## Analisis Fikih Muamalah terhadap Tukar Menukar Nomor Undian Arisan
Yohan Sah * , Eva Fauziah
Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.
*Yohansyah16@yahoo.com, eva.fauziah@unisba.ac.id
Abstract . Arisan with lottery number system is a type of arisan that uses the draw method to determine the winner of the arisan and agrees on the basis of the lottery that comes out by mutual agreement. However, the fulfillment of needs that must be met immediately makes some people try to get funding sources quickly, and of course in ways that are easier to go. The practice of exchanging arisan lottery numbers by PKK Kelurahan Cikawao  Village  is  one  way  to  be  able  to  meet  their  needs.  This  study  aims  to  determine  the  practice  of exchanging arisan lottery numbers in Cikawao Village and to know the muamalah fiqh review of arisan lottery exchange  numbers.  This  type  of  research  is  field  research  (field  reseach)  which  is  a  type  of  research  by collecting data at the place of the research problem. In this study using the method of observation, interviews, and literature study. After it is collected, processed and analyzed so that a conclusion can be drawn. From the results  of  research  the  practice  of  exchanging  the  social  gathering  numbers  in  terms  of  the  contract  is  not justified based on the review of muamalah fiqh, because in the practice of exchanging, there is an agreement on overpayment at the time of the contract and this is called the practice of usury, so the practice of swapping lottery numbers This social gathering is forbidden / canceled.

## Keywords: Arisan, qard, Buy and Sale
Abstrak. Arisan dengan sistem nomor undian adalah suatu jenis arisan yang menggunakan metode pengundian untuk  menetapkan pemenang arisan dan menyepakatinya berdasarkan undian  yang keluar  atas kesepakatan bersama. Akan  tetapi, adanya  pemenuhan  kebutuhan yang  harus  segera dipenuhi membuat sebagian orang berusahan untuk mendapatkan sumber dana dengan cepat, dan tentu saja dengan cara yang lebih mudah untuk ditempuh.  Praktik  tukar  menukar  nomor  undian  arisan  oleh  ibu-ibu  PKK  Kelurahan  Cikawao  inilah  yang menjadi  salah  satu  cara  untuk  dapat  memenuhi  kebutuhannya.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui praktik  tukar  menukar  nomor  undian  arisan  di  Kelurahan  Cikawao  dan  untuk  mengetahui  tinjauan  fikih muamalah terhadap tukar menukar nomor undian arisan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reseach) yaitu jenis penelitian dengan cara mengumpulkan data di tempat terjadinya permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan studi pustaka. Setelah itu dikumpulkan, diolah  dan  dianalisis  sehingga  dapat  ditarik  suatu  kesimpulan.  Dari  hasil  penelitian  Praktik  tukar-menukar nomor arisan tersebut dari segi akadnya tidak dibenarkan berdasarkan tinjauan fikih muamalah, karena dalam praktik  tukar-menukar  tersebut,  terdapat  kesepakatan  kelebihan  pembayaran  pada  saat  akad  dan  hal  ini dinamakan  dengan  praktik  riba,  sehingga  praktik  tukar-menukar  nomor  undian  arisan  ini  hukumnya haram/batal.
Kata Kunci: Arisan, qard, jual beli

## A. Pendahuluan
Muamalah  merupakan  suatu  kegiatan  yang  terjadi  karena  adanya  interaksi  antar  sesama manusia. Hal ini dilakukan dengan adanya pemutaran harta, baik dengan cara tukar  menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, dan sebagainya. Seiring perkembangan zaman, aktivitas muamalah di dalam masyarakat telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Fenomena sosial dalam bermuamalah  yang dimaksud dapat ditandai bahwa aktivitas tersebut  belum pernah ada pada masa Rasulullah saw.
