PENGARUH KEADILAN, DISKRIMINASI DAN ETIKA UANG ( MONEY ETHICS )

## TERHADAP PERSEPSI MENGENAI ETIKA PENGGELAPAN PAJAK
( TAX EVASION )
Rizky Intania Putri; Hadi Mahmudah
Fakultas Ekonomi Universitas Islam 45 Bekasi rzkytania13@gmail.com; hadimahmudah@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Keadilan, Diskriminasi dan Etika Uang (Money  Ethics)  terhadap  Persepsi  Mengenai  Etika  Penggelapan  Pajak  (Tax  Evasion)  di  KPP Pratama  Bekasi  Selatan.  Jumlah  populasi  responden  yang  diteliti  adalah  100  sampel.  Sampel dalam  penelitian  ini  ditentukan  berdasarkan  metode  purposive  sampling,  data  dikumpulkan dengan  penyebaran  kuesioner.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  teknik  analisis statistik  deskriptif  ,  uji  kualitas  data  meliputi  uji  validitas  dan  uji  reliabilitas;  uji  asumsi  klasik meliputi  uji  normalitas,  uji  multikolinearitas  dan  uji  heteroskedastisitas;  pengujian  hipotesis dengan  regresi.  Pengolahan  data  menggunakan  program  SPSS  versi  23.  Hasil  penelitian  ini menunjukan bahwa  Keadilan dan  etika uang (money  ethics) berpengaruh positif dan signifikan terhadap  persepsi  mengenai  etika  penggelapan  pajak  (tax  evasion).  Sedeangkan  diskriminasi tidak berpengaruh terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion).
Kata kunci : Keadilan; Diskriminasi; Etika Uang; Persepsi; Etika Penggelapan Pajak

## PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Penelitian
Pajak  merupakan  salah  satu  sumber  pendapatan  dan  belanja  negara  (APBN)  yang  utama bagi bangsa Indonesia. Pemerintah Indonesia memerlukan biaya yang tidak sedikit dalam rangka menyelenggarakan  dan  menjalankan  pembangunan  nasional.  Pajak  digunakan  untuk  menopang perekonomian  Indonesia  karena  hampir  85%  APBN  Pemerintah  Indonesia  berasal  dari  sektor pajak.  Pajak  sangat  penting  bagi  pelaksanaan  dan  peningkatan  pembangunan  nasional  untuk
mencapai  kemakmuran  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Beberapa  tahun  belakangan    ini penerimaan dari sektor  pajak di  Indonesia terus mengalami  peningkatan, namun   masih belum mencapai target penerimaan pajak.
Tidak  memenuhinya  target  penerimaan  pajak  bisa  dikarenakan  terdapat  indikasi penggelapan pajak ( Tax evasion )  yang dilakukan oleh wajib pajak. Banyak wajib pajak merasa belum  adanya  hasil  nyata  dari  pajak  yang  dibayarkannya.  Menurut  wajib  pajak  sebagai  pihak yang  harus  menbayar  pajak  tanpa  mendapatkan  pengembalian  jasa  secara  langsung  akibat pembayaran yang dilakukannya, akan berusaha untuk mencari cara agar dapat mengurangi pajak terutang  yang  harus  dibayarkan    kepada  kas  Negara.  Oleh  sebab  itu  wajib  pajak  beranggapan bahwa pajak merupakan  beban  yang akan mengurangi  penghasilannya. Pandangan ini lah  yang mendorong munculnya usaha wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak terutangnya.
Di  Indonesia  sendiri  sering  sekali  terjadi  kasus  mengenai  penggelapan  pajak.  Pada  tahun 2015, Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat  III, menyerahkan seorang tersangka kasus  tindak  pidana  perpajakan,  berinisial  RY  (52).  Pengusaha  di  bidang  produksi  sepatu tersebut ditetapkan sebagai tersangka karena tak kunjung membayar pajak sebesar Rp 1,6 miliar yang  menjadi  kewajibannya.  Pasal  yang  disangkakan  terhadap  tersangka  ialah  pasal  39  ayat  1 huruf a dan b undang-undang nomor 3 tahun 1983 sebagaimana diganti dengan undang-undang nomor  16  tahun  2000,  dengan  ancaman  hukuman  paling  lama  enam  tahun  penjara  dan  denda paling bayak empat kali jumlah pajak terutangnya.
Adanya tax  evasion dapat  menimbulkan  berbagai  persepsi  masyarakat.  Etika  dan  prilaku seseorang akan mendorong individu untuk membayar pajak atau malah bersikap negative dengan melakukan kecurangan pajak. Persepsi yang timbul mengenai adanya tindakan tax evasion dapat dipengaruhi  dari  sisi  keadilan,  deskriminasi,  dan  etika  uang  ( money  ethics ).  Keadilan  dianggap dapat berpengaruh terhadap tindakan pengelapan pajak, seseorang yang memiliki sikap keadilan yang  rendah  akan  mudah  melakukan  hal  yang  negative  yaitu  melakukan  kecurangan  pajak sehingga  dapat  dikatakan  hal  tersebut  etis  untuk  dilakukan.  Dispkriminasi  juga  dianggap mempunyai  pengaruh  terhadap  adanya  persepsi  mengenai  etika  penggelapan  pajak,  semakin tinggi diskriminasi yang dilakukan pemerintah terutama dalam perpajakan, maka membut orang memiliki  persepsi  bahwa  penggelapan  pajak  etis  dilakukan.  Begitu  pula  dengan  adanya  etika uang  ( money  ethics ),  etika  uang  ( money  ethics )  yang  merupakan  kecintaan  seseorang  terhadap uang  dianggap  sangat  berpengaruh  terhadap  adanya  tindakan tax  evasion. Semakin  tinggi  etika
uang  atau  kecintaan  seseoran  terhadap  uang  menempatkan  kepentingan  yang  besar  pada  uang akan kurang etis dan sensitive daripada orang dengan etika yang rendah.
Selain  keadilan  dan  diskriminasi,  adanya  etika  uang  ( money  ethics )  juga  dianggap berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak. Ketika seseorang menempatkan uang sebagai prioritas utama dalam kehidupan sehari-harinya, mereka akan  merasa bahwa tax evasion adalah tindakan yang dapat diterima (Lau, Choe, dan Tan, 2013). Oran-orang  yang memiliki kecintaan terhadap  uang    yang  sangat  tinggi  secara  mental  lebih  banyak  terlibat  dalam  prilaku  tidak  etis dalam  organisasi  karena  mereka  termotivasi  untuk  mendapatkan  lebih  banyak  uang.  Menurut Rosianti dan Mangoting (2014) money ethics berhubungan secara langsung dengan prilaku tidak etis.  Hal  ini  dapat  diartikan  bahwa  semakin  seseorang  memprioritaskan  uang  sebagai  hal  yang penting  ( high  money  ethics ),  orang  tersebut  lebih  cenderung    melakukan  tindakan tax  evasion yang tidak etis daripada orang yang low money ethics. Hasil penelitian Rosianti dan Mangoting (2014) menunjukan  terdapat pengaruh positif antara money ethics terhadap tax evasion. Ihsanul Hafizhah  (2016) juga meneliti tentang pengaruh etika uang ( money ethic ) terhadap kecurangan pajak  ( tax  evasion )  dengan  religiusitas,  gender,  dan    materialisme  sebagai  variabel  moderasi. Hasil  penelitian    menunjukan  etika  uang  ( money  ethics )  berpengaruh  signifikan  terhadap kecurangan pajak.

## 1.2 Rumusan Penelitian
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
1. Apakah keadilan berpengaruh terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak ( tax evasion ) ?
2. Apakah diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak ( tax evasion ) ?
3. Apakah  etika  uang  ( money  ethics )  berpengaruh  terhadap  persepsi  mengenai  etika pengelapan pajak ( tax evasion ) ?
1.3 Tujan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini antara lain:
1. Untuk  menganalisis  apakah  kadilan  berpengaruh  terhadap  persepsi  mengenai  etika penggelapan pajak ( tax evasion )
2. Untuk menganalisis apakah diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak ( tax evasion )
3. Untuk menganalisis apakah Etika Uang  ( money  ethics ) berpengaruh terhadap  persepsi mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion )

## TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Atribution Teory
Atribusi  merupakan  salah  satu  proses  pembentukan  kesan.  Atribusi  mengacu  pada bagaimana orang menjelaskan penyebab prilaku orang lain atau dirinya sendiri. Atribusi adalah proses  dimana  orang  menarik  kesimpulan  mengenai  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  prilaku orang lain.
Teori Atribusi mencerminkan komunikasi pada seseorang  yang berusaha untuk menelaah, menilai  dan  menyimpulkan  penyebab  dari  suatu  kejadian  berdasarkan  persepsi  individu.  Pada dasarnya,  teori  ini  mengutarakan  bahwa  bila  seseorang  mengamati  tingkah  laku  atau  perilaku orang  lain,  maka  seseorang  tersebut  akan  menentukan  tingkah  laku  orang  tersebut.  Mereka mencoba untuk menentukan apakah itu timbul baik secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan  secara  internal  merupakan  perilaku  yang  dipengaruhi  dari  dalam  diri  individu, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku yang dipengaruhi dari luar  individu,  artinya  individu  akan  berperilaku  bukan  karena  keinginannya  sendiri,  melainkan karena desakan atau keadaan yang tidak bisa terkontrol (Robbins, 1996).

## 2.2 Keadilan
Keadilan  dari  sudut  pandang  bangsa  Indonesia  disebut  juga  sebagai  keadilan  sosial  yang secara jelas  dicantumkan dalam pancasila sila ke-2 dan ke-5 serta Undang-Undang dasar 1945. Dalam  konsep  pemikiran  Indonesia,  keadilan  sangat  berkaitan  erat  dengan  hak  dan  kewajiban. Mardiasmo (2009) mengutarakan bahwa sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang  dan  pelaksanaan  pemungutan  harus  adil.  Adil  dalam  perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan
masing-masing.  Sedangkan  adil  dalam  pelaksanaannya  yakni  dengan  memberikan  hak  kepada wajib  pajak  untuk  mengajukan  keberatan,  penundaan  dalam  pembayaran  dan  mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak

## 2.3 Diskriminasi
Diskriminasi merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana layanan  ini  dibuat  berdasarkan  karakteristik  yang  diwakili  oleh  individu  tersebut.  Diskriminasi merupakan  suatu  kejadian  yang  biasa  dijumpai  dalam masyarakat,  ini  disebabkan  karena kecenderungan  manusia  untuk  membeda-bedakan  yang  lain.  Ketika  seseorang  diperlakukan secara tidak adil kerena karakteristik suku, antargolongan, kelamin, ras, agama, dan kepercayaan, aliran  politik,  kondisi  fisik  atau  karakteristik  lain  yang  diduga  merupakan  dasar  dari  tindakan diskriminasi.

## 2.4 Etika Uang ( Money Ethics )
Etika  Uang    ( Money  Ethics )    berarti  berbicara  mengenai  uang.  Berdasarkan  literatur managemen  menyimpulkan  bahwa  dalam  level  individu,  uang  sangat  berhubungan  penting dengan  sikap  individu  yang  dapat  dilihat  melalui  kepribadiaan,  biografi,  dan  variabel  sikap (Mitchell  &  Mickel,  1999). The  Love  of  Money memiliki  banyak  arti  secara  subjek.  Tang  dan Luna-Arocas (2004) mendefinisikan love of money sebagai pengukuran terhadap nilai seseorang atau keinginan akan uang tetapi bukan kebutuhan mereka serta makna dan pentingnya uang dan perilaku personal seseorang terhadap uang.

## 2.5 Penggelapan Pajak
Menurut  Siahaan  (2010)  mengatakan  bahwa  penggelapan  pajak  adalah  suatu  usaha  yang digunakan  oleh  wajib  pajak  untuk  mengelak  dari  kewajiban  pajak  yang  sesungguhnya  dan merupakan  perbuatan  yang  melanggar  undang-undang  pajak,  sehingga  membawa  berbagai macam akibat, meliputi berbagai kehidupan masyarakat, antara lain bidang keuangan, ekonomi, dan psikologis. Terdapat beberapa alasan orang melakukan penggelapan pajak, antara lain karena sistem  pemerintahan  yang  buruk,  sistem  pajak  yang  tidak  adil,  uang  pajak  tidak  digunakan dengan  baik,  tarif  pajak  yang  terlalu  tinggi  tidak  sebanding  dengan  manfaatnya,  dan  adanya kesempatan untuk melakukan karena sistem hukum yang lemah.

## 2.6 Tinjauan Penelitian Terdahulu dan Penembangan Hipotesis
2.6.1 Pengaruh  Keadilan  terhadap  Persepsi  Mengenai  Etika  Penggelapan  Pajak  ( Tax Evasion )
Menurut  Mardiasmo  (2009)  dalam  Suminarsasi  dan  Supriyadi  (2011)  mengatakn  bahwa, sesuai  dengan  tujuan  hukum,  yaitu  mencapai  keadilan,  undang-undang  dan  pelaksanaan pemungutan  haruslah  adil.  Adil  dalam  perundang-undangan  yang  diamksudkan  yaitu mengenakan  pajak  secara  umum  dan  merata,  serta  disesuaikan  dengan  kemampuan  wajib pajaknya. Sedangkan adil dalam pelaksanannya yaitu dengan meberikan hak kepada wajib pajak untuk  mengajukan  keberatan,  penundaan  dalam  pembayaran  dan  mengajukan  banding  kepada majelis pertimbangan pajak.
Hubungannya dengan teori atribusi yaitu bahwa wajib pajak akan berprilaku  sesuai dengan pandangan  mereka  mengenai  penggelapan  pajak  yang  dapat  dipengaruhi  oleh  kondisi  eksternal yaitu berkaitan dengan keadilan yang didapatkannya. Tentunya pandangan masyarakat itu sendiri memerlukan  suatu  kepastian  bahwa  mereka  akan  mendapat  perlakuan  yang  adil  dalam pengenaan  pajak  dan  pemungutan  pajak  oleh  negara  dalam  hal  ini  yang  melakukanya  adalah aparatur pajak. Penggelapan pajak dianggap suatu hal yang etis ataupun tidak etis tergantung dari bagaimana persepsi wajib pajaknya. Apabila wajib pajak menilai bahwa pajak yang diterimanya telah adil maka wajib pajak mengaggap bahwa penggelapan pajak tidak etis untuk dilakukan dan sebaliknya.
Dalam  penelitian  ini  penulis  menyimpulkan  bahwa  semakin    tinggi  tingkat  keadilan  yang dirasakan oleh wajib pajak maka penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis untuk  dilakukan.  Pentingnya  keadilan  bagi  wajib  pajak  dapat  mempengaruhi  kepatuhan  wajib pajak untuk membayar pajak terutangnya.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Mukharoroh  dan  Cahyonowati  (2014)  menunjukan  bahwa keadilan  berpengaruh  positif  terhadap  persepsi  wajib  pajak  mengenai  etika  penggelapan  pajak. Penelitian faradiza (2018) juga menujukan bahwa keadilan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib  pajak    mengenai  etika  penggelapan  pajak.  Berdasarkan  uraian  diatas  dapat  dirumuskan hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
H1  :  Keadilan  berpengaruh  positif  terhadap  persepsi  mengenai  etika  penggelapan  pajak  ( tax evasion ).
2.6.2 Pengaruh  Diskriminasi  terhadap  Persepsi  Mengenai  Etika  Penggelapan  Pajak  ( Tax Evasion )
Perilaku diskriminasi  dalam  perpajakan ini merupakan suatu tindakan  yang menyebabkan keengganan  masyarakat/wajib  pajak  (baik  domistik  dan  asing)  dalam  memenuhi  kewajiban perpajakannya. Di dalam bidang perpajakan, diskriminasi merupakan suatu kondisi dimana pihak Dirjen  Pajak  membeda-bedakan  perlakuan  terhadap  setiap  wajib  pajak.  Diskriminasi  ini  akan meningkatkan  penggelapan  pajak  yang  akan  dilakukan  oleh  wajib  pajak,  dimana  kondisi  ini disebabkan  oleh  pihak  Dirjen  Pajak  sendiri  yang  tidak  mampu  berlaku  adil.  Semakin  banyak peraturan  perpajakan  yang  dianggap  sebagai  bentuk  diskriminasi  yang  merugikan,  maka masyarakat  akan  cenderung  untuk  tidak  patuh  terhadap  peraturan.  Ketidakpatuhan  ini  dapat berakibat  pada  masyarakat  yang  enggan  membayar  pajak.  Sehingga  wajib  pajak  akan mempunyai persepsi bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang etis untuk dilakukan.
Penulis  menyimpulkan  bahwa  semakin  tinggi  diskriminasi  yang  dilakukan  pemerintah, terutama dalam perpajakan, maka membuat orang cenderung melakukan penggelapan pajak yang berarti tingkat pengelapan pajaknya juga semakin tinggi. Dengan demikian banyak  orang yang memiliki  persepsi  bahwa  penggelapan  pajak  etis  dilakukan.  Penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Mukharoroh  (2014),  ningsih  &  Pusposari  (2015),  dan  Faradiza (2018)  yang  menyatakan  bahwa  diskriminasi  berpengaruh  positif    terhadap  persepsi  mengenai etika penggelapan  pajak ( tak evasion ) .
Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
H2  :  Diskriminasi  berpengaruh  positif    terhadap  Persepsi  Mengenai  Etika  Penggelapan    Pajak ( Tak Evasion )
2.6.3 Pengaruh Etika Uang ( Money Ethics ) terhadap Persepsi Mengenai Etika Penggelapan Pajak ( Tax Evasion )
Menurut  Tang  (2002)  terdapat  pengaruh  langsung  antara money  ethics dan  perilaku  tidak etis. Hal ini berarti bahwa orang-orang yang high money ethics atau memiliki kecintaan terhadap uang  yang  sangat  tinggi  akan  menempatkan  uang  sebagai  hal  yang  penting  dan  akan  menjadi kurang etis dibandingkan dengan orang-orang yang low money ethics . Sehingga dengan memiliki
banyak uang, orang-orang memiliki kepuasaan kebutuhan yang lebih tinggi dan dapat menikmati standart kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, mereka berusaha untuk menghasilkan lebih banyak  uang  untuk  mempertahankan  gaya  hidupnya.  Kecintaan  mereka  terhadap  uang memotivasi  mereka  untuk  terlibat  dalam  perilaku  tidak  etis  (Tang,  2002),  salah  satunya  adalah melakukan penggelapan pajak.
Lau, Choe, dan Tan (2013) menemukan hubungan yang positif antara money ethics dengan tax evasion . Seseorang yang sangat termotivasi oleh uang atau yang menempatkan uang sebagai prioritas  utama  akan  percaya  bahwa tax  evasion adalah  tindakan  yang  etis.  Hasil  ini  konsisten dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  basri  (2014)    dan  Rosianti  dan  Mangoting  (2014)  yang menunjukan bahwa money ethich berpengaruh positif terhadap tax evasion.
Penulis  menyimpulkan  bahwa  etika  uang  selalu  berhubungan  langsung  terhadap  prilaku yang  tidak  etis  oleh  karena  itu  semakin  tinggi  tingkat  kecintaan  seseorang  terhadap  uang, semakin  tinggi  pula  persepsi  wajib  pajak  dalam  menganggap  bahwa  penggelapan  pajak  dapat diterima  atau  etis  untuk  dilakukan.  Ketika  seseorang  menekankan  pada  pentingnya  uang  dan memperoleh kekayaan, mereka akan merasa bahwa tax evasion dapat diterima.
Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
H3 : Money ethics berpengaruh positif terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak ( tax evasion ).

## METODOLOGI PENELITIN

## 3.1 Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  empiris  dengan  menggunakan  metode  survey,    dan analisis  data  yang  digunakan  adalah  melalui  pendekatan  kuantitatif dengan  tujuan  menguji hipotesis    yang    diajukan    untuk    menggambarkan    persepsi  wajib  pajak  mengenai  etika penggelapan pajak.

## 3.2 Populasi dan Sapel Penelitian
Populasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  wajib  pajak  yang  tercatat  di  Kantor Pelayanan Pajak (KKP) Pratama Bekasi Selatan. Sedangkan sampel dalam penelitian ini  adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dan melakukan kegiatan usaha yang tercatat  di  KPP  Pratama  Bekasi  Selatan.Teknik  pengambilan  sampel  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah pusposive  sampling.  Pusposive  sampling merupakan  teknik  pengambilan
sampel  dengan  menentukan  sendiri  kriteria  sampel  yang  digunakan.  Sampel  yang  digunkan dalam penelitian ini memiliki kriteria sampel sebagai berikut :
1. Wajib pajak merupakan subjek pajak dalam negri
2. Subjek pajak yang akan diteliti adalah wajib pajak orang pribadi
3. Subjek pajak yang memiliki objek pajak dimana menjadi dasar untuk dikenakan pajak (penghasilan).
4. Wajib  pajak  orang  pribadi  yang  melakukan  pekerjaan  bebas  dan  melakukan  kegiatan usaha

## 3.3 Teknik Pengumpulan Data
Menggunakan  metode  survey  melalui  angket  (kuesioner)  guna  mendapatkan  data  primer. Sejumlah  pertanyaan  diajukan  kepada  responden  dan  kemudian  responden  diminta  menjawab sesuai dengan pendapat mereka.. Untuk mengukur pendapat responden peneliti bermaksud untuk menggunakan skala likert4 point dimulai dari angka 4 yang berarti sangat setuju sampai angka 1 yang berarti sangat tidak setuju.

## 3.4 Variabel Penelitian
3.4.1 Persepsi mengenai etika penggelapan pajak ( tax evasion )
Variabel  dependen  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  persepsi  mengenai  etika penggelapan pajak ( tax evasion ) . Mardiasmo (2009) mengartikan bahwaPenggelapan pajak ( tak evasion )  merupakan  usaha  yang  dilakukan  oleh  wajib  pajak  untuk  meringankan  beban  pajak dengan cara melanggar undang-undang yang ada.Variabel ini diukur berdasarkan aspek keadilan, diskriminasi  dan  etika  uang.  Etika  penggelapan  pajak  diukur  dengan  instrument  yang  mengacu pada .pertanyaan-pertanyaann oleh Nickerson et al (2009) yang dikembangkan oleh Suminarsasi dan supriyadi (2011). Variabel ini  diukur dengan menggunakan skala likert 1-4.

## 3.4.2 Keadilan
Suminarsasi  dan  supriyadi  (2011)  menggunakan  keadilan  untuk  mendeskripsikan  suatu kondisi  dimana  masyarakat  harus  mendapat  perlakuan  yang  sama  dalam  pengenaan  dan pemungutan  pajak  oleh  Negara.  Instrument  yang  digunakan  untuk  mengukur  variabel  keadilan
terdiri  dari  enam  jenis  pertanyaan  yang  dikembangkan  oleh    Suminarsasi  dan  supriyadi  (2011) dalam Rahman (2013).Variabel ini  diukur dengan menggunakan skala likert 1-4.

## 3.4.3 Diskriminasi
Rahman,  (2013)  mendefinisikan  diskriminasi  merupakan  perlakuan  yang  tidak  seimbang terhadap  perorangan,  atau  kelompok,  berdasarkan  sesuatu,  biasanya  bersifat  kategorikal,  atau atribut-atribut  khas,  seperti  berdasarkan  ras,  kesukubangsaan,  agama,  atau  keanggotaan  kelas- kelas sosial. Instrument yang digunakan untuk mengukur variabel diskriminasi terdiri dari empat jenis  pertanyaan  yang  dikembangkan  oleh    Suminarsasi  dan  supriyadi  (2011)  dalam  Rahman (2013).Variabel ini  diukur dengan menggunakan skala likert 1-4.

## 3.4.4 Uang ( Money Ethics )
Tang  dan  Luna-Arocas  (2004)  mendefinisikan love  of  money sebagai  makna  dan pentingnya uang bagi perilaku personal seseorang terhadap uang dan pengukuran terhadap nilai seseorang,  atau  keinginan  akan  uang  tetapi  bukan  kebutuhan  mereka.  Untuk  mengukur love  of money digunakan money ethics scale (MES)yang di kembangkan oleh Tang (1992) dalam Aziz (2015). Instrument yang digunakan untuk mengukur variabel ini terdiri dari 35 jenis pertanyaan berdasarkan  sepuluh  indikator  sebagai  berikut: budget,  evil,  equty,  success,  self  expression, social  influence,  power  of  control,  happiness,  richness,  motivator. Variabel  etika  uang  ( money ethics ) diukur dengan meggunakan skala likert 1-4.

## 3.5 Teknik Analisis Data
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berasal  dari  jawaban  kuesioner  dari  sejumlah pertanyaan yang diajukan kepada responden dan kemudian responden diminta menjawab sesuai dengan  pendapat  mereka..  Untuk  mengukur  pendapat  responden  peneliti  mengukur  dengan menggunakan skala likert4 point dimulai dari angka 4 yang berarti sangat setuju sampai angka 1 yang berarti sangat tidak setuju.
Uji  validitas  menunjukkan  suatu  ukuran  yang  menunjukkan  bukti  bahwa  instrument, teknik,  atau  proses  yang  digunakan  untuk  mengukur  sebuah  konsep  benar-benar  mengukur konsep  yang dimaksudkan (Sekaran, 2006). ).  Item  pernyataan dikatakan valid apabila r hitung
>r tabel. Nilai r hitung diperoleh dari Pearson Correlation, sedangkan nilai r tabel diperoleh dari tabel Product Moment Correlation. Instrumen dikatakan valid apabila r hitung ≥ dari 0,195.
Uji  reliabilitas  merupakan  pengujian  yang  menunjukan  sejauh  mana  pengukuran dilakukan tanpa bias atau bebas  dari kesalahan, tujuannya untuk  mengukur konsistens tidaknya jawaban  seseorang  terhadap  item-item  pernyataan  didalam  sebuah  kuesioner  (Sekaran,  2009). Pengukuran reliabilitas diukur dengan menggunakan nilai statistik Cronbach Alpha (α). Tingkat signifikansi  dalam  penelitian  ini  adalah  sebesar  5%.  Apabila  koefisien  yang  dihasilkan  dari  uji reliabilitas  yaitu r-hitung lebih besar dari r-tabel, maka data tersebut  dapat  diandalkan. Kriteria suatu instrument dikatakan reliabel jika nilai alpha lebih besar dari 0,6 (Ghozali, 2011).
Pengujian  normalitas  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  uji  statistik Kolmogorov-Smirnov . Asymptotic  Significance yangdigunakan  α  =  5%  atau  0,05.  Dasar penarikan  kesimpulan  adalah  data  dikatakan  berdistribusi  normal  apabila  nilai Asymptotic Significance > 0,05.
Hipotesis yang akan diuji dan dibuktikan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas yang perlu di uji terhadap variabel terikat. Pengujian hipotesis dalam  penelitian  ini  dengan  regresi  liner  berganda,  uji  koefisien  deterinasi,  uji  signifikan simultan (uji F) dan uji signifikan parsial (uji-t).

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Pelaksanaan Penelitian
Penelitian  ini  dimulai  dari  bulan  Agustus  2019  mulai  dari  penelitian  awal  guna mendapatkan informasi dari KPP Bekasi Selatan dan dilanjutkan dengan pengemabilan data dari bulan  Oktober  2019  –  November  2019  dengan  penyebaran  kuesioner.  Dalam  penelitian  ini menggunakan  sampel  sebanyak  100  responden,  responden  tersebut  sudah  memenuhi  kriteria untuk  penelitian ini. Sampel  yang sudah dipilih selanjutnya digunakan untuk  menganalisis data dan pengujian hipotesis. Distribusi  sampel dalam penelitian ini dapat  dilihat  pada tabel  sebagai berikut :
Tabel 1 Distribusi Sampel Kuesioner Keterangan Jumlah Kuesioner yang disebar 100 Kuesioner yang tidak dikembalikan 0 Kuesioner yang tidak dapat diolah 0 Kuesioner yang digunakan 100
Sumber: Data diolah, 2019
4.2 Demograsi Responden Tabel 2

## Demograsi Responden

## Sumber: Data diolah, 2019

## 4.3 Analisis Deskriptif
Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data yang telah di kumpulkan dan memberikan informasi yang bermakna dan mudah dimengerti. Statistik deskriptif dalam penelitian ini meliputi pengukuran terkait nilai mean , nilai minimum, nilai maksimum dan standar deviasi.
Kuesioner Data Responden Jenis
Kelamin
Usia (Tahun) Pendidikan Terakhir L P 20-24 25- 35 >35 SMA D3 S1 S2 Lainnya Kuesioner yang diterima 49 51 17 34 49 6 24 52 11 7 Pressentase 49% 51% 17% 34%  49% 6% 24%  52% 11% 7% Total Keseluruhan 100 100 100

## Descriptive Statistics
N Minimum  Maximum Mean Std. Deviation Keadilan 100 6 19 11,98 3,244 Diskriminasi 100 4 14 8,73 2,238 Etika Uang 100 47 113 91,38 13,608 PMEPP 100 10 25 19,51 3,413
Valid N (listwise)
100

## Tabel 3

## Sumber: Data diolah, 2019
Berdasarkan tebel diatas dapat dideskripsikan bahwa jumlah responden (N) sebanyak 100 data. Dari 100 responden tersebut variabel dependen persepsi mengenai etika penggelapan pajak (EPP)  memiliki  nilai  minimum  sebesar  10  dan  maximum  sebesar  25.  Nilai  rata-rata persepersepsi  mengenai  etika  penggelapan  pajak  adalah  sebesar  19,51  dengan  nilai  standar deviasi 3,413.
Pada  variabel  indpenden  keadilan  (KP)  diperoleh  nilai  minimum  sebesar  6  dan  nilai maximum  sebesar  19,    nilai  rata-rata  11,98  dengan  nilai  standar  deviasi  3,244.  Variabel diskriminasi (DP) memiliki nilai minimum sebesar 4 dan nilai maximum sebesar 14, nilai rata- rata 8,73 dengan nilai standar deviasi 2,238. Etika uang (EU) memiliki nilai minimum sebesar 47 dan nilai maximum sebesar 113, nilai rata-rata 91,38 dengan nilai standar deviasi 13,608.

## 4.4 Analisis Data
Uji validitas menunjukkan suatu ukuran yang menunjukkan bukti bahwa instrument, teknik, atau proses yang digunakan untuk mengukur sebuah konsep benar-benar mengukur konsep yang dimaksudkan  (Sekaran,  2006).Hasil  pengujian  validitas  dalam  penelitian  menunjukan  bahwa rhitung  >  rtabel,  rtabel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  sebesar  0.195.  Jadi  dapat disimpulkan  bahwa  seluruh  item  pada  penelitian  ini  valid,  sehinga  semua  item  dapat diikutsertakan dalam tahap pengujian selanjutnya.
Uji  reliabilitas  digunakan  untuk  mengukur  konsisten  tidaknya  jawaban  seseorang  terhadap item-item pernyataan didalam sebuah kuesioner (Sekaran, 2009). Pengukuran reliabilitas diukur dengan  program  SPSS  dengan  menggunakan  nilai  statistik Cronbach  Alpha (α).    Hasil  uji reliabilita menujukan bahwa nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0.6.  Apabila koefisien  yang dihasilkan  dari  uji  reliabilitas  yaitu  r-hitung  lebih  besar  dari  r-tabel,  maka  data  tersebut  dapat
diandalkan.  Kriteria  suatu  data  dikatakan  reliabel  atau    jika  nilai  alpha  lebih  besar  dari  0,6 (Ghozali, 2011).
Berdasarkan  hasil  uji  normalitas Kolmogorov-Smirnov diketahui  bahwa  tingkat  signifikan yaitu  sebesar  0,200  hal  tersebut  menandakan  bahwa  tingkat  signifikan  >  0.05.  Maka  dengan demikin  dapat  dikatakan  bahwa  data  berdistribusi  normal.  Dalam  uji Kolmogorov-Smirnov pengujian normalitas dilakukan dengan melihat Asymptotic Significance yaitu menggunakan 𝛼 = 5% atau 0,05. Jika tingkat signifikannya > 0,05 maka dapat dikatakan data residual berdistribusi normal.

## 4.5 PENGUJIAN HIPOTESIS DAN PEMBAHASAN

## 4.5.1 Uji-t
Uji  t  digunakan  untuk  mengukur  seberapa  besar  pengaruh  variabel  independen  secara individu terhadap variabel dependen. . Uji t dilakukan dengan cara membandingkan nilai t tabel dengan  t  hitung.  Tingkat  keyakinan  yang  digunakan  sebesar  95%  atau  tingkat  signifikansi  5% (α=0,05) pada masing-masing variabel. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 4
Hasil Uji-t Coefficients a
Model
Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant)  6.318 2.184 2.894 .005 Keadilan .534 .087 .508 6.109 .000 Diskrimin asi .157 .126 .103 1.247 .216 Etika Uang .059 .020 .236 2.923 .004
a. Dependent Variable: Y
4.5.2 Pengaruh  Keadilan  terhadap  Persepsi  Mengenai  Etika  Penggelapan  Pajak  ( Tax Evasion )
Hasil  pengujian  hipotesis  pertama  menunjukan  nilai  t hitung sebesar  6,109  dan  t  tabel 1,66071,  jika  dibandingkan  maka  t  hitung  >  t  tabel  (6,109  >  1,66071),  ini  berarti  bahwa  H a diterima.  Serta,  pada  variabel  ini  diperoleh  beta  sebesar  0,534  dengan  nilai  signifikan  sebesar 0,000  <  0,05.  Jadi  dapat  disimpulkan,  bahwa  keadilan  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  persepsi  mengenai  etika  penggelapan  pajak.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  semakin tingginya  keadilan  yang  didapat  oleh  wajib  pajak  maka  pengelapan  pajak  dipandang  sebagai prilaku  yang  tidak  etis  untuk  dilakukan,  sebaliknya  semakin  rendahnya  keadilan  yang  didapat oleh wajib pajak maka penggelapan pajak dipandang sebagai prilaku yang cenderung etis untuk dilakukan.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  yang  dilakukan  oleh  faradiza  (2018)  yang menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh positif terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak ( tax evasion ).
Teori atribusi menjelaskan sikap seseorang dalam menilai keadilan perpajakan berasal dari kondisi eksternal  yang dietrima oleh wajib pajak itu sendiri. Penggelapan pajak dianggap suatu hal  yang  etis  ataupun  tidak  etis  dilakukan  tergantung  bagaimana  persepsi  wajib  pajak  terhadap keadilan  pajak  yang  diterimanya.  Apabila  wajib  pajak  merasa  diperlakukan  secara  adil  baik dalam penyusunan undang-undang perpajakan, keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan, dalam hal pemungutan pajak, pajak yang disetorkan sesuai dengan manfaat yang diperoleh, dan pajak  yang  dikenakan  sesuai  dengan  kemampuan  wajib  pajak  dalam  membayar  kewajiban pajaknya,  maka  kecenderunagn  wajib  pajak  untuk  melakukan  tindakan  penggelapan  pajak semakin berkurang.
4.5.3 Pengaruh  Diskriminasi  terhadap  Persepsi  Mengenai  Etika  Penggelapan  Pajak  ( Tax Evasion )
Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukan nilai t hitung sebesar 1,247 dan t tabel 1,66071, jika dibandingkan maka t hitung < t tabel (1,247 < 1,66071), ini berarti bahwa H o diterima. Serta, pada variabel ini diperoleh beta sebesar 0,157 dengan nilai signifikan sebesar 0,216 > 0,05. Jadi dapat  disimpulkan,  bahwa  diskriminasi  tidak  berpengaruh  terhadap  persepsi  mengenai  etika penggelapan  pajak.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  semakin  tinggi  atau  semakin  rendahnya  tingkat diskriminasi  tidak  mempengaruhi  persepsi  seseorang  dalam  memandang  penggelapan  pajak
sebagai suatu hal yang etis untuk dilakukan.  Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh  Fatimah  dan  Wardani  (2017)  juga  menemukan  bahwa  diskriminasi  tidak  berpengaruh terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak ( tax evasion ).
Diskriminasi  merupakan  suatu  kondisi  dimana  pihak  Dirjen  Pajak  membeda-bedakan perlakuan  terhadap  setiap  wajib  pajak.  Menurut Rahman,  (2013)  diskriminasi  adalah  perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal,  atau  atribut-atribut  khas,  seperti  berdasarkan  ras,  kesukubangsaan,  agama,  atau keanggotaan  kelas-kelas  sosial.  Dalam  penelitian  ini  diskriminasi  tidak  berpengaruh  dalam persepsi  wajib  pajak  mengenai  etika  penggelapan  pajak  yang  artinya  bahwa  setinggi  atau serendah  apapun  diskriminasi  yang  dilakukan,  maka  hal  tersebut  tidak  memberikan  pengaruh terhadap  persepsi  wajib  pajak  mengenai  etika  penggelapan  pajak.  Berarti  bahwa  penggelapan pajak  dapat  dikatakan  perilaku  yang  etis  atau  tidak  etis  tidak  dipengaruhi  oleh  faktor diskriminasi.
4.5.4 Pengaruh Etika Uang ( Money Ethics ) terhadap Persepsi Mengenai Etika Penggelapan Pajak ( Tax Evasion )
Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukan nilai t hitung sebesar 2,923 dan t tabel 1,66071, jika dibandingkan maka t hitung > t tabel (2,923 > 1,66071), ini berarti bahwa H a diterima. Serta, pada variabel ini diperoleh beta sebesar 0,059 dengan nilai signifikan sebesar 0,004 < 0,05. Jadi dapat  disimpulkan,  bahwa  etika  uang  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  persepsi mengenai  etika penggelapan pajak. Semakin tinggi  sifat love of  money yang dimiliki seseorang maka persepspi mengenai etika penggelapan pajak juga akan semakin tinggi, sehingga seseorang yang  memiliki money  ethics tinggi  akan  cenderung  melakukan  penggelapan  pajak.  Hasil penelitian  ini  sejalan  dengan  yang  dilakukan  oleh  Ihsanul  Hafizah  (2016)  juga  menemukan bahwa  etika  uang  ( money  ethics )  berpengaruh  positif  terhadap  persepsi  mengenai  etika penggelapan pajak ( tax evasion ).
Teoti atribusi menyatakan bahwa etika uang ( money ethics ) merupakan penyebab internal yang  dapat  mempengaruhi  persepsi  seseorang  dalam  membuat  keputusan  dalam  melaksanakan kewajiban pajaknya. Bagi seseorang yang memiliki tingkat kecintaan yang tinggi terhadap  uang akan  lebih  termotivasi  untuk  melakukan  tindakan  apapun  demi  memperoleh  uang  yang  lebih banyak.  Seseorang  yang  memiliki high  love  of  money tidak  rela  mengeluarkan  uangnya  untuk
sesutau  yang  tidak  mendapatkan  imbal  balik  secara  langsung,  seperti  pembayaran  pajak. Menurut  seseorang  yang  memiliki  tingkat  kecintaan  akan  uang  yang  tinggi,  mengeluarkan uangnya  untuk  membayar  pajak  merupakan  sebuah  tindakan  yang  dianggap  tidak  bermanfaat secara  langsung  dan  merasa  rugi  ketika  orang  tersebut  harus  mengeluarkan  uangnya  untuk membayar pajak  yang dikenakan dari penghasilan yang diperolehnya karena dengan membayar pajak  mereka  beranggapan  bahwa  hal  tersebut  akan  mengurangi  jumlah  uang  atau  harta  yang dimikinya. Membayar pajak memang tidak memberikan imbal balik secara langsung melainkan secara  tidak  langsung  yaitu  melalui  pembangunan  infrastruktur  di  tiap  daerah  yang  dapat digunakan  untuk  kepentingan  umum  dan  mencerminkan  sebagai  warga  negara  yang  taat  akan peraturan dan hukum yang berlaku.

## PENUTUP

## 51 Simpulan
Dari  hasil  analisis  data  diatas,  pengujian  hipotesis  dan  pebahasan,  maka  dapat  ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Keadilan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadapat  persepsi  mengenai  etika penggelapan pajak ( tax evasion ).
2. Diskriminasi  tidak  berpengaruh  terhadap  persepsi  mengenai  etika  penggelapan  pajak ( tax evasion ).
3. Etika  uang  ( money  ethics )  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  persepsi mengenai etika penggelapan pajak ( tax evasion ).

## 4.6 Keterbatasan
Penelitian  ini  tentunya  masih  memiliki  keterbatasan  yang  dapat  dijadikan  bahan pertimbangan bagi para peniliti berikutnya agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Keterbatasan tersebut diantaranya :
1. Sikap  kepedulian  dan  keseriusan  yang  kurang  dalam  menjawab  kuesioner  menjadi kendala dalam penelitian ini.
2. Responden  penelitian  ini  terbatas  hanya  wajib  pajak  orang  pribadi  yang  melakukan pekerjaan bebas dan melakukan kegiatan usaha  yang terdaftar di  KPP Pratama Bekasi Selatan.
3. Variabel-variabel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  masih  terbatas  yaitu  keadilan, diskriminasi  dan  etika  uang  ( money  ethics )  yang  dapat  mempengaruhi  persepsi  wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

## 4.7 Saran Untuk Penelitian Selanjutnya
Berdasarkan  pada  hasil  dan  keterbatasan  pada  penelitian  ini  maka  peneliti  memberikan saran sebagai berikut :
1. Melengkapi  metoda  survei  dengan  wawancara  untuk  lebih  meningkatkan  sikap kepedulian  dan  keseriusan  responden  dalam  menjawab  kuesioner  dan  mengurangi subjektivitas  dari  responden  yang  bisa  mengakibatkan  hasil  penelitian  ini  rentang terhadap biasnya jawaban responden.
2. Penelitain selanjutnya diharapkan untuk dapat memperluas responden  untuk dijadikan sampel penelitian
3. Menambahkan  variabel  independen  lain  selain  keadilan,  diskriminasi  dan  etika  uang ( money ethics )  dalam mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak ( tax evasion ) agar mendapatkan hasil yang lebih luas lagi mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penggelapan pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardiansyah,  Y.  (2017).  Penaruh  Keadilan,  Sistem  Perpajakan,  Sistem  Self  Assessment,
Pemahaman  Perpajakan,  dan  Religiusitas  (Studi  Kasus  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama  Makassar  Selatan). Skripsi, Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas Hasanuddin.
Asih,  N.  P.,  &  Dwiyanti,  K.  T.  (2019).  Pengaruh  Love  Of  Money,  Machiavellian,  dan  Equity Sensitivity  Terhadap  Persepsi  Etika  Penggelapan  Pajak  (Tax  Evasion). E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana .
Faradiza,  S.  A.  (2018).  Persepsi  Keadilan,  Sisten  Perpajakan  dan  Diskriminasi  terhadap  Etika Penggelapan Pajak. Jurnal Ilmu Akuntansi Volume 11 (1), 2018 .
Fatimah, S., & Wardani, D. K. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. Akuntansi Dewantara Vol. 1 NO. 1 April 2017 .
Fhyel, V. G. (2018). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya  Kecurangan,  Pemeriksaan  Pajak,  dan  Tarif  Pajak  Terhadap  Pengelapan Pajak. Skripsi , Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
Ghozali,  I.  (2011). Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  IBM  SPSS  19.  Edisi  5. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponogoro.
Gozali,  I.  (2016). Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  IBM  SPSS  23  Edisi  ke  8. Semarang: Universitas Diponogoro.
Hafizah,  I.  (2016).  Pengaruh  Etika  Uang  (Money  Ethics)  terhadap  Kecurangan  Pajak  (Tak Evasion) dengan Religiusitas, Gender dan Materialisme sebagai Variabel Moderasi. JOM FEKON, Vol. 3 NO. 1. Februari 2016 .
Hariyanto. (2015, Februari 02). Pengertian Persepi Menurut Ahli . Dipetik Oktober 10, 2018, dari Belajar Psikologi: https://belajarpsikologi.com
Izza,  I.  A.,  &  Hamzah,  A.  (2009).  Etika  Penggelapan  Pajak  Perspektif  Agama:  Sebuah  Studi Interpretatif. Simposium Nasional Akuntansi Palembang. Volume 12 .
Mardiasmo. (2009). Perpajakan Edisi Revisi 2009. Yogyakarta : Penerbit Andi.
McGee,  R.  W.  (2006).  Three  Views  on  the  Ethics  of  Tax  Evasion. Journal  of  Business  Ethics 2006 , 15-35.
Marlina.  (2018).  Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Persepsi  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  Mengenai  Penggelapan  Pajak  (Studi  Epiris  pada  KPP  Pratama  Lubuk  Pakam). Jurnal Pundi, Vol. 02, No. 02 .
Mukharoroh,  A.  H.  (2014).  Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Persepsi  Wajib  Pajak Mengenai  Pengelapan  Pajak. Skripsi, Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas Diponogoro.
Nickerson,  I.,  pleshko,  &  McGee.  (2009).  Presenting  the  Dimensionality  of  An  Ethics  Scala pertaining To Tax Evasion. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, Volume 12, Number 1 .
Ningsih, D. N., & Purposari, D. (2015). Determinasi Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). Symposium Nasional Akuntansi .
Nugroho,  A.  (2015,  Desember  17). Tak  bayar  pajak,  pengusaha  sepatu  di  Bekasi  dibui . Retrieved Oktober 13, 2019, from merdeka.com:
https://www.merdeka.com/peristiwa/tak-bayar-pajak-pengusaha-sepatu-di-bekasi- dibui.html
Putri,  H.  (2017).  Pengaruh  Sistem  Perpajakan,  Diskriminasi,  Kepatuhan  dan  Pengetahuan Perpajakan  Terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak  Mengenai  Etika  Penggelapan  Pajak  . JOM Fekon, Vol. 4 No.1 (Februari) 2017 .
Rachmadi,  W.  (2014).  FaktorFaktor  yang  Mempengaruhi  Persepsi  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi Atas Perilaku Penggelapan Pajak. Journal of Accounting Vol. 3 No. 2, 2014. ISSN: 2337- 3806 .
Rahayu, S. K. (2010). Perpajakan Indonesia Edisi Pertama. Yogyakarta : Graha Ilmu.
Rahman,  I.  S.  (2013).  Penaruh  Keadilan,  Sistem  Perpajakan,  Diskriminasi,  dan  Kemungkinan Terdeteksi  Kecurangan  terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak  Mengenai  Etika  Penggelapan Pajak (Tax Evasion) .Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah.
Ritonga,  E.  (2010,  Januari  19). Definisi  Etika .  Dipetik  Nomember  30,  2018,  dari http://erniritonga123.blogspot.com
Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2007). Prilaku Organisasi Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat.
Rosianti,  C.,  &  Mangoting,  Y.  (2014).  Pengaruh  Money  Ethics  terhadap  Tax  Evasion  dengan Intrinsic  dan  Extrinsic  Religiosity  sebagai  Variabel  Moderating. Tax  &  Accounting Review, Vol. 4, NO.1, 2014 .
Roy, P. R., & Rohman, A. (2015). Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak. Journal Of Accounting volume 4 NO 4 2015 , 1-11. Sekaran, U. (2000). Research Methods for Business third Edution. USA: John Wiley & Sons Inc. Siahaan, M. P. (2010). Hukum Pajak Material. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
Stephen,  R.  P.  (1996). Perilaku  Organisasi,  Konsep,  Kontroversi  dan  Aplikasi.  Alih  Bahasa  : Hadyana Pujaatmaka. Edisi Keenam. Jakarta : PT. Bhuana Ilmu Populer.
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta.
Suminarsasi, W., & Supriyadi. (2011). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak  Mengenai  Etika  Pengelapan  Pajak  (Tax  Evasion). Symposium Akuntansi 15 .
Tang, T. L.-P., & Chiu, R. K. (2003). Income, Money Ethic, Pay Satisfaction, Commitment, and Unethical Behavior ; Is The Love of Money The Root Of Evil for Hongkong Employees.
Journal of Business Ethics, 46 , 13-30.
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 Ayat (3).
Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan.
Valentina,  G.  E.,  &  Sandra,  A.  (2019).  Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Persepsi Wajib Pajak Atas Penggelapan Pajak. Jurnal Akuntansi Volume 8 . www.kemenkeu.go.id Zain, M. (2008). Manajemen Perpajakan . Jakarta: Salemba Empat.