sekolah. Bandung: Alfabeta. 2010.
_______, Visi Baru Manajemen Sekolah. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
UNICEF. A Human Rights-Based Approach to Education. New York: United Nations Children’s Fund. 2007.