Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR Vol. 2 No. 1 (2014), pp. 97-112, link: https://www.academia.edu/13461809 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Kepemilikan Individu Menurut Islam *

## (INDIVIDUAL OWNERSHIP ACCORDING TO ISLAM)

## Muhammad Zaki
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Yasni Muara Bungo Jambi E-mail: mdzakiismail@gmail.com
Abstract: Islam  has  set  the  terms  of  ownership,  whether  public  ownership,  the individual  and  the  state.  By  law,  individuals  are  entitled  to  have,  enjoy,  and transfer  of  wealth,  but  people  also  have  a  moral  obligation  to  spend  in  his property.  Permissibility  of  individual  ownership  is  an  attempt  to  achieve distributive justice in real terms, and maintaining a balance in economic matters. Ownership system in Islam has many different features and systems of capitalism and communism, because Islam provides a balance between the opposites can be overstated  by  both  the  School  of  Economics.  Although  Islam  gives  rights  to individuals  to  possess  wealth,  but  the  state  has  the  right  to  regulate  the ownership of individual interventions with the provisions outlined by the Islamic shariah.
Keywords: Individual Ownership, Capitalism, Socialism
Abstrak: Islam telah mengatur ketentuan kepemilikan, baik kepemilikan umum, individu  maupun  negara.  Secara  hukum,  individu  berhak  untuk  memiliki, menikmati,  dan  memindahtangankan  kekayaan,  akan  tetapi  individu  juga memiliki  kewajiban  moral  untuk  menginfakkan  hartanya.  Kebolehan kepemilikan  individu  merupakan  upaya  untuk  mencapai  keadilan  distributif secara  riil,  dan  menjaga  keseimbangan  dalam  masalah  ekonomi.  Sistem kepemilikan  dalam  Islam  memiliki  banyak  keistimewaan  dan  berbeda  dengan sistem  kapitalisme  dan  komunisme,  karena  Islam  memberikan  keseimbangan antara  hal-hal  berlawanan  yang  terlalu  dilebih-lebihkan  oleh  kedua  mazhab ekonomi  tersebut.  Walaupun  Islam  memberikan  hak  kepada  individu  untuk memiliki  kekayaan,  namun  negara  memiliki  hak  intervensi  untuk  mengatur kepemilikan  individu  dengan  ketentuan-ketentuan  yang  telah  digariskan  oleh syari’at Islam.
Kata kunci: Kepemilikan Individu, Kapitalisme, Sosialisme
* Diterima  tanggal  naskah  diterima:  21  Maret  2014,  direvisi:  10  April  2014,  disetujui untuk terbit: 20 Mei 2014.

## Pendahuluan
Alam  semesta,  termasuk  manusia,  adalah  milik  Allah  Swt  yang memiliki  kemahakuasaan  (kedaulatan)  sepenuhnya  dan  sempurna  atas makhluk-makhluk-Nya, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Alquran:
                                                             
Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu. 1
Manusia  tanpa  diragukan,  merupakan  tatanan  makhluk  tertinggi  di antara makhluk-makhluk ciptaan-Nya, dan segala sesuatu yang ada di muka bumi dan langit berada di bawah perintah manusia. Manusia diberi hak untuk memanfaatkan  semuanya,  karena  manusia  telah  diangkat  sebagai  khalifah atau  pengemban  amanat  Allah  Swt..  Manusia  diberi  kekuasaan  untuk melaksanakan tugas kekhalifahan ini dan untuk mengambil keuntungan dan manfaat  sebanyak-banyaknya  sesuai  dengan  kemampuannya  dari  semua ciptaan Allah Swt. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Alquran:
                                                                                                                            
Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak  (menciptakan)  langit,  lalu  dijadikan-Nya  tujuh  langit.  dan  Dia Maha mengetahui segala sesuatu. 2
Allah  Swt.  telah  menghalalkan  hak  milik  dalam  batas-batas  manusia sebagai  khalifah,  yang  berfungsi  sebagai  pengatur  dan  pengelola  alam,  agar dapat  dimanfaatkan  untuk  kemaslahatan  umat  manusia  pada  umumnya. Pada ayat lain Allah Swt. menyatakan:
1 QS. Ali Imran [3] : 189.
2 QS. al-Baqarah [2] : 29.
99 – Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor
                                                                                                      
