## JIAP | Jurnal  Ilmu Administrasi Publik
Vol. 7 No. 1 Maret 2019, Hal. 80-92
Peran Dinas Pariwisata Dalam Tata Kelola Dan Promosi Kawasan Pariwisata
(Studi Kasus di Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara)
M. Taufik Rachman 1 , Baiq Reinelda Tri Yunarni 2 , Teguh Dwiatma 3
1 Prodi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia
2 Prodi Administrasi Bisnis, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia
3 Prodi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK

## Riwayat Artikel:
Diterima: 12-02-2019 Disetujui: 15-02-2019
Abstrak : Strategi  pengembangan  promosi  pariwisata  banyak  di lakukan  oleh  Negara  berkembang  adalah  untuk  memperkuat  perekonomian nasional.  Sektor  industri  pariwisata  di  yakini  sebagai  sektor  dalam membangun  perekonomian  menuju  kemajuan.  Masalah  bagaimana  cara Dinas  Pariwisata  mengelola  tempat-tempat  wisata  yang  harus  di  pecahkan. Keberadaan  Dinas  Pariwisata  di  suatu  wilayah  tentu  akan  mempengaruhi ekonomi  dengan  penyerapan  tenaga  kerja  di  tempat  wisata  dan  masyarakat sekitarnya.  Begitupun  dengan  keberadaan  Dinas  Pariwisata  di  Kecamatan Pemenang  yang  mampu  membantu  masyarakat  yang  ada  di  sekitar  tempat usahanya dengan menyediakan lahan / space untuk kegiatan usaha anggota pokdarwis  dan  memberikan  dana  atau  pelatihan  bagi  pokdarwis  sesuai dengan bidang usaha yang di jalankan. Dengan demikian maka akan terlihat nyata  pengaruh-pengaruh  bagi  tenaga  kerja  atau  masyarakat  jika  sudah  di temukan  seberapa  besar  jumlah  tenaga  kerja  yang  terserap  oleh  Dinas Pariwisata  yang  ada  di  kecamatan  pemenang.  Dan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  di  dalam  suatu  daerah,  maka  peran  Dinas Pariwisata  sangat  di  perlukan  dalam  upaya  ikut  berpartisipasi  membangun dan mengembangkan sektor pariwisata di daerah dan di tingkat nasional.

## Abstract
The  strategy  of  developing  tourism  promotion  is  much  done  by developing  countries  is  to  strengthen  the  national  economy.  The  tourism industry  sector  is  believed  to  be  a  sector  in  building  the  economy  towards progress.  The  problem  is  how  the  Tourism  Office  manages  tourist attractions that must be solved. The existence of the Office of Tourism in an area  will  certainly  affect  the  economy  by  absorbing  workers  in  tourist attractions and surrounding communities. Likewise with the existence of the Tourism Office in Pemenang Subdistrict which is able to help the community around  its  place  of  business  by  providing  land  /  space  for  pokdarwis members' business activities and providing funds or training for pokdarwis in  accordance  with  the  business  sector  being  run.  Thus,  there  will  be  a significant influence on the workforce or the community if it has been found how much the workforce is absorbed by  the Tourism  Office in the winning sub-district.  And  to  improve  the  welfare  of  the  community  in  an  area,  the role of the Tourism Office is very much needed in an effort to participate in building and developing the tourism sector in the region and at the national level.

## Kata Kunci:
1. Peran
2. Dinas Pariwisata
3. Promosi Wisata
4. Lombok Utara
Keyword:
1. Role
2. Tourism Office
3. Tourism Promotion
4. North Lombok

## ——————————  ——————————

## Latar Belakang
Perkembangan tata kelola kawasan pariwisata  di  Kabupaten  Lombok  Utara  sudah semakin  meningkat  tetapi  sebagian  masyarakat masih asing mendengar tentang kawasan pariwisata.  Oleh  karena  itu  penting  bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara atau lembaga  dewan  promosi  daerah untuk  terus memperkenalkan  serta  mempromosikan  kawasan pariwisata kepada masyarakat luas maupun kepada wisatawan domestic dan mancanegara.
Kontribusi  kawasan  pariwisata  Kabupaten Lombok  Utara  juga  dapat  dilihat  dari  jumlah penerimaan  yang  di  peroleh  oleh  pemerintah  baik dari  devisa  maupun  pajak,  tidak  hanya  itu, kawasan  pariwisata  Kabupaten  Lombok  Utara juga  perlu  melibatkan  peran  dewan  promosi daerah  dalam  tata  kelola  kawasan  pariwisata sehingga nantinya diharapkan akan dapat meningkatkan  pendapatan  daerah,  mengurangi tingkat pengangguran dengan pemanfaatan sumber daya manusia lokal sebagai tenaga kerja.
Promosi dan pengelolaan pariwisata merupakan  salah  satu  upaya  yang  di  lakukan masyarakat maupun pemerintah dalam melestarikan obyek wisata. Pengelolaan pariwisata yang  ideal  perlu  memperhatikan  misalnya  terkait dengan  adat  istiadat  atau  budaya  masyarakat  di sekitar  tujuan  wisata.  Untuk  menciptakan  tata kelola  yang  baik  di  perlukan  dukungan  pihak- pihak  yang  terkait  yang  berhubungan  langsung dengan  dunia  atau  sektor  pariwisata.  Masyarakat, wisatawan  dan  pemerintah  daerah  perlu  saling terpadu  untuk  berupaya  secara  maksimal  dalam mengembangkan  kondisi  tata  kelola  wisata  yang berkelanjutan.
Sebagai  salah  satu  sektor  yang  dapat menguntungkan bagi pemerintah, sektor pariwisata  harus  mendapatkan  perhatian  khsusus dari pemerintah, terutama terkait dengan persoalan promosi  dan  pengembangan  pariwisata  yang  dari tahun  ke  tahun  terus  mengalami  peningkatan wisatawan  baik  lokal  maupun  mancanegara. Kondisi  tersebut  harus  mampu  dimanfaatkan  oleh pemerintah  dalam  rangka  meningkatkan  promosi kepariwisataan  di  Indonesia,  terutama  daerah-
daerah  pelosok  yang  masih  belum  terjangkau  dan terjamah  oleh  tangan  manusia,  yang  keasliannya masih sangat alami, biasanya wisatawan mancanegara lebih menyukai kondisi yang seperti itu,  dari  pada  obyek  wisata  yang  sudah  terjamah oleh  manusia.  Banyaknya  objek  wisata  yang masih  belum  dikenal  oleh  masyarakat  luas,  juga menjadi  persoalan  tersendiri  bagi  pemerintah dalam rangka memperkenalkan objek-objek wisata yang  ada  di  Indonesia.  Masih  minimmnya  tingkat promosi  menjadi  kendala  pemerintah  dalam memperkenalkan  pariwisata  lokal  ke  luar  negeri, terutama  objek  wisata  yang  berada  di  daerah pelosok  yang  jauh  dari  ibu  kota  dan  kota-kota besar lainnya di Indonesia.
Sebagai  salah  satu  daerah  otonom  baru, pemerintah Kabupaten Lombok Utara, harus lebih giat  lagi  dalam  mempromosikan  pariwisata  lokal, karena  potensi  yang  dimiliki  oleh  daerah  ini, terutama disektor pariwisata tidak kalah menariknya dengan daerah-daerah lain di Indonesia.  Banyak  kawasan  wisata  yang  sangat berpotensi  besar  sehingga  seharusnya  pemerintah tanggap  dengan  kondisi  daerah  yang  memiliki potensi  besar  untuk  dikembangkan  di  sector pariwisata,  supaya  pariwisata  lokal,  menjadi terangkat  yang  nantinya  akan  berimplikasi  pada semakin  banyaknya  lapangan  pekerjaan  dan semakin berkurannya tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Lombok Utara.
Maka  dari  permasalahan  di  atas  peneliti tertarik  mengetahui  bagaimana  Peran  Dinas Pariwisata  Dalam  Tata  Kelola  dan  Promosi Kawasan  Pariwisata  yang  ada  di  Kecamatan Pemenang.

## Tinjauan Pustaka a. Administrasi Publik
Definisi  Administrasi  Publik  menurut Chandler  dan  Plano  dalam  Pasolong, Harbani (2011:7), mengatakan bahwa
Administrasi  Publik  adalah  proses  dimana Sumber Daya dan personel Publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola ( manage ) keputusan- keputusan  dalam  Kebijakan  Publik.  Konsep
Administrasi  Publik  di  Indonesia  pada dasarnya bukanlah konsep yang baru, karena konsep  administrasi  Publik  sudah  ada  sejak dari  dulu,  hanya  para  pakar  yang  mengganti istilah Administrasi Publik menjadi Administrasi Negara. Begitu pula buku-buku asing  misalnya  yang  berjudul  “Public Adminitration” diganti menjadi Administrasi Negara. Jika ada para pakar yang mengatakan  bahwa  Administrasi  Negara perlu  direformasi  menjadi  Administrasi Publik,  maka  itu  dapat  dikatakan  kesalahan berfikir,  karena  Administrasi  Publik  sudah ada sejak dari dulu. (Pasolong, 2012:55).
Chandler  &  Plano  dalam  Pasolong (2012:55),  menjelaskan  bahwa  Administrasi Publik  merupakan  Seni  dan  Ilmu  yang ditujukan  untuk  mengatur  “Publik  Affairs” dan  melaksanakan  berbagai  tugas  yang ditentukan.  Administrasi  Publik  sebagai disiplin  ilmu  bertujuan  untuk  memecahkan Masalah Publik melalui perbaikan-perbaikan terutama  dibidang  organisasi,  sumberdaya manusia  dan  keuangan.  Menurut  Nicholas Hendry dalam Pasolong (2012:56)
mendefinisikan  “Administrasi  Publik  adalah suatu  kombinasi  yang  kompleks  antara  teori dan  praktik,  dengan  tujuan  mempromosikan pemahaman  terhadap  pemerintah  dalam hubungannya  dengan  masyarakat  yang diperintah,  dan  juga  mendorong  kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial”.
George  J.  Gordo  dalam  Inu  Kencana,
(51:2015) Administrasi
Publik dapat dirumuskan sebagai seluruh proses yang baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan  atau  pelaksanaan  hukum  dan peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  badan legislatif, eksekutif serta peradilan.
Administrasi  Publik  dimaksudkan  untuk lebih  memahami  hubungan  pemerintah dengan publik serta meningkatkan responbilitas  kebijakan  terhadap  berbagai kebutuhan  publik,  dan  juga  melembagakan praktik-praktik  manajerial  agar  terbiasa melaksanakan suatu kegiatan dengan efektif, efisien dan rasional.
Beberapa  definisi  Administrasi  Publik yang  telah  dikemukakan  oleh  para  ahli  di atas,  dapat  dipahami  bahwa  Administrasi Publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok  orang  atau  lembaga  dalam
melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam  memenuhi  kebutuhan  publik  secara efesien dan efektif.
a. Kondisi  Pariwisata  Setelah  Pemberlakuan Otonomi Daerah
Pembukaan Undang-Undang (UUD)
1945 memuat baik cita-cita dasar-dasar, serta prinsip-prinsip penyelenggaraan Negara.  Cita-cita  pembentukan  Negara  kita kenal  dengan  istilah  tujuan  nasional  yang tertuang  dalam  alenia  keempat  pembukaan UUD 1945, yaitu
a. Melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan seluruh tumpah darah Indonesia.
b. Memajukkan kesejahteraan umum.
c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
d. Ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Pariwisata  di  era  otonomi  daerah adalah wujud dari cita-cita Bangsa Indonesia untuk  memajukan  kesejahteraan  umum  dan ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Memajukan kesejahteraan  umum  dalam  arti  bahwa pariwisata  jika  dikelola  dengan  baik,  maka akan memberikan kontribusi secara langsung pada masyarakat di sekitar daerah pariwisata, terutama  dari  sektor  perekonomian.  Secara tidak  langsung,  pariwisata  memberikan kontribusi signifikan kepada pendapatan asli daerah  (PAD)  suatu  daerah  dan  tentu  saja pemasukan devisa bagi suatu negara.
Dalam lingkup nasional, sektor pariwisata  dianggap  sebagai  sektor  yang potensial di masa yang akan datang. Menurut analisis World  Travel  and  Tourism  Council (WTTC)  (2016)  dan  World  Bank  (2016), industri  pariwisata  di  Indonesia  telah menyumbang  10%  dari  Produk  Domestik Bruto  (PDB)  Indonesia  pada  saat  ini  dan diperkirakan  pertumbuhan  Produk  Domestik Bruto  (PDB)  di  atas  rata-rata  industri. Peringkat ke-4 penyumbang devisa nasional, sebesar  9,3%.  Pertumbuhan  penerimaan devisa tertinggi, yaitu 13%. Biaya marketing hanya 2% dari proyeksi devisa. Penyumbang 9,8  juta  lapangan  pekerjaan,  atau 8,4%.
Lapangan kerja tumbuh 30% dalam 5 tahun. Pencipta lapangan kerja termurah US$ 5.000/satu pekerjaaan.

## 84 JIAP | Jurnal Ilmu Administrasi Publik | Vol. 7, No. 1, Bulan Maret Tahun 2019 hal 80-92
Berdasarkan  analisis  tersebut  wajar jika  industri  pariwisata  di  Indonesia  dinilai sebagai  sektor  andalan  penyumbang  devisa negara  terbesar  dalam  bidang  nonmigas. Terlebih ketika pemerintah Indonesia mencanangkan  program  otonomi  daerah, maka  industri  pariwisata  merupakan  salah satu  alternatif  yang  dapat  dimanfaatkan sebagai  sumber  penerimaan  daerah.  Yang perlu mendapat perhatian bahwa pengembangan  industri  pariwisata  daerah terkait  dengan  berbagai  faktor  yang  mau tidak mau berpengaruh
dalam perkembangannya.  Oleh  karena  itu  perlu diketahui  dan  dipahami  apa  saja  faktor- faktor  yang  secara  faktual  memegang peranan penting dalam pengembangan industri  pariwisata  daerah  khususnya  dalam rangka  penerapan  otonomi  daerah,  sehingga pada akhirnya pengembangan industri pariwisata daerah diharapkan mampu memberikan  kontribusi  yang  cukup  besar bagi peningkatan pendapatan asli daerah dan mendorong program pembangunan daerah.
Dalam  orde  reformasi  ini,  merupakan momentum  awal  yang  sangat  tepat  bagi daerah  untuk  lebih  mandiri  dalam  menggali dan  mengembangkan  potensi-potensi  yang dimilikinya. Kemandirian daerah ini terwujud dalam pemberian kewenangan yang cukup  besar  meliputi  kewenangan  dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan,  keamanan,  peradilan,  moneter dan  fiskal,  agama.  Penyerahan  kewenangan tersebut disertai juga dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana  serta  sumber  daya  manusia  sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut.  Merupakan  konsekuensi  logis  bagi daerah  dengan  adanya  penerapan  otonomi daerah  maka  segala  sesuatu  yang  bersifat operasional  dilimpahkan  kepada  daerah. Sehubungan  dengan  penerapan  otonomi daerah maka segala sesuatu yang menyangkut pengembangan industri
pariwisata  meliputi  pembiayaan,  perizinan, perencanaan,  pelaksanaan  dan  evaluasi menjadi
wewenang daerah untuk menyelenggarakannya.  Dengan  demikian masing-masing  daerah  dituntut  untuk  lebih mandiri  dalam  mengembangkan  obyek  dan potensi  wisatanya,  termasuk  pembiayaan promosinya.
Dalam ruang lingkup daerah, kontribusi  industri  pariwisata  di  bidang perpajakan  diharapkan  semakin  meningkat dengan  jalan  melakukan  pengembangan  dan pendayagunaan  potensi-potensi  pariwisata daerah.  Hanya  saja  pungutan  pajak  tersebut harus  dilakukan  secara  bijaksana,  artinya pungutan  pajak  harus  tetap  berpegang  pada prinsip  keadilan,  kepastian  hukum  dan kesederhanaan.  Dalam  menuju  kemandirian daerah,  potensi  industri  pariwisata  daerah yang  dikelola  dan  dikembangkan  dengan baik  akan  meningkatkan  penerimaan  di bidang  perpajakan.  Dalam  hal  ini  kontribusi pajak  dan  industri  pariwisata  daerah  selain sebagai sumber pendapatan asli daerah, juga dimaksudkan untuk
membiayai pembangunan daerah.
Pada  dasarnya  pengembangan  industri pariwisata  suatu  daerah  berkaitan  erat dengan  pembangunan  perekonomian  daerah tersebut.  Dampak  positif  yang  secara langsung  dapat  dirasakan  oleh  masyarakat daerah  setempat  adalah  adanya  perluasan lapangan kerja secara regional. Ini merupakan  akibat  dari  industri  pariwisata yang  berkembang  dengan  baik.  Misalnya dengan  dibangunnya  sarana  prasarana  di daerah  tersebut  maka  tenaga  kerja  akan banyak tersedot dalam proyek-proyek seperti pembangkit tenaga listrik, jembatan, perhotelan  dan  lain  sebagainya.  Untuk mengembangkan  industri  pariwisata  suatu daerah  diperlukan  strategi-strategi  tertentu maupun  kebijakan-kebijakan  baru  di  bidang kepariwisataan.  Sebuah  gagasan  menarik dari  Sri  Sultan  HB  X  yang  menyodorkan konsep  kebijakan  pariwisata  borderless, yaitu suatu konsep pengembangan pariwisata yang  tidak  hanya  terpaku  pada  satu  obyek untuk satu wilayah, sedangkan pola distribusinya  harus  makin  dikembangkan dengan tidak melihat batas geografis wilayah.
b. Kebijakan Pemerintah
Pada  dasarnya,  setiap  negara  yang membangun dan mengembangkan
kepariwisataan memerlukan suatu organisasi atau  wadah  yang  dapat  berfungsi  membina kepariwisataan, baik secara nasional, regional maupun internasional, dalam bentuk organisasi  pemerintah,  semi  pemerintah  dan bukan  pemerintah.  Dalam  pembentukan organisasi  kepariwisataan  diperlukan  suatu kebijakan  atau  aturan  yang  mendasarinya,
sehingga  dapat  diakui  secara  nasional  dan dapat melakukan kegiatan kerja sama secara nasional  maupun  internasional.  Organisasi kepariwisataan  adalah  suatu  badan  yang langsung bertanggung jawab terhadap perumusan dan pelaksana kebijakan kepariwisataan dalam ruang lingkup nasional maupun  internasional,  yang  secara  langsung melakukan pengawasan dan memberi arahan dalam pengembangan kepariwisataan.
Pencapaian  tujuan  dan  misi  pembangunan kepariwisataan  yang  baik,  berkelanjutan (sustainable tourism) dan berwawasan lingkungan  hanya  akan  dapat  terlaksana manakala dalam proses pencapaiannya dapat dilakukan melalui tata kelola kepariwisataan yang  baik  (good  tourism  governance). Bambang  Sunaryo  (2013)  menjelaskan bahwa  secara  teoritis  pola  manajemen  dari penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan yang berlanjut dan berwawasan lingkungan sehingga
terciptanya  good  tourism  governance  akan dapat  dengan  mudah  dikenali  melalui berbagai cirri penyelenggaraan yang berbasis pada prinsip-prinsip  : partisipasi masyarakat terkait,  keterlibatan  segenap  pemangku kepentingan,  kemitraan  kepemilikan  lokal, pemanfaatan  sumber  daya  secara  berlanjut, mengakomodasikan  aspirasi  masyarakat, daya  dukung  lingkungan,  monitor  dan evaluasi  program,  akuntabilitas  lingkungan, pelatihan  pada  masyarakat  terkait,  promosi dan advokasi nilai budaya kelokalan.
Di dalam organisasi yang bersifat internasional,  diharapkan  adanya  kerja  sama antar  negara  sehingga  dapat  memahami kepentingan dari masing-masing negara terutama  dalam  bidang  kepariwisataan.  Untuk itu, setiap organisasi diharapkan dapat meningkatkan  kegiatan-kegiatan  yang  bersifat internasional,  regional  maupun  nasional.  Di samping  itu,  diharapkan  dapat  meningkatkan kerja  sama  antar  negara  secara  bilateral  atau multilateral,  yang  bertujuan  memperbesar jumlah kunjungan wisatawan dan memperlancar  arus  wisatawan.  Pada  umumnya ada dua bentuk organisasi kepariwisataan yaitu organisasi  kepariwisataan  yang  dibentuk  oleh pemerintah  ( government  torurist  office )  dan organisasi  kepariwisataan  yang  merupakan asosiasi-asosiasi dengan bermacam-macam kelompok  perusahaan  yang  merupakan  patner (rekanan)  bagi government  tourist  office .
Berikut akan dijelaskan organisasi kepariwisataan  yang  berada  dalam  ruang lingkup nasional, regional dan internasional.
c. Tata Kelola Pariwisata
Menurut  Beritelli  et  al.,  (2007)  tata kelola  adalah  konsep  yang  mengacu  pada hubungan  antara  berbagai  stakeholders  dan bagaimana  mereka  berinteraksi  satu  sama lain.  Hal  itu  terkait  bagaimana  para stakeholders menentukan, melaksanakan dan mengevaluasi  aturan  untuk  interaksi  para stakeholders,  interaksi  tersebut  dapat  pula disebut  kolaborasi  karena  di  dalamya terdapat  unsur  kerja  sama  multi  stakeholder atau multi organisasi. Pengembangan pariwisata  tidak  berhasil  dengan  baik  tanpa dukungan  ( support) dari  semua  stakeholder pariwisatanya,  khususnya  pemerintah  yang secara berkelanjutan, Awalnya dengan memberikan  pengadaan  fasilitas  pendukung infrastruktur,  sarana  prasarana  utama  agar daya  tarik  wisatanya  mendapatkan  respon positif  dari  masyarakat  luas.  Memberikan bimbingan dan pendampingan secara kompeten  (tata  kelola  pariwisata)  sehingga masyarakat pengelola mampu bekerja professional  dalam  mengelola  obyek  daya tarik  wisata  yang  sesuai  dengan  yang diharapkan,  serta  pengawasan  dan  evaluasi secara  simultan  agar  tidak  terjadi  kesalahan manajemen.  Dalam  aspek  promosi  setiap tahun  diadakan  program  promosi  terpadu seperti pengenalan wisata dengan Talk show; expo  wisata;  ke  daerah  lain  yang  potential agar  setiap  perubahan  inovasi  dan  existensi obyek  wisata  yang  ada  dapat  dipahami  dan dikenal oleh masyarakat luas. Pengembangan  melalui  media  komunikasi dan elektronik IT network, sangat diharapkan demi percepatan informasi kepada khalayak sasaran promosi wisata.
d. Peran Dinas Pariwisata Menurut Pitana dan Gayatri (2005):95, mengemukakan pemerintah daerah memiliki peran untuk mengembangkan potensi pariwisata daerahnya sebagai motivator, dalam pengembangan  pariwisata,  peran  pemerintah daerah  sebagai  motivator  diperlukan  agar geliat  usaha  pariwisata  terus  berjalan, fasilitator,  sebagai  fasilitator  pengembangan potensi  pariwisata  peran  pemerintah  adalah menyediakan segala fasilitas yang mendukung  segala  program  yang  diadakan

## 86 JIAP | Jurnal Ilmu Administrasi Publik | Vol. 7, No. 1, Bulan Maret Tahun 2019 hal 80-92
oleh  Dinas  Pariwisata.  Pemerintah  harus memperhatikan  dan  memastikan  bahwa pembangunan pariwisata akan mampu memberikan  keuntungan  sekaligus  menekan biaya sosial ekonomi serta dampak lingkungan  sekecil  mungkin.  Penyerapan tenaga kerja, sumber pendapatan daerah, dan sumber peningkatan
kesejahteraan masyarakat  adalah  peranan  yang  dapat diberikan oleh industri  pariwisata.
1. Penyerapan tenaga kerja
Salah  satu  keuntungan  pariwisata  adalah menciptakan    kesempatan  kerja.  Industri pariwisata merupakan kegiatan mata rantai yang sangat panjang, sehingga membuka kesempatan kerja  bagi  masyarakat.  Dengan  demikian  dapat menambah  pemasukan/pendapatan  masyarakat setempat  dengan  menjual  barang  dan  jasa. Banyak  individu  menggantungkan  hidupnya dari  sektor  pariwisata.  Pariwisata  merupakan sektor  yang  tidak  bisa  berdiri  sendiri  tetapi memerlukan  dukungan  dari  sektor  lain.  Baik sektor  pariwisata  maupun  sektor-sektor  lain yang  berhubungan  dengan  sektor  pariwisata tidak  dapat  dipungkiri  merupakan  lapangan kerja  yang  menyerap  banyak  tenaga  kerja. Industri pariwisata memberikan peluang kesempatan kerja, seperti di bidang transportasi,  akomodasi,  pelayanan  makanan dan  minuman,  travel,  dan  sebagainya.  Bidang- bidang tersebut membutuhkan banyak sumberdaya  manusia  yang  secara  langsung bermuara pada penyerapan tenaga kerja.
2. Sumber pendapatan daerah
Pemerintah  memperoleh  pendapatan  dari sektor pariwisata  dari  beberapa  cara.  Sumbangan pendapatan  terbesar  dari  pariwisata  bersumber dari  pengenaan  pajak.    Misalnya,  pengenaan pajak hotel dan restoran yang merupakan bagian dari  keuntungan  usaha  pariwisata  hotel  dan restoran tersebut. Sumber lain bisa berupa usaha pariwisata yang dimiliki oleh pemerintah daerah sendiri.  Pemerintah  daerah  juga  mengenakan pajak  secara  langsung  kepada  wisatawan  jika mereka  melakukan  transaksi  yang  tergolong kena  pajak.  Biasanya  dikenal  sebagai service tax ,  yang  umumnya  sebesar  10%  untuk transaksi di hotel dan restoran. Pajak ini berbeda dari  pajak  yang  sumbernya  dari  keuntungan hotel dan restoran yang diberikan sebelumnya.
3. Sumber peningkatan kesejahteraan masyarakat Pengeluaran dari wisatawan secara langsung ataupun  tidak  langsung  merupakan  sumber pendapatan.  Jumlah  wisatawan  yang  banyak
merupakan pasar bagi produk lokal. Masyarakat secara perorangan dapat memperoleh  penghasilan  jika  mereka  bekerja dan  mendapat  upah  dari  pekerjaan  tersebut. Pekerjaan di sektor pariwisata sangat beragam, seperti  pengusaha  pariwisata,  karyawan  hotel dan  restoran,  karyawan  agen  perjalanan, penyedia  jasa  transportasi,  pemandu  wisata, penyedia  souvenir,  atraksi  wisata,  pemandu wisata,  dan  seterusnya.  Pekerjaan-pekerjaan tersebut merupakan sumber pendapatan perorangan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
e. Komponen-komponen Wisata
Analisis sistem pariwisata tidak terlepas dari segmen  pasar  pariwisata  karena  segmen  pasar pariwisata  merupakan  spesifikasi  bentuk  dari pariwisata  yang  dapat  berfungsi  sebagai  bentuk khusus pariwisata. Hal ini terkait dengan output akhir  yang  diharapkan  oleh  wisatawan  yaitu kepuasan  akan  obyek  wisata  yang  dihasilkan. Untuk  mewujudkan  sistem  pariwisata  yang diinginkan, maka diperlukan beberapa komponen pariwisata. Menurut Inskeep (1991:38),  di  berbagai  macam  literatur  dimuat berbagai  macam  komponen  wisata.  Namun  ada beberapa  komponen  wisata  yang  selalu  ada dan merupakan  komponen  dasar  dari  wisata. Komponen-komponen tersebut saling berinteraksi  satu  sama  lain.  Komponen- komponen wisata tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut :
a. Atraksi dan kegiatan-kegiatan wisata. Kegiatan-kegiatan  wisata  yang  dimaksud berupa  semua  hal  yang  berhubungan  dengan lingkungan  alami,  kebudayaan,  keunikan suatu  daerah  dan  kegiatan-kegiatan  lain  yang berhubungan  dengan  kegiatan  wisata  yang menarik wisatawan untuk mengunjungi sebuah obyek wisata.
b. Akomodasi.  Akomodasi  yang  dimaksud adalah  berbagai  macam  hotel  dan  berbagai jenis  fasilitas  lain  yang  berhubungan  dengan pelayanan untuk para wisatawan yang berniat untuk  bermalam  selama  perjalanan  wisata yang mereka  lakukan.
c. Fasilitas  dan  pelayanan  wisata.  Fasilitas  dan pelayanan  wisata  yang  dimaksud  adalah semua  fasilitas  yang  dibutuhkan  dalam perencanaan kawasan wisata. Fasilitas tersebut  termasuk tour and travel operations (disebut juga pelayanan penyambutan).
Fasilitas  tersebut  misalnya,  restoran  dan berbagai  jenis  tempat  makan  lainnya,  toko-
toko  untuk  menjual  hasil  kerajinan  tangan, cinderamata, toko-toko khusus, toko kelontong,  bank,  tempat  penukaran  uang  dan fasilitas  pelayanan  keuangan  lainnya,  kantor informasi  wisata,  pelayanan  pribadi  (seperti salon kecantikan), fasilitas pelayanan kesehatan,    fasilitas    keamanan    umum (termasuk  kantor  polisi  dan  pemadam kebakaran),  dan  fasilitas  perjalanan  untuk masuk  dan  keluar  (seperti  kantor    imigrasi dan bea cukai).
d. Fasilitas  dan  pelayanan  transportasi.  Meliputi transportasi  akses  dari  dan  menuju  kawasan wisata, transportasi internal yang menghubungkan  atraksi  utama  kawasan wisata  dan  kawasan  pembangunan,  termasuk semua  jenis  fasilitas  dan  pelayanan  yang berhubungan  dengan  transportasi  darat,  air, dan  udara.
e. Infrastruktur  lain.  Infrastruktur  yang  dimaksud adalah  penyediaan  air  bersih,  listrik,  drainase, saluran  air  kotor,    telekomunikasi  (seperti telepon, telegram, telex, faksimili, dan  radio).
f. Elemen kelembagaan. Kelembagaan yang dimaksud  adalah  kelembagaan  yang  diperlukan untuk  membangun  dan  mengelola  kegiatan wisata,  termasuk  perencanaan  tenaga  kerja  dan program  pendidikan  dan  pelatihan;  menyusun strategi  marketing  dan  program  promosi; menstrukturisasi organisasi wisata sektor umum dan  swasta;  peraturan  dan  perundangan  yang berhubungan dengan wisata; menentukan kebijakan  penanaman  modal  bagi  sektor  publik dan  swasta;  mengendalikan  program  ekonomi, lingkungan, dan sosial kebudayaan.

## Metode Penelitian
a. Jenis Penelitian
Peneliti menggunakan
penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Menurut Sugiono (2011:205), Penelitian deskriptif  kualitatif  merupakan  penelitian  yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan  peristiwa  maupun  fenomena yang  terjadi  di  lapangan  dan  menyajikan  data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta  atau  fenomena-fenomena  yang terjadi  di  lapangan.  Penelitian  deskriptif kualitatif  bertujuan  untuk  menggambarkan, melukiskan,  menerangkan,  menjelaskan  dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan  diteliti  dengan  mempelajari  semaksimal mungkin  seorang  individu,  suatu  kelompok
atau suatu kejadian. Dalam penelitian kualitatif manusia  merupakan  instrumen  penelitian  dan hasil  penulisannya  berupa  kata-kata  atau pernyataan  yang  sesuai  dengan  keadaan sebenarnya.

## b. Lokasi dan Waktu Penelitian
Peneliti  memilih  lokasi  penelitian  di kabupaten  Lombok  utara  dengan  melibatkan kepala Dinas Pariwisata Lombok Utara, Secara Administratif  Kabupaten  Lombok  Utara  terdiri dari 5 Kecamatan dan 33  desa dan 332 Dusun. Luas Wilayah Kabupaten Lombok Utara adalah 80.953 Ha. Dan Penelitian ini di lakukkan pada bulan desember 2018 sampe selesai.
c. Penentuan Informan
Peneliti  mengunakan  teknik Purposive sampling dan Snowball  sampling sehingga terdapat informan kunci dan informan pendukung.  Menurut  Sugiono  (2011:244), Purposive  sampling adalah  adalah  teknik penentuan informan dengan pertimbangan pada kemampuan  informan  untuk  memberikan informasi  selengkap  mungkin  kepada  penulis. Menurut Sugiono (2011:245), Snowball sampling adalah  teknik  penentuan  informan dengan mula-mula menentukan informan dalam jumlah kecil, kemudian membesar jika informan yang telah dipilih belum memberikan informasi  atau  data  yang  dibutuhkan  oleh peneliti.
Informan  penelitian  adalah  Kepala ruangan  Panitra  Mudah  Perkara  beserta pegawai,  di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara Mataram  dan  masyarakat  pengguna  layanan pendaftaran dan pengurusan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.
d. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian  ini  adalah  data  kualitatif  yaitu  data yang  lebih  memahami  terhadap  fenomena  atau gejala  sosial  karena  sifatnya  masyarakat  yang menjadi subjek.
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua sumber data, yaitu sebagai berikut :
1. Data Primer Data  primer  adalah  berbagai  informasi  dan keterangan  yang  diperoleh  langsung  dari sumbernya,  yaitu  para  pihak  dijadikan informan penelitian.Para pihak yang dijadikan informan  penelitian  adalah  Kepala  ruangan Panitra  Mudah  Perkara  beserta  pegawai,  di

## 88 JIAP | Jurnal Ilmu Administrasi Publik | Vol. 7, No. 1, Bulan Maret Tahun 2019 hal 80-92
Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Mataram  dan masyarakat pengguna layanan pendaftaran dan pengurusan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.
2. Data Sekunder
Sumber  data  sekunder  adalah  berbagai  teori dan  informasi  yang  diperoleh  tidak  langsung dari  sumbernya,  yaitu  dari  berbagai  dokumen dalam  bentuk  tulisan,  buku,  literatur,  artikel, maupun  dari  situs  internet  dan  juga  data lainnya  yang  relevan  dengan  kebutuhan  dan tujuan penelitian.
e. Teknik Pengumpulan Data
Dalam  penelitian  ini  pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan menggunakan  beberapa  teknik,  yaitu  sebagai berikut:
1. Observasi Menurut Sugiono (2011:224),
Pengamatan  dilakukan  untuk  mencegah adanya  keraguan  pada  peneliti,  apakah  data yang  dijaring  terdapat  kekeliruan  atau  bias. Pangamatan  ini  juga  membantu  penelitian pada  saat  teknik  komunikasi  lainnya  tidak dimungkinkan.  Teknik  ini  digunakan  untuk mengamati pelaksanaan
pelayanan pendaftaran dan pengurusan perkara diPengadilan  Tata  Usaha  Negara  Mataram yang  terjadi  antara  pegawai  dan  masyarakat sebagai pengguna layanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.
2. Wawancara
Menurut Sugiono (2011:231),wawancara adalah  percakapan  yang  dilakukan  dengan maksud  tertentu  oleh  dua  pihak  yaitu  antara pewawancara  yang  memberikan  pertanyaan dan terwawancara yang menjawab pertanyaan itu.
Dalam penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memperoleh data atau informasi secara mendalam  mengenai  pelaksanaan  pelayanan pengadilan  pada  pelayanan  pendaftaran  dan pengurusan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara  Mataram  yang  dilakukan  oleh pegawai dan masyarakat.
Teknik wawancara ini dilakukan dengan menyiapkan pedoman wawancara yang berisi sejumlah  pertanyaan  atau  pernyataan  yang memuat  pokok-pokok  permasalahan  yang akan diteliti.
3. Dokumentasi Dokumen sangat penting untuk keperluan penelitian karena dokumen merupakan  sumber  yang  stabil,  kaya,  dan
mendorong.  Dukumen  juga  sebagai  bukti untuk suatu pengujian.
Menurut  Sugiono  (2011:240),  Teknik dokumentasi  dalam  penelitian  ini  merupakan suatu  teknik  pengumpulan  data  dengan menghimpun  dan  menganalisis  dokemen- dokumen yang mendukung penelitian contohnya  yaitu  foto  mengenai  bagaimana kondisi  ruang  pelayanan  pengadilan,  Tugas, struktur organisasi, jumlah pegawai,
profilPengadilan Tata Usaha Negara Mataram.
f. Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  yangdigunakan  dalam penelitian  ini  adalah  dengan  teknik  kualitatif yaitu  teknik  analisis  interaktif,  yang  memiliki langkah-langkah sebagai berikut:
1. Reduksi Data
Data  yang  diperoleh  dari  hasil  observasi, wawancara  dan  dokumentasi  merupakan  data mentah dari lapangan.Menurut Sugiono (2011:247), Untuk itu perlu dilakukan pemilihan data  yang  relevan  untuk  disajikan  dan  dapat menjawab pertanyaan.Setelah melakukan pemilihan  data,  selanjutnya  data  yang  telah dipilih kemudian disederhanakan dengan mengambil  data  yang  pokok  dan  diperlukan dalam menjawab permasalahan yang diteliti.
2. Penyajian Data
Data  yang telah disusun dari hasil reduksi data, kemudian  disajikan  dalam  bentuk  narasi deskripsi.Menurut  Sugiono  (2011:249),  Data yang  disajikan  merupakan  data  yang  dapat digunakan  untuk  menjawab  permasalahan  yang diteliti.Setelah data disajikan secara rinci, maka langkah selanjutnya adalah membahas data yang telah disajikan tersebut.
3. Penarikan Kesimpulan
Menurut Sugiono (2011:253), Setelah data yang disajikan  tersebut  dibahas  secara  rinci,  maka selanjutnya data tersebut diambil kesimpulannya. Kesimpulan  digunakan  sebagai  jawaban  dari permasalahan yang diteliti.
g. Keabsahan Data
Untuk  memperoleh  data  yang  dapat dipertanggungjawabkan  secara  ilmiah  perlu dilakukan  pemeriksaan  keabsahan  data.  Untuk menganalisis  dan  memeriksa  keabsahan  data, peneliti akan menggunakan Teknik trianggulasi data.
Teknik  trianggulasi  data  dilakukan dengan  cara  membandingkan  dan  memeriksa derajat kepercayaan informan terhadap pelaksanaan  pelayanan  publik  yang  dilakukan
pegawai  di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara Mataram. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis trianggulasi sumber.
Teknik  trianggulasi  sumber  dilakukan dengan  membandingkan  data  yang  diperoleh melalui  wawancara  antara  subjek  penelitian yang  satu  dengan  yang  lain.  Data  dapat dikatakan  absah  apabila  terdapat  konsistensi atau kesesuaian antara informasi yang diberikan  oleh  informan  satu  dengan  informan lainnya.

## Hasil dan Pembahasan
a. Konsep Tata Kelola Pariwisata
Sejak  pemberlakuan  otonomi  daerah tahun  2010,  kebijakan  yang  dirancang pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara menghasilkan  ketegangan  atau  tarik  menarik antara kebijakan pemerintah yang menekankan  pertumbuhan  pendapatan  dan padat  modal  di  satu  pihak,  dan  nilai masyarakat  Lombok  Utara  yang  memiliki pandangan  tradisional  kolektif  di  pihak  lain, menekankan  pada  distribusi  pendapatan  dan usaha  yang  merata.  Bersamaan  dengan  itu terjadi  peminggiran  (marginalisasi)  sejumlah sektor  ekonomi  rakyat  yang  mengancam keberlajutan  ekonomi  pariwisata  Kabupaten Lombok  Utara.  Ketegangan  yang  terjadi menjadikan  peneliti  untuk  menarik  kembali permasalahan tersebut pada diskursus konsep keadilan  dalam  tata  kelola  pariwisata. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskusikan prinsip-prinsip  keadilan  yang  mendasari  tata kelola  pariwisata  di  dalam  masyarakat Lombok  Utara,  kemudian  menganalisis  akar filosofis  prinsip-prinsip  keadilan  dalam  tata kelola  pariwisata  dan  implikasinya  bagi kebijakan tata kelola ekonomi pariwisata.
Untuk  mencapai  tujuan  penelitian  ini, seluruh data yang dikumpulkan dan diklasifikasikan, disistematisasikan, dan dianalisis sedemikian rupa berdasarkan pembahasan  mengenai  tata  kelola  ekonomi pariwisata Lombok Utara dan
memperomosikan  obyek  wisata  di  Lombok Utara.  Penelitian  ini  menggunakan  sejumlah prosedur dalam metodologi: Deskripsi, interpretasi, koherensi, heuristika dan melakukan idealisasi terhadap fenomena yang terjadi  di  lapangan.  Hasil  penelitian  ini mendeskripsikan bahwa tata kelola pariwisata pada  masyarakat  Lombok  Utara  dengan prinsip kapitalisme, menghasilkan
ketimpangan  pendapatan,  peminggiran  pada beberapa sektor ekonomi dan ketidak kondusifan ekonomi pariwisata. Faktor utama dari  ketimpangan  dan  ketidak  kondusifan ekonomi  pariwisata  adalah  belum  terjadinya sinergitas  antar  pengambil  kebijakan  dan kedinian  dalam  melepas  masyarakat  untuk bersaing  dalam  konstelasi  global.  Kelemahan terhadap  pengelolaan  pariwisata  kapitalistik yang  dirasakan  oleh  beberapa  jenis  usaha pariwisata  di  Lombok  Utara  memunculkan peminggiran,  dan  konflik-konflik  agraria. Namun  jika  mencoba  menilik  kembali mengenai konsep persaudaraan ( polong merenten) masyarakat  Lombok  Utara,  maka konsep
Mohammad Hatta mengenai demokrasi yang berdasarkan asas kekeluargaan  berbentuk  badan  organisasi Koperasi  Pariwisata  adalah  hal  yang  sesuai dengan nilai keadilan pada masyarakat.
Pengembangan  dan  pengelolaan  wisata di  Kabupaten  Lombok  Utara  diarahkan  pada penataan  daya  tarik  wisata  (destinasi), pembinaan  wisata,  peningkatan  promosi wisata daerah dengan cara menjalin kemitraan, mengembangkan event-event lokal, tradisional, maupun internasional serta memanfaatkan  teknologi  informasi.  Dengan dicanangkannya  Kabupaten  Lombok  Utara sebagai “Destinasi Wisata Dunia”, pemerintah daerah  kabupaten  Lombok  Utara  terus berupaya  mengembangkan  destinasi-destinasi yang  dimiliki  Kabupaten  Lombok  Utara. Bidang  seni  juga  dilestarikan  di  Kabupaten Lombok  Utara,  terbukti  dengan  banyaknya jumlah atraksi dan sanggar kesenian yang ada di masing-masing kecamatan.
a. Perinsip Dalam Pengelolaan Pariwisata.
1. Mengembangkan  Kabupaten  Lombok  Utara sebagai  destinasi  pariwisata  terpadu  yang unik, kompetitif dan ramah lingkungan.
2. Mengembangkan produk wisata yang kompetitif  sekaligus  komplementer  (dalam jenis,  skala  dan  prioritas)  dengan  produk wisata  yang  dikembangkan  pusat-pusat pariwisata regional Bali, NTB, NTT.
3. Pengembangan pariwisata Kabupaten Lombok Utara pada kawasan strategis  yang dapat  dikembangkan  sebagai  kawasan pengembangan pariwisata.
b. Pembinaan Pokdarwis
1. Menciptakan kondisi
yang dapat merangsang tumbuhnya kelompok- kelompok sadar wisata baru disetiap obyek wisata  atau  tempat-tempat  lain  yang banyak  di  kunjungi  wisatawan  lokal, nasional maupun mancan Negara.
2. Mendorong kelompok-kelompok sadar wisata yang telah di bentuk atau yang telah ada  agar  terus  mengembangkan  diri  dan kegiatannya  dalam  upaya  meningkatkan tugas, fungsi dan perannya dalam memajukan pariwisata di daearah.
3. Meningkatkan  kualitas  /  peran  kelompok yang telah ada.
4. Rapat  Pembina  di  adakan  paling  sedikit sekali  dalam  1  (satu)  tahun,  paling  lambat dalam  waktu  3  (tiga)  bulan  setelah  akhir tahun  buku  sebagai  rapat  tahunan,  sebagai mana  di  maksud  dalam  pasal  13,  Pembina dapat juga  mengadakan  rapat  setiap  waktu bila  di  anggap  perlu  atas  permintaan tertulis  dari  seorang  atau  lebih  anggota Pembina,  anggota  pengurus  atau  anggota pengawas.
Visi,  Misi,  Tujuan,  Sasaran  dan  Faktor- Faktor Kunci
a. Visi
Visi  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata dan  Kebudayaan  Kabupaten  Lombok  Utara tahun  2016-2018  adalah  merupakan  suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang ingin  diwujudkan,  sekaligus  merupakan penjabaran  dari  visi,  Misi  Pemerintah Kabupaten  Lombok Utara tahun 2010-2014. Salah  satu  tujuan  Pembangunan  Kabupaten
Lombok Utara adalah peningkatan kesempatan kerja dan investasi di kabupaten
Lombok  Utara  yang tertuang dalam rencana pembangnan  jangka  menengah  (RPJM) kabupaten Lombok Utara Tahun 2010-2014.
Adapun  Visi  Dinas  Kebudayaan  dan Pariwisata  kabupaten  Lombok  Utara  tahun 2016-2018, adalah :
“Kabupaten  Lombok  Utara  Menjadi Destinasi  Wisata  Berbasis  Alam  dan  Budaya yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan”
Visi  pembangunan  sektor  pariwisata memiliki  makna  “ SAPTA  PESONA”, yang berasal  dari  dua  patah  kata,  yaitu  “sapta” dan  ”pesona”.  Sapta  pesona  ini  dipahami sebagai 7 (tujuh) unsur yang terkandung dalam setiap  produk  pariwisata  serta  di  pergunakan sebagai tolak ukur peningkatan kualitas produk
pariwisata.  Yang  termasuk  ke  dalam  tujuh unsur  produk  pariwisata  itu  adalah  :  aman, tertib,  bersih,  sejuk,  indah,  ramah  dan kenangnan.
1. Berdaya saing, bertumbuh
kembangnya usaha-usaha ekonomi produktif  pendukung  pariwisata  yang memiliki  nilai  keunggulan  oleh  sumber daya  yang  unggul  dan  memiliki  ahlak mulia, kepedulian serta kesadaran lingkungan yang tinggi dalam penguasaan dan penerapan IPTEK.
2. Berkelanjutan ,  terjaganya  keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan sumber  daya  alam  sebagai  asset  wisata lingkungannya  dengan  kualitas  nilai serta  keanekaragaman  yang  semakin meningkat.

## b. Misi
Misi merupakan upaya untuk meraih visi.  Misi  adalah  sesuatu  yang  harus diemban  atau  suatu  cita-cita  dan  citra yang  ingin  di  capai.  Misi  dinas kebudayaan  dan  pariwisata  kabupaten Lombok Utara adalah sebagai berikut :
1. Mengembangkan  destinasi  pariwisata yang  aman,  nyaman  dan  berwawasan lingkungan.
2. Mengembangkan  pemasaran  pariwisata yang  unggul  dan  bertanggung  jawab dalam  rangka  meningkatkan  kunjungan wisatawan.
3. Memperkuat  kelembagaan  pariwisata untuk memperkuat pengembangan pariwisata berkelanjutan.
c. Tujuan
1. Berkembangnya  obyek  dan  daya  tarik wisata  serta  sistem  pemasaran  yang berdaya saing global.
2. Melestarikan budaya daerah dan pemeliharaan  potensi  sumber  daya pariwisata,
3. Meningkatkan  kerjasama  kemitraan, pemberdayaan  masyarakat  dan  kwalitas pelayanan.
d. Sasaran
1. Terciptanya obyek dan daya tarik wisata yang  alami  dan  lestari,  baik  secara kualitas  maupun  kuantitas  serta  sistem pemasaran yang berdaya saing.
2. Terwujudnya  kelestarian  budaya  daerah dan  terpeliharanya  potensi  sumber  daya pariwisata.
3. Meningkatnya  kerja  sama  kemitraan, pemberdayaan  masyarakat  dan  kwalitas pelayanan.
e. Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan
1. Mengoptimalkan komitmen seluruh stakeholder  (pemerintah,  swasta  dan masyarakat)  untuk  meningkatkan  citra pariwisata  dan  budaya  dalam  upaya menjadi  kabupaten  Lombok  Utara sebagai  salah  satu  daerah  tujuan  utama pariwisata yang sapta pesona.
2. Mengoptimalkan  komitmen  pemerintah dalam meningkatkan dan
pengembangan  sarana  dan  prasarana pendukung  serta  penataan  obyek  dan daya  Tarik  wisata  (ODTW)  sehingga menjadi daya tarik bagi wisatawan.
3. Komitmen  yang  kuat  dari  seluruh stakeholder  (pemerintah,  swasta  dan masyarakat) dalam meningkatkan profesionalisme  sumber  daya  manusia (SDM)  dan  pemberdayaan  masyarakat untuk  meningkatkan  pelayanan  dan kesejahteraan masyarakat.
4. Komitmen  yang  kuat  dari  seluruh seluruh stakeholder (pemerintah, swasta dan  masyarakat)  untuk  meningkatkan, mengembangkan dan melestarikan budaya  daerah  menjadi  pesona  seni budaya sebagai penunjang pariwisata.
5. Meningkatkan  dukungan  pemerintah dan  peningkatan  kualitas  pengelolaan administrasi dan pengembangan perencanaan  teknis  pariwisata  dalam upaya pembangunan dan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.
3 .  Kebijakan  Pemerintah  Memajukan Pariwisata  di  Gili  Air,Gili  Meno  dan  Gili Trawangan.
Tidak  bisa  kita  pungkiri,  adanya kemajuan  wisata  di  Lombok  memberikan dampat positif dan negatif bagi masyarakat. Dampak positifnya adalah semakin banyaknya  peluang  ekonomi  tercipta  dari dunia  wisata,  seperti  maraknya usaha rental  mobil  di  Lombok, munculnya tour service  di  Lombok serta  makin  majunya usaha kerajinan dan oleh-oleh khas lombok. Diantara dampak negatifnya adalah
munculnya  tempat  hiburan  malam  serta muncul  masyarakat  yang  semakin  hedonis, jauh dari nilai agama.
Diluar plus minus tersebut, pemerintah  aslinya  memiliki  peran  penting memajukan  dunia  wisata  di Lombok  utara, factor kebijakan pemerintah :
a. Membenahi  fasilitas  dan  memperbaiki tempat wisata di pulau lombok.
b. Menfasilitasi  akses  menuju  ke  tempat wisata,  baik  pembukaan  jalan  raya baru,  perbaikan  jalan  raya  maupun persediaan alat transportasi umum.
c. Melakukan
sosialisasi kepada masyarakat Lombok tentang pentingnya pariwisata. d. Melakukan promosi tentang pariwisata di pulau Lombok baik kepada masyarakat  propinsi  Nusa  Tenggara Barat  maupun  masyarakat  Indonesia bahkan  Internasional  melalui  acara, penelitian,  pendidikan,  dan  pelatihan yang berkaitan tentang pariwisata.
e. Memfasilitasi  pembentukan  komunitas Genpi  (Generasi  Pesona  Indonesia) yang  teridiri  dari  25  komunitas  yang berada  di  Nusa  Tenggara  Barat  yang perduli  terhadap  pariwisata.  (Sumber  : News.detik.com, 21 September 2016).
4. Program-Program  Kegiatan  di  Bidang Pariwisata Umumnya
dan
Meningkatkan  Peran  Serta  Pokdarwis, Maka Aparat Pemerintah Hendaknya :
a.  program-program  kegiatan  di  bidang pariwisata :
1. Memberikan  bantuan  kepada  kelompok- kelompok sadar wisata (pokdarwis) baik berupa dana maupun pelatihan-pelatihan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pokdarwis.
2. Memberikan  lebih  banyak  perhatian dalam bentuk program-program monitoring dan evaluasi serta membantu melagalisasi  keberadaan  mereka  dengan memberikan  surat  keputusan  (SK)  baik yang di buat oleh desa, Kecamatan/Kelurahan, Dinas
Kebudayaan dan pariwisata maupun oleh bupati  langsung  secara  bertahap  sesuai dengan peran dan prestasi yang di raih.
3. Memberikan penghargaan kepada kelompok-kelompok  sadar  wisata  yang telah  berjasa  dan  berprestasi  dalam

## 92 JIAP | Jurnal Ilmu Administrasi Publik | Vol. 7, No. 1, Bulan Maret Tahun 2019 hal 80-92
mengembangkan kepariwisataan di daearh  atau  tempat  pokdarwis  tersebut berada.
4. Membantu menyediakan sekretariat bagi masing-masing  kelompok  sadar  wisata sebagai tempat berkoordinasi dan sebagainya.
b. peran pokdarwis
Pokdarwis  memiliki  peran  yang  sangat penting  untuk  mengeksplorasi  destinasi  baru serta  memperomosikannya,  maka  dari  itu mereka membentuk forum komunikasi pokdarwis. Forum ini fungsinya mengakomodir seluruh  keluhan  maupun  laporan  kinerja pokdarwis  di  seluruh  lombok  utara.  Dinas kebudayaan dan pariwisata (Disbudpar) Kabupaten  Lombok  Utara  (KLU)  mengandeng kelompok  sadar  wisata  (Pokdarwis)  dalam mempromosikan pariwisata. Jumlahnya mencapai 52 kelompok.
Simpulan
Pengembangan daerah pariwisata dikelola  oleh  SKPD  melalui  dinas  pariwisata setempat.  Beberapa  regulasi  kebijakan  yang  di keluarkan oleh dinas pariwisata dalam pengembangan dan pengelolaan wisata di KLU adalah  penataan  daya  tarik  wisata  (destinasi), pembinaan wisata, peningkatan promosi wisata daerah  dengan  cara  menjalin  kemitraan, mengembangkan event-event lokal, tradisional, maupun  internasional  serta  memanfaatkan teknologi  informasi.  Dengan  dicanangkannya Kabupaten  Lombok  Utara  sebagai  “Destinasi Wisata  Dunia”,  pemerintah  daerah  kabupaten Lombok Utara terus berupaya mengembangkan destinasi-destinasi  yang  dimiliki  Kabupaten Lombok Utara.
Beberapa  faktor  yang  dapat  mendorong pertumbuhan  perkembangan  pariwisata  adalah sebagai berikut:
1. Adanya  event-event  yang  di  selenggarakan Dinas  Pariwisata  seperti  presean  dan  pekan apresiasi  budaya  (PAB)  dan  pameran- pamaren tradisi.
2. Adanya  promosi  wisata  oleh  mahasiswa yang  di  luar  daerah  seperti  adanya mahasiswa  yang  kuliah  di  jogja  yang bernama  Raden  Wahyu  dalam  agenda promosi  wisata  budaya.  Dia  kuliah  di  jogja dengan  mendapat  beasiswa  dari  dines tersebut.
3. meningkatkan  profesionalisme  sumber  daya manusia (SDM) seperti adanya bantuan bagi
siswa  yang  ingin  melanjutkan  kuliah  lebih tinggi dan di bantu oleh dinas tersebut
Sedangkan  faktor  penghambat  pertumbuhan pariwisata di Lombok Utara adalah :
1. Kurangnya  anggaran  yang  di  jelaskan  pada tahun  2018  lalu  target  PAD  di  patok  200 miliar  justru  di  kurangi  menjadi  145  miliar, hal  tersebut  tidak  lepas  dari  bencana  gempa bumi yang mengguncang daerah tersebut.
2. Minimnya  sosialisai  terhadap  daerah  wisata di  kabupaten  Lombok  utara  seperti  orang luar lebih banyak mengetahui tempat wisata yang  ada  di  tiga  gili  tersebut.  Mereka  tidak mengetahui  bahwa  selain  yang  ada  di  sana masih  banyak  di  tempat  yang  lain  seperti pantai pandanan, pantai sira, pantai impos.
3. Kurangnya  sarana  dan  prasarana  penunjang seperti di lihat dari kapal penyeberangannya masih  banyak  menggunakan  standar  dan belum  menggunakan  standar  internasional seperti  speetboat  yang  di  gunakan  lebih cepat dan lebih nyaman.

## Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dapat diberikan saran-saran berikut :
1. Berdasarkan  hasil  kesimpulan  yang  telah penulis  kemukakan  di  atas  maka,  dalam rangka meningkatkan kinerja dinas pariwisata  di  kecamatan  pemenang  maka diharapkan  proses  peningkatan  khususnya peningkatan  usaha  kepada  masyarakat  lebih di tingkatkan lagi supaya nantinya masyarakat  khususnya  di  daerah  tempat wisata  mampu  bersaing  dalam  usahanya baik di luar maupun di dalam daerah.
2. Dengan terserapnya tenaga kerja yang cukup banyak  oleh  dinas  pariwisata  maka,  peran tenaga kerja harus mampu menciptakan atau membuat  usaha  sendiri  dalam  menciptakan lapangan  pekerjaan  yang  baru  yang  akan bermanfaat bagi masyarakat.
3. Pertama dinas pariwisata harus memperkenalkan  atau  memperomosikan secara langsung kepada masyarakat bagaimana proses promosi pariwisata daerah yang  sebenarnya,  karena  dengan  begitu masyarakat setempat bisa melihat keberadaan dinas pariwisata tersebut.
4. Dinas  pariwisata  yang  di  kecamatan pemenang,  masyarakat  tentunya  menjaga dan  melestarikan  sentra  industri  pariwisata tersebut  supaya  dinas  pariwisata  semakin maju dalam membangun kepariwisataan.

## Daftar Pustaka
[1] Anggraeni, Siska. 2014. Peran Pembangunan Kawasan Wisata Jawa Timur Park II Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di
Sekitarnya.
[2] Awaludin, 2016. Pelaksanaan Kewenangan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Berdasarkan Undang-Undang No 10 Th 2009 Tentang Kepariwisatan (Studi Di Kabupaten Lombok Utara).
[3] Beritelli,  et,  al,  2007.  Stakeholder  Analysis  and Conflict Management.
[4] Hans.
Buchli, 1998. industry pariwisata.jakarta.PT. Perca
[5] Inskeep,  1991.  perencanaan  pariwisata  yang terpadu dan berkelanjutan pendekatan pengembangan.  New  York:  Van  Nostrand Reinhold.
[6] K.  Krapt,  1942.  pengertian  wisata.  Jakarta:  PT. Gramedia.
[7] Marpaung, happy 2002. Pengetahuan pariwisata.
[8] Pendit, 1990. pengetahuan Pariwisata.
[9] Permatasari, SI, 2017. Peran Badan Promosi Pariwisata Indonesia Surakarta (BPPIS) dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Di Kota Surakarta
[10] Pitana, Gayatri 2005. Sosiologi pariwisata.
[11] Putri,R.M, 2017. Perencanaan Lanskap Pengembangan Kawasan Agroporestri Pekon Sukoharjo-Kabupaten Pringsewu menjadi Obyek Destinasi Wisata.
[12] Salma,I,A. dan Susilowati,I, 2004. Analisis permintaan objek wisata alam curugsewu, kabupaten Kendal dengan pendekatan travel cost.
[13] Santoso, Heri. 2015. Peranan Dan
Kebutuhan Pemangku Kepentingan Dalam Tata Kelola Pariwisata Di Taman Nasional Bunaken, Sulawesi Utara.
[14] Sapulette,A, 2015. pengaruh biaya promosi darwin ambon yacht race terhadap jumlah kunjungan wisatawan luar negeri di kota ambon. Politeknik Negeri Ambon.
[15] Schulalard, v, herman, 1910. pengertian pariwisata.
[16] Singal,Y,I,M, 2016. Analisi expectation gap
antara aparat pengawasan intern pemerintah (apip) dan pemangku kepentingan mengenai peran dan independensi apip dalam pengawasan penyusunan anggaran belanja daerah pada pemerintah provinsi Sulawesi utara.
[17] Sunaryo, Bambang, 2013. Kebijakan
Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia.
[18] Swena, ketut, I, 2017. pengetahuan dasar ilmu pariwisata.
[19] Taan, Hapsawati, 2016. Peran Promosi dan Tata Kelola Religi Bongo dalam Meningkatkan
Daya Saing Paiwisata di Kabupaten Gorontalo.
[20] Unga, ode la, kartini, 2011.Strategi pengbembangan kawasan wisata kepulauan banda.
[21] Utaminingsih,S, 2012. Model manajemen pengembangan soft skill smk program keahlian pariwisata. [22] Wahab, Salah, 2003. manajemen kepariwisataan. Jakarta: pradnya paramita. [23] Yoeti, 1996. Pengantar Ilmu Pariwisata.Jakarta: PT. Perca. [24] Yudiyanti, Yeti, 2014. P eran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota
Yogyakarta Dalam Membangun Pariwisata Berbasis Masyarakat. Artikel/Modul/Diktat [25] E,Guyer, Freuler, handbuch del weizerischen volkswirtschaft.
[26] Undang-undang No 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan,  Kepres  22  Tahun  2011, Kemenpan  No  69  Tahun  2010  tersebut merupakan  usaha  dan  ikhtiar  pemerintah  pusat dalam rangka membuka peluang sector pawisata nasional  dikembangkan  untuk  kesejahteraan masyarakat.