Layang  Sardana;  Suryati;  Ramanata  Disurya, Perlindungan Hukum  Atas Hak Kekayaan Intelektual Hasil Penelitian Dosen, Halaman 1-10

## PERLINDUNGAN HUKUM ATAS  HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL HASIL PENELITIAN DOSEN
Layang Sardana, 1 Suryati, 2 Ramanata Disurya 3
1 Universitas PGRI Palembang E-mail: layangsardana@gmail.com
2 Universitas PGRI Palembang E-mail: suryatilasnai@gmail.com 3 Universitas PGRI Palembang E-mail: ramanatadisurya@gmail.com

## Abstract
Intellectual  Property  Rights  (IPRs)  defines  as  rights  about  the  property  arising  of  human intellectual abilities. The skills may include the field of technology, science, art, and literature. The  law  must  be  able  to  protect  the  intellectual  work  so  the  community  can  develop  their creativity and ultimately leads to the successful goal of protecting IPRs. The aim of this study is  to  explore  the  legal  protection  of  IPRs  for  the  Lectures’  research  findings.  This  study applies  normative  juridical  research  method  that  focuses  on  positive  legal  norms  governing the Legal Protection of IPRs for lecturers’ research findings. The results of this study are (1) a substantive  requirement  that  requires  applied  patent  meets  requirements  include  brand  new product, inventive, applicable through the basic provisions of article 2 to 5 of Patent Law, and (2)  Based  on  the  existence  of  copyrighted  books,  as  previously  reviewed  that  the  protection system adheres to automatically protection which means in order to obtain legal protection it is  not  compulsory  for  the  creator  to  go  through  the  registration  process  as  the  protection  is existed since the work was created, such as books copyrights.
Keywords : Intellectual Property Rights; lecturer’s research

## Abstrak
Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  merupakan  hak  yang  berkenaan  dengan  kekayaan  yang timbul  karena  kemampuan  intelektual  manusia.  Kemampuan  tersebut  dapat  berupa  karya  di bidang  teknologi,  ilmu  pengetahuan,  seni  dan  sastra.  Hukum  harus  dapat  memberikan perlindungan  bagi  karya  intelektual,  sehingga  mampu  mengembangkan  daya  kreasi masyarakat  yang  akhirnya  bermuara  pada  tujuan  berhasilnya  perlindungan  Hak  Kekayaan Intelektual.  Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  Perlindungan  Hukum Atas  Hak  Kekayaan  Intelektual  Hasil  Penelitian  Dosen.  Jenis  penelitian  hukum  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis  normatif  yang  berfokus  pada  norma hukum  positif  yang  mengatur  tentang  Perlindungan  Hukum  Atas  Hak  Kekayaan  Intelektual Hasil  Penelitian  Dosen.  Hasil  penelitian  ini  yaitu,  (1)  persayaratn  substantif  yaitu  yang mempersyaratkan  suatu  invensi  dapat  dimohonkan  Paten  apabila  memenuhi  syarat  yaitu  : Harus  Baru,  Mengandung  Langkah  Inventif,  serta  Dapat  Diterapkan  Dalam  Industri  dapat diketahui  melalui  ketentuan  pasal  2  hingga  pasal  5  Undang-Undang  Paten.  (2)  Berkaitan dengan  keberadaan  karya  cipta  buku  dan  sejenisnya,  sebagaimana  telah  dikaji  sebelumnya bahwa  sistem  perlindungannya  menganut Automatically  Protection ,  artinya  untuk  mendapat perlindungan  hukum,  pencipta  tidak  diwajibkan  melalui  proses  pendaftaran,  melainkan perlindungan  sudah  ada  sejak  karya  cipta  tersebut  sudah  lahir  dalam  bentuk  karya  nyata, seperti misalnya karya cipta buku dan sejenisnya.
Kata Kunci : Hak Kekayaan Intelektual; Penelitian Dosen
Layang  Sardana;  Suryati;  Ramanata  Disurya, Perlindungan Hukum  Atas Hak Kekayaan Intelektual Hasil Penelitian Dosen, Halaman 1-10

## PENDAHULUAN
Pembangunan  di  Indonesia  harus bersandarkan pada industri yang menghasilkan nilai tambah yang tinggi. Kesepakatan Indonesia untuk merealisasikan gagasan mengenai ASEAN Free Trade Area (AFTA) serta
keikutsertaan Indonesia sebagai anggota World  Trade  Organization (WTO)  dan Asia  Pacific  Economic Cooperation
(APEC), telah menunjukkan  keseriusan  Pemerintah dalam mendukung sistem perekonomian yang bebas/terbuka.
Semakin  derasnya  arus  perdagangan bebas,  yang  menuntut  makin  tingginya kualitas produk yang dihasilkan terbukti semakin memacu
pekembangan teknologi yang
mendukung  kebutuhan  tersebut.  Oleh karena itu, kesadaran pentingnya peranan  hak  kekayaan  intelektual dalam mendukung perkembangan teknologi.  Hal  tersebut  telihat  dari tingginya  jumlah  permohonan  hak cipta,  paten,  dan  merek,  serta  cukup banyaknya permohonan desain  industri yang diajukan kepada Direktorat Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual,
Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. 1
Pemerintah Indonesia menyadari  bahwa  implementasi  sistem hak  kekayaan  intelektual  merupakan suatu tugas besar. Terlebih lagi dengan keikutsertaan Indonesia sebagai anggota  WTO  dengan  konsekuensi melaksanakan  ketentuan Agreement  on Trade  Related  Aspects  of  Intellectual Property  Rights (Persetujuan  TRIPS) sesuai  dengan  Undang-undang  Nomor 7  tahun  1994  tentang  Pengesahan Agreement  Establishing  the  World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan  Organisasi  Perdagangan Dunia). Berdasarkan pengalaman selama  ini,  peran  serta  berbagai instansi  dan  lembaga,  baik  dari  bidang pemerintahan  maupun  dari  bidang swasta,  serta  koordinasi  yang  baik  di antara  semua  pihak  merupakan  hal yang mutlak diperlukan guna mencapai hasil  pelaksanaan  sistem  hak  kekayaan intelektual  yang  efektif.  Pelaksanaan sistem  hak  kekayaan  intelektual  yang baik  bukan  saja  memerlukan  peraturan perundang-undangan  di  bidang  hak
1 Direktur  Jenderal  Industri  Kecil  Menengah Departemen Perindustrian, Kebijakan Pemerintah  dalam  Perlindungan  HAKI  dan Liberalisasi  Perdagangan  Jasa  Profesi  di Bidang  Hukum (Jakarta:  Direktur  Jenderal Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian, 2007).
Layang  Sardana;  Suryati;  Ramanata  Disurya, Perlindungan Hukum  Atas Hak Kekayaan Intelektual Hasil Penelitian Dosen, Halaman 1-10
kekayaan  intelektual  yang  tepat,  tetapi perlu  pula  didukung  oleh  administrasi, penegakan hukum serta program sosialisasi  yang  optimal  tentang  hak kekayaan intelektual. 2
Hak Kekayaan Intelektual
(HKI)  merupakan  hak  yang  berkenaan dengan  kekayaan  yang  timbul  karena kemampuan intelektual manusia.
Kemampuan  tersebut  dapat  berupa karya  di  bidang  teknologi,  ilmu pengetahuan,  seni  dan  sastra.  Secara umum  hak  kekayaan  intelektual  dapat terbagi  dalam  dua  kategori  yaitu:  hak cipta  dan  hak  kekayaan  industri. Sedangkan  hak  kekayaan  industri meliputi  paten,  merek,  desain  industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang  dan  varietas  tanaman.  HKI telah  diatur  dengan  berbagai  peraturan perundang‐undangan  sesuai  dengan tuntutan TRIPS, yaitu Undang-Undang No.  29  tahun  2000  (perlindungan varietas  tanaman),  Undang-Undang No.  30  tahun  2000  (rahasia  dagang), Undang-Undang    No.  31  tahun  2000 (desain industri), Undang-Undang  No. 32 tahun 2000 (desain tata letak sirkuit terpadu),  Undang-Undang  No.  14 tahun  2001  (paten),  Undang-Undang
2 Direktur  Jenderal  Industri  Kecil  Menengah Departemen Perindustrian
No.  15  tahun  2001  (merek),  dan Undang-Undang    No.  19  tahun  2002 (hak cipta).
Pelaksanaan sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia dapat dikatakan masih kurang berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut dapat terjadi karena masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang  sistem  HKI  yang  memang masih  relatif  baru  berkembang  di Indonesia.  Tidak  hanya  bagi  industri, bagi  perguruan  tinggi  dan  lembaga penelitian dan pengembangan (litbang), sistem  HKI  juga  akan  sangat  berperan sebagai  salah  satu income  generating . Perguruan  tinggi  dan  lembaga  litbang sangat  berpotensi  dalam  menghasilkan HKI  yang  bernilai  ekonomi.  Oleh karena  itu,  pengelolaan  HKI  yang optimal  dari  hasil  kegiatan  tridharma perguruan  tinggi  maupun  penelitian dan  pengembangan  dapat  dijadikan sebagai  salah  satu income  generating untuk  keberlanjutan  berbagai  kegiatan tridharma  perguruan  tinggi  maupun penelitian  dan  pengembangan  yang berdaya saing tinggi. 3
3 Krisnani  Setyowati, et  al ., Hak  Kekayaan Intelektual dan  Tantangan  Implementasinya  di Perguruan  Tinggi (Bogor:  Kantor  HKI  IPB, 2005)
Layang  Sardana;  Suryati;  Ramanata  Disurya, Perlindungan Hukum  Atas Hak Kekayaan Intelektual Hasil Penelitian Dosen, Halaman 1-10
Pasal 1 Undang-Undang
Republik  Indonesia  Nomor  14  tahun
2005 tentang Guru dan Dosen menjelaskan    dosen  adalah  pendidik profesional  dan  ilmuwan  dengan  tugas utama mentransformasikan,
mengembangkan, dan menyebarluaskan  ilmu  pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian,  dan  pengabdian  kepada masyarakat.
Permasalahan  mengenai  Hak Kekayaan  Intelektual  akan  menyentuh berbagai aspek seperti aspek teknologi, industri,  sosial,  budaya,  dan  berbagai aspek  lainnya.  Akan  tetapi,  aspek terpenting  jika  dihubungkan  dengan upaya perlindungan bagi karya intelektual adalah aspek hukum.
Hukum  diharapkan  mampu  mengatasi berbagai  permasalahan  yang  timbul berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual  tersebut.  Hukum  harus dapat  memberikan  perlindungan  bagi karya  intelektual,  sehingga  mampu mengembangkan daya kreasi masyarakat  yang  akhirnya  bermuara pada  tujuan  berhasilnya  perlindungan Hak  Kekayaan  Intelektual.  Atas  dasar itulah  peneliti  bermaksud  melakukan penelitian  yang  berjudul  perlindungan
hukum  atas  hak  kekayaan  intelektual hasil penelitian dosen.
Berdasarkan uraian tersebut maka  permasalahan  dalam  penelitian ini  adalah  bagaimana  sistem  dan bentuk  perlindungan  hukum  atas  Hak Kekayaan  Intelektual  Hasil  Penelitian Dosen.

## PEMBAHASAN
Sistem    dan Bentuk Perlindungan Kekayaan  Intelektual  di  Perguruan Tinggi
Dosen  memiliki  kiprah  yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Selain mencerdaskan mahasiswa, dosen  dapat  melakukan  penelitian  dan menciptakan  karya  positif.    Penelitian merupakan salah satu pilar tridharma di perguruan tinggi, selain pendidikan dan pengabdian,  bukan  sesuatu  hal  yang berlebihan jika perguruan tinggi merupakan institusi yang sangat berpotensi  menghasilkan  karya  invensi yang  mendapat  perlindungan  hukum hak  atas  kekayaan  intelektual.    Para dosen atau akademisi yang melaksanakan kegiatan penelitian harus mendapatkan perlindungan hukum atas hasil dari penelitian mereka.
Pengenalan  HKI  kepada  dosen atau sosialisasi, dengan harapan
Layang  Sardana;  Suryati;  Ramanata  Disurya, Perlindungan Hukum  Atas Hak Kekayaan Intelektual Hasil Penelitian Dosen, Halaman 1-10
mampu meningkatkan pengetahuan dan wawasan para dosen mengenai peraturan,  sanksi,  prosedur  apa  yang harus dipenuhi ketika ingin mengajukan  atau  mendaftarkan  HKI, dan  hukum  yang  berlaku  dalam implemetasi  HKI.    Adapun  peraturan tentang  HKI  yaitu  Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2014,  yang  diatur dalam  Pasal  31  (definisi  pencipta), Pasal  40  (ciptaan  yang  dilindungi), Pasal 66 (tata cara pencatatan hak cipta ke lembaga HKI).  Selain perlindungan hak cipta, juga yang terkait dengan hak paten,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun 2016 tentang Paten.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  12 Ayat (1) UU Paten No. 3 Tahun  2016 mengatur  bahwa  Pihak  yang  berhak memperoleh  Paten  atas  suatu  invensi yang  dihasilkan  dalam  suatu  hubungan kerja adalah  pihak  yang  memberikan pekerjaan tersebut, kecuali diperjanjikan  lain.  Dengan  mencermati ketentuan  tersebut,  maka  invensi  yang dihasilkan  oleh  dosen  atau  peneliti  di lingkungan  Perguruan  Tinggi  (PT) adalah  milik  Institusi  atau  Perguruan Tinggi  karena  Perguruan  Tinggi-lah yang mempekerjakan dosen atau peneliti.  Namun  demikian,  dosen  atau peneliti  bisa  saja  atas  perolehan  Paten
dari  hasil  invensinya  sepanjang  antara dosen  dan  Perguruan  Tinggi  membuat perjanjian  lain,  dalam  konteks  ini dibuat dan ditegaskan dalam perjanjian yang  dimungkinkan  oleh  Undang- undang, dengan mengatur bahwa dosen atau  penelitilah  yang  mempunyai  hak atas  Paten  dari  suatu  invensi  yang dihasilkannya melalui kegiatan penelitian.
Dalam  ketentuan  Pasal  12  Ayat (2) UU  No.  3  Tahun  2016  tentang Paten  lebih  lanjut  diatur  bahwa  bahwa paten atas invensi yang dihasilkan oleh karyawan yang menggunakan data dan/ atau  sarana  yang  tersedia  dalam pekerjaannya walaupun dalam perjanjian  kerjanya  karyawan  tersebut tidak diharuskan menghasilkan invensi, tetap  menjadi  milik  pihak  yang mempekerjakannya.  Ayat  kedua  ini berlaku  dalam  keadaan  ada  karyawan nonakademis  yang  mempergunakan data  dan/  atau  sarana  yang  tersedia  di lingkungan  Perguruan  Tinggi  untuk menghasilkan  suatu invensi yang memperoleh  paten.  Undang-Undang Paten tampaknya juga memberi keadilan bagi inventor yang menghasilkan  karya  invensi  di  bawah pihak  yang  memberi  kerja,  termasuk didalamnya  suatu  pekerjaan  yang
Layang  Sardana;  Suryati;  Ramanata  Disurya, Perlindungan Hukum  Atas Hak Kekayaan Intelektual Hasil Penelitian Dosen, Halaman 1-10
diberikan  oleh  Perguruan  Tinggi. Sebagaimana  ditegaskan  melalui  Ayat (1)  dan  Ayat  (2)  bahwa  pemberi  kerja, dalam hal ini Perguruan Tinggilah yang berhak atas Paten  yang dihasilkan oleh dosen.  Namun  demikian,  berdasarkan ketentuan  Pasal  12  Ayat  (3)  mengatur bahwa  inventor  tetap  mendapatkan imbalan  layak  atas  manfaat  ekonomi dari  paten  atas  invensinya  meskipun kepemilikan Patennya ada pada
Perguruan  Tinggi.  Tampak  disini  ada unsur  keadilan  yang  diberikan  kepada inventor.
Berkaitan  dengan  paten  atas invensi yang dihasilkan oleh mahasiswa,  kedua  ayat  ini  tidak  dapat diberlakukan  karena  mahasiswa  tidak terikat hubungan kerja dengan Perguruan Tinggi tempat mereka belajar. Karena UU Paten No. 3 Tahun 2016 tidak mengatur mengenai kepemilikan  paten  atas  invensi  yang ditemukan  oleh  mahasiswa,  pihak Perguruan  Tinggi  dapat  mengatur sendiri  mengenai  hal  ini.  Biasanya, Sebagai solusi, di luar negeri umumnya dibuat perjanjian tertulis antara Perguruan  Tinggi  dengan  mahasiswa pada  awal  riset  mereka  yang  mengatur kepemilikan  paten  atas  invensi  yang dihasilkan  riset tersebut. Siapa  pemilik
paten tersebut tergantung dari kontribusi  yang  diberikan  oleh  para pihak  dalam  riset  tersebut.  Bila  data dan/atau  sarana  penelitian,  seperti laboratorium,  merupakan  milik  PT, biasanya PT akan mengklaim kepemilikan paten yang dihasilkan dari riset  tersebut.  Dapat  pula  terjadi, kepemilikan  paten  jatuh  pada  pihak ketiga  bila  riset  tersebut  dibiayai keseluruhan  atau  sebagian  oleh  pihak ketiga tersebut. 4
Berkaitan  dengan  karya  cipta, termasuk didalamnya karya cipta Buku atau  sejenisnya yang  diwujudkan dibawah  kepemimpinan  pihak  lain, atau  dibawah  hubungan  kedinasan, maupun  karya  yang  lahir  berdasarkan pesanan,  Undang-Undang  Hak  Cipta mengaturnya  melalui  Pasal  33  sampai Pasal  37  Undang-Undang  No.  28 Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta.  Pada intinya  berdasarkan  ketentuan  Pasal tersebut  dapat  difahami  bahwa  jika suatu  hasil  karya  cipta  dilahirkan dibawah  pimpinan  dan  pengawasan, maka yang dianggap sebagai penciptanya adalah orang yang memimpin dan mengawasi keseluruhan
4 Valeria  Silvie,  “Relevansi  Paten  dengan kegiatan  Akademi  di  Perguruan  Tinggi,” http://www.atmajaya.ac.id/web/KontenUnit.as, px?gid=artikel-hki&ou=hki&cid=artikel-hki- relevansi-paten, 2012.
Layang  Sardana;  Suryati;  Ramanata  Disurya, Perlindungan Hukum  Atas Hak Kekayaan Intelektual Hasil Penelitian Dosen, Halaman 1-10
pekerjaan  tersebut.  Pasal  35  UU.  Hak Cipta  mengatur  kecuali  diperjanjikan lain,  pemegang  Hak  Cipta  atas  ciptaan yang  dibuat  oleh  pencipta  dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai pencipta  yaitu  instansi  pemerintah. Dalam  Konteks  hubungan  dinas  ini masih memungkinkan dibuat perjanjian yang  memungkinkan  mengatur  dalam perjanjian  misalnya  yang  disepakati sebagai  pencipta  adalah  dosen  atau peneliti  dalam  hubungan  dinas  terkait kegiatan penelitian di Perguruan tinggi.
Hak  Kekayaan  Intelektual  dalam penelitian  ini dikhususkan untuk dosen yang  melakukan  hasil  penemuan  dan menciptakan hasil karya inovasi.
Sayangnya,  banyak  hasil  penemuan dalam penelitian yang belum memperoleh HKI, namun sudah dipublikasikan. Sehingga hasil penemuan  tersebut  banyak  berakhir dalam  bentuk  tumpukan  dokumen. Upaya  melindungi  karya  akademik dosen  dapat  dilakukan  dengan  di daftarkan  ke  Hak  atas  Kekayaan Intelektual (HKI).
Hak Kekayaan Intelektual adalah harta  kekayaan  yang  tidak  berwujud yang bersumber dari intelektual seseorang, untuk itu doktrin perlindungan hukum HKI diberlakukan
secara efektif, hukum nasional menyerapnya  menjadi  undang-undang yang  berlaku  dan  mengikat  setiap orang, sehingga undang-undang mewajibkan pemilik HKI untuk mendaftarkan haknya itu dan setiap hak yang terdaftar dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran. 5
Keberadaan Sertifikat Paten sangat  penting  artinya  serta  sangat berperan  dalam  rangka  Akreditasi Perguruan  Tinggi,  karena  perolehan dan  keberadaannya  di  suatu  Perguruan Tinggi wajib dibuktikan dengan mencantumkan Nomor Sertifikat maupun  lampiran  Foto  copy/  Scan Sertifikat,  jadi  tidak  hanya  cukup dengan  menuliskan  data-data  tentang perolehan jumlah Paten yang dihasilkan oleh para akademisi,  namun wajib dikuatkan dengan bukti lampiran seperti Sertifikat Paten.
Dalam  Undang-Undang  Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional  Penelitian,  Pengembangan dan  Penerapan  Teknologi  (UU  Sisnas Litbangrap Iptek). Perlindungan hukum atas  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)
5 Abdulkadir  Muhammad, Kajian  Hukum Ekonomi  Hak  Kekayaan  Intelektual (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007).
Layang  Sardana;  Suryati;  Ramanata  Disurya, Perlindungan Hukum  Atas Hak Kekayaan Intelektual Hasil Penelitian Dosen, Halaman 1-10
sebagai  wujud  perlindungan  terhadap Kekayaan  Intelektual,  mutlak  harus didukung,  difasilitasi  dan  dipermudah oleh  semua  pihak.    Hal  ini  tidak  saja karena informasi dan knowledge merupakan  Kekayaan  Intelektual  yang memiliki  nilai-nilai  atau  keuntungan moral,  dimana  dosen  akan  dibranding namanya  sebagai  pencipta.    Selain keuntungan  moral  juga  memiliki  nilai ekonomi,  dosen  akan  memperoleh keuntungan  berupa  uang  dari  hasil penemuannya.    Keuntungan  moral  dan ekonomis  yang  merupakan keuntungan dosen melakukan paten HKI.
HKI  merupakan  perlindungan hukum  sebagai  insentif  bagi  inventor, desainer dan pencipta dengan
memberikan hak khusus untuk mengkomersialkan  hasil  kreatifitasnya. Karya  yang  belum  dipatenkan  riskan akan diakuisisi dan dijiplak oleh orang lain.  Apabila  hal  tersebut  terjadi, penulis  tidak  dapat  berbuat  apa-apa. Dalam  menghadapi  era  globalisasi dituntut  adanya  proses  transformasi dan  inventarisasi  yang  berhubungan dengan  informasi teknologi, terlebih di suatu  Perguruan  Tinggi,  karena  hal  itu dapat  digunakan  sebagai  referensi  dan evaluasi kegiatan pendidikan pengajaran, penelitian, pengabdian
masyarakat dan pengembangan lainnya.
Upaya  tersebut  merupakan  cara tepat  untuk  menghindari  terjadinya duplikasi penelitian yang sudah dilakukan,  dan  lebih  penting  lagi menghindari terjadinya praktik plagiasi. Informasi teknologi juga dapat dijadikan  basis  pemilihan  topik  dan evaluasi  kegiatan  penelitian,  sehingga pemanfaatan  hasil  penelitian  dapat dioptimalkan. Sumber daya  manusia di lingkungan Perguruan Tinggi merupakan  SDM  yang  terlatih  dan terdidik  di  bidang  ilmu  pengetahuan, teknologi  dan  seni,  seyogyanya  sangat berpotensi untuk menghasilkan kekakayaan intelektual. 6

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

## A. Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  yang telah  dijelaskan,  maka  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  dalam  Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem
Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan
6 Yusuf  Arifin  dan  Siti  Rodiah  “Perlunya  Hak Kekayaan  Intelektual  HKI  di  Perguruan Tinggi.” http://klinikhaki.unpas.ac.id/perlunya- hak-kekayaan-intelektual-hki-di-perguruan- tinggi/, 2015.
Layang  Sardana;  Suryati;  Ramanata  Disurya, Perlindungan Hukum  Atas Hak Kekayaan Intelektual Hasil Penelitian Dosen, Halaman 1-10
Teknologi  (UU  Sisnas  Litbangrap Iptek).  Perlindungan  hukum  atas  Hak Kekayaan  Intelektual  (HKI)  sebagai wujud perlindungan terhadap Kekayaan  Intelektual,  mutlak  harus didukung,  difasilitasi  dan  dipermudah oleh  semua  pihak.    Hal  ini  tidak  saja karena informasi dan knowledge merupakan  Kekayaan  Intelektual  yang memiliki  nilai-nilai  atau  keuntungan moral,  dimana  dosen  akan  dibranding namanya sebagai pencipta.
Dalam  ketentuan  Pasal  12  Ayat (2) UU  No.  3  Tahun  2016  tentang Paten  lebih  lanjut  diatur  bahwa  bahwa paten atas invensi yang dihasilkan oleh karyawan yang menggunakan data dan/ atau  sarana  yang  tersedia  dalam pekerjaannya walaupun dalam perjanjian  kerjanya  karyawan  tersebut tidak diharuskan menghasilkan invensi, tetap  menjadi  milik  pihak  yang mempekerjakannya.  Ayat  kedua  ini berlaku  dalam  keadaan  ada  karyawan non-akademis  yang  mempergunakan data  dan/  atau  sarana  yang  tersedia  di lingkungan  Perguruan  Tinggi  untuk menghasilkan  suatu invensi yang memperoleh paten.
Berkaitan  dengan  karya  cipta, termasuk didalamnya karya cipta Buku atau  sejenisnya yang  diwujudkan
dibawah  kepemimpinan  pihak  lain, atau  dibawah  hubungan  kedinasan, maupun  karya  yang  lahir  berdasarkan pesanan,  Undang-Undang  Hak  Cipta mengaturnya  melalui  Pasal  33  sampai Pasal  37  Undang-Undang  No.  28 Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta.  Pada intinya  berdasarkan  ketentuan  Pasal tersebut  dapat  difahami  bahwa  jika suatu  hasil  karya  cipta  dilahirkan dibawah  pimpinan  dan  pengawasan, maka yang dianggap sebagai penciptanya adalah orang yang memimpin dan mengawasi keseluruhan pekerjaan  tersebut.  Pasal  35  UU.  Hak Cipta  mengatur  kecuali  diperjanjikan lain,  pemegang  Hak  Cipta  atas  ciptaan yang  dibuat  oleh  pencipta  dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai pencipta  yaitu  instansi  pemerintah. Dalam  Konteks  hubungan  dinas  ini masih memungkinkan dibuat perjanjian yang  memungkinkan  mengatur  dalam perjanjian  misalnya  yang  disepakati sebagai  pencipta  adalah  dosen  atau peneliti  dalam  hubungan  dinas  terkait kegiatan penelitian di Perguruan tinggi.

## B. Rekomendasi
Adapun  rekomendasi  yang  dapat diberikan  terkait  penelitian  ini  adalah Peneliti dalam  hal  ini Dosen,  yang ada di  Perguruan  Tinggi   diharapkan  untuk
Layang  Sardana;  Suryati;  Ramanata  Disurya, Perlindungan Hukum  Atas Hak Kekayaan Intelektual Hasil Penelitian Dosen, Halaman 1-10
memiliki  kesadaran  yang  tinggi  akan pentingnya  perolehan  Hak  Kekayaan Intelektual  (HKI)  dalam  kegiatan Pengajaran, penelitian dan pengabdian.
Seperti  yang  diamanahkan  pasal 13  ayat  3  UU  Nomor  18  tahun  2002 dimana ditentukan bahwa untuk meningkatkan  pengelolaan  kekayaan intelektual  Perguruan  Tinggi  wajib mengusahakan  pembentukan  sentra HKI  sesuai  dengan  kapasitas  dan kemampuannya.  Sentra  HKI  yang wajib dibentuk itu diharapkan merupakan  institusi  yang  berfungsi mengelola dan mendayagunakan kekayaan  intelektual  sedapat  mungkin sekaligus  sebagai  pusat  informasi  dan pelayanan  HKI  termasuk  memasarkan hasil-hasil  penelitiannya.  Pembentukan Sentra HKI sebagaimana yang diisyaratkan  Pasal  13  ayat  3  diatas kiranya
perlu dicermati dan disesuaikan  dengan  kondisi  Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin, Yusuf dan Siti Rodiah “Perlunya Hak Kekayaan Intelektual  HKI  di  Perguruan Tinggi.” http://klinikhaki.unpas.ac.id/perlu
nya-hak-kekayaan-intelektual- hki-di-perguruan-tinggi/. 2015.
Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian. Kebijakan Pemerintah  dalam  Perlindungan HAKI dan Liberalisasi
Perdagangan  Jasa  Profesi  di Bidang  Hukum .  Jakarta:  Dirjen Industri  Kecil  dan  Menengah, 2007.
Muhammad,
Abdulkadir.
Kajian Hukum  Ekonomi  Hak  Kekayaan Intelektual .  Bandung:  Penerbit
PT Citra Aditya Bakti, 2007.
Setyowati, Krisnani, et.al . Hak
Kekayaan Intelektual dan Tantangan  Implementasinya  di
Perguruan Tinggi. Bogor: Kantor HKI Institut Pertanian, 2005.
Silvie, Valeria. “Relevansi  Paten dengan  kegiatan  Akademi  di Perguruan  Tinggi”  Artikel  HKI
UNIKA Atma Jaya, http://www.atmajaya.ac.id/web/K ontenUnit.aspx?gid=artikel-
hki&ou=hki&cid=artikel-hki- relevansi-paten. 2012