Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)

## KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK MILIK ATAS TANAH PELABA PURA DI BALI (INKONSISTENSI NORMA DALAM PASAL 3 UUPA DAN PASAL 1 PERATURAN PEMERINTAH NO. 38 TAHUN
1963)
Putu Dipa Satria Dana 1 , Ketut Sudiatmaka 2 , Komang Febrinayanti Dantes 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: {dipasatria11@gmail.com, sudiatmaka58@gmail.com, febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id}

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk  (1) mengetahui dan menganalisa  kedudukan SPPT dalam hal pendaftaran tanah pelaba pura, serta (2) mengetahui dan menganalisa kepastian hukum mengenai hak milik atas tanah pelaba pura dengan adanya pertentangan antara hak ulayat dengan PP No. 38 Tahun 1963.  Jenis penelirian yang digunakan dalam  penelitian  hukum  normatif  yang  menganalisa  mengenai  konflik  norma  antara  UUPA  dan  PP  No.  38 Tahun  1963.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  perundang-undangan  dan pendekatan  kasus.  Bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  bahan  hukum  primer  dan  sekunder  dengan  teknik pengumpulan bahan hukum dengan penelusuran peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif lain dan metode analisis data dengan menggunakan metode analisis kualitatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1)    Kedudukan  SPPT  dalam  hal  pendaftaran  tanah  tidak  bisa  menjadi  bukti  yang  kuat  karena  pengurusan sertipikat  tanah  pelaba  pura  tidak  jauh  berbeda  dengan  pendaftaran  tanah  perseorangan  dimana  mengharuskan adanya  berita  acara  rapat  adat  yang  berisi  kesepakatan  pengempon.  Serta,  (2)    Kepastian  hukum  terhadap kepemilikan  tanah  pelaba  pura  dengan  berlakunya  hak  ulayat  dalam  hukum  agrarian  nasional  dengan  adanya Pasal  II  Ayat  1  ketentuan  konvensi  UUPA  yang  kemudian  dikeluarkan  PP  No.  38  Tahun  1963  dan  lahirnya UUPA,  kemudian  dikeluarkan  PP  No.  38  Tahun  1963  dan  lahirnya  KEPMENDAGRI  No  SK/556/DJA/1986 tentang pura mempunyai  hak  milik  atas  tanah,  sehingga  dengan  adanya  aturan  di  atas  memperkuat  desa  adat dalam mempertahankan keberadaan tanah pelaba pura. .
Kata Kunci : Tanah Pelaba Pura, Pendaftaran Tanah, SPPT

## ABSTRACT
This study aims to (1) find out and analyze the position of SPPT in terms of land registration of pelaba pura, and (2)  find  out  and  analyze  legal  certainty  regarding  property  rights  on  land  of  pelaba  pura  with  the  conflict between  ulayat  rights  and  PP  no.  38  of  1963.  The  type  of  research  used  in  normative  legal  research  which analyzes  the  conflict  of  norms  between  UUPA  and  PP.  38  of  1963.  The  approach  used  in  this  research  is  a statutory approach and a case approach. The legal materials used are primary and secondary legal materials with the technique of collecting legal materials by tracing statutory regulations and other positive legal sources and data analysis methods using qualitative analysis methods. The results show that (1) the position of the SPPT in  terms  of  land  registration  cannot  be  strong  evidence  because  the  management  of  a  pelaba  pura  land certificate is not much different from an individual land registration which requires the existence of minutes of customary  meetings  containing  the  agreement  of  the  owner.  And,  (2)  legal  certainty  of  the  ownership  of  the pelaba  pura  land  with  the  enactment  of  ulayat  rights  in  national  agrarian  law  with  the  existence  of  Article  II Paragraph 1 of the provisions of the UUPA convention which was later issued by PP. 38 of 1963 and the birth of the UUPA, then PP No. 38 of 1963 and the birth of the Ministry of Home Affairs Decree No. SK/556/DJA/1986 regarding  temples  having  property  rights  to  land,  so  that  the  existence  of  the  above  rules  strengthens  the traditional village in maintaining the existence of the pelaba pura land.
Keyword :  Pelaba Pura Land, Land Registration, SPPT

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  hukum  tanah  adat  Bali, dikenal berbagai macam jenis dan fungsi tanah yaitu  tanah druwe  desa ,  tanah pelaba  pura , tanah pekarangan  desa ,  serta  tanah ayahan desa .  Tanah  yang  sering  menjadi  persoalan sengketa  di  Bali  adalah  tanah pelaba  pura . Tanah pelaba  pura merupakan  tanah  yang dulunya  milik  desa  yang  khusus  digunakan untuk  keperluan  upacara  maupun  operasional pura  (Hendriartiningsih,  2008  :  522).  Pura sendiri  merupakan  tempat  suci  agama  Hindu untuk  memuja  Sang  Hyang  Widi  dalam berbagai  manisfestasinya.  Tanah  pelaba  pura sering  dimanfaatkan  untuk  pertanian  dan perkebunan oleh krama desa (masyarakat adat) dan hasilnya akan digunakan untuk kepentingan pura. Namun akibat
perkembangan  jaman  yang  membuat  tanah memiliki  nilai  ekonomis,  serta  adanya  UUPA yang  dapat  mengkonversi  hak-hak  atas  tanah menjadi  hak  milik,  mengakibatkan  tanah pelaba pura banyak dimiliki secara perseorangan.  Hal  tersebut  dilakukan  karena kebutuhan  akan  tanah  semakin  meningkat, sehingga  areal  tanah pelaba  pura yang seharusnya berfungsi sebagai pertanian masyarakat  adat  untuk  menunjang  biaya operasional  pura  dialihkan  menjadi  milik perseorangan  oleh  oknum-oknum  tertentu. Seharusnya  implementasi  antara  hukum nasional  dalam  hal  ini  adalah  UUPA  dengan hukum  adat  berkorelasi  dengan  baik.  UUPA dan hukum adat sebenarnya saling melengkapi dalam  rangka  mengisi  kekosongan  hukum yang  ada.  Berdasarkan  Pasal  2  ketentuan- ketentuan  konversi  UUPA  telah  ditentukan bahwa tanah desa pakraman termasuk hak-hak atas  tanah  yang  dapat  dikonversi  menjadi  hak milik,  sepanjang  subjek  yang  menguasainya memenuhi  syarat  sebagai  subjek  hak  milik. Adanya  pasal  tersebut  menyebabkan    tanah-
tanah  yang  dimiliki  masyarakat  adat  dapat dialihkan menjadi status hak milik pribadi.
Pasal 21 ayat 2 UUPA ditentukan bahwa terdapat  badan-badan  hukum  tertentu  yang dapat  mempunyai  Hak  Milik.  Kalaupun ditentukan  bahwa  sesuatu  badan  hukum  dapat mempunyai  hak  milik,  ini  hanyalah  suatu pengecualian dengan persyaratan tertentu saja, karena  pada  asasnya  hanya  badan  hukum tertentu saja yang dapat mempunyai hak milik, yaitu  badan-badan  hukum  yang  ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963. Menurut peraturan tersebut badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik, yaitu
:
a. Bank-bank yang didirikan oleh negara (selanjutnya disebut Bank Negara);
b. Perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan berdasarkan atas Undang- Undang Nomor 79 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 139);
c. Badan-badan Keagamaan, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah mendengar Menteri Agama;
d. Badan-badan Sosial, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria setelah mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial. Setelah  adanya  Peraturan  Pemerintah
Nomor  38  Tahun  1963  tentang  Penunjukan Badan-Badan  Hukum  yang  dapat  mempunyai hak  milik  atas  tanah,  di  mana  dalam  Pasal  1 huruf  c  dijelaskan  bahwa  Badan-badan Keagamaan,  yang  ditunjuk  oleh  Menteri Pertanian/Agraria,  setelah  mendengar  Menteri Agama  dapat  mempunyai  tanah  dengan  status hak  milik.  Pemilikan  tanah  dengan  status  hak milik  ini  hanya  terbatas  atas  tanah  yang dipergunakan  untuk  keperluan-keperluan  yang langsung berhubungan dengan usaha keagamaan  dan  sosial  yang  dinyatakan  dalam Pasal 4.
Pura  merupakan  salah  satu  lembaga keagamaan  yang  dapat  mempunyai  hak  milik,
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
sebagaimana ditegaskan dalam Surat
Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia  Nomor  SK/556/DJA/86  tanggal  24 September 1986 yang secara tegas menyatakan bahwa  Pura  adalah  salah  satu  badan keagamaan yang dapat memiliki hak milik atas tanah.  Penunjukan  pura  sebagai  badan keagamaan di seluruh Indonesia penunjukannya  melalui  Surat  Keputusan Menteri Dalam Negeri/Kepala
Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  SK.520.1/2252 tentang  Penunjukan  Pura  sebagai  Badan hukum  Keagamaan  yang  dapat  mempunyai hak  milik  atas  tanah  di  seluruh  Indonesia. Dengan  adanya  Surat  Keputusan  Menteri Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor SK/556/DJA/86  barulah  Pura  di  Bali  sebagai subyek hak milik, untuk itu tanah-tanah pura di Bali  diharapkan  mendapatkan  kepastian  dan perlindungan  hukum  dapat  dan  harus didaftarkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran  Tanah  jo  Peraturan  Menteri Agraria  Nomor  3  Tahun  1997  tentang Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran Tanah, dengan status haknya adalah hak milik. Pasal  18  Undang-Undang  Pokok  Agraria menyatakan  bahwa  “Untuk  kepentingan umum,  termasuk  kepentingan  bangsa  dan negara  serta  kepentingan  bersama  dari  rakyat, hak-hak  atas  tanah  dapat  dicabut,  dengan memberi  ganti  kerugian  yang  layak  dan menurut  cara  yang  diatur  dengan  undang- undang”. Dasar pemikiran mengenai pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum juga  berasal  dari  konsep  fungsi  sosial  yang melekat  pada  setiap  hak  atas  tanah.  Dalam Pasal  6  UUPA  disebutkan  bahwa  semua  hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Ketentuan tersebut  mendasari  sifat  kebersamaan  atau kemasyarakatan  dari  setiap  hak  atas  tanah. Fungsi  sosial  tersebut  menjadikan  hak  atas tanah  apa  pun  yang  ada  pada  seseorang  tidak dapat  dibenarkan  bahwa  tanahnya  itu  akan dipergunakan atau tidak dipergunakan semata-
mata  untuk  kepentingan  pribadinya,  apalagi kalau  hal  itu  menimbulkan  kerugian  bagi masyarakat.
Kemudian  dengan  dikeluarkannya  SK Menteri dalam Negeri Nomor
SK/556/DJA/1986  tentang  Penunjukan  Pura sebagai  Badan  Hukum  Keagamaan  yang Mempunyai  Hak  Milik  Atas  Tanah,  pura memiliki kekuatan hukum untuk memiliki hak milik  atas  tanah  pelaba  pura.  Namun  dengan adanya  UUPA,    khususnya  pada  Pasal  3 menyebabkan  tanah  pelaba  pura  tersebut dengan  mudah  diubah  menjadi  hak  milik  oleh penggarap  atau  ahli  warisnya.  Hal  tersebut menjadi mudah untuk dilakukan karena adanya syarat  pendaftaran  yang  mudah  Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan selanjutnya  disebut  SPPT.    SPPT  adalah  surat yang  digunakan  oleh  pemerintah  untuk memberitahukan besarnya pajak yang terhutang  kepada  wajib  pajak.    Adanya  SPPT tersebut telah mempermudah adanya peralihan tanah  pelaba  pura  menjadi  hak  milik  secara perseorangan. Biasanya pengelola tanah pelaba pura  akan  memegang  SPPT  dan  menganggap bahwa dengan memiliki selembar SPPT sudah cukup  untuk  membuktikan  bahwa  si  pemilik SPPT  memiliki  hak  dan  kuasa  penuh  atas kepemilikan  tanah  tersebut.  Akibat  dari  hal tersebut,  menyebabkan  banyak  tanah  pelaba pura  yang  dialihkan  statusnya  menjadi  hak milik  perseorangan.    Padahal  apabila  merujuk kepada  Pasal  1  huruf  C  Peraturan  Pemerintah Nomor  38  Tahun  1963,  Tanah  pelaba  pura seharusnya dimiliki oleh badan-badan keagamaan  yang  ditunjuk  langsung  oleh Menteri  Pertanian/Agraria  berdasarkan  SK menteri  dalam  negeri  yang  menunjuk  Pura sebagai  badan  hukum,  sehingga  kepemilikan tanah  pelaba  pura  oleh  perseorangan  telah bertentangan dengan pasal tersebut.
Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana  kedudukan  SPPT  (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dalam hal pendaftaran tanah pelaba pura   ?
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
2. Bagaimana  kepastian  hukum  mengenai hak  milik  atas  tanah  pelaba  pura  dengan adanya  pertentangan  antara  hak  ulayat dengan PP No. 38 Tahun 1963 ?

## METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penulisan  artikel  ini  adalah  jenis  penelitian yuridis  normatif  karena  adanya  pertentangan norma  antara  hak  ulayat  dengan  PP  No.  38 Tahun  1963  (Ishaq,  2017  :  29).  Bahan  hukum yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berasal dari  bahan  hukum  primer  yang  peraturan perundang-undangan. Kemudian bahan hukum sekunder  berasal  dari  studi  pustaka  terhadap literatur-literatur,  karya  ilmiah,  peraturan perundang-undangan  yang  terkait  dengan tanah pelaba pura.
Teknik  pengumpulan  bahan  hukum dimulai dengan penelusuran peraturan perundang-undangan  dan  sumber  hukum positif  lain  dari  sistem  hukum  yang  relevan dengan  pokok  persoalan  hukum  yang  sedang dihadapi (Ali, 2016 : 16). Data penelitian yang telah  dikumpulkan  kemudian  diolah  dan dianalisis  dengan  analisis  kualitatif  yang kemudian disajikan berupa data bukan angka.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kedudukan  SPPT  Dalam  Pendaftaran
Tanah Pelaba Pura
Kebijakan penggunaan tanah di Indonesia  dituangkan  dalam  Pasal  2  Ayat  (3) UUPA, bahwa tanah itu harus digunakan untuk sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat  dengan berencana  sesuai  dengan  Pasal  14  dan  adanya kewajiban  untuk  memelihara  dan  menambah kesuburan  tanah  yang  dipergunakan  tersebut. Pasal  33  (1)  UUD  1945  menyatakan  bahwa “bumi  air  dan  ruang  angkasa,  termasuk kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya itu  pada  tingkatan  tertinggi  dikuasai  oleh Negara”. Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh  rakyat.  Hak  menguasai  dari  negara termasuk  dalam  UUPA  Pasal  1  ayat  (2) memberi  wewenang  kepada  negara  untuk: mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntukan, penggunaan, persediaan dan mengatur hubungan-hubungan  hukum  antara  orang- orang  dengan  bumi,  air  dan  ruang  angkasa; menentukan  dan  mengatur  hubungan  hukum antara  orang-orang  dan  perbuatan-perbuatan
hukum  yang  mengenai  bumi,  air  dan  ruang angkasa.  Pasal  4  ayat  (1)  UUPA  Menjelaskan bahwa  Atas  dasar  hak  menguasai  dari  Negara sebagai  yang  dimaksud  dalam  Pasal  2 ditentukan  adanya  macam-macam  hak  atas permukaan  bumi,  yang  disebut  tanah,  yang dapat  diberikan  kepada  dan  dipunyai  oleh orang  baik  sendiri  maupun  bersama-sama dengan  orang  lain  serta  badan-badan  hukum. Pasal  tersebut  memberi  wewenang  untuk mempergunakan  tanah  yang  bersangkutan demikian  pula  tubuh  bumi  dan  air  serta  ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan  yang  langsung  berhubungan dengan  penggunaan  tanah  itu  dalam  batas- batas  menurut  undang-undang  ini  dan peraturan-peraturan  hukum  lain  yang  lebih tinggi.  Hak  atas  tanah  bersumber  dari  hak menguasajj  i  dari  negara  atas  tanah  dapat diberikan  kepada  perseorangan  baik  warga negara  Indonesia  mapupun  warga  negara asing, sekelompok orang secara bersama-sama, dan  badan  hukum  baik  badan  hukum  privat maupun badan hukum publik.
Pasal 22 ayat (2), Pasal 31 dan Pasal 37
UUPA  mengatur  bahwa  terjadinya  hak  atas tanah  salah  satunya  adalah  melalui  penetapan Pemerintah.  Penetapan  Pemerintah  tersebut selain  dilakukan  terhadap  obyek  tanah  yang bukti  haknya  merupakan  hak-hak  lama  (baik bekas hak Barat maupun bekas Hak Adat) juga dilakukan terhadap obyek tanah yang statusnya berasal dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Isi dari Penetapan Pemerintah tersebut adalah  pemberian  atau  penetapan  hak  atas tanah  kepada  subyek  hak  baik  perseorangan maupun  badan  hukum  dengan  obyek  suatu bidang  tanah  tertentu.  Berdasarkan  ketentuan Pasal  23  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 tahun 1997 pemberian hak atas tanah termasuk dalam  kategori  pembuktian  hak  baru. Pembuktian  hak  baru  tersebut  didahului dengan  suatu  penetapan  pemberian  hak  atas tanah dari pejabat yang berwenang memberikan  hak  tersebut  menurut  ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Obyek  tanah  yang  dapat  diperlakukan  dengan proses  pemberian  hak  dimaksud  umumnya adalah atas tanah yang berasal dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.
Pasal  1  angka  5  Peraturan  Menteri Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1999 jo Pasal 1 angka
8  Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala BPN  Nomor  9  tahun  1999  ditegaskan  bahwa yang  dimaksud  dengan  pemberian  hak  atas tanah  adalah  penetapan  Pemerintah  yang memberikan  suatu  hak  atas  tanah  Negara, perpanjangan jangka waktu hak, pembaharuan hak,  perubahan  hak,  termasuk  pemberian  hak di  atas  Hak  Pengelolaan.  Dalam  proses penetapan Pemerintah yang wujudnya pemberian/  penetapan  hak  atas  tanah  tersebut, ada  yang  diberikan  haknya  secara  langsung semata-mata  atas  kebaikan  Pemerintah  tanpa terlebih  dahulu  didasarkan  adanya  bukti penguasaan atas tanahnya, juga ada penetapan hak  yang  terlebih  dahulu  harus  dibuktikan adanya  hubungan  hukum  antara  orang  dengan tanahnya  yang  merupakan  bukti  penguasaan atas  tanahnya  (hak  keperdataan),  baik  yang diterbitkan  oleh  pejabat  yang  berwenang maupun  pernyataan  yang  dibuat  sendiri  oleh orang  yang  menguasai  tanah  tersebut  apabila sejak  awal  dialah  yang  pertama  mengerjakan bidang tanah dimaksud (Korn, 2017 : 30).
Syarat-syarat  yang  diperlukan  untuk pendaftaran tanah pelaba pura ,               yaitu (Rasta, Jurnal Yustisia, 2018 : 95) :
1. Surat  bukti  hak  (pipil/Petuk  D/girik sebelum tanggal 24 September 1960).
2. Surat  Keterangan  Kepala  Desa  yang dikuatkan Camat.
3. Surat  pernyataan  bahwa  obyeknya  tidak dalam perkara/sengketa.
4. Surat tanda lunas pembayaran PBB.
5. Surat  keterangan  Sedahan/PBB  mengenai pemilikan
sebelum tanggal 24 September 1960 6. Surat permohonan Selain persyaratan mengenai pendaftaran tanah pelaba  pura tersebut  diatas,  menurut penulis  harus  ada  berita  acara  rapat  adat  yang berisi  mengenai  kesepakatan  pengempon mengenai  pendaftaran  tanah pelaba  pura . Kemudian  ditunjuk  seorang  kuasa  untuk melaksanakan  pendaftaran  tanah pelaba  pura dalam  hal  ini  bisa bendesa /ketua  adat  atau prajuru /pengurus  adat.  Kuasa  dalam  hal  ini bendesa /ketua adat atau prajuru /pengurus adat yang  melaksanakan  pendaftaran  tanah pelaba pura selanjutnya  mengajukan  permohonan  ke kantor pertanahan setempat, kemudian pemeriksaan tanah, surat keputusan  pemberian hak  milik,  pemberian  batas,  membayar  uang pemasukan  negara,  mendaftarkan,  surat  ukur,
buku tanah dan terakhir di keluarkan sertipikat (Lambona,  Jurnal Lex  Et  Societatis ,  2018  :
125)  .  Sertipikat  hak  milik  yang  keluar  bukan atas  nama  yang  bertindak  selaku  kuasa  yang melaksanakan  pendaftaran  tanah pelaba  pura , melainkan  sertipikat  hak  milik  tersebut  atas nama pura yang  dimohon  untuk  didaftarkan.
Pemegang  hak  atas  tanah pelaba  pura adalah desa adat.
Mengingat  pendaftaran  tanah  menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997  adalah  rangkaian  kegiatan  yang dilakukan  oleh  pemerintah  secara  terus menerus,  berkesinambungan  dan  teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, penyajian serta pemeliharaan data fisik  dan  data  yuridis,  dalam  bentuk  peta  dan daftar,  mengenai  bidang-bidang  tanah  yang sudah  ada  haknya  bagi  bidang-bidang  tanah yang  sudah  ada  haknya  dan  hak  milik  atas satuan  rumah  susun  serta  hak-hak  tertentu yang membebaninya. Jika prosedur pendaftaran  tanah  dilaksanakan  dengan  benar, pemilik  akan  memperoleh  sertipikat  tanah sebagai  bukti  kepemilikan  tanah.  Untuk menjamin suatu kepastian hukum diperlukanlah  suatu  pendaftaran  tanah pelaba pura tersebut.  Pelaksanaan  pendaftaran  tanah sebagai  upaya  pemerintah  untuk  memberikan perlindungan  hukum  atas  hak-hak  atas  tanah yang  dimiliki  masyarakat  merupakan  tugas pemerintah sebagai bagian dari hak menguasai.
Hal  ini  sebagaimana  ditegaskan  oleh Mhd.  Yamin  Lubis  dan  Abd.  Rahum  Lubis dalam
Rosa Sulistiati,
menyatakan (Sulistiawati,  Jurnal  Ilmu  Hukum  Legal Opinion,  2018  :  70)  ;  “Pemberian  jaminan kepastian  hukum  terhadap  hak-hak  atas  tanah bagi  rakyat  seluruhnya  merupakan  salah  satu tujuan  pokok  UUPA  yang  tidak  bisa  ditawar lagi, sehingga undang-undang menginstruksikan  kepada  pemerintah  untuk mengadakan  pendaftaran  tanah  diseluruh wilayah Indonesia yang bersifat rechtskadaster artinya  yang  bertujuan  menjamin  kepastian hukum  dan  kepastian  haknya”.  Memang  di satu  sisi  pendaftaran  tanah pelaba  pura tidak diatur secara jelas dan rinci di dalam Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang pendaftaran  tanah  namun  disisi  lain  peraturan ini merupakan dasar untuk mendaftarkan tanah pelaba pura .
Menurut  S.  Rowton  Simpson  bahwa pendaftaran  tanah  merupakan  suatu  upaya yang  tangguh  dalam  administrasi  kenegaraan, sehingga  dapat  juga  dikatakan  sebagai  bagian dari  mekanisme  pemerintah.  Boedi  Harsono berpendapat bahwa  (Harsono, 2012 : 3) :
“Pendaftaran  tanah  merupakan  suatu rangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  secara teratur dan terus menerus untuk mengumpulkan, menghimpun dan menyajikan keterangan-keterangan mengenai  semua  tanah  atau  tanah-tanah tertentu, yang ada di suatu wilayah”.
Menurut Barhaman, bahwa dengan mendaftarkan  tanah  maka  akan  memberikan jaminan  kepastian  hukum  dan  perlindungan hukum.  Adanya  jaminan  kepastian  hukum berarti  pemegang  hak  atas  tanah  tersebut paling  tidak  bahwa  baginya  telah  memiliki dokumen atas tanahnya. Begitu pula merupakan  jaminan  perlindungan  hukum bilamana  suatu  saat  harus  berhadapan  dengan pihak  lain  melalui  pengadilan  (Barhaman, Tesis,  2007  :  56),  pendaftaran  tanah merupakan  kegaiatan  yang  dilakukan  oleh pemerintah untuk mengumpulkan, menghimpun dan menyajikan data-data semua hak atas tanah maupun tanah adat tertentu dan akan diberikan dokumen berupa sertifikat yang digunakan oleh pemilik sebagai dasar hak yang dimilikinya.  Sehingga  dalam  pemberian dokumen berupa sertipikat ini maka akan lebih memberikan  jaminan  kepastian    hukum. Kepastian  hukum  yang  dimaksudkan,  dapat diwujudkan  melalui  upaya  administratif,  yaitu pendaftaran  tanah  adat  yang  menghasilkan suatu alat bukti atas hak atas tanah.
Pasal 20 ayat (2) UUPA, bangunan suci merupakan  suatu  lembaga  yang  dibolehkan memiliki tanah. Hak tersebut dapat beralih dan dialihkan  kepada  pihak  lain  setelah  melalui proses  hukum  dan  mendapat  persetujuan  dari pemelihara bangunan suci ( pengempon ) (Putra, Jurnal  Lingkungan  dan  Pembangunan,  2010  : 21). Selain beralih dan dialihkan tanah pelaba pura juga dapat didaftarkan menjadi hak milik pura . Hal ini terlihat dari dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK. 556/DJA/1986  tentang  penunjukan Pura sebagai  badan  hukum  keagamaan  yang  dapat mempunyai  hak  milik  atas  tanah.  Namun, dalam kenyataannya tanah pelaba pura masih banyak  yang  belum  didaftarkan  di  Kantor
Pertanahan.  Tanah pelaba pura dahulu hanya didaftarkan  pada  kantor landrete atau  pajak bumi,  sehingga  tanda-tanda  bukti  yang diberikan  adalah  tanda  bukti  pengenaan    atau pembayaran  pajak  bumi  berupa  pipil/petuk  D, Girik. Jadi pendaftaran bersifat fiscal kadaster , sedangkan  yang  dinginkan  untuk  menjamin suatu  kepastian  hukum  adalah  yang  bersifat rechts kadaster ( Rasta, 2018 : 94).
Berdasarkan  Pasal  65  Peraturan  Menteri Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor  3  Tahun  1997  Tentang  Ketentuan Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran  Tanah (selanjutnya disebut Permen Agraria Nomor 3 Tahun  1997)  terdapat  3  (tiga)  asal  pemberian hak, diantaranya:
a. Penegasan  konversi  diberikan  terhadap hak atas bidang tanah yang memiliki alat bukti  tertulis  lengkap  dan  terhadap  hak atas  bidang  tanah  yang  tidak  memiliki alat bukti tertulis tidak lengkap tetapi ada keterangan  saksi  maupun  pernyataan yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 60 ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Permen  Agraria  3 Tahun  1997  alat  bukti  tertulis  tersebut berlaku  untuk  pembuktian  hak  lama  dan hak baru.
b. Pengakuan  Hak  diberikan  terhadap  hak atas bidang tanah kepemilikannya dibuktikan  dengan  melalui  penguasaan secara  fisik  selama  20  (dua  puluh)  tahun secara berturut-turut karena tidak memiliki  alat  bukti  kepemilikan  yang diatur  dalam  Pasal  60  ayat  (2)  Permen Agraria Nomor 3 Tahun 1997.
