Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan                                                                         p-ISSN 2548 – 298X Akreditasi No. 158/E/KPT/2021                                                                                          e-ISSN 2548 – 5024 DOI: 10.24034/j25485024.y2022.v6.i3.4977

## OPTIMALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PASAR UMUM KABUPATEN BLITAR
Susilo susilo.feb@ub.ac.id Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

## ABSTRACT
One sector that has the potential to increase Regional Original Income (PAD) in Blitar Regency is the public market. This is because the revenue from public market service retribution in Blitar Regency has a fairly large contribution to the total retribution revenue. However, the revenue so far has not been optimal due to problems from both internal and external sides. Based on the results of the analysis using ATP and SWOT, the main strategies for optimizing the revenue of market service retributions are (1) providing guidance to retribution officers regarding tariff understanding (2) implementing the e-retribution system (3) increasing retribution rates for traders who have the ability to pay more higher than the official tariff (4) lowering the levy tariff for traders who have the ability to pay lower than the official rate (5) printing retribution tickets with a nominal amount in accordance with the applicable regional regulations (6) conducting market revitalization (7) conducting socialization to traders so that have a disciplined attitude in obeying the rules of the morning market and afternoon market, and (8) socializing to retribution officers so that they are orderly in giving tickets to traders.
Key words: retribution, ability to pay, SWOT

## ABSTRAK
Potensi sektor yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Blitar adalah pasar umum. Hal ini disebabkan karena penerimaan retribusi pelayanan pasar umum di Kabupaten Blitar mempunyai kontribusi yang cukup besar terhadap total penerimaan retribusi. Namun, penerimaan retribusi yang selama ini diperoleh belum optimal akibat adanya permasalahan dari sisi internal maupun eksternal. Berdasarkan hasil analisis menggunakan ATP dan SWOT, diperoleh strategi utama untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi pelayanan pasar yakni (1) melakukan pembinaan terhadap petugas retribusi mengenai pemahaman tarif (2) menerapkan sistem e-retribusi (3) menaikkan tarif retribusi untuk pedagang yang mempunyai kemampuan membayar lebih tinggi dari tarif resmi (4) menurunkan tarif retribusi untuk pedagang yang mempunyai kemampuan membayar lebih rendah dari tarif resmi (5) mencetak karcis retribusi dengan besaran nominal yang sesuai dengan perda yang berlaku (6) melakukan revitalisasi pasar (7) melakukan sosialisasi kepada pedagang agar memiliki sikap disiplin dalam mentaati peraturan pasar pagi dan pasar siang, dan (8) melakukan sosialisasi kepada petugas retribusi agar tertib memberikan karcis kepada pedagang.
Kata kunci: retribusi, ability to pay, SWOT
PENDAHULUAN Indonesia mengalami perubahan sistem pemerintahan setelah reformasi. Pada era sebelumnya, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan terpusat/sentralisasi yang ke- mudian berubah menjadi desentralisasi/ otonomi. Salah satu bentuk otonomi daerah yakni adanya kemandirian pemerintah dae- rah dalam menjalankan tugasnya (Muin,
2014; Endah, 2016). Otonomi daerah mem- punyai tujuan supaya daerah dapat melaku- kan inovasi untuk meningkatkan potensi pendapatan daerah guna melaksanakan kegiatan pemerintahan (Munir dan Andini, 2017; Hirawan, 2016; Thahir, 2019). Menurut UU No 17 tahun 2003, APBD mempunyai banyak fungsi yang salah satu- nya adalah fungsi alokasi, yang merupakan
Optimalisasi Retribusi Pelayanan Pasar ...– Susilo 313 penggunaan sumber-sumber pendapatan un- tuk menyediakan pelayanan publik. Dengan penggunaan yang tepat, pendapatan daerah dapat dialokasikan ke berbagai sektor pem- bangunan sehingga dapat menumbuhkan perekonomian serta menciptakan pelayanan publik yang berkualitas (Kementerian Keuangan, 2014; Azhar, 2021). Salah satu sektor yang berpotensi dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Blitar adalah pasar umum. Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar (2021),  rata-rata kontribusi retribusi pelayanan pasar umum terhadap total retribusi adalah sebesar 23, 10%. Hal ini menunjukkan bahwa penerima- an retribusi pelayanan pasar umum Kabu- paten Blitar mempunyai kontribusi yang cu- kup besar terhadap total penerimaan retribu- si. Kabupaten Blitar memiliki 13 pasar umum yang berlokasi di beberapa kecamatan yakni Wlingi, Kademangan, Sutojayan, Srengat,
Kesamben, Kanigoro, Garum, Talun, Nglegok, Ponggok, Doko, Binangun, dan Gandusari, dengan total jumlah pedagang sebanyak 4.612 pedagang (Dinas  Perindus- trian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, 2021).
Berdasarkan tabel 1, realisasi penerima- an retribusi pelayanan pasar umum di Kabupaten Blitar tidak mampu mencapai target yang telah ditetapkan, meskipun seca- ra tren terus mengalami kenaikan. Tingkat efektivitas hanya berkisar antara 92% sampai 98%, bahkan di tahun 2020 mengalami penu-
runan menjadi 86% akibat Pandemi Covid- 19. Data tersebut menunjukkan bahwa rata- rata tingkat efektivitas belum mampu men- capai 100% dalam 5 tahun terakhir. Hal inilah yang mendasari perlunya sebuah pe- nelitian mengenai optimalisasi retribusi pe- layanan pasar umum mengingat penerimaan tersebut sangat rawan terjadi kebocoran. Salah satu riset terbaru yang telah dila- kukan oleh Moenek dan Santoso (2019) membuktikan terjadinya kebocoran peneri- maan retribusi pelayanan pasar umum di Kabupaten Sukoharjo. Dalam penelitian ter- sebut dijelaskan bahwa terdapat banyak fak- tor yang menyebabkan terjadinya kebocoran seperti faktor sistem dan faktor manusianya. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Sasongko (2015) di Kabupaten Jember, dima- na hasil penelitian tersebut menemukan bah- wa para pedagang enggan untuk membayar retribusi. Menurut Toduho et al . (2014); Mosal (2013); Nugroho dan Budiman (2018), manajemen retribusi pasar yang kurang tertib juga menyebabkan penerimaan menja- di tidak efektif. Tidak menutup kemungki- nan bahwa fenomena tersebut juga dapat terjadi di seluruh daerah.
Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Badan  Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar, salah satu yang diyakini menjadi penyebab mengapa penerimaan retribusi pelayanan pasar umum di Kabupaten Blitar kurang optimal adalah banyaknya pedagang yang berjualan di luar jam operasional pasar.
Tabel 1 Analisis Tingkat Efektivitas Retribusi Pelayanan Pasar Umum Kabupaten Blitar 2016 – 2020 Tahun Target Realisasi Efektivitas 2016 Rp 3.093.485.800 Rp 2.856.888.900 92% 2017 Rp 3.250.000.000 Rp 3.180.787.900 98% 2018 Rp 3.849.662.192 Rp 3.738.225.000 97% 2019 Rp 4.042.145.302 Rp 3.962.518.500 98% 2020 Rp 3.858.634.692 Rp 3.300.454.000 86% Sumber: Data Sekunder diolah, 2021
314 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 6, Nomor 3, September 2022 : 312 – 332
Akibatnya, dikhawatirkan banyak po- tensi penerimaan retribusi yang hilang. Namun, kemungkinan lain seperti yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo maupun Kabupaten Jember juga dapat terjadi di Kabupaten Blitar. Kebocoran penerimaan merupakan salah satu faktor yang diduga kuat dapat terjadi, mengingat sistem penarikan retribusi masih menggunakan karcis dan dapat “dimainkan” oleh para petugas sehingga penerimaan retribusi tidak masuk ke kas daerah. Padahal, kemajuan teknologi sistem pembayaran saat ini dapat mengatasi permasalahan tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan diterapkannya sistem e- retribusi di beberapa daerah di Indonesia untuk mengurangi kebocoran penerimaan. Selain itu, kasus yang terjadi di Kabupaten Jember dimana terdapat pedagang yang eng- gan untuk membayar retribusi juga menye- babkan penerimaan retribusi menjadi tidak optimal. Mungkin tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah terlalu tinggi sehingga membeba- ni para pedagang. Handayani (2017); Rajab (2020); Siregar (2018) mengungkapkan bah- wa kurang optimalnya penerimaan retri- busi pasar karena banyak pedagang yang belum terdata. Menurut Dewi dan Nugroho (2014), salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan retribusi pasar adalah dengan memperbaiki struktur dan sistem yang baik agar pemungutan dapat efektif.
Oleh karena itu, penelitian ini akan sangat berguna sebagai masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar khu- susnya Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Perdagangan Kabupaten Blitar selaku orga- nisasi yang mengelola penerimaan retribusi pelayanan umum di Kabupaten Blitar. Ten- tunya penelitian ini akan bersifat praktis dengan tujuan menghitung seberapa besar potensi retribusi pelayanan pasar umum dan menyusun strategi untuk mengoptimalisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar umum di Kabupaten Blitar.

## TINJAUAN TEORITIS Retribusi Daerah
Salah satu jenis pungutan yang dikena- kan pemerintah daerah selain pajak adalah retribusi. Baik pajak maupun retribusi, ke- duanya mempunyai tujuan yang sama yakni digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan pu- blik. Berbeda dengan pajak yang manfaatnya tidak dapat langsung diarasakan setelah membayar, namun manfaat dari retribusi dapat langsung dirasakan setelah melaku- kan pembayaran. Secara umum, di Indonesia terdapat tiga bentuk retribusi daerah, yaitu (1) Retribusi Jasa Umum (2) Retribusi Jasa Usaha (3) Retribusi Perizinan Tertentu.

## Retribusi Pelayanan Pasar Umum
Retribusi Pelayanan Pasar Umum di Kabupaten Blitar diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.  Retri- busi pelayanan pasar umum merupakan pembayaran atas pelayanan fasilitas pasar, berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Objek retribusi pelaya- nan pasar umum yakni adanya penyediaan fasilitas pasar seperti pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah setempat, dan memang disediakan untuk para peda- gang. Kemudian, subjek retribusi adalah me- reka yang mendapatkan pelayanan fasilitas pasar yang dikelola pemerintah daerah.
Terkait cara pengukuran tingkat peng- gunaan jasa tergantung pada frekuensi penggunaan, jenis fasilitas, kelas pasar, jenis komoditi dagangan, dan luas pemakaikan fasilitas. Adapun struktur dan besaran ter- kait tarif retribusi pelayanan pasar umum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Peru- bahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Retri- busi Jasa Umum, seperti terdapat pada tabel 2.
Optimalisasi Retribusi Pelayanan Pasar ...– Susilo 315

## Tabel 2
Tarif Retribusi Pelayanan Pasar Umum Kabupaten Blitar No  Jenis Pelayana Fasilitas/ Tempat/ Bangunan Jenis Dagangan Satuan Tarif Retribusi (Rp) Ket Kelas Pasar Tipe I Tipe II Tipe III Tipe IV 1 Kios a. Sembilan Bahan Pokok Kecuali Beras Unit 8.000 7.500 5.500 4.000  Per Hari b. Hasil Pertanian Unit 7.800 7.000 5.000 3.500  Per Hari c. Hasil Kerajinan Unit 7.500 7.000 4.500 3.000  Per Hari d. Logam Mulia Unit 10.500  10.000 6.500 5.000  Per Hari e. Warung Unit 8.000 7.500 5.500 4.000  Per Hari 2 Los Permanen a. Sembilan Bahan Pokok Kecuali Beras M 2 1.500 1.000 900 800 Per Hari b. Hasil Pertanian M 2 1.200 1.000 800 700 Per Hari c. Hasil Kerajinan M 2 1.000 800 600 500 Per Hari d. Logam Mulia M 2 2.000 1.500 1.200 1.000  Per Hari 3 Pelataran  a. Sembilan Bahan Pokok Kecuali Beras M 2 3.000 2.000 1.800 1.700  Per Hari b. Hasil Pertanian M 2 2.400 1.800 1.600 1.500  Per Hari c. Hasil Kerajinan M 2 2.000 1.800 1.600 1.500  Per Hari d. Logam Mulia M 2 3.500 2.500 2.000 2.000  Per Hari e. Lain-lain M 2 2.400 2.000 1.500 1.000  Per Hari f. Unggas (ayam, itik, dan sejenisnya) Ekor 500 500 500 500 Per Hari
Sumber: Data Sekunder diolah, 2021
Tabel 3 Tarif Retribusi Penggunaan Fasilitas Pelayanan Pasar Lainnya di Lingkungan Pasar Kabupaten Blitar No Jenis Pelayanan/ Fasilitas/ Tempat/ Bangunan Jenis / Komoditi Satuan Tarif Retribusi (Rp.) Ket. *) 1  Kendaraan Masuk ke Lokasi Pasar a. Sepeda 1 kali 500 Karcis b. Sepeda Motor 1 kali 1.000 Karcis c. Mobil 1 kali 2.000 Karcis d. Truck 1 kali 3.000 Karcis 2 Fasilitas Lainnya a. Timbangan Ternak 1 kali 1.500 Karcis b. MCK Mandi 1 kali 2.000 Karcis c. MCK Buang Air Kecil 1 kali 1.000 Karcis d. Promosi / Event Per- Hari 100.000 SKRD e. Pemeriksaan Kebuntingan / USG Hewan 1 kali 20.000 Karcis f. Penitipan Sepeda Motor 1 kali 2.000 Karcis g. Penitipan Sepeda 1 kali 1.000 Karcis *) alat bantu penarikan retribusi Sumber: Data Sekunder diolah, 2021 Optimalisasi
Optimalisasi merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk mencapai potensi yang ada. Menurut Kementerian Keuangan
(2014), agar Pendapatan Asli Daerah dapat ditingkatkan sampai dengan nilai potensi- nya atau paling tidak mendekati adalah dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi.
316 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 6, Nomor 3, September 2022 : 312 – 332
(a) Intensifikasi merupakan sebuah cara pe- mungutan dengan efektif dan efisien terha- dap subjek dan objek retribusi daerah yang memang sudah ada, yakni dengan cara me- ningkatkan pengawasan, meningkatkan pe- layanan, melakukan perhitungan potensi retribusi daerah, dan juga penyuluhan.  (b) Ekstensifikasi merupakan cara yang dilaku- kan untuk memperoleh wajib retribusi baru melalui pendataan atau ekstensifikasi dapat dilakukan dengan menggali retribusi baru.
Dalam memutuskan apakah akan dila- kukan intensifikasi atau ekstensifikasi, maka harus dilakukan pengklasifikasian terlebih dahulu menggunakan analisis overlay yang akan dijelaskan di bagian selanjutnya. Secara umum, terdapat 4 klasifikasi yakni prima, potensial, berkembang, dan terbelakang. Apabila suatu jenis retribusi daerah tergo- long kategori prima, maka dapat menerap- kan kebijakan yang telah dilakukan pada periode-periode sebelumnya dengan tujuan mempertahankan tingkat kontribusi dan tingkat pertumbuhannya. Apabila suatu jenis retribusi daerah tergolong kategori po- tensial, maka dapat dilakukan intensifikasi pungutan untuk menciptakan pertumbuhan penerimaan retribusi. Apabila suatu jenis retribusi daerah tergolong kategori berkem- bang, maka untuk meningkatkan penerima- an dapat dilakukan dengan cara penggalian sumber baru dengan tingkat pertumbuhan seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Apabila suatu jenis retribusi daerah tergo- long kategori terbelakang, maka cara untuk meningkatkan penerimaan adalah dengan penggalian sumber-sumber penerimaan ba- ru dan melakukan peningkatan penerimaan dari sumber penerimaan yang sudah ada.
Penelitian Terdahulu Penelitian terkait potensi retribusi pasar telah banyak dilakukan oleh beberapa pene- liti. Hasil temuan penelitian tersebut juga sangat bervariasi, antara lain sebagai berikut:
(A) Moenek dan Santoso (2019)  dalam penelitiannya yang berjudul “Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dari Retribusi Pasar di Kabupaten Sukoharjo”
menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam menjalankan strategi yang selama ini telah dilakukan ternyata belum mampu mencapai target yang ada. Berdasarkan hasil analisis SWOT, diperoleh 6 strategi tambahan yang bisa diimplementasikan antara lain (1) Promosi pasar tradisional setelah melakukakan revi- talisasi (2) Peningkatan sosialisasi terkait rencana program revitalisasi pasar (3) Mela- kukan pembinaan terhadap petugas pasar agar memiliki dedikasi, kualitas, dan integri- tas (4) Melakukan pendataan dan pembaru- an data wajib retribusi secara berkala dan memprioritaskan pencarian data terhadap pedagang oprokan (5) Melakukan penyusu- nan manual teknis terkait kepemilikan kios dan los untuk pedagang baru dan lama (6) Membuat aturan teknis di lapangan yang dapat dengan mudah diterapkan petugas pasar dalam menjalankan tugasnya. (B) Ambarwati (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Strategi Optimalisasi Retribusi Pasar di Pemerintah Kabupaten Bantul” me- nunjukkan bahwa kurang optimalnya pene- rimaan retribusi pasar di Kabupaten Bantul disebabkan oleh 4 hal yakni (1) Ketidaksin- kronan database pedagang (2) Sistem pemu- ngutan yang masih menggunakan karcis (3) Petugas yang tidak berintegritas  (4) Peda- gang yang mencoba menghindari membayar retribusi. Berdasarkan hasil analisis SWOT, diperoleh strategi optimalisasi retribusi antara lain (1) Melakukan update data peda- gang dan menguatkan validitasnya (2) Mengganti sistem penarikan dari sistem karcis menjadi sistem buku (3) Memberikan reward terhadap petugas yang berintegritas (4) Memberikan surat peringatan terhadap pedagang yang enggan membayar retribusi. (C) Gunawan dan Yulita (2019)  dalam penelitiannya yang berjudul “Model Strategi Manajemen Kebijakan Publik Sektor Pasar Tradisional Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat” menunjukkan bahwa ke- bijakan sektor pasar tradisional yang selama ini diterapkan di Kabupaten Bengkayang belum dapat meningkatkan kontribusi pada
Optimalisasi Retribusi Pelayanan Pasar ...– Susilo 317 Pendapatan Asli Daerah. Strategi yang sela- ma ini diterapkan lebih kepada non-tech- nology based . Berdasarkan temuan tersebut, maka strategi yang lebih tepat diterapkan untuk Kabupaten Bengkayang adalah inte- grated market management strategic yang mengedepankan sisi transparansi, teknologi (online) dan integrasi antara dinas pendapat- an, dinas pasar, pengelola pasar, dan peda- gang. Kemudian sistem reward and punish- ment juga merupakan strategi yang dapat diterapkan untuk lebih mentaati aturan.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, yakni dengan menggunakan me- tode survei. Penelitian survei adalah peneli- tian pada tingkat populasi, akan tetapi data yang dianalisis adalah data sampel yang di- dapatkan dari populasi tersebut (Sugiyono, 2019). Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dengan melakukan wawancara be- rupa pertanyaan terbuka dan tertutup kepa- da Pedagang di Pasar dan Dinas Perindus- trian dan Perdagangan Kabupaten Blitar gu- na memperoleh data berupa informasi dan sudut pandang mengenai apa yang terjadi di lapangan. Data tersebut nantinya digunakan untuk menyusun strategi mengoptimalisasi retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Blitar. Kemudian, data sekunder diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, dan UPT yang menaungi setiap Pasar Umum di Kabupaten Blitar. Adapun beberapa metode analisis penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:
Analisis Klasifikasi ( Overlay ) Analisis klasifikasi ( overlay ) merupakan analisis yang digunakan untuk melihat des- kripsi pemungutan retribusi apakah memili- ki potensi berdasarkan kriteria pertumbuhan retribusi dan kriteria kontribusi retribusi. Formula yang digunakan untuk melihat klasifikasi ( overlay ) retribusi terdapat dalam tabel 4.  Apabila retribusi pelayanan pasar umum masuk ke dalam kategori PRIMA dan POTENSIAL, maka dapat dilakukan intensi- fikasi, sementara jika masuk ke dalam kate- gori BERKEMBANG dan TERBELAKANG, maka dapat dilakukan ekstensifikasi.
Analisis Potensi Retribusi Pendekatan Basis Mikro Perhitungan potensi dengan pendekat- an basis mikro dilakukan dengan cara me- ngalikan antara basis retribusi dengan tarif retribusi yang berlaku. Tarif tersebut dise- suaikan dengan peraturan yang berlaku. Kemudian, untuk basis retribusi dilakukan dengan cara survei dan perhitungan secara objektif. Rumus perhitungan potensi retri- busi pelayanan pasar umum adalah sebagai berikut:
[(Jml. Kios x TR) + (Jml. Los x TR) + (Jml. Pelataran x TR) + (Kendaraan Masuk Pasar Jenis Sepeda x TR) + (Kendaraan Masuk Pa- sar Jenis Sepeda Motor x TR) + (Kendaraan Masuk Pasar Jenis Mobil x TR) + (Kendaraan Masuk Pasar Jenis Truck) + (MCK Mandi) + (MCK Buang Air Kecil) + (Penitipan Sepeda Motor) + (Penitipan Sepeda)] x [Aktivitas Pasar dalam Setahun].

## Tabel 4
Klasifikasi ( Overlay ) Rasio Pertumbuhan Rasio Proporsi 𝒙𝒙 𝒊𝒊 𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 − 𝒓𝒓𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 𝑿𝑿 > 𝟏𝟏 𝒙𝒙 𝒊𝒊 𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 − 𝒓𝒓𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 𝑿𝑿 < 𝟏𝟏 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑖𝑖 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 > 1 PRIMA BERKEMBANG 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑖𝑖 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 < 1 POTENSIAL TERBELAKANG Sumber: Data Sekunder diolah, 2021
318 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 6, Nomor 3, September 2022 : 312 – 332
Analisis Ability to Pay (ATP) dan Willingness to Pay (WTP) ATP merupakan sebuah ukuran yang menunjukkan kemampuan seseorang dalam membayar. Dasar pendekatan dalam analisis ATP antara lain pendapatan pengguna jasa per bulan, persentase biaya berdagang dari pendapatan per bulan, persentase biaya retribusi dari biaya berdagang per bulan, dan frekuensi berdagang di pasar per bulan. Pendekatan perhitungan nilai ATP retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Blitar dengan rumus sebagai berikut: ATP = [∑{(Ph x Ptp x Pp )/Fp}/T] Ph : Pendapatan pengguna jasa per bulan
(Rp/bulan) Ptp:  Persentase biaya berdagang dari pendapatan per bulan Pp : Persentase biaya retribusi dari biaya berdagang per bulan
Fp : Frekuensi berdagang di pasar per bulan T  : Jumlah pedagang
Menurut Tamin dan Ofyar (1999), WTP merupakan sebuah ukuran yang menunjuk- kan seberapa besar kesediaan pengguna dalam membayar sebuah pelayanan. WTP dapat diukur berdasarakan persepsi peda- gang terhadap fasilitas pasar yang telah
tersedia. Adapun rumus WTP adalah seba- gai berikut:
WTP =  (Σ(A x J))/T A  : Besarnya tarif yang dipilih pedagang J   : Jumlah pedagang yang memilih T   : Jumlah pedagang
Dalam mengumpulkan data untuk perhitungan ATP dan WTP, maka digunakan teknik stratified random sampling sehingga diperoleh responden (pedagang) berdasarkan jenis dagangan dan fasilitas tempat layanan (kios, los, dan pelataran) pada masing-masing pasar dengan total sebanyak 315 responden (pedagang).
Analisis SWOT SWOT merupakan alat analisis yang bertujuan untuk melihat dan mengetahui faktor apa saja yang dapat berpengaruh terhadap perkembangan suatu kondisi. Fak- tor tersebut berguna sebagai dasar penyusu- nan sebuah strategi. Keempat faktor tersebut yaitu kekuatan ( strength ), kelemahan ( weak- ness ), peluang ( opportunity ), ancaman ( threat ) masing-masing dianalisis yang kemudian diberikan penilaian untuk mengetahui posisinya dalam sebuah kuadran SWOT.

## Gambar 1
Pembagian Ruang Dalam Kuadran SWOT (IFAS/EFAS) Sumber: Data Sekunder diolah, 2021
Optimalisasi Retribusi Pelayanan Pasar ...– Susilo 319 Berdasarkan penilaian IFAS ( Internal Factor Analysis Summary ) dan EFAS ( External Factor Analysis Summary ) maka dapat dike- tahui posisi obyek penelitian dalam koor- dinat pada sumbu x dan y (Pratama et al ., 2015).  Pembagian ruang dalam analisis SWOT berdasarkan IFAS dan EFAS ditunjukkan pada gambar 1.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Gambaran Pasar Umum di Kabupaten Blitar Terdapat 13 pasar umum yang dikenai retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Blitar. Pasar umum tersebut tersebar di 13 Kecamatan yakni Pasar Wlingi yang berada di Kecamatan Wlingi, Pasar Kademangan yang berada di Kecamatan Kademangan, Pasar Lodoyo yang berada di Kecamatan Lodoyo, Pasar Srengat yang berada di Kecamatan Srengat, Pasar Kesamben yang berada di Kecamatan Kesamben, Pasar Kanigoro yang berada di Kecamatan Kanigoro, Pasar Garum yang berada di Kecamatan Garum, Pasar Talun yang berada di  Kecamatan Talun, Pasar Nglegok yang berada di Kecamatan Nglegok, Pasar Patok yang berada di Kecamatan Ponggok, Pasar Doko yang berada di Kecamatan Doko, Pasar Ngembul yang berada di Kecamatan Binangung, dan Pasar Gandusari yang ber- ada di Kecamatan Gandusari. Jumlah peda- gang di 13 pasar tersebut sebanyak 4.612. Pedagang terbanyak berada di Pasar Wlingi
dengan jumlah pedagang sebanyak 1.500, sedangkan pedagang paling sedikit berada di Pasar Gandusari dengan jumlah peda- gang sebanyak 18. Semua pasar memiliki kantor kecuali Pasar Gandusari. Prasarana pendukung yang dimiliki rata-rata adalah Toilet dan Musholla. Pada tabel 5 menun- jukkan secara detail profil pasar umum di Kabupaten Blitar Tahun 2021 meliputi lokasi, jumlah pedagang, jumlah jenis ba- rang, jumlah pedagang berdasarkan fasilitas pelayanan (kios, los, pelataran), kantor, pra- sarana pendukung, tahun berdiri, luas lahan, dan legalitas. Pasar di Kabupaten Blitar juga dibedakan berdasarkan tipe pasar, sehingga terdapat 4 tipe pasar sesuai Permendag Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017.

## Gambaran Penerimaan Retribusi
Pelayanan Pasar Umum Secara umum, pendapatan dari sektor pemerintah cenderung lebih stabil diban- dingkan dengan pendapatan di sektor bisnis. Hal ini disebabkan karena adanya undang- undang yang ditetapkan pemerintah dan sifatnya mengikat. Sedangkan pendapatan di sektor bisnis sangat rentan terhadap keti- dakpastian dan guncangan dalam perekono- mian. Pemerintah dilindungi oleh hukum dan dapat memberikan sanksi kepada wajib retribusi apabila mereka enggan untuk membayar, karena itulah pendapatan pemerintah lebih stabil.

## Gambar 2
Tren Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Umum Kabupaten Blitar 2015 - 2020 Sumber: Data Sekunder diolah, 2021
Rp2.742.945.500 Rp2.856.888.900 Rp3.180.787.900 Rp3.738.225.000 Rp3.962.518.500 Rp3.300.454.000 Rp0 Rp500.000.000 Rp1.000.000.000 Rp1.500.000.000 Rp2.000.000.000 Rp2.500.000.000 Rp3.000.000.000 Rp3.500.000.000 Rp4.000.000.000 Rp4.500.000.000 2015 2016 2017 2018
2019 2020 Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar Umum Linear (Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar Umum)
Tab el 5 Pr of il Pa sa r U m um K ab up ate n Blita r 2 02 1

