## PENGARUH PENERAPAN SANKSI BAGI SISWA PENDIDIKAN BINTARA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA TERHADAP KINERJA BINTARA REMAJA DI POLDA SUMBAR
1 Hanif Kurniawan, 2 Fitriati, 3 Iyah Faniyah 1 Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia Email: hankuga@gmail.com 2 Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia Email: fitriati@gmail.com 3 Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia Email: iyahfaniyah01@gmail.com

## ABSTRACT
In  Article  15  Paragraph  (5)  letter  c  of  the  Chief  of  Police  Regulation  Number  11  of  2009 concerning  the  Principles  of  the  implementation  of  education  and  training  in  state  police schools,  which  stipulates  that  a  non-commissioned  officer  who  is  still  studying  at  the  State Police  School  may  not  commit  a  crime  and/or  violation  of  the  Police  code  of  ethics, disobeying and respecting the norms of decency, religious norms, local wisdom values, and legal norms. Forms of criminal acts committed by a student of Diktukba Polri SPN Padang Besi  Polda  West  Sumatra,  including  fighting,  stealing,  immoral  acts  and  falsifying  identity. The implementation of sanctions for students of the National Police's Diktukba who commit criminal acts are punished in the form of giving a red helmet, reducing the mental value of personality, forming mental and character and being expelled from education. The authority to give punishment lies with the Head of the Educational Institution. The effect of sanctions for  students  of  the  National  Police's  Diktukba  who  commit  criminal  acts  on  performance when  being  non-commissioned  officers  is  that  there is  no  effect  of  sanctions  for  students  of the  National  Police  dictatorship  who  commit  criminal  acts  on  performance  when  non- commissioned  officers  are  adolescents,  seen  in  attitudes  and  behavior  when  carrying  out tasks,  this  is  indicated  by  the  sanctions  given  and  the  award  received  when  being  non- commissioned  officer  for  youth  from  the  data  of  408  people,  the  number  of  students  in  the 2017 and 2018 class was sanctioned by 127 people and who received a reward of 18 people, while  based  on  the  questionnaire  given  to  respondents,  it  was  stated  that  there  was  an important  influence  on  the  sanctions  given  to  Diktukba  Polri  students  who  committing  a criminal  act,  which  has  a  deterrent  effect,  shaping  the  mental  personality,  psychology  and character of the student who committed the crime and also other fellow students so that when they become non-commissioned youth they do not violate the police code of ethics.
Keywords: Students of Bintara Polri, Punishment, Criminal Actions, Youth Bintara

## ABSTRAK
Dalam  Pasal  15  Ayat  (5)  huruf  c  Peraturan  Kapolri  Nomor  11  Tahun  2009  tentang  Pokok- pokok  Penyelenggaraan  Diklat  Polri,  yang  mengatur  bahwa  seorang  bintara  yang  masih menempuh  pendidikan  di  Kepolisian  Negara  Sekolah  tidak  boleh  melakukan  tindak  pidana
dan/atau  pelanggaran  kode  etik  Polri,  tidak  menaati  dan  menghormati  norma  kesusilaan, norma  agama,  nilai  kearifan  lokal,  dan  norma  hukum.  Bentuk-bentuk  tindak  pidana  yang dilakukan oleh mahasiswa Diktukba Polri SPN Padang Besi Polda Sumatera Barat antara lain berkelahi,  mencuri,  melakukan  perbuatan  asusila  dan  memalsukan  identitas.  Pelaksanaan sanksi bagi mahasiswa Diktukba Polri yang melakukan tindak pidana berupa pemberian helm merah,  pengurangan  nilai  mental  kepribadian,  pembentukan  mental  dan  budi  pekerti  serta dikeluarkan dari pendidikan. Kewenangan untuk memberikan hukuman berada pada Kepala Lembaga  Pendidikan.  Pengaruh  sanksi  bagi  mahasiswa  Diktukba  Polri  yang  melakukan tindak  pidana  terhadap  kinerja  saat  menjadi  bintara  adalah  tidak  ada  pengaruh  sanksi  bagi mahasiswa  diktator  Polri  yang  melakukan  tindak  pidana  terhadap  kinerja  apabila  bintara tersebut  remaja  dilihat  dari  sikap  dan  perilaku  saat  melaksanakan  tugas,  hal  ini  ditunjukkan dengan  sanksi  yang  diberikan  dan  penghargaan  yang  diterima  saat  menjadi  bintara kepemudaan  dari  data  408  orang,  jumlah  siswa  angkatan  2017  dan  2018  terkena  sanksi sebanyak  127  orang  dan  yang  mendapatkan  reward  sebanyak  18  orang,  sedangkan berdasarkan kuesioner yang diberikan kepada responden disebutkan bahwa terdapat pengaruh penting  sanksi  yang  diberikan  kepada  mahasiswa  Diktukba  Polri  yang  melakukan  tindak pidana  yaitu  memberikan  efek  jera,  membentuk  mental  kepribadian,  psikologi  dan  watak mahasiswa yang melakukan tindak pidana dan juga sesama mahasiswa lainnya sehingga pada saat; y menjadi pemuda binaan mereka tidak melanggar kode etik kepolisian.
Kata Kunci: Penerapan Sanksi, Pendidikan Bintara Polri, Tindak Pidana, Kinerja Bintara

## PENDAHULUAN
Dalam  Pasal  15  Ayat  (5)  huruf  c  Peraturan  Kapolri  Nomor  11  Tahun  2009  tentang pokok-pokok  penyelenggaraan  pendidikan  dan  pelatihan  di  sekolah  polisi  negara  mengatur bahwa seorang Siswa Bintara yang masih berstatus melakukan pendidikan di Sekolah Polisi Negara  tidak  boleh  melakukan  tindak  pidana  dan/atau  pelanggaran  kode  etik  Kepolisian, tidak mentaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kerarifan lokal, dan norma hukum. Bentuk tindak pidana  yang dilakukan seorang siswa diktukba polri SPN Padang  Besi  Polda  Sumatera  Barat  antara  lain  berkelahi,  mencuri,  tindakan  asusila  dan memalsukan identitas.
Sikap  perilaku  dan  disiplin  anggota  Polri  dalam  melaksanakan  tugasnya  sebagai pelindung,  pengayom  dan  pelayan  masyarakat  serta  sebagai  aparat  penegak  hukum  dan pemelihara Kamtibmas, harus dapat dijadikan tauladan oleh seluruh lapisan masyarakat yang dilayaninya.  Hal  itu  akan  sangat  berpengaruh  terhadap  terciptanya  citra  Polri  di  mata masyarakat,  demikian  juga  akan  membentuk  sikap  simpatik  dan  mendorong  masyarakat untuk ikut berpartisipasi serta membantu pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian. 1
Melayani  dan  melindungi  merupakan  tugas  pokok  Polri.  Dalam  memberikan pelayanan  dan  perlindungan  kepada  masyarakat,  anggota  Polri  harus  bersikap  profesional. Profesionalisme  anggota  Polri  dapat  dilihat  dari  hasil  kerja  dan  perilaku  petugas  tersebut dalam melayani masyarakat. Dalam setiap upaya untuk memperkokoh hubungan antar warga negara dan anggota polisi, etika pribadi dan sikap anggota polisi merupakan hal yang sangat penting. Setiap anggota Polri harus memahami bahwa dasar pelayanan polisi adalah semangat
1 Pudi  Rahardi, Hukum  Kepolisian,  Profesionalisme  dan  Reformasi  Polri, Laksbang  Mediatama, Surabaya, 2007, hlm. 146.
kemauan  untuk  melayani  warga  negara  Indonesia  guna  mendapatkan  rasa  hormat  dan kepercayaan dari masyarakat. 2
Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  penegakan  hukum,  perlindungan, pengayoman  dan  pelayanan penegak hukum, polisi harus tunduk pada peraturan perundang- undangan  yang berlaku, salah satunya adalah peraturan mengatur tentang etika profesi yaitu Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian.
Keberhasilan  aplikasi  etika  kepolisian  sebenarnya  ditentukan  oleh  3  (tiga)  hal  yaitu adanya  pribadi  yang  teguh  untuk  berbuat  etis,  adanya  pimpinan  yang  mengarahkan/ membimbing  dan  adanya  masyarakat  yang  mendukung.  Kelemahan  pada  ketiga  unsur tersebut  baik  salah  satu  ataupun  kesemuanya  akan  meniadakan  perilaku  etis  polisi,  yang hasilnya  akan  sangat  destruktif/merusak.  Dengan  demikian  pengembangan  etika  kepolisian dapat dilakukan apabila ketiga-tiganya dapat ditumbuhkan, dibangun dan dipupuk agar dapat subur dan berkembang dengan baik.
