## Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia
66 di bawah Pemerintahan Jokowi-JK
Mangadar Situmorang
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan Email: mangadar@unpar.ac.id dan mangadarsitumorang@gmail.com
Abstrak: Prinsip dasar kebijakan politik luar negeri sebuah negara boleh saja berakar pada sejarah, ideologi, dan konstitusi nasional.Namun pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh kepentingan,  kepemimpinan,  dan  dinamika  politik  internal  dan  internasional  tertentu. Tulisan  ini  mencoba  mencermati  faktor  kepemimpinan  Presiden  Joko  Widodo  (Jokowi) dalam  kaitannya  dengan  dua  faktor  lain  di  dalam  pelaksanaan  kebijakan  luar  negeri Indonesia  beberapa  tahun  ke  depan.    Walau  tampak  agak  prediktif,  bahkan  spekulatif, tulisan ini sepenuhnya bersifat deskriptif dengan mengandalkan argumentasi teoritis dan informasi  yang  tersedia.    Subjektivitas  penulis  selanjutnya  tidak  bisa  dihindarkan  untuk sampai  pada  penegasan  bahwa  kebijakan  politik  luar  negeri  Indonesia  di  bawah pemerintahan  Jokowi  berbeda  dari  pemerintahan  sebelumnya.  Dibawah  pemerintahan Jokowi,  Indonesia  akan  lebih  berorientasi  kedalam  ( inward-looking )  yang  antara  lain disebabkan oleh tekanan politik domestik.
Kata-kata  kunci :  Kebijakan  Politik  Luar  Negeri,  Kebijakan  berorientasi  kedalam, Dinamika Politik (dalam negeri dan internasional) .
Abstract: The basic principles of states' foreign policies are rightly to have roots in certain historical, ideological, and constitutional context. In their application, however, particular interests, leaders and leadership, and both national and international political dynamics are individually or collectively playing significant influences. This article manages to discuss the appearance of President Joko Widodo to lead the country in dealing with the global economic and political dynamics. It is argued that despite the unchanging “bebas aktif” principle  of  Indonesia's  foreign  policy  and  uninterrupted  changes  of  global  politics, Jokowi's administration has the chance to make a kind of adjustment which is believed to be caused by his personality and domestic political context. Upon these two factors, Indonesia's foreign policy highly likely becomes inward-looking oriented.
Keywords :  Foreign  Policy,  Inward-looking  Orientation,  (domestic  and  international) Political Dynamics.
66 Tulisan  ini  merupakan  perbaikan  dan  pelengkapan  dari  makalah  yang  dipresentasikan  sebagai  bahan diskusi Kegiatan Networking yang diselenggarakan oleh Kantor Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara, Hotel Grand Serela, Hegarmanah, Bandung, 15 September 2014.

## Pengantar
Politik  luar  negeri  Indonesia  di bawah  pemerintahan  Presiden  Susilo B a m b a n g   Yu d h o y o n o   ( S B Y ) menampilkan  sosok  politik  yang high profile .    Keikutsertaan  Indonesia  dalam G-20  secara  umum  diakui  tidak  saja sebagai  ekspresi  pengakuan  dunia terhadap perkembangan Indonesia dalam satu dasawarsa terakhir, tetapi juga hasil d a r i   p e r j u a n g a n   d a n   k e i n g i n a n pemerintah,  termasuk  Kementerian  Luar Negeri (Kemenlu), untuk diperhitungkan dalam  kancah  internasional.  Ini  bersifat indikatif  dari  kinerja  ekonomi  politik nasional dan politik luar negeri Indonesia.
Walau masih terlalu dini, partisipasi aktif Indonesia  dalam  asosiasi  negara-negara kekuatan  ekonomi  tersebut  memberi ruang  yang  lebih  lebar  bagi  Indonesia untuk  turut  serta  di  dalam  menentukan regulasi-regulasi  dan  merekonstruksi ekspektasi-ekspektasi  global  tentang kerjasama, pembangunan, dan keamanan internasional.
Sejumlah  catatan  prestasi  lainnya dapat  dikemukakan  untuk  menegaskan politik  luar  negeri  Indonesia  di  bawah SBY  yang  flamboyan.  Di  antaranya adalah  kepemimpinan  Indonesia  dalam
ASEAN  dan  kemampuan  Indonesia menggiring  atau  mengarahkan  agenda- agenda  kerjasama  dalam  APEC,  APT, maupun  bentuk  kemitraan  ASEAN lainnya. Bali  Democracy  Forum (BDF) dan  keterlibatan  Tentara  Nasional I n d o n e s i a   ( T N I )   d a l a m   o p e r a s i perdamaian PBB yang kemudian disusul pembangunan pusat pendidikan/pelatihan peace  keeping  force (PKF)  di  Sentul, s e r t a s h u t t l e   d i p l o m a c y d a l a m menjembatani  perseteruan  wilayah antara  Thailand-Kamboja  atas  Candi Preah  Vihear  juga  menampilkan peace- outlook dan democratic outlook Indonesia 67 secara internasional.
Tanpa  mengabaikan  capaian- capaian domestik yang menopang politik luar  negeri  yang high  profile tersebut, pada  dasarnya  dapat  dikatakan  bahwa SBY  dan  Kemenlu  telah  mencoba menciptakan arena permainannya sendiri di  luar  batas-batas  teritorial  Indonesia. Dengan  kata  lain,  Indonesia  tengah membangun “panggung”nya sendiri atau telah melakukan permainan “tandang uji coba” di luar negeri.
67 Lihat Bantato Bandoro, 2014, States' Choice of Strategies , Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm.147.
66 Mangadar Situmorang, Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Pemerintahan Jokowi-JK 68
Terpilihnya pasangan Joko Widodo (Jokowi)  dan  Jusuf  Kalla  (JK)  sebagai presiden dan wakil presiden pada pemilu Juli  2014  lalu  menyiratkan  perubahan atau  perbedaan  dalam  kinerja  politik luar negeri Indonesia lima tahun ke depan. Secara  hipotetik  Jokowi-JK  akan  lebih menampilkan politik luar negeri yang low profile atau setidak-tidaknya mengurangi “terlalu banyak tampil di luar negeri” dan akan lebih fokus pada urusan dalam negeri atau  ditujukan  semata-mata  untuk membenahi dan memperkuat “di dalam”. Bagi  pasangan  ini  penguatan  dan pembangunan ekonomi nasional nampak lebih menarik dan lebih penting.
Tulisan  ini  ditujukan  untuk mendiskusikan  argumentasi-argumentasi yang  bisa  membenarkan  kemungkinan (hipotesis) di atas.
Kebijakan  luar  negeri  Jokowi  yang berorientasi kedalam ( inward-looking )
Setidak-tidaknya  terdapat  empat a rg u m e n   y a n g   d i m a j u k a n   u n t u k mengatakan  kecenderungan inward- looking dari  kebijakan  luar  negeri presiden terpilih Joko Widodo.
1.  Prinsip dan Tujuan Konstitusional Politik Luar  Negeri:
A r g u m e n t a s i   p e r t a m a   y a n g memungkinkan  sekaligus  membenarkan kebijakan  luar  negeri  Jokowi  yang inward-looking adalah prinsip politik luar negeri  yang  dianut  selama  ini,  yakni prinsip bebas-aktif.  Prinsip ini membuka ruang  bebas  bagi  interpretasi  dan pemaknaan  oleh  siapapun  dan  dalam kondisi  apapun.    Ini  dapat  dilihat  dalam rumusan  visi  dan  misi  hubungan  luar negeri  Jokowi-JK,  yakni  “terwujudnya Indonesia  yang  berdaulat,  mandiri,  dan berkepribadian  berlandaskan  gotong royong”.  Visi  ini  mempertegas  makna “kebebasan”  Indonesia  dengan  cara mewujudkan  kedaulatan,  kemandirian, dan  kepribadian  nasional.  Di  dalamnya juga  termaktub  sikap  dan  sifat  “aktif” untuk  dapat  merealisasikan  kemandirian nasional  atas  landasan  kerjasama  positif dan konstruktif yakni gotong-royong.
Prinsip  “bebas-aktif”  dari  politik luar  negeri  Indonesia  selalu  bermakna ganda. Pertama, bahwa politik luar negeri Indonesia  bertujuan  untuk  memelihara identitas nasional.   Salah satu pertanyaan kritis  dalam  konteks  ini,  sebagaimana diutarakan  oleh  Ubaedillah  dan  Abdul
Mangadar Situmorang, Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Pemerintahan Jokowi-JK
Rozak,  adalah  “benarkah  ungkapan bahwa  bangsa  Indonesia  adalah  bangsa yang  ramah  dan  agamis.  Benarkah ungkapan  ini  masih  menjadi  ciri  khas 68 bangsa  Indonesia  saat  ini?”. Refleksi y a n g   d i l a k u k a n   m e n g a t a k a n , “Mencermati  kenyataan  sehari-hari, julukan  ini  tidak  selamanya  tepat.
Tingginya  kasus  korupsi  dan  maraknya tindakan  kekerasan  yang  dilakukan masyarakat  dan  negara  merupakan kenyataan  yang  jauh  dari  julukan  luhur Indonesia  sebagai  masyarakat  yang
6 9 ramah  dan  agamis”. Disamping fenomena  negatif  tersebut,  prinsip tersebut  juga  hendak  menegaskan identitas  nasional  yang  majemuk  dan toleran.  Dengan  kata  lain,  sekalipun karakteristik  global  bersifat  pluralis t e r d a p a t   k e c e n d e r u n g a n   k e a r a h universalisasi  dan  uniformitas  nilai-nilai global.  Dengan  mencermati  evolusi nasionalisme  Indonesia  dari  periode revolusi  kemerdekaan  hingga  saat  ini, Ubaedillah dan Abdul Rozak berpendapat bahwa  saat  ini  yang  berkembang  di I n d o n e s i a   a d a l a h   “ n a s i o n a l i s m e kosmopolitan”.  Dikatakan,  “dengan bergabungnya  Indonesia  dalam  sistem
internasional,  nasionalisme  Indonesia yang  dibangun  adalah  nasionalisme kosmopolitan  yang  menandaskan Indonesia  sebagai  bangsa  tidak  dapat menghindari  bangsa  lain,  namun  tetap memiliki  nasionalisme  kultural  ke-
70 indonesiaan”.
Makna  kedua  dari  prinsip  “bebas- aktif”  adalah  bahwa  politik  luar  negeri ditujukan  pula  untuk  mewujudkan  cita- cita  nasional  sebagaimana  dicantumkan di  dalam  pembukaan  UUD  1945,  yakni mencerdaskan  kehidupan  bangsa, meningkatkan  kesejahteraan  rakyat,  dan ikut  serta  menjaga  perdamaian  dan ketertiban  dunia.  Sekalipun  tujuan  yang terakhir  dapat  dilihat  sebagai  tujuan yang bersifat eksternal, politik luar negeri juga  dimaksudkan  untuk  mendukung pencapaian  dua  cita-cita  pertama  yang l e b i h   b e r s i f a t   i n t e r n a l .   S e b a b , sebagaimana  disadari  bahwa  hanya dengan melalui peningkatan kemakmuran nasional  maka  peran  serta  dalam pemeliharan  perdamaian  dunia  dapat dilaksanakan. Dan lebih dari itu, dengan keterpenuhan  seluruh  cita-cita  tersebut maka  tujuan  kemerdekaan  menjadi bermakna  dan  kedaulatan  bangsa  dan negara Indonesia tergenapi.
68 A.  Ubaedillah  dan  Abdul  Rozak,  2013, Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat
Madani , Jakarta: ICCE-UIN halaman 51.
69 Loc.cit.
70 Ibid. halaman 60.
Mangadar Situmorang, Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Pemerintahan Jokowi-JK
Atas dasar prinsip politik luar negeri yang  bebas  aktif  dan  amanat  konstitusi, maka  dapat  pula  dikatakan  misi  atau tujuan  kebijakan  luar  negeri  Jokowi-JK selaras. Tujuan tersebut adalah:
1.  M e n g e d e p a n k a n   i d e n t i t a s sebagai negara kepulauan dalam pelaksanaan  diplomasi  dan m e m b a n g u n   k e r j a s a m a internasional;
2.  Meningkatkan  peran  global melalui diplomasi middle power
yang  menempatkan  Indonesia sebagai  kekuatan  regional  dan kekuatan  global  secara  selektif dengan  memberikan  prioritas kepada  permasalahan  yang secara  langsung  berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara Indonesia;
3.  M e m p e r l u a s   m a n d a l a keterlibatan  regional  di  Indo- Pasifik, dan;
4.  Merumuskan dan melaksanakan
p o l i t i k   l u a r   n e g e r i   y a n g melibatkan  peran,  aspirasi  dan keterlibatan masyarakat. Demikian  pula  dengan  empat prioritas  yang  ditawarkan  oleh  presiden terpilih  Jokowo,  yakni  (1)  Perlindungan WNI,  termasuk  TKI  di  luar  negeri;  (2) Perlindungan  sumber  daya  alam  dan
p e r d a g a n g a n ;   ( 3 )   P r o d u k t i v i t a s perekonomian;  dan  (4)  Pertahanan keamanan  nasional,  regional  serta perdamaian  dunia.  Sementara  Jokowi m e n a r u h   p e r h a t i a n   k h u s u s   p a d a komitmen  pemberian  dukungan  bagi kemerdekaan  dan  keanggotaan  Palestina di  PBB,  Jokowi  juga  mengedepankan diplomasi  total  di  dalam  menyelesaikan potensi  sengketa  dengan  negara-negara lain.
Prioritas program di atas, sekalipun masih  bersifat  normatif  ( on  paper )  bisa d i l i h a t   s e b a g a i   p r i o r i t a s   y a n g menunjukkan  kecenderungan inward- looking. Hal  ini  berbeda,  jika  tidak bertentangan,  dengan  misi,  kebijakan dan  strategi  terdahulu  yang  lebih menampilkan  kesan  “baru”,  “proaktif” dan outward-looking ,  meskipun  seorang analis berpendapat, “Yudhoyono's foreign 71 policy is all about image” .
71 Bantarto Bandoro, ibid. , hlm. 146-147. Seorang penulis lain juga berpendapat bahwa di bawah SBY  Indonesia  tampak  sebagai  bangsa  yang inferior dalam  kancah  politik  internasional dengan mencontohkan kasus penyadapan oleh Australia  dan  sengketa  bilateral  dengan Malaysia. Lihat Lelly Andriasanti, “Politik Luar Negeri  Indonesia  di  Bawah  Jokowi”  dalam http://www.megawatiinstitute.org/megawati- institut/artikel/260-politik-luar-negeri- indonesia-di-bawah-jokowi.html.
Mangadar Situmorang, Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Pemerintahan Jokowi-JK

## 2.  Konstelasi politik
internasional dan regional:
Pada  dasarnya  dinamika  politik internasional yang diwarisi oleh Presiden Joko  Widodo  tidak  berbeda  dari  masa pemerintahan  Presiden  Susilo  B. Yudhoyono.  Ini  menjadi  argumentasi kedua  mengapa  Jokowi  akan  cenderung mengutamakan  penguatan  nasional. Kekuatan-kekuatan  internasional  masih akan  tetap  berada  di  tangan  AS,  Uni Eropa,  bersama  dengan  organisasi- organisasi  internasional  seperti  PBB,
U E / N AT O ,   I M F / W B ,   W T O   d l l . Lembaga-lembaga  semacam  ini  tetap tidak  terpisahkan  dari  AS  dan  UE karena  menjadi  instrumen  penting  bagi legitimasi  maupun  penguatan  dan perluasan  peran  negara-negara  besar tersebut.    Perkembangan  kekuatan  Cina dan kemunduran relatif kekuatan Jepang serta  geliat  kekuatan  yang  kembali ditampilkan  oleh  Rusia  telah  menjadi bagian dari dinamika politik internasional d a l a m   s a t u   d a s a w a r s a   t e r a k h i r. Ketegangan  dan  persaingan  di  antara mereka  mempertegas  multipolarisme kekuatan-kekuatan  dunia.  Hal  itu disemarakkan  pula  oleh  kekuatan- kekuatan middle-power lainnya  seperti India  dan  Brasil.  Kekuatan-kekuatan
revisionis  dengan  arsenal  nuklir  dan ideologi ekstrimnya ( left-wing atau right- wing ) seperti Korea Utara dan Iran kerap pula meningkatkan ketegangan global dan memaksa  pergeseran  isu  dan  agenda internasional.  Kemunculan  gerakan- gerakan  kritis-ekstrim-radikal  berupa terorisme  internasional  juga  menambah ketegangan  tertentu  yang  tidak  saja mengganggu ketertiban dunia, tetapi juga mengancam  struktur  global  yang dibangun di atas negara ( state-system ) dan didominasi oleh negara-negara besar.
Selain  isu  politik  keamanan, agenda  utama  global  tetaplah  pada perekonomian.  Sekalipun  ketegangan- ketegangan politik di atas mempengaruhi kinerja  ekonomi  internasional,  forum- forum  internasional  masih  tetap didominasi oleh persoalan ekonomi, baik i t u   d a l a m   r a n g k a   m e n i n g k a t k a n kerjasama  untuk  memproduksi  lebih banyak  keuntungan  dan  kebaikan b e r s a m a ,   m a u p u n   d a l a m   r a n g k a mengatasi  kemunduran  yang  mungkin t e r j a d i ,   t e r m a s u k   m e n y e l e s a i k a n sengketa-sengkata  ekonomi,  investasi, d a n   p e r d a g a n g a n   s e p e r t i   h a l n y a Eurocrisis .  Pernyataan  pers  tahunan Menlu Marty Natalegawa pada awal tahun 2014  menggambarkannya  terjadinya
Mangadar Situmorang, Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Pemerintahan Jokowi-JK
“trust  deficit” sekalipun  kerjasama ekonomi dan saling ketergantungan terus 72 berlanjut.
Isu-isu  non-tradisional  seperti lingkungan  hidup  ( global  warming dan climate  change ),  penegakan  HAM, perluasan  demokrasi  dan  partisipasi nampaknya  tetap  merupakan  isu marginal.  Kehadirannya  ke  panggung internasional  ditentukan  oleh  peristiwa- peristiwa  tertentu  atau  oleh  gerakan kelompok-kelompok tertentu. Dalam hal i n i   p e r a n g l o b a l   c i v i l   s o c i e t y organizations  and  movements termasuk media  massa  dan  media  sosial  serta kemampuan  mereka  mendapatkan dukungan  dari  pemerintahan  negara- negara dan organisasi internasional akan sangat penting.
Di  samping  isu-isu  yang  bersifat universal  di  atas,  terdapat  pula  isu-isu yang  lebih  spesifik  baik  karena  faktor geografis  maupun  pertimbangan- pertimbangan  pragmatis.  Dinamika politik dan ekonomi di Asia Tenggara dan Asia  nampaknya  akan  tetap  didominasi oleh pelaksanaan ASEAN Community dan 73 munculnya “ancaman” Cina.
Komunitas  ASEAN  dengan  tiga pilarnya, ASEAN  Political  and  Security Community  (APSC),  ASEAN  Economic Community (AEC) dan ASEAN Social and Cultural  Community  (ASCC) yang hendak diwujudkan pada Desember 2015 menuntut  kesiapan  maksimal  baik  dari setiap  negara  anggota  maupun  institusi A S E A N   s e n d i r i .   Ti d a k   t e r t u t u p kemungkinan  terjadinya  ketegangan  di antara  negara-negara  anggota  yang diakibatkan  oleh  ketidak-siapan  dan tuntutan  pengecualian  ( exceptions )  atau pembebasan  ( exemptions ).  Dalam konteks  ini,  presiden  Jokowi  nampak memberi perhatian besar. Presiden Jokowi boleh  jadi  melihat ASEAN  Community sebagai “sesuatu yang tidak terelakkan”, tetapi  boleh  jadi  pula  sebagai  “sesuatu keharusan yang menguntungkan.”
Peningkatan  kekuatan  Cina  yang drastis  menimbulkan  ancaman  sekaligus peluang  bagi  negara-negara  anggota
72 Lihat Tabloid  Diplomasi No.72  Tahun  VII, hlm.4.
73 Lihat  beberapa  tulisan  yang  mengulas
kebangkitan  kekuatan  China,  misalnya  Ming Xia, “China threat” or “Peaceful rise of China” d a l a m   N e w   Y o r k   T i m e s , http://www.nytimes.com/ref/college/coll-china- politics-007.html;  Lionel  Varion,  2013, China Threat?: The Challenges, Myths and Realities of China's Rise , NY: CN Times Books Inc.  Proses pendekatan  (rapproachment)  antara  China  dan Taiwan  juga  terus  diupayakan,  lihat  Justin Doody, “China and Taiwan walking the line of r a p p r o a c h m e n t ” d a l a m http://www.eastasiaforum.org/2014/09/12/china - a n d - t a i w a n - w a l k i n g - t h e - l i n e - o f -
73 66
Mangadar Situmorang, Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Pemerintahan Jokowi-JK
ASEAN,  termasuk  Indonesia.  Klaim negara tirai bambu tersebut atas wilayah di  Laut  Cina  Selatan  (LCS),  yang didukung  oleh  peningkatan  kekuatan militer,  tidak  urung  menimbulkan kekhawatiran  sekaligus  perlawanan  atas kemungkinan  hilangnya  wilayah  dan sumber  daya  dari  masing-masing  negara pengklaim  lainnya.  Vietnam,  Filipina, Malaysia,  dan  Brunei  Darusalam,  yang merupakan  negara-negara  anggota ASEAN,  di  samping  Jepang  dan  Korea Selatan,  juga  berkepentingan  agar  jalur laut tersebut aman untuk perdagangan dan aktifitas ekonomi lainnya.
Terhadap  perkembangan  situasi  di LCS  nampaknya  Presiden  Jokowi memandangnya  sebagai  sesuatu  yang tidak  secara  langsung  berhubungan d e n g a n   k e p e n t i n g a n   I n d o n e s i a . Pandangan  tersebut  telah  menuai  kritik dengan mengatakan bahwa Jokowi tidak memahami  persoalan  tersebut  dengan baik.  Sesuai  dengan  pandangan  tersebut dan  seakan-akan  mencoba  menanggapi kritikan  tersebut,  Jokowi  menegaskan bahwa  Indonesia  akan  menempuh  jalan diplomasi  untuk  mengatasi  persoalan tersebut.   Namun, dia juga menyiratkan, keterlibatan  diplomatik  tersebut  harus mampu memberi manfaat bagi Indonesia.
Kalau  tidak  bermanfaat,  kita  tidak  usah
74 ikut-ikut dengan urusan orang lain”.

## 3.  Dinamika politik dalam
negeri:
A r g u m e n t a s i   k e t i g a   y a n g mendorong  dan  sekaligus  membenarkan kebijakan  luar  negeri  Presiden  Jokowi condong inward-looking dan low-profile adalah  dinamika  politik  dalam  negeri. Kemenangan  Jokowi-JK  dalam  pilpres b u k a n l a h   t a n p a   k e s u l i t a n   a t a u perlawanan.  Dengan  memenangkan hanya  52  persen  suara  dan  perbedaan sekitar 7 juta suara, margin kemenangan tersebut  telah  membuka  ruang  bagi p a s a n g a n   P r a b o w o - H a t t a   u n t u k melakukan  tuntutan  hukum  agar M a h k a m a h   K o n s t i t u s i   ( M K ) membatalkan  kemenangan  Jokowi-JK. Keputusan  MK  yang  mengukuhkan kemenangan  Jokowi-JK  sebagaimana sebelumnya telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan  Umum  (KPU)  pada  21  Juli 2014  tidak  menyurutkan  koalisi  merah- putih  pendukung  Prabowo-Hatta  untuk memberikan  “kesulitan-kesulitan”  bagi pemerintahan  Jokowi-JK  dalam  lima tahun  kedepan.  Hal  ini  antara  lain
74 Lihat liputan media nasional pada saat setelah digelarnya debat kandidat presiden  .
dimungkinkan  mengingat  mayoritas anggota  DPR  merupakan  pendukung Koalisi Merah-Putih (KMP) dan menjadi penyeimbang, jika bukan menjadi oposisi, terhadap  Koalisi  Indonesia  Hebat  (KIH) yang merupakan pendukung Jokowi-JK.
Tiga  fungsi  utama  badan  legislatif D P R ,   y a i t u   r e g u l a s i   ( l e g i s l a s i ) , penganggaran,  dan  pengawasan  akan berdampak  besar  terhadap  pelaksanaan fungsi-fungsi  eksekutif  yang  diemban presiden. Politik dan kebijakan “hati-hati” akan mewarnai pemerintahan Jokowi. Di satu  sisi,  Jokowi  akan  menghindari m e n g a m b i l   k e b i j a k a n - k e b i j a k a n k o n t r o v e r s i a l   y a n g   m e n g u n d a n g p e n o l a k a n   d a r i   D P R .   K e b i j a k a n “mengambil  hati”  anggota  DPR  dapat dilakukan dengan kebijakan dan program yang  “memenangkan  hati”  rakyat.
Kondisi  ini,  di  sisi  lain,  akan  menyita perhatian  dan  energi  Jokowi  untuk mengelola  hubungan  baik  dengan  DPR melalui  program-program  yang  baik untuk  rakyat  dan  selanjutnya  akan mengurangi  perhatiannya  pada  isu-isu internasional.  Kasus  penunjukan  Budi Gunawan  sebagai  calon  Kapolri  serta rangkaian  perdebatan  politik  yang bermuara pada persengkataan antara Polri dan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi
(KPK)  merupakan  contoh  nyata  dari tersanderanya  kebijakan-kebijakan  dan program-program  pembangunan  yang telah  dicanangkan  oleh  pemerintahan Jokowi-JK.
Daya  tarik  atau  beban  politik domestik sebenarnya tidak berhenti pada relasi  presiden  (lembaga  kepresidenan dan  kabinet)  dan  DPR  (beserta  partai- partai  politik).  Sejalan  dengan  agenda konsolidasi demokrasi, terdapat sejumlah masalah  pokok  yang  perlu  mendapat perhatian  presiden.  Diantaranya  adalah upaya  peningkatan  kepatuhan  pada h u k u m   ( l a w - e n f o r c e m e n t ) , pemberantasan  korupsi,  reformasi birokrasi,  penguatan  lembaga-lembaga demokrasi  (seperti  partai  politik,  CSOs dan  media)  serta  perluasan  konstituen demokrasi.
Secara positif dan optimistik, Rizal 75 Sukma mengatakan  bahwa “figure demokrasi  menjadi  elemen  utama  bagi kebijakan  luar  negeri  Indonesia”.  Lebih lanjut dia berpendapat bahwa kemampuan Indonesia  meraih  kepemimpinan  di ASEAN,  memainkan  peran  global,
75 Rizal Sukma, 2012, “Figur Demokrasi Menjadi Elemen  Utama  Bagi  Kebijakan  Luar  Negeri Indonesia”  dalam Tabloid  Diplomasi No.53 Thanun V, hlm. 17.
75 66
Mangadar Situmorang, Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Pemerintahan Jokowi-JK
mempromosikan  diri  sebagai  negara demokrasi  terbesar  ketiga  di  dunia, menjadi negara dengan mayoritas Muslim moderat, serta menjadi bridge builder dan problem  solver dalam  komunitas  global, hal  itu  “sangat  tergantung  pada  sejauh mana Indonesia dapat mengelola tiga isu kunci  domestik,  yaitu:  konsolidasi demokrasi, dampak nasionalisme internal pada  kebijakan  luar  negeri,  dan  dimensi Islam”.

## 4. Idiosinkretisme Jokowi:

## Prinsip politik luar negeri Indonesia
“bebas-aktif”  dan  tujuan  konstitusional Negara Indonesia selain membuka ruang pada interpretasi dan perumusan prioritas sebagaimana  dibahas  sebelumnya,  juga membuka ruang terhadap berbagai model
76 pengambilan  keputusan. Rational Actor Model (RAM)  misalnya  mengandaikan bahwa  setiap  pemerintah  atau  pembuat keputusan  politik  luar  negeri  melakukan analisis yang mendalam dan menyeluruh terhadap  berbagai  informasi,  fakta,  dan peristiwa  yang  terjadi.  Keputusan  dan
kebijakan  negara-negara  lain  pun dicermati  dan  dikaji.  Hasil  kajian  yang terkerangka  melalui cost-and-benefit a n a l y s i s a k a n   b e r m u a r a   p a d a pengambilan  kebijakan  yang  lebih menguntungkan.   Dalam sejumlah kasus, tidak  ada  keraguan  bahwa  pemerintahan sebelumnya  menerapkan  model  ini. Paling tidak secara politis atau ideologis, pemerintah  pasti  berdalih  bahwa  setiap kebijakan luar negeri yang diambil telah dipertimbangkan  secara  seksama  dan ditujukan  semata-mata  bagi  kepentingan
77 nasional.
Salah  satu  kesulitan  dan  sekaligus persoalan  atau  kelemahan  “model  aktor rasional”  adalah  keharusan  untuk mengetahui  semua  aspek-aspek  yang terkait  dengan  tujuan,  perhitungan, pilihan-pilihan, konsekuensi yang terkait dengan  proses,  hasil,  dan  akibat  dari pengambilan  keputusan  kebijakan  luar negeri  baik  dari  sisi  internal  maupun e k s t e r n a l .   K e s u l i t a n   i n i   t u r u t memunculkan bureaucratic  behavioral m o d e l y a n g   l e b i h   m e r u p a k a n penyederhanaan dari RAM.
76 Karya  klasik  tentang  model  pengambilan keputusan  luar  negeri  lihat,  Allison.  1969. Conceptual  models  and  the  Cuban  Missile Crisis. American Political Science Review 63: 689-718.  Lihat  juga  versi  bukunya  Allison, Graham and Philip Zelikow, 1999, Essence of
Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis , nd 2 ed, Longmann.
77 Lihat  “Politik  Luar  Negeri  Demi  Kepentingan Nasional”  dalam  Putu  Suasta,  2014,
M e n e g a k k a n   D e m o k r a s i ,   M e n g a w a l Perubahan ,  Jakarta:  Lestari  Kiranamata, halaman 311-30.
Mangadar Situmorang, Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Pemerintahan Jokowi-JK
Yang  ditegaskan  oleh  model  perilaku organisasi  ini  adalah  adanya  prosedur- prosedur  organisasional  baku  (POB)  di dalam  menjalankan  tugas-tugasnya  serta apabila  menghadapi  persoalan-persoalan tertentu. POB ini menjadi acuan perilaku dan tindakan para pembuat dan pelaksana keputusan  luar  negeri.  Kehebatan  atau tingginya kualitas kebijakan yang diambil s a n g a t   d i t e n t u k a n   o l e h   t i n g k a t institusionalisasi  organisasi  pembuat keputusan itu sendiri.
M o d e l   k e t i g a   p e n g a m b i l a n k e b i j a k a n   l u a r   n e g e r i   a d a l a h governmental  political  model. Berbeda dengan  model  birokratis,  model  politik pemerintahan  ini  menjelaskan  proses pengambilan  kebijakan  luar  negeri sebagai political games yakni pertarungan antara  kekuatan-kekuatan  politik  dengan preferensi-preferensi  atau  kepentingan- kepentingan  tertentu.  Keputusan  yang diambil  merupakan  hasil  proses  tawar- menawar  dan/atau  kompromi.  Sebagai permainan  politik,  pertarungan  dan negosiasi  tidak  berlangsung  hanya  di ruang-ruang sidang elit politik, tetapi juga di  ruang-ruang  publik  yang  melibatkan kekuatan  massa  dan  opini  masyarakat. Sangat  besar  kemungkinan  dimana kekuatan atau kekuasaan yang lebih besar
pada  akhirnya  akan  menentukan
78 kebijakan yang akan diambil.
Ketiga model pembuatan kebijakan politik luar negeri di atas pada hakikatnya tidak mampu mengabaikan eksistensi dan signifikansi  individu-individu  yang terlibat. Ketiganya lebih merupakan over- s i m p l i f i k a s i   d e n g a n   c a r a   m e n - subordinasikan  personal  individuals d a l a m   p r o s e s - p r o s e s   p e m b u a t a n keputusan  dalam  bentuk  “rasionalitas kolektif”,  “kepentingan  politik  atau publik”,  dan  prinsip-prinsip  efektifitas dan  efisiensi  birokrasi.  Sejatinya,  yang terjadi  adalah  konversi  rasionalitas subjektif  dan  transformasi  kepentingan- kepentingan  subjektif.  Kesamaan- kesamaan  pandangan  dan  kepentingan m e n j a d i   s y a r a t   p e n t i n g   u n t u k menghasilkan  kebijakan-kebijakan kolektif  dan  institusional.  Dan,  apabila tidak  terdapat  kesamaan  tersebut,  maka yang  kemudian  menentukan  adalah kepatuhan  inter-subjektif  (dari  anggota kelompok) dan ketegasan serta kekuatan otoritas (dari pemimpin kelompok).
78 Analisis ringkas terhadap ketiga model Alison ini dapat  dilihat  di  Kalfe,  Tulasi  R  Making  a Difference: Allison's Three Models of Foreign P o l i c y   A n a l y s i s   d a l a m http://www.academia.edu/592889/Making_a_ Difference_Allisons_Three_Models_of_Forei gn_Policy_Analysis.
Mangadar Situmorang, Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Pemerintahan Jokowi-JK
Faktor  subjektifitas,  khususnya pemimpin, selanjutnya menjadi dasar bagi k e m u n c u l a n   m o d e l   p e n g a m b i l a n keputusan  keempat,  yakni idiosyncrasy model (idiosinkretisme).  Model  ini menggariskan empat dimensi yang perlu dicermati: cognitive,  social  perception,
79 motivational,  dan  emotional . Dimensi kognitif ini menggambarkan pengetahuan dan  pemahaman  seseorang  pemimpin terhadap  (a)  kompleksitas  masalah- masalah  internasional,  (b)  relasi-relasi atau  interaksi  yang  berlangsung (kerjasama, ketegangan, konflik, perang), (c) identitas, nilai, dan kepentingan yang terkandung  atau  terlibat  dalam  setiap relasi internasional, (d) regulasi-regulasi, ekspektasi-ekspektasi,  serta  kekuatan- kekuatan  yang  bermain  ( international regime/governance ),  dan  (e)  proses- proses  dan  pola  kerja  internasional  dan nasional ( domestic politics ).
Sementara itu social perception dari i d i o s i n k r e t i s m e   m e n j u k k a n   p o l a hubungan  antara self (diri  sendiri)  dan others (yang  lain).  Kesederhanaan, kejujuran,  keterbukaan,  atau  ketegasan
dan  keberanian  merupakan  aspek-aspek dari selfness yang  menentukan others berupa  prioritas  kepentingan  dan pengetahuan  tentang  orang/yang  lain. Tidak  tertutup  kemungkinan  bahwa kesederhanaan dan kejujuran Jokowi akan sangat  menentukan  prioritas-prioritas dalam  politik  luar  negeri  Indonesia, seperti kerjasama-kerjasama ekonomi dan sosial  dengan  negara-negara  lain  atau organisasi  internasional  yang  dipersepsi sebagai  sama  dengan  dirinya  sendiri, yakni jujur dan baik. Disisi lain, ketegasan dan keberanian Jokowi dapat muncul bila menghadapi  negara  atau    aktor  non- negara  yang  dinilai  berlawanan  atau
80 melawan  kesahajaan  dan  kejujuran.
Dalam  hal  ini  patut  ditegaskan  bahwa dimensi  persepsi  sosial  dari  sinkretisme Jokowi  bersifat  filosofis  sekaligus instrumental.
D i m e n s i   m o t i v a s i o n a l   d a r i idiosinkretisme  mengarah  pada self- realization dan self-actualization . Seperti halnya  presiden-presiden  sebelumnya, self-beliefs (nilai-nilai dan persepsi sosial) yang  dimiliki  oleh  presiden  dikehendaki untuk  diaktualisasikan.  Jika,  misalnya Presiden  SBY  melihat  pentingnya
79 Analisis  yang  cukup  komprehensif  tentang idiosinkretisme dalam pengambilan keputusan politik  luar  negeri  lihat  Orosz  (cas.  Ciot) Melania-Gabriela,  2012,  Idiosyncracies  in Foreign  Policy  Decision  Making,  Post  Cold War, Thesis ,  University  “Babes-Bolyai”  Cluj- Napoca.
80 Baca liputan media tentang perdebatan capres pada Juli 2014 lalu. 78 66
keteraturan  (seremonial  dan  protokoler) serta reputasi (posisi dan rasa hormat), hal itu terlihat jelas mempengaruhi tampilan politik  luar  negeri  Indonesia  dalam sepuluh  tahun  terakhir.  Ini  sangat mungkin berbeda dengan self-beliefs yang dimiliki Jokowi yang sederhana dan jujur serta  mementingkan  kerjasama  yang k o n k r i t   d i m a n a   h a l - h a l   t e r s e b u t diinginkan  untuk  direalisasikan  dan ditampilkan.  Dengan  kata  lain,  presiden terpilih Jokowi menghendaki politik dan hubungan  luar  negeri  yang  lebih berlandaskan  hubungan  kerjasama  yang sederhana tetapi jujur serta memberi hasil positif dan konkrit bagi pihak-pihak yang terlibat.
Aspek terakhir dari idiosinkretisme adalah  emotional.  Ini  mencakup  emosi- emosi  positif  (seperti  keriangan,  simpel, fleksibel, optimis, dll) serta emosi-emosi negatif (sedih, gusar, marah, kecewa, dll). Pengenalan  melalui  pemberitaan  media nampaknya  Jokowi  memiliki  emosi- emosi  positif  yang  lebih  kuat  atau menonjol  dibandingkan  dengan  emosi- emosi  negatif.  Dia  merasa  aman  dan nyaman  dalam  keramahan  di  tengah masyarakat. Ini sejalan dengan pandangan para  pakar  psikologis  dimana  Jokowi memiliki  kecenderungan  afiliasi  sosial
yang  lebih  kuat  serta  memiliki  emosi
81 yang  lebih  stabil,  lebih  terkendali.
Disamping  kemampuan  intelektual, “stabilitas  emosi,  karakter,  sikap,  dan kepribadian  capres  akan  menentukan kemampuan  melaksanakan  pekerjaan seperti  kemampuan  berkomunikasi, pengajian keputusan, analisa dan mencari
82 solusi kreatif”.
”Jika  diukur  dengan  angka  1-10,” Guru  Besar  Psikologi  Universitas Indonesia  Hamdi  Muluk  menjelaskan, ”poin  untuk  stabilitas  emosi  Prabowo berada pada angka 5,16. Adapun Jokowi 7,60  dalam  hal  ketenangan  dalam menghadapi  persoalan  yang  berat. Sementara  itu,  cawapres  Hatta  Rajasa mendapat  poin  6,48  dan  Jusuf  Kalla mendapat poin 7,51.” "Jadi, soal stabilitas emosi,  Jokowi  relatif  lebih  stabil dibanding  Prabowo,"  katanya.  Lebih lanjut dijelaskan, “Dalam hal kemampuan menyelesaikan  persoalan  pelik,  poin untuk Jokowi juga lebih tinggi dibanding Prabowo.
8 1 L i h a t   h t t p : / / i n d o n e s i a - baru.liputan6.com/read/2072710/survei- psikologi-motivasi-berkuasa-prabowo-paling- tinggi.
82 Tribun News, “Pakar Psikologis Capres harus m e m i l i k i   e m o s i   s t a b i l ” , h t t p : / / w w w. t r i b u n n e w s . c o m / p e m i l u - 2014/2014/05/23/pakar-psikologis-capres- harus-memiliki-emosi-stabil.
Mangadar Situmorang, Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Pemerintahan Jokowi-JK
Jokowi mendapat poin 7,83 dan Prabowo 6,23  poin. Adapun  Kalla  mendapat  poin 83 7,86 dan Hatta 5,99.”
Meskipun para ahli psikologi tidak m e m a p a r k a n   f a k t o r- f a k t o r   y a n g mempengaruhi  karakter  dan  emosi presiden  terpilih  Jokowi,  bisa  diduga bahwa  latar  belakang  etnis,  kultur,  dan sosialnya  turut  menentukan.  Dalam konteks ini, budaya dan tradisi Jawa yang m e n e k a n k a n   s i k a p   “ g u y u b ”   d a n mengutamakan  “harmoni”,  mempunyai k o n t r i b u s i   t e r h a d a p   k e m a m p u a n pengendalian emosi serta penampilan diri yang lebih santun.
D a l a m   r a n g k a   m e m p e r j e l a s pemahaman  tentang  faktor  personalitas yang  mempengaruhi  orientasi  kebijakan luar  negeri,  Margareth  Hermann menyebutkan dua tipologi pemimpin dan kepemimpinan: aggressive  leaders dan conciliatory leaders.
Ada  enam  karakteristik  personal  yang diajukan. Aggressive  leaders adalah “high in need for power, low in conceptual complexity,  distrustful  of  others, nationalistic,  and  likely  to  believe  that they have some control over the events in which they are involved.” Sementara itu, conciliatory leaders adalah “high in need for  affiliation,  high  in  conceptual complexity,  trusting  of  others,  low  in nationalism,  and  likely  to  exhibit  little belief  in  their  own  ability  to  control  the
84 events in which they are involved”.

## Harapan dan tantangan
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa selama  pemerintahan  Presiden  SBY, “Indonesia  telah  muncul  sebagai  negara yang memiliki global responsibilities dan global  interests .  Tidak  ada  satupun  isu global  yang  luput  dari  perhatian  politik
85 luar negeri Indonesia”. Prestasi ini patut diapresiasi oleh berbagai pihak.
83 Kompas,  “Survei  Psikologi  Prabowo  lebih e m o s i o n a l   d i b a n d i n g   J o k o w i ” , http://nasional.kompas.com/read/2014/07/03/1 923326/Survei.Psikolog.Prabowo.Lebih.Emos i o n a l . D i b a n d i n g . J o k o w i .   M e d i a   j u g a mengabarkan  bahwa  motivasi  Prabowo  untuk b e r k u a s a   l e b i h   t i n g g i   d i b a n d i n g k a n Jokowi."Prabowo  berada  pada  angka  8,64%, diikuti  JK  7,31%,  Hatta  7,17%  dan  Joko Widodo  6,36%,"  Lihat  http://indonesia- baru.liputan6.com/read/2072710/survei- psikologi-motivasi-berkuasa-prabowo-paling- tinggi
84 Margareth  G.  Hermann,  1980,  “Explaining Foreign  Policy  Behavior  Using  the  Personal Characteristics  of  Political  Leaders”  dalam International Studies Quarterly , Vol.24, No.1, Mar. 1980, halaman 7-46.
85 Kutipan  pernyataan  Menlu  Marty  Natalegawa dalam laporannya kepada Presiden SBY dalam acara  pengarahan  Presiden  RI  pada  Raker Kemlu  dan  Perwakilan  di  Gedung  Pancasila, Kemlu,  tgl  23  Februari  2012.Lihat Tabloid Diplomasi , 2012, No.53 Tahun V.
Mangadar Situmorang, Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Pemerintahan Jokowi-JK
Namun  demikian,  politik  luar  negeri Indonesia  akan  terus  berlanjut  seiring dengan  perubahan  dan  perkembangan global serta sejalan pula dengan dinamika politik  dalam  negeri  yang  ditandai  oleh pergantian  presiden  dari  SBY  kepada Jokowi.
Paparan  singkat  tentang  model- model pengambilan kebijakan luar negeri di  atas  dimaksudkan  untuk  memperluas horison  di  dalam  melihat  (memprediksi) kebijakan luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan  Jokowi-JK.  “Model  aktor rasional”  memperlakukan  faktor-faktor internal  (nasional)  sama  pentingnya d e n g a n   f a k t o r - f a k t o r   e k s t e r n a l (internasional). Kompetensi para pembuat keputusan mulai dari Presiden dan jajaran Kemenlu  menjadi  kunci    utama  dalam m e r u m u s k a n   d a n   m e l a k s a n a k a n k e b i j a k a n - k e b i j a k a n   y a n g menguntungkan  Indonesia,  baik  untuk jangka  pendek  maupun  jangka  panjang, di  segala  aspek  kenegaraan.  Secara deduktif  Presiden, Menlu, para diplomat, dan  jajaran  pemerintah  lainnya  selama satu dekade terakhir mencoba mengikuti model  ini  yang  pada  gilirannya  mampu mengangkat posisi dan reputasi Indonesia sebagai middle  power dalam  kancah politik regional dan global. Jika status dan
peran  ini  dipandang  perlu,  seperti  telah dinyatakan  dalam  visi-misi  Jokowi-JK tentang  Indonesia  sebagai  kekuatan regional  dan  global,  maka  Presiden Jokowi perlu mengetahui dan memahami secara  cermat  dan  komprehensif dinamika  politik  global  dengan  segala bentuk  relasi  kekuatan  dan  kepentingan serta  regulasi-regulasi  global  yang  ada. Jajaran  Kemenlu  dan  berbagai  jenis think-tank perlu  secara  konsisten mensuplai  presiden  dengan  berbagai informasi  tentang  peristiwa  dan  regulasi yang  ada  dan  juga  diiringi  dengan a n a l i s i s - a n a l i s i s   r a s i o n a l   d a n rekomendasi-rekomendasi  yang reliable tentang  peluang  peran  dan  kepentingan Indonesia beserta resiko-resikonya.
Model  birokrasi  memberi  peluang yang  lebih  besar  kepada  instansi  yang selama  ini  menangani  hubungan  luar negeri  Indonesia  untuk  melanjutkan kebijakan-kebijakan  yang  dianggap penting dan tepat.   Ini tidak terbatas pada Kemenlu,  tetapi  juga  sekretariat kepresidenan  dan  wakil  presiden, Kemenkopolhukam,  Panglima  TNI  dan Polri  serta  Komisi  I  DPR  RI.  Secara operasional, jajaran Kemenlu tetap berada di  garis  terdepan  di  dalam  menentukan agenda-agenda  hubungan  luar  negeri
Mangadar Situmorang, Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Pemerintahan Jokowi-JK
Indonesia yang dapat ditawarkan kepada presiden  dan  dikonsultasikan  dengan lembaga-lembaga  terkait  lainnya. Meskipun  keputusan  akhir  berada  di tangan  presiden  sesuai  dengan  hierarki otoritas  dan  tata  kelola  pemerintahan, jajaran  birokrasi  Kemenlu  perlu  terus dimampu-kembangkan.  Joko  Susilo, mantan  dubes  RI  di  Swiss,  menegaskan mendesaknya  reformasi  di  kementerian yang selama dipimpin Marty Natalegawa
86 dinilai  tidak  berjalan.     Meski  pendapat itu dibantah oleh Dubes/Sekjen Kemenlu
87 Kristiarto Legowo,    pengamat lain Ben Perkasa Drajat mengusulkan, antara lain, pentingnya  reformasi  sumber  daya manusia  yang  mampu  membentuk kualitas kebijakan luar negeri dan kualitas diplomasi Indonesia. Dia menambahkan, “the  Foreign  Ministry  has  to  be  more
88 inclusive and open to the public”.
Visi-misi  pemerintahan  Jokowi-JK yang  mengedepankan  identitas  sebagai negara kepulauan serta perluasan mandala keterlibatan  regional  di  Indo-Pasifik boleh jadi membuka peluang pada proses-
proses  politik  sebagai  model  ketiga pengambilan  kebijakan  luar  negeri. Kebijakan  tersebut  boleh  jadi  mengubah orientasi politik luar  negeri  yang  selama ini  tidak  atau  kurang  mementingkan karakter archipelagic  country dan  lebih berkiblat  ke  barat  (Amerika  dan  Eropa). Jika  dikaitkan  dengan  fasilitasi  yang disediakan  oleh  pemerintah  di  dalam mendukung  kebijakan  luar  negeri,  maka ada  kemungkinan  sumberdaya  yang dimiliki  akan  lebih  diarahkan  untuk memperkuat,  merealisasikan,  dan mengaktualisasikan  konsep maritime axis .  Sejumlah  ide  terkait  dengan  poros kelautan  tersebut,  seperti  pembangunan tol  laut,  inter-konektivitas  laut,  dan penguatan  armada  angkatan  laut  (AL), mempunyai konsekuensi pada penguatan sektor-sektor  dan  pihak-pihak  yang terkait  atau  relevan  dengan  hal  itu. D e n g a n   m e n g a s u m s i k a n   a d a n y a keterbatasan  sumberdaya,  maka  masuk akal  bilamana  terjadi  pengurangan  pada sektor  atau  wilayah  yang  selama  waktu lalu  dipandang  sangat  penting.  Hal  ini mungkin  akan  menimbulkan  resistensi yang  penyelesaiannya  memerlukan negosiasi  dan  kompromi  politik.  Namun demikian,  Ben  Perkasa  berpendapat bahwa inisiatif unilateral ini penting untuk mendongkrak  kepercayaan  diri  bangsa
86 “The death of reforms in the foreign ministry”, Jakarta Post, August 19, 2014.
87 “ Despite constraints, reforms alive and well at Foreign  Ministry”, Jakarta  Post ,  August  22, 2014.
88 “Foreign policy reforms under Jokowi”, Jakarta Post , September 9, 2014.
82 66
Mangadar Situmorang, Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Pemerintahan Jokowi-JK
d a n   m e n u m b u h k a n   p e n g e r t i a n internasional  bahwa  Indonesia “was indeed  committed  to  its  sovereignty  and 89 new maritime cooperation.”
Baik secara teoritis apalagi praktis, s a n g a t   s u l i t   m e n g i n g k a r i   f a k t o r idiosinkretisme  Jokowi  dalam  kebijakan luar negeri Indonesia ke depan. Prioritas politik  luar  negeri  Jokowi-JK  seperti disebut  di  atas  merupakan  program- program yang menggambarkan “apa dan siapa  Jokowi”.  Perlindungan  WNI  dan TKI adalah keprihatinan riil dan bersifat kolektif  dan  berorientasi  kerakyatan. Perlindungan  sumberdaya  alam  dan o p t i m a l i s a s i   p e r d a g a n g a n   j u g a merupakan  sektor-sektor  riil  yang memerlukan  penanganan  serius  guna memulihkan  rasa  nasionalisme  dan hargadiri  bersama.  Terkait  dengan  itu adalah  pembangunan  ekonomi  yang memerlukan  keterlibatan  dan  peran positif  seluruh  pemangku  kepentingan nasional.  Sementara  itu,  pertahanan  dan keamanan  nasional,  regional,  dan  global dipandang  penting  untuk  memuluskan prioritas-prioritas yang disebut terdahulu. Semua  prioritas  ini  dibungkus  dalam j a rg o n p e o p l e - b a s e d   d i p l o m a c y ,
sebagaimana  dinyatakan  oleh  anggota Tim Transisi Jokowi-JK Andi Widjajanto dan  ketua  kelompok  kerja  bidang pertahanan  dan  kebijakan  luar  negeri
90 Jokowi-JK, Rizal Sukma.

## Penutup
Secara  konseptual  dan  normatif visi-misi kebijakan luar negeri Jokowi-JK tetap  sejalan  dengan  prinsip  bebas-aktif dan  tujuan  konstitusional  politik  luar negeri Indonesia. Namun demikian, patut dicermati  bahwa  terdapat  ketidak- sesuaian antara visi-misi dengan prioritas program  untuk  beberapa  bidang. Misalnya  antara  identitas  kepulauan  dan perlindungan  WNI  atau  dukungan terhadap Palestina. Demikian juga halnya relevansi  status middle-power dan mandala  Indo-Pasifik  dengan  potensi ancaman/tantangan  terhadap  keamanan dan  perdamaian  dunia  yang  secara geografis berada di Afrika, Timur Tengah dan  Eropa  Timur.    Walaupun  terdapat pula ancaman keamanan dan stabilitas di Asia  Timur,  dalam  hal  ini  Laut  Cina Selatan,  dan  ketegangan-ketegangan b i l a t e r a l   s e h u b u n g a n   d e n g a n territorial/ border  disputes di  Asia
89 “Foreign policy reforms under Jokowi”, Jakarta Post, September 9, 2014.
90 “Jokowi on 'people-based diplomacy”, Jakarta Post, September 10, 2014.
Mangadar Situmorang, Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Pemerintahan Jokowi-JK
Tenggara  (ASEAN),  prioritas-prioritas yang  dicanangkan  tidak  sertamerta terkait.  Hal  ini  dapat  menimbulkan dualisme  atau  pengaburan  fokus perhatian  dan  alokasi  sumberdaya  yang ada.  Tantangan  normatif  lainnya  adalah sehubungan dengan pelibatan peran serta m a s y a r a k a t   y a n g   m e m e r l u k a n pengaturan-pengaturan  yang  lebih seksama.
S e p e r t i   h a l n y a   d i n a m i k a internasional  yang  bersifat  fluktuatif tetapi kekuatan dan  isunya  saling  terkait satu  sama  lain,  semua  langgam pengambilan  keputusan  luar  negeri  pun
84
dapat berlangsung secara bersamaan atau bergantian.  Pola-pola  pengambilan keputusan  apakah  yang  berbentuk  aktor rasional, birokratis atau politis, pilihannya sangat  ditentukan  oleh  prioritas  tertentu. Namun  demikian,  pola  yang  bersifat individualis  atau  idiosinkratis  dimana persepsi,  penilaian,  kepribadian,  dan gaya  kepemimpinan  Jokowi  akan mempengaruhi kinerja politik luar negeri Indonesia.    Berdasarkan  itu,  kebijakan luar  negeri  akan  lebih  diproyeksikan untuk  penguatan  di  dalam  ( inward l o o k i n g )   d a n   a k a n   m e r u p a k a n kecenderungan  utama  politik  luar  negeri Indonesia lima tahun ke depan.

## Daftar Pustaka
Allison,  1969,  Conceptual  models  and  the  Cuban  Missile  Crisis. American  Political Science Review 63: 689-718.
Allison, Graham and Philip Zelikow, 1999, Essence of Decision: Explaining the Cuban nd Missile Crisis , 2 ed, Longmann.
Bandoro, Bantarto, 2014, States' Choice of Strategies , Yogyakarta: Graha Ilmu.
Hermawan, Yulius P., 2012, G-20 Research Project: The Role of Indonesia in the G-20: Background, Role and Objectives of Indonesia's Membership , Jakarta: FES
Margareth G. Hermann, 1980, “Explaining Foreign Policy Behavior Using the Personal Characteristics  of  Political  Leaders”  dalam International  Studies  Quarterly ,  Vol.24, No.1, Mar.
Orosz  (cas.  Ciot)  Melania-Gabriela,  2012,  Idiosyncracies  in  Foreign  Policy  Decision Making, Post Cold War, Thesis , University “Babes-Bolyai” Cluj-Napoca.
Suasta,  Putu,  2014, Menegakkan  Demokrasi,  Mengawal  Perubahan ,  Jakarta:  Lestari Kiranamata, halaman 311-320.
Sukma,  Rizal,  2012,  “Figur  Demokrasi  Menjadi  Elemen  Utama  Bagi  Kebijakan  Luar Negeri Indonesia” dalam Tabloid Diplomasi No.53 Tahun V.
Ubaedillah, A. dan Abdul Rozak, 2013, Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani , Jakarta: ICCE-UIN.
Varion, Lionel, 2013, China Threat?: The Challenges, Myths and Realities of China's Rise , NY: CN Times Books Inc.
Tabloid Diplomasi No.72 Tahun VII.
Tabloid Diplomasi , 2012, No.53 Tahun V.
Andriasanti,  Lelly,  “Politik  Luar  Negeri  Indonesia  di  Bawah  Jokowi”  dalam http://www.megawatiinstitute.org/megawati-institut/artikel/260-politik-luar- negeri-indonesia-di-bawah-jokowi.html.
Doody,  Justin,  “China  and  Taiwan  walking  the  line  of  rapproachment”  dalam http://www.eastasiaforum.org/2014/09/12/china-and-taiwan-walking-the-line-of- rapprochement/#more-43416.
Kalfe,  Tulasi  R  Making  a  Difference:  Allison's  Three  Models  of  Foreign  Policy Analysis dalam  http:// www.academia.edu/ 592889/ Making_a_ Difference_Allisons_Three_Models_of_Foreign_Policy_Analysis
Ming  Xia,  “China  threat”  or  “Peaceful  rise  of  China”  dalam  New  York  Times, http://www.nytimes.com/ref/college/coll-china-politics-007.html.
http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2072710/survei-psikologi-motivasi-berkuasa- prabowo-paling-tinggi
http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2072710/survei-psikologi-motivasi-berkuasa- prabowo-paling-tinggi .
http://nasional.kompas.com/read/2014/07/03/1923326/Survei.Psikolog.Prabowo.Lebih. Emosional.Dibanding.Jokowi.
http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/05/23/pakar-psikologis-capres-harus- memiliki-emosi-stabil
Jakarta Post, Despite constraints, reforms alive and well at Foreign Ministry, August 22, 2014.
Jakarta Post, Foreign policy reforms under Jokowi, September 9, 2014.
Jakarta Post, Jokowi on 'people-based diplomacy, September 10, 2014.
Jakarta Post, The death of reforms in the foreign ministry, August 19, 2014.
Mangadar Situmorang, Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Pemerintahan Jokowi-JK