## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol. 4 No 3 – Desember 2023, Hal. 586-594| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.4.3.8226.586-594

## KEPENTINGAN PENUMPANG DALAM HUKUM TRANSPORTASI DARAT: KASUS KOPERASI WAHANA DHARMA ORGANDA BALI
Ngurah Alit Dananjaya Rentaja 1 , I Gede Agus Kurniawan 2
1-2 Magister Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Bali, Indonesia
1 ngurahalit0512@gmail.com, gedeaguskurniawan@undiknas.ac.id 2

## ABSTRAK
Penelitian ini menginvestigasi tanggung jawab hukum Koperasi Wahana Dharma Organda Bali terhadap kerugian yang dialami penumpang dalam konteks transportasi darat. Meningkatnya perhatian terhadap hak-hak penumpang dan perlindungan  mereka  menjadi  latar belakang  penelitian  ini. Studi kasus penelitian  ini  menganalisis  faktor- faktor maupun penyebab kerugian  itu dapat terjadi dan  memberikan wawasan  mengenai tindakan pencegahan. Meskipun perusahaan transportasi darat berupaya memberikan layanan yang aman, insiden yang menyebabkan kerugian  bagi  penumpang  masih  mungkin  terjadi.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  socio legal  empiris.  Pendekatan  ini  mengeksplorasi  interaksi  dinamis  antara  masyarakat  dan  hukum,  mengkaji bagaimana norma-norma masyