Available online at www.journal.unrika.ac.id

## Jurnal KOPASTA
Jurnal KOPASTA, 4(2), (2017) 74-81

## PARTISIPASI MIGRAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KOTA BATAM
( MIGRANT PARTICIPANT IN ELECTION OF REGIONAL HEAD IN BATAM CITY)
Tamama Rofiqah*
*a Division of  Counseling and Guidance,  University, of Riau Kepulauan, Batam

## ABSTRAK
Sebelum  menjadi kawasan industrialisasi, Batam  hanya  sebuah pulau  yang sepi dengan jumlah penduduk yang  relative  kecil  yang  sebagian  besar  menetap  di  kawasan  pesisir  pantai.  Tetapi  tata  letak  lokasi  strategis  dan ditetapkan sebagai kota industri maka Batam berubah menjadi Kota Pekerja. Hal ini memberikan peluang terjadinya arus  migrasi  ke Batam.  Tingginya tingkat  migrasi  ke Kota  Batam berdampak pada  komposisi penduduk  setempat, salah  satu  pengaruhnya  adalah  dalam  pemilihan  kepala  daerah.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengungkapkan bagaimana  partisipasi  para  migran  dalam  kegiatan  politik  lokal  terutama  dalam  pemilihan  kepala  daerah  di  kota Batam. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif.  Hasil penelitian menemukan bahwa para migran pada umumnya “belum” berpartisipasi dalam kegiatan politik, hanya sebagian kecil saja yang ikut terlibat karena ada kepentingan- kepentingan  politis  di  dalamnya.  Para  migran  rata-rata  adalah  remaja  yang  tingkat  pendidikannya  masih  rendah hanya  tamatan  SMA/Sederajat.  Hal  ini  menjadi  salah  satu  penyebab  para  migran  bersikap  “acuh”  terhadap kebijakan-kebijakan  pemerintah,  termasuk  dalam  menyalurkan  hak  suara  pada  pemilihan  kepala  daerah.  Selain karena  faktor di atas, faktor etnis juga  menjadi sebab migran tidak  menyalurkan  hak politiknya. terungkap bahwa, mereka tidak ikut dalam pemilihan kepala daerah dikarenakan hanya orang pribumi (dalam hal ini ras Melayu) yang menjadi pilihan dalam pemilihan kepala daerah.
Kata Kunci: Migran, Pemilihan Kepala Daerah

## ABSTRACT
Before becoming an industrialized area, Batam was just a lonely island with a relatively small population that mostly settled in the coastal areas. But the layout of strategic location and set as an industrial city then Batam turned into City Workers. This provides an opportunity for migration flows to Batam. The high level of migration to the  city  of  Batam  has  an  impact  on  the  composition  of  the  local  population,  one  influence  is  in  the  election  of regional  head.  This  study  was  conducted  to  reveal  how  the  participation  of  migrants  in  local  political  activities, especially in the election of regional heads in the city of Batam. This research is qualitative descriptive. The results of the study found that migrants in general "have not" participated in political activities, only a small part has been involved because there are political interests in it. The average migrant is a teenager whose education level is still low only high school / equivalent graduates. This has become one of the causes of migrants being "indifferent" to government policies, including in channeling voting rights to local elections. In addition to the above factors, ethnic factors also cause migrants not to channel their political rights. it was revealed that they did not participate in the regional head election because only indigenous people (in this case the Malay race) were the choice in the regional head election.
Keywords: Migrant, Election of Regional Head

## Pendahuluan
Batam  merupakan  salah  satu  kota  yang  letaknya  sangat  strategis.  Selain  berada  di  jalur pelayaran  internasional,  kota  ini  memiliki  jarak  yang  sangat  dekat  dan  berbatasan  langsung dengan Negara Singapura dan Malaysia. Kota Batam masuk dalam kawasan Provinsi Kepulauan Riau.  Dinas  Kependudukan  mencatat  bahwa  Kota  Batam  merupakan  kota  terbesar  ketiga  di Pulau Sumatera dengan jumlah penduduk mencapai 1.153.860 jiwa. 1 Secara umum, kota Batam merupakan bentuk nyata dari masyarakat plural  karena terdiri dari masyarakat dengan beragam suku. Adapun suku yang dominan di Kota Batam adalah Melayu, Jawa, Batak, Minangkabau dan Tionghoa.  Namun  terdapat  beberapa  suku  lain  yang  juga  merupakan  masyarakat  Kota  Batam yaitu suku ambon, minahasa dan flores. Sebagai kota dengan beragam suku dan golongan, Batam termasuk salah satu kota dengan pertumbuhan penduduk yang sangat cepat.
1 Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2013.
Tamama Rofiqah / Jurnal Kopasta 4 (2), (2017) 74 - 81
Pembangunan  Kota  Batam  tersirat  dalam  keputusan  Presiden  No.74/1971  tentang pembangunan pulau Batam. Keputusan Presiden tersebut menyebutkan secara jelas bahwa pulau Batam ditetapkan sebagai daerah industri dan dikelola secara khusus dengan membentuk sebuah badan. Badan yang dimaksud adalah Otorita Batam yang ditegaskan dalam Keputusan Presiden No.41/1973. Sebelum  menjadi  kawasan  industrialisasi,  Batam  hanya  sebuah  pulau  yang  sepi dengan  jumlah  penduduk  yang  relative  kecil  yang  sebagian  besar  menetap  di  kawasan  pesisir pantai. Berdasarkan pada sejarahnya, Batam pertama kali dihuni oleh orang laut, sebutan lainnya adalah orang selat. Penduduk asli kota Batam adalah masyarakat Melayu, mereka dikenal dengan istilah orang tempatan . Dalam perkembangannya, orang Melayu banyak yang pindah ke daerah- daerah hinterland Kota Batam karena kalah bersaing dengan para pendatang.
Sampai  saat  ini  arus  pendatang  dari  berbagai  daerah  terus  berlangsung.  Padatnya penduduk  karena  banyaknya  pendatang  dari  berbagai  daerah  lain  memunculkan  masalah tersendiri  dari  pemerintah  setempat.  Pertumbuhan  penduduk  dengan  laju  percepatan  penduduk karena banyaknya pendatang dari berbagai  latar  belakang  yang berbeda  baik  dari suku, agama, status  sosial  dan  budaya  membawa  dampak  pada  munculnya  permasalahan  sosial.  Batam  yang telah  berkembang  pesat  menjadi  daerah  industri  menciptakan  permasalahan  sosial  dan munculnya tindak kejahatan masyarakat, seperti tindak kekerasan, pencurian dsb.
Banyaknya  para  pendatang  yang  migrasi  ke  Kota  Batam  memunculkan  kelompok- kelompok  kesukubangsaan  yang  ditandai  dengan  adanya  kampung-kampung  untuk  para pendatang.  Adanya  kesukubangsaan  yang  direpresentasikan  dalam  bentuk  segregasi  kampung muncul  sebagai  kekuatan  sosial  bagi  masyarakat  pendatang  dalam  memperjuangkan kepentingannya,  terutama  yang  berkaitan  dengan  penguasaan  sumber  daya  strategis  untuk bertahan  hidup  di  batam. Tumbuhnya  perkumpulan  sesuku  bangsa  di  Batam  merupakan  salah satu contoh fenomena yang mewarnai politik lokal di batam. Perkumpulan sesukubangsa tersebut terjadi  pada  seluruh  suku  termasuk  para  pendatang  dan  penduduk  asli. Kota  batam  sebagai daerah  industri  dengan  tingkat  migrasi  yang  tinggi  tidak  terlepas  dari  kegiatan  politik  di dalamnya. Kehadiran para migran memberikan berbagai dampak pada perpolitikan di kota batam terutama dalam kegiatan pemilihan kepala daerah.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  bagaimana  partisipasi  para  pendatang (migran)  dalam  pemilihan  kepala  daerah  di  Kota  Batam.  Bagaimana  struktur  masyarakat  kota Batam ? Apakah mereka (migran) menggunakan hak politik sebagai warga masyarakat ? apakah mereka  ikut  berpartisipasi  dalam  pemilihan  kepala  daerah  setempat  ?  penelitian  ini  akan menjawab  berbagai  pertanyaan  berkenaan  dengan  partisipasi  migran  dalam  pemilihan  kepala daerah di Kota Batam.

## Landasan Teori

## Otonomi Daerah dan Desentralisasi
Pergeseran  sistem  pemerintahan  dari  sentralisasi  ke  desentralisasi  telah  mempengaruhi perkembangan  politik  lokal.  Sejak  desentralisasi  bergulir,  terjadi  kebangkitan  politik  lokal. Hendratno  (2009)  menjelaskan  bahwa  istilah  otonomi  daerah  dan  desentralisasi  sebenarnya mempunyai  pengertian  yang  berbeda.  Istilah  otonomi  lebih  cenderung  berada  dalam  aspek politik-kekuasaan  negara  sedangkan  desentralisasi  lebih  cenderung  berada  dalam  aspek
Tamama Rofiqah / Jurnal Kopasta 4 (2), (2017) 74 - 81
administrasi  negara.  Antara  desentralisasi  dengan  otonomi  daerah  mempunyai  hubungan  yang sangat erat sehingga sangat susah untuk dipisahkan antara keduanya karena otonomi daerah lahir karena  keberadaan  adanya  desentralisasi.  Otonomi  daerah  merupakan  persoalan  seberapa  besar kewenangan  untuk  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  yang  telah  diberikan  sebagai wewenang daerah.
Syaukani,  dkk  (2005)  menjelaskan  bahwa  terdapat  beberapa  argumentasi  mengapa desentralisasi dan otonomi diterapkan dalam pemerintahan daerah,adalah:
1. Efisiensi dan efektivfitas penyelenggaraan pemerintah.
Pemberian  kewenangan  kepada  pemerintah  daerah  merupakan  suatu  kebutuhan  yang mutlak  dan  tidak  dapat  dihindari,  penerapan  desentralisasi  maka  tentunya  ada  transfer kewenangan  kepada  daerah  sehingga  di  selenggarakan  pemerintahan  lokal  dimana pemerintah daerah akan lebih baik menyelenggarakan daripada dilakukan secara nasional dan sentralistik.
2. Pendidikan politik.
Pemerintahan  daerah  merupakan  pelatihan  dan  pengembangan  demokrasi  dalam  suatu negara  agar  penerapan  peraturan  tidak  terkesan  coba-coba  dalam  menerapkan  aturan dalam  undang-undang.  Kewenangan  kepada  pemerintah  daerah  agar  dijalankan  dengan baik  karena  masyarakat  di  daerah  sudah  dapat  memahami  konteks  kehidupan  sosial, ekonomi dan politik. Menurut John Stuart Mill dalam Syaukani, dkk (2005) menyatakan bahwa  dengan  adanya  pemerintahan  daerah  maka  akan  menyediakan  kesempatan  bagi masyarakat untuk berpartisipasi politik.
3. Pemerintahan daerah sebagai persiapan untuk karir politik lanjutan.
Pemerintah  daerah  merupakan  langkah  strategis  untuk  meniti  karir  politik  lanjutan, politisi dan anggota legilslatif yang handal dan kaliber nasional lahir karena proses yang panjang dan bukan politisi instan dan legislatif instan yang terpilih karena kekuatan uang.
4. Stabilitas nasional
Manfaat  dari  desentralisasi  dan  otonomi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah adalan  penciptaan  politik  yang  stabil  dengan  alasan  yang  tentunya  dapat dipertanggungjawabkan.  Stabilitas  politik  nasional  sudah  seharusnya  berawal  dari stabilitas politik pada tingkat lokal.
5. Kesetaraan politik
Pemerintahan  daerah  menciptakan  kesetaraan  politik  dengan  menciptakan  kesempatan untuk  terlibat  dalam  politik  salah  satunya  adalah  dalam  hal  pemberian  suara  dalam pemilihan.  Partisipasi  politik  yang  meluas  mengandung  makna  kesetaraan  yang  meluas diantara warga masyarakat dalam suatu masyarat.

## Metodologi
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  dengan  menggunakan  pendekatan kualitatif.  Menurut  Furchan  dalam  Muhadi  (2011)  penelitian  deskriptif  adalah  penelitian  yang dirancang  untuk  memperoleh  informasi  tentang  status  suatu  gejala  saat  penelitian  dilakukan. Secara  metodologis,  subjek  penelitian  dalam  penelitian  ini  yaitu  migran/pendatang  dengan berbagai kriteria di antaranya, (1) migran dalam usia produktif, (2) Sudah tinggal lebih dari enam
Tamama Rofiqah / Jurnal Kopasta 4 (2), (2017) 74 - 81
bulan, (3) Bertempat tinggal di kota dan pinggiran kota, (4) Memiliki aliansi dengan organisasi masyarakat  pendatang  maupun  tidak,  dan  (5)  Aktif  dalam  kehidupan  kemasyarakatan.  Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu metode observasi dan wawancara, Adapun analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, display data dan verifikasi data.

## Temuan Penelitian

## 1. Struktur Masyarakat Kota Batam
Secara  umum,  kota  Batam  merupakan  bentuk  nyata  dari  masyarakat  plural  karena terdiri  dari  masyarakat  dengan  beragam  suku.  Batam  termasuk  salah  satu  kota  dengan pertumbuhan penduduk yang sangat cepat. Kota Batam memiliki sistem sosial yang komplek karena  terdiri  dari  tiga  jenis  masyarakat  yaitu  masyarakat  kota,  masyarakat  pinggiran  dan masyarakat pulau (Hinterland) . Namun ketiga masyarakat tersebut memiliki perbedaan yang mencolok  terutama  antara  masyarakat  kota  dan  masyarakat  pulau.  Berbicara  mengenai struktur masyarakat Kota Batam tidak terlepas dari keberadaan khas masyarakat asli yaitu ras melayu. Secara umum, sifat khas orang melayu adalah bersifat terbuka kepada setiap orang. Hal inilah yang menjadikan Kota Batam memiliki tingkat arus migrasi yang tinggi sehingga Kota Batam memiliki kehidupan yang multietnis.

## 2. Makna Masyarakat Asli dan Masyarakat Pendatang/Migran
Kota  Batam  memberi  kesan  bahwa  kota  ini  merupakan  Kota  Bursa  Tenaga  Kerja. Akibatnya  terjadi  arus  migrasi  ke  Batam  yang  berakibat  pada  meningkatnya  laju pertumbuhan  penduduk.  Sampai  saat  ini  arus  pendatang  dari  berbagai  daerah  terus berlangsung.  Padatnya  penduduk  karena  banyaknya  pendatang  dari  berbagai  daerah  lain memunculkan  masalah  tersendiri  dari  pemerintah  setempat.  Pertumbuhan  tersebut  karena banyaknya pendatang dari berbagai latar belakang yang berbeda baik dari suku, agama, status sosial dan budaya membawa dampak pada munculnya permasalahan sosial.
Berdasarkan  wawancara  dengan  responden  penelitian,  terungkap  bahwa  masyarakat asli  Kota  Batam  adalah  ber-ras  Melayu,  mayoritas  pekerjaan  mereka  adalah  nelayan sedangkan  para  istri  menjadi  ibu  rumah  tangga.  Untuk  tingkat  pendidikan,  secara  umum masyarakat asli kurang memiliki motivasi untuk menempuh pendidikan, hal ini terlihat dari anak-anak  masyarakat  pulau  yang  tidak  bersekolah.  Selain  itu,  masyarakat  asli  juga  kurang memiliki  keterampilan  untuk  menjadi  buruh  di  perusahaan  yang  ada  di  Kota  Batam, akibatnya  mereka  memilih  tinggal  di  Pulau  dengan  mata  pencaharian  sebagai  nelayan. Sedangkan  masyarakat  pendatang  atau  migran  adalah  mereka  yang  datang  ke  Kota  Batam dengan  berbagai  macam  tujuan,  baik  berpindah  tempat  tinggal  maupun  mencari  pekerjaan. Sebagai bentuk eksistensi mereka di wilayan migrasi, para pendatang mendirikan kampung- kampung yang diberi nama sesuai dengan nama daerah asal mereka.

## 3. Politik Lokal Masyarakat Kota Batam
Periode  perkembangan  sosial  politik  dan  pemerintahan  di  Kepri  pasca  reformasi, sangat  menarik  dikaji  selain  karena  karakteristik  kekiniannya,  dalam  periode  ini  juga pertumbuhan  demokrasi  berjalan  lebih  dinamis  dibandingkan  dengan  periode-periode
Tamama Rofiqah / Jurnal Kopasta 4 (2), (2017) 74 - 81
sebelumnya.   Sejarah  mencatat  baru  di  era  reformasi,  bangsa  ini  melaksanakan  pemilihan presiden  dan  pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung.  Kemudian  di  era  ini  juga, perkembangan  otonomi  daerah  terus  berkembang  dengan  ditandainya  pembentukan  daerah otonom  baru,  mulai  dari  pengembangan  daerah  provinsi  maupun  kabupaten/kota  di Indonesia.
Dinamika perkembangan sosial, politik, dan pemerintahan di Kepri, dipengaruhi juga oleh  letak   geografis   Kepri   yang  berbatasan  langsung  dengan  empat  negara  tetangga  yaitu Singapura, Malaysia, Vietnam dan Kamboja dan terletak di dua jalur lalu lintas perdagangan internasional yaitu Laut Cina Selatan dan Samudra Hindia dan dua selat yaitu  Selat Malaka dan Selat Karimata.
Banyaknya  para  pendatang  yang  migrasi  ke  Kota  Batam  memunculkan  kelompok- kelompok  kesukubangsaan  yang  ditandai  dengan  adanya  kampung-kampung  untuk  para pendatang.  Secara  umum,  beberapa  perkumpulan  yang  besar  di  Kota  Batam  di  antaranya, IKSB  (Ikatan  Keluarga  Sumatera  Barat)  yaitu  ikatan  organisasi  orang  minangkabau, Jogoboyo  (Perkumpulan  Orang  Jawa)  merupakan  organisasi  dari  orang  Jawa,  begitu  juga dengan  Sumatera  Utara,  mereka  mendirikan  IKABSU  (Ikatan  Keluarga  Besar  Sumatera Utara),  PERKIT  (Persatuan  Keluarga  Indonesia  Timur)  adalah  organisasi  masyarakat Indonesia  bagian  Timur,  dan  PSMTI  (Persatuan  Marga  Tionghoa  Seluruh  Indonesia), sedangkan  penduduk  asli  melayu  memiliki  organisasi  yaitu  KKBM  (Kekerabaran  dan Keluarga Besar Melayu).
Berkaitan dengan konteks politik di Kota Batam, masing-masing sukubangsa melalui perkumpulan  sesukubangsanya  mengambil  posisi  atau  peran  yang  berbeda-beda. Berdasarkan  posisi  sosial  ini,  terjadi  perbedaan  kekuatan  sosial  pada  masing-masing sukubangsa.  Perbedaan  kekuatan  sosial  tersebut  merupakan  konteks  bagi  berlangsungnya kompetisi  dalam  perebutan  sumberdaya  dan  posisi  strategis.  Dengan  adanya  perkumpulan orang  sesukubangsa  sebagai  wadah  pengorganisasian  diri,  maka  batas-batas  sosial sukubangsa itu dapat dan cenderung dipertahankan. Batam dianggap sebagai kota yang tidak memiliki  kebudayaan  yang  dominan  sehingga  menciptakan  kompetisi  yang  luas  di  antara masing-masing individu atau kelompok dalam memperebutkan kekuasaan di bidang politik.

## 4. Arus Migran di Kota Batam
Politik demografi adalah sebuah kajian tentang bagaimana perubahan  kependudukan mempengaruhi  politik.  Perubahan  kependudukan  didorong  oleh  berbagai  mekanisme demografis seperti kelahiran, kematian, struktur umur dan migrasi. Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Batam mengungkapkan bahwa selama periode Januari-Desember 2014 jumlah migrasi  yang masuk  ke kota batam  berjumlah 15.685 orang  atau  rata-rata per bulan 1.307  orang,  naik  sebesar  110,06  %  dibandingkan  keadaan  tahun  2013  dengan  jumlah migrasi  sebanyak  7.467  orang  dengan  rata-rata  perbulan  622  orang.  Untuk  lebih  jelasnya lihat pada gambar berikut :
Gambar 1. Jumlah Migrasi yang Masuk ke Kota Batam
Jika  dilihat  dari  grafik  tersebut,  pada  tahun  2014  terjadi  kenaikan  migran  yang signifikan.  Para  migran  yang  datang  ke  kota  batam  terdiri  dari  berbagai  jenis  suku  dan berjenis  kelamin  laki-laki  maupun  perempuan.    Permasalahan  kependudukan  secara  umum meliputi empat hal, yaitu jumlah penduduk yang sangat besar, kualitas penduduk yang masih rendah,  penyebaran  penduduk  yang  tidak  merata  dan  berkenaan  dengan  data,  informasi, administrasi kependudukan yang tidak akurat, tidak tersedia lengkap ataupun tumpang tindih. Jika  dikaitkan  dengan  politik  demografi,  keempat  hal  tersebut  menjadi  faktor  yang  dapat mempengaruhi pemerintah dan politik. Myron Weiner (1971) mengemukakan bahwa politik demografi  adalah  sebuah  pendekatan  untuk  melihat  bagaimana  ukuran,  komposisi  dan distribusi penduduk terkait dengan pemerintah dan politik.
Dampak  politik  terhadap  kependudukan  juga  menonjol  dalam  kasus  migrasi  antar pulau  di  Indonesia.  Tingginya  migrasi  dari  satu  daerah  ke  daerah  lain  telah  mengubah komposisi penduduk di daerah tujuan migran dan hal ini pada gilirannya akan memunculkan berbagai konflik baik konflik antar suku maupun antar agama. Tingginya tingkat migrasi ke Kota  Batam  juga  berdampak  pada  komposisi  penduduk  setempat.  Kota  Batam  yang  dulu merupakan  pulau  yang  sepi  dengan  jumlah  penduduk  yang  relative  kecil  bertransformasi menjadi  daerah  dengan  kemajuan  penduduk  yang  pesat,  berkembang  menjadi  daerah multietnis dan plural. Hal ini mengakibatkan penduduk asli kota Batam yakni orang Melayu banyak yang pindah ke daerah-daerah hinterland Kota Batam karena kalah bersaing dengan para pendatang. Mereka memilih tinggal di Pulau dengan mata pencaharian sebagai nelayan.
Sedangkan  para  migran  yang  datang  ke  kota  Batam  dengan  beragam  suku  tumbuh melalui  perkumpulan  sesukubangsa  merupakan  salah  satu  contoh  fenomena  yang  juga mewarnai  politik  lokal  di  batam.  Masing-masing  sukubangsa  tersebut  melalui  perkumpulan sesukubangsanya mengambil posisi atau peran yang berbeda-beda. Berdasarkan posisi sosial ini, terjadi perbedaan kekuatan sosial pada masing-masing sukubangsa. Perbedaan kekuatan sosial  tersebut  merupakan  konteks  bagi  berlangsungnya  kompetisi  dalam  perebutan sumberdaya  dan  posisi  strategis.  Batam  dianggap  sebagai  kota  yang  tidak  memiliki kebudayaan  yang  dominan  sehingga  menciptakan  kompetisi  yang  luas  di  antara  masing- masing  individu  atau  kelompok  dalam  memperebutkan  kekuasaan  di  bidang  politik  seperti contoh dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 2012 2013 2014
Tamama Rofiqah / Jurnal Kopasta 4 (2), (2017) 74 - 81

## 5. Partisipasi Migran dalam Pemilihan Kepala Daerah
Sesuai  dengan  pernyataan  sebelumnya  bahwa  setiap  individu  memiliki  hak  dalam berpolitik,  baik  laki-laki  maupun  perempuan,  baik  penduduk  suatu  daerah  maupun  para pendatang  atau  migran.  Partisipasi  migran  dalam  pemilihan  kepala  daerah  dilihat  dari perannya  sebagai  warga  dalam  menggunakan  hak  pilih  dengan  benar.  Hasil  penelitian menjelaskan bahwa :
a. Mayoritas migran datang ke kota Batam dengan tujuan mencari pekerjaan, mereka adalah perempuan usia produktif berkisar antara usia 19-25 tahun. rata-rata mereka hanya tamat SMA/sederajat. Sebagian ada yang menetap menjadi warga kota batam dan sebagian lain menetap  di  Kota  Batam  berdasarkan  jangka  waktu  dari  perjanjian  kontrak  kerja  dengan perusahaan.  Hal  ini  mengakibatkan  mereka  kurang  tertarik  untuk  ikut  terlibat  dalam kegiatan politik.
b. Para  migran  yang  terlibat  dalam  kegiatan  politik  adalah  mereka  yang  tergabung  aktif dalam perkumpulan sukubangsa dan partai politik serta berusia di atas 35 tahun dan telah lama  menetap  di  Kota  Batam.  Ditinjau  dari  pendidikannya,  para  migran  yang  terlibat dalam  kegiatan  politik  adalah  mereka  yang  telah  menempuh  pendidikan  tinggi  baik sarjana maupun pascasarjana.
c. Secara umum kepemilikan KTP para migran ditujukan untuk mempermudah administrasi yang  ada  di  Kota  Batam,  seperti  melamar  pekerjaan,  membeli  properti,  kendaraan,  dan sebagainya bukan digunakan sebagai hak pilih dalam pemilihan kepala daerah.
d. Terdapat beberapa alasan, para migran tidak ikut dalam pemilihan kepala daerah, yaitu : (1)  mereka  tidak  mengenal  calon  kepala  daerah  yang  akan  dipilih  sehingga  mereka cenderung tidak mempunyai pilihan, (2) mereka mengenal calon kepala daerah terutama yang berasal dari sukubangsa yang sama tetapi mereka merasakan tidak ada kepentingan untuk diri sendiri sehingga mereka tidak ikut dalam pemilihan tersebut, (3) mereka tidak terdaftar sebagai pemilih dikarenakan pendataan yang kurang optimal dari tim KPU. 2
Berdasarkan  data-data  di  atas,  jika  mengacu  kepada  partisipasi  migran  dalam pemilihan kepalsa daerah jelas tampak bahwa mereka “belum” berpartisipasi dalam kegiatan politik,  hanya  sebagian  kecil  saja  yang  ikut  terlibat  karena  ada  kepentingan-kepentingan politis  di  dalamnya.  Fakta  menunjukkan  bahwa  pengetahuan  tentang  politik  berpengaruh terhadap  sikap  politik  seseorang.  Para  migran  rata-rata  adalah  remaja  yang  tingkat pendidikannya  masih  rendah  hanya  tamatan  SMA/Sederajat.  Hal  ini  menjadi  salah  satu penyebab  para  migran  bersikap  “acuh”  terhadap  kebijakan-kebijakan  pemerintah,  termasuk dalam  menyalurkan  hak  suara  pada  pemilihan  kepala  daerah.  Kebanyakan  responden menyatakan  bahwa,  mereka  tidak  mengenal  calon  kepala  daerah  yang  akan  mereka  pilih, sehingga mereka tidak ikut serta dalam proses pemilihan. Selain karena faktor di atas, faktor etnis  juga  menjadi  sebab  migran  tidak  menyalurkan  hak  politiknya.  Dari  wawancara terungkap bahwa, mereka tidak ikut dalam pemilihan kepala daerah dikarenakan hanya orang pribumi (dalam hal ini ras melayu) yang menjadi pilihan dalam pemilihan kepala daerah.
2 Hasil Wawancara dengan Responden Penelitian, 2017.
Tamama Rofiqah / Jurnal Kopasta 4 (2), (2017) 74 - 81

## Kesimpulan
Peranan  merupakan  aspek  yang  dinamis  dari  kedudukan  (status).  Apabila  seseorang melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  sesuai  dengan  kedudukannya,  maka  berarti  orang tersebut  menjalankan  suatu  peranan.  Keduanya  tidak  dapat  dipisahkan  dan  saling bertentangan satu  sama lain. Setiap orang mempunyai  macam-macam  peranan  yang berasal dari  pola-pola  pergaulan  hidupnya.  Hal  ini  berarti  bahwa  peranan  menentukan  apa  yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya.
Partisipasi  migran  dalam  pemilihan  kepala  daerah  dilihat  dari  peranannya  dalam dinamika  politik  lokal  di  batam  “belum”  dijalankan  secara  optimal  terutama  dalam menyalurkan  hak  politik  pada  saat  pemilihan  umum  maupun  pemilihan  kepala  daerah. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebabnya antara lain tingkat pendidikan para migran yang  rendah,  para  migran  berusia  produktif  dan  berorientasi  mencari  pekerjaan  semata, kurangnya  pengetahuan  terhadap  perannya  dalam  politik  dan  kurang  aktif  dalam  kegiatan organisasi baik kelembagaan maupun kemasyarakatan.

## Implikasi
Adanya  demokratisasi  dan  desentralisasi  berdampak  kepada  perubahan  tata  politik dan  tata  pemerintahan  terhadap  perubahan  arah  dalam  dinamika  kependudukan.  Demikian juga  dengan  pola  migrasi  yang  berlangsung.  Banyak  daerah  yang  sebelumnya  didominasi oleh  etnik  lokal  dan  agama  tertentu  berangsur-angsur  bergeser  menjadi  daerah  yang multietnis  dan  plural.  Para  elit  politik  yang  bersaing  untuk  menjadi  wakil  rakyat  atau penguasa  eksekutif  di  daerah  harus  mampu  menyesuaikan  diri  dengan  dinamika kependudukan. Untuk mendapatkan suara mereka harus dapat diterima dan mendapat  suara dari  kelompok-kelompok  minoritas  yang  sedang  tumbuh.  Pemberian  pengetahuan  politik terhadap  para  migran  memungkinkan  mereka  memiliki  sikap  peduli  terhadap  dinamika politik. Kesadaran akan perannya dalam politik akan membuat para migran menjadi kekuatan yang  mampu  memberikan  warna  pada  perpolitikan  lokal  terutama  dalam  proses  pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2013 Hendratno. Edie  Toe,  2009. Negara  Kesatuan,  Desentralisasi,  dan  Federalisme. Jakarta: Graha Ilmu.
Keputusan Presiden No.41/1973 tentang Otorita Batam Keputusan Presiden No.74/1971 tentang pembangunan pulau Batam Syaukani, dkk,  2005. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Weiner,  Myron.  1971. Political  Demography:  An  Inquiry  into  the  political  consequences  of population  change. In  National  Academy  of  Sciences, Rapid  Population  Growth: Consequences and Policy Implications. Baltimore: The John Hopkins Press.