                                                                                                                                  
Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati.  Kami hidupkan bumi  itu dan  Kami  keluarkan dari padanya  biji-bijian, maka  daripadanya mereka makan.  Dan  Kami jadikan  padanya  kebun-kebun kurma dan anggur dan Kami pancarkan padanya beberapa mata air. Supaya mereka  dapat  makan  dari  buahnya,  dan  dari  apa  yang  diusahakan  oleh tangan mereka, maka mengapakah mereka tidak bersyukur? 3
Alquran  sebagai  sumber  hukum  Islam  secara  tegas  mengatur ketentuan  tentang  kepemilikan  dalam  Islam,  baik  kepemilikan  umum, individu maupun negara. Secara hukum, hak milik individu adalah hak untuk memiliki,  menikmati,  dan  memindahtangankan  kekayaan  yang  diakui  dan dipelihara  dalam  Islam,  akan  tetapi individu juga  memiliki  kewajiban  moral untuk  menyedekahkan  hartanya,  karena  kekayaannya  juga  merupakan  hak dari sebagian masyarakat. 4
Melalui  artikel  ini,  penulis  akan  memaparkan  konsep  Islam  tentang kepemilikan  dan  lebih  khusus  tentang  kepemilikan  individu.  Diantara pembahasan  dalam  masalah  ini  adalah  definisi  dan  tujuan  kepemilikan individu,  konsep  kepemilikan  individu  dalam  beberapa  aliran  ekonomi, sebab-sebab  terjadinya  kepemilikan  individu,  ketentuan-ketentuan  syari’at dalam  mengatur  kepemilikan  individu,  pengaturan  negara  terhadap kepemilikan individu serta keistimewaan sistem kepemilikan dalam Islam.

## Definisi dan Tujuan Kepemilikan Individu dalam Islam
Allah Swt. merupakan pencipta dan pemilik seluruh alam yang terdiri dari  bumi,  langit,  air  dan  udara  serta  menundukkannya  untuk  kepentingan manusia,  sedangkan  harta  yang  ada  pada  manusia  merupakan  titipan  dari Allah Swt., 5 sebagaimana firman-Nya dalam Alquran:
3 QS. Yaasin [36] : 33-35.
4 Iwan  Triyuwono  dan  Moh.  As’udi, Akuntansi  Syariah:  Memformulasikan  Konsep  Laba dalam Konteks Metafora Zakat (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hlm. 46-47.
5 Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 30.
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume II No. 1 Juni 2014. ISSN: 2089-032X - 100
                                                                                                   
                                                                                                          
                                                                                            
                                                                               
Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah- buahan menjadi rezki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya  bahtera  itu,  berlayar  di  lautan  dengan  kehendak-Nya,  dan  Dia  telah menundukkan  (pula)  bagimu  sungai-sungai.  Dan  Dia  telah  menundukkan (pula)  bagimu  matahari  dan  bulan  yang  terus  menerus  beredar  (dalam orbitnya);  dan  telah menundukkan bagimu malam dan  siang.  Dan  Dia  telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya.  dan  jika  kamu  menghitung  nikmat  Allah,  tidaklah  dapat  kamu menghinggakannya.  Sesungguhnya  manusia  itu,  sangat  zalim  dan  sangat mengingkari (nikmat Allah). 6
Selain  itu  Rasulullah  Saw.  dalam  beberapa  hadis  juga  menegaskan tentang  bolehnya  seorang  individu  untuk  memiliki  harta  serta  jaminan perlindungan  syari’at  atas  kepemilikan  tersebut.  Diantara  hadis  tersebut adalah:
ُمْلا ُّلُك  َلاَق َمَّلَسَو يهْيَلَع َُّللَّا ىَّلَص يَّللَّا  َلوُسَر َّنَأ َةَرْ يَرُه  يبَِأ ْنَع
ٌماَرَح يميلْسُمْلا ىَلَع يميلْس
ُهُضْريعَو ُهُلاَمَو ُهُمَد
Dari  Abu  Hurairah  ra.  bahwa  Rasulullah  Saw.  bersabda:  Setiap  muslim terhadap  muslim  haram,  baik  darah,  kehormatan,  maupun  hartanya.  (HR. Ibnu Majah, hadis nomor 3923) 7 Pada hadis lain, beliau juga bersabda: َلَاق َمَّلَسَو يهْيَلَع َُّللَّا ىَّلَص يَّللَّا َلوُسَر : ُهْنيم ٍسْفَ ن  يبييطيب  َّلَيإ ٍئيرْما ُلاَم ُّليَيَ  َلَ
Rasulullah  Saw.  bersabda:  Tidaklah  halal  harta  seorang  muslim  kecuali dengan  dasar kerelaan darinya. (HR. Ahmad, nomor hadis 19774). 8
6 QS. Ibrahim [14]: 32-34.
7 Hadis  semakna  juga  diriwayatkan  oleh  Abu  Dawud,  hadis  nomor  4238  dan  Imam Muslim, hadis nomor 4650.
Kepemilikan individu menurut menurut Muhammad Rawwas Qal’ahji adalah: هنم هيرغ عنمو هيف فرصتلا نم هنكيم اصاصتخا ئشب صخش صاصتخا (Kepemilikan yang khusus diberikan  kepada  seseorang  atas  sesuatu  benda  sehingga    memungkinkan baginya  untuk  menggunakan  dan  menghalangi  orang  lain  untuk menggunakannya). 9 Sedangkan  menurut  Elis  Mediawati,  kepemilikan individu  adalah  harta  yang  pengelolaannya  diserahkan  kepada  individu, pada selain harta milik umum dengan beberapa ketentuan. 10
Dengan demikian penulis dapat simpulkan bahwa individu diberi hak khusus  untuk  memiliki,  menggunakan  dan  mengelola  harta  yang  telah diberikan oleh Allah Swt. dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari’at Islam.
Adapun  tujuan  dari  dibolehkannya  institusi  kepemilikan  individu adalah sebagai upaya untuk mencapai keadilan distributif secara riil. 11 Selain itu, kepemilikan individu juga bertujuan untuk menjaga keseimbangan dalam masalah  ekonomi  dan  ini  merupakan  salah  satu  hukum  Allah  Swt. ( sunnatullah )  bahwa  tidak  semua  manusia  diberi  rezeki  yang  sama, sebagaimana firman Allah Swt.:
                                                                                                
