## KEBIJAKAN INOVASI INKLUSIF DEMI PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Kebijakan  yang  berbasis  inovasi  telah  dituangkan  dalam  Tujuan Pembangunan  Berkelanjutan,  pada  poin  tujuan  kesembilan  yaitu “M embangun infrastruktur yang tahan lama, mendukung industrialisasi dan berkelanjutan  dan  membantu  perkembangan  inovasi ” .  Hal  ini  dilakukan melalui dorongan terhadap industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, termasuk mendukung pengembangan teknologi domestik, riset dan inovasi di  negara  berkembang,  serta  mendorong  kebijakan  yang  berorientasi  pada evidence  based (berdasarkan  bukti  dari  penelitian  ilmiah).  Kebijakan- kebijakan  tersebut  dapat  dicapai  juga  dengan  mendorong  inovasi  secara substantif, meningkatkan jumlah riset dan tenaga pembangunan per 1 juta orang dan juga riset publik dan swasta.
Sesuatu  yang  berhubungan  dengan  kebijakan  pada  umumnya  berupa Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah (Dye 2013). Kebijakan merupakan hasil dari kompromi dan kolaborasi atas berbagai alternatif dan gagasan yang dibuat  oleh  pemerintah  dalam  rangka  mencapai  suatu  tujuan  tertentu. Menurut Manar (2018), instrumen yang diperlukan dalam mencapai tujuan tersebut meliputi berbagai aspek, minimal terdapat empat instrumen pokok yang sangat penting, yaitu hukum, tindakan, advokasi dan uang. Instrumen hukum  mencakup  hasil  legislasi,  kebijakan,  dan  peraturan  yang  menjadi kerangka acuan tindakan kebijakan. Instrumen tindakan berkaitan dengan hal  yang  dilakukan  pemerintah  untuk  mencapai  tujuan  ( service  delivery ). Berikutnya  instrumen  advokasi  berupa  justifikasi  atau  argumen  kebijakan yang  harus  disampaikan  kepada  publik  secara  persuasif  sebagai  bentuk pendidikan kepada masyarakat. Poin terakhir yaitu keuangan yang menjadi alat utama dalam mewujudkan instrumen-instrumen lainnya.
Selama beberapa dekade pendekatan kebijakan yang eksklusif mendominasi dengan  penerapan  yang  lebih  mementingkan  prinsip pragmatism jangka pendek serta dengan menggunakan kaidah-kaidah yang bersifat dangkal dan individualis.  Sebaliknya,  pergeseran  paradigma  inklusif  lebih  berorientasi pada  partisipasi  publik  dalam  setiap  aspek  pembangunan,  yang  bertujuan untuk  menjaga  keharmonisan  antara  hak  dan  kewajiban  individu,  demi terwujudnya keadilan, kesetaraan, dan kesempatan yang sama dan merata meski dengan latar belakang yang berbeda (Negara, 2013). Lebih jauh lagi, prinsip  inklusifitas  akan  mengakselerasi  terciptanya  pembangunan  yang terbuka, ramah dan meniadakan hambatan hubungan setiap warga negara
karena sikap toleransi dan meghargai perbedaan. Karena pada prinsipnya, inklusifitas  adalah  keterlibatan  semua  pihak  dalam  proses  penyusunan kebijakan dalam pembangunan.
Pada kenyataannya, tuntutan terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat yang semakin kompleks, menjadikan pemerintah bukan satu-satunya aktor penting  dalam  pemberdayaan  sosial.  Menurut  Manar  (2018)  salah  satu tantangan  pemerintah  dalam  mewujudkan  kebijakan  inovasi  yang  inklusif adalah  masih  munculnya  pola  pendekatan patron-client yang  memandang kelompok  lainnya  (selain  pemerintah)  tidak  selevel  dalam  pelaksanaan kebijakan.
Adanya  inovasi  inklusif  yang  meliputi  inovasi  kebijakan,  organisasi,  model bisnis,  alur  kerja  dan  proses  riset,  diharapkan  dapat  merespon  tantangan aktual  masyarakat  selama  pandemi.  Inovasi  inklusif  tidak  hanya berdasarkan  pada  ilmu  sains  ( hard  science )  tapi  juga  menyangkut  inovasi sosial-humaniora.  Melalui  pendekatan  Penelitian  sosial-humaniora, dianggap  dapat  menghasilkan  data  ilmiah  yang  relevan,  dapat  mengukur risiko  dan  efek  jangka  panjang  dalam  perspektif  perekonomian,  dapat mengukur  sejauh  mana  penggunaan  teknologi,  serta  dapat  mengatasi permasalahan pandemi dan diterima oleh publik secara luas.
Dalam  pencapaian  tujuan  pembangunan  berkelanjutan,  terdapat  Langkah yang  bisa  diambil,  misalnya  melalui public  private  partnership (kemitraan publik dan swasta) dalam mendorong inovasi yang inklusif. Alternatif ini bisa menjadi  solusi  dalam  percepatan  pembangunan  ekonomi  dan  upaya pengentasan kemiskinan. Sudah banyak inovasi inklusif yang diinisiasikan untuk memberikan peluang yang sama bagi masyarakat luas, misalnya, bagi penyandang  disabilitas  dan  kelompok  rentan  lainnya  dalam  mengatasi permasalahan sosial. Sesuai dengan kutipan dari Mark Parker, bahwa “ The best  innovation  comes  from  inclusive  work  environments  that  foster  diverse ideas, nurture people with diverse talent and backgrounds, and create strong relationships with diverse communities”
Desy Maritha 1

## References
Dye, T. R. (2013). Understanding Public Policy. New Jersey: Pearson Education.
Manar, D. G. (2018). Pembelajaran Inovasi Kebijakan Inklusif. Jurnal Studi Pemuda , 14-24.
Negara, D. S. (2013). Membangun Perekonomian Indonesia yang Inklusif dan Berkemajuan. Jurnal Masyarakat Indonesia , 39.
1 Analis Kebijakan Ahli Muda Puslatbang KHAN