## TRANSFORMASI BIROKRASI DIGITAL DI MASA PANDEMI COVID-19 GUNA MENINGKATKAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
(Studi Kasus: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung)
Kadek Wiwin Dwi Wismayanti Putu Eka Purnamaningsih
Program Studi Administrasi Publik FISIP Universitas Udayana wiwin.fisip@unud.ac.id ekapurnama@unud.ac.id
Abstrak - Pandemi Covid-19 menyebabkan terhambatnya mobilitas masyarakat khususnya dalam memperoleh layanan publik. Salah satu layanan publik yang terdampak dari pandemi Covid-19 ialah layanan  administrasi  kependudukan.  Penelitian  ini  bermaksud  untuk  mengetahui  bagiamana pelayanan administrasi kependudukan selama pandemi Covid-19 melalui sistem birokrasi digital. Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif  dengan  metode  deskriptif.  Pengumpulan  data dilakukan  dengan  teknik  observasi,  wawancara,  kuisioner,  studi  kepustakaan  dan  dokumentasi. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dan Masyarakat Kabupaten Badung  menjadi  informan  penelitian  ini.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  3  elemen  sukses pengembangan E-Government pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, yakni: 1). Elemen Support, yaitu adanya kemauan dan aturan yang mendasari. 3). Elemen Capacity, didukungnya penerapan digitalisasi melalui Dsumber daya finansial yang bersumber dari APBD, didukung pula dengan infrastruktur yang memadai seperti komputer dan internet, serta tersedianya sumber daya manusia yang berkompeten. 3). Elemen Value, yaitu berkaitan dengan manfaat yang dirasakan oleh Disdukcapil Kabupaten Badung sendiri dimana melalui penerapan E-Government ini pelayanan  dapat  diberikan  dengan  lebih  efektif,  efisien,  dan  ekonomis  kepada  masyarakat. Sedangkan  manfaat  yang  dirasakan  oleh  masyarakat,  masyarakat  menjadi  lebih  mudah  dalam mengakses pelayanan kependudukan ditengah situasi pandemi.
Kata Kunci : E-Government, Pelayanan Publik, dan Administrasi Kependudukan
Abstract - The  Covid-19  pandemic  has  hampered  community  mobility,  especially  in  obtaining public  services.  One  of  the  public  services  affected  by  the  Covid-19  pandemic  is  population administration services. This study intends to find out how population administration services during the  Covid-19  pandemic  are  carried  out  through  a  digital  bureaucratic  system.  This  research  uses qualitative  research  with  descriptive  method.  Data  was  collected  by  means  of  observation, interviews, questionnaires, literature study and documentation. The Head of the Population and Civil Registration Office of Badung Regency and the Badung Regency Community were the informants of  this  research.  The  results  of  this  study  indicate  3  elements  of  successful  E-Government development at the Department of Population and Civil Registration of Badung Regency, namely: 1).  Elements  of  Support,  namely  the  will  and  the  underlying  rules.  3).  Elements  of  Capacity, supported by the application of digitalization through financial resources sourced from the APBD, also  supported  by  adequate  infrastructure  such  as  computers  and  the  internet,  as  well  as  the availability of competent human resources. 3). Value element, which relates to the benefits felt by the  Disdukcapil  of  Badung  Regency  itself  where  through  the  implementation  of  E-Government services can be provided more effectively, efficiently, and economically to the community. While the benefits felt by the community, the community becomes easier to access population services in the midst of a pandemic situation .
Keywords : E-Government, Public Service, and Population Administration

## PENDAHULUAN
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menjadi langkah darurat pemerintah dalam menekan  angka  pandemi  Covid-19  di Indonesia.  Selain  dari  PSBB  pemerintah juga  mengeluarkan  kebijakan  berupa protokol kesehatan yang harus ditaati oleh seluruh  masyarakat.  Peraturan  kesehatan tersebut,  seperti  menggunakan  masker, memberishkan tangan dengan mencucinya, dan menjaga jarak.
Pandemi  Covid-19  ini  tidak  hanya menghentikan mobilitas masyarakat, tetapi juga menghambat jalannya roda
pemerintahan di berbagai sektor, khususnya pada pelayanan administrasi kependudukan yang  dijalankan  oleh  pemerintah  daerah. Situasi pandemi menimbulkan kebingungan  bagi  masyarakat  terkait  tata cara  memperoleh  pelayanan  publik, khususnya dalam
administrasi kependudukan pada era pandemi covid-19. Dimana  sebelum  pandemi  pelaksanaan administrasi  kependudukan  dilaksanakan langsung  ke  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil di daerah terkait.
Menyiasati  kondisi  Covid-19  di
Indonesia, maka pemerintah mengeluarkan instruksi darurat perihal tata cara Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencegahan  Covid-19.  Peraturan  tersebut menginstruksikan terkait
pelayanan administrasi  kependudukan  di  tengah pandemi Covid-19, yaitu melakukan upaya “jaga  jarak”,  aktivitas  di  kantor  dihimbau untuk  menyediakan  pengukur  suhu  tubuh, dan penerapan pola hidup bersih dan sehat.