                                                                   
Dan  Allah  melebihkan  sebahagian  kamu  dari  sebagian  yang  lain  dalam  hal rezki,  tetapi  orang-orang  yang  dilebihkan  (rezkinya  itu)  tidak  mau memberikan  rezki  mereka  kepada  budak-budak  yang  mereka  miliki,  agar mereka  sama  (merasakan)  rezki  itu.  Maka  mengapa  mereka  mengingkari nikmat Allah?. 12
Perbedaan rezeki yang Allah Swt. jelaskan melalui ayat ini merupakan nilai  keadilan  yang  berdasarkan  atas  hasil  kerja  masing-masing.  Dengan
8 Hadis ini merupakan bagian dari khutbah Rasulullah  saw. pada haji Wada’ dengan matan yang cukup panjang.
9 Muhammad Rawwas Qal’ahji, Mabahits fi al-Iqtshad al-Islamy min Ushulihi al-Fiqhiyyah (Beirut: Dar an-Nafais, cet, 4, 1420 H-2000 M), hlm. 103.
10 Elis Mediawati, “Harta Dalam Islam”,  diunduh pada tanggal 10 Oktober 2012.
11 Syed  Nawab  Haider Naqvi, Islam,  Economics,  and  Society , terj. M.  Saiful  Anam  dan Muhammad Ufuqul Mubin, Menggagas Ilmu Ekonomi Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. I, 2003), hlm. 145. 12 QS. an-Nahl [17]: 71.
demikian  akan  tercipta  sebuah  keseimbangan  dalam  kehidupan  manusia. Pengabaian  terhadap  kepemilikan  individu  sama  artinya  mengabaikan  hasil kerja individu dalam usahanya memperoleh harta.

## Konsep Kepemilikan Individu Menurut Beberapa Aliran Ekonomi
Kepemilikan  individu  yang  tidak  terbatas  merupakan  dasar kapitalisme  yang  tidak  luput  dari  kecaman  bahkan  dituntut  untuk bertanggung  jawab  atas  kesenjangan  pembagian  kekayaan  dan  pendapatan secara  mencolok.  Kepemilikan  individu  yang  tanpa  batas  ini  telah  membuat yang  kaya  semakin  kaya  dan  yang  miskin  semakin  miskin. Dalam  aliran ini terjadi  kedaulatan  konsumen,  kelaliman  sistem  harga  dan  pengejaran keuntungan semata.
Secara  psikologik  sistem  ini  tidak  memadai  karena  sebagian  besar mengundang  ketakutan,  dan  mencegah  terjadinya  sifat-sifat  menuju  ke penghidupan  yang  lebih  baik.  Secara  moral,  sistem  ini  kurang  memadai, karena  memberi  hak  kepada  orang-orang  yang  tidak  berbuat  apa-apa  untuk memperoleh harta yang lebih banyak.  Sedangkan secara ekonomi, sistem ini tidak bisa mendistribusikan kekayaan yang diperlukan bagi hidup yang benar kepada mereka yang tergantung pada prosesnya. 13
Aliran  komunisme  yang  mengatur  kepemilikan  atas  dasar kolektivitisme atau segala sesuatunya adalah milik negara telah menyebabkan hilangnya  kepemilikan  individu.  Walaupun  perencanaan  bersifat  totaliter yang  digunakan  dalam  konsep  hak  milik  kolektif  dapat  membantu  untuk meniadakan  pengangguran,  distribusi  yang  tidak  adil,  dan  banyak kekurangan-kekurangan  yang  lain,  tetapi  hal  ini  tidak  bebas  dari keterbatasan-keterbatasan  tertentu  yang  bersifat  serius,  yaitu  mengenai  soal insentif  dan  soal  kebebasan  pribadi.  Dalam  aliran  komunisme,  jalur perkembangan  ekonomi  yang  sebenarnya  telah  membuat  manusia  menjadi mesin produksi. 14
Konsep  kepemilikan  dalam  Islam  jelas  berbeda  dengan  kapitalisme dan  komunisme,  karena  tidak  satupun  dari  keduanya  itu  berhasil  dalam menempatkan  individu  selaras  dengan  kedudukan  sosialnya.  Islam memberikan  keseimbangan  antara  hal-hal  berlawanan  yang  terlalu  dilebih-
13 Moh. As’udi, Akuntansi Syariah, hlm. 46. 14 Ibid.
lebihkan oleh kapitalisme dan komunisme. Tidak hanya mengakui hak milik individu tetapi juga menjamin pendistribusian kekayaan yang seluas-luasnya dan  paling  bermanfaat  melalui  lembaga-lembaga  yang  didirikannya,  dan melalui peringatan-peringatan moral.

## Sebab-Sebab Terjadinya Kepemilikan Individu Dalam Islam
Halalnya  kepemilikan  individu  tidak  lantas  membuat  individu memiliki kebebasan untuk memiliki apa saja yang diinginkannya. Islam telah mengatur  serta  memberi  batasan-batasan  bagi  terjadinya  kepemilikan individu melalui dua cara: 15
1. Bekerja  keras  dengan  cara  membuka  lahan  yang  mati  atau  tidak bertuan.  Rasulullah  Saw.  memberikan  batas  waktu  kepemilikan selama tiga tahun. Apabila setelah tanah mati itu dibuka dan ditanami selama  tiga  tahun  maka  tanah  tersebut  menjadi  miliknya,  sedangkan apabila setelah dibuka tidak ditanami dalam jangka waktu  tiga tahun maka tanah tersebut dapat diambil alih oleh orang lain.
2. Pewarisan  dan  akad  pemindahan  hak  milik  seperti  penjualan,  hibah, wasiat, dan transaksi-transaksi lain yang dibenarkan syari’at Islam.
Menurut  Muhammad  Rawwas  Qal’ahji  terdapat  tiga  sebab  bagi terjadinya kepemilikan individu, yaitu.: 16
1. Kepemilikan yang telah ditetapkan oleh Allah  Swt.. Allah Swt. adalah pemilik  harta  yang  sesungguhnya,  sedangkan  manusia  memilki  hak untuk  memanfaatnya  selama  hidupnya.  Maka  setelah  kematian manusia, harta tersebut kembali kepada pemiliknya yang hakiki  yaitu Allah Swt. dan Allah pulalah yang akan memberinya kepada siapa saja yang  dikehendaki  yaitu  dengan  jalan  pewarisan  kepada  ahli  waris yang  memiliki  hak  atas  harta  tersebut.  Dengan  demikian  ahli  waris yang  mendapatkan  harta  warisan  berhak  atas  kepemilikan  individu disebabkan ketetapan Allah tanpa dikurangi sedikitpun dari haknya.
2. Kepemilikan  yang  disebabkan  oleh  penguasaan  atas  sesuatu  yang dibolehkan. Adapun yang dimaksud dengan sesuatu yang dibolehkan adalah  sesuatu  yang  pada  mulanya  merupakan  milik  umum  yang
15 Mujahidin, Ekonomi , hlm. 31. 16 Qal’ahji, Mabahits fi al-Iqtshad, hlm. 103-104.
kemudian boleh dirubah menjadi milik individu. Diantara penguasaan yang  dibolehkan  adalah:  berburu,  mengambil  rumput,  mengambil kayu bakar dan menghidupkan tanah yang tidak bertuan (tanah mati) yang tidak dimanfaatkan sehingga menjadi hak negara. Dalam hal ini Umar  bin  Khattab  dan  Imam  Malik  berpendapat  bahwa  tanah  yang dikuasai  oleh  seseorang  dan  tidak  dimanfaatkan  selama  tiga  tahun maka tanah tersebut dianggap tidak bertuan.
3. Kepemilikan  yang  disebabkan  oleh  terjadinya  akad.  Terdapat  dua macam akad dalam hal ini. 17
a. Akad tabarru’ , 18 yaitu  kepemilikan  yang  tidak  mewajibkan adanya  ganti  rugi,  seperti  halnya  kepemilikan  yang  terjadi karena pemberian sedekah, wasiat, dan pinjaman .
b. Akad  barter, 19 yaitu  kepemilikan  yang  terjadi  karena  adanya proses  tukar  menukar  barang  yang  memiliki  kesamaan,  baik kesamaan  secara  fisik  maupun  nilai.  Diantara  contoh  akad barter  adalah  jual  beli  dengan  segala  bentuknya, ijarah, wakalah 20 dan lain-lain.

## Ketentuan Syaria’t Tentang Kep emilikan Individu
Islam  sebagai  sebagai  agama  telah  mengatur  semua  hal  untuk kepentingan dan kelangsungan kehidupan manusia termasuk dalam masalah kepemilikan.  Berikut  ini  rangkuman  delapan  ketentuan  syari’at  Islam  yang mengatur kepemilikan individu sebagaimana dipaparkan secara luas oleh M. Abdul Mannan, dalam bukunya Teori dan Praktek Ekonomi Islam . 21
17 Ibid.
18 Tabarru’ berarti kebajikan, derma dan sedekah.
19 Barter:  Perdagangan  dengan  saling  tukar  barang.  Lihat:  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, hlm. 142.
20 Ijarah berarti  sewa  menyewa;  yaitu  pemindahan  hak  guna  (manfaat)  atas  suatu barang  atau  jasa  dalam  waktu  tertentu  melalui  pembayaran  sewa  atau  upah  tanpa  diikuti pemindahan  kapemilikan  barang  itu  sendiri.  Sedangkan wakalah berarti  perwakilan, penyerahan,  pendelegasian,  atau  pemberian  mandat;  yaitu  akad  pelimpahan  kekuasaan  oleh satu  pihak  kepada  pihak  lain  dalam  hal-hal  yang  boleh  diwakilkan.  Lihat:  Ahmad  Subagyo, Kamus Istilah Ekonomi Islam (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009), hlm. 161 dan 463. 21 M. Abdul Mannan, Islamic Economics: Theory and Practice , terj. M. Nastangin, Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 63-75.
1. Pemanfaatan  kekayaan  dengan  membolehkan  kepemilikan  yang bertujuan  untuk  digunakan  atau  dimanfaatkan  dalam  rangka meningkatkan  produktivitas  dan  kesejahteraan.  Kekayaan  atau sumber  daya  yang  tidak  digunakan  merupakan  suatu  hal  mubadzir dan merugikan pemilik maupun masyarakat secara keseluruhan, maka negara  dapat  turun  tangan  dan  mengolah  sumber  daya  tersebut. Ketentuan terhadap pemanfaatan kekayaan secara terus menerus juga berlaku bagi cara memanfaatkannya. Ajaran Islam menghendaki agar siapapun  yang  melakukan  suatu  tugas  harus  melakukannya  dengan cara yang sebaik mungkin. Jika si pemilik menggunakan kekayaannya dengan  boros  dan  tidak  produktif  atau  jika  seseorang  memusatkan usahanya  untuk  mendapatkan  kekayaan  dengan  suatu  cara  tertentu dan mengabaikan cara lainnya seperti industri atau penanaman modal, atau  jika  pemusatan  kekayaan  hanya  di  tangan  sebagian  kecil  orang sehingga  merugikan  masyarakat  secara  keseluruhan,  maka  negara dapat berhak turun tangan untuk menjaga keseimbangan kepentingan dan  kegiatan  perekonomian.  Islam  tidak  hanya  menghendaki pertumbuhan perekonomian yang berimbang, tetapi juga
perindustrian  dan  kekayaan  yang  berimbang.  Tujuan  sistem perekonomian  Islam  adalah  untuk  melakukan  pembagian  kekayaan yang  seluas-luasnya,  dan  paling  bermanfaat,  melalui  lembaga  yang didirikannya, dan melalui dorongan moral.
2. Pembayaran zakat yang sebanding dengan kekayaan yang dimilikinya atau  sesuai  dengan  ketentuan  nisabnya.  Semangat  perintah  zakat adalah  untuk  menciptakan  kehidupan sosial  yang  lebih  baik,  dimana terdapat  jaminan  adanya  distribusi  kesejahteraan  dari  masyarakat kaya kepada yang kurang mampu.
3. Penggunaan  yang  bermanfaat  yang  menekankan  pada  penggunaan sumber  daya  di  jalan  Allah  Swt.,  yakni  semua  kegiatan  yang bermanfaat  bagi  masyarakat  secara  keseluruhan  serta  mendatangkan kemakmuran  dan  kesejahteraan.  Ketentuan  ini  tercantum  dalam Alquran:
                                                                                                      
                                                               
Perumpamaan  (nafkah  yang  dikeluarkan  oleh)  orang-orang  yang menafkahkan  hartanya  di  jalan  Allah  adalah  serupa  dengan  sebutir  benih yang  menumbuhkan  tujuh  bulir,  pada  tiap-tiap  bulir  seratus  biji.  Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui. 22
                                                                                           
                                                                                            
          
Bukanlah  kewajibanmu menjadikan mereka mendapat  petunjuk,  akan  tetapi Allah-lah  yang memberi petunjuk  (memberi taufiq)  siapa  yang  dikehendaki- Nya.  dan  apa  saja  harta  yang  baik  yang  kamu  nafkahkan  (di  jalan  Allah), Maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan  karena mencari  keridhaan  Allah.  dan apa saja  harta  yang baik  yang  kamu  nafkahkan,  niscaya  kamu  akan  diberi  pahalanya  dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan). 23
                                                                                                   
                                  
Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi  dan  terang-terangan,  Maka  mereka  mendapat  pahala  di  sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. 24
4. Pengunaan  yang  tidak  merugikan.  Dalam  ketentuan  syari’at  ini kepemilikan  mutlak  atas segala-galanya  ada pada  Allah  Swt.,  namun setiap  individu,  kaya  atau  miskin,  mempunyai  hak  untuk mengunakannya.
5. Pemilikan  yang  sah,  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Alquran  berikut ini:
22 QS. al-Baqarah [2] : 261.
23 QS. al-Baqarah [2] : 272.
24 QS. al-Baqarah [2] : 274.
107 – Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor
                                                                                                    
                                                                   
Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  saling  memakan  harta sesamamu  dengan  jalan  yang  batil,  kecuali  dengan  jalan  perniagaan  yang Berlaku  dengan  suka  sama-suka  di  antara  kamu.  dan  janganlah  kamu membunuh  dirimu;  Sesungguhnya  Allah  adalah  Maha  Penyayang kepadamu. 25
Semua  tindakan  untuk  memperoleh  harta  benda  dengan  cara-cara melawan  hukum  (curang)  dilarang,  karena  hal-hal  ini  pada  akhirnya akan merusak masyarakat dan bangsa.
6. Pengunaan berimbang dengan mengacu pada Alquran:
                                                                                                   
Artinya: Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. 26
                                                                                                                       
                                                                                                              
                                                                                                                                                                             
Sembahlah  Allah  dan  janganlah  kamu  mempersekutukan-Nya  dengan sesuatupun.  dan  berbuat  baiklah  kepada  dua  orang  ibu-bapa,  karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh,  dan  teman  sejawat,  Ibnu  sabil  dan  hamba  sahayamu.  Sesungguhnya Allah  tidak  menyukai  orang-orang  yang  sombong  dan  membangga- banggakan  diri.  (Yaitu)  orang-orang  yang  kikir,  dan  menyuruh  orang  lain berbuat kikir, dan Menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya
25 QS. an-Nisa [4] : 29.
26 QS. al-Israa’ [17] : 29.
kepada mereka. dan  Kami  telah menyediakan  untuk orang-orang  kafir  siksa yang menghinakan. 27
Dengan  cara  ini,  Islam  mempertahankan  keseimbangan  dalam mengunakan  harta  benda.  Harta  benda  yang  diperoleh  secara  sah menurut  hukum  merupakan  kemurahan  hati  Allah  Swt.  yang disediakan oleh-Nya untuk keperluan hidup manusia.
7. Pemanfaatan  sesuai  hak  dengan  menekankan  pada  pengunaan  harta benda  dengan  menjamin  manfaatnya  bagi  pemilik.  Harus  diakui bahwa dalam praktiknya orang memanfaatkan harta atau sumber daya mereka  untuk  kepentingan  pribadi  dengan  mengesampingkan kepentingan yang lebih luas bagi masyarakat.
8. Kepentingan  kehidupan  dengan  mempraktikkan  hukum  waris  Islam. Persoalan  pengawasan  dan  pembagian  harta  tidak  timbul  setelah kematian  pemiliknya,  maka  kepentingan  bagi  mereka  yang  masih hidup harus terjamin dengan praktik ini.
9. Islam  tidak  membatasi  individu  untuk  memiliki  harta,  baik  dalam jumlah  sedikit  maupun  banyak.  Namun  Islam  menekankan pentingnya  ketaqwaan  agar  harta  tersebut  menjadi  berkah  dan memiliki  nilai  di  hadapan  Allah  Swt..  Dalam  hal  ini  Rasulullah  Saw. bersabda:
َمَّلَسَو يهْيَلَع َُّللَّا ىَّلَص يَّللَّا ُلوُسَر َلاَق
:
ََّللَّا ىَقَّ تا ْنَميل ُةَّحي صلاَو َّلَجَو َّزَع ََّللَّا ىَقَّ تا ْنَميل  َنَيغْليبِ َسَْبَ  َلَ يمَعي نلا ْنيم يسْفَّ نلا ُبييطَو  َنَيغْلا ْنيم ٌرْ يَخ
Rasulullah  Saw.  bersabda: Tidak  ada  masalah  dengan  kekayaan  bagi  orang yang bertaqwa. Kesehatan itu lebih baik daripada kekayaan bagi orang yang bertaqwa.  Dan  jiwa  yang  bagus  merupakan  kenikmatan.(HR.  Ahmad,  hadis nomor 22076). 28

## Pengaturan Kepemilikan Individu oleh Negara
Fungsi negara tidak hanya sekedar menciptakan stabilitas politik dan keamanan,  namun  juga  merambah  dalam  kehidupan  sosial,  ekonomi  dan
27 QS. an-Nisa [4] : 36-37.
28 Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ahmad, hadis nomor 22144 dan Ibnu Majah, hadis nomor 2132 yang merupakan hadis mursal.
akhlak  masyarakat,  merealisasikan  kehidupan  yang  seimbang  antara kebutuhan  materi  dan  ruhani,  menegakkan  keadilan  secara  egaliter,  dan memberikan perlakuan persamaan yang proporsional.
Walaupun  Islam  memberi  individu  hak  untuk  memiliki  kekayaan, namun negara memiliki hak intervensi untuk mengatur kepemilikan individu. Ibn Taimiyah menyatakan: “manusia memiliki kekuasaan dan hak atas harta yang  dimiliki.  Negara  tidak  memiliki  hak  untuk  mengambil  sebagian  dari harta  mereka  tanpa  mendapatkan  persetujuan  dan  kerelaan,  kecuali  dalam kondisi tertentu yang menuntut negara untuk mengambilnya”. 29
Dalam  kondisi  tertentu,  aset  individu  boleh  disita  oleh  negara, tentunya dengan adanya pertimbangan kebutuhan dan kemaslahatan publik, baik  dari  segi  ekonomi,  budaya  dan  sosial.  Dalam  kondisi  darurat,  atau mendesaknya  kebutuhan  masyarakat  atas  suatu  komoditi,  negara  memiliki hak  intervensi  guna  merealisasikan  kebutuhan  masyarakat  banyak. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, seorang lelaki memiliki pohon yang dahan dan  rantingnya  berada  diperkebunan  orang  lain,  dan  orang  ini  merasa terganggu  dengan  ranting  pohon  tersebut.  Kemudian,  ia  melaporkan persoalan ini kepada Rasulullah Saw.. Rasulullah Saw. memerintahkan untuk memberikan  kompensasi,  namun  pemilik  pohon  menolaknya.  Kemudian Rasulullah  Saw.  meminta  izin  kepada  pemiliknya  untuk  memotong  dahan dan  ranting  tersebut.  Dan  Rasulullah  Saw.  bersabda:  “ sesungguhnya  kamu adalah orang yang menimbulkan kemudharatan.” 30
Jika  Islam  memberikan  hak  kepada  negara  untuk  memangkas kepemilikan  individu  (nasionalisasi)  demi  kemaslahatan  orang  lain,  hal  ini bisa  digunakan  sebagai  analog (qiyas) atas  persoalan  lain.  Negara  berhak melakukan  nasionalisasi  atas  aset  individu  yang  menjadi  kebutuhan masyarakat  umum,  dalam  kondisi  darurat.  Tentunya,  dengan  adanya kompensasi  yang  layak,  baik  dengan  transaksi  jual  beli  atau  sewa  sesuai dengan  kebutuhan.  Hak  intervensi  negara  dalam  hal  ini,  berhubungan  erat dengan azas dan konsep dasar syariah sebagai berikut: 31
29 Ahmad  Ibrahim  Abu  Sinn, Al-Idarah  fi  al-Islam, terj.  Dimyauddin  Djuwaini, Manajemen  Syariah:  Sebuah  Kajian  Historis  dan  Kontemporer (Jakarta:  PT.  RajaGrafindo  Persada, 2008), hlm. 23-24.
30 Ibid. 31 Ibid.
1. Tetap  menjaga  kebebasan  individu,  terutama  terkait  dengan  hak-hak transendental yang berhubungan langsung dengan Allah Swt..
2. Memerhatikan kemaslahatan umum, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pokok atas barang dan jasa.
3. Konsen  untuk  menegakkan  keadilan  yang  dibangun  atas  persamaan hak setiap individu dan disatukan dengan akidah Islamiyah.

## Keistimewaan Sistem Pemilikan Dalam Islam
Sistem kepemilikan dalam Islam memiliki perbedaan yang sangat jelas bila  dibandingkan  dengan  aliran  kapitalisme  dan  komunisme.  Said  Hawwa dalam  karyanya Al-Islam memaparkan  beberapa  keistimewaan  sistem kepemilikan dalam Islam, sebagai berikut: 32
1. Tidak  membolehkan  modal  mengeksploitasi  manusia yang  modal itu selalu dalam posisi untung dan tidak siap menanggung kerugian.
2. Tidak  membolehkan  seseorang  meraup  keuntungan  dengan  cara memanfaatkan keterpaksaan dan kebutuhan orang lain.
3. Tidak memperbolehkan permainan dalam kehidupan ekonomi dengan cara  memonopoli  atau  membuat  kesepakatan-kesepakatan  yang merugikan umum.
4. Tidak  memperbolehkan  eksploitasi  hawa  nafsu  seseorang  untuk memperoleh keuntungan.
5. Mendistribusikan  kekayaan  yang  sangat  besar  terlebih  dahulu  secara fitri  dengan  menetapkan  cara-cara  kepemilikan  yang  sah, menempatkan hak-hak dalam harta dan mengembalikan hak milik itu kepada  orang  banyak  lewat  sistem  pewarisan  dengan  segala  elemen terkait.
6. Memberdayakan  energi  setiap  orang  dalam  bentuk  yang  toleran menuju  produksi  dan  tidak  mengizinkan  kepada  seseorang memperoleh harta dengan cara yang tidak benar-benar produktif.
32 Said  Hawwa, Al-Islam, terj.  Abdul  Hayyi  al-Kattani,  Arif  Chasanul  Muna  dan Sulaiman Mapiase, Al-Islam (Jakarta: Gema Insani, cet. I, 2004), hlm. 569-570.
7. Meletakkan  kekayaan  yang  banyak  di  tangan  setiap  tingkatan  umat. Dengan  demikian,  gerak  ekonomi  dapat  tetap  dinamis  secara berkesinambungan.
8. Berlandaskan pada asas yang adil secara mutlak.
9. Setiap aspek dalam sistem ini membawa pesan rasional.

