## PENDAHULUAN
Undang-Undang  otonomi  Daerah pada hakekatnya memberi kewenangan  dan  keleluasan  kepada daerah untuk mengatur dan mengurus  kepentingan  masyarakat setempat  menurut  prakarsa  sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, artinya kewenangan diberikan kepada  daerah  kabupaten  dan  kota berdasarkan azaz desentralisasi dalam wujud otonomi luas, nyata dan bertanggung  jawab  (Mulyasa,  2004) Pemberian  otonomi  luas  kepada sekolah dalam mengembangkan
pendekatan  manajemen  yang  lebih kondusif,  di  sekolah  agar  dapat mengakomodasi  seluruh  keinginan sekaligus  memberdayakan  berbagai komponen masyarakat secara efektif, guna  mendukung  kemajuan  dan sistem yang ada di sekolah.
1 Dosen UIN STS Jambi
Salah satu prinsip otonomi daerah adalah  bahwa  pelaksanaan  otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi Negara  sehingga  tetap  terjamin hubungan  yang  serasi  antara  pusat, provinsi  dan  daerah  serta  antara daerah..
Pada tingkat pusat, hubungan  tersebut  diperlukan  antara Kementrian  pendidikan  RI  dan Kementeri Negara yang  terkait dengan  penyelengaraan  pendidikan nasional  yaitu  dalam  menetapkan berbagai  kebijakan  yang  menjadi kewenangan masing-masing di tingkat  pusat.  Sejalan  dengan  itu
Disdikpora  di  tingkat  provinsi  dan Kabupaten, Kecamatan, sekolah diperlukan  kerja  sama  antara  pihak eksekutif,  legislatif,  dan  wakil  dari masyarakat  madani (civil  society) sebagai pelaksanaan berbagai kebijakan  yang  ditetapkan  oleh pemerintah (Jalal dan Dedi, 2001).

## IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (Studi Analisis Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah pada SMP
Negeri 13 Sarolangun)
Syamsul Huda 1

## Abstract
Principal  performance  against  the  various  tasks  and  functions  of  the  head  of school  as  the  principal  as  administrator  edukator,  Manager,  supervisor,  leader, innovator  and  motivator  is  running  optimally.  The  performance  of  teachers viewed  from  four  aspects  assessed  i.e.  completeness  program  teaching  teachers, presenting lessons learned evaluation and analysis of results the pupils as well as program  improvement  and  enrichment.  Of  the  four  aforementioned  aspects specifically on program improvements and enrichment there are still weaknesses such  as  the  preparation  of  a  test  and  the  material  over  and  over  again  at  each school, which shows that the level of creativity of teachers compile the material is still very limited. The participation of the community against the school officials have not yet fully demonstrated good cooperation is caused by the low academic ability  Community  Association  (School  Committee)  so  it  has  limited  plays  an active role in activities such as academic nature, the formulation of the mission, the  vision  in  planning  and  supervision  mechanism  in  the  implementation  of  the management of the school. As for the supporting factors of implementing school- based management in SMP Negeri 13 Sarolangun, among others: the existence of a  partnership  between  the  school  principal  by  all  of  the  partieswho  are  in  the school, a large Fund of support which can be technically or conceptually so that the  implementation  of  school-based  management  reflect  the  democratization  of education.
Keywords: analysis, implementation, school-based management.
Otonomi  di  bidang  pendidikan merupakan  suatu  konsep  yang  baru, karena  itu  perlu  hati-hati  dalam kegiatan  agar  pelaksanaannya  tidak menimbulkan  dampak  negatif.  Ada beberapa hal yang diantisipasi dalam mengimplementasikan otonomi pendidikan  ,  yaitu  prioritas  nasional, mutu pendidikan, efisiensin pengelolaan,  relevansi  pendidikan dan pemerataan pelayanan pendidikan  serta  peran  masyarakat, dan akuntabilitas.
Menurut  Soekarta,  dkk  (1983) bahwa  tugas  dan  tanggung  jawab kepala  sekolah  dapat  digolongkan menjadi  dua  bidang  yaitu  tugas bidang  administrasi  dan  supervisi. Tugas  kepala  sekolah  dalam  bidang administrasi  salah  satunya  adalah membina  hubungan,  baik  dengan masyarakat sekitar yang saling menguntungkan demi anak didik.
Kepala  sekolah  yang  ideal  adalah yang demokratis, kreatif dan imajinatif serta yang mampu menjadi teladan.  Beberapa  kriteria  kepala sekolah  ideal  itu  yang  layak  untuk menyongsong  inovasi  pendidikan, otonomi pendidikan dan implementasi  MBS.  Dengan  fungsi dan tanggung jawab demikian, kepala  sekolah  di  tuntut  memiliki kemampuan manajemen dan kepemimpinan  yang  tangguh  agar mampu  mengambil  keputusan  dan inisiatif/prakarsa untuk meningkatkan  mutu  sekolah  secara umum,  kepala  sekolah  tangguh memiliki  kemampuan  memobilisasi sumber daya sekolah terutama sumber daya manusia, untuk mencapai tujuan secara efektif.
Menurut Bank Dunia (dalam Jalal dan  Dedi  2001)  bahwa  ada  beberap sebab  lemahnya  peranan  kepala sekolah dalam mengelola lembaganya yang membuat manajemen  sekolah  tidak  efektif,
antara  lain:  (1)  pada  umumnya
kepala  sekolah  memiliki  otonomi yang sangat terbatas dalam mengelola  sekolahnya  atau  dalam memutuskan  pengalokasian  sumber daya;  (2)  pada  sisi  sekolah  sendiri, mereka kurang memiliki keterampilan untuk mengelola sekolah  dengan  baik;  dan  (3) kecilnya  peran  serta  masyarakat dalam  pengelolaan  sekolah,  padahal perolehan  dukungan  dari  masyarakat merupakan bagian dari peran kepemimpinan kepala sekolah.
MBS  dianggap  penting  karena menurut  Mulyasa  (2004)  dinyatakan bahwa  peningkatan  mutu  pendidikan merupakan  sasaran  pembangunan  di bidang  pendidikan  nasional  dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia secara keseluruhan. Sebagian sekolah,
terutama  di  kota-kota,  menunjukkan peningkatan  mutu  pendidikan  yang cukup  mengembirakan,  namun  SMP yang  ada  di  pedesaan  sebagian lainnya masih memprihatinkan (Mulyasa, 2003). Undang-Undang sistem pendidikan  nasional  No.20  tahun 2003 pasal 50, ayat (2) menyebutkan bahwa “Pemerintah  menentukan
kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional”.
Terkait  dengan  SMP  Negeri  13 Sarolangun adalah salah satu sekolah di  Kabupaten Sarolangun yang melaksanakan  program  pemerintah berupa  Sekolah  Standar  Nasional (SSN),  yang  diharapkan  menjadi contoh  wujud  nyata  dari  sekolah yang  dimaksud  dalam  SNP  dan menjadi  acuan  atau  rujukan  bagi sekolah  lain  dalam  mengembangkan diri,  sekolah,  sesuai  dengan  standar nasinal.  Dengan  kata  lain,  Sekolah Standar Nasional (SSN) telah mampu memberikan layanan pendidikan kepada  anak  didik,  sesuai  dengan
standar minimal yang telah ditetapkan. Atas  dasar  gambaran  tersebut diatas peniliti terdorong untuk mengetahui bagaimana implementasi manajemen  berbasis  sekolah  pada SMP  Negeri  13  Sarolangun  ditinjau dari aspek proses pengelolaan program sekolah dan hasil belajar. Penelitian ini mengangkat masalah analisis implementasi manajemen  berbasis  sekolah  pada SMP  Negeri  13  Sarolangun  dengan fokus permasalahan sebagai berikut : 1)  Bagaimana  proses  pengelolaan program sekolah dalam implementasi MBS pada SMP Negeri 13 Sarolangun?  2)  Bagaimana  hasil belajar  siswa  dalam  implementasi MBS pada SMP Negeri 13 Sarolangun ? Berdasarkan  latar  belakang  dan rumusan masalah tersebut, yang akan dilihat bagamana pelaksanakan program  pemerintah  berupa  Sekolah Standar Nasional (SSN), yang diharapkan  menjadi  contoh  wujud nyata  dari  sekolah  yang  dimaksud dalam  SNP  dan  menjadi  acuan  atau rujukan  bagi  sekolah  lain  dalam mengembangkan diri, sekolah, sesuai dengan standar nasinal.
Hasil  penelitian  ini  diharapkan dapat  memberikan  manfaat  sebagai berikut  :  1)  Sebagai  bahan  masukan bagi penentu kebijakan dalam bidang pendidikan  dasar  yang  ada  di Kabupaten  Sarolangun.  2)  Sebagai bahan  informasi  bagi  para  pengelola sekolah untuk melaksanakan manajemen  berbasis  sekolah  dalam upaya  peningkatan  mutu  pendidikan di sekolah masing-masing.

## Kajian Teori Pengertian Manajemen
Menurut  Mohrman  Susan  Albert and  Wohlstette  Priccilla  (1994.:5) bahwa  “Manajemen  adalah  proses penyelesaian
pekerjaan melalui
usaha-usaha  orang  lain”.  Nurkholis, Manajemen  Berbasis  Sekolah,  ( 2004: 23)  manajemen  adalah  “Serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mencapai  suatu  tujuan  organisasi dengan  menggunakan  sumberdaya- sumberdaya secara efektif dan efisien.  Manajemen  adalah  “Proses menyelesaikan aktivitas-aktivitas
secara  efisien  dengan  dan  melalui orang  lain”  (Thoha,  Miftah.  1995:6).
Perbedaan utama yang tampak diantara  definisi  yang  dikemukakan Saleh,  Syarif.  (1963)  sebelumnya menekankan  pada  pencapaian  tujuan melalui  orang  lain  mengarah  pada adanya  peran  serta  serta  manajer yang  bersangkutan  dalam  proses pencapaian tujuan secara lebih jelas.
Sidi Indra Djati ( 2000.:  28)  bahwa manajemen  adalah  “ilmu  dan  seni mengatur proses pemamfaatan sumber daya manusia dan sumberdaya-sumberdaya lainya secara  efektif  dan  efisien  untuk mencapai suatu tujuan tertentu”.Nugroho, D. Riant. (2000: 19) manajemen adalah “Suatu kerja sama orang-orang  untuk  mencapai  suatu tujuan yang telah disepakati bersama dengan sistematis, efisien dan efektif”.  Rutmini  dan  Juyono.(1999) mengemukakan  bahwa  manajemen adalah “Suatu proses yang khas yang terjadi dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian,
pengarahan  dan  pengendalian  yang dilakukan  melalui  manfaat  sumber daya  manusia  dan  sumber-sumber lainnya”.
Dewasa  ini  muncul  tehnik-tehnik manajemen moderen  (ilmiah)  seperti total quality management, management by  objective dan result, management  imformation  system  dan lain-lain,  kesemuanya  itu  ditujukan untuk tujuan manajemen yang berkualitas.
Manajemen Berbasis Sekolah
Istilah manajemen berbasis sekolah (MBS) merupakan terjemahan dari “School  based management”. Manajemen  berbasis sekolah  merupakan  paradigma  baru pendidikan, yang memberikan otonomi  luas  pada  tingkat  sekolah (pelibatan masyarakat) dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional (Mulyasa, 2011).
a) Sistem dan Cara Penerapan MBS Pada  sistem  MBS  sekolah memiliki  “ Full  outhority  and responsibility” dalam menetapkan program-program  pendidikan  dan berbagai  kebijakan  sesuai  dengan visi,  misi  dan  tujuan  pendidikan (Umiarso dan Imam Gojali,2010) Mulyasa (2011), mengemukakan  bahwa  partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam perumusan keputusan tentang pendidikan  dapat  meningkatkan komitmen mereka terhadap sekolah. Manajemen  berbasis  sekolah juga  merupakan  salah  satu  wujud nyata  dari  reformasi  pendidikan, dimana  ia  menawarkan  kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik, berkualitas  dan  memadai  bagi peserta didik atau siswa.
b) Tujuan MBS Direktorat  Jendral  Pendidikan Dasar  dan  Menengah  (2002) mengatakan  bahwa  tujuan  MBS, adalah  :  (1)  meningkatkan  mutu pendidikan  melalui  peningkatan kemandirian, fleksibilitas, partisipasi, keterbukaan kerja sama,  akuntabilitas,  dan  inisiatif sekolah dalam mengelola, memanfaatkan dan memberdayakan sumber daya yang  tersedia;  (2)  meningkatkan kepedulian  warga  sekolah  dan masyarakat dalam penyerenggaraan pendidikan melalui  pengambilan  keputusan
bersama;  dan  (3)  meningkatkan tanggung  jawab  sekolah  kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai. c) Tahap-tahap pelaksanaan MBS Tahap-tahapnya  adalah:  (1)
tahap  penyusunan  data  dan  profil sekolah;  (2)  tahap  evaluasi  diri; (3)  tahap  perumusan  visi,  misi, tujuan,  dan  sasaran  sekolah;  (4) tahap  kolaborasi  sekolah  dan masyarakat dalam menyusun program; dan (5) tahap penentuan strategi  dan  skala  prioritas  dalam perencanaan  dan  pengembangan tahap  monitoring  dan  evaluasi terhadap  program  (Depdiknas, 2002a).
d) Alasan dan keuntungan diterapkan MBS Manajemen  peningkatan  mutu berbasis sekolah diterapkan dengan  beberapa alasan, sebagai berikut  :1.  Dengan  pemberian otonomi  yang  lebih  besar  kepada sekolah,  maka  sekolah  akan  lebih memacu inisiatif/kreativitasnya dalam meningkatkan mutu sekolah. 2. Sekolah lebih mengetahui  kekuatan,  kelemahan, peluang dan ancaman bagi dirinya sehingga ia dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber  daya  yang  tersedia  untuk memajukan  sekolahnya.3  Sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya khususnya input pendidikan yang akan dikembangkan dan didaya gunakan  dalam  proses  pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik (siswa). Sedangakan keuntungan diterapkan  MBS  juga  diarahkan pada mutu pendidikan. Fiske, Edward. B. (1998.) mengemukakan  keuntungan  MBS antara  lain  (1)  MBS  menciptakan
sumber-sumber kepemimpinan baru, (2) menegakkan akuntabilitas,  dan  (3)  meluruskan prioritas anggaran dan instruksional. Oswald (1995) mengusulkan bahwa kepala sekolah harus menggunakan suatu pendekatan  tim  dalam  pembuatan keputusan. Jika langkah ini dilakukan maka diharapkan dukungan  terhadap  MBS  semakin positif,  para  guru  akan  lebih positif  terhadap  pimpinan  sekolah dan  lebih committed terhadap tujuan  sekolah,  termasuk  juga terhadap  rencana  dan  program sekolah. Dengan kata lain MBS memungkinkan  guru  memiliki posisi yang sangat strategis menentukan kinerja pendidikan.
e) Karakteristik MBS Karakteristik MBS bisa diketahui antara lain dari bagaimana sekolah dapat mengoptimalkan kinerjanya, proses  pembelajaran,  pengelolaan sumber  belajar,  profesionalisme tenaga  kependidikan,  serta  sistem administrasi  secara  keseluruhan. Sejalan  dengan  itu,  Hasbullah, (2006)  berdasarkan  pelaksanaan dinegara  maju  mengemukakan bahwa  karakteristik  dasar  MBS adalah  pemberian  otonomi  yang luas  kepada  sekolah,  partisipasi masyarakat  dan  orang  tua  peserta didik  yang  tinggi,  kepemimpinan sekolah  yang  demokratis  dan profesional,  serta  adanya  team work yang tinggi dan profesional.
Manajemen  berbasis  sekolah memiliki  karakteristik  yang  perlu dipahami  oleh  sekolah  yang  akan menerapkan dan melaksanakannya.  Dengan  kata lain,  jika  sekolah  ingin  sukses dalam  menerapkan  MBS  maka sejumlah  karakteristik  MBS  ini
perlu  dipahami  dan  dimilikinya,
antara lain: Proses pengeloaan
program
sekolah. Proses  adalah  berubahnya  suatu menjadi  sesuatu  yang  lain.  Dalam MBS  sebagai  sistem  proses  terdiri dari:  proses  pengambilan  keputusan, proses  pengelolaan  kelembagaan, proses  pengelolaan  program,  proses belajar  mengajar,  proses  evaluasi sekolah dan proses akuntabilitas.
Hasil belajar Siswa
Hasil belajar siswa menurut Mulyasa,  E(2011)  dalam  kemampun dan  kemauan  yang  dimiliki  siswa setelah  ia  menerima  pengalaman belajarnya. Sedangkan menurut Syafaruddin (2008), hasil belajar adalah wujud  perubahan  tingkah  laku  yang bersifat fungsional, structural, material, substansial dan behavorial.Hasil belajar menurut
Kaller  dalam  Abdurrahman  (1999), adalah  kemampuan  yang  diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Hasil belajar juga dipandang sebagai keluaran dari suatu sistem
pemprosesan  sebagai  masukan  yang berupa  informal.  Menurut  Bloom dalam  Suparno,  Paul.  SJ.(2002).  Ada tiga  ranah  (domain)  hasil  belajar yaitu kognitif, afektif dan psikomotor.  Ketiga  ranah  tersebut menjadi objek penilaian hasil belajar. Hasil belajar dapat bersifat akademik, misalnya nilai hasil belajar  nasional,  nilai  raport  dan karya ilmiah. Juga dapat bersifat non akademik, misalnya harga  diri, kejujuran,  kerjasama  yang  baik  rasa sayang  yang  tinggi  terhadap  sesama, solidaritas,  toleransi,  kedisiplinan, kerajinan,  prestasi  dalam  olah  raga, aktifitas  keagamaan,  kesenian  dan sebagainya.
Manajemen  Peningkatan  Mutu
Berbasis Sekolah (MPMBS) Secara umum manajemen peningkatan  mutu  berbasis  sekolah
dapat diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi  lebih  besar  kepada  sekolah, memberikan  fleksibilitas/keluwesan kepada  sekolah  (guru,  siswa,  kepala sekolah,  karyawan)  dan  masyarakat (orang  tua  siswa,  tokoh  masyarakat, ilmuan,  pengusaha  dan  sebagainya) untuk  meningkatkan  mutu  sekolah berdasarkan  kebijakan  pendidikan nasional  serta  perundang-undangan yang berlaku. MPMBS tidak
menyimpang  dari  peraturan  dan perundang-undangan yang ada (Depdiknas, 2002a).
Manajemen  peningkatan  mutu berbasis  sekolah  (MPMBS)  adalah pengkoordinasian  dan  penyerasian sumber  daya,  yang  dilakukan  secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan  yang  terkait  dengan sekolah (stakeholders) secara langsung  dalam  proses  pengambilan keputusan, untuk memenuhi kebutuhan  sekolah  dalam  kerangka kebijakan pendidikan nasional (Depdiknas, 2001b). Menurut Nurkolis (2003), MPMBS  adalah  sebagai  model manajemen  dimana  otonomi  lebih terpusat  pada  sekolah  dan  dapat melakukan  pengambilan  keputusan secara partisipatif. Departemen Pendidikan Nasional R.I. mendefinisikan MPMBS secara umum  sebagai  model  manajemen yang  memberi  otonomi  lebih  besar pada sekolah dan mendorong pengambilan  keputusan  partisipatif yang  melibatkan  secara  langsung semua warga sekolah untuk meningkatakan MPMBS. Kinerja Kepala Sekolah
Peran  kepala  sekolah  sebagai administrator  pendidik  bertolak  dari hakikat administrasi pendidikan,
yakni mendayagunakan berbagai
sumber (manusia sarana dan
prasarana  serta berbagai  media
pendidikan  lainnya)  Secara  kongkret pelaksanaan tugas dan fungsi administrator dalam administrasi pendidikan mencakup lingkup substansi  administrasi  pendidikan (sekolah) (1) kurikulum atau pengajaran, (2) kesiswaan, (3) perlengkapan,  (4)  keuangan.,  (5) kepegawaian  dan  (6)  hubungan sekolah dan masyarakat (IKIP
Malang,  1995).  Sehubungan  dengan itu tugas-tugas kepala sekolah sebagai administrator, (Burton dalam Mantja.W.  dan  Imron.  AH.  1998) menyarankan bahwa:
Sehubungan  dengan  hal  tersebut di atas, kepala sekolah harus memiliki  kompetensi  yang  mengacu pada  perbuatan  dan  kinerja  yang bersifat  rasional  dan  memenuhi spesifikasi tertentu di dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu termasuk tugas kepala sekolah sebagai administrator, manajer, pimpinan,  sekolah  supervisor  secara substansial  merupakan  tugas-tugas pokok  kepala  sekolah  yang  menurut kinerja kepala sekolah secara profesional. Kinerja Guru Dalam Proses Belajar Mengajar Dalam usaha meningkatkan kualitas  pendidikan  disadari  suatu kebenaran fundamental, yakni bahwa kunci  keberhasilan  menciptakan  dan mempersiapkan guru-guru yang profesional  yang  memiliki  kekuatan dan  tanggung  jawab  baru  untuk merencanakan pendidikan masa depan. Pada dasarnya peningkatan kualitas diri seseorang harus menjadi tanggung  jawab  diri  pribadi.Oleh karenanya usaha
peningkatan kualitas  guru  terletak  pada  diri  guru sendiri.Untuk  itu  diperlukan  adanya kesadaran  pada  diri  guru  untuk senantiasa  dan  secara  terus  menerus meningkatkan pengetahuan dan kemampuan  yang  diperlukan  guna
peningkatan  kualitas  kerja  sebagai pengajar professional.
Partisipasi Masyarakat
Dalam  Undang-Undang  No.  20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab  bersama  antara  keluarga, masyarakat dan pemerintah.
Kelompok  masyarakat  mampu perlu didorong untuk memberi sumbangan  yang  lebih  besar  dalam membiayai pendidikan.Sementara itu,  bagi  masyarakat  tidak  mampu disediakan  bantuan,  baik  langsung ataupun tidak langsung demi pemusatan dan keadilan pendidikan.dunia  usaha  didorong untuk  memberi  bantuan  beasiswa, tenaga fasilitas praktik dan
penelitian.
