Deden Hidayat, Adang Bachtiar (2024) Analisis Manajemen Kendali Biaya Pelayanan Rawat Inap Pasien BPJS Kesehatan, (06) 04, https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227 E-ISSN: 2684-883X
Published by: Ridwan Institute

## ANALISIS MANAJEMEN KENDALI  BIAYA PELAYANAN RAWAT INAP PASIEN BPJS KESEHATAN
Deden Hidayat, Adang Bachtiar Universitas Indonesia, Indonesia Email: hidayatdeden15@gmail.com

## Abstrak
Program  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN)  melalui  BPJS  Kesehatan  memberikan  akses pelayanan  kesehatan  bagi  seluruh  masyarakat  Indonesia,  salah  satu  layanan  yang  paling banyak digunakan adalah layanan rawat inap. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis manajemen  kendali  biaya  pelayanan  rawat  inap  pasien  BPJS  Kesehatan  di  rumah  sakit. Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  pada penelitian ini adalah studi literatur. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dalam tiga tahapan  yakni  reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian menunjukan  bahwa  manajemen  kendali  biaya  pelayanan  rawat  inap  pasien  BPJS  Kesehatan merupakan  usaha  bersama  antara  tiga  komponen  penyedia  layanan  kesehatan  yaitu Kemenkes,  BPJS,  dan  fasilitas  kesehatan.  Prinsip  yang  digunakan  oleh  BPJS  Kesehatan dalam  pembiayaan  kesehatan  adalah  kendali  mutu  dan  kendali  biaya  yang  bertujuan  agar rumah  sakit  memiliki  kualitas  yang  tinggi  dengan  biaya  yang  efektif.  Manajemen  kendali biaya  pelayanan  rawat  inap  pasien  BPJS  Kesehatan  meliputi  kendali  mutu,  kendali  biaya, komitmen kesehatan dan pengawasan. Manajemen kendali biaya pelayanan rawat inap pasien BPJS  Kesejahteraan  sangat  penting  untuk  memastikan  bahwa  sistem  pembiayaan  kesehatan BPJS  Kesehatan  berjalan  dengan  efektif  dan  efisien,  serta  memastikan  kualitas  pelayanan kesehatan yang tinggi.
. Kata kunci : Manajemen, Kendali Biaya, Rawat Inap, Pasien BPJS

## Abstract
The  National  Health  Insurance  Program  (JKN)  through  BPJS  Health  provides  access  to health  services  for  all  Indonesian  people,  one  of  the  most  widely  used  services  is  inpatient services.  The  aim  of  this  research  is  to  analyze  the  cost  control  management  of  inpatient services for BPJS Health patients in hospitals. This study used qualitative research methods. The  data  collection  technique  in  this  research  is  literature  study.  The  data  that  has  been collected  is  then  analyzed  in  three  stages,  namely  data  reduction,  data  presentation  and drawing conclusions. The research results show that the management of controlling the costs of inpatient services for BPJS Welfare patients is a joint effort between three components of health  service  providers,  namely  the  Ministry  of  Health,  BPJS,  and  health  facilities.  The principles used by BPJS Health in health financing are quality control and cost control which aims  to  ensure  that  hospitals  have  high  quality  and  are  cost  effective.  Cost  control management  of  inpatient  services  for  BPJS  Welfare  patients  includes  quality  control,  cost control, health commitment and supervision. Management of controlling the costs of inpatient
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 04, April 2024
services for BPJS Welfare patients is very important to ensure that the BPJS Welfare health financing  system  runs  effectively  and  efficiently,  as  well  as  ensuring  high  quality  health services
Keywords: Management, Cost Control, Inpatient, BPJS Patients.

## PENDAHULUAN
Setiap  warga  negara  Indonesia  memiliki  hak  untuk  mendapatkan  pelayanan  kesehatan yang memadai, sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 28 H ayat 3 Undang-undang Dasar Republik  Indonesia,  yang  menyatakan  bahwa  "Setiap  individu  berhak  atas  Jaminan  Sosial yang  memungkinkan  pertumbuhan  dan  pengembangan  dirinya  secara  menyeluruh  sebagai manusia  yang  berguna."  Prinsip  ini  menjadi  landasan  bagi  implementasi  program  Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia (Riyanto, Fuad, & Chrisjanto, 2023).
Program Jaminan Kesehatan Nasional adalah inisiatif Pemerintah yang bertujuan untuk memberikan  jaminan  kesehatan  menyeluruh  kepada  seluruh  warga  Indonesia  dengan  tujuan agar  mereka  dapat  hidup  sehat,  produktif,  dan  sejahtera.  Program  ini  memberikan  manfaat dalam  bentuk  layanan  kesehatan  yang  mencakup  promosi  kesehatan,  pencegahan  penyakit, pengobatan, dan rehabilitasi, termasuk pengadaan obat dan bahan medis, dengan menerapkan prinsip manajemen mutu dan biaya yang terkendali (Hasibuan, Putra, Mauliyand, & Gurning, 2024).
Program Jaminan Kesehatan Nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip asuransi sosial dan  prinsip  keadilan,  yang  berarti  bahwa  setiap  individu  mendapatkan  layanan  kesehatan sesuai  dengan  kebutuhan  medisnya  tanpa  dipengaruhi  oleh  besaran  iuran  yang  telah dibayarkan,  hal  ini  dilakukan  dengan  mengenakan  iuran  berdasarkan  persentase  dari penghasilan  bagi  yang  mampu  dan  pemerintah  membayar  iuran  bagi  mereka  yang  tidak mampu  (Mardiansyah,  2018).  Program  JKN  ini  diimplementasikan  salah  satunya  melalui BPJS Kesehatan (Wijayani, 2018).
BPJS  Kesehatan  adalah  lembaga  yang  memberikan  akses  pelayanan  kesehatan  kepada seluruh  masyarakat  Indonesia,  salah  satu  layanan  yang  paling  banyak  dimanfaatkan  oleh masyarakat adalah layanan rawat inap. Pelayanan rawat inap ini memungkinkan peserta BPJS Kesehatan  memiliki  akses  untuk  mendapatkan  perawatan  yang  dibutuhkan  di  rumah  sakit, termasuk pemeriksaan, diagnosis,  perawatan intensif, serta prosedur medis lainnya. Layanan rawat  inap  ini  menjadi  penting  karena  seringkali  kondisi  kesehatan  yang  membutuhkan perawatan intensif memerlukan penanganan lebih lanjut dan perawatan yang berkelanjutan di fasilitas  kesehatan  (Marjun,  Said,  Ningsih,  &  Tahali,  2019).  Namun,  penyelenggaraan  JKN dihadapkan pada berbagai tantangan, salah satunya adalah kendali biaya pelayanan kesehatan yakni rawat inap merupakan salah satu komponen biaya terbesar dalam JKN.
Penelitian  terdahulu  oleh  Yunartha,  (2018)  meneliti  hubungan  kendali  mutu  dengan kualitas  pelayanan  kesehatan  pasien  rawat  inap  BPJS  Kesehatan  di  RSD,  hasil  penelitian menunjukan bahwa kualitas pelayanan kurang baik dari 87 responden sebanyak 38 responden (43,7%)  dan  baik  sebanyak  49  responden  (56,3%).  Untuk  sosialisasi  kewenangan  tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik profesi terdapat 31 responden (35,6%) kurang baik, 39 responden  (44,8)  memiliki  UR  (utilization  review)  kurang  baik.  Hanya  33  responden(37,9)
memiliki  audit  medis  kurang  baik,dan  sebanyak  43  responden  (49,4%)  memiliki  kualitas pelayanan  kurang  baik  dalam  pembinaan  etika  dan  disiplin  profesi  tenaga  kesehatan.  Ada hubungan  yang  bermakna  antara  kendali  mutu  dengan  kualitas  pelayanan  kesehatan  pasien Rawat  Inap  BPJS  Kesehatan.      Untuk  itu,  pelayanan  kesehatan  bermutu  jika  pelayanan dilakukan  dengan  cepat  tanggap,adanya  keramahan  dari  tenaga  medis,  melakukan  reaudit perbaikan dan memiliki kemampuan praktek.
Penelitian  lain  oleh  Auladi,  (2022)  meneliti  efektivitas  case  manager  dalam  upaya kendali  mutu  dan  kendali  biaya  pelayanan  kesehatan  Di  RSUP  Dr.  Hasan  Sadikin,  hasil penelitian  menunjukan  bahwa  peran  case  manager  di  ruang  perawatan  intensif  RSUP  Dr. Hasan  Sadikin  dinilai  belum  efektif  dalam  mengoptimalkan  asuhan  pasien  terintegrasi  serta membantu meningkatkan kolaborasi interprofesi, memfasilitasi pemenuhan kebutuhan asuhan pasien, termasuk keluarga dan pemberi asuhannya. Case manager juga belum berperan secara efektif  dalam  meningkatkan  upaya  pengendalian  mutu  dan  pengendalian  biaya  pelayanan kesehatan  peserta  program  JKN.  Temuan  tersebut  dipengaruhi  faktor  internal  case  manager yang  meliputi  kompetensi  case  manager  itu  sendiri  dan  adanya  petugas  case  manager  yang merangkap  pekerjaan  lain.  Sedangkan  faktor  dari  sisi  manajemen  yang  lebih  luas  meliputi pemberian  reward  kepada  petugas  case  manager  dan  juga  dibentuknya  sistem  dan  evaluasi yang  baik  dalam  implementasinya.  Selain  itu,  sosialisasi  mengenai  case  manager  juga diyakini mampu mengoptimalkan peran case manager.
Kebaharuan  penelitian  ini  adalah  dari  obyek  penelitiannya  yakni  manajemen  kendali biaya pelayanan rawat inap pasien BPJS Kesehatan di rumah sakit yang belum pernah diteliti sebelumnya.  Penelitian  ini  dapat  memperkaya  literatur  dan  pengetahuan  tentang  manajemen biaya dalam layanan kesehatan, khususnya terkait  dengan pelayanan rawat  inap pasien yang ditangani  oleh  BPJS  Kesehatan.  Implikasi  teoritis  ini  dapat  menjadi  dasar  untuk pengembangan  konsep  dan  teori  baru  dalam  manajemen  biaya  dan  kesehatan,  serta  menjadi landasan untuk penelitian-penelitian lanjutan di bidang ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis  manajemen  kendali  biaya  pelayanan  rawat  inap  pasien  BPJS  Kesehatan  di rumah sakit.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif.  Metode  penelitian  kualitatif adalah  pendekatan  ilmiah  yang  digunakan  untuk  memahami  fenomena  sosial  atau  perilaku manusia melalui pengumpulan dan analisis data berupa teks, gambar, atau suara. Pendekatan ini  lebih  menekankan  pada  interpretasi,  pemahaman  mendalam,  dan  konteks  daripada pengukuran kuantitatif (Abdussamad & Sik, 2021). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi literatur. Data yang dikumpulkan dalam studi literatur biasanya berupa artikel ilmiah,  buku,  jurnal,  laporan  riset,  dokumen  resmi,  dan  sumber-sumber  informasi  lainnya yang  terkait  dengan  subjek  penelitian.  Proses  pengumpulan  data  melibatkan  pencarian, identifikasi, dan analisis literatur yang relevan dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang  lebih  baik  tentang  topik  penelitian,  meninjau  kajian-kajian  terdahulu,  serta  menyusun kerangka  pemikiran  yang  kokoh  untuk  penelitian  yang  akan  dilakukan.  Data  yang  telah
terkumpul  kemudian  dianalisis  dalam  tiga  tahapan  yakni  reduksi  data,  penyajian  data  dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kesehatan  merupakan  hal  yang  sangat  penting,  menjadi  fondasi  utama  dalam  proses pertumbuhan dan kelangsungan hidup suatu bangsa, serta memiliki kontribusi penting dalam pembentukan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Kesehatan merupakan salah satu elemen  penting  dalam  upaya  mencapai  kesejahteraan  umum  sesuai  dengan  cita-cita  bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tingkat kesehatan memiliki  signifikansi  yang  besar  dalam  pengembangan  dan  pengelolaan  sumber  daya manusia,  menjadi  modal  penting  dalam  upaya  pembangunan  nasional  yang  pada  intinya adalah  pembangunan  manusia  secara  menyeluruh.  Untuk  mewujudkannya,  pentingnya penyelenggaraan  layanan  kesehatan  yang  efektif  dan  berkualitas  bagi  seluruh  warga  negara menjadi suatu keharusan (Basuki, 2020).
Kesehatan  merujuk  pada  keadaan  yang  sejahtera  dari  aspek  fisik,  mental,  dan  sosial yang memungkinkan setiap individu menjalani kehidupan secara produktif, baik secara sosial maupun ekonomis. Tingkat kemiskinan yang terjadi bisa menjadi salah satu pemicu seseorang untuk  melalaikan  kesehatan  atau  kondisi  tubuh  mereka  dikarenakan  adanya  keterbatasan ekonomi dan pelayanan kesehatan yang tergolong mahal, serta kurangnya tingkat pemahaman dalam pentingnya penerapan hidup  sehat  (Nainggolan &  Sitabuana, 2022). Untuk mengatasi tantangan  tersebut,  pemerintah  telah  meluncurkan  program  Jaminan  Kesehatan  Nasional (JKN).  JKN  merupakan  bagian  integral  dari  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  yang diimplementasikan  melalui  mekanisme  asuransi  kesehatan  sosial  yang  bersifat  wajib,  sesuai dengan  Undang-undang  Nomor  40  Tahun  2004  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional. Tujuan  utama  program  ini  adalah  memenuhi  kebutuhan  dasar  kesehatan  masyarakat  yang layak, yang diberikan kepada setiap individu  yang telah membayar iuran  atau iuran tersebut dibayarkan  oleh  pemerintah.  Melalui  JKN  yang  dikelola  oleh  BPJS  Kesehatan,  diharapkan semua  lapisan  masyarakat,  terutama  yang  berada  dalam  kondisi  ekonomi  rendah,  dapat mendapatkan  pelayanan  kesehatan  yang  layak  dan  berkualitas,  sehingga  mengatasi  kendala finansial yang selama ini dihadapi (Karim et al., 2018).
Menurut  Sekretariat  Negara  RI  (2011)  dalam  (Wahidah  &  Yusuf,  2022),  BPJS Kesehatan  sebagai  lembaga  penyelenggara  program  JKN  memiliki  tanggung  jawab  sebagai berikut:
1. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta.
2. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja.
3. Menerima bantuan iuran dari pemerintah.
4. Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan peserta.
5. Mengumpulkan dan mengelola data peserta Program Jaminan Sosial.
6. Membayarkan  manfaat  dan/atau  membiayai  layanan  kesehatan  sesuai  dengan  ketentuan Program Jaminan Sosial.
7. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan Program Jaminan Sosial kepada peserta dan masyarakat.
Salah  satu  maksud  dari  pelaksanaan  program  asuransi  kesehatan  sosial  adalah  untuk mengurangi  beban  finansial  yang  harus  ditanggung  oleh  masyarakat  saat  menggunakan layanan  kesehatan.  Dalam  hal  ini,  tujuan  program  BPJS  Kesehatan,  fokusnya  adalah  untuk meringankan biaya perawatan dan perawatan inap bagi semua lapisan masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah  melalui konsep gotong-royong, di  mana seluruh  anggota masyarakat berpartisipasi  dalam  bentuk  asuransi  kesehatan  massal  (Zebua  et  al.,  2024).  Artinya  BPJS Kesehatan  dapat  memberikan  pelayanan  perawatan  dan  rawat  inap  tanpa  membebani  secara berlebihan secara finansial seluruh masyarakat.
Rawat inap adalah suatu bentuk perawatan kesehatan di rumah sakit di mana penderita tinggal  atau  menginap  selama  setidaknya  satu  hari,  berdasarkan  rujukan  dari  penyelenggara pelayanan  kesehatan  atau  rumah  sakit  penyelenggara  kesehatan  lainnya.  Menurut  definisi Departemen  Kesehatan  Republik  Indonesia  tahun  1991,  layanan  rawat  inap  mencakup perawatan  pasien  yang  masuk  ke  rumah  sakit  dan  menempati  tempat  tidur  untuk  keperluan observasi,  diagnosis,  terapi,  rehabilitasi  medis,  dan/atau  layanan  medis  lainnya  (Feriana, 2021).
Berdasarkan  informasi  dari  BPJS  Kesehatan  tahun  lalu,  pada  tanggal  1  Januari  2023, jumlah  peserta  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN)  mencapai  249,6  juta  atau  setara  dengan 91%  dari  total  penduduk  Indonesia.  Seiring  dengan  pertumbuhan  jumlah  peserta  yang terdaftar, BPJS Kesehatan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada  peserta.  Data  per  1  Februari  2023  menyebutkan  bahwa  jumlah  Fasilitas  Kesehatan Tingkat  Pertama  (FKTP)  yang  bekerja  sama  dengan  BPJS  Kesehatan  mencapai  23.341, sedangkan  Fasilitas  Kesehatan  Rujukan  Tingkat  Lanjut  (FKRTL)  yang  bekerja  sama mencapai  4.318.  Jumlah  total  Fasilitas  Kesehatan  Kerjasama  BPJS  Kesehatan  mencapai 27.659.  Dari  perspektif  pemanfaatan  layanan,  terdapat  peningkatan  kunjungan  peserta  JKN pada  tahun  2023  dibandingkan  dengan  tahun  sebelumnya.  Jumlah  total  kunjungan  peserta hingga tahun 2023 mencapai 104,36 juta (Julianda & Mochammad, 2023).
Dari  tingginya  tingkat  pemanfaatan  pelayanan  kesehatan  tersebut,  pengendalian  biaya menjadi  suatu  aspek  yang  perlu  mendapatkan  perhatian.  Adapun  pelaksanaan  Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di rumah sakit menggunakan sistem pembayaran asuransi, dengan metode  pembayaran  prospektif  yang  dikenal  sebagai  Casemix  atau  Indonesia  Case  Base Group  (INA-CBGs).  Sistem  pembayaran  INA-CBGs  melibatkan  klaim  yang  kemudian  akan menerima penggantian biaya dari BPJS Kesehatan (Irmawati et al., 2018).