## Penutup
Ajaran  Islam,  melalui  Alquran  maupun  hadis  secara  tegas  mengatur ketentuan  tentang  kepemilikan,  baik  kepemilikan  umum,  individu  maupun negara.  Kepemilikan  individu  adalah  kepemilikan  yang  khusus  diberikan kepada seseorang atas sesuatu benda sehingga memungkinkan baginya untuk menggunakan dengan beberapa ketentuan dan menghalangi orang lain untuk memanfaatkannya.  Secara  hukum  individu  berhak  untuk  memiliki, menikmati,  dan  memindahtangankan  kekayaan  yang  diakui  dan  dipelihara dalam  Islam,  akan  tetapi  individu  juga  memiliki  kewajiban  moral  untuk menyedekahkan  hartanya,  karena  kekayaannya  juga  merupakan  hak  dari sebagian masyarakat. Kebolehan kepemilikan individu adalah sebagai upaya untuk  mencapai  keadilan  distributif  secara  riil,  dan  menjaga  keseimbangan dalam masalah ekonomi.
Konsep  kepemilikan  individu  dalam  Islam  berbeda  dengan kapitalisme dan komunisme, karena Islam memberikan keseimbangan antara hal-hal  berlawanan  yang  terlalu  dilebih-lebihkan  oleh  kapitalisme  dan komunisme.  Tidak  hanya  mengakui  hak  milik  individu  tetapi  sistem  Islam juga  menjamin  pendistribusian  kekayaan  yang  seluas-luasnya  dan  paling bermanfaat  melalui  lembaga-lembaga  yang  didirikannya,  dan  melalui peringatan-peringatan  moral.    Beberapa  sebab  terjadinya  kepemilikan individu dalam Islam adalah: Bekerja keras, pewarisan, karena ketetapan dari Allah  Swt.,  karena  penguasaan  atas  sesuatu  yang  dibolehkan,    dan  karena terjadinya  akad  yang  dibolehkan  oleh  syari’at. Sembilan  ketentuan  syaria’t tentang  kepemilikan  individu  adalah:  Pemanfaatan  kekayaan,  pembayaran zakat,  pengunaan  yang  bermanfaat,  pengunaan  yang  tidak  merugikan, pemilikan  yang  sah,  pengunaan  berimbang,  pemanfaatan  sesuai  hak, penggunaan  untuk  kepentingan  kehidupan  dan  tidak  terbatasnya  jumlah harta  yang  boleh  dimiliki, sembari  disertai  dengan  ketaqwaan  kepada  Allah Swt..
Negara  berperan  untuk  menciptakan  stabilitas  politik,  keamanan, ekonomi,  membina    akhlak  masyarakat,  merealisasikan  kehidupan  yang seimbang  antara  kebutuhan  materi  dan  ruhani, menegakkan  keadilan  secara egaliter,  serta  memberikan  perlakuan  persamaan  yang  proporsional. Walaupun  Islam  memberi  individu  hak  untuk  memiliki  kekayaan,  namun negara memiliki hak intervensi untuk mengatur kepemilikan individu dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh syari’at Islam.

## Pustaka Acuan
Alquran Digital 2007.
Hawwa, Said. Al-Islam. terj. Abdul Hayyi al-Kattani, Arif Chasanul Muna dan Sulaiman Mapiase. Al-Islam. Jakarta: Gema Insani, cet. I, 2004.
Mannan,  M.  Abdul. Islamic  Economics:  Theory  and  Practice ,  terj.  Drs.  M. Nastangin, Teori  dan  Praktek  Ekonomi  Islam. Yogyakarta:  PT.  Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
Mujahidin, Ahmad. Ekonomi Islam. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
Naqvi, Syed Nawab Haider. Islam, Economics, and Society , terj. M. Saiful Anam dan  Muhammad  Ufuqul  Mubin, Menggagas  Ilmu  Ekonomi  Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. I, 2003.
Pusat  Bahasa  Departemen  Pendidikan  Nasional. Kamus  Bahasa  Indonesia . Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
Qal’ahji, Muhammad Rawwas. Mabahits fi al-Iqtshad al-Islamy min Ushulihi al- Fiqhiyyah, Beirut: Dar an-Nafais, cet. 4, 1420 H-2000 M.
Sinn,  Ahmad  Ibrahim  Abu. Al-Idarah  fi  al-Islam, terj.  Dimyauddin  Djuwaini,
Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer . Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.
Subagyo,  Ahmad. Kamus  Istilah  Ekonomi  Islam. Jakarta:  PT.  Elex  Media Komputindo, 2009.
Triyuwono, Iwan dan Moh. As’udi. Akuntansi Syariah: Memformulasikan Konsep
Laba dalam Konteks Metafora Zakat, Jakarta: Salemba Empat, 2001. http://file.upi.edu/