## ARBITRASE SYARIAH DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NO
30 TAHUN 1999

## Riswan Zamaludin, Abdul Muiz Nuroni
Hukum Ekonomi Syariah, Institut Darul Quran Kawarang, Indonesia E-mail: riswanzamaludin28@gmail.com, abdulmuiznuroni@gmail.com
ABSTRAK Kata kunci: Arbitrase, Syariah, Sengketa Arbitrase  Syariah  dalam  Perspektif  Undang-Undang  No.  30  Tahun  1999 memiliki  potensi  besar  sebagai  alternatif  penyelesaian  sengketa  yang  sesuai dengan  prinsip-prinsip  hukum  Islam.  Artikel  ini  membahas  latar  belakang, metode  penelitian,  pembahasan,  serta  saran  terkait  pengembangan  arbitrase syariah dalam konteks Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Selanjutnya, artikel ini  membahas  Undang-Undang  No.  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa.  Gambaran  umum,  penyelesaian  dan  ruang lingkup, serta batasan dari undang-undang ini diuraikan secara rinci. Penjelasan tersebut meliputi tujuan undang-undang, proses arbitrase, pelaksanaan putusan arbitrase,  serta  pengecualian  dan  batasan  dalam  penggunaan  arbitrase  syariah. Dalam  pembahasan,  artikel  ini  menyoroti  kelebihan  dan  tantangan  arbitrase syariah dalam konteks Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Kelebihan arbitrase syariah  meliputi  fleksibilitas,  kerahasiaan,  dan  kesesuaian  dengan  nilai-nilai hukum Islam. Namun, tantangan dalam implementasi arbitrase syariah mencakup pemahaman  yang  terbatas,  kurangnya  kesadaran  masyarakat,  serta  perluasan ruang  lingkup  arbitrase  syariah.  Untuk  meningkatkan  efektivitas  arbitrase syariah,  saran-saran  seperti  sosialisasi  yang  intensif,  perbaikan  regulasi, peningkatan kapasitas para praktisi hukum dan arbitrator, serta kerjasama yang erat antara lembaga arbitrase syariah, lembaga hukum Islam, praktisi hukum, dan pemerintah  diusulkan.  Artikel  ini  juga  memberikan  gambaran  tentang  kasus- kasus  dan  praktik  arbitrase  syariah  melalui  studi  kasus  1  dan  studi  kasus  2. Penjelasan mengenai pengalaman penggunaan arbitrase syariah dalam praktiknya juga  disampaikan.  Kesimpulan  artikel  ini  menekankan  pentingnya pengembangan arbitrase syariah dalam konteks Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 melalui pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. ABSTRACT Keywords: Arbitration, Sharia, Dispute. Sharia Arbitration in the Perspective of Law no. 30 of 1999 has great potential as an alternative dispute resolution that is in accordance with the principles of Islamic  law.  This  article  discusses  the  background,  research  methods, discussions, and suggestions regarding the development of sharia arbitration in the context of Law no. 30 of 1999. Next, this article discusses Law no. 30 of 1999 concerning  Arbitration  and  Alternative  Dispute  Resolution.  The  general description, resolution and scope, as well as limitations of this law are described in  detail.  This  explanation  includes  the  purpose  of  the  law,  the  arbitration process, the implementation of the arbitral award, as well as the exceptions and limitations in the use of sharia arbitration. In its discussion, this article highlights the advantages and challenges of sharia arbitration in the context of Law no. 30 of 1999. The advantages of sharia arbitration include flexibility, confidentiality and  conformity  with  Islamic  legal  values.  However,  the  challenges  in implementing  sharia  arbitration  include  limited  understanding,  lack  of  public awareness, as well as expanding the scope of sharia arbitration. To increase the effectiveness  of  sharia  arbitration,  suggestions  such  as  intensive  outreach, improvement  of  regulations,  capacity  building  of  legal  practitioners  and
arbitrators, as well as close cooperation between sharia arbitration institutions, Islamic law institutions, legal practitioners and the government are proposed. This article also provides an overview of sharia arbitration cases and practices through case study 1 and case study 2. An explanation of the experience of using sharia  arbitration  in  practice  is  also  presented.  The  conclusion  of  this  article emphasizes the importance of developing sharia arbitration in the context of Law no. 30 of 1999 through a comprehensive and collaborative approach.

## PENDAHULUAN
Arbitrase  Syariah  merupakan  mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang  didasarkan  pada prinsip-prinsip hukum Islam, seperti keadilan, kepatuhan terhadap hukum syariah, dan kebebasan berkontrak.  Dalam  praktiknya,  Arbitrase  Syariah  menawarkan  alternatif  yang  menarik  untuk penyelesaian  sengketa  dalam  bidang-bidang  seperti  keuangan  syariah,  perdagangan,  dan  bisnis syariah.
Arbitrase  Syariah  menawarkan  alternatif  yang  menarik  dalam  penyelesaian  sengketa  yang melibatkan aspek-aspek hukum Islam, seperti kontrak keuangan, perdagangan, dan bisnis syariah. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 menjadi landasan utama untuk pengaturan arbitrase, termasuk Arbitrase Syariah. Hal ini mengisyaratkan pentingnya memahami  kaitan  antara  prinsip-prinsip  Arbitrase  Syariah  dengan  ketentuan-ketentuan  yang terdapat dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Melalui pemahaman yang mendalam tentang perspektif  Undang-Undang  No.  30  Tahun  1999  terhadap  Arbitrase  Syariah,  diharapkan  dapat memberikan  panduan  yang  jelas  dan  tersusun  untuk  para  praktisi  hukum,  akademisi,  dan pemangku  kepentingan  lainnya  dalam  mengimplementasikan  Arbitrase  Syariah.  Selain  itu, pemahaman  yang  baik  terhadap  batasan  dan  tantangan  dalam  praktik  Arbitrase  Syariah  dapat memberikan kontribusi positif terhadap upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelesaian sengketa melalui mekanisme ini. (Setiady, 2015).

## METODE
Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode studi kepustakaan. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data yang relevan mengenai Arbitrase Syariah dalam  perspektif  Undang-Undang  No.  30  Tahun  1999.  Berikut  adalah  langkah-langkah  yang diambil dalam proses penelitian:
Pertama, pencarian sumber informasi dilakukan melalui basis data jurnal nasional seperti Jurnal Hukum Islam, Jurnal Hukum Indonesia, dan Jurnal Penelitian Hukum Islam. Selain itu,
juga dilakukan penelusuran melalui perpustakaan digital yang menyediakan akses ke buku-buku dan dokumen-dokumen terkait hukum arbitrase dan hukum Islam di Indonesia.
Kedua, seleksi sumber informasi dilakukan dengan mengacu pada kriteria-kriteria yang relevan  dengan  tujuan  penelitian.  Sumber-sumber  yang  digunakan  harus  memiliki  kualitas akademik yang tinggi, berdasarkan penelitian yang valid dan terpercaya, serta memiliki kaitan yang  kuat  dengan  topik  yang  dibahas.  Dalam  hal  ini,  referensi  jurnal  yang  dipilih  sebaiknya memiliki relevansi langsung dengan Arbitrase Syariah dalam konteks Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.
Ketiga, setelah sumber-sumber informasi terpilih, dilakukan analisis dan evaluasi terhadap data yang diperoleh. Data-data tersebut dibaca, dipahami, dan dievaluasi dengan cermat. Dalam analisis,  penulis  mengidentifikasi  pola,  tema,  dan  argumen  yang  muncul  dalam  literatur  yang relevan  dengan  topik  penelitian  ini.  Evaluasi  dilakukan  untuk  memastikan  bahwa  data  dan informasi yang digunakan memiliki kualitas dan keandalan yang memadai.
Metode studi kepustakaan ini menjadi relevan dalam penelitian ini karena memungkinkan penulis untuk mengakses dan menganalisis berbagai sumber informasi yang telah ada, termasuk jurnal-jurnal akademik terkait dengan Arbitrase Syariah dan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif tentang Arbitrase Syariah dalam perspektif hukum di Indonesia. (Jalil, 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Arbitrase  Syariah  merupakan  mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang  sangat  relevan dalam konteks Indonesia yang memiliki mayoritas penduduk Muslim. Dalam perspektif hukum di Indonesia, Arbitrase Syariah diatur oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa.  Undang-Undang  ini  memberikan  landasan  hukum  yang kuat bagi penggunaan dan pengembangan Arbitrase Syariah di negara ini. Dalam pembahasan ini, akan  dikaji  lebih  lanjut  mengenai  perspektif  Undang-Undang  No.  30  Tahun  1999  terhadap Arbitrase Syariah serta implikasinya dalam penyelesaian sengketa.
Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 mengakui dan mengatur Arbitrase Syariah sebagai bentuk  alternatif  penyelesaian  sengketa  yang  sah  di  Indonesia.  Melalui  undang-undang  ini, Arbitrase  Syariah  diberikan  ruang  dan  pengakuan  sebagai  sarana  penyelesaian  sengketa  yang
sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Undang-Undang ini mengatur tentang prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam Arbitrase Syariah, termasuk pemilihan arbitrator yang kompeten dalam bidang  hukum  Islam,  pelaksanaan  prosedur  arbitrase  yang  adil  dan  transparan,  serta  penetapan putusan arbitrase yang mengikat dan dapat dilaksanakan. (Uzma, 2014)

## Konsep Dasar Arbitrase Syariah
Arbitrase Syariah merupakan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada  prinsip-prinsip  hukum  Islam.  Dalam  konteks  Arbitrase  Syariah,  terdapat  beberapa  konsep dasar  yang  perlu  dipahami,  termasuk  definisi  Arbitrase  Syariah,  prinsip-prinsip  yang  mengatur Arbitrase Syariah, dan perbedaan antara arbitrase konvensional dan arbitrase syariah.
1. Definisi Arbitrase Syariah:
Arbitrase  Syariah  dapat  didefinisikan  sebagai  proses  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan  yang  didasarkan  pada  prinsip-prinsip  hukum  Islam.  Dalam  Arbitrase  Syariah, sengketa  diselesaikan  melalui  penunjukan  seorang  arbitrator  atau  majelis  arbitrase  yang memiliki  pengetahuan  dan  keahlian  dalam  hukum  Islam.  Arbitrator  ini  bertindak  sebagai penengah  yang  netral  dan  objektif  untuk  mencapai  penyelesaian  yang  adil  berdasarkan hukum Islam.

## 2. Prinsip-prinsip Arbitrase Syariah:
Arbitrase Syariah didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang meliputi prinsip keadilan, kepastian hukum, kesetaraan, dan kebebasan berkontrak. Prinsip keadilan dalam Arbitrase  Syariah  mencakup  perlakuan  yang  adil  dan  berimbang  bagi  semua  pihak  yang terlibat dalam arbitrase. Kepastian hukum menjadi prinsip penting dalam Arbitrase Syariah untuk  memastikan  bahwa  keputusan  arbitrase  memiliki  kekuatan  hukum  yang  jelas  dan dapat  dilaksanakan.  Prinsip  kesetaraan  menjamin  bahwa  semua  pihak  dalam  arbitrase memiliki  hak  yang  sama  dan  perlakuan  yang  adil.  Sementara  itu,  prinsip  kebebasan berkontrak  memungkinkan  para  pihak  untuk  menentukan  aturan-aturan  prosedural  yang akan digunakan dalam arbitrase.
3. Perbedaan antara Arbitrase Konvensional dan Arbitrase Syariah:
Arbitrase Syariah memiliki perbedaan mendasar dengan arbitrase konvensional. Salah satu  perbedaannya  terletak  pada  sumber  hukum  yang  digunakan.  Arbitrase  konvensional didasarkan  pada  hukum  positif  dan  prinsip-prinsip  umum  hukum,  sedangkan  Arbitrase Syariah didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang termuat dalam Al-Quran, hadis, fatwa,  dan  prinsip-prinsip  syariah.  Dalam  Arbitrase  Syariah,  arbitrator  memiliki pengetahuan  yang  mendalam  tentang  hukum  Islam  dan  menggunakan  sumber-sumber hukum Islam sebagai acuan dalam membuat keputusan arbitrase.
Selain  itu,  dalam  Arbitrase  Syariah  juga  diterapkan  prinsip-prinsip  keadilan  dan kemaslahatan. Konsep keadilan dalam Arbitrase Syariah mencakup aspek moral dan etika yang tercermin dalam prinsip-prinsip hukum Islam. Sementara itu, kemaslahatan (maslahah) menjadi  prinsip  penting  dalam  Arbitrase  Syariah,  yang  berfokus  pada  upaya  mencapai kebaikan  umum  dan  mencegah  kerugian  yang  mungkin  timbul  dari  sengketa  tersebut. (Riyanto, 2016)
Undang Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan  landasan  hukum  penting  di  Indonesia  yang  mengatur  tentang  proses  penyelesaian sengketa  di  luar  pengadilan,  termasuk  arbitrase.  Dalam  penjelasan  ini,  akan  dibahas  gambaran umum, penyelesaian dan ruang lingkup, serta batasan yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.
1. Gambaran Umum:
Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan  mempromosikan  upaya  penyelesaian  sengketa  secara  damai  di  Indonesia.  Undang- Undang  ini  mengakui  arbitrase  sebagai  salah  satu  alternatif  penyelesaian  sengketa  yang penting.  Arbitrase  merupakan  proses  penyelesaian  sengketa  di  mana  para  pihak  sepakat untuk menyerahkan sengketa mereka kepada satu atau beberapa arbitrator yang independen dan netral untuk membuat keputusan yang mengikat.
2. Penyelesaian dan Ruang Lingkup:
Undang-Undang  No.  30  Tahun  1999  mengatur  tentang  proses  dan  mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Dalam hal ini, proses arbitrase dapat dilakukan baik
di dalam negeri maupun di luar negeri. Undang-Undang ini mengatur bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan berdasarkan perjanjian arbitrase yang disepakati oleh  para  pihak,  baik  secara  tertulis  maupun  lisan.  Selain  itu,  Undang-Undang  ini  juga mengatur tentang pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase di Indonesia.
Ruang  lingkup  Undang-Undang  No.  30  Tahun  1999  mencakup  sengketa-sengketa yang  timbul  dari  hubungan  hukum  perdata,  baik  yang  bersifat  nasional  maupun internasional.  Sengketa-sengketa  yang  dapat  diselesaikan  melalui  arbitrase  antara  lain meliputi sengketa perdagangan, sengketa investasi, sengketa kontrak, sengketa properti, dan sengketa lainnya yang dapat menjadi objek penyelesaian melalui arbitrase.
Selain  itu,  Undang-Undang  No.  30  Tahun  1999  juga  memberikan  batasan  terkait dengan keabsahan dan kekuatan hukum keputusan arbitrase. Misalnya, keputusan arbitrase yang melanggar ketertiban umum atau melanggar prinsip-prinsip keadilan dapat dibatalkan oleh pengadilan. Undang-Undang ini juga membatasi penggunaan arbitrase untuk sengketa yang  termasuk  dalam  kategori  tindak  pidana  atau  sengketa  yang  melibatkan  kepentingan umum.  Dalam  hal  ini,  arbitrase  tidak  dapat  digunakan  untuk  menyelesaikan  sengketa- sengketa yang bersifat kriminal atau yang secara langsung terkait dengan kebijakan publik. (Kurniawaty, 2017)
3. Batasan:
Meskipun  Undang-Undang  No.  30  Tahun  1999  memberikan  kerangka  hukum  yang mengatur tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, terdapat beberapa batasan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah bahwa arbitrase tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang melibatkan pihak-pihak yang berada dalam hubungan kerja. Sengketa hubungan kerja diatur dalam undang-undang yang terpisah.

## Kelebihan Dan Tantangan Arbitrase Syariah Dalam Undang Undang No 30. Tahun 1999
Arbitrase  Syariah,  sebagai  bagian  dari  sistem  penyelesaian  sengketa  yang  diatur  dalam Undang-Undang  No.  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa, memiliki  kelebihan  dan  juga  menghadapi  tantangan  dalam  implementasinya.  Pemahaman  yang mendalam mengenai kelebihan dan tantangan ini penting untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas arbitrase syariah di Indonesia.
1. Kelebihan Arbitrase Syariah:
a. Keadilan  Substansial:  Salah  satu  kelebihan  utama  arbitrase  syariah  adalah penerapan  prinsip-prinsip  hukum  Islam  yang  dapat  menghasilkan  keadilan substansial.  Arbitrase  syariah  memungkinkan  para  pihak  untuk  mengajukan sengketa  mereka  kepada  arbitrator  yang  memiliki  pemahaman  mendalam tentang  hukum  Islam  dan  nilai-nilai  syariah.  Hal  ini  memastikan  bahwa keputusan  yang  diambil  didasarkan  pada  prinsip-prinsip  keadilan  yang  sesuai dengan ajaran agama.
b. Kecepatan  dan  Kerahasiaan:  Arbitrase  syariah  juga  dikenal  karena  prosesnya yang  lebih  cepat  dibandingkan  dengan  proses  litigasi  di  pengadilan.  Prosedur yang  sederhana  dan  fleksibel  dalam  arbitrase  syariah  memungkinkan penyelesaian  sengketa  yang  lebih  efisien.  Selain  itu,  kerahasiaan  arbitrase memberikan perlindungan privasi bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa.
c. Keahlian  dan  Profesionalisme:  Dalam  arbitrase  syariah,  arbitrator  dipilih berdasarkan pengetahuan dan keahlian mereka dalam hukum Islam dan masalah- masalah syariah. Hal ini menjamin bahwa para arbitrator memiliki pemahaman yang mendalam tentang konteks hukum yang berkaitan dengan sengketa yang diputuskan.  Keahlian  dan  profesionalisme  arbitrator  menjadi  jaminan  bahwa keputusan arbitrase akan didasarkan pada pengetahuan yang komprehensif dan objektivitas.
2. Tantangan dalam Implementasi Arbitrase Syariah:
a. Kesadaran  dan  Pendidikan:  Salah  satu  tantangan  utama  dalam  implementasi arbitrase syariah adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman yang luas tentang konsep  dan  prosesnya.  Pendidikan  dan  sosialisasi  yang  lebih  baik  tentang arbitrase syariah diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan para praktisi hukum mengenai manfaat dan mekanisme penyelesaian sengketa ini.
b. Ketersediaan  Tenaga  Ahli:  Arbitrase  syariah  memerlukan  tenaga  ahli  yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum Islam dan syariah. Tantangan yang  dihadapi  adalah  keterbatasan  jumlah  arbitrator  yang  memiliki  keahlian
tersebut. Diperlukan upaya untuk meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga ahli yang tersedia untuk arbitrase syariah.
c. Perlindungan Hukum: Salah satu tantangan penting adalah perlindungan hukum terhadap keputusan arbitrase syariah. Meskipun Undang-Und Undang-Undang No.  30  Tahun  1999  memberikan  pengakuan  terhadap  keputusan  arbitrase, namun masih diperlukan upaya lebih lanjut dalam memastikan pelaksanaan dan penegakan keputusan tersebut. Perlindungan hukum yang kuat dan penegakan yang  efektif  diperlukan  untuk  memastikan  bahwa  keputusan  arbitrase  syariah dihormati dan dilaksanakan dengan baik oleh para pihak yang terlibat.
d. Harmonisasi  dengan  Hukum  Positif:  Arbitrase  syariah  juga  perlu  menghadapi tantangan dalam mengharmonisasikan prinsip-prinsipnya dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dalam beberapa kasus, terdapat ketegangan antara ketentuan-ketentuan  hukum  Islam  yang  diterapkan  dalam  arbitrase  syariah dengan hukum positif yang bersifat umum. Oleh karena itu, perlu adanya kajian yang mendalam untuk menyeimbangkan antara prinsip-prinsip syariah dengan prinsip-prinsip hukum positif yang berlaku di Indonesia.
3. Upaya Meningkatkan Efektivitas Arbitrase Syariah:
a. Pendidikan  dan  Pelatihan:  Peningkatan  efektivitas  arbitrase  syariah  dapat dilakukan  melalui  pendidikan  dan  pelatihan  yang  lebih  intensif  bagi  para arbitrator,  mediator,  dan  praktisi  hukum  terkait.  Dengan  meningkatkan pemahaman  mereka  tentang  hukum  Islam  dan  syariah,  mereka  akan  mampu memberikan  penyelesaian  sengketa  yang  lebih  berkualitas  dan  sesuai  dengan prinsip-prinsip syariah.
b. Kerjasama  dan  Kolaborasi:  Kerjasama  antara  lembaga-lembaga  arbitrase syariah,  lembaga  hukum  Islam,  dan  pemerintah  perlu  ditingkatkan  untuk menciptakan  ekosistem  yang  kondusif  bagi  pengembangan  arbitrase  syariah. Kolaborasi  ini  dapat  melibatkan  penyedia  layanan  hukum,  akademisi,  dan praktisi hukum untuk mempromosikan dan memperkuat praktik arbitrase syariah di Indonesia.
c. Sosialisasi  dan  Promosi:  Sosialisasi  yang  lebih  luas  tentang  arbitrase  syariah perlu  dilakukan  untuk  meningkatkan  kesadaran  dan  pemahaman  masyarakat mengenai  manfaat  dan  prosesnya.  Promosi  yang  efektif  melalui  seminar, lokakarya,  dan  media  sosial  dapat  membantu  meningkatkan  pemahaman masyarakat  tentang  arbitrase  syariah  sebagai  alternatif  penyelesaian  sengketa yang efisien dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. (Ariffin, 2016)

## Kasus Kasus Dan Praktik Arbitrase Syariah
Arbitrase  syariah  telah  digunakan  dalam  penyelesaian  berbagai  sengketa  di  Indonesia. Beberapa  studi  kasus  dan  praktik  penggunaan  arbitrase  syariah  memberikan  gambaran  tentang efektivitas dan potensi pengembangan sistem ini. Melalui penelaahan kasus-kasus ini, kita dapat memahami bagaimana arbitrase syariah dapat menjadi mekanisme yang efisien dan tepat dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan hukum Islam. Berikut ini beberapa studi kasus dan praktik penggunaan arbitrase syariah.
• Studi Kasus 1: Sengketa Bisnis dalam Industri Keuangan Syariah
Dalam  sebuah  studi  kasus,  sebuah  perusahaan  keuangan  syariah  menghadapi  sengketa dengan  salah  satu  nasabahnya  terkait  dengan  transaksi  investasi.  Mereka  memilih  untuk menyelesaikan  sengketa  tersebut  melalui  arbitrase  syariah.  Proses  arbitrase  dilakukan  di lembaga arbitrase syariah yang terpercaya, dengan arbitrator yang memiliki keahlian dalam hukum Islam dan keuangan syariah. Hasil arbitrase tersebut menghasilkan keputusan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga sengketa dapat diselesaikan dengan baik dan kedua belah pihak merasa puas dengan hasilnya.
• Studi Kasus 2: Sengketa Waris dalam Keluarga Muslim
Dalam kasus lain, seorang keluarga Muslim menghadapi sengketa terkait pembagian harta warisan setelah kematian orang tua mereka. Mereka memilih untuk menggunakan arbitrase syariah  sebagai  mekanisme  penyelesaian  sengketa  untuk  menghindari  konflik  yang  lebih besar  dan  memperoleh  keputusan  yang  adil  berdasarkan  prinsip-prinsip  hukum  Islam. Melalui  proses  arbitrase  syariah,  sengketa  tersebut  dapat  diselesaikan  dengan  cepat  dan tepat,  dengan  mempertimbangkan  ketentuan-ketentuan  hukum  Islam  yang  berlaku  dalam pembagian warisan.
• Praktik dan Pengalaman Penggunaan Arbitrase Syariah
Selain  studi  kasus,  terdapat  juga  pengalaman  praktik  penggunaan  arbitrase  syariah dalam berbagai sektor di Indonesia. Beberapa lembaga arbitrase syariah telah aktif dalam menangani sengketa-sengketa yang berkaitan dengan perdagangan, keuangan, properti, dan industri  lainnya.  Praktik  ini  menunjukkan  adanya  permintaan  yang  signifikan  untuk penyelesaian sengketa berbasis syariah, baik oleh individu maupun lembaga bisnis.
Penerapan  arbitrase  syariah  juga  ditemukan  dalam  konteks  internasional.  Beberapa kasus arbitrase syariah melibatkan pihak-pihak dari berbagai negara, yang memilih arbitrase syariah sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih sesuai dengan kepercayaan dan nilai-nilai mereka. (Hasanah, 2021).

## KESIMPULAN
Dalam artikel ini, telah dibahas tentang arbitrase syariah dalam perspektif Undang-Undang No.  30  Tahun  1999.  Dari  pembahasan  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  arbitrase  syariah memiliki peranan yang penting dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan hukum Islam. Arbitrase  syariah  menawarkan  kelebihan  yang  signifikan,  seperti  fleksibilitas,  keadilan,  dan kebebasan dalam memilih arbitrator dengan keahlian hukum Islam. Namun, ada juga tantangan yang  perlu  dihadapi  dalam  implementasi  arbitrase  syariah,  seperti  kurangnya  kesadaran  dan pemahaman  masyarakat,  harmonisasi  dengan  hukum  positif,  serta  perluasan  akses  dan kepercayaan terhadap lembaga arbitrase syariah.
Dalam rangka meningkatkan efektivitas arbitrase syariah, beberapa upaya dapat dilakukan. Pendidikan  dan  pelatihan  yang  intensif  bagi  para  praktisi  hukum  dan  arbitrator  dalam  bidang hukum  Islam  perlu  ditingkatkan.  Kolaborasi  antara  lembaga  arbitrase  syariah,  lembaga  hukum Islam,  dan  pemerintah  juga  perlu  diperkuat  untuk  menciptakan  ekosistem  yang  kondusif  bagi pengembangan arbitrase syariah. Sosialisasi yang luas dan promosi yang efektif tentang arbitrase syariah  akan  membantu  meningkatkan  pemahaman  dan  kepercayaan  masyarakat  terhadap mekanisme penyelesaian sengketa ini.
Dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, arbitrase syariah dapat berperan sebagai  instrumen  yang  efektif  dalam  menyelesaikan  sengketa  yang  melibatkan  aspek  hukum Islam.  Dalam  implementasinya,  diperlukan  kerja  sama  antara  berbagai  pihak  terkait,  termasuk
pemerintah, lembaga arbitrase syariah, praktisi hukum, dan masyarakat. Dengan adanya kerangka hukum yang kuat dan kesadaran yang meningkat, arbitrase syariah dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan sistem hukum yang adil, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta mendukung pengembangan ekonomi dan keadilan sosial di Indonesia.
Dengan  demikian,  penting  bagi  semua  pihak  yang  terlibat  untuk  terus  memperkuat  dan mengembangkan  praktik  arbitrase  syariah,  baik  melalui  perbaikan  regulasi,  peningkatan pemahaman, dan sosialisasi yang lebih luas. Dengan langkah-langkah ini, arbitrase syariah dapat menjadi alternatif yang kuat dan dipercaya dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan hukum Islam, serta memberikan kontribusi yang positif dalam memajukan sistem hukum dan keadilan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Ariffin,  D.  M.  (2016).  ARBITRASE  SYARIAH  SEBAGAI  PILIHAN  FORUM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hasanah,  U.  (2021).  Peran  Arbitrase  di  Bank  Syariah  dalam  Penyelesaian  Sengketa.  Jurnal  of Sharia Economic Law.
Jalil, A. (2013). Tumpang Tindih Kewenangan dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. Jurnal Konstitusi.
Kurniawaty,  Y.  (2017).  EFEKTIVITAS  ALTERNATIF  PENYELESAIAN  SENGKETA DALAM SENGKETA KEKAYAAN INTELEKTUAL. Jurnal Legislasi Indonesia.
Riyanto,  E.  (2016).  ARBITRASE  SYARIAH  SEBAGAI  SOLUSI  SENGKETA  BISNIS  DI INDONESIA. Al Inta.
Setiady,  T.  (2015).  ARBITRASE  ISLAM  DALAM  PERSPEKTIF  ISLAM  DAN  HUKUM POSITIF. Jurnal Ilmu Hukum.
Uzma,  U.  (2014).  Pelaksanaan  Atau  Eksekusi  Putusan  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional (BASYARNAS) Sebagai Kewenangan Pengadilan Agama. Jurnal Hukum dan Pembangunan.

## This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License