Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 02. September 2016

## ANALISIS TENTANG PELESTARIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI SERTA PENGATURANNYA DALAM PERATURAN PERUNDANGAN
Oleh: Rosmidah Hasibuan, S.Pd., M.Si Program Studi Pendidikan Biologi
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Labuhan Batu Jln. Sisingamangaraja No. 126A, KM, 3.5 Aek Tapa Rantauprapat Kampus ULB

## ABSTRAK
Daerah  Aliran  Sungai  yang  selanjutnya  disebut  DAS  adalah  suatu  wilayah  daratan  yang merupakan  satu  kesatuan  dengan  sungai  dan  anak-anak  sungainya,  yang  berfungsi  menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
Sehingga  diperlukan  adanya  pelestarian  pengelolaan  Daerah  Aliran  Sungai  serta  adanya peraturan  perundangan  yang  mengaturnya.  Hal  ini  diperlukan  karena  DAS  dapat  memberikan manfaat yang cukup besar terhadap keberlangsunga hidup manusia seperti terhindar dari banjir sdan dapat  memanfaatkan  air  sungai  untuk  kebutuhan  sehari  hari  serta  manfaat  lainnya.  Pengaturan tentang pengelolaan DAS diatur dalam PP Nomor 37 Tahun 2012 serta UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup.  Demikian  juga  terhadap  sanksi  bagi pelanggaran DAS diperlukan karena demi tercapainya pelestarian DAS itu sendiri. Mengenai sanksi tentang pelanggaran DAS yaitu dalam bentuk sanksi pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam  UU  No.  32  Tahun  2009  sedangkan  dalam  Permenhut  No.  87/Menhut-II/2014  Tentang Pedoman  Penanaman  Bagi  Pemegang  Izin  Pinjam  Pakai  Kawasan  Hutan  Dalam  Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai hanya memberikan sanksi administrasi terhadap pelanggarnya.
Kata Kunci : Analisis, Pelestarian Daerah Aliran Sungai, Peraturan Perundangan

## I. PENDAHULUAN
Pengelolaan  sumberdaya  lahan dalam konteks pembangunan di Indonesia ke  depan  menjadi  lebih  penting  karena berbagai tantangan yang dihadapi semakin kompleks antara lain: (1) tekanan penduduk  terhadap  lahan,  (2)  konservasi lahan dan  alih fungsi lahan,  (3)  degradasi hutan  dan  kerusakan  lahan,  (4)  kerusakan lingkungan serta bencana alam yang terus meningkat. 1 Oleh  karena  itu,  konsep
1 Worosuprojo,  S.  (2007).  Pengelolaan  Sumberdaya Lahan  Berbasis  Spasial  dalam  Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Pidato Pengukuhan Jabatan  GuruBesar  pada  Fakultas  Geografi
pengelolaan sumber daya lahan berkelanjutan dengan memperhatikan tantangan tersebut  perlu  dirumuskan pada skala nasional, regional, dan lokal.
Pasal  1  angka  (2)  Peraturan pemerintah  Nomor  37  Tahun  2012 menyebutkan  bahwa  Pengelolaan  DAS adalah  upaya  manusia  dalam  mengatur hubungan timbal balik antara sumberdaya alam  dengan  manusia  di  dalam  DAS  dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta
Universitas  Gadjah  Mada.  Universitas  Gadjah Mada, Yogyakarta.
meningkatnya  kemanfaatan  sumberdaya alam  bagi  manusia  secara  berkelanjutan.
Dalam  pasal  tersebut  memberikan  tujuan dalam pengelolaan DAS yaitu terwujudnya  kelestarian  dan  keserasian ekosistem bagi kehidupan manusia.
Daerah  Aliran  Sungai  (DAS) merupakan  suatu  unit  hidrologi  yang dapat  digunakan  sebagai  unit  fisik  - biologi  dan  sebagai  unit  sosial  ekonomi dan  sosial  politik  untuk  perencanaan  dan aktivitas  pengelolaan  sumber  daya  alam. DAS merupakan satu kesatuan ekosistem, oleh  karena  itu  dalam  kegiatan  monev pengelolaan  DAS  sebaiknya  dilakukan secara  terpadu  dan  menyeluruh.  DAS dikelola secara terpadu (Integrated Watershed  Management)  adalah  suatu proses  formulasi  dan  implementasi  suatu kegiatan  yang  menyangkut  pengelolaan Sumber  Daya  Alam  (SDA)  dan  manusia dalam suatu DAS
dengan mempertimbangkan  aspek  sosial,  politik, ekonomi  dan  institusi  di  dalam  DAS  dan di  sekitar  DAS  untuk  mencapai  tujuan sosial  tertentu. 2 DAS  telah  menjadi  fokus pengelolaan  lingkungan  sebagai  akibat dari  degradasi  lingkungan  yang  terjadi ditunjukkan oleh erosi tanah dan sedimentasi,  terutama  akibat  deforestasi
2 Easter,  J.A.Dixon,  and  M.M.  Hufschmid.  Watershed Resources Management. An Integrated
Framework  with  Studies  from  Asia  and  the Pacific. Studies in Water Policy and management,  No.10.  Westview  Press  and London.Honolulu.
berupa  konversi  hutan  ke  penggunaan lain. (Pawitan. 2011).