c. Pemberian Hak diberikan terhadap tanah- tanah negara termasuk tanah negara yang merupakan obyek landreform. Berdasarkan  penjelasan  tersebut  dapat diketahui  bahwa  hak  milik  dapat  berasal  dari penegasan  konversi  apabila  memiliki  bukti yang lengkap atau apabila bukti tidak lengkap, maka  dilengkapi  dengan  keterangan  saksi  dan pihak yang bersangkutan. Hak milik juga dapat berasal  dari  pengakuan  hak  yang  dibuktikan dengan  melalui  penguasaan  fisik  atas  tanah selama  20  (dua  puluh)  tahun  secara  berturut- turut karena pemilik tidak memiliki alat bukti. Selain  itu,  hak  milik  berasal  dari  pemberian hak  apabila  tanah  berasal  dari  tanah  negara (Waristle,  Jurnal  Jurist  Diction,  2019  :  202). P а d а P а s а l  5 а y а t  (1)  menyebutk а n,  kep а l а
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
k а ntor  pend а ft а r а n  t а n а h  y а ng  bers а ngkut а n memberik а n  peneg а s а n  konversi  tersebut deng а n  sek а ligus  mend а ft а r  h а k  y а ng bers а ngkut а n  d а l а m  buku  t а n а h  menurut Per а tur а n  Pemerint а h  nomor  10  T а hun  1961, deng а n  menging а t  ketentu а n  p а s а l  y а ng  di m а ksud d а l а m p а s а l 6 а y а t 1 huruf а , y а itu h а k milik,  jik а y а ng  mempuny а i  p а d а t а ngg а l  24 September  1960  memenuhi  sy а r а t  seb а g а i subjek h а k milik.
Mengen а i  ketentu а n  di а t а s  tanah pelaba pura d а p а t di konversi menj а di h а k milik а d а t, sesuai  PMP А Nomor  2  T а hun  1962  tent а ng peneg а s а n konversi d а n pend а ft а r а n bek а s h а k Indonesi а а t а s t а n а h seb а g а i а tur а n peneg а s а n d а n  pel а ks а n аа nny а .  Peneg а s а n  konversi tersebut  deng а n  sek а ligus  mend а ft а rk а n  h а k t а n а h а d а t  deng а n  ketentu а n  Per а tur а n pemerint а h Nomor 10 T а hun 1961
sebagaimana diubah dengan Per а tur а n Pemerint а h  Nomor  24  T а hun  1997  tent а ng pend а ft а r а n  t а n а h.    Ketentuan  diatas  jelas bahwa  sebelum  melakukan  pendaftaran  tanah pertama  kali  harusnya  dilakukan  konversi  hak atas  tanah.  Konversi  h а k-h а k а t а s  t а n а h  d а p а t digolongk а n menj а di du а , y а itu :
1. Untuk  konversi  h а k а t а s  t а n а h  bek а s  h а k b а r а t 2. Untuk konversi h а k а t а s t а n а h а d а t D а l а m  h а l  ini  konversi  mengen а i  bek а s h а k а t а s  t а n а h а d а t  di а tur  lebih  l а njut  d а l а m PMP А Nomor  2  T а hun  1962  tent а ng peneg а s а n konversi d а n pend а ft а r а n bek а s h а k indonesi а а t а s t а n а h. P а s а l 1 PMP А Nomor 2 T а hun 1962, menyebutk а n : А t а s d а s а r permohon а n y а ng berkepenting а n,  m а k а konversi  h а k- h а k y а ng disebut di d а l а m P а s а l II d а n IV ketentu а n-ketentu а n konversi und а ng-und а ng Pokok А gr а ri а menj а di  h а k  milik,  h а k  gun а us а h а , h а k  gun а b а ngun а n а t а u  h а k  p а k а i d а p а t  diteg а sk а n  menurut  ketentu а n- ketentu а n per а tur а n pemerint а h Nomor 10  T а hun  1961  tent а ng  pend а ft а r а n t а n а h (LN.T а hun 1961 No.28), sep а nj а ng Per а tur а n pemerint а h tersebut  sud а h  mul а i  diselengg а r а k а n di d а er а h y а ng bers а ngkut а n.
Bedasarkan ketentuan tersebut maka pelaksanaan  konversi  harus  jelas  macam  dan subyek haknya. Dalam pendaftaran bekas hak- hak  atas  tanah  adat  diperlukan  penegasan
tentang jenis haknya yang lama dan penegasan konversinya  menjadi  hak  apa,  baru  kemudian dapat dilakukan pendaftaran.
Untuk mengajukan permohonan konversi maka harus dilampirkan:
a. Tanda  bukti  haknya  (jika  ada,  juga  surat ukurnya)
b. Tanda  bukti  kewarganegaraannya  pada tanggal 24 September 1960
c. Keterangan tentang tanahnya apakah tanah untuk perumahan ataupun untuk pertanian. Hak-hak  atas  tanah  yang  ada  sebelum UUPA berlaku, khususnya hak atas tanah adat oleh  ketentuan-ketentuan  konversi  UUPA diubah menjadi salah satu hak atas tanah yang diatur dalam Pasal 16 UUPA. Prinsipnya ialah hak yang lama diubah menjadi hak yang sama atau  hampir  sama  wewenang  pemegang haknya  (Hanggara,  Jurnal  Fakultas  Hukum, 2013  :  10).  Selain  itu,  pelaksanaan  konversi dilakukan dengan cara mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor
Pendaftaran  Tanah  setempat.  Persyaratan pendaftaran  tanah  adat  dengan  melampirkan (Oktaviani, Jurnal Verstek, 2019 : 44):
a. Bukti kepemilikan/penguasaan tanah secara  tertulis  antara  lain  Pethuk  pajak bumi/landrente,  girik/Letter  C,  pipil, ketitir, dan verponding Indonesia, dan lain sebagainya sebelum berlakunya UUPA
b. Bukti  lain  yang  dilengkapi  dengan pernyataan yang bersangkutan dan keterangan  yang  dapat  dipercaya  dari sekurang-kurangnya  dua  orang  saksi dituangkan dalam bentuk surat.
c. Bukti  penguasaan  secara  fisik  atas sebidang  tanah  yang  bersangkutan  selama 20  tahun  yang  dituangkan  dalam  bentuk Surat Pernyataan. Penguasaan itu dilakukan dengan itikad baik, tidak pernah diganggu gugat dan tidak dalam sengketa.
d. Kesaksian  dari  Kepala  Desa/Lurah/Tetua Adat.
e. Identitas Pemohon warga Negara
Indonesia.
f. Bukti pelunasan SPPT PBB terakhir. Sementara  itu,  SPPT  PBB  bukanlah bukti  kepemilikan  hak  atas  tanah  tersebut. SPPT  PBB  hanyalah  menandakan  bahwa  atas objek  tersebut  sudah  ada  nomor  objek pajaknya  dan  ada  subjek  pajak  yang  memiliki kewajiban  membayar  pajaknya.  Jadi  nama yang tercantum dalam SPPT PBB belum tentu
si  pemilik  atas  tanah  tersebut  atau  mungkin saja  atas  tanah  tersebut  juga  belum  ada  SPPT PBB.  Menurut  Hasanudin  Penyuluh  hukum ahli muda, mengingat bukti kepemilikan tanah secara  hukum  diakui  dalam  bentuk  sertipikat. SPPT  atau  pajak  bukanlah  bukti  kepemilikan. Jadi sebenarnya yang menjadi acuan bukanlah SPPT/NJOP/PBB, melainkan status kepemilikan  hak  atas  tanah  tersebut  dalam bentuk  sertipikat  (Oktaviani,  Jurnal  Verstek, 2019  :  44).  Demi  kepentingan  wajib  pajak sendiri, ada baiknya pada saat menerima SPPT PBB,  wajib  pajak  harus  membiasakan  diri untuk meneliti kebenaran dan keabsahan SPPT PBB yang diterimanya.
Kepastian  Hukum  Mengenai  Hak  Milik Atas Tanah Pelaba Pura
Menurut Gustav Radbruch guna mengisi cita  keadilan  dengan  hal  yang  konkret,  maka kemudian harus melihat
pada kegunaan/manfaatnya sebagai unsur kedua dari cita hukum. Pengertian dari kegunaan tersebut hanya  dapat  dijawab  dengan  menunjuk  pada perbedaan  konsepsi-konsepsi  tentang  negara dan hukum. Untuk melengkapi formalitas dari keadilan  dan  kegunaan,  maka  Radbruch  juga menyertakan  ketertiban  sebagai  unsur  ketiga dari  cita  hukum.  Menurut  Gustav  Radbruch, kemanfaatan  sangat  membutuhkan  adanya kepastian  hukum.  Tuntutan  akan  keadilan  dan kepastian  merupakan  bagian  yang  mutlak dalam  cita  hukum,  serta  berada  diluar pertentangan-pertentangan bagi pendapat politik,  dimana  kegunaan  atau  kemanfaatan mempunyai  unsur  relativitas.  Selain  unsur kemanfaatan  dari  cita  hukum,  unsur  lainnya yaitu  keadilan  dan  ketertiban  juga  bersifat relatif.    Apabila  dikaitkan  dengan  teori  cita hukum  yang  dikemukakan  oleh  Gustav Radbruch di atas maka sebagai berikut :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor SK/556/DJA/1986
tentang  penunjukkan pura sebagai  badan hukum  keagamaan  yang  dapat  mempunyai hak  milik  atas  tanah.  Surat  Keputusan  ini mempunyai  nilai  keadilan  bagi  masyarakat desa  adat  khususnya  di  dalam  pengaturan tanah pelaba  pura. Keadilan  yang  penulis maksud  adalah  keadilan  yang  diberikan dalam  menguasai  dan  memiliki  tanah pelaba pura.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor SK/556/DJA/1986
tentang  penunjukkan pura sebagai  badan hukum  keagamaan  yang  dapat  mempunyai hak  milik  atas  tanah.  Surat  Keputusan  ini mempunyai  nilai  kemanfaatan  bagi  desa adat  dalam  mempertahankan  tanah pelaba pura, karena  dalam  mempertahankan  tanah pelaba  pura diberikan  surat  tanda  bukti berupa  sertipikat.  Sertipikat  bermanfaat bagi  desa  adat  dalam  mengetahui  nama pemegang haknya.
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor SK/556/DJA/1986 tentang  penunjukkan pura sebagai  badan hukum  keagamaan  yang  dapat  mempunyai hak  milik  atas  tanah.  Surat  Keputusan  ini menurut  penulis  belum  mempunyai  nilai kepastian hukum, karena di satu sisi aturan diatasnya,  yaitu  Pasal  3  UUPA  masih bersifat  umum.  Aturan  yang  ada  diatasnya belum menyebutkan secara jelas yang mana saja  termasuk  hak  ulayat.    Mengingat  desa adat di bali mempunyai berbagai jenis tanah ulayat  dan  fungsinya  juga  berbeda-beda. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
SK/556/DJA/1986
tentang  penunjukkan pura sebagai  badan hukum  keagamaan  yang  dapat  mempunyai hak  milik  atas  tanah  masih  bisa  di intreprestasikan, sehingga memang dari segi keadilan dan kemanfaatannya sudah sesuai, namun  dari  segi  kepastian  hukum  surat keputusan ini masih belum pasti.
Subjek  hak  ulayat  yaitu  masyarakat persekutuan  adat  dalam  keseluruhannya  yakni seluruh  nusantara  ini,  Masyarakat  menguasai hak ulayat tidak boleh ditangan oknum pribadi (perorangan) tetapi harus ditangan masyarakat. Objek  hak  ulayat  meliputi  tanah  dataran,  air, tumbuh-tumbuhan,  kekayaan  alam  yang terkandung  didalamnlya  maupun  binatang  liar yang  hidup  bebas  dalam  hutan.  Dengan demikian  hak  ulayat  menunjukkan  bahwa hubungan  hukum  antara  masyarakat  hukum, subjek  hukum,  serta  tanah  atau  wilayah tertentu,  dengan  hak  ulayat  sebagai  istilah teknis  yuridis  merupakan  hak  yang  melekat sebagai  kompetensi  khas  pada  masyarakat hukum  adat  berupa  wewenang  mengurus  dan mengatur  tanah  seisinya  dengan  daya  laku kedalam maupun keluar. Hak ulayat masyarakat  hukum  adat  adalah  serangkaian wewenang  dan  kewajiban  suatu  masyarakat hukum  adat,  yang  berhubungan  dengan  tanah
yang  terletak  dalam  lingkungan  wilayahnya (Setiawan,  2019  :  55).  Sebagai  persekutuan hukum,  masyarakat  hukum  adat  merupakan subyek  hukum  yang  oleh  hukum  ditentukan sifat  dan  batas-batas  kesubyekannya  (Arka, 2016  :  61).  Masyarakat  hukum  adat  Bali mempunyai  tanah  adat.  Tanah  adat  disebut juga  dalam  UUPA  yaitu  hak  ulayat.  Tanah ulayat  merupakan  tanah  yang  sangat  penting bagi  masyarakat  hukum  adat.  Menurut  van dijk,  mengatakan  keadaan  yang  demikian  ini tambah  menegaskan  sifat  agraria  dari persekutuan-persekutuan  hukum  Indonesia, hanya  tanahlah  yang  terutama  penting  bagi masyarakat.
Kedudukan  hak  ulayat  masyarakat hukum  adat  diatur  dalam  Pasal  3  UUPA. Secara  gramatikal  istilah  hak  ulayat  di  dalam UUPA masih bersifat umum. Pengaturan tanah adat  di  dalam  Pasal  3  UUPA  menyebutkan dalam  kepustakaan  hukum  adat  adalah beschikkingsrecht . Penjelasan selanjutnya tidak  dijelaskan  mengenai  pengaturan  tanah ulayat  yang  dimaksud  itu  adalah  tanah  ulayat yang  mana  saja.  Ketentuan  tanah  ulayat menjadi  tidak  jelas  sehingga  berimplikasi ketidakpastian  hukum.  Memang  dalam  pasal 14  UUPA  menyebutkan  salah  satunya mengingat  pasal  3  UUPA,  Pemerintah  dalam rangka  sosialisme  Indonesia,  membuat  suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan    dan  penggunaan  bumi,  air  dan ruang  angkasa  serta  kekayaan  alam  yang terkandung  di  dalamnya  yaitu  salah  satunya untuk  keperluan  peribadatan  dan  keperluan- keperluan  suci  lainnya,  sesuai  dengan Ketuhanan  yang  Maha  Esa.  Kemudian  Pasal 49  Ayat  1  UUPA,  menyebutkan  bahwa  hak milik tanah badan-badan keagamaan dan social sepanjang  dipergunakan  untuk  usaha  dalam bidang  keagamaan  dan  social  diakui  dan dilindungi.