Transformasi  pola  kerja  institusi pemerintahan  di  masa  pandemi  menjadi
suatu keharusan bagi pemerintah agar dapat tetap  memberikan  layanan  publik  yang prima  meski  di  tengah  keterbatasan. Perubahan pola kerja yang mungkin dapat dilakukan  pemerintah  ialah  dengan mendigitalisasi birokrasi pemerintahannya. Meskipun dalam situasi pandemi, pelayanan  publik  tetap  bertumpu  pada jalannya  birokrasi.birokrasi  tetap  menjadi tumpuan  utama.  Sehingga  optimalisasi teknologi  informasi  dan  komunikasi  di bidang  pemerintahan  menjadi  solusinya. Pemerintah telah berupaya mentransformasikan  proses  pelayanan publik  dari  konvensional  menjadi  digital.
Pengembangan  terhadap  aplikasi  dan website pemerintahan semakin dioptimalkan.  Program  ini  dimaksudkan untuk  mengoptimalkan  kualitas  pelayanan publik.  Pemanfaatan  teknologi  dalam proses birokrasi pun menjadi tak terelakan lagi  misalnya  seperti  pendigitalisasian rapat-rapat, absensi kehadiran, hingga pada pentanda tanganan berkas.
Penyesuaian  pola  kerja  berbasis digital  pada  situasi  pandemi  telah dilaksanakan  Dinas  Kependudukan  dan Catatan Sipil Kabupaten Badung
(Disdukcapil)  sebagai  salah  satu  lembaga yang mengurus segala urusan administrasi kependudukan  masyarakat  Badung  mulai dari  kelahiran  sampai  dengan  kematian warganya.  Tak  heran  jika  Disdukcapil Badung  menjadi  dinas  yang  paling  ramai dikunjungi  masyarakat  Badung.  Demi memaksimalkan proses layanan publik bagi masyarakat Badung khususnya pada bidang administrasi  kependudukan,  Disdukcapil Kabupaten Badung mengembangkan
beberapa  inovasi  layanan  administrasi kependudukan  berbasis  digital.  Contoh inovasi  yang  telah  dikembangkan  oleh Disdukcapil  Kabupaten  Badung  ialah layanan  AKU  DICARI  (Administrasi Kependudukan  Daftar  dan  Cetak  Sendiri) sebagai  salah  satu  bentuk  pemanfaatan teknologi  dalam  pelayanan  administrasi kependudukan.  Selain  AKU  DICARI, terdapat  pula  layanan  Badung  Aku  Sapa, dan  layanan  3  In  1  ( three  in  one ). Pengembangan aplikasi ini terus dikembangkan, sehingga masyarakat tanpa perlu  datang  ke  kantor  sudah  dapat menerima pelayanan administrasi kependudukan. Telah  berjalannya  proses  digitalisasi dalam birokrasi kepemerintahan di Disdukcapil  Badung  dalam  usahanya memberikan  pelayanan  publik  tidak  serta merta  dapat  memuaskan  masyarakat  saat memperoleh  layanan  di  Disdukcapil Badung.  Hal  ini  disebabkan,  masih banyaknya masyarakat Kabupaten Badung yang gagap teknologi (gaptek). Khususnya bagi  masyarakat  yang  telah  lanjut  usia. Selain,  itu  kurangnya  sosialisasi  terhadap program  yang  dibuat  mengakibatkan informasi terkait pelayanan publik berbasis digital  ini  tidak  merata.  Oleh  karenanya, masih  terdapat  masyarakat  Kabupaten Badung yang belum mengetahui bagaimana penggunaan  dari  aplikasi  berbasis  web tersebut, untuk dapat memperoleh pelayanan administrasi kependudukan.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas menjadi dasar tim peneliti untuk melakukan penelitian  dalam  skema  Penelitian  Dosen Muda  dengan  judul  “ Transformasi
Birokrasi  Digital  Di  Masa  Pandemi Covid-19 Guna Meningkatkan Pelayanan  Administrasi  Kependudukan (Studi Kasus: Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Badung)”

## LANDASAN TEORI
2.1 E-Government
E-Government adalah istilah upaya pemerintah melakukan pemanfaatan terhadap  teknologi  dalam  penyediaan informasi  dan  layanan  untuk  masyarakat yang  berkaitan  dengan  kepemerintahan. Definisi  lainnya  menurut World  Bank bahwa  pemerintahan  berbasis  elektronik merupakam pengaplikasian teknologi seperti  jaringan  internet  yang  digunakan oleh instansi pemerintah untuk menghubungkan  pemerintah,  masyarakat, dan pelaku usaha (Dewandaru, 2013).
Menurut  Cook  et  all  (2002:53) disebutkan  bahwa Elektronic  Government memiliki 4 dimensi yang berkaitan dengan fungsi  dan  kegiatan  pemerintah yaitu  E- Servıce , E-Management difungsikan untuk meningkatkan  kegiatan  manajemen, e- democracy berupaya untuk mengakomodir partisipasi  masyarakat,  dan e-commerce dalam kegiatan transaksi. Menuurt
Bhatnagar  (2002:34)  mengartikan E- Government sebagai upaya pengefisiensian pelayanan masyarakat dengan penghematan akan waktu dan biaya.
E-Government di  Indonesia  sudah dimulai pada ahun 2003 dengan dasar yang dipakai  yaitu  Instruksi  Presiden  No.3 Tahun  2003  perihal    Kebijakan  serta Strategi Nasional Pengembanyan Elektronic Government , memberikan
instruksi kepada pemerintah dalam memutuskan  langkah  strategis  yang  sesua dengan tugas, fungsi, dan kewenangan tiap- tiap instansi demi terlaksananya pengembangan E-Government secara
nasional  sesuai  amanat  Inpres  Nomor  03 Tahun 2003.
Menurut  Indrajit,  (2004)  terdapat tiga elemen sukses dałam mengembangkan E-Government di  pemerintahan.  Tiga elemen tersebut yakni:
1. Support ,  salah  satu  elemen  penting dalam  pengembangan  pemerintahan elektronik yaitu adanya keinginan dari semua  kalangan  baik  pejabat  publik maupun  masyarakat  dalam  penerapan konsep E-Government .
2. Capacity , berkaitan dengan ketersediaan  sumber  daya  secara maksimal pada pelaksanaan Electronic Government , antara lain: a. Sumber  daya  finansial,  berkaitan dengan penganggaran yang dialokasikan. b. Infrastruktur, terkait dengan tersedianya  sarana  dan  prasarana yang mendukung digitalisasi dalam pemerintahan.
c. Sumber  daya  manusia  yang memiliki skill serta  memiliki kapabilitas  di  dalam  pelaksanaan program atau kebijakan.
3. Value , berkaitan dengan seberapa besar manfaat yang diterima oleh masyarakat berkenaan  dengan  proses  pelayanan pemerintahan  secara  elektronik  di Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil  Kabupaten  Badung  pada  situasi pandemi  Covid-19.  Ketidaktepatan
mengartikan  apa  yang  dibutuhkan masyarakat akan menimbulkan masalah dan mempersulit pengembangan E-Government .

## 2.2 Pelayanan Publik
Kata  "melayani"  adalah  akar  kata dari  kata  "pelayanan",  yang  berarti membantu  dalam  membuat  segala  sesuatu menjadi mungkin sehingga orang lain dapat dilayani.  Kata  "publik"  berasal  dari  kata bahasa Inggris " public ", yang memiliki arti umum, komunal, dan pemerintahan. Istilah "publik",  yang  dalam  bahasa  Indonesia berarti universal, banyak orang, dan padat, telah  benar-benar  dikenal  luas.  Agung Kurniawan  (2005:6)  menyatakan  bahwa pelayanan  publik  ialah  pendistribusian pelayanan (melayani) kebutuhan masyarakat  yang  berkepentingan  dengan organisasi  sesuai  dengan  aturan  dasar  dan mekanisme penetapannya.
Sinambela  (2011:6)  menjelaskan kualitas pelayanan ialah satiap upaya yang dilakukan  untuk  memenuhi  keinginan  dan keperluan  pelanggan.  Pada  dasarnya, pelayanan  publik  bermaksud  untuk mendapatkan feedback berupa  kepuasan masyarakat pada pelayanan yang diterimanya. Tercapainya kualitas pelayanan  publik  yang  prima  tercermin oleh beberapa hal, seperti:
1. Transparan,  layanan  yang  terbuka, sederhana, dan tersedia bagi siapa saja yang  membutuhkannya,  diberikan secara tepat, dan mudah dipahami.
2. Akuntabilitas,  layanan  yang  diberikan dapat  dipertanggung  jawabkan  secara hukum
3. Kondisional, pelayanan yang menganut  prinsip  efisiensi  dan efektifitas  serta  sesuai  terhadap keadaan  dan  kapasitas  pemberi pelayanan dan yang dilayani..
4. Partisipatif, pemerintah dapat menwadahi  keterlibatan  masyarakat dalam  pemberian  pelayanan  publik dengan  pertimbangkan  terhadap  apa yang dibutuhkan, harapan, dan aspirasi masyarakat.
5. Kesamaan Hak, layanan yang bersifat inklusif  bagi  semua  pelanggan  tanpa membedakan kelas sosial, ras, agama, atau suku.
6. Keseimbangan  Hak  dan  Kewajiban dengan memperhatikan keadilan antara yang dilayani dan yang melayani.

## 2.3 Kualitas Pelayanan Publik
Kualitas  pelayanan  merupakan  alat ukur  terkait  baik  buruknya  tingkat pelayanan yang ditawarkan dapat memenuhi apa yang diperlukan pelanggan Lewis  dan  Booms  (1983).  Definisi  ini mengartikan  kapasitas  perusahaan  dalam memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan sesuai dengan standar pelanggan dalam  menentukan  kualitas  layanannya. Menurut  Tjiptono  dalam  Sunyoto  (2012), kualitas  di  sektor  jasa  adalah  penyajian barang atau jasa sesuai dengan standar yang diharapkan pelanggan.
Menurut  Parasuraman  menyatakan tersedia  22  faktor  dalam  menentukan kualitas  pelayanan,  yang  kemudian dipersingkat  ke  dalam  lima  faktor  standar kualitas pelayanan, yakni:
1. Reliabilitas ( reliability )
Hal  ini  berkaitan  dengan  kemampuan bisnis untuk mendistribusikan layanan yang  tepat  tanpa  membuat  kesalahan dan  melakukannya  dalam  jangka waktu  yang  ditentukan.  Kemampuan memberikan  pelayanan  terbaik  akan membuat  klien  puas  dengan  kinerja perusahaan, oleh karena itu kehandalan merupakan  faktor  lain  yang  perlu diperhitungkan.
2. Daya Tanggap ( Responsiveness )
Ini menyangkut kesiapan dan kapasitas personel  untuk  membantu  klien, menjawab  pertanyaan  mereka,  dan segera  memberi  tahu  mereka  kapan layanan  akan  diberikan.  Dalam  hal menyelesaikan transaksi dan menanggapi dengan cepat kekhawatiran konsumen. Daya tanggap mencakup kewaspadaan personel untuk membantu pelanggan.
3. Jaminan ( Assurance ) Perilaku pegawai yang dapat meningkatkan  kepuasan  pelanggan terhadap bisnis dan kemampuan bisnis untuk  memberikan  rasa  aman  kepada pelanggannya.  Jaminan  juga  mengacu pada  fakta  bahwa  anggota  staf  secara konsisten, sopan dan memiliki pengetahuan  dan  kemampuan  yang diperlukan dalam menjawab permasalahan yang terjadi.
4. Empati ( Empathy ) Sebuah company diharapkan mempunyai pemahaman dan pengetahuan  bagaimana  cara-cara dalam  memenuhi  kebutuhan  dan keinginan pelanggan, serta
ditetapkannya  waktu  operasi  yang nyaman  bagi  pengguna  layanan,
menurut Lupiyoadi (2008: 75). Empati ( Empthy ) ditunjukkan dengan memberikan ketulusan yang tercermin dari  cara  melayani  pengguna  layanan untuk memenuhi kebutuhannya..
Kepuasan pelanggan terhadap layanan perusahaan  akan  terpengaruh  jika evaluasi pelanggan terhadap perhatian perusahaan terhadap detail menguntungkan.
5. Bukti Fisik ( Tangible ) Kemampuan  suatu  bisnis  untuk menonjolkan  keberadaanya  kepada pihak luar dikenal sebagai bukti nyata (tangible  evidence).  Atribut  fisik, infrastruktur,  dan  fasilitas  bisnis  yang dapat  diandalkan  masyarakat  adalah bukti  nyata  dari  layanan  yang ditawarkan  penyedia  layanan.  Ini mencakup  aset  berwujud  seperti kendaraan  (armada),  peralatan  dan teknologi,  serta  personel  (penampilan staf). Pelanggan akan merasa puas dan nyaman menggunakan layanan ini jika tersedia fasilitas fisik yang cukup dan lengkap.
Kepuasan  pelanggan  dapat  dianalisis, dipahami,  dan  digunakan  sebagai  acuan yang  baik  untuk  kepentingan  dalam meningkatkan    kualitas  layanan  yang ditawarkan  kepada  pelanggan,  termasuk kepada pelanggan baru dan pelanggan yang telah  menggunakan  layanan  tersebut berulang  kali,  berdasarkan  lima  dimensi kualitas layanan.

## 2.4 Konsep Administrasi Kependudukan
Administrasi kependudukan berdasarkan  UU  N0.  23  Tahun  2006 didefinisikan  sebagai  aktivitas  pendataan dan penerbitan berkas kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil.  Pengelolaan  yang dilakukan berupa registrasi
pendudukan/masyarakat,  pencatatan  sipil, pengelolaan terhadap informasi publik.
Data  pribadi  dan/atau  data  agregat terstruktur yang dihasilkan bersumber pada aktivitas  pencatatan  kependudukan  dan catatan  sipil  disebut  sebagai  data kependudukan.  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  masing-masing  daerah bertanggung  jawab  untuk  mengawasi proses  pendataan  kependudukan.  Melalui peranan  pemerintah  yang  aktif  diimbangi dengan  sinergi  anatara  pemerintah  pusat dan pemerintah daerah, diharapkan mampu memenuhi hak-hak administratif masyarakat  dalam  memperoleh  pelayanan publik.  Selain  itu  pemerintah  perlu mengupayakan  perlindungan  terhadap pencetakan  dokumen  kependudukan  tanpa adanya  perlakuan  yang  khusus  pada seseorang.

## METODE PENELITIAN 3.1 Lokasi Penelitian
Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil  menjadi  lokus  dalam penelitian ini. 3.2 Teknik Penentuan Informan Teknik purposive sampling digunakan dalam penentuan informan pada penelitian  ini , yaitu  penentuan  yang
mengacu pada asas subjek yang menguasi problem (masalah),  mempunyai  data  dan
informasi maslaah, dan bersedia menginformasikan  secara  terperinci  dan faktual terkait permasalahan yang diangkat dalam  penelitian  ini.  Informan  sebagai sumber  data  dan  informasi  haruslah memenuhi  persyaratan  sebagai  informan kunci  ( key)  informan). Adapun  Key informan  pada  penelitian  ini  ialah  Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data yang memiliki kewenangan dalam pengembangan digitalisasi pada pelayanan di Disdukcapil Kabupaten Badung

## 3.3 Unit Analisis
Unit  analisis  pada  penelitian  ini ialah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kabupaten  Badung.  Peneliti  akan menganalisis transformasi birokrasi digital pada  era  pandemi  covid-19  pada Disdukcapil  Kabupaten  Badung  guna meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Badung.
3.4 Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  pada  penelitian ini melalui:
e. Observasi
Pengamatan  langsung  pada  obyek penelitian  yang  dilakukan  untuk mengidentifikasi secara langsung terhadap kenyataan dan kejadian yang sebenarnya di lapangan.
f. Wawancara Teknik  pengumpulan  data  dengan menanyai  secara  langsung  pada narasumber terpercya yang terkait dan memahami masalah yang diteliti
g. Dokumentasi
Mengumpukan  data  dengan  cara mendata  dan  meneliti  berkas  resmi, catatan,  arsip,  foto,  dan  kumpulan peraturan  yang  berhubungan  dengan objek yang diteliti.
h. Studi Pustaka Mengumpulkan  informasi  melalui penelitian sejanis pada artikel ataupun jurnal  ataupun  pada  buku-buku  yang berkaitan.

## 3.5 Teknik Analisis Data
Analisis  data  dan  selalu  berhubungan dengan proses pengumpulan. Analisis data diperlukan bagi peneliti untuk
mengumpulkan,  mengklasifikasikan,  dan mencari  pola  atau  tema  untuk  menangkap makna  dari  temuannya.  Dalam  penelitian ini,  pereduksian  data,  penyajian  data,  dan penarikan  kesimpulan  menjadi  hal  utama dalam  proses  analisis  data.  Untuk  dapat mencapai  tujuan  penelitian,  digunakan reduksi  data  untuk  memilih  data  yang bersangkutan.  Untuk  mengkarakterisasi data  secara  keseluruhan,  penyajian  data dilakukan  secara  deskriptif  kualitatif. Terakhir,  kesimpulan  disimpulkan  secara deduktif  dengan  mencari  hubungan  antara data yang terkumpul.

## HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Gambaran Umum
A.  Profil  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Dinas  Kependudukan  dan  Catatan Sipil  (Disdukcapil)  Kabupaten  Badung ialah  suatu  lembaga  yang  ada  di pemerintahan  daerah  Kabupaten  Badung. Tugas  dan  fungsi  utama  dari  Disdukcapil Kabupaten  Badung  ini  ialah  berkaitan
dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan  di  wilayah  Kabupaten Badung. Terbentuknya Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten  Badung  didasarkan  atas  Perda Nomor 08 Tahun 2016 perihal
pembentukan SKPD di Kabupaten Badung.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  bertugas  untuk  mencanangkan kegiatan  kerja  dinas  yang  disesuaikan dengan  kebutuhan  daerah  dan  disesuaikan dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan;  merumuskan  kebijakan  terkait pendaftaran  penduduk  dan  catatan  sipil, mengelola  administrasi  kependudukan, berkolaborasi atas, pemberdayaan dokumen  dan  data  kependudukan  serta menciptakan produk pelayanan administrasi  kependudukan,  dan  lain sebagainya dimana tertuang dalam Perbud Badung Nomor 84 Tahun 2016. Dalam
penyelenggaraan pemerintahannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Badung mengarahkan  pelayanannya  berdasarkan atas visi dan misi yang telah dibentuknya. Visi  dari  Disdukcapil  Badung  ialah meneruskan kebahagiaan masyarakat Badung  dengan  pembangunan  yang berpedoman  pada  Tri  Hita  Karana. Kemudian  dalam  rangka  pencapaian  visi tersebut Disdukcapil Badung memiliki misi untuk  melakukan  peningkatan  dalam pemerintahan  mengikuti  prinsip Good Governance serta Clean Governance
berbasis  pemanfaatan  teknologi  untuk meningkatkan daya saing daerah.
4.2.1  Elemen  Sukses  Penerapan E- Government dalam  Pelayanan Administrasi Kependudukan
Transformasi  birokrasi  digital pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  (Disdukcapil)  Kabupaten  Badung mulai  tercipta  sejak  munculnya  kondisi pandemi Covid-19. Munculnya pandemi ini mengharuskan  adanya  pembatasan  akan aktivitas manusia dengan tidak menimbulkan kerumunan. Dengan
demikian,  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung mulai berbenah serta merealisasikan penggunaan teknologi  informasi  dan  komunikasi (digitalisasi)  pada  proses  layanannya. Sebelum  adanya  pandemi  Covid-19,
Disdukcapil Kabupaten Badung
melaksanakan  proses  layanan  secara konvensional, yaitu proses layananya masih mengharuskan  pihak  yang  berkepentingan (masyarakat)  datang  secara  langsung  ke kantor  Disdukcapil  Badung  dengan membawa  berbagai  dokumen  persyaratan sesuai  dengan  kebutuhannya  masing- masing.  Pada  pelayanan  model  ini seringkali membutuhkan waktu yang lebih panjang yang disebabkan oleh antrian yang panjang dan berbelit-belit.
Munculnya pandemi Covid-19 mendorong Disdukcapil Kabupaten
Badung  untuk  mencari  solusi  agar  proses layanan  administrasi  kependudukan  tetap berjalan  ditengah  situasi  pandemi  covid. Pada tahun 2020 Disdukcapil Badung mulai mengeluarkan  inovasi  produk  digital dengan memuat berbagai layanan administrasi kependudukan yang memungkinkan  untuk  diakses  secara
online, atau yang disebut sebagai produk E- Government . Layanan administrasi kependudukan  secara  digital  ini  disebut layanan AKU DICARI. Program Administrasi Kependudukan Daftar Sendiri
Cetak Sendiri (AKU DICARI) merupakan suatu  program  pelayanan  administrasi kependudukan yang berbasis website yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil  kabupaten  Badung  guna mendistribusikan pelayanan kepada publik. Program  ini  merupakan  inovasi  layanan administrasi kependudukan yang dilakukan melalui media digital dengan memanfaatkan fasilitas teknologi dan juga informasi.  Program  ini  dapat  diakses melalui websiteyaitu https://akudicari.badungkab.go.id .
Selain  program  AKU  DICARI  ini inovasi  lainnya  yang  dikeluarkan  oleh Disdukcapil Kabupaten Badung berkenaan dengan  layanan  berbasis  digital  yaitu “Telunjuk  Sakti  Desa”.  Telunjuk  Sakti Desa  merupakan  layanan  kios  Adminduk Daring  yang  dibuat  oleh  Disdukcapil Badung  pada  Desa/Kelurahan  yg  terdapat di  Kabupaten  Badung  yang  mana layanannya  diakses  melalu  web  AKU DICARI. Program Telunjuk Sakti Desa ini merupakan  inovasi  yang  dikembangkan oleh Disdukcapil Kabupaten Badung demi memudahkan
dan mengupayakan
masyarakat  untuk  lebih  dekat  dengan pelayanan  publik.  Dengan  demikian masyarakat  akan  lebih  mudah  mengakses pelayanan  administrasi  kependudukan secara  digital.  Dalam  inovasi  ini  tersedia layanan  Aku  Sapa  3  in  1  yaitu  penerbitan akta  kematian,  layanan  Aku  Sapa  3  in  1
penerbitan  akta  perwakinan,  dan  layanan Aku  Sapa  3  in  1  penerbitan  akta perkawinan.
Program  “AKU  DICARI”  dan  “Telunjuk Sakti Desa” menjadi sebuah produk inovasi birokrasi digital oleh Dinas Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Badung dalam  memenuhi  kewajibannya  dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Inovasi  ini  juga  dapat  dikatakan  sebagai pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan Komunikasi  (TIK)  dalam  penyelenggaran pelayanan publik atau Electronic Government .  Dalam  pelaksanaan  program digital  ini  tentunya  diharapkan  dapat mencapai  tujuan  yang  ditentukan  oleh Disdukcapil  sendiri,  yaitu  meningkatkan mutu  pelayanan  khususnya  pelayanan adminitrasi  kependudukan  dan  pencatatan sipil serta dapat menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk patuh terhadap administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.  Dengan  demikian,  untuk  dapat mengetahui  apakah  inovasi  program digitalisasi  dalam  pelayanan  administrasi kependudukan  ini  telah  terwujud  sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dapat diukur melalui beberapa indikator pengembangan E-Government .
Adapun  hasil  temuan  penulis  terkait Transformasi  Birokrasi  Digital  di  Masa Pandemi  Covid-19  pada  Disdukcapil Kabupaten  Badung  guna  meningkatkan pelayanan  administrasi  kependudukan  di Kabupaten  Badung  berdasakan  pada  tiga indikator elemen sukses pengembangan E- Government yang  dikemukakan  oleh Indrajit, 2004 yaitu support, capacity, dan value adalah sebagai berikut:
3. Support Pada  elemen Support atau  dukungan merupakan bagaimana kalangaan pembuat kebijakan benar-benar mengimplementasikan konsep E- Government , tidak hanya sekedar formalitas  belaka.  Indikator support (dukungan) terdiri dari dua faktor, yaitu:
a. Adanya  kemauan  dari  pimpinan Penerapan  digitalisasi  pada  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Badung tidak dapat  dipisahkan  dengan  adanya kemauan  dan  inisiatif  dari  Kepada Dinas Disdukcapil Kabupaten Badung sendiri. Dimana hal ini tercermin dari digagasnya  ide  awal  pembuatan website  AKU  DICARI  (Administrasi Kependudukan  Daftar  Sendiri  Cetak Sendiri).
Gagasan  ini  muncul  pada  tahun  2019 ketika  terhambatnya  penyelenggaraan pelayanan  publik  akibat  pandemi
Covid-19.  Dengan  demikian,  untuk mengatasi permasalahan tersebut Disdukcapil  Kabupaten  Badung  mulai melakukan digitalisasi dalam tata kelola pemerintahannya. Salah satunya
melalui aplikasi berbasis Website AKU DICARI,  yang  merupakan  aplikasi pelayanan  administrasi  kependudukan yang  berisi  seluruh  pelayanan  yang terdapat  pada  Disdukcapil  Kabupaten Badung.  Sehingga  masyarakat  dengan sangat mudah dapat mengakses layanan tersebut secara mudah di mana saja dan kapanpun.
b. Adanya aturan pendukung. Penerapan digitalisasi ( E-Government ) pada  Disdukcapil  Kabupaten  Badung mengacu pada Permendagri Nomor 07 Tahun  2019  perihal  Pelayanan  Secara Digital,  Permendagri  Nomor  104 Tahun 2019 perihal Pendokomentasian Administrasi  Kependudukan,  dan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil
Kabupaten  Badung  No.  62  Tahun 2021.  Selain  itu,  pemerintah  pusat sendiri  pada  dasarnya  jauh  sebelum kondisi  pandemi  telah  menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 terkait Kebijakan dan  Strategi  Nasional  Pengembangan E-Government dalam  Pemanfaatan Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi yang  bertujuan  guna  meningkatkan akuntabilitas,  efisiensi,  transparansi, efektivitas, dan pelaksanaan
pemerintahan.
4. Capacity
Elemen  kapasitas  ini  berkaitan  dengan ketersediaan sumber daya secara maksimal dalam  penerapan  pemerintah  secara elektronik  Sumber  daya  disini  berkaitan dengan sumber daya finansial, sumber daya
manusia,  dan  sumber  daya  infrastruktur. Tersedianya  ketiga  sumber  daya  tersebut sangat  menentukan  keberhasilan  atas penerapan E-Government di  lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.
a. Mencukupinya  sumber  daya  finansial yang cukup dalam proses pengimplementasian E-Government dikarenakan  sumber  daya  finansial berperan  penting  dalam  terpenuhinya sumber  daya  lain  yang  diperlukan dalam proses pelaksanaan E- Government .  Sumber  daya  finansial untuk pelaksanaan pemerintahan digital pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan  Sipil  Kabupatem  Badung berasal  dari  APBD.  Akan  tetapi pengangaran  ini  tidak  secara  khusus dianggarkan  untuk  penerapan  atau pengembangan E-Government disebabkan penerapan pelayanan secara  digital  pada  dasarnya  tidak memerlukan dana tambahan dikarenakan  sebagian  besar  fasilitas atau  sumber  daya  infrastruktur  telah cukup tersedia dan hanya memerlukan
maintanance saja secara berkala.
b. Adanya ketersediaan terhadap sumber daya infrastruktur Teknologi Informasi dan  Komunikasi  yang  cukup.  Dalam memberikan  pelayanan  Disdukcapil Kabupaten  Badung  telah  dilengkapi dengan  sarana  infrastruktur  yang cukup.  Hal  ini  dikarenakan  jenis pelayanan yang dilayani oleh Disdukcapil  Badung  erat  kaitanya dengan data dan aktivitas administrasi yang  pasti  selalu  berhadapan  dengan
komputer. Diterapkannya E- Government hanya  merubah  sistem pelayanannya  terkait  infrastruktur tidak  banyak  yang  perlu  ditambahkan dikarenakan  telah  tersedia  sejak dahulu.
c. Tersedianya  sumber  daya  manusia yang berkompeten dalam melakasanakan pelayanan secara digital.  Selain  dari  infrastruktur teknologi  informasi  dan  komunikasi yang  mumpuni,  tersedinya  staf  dan pegawai  yang  memiliki  kompetensi pada  bidang  pelayanan  secara  digital menjadi hal atau elemen penting dalam pelaksanaan E-Government .  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten Badung mempunyai Sumber daya Manusia yang ahli dalam melaksanakan pelayanan secara digital kepada  masyarakat  yang  dimana dibuktikan  pada  laporan  Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Disdukcapil Kabupaten Badung memperoleh  skor  90,10  yang  dapat disimpulkan mutu pelayanannya
adalah A dengan kinerja sangat baik.

## 5. Value
Elemen  Value  (manfaat)  berkaitan dengan  seberapa  besar  manfaat  yang didapat  dan  dirasakan  oleh  masyarakat berkenaan  dengan  proses  pelayanan E- Government di  Disdukcapil  Kabupaten Badung  di  tengah  situasi  pandemi  Covid- 19. Manfaat pelaksanaan pelayanan online pada  masa  pandemi  di  Disdukcapil Kabupaten  Badung  memberikan  manfaat kemudahan  bagi  masyarakat  dikarenakan
masyarakat  tidak  perlu  lagi  hadir  dan mengantri  di  dinas  tersebut  untuk memperoleh layanan. Masyarakat
sependapat  bahwa  penerapan  pelayanan secara  digital  dapat  memberikan  manfaat yang  dibutuhkan  bagi  masyarakat  dalam penerimaan  pelayanan  publik  dan    bagi pihak pemerintah dalam hal ini Disdukcapil Kabupaten  Badung  sebagai  pemberi layanan dapat mencegah serta menurunkan risiko penyebaran Covid-19 pada lingkungan Disdukcapil Kabupaten Badung. Selain itu, bagi pemerintah sendiri melalui penerapan digitalisasi ini memudahkan pemerintah dalam melaksanakan  pendataan  kependudukan, mencerminkan daerah yang patuh terhadap administrasi,  dan  lebih  mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

## KESIMPULAN
Berdasarkan
pemaparan hasil penelitian  diatas,  berhasilnya  Penerapan pemerintahan  berbasis  elektronik  di  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil berdasarkan  tiga  elemen  keberhasilan penerapan E-Government , yakni:
1. Support atau  dukungan  yaitu  terdapat
inisiatif dari pimpinan Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil
Kabupaten  Badung  untuk  melakukan pemanfaatan  TIK  di  masa  pendemi, sehingga  penyelenggaraan  pelayanan publik  dapat  berjalan  dengan  baik. Kemudian,  adanya  dukungan  secara jelas  melalui  aturan  yang  mendukung dilaksanakannya  pelayanan  secara digital.  Dimana  pada  Disdukcapil penerapan digitalisasi didukung melalui
beberapa aturan yakni Permendagri No. 7  Tahun  2019  mengenai  pelayanan secara  daring,  Permendagri  No.  104 Tahun 2019 tentang Pendokomentasian Administrasi Kependudukan, dan Surat Instruksi  Kepala  Dinas  Disdukcapil Kabupaten  Badung  Nomor  62  Tahun 2021  yang  juga  menegaskan  bahwa untuk  seluruh  layanan  publik  itu diwajibkan  melalui  website  AKU DICARI.
2. Kapasitas  atau capacity .  Elemen Capacity telah tercermin dari tersedianya  berbagai  sumber  daya dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan E-Government pada Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten Badung.
a. Ketersediaan Sumber daya finansial bersumber pada APBD b. Ketersediaan Sumber daya Infrastruktur tercukupi secara maksimal.
c. Ketersediaan Sumber daya Manusia yang  mempunyai  keahlian  dan kompetensi pada bidang teknologi.
3. Manfaat  atau Value pada  penerapan digitalisasi pada Disdukcapil Kabupaten  Badung  telah  benar-benar dirasakan  oleh  Dinas  Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten Badung dan juga masyarakat Kabupaten Badung sendiri.

## SARAN
Saran yang dapat peneliti sarankan dalam hal ini pemerintah Kabupetn Badung perlu  membuat  penganggaran  yang mengkhusus untuk pengembangan pelayanan publik berbasis digital,
khususnya  pada  pelayanan  administrasi kependudukan sebagai salah satu pelayanan yang paling intens diakses oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Muhammad,  2018. Birokrasi,  (Kajian Konsep, Teori Menuju Good Governance) .  Sulawesi:  Unimal Press. Hlm. 2-5 Muhammad,  2019. Pengantar  Ilmu Administrasi Negara . Sulawesi:
Unimal Press.
Hardiansyah.  2011. Kualitas  Pelayanan Publik .  Yogyakarta:  Gava  Media. Agus  Dwiyanto.  2006.  Mewujudkan Good  Governace  Melayani  Publik. Yogyakarta: UGM Press.
Sinambela,  Lijan  Poltak  dkk.  2011. Reformasi  Pelayanan  Publik  Teori,
Kebijakan,  Implementasi.  Jakarta : Bumi  Aksara.  Sampara  Lukman. 2000. Manajemen Kualitas Pelayanan. Jakarta: STIA LAN Press. Firdaus, I.T, Tursina, M.D, dan Roziqin. A. 2021. Transformasi Birokrasi Digital Di  Masa  Pandemi  Covid-19  Untuk Mewujudkan Digitalisasi Pemerintahan Indonesia. Jurnal Studi Kepemerintahan,  4(2),  226-239. Tersedia  pada  TRANSFORMASI
BIROKRASI  DIGITAL  DI  MASA PANDEMI  COVID-19  UNTUK
MEWUJUDKAN  DIGITALISASI PEMERITAHAN  INDONESIA  | Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan (jurnal- umbuton.ac.id)  (diakses  pada  21 Desember 2021)
Bachtiar.  R,  Pratiwi,  H.E,  dkk.  2020. Birokrasi  Digital:  Studi  Tentang Partisipasi dan Kesiapan Masyarakat. Jurnal  of  Governance  and  Social Policy, 1(2), 104-129. Tersedia pada Birokrasi  Digital:  Studi  Tentang Partisipasi dan Kesiapan Masyarakat |  Bachtiar  | Journal  of  Governance and  Social  Policy (unsyiah.ac.id)
(diakses pada 21 Desember 2021)
Iksan  M.  Saleh.  2020.  Covid-19  dan Pelayanan Adminduk. Tersedia pada Covid-19  dan  Pelayanan  Adminduk (kemendagri.go.id)  (diakses  pada  21 Desember 2021)
Firdaus,  Inas  Tasya,  Melinia  Dita  Tursina dan Ali Roziqin. 2021. Transformasi Birokrasi  Digital  Di  Masa  Pandemi Covid-19 Untuk Mewujudkan Digitalisai  Pemerintah  Indonesia”. Jurnal  Studi  Kepemerintaha, Vol  4 Nomor 2. Tersedia: https://www.jurnalumbuton.ac.id/ind ex.php/Kybernan/article/download/1 244910  (diakses  pada  tanggal  22 Desember 2021) Putra,  Decky  Setiawan,  Selo,  dan  Silmi Fauziati. 2021. “Transformasi Digital:  Wajah  Baru  Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kota Yogyakarta”. Jurnal Informasi Interaktif Volume  6  Nomor  2.
Tersedia:
https://ejournal3.unidp.ac.id/index.p hp/jpgs/articel/download.32020/2580 2 (diakses pada tanggal 22 Desember 2021).