## IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN DI KUA KECAMATAN CILANDAK KOTA JAKARTA SELATAN

## Abdul Jalil
Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan - Kementerian Agama Email: abduljalil.ruby@gmail.com
https://doi.org/10.36052/andragogi.v7i2.93
Diterima: 9 Oktober 2019   |   Disetujui: 2 Desember 2019   |   Dipublikasikan: 30 Desember 2019

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  bagaimana  implementasi  program  bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan. Metode  penelitian  ini  adalah  deskripsi  dengan  pendekatan  kualitatif.  Analisis  data menggunakan  logika  berpikir  di  mana  silogisme  dibangun  berdasarkan  pada  hal-hal  khusus dan bermuara pada kesimpulan-kesimpulan umum. Program bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin terbagi dalam dua format, yaitu: bimbingan tatap muka dan bimbingan mandiri.  Keberhasilan  bimbingan  perkawinan  pranikah  bagi  calon  pengantin  tidak  dapat dilepaskan dari faktor-faktor pendukung: KUA sebagai lembaga penyelenggara, sumber dana yang  dilegitimasi  anggaran,  calon  pengantin  yang  menjadi  peserta,  narasumber  yang berkualitas, materi yang tepat, serta fasilitas yang memadai. Keterbatasan dana, fasilitas, dan media pembelajaran menjadi salah satu faktor penghambat tercapainya tujuan program, yaitu upaya mewujudkan keluarga sakinah.
Kata Kunci: bimbingan perkawinan, calon pengantin, KUA, keluarga sakinah

## Abstract
The purpose of this study was to find out how to implement the premarital marriage guidance program  for  prospective  brides  in  KUA  Cilandak  District,  South  Jakarta  City.  This  method  of research  is  description  with  qualitative  approaches.  Analysis  of  the  data  used  in  this  study  is inductive logic, which uses  thinking logic where syllogism is built based on specific things and leads to general conclusions. The pre-marital marriage guidance program for prospective brides held at the Office of Religious Affairs (KUA) is currently divided into two formats, namely: face- to-face  guidance  and  independent  guidance.  The  success  of  premarital  marriage  guidance  for prospective  brides  can  not  be  separated  from  the  supporting  factors:  KUA  as  the  organizing agency,  the  source  of  funds  legitimized  by  the  budget,  the  bride  and  groom  participating, qualified resource persons, appropriate material, and adequate facilities. Limited funds, facilities, and learning media are one of the obstacles to the achievement of program objectives, namely efforts to realize a sakinah family.
Keywords: marriage guidance, prospective bride, KUA, sakinah family
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
  Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan Vol. 7, No. 2, Desember 2019

## I PENDAHULUAN
slam adalah agama yang sejalan dengan  fitrah  manusia.  Anjuran menikah  dan  larangan  hidup membujang  (Sabiq,  2009:  12),  menjadi bukti  bahwa  Islam  begitu  memahami fitrah manusia  yang  pada  hakikatnya membutuhkan  pasangan  hidup (QS al- Nu>r /24:32-33; QS al- Ma >‘ idah /5:87). Pernikahan  dipandang  sebagai  cara hidup  yang  ideal, karena  ia  merupakan satu-satunya cara yang halal dan diakui untuk  menjalin  hubungan  cinta  kasih antara laki-laki dan perempuan.
Tujuan  agung  dari  pernikahan,
yang diungkapkan Alquran dan diaplikasikan dalam keteladanan rumah tangga Rasulullah Saw., yaitu terwujudnya keluarga saki>nah,
mawaddah,  warah}mah, sebuah  keluarga yang  tenteram,  harmonis,  saling mencintai,  saling  memahami,  serta penuh  kasih  sayang  di  antara  mereka ( QS al-Ru>m /30:21). Ketenteraman dalam rumah tangga  sangat  tergantung  kepada pasangan  suami  istri.  Dari  sinilah kualitas  kesalehan  dan  pengetahuan mereka tentang pernikahan menentukan,  antara  lain:  mengerti  apa yang  menjadi  hak  dan  kewajiban sebagai  suami  istri;  bersikap  saling menghargai,
saling menyayangi, toleransi,  mau  bekerja  sama,  tidak egois,  dan  rela  berkorban  dalam kebaikan; mendidik, membimbing, serta mengarahkan  putra-putrinya  dengan memberi  contoh  keteladanan  untuk taat  pada  ajaran  agama  ( Muchdhor , 2005: 2).
Gambaran  ideal  keluarga  sakinah yang  menjadi  tujuan  agung  dalam pernikahan,  ternyata  tidak  serta  merta dapat  dirasakan  oleh  setiap  pasangan
suami istri. Fakta empiris menunjukkan, banyak ditemukan keluarga bermasalah yang  diakhiri  dengan  perceraian, padahal  perceraian  merupakan  perihal yang  dianggap  buruk  menurut  agama (Hadits  Riwayat  Abu  Daud).  Berdasar data Pengadilan Agama, angka perceraian pasangan suami istri terhitung  cukup  tinggi  dari  tahun  ke tahun.
Dalam  kurun  waktu  tiga  tahun terakhir  (2015-2017),  tren  perkara putusan  berkekuatan  hukum  tetap ( inkracht )  perceraian  di  Pengadilan Agama  seluruh  Indonesia  mengalami peningkatan. Jumlah perkara pengajuan cerai talak (suami) dan cerai gugat  (istri)  di  29  Pengadilan  Tinggi Agama  pada  tahun  2015  tercatat totalnya  sebanyak  394.246  yang  terdiri atas cerai talak sebanyak 113.068, cerai gugat  sebanyak  281.178.  Sedangkan, perkara yang diputus sebanyak 353.843 yang terdiri atas cerai talak 99.981, dan cerai  gugat  253.862.  Tahun  2016 tercatat  403.070  perkara  yang  terdiri atas cerai talak 113.968, dan cerai gugat 289.102.  Sementara,  yang  diputus sebanyak 365.654 yang terdiri atas cerai talak  101.928,  dan  cerai  gugat  263.726 (https://metro.sindonews.com, diakses 5 Oktober 2017).  Sedangkan  tahun 2017, tercatat  total  perkara  cerai  sebanyak 415.848  yang  terdiri  atas  cerai  talak 113.987,  dan  cerai  gugat  301.861. Sementara,  yang  diputus  sebanyak 374.516  perkara  yang  terdiri  atas 100.745  cerai  talak,  dan  273.771  cerai gugat (https://m.hukumonline.com,
diakses 18 Juni 2018).
Jumlah  pertikahan  di  DKI  Jakarta pada  tahun  2017  sebanyak  82.173 pasang  dengan  angka  perceraian sebanyak 11.551 kasus (https://m.hukumonline.com, diakses 18
Juni  2018).  Jakarta  Selatan  menduduki urutan kedua terbanyak kasus
perceraian  setelah  Jakarta  Timur  (Data PTA  dari  tahun  2014-2016).  Walaupun data dari Pengadilan agama dan Badan Peradilan  Agama  (Badilag)  Mahkamah Agung  terdapat  perbedaan,  namun selisihnya
tidak terlalu besar. Pengadilan  Tinggi  Agama  DKI  Jakarta mencatat,  hingga  bulan  Agustus  2017, masalah perselisihan menjadi penyebab tertinggi perceraian, yaitu sebesar 2.199 kasus,
ekonomi 1.255 kasus, meninggalkan  pasangannya  756  kasus, dan  sisanya  berasal  dari  kasus  lain (https://metro.sindonews.com, diakses 5 Oktober 2017).
Kepala  Seksi  I  Bimbingan  pada Badilag Mahkamah Agung, Hermansyah Hasyim  menilai  angka  putusan  cerai gugat selalu lebih tinggi daripada cerai talak berkisar 60-70 persen dari jumlah perkara  yang  masuk.  Kebanyakan alasan  pihak  istri  mengajukan  gugat cerai,  disebabkan  ketidakharmonisan dalam  kehidupan  rumah  tangga. Direktur  Lembaga  Bantuan  Hukum (LBH)  APIK,  Venny  Octarini  Siregar mengakui  bahwa  pengajuan  gugatan cerai  seringkali  dilakukan  oleh  pihak istri. Salah satu penyebabnya, perempuan dan anak kerapkali menjadi korban  dari  kekerasan  dalam  rumah tangga (KDRT) (https:// m.hukumonline.com,  diakses  18  Juni 2018). Tingginya angka perceraian menggambarkan  rendahnya  kualitas pasangan  suami  istri  dalam  memahami makna  pernikahan.  Saat  ini  banyak pasangan yang menikah, namun belum siap secara mental dan finansial, karena mereka    tidak  mempersiapkan  diri ketika  akan  menikah,  bahkan  tidak pernah merencanakan perjalanan
pernikahan di masa mendatang. Kondisi seperti  ini  mengundang  keprihatinan berbagai pihak, khususnya Kementeriaan  Agama,  sebab  keluarga merupakan salah satu fondasi terpenting dalam pembangunan sumber  daya  manusia.  Menteri  Agama Lukmam  Hakim  Saifuddin  menilai, tingginya angka perceraian dikarenakan kurangnya  perhatian  dari  pemerintah terkait  pendidikan  sistematis  dan terstruktur  kepada  pemuda-pemudi dalam berumah tangga (https://m.republika.co.id,  diakses  21 Januari 2018). Merespon  hal  ini,  Ditjen  Bimas Islam Kementerian Agama mewujudkan program bimbingan perkawinan pranikah  bagi  calon  pengantin  sebagai upaya preventif mengatasi meningkatnya  angka  perceraian,  yang pelaksanaannya dimulai bulan
September  2017.  Guna  mewujudkan tertib  administrasi  dan  akuntabilitas penyelenggaraan bimbingan perkawinan  pranikah  bagi  calon pengantin, Ditjen Bimas Islam menerbitkan  Kepdirjen  Bimas  Islam Nomor  379  Tahun  2018  tentang Petunjuk Pelaksanaan
Bimbingan Perkawinan  Pranikah  Bagi  Calon Pengantin.  Terbitnya  Kepdirjen  Bimas Islam  Nomor  379  Tahun  2018 mencabut  Kepdirjen  Bimas  Islam Nomor 881 Tahun 2017.
Berdasarkan permasalahan tersebut,  perlu  dilakukan  penelitian mengenai program bimbingan perkawinan  pranikah  bagi  calon pengantin.  Judul  penelitian  yang  akan diangkat: “Implementasi Program Bimbingan  Perkawinan  Pranikah  Bagi Calon Pengantin Dalam Upaya Mewujudkan  Keluarga  Sakinah:  Studi Kasus  KUA  Kecamatan  Cilandak  Kota
  Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan Vol. 7, No. 2, Desember 2019
Jakarta  Selatan”.  Penelitian  ini  akan mengungkap  penerapan  bimbingan perkawinan  bagi  para  calon  pengantin sebagai  realisasi  regulasi,  dan  upaya memberikan pemahaman komprehensif mengenai  hakikat  pernikahan  yang output -nya terwujud keluarga sakinah.
Penelitian  ini  dibatasi  pada program bimbingan perkawinan
pranikah;  objek  bimbingan  perkawinan adalah  calon  pengantin;  tempat pelaksanaannya  di  KUA  Kecamatan Cilandak  Kota  Jakarta  Selatan;  dan pelaksanaan program bimbingan perkawinan  pranikah    dibatasi  mulai November  2018  s.d  Maret  2019. Adapun  rumusan  masalah  dalam penelitian  ini  adalah:  “Bagaiman a implementasi program bimbingan perkawinan  pranikah  bagi  calon pengantin  di  KUA  Kecamatan  Cilandak Kota  Jakarta  Selatan  dalam  upaya mewujudkan keluarga sakinah?”
Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  bagaimana  implementasi program bimbingan perkawinan
pranikah  yang  diselenggarakan  di  KUA Kecamatan  Cilandak  Kota  Jakarta Selatan  dalam  upaya  mewujudkan keluarga sakinah.

## KAJIAN TEORITIS
1. Konsep Perkawinan
Kata  nikah,  secara  etimologis berasal  dari nakah}a -yankih}u-nika>h}an , yang  berarti: “ al-dhammu (berhimpun), al- jam‘ u (berkumpul),
al- wat}‘ u (hubungan
kelamin),
al- ‘aqdu
(perjanjian)”. Secara terminologis, nikah didefinisikan :
و  حاكنلا  ظفلب  ء  طولا  ةحابإ  نمضتي  دقع
جيوزتلا
“Akad  atau  perjanjian  yang mengandung  maksud  membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan kata nakah}a atau
zawwaja ”  ( Lajnah  Pentashihan  Mushaf Al- Qur’an  Badan  Litbang  Dan  Diklat Kementerian Agama RI , 2014: 19).
Akad  atau  perjanjian  tersebut keabsahannya  sangat  terkait  dengan ketentuan  syarat  dan  rukun  nikah menurut syariat Islam. Para ulama telah merumuskan  sekian  banyak  rukun  dan syarat  nikah  yang  mereka  pahami  dari ayat-ayat  Alquran  dan  Alhadis.  Karena itu,    Taqiy  al-din  Abu  Bakr  bin Muhammad  al-Husayni  al-Hashaniy  al- Dimasyqiy  al- Syafi’i    mendefinisikan pengertian nikah dengan batasan:
ناكرألا ىلع لمتشملا روهشملا دقعلا نع ةرابع
طورشلاو
“Akad  yang  masyhur  yang mencakup  rukun-rukun  dan  syarat- syarat” ( Abu Bakr: 36).
Menurut  Bab  I,  Pasal  1  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan,  perkawinan  adalah  “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang  wanita  sebagai  suami  istri dengan  tujuan  membentuk  keluarga atau  rumah  tangga  yang  bahagia  dan kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha Esa”.
Sebagai  peristiwa  agama  yang terkait dengan perintah agama, pernikahan mempunyai tujuan:
membina kehidupan keluarga   bahagia dan  sejahtera,  hidup  saling  mencintai dan  kasih  sayang,      melanjutkan  dan memelihara  keturunan,  membentengi diri  dari  perbuatan  maksiat  dan menyalurkan naluri seksual secara halal, membina  hubungan  kekeluargaan  dan
mempererat silaturrahim antar keluarga ( BKKBN , 2014: 2).
2. Keluarga Sakinah
Keluarga  adalah “pasangan  yang terdiri  dari  suami-istri  dengan  anak- anaknya.”  Ini  dinamakan  keluarga  inti. Sedangkan yang tidak hanya terdiri atas suami,  istri  dan  anak,  tetapi  juga mencakup  adik,  kakak  ipar,  keponakan dan  sebagainya  dikenal  dengan sebutan  keluarga  besar  ( Departemen Pendidikan  dan  Kebudayaan ,  1999:
471). Jadi, batasan keluarga itu minimal pasangan  suami-istri,  baik  mempunyai anak maupun tidak. Keluarga dimaksud yaitu yang terbentuk melalui pernikahan  yang  sah.  Maka  hidup bersama  seorang  laki-laki  dan  seorang perempuan  yang  tidak  diikat  oleh pernikahan,  tidak  dapat  dinamakan “keluarga”.
Keluarga adalah ‘umat kecil’ yang memiliki  pimpinan  dan  anggota, mempunyai pembagian tugas dan kerja, serta  hak  dan  kewajiban  bagi  masing- masing anggotanya. Karena itu, keluarga  merupakan  sekolah  tempat putra-putri  bangsa  belajar.  Dari  sinilah mereka  mempelajari  sifat-sifat  mulia, seperti:  kesetiaan,  rahmat,  dan  kasih sayang.  Keluarga  juga  adalah  unit terkecil  yang  menjadi  pendukung  serta pembangkit  lahirnya  bangsa  dan masyarakat (Shihab, 1992: 255).
Kata  sakinah,  secara  harfiah artinya  “ketenangan”. Al-Raghib  al- A s} fahaniy mengartikan al-saki>nah dengan  ungkapan:  “ zawa>l  al-ru ‘ bi ”, hilangnya kecemasan dan rasa takut ( al- A s} fahaniy ,  1432  H/2010  M:  178). Sementara al- Syarif  ‘Ali  bin  Muhammad al-Jurjaniy mendefinisikan al-saki>nah sebagai berikut:
،بيغلا لزنت  دنع ةنينأمطلا نم بلقلا هدجي ام
،نئمطيو  هدهاش ىلإ  نكسي  بلقلا ىف  رون  يهو
وهو نيع  ىدابم دمحم  نب  يلع  فيرشلا(  .نيقيلا
،تافيرعتلا يناجرجلا ) ةحفص : 135 )
“Ketenangan  yang  ditemukan  oleh hati ketika  datang  keraguan.  Ketenangan tersebut  merupakan  cahaya  yang  ada dalam hati yang memberi ketenteraman kepada  orang  yang  menyaksikannya, berdasarkan penglihatan yang meyakinkan ( ‘ainu al yaqi>n )” ( al-Jurjaniy , 1433 H/2012 M: 135).
Dalam  Alquran,  kata  sakinah ditemukan  sebanyak  enam  kali,  yaitu QS al-Baqarah /2:248; QS al-Tawbah /9:26, 40; QS  al-Fath} /48:4,  18  dan  26.  Ulama tafsir  menyatakan,  sakinah  adalah “suasana damai yang melingkupi rumah tangga  pasangan  suami-istri,  sehingga lahirlah  rasa  saling  mengasihi  dan menyayangi  di  antara  mereka”  ( Dahlan et.al. , 1996: 1330).
Dari penjelasan tersebut, dirumuskan pengertian
“keluarga sakinah”  berdasarkan  keputusan  Dirjen Bimas  Islam  dan  Penyelenggaraan  Haji Nomor  D/71/1999  tentang  petunjuk
Pelaksanaan
Pembinaan Keluarga
Sakinah Bab III Pasal 3 sebagai berikut: “ Keluarga  yang  dibina  atas  perkawinan yang  sah,  mampu  memenuhi  hajat hidup spiritual dan material secara layak dan  seimbang,  diliputi  suasana  kasih sayang  antar  anggota  keluarga  dan lingkungannya  dengan  selaras,  serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati  dan  memperdalam  nilai- nilai  keimanan,  ketakwaan  dan  akhlak mulia”  (Badan  Penasihatan  Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) Prov. DKI, 2012: 6).
  Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan Vol. 7, No. 2, Desember 2019
Selain  dari  kata  sakinah,  dalam
Alquran terdapat juga kata yang relevan dan saling menguatkan, yaitu
mawaddah  dan  rahmah.  Mawaddah terambil dari akar kata “ wadda-yawaddu- waddan  wa  mawaddatan ”  yang  artinya: “menyukai, senang, menyayangi” ( Munawwir ,  1884:  1651).  Menurut Shihab (2007:  88), mawaddah adalah “kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari  kehendak  buruk.”  Oleh  karenanya, mawaddah bukan  sekadar  “cinta”  yang suatu ketika bisa pudar, melainkan cinta sejati  yang dilandasi kesucian hati dan kelapangan  jiwa,  sehingga  tertutup untuk  dihinggapi keburukan  lahir  batin yang mungkin datang dari
pasangannya.
Rah}mah adalah  kondisi  psikologis yang  muncul  di  dalam  hati  akibat menyaksikan ketidakberdayaan, sehingga mendorong yang bersangkutan untuk melakukan pemberdayaan  ( Shihab ,  1998:  47). Rahmah menghasilkan kesabaran, murah  hati,  tidak  cemburu,  tidak angkuh,  tidak  mencari  keuntungan sendiri, tidak pemarah dan pendendam. Dengan  landasan  rahmah  inilah, pasangan  suami-istri  saling  menutupi kekurangan  masing-masing  dengan kelebihan  yang  ada  pada  diri  mereka. Dalam QS al-Baqarah/2:187 disebutkan: “istri -istri  adalah  pakaian  bagi  kalian, dan  kalian  adalah  pakaian  bagi mereka.”

## 3. Program Bimbingan Perkawinan
Program ialah
“rancangan mengenai  asas  serta  usaha  (dalam ketatanegaraan,  perekonomian,  dan sebagainya)  yang  akan  dijalankan” (https:  //  kbbi.web.id/program.html, diakses 13 Nopember 2018). Sedangkan bimbingan  perkawinan  dapat  diartikan
sebagai  petunjuk  atau  penjelasan mengenai  hakikat  pernikahan  yang mencakup:  pengertian  nikah  dan tujuannya,  serta  tuntunan  mewujudkan keluarga sakinah.
Program  bimbingan  perkawinan pranikah merupakan
rancangan mengenai  petunjuk  dan  tuntunan tentang  hakikat  pernikahan  bagi  calon pengantin  yang  akan  membangun rumah  tangga.  Program  bimbingan perkawinan  pranikah  menjadi  program unggulan  Direktorat  Jenderal  BIMAS Islam  Kementerian  Agama  yang dituangkan  dalam    Kepdirjen  Bimas Islam  Nomor  379  Tahun  2018  tentang Petujuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan  Pranikah  Bagi  Calon
Pengantin,  yang  meliputi:  regulasi, alokasi  anggaran,  pengorganisasian, serta  materi  berikut  substansi  dan metode pembelajarannya.
Dalam  penelitian  ini,  yang dimaksud dengan implementasi program bimbingan perkawinan pranikah  bagi  calon  pengantin  adalah penerapan  ide  dan  konsep  bimbingan perkawinan  yang  diwujudkan  dalam sebuah  program  melalui  regulasi Kepdirjen  Bimas  Islam  Nomor  379
Tahun 2018 tentang Petujuk Pelaksanaan  Bimbingan  Perkawinan
Pranikah  Bagi  Calon  Pengantin  sebagai program  unggulan  Ditjen  Bimas  Islam Kementerian  Agama  yang  sasarannya “tercapai  keluarga  sakinah, mawaddah dan rah}mah .”

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  adalah deskripsi dengan  pendekatan kualitatif. Menurut  Bogdan  dan  Taylor  (1975:5), pendekatan kualitatif “sebagai prosedur penelitian  yang  menghasilkan  data
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat  diamati”  ( Moleong ,  1991:  3). Analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  logika  induktif, yaitu  menggunakan  logika  berpikir  di mana  silogisme  dibangun  berdasarkan pada  hal-hal  khusus  atau  data  di lapangan dan bermuara pada kesimpulan-kesimpulan umum  (Bungin,
2011: 147).
Teknik  pengumpulan  data  yang dilakukan, antara lain:
a.  Observasi
Dalam  penelitian  ini,  observasi dilakukan  dengan  mengamati  secara langsung pelaksanaan bimbingan perkawinan  pranikah  bagi  calon pengantin  di  KUA  Kecamatan  Cilandak Kota Jakarta Selatan.
b. Wawancara
Data  selanjutnya  akan  dilengkapi dengan  wawancara  yang  dilakukan kepada:  1)  calon  pengantin  yang mengikuti  bimbingan  perkawinan,  2) kepala  KUA  Kecamatan  Cilandak,  3) narasumber,  dan  4)  panitia  pelaksana kegiatan bimbingan perkawinan.
c.  Dokumentasi
Data  selanjutnya  akan  diperoleh dari  dokumentasi  berupa  regulasi tentang program bimbingan perkawinan pranikah, catatan lapangan, dan  rekaman  pelaksanaan  kegiatan bimbingan
perkawinan pranikah.
Kumpulan  data  dalam  bentuk  tulisan disebut  dokumen,  termasuk    foto,
rekaman  suara,  video,  dan  sebagainya.
Dokumentasi digunakan
untuk melengkapi  data  dari  hasil  wawancara dan pengamatan.
Penelitian  ini,  menggunakan    2 (dua)  sumber  data,  yakni  sumber  data primer dan sumber  data sekunder:
a.  Sumber Data Primer Sumber  data  primer  dalam penelitian tentang Implementasi Program Bimbingan Perkawinan pranikah  bagi  calon  pengantin  di  KUA
Kecamatan  Cilandak  Kota  Jakarta Selatan,  diantaranya  adalah  transkrip hasil  wawancara  dengan  Kepala  KUA, calon  pengantin,  narasumber,  panitia, serta dokumen-dokumen terkait.
b.  Sumber data Sekunder Adapun sumber data sekundernya adalah  tulisan-tulisan  yang  relevan dengan  permasalahan  yang  diangkat, seperti buku-buku, surat kabar, majalah, dan  tulisan  yang  berkaitan  dengan bimbingan perkawinan pranikah.
Objek yang diteliti dalam penelitian  ini  adalah  pelaksanaan bimbingan  perkawinan  pranikah  bagi calon  pengantin  di  KUA  Kecamatan Cilandak  Kota  Jakarta  Selatan.  Dalam penelitian  ini,  dilakukan  pemeriksaan longitudinal  yang  mendalam  terhadap suatu  keadaan  atau  kejadian  yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan
pengamatan, pengumpulan  data,  analisis  informasi, dan pelaporan hasilnya. Yang dimaksud longitudinal  di  sini  adalah  metode penelitian  yang  didasarkan  pada  masa tertentu  yang  relatif  lama  untuk mengetahui
karakter tertentu (https://artikbbi.com, diakses 24 November  2016).  Studi  kasus    dapat menggunakan  bukti  baik  yang  bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
  Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan Vol. 7, No. 2, Desember 2019

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Temuan

## a.  Sejarah KUA Kecamatan Cilandak
KUA Kecamatan Cilandak merupakan  pemekaran  dari  KUA
Kecamatan  Kebayoran  Lama  Kota Jakarta Selatan, yang berdiri sejak tahun 1978 dengan alamat: Jl. Terogong Raya Cilandak Barat, dan berlangsung hingga tahun  1992.  Pada  tahun  1992  sampai sekarang,  KUA  Kecamatam  Cilandak bertempat  di  Jl.  KH.  Muhasyim  VII/90 Kelurahan  Cilandak  Barat,  tidak  jauh lokasinya  dengan  Kantor  Kecamatan Cilandak.
KUA Kecamatan Cilandak dibangun  di  atas  tanah  kurang  lebih 1000 M2, dengan luas bangunan sekitar
400  M,  yang  terdiri  dari  dua  lantai. Gedung ini diresmikan pada tanggal 21 Pebruari  1992  sebagai  Gedung  BP-4 dan  Balai  Nikah  oleh  Gubernur  DKI Jakarta, Wiyogo Atmodarminto.
b.  Letak  Geografis  KUA  Kecamatan Cilandak
Secara geografis, KUA Kecamatan
Cilandak Kota Jakarta Selatan berada di wilayah pemukiman penduduk
Kelurahan  Cilandak  Barat.  Kecamatan Cilandak  terdiri  dari  5  (lima)  kelurahan, antara  lain:  Kelurahan  Cilandak  Barat; Kelurahan  Gandaria  Selatan;  Kelurahan Cipete Selatan; Kelurahan Pondok Labu; dan  Kelurahan  Lebak  Bulus.  Wilayah Kecamatan Cilandak berbatasan dengan empat  kecamatan,  yaitu:  Kecamatan Kebayoran  Baru;  Kecamatan  Pasar Minggu;  Kecamatan  Kebayoran  Lama; dan  wilayah  Kota  Depok.  Ini  berarti, secara  sosiologis  KUA  Kecamatan
Cilandak berhadapan dengan
masyarakat  perkotaan  yang  memiliki ciri: rasional, kritis dan modern. Kondisi  tersebut  memosisikan KUA Kecamatan Cilandak untuk menyesuaikan  diri  menjadi  institusi yang  siap  melakukan  pelayanan  publik yang  profesional  dan  akuntabel  sesuai dengan  fakta  integritas  yang  telah ditandatangani  oleh  Kepala  KUA,  para Penghulu,  Penyuluh  Agama  Islam  dan JFU  sebagai  tolok  ukur  sejauh  mana kualitas  pelayanan  publik  dapat memuaskan.
c.  Visi  dan  Misi  KUA  Kecamatan Cilandak
Visi  dan  misi  menggambarkan identitas  organisasi  dan  pemahaman terhadap  arah yang ingin dituju.  Untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat agar sesuai dengan maksud pelayanan  prima  yaitu  kepuasan  pada masyarakat  dari  segi  kuantitas  dan kualitas,  visi  dan  misi  diperlukan.agar kualitas  pelayanan  publik  terukur  dan terarah.  KUA  Kecamatan  Cilandak menetapkan  visi  dan  misi  sebagai standar pelayanan, yaitu: Visi:
"Terwujudnya  masyarakat  Cilandak yang taat beragama, rukun, cerdas dan sejahtera  lahir  batin,  mandiri,  dan berkepribadian  berlandaskan  gotong royong. "
Misi:
1) Meningkatkan pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk; 2) Meningkatkan penyusunan statistik  layanan  dan  bimbingan masyarakat Islam; 3) Meningkatkan pengelolaan dokumentasi dan sistem
informasi manajemen KUA Kecamatan Cilandak; 4) Meningkatkan pelayanan bimbingan keluarga sakinah; 5) Meningkatkan pelayanan bimbingan kemasjidan; 6) Meningkatkan pelayanan bimbingan  hisab  rukyat  dan pembinaan syari'ah; 7) Meningkatkan pelayanan bimbingan  dan  penerangan agama Islam; 8) Meningkatkan pelayanan bimbingan zakat dan wakaf, dan 9) Meningkatkan pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan Cilandak.

## 2. Pembahasan
Setiap  calon  pengantin  yang hendak  melangsungkan  pernikahan diharuskan    mengikuti  bimbingan perkawinan pranikah yang dilaksanakan di  KUA.  Disebutkan  dalam  Bab  II  huruf A  nomor  3  Keputusan  Direktorat Jenderal  Bimbingan  masyarakat  Islam Nomor  379  Tahun  2018  Tentang Petunjuk  Pelaksanaan    Bimbingan
Perkawinan  Pranikah  Bagi  Calon Pengantin, bahwa bimbingan
perkawinan  pranikah  bagi  calon pengantin  diprioritaskan  untuk  calon pengantin yang telah mendaftar di KUA Kecamatan.  Ini  dimaksudkan  agar mereka memahami tujuan menikah dan mengetahui  hak  serta  kewajibannya sebagai
suami-istri. Pengetahuan tentang  pernikahan  akan  memberi energi  positif  bagi  para  calon pengantin,  dan  menjadi  bekal  untuk mewujudkan  tujuan  ideal,  terciptanya keluarga sakinah, mawaddah,
warahmah  seperti  yang  disebutkan  QS al-R u> m/30:21.
Kehidupan  rumah  tangga  akan menjadi  taman  surga  jika  bersandar kepada ajaran Islam dan perikehidupan yang berasaskan ajaran Rasulullah Saw. Namun realitas menunjukkan, di tengah masyarakat  muslim  telah  muncul kebiasaan  yang  kontradiktif  dengan perilaku  Rasulullah  Saw.  menyangkut perihal  berumah  tangga.  Pasangan suami  istri  begitu  mudah  menempuh jalur  perceraian  ketika  ada  masalah keluarga  yang  sebenarnya  dapat diselesaikan dengan musyawarah. Berdasarkan data dari Badilag
Mahkamah  Agung,  sepanjang  tahun 2018  ada  419.268  pasangan  muslim bercerai,  dan  inisiatif  perceraian  paling banyak  dari  pihak  perempuan,  yaitu 307.778  orang.  Sedangkan  dari  pihak laki-laki  sebanyak  111.490  orang (https://
m.detk.com/news/berita/d-
4495627/hampir-setengah-juta-orang- bercerai-di-indonesia-sepanjang-2018,
diakses 3 April 2019).
Keberadaan
bimbingan perkawinan  pranikah sangat  urgen dan dibutuhkan  bagi  calon  pengantin, karena  proses  mediasi  yang  dilakukan di Pengadilan Agama terhadap pasangan  suami  istri  yang  sedang mengalami  krisis  rumah  tangga, umumnya  berujung  pada  perceraian, dan  yang  berhasil  disatukan  kembali jumlahnya  lebih  sedikit.  Fakta  tersebut semakin  memberi  kesan  kuat  dari masyarakat yang mengidentikkan Pengadilan  Agama  sebagai  lembaga pengesah  perceraian.  Padahal,  secara institutisional  lembaga  ini  memiliki "peran strategis" untuk mengembalikan keutuhan  rumah  tangga  menuju keluarga
sakinah, mawaddah
warahmah.  Ini  berarti,  tugas  berat
  Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan Vol. 7, No. 2, Desember 2019
Pengadilan Agama untuk memaksimalkan  peran  mediasi  sebagai proses  memberi  solusi  mendamaikan pasangan suami-istri.
Menurut  Juru  bicara  Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Jarkasih, bahwa perceraian  yang  terjadi  di  wilayah Jakarta  Selatan  rata-rata  meningkat.  Ia menjelaskan,  selama  tahun  2017  ada sekitar  4.000  perkara  gugatan  cerai  ke Pengadilan  Agama  Jakarta  Selatan. Selain  faktor  ekonomi  dan  KDRT, tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap  hukum  dalam  melihat  hak perempuan  di  dalam  berumah  tangga menjadi  penyebab  angka  perceraian meningkat. Ketika terjadi hal-hal seperti KDRT atau pihak suami tidak melakukan kewajibannya  kepada  istri  dan  anak- anaknya,  maka  pihak  istri  dapat mengajukan  gugatan  cerai  (http: //poskotanews.com/2018/02/22/tahun- lalu-abdee-slank-orang-ke-3-448-yang- gugat-  cerai-  di-  pa-  jakarta-  selatan/, diakses 22 Februari 2018).
Masalah perceraian adalah persoalan  serius,  sebab  keutuhan rumah  tangga  merupakan  dasar  bagi keutuhan  bangsa.  Dengan  demikian, pemerintah  harus  melakukan  langkah- langkah  strategis  untuk  merespon tingginya  angka  perceraian.  Apalagi pelaksanaan pembinaan gerakan keluarga sakinah regulasinya jelas. Pada Pasal  9  Keputusan  Direktur  Jenderal Bimas  Islam  dan  Penyelenggaraan  Haji Nomor  D/71/1999  Tentang  Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga  sakinah  disebutkan: “ Kegiatan Keluarga  Sakinah  dilaksanakan  oleh masyarakat dan Pemerintah, masyarakat  sebagai  pemeran  utama dan  Pemerintah  sebagai  fasilitator  dan dinamisator. ”
Kegiatan  ini  dilaksanakan  secara lintas  sektoral  yang  terdiri  atas  Sektor Agama, Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah  Daerah,  Sektor  Kesehatan, Sektor  Pendidikan  dan  Kebudayaan, BKKBN dan LSM agama dan masyarakat pada umumnya.
Dipertegas  dalam  Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat  Islam  Nomor  379  Tahun 2018  Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan Bimbingan  Perkawinan  Bagi  Calon Pengantin, bahwa membangun keluarga  yang  kokoh  memerlukan ikhtiar  sungguh-sungguh,  yang dimulai dari  mempersiapkan  pasangan  calon pengantin  dan  remaja  usia  nikah memasuki  mahligai  rumah  tangga. Calon pengantin dan remaja usia nikah perlu  mendapat  pengetahuan  tentang cara  mewujudkan  keluarga  bahagia, membangun kesadaran bersama, mewujudkan  keluarga  sehat  dan berkualitas,  mengatasi  berbagai  konflik keluarga,  memperkokoh  komitmen, serta  berbagai  keterampilan  hidup  ( life skills )  untuk  menghadapi  berbagai tantangan  kehidupan  global  yang semakin berat.
Memaksimalkan  peran  Kantor Urusan  Agama  (KUA)  sebagai  lembaga yang berwenang memberikan bimbingan  perkawinan  pranikah  bagi calon  pengantin  adalah  langkah  yang diharapkan dapat
mengurangi tingginya  angka  perceraian.  Program bimbingan  perkawinan  pranikah  bagi calon  pengantin  adalah  wujud  nyata kesungguhan  Kementerian  Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan  yang  ideal,  mencakup penyediaan sumber daya dan anggarannya.
Program  bimbingan  perkawinan (BIMWIN) pranikah bagi calon pengantin  yang  diselenggarakan  oleh Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  saat  ini dibagi  pada  dua  format,  yaitu: bimbingan  tatap  muka  dan  bimbingan mandiri.
Bimbingan tatap muka dilaksanakan  selama  16  jam  pelajaran (JP)  sesuai  dengan  modul  yang diterbitkan  oleh  Kementerian  Agama, yang materinya mencakup:
a. Paparan  kebijakan  bimbingan perkawinan  sebanyak  2  jam pelajaran;
b. Perkenalan, pengutaraan harapan, dan  kontak  belajar  sebanyak  1 jam pelajaran;
c. Mempersiapkan  keluarga  sakinah sebanyak 2 jam pelajaran;
d. Membangun  hubungan  dalam keluarga sebanyak 3 jam pelajaran;
e. Memenuhi  kebutuhan  keluarga sebanyak 2 jam pelajaran;
f. Menjaga  kesehatan  reproduksi sebanyak 2 jam pelajaran;
g. Mempersiapkan generasi berkualitas  sebanyak  2  jam pelajaran; h. Refleksi,  evaluasi,  dan  post  tes sebanyak 2 jam pelajaran.
Seluruh proses bimbingan perkawinan  pranikah  selama  16  JP, wajib  diampu  oleh  minimal  dua  orang narasumber  terbimtek  (fasilitator)  yang telah  mengikuti  dan  mendapatkan sertifikat  Bimbingan  Teknis  (Bimtek)
Fasilitator Bimbingan Perkawinan Pranikah  Bagi  Calon  Pengantin  yang diselenggarakan  oleh  Kementerian
Agama  atau  lembaga  lain  yang  telah mendapatkan  izin  Kementerian  Agama. Materi kebijakan bimbingan perkawinan disampaikan  oleh  narasumber  dari unsur  Kantor  Wilayah  Kementerian
Agama Provinsi atau Kantor Kementerian  Agama  Kabupaten/Kota. Sedangkan,  materi  menjaga  kesehatan reproduksi  dapat  disampaikan  oleh narasumber  dari  unsur  Puskesmas. Peserta bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin minimal berjumlah  25  pasang  atau  50  orang. Karena  itu,  bila  kurang  dari  25 pasang/50 orang, maka pelaksanaannya dapat  digabung  dengan  beberapa Kecamatan,  dan  dikoordinasikan  oleh Kepala Seksi Bimas Islam Kabupaten/Kota  setempat.  Hal  ini didasarkan  pada  Keputusan  Direktorat Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam Nomor  379  Tahun  2018  Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan  Pranikah  Bagi  Calon
Pengantin.
Sedangkan  bimbingan  mandiri dilakukan  jika  calon  pengantin  tidak dapat  mengikuti  bimbingan  tatap muka.  Di  sinilah  peran  penghulu  atau penyuluh agama Islam yang telah diberi tugas  memberikan  konseling  kepada calon  pengantin  secara  personal.  Sejak calon  pengantin  mendaftar  ke  KUA Kecamatan, pembekalan pranikah menyangkut  dasar-dasar  perkawinan, membangun  keluarga  sakinah,  dan peraturan perundangan yang berhubungan dengan masalah keluarga diberikan oleh penghulu yang memeriksa dokumen persyaratan nikah. Lukman Hakim, Kepala KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan mengatakan bahwa memberikan konseling  tentang  pernikahan  kepada calon pengantin menjadi tugas penghulu,  walaupun  calon  pengantin nanti  akan  mengikuti  bimbingan perkawinan  pranikah  tatap  muka (wawancara  dengan  Lukman  Hakim, Selasa, 19 Maret 2019).
  Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan Vol. 7, No. 2, Desember 2019
Di  KUA  Kecamatan  Cilandak, bimbingan perkawinan
pranikah merupakan  program  unggulan  yang sudah  lama  dilaksanakan,  bahkan sebelum  terbit  Keputusan  Direktorat Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam Nomor  379  Tahun  2018  Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan  Pranikah  Bagi  Calon Pengantin,  KUA  Kecamatan  Cilandak setiap satu bulan dua kali melaksanakan kursus calon pengantin (suscatin).
Dalam pelaksanaan suscatin, metode  yang  diterapkan  adalah ceramah  dan  tanya  jawab  dengan aksentuasi  materi:  fikih  munakahat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan  membina  keluarga  sakinah,
mawaddah warahmah. Kegiatan pendidikan pranikah ini hanya menghadirkan narasumber dari internal KUA,  yang  terdiri  atas  Kepala  KUA,
Penghulu  dan  Penyuluh  Agama  Islam.
Hal  ini  dilakukan  karena  tidak  adanya anggaran yang menopang penyelenggaraan  program  tersebut. Namun demikian, Abdul Karim
Hadjarati,  TU  KUA  Kecamatan  Cilandak Kota  Jakarta  Selatan  menegaskan bahwa pendidikan pranikah harus tetap dilaksanakan  betapa  pun  dengan keterbatasan (wawancara dengan Abdul Karim  Hadjarati,  TU  KUA  Kecamatan Cilandak, tanggal 3 Januari 2019).
Sejak  terbit  Keputusan  Direktorat Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam Nomor  373  Tahun  2017  Tentang
Petunjuk  Teknis  Bimbingan  Perkawinan Bagi  Calon  Pengantin,  nama  suscatin berubah menjadi Bimbingan Perkawinan  (Bimwin)  pranikah.  KUA Kecamatan  Cilandak  Kota  Jakarta Selatan  berperan  aktif  melaksanakan program bimbingan perkawinan
pranikah  bagi  calon  pengantin  sesuai
regulasi  yang  telah  ditetapkan  sebagai implementasi  amanah  Kementerian Agama  untuk  ikut  serta  mengisi pembangunan nasional melalui
pembinaan  keluarga  sakinah.  Bahkan KUA  Kecamatan  Cilandak  Kota  Jakarta Selatan  terpilih  sebagai  KUA  Teladan Tingkat Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017,  yang  salah  satu  program unggulannya adalah "bimbingan perkawinan  pranikah  bagi  calon pengantin" (wawancara dengan
Muhammad  Naufal,  Penghulu  KUA Kecamatan  Cilandak,  tanggal  3  Januari 2019).
Pada  tanggal  27  dan  28
November  2018,  KUA  Kecamatan
Cilandak mengadakan kegiatan bimbingan  perkawinan  pranikah  bagi calon  pengantin  yang  dihadiri  oleh  30 (tiga  puluh)  pasang/60  (enam  puluh) orang, dengan narasumber: H.
Zulkarnain, S. Ag, M. Hum. (Kepala Sub Bagian  Tata  Usaha  Kankemenag  Kota Jakarta Selatan), H. Lukman Hakim, S.H., M.A. (Kepala KUA Kecamatan Cilandak), Mutohar  Alwi,  S.Ag  (Fasilitator),  Hj. Endah Nina Kurniasih, M.Ag (Fasilitator), dan  dr.  Fitria  Pratiwi  (Puskesmas Kecamatan  Cilandak).  Materi-materi bimbingan perkawinan pranikah tersebut terdiri atas:
a. Kebijakan  bimbingan  perkawinan disampaikan  oleh  H.  Zulkarnain, S.Ag., M.Hum;
b. Perkenalan,  pengutaraan  harapan dan kontrak  belajar  dipandu  oleh Hj. Endah Nina Kurniasih, M.Ag;
c. Mempersiapkan  keluarga  sakinah disampaikan  oleh  Mutohar  Alwi, S.Ag.;
d. Membangun  hubungan  dalam keluarga disampaikan oleh Mutohar Alwi, S.Ag.;
e. Memenuhi  kebutuhan  keluarga disampaikan  oleh  H.  Lukman Hakim, S.H, M.A;
f. Menjaga  kesehatan  reproduksi disampaikan oleh dr. Fitria Pratiwi;
g. Mempersiapkan generasi berkualitas  disampaikan  oleh  Hj.
Endah Nina Kurniasih, M.Ag; h. Refleksi,  Evaluasi,  dan  post  tes dipandu oleh panitia.
Para peserta bimbingan perkawinan pranikah umumnya merespon  positif  pelaksanaan  program ini.  Mereka  mendapatkan  materi  dari narasumber tentang hakikat pernikahan,  keluarga,  dan  kesehatan reproduksi  yang  sangat  berguna sebagai  bekal  dalam  membangun rumah tangga. Muhammad Djulfajri dan Apriliani  Efendi,  calon  pengantin  yang mengikuti bimbingan perkawinan pranikah mengatakan, bahwa pembekalan  sebelum  nikah  bagi  calon pengantin  sangat  penting.  Karena  itu, program bimbingan perkawinan pranikah  harus  dipertahankan,  bahkan ditingkatkan  kualitasnya,  khusunya menyangkut  narasumber  dan  fasilitas media pembelajaran (wawancara
dengan  Muhammad  Djulfajri  dan Apriliani  Efendi,  Selasa,  27  November 2018).
Pernyataan  senada  diungkapkan oleh Reynaldy Ibrahim dan Riza Alvianti, calon  pengantin  yang  menjadi  peserta bimbingan perkawinan pranikah.
Menurut  mereka,  materi  bimbingan perkawinan  pranikah  sangat  baik  dan bermanfaat  bagi  calon  pengantin  yang akan melangsungkan pernikahan. Namun  waktu  pelaksanaan  selama seharian  ( full  day )  dinilai  kurang efektif karena  cenderung  dipaksakan  dan peserta kehilangan
konsentrasi menyimak  materi  (wawancara  dengan
Reynaldy  Ibrahim  dan  Riza  Alvianti, Selasa, 27 November 2018).
Berdasar  pengamatan,  kegiatan bimbingan  perkawinan  pranikah  bagi calon  pengantin  di  KUA  Kecamatan Cilandak  sudah  berjalan  dengan  baik. Narasumber  menyampaikan  materi sesuai  jadwal  yang  diberikan  panitia, dan  para  peserta  menyimak  materi dengan  cukup  antusias.  Tetapi  metode pembelajaran yang seharusnya menggunakan  pendekatan  andragogi, masih  tampak  lebih  ke  pendekatan pedagogi,  sehingga  dialog  interaktif kurang terjalin. Para narasumber terlihat dominan,  padahal  di  Modul  Bimbingan Perkawinan untuk calon pengantin yang disusun  Subdit  Bina  Keluarga  Sakinah Direktorat  Bina  KUA  dan  Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, ditekankan agar para narasumber lebih berperan sebagai fasilitator.
Dengan  pendekatan  andragogi (orang  dewasa),  maka  seluruh  peserta bimbingan perkawinan pranikah diposisikan sebagai narasumber penting  dalam  proses  bimbingan melalui  pengetahuan  dan  pengalaman yang  mereka  miliki.  Oleh  karenanya, proses bimbingan bersifat partisipatoris yang melibatkan peserta sebagai subjek aktif  melalui  aneka  kegiatan  dalam bentuk curah pendapat, diskusi kelompok, diskusi berdua dengan calon suami  atau  istri,  tanya  jawab  dengan narasumber  ahli,  bermain  peran, maupun  lainnya.  Pendekatan  ini mempunyai konsekuensi pada munculnya media bimbingan yang lebih beragam.  Media  bimbingan  yang diperlukan  antara  lain:  LCD,  laptop, papan tulis putih, kertas flipchart , spidol besar,  lakban  atau  perekat  lainnya, kertas  metaplan,  spidol  kecil,  kertas
  Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan Vol. 7, No. 2, Desember 2019
HVS,  dan  pulpen  (Rofiah,  Kustini  (ed.), 2017: xv-xvi).
Muthohar  Alwi,  salah  seorang narasumber  menjelaskan,  keterbatasan fasilitas  media  pembelajaran,  seperti kertas flipchart ,  kertas metaplan ,  spidol besar,  lakban,  gunting,  dan  infocus memengaruhi  kondisi  pembelajaran dalam  bimbingan  perkawinan  pranikah di  KUA  Kecamatan  Cilandak.  Hal  ini dibenarkan  oleh  Mulyanto,  ketua panitia pelaksana
bimbingan perkawinan  pranikah  dari  Seksi  Bimas Islam Kankemenag Kota Jakarta Selatan (wawancara dengan Muthohar Alwi dan Mulyanto, Selasa, 27 November 2018).
Menurut  Lukman  Hakim  (Kepala KUA  Kecamatan  Cilandak),  program bimbingan  perkawinan  pranikah  bagi calon  pengantin  memiliki  tujuan  mulia,
yaitu upaya untuk mewujudkan keluarga  sakinah.  Karena  itu,  program tersebut harus didukung secara maksimal oleh semua pihak:
pemerintah,  masyarakat,  ulama,  calon pengantin. Hal yang tidak kalah penting adalah  topangan  dana  pelaksanaan bimbingan  perkawinan  pranikah  bagi calon  pengantin  dan  fasilitas  yang terkait  dengan  pembelajaran,  sebab program  ini  tidak  akan  terealisasi dengan baik tanpa dukungan dana dan fasilitas  yang  memadai  (wawancara dengan  Lukman  Hakim,  Selasa,  19 Maret  2019).  Selama  ini,  anggaran pelaksanaan  bimbingan  perkawinan pranikah bagi calon pengantin bersumber  dari  Penerimaan  Negara Bukan Pajak (PNBP). KUA Kecamatan Cilandak menyambut baik untuk mengimplementasikan program bimbingan  perkawinan  pranikah  bagi calon  pengantin  dengan  memfasilitasi tempat  pelaksanaan.  Namun,  yang
menjadi  kendala  adalah  pencairan anggaran bimbingan perkawinan pranikah  yang  sering  terlambat, sehingga  tidak  dapat  menentukan jadwal  secara  reguler  terhadap  calon pengantin  yang  daftar  nikah.  Dengan demikian,  bisa  terjadi  ada  calon pengantin  yang  tidak  dapat  mengikuti program bimbingan perkawinan pranikah,  karena  KUA  belum  bisa melaksanakan  program  itu.  Sebab berdasarkan  regulasi,  seluruh  kegiatan harus  berbasis  anggaran,  sedangkan satker  anggaran  ada  di  Seksi  Bimas Islam Kankemenag Kota Jakarta Selatan (wawancara  dengan  Lukman  Hakim, Selasa, 19 Maret 2019).
Keterlambatan turunnya anggaran bimbingan  perkawinan  pranikah,  tidak menyurutkan semangat KUA Kecamatan Cilandak untuk merealisasikan  program  unggulan, yakni  bimbingan  perkawinan  pranikah. Bimbingan  secara  personal  yang dilakukan  para  penghulu  kepada  calon pengantin  yang  daftar  nikah,  menjadi keharusan.  Bahkan  calon  pengantin yang  belum  mendapatkan  pembekalan pranikah  dari  penghulu  akan  dipanggil menghadap  penghulu  bersangkutan agar  dapat  menerima  bimbingan perkawinan pranikah. Selain melaksanakan  bimbingan  personal secara reguler, KUA Kecamatan
Cilandak  juga  bekerjasama  dengan Puskesmas  melakukan  cek  darah  dan urine kepada calon pengantin. Kegiatan ini dilakukan dua kali dalam satu bulan yang tertuang dalam jadwal (wawancara dengan  Siti  Barokah,  Bendahara  KUA Kecamatan  Cilandak,  Selasa,  19  Maret 2019).
Ditegaskan Lukman, agar keluarga  sakinah  tidak  hanya  berhenti dalam cerita, atau pertunjukan tahunan
melalui  program  pemilihan  keluarga sakinah mulai dari tingkat kota, provinsi dan nasional, maka gerakan mewujudkan  keluarga  sakinah  dengan upaya  maksimal  meneladani  rumah tangga  Rasulullah  Saw.,  harus  menjadi program  prioritas  KUA  yang  notabene sebagai lembaga pernikahan. Pembekalan pranikah melalui bimbingan  perkawinan  pranikah  perlu ditingkatkan  kualitasnya,  baik  yang berkaitan  dengan  materi,  narasumber maupun  fasilitas  penunjang.  Bahkan KUA  harus  mewajibkan  kepada  para calon  pengantin  yang  akan  menikah agar  mengikuti  pembekalan  tersebut (wawancara  dengan  Lukman  Hakim, Selasa, 19 Maret 2019).
Penyuluhan  kepada  masyarakat mengenai  keluarga  sakinah  sangat penting,  peran  para  penghulu  dan penyuluh  agama  Islam  diharapkan dapat  maksimal  dalam  sosialisasi gerakan  mewujudkan  keluarga  sakinah, yaitu  sebuah  gerakan  yang  merupakan upaya  konkret  masyarakat  dalam rangka  menanamkan,  menghayati,  dan mengamalkan  nilai-nilai  keimanan, ketakwaan  dan  akhlak  yang  mulia dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Keberhasilan bimbingan perkawinan  pranikah  dalam  upaya mewujudkan keluarga sakinah,
mawaddah  warahmah  tidak  terlepas dari  dukungan  berbagai  pihak  yang terkait,  yaitu  Kantor  Urusan  Agama (KUA)  sebagai  penyelenggara,  sumber dana yang dilegitimasi anggaran, calon pengantin, narasumber yang berkualitas,  materi  yang  tepat  sesuai sasaran  yang  dibutuhkan,  serta  fasilitas media pembelajaran. Dengan demikian, bimbingan  perkawinan  pranikah  bagi
calon  pengantin  tidak  hanya  formalitas sebagai pelengkap program.
Keterbatasan dalam penyelenggaraan bimbingan
perkawinan  pranikah  di  Kantor  Urusan Agama  (KUA)  memberi  dampak  hasil yang  tidak  maksimal  bagi  calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah. Sebagian masyarakat ada yang menganggap,  mengikuti  bimbingan perkawinan  pranikah  di  KUA  tidak  jauh berbeda dengan mendengarkan ceramah para ustaz/ustazah di pengajian-pengajian  majelis  taklim. Karena  itu,  banyak  calon  pengantin yang  enggan  datang  memenuhi undangan bimbingan perkawinan pranikah.  Hal  ini  juga  didasarkan  pada alasan  kesibukan  bekerja,  dan  tidak memperoleh izin dari tempat pekerjaan.
Narasumber yang kurang berkualitas  dalam  penguasaan  materi, ataupun  metode  penyampaian  yang monoton, menyebabkan tidak mendapat  respon  positif  dari  peserta bimbingan perkawinan pranikah. Demikian  pula  materi  yang  tidak variatif, yakni hanya berkisar keagamaan  yang  didukung  ayat-ayat Alquran dan hadis-hadis, tanpa didukung  data-data  lapangan  yang realistis  dan  rasional.  Ditambah  lagi fasilitas  yang  tidak  memadai:  tempat yang  kurang  luas,  dan  media pembelajaran  yang  tidak  lengkap, bahkan  hampir  semua  KUA  tidak menyediakan media tersebut. Ini terjadi karena  tidak  ada  anggaran  yang mendukung,  padahal  jika  bimbingan perkawinan  pranikah  mendapatkan prioritas  dengan  dukungan  penuh  dari berbagai  pihak/sektor,  akan  menjadi program  yang  penting  dalam  upaya mewujudkan keluarga sakinah,
  Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan Vol. 7, No. 2, Desember 2019
mawaddah  warahmah  bagi  pasangan yang akan menikah.

## PENUTUP

## 1. Simpulan
Terwujudnya  keluarga  sakinah, mawaddah warahmah, sebuah keluarga yang  tenteram,  harmonis,  saling mencintai,  saling  memahami  serta penuh  kasih  sayang  adalah  tujuan agung  dari  pernikahan.  Mewujudkan cita-cita  suci  ini  sangat  tergantung kepada  pasangan  suami-istri  sebagai pelaku  utama  dalam  membangun rumah  tangga.  Kualitas  kesalehan  dan pengetahuan  mereka  tentang  hakikat makna  pernikahan  menjadi  bekal berarti  terciptanya  kebahagiaan  dalam keluarga.
Sebelum melangsungkan pernikahan,  calon  pengantin  harus mempersiapkan  diri,  baik  mental, finansial, kedewasaan, kesetabilan emosi  dan  kualitas  spiritual  untuk merencanakan  perjalanan  berumah tangga.  Dari  sinilah,  keberadaan bimbingan perkawinan pranikah sangat urgen  dan  dibutuhkan  oleh  calon pasangan  yang  akan  menikah.  Ini dimaksudkan  agar  mereka  memahami tujuan  menikah  serta  mengetahui  hak dan  kewajibannya  setelah  menjadi suami-istri.  Pengetahuan  mengenai pernikahan  akan  menjadi  bekal  bagi calon  pengantin  untuk  mewujudkan tujuan  ideal,  terciptanya  keluarga sakinah, mawaddah warahmah.
Kantor  Urusan  Agama  (KUA) sebagai  lembaga  pernikahan  resmi pemerintah  harus  menjadi  pelopor gerakan  pembinaan  keluarga  sakinah dengan memaksimalkan program bimbingan  perkawinan  pranikah  bagi
calon  pengantin,  sehingga  keberadaan bimbingan perkawinan pranikah berfungsi  sebagai  sarana  efektif  dalam upaya  mewujudkan  keluarga  sakinah, mawaddah  warahmah.  KUA  Kecamatan Cilandak  Kota  Jakarta  Selatan  telah melakukan kegiatan
bimbingan perkawinan  pranikah  bagi  calon pengantin,  baik  secara  personal  antara calon  pengantin  dengan  penghulu, maupun  melalui  program  bimbingan perkawinan pranikah yang diselenggarakan Bimas Islam. Keberhasilan bimbingan perkawinan  pranikah  bagi  calon pengantin  tidak  dapat  dilepaskan  dari faktor-faktor  pendukung,  seperti:  KUA sebagai lembaga penyelenggara, sumber dana yang dilegitimasi anggaran,  calon  pengantin  yang menjadi  peserta,  narasumber  yang berkualitas,  materi  yang  tepat,  serta fasilitas  yang  memadai.  Bila  faktor- faktor  pendukung  tersebut  tidak mendapat  perhatian  serius  dari  pihak terkait,  konsekuensinya  akan  menjadi faktor penghambat.
Tidak  maksimalnya  peran  KUA dalam  menyelenggarakan  bimbingan perkawinan  pranikah,  berkurangnya minat  calon  pengantin  mengikuti bimbingan perkawinan pranikah, narasumber  yang  kurang  berkualitas, serta fasilitas yang tidak memadai, baik tempat  pelaksanaan  maupun  media pembelajaran,  dapat  menyebabkan tidak tercapainya tujuan program, yaitu upaya  mewujudkan  keluarga  sakinah, mawaddah warahmah sesuai harapan.

## 2. Rekomendasi
Pusdiklat  sebagai  penyelenggara diklat harus memfasilitasi para pembina keluarga sakinah melalui diklat
substantif  keluarga  sakinah  dalam upaya  peningkatan  kualitas  SDM narasumber bimbingan perkawinan.
Kepada  pemerintah,  khususnya Kementerian  Agama  dan  Pemerintah Daerah  Provinsi  DKI  Jakarta  selaku pemegang  kebijakan,  agar  dapat memberi  perhatian  serius  terhadap peningkatan kualitas bimbingan perkawinan  pranikah  di  KUA  yang notabenenya  sebagai  ujung  tombak bidang keagamaan di tingkat kecamatan dengan memberikan dukungan berupa anggaran operasional yang pantas serta memadai. Ditujukan  kepada  Kantor  Urusan Agama (KUA), supaya berperan maksimal  dalam  menyelenggarakan bimbingan  perkawinan  pranikah  bagi calon  pengantin,  tidak  hanya  berkaitan dengan pelaksanakan pencatatan administrasi nikah semata

## DAFTAR PUSTAKA
Al- Qur’an al -Karim.
Al- ‘Ak,  Khalid  Abd  al -Rahman.  (1994). Shafwah  al- Bayan  Li  Ma’aniy  al - Qur’an  al -Karim. (Cet. ke-1). Beirut: Dar al-Basyair.
BKKBN. (2014).  Buku Pegangan Bagi Petugas Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan: Kursus Pra Nikah Untuk Calon Pengantin, Jakarta: BKKBN.
Dahlan, Abdul Aziz, et.al. (1996). Ensiklopedi Hukum Islam , (Cet. ke-1). Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1999). Kamus Besar Bahasa Indonesia . (Cet. ke-10). Jakarta: Balai Pustaka.
Dokumen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan.
Al-Jurjaniy, al- Syarif ‘Ali bin Muhammad . (1433 H/2012 M). Al- Ta’rifat . (Cet. ke-1). Jakarta: Dar al-Kutub al- Islamiyah.
Kepdirjen  Bimas  Islam  Nomor  379  Tahun  2018  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.
Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. (2014). Tafsir Al- Qur’an Tematik , Jilid 2 . (Cet. ke-1). Jakarta: Kamil Pustaka
Moleong,  Lexy  J.  (1991). Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  (Cet.  ke-3).  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya.
Muchdhor,  Mustofa.  (2005). Buku  Pintar  Beruah  Tangga,  Suatu  Penjelasan  tentang  Makna Pernikahan . (Cet. ke-1). Ciputat: Penerbit Kalam Pustaka.
Munawwir,  Ahmad Warson. (1984). Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia .  Yogyakarta: Pondok Pesantren “Al - Munawwir” Krapyak,.
Rofiah, Nur, Kustini, ed., (2016). Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin . (Cet. ke- 1). Jakarta:  Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI
  Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan Vol. 7, No. 2, Desember 2019
Sabiq, Sayyid. (2009 M/1430 H). Fiqh al-Sunnah Jilid 2 . (Cet. ke-21). Kairo: Dar al-Fath li al- I’lam al- ‘Arabiy.
Al-Shfahaniy,  al- ‘ Alamah  al-Raghib.  (1432  H/2010  M). Mu’jam  Mufradat  Alfazh  al - Qur’an , Beirut: Dar al-Fikr.
Shihab, M. Quraish. (1992). Membumikan Al- Qur’an . (Cet. ke-1). Bandung: Mizan.
Shihab, M. Quraish. (2007). Pengantin Al- Qur’an: Kalung Permata buat Anak -anakku. (Cet. ke- 2). Jakarta: Lentera Hati.
Al- Syafi’i, Taqiy al -Din Abu Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Hashaniy al-Dimasyqiy. Kifayat al-Akhyar , Juz 2. Beirut: Dar al-Fikr
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. https://metro.sindonews.com, diakses 5 Oktober 2017. https://m.republika.co.id, diakses 21 Januari 2018.
http://poskotanews.com/2018/02/22/tahun-lalu-abdee-slank-orang-ke-3-448-yang-gugat- cerai-di-pa-jakarta-selatan/, diakses 22 Februari 2018.
https://m.hukumonline.com, diakses 18 Juni 2018.
https://kbbi.web.id/program.html., diakses 13 Nopember 2018.
https://m.detk.com/news/berita/d-4495627/hampir-setengah-juta-orang-bercerai-di- indonesia-sepanjang-2018, diakses 3 April 2019.