## Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang Dalam Rangka Peningkatan Mutu Manajemen Organisasi
Herry Sanoto herry.sanoto@uksw.edu
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga
Development Of Standard Operating Procedures (SOP) In Bengkayang District Education Department In Improving Organizational Quality Management

## ABSTRACT
This  study  aims  to  prepare  SOP  for  organizational  management  at  the  Bengkayang Regency Education Office. This research is a qualitative descriptive study with the following steps: (1) preliminary study, (2) planning, and (3) implementation. The subject of this research is  the  Bengkayang  Regency  Education  Office.  The  data  collection  techniques  used  were interviews  and  observation.  The  results  of  interviews  and  observations  were  analyzed  by reducing data, presenting data, and drawing conclusions. The results of the preliminary study show that the Bengkayang Regency Education Office does not yet have a Standard Operating Procedure (SOP) for organizational management. SOP preparation is carried out by making field notes on mentoring activities and compiling SOP formats. Meanwhile, the implementation of SOP preparation assistance is carried out in six stages, namely the preparation stage, the formation of an implementation team, planning, drafting, testing SOP drafts, and implementing SOPs. SOPs needed to regulate quality assurance of organizational management.
Keywords: Standard Operating Procedures, Educational Department, Quality Assurance,
Organizational Management, Qualitative Descriptive
Article Info Received date: 25 Agustus 2020
Revised date: 4 September 2020 Accepted date: 24 September 2020

## PENDAHULUAN
Dalam suatu organisasi, baik swasta atau pemerintah, perlu dibentuk suatu komitmen bersama agar organisasi tersebut menjadi maju dan berkembang. Satu hal yang sangat penting dalam organisasi adalah adanya pedoman dan petunjuk yang terstruktur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.  Tidak  terkecuali  dalam  lingkungan  pemerintah,  pedoman  dan  petunjuk  terstruktur merupakan aspek penting dalam rangka mewujudkan birokrasi yang memiliki kriteria efektif, efisien dan ekonomis. Kebijakan Reformasi Birokrasi yang ada di Indonesia bertujuan untuk dapat membangun profil  pegawai  dan  perilaku  pegawai  negara  yang  memiliki  produktivitas,  integritas,  dan bertanggungjawab serta kemampuan dalam memberikan pelayanan prima melalui perubahan pola pikir serta budaya kerja yang ada dalam sistem manajemen pemerintahan. Pada instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah, Reformasi Birokrasi mencakup 8 (delapan) area perubahan utama, yang meliputi: (a). organisasi, (b). tata laksana, (c). peraturan perundang-undangan, (d). sumber daya manusia pegawai, (e). pengawasan, (f). akuntabilitas, (g). pelayanan publik, dan (h). pola pikir dan budaya kerja pegawai. Salah  satu  perubahan  utama  dalam  Reformasi  Birokrasi  adalah  tata  laksana,  dimana  perubahan ketatalaksanaan pada hakekatnya diarahkan untuk melakukan penataan tata laksana instansi pemerintah yang efektif dan efisien. Upaya penataan tata laksana antara lain diwujudkan dalam bentuk penyusunan dan  implementasi Standard  Operating  Procedures (SOP)  atau  Prosedur  Operasional  Standar  (POS) Administrasi  Pemerintahan  dalam  pelaksanaan  tugas  serta  fungsi  sebagai  pegawai  pemerintah. Penyusunan dan implementasi SOP merupakan kegiatan yang memerlukan partisipasi secara penuh dari semua unsur pegawai yang ada di dalam institusi pemerintah. Tuntutan partisipasi penuh dari semua unsur institusi ini dilandasi alasan bahwa hanya pegawai yang paling tahu kondisi yang ada di tempat kerja mereka dan yang terkena dampak secara langsung dari perubahan tersebut.

## Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang Dalam Rangka Peningkatan Mutu Manajemen Organisasi (Herry Sanoto)
Pada prakteknya, penyusunan SOP yang dilakukan oleh beberapa Kementerian/Lembaga dan Pemerintah  Daerah  sering  ditemukan  perbedaan  antara  pemahaman  SOP  maupun  variasi  format dokumen dari SOP yang dihasilkan. Oleh karena itu, maka diperlukan penyempurnaan pedoman SOP untuk dijadikan acuan bagi instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam  menyusun SOP. Penyempurnaan  pedoman  SOP  ada  didalam  PermenPAN  Nomor  PER/35/M.PAN/06/2012  sebagai pengganti PermenPAN Nomor PER/21/M.PAN/11/2008. Tujuan dari kegiatan Penyusunan Standard Operating  Procedure  Berbasis  Teknologi  Informasi  di  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Bengkayang  ini adalah  untuk  memberikan  panduan  dalam  menjalankan  tupoksi  bagi  aparat  pegawai  negeri  sipil  di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang, dimana di dalam proses kegiatan ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi SOP, menyusun SOP, mendokumentasikan SOP, mengembangkan SOP, memonitor SOP serta mengevaluasi SOP sesuai pada PermenPAN Nomor PER/35/M.PAN/06/2012. Diharapkan,  dengan  tersusun  dan  dipergunakannya  dokumen  SOP  ini  dengan  semestinya,  akan menghasilkan hal-hal sebagai berikut: (a). Setiap instansi pemerintah sampai dengan unit yang terkecil memiliki  SOP  masing-masing;  (b).  Penyempurnaan  proses  penyelenggaraan  pemerintahan;  (c). Ketertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan; dan (d). Peningkatan kualitas atau mutu pelayanan kepada masyarakat.

## KAJIAN PUSTAKA
Penelitian mengenai penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pernah dilakukan oleh Asih, dkk. (2018), dengan judul: “ Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) Produksi Produk Inovasi Ecobrick ”. Penelitian ini membahas tentang semakin meningkatnya sampah  plastik  yang ada di  Indonesia,  membuat  para  warga  sekitar  Bank  Sampah Brontokusuman RW 20–22 Yogyakarta memproduksi ecobrick.  Ecobrick merupakan salah satu cara yang digunakan untuk penanganan limbah plastik dengan mengemas plastik yang sudah bersih dan kering ke dalam botol plastik hingga kerapatan yang ditentukan. Saat  ini permasalahan yang ditemukan belum adanya standard operating procedure (SOP) untuk produksi ecobrick. Hal ini menjadi latar belakang peneliti dalam melakukan penelitian ini. Tujuan penelitian ini untuk menyusun produksi SOP ecobrick yang terstruktur dan sistematis sehingga mampu terjaga kualitas dan konsistensi produk yang dihasilkan baik  dari  segi  berat  produk maupun estetika.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  observasi,  wawancara,  dan  doukumentasi.  Wawancara  dilakukan  pada pelaku dan pakar (SOP) Produksi Produk Inovasi Ecobrick. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  reduksi,  evaluasi  dan  penarikan  kesimpulan.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat menyajikan pembuatan rancangan SOP awal, rancangan simulasi SOP produksi awal dan identifikasi permasalahan, serta merancang perbaikan maupun pembuatan rancangan dan simulasi akhir. Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan SOP produksi ecobrick yang memiliki nilai estetika serta berat yang terstandar. A aplikasi E-Performance merupakan aplikasi.
Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan Wicaksana, dkk. (2016) menyebutkan bahwa salah satu aplikasi yang dikembangkan oleh Bina Program Pemerintah khususnya kota Surabaya yaitu aplikasi E-Performance. Aplikasi E-Performance merupakan aplikasi yang mampu mengontrol kinerja individu pada masing-masing Satuan kerja Perangkat daerah (SKPD). Aplikasi E-Performance yang dikembangkan belum dilengkapi dengan standar penyelenggaraan proses dalam mengelola level hak akses, terlepas dari kompeksitas aplikasi karena melibatkan berbagai level pengguna aplikasi yang berbeda. Permasalahan yang timbul pada penelitian ini adalah terjadinya redudansi peran ( roles ) yang dapat  berpotensi  pada  penyalahgunaan  wewenang.  Prosedur  operasional  standar  (SOP)  yang  ada memastikan  para  perilaku  pengguna  sistem  sesuai  dengan  standar  yang  diacu.  Fokus  penelitian  ini adalah  mengembangkan  dan  menyusun  SOP  melalui  analisis  kesenjangan  kondisi  kekinian  dengan kondisi ekspektasi (ideal) untuk membangun manajemen akses. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan 6 prosedur dan 12 formulir. Langkah-langkah pengelolaan akses dideskripsikan dalam dokumen prosedur dan formulir. Adanya dokumen SOP diharapkan mampu mengontrol penggunaan aplikasi yang ada berdasarkan level hak akses yang dimiliki oleh masing-masing pengguna sekaligus melindungi aset informasi yang bersifat rahasia.
Tjipto (2010) menjelaskan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk menilai pelaksanaan kinerja suatu instansi berdasarkan pada indikator – indikator administratif, indikator-indikator teknis dan prosedural sesuai dengan tata hubungan kerja
dalam organisasi yang bersangkutan. SOP bertujuan untuk menciptakan komitmen yang dikerjakan oleh setiap unit kerja. SOP dapat digunakan pada semua unit kerja, baik unit kerja pemerintahan  maupun unit kerja yang berupa lembaga pendidikan. Selain itu SOP juga dapat digunakan untuk menilai mutu kinerja  suatu  organisasi  tertentu. Standard  Operating  Procedures (SOP)  merupakan  serangkaian instruksi tertulis yang telah dibakukan terkait dengan bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa SOP dilakukan serta proses penyelenggaraan aktivitas organisasi tersebut. SOP teknis adalah  prosedur  standar  yang  sangat  terinci  dari  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  satu  orang pelaksana/pegawai dengan satu peran atau jabatan. Sedangkan SOP administratif merupakan prosedur standar  yang  bersifat  umum  dan  tidak  rinci  dari  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  lebih  dari  satu  orang pegawai atau pelaksana dengan lebih dari satu jabatan atau peran. Pihak pelaksana Pelaksana standar Operasional Prosedur (SOP) adalah semua orang yang berada pada organisasi yang menerapkan SOP. Mulai dari pejabat tinggi hingga pegawai terendah yang merupakan pihak pelaksana SOP. Oleh karena itu semua orang yang menjadi bagian dari pelaksana organisasi merupakan pihak pelaksana SOP.
Manfaat  Operasional  Prosedur  (SOP)  yaitu:  (a).  Sebagai  standarisasi  cara  yang  dilakukan pegawai  dalam  menyelesaikan  pekerjaan  yang  menjadi  tugasnya;  (b).  Meningkatkan  efisiensi  dan efektivitas  pelaksanaan  tugas  dan  tanggung  jawab  individual  pegawai  dan  organisasi  secara keseluruhan; (c). Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang pegawai atau pelaksana dalam melaksanakan tugas; (d). Membantu pegawai menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan  proses  sehari-hari;  (e).  Menciptakan  ukuran  standar  kinerja  yang  akan  memberikan pegawai  cara  konkrit  untuk  memperbaiki  kinerja  serta  membantu  mengevaluasi  usaha  yang  telah dilakukan;  (f).  Meningkatkan  akuntabilitas  pelaksanaan  tugas;  (g).  Memastikan  pelaksanaan  tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung dalam berbagai situasi; (h). Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh pegawai dalam melaksanakan tugasnya; (i). Menjamin  konsistensi  pelayanan  kepada  masyarakat,  baik  dari  sisi  mutu,  waktu,  dan  prosedur;  (j). Memberikan  informasi  bagi  upaya  peningkatan  kompetensi  pegawai;  (k).  Memberikan  informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya; (l). Sebagai instrumen  yang  dapat  melindungi  pegawai  dari  kemungkinan  tuntutan  hukum  karena  tuduhan melakukan  penyimpangan;  (m).  Membantu  penelusuran  terhadap  kesalahan-kesalahan  prosedural dalam memberikan pelayanan; (n). Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas; dan (o). Membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar pelayanan, sehingga sekaligus dapat memberikan informasi bagi kinerja pelayanan.
Suatu SOP yang tersusun harus memenuhi prinsip-prinsip di bawah : (a). Mudah dipahami dan Jelas,  artinya  prosedur-prosedur  SOP  yang  distandarkan  harus  dapat  dengan  mudah  dimengerti  dan diterapkan oleh semua pegawai, bahkan bisa dipahami dan mudah dimengerti oleh seseorang yang sama sekali  baru  dalam  pelaksanaan  tugasnya;  (b).  Selaras,  artinya  prosedur-prosedur  yang  distandarkan harus  selaras  dengan  prosedur-prosedur  standar  lain  yang  terkait;  (c).  Efisien  dan  efektif,  artinya prosedur-prosedur yang distandarkan harus merupakan prosedur yang paling efisien dan efektif dalam proses  pelaksanaan  tugas;  (d).  Terukur,  artinya output yang  dihasilkan  dari  prosedur-prosedur  yang distandarkan  memuat  standar  mutu/kualitas  baku  tertentu  yang  diukur  melalui  pencapaian keberhasilannya;  (e).  Dinamis,  maksudnya  prosedur-prosedur  SOP  yang  distandarkan  harus  dengan cepat  dapat  disesuaikan  dengan  kebutuhan  peningkatan  kualitas  pelayanan  yang  berkembang  dalam penyelenggaraan  administrasi  pemerintahan;  (f).  Patuh  hukum,  artinya  prosedur-prosedur  yang distandarkan  harus  memenuhi  ketentuan  dan  peraturan-peraturan  pemerintah  yang  berlaku;  (g). Berorientasi pada pengguna (pihak yang dilayani), artinya prosedur- prosedur yang distandarkan harus mempertimbangkan kebutuhan pengguna, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pengguna;dan (h).  Kepastian  hukum,  artinya  prosedur-prosedur  SOP  yang  distandarkan  harus  ditetapkan  oleh pimpinan  sebagai  sebuah  produk  hukum  yang  ditaati,  dilaksanakan  dan  menjadi  instrumen  untuk melindungi pegawai atau pelaksana dari kemungkinan tuntutan hukum. Pada dasarnya pihak penyusun SOP  adalah  pimpinan  atau  atasan  dari  suatu  organisasi  pemerintah.  Tetapi  pada  pelaksanaannya pimpinan/atasan  organisasi  memberikan  tugas  kepada  tim  yang  ditetapkan  dan  ditunjuk  berdasarkan surat  keputusan.  Tim  penyusunan  SOP  yang  ditunjuk  merupakan  perwakilan  dari  setiap  unit/sistem yang  berada  dalam  organisasi  tersebut. Kriteria tim  yang  ditunjuk  dalam  penyusunan  SOP  memiliki kemampuan/kompetensi  sesuai  dengan  bidang  organisasi  tersebut.  Tim  penyususn  SOP  didampingi
atasan/pimpinan  tetap  memperhatikan  prosedur-prosedur  serta  tahapan-tahapan  dalam  penyusunan SOP sampai dihasilkan SOP yang disepakati.
Setelah tersusun, maka harus dipatuhi beberapa prinsip dalam melaksanakan SOP, yaitu: (a). Komitmen,  artinya  SOP  yang  dikembangkan  harus  dilaksanakan  dengan  komitmen  yang  penuh dari seluruh jajaran organisasi, dari tingkatan yang paling rendah dan tertinggi; (b). Konsisten, artinya SOP harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu, oleh siapa pun, dan dalam kondisi apapun oleh  seluruh  jajaran  organisasi  pemerintahan;  (c).  Mengikat,  artinya  SOP  harus  mengikat  pelaksana dalam  melaksanakan  tugasnya  sesuai  dengan  prosedur  standar  yang  telah  ditetapkan;  (d).  Perbaikan berkelanjutan, artinya pelaksanaan SOP harus terbuka terhada p penyempurnaan-penyempurnaan untuk memperoleh prosedur yang benar-benar efisien dan efektif; (e). Seluruh unsur memiliki peran penting, artinya seluruh pegawai melaksanakan peran-peran tertentu dalam setiap prosedur yang distandarkan. Jika pegawai tertentu tidak melaksanakan perannya dengan baik, maka akan mengganggu keseluruhan proses, yang akhirnya juga berdampak pada terganggunya proses penyelenggaraan pemerintahan; dan (f).  Terdokumentasi  dengan  baik,  artinya  semua  prosedur  yang  telah  distandarkan  harus didokumentasikan, sehingga dapat dijadikan acuan atau referensi bagi pihak-pihak yang memerlukan.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Langkah-langkah penelitian ini meliputi: (1) studi pendahuluan, (2) perencanaan penelitian, dan (3) pelaksanaan penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah pimpinan dan pegawai di Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang. Teknik pengumpulan data yang digunakan  dalam penelitian ini  adalah wawancara dan observasi.  Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi yang berupa catatan lapangan. Data hasil penelitian  yang  berupa  hasil  wawancara  dan  hasil  observasi  yang  dituliskan  pada  catatan  lapangan berupa  deskripsi  pelaksanaan  pendampingan  penyusunan  SOP  manajemen  organisasi  di  Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang. Hasil  observasi ini dianalisis dengan cara mereduksi data SOP, kemudian  menyajikan  data  SOP,  dan  menarik  kesimpulan  dari  penelitian.  Hasil  data  pelaksanaan pendampingan penyusunan SOP diseleksi sesuai dengan kebutuhan penelitian, kemudian data tersebut dideskripsikan serta disimpulkan sehingga menghasilkan kesimpulan penelitian.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penyusunan SOP dimulai dengan perencanaan yang dilaksanakan dengan membentuk tim yang secara khusus menangani penyusunan dokumen SOP Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang. Tim Penyusunan  SOP  dibentuk  dengan  anggota  dari  Unit  Kerja  yang  secara  fungsional  menangani ketatalaksanaan internal Unit Kerja. Unit kerja dapat melibatkan tenaga yang kompeten sehingga bisa menghasilkan SOP yang optimal. Tahap Perencanaan ini menghasilkan : (1). Daftar Kebutuhan Tenaga Ahli dan Tenaga Pelaksana, (2). Jadwal Kerja Tim, (3). Daftar Materi Pendukung dan Materi Utama Penyusunan  dokumen  SOP  berbasis  Teknologi  Informasi,  dan  (4).  Rencana  Kerja  Penyusunan Dokumen  SOP  Berbasis  Teknologi  Informasi  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Bengkayang.  Setelah melaksanakan  tahap  perencanaan  maka  tim  penyusunan  SOP  mulai  melakukan  tahap  persiapan penyusunan SOP. Tahap perencanaan perlu dikonsultasikan dengan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang.
Pada tahap persiapan ini tim yang terbentuk wajib mempelajari dan meneliti berbagai referensi yang  ada  termasuk  didalamnya  adalah  produk  perundangan  yang  terkait  langsung  maupun  tidak langsung  dengan  kegiatan  penyusunan  dokumen  SOP  di  pemerintahan  daerah.  Tim  juga  melakukan diskusi  terfokus  dengan  tim  dari  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Bengkayang  untuk  menghasilkan kesepahaman  dan  kesepakatan-kesepakatan  dalam  penyusunan  dokumen  SOP  ini.  Tim mengidentifikasi  informasi  dengan  cara  memisahkan  mana  informasi  yang  dibutuhkan  dari  sumber primer  dan  mana  yang  dibutuhkan  dari  sumber  sekunder.  Hasil identifikasi  berbagai  informasi  yang dikumpulkan selanjutnya tim menentukan teknik informasi yang sesuai.  Ada berbagai kemungkinan teknik  pengumpulan  informasi  yang  dapat  digunakan  untuk  mengembangkan  SOP,  seperti  melalui brainstorming,  interview,  survey,  benchmarking,  focus  group  discussion,  telaahan  dokumen  dan lainnya.  Teknik  mana  yang  akan  digunakan,  sangat  terkait  erat  dengan  instrumen  pengumpul informasinya. Tahap persiapan penyusunan ini menghasilkan : (1). Standar Penyusunan SOP berbasis Teknologi  Informasi  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Bengkayang,  (2).  Metodologi  Penyusunan  SOP
berbasis  Teknologi  Informasi  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Bengkayang,  (3).  Standar  dan  aturan dokumen SOP, dan (4). Batasan Teknologi Informasi yang akan dibangun.
Tahap berikutnya adalah verifikasi dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan pada saat operasional kerja pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang dilakukan untuk memperoleh fakta  lapangan  tentang  pelaksanaan  tupoksi  disetiap jabatan.  Persamaan  dan  ketidak  sesuaian antara fakta dilapangan dengan draft SOP secara langsung mendapat penjelasan terkait hal ini. Pengamatan secara tidak langsung juga dilakukan dengan cara wawancara dan Focus Group Discussion (FGD) bila tupoksi yang melekat pada jabatan tidak / belum dilakukan dlapangan. FGD dengan melibatkan secara langsung  beberapa  Bidang  yang  terkait  didalam  satu  tupoksi  sangat  membantu  menemukan  aliran proses kerja. Dalam tahap ini ditemukan juga beberapa tupoksi yang berlaku sama untuk sub-Bidang yang berlainan. Pada langkah ini didapatkan hasil-hasil sebagai berikut : (1). Penjabaran tupoksi setiap jabatan,  (2).  Draft  diagram  SOP  untuk  setiap  jabatan,  dan  (3).  Dokumentasi/catatan  wawancara  dan FGD Verifikasi.
Selanjutnya adalah tahapan perumusan dan analisis. Pada tahap ini, dilakukan perbaikan draft SOP dengan mempertimbangkan hasil pada langkah verifikasi. Analisis seperlunya dilakukan terhadap alternatif-alternatif prosedur yang berhasil diidentifikasi untuk dijadikan materi penyusunan dokumen SOP. Tahapan berikutnya menentukan alternatif mana yang dipilih yang meliputi aspek-aspek efisiensi dan efektivitas, kemudahan dan kejelasan, dinamis, berorientasi pada pihak yang dilayani, keselarasan, keterukuran,  kesesuaian  dengan  peraturan  perundang-undangan,  dan  ketaatan  hukum.  Peneliti membandingkan  berbagai  alternatif  yang  ada  melalui  keuntungan  dan  kerugian  yang  kemungkinan terjadi jika diterapkannya alternatif tersebut, selanjutnya dapat dipilih alternatif yang sesuai dan dapat memenuhi  kebutuhan  organisasi  tersebut.  Tahap  proses  analisis  ini  akan  menghasilkan  prosedur- prosedur  SOP,  baik  berupa  penyempurnaan  prosedur-prosedur  SOP  yang  sudah  ada,  maupun pembuatan  prosedur-prosedur  SOP  yang  sudah  ada  tetapi  belum  distandarkan,  ataupun  prosedur- prosedur SOP yang belum ada sama sekali. Pada tahap ini hasil yang didapatkan adalah : (1). Draft dokumen SOP untuk setiap jabatan, (2). Draft dokumen SOP baru untuk prosedur yang sudah ada tapi belum distandarkan, (3). Draft dokumen SOP baru untuk prosedur yang belum ada.
Tahap penyusunan SOP selanjutnya adalah konfirmasi, pembahasan, dan revisi. Pada tahap ini dilakukan FGD dengan setiap jabatan dalam SOTK Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang untuk paparan  draft  dokumen  SOP,  konfirmasi  draft  dokumen  SOP,  pembahasan draft dokumen  SOP  dan sekaligus  merevisi  secara  langsung  draft  dokumen  SOP  yang  telah  dibahas.  Konfirmasi  dan Pembahasan draft dokumen SOP dapat diharapkan dapat dilakukan secara efektif dan efisien karena sudah  adanya  dokumen  SOP  yang  dijadikan  materi  FGD.  Revisi  dapat  dilakukan  secara  langsung karena  diharapkan  perubahanperubahan  yang  ada  dan  ditemukan  dalam  FGD  berupa  hal-hal  minor. Paparan desain SOP Berbasis Teknologi Informasi (Android) dilakukan juga pada tahap ini. Prototipe Android  Package  Kit (APK)  SOP  Dinas  Pendidikan Kabupaten  Bengkayang  akan  didemokan  untuk kemudian  didapatkan  saran  dan  masukan  untuk  memperbaiki  APK  ini.  Belum  adanya pedoman/petunjuk  format  standar  pembuatan  SOP  berbasis  Android  membuat  desain  APK  ini mengutamakan aspek kemudahan penggunaan dan kesederhanaan desain dengan maksud APK menjadi user-friendly dan  ringan  diakses  berbagai  mesin  Android.  Diharapkan  langkah  ini  sudah  dapat menghasilkan dokumen SOP Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang.

## SIMPULAN DAN SARAN
Dokumen Standard  Operating  Procedures (SOP)  Berbasis  Teknologi  Informasi  di  Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Bengkayang ini disusun berdasar pada kondisi riil di lapangan dengan penambahan-penambahan  ataupun  pengurangan-pengurangan  pada  beberapa  prosedur  yang dikarenakan  aspek  regulasi  dan  atau  kendala  pada  kondisi  yang  tidak  dapat  dihindari.  Penyesuaian beberapa  prosedur  dilakukan  karena  kondisi  di  atas  tetap  tanpa  merubah  makna  prosedur  yang dilakukan. Tersedianya dokumen dalam bentuk digital berbasis Android off-line menjadikan dokumen ini dapat diakses setiap saat dan setiap tempat secara mudah dalam aspek penggunaan dan ketersediaan. Dokumen SOP Berbasis Teknologi Informasi di Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Bengkayang ini diharapkan  menjadi  acuan  dalam  melaksanakan  tupoksi  sehingga  operasional  kerja  menjadi  jelas, terarah, efisien, efektif, akuntabel, terukur, konsisten dan aman.

## DAFTAR PUSTAKA
PermenPAN  Nomor  PER/35/M.PAN/06/2012  tentang  Pedoman  Penyusunan  Standar  Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
Arenawati, Administrasi Pemerintah Daerah; Sejarah Konsep dan Penatalaksanaan di Indonesia, Graha Ilmu, 2014.
Asih, Hayati Mukti, Syifa Fitriani, 2018, Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) Produksi Produk Inovasi Ecobrick, Surakarta: Jurnal Ilmiah Teknik Industri, UMS.
Dadang Suwanda & Agus Purwoko, Menyusun Standard Operating Procedures Lembaga Pemerintah, PPM, 2014.
Hanif Nurcholis, Administrasi Pemerintahan Daerah, Universitas Terbuka, 2014.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Deputi Bidang Tatalaksana, Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan, 2013.
Wicaksana,  Radita  Wildan,  Anisah  Herdiyanti,  Tony  Dwi  Susanto,  2016,  Pembuatan  Standar Operasional Prosedur (SOP) Manajemen Akses Untuk Aplikasi E-Performance Bina Program Kota Surabaya Berdasarkan Kerangka Kerja ITIL V3 Dan ISO 27002, Surabaya: Jurnal SISFO, ITS.