Arisan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang dengan adanya penyerahan  sejumlah  harta  dalam  bentuk  utang  piutang  yang  dilakukan  secara  berkala. Maksudnya,  arisan  diberlakukan  dengan  masa  atau  waktu  yang  telah  ditetapkan  untuk memperoleh pemenang arisan  pada periode tertentu.  Salah satu bentuk  arisan  yang terjadi  di Kecamatan Lengkong, Kelurahan Cikawao, Kota Bandung yaitu tukar menukar nomor arisan. Adapun  pelaksanaan  dari  arisan  ini  pesertanya  terdiri  dari  ibu-ibu  PKK  (Pemberdayaan Kesejahteraan  Keluarga)  yang  melakukan  pengundian  arisan  2  minggu  sekali.  Objek  yang diariskan itu uang beserta sembako dimana uang arisan itu disetor setiap 1 bulan sekali dengan nominal 300 ribu untuk jangka waktu 1 tahun. Hal yang menarik dari arisan tersebut dan yang menjadi catatan peneliti banyak sekali ibu-ibu PKK yang saling menukarkan nomor arisan baik karena  kebutuhan  yang  mendesak  atau  karena  iming-iming  memperoleh  uang  lebih.  Sebab apabila  ada  yang  mau  menukarkan  nomor  arisan  terakhir  dengan  nomor  arisan  awal  biaya tukaran nomor arisan sebesar 300 Ribu. Jadi biaya tersebut diwajibkan kepada penukar arisan dengan nomor terakhir dan diberikan kepada pemilik nomor arisan di awal. Jadi arisan ini bukan hanya sebatas menolong tapi ada unsur lain yang ingin didapat dari pemilik nomor terakhir.
Hal diatas berbanding terbalik dengan prinsip syariah. Dimana apabila terjadi kelebihan, hal tersebut tergolong ke dalam riba dan dapat merusak akad dikarenakan ada syarat yang tidak sejalan  dengan  prinsip  syariah.  Dengan  melakukan  pemberian  keuntungan  kepada  pemberi pinjaman  yang  telah  disyaratkan  sebelumnya.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  Untuk mengetahui  praktik  tukar  menukar  nomor  undian  arisan  di  Kelurahan  Cikawao  Kecamatan Lengkong  Kota  Bandung,  dan  Untuk  mengetahui  tinjauan  fikih  muamalah  terhadap  tukar menukar nomor undian arisan di Kelurahan Cikawao,Kecamatan Lengkong Kota Bandung.

## B. Landasan Teori

## Konsep Jual Beli
Definisi  jual  beli  secara  bahasa  yaitu  memindahkan  hak  milik  terhadap  benda  dengan  akad saling mengganti. Landasan jual beli telah dijelaskan dalam al-qur’an dan hadist sebagai berikut
اَب ِّ رلا َم َّرَح َو َعْيَبْلا ُ َّاللَّ َّلَحَأ َو
“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S Al-Baqarah [2]: 275)
الله لوسر لاق لوقي ايلع تعمس لاق ينادمهلا ةرامع نع بعصم نب راوس أبنأ ةزمح نب صفح انثدح : ملس و هيلع الله ىلص ُهَف ,ًةَعَفْنَم  َّرَج  ٍض ْرَق ُّلُك
اًب ِّر  َو “Telah menceritakan kepada kami Abu Hurairah dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa  sallam  bersabda:  ‘Bahwa  Nabi  Allah  Daud  ‘alaihissallam  tidak  memakan makanan kecuali hasil usahanya sendiri.” (HR. Bukhari No. 1931)
Menurut  jumhur  ulama,  rukun  jual  beli  itu  ada  empat,  yaitu:  1.  Adanya  orang  yang berakad atau aqidain , yakni penjual dan pembeli; 2. Adanya shighat (ijab dan kabul); 3. Adanya ma’qud ‘alaih (objek/barang yang diperjualbelikan). Sedangkan syarat dalam jual beli adalah: 1. Saling rela antara kedua belah pihak; 2) Pihak-pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu  bertindak  menurut  hukum  ( mukallaf );  3)  Harta  yang  menjadi  objek  transaksi  telah dimiliki  sebelumnya  oleh  kedua  pihak;  4)  Objek  transaksi  adalah  barang  yang  dibolehkan agama;  5)  Objek  akad  harus  dapat  diserahkan  secepat  mungkin  setelah  akad  berlangsung;  6) Objek akad harus jelas dan dikenali oleh pihak aqid ; 7) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya

## QARDH
Menurut Dr. Wahbah al-Zuhaili, qardh secara etimologis adalah sebagai berikut:
ِّرَتْقُـملْا ِّلاَم  ْنِّم ٌةَعْطِّق ُهَّنَ ِّلِ اًض ْرَق  ِّض ِّرَتْقُمْلِّل ُع ْوُفْدَمْلا ُلاَمْلا َيِّ مُس َو ُعْطَقلا : ًةَغُل  ُض ْرَقلا ِّل ْوُعْفَمْلِّل ًةَي ِّمْسَت  ِّض ُفَلَّسلا اًضْيَأ ىَّمَسُي َو  ِّرَدْصَمْلا  ِّمْساِّب " Secara  Bahasa,  qardh  artinya  potongan,  dikatakan  demikian  karena  harta  yang diserahkan  kepada  orang  yang  berutang  secara  potongan  karena  orang  yang  mengutangkan memotong  dari  sebagian  harta  yang  dia  miliki.  Qardh  merupakan  bentuk  isim  mashdar, dikatakan juga dengan al-salaf”
Menurut  Pasal  20  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES),  qardh  didefinisikan sebagai penyedian dana atau tagihan antara Lembaga keuangan Syariah dengan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Adapun menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 19/DSN- MUI/IV/2001  tentang  qardh,  yang  dimaksud  dengan  qardh  adalah  pinjaman  yang  diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan.

## Konsep Arisan
Menurut  Al-Khotslan  menyebut  arisan  dengan  istilah jam’iyyah  muwaddhofin. Jam’iyyah sendiri  bermakna  perkumpulan  atau  asosiasi. Muwaddofin bermakna  para  karyawan.  Jadi jam’iyyah  muwaddhofin secara  harfiah  bermakna  perkumpulan  para  karyawan.  Hanya  saja, makna  perkumpulan  karyawan  di  Arab  telah  memiliki  makna  istilah  khusus  yang  sepadan dengan  fakta  arisan  di  Indonesia  karena  pelaku  arisan  di  sana  popular  dan  banyak  dilakukan oleh para karyawan di berbagai unit kerja.
Mayoritas  ulama  berpendapat  hukum  arisan  adalah  mubah  atau  boleh.  Ini  adalah pendapat Ar-Rozi Asy-Syafi’I di kalangan ulama terdahulu, Abdul Aziz bin Baz, Muhammad bin Al-Utsaimin, Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin, dan fatwa Hai-ah Kibar Al-Ulama di Saudi Arabia Keputusan No. 164 tanggal 26/2/1410 H.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

## Praktik Arisan di Kelurahan Cikawao Kecamatan Lengkong Kota Bandung
Pelaksanaan dari arisan ini pesertanya terdiri dari ibu-ibu PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) yang melakukan pengundian arisan 2 minggu sekali. Objek yang diariskan itu uang beserta sembako dimana uang arisan itu disetor setiap 1 bulan sekali dengan nominal 300 ribu untuk jangka waktu 1 tahun. Hal yang menarik dari arisan tersebut dan yang menjadi catatan peneliti  banyak  sekali  ibu-ibu  PKK  yang  saling  menukarkan  nomor  arisan  baik  karena kebutuhan yang mendesak atau karena iming-iming memperoleh uang lebih. Sebab apabila ada yang mau menukarkan nomor arisan terakhir dengan nomor arisan awal biaya tukaran nomor arisan sebesar 300 Ribu. Jadi biaya tersebut diwajibkan kepada penukar arisan dengan nomor terakhir dan diberikan kepada pemilik nomor arisan di awal. Jadi arisan ini bukan hanya sebatas menolong  tapi  ada  unsur  lain  yang  ingin  didapat  dari  pemilik  nomor  terakhir.  Hal  ini diasumsikan sebab di dalamnya terdapat kewajiban membayar sebesar 300 ribu kepada pemilik nomor awal.
