## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701
https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2

## TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN SECARA ELEKTRONIK DI KOTA PADANG
Argi Putra Finalo 1* , Azmi Fendri 2 , Hengki Andora 3 1,2,3 Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia
* Corresponding Author: argipf@gmail.com
Info Artikel Abstrak Diterima, 13/05/2023 Dengan  diberlakukannya  layanan  serentak  secara  Nasional  untuk  Hak Tanggungan secara elektronik sejak 8 Juli 2020  berdasarkan Permen Nomor 5 Tahun 2020, maka saat ini tidak ada lagi layanan dari Kantor Pertanahan untuk
Pemberian  Hak  Tanggungan  secara  konvensional.  Dalam  Pendaftaran  Hak Tanggungan elektronik tersebut PPAT memiliki peranan yang penting. Menurut Pasal  13  Permen  apabila  terdapat  dokumen  yang  tidak  lengkap  maka  PPAT diberikan  waktu  paling  lama  5  (lima)  hari  sejak  permohonan  pelayanan diterima  oleh  system  HT-el,  namun  apabila  telah  melewati  waktu  yang ditentukan tersebut maka permohonan tersebut dianggap batal. Berdasarkan hal tersebut  maka  penulis  merumuskan  permasalahan  yaitu  pertama  bagaimana proses  pendaftaran  Hak  Tanggungan    Secara Elektronik  oleh  Pejabat  Pembuat Akta  Tanah  di  Kota  Padang,  kedua  bagaimana  tanggung  jawab  Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam proses pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik di Kota  Padang,  ketiga  Akibat  Hukum  Keterlambatan  Melengkapi  Berkas Pendaftaran  Hak  Tanggungan  Secara  Elektronik  oleh  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah  di  Kota  Padang.  Kajian  ini  menggunakan  metode  pendekatan      yuridis empiris. Hasil kajian penelitian ini menunjukan bahwa,  proses pendaftaran hak tanggungan  elektronik yang dilakukan oleh PPAT di Kota Padang telah sesuai dengan  prosedur  yang  telah  ditetapkan  dalam  Permen  No.  5  Tahun  2020, namun  masih  ada  kendala  yang  terjadi  pada  prakteknya.  PPAT  memiliki tanggung  jawab  dalam  setiap  proses  pendaftaran  Hak  Tanggungan  Elektronik hingga  munculnya  sertifikat  Hak  Tanggungan  Elektronik  dimana  jika  terjadi kesalaahan maka PPAT harus bertanggung jawab. Akibat hukum keterlambatan melengkapi  berkas  pendaftaran  hak  tanggungan  secara  elektronik    yaitu batalnya  pendaftaran  hak  tanggungan  tetapi  tidak  membatalkan  perjanjian antara  kreditur  dan  debitur,  adapun  akibat  hukum  terhadap  Pejabat  Pembuat Akta Tanah yaitu diberikan sanksi administrative sesuai dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang  Hak  Tanggungan,  tetapi  pada  prakteknya  di  Kota  Padang PPAT tidak pernah diberikan sanksi terhadap keterlambatan melengkapi berkas Hak Tanggungan Secara Elektrinik.
Direvisi, 17/06/2023 Dipublikasi, 06/07/2023
Kata Kunci: Tanggung Jawab; Pejabat Pembuat Akta Tanah; Hak Tanggungan, Hak Tanggungan Elektronik; Kota Padang

## Abstract
Keywords: Responsibility; Land Deed Official; Mortgage; Electronic Mortgage; Padang City With  the  enactment  of  simultaneous  national  services  for  electronic  Mortgage Rights  since  July  8  2020  based  on  Ministerial  Regulation  Number  5  of  2020, currently there are no services from the Land Office for conventional Mortgage
Grants.  In  the  electronic  Mortgage  Registration  PPAT  has  an  important  role. According  to  Article  13  of  the  Ministerial  Regulation,  if  there  are  incomplete documents,  the  PPAT  is  given  a  maximum  of  5  (five)  days  from  when  the service request is received by the HT-el system, but if it has passed the specified time,  the  application  is  considered  canceled.  Based  on  this,  the  authors formulate  the  problem,  namely  first,  what  is  the  process  for  registering Mortgage Rights Electronically by Land Deed Officials in Padang City, second,
what  are  the  responsibilities  of  Land  Deed  Making  Officials  in  the  process  of registering  Electronic  Mortgage  Rights  in  Padang  City,  third,  Legal Consequences of Delays in Completing Registration Files Electronic Mortgage by  Land  Deed  Officials  in  the  City  of  Padang.  This  study  uses  an  empirical juridical approach. The results of this research study show that the process of registering electronic mortgage rights carried out by the PPAT in Padang City is in accordance with the procedures set out in Permen no. 5 of 2020, but there are still problems that occur in practice. The PPAT has responsibility in every process of registering the Electronic Mortgage Right until the emergence of the Electronic  Mortgage  certificate  where  if  an  error  occurs,  the  PPAT  must  be responsible.  The  legal  consequence  of  delays  in  completing  the  electronic mortgage registration file is the cancellation of the registration of the mortgage but  does  not  cancel  the  agreement  between  the  creditor  and  the  debtor,  while the  legal  consequences  for  the  Land  Deed  Making  Official  are  given administrative  sanctions  in  accordance  with  Article  23  paragraph  (2)  of  the Mortgage  Law,  but  in  practice  in  the  City  of  Padang  PPAT  has  never  been given sanctions for delays in completing the electronic Mortgage file.

## PENDAHULUAN
Salah  satu  cara  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  umum  pada  masyarakat  menjamin perdamaian  dan  keadilan  sosial.  Menurut  Aristoteles  Negara  Hukum  yaitu  Negara  yang berdiri atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. 1 Sebagai warga negara Indonesia  yang  baik  di  dalam  sebuah  Negara  hukum,  seseorang  dituntut  untuk  melakukan sesuatu  menurut  ketentuan  yang  berlaku.  Demikian  juga  dalam  urusan  kekayaan  atau kepemilikan  lainnya,  seperti  tanah  harus  dilakukan  pencatatan  agar  kelak  dikemudian  hari tidak  menimbulkan  suatu  sengketa,  sebab  masalah  yang  berhubungan  dengan  tanah merupakan  hal  yang  rasial  dan  sering  dapat  menimbulkan  potensi  sengketa  yang berkepanjangan.
Tanah  sebagai  salah  satu  kebutuhan  dasar  dalam  kegiatan  produksi  manusia,  baik sebagai  tempat  maupun  sebagai  faktor  produksi.  Tanah  merupakan  komoditas  pemenuhan kebutuhan  hidup  yang  harus  dimiliki  agar  hidup  lebih  sejahtera.  .  Dalam  pengertian  tanah secara  umum,  tanah  didefiniskan  sebagai  material  yang  terdiri  dari  agrerat  (butiran)  padat yang  tersementasi  (terikat  secara  kimia)  satu  sama  lain  dan  dari  bahan-bahan  organik  yang telah melapuk (yang berpartikel padat) disertai dengan zat cair dan gas yang melapisi ruang- ruangn kosong dimana partikel-partikel padat tersebut.
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok  Agraria  (selanjutnya  disebut  dengan  UUPA)  mengartikan  tanah  sebagai  permukaan bumi, sedangkan pada Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  (selanjutnya  disebut  PP  No  24/1997)  menjelaskan bahwa,  Bidang  Tanah  adalah  bagian  permukaan  bumi  yang  merupakan  satuan  bidang  yang berbatas.  Demikian  pentingnya  tanah  bagi  manusia  hingga  tidak  mengherankan  apabila manusia ingin memiliki dan menguasainya.
Tanah bagi kehidupan mengandung makna yang multidimensional. Karena makna yang multidimensional  tersebut  ada  kecendrungan,  bahwa  orang  yang  memiliki  tanah  akan mempertahankan  tanahnya  dengan  cara  apapun  bila  hak-haknya  dilanggar. 2 Arti  penting tanah  bagi  manusia  sebagai  individu  maupun  negara  sebagai  organisasi  masyarakat  yang
1 Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia , Sinar Bakti, Jakarta, 1998, hlm. 153.
2 Heru Nugroho, Menggugat Kekuasaan Negara , Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2001, hlm. 237.
tertinggi,  secara  konstitusi  diatur  dalam  Pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, bumi, air dan Kekayaan alam yang terkandung  didalamnya,  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat.  Persoalan  tentang  pertanahan  seringkali  menimbulkan  konflik  yang berkepanjangan  antara  orang  dengan  orang  maupun  orang  dengan  badan  hukum.  Maka, pemerintah  menggiatkan  berbagai  cara  untuk  menyelesaikan  masalah  tersebut.  Pendaftaran tanah merupakan salah satu usaha dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan diatas. Hak atas  tanah  yang  mengandung  aspek  kepastian  hukum  dan  keadilan  tidak  terpisah  dari penggunaan dan pemanfaatan tanah yang mewujudkan kemakmuran. Kepastian dan keadilan semata,  tidak  bisa  mewujudkan  kemakmuran  tanpa  penggunaan  dan  pemanfaatan. Sebaliknya,  penggunaan  dan  pemanfaatan  saja  tanpa  kepastian  dan  keadilan  tidak  bisa memberikan  kemakmuran  yang  adil  dan  berkepastian  yang  merupakan  cita-cita kemerdekaan. 3
Tujuan  pendaftaran  tanah  untuk  menjamin  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum bagi  pemilik  hak  atas  suatu  tanah.  Kegiatan  ini  juga  bertujuan  untuk  memuat  informasi tentang  tanah  dan  untuk  administrasi  negara.  Hal  ini  seperti  tertuang  dalam  Pasal  3  PP  No 24/1997  Tentang  Pendaftaran  Tanah  yang  menyatakan  bahwa,  pendaftaran  tanah  bertujuan, antara  lain  memberikan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  kepada  pemegang  hak atas  bidang  tanah,  satuan  rumah  susun  dan  hak-hak  lain  yang  terdaftar  sehingga  mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
Seiring  dengan  perkembangan  pesat  dalam  bidang  teknologi  dan  informasi,  seluruh aspek  kehidupan  manusia  mengalami  digitalisasi.  Perkembangan  teknologi  saat  ini, mendorong  setiap  instansi  untuk  mengolah  datanya  dengan  cepat,  lengkap  dengan  akurat. Salah satu teknologi yang dapat membantu dalam pengelolahan datanya di dalam lingkungan badan  adalah  dengan  menggunakan  dengan  sistem  komputerisasi  khusus  didalam  Kantor Badan  Pertanahan  Nasional  di  Kota  Padang  dikembangkan  sistem  komputerisasi  dikantor Badan Pertanahan Nasional.  Objek pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal  9 ayat  (1)  PP  No  24/1997  salah  satunya  meliputi  Hak  Tanggungan.  Manfaat  dari  sistem komputerisasi khusus pada Kantor Pertanahan Nasional tersebut adalah adanya layanan Hak Tanggungan  sacara  Elektronik  (selanjutnya  disebut  HT- el) yang  dilaksanakan  oleh  Menteri Agraria  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  dengan  menerbitkan  Peraturan Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  5  Tahun  2020 tentang  Pelayanan  Hak  Tanggungan  Terintegrasi  Secara  Elektronik  (selanjutnya  disebut Permen Nomor 5 Tahun 2020)  yang mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 8 April 2020. 4 Pengertian Hak Tanggungan menurut Pasal 1 ayat (1) UUHT yaitu:
“Hak  tanggungan  adalah  jaminan  pelunasan  utang  yang  dibebankan  pada  suatu  hak atas  tanah,  berikut  atau  tidak  berikut  benda-benda  yang  ada  di  atasnya  yang merupakan  satu  kesatuan  dengan  tanah  itu,  untuk  pelunasan  utang  tertentu  yang memberikan  kedudukan  yang  diutamakan  kepada  kreditor  tertentu  terhadap  kreditur kreditur lainnya.”
3 Soedjarwo  Soeromihardjo, Mengkritisi  Undang-Undang Pokok  Agraria ,  Cerdas  Pustaka,  Jakarta,  2009,  hlm. 125.
4 I  Made  Pria  Dharsana,  I  Gusti  Agung  Jordika  Pramanditya,  2019, Kedudukan  Dan  Kepastian  Hukum  HT Elektronik ,  https://notarymagazine.com/kedudukan-dan-kepastian-hukum-HT-elektronik/,  (diakses  tanggal  11 Oktober 2022).
Hak  tanggungan  merupakan  bentuk  hak  jaminan  baru  yang  tertuju  atas  benda  tidak bergerak,  khususnya  tanah.  Benda  tidak  bergerak  terdiri  atas  2  (dua)  macam  yaitu  berupa tanah  dan  bukan  tanah. 5 Pemberian  hak  tanggungan  didahului  oleh  janji  debitur  untuk memberikan hak tanggungan kepada kreditur sebagai jaminan pelunasan utang. Janji tersebut dituangkan  dan  merupakan  bagian  yang  tak  dipisahkan  dari  perjanjian  utang-piutang, kemudian  dilakukan  pemberian  Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan  (selanjutnya  disebut APHT) dan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT). 6 Tujuan dari Hak Tanggungan  adalah  untuk  memberikan  jaminan  yang  kuat  bagi  kreditor  yang  menjadi pemegang Hak Tanggungan itu untuk didahulukan dari kreditor-kreditor lain.
Dalam pelaksanaan pendaftarannya, Hak Tanggungan semula dlakukan secara manual dengan  bertemu  secara  tatap  muka  atau  disebut face  to  face antara  pihak  yang berkepentingan. Saat pembuatan Akta Pemberan Hak Tanggungan, pemberi hak tanggungan juga  diwajibkan  hadir  di  hadapan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah. 7 Akan  tetapi,  dengan timbulnya  akibat  dari  pesatnya  akselerasi  pengguna  teknologi  informasi  dibidang Pemerintahan  ( e-Governmance )  sekarang  ini  memberikan  dampak  dalam  perkembangan hukum  hak  tanggungan  di  indonesia.  Pemerintah  menyediakan  layanan  pendaftaran  Hak Tanggungan Terintegrasi secara Elektronik yang diatur dalam Peraturan Menteri Agrari dan Tata ruang. Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik. 8
Menurut  Pasal  1  ayat  (7)  Permen  Nomor  5  Tahun  2020,  yang  dimaksud  dengan pelayanan hak tanggungan terintegrasi secara elektronik adalah serangkaian proses pelayanan hak  tanggungan  dalam  rangka  pemeliharaan  data  pendaftaran  tanah  yang  diselenggarakan melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Berdasarkan Pasal 13 UUHT menyatakan bahwa, hak tanggungan lahir pada saat pendaftaran hak tanggungan pada buku tanah hak atas tanah yang  dibebankan  hak  tanggungan. 9 Pelaksanaan  sistem  Hak  Tanggungan  yang  terintegrasi secara elektronik ini bermitra atau bekerja sama dengan PPAT dan Bank selaku kreditur. Hak Tanggungan  terintegrasi  secara  elektronik  dilakukan  secara  serentak  pada  seluruh  Kantor Pertanahan yang ada di Indonesia.
Berdasarkan Permen Nomor 5 Tahun 2020, ditujukan untuk menerapkan pelayanan hak tanggungan  terintegrasi  secara  elektronik  guna  meningkatkan  pelayanan  hak  tanggungan yang  memenuhi  asas  keterbukaan,  ketepatan  waktu,  kecepatan,  kemudahan  dan keterjangkauan  untuk  pelayanan  publik,  serta  untuk  menyesuaikan  perkembangan  hukum, teknologi  dan  kebutuhan  masyarakat.  Hak  Tanggungan  Elektronik  menyangkut  hubungan Pendaftaran  dari  PPAT  dan/atau  kreditor  pada  Kantor  Pertanahan  setempat.  PPAT merupakan salah satu Pejabat Umum di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan
5 M.  Khoidin, Hukum  Jaminan  (Hak-Hak  Jaminan,  Hak  Tanggungan,  dan  Eksekusi,  Hak  Tanggungan) , Laksbang Yustita Surabaya, Surabaya, 2017 , hlm. 82.
6 Ibid , hlm. 84.
7 Habib Adjie, Pemahaman Terhadap Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) , Mandar Maju, Bandung, 2019, hlm.18
8 Rizky Amelya Wirasti, Pertanggung Jawaban Kantor Pertanahan Atas Kendala dan Sistem Pemasangan Hak Tanggungan Elektronik, officium Notarium, No.2 VOL 1 Agustus 2021, hlm. 371
9 Gunawan Widjaja dan Kartini Mulyadi, Hak Tanggungan , Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 213.
Jabatan PPAT (selanjutnya disebut PP No 37/98). PPAT mempunyai kewenangan membuat Akta yang salah satunya adalah APHT.
Dalam Pendaftaran Hak  Tanggungan dengan elektronik PPAT memiliki  peranan yang penting  sebagaimana  terdapat  dalam  Permen  Nomor  5  tahun  2020  bahwa  pengguna  HT- el adalah PPAT atau pihak lain yang ditentukan oleh Kementrian. Menurut Pasal 13 Permen ini apabila  terdapat  dokumen  yang  tidak  lengkap  maka  PPAT  diberikan  waktu  paling  lama  5 (lima)  hari  sejak  permohonan  pelayanan  diterima  oleh  system  HT- el ,  namun  apabila  telah melewati waktu yang ditentukan tersebut maka permohonan tersebut dianggap batal. Dengan diberlakukannya layanan serentak secara Nasional untuk Hak Tanggungan secara elektronik sejak 8 Juli 2020 berdasar Permen Nomor 5 Tahun 2020, maka saat ini tidak ada lagi layanan dari Kantor Pertanahan untuk Pemberian Hak Tanggungan secara konvensional.
Pemberlakuan  secara  serentak  layanan  Hak  Tanggungan  Elektronik  tersebut  tanpa melalui  masa  transisi  dan  sosialisasi  yang  memadai  mengakibatkan  banyak  kendala  yang muncul  dalam  layanan  system  Hak  Tanggungan  Elektronik  ini.  Hal  ini  tentu  memunculkan banyak persoalan terutama kendala atau problematika yang dihadapi oleh para Pengguna Hak Tanggungan  Elektronik.  Keterlibatan  PPAT  secara  langsung  dalam  proses  pendaftaran  hak tanggungan  secara  elektronik  hingga  munculnya  sertifikat  hak  tanggungan  elektronik, sejatinya menimbulkan suatu tanggung jawab bagi PPAT itu sendiri mulai dari pemeriksaan berkas,  proses  pendaftaran  hak  tanggungan  elektronik  hingga  munculnya  sertifikat  hak tanggungan  elektronik.  Dalam  hal  ini  penulis  melakukan  wawancara  bersama  beberapa Notaris/PPAT di Kota Padang yaitu, Notaris/PPAT Yan Vinanda, S.H., Notaris/PPAT Puteri Erita, S.H.,M.Kn. dan Notaris/PPAT Desrizal Idrus Hakimi, S.H.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  masalah  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  empiris. Pendekatan  yuridis  empiris  atau  sosiologi  hukum  adalah  pendekatan  melalui  penelitian hukum  dengan  melihat  ketentuan-ketentuan  hukum  yang  berlaku  dan  dihubungkan  dengan fakta yang ada di lapangan sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Dengan kata lain untuk mengkaji proses permasalahan secara terpadu dan utuh menyeluruh , serta dengan membatasi kepada bidang yang dibahas, maka penelitian ini ditekankan kepada penelitian  hukum  yang  didukung  oleh  hasil-hasil  kajian  bidang  ilmu  non  hukum  yang diperlukan sumbangan teorinya bagi kepentingan analisis. 10 Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai  pada  penelitian  ini,  maka  penelitian  yang  dilakukan  bersifat  deskriptif  analitis. Penelitian  deskriptif  analitis  artinya  penelitian  yang  bertujuan  untuk  menggambarkan keadaan  yang  sebenarnya  dan  menganalisis  fakta-fakta  yang  secara  sistematis,  faktual,  dan akurat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis data yang digunakan adalah data primer, sekunder, dan tersier. Data primer didapatkan melalui wawancara dengan Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Padang, PPAT yang ada  di  wilayah  Kota  Padang  yang  ada  di  Kota  Padang  selaku  kreditor  untuk  mengetahui akibat  hukum  keterlambatan  melengkapi  berkas  pendaftaran  Hak  Tangungan  secara elektronik oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Padang.
10 Azmi Fendri, Fundamental Principles of Mineral and Coal Resources Management in the regional Autonomy Era, Jurnal Kanun Volume 24 no.3, 2022, hal. 198.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Proses  Pendaftaran  Hak  Tanggungan  Secara  Elektronik  oleh  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah di Kota Padang
Hak  Tanggungan  yang  merupakan  jaminan  untuk  pelunasan  utang,  yang  mana melaksanakan ketentuan dari Pasal 51 UUPA dan Pasal 1131 KUHPerdata. Hak Tanggungan dapat  dibebankan  pada  hak  atas  tanah,  termasuk  benda-benda  lain  yang  merupakan  satu kesatuan dengan tanah tersebut. 11 Hak Tanggungan merupakan suatu hak yang dapat berupa dalam beberapa bentuk seperti sertifikat tanah, sertifikat Hak Guna Bangunan, dan lain lain, pembebanan  Hak  Tanggungan  merupakan  suatu  proses  yang  terdiri  atas  2  tahap  kegiatan, yaitu:
a. Tahap  Pemberian  Hak  Tanggungan,  yaitu  dengan  dibuatnya  APHT  oleh  Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang di dahului dengan perjanjian utang piutang yang dijamin.
b. Tahap  Pendaftaran  oleh  Kantor  Pertanahan,  yang  merupakan  saat  lahirnya  Hak Tanggungan yang dibebankan.
Pendaftaran  Hak  Tanggungan  merupakan  bagian  dari  kegiatan  pendaftaran  tanah. 12 Tujuan  pendaftaran  tanah  seperti  yang  disebutkan  dalam  Pasal  3  Peraturan  Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah:
a. Untuk  memberikan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  kepada  pemegang  hak atas  suatu  bidang  tanah,  satuan  rumah  susun  dan  hak-hak  lain  yang  terdaftar  agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
b. Untuk  menyediakan  informasi  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan  termasuk pemerintah  agar  dengan  mudah  dapat  memperoleh  data  yang  diperlukan  dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.
c. Untuk terselenggarakannya tertib administrasi pertanahan.
Pelayanan  HT- el adalah  serangkaian  proses  pelayanan  hak  tanggungan  dalam  rangka pemeliharaan  data  pendaftaran  tanah  yang  diselenggarakan  melalui  Sistem  HT- el yang  ter integrasi. Sedangkan Sistem HT- el adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan,  mengumumkan,  mengirimkan,  dan/atau  menyebarkan  informasi  elektronik. Secara resmi pemberlakuan Hak Tanggungan Elektronik dimulai 8 Juni 2020 di kota Padang. Pendaftaran hak tanggungan dengan menggunakan sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  1  ayat  (6)  Pelayanan  Hak  Tanggungan  Terintegrasi  Secara  Elektronik  yang selanjutnya disebut Sistem HT- el adalah serangkaian proses pelayanan hak tanggungan dalam rangka pemeliharaan data pendaftaran tanah yang diselenggarakan melalui sistem elektronik yang  terintegrasi.  Hak  Tanggungan  Elektronik  tersebut  hingga  saat  penelitian  ini  dilakukan masih  banyak  terdapat  kekurangan  dan  kesalahan  yang  terjadi,  baik  karena  permasalahan jaringan  yang  sering  tidak  terhubung    maupun  mengenai  sumber  daya  manusia  yang ditugaskan untuk mengerjakan Hak Tanggungan Elektronik ini yang belum siap.
Perbandingan  antara  pelaksanaan  Layanan  HT  Konvensional  dan  Layanan  HT- el menunjukkan  bahwa  Layanan  HT- el lebih  efektif  dibanding  layanan  HT  Konvensional. 13
11 Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati, Hukum Jaminan di Indonesia Kajian Berdasarkan Hukum Nasional Dan Prinsip Ekonomi Syariah, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm 191.
12 Boedi Harsono, Loc.cit, hlm.210
13 Yan  Vinanda,  S.H.,  Wawancara,  Notaris/PPAT  Kota  Padang,  pada  tanggal  10  Februari  2023,  pukul  11.00 WIB.
Pelaksanaan  Layanan  HT- el berpedoman  pada  Petunjuk  Teknis  2  Tahun  2020,  proses pendaftaran  sampai  penyerahan  produk  yang  dilaksanakan  secara  online  sehingga  lebih praktis  karena  pemohon  tidak  perlu  antri  datang  ke  Kantor  Pertanahan  untuk  mendaftarkan permohonan  dan  mendukung  pencegahan  penyebaran  virus  COVID-19.  Selain  itu,  waktu pelaksanaan Layanan HT- el menjadi lebih baku karena diatur oleh sistem. Kantor Pertanahan Kota  Padang  mempunyai  jumlah  permohonan  Layanan  HT- el rata-rata 5  (lima)  berkas permohonan per hari atau dalam setahun sekitar 3000 (tiga ribu) layanan HT- el . Layanan HT- el yang  dituntut  dari  segi  waktu  tentunya  sangat  mengutamakan  kecermatan  dan  ketelitian. Oleh  karena  itu,  dapat  dikatakan  HT- el di  Kota  Padang  sudah  berjalan  cukup  efektif  tetapi masih ada beberapa kendala dalam proses pendaftaran hak tanggungan tersebut. Berikut Data HT- el yang didaftarkan dan dibatalkan dalam beberapa tahun terakhir. 14

## Tabel 1. Jumlah Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik
Tahun Jumlah HT yang didaftarkan Jumlah HT yang ditolak Jumlah HT yang dibatalkan Jumlah penutupan berkas HT 2021 3.022 15 29 7 2022 3.888 18 24 9 Sumber: Kantor Pertanahan Kota Padang

## 1. Mekanisme  Pendaftaran  Hak  Tanggungan  Secara  Elektronik  oleh  PPAT  di  Kota Padang
Mekanisme  pendaftaran  Hak  Tanggung  Elektronik  diatur  dalam  Permen  Nomor  5 Tahun 2020, yaitu :
a. Kreditor  mengajukan  permohonan  pelayanan  Hak  Tanggungan  Elektronik  (HT- el ) melalui  Sistem  HT- el yang  disediakan  oleh  Kementerian  Agraria  Tata  Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
b. Semua  permohonan  pelayanan  HT- el sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan dan disampaikan dalam bentuk Dokumen Elektonik;
c. PPAT menyampaikan akta dan dokumen kelengkapan persyaratan pendaftaran mela lui sistem elektronik mitra kerja yang terintegrasi dengan sistem HT- el ;
d. Penyampaian  dokumen  dilengkapi  dengan  Surat  Pernyataan  mengenai  pertanggung jawaban keabsahan dan kebenaran data Dokumen Elektronik yang diajukan;
e. Permohonan  pelayanan  HT- el yang  telah  diterima  oleh  sistem  HT- el tanda   bukti pendaftaran permohonan yang diterbitkan oleh sistem;
f. Melakukan  pembayaran  pelayaan  HT-el sesuai jumlah ketentuan  peraturan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
g. Permohonan diproses setelah data dan biaya yang telah dibayarkan terkonfirmasi oleh sistem HT- el ;
h. Apabila pembayaran tidak terkonfirmasi oleh sistem HT-el, kreditor dapat melakukan konfirmasi secara langsung ke Kantor Pertanahan atau Layanan Pengaduan;
i. Pemeriksaan kesesuaian dokumen persyaratan oleh system HT- el oleh Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk.
j. Pemeriksaan dilakukan melalui sistem HT- el ;
k. Apabila  dalam  hasil  pemeriksaan  terdapat  dokumen  tidak  lengkap  atau  tidak  sesuai maka  akan  diberitahukan  kepada  kreditor  dan/atau  PPAT  untuk  segera  melengkapi berkas  dan  diberikan  jangka  waktu  paling  lama  5  (lima)  hari  sejak  permohonan  pe-
14 Silvia Septriana, Wawancara, Kepala Sub Seksi Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Padang, pada tanggal 12 Februari 2023, pukul 11.00 WIB
layanan diterima oleh sistem HT- el ;
l. Apabila  dalam  jangka  waktu  tersebut  kreditor  atau  PPAT  tidak  melengkapi  berkas maka permohonan dinyatakan batal;
m. Apabila  dokumen  persyaratan  telah  sesuai  maka  Kepala  Kantor  Pertanahan  atau pejabat  yang  ditunjuk  memberikan  persetujuan  atas  unggahan  dokumen  persyaratan dan konsep sertifikat HT- el ;
n. Dalam  hal  Kepala  Kantor  Pertanahan  atau  pejabat  yang  ditunjuk  tidak  melakukan pemeriksaan sampai pada hari ke-7 (tujuh) dan hasil pelayanan HT-el diterbitka oleh sistem HTel, dianggap memberikan persetujuan dan atau pengesahan;
o. Hasil  pelayanan  HT-el  berupa  Dokumen  elektronik  yang  meliputi  sertifikat  HT-  el, catatan Hak Tanggungan pada buku tanah hak atas tanah  atau hak milik atas satuan rumah susun, dan catatan Hak Tanggungan pada Sertifikat Hak Atas Tanah atau Hak Milik atas Satuan rumah susun;
p. Pencatatan  Hak  Tanggungan  pada  buku  tanah  hak  atas  tanah  atau  hak  milik  atas satuan  rumah  susun  dilakukan  pada  Buku  Tanah  Elektronik  oleh  Kepala  Kantor Pertanahan atau pejabat yang diberikan kewenangan;
q. Pencatatan  Hak  Tanggungan  pada  sertifikat  Hak Atas  Tanah  atau  Hak  Milik  Satuan Rumah susun dilakukan oleh kreditor.
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  ibu  Silvia  Septriani,  S.H  selaku Kasubsi  Pendaftaran  Hak  Tanah  di  Kantor  Pertanahan  Kota  Padang  proses  pendaftaran Hak Tanggungan secara elektronik adalah sebagai berikut: 15
a. Hal pertama yang dilakukan yaitu melengkapi syarat dan berkas Pendaftaran HT- el .
b. Memilih  jenis  pelayanan  pada  loket  pendaftaran  dan  memilih  jenis  layanan  Hak Tanggungan.  Pada  tahap  ini  apabila  sudah  di  proses  maka  akan  terbit  nomor  berkas sementara.
c. Melengkapi dokumen seperti surat kuasa permohonan, Sertipikat Hak Atas Tanah, Akta Hak Tanggungan, dan Kelengkapan berkas lainnya.
d. Cetak Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) dan Proses Berkas.
e. Setelah  melewati  proses  tersebut  HT-el  akan  dilanjutkan  oleh  pihak  Bank  untuk mengeluarkan Surat Perintah Setor (SPS).
f. Setelah SPS dibayarkan oleh pihak bank tinggal tunggu 7 hari.
g. Setelah 7 hari HT-el sudah bisa diprint.
Dalam pendaftaran HT-el  ada beberapa keterangan ketika HT-el telah di  daftarkan yaitu,  berkas  yang  ditolak,  berkas  yang  sudah  validasi  online,  berkas  yang  masih  dalam proses, berkas yang sudah selesai, berkas yang diblokir, dan berkas yang ditutup.  Setelah melakukan wawancara dengan ibu Silvia Septriani, S.H, 16 dalam pelaksanaannya PPAT di Kota  Padang  sudah  melakukan    pendaftaran  Hak  Tanggungan  Elektronik  sesuai  dengan prosedur  dan  sudah  sesuai  dengan  Permen  Nomor  5  Tahun  2020,  tetapi  masih  ada beberapa  karyawan  PPAT  yang  mengakali  pendaftaran  Hak  Tanggungan  Elektronik dengan cara mendaftarkan hak tanggungan yang kesalahan atau kekurangan kelengkapan berkasnya  pada  satu  hari  sebelum  batas  waktu  yang  diberikan  untuk  memperbaiki kesalahan  atau  kekurangan  tersebut,  tetapi  berkas  yang  di  unggah  pada  system  HT- el masih data yang sama dengan data yang sebelumnya.
15 Silvia Septriana, Wawancara, Kepala Sub Seksi Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Padang, pada tanggal 12 Februari 2023, pukul 11.00 WIB
16 Silvia Septriana, Wawancara, Kepala Sub Seksi Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Padang, pada tanggal 12 Februari 2023, pukul 11.00 WIB

## 2. Kendala  Dalam  Pendaftaran  Hak  Tanggungan  Secara  Elektronik  oleh  Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Padang
Beberapa kendala dalam pelaksanaan pendaftaran HT- el di kota Padang, yaitu:
a. Jaringan internet
Salah  satu  permasalahan  yang  sering  terjadi,  yaitu  masalah  kekuatan  jaringan  internet dan  masalah  akses  internet  yang  kurang  baik,  karena  pendaftaran  Hak  Tanggungan Elektronik  ini  sangat  membutuhkan  suppoort  internet  yang  baik,  sehingga  dapat melakukan  pekerjaan  jauh  lebih  baik.  Kantor  Pertanahan  Padang  berdasarkan wawancara dengan Ibu Silvia Septriana S.H selaku Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak Atas  Tanah,  menyebutkan  bahwa, 17 jaringan  internet  menjadi  salah  satu  faktor  yang sangat  krusial,  dikarenakan  segala  aspek  pengerjaan  Khususnya  HT  Elektronik  ikut terhambat.  Permasalahan  ini  masih  dalam  proses  mencari  solusi  terbaik,  agar  semua proses  pendaftaran  tanah,  khususnya  HT  Elektronik  dapat  terlaksana  dengan  baik  dan sesuai harapan.
b. Perbaikan Sistem
Kantor  Pertanahan  Kota  Padang  pun  berdasarkan  wawancara  dengn  Ibu  Silvia Septriana  S.H, 18 juga  menyebutkan  bahwa  selain  jaringan  internet,  juga  terdapat permasalahan mengenai perbaikan sistem yang sering dilakukan oleh BPN Pusat, yang terkadang  membutuhkan  waktu  yang  cukup  lama.  Sehingga  tidak  sedikit  PPAT  yang mengeluhkan  hal  yang  demikian,  karena  pengerjaan  pendaftaran  HT  Elektronik  tidak sesuai dengan target yang telah diperjanjikan oleh PPAT kepada pihak Bank.
c. Validasi Data Oleh Kantor Pertanahan Ketidak  efektifan  lainnya  yaitu  pada  sistem  validasi  data  pertanahan  yang  dimiliki sistem  Kantor  Pertanahan,  pada  saat  PPAT  menjalankan  tugas  nya  untuk  melakukan pengecekan  status  sertifikat  yang  akan  menjadi  Hak  Tanggungan,  seharusnya  data informasi  sudah  tersaji  di  dalam  sistem  tetapi  pada  kenyataannya  tidak  semua  data pertanahan  tervalidasi  di  sistem  pertanahan  Kantor  Pertanahan,  sehingga  PPAT  harus mendatangi dan mengecek data tersebut ke loket Kantor Pertanahan, dari hal ini dapat terlihat bahwa tujuan penggunaan Pendaftaran Hak Tanggungan secara elektronik agar efisien,  mempermudah,  cepat,  dan  transparan  tidak  tercapai  karena  mash  adanya  data tanah yang belum di validasi oleh sistem Kantor Pertanahan. 19
d. Pengembalian uang setor/ PNBP
Berdasarkan  data  yang  di  dapat  dari  bagian  umum  Badan  Pertanahan  Kota  Padang, sampai  pada  tahun  2020  terdapat  29  (dua  puluh  sembilan)  buah  pendaftaran  hak tanggungan yang di batalkan dan tahun 2021 terdapat 24 (dua puluh empat) pendaftaran hak tanggungan yang di batalkan, artinya pendaftaran tersebut di tolak atau di batalkan karena  berkas  belum  lengkap,  sedangkan  biaya  sudah  di  bayarkan,  beberapa  Bank terkait  pendaftaran  nya  di  tolak  banyak  yang  komplain  dan  mempertanyakan permasalahan  uang  tersebut.  Namun  tidak  menutup  kemungkinan  untuk  bisa dikembalikan, pada Permen Nomor 5 Tahun 2020, Pasal 25 dan Pasal 26 menyatakan
17 Silvia Septriana, Wawancara, Kepala Sub Seksi Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Padang, pada tanggal 12 Februari 2023, pukul 11.00 WIB
18 Silvia Septriana, Wawancara, Kepala Sub Seksi Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Padang, pada tanggal 12 Februari 2023, pukul 11.00 WIB
19 Yan Vinanda, S.H., Op.Cit.
biaya  pendaftaran  hak  tanggungan  yang  dibatalkan  dapat  dikembalikan  jika  ada keadaan  yang  disebabkan  system  bermasalah  sehingga  pendaftaran  ditolak  dan  biaya dapat digunakan kembali melalui permohonan pada system. Pengembalian biaya dapat dilakukan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  berdasarkan pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.05/2021.
Menurut  Sudikno  Mertokusumo,  kepastian  hukum  adalah  jaminan  bahwa  hukum dijalankan,  bahwa  yang  berhak  menurut  hukum  dapat memperoleh  haknya  dan  bahwa putusan  dapat  dilaksanakan.  Walaupun  kepastian  hukum  erat  kaitannya  dengan  keadilan, namun  hukum  tidak  identik  dengan  keadilan.  Hukum  bersifat  umum,  mengikat  setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan, sehingga dengan hal tersebut di atas walaupun proses pendaftaran HT- el di  Kota  Padang  sudah  sesuai  dengan  prosedur  yang  terdapat  didalam  Permen Nomor 5 Tahun 2020, namun terdapatnya kendala-kendala dalam proses pendaftaran HT - el .  Dalam  pengembalian  uang  setor  atau  PNBP,  PPAT  dapat  mengajukan  permohonan pengembaliannya  atas  Pendaftaran  Hak  Tanggungan  yang  ditutup  karena  alasan  tertentu, namun    pada  pelaksanaannya  di  Kota  Padang  belum  ada  PPAT  yang  melakukan permohonan  pengembalian  uang  setor,  sehingga  para  pihak  tidak  mendapatkan  haknya, jadi  dengan  adanya  kendala-kendala  ini  tidak  memenuhi  pengertian  kepastian  hukum dimana  kepastian  hukum  adalah  jaminan  bahwa  hukum  dijalankan  dan  kepastian  hukum menyatakan bahwa yang berhak menurut hukum dapat            memperoleh haknya.

## Tanggung  Jawab  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  dalam  Pendaftaran  Hak  Tanggungan Secara Elektronik di Kota Padang
PPAT  merupakan  salah  satu  pejabat  yang  berwenang  untuk  membuat  suatu  akta perjanjian yang biasanya digunakan untuk memindahkan hak atas tanah, menggadaikan tanah atau  meminjam  uang  dengan  hak  atas  tanah  sebagai  tanggungan,  dan  memberikan  sesuatu hak baru atas tanah. 20 Salah satu kewenangan PPAT yaitu pemberian hak tanggungan. Dalam hal  ini  PPAT  mempunyai  peran  dalam  hal  pendaftaran  Hak  Tanggungan  di  mana pelaksanaan dari pendaftaran Hak Tanggungan sekarang menggunakan sistem HT- el .
Dari  proses  pendaftaran  Hak  Tanggungan  elektronik  dapat  dilihat  bahwa  peran  dari  PPAT yaitu:
1. Validasi Sertipikat Menurut ibu Silvia Septriana S.H. 21 sekarang validasi sertpikat itu ada 2, pertama validasi pada  sertipikat  dan  buku  tanah,  itu  diperiksa  oleh  petugas  validasi  kemudian  diperiksa kembali  dengan  Aplikasi  KKP.  Kemudian  validasi  terkait  dengan  bidang  tanah  (persil), harus disesuaikan bidang tanah yang  ada pada sertipikat dengan peta tanah yang dimiliki oleh BPN.
2. Pengecekan Sertipikat
Tanggung jawab PPAT sebelum membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan adalah harus melakukan  pengecekan  sertifikat.  Secara  normatif,  kewenangan  PPAT  melakukan pengecekan atau pemeriksaan sertifikat tanah disebutkan dalam Pasal 54 ayat (1) Perkaban
20 Peranginangin,  E., Hukum  Agraria  Di  Indonesia,  Suatu  Telaah  Dari  Sudut  Pandang  Praktisi  Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm.
21 Silvia Septriana, Wawancara, Kepala Sub Seksi Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Padang, pada tanggal 12 Februari 2023, pukul 11.00 WIB
Nomor  1  Tahun  2006  tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
3. Akta Pemberian Hak Tanggungan
Tanggung  jawab  PPAT  dalam  membuat  Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan  harus  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-  undangan  yang  berlaku.  Misalnya,  sebelum membuat  Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan  maka  PPAT  harus  meneliti  dan memperhatikan identitas para pihak dan sertifikat atas tanah yang bersangkutan. Menurut Puteri  Erita  S.H.,  M.Kn. 22 Akta  yang  dibuat  oleh  PPAT  akan  menjadi  tanggung  jawab PPAT itu sendiri. Tanggung  jawab tersebut dapat mintakan baik dalam bentuk tanggung jawab  administrasi,  tanggung  jawab  perdata,  tanggung  jawab  pidana.Tanggung  jawab administrasi,  dapat  dimintakan  kepada  PPAT  dalam  hal  terjadi  suatu  pelanggaran  dalam pembuatan akta. Pada tanggung jawab secara perdata, apabila akta PPAT (APHT) digugat ke  pengadilan  kemudian  majelis  hakim  dalam  putusannya  membatalkan  akta  PPAT tersebut, maka hal ini membuka peluang PPAT untuk bertanggung jawab secara perdata.
4. Pendaftaran Hak Tanggungan
PPAT  memiliki  tanggung  jawab  dalam  setiap  proses  pendaftaran  Hak  Tanggungan Elektronik  hingga  munculnya  sertifikat  Hak  Tanggungan  Elektronik  mempunyai tanggung  jawab  dimana  jika  terjadi  kesalahan,  maka  PPAT  harus  bertanggungjawab. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Desrisal Idrus Hakimi, 23 PPAT harus bertanggung jawab  akibat  kesalahan  yang  dilakukan  saat  melakukan  pendaftaran  Hak  Tanggungan Secara ELektronik seperti terlambatnya melengkapi berkas Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik  yang  menimbulkan  kerugian  Bagi  Kreditur.  Bentuk  tanggung  Jawab  yang dilakukan Oleh PPAT dalam Kerugian yang diterima oleh debitur yaitu memberikan ganti kerugian pembayaran uang setor akan ditanggulangi oleh PPAT tersebut.
Berdasarkan teori tanggungjawab hukum di  mana seseorang bertanggungjawab secara hukum  atas  suatu  perbuatan  yang  telah  dilakukan  atau  tertentu,  bahwa  dia  memikul  suatu tanggungjawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Dalam hal proses pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik khususnya  proses  yang  melibatkan  PPAT  dalam  pelaksanaannya  maka  proses  tersebut menjadi  tanggung  jawab  PPAT  jika  dalam  proses  tersebut  terdapat  kesalahan,  PPAT  harus dan  wajib  bertanggung  jawab  atas  segala  tindakan  yang  dilakukannya  dalam  proses pendaftaran  Hak  Tanggungan  elektronik  seperti  pada  saat  pengecekan  sertipikat  Hak  Atas Tanah,  pembuatan  APHT,  Pelaporan  APHT,  penginputan  data  sampai  dengan  output sertipikat HT- el.
Akibat Hukum  Keterlambatan  Melengkapi  Berkas  Pendaftaran  Hak  Tanggungan Secara Elektronik Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Padang.
Akibat  Hukum  atas  Keterlambatan  Melengkapi  Berkas  Pendaftaran  Hak  Tanggungan Elektronik  Menurut  Peraturan  Menteri  ATR/BPN  Nomor  5  Tahun  2020  sistem  terganggu atau jangka waktu yang ditentukan telah jatuh tempo maka dari itu debitur akan mengalami
22 Puteri Erita S.H.,M.Kn, Wawancara, Notaris/PPAT Kota Padang, pada tanggal 10 Februari 2023, pukul 11.00 WIB.
23 Desrizal Idrus Hakimi, S.H., Wawancara, Notaris/PPAT di Kota Padang, pada tanggal 10 Februari 2023, pukul 13.00 WIB
kerugian,  dari  segi  waktu  dan  biaya  yang  telah  dikeluarkan  dalam  mengurus  akta  hak tanggungan elektronik dan selambat-lambatnya akta itu harus didaftarkan dalam 7 hari. PPAT diberikan  tenggang  waktu  selama  5  (lima)  hari  untuk  melengkapi  atau  memperbaiki kekurangan  tersebut.  Jika  PPAT  tidak  memperbaiki  atau  melengkapi  berkas  tersebut,  maka akibatnya pendaftaran atas hak tanggungan tersebut dinyatakan batal. 24
Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan tahap pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang kemudian didaftarkan di  Kantor  Pertanahan,  tetapi  sebelum  dibuatnya  APHT,  dapat  juga  terlebih  dahulu  dibuat Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan  (SKMHT)  di  hadapan  Notaris  atau  PPAT. Setelah  ditandatanganinya  APHT  tersebut  PPAT  wajib  mendaftarkan  APHT  pada  Kantor Pertanahan  selambat-lambatnya  7  hari  kerja  setelah  penandatanganan  APHT,  ketentuan  ini terdapat dalam Pasal 13 ayat (2) UU Hak Tanggungan.
Di  dalam  UU  Hak  Tanggungan  tidak  ditentukan  akibat  hukum  keterlambatan pendaftaran  APHT.  Jika  ditelusuri  dalam  UU  Hak  Tanggungan,  maka  dapat  kita  ketahui bahwa APHT dibuat berdasarkan SKMHT, di mana SKMHT diatur dalam Pasal 15 UU Hak Tanggungan.  Di  dalam  Pasal  15  ayat  (3)  dan  ayat  (4)  terdapat  batas  waktu  kewajiban pembuatan APHT setelah SKMHT diberikan yaitu 1 (satu) bulan untuk hak atas tanah yang sudah terdaftar dan 3 (tiga) bulan untuk hak atas tanah yang belum terdaftar. Lewatnya batas waktu pembuatan APHT ini dalam ketentuan Pasal 15 ayat (6) berakibat SKMHT batal demi hukum. SKMHT menurut Pasal 15 ayat (2) tidak dapat ditarik kembali karena sebab apapun juga kecuali karena kuasa sudah dilaksanakan atau karena habisnya jangka waktu pembuatan APHT. Tidak dipenuhinya syarat- syarat tersebut mengakibatkan SKMHT yang bersangkutan batal demi hukum, yang berarti bahwa surat kuasa yang bersangkutan tidak dapat digunakan sebagai dasar pembuatan APHT.
Dalam  praktik  apabila  PPAT  terlambat  mendaftarkan  APHT,  PPAT  tetap  dapat mendaftarkan  APHT disertai surat  keterlambatan dan keabsahan dari APHT sendiri,  APHT tidak  menjadi  batal,  sehingga  para  pihak  tidak  perlu  ada  akta  baru  untuk  Hak  Tanggungan yang  dimaksud.  “Dengan  demikian  apabila  agunan  yang  diterima  oleh  Bank  telah  diikat secara  sempurna  sesuai  Undang-undang  Hak  Tanggungan  tersebut,  Bank  mempunyai kedudukan  yang  diutamakan  dibandingkan  dengan  kreditor  lainnya” 25 Hanya  saja  apabila APHT  tidak  segera  didaftarkan  akan  dapat  menimbulkan  permasalahan  apabila  pemilik obyek  kehilangan  kewenangannya  terhadap  obyek  tersebut  sehingga  APHT  tidak  dapat didaftarkan.
Apabila  terjadi  suatu  perbuatan  melawan  hukum  terkait  dalam  pengikatan  Hak Tanggungan, maka PPAT dapat dikenai sanksi hukum yang mana terdiri atas:
a. Sanksi Administratif
Menurut  J.B.J.M  ten  Berge  yang  dikutip  oleh  Habib  Adjie  dalam  buku  Hukum Notaris Indonesia secara garis besar sanksi Administratif dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu : 26
24 Desrizal Idrus Hakimi, S.H., Wawancara, Notaris/PPAT di Kota Padang, pada tanggal 10 Februari 2023, pukul 13.00 WIB
25 Chalik dan Marhainis Abdulhay. Beberapa Segi Hukum Di BIdang Perkreditan. Yayasan Pembinaan Keluarga UPN Veteran, Jakarta, 1982, hlm.68
26 Habib  Adjie, Hukum  Notaris  Indonesia  (Tafsir  Tematik  Terhadap  UU  No.30 Tahun  2004  Tentang  Jabatan Notaris) , Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 211.

## 1) Sanksi Reparatif
Sanksi ini ditujukan untuk perbaikan atas pelanggaran tata tertib hukum. Dapat berupa penghentian  perbuatan  terlarang,  kewajiban  perubahan  sikap/tindakan  sehingga tercapai  keadaan  semula  yang  ditentukan,  tindakan  memperbaiki  sesuatu  yang berlawanan dengan aturan.
2) Sanksi Punitif
Sanksi  yang  bersifat  menghukum,  merupakan  beban  tambahan,  Sanksi  hukuman tergolong  dalam  pembalasan,  dan  tindakan  preventif  yang  menimbulkan  ketakutan kepada pelanggar yang sama atau mungkin untuk pelanggar-pelanggar lainnya.
3) Sanksi Regresih
Sanksi  sebagai  reaksi  atau  suatu  ketidaktaatan,  dicabutnya  hak  atas  sesuatu yang diputuskan  menurut  hukum,  seolah-olah  dikembalikan  kepada keadaan  hukum  yang sebenarnya sebelum keputusan diambil.
b. Sanksi Perdata
Bagi  para  pihak  yang  mengalami  kerugian  atas  keterlambatan  pendaftaran  Hak Tanggungan,  dapat  menggugat  secara  perdata  berdasarkan  kesalahan  PPAT  Menurut Kitab Undang-undang hukum perdata, unsur kesalahan merupakan syarat mutlak di mana pembuat  perbuatan  melanggar  hukum  tersebut  harus  mengganti  segala  kerugian,  dengan tidak  memperdulikan  pada  nilai  berat  ringannya  kesalahan  si  pembuat  tersebut. 27 Dalam praktiknya  di  Kota  Padang,  PPAT  yang  melakukan  keterlambatan  dalam  mendaftarkan Hak Tanggungan secara elektronik dimana hampir tidak pernah ada sanksi yang diberikan kepada  PPAT  tersebut  dan  Pendaftaran  Hak  Tanggungan  dapat  didaftarkan  kembali. Padahal  ketentuan  wajib  mendaftarkan  dalam  waktu  7  hari  memiliki  maksud  dan  tujuan serta  sanksi  untuk  terciptanya  kepastian  hukum  dan  mencegah  hal  hal  yang  dapat merugikan para pihak yang berkepentingan.
Menurut Abdulkadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum  ( tort  liability )  dibagi  menjadi  4,    salah  satunya  yaitu  Tanggung  jawab  akibat perbuatan  melanggar  hukum  yang  dilakukan  karena  kelalaian  ( negligence  tort  liability ), didasarkan  pada  konsep  kesalahan  ( concept  of  fault )  yang  berkaitan  dengan  moral  dan hukum yang sudah bercampur baur ( interminglend ). Sehingga berdasarkan teori tersebut, Akibat hukum atas keterlambatan pendaftaran HT- el yaitu PPAT harus bertanggung jawab atas kelalaiannya dalam  keterlambatan pendaftaran HT- el yang mengakibatkan kerugian- kerugian terhadap kreditur sehingga PPAT di berikan sanksi administrasi ataupun perdata yang sesuai dengan teori tanggung jawab.

## KESIMPULAN
Proses  pendaftaran  HT- el yang  dilakukan  oleh  PPAT  di  Kota  Padang  telah  berjalan sesuai  dengan  prosedur  yang  ditetapkan  dalam  Permen  Nomor  5  tahun  2020,  tetapi  dalam prosesnya  masih  ada  kenakalan  Karyawan  PPAT  dalam  pendaftaran  HT-el  tersebut,  dan terdapat  kendala-kendala  dalam  proses  pendaftaran  HT-el  seperti,  Jaringan  internet, Perbaikan  system,  Validasi  Data  oleh  Kantor  Pertanahan,  Pengembalian  uang  setor/PNBP. PPAT memiliki tanggung jawab dalam setiap proses pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik hingga  munculnya  sertifikat  Hak  Tanggungan  Elektronik  dimana  jika  terjadi  kesalaahan
27 R. Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum , Sumur Bandung, Jakarta, 1984, hlm. 32
maka PPAT harus bertanggung jawab. PPAT harus memperhatikan khususnya dalam proses penegecekan  sertipikat  dimana  PPAT  berwenang  untuk  melakukan  pengecekan  atau pemeriksaan  sertipikat  tanah  sesuai  dalam  Pasal  54  ayat  (1)  Perkaban  No.1  Tahun  2006 tentang  ketentuan  pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  No.37  Tahun  1998  tentang  Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah . Akibat hukum keterlambatan melengkapi  berkas pendaftaran HT- el oleh PPAT di Kota Padang yaitu mengakibatkan batalnya pendaftaran HT- el tersebut tetapi tidak mengakibatkan batalnya perjanjian dari kreditur. Adapun akibat hukum terhadap PPAT  yang  lalai  dalam  menjalankan  tugasnya  dapat  dikenakan  sanksi  administratif  sesuai dalam  Pasal  23  ayat  2  UUHT,  akan  tetapi  pada  prakteknya  di  Kota  Padang,  PPAT  yang terlambat  dalam  melengkapi  berkas  pendaftaran  HT- el tidak  pernah  di  berikan  sanksi administratif sesuai dengan aturan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA
Azmi  Fendri,  Fundamental  Principles  of  Mineral  and  Coal  Resources  Management  in  the regional Autonomy Era, Jurnal Kanun Volume 24 no.3, 2022.
Chalik  dan  Marhainis  Abdulhay,  1982, Beberapa  Segi  Hukum  Di  BIdang  Perkreditan. Yayasan Pembinaan Keluarga UPN Veteran, Jakarta.
Gunawan Widjaja dan Kartini Mulyadi, 2008, Hak Tanggungan , Kencana, Jakarta. Habib  Adjie,  2011, Hukum  Notaris  Indonesia  (Tafsir  Tematik  Terhadap  UU  No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris) , Refika Aditama, Bandung. Habib  Adjie,  2019, Pemahaman  Terhadap  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan (SKMHT) , Mandar Maju, Bandung. Heru  Nugroho,  2001, Menggugat  Kekuasaan  Negara ,  Muhammadiyah  University  Press, Surakarta.
I Made Pria Dharsana, I Gusti Agung Jordika Pramanditya, 2019, Kedudukan Dan Kepastian Hukum  HT  Elektronik ,  https://notarymagazine.com/kedudukan-dan-kepastian-hukum- HT-elektronik/.
M. Khoidin, 2017, Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi, Hak Tanggungan) , Laksbang Yustita Surabaya, Surabaya. Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1998, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia , Sinar Bakti, Jakarta.
Peranginangin,  E.,  2007, Hukum  Agraria  Di  Indonesia,  Suatu  Telaah  Dari  Sudut  Pandang Praktisi Hukum, Rajawali Press, Jakarta.
R. Wirjono Prodjodikoro, 1984, Perbuatan Melanggar Hukum , Sumur Bandung, Jakarta. Soedjarwo  Soeromihardjo,  2009, Mengkritisi  Undang-Undang  Pokok  Agraria ,  Cerdas Pustaka, Jakarta.
Rizky Amelya Wirasti, Pertanggung Jawaban Kantor Pertanahan Atas Kendala dan Sistem Pemasangan  Hak  Tanggungan  Elektronik,  officium  Notarium,  No.2  VOL  1  Agustus 2021.
Zaeni  Asyhadie  dan  Rahma  Kusumawati,  2018, Hukum  Jaminan  di  Indonesia  Kajian Berdasarkan  Hukum  Nasional  Dan  Prinsip  Ekonomi  Syariah, PT  Raja  Grafindo Persada, Depok.
Chalik  dan  Marhainis  Abdulhay,  1982, Beberapa  Segi  Hukum  Di  BIdang  Perkreditan. Yayasan Pembinaan Keluarga UPN Veteran, Jakarta.
R. Wirjono Prodjodikoro, 1984, Perbuatan Melanggar Hukum , Sumur Bandung, Jakarta. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 1998  tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi secara Elektronik. Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2021  tentang  Hak  pengelolaan,  Hak  Atas  Tanah,
Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.