Penguatan Pendidikan Karakter Peserta Didik SD Negeri 2 Ngabeyan Melalui Cerita Sejarah Kemerdekaan Indonesia
Hesti Wulandari SD Negeri 2 Ngabeyan hestiwulandari03@gmail.com
Article History accepted 1/12/2022 approved 15/12/2022 published 30/12/2022

## Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya program Penguatan Pendidikan Karakter oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan pada setiap satuan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mendesripsikan penguatan pendidikan karakter peserta didik SD Negeri 2 Ngabeyan serta mengetahui sejauh mana dan bagaimana penerapan Penguatan Pendidikan Karakter melalui cerita sejarah kemerdekaan Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian pendekatan kualitatif yang dipadukan dengan metode deskriptif. Subyek penelitian ini adalah peserta didik SD Negeri 2 Ngabeyan kelas III dan IV sebanyak 25 peserta didik. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan. kesimpulan. Prosedur yang digunakan dengan cara menggambarkan, dan menganalisis data yang ada di lapangan. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan pedagogik, Psikologi, etnomusikologi. Teknik mengambil data dengan cara observasi partisipatif, wawancara terstruktur dan studi dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi data. Teknik analisis data dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan cerita sejarah kemerdekaan Indonesia berfungsi sebagai media p enguatan pendidikan karakter peserta didik melalui penanaman nilai-nilai karakter dengan cara membentuk kebiasaan perilaku sesuai dengan penanaman penguatan pendidikan karakter meliputi nilai religius, nasionalis, mandiri, gotong-royong, dan integritas.
Keywords: Pendidikan karakter, cerita sejarah, kemerdekaan Indonesia

## Abstrak
This research was motivated by the Strengthening Character Education program by the Ministry of Education and Culture in each educational unit. This research aims to describe the strengthening of character education for students at Public Elementary School 2 Ngabeyan and to find out to what extent and how Strengthening Character Education is implemented through stories about the history of Indonesian independence. This research is a qualitative research approach combined with descriptive methods. The subjects of this research were 25 students at Public Elementary School 2 Ngabeyan in grades III and IV. Data analysis techniques include data reduction, data presentation, and withdrawal. conclusion. The procedure used is to describe and analyze data in the field. The approach in this research uses a pedagogical, psychological and ethnomusicological approach. Techniques for collecting data are by means of participant observation, structured interviews and documentation studies. The data validity technique uses data triangulation. Data analysis techniques using data collection, data reduction, data presentation and data verification. The results of the research show that the story of the history of Indonesian independence functions as a medium for strengthening students' character education through instilling personality values ​ ​ by forming behavioral habits in accordance with the instillation of strengthening character education including religious, nationalist, independence, mutual cooperation and integrity values.
Kata kunci: character education, historical stories, Indonesian independence
Social, Humanities, and Education Studies (SHEs): Conference Series https://jurnal.uns.ac.id/shes p-ISSN 2620-9284 e-ISSN 2620-9292
PENDAHULUAN Pendidikan berperan sebagai transfer ilmu pengetahuan ( transformation of knowledge ), sekaligus sebagai transfer ilmu ( transformation of value ). Dalam peran sebagai transfer nilai, pendidikan diharapkan mampu mentransfer nilai-nilai, norma- norma dan budi pekerti yakni sehingga mereka menjadi warga negara yang memiliki “keadaban”, yang pada giliranya menjadi pilar bagi pembentukan masyarakat madani, menjadi bangsa yang lebih maju dan beradab. Pembentukan karakter sebagai bagian yang penting dalam proses pendidikan, belum banyak disiapkan secara terencana oleh para pendidik. Ki Hadjar Dewantara dalam Kongres Taman Siswa (1930) mengatakan bahwa pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelek), dan tubuh anak. Pendidikan adalah usaha sadar dalam proses pembelajaran baik dari segi akademik maupun non- akademik dengan tujuan para peserta didik mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, sikap dan perilaku menjadi lebih baik.
Peserta didik sebagai penerus tongkat estafet perjuangan bangsa memegang tanggung jawab besar sebagai ujung tombak pembangunan Indonesia untuk menjadi negara maju, adil, dan sejahtera (Efendi, E. 2016). Dengan demikian, perlu adanya upaya strategis melalui serangkaian implementasi penguatan karakter peserta didik dalam mencetak generasi emas Indonesia. Peserta didik merupakan aset yang disiapkan untuk menjadi penerus dan pemimpin perjuangan bangsa. Lembaga pendidikan memegang kunci utama menanamkan kepada penerus bangsa tersebut dengan karakter dan akhlak yang baik. Diajarkan sopan santun, tata karma, rasa tanggung jawab, kejujuran, kerja keras, integritas, disiplin, dan solidaritas. Sekolah diharapkan menjadi laboratorium karakter dan akhlak bagi calon- calon pemimpin bangsa dan negara tersebut. Karakter merupakan kata kunci bagi lahirnya cikal bakal penerus bangsa Indonesia yang unggul dan siap memanggul tanggung jawab pembangunan di bahunya yang kuat dan tangguh.
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (UU No. 17 Tahun 2007) antara lain adalah dalam mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila”. Salah satu upaya untuk merealisasikannya adalah dengan cara memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan. Upaya ini bertujuan untuk membentuk dan membangun manusia Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa. Implementasi penguatan pendidikan karakter peserta didik dapat dilakukan melalui metode pembiasaan. Habituasi kebaikan adalah kunci utama terciptanya karakter baik dalam diri peserta didik. Perencanaan penguatan pendidikan karakter harus senantiasa terus dilakukan dengan komitmen tinggi disertai dengan adanya usaha perbaikan secara kontinu (Noor, V. 2018), selaras dengan pendapat tersebut Setyowati, Wasino, & Nowo (2018) menyatakan bahwa “ Character values are not only knowledge but also must be embedded in practiced, simulated, exemplified. In other words must be exemplary ”, keteladanan tersebut terimplementasi melalui habituasi kebaikan yang dilakukan oleh pendidik, sehingga contoh perilaku baik yang dilakukan oleh Guru tersebut dapat secara langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku peserta didik baik dalam kehidupan kelas, sekolah, keluarga maupun masyarakat. Pendidikan karakter bagi masyarakat Indonesia sangatlah penting mengingat banyaknya permasalahan atau kasus yang menunjukkan rendahnya karakter peserta didik. Permasalahan berikutnya yang memiliki andil penting yaitu fenomena globalisasi yang membawa kesulitan bagi peserta didik untuk menyaring berbagai informasi yang tak terhingga dari berbagai dunia, sehingga sangat memungkinkan timbulnya suatu
transmisi nilai yang tidak seiring dengan karakter bangsa (Widja, 2002). Pendidikan yang dibarengi dengan pendidikan karakter diharapkan menghasilkan generasi yang mampu mengetahui, membedakan, dan memilih mana hal baik dan tidak baik untuk dilakukan.
Penguatan pendidikan karakter dalam pembelajaran dapat membuat peserta didik memiliki kecerdasan emosi yang menjadi modal utama dalam mempersiapkan atau menghadapi masa depan. Oleh karena itu, setiap pembelajaran hendaknya memuat nilai-nilai karakter agar tercipta suatu pendidikan Sejarah merupakan mata pelajaran yang sangat bertalian dalam menanamkan nilai karakter kepada peserta didik. Mata pelajaran ini di dalamnya terjadi aktivitas pewarisan nilai yang dimiliki generasi terdahulu kepada generasi masa kini. Tugas pokok pembelajaran sejarah pada dasarnya yaitu pembentukan karakterpeserta didik, dengan mempelajari sejarah kesadaran empati (emphatic awareness) peserta didik dapat terbangun. Kesadaran empati disini maksudnya ialah sikap simpati dan toleransi terhadap orang lain yang disertai dengan kemampuan mental dan sosial sebagai upaya mengembangkan daya kreatif, inovatif, dan partisipatif (Aman, 2012). Tujuan mempelajari sejarah kemerdekaan Indonesia bukan sekedar mengetahui peristiwa atau tokoh-tokoh yang berjasa pada masa lampau, melainkan agar peserta didik dapat memetik hikmah dan meneladani nilai-nilai juang dan kemanusiaan yang dimiliki oleh generasi terdahulu sehingga penguatan pendidikan karakter peserta didik mampu diimplementasikan di lingkungan manapun.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pendidikan Karakter dan Jenisnya
Pendidikan karakter merupakan sebuah upaya untuk membangun karakter ( character building ). Elmubarok (2008, p. 102) menyebutkan bahwa character building merupakan proses mengukir atau memahat jiwa sedemikian rupa, sehingga berbentuk unik, menarik, dan berbeda atau dapat dibedakan dengan orang lain, ibarat sebauh huruf dalam alfabeta yang tak pernah sama antara yang satu dengan yang lain, demikianlah orangorang yang berkarakter dapat dibedakan satu dengan yang lainnya. Pendidikan karakter dapat disebut juga sebagai pendidikan moral, pendidikan nilai, pendidikan dunia afektif, pendidikan akhlak, atau pendidikan budi pekerti.Pemerintah memperkenalkan program pemerintah yang namanya Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), PPK merupakan usaha untuk membudayakan pendidikan karakter di sekolah. Program PPK akan dilaksanakan dengan bertahap dan sesuai kebutuhan. Program PPK bertujuan untuk mendorong pendidikan berkualitas dan bermoral yang merata di seluruh bangsa. Penerbitan Peraturan Presiden nomor 87 pasal 2 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), PPK memiliki tujuan:
1) Membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas Indonesia tahun 2045 dengan jiwa pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan.
2) Mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik dengan dukungan pelibatan publik yang dilakukan melalui pendidikan jalur formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan keberagaman budaya indonesia dan
3) Merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi penidik, tenaga kependidikan, peserta didik, masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan PPK.
Menurut Hidayatulloh (2010:13) karakter adalah kualitas,kekuataan mental,moral atau budi pekerti yang merupakan kepribadian khusus sebagai pendorong serta pembeda antara individu yang satu dengan individu yang lain. Berdasarkan buku The Four Temperaments ada 4 kepribadian manusia sebagai berikut.
1. Tipe Sanguinis Tipe Sanguinis yaitu tipe sikap orang yang suka bersosialisasi,berpetualang,mencari kesenangan dan tantangan,dengan ciri ciri ;mudah bergaul,aktif, optimis,humoris. 2. Tipe Melankolis
Tipe Melankolis yaitu sikap orang yang cenderung privat,analisis,dan factual dalam komunikasi denagn ciri ciri ;sangat detail,sensitive,mudah curiga ,teliti dan cenderung introviert. 3. Tipe Plagmatis Tipe Plagmatis yaitu orang dengan tipe ini cenderung rilek,tenang dan dibilang easy going,mempunyai niat baik dalam hal simpati dan peduli namum cenderung menyembunyikan emosional.adapun ciri cirinya;tenang setia,seanang menghindari konflik dan senang menolong. 4. Tipe koleris Tipe koleris yaitu dilihat dari seseorang yang ambisius,kompetitif dan focus pada tujuan.ciri cirinya ;cerdas,analitis dan logis,mandiri,kreatif,mandiri dan percaya diri.

## B. Macam-Macam Cerita Sejarah Kemerdekaan Indonesia dalam Pendidikan Karakter
Pendidikan sejarah mempunyai peranan dalam upaya pembentukan karakter bangsa dan menanamkan nilai budaya. Tujuan mempelajari sejarah menurut Kasmadi (1996:13) adalah untuk menanamkan semangat kebangsaan, cinta tanah air, bangsa dan negara, serta sadar untuk menjawab untuk apa ia dilahirkan. Sejarah merupakan mata pelajaran yang sangat berkaitan dengan pengembangan serta pembinaan sikap kebangsaan, semangat nasionalisme, cinta tanah air, berjiwa demokratis, dan patriotisme. Dalam pelajaran sejarah terdapat nilai-nilai yang sangat khas dan membedakannya dengan mata, pelajaran lain. Menurut Kochhar (2008:64), nilai-nilai yang terkandung dalam mata pelajaran sejarah dapat dikelompokkan menjadi nilai keilmuan, nilai informatif, nilai etis, nilai budaya, nilai politik, nilai nasionalisme, nilai internasional, dan nilai kerja. Dengan mempelajari sejarah, peserta didik dapat memahami berbagai peristiwa ditingkat lokal, regional, nasional maupun internasional. Pendidikan karakter secara terintegrasi di dalam proses pembelajaran adalah pengenalan nilai-nilai, penginternalisasian nilai-nilai ke dalam tingkah laku peserta didik sehari-hari melalui proses pembelajaran baik yang berlangsung di dalam kelas maupun di luar kelas pada semua pada pelajaran. Integrasi pendidikan karakter di dalam proses pembelajaran dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran pada semua pelajaran.
1. Cerita Sejarah Kemerdekaan
Pendidikan nasional pada masa awal kemerdekaan (1945-1965) tidak terlepas dari pengaruh kondisi sosial politik yang tidak stabil pada waktu itu. Transisi kebijakan pendidikan nasional pada periode ini dibagi menjadi tiga fase, yakni: fase pertama, era awal proklamasi kemerdekaan hingga terbentuknya UU Pendidikan No.4 Tahun 1950; fase kedua, akhir berlakunya UU Pendidikan 1950 hingga dikeluarkan Dekrit Presiden Tahun 1959; fase ketiga, berakhirnya Dekrit Presiden Tahun 1959 hingga awal demokrasi terpimpin (1965) yang selanjutnya disebut dengan Orde Lama (Assegaf, 2005).
a. Fase Awal Kemerdekaan (1945-1950)
Setelah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia mengalami banyak perubahan di segala aspek kehidupan, salahs atunya adalah aspek pendidikan. Pada tanggal 19 Agustus 1945 pemerintah Indonesia membentuk Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang dipimpin oleh Ki Hadjar Dewantara. Sebagai kebijakan awal di bidang pendidikan, Ki Hadjar Dewantara mengeluarkan instruksi
umum yang berisi upaya untuk menghilangkan sistem pendidikan kolonial warisan Belanda dan ingin lebih mengutamakan materi dan semangat patriotisme. Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dalam (Moestoko, 1986) menyebutkan bahwa pendidikan harus mampu membangun semangat kebangsaan dan patriotisme. Tidak menutup kemungkinan situasi awal kemerdekaan masih diselimuti oleh semangat revolusi, sehingga sistem pendidikan nasional pada saat itu difokuskan pada upaya perlawanan terhadap sistem pendidikan kolonial. Pada tanggal 29 Desember 1945 Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP) mengusulkan pembaharuan di sektor pendidikan dan pengajaran kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Terdapat tiga tuntutan pokok-pokok pembaharuan, yakni (1) paham perseorangan (individualisme) yang hingga kini berlaku haruslah diganti dengan paham kesusilaan dan perikemanusiaan yang tinggi, (2) sesuai dengan dasar keadilan sosial semua sekolah harus terbuka untuk tiap penduduk negara termasuk laki-laki atau perempuan, (3) pengajaran kesehatan dan olah raga hendaklah teratur sehingga membentuk kecerdasan rakyat yang harmonis (Djojonegoro, 1996). Menjawab tuntutan tersebut, maka pemerintah membentuk panitia penyidik pengajaran yang dipimpin oleh Ki Hadjar Dewantara dan Soegarda Poerbakawatja dengan tugas merencanakan susunan baru dari berbagai macam sekolah dan menetapkan bahan-bahan pengajaran dengan menimbang kebutuhan yang praktis dan tidak terlalu berat. Assegaf (2005) menjelaskan pasca dibentuk panitia penyidik pengajaran, diadakan Kongres Pendidikan Indonesia di Solo (1947) dan Kongres Pendidikan di Yogyakarta (1949) yang menghasilkan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran (UUPP), yang kemudian dijadikan sebagai landasan yuridis pelaksanaan sistem pendidikan dan pengajaran nasional.
Sebagai konsekuensi adanya perubahan sistem pendidikan yang lebih terarah, pemerintah berupaya mengubah kurikulum yang semula berlandaskan pada kepentingan kolonial menjadi selaras dengan kebutuhan bangsa Indonesia yang merdeka. Gunawan (1986) menyebutkan bahwa kurikulum pada masa itu disebut dengan ‘Rencana Pelajaran 1947’. Rencana pelajaran pada setiap jenjang pendidikan sekolah memperhatikan beberapa hal, yakni (1) mengurangi materi yang berfokus pada aspek hafalan, (2) materi pembelajaran berbasis pada kehidupan, (3), meningkatkan pendidikan watak atau karakter, (4) meningkatkan pendidikan olahraga, dan (5) meningkatkan kesadaran bela negara. Pada masa awal kemerdekaan ini, rencana pelajaran lebih berorientasi pada pembangunan watak atau karakter dan kesadaran terhadap nilai-nilai praktis kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Keberadaan pendidikan karakter dalam sistem pendidikan dan pengajaran nasional pada periode 1945-1950 banyak mengadopsi pemikiran Ki Hadjar Dewantara sebagai penggagas konsep pendidikan di Indonesia. Ki Hadjar Dewantara telah merintis konsep pendidikan karakter yang berhasil diterapkan di Taman Siswa yang didirikan pada 3 Juli 1922. Konsep pendidikan karakter Ki Hadjar Dewantara dilakukan melalui sistem among, yang berarti membimbing anak dengan penuh kecintaan dan mendahulukan kepentingan sang anak, sehingga anak dapat berkembang sesuai dengan kodratnya (Soeratman, 1985). Sedangkan, Ahmadi (1987) menjelaskan bahwa konsep pendidikan karakter Ki Hadjar Dewantara memuat tiga pedoman, luhur, yakni ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, dan tut wuri handayani. Tiga pedoman inilah yang diaktualisasikan dalam pendidikan karakter di awal kemerdekaan. Bahkan, menurut Ki Hadjar Dewantara (2004) terdapat enam pilar karakter bangsa yang digali dari nilai-nilai luhur, seperti memberi contoh (woorbeeld); pembiasaan (pakulinan, gewoontevorming), pengajaran (wulang-wuruk, leering); perintah, paksaan dan hukuman; laku; serta pengalaman batin yang mencakup ngerti, ngroso, nglakoni (mengerti, merasa, dan melakukan)..
b. Fase Demokrasi Liberal (1950-1959)
Memasuki tahun 1950 diawali dengan terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai hasil dari kesepakatan Konferensi Meja Bundar (KMB) yang telah ditandatangani pada 2 November 1949. Kepemimpinan RIS masih berada di bawah kendali Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai perdana menteri. Perubahan bentuk negara berdampak pada hal-hal yang bersifat fundamental, sehingga muncul gerakan sosial msayarakat yang berupaya merongrong kekuasaan RIS. Serangan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) dengan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS), petualangan Kapten Andi Azis, gerakan separatisme Republik Maluku Selatan (RMS), hingga upaya Belanda menduduki kembali wilayah Indonesia, menjadi bukti kondisi RIS pada saat itu belum stabil. Tidak hanya itu, RIS juga berdampak pada masalah ekonomi, militer, kependudukan, dan pendidikan. Di bidang pendidikan, terjadinya gejolak sosial politik memunculkan permasalahan-permasalahan baru yang dapat mempengaruhi berjalannya sistem pendidikan nasional yang tidak optimal. Sjamsuddin (1993) mencatat permasalahan pendidikan di masa demokrasi liberal ialah masih banyak rakyat yang belum mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga indeks pembangnan manusia masih sangat rendah. Selain itu, Kemdikbud (1986) juga mencatat terjadinya perubahan kabinet selama tujuh kali selama pemerintahan RIS juga berkaitan dengan proses berjalannya sistem pendidikan nasional. Umur dari setiap kabinet yang pendek menunjukkan tidak semua Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (PP dan K) mengeluarkan kebijakan baru. Kemungkinan kebijakan menteri hanya meneruskan kebijakan menteri sebelumnya, bahkan suatu kabinet tidak memberikan akses informasi programnya untuk publik. Sehingga, selama mengalami beberapa kali pergantian kabinet kebijakan pendidikan nasional pada masa demokrasi liberal tidak berjalan dengan penuh kebaruan.
Sjamsuddin (1993) menyatakan bahwa menjawab tantangan pendidikan, pemerintah masa demokrasi liberal berupaya untuk membangun infrastruktur, memperbanyak akses penyelenggaraan sekolah rakyat, melakukan integrasi sekolah- sekolah RIS ke dalam sistem pendidikan Indonesia, dan merumuskan dasar kebijakan perundang-undangan nasional sebagai prioritas pemerintah. Berkaitan dengan pengelolaan kebijakan nasional di bidang pendidikan, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah. Pemerintah melalui Kementerian PP dan K mengeluarkan inspeksi ketentuan perubahan sekolah-sekolah yang awalnya mengikuti model Belanda di wilayah bekas RIS mengikuti sistem pendidikan nasional. Kebijakan lain yang lebih teknis ialah memperbaiki tingkatan pendidikan formal, mengembangkan kualitas calon guru, dan pengaturan pendidikan tinggi.
Menunjang terselenggaranya pendidikan formal, pemerintah di masa demokrasi liberal membuat kebijakan baru terkait penyempurnaan kurikulum Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum baru ini dikenal dengan nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Wahyuni (2018) menjelaskan bahwa yang menonjol dari Kurikulum 1952 ini ialah setiap materi yang di ajarkan haruslah dikaitkan dengan realitas kehidupan sehari-hari. Selain itu bahwa pendidikan di masa demokrasi liberal berorientasi pada ideologi dan nasionalisme yang tidak hanya menjadi jargon dan semangat kebijakan pendidikan nasional saja, namun diupayakan dan dipraktekkan dalam ruang akademik dan masyarakat. Kebebasan demokrasi dan sikap nasionalisme dalam pendidikan inilah, yang kemudian menjelma menjadi bagian dari model, strategi, dan metode-metode pembelajaran yang berbasis pada nilai karakter.
c. Fase Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
Pada periode ini, Ir. Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sekaligus menjadi tonggak awal pelaksanaan sistem demokrasi terpimpin (Assegaf, 2005). Berlakunya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dalam pandangan politik dianggap
memperkuat posisi presiden dan memperlemah peranan partai politik pada masa itu. Pidato Soekarno pada 17 Agustus 1959 yang menguraikan konsep ideologi demokrasi terpimpin menyerukan semangat revolusi, keadilan sosial, dan pelengkapan lembaga- lembaga negara demi revolusi yang berkesinambungan (Riklefs, 2005). Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang ditegaskan dalam pidato Soekarno pada 17 Agustus 1959 merupakan instrumen atas berlakunya Manifesto Politik (Manipol) dianggap membawa perubahan yang fundamental di berbagai sektor kehidupan bernegara sekaligus berupaya menjawab kegagalan pemerintahan terkait stabilitas politik di masa demokrasi liberal (1951-1959).
Keberadaan Manifesto Politik (Manipol) dalam sistem pemerintahan Indonesia tentu berpengaruh terhadap berjalannya sistem pendidikan nasional. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yakni (1) Manipol dinilai sebagai indoktrinasi kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia termasuk pada jenjang pendidikan formal, dan (2) kebijakan pendidikan nasional berazaskan Pancasila dan Manipol USDEK. Tujuan pendidikan nasional pada periode demokrasi terpimpin ialah untuk melahirkan warga negara Indonesia yang berjiwa susila, bertanggungjawab atas terwujudnya masyarakat sosialis Indonesia, adil dan makmur dari segi spiritual maupun material, serta berjiwa Pancasila.
Menindaklanjuti Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang disusul dengan pidato kenegaraan 17 Agustus 1959 mengenai konsep Manifestasi politik (Manipol), Kementerian PP dan K merumuskan langkah-langkah strategis yang segera dilaksanakan dengan mengeluarkan Instruksi Menteri Muda PP dan K No.1/1959 tentang Sapta Usaha Tama. Instruksi tersebut berisi tujuh poin penting untuk menunjang keberlangsungan pendidikan nasional, (1) penertiban aparatur dan usaha- usaha Kementerian PP dan K, (2) menggiatkan kesenian dan olah raga, (3) mengharuskan “usaha halaman”, (4) mengharuskan penabungan, (5) mewajibkan usaha-usaha koperasi, (6) mengadakan “klas masyarakat”, (7) membentuk “regu kerja” di kalangan SLA dan universitas (Kemdikbud, 1986). Terkait dengan pengaturan kebijakan nasional di bidang pendidikan berikutnya, pemerintah di era demokrasi terpimpin mengeluarkan Ketetapan MPRS No.II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahap Pertama. Kebijakan tersebut dikemukakan bahwa pendidikan harus bertujuan sebagai (1) sarana atau ruang untuk membangun manusia Indonesia yang berakhlak mulia, (2) penghasil tenaga kerja yang terampil di semua bidang dan tingkatan kerja, (3) pengembangan kebudayaan nasional, (4) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan (5) lembaga penggerak seluruh kekuatan rakyat (Tilaar, 1995). Sebagai kelanjutan dari Sapta Usaha Tama serta untuk memberikan dasar-dasar pendidikan nasional yang sesuai dengan haluan negara, Menteri PP dan K yang dipimpin oleh Dr. Prijono mengeluarkan Instruksi No.2 pada tanggal 10 Oktober 1960 tentang Sistem Pendidikan Panca Wardhana. Instruksi Menteri PP dan K No. 2 ini memuat prinsip- prinsip pendidikan sebagai (a)wadah menanamkan rasa cinta bangsa dan tanah air; (b) meningkatkan kecerdasan intelektual dan emosional; (c) mengembangkan jiwa artistik atau rasa keharuan dan keindahan lahir batin; (d) perkembangan keprigelan atau kerajinan tangan; dan (e) peningkatan kesehatan jasmani atau fisik. Sejak saat itu seluruh kegiatan pembelajaran baik yang kurikuler maupun yang ekstrakurikuler banyak berubah dan harus menyesuaikan dengan intruksi di atas. Berdasarkan segi materi pelajaran, Pancasila dan Manipol dijadikan mata pelajaran di perguruan mulai dari tingkat rendah sampai dengan perguruan tinggi. Keberadaan pendidikan karakter pada periode ini tidak secara implisit berdiri sebagai suatu sistem pendidikan, namun terintegrasi dalam kebijakan-kebijakan pendidikan nasional. Pembangunan nilai-nilai pendidikan karakter yang dikejar dala prinsip-prinsip Panca Wardhana ialah membentuk manusia Indonesia yang memiliki: (1) kepribadian dan karakter kebudayaan Indonesia; (2) semangat patriotism dan nasionalisme terhadap bangsa
dan negara; (3) berasas pada nilai-nilai Pancasila; (4) memiliki jiwa gotong royong; (5) memiliki jiwa pelopor (swadaya dan daya cipta); (6) manusia susila dan berbudi luhur; (7) kesadaran yang bersahaja dan mengutamakan kejujuran; (8) kesadaran mendahulukan kewajiban daripada hak; (9) kesadaran mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi; (10) kerelaan berkorban dan hidup hemat; (11) mengenal asas demokrasi terpimpin; (12) mengenal asas ekonomi terpimpin; (13) berdisiplin; (14) memiliki kepandaian untuk menghargai waktu; (15) cara berfikir rasional dan ekonomis; (16) kesadaran bekerja untuk membangun dengan bekerja keras (Assegaf, 2005).;

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis interaktif model Miles dan Huberman dengan menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan triangulasi sumber. Metode studi kepustakaan dilakukan sebagai data sekunder pendukung data primer dengan mengumpulkan berbagai informasi terkait topik atau permasalahan yang menjadi objek penelitian, melalui berbagai proses penelusuran kepustakaan. Teknik sumber data penelitian dianalisis menggunakan metode studi literatur melalui data sekunder. Informasi dalam penelitian ini diperoleh melalui jurnal, artikel, dan berita dari media yang membahas tentang Penguatan Pendidikan Karakter Peserta Didik SD Negeri 2 Ngabeyan melalui Cerita Sejarah Kemerdekaan Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Metode Pembiasaan
Pembiasaan merupakan suatu cara yang dilakukan untuk menanamkan kebiasaan kepada peserta didik untuk dapat berfikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan tuntunan yang berlaku (Arief, Armai. 2012: 22). Sebagai suatu aktivitas berulang yang dilakukan secara terus menerus, pembiasaan dilakukan untuk membentuk seseorang yang dapat terbiasa berpikir, bersikap, dan berperilaku dengan baik. Metode pembiasaan ini mengajarkan suatu pola pada pengalaman perilaku etis yang dibiasakan untuk diamalkan secara konsisten dan kontinu. Metode ini sangat mudah untuk digunakan dalam melakukan pembinaan dan pembentukan karakter peserta didik guna meningkatkan serangkaian pola tindakan dan kegiatan baik secara berulang (Anis Ibnatul M, dkk, 2013: 15). Pembiasaan pada hakikatnya memiliki inti sebagai suatu tindakan yang diamalkan dengan penuh tanggung jawab sehingga melahirkan suatu budaya yang tercipta. Oleh sebab itu, pembiasaan selalu diuraikan dalam satu rangkaian terkait kebutuhan untuk melakukan berbagai bentuk pembiasaan yang dilakukan secara terus menerus.
Inti dari kegiatan pembiasaan yang dilakukan adalah pengulangan, dalam pembinaan sikap, perilaku dan tindakan. Di mana metode ini dinilai memiliki tingkat efektivitas yang tinggi terhadap pembentukan berbagai kebiasaan baik Peserta didik menimbang dalam proses tersebut terdapat berbagai macam penanaman kecakapan dalam melakukan dan mengucapkan sesuatu agar lebih tepat dilaksanakan dan disukai oleh peserta didik. Pada hakikatnya, pembiasaan memiliki keterlibatan yang lebih mendalam daripada hanya sekedar menanamkan cara-cara untuk melakukan dan mengucapkan sesuatu (Muhammad Fadlillah dan Lilif Mualifatu Khorida, 2013: 173). Pembiasaan akan cepat mendorong tercapainya standar perilaku etis dalam diri peserta didik. Metode ini sangat penting diterapkan oleh pendidik dalam membentuk karakter peserta didik di dalam kelas melelui berbagai bentuk pembiasaan baik yang dijalankan dan dapat terekam secara positif dalam berbagai aktivitas yang dilakukan
oleh peserta didik (E.Mulyasa dan Dewi Ispurwanti, 2013: 166). Metode pembiasaan adalah sebuah cara yang digunakan oleh pendidik untuk menanamkan suatu kebiasaan ketika proses belajar mengajar sedang dilakukan dengan cara melakukan perbuatan atau keterampilan tertentu secara konsisten dan berkelanjutan dalam jangka waktu tertentu agar dapat dikuasai dengan baik (terbiasa dilakukan) yang pada akhirnya membentuk suatu kebiasaan yang sulit ditinggalkan. Dalam menerapkan metode pembiasaan, sangat penting untuk bisa mewujudkan dan mengembangkan nilai-nilai karakter ke dalam perilaku baik seorang individu. Di mana berbagai nilai inilah yang diharapkan sebagai hasil akhir dari seluruh rangkaian pembiasaan yang dilakukan dalam proses pembelajaran dan budaya sekolah. Budaya sekolah tersebut tercermin melalui serangkaian kegiatan dan pembiasaan positif yang meliputi berbagai komponen seperti tingkat pendalaman pengetahuan yang dimiliki, adanya rasa kesadaran atau kemauan yang dapat mendorong pelaksanaan nilai dalam setiap tindakan yang dilakukannya, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, maupun untuk bangsa dan negara. Berbagai langkah dan tindakan nyata dilakukan dalam menumbuhkan, mengembangkan serta menguatkan karakter peserta didik di SD Negeri 2 Ngabeyan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Tri Sarjana, S.Pd (2023) sebagai guru PJOK yang menyatakan bahwa SD Negeri 2 Ngabeyan senantiasa bertumbuh menjadi lembaga pendidikan yang selain mengembangkan pengetahuan, juga turut serta membiasakan sikap dan perilaku baik sebagai realisasi dalam mengimplementasikan penguatan pendidikan karakter. Hal ini sesuai dengan visi misi sekolah terus berusaha dalam mencetak peserta didik yang memiliki nilai kepribadian luhur dan karakter baik dengan menggunakan metode pembiasaan, karena metode sangat efektif untuk diterapkan dalam rangka implementasi penguatan pendidikan karakter.
Pembiasaan merupakan salah satu faktor terpenting dalam dunia pendidikan, terutama dalam pendidikan karakter. Metode pembiasaan secara efektif dapat dilakukan dalam rangka menumbuhkembangkan kemudian dijadikan sebagai penguat karakter peserta didik melalui berbagai instrumen dan pola pembiasaan yang dilakukan untuk melakukan perbuatan baik setiap hari secara konsisten dan terus-menerus. Pembiasaan berbuat baik yang dilakukan secara konsisten dalam kehidupan sehari- hari secara berangsur akan menjadi suatu tindakan kesukarelaan yang senantiasa akan tertanam dan terpatri dalam hati sehingga kegiatan baik tersebut akan mudah dilakukan tanpa harus diperingatkan (Ahsanulkhaq, M. 2019). Dengan menggunakan metode pembiasaan, peserta didik di SD Negeri 2 Ngabeyan akan terdorong untuk melakukan/mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajarinya di kelas untuk diterapkan secara langsung, sehingga melalui pembiasaan ini, materi yang awalnya sulit di mengerti dan di anggap sebagai topik pembahasan yang hots menjadi lebih mudah dicerna dan dipahami oleh peserta didik karena sudah sering dilakukan dalam kesehariannya (Safri, 2014:140). Pemaknaan dari penjelasan dapat tercerminkan dengan membiasakan peserta didik agar terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan positif melalui pengamalan nilai luhur Pancasila dalam realisasinya di segala lini kehidupan manusia dalam menerapkan Profil Pelajar Pancasila. Hal tersebut dikarenakan dalam setiap proses, akan mengalir berbagai nilai positif yang secara langsung dan tidak langsung tertanam dan terbiasa dilakukan dalam pembiasaan yang dilakukannya.
Pembiasaan merupakan sebuah pola kebiasaan yang sudah disusun dan direncanakan secara berulang dengan bertujuan menjadi sebuah habit baik yang keseluruhannya terkodifikasi menjadi budaya yang dilaksanakan. Metode pembiasaan (habituation) berlandaskan pada pengalaman, karena sesuatu yang di biasakan menjadi sebuah pola yang dilaksanakan secara terus menerus, oleh karenanya inti dari pembiasaan adalah pengulangan. Dalam implementasinya, SD Negeri 2 Ngabeyan memiliki berbagai regulasi, aturan, dan ketentuan dalam menguatkan karakter peserta
didik. Berbagai program tersebut tercermin melalui gerakan kolektif ataupun gerakan sosial yang disisipkan dalam setiap tindakan yang peserta didik lakukan. Hal ini seperti yang disampaikan Siti Solikatun, S.Pd.SD (2023) Kepala Sekolah yang menyampaikan bahwa SD Negeri 2 Ngabeyan terus menjunjung tinggi nilai-nilai karakter seperti keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan YME. SD Negeri 2 Ngabeyan sebagai lembaga pendidikan yang berbasis pada Agama senantiasa membiasakan nilai-nilai keislaman yang diteguhkan dengan berbagai kegiatan keagamaan seperti berdoa di awal dan akhir pembelajaran, sholat dzuhur berjamaah, dan berbagai kegiataan peringatan hari besar Islam. Tentu dengan implementasi berbagai karakter tersebut penyisipan nilai-nilai moral dan karakter dalam setiap proses pendidikan dalam berbagai program tersebut dilaksanakan melalui metode pembiasaan. Oleh karenanya penguatan karakter peserta didik melalui metode pembiasaan sangat efektif digunakan untuk membina kepribadian dan karakter generasi bangsa. Sebagai pencontohan realisasi pendapat tersebut, dalam sebuah keluarga terdapat orang tua yang menanamkan kebiasaan agar terbiasa bangun pagi setiap harinya. Sehingga kebiasaan tersebut melekat di seluruh anggota keluarga untuk bangun pagi setiap harinya, sehingga dengan kebiasaan tersebut menjadi satu kebiasaan yang dilakukan oleh keluarga tersebut secara berulang dan kontinu (Gunawan, 2014:247). Dalam upaya implementasi penguatan pendidikan karakter metode pembiasaan sangat efektif untuk diterapkan, karena mengingat habituasi kebaikan yang dilakukan akan sangat berarti melalui serangkaian pembiasaan tindakan secara nyata dan tanpa paksaan. Perlu disadari bahwa perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang walaupun tidak dilakukan dengan serius, akan tetap bisa memberikan pengaruh terhadap peserta didik dalam membiasakan perilaku baik yang diajarkan. Melalui metode pembiasaan, peserta didik akan mengingat setiap tindakan yang telah dibiasakan secara kuat terhadap kondisi kepribadian dan tindakan yang dibiasakan. Oleh sebab itu, untuk mengawali proses pendidikan, pembiasaan dapat dilakukan sebagai cara efektif dalam menanamkan nilai-nilai moral ke dalam jiwa peserta didik. Nilai-nilai yang telah dibiasakan ini akan tertanam dalam dirinya yang kemudian akan termanifestasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Menurut Arief (2012:112) tujuan pembiasaan dapat tercapai dengan hasil yang baik jika sudah memenuhi beberapa syarat berikut: 1). Memulai lebih awal pembiasaan; 2). Dilakukan secara continue; 3). Diberikan aturan dan larangan; 4). Diaplikasikan melalui praktik dan tindakan nyata. Melalui 4 metode itu bertujuan guna membentuk kebiasaan baru dengan didukung berbagai cara, seperti menggunakan suri tauladan, pangalaman, pembiasaan hal positif, atau bahkan aturan dan larangan.
Melalui metode pembiasaan ini, peserta didik diharapkan mampu membentuk karakter baik dalam dirinya secara alami tanpa adanya paksaan ataupun ancaman dari pihak luar atau bisa disebut sebagai metode pembiasaan tak sadar. Melalui metode ini, peserta didik tidak akan menyadari pendidikan karakter yang sedang ditanamkan pada dirinya sehingga proses implementasi penguatan pendidikan karakter peserta didik SD Negeri 2 Ngabeyan melalui cerita sejarah kemerdekaan Indonesia dapat berjalan dengan lancar. Dalam penerapannya, metode pembiasaan khususnya pembiasaan perilaku baik ini, dapat dilakukan dengan cara melakukan kegiatan rutin atau pembiasaan terjadwal, pembiasaan spontan atau tidak terjadwal, serta keteladanan dalam kegiatan sehari-hari yang merupakan suatu rangkaian pola tindakan yang dapat meningkatkan karakter peserta didik dalam rangka mewujudkan pendidikan karakter.

## SIMPULAN
Pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai dua hal penting, yakni (1) sebagai pewarisan budaya dan karakter bagi generasi muda, (2) proses pengembangan karakter untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Perkembangan
pendidikan karakter di Indonesia bersifat dinamis. Dari fase awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, sampai reformasi pendidikan karakter digunakan sebagai wahana pembangunan watak atau karakter bangsa agar menjadi warga negara yang unggul. Pendidikan karakter di awal kemerdekaan sampai reformasi memiliki kesamaan karakteristik, yakni dilandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan sebagai landasan sikap, perilaku, dan dasar pengambilan kebijakan nasional. Perbedaan pendidikan karakter sejak awal kemerdekaan sampai reformasi dipengaruhi oleh aspek politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Di awal kemerdekaan (1945-1950), karena masih diselimuti semangat revolusi, pendidikan karakter terintegrasi pada cita-cita nasional dan fokus pada pembangunan karakter warga negara yang memiliki semangat kebangsaan dan patriotisme. Di masa demokrasi liberal (1950-1959) pendidikan karakter bertujuan ideologis untuk meningkatkan kebebasan demokrasi dan nasionalisme. Sedangkan, pada masa demokrasi terpimpin (1959-1965) pendidikan karakter dilandaskan pada Pancasila dan Manifestasi Politik (Manipol) USDEK serta menjunjung tinggi prinsip Pancawardhana yang terdiri dari (a) cinta bangsa dan tanah air, moral national/ internasional/ keagamaan; (b) perkembangan kecerdasan; (c) perkembangan emosional-artistik atau rasa keharuan dan keindahan lahir batin; (d) perkembangan keprigelan atau kerajinan tangan; (e) perkembangan jasmani.
Pendidikan karakter masa reformasi mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kendati demikian, berlakunya UU Sistem Pendidikan Nasional tetap didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan nasional diarahkan pada pembangunan karakter peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahsanulkhaq, M. (2019). Membentuk karakter religius peserta didik melalui metode pembiasaan . Jurnal Prakarsa Paedagogia, 2(1). Arief, Armai. (2012). Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam . Jakarta: Ciputat
Pers.
Efendi, E. (2016). Pola Pendidikan Karakter Berbasis Kelas di SMP Islam Khaira Ummah Padang . Jurnal Kepemimpinan dan Pengurusan Sekolah, 1(2), 119-130. Elmubarok, Z. (2008). Membumikan Pendidikan Nilai . Bandung: Alfabeta.
Fadlillah, Muhammad & Lilif Mualifatu Khorida. (2013). Pendidikan Karakter Anak Usia Dini: Konsep dan Aplikasinya dalam PAUD . Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
Hidayatullah. Furqon. 2010. Pendidikan Karakter Membangun Peradaban bangsa .
Surakarta:Yuma Pustaka Ibnatul M, Anis. (2013). Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter di Sekolah .
Yogyakarta: UNNES.
Kochhar, S.K. 2008. Pembelajaran Sejarah: Teaching of History. Terjemahan Oleh Purwanta Dan Yovita Hardiwati . Jakarta: PT. Grasindo. Mulyasa, E. & Dewi Ispurwanti. (2013). Manajemen Pendidikan Karakter . Jakarta:
Bumi Aksara.
Noor, Vida A. (2018). Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Metode Pembiasaan Di Kelas 3 Sd Negeri 2 Blunyahan. Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Pada Era Proklamasi Kemerdekaan Sampai Era Reformasi . Malang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang.
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. LN.2017/NO.195, LL SETKAB : 14 HLM. Jakarta
Shofa, Aris Mu’id Abd, dkk. (2020). Sejarah Panjang Pendidikan Karakter di Indonesia Undang-Undang No. 2 Sisdiknas Tahun 2003 Pasal 3 tentang tujuan pendidikan nasional.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional SISDIKNAS, 2003: 7 Widja, I. G. (2002). Menuju wajah baru pendidikan sejarah . Lappera Pustaka Utama.