## PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA RUMAH SAKIT DALAM HAL PENOLAKAN PASIEN MISKIN PADA KEADAAN GAWAT DARURAT

## Hanifah Romadhoni
Hanifahr7@gmail.com Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

## Abstract
This article aims to find out the civil liability of the hospital for the refusal actions taken by health workers for poor patients in emergencies. This legal research includes a type of normative legal research that is prescriptive. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials .. Data collection techniques used are literature studies or document studies, furthermore technical analysis used is a deductive method .. The results of research that the authors do get the conclusion that the action of health workers who refused the hospital Poor patients in emergency situations are acts against the law due to negligence. Therefore the hospital is charged with civil responsibility for the negligence of health personnel in hospitals that refuse poor patients in emergency situations that cause harm to a person / patient based on Article 46 of Law No. 44 on Hospital, the doctrine of respondeat superior, and vicarious liability principle. The manifestation of the hospital’s civil liability is to compensate for the losses suffered by the patient.
Keywords : rejection of poor patients; hospitals; responsibility.

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab perdata rumah sakit atas tindakan penolakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap pasien miskin pada keadaan gawat darurat. Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder.. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan atau studi dokumen, selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode deduktif.. Hasil penelitian yang penulis lakukan didapatkan kesimpulan bahwa Tindakan tenaga kesehatan rumah sakit yang menolak pasien miskin pada keadaan gawat darurat merupakan perbuatan melawan hokum karena kelalaian. Maka dari itu rumah sakit dibebankan tanggung jawab secara perdata atas tindakan kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit yang menolak pasien miskin pada keadaan gawat darurat yang menyebabkan kerugian pada seseorang/pasien didasarkan pada Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tentang Rumah Sakit, doktrin respondeat superior , dan asas vicarious liability. Wujud dari pertanggungjawaban perdata rumah sakit adalah mengganti kerugian yang diderita oleh pasien.
Kata Kunci : penolakan pasien miskin; rumah sakit; tanggung jawab.

## A. Pendahuluan
Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional. ( Suhardy Hetharia, 2013: 111) Rumah sakit sebagai sebuah institusi pelayanan kesehatan memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Harus dipahami rumah sakit sebagai sebuah institusi terdiri dari sekumpulan orang berupa tenaga kesehatan yang bekerjasama secara terorganisasi demi melakukan satu tujuan tertentu. Berdasarkan hubungan kerja inilah, tenaga kesehatan melakukan tugas pelayanan kesehatan kepada pasien yang datang kepadanya.
Pertanggungjawaban Perdata Rumah Sakit ...

## Arief Suryono Arsur15@yahoo.co.id
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Di seluruh dunia, pengalaman pasien dan perspektif mereka terhadap kualitas pelayanan semakin menjadi salah satu prioritas utama untuk menilai kinerja sistem kesehatan dan kualitas penyedia layanan kesehatan. ( Mohammed R. Alanazi, 2017: 861)
Belakangan ini rumah sakit ramai diberitakan belum ramah terhadap pasien miskin. Penolakan terhadap pasien miskin menjadi perhatian masyarakat karena penolakan dan tindakan diskriminasi yang dilakukan rumah sakit menyebabkan kerugian pada pasien miskin. Penolakan tersebut dapat menyebabkan bertambah parahnya penyakit yang diderita pasien miskin tersebut bahkan berimbas pada kematian, apalagi jika penolakan tersebut terjadi saat kondisi gawat darurat yang tentunya harus segera dilakukan tindakan medis. Banyaknya kasus Rumah Sakit yang mengakibatkan kerugian pada pasien merupakan contoh buruknya pelayanan rumah sakit terhadap pasien. Tidak selamanya layanan medis yang diberikan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit, dapat memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan semua pihak. Ada kalanya layanan tersebut terjadi kelalaian tenaga kesehatan yang menimbulkan malapetaka. Seperti yang terjadi pada kasus penolakan bayi Dera oleh delapan rumah sakit saat membutuhkan perawatan medis, penolakan Tilarsih oleh sejumlah rumah sakit saat memerlukan perawatan intensive care unit (ICU), dan penolakan Muhammad Adriansyah oleh RSUD Labuang Baji saat demamnya tinggi dibarengi badan lemas dan gemetar. (https://www.viva.co.id/indepth/sorot/957228-deretan-penolakan-pasien-miskin diakses tanggal 29 November 2017 pukul 20:00 WIB)
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai tanggung jawab perdata rumah sakit atas tindakan penolakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap pasien miskin pada keadaan gawat darurat

## B.  Metode Penlitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam menyususn penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doctrinal , yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Sehingga penelitian hukum akan mampu menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2014 : 55-56).
Penulisan hukum ini merupakan penulisan hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (case approach). Teknik pengumpulan data dari penelitian ini studi kepustakaan dengan menggunakan teknik analisis data metode silogisme dengan melalui pola  berfikir  deduksi.  Penggunaan  pola  berfikir  deduksi  ini  berpangkal  dari  premis  mayor  yang merupakan aturan hukum.

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
Secara umum pertanggungjawaban perdata dapat diartikan sebagai konsekuensi hukum atas pelanggaran hak dan kewajiban, baik hak dan kewajiban yang lahir dari perjanjian maupun yang lahir dari undang-undang, yang membawa kerugian kepada orang atau badan hukum.
Menurut hukum perdata setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum harus dipertanggung jawabkan atas sejumlah kerugian yang diderita pihak lain, suatu perbuatan menurut perkembangan ilmu hukum, terutama melalui yurisprudensi, tidak saja mencakup perbuatan yang bertentangan dengan hukurn dan hak dari pihak lain, tetapi juga setiap perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat, baik dalam hubungannnya dengan pribadi maupun harta benda orang lain. Suatu proses tanggung jawab membayar ganti rugi lazimnya dikaitkan dengan hal tertentu yang menjadi penyebab timbulnya kerugian, yaitu terdapatnya unsur kesalahan pada pihak pelaku perbuatan
Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.
Hal yang terjadi pada kasus penolakan bayi Dera oleh delapan rumah sakit saat membutuhkan perawatan medis, penolakan Tilarsih oleh sejumlah rumah sakit saat memerlukan perawatan intensive care unit (ICU), dan penolakan Muhammad Adriansyah oleh RSUD Labuang Baji saat demamnya tinggi dibarengi badan lemas dan gemetar, merupakan pelanggaran hak dan kewajiban yang lahir dari undang-undang yang membawa kerugian kepada pasien, sehingga tindakan penolakan pasien miskin pada keadaan gawat darurat tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata. Menurut pasal 1365 KUHPerdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut: ( Djojodirdjo, M.A. Moegni, 1979: 53)
a.  Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
b.  Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
c.  Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.
Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Tenaga Kesehatan dikelompokkan ke dalam:
a.  Tenaga medis, terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis b.  Tenaga psikologi klinis, yaitu psikologi klinis
c.  Tenaga keperawatan, terdiri dari berbagai jenis perawat.
d.  Tenaga kebidanan, yaitu bidan
e.  Tenaga kefarmasian, terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian
f.  Tenaga kesehatan masyarakat, terdiri atas epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik dan kependudukan, serta tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga.
g.  Tenaga kesehatan lingkungan, terdiri atas tenaga sanitasi lingkungan, entomolog kesehatan, dan mikrobiolog kesehatan.
h.  Tenaga gizi, terdiri atas nutrisionis dan dietisien.
i.  Tenaga keterapian fisik, terdiri atas fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara, dan akupunktur j.  Tenaga keteknisian medis, terdiri atas perekam medis dan informasi kesehatan, teknik kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, refraksionis optisien/optometris, teknisi gigi, penata anestesi, terapis gigi dan mulut, dan audiologis.
k.  Tenaga teknik biomedika, terdiri atas radiografer, elektromedis, ahli teknologi laboratorium medik, fisikawan medik, radioterapis, dan ortotik prostetik.
l.  Tenaga kesehatan tradisional, terdiri atas tenaga kesehatan tradisional ramuan dan tenaga kesehatan tradisional keterampilan.
Dalam kasus penolakan pasien miskin pada keadaan gawat darurat yang dialami oleh bayi Dera, Tilarsih, dan Muhammad Ardiansyah, tenaga kesehatan yang dimaksud adalah tenaga administrasi yang termasuk dalam tenaga kesehatan masyarakat..
Kelalaian ( negligence) di dalam konteks hukum medik istilah dan kasus “kelalaian” dapat dikatakan memenuhi sebahagian besar kepustakaan yang menyangkur yurisprudensinya. Kadang – kadang secara umum dipakai istilah “malpraktek medik” atau kelalaian medik. “Malpraktek” adalah istilah umum yang sebenarnya bukan hanya bisa terjadi di dunia kedokteran saja. Profesi lainpun, seperti hukum atau akuntan atau apoteker juga bisa dituntut berdasarkan malpraktek profesinya. Sehingga jika berbicara mengenai masalah yang menyangkut bidang medik, sebaiknya ditambah juga dengan embel-embel medik sehingga menjadi malpraktek medik ( medical malpractice). Kelalaian medik adalah salah satu bentuk dari malpraktek medis, sekaligus merupakan bentuk malpraktek medis yang paling sering terjadi. Pada dasarnya kelalaian terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh orang lain yang memiliki kualifikasi yang sama pada suatu keadaan dan situasi yang sama. Kelalaian dapat terjadi dalam 3 bentuk, malfeasance, misfeasance dan nonfeasance yaitu : (http://en.wikipedia.org/wiki/Medical_malpractice diakses ptanggal 15 Maret 2018 pukul 21:00 WIB)
Pertanggungjawaban Perdata Rumah Sakit ...
a) Malfeasance berarti melakukan tindakan yang melanggar hukum atau tidak tepat/layak ( unlawful atau improper ), misalnya melakukan tindakan medis tanpa indikasi yang memadai (pilihan tindakan medis tersebut sudah improper).
b) Misfeasance berarti melakukan pilihan tindakan medis yang tepat tetapi dilaksanakan dengan tidak tepat ( improper performance ), yaitu misalnya melakukan tindakan medis dengan menyalahi prosedur.
c) Nonfeasance adalah tidak melakukan tindakan medis yang merupakan kewajiban baginya.
Dalam hal penolakan pasien miskin pada keadaan gawat darurat termasuk kelalaian medik, karena telah menyebabkan luka ataupun mati terhadap seseorang yang diduga disebabkan oleh kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit. Tenaga kesehatan melalaikan kewajibannya, berarti tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Seharusnya tenaga kesehatan memberikan pertolongan pertama pada pasien dalam keadaan gawat darurat, bukan malah menolak pasien atau pun meminta uang muka kepada pasien terlebih pasien miskin. Hal ini berarti tenaga kesehatan melalaikan kewajiban nya sebagai tenaga kesehatan yang tertuang dalam Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun tentang Tenaga Kesehatan. Pertanggungjawaban malpraktik tidak hanya disebabkan adanya perjanjian antara pasien dan rumah sakit ataupun wansprestasi, tetapi juga karena tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilakukan menurut Undang-Undang yang berlaku ataupun standar dalam melaksanakan pelayanan kesehatan.
Maka model tanggung jawab dalam kasus penolakan pasien miskin pada keadaan gawat darurat oleh tenaga kesehatan di rumah sakit adalah tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam pasal 1366 KUHPerdata yaitu: “setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.”
Dengan adanya ketentuan dalam Undang-Undang Rumah Sakit, yang mengatur bahwa rumah sakit akan bertanggung jawab secara hukum terhadap kelalaian tenaga kesehatan, maka menurut penulis sangat wajar jika terjadi malpakrek medik akan menjadi tanggung jawab pihak rumah sakit, dan bukan menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan. Pihak rumah sakit sebagai pengelola pelayanan kesehatan masyarakat, dengan untuk melindungi pasien dan masyarakat serta melindungi sumber daya di rumah sakit maka sesuai dengan ketentuan Pasal 46 UU Rumah Sakit sebagai pihak yang bertanggungjawab secara hukum.
Rumah sakit sebagai badan hukum (korporasi) dapat dituntut dan dipertanggungjawabkan atas tindakan kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit yang merugikan pasien, berdasarkan ajaran- ajaran atau doktrin pembenaran korporasi dibebani pertanggungjawaban sebagai berikut,
1.  Doctrine of vicarious liability.
Ajaran ini diambil dari hukum perdata dalam konteks pertanggungjawaban melawan hukum yang diterapkan pada hukum pidana. Ajaran ini disebut pula sebagai ajaran pertanggungjawaban pengganti. Seorang majikan bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya sepanjang hal itu terjadi dalam rangka pekerjaannya. Hal ini memberikan kemungkinan kepada pihak yang dirugikan karena perbuatan-perbuatan melawan hukum dari mereka itu menggugat majikannya agar membayar ganti rugi.
2.  Doktrin respondeat superior Di dalam doktrin ini mengandung makna bahwa majikan bertanggung atas tindakan- tindakan pelayanan-pelayan yang menjadi tanggung jawabnya, termasuk tindakan -tindakan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain. Dengan adanya doktrin respondeat superior, merupakan jaminan bahwa ganti rugi diberikan/dibayarkan kepada pasien yang menderita kerugian akibat kelalaian tenaga kesehatan. Selain itu dengan doktrin ini, secara hukum dan keadilan, menghendaki akan sikap kehati-hatian dari para tenaga kesehatan.

## D. Simpulan
Tindakan tenaga kesehatan rumah sakit yang menolak pasien miskin pada keadaan gawat darurat merupakan perbuatan melawan hokum karena kelalaian. Maka dari itu rumah sakit dibebankan tanggung jawab secara perdata atas tindakan kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit yang menolak pasien miskin pada keadaan gawat darurat yang menyebabkan kerugian pada
Pertanggungjawaban Perdata Rumah Sakit ...
seseorang/pasien didasarkan pada Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tentang Rumah Sakit, doktrin respondeat superior , dan asas vicarious liability. Wujud dari pertanggungjawaban perdata rumah sakit adalah mengganti kerugian yang diderita oleh pasien.

## E. Saran
1.  Sebaiknya tenaga kesehatan lebih berhati-hati dalam bertindak terutama menyangkut pelayanan terhadap pasien. Tenaga Kesehatan diharapkan dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan pasien yaitu memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, Standar Prosedur Operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan.
2.  Pihak rumah sakit sebaiknya juga memberi pengawasan lebih terhadap tindakan tenaga kesahatan agar tidak terjadi kelalaian. Karena jika terjadi kelalaian maka pihak rumah sakit juga yang akan bertanggung jawab.
3.  Pasien sebaiknya lebih memahami hak dan kewajibannya sebagai pengguna jasa layanan kesehatan.

## Daftar Pustaka
http://en.wikipedia.org/wiki/Medical_malpractice diakses tanggal 15 Maret 2018 pukul 21:00 WIB https://www.viva.co.id/indepth/sorot/957228-deretan-penolakan-pasien-miskin diakses tanggal 29 November 2017 pukul 20:00 WIB

## Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
M.A. Moegni Djojodirdjo. 1979. Perbuatan melawan hukum : tanggung gugat (aansprakelijkheid) untuk kerugian, yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum . Jakarta: Pradnya Paramita
Mohammed R. Alanazi. 2017. “Validation and adaptation of the hospital consumer assessment ofhealthcare providers and systems in Arabic context: Evidence fromSaudi Arabia”. Journal of Infection and Public Health, Journal of Infection and Public Health , Elsevier
Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum (Edisi Revisi) . Jakarta: Kencana.
Suhardy Hetharia. 2013. “Aspek Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Pelayanan Medis”. Lex et Societatis , Vol. I No. 5
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah sakit
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan