Volume: 6 Issue 2: 2022 | Hal 175-190 KEMUDI : JURNAL ILMU PEMERINTAHAN ISSN (Online): 2622 9633, ISSN (Cetak): 2528 5580 https://doi.org/10.31629/kemudi. v6i02.4378

## Evaluasi  Perencanaan  Pembangunan  Wilayah  Kepulauan  Riau  Tahun 2019

## Naharuddin
1 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjungpinang
Corresponding Author: naharuddinn1960@gmail.com
Article Info Keyword:
Perencanaan Pembangunan;
Kemaritiman; Kepulauan Riau.
Abstract: Provinsi Kepulauan Riau yang wilayahnya didominasi 96% perairan dan hanya 4% daratan memiliki potensi kemaritiman yang luar biasa. Namun isu-isu  strategis  pembangunan  masih  terjadi,  kesenjangan  pembangunan antar wilayah dan optimalisasi penanganan wilayah perbatasan, pulau-pulau terdepan dan pulau-pulau kecil untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan  pekerjaan  rumah  yang  harus  diselesaikan.  Perencanaan pembangunan  yang  selama  ini  dilakukan  belum  memprioritaskan  sektor kemaritiman sebagai prioritas pembangunan wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk  menganalisa  proses  perencanaan  pembangunan  wilayah  dan  faktor- faktor  yang  menyebabkan  belum  optimalnya  perencanaan  pembangunan wilayah  Kepulauan  Riau  tahun  2019.  Proses  perencanaan  pembangunan dianalisa dan dideskripsikan mengunakan tiga indikator dalam teori evaluasi perencanaan pembangunan Willian N. Dunn, yakni: (1) Efisiensi; (2) Perataan; dan (3) Responsiitas. Metode penelitian digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun proses perencanaan pembangunan yang dimulai dari pentahapan dan penjadwalan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2019 telah sesuai dan partisipasi Stakeholder dalam Musrenbang  juga  cukup  baik,  namun  capaian  kinerja  yang  tertuang  dalam perjanjian  kinerja  Kepala  Daerah  pada  akhir  tahun  ditemukan  25%  target kinerja  yang  belum  tercapai.  Pendekatan  yang  dilakukan  dalam  proses perencanaan pembangunan juga masih menggunakan kaidah normatif, yaitu berorientasi  pada  perencanaan  pembangunan  berbasis  wilayah  daratan ( continental approach ) yang seharusnya menggunakan pendekatan berbasis wilayah kepulauan ( ocean approach ).

## PENDAHULUAN
Suatu perencanaan merupakan bagian dari manajemen pembangunan yang terdiri dari dua hal yaitu pertama penentuan pencapaian tujuan konkret atas dasar nilai-nilai yang dimiliki masyarakat bersangkutan dalam jangka waktu tertentu, yang kedua alternatif pemilihan secara rasional  dan  efisien  guna  mencapai  tujuan-tujuan  pembangunan  (Mustopadidjaja,  2012). Pembangunan  meliputi  banyak  aspek  dan  multidimensi  karena  mengakomodir  banyak kebutuhan  dan  kepentingan  masyarakat,  seperti  yang  disampaikan  oleh  (Mallick,  2005). Pembangunan seharusnya dilaksanakan dengan sinkronisasi antara berbagai kebutuhan dan keinginan masyarakat serta sumber daya yang dimiliki kemudian disesuaikan dengan jadwal waktu  dan  sumber  daya  yang  tersedia.  Dalam  pelaksanaan  pembangunan  juga  perlu dilakukan evaluasi untuk menilai apakah pembangunan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan  yang  telah  dilakukan  serta  mengidentifikasi  permasalahan  selama  proses pembangunan
Provinsi  Kepulauan  Riau  merupakan  kawasan  strategis  nasional  untuk  wilayah kepulauan dan perbatasan. Provinsi yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2002 terdiri dari 5 Kabupaten dan 2 Kota yaitu Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kota Batam dan Kota Tanjungpinang sebagai Ibu Kota Provinsi. Provinsi Kepulauan Riau memiliki 2.408 pulau dan terdapat 394 (16%) pulau yang berpenghuni. Sebagai Provinsi yang wilayahnya didominasi 96%  perairan  dan  hanya  4%  daratan,  Provinsi  Kepulauan  Riau  memiliki  potensi  yang  luar biasa, namun isu-isu strategis pembangunan masih terjadi. Kesenjangan pembangunan antar wilayah dan optimalisasi penanganan wilayah perbatasan, pulau-pulau terdepan dan pulau- pulau kecil untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan pekerjaan rumah yang harus  diselesaikan.  Tentu  saja  konektivitas  turut  menjadi  isu  strategis  dalam  pemerataan pembangunan.  Jika  konektivitas  dapat  dilaksanakan  dengan  baik  maka  pembangunan  di Provinsi  Kepulauan  Riau  akan  merata  mengingat  kondisi  geografisnya.  Hal  ini  juga  dapat dilakukan  pada  daerah-daerah  yang  bermasalah  dengan  kelistrikan,  akses  pendidikan, kesehatan dan sebagainya.
Wilayah  kepulauan  memiliki  karakteristik  yang  berbeda  dengan  daerah-daerah  yang memiliki  daratan  yang  luas.  Wilayah  kepulauan  harus  mampu  mengakomodir  dan menyesuaikan  perencanaan  pembangunan  yang  berorientasi  pada  potensi  maritim.  Hal  ini guna mendukung konsep “Poros Maritim Dunia” yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo (Prasetyo, 2016). Perencanaan pembangunan wilayah kepulauan selama ini belum mendapat perhatian dari pemerintah pusat (Suawa, 2018). Paradigma maritim atau yang disebut sebagai wawasan  nusantara  atau  wawasan  kelautan  merupakan  konsep  pembangunan  yang memperhatikan  potensi  geografis  Indonesia  sebagai  bangsa  maritim  (Sulistiyono,  2016). Interpretasi  saat  ini  menjadi  penting  untuk  diimplementasikan  dalam  perencanaan pembangunan daerah. Selama ini distribusi penganggaran dari pusat hanya didasari pada luas wilayah  daratan  sehingga  daerah  yang  didominasi  lautan  mengalami  kekurangan  dalam mendapatkan alokasi dana APBN (Puspitawati, 2020).
Menurut  (Al  Syahrin,  2018)  kebijakan  poros  maritim  dunia  membutuhkan  banyak sinergitas  untuk  mendukung  keberhasilannya.  Dibutuhkan  juga  arah,  orientasi,  strategi  dan antisipasi  pembangunan  yang  efektif,  konsisten  dan  berkelanjutan  (Junef,  2019).  Namun terdapat  kesulitan  dalam  pembangunan  dengan  karakteristik  daerah  kepulauan  dengan menggunakan  pendekatan  pembangunan ocean  approach yang  membutuhkan  strategi khusus  dan  biaya  yang  besar  (Ginting,  2013).  Strategi  maritim  diarahkan  untuk mempertahankan wilayah maritim Indonesia (Ampun & Purba, 2021).
Tentu  hal  ini  tidak  sejalan  dengan  kebijakan  mewujudkan  Indonesia  sebagai  poros maritim  dunia.  Pembangunan  daerah  kemaritiman  seharusnya  perlu  diintegrasikan  dengan program/  kegiatan  pembangunan  darat  sehingga  mampu  mendukung  percepatan perkembangan daerah kepulauan (Saksono, 2013).
Untuk  itu,  dibutuhkan  komitmen  dan  perlakuan  yang  tidak  sama  antara  daratan  dan lautan  oleh  Pemerintah  maupun  Pemerintah  Daerah  dalam  penataan  regulasi/  kebijakan termasuk  alokasi  program  dan  anggarannya  demi  kemajuan  sosial  dan  kesejahteraan masyarakat  kepulauan.  Lebih  lanjut,  dalam  pembangunan  maritim  dibutuhkan  desain reorientasi yang mengaktifkan seluruh elemen yaitu country, civil society, knowledge ability , dan teknologi kemaritiman (Kartika, 2017).
Dalam penelitian (Abrahamsz, 2019) menyatakan bahwa perencanaan pembangunan wilayah kepulauan berbasis potensi sumber daya maritim memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Hal ini diperkuat oleh penelitian (Iqbal, 2020) yang menyatakan bahwa kinerja daerah kepulauan  ditentukan  oleh  karakteristik  geografis,  fisik  dan  administratif  daerah,  sehingga tantangan, persoalan, yang ditangani tidak seragam antar daerah kepulauan.
Kesesuaian  perencanaan  program  idealnya  dapat  mendongkrak  pembangunan  di daerah. Diperlukan peningkatan kesadaran pemimpin dan penguasa lokal terhadap potensi wilayahnya  dengan  memperhatikan  beberapa  pendekatan  perencanaan  yaitu  partisipatif, teknokratik,  politis  dan top  –  down serta bottom  –  up .  Proses  perencanaan  pembangunan menjadi  hal  penting  agar  tujuan  kepala  daerah  dalam  mensejahterakan  masyarakat  dan memajukan  wilayah  dapat  terwujud.  Evaluasi  penting  dilakukan  untuk  menilai  pencapaian tujuan  kebijakan,  program,  ataupun  kegiatan,  dan  menganalisis  permasalahan  yang  terjadi dalam proses implementasi sehingga dapat menjadi umpan balik bagi perbaikan kinerja atau pelaksanaan pembangunan (Sriharyati & Sholihannisa, 2020).
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  Barenlitbang  Provinsi  Kepulauan  Riau,  jumlah usulan yang diusulkan dalam Musrenbang Nasional terdapat 1.273 usulan. Persentase jumlah
program  yang  disepakati  dalam  Musrenbangnas  sebesar  8,01%  atau  sebesar  102  usulan. Sedangkan  jumlah  pagu  anggaran  yang  disepakati  dalam  Musrenbangnas  sebesar  5,69% atau  sekitar  Rp.  646.689.836.005,-  (Enam  Ratus  Empat  Puluh  Enam  Milyar  Enam  Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Rupiah).
Selanjutnya usulan Musrenbang yang tertampung dalam APBD 2019 sebesar 30,69% atau sekitar 1.098 dari 3.579 usulan yang terdapat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sebagai provinsi yang 96% wilayahnya terdiri dari lautan, Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi kemaritiman yang sangat besar namun belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini terlihat dari persentase pagu yang terkait sektor kemaritiman dari keseluruhan Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau hanya sebesar 13,32%  atau  Rp.  487.371.606.333,-  (Empat  Ratus  Delapan  Puluh  Tujuh  Milyar  Tiga  Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa prioritas terhadap program yang berkaitan dengan sektor kemaritiman sangat rendah dan belum maksimal.
Berdasarkan  beberapa  argumen  dan  permasalahan  yang  disampaikan  di  atas,  maka pokok  permasalahan  dalam  kajian  ini  adalah  apakah  proses  perencanaan  pembangunan wilayah  Kepulauan  Riau  tahun  2019  mampu  menghasilkan  tujuan  pembangunan  yang diharapkan?  Tujuan  dari  penelitian  ini:  pertama,  menganalisa  proses  perencanaan pembangunan wilayah Kepulauan Riau tahun 2019. Kedua, Menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya perencanaan pembangunan wilayah Kepulauan Riau tahun 2019.

