Rusmaniah, Faizal Madya, Agus Priyanto (2022) Analisis Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Natuna, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, (7)
11 , E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541- 0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 7, No. 11, November 2022

## ANALISIS  OPTIMALISASI  PENERIMAAN  PAJAK  DAERAH  DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN NATUNA
Rusmaniah, Faizal Madya, Agus Priyanto Program Pascasarjana Universitas Terbuka Batam, Indonesia Email: rusmaniahntn@gmail.com, faizal@ecampus.ut.ac.id, guspri@ecampus.ut.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasai penerimaan pajak daerah dan  untuk  mengidentifikasi  faktor-faktor  penghambat  optimalisasi  pajak  daerah dalam  upaya  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Jenis  penelitian  ini adalah  kualilatif  dengan  pendekatan  postpositivism,  data  dan  informasi  dalam penelitian ini berasal dari observasi, wawancara dan studi literatur atau dokumentasi, peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data triangulasi dengan sumber dan triangulasi dengan metode. Temuan Peneliti bahwa masih banyak wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya membayar pajak yang sudah jatuh tempo dikarenakan  kemampuan  ekonomi  masyarakat  masih  rendah  yaitu  pendapatan masyarakat  rendah  sehingga  berdampak  terhadap  rendahnya  masyarakat  untuk membayar pajak. Menurut pendapat Peneliti bahwa jenis pajak yang berpotensi dapat mengoptimalisasi  penerimaan  pajak  daerah  adalah  Pajak  PBB-P2  melalui meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  untuk  membayar  pajak  tepat  waktu  dan penerapan sanksi apabila melalaikan terutama pada PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten  Natuna,  dengan  cara  memungut  Pajak  melekat  dalam  pemberian tunjangan  Tambahan  Penghasilan  Pegawai  (TPP)  apabila  belum  membayar  pajak PBB-P2  akan  diberikan  sanksi  penundaan  pembayaran  TPP.  Hasil  penelitian disimpulkan  bahwa  optimalisasi  Penerimaan  Pajak  Daerah  dalam  meningkatkan PAD  di  Kabupaten  Natuna  yang  dianalisis  melalui  5  (lima)  dimensi  yaitu Menentukan Wajib Pajak, Menetapkan Nilai Pajak yang terutang, Memungut Pajak, Pemeriksaan  Kelalaian  Pajak  dan  Prosedur  Pembukuan  yang  baik  (menurut  teori Devas 1989) sudah dilaksanakan namun belum maksimal.
Kata Kunci: optimalisasi, penerimaan pajak daerah, pendapatan asli daerah.

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  the  optimization  of  regional  tax  revenues  and  identify factors inhibiting regional tax optimization in an effort to increase PAD. This type of research  is  qualitative  research  with  a  postpositivism  approach,  the  data  and information in this study come from observation, interviews, documentation, In this study the researcher used the technique of checking the validity of triangulation data with sources and triangulation by method. the researcher determines the location of the  research  related  to  the  problem,  namely  at  the  Natuna  Regency  Regional Financial and Revenue Management Agency. Researcher's finding that there are still many taxpayers who have not carried out their obligations to pay taxes that are due
because people's economic ability is still low, namely low public income, which has an impact on the low number of people to pay taxes. According to the researcher's opinion, the type of tax that has the potential to optimize local tax revenues is the PBB-P2 Tax through increasing taxpayer compliance to pay taxes on time and the application of sanctions if neglected, especially to civil servants within the Natuna Regency  Government,  by  collecting  taxes  attached  to  the  provision  of  Additional Employee Income (TPP) benefits if they have not paid UN-P2 taxes will be sanctioned for  delaying  TPP  payments.  The  results  of  this  study  can  be  concluded  that  the optimization of Regional Tax Revenues in increasing PAD in Natuna Regency which is analyzed through 5 (five) dimensions, namely Determining Taxpayers, Determining the  Value  of  Taxes  owed,  Collecting  Taxes,  Checking  Tax  Negligence  and  good Bookkeeping Procedures (according to Devas theory 1989) has been implemented but has not been maximized.
Keywords: optimization, local tax revenues, local original income.

## Pendahuluan
Penyelenggaraan  otonomi  daerah  menuntut  adanya  kesiapan  sumber  daya  dan sumber dana, responsibilitas serta akuntabilitas dari tiap-tiap daerah. Sejalan dengan itu penyelenggaraan pemerintahan daerah didukung adanya perimbangan keuangan antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  yang  disesuaikan  dengan  potensi  dan kebutuhan  daerah  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  33  tahun  2004 tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  dan Undang-undang  23  tahun  2014  perbahan  dari  UU  32  tahun  2004  tentang  Pemerintah Daerah, Menurut Kaho (2005:252) bahwa Penyelenggaraan otonomi daerah yang benar dan  sehat  akan  tercapai  apabila  sumber  utama  keuangan  daerah  berasal  dari  PAD berdasarkan pendapat tersebut otonomi daerah memacu daerah untuk berupaya menggali potensi sumber-sumber keuangan asli daerah karena kebijakan otonomi daerah itu sendiri sebenarnya  tersentral  kepada  kemandirian  daerah,  baik  dalam  hal  keuangan  maupun kegiatan-kegiatan pembangunan dalam upaya memajukan daerahnya sendiri (Devas et al., 1989) .
Pendapatan Asli Daerah bersumber dari 4 komponen yaitu dari penerimaaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan daerah dan Lain-lain PAD yang sah memiliki  peran  penting  dalam  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan  dan pembangunan  daerah,  untuk  mewujudkan  kemampuan  dan  kemandirian  daerah  serta memperkuat  struktur  penerimaan  daerah,  maka  kontibusi  PAD  dalam  struktur  APBD harus  senantiasa  ditingkatkan  terutama  pada  sektor  pajak  yang  merupakan  fokus  pada Penelitian  ini  karena  merupakan  salah  satu  tolok  ukur  kemampuan  dan  cermin kemandirian daerah. minimnya perolehan PAD masih dianggap sebagai hambatan bagi pemerintah  daerah  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  upaya  peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Pendapatan  Asli  Daerah  ditinjau  dari  tugas  dan  fungsi  Pemerintah  Daerah memiliki arti yang strategis, disamping merupakan salah satu wujud nyata dari tingkat kemandirian  daerah  dalam  melaksanakan  otonominya,  akan  berkaitan  pula  dengan
kemampuan  Pemerintah  Daerah  dalam  memobilisasi  sumber-sumber  dana  untuk melaksanakan pembangunan daerah (capital investmen) guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan meningkatkan kemampuan daya beli daya beli dan kemampuan membayar pajak (Kaho, 1997) .
Agar ketergantungan kepada bantuan Pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD  khususnya  pajak  daerah  harus  menjadi  bagian  sumber  keuangan  terbesar,  yang didukung  oleh  kebijakan  perimbangan  keuangan  Pusat  dan  Daerah  sebagai  prasyarat mendasar  dalam  sistem  pemerintahan  negara.  Suatu  daerah  dikatakan  dapat  menjalan otonom dengan baik apabila PAD yang disumbangkan sekitar 20%.(kategori sedang) dan 30% (kategori baik) sejalan dengan pernyataan Devas (1999) bahwa batas 20% perolehan PAD merupakan batas minimum untuk menjalankan otonomi daerah, jika terjadi kurang dari  20%  dari  seluruh  penerimaan  pemerintah  daerah  berasal  dari  PAD  maka  akan mengurangi  kredibilitas  dan  otonomi  pemerintah  atau  ketidakleluasan  pemerintah mengatur rumah tangganya sendiri sehingga belum dapat dikategorikan sebagai daerah yang  mandiri  dalam  memenuhi  kebutuhan  anggaran  pembiayaan  pembangunan daerahnya (Kuncoro, 2006) .
Kondisi  inilah  yang  terjadi  di  Kabupaten  Natuna  bahwa  PAD  belum  optimal dalam  memberikan  kontribusi  kepada  APBD  terlihat  bahwa  selama  5  (lima)  tahun terakhir  2017-2021  kontribusi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dalam  total  pendapatan daerah ini masih relatif kecil, rata-rata 5,18% dan kategori sangat kurang bahkan jauh dibawah 20%.(kategori sedang) seperti pada tabel dibawah ini:

