## PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT PASCA KRISIS EKONOMI

## Oleh : Meiran Panggabean

## Abstract
Regional development in West Kalimantan faces not only economic problems but also nature and social ones, especially in 1997 as monetary crisis hit the indonesian  economy.  During  the  last  ten  years,  started  from  unfavorable condition  with  a  negative  economic  growth  of  -4,72%,  improved  economic growth had been succesfully  achieved. West Kalimantan’s economic structure before  anf  after  the  monetary  crisis  had  been  changed  considerably.  Until 2006,  however,  agricultural  sector  still  dominated  the  regional  economy structure (27,0%), followed by  trading, hotel, and restaurant sector (22,9%), and  industrial  sector  (18,2%).  Unfortunately,  this  impressive  achievement went in tandem with other structural problems.
Keyword : pembangunan daerah, struktur ekonomi, krisis ekonomi.

## 1. Pendahuluan
Badai  krisis  ekonomi  sesungguhnya  belum  sepenuhnya  berlalu  dari pembangunan  ekonomi  Indonesia.  Krisis  ekonomi  masih  tetap  menjadi  beban  di tengah  kehidupan  masyarakat.  Setidaknya  itulah  pendapat  Dr.Sri  Adiningsih (2007) dalam bukunya yang berjudul ”Satu Dekade Pasca Krisis Indonesia : Badai Pasti Berlalu?”. Tulisan ini tidak bermaksud mendebat pendapat di atas. Tulisan ini  ingin  membahas  capaian  pembangunan  dari  awal  krisis  ekonomi  hingga  saat ini,    dilengkapi    dengan  deskripsi  masalah,  tantangan  dan  strategi  pembangunan daerah Kalimantan Barat. Mengingat Pembangunan Kalimantan Barat merupakan bagian  pembangunan  Nasional,  maka  baik  buruknya  pembangunan  nasional dengan  sendirinya  berdampak  positip  atau  negatif  bagi  pembangunan  daerah. Setelah  satu  dekade  krisis  ekonomi  menerpa  perekonomian  Indonesia,  adalah penting untuk melihat bagaimana dinamika proses pembangunan nasional maupun daerah.  Mengawali  tulisan  ini  akan  dipaparkan  secara  singkat  sebab  dan  akibat krisis  ekonomi  terhadap  pembangunan  di  Indonesia,  dilanjutkan  pembahasan dampak krisis dalam pembangunan daerah Kalimantan Barat.
2. Krisis Ekonomi 1 : Ujian Terhadap Fondasi Pembangunan
1    Krisis  ekonomi  yang  dialami  Indonesia  sekarang  sesungguhnya  bukanlah  pengalaman  pertama  untuk Indonesia. Pada awal tahun 1980-an Pemerintah pernah dikejutkan oleh adanya penurunan secara harga minyak  (migas)  yang  berdampak  pada  penurunan  peneriman  pemerintah.  Penurunan  penerimaan  itu begitu hebatnya karena saat itu pendapatan pemerintah sangat tergantung kepada sektor migas, bahkan kurang  lebih  70%  penerimaan  pemerintah  bersumber  dari  sector  tersebut.  Sekaligus  saat  itu  menandai
Tatkala  badai  krisis  ekonomi  menerpa  perekonomian  Indonesia  pada pertengahan  tahun  1997,  daya  tahan  fondasi  ekonomi  Indonesia  yang  dibangun selama pemerintahan orde baru (sekitar 30 tahun) langsung merosot hanya dalam hitungan hari. Fondasi ekonomi yang diukur dengan membaiknya indikator makro ternyata tidak sekuat seperti yang dipublikasikan (yaitu menjadi salah satu ”macan asia”).  Dibalik  prestasi  baik  yang  dicapai  pembangunan  Indonesia,  ternyata menurut Abimanyu (2000 : xii) terdapat kerapuhan fundamental makro dan mikro ekonomi  yang  membawa  perekonomian  Indonesia  mengalami  krisis  yang berkepanjangan.  Ironisnya,  fundamental  ekonomi  yang  rapuh  tersebut  telah  ada sejak  lama.  Lebih  tegas  Wibisono  (1998)  mengungkapkan  bahwa  akar  krisis  itu sudah  mulai  ada  sekian  tahun  lalu  dan  terus  berkembang  berkat  proteksi  sang penguasa karena menguntungkan dan memperkaya  mereka  (penguasa dan kroni- kroninya). Jika demikian kondisinya, tidaklah mengherankan krisis ekonomi yang menerpa  perekonomian  Indonesia  sulit  disembuhkan  atau  dipulihkan.  Krisis ekonomi  berbuahkan  krisis  sosial  dan  politik  (krisis  kepercayaan).  Krisis  di Indonesia melebar menjadi krisis multidimensi. Pembangunan cenderung stagnan. Krisis  ekonomi  membawa  dampak  pada  seluruh  sendi  kehidupan  ekonomi. Dampaknya tidak lagi terbatas pada ranah ekonomi dan moneter  tetapi juga pada ranah  non  ekonomi.    Pertumbuhan  ekonomi  merosot  hingga  ke  angka  negatif  (- 13,3%),  rupiah  melemah  hingga  ke  angka  Rp.15.000  per  US  Dollar,  inflasi melambung  tinggi  (77,6%),  angka  pengangguran  dan  angka  kemiskinan meningkat signifikan, hutang luar negeri membengkak, suku bunga tabungan dan pinjaman  meningkat  tajam,  defisit  fiskal  dibiayai  luar  negeri,  krisis  kepercayaan di  sektor  perbankan,  angka  kriminal  meningkat  kuantitas  dan  kualitasnya,  suhu politik cenderung memanas, tuntutan ”merdeka” dari beberapa propinsi  semakin menguat,  angka dan ragam korupsi meningkat.  Melihat potret demikian ini, para ekonom  dan  pelaku  bisnis  menyatakan  bahwa  krisis  ekonomi  Indonesia  telah membawa kebangkrutan dan keterpurukan bagi pembangunan.
Kebangkrutan  dan  keterpurukan  sebagai  akibat  krisis  ekonomi  oleh Simatupang dan Nizwar (2000 : 455) menandakan bahwa pembangunan ekonomi yang memprioritaskan pembangunan sektor industri yang tidak berbasis pertanian terbukti gagal menciptakan pembangunan berkelanjutan ( sustainable development ).  Terjadi  fenomena premature  industrialization yang  menimbulkan (1)  sindroma  pertumbuhan  tanpa  transformasi  struktural,  (2)  rentannya  kembali ketahanan  pangan  nasional,  dan  (3)  timpangnya  distribusi  pembangunan  baik secara individual, spasial maupun sektoral. Tamparan keras badai krisis ekonomi harus  dibayar  mahal. Cost  of  adjusment untuk  menghadapi  krisis  sangat  besar. Pembangunan  ekonomi  nasional  yang  cenderung  stagnan  sebagai  akibat  krisis ekonomi  berdampak  buruk  bagi  pembangunan  daerah.  Sebagian  besar  program pembangunan daerah terkendala karena pendanaan pembangunan daerah sebagian besar  besumber  dari  Pusat  (APBN).    Pembangunan  yang  dilakukan  dari  kondisi
berakhirnya masa pertumbuhan yang didanai dari minyak dan juga berakhirnya era dana yang melimpah. Kejutan  pertama  ekonomi  nasional  ini  benar-benar  tidak  terprdiksikan  karena  sebetulnya  secara  makro ekonomi  nasional  sedang  mengalami  puncak  pertumbuhan  (booming).  Sehingga  dapat  dibayangkan, ketika krisis itu berlangsung kepanikan melanda pada sebagian masayarakat dan juga pemerintah senidiri, (Yustika, 2007 : 32).
bangkrut dan terpuruk  relatif lebih sulit  dibanding pembangunan  yang dilakukan dari  awal  (Pelita  I).  Dikatakan  lebih  sulit  karena  pra  kondisi  yang  ada  pada  saat krisis  ekonomi  (seperti  keadaan  sosial  politik)  tidak  kondusif.  Pembangunan ekonomi  pada  situasi  krisis  ekonomi  membutuhkan  energi  besar.  Hutang  luar negeri  semakin  membengkak.  Ketua  Umum  PP  ISEI   Burhanuddin  Adullah, dalam keynote  speech -nya  (2007),    mengatakan  bahwa  berbagai  kebijakan, strategi  dan  langkah-langkah  telah  dilakukan  untuk  meletakkan  kembali  fondasi perekonomian  bangsa  yang  diharapkan  dapat  membawa  Indonesia  mencapai tingkat  pertumbuhan  ekonomi  yang  lebih  tinggi,  berkualitas  dan  berkelanjutan. Namun  pada  kenyataannya,  perekonomian  Indonesia  masih  diwarnai  oleh fenomena paradox of growth yaitu ia mampu terus tumbuh, namun tidak disertai dengan  peningkatan  kualitas  dalam  mengurangi  tingkat  pengangguran  dan kemiskinan.
Krisis  ekonomi  Asia  pada  tahun  1997  telah  membawa  serangkaian perubahan  mendasar  dalam  pengelolaan  negara  di  bidang  perekonomian. Perubahan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi dan keuangan serta penerapan  berbagai  paket  kebijakan  baru  yang  diharapkan  mendorong kesinambungan  perekonomian,  serta  semangat  perencanaan  pembangunan  yang tertulis  secara  nyata  dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional (RPJMN) 2005-2009, ternyata belum mampu dengan cepat meningkatkan kinerja sektor  riil  selama  tiga  tahun  terakhir,  sehingga  mengakibatkan  lemahnya  daya serap lapangan kerja di  Indonesia, dan menurunkan kesejahteraan serta daya beli masyarakat.
Mencermati indikator makro ekonomi Indonesia  yang dicapai dalam  10 tahun  terakhir,    tampak  bahwa  capaian  kinerja  pembangunan  ada  yang menggembirakan  dan  ada  pula  yang  memprihatinkan.  Capaian  yang menggembirakan antara lain meliputi :
a. Tercapainya  konsolidasi  fiskal  yang  ditandai  dengan  disiplin  fiskal  yang terjaga (defisit < 2%) dan semakin menurunnya rasio hutang terhadap PDB;
b. Posisi eksternal yang semakin kuat yang dibuktikan dengan keputusan keluar dari program IMF (2003) dan percepatan pembayaran utang IMF (2006);
c. Cadangan  devisa  semakin  meningkat  dan  semakin  kuat  (31  Miliar  dolar  AS tahun 2006);
d. Beban  utang  eksternal  mereda  yang  ditandai  dengan  berkurangnya  Utang Luar Negeri (37,4% tahun 2007) dan Debt Service Ratio (24,9 tahun 2006);
e. Struktur perbankan yang semakin sehat,  ditandai dengan CAR dan NPL yang membaik ;
f. Pertumbuhan ekonomi berangsur-angsur mulai bangkit (rata-rata tumbuh 5% per tahun);
g. Inflasi  bergerak  stabil  pada  kisaran  di  bawah  10%  dan  nilai  tukar  rupiah bergerak stabil pada kisaran 9.000 – 10.000 rupiah per 1 dollar AS.
Sementara  itu,  capaian  kinerja  pembangunan  yang  memprihatinkan adalah ketidakberhasilan (1) mengurangi  jumlah penduduk miskin  dan (2) angka pengangguran terbuka serta (3) mempersempit kesenjangan distribusi pendapatan. Lima  tahun  terakhir,  jumlah  penduduk  miskin  bertambah  banyak  (39  juta  jiwa
tahun  2006)  dan  angka  pengangguran  terbuka  semakin  meningkat  (10,3%  tahun 2006) serta kesenjangan distribusi pendapatan semakin lebar (Gini Ratio = 0,345). Berdasar  pada  capaian  kemiskinan,  pengangguran  dan  distribusi  pendapatan tersebut---  sebagai  parameter  untuk  menilai  keberhasilan  pembangunan  ekonomi menurut  Prof.  Dr.  Dudley  Seers  (1970)  dalam  Mubyarto  (1986  :  25);  Todaro (1989  :  85-90)---    maka  dapat  dikatakan pembangunan  ekonomi  Indonesia hingga  saat  ini  belum  berhasil  memberi  makna  yang  berarti  bagi kemakmuran  dan  kesejahteraan  masyarakat  Indonesia .  Negara  tanpa pembangunan  (?).  Keadaan  ini  mengisaratkan  telah  terjadi paradox  of  growth dalam pembangunan Indonesia sekaligus mengundang tanya ”apakah strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia sudah berada pada jalur yang benar?”

## 3. Pembangunan Daerah Kalimantan Barat : Fakta Dan Data
Tahun  1997  merupakan  tahun  kelabu  bagi  Propinsi  Kalimantan  Barat. Dikatakan  tahun  kelabu,    karena  pada  tahun  tersebut  pembangunan  ekonomi ”terganggu”  oleh  peristiwa  yang  tidak  diperkirakan  sebelumnya.  Dampak  krisis ekonomi terjadi secara bersamaan  disertai  dengan asap tebal  akibat pembakaran lahan  yang  berlangsung  lama  dan  mengganggu  aktivitas  ekonomi.  Transportasi barang  dan  orang  melalui  darat,  laut  dan  udara  dari  dan  ke  Kalimantan  Barat macet.  Selain  itu,  konflik  sosial  antar  etnis  tertentu  yang  memakan  korban  jiwa dalam  jumlah  yang  relatif  besar,  juga  berperan  mengganggu  aktivitas perekonomian.  Jadi  pembangunan  daerah  Kalimantan  Barat  tidak  hanya menghadapi masalah ekonomi (dampak krisis ekonomi), tetapi juga masalah alam dan  sosial.  Dengan  kata  lain,  pembangunan  daerah  Kalimantan  Barat  yang berlangsung  dalam  10  tahun  terakhir,    diawali  dengan  keadaan  yang  tidak menguntungkan.  Meskipun  beranjak  dari  keadaan  yang  tidak  menguntungkan (pertumbuhan  ekonomi  -4,71%),  namun  secara  makro,  capaian  kinerja pembangunan ekonomi menunjukkan hasil menggembirakan yang disertai dengan keprihatinan  seperti  halnya  capaian  pembangunan  ekonomi  nasional.  Krisis ekonomi  pada  pertengahan  1997  diikuti  dengan  krisis  moneter  dan  dampaknya mulai dirasakan pada tahun 1998-1999. Nilai rupiah yang merosot terhadap dollar AS  berdampak  pada  semakin  murahnya  harga  barang  dan  jasa  Indonesia, termasuk  di  Kalimantan  Barat.  Keadaan  ini  dimanfaatkan  oleh  warga  negara Malaysia  (dan  warga  negara  ASEAN  lainnya)  berbelanja  ke  Pontianak. Kedatangan Wisatawan Mancanegara (WISMAN)  ke Kalbar berdasarkan catatan Dinas Pariwisata Kalbar  menunjukkan peningkatan luar biasa dari 20.441 orang pada tahun 1997 menjadi 205.613 orang tahun 1998.
Perekonomian  Kalbar  pada  tahun  1997-1998  mengalami  kemunduran  dan cenderung  stagnan.  Seluruh  sektor  perekonomian  (9  sektor)  tumbuh  negatif, kecuali  sektor  Listrik  dan  Air  Minum  (tumbuh  +5,43%).  Daya  beli  masyarakat merosot akibat lonjakan tingkat inflasi  yang relatif tinggi. Masyarakat konsumen dan  produsen  lebih  suka  menyimpan  uangnya  dalam  bentuk  tabungan  dan deposito karena tingkat bunga tabungan yang spektakuler (sekitar 60% per tahun). Investasi  turun  drastis  dan  para  pengusaha  terjebak  pada  kredit  macet  yang bermuara  pada  kebangkrutan  dan  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK).  Akibat
lebih  lanjut  dari  kondisi  ini  adalah  bertambahnya  jumlah  pengangguran  dan penduduk  miskin.  Kehidupan  penduduk  miskin  semakin  terpuruk  karena berhadapan  dengan  harga-harga  kebutuhan  pokok  yang  relatif  mahal  di  satu  sisi dan  sulitnya  memperoleh  tambahan  penghasilan  di  sisi  lain.  Sementara  itu, penduduk golongan kaya dan pemilik modal menikmati “keuntungan” tanpa kerja keras  dari  bunga  tabungan  dan  deposito.  Terjadi  kesenjangan  ( gap )  antara penduduk miskin dan kaya, dan kesenjangan itu semakin lebar.
Pada  tahun  1999  perekonomian  Kalbar  mulai  bangkit  dari  keterpurukan.
Kebijakan stabilisasi dan pemulihan kegiatan ekonomi yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi krisis mulai dirasakan hasilnya. Tingkat inflasi dan tingkat bunga tabungan  dan  bunga  pinjaman  semakin  menurun.  Bersamaan  dengan  itu, wisatawan  Nusantara  (WISNU)  yang  masuk  ke  Kalimantan  Barat  bertambah sekitar  60%.  Dinas  Pariwisata  Kalbar  mencatat    kunjungan  WISNU  ke  Kalbar bertambah  dari  533.948  orang  tahun  1998  menjadi  824.460  orang  tahun  1999. WISNU  yang  bertambah  ini  pada  umumnya  warga  Indonesia  keturunan  (WNI- Cina)  korban  kerusuhan  di  Jakarta  dan  yang  takut  akan  terulangnya  kerusuhan. Pertumbuhan  ekonomi  tahun  1999  meningkat  menjadi  2,71  persen  dan  seluruh sektor tumbuh positip kecuali sub sektor ke hutanan (-12,28). Sejak 2000 hingga 2007 perekonomian Kalbar tumbuh secara positip pada kisaran 2,5  – 5,5 persen. Namun  pertumbuhan  ini  masih  jauh  di  bawah  pertumbuhan  ekonomi  Kalbar sebelum  krisis  ekonomi  yaitu  kisaran  7,5  –  10,7  kurun  waktu  1994  –  1996. Menarik  untuk  disoroti  adalah  pertumbuhan  sub  sektor  kehutanan.  Sejak  awal krisis  ekonomi  hingga  tahun  2007,  pertumbuhan  sub  sektor  kehutanan  selalu negatif.  Ini  mengindikasikan ”salah urus” pemanfaatan hutan. Diduga, maraknya kasus  ” ilegal  logging ”  penyebab  merosotnya  kontribusi  sub  sektor  kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Struktur  perekonomian  Kalimantan  Barat  sebelum  dan  setelah  krisis ekonomi  belum  mengalami  perubahan.  Artinya  proses  pembangunan  ekonomi hingga  tahun  2007  masih  didominasi  oleh  tiga  sektor,  yaitu  sektor  pertanian (27,0%) ; Perdagangan, Hotel dan Restoran (22,9%) dan sektor industri (18,2%). Dibandingkan  dengan  tahun  sebelumnya,  peranan  sektor  industri  mengalami penurunan (-0,32%). Penurunan ini disebabkan adanya 3 industri kayu terbesar di Kalbar  tutup  (bangkrut)  karena  semakin  sulitnya  memperoleh  bahan  baku. Berdasarkan  penghitungan  BPS  Propinsi  Kalimantan  Barat,  pada  tahun  2006 PDRB  perkapita  Kalimantan  Barat  sebesar  Rp  9.113.425.,-  mengalami peningkatan  yang  relatif  tinggi  yaitu  sekitar  9,54  persen  dibandingkan  dengan tahun 2005. Mengacu pada nilai tukar rupiah yaitu rata-rata setiap US $ 1 sebesar Rp 9.020,-, maka PDRB perkapita tahun 2006 telah menembus  US  $ 1.000 atau tepatnya  sebesar  US  $  1.010,36,  meningkat  sekitar  21,86  persen  dibandingkan dengan tahun 2005.
Secara  umum  inflasi  di  Kalimantan  Barat  tahun  2006  tercatat  sebesar  6,32 persen,  jauh  lebih  rendah  dibandingkan  inflasi  tahun  2005  yang  tercatat  sebesar 14,43  persen.  Angka  inflasi  tersebut  juga  lebih  rendah  dibandingkan  inflasi nasional  yang tercatat sebesar 6,60 persen. Selanjutnya, kegiatan perdagangan di Kalbar telah menyumbang perolehan devisa ekspor daerah yang cukup memadai. Selama  tiga  tahun  terakhir  (2004-2006),  beberapa  komoditi  ekspor  strategis
mengalami peningkatan volume maupun nilai devisa ekspor, seperti hasil industri karet  olahan,  hasil  hutan  ikutan  dan  hasil  perikanan.  Tahun  2006,  devisa  ekspor karet olahan mencapai US$ 324.501.306,72 atau naik 44,66% dibandingkan tahun 2005.    Komoditi  lain  seperti  ekspor  hasil  hutan  ikutan  juga  menunjukkan perkembangan  yang  cukup  berarti.  Selain  kegiatan  perdagangan  skala  ekspor, perkembangan  perekonomian    Kalbar  secara  kuantitas  juga  ditunjang  dengan semakin  berkembangnya    kegiatan  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  (UMKM) dan  koperasi.  Selama  ini,  UMKM  dan  Koperasi  merupakan  kekuatan  riil  dalam membangun kehidupan ekonomi sebagian besar masyarakat Kalbar.
Perkembangan  UMKM  dan  koperasi  tersebut  merupakan  hasil  nyata  dari komitmen  pembangunan  daerah  yang  meletakkan  ekonomi  kerakyatan  sebagai tulang punggung perekonomian daerah.
Sesuai  dengan  lingkup  usahanya,  di  Kalimantan  Barat  saat  ini  tercatat UMKM  formal  sebanyak  2.824  unit  usaha,  dengan  menyerap  sekitar  11.215 tenaga kerja. Meskipun kontribusinya relatif kecil  yakni 1,89 % terhadap PDRB, tentunya sumbangannya semakin bertambah besar manakala peran UMKM sektor informal  dilibatkan.    Sementara  itu,  jumlah  koperasi  konsumsi  dan  serba  usaha termasuk koperasi jasa sebanyak 4.039 unit, dan jumlah KUD sebanyak 416 Unit dengan volume usaha mencapai Rp 43,52 Milyar.  Persebaran koperasi konsumsi, koperasi serba usaha dan KUD cukup merata di 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat.

## 4. Permasalahan : Kegembiraan disertai Keprihatinan
Berdasarkan  data  dan  fakta  tersebut  di  atas,  dapat  dinyatakan  bahwa pembangunan ekonomi dalam tujuh tahun terakhir telah menampakkan hasil yang menggembirakan  walaupun  belum  optimal.  Sayangnya,  capaian  yang menggembirakan  itu  masih  disertai  dengan  keprihatinan.    Berbagai  keprihatinan yang perlu dikemukakan dalam tulisan ini antara lain adalah :

## 4.1. Kemiskinan
Kemiskinan  merupakan  masalah  kompleks  yang  dipengaruhi  oleh berbagai faktor  yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Mengacu pada strategi nasional penanggulangan kemiskinan, definisi kemiskinan  adalah  kondisi  di  mana  seseorang  atau  sekelompok  orang,  laki-laki dan  perempuan,  tidak  terpenuhi  hak-hak  dasarnya  untuk  mempertahankan  dan mengembangkan  kehidupan  yang  bermartabat.  Definisi  ini  beranjak  dari pendekatan  berbasis  hak  yang  mengakui  bahwa  masyarakat  miskin  mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya.
Kemiskinan  tidak  lagi  dipahami  hanya  sebatas  ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi  seseorang  atau  sekelompok  orang  dalam  menjalani  kehidupan  secara bermartabat.  Hak-hak  dasar  yang  diakui  secara  umum  meliputi  terpenuhinya
kebutuhan  pangan,  kesehatan,  pendidikan,  pekerjaan,  perumahan,  air  bersih, pertanahan,  sumberdaya  alam,  dan  lingkungan  hidup,  rasa  aman  dari  perlakukan atau  ancaman  tindak  kekerasan  dan  hak  untuk  berpartisipasi  dalam  kehidupan sosial-politik,  baik  bagi  perempuan  maupun  laki-laki.  Tegasnya,  persoalan kemiskinan  penduduk  di  Kalimantan  Barat  tidak  cukup  hanya  dipecahkan  dari perspektif  ekonomi,  tetapi  juga  dari  perspektif  pendidikan  dan  kesehatan  serta psikologis.  Kesempatan  mengenyam  pendidikan  dan  layanan  kesehatan  serta peningkatan  akses  kesempatan  kerja  bagi  penduduk/rumah  tangga  miskin merupakan permasalahan ikutan dari kemiskinan ( derived problem of poverty ).
Berdasarkan  hasil  SUSENAS  pada  bulan  Juli  2005  dan  Maret  2007, potret  kemiskinan  di  Kalimantan  Barat  menampakkan  kecerahan  yang  ditandai dengan  meningkatnya  angka  garis  kemiskinan  dan  berkurangnya  jumlah penduduk  miskin.  Garis  Kemiskinan  meningkat  dari  Rp.124.804/kapita/bulan menjadi  Rp.142.529/kapita/bulan.  Hingga  Maret  2007,  jumlah  penduduk  miskin berkurang  sebanyak  45.600  jiwa  (1,33%)  dari  629.900  jiwa  pada  Juli  2005 menjadi 584.300 jiwa pada Maret 2007. Penurunan penduduk miskin tidak hanya terjadi  di  perkotaan,  tetapi  juga  di  perdesaan.  Jumlah  penduduk  miskin  di perkotaan    berkurang  sebanyak  27.500  jiwa  (2,50%)  menjadi  144.100  jiwa  pada bulan  Maret  2007.  Demikian  juga  di  perdesaan,  jumlah  penduduk  miskin berkurang  sebanyak    18.100  jiwa  (0,88%)  menjadi  440.200  jiwa  pada  periode yang  sama.    Meskipun  jumlah  penduduk  miskin  bekurang  di  Kalimantan  Barat, prestasi  tersebut  belumlah  menggembirakan.  Secara  relatif  proporsi  kemiskinan tahun 2007 di Kalimantan Barat (12,91%)  masih lebih banyak dibanding Kalsel (7,01%), Kalteng (9,38%) dan Kaltim (11,04%).
Seiring  dengan  penurunan  jumlah  penduduk  miskin,  Indeks  Kedalaman Kemiskinan ( Poverty Gap Index disingkat P1) juga menunjukkan penurunan dari 2,44 tahun 2005 menjadi 1,79 tahun 2007.  Demikian juga halnya dengan  Indeks Keparahan  Kemiskinan  ( Poverty  Severity  Index disingkat  P2)  menurun  dari  0,64 tahun  2005  menjadi  0,41  tahun  2007.  Semakin  tinggi  angka  P1  dan  P2  pertanda semakin  jauh  rata-rata  pengeluaran  penduduk  miskin  terhadap  garis  kemiskinan (P1)  dan  semakin  tinggi  ketimpangan  pengeluaran  di  antara  penduduk  miskin (P2).
Di  sisi  lain  penampakan  kemiskinan  di  tengah-tengah  masyarakat  dapat  dilihat dari :
a.  Terbatasnya  kecukupan  dan  mutu  pangan. Pemenuhan  kebutuhan  pangan yang  layak  dan  memenuhi  persyaratan  gizi  masih  menjadi  persoalan  bagi masyarakat miskin. Rendahnya kemampuan daya beli merupakan persoalan utama bagi masyarakat miskin. Sementara itu permasalahan pada tingkat petani sebagai produsen,  berkaitan  dengan  belum  efisiennya  proses  produksi  pangan,  serta rendahnya harga jual yang diterima petani.
b.  Terbatasnya  Akses  dan  Rendahnya  Mutu  Layanan  Kesehatan. Pada umumnya  tingkat  kesehatan  masyarakat  miskin  masih  rendah.  Angka  Kematian Bayi  (AKB)  pada  kelompok  berpendapatan  rendah  masih  selalu  di  atas  AKB masyarakat berpendapatan tinggi. Status kesehatan masyarakat miskin diperburuk
dengan masih  tingginya  penyakit menular seperti malaria, tuberkulosis  paru, dan HIV/AIDS.
c.  Terbatasnya  Akses  dan  Rendahnya  Mutu  Layanan  Pendidikan. Pembangunan  pendidikan  merupakan  salah  satu  upaya  penting  dalam penanggulangan  kemiskinan.      Pembangunan  pendidikan  ternyata  belum sepenuhnya  mampu  memberi  pelayanan  secara  merata  kepada  seluruh  lapisan masyarakat. Hingga saat ini, masih terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antar kelompok  masyarakat  terutama  antara  penduduk  kaya  dan  penduduk  miskin  dan antara  perdesaan  dan  perkotaan.    Keterbatasan  masyarakat  miskin  untuk mengakses layanan pendidikan dasar terutama disebabkan tingginya beban biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung.
d.  Terbatasnya  Kesempatan  Kerja  dan  Berusaha. Masyarakat  miskin umumnya  menghadapi  permasalahan  terbatasnya  kesempatan  kerja,  terbatasnya peluang  mengembangkan  usaha,  lemahnya  perlindungan  terhadap  aset  usaha, perbedaan  upah  serta  lemahnya  perlindungan  kerja  terutama  bagi  pekerja  anak dan  pekerja  perempuan  seperti  buruh  migran  perempuan  dan  pembantu rumahtangga.
e. Terbatasnya Akses terhadap Air Bersih. Kesulitan untuk mendapatkan air bersih terutama disebabkan oleh terbatasnya akses, terbatasnya penguasaan sumber air dan menurunnya mutu sumber air.

## 4.2. Pengangguran
Proses pembangunan daerah Kalimantan Barat sudah berlangsung relatif lama  (hampir  8  Pelita)  seiring  dengan  pelaksanaan  pembangunan  nasional. Namun  permasalahan  ketenagakerjaan  belum  dapat  teratasi  secara  optimal. Permasalahan ketenagakerjaan yang dihadapi hingga saat ini antara lain (1). masih tingginya  Tingkat  Pengangguran  Terbuka  (TPT),  baik  di  perkotaan  maupun diperdesaan,  (2)  kecenderungan  pertambahan  pengangguran  terbuka  yang berpendidikan  SMA  dan  Sarjana,  (3)  rendahnya  kualitas  angkatan  kerja  dan produktivitas kerja,   (4) rendahnya upah minimum propivinsi dan upah minimum kota (lebih rendah dari kebutuhan hidup  minimum), (5) rendahnya kualitas SDM Transmigran, (6) bertambahnya jumlah kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK),
(7)  minimnya  advokasi  dan  perlindungan  bagi  TKI,  (8)  kurangnya  tenaga pengawas dibanding jumlah perusahaan. Dari 2.874.038 jiwa penduduk usia kerja (15 tahun ke atas), 68,5% di antaranya tergolong angkatan kerja. Angkatan kerja yang bekerja 92,9% dan   yang sedang mencari pekerjaan (disebut  Pengangguran Terbuka)  adalah  7,1%.  Tingginya  TPT  ini  tidak  hanya  terdapat  di  perkotaan (40,8%)  tetapi  juga  di  perdesaan  (59,2%)  dan  kebanyakan  di  antaranya  adalah penganggur  laki-laki  (58,5%).  Tingkat  pendidikan  para  pengangguran  sebagian besar  (65,7%)  adalah  SMP  ke  bawah,  yang  berpendidikan  SMA,  Akademi  dan Sarjana masing-masing  26,6%, 4,7% dan 2,0%.  Mencermati keadaan pasar kerja sekarang  ini  yang  lebih  mengutamakan  tamatan  SMA  dan  D-3  dengan  pola
outsourcing ,  diperkirakan  pada  masa  mendatang  jumlah  pengangguran  sarjana akan bertambah banyak.
Kualitas  angkatan  kerja  yang  bekerja  dapat  dilihat  dari  tingkat pendidikan  dan  produktivitas  kerja.  Berdasarkan  dua  aspek  ini  dapat  dinyatakan bahwa  kualitas  pekerja  masih  tergolong  rendah.  Sebagian  besar  (81,9%)  pekerja berpendidikan  SLTP  ke  bawah.  Para  pekerja  ini  umumnya  (63,8%)  terserap  di Sektor Pertanian. Produktivitas kerja para pekerja yang bekerja di sembilan sektor ekonomi  adalah  13,53  juta  rupiah  per  kapita  per  tahun.  Produktivitas  kerja terendah  berada  di  sektor  pertanian  (5,43  juta/kapita/tahun)  dan  produktivitas kerja  tertinggi  di  sektor  Keuangan,  Persewaan  dan  Jasa  Perusahaan  (148,05 juta/kapita/tahun).  Upah Minimum Propinsi (UMP) sebesar Rp.550.000 per bulan dan  Upah  Minimum  Kota  (UMK)  sebesar  Rp.  600.000  masih  lebih  rendah dibanding  rata-rata  Kebutuhan  Hidup  Layak  (KHL)  yang  kisarannya  antara Rp.667.192  s.d.  Rp.842.142  per  bulan.  Rendahnya  upah  yang  berlaku  di Kalimantan  Barat  merupakan  salah  satu  alasan  tenaga  kerja  mencari pekerjaan/bekerja  di  luar  negeri,  terutama  di  Malaysia  dan  Brunai.  TKI  asal Kalbar yang bekerja di luar negeri terbagi atas TKI Ilegal dan TKI legal. Jumlah penempatan tenaga kerja ke luar negeri (TKLN) bertambah dari 1.188 orang tahun 2004 menjadi 2.203 orang tahun 2005. Hingga tahun 2006, TKI legal asal Kalbar yang  bekerja  di  luar  negeri  tercatat  sebanyak  1.998  orang.  Perlindungan  dan advokasi  bagi  TKI  relatif  minim.  Semakin  banyak  terungkap  TKI  yang mengalami tindak kekerasan (penganiayaan), diperlakukan tidak wajar.
Jumlah  Transmigran  di  Kalimantan  Barat  hingga  tahun  2006  tercatat sebanyak 5.084 KK. Produktivitas kerja transmigran masih tergolong rendah yang berakibat  pada  rendahnya  tingkat  kesejahteraan  mereka.  Kasus  PHK  bertambah banyak sebagai akibat perusahaan industri kayu yang tutup (tidak beroperasi lagi). Tahun  2004  kasus  PHK  tercatat  sebanyak  7.076  kasus.  Tahun  2005  bertambah sebanyak  3.242  kasus  menjadi  10.318  kasus.  Hingga  tahun  2006  jumlah perusahaan  di  Kalbar  3.208  buah.  Untuk  perusahaan  sebanyak  ini,  dengan  rasio 1:50,    seharusnya  dibutuhkan  pengawas  ketenagakerjaan  sebanyak  64  orang. Kenyataannya, jumlah pengawas ketenagakerjaan saat ini sebanyak 25 orang atau 1 orang pengawas ketenagakerjaan mengawasi 128 perusahaan.

## 4.3. Distribusi Pendapatan
Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita di satu sisi dan penurunan jumlah penduduk miskin  di  sisi  lain, memang merupakan ukuran peningkatan  kesejahtaraaan  masyarakat  yang  sangat  penting.  Namun  tanpa memperhatikan distribusi pendapatan yang diterima penduduk akan menjebak kita pada  kondisi  ”seolah-olah”  kemajuan  pembangunan  dinikmati  oleh  seluruh lapisan  masyarakat/penduduk,  padahal  belum    tentu  demikian  yang  terjadi. Ironisnya, ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan di antara kelompok -  kelompok  penduduk  justru  bisa  menimbulkan  masalah-masalah  sosial.  Oleh karena  itu  pembahasan  permasalahan  perekonomian  penduduk  kurang  bermakna bila  tidak  dibahas  juga  permasalahan  pemerataan/ketimpangan  pendapatan,  yang dalam hal ini menggunakan proksi pengeluaran, data bersumber dari hasil Survei
Sosial  Ekonomi  Nasional  (Susenas)  Modul  Konsumsi  yang  dilaksanakan  oleh BPS.
Dalam  pengamatan  permasalahan  ketimpangan  pendapatan  biasanya kelompok  penduduk  dibagi  atas  40  persen  penduduk  penerima  pendapatan terendah,  40  persen  berpendapatan  menengah  dan  20  persen  penduduk berpendapatan  tertinggi.  Dari  penduduk  menurut  kelompok  pendapatan  ini  akan dipantau  persentase  pendapatan  yang    mengalir  pada  masing-masing  kelompok. Indikator  utama  yang  biasa  digunakan  untuk  menggambarkan  tingkat ketimpangan  pembagian  (distribusi)  pendapatan  adalah  Rasio  Gini2  dan persentase  pendapatan  yang  diterima  oleh  40  persen  penduduk  berpendapatan terendah (kriteria Bank Dunia).Tingkat ketimpangan pendapatan menurut kriteria Bank Dunia terpusat pada 40 persen penduduk berpendapatan rendah.
Berdasarkan  hasil  Survei  Sosial  Ekonomi  Modul  Konsumsi  tahun  2002 dan 2005, tergambar bahwa ketimpangan pendapatan penduduk Kalimantan Barat dalam periode tersebut tergolong rendah yaitu 40 persen penduduk lapisan paling bawah menerima pendapatan 23,10 persen dari total pendapatan pada tahun 2002 dan  menurun  menjadi  21,98  persen  pada  tahun  2005.    Walaupun  terjadi penurunan  selama  periode  tersebut,  tetapi  masih  berada  di  atas  17  persen sebagaimana  kriteria  Bank  Dunia.  Namun  kondisi  tersebut  patut  menjadi perhatian  karena  penurunannya  tentu  akan  dinikmati  oleh  kelompok  pendapatan yang lebih tinggi. Selama periode 2002-2005 pada 40 persen penduduk kelompok pendapatan terendah, ”kue” pendapatan yang diterima menurun sebesar 1,12 poin. Ternyata pada kelompok 40 persen penduduk dengan pendapatan menengah juga mengalami  penurunan  sebesar  0,30  poin.  Ironisnya,  ternyata    penurunan pembagian  ”kue”  pendapatan  pada  dua  kelompok  pendapatan  tersebut  justru dinikmati oleh 20 persen penduduk dengan pendapatan tertinggi  yaitu meningkat sebesar 1,42 poin. Dengan demikian 20 persen penduduk berpendapatan tertinggi pada  tahun  2005  menikmati  ”kue”  pendapatan  sebesar  41,83  persen,  yang  pada tahun  2002  pun  sudah  menikmati  40,01  persen  dari  total  pendapatan  penduduk Kalimantan Barat. Rasio Gini pendapatan penduduk Kalimantan Barat pada tahun 2002 sebesar 0,301 dan terus bertambah pada tahun 2005 menjadi 0,310. Keadaan ini searah dengan angka rasio  gini  Indonesia pada tahun 2002 sebesar 0,329 dan meningkat  sebesar  0,363  pada  2005.  Tren  kenaikan  rasio  gini  ini  mencerminkan kesenjangan  ekonomi  yang  semakin  besar,  dengan  kata  lain    menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang disertai kenaikan pendapatan per kapita, tidak diikuti oleh  persebaran  kekayaan  pada  seluruh  penduduk.  Untuk  regional  Kalimantan penurunan  rasio  gini  hanya  terjadi  di  Kalimantan  Selatan,  yang  berarti  selama periode  tahun  2002-2005  terjadi  peningkatan  pemerataan  pendapatan. Kesenjangan  distribusi  pendapatan  yang  semakin  melebar  sangat  mungkin dikarenakan  belum  optimalnya  pelaksanaan  strategi  pembangunan  spasial (Todaro, 2000 : 97-102 ; Kuncoro, 2003 : 78-80). Pembangunan perbatasan antar
2  Lebih lanjut, pemerataan pendapatan dilihat dari sisi Rasio Gini (RG). RG merupakan ukuran kemerataan yang  dihitung  dengan  membagi  luas  antara  garis  diagonal  dan  kurva  lorenz  dengan  luas  segi  tiga  di bawah garis diagonal. Nilai RG terletak antara 0-1. Bila nilai RG mendekati 0 maka tingkat ketimpangan sangat  rendah  artinya  distribusi  pendapatan  merata,  dan  bila  nilainya  mendekati  1  maka  tingkat ketimpangan pendapatan sangat tinggi.
negara  (Kalbar  vs  Kucing)  dan  antar  Propinsi  belum  termanfaatkan  secara optimal.

## 4.4. Investasi
Kalimantan Barat menghadapi permasalahan klasik yang hampir dialami oleh  Propinsi  lain  di  Indonesia,  yaitu  terbatasnya  modal  yang  dimiliki  sehingga pemanfaatan  sumber  daya  alam  menjadi  tidak  maksimal.  Pencapaian  target investasi  rata-rata  kurang  dari  30  persen.  Untuk  investasi  pemerintah, perkembangan  yang  diamati  pada  alokasi  belanja  pembangunan/belanja  publik dalam tujuh tahun terakhir menunjukkan komposisi  belanja publik terhadap total belanja terus membaik. Sebagian besar investasi pemerintah diperuntukkan untuk mengatasi  permasalahan  struktural  seperti  persoalan  perekonomian,  sosial,  dan pembangunan  infrastruktur  publik  dan  prasarana  pemerintahan.Investasi  swasta khususnya  investasi  dengan  fasilitas  PMDN  dan  PMA  mulai  menampakkan peningkatan.  Namun  secara  keseluruhan  realisasi  investasi  swasta  di  Kalbar belum  optimal  sebagaimana  yang  diharapkan.  Realisasi  PMDN  periode  1997- 2006  rata-rata  26,11%  sedangkan  realisasi  PMA  pada  periode  yang  sama  baru mencapai  rata-rata  23,79%.    Nilai  investasi  PMA  menampakkan  trend peningkatan  yang  cukup  memadai  dibandingkan  dengan  nilai  investasi  PMDN. Namun capaian investasi PMDN sedikit lebih baik dibandingkan investasi PMA. Rendahnya  realisasi  pencapaian  investasi  sektor  swasta  boleh  saja  dikarenakan daya  tarik  investasi  yang  tidak  kondusif,  sehingga  minat  investor    melemah  dan disikapi dengan tindakan “ wait and see ”. Daya tarik investasi tidak semata-mata terkait dengan faktor ekonomi tetapi juga faktor non ekonomi. Komite Pemantau Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  (KPPOD)  dalam  studinya  di  214  Kota/Kabupaten tahun  2005  mengungkapkan  daya  tarik  investasi  terkait  erat  dengan  keadaan faktor  kelembagaan,  sosial  politik,  ekonomi  daerah,  tenaga  kerja  dan produktivitas, dan infrastruktur fisik.3
Berdasarkan  data  Bank  Indonesia  Pontianak,  penyaluran  kredit  investasi dari  bank  di  Propinsi  Kalimantan  Barat  selama  satu  dasawarsa  terakhir  dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :
a. Sebelum  krisis  ekonomi,  penyaluran  kredit  investasi  menunjukkan  trend semakin  meningkat  dan  puncaknya  terjadi  tahun  1998.  Sejak  tahun  1996 sampai dengan tahun 1998 penyaluran kredit investasi  dari bank pemerintah dan swasta tumbuh sebesar 14,93 persen pertahun.
b. Tiga tahun setelah krisis ekonomi yaitu dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2001, penyaluran kredit investasi mengalami penurunan sebesar 14,61 persen pertahun.
c. Sejak  tahun  2001  sampai  dengan  tahun  2006,  trend  penyaluran  kredit investasi meningkat relatif tinggi yaitu sebesar 22,12 persen pertahun.
3 Perlu dikemukakan bahwa faktor kelembagaan yang diteliti meliputi kepastian hukum, keuangan daerah, aparatur dan Peraturan Daerah;  Faktor sosial  –politik meliputi  stabilitas politik, keamanan dan budaya; Faktor  ekonomi  daerah  meliputi  potensi  ekonomi    dan  struktur  ekonomi;  Faktor  Tenaga  Kerja  dan Produktivitas meliputi biaya tenaga kerja, ketersediaan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja; Faktor infrastruktur fisik meliputi ketersediaan infrastruktur fisik dan kualitas infrastruktur fisik.
Berdasarkan  data  penghimpunan  atau  simpanan  dana  rupiah  dan  valuta asing  menunjukkan  empat  tahun  sebelum  krisis  ekonomi  dana  yang  disalurkan (kredit)  perbankan  jauh  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  dana  yang  disimpan atau  tabungan  di  bank.  Sejak  tahun  1999,  penghimpunan  dana  masyarakat  di perbankan  seluruh  Kalimantan  Barat  menunjukkan  perkembangan  yang  cukup tinggi,  jauh melebihi penyaluran kredit. Bahkan pada tahun 2006 tercatat jumlah simpanan di bank pemerintah dan swasta di Propinsi Kalimantan Barat mencapai Rp. 13,04 trilyun, sedangkan kredit yang disalurkan sebesar 7,76 trilyun. Kondisi tersebut  mencerminkan  masih  cukup  besarnya  dana  perbankan  yang  belum digunakan  untuk  menggerakkan  ekonomi.  Tahun  2006  tercatat  sebesar  Rp.  5,28 trilyun  dana  simpanan  pada  bank  pemerintah  dan  swasta  di  Kalimantan  Barat yang belum tersalurkan.

## 5. Tantangan ke Depan : SDA berkelimpahan vs SDM serba minim
Propinsi  Kalimantan  Barat  dengan  luas  14.680.790  Ha,  mempunyai berbagai  potensi  sumberdaya  alam  berupa  lahan  untuk  pengembangan  pertanian, perkebunan,  peternakan,  kehutanan  dan  perikanan  serta  dalam  bentuk  potensi bahan  tambang  dan  sumberdaya  energi.  Dari  luasan  Propinsi,  peruntukan  untuk lahan  pertanian  seluas  14.649.120  Ha  yang  meliputi  lahan  sawah  (497.440  Ha) dan  lahan  kering  (14.151.680  Ha).  Usaha  perkebunan  (perkebunan  besar  dan perkebunan  rakyat)  luasnya  1.071.139  ha.    Kawasan  hutan  di  Kalimantan  Barat mempunyai  luas  9.178.760  hektar  meliputi  Kawasan  lindung  mempunyai  luas 2.307.045  hektar  dan  kawasan  konservasi  seluas  1.915.530  ha  dan  Kawasan budidaya kehutanan mempunyai luas 5.226.135 hektar.
Sektor  Kelautan  dan  Perikanan  merupakan  salah  satu  produk  unggulan
Kalimantan  Barat  dalam  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  daerah.  Secara geografis Kalbar memiliki potensi perikanan dan kelautan yang cukup prospektif. Potensi  sumberdaya  perikanan  tangkap  di  perairan  laut  Natuna  dan  Cina  Selatan (WPP II), mencapai ± 1.630,6 (ribu) ton. Potensi  perairan Laut Natuna/Laut Cina Selatan  dimanfaatkan    bersama    oleh    para  nelayan    dari  berbagai  propinsi diantaranya  Kepulauan Riau, Jambi,  Kalbar, Sumsel, DKI, Jabar, Jateng. Deposit pertambangan  di  bumi  Kalbar  terbilang  sangat  banyak  dan  beraneka  ragam. Deposit  pertambangan  yang  cukup  potensial  adalah  emas  (590.900  ton),  bauksit (859.635.918  ton),  pasir  kwarsa  (633.664.441  ton),  kaolin  (317.048.857  ton), granit (1.300.000 ton), pasir sirkon (5.410.484.720 ton), gambut ( 12.577.145.600 ton), dan batubara (181.635.975 ton).
Jika  dicermati  potensi  sumberdaya  alam  (SDA)  yang  luas  dan  beraneka ragam  tersebut,  tidak  berlebihan  kalau  disebut  Kalimantan  Barat  salah  satu propinsi  yang  kaya  raya.  Kekayaan  tersebut  dilengkapi  dengan  iklim  yang  baik, posisi  strategis  yang berbatasan dengan Kucing (Malaysia) dan dengan propinsi- propinsi  yang  relatif  lebih  maju  (  di  Jawa  dan  Kalimantan),  dan  bebas  bencana alam.  Sayangnya,  di  tengah  SDA  yang  berkelimpahan  itu,  Sumberdaya  Manusia (SDM)  yang  tersedia  serba  minim.  Minim  dalam  hal  kuantitas,  juga  dalam kualitas.  Sehingg  pemanfaatan  SDA  dalam  proses  pembangunan  daerah  hingga saat  ini  belum  optimal  dan  belum  dapat  mensejahterakan  penduduk.  Ini  terbukti
dari  makin  bertambahnya  jumlah  penduduk  miskin  dan  jumlah  pengangguran terbuka  dan  besarnya  dana  simpanan  pada  bank  pemerintah  dan  swasta  di Kalimantan  Barat  yang  belum  tersalurkan  (Rp.  5,28  trilyun).  Dalam  hal pemanfaatan SDA, E.F.  Schumacher (1979) dalam  bukunya ” Small  is  Beautiful ” berkata  :  “Saya  yakin  bahwa  dari  berbagai  sebab  kemiskinan,  faktor-faktor material (seperti kekurangan SDA, modal dan prasarana) hanya merupakan sebab sekunder  saja.  Sebab  primernya  adalah  kekurangan  di  bidang  pendidikan, organisasinya  dan  disiplinnya.  Tanpa  ketiga  komponen  ini  semua  sumberdaya tetap  terpendam,  tak  dapat  dimanfaatkan  dan  tetap  merupakan  potensi  belaka”. Pendapat Schumacher ini menegaskan bahwa dalam proses pembangunan menuju kemajuan dan kemakmuran peningkatan kualitas SDM lebih diprioritaskan.
Paradigma  pembangunan  yang  mengutamakan  pembentukan  modal tampaknya  tidak  dapat  menjamin  kokohnya  fondasi  ekonomi.  Paradigma pembangunan  berwawasan  manusia  menjadi  pilihan  tepat  dalam  keberlanjutan pembangunan.  Sejarah  mencatat  bahwa  negara  yang  menerapkan  paradigma pembangunan  berdimensi  manusia  telah  mampu  berkembang  (maju)  meskipun tidak  memiliki  kekayaan  SDA  berlimpah.  Penekanan  pada  investasi  manusia diyakini  merupakan  basis  dalam  meningkatkan  produktivitas  faktor  produksi secara  total.  Alfred  Marshall  dalam  Kuncoro  (2003  :  201)  menyatakan  bahwa tanah,  tenaga  kerja  dan  modal  fisik  bisa  saja  mengalami diminishing  returns , namun  pengetahuan  tidak  ( increasing  returns ).  Pembangunan  berwawasan manusia oleh David C. Korten (1981) dalam Kuncoro (2003:202) disebut people- centered  development atau putting  people  first .  Artinya,  manusia  merupakan tujuan  utama  dari  pembangunan,  dan  kehendak  serta  kapasitas  manusia merupakan sumberdaya yang paling penting.
Pembangunan  Sumberdaya  Manusia  dalam  proses  pembangunan  yang berwawasan  manusia  haruslah  menjadi  komitmen  bersama  antara  Pemerintah, Sekolah/Perguruan  Tinggi  dan  Industri  serta  stakeholder  lainnya.  Membangun sumberdaya  manusia  yang  berkualitas  tinggi  merupakan  keharusan  dalam menghadapi  kemajuan  global.  Memenangkan  persaingan  dalam  pasar  global mensyaratkan  kualitas  SDM  yang  tinggi.  Dalam  konteks  ini  Peran  Pemerintah Daerah  dan  Perguruan  Tinggi  harus  dalam  kebersamaan.  Sekolah  dan  Perguruan Tinggi  harus  ditopang  Pemerintah  melalui  alokasi  dana  pendidikan  yang memadai.  Amanah  konstitusi  menyatakan  minimal  20%  dari  APBN  dan  APBD. Pemerintah  dan  Industri  adalah user (konsumen)  sumberdaya  manusia.  Sekolah dan  Perguruan  Tinggi  sebagai  produsen  dituntut  menghasilkan  output  lulusan yang  berkualitas  baik.  Perguruan  Tinggi  harus  memiliki  sensitivitas  yang  tinggi dalam  menghasilkan  lulusan  sesuai  tuntutan  pasar  ( user ).  Banyaknya  sarjana menganggur  seperti  yang  terjadi  sekarang  ini,  menjadi  kritikan  bagi  Perguruan Tinggi  untuk  mengkaji  ulang  proses  menghasilkan  sarjana.  Perguruan  Tinggi jangan  sampai  diberi  label  (cap)  ”PT  memproduksi  PT”  alias  Perguruan  Tinggi (PT)  memproduksi  Pengangguran  Terbuka  (PT).  Dalam  perannya  membangun Sumberdaya Manusia, Perguruan Tinggi dapat mengambil pelajaran dari keadaan paradoxal pasar kerja yang terjadi saat ini. Di satu sisi jumlah sarjana menganggur semakin bertambah banyak. Di sisi lain lowongan kerja banyak yang tidak terisi. Mengapa  demikian  ?  Adakah  sistem  pendidikan  dan  pengajaran  yang  dijalankan
selama ini kurang pas? Ini menjadi tantangan bagi Pemerintah, Perguruan Tinggi dan stakeholder lainnya.
Pemerintah  Daerah  Kalbar  dan  Perguruan  Tinggi,  yang  letaknya  bertetangga dengan Malaysia, boleh melirik strategi pembangunan yang dilakukan oleh negara tetangga.  Strategi  pembangunan  yang  memprioritaskan  pengembangan  SDM ternyata  dapat  memperkokoh  fondasi  ekonomi.  Terbukti,  ketika  Indonesia  dan Malaysia serta negara-negara Asia lainnya dilanda krisis ekonomi, Indonesia lebih lambat pulihnya dibanding negara-negara lainnya.

## 6.  Kesimpulan
Krisis  ekonomi  yang  berbuahkan  krisis  multidimensi  menjadi  catatan sejarah  dalam  proses  pembangunan  nasional  dan  daerah.  Krisis  ekonomi membawa  kebangkrutan  dan  keterpurukan  sekaligus  menjadi  koreksi  terhadap strategi  pembangunan  nasional  dan  daerah.  Pembangunan  ekonomi  nasional  dan daerah  yang  berlangsung  dalam  sepuluh  tahun  terakhir  belum  memberi  makna sesuai  dengan  hakekat  pembangunan  ekonomi.  Permasalahan  kemiskinan, pengangguran,  distribusi  pendapatan  dan  tingkat  investasi  yang  rendah  sampai saat ini belum teratasi. Tantangan Pembangunan Daerah Kalimantan Barat adalah meningkatkan  kuantitas  dan  kualitas  SDM  untuk  mengoptimalkan  pemanfaatan SDA  yang  banyak  dan  beraneka  ragam.  Untuk  itu  dibutuhkan  strategi pembangunan  berwawasan  manusia  (kependudukan).  Dalam  tataran  operasional strategi ini, dibutuhkan komitmen bersama Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Industri serta stake holder lainnya.
Saat negara (daerah) membangun sekarang ini, pemanasan global ( global warming )  sedang  berlangsung,  ekonomi  global  terancam  resesi  akibat  lonjakan harga  minyak  dunia.  Sementara  itu  di  dalam  negeri  pembangunan  kita  terbebani dengan  angka  pengangguran  dan  kemiskinan  yang  cukup  besar  disertai  dengan penciutan  anggaran  pembangunan.  Dalam  situasi  dan  kondisi  yang  demikian, kerjasama dan kebersamaan sangat dibutuhkan demi kelangsungan pembangunan. Gubernur,  Bupati/Walikota,  Para  Pengusaha  dan  Perguruan  Tinggi  serta stakeholder  lainnya  merupakan  pilar  utama  untuk  memanfaatkan  momentum otonomi  daerah  melaksanakan  pembangunan  daerah  yang  berwawasan  manusia dan berwawasan lingkungan.

## DAFTAR BACAAN
Badan Pusat Statistik, 2007. Hasil dan Indikator Kemiskinan di Kalimantan Barat 2007, BPS, Jakarta.
.........,   2006.     Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), BPS, Jakarta.
BAPPEDA,  2008.      Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah  (RPJPD)
Propinsi  Kalimantan  Barat  2008  –  2028,  Pontianak  (Tidak Dipublikasikan)
Kuncoro,  Mudrajad,    2003. Ekonomi  Pembangunan,  Teori,  Masalah  dan Kebijakan. Edisi Ketiga. UPP  AMP YKPN, Jakarta.
……..,  2004. Otonomi  &  Pembangunan  Daerah,  Reformasi,  Perencanaan, Strategi dan   Peluang. Erlangga, Jakarta. Mubyarto,  2001. Prospek  Otonomi  Daerah  dan  Perekonomian  Indonesia. BPFE, Yogyakarta.
Pambhudi, P.Agung, 2005. Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota Di Indonesia, 2004 Persepsi Dunia Usaha. KPPOD, Jakarta. Simatupang, Pantjar, 2005.   “Industri Berbasis Pertanian”, dalam Soesastro, Hadi, et  al (ed.)  Pemikiran  dan Permasalahan  Ekonomi  di  Indonesia  dalam Setengah Abad Terakhir, Buku 5 (1997-2005). Kanisius, Yogyakarta. Schumacher, E.F., 1979. Small is Beautiful. (terjemahan). LP3ES, Jakarta. Yustika,  Ahmad  Erani,  2007. Perekonomian  Indonesia,  Satu  Dekade  Pasca Krisis Ekonomi. BPFE-UNIBRAW, Malang