## TINJAUAN PUSTAKA Evaluasi  Perencanaan Pembangunan
Menurut (Abe, 2005), perencanaan yang baik harus memuat “apa yang akan dilakukan” dalam dokumen perencanaan sebagai penjabaran dari visi dan misi; bagaimana mencapai hal tersebut; siapa yang akan melakukan; lokasi aktifitas; kapan akan dilakukan; berapa lama; dan sumberdaya  yang  dibutuhkan.  Selanjutnya  (Bryant  &  White,  1982)  menyebutkan  bahwa pembangunan  adalah  upaya  manusia  mengubah  masa  depannya  dengan  lima  implikasi utama,  yaitu:  (1)  memperhatikan  sumberdaya  manusia  yang  berarti  membangkitkan kemampuan manusia secara optimal ( capacity ); (2) pembangunan berarti meningkatkan nilai keberdsamaan  setiap  anggotanya  dalam  mencapai  tujuan  bersama  dan  kesejahteraan ( equity );  (3)  pembangunan  berarti  menaruh  kepercayaan  kepada  masyarakat  dengan melibatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  ( empowerment );  (4)  pembangunan berarti  membangkitkan  kemampuan  untuk  membangun  secara  mandiri  den  berkelanjutan ( sustainability );  (5)  pembangunan  berarti  menciptakan  kebebasan  suatu  negara  untuk membangun  negaranya  berdasrkan  sumberdaya  yang  dimilikinya  serta  menciptakan hubungan yang harmonis dengan negara lain berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan menghormati  ( interdependence ).  Berdasarkan  apa  yang  sudah  disampaikan  di  atas,  maka (Bryant  &  White,  1982)  meletakkan  fokus  pembangunan  pada  peningkatan  sumberdaya manusia ( people centered development ) dalam menentukan masa depan daerahnya. Sependapat  dengan  Bryant  dan  White,  (Tjokroamidjojo,  2002)  menyampaikan  bahwa pembangunan merupakan proses pembaharuan yang kontinyu dan terus menerus dari suatu keadaan  tertentu  kepada  suatu  keadaan  yang  dianggap  lebih  baik.  Sedangkan  menurut Rogers  dalam  (Suryono,  2010)  mengatakan  bahwa  pembangunan  merupakan  perubahan sosial  dalam  masyarakat,  dengan  diwujudkan  melalui  partisipasi  masyarakat  dan  bertujuan mendapatkan kehidupan yang lebih baik.
Pembangunan  tidak  akan  terwujud  tanpa  adanya  perencanaan  yang  matang. Sebagaimana yang diutarakan oleh (Siagian, 2014), perencanaan pembangunan merupakan keseluruhan proses pemikiran serta penentuan yang dilakukan secara matang terhadap hal- hal  yang  akan  dikerjakan  di  masa  yang  akan  datang  untuk  pencapaian  tujuan  yang  telah ditentukan. Perencanaan merupakan proses untuk memikirkan permasalahan yang dihadapi sekaligus  alternatif  pemecahan  masalah  serta  memikirkan  kondisi  ideal  yang  diharapkan. Davidov  dan  Reiner  dalam  (Syafrudin,  1993),  mengemukakan  bahwa  perencanaan  adalah suatu proses untuk menetapkan tindakan yang selayaknya.
Perencanaan  mempunyai  peran  yang  strategis  dalam  pembangunan.  Pada perencanaan,  setiap  permasalahan  yang  ada  harus  diupayakan  untuk  diselesaikan  melalui pilihan  alternatif  kebijakan  dengan  mempehatikan  sumberdaya  yang  ada  (Riyadi  &
Bratakusumah, 2004). Proses perencanaan pembangunan menekankan pada rencana kerja atau  "working  plan"  sebagai  proses  dari:  (1) Input yang  berupa  keuangan,  tenaga  kerja, fasilitas, dan lain-lain; (2) Proses yang berupa kegiatan; dan (3) Output yang berupa outcomes . Proses perencanaan dimulai dengan informasi ketersediaan sumber daya yang disinkronkan dengan arah pembangunan. Sehingga perencanaan pembangunan tersebut sesuai dengan kebutuhan, dinamika reformasi dan pemerintahan, yang berpusat pada masyarakat (Wirawan et al., 2015).
Dalam proses perencanaan pembangunan juga dapat dilakukan evaluasi agar proses perencanaan  pembangunan  mampu  menghasilkan  tujuan  pembangunan  yang  diharapkan. Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  (William  N.  Dunn,  2017),  dimana  evaluasi  memiliki  peran strategis  dalam  pelaksanaan  pengambilan  kebijakan  yaitu:  pertama,  evaluasi  mampu memberikan informasi yang sahih sehingga mudah dipercaya, terkait kinerja kebijakan. Hal ini pada akhirnya mampu memberikan peta kebutuhan terkait seberapa jauh antara target dan tujuan  telah  tercapai.  Kedua,  evaluasi  akan  memberikan  kontribusi  dalam  klarifikasi  dan masukan  terhadap  nilai  yang  menjadi  dasar  dalam  menentukan  tujuan  dan  target.  Ketiga, evaluasi  juga  memberikan  kontribusi  dalam  pemilihan  metode-metode  dalam  menganalisis kebijakan, termasuk perumusan masalah dan pemberian rekomendasi.
Lebih lanjut (William N. Dunn, 2017) menyatakan terdapat enam kriteria evaluasi yaitu efektifitas,  efisiensi,  kecukupan,  perataan,  responsifitas,  dan  ketepatan.  Menurutnya  untuk menganalisis  proses  dalam  sebuah  kebijakan  hanya  tiga  kriteria  yang  rasional  dilakukan. Pertama,  efisiensi  yang  mengulas  tentang  seberapa  banyak  usaha  yang  diperlukan  untuk mencapai  hasil  yang  diinginkan  (biaya,  manfaat,  rasio).  Kedua,  perataan  yang  mengulas tentang apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok berbeda. Ketiga, responsifitas yang mengulas tentang apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu.
Informasi  mengenai  proses  dapat  menggunakan  evaluasi  formal,  dimana  pendekatan yang dilakukan menggunakan metode deskriptif dan menghasilkan informasi valid, cepat dan terpercaya  terhadap  hasil  kebijakan.  Selanjutnya  secara  spesifik  perlu  dilakukan  evaluasi proses  retrospektif  untuk  melakukan  pemantauan  dan  evaluasi  program  setelah  program tersebut  diterapkan  untuk  jangka  waktu  tertentu  (William  N.  Dunn,  2003).  Evaluasi  proses retrospektif  dipusatkan  pada  masalah-masalah  dan  kendala-kendala  yang  terjadi  selama implementasi kebijakan dan program dan tidak diperkenankan untuk memanipulasi terhadap pengeluaran dan proses yang terjadi.
Berdasarkan  pendapat  beberapa  ahli  diatas  dapat  dikatakan  bahwa  perencanaan pembangunan  adalah  proses  perubahan  yang  diinginkan  secara  sadar  dan  berkelanjutan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, dalam pembangunan ( development ) terkandung unsur-unsur: (1) Perubahan; (2) Tujuan; dan (3) Potensi.

## Wilayah Kepulauan
Definisi yang tertuang pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan  Daerah,  menyatakan  bahwa  Provinsi  yang  berciri  kepulauan  adalah  daerah provinsi  yang  memiliki  karakteristik  secara  geografis  dengan  wilayah  lautan  lebih  luas  dari daratan  yang  di  dalamnya  terdapat  pulau-pulau  yang  membentuk  gugusan  pulau  sehingga menjadi satu kesatuan geografis dan sosial budaya. Wilayah kepulauan merupakan wilayah yang  memiliki  keunikan  tersendiri  namun  rentan  terhadap  permasalahan  kepentingan  dan pembangunan ekonomi dan sosial serta berbagai persoalan lingkungan akibat pemanfaatan yang tidak didasarkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan (Tuwo, 2011).
Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia terdapat  7  pilar  kebijakan  kelautan  Indonesia  menuju  poros  maritim  dunia  yaitu:  (1) Pengelolaan  Sumber  Daya  Kelautan  dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia;  (2) Pertahanan,  Keamanan,  Penegakan  Hukum  dan  Keselamatan  di  Laut;  (3)  Tata  Kelola  dan Kelembagaan  di  Laut;  (4)  Ekonomi,  Infrastruktur,  dan  Peningkatan  Kesejahteraan;  (5) Pengelolaan  Ruang  Laut  dan  Pelindungan  Lingkungan  Laut;  (6)  Budaya  Bahari;  serta  (7) Diplomasi Maritim. Lingkup pembangunan kemaritiman dan kelautan yang luas ini mencakup aspek  nonfisik  dan  fisik.  Aspek  nonfisik  terkait  dengan  konsep  pembangunan  budaya bercirikan kemaritiman serta tata kelola pemerintahan kemaritiman. Sedangkan pembangunan fisik mencakup aspek perekonomian kemaritiman, lingkungan laut dan pertahanan keamanan
laut. Aspek tersebut perlu disinergikan secara bersama sehingga pembangunan kemaritiman bisa terwujud sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Secara  konseptual,  pembangunan  kemaritiman  mencakup  aspek  yang  sangat  luas. Pembangunan  kemaritiman  ini  dibagi  kedalam  5  (lima)  klaster  program  prioritas,  yaitu:  (1) Batas Maritim, Ruang Laut, dan Diplomasi Maritim; (2) Industri Maritim dan Konektivitas Laut; (3) Industri Sumber Daya Alam dan Jasa Kelautan serta Pengelolaan Lingkungan Laut; (4) Pertahanan dan Keamanan Laut; dan (5) Budaya Bahari.

## Tahapan Perencanaan
Mempedomani  Permendagri  86  Tahun  2017  Tentang  Tata  Cara  Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah  Tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah  dan  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah,  Serta  Tata  Cara  Perubahan  Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 16 mengamanatkan bahwa penyusunan RKPD melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

## Gambar 1. Tahapan-Tahapan Penyusunan RKPD
Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau (data diolah)

## Kajian Hasil Penelitian Terdahulu
Sebagai  bahan  pertimbangan  dan  pengkayaan  dalam  penelitian  ini,  peneliti mencantumkan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kaitan terhadap topik penelitian. Beberapa penelitian terdahulu yang disajikan adalah sebagai pembanding antara penelitaan saat  ini  dengan  penelitian  yang  pernah  dilakukan  sebelumnya.  Diharapkan  akan  diketahui perbedaan  serta  unsur  kebaruan  penelitan  saat  ini.  Berikut  peneliti  uraiakan  beberapa penelitian terdahulu yang relevan, antara lain:
Penelitian yang dilakukan Artha C. Rosevina Anak Ampun dan Andri Octapianus Purba (2021)  berjudul  Strategi  Pertahanan  Maritim  Indonesia  Sebagai  Poros  Maritim  Dunia  yang diterbitkan dalam Jurnal Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Volume 8, Nomor 3 Tahun 2021, Hal 321-325  e-ISSN  2550-0813. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi untuk  menjadikan  Indonesia  sebagai  Negara  maritime  yang  kuat  dan  berdaulat.  Penelitian dilakukan  menggunakan  literature  review.  Hasil  penelitian  menunjukan  strategi  yang
dibutuhkan  bagi  mempertahankan  wilayah  maritim  Indonesia  mencakup  3  substansi  dasar yaitu: Means, Ways and Ends.
Penelitian yang dilakukan Luthfi Muhamad Iqbal (2020) yang berjudul Evaluasi Ex Ante Kebijakan  Dana  Khusus  Kepulauan  (DKK)  Terhadap  Ketimpangan  Alokasi  Transfer  ke Daerah. Penelitian ini diterbitkan Bappenas Working Papers Volume III, Nomor 2, 7 September 2020,  halaman  218-237.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  evaluasi  ex-ante  dengan pendekatan with-versus-without comparison dan menggunakan metode penelitian campuran antara kualitatif yakni analisis konten regulasi dan literature serta kuantitatif deskriptif dengan memanfaatkan  data  sekunder.  Hasil  temuan  menunjukan  masih  terdapat  persoalan  dalam mendefinisikan daerah kepulauan terutama kriteria gugusan pulau dan kesatuan sosial budaya ekonomi dan geografis, serta adanya batasan kewenangan urusan pemerintahan di bidang kelautan yang hanya diberikan kepada pemerintahan provinsi.
Penelitian yang dilakukan Santy Sriharyati dan Lulu Ulfa Sholihannisa (2020) dengan judul Evaluasi Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Dengan Menggunakan Analytic  Hierarchy  Procces  (AHP).  Penelitian  ini  diterbitkan  pada  ATRABIS:  Jurnal Administrasi Bisnis Volume 6, Nomor 1, Juni 2020 e-ISSN:2443-3756. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui evaluasi yang dilakukan dalam rangka menilai pencapaian tujuan kebijakan, program,  ataupun  kegiatan  dan  menganalisis  permasalahan  yang  terjadi  dalam  proses implementasi sehingga dapat menjadi umpan balik bagi perbaikan kinerja atau pelaksanaan pembangunan.  Metode  evaluasi  yang  digunakan  adalah  metode  evaluasi  kualitatif  dan kuantitatif. Dimana hasil penelitian dapat dilihat dari aspek yang berbeda yaitu indikator kinerja pembangunan dan evaluasi kinerja dengan menggunakan AHP.
Penelitian yang dilakukan Muhar Junef (2019) dengan judul Implementasi Poros Maritim Dalam Prespektif Kebijakan. Penelitian ini diterbitkan pada Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume  19,  Nomor  3  September  2019:  303-322  e-ISSN  2579-8561.  Tujuan  penelitian  ini adalah  untuk  mengetahui  perkembangan  konsep  poros  maritime  dunia  di  Indonesia  dan implementasinya. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dimana sumber data yang digunakan data primer berupa aturan-aturan hukum dan data sekunder seperti buku, artikel, dan  sumber  internet.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  Indonesia  sudah  menerapkan konsep  proros  maritim  dunia  dengan  mengeluarkan  kebijakan  dan  implementasinya; disarankan  Indonesia  mempunyai  undang-undang  poros  maritim  dunia  untuk  menjawab tantangan demi mewujudkan keunggulan Indonesia.
Penelitian  yang  dilakukan  James  Abrahamsz  (2019)  yang  berjudul  Perencanaan Pembangunan Wilayah Kepulauan Berbasis Sumber Daya Maritim (Studi Provinsi Maluku). Penelitian ini diterbitkan pada Jurnal Maritim Indonesia Volume 7, Nomor 2, Desember 2019 113-121.  Penelitian  dilakukan  menggunakan  pendekatan  Indeks  Pembangunan  Maritim (IPMar)  yang  dapat  dikembangkan  secara  utuh  dengan  menggunakan  seluruh  komponen sistem  dalam  pembangunan  maritim.  Dimana  hasil  penelitian  menyatakan  perencanaan pembangunan  wilayah  kepulauan  berbasis  potensi  sumber  daya  maritim,  memiliki  tingkat kompleksitas yang tinggi.
Penelitian  yang  dilakukan  Singgih  Tri  Sulistiyono  (2016)  berjudul  Paradigma  Maritim Dalam  Membangun  Indonesia:  Belajar  Dari  Sejarah.  Penelitian  ini  diterbitkan  pada  Jurnal Lembaran Sejarah Volume 12, Nomor 2, Oktober Tahun 2016 ISSN 1410-4962 Page 81-108. Penelitian  ini  membahas  mengenai  pentingnya  paradigma  maritim  dalam  pembangunan nasional  Indonesia  dalam  rangka  mencapai  kemakmuran  dan  kejayaan  Indonesia  sebagai Negara  maritime.  Hasil  penelitian  menunjukan  bawha  pentingnya  reinterpretasi  terhadap paradigma  maritime.  Hal    ini  penting  untuk  dilakukan  dalam  konteks  masa  kini.  Dengan melakukan revitalisasi dan reinterpretasi paradigma maritim yang sesuai dengan jatidiri bangsa maka  diharapkan  pembangunan  nasional  berdasarkan  kerangka  negara  maritim  mencapai hasil yang optimal.
Perbedaan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  terletak  pada  perbedaan  tujuan penelitian dan  lokus penelitian. Penelitian sebelumnya tidak berbicara tentang evaluasi proses perencanaan  pembangunan  daerah.  Pada  penelitian  kali  ini,  penulis  berupaya  untuk mengetahui pakah proses perencanaan pembangunan wilayah Kepulauan Riau tahun 2019 mampu  menghasilkan  tujuan  pembangunan  yang  diharapkan.  Dalam  penelitian  ini  penulis menekankan pada proses perencanaan pembangunan wilayah  menggunakan teori William N. Dunn.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  melalui  pendekatan  deskriptif  kualitatif  untuk  membahas  dan mengungkapkan  masalah  penelitian  secara  mendalam,  dan  membandiingkan  temuan  di lapangan.  Penelitian  dilakukan  untuk  menggambarkan  keadaan  ataupun  kondisi  yang sebenarnya  terhadap  objek  yang  diteliti.  Objek  dalam  penilitian  ini  adalah  evaluasi perencanaan  pembangunan  wilayah  Kepulauan  Riau.  Objek  penelitian  ini  diungkap  dan dibahas menurut teori evaluasi perencanaan pembangunan William N. Dunn.
Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  teknik  triangulasi  dengan  menggabungkan beberapa  teknik  diantaranya  melakukan  wawancara  terhadap  informan  yang  ditentukan menggunakan teknik purposive sampling (pejabat pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau), observasi di lapangan sesuai dengan obyek yang diteliti,  serta  studi  kepustakaan  untuk  mengutip,  mendiskripsikan  dan  menelaah  berbagai informasi atau data aktual terkait dengan objek dan lokus penelitian yang diperoleh.
Selanjutnya data di analisis menggunakan model (Miles & Huberman, 2007) dimana data direduksi dengan mencatat secara rinci lalu merangkum topik yang dianggap sangat penting. Lalu  data  disajikan  dalam  bentuk  tabel  sehingga  mampu  menggambarkan  pola  keterkaitan untuk  memahami  kondisi  yang  terjadi.  Selanjutnya  berdasarkan  temuan  yang  didapatkan diambil kesimpulan dan saran.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan Nasional merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perencanaan pembangunan di daerah. Mekanisme perencanaan dilaksanakan melalui mekanisme forum yang  disebut  dengan  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  (Musrenbang)  yang dilaksanakan secara berjenjang yakni mulai dari tingkat desa/ kelurahan, kemudian dilanjutkan dengan forum-forum serupa di tingkat yang lebih tinggi hingga ke tingkat nasional.
Berbagai  tahapan  Musrenbang  berfungsi  untuk  menjaring  aspirasi  masyarakat, mengidentifikasi  permasalahan,  menampung  usulan-usulan  kegiatan  pembangunan, membahas  dan  menghasilkan  daftar  prioritas  usulan-usulan  kegiatan  pembangunan  yang dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya. Melalui Musrenbang, masyarakat berpeluang menyampaikan  aspirasi  mereka  dan  berpartisipasi  dalam  menghasilkan  dokumen perencanaan  pembangunan  yang  mampu  menjawab  berbagai  permasalahan  masyarakat. Dengan  mekanisme  tersebut  diharapkan  dapat  menghasilkan  suatu  perencanaan pembangunan yang mencakup semua bidang pembangunan secara proporsional.
Prinsipnya,  proses  perencanaan  yang  terbentuk  melalui  Musrenbang  akan menghasilkan rencana pembangunan daerah yang berkorelasi erat dengan penetapan APBD sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan di daerah. Namun realitanya setelah APBD ditetapkan terdapat banyak usulan yang dibahas dalam Musrenbang tidak terakomodir dalam APBD yang telah ditetapkan.
Evaluasi proses perencanaan pembangunan wilayah Kepulauan Riau tahun 2019 yang dianalisa melalui pendekataan Willian N. Dunn, akan mendapatkan beberapa hal diantaranya: (1)  kesesuaian  anggaran  yang  direncanakan,  apakah  sudah  sesuai  dengan  visi  dan  misi Gubernur Kepulauan Riau; (2) apakah anggaran yang telah dialokasikan bermanfaat terhadap Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  tertentu;  serta  (3)  bagaimana  kebijakan  yang  telah ditetapkan, apakah sudah mendukung dan memuaskan stakeholder .

## Proses Perencanaan Musrenbang
Mengacu  pada  tahapan  dan  jadwal  penyusunan  Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah (RKPD) sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, waktu pelaksanaan penyusunan perencanaan awal rencana kerja dilaksanakan pada bulan Desember 2017 sampai dengan Januari 2018. Rancangan awal rencana kerja tersebut dikompilasi menjadi rancangan awal RKPD  yang  selanjutnya  dibahas  pada  Forum  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  mulai minggu  pertama  sampai  dengan  minggu  ke-empat  bulan  Februari  2018.  Forum  OPD merupakan forum yang mempertemukan antara Bappeda dan OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi dengan Bappeda dan OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam Forum OPD dibahas renja OPD Provinsi yang diselaraskan dengan usulan rencana kerja dari OPD Kabupaten/Kota  sesuai  dengan  kewenangan  yang  tercantum  dalam  Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Hasil Forum OPD tersebut akan menjadi bahan Rancangan RKPD dan
dibahas pada Forum Musrenbang Provinsi yang dilaksanakan pada tanggal 27-29 Maret 2018. Dalam Musrenbang tersebut, sesuai  Pasal 78 ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, disampaikan dan dibahas mengenai pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Kepulauan Riau.
Musrenbang Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 menghasilkan 3.579 usulan kegiatan dengan 970 kegiatan diantaranya berasal dari pokok-pokok pikiran DPRD. Lebih lanjut, pagu dana yang diusulkan pada Musrenbang adalah sebesar Rp. 2.660.096.768.681,- (Dua Trilyun Enam Ratus Enam Puluh Milyar Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) dengan sebesar Rp. 207.811.250.000,- (Dua Ratus  Tujuh  Milyar  Delapan  Ratus  Sebelas  Juta  Dua  Ratus  Lima  Puluh  Ribu  Rupiah) diantaranya berasal dari pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan hasil reses/ penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan  dalam  Peraturan  Daerah  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Daerah  (RPJMD).  Adapun  kelompok  pembahasan  dalam  Musrenbang  RPJMD  yang menghasilkan usulan kegiatan dan pagu pendanaan dibagi menjadi 6 kelompok pembahasan, yaitu :Infrastruktur dan kewilayahan; Perekonomian; Sumber daya alam; lingkungan hidup dan kehutanan;  Kesehatan  dan  sosial  kemasyarakatan;  Pemerintahan;  Pembangunan  manusia dan budaya.
Musrenbang Provinsi Kepulauan Riau, dilaksanakan di Tanjungpinang Ibukota Provinsi Kepulauan  Riau  dengan  melibatkan  seluruh  stakeholder  terkait  diantaranya  Gubernur  dan Bupati/Walikota  se-Kepulauan  Riau,  Pimpinan  DPRD  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota  se- Kepulauan  Riau,  Forum  Komunikasi  Pimpinan  Daerah,  Sekretaris  Daerah  Provinsi  dan Kabupaten/Kota se-Kepulauan Riau, seluruh Kepala OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota se- Kepulauan Riau, Tokoh Pejuang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Tokoh Masyarakat, Tokoh  Agama,  Pimpinan  Lembaga  Adat  Melayu,  Pimpinan  Organisasi,  Tokoh  Pemuda, Pimpinan Perguruan Tinggi dan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat serta perwakilan masyarakat Kepulauan Riau di Jakarta, Pekanbaru, Bandung, dan Yogyakarta.
Setelah melalui tahapan penyusunan Rancangan Awal RKPD, Rancangan RKPD, dan Rancangan Akhir RKPD, maka melalui Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 46 Tahun 2018,  Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau  menetapkan  RKPD  Provinsi  Kepulauan  Riau Tahun 2019.

## Perhitungan Dana Perimbangan dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Penganggaran  pendapatan  daerah  yang  bersumber  dari  dana  perimbangan  salah satunya adalah Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU. DAU merupakan salah satu  transfer  dana  yang  diberikan  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah  yang bersumber dari pendapatan APBN, yang alokasinya ditujukan guna meningkatkan pemerataan kemampuan  keuangan  antar  daerah  untuk  mendanai  kebutuhan  daerah  dalam  rangka pelaksanaan  desentralisasi.  DAU  bersifat  “Block  Grant”  yang  berarti  penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan merupakan dasar hukum pengalokasian DAU untuk daerah Provinsi  dan  Kabupaten/Kota.  Besaran  DAU  ditetapkan  sekurang-kurangnya  26%  dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) Netto yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU untuk daerah  Provinsi  dan  untuk  daerah  Kabupaten/Kota  ditetapkan  sesuai  dengan  imbangan kewenangan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota.
DAU dialokasikan kepada daerah dengan menggunakan formula DAU yang berdasarkan Alokasi Dasar dan Celah Fiskal dengan proporsi pembagian DAU untuk daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota  masing-masing  sebesar  10%  (sepuluh  persen)  dan  90%  (sembilan  puluh persen) dari besaran DAU secara nasional. Formula DAU per daerah rumusnya adalah:
DAU = AD + CF Keterangan: DAU = alokasi DAU per daerah AD = alokasi DAU berdasar Alokasi Dasar CF = alokasi DAU berdasar Celah Fiskal
Alokasi Dasar (AD) DAU dipergunakan untuk belanja gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD).  Sedangkan,  Celah  Fiskal  (CF)  merupakan  selisih  antara  Kebutuhan  Fiskal  dan Kapasitas Fiskal. Kebutuhan Fiskal merupakan kebutuhan pendanaan daerah dalam rangka melaksanakan  fungsi  layanan  dasar  umum  yang  diukur  melalui  variabel:Jumlah  Penduduk; Luas  Wilayah;  Indeks  Kemahalan  Konstruksi;  Indeks  Pembangunan  Manusia;  Produk Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  per-kapita.  Sedangkan  Kapasitas  Fiskal  dihitung  dari kemampuan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak, dan DBH Sumber Daya Alam.
Distribusi  DAU  yang  ditransfer  ke  daerah  belum  dirasakan  berkeadilan  terhadap pembangunan  terutama  wilayah  kepulauan  seperti  Provinsi  Kepulauan  Riau,  dimana perhitungan  DAU  menggunakan  rumus  yang  berorientasi  pada  pembangunan  wilayah berbasis  darat  atau  total  luas  wilayah  didominasi  oleh  luas  daratan.  Sedangkan  Provinsi Kepulauan Riau memiliki kekhasan yaitu luas wilayah lautnya 96% dengan wilayah daratannya hanya 4%. Disisi lain, profil kebutuhan pembangunan provinsi kepulauan seperti Kepulauan Riau memiliki karakteristik yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan provinsi daratan. Hal ini semakin dipertegas dengan jumlah pulau sebanyak 2.408 buah pulau.

## Kekhasan Perencanaan Provinsi Kepulauan Riau
Penyusunan  dokumen  perencanaan  Provinsi  Kepulauan  Riau  Tahun  2019  dilakukan dengan  kaidah  normatif  perencanaan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan.  Akan  tetapi, mengingat Provinsi Kepulauan Riau merupakan daerah dengan karakteristik kepulauan maka kaidah normatif tersebut dianggap belum sesuai. Hal ini, ditunjukkan dengan belum terlihatnya Indikator Kinerja Utama terkait pengembangan sektor kemaritiman yang menjadi acuan bagi Kepala Daerah dalam membuat kebijakan.
Kondisi  ini  menjadi  catatan  dan  pembelajaran  dalam  penyusunan  dokumen perencanaan  yang  akan  disusun  pada  tahun-tahun  mendatang.  Dalam  perjalanannya,  di Tahun  2019  terbit  Permendagri  Nomor  90  Tahun  2019  tentang  Klasifikasi,  Kodefikasi,  dan Nomenklatur  Perencanaan  Pembangunan  dan  Keuangan  Daerah  yang  menyeragamkan seluruh nama program, kegiatan, dan sub kegiatan seluruh Indonesia sehingga perlu dilakukan revisi  dokumen  perencanaan  daerah.  Dalam  konteks  ini  provinsi  kepulauan  dapat memasukkan kekhasan karakteristik daerahnya.

## Kesesuaian Rencana Anggaran dengan Visi-Misi Gubernur Kepulauan Riau
Mengacu pada ringkasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019, dapat dilihat bahwa antara APBD murni tahun 2019 dan realisasi belanja  APBD  tahun  2019  tidak  mengalami  perubahan  signifikan,  walaupun  realisasi pendapatan tahun anggaran 2019 meningkat sebesar 286 Milyar Rupiah. Hal ini menunjukkan pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau  belum  maksimal  dalam  melakukan  penyerapan anggaran. Hal ini terlihat dari peningkatan APBD-P tahun 2019 menjadi 3,834 Triliun Rupiah, sementara realisasi belanja hanya sebesar 3,654 Triliun Rupiah.
Gambar 2. Grafik Ringkasan APBD Provinsi Tahun 2019
Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 (data diolah)
Dari sisi kinerja pada LAKIP tahun 2019, capaian sasaran yang dikelompokkan sesuai dengan  9  (sembilan)  misi  Kepala  Daerah  seluruhnya  menunjukkan  kinerja  yang  melebihi target.  Selanjutnya,  mengacu  pada  Perjanjian  Kinerja  Perubahan  Pemerintah  Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019, terdapat 16 perjanjian kinerja. Diantara 16 target kinerja tersebut, terdapat 4 sasaran tidak tercapai yaitu Persentase Bangunan Berciri Khas Melayu (44,29%), Persentase Pelayanan Air Bersih yang Aman (95,53%), Rata-Rata Lama Sekolah (96,18%) dan Indeks Profesionalitas Pegawai (86,80%).
Gambar 3. Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja (PK)

## Sumber: LAKIP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 (data diolah)
Penyusunan kebijakan arah pembangunan daerah Tahun 2019 merupakan kebijakan tahun  keempat  masa  pemerintahan  dari  Gubernur  yang  tetap  diselaraskan  dengan Pembangunan  Nasional.  Keterpaduan  dan  sinkronisasi  tersebut  dilakukan  melalui  upaya penyatuan persepsi terhadap tantangan, kebijakan pembangunan, dan prioritas program yang menjadi perhatian bersama guna tercapainya tujuan pembangunan nasional. Hal ini mengacu pada  Peraturan  Daerah  Provinsi  Kepulauan  Riau  Nomor  2  Tahun  2009  tentang  Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2005-2025 dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 46 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019.
Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan KUA/ PPAS - APBD tahun anggaran  2019,  perlu  dilakukan  pengelolaan  pembangunan  yang  membutuhkan  disiplin perilaku  amanah  pada  semua  tingkatan.  Dengan  demikian  diharapkan  dapat  tercapainya sasaran pembangunan secara efektif dan efisien dalam RKPD, visi Pemerintah Provinsi Kepri segera akan menjadi kenyataan. KUA/ PPAS - APBD Tahun Anggaran 2019 disepakati antara Gubernur  dengan  DPRD  sebagai  pedoman  penyusunan  R-APBD,  dengan  tetap mempertimbangkan  kemungkinan  penambahan  atau  pengurangan  kegiatan  dan  pagu anggaran  definitif  yang  dilaksanakan  ketika  proses  pembahasan                      R-APBD  tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA/ PPAS, yang secara substansi disampaikan dalam Pengantar Nota Keuangan Gubernur.
Tabel 1. Perbandingan Prioritas Pembangunan Tahun 2018 dan 2019 Berdasarkan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021
Memperhatikan hasil evaluasi, isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan tahun 2019, maka telah ditetapkan tema pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 adalah: “Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Ekonomi, Keberlanjutan Infrastruktur Serta Pengembangan Pusat Kebudayaan Melayu Kepri”. Tema pembangunan Provinsi Kepulauan Riau  tahun  2019  ini  merupakan  tema  lanjutan  dari  RKPD  tahun  2018  yang  menekankan kepada “Pengembangan ekonomi kemaritiman berwawasan lingkungan untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran didukung Infrastruktur yang berkualitas”.
Dari sisi kepatuhan terhadap tahapan dan jadwal dalam melakukan penyusunan APBD tahun  2019,  mulai  dari  Penyampaian  Rancangan  KUA  dan  Rancangan  PPAS  oleh  Ketua TAPD  kepada  Kepala  Daerah  sampai  dengan  tahapan  penyampaian  Peraturan  Daerah tentang  APBD  dan  Peraturan  Kepala  Daerah  tentang  Penjabaran  APBD  kepada  Menteri Dalam Negeri. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan seluruh pentahapan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Permendagri Nomor 38 tahun 2018, sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut:
Gambar 4. Kesesuaian Pentahapan RKPD Dengan Jadwal yang Ditetapkan
Sumber: https://sipd.kemendagri.go.id
Dalam penyusunan Rancangan Awal RKPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan RKPD pada tanggal 25 Juni 2018 melalui Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 46 tahun 2018. Selanjutnya, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok- pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/ penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran  pembangunan  yang  telah  ditetapkan  dalam  Peraturan  Daerah  tentang  RPJMD. Mengacu kepada saran dan berbagai capaian serta informasi di pemerintahan, selanjutnya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan perubahan terhadap RKPD, pada tanggal 29 Juli 2019 melalui Peraturan Gubernur Nomor 48 tahun 2019 tentang perubahan RKPD tahun 2019.
Gambar 5. Kesesuaian Pentahapan RKPD-P Dengan Jadwal yang Ditetapkan

## Sumber: https://sipd.kemendagri.go.id

## Anggaran yang Memberikan Manfaat Bagi Organisasi Perangkat Daerah
Terkait  pemerataan  yang  dilakukan,  agar  alokasi  belanja  terdistribusi  sesuai  dengan tema pembangunan daerah pada tahun 2019. Maka penyusunan APBD tahun 2019 disusun berdasarkan  Permendagri  Nomor  38  Tahun  2018  tentang  Penyusunan  APBD  tahun  2019. Mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk  mendanai  pelaksanaan  urusan  pemerintahan  konkuren  yang  menjadi  kewenangan daerah  dan  pelaksanaan  tugas  organisasi  yang  ditetapkan  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan.  Belanja  daerah  tersebut  diprioritaskan  untuk  mendanai  urusan pemerintahan  wajib  terkait  pelayanan  dasar  yang  ditetapkan  dengan  Standar  Pelayanan Minimal  (SPM),  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tabel 2. Alokasi Anggaran Pada Permendagri Nomor 38 Tahun 2018

## Sumber: data diolah dari Permendagri 38 Tahun 2018
Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa dalam proses penyusunan belanja daerah Provinsi Kepulauan  Riau  mempertimbangkan  beberapa  aspek  diluar  belanja  program  dan  kegiatan dalam pencapaian visi-misi Kepala Daerah. Pembagian porsi APBD, harus dialokasikan sesuai dengan tema pembangunan diluar belanja wajib daerah seperti belanja pegawai, transfer bagi hasil kepada 7 Kabupaten/ Kota ditambah dengan alokasi anggaran yang wajib dikeluarkan
Naharuddin
berdasarkan tabel 4.3 diatas. Maka alokasi program kegiatan guna mencapai visi-misi yang tertuang dalam tema RKPD tahun 2019 dapat terlihat pada gambar berikut:

## Gambar 6. Diagram Persentase Alokasi APBD Provinsi Kepri Tahun 2019

## Sumber: Barenlitbang Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019
Dari gambar di atas, Belanja Pegawai Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau masih dalam kapasitas  wajar  yakni  sebesar  28%.  Setelah  dikurangi  pos  belanja  lainnya  sebagaimana dijelaskan pada gambar 4.5, diketahui bahwa ruang penyusunan perencanaan pembangunan terkait dengan tema RKPD hanya tinggal 26%. Persentase ini kemudian akan didistribusikan dalam  penyusunan  program  dan  kegiatan  guna  Pengembangan  Ekonomi  Kerakyatan, Pengembangan  Pusat  Budaya  Melayu,  Pengembangan  Infrastruktur  Wilayah  dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel.

## Kebijakan yang Dapat Mendukung dan Memuaskan Stakeholder
Dalam  proses  Musrenbang  yang  dilakukan,  keterwakilan  Kabupaten/  Kota  menjadi sangat penting. Jumlah stakeholder yang terlibat dalam penyusunan APBD tahun 2019, telah dibahas sebagai berikut:

## Stakeholder Internal (DPRD Provinsi Kepulauan Riau)
Dukungan  dan  kepuasan  DPRD  dalam  proses  perencanaan  pembangunan  yang tertuang dalam dokumen APBD tahun 2019, dapat dilihat dari keterlibatan berbagai komisi di DPRD  dalam  pembahasan  anggaran.  Lebih  lanjut,  dapat  dilihat  juga  dari  ketepatan  waktu persetujuan  Pembahasan  KUA/PPAS  dan  Kebijakan  Umum  Perubahan  Anggaran  (KUPA)/ PPAS Perubahan, hingga persetujuan bersama Peraturan Daerah tentang APBD tahun 2019 yang ditetapkan sesuai dengan jadwal.
Stakeholder Eksternal (Pemerintah Kabupaten/Kota dan Stakeholder lainnya ) Pemerintah  Kabupaten/Kota  serta  stakeholder  lainnya  yang  turut  serta  dalam  proses perencanaa pembangunan memahami bahwa usulan yang disampaikan kepada Pemerintah Provinsi  pada  saat  Musrenbang  memiliki  peluang  untuk  tidak  diterima  karena  terdapat berbagai faktor diantaranya adalah keterbatasan anggaran serta keterbatasan kewenangan yang  dimiliki  oleh  Pemerintah  Provinsi  sesuai  dengan  peraturan.  Untuk  itu  salah  satu  cara mengukur dukungan dan kepuasan dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan stakeholder lainnya adalah  dengan  melihat  tingkat  partisipasi  (kehadiran)  pada  proses  perencanaan pembangunan  khususnya  Musrenbang.  Dari  data  yang  diperoleh  berdasarkan  daftar  hadir peserta Musrenbang, dapat disimpulkan bahwa partisipasi Pemerintah Kabupaten/Kota dan stakeholder  lainnya  cukup  tinggi.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  kehadiran  peserta  dalam Musrenbang mencapai 800 orang.
Faktor-Faktor  yang  Menyebabkan  Belum  Optimalnya  Perencanaan  Pembangunan Wilayah Kepulauan Riau Tahun 2019
Dari  hasil  pembahasan  di  atas,  terdapat  beberapa  faktor  yang  menyebabkan  proses perencanaan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau belum optimal, diantaranya: Pertama, Pendekatan  perencanaan  masih  bersifat  normatif  berbasis  wilayah  daratan  dan  belum memperhatikan  wilayah  berkarakteristik  kepulauan.  Dengan  kata  lain,  pendekatan perencanaan  yang  diterapkan  di  Provinsi  Kepulauan  Riau  masih  berupa  pendekatan continental approach; Kedua, Dalam proses perencanaan pembangunan, Provinsi Kepulauan Riau belum memiliki Grand Design Pembangunan Kemaritiman; Ketiga, Distribusi DAU yang ditransfer ke Provinsi Kepulauan Riau belum dirasakan berkeadilan terhadap pembangunan wilayah kepulauan, dimana perhitungan DAU masih menggunakan rumus yang berorientasi pada  pembangunan  wilayah  berbasis  darat.  Akibatnya,  kapasitas  anggaran  Provinsi Kepulauan Riau menjadi terbatas dalam menyelenggarakan urusan wajib. Hal ini ditambah dengan tingginya biaya pembangunan di wilayah kepulauan yang cenderung menyebabkan ekonomi  biaya  tinggi  dibandingkan  dengan  wilayah  daratan.  Dalam  proses  perencanaan pembangunan yang bersifat politik, intervensi DPRD (legislatif) terhadap Pemerintah Daerah (eksekutif) cukup besar sehingga berpengaruh pada tujuan pembangunan yang ingin dicapai.

## PENUTUP Kesimpulan
Dari hasil penelitian ini, didapatkan beberapa temuan penelitian yang dapat diuraikan sebagai berikut: Pertama, Proses yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam  Penyusunan  RKPD  tahun  2019,  mulai  dari  pentahapan  dan  penjadwalan  dilakukan sesuai dengan tahapan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Kedua, Di dalam proses perencanaan  pembangunan  yang  dilaksanakan  melalui  Musrenbang  tingkat  Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018, dihadiri peserta sebanyak 800 orang yang terdiri dari Gubernur dan Bupati/Walikota se-Kepulauan Riau, Pimpinan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se- Kepulauan  Riau,  Forum  Komunikasi  Pimpinan  Daerah,  Sekretaris  Daerah  Provinsi  dan Kabupaten/Kota se-Kepulauan Riau, seluruh Kepala OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota se- Kepulauan Riau, Tokoh Pejuang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Tokoh Masyarakat, Tokoh  Agama,  Pimpinan  Lembaga  Adat  Melayu,  Pimpinan  Organisasi,  Tokoh  Pemuda, Pimpinan Perguruan Tinggi dan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat serta Perwakilan Masyarakat  Kepulauan  Riau  di  Jakarta,  Pekanbaru,  Bandung,  dan  Yogyakarta  serta menghasilkan 3.579 usulan kegiatan.
Ketiga, Jika dilihat antara penyusunan rencana pembangunan dengan realisasi kegiatan pembangunan di dalam implementasi APBD tahun 2019 belum terlaksana secara maksimal. Hal  ini  dapat  dilihat  dari  meningkatnya  nilai  APBD-P  menjadi  3,834  Triliun  Rupiah  namun realisasi anggaran yang dilakukan hingga 31 Desember tahun 2019 hanya 3,654 Triliun Rupiah atau 95,31%. Kondisi ini menggambarkan bahwa kinerja perangkat daerah dalam penyerapan anggaran  belum  optimal  sebagaimana  yang  tertuang  di  dalam  APBD-P  tahun  2019; Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau  mengalami  kendala  dalam  mencapai  indikator  kinerja Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, Pengembangan Pusat Budaya Melayu, Pengembangan  Infrastruktur  Wilayah  dan  Pengembangan  Tata  Kelola  Pemerintahan  yang Akuntabel.  Hal  ini,  terlihat  dari  Perjanjian  Kinerja  (PK)  tahun  2019,  di  mana  terdapat  25% indikator kinerja tidak tercapai. Kondisi ini terjadi karena kecilnya kapasitas anggaran untuk membiayai  pembangunan  yang  hanya  berkisar  2  Triliun  Rupiah  atau  sebesar  53%  dari besaran APBD pada tahun 2019. Dari angka tersebut, 27% dipergunakan untuk membiayai urusan wajib pelayanan dasar. Di lain sisi, RPJMD tahun 2016-2021 dan tema RKPD tahun 2019  belum  secara  jelas  mengambarkan  tentang  integrasi  program  pembangunan  wilayah kepulauan. Terakhir, Pembangunan wilayah kepulauan seperti Provinsi Kepulauan Riau belum terlaksana  secara  optimal.  Hal  ini  disebabkan  karena  proses  perencanaan  yang  dilakukan masih  menggunakan  pendekatan  kaidah  normatif  yang  berorientasi  perencanaan  berbasis wilayah daratan.

## Saran
Sebagaimana uraian-uraian yang telah penulis sampaikan pada pembahasan di atas, selanjutnya  penulis  menyampaikan  saran-saran  sebagai  berikut:  (1)  Proses  perencanaan pembangunan untuk daerah yang memiliki karakteristik kepulauan tidak hanya menggunakan pendekatan perencanaan berbasis daratan ( continental approach ), tetapi juga menggunakan pendekatan  karakteristik  kepulauan  ( ocean  approach ).  Untuk  itu,  kepada  pemerintah  pusat
disarankan  kiranya  dapat  menerbitkan  regulasi  yang  mengatur  proses  perencanaan pembangunan  daerah  berkarakteristik  kepulauan;  (2)  Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau segera  menyusun Grand  Design Pembangunan  Kemaritiman  Provinsi  Kepulauan  Riau;  (3) Pelaksanaan Musrenbang Provinsi Kepulauan Riau setiap tahunnya agar di dalam penetapan tema  pembangunan  RKPD  dapat  memasukkan  sektor  kemaritiman  sebagai  prioritas;  (4) Dalam  pembahasan  sidang  kelompok  pada  Musrenbang  Provinsi  Kepulauan  Riau  setiap tahunnya agar dibentuk kelompok tersendiri khusus membahas perencanaan pembangunan sektor  kemaritiman;  (5)  penentuan  alokasi  anggaran  pembangunan  agar  dapat mengalokasikan porsi anggaran dengan pagu yang proporsional kepada Organisasi Perangkat Daerah  Provinsi  Kepulauan  Riau  yang  memiliki  tugas  pokok  dan  fungsi  terkait  sektor kemaritiman.

## DAFTAR PUSTAKA
Abe, A. (2005). Perencanaan Daerah Partisipatif . Pembaruan.
Abrahamsz, J. (2019). Perencanaan Pembangunan Wilayah Kepulauan Berbasis Sumber Daya Maritim  (Studi  Provinsi  Maluku). Jurnal  Maritim  Indonesia , 7 (2),  113–121. https://www.researchgate.net/profile/James- Abrahamsz/publication/340573996_Perencanaan_Pembangunan_Wilayah_Kepulauan_ Berbasis_Sumber_Daya_Maritim_Studi_Provinsi_Maluku_httpjurnalmaritimtnialmilidv ol-7-no-2-december-2019/links/5e9174c8a6fdcca7890a4f88/Pere
Al Syahrin, M. N. (2018). Kebijakan Poros Maritim Jokowi dan Sinergitas Strategi Ekonomi dan Keamanan Laut Indonesia. Indonesian Perspective , 3 (1), 1. https://doi.org/10.14710/ip.v0i0.20175
Ampun, A. C. R. A. A., & Purba, A. O. (2021). Strategi Pertahanan Maritim Indonesia Sebagai Poros  Maritim  Dunia. NUSANTARA:  Jurnal  Ilmu  Pengetahuan  Sosial , 8 (3),  321–325. http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index
Bryant, C., & White, L. G. (1982). Managing Development in the Third World. In Westview Press .
Ginting,  A.  M.  (2013).  Kendala  Pembangunan  Provinsi  Kepulauan:  Studi  Kasus  Provinsi
Kepulauan Riau. Politica , 4 (1), 49–75.
http://bakohumas.kominfo.go.id/news.php?id=1000,
Iqbal,  L.  (2020).  Evaluasi  Ex  Ante  Kebijakan  Dana  Khusus  Kepulauan  (DKK)  terhadap Ketimpangan  Alokasi  Transfer  ke  Daerah. Bappenas  Working  Papers , 3 (2),  218–237. https://doi.org/10.47266/bwp.v3i2.78
Junef, M. (2019). Implementasi Poros Maritim dalam Prespektif Kebijakan. Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 19 (3), 303. https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.303-322 Kartika,  C.  (2017).  Model  Pengembangan  Strategi  Pembangunan  Negara  Maritim  Melalui Elemen  Aktivasi  Dan  Pengembangan  Teknologi  Maritim  Untuk  Meningkatkan  Daya Saing  Kemaritiman  Dan  Kesejahteraan  Masyarakat  Maritim  Dalam  Asean  Economic Community 2016. Develop , 1 (2). https://doi.org/10.25139/dev.v1i2.385
Mallick,  O.  B.  (2005).  Rostow’s  Five-Stages  Model  of  Development  and  It’s  Relevance  in Globalization. School of Social Science, Faculty of Education and Arts, The University of Newcastle . Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2007). Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru . UI Press.
Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif (38th ed.). PT Remaja Rosdakarya. Mustopadidjaja,  A.  (2012). Bappenas  dalam  sejarah  perencanaan  pembangunan  Indonesia 1945-2025 .  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal  Daerah  DKI  -  Lembaga  Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi.
Prasetyo,  H.  (2016). Skripsi:  Konsep  Poros  Maritim  sebagai  Paradigma  Baru  dalam Pembangunan
Nasional . Universitas Negeri Malang. http://karya- ilmiah.um.ac.id/index.php/PPKN/article/view/51385
Puspitawati, D. (2020). Pembangunan Wilayah Kepulauan Berlandaskan Poros Maritim Dalam Perspektif Negara Kepulauan: Tantangan Dan Peluang Perimbangan Keuangan Daerah. Bina Hukum Lingkungan , 4 (2), 251. https://doi.org/10.24970/bhl.v4i2.107
Riyadi,  &  Bratakusumah,  D.  S.  (2004). Perencanaan  Pembangunan  Daerah :Strategi Menggali  Potensi  Dalam  Mewujudkan  Otonomi  Daerah (2nd  ed.).  Gramedia  Pustaka Utama.
Saksono,  H.  (2013).  Ekonomi  Biru :  Solusi  Pembangunan  Daerah  Berciri  Kepulauan  Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Anambas. Jurnal Bina Praja , 1–12.
Siagian, S. P. (2014). Filsafat Administrasi (Edisi Revisi) . Bumi Aksara.
Sriharyati, S., & Sholihannisa, L. U. (2020). Evaluasi Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bandung  Barat  dengan  Menggunakan  Analytic  Hierarchy  Procces  (AHP). ATRABIS: Jurnal Administrasi Bisnis , 6 (1), 59–84. http://jurnal.plb.ac.id/index.php/atrabis/article/view/420 Suawa,  J.  J.  (2018).  Pembangunan  Daerah  Kepulauan  untuk  Kesejahteraan  Rakyat. Jurnal Kajian Lemhannas RI , 35 (September), 11–18.
http://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/125
Sulistiyono,  S.  T.  (2016).  Paradigma  Maritim  dalam  Membangun  Indonesia:  Belajar  dari Sejarah. Lembaran Sejarah , 12 (2), 81. https://doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.33461 Suryono, A. (2010). Dimensi-dimensi Prima teori pembangunan . Universitas Brawijaya Press. Syafrudin, A. (1993). Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah (2nd ed.). Citra Aditya Bakti.
Tjokroamidjojo,  B.  (2002).  Good  Governance:  Paradigma  Baru  Manajemen  Pembangunan. Jurnal Administrasi Negara . Tuwo,  A.  (2011). Pengelolaan  Ekowisata  Pesisir  dan  Laut :  Pendekatan  Ekologi,  Sosial- Ekonomi, Kelembagaan, dan Sarana Wilayah (A. Wijaya (ed.)). Brillian Internasional. William N. Dunn. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedu). Gadjah Mada University Press.
William N. Dunn. (2017). Public Policy AnalysisAn Integrated Approach (6th ed.). Routledge. Wirawan, R., Mardiyono, & Nurpratiwi, R. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 4 (2), 1–87.

## DAFTAR PERATURAN
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian  dan  Evaluasi  Pembangunan  Daerah,  Tata  Cara  Evaluasi  Rancangan Peraturan  Daerah  Tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah  dan Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah,  Serta  Tata  Cara  Perubahan Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah,  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Peraturan  Daerah  Provinsi  Kepulauan  Riau  Nomor  2  Tahun  2009  tentang  Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2005-2025
Peraturan  Daerah  Provinsi  Kepulauan  Riau  Nomor  1  Tahun  2018  tentang  Perubahan Peraturan  Daerah  Provinsi  Kepulauan  Riau  Nomor  8  Tahun  2016  tentang  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2016-2021
Peraturan  Gubernur  Kepulauan  Riau  Nomor  46  Tahun  2018  tentang  Rencana  Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 201