Partisipasi  masyarakat  merupakan wujud  pemberdayaan  masyarakat sebagai  daya  dukung  sekolah  dalam rangka  pengelolaan  sekolah  secara efektif  dan  efisien  agar  seoptimal mungkin sasaran dan tujuan pendidikan sekolah dapat tercapai. Partisipasi masyarakat luas seperti,  kalangan  dunia  usaha,  tokoh masyarakat dan organisasi pemerhati pendidikan  dengan  upaya-upayanya yang  dapat  dilakukan  mulai  pada tahap perumusan kebijaksanaan implementasi  kebijaksanaan  secara operasional serta evaluasi dan pengawasan  dan  pelaksanaan  dan pengelolaan pendidikan sekolah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Deskripsi Penelitian
Untuk  membangun  SDM  yang handal dan tangguh maka pendidikan merupakan syarat mutlak. Di
Kabupaten Sarolangun lembaga pendidikan  formal  (sekolah)  terus mengalami  kemajuan,  peningkatan, pada  satuan  pendidikan  maupun jenjang pendidikan yang dimulai dari tingkat pendidikan dasar dan
menengah  sampai  pada  perguruan tinggi.
Kondisi  inilah  yang  salah  satunya melatar  belakangi  pada  setiap  tahun ajaran  baru  banyak  para  siswa lulusan  SD,  Negeri  Swasta  dalam
Kabupaten Sarolangun yang berkeinginan  masuk  pada  sekolah SMP  Negeri  13  Sarolangun.karena sekolah tersebut terletak dipusat kota kecamatan  dan  salah  satu  sekolah yang melaksanakan program nasional yaitu Sekolah  Standar
Nasional (SSN).
Sejak  dilaksanakannya  otonomi daerah  telah  banyak  mendorong dilakukannya  penyesuaian  diri  pada sektor  pendidikan,  dengan  model manajemen  berbasis  sekolah  dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada pihak sekolah, secara  terbuka,  dengan  melibatkan masyarakat  yang  turut  ambil  bagian dalam  memikirkan  segala  solusi pemecahannya.

## Analisis  Kinerja  Kepala  Sekolah dalam Pelaksanaan MBS
Secara  khusus  variabel  kinerja kepala  sekolah  dalam  penelitian  ini diukur dengan menggunakan quosioner sebagai pedoman wawancara untuk menganlisis aktivitas  kinerjanya  sebagai  kepala sekolah serta melakukan pengamatan secara seksama mengenai kondisi riil berkaitan dengan implementasi manajemen berbasis sekolah. Instrumen  yang  digunakan  untuk mengukur  kinerja  kepala  sekolah adalah instrumen yang sama dikeluarkan oleh departemen pendidikan nasional, Dirjen Dikdasmen  tahun  2010,  dengan upaya memotret keberhasilan kepemimpinan  kepala  sekolah  dan sekaligus  menggambarkan  kondisi obyektif  profit  sekolah  secara  utuh. Kinerja sekolah merupakan
keterpaduan  semua  warga  sekolah yang  tidak  terlepas  dan  pelaksanaan
tugas kepala sekolah (Dirjen Dikdasmen 2010) Untuk  kinerja  kepala  sekolah dipakai 7 (tujuh) komponen penilaian yaitu  (1)  kepala  sekolah  sebagai edukator  (2)  kepala  sekolah  sebagai manajer,  (3)  kepala  sekolah  sebagai administrator, (4) kepala sekolah sebagai supervisor,  (5)  kepala  sekolah  sebagai leader,  (6)  kepala  sekolah  sebagai innovator,  dan  (7)  kepala  sekolah sebagai motivator.
1) Kepala Sekolah sebagai Pendidik (Edukator).
Dalam  melakukan  fungsinya sebagai  edukator,  kepala  sekolah harus  memiliki  strategi  yang  tepat untuk meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan di sekolahnya. Menciptakan  iklim  sekolah  yang kondusif, memberikan nasehat kepada warga sekolah, memberikan dorongan kepada seluruh  tenaga  kependidikan,  serta melaksanakan  model  pembelajaran yang menarik, seperti team teaching, moving  class  dan  mengadakan program  akselerasi  bagi  peserta  didik yang cerdas di atas normal.
Upaya  yang  dapat  dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan  kinerjanya  sebagai edukator, khususnya dalam peningkatan kinerja tenaga kependidikan  dan  prestasi  belajar peserta didik adalah sebagai berikut:  a)  mengikutsertakan  guru- guru dalam penataran, atau pendidikan lanjutan; b) menggerakkan  tim  evaluasi  hasil belajar peserta didik; c) menggunakan  waktu  belajar  secara efektif  di  sekolah,  dengan  cara mendorong para guru untuk memulai dan  mengakhiri  pembelajaran  sesuai waktu yang telah ditentukan.
2) Kepala Sekolah sebagai Administrator Administrasi  merupakan  suatu proses  yang  menyeluruh  dan  terdiri
dari  bermacam kegiatan atau aktivitas  di  dalam  pelaksanaannya. Sebagai administator, kepala sekolah  bertanggung  jawab  atas kelancaran  segala  pekerjaan  dan kegiatan administratif di sekolahnya.Aktivitas  administratif adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan pencatatan, penyusunan dan dokumentasi program dan kegiatan sekolah.Secara  spesiflk,  kepala sekolah juga dituntut untuk mengelola  kurikulum,  mengelola administrasi  sarana  dan  prasarana,
mengelola  administrasi  kearsipan,
dan mengelola administrasi keuangan.
3) Kepala Sekolah sebagai
Supervisor. Supervisi  juga  dapat  diartikan sebagai pembinaan yang diberikan  kepada  seluruh  staf sekolah agar mereka dapat meningkatkan  kemampuan  untuk mengembangkan  situasi  belajar mengajar dengan lebih baik sesuai dengan tujuan
pendidikan.
Kepalasekolah  sebagai  supervisior mempunyai  peran  dan  tanggung jawab  untuk  membina,  memantau, dan memperbaiki proses pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan
menyenangkan.
Supervisi  kepala  sekolah,  dapat dilakukan  secara  individual  maupun kelompok. Di antara tugas-tugas kepala sekolah  sebagai  supervisor  adalah:  1)
Membantu stamya menyusun program;  2)  Membantu  stafhya mempertinggi kecakapan dan keterampilan mengajar; dan 3) Mengadakan evaluasi secara kontinyu tentang  kesanggupan  stamya  dan tentang kemajuan program pendidikan pada umumnya.
Analisis  Kinerja  Guru  dalam

## Pelaksanaan MBS
Setiap  proses  pembelajaran  perlu dipahami  betul  RPP  yang  telah dibuat,  agar  tidak  keluar  dari  tujuan
yang diharapkan dan wujud pelaksanaannya  dituangkan  dalam program  pengajaran  dan  persiapan mengajar.  Karena  kalau  mengajar tanpa  RPP  proses  kegiatan  belajar mengajar  tidak berjalan lancer. Penyusunan KTSP juga merupakansebagai pedoman, petunjuk atau acuan dalam penyusunan  program  pengajaran  dan sekaligus  untuk  dipedomani  dalam pembuatan Tujuan Pembelajaran Khusus yang sekarang dikenal dengan istilah indikator  agar  dapat  memperlancar proses  belajar  mengajar.  Untuk memperlancar  hal  tersebut  maka pemerintah  pusat  telah  menyusun standar  kompetensi  dan  kompetensi dasar  agar  penyusunan  RPP  yang akan dibuat dalam proses pembelajaran dapat berjalan maksimal  dengan  langkah-langkah kegiatan  menyiapkan  materi  metode. alat/media sumber usaha dan penelitian  sehingga  kurikulum  yang ada betul-betul berbasis kompetensi. Bentuk lain dan administrasi yang sudah lengkap yaitu program pengajaran  bimbingan  penyuluhan persiapan  mengajar,  analisis  materi alat  peraga,  disebutkan  juga  dalam wawancara  yaitu  program  tahunan, program semester, persiapan mengajar,  alat  evaluasi.  analisis materi,  daftar  nilai.  GBPP,  analisis pengajaran, kumpulan
soal, kumpulan  nilai  buku  BP  analisis soal, buku satuan, rangkuman materi pelayaran.
Peran Serta Masyarakat dalam Pelaksanaan MBS
1) Partisipasi  Dalam  Perencanaan Sekolah Adapun  yang  menjadi  fokus dalam penelitian yang menyangkut peran serta masyarakat  dalam  pelaksanaan MBS  terutama  yang  berkaitan dengan partisipasi dalam
perencanaan  sekolah,  meliputi:1). Apakah mtsyarakat dilibatkan dalam  merumuskan  Visi,  Misi, sasaran  dan  Tujuan  sekolah,2). Apakah  masyarakat  memberikan usul,  saran  dan  pertimbangan terhadap  rencana  pengembangan sekolah,3).  Apakah  masyarakat diundang  dalam  rapat  komite  di sekolah dan 4). Apakah kebijakan sekolah  sudah  sesuai  harapan masyarakat atau belum.
2) Partisipasi  Dalam  Perencanaan
Program Sekolah Adapun  yang  menjadi  fokus pengkajian dalam partisipasi masyarakat  dalam  perencanaan program  sekolah  meliputi  (1). Sumbangan pemikiran dan tenaga(2). Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program sekolah. Sumbangan Pemikiran yang diberikan menurut  hasil  wawancara  adalah kebersihan sekolah, masalah keamanan,  perbaikan  lingkungan, membantu  menyusun  proposal
Life  Skill,  pengadaan  tempat parkir  kendaraan  motor  bagi guru/karyawan,  penataan  sarana dan prasarana sekolah, dan pengadaan  ruang  piket  siswa bagian depan sekolah. Berdasarkan  temuan  penelitian bahwa tingkat partisipasi masyarakat lebih banyak ditentukan  oleh  berbagai  faktor- faktor  seperti  tingkat  pendidikan, tingkat  pendapatan  dan  jenis pekerjaan.Tingkat pendidikan berkaitan dengan kemampuan masyarakat  berinteraksi  dengan organisasi sekolah mengakibatkan pemahaman masyarakat yang berbeda-bedaterhadap pengetahuan  berlembaga  (komite sekolah).Menurut pengamatan peneliti  bahwa  tingkat  pendidikan masyarakat signifikan dengan tingkat  partisipasi  mereka,  hal  ini
menunjukkan  bahwa  gagasan- gagasan  pemikiran  dalam  rangka pengembangan  sekolah  terdapat kecenderungan diwarnai oleh mereka  yang  memiliki  tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Analisis  Kinerja  Guru  dalam Proses Belajar Mengajar Tingginya penilaian terhadap responden  terhadap  proses  belajar mengajar berdasarkan hasil penelitian  pada  SMP  Negeri  13 Sarolangun selanjutnya akan dibahas pada bagian berikut: 1) Kelengkapan program pengajaran
Program  pengajaran  bagi  guru dalam menggunakan silabus secara  berkesinambungan  mulai pada  tahap  penyusunan  sampai pada tahap pelaksanaan pengajaran  di  kelas  sehingga murid  sebagai  sasaran  pengajaran menerima materi secara sistematis.Demikian pula kelengkapan  administrasi  guru mengajar  di  kelas  seperti  absen, buku paket/buku penunjang, buku keterampilan dan  buku nilai harian yang setiap saat guru dapat menggunakan sebagai bahan evaluasi  sementara  dalam  kelas untuk  melihat  dan  memahami perkembangan kemampuan belajar peserta didik. 2) Penyajian materi pelajaran.
Penyajian materi pelajaran merupakan  unsur  pokok  dalam proses  belajar  mengajar  di  mana unsur  berkaitan  langsung  guru berinteraksi  dengan  peserta  didik dalam kelas, olehnya itu disamping  guru  menguasai  materi pelajaran juga memiliki kemampuan dalam mentrasformasi materi baik dalam fungsinya berperan utama sebagai media  maupun  sebagai  motivator dalam  penyajian  materi  pelajaran di kelas.
3) Partisipasi masyarakat
Partisipasi  masyarakat  yang dilembagakan dalam bentuk komite  sekolah  untuk  menjamin akan adanya akuntabilitas, transparansi terhadap proses pelaksanaan  pendidikan.  Olehnya itu masyarakat sebagai stekhoulder sekolah dituntut keterlibatannya  mulai  pada  tahap perencanaan program, pelaksanaan  program,  monitoring sampai pada tingkat evaluasi hasil yang dicapai. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi MBS Faktor Pendukung . Dalam buku Pedoman Manajemen Berbasis Sekolah dikaitkan bahwakeberhasilan pelaksanaan MBS sangat dipengaruhi oleh
berbagai  fakta,baik  faktor  internal maupun  eksternal.  Beberapa  faktor pendukung tersebut pada garis besarnya mencakup ; 1) Potensi Kepala Sekolah. Kepala Sekolah memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan secara optimal.Setiap  kepala  Sekolah harus  memiliki  perhatian  yang cukup tinggi terhadap peningkatan kualitas  pendidikan  di  Sekolah. Perhatian tersebut harus ditunjukan  dalam  keamanan  dan kemampuan untuk mengembangkan diri dan Sekolahnya secara optimal, 2) Organisasi Profesi Organisasi  profesi  pendidikan sebagai  wadah  untuk  membantu pemerintah  dalam  meningkatkan kualitas pendidikan seperti Pokjawas, KKM, Kelompok Kerja guru  (KKG),  Musyawarah  Guru Mata Pelajaran (MGMP), Persatuan Guru Republik Indonesia  (PGRI),  Forum  Peduli Guru  (FPG),  dan  ISPI  (Ikatan Sarjana  Pendidikan  Indonesia) sudah  tebentuk  hampir  diseluruh
Indonesia,  dan  telah  menyentuh berbagai  kecamatan.  Organisasi profesi tersebut sangant mendukung  implementasi  MBS dalam  peningkatan  kinerja  dan prestasi  belajar  peserta  didik menuju peningkatan kualitas pendidikannasional Dalam  pada  itu,  peserta  didik juga  termotivasi  untuk  secara sadar  meningkatkan  diri  dalam mencapai  prestasi  sesuai  bakat dan kemampuan yang dimiliki.Harapan tinggi dari berbagai dimensi Sekolah merupakan  faktor  dominan  yang menyebabkan Sekolah selalu dinamis untuk melakukan perbaikan  secara  berkelanjutan (continous quality improvement).dana pemerintah dan pemberian kewenangan dalam pengelolaan Sekolah menjadipenentu keberhasilan FaktorPenghambat Beberapa hambatan yang dihadapi pihak-pihak  berkepentingan  dalam penerapan Manajemen Berbasls sekolah  (MBS)  dapat  dianalisis adalah sebagai berikut: 1) Tidak Berminat Untuk Terlibat. Sebagian orang tidak menginginkan  kerja  tambahan selain  pekerjaan  yang  sekarang mereka lakukan.Mereka tidak berminat  untuk  ikut  serta  dalam kegiatan  yang  menurut  mereka hanya  menambah  beban.Anggota dewan sekolah harus lebih banyak menggunakan  waktunya  dalam hal-hal yang menyangkut perencanaan dan anggaran.Akibatnya kepala sekolah  dan  guru  tidak  memiliki banyak  waktu  lagi  yang  tersisa untuk  memikirkan  aspek-aspek lain dari pekerjaan mereka. 2) Tidak Efisien.
Pengambilan  keputusan  yang
dilakukan secara partisipatif
adakalanya menimbulkan frustrasi dan seringkali lebih lamban dibandingkan  dengan  cara-cara yang  otokratis.  Para  anggota dewan sekolah harus dapat bekerja  sama  dan  memusatkan perhatian  pada  tugas,  bukan  pada hal-hal lain di luar itu. 3) Kebingungan  Atas  Peran  dan Tanggung Jawab Baru. Pihak-pihak yang terlibat kemungkinan  besar  telah  sangat terkondisi  dengan  iklim  kerja yang selama ini mereka geluti.Penerapan  MBS  mengubah peran dan tanggung jawab pihafc- pihak yang berkepentingan. Perubahan yang mendadak kemungkinan besar akan menimbulkan kejutan dan kebingungan  sehingga  mereka ragu untukmemikul tanggung jawab pengambilan keputusan Apabila pihak-pihak yang berkepentingan  telah  dilibatkan sejak awal, mereka dapat memastikan bahwa setiap hambatan telah ditangani sebelum penerapan MBS.Dua unsur penting  adalah  pelatihan  yang cukup tentang MBS dan klariflkasi  peran  dan  tanggung jawab serta hasil yang diharapkan kepada semua pihak yang berkepentingan.  Selain  itu,  semua yang terlibat harus memahami apa saja  tanggung  jawab  pengambilan keputusan yang dapat dibagi, oleh siapa, dan pada level mana dalam organisasi.

## SIMPULAN DAN SARAN
Implementasi  Manajemen  Berbasis Sekolah  pada  SMP  Negeri  13 Sarolangun diperoleh :

## Simpulan
1. Kinerja  kepala  sekolah  terhadap berbagai  tugas  dan  fungsi  kepala sekolah  seperti  kepala  sekolah sebagai edukator, manajer,
administrator supervisor, leader, inovator  dan  motivator  berjalan maksimal.
2. Kinerja  guru  dilihat  dari  empat aspek yang dinilai yakni kelengkapan  program  mengajar guru,  penyajian  materi  pelajaran evaluasi  dan  analisis  hasil  belajar murid  serta  program  perbaikan  dan pengayaan.  Dari  empat  aspek tersebut secara khusus pada program perbaikan  dan  pengayaan  masih terdapat kelemahan-kelemahan seperti penyusunan tes dan materi berulang-ulang pada masing-masing sekolah,  hal  mana  menunjukkan bahwa tingkat kreatifitas guru menyusun  materi  masih  sangat terbatas.
3. Partisipasi masyarakat terhadap pihak  pengelola  sekolah  belum sepenuhnya  menunjukkan kerjasama yang baik diakibatkan oleh rendahnya  kemampuan  akademik masyarakat  berorganisasi  (komite sekolah) sehingga memiliki keterbatasan  berperan  aktif  dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat akademik  seperti,  perumusan  misi, visi dalam perencanaan dan mekanisme  pengawasan  dalam pelaksanaan pengelolaan sekolah. 4. Adapun faktor pendukung diterapkannya manajemen berbasis  sekolah  di  SMP  Negeri 13  Sarolangun  antara  lain:  adanya kerjasama  antara  kepala  sekolah dengan  semua  pihak-pihak  yang ada  di  sekolah,  dukungan  dana yang  besar  yang  dapat  teknis maupun  secara  konseptual  sehingga pelaksanaan  manajemen  berbasis sekolah  mencerminkan  demokratisasi di bidang pendidikan.
Saran
Dari  hasil  pengamatan  di
SMP  Negeri  13  Sarolangun,  dapat diuraikan  sejumlah  hal  sebagai berikut:
1. Dalam  hal  kepemimpinan  kepala sekolah, ternyata terdapat perubahan  kebijakan.  Misalnya, perubahan dalam pengaturan pekerjaan,  di  mana  guru-guru yang  sebelumnya  merasa  kurang mendapat variasi dalam pekerjaan,  yang  seolah  monoton, kini  merasa  pekerjaannya  lebih variatif.
2. Untuk  kualitas  siswa,  dalam proses  belajar-mengajar  (PBM) sudah  ada  peningkatan  dengan hasil  output  yang  selama  lima tahun  berturut-turut  hasil  UN-nya di  atas  rata-rata  7,  untuk  setiap siswa  dengan  4  mata  pelajaran.
Sehingga  kualitas  guru  dalam mengajar juga terdapat peningkatan,  di  mana  untuk  mata pelajaran  yang  diUNkan,  guru yang  mengajar  mata  pelajaran  itu tingkat strata pendidikannya sudah S-2.
3. Dalam  memberdayakan  guru  dan staf,  sekolah  SMP  Negeri  di
Sarolangun  sudah  mengadakan pelatihan-pelatihan  salah  satunya pelatihan untuk guru yaitu MGMP, tetapi pelatihan itu datangnya  dari  Dinas  Pendidikan, bukan  dirancang  dari  sekolah  itu sendiri  untuk  tenaga  guru  dan stafnya. Sekolah seharusnya jangan  menunggu  inisiatif  dari Dinas  Pendidikan  saja,  demi peningkatan  mutu  guru  dan  staf tersebut.
4. Sarana  dan  prasarana  di  SMP Negeri 13 Sarolangunsudah mewakili  untuk  sebuah  sekolah berstandar nasional, dengan adanya ruangan laboratorium, perpustakaan,  lapangan  olahraga, ruang IT, dan sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA
Fiske,  Edward.  B.  1998. Desentralisasi
Pengajaran. (Terjemahan  Ahli Bahasa Basillius Bengoteku).
Jakarta: Grasindo Persada. Hasbullah,  2006. Otonomi  Pendidikan. Jakarta : PT Raja Grafmdo Persada Jalal,  Fasli,  Supriadi  dan  Dedi.  2001.
Reformasi  Pendidikan  dalam
Konteks Otonomi Daerah. Yogyakarta : Adi Cita. Mohrman Susan Albert and Wohlstette Priccilla  (1994).  School-Based Management, Organizing for
High Performance, San Fransisco:
Jossey-Bass Publisher. Mulyasa, E. 2004. Manajemen Berbasis Sekolah  (Konsep,  Strategi  dan Implementasi) Bandung: PT.
Remaja Rosdakarya. Mulyasa, E. 2011. Manajemen Berbasis Sekolah  (Konsep,  Strategi  dan
Implementasi) cetakan  ketigabelas, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Nugroho,  D.  Riant.  2000. Otonomi
Daerah,  Desentralisasi  Tanpa
Revolusi. Jakarta: PT Elex Media
Computindo Nurkholis, Manajemen Berbasis Sekolah, 2004  Teori  dan  Praktek  Bandung:
Rosda
Rutmini  dan  Juyono.  1999. Manajemen Berbasis Sekolah, Konseptual danKemungkinan Strategi Pelaksanaan. Jakarta: Badan Penelitian  dan  Pengembangan Depdiknas. Sidi  Indra.Djati.  2000. Kebijakan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan. Bandung: PPS UPI.
Syafaruddin.  2008. Efektivitas Kebijakan  Pendidikan.
Jakarta.  Rineka  Cipta
Thoha,  Miftah.  1995.
Kepemimpinan  Dalam Manajemen. Jakarta: Rajawali Undang-Undang  sistem  pendidikan nasional  No.20  tahun  2003 pasal 50, ayat (2) Undang-Undang  No.  2  Tahun  1989. Tentang Sistem Pendidikan
Nasional. Jakarta Sinar Grafika.