Dalam  kode  etik  kepolisian,  masyarakat.  Dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya sebagai  aparat  salah  satunya  disebutkan bahwa  setiap  anggota  Polri  harus “menjauhkan  diri dari  perbuatan  dan  sikap  tercela,  serta  mempelopori  setiap  tindakan  mengatasi  kesulitan masyarakat  sekelilingnya”.  Disamping  itu,  setiap  insan  Polri  juga  diharapkan  ”mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan penyalahgunaan wewenang”. 3
Pelanggaran  kode  etik  Polri  adalah  setiap  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  anggota Polri  yang  bertentangan  dengan  kode  etik  profesi  Polri.  Ada  beberapa  faktor  yang mempengaruhi  terjadinya  pelanggaran  kode  etik  oleh  anggota  Polri,  mulai  dari  turunnya integritas  moral,  hilangnya  independensi,  adanya  tuntutan  ekonomi,  minimnya  penghasilan, lemahnya  pengawasan,  sampai  dengan  ketidakpatuhan  terhadap  kode  etik  profesi  hukum yang mengikatnya. 4
Dalam  hal  terjadi  pelanggaran  kode  etik  maka  telah  ada  prosedur  tersendiri  untuk penyelesaian  pelanggaran  kode  di  lingkungan  Kepolisian  Republik  Indonesia.  Termasuk dalam  lingkungan pembentukan calon anggota Polri  yaitu di Sekolah Polisi Negara. Sanksi kode etik ini juga terjadi kepada siswa Bintara Polri di Sekolah Polisi Negara Polda Sumatera Barat. Setidaknya ada 3 (tiga) kasus tindak pidana yang dilakukan oleh siswa Bintara Polri di Sekolah  Polisi  Negara  Polda  Sumatera  Barat  yaitu  2  kasus  mencuri  dan  1  kasus  melakukan hubungan layaknya suami istri. Ketiga kasus tersebut merupakan pelanggaran tindak pidana yang  dilakukan  oleh  siswa  Bintara  Polri  Sekolah  Polisi  Negara  Polda  Sumatera  Barat, sehingga diterapkan sanksi kode etik kepada para siswa tersebut.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  penulis  tertarik  untuk  mengetahui  dan  menelitinya secara  ilmiah  dalam  bentuk  penelitian  tesis  dengan  memilih  judul:  “Pengaruh  Penerapan Sanksi  Bagi  Siswa  Pendidikan  Bintara  Polri  Yang  Melakukan  Tindak  Pidana  Terhadap Kinerja Bintara Remaja (Studi Di Polda Sumbar)”.
2 Kepolisian  Republik  Indonesia, Buku  Panduan  tentang  Hak  Asasi  Manusia  untuk  Anggota  Polri , PTIK, Jakarta, 2006, hlm. 27.
3 Dani  Durahman, Penerapan  Sanksi  Terhadap  Penyimpangan  Penyidik  Polri  Dalam  Menangani Perkara , Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Volume 16, Nomor 2 Tahun 2016, hlm. 47
4 Dwi Haryadi, Kode Etik Profesi Hukum , UBPress, Malang, 2018, hlm. 12.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriptif  analitis yang  menggambarkan  tentang pengaruh  sanksi  bagi  siswa  Diktukba  Polri  yang  melakukan  tindak  pidana  terhadap  kinerja saat menjadi bintara remaja di Polda Sumatera Barat.
Pendekatan  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan  pendekatan yuridis  empiris . Yuridis  normatif digunakan  untuk  mengetahui  tentang aturan-aturan  hukum  yang  berkenaan  dengan  pelaksanaan  penerapan  sanksi  terhadap  Siswa Bintara  Polri  yang  melakukan  pelanggaran  kode  etik  di  Sekolah  Polisi  Negara  Polda Sumatera  Barat.  Sedangkan  pendekatan  yuridis  empiris  digunakan  sebagai  dukungan terhadap  pendekatan yuridis  normatif ,  yaitu  untuk  melihat  pelaksanaan  penerapan  sanksi kode  etik  terhadap  Siswa  Bintara  Bintara  Polri  yang  melakukan  tindak  pidana  di  Sekolah Polisi Negara Polda Sumatera Barat.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian ada  dua  yaitu  data  primer  dan  data  sekunder. Data  primer  diperoleh  langsung  dari  sumbernya,  baik  melalui  wawancara,  dengan menggunakan  instrument  kuesioner  terstruktur  yang  digunakan  peneliti  dalam  wawancara dengan  bintara  remaja  di  Polda  Sumatera  Barat  dengan  total  jumlah  siswa  sebanyak  408 orang  dengan  jumlah  kuesioner  sebanyak  80  sampel  yang  dipilih  secara  acak.  Rentang pengisian  kuesioner  dari  tanggal  15  Oktober  2020  sampai  dengan  15  November  2020. Sedangkan  data  sekunder  diperoleh  dengan  melakukan  penelitian  kepustakaan (library research) atau  studi  dokumen.  Dengan  mengadakan  penelitian  kepustakaan  diperoleh  data awal untuk digunakan dalam penelitian lapangan (field research).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Sanksi Bagi Siswa Diktukba Polri Yang Melakukan Tindak Pidana
Berdasarkan  data  dari  SPN  Padang  Besi  pada  tahun  2017  ada  220  orang siswa yang didik dan dilantik sebanyak 220 orang, tahun 2018 ada 188 orang siswa yang didik dan  dilantik  sebanyak  188  orang,  tahun  2019  ada  257  orang  siswa  yang  didik  dan dilantik sebanyak 257 orang. Jumlah pelanggaran yang dilakukan siswa pada tahun 2017 sebanyak  136  kasus  yang  terdiri  dari 115  pelanggaran  ringan  (tidak  memberikan penghormatan 84 kasus dan tidak menjaga kebersihan dan kerapihan diri 52  kasus) atau 84,5% dari total seluruh jenis pelanggaran yang terjadi, 16 pelanggaran sedang (tidur saat mengikuti kegiatan 11 kasus dan terlambat mengikuti kegiatan 5 kasus) atau 11,7% dari total seluruh jenis pelanggaran  yang terjadi, 5 pelanggaran berat (berkelahi 3 kasus dan mencuri 2 kasus) atau 3,6 %dari total seluruh jenis pelanggaran yang terjadi .
Pada  tahun  2018  sebanyak  128  kasus  yang  terdiri  dari  106  pelanggaran  ringan (tidak memberikan penghormatan 75 kasus dan tidak menjaga kebersihan dan kerapihan diri  31  kasus)  atau  82,8%  dari  total  seluruh  jenis  pelanggaran yang  terjadi,  19 pelanggaran  sedang  (tidur  saat  mengikuti  kegiatan  8  kasus  dan  terlambat  mengikuti kegiatan  11  kasus)  atau  14,8%  dari  total  seluruh  jenis  pelanggaran  yang  terjadi,  3 pelanggaran berat (berkelahi 1 kasus dan terlambat masuk kesatriaan dari IBL  2 kasus) atau 2,3% dari total seluruh jenis pelanggaran yang terjadi.

## B. Pengaruh Sanksi Bagi Siswa Diktukba Polri  Yang  Melakukan  Tindak  Pidana Terhadap Kinerja Saat Menjadi Bintara Remaja.
Berdasarkan  data  dari  Bidpropam  Polda  Sumbar  bintara  remaja  yang  terkena sanksi  Tindakan  Disiplin  sebanyak  113  orang  atau  sebesar  27,7%  dari  jumlah  total bintara  remaja  anggatan  2017-2018  dengan  rincian  23  pelanggaran  sikap  tampang,  77 orang  pelanggaran  kelengkapan  surat  nyata  diri  dan  13  orang  terlambat/tidak  ikut apel. Sedangkan  sebanyak  14  atau  sebesar  3,4%  orang  dari  jumlah  total  bintara  remaja anggatan  2017-2018  terkena  sanksi  hukuman  disiplin  yang  disebabkan  karena pelanggaran  disiplin  (memasuki  tempat  terlarang/tempat  hiburan  malam  sebanyak  13 orang,  merendahkan  citra  polri  1  orang.  Data  dari  biro  SDM  Polda  Sumbar  bintara remaja yang mendapat penghargaan sebanyak 18 orang atau sebesar 4,4% dari 408 orang total bintara remaja anggatan 2017-2018.
Berdasarkan kuesioner yang dibagikan secara acak kepada 80 bintara remaja dari total  408  orang  bintara  remaja  angkatan  2017  dan  2018,  dengan  menggunakan google.docs, dengan alamat linknya: https://docs.google.com/forms/d/1T7 ITlrOzpy9araYybacfdhxIRkT1KWivN2x6rtRj-BU/edit dengan judul kuesioner “Pengaruh Sanksi Bagi Siswa Diktukba Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Terhadap Kinerja  Saat  Menjadi  Bintara  Remaja”  ada  beberapa  pertanyaan  singkat  yang  diajukan oleh penulis, yaitu:
1) Nama dan Usia
2) Jenis Kelamin
3) Apakah anda pernah mendapatkan sanksi selama menjadi Siswa Diktukba Polri ?
4) Apakah  anda  mengetahui  pelaksanaan  Sanksi  Bagi  Siswa  Diktukba  Polri  Yang Melakukan Tindak Pidana?
5) Bagaimana Pelaksanaan Sanksi Bagi Siswa Diktukba Polri Yang Melakukan Tindak Pidana menurut saudara?
6) Menurut anda apa pengaruh sanksi bagi siswa diktukba polri yang melakukan tindak pidana terhadap kinerja saat menjadi bintara remaja?
Pengsisian  kuesioner  ini  dilakukan  dari  15  September  sampai  dengan  15
November 2020. Berdasarkan pertanyaan no 1 “Nama dan Usia” jawaban dari responden berada  pada  rentang  Usia  dari  Umur  19  Tahun  sampai  dengan  Umur  23  tahun  dengan rincian umur 19 tahun sebanyak 8 orang, umur 20 tahun  sebanyak  16  orang,  umur 21 tahun  sebanyak  20  orang,  umur 22 tahun sebanyak 23 orang, umur 23 tahun sebanyak 13 orang.
Berdasarkan  pertanyaan  no  2  “Jenis  Kelamin”  jawaban  dari  responden  semua berjenis  kelamin  laki-laki.  Berdasarkan  pertanyaan  no.  3  “Apakah  anda  pernah mendapatkan  sanksi  selama  menjadi  siswa  Diktukba  Polri”  dari  80  responden,  yang menjawab  pernah  sebanyak  21  responden  (26,25%  dari  total  responden),  dan  yang menjawab tidak pernah 59 responden (73,75% dari total responden).
Berdasarkan  pertanyaan  no  6  “Menurut  anda  apa  pengaruh  sanksi  bagi  siswa diktukba  polri  yang  melakukan  tindak  pidana  terhadap  kinerja  saat  menjadi  bintara remaja  ?”  jawaban  dari  80  responden  sebanyak  46  orang  (57,5%  dari  total  responden) menjawab  sangat  berpengaruh,  untuk  pembelajaran  dan  menimbulkan  efek  jera,  21
responden  (26,25%  dari  total  responden)  menjawab  sangat  berpengaruh  agar  pada  saat dinas  tidak  melakukan  pelanggaran/tindak  pidana,  dan  13  responden  (16,25%  dari  total responden)  menjawa  Sangat  berpengaruh  untuk  membentuk  mental  kepribadian, psikologi dan karakter.
Berdasarkan  data  dari  SPN  Padang  Besi,  bidpropam  dan  Biro  SDM  Polda Sumbar dapat dilihat pengaruh sanksi bagi siswa Diktukba Polri yang melakukan tindak pidana  terhadap  kinerja  saat  menjadi  bintara  remaja  bisa  disimpulkan  bahwa  tidak  ada pengaruh  dalam  pelaksanaan  sanksi  bagi  siswa  Diktukba  Polri  yang  melakukan  tindak pidana  terhadap  kinerja  saat  menjadi  bintara  remaja  hal  ini  dapat  kita  lihat  dari pelanggaran  yang  dilakukan  siswa  Pendidikan  bintara  polri  terhadap  persentase  sangsi yang  diberikan  kepada  bintara  remaja  dan  persentase  penghargaan  yang  diterima  oleh bintara  remaja,  artinya  sangsi  yang  diberikan  pada  siswa  melakukan  pelanggaran  saat pendidikan  tidak  berpengaruh  terhadap  kinerjanya  saat  bintara  remaja  tergambar  dari lebih  besarnya  persentase  sangsi  yang  diberikan  kepada  bintara  remaja  dari  pada persentase  penghargan  yang  diterima  oleh  bintara  remaja,  sedangkan  berdasarkan kuesioner  yang  dibagikan  kepada  80  responden  dapat  kita  lihat  pada  jawaban  dari pertanyaan  no  6  yaitu  pengaruh  dari  sanksi  yang  diberikan  pada  saat  menjadi  siswa memberikan efek jera terhadap siswa yang melakukan tindak pidana sehingga pada saat dinas  menjadi  bintara  remaja  tidak  melakukan  tindak  pidana  saat  berdinas  dan  juga sangat  berpengaruh  terhadap  rekan-  rekan  siswa  lainnya  yang  melihat  rekannya  yang dikenakan  hukuman  karena  melakukan  pelanggaran  ringan  maupun  tindak  pidana terutama  adanya  pengaruh  psikis  terhadap  rekan  lainnya  untuk  tidak  melakukan pelanggaran baik itu pelanggaran ringan hingga tindak pidana karen akan menimbulkan kerugian besar bagi pribadi orang yang melakukan hal tersebut.

## KESIMPULAN
Pelaksanaan  sanksi  bagi  siswa  Diktukba  Polri  yang  melakukan  tindak  pidana  akan mengacu pada Pasal 41 Surat Keputusan Kapolri Nomor: SKEP / 194 / III / 2006 tertanggal 17  Maret  2012  dengan  Pelanggaran  ringan,  Pelanggaran  sedang,  dan  Pelanggaran  berat. Terhadap  pelanggaran  pada  butir  2  c  butir  9,  yaitu  melanggar  pidana,  akan  diadakan pemeriksaan sesuai proses hukum dan terhadap siswa yang melanggar pidana tersebut dapat dikenakan  helm  merah,  pengurangan  nilai  mental  kepribadian,  pembentukan  mental  serta karakter dan dikeluarkan dari Pendidikan/dipecat. Kewenangan untuk memberikan hukuman berada kepada Kepala Lembaga Pendidikan. Pengaruh sanksi bagi siswa Diktukba Polri yang melakukan  tindak  pidana  terhadap  kinerja  saat  menjadi  bintara  remaja  disimpulkan  bahwa tidak  ada  pengaruh  sanksi  siswa  diktukba  polri  yang  melakukan  tindak  pidana  terhadap kinerja  saat  bintara  remaja,  terlihat  pada  sikap  dan  tingkah  laku  sewaktu  melakasanakan tugas.
Hal  ini  ditunjukkan  dengan  sanksi  yang  diberikan  dan  penghargaan  yang  diterima pada saat menjadi bintara remaja . Dari data 408 orang jumlah angkatan 2017 dan 2018 yang terkena  sanksi  127  orang  dan  yang  mendapat  reward  18  orang,  sedangkan  berdasarkan kuisioner  yang  diberikan  kepada  responden  menyebutkan  ada  pengaruh  penting  terhadap sanksi  yang  diberikan  kepada  siswa  Diktukba  Polri  yang  melakukan  tindak  pidana,  dimana hal  ini  memberikan efek jera,  membentuk  mental  kepribadian,  psikologi  dan  karakter  siswa
yang  melakukan  tindak  pidana  tersebut  dan  juga  rekan  siswa  lainnya  sehingga  pada  saat menjadi bintara remaja tidak melakukan pelanggaran kode etik kepolisian.

## DAFATAR PUSTAKA
Buku-Buku:
Burhan Asofa, Metode Penelitian Hukum , Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
Dwi Haryadi, Kode Etik Profesi Hukum , UBPress, Malang, 2018.
Kepolisian  Republik  Indonesia, Buku  Panduan  tentang  Hak  Asasi  Manusia  untuk  Anggota Polri, PTIK, Jakarta, 2006.
Kartini Kartono, Pengantar Metode dan Riset Sosial , Mandar Maju, Bandung, 1996.
Pudi  Rahardi, Hukum  Kepolisian,  Profesionalisme  dan  Reformasi  Polri, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007.
Dani  Durahman, Penerapan  Sanksi  Terhadap  Penyimpangan  Penyidik  Polri  Dalam Menangani Perkara , Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Volume 16, Nomor 2 Tahun 2016.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2009 tentang pokok- pokok penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian.