## PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DALAM  SITUASI PANDEMI COVID19 MENURUT KONSEPSI NEGARA PANCASILA

## Ida Bagus Anggapurana Pidada S.H, M.H
Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta, Jalan Ken Arok Nomor 12 Denpasar
(ajuzt.angga@gmail.com)
Abstract,  COVID-19 is  an infectious  disease  caused  by  a  newly  discovered  coronavirus.  The  new  virus and the disease it causes were unknown before the outbreak in Wuhan, China, in December 2019 began. COVID-19  is  now  a  pandemic  occurring  in  many  countries  around  the  world.  After  the  issuance  of various  regulations  to  stem  the  spread  of  covid19,  entrepreneurs  also  took  the  initiative  to  save  their businesses from bankruptcy. A policy that is widely used by various business companies in Indonesia is termination of employment. enis research used is normative juridical law research. Normative juridical approach. The Pancasila State uses the principle of mutual cooperation in responding to the problem of termination of employment in the COVID-19 pandemic situation. Entrepreneurs cannot easily terminate employment without thinking about the conditions of the workers, especially since their business can still run and make a profit. Workers also still have the right to severance pay even in circumstances that force the Covid pandemic19. This principle of kinship means that between workers and entrepreneurs there is a balance  that  jointly  thinks  of  solutions  to  every  problem.  There  is  no  one-size-fits-all  solution  to  all problems  based  on  the  current  situation  and  conditions,  however,  by  building  a  business  concept  as  a jointly owned business, a sense of belonging will be created that can benefit both parties.

## Keywords, Covid 19, Company, Termination of Employment
Abstrak, COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru  ditemukan.   Virus  baru  dan  penyakit  yang  disebabkannya  ini  tidak  dikenal  sebelum mulainya  wabah di  Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Setelah dikeluarkannya berbagai peraturan    untuk  membendung  penyebaran  covid19,  para  pengusaha  juga  mengambil  inisiatif untuk  menyelamatkan  usahanya  dari  kebangkrutan.  Kebijakan  yang  banyak  dilakukan  oleh berbagai  perusahaan  bisnis  di  Indonesia  yaitu  dengan  melakukan  Pemutusan  Hubungan  Kerja. enis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  yuridis  normatif.  Pendekatan  yuridis normative. Negara  Pancasila  menggunakan  asas  kekeluargaan  gotong  royong  dalam  menjawab permasalahan  pemutusan  hubungan  kerja  dalam  situasi  pandemi  Covid19.  Pengusaha tidak  bisa  dengan mudah  melakukan  pemutusan  hubungan  kerja  tanpa  memikirkan  kondisi  dari  kaum  buruh  apalagi usahanya  masih  bisa  berjalan  dan  meraup  keuntungan.  Kaum  buruh  juga  tetap  memiliki  hak  atas  uang pesangon  meskipun  dalam  situasi  keadaan  memaksa  pandemi  Covid19.  Asas  kekeluargaan  ini  berarti antara  buruh  dan  pengusaha  terdapat  keseimbangan  yang  secara  bersamasama  memikirkan  solusi  dari setiap  permasalahan.  Tidak  ada  solusi  yang  sama  untuk  semua  permasalahan  berdasarkan  situasi  dan
kondisi  terkini,  namun  dengan  membangun  konsep  usaha  adalah  usaha  milik  bersama  maka  akan  lahir rasa saling memiliki yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.

## Kata Kunci, Covid 19, Perusahaan, Pemutusan Hubungan Kerja

## I. Latar Belakang
COVID-19
merupakan penyakit  menular  yang  disebabkan oleh  jenis  coronavirus  yang  baru ditemukan.   Virus  baru  dan  penyakit yang  disebabkannya  ini  tidak  dikenal sebelum  mulainya  wabah  di  Wuhan, Tiongkok,  bulan  Desember  2019. COVID-19  ini  sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. 1
Berdasarkan  penelitian  World Healt  Organization  (WHO)  wabah Covid19 disebabkan oleh virus bernama coronavirus yang dapat menyebabkan  penyakit  pada  hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus  diketahui  menyebabkan infeksi  saluran  nafas  pada  manusia mulai  dari  batuk  pilek  hingga  yang lebih  serius  seperti  Middle  East Respiratory  Syndrome  (MERS)  dan Severe  Acute  Respiratory  Syndrome (SARS).  Korban  dari  virus  ini  sampai 14 Juli 2020 menyerang lebih dari 14.4 juta  jiwa  dengan  angka  kematian melebihi 605.833 jiwa yang tersebar di
1 World Healt Organization dalam https://www.who.int/indonesia/news/novel- coronavirus/qa-for-public
berbagai  penjuru  dunia.  Sementara  di Negara Indonesia sendiri angka penderita  pandemi  covid19  mencapai 86.521  pasien  dengan  korban  jiwa mencapai  4143  jiwa 2 Kasus  Covid19 di  Indonesia  kini  bahkan  sudah melebihi  kasus  covid19  di  China  dan angka  mematikan  ini  diperkirakan masih  akan  terus  bertambah  seiring dengan berjalannya waktu.
Coronavirus  ini  ternyata  tidak hanya  memiliki  angka  kematian  yang tinggi namun juga menimbulkan berbagai  permasalahan-permasalahan lainnya  baik  itu  masalah  ekonomi maupun  masalah  sosial.  Menghadapi hal  tersebut,  pemerintahan  di  berbagai negara  berusaha  dengan  segala  upaya meminimalisir kerugian baik itu dengan  menekan  angka  korban  jiwa maupun mengatasi masalah perekonomian  di  masyarakat.  Maka dari itu, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan yang  diatur  dalam  PP  No.  21  Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial
Berskala  Besar  yang  bertujuan  untuk membatasi penyebaran virus
2 Data https://www.worldometers.info/coronavirus/ pada tanggal 19/7/2020
mematikan ini agar tidak menimbulkan kerugian  yang  lebih  besar  di  masa mendatang.
Setelah dikeluarkannya berbagai peraturan untuk membendung  penyebaran  covid19, para pengusaha juga mengambil inisiatif untuk menyelamatkan
usahanya dari
kebangkrutan.
Kebijakan yang banyak dilakukan oleh berbagai perusahaan bisnis di Indonesia  yaitu  dengan  melakukan Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK). Adapun landasan hukum yang mendukung pengusaha dalam kebijakan  pemutusan  hubungan  kerja ini telah diatur dalam Pasal 164 ayat 1 Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003
tentang Ketenagakerjaan yang
berbunyi:
“Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan  kerja  terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan
perusahaan mengalami  kerugian  secara terus  menerus  selama  2 (dua)  tahun,  atau  keadaan
memaksa  ( force  majeure ), dengan ketentuan pekerja/buruh  berhak  atas uang  pesangon  sebesar  1 (satu)  kali  ketentuan  Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan  masa  kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan  Pasal  156  ayat
(3)  dan  uang  penggantian hak  sesuai  ketentuan  Pasal 156 ayat (4)”
Pasal 164 ayat 1 UU Ketenagakerjaan ini menjelaskan bahwa  situasi  pandemi  COVID-19  ini tergolong  keadaan  force  majeure (keadaan  memaksa)  yang  mana  situasi ini  berada  di  luar  kendali  atau  di  luar kemampuan  dari  pemilik  usaha  maka dari itu pengusaha masih diperbolehkan melakukan PHK
terhadap  karyawannya  dengan  uang pesangon  rendah.  Namun  apa  yang terjadi di lapangan berdasarkan pengamatan, ternyata ada juga perusahaan yang melakukan pemutusan  hubungan  kerja  di  masa pandemi Covid-19 ini dengan menggunakan alasan keadaan memaksa  padahal  perusahaannya masih  beroperasi  dan  mendapatkan keuntungan  meskipun  tidak  sebesar sebelumnya.
Berdasarkan  data  Kementrian Ketenagakerjaan  hingga  awal  Juni 2020 angka pemutusan hubungan kerja (PHK)  dampak  dari  virus  corona  atau
Covid-19  telah  mencapai  3,05  juta. 3
Data  ini  belum  termasuk  tenaga  kerja yang  tidak  tercatat  ataupun  pemutusan hubungan  kerja  yang  diakibatkan dampak tidak langsung dari Covid19.
Perusahaan  yang  mengalami kerugian  ataupun  bangkrut  bahkan banyak  yang  tidak  membayarkan  gaji dari karyawannya. Padahal telah diatur dalam  Pasal  95  ayat  4  UU  No  13 Tahun  2003  yang  menjelaskan  dalam hal  perusahaan  dinyatakan  pailit  atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku, maka  upah  dan  hak-hak  lainnya  dari pekerja/buruh  merupakan  utang  yang didahulukan
pembayarannya.
Berdasarkan  Pasal  95  ini  dapat disimpulkan bahwa hasil likuidasi dari aset-aset milik perusahaan yang dipailitkan  lebih  diutamakan  untuk pembayaran  hak-hak  buruh/pekerja sebagai  kreditur  preferen.  Meskipun telah  diatur  dengan  jelas  dalam peraturan  tersebut,  ternyata  banyak pekerja  yang  tidak  memiliki  kekuatan untuk  meminta  pesangon  terlebih perusahaannya mengalami kebangkrutan.  Padahal  peraturan  ini
3 Data Jumlah PHK Dimasa Pandemi  Covid19 disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, Kementerian Koordinator Perekonomian, Bambang Adi Winarso dalam https://bisnis.tempo.co/read/1350955/dampak- corona-305-juta-orang-terkena-phk-hingga- juni/full&view=ok diakses 20 Juli 2020
dibuat  seharusnya  dapat  menjamin hak-hak para pekerja apabila diputuskan hubungan kerjanya, pekerja tersebut  tetap  memiliki  hak  untuk menerima  pesangon,  dan  pengusaha wajib untuk memenuhi hak-hak tersebut meskipun dalam situasi keadaan memaksa.
Disisi  lain  pengusaha  juga merupakan pihak yang sangat dirugikan dalam situasi pandemi Covid19. Pemerintah juga harus memberikan perlindungan kepada pengusaha  agar  roda  perekonomian tetap  berjalan  dengan  baik.  Apabila beban pengusaha ditambah lagi dengan kewajibannya untuk membayar pesangon  kepada  pekerja  tentunya akan  membuat  pengusaha  menjadi semakin  tertekan  menghadapi  situasi ini.
Dilematis yang dihadapi pengusaha  dan  pekerja  di  tengah situasi  pandemi  Covid19  ini  tentunya merupakan  permasalahan  negara  yang serius dan sangat penting untuk segera diselesaikan.  Indonesia  sebagai  negara yang  berideologi  Pancasila  tentunya harus  menyelesaikan  permasalahan  ini dengan  konsepsi  Ideologi  Pancasila bukan Ideologi
Neoliberalisme
maupun ideologi lainnya.
Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan adalah  penelitian  hukum  yuridis  normatif. Pendekatan  yuridis  normatif  merupakan penelitian  yang  mengkaji  studi  dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan  pengadilan,  teori  hukum,  dan dapat  berupa  pendapat  para  sarjana. Menurut  Soerjono  Soekanto  pendekatan yuridis  normatif  yaitu  penelitian  hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka  atau  data  sekunder  sebagai  bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan  dan  literatur-literatur yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang diteliti.
Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (The Case  Approach) ,  pendekatan  perundang- undangan (The Statute Approach) , pendekatan  fakta (The  Fact  Approach).
Adapun pendekatan yang dilakukan dengan melihat bagaimana kasus pemutusan hubungan  kerja  dalam  situasi  pandemic covid19  yang  dilihat  dari  tinjauan  yuridis (peraturan  perundang-undangan)  maupun ditinjau dari sudut pandang Negara Indonesia  sebagai  negara  yang  berideologi Pancasila.
Kebijakan  Pemutusan  Hubungan  Kerja Ditinjau  Berdasarkan  Konsepsi  Negara
Pancasila
Negara Pancasila merupakan Negara yang menggunakan ideologi Pancasila  sebagai  dasar  dari  semua  tatanan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.  Indonesia  sebagai  satu-satunya Negara yang berlandaskan Ideologi Pancasila  juga  harus  menggunakan  nilai- nilai  yang  terkandung  dalam  Pancasila khususnya  dalam  merumuskan  kebijakan yang mengatur terkait Pemutusan Hubungan  Kerja  dalam  situasi  pandemi Covid19.  Ketika  membahas  pemutusan hubungan  kerja  hal  ini  tentunya  memiliki keterkaitan  erat  dengan  sistem  ekonomi Pancasila
Secara historis, teori sistem Ekonomi  Pancasila  bukanlah  sesuatu  hal yang  baru,  baik  dilihat  dari  segi  filosofis, konsepsi,  maupun  implementasi. Bahkan sistem Ekonomi Pancasila telah dipraktikkan  secara  nyata  dalam  kebijakan pembangunan  ekonomi  sejak  Indonesia merdeka.  Ekonomi  Pancasila  merupakan hal  pokok  dari  sistem  ekonomi  Indonesia yang  telah  diamanatkan  dalam  Konstitusi UUD  1945. Suatu  sistem  ekonomi  yang digali  dan  dibangun  dari  nilai-nilai  yang dianut dalam masyarakat Indonesia. Beberapa  prinsip  dasar  yang  ada  tersebut antara  lain  berkaitan  dengan  prinsip kemanusiaan, nasionalisme ekonomi,
demokrasi  ekonomi  yang  diwujudkan dalam ekonomi kerakyatan, dan keadilan. 4
Sistem  Ekonomi  Pancasila  telah dibentuk  dari  nilai-nilai  yang  tumbuh  dan berkembang  dalam  masyarakat  Indonesia jauh  sebelum  lahirnya  Negara  Republik Indonesi.  Nilai-nilai  luhur  yang  menjiwai masyarakat  Indonesia  tersebut  merupakan nilai  yang  lahir  dan  berkembang  dari  nilai- nilai agama, kebudayaan, adat-istiadat, atau norma-norma,  yang  ada  di  masyarakat tradisional  sehingga  dapat  membentuk perilaku  ekonomi  masyarakat  Indonesia. Ekonomi  Pancasila  merupakan  teori  dan sistem ekonomi yang dapat digunakan dasar dalam  mengatasi  masalah  perekonomian yang ada di Indonesia menggantikan sistem ekonomi liberal peninggalan zaman penjajahan.
Sistem  perekonomian  Pancasila  di Indonesia  tercermin  dalam  ayat  1  pasal  33 UUD  1945  yang  menjelaskan  bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama  berdasar  atas  azas  kekeluargaan. Asas  kekeluargaan  yang  dimaksud  artinya bangsa  Indonesia  harus  dibangun  dalam roda  perekonomian  yang  penuh  dengan kehangatan sebuah keluarga. Pasal 33 UUD 1945  ini  menjadi  landasasan  kebijakan ekonomi  untuk  memperkecil  ketimpangan antara  pengusaha  dan  pekerja  dengan
4 Membumikan Sistem Ekonomi Pancasila". http://pelitaonline.com. Diakses tanggal 19 April 2020
sebuah  konsepsi  usaha  bersama.  Artinya tidak bersifat individulistik yang mendefisinikan bahwa usaha hanya dimiliki oleh pengusaha sementara pekerja hanyalah bahasa  halus  dari  sistem  perbudakan  yang dapat diperlakukan berdasarkan kepentingan pengusaha semata.
Asas  kekeluargaan  ini  diperkuat lagi  dalam  Pasal  33  Ayat  4  yang menyatakan perekonomian nasional diselenggarakan  berdasar  atas  demokrasi ekonomi  dengan  prinsip  kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan  menjaga  keseimbangan  kemajuan dan  kesatuan  ekonomi  nasional.  Artinya didalam asas kekeluargaan tersebut terdapat prinsip-prinsip kebersamaan, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian  dalam  mewujudkan  kemajuan ekonomi nasional Bangsa Indonesia.
Dengan  demikan  maka  sangat jelas perbedaan sistem ekonomi pancasila dan  sistem  ekonomi  neoliberal  yang memiliki  pandangan  menjalankan  roda perekonomian  dengan  mengurangi  atau menolak  penghambatan  oleh  pemerintah dalam  ekonomi  domestik  karena  akan mengarah  pada  penciptaan  Distorsi  dan High  Cost  Economy yang  kemudian  akan berujung  pada  tindakan  koruptif.  Paham
ini  memfokuskan  pada  pasar  bebas  dan perdagangan bebas. 5
Adam  Smith  dalam  pandangan fondasi  ekonomi  liberal  klasiknya  juga berpendapat  bahwa  dalam  sistem  ekonomi ada Invisible  hand atau  tangan  tak  terlihat yang merupakan istilah yang mengacu pada kekuatan yang menggerakkan pasar menuju ke  kondisi  ekuilibrium,  ketika  tidak  ada intervensi apapun. Kekuatan tersebut sepenuhnya  didasarkan  kepada  interaksi diantara pelaku-pelaku kegiatan ekonomi di pasar. Sementara itu , pandangan neoliberal lainnya  memiliki  pandangan  berbeda  yang menyebutkan  intervensi  pemerintah  masih tetap  dibutuhkan  namun  bersifat  terbatas yakni  untuk  menjaga  situasi  perekonomian tetap berjalan dengan kondusif.
Dalam menjawab terkait
permasalahan pemutusan hubungan kerja  berdasarkan  paradigm  neoliberalis memberikan  kewenangan  lebih  terbuka terhadap  pengusaha  yang  memiliki  hak untuk  melindungi  usahanya  agar  tidak mengalami pailit Pengusaha juga memiliki  hak  untuk  menaikan  ataupun menurunkan  upah  buruhnya  sesuai dengan  kebutuhan  perusahaan.  Pekerja juga memiliki kebebasan untuk melanjutkan  kerja  ataupun  memutuskan untuk berhenti kerja yang menyesuaikan
5 Dag Einar Thorsen and Amund Lie, 2006, "What is Neoliberalism?" Department of Political Science,
University of Oslo
dengan  kontrak  kerja  antara  buruh  dan pengusaha.
Paradigma ekonomi dalam Ideologi  Pancasila  memiliki  pandangan yang  jauh  berbeda  dalam  menjawab pemutusan hubungan kerja dalam situasi pandemi  Covid19  jika  dibandingkan dengan  paradigma  neoliberalis.  Dengan menggunakan asas kekeluargaan, pengusaha  tidak  bisa  dengan  mudah melakukan  pemutusan  hubungan  kerja tanpa  memikirkan  kondisi  dari  kaum buruh  apalagi  usahanya  masih  bisa berjalan  dan  meraup  keuntungan.  Kaum buruh juga tetap memiliki hak atas uang pesangon meskipun dalam situasi keadaan memaksa pandemi Covid19.
Meskipun demikian, bukan berarti  buruh  juga  dapat  bersikap semenamena  tanpa  melihat  kondisi  dari usaha  tersebut.  Asas  kekeluargaan  ini berarti  antara  buruh  dan  pengusaha terdapat  keseimbangan  yang  secara bersamasama  memikirkan  solusi  dari setiap  permasalahan.  Tidak  ada  solusi yang  sama  untuk  semua  permasalahan berdasarkan  situasi  dan  kondisi  terkini, namun  dengan  membangun  konsep usaha  adalah  usaha  milik  bersama  yang tidak  berbeda  dengan membangun sebuah  keluarga  maka  akan  lahir  rasa saling memiliki yang dapat
menguntungkan kedua belah pihak.
Kekeluargaan dalam sistem ekonomi  Pancasila  dapat  dianalogikan dengan  membandingkan  keluarga  kaya dan  keluarga  miskin.  Perbedaan  2 keluarga  ini  terlihat  saat  keluarga  kaya dengan sumber daya kuat membagi lauk pauk  untuk  semua  anggota  keluarganya maka  setiap  anggota  keluarga  tentunya mendapatkan pembagian yang besar dan mewah sementara dalam keluarga miskin  dengan  sumber  daya  yang terbatas  akan  mendapatkan  bagian  yang juga  terbatas.  Meskipun  berbeda,  2 keluarga  ini  memiliki  sebuah  kesamaan yakni  baik  keluarga  kaya  dan  keluarga miskin sama-sama harus berjuang melakukan  yang  terbaik  dengan  bekerja keras untuk kesejahteraan keluarganya.
Maka dari itu, dalam menjalankan  sebuah  usaha  di  tengah pandemi  Covid19  baik  pengusaha  dan buruh  harus  berembug  bersama  secara kekeluargaan tidak menjadikan Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK) sebagai  salah  satu  pilihan  namun  lebih memilikirkan solusi terbaik  lain baik itu dengan  melakukan  perubahan  rencana pemasaran, rencana kerja ataupun memilikirkan terobosan baru. Pengusaha juga  hendaknya  bersikap  terbuka  dalam keuangan perusahaannya jangan menjadikan keuntungan sebagai prioritas utama  namun  bagaimana  agar  tidak  ada
anggota  keluarga  dalam  perusahaan tersebut yang menjadi korban.
Sebagai salah satu pendiri Negara Kesatuan Republik  Indonesia, Ir Soekarno dalam pidatonya dalam Sidang BPUPKI  pada  tanggal  1  Juni  1945 menjelaskan  konsepsi  Negara  Pancasila. Konsep asas kekeluargaan dalam Pancasila beliau sampaikan ketika memeras  Pancasila  menjadi  trisila  dan ekasila. trisila terdiri dari
sosionasionalisme,  sosiodemokrasi  dan ketuhanan. Tri Sila ini dapat dikerucutkan  lagi  menjadi  ekasila  yakni Gotong  Royong.  Maka  dari  itu  dalam trisila  jelas  bahwa  dalam  mengatasi permasalahan bangsa tidak bisa mengabaikan aspek sosial dalam perwujudkan nasionalisme maupun demokrasi dan semua hal ini akan dapat tercapai  dengan  asas  gotong  royong. Gotong royong disini berarti
membangun bangsa maupun menyelesaikan  masa  bangsa  selalu dengan nuansa kehangatan dan kebersamaan sebuah keluarga.

## Kesimpulan
Negara  Pancasila  menggunakan  asas kekeluargaan  gotong  royong  dalam  menjawab permasalahan  pemutusan  hubungan  kerja  dalam situasi  pandemi  Covid19.  Pengusaha  tidak  bisa dengan  mudah  melakukan  pemutusan  hubungan kerja tanpa memikirkan kondisi dari kaum buruh apalagi  usahanya  masih  bisa  berjalan  dan
meraup  keuntungan.  Kaum  buruh  juga  tetap memiliki  hak  atas  uang  pesangon  meskipun dalam  situasi  keadaan  memaksa  pandemi Covid19.  Asas  kekeluargaan  ini  berarti  antara buruh  dan  pengusaha  terdapat  keseimbangan yang  secara  bersamasama  memikirkan  solusi dari setiap permasalahan. Tidak ada solusi yang sama  untuk  semua  permasalahan  berdasarkan situasi  dan  kondisi  terkini,  namun  dengan membangun  konsep  usaha  adalah  usaha  milik bersama  maka  akan  lahir  rasa  saling  memiliki yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.

## Daftar Pustaka
Dag  Einar  Thorsen  and  Amund  Lie,  2006,
"What  is  Neoliberalism?"  Department  of Political Science, University of Oslo
Soerjono  Soekanto dan  Sri  Mamudji,  2012,
Penelitian Hukum Normatif Suatu
Tinjauan. Singkat, Raja Grafindo Persada,
Jakarta.
Undang-undang  No  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan

## Referensi Website
World Healt Organization dalam https://www.who.int/indonesia/news/nove l-coronavirus/qa-for-public Data kasus covid19 diakses dari https://www.worldometers.info/coronavir us/ pada tanggal 20 Juli 2020
Data  Jumlah  Pemutusan  Hubungan  Kerja diakses dari
https://bisnis.tempo.co/read/1350955/dam pak-corona-305-juta-orang-terkena-phk- hingga-juni/full&view=ok  diakses  20  Juli 2020
Membumikan  Sistem  Ekonomi  Pancasila".
Diakses  dari  http://pelitaonline.com  pada tanggal 20 Juli 2020