## Tabel 1.1 Kontribusi Penerimaan Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten NatunaTahun 2017-2021
Tahun Anggar an Pajak Daerah PAD Total Pendapatan Daerah % Pajak terhada p PAD % Pajak terhada p Toal Pendap atan % PAD terhada p Total Pendap atan 2017 18.763.679.71 7,89 68.719.244.94 4,55 973.861.429.514, 51 27,30 1,93 7,06 2018 13.668.947.57 0,86 47.952.668.66 4,58 969.214.535.605, 48 28,51 1,41 4,95 2019 15.096.327.67 4,17 56.417.450.26 2,53 1.350.963.641.17 4,67 26,76 1,12 4,18 2020 11.545.052.21 5,25 51.531.272.25 0,05 926.421.008.386, 66 36,41 1,25 5,56 2021 13.134.288.22 9,63 42.430.219.83 6,97 952.566.074.638, 29 30,96 1,38 4,45 % Rata-rata Pertahun 29,99 1.42 5,18 Sumber: BPKPD Kabupaten Natuna, 2021
Berdasarkan  pada  tabel  diatas  dapat  dilihat  bahwa  Kontribusi  Pajak  Daerah Terhadap PAD selama 5 (lima) tahun 2017-2021 rata-rata sebesar 29,99% atau sepertiga dari PAD berasal dari sektor pajak daerah, sedangkan kontribusi pajak daerah terhadap total penerimaan daerah selama 5 tahun (2017-2021) hanya mencapai 1,42 % dan masih rendah  dibandingkan  dengan  DAU  dalam  memberikan  sumbangan  terhadap  total penerimaan  daerah  terlihat  dalam  struktur  APBD  rata  rata  sebar  36,70%  pertahun sedangkan Kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah hanya sebesar 5,18%. hal ini mengindikasikan bahwa masih tingginya tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna terhadap dana pusat dalam membiayai kegiatan pembangunan.
Dalam  rangka  Meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah,  Sumber-sumber penerimaan  daerah  yang  potensial  harus  digali  secara  maksimal,  namun  tentu  saja  di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk diantaranya adalah pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  yang  memang  telah  sejak  lama  menjadi  unsur  PAD yang utama, salah satu upaya yang ditempuh pemerintah Optimasilsai penerimaan pajak daerah yang mengacu Undang-undang Nomor 28 tahu 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. dimana Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah,  diharapkan  dapat  lebih  mendorong  pemerintah  Daerah  terus  berupaya  untuk meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  terutama  pendapatan  yang  berasal  dari pajak daerah yang selama ini merupakan komponen yang sangat potensial seperti pada tabel dibawah ini:

## Tabel 1.2 Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten
Natuna Tahun 2017-2021
Sumber: BPKPD Kabupaten Natuna, 2021
Berdasarkan  pada  tabel  diatas  dapat  dilihat  Perkembangan  Penerimaan  Pajak Daerah  selama  5  (lima)  tahun  mengalami  perkembangan  yang  fluktuatif  dimana  Pada tahun  2017  penerimaan  pajak  sebesar  Rp.18.763.679.717,89  mengalami  penurunan sebesar  27,15%  menjadi  Rp13.668.947.570,86  di  tahun  2018  dan  terjadi  peningkatan 10,44% atau menjadi Rp.15.096.327.674,17 pada tahun 2019 tercapainya target tahun ini
Tahun Target Pajak Daerah Realisasi  Pajak Daerah Rasio Capaian(% ) Pertumbuha n 2017 18.545.167.000,0 0 18.763.679.717,89  101,18 104,46 2018 14.684.500.000,0 0 13.668.947.570,86   93,08 -27,15 2019 14.948.729.000.0 0 15.096.327.674,17  100,99 10,44 2020 10.678.400.000,0 0 11.545.052.215,25  108,12 -23,52 2021 11.500.000.000,0 0 13.134.288.229,63  114,21 13,77 Rata-rata 103,52 15,60
karen  keseluruhan  komponen  pajak  daerah  yaitu  pajak  hotel,  pajak  restoran,  pajak hiburan, pajak reklame.penerangan jalan, dan pajak galian C mengalami kenaikan.
Sedangkan  pada  tahun  2020  kembali  mengalami  penurunan  sebesar  23,55%. penurunan  ini  disebabkan  karena  kebijakan  pemerintah  untuk  penundaan  jatuh  tempo pembayaran pajak daerah karena adanya dampak covid-19 yang menyebar ke seluruh, Indonesia  dan  di  Kabupaten  juga  terkena  dampaknya  dimana  perekonomian  daerah menjadi lesu karena kegiatan ekonomi masyarakat terhenti pendapatan mereka menurun, dengan turunnya pendapatan mereka sehingga tidak mampu untuk membayar pajak hal ini berdampak juga terhadap menurunnya PAD terutama dari sektor pajak.
Sedangkan pencapaian penerimaan Pajak Daerah setiap tahunnya selalu mencapai target  diatas  100%  kecuali  pada  tahun  2018  hanya  mencapai  93.08%  dengan  rata-rata capaian selama lima tahun (2017-2021) adalah 103,52%, hal ini mengindikasikan bahwa pajak daerah merupakan pendapatan yang cukup potensial bagi Pemerintah Kabupaten Natuna, hal tersebut dapat dilihat pada pengelolaan pajak daerah dapat mencapai target dan  bahkan  dapat  melebihi  dari  target  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya,  namun keberhasilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna mampu  dalam  pencapaian  target  Pajak  Daerah,  namun  terdapat  piutang  pajak  yang relatife besar yaitu sebesar Rp18 Milyar sampai pada tahun 2021 dan salah satu dari 11 Pajak yang dikelola Pemerintah daerah belum dipungut yaitu Pajak Sarag Burung Walet, sehingga  selama  5  tahun  terakhir  2017-2021  penerimaan  pajak  daerah  belum  optimal, optimalisasi pajak ini diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
Salah satu unsur penting dalam Penerimaan Asli Daerah ini adalah Pajak Daerah. Pajak  daerah  merupakan  salah  satu  bentuk  peran  serta  masyarakat  dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan juga merupakan sumber pendapatan daerah yang penting  untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan  daerah. Permasalahan  yang  dihadapi  oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  adalah  Pajak  Daerah belum  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  terhadap  penerimaan  daerah  secara keseluruhan hal ini disebabkan sistem administrasi perpajakan yang ada belum berjalan dengan baik walaupun target penerimaan pajak daerah setiap tahunnya tercapai namun secara keseluruhan belum memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan PAD dan juga kemandirian daerah masih rendah dalam membiaya pembangunan yang tertuang dalam APBD.
Permasalahan  pada  sistem  pemungutan  pajak  cukup  banyak,  misalnya  :  baik dalam hal data wajib pajak/retribusi, penetapan jumlah pajak, jumlah tagihan pajak dan target  pemenuhan  pajak  yang  tidak  optimal.  Ketidakberhasilan  daerah  dalam meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  yang  dalam  hal  ini  adalah  pajak  daerah  sebagai unsur  penting  PAD  dan  selalu  menggantungkan  diri  kepada  sumbangan  dan  bantuan Pemerintah  Pusat  dalam  membiayai  urusan  rumah  tangganya  sendiri  akan  berakibat rendahnya kualitas otonomi daerah itu sendiri dan potensi ekonomi daerah yang menjadi sumber pendapatan asli daerah sampai saat ini belum digali dan dikembangkan secara optimal.
Salah  satu  faktor  yang  dianggab  memberi  pengaruh  terhadap  besar  kecilnya peneriman pendapatan pajak daerah adalah belum optimalnya pemungutan pajak yang dilaksanakan  selama  ini  karena  masih  lemahnya  penyelenggaraan  Administrasi perpajakan yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kabupaten Natuna.  Dengan  demikian,  adalah  sangat  penting  bagi  penulis  untuk  mengetahui kemampuan daerah dalam mengumpulkan pajak daerahnya sebagai salah satu indikator kemandirian  daerah  dengan  cara  menganalisis  Bagaimana  Pemerintah  Daerah menyelenggarakan administrasi perpajakan dalam optimalisasi penerimaan pajak.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan post positivism. karena  pada  penelitian  ini  peneliti  berusaha  mencari  makna  dari  penyebab  belum optimalnya  penerimaan  pajak  daerah  di  Kabupaten  Natuna  yang  memiliki  hubungan eksplisit antara konsep teori yang ada dengan hasil observasi melalui pendekatan deduktif dan  pembuktian  empiris.  Penelitian  ini  merupakan  salah  satu  jenis  penelitian  yang menggunakan  data  atau  informasi  kualitatif  sehingga  diperoleh  suatu  penjelasan mengenai  rumusan  masalah  atau  keadaan  yang  diteliti  secara  sistematis,  faktual  dan akurat sebagaimana adanya. Selain itu, dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat diungkapkan situasi. Dalam memperolah data primer penelitian ini hanya menggunakan informan, karena penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun yang menjadi kunci informan (key Informan) pada penelitian ini adalah:
1) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
2) Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daera
3) Kepala  Bidang  Pengelolaan  Pendapatan  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan Pendapatan Daerah
4) Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5) Kepala  Sub  Bidang  Pengelolaan,  Pelaporan  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
6) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
7) Kepala  Sub  Bagian  Umum  dan  Kepegawaian  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan Pendapatan Daerah
Data  sekunder  dalam  penelitian  ini  adalah  literature  serta  data-data  lain  yang menunjang terselesainya penelitian ini adapun data yang diperlukan antara lain dokumen APBD Kabupaten Natuna tahun 2017-2021, laporan Realisasi APBD Kabupaten Natuna tahun  2017-2021,  dokumen  RKPD  Kabupaten  Natuna  Tahun  2021  dan  perundang- undangan dan bahan bacaan dan literature lainnya. Instrumen dalam penelitian ini dalam melakukan pengumpulan data, peneliti menggunakan, peneliti sendiri, interview guide (pedoman wawancara) dan alat bantu berupa dokumen, alat perekam, lembar catatan dan kamera.  Penelitian  ini  peneliti  menetapkan  lokasi  penelitian  yang  berkaitan  dengan permasalahan  yaitu  pada  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Pendapatan  Daerah
Kabupaten Natuna dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah, Waktu penelitian ini akan dilakukan dimulai dari bulan Oktober 2021 s/d Juni tahun 2022.
Analisis  data  dalam  penelitian  kualitatif  di  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Natuna  dilakukan  sejak  sebelum  terjun  ke  lapangan, observasi dengan wawancara dan dokumentasi selama pelaksanaan penelitian di lapangan dan  setelah  selesai  penelitian  di  lapangan.  Komponen-komponen  analisis  data  model interaktif  dengan  reduksi  data  (data  deduction),  penyajian  data  (data  display)  dan kesimpulan, penarikan atau verifikasi (conclusion drawing/ verification)
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data triangulasi  dengan  sumber  dan  triangulasi  dengan  metode.  Dengan  teknik  triangulasi dengan sumber, peneliti membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari masing- masing sumber atau informan penelitian sebagai pembanding untuk mengecek kebenaran informasi  yang  didapatkan.  Selain  itu  peneliti  juga  melakukan  pengecekan  derajat kepercayaan  melalui  teknik  triangulasi  dengan  metode,  yaitu  dengan  melakukan pengecekan  hasil  penelitian  dengan  teknik  pengumpulan  data  yang  berbeda  yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga derajat kepercayaan data dapat valid.

## Hasil Dan Pembahasan
Berdasarkan  analisis  kualitatif  bahwa  Realisasi  Penerimaan  Pajak  Daerah  di Kabupaten  Natuna  selama  5  tahun  terkahir  (2017-2021)  mengalami  perkembangan fluktuatif cenderung turun setiap tahun, Adapun laju penerimaan pajak daerah dari tahun 2017-2021  masing-masing  pada  tahun  2018  adalah  sebesar  -27,15%,  tahun  2019 meningkat  menjadi  10,44%  sedangkan  pada  tahun  2020  kembali  menurun  menjadi  - 3,52%. dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 13,77%% dengan rata-rata pertumbuhan selama  periode  tersebut  mencapai  15,60%  hal  ini  tergolong  masih  rendah,  sedangkan realisasi  penerimaan  pajak  selalu  melampaui  target  rata-rata  diatas  100%.  namum pencapaian  target  penerimaan  pajak  belum  mencerminkan  potensi  yang  sebenarnya dimana  pada  periode  tahun  tersebut  Pemerintah  Kabupaten  Natuna  hanya  mampu mengelola 10 dari 11 jenis pajak daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah, masih ada 1 jenis pajak yang belum dikelola dan dipungut yaitu Pajak Sarang Burung Walet disamping itu masih terdapat piutang pajak yang besar sebesar kurang lebih 18 Milyar yang belum ada penyelesainya.
Masih rendahnya penerimaan pajak daerah berpengaruh terhadap penerimaan PAD sehingga selama periode 2017-2021 kontribusi PAD terhadap APBD dalam membiayai pembangunan  pembangunan  rata-rata  hanya  sebesar  5.18%  masih  kategori  rendah. Pemerintah Kabupaten Natuna berupaya terus mengoptimalisai penerimaan Pajak Daerah dalam meningkatkan PAD dengan melaksanakan Administrasi perpajakan yang baik dan benar  meliputi  aspek-apek.  Menetapkan  Wajib  Pajak,  Menghitung  Pajak  Terutang, Penagihan, Pemeriksaan Kelalaian Pajak, Prosedur Pembukuan yang baik Devas (1999) namun  mendapat  berbagai  kendala  dilapangan.  Adapun  Aspek-aspek  yang  dapat menentukan Optimalisaasi Penerimaan Pajak Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Natuna berdasarkan hasil Penelitian adalah sebagai berikut:

## a. Menentukan Wajib Pajak
Tahap Pertama Administrasi Perpajakam adalah kegiatan menentukan Wajib Pajak (Pendataan) (Irawan & Budiono, 2015) . Output dari kegiatan pendaftran dan pendataan ini  pada  akhirnya  akan  memprediksi  besarnya  potensi  Pajak  Daerah  dalam  satu  tahun anggaran, yang akan memberikan kontribusi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Berdasarkan hasil wawancara dapat peneliti simpulkan bahwa kegiatan Pendaftaran dan Pendataan telah dilaksanakan namun dalam pelaksanaannya belum maksimal, hal ini dikarenakan  terdapaat  berbagai  hambatan  dan  kendala  diantaranya  keterbatasan anggaran,  sarana  prasarana  dan  tenaga  lapangan  serta  masih  rendahnya  kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan diri ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna sehingga Petugas yang datang jemput bola ke lapangan supaya mereka tetap terdaftar sebagai Wajib Pajak.
Badan  Pengelolan  Keuangan  dan  Pendapatan  daerah  dapat  mengoptimalkan pendapatn  pajak  daerah  dengan  melakukan  Pendataan  dan  Pemuktahiran  objek  dan subjek pajak daerah untuk mendapat data Wajib Pajak dan objek pajak yang akurat baik data yang lama maupun data yang baru agar dapat terjaring semua hal ini sebagai dasar penghitungan potensi pajak hal ini sejalan dengan hasil Penelitian yang dilakukan oleh Fauzan  Effendi,,  (2021),  Yuliana  (2021),  Faidhul  Adziem  (2018)  dan  Heri  Suwanto (2016)  upaya  dilakukan  untuk  mengoptimalkan  penerimaan  daerah.  Selain  itu  hasil dokumentasi yang diperoleh atas kegiatan Menentukan Wajib Pajak (Pendataan) dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dalam meningkatkan PAD yang ada pada BPKPD Kabupaten Natuna juga dapat dilihat dari tabel hasil kegiatan pendataan dan pendaftaran dalam menjaring Wajib Pajak seperti pada tabel dibawah ini:
Tabel 1.3 Perkembangan Jumlah Wajib Pajak Tahun 2018-2021 No  Jenis Pajak 2018 2019 2020 2021 Melapor Sendiri 1 Pajak Hotel 20 21 20 21 11 55,00 2 Pajak Restoran 108 110 93 94 4 4,26 3 Pajak Hiburan 34 35 31 31 4 12,90 4 Pajak Reklame 160 165 138 92 12 34,29 5 Pajak Penerangan Jalan  1 1 1 1 1 100,00 6 Pajak  Mineral  bukan logam dan batuan 85 82 80 94 94 100,00 7 Pajak Parkir 2 2 2 2 2 100,00 8 Pajak Air Tanah 1 1 2 6 6 100,00 9 Pajak  Sarang  Burung Walet - - - - 10 Pajak  Bumi  Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB_P2) 42.634  43.894  45.835  46.941  20.100  42,82 11 Pajak  Bea  Perolehan Hak  atas  Tanah  dan 1.150 1.255 1.380 1.420 843 34,87
Bangunan(BPHTB) JUMLAH 44.195  45.566  47.582  48.702  21.077  43,28
Sumber: BPKPD Kabupaten Natuna, 2021
Berdasarkan pada tabel 1.3 di atas, dapat diketahui bahwa Jumlah Wajib Pajak yang meliputi  10  jenis  pajak  tanpa  jenis  pajak  sarang  burung  walet  meningkat  dari  tahun ketahun  selama  empat  tahun  ini  yaitu  pada  tahun  2018  sebanyak  44.195  Wajib  Pajak bertambah sebanyak 5.507 Wajib Pajak atau meningkat sebesar 10,20% pada tahun 2021 sehingga berjumlah 48.702 Wajib Pajak dan Wajib Pajak terbesar adalah dari jenis Pajak PBB-P2 yaitu mencapai 96,38% sedangkan sisanya 3,62% adalah 9 jenis pajak daerah. Pada tahun 2021 Dari jumlah 48.702 Wajib Pajak 43,28% Wajib pajak melapor sendiri pajaknya ke Kantor BPKPD sedangkan 56,72 % melaporkan pajaknya melalu petugas melalui  pendataan  di  lapangan  sedangkan  untuk  PBB  P2  memiliki  mekanisme pengelolaan  tersendiri  dan  penyaluran  maupun  pelaporannya  dilaksanakan  oleh  aparat kelurahan/kecamatan setempat.
b. Menetapkan Nilai Pajak yang terutang (Perhitung dan Penetapan)
Besarnya pajak yang terhutang harus ditentukan dengan cermat, yang menyangkut penerapan  tarif  yang  sesuai.  Jika  penetapan  pajak  lebih  kecil  dari  kenyataan  yang sebenarnya, akan berakibat buruk adanya kesenjangan pajak (tax gap) atau jarak antara potensi dan realisasi, hal ini akan mengurangi penerimaan PAD dari sektor pajak daerah, pelaksanaan  Kegiatan  Menetapkan  Nilai  Pajak  yang  Terutang  telah  dilaksanakan penghitungan pajak terutang dengan menggunakan System Self Assessment dan System Official Assessment ditetapkan oleh Bupati melalui BPKPD dengan menerbitkan SKPD berdasarkan pada pendataan obyek pajak dan penghitungan besarnya pajak, namun dalam pelaksanaan menetapkan Menghitung Nilai Pajak Terutang berbagai hambatan (Lumy et al., 2021) .
Berdasarkan  hasil  wawancara  dapat  peneliti  simpulkan  bahwa  kegiatan Menetapkan  Nilai  Pajak  yang  terutang  telah  dilaksanakan  BPKPD  Kabupaten  Natuna namun  dalam  pelaksanaannya  belum  berjalan  maksimal,  hal  ini  menjadi  kendala dikarenakan  kurangnya  pemahaman  masyarakat/konsumen  atau  Wajib  Pajak  tentang pentingnya  membayar  pajak  guna  kelangsungan  pembangunan  di  Kabupaten  Natuna serta pemahaman pemilik usaha yang kurang tentang peraturan pajak daerah sehingga membayar pajak tidak tepat pada waktunya. Serta data Wajib Pajak dan objek pajak tidak Valid  sehingga  menyulitkan  perhitungan  dan  penetapan  besarnya  pajak  yang  harus dibayar  karena  Data  yang  digunakan  tidak  sesuai  dengan  kondisi  di  lapangan  hal  ini menyebabkan penerimaan daerah dari sektor pajak belum optimal. Hal lain yang juga tak kalah pentingnya adalah kejujuran pegawai.
Hal ini sejalan dengan hasil Penelitian yang dilakukan oleh Yuliana (2021) Andi Calo (2018) Faidhul Adziem (2018) Heri Suwanto (2016) bahwa melakukan penyuluhan- penyuluhan  dan  sosialisasi  tentang  masalah  perpajakan  beserta  peraturan  perundang- undangannya  kepada  masyarakat  serta  Sosialisasi  cara  perhitungan  pajak  dengan melakukan  penyuluhan  dan  sosialisasi  dapat  meningkatkan  kesadaran  Wajib  untuk
membayar pajak tepat waktu dan pada akhirnya penerimaan daerah dari sektor pajak lebih optimal
Selain  itu  hasil  dokumentasi  yang  diperoleh  atas  aspek  Menetapkan  Nilai  Pajak yang terutang baik dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dalam meningkatkan PAD yang di BPKPD Kabupaten Natuna berdasarkan Official Assesment System yang meliput Pajak PBB-P2, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah dapat dilihat dari tabel 1.4 dibawah ini:
Tabel 1.4 Ketetapan Nilai Pajak Terutang Tahun 2017-2021

## Berdasarkan Official Assesment System
TAHUN JENIS PAJAK KETETAPAN WP Jumlah 2017 PBB P2 41201 3,039,732,883.00 Pajak Air Tanah 1 1.135.000.00 Pajak Reklame 161 131,153,000.00 2018 PBB P2 42634 3,317,809,607.00 Pajak Air Tanah 1 250.000.00 Pajak Reklame 160 104,597,000.00 2019 PBB P2 43894 3,602,040,999.00 Pajak Air Tanah 1 0.00 Pajak Reklame 165 154,299,000.00 2020 PBB P2 45835 3,892,467,203.00 Pajak Air Tanah 2 1.190.000,00 Pajak Reklame 138 96,955,000.00 2021 PBB P2 46941 3,909,810,164.00 Pajak Air Tanah 6 2.900.000,00 Pajak Reklame 92 71,209,000.00 Sumber: BPKPD Kabupaten Natuna, 2021
Sedangkan  Optimalisasi  Penerimaan  Pajak  Daerah  dalam  meningkatkan  PAD berdasarkan  Self  Assesment  System  yang  meliputi  pajak  hotel,  pajak  restoran,  pajak hiburan, pajak penerangan jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak  Sarang  Burung,  dan  Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan  Bangunan  juga  dapat dilihat dari tabel 1.5 dibawah ini ini
Tabel 1.5 Ketetapan Nilai Pajak Terutang Tahun 2017-2021

## Berdasarkan Self Assesment System
TAHUN JENIS PAJAK KETETAPAN WP Jumlah 2017 Restoran+Hotel+Hiburan++MBLB+ Parkir+Penerangan jalan+BPHTB 1230 17,382,818,889.27 2018 Restoran+Hotel+Hiburan++MBLB+ Parkir+Penerangan jalan+BPHTB 1400 12,376,304,699.64 2019 Restoran+Hotel+Hiburan++MBLB+ Parkir+Penerangan jalan+BPHTB 1506 13,719,532,682.66 2020 Restoran+Hotel+Hiburan++MBLB+ Parkir+Penerangan jalan+BPHTB 1607 10,292,774,753.43
2021 Restoran+Hotel+Hiburan++MBLB+ Parkir+Penerangan jalan+BPHTB 1663 12,723,529,756.88

## Sumber: BPKPD Kabupaten Natuna, 2021
c. Memungut Pajak (penagihan pajak)
Pelaksanaan  Pemungutan  atau  penagihan  pajak  merupakan  upaya  dalam penegakan  hukum  wajib  pajak  memenuhi  kewajibannya  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal yang perlu diperhatikan adalah waktu penagihan, yaitu menagih pajak yang terhutang tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan “Karena  kalau  tidak  tepat  waktu,  akan  ada  persoalan  kadaluarsa  atau  hilangnya  hak menagih bagi petugas pajak (Devas, 1989) .
Dari  hasil  wawancara  dapat  peneliti  simpulkan  bahwa  Memungut  pajak  atau penagihan  yang  dilaksanakan  BPKPD  Kabupaten  Natuna  telah  dilaksanakan  namun pelaksanaannya  belum  maksimal  berbagai  kendala  yang  dihadapi  diantarannya  sikap penolakan  wajib  pajak  terhadap  penetapan  pajak  dengan  menggunakan  official assessment system dianggap terlalu memberatkan wajib pajak, sikap menghindar wajib pajak  terhadap  petugas  pajak  untuk  datang  menagih/memungutut  pajak,  Kurangnya tenaga lapangan (juru pungut) dalam melakukan penagihan terutama terhadap para wajib pajak  yang  telat  serta  masih  rendahnya  kesadaran  masyarakat  untuk  membayar  pajak tepat waktu secara mandiri ke bank/kantor,
BPKPD Kabupaten Natuna dapat Mengoptimalkan pungutan penerimaan pajak melalui pembayaran secara online dan Pelayanan Mobil pajak(mobil keliling) ini sejalan dengan  hasil  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Fauzan  Effendi,  (2021), (Faradiba  & Wardianto, 2021) Heri Suwanto (2016) dengan Menyediakan kas keliling ke perumahan dan kampung kampung dengan menggunakan mobil kas keliling dengan upaya tersebut dapat mengefisiensi administrasi pungutan pajak dan dapat menghindari kebocoran dana sampai ke kas daerah agar penerimaan dapat dioptimalkan dan meningkatkan kesadaran dan masyarakat melalui penyuluhan dan sosialisasi peraturan perpajakan secara merata sesuai dengan yang dikemukanan Chau dalam Penelitian I Wayan SA (2017)Faktor yang memengaruhi  penerimaan  pajak  suatu  negara/daerah  diantaranya  adalah  tingkat kepatuhan Wajib Pajak di negara tersebut. Selain itu hasil dokumentasi yang diperoleh atas  kegiatan  Memungut  Pajak  dalam  Optimalisasi  Penerimaan  Pajak  Daerah  dalam meningkatkan  PAD  yang  ada  pada  BPKPD  Kabupaten  Natuna  juga  dapat  dilihat  dari tabel hasil Hasil Pemungutan Pajak Daerah seperti pada tabel dibawah ini:

## Tabel 1.6

## Hasil Pemungutan Pajak Daerah
Berdasarkan Official Assesment System TAHUN JENIS PAJAK KETETAPAN PEMBAYARAN % WP Jumlah WP Jumlah 2017 PBB P2 41201  3,039,732,883.00   16103  1.251.798.768,00  41.18 Air Tanah 1 1.135.000.00 1 1.135.000,00 100.00 Reklame 161 131,153,000.00   151 128.245.000,00 97.78 2018 PBB P2 42634  3,317,809,607.00   15990  1,235,798,022.00    37.25
Air Tanah 1 250.000.00 1 250,000.00 100.00 Reklame 160 104,597,000.00   147 100,859,000.00   96.43 2019 PBB P2 43894  3,602,040,999.00   15125   1,271,010,150.00   35.29 Air Tanah  1 0.00 1 - - Reklame 165 154,299,000.00 159 146,935,000.00   95.23 2020 PBB P2 45835  3,892,467,203.00   14751   1,191,129,066.00    30.60 Air Tanah 2 1.190.000,00 2 1,190,000.00 100.00 Reklame 138 96,955,000.00 127 93,123,000.00 96.05 2021 PBB P2 46941  3.909,810,164.00   10517    851,315,833.00    21.77 Air Tanah 6 2.900.000,00 6 2,900,000.00 100.00 Reklame 92 71,209,000.00 85 66,910,000.00 93.96 Tabel 1.7 Hasil Pemungutan Pajak Daerah Berdasarkan Self Assesment System TAHUN  JENIS PAJAK KETETAPAN PEMBAYARAN % WP  Jumlah WP  Jumlah 2017 Restoran+Hotel+ Hiburan+MBLB +Parkir+Peneran gan jalan+BPHTB 123 0 17,382,818,889.2 7 122 9 17,382,509,949. 89 100,0 0 2018 Restoran+Hotel+ Hiburan+MBLB +Parkir+Peneran gan jalan+BPHTB 140 0 12,376,304,699.6 4 134 5 12,332.040,549. 13 99,64 2019 Restoran+Hotel+ Hiburan+MBLB +Parkir+Peneran gan jalan+BPHTB 150 6 13,719,532,682.6 6 138 7 13,678,382,524. 17 99,70 2020 Restoran+Hotel+ Hiburan+MBLB +Parkir+Peneran gan jalan+BPHTB 160 7 10,292,774,753.4 3 153 5 10.259.610.149, 25 99,68 2021 Restoran+Hotel+ Hiburan+MBLB +Parkir+Peneran gan jalan+BPHTB 166 7 12,723,529,756.8 8 163 0 12,213,162,396. 83 95,99

## Sumber: BPKPD Kabupaten Natuna, 2021
Berdasarkan pada tabel 4.10 dan tabel 4.11 di atas, dapat diketahui bahwa Hasil Pemungutan  Pajak  Daerah  realisasi  dari  tahun  ketahun  selama  lima  tahun  terakhir  ini berfluktuatif  dan  cenderung  turun  terutama  pada  Pajak  PBB-P2  walaupun  Peneribitan
SPPT  setiap  tahunnya  meningkat  dari  41.201  SPPT  dengan  jumlah  Pajak  Terutang sebesar  Rp3.039.732.883,-  pada  tahun  2017  meningkat  menjadi  46.941  SPPT  dengan jumlah  Pajak  Terutang  sebesar  3.909.810.164  di  tahun  2021  namun  penerimaan  hasil pungutannya  menurun  yaitu  Rp1.335.654.140  pada  tahun  2017  menurun  menjadi Rp.853.011.088  pada  tahun  2021,  jadi  Pajak  Terutang  yang  dapat  dipungut  selama  5 (lima)  tahun  rata-rata  hanya  34%.  Dan  selebihnya  65%  menjadi  piutang  pajak  hal  ini menunjukan  bahwa  belum  optimalnya  penerimaan  pajak  daerah  dikarenakan  masih rendahnya kesadaran masyarakat (Wajib Pajak) untuk Memenuhi kewajiban membayar pajak  tepat  waktu  karena  kurangnya  informasi  yang  diterima  masyarakat  terkait  pajak daerah, keterbatsan SDM baik kuantitas maupun kualitas dalam menagih pajak.
Sedangkan  berdasarkan  temuan  peneliti  di  lapangan  bahwa  faktor  yang  tidak kalah pentingnya yang mempengaruhi belum optimalnya penerimaan Pajak daerah adalah kemampuan  masyarakat  untuk  membayar  pajak  masih  rendah  karena  pendapatan masyarakat  rendah.  Matsumi  sebagaimana  dikutip  oleh Phany  Ineke  Putri  ( 2013) mengemukakan bahwa Kemampuan seseorang untuk membayar pajak dapat dilihat dari dua aspek, yaitu tingkat pendapatan, dan besarnya pengeluaran, Semakin tinggi tingkat pendapatan dan konsumsi seseorang, berarti semakin tinggi kemampuan orang tersebut untuk membayar pajak dan berpengaruh positif dalam meningkatkan penerimaan pajak (Effendi et al., 2021) .
Rendahnya daya beli masyarakat dalam 2 tahun terakhir ini dikarnakan adanya musibah  non  alam  covid  19  yang  mengalami  Daerah  Kabupaten  Natuna  sehingga kegiatan  perekonomian  daerah  mengalami  kelesuan,  hal  ini  berpengaruh  terhadap rendahnya  pendapatan  masyarakat  hal  ini  dapat  dilihat  dari  PDRB  Kabupaten  Natuna pertumbuhan ekonomi melambat dari 5,95% pada tahun 2019 menurun signifikan pada tahun  2020  menjadi  -2,93%  dan  sedikit  meningkat  pada  tahun  2021  menajdai  sebesar 0,12%.
Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian (Matsumoto,  2008) bahwa  kondisi  finansial masyarakat  yang  rendah  tidak  memungkinkan  untuk  membayar  pajak,  Naiknya pendapatan  yang  dihasilkan  masyarakat,  maka  tingkat  konsumsi  akan  meningkat  pula seiring dengan meningkatnya kemampuan seseorang untuk membayar pajak yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah
d. Pemeriksa Kelalaian Pajak
Pemeriksaan  pajak  sebagai  salah  satu  pilar law  enforcement memiliki  peran  yang dapat  meningkatkan  penerimaan  pajak,  Menurut  Hutagaol  (2007:  73-74),  tujuan pemeriksaan  pajak  menguji  kepatuhan  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  (misal kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak baik secara substansi maupun formal) dan tujuan lainnya (misalnya pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan, pencabutan NPWP, dalam proses keberatan, pencocokan data dan atau alat keterangan, penentuan daerah terpencil) (NURSAFITRA M, 2019) .
Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Natuna melaksanakan Pemeriksaan Kelalaian Pajak dalam mengoptimalkan penerimaan daerah dari  sektor  pajak  dengan  memeriksa  kebenaran  pencatatan  transaksi  dan  kewajaran
laporan  keuangan  yang  dihasilkan  agar  dapat  mengurangi  kemungkinan  terjadinya penyelewengan  dan/atau  penghindaran  pajak  oleh  Wajib  Pajak  atau  pihak  lain  namun dalam pelaksanaan terjadi kendala sehingga mepengaruhi penerimaan daerah (Thalib et al., 2020) .
Dan  berdasarkan  hasil  wawancara  dapat  disimpulkan  bahwa  kegiatan pemeriksaaan kelalaian pajak belum berjalan maksimal hal ini terdapat beberapa kendala yaitu SDM professional terkait pemeriksaan masih terbatas seperti penyidik dan juru sita, masih  lemahnya  koordinasi  dengan  pihak  lain  dalam  penegakan  Perda,  Tingkat pemahaman  Wajib  Pajak  terhadap  peraturan  perpajakan  masih  kurang,  kurangnyua kesadaran Wajib Pajak untuk melakukan pencatatan dan pembukauan yang baik terhadap hasil usaha atau omset yang dihasilkan sehingga kesulitan menetukan ketetapan pajak hal ini  mempengaruhi  penerimaan  pajak  secara  optimal  sesuai  dengan  Devas,(1989:146) diperlukan upaya dari BPKPD Kabupaten Natuna dalam mengoptimalisasi penerimaan pajak  dengan  melakukan  penyuluhan-penyuluhan  dan  sosialisasi  tentang  masalah perpajakan  beserta  peraturan  perundang-undangannya  kepada  masyarakat  khususnya para  Wajib  Pajak  untuk  meningkatkan  pemahaman  dan  kesadaran  mereka  akan pentingnya kontribusi Pajak Daerah dalam melaksanakan pembangunan beserta sanksi- sanksi  hukumnya  melalui  sesuai  dengan  hasil  penelitian  Bambang  I  (2015)  bahwa meningkatkan  penerimaan  perpajakan  adalah  melalui  penegakan  hukum  ( law enforcement )  yang  salah  satunya  melalui  pemeriksaan  dan  tidak  kalah  penting  adalah tersedianya Fungsional Pemeriksa yang profesional dan berintegritasfungsional, hal ini juga  sejalan  dengan  hasil  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Fauzan  Effendi,  (2021), (Yuliana,2021) Heri Suwanto (2016) Faidhul Adziem (2018)
Berdasarkan  penjelasan  diatas  telah  dijelaskan  didalam  Peraturan  Daerah Kabupaten Natuna Nomor 15 tahun 2015 tentang Pajak terkait Pemeriksaan Pajak bahwa Bupati  atau  Pejabat  yang  ditunjuk  berwenang  melakukan  pemeriksaan  untuk  menguji kepatuhan  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  Daerah  dan  tujuan  lain  dalam  rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Selain itu hasil dokumentasi dan observasi yang diperoleh atas aspek Pemeriksaan Kelalaian Pajak dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dalam meningkatkan PAD yang  di  BPKPD  Kabupaten  Natuna  berdasarkan  Pemeriksaan  Kelalaian  Pajak  Sampai saat  ini  aspek  Law  Enforcement  belum  diterapkan  bagi  wajib  pajak  namun  lebih ditekankan pada pendekatan persuasif dengan cara komunikasi aktif dengan wajib pajak melalui media surat teguran dan surat tagihan dengan pengenaan denda dan sanksi, belum masuk ke tahap penyitaan dan pemaksaan / penertiban, walaupun belum dilaksanakan karena  aspek  penegakan  hukum  merupakan  hal  yang  sensitive  Dengan  belum diterapkannya  penegakan  hukum  sehingga  kepatuhan  Wajib  untuk  melaksanakana kewajiban  membayar  pajak  rendahnya  sesuai  ketetapan  hal  ini  berdampak  belum optimalnya penerimaan pajak daerah terutama pada jenis pajak PBB, Pajak Reklame dan Pajak  BPHTB  pembayaran  pajak  tidak  sesaui  dengan  ketetapan  pajak  dan  tiap  tahun mengalami penunggakan pajak seperti terlihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 1.8

## Daftar Piutang Pajak Daerah Tahun 2017-2021
TAH UN JENIS PAJAK KETETAPAN PEMBAYARAN PIUTANG PAJAK WP Jumlah WP Jumlah WP Jumlah 2017 PBB P2  4120 1 3,039,732,883. 00 1610 3 1.251.798.768, 00 25098  1,787,943,115. 00 BPHTB  980 419,296,111.88  979 418,987,172.50  1 308,939.38 Reklam e 161 131,153,000.00  151 128.245.000,00  10 2,908,000.00 2018 PBB P2  4263 4 3,317,809,607. 00 1599 0 1,235,798,022. 00 26644  2,082,011,585. 00 BPHTB  1150  891,492,710.64  1095  847,228,560.13  55 44,264,150.51 Reklam e 160 104,597,000.00  147 100,859,000.00  13 3,738,000.00 2019 PBB P2  4389 4 3,602,040,999. 00 1512 5 1,271,010,150. 00 28769  2,331,030,849. 00 BPHTB  1255  962,457,371.96  1136  921,307,213.47  119 41,150,158.49 Reklam e 165 154,299,000.00  159 146,935,000.00  6 7,364,000.00 2020 PBB P2  4583 5 3,892,467,203. 00 1475 1 1,191,129,066. 00 31084  2,701,338,137. 00 BPHTB  1380  1,081,800,686. 01 1308  1,048,636,081. 83 72 33,164,604.18 Reklam e 138 6,955,000.00 127 93,123,000.00 11 3,832,000.00 2021 PBB P2  4694 1 909,810,164.00  1051 7 851,315,833.00  36424  3,058,494,331. 00 BPHTB  1420  1,559,003,441. 88 1383  1,048,636,081. 83 37 9,163,225.88 Reklam e 92 71,209,000.00 85 66,910,000.00 7 4,299,000.00
Sumber: BPKPD Kabupaten Natuna, 2021
Berdasarkan pada tabel 4.12 di atas, dapat diketahui bahwa Pajak Terutang yang dapat  dipungut  selama  5  (lima)  tahun  rata-rata  hanya  34%.dari  ketetapan  pajak  dan selebihnya  65%  menjadi  piutang  pajak  atau  tunggakan  pajak.  Adapun  jumlah  Piutang atau  tunggakan  pajak  berdasarkan  Ketetapan  Pajak  terutama  pada  3  jenis  pajak  yaitu Pajak PBB-P2, BPHTB dan Pajak Reklame dalam 5 tahun terakhir ini 2017-2021 terus mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2017 piutang pajak sebesar Rp1.791.160.054,38 meningkat menjadi Rp2.130.013.735,51 pada tahun 2018 dan terus meningkat pada tahun 2019  dan  2020  menjadi  Rp2.379.545.007,49  dan  Rp2.738334.741,18  sedangkan  pada tahun 2021 meningkat menjadi sebesar Rp3.573.160.691,00 sehingga total piutang pajak yang perlu ditagih selam 5 tahun (2017-2021)sebesar Rp 12.612.214.229,61, sedangkan Piutang  pajak  pada  tahun-tahun  sebelumnya  yang  belum  ditagih  sebesar 5.956.268.715,00 sehingga total piutang sampaia dengan tahun 2021 yang pelu ditagih menjadi sebsar 18.568.482,61.
Hal  ini  menunjukan  bahwa  belum  optimalnya  penerimaan  pajak  daerah dikarenakan  masih  rendahnya  kesadaran  masyarakat  (Wajib  Pajak)  untuk  Memenuhi kewajiban membayar pajak tepat waktu, serta belum adanya sanksi yang tegas terhadap wajib  pajak  yang  menunggak  membayar  pajak  hanya  masih  berbentuk  himbauan- himbauan  saja  belum  sampai  ke  ranah  hukum  atau  penyitaan,  Belum  adanya  SDM berkualitas dalam pemeriksaan pajak dan jurusita.

## e. Prosedur Pembukuan Yang Baik
Kegiatan  pembukuan  dan  pelaporan  melakukan  pencatatan  dan  pelaporan mengenai  penetapan  dan  penerimaan  dari  pemungutan  /pembayaran/penyetoran  Pajak. Penyelenggaraan pembukuan dan pelaporan dilaksanakan oleh Sub bidang Pengelolaan, Pelaporan  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  yang  meliputi  pembukuan  penerimaan  dan pelaporan pajak, dibutuhkan cara pembukuan yang baik agar semua pajak yang dipungut petugas pajak benar-benar dibukukan dan masuk rekening pemerintah. Untuk itu perlu ada langkah-langkah untuk mencegah kehilangan atau pencurian hasil pajak, pembukuan yang  cermat,  pemeriksaan  silang  oleh  berbagai  petugas,  dan  sistem  pengawasan keuangan,  laporan  teratur  terkait  hasil  pungutan  dibandingkan  dengan  potensi  atau sasaran  pajak  dapat  mengungkapkan  masalah-masalah  yang  dihadapi  atau  kelemahan- kclemahan sistem pajak (Faradiba & Wardianto, 2021) .
Dari hasil wawancara dapat penulis simpulkan bahwa Prosedur Pembukuan yang baik sudah dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah namun belum optimal hal ini dikarenakan koordinasi antar bidang belum berjalan dengan baik sehingga  menyulitkan  bidang  pembukuan  dan  pelaporan  dalam  membuat  laporan, penerapan  sistem  aplikasi  Pendapatan  daerah  belum  optimal  masih  bersifat  manual, penerapan sistem aplikasi yang dapat memudahkan dan membantu bidang tersebut dalam malakaanakan  tugasnya,  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Pendapatan  Daerah  dapat mengoptimlakan  penerimaan  optimal  dengan  pelaporan  secara  manual  beralih  ke palaporan  secara  sistem  aplikasi,  penerapan  sistem  aplikasi  Pendapatan  daerah  sesuai dengan yang dikemukakan Kennedy (2005) dalam penelitian I Wayan SA (2018) bahwa modernisiasi  administrasi  perpajakan  yaitu  penerapan  sistem  administrasi  perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi yang handal dan terkini dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah.
Sehinga  sistem  Manajemen  Pendapatan  Daerah  (SIMDa-Pendapatan)  untuk  9 Jenis Pajak , SIM PBB-P2 dan SIM BPHTB perlu diterapkan agar semua adminisirmsi pendapatan daerah dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai hasil yang diharapkan dapat mengoptimalisasi penerimaan pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah guna membantu pembangunan di Kabupaten Natuna.penerapan pembukuan dan pelaporan berbasis sistem aplikasi lingkungan Pemerintah Daerah menuntut setiap daerah untuk  segera  melakukan  permuktahiran  dalam  pencatatan  yang  sepenuhnya  manual beralih ke pencatataa menggunakan sistem.
Berdasarkan  Penelitian  yang  dilakukan  di  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Natuna  adanya  faktor  penghambat  dalam  optimalisasi penerimaan pajak daerah
a. Belum  lengkap,  akurat  dan  validnya  data  base  terkait  objek  pajak  dan  wajib  pajak daerah, hal ini sejalan dengan hasil Penelitian yang dilakukan oleh Fauzan Effendi,, (2021) dan Heri Suwanto (2016) , dengan belum dilakukannya update data objek pajak secara  keseluruhan  ataupun  belum  terjangkau,  sehingga  menyebabkan  hilangnya potensi  pajak  yang  ada  hal  ini  menyebabkan  belum  optimalnya  penerimaan  pajak daerah.
b. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak, dikarenaka  kurangnya  dilakukan  sosialisasi  dan  penyuluhan  tentang  pajak  daerah secara kontinyu dan menyeluruh pada masyarakat (Wajib Pajak) hal ini sejalan dengan hasil Penelitian yang dilakukan oleh Andi Calo (2018) dan didukung Penelitian dari Heri  Suwanto  (2016)  Hal  ini  dikarenaka  kurangnya  dilakukan  sosialisasi  dan penyuluhan tentang pajak daerah secara kontinyu dan menyeluruh pada masyarakat (Wajib Pajak) sehingga membayar pajak tidak tepat waktu.
c. Belum  optimalnya  koordinasi  dalam  dan  luar  dinas  hal  ini  sejalan  dengan  hasil Penelitian yang dilakukan oleh Faidhul Adziem (2018) dan didukung Penelitian dari Heri Suwanto (2016)
d. Masih  Rendahnya  Sumber  Daya  Aparatur  baik  secara  kualitas  maupun  kuantitas sejalan dengan hasil Penelitian yang dilakukan oleh Fauzan Effendi (2021) dan Heri Suwanto  (2016)  Masih  Minimnya  jumlah  tenaga  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil (PPNS), Tenaga Pemeriksa Pajak dan Akuntasnsi dan Perpajakan sehingga pelayanan yang diberikan kepada msyarakat tidak maksimal.
e. Lemahnya penegakan hukum (law enforcement) terhadap kepatuhan membayar pajak dengan hasil Penelitian yang dilakukan oleh Fauzan Effendi (2021) dan Heri Suwanto (2016) Masih Minimnya jumlah tenaga pemeriksa atau pengawas, juru sita sehingga pelayanan yang diberikan kepada msyarakat tidak maksimal.
f. Belum  maksimalnya  penerapan  Sistim  Informasi  Manajemen  Pendapatan  Daerah (SIM-Pendapatan)  sehingga  administrasi  pendapatan  daerah  belum  berjalan  dengan baik dalam meningkatkan penerimaan daerah, hal ini sejalan dengan hasil Penelitian yang dilakukan oleh Fauzan Effendi (2021) (Faidhul Adziem 2018 bahwa Terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi yang tepat guna, sehinnga peneriman daerah belum optimal.
g. Masih rendahnya kemampuan masyarakat untuk membayar pajak kondisi  finansial  masyarakat  yang  rendah  tidak  memungkinkan  untuk  membayar pajak,  semakin  tinggi  pendapatan  seseorang,  maka  akan  semakin  tinggi  pula kemampuan  seseorang  untuk  membayar  pajak  (ability  to  pay)  berbagai  pungutan, seperti pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sejalan dengan penelitian yang dilakukan Denny George Lumy (2018).
Menurut  pendapat  Peneliti  bahwa  jenis  pajak  yang  berpotensi  dapat mengoptimalisasi penerimaan pajak daerah adalah Pajak PBB-P2 berdasarkan data Pajak
PBB merupakan kontribusi penerimaan terbesar kedua setelah Pajak Penerangan jalan dalam menyumbang pajak daerah dan memiliki WP dan OB yang besar, serta tunggakan pajak  terutang  relative  besar  melalui  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  untuk membayar pajak tepat waktu dan penerapan sanksi apabila melalaikan terutama pada PNS dilingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Natuna,  dengan  cara  memungut  Pajak  melekat dalam  pemberian  tunjangan  Tambahan  Penghasilan  Pegawai  (TPP)  apabila  belum membayar pajak PBB-P2 akan diberikan sanksi penundaan pembayaran TPP.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  Penelitian  diharapkan  dapat  memjawab permasalahan pokok dalam Penelitian ini, tentang Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dalam Meningkatkan PAD di Kabupaten Natuna dapat dismpulkan sebagai berikut:
1. Optimalisasi  Penerimaan  Pajak  Daerah  dalam  meningkatkan  PAD  yang  dianalisis melalui 5 (lima) dimensi yaitu Menentukan Wajib Pajak, Menetapkan Nilai Pajak yang terutang,  Memungut  Pajak,  Pemeriksaan  Kelalaian  Pajak  dan  Prosedur  Pembukuan yang  baik  berdasarkan  hasil  penelitian  sesuai  dengan  temuan  observasi  dan dokumentasi sudah dilaksanakan namun belum berjalan dengan maksimal.
2. Faktor-faktor yang menghambat Optimalisasi Penerimaaan Pajak Daerah meliputi:
a. Belum lengkap, akurat dan validnya database terkait objek pajak dan wajib pajak
b. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak
c. Belum optimalnya koordinasi dalam dan luar dinas terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna
d. Rendahnya Sumber Daya aparatur baik secara kualiutas maupun secara kuantitas
e. Penerapan hukum dan sanksi belum tegas yang diberikan bagi wajib pajak yang sengaja dan lalai dalam membayar pajak
f. Belum maksimalnya penerapan Sistem Informasi manajemen Pendapatan Daerah
g. Masih rendahnya kemampuan masyarakat untuk membayar pajak

## BIBLIOGRAFI
Devas,  N.  (1989).  Keuangan  Pemerintgah  Daerah  di  Indonesia.  In Jakarta:  UI  Press . Google Scholar.
Devas, N., Booth, A., Binder, B., Davey, K., & Kelly, R. (1989). Keuangan pemerintah daerah di Indonesia . Google Scholar .
Effendi, F., Ratnawati, V., & Basri, Y. M. (2021). Penentuan Target, Strategi dan Faktor- Faktor  yang  Mempengaruhi  Optimalisasi  Pajak  Daerah. Jati:  Jurnal  Akuntansi Terapan Indonesia , 4 (2), 95–116. Google Scholar .
Faradiba,  B.,  &  Wardianto,  W.  (2021).  Analisis  Efektifitas  Penerimaan  Pajak  Daerah Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Gowa. Journal of Economics and Regional Science , 1 (1), 28–39. Google Scholar .
Heri  Suwanto,  (2016)  Optimalisasi  Pemungutan  Pajak  Aerah  Dalam  Upaya Meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (Studi  kasus  di  Dinas  Pendapatan  Kota Kediri) Jurnal Ilmu Manajemen Vol. 5, Nomor 3, September 2016. Google Scholar.
Google Scholar .
Irawan,  B.,  &  Budiono,  T.  (2015).  Analisis  Pemeriksaan  Pajak  dalam  Rangka Optimalisasi Penerimaan Negara di Sektor Perpajakan. Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi , 7 (2), 142–155. Google Scholar .
Ismail  T.  (2010)  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  Edisi  Ke-3,  Tanggerang  Selatan: Universitas Terbuka. Google Scholar .
I Wayan SA (2017) Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Kesadaran  Wajib  Pajak  Pada  Kepatuhan  Wajib  Pajak  E-Jurnal  Akuntansi Universitas Udayana Vol.18.1. Januari (2017): 818-846. Google Scholar .
Kaho, J. R. (1997). Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraanya . Raja Grafindo Persada.
Google Scholar .
Kuncoro, M. (2006). Ekonomi Pembangunan (Teori, Masalah, Dan kebijakan), edisi Ke empat. UPP STIM YKPN: Yogyakarta . Google Scholar .
Lumy, D. G., Kindangen, P., & Engka, D. S. M. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal  Pembangunan  Ekonomi  Dan  Keuangan  Daerah , 19 (2),  1–16. Google Scholar .
Mardiasmo.  (2010).  Otonomi  dan  Manajemen  Keuangan  Daerah  Penerbit  Andi, Yogyakarta.  Meiske  Wenno  (2017)  Intensifikasi  Pemungutan  Dan  Ekstensifikasi Sumber  Pad  Terhadap  Kemandirian  Keuangan  Daerah  Pemekaran:  Studi  Pada Kabupaten Seram Bagian Barat Dan Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Malukucita
Ekonomika, Jurnal EkonomiVol. XI, No.1, Mei 2017. Google Scholar .
Matsumoto, M. (2008). Redistribution and regional development under tax competition. Journal of Urban Economics , 64 (2), 480–487. Google Scholar .
Nursafitra M, N. M. (2019). Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Melalui Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Enrekang . Universitas Hasanuddin. Google Scholar .
Putri, Phani Inneke,2013) Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Journal of Economics and Policy (JEJAK) 6 (2) (2013): 103-213. Google Scholar .
Sinaga,  Niru  Anita  (2016)  Pemungutan  Pajak  dan  Permasalahannya  di  Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Girgantara Marskal Suryadarma, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Volume 7 No Septemer 2016. Google Scholar .
Thalib,  S.  B.  W.,  Djou,  L.  D.  G.,  &  Leha,  E.  (2020).  Optimalisasi  Potensi  Pajak  dan Retribusi  Daerah  dalam  Rangka  Meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  di Kabupaten Ende. E-Jurnal Akuntansi , 30 (10), 2672–2681. Google Scholar .
Copyright holder: Rusmaniah, Faizal Madya, Agus Priyanto (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: