## POLA PEMANFAATAN PERIKANAN TANGKAP DI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN KABUPATEN CIAMIS

## ( UTILIZATION PATTERNS OF FISHERIES IN MARINE PROTECTED AREA, CIAMIS)
Endratno 1,2 , Domu Simbolon 2 , Budy Wiryawan 2 , Roza Yusfiandayani 2 1 Corresponding author
2 Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor E-mail: endratno77@gmail.com

## ABSTRACT
Utilization of fishing area in marine protected area in Ciamis waters by various activities may cause multi sectors conflict related to management of the Ciamis waters. The integrated zone system in that area has not been established yet, therefore it is needed to be studied. This paper aimed to analyze resources use of capture fisheries on Marine Protected Area in Ciamis waters. This research used spatial analysis  approach for overlaying  fishing  ground area and  other  use. The  result showed the rules of fishing lines and placement of fishing gear, fishing grounds and the existing zonation. Utilization of fish resources was appropriate in the zone, but fishing gears that still could triger social conflict and its operations did not fit with the sustainable utilization mechanisms. Fishing areas predominantly in coastal areas that need to be developed to encourage the fishermen fishing outside the coastal region.

## Keywords: Fishing ground, marine protected area, spatial

## ABSTRAK
Kegiatan perikanan tangkap berupa area fishing ground pada kawasan konservasi perairan di Kabupaten Ciamis  dapat  menimbulkan  konflik  multi  sektor  dalam  pengelolaan  perikanan.  Integrasi  zonasi  kawasan konservasi  dengan  daerah fishing  ground belum  pernah  dilakukan  karena  batas  zonasi  kawasan  konservasi belum diberikan secara definitif, sehingga perlu dilakukan kajian. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa pola pemanfaatan sumber daya ikan oleh kegiatan perikanan tangkap pada kawasan konservasi perairan Kabupaten Ciamis  dengan  menggunakan  pendekatan  analisis  spasial.  Hasilnya  menunjukkan  area fishing  ground ,  aturan- aturan  mengenai  jalur  penangkapan  pada  zonasi  yang  ada  pada  kawasan  konservasi  perairan  Kabupaten Ciamis  secara  spasial.  Pola  pemanfaatan  sumber  daya  ikan  telah  sesuai  pada  zona  pemanfaatan  dan  zona perikanan berkelanjutan, namun masih terdapat alat penangkapan ikan yang belum sesuai dengan mekanisme pemanfaatan berkelanjutan. Kegiatan penangkapan  ikan  dominan berada pada daerah pantai sehingga perlu dikembangkan  dengan  mendorong  nelayan  untuk  melakukan  kegiatan  penangkapan  ikan  di  luar  wilayah pantai.
Kata kunci: Fishing ground, kawasan konservasi perairan, spasial

## I. PENDAHULUAN
Interaksi  pemanfaatan  sumber  da- ya  alam  antara  yang  satu  dengan lainnya  akan  menimbulkan  pergesekan jika tidak ada koordinasi, seperti peman- faatan  perikanan  tangkap  dengan  pe- nerapan  kawasan  konservasi  perairan. Pengelolaan  perikanan  tangkap  identik dengan  “produksi  dan  kesejahteraan masyarakat”  sedangkan  penerapan  ka- wasan  konservasi  perairan  (KKP)  identik dengan  “perlindungan  sumber  daya  dan non-profit ”.  Merujuk  Peraturan  Peme- rintah  No.  60  tahun  2007  tentang  Kon-
servasi Sumber Daya Ikan, paling tidak 2 (dua)  hal  penting  dimuat  sehingga menjadi  paradigma  baru  dalam  konteks pengelolaan  kawasan  konservasi  yaitu pengelolaan diatur dengan sistem zonasi dan  kewenangan  pengelolaan  kawasan konservasi  didesentralisasikan  kepada pemerintah daerah. Desentralisasi kewe- nangan  pengelolaan  kawasan  konservasi kepada  pemerintah  daerah  menghapus kekhawatiran  akan  berkurangnya  akses nelayan  di  kawasan  konservasi  perairan (Kementrian  Kelautan  dan  Perikanan, 2012).
Perancangan  rencana  pengelolaan kelautan  perlu  memperhitungkan  batas spasial dan pola kegiatan perikanan, dan konsistensi  daerah  yang  dijadikan  se- bagai  daerah fishing  ground dari  tahun ke  tahun.  Deskripsi  distribusi  spasial dari  tekanan  kegiatan  penangkapan akan menjadi lebih bermakna pada ting- kat  lokal  jika  mencerminkan  sensitivitas habitat  terhadap  tekanan  tersebut  (Stel- zenmüller et  al, 2008).  Sebagian  besar informasi  yang  diperlukan  dalam  penge- lolaan  perikanan  dapat  diintegrasikan dan  dianalisis  dalam  format  spasial. Sistem  Informasi  Geografis  (SIG)  meru- pakan  alat  yang  logis  untuk  integrasi informasi dan visualisasi skenario mana- jemen,  meningkatkan  partisipasi  lokal dalam  manajemen  perikanan  berbasis masyarakat.  Pengetahuan  lokal  adalah proses  dinamis  dan  adaptif  yang  dapat dengan  mudah  berubah  sesuai  dengan kebutuhan  dan  situasi  yang  berbeda. Lebih  lanjut  pendekatan  ini  juga  bisa digunakan  untuk  merumuskan  kebi- jakan  perikanan  dan  perundang-un- dangan  dan  manajemen  program  pada tingkat  yang lebih tinggi (De  Freitas  dan Tagliani, 2009).
Pola  pemanfaatan  sumber  daya ikan,  khususnya  kegiatan  penangkapan ikan  pada  zonasi  kawasan  konservasi perlu  dibuat  secara  spasial  sehingga dapat  menggambarkan  interaksi  kedua- nya.  Pemanfaatan  sumber  daya  ikan harus  sesuai  zona  peruntukannya  dan potensi  dampaknya  yang  dapat  ditim- bulkan  bagi  keberlanjutan.  Tujuan  dari penelitian ini  adalah  untuk menganalisa pemanfaatan  sumber  daya  ikan  oleh aktivitas  perikanan  tangkap  pada  kawa- san  konservasi  perairan  Kabupaten Ciamis.

## II. METODOLOGI

## 2.1. Metode Pengumpulan Data
Data  primer  berupa  pemetaan partisipatif  (Berkes et  al ,  2008),  yaitu peta fishing  ground dan  aktivitas  pe- nangkapan  ikan  sesuai  dengan  alat  pe- nangkapan ikan yang dioperasikan. Data sekunder  berupa  dokumen  Perencanaan Zonasi  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan Pulau-pulau  Kecil  Kabupaten  Ciamis Tahun  2012.  Metode  yang  digunakan adalah  metode survei dengan  teknik wawancara.  Sampel  diambil  dengan
menggunakan  metode purposive sam- pling .  Responden  nelayan  berdasarkan alat  tangkap  yang  digunakan  sebanyak 5%  dari  jumlah  total  populasi  per  alat tangkap.

## 2.2. Metode Analisis
Pola  pemanfaatan  kawasan  di- analisis  secara  spasial  menggunakan Sistem  Informasi  Geografis  (SIG)  melalui overlay antara  peta  zonasi  kawasan konservasi  yang  ada  dalam  dokumen Perencanaan  Zonasi  Pengelolaan  Wila- yah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil Kabupaten  Ciamis  Tahun  2012  dengan pemetaan  partisipatif  dari  nelayan  res- ponden yang ada  di  kawasan  konservasi perairan  Kabupaten  Ciamis,  khususnya terkait  daerah  penangkapan  ikan.  Hasil overlay kedua  peta  tersebut  dapat menggambarkan  interaksi  antara  kegia- tan  perikanan  tangkap  dengan  kawasan konservasi perairan secara  spasial seperti  lokasi  dan  luasan  area  penang- kapan  ikan  ( fishing  ground) dan  potensi konflik yang ada.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  daerah  operasi  pe- nangkapan  dan  alat  tangkap,  perikanan tangkap  di  Kabupaten  Ciamis  dapat digolongkan  menjadi  perikanan  skala kecil.  Armada  penangkapan  ikan  yang digunakan  oleh  nelayan  Kabupaten Ciamis  didominasi  perahu  motor  tempel 1  GT  dengan  kapasitas  mesin  15  PK. Daerah fishing  ground nelayan  didomi- nasi  pada  jarak  1-2  mil  laut  dari  garis pantai.  McConney  dan  Charles  (2008) menyatakan  bahwa  nelayan  skala  kecil beroperasi  dekat  dengan  pantai  dan menggunakan  penangkap  ikan  yang relatif  kecil.  Alat  tangkap  yang  ber- operasi  di  perairan  KKP  dioperasikan secara one  day  fishing terdiri  dari  6 jenis,  yaitu gillnet ,  pancing  rawai, trammel  net ,  bagan,  jaring  arad  dan dogol.  Berdasarkan  metode  pengoperasi- annya,  jaring  arad  dan  dogol  meru- pakan  alat  tangkap  yang  dioperasikan secara  aktif,  sedangkan  bagan  tancap dan trammel  net dioperasikan  secara pasif  dan  dioperasikan  dekat  dengan garis  pantai,  sedangkan gillnet dan pancing  rawai  tetap  dioperasikan  secara pasif  dan  dapat  dioperasikan  lebih  jauh dari garis pantai.
Daerah  penangkapan ikan tersebar merata  di  seluruh  pesisir  wilayah  Kabu- paten  Ciamis  pada  area  <2  mil  laut, sebagian gillnet dan  pancing  rawai  tetap dioperasikan  pada  area  >2  mil  laut namun  tetap  dibatasi  oleh  kedalaman tidak  lebih  dari  50  meter  yang  masih dianggap  aman  untuk  pengoperasian alat tangkap (Gambar 1). Dekatnya jarak daerah  penangkapan  ikan  diakibatkan oleh  keterbatasan  daya  jangkau  armada yang  dimiliki.  Estimasi  luasan  area fishing  ground di  perairan  Kabupaten Ciamis  mencapai  9607.58  Ha  dengan urutan  alat  tangkap  yang  paling  luas areanya  adalah gillnet ,  pancing  rawai tetap  kemudian trammel  net .  Alat tangkap  dengan  jumlah  yang  relatif sedikit  juga  memiliki  luasan fishing ground yang  kecil  yaitu  bagan,  jaring arad dan dogol (Tabel 1) .
Penempatan alat penangkapan ikan  dominan  berada  pada  jalur  pe- nangkapan  ikan  1A  (Gambar  1),  yaitu meliputi  perairan  pantai  sampai  dengan dua  mil  laut  yang  diukur  dari  per- mukaan  air  laut  pada  surut  terendah (Kementrian  Kelautan  dan  Perikanan, 2011), sebagian gillnet dan pancing rawai tetap  yang  berada  pada  jalur  penang- kapan 1B, yaitu meliputi perairan pantai di luar 2 (dua) mil laut sampai dengan 4 (empat)  mil  laut.  Penempatan  alat penangkapan  ikan  belum  mengikuti aturan  yang  sudah  ada.  Penempatan jalur  penangkapan  ikan  1A  sesuai  atu- ran  yang  ada  adalah  jaring  arad,  bagan tancap, gillnet dan trammel  net. Sedang- kan untuk pancing rawai tetap dan dogol seharusnya  ditempatkan  pada  jalur  pe- nangkapan ikan 1B.
Gambar 1.  Area fishing ground
Tabel 1.  Estimasi luasan area daerah penangkapan ikan di perairan Kabupaten Ciamis
Jenis alat tangkap
Luas area fishing ground (Ha) Trammel net & gillnet 2786.25 Pancing rawai 2307.69 Gillnet 2870.04 Jaring arad 63.44 Bagan 11.39 Trammel Net 326.39 Gillnet & pancing rawai tetap 1111.73 Dogol 130.65 Jumlah total 9607.58
Wilayah  KKP  Kabupaten  Ciamis telah  ditetapkan  oleh  Surat  Keputusan Bupati  Ciamis  Nomor  15  Tahun  2008 tanggal 28 Februari 2008, namun hingga saat  ini  perangkat  pengelolaan  lainnya belum disyahkan dan masih dalam taraf finalisasi.  Kawasan  konservasi  perairan seluas  kurang  lebih  29.823  Ha  meliputi zona  inti  sebesar  2.36%,  zona  peman- faatan  A  sebesar  8.43%,  zona  peman- faatan  B  sebesar  6.48%  dan  zona pemanfaatan  C  sebesar  4.55%,  sedang- kan  zona  perikanan  berkelanjutan  sebe- sar  78.17%.  Kawasan  konservasi  perair- an  Kabupaten  Ciamis  terbagi  menjadi  3 zona  yaitu  zona  inti,  zona  pemanfaatan (sub  zona  A,  B,  dan  C)  serta  zona perikanan  berkelanjutan  (Tabel  2).  Pada sub  zona  C  terdapat  cagar  alam  dan taman  wisata  laut  yang  dikelola  oleh Balai  Konservasi  Sumberdaya  Alam (BKSDA)  Kementerian  Kehutanan,  obyek dan  fasilitas  wisata  dan  pemanfaatan perikanan tangkap.
Pembagian  zona  didasarkan  fungsi dengan mempertimbangkan potensi, sumber daya,  daya dukung,  dan  proses- proses ekologis. Zona inti yang berada di
dekat  muara  sungai  diperuntukkan sebagai  daerah  pemijahan  dan  pem- besaran  ( spawning dan nursery  ground) berbagai  jenis  ikan  yang  terdiri  dari ekosistem  mangrove  dan  terumbu  ka- rang  sehingga  diharapkan  dapat  ber- fungsi  untuk  menjaga  kesinambungan keberadaan  sumber  daya  ikan  yang  ada di zona lainnya.  Noor et  al (2006) dalam Pranoto (2013) menjelaskan bahwa kebe- radaan  ekosistem  mangrove  berkaitan erat  dengan tingkat  produksi  perikanan, karena  mangrove  berperan  sebagai ( spawning  grounds )  dan  daerah  pembe- saran  ( nursery  grounds )  berbagai  jenis ikan,  kerang  dan  spesies  lainnya.  Lebih lanjut Garcia et al . (2001) dalam Widodo et  al (2008)  menyatakan  bahwa  deerah terumbu  karang  dapat  memproduksi  20 –  25%  dari  total  hasil  tangkapan.  Zona perikanan  berkelanjutan  tidak  pernah diatur dalam regulasi pengelolaan kawa- san  konservasi  sebelumnya  dan  dapat dimanfaatkan  untuk  berbagai  aktivitas yang  mendukung  ekonomi  masyarakat sesuai kapasitas lingkungan.
Tabel 2.  Pola ruang kawasan konservasi perairan Kabupaten Ciamis
Fungsi zona Sub zona Luas (Ha) Persentase (%) Lokasi Zona Inti - 709 2.36 Kec.Cijulang (Desa Kandangjajar) Zona Pemanfaatan Sub Zona A  2531 8.43 Kec.Cimerak (Desa Kertamukti, Desa Legokjawa, Desa Masawah) dan Kec. Cijulang (Desa Batukaras) Sub Zona B  1947 6.48 Kec. Parigi (Desa Karang jaladri, Desa Ciliang, Desa Cibenda), Kec. Sidamulih dan Pangandaran (Desa Wonoharjo, Desa Pananjung, Desa Pangandaran) Sub Zona C  1366 4.55 Kec.Pangandaran (Desa Pengandaran, Desa Babakan) dan Kec. Kalipucang (Desa Putrapinggan, desa Emplak, Desa Bogolo, Desa Pamotan) Zona Perikanan Berkelanjutan 23471  78.17 Kecamatan pesisir Ciamis (Kec.Kalipucang, Kec. Pangandaran, Kec. Sidamulih, Kec. Parigi, Kec. Cijulang dan Kec. Cimerak
Sumber: DKP-KC 2012
Pembagian zona
menunjukkan bahwa  konservasi  bukan  hanya  upaya perlindungan  semata,  namun  juga  seca- ra  seimbang  melestarikan  dan  meman-
faatkan keberlanjutan sumber daya yang pada akhirnya tentu saja untuk kesejah- teraan  masyarakat.  Pengaturan  sistem zonasi  dalam  pengelolaan  kawasan  kon- servasi  merupakan  upaya  pemenuhan hak-hak bagi masyarakat lokal, khusus- nya  nelayan.  Masyarakat  diberikan ruang  pemanfaatan  untuk  perikanan  di dalam  kawasan  konservasi  (zona  peri- kanan  berkelanjutan  dan  zona  peman- faatan),  misalnya  untuk  budidaya  dan penangkapan  ramah  lingkungan  mau- pun  pariwisata  bahari  dan  lain  seba- gainya.
Efektivitas kawasan konservasi perairan  dalam  memenuhi  fungsi  terse- but  akan  sangat  tergantung  pada  pem- batasan  yang  diterapkan  pada  kegiatan perikanan  dan  jenis  pemanfaatan  lain- nya,  khususnya  ukuran  zona  inti  yang dijadikan  perlindungan  ( no  take  area ) seluas  2.36%  dari  luas  kawasan  (Tabel 2). Luasan zona inti telah sesuai dengan Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Per- ikanan  Per.30/Men/2010  tentang  Ren- cana  Pengelolaan  dan  Zonasi  Kawasan Konservasi  Perairan  yang  mensyaratkan luasan  zona  inti  yang  dimiliki  setiap kawasan  konservasi  perairan  paling sedikit  2%  (dua  persen)  dari  luas  kawa- san. Hasil overlay antara  peta  zonasi KKP dan area fishing  ground (Gambar 2) menunjukkan  tidak  terdapat  nelayan yang menangkap ikan pada zona inti ( no take  area) KKP.  Sebagian  besar  alat penangkapan  ikan  dioperasikan  pada zona  pemanfaatan  dan  zona  perikanan berkelanjutan.  Beberapa  jenis  alat  tang- kap  seperti trammel  net,  gillnet dan bagan  tancap  dioperasikan  berdekatan dengan habitat terumbu karang di Cagar Alam  Laut  (CAL)  Pananjung  Pangan- daran  dengan  estimasi  luasan fishing ground seluas  89.48  Ha  (Tabel  3).
Trammel  net dan gillnet yang  diopera- sikan  secara  pasif  dapat  mengakibatkan tersangkutnya  jaring  pada  terumbu karang.  Selain  itu,  terdapat  jaring  arad yang  dioperasikan  berdekatan  dengan CAL Pananjung Pangandaran juga dapat mengakibatkan  kekeruhan  dasar  per- airan  dan  berdampak  negatif  pada  eko- sistem terumbu karang yang ada. Zonasi kawasan  konservasi  yang  ada  belum ditindaklanjuti  dengan  pemasangan  ba- tas  definitif  dan  perlunya  zona  penyan- gga setelah zona inti dan di wilayah CAL sehingga  dapat  meminimalisir  kerusa-
kan  yang  ditimbulkan  terutama  oleh kegiatan penangkapan ikan.
Sebagian fishing  ground pancing rawai  dan gillnet berada  pada  zona pertambangan yang berada di luar kawa- san konservasi perairan dengan estimasi area fishing  ground seluas  1098.6  Ha (Tabel  3).  Kawasan  konservasi  penyu sebagai  tempat  bertelur  dan  penang- karan  penyu  di  Kecamatan  Legokjawa yang  dikelola  oleh  masyarakat  setempat dan  Diskanla  Kabupaten  Ciamis  berada dalam  zona  pertambangan  (penambang- an  pasir),  sehingga  dikhawatirkan  akan berdampak  terhadap  kelestarian  penyu. Pemanfaatan  lainnya,  seperti  eksplorasi pertambangan  dapat  mengakibatkan dampak  langsung  terhadap  ekosistem karena  operasi  pertambangan  secara mekanis  dapat  mengganggu  dasar  per- airan  dan  membunuh  organisme  secara langsung (FAO, 2003).
Penempatan  beberapa  alat  penang- kapan  ikan  pada  kawasan  konservasi seharusnya  disesuaikan  dengan  me- kanisme  pemanfatan  berkelanjutan  se- perti jenis unit penangkapan pada setiap zona  penangkapan  dan  metode  peng- operasian alat tangkap  (KKP, 2010), ter- utama  yang  ditempatkan  berdekatan dengan zona inti sebagai nursery  ground dan spawning  area. Alat  tangkap  yang dioperasikan  adalah  alat  tangkap  yang sifatnya  pasif  sehingga  dapat  memi- nimalisir  dampak  yang  dapat  ditimbul- kan,  seperti  pengadukan  dasar  perairan terutama  dekat  habitat  terumbu  karang dan  kerusakan  terumbu  karang  akibat tersangkut  jaring.  Alat  tangkap  yang mampu  mempertahankan  keberlanjutan perikanan  tangkap  adalah  alat  tangkap yang  memenuhi  kriteria  antara  lain, mengunakan  teknologi  penangkapan ikan  ramah  lingkungan  (Monintja,  2009 dalam Radarwati et  al ,  2010).  Alat  tang- kap  seperti  jaring  arad,  bagan  tancap dan  jaring  dogol  bukanlah  alat  yang sesuai  dioperasikan  pada  zona  penang- kapan < 2 mil laut (Tabel 4). Bagan tan- cap  dapat  mengakibatkan  kerusakan karang  akibat  pondasinya  dan  dapat menangkap  ikan  berukuran  kecil  ter- masuk juvenil sehingga berdampak pada reduksi  populasi  terhadap stock ikan dewasa.  Jaring  dogol  dan  jaring  arad berdasarkan  metode  pengoperasiannya digolongkan  alat  tangkap  yang  bersifat aktif,  sehingga  tidak  sesuai  dengan arahan yang ada.
Gambar 2.  Lokasi fishing ground pada kawasan konservasi perairan di Ciamis
Tabel  3.  Jenis  alat tangkap  dan  estimasi luasan  area  daerah  penangkapan ikan pada zonasi yang ada di perairan Ciamis
Jenis alat tangkap Zona Cagar Alam (CAL) Luas area (Ha) Trammel net & gillnet Zona Pemanfaatan A 687.89 Jaring arad Zona Pemanfaatan B 37.30 Trammel net CAL 73.40 Gillnet CAL 4.69 Bagan tancap CAL 11.39 Trammel Net Zona Pemanfaatan C 3.93 Jaring arad Zona Pemanfaatan C 26.14 Pancing rawai Zona Pertambangan 722.13 Gillnet & pancing rawai Zona Pertambangan 205.87 Gillnet Zona Pertambangan 170.62 Dogol Zona Pemanfaatan A 10.11 Total luasan 1953.47
Tabel 4.  Jenis armada penangkapan pada setiap zona penangkapan di perairan Ciamis
Zona Jenis Armada Jenis Alat Tangkap Zona penangkapan 2 mil laut  Perahu tanpa motor  Perahu motor tempel bermesin < 25 PK Alat tangkap yang bersifat pasif: bubu, jaring insang tetap dengan panjang ris < 200 m, pancing Zona penangkapan 2-4 mil laut  Kapal motor < 5 GT Alat tangkap pasif dan aktif: jaring insang dengan panjang tali ris < 200 m, pancing rawai dengan jumlah mata pancing < 100 unit, bagan perahu dengan jumlah lampu petromak 4-6 unit Zona penangkapan 4-12 mil laut  Kapal motor 5 - 30 GT Alat tangkap pasif dan aktif : payang, dogol, pukat layang (mini trawl) yang dilengkapi dengan Juvenile Excluder
Device (JED), gill net , pukat cincin mini (panjang < 300 m) Zona penangkapan di atas 12 mil laut  Kapal motor > 30 GT Seluruh jenis alat tangkap dengan teknologi maju namun ramah lingkungan dengan memperhatikan penggunaan ukuran mata jaring
( mesh size ) : pukat cincin, rawai dasar, rawai tuna, gillnet besar, stick held dip net
Sumber: Ditjen KP3K 2010
Diperlukan  tindakan  berupa  peng- hapusan  beberapa  jenis  alat  penang- kapan ikan dan langkah konservasi serta pengelolaan  yang  sesuai  dengan  per- aturan  perundang-undangan,  namun harus  memperhatikan  kebutuhan  dan kepentingan masyarakat lokal yang mata pencahariannya  dari  kegiatan  peman- faatan  sumber  daya  ikan  dan  biota lainnya  di  dalam  kawasan  konservasi. Pengelolaan  perikanan  yang  bertujuan untuk  menggabungkan  perikanan  tang- kap dan konservasi dapat dicapai antara lain melalui penggunaan yang tepat dari sejumlah  pendekatan,  termasuk  penge- cualian  penggunaan  alat  tangkap  yang dioperasikan  secara  aktif  dengan  cara ditarik (FAO, 2003).
Dampak  lain  yang  dapat  ditim- bulkan  akibat  pengoperasian  alat  pe- nangkapan  ikan  pada  area fishing ground yang  sama  (Gambar  2)  adalah timbulnya  konflik  sosial,  terutama antara nelayan gillnet dan pancing rawai tetap  serta  nelayan gillnet dan trammel net akibat  tersangkutnya  jaring  satu sama  lain  dalam  pengoperasiannya. Konflik  antar  nelayan  masih  dapat diselesaikan  dengan  bantuan  mediasi rukun  nelayan  dan  pokmaswas  yang ada,  namun  ketika  sumber  daya  ikan
semakin terbatas dan unit penangkapan bertambah,  maka  peluang  terjadinya konflik  akan  semakin  tinggi  dan  koor- dinasi  antar  kelompok  nelayan  mungkin tidak  akan  efektif  lagi.  Peningkatan konflik  antara  kelompok  alat  tangkap yang  berbeda  sebagai hasil  dari tekanan penangkapan  ikan  berlebihan  merupa- kan  dampak  dari  interaksi  antar  alat tangkap  (FAO,  2003).  Interaksi  antar unit  penangkapan  berdasarkan fishing ground yang  sama  dan  potensi  tim- bulkan  konflik  dapat  dilihat  pada  Tabel 5. Pemetaan  potensi  konflik  ber- dasarkan fishing  ground (Tabel  5)  dapat menggambarkan  interaksi  kedua  jenis alat  tangkap  dan  potensi  konflik  ke depan.  Kemampuan  mengidentifikasi faktor  penyebab  konflik  maka  secara simultan  akan  meningkatkan  dukungan terhadap  pengelolaan  sumber  daya  peri- kanan  tangkap  yang  bertanggung  jawab (Rusmilyansari et  al ,  2010).  Diperlukan langkah penanganan konflik lebih lanjut, antara  lain  dengan  modernisasi  armada maupun  alat  tangkap  sehingga  dapat menjangkau fishing  ground di  luar perairan pantai.
Tabel 5. Potensi konflik berdasarkan area fishing ground ( FG ) di perairan Ciamis
Alat tangkap Gillnet Pancing rawai tetap Trammel net Dogol Bagan tancap Jaring Arad Gillnet Tinggi Tinggi Sedang  Rendah  Rendah Pancing rawai tetap Tinggi Sedang Rendah  Rendah  Rendah Trammel net Tinggi Sedang Sedang  Rendah  Rendah Dogol Sedang  Rendah Sedang Rendah  Rendah Bagan tancap  Rendah  Rendah Rendah Rendah Rendah Jaring Arad Rendah  Rendah Rendah Rendah  Rendah Keterangan: Kategori Tinggi = FG beririsan; Sedang = FG berdekatan; Rendah = FG berjauhan
Optimalisasi dan peningkatan atau modernisasi  kapal  penangkapan  ikan dapat dilakukan sebagai salah satu opsi kebijakan. Tidak hanya di daerah pantai saja  (0-4  mil  laut),  tetapi  pada  wilayah penangkapan 4 mil laut sampai ke arah 12  mil  laut  lebih  (wilayah  lepas  pantai), sehingga  dapat  mengurangi  tekanan pada  sumber  daya  yang  merupakan hasil  peningkatan  dukungan  terhadap kawasan  konservasi  perairan.  Moder- nisasi kapal perikanan harus dilakukan sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya  ikan  dengan  pola  operasi  penang- kapan  yang  dilakukan  secara  bertang- gung  jawab  dan  berkelanjutan  (Mudho, 2011).
Pola  pemanfaatan  kawasan  per- ikanan  tangkap  secara  spasial  diper- lukan  sebagai  bagian  dari  rencana pengelolaan  kawasan  konservasi  jangka panjang.  Rencana  pengelolaan  peri- kanan  harus  melibatkan  partisipasi stakeholder dalam  proses  pengambilan keputusan  yang  transparan.  Zonasi kawasan  konservasi  harus  benar-benar diterapkan,  terutama  larangan  penang- kapan  ikan  di  zona  inti,  sehingga  diha- rapkan  pemanfaatan  sumber  daya  ikan dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal  dan  berkelanjutan.  Pengelolaan yang optimum dari suatu kawasan kon- servasi  dapat  dicapai  apabila  dilakukan penataan  batas  dalam  rangka  realisasi legalitas  status  kawasan  konservasi untuk  menegaskan  batas  definitif  di lapangan  sehingga  diperoleh  status  hu- kum  yang  pasti.  Dengan  demikian, kegiatan  perencanaan  dan  pelaksanaan pengelolaan  perikanan  pada  kawasan konservasi  perairan  dapat  dilakukan secara efektif.
IV. KESIMPULAN DAN SARAN
4.1. Kesimpulan
Pola  aktivitas  penangkapan  ikan lebih  banyak  dilakukan  di  wilayah pantai  dan  telah  sesuai  pada  zona pemanfaatan  dan  zona  perikanan  ber- kelanjutan,  namun  masih  terdapat  alat dan teknologi yang belum sesuai dengan mekanisme  pemanfaatan  berkelanjutan seperti  jaring  arad,  bagan  tancap  dan jaring  dogol  serta  konflik  sosial  akibat interaksi alat tangkap.

## 4.2. Saran
1. Perlu  dikaji  mengenai  alat  dan teknologi  penangkapan  ikan  yang ramah  lingkungan  untuk  diopera- sikan  pada  kawasan  konservasi  per- airan  serta  peningkatan/modernisasi armada  penangkapan  ikan  dengan mendorong  nelayan  untuk  melaku- kan  penangkapan  ikan  di  luar  wila- yah pesisir.
2. Perlu  dilakukan  penilaian  lingku- ngan  dan  valuasi  ekonomi  terhadap rencana  zona-zona  yang  ditetapkan, termasuk  zona  pertambangan  (pe- nambangan  pasir)  untuk  mengetahui dampak  yang  dihasilkan,  khususnya bagi habitat penyu.

## DAFTAR PUSTAKA
Berkes F, Mahon R, McConney P. 2008. Mengelola  Perikanan  Skala  Kecil “Arah  dan  Metode  Alternatif” .
Lindayati R, Rahman Dako, pener- jemah.  Ottawa  (CA):  Inter-national Development Research Centre Canada.
De Freitas DM, Tagliani PRA. 2009.  The use  of  GIS  for  the  integration  of traditional  and  scientific  know- ledge in supporting artisanal fishe- ries  management  in  southern Brazil. Journal  of  Environmental Management . 90: 2071-2080. Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Kabu- paten  Ciamis.  Laporan  Akhir  Pe- rencanaan Zonasi Pengelolaan Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-pulau Kecil  Kabupaten  Ciamis  2012. Ciamis (ID).
Ditjen KP3K. 2010. Ketentuan Mengenai Penyusunan Rencana Zonasi Wila- yah  Pesisir  dan  Pulau-pulau  Kecil (RZWP3K) Kabupaten/Kota. Jakar- ta  (ID):  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan.
[FAO]  Food  Agricultural  Organization. 2003.  Multiple  uses  of  marine ecosystems. Responsible Fishe-ries in the Marine Ecosystem. Food and Agriculture  Organi-zation  of  the United  Nations  and  CABI  Publish- ing,  Cambridge,  MA,  2003.  448 pages. KKP  2012. Kawasan  Konservasi  untuk Mendukung  Ekonomi  Biru ,  Kamis, 05  Juli  2012;  [diunduh  2013  Mei 3].  Tersedia  pada:  http//http:// kkji.kp3k.kkp.go.id. McConney dan Charles. 2008. Managing Small-Scale Fisheries, Moving toward  People-Centered  Persprec- tives. Handbook of Marine Fisheries Conservation  and  Mana-gement .  1- 2  hal.  http://husky1.  smarys.ca/ charles/ PDFS_2005/059.pdf. Mudho  Y.  2011. Modernisasi  Armada Perikanan. Jakarta  (ID):  Cakra Books.
Pranoto S. 2013. Pengelolaan ekosistem mangrove  yang  berkelanjutan  di muara  Sungai  Wulan  Demak.
Jurnal  Mitra  Bahari. Volume  7 No.1. Pemerintah  Republik  Indonesia.  2011. PerMen  KP  No.02/Men/2011  ten- tang  Jalur  Penangkapan  Ikan  dan Penempatan  Alat  Penangkapan Ikan  dan  Alat  Bantu  Penangkapan Ikan  di  Wilayah  Pengelolaan  Per- ikanan Negara Republik Indonesia. Departemen  Kelautan  dan  Per- ikanan. Jakarta (ID).
Pemerintah  Republik  Indonesia.  2010. PerMen  KP  No.  30/Men/2010  ten- tang  Rencana  Pengelolaan  dan Zonasi Kawasan Konservasi Perair- an.  Departemen  Kelautan  dan Perikanan. Jakarta (ID).
Pemerintah  Republik  Indonesia.  2007. PP  No.  60  Tahun  2007  tentang Konservasi  Sumber  Daya  Ikan. Lembaran  Negara  RI  Tahun  2007. Sekretariat Negara. Jakarta (ID). Radarwati S, Baskoro M, Moninjta D. R, Purbayanto  A.  2010.  Alokasi  opti- mum  dan  wilayah  pengembangan perikanan  berbasis  alat  tangkap potensial di Teluk Jakarta. JTMPL. 1 (2) : 189-198. Rusmilyansari,  Wiryawan  B,  Haluan  J, Simbolon  D.  2010.  Model  penge- lolaan  sumber  daya  perikanan tangkap  berbasis  resolusi  konflik. JTMPL. 1 (2) : 177-188.
Stelzenmüller  V,  Stuart  I.  Rogers, Craig M.  Mills.  2008.  Spatio-temporal patterns of fishing pressure on UK marine landscapes,  and  their implications  for  spatial  plan- ning and  management.  ICES Jour- nal  Marine  Science .   65 (6):  1081- 1091.
Widodo  J,  Suadi.  2008.  Pengelolaan Sumberdaya  Perikanan  Laut.  Yog- yakarta  (ID):  Gajah  Mada  Univer- sity Pr.