Pengendalian  biaya  dalam  penyelenggaraan  layanan  rawat  inap  oleh  BPJS  Kesehatan merupakan  sebuah  tantangan  krusial.  Sejak  dimulainya  operasional  pada  tahun  2014,  BPJS Kesehatan  terus  menghadapi  defisit  yang  berkelanjutan.  Pada  awal  pelaksanaan  BPJS Kesehatan,  masyarakat  menunjukkan  antusiasme  tinggi  untuk  bergabung,  terutama  dari segmen mandiri. Namun, seiring berjalannya waktu, terjadi fenomena adverse selection, yaitu perilaku  sebagian  masyarakat  yang  mendaftar  dan  membayar  iuran  JKN-KIS  pada  saat mereka  sudah  sakit.  Kondisi  ini  mengakibatkan  biaya  manfaat  yang  harus  dikeluarkan  oleh BPJS  Kesehatan  menjadi  lebih  besar  dibandingkan  dengan  jumlah  iuran  yang  diterima. Adverse  selection  menciptakan  ketidakseimbangan  antara  pembiayaan  dan  penggunaan layanan  kesehatan,  menyebabkan  defisit  yang  terus  menerus  dan  mengganggu  kelancaran
penyelenggaraan  kesehatan  bagi  masyarakat  (Luthfi,  2019).  Sebagai  hasilnya,  perlu  adanya upaya untuk mengatasi tantangan ini agar program BPJS dapat berjalan secara berkelanjutan dan efektif dalam memberikan pelayanan rawat inap kepada masyarakat.
Upaya  untuk  menekan  defisit  iuran  dalam  program  BPJS  Kesehatan,  dapat  dilakukan melalui dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah dengan meningkatkan pendapatan iuran melalui  dua  cara,  yaitu  penambahan  peserta  baru  dan  peningkatan  besaran  iuran  yang dibayarkan  oleh  peserta.  Pada  pendekatan  ini,  upaya  dilakukan  untuk  memperluas  jumlah peserta dan menyesuaikan jumlah iuran agar dapat menutupi defisit yang muncul. Pendekatan kedua  melibatkan  kontrol  biaya  dengan  merombak  standar  tarif,  yang  dapat  disesuaikan dengan  pendapatan  dari  iuran,  atau  mengendalikan  penggunaan  layanan  kesehatan  yang bersifat  abnormal,  atau  dengan  kata  lain  upaya  dilakukan  melalui  kendali  mutu  dan  kendali biaya  untuk  mengoptimalkan  penggunaan  sumber  daya  dan  memastikan  keberlanjutan program (Sanjaya et al., 2019).
BPJS  Kesehatan,  sebagai  pelaksana  program  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN), memiliki  kewajiban  untuk  mengembangkan  sistem  kendali  mutu  dan  kendali  biaya  dalam penyelenggaraan  layanan  kesehatan.  Tujuan  utama  dari  pengembangan  ini  adalah  untuk menghasilkan  pelayanan  kesehatan  yang  efektif  dan  efisien,  sesuai  dengan  kebutuhan  medis peserta,  dengan  memperhatikan  pembiayaan  nasional  yang  dapat  berdampak  pada kelangsungan  operasional  BPJS  Kesehatan.  Dalam  kerangka  pengembangan  sistem  kendali mutu dan kendali biaya, BPJS Kesehatan membentuk Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB).  Tim  Koordinasi  TKMKB  bertugas  melaksanakan  beberapa  fungsi  terkait,  antara lain melakukan utilization review terhadap layanan kesehatan, menangani temuan yang tidak sesuai dengan standar yang telah disepakati, melakukan pembahasan dan evaluasi kebijakan, serta  menyelenggarakan  sosialisasi  terkait  kewenangan  dan  pembinaan  etika  serta  disiplin profesi kepada tenaga kesehatan (Sanjaya et al., 2019).
Agar manajemen kendali  biaya rawat inap pasien oleh BPJS Kesehatan  dapat  berjalan dengan baik, diperlukan kerjasama dari beberapa pihak. Manajemen kendali biaya pelayanan rawat inap pasien BPJS Kesehatan diupayakan melalui kerjasama tiga komponen utama, yaitu Kementerian Kesehatan (Kemenkes), BPJS Kesehatan, dan fasilitas kesehatan. Pertama peran Kemenkes, dalam hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 5 Tahun 2022, pasal 5 menyebutkan  Kemenkes  bertanggung  jawab  dalam  merumuskan  kebijakan  dan  regulasi terkait  penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan  di  tingkat  nasional.  Tugas  utama  Kemenkes mencakup  pengawasan  terhadap  mutu  pelayanan  kesehatan  secara  keseluruhan  dan memastikan  bahwa  pelayanan  yang  diselenggarakan  sesuai  dengan  standar  yang  telah ditetapkan.  Berlandaskan  peraturan  tersebut,  Kemenkes  memiliki  tanggung  jawab  dalam mendukung  dan  mengawasi  implementasi  kendali  biaya  rawat  inap  pasien  BPJS  Kesehatan, sehingga layanan yang diberikan tetap sesuai dengan standar yang berlaku.
Selanjutnya  peran  BPJS  Kesehatan  seperti  yang  telah  dibahas  sebelumnya,  BPJS memainkan  peran  kunci  dalam  pembiayaan  pelayanan  kesehatan  bagi  peserta  BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan bertanggung jawab dalam mengelola dana jaminan sosial  untuk memastikan  bahwa  akses  pelayanan  kesehatan  bersifat  adil  dan  terjangkau  bagi  seluruh peserta. Oleh karena itu, BPJS memiliki peran yang signifikan dalam pengendalian biaya dan
alokasi dana secara efisien. BPJS Kesehatan memiliki  tanggung jawab untuk  mengelola dan mengendalikan  biaya  pelayanan  kesehatan  agar  tetap  berada  dalam  batas  yang  terjangkau. Dalam  hal  ini,  mereka  harus  melakukan  pengelolaan  dana  secara  cermat,  termasuk memastikan bahwa pengeluaran untuk layanan kesehatan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Melalui peran ini, BPJS Kesehatan berupaya untuk menjaga keseimbangan antara pemberian layanan kesehatan yang berkualitas dan pembiayaan yang efisien, sehingga tujuan pelayanan kesehatan yang adil dan terjangkau dapat tercapai.
Peran terakhir adalah dari Faskes atau fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit dan klinik, yang  bertanggung  jawab  langsung  atas  penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan  kepada  pasien (Romero  et  al.,  2023).  Fasilitas  kesehatan  memiliki  tanggung  jawab  untuk  memastikan kualitas layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, penting bagi fasilitas kesehatan untuk menjalankan  operasional  mereka  dengan  efisiensi,  dengan  tujuan  mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengendalikan biaya. Melalui cara ini, fasilitas kesehatan dapat berperan  aktif  dalam  menjaga  keseimbangan  antara  pemberian  layanan  kesehatan  yang berkualitas dan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional.
BPJS Kesehatan menerapkan prinsip kendali mutu dan kendali biaya dalam pembiayaan kesehatan. Prinsip ini diterapkan secara menyeluruh di setiap tingkatan pelayanan, mengingat adanya  karakteristik  dalam  pelayanan  kesehatan  yang  berpotensi  menyebabkan  terjadinya inefisiensi  (Asnawi  &  Fajarwati,  2022).  Artinya,  BPJS  Kesehatan  berupaya  memberikan pelayanan  kesehatan  berkualitas  dengan  memperhatikan  aspek  kendali  biaya.  Tujuannya adalah  agar  rumah  sakit  dapat  memberikan  pelayanan  kesehatan  berkualitas  tinggi  dengan biaya yang efektif. Prinsip kendali mutu dan kendali biaya BPJS, secara khusus diatur dalam Bab  VI  Kendali  mutu  dan  biaya,  yang  tercantum  dalam  Peraturan  Menteri  Kersehatan Republik  Indonesia  nomor  71  tahun  2013  tentang  Pelayanan  Kesehatan  Pada  Jaminan Kesehatan  Nasional.    Manajemen  kendali  biaya  pelayanan  rawat  inap  pasien  BPJS Kesejahteraan  meliputi  aspek  seperti  kendali  mutu,  kendali  biaya,  komitmen  kesehatan  dan pengawasan.
1. Kendali mutu
Dalam  hal  pelayanan  rawat  inap,  kendali  mutu  menekankan  pada  usaha  untuk memastikan  bahwa  pelayanan  yang  diberikan  kepada  pasien  memenuhi  standar  kualitas yang  telah  ditetapkan.  Aspek-aspek  tersebut  mencakup  keamanan  pasien,  efektivitas pengobatan,  keterjangkauan,  dan  kepuasan  pasien.  Penerapan  sistem  manajemen  mutu biasanya  dilakukan  untuk  memastikan  pemenuhan  standar  ini  melalui  kegiatan  evaluasi, perbaikan berkelanjutan, dan peningkatan proses pelayanan.
2. Kendali biaya
Kendali  biaya  merupakan  usaha  untuk  mengelola  dan  mengendalikan  biaya pelayanan rawat inap agar tetap efisien dan terkendali. Kegiatan ini mencakup perencanaan anggaran,  pemantauan  pengeluaran,  identifikasi  potensi  pemborosan,  dan  pengembangan strategi  untuk  mengoptimalkan  penggunaan  sumber  daya.  Melalui  pemastian  efisiensi biaya,  penyedia  layanan  dapat  menjaga  keberlanjutan  pelayanan  tanpa  mengurangi kualitas.
