Copyright @ Yeni Triana , Shelfy Asmalinda, Fhlorida Agustina Simanjuntak, Nathania Martinesia Purba
INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 3136-3147 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Perlindungan Hukum Terhadap Investor Atas Ganti Rugi Investasi CV.

## Tri Manunggal Jaya Dalam Kasus Penggemukan Sapi
Yeni Triana 1 🖂 , Shelfy Asmalinda 2 , Fhlorida Agustina Simanjuntak 3 , Nathania Martinesia Purba 4
Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning Email: yeni.triana@unilak.ac.id 1 🖂

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaturan  tentang  perlindungan  hukum    terhadap investor atas ganti kerugian dalam investasi  bodong yang dilakukan oleh CV. Tri Manunggal Jaya dalam  kasus  penggemukan  sapi  perah.  Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  Perlindungan Hukum  Terhadap  Investor  Atas  Ganti  Rugi  Investasi  CV.  Tri  Manunggal  Jaya  Dalam  Kasus Penggemukan Sapi, dan akibat hukum apa yang dapat dilakukan oleh investor yang dirugikan. Metode penulisan penelitian ini mengunakan beberapa metode penulisan yaitu metode observasi dan teknologi, metode referensi dengan mengunakan buku-buku tentang Hukum Perdata, Hukum Pidana, skripsi, serta mengumpulkan data – data yang lain berkaitan dengan masalah yang diangkat. Hasil  penelitian  pemeriksaan  dan  kesaksian  para  Terdakwa  dan  saksi-saksi  di  persidangan mengemukakan bahwa hasil pendapatan yang diperoleh dari CV. Tri Manunggal Jaya di transfer oleh bendahara ke rekening pengurus dan pemilik CV. Tri Manunggal Jaya. Dalam perkara ini para Terdakwa di jatuhkan hukuman Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal-pasal dalam UU TPPU.
Kata Kunci: Investasi, Perlindungan Hukum, Investor
Copyright @ Yeni Triana , Shelfy Asmalinda, Fhlorida Agustina Simanjuntak, Nathania Martinesia Purba
Abstract
This  study  aims  to  find  out  the  arrangements  regarding  legal  protection  for  investors  for compensation  in  fraudulent  investments  made  by  CV.  Tri  Manunggal  Jaya  in  the  case  of fattening  dairy cows. The formulation  of the  problem  in this study is Legal  Protection for Investors for Investment Compensation for CV. Tri Manunggal Jaya in the Cattle Fattening Case, and what legal consequences can be taken by investors who are harmed. The writing method of this research uses several writing methods, namely the method of observation and technology,  the  reference  method  by  using  books  on  Civil  Law,  Criminal  Law,  thesis,  and collecting other data related to the issues raised. The results of the examination and testimony of the Defendants and the witnesses at the trial stated that the results of the income obtained from  CV.  Tri  Manunggal  Jaya  was  transferred  by  the  treasurer  to  the  account  of  the management  and  owner  of  CV.  Tri  Manunggal  Jaya.  In  this  case  the  Defendants  were sentenced to Article 378 of the Criminal Code and Articles in the TPPU Law.
Keywords: Investment, Legal Protection, Investor.

## PENDAHULUAN
Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum di Undang- Undang Dasar 1945. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, setiap manusia tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Dalam melakukan kegiatan perekonomian, hukum memiliki peran  yaitu  memberikan  pelayanan  bagi  masyarakat  guna  terciptanya  suatu  ketertiban, keamanan,  keadilan,  dan  kesejahteraan,  namun  pada  kenyataannya  masih  tetap  terjadi penyimpangan-penyimpangan atas hukum, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja/ lalai.
Dalam  era  globalisasi  dan  perdagangan  bebas,  Indonesia  adalah  Negara berkembang dan merupakan suatu pasar yang potensial untuk melakukan investasi bisnis. Selain  masyarakat  Indonesia  yang  sedang  tumbuh  dan  berkembang  perekonomiannya, jumlah  penduduk  Indonesia  yang  sangat  besar  merupakan  faktor  terpenting  untuk berinvestasi. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pengertian investasi yaitu penanaman modal, biasanya dalam jangka panjang untuk pengadaan aktiva lengkap atau pembelian saham-saham  dan  surat  berharga  lain  untuk  memperoleh  keuntungan.  Sederhananya,
Copyright @ Yeni Triana , Shelfy Asmalinda, Fhlorida Agustina Simanjuntak, Nathania Martinesia Purba
pengertian  investasi  adalah  mengembangkan  uang  atau  aset  lain  agar  memberikan keuntungan di masa mendatang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam kegiatan investasi tidak jarang ditemukan pelanggaran, salah satunya adalah investasi bodong dalam bentuk pencucian uang.
Maraknya perusahaan di bidang investasi yang banyak merugikan masyarakat, terutama pencucian uang yang banyak menelan korban, hal ini disebabkan oleh minimnya informasi yang  diketahui  masyarakat  dalam  berinvestasi  dan  masyarakat  yang  tergiur  oleh keuntungan besar dalam waktu relatif singkat yang biasa disebut dengan Investasi Bodong. Berbagai  macam  kasus  investasi  bodong  tentu  sangat  meresahkan  dan  merugikan masyarakat. Investasi Bodong banyak melanggar peraturan perundang-undangan, seperti ketentuan KUHPerdata, Undang - Undang Perlindungan Konsumen  dan UU Penanaman Modal.  Berdasarkan  uraian  diatas,  penulis  tertarik  untuk  membahas  dalam  sebuah penulisan hukum yang berbentuk makalah dengan judul “Perlindungan Hukum  Terhadap Investor Atas Ganti Rugi Investasi CV. Tri Manunggal Jaya dalam Kasus Penggemukan Sapi Perah.”

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur ( library research) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum, terkhususnya  dalam  penelitian  ini  difokuskan  pada  pembahasan  mengenai  kekuatan- kekuatan sosial yang mempengaruhi hukum dan fungsi hukum di masyarakat. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018).
Prosedur  dalam  penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  tahapan-tahapan  yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah  kemudian  dilakukan  elaborasi  dan  eksplanasi  terhadap  data  atau  teks  yang
Copyright @ Yeni Triana , Shelfy Asmalinda, Fhlorida Agustina Simanjuntak, Nathania Martinesia Purba
terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas  urusan  membaca  dan  mencatat  literatur  atau  buku,  melainkan  serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah suatu bahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Investor  Atas  Ganti  Rugi  Investasi  CV.  Tri Manunggal Jaya dalam Kasus Penggemukan Sapi Perah
Investasi  merupakan  suatu  kegiatan  menanamkan  ataupun  menempatkan modal/dana  di  lembaga  keuangan  dan/ataupun  bisnis,  dengan  mengharapkan keuntungan  (imbal/hasil)  dari  modal/dana  yang  ditempatkan  tersebut.  Apalagi keuntungan  yang  ditawarkan  cukup  besar  seperti  yang  ditawarkan  perusahaan investasi  yang  sebenarnya  produknya  tidak  ada/bodong.  Investasi  bodong, diartikan  penanaman  modal  pada  produk  keuangan  atau  bisnis  palsu,  bohong ataupun ilegal, yang sebenarnya tidak ada. Untuk meminimalisir munculnya korban baru  dari  investasi  bodong,  tentu  kita  perlu  meningkatkan  edukasi  terhadap masyarakat, tentang ciri-ciri yang biasa kita temui dari investasi bodong. Berikut di bawah ini adalah beberapa ciri yang dapat kita identifikasi dari investasi bodong yaitu :
a. Tidak Berizin/Perizinan Palsu
Untuk mendirikan sebuah unit bisnis atau perusahaan, tentu ada banyak tahapan  yang  perlu  dilalui.  Mulai  dari  pengajuan  nama  perusahaan, mendapatkan standar akta perusahaan dari notaris, pengajuan SIUP, dan salah satunya adalah pengajuan izin pendirian badan hukum. Dan biasanya, badan hukum dari perusahaan investasi bodong umumnya tidak memiliki perizinan yang jelas.
b. Penawaran Laba Tidak Wajar
Salah  satu  ciri  dari  investasi  bodong  lainnya  dapat  kita  identifikasi  dari penawaran laba atau keuntungan yang sangat tidak masuk akal. Kita ambil
Copyright @ Yeni Triana , Shelfy Asmalinda, Fhlorida Agustina Simanjuntak, Nathania Martinesia Purba
contoh, jika Anda diminta untuk berinvestasi sebesar 10 juta oleh sebuah perusahaan, kemudian pihak perusahaan pun menjanjikan keuntungan/laba sebesar 200 juta  dalam kurun waktu 1 bulan, makan  besar kemungkinan bahwa Anda sedang masuk dalam perangkap investasi bodong. Perlu untuk diketahui bahwa yang namanya investasi dalam jenis usaha apapun, pasti bersifat fluktuatif menyesuaikan kondisi atau iklim ekonomi saat itu. Anda wajib untuk waspada terjatuh dalam jebakan investasi bodong.
c. Sebagai Investor Anda Dapat Berhenti Kapan Saja
Salah satu perusahaan atau unit usaha yang perlu Anda waspadai adalah mereka  yang  menjanjikan  bahwa  Anda  sebagai  investor  dapat  berhenti sesuka  hati  kapan  saja  dan  mengambil  keuntungan  saat  berhenti.  Janji manis seperti ini perlu Anda waspadai, Perlu diketahui bahwa yang namanya investasi  dalam  bentuk  bisnis  apapun,  biasanya  selalu  bersifat  jangka panjang dan memiliki batas waktu yang telah ditentukan.
R.  Soesilo  dalam  bukunya  Komentar-Komentarnya  Lengkap  Pasal  Demi  Pasal menjelaskan penipu itu pekerjaannya (R. Soesilo, 1991):
a. Membujuk  orang  supaya  memberikan  barang,  membuat  utang  atau menghapuskan piutang;
b. Maksud  pembujukan  itu  ialah  hendak  menguntungkan  diri  sendiri  atau orang lain dengan melawan hak;
c. Membujuknya itu dengan memakai:
1) Nama palsu;
2) Keadaan palsu
3) Akal cerdik (tipu muslihat);
4) Karangan perkataan bohong;
Dalam  makalah  ini  membahas  salah  satu  kasus  investasi  bodong  dengan melakukan tindak pidana pencucian uang yang terjadi di Kota Surabaya yang telah diputus Pengadilan Tinggi Surabaya dengan perkara nomor
Copyright @ Yeni Triana , Shelfy Asmalinda, Fhlorida Agustina Simanjuntak, Nathania Martinesia Purba
1547/PID/2020/PT.SBY.  Kronologis  kasus  pada  sekitar  tahun  2016  CV.  Tri Manunggal Jaya menawarkan Paket-paket investasi berkedok penggemukan sapi perah  ditawarkan  secara  door  to  door.  Pihak  perusahaan  mengklaim  bahwa programnya  mendapat  dukungan  dari  pemerintah.  Pemerintah  memberikan subsidi  sehingga  harga  sapi  menjadi  lebih  murah.  Perusahaan  juga  mengklaim bahwa  mereka  bekerjasama  dengan  pabrik  susu  terkenal.  Banyak  paket    yang ditawarkan oleh pihak CV. Tri Manunggal Jaya ada paket seharga 16 juta, 17 juta, dan  19  juta.  Dari  paket-paket  tersebut,  CV.  Tri  Manunggal  Jaya  berjanji  akan membagikan  sejumlah  profit  dalam  kurun  waktu  tertentu  sesuai  kesepakatan kedua belah pihak. Dari setiap paket, para mitra dijanjikan keuntungan 2,3 juta per bulan.  Tetapi  pembagian  profit  yang  dijanjikan  itu  tidak  terlaksana.  Sehingga banyak mitra yang dirugikan dan melaporkan kerugian ini polres Ponorogo.
Ternyata dari hasil pemeriksaan dan kesaksian para Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan mengemukakan bahwa hasil pendapatan yang diperoleh dari CV. Tri Manunggal Jaya di transfer oleh bendahara ke rekening pengurus dan pemilik CV.  Tri  Manunggal  Jaya  setelah  dipotong  untuk  operasional  kantor  seperti pembelian  aset  kantor,  sewa  bangunan,  pembayaran  profit  kepada  mitra,  gaji karyawan, dan lain-lainnya. Sekira dari bulan Januari 2020 CV. Tri Manunggal Jaya mengumumkan bahwa ada penundaan pembayaran keuntungan/ profit kepada para mitra dengan alasan bahwa ada kendala pembayaran dari pihak pabrik susu, namun pada kenyataanya CV. Tri Manunggal Jaya adalah sebuah usaha investasi bodong atau ilegal yang ternyata usaha sapi perah, kerjasama dengan pabrik susu ternama serta adanya perjanjian dengan OJK adalah fiktif.
Oleh  karena  itu  kejahatan  dalam  perkara  Nomor  1547/PID/2020/PT.SBY menimbulkan kerugian yang banyak bagi para mitranya. Hal ini termasuk dalam tindak pidana TPPU karena hal tersebut secara jelas dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat  (1)  Undang-Undang  No.  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Rumusan  delik dalam UU TPPU dan  pembuktian  tindak  pidana  asal  diatur  dalam  Pasal  3,  Pasal  4,  dan  Pasal  5.
Copyright @ Yeni Triana , Shelfy Asmalinda, Fhlorida Agustina Simanjuntak, Nathania Martinesia Purba
Bahwa  dari  rumusan  pasal-pasal  tersebut  di  atas  nampak  bahwa  tindak  pidana pencucian uang terdapat karakteristik khusus yang berbeda dengan tindak pidana yang lain yaitu bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan follow up crime, sedangkan  hasil  kejahatan  yang  diproses  pencucian  uang  disebut  sebagai  core crimes atau predicate crime. Maka bila dilihat dari kronologi perbuatan maka tidak mungkin  terjadi  pencucian  uang  tanpa  terjadi  predicate  crime  (no  money laundering without core crimes) terlebih dahulu (Yenti Ginarsih, 2013).
Dalam  tinjauan  hukum  ada  beberapa  pasal  yang  mungkin  berkaitan,  baik kaitannya  secara  langsung  maupun  secara  tidak  langsung.  Berikut  di  bawah  ini adalah beberapa pasal atau perkataan pakar hukum terkait dengan kasus investasi bodong atau yang terkait dengannya.
1) Pasal  378  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (“KUHP”) .  Perlu  diketahui bahwa tindak pidana  penipuan, apapun kedok yang digunakan, termasuk di dalamnya kedok investasi, telah diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai  nama  palsu  atau  martabat  palsu,  dengan  tipu  muslihat,  ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu  kepadanya,  atau  supaya  memberi  hutang  maupun  menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Dengan penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa investasi bodong adalah salah satu bentuk tindak pidana, dan pelaku yang mendalangi investasi bodong tersebut dapat dikenai ancaman pidana sesuai Undang-undang yang berlaku di Indonesia.
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Dalam  Pasal  3  UU  No  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No.8/2010) yang berbunyi:
“Setiap  orang  yang  menempatkan,  mentransfer,  mengalihkan,  membelanjakan,
Copyright @ Yeni Triana , Shelfy Asmalinda, Fhlorida Agustina Simanjuntak, Nathania Martinesia Purba
membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas  Harta  Kekayaan  yang  diketahuinya  atau  patut  diduganya  merupakan  hasil tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  dengan  tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

## 2. Akibat Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Investor
Upaya Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong, menurut Philipus M. Hadjon “pada dasarnya dapat diberikan dalam bentuk perlindungan hukum  secara  preventif  (sebelum  terjadinya  sesuatu  tindak  pidana  penipuan)  dan perlindungan hukum secara represif (setelah terjadinya sesuatu tindak pidana penipuan)” (Philipus M. Hadjon, 2009).

## a. Perlindungan hukum secara preventif
Perlindungan hukum secara preventif (sebelum terjadinya sesuatu tindak pidana penipuan investasi bodong) ini menjadi tugas dan kewenangan pihak Otoritas Jasa Keuangan  (OJK)  sebagaimana  tugas  dan  wewenangnya  disebutkan  dalam ketentuan pasal 28 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011, tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang menyatakan :
Untuk  perlindungan  konsumen  dan  masyarakat.  OJK  berwenang  melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat meliputi ;
1. Memberikan  informasi  dan  edukasi  kepada  masyarakat  atas  karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya,
2. Meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat, dan
3. Tindakan  lain  yang  dianggap  perlu  seuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan
b. Perlindungan hukum secara represif
Perlindungan  hukum  secara  represif  (setelah  terjadinya  sesuatu  tindak  pidana
Copyright @ Yeni Triana , Shelfy Asmalinda, Fhlorida Agustina Simanjuntak, Nathania Martinesia Purba
penipuan investasi bodong) ini menjadi tugas dan tanggungjawab aparat penegak hukum  (penyidik,  penuntut  umum  dan  hakim  pengadilan)  untuk  menegakkan norma/kaidah hukum yang dilanggar pelakunya (pasal 378 KUHPidana) tentang tindak  pidana  penipuan,  dengan  memproses  pelaku  yang  dimulai  melakukan penyelidikan, penyidikan, mengumpulkan alat dan barang bukti, untuk membuat terang  pelakunya.  Hasil  dari  penyidikan  berkas  perkaranya  yang  dinyatakan lengkap,  dilimpahkan  berkasnya  kepada  jaksa  penuntut  umum  untuk memprosesnya  dengan  membuat  surat  dakwaan  dan  dilimpahkan  pada pengadilan, untuk memproses, memeriksa dan memutuskan perkaranya, dengan menjatuhkan  hukuman/pidana  terhadap  pelakunya,  apabila  terbukti  dari  fakta persidangan melanggar pasal 378 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 4 (empat) tahun.
Sedangkan  perlindungan  hukum  yang  bersifat  represif  terhadap  korban  tindak pidana penipuan dalam bentuk pemberian restitusi yang berupa pembayaran ganti rugi atas tidak  kembalinya  uang  korban,  menurut  Inna  Herlina,  dalam  praktiknya  dapat  dilakukan pihak korban, yaitu :
a. Penggabungan perkara ganti kerugian
Untuk  penggabungan  perkara  ganti  kerugian  diatur  dalam  Bab  XIII  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang diatur dalam pasal 98 hingga pasal 101 KUHAP. Di dalam pasal 98 ayat (1) KUHAP disebutkan “jika s uatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam  suatu  pemeriksaan  perkara  pidana  oleh  pengadilan  negeri  menimbulkan kerugian  bagi  orang  lain,  maka  hakim  ketua  sidang  atas  permintaan  orang  itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu”. Untuk itu, permohonan penggabungan perkara ganti kerugian berdasarkan  ketentuan  pasal  98  ayat  (2)  KUHAP,  diajukan  selambat-  lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.
b. Pengajuan gugatan perdata
Untuk  mengajukan  permintaan  ganti  rugi  melalui  Gugatan  Perbuatan  Melawan
Copyright @ Yeni Triana , Shelfy Asmalinda, Fhlorida Agustina Simanjuntak, Nathania Martinesia Purba
Hukum, dalam hal ini korban menunggu sampai adanya putusan pengadilan yang telah  memutus  perkara  pidana  yang  dilakukan  oleh  pelaku  untuk  melakukan gugatan perbuatan melawan hukum. Selanjutnya, dalam pengajuan permohonan restitusi  diatur  dalam  “PP  No.  44  Tahun  2008  tentang  Pemberian  Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (PP No. 44/2008), yakni: Pasal 21 “Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah pel aku dinyatakan  bersalah  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh kekuatan hukum tetap”. Pasal 22 (1) Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 memuat sekurang kurangnya:
1) identitas pemohon;
2) uraian tentang tindak pidana;
3) identitas pelaku tindak pidana;
4) uraian kerugian yang nyata-nyata diderita;dan
5) bentuk Restitusi yang diminta.
Gugatan perdata dari suatu perbuatan melawan hukum, di samping dapat diajukan secara  perseorangan  (pribadi)  yang  merasa  dirugikan  atas  tindakan  pelaku  penipuan investasi bodong, yang uangnya tidak dapat dikembalikan seperti semula, maka gugatan perdata  dari  suatu  perbuatan  melawan  hukum  dapat  diajukan  secara  kelompok  (class action).  Permohonan  ganti  kerugian  ini  dapat  dilakukan  dengan  mengajukan  gugatan perwakilan  kelompok  (class  action).  Pengertian  dari  gugatan  perwakilan  kelompok menurut Pasal 1 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan  Perwakilan  Kelompok  (“PERMA  1/2002”)  adalah  suatu  tata  cara  pengajuan gugatan,  dalam  mana  satu  orang  atau  lebih  yang  mewakili  kelompok  mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.
Gugatan perwakilan kelompok dapat diajukan apabila:
a. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam
Copyright @ Yeni Triana , Shelfy Asmalinda, Fhlorida Agustina Simanjuntak, Nathania Martinesia Purba
satu gugatan;
b. Terdapat  kesamaan  fakta  atau  peristiwa  dan  kesamaan  dasar  hukum  yang digunakan  yang  bersifat  substansial,  serta  terdapat  kesamaan  jenis  tuntutan  di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya;
c. Wakil  kelompok  memiliki  kejujuran  dan  kesungguhan  untuk  melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya;
d. Hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara,  jika  pengacara  melakukan  tindakan-tindakan  yang  bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya.
Permohonan ganti kerugian dapat didasarkan pada gugatan wanprestasi atau cidera janji yang menimbulkan kewajiban bagi debitur (korporasi) untuk mengganti biaya kerugian akibat telah dinyatakan lalai memenuhi perikatan seperti yang diatur dalam  Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

## SIMPULAN
Dari hasil pembahasan yang telah kami uraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
a. Perlindungan hukum terhadap investor  Kasus investasi bodong dengan melakukan tindak pidana pencucian uang yang terjadi di Kota Surabaya yang telah diputus Pengadilan  Tinggi  Surabaya  dengan  perkara  nomor  1547/PID/2020/PT.SBY. Kronologis  kasus  pada  sekitar  tahun  2016  CV  Tri  Manunggal  Jaya  menawarkan Paket-paket investasi berkedok penggemukan sapi perah ditawarkan secara door to  door.  Tetapi  pembagian  profit  yang  dijanjikan  itu  tidak  terlaksana.  Sehingga banyak  mitra  yang  dirugikan  dan  melaporkan  kerugian  ini  polres  Ponorogo. Ternyata dari hasil pemeriksaan dan kesaksian para Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan mengemukakan bahwa hasil pendapatan yang diperoleh dari CV. Tri Manunggal Jaya di transfer oleh bendahara ke rekening pengurus dan pemilik CV. Tri Manunggal Jaya. Dalam perkara ini para Terdakwa di jatuhkan hukuman Pasal
Copyright @ Yeni Triana , Shelfy Asmalinda, Fhlorida Agustina Simanjuntak, Nathania Martinesia Purba
378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal pasal dalam UU TPPU.
b. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh investor

## 1) Perlindungan hukum secara preventif
Perlindungan hukum secara preventif menjadi tugas dan tanggung jawab Otoritas Jasa keuangan (OJK) sesuai dengan ketentuan pasal 28 Undang- undang Nomor 9 Tahun 2011, tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK),
2) Perlindungan hukum secara represif
3) Secara Pidana, Secara Perdata mengajukan gugatan

## DAFTAR PUSTAKA
Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.
Kencana.
M. Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor  Indonesia.
P. Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan  Penelitian. Ar-Ruzz Media.
Philipus M. Hadjon. (2009). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. PT. Bina Ilmu .
R. Soesilo. (1991). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia.
Yenti Ginarsih. (2013). Tindak Pidana Pencucian Uang: Dalam Teori dan Praktek. Makalah Pada Seminar Dalam Rangka Munas Dan Seminar Mahupiki, 6.