## No N am a P as ar Lo ka si
Jum la h Pe da ga ng Jum la h Jen is Baran g Jen is P el ay an an Ka n to r Pras aran a
Pe ndu ku ng K et er an gan
K ec am at an Ke l/D esa Kios Lo s Pe la ta ran Ta hun Berd iri Lua s La ha n ( m 2) Le ga lita s Tip e Pas ar 1 W LI N G I W lin gi K el . B ab ad an 1. 50 0 12 181 939 380 A da To ile t & M ush olla 188 7 16. 454 Se rt ifik at A 2 K AD EM AN G AN K ad em an gan K el . K ad em an gan 597 11 50 224 323 A da To ile t & M ush olla 198 3 6. 28 9 Se rt ifik at A 3 LOD OY O Su to jay an K el. K alip an g 511 11 60 306 145 A da To ile t & M ush olla - 6. 84 2 Se rt ifik at A 4 SR EN G A T Sr en gat K el . D and ong 505 12 109 281 115 A da To ile t & M ush olla - 8. 77 6 Se rt ifik at A 5 K ES A M BEN K es am ben D s. K esa m be n 369 12 47 272 50 A da To ile t & M ush olla 193 0 9. 45 5 Se rt ifik at B 6 K A N IGOR O K an ig oro K el. K an ig or o 349 11 57 192 100 A da To ile t & M ush olla - 4. 93 0 Se rt ifik at B 7 G AR UM G ar um K el . T aw an gs ar i 215 11 78 127 10 A da To ile t & M ush olla - 4. 48 3 Se rt ifik at C 8 TAL UN Ta lun K el. T alu n 191 9 18 148 25 A da To ile t & M ush olla - 3. 95 6 Pr ose s Se rt ifik asi D 9 N G LE GOK N gl eg ok K el . N gl eg ok 140 11 47 93 0 A da To ile t 198 2 5. 18 0 Se rt ifik at D 10 PA TOK Po ng go k D s. Sid or ej o 118 9 61 57 0 A da To ile t & M ush olla 198 7 1. 18 8 Se rt ifik at D 11 D OK O D ok o Ds . Do ko 51 9 8 43 0 A da To ile t 199 0 1. 70 0 Pr ose s
Se rt ifik asi D 12 N G EM BU L Bi na ng un D s. Ng em bu l 48 9 23 25 0 A da To ile t & M ush olla 198 5 3. 50 0 Pr ose s
Se rt ifik asi D 13 G AN D US AR I G an du sar i K el. G an du sa ri 18 9 17 1 0 Ti da k To ile t 194 3 2. 95 0 Se rt ifik at D
4. 61 2 756 2. 70 8 1. 14 8 K et er an gan T ip e P as ar S es uai P erm en dag N om or 37/ M -D A G /PE R /5/ 2017 Ti pe A : J um lah p ed ag an g p al in g s ed ik it 400 o ran g dan lu as lah an p al in g s ed ik it 5. 000 m 2 Ti pe B : J um lah p ed ag an g p al in g s ed ik it 275 o ran g d an lu as lah an p al in g se di ki t 4. 000 m 2 Ti pe C : J um lah p ed ag an g p al in g s ed ik it 200 or an g dan lu as lah an p al in g s ed ik it 3. 000 m 2 Ti pe D : J um lah p ed ag an g p al in g s ed ik it 100 or an g dan lu as lah an p al in g s ed ik it 2. 000 m 2
Sum be r: D at a P ri m er d io la h, 2 02 1
Optimalisasi Retribusi Pelayanan Pasar ...– Susilo 321
Berdasarkan  gambar  2, dapat dilihat bahwa pendapatan retribusi pelayanan pa- sar umum di Kabupaten Blitar menunjukkan tren positif selama 6 tahun terakhir. Penda- patan retribusi pelayanan pasar umum terus mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2019, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan dampak dari pan- demi Covid-19. Dalam kurun waktu 2015 hingga 2019, pendapatan retribusi pelayanan pasar umum di Kabupaten Blitar meningkat dari awalnya Rp 2.742.945.500 pada tahun 2015 menjadi Rp 3.962.518.500 pada tahun 2019. Gambar 2 juga menunjukkan bahwa peningkatan retribusi pelayanan pasar umum cenderung berfluktuasi. Ada kalanya pada periode waktu tertentu mengalami peningkatan penerimaan yang cukup tinggi, kemudian pada periode waktu berikutnya mengalami peningkatan yang tidak setinggi periode sebelumnya. Dengan demikian, rata-rata pertumbuhan sebesar 4%.
Hasil Analisis Klasifikasi Retribusi Pelayanan Pasar Umum ( Overlay ) Pengklasifikasian jenis retribusi sangat bermanfaat untuk mengetahui apakah suatu jenis retribusi memiliki potensi berdasarkan kriteria pertumbuhan dan kriteria kontribu- si. Kriteria pertumbuhan dihitung menggu- nakan rasio pertumbuhan, yakni perban- dingan pertumbuhan jenis retribusi tertentu dengan pertumbuhan total retribusi, sedang- kan kriteria kontribusi dihitung mengguna- kan rasio kontribusi, yakni perbandingan antara  realisasi penerimaan jenis retribusi tertentu dengan rata-rata penerimaan retri- busi. Dalam praktiknya, pengklasifikasian ini dapat sangat dinamis, artinya klasifikasi dapat berubah dari waktu ke waktu bergan- tung pada besarnya rasio pertumbuhan dan rasio kontribusi. Jika pemerintah tidak dapat menjaga tingkat pertumbuhan atau kontri- busi, maka suatu jenis retribusi dapat meng- alami penurunan kategori dari prima menja- di potensial (misalnya), atau dari berkem- bang menjadi terbelakang (misalnya). Seba- liknya, jika pemerintah mampu meningkat- kan tingkat pertumbuhan atau kontribusi,
maka suatu jenis retribusi dapat mengalami peningkatan kategori dari potensial menjadi prima (misalnya), atau dari terbelakang menjadi berkembang (misalnya). Dengan menggunakan data time series, maka dapat dilihat dinamika tren klasifikasi retribusi pelayanan pasar umum dan juga dapat dilihat rata-rata klasifikasi retribusi pelaya- nan pasar umum selama 5 tahun (2016-2020). Berikut hasil klasifikasi retribusi pelayanan pasar umum mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.
Dari hasil perhitungan tabel 6, dapat di- ketahui klasifikasi retribusi pelayanan pasar umum mulai tahun 2016 sampai dengan 2020 sebagai berikut: (1) Tahun 2016, retri- busi pelayanan pasar umum dengan rasio pertumbuhan  1,615 dan rasio kontribusi 1,292 merupakan retribusi yang pada saat itu penerimaannya prima, karena rasio pertum- buhan dan rasio kontribusi lebih dari satu. (2) Tahun 2017, retribusi pelayanan pasar umum dengan rasio pertumbuhan 1,068 dan rasio kontribusi  1,517 merupakan retribusi yang pada saat itu penerimaannya prima, karena rasio pertumbuhan dan rasio kontri- busi lebih dari satu. (3) Tahun 2018, retribusi pelayanan pasar umum dengan rasio per- tumbuhan 1,824 dan rasio kontribusi 1,626 merupakan retribusi  yang pada saat itu penerimaannya prima, karena rasio pertum- buhan  dan rasio kontribusi lebih dari satu. (4) Tahun 2019, retribusi pelayanan pasar umum dengan rasio pertumbuhan -0,624 dan rasio kontribusi 1,907 merupakan retri- busi yang pada saat itu penerimaannya po- tensial, karena rasio pertumbuhan kurang dari satu dan rasio kontribusi lebih dari satu. (5) Tahun 2020, retribusi pelayanan pasar umum dengan rasio pertumbuhan 4,846 dan rasio kontribusi 1,645 merupakan retribusi yang pada saat itu penerimaannya prima, karena rasio pertumbuhan dan rasio kontri- busi lebih dari satu.
322 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 6, Nomor 3, September 2022 : 312 – 332

## Tabel 6
Klasifikasi Retribusi Pelayanan Pasar Umum Kabupaten Blitar 2016 – 2020 Tahun  Rasio Pertumbuhan  Rasio Kontribusi  Klasifikasi 2016 1,615 1,292 PRIMA 2017 1,068 1,517 PRIMA 2018 1,824 1,626 PRIMA 2019 -0,624 1,907 POTENSIAL 2020 4,846 1,645 PRIMA Sumber: Data Sekunder diolah, 2021 Secara rata-rata, klasifikasi retribusi pe- layanan pasar umum tergolong ke dalam kategori penerimaan PRIMA. Artinya, dapat dilakukan pemungutan dengan efektif dan efisien terhadap subjek dan objek retribusi daerah yang memang sudah ada, yakni de- ngan cara meningkatkan pengawasan, me- ningkatkan pelayanan, melakukan perhi- tungan potensi retribusi daerah, dan juga penyuluhan.
Hasil Analisis Potensi Retribusi Pelayanan Pasar Umum Pendekatan Basis Mikro Perhitungan potensi retribusi pasar umum Kabupaten Blitar dilakukan dengan cara pendekatan basis mikro yakni mengali- kan antara basis retribusi dengan tarif retri- busi yang berlaku. Tarif tersebut disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Kemudian, untuk basis retribusi dilakukan dengan cara melakukan survei dan perhitungan secara objektif. Berikut beberapa prosedur sistema- tis dalam menghitung potensi retribusi pela- yanan pasar umum. Prosedur tersebut adalah sebagai berikut: (1) Mengidentifikasi objek pendapatan retribusi pelayanan pasar umum, yakni identifikasi seluruh pasar umum Kabupaten Blitar yang mana menjadi sumber  pendapatan bagi PAD Kabupaten Blitar.  (2)  Menentukan pasar umum yang akan disurvei. Apabila sumber daya yang dimiliki memungkinkan, maka seluruh pa- sar umum dapat disurvei dan dimasukkan dalam data base potensi pendapatan. Namun,
jika karena keterbatasan sumber daya seperti waktu, tenaga, dan biaya maka dapat dila- kukan pengambilan sampel. (4) Melakukan observasi / pemangatan untuk memperoleh data terkait basis retribusi pelayanan pasar umum antara lain jumlah kios, jumlah los, jumlah pelataran, jumlah kendaraan masuk pasar jenis sepeda, jumlah kendaraan masuk pasar jenis sepeda motor, jumlah kendaraan masuk pasar jenis mobil, jumlah kendaraan masuk pasar jenis truck, jumlah pengunaan MCK, jumlah penggunaan MCK buang air kecil, jumlah penitipan sepeda motor,  dan jumlah penitipan sepeda.  (5)  Mengidentifi- kasi rata-rata hari berjualan selama satu bulan atau satu tahun. (6) Menghitung rata- rata tarif retribusi berdasarkan tipe pasar dan jenis dagangan. Metode ini dilakukan karena adanya keterbatasan dalam meng- identifikasi berapa jumlah pedagang berda- sarkan jenis dagangan di tiap-tiap pasar. Tabel 7 menunjukkan besarnya potensi retribusi pelayanan pasar umum Kabupaten Blitar. Berdasarkan hasil perhitungan tabel 7, ditemukan bahwa besarnya potensi peneri- maan retribusi pelayanan pasar umum sebe- sar Rp 4.748.612.300. Potensi tersebut masih jauh berada di atas realisasi tertinggi yang pernah diperoleh Kabupaten Blitar yakni sebesar Rp 3.962.518.500. Sehingga, peneri- maan retribusi pelayanan pasar umum Kabupaten Blitar masih dapat dioptimalkan.
Optimalisasi Retribusi Pelayanan Pasar ...– Susilo 323

## Tabel 7
Potensi Retribusi Pelayanan Pasar Umum Kabupaten Blitar No Pasar Umum Potensi Fasilitas Pelayanan Tempat Potensi  Fasilitas Pelayanan Lainnya Total Potensi A B C D C+D 1  Pasar Wlingi Rp 1.367.490.135 Rp 207.669.000  Rp 1.575.159.135 2  Pasar Kademangan Rp 587.321.350 Rp 83.545.000 Rp 670.866.350 3  Pasar Lodoyo Rp 470.545.900 Rp 74.679.000 Rp 545.224.900 4  Pasar Srengat Rp 566.883.515 Rp 70.928.000 Rp 637.811.515 5  Pasar Kesamben Rp 267.633.850 Rp 54.048.500 Rp 321.682.350 6  Pasar Kanigoro Rp 307.820.700 Rp 50.638.500 Rp 358.459.200 7  Pasar Garum Rp 189.195.325 Rp 31.372.000 Rp 220.567.325 8  Pasar Talun Rp 79.836.625 Rp 28.303.000 Rp 108.139.625 9  Pasar Nglegok Rp 86.290.050 Rp 23.017.500 Rp 109.307.550 10  Pasar Patok Rp 95.701.650 Rp 18.073.000 Rp 113.774.650 11  Pasar Doko Rp 6.091.200 Rp 2.928.000 Rp 9.019.200 12  Pasar Ngembul Rp 36.981.450 Rp 11.764.500 Rp 48.745.950 13  Pasar Gandusari Rp 22.864.050 Rp 6.990.500 Rp 29.854.550 Total Rp 4.084.655.800 Rp 663.956.500  Rp 4.748.612.300 Sumber: Data Primer diolah, 2021 Hasil Analisis Ability to Pay (ATP) dan Willingness to Pay (WTP) Pedagang Pasar Umum
Hasil analisis ATP dan WTP tarif retri- busi pelayanan pasar umum dibedakan ber- dasarkan tipe pasar, jenis pelayanan (tem- pat) dan jenis dagangan. Hasil perhitungan ATP dan WTP dapat dilihat pada tabel 8, tabel 9, tabel 10.
Berdasarkan hasil analisis ATP dan WTP diatas, dapat diketahui bahwasannya terdapat beberapa fasilitas pelayanan ber- dasarkan jenis dagangan dan tipe pasar yang memiliki ATP diatas tarif resmi dan ATP dibawah tarif resmi. Ada pula yang mem- punyai ATP sama dengan tarif resmi. Tanda “<” menunjukkan bahwa ATP kurang dari tarif resmi. Artinya, kemampuan membayar retribusi para pedagang berada di bawah tarif yang berlaku. Tanda “>” dan “=” menunjukkan bahwa ATP lebih dari atau sama dengan tari resmi. Artinya, kemam- puan membayar retribusi para pedagang berada di atas atau sama dengan tarif yang berlaku. Sebagai catatan, terdapat beberapa jenis dagangan yang tidak dapat teriden-
tifikasi ATP dan WTP nya dikarenakan keti- ka survey lapangan tidak menemukan peda- gang yang menjual jenis dagangan tersebut di pasar yang bersangkutan, sehingga diberi tanda “-“. Kemudian, untuk jenis dagangan unggas, penulis mengkonversi satuannya menjadi per m 2 , bukan lagi per ekor dikare- nakan fakta dilapangan bahwa tidak ada pedagang unggas yang ditarik tarif retribusi berdaasarkan satuan ekor sesuai Perda yang berlaku.
Hasil analisis ATP dan WTP pada tabel 8, tabel 9, dan tabel 10 menunjukkan bahwa mayoritas tarif retribusi pada pelayanan kios diketahui mempunyai nilai ATP lebih ren- dah daripada tarif resmi. Sedangkan mayo- ritas tarif retribusi pada pelayanan los dan pelataran diketahui mempunyai nilai ATP lebih tinggi daripada tarif resmi. Jika dilihat secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Blitar mempunyai peluang untuk mening- katkan penerimaan retribusi pelayanan pa- sar umum dengan cara menaikkan tarif retribusi yang mana ATP nya lebih tinggi dari tarif resmi saat ini. Hal ini disebabkan ATP pada kios dan los mayoritas lebih tinggi
324 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 6, Nomor 3, September 2022 : 312 – 332
dari tarif resmi, meskipun WTP menunjuk- kan posisi berada dibawah ATP, kondisi ini wajar karena mungkin terdapat ketidak- puasan pedagang pada pelayanan yang
sudah ada. Namun, sekali lagi, kemampuan pedagang dalam membayar berada di atas tarif resmi sehingga Pemerintah Kabupaten Blitar dapat meningkatkan tarif.

## Tabel 8 Hasil Analisis ATP dan WTP Kios (per unit)
Kelas Pasar Tipe A Tipe B Tipe C Tipe D Sembako TARIF > ATP > WTP TARIF > ATP > WTP ATP > TARIF > WTP TARIF > ATP > WTP 8000 > 7000 > 3667 7500 > 4500 > 3250 6000 > 5500 > 4667 4000 > 3000 > 2056 Hasil Pertanian TARIF > ATP > WTP TARIF = ATP > WTP TARIF > ATP > WTP ATP > TARIF > WTP 7800 > 6000 > 5833 7000 = 7000 > 5000 5000 > 4000 > 3500 4000 > 3500 >2813 Hasil Kerajinan TARIF > ATP > WTP TARIF > ATP > WTP TARIF > ATP > WTP ATP = TARIF > WTP 7500 > 6500 > 4600 7000 > 4500 > 3500 4500 > 3000 > 2000 3000 = 3000 > 2056 Logam Mulia TARIF > ATP > WTP TARIF > ATP > WTP ATP > TARIF > WTP TARIF > ATP > WTP 10500 > 8500 > 6600 10000 > 9000 > 6667 7000 > 6500 > 5500 5000 > 4000 > 2000 Warung TARIF > ATP > WTP TARIF > ATP > WTP TARIF > ATP > WTP TARIF > ATP > WTP 8000 > 7000 > 3000 7500 > 6500 > 4500 5500 > 3000 > 2500 4000 > 3500 > 2062 Sumber: Data Primer diolah, 2021 Tabel 9 Hasil Analisis ATP dan WTP Los (per m 2 ) Kelas Pasar Tipe A Tipe B Tipe C Tipe D Sembako   ATP > WTP > TARIF    ATP > WTP > TARIF    ATP > WTP > TARIF    ATP > WTP > TARIF 2000 > 1917 > 1500 2000 > 1500 > 1000 1500 > 1136 > 900 3125 > 1937 > 800 Hasil Pertanian ATP > WTP > TARIF    ATP > WTP > TARIF    ATP > WTP > TARIF    ATP > WTP > TARIF 1500 > 1367 > 1200 1500 > 1266 > 1000 2000 > 1250 > 800 1938 > 1125 > 700 Hasil Kerajinan ATP > WTP > TARIF    ATP > WTP > TARIF    ATP > WTP > TARIF    ATP > WTP > TARIF 1500 > 1150 > 1000 2000 > 1365 > 800 1500 > 800 > 600 1000 > 650 > 500 Logam Mulia ATP > WTP = TARIF - - - 4000 > 2000 = 2000 - - - Sumber: Data Primer diolah, 2021 Tabel 10 Analisis ATP dan WTP Pelataran (per m 2 ) Kelas Pasar Tipe A Tipe B Tipe C Tipe D Sembako   ATP > TARIF > WTP - ATP > TARIF > WTP    ATP > TARIF > WTP 3500 > 3000 > 2333 - 2000 > 1800 > 1000 2000 > 1700 > 1333 Hasil Pertanian ATP > TARIF > WTP    ATP > WTP > TARIF    ATP > TARIF > WTP    ATP > TARIF > WTP 3000 > 2400 > 2033 2500 > 2000 > 1800 2500 > 1600 > 1250 2500 > 1500 > 1250 Hasil Kerajinan ATP > TARIF > WTP    ATP > TARIF > WTP    ATP > TARIF > WTP    ATP > TARIF > WTP 3000 > 2000 > 1750 2500 > 1800 > 1400 2500 > 1600 > 1000 2000 > 1500 > 1250 Logam Mulia - - - - - - - - Lain- Lain ATP > TARIF > WTP    ATP > TARIF > WTP - ATP > WTP > TARIF 3000 > 2400 > 2100 3000 > 2000 > 1714 - 2000 > 1667 > 1000 Unggas ATP > WTP > TARIF    ATP > WTP > TARIF    ATP > WTP > TARIF - 3000 > 2250 > 500 2500 > 1000 > 500 2500 > 1000 > 500 -
Optimalisasi Retribusi Pelayanan Pasar ...– Susilo 325
Disisi lain, untuk ATP kios berada di bawah tarif resmi, banyak pedagang kios yang kalah saing dengan los dan pelataran sehingga menurunkan pendapatan peda- gang kios. Struktur tata letak kios, los, dan pelataran sangat mempengaruhi laku tidak- nya dagangan. Tata letak kios di mayoritas pasar umum Kabupaten Blitar berada di sisi dalam pasar dan kebanyakan pembeli me- milih membeli kepada pedagang yang ada di luar karena malas untuk masuk ke dalam pasar. Inilah yang menyebabkan ATP peda-
gang kios lebih rendah daripada tarif resmi yang berlaku.
Hasil Analisis SWOT Retribusi Pelayanan Pasar Umum Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh melalui wawancara kepada pedagang pasar, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, UPT Pengelola Pasar, dan juga pengamatan / observasi langsung di lapangan maka diperoleh hasil analisis SWOT pada tabel 11.

## Tabel 11 Matriks SWOT Retribusi Pelayanan Pasar Umum Kabupaten Blitar
Faktor Internal Faktor Eksternal Strength (Kekuatan) Weakness (Kelemahan) Opportunity (Peluang) Threat (Ancaman) 1. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar mempunyai komitmen yang tinggi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka menunjang pembangunan Kabupaten Blitar. 2. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar mempunyai kemampuan dan kewenangan dalam membuat regulasi terkait retribusi pelayanan pasar umum. 3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar mempunyai komitmen yang tinggi sebagai pelaksana dalam memungut retribusi pelayanan pasar umum. 4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar mempunyai kemampuan dan 1. Tarif retribusi pelayanan pasar umum sebagaimana diatur dalam Perda belum di implementasikan dengan baik di seluruh pasar Kabupaten Blitar. 2. Tidak adanya informasi mengenai besaran tarif retribusi pelayanan pasar umum yang ditampilkan dalam bentuk misalnya banner di setiap pasar, sehingga para pedagang tidak mengetahui berapa yang sebenarnya harus mereka bayar. 3. Kompleksnya diversifikasi tarif retribusi pelayanan pasar umum sebagaimana diatur dalam Perda sehingga membingungkan petugas penarik retribusi. 4. Kurang lengkapnya daftar jenis dagangan pada Perda. 5. Tarif yang tertera pada karcis retribusi pelayanan pasar umum tidak dicetak sesuai Perda. 6. Aturan mengenai pasar pagi dan pasar siang 1. Kenaikan PDRB Riil Kabupaten Blitar dari tahun ke tahun menunjukkan adanya peningkatan aktivitas perekonomian. 2. Struktur perekonomian Kabupaten Blitar berdasarkan lapangan usaha didominasi oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (32,28%); Industri Pengolahan (13,88%); serta Perdagangan Besar dan Eceran (18,58%), dimana komoditas yang dihasilkan dari lapangan usaha tersebut dapat diperdagangkan di pasar umum Kabupaten Blitar. 3. Kenaikan jumlah penduduk Kabupaten Blitar dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan konsumsi. 4. Masyarakat masih mempunyai minat yang cukup tinggi untuk berbelanja di pasar tradisional. 5. Jumlah pedagang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun meskipun peningkatannya tidak terlalu signifikan. 1. Adanya persaingan dengan pasar modern seperti supermarket yang mampu menyediakan beberapa komoditas seperti di pasar umum. 2. Kurangnya kesadaran pedagang dalam menjaga kebersihan pasar terutama pasar bagian dalam. 3. Kurangnya minat pedagang untuk berjualan di kios dan los. Akibatnya, banyak pedagang yang memilih berjualan di luar pasar (pelataran) sehingga mengganggu estetika pasar, ketertiban, dan dapat mengurangi potensi penerimaan retribusi karena banyak area di dalam pasar yang masih kosong. 4. Banyak penjual ethek yang dapat menurunkan jumlah pembeli di pasar. 5. Banyak pengamen dan pengemis sehingga mengganggu aktivitas jual beli. (terjadi di Pasar Garum). 6. Banyaknya motor yang masuk ke dalam area kios sehingga pembeli dan pedagang merasa terganggu. (terjadi di Pasar Kesamben)
326 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 6, Nomor 3, September 2022 : 312 – 332
Faktor Internal Faktor Eksternal Strength (Kekuatan) Weakness (Kelemahan) Opportunity (Peluang) Threat (Ancaman) kewenangan dalam membuat regulasi terkait pelaksanaan teknis di lapangan. 5. Terdapat UPT di setiap Pasar Kabupaten Blitar. 6. Terdapat 10 Pasar Kabupaten Blitar yang telah mempunyai legalitas (dalam bentuk sertifikat), sehingga mendapatkan anggaran operasional dari Kementerian Perdagangan. 7. Jumlah petugas penarik retribusi sudah memadai. 8. Jumlah anggaran untuk operasional pasar sudah memadai. tidak dapat dijalankan sebagaimana semestinya. Akibatnya, pedagang pada pasar siang merasa dirugikan. 7. Mayoritas pasar memiliki fasilitas yang sudah rusak seperti atap bocor, saluran air yang kurang baik, kurangnya lahan parkir, dan kurangnya fasilitas penerangan. 8. Rendahnya keamanan di lingkungan pasar. 9. Terdapat beberapa pedagang yang terkadang tidak menerima karcis setelah membayar retribusi. 10. Adanya tarif bongkar muat yang sebenarnya tidak ada di dalam Perda (terjadi di Pasar Patok). 6. Rata-rata frekuensi berjualan pedagang adalah 28 hari dalam 1 bulan. 7. Tipe Pasar B pada jenis fasilitas kios dan pada jenis dagangan hasil pertanian mempunyai ATP lebih tinggi dari tarif resmi. 8. Tipe Pasar C pada jenis fasilitas kios pada jenis dagangan sembako dan logam mulia mempunyai ATP lebih tinggi dari tarif resmi. 9. Tipe Pasar D pada jenis fasilitas kios pada jenis dagangan hasil pertanian dan hasil kerajinan mempunyai ATP lebih tinggi dari tarif resmi. 10. Tipe Pasar A,B,C,D pada jenis fasilitas los dan pelataran pada semua jenis dagangan mempunyai ATP lebih tinggi dari tarif resmi. 7. Pedagang belum siap melakukan transformasi pembayaran retribusi dari tunai menjadi non-tunai. 8. Tipe Pasar A pada jenis fasilitas kios mempunyai ATP lebih rendah dari tarif resmi. 9. Tipe Pasar B pada jenis fasilitas kios pada jenis dagangan sembako, hasil kerajinan, logam mulia, warung mempunyai ATP lebih rendah dari tarif resmi. 10. Tipe Pasar C pada jenis fasilitas kios pada jenis dagangan hasil pertanian, hasil kerajinan, warung mempunyai ATP lebih rendah dari tarif resmi. 11. Tipe Pasar D pada jenis fasilitas kios pada jenis dagangan sembako, logam mulia, warung mempunyai ATP lebih rendah dari tarif resmi.
Sumber: Data Primer diolah, 2021
Selanjutnya, dilakukan analisis IFAS- EFAS yang merupakan lanjutan dari analisis SWOT, dimana pada analisis IFAS-EFAS faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi suatu sektor dan bertujuan untuk memperoleh pengembangan dari analisis matriks SWOT. Analisis dilakukan dengan melakukan pembobotan pada setiap
variabel yang dikalikan dengan rating masing-masing variabel. Hasil akhir dari proses penilaian tersebut digambarkan ke dalam kuadran yang akan menentukan strategi pengembangan yang digunakan selanjutnya. Hasil penilaian terhadap faktor internal (IFAS) dan faktor eksternal (EFAS) tersebut dapat dilihat pada tabel 12.

## Tabel 12 Matriks IFAS – EFAS
FAKTOR INTERNAL BOBOT  RATING  SKOR Strength (Kekuatan) A B A x B 1. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar mempunyai komitmen yang tinggi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka menunjang pembangunan Kabupaten Blitar. 0,1 3 0,3 2. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar mempunyai kemampuan dan kewenangan dalam membuat regulasi terkait retribusi pelayanan pasar umum. 0,1 3 0,3 3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar mempunyai komitmen yang tinggi sebagai pelaksana dalam memungut retribusi pelayanan pasar umum. 0,1 3 0,3
Optimalisasi Retribusi Pelayanan Pasar Umum di Kabupaten Blitar ...– Susilo 327
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar mempunyai kemampuan dan kewenangan dalam membuat regulasi terkait pelaksanaan teknis di lapangan. 0,1 3 0,3 5. Terdapat UPT di setiap Pasar Kabupaten Blitar. 0,025 2 0,05 6. Terdapat 10 Pasar Kabupaten Blitar yang telah mempunyai legalitas (dalam bentuk sertifikat), sehingga mendapatkan anggaran operasional dari Kementerian Perdagangan. 0,05 2 0,1 7. Jumlah petugas penarik retribusi sudah memadai. 0,025 1 0,025 8. Jumlah anggaran untuk operasional pasar sudah memadai. 0,1 3 0,3 TOTAL 0,6 1,675 Weakness (Kelemahan) A B A x B 1. Tarif retribusi pelayanan pasar umum sebagaimana diatur dalam Perda belum di implementasikan dengan baik di seluruh pasar Kabupaten Blitar. 0,02 2 0,04 2. Tidak adanya informasi  mengenai besaran tarif retribusi pelayanan pasar umum yang ditampilkan dalam bentuk misalnya banner di setiap pasar, sehingga para pedagang tidak mengetahui berapa yang sebenarnya harus mereka bayar. 0,02 2 0,04 3. Kompleksnya diversifikasi tarif retribusi pelayanan pasar umum sebagaimana diatur dalam Perda sehingga membingungkan petugas penarik retribusi. 0,025 2 0,05 4. Kurang lengkapnya daftar jenis dagangan pada Perda. 0,01 1 0,01 5. Tarif yang tertera pada karcis retribusi pelayanan pasar umum tidak dicetak sesuai Perda. 0,03 2 0,06 6. Aturan mengenai pasar pagi dan pasar siang tidak dapat dijalankan sebagaimana semestinya. Akibatnya, pedagang pada pasar siang merasa dirugikan. 0,075 2 0,15 7. Mayoritas pasar memiliki fasilitas yang sudah rusak seperti atap bocor, saluran air yang kurang baik, kurangnya lahan parkir, dan kurangnya fasilitas penerangan. 0,1 3 0,3 8. Rendahnya keamanan di lingkungan pasar. 0,01 1 0,01 9. Terdapat beberapa pedagang yang terkadang tidak menerima karcis setelah membayar retribusi. 0,1 3 0,3 10. Adanya tarif bongkar muat yang sebenarnya tidak ada di dalam Perda (terjadi di Pasar Patok). 0,01 1 0,01 TOTAL 0,4 0,97 FAKTOR EKSTERNAL BOBOT  RATING  SKOR Opportunity (Kesempatan) A B A x B 1. Kenaikan PDRB Riil Kabupaten Blitar dari tahun ke tahun menunjukkan adanya peningkatan aktivitas perekonomian. 0,02 2 0,04 2. Struktur perekonomian Kabupaten Blitar berdasarkan lapangan usaha didominasi oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (32,28%); Industri Pengolahan (13,88%); serta Perdagangan Besar dan Eceran (18,58%), dimana komoditas yang dihasilkan dari lapangan usaha tersebut dapat diperdagangkan di pasar umum Kabupaten Blitar. 0,05 2 0,1 3. Kenaikan jumlah penduduk Kabupaten Blitar dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan konsumsi. 0,01 1 0,01 4. Masyarakat masih mempunyai minat yang cukup tinggi untuk berbelanja di pasar tradisional. 0,02 2 0,04 5. Jumlah pedagang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun meskipun peningkatannya tidak terlalu signifikan. 0,01 2 0,02 6. Rata-rata frekuensi berjualan pedagang adalah 28 hari dalam 1 bulan 0,075 3 0,225 7. Tipe Pasar B pada jenis fasilitas kios dan pada jenis dagangan hasil pertanian mempunyai ATP lebih tinggi dari tarif resmi. 0,1 3 0,3 8. Tipe Pasar C pada jenis fasilitas kios pada jenis dagangan sembako dan logam mulia mempunyai ATP lebih tinggi dari tarif resmi. 0,1 3 0,3 9. Tipe Pasar D pada jenis fasilitas kios pada jenis dagangan hasil pertanian dan hasil kerajinan mempunyai ATP lebih tinggi dari tarif resmi. 0,1 3 0,3 10.  Tipe Pasar A,B,C,D  pada jenis fasilitas los dan pelataran pada semua jenis dagangan mempunyai ATP lebih tinggi dari tarif resmi. 0,2 3 0,6
328 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 6, Nomor 3, September 2022 : 312 – 332
TOTAL 0,685 1,935 Threat (Ancaman) A B A x B 1. Adanya persaingan dengan pasar modern seperti supermarket yang mampu menyediakan beberapa komoditas seperti di pasar umum 0,015 1 0,015 2. Kurangnya kesadaran pedagang dalam menjaga kebersihan pasar terutama pasar bagian dalam. 0,035 1 0,035 3. Kurangnya minat pedagang untuk berjualan di kios dan los. Akibatnya, banyak pedagang yang memilih berjualan di luar pasar (pelataran) sehingga mengganggu estetika pasar, ketertiban, dan dapat mengurangi potensi penerimaan retribusi karena banyak area di dalam pasar yang masih kosong. 0,075 3 0,225 4. Banyak penjual ethek yang dapat menurunkan jumlah pembeli di pasar. 0,01 1 0,01 5. Banyak pengamen dan pengemis sehingga mengganggu aktivitas jual beli. (terjadi di Pasar Garum). 0,01 1 0,01 6. Banyaknya motor yang  masuk ke dalam area kios sehingga pembeli dan pedagang merasa terganggu. (terjadi di Pasar Kesamben) 0,01 1 0,01 7. Pedagang belum siap melakukan transformasi pembayaran retribusi dari tunai menjadi non-tunai. 0,01 1 0,01 8. Tipe Pasar B pada jenis fasilitas  kios pada jenis dagangan sembako, hasil kerajinan, logam mulia, warung mempunyai ATP lebih rendah dari tarif resmi. 0,05 2 0,1 9. Tipe Pasar C pada jenis fasilitas kios pada jenis dagangan hasil pertanian, hasil kerajinan, warung mempunyai ATP lebih rendah dari tarif resmi. 0,05 2 0,1 10. Tipe Pasar D pada jenis fasilitas kios pada jenis dagangan sembako, logam mulia, warung mempunyai ATP lebih rendah dari tarif resmi. 0,05 2 0,1 TOTAL 0,315 0,615 Sumber: Data Primer diolah, 2021 X  = Strength - Weakness
= 1,675 – 0,970 = 0,705 Y  = Opportunity - Threat = 1,935 – 0,615 = 1,320 Sehingga (x ; y) ialah (0,705 ; 1,320)
Gambar 3 Hasil Kuadran Strategi IFAS - EFAS Sumber: Data Primer diolah, 2021
Berdasarkan hasil analisis SWOT dan analisis IFAS-EFAS  pada gambar 3, maka dapat disimpulkan bahwa retribusi pelaya- nan pasar umum Kabupaten Blitar berada di kuadran I tepatnya pada Ruang A, sehingga strategi yang diterapkan adalah strategi pertumbuhan stabil dimana pengembangan dilakukan secara bertahap dan target disesu- aikan dengan kondisi. Adapun beberapa strategi yang disusun untuk mengoptimal- kan penerimaan retribusi pelayanan pasar umum Kabupaten Blitar sebagai berikut: (1) Melakukan pembinaan terhadap petugas penarik retribusi mengenai pemahaman tarif.  Hal ini dikarenakan cukup banyak pedagang yang ditarik retribusi namun tidak sesuai dengan tarif yang tercantum dalam Perda. Misalnya saja, terdapat pedagang di Pasar Wlingi Kabupaten Blitar yang berjual- an hasil kerajinan dengan fasilitas pelayanan pelataran dengan luas 1m 2 . Saat dilakukan wawancara mengenai besaran tarif retribusi, pedagang tersebut memberikan keterangan bahwa ia rutin membayar Rp 4.000. Padahal, jika mengacu pada Perda yang berlaku, seharusnya pedagang tersebut hanya mem- bayar Rp 2.000. Kondisi ini tentu merugikan
-3 -2 -1 0 1 2 3 -3 -2 -1
0 1 2 3 Fa kto r I nte rn al Faktor Eksternal Kuadran 1 Ruang A Kuadran 1
Ruang B
Kuadran 2 Ruang C
Kuadran 2 Ruang D
Kuadran 3 Ruang E Kuadran 3 Ruang F Kuadran 4 Ruang G Kuadran 4 Ruang H
Optimalisasi Retribusi Pelayanan Pasar Umum di Kabupaten Blitar ...– Susilo 329 pedagang, mengingat ketidaksesuaian terse- but terjadi pada hampir seluruh pasar umum di Kabupaten Blitar.  (2)  Melakukan sosiali- sasi terhadap pedagang terkait besaran tarif retribusi pelayanan pasar umum dengan cara membuat banner yang memuat besaran tarif berdasarkan perda yang berlaku dan ditempatkan di area strategis pasar. Hal ini dilakukan untuk menciptakan transparansi antara pedagang dan petugas retribusi sehingga dapat saling mengoreksi satu sama lain (sebagai alat kontrol). Faktanya, banyak pedagang yang tidak tau apakah retribusi yang selama ini mereka bayar sudah sesuai dengan Perda atau belum. Salah satu pasar yang telah melakukan transparansi tarif justru adalah pasar hewan di Kecamatan Wlingi, dengan memasang banner di pintu masuk pasar yang dapat dilihat oleh siapa- pun yang melintas di pintu masuk tersebut. (3) Menerapkan sistem e-retribusi (retribusi berbasis elektronik) guna mengurangi kebo- coran penerimaan. Pada era digital seperti sekarang ini, sistem transaksi elektronik dapat mengurangi kebocoran penerimaan. Sistem ini dapat mengurangi kemungkinan petugas penarik retribusi dalam melakukan kecurangan. Sistem e-retribusi pasar ini sudah diterapkan di beberapa daerah seperti di Kota Tegal, Kota Yogyakarta, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Karangasem, dan masih banyak lagi. Tentunya, teknis penera- pan e-retribusi di beberapa daerah tersebut dapat dicontoh oleh Pemerintah Kabupaten Blitar. (4) Melakukan edukasi kepada peda- gang terkait sistem e-retribusi.  Salah satu permasalahan yang muncul ketika menerap- kan sistem e-retribusi adalah kurangnya pemahaman para pedagang terhadap sistem pembayaran tersebut. Banyak pedagang yang mungkin sudah berusia lanjut yang kurang mengikuti perkembangan zaman, sehingga dibutuhkan edukasi yang cukup masif dari Pemerintah Kabupaten Blitar. (5) Menaikkan tarif retribusi untuk ATP yang lebih tinggi dari tarif resmi dan menurunkan tarif retribusi untuk ATP yang lebih rendah dari tarif resmi melalui revisi terhadap Perda yang ada. Hal ini dilakukan untuk mengop-
timalkan penerimaan dan menjaga kemam- puan ( ability ) para pedagang dalam mem- bayar retribusi. Jika Pemerintah Kabupaten Blitar mengubah tarif retribusi pelayanan pasar sesuai hasil analisis Ability to Pay pada penelitian ini, maka potensi penerimaan retribusi pelayanan pasar justru akan meningkat dari yang awalnya sebesar Rp 4.748.612.300 menjadi sebesar Rp 5.174.597.017. Peningkatan ini disebabkan karena pedagang di los dan pelataran mempunyai ATP lebih tinggi dari tarif resmi saat ini. Disisi lain, tarif retribusi untuk pedagang di kios yang memang relatif sepi dapat diturunkan guna menjaga asas keadlian.  (6)  Mencetak karcis retribusi de- ngan besaran nominal yang sesuai dengan perda yang berlaku. Karcis yang selama ini dicetak tidak sesuai dengan tarif yang ada dalam Perda.  Hal ini menyulitkan para petugas retribusi ketika memberikan karcis. Misalnya saja, jika pedagang harus mem- bayar tarif retribusi sebesar Rp 2.400, seharusnya pedagang tersebut menerima karcis dengan nominal yang tertera sebesar Rp 2.400. Namun, fakta di lapangan menun- jukkan bahwa tidak ada karcis dengan nominal Rp 2.400, yang ada hanyalah karcis dengan nominal Rp 500, Rp 1.000, dan Rp 2.000. Sehingga, muncul kesulitan ketika tarif yang dikenakan misalnya Rp 800, Rp 1.200, Rp 1.800, Rp 2.400 dan lain sebagainya. (7) Melakukan revitalisasi pasar dengan cara merenovasi dan menata kembali. Mayoritas pasar umum di Kabupaten Blitar memiliki bangunan yang sudah tua, tata letak yang kurang rapi, dan fasilitas yang sudah rusak. Sehingga diperlukan adanya revitalisasi pasar agar pedagang merasa nyaman dan pembeli merasa senang untuk selalu ber- belanja ke pasar.  (8)  Melakukan penam- bahan daftar jenis dagangan yang belum tertera pada Perda. Terdapat beberapa daftar jenis dagangan yang belum ada dalam Perda, misalnya saja jenis dagangan unggas tidak ada di kios dan los, jenis dagangan lain- lain juga tidak ada di kios dan los, dan masih banyak lagi. Hal ini tentu sangat membi- ngungkan para petugas retribusi dalam me-
330 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 6, Nomor 3, September 2022 : 312 – 332
lakukan identifikasi tarif. (9)  Melakukan sosialisasi kepada pedagang agar memiliki sikap disiplin dan sadar dalam mentaati aturan pasar pagi dan pasar siang. Berdasarkan pengamatan, terdapat peda- gang yang tidak disiplin dalam mentaati aturan pasar pagi dan pasar siang. Terdapat aturan bahwa pasar pagi yang beroperasi adalah pedagang los dan pelataran, sedangkan kios dapat beroperasi setelah pukul 08.00. Namun, faktanya banyak peda- gang los dan pelataran yang masih ber- operasi di atas pukul 08.00, inilah yang menyebabkan pendapatan kios menurun. (11)  Melakukan  sosialisasi kepada petugas retribusi agar tertib memberikan karcis kepa- da pedagang. Berdasarkan hasil interview, terdapat beberapa pedagang yang terkadang tidak menerima karcis setelah membayar retribusi. Ini merupakan salah satu penyebab terjadinya kebocoran penerimaan. Namun, pedagang tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut (mendapatkan karcis atau tidak) dikarenakan pedagang mempunyai prinsip bahwa yang penting sudah melakukan kewajiban (membayar retribusi). Sehingga, diperlukan disiplin petugas dalam membe- rikan karcis retribusi.  (12)  Melakukan pe- ngendalian terhadap pasar modern agar pasar umum tidak kalah saing. Pemerintah Kabupaten Blitar perlu membuat regulasi mengenai izin mendirikan usaha pasar modern. Hal ini perlu dilakukan karena jika tidak ada pembatasan, maka dikhawatirkan pasar umum di Kabupaten Blitar akan kalah bersaing dengan pasar modern.  (13) Melakukan sosialisasi kepada pedagang agar memanfaatkan kios dan los yang masih kosong.  Hal ini disebabkan karena banyak pedagang yang memilih berjualan di pelatar- an dengan alasan berada di luar dan lebih mudah dijangkau oleh pembeli. Akibatnya, banyak tempat di dalam pasar yang kosong sehingga pemanfaatan pelayanan pasar menjadi kurang optimal. Selain itu, banyak- nya pedagang di luar juga akan menggang- gu estetika pasar dan kelancaran aktivitas lalu lalang para pedagang dan pembeli. (14) Membuat aturan pengenaan tarif retribusi
kepada penjual ethek. Aktivitas jual beli di pasar umum dapat berkurang akibat adanya penjual ethek yang berkeliling di  sekitar pemukiman warga. Hal ini dapat menye- babkan turunnya jumlah pembeli di pasar karena mereka memilih untuk menunggu penjual ethek yang lewat di depan rumah. Keadaan ini menyebabkan sebagian peda- gang di pasar juga akan sepi pembeli karena meskipun penjual ethek membeli dengan jumlah banyak, namun bisa jadi penjual ethek tersebut membeli di satu pedagang pasar saja. Sehingga, diperlukan pengenaan tarif khusus terhadap penjual ethek. Jika tidak, maka banyak pedagang di pasar yang akan kehilangan pembeli dan menyebabkan penerimaan retribusi pelayanan pasar juga akan berkurang.

## SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan Berdasarkan hasil analisis dan pemba- hasan di atas, maka dapat disimpulkan bebe- rapa hal sebagai berikut:  (1)  Klasifikasi ( overlay ) menunjukkan bahwa retribusi pela- yanan pasar umum di Kabupaten Blitar ter- golong kategori penerimaan yang PRIMA. Artinya, dapat dilakukan cara intensifikasi guna mengoptimalkan penerimaan dengan cara pemungutan secara efektif dan efisien pada objek dan subjek retribusi yang sudah ada, misalnya melakukan perhitungan po- tensi, penyuluhan, peningkatan pengawas- an dan pelayanan.  (2)  Besarnya potensi retribusi pelayanan pasar umum di Kabupaten Blitar ditemukan sebesar Rp 4.748.612.300.  (3)  Mayoritas tarif retribusi pada pelayanan kios diketahui mempunyai nilai ATP lebih rendah daripada tarif resmi. Sedangkan mayoritas tarif retribusi pada pelayanan los dan pelataran diketahui mempunyai nilai ATP lebih tinggi daripada tarif resmi.  (4)  Retribusi pelayanan pasar umum bila dilihat dari sisi internal memiliki kelemahan yang cukup banyak. Beberapa kelemahan yang cukup signifikan adalah: (1) ditemukan para pedagang yang tidak men- dapatkan karcis setelah pedagang memba- yar retribusi, sehingga penerimaan retribusi
Optimalisasi Retribusi Pelayanan Pasar Umum di Kabupaten Blitar ...– Susilo 331 tersebut berpotensi tidak masuk ke kas daerah atau terjadi kebocoran; (2) Mayoritas pasar memiliki fasilitas yang sudah rusak seperti atap bocor, saluran air yang kurang baik, kurangnya lahan parkir, dan kurang- nya fasilitas penerangan. (5) Retribusi pela- yanan pasar umum bila dilihat dari sisi eksternal memiliki kelemahan yang cukup banyak. Salah satu yang paling signifikan adalah  kurangnya minat pedagang untuk berjualan di kios dan los. Akibatnya, banyak pedagang yang memilih berjualan di luar pasar (pelataran) sehingga mengganggu es- tetika pasar, ketertiban, dan dapat mengu- rangi potensi penerimaan retribusi karena banyak area di dalam pasar yang masih kosong.
Saran Adapun penelitian ini memberikan saran kepada Pemerintah Kabupaten Blitar khususnya Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan beru- pa strategi untuk mengoptimalkan peneri- maan retribusi pelayanan pasar sebagai berikut: (1) Melakukan pembinaan terhadap petugas penarik retribusi mengenai pema- haman tarif. (2) Melakukan sosialisasi terha- dap pedagang terkait besaran tarif retribusi pelayanan pasar umum dengan cara mem- buat banner yang memuat besaran tarif berdasarkan perda yang berlaku dan ditem- patkan di area strategis pasar. (3) Menerap- kan sistem e-retribusi (retribusi berbasis elektronik) guna mengurangi kebocoran penerimaan. (4) Melakukan edukasi kepada pedagang terkait sistem e-retribusi.  (5) Menaikkan tarif retribusi untuk ATP yang lebih tinggi dari tarif resmi dan menurunkan tarif retribusi untuk ATP yang lebih rendah dari tarif resmi melalui revisi terhadap Perda yang ada. (6)  Mencetak karcis retribusi de- ngan besaran nominal yang sesuai dengan perda yang berlaku. (7) Melakukan revitali- sasi pasar dengan cara merenovasi dan menata kembali. (8) Melakukan penambah- an daftar jenis dagangan yang belum tertera pada Perda. (9) Melakukan sosialisasi kepa- da pedagang agar memiliki sikap disiplin
dan sadar dalam mentaati aturan pasar pagi dan pasar siang. (10)  Melakukan sosialisasi kepada petugas retribusi agar tertib membe- rikan karcis kepada pedagang. (11) Melaku- kan pengendalian terhadap pasar modern agar pasar umum tidak kalah saing.  (12) Melakukan sosialisasi kepada pedagang agar memanfaatkan kios dan los yang masih kosong.  (13)  Membuat aturan pengenaan tarif retribusi kepada penjual ethek.

## DAFTAR PUSTAKA
Ambarwati, L. 2019. Strategi Optimalisasi Retribusi Pasar di Pemerintah Kabupa- ten Bantul. Jurnal Riset Manajemen 6(2): 147 – 156. Azhar, I. 2021. Pengaruh Pendapatan Asli
Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Langsa. Jurnal Transformasi Administrasi 11(2): 164-174.
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar.
2021. Laporan Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar . Dewi,  O.  C. dan S. B. M. Nugroho. 2014. Analisis Kinerja Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Sleman Tahun 2006- 2010. Diponegoro Journal of Economics 3(1): 1-12.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar. 2021. Profil Pasar Kabupaten Blitar . Endah,  K. 2016. Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 2(2): 797-804.
Gunawan, C.  I. dan Yulita. 2019. Model
Strategi Manajemen Kebijakan Publik Sektor Pasar Tradisional Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat. Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi 7(1):  37-45. Handayani, S. 2017. Potensi Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan. Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi 2(1): 347-370.
Hirawan, Z. 2016. Kemandirian Keuangan di Era Otonomi Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Subang. Jurnal Administrasi
332 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 6, Nomor 3, September 2022 : 312 – 332
Publik 7(1): 47-59. Kementerian Keuangan. 2014. Pengelolaan Keuangan Daerah. Materi Pelatihan Bagi
Peserta Diklat Pengelolaan Keuangan Dae- rah Edisi Tahun 2014, Modul Pendapatan Daerah .  Direktorat Jenderal Perimbang- an Keuangan Republik Indonesia.
Moenek, R. dan E. B. Santoso. 2019. Strategi
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dari Retribusi Pasar di Kabupaten Sukoharjo. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja 45(2): 140-154.
Mosal, M.  M. 2013. Analisis Efektivitas,
Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penerapan Akuntansi di Kota Manado.
Jurnal EMBA 1(4): 374-382. Muin, F. 2014. Otonomi Daerah dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah. Fiat Justisia, Jurnal
Ilmu Hukum 8(1):  69-79. Munir, A. dan D.  A. Andini. 2017. Pengaturan Pajak Restoran Atas Food Truck Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Mimbar Yustitia, Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia 1(1): 92-105.
Nugroho, B.  A. dan P. W. Budiman. 2018.
Identifikasi Potensi Retribusi Pasar dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda. Inovasi:
Jurnal Ekonomi Keuangan dan Manajemen 14(2): 63-73.
Pratama, G.  N., A. Wicaksono, H. Bowoputro, dan D. Fukuda. 2015. Kajian Karakteristik Angkutan Yang Diguna- kan Oleh Mahasiswa di Kota Malang. Jurnal Mahasiwa Teknik Sipil Universitas Brawijaya.
Rajab, A. 2020. Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mamuju. Growth: Jurnal Ilmi- ah Ekonomi Pembangunan 1(2): 144-156. Sasongko, B.  S. 2015. Analisis Pengelolaan Retribusi Pasar di Kabupaten Jember. Skripsi . Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Jember.
Siregar, K. 2018. Optimalisasi Retribusi Pasar dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jurnal IPDN 11(2): 93-106. Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif
Kualitatif dan R&D . Edisi ke 1. Alfabeta. Bandung.
Thahir, B. 2019. Kebijakan Sosial dan Otonomi Daerah. Jurnal Kebijakan Pemerintahan 2(2): 91-102. Toduho, D.  A.  M.,  D. P. E. Saerang, dan I. Elim. 2014. Penerimaan Retribusi Pasar dalam Upaya Meningkatkan Pendapat- an Asli Daerah Kota Tidore Kepulauan. Jurnal EMBA 2(2): 1090-1103.