3. Komitmen kesehatan
Komitmen  kesehatan  melibatkan  kesediaan  dan  tekad  dari  pihak  penyedia  layanan rawat  inap  untuk  memberikan  pelayanan  yang  bermutu  tinggi  dan  berfokus  pada pemulihan  pasien.  Aspek  moral  dan  etika  dalam  memberikan  pelayanan  kesehatan,  serta keterlibatan  aktif  dalam  meningkatkan  kesehatan  masyarakat  secara  menyeluruh,  juga termasuk  dalam  komitmen  tersebut.  Keseriusan  dalam  komitmen  kesehatan  dapat tercermin  melalui  kebijakan  organisasi,  pelatihan  staf,  dan  partisipasi  dalam  program- program kesehatan komunitas.
4. Pengawasan
Pengawasan  melibatkan  kegiatan  pemantauan  dan  evaluasi  secara  rutin  terhadap pelaksanaan  kebijakan,  prosedur,  dan  praktik  pelayanan  rawat  inap.  Proses  ini  mencakup pemantauan  kepatuhan  terhadap  standar  mutu,  pengendalian  biaya,  dan  komitmen kesehatan.  Selain  itu,  pengawasan  juga  mencakup  identifikasi  dan  penanganan  potensi risiko,  serta  penerapan  tindakan  korektif  guna  meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi pelayanan.
Melalui  implementasi  keempat  aspek  tersebut,  yaitu  kendali  mutu,  kendali  biaya, komitmen kesehatan, dan pengawasan, BPJS Kesehatan dapat mencapai  keseimbangan yang optimal  antara  kualitas  layanan,  efisiensi  biaya,  dan  komitmen  terhadap  pemulihan  pasien. Manajemen  kendali  biaya  pelayanan  rawat  inap  pasien  oleh  BPJS  Kesejahteraan  menjadi krusial  untuk  memastikan  bahwa  sistem  pembiayaan  kesehatan  berjalan  secara  efektif  dan efisien.  Selain  itu,  hal  ini  juga  menjamin  pelayanan  kesehatan  yang  berkualitas  tinggi  dan memenuhi hak kesehatan bagi seluruh warga Indonesia.

## KESIMPULAN
Manajemen  kendali  biaya  dalam  pelayanan  rawat  inap  pasien  BPJS  Kesejahteraan adalah  hasil  dari  kerjasama  antara  tiga  pihak,  yaitu  Kementerian  Kesehatan  (Kemenkes), BPJS Kesehatan, dan fasilitas kesehatan yang menjadi penyedia layanan. Dalam pembiayaan kesehatan,  BPJS  Kesehatan  menerapkan  prinsip  kendali  mutu  dan  kendali  biaya  dengan tujuan untuk memastikan bahwa rumah sakit dapat memberikan layanan kesehatan berkualitas tinggi dengan biaya yang efisien. Manajemen kendali biaya pelayanan rawat inap pasien BPJS Kesejahteraan  mencakup  beberapa  aspek,  seperti  kendali  mutu,  kendali  biaya,  komitmen terhadap kesehatan, dan  pengawasan. Pentingnya manajemen kendali biaya ini terletak pada upayanya untuk memastikan bahwa sistem pembiayaan kesehatan BPJS Kesejahteraan dapat beroperasi  secara  efektif  dan  efisien,  serta  memberikan  jaminan  terhadap  kualitas  pelayanan kesehatan yang tinggi

## BIBLIOGRAFI
.
Abdussamad,  H.  Z.,  &  Sik,  M.  S.  (2021).  Metode  penelitian  kualitatif.  CV.  Syakir  Media Press.
Asnawi,  E.,  &  Fajarwati,  D.  A.  (2022).  Penerapan  Prinsip  Kesetaraan  Relasi  Puskesmas Dengan  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Berdasarkan  Peraturan  Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Nomor  7  Tahun  2019.  Humantech:  Jurnal  Ilmiah
Multidisiplin Indonesia, 2(2), 346-357.
Auladi, S. (2022). Efektivitas Case Manager dalam Upaya Kendali Mutu dan Kendali Biaya Pelayanan Kesehatan Di RSUP Dr. Hasan Sadikin. Jurnal Jaminan Kesehatan Nasional, 2(1).
Basuki, U. (2020). Merunut Konstitusionalisme Hak Atas Pelayanan Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia. Jurnal Hukum Caraka Justitia, 1(1), 21-41.
Feriana, N. (2021). FAKTOR FAKTOR MUTU PELAYANAN YANG MEMPENGARUHI TINGKAT  KEPUASAN  PASIEN  RAWAT  INAP  KEBIDANAN  DI  BANGSAL HALIMAH  RSIY  PDHI  TAHUN  2021  (Doctoral  dissertation,  Poltekkes  Kemenkes Yogyakarta).
Hasibuan,  A.  N.  R.,  Putra,  S.  W.,  Mauliyand,  S.,  &  Gurning,  F.  P.  (2024).  Studi  Literatur: Analisis  Pemanfaatan  Program  Jkn  Dalam  Menyediakan  Pelayanan  Yang  Efektif  Dan Efesien. Jurnal Kesehatan, 2(1), 40-50.
Irmawati, I., Kristijono, A., Susanto, E., & Belia, Y. (2018). Penyebab Pengembalian Berkas Klaim  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)  Pasien  Rawat  Inap  Ditinjau  Dari Syarat-Syarat Pengajuan Klaim Di RSUD RA Kartini Jepara. Jurnal Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan, 1(1), 45-51.
Julianda,  Z.,  &  Mochammad,  E.  (2023).  Supply  Infrastructure  financing  &  Kualitas  Mutu Layanan  Dalam  Meningkatkan  Kepuasan  Peserta  JKN.  Jurnal  Jaminan  Kesehatan Nasional, 1(3), 143-155
Karim,  M.  I.  T.,  Moenta,  A.  P.,  &  Riza,  M.  (2018).  Implementasi  kebijakan  pemerintah daerah di  bidang kesehatan masyarakat  melalui  Jaminan Kesehatan Nasional.  Amanna gappa, 53-63.
Luthfi, N. A. (2019). Dampak Penggunaan Pajak Rokok dan Intercept DAU Terhadap Defisit DJS  Kesehatan.  Jurnal  Anggaran  dan  Keuangan  Negara  Indonesia  (AKURASI),  1(2), 143-143.
Mardiansyah, R. (2018). Dinamika Politik Hukum Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Di Indonesia. Veritas et Justitia, 4(1), 227-251.
Marjun,  M.,  Said,  I.  M.,  Ningsih,  K.,  &  Tahali,  A.  (2019).  Pengaruh  Di  Mensi  Dimensi Kualitas  Layanan  Terhadap  Kepuasan  Pasien  Rawat  Inap  Bpjs  Kesehatan  Center Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura. Jurnal Ekonomi Trend, 7(1), 12-26.
Nainggolan,  V.,  &  Sitabuana,  T.  H.  (2022).  Jaminan  Kesehatan  Bagi  Rakyat  Indonesia Menurut  Hukum  Kesehatan.  SIBATIK  JOURNAL:  Jurnal  Ilmiah  Bidang  Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan, 1(6), 907-916.
Riyanto,  O.  S.,  Fuad,  F.,  &  Chrisjanto,  E.  (2023).  Pelayanan  Kesehatan  Yang  Berkeadilan: Peran  Tenaga  Kesehatan  Dalam  Menjamin  Hak  Setiap  Pasien.  Juris  Humanity:  Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia, 2(2), 77-87.
Romero, A. N., Suminar, S. R., & Zakiran, A. H. (2023). Pemenuhan Hak Pasien BPJS dalam Mendapatkan  Pelayanan  Antidiskriminasi  Dihubungkan  dengan  UU  Rumah  Sakit. Jurnal Riset Ilmu Hukum, 31-36.
Sanjaya,  S.,  Sulistyo,  D.  H.,  &  Hendrartini,  J.  (2019).  Kinerja  Tim  Kendali  Mutu  Kendali Biaya Cabang Surakarta Dalam Pengendalian Mutu Dan Biaya Pada Program Jaminan Kesehatan Nasional. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, 22(01), 11-18.
Wahidah, M., & Yusuf, I. (2022). A Efektivitas Peran dan Fungsi Tim Kendali Mutu Kendali Biaya  (TKMKB)  Provinsi  Sulawesi  Selatan  Dalam  Memberikan  Rekomendasi Penyelesaian Dispute Klaim Tahun 2021: Efektivitas Peran dan Fungsi TKMKB Dalam Memberikan  Rekomendasi  Penyelesaian  Dispute  Klaom  FKRTL.  Jurnal  Jaminan Kesehatan Nasional, 2(2), 109-122.
Wijayani, R. W. (2018). Dampak Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Terhadap  Kinerja  Keuangan  Rumah  Sakit  Vertikal  Kementerian  Kesehatan.  Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI, 7(3), 134-139.
Yunartha, M. (2018). Hubungan Kendali Mutu dengan Kualitas Pelayanan Kesehatan Pasien Rawat  Inap BPJS Kesehatan di  RSD Kh. Daud  Arif Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017. Scientia Journal, 7(1), 17-25.
Zebua, C. F. P., Ardhila, D., Yuriska, Y., & Gurning, F. P. (2024). Analisis Peran Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Mengurangi Beban Finansial Pasien: Studi Literature. El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4(2), 802-811

## Copyright holder:
Deden Hidayat, Adang Bachtiar (2024)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: