JURNAL AUDIENS VOL. 4, NO. 3 (2023): SEPTEMBER 2023                                                                                                     https://doi.org/ 10.18196/jas.v4i3.71

## Analisis Peran Humas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Dalam Menjalankan Aktivitas Kehumasan

## Sekar Amalia Putri
Universitas Muhammadiyah Magelang, Indonesia putrisekar465@gmail.com Lintang Muliawati Universitas Muhammadiyah Magelang, Indonesia lintang@unimma.ac.id
Diserahkan: 19 Juni 2023; Direvisi: 25 Agustus 2023; Diterima: 23 September 2023

## Abstract
The importance of the role of Public Relations in an organization/institution is in line with the task function of Public Relations in maintaining the image of the general public. This study discusses the role of the Magelang Regency KPU Public Relations in Carrying out its Public Relations Activities and to find out the supporting and inhibiting factors of the Magelang Recency KPU Public Relations activities. This study uses a descriptive qualitative method with data analysis using the Theory of Role and Function of Public Relations by Scott and Allen. The results of this study concluded that the Magelang Regency KPU Public Relations carried out its role well, namely as a comunicator by organizing election socialization programs for beginners, as a relationship in which the Magelang Regency KPU established relations with the media and other stakeholders, as back up management with efforts too divide team members so that helping other sections, and as a good image maker by doing branding on social media.
Keywords: Election Commission, Public Relations, Role of Public Relations.

## Abstrak
Pentingnya peranan Humas dalam sebuah organisasi/intansi sejalan dengan fungsi tugas Humas dalam menjaga citra kepada khalayak umum. Penelitian ini membahas bagaimana peran Humas KPU Kabupaten Magelang dalam Menjalankan Aktivitas Kehumasannya serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dari aktivitas Humas KPU Kabupaten Magelang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan analisis data menggunakan Teori Peran dan Fungsi Humas oleh  Scott  dan  Allen.  Hasil  dari  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  Humas  KPU  Kabupaten  Magelang  menjalankan perannya dengan baik yaitu sebagai communicator dengan menyelenggarakan program sosialisasi pemilu bagi pemula, sebagai relationship yang mana KPU Kabupaten Magelang menjalin hubungan dengan media dan stekeholder lainnya, sebagai back up management dengan upaya membagi anggota tim agar membantu bagian yang lainnya, dan sebagai good image maker dengan melakukan branding di sosial media.
Kata Kunci: Humas, Komisi Pemilihan Umum, Peran Humas.

## PENDAHULUAN
Hubungan Masyarakat (Humas) merupakan istilah yang sudah tidak asing lagi terdengar dalam suatu setiap  organisasi/instansi  karena  memegang  peran  yang  sangat  penting  (Fawzi,  2016).  Humas  sendiri dapat  diartikan  sebagai  upaya  yang  berkesinambungan  guna  menciptakan  pengertian  publik  dengan melakukan  kegiatan  komunikasi  baik  kepada  internal  organisasi  maupun  eksternal  organisasi  dan bertanggung  jawab  memberikan  informasi,  mempersuasi,  dan  meraih  simpati  dengan  menarik ketertarikan  masyarakat  untuk  membuat  masyarakat  mengerti  dan  menerima  situasi  tertentu  (Arifin, 2020). Dari definisi tersebut tentu saja dapat disimpulkan bahwa citra suatu organisasi/instansi menjadi tugas dan tanggung jawab penuh dari tim Humas.
Peranan  penting  aktivis  humas  ini  juga  sangat  dibutuhkan  oleh  lembaga  negara  yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia yaitu Komisi Pemilihan Umum atau singkatnya KPU. Apalagi  pada  masa  sekarang  dimana  KPU  tengah  mempersiapkan  terselenggarakanya  pesta  besar demokrasi  rakyat  yaitu  Pemilihan  umum  atau  yang  disingkat  dengan  sebutan  Pemilu.  Di  Indonesia, Pemilu  telah  mengalami  perkembangan  dan  mencapai  kebaruan  setelah  tumbangnya  praktik Pemerintahan  Soeharto  (Orde  Baru)  (Simarmata,  2021).  Hal  inilah  pula  yang  menjadi  tanda  bahwa negara  Indonesia  merupakan  negara  yang  menganut  sistem  demokrasi  dalam  menjalankan pemerintahannya  (Abdussamad,  Faralita,  &  Sulastri,  2023).  Dikatakan  demokrasi  dikarenakan  segala keputusan  ada  di  tangan  rakyat,  dengan  istilah  lain  yaitu  dari  rakyat,  oleh  rakyat  dan  untuk  rakyat. Berdasarkan pemahaman tersebut, terlahirlah sebuah aturan yang menguntungkan dan melindungi hak – hak rakyat (Simbolon & Siagian, 2023). Setidaknya terdapat tiga aspek yang menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi dengan dilihat melalui Pemilu yaitu, Indonesia memiliki lembaga pelaksanaan pemilu yang independen, pemilihan umum berlangsung secara jujur dan adil, serta Indonesia memiliki suatu peradilan yang khusus menangani sengketa hasil pemilihan umum. Terselenggaranya kegiatan ini memiliki siklus yaitu lima tahun sekali.
Mengingat  sistem  pemerintahan  Indonesia  merupakan  sistem  demokrasi  yang  mana  artinya terselenggaranya Pemilu ini sangat penting dikarenakan hasil dari Pemilu maupun Pilkada merupakan keputusan  mutlak  untuk  lima  tahun  kedepan  selamat  tidak  ada  peraturan  apapun.  Maka  partisipasi masyarakat menjadi kunci utama terwujudnya kesejahteraan dalam berbangsa dan bernegara. Partisipasi sendiri  dapat  diartikan  dengan  kegiatan  seseorang  atau  kelompok  orang  untuk  ikut  serta  secara  aktif dalam kehidupan politik, yang mana sederhananya mencakup memberikan suara dalam pemilu. Semakin tinggi partisipasi masyarakat, menandakan bahwa masyarakat mengikuti, memahami, dan melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan (Ardiani, Sri Kartini, & Ganjar Herdiansyah, 2019). Namun, berdasarkan data yang dilansir dari laman media massa Kantor Komunikasi Publik yang merupakan berita yang dibuat dari  Universitas  Padjajaran,  menyebutkan  bahwa  berdasarkan  survei  partisipasi  masyarakat  yang dilakukan oleh KPU bersama dengan Harian Kompas menyimpulkan adanya penurunan sejak dua kali terselanggaranya pemilu terakhir, yaitu pada tahun 2014 dimana setidaknya 29% angka yang ditemukan dari jumlah pemilih yang memilih golput. Melalui data tersebut memperlihatkan bahwa demokrasi yang dipraktikkan  melalui  pemilu  belum  sesuai  harapan  rakyat  sehingga  hal  ini  menimbulkan distrust (Simarmata,  2021).  Dalam  menanggapi  hal  tersebut,  KPU  Kabupaten  Magelang  mengupayakan meminimalisir terjadinya distrust rakyat dengan melakukan branding baik secara langsung maupun tidak langsung.
Berdasarkan data rekapitulasi daftar pemilih sementara (DPS) pemilu 2024 kabupaten magelang, dari 21 Kecamatan dengan 372 desa/kelurahan terdapat 1.011.221 pemilih dengan jumlah pemilih laki laki sebanyak 504.738 dan pemilih perempuan sebanyak 506.483.  Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilu  menjadi  latar  belakang  KPU  Kabupaten  Magelang  untuk  aktif  melakukan  sosialisasi  kepada
masyarakat Kabupaten Magelang, salah satunya dengan menyelenggarakan program bernama “KPU On The Spot”. Program tersebut merupakan program kerja sosialisasi mengenai Pemilu dengan menargetkan pelajar SMA/SMK yang mana berstatus Pemilih Pemula. Mengapa menjadi fokus utama, dikarenakan sifat  apatis  yang  biasanya  dimiliki  oleh  Pemilih  Pemula  yang  bersifat  kurang  peduli  pada  politik  dan berpotensi dimanfaatkan oleh oknum kampanye. Dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, maka  menjadi  tanggung  jawab  divisi  Humas  yang  harus  memiliki  strategi  dalam  mengaktualisasikan perannya melalui kegiatan kegiatan lembaga, terutama sosialisasi pada masyarakat (Simarmata, 2021).
Penelitian mengenai peran hubungan masyarakat komisi pemilihan umum sebelumnya sudah diteliti oleh Aditya Nugraha Arifin dengan judul penelitian “Peran Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Selatan Dalam Mensosialisasikan Pemilu 2019 Pada Pemilih Disabilitas”. Penelitian  yang  menggunakan  metode  pendekatan  deskriptif  kualitatif  ini  menghasilkan  kesimpulan bahwa  Humas  KPU  Kota  Tangerang  Selatan  dilihat  cukup  berperan  aktif  sebagai  Humas  dalam mensosialisasikan pemilu 2019 pada pemilih disabilitas dengan teknik analisis data menggunakan teori kehumasan Scott and allen, sehingga terlihatlah empat peranan kehumasan (Arifin, 2020). Ridwan Fawzi juga pernah melakukan penelitian dengan judul “Analisis Peran dan Fungsi Humas Pemerintah Kota Balikpapan Dalam Menjalankan Aktivitas Media Relations” pada tahun 2018. Penelitian dengan metode kualitatif ini dilengkapi dengan Teori Humas Pemerintahan, Teori Peran Humas Pemerintahan, Teori Fungsi  Pemerintah,  Teori  Aktivitas  Media  Relations  dan  Teori  Peran  Media  sebagai  acuan  analisis datanya.  Penelitian  ini  menghasilkan  kesimpulan  bahwa  Humas  Pemerintah  Kota  Balikpapan  telah menjalankan peran dan fungsinya dengan baik seperti merencanakan dan melaksanakan aktivitas media relations,  mengidentifikasi  kebijakan  dan  prosedur  institusi,  serta  menjadi  fasilitator  komunikasi, fasilitator pemecah masalah, dan teknik komunikasi (Fawzi, 2016).
Pemilu Serentak yang akan diadakan pada tahun 2024 mendatang tentu menjadi fokus utama bagi seluruh KPU di Indonesia terutama Humas KPU. Berdasarkan strukturalnya Humas KPU Kabupaten Magelang memiliki salah satu fungsi yaitu menyampaikan informasi seluas luasnya kepada masyarakat termasuk mengenai pemilu serentak 2024 mendatang. Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini guna mengetahui peran humas KPU Kabupaten Magelang dalam Menjalankan Aktivitas Kehumasannya.

## KAJIAN PUSTAKA PERAN FUNGSI HUMAS
Hubungan  masyarakat  (Humas)  atau  PR  didefinisikan  sebagai  semua  tindakan  yang  dilakukan  oleh organisasi/instansi dalam usaha membina hubungan secara harmonis dengan publiknya serta membina martabat organisasi/instansi dari pandangan publik guna memperoleh pengertian, kerjasama, dukungan serta kepercayaan dari publik guna dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya (Fawzi, 2016).
Hubungan  masyarakat  (Humas)  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam  sebuah  instansi.  Peran humas  harus  mampu  memiliki  ketertarikan  komunikasi  yang  harmonis  baik  dalam  internal  maupun eksternal  lembaga,  maka  tak  heran  jika  humas  disebut  sebagai  istilah  “penghubungan”  bagi  sebuah lembaga  dengan  lembaga  lain.  Scott  M.  Cutlip  and  Allen  H.  Centre.  Dalam  bukunya  yang  berjudul effective public relations, yang kemudian dikutip oleh Rosady Ruslan dalam (Arifin, 2020) menyatakan bahwa  “Publik  relations  adalah  fungsi  manajemen  yang  menilai  sikap  publik,  mengidentifikasi kebijaksanaan dan tata cara organisasi demi kepentingan publiknya, serta merencanakan suatu program kegiatan  dan  komunikasi  untuk  memperoleh  pengertian  dan  dukungan  publiknya.  Secara  garis  besar Scott.  Cutlip  &  Allen  H.  Center,  individu  memegang  peran  kehumasan  memiliki  fungsi  –  fungsi manajemen  lembaga  dengan  aktivitas  utamanya  berperan  sebagai Communicator (komunikator),
Relationship (hubungan), Back Up Management (membantu tugas lain), dan Good Image Maker (membuat citra bagus).

## KOMUNIKASI
Manusia  merupakan  makhluk  sosial  yang  tidak  lepas  dari  komunikasi,  sehingga  komunikasi  erat hubungannya dengan kehidupan. Menurut bahasa atau etimologi, komunikasi dapat diartikan sebagai perhubungan. Para ahli pun banyak yang memberi pendapat mengenai pengertian komunikasi. Menurut Harold  D  Lasswell,  mengkonsepkan  definisi  komunikasi  dengan  menjawab  pertanyaan  “siapa  yang menyampaikan,  apa  yang  disampaikan,  melalui  saluran  apa,  kepada  siapa  dan  apa  pengaruhnya?” (Mokodompit, n.d.). Onong Uchjana Effendy juga mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian komunikasi  dalam  buku  karangannya  yang  berjudul  “Dinamika  Komunikasi”,  bahwa  pengertian komunikasi harus dilihat dari dua sudut pandang, yaitu pengertian secara umum dan pengertian secara paradigma  (Nurhadi,  Kurniawan,  Studi,  Komunikasi,  &  Garut,  2017).  Humas  sendiri  selalu berhubungan dengan Komunikasi, karena ranahnya dalam lingkup masyarakat dimana setiap individu berbeda sudut pandang dan pengertian, maka perlu adanya strategi komunikasi agar komunikasi tersebut menjadi efektif.

## KOMISI PEMILIHAN UMUM
Komisi  Pemilihan  Umum  atau  singkatannya  KPU  merupakan  suatu  lembaga  negara  yang  memiliki wewenang untuk menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Sebagai lembaga yang penting, KPU dituntut bersifat nasional, tetap, dan mandiri (independen) yang derajat kelembagaannya sama dengan lembaga – lembaga negara yang lain yang dibentuk dengan undang – undang (Marzuki, 2008). Hal ini sesuai dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 terkait penyelenggaraan pemilihan umum. Sifat KPU yang mandiri atau independen, didasari pada pemahaman bahwa penyelenggaraan pemilu itu harus bersifat netral dan tidak boleh memihak pada peserta pemilu. Peserta pemilu sendiri terdiri atas Partai Politik beserta para anggotanya yang menjadi calon pemilihan, calon atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), calon atau anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), calon atau anggota DPRD, calon Presiden atau  Wakil  Presiden,  calon  Gubernur  atau  Wakil  Gubernur,  calon  Bupati  atau  Wakil  Bupati,  calon Walikota  atau  Wakil  Walikota  (Kartiko,  2009).  Pentingnya  pemilihan  umum  diselenggarakan  secara berkala  memiliki  alasan  tersendiri,  yaitu  1).  pendapat  atau  aspirasi  rakyat  mengenai  berbagai  aspek kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat dinamis, dan berkembang dari waktu ke waktu; 2). Kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat dapat pula berubah; 3). Perubahan aspirasi dan pendapat rakyat juga berpotensi berubah; 4). Pemilihan umum perlu diadakan secara teratur dengan maksud menjalin terjadinya  pergantian  kepemimpinan  negara,  bak  di  cabang  kekuasaan  eksekutif  maupun  legislatif (Gaffar, 2006).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data pada penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari objek yang diteliti dengan melakukan wawancara dari pihak  KPU  Kabupaten  Magelang  yang  akan  menjadi  informan  selama  proses  penelitian  berlangsung. Objek  penelitian  ini  adalah  Humas  KPU  Kabupaten  Magelang  dan  mewawancarai  Bapak  Dwi  Endys Mindarwoko selaku koordinasi divisi sosialisasi pemilu pada masyarakat. Sumber data sekunder diperoleh dari dokumen dan file yang dibutuhkan serta penelitian terdahulu.
Untuk memperoleh data lapangan, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data sesuai dengan  jenis  penelitian,  yaitu  wawancara  mendalam,  dokumentasi,  observasi,  kepustakaan,  dan triangulasi. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang dilakukan yaitu dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang didasari dengan Teori Peran dan Fungsi Humas oleh Scott dan Allen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## PERAN HUMAS KPU KABUPATEN MAGELANG SEBAGAI COMMUNICATOR
Dalam  struktur  lembaga  KPU  Kabupaten  Magelang  yang  mempunyai  peran,  tugas  dan  fungsi  yang berkaitan dengan penyampaian informasi salah satunya yang berkaitan dengan agenda kegiatan sosialisasi lembaga  yaitu  komisioner  divisi  sosialisasi  pendidikan  pemilih  partisipasi  masyarakat.  Dalam  hal  ini ditemukan data bahwa humas KPU memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan sosialisasi, hal ini sejalan dengan fungsi Humas KPU yaitu menjadi penyambung antara KPU dengan masyarakat.
“....Humas ini memberikan informasi yang seluas – luasnya kepada masyarakat tentang kegiatan – kegiatan  KPU  yang  meliputi  persiapan  persiapan  pemilu,  terus  kemudian  mengajak  partisipasi masyarakat,  semuanya  dikomunikasikan  lewat  humas  KPU.  Yang  artinya  humas  disini  berperan sebagai  penyebaran  informasi.  Tapi  satu  sisi  kalo  masyarakat  juga  ingin  memperoleh  informasi, mungkin yang disampaikan humas ini belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka masyarakat butuh  bertanya,  nah  ini  di  humas  sendiri  juga  memberi  bantuan  untuk  menjawab  pertanyaan pertanyaan dari masyarakat seputar KPU tentunya dan Pemilu....”_Bapak Endys (8/6/2023) Penyelenggaraan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Magelang, merupakan sebuah upaya penyebarluasan informasi terkait pemilu kepada masyarakat umum. Selain itu, KPU Kabupaten Magelang juga  melaksanakan  program  sosialisasi  ke  sekolah  –  sekolah  hingga  Perguruan  Tinggi  di  wilayah Kabupaten Magelang seperti yang terlihat pada Gambar 1.

## Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi KPU On The Spot di SMA Taruna Nusantara Magelang

## PERAN HUMAS KPU KABUPATEN MAGELANG SEBAGAI RELATIONSHIP
Sebagai lembaga pemerintah, menjalin hubungan dengan lembaga lain tentu menjadi tugas utama humas yang  memiliki  fungsi  sebagai  jembatan  penyambung  baik  secara  internal  dalam  lembaga  maupun eksternal dari lembaga, begitupun dilakukan oleh tim Humas KPU Kabupaten Magelang. Selain dengan masyarakat  dan  lembaga  pemerintah  lainnya,  Humas  KPU  Kabupaten  Magelang  juga  mengupayakan menjalin hubungan dengan media. Selain dengan media, Tim Humas KPU Kabupaten Magelang juga bekerjasama dengan Sekolah – Sekolah menengah di Kabupaten Magelang guna melakukan sosialisasi
mengenai kepemiluan. Hal ini penting dilakukan karena dapat meningkatkan jumlah partisipasi pemilih pemilu. Setidaknya terdapat 15 SMA dan 15 SMK dengan kriteria jumlah siswa terbanyak di Kabupaten Magelang. Sosialisasi ini menyasar para pelajar dengan usia 17-19 tahun dimana mereka berstatus sebagai Pemilih Pemula dalam Pemilu Serentak 2024 mendatang.
“...dalam hal ini, kita ada juga berhubungan dengan teman – teman wartawan atau media media, jadi informasi – informasi yang dikeuarkan oleh KPU kepasa masyarakat salah satunya selain ada di website dan media sosial kita, kita juga sampaikan kepada teman teman wartawan...” (8/6/2023) Terjalinnya hubungan dengan media dilakukan sebagai upaya meminimalisir banyaknya berita hoax terutama melihat kondisi sekarang yang rawan pemberitaan dan kebiasaan masyarakat yang terima telan berita tanpa adanya filterisasi, seperti yang terlihat pada Gambar 2. dimana terdapat pemberitaan yang diliput  oleh  radarsemarang.jawapos.com,  yang  membantu  memberi  informasi  kepada  masyarakat Kabupaten Magelang  terkait daerah pilihan di Kabupaten Magelang.
Gambar 2. Berita dari Media (Jawapos, 2022)

## PERAN HUMAS KPU KABUPATEN MAGELANG SEBAGAI BACK UP MANAGEMENT
Dalam  menjalankan  perannya,  tim  kehumasan  KPU  Kabupaten  Magelang  tentu  memiliki  bagiannya masing – masing agar tetap selaras dengan kebutuhan yang ada. Hal ini juga menjadi peranan humas kpu mengingat  banyaknya  hal  yang  perlu  di  upayakan  agar  segera  terselesaikan,  sehingga  sifat  yang  saling membantu satu sama lain sudah menjadi budaya dalam bekerja.
“....jadi divisi humas itu nanti ada beberapa orang yang punya tugas masing – masing, ada yang ngurusi website, kemudian medsos, jidi kita memang bagi bagi karena tidak bisa semuanya itu dihendel satu orang, jadi kita saling membantu....” (8/6/2023)

## PERAN HUMAS KPU KABUPATEN MAGELANG SEBAGAI GOOD IMAGE MAKER
Menciptakan citra positif juga menjadi tugas humas yang tak kalah penting, oleh karena itulah humas disebut sebut sebagai muka dari sebuah organisasi. Pandangan masyarakat, lembaga dan media menjadi tanggung jawab tim humas agar organisasi disegani. Hal ini juga dilakukan oleh Humas KPU Kabupaten Magelang, dalam hal ini, Humas KPU berfokus pada masyarakat.
“...upaya  yang  kita  lakukan  ya  tetap  kita  ini  mencari  solusi  solusi,  kemudian  mencari  masukan masukan semua lapisan masyarakat tentang apa keinginan daripada masyarakat itu, karena kita pingin semua masyarakat tahu tentang informasi kepemiluan... misalkan dengan mengikuti jaman sekarang
dimana anak anak muda lebih berfokus dalam bersosialmedia sehingga bagaimana caranya SDM kami mengikuti  perkembangan  jaman,  mungkin  dengan  diadakannya  pelatihan  –  pelatihan  tertentu...” (8/6/2023)
Merespon  perkembangan  zaman  yang  mana  teknologi  sudah  semakin  canggih  dan  memberikan kemudahan kepada manusia dalam berkomunikasi, dan mencari informasi telah melahirkan sosial media sebagai wadah untuk mengekspresikan diri. Tidak hanya manusia saja, namun organisasi/instansi pun turut memiliki akun sosial media, salah satunya KPU Kabupaten Magelang yang memanfaatkan instagram sebagai tempat untuk membranding organisasi tersebut.
Gambar 3. Akun Instagram KPU Kabupaten Magelang

## ANALISIS PERAN HUMAS KPU KABUPATEN MAGELANG
Melalui hasil dari wawancara tersebut, maka peneliti melihat peranan humas KPU Kabupaten Magelang sebagai  communicator  dengan  teori  peran  dan  fungsi  humas  oleh  Scott  dan  Allen  yang  mana  selain menyebarkan informasi kepada khalayak, humas KPU Kabupaten Magelang juga terbuka akan pelayanan kepada  publik  yang  ingin  berkonsultasi  lebih  lanjut  mengenai  informasi  informasi  yang  dibutuhkan terkait  KPU  dan  Pemilu.  Meskipun  demikian  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  dalam  menjalankan peranannya  tentu  terdapat  kendala  yang  dihadapi,  begitupun  sama  dengan  kehumasan  dalam  KPU Kabupaten Magelang ini ketika menjalankan peranannya sebagai communicator. Minimnya komunikasi timbal balik dari masyarakat menjadi kendala tersendiri bagi tim Humas dalam mensosialisasikan pemilu, sehingga tim kehumasan KPU Kabupaten Magelang mencoba mencari solusi dengan mengupayakannya melalui website dan media sosial dengan target agar seluruh masyarakat dapat mengakses segala informasi yang  dibutuhkan.  selain  upaya  yang  dilakukan  melalui  internet,  humas  KPU  tetap  mengupayakan penyebaran informasi secara langsung kepada masyarakat ketika ada kesempatan yaitu melalui sosialisasi yang terselenggara.
Dari hasil temuan data yang peneliti dapat, peneliti melihat humas KPU Kabupaten Magelang dalam melakukan peranannya sebagai relationship sesuai dengan teori peran dan fungsi humas oleh Scott dan Allen,  yaitu  menjadi  hubungan  antar  lembaga  dan  media  serta  berupaya  agar  tetap  harmonis  dalam terjalinnya hubungan tersebut. Upaya yang dilakukan dalam menjalin dan menjaga relationship ialah dengan  memberikan  bahan  informasi  yang  media  inginkan,  saling  terbuka  dan  saling  memahami kebutuhan dengan cara mengundang teman media untuk liputan. Selain dengan media, Humas KPU Kabupaten Magelang juga menjalin hubungan dengan sekolah sekolah terutama yang ada di Magelang guna menyelenggarakan sosialisasi kepada pelajar yang berstatus sebagai Pemilih Pemula dengan rentan usia 17-19 tahun atau kelas 12.
Berdasarkan data hasil wawancara, peneliti melihat bahwa Humas KPU Kabupaten Magelang telah melakukan perannya sebagai back up management dalam teori kehumasan scott dan allen yaitu dengan membagi anggota tim untuk ikut berpartisipasi membantu tugas lainnya.
Sesuai  dengan  teori  kehumasan  Scott  dan  Allen  pada  kategori good  image  maker ,  humas  KPU Kabupaten Magelang dalam melakukan peranannya sebagai Good Image Maker dengan upaya mengikuti perkembangan jaman yang bermutasi pada sosial media seperti Instagram yang dijadikan sebagai media penyebaran informasi, baik mengenai kegiatan KPU maupun pemilu. Perlunya publikasi baik di sosial media  maupun  media  cetak  menjadi  tujuan  utama  bagi  aktivitas  publik  relations/humas  dalam melaksanakan  perannya  yaitu  membangun  citra  lembaga  atau  organisasi  yang  baik  dan  produk  yang mewakilinya.

## KESIMPULAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Humas KPU Kabupaten Magelang sebagai Communicator telah melaksanakan  peranannya  dengan  menyebarkan  informasi,  dan  menjadi  tempat  untuk  konsultasi masyarakat  yang  memiliki  pertanyaan  baik  seputar  KPU  maupun  Pemilu.  Humas  KPU  Kabupaten Magelang  sebagai  Relationship  telah  melaksanakan  peranannya  dengan  menjalin  hubungan  dengan media yang tujuannya untuk menghindari informasi yang simpang siur mengenai Pemilu, selain itu, KPU Kabupaten  Magelang  juga  menjalin  hubungan  dengan  sekolah  menengah  pertama  maupun  kejuruan guna  memberikan  sosialisasi  kepada  pelajar  yang  berstatus  pemilih  pemula  mengenai  Pemilu.  Humas KPU Kabupaten Magelang sebagai Back Up Management telah melaksanakan peranannya dengan cara membagi tugas masing masing anggotanya. Humas KPU Kabupaten Magelang sebagai good image maker telah  melaksanakan  peranannya  dengan  cara  melakukan  publikasi  kegiatan  di  sosial  media  yaitu Instagram, dan YouTube.

## REFERENSI
Abdussamad, G. M. A., Faralita, E., & Sulastri. (2023). Korupsi Politik Terlahir Dari Sistem Pemilihan Umum Menggunakan Sistem Proporsional Terbuka di Indonesia. Wasaka Hukum , 11 (1), 62–77.
Amar,  M.  I.  (2022,  November  24).  KPU  Kabupaten  Magelang  Tegaskan  Tak  Ada  Perubahan  Dapil. radarsemarang.jawapos.com .
https://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/mungkid/2022/11/24/kpu-kabupaten- magelang-tegaskan-tak-ada-perubahan-dapil/#
Ardiani,  D.,  Sri  Kartini,  D.,  &  Ganjar  Herdiansyah,  A.  (2019).  Strategi  Sosialisasi  Politik  Oleh  Kpu Kabupaten Ngawi Untuk Membentuk Pemilih Pemula Yang Cerdas Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 Di Kabupaten Ngawi. Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education , 6 (1), 18. https://doi.org/10.24036/scs.v6i1.129
Arifin, A. N. (2020). Peran Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanggerang Selatan Dalam Menyosialisasikan Pemilu 2019 Pada Pemilih Disabilitas. In Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents (Vol. 135).
Fawzi, R. (2016). Analisis Peran dan Fungsi Humas Pemerintah Kota Balikpapan Dalam Menjalankan Aktivitas Media Relations. Public Relations , 127–128. Retrieved from https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/12740/Skripsi Ridwan
Fawzi.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Gaffar,  J.  M.  (2006).  Membangun  Konstitusionalitas  Indonesia. J  Urnal , 3 ,  163.  Retrieved  from http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/BOOK_Volume3nomor4Desember2006.pdf#pa ge=164
Kartiko, G. (2009). Sistem Pemilu dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia. Jurnal Konstitusi , II (No.1), 1–171.
Marzuki,  S.  (2008).  Peran  Komisi  Pemilihan  Umum  Dan  Pengawas  Pemilu  Untuk  Pemilu  Yang
Demokratis. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 15 (3), 393–412.
https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss3.art8
Mokodompit,  F.  R.  (n.d.). Pengaruh  Komunikasi  Organisasi  Terhadap  Efektivitas  Kinerja  Pada  PT.  Radio Memora Anoa Indah .
Nurhadi, Z. F., Kurniawan, A. W., Studi, P., Komunikasi, I., & Garut, U. (2017). Jurnal Komunikasi Hasil Pemikiran dan Penelitian-ISSN: 2461-0836 2017 KAJIAN TENTANG EFEKTIVITAS PESAN DALAM KOMUNIKASI . (1), 90–95.
RI,  P.  P.  (n.d.).  Undanga  -  Undangn  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan Umum. e-PPID KPU RI . https://ppid.kpu.go.id/regulasi/9463/undang-undang-republik-indonesia- nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilihan-umum
Simarmata,  B.  R.  P.  (2021).  Peran  Humas  Komisi  Pemilihan  Umum  Kota  Medan  dalam Mensosialisasikan Pilkada 2020. JIMSIPOL (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial Dan Politik) , 1 (2). Retrieved from http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimsipol/article/viewFile/424/394
Simbolon, H. M., & Siagian, S. S. (2023). Politik Hukum Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan Di Indonesia . 6 , 161–168.
Wibawana, W. A. (2023, Februari 3). Apa Saja Syarat Menjadi Pemilih dalam Pemilu? Simak Aturannya. detiknews . https://news.detik.com/pemilu/d-6549231/apa-saja-syarat-menjadi-pemilih-dalam- pemilu-simak-aturannya