DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4 Received: 17  Mei 2024, Revised: 1 Juni  2024, Publish: 4 Juni  2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Tinjuan Yuridis Mengenai Hak Royalti Yang Menjadi Harta Bersama Inara Rusli dan Virgoun
Yonani Hasyim 1 , Serlika Aprita 2
1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, nanihasyim1967@gmail.com 2 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 5312lika@gmail.com
Corresponding Author: nanihasyim1967@gmail.com
Abstract: One of the divorce decisions that will attract public attention in 2023 is regarding celebrities Virgoun Teguh Putra and Ina Idola  Rusli (Inara). In their decision, the panel of judges  gave  Inara  royalty  rights  as  part  of  the  Gino  Gini  assets.  This  decision  sets  a  new precedent  for  the  world  of  law  in  Indonesia  in  the  future.  This  decision  clearly  sets  a precedent  for  the  world  of  law  in  Indonesia  because  it  is  the  first  time  this  has  occurred. Quoted from the official document regarding Inara's divorce decision,  the West  Jakarta PA panel of judges considered the legal status of the royalties sued by Inara. Are royalties really included as joint assets or not? In this case, the Copyright Law is one of the considerations for establishing the legal status of royalties as joint property. Writing this journal article uses a  normative  research  method  in  which  the  author  researches  by  analyzing  secondary  data. The considerations are as follows. In this case, because royalties are part of economic rights that  originate  from  copyright,  whereas  copyright,  in  accordance  with  the  provisions  of Article 16 paragraph (1) of Law No. 28 of 2014, is declared as an intangible movable object, then it is in accordance with the provisions of Article 91 paragraph (1 ) and (3) Compilation of Islamic Law, the Panel in this case is of the opinion that royalties are the object of joint marital  property.  If  the  object  of  mutual  property  is  royalties,  then  it  cannot  be  separated from copyright ownership. Royalties are economic rights that can be enjoyed by the creator, this copyright can be transferred to another party by the creator, while moral rights remain with the creator for life. If it turns out that ownership of copyright is still in dispute, the West Jakarta  Religious  Court  should  not  have  the  authority  to  decide  on  claims  for  royalties  as part  of  the  property.  Moreover,  in  this  context,  Virgoun  objected  to  the  distribution  of royalties and has filed an appeal. He said that copyright cannot automatically become joint property.  The  position  of  ownership  needs  to  be  decided  first  by  the  Commercial  Court  as regulated in article 95 of the Copyright Law. The Commercial Court's decision can later be brought  to  the  West  Jakarta  PA  to  be  determined  as  joint  property.  The  status  will  be different  if  the  creator  admits  that  the  song  is  a  joint  right,  so  that  it  can  be  directly determined by the PA without a Commercial Court decision. "The ownership of the copyright should  be  resolved  first,  namely  through  the  Commercial  Court  in  accordance  with  the provisions  of  the  Copyright  Law,  whether  the  song  was  created  correctly.  there  is  a contribution from the wife. Because there is a dispute regarding copyright ownership. If it is
clear regarding ownership, whether it is joint or if it is clear that it is joint property, then it will be determined in the PA as joint property.

## Keyword: Royalty Rights, Gono Gini Assets, Marriage, Copyright
Abstrak: Salah satu putusan perceraian yang menarik perhatian publik di tahun 2023 adalah terkait pesohor Virgoun Teguh Putra dan Ina Idola Rusli (Inara). Dalam putusannya, majelis hakim memberikan hak royalti kepada Inara sebagai bagian dari harta gono gini. Putusan ini menjadi  preseden  baru  bagi  dunia  hukum  di  Indonesia  di  masa  depan.  Putusan  ini  jelas menjadi  preseden  bagi  dunia  hukum  di  Indonesia  karena  pertama  kali  terjadi.  Dikutip  dari dokumen  resmi  putusan  cerai  Inara,  majelis  hakim  PA  Jakarta  Barat  mempertimbangkan status  hukum  royalti  yang  digugat  oleh  Inara.  Apakah  royalti  benar  masuk  sebagai  harta bersama  atau  tidak.  Dalam  hal  ini,  Undang-Undang  Hak  Cipta  menjadi  salah  satu pertimbangan  untuk  mendudukkan  status  hukum  royalti  sebagai  harta  bersama.  Penulisan Artikel  Jurnal  ini  menggunakan  metode  penelitian  normatif  yang  mana  penulis  meneliti dengan menganalisis data sekunder. Adapun bunyi pertimbangannya adalah sebagai berikut. Dalam  hal  ini  karena  royalti  itu  bagian  dari  hak  ekonomi  yang  bersumber  dari  hak  cipta, sedangkan hak cipta itu sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU No.28 Tahun 2014, dinyatakan sebagai  benda  bergerak  tidak  berwujud,  maka  sesuai  ketentuan  Pasal  91  ayat  (1)  dan  (3) Kompilasi  Hukum  Islam,  Majelis  dalam  hal  ini  berpendapat  bahwa  royalti  itu  merupakan objek  harta  bersama  perkawinan.Jika  obyek  harta  gono  gini  adalah  royalti,  maka  tidak  bisa dilepaskan dari kepemilikan hak cipta. Royalti merupakan hak ekonomi yang bisa dinikmati oleh pencipta, hak cipta  ini bisa dialihkan ke pihak  lain oleh pencipta, sementara hak  moral melekat seumur hidup kepada si pencipta. Jika ternyata kepemilikan hak cipta masih menjadi sengketa,  seharusnya  Pengadilan  Agama  Jakarta  Barat  tidak  berwenang  untuk  memutus gugatan  royalti  sebagai  bagian  dari  harta  gono  gini.  Apalagi  dalam  konteks  ini,  Virgoun merasa  keberatan  atas  pembagian  royalti  tersebut  dan  sudah  mengajukan  banding.  Dia menyebut  bahwa  hak  cipta  tidak  bisa  otomatis  menjadi  harta  bersama.  Kedudukan kepemilikan  perlu  diputuskan  terlebih  dahulu  oleh  Pengadilan  Niaga  sebagaimana  diatur dalam  pasal  95  UU  Hak  Cipta.  Putusan  Pengadilan  Niaga  tersebutlah  nantinya  yang  bisa dibawa ke PA Jakarta Barat untuk ditetapkan sebagai harta bersama. Akan berbeda statusnya jika  si  pencipta  mengakui  bahwa  lagu  tersebut  merupakan  hak  bersama,  sehingga  bisa langsung ditetapkan oleh PA tanpa putusan Pengadilan Niaga.“Seharusnya kepemilikan hak cipta  tersebut  diselesaikan  dulu,  yaitu  melalui  Pengadilan  Niaga  sesuai  ketentuan  UU  Hak Cipta,  apakah  benar  dalam  penciptaan  lagu  itu  ada  kontribusi  pihak  istri.  Karena  ada perselisihan  mengenai  kepemilikan  hak  cipta.  Kalau  sudah  clear  mengenai  kepemilikan, apakah  bersama  atau  kalau  memang  sudah  clear  jadi  milik  bersama,  baru  ditetapkan  di  PA sebagai harta Bersama.
Kata Kunci: Hak Royalti, Harta Gono Gini, Perkawinan,Hak Cipta

## PENDAHULUAN
Tujuan Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Akan tetapi perkawinan  dalam  membentuk  keluarga  terkadang  tidak  berjalan  sesuai  dengan  rencana. Untuk  membangun  rumah  tangga  memang  tidak  mudah  perlu  persiapan  lahir  dan  batin. masalah  ekonomi  merupakan  tolak  ukur  untuk  membina  rumah  tangga,  apabila  rumah tangga mengalami kondisi yang tidak stabil, maka timbulya perselisihan dan pertengakaran 1 Perkawinan adalah ikatan lahir  batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai
1 Ismuha. 1978. Pencaharian Bersama Suami Istri di Indonesia, cetakan ke 2, Bulan Bintang: Jakarta.
suami istri dengan  tujuan  membentuk  keluarga  atau  rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha  Esa.
Akan tetapi, apabila pasangan suami  istri  tidak  saling  memahami  satu  sama  lainnya tidak  agar  terwujudnya  rumah  tangga  yang  bahagia  dan  sakinah.  (UU  Perkawinan  No  1 Tahun 1974 Tentang Harta Bersama)
Perkawinan  berdasarkan  Islam  terkandung  tiga  aspek  atau  segi  yaitu  segi  Hukum, segi sosial dan segi keagamaan. Dari segi Hukum yaitu perkawinan adalah suatu perjanjian bukan suatu sakramen. Sebagai perjanjian ia mempunyai sifat yaitu perkawinan tidak dapat dilangsungkan  tanpa  persetujuan  sebagaimana  suatu  perjanjian,  ditetapkannya  ketentuan– ketentuan  yang mengatur pelanggaran.
Dari segi sosialnya antara  lain, Hukum
Islam  menempatkan  perempuan  pada suatu  kedudukan  sosial  yang  tinggi  sesudah  perkawinan,  pembatasan  kebiasaan poligami.  Dari  segi  keagamaan,  perkawinan  diakui  sebagai  dasar  masyarakat,  ia  adalah suatu perjanjian sekaligus persetujuan  suci.
Perkawinan  sementara  dilarang  karena  perkawinan  merupakan  suatu  lembaga  yang mengangkat  tinggi  derajat  manusia  dan  suatu  cara  melanjutkan  kehidupan  umat  manusia, suami  istri diperintahkan  dengan  tegas untuk saling menghormati dan cinta mencintai.
Putusnya  perkawinan  karena  kehendak  suami  atau  istri  atau  kehendak  keduanya karena  tidak  adanya  kerukunan,  disebut  istilah  perceraian,  yang  bersumber  dari  tidak dilaksanakannya  hak-hak  dan  kewajiban  sebagai  suami  istri.  sebagaimana  seharusnya menurut hukum  perkawinan  yang  berlaku.
Pergaulan antara suami dan istri yang tidak saling menghormati, tidak saling menjaga rahasia masing-masing, keadaan  rumah  tangga  yang  tidak aman dan tentram, serta terjadi silang  sengketa  atau  pertentangan  pendapat  yang  sangat  prinsip  adalah  faktor-faktor penyebab perceraian.
Perceraian antara Inara Rusli dan Virgoun menjadi sorotan media dan menarik minat publik. Selain drama pribadi yang terlibat, salah satu aspek yang menarik perhatian adalah pembagian harta bersama dan hak-hak finansial dalam proses perceraian. Dalam hubungan ini, konsep harta gono-  gini berperan penting dalam menentukan  bagaimana  harta  dan  aset bersama akan dibagi di antara kedua belah pihak.
Perceraian  Inara  Rusli  dengan  penyanyi  Virgoun  Tambunan  menyita  perhatian masyarakat.  Karena  untuk  pertama  kalinya  di  Indonesia,  putusan  hukum  menyertakan royalti lagu sebagai harta bersama dalam kasus perceraian.
Inara  dan  Virgoun  resmi  bercerai  setelah  hakim  membacakan  putusan  cerai  di Pengadilan  Agama  Jakarta  Barat  pada  Jumat  (10/11/2023).  Inara  disebut  meraih kemenangan  telak  dari  perceraiannya  dengan  Virgoun.  Karena  selain  memenangkan  hak asuh  anak,  hakim  juga  mengabulkan  permohonan  gono-gini  mantan  personel  girlband Bexxa, termauk hak royalti.
Pembagian hak royalti sebagai harta gono-gini baru pertama kali terjadi di Indonesia. Hal  tersebut  dikonfirmasi oleh Ari Juliano Gema,  praktisi hukum yang sudah menangani banyak  kasus  hak  cipta  dan  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI).  Dia  juga  pernah  bekerja untuk beberapa instansi pemerintahan atas kapasitasnya itu.
Menurut  Insan,  HKI  bisa  juga  menjadi  harta  gono-gini  yang  bisa  dibagi  jika  sang pemegang  HKI  bercerai  dengan  pasangannya.  Dengan  catatan  pengadilan  menetapkan bahwa itu adalah  harta  gono-gini,  ujar  guru  besar
Universitas Krisna Dwipayanan ini. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis implikasi dari konsep harta gono-gini dalam kasus perceraian Inara Rusli dan Virgoun.

## METODE
Penulisan  Artikel  Jurnal  ini  menggunakan  metode  penelitian  normatif  yang  mana penulis  meneliti  dengan  menganalisis  data  sekunder.  Data  yang  digunakan  meliputi
dokumen-dokumen hukum terkait perceraian, artikel media, dan pendapat ahli hukum terkait pembagian harta gono-gini dalam kasus perceraian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penggunaan  konsep  harta  gono-gini  dalam  perceraian  Inara  Rusli  dan  Virgoun menimbulkan  sejumlah  implikasi  yang  signifikan.  Pertama,  harta  gono-gini  mengacu  pada harta  bersama  yang  didapatkan  selama  pernikahan.  Dalam  hal  ini,  kedua  belah  pihak memiliki hak untuk memperoleh bagian yang setara dari harta bersama, terlepas dari sumber dana  maupun  kepemilikan  awalnya.  Namun,  ada  beberapa  pengecualian    berdasarkan keputusan hakim yang melibatkan aspek fairness dan kesejahteraan anak 2
Kedua, pentingnya perencanaan keuangan dalam pernikahan menjadi terlihat melalui kasus  ini.  Ketika  pasangan  memutuskan  menikah,  penting  untuk  mempertimbangkan perencanaan keuangan yang cermat dan memiliki pendekatan yang jelas terkait dengan harta dan  kekayaan  yang  akan  diperoleh  selama  pernikahan.  Ini  akan  membantu  menghindari persengketaan  dan  ketidakseimbangan  dalam  pembagian  harta  bersama  jika  terjadi perceraian di kemudian hari.
Ketiga,  perlindungan  hukum  menjadi  penting  dalam  kasus  ini.  Pembagian  harta gono-gini  harus  berdasarkan  pada  asas  keadilan  dan  prosedur  hukum  yang  ditetapkan. Pengunaan ahli perencana keuangan dan ahli hukum dalam kasus perceraian dapat membantu memastikan bahwa hak-hak kedua belah pihak dihormati dan dipertimbangkan dengan adil oleh sistem peradilan.
Rumusan MA ini kontan saja memperluas pengertian harta bersama. Selama ini, harta bersama nyaris identik dengan  uang  dan  barang.  HKI  adalah intangible assets atau harta tak  berwujud  yang  punya  nilai  ekonomi,  ujar  pakar  HKI  Prof  Insan  Budi  Maulana.  Meski tergolong harta tak berwujud, berdasarkan Pasal 3 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, sejatinya HKI merupakan benda bergerak. HKI bisa dialihkan, baik dengan cara hibah, waris maupun dengan cara lainnya sesuai perjanjian atau berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku 3 .

## UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
Pasal 3 (1) Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak
(2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena:
a. Pewarisan;
b. Hibah;
c. Wasiat;
d. Perjanjian tertulis; atau
e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
Pasal  4
(1) Hak  Cipta  yang  dimiliki  oleh  Pencipta,  yang  setelah  Penciptanya  meninggal  dunia, menjadi  milik  ahli  warisnya  atau  milik  penerima  wasiat,  dan  Hak  Cipta  tersebut  tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.
(2) Hak  Cipta  yang  tidak  atau  belum  diumumkan  yang  setelah  Penciptanya  meninggal dunia, menjadi milik  ahli warisnya atau  milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.
Menurut  Insan,  HKI  bisa  juga  menjadi harta gono-gini yang bisa dibagi  jika    sang
2 J, Satrio. 1990. Hukum Harta Perkawinan, Cipta Aditya Bakti: Bandung.
3 https://www.hukumonline.com/berita/a/royalti-atas-hki-bisa-menjadi-harta-gonogini- hol17615/
pemegang    HKI    bercerai  dengan  pasangannya.  Dengan  catatan  pengadilan  menetapkan bahwa itu adalah harta gono-gini, ujar guru besar Universitas Krisna Dwipayanan ini.
Insan menilai rumusan MA ini sangat tepat karena bisa menjadi jurus antisipasi jika kelak terjadi sengketa HKI di lingkup keluarga. Prof Insan menyatakan, di Indonesia selama ini  memang  belum  pernah  ada  sengketa  HKI  di  lingkup  keluarga.  Kalaupun  ada  hanya sampai di tingkat musyarawah, seperti kasus merek Nyonya Meneer, ungkapnya. Di Italia, sengketa seperti ini pernah terjadi di keluarga Gucci yang memiliki produk terkenal berupa jam tangan. Sengketa itu harus dituntaskan di meja hijau.
Seperti gaji Konsep harta bersama dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan  di  KUHPerdata  memiliki  perbedaan  mendasar.  Di  UU  Perkawinan,  harta  yang diperoleh  selama  perkawinan  sudah  pasti  menjadi  harta  bersama.  Sementara  itu,  harta bawaan yang diperoleh sebelum perkawinan berlangsung tetap berada di bawah penguasaan masing-masing      pihak  sepanjang  para  pihak  tidak  menentukan  lain.  Sementara      itu, dalam KUHPerdata, harta bawaan tetap dalam kekuasaan masing-masing pihak. Sedangkan harta  yang  diperoleh  sewaktu  perkawinan  akan  menjadi  harta  bersama  jika  tidak  ada ketentuan lain dalam perjanjian.

## UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Pasal  35: Harta  benda  diperoleh  selama  perkawinan  menjadi  harta  bersama. Harta  bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
Pasal 36: Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah  pihak. Mengenai  harta  bawaan  masing-  masing,  suami  dan  isteri  mempunyai  hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.
Pasal 37: Bila perkawinan putus karena perceraian, harta Bersama diatur menurut hukumnya masing-masing  Dengan  begitu,  yang  bisa  diperjanjikan  lain  dalam  UU  perkawinan  adalah harta bawaan. Sedangkan dalam KUHPerdata adalah harta bersama.
Menurut pakar hukum keluarga, Erna Soswansjukrie, pada dasarnya royalti atas HKI harus  menjadi  harta  bersama  jika  HKI  itu  diperoleh  selama  perkawinan  berlangsung.  Tapi harus  dikaitkan  dengan  perbedaan  konsep  harta  gono-gini  dalam  UU  Perkawinan  dan KUHPerdata, ungkap anggota Komisi Ombudsman Nasional ini.
Jika pasangan  itu  memakai UU Perkawinan, tak bisa tidak, royalti  itu menjadi harta bersama. Analoginya seperti gaji yang diterima bulanan, ujarnya.    Namun    bila    pasangan itu  menggunakan  KUHPerdata,  maka  harus  dilihat  dulu  apakah  sebelumnya  mereka  punya perjanjian pra-nikah soal pemisahan harta atau tidak. Dalam kasus inara dan virgoun sendiri pertama kalinya royalti menjadi harta gono-gini 4

## PERTAMA DI INDONESIA
Fakta  bahwa  royalti  lagu  masuk  dalam  harta  gono-gini  dalam  sidang  perceraian adalah sejarah di Indonesia. Padahal, Inara harus  melewati  jalan berliku untuk mendapatkan hak royalti sebagai harta goni-gini. Ini karena sebelumnya pihak Virgoun menolak tuntutan tersebut dalam persidangan pada akhir Agustus lalu.
Namun akhirnya kubu Inara berhasil memenangkan  tuntutannya  mendapatkan  harta gono-gini berupa royalti beberapa lagu yang diciptakan Virgoun berdasarkan putusan hakim di Pengadilan Agama Jakarta Barat akhir pekan lalu.
Ada  empat  lagu  ciptaan  Virgoun  yang  pembagian  royaltinya  masuk  dalam  harta
4 https://www.hukumonline.com/berita/a/royalti-atas-hki-bisa-menjadi-harta-gonogini- hol17615/
gono-gini, yaitu Surat Cinta untuk Starla,      Bukti,      Selamat      (Selamat Tinggal) , dan Orang  yang  Sama .  Keempat  lagu  tersebut  dipilih  karena  menurut  Inara,  dia  dan  ketiga anaknya menjadi inspirasi dalam lagu tersebut.
Meski  terbilang  baru,  pengamat  hukum  pidana  Farizal  Pranata  Bahri  mengatakan putusan  majelis  hakim  sudah  tepat  karena  yang  menjadi  objek  tuntutan  harta  gono-gini adalah  empat  buah  lagu  yang  diciptakan  Virgoun  terinspirasi  dari  Inara  selaku  istrinya selama menjalani rumah tangga 5

## ROYALTI  DIBAYAR  SEUMUR HIDUP
Dalam  kesempatan  yang  sama,  Arjana  juga  menjelaskan  terkait  mekanisme pembagian royalti dari beberapa  lagu Virgoun untuk Inara. cPutusan PA Jakarta Barat akan menjadi  landasan  hukum  bagi  Inara  mendapat  royalti  secara  langsung  dari  publisher  dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Selain itu, Arjana juga menegakan bahwa Inara akan mendapat royalti sebesar 50 persen.
“Secara hukum royalti itu hak ekonomi yang diturunkan dari lagu-lagu Virgoun. Jadi nanti  dari  royalti  ini  langsung  di- split ,  Inara  mendapat  50  persen  dan  Virgoun  dapat  50 persen,” Arjana menjelaskan.
Dengan dikabulkannya royalti sebagai harta gono-gini, maka Inara dan anak-anaknya akan  terus  mendapatkan  hak  royalti  selama  lagu-lagu  yang  dimaksud  dinyanyikan  oleh Virgoun maupun penyanyi lainnya yang dilakukan secara komersil.

## BERPOTENSI PUPUS
Sementara  itu,  Farizal  dari  JFB  Indonesia  Legal  Consultant  mewanti-  wanti  pihak Virgoun  jika  ia  tidak  menjalankan  kewajibannya  membagi  sebagian  royalti  kepada  Inara. Apalagi  menurut  Farizal,  Inara  sudah  mendapatkan  putusan  pengadilan  yang  menetapkan dia merupakan bagian dari proses penciptaan lagu Virgoun.
“Aturan  pembagiannya  sudah  jelas  dan  bila  tidak  di  laksanakan  ada  ketentuan pidananya di dalam UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta serta PP Nomor    56    tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik,” jelas Farizal.
“Apabila  Virgoun  tidak  melaksanakan  ketentuannya,  maka  ia  melanggar  UU  Hak Cipta  Nomor  28  tahun  2014  Pasal  113  ayat  1  dan  2,”  imbuhnya.  Tapi  menurut  Farizal, bukan  berarti  Virgoun  tidak  bisa  melakukan  upaya  hukum  terhadap  putusan  yang  telah dibacakan. Dijelaskan  Farial, putusan hakim belum inkrah atau berkekuatan tetap sehingga masih bisa dimaksimalkan upaya hukum yang ada.
Hal  ini  senada  dengan  yang  dituturkan  Ari  Juliano  bahwa  langkah  Inara mendapat royalti dari Virgoun bisa  pupus  jika  vokalis  Last  Child  itu  mengalihkan  atau  menjual  lagu ciptaannya  ke  pihak  lain.  Virgoun  berhak  mengalihkan  atau  menjual  lagu-lagunya  tersebut kepada pihak lain karena tidak ada putusan pengadilan yang melarang dia menjual lagu-lagu ciptaannya.
“Sehingga  pendapatan  hasil  penjualan  lagu-lagu  tersebut  bukan  royalti  sehingga tidak dapat dianggap sebagai harta bersama,” tandasnya.

## KESIMPULAN
Kasus perceraian Inara Rusli dan Virgoun memberikan wawasan mengenai implikasi dari  konsep  harta  gono-gini  dalam  pembagian  harta  bersama  dan  hak-hak  finansial. Perencanaan keuangan yang matang dan perlindungan hukum yang memadai menjadi faktor
5 https://voi.id/bernas/329716/menyoal-  royalti-lagu-sebagai-harta-gono-gini-  perceraian-virgoun-tambunan- dan-inara-rusli
penting  dalam  menghadapi  situasi  perceraian.  Kedua  belah  pihak  harus  mempertimbangkan implikasi  dan  akibat  yang  mungkin  terjadi  jika  terjadi  perceraian,  serta  memastikan  bahwa kepentingan  anak  juga  terjamin.  Implikasi  dari  kasus  ini  dapat  menjadi  pembelajaran  bagi masyarakat  mengenai  pentingnya  pemahaman  dan  persiapan  sebelum  terlibat  dalam hubungan pernikahan, serta perlunya kebijaksanaan dalam mengelola keuangan keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA
Abd.  Rasyid,  As’ad.  2010.  Gono-Gini  dalam  Perspektif  Hukum  Islam,  Jurnal  Pengadilan
Agama.
Arto,  Mukti.  1998.  Praktek  Perkara  Perdata  pada  Pengadilan  Agama,  Pustaka  Pelajar: Yogyakarta.
Basyir, Ahmad Azhar. 2000. Hukum Perkawinan Islam,UII Press: Yogyakarta. Hilman,  Hadikusuma.  2007.  Hukum  Perkawinan  Indonesia  Menurut  Perundangan,  Hukum Adat, Hukum Agama, Mandar Maju: Bandung.
https://voi.id/bernas/329716/menyoal- royalti-lagu-sebagai-harta-gono- gini-perceraian- virgoun- tambunan-dan-inara-rusli
https://www.hukumonline.com/berita/a/ royalti-atas-hki-bisa-menjadi- harta-
gonoginihol17615/
Ismuha. 1978. Pencaharian Bersama Suami Istri  di Indonesia,  cetakan ke  2, Bulan  Bintang:
Jakarta.
J, Satrio. 1990. Hukum Harta Perkawinan, Cipta Aditya Bakti: Bandung. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (KUHAPerdata). Kompilasi Hukum Islam, (KHI). M. Yahya, Harahap. 1975. Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974, Zahir Trading: Medan. Rahardjo,. 2006. Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti: Bandung. Sayuti, Thalib.1974. Hukum Kekeluargaan Indonesia, Yayasan Penerbit UI: Jakarta.