## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 9 Number 2 Oktober 2023

## STRATEGI PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM KANG PISMAN DI KOTA BANDUNG
Danil Julio Sitompul 1 & Bambang Shergi Laksmono 2
1,2 Program Pacasarjana llmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia Correspondence Author: daniljuls@gmail.com

## ABSTRACT
Community participation is an integrated part of collaborative governance. With collaborative governance, it can increase community participation in regional development and realize social welfare. The waste problem in the city of Bandung is caused by the low level of community participation in reducing waste in households and in the informal sector. So, a strategy is needed to increase community participation in the Kang Pisman program in Bandung City to increase public awareness in managing waste. The aim of this research is to see the strategy for increasing community participation in the Kang Pisman program in the city of Bandung by looking at 4 strategies through  collaborative  governance,  community  development,  circular  economy  and  digital-based  governance approaches through waste processing. The research method used is qualitative with a descriptive research type as stated  by  Newman  (2016).  The  results  of  this  research  indicate  that  the  Strategy  for  Increasing  Community Participation in the Kang Pisman program in Bandung City is going well. The strategy to increase community participation is not only influenced by the policies of the Kang Pisman program which uses a community development approach, but there are also triggering factors from the circular economy, increasing collaborative governance and socialization using digital.
Keyword: Participation, Collaborative Governance, Community Development

## PENDAHULUAN
Urusan wajib pelayanan dasar nasional dalam ruang lingkup Standar Pelayanan Minimal (SPM) masih tergolong rendah, khususnya pada bidang Sanitasi. Dan yang menjadi fokus adalah sub bidang persampahan.  Pada Tahun 2021 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jumlah sampah yang terkelola di Indonesia Sebesar 72,95%, capaian ini sudah mendekati target nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu 100% sampah terkelola dan untuk capaian sanitasi layak rata- rata nasional adalah Sebesar 80,29%.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2008  pengelolaan  sampah  bertujuan  untuk meningkatkana  kesehatan  dan  kualitas  lingkungan  serta  menjadikan  sampah  sebagai  sumber  daya. Paradigma sampah yang semula hanya dibuang ke TPA saat ini ditransformasi menjadi paradigma baru pengelolaan sampah. Terkait Pengelolaan Sampah berbunyi, bahwa sampah itu menjadi sumber daya. Paradigma  pengelolaan  sampah  yang  bertumpu  pada  pendekatan  akhir  sudah  saatnya  ditingglakan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah.
Selama ini, masyarakat hanya berfikir praktis dan tidak memikirkan bagaimana cara memilah sampah  dan  mengolahnya  di  sumber  sebelum  dibuang.  Masyarakat  selama  ini  hanya  berpikir pemerintah  yang  bertanggung  jawab  terhadap  pengelolaan  sampah  mulai  dari  pemilahan, pengangkutan, pembuangan dan pengolahan sampah. Beberapa inovasi pengolahan sampah berfokus pada  optimalisasi  kinerja  TPA  dengan  menerapkan  teknologi waste  to  energy .  Konsep waste  to  energy

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 9 Number 2 Oktober 2023
merupakan  pemanfaatan  sampah  menjadi  energi  dengan  sistem  termal  (Insenerator,  Gasifikasi  dan Pirolisis).
Di  dalam  perkembangan  selanjutnya,  Pemerintah  berupaya  untuk  meningkatkan  partisipasi masyarakat dan mengurangi timbulan smapah dengan program waste to food . Program ini telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengurangi sampah melalui kegiatan pemilahan sampah dari sumber. Upaya ini telah menjadi lesson learned daerah lain untuk menerapkan kegiatan waste to food . Tetapi,  semakin  banyak  wilayah  yang  melaksanakan  kegiatan waste  to  food ,  belum  diikuti  dengan partisipasi  masyarakatnya.  Pembiayaan  pemerintah  hanya  fokus  tehadap  sarana  dan  prasaran  dari pengelolaan sampah dan juga infrastruktur TPA bukan kepada perubahan pola pikir. Permasalahan pertama  dan  utama  adalah  perubahan  pola  pikir  dan  faktor  perilaku  manusia  terhadap  sampah. Pemanfaatan  teknologi  pengolahan  sampah  adalah  yang  terakhir  setelah  perubahan  perilaku  dan peningkatan  kesadaran  untuk  memilah  sampah.  Pembangunan  TPA  sebagai  solusi  sepertinya  telah membentuk  pola  pikir  dan  kebiasaan  hidup  instant  untuk  membuang  sampah,  tidak  mau  peduli terhadap lingkungan, dan hanya mengandalkan pemerintah.
Paradigma baru pengolahan sampah menjadikan sampah mempunyai niai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk dijadikan briket batu bara, kerajinan tangan, tas belanja, rumah bakteri untuk  menyaring  air  limbah  rumah  tanagga  dan    kompos.  Pengelolaan  sampah  dilakukan  dengan pendekatan yang komperhensif dari hulu sampai ke hilir, yaitu dari pengumpulan sampah pemilahan sampah  di  sumber  sampai  menjadikan  sampah  terpilah  baik  organik  maupun  anorganik  menjadi produk  siap  pakai  untuk  bisa  dimanfaatkan  dan  dijual  ke  masyarakat.  Pandangan  baru  terhadap pengelolaan  sampah  tersebut  dilakukan  dengan  kegiatan  pengurangan  sampah  dan  penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendaur ulang, sedangkan  kegiatan  penanganan  sampah  meliputi  pemilahan,  pengumpulan,  pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.
Berdasarkan  data  dari  SIPSN  Tahun  2022  Provinsi  Jawa  Barat  berada  di  peringkat  keempat dengan jumlah timbulan sampah terbesar di Indonesia Sebesar 1,11 juta Ton. Salah satu penyumbang sampah terbesar di Provinsi Jawa Barat adalah Kota Bandung dengan timbulan sampah Sebesar 1.529 ton per hari dengan rincian Jumlah sampah organik sebesar 736,76 meter kubik per harinya dan sampah anorganik dikelola melalui bank sampah. Dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kota Bandung mengalami kenaikan timbulan sampah yang cukup signifikan dari tahun 2017 hingga tahun  2022.  Ditambah  lagi  permasalahan  bertambahnya  jumlah  penduduk,  maka  angka  timbulan sampah juga akan semakin tinggi pada suatu kota. Sebagai Kota dengan jumlah penduduk yang cukup padat, Kota Bandung berada di posisi kedua terbesar di provinsi Jawa Barat sebanyak 3.718.660, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0, 99 persen, dan jumlah kepadatan penduduk sebesar 14.577 penduduk per kilometer. Dengan kepadatan penduduk yang semakin tinggi maka pengelolaan sampah yang kurang memadai akan berdampak pada berbagai aspek, seperti; lingkungan, estetika, kesehatan manusia,  serta  dapat  memberikan  dampak  lanjutan  yang  berujung  pada  menurunnya  pertumbuhan ekonomi.  Selain  menimbulkan  masalah  Kesehatan  dan  lingkungan,  Sampah  tidak  tertangani  yang masuk ke badan sungai akan menyumbat saluran air dan menyebabkan banjir pada musim hujan. Di sisi lain, pencegahan banjir dengan pengerukan sampah pada saluran air pun menelan biaya yang cukup tinggi terutama bagi kota-kota yang berada di pesisir dimana sampah akan bermuara sehingga berpotensi dan menghambat tercapainya tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 9 Number 2 Oktober 2023
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Kota Bandung yang dipimpin oleh Bapak Walikota Oded M. Danial , telah menerjemahkan arahan tersebut dengan meluncurkan program Kang Pisman  (Kurangi,  Pisahkan,  dan  Manfaatkan)  sejak  tahun  2018  dengan  tujuan  untuk  mengurangi sampah    di  sumber  dan  meningkatkan  peran  serta  dari  masyarakat  dalam  mengelola  sampah  serta menciptakan  kegiatan circular  economy .  Program  ini  diluncurkan  dengan  menerapkan  program pengurangan sampah di sumber sampah, pemilahan sampah dan pengolahan sampah sedekat mungkin dari sumber/dalam Kawasan. Agar Pengelolaan sampah dapat berjalan secara sistematis, terstruktur dan berkelanjutan serta beroirentasi pada pengurangan sampah sejak dari sumber, maka diperlukan sifting atau pergeseran Kawasan bebas sampah dari Gerakan menjadi sebuah sistem pengelolaan sampah dari hulu  ke  hilir  berdasarkan  Rencana  Teknis  Pengelolaan  Sampah  (RTPS)  yang  telah  disusun  dan diadaptasikan pada kondisi dan potensi wilayah lokal. Sebanyak 7 Kelurahan di Kota Bandung telah menjadi Kelurahan percontohan dalam hal pengelolaan sampah. Kelurahan tersebut adalah Kelurahan Sarijadi, Kelurahan Cisantren Kulon, Kelurahan Pasir Jati,  Kelurahan Antapani  Tengah,  Kelurahan Batununggal,  Kelurahan Cihaurgeulis, dan Kelurahan Sukamiskin.
Dengan sudah berjalannya program Kang Pisman dari tahun 2018, Kota Bandung telah meraih beberapa penghargaan. Pada tahun 2022 Kota Bandung meraih Penghargaan Adipura dengan kategori Kota Metropolitan dengan pengelolaan sampah terbaik dan kategori Hutan Kota terbaik yakni Hutan Kota Babakan Siliwangi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Penghargaan tersebut membuktikan bahwa Kota Bandung merupakan kota terbaik untuk mengelola sampah di Jawa Barat.
Selain itu, Bapak Wali Kota Bandung juga telah menerbitkan Peraturan daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah yang mengatur pengolahan sampah terintegrasi dari hulu sampai hilir dan infrastruktur pengolahan sampah seperti TPA dan TPST menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup.  Sebagaimana diamanatkan juga dalam undang-undang nomor 18 Tahun 2008  pasal  3  bahwa  Dalam  rangka  menyelenggarakan  pengelolaan  sampah  secara  terpadu  dan komperhensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, yang berlandaskan asas kebersamaan, asas keselamatan, asas kemanan dan asas nilai ekonomi. Di dalam program Kang Pisman terdapat suatu konsep  yang  disebut circular  economy yang  telah  memenuhi  asas  ekonomi.  Karena  di  dalam  konsep tersebut  dapat  memanfaatkan  sumber  daya  dari  sampah  dan  memberikan  kontribusi  terhadap pemenuhan kesejahteraan sosial.
Selain circular economy, collaborative governance menjadi isu penting juga dalam peningkatan partisipasi masyarakat karena dapat menciptakan community development yang disebut Kawasan Bebas Sampah. Pada akhirnya  program  ini  tidak  akan  berhasil  tanpa  adanya  sosialisasi  dan  edukasi  melalui  media  sosial dengan pendekatan governance berbasis digital. Keberhasilan usaha pemerintah Kota Bandung dalam peningkatan partisipasi masyarakat melalui program Kang Pisman mendorong peneliti untuk melihat bagaimana  proses  peningkatan  partisipasi  yang  telah  dilakukan  dari  Program  Kang  Pisman  melalui pendekatan collaborative governance , community development , circular economy , dan pendekatan governance berbasis digital.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 9 Number 2 Oktober 2023

## METODE PENELITIAN
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Neuman (2014) mengungkapkan pendekatan kualitatif sebagai pendekatan   induktif, dimana peneliti mengukur dan membuat konsep baru secara bersamaan dengan pengumpulan data. Konseptualisasi dilakukan sebagai proses pembentukan definisi teoritis yang koheren. Memberikan gambaran secara rinci berjalanya suatu program dan tidak hanya terfocus pada keluaran atau hasilnya saja, Patton (2009) menekankan agar suatu progam yang berjalan tidak hanya terfokus pada keluaran atau hasilnya saja, namun juga harus bisa melihat proses yang dijalankan hingga program tersebut diangap berhasil. Berkaitan dengan hal tersebut,  maka  peneliti  akan  menggunakan  penelitian  kualitatif  agar  tujuan  penelitian  dalam menganalisis  dan  mendeskripsikan  strategi  peningkatan  partisipasi  masyarakat  dalam  program  kang pisman di Kota Bandung.
Jenis  penelitian  yang  diakukan  peneliti  adalah  jenis  penelitian  deskriptif,  dimana  penelitian secara detail memberikan penyajian terkait latar hubungan sosial dan juga detail situasinya dilapangan (Neuman, 2014). Pada (Padget, 2017) menyatakan bahwa deskripsi yang lebih dalam bisa didapatkan berdasarkan  pada  riset-riset  yang  telah  dilakukan  sebelumnya  dengan  penyempunaan  ide, pengembangna konseptual yang bersifat deskriptif.

## PEMBAHASAN
Berdasarkan Visi dan Misi Bapak walikota Bandung yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  Kota  Bandung  tahun  2018-2023  salah  satu  isu strategis Kota Bandung berkaitan dengan Lingkungan Hidup adalah menciptakan Lingkungan Hidup berkualitas dan optimalisasi pengelolaan persampahan dan merupakan gambaran visi dan misi bapak walikota  dalam  bidang  persampahan.  Ini  artinya  bapak  Oded  M.Danial  selaku  walikota  Bandung semenjak pertama kali menjabat sudah sangat peduli terhadap permasalahan persampahan. Hal ini juga tergambar dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022 maupun Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022. Selain itu di dalam dokumen Kebijakan Strategis Daerah  (Jakstrada)  persampahan  maupun  dokumen  Rencana  Induk  Sistem  Pengelolaan  Sampah (RISPS) juga sudah tergambarkan terkait pengelolaan sampah di Kota Bandung untuk jangka Panjang. Untuk menwujudkan hal tersebut maka pada tahun 2018 Bapak Oded M. Danial menciptakan gerakan program yang dinamakan Kang Pisman yaitu kepanjangan Kurangi Pisahkan dan Manfaatkan. Tujuan utama  program  tersebut  adalah  mengedukasi  masyarakat  akan  pentingnya  mengelola  dan  memilah sampah  di  rumah  dan  untuk  mengurangi  produksi  sampah  ke  TPA.  Karena  belakangan  ini  terjadi beberapa kejadian kebakaran di TPA yang disebabkan tercampurnya sampah organik dan anorganik dan kapastias tampung TPA sudah melebihi dari standar yang ditetapkan sehingga menghasilkan gas metan yang dapat menyebabkan kebakaran. Oleh sebab itu, terdapat 4 strategi dalam mencapai tujuan utama meningkatkan partisipasi masyarakat dan menciptakan kesejahtaraan masyarakat sebagai berikut:

## 1. Collaborative Governance
Ada dua sudut pandang mengenai paradigma governance, yaitu sudut pandang deskriptif dan perspektif  (chandoke  dalam  Shylendra,  2007).  Dilihat  dari  sudut  pandang  deskriptif,  paradigma governance merupakan fenomena yang muncul di negara maju dan negara berkembang untuk merespons keterbatasan peran yang dimiliki oleh pemerintah. Di negara maju, konsep welfare state telah memudar

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 9 Number 2 Oktober 2023
karena telah munculnya ideologi neo liberal. Globalisasi menyebabkan perubahan tersebut menular hingga  ke  negara  berkembang.  Ada  tekanan  bagi  pemerintah  untuk  melibatkan  aktor  lain  dalam program  Pembangunan.  Hasilnya,  negara-negara  di  dunia  menjadi  lebih  plural  dengan  hadirnya berbagai aktor lain dalam program Pembangunan dari tingkat lokal sampai global. Aktor-aktor tersebut berupaya melengkapi peran yang sudah dilakukan pemerintah, bahkan ada juga yang menggantikan peran pemerintah sebagai aktor tradisional dalam Pembangunan. Dalam paradigma governance, ada tiga  aktor  ( Government ,  private  sector,  civil  society)  yang  berperan  dalam  pembangunan.  Pemerintah mulai mengikutsertakan aktor nonpemerintah sektor swasta dan masyarakat madani dalam program Pembangunan. Kapasitas ketiganya dibutuhkan untuk saling melengkapi kapasitas aktor lain yang biasa disebut  dengan  kolaborasi.  Secara  filosofis,  kolaborasi  merupakan  Upaya  yang  dilakukan  untuk mencapai    tujuan  yang  sama.  Menurut  Schrage  dalam  Harley  dan  Bisman,  (2010:  18),  kolaborasi merupakan  Upaya  penyatuan  berbagai  pihak  untuk  mencapai  tujuan  yang  sama.  Kolaborasi membuthkan  berbagai  macam  aktor-baik  individu  maupun  organisasi  yang  bahu-membahu mengerjakan tugas demi tercapainya tujuan Bersama. Maka, collaborative governance merupakan suatu forum  yang  digunakan  untuk  mencapai  suatu  tujuan.  Menurut  Donahue  dan  Zekhauser  (2011:4), collaborative  governance merupakan  kondisi  yang  mana  pemerintah  untuk  memenuhi  tujuan  publik melalui  kolaborasi  antar  organisasi  maupun  individu.  Berdasarkan  pendapat  berbagai  ahli  dapat disimpulkan bahwa collaborative governance merupakan proses dari struktur jejaring muti organsiasi lintas  sectoral  ( government,  private  sector,  civil  society )  yang  membuat  kesepakatan  Bersama,  keputusan Bersama,  pencapaian  consensus  melalui  interaksi  formal  mapun  informal  pembuatan  dan pengembangan  norma-norma  dalam  interaksi  yang  bersifat  saling  menguntungkan  dalam  mencapai tujuan berama. Oleh karena itu, di dalam kolaborasi interaksi yang muncul bersifat egaliter yaitu seluruh aktor mempunyai kedudukan yang sama.
Dalam hal pencapaian tersebut untuk mencapai target program Kang Pisman dilakukan kerja sama dengan berbagai pihak karena akan memberikan dampak yang saling menguntungkan. Salah satu target program Kang Pisman adalah Masyarakat diajak ikut serta untuk Bersama bekerja menanggulangi masalah sampah sampah dari mulai lingkungan terkecil yaitu dari rumah sendiri.
Kolaborasi dan partisipasi masyarakat merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan harus  bersinergi  untuk  mencapai  tujuan  pembangunan  mengingat  dalam  mencapai  tujuan Pembangunan tersebut membutuhkan anggaran yang cukup besar sedangkan jumlah pendapatan asli daerah terbatas sehingga pemerintah daerah harus mencari alternatif untuk membiayai Pembangunan yang semakin besar. Pada tahun 2022, tingkat partisipasi swadaya masyarakat dalam Pembangunan Kota Bandung menunjukan nilai yang cukup signifikan yaitu sebsar Rp 193 Miliar. Selain itu, dari 2019- 2022 prioritas Pembangunan yang dibiayai melalui dana CSR mencapai Rp 82 Miliar. Perbandingan antara  target  dan  realisasi  program/agenda  Prioritas  Pembangunan  yang  diselesaikan  melalui  swasta (Kerjasama  pemerintah  dan  badan  usaha/KPBU,  Pembiayaan  Investasi  Non  Anggaran Pemerintah/PINA, hibah dan lain sebagainya). Permasalahan lainnya yaitu terkait tipping fee (biaya yang harus disetorkan dari pemerintah Kota Bandung kepada pemerintah provinsi Jawa Barat selaku pemilik TPA). Saat ini Pemerintah Kota Bandung mengeluarkan dana hingga Rp. 31 miliar dalam setahun guna memenuhi tipping  fee ,  biaya  dampak  negatif,  serta  biaya  transportasi  pengangkutan  sampah  ke  TPA Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat. Biaya tahunan itu merujuk pada tipping fee sampah Sebesar Rp.  50  ribu  per  ton  serta  biaya  dampak  negatif  pembuangan  sampah  Sebesar  Rp.  11.250  per  ton

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 9 Number 2 Oktober 2023
E-ISSN: 2721-9232
sampah. Dengan adanya Kang Pisman dapat mengurangi biaya tipping fee karena beban sampah yang diangkut ke TPA berkurang serta menciptakan cakupan layanan persampahan mencapai 97,9%.
Dengan adanya permasalahan sampah tersebut maka dibutukan suatu inovasi penanganan yaitu dengan Kang Pisman. Dilihat dari programnya kang pisman dai pengurangan dan penanganan sampah. Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  18  tahun  2008  tentang  pengelolaan  sampah  tersebut, pengurangan  sampah  meliputi  pembatas  timbulan  sampah,  pendaur  ulang  sampah;  dan  atau pemanfaatan kembali sampah. Kegiatan peananganan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b meliputi: pemilahan dalam bentuk pengelompokkan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis,  jumlah,  dan/atau  sifat  sampah.  Pengumpulan  dalam  bentuk  pengambilan  dan  pemindahan sampah  dari  sumber  sampah  ke  tempat  penampungan  sementara  atau  tempat  pengolahan  sampah terpadu;  pengangkutan  dalam  bentuk  membawa  sampah  dari  sumber  dan/atau  dari  tempat penampungan  sampah  sementara  atau  dari  tempat  pengolahan  sampah  terpadu  menuju  ke  tempat pemrosesan akhir, pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau  pemrosesan  akhir  sampah  dalam  bentuk  pengambilan  sampah  dan/atau  residu  hasil pengolahan sebelumnya ke mendia lingkungan secara aman.
Contoh kolaborasi diantara dinas yang dilakukan dalam pengelolaan sampah diawali dengan edukasi  Kerjasama  dengan  dinas  pendidikan.  Dinas  Pendidikan  Membuat  sekolah  adiwiyata,  dari tingkat  Sekolah  Dasar  (SD)  sampai  Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP).  Hal  ini  dilakukan  untuk mewujudkan  kesadaran  siswa  sekolah  akan  pentingnya  pengelolaan  sampah  mulai  dari  pemilahan sampah sampai dengan pemanfaatan kembali sampah. Bukti suksesnya sudah berjalannya program ini yaitu dengan diberikannya penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait  sekolah  adiwiyata  terbaik  kepada  5  SD  di  Kota  Bandung  pada  tahun  2023.    Terdapat  juga “Sekolah  Kang  Pisman”.  Sekolah  ini  bertujuan  untuk  memberikan  edukasi  dan  sosialisasi  akan pentinganya memilah sampah mengolah sampah di sumber dan merubah sampah mejadi sesuatu yang bernilai ekonomi yang diperuntukan untuk warga Kota Bandung maupun warga yang berdomisili di Kota  Bandung.  Namun  sekolah  ini  juga  membuka  peluang  warga  kota  lain  yang  ingin  mempelajari pengelolaan sampah. Di sekolah Kang Pisman para siswa diajarkan berbagai macam proses pengolahan sampah,  seperti biodigester ,  ayam  petelur,  maggot  BSF,  ayam  kampung  biofolk  (kolam  lele),  drum komposter, bata terawang, Loseda (Lodong Sesa Dapur), waste fo food area , ruang kelas, bank sampah, dan  galeri.  Kang  Pisman  juga  bekerjasama  dengan  Diskominfo  dalam  mempromosikan  program  ini secara luas dan masif kepada masyarakat di seluruh Kota bandung. Selain itu dapat menjadi sarana edukasi  untuk  melalui  media  sosial  seperti  youtube,  Instagram,  facebook  dan  media  sosial  lainnya. Selain itu, program kang pisman juga bekerja sama dengan dinas ketahanan pangan untuk penyediaan bibit tanaman dan bibit ternak seperti lele dan ayam sayuran seperti bayam dan buncis. Nama program tersebut adalah Buruan Sae yang merupakan kepanjangan dari Sehat, Alami dan Ekonomis. Buruan SAE  merupakan  program  yang  berbentuk  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  untuk  menjadikan masyarakat lebih mandiri dalam memproduksi kebutuhan pangannya sendiri sehingga makanan yang dikonsumsi dapat lebih sehat, alami, dan ekonomis, serta dapat menciptakan tata Kelola lingkungan yang baik. Saat ini, terdapat 195 lokasi Buruan SAE yang telah terdaftar pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung.
Program  Kang  Pisman  juga  bekerjasama  dengan  bank  sampah  Induk  Kota  Bandung  dan beberapa pihak swasta untuk menjual hasil olahan urban farming . Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 9 Number 2 Oktober 2023
Kota Bandung juga melakukan kerja sama  dengan PT. Pegadaian untuk mendapatkan emas dari hasil penjualan sampah plastik nasabah bank sampah.
Collaborative governance melalui program kang pisman juga dilakukan melalui kegiatan Tindakan penegakan hukum. Terkait Tindakan pelanggaran Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah yang dilakukan masyarakat, Kerjasama dilakukan antara dinas LH dengan Satpol PP Kota Bandung untuk menindak pelanggar yang membuang sampah sembarangan. Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan, masyarakat diharapakn dapat melaporkan kepada satpol pp melalui foto atau video apabila ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Dan ini sudah berjalan jadi bekerjasama juga dengan pengadilan apabila ada warga yang tertangkap membuang sampah sembarangan maka akan langsung diproses secara hukum. Dalam perjalanannya, program ini tidak akan berjalan dengan baik jika  tidak  didukung  oleh  berbagai  pihak.  Program  Kang  Pisman  sendiri  sudah  bekerjasama  dengan banyak tempat komersial untuk turut serta menyukseskan program ini. Beberapa mitra komersial seperti Mall, supermarket dan hotel.

## 2. Community Development
Pengembangan  masyarakat  ( Community  Development )  menurut  Jim  Ife  dan  Longman  (1995) merupakan konsep yang berkembang sebagai tandingan terhadap konsep Negara kesejahteraan. Jim Ife dan Longman menyebutkan bahwa: “Konsep pengembangan masyarakat lebih menekankan pada upaya pemenuhan kebutuhan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri ( community based services ) dengan ide utama  keberlanjutan  dalam  penyelenggaraan  kebutuhan  hidup  manusia  karena  dikembangkannya keswadayaan  ( self  reliance ).  Ada  tiga  karakter  umum  program  pengembangan  mayarakat,  yaitu:  1. Berbasis  masyarakat (community-base )  atau  masyarakat  sebagai  pelaku  utama  atau  subyek  dalam perencanaan  dan  pelaksanaan  program  2.  Berbasis  sumberdaya  setempat  ( local  resources-base ),  yaitu penciptaan kegiatan dengan melihat potensi sumberdaya (alam, manusia) yang ada. 3. Berkelanjutan (sustainable) yaitu program berfungsi sebagai penggerak awal pembangunan yang berkelanjutan.

## A. Berbasis masyarakat
Di dalam program kang pisman terdapat suatu konsep pengembagnan yaitu adanya Kawasan Bebas Sampah. Merupakan suatu usaha dari Dinas LH dengan model pendampingan kepada masyrakat untuk  meningkatkan  kesadaran  terhadap  pengelolaan  sampah.  Pendampingan  dari  dinas  LH menunjukan satu orang dari setiap RW untuk menjadi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai koordinator untuk menggalangkan kegiatan dan juga mengedukasi terkati pengelolaan sampah baik organik  maupun  anorganik.  Berdasarkan  hasil  observasi  peneliti,  pembentukan  KBS  ini  lebih  sulit untuk  kalangan  masyarakat  menengah  ke  atas  karena  mereka  selalu  bertindak  pragmastis  terkait sampah. Masyarakat hanya mengandalkan petugas sampah untuk mengangkut sampah karena mereka merasa  sudah  membayar  iuran  sampah  setiap  bulannya.  Dengan  adanya  edukasi door  to  door maka kegiatan ini pun berjalan cukup efektif dan di setiap ada perkumpulan seperti arisan RW sampai RT maka akan selalu diedukasi terkait dengan program kang pisman ini. Pendekatan di setiap kelurahan pun  berbeda  beda.  Seperti  contohnya  di  kelurahan  antapani  Tengah,  Pak  Lurah  selaku  pemimpin wilayah selalu menjadwalkan untuk mengumpulkan sampah dari titik kooridnasi di setiap RT menuju ke KBS setiap dua kali dalam satu minggu. Yang bergerak dalam kegiatan pengumpulan sampah tersebut adalah KSM selaku koordinator di setiap RW. Kegiatan ini cukup berjalan efektif karena dengan adanya

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 9 Number 2 Oktober 2023
E-ISSN: 2721-9232
kegiatan door  to  door serta  pendekatan  melalaui  rapat  atau  arisan  dapat  meningkatkan  kesadaran masyarakat.

## B. Berbasis sumberdaya setempat
Pada setiap kelurahan terdapat beberapa sumber daya yang menjadi dasar pada pembentukan sebuah  komunitas.  Penerapan  Kawasan  Bebas  Sampah-Rencana  Teknis  Pengelolaan  Sampah  (KBS- RTPS) Kelurahan merupakan kolaborasi antara DLHK Kota Bandung, kelurahan dan Lembaga RW. Dalam  eksekusi  di  lapangan,  KBS-RTPS  ini  didukung  oleh  Tim  Pendamping  Kelurahan  (Manajer Kelurahan,  PKBS,  PES,  OS),  PJ  Kelurahan,  dan  Petugas  Pengumpul  Sampah.  Manajer  Kelurahan berada  langsung  di  bawah  komando  Stakeholder  DLHK  dan  berkoordinasi  dengan  stakeholder kelurahan  melalui  PJ  Kelurahan.  Manajer  Kelurahan  mengorgansir  dan  memonitor  kegiatan  yang dilakukan  oleh  Pendamping  Kawasan  Bebas  Sampah  (PKBS),  Petugas  Pengangkut  Sampah  Organik (PES), dan Petugas Pengolah Sampah Organik (OS). Manajer Kelurahan berkoordinasi langsung dengan Lembaga RW, terutama mengenai pelaksanaan kegiatan Tim pendamping kelurahan di lapangan dan petugas  pengumpul  sampah.  Manajer  Kelurahan  memonitor  kegiatan  petugas  pengumpul  sampah melalui PKBS. Peran Tim Pendamping kelurahan dalam penerapan KBS-RTPS kelurahan ini adalah membangun dan memulai sistem pengelolaan sampah terpilah di dalam Kawasan, atau program Kang Pisman, sesuai dengan perencanaan di dalam RTPS. Sumber daya yang dimaksud adalah sarana dan prasarana yang disediakan oleh DLH Kota Bandung dalam pelaskanaan RTPS ini termasuk juga bibit tanaman dan ikan dari Dinas Ketahanan pangan dan pertanian Kota Bandung. Hasil dari olahan urban farming  tersebut  digunakan  untuk  operasional  kegiatan  pengelolaan  sampah  di  kelurahan  dan digunakan untuk menggaji petugas sampah yang dibiayai oleh RT setempat. Selain itu dapat digunakan juga sebagai sarana edukasi dan sosialsiasi kepada pemerintah daerah atau pihak lain yang ingin belajar pengelolaan sampah.

## C. Sustainablity
Di dalam RTPS terdapat tahapan untuk melaporkan kegiatan implementasi KBS RTPS secara berkala. Laporan ini terdiir dari 4 jenis, yakni Laporan Mingguan, Laporan Bulanan, Laporan Triwulan dan Laporan Akhir Tahun. Selain melaporkan hasil kegiatan, Tim Pendamping Kelurahan diharapkan dapat  memberikan  Analisa  dan  evaluasi  atas  kegiatan  implementasi  yang  telah  dilakukan,  untuk menjadi  perbaikan  kinerja  selanjutnya.  Contoh  gambaran  kegiatan  laporan  mingguan,  laporan  data berat sampah organik harian terangkut dari titik kumpul, laporan data berat sampah anorganik daur ulang dari setiap petugas pengumpul sampah, laporan data sampah residu/tercampur ke TPS dari setiap Petugas Pengumpul Sampah, laporan data sampah organik terolah di sarana pengolahan dalam dan luar Kawasan,  laporan  kegiatan  harian  lainnya  dan  dokumentasi  foto.  Dengan  adanya  laporan  yang diterbitkan  makan  akan  menjadi  bahan  pertimbangan  untuk  menciptakan  program  berkelanjutan kedepannya. Conothnya dari KBS bisa bekerjasama lebih massif lagi dengan pihak swasta yang ingin bekerjasama  dalam  pengelolaan  sampah  selain  itu  menambah  lagi  jumlah  warga  yang  aktif  dalam program Kang Pisman sehingga program ini dapat terus berkembang dan terus berjalan.

## 3. Circular Economy
Berdasarkan definisi dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (Kemenperin, 2021), prinsip utama yang terdapat pada ekonomi sirkular adalah 5R, yaitu Reduce , Reuse , Recycle , Recovery dan

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 9 Number 2 Oktober 2023
E-ISSN: 2721-9232
Repair . Lima prinsip tersebut dapat dilakukan melalui pengurangan pemakaian material mentah dari alam ( reduce ), optimasi penggunaan material yang dapat digunakan kembali ( reuse ), penggunaan material hasil  dari  proses  daur  ulang  ( recycle ),  dari  proses  perolehan  kembali  ( recovery ),  maupun  dengan melakukan perbaikan ( repair ).
Permasalahan. Penerapan ekonomi sirkular berpotensi menghasilkan tambahan PDB Sebesar 593-638  triliun  di  tahun  2030.  Pengolahan  sampah  berbasis  sirkular  ekonomi  juga  berpotensi meningkatkan tambhana pekerjaan di tahun 2030. Dari aspek lingkungna, ekonomi sirkular berpotensi membantu kontribusi Indonesia dalam pengurangan gas emisi pada tahun 2030. Pengolahan sampah juga berpotensi besar sebagai substitusi bahan baku produksi sebagai sumber energi.

## Tabel 1.1 Sektor Potensial dalam Penerapan Ekonomi Sirkular

## Sumber: Bappenas, 2021
Berdasarkan grafik diatas, Lima sektor utama yang difokuskan untuk Pengembangan ekonomi sirkular dari sampah, yang saat ini berkontribusi Sebesar 33% terhadap PDB dan memperkejakan lebih dari 43 juta jiwa di Indonesia.
Di dalam program kang pisman kegiatan sirkular ekonomi sudah berjalan bagaimana warga bisa mengolah sampah baik organik maupun anorganik. Contohnya adalah dari sampah hasil sisa makanan dengan teknologi penimbunan tanah dalam waktu 2 hari bisa diolah menjadi kompos. Kompos itu kemudian  menjadi  media  tanam  untuk  menanam  sayuran  seperti  pokcoy,  kangkung  dan  bayam. Kemudian  sayuran  itu  nantinya  bisa  dijual  ke  pasar  atau  ke  masyarakat  itu  sendiri  di  lingkungan kelurahan  selaku offtaker .  Contoh  lainnya  adalah  dengan  metode  magot.  Magot  digunakan  sebagai pengurai sampah organik yang kemudian magot itu bia digunakan sebagai pakan ayam petelur atau pakain ikan lele. Harga 1 kg magot Hasilnya lele dan ayam petelur lebih sehat dari pada lele dan ayam petleur konvensional karena pakannya berasal dari bahan organik. Ikan lele dan telur yang sudah siap panen akan dijual ke pasar dan masyrakat di sekitar kelurahan atau sesuai permintaan dari warga. Yang kedua adalah sampah anroganik seperti plastic, kaca, potongan besi, potongan tembaga, kayu, dan lain- lain. Untuk sampah anorganik setelah dipilah di rumah tangga akan disetorkan ke bank sampah di kelurahan. Warga yang berada di kelurahan merupakan nasabah dari bank sampah di setiap kelurahan. Setelah  disetorkan  ke  bank  sampah  maka  bank  sampah  akan  memberikan  reward  atau  poin  sesuai dengan  klasifikasi  dan  jenis  sampah  plastik  yang  bisa  diolah.  Setelah  mengumpulkan reward dan mencapai target tertentu maka nasabah bank sampah akan mendapatkan emas.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 9 Number 2 Oktober 2023
E-ISSN: 2721-9232

## 4. Pendetakan governance berbasis digital
Saat ini pengguna media sosial telah mengalami peningkatan secara siginfikan. Dengan adanya media sosial, dapat membantu dinas pemerintah untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Hal ini  diketahui  dengan  adnya  akun  media  sosial  pada  situs web resmi  dair  instansi  pemerintah  atau program dari pemerintah. Berdasarkan penelitian lain telah teridentifikasi lima jenis penggunaan media sosial dalam organisasi yaitu yang pertama siaran, menggunakan media sosial untuk penyiaran informasi yang  searah  dan  dapat  menjangkau  seluruh  pengguna  mendapatkan  pesan  informasi.  Kedua  dialog, menggunakan media sosila untuk memfasilitasi dialog antar pengguna internal dan eksternal. Ketiga, manajemen  pengetahuan  menggunakan  media  sosial  untuk  penyimpanan,  pemeliharaan,  dan pengambilan pengetahuan. Keempat kolaborasi, menggunkana media sosial untuk melakukan aksi dan kerja  Bersama  dari  hasil  yang  ditentukan.  Terakhir  sosialisasi,  menggunakan  media  sosial  untuk menghasilkan hubungan dan kesetiaan antar pengguna (Sclagwein dan Hu, 2017).
Dalam  program  Kang  Pisman  terdapat  sebuah  sistem  yang  terintegrasi  dengan  pendekatan digital. Di dalam platform tersebut bertujuan untuk memberitakan hasil dari program kang pisman dan melakukan  promosi,  sosialisi  dan  edukasi.  Selain platform yang  dapat  diupload  dari website ada  juga media  sosial  lain  yang  digunakan  untuk  promosi  seperti  dari  Instagram,  youtube  dan  media  sosial lainnya seperti facebook .

## PENUTUP
Berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam program kang pisman di Kota Bandung telah sukses dilaksanakan.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  telah  dilaksanakannya  4  strategi  peningkatan  partisipasi masyarakat  dalam  program  kang  pisman.  Dimana,  sudah  terjalinnya  kerja  sama  yang  baik  antar stakeholder pemangku kepentingan program kang pisman yaitu pemerintah, masyarakat, dan public sector . Dinas Lingkungan Hidup selaku Pembina program kang pisman telah berhasil membina masyarakat dengan  menciptakan  RTPS  di  8  Kelurahan  di  Kota  Bandung.  Selain  itu  masyarakat  sudah  mandiri dalam kegiatan pemilahan sampah serta menerapkan proses 3R ( reduce, reuse, recycle ) terutama di rumah tangga. Kemudian, dalam hal community development sudah terbentuk komunitas di kelurahan untuk pengelolaan sampah yang disebut dengan Kawasan Bebas Sampah (KBS). Di dalam KBS tersebut juga sudah  berjalan  pengolahan  dari  sampah  yang  sudah  terpilah  seperti  sampah  anorganik  dan  sampah organik.
Contohnya  dari  sampah  anroganik  yaitu  sampah  plastik,  kayu,  dan  besi  yang  sudah  terpilah akan disetorkan kepada bank sampah yang berada di KBS atau bank sampah unit yang ada di kelurahan dan untuk sampah organik akan dikumpulkan ke KBS di Kelurahan dan akan diolah menjadi kompos, pakan ikan serta menciptakan urban farming yang terintegrasi. Dari sisi circular economy hasil dari olahan sampah organik yaitu hasil ternak lele dan penjualan telur ayam akan dijual ke pasar atau ke masrakat di sekitar kelurahan dan akan menciptakan keuntungan untuk operasional dari KBS itu sendiri maupun untuk  meningkatkan  pendapatan  dari  warga  yang  terlibat  dan  aktif  dalam  program  Kang  Pisman. Terakhir, terkait dengan pendekatan governance dari sisi digital kang pisman juga melakukan promosi melalui  media  sosial  untuk  lebih  meluaskan  sosialisasi  dan  edukasi  dalam  pelaksanaan  pengelolaan sampah  yang  berkelanjutan  di  beberapa  Kelurahan  yang  belum  menerapkan  kang  pisman  di  Kota Bandung.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 9 Number 2 Oktober 2023

## DAFTAR PUSTAKA
Adi,  Isbandi  Rukminto.  (2012)  Intervensi  komunitas:  Pengembangunan  masyarakat  sebagai  upaya pemberdayaan masyarakat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Adi, Isbandi Rukminto. (2019) Kesejahteraan sosial: Pekerjaan sosial, pembangunan sosial, dan kajian pembangunan. suatu pengantar. Edisi Kedua. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
Alita, T. (2020) Analisis Komitmen Bank Sampah Unit Terhadap Program Kang Pisman. Jurnal e- proceeding of Management. Vol.7 Hal 2051
Al-Amin, Muhammad. (2021) Sosialisasi dan Edukasi Gerakan Kang Pisman melalui Program Wate To Food. Vol: 1 No: XLIII
Anwar,  Rully.  (2020)  Strategi  Kampanye  “Kang  Pisman”  pada  Media  Luar  Ruang  di  Wilayah  R ekreasi Kota Bandung. Jurnal of Tourism Destination and Attraction. Volume 8 No.2
Desember 2020, E-ISSN: 2685-6026.
Awang, A., & Wijaya, M. (2012). Ekologi pemerintahan. Pekanbaru: Alaf Riau.
Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (2021)  Sustainable  and  Resilient  from  the  Covid  -19 Pandemic for the Achievement of the 2030 Agenda. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Bryman, A. (2014) Social research methods (Fourth Edi). Oxford University Press, Inc.
Cohen,  J.  M.,  &  Uphoff,  N.  T.  (1980)  Participation’s  place  in  rural  development:  Seeking  clarity through  specificity.  World  Development,  8(3),  213–235.  https://doi.org/10.1016/0305- 750X(80)90011-X
Fedryansyah, M. (2016) Kebijakan sosial dalam pembangunan. Share: Social Work Journal, 6(1).
Gumilar A. (2022) Partisipasi Masyarakat Dalam Penerapan Program Pengelolaan Sampah Kang Pisman di Kelurahan Sukamiskin, Kota Bandung. (Studi Kasus: RW. 09). Seminar Nasional dan Diseminasi Tugas Akhir 2022.
Ida, I (2021) Pendampingan Komunitas Masyarakat Sukajadi Dalam Mengedukasi Nilai Guna Sampah Menjadi Berkah. Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal. Volume 7 (03) September 2021.
Hidayatulloh I, (2021) Dualitas Agen dan Struktur Dalam Pengelolaan Sampah (Studi Kasus tentang Pelaksanaan  Program  Kang  Pisman  di  Kecamatan  Cibiru,  Kota  Bandung).  Journal  Sosiologi Nusantara. Vol. 7 No 1 Tahun 2021 hal 117.
Ife, Jim & Tesoriero, Frank. (2008) Community development: Alternatif pengembangan masyarakat di era globalisasi. Edisi 3.  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Ife, J. (2013). Community development in an uncertai world (First Edit). Cambidge Univercity Press.
Iqbal, M (2018) Identifikasi Penerapan Konsep Zero Waste dan Circular Economy Dalam Pengelolaan Sampah di Kampung Kota Kampung Cibunut, Kelurahan Kebon Pisang, Kota Bandung. Jurnal Wilayah dan Kota. Vol 06 No 02.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 9 Number 2 Oktober 2023
E-ISSN: 2721-9232
Istanto, D (2020) Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Bank Sampah (Studi Kasus Pada Kelompok Masyarakat Pengelola dan Nasabah Bank Sampah wargi Manglayan RW.06 Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Social Work Journal. Volume 11: hal. 41-50.
Khaz, F. (2014) Pemberdayaan industri kecil dan menengah dalam pasar untuk mengatasi pencari kerja di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014. JOM 72 FISIP, Vol. 4(No. 1, Februari 2017), Hal 1-14
Kurniawati,  dkk  (n.d.)  Pemberdayaan  masyarakat  di  bidang  usaha  ekonomi  (Studi  pada  Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto). Administrasi Publik (JAP), vol. I
Midgley, James (1995) Social sevelopment: The developmental perspective in social welfare. London: Sage Publikations Ltd.
Midgley, James. (2013) Social development: Theory and practice. London: Sage Publikations Ltd.
Muslim, A. (2007) Pendekatan partisipatif dalam pemberdayaan masyarakat. Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama Vol. VIII, 104-113.
Neuman, W. L. (2014). Social research methods: Qualitative and quantitative approaches. In teaching sociology, Vol. 30, Issue 3.
Patton, M.Q. (1990) Qualitative evaluation and research methods. London: Sage Publications.
Pekasih, Cipta (2022) Collaborative Governance Dalam Program Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan, dan Manfaatkan)  Untuk  mengatasi  Permasalahan  Sampah  di  Kota    Bandung.  Journal  of  Digitan Society. Vol 1 No. 1 2022.
Pratama, A. (2021) Peran Bank Sampah Bumi Inspirasi Sebagai Upaya Memberdayakan Masyarakat Dalam Mendukung Kebijakan Kang Pisman. Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat. Volume 8 (1): 1-17.
Qodriyatun,  Sri  Nurhayati.  (2014)  Meningkatkan  Kesejahteraan  Masyarakat  Melalui  Pengelolaan Sampah Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008. Jurnal Aspirasi. Vol 5 Nomor 1, Juni 2014.
Rachman,  E.  S.,  &  Noviyanto,  B.  (2017)  Pemanfaatan  e-government  pada  Desa  Wonokarto  untuk meningkatkan akurasi dan informasi potensi desa. Jurnal TAM (Technology Acceptance Model), 8(1), 45-50.
Schlagwein, D. and Hu, M. (2017) How and Why organisations use social media: Five use types and their relaitons to absorptive capacity’. Journal of Information E. S., & Noviyanto, B. (2017). Pemanfaatan e-government pada Desa Wonokarto untuk meningkatkan akurasi dan informasi potensi desa. Jurnal TAM (Technology Acceptance Model), 8(1), 45-50.
Suryono,  Agus.  (2010)  Dimensi-dimensi  prima  teori  pembangunan.  Malang:  Universitas  Brawijaya Press.
Sumodingrat,  G.  (1999)  Pemberdayaan  masyarakat  dan  jaring  pengaman  sosial.  Yogyakarta:  Ghalia Indonesia.
Suharto,  S.  (2007)  Pengembangan  materi  dan  kegiatan  pembelajarannya  dalam  kurikulum  tingkat satuan pendidikan bidang seni musik. Harmonia: Journal Of Arts Research And Education, 8(3).

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 9 Number 2 Oktober 2023
Muslim, A. (2007) Pendekatan partisipatif dalam pemberdayaan masyarakat. Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama Vol. VIII, 104-113.
Ndoa, L. (2022) Implementasi Kebijakan E-Government dalam pengelolaan Sampah Melalui  Apllikasi Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan Sampah (Kang Pisman) Mobile di Kecamatan Mandalajati Kota Bandung. Journal of Governance and Local Politics. Vol. 4 No. 2, November: 2022 pp. 176- 187.
Setyaningsih,  Putri.  (2022)  Inovasi  Pengelolaan  Sampah  Pada  Program  Kurangi,  Pisahkan  dan Manfaatkan (Kang Pisman) oleh TPS Babakan Sari dan TPS Tegallega Pada Perusahaan darah Kebersihan Kota Bandung. Junral Administrasi Negara Vol 13 Number 2 Hal. 257-263.
Wijaya,  M.,  &  Handrisal,  H.  (2021).  Local  Government  Efforts  in  Encouraging  the  Existence  of Subsistence  Agriculture  as  an  Alternative  to  the  Supply  of  Food  Needs  in  Lingga  Regency. Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal), 4(3), 7000-7012.
Yuanita, P (2020) Evaluasi Efektivitas Program Kang Pisman di Kelurahan Sukaluyu dan Faktor yang Mempengaruhinya. Jurnal Teknologi Ramah Lingkungan. Volume 4 Nomor 2 Juli 2020.
Zastrow,  Charles  (2010)  Introduction  to  social  work  and  social  welfare.  Tenth  Edition.  Belmont: Brooks/Cole Cengage Learning.
Zulfa, Salma. (2022) Pengelolaan Sampah Organik di Kota Bandung: Susatu studi tentang Efektivitas Program  Kang  Pisman  di  Kelurahan  Sukamiskin.  Jurnal  Administrasi  Negara.  Volume14 Number 1 Hal. 116 – 118.