Badan-badan  tersebut  dijamin  pula  akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan sosial. Kata  diakui  dan  dilindungi  dalam  pasal  14 UUPA  tersebut  berarti  dalam  bidang keagamaan sudah terwujud di dalam Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia  Nomor  SK/556/DJA/1986  tentang penunjukkan pura sebagai  badan  hukum keagamaan  yang  dapat  mempunyai  hak  milik atas  tanah.    Tanah pelaba  pura semakin  jelas
dasar  yang  menjadi  acuan  hukumnya. Mengingat  Asas  hukum  merupakan  dasar pikiran  dari  undang-undang    ( ratio  legis ). Dapat  dipahami  bahwa  dasar  menjadi  acuan hukum  dari  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri Republik  Indonesia  Nomor  SK/556/DJA/1986 tentang  penunjukkan pura sebagai  badan hukum keagamaan yang dapat mempunyai hak milik atas tanah yaitu Pasal 3 UUPA.
Pasal  3  UUPA  merupakan lex  generali atau  hukum  yang  bersifat  umum  dan lex specialis merupakan  Keputusan  Menteri Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor SK/556/DJA/1986  tentang  penunjukkan pura sebagai  badan  hukum  keagamaan  yang  dapat mempunyai  hak  milik  atas  tanah.  Asas Lex Specialis  derogate  legi  generali ,  yaitu ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum  berlaku  terhadap  ketentuan  tanah pelaba  pura .  Aturan  Keputusan  Menteri Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor SK/556/DJA/1986  tentang  penunjukkan pura sebagai  badan  hukum  keagamaan  yang  dapat mempunyai hak milik atas tanah mengesampingkan aturan Pasal 3 UUPA yang bersifat  umum.  Artinya  Pasal  3  UUPA  ini masih bersifat umum mengatur hak ulayat  dan hak  ulayat  dimaksud  diatur  dalam  ketentuan Pasal  II  Ayat  1  Konversi  UUPA,  kemudian diatur  khusus  mengenai  badan  hukum keagamaan  yang  dapat  mempunyai  hak  milik atas  tanah  dan  lahirnya  secara  khusus Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia  Nomor  SK/556/DJA/1986  tentang penunjukkan pura sebagai  badan  hukum keagamaan  yang  dapat  mempunyai  hak  milik atas  tanah.    Ini  merupakan  aturan  yang  secara khusus mengatur mengenai tanah pelaba pura .
Melalui  Surat  Keputusan  Menteri Dalam  Negeri/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Nomor  SK/556/DJA/1986    tentang Penunjukan Pura sebagai  Badan  hukum Keagamaan  yang  dapat  mempunyai  hak  milik atas  tanah  di  seluruh  Indonesia.    Mengingat tanah pelaba  pura sebagai  tanah  ulayat masyarakat  hukum  adat  Bali  yang  merupakan beschikkingsrecht. Menurut  pendapat  Van Vollenhoven menyebut teori hukum pertanahan  ‘ beschikkingsrecht ’  itu  adalah “hukum  tertinggi  atas  tanah  untuk  seluruh kepulauan  Indonesia”  ( maar  is  voor  den ganschen  archipel  het  hoogste  recht  ten aanzien  van  grond ).  Teori  Hukum  Pertanahan
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
Adat Indonesia ( beschikkingsrecht ) itu, menjelaskan bagaimana keterkaitan sinerginya hubungan  antara  hukum  perdata  dengan hubungan  kekuasaan  masyarakat  hukum  adat atas  tanah,  yang  berbeda  dengan  hubungan sinerginya  hukum  perdata  dan  ketatanegaraan Belanda  (Soesanggobeng,  2012  :  6).  Tanah ulayat  dalam  masyarakat  hukum  adat diistilahkan  dengan berbagai istilah dan nama. Hal  ini  disesuaikan  dengan  geografis  dan kebiasaan    adat  setempat.  Seperti  misalnya tanah ulayat bali disebut prabumian dan payar (Soesanggobeng,  2012  :  7).  Sebelum munculnya  istilah  yang  menyebutkan  hak ulayat  adalah beschikkingrecht, dahulu  masih menggunakan istilah hak milik asli ( eigendomsrecht )  dan  hak  milik  komunal ( communal  bezitsrecht ).  Istilah-istilah  ini menurut  barent  ter  haar  dapat  menyebabkan jalinan-jalinan yang sangat ruwet terhadap hak atas  tanah  masyarakat  hukum  adat  yang berimplikasi kepada kepastian hukum terhadap istilah  hak  ulayat  pada  saat  itu.  Tegasnya, Cornelis  van  Vollenhoven  menggaris  bawahi bahwa, Beschikkingsrecht merupakan  suatu hak  atas  tanah  yang  ada  hanya  di  Indonesia, suatu  hak  yang  tidak  dapat  dipecah-pecahkan dan  mempunyai  dasar  keagamaan  (religie). dari  teori  tersebut  menyatakan,  sinergi  hukum adat  yang  mengatur  mengenai  tanah  adat dalam  hal  ini  tanah pelaba  pura sudah  sejak dahulu  sangat  kuat  yang  diatur  dalam awig- awig desa adat. Hukum tanah adat merupakan hukum  yang  tertinggi  dari  pada  hukum  tanah yang lainnya. Artinya jelas bahwa dari hukum tanah  adat  yang  tertinggi  ini  dipakai  dasar dalam peraturan perundang-undangan pertanahan nasional. Hubungan sinergi  antara masyarakat  adat  bali  tidak  dapat  dipisahkan dengan tanah pelaba pura . Tanah pelaba pura merupakan  aset  bagi  masyarakat  hukum  adat di  bali  yang  digunakan  sebagai  dasar keagamaan. Hasil tanah pelaba pura digunakan untuk menunjang kepentingan pura.
Apalagi  ditambah  adanya  Surat Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia  Nomor  SK/556/DJA/86  barulah Pura di  Bali  sebagai  subyek  hak  milik,  untuk itu  tanah pelaba  pura sudah  mendapatkan kepastian  dan  perlindungan  hukum,  sehingga supaya  mempunyai  alat  bukti  terhadap kepemilikan tanah pelaba pura tersebut, harus didaftarkan sesuai dengan Peraturan
Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran  Tanah  jo  Peraturan  Menteri Agraria  Nomor  3  Tahun  1997  tentang Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran Tanah, dengan status haknya adalah hak milik pura .

## SIMPULAN DAN SARAN
Kedudukan SPPT dalam hal pendaftaran tanah  tidak  bisa  menjadi  alat  bukti  yang  kuat. Pengurusan  sertifikat  tanah pelaba pura tidak jauh  berbeda  dengan  pendaftaran  tanah perseorangan,  dimana  pendaftaran  tanah pelaba pura mengharuskan adanya berita acara rapat adat yang berisi kesepakatan pengempon mengenai  pendaftaran  tanah pelaba  pura dan ditunjuk  seorang  kuasa  untuk  melaksanakan pendaftaran  tanah pelaba  pura dalam  hal  ini bisa bendesa /ketua adat atau prajuru /pengurus adat.  Tanah pelaba  pura d а p а t  di  konversi menj а di h а k milik а d а t.
Kepastian  hukum  terhadap  kepemilikan tanah pelaba  pura dengan  berlakunya  hak ulayat  dalam  hukum  agraria  nasional  adalah dengan  adanya  Pasal  II  Ayat  1  ketentuan- ketentuan konversi UUPA, kemudian dikeluarkan  PP  No.  38  Tahun  1963  dan lahirnya KEPMENDAGRI No
SK/556/DJA/1986  tentang pura mempunyai hak  milik  atas  tanah,  sehingga  dengan  adanya aturan  di  atas  memperkuat  desa  adat  dalam mempertahankan  keberadaan  tanah pelaba pura. Keputusan  Menteri  Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia  Nomor  18  Tahun  2019  Tentang Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat  Hukum  Adat,  untuk  memberikan pengakuan hukum terhadap tanah pelaba pura dan  terpenting  adalah  memenuhi  unsur-unsur yang  sebagaimana  termaksud  dalam  Pasal  2 Ayat  2  Kepmen  ATR/BPN  Nomor  18  Tahun 2019.
Hendaknya Pemerintah ataupun Pembuat undang-undang  segera  membuat  aturan  yang lebih  jelas  dan  tegas  dicantumkan  di  Undang- undang  mengenai  jenis-jenis  tanah  ulayat, supaya  tanah  ulayat  ini  tidak  mudah  di  klaim oleh  perseorangan.  Kemudian  Desa  Adat  atau pengempon pura segera  mendaftarkan  baik melalui  pendaftaran  sporadik  ataupun  melalui pendaftaran  sistematik  terhadap  tanah pelaba pura yang  dimiliki  supaya  mempunyai  alat
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
bukti  kepemilikan  yang  kuat  terhadap  tanah pelaba pura .

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Ali,  Zainuddin.  2016, Metode  Penelitian Hukum, Jakarta, PT Sinar Grafika Alting,  Husman.  2011, Dinamika  Hukum dalam  Pengakuan  dan  Perlindungan Hak  Masyarakat  Hukum  Adat  Atas Tanah  (Masa  lalu,  kini  dan  masa mendatang, Yogyakarta:  LaksBang
Pressindo.
Amal, Bakhrul,  2017, Hukum Tanah Nasional Sejarah, Politik dan Perkembangannya, Yogyakarta: Thafa Media. Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014,
Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum,
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
Hajati,  Sri,  dkk,  2017, Politik  Hukum Pertanahan, Surabaya: Airlangga University Press.
Hajati, Sri, dkk. 2018, Buku Ajar Hukum Adat, Jakarta: Prenada media Group Harsono,  Boedi,  2012, Beberapa  Analisa Tentang  Hukum  Agraria ,  Jakarta: Kelompok Belajar Bagian III. Isaq,  H.  dan  H.  Efendi,  2014, Pengantar Hukum  Indonesia  (PHI), Jakarta:
PT.RajaGrafindo Persada. Korn,  V.E,  2017, Hukum  Adat  Bali  (Het Adatrecht  Van  Bali), Denpasar: Udayana University Press. Nurjaya,  I  Nyoman,  2015, Memahami  Posisi Dan  Kapasitas  Hukum  Adat  Dalam Politik  Pembangunan  Hukum  di Indonesia:  Perspektif  Antropologi Hukum Relasi Negara dan Masyarakat Adat, Malang: Surya Pena Gemilang. Rifai,  Ahmad,  2014, Penemuan  Hukum  Oleh Hakim  Dalam  Persfektif  Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika. Rumokoy,  Donald  Albert  dan  Frans  Marami, 2014, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada.
Salfutra,  Reko  Dwi,  2019, Hukum  Agraria Indonesia, Yogyakarta: Thafa Media. Santoso,  Urip,  2010, Pendaftaran  dan Peralihan  Hak  Atas  Tanah ,  Cetakan Pertama,  Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group.
Setiawan,  Ahmad,  2019, Hukum  Pertanahan (Pengaturan, Problematika dan Reformasi Agraria, Yogyakarta: Laksbang Justiti. Soesanggobeng, Herman, 2012, Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria , Yogyakarta: STPN Press. Soesanggobeng, Herman. 2012, Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria, Yogyakarta:  Penerbit  STPN Press.
Sulfura,  Reko  Dwi,  2019, Hukum  Agraria Indonesia, Yogyakarta: Thafa Media. Sutedi,  Adrian,    2012, Sertifikat  Hak  Atas Tanah, Jakarta Timur: Sinar Grafika. Sutiyoso,  Bambang.  2015, Metode  Penemuan Hukum , Yogyakarta: UII Press. Windia,  W а y а n  P.  dkk,  2013, Kompil а si А tur а n  Tent а ng  Des а А d а t  di  B а li, Denpasar : Ud а y а n а University Press.

## ARTIKEL DALAM JURNAL
Sudiatmaka,  Ketut,  “Penyuratan  Awig-Awig Desa  Pakraman”,  Jurnal  Ilmiah, Agustus 2018 Mahniasari, Indah, “Pendaftaran Tanah Adat”, Jurnal  Al’  Adl ,  Volume  V  Nomor  9, Januari - Juni 2013.
Oktaviani,  Annisa  dan  Harjono,  “Kekuatan Pembuktian  Surat  Letter  C  Dalam Pemeriksaan  Sengketa  Tanah  Di Persidangan  (Studi  Kasus  Putusan Mahkamah  Agung  Perkara  No:  816
K/Pdt/2016)”, Jurnal Verstek , (Januari-April 2019). PERATURAN PERUNDANG-

## UNDANGAN
Undang-Undang  No.  5  Tahun  1960  Tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  No.  104, Tambahan  Lembaran  Negara  No. 2043)
Peraturan  Pemerintah  No.  38  Tahun  1963 tentang  Penunjukan  Badan  Hukum yang Memiliki Hak Atas Tanah.
Surat  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  No.
SK/556/DJA/1986
mengenai Penunjukan Pura Sebagai  Badan Hukum Keagamaan.
Keputusan  Menteri  Agraria/Kepala  Badan
Pertanahan Nasional Republik
Indonesia  Nomor  18  Tahun  2019
Tentang  Penatausahaan  Tanah  Ulayat
Kesatuan Masyarakat Hukum Adat