Masalah  yang  dihadapi  didalam pengelolaan  Daerah Aliran  Sungai  (DAS) saat  ini  adalah  peningkatan  jumlah penduduk.  Peningkatan  jumlah  penduduk barakibat  pada  peningkatan  kebutuhan akan  lahan,  sehingga  daya  dukung  lahan dan  daya  tampung  lingkungan  semakin menurun.  Daya  dukung  adalah  tingkat kemampuan  lahan  untuk  mendukung segala  aktivitas  manusia  yang  ada  di wilayahnya 3
Akhir-akhir ini banyaknya bencana  alam  yang  menimpa  baik  tanah longsor,  banjir  bandang  maupun  banjr. Kejadian  tersebut  tidak  terlepas  dari perusakan  terhadap  DAS  oleh  ulah manusia  itu  sendiri.  Sungai  sangat bermanfaat  bagi  kehidupan  manusia  saat ini selain untuk keperluan sehari-hari bagi menusia juga sebagai tempat penampungan air hujan. Sehingga diperlukan  adanya  pelestarian  terhadap DAS tersebut guna menjaga kelangsungan hidup  bagi  manusia  tu  sendiri  dan terhindar  dari  bejana  alam.  DAS  dapat terjaga  dengan  baik  diperlukan  adanya peran  serta  manusia  itu  sendiiri  serta peraturan  perundangan  yang  mengatur tentang  DAS  tersebut  dan  pelaksanaan terhadap peraturannya.
3 Riyadi  dan  Bratakusumah.2003.  Perencanaan Pembangunan Daerah. Strategi Menggali Potensi  dalam  Mewujudkan  Otonomi  Daerah. PT. Gramedia Pustaka Utama.Jakarta.

## II. BENTUK  PELESTARIAN  DAERAH ALIRAN SUNGAI
Indonesia memiliki sedikitnya 5.590  sungai  utama  dan  65.017  anak sungai.  Dari  5,5  ribu  sungai  utama panjang  totalnya  mencapai  94.573  km dengan luas Daerah  Aliran  Sungai (DAS)
mencapai 1.512.466 km 2 . Selain mempunyai fungsi hidrologis, sungai juga mempunyai peran
dalam menjaga keanekaragaman  hayati,  nilai ekonomi,  budaya,  transportasi,  pariwisata dan lainnya.
Saat  ini  sebagian  Daerah  Aliran Sungai di Indonesia mengalami kerusakan sebagai  akibat  dari  perubahan  tata  guna lahan,  pertambahan  jumlah  penduduk serta  kurangnya  kesadaran  masyarakat terhadap  pelestarian  lingkungan  DAS. Gejala  Kerusakan  lingkungan  Daerah Aliran  Sungai  (DAS)  dapat  dilihat dari penyusutan  luas  hutan dan  kerusakan lahan terutama kawasan lindung di sekitar Daerah Aliran Sungai.
Dampak Kerusakan DAS.
Kerusakan  Daerah  Aliran  Sungai  (DAS) yang terjadi mengakibatkan kondisi kuantitas  (debit)  air  sungai  menjadi fluktuatif  antara  musim  penghujan  dan kemarau.  Selain  itu  juga  penurunan cadangan air serta tingginya laju sendimentasi  dan  erosi.  Dampak  yang dirasakan  kemudian  adalah  terjadinya banjir di musim penghujan dan
kekeringan di musim kemarau. Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) pun mengakibatkan  menurunnya  kualitas  air sungai  yang mengalami pencemaran  yang diakibatkan  oleh  erosi  dari  lahan  kritis, limbah  rumah  tangga,  limbah  industri, limbah pertanian (perkebunan) dan limbah pertambangan.
Setiap  ekosistem  di  dalam  DAS memiliki  komponen  hidup  dan  tak-hidup yang  saling  berinteraksi.  Memahami sebuah DAS berarti belajar tentang segala proses-proses  alami  yang  terjadi  dalam batas sebuah DAS.
Sebuah  DAS  yang  sehat  dapat menyediakan:
 Unsur hara bagi tumbuh-tumbuhan
 Sumber  makanan  bagi  manusia  dan hewan
 Air  minum  yang  sehat  bagi  manusia dan makhluk lainnya
 Tempat  berbagai  aktivitas  manusia dan hewan
Beberapa proses alami dalam DAS bisa memberikan dampak menguntungkan kepada  sebagian  kawasan  DAS  tetapi pada  saat  yang  sama  bisa  merugikan bagian  yang  lain.  Banjir  di  satu  sisi memberikan tambahan tanah pada dataran banjir tetapi untuk sementara memberikan dampak  negatif  kepada  manusia  dan kehidupan lain.
Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya  disebut  DAS  adalah  suatu wilayah  daratan  yang  merupakan  satu
kesatuan  dengan  sungai  dan  anak-anak sungainya,  yang  berfungsi  menampung, menyimpan  dan  mengalirkan  air  yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut  secara  alami,  yang  batas  di  darat merupakan  pemisah  topografis  dan  batas di  laut  sampai  dengan  daerah  perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
Dalam pelaksanaan terhadap pelestarian  DAS  diperlukan  adanya  peran serta dari masyarakat. Adapun peran serta masyarakat  secara  perorangan  dimaksud dapat berupa:
a. Menjaga,  memelihara  dan  menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan ekosistem DAS;
b. Mendapatkan dan memberikan
informasi,  saran  dan  pertimbangan dalam pengelolaan DAS; dan
c. Mendapatkan pelatihan dan
penyuluhan  yang  berkaitan  dengan pengelolaan DAS.
Pemberdayaan masyarakat bertujuan  untuk  meningkatkan  kapasitas dan  kapabilitas,  kepedulian  dan  peran serta masyarakat dalam pengelolaan DAS. Dengan  melibatkan  masyarakat  maka pelestarian  terhadap  DAS  tersebut  dapat berjalan  dengan  baik  dan  sesuai  dengan tujuan  dari  fungsi  DAS  itu  sendiri. Demikian  juga,  bahwa  masyarakatlah yang mempunyai hubungan secara langsung  dengan  DAS  tersebut,  seperti pemanfaatan air sungai.
Dengan  demikian  maka  bentuk pelestarian terhadap Daerah Aliran Sungai diperlukan  tindakan-tindakan  baik  dari pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah  serta  peran  masyarakat  itu  sendiri. Adapun  bentuk  pelestariannya  sebagai berikut:
a. Tidak  mengalihfungsikan  lahan  yang termasuk dalam kawasan DAS;
b. Melakukan  penghijauan  di  kawasan DAS;
c. Tidak melakukan pencemaran
terhadap kualitas air dalam sungai;
d. Terhadap pemerintah membuat peraturan  yang  tegas  dan  jelas terhadap  kawasan  dan  pengelolaan DAS;
e. Melakukan penyuluhan dan pembibingan  serta  pelatihan  terhadap masyarakat  sekitar  DAS  dalam  upaya pengelolaan  dan  pelestarian  wilayah DAS;
f. Memberikan sanksi yang tegas terhadap adanya pelanggaran di wilayah DAS;
g. Memfungsikan dan memberikan kebebasan  terhadap  kearifan  lokal masyarakat sekitar DAS.

## III. PENGATURAN  DAERAH  ALIRAN SUNGAI  MENURUT  PERATURAN PERUNDANGAN
Peraturan  yang  mengatur  tentang Daerah Aliran Sungai cukup banyak tetapi terkadang  sering  terjadi  adanya  tumpang
tindih  tentang  tugas  dan  fungsi  serta wewenang  dalam  menjaga  kelestaria terhadap  DAS  itu  senidir.  Tetapi  secara khusus  peraturan  tentang  pengelolaan DAS  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  37  Tahun 2012  tentang  Pengelolaan  Daerah  Aliran Sungi.
Dalam peraturan tersebut
menyebutkan bahwa peraturan ini mengatur  tentang  pengelolaan  DAS  dari hilir ke hulu secara keseluruhan.
Pengelolaan
DAS secara utuh
sebagaimana  tersebut  diselenggarakan melalui tahapan:
a. Perencanaan;
b. Pelaksanaan;
c. Monitoring dan evaluasi; dan
d. Pembinaan dan pengawasan.
Dalam  pengelolaan  DAS  tidak hanya  dilakukan  oleh  pemerintah  baik pemerintah  pusat  maupun  pemerintah daerah sampai tingkat kabupaten atau kota tetapi  juga  dapat  dimintakan  peran  serta dan  pemberdayaan  masyarakat.  Adapun peran serta tersebut diatur dalam Pasal 57 yang menyebutkan bahwa:
(1) Masyarakat  dapat  berperan  serta dalam pengelolaan DAS.
(2) Peran  serta  masyarakat  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan  baik  perorangan  maupun melalui  forum  koordinasi  pengelolaan DAS.
(3) Forum  koordinasi  pengelolaan  DAS sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) membantu dalam mendukung
keterpaduan penyelenggaraan pengelolaan DAS.
Sedangkan  terhadap  fungsi  dari forum  kordinasi  pengelolaan  DAS  diatur dalam  Pasal  58  yaitu  Forum  koordinasi pengelolaan  DAS  mempunyai  fungsi untuk:
a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terkait pengelolaan DAS;
b. memberikan  sumbangan  pemikiran dalam pengelolaan DAS; dan
c. menumbuhkan  dan  mengembangkan peran  pengawasan  masyarakat  dalam pengelolaan DAS.
Mengenai perencanaan
pengelolaan DAS diatu dalam Pasal 53 PP No  37  Tahun  2012  yang  menyebutkan bahwa:
(1) Berdasarkan  Rencana  Pengelolaan DAS,  dilakukan  penetapan  Rencana Pengelolaan DAS untuk yang dipulihkan  daya  dukungnya  dan/atau
DAS yang dipertahankan daya dukungnya.
(2) Rencana  Pengelolaan  DAS  ditetapkan oleh:
a. Menteri  untuk  DAS  lintas  negara dan/atau DAS lintas Provinsi;
b. gubernur  sesuai  kewenangannya untuk DAS dalam provinsi dan/atau lintas kabupaten/kota;
c. bupati/walikota sesuai
kewenangannya untuk DAS dalam kabupaten/kota.
(3) Rencana  Pengelolaan  DAS  menjadi salah  satu  dasar  dalam  penyusunan rencana  pembangunan  sektor  dan wilayah  di  tiap-tiap  provinsi  dan kabupaten/kota.
Adapun mengenai kriterian penetapan  klasifikasi  DAS  diatur  dengan Peraturan  Menteri  Kehutanan  Nomor: P.60/Menhut-II/2014  Tentang  Kriteria Penetapan  Klasifikasi  Daerah  Aliran Sungai. Dalam peraturan tersebut mengatur  tentang  Maksud  ditetapkannya kriteria  untuk  klasifikasi  DAS  tersebut adalah  diperolehnya  arahan/acuan  bagi
Kementerian  Kehutanan  serta  Instansi terkait  untuk  menilai  dan  menyusun klasifikasi  Daerah  Aliran  Sungai  dalam rangka  penetapan  Daerah  Aliran  Sungai yang  dipertahankan  dan  dipulihkan  daya dukungnya.  Adapun  tujuannya  adalah diperolehnya klasifikasi DAS di Indonesia sebagai  basis  penentuan  kebijakan  dan penyelenggaraan Pengelolaan DAS.
Mengenai  kriteria  untuk  menetapkan klasifikasi DAS dapat dilihat dibawah ini :
A. Kriteria dan Sub Kriteria Terpilih Jenis  kriteria,  sub  kriteria terpilih dan pembobotannya disajikan  pada Tabel 1 berikut ini:
Tabel 1.  Kriteria, Sub   Kriteria   dan Pembobotan dalam Penetapan Klasifikasi DAS No. Kriteria/Sub Kriteria Bobot Sumber Data 1.
2. 3.
Kondisi Lahan
a. Persentase Lahan Kritis
b. Persentase           Penutupan
Vegetasi c. Indeks  Erosi  (IE)  atau  nilai faktor
CP
Kualitas,       Kuantitas       dan
Kontinuitas Air (Tata Air) a. Koefisien Rejim Aliran b. Koefisien Aliran Tahunan c.  Muatan  Sedimen  d. Banjir e. Indeks Penggunaan Air
Sosial Ekonomi dan
Kelembagaan a. Tekanan Penduduk terhadap Lahan
b. Tingkat Kesejahteraan
Penduduk c. Keberadaan dan Penegakan Peraturan
40 20 10 10 20 5 5 4 2 4 20 10 7 3 BP  DAS,  BPKH RTRWP/K, BAPLAN BP DAS

## PU, BMKG
BPDAS,PU, BBWS,
BMG PU, BBWS PU,  BBWS,  PEMDA,  BPDAS, PU, BBWS, Pertanian, Pemda
BP DAS, BPS, BPN BP DAS, BPS, BAPPEDA BP     DAS,     LSM,    PEMDA, Tokoh
Masyarakat
B. Metode dan Prosedur Penerapan Kriteria  dan  sub  kriteria terpilih  pada  Tabel  1  di  atas  dalam penerapannya memerlukan
parameter-parameter yang harus dihitung dimana hasilnya dikualifikasikan dalam beberapa kelas,  dan  di  masing-masing  kelas diberi  skor  yang  mencerminkan
kualifikasi indikator, yaitu dari sangat  rendah  hingga  sangat  tinggi. Metode  dan  prosedur  penerapan kriteria/sub  kriteria  dijelaskan  secara lengkap berikut ini.
1) Kondisi Lahan
Kriteria  Kondisi  lahan  meliputi  3 (tiga) sub kriteria berikut ini:
a) Persentase Lahan Kritis
Cara/rumus perhitungan:
LK x 100%
PLLK =  ----------------- A
Keterangan rumus:
PLLK=  Persentase  luas  lahan kritis
LK      =  Luas  lahan  kritis  dan sangat kritis (ha)
A      = Luas DAS (ha)
Keterangan tambahan:
- LK  diperoleh  dari  hasil inventarisasi  lahan  kritis
oleh BPDAS dengan kriteria  sesuai  SK  Dirjen RRL No. 041/Kpts/V/1998. Kelas kekritisan lahan yang dimasukkan dalam
perhitungan  ini adalah kategori  kritis  dan  sangat kritis.
Kriteria  penilaian  kekritisan lahan  disajikan pada Tabel 2.
Tabel  2.    Kriteria        Penilaian        Kondisi  Lahan    berdasarkan  Persentase  Lahan Kritis dalam DAS
No. Persentase Lahan Kritis dalam DAS Skor Kualifikasi  Pemulihan 1. PLLK ≤  5 0,50 Sangat rendah 2. 5 < PLLK ≤ 10 0,75 Rendah 3. 10 < PLLK ≤ 15 1,00 Sedang 4. 15 < PLLK ≤ 20 1,25 Tinggi 5. PLLK > 20 1,50 Sangat Tinggi
b) Persentase Penutupan Vegetasi
Kriteria  penilaian  Persentase Penutupan  Vegetasi  disajikan pada Tabel 3 berikut ini.
LV x 100% PPV = ---------------- A Keterangan rumus: PPV  =  Persentase  Penutupan Vegetasi
LV        =  Luas penutupan lahan vegetasi (ha)
A      = Luas DAS (ha)
Keterangan tambahan:
LV diperoleh dari hasil
interpretasi  citra  satelit,  foto udara dan data Badan
Pertanahan        Nasional, BAPLAN        Kementerian Kehutanan, BAPPEDA.
No. Nilai KRA Skor Kualifikasi Pemulihan 1. KRA ≤  5 0,50 Sangat rendah 2. 5 < KRA ≤ 10 0,75 Rendah 3. 10 < KRA ≤ 15 1,00 Sedang 4. 15 < KRA ≤ 20 1,25 Tinggi 5. KRA > 20 1,50 Sangat Tinggi
Tabel 3.   Kriteria   Penilaian   Kondisi   Lahan   berdasarkan   Persentase Penutupan Vegetasi
No. Persentase Penutupan Vegetasi dalam DAS Skor Kualifikasi Pemulihan 1. 80 < PPV 0,50 Sangat rendah 2. 60 <PPV≤ 80 0,75 Rendah 3. 40 <PPV≤ 60 1,00 Sedang 4. 20 <PPV≤ 40 1,25 Tinggi 5. PPV≤ 20 1,50 Sangat Tinggi
2) Kualitas,  Kuantitas,  dan  Kontinuitas Air (Tata Air) Kriteria  kualitas,  kuantitas
dan    kontinuitas  air    (tata    air) terpilih untuk menggambarkan kondisi  hidrologis  DAS,  didekati dengan  lima  sub  kriteria  yaitu koefisien  rejim    aliran,    koefisien aliran    tahunan,  muatan    sedimen, banjir   dan   indeks   penggunaan  air. Cara    perhitungan    parameter    untuk setiap  sub  kriteria  tersebut  adalah sebagai berikut:
a) Koefisien  Rejim  Aliran  (KRA)
Cara/rumus perhitungan:
KRA =  Q max/Qa Qa = 0,25 x Qrata Keterangan rumus:
Qmax  =  debit  harian  rata-rata tahunan tertinggi
Qa      = debit andalan (debit yang dapat dimanfaatkan/berarti) Qrata =  debit  harian rata-rata  bulanan  lebih dari 10 tahun
Kriteria  penilaian  KRA dapat
dilihat di dalam Tabel 4 berikut ini.
Tabel 4. Kriteria Penilaian Koefisien Rejim Aliran (KRA)
b) Koefisien Aliran Tahunan
Cara/rumus perhitungan:
k x Q C = -------------
CH x A Keterangan rumus:
C      = koefisien aliran tahunan k          =  faktor  konversi  = (365x86.400)/10
A      = luas DAS (ha)
Q          =  debit  rata-rata  tahunan (m3/det)
No. Nilai  Koefisien Aliran Tahunan Skor Kualifikasi Pemulihan 1. ≤ 0,2 0,50 Sangat rendah 2. 0,2 < C ≤ 0,3 0,75 Rendah 3. 0,3 < C ≤ 0,4 1,00 Sedang 4. 0,4 < C ≤ 0,5 1,25 Tinggi 5. C > 0,5 1,50 Sangat Tinggi No. Nilai  Muatan Sedimen (Ton/ha/tahun) Skor Kualifikasi Pemulihan 1. ≤ 5 0,50 Sangat rendah 2. 5 < MS ≤ 10 0,75 Rendah 3. 10 < MS ≤ 15 1,00 Sedang 4. 15 < MS ≤ 20 1,25 Tinggi 5. MS ≥ 20 1,50 Sangat Tinggi
CH    = curah hujan rerata tahunan (mm/th) Kriteria  penilaian  koefisien aliran  tahunan  tersaji  di dalam Tabel 5:
Tabel 5. Kriteria Penilaian Koefisien Aliran Tahunan (C)
c) Muatan Sedimen
Cara/rumus perhitungan:
MS     =    k  x  Cs  x  Q  (ton/tahun) Keterangan rumus: MS    = Muatan sedimen k            =  Faktor  konversi  (365  x
86,4)
Cs        =  konsentrasi  sedimen gr/liter  (rata-rata tahunan)
Q      = debit rata-rata tahunan (m3 /det)
Muatan  sedimen  diukur  pada tempat  yang  sama  dengan  lokasi pengukuran  debit  (SPAS)  dan diupayakan mencerminkan kondisi  DAS  baik  di  bagian  hulu, tengah  maupun  hilir.  Kriteria penilaian muatan sedimen tersaji di dalam Tabel 6.
Tabel 6. Kriteria Penilaian Muatan Sedimen (MS)
Keterangan tambahan:
Hasil perhitungan MS yang menggunakan  rumus:  k  x  Cs  x  Q (ton/tahun)  perlu  dibagi  dengan luas  DAS  yang  bersangkutan  (ha)
untuk memperoleh nilai ton/ha/tahun. Sebagai alternatif, apabila mengalami  kesulitan  perolehan data, maka muatan sedimen dapat diperoleh melalui pendekatan menggunakan rumus:
No. Luas DAS (ha) Rasio penghantaran sedimen (%) 1. 10 5 3 2. 50 3 3. 100 3 5 4. 500 2 7 5. 1.000 2 6. 5.000 1 5 7. 10.000 1 8. 20.000 1 1 9. 50.000 8 10. 2.600.000 4 , MS = PE x SDR Keterangan: MS : Muatan Sedimen (ton/ha/th) PE : Muatan Sedimen (ton/ha/th) SDR : Nisbah penghantaran sedimen (Sediment Delivery Ratio)
Prediksi  erosi  ditentukan  dengan menggunakan rumus USLE, sedangkan  nisbah  hantar  sedimen (Sediment  Delivery  Ratio/SDR) dapat ditentukan dengan menggunakan matrik sebagaimana tabel 7.
Tabel 7. Hubungan antara luas DAS dengan rasio penghantaran sedimen
d) Banjir
Banjir  dalam  hal  ini  diartikan sebagai  meluapnya  air  sungai, danau atau laut yang menggenangi areal  tertentu  (biasanya  kering) yang secara signifikan menimbulkan kerugian baik
materi maupun non materi
terhadap
manusia
dan
lingkungannya.
Cara perolehan data:
Data yang diperlukan berupa data frekuensi  banjir  yang  diperoleh dari  laporan  kejadian  bencana banjir atau pengamatan langsung Kriteria  penilaian  kejadian  banjir dapat  dilihat  di  dalam  Tabel  8 berikut ini:

## Tabel 8. Kriteria Penilaian Kejadian Banjir
No. Frekuensi Banjir Skor Kualifikasi Pemulihan 1. Tidak pernah 0,50 Sangat rendah 2. 1 kali dalam 5 tahun 0,75 Rendah 3. 1 kali dalam 2 tahun 1,00 Sedang 4. 1 kali tiap tahun 1,25 Tinggi 5. Lebih  dari  1  kali  dalam  1 tahun 1,50 Sangat Tinggi e) Indeks Penggunaan Air
Cara/rumus perhitungan:
IPA = Total kebutuhan air
Qa Keterangan rumus: IPA    = Indeks penggunaan air Total  kebutuhan  air  =  kebutuhan air  untuk  irigasi  +  DMI  + penggelontoran kota
DMI  =  domestic,  municiple  & industry
Qa   = debit andalan
Kriteria    penilaian    Indeks Penggunaan    Air    tersaji    di dalam  Tabel  9 berikut:
Tabel 9. Kriteria Penilaian Indeks Penggunaan Air (IPA)
No. Nilai IPA Skor Kualifikasi Pemulihan 1. IPA ≤ 0,25 0,50 Sangat rendah 2. 0,25 < IPA ≤ 0,50 0,75 Rendah 3. 0,50 < IPA ≤ 0,75 1,00 Sedang 4. 0,75 < IPA ≤ 1,00 1,25 Tinggi 5. IPA > 1,00 1,50 Sangat Tinggi Semakin tinggi nilai IPA maka semakin kritis waduk Beberapa  peraturan  lain  yang juga mengatur  tentang  DAS  seperti  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  Hidup.  Meskipun  peraturan tersebut  tidak  mengatur  secara  langsung tentang  DAS  tetapi  mengatur  tentang keadaan  baku  mutu  air,  dan  baku  mutu limbah,  yang  merupakan  satu  bagian  dari Sungai dan Daerah Aliran Sungai. Karena hal  tersebut  berkaitan  dengan  dampak
lingkungan terhadap Daerah Aliran Sungai  (DAS).  Terhadap  kegiatan  yang dilakukan  baik  oleh  manusia  secara perorangan  maupun  secara  organisasi (Badan  Hukum)  yang  dilakukan  disekitar daerah  sungai  akan  berdampak  terhadap perubahan keadaan baik sungai itu sendiri maupun  daerah  aliran  sungai  yang  akan berdampak  terhadap  kelestariannya  serta dapat  berdampak  terhadap  terjadinya bencana alam.
Peraturan  lain  yang  berkaitan dengan DAS seperti Peraturan Pemerintah Nomor  38  Tahun  2011  tentang  Sungai. Adapun  yang  dimaksud  dengan  Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan  berupa  jaringan  pengaliran  air beserta  air  di  dalamnya,  mulai  dari  hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri  oleh  garis  sempadan  (Pasal  1  angka (1)).
Dengan  demikian  bahwa  dalam peraturan  tersebut  juga  mengatur  tentang DAS  dimana  DAS  merupakan  satu kesatuan  dengan  sungai  sehingga  tidak dapat dpisahkan. Hal ini dapat dilihat dari penegrtian  DAS  itu  sendiri  sebagaimana telah  diuraikan  diatas.  Didalam  peraturan ini juga mengatur tentang garis sempadan, yang  jika  dilihat  merupakan  DAS  yaitu Garis sempadan  adalah  garis  maya  di  kiri dan  kanan  palung  sungai  yang  ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
Mengenai garis sempadan diatur dalam PP No  38  Tahun  2011  yaitu  pada  Pasal  8 sampai dengan Pasal 17.
Berkaitan dengan DAS oleh Menteri
Kehutanan mengeluarkan Peraturan  Menteri  Kehutanan  Nomor P.87/Menhut-II/2014  tentang  Pedoman penanaman  bagi  pemegang  izin  pinjam pakai  kawasan  Hutan  dalam  rangka rehabilitasi  daerah  aliran  sungai.  Adapun maksud dan tujuan dari peraturan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 yaitu:
(4) Pedoman  penanaman  bagi  pemegang izin  pinjam  pakai  kawasan  hutan dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi:
a. Pemegang  persetujuan  prinsip  dan pemegang  IPPKH  pada  provinsi yang  luas  kawasan  hutannya  lebih dari  30%  dari  luas  DAS,  Pulau dan/atau Provinsi;
b. Pemerintah,  Pemerintah  provinsi, Pemerintah kabupaten/kota; dan
c. Para pihak lainnya; dalam pelaksanaan penanaman
rehabilitasi DAS.
(5) Tujuan disusunnya pedoman ini adalah :
a. Tersedianya  lokasi  penanaman untuk pemegang persetujuan prinsip dan pemegang IPPKH;
b. Terwujudnya pelaksanaan penanaman oleh pemegang IPPKH sehingga  hasil  penanaman  dapat berfungsi untuk memulihkan,
mempertahankan dan
meningkatkan fungsi daerah aliran sungai  sehingga  daya  dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem
penyangga kehidupan tetap terjaga.
Didalam  peraturan  tersebut  jelas memerintahkan  terhadap  para  pemegang izin  pinjam  pakai  kawasan  hutan  bahwa pihak pemegang izin diwajibkan
melakukan  rehabilitasi  terhadap  daerah aliran  sungai.  Sehingga  pelestarian  dari DAS  tersebut  dapat  terjaga  dengan  baik sebagaimana tujuan dari peraturan menteri ini dikeluarkan.
Terhadap  pengelolaan  DAS  di daerah, pemerintah daerah propinsi maupun  pemerintah  daerah  kabupaten
diberikan kewenangan
untuk
mengaturnya.  Hal  sebagaimana  pertauran tentang pengelolaan DAS bahwa pemerintah  daerah  diberikan  kewenangan apabila  DAS  masuk  dalam  kawasan daerahnya.  Pengaturan  DAS  tersebut dapat  dibuat  dalam  bentuk  Peraturan Daerah (Perda).

## IV. SANKSI  TERHADAP  PERUSAKAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
Kerusakan  Daerah  Aliran  Sungai (DAS)  merupakan  suatu  perbuatan  atau kejahatan dalam bidang lingkungan hidup. Hal  ini  sebagaimana  termuat  dalam  Pasal 97  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun
2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan  lingkungan  hidup.  Meskipun didalam  undang-undang  tersebut  tidak mengatur  secara  jelas  tentang  perusakan DAS  tetapi  dapat  dimaknai  bahwa  DAS merupakan  satu  kesatuan  dari  sungai, sehingga  terhadap  perbuatan  perusakan DAS  yang  dapat  mengakibatkan  terhadap perubahan  sungai,  baku  mutu  air  yang diatur  dalam  undang-undang  tersebut merupakan kejahatan.
Adapun  mengenai  sanksi  pidana diatur  dalam  Pasal  98  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu:
(1) Setiap orang yang dengan sengaja  melakukan  perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya  baku  mutu  udara ambien,  baku  mutu  air,  baku mutu  air  laut,  atau  kriteria  baku kerusakan  lingkungan  hidup, dipidana  dengan  pidana  penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling  lama  10  (sepuluh)  tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00  (tiga  miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
(2) Apabila  perbuatan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara  paling  singkat  4  (empat) tahun  dan  paling  lama  12  (dua belas)  tahun  dan  denda  paling sedikit Rp 4.000.000.000,00
(empat miliar  rupiah) dan paling banyak  Rp  12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
(3) Apabila  perbuatan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan  orang  luka  berat atau  mati,  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  singkat  5
(lima)  tahun  dan  paling  lama  15 (lima  belas)  tahun  dandenda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00  (lima  miliar rupiah)  dan  paling  banyak  Rp 15.000.000.000,00  (lima  belas miliar rupiah).
Pasal 99
(1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya  baku  mutu  udara ambien,  baku  mutu  air,  baku mutu  air  laut,  atau  kriteria  baku kerusakan  lingkungan  hidup,
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 02. September 2016
dipidana  dengan  pidana  penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling  lama  3  (tiga)  tahun  dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00  (satu  miliar rupiah)  dan  paling  banyak  Rp
3.000.000.000,00  (tiga  miliar rupiah).
(2) Apabila  perbuatan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara  paling  singkat  2  (dua) tahun  dan  paling  lama  6  (enam) tahun  dan  denda  paling  sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)  dan  paling  banyak  Rp 6.000.000.000,00  (enam  miliar rupiah).
(3) Apabila  perbuatan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan  orang  luka  berat atau  mati,  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  singkat  3 (tiga)  tahun  dan  paling  lama  9 (sembilan)  tahun  dan  denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00  (tiga  miliar rupiah)  dan  paling  banyak  Rp 9.000.000.000,00 (sembilan miliarrupiah). Berdasarkan  ketentuan  tersebut diatas masih membutuhkan suatu penafsiran  tentang  sanksi  bagi  pelaku perusakan  DAS  tersebut.  Sehingga  dalam penanganannya harus membutuhkan
ketelitian dari para penegak hukum dalam melaksanankan sanksi terhadap pelanggaran perusakan DAS. Didalam Peraturan Menteri Kehutanan  Nomor  P.87/Menhut-II/2014 Tentang Pedoman Penanaman Bagi
Pemegang  Izin  Pinjam  Pakai  Kawasan Hutan Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah
Aliran  Sungai  hanya  memberikan  sanksi administrasi  saja  terhadap  pelanggaran atas izin yang diberikan kepada perusahaan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa  sanksi  yang  diberikan  terhadap pelanggaran  DAS  masih  ringan  jika mengacu kepada kepada Peraturan Menteri  Kehutanan  tersebut,  sehingga perusahaan  dapat  melakukan  pelanggaran kemudian  apabila  diberikan  sanksi  maka mereka dapat membuat perusahaan baru.
Mengenai sanksi terhadap pelanggaran  DAS  juga  dapat  dimasukan kedalam  Peraturan  Daerah  sebagaimana kewenangan  terhadap  pemerintah  daerah guna  melindungi  Daerah  Aliran  Sungai didaerah masing-masing.

## V. KESIMPULAN
Pelestarian  Daerah  Aliran  Sungai sangat  penting  dalam  rangka  menjaga kelestarian  lingkungan  hidup.  Karena DAS  merupakan  hal  yang  penting  dalam menjaga  kelangsungan  hidup  manusia seperti  terhindar  dari  banjir.  Sehingga diperlukan  adanya  pelestarian  baik  yang dilakukan  oleh  pemerintah  pusat  sampai pemerintah  daerah  serta  adanya  peran serta  dari  masyarakat.  Beberepa  bentuk pelestarian terhadap DAS sebagai berikut:
a. Tidak  mengalihfungsikan  lahan  yang termasuk dalam kawasan DAS;
b. Melakukan  penghijauan  di  kawasan DAS;
c. Tidak melakukan pencemaran terhadap kualitas air dalam sungai;
d. Terhadap pemerintah membuat peraturan  yang  tegas  dan  jelas terhadap  kawasan  dan  pengelolaan DAS;
e. Melakukan penyuluhan dan pembibingan  serta  pelatihan  terhadap masyarakat  sekitar  DAS  dalam  upaya pengelolaan  dan  pelestarian  wilayah DAS;
f. Memberikan sanksi yang tegas terhadap adanya pelanggaran di wilayah DAS;
g. Memfungsikan dan memberikan
kebebasan  terhadap  kearifan  lokal masyarakat sekitar DAS.
Terhadap  pengaturan  DAS  dalam peraturan  perundangan  sudah  cukup  baik karena  adanya  peraturan  yang  secara khusus mengatur tentang DAS itu senidiri serta paraturan pelaksanaan untuk mendukung terlaksananya pelestarian DAS.  Seperti  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan Pemerintah  Nomor  37  Tahun  2012 tentang  Pengelolaan  Daerah  Aliran  Sungi serta  peraturan  menteri  terkait  dengan pengelolaan  dan  pelestarian  lingkungan hidup.
Sedangkan  terhadap  sanksi  tidak diatur  secara  jelas  terhadap  pelanggaran dari pengelolaan dan pelestarian dari DAS tersebut.  Tetapi  jika  dilihat  dari  Undang-
Undang  Nomor  32  Tahun  2009  diatur tentang  sanksi  terhadap  pencemaran  baku mutu  air,  dimana  sungai  merupakan tempat  perkumpulnya  air  dan  mengalir menuju kehulu dan sungai merupakan satu kesatuan  dari  DAS  maka  terhadap pelanggaran  DAS  dapat  dikenai  sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.  Didalam  peraturan  menteri kehutanan nomor. 87/Menhut-II/2014
Tentang Pedoman Penanaman Bagi
Pemegang  Izin  Pinjam  Pakai  Kawasan Hutan Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran  Sungai  hanya  memberikan  sanksi administrasi terhadap pelanggarnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Easter. 1986. Integrated Watershed
Management  An  Approach  to  Resource Management. In K.W.
Easter,  J.A.Dixon,  and  M.M.  Hufschmid. Watershed  Resources  Management.  An Integrated Framework with Studies from Asia  and  the  Pacific.  Studies  in  Water
Policy and management, No.10. Westview Press and London.Honolulu.
Nugraha,  S.,  Sudarwanto,  S.,  Sutirto,  T.W., Sulastoro.  2006.  Potensi  dan  Tingkat Kerusakan Sumberdaya Lahan di Daerah Aliran Sungai Samin Kabupaten Kranganyar  dan  Sukoharjo  Propinsi Jawa  Tengah  Tahun  2006.  Laporan Penelitian. Surakarta : LPPM UNS
Pawitan.  H.  2011.  Arti  Perubahan  Iklim
Global dan Pengaruhnya dalam Pengelolaan  Daerah  Aliran  Sungai  di
Indonesia.  Prosiding  Ekspose  Hasi Penelitian  dan  Pengembangan.Pusat Penelitian dan Pengembangan
Konservasi  dan  Rehabilitasi  (P3KR)
Badan  Penelitain  dan  Pengembangan Kehutanan. Bogor.

## Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia
Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia
Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia  Nomor    P.59/Menhut-II/2013 Tentang  Tata  Cara  Penetapan  Batas Daerah Aliran Sungai Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia  Nomor  :  P.  60  /Menhut- II/2014  Tentang  Kriteria  Penetapan
Klasifikasi Daerah Aliran Sungai
Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.87/Menhut-II/2014 Tentang  Pedoman  Penanaman  Bagi
Pemegang  Izin  Pinjam  Pakai  Kawasan
Hutan  Dalam  Rangka  Rehabilitasi
Daerah Aliran Sungai
Riyadi dan Bratakusumah.2003. Perencanaan
Pembangunan Daerah. Strategi Menggali  Potensi  dalam  Mewujudkan Otonomi Daerah. PT. Gramedia Pustaka
Utama.Jakarta.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Worosuprojo, S. (2007). Pengelolaan
Sumberdaya  Lahan  Berbasis  Spasial dalam  Pembangunan  Berkelanjutan  di Indonesia.  Pidato  Pengukuhan  Jabatan
GuruBesar  pada  Fakultas  Geografi Universitas  Gadjah  Mada.  Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
.