Untuk  dapat  mempraktikkan  sistem  tukar  menukar  nomor  urut  arisan  ini,  terdapat beberapa hal yang lumrah dijadikan sebagai ketentuan, diantaranya yaitu: Pertama; Pembeli, yaitu  pihak  yang  memiliki  nomor  urut  arisan  yang  belakang  dan  ingin  membeli  nomor  urut arisan yang depan. Kedua; Penjual, yaitu pihak yang memiliki nomor urut arisan yang depan atau awal dan menjual nomor urutnya kepada pihak yang ingin mendapatkan nomor urut awal. Ketiga ; Saksi, yaitu pihak yang menyaksikan akad tukar menukar nomor urut arisan tersebut, dan biasanya dilakukan oleh ketua arisan. Untuk saksi ini tidak selamanya ada dalam transaksi, melainkan saksi bisa ada jika diperlukan saja. Maksudnya, apabila penjual dan pembeli merasa cukup dan saling percaya, juga dapat menjelaskan kepada anggota lainnya akan tindakan yang telah  dilakukan  mereka  mengenai  jual  beli  nomor  urut,  maka  saksi  dalam  hal  ini  tidak diperlukan.  Namun,  ketua  arisan  tetap  diinformasikan  agar  tidak  terjadi  kesalahpahaman. Kemudian apabila penjual dan pembeli dinilai tidak cakap dalam menginformasikan jual beli nomor arisan maka saksi sangat  diperlukan. Hal ini agar transaksi jual beli nomor arisan itu
tidak  bardampak  pada  hal  yang  negatif  bagi  anggota  lainnya  seperti  kecemburuan, kesalahpahaman, dan lain-lain.
Ketika  seorang  anggota  arisan  membutuhkan  dana  tunai  cepat,  sedangkan  nomor urutnya berada pada urutan tengah atau akhir, maka dia (sebagai calon pihak 1) akan mencari anggota lain (sebagai calon pihak 2) yang memiliki nomor urut yang lebih awal darinya untuk ditukar.  Pihak  pertama  disebut  pembeli,  sedangkan  pihak  kedua  disebut  penjual.  Biasanya pembeli  akan  mendatangi  rumah  penjual,  untuk  membicarakan  maksud  dan  tujuannya, kemudian setelah didapatkan kesepakatan, mereka pun akan menginformasikan kepada  ketua arisan,  supaya  diketahui  dan  menghindari  terjadinya  perselisihan.  Setelah  itu,  terjadilah transaksi tukar menukar nomor urut arisan antara pemenang undian arisan dengan calon pembeli nomor urut yang mengingikannya. Pada akad tersebut mereka bertransaksi dengan menetapkan besaran  nominal uang yang  harus  dibayar  oleh  pembeli.
Tinjauan  Fikih  Muamalah  Terhadap  Tukar  Menukar  Nomor  Undian  Arisan  Di  Kelurahan Cikawao
Dalam tukar  menukar no  urut undian arisan,  pihak  yang  berakad adalah: 1) Pembeli, yaitu  pihak  yang  memiliki  nomor  urut  arisan  yang  belakang  dan  ingin  membeli  nomor  urut arisan yang depan. 2) Penjual, yaitu pihak yang memiliki nomor urut arisan yang depan atau awal dan menjual nomor urutnya kepada pihak yang ingin mendapatkan nomor urut awal. 3) Saksi, yaitu pihak yang menyaksikan akad jual beli nomor urut arisan tersebut, dan biasanya dilakukan oleh ketua arisan. Untuk saksi ini tidak selamanya ada dalam transaksi, melainkan saksi bisa ada jika diperlukan saja. Maksudnya, apabila penjual dan pembeli merasa cukup dan saling  percaya,  juga  dapat  menjelaskan  kepada  anggota  lainnya  akan  tindakan  yang  telah dilakukan  mereka  mengenai jual beli nomor  urut,  maka saksi dalam  hal ini tidak diperlukan. Namun,  ketua  arisan  tetap  diberitahu  agar  tidak  terjadi  kesalahpahaman.  Kemudian  apabila penjual dan pembeli dinilai tidak cakap dalam menginformasikan jual beli nomor arisan maka saksi  di  perlukan  supaya  transaksi  jual  beli  nomor  arisan  itu  tidak  berdampak  pada  hal  yang negatif bagi anggota lainnya seperti kecemburuan, kesalahpahaman, dan lain-lain.
Para pihak tersebut melakukan transaksi dengan sukarela dan tidak adanya paksaan satu sama lain. Kemudian mereka adalah orang-orang yang namanya sudah tercantum dalam buku catatan keanggotaan arisan, sehingga identitas dan latar belakang personal lainnya sudah dapat diketahui khususnya oleh masing-masing pihak yang bersangkutan, karena untuk menghindari kemungkinan  terjadi  perselisihan  antar  mereka,  baik  itu  antar  pembeli  dan  penjual  maupun dengan anggota lainnya yang tidak terlibat, karena sudah diketahui oleh ketua arisan.
Dalam  praktik  utang-piutang  nomor  undian  arisan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat Kelurahan Cikawao, selalu mensyaratkan adanya manfaat yang akan diperoleh pemberi utang ( muqridh ).  Wujud  manfaat  yang  dimaksud  yaitu  dengan  memberi  uang  tunai  sejumlah  yang ditentukan, yaitu 300.000 rupiah kepada pemberi utang selaku pemenang undian arisan. Maka dapat disimpulkan hat tersebut jelaslah haram karena ada unsur riba di dalamnya sebagaimana telah dijelaskan diatas.
Dilihat dari sisi lain, praktik utang-piutang merupakan suatu transaksi muamalah yang di  dalamnya  terdapat  unsur  tolong-menolong.    Sebagai muqridh (orang  yang  memberikan utang),  Islam  menganjurkan  kepada  umatnya  untuk  memberikan  bantuan  kepada  orang  lain yang  membutuhkan  dengan  cara  memberi  utang.  Sedangkan  dari  sisi muqtaridh (orang  yang berutang), utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan perbuatan yang dibolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutanginya itu untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya,  dan  ia  akan  mengembalikannya  persis  seperti  yang diterimanya.
Jadi, dapat penulis simpulkan berdasarkan data lapangan dan teori teori  di atas, bahwa praktik  tukar-menukar  nomor  undian  arisan  sebagaimana  dipraktikan  oleh  kelompok  arisan masyarakat  kelurahan  Cikawao,  kecamatan  Lengkong,  kota  Bandung  lebih  tepat  dinamakan akad  utang-piutang,  bukan  akad  jual-beli.  Kemudian,  praktik  utang-piutang  nomor  undian tersebut dihukumi haram, karena didalamnya terkandung riba qardhy , yaitu disyaratkan adanya kelebihan harta dalam pengembalian utang.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan pada penelitian ini baik secara teoritis maupun analisis, akhirnya sampailah pada tahap kesimpulan. Pada bagian kesimpulan ini, ada beberapa hal  yang  menurut  penulis  anggap  penting  untuk  dijadikan  suatu  konklusi  dari  pembahasan mengenai  praktik  tukar  menukar  nomor  undian  arisan  di  Kelurahan  Cikawao  Kecamatan Lengkong Kota Bandung, diantaranya yaitu:
1. Arisan dengan sistem nomor undian adalah suatu jenis arisan yang menggunakan metode pengundian  untuk  menetapkan  pemenang.  Akad  yang  digunakan  dalam  praktik tukar- menukar nomor undian arisan adalah akad utang-piutang, bukan jual beli. Hukum dasar arisan seharusnya menggunakan akad utang-piutang, dan bukan menggunakan akad jual beli.
2. Praktik  pertukaran  nomor  undian  arisan  dengan  penambahan  uang  Rp.  300.000  yang dilakukan oleh Ibu-Ibu PKK Kelurahan Cikawao Kecamatan Lengkong Kota Bandung, dalam tinjuan fikih muamalah adalah haram, karena di dalamnya terdapat kesepakatan adanya kelebihan uang pembayaran. Penambahan ini tergolong kepada bentuk transaksi riba ke dalam riba qardhy, yaitu disyaratkan adanya kelebihan harta dalam pengembalian utang, dimana pihak pengutang (muqtaridh) memberikan sejumlah uang kepada pihak pemberi utang (muqridh), dengan cara memotong uang tunai yang diterima muqtaridh dari muqridh.

## E. Saran
Dari  hasil  penelitian  ini  penulis  berharap  dapat  bermanfaat,  khususnya  bagi  penulis  pribadi, maupun  bagi  pihakpihak  yang  bersangkutan  dan  para  pembaca.  Kemudian  berdasarkan penelaahan yang telah penulis lakukan secara mendalam, ada beberapa hal yang dapat penulis sampaikan sebagai suatu saran, yaitu:
1. Bagi  Ibu-Ibu  PKK  Kelurahan  Cikawao  Kecamatan  Lengkong  Kota  Bandung  yang melakukan arisan dengan sistem nomor undian agar tidak melakukan praktik jual beli atau  penambahan  pembayaran  atas  pertukaran  nomor  undian  arisan  walaupun  ada kesepakatan kelebihan pembayaran pada saat akad sebagaimana biasa dilakukan. Karena hal ini adalah perbuatan yang haram mengingat di dalamnya terkandung unsur riba yang dilarang dan tidak dibenarkan dalam syariat Islam.
2. Bagi pemerintah Kelurahan Cikawao Kecamatan Lengkong Kota Bandung, hendaknya dapat menyediakan dana talangan yang dikhususkan untuk warganya dengan syarat tidak ada kelebihan dana pengembalian yang diperjanjikan. Dana talangan itu bisa berasal dari dana swadaya masyarakat yang dikumpulkan secara periodik, untuk digunakan manakala terdapat warga yang membutuhkan. Dan ini bisa dilakukan dengan mudah dengan sistem yang mudah dan tentunya dengan pengawasan yang baik

## Daftar Pustaka
[1]. Abu Abdullah Ahmad Ibn  Muhammad  Ibn Hanbal Ibn Hilal Ibn Asad  al-Syaibani, (2001) Musnad  al-Imam  Ahmad  Ibn  Hanbal,  (Tahqiq:  Syu’aib  al-Arnauth),  Muasasah  al- Risalah, Beirut, Juz. XXVIII.
[2]. Adam, Panji. (2018). Fikih Muamalah Adabiyyah. Jakarta: Bandung: PT Refika Aditama.
[3]. Adam, Panji. (2018). Fikih Muamalah Maliyyah. Jakarta: Bandung: PT Refika Aditama.
[4]. Aziz, Abdul, M.A. (2010). Fiqh Muamalah; Sistem Transaksi dalam Islam. Jakarta: Amzah.
[5]. Az-Zuhaili,Wahbah. (2011). Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jakarta: Gema Insani.
[6]. Data Tahun 2019. Kelurahan Cikawao. Kecamatan lengkong. Kota Bandung.
[7]. Departemen  Pendidikan  Nasional.  (2008).  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia.  akarta:  Pusat Bahasa.
[8]. Djuwaini dan Dimyauddin, (2008). Fiqh Mu’amalah, Jakarta: Pustaka Pelajar.
[9]. Djuwaini dan Dimyauddin. (2002). Pengantar Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
[10]. Dzajuli,  A.  (2007).  Kaidah-Kaidah  Fiqh,Kaidah  Hukum  Islam  dalam  Menyelesaikan Masalah yang Praktis. Jakarta: Kencana.
[11]. Elly M, Setiadi (dkk). (2009). Ilmu Social dan Budaya Dasar. Jakarta: Kencana.
[12]. Fahmi, Widia (2017 ). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qard Dalam Praktik Arisan Uang Dengan Sistem Tawaran. Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam, Banda Aceh.