## IMPLEMENTASI QANUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PADA HIMPUNAN BANK MILIK NEGARA

## M Aditya Ananda
Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, STAIN Tgk Dirundeng aditya_stai@outlook.com

## Abstrak
Lahirnya  qanun  lembaga  keuangan  syariah  berimplikasi  terhadap  Lembaga  Keuangan  Bank yang  beroperasi  di  Aceh,  dimana  qanun  tersebut  mewajibkan  Bank  umum  untuk mengkonversi  kegiatan  usahanya  yang  masih  konvensional  menjadi  kegiatan  usaha  syariah. Diantara bank umum yang diwajibkan melakukan konversi ialah PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk,  PT  Bank  Negara  Indonesia,  Tbk,  dan  PT  Bank  Mandiri,  Tbk.  Hasil  penelitian menunjukan  bahwa  PT  Bank  Rakyat  Indonesia  Tbk  sebagai  salah  satu  Bank  Himbara konvensional  yang  beroperasi  di  Aceh  melaksanakan  implementasi  Qanun  Lembaga Keuangan  Syariah  yang  bertujuan  mengkonversi  usahanya  menjadi  usaha  syariah  tidak melalui merger ataupun mengkonversi total entitas Bank tersebut, namun melalui penerapan Sinergi perbankan dalam satu kepemilikan dalam bentuk layanan syariah bank umum (LSBU) dengan  entitas  anak  usahanya.  Layanan  syariah  Bank  Umum  (LSBU)  ini  berlandaskan Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  no.  28  /POJK.03/2019  tentang  Sinergi  Perbankan  dalam satu kepemilikan untuk pengembangan Perbankan Syariah.
Kata Kunci : LSBU, Qanun LKS, Sinergi Perbankan.

## Abstract
The  birth  of  Islamic  financial  institutions  qanun  has  implications  for  Islamic  financial institutions operating in Aceh to convert their business activities from conventional to sharia business activities. In response to this qanun, sharia banks synergized banks in one ownership in  the  form  of  sharia  bank  commercial  services (LSBU).  Among  the  commercial  banks  that open sharia services are PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Negara Indonesia, and PT Bank Mandiri, which already have subsidiaries in the form of sharia commercial banks. This Sharia Commercial  Bank  service  is  based  on  the  Financial  Services  Authority  Regulation  no.  28 /POJK.03/2019  concerning  Banking  Synergy  in  one  ownership  for  the  development  of Islamic Banking.
Keywords : LSBU, Qanun LKS, Banking Synergy.

## A. PENDAHULUAN
Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kekhususan tertentu dalam  perspektif  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.  Salah  satu  bentuk  kekhususan tersebut  ialah,  provinsi  Aceh  memiliki  hak untuk melaksanakan penerapan syariat Islam diwilayahnya.  Masyarakat  di  provinsi  Aceh
telah  menjalankan  nilai  –  nilai  syariat  Islam sejak  tahun  2000  dengan  adanya  beberapa peraturan  daerah  yang  mengatur  diantaranya Peraturan  Daerah  Propinsi  Daerah  Istimewa Aceh  Nomor  5  Tahun  2000  Tentang Pelaksanaan Syariat Islam. Hadirnya Undang – Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006  Tentang  Pemerintah  Aceh,  ketentuan menjalankan  nilai  –  nilai  syariah  Islam
semakin  ditegaskan  sebagaimana  pada  pasal 16  ayat  (2)  yang  berbunyi  “Urusan  wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintahan  Aceh  merupakan  pelaksanaan keistimewaan Aceh yang antara lain meliputi penyelenggaraan  kehidupan  beragama  dalam bentuk  pelaksanaan  syari’at  Islam  bagi pemeluknya  di  Aceh  dengan  tetap  menjaga kerukunan hidup antarumat beragama”. 1 Ruang  lingkup  yang  lebih  spesifik mengenai  pelaksanaan  syariat  Islam  juga mencakup  bidang  perekonomian,  yang  mana diatur  pada  UU  No  11  Tahun  2006  bab  xxii pada  pasal 155 ayat (1)  disebutkan “perekonomian  di  Aceh  diarahkan  untuk meningkatkan  produktifitas  dan  daya  saing demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan  rakyat  dengan  menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, keadilan, pemerataan, partisipasi  rakyat  dan  efisiensi  dalam  pola pembangunan  berkelanjutan”.  Qanun  Aceh no  8  Tahun  2014  tentang  Pokok  –  pokok Syariat  Islam  pasal  21  ayat  (1)  lebih  khusus mengatur  lembaga keuangan  syariah 2 disebutkan  “Lembaga  Keuangan  yang  akan beroperasi di Aceh harus berdasarkan prinsip syariah”,  dan  ayat  (4)  berbunyi  “Ketentuan lebih  lanjut  mengenai  Lembaga  Keuangan Syariah  diatur  dalam  Qanun  Aceh”  yang kemudian melahirkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun  2018  Tentang  Lembaga  Keuangan Syariah.  Dalam  perjalanannya,  penerapan syariat Islam dalam ruang lingkup perekonomian diantaranya dengan diundangkannya  Qanun  Aceh  No  11  Tahun 2018  Tentang  Lembaga  Keuangan  Syariah yang dengan regulasi ini memiliki konsekuensi  seluruh  Lembaga  Keuangan yang  berdomisili  di  Aceh  harus  menerapkan prinsip syariah dalam beroperasi.
Hingga  pertengahan  2020,  terdapat  4
(empat)  Bank  Himbara  yang  beroperasi  di wilayah  Aceh.  Keempat  Bank  Himbara tersebut ialah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT  Bank  Mandiri  Tbk,  PT  Bank  Negara
1 Undang  –  Undang  Pemerintah  Aceh  Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh
2 Teuku  Abdul  Manan, Mahkamah  Syar’iyah Aceh  dalam  Politik  Hukum  Nasional, Edisi  Pertama,
(Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hal. 390
Indonesia  Tbk,  dan  PT  Bank  Tabungan Negara  Tbk. 3 Sebelum  qanun  Lembaga Keuangan Syariah diundangkan bank tersebut telah  beroperasi  di  Aceh,  disamping  juga terdapat  bank  lainnya  seperti  Bank  Daerah yaitu  PT  Bank  Aceh.  Bank  anak  usaha Himbara  juga  telah  beroperasi  di  Aceh  yang berstatus  telah  menjadi  Bank  Syariah  seperti PT BRI Syariah, Tbk dan PT Mandiri Syariah yang  tumbuh  berdampingan  dengan  Bank Konvensional.
Menelisik  isi  pada  qanun  Aceh  No  11 Tentang Lembaga Keangan Syariah, lembaga keuangan di Aceh termasuk Perbankan harus sudah  beroperasi  menjadi  Bank  Syariah paling  lama  3  (tiga)  tahun  setelah  qanun tersebut  diundangkan,  artinya  jika  dihitung tahun 2018  maka seluruh  perbankan  di  Aceh sudah  harus  menjadi  bank  Syariah  paling lama  tahun  2021.  Menarik  untuk  melihat, bagaimana bank – bank tersebut mengimplementasikan Qanun Lembaga Keuangan  Syariah  terutama  Bank  Himbara yang  berstatus  bank  konvensional  BUMN.
Latar belakang masalah disini ialah, bagaimana  langkah  yang  dipilih  dalam mengkonversi  bank  konversional  tersebut dilakukan.  Sejauh  ini,  pilihan  yang  ada  ialah mengkonversi  menyeluruh  atau  melakukan merger dengan Bank Syariah lainnya. Namun hal ini sulit bagi Bank dengan Aset salah satu yang  terbesar  di  Indonesia.  Konversi  secara keseluruhan  maupun merger tentunya  akan memiliki  implikasi  lainnya  terhadap  Bank tersebut. Ataukah sebaliknya dengan memilih menutup keberadaan Banknya yang beroperasi  di  wilayah  Aceh.  Tulisan  ini mencoba  meneliti  bagaimana  langkah  yang diambil  oleh  regulator  dan  salah  satu  Bank Himbara  yaitu  PT  Bank  Rakyat  Indonesia, Tbk dalam menghadapi permasalahan ini.

## B. KAJIAN PUSTAKA
1. Hukum Perbankan
Secara  umum,  hukum  perbankan  ialah hukum  yang  mengatur  segala  sesuatu  yang
3 Rani Apriani dan Hartanto, Hukum Perbankan dan  Surat  Berharga, (Sleman:  Penerbit  Deepublish, 2019), hal. 17.
berhubungan  dengan  perbankan. 4 Secara khusus, hukum perbankan dapat
didefinisikan, keseluruhan asas – asas hukum dan  kaidah  –  kaidah  hukum  yang  mengatur tentang  tata  kelola  perbankan  yang  meliputi aspek  operasional  perbankan,  pengawasan dan  hubungan  antara  bank  dengan  nasabah dan  lembaga  terkait  lainnya. 5 Sedangkan menurut  Hermansyah,  hukum  perbankan ialah  segala  sesuatu  yang  menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan  usaha  serta  cara  dan  proses melaksanakan kegiatan usahanya. 6
Ruang  lingkup  hukum  perbankan meliputi; Asas hukum perbankan, tata kelola perbankan,  bubungan  hukum  antara  bank dengan  nasabah,  korporasi  dan  lembaga terkait, dan pengawasan perbankan. 7 Unsur – unsur  yang  terkandung  dalam  hukum perbankan  adalah  serangkaian  ketentuan hukum positif (perbankan). Adanya ketentuan hukum perbankan dengan dikeluarkannya
perbagai peraturan perundangan,  ketentuan  hukum  tersebut mengatur  mengenai  persyaratan  pendirian bank,  mencakup  perizinan,  bentuk  hukum, kepengurusan, dan kepemilikan bank. 8

## 2. Otoritas Pengawasan Perbankan
Pengawasan  Bank  pada  prinsipnya terbagi kepada dua jenis. Pertama , pengawasan  dalam  rangka  mendorong  bank untuk ikut menunjang pertumbuhan ekonomi dan  menjaga  kestabilan  moter. Kedua , pengawasan  yang  mendorong  agar  bank secara  individual  tetap  sehat  serta  mampu
4 Hermansyah, Hukum  Perbankan  Nasional Indonesia, Cetakan  kesembilan,  (Jakarta:  Kencana, 2020), hal. 30
5 Muammar  Arafat  Yusmad, Aspek  Hukum Perbankan  Syariah  dari  teori  ke  Praktik, Cetakan pertama, (Sleman, Deepublish, 2018), hal. 9.
6 Hermansyah, Hukum  Perbankan  Nasional Indonesia, Cetakan  kesembilan,  (Jakarta:  Kencana, 2020), hal. 30.
7 Muammar  Arafat  Yusmad, Aspek  Hukum Perbankan  Syariah  dari  teori  ke  Praktik, Cetakan pertama, (Sleman, Deepublish, 2018), hal. 9.
8 Sigit  Sapto  Nugroho  dan  Yuni  Purwati, Hukum  Perbankan:  Mengenal  Prudent  Banking Principle, (Klaten: Lakeisha, 2020), hal. 4 – 5.
memelihara  kepentingan  masyarakat  dengan baik. Tujuan pengawasan bank tidak dimaksudkan untuk menggantikan manajemen  dalam  memutuskan  aktivitas bisnisnya. 9 Tujuan  pengaturan  bank  ialah untuk melakukan pengawasan yang memadai bagi  bank  untuk  mengurangi  dampak sistemik  kepanikan  perbankan  dan  krisis ekonomi. 10
Pelaksana  fungsi  pengawasan  Bank biasanya  dilakukan  oleh  Bank  Sentral. Kewenangan  otoritas  pengawasan  perbankan tidak  selalu  sama  antara  negara  yang  satu dengan  yang  lainnya.  Masing  –  masing berhak mengambil keputusan untuk melakukan
pelaksanaan pengawasan perbankan  baik  dibawah  Bank  Sentral ataupun  oleh  lembaga  tersendiri. 11 Diantara negara yang pengawasan perbankan dilakukan  oleh  Bank  sentral  ialah  Belanda, Brasil,  India,  Malaysia,  New  Zealand, Philipina  dan  Singapura.  Sementara  negara yang  melakukan  pengawasan  perbankan dilakukan  secara  bersama  dengan  lembaga lainnya ialah Amerika Serikat, Finlandia dan Jerman. 12 Pemisahan  fungsi  pengawasan yang  terpisah  dari  Bank  sentral  merupakan gagasan Helmut Schlesinger, mantan gubernur Bank Sentral Jerman. 13
Di  Indonesia,  otoritas  pengawasan perbankan  dilakukan  oleh  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK).  Sebelum  dibentuknya Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK),  peran pengawasan  perbankan  dibawah  kendali
9 Adrian  Sutedi, Aspek  Hukum  Otoritas  Jasa Keuangan ,  cetakan  I,  (Jakarta:  Raih  Asa  Sukses, 2014), hal. 114 – 149.
10 Richard  Apostolik,  Christoper  Donohue  dan Peter  Went, Foundations  of  Banking  Risk:  An overview  of  Banking,  Banking  Risk,  and  Risk-Based Banking Regulation, (New Jersey: John Wiley & Son, Inc, 2009), hal. 62.
11 Permadi  Gandapradja, Dasar  dan  Prinsip Pengawasan  Bank, (Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka Utama, 2004), hal. 7.
12 Andrew  Shandy  Utama,  Independensi Pengawasan  terhadap  Bank  Badan  Usaha  Milik Negara  (BUMN)  dalam  Sistem  Hukum  Nasional  di Indonesia,  dalam  Jurnal  Soumatera  Law  Review Volume 1, No. 1 Tahun 2018.
13 Adrian  Sutedi, Aspek  Hukum  Otoritas  Jasa Keuangan ,  cetakan  I,  (Jakarta:  Raih  Asa  Sukses, 2014), hal. 37.
Bank Sentral (Bank Indonesia). Kewenangan Bank  Indonesia  dalam  hal  pengaturan  dan pengawasan perbankan
meliputi, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan  dan  kegiatan  usaha  tertentu oleh  Bank,  menetapkan  peraturan  di  bidang perbankan,  melakukan  pengawasan  Bank baik  secara  langsung  ( On-site  Supervision )
ataupun tidak
langsung ( Off-Site Supervision ), dan mengenakan sanksi terhadap  bank  sesuai  ketentuan  perundangan atau tindak remedial. 14
3. Evolusi Kebijakan Perbankan Syariah di Indonesia Perbankan syariah semakin berkembang  setelah  dikeluarkanya  UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang secara  implisit  menunjukan  bahwa  bank dibolehkan
menjalankan usahanya berdasarkan  prinsip  bagi  hasil. 15 Perubahan Undang  -  Undang  Nomor  7  Tahun  1992 menjadi Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998  memberikan  peluang  untuk  pertama kalinya bagi Bank umum konvensional untuk melakukan  layanan  syariah.  Keberadaan bank syariah mendapat pengakuan yang tegas serta  memberi  peluang  yang  lebih  besar dengan  kehadiran  Undang  -  undang  Nomor 10  tahun  1998. 16 Sebelum  adanya  revisi terhadap  Undang  -  undang  Perbankan  1992 tidak ada perangkat hukum yang mendukung sistem  operasional  bank  syariah  melainkan Undang - undang Perbankan 1992 yang mana Bank  syariah  dipandang  sebagai  bank  bagi hasil. 17 Bentuk  hukum  bank  umum  yang dibolehkan  terhadap  pendirian  bank  tersebut yaitu  perseroan  terbatas,  koperasi,  dan
14 Adrian  Sutedi, Aspek  Hukum  Otoritas  Jasa Keuangan ,  cetakan  I,  (Jakarta:  Raih  Asa  Sukses, 2014),  hal.  8  –  15,  Permadi  Gandapradja, Dasar  dan Prinsip  Pengawasan  Bank, (Jakarta:  PT  Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal. 9 – 16.
15 Abdul  Ghofur Anshori, Perbakan Syariah di Indonesia, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018), hal. 5.
16 Trisadini  P.  Usanti  dan  Abd.  Shomad, Hukum  Perbankan, edisi  pertama,  (Jakarta:  Kencana, 2016), hal. 5.
17 Veithzal  Rivai  dan  Arviyan  Arifin, Islamic Banking, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hal. 106.
perusahaan  daerah. 18 Dengan  hadirnya Undang – undang nomor 10 tahun 1998 yang membolehkan bank umum membuka layanan syariah, maka layanan syariah yang dilakukan pada bank konvensional ini disebut Unit  Usaha  Syariah,  kemudian  hal  ini dipertegas dengan lahirnya Undang – undang Nomor  21  Tahun  2008  tentang  perbankan syariah  dan  Peraturan  Bank  Indonesia No.11/10/PBI/2009  tanggal  19  Maret  2009 tentang  Unit  Usaha  Syariah  yang  juga menjadi  dasar  hukum  kegiatan  unit  usaha syariah  paska  lahirnya  Undang  -  undang perbankan Syariah. Pembentukan Unit usaha syariah, pada saat itu  memerlukan izin Bank Indonesia  dalam  bentuk izin  usaha  dan  bank umum  konvensional  wajib  menyisihkan modal  kerja  paling  kurang  sebesar  Rp. 100,000,000,000.00 (seratus milyar rupiah). 19 Unit usaha syariah harus dilakukan pemisahan jika nilai aset Unit Usaha Syariah telah mencapai 50% (lima puluh persen) dari total  nilai  aset  bank  umum  konvensional induknya  atau  paling  lambat  15  (lima  belas) tahun  sejak  berlakunya  Undang  –  undang Nomor  21  Tahun  2008  Tentang  Perbankan Syariah, artinya hingga tahun 2023 tidak ada lagi unit usaha syariah yang tidak melakukan spin off . 20

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pola Konversi Bank Di Indonesia, konversi
bank konvensional menjadi bank syariah melalui 2 (dua) cara.  Cara  yang pertama ialah Spin  Off (pemisahan) unit usaha syariah dari induknya (bank  konvensional)  menjadi  bank  syariah dan langkah lainnya ialah mengkonversi bank konvensional  (induknya)  serta  unit  usaha
18 Hermansyah, Hukum  Perbankan  Nasional Indonesia, Edisi  Kedua,  (Jakarta:  Prenadamedia Group, 2014), hal. 26.
19 Peraturan  Bank  Indonesia  No.  11/10/PBI/
2009 Tentang Unit Usaha Syariah
20 Menurut  Michael  Simmons  dan  Elaine Dalgleish  dalam  karya  Mas  Rahmah  yaitu  Hukum Pasar  Modal  edisi  pertama,  Penerbit  Kencana  Jakarta tahun  2019  halaman  316,  pemisahan  atau Spin  Off adalah  kegiatan  distribusi  efek  yang  ada  di  anak perusahaan  ke  pemegang  saham  yang  ada  di  induk perusahaan.
syariahnya sepenuhnya menjadi bank syariah. 21 Pada UU no 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 Angka 32 terdapat penyebutan kata “pemisahan”. Kata “Pemisahan” dalam undang - undang tersebut didefinisikan pemisahan usaha dari satu bank menjadi  dua  badan  usaha  atau  lebih,  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan. 22 Beberapa  bank  yang  menempuh langkah ini diantaranya ialah PT Bank Rakyat Indonesia  Tbk,  PT  Bank  Negara  Indonesia Tbk,  PT  Bank  Jabar  Banten,  dan  PT  Bank Bukopin.  Begitu  kuat  dorongan  regulasi dalam  mengupayakan  langkah Spin  Off ini dapat  dilihat  dari  pasal  68  Undang  –  undang No  21  Tahun  2008  dimana  Bank  Umum Konvensional yang telah memiliki UUS yang asetnya  telah  sampai  sedikitnya  50%  (lima puluh  persen)  dari  total  nilai  aset  bank induknya,  maka  UUS  tersebut  harus  di Spin Off .
Aturan  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor  11/10/PBI/2009  Tentang  Unit  Usaha Syariah kemudian dirubah menjadi Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/PBI/2013 yang mengatur tentang spin off. Pada pasal Pasal 1 angka  13  aturan  perubahan  tersebut  tertulis, Pemisahan ( spin-off ) adalah pemisahan usaha dari  satu  BUK 23 menjadi  dua  badan  usaha atau  lebih  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. 24 Disamping  dengan  melakukan spin  off , langkah lainnya yaitu konversi seperti halnya yang  dilakukan  oleh  PT  Bank  Mandiri Syariah dan PT Bank Aceh, dimana PT Bank Mandiri  Syariah  dikonversi  dari  PT  Bank Susila  Bakti  (Bank  Konvensional)  setelah melalui  akuisisi  yang  menjadikannya  Bank Umum Syariah kedua di Indonesia setelah PT Bank  Muamalat,  sementara  PT  Bank  Aceh dikonversi bank konvensional dan unit usaha syariahnya menjadi sepenuhnya bank syariah.
21 Khotibul Umam dan Veri Antoni, Corporate Action  Pembentukan  Bank  Syariah ,  (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018), hal. 3. 22 Undang  –  undang  Republik  Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. 23 Bank Umum Konvensional.
24 Bank  Indonesia  Nomor  15/14/PBI/2013 tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 Tentang Unit Usaha Syariah.
Antara  periode  1992  –  1998  hanya  ada  satu unit  bank  syariah. 25 Konversi  bank  umum menjadi  bank  umum  syariah  pertama  kali dilakukan  oleh  PT  Bank  Mandiri  Syariah Tbk.  Konversi  ini  dilakukan  setelah  lahirnya UU    Nomor  10  Tahun  1998  dan  dengan terbitnya  SK  Direksi  Bank  Indonesia  No. 32/33/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 Tentang Bank Umum. Demikian juga persyaratan dan tata  cara  pembukaan  kantor  cabang  diatur dalam  regulasi  tersebut. 26 Dalam  SK  tersebut pada  pasal  43  ayat  (1)  dinyatakan  “Bank hanya  dapat  mengubah  kegiatan  usahanya berdasarkan  prinsip  syariah  dengan  izin  dari direksi  Bank  Indonesia”. 27 Paska  lahirnya Undang  -  Undang  Perbankan  Syariah,  dasar hukum  konversi  bank  konvensional  menjadi Bank Umum Syariah tertuang dalam Undang -  Undang  No  21  Tahun  2008  tentang Perbankan Syariah pada pasal 5 ayat (6) yang berbunyi  “Bank  Konvensional  hanya  dapat mengubah  kegiatan  usahanya  berdasarkan prinsip syariah dengan izin Bank Indonesia”. 28 Aturan mengenai konversi bank umum  konvensional  menjadi  bank  umum syariah  bukan  sesuatu  yang  baru,  akan  tetapi sebelum  lahirnya  undang  –  undang  no  21 tahun  2008  tentang  perbankan  syariah, mengenai konversi
Bank
Umum Konvensional  menjadi  Bank  Umum  Syariah telah  diakomodir  pada  PBI  no.  4/1/PBI/2002 tentang  perubahan  Kegiatan  Usaha  Bank Umum  Konvensional  menjadi  Bank  umum berdasarkan  prinsip  syariah  dan  pembukaan kantor  bank  berdasarkan  prinsip  syariah  oleh Bank Umum Konvensional. Kemudian aturan ini  diperbarui  dengan  PBI  No  8/3/PBI/2006 jo.  PBI  No.  9/7/PBI/2007  tentang  perubahan Kegiatan  Usaha  Bank  Umum  Konvensional
25 Adiwarman  A.  Karim, Bank  Islam:  Analisis Fiqih  dan  Keuangan, Edisi  Ketiga,  (Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 25, Hirsanuddin, Hukum Perbankan  Syariah  di  Indonesia, (Yogyakarta:  Genta Press, 2008), hal. 154.
26 Rachmadi  Usman, Aspek  –  aspek  Hukum Perbankan  di  Indonesia, cetakan  kedua,  (Jakarta:  PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 71.
27 SK Direksi Bank Indonesia No. 32/33/KEP/DIR tanggal  12  Mei  1999  Tentang  Bank Umum.
28 Undang  –  undang  Republik  Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
menjadi  Bank  Umum  yang  melaksanakan Kegiatan  Usaha  berdasarkan  Prinsip  Syariah oleh Bank Umum Konvensional. 29
Tabel 1
Kegiatan syariah anak usaha dan unit usaha Bank Himbara Kegiatan syariah anak Himbara UUS BUS Ket Mandiri Syariah - 1999 Lansung didirikan BUS BNI Syariah 2000 2010 Spin  Off 10 tahun setelah UUS BRI Syariah 2002 2008 Spin  Off 7 tahun setelah UUS BTN Syariah 2005 - Masih berbentuk UUS Sumber: Data diolah 2020 Penjelasan  tabel  di  atas  dapat  ialah, Bank Mandiri Syariah tidak dibentuk melalui Unit Usaha Syariah terlebih dahulu sebagaimana  Bank  Syariah  lainnya.  Bank Mandiri  Syariah  langsung  didirikan  sebagai Bank  Umum  Syariah  pada  tahun  1999. Sedangkan  kedua  Bank  lainnya  yaitu,  Bank BNI  Syariah  dan  BRI  Syariah  dibentuk terlebih  dahulu  dengan  didirikan  Unit  Usaha Syariah,  baru  kemudian  dilakukan Spin  off dengan  membentuk  Bank  Umum  Syariah. Sedangkan  Bank  BTN  Syariah,  hingga  kini masih  berbentuk  Unit  Usaha  Syariah  belum dilakukan  pemisahan  menjadi  Bank  Umum Syariah tersendiri.

## 2. Konversi Bank Melalui Sinergi
Lahirnya  Qanun  Lembaga  Keuangan Syariah di Aceh sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, mengharuskan bank  konvensional  yang  ada  di  Aceh  harus merubah  kegiatan  usahanya  berdasarkan prinsip  syariah.  Menjelang  akhir  2019, Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  menerbitkan
29 Gemala  Dewi,  Aspek  –  aspek  hukum  dalam Perbankan  &  Perusahaan  Syariah  di  Indonesia,  Edisi ketiga, (Depok: Kencana, 2004), hal. 65- 68.
aturan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor  28/POJK.03/2019  tentang  sinergi perbankan  dalam  satu  kepemilikan  untuk pengembangan  perbankan  syariah  dengan membolehkan  membuka  Layanan  Syariah Bank Umum yang disingkat LSBU. Beberapa bank konvensional telah mengambil ancang – ancang  untuk  membuka  LSBU  untuk mengimplementasikan qanun lembaga keuangan  syariah.  Secara  historis,    aturan layanan  syariah  telah  ada  sebelum  lahirnya peraturan  otoritas  jasa  keuangan  Sinergi perbankan namun masih dalam ruang lingkup yang  lebih  sempit.  Aturan  mengenai  layanan syariah  sebelum  terbitnya  peraturan  otoritas jasa  keuangan  sinergi  perbankan  diatur  pada BAB  VA  PBI  no  15/13/PBI/2013  tentang perubahan  Atas  PBI  no  11/3/PBI/2009 tentang unit usaha syariah. Selanjutnya aturan mengenai  layanan  syariah  diperluas  pada peraturan  otoritas  jasa  keuangan  sinergi perbankan. 30 Sebagaimana telah disampaikan, sebelum  lahirnya  peraturan  otoritas  jasa keuangan sinergi perbankan, pada tahun 2013 telah  ada  regulasi  yang  mengatur  tentang layanan syariah pada PBI no 15/13/PBI/2013. Layanan  syariah  dalam  peraturan  bank Indonesia  tersebut  didefinisikan  “kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan, dan pemberian jasa perbankan lainnya berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan di kantor  cabang  konvensional  untuk  dan  atas nama  kantor  cabang  syariah  pada  bank  yang sama”.  Pada  pasal  19  PBI  tersebut,  untuk membuka  Kantor  Cabang  Syariah  harus dilakukan  dengan  izin  Bank  Indonesia. Kantor Cabang Syariah yang dibuka dibolehkan  memiliki  alamat  yang  sama dengan kantor cabang Bank umum konvensional sebagai induknya, namun untuk membuka kantor Cabang Syariah pada alamat yang  sama  dengan  induknya,  tetap  harus dipisahkan  antara  kantor  Cabang  Bank Umum  Konvensional dengan  Kantor Cabang Syariah, tidak menimbulkan resiko operasional  dan  resiko  reputasi  terhadap  unit
30 Ringkasan  Eksekutif  POJK  tentang  Sinergi Perbankan dalam satu Kepemilikan untuk pengembangan  Perbankan  syariah  (POJK  Sinergi Perbankan).
usaha syariah yang dibuka tersebut, selain itu harus  terdapat  pengaturan  yang  jelas  dalam pemanfaatan sarana dan prasarana kerja serta penggunaan  fasilitas  gedung  kantor,  yang memungkinkan  adanya  pembebanan  biaya masing  –  masing  kantor  dapat  dilakukan dengan  tepat. 31 Oleh  karena  Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan  Sinergi  perbankan digunakan beberapa Bank Umum Konvensional dalam merespon qanun aceh no 11  tahun  2018,  dapat  dikatakan  ini, merupakan  cara  ketiga  bagaimana  Bank konvensional  mengkonversi  operasionalnya menjadi  Bank  Syariah. Bentuk  Sinergi Perbankan tidak hanya terbatas pada Layanan Syariah  Bank  Umum,  Bentuk  Sinergi Perbankan  lainnya  ialah  penggunaan  sumber daya manusia Bank Umum oleh Bank Umum Syariah  sebagai  jasa  konsultasi  nasabah  di sektor  tertentu,  dan  penggunaan  pusat  data ( data  center )  dan/atau  pusat  pemulihan bencana  ( disaster  recovery  center )  Bank Umum oleh Bank Umum Syariah. 32 Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuanngan sinergi  Perbankan  merupakan  implementasi salah  satu  kebijakan  strategis  Otoritas  Jasa Keuangan tahun 2019. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki 5 (lima) kebijakan Strategis  pada  tahun  2019  yaitu;  Alternatif Pembiayaan  Sektor  Strategis  Pemerintah,
Akselerasi  Pertumbuhan  Ekonomi  Nasional, Akses Keuangan bagi UMKM dan Masyarakat di daerah terpencil,
mempersiapkan industri jasa keuangan dalam menghadapi  Revolusi  Industri  4.0  dan Mereformasi  Bisnis  Proses  Industri  dan Internal OJK. POJK Sinergi perbankan lebih tepatnya  merupakan  implementasi  kebijakan strategis  OJK  yang  ke  5  (lima)  yaitu Mereformasi  Bisnis  Proses  Industri  dan Internal OJK melalui platform sharing untuk meningkatkan penetrasi dan efesiensi industri perbankan syariah. 33
31 PBI  no  15/13/PBI/2013  tentang  perubahan Ats PBI no 11/3/PBI/2009 tentag Unit Usaha Syariah.
32 POJK Sinergi Perbankan.
33 Ringkasan  Eksekutif  POJK  tentang  Sinergi Perbankan dalam satu Kepemilikan untuk pengembangan  Perbankan  syariah  (POJK  Sinergi Perbankan), https://www.ojk.go.id/id/berita-dan- kegiatan/info-terkini/Pages/Kebijakan-Strategis-OJK-
Manfaat  Sinergi  Perbankan  salah satunya  ialah  Bank  Umum  Syariah  yang bekerjasama dengan Induknya dapat melakukan  kegiatan  usaha  berdasarkan BUKU 34 (Bank Umum Berdasarkan Kegiatan  Usaha)  atau  modal  inti  Bank Umum  induknya.  Hingga  Maret  2020, tercatat  7  (tujuh)  Bank  pada  BUKU  4  yaitu PT  Bank  Rakyat  Indonesia  Tbk,  PT  Bank Mandiri Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Bank CIMB Niaga  Tbk,  PT  Bank  Panin  Tbk,  dan  PT Bank  Danamon  Indonesia  Tbk. 35 Misalnya kerjasama  Sinergi  antara  PT  Bank  BRI Syariah yang tercatat pada buku 2 dengan PT Bank  Rakyat  Indoesia  Tbk  induknya  yang tercatat  pada  BUKU  4,  maka  BRI  Syariah dapat  melakukan  keegiatan  sebagaimana induknya yaitu BUKU 4 sebagaimana tertulis pada  Pasal  3  ayat  (1)  POJK  Sinergi perbankan yang berbunyi “Dalam melakukan Sinergi  Perbankan  sebagaimana  dimaksud dalam  pasal  2  ayat  (1),  BUS  dapat melaksanakan  kegiatan  usaha  berdasarkan BUKU  Bank  Umum  dan/  atau  modal  inti Bank Umum”. 36
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  Nomor  6  /POJK.03/2016  Tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal  Inti, Bank  dikelompokan menjadi  4  (empat)  BUKU.  BUKU  1  adalah Bank  dengan  modal  inti  sampai  dengan kurang  dari  Rp.  1,000,000,000,000.00  (satu triliun rupiah). BUKU 2 adalah Bank dengan modal  inti  paling  sedikit  sebesar  Rp.
2019-%E2%80%9C Kolaborasi-Membangun- Optimisme-dan-Akselerasi-Pertumbuhan- Berkelanjutan %E2%80%9D.aspx  diakses  pada  5  Juli 2020.
34 Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  6 /POJK.03/2016 Tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti, BUKU (Bank Umum berdasarkan  Kegiatan  Usaha  adalah  pengelompokan Bank  berdasarkan  kegiatan  usaha  yang  disesuaikan dengan modal inti yang dimiliki.
35 https://keuangan.kontan.co.id/news/sejumlah- bank-ini-menjadi-kandidat-bank-buku-iv  diakses  pada 15 Juli 2020.
36 Peraturan Otoritas Jasa  Keuangan Nomor 28 /POJK.03/2019  Tentang  Sinergi  Perbankan  dalam Satu  Kepemilikan  untuk  Pengembangan  Perbankan Syariah.
1,000,000,000,000.00  (Satu  triliun  rupiah) sampai dengan kurang dari Rp. 5.000.000.000.000,00  (Lima  triliun  rupiah), BUKU  3  adalah  Bank  dengan  modal  inti paling sedikit sebesar Rp. 5.000.000.000.000,00  (Lima  triliun  rupiah) sampai dengan kurang dari Rp.
30.000.000.000.000,00  (tiga  puluh  triliun rupiah),  dan  BUKU  4  adalah  Bank  dengan modal  inti  paling  sedikit  sebesar  Rp. 30.000.000.000.000,00  (tiga  puluh  triliun rupiah). 37 Kegiatan  usaha  yang  dilakukan Bank BUKU dibedakan antara Bank konvensional dan Bank Syariah. Untuk kegiatan Bank Syariah berdasarkan  BUKU  dapat  dirincikan  sebagai berikut. 38 Kegiatan  Bank  Syariah  BUKU  1 ialah;
a. Kegiatan  Usaha  dalam  rupiah  yang meliputi
1) Kegiatan  penghimpunan  dana  yang merupakan produk atau aktivitas dasar
2) Kegiatan Penyaluran Dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar
3) Kegiatan Pembiayaan perdagangan ( trade finance ).
4) Kegiatan  dengan  cakupan  terbatas untuk keagenan dan kerjasama
5) Kegiatan  sistem  pembayaran  dan electronic  banking dengan  cakupan terbatas
6) Kegiatan  penyertaan  modal  sementara dalam rangka penyelamatan pembiayaan, dan 7) Jasa lainnya.
b. Kegiatan sebagai pedagang valuta asing
c. Kegiatan  lainnya  yang  digolongkan sebagai  produk  atau  aktivitas  dasar dalam rupiah yang lazim dilakukan oleh Bank  dan  tidak  bertentangan  dengan prinsip  syariah  dan  peraturan  perundang – undangan.
Kegiatan Bank Syariah BUKU 2 ialah;
37 Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  6 /POJK.03/2016 Tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti.
38 Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  6 /POJK.03/2016 Tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti.
a. Kegiatan  Usaha  dalam  Rupiah  dan
Valuta Asing 1) Kegiatan Penghimpunan dana sebagaimana dilakukan dalam BUKU 1 2) Kegiatan Penyaluran dana sebagaimana dilakukan  dalam  BUKU  1  dengan cakupan yang lebih luas
3) Kegiatan  Pembiayaan  Perdagangan ( Trade Finance )
4) Kegiatan Treasury secara terbatas dan 5) Jasa lainnya
b. Kegiatan usaha sebagaimana pada BUKU  1  dengan  cakupan  yang  lebih luas untuk:
1) Keagenan dan kerjasama  dan
2) Kegiatan  system  pembayaran  dan
electronic Banking c. Kegiatan Penyertaan Modal pada Lembaga keuangan syariah di Indonesia
d. Kegiatan  penyertaan  modal  sementara dalam rangka penyelamatan pembiayaan
e. Kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank  sepanjang  tidak  bertentangan dengan  prinsip  syariah  dan  peraturan perundang – undangan.
Bank Syariah BUKU 3 dapat melakukan seluruh Kegiatan Usaha
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6  baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing dan penyertaan  modal  pada  Lembaga  Keuangan syariah  di  Indonesia  dan  /atau  di  luar  negeri terbatas pada wilayah regional Asia. Sedangkan  Bank  Syariah  BUKU  4  dapat melakukan seluruh kegiatan usaha sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  6  baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing dan penyertaan  modal    pada  lembaga  keuangan syariah di Indonesia dan/atau seluruh wilayah di luar negeri dengan jumlah lebih besar dari BUKU 3.

## 3. Langkah Konversi Bank Himbara
Sekilas  tinjauan  historis,  PT  Bank Mandiri  Tbk  berdiri  pada  tahun  1998. Kemudian pada tahun 1999 empat bank yaitu Bank  Dagang  Negara,  Bank  Bumi  Daya, Bank  Exim,  dan  Bapindo  di merger dengan
Bank Mandiri. Sebagaimana telah disampaikan  sebelumnya,  konversi  Bank Umum  menjadi  menjadi  PT  Bank  Mandiri
Syariah  adalah  konversi  pertama  dari  Bank Umum  Konvensional  menjadi  Bank  Umum Syariah di Indonesia yang dikonversi dari PT Bank Susila Bakti menjadi PT Bank  Syariah Mandiri  pada  tahun  1999. 39 Bank  Himbara lainnya  yang  beroperasi  di  Aceh  ialah  PT Bank Negara Indonesia, Tbk.  UUS  PT Bank Negara  Indonesia  Tbk  didirikan  tanggal  29 April  2000  berdasarkan  UU  No.  10  Tahun 1998.  Pada  tanggal  19  Juni  2010  UUS  PT Bank Negara Indonesia, Tbk spin off menjadi BNI  Syariah.  Bank  Himbara  ketiga  yang beroperasi  di  Aceh  adalah  Bank  Tabungan Negara,  Tbk  beserta  unit  usaha  syariahnya. UUS  Bank  Tabungan  Negara,  Tbk  didirikan tahun  2005  dan  sampai  saat  ini  masih merencanakan untuk spin off . Tiga dari Bank Himbara  yang  beroperasi  di  Aceh  telah memiliki  anak  perusahaan  Bank  umum syariah  yaitu  Bank  Mandiri  Syariah,  Bank BRI  Syariah,  Tbk  dan  Bank  BNI  Syariah. Sedangkan  Bank  Tabungan  Negara,  Tbk masih  berupa  unit  usaha  dalam  layanan syariahnya,  untuk  lebih  jelas  dapat  dilihat pada tabel 1.
Dari  keempat  Bank  Himbara  yang beroperasi  di  Aceh,  disini  akan  ditinjau bagaimana  langkah  salah  satu  bank  tersebut yaitu PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk dalam mengimplementasikan qanun Lembaga Keuangan  Syariah.    PT  Bank  Rakyat
Indonesia Tbk memiliki anak usaha yaitu PT BRI  Syariah  Tbk,  sebelum  menjadi  Bank
Umum  Syariah  dengan  membentuk  PT  BRI Syariah Tbk, bank tersebut awalnya berbentuk unit usaha syariah. UUS  PT Bank Rakyat  Indonesia  Tbk  berdiri  pada  tahun 2002.  Untuk  mendirikan  BUS  BRI  Syariah, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk mengakuisisi Bank  Jasa  Arta  pada  tahun  2007.  Setelah diakuisisi, BUS BRI Syariah resmi beroperasi tahun 2008. UUS PT Bank Rakyat Indonesia  Tbk  melakukan spin  off dari  PT Bank  Rakyat  Indonesia  Tbk  dan  melebur dengan Bank BRI Syariah hasil akuisisi yang dilakukan  pada  tahun  2009,  menjadikannya BUS keempat di Indonesia. PT Bank Rakyat Indonesia  Tbk  dan  PT  BRI  Syariah  Tbk
39 www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/ sejarah, diakses pada 5 Juli 2020.
merupakan  badan  hukum  yang  berbeda. Bank BRI berbadan hukum PT. Bank Rakyat Indonesia  (Persero)  Tbk  sedangkan  Bank BRI Syariah memiliki badan hukum PT Bank BRI  syariah  Tbk.  Namun  kepemilikan  PT BRI Syariah Tbk dimiliki mayoritas oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Untuk lebih  jelasnya  dapat  dilihat  pada  gambar berikut:

## Tabel 2
Komposisi pemegang saham PT Bank BRI Syariah Tbk Nama Jenis Jumlah Persen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Lebih dari 5% 7.092.761.655 73 % DPLK Bank Rakyat Indonesia- saham syariah Lebih dari 5% 842.546.900 8,7 % Masyarakat Kurang dari 5% 1.780.804.943 18 % Sumber: www.idx.co.id Strategi  utama  PT  Bank  Rakyat
Indonesia  Tbk  dan  PT  BRI  syariah  Tbk dalam mengimplementasi Qanun LKS adalah dengan langkah menerapkan Sinergi
Perbankan  dalam  bentuk  Layanan  Syariah Bank  Umum  (LSBU)  dan Colocation di seluruh  Unit  Kerja  PT  Bank  Rakyat Indonesia  Tbk.  Layanan  Syariah  Bank Umum  (LSBU)  adalah  layanan  syariah  yang dilakukan  oleh  pekerja  dan  di  Unit  Kerja Konvensional,  sesuai  Izin  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK)  sebagaimana  tertuang dalam  Peraturan  Otoritas  Jaka  Keuangan (POJK)  Sinergi  perusahaan  pasal  10  “BUS dan Bank Umum yang melaksanakan Sinergi Perbankan  wajib  memperoleh  persetujuan
dari  Otoritas  Jasa  Keuangan”. 40 Layanan
Syariah  Bank  Umum  yang  selanjutnya disingkat LSBU adalah kegiatan penghimpunan  dana,  pembiayaan,  dan/atau pemberian jasa
perbankan lainnya berdasarkan  prinsip  syariah  yang  dilakukan pada jaringan kantor Bank Umum untuk dan atas  nama  BUS. 41 Artinya,  PT  Bank  Rakyat Indonesia  Tbk  yang  telah  bekerjasama dengan anak usahanya yang berbadan hukum tersendiri  yaitu  PT  BRI  Syariah  Tbk  dalam bentuk Memorandum  of  Understanding (MOU). Sebagaimana
POJK Sinergi Perbankan pasal 2 berbunyi “BUS dan Bank Umum  dapat  melakukan  sinergi  Perbankan yang memiliki hubungan kepemilikan dimana  Bank  Umum  merupakan  pemegang saham  pengendali  BUS”.  Jika  dilihat  pada gambar  1  dan  gambar  2.  PT  Bank  Rakyar Indonesia  merepresentasikan  kepemilikan saham PT BRI Syariah sebesar 73%. Hal ini sudah  cukup  sebagai  syarat  antara  PT  Bank Rakyat  Indonesia  dan  PT  BRI  Syariah melakukan  sinergi  perusahaan.  Walaupun kerjasama dilakukan dengan satu kepemilikan, bukan berarti sinergi perbankan ini bersifat permanen. sinergi perbankan juga dapat  diakhiri    sebagaimana  POJK  Sinergi perusahaan pasal 14 “BUS dan Bank Umum dapat melakukan penghentian Sinergi Perbankan sebelum jangka waktu kerja sama berakhir”. Kerjasama dilakukan
dengan mendirikan  layanan  BRI  syariah  pada  PT Bank  Rakyat  Indonesia.  Sekilas  hal  ini Nampak  seperti  bentuk  kembalinya  UUS kepada Bank Umum Syariah, akan tetapi hal ini  berbeda.  Perbedaannya  pada  Badan hukum.  UUS  bernaung  pada  Badan  hukum Bank  Umum  sedangkan  LSBU  memiliki badan  hukum  masing  –  masing  yang  mana kerjasama ini disepakati dalam bentuk MOU. Sebagaimana  diatur  pada  POJK  no.    28 /POJK.03/2019  tentang  Sinergi  Perbankan
40 https://finance.detik.com/moneter/d- 4886033/cara-bank-bri-dan-bri-syariah-implementasi- keuangan-syariah-di-aceh diakses pada 7 Juli 2020 41 Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik Indonesia  Nomor 28 /POJK.03/2019 Tentang Sinergi Perbankan dalam satu Kepemilikan untuk Pengembangan Perbankan Syariah
dalam satu kepemilikan
untuk pengembangan  Perbankan  Syariah  pasal  8 “BUS dan Bank Umum dalam melaksanakan Sinergi Perbankan harus membuat perjanjian kerja sama secara tertulis”.
Layanan syariah Bank Umum
merupakan bentuk sinergi perbankan sebagaimana disebutkan pada pasal 5 ayat (1) POJK no 28/POJK.03/2019. Untuk melakukan sinergi perbankan syaratnya ialah Bank Umum dan Bank Umum Syariah harus memiliki hubungan
kepemilikan sebagaimana  PT  BRI  Syariah  yang  dimiliki saham  mayoritasnya  oleh  PT  Bank  Rakyat Indonesia.  Diluar  dari  pada  itu,  menurut regulasi  tersebut  Bank  Umum  dan  Bank Umum  Syariah  yang    tidak  memiliki hubungan  kepemilikan  tidak  dibenarkan bersinergi  dalam  bentuk  LSBU  misalnya  PT Bank  Aceh  tidak  dibenarkan  membuka Layanan  Syariah  Bank  Umum  dengan  PT Bank  Rakyat  Indonesia.  Konsekuensi  dari LSBU maka Bank Umum berhak mencantumkan logo IB pada bank Umum.
Setelah hadirnya LSBU hasil kerjasama antara Bank uang memiliki satu kepemilikan, Selanjutnya  PT  Bank  Rakyat  Indonesia melalui  sinergi  LSBU  memperkuat  jaringan layanan dengan membuka 170 titik di seluruh lokasi penerapan Qanun Lembaga  Keuangan Syariah.  Jaringan  tersebut  meliputi;  13 Kantor Cabang, 16 Kantor Cabang Pembantu dan  141  Layanan  Syariah  Bank  Umum (LSBU)  yang  ada  di  Kantor  Unit  BRI. 42 Jaringan kantor yang telah dibuka sebagaimana disampaikan diatas yang merupakan  hasil  dari  sinergi  BRI  dan  BRI Syariah  menggunakan  jaringan  kantor  yang sama.  Ada  konsekuensi  persyaratan  yang harus  dipenuhi  sebagaimana  POJK  Sinergi perbankan  pasal  6  ayat  (2)  poin  a  “  terdapat
42 https://keuangan.kontan.co.id/news/garap- peluang-qanun-bri-syariah-operasikan-170-titik- jaringan-di-aceh  diakses  pada  5  Juli  2020.  13  Kantor Cabang  dapat  dirincikan  2  Kantor  Cabang  BRI Syariah  (KC  Banda  Aceh  Daud  Beureueuh  dan  KC Lhokseumawe  Cunda).  Dan  11  Kantor  Cabang  BRI Colocation di  11  Kota  yaitu  kota  Banda  Aceh, Bireuen,  Blangpidie,  Kutacane,  Kuala  Simpang, Langsa,  Lhokseumawe,  Meulaboh,  Sigli,  Takengon dan Tapaktuan.
pemisahan  antara  kantor  BUS  dan  kantor Bank Umum”. Namun dalam kasus kerjasama diatas dimana beroperasi diwilayah yang menerapkan qanun LKS yang melarang  keberadaan  bank  konvensional, maka  secara  otomatis  jaringan  kantor  Bank Konvensional  tersebut  hanya  membuka layanan  syariah.  langkah  lanjutan  dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia dalam implementasi  qanun  Lembaga  Keuangan
Syariah  ialah  dengan  mewajibkan  nasabah PT  Bank  Rakyat  Indonesia  mengkonversi rekening  Tabungannya  serta  pembiayaan. 43 Seluruh  langkah  tersebut  diimplementasikan bertahap,  yang  pada  akhirnya  seluruh kegiatan  konvensional  di  wilayah  penerapan qanun  Lembaga  Keuangan  syariah  akan dikonversi  menjadi  kegiatan  syariah  melalui sinergi  perbankan  dalam  satu  kepemilikan dalam bentuk layanan syariah bank umum.

## D. KESIMPULAN
Dari paparan diatas dapat disimpulkan, 4 (empat) Bank Himbara yang ada di Aceh, 3 (tiga) diantara nya telah memiliki anak usaha dalam  bentuk  Bank  Umum  Syariah  dan  1 (satu) masih dalam bentuk unit usaha syariah.
Ketiga  Bank  Himbara  yang  memiliki  anak usaha  dalam  bentuk  Bank  Umum  Syariah ialah  PT  Bank  Negara  Indonesia  Tbk,  PT Bank  Rakyat  Indonesia  Tbk  dan  PT  Bank Mandiri  Tbk,  sementara  PT  Bank  Tabungan Negara Tbk masih dalam bentuk Unit Usaha Syariah.  PT  Bank  Rakyat  Indonesia  Tbk sebagai  salah  satu  Bank  Himbara  yang  telah memiliki  Anak  usaha  Bank  Umum  Syariah, dalam  mengimplementasi  Qanun  Lembaga Keuangan Syariah dengan membuka Layanan Syariah Bank Umum (LSBU) sesuai POJK  Sinergi  perbankan  tahun  2019  dengan cara membuat Memorandum of Understanding (MoU)  kerjasama  dengan masing  Bank  Umum  Syariah  sebagai  anak usahanya, dan selanjutnya membuka Layanan  Syariah  Bank  Umum  (LSBU)  pada Bank  Konvensional.  Sesuai  Qanun  Lembaga
43 https://aceh.tribunnews.com/2020/04/28/nasa bah-diminta-beralih-ke-syariah  diakses  pada  4  Juli 2020
Keuangan Syariah bahwa Bank
Konvensional  tidak  boleh  beroperasi  lagi  di Aceh  sejak  tahun  2021,  maka  Bank konvensional  tersebut  akan  ditutup  dan digantikan  dengan  Layanan  Syariah  Bank Umum  (LSBU)  yang  beroperasi  pada  kantor Bank konvensional yang ditutup tersebut atau dapat  dikatakan  dikonversi  menjadi  Bank Syariah. Sedangkan diluar wilayah penerapan qanun  lembaga  keuangan  syariah,  Bank induknya tetap menjalankan kegiatan layanan bank  konvensional,  sedangkan  anak  usaha bank  tersebut  menjalankan  layanan  syariah dalam  bentuk  Bank  umum  syariah  maupun unit usaha syariah.

## DAFTAR PUSTAKA
Anshori,  Abdul  Ghofur.  (2018). Perbakan Syariah  di  Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Apostolik, Richard. (2009). Christoper Donohue  dan  Peter  Went,  Foundations of  Banking  Risk:  An  overview  of Banking,  Banking  Risk,  and  Risk- Based Banking Regulation. New Jersey: John Wiley & Son, Inc Apriani,  Rani  dan  Hartanto.  (2019). Hukum Perbankan dan Surat Berharga, Sleman: Deepublish Dewi, Gemala. (2004). Aspek – aspek hukum dalam Perbankan & Perusahaan Syariah di Indonesia. Depok: Kencana
Gandapradja,  Permadi.  (2004). Dasar  dan Prinsip Pengawasan Bank, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
Hermansyah.  (2014). Hukum  Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group
Hirsanuddin.  (2008). Hukum  Perbankan Syariah  di  Indonesia. Yogyakarta:
Genta Press
Karim,  Adiwarman  A.  (2007). Bank  Islam: Analisis  Fiqih  dan  Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
Manan,  Teuku  Abdul.  (2018). Mahkamah Syar’iyah  Aceh  dalam  Politik  Hukum Nasional. Jakarta: Prenadamedia Group
Nugroho,  Sigit  Sapto  dan  Yuni  Purwati. (2020). Hukum  Perbankan:  Mengenal
Prudent  Banking  Principle. Klaten: Lakeisha Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009  Tentang  Unit  Usaha Syariah Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/PBI/2013  tentang  Perubahan  atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009  Tentang  Unit  Usaha Syariah Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  6
/POJK.03/2016  Tentang  Kegiatan  Usaha dan  Jaringan  Kantor  Berdasarkan  Modal Inti Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  28 /POJK.03/2019 Tentang Sinergi Perbankan  dalam  Satu  Kepemilikan untuk Pengembangan Perbankan Syariah
Rahmah,  Mas.  (2019). Hukum  Pasar  Modal. Jakarta: Penerbit Kencana
Ringkasan  Eksekutif  POJK  tentang  Sinergi Perbankan  dalam  satu  Kepemilikan untuk  pengembangan  Perbankan  syariah (POJK Sinergi Perbankan)
Rivai,  Veithzal  dan  Arviyan  Arifin.  (2010) Islamic  Banking. Jakarta:  PT  Bumi Aksara SK Direksi Bank Indonesia No. 32/33/KEP/DIR tanggal  12  Mei  1999
Tentang Bank Umum
Sutedi,  Adrian.  (2014). Aspek  Hukum  Otoritas Jasa  Keuangan ,  cetakan  I.  Jakarta:  Raih Asa Sukses
Umam,  Khotibul  dan  Veri  Antoni.  (2018). Corporate  Action  Pembentukan  Bank Syariah . Yogyakarta: Gajah Mada University Press Undang – Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh
Undang  –  undang  Republik  Indonesia  Nomor 21  Tahun  2008  Tentang  Perbankan Syariah
Usanti,  Trisadini  P.  dan  Abd.  Shomad.  (2016) Hukum Perbankan. Jakarta: Kencana
Usman,  Rachmadi.  (2003). Aspek  –  aspek Hukum Perbankan di Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
Utama,  Andrew  Shandy.  (2018)  Independensi Pengawasan terhadap Bank Badan Usaha Milik  Negara  (BUMN)  dalam  Sistem Hukum  Nasional  di  Indonesia.  Jurnal Soumatera Law Review Vol. 1, No. 1.
Yusmad,  Muammar  Arafat.  (2018). Aspek Hukum  Perbankan  Syariah  dari  teori  ke Praktik, Cetakan  pertama.  Sleman,
Deepublish

## Website
OJK, Kebijakan Strategis OJK 2019 “Kolaborasi  Membangun  Optimisme dan Akselerasi Pertumbuhan Berkelanjutan” , www.ojk.go.id ,  arsip Januari 2019, akses 5 Juli 2020.
Anggar  Septiadi, Sejumlah  Bank  Ini  Menjadi Kandidat Bank Buku IV , www.kontan.co.id ,  arsip  Maret  2020,
akses 15 Juli 2020.
Mandiri Syariah, Sejarah (Hadir Dengan Cita- Cita Membangun Negeri) , www.mandirisyariah.co.id ,  akses  5  Juli
2020.
Bursa  Efek  Indonesia, Profil  Perusahaan Tercatat:  BRISyariah , www.idx.co.id , akses pada 16 Juli 2020.
Detik Finance, Cara Bank Bri Dan Bri Syariah Implementasi Keuangan Syariah di Aceh , www.detik.com ,  arsip  Februari  2020, akses 7 Juli 2020.
Maizal  Walfajri,  Garap  peluang  Qanun,  BRI Syariah  operasikan  170  titik  jaringan  di Aceh, www.kontan.co.id ,  akses  pada  5
Juli 2020 Serambi  News,  Mawaddatul  Husna, Nasabah Diminta Beralih ke Syariah , aceh.tribunnews.com ,  arsip  April  2020,
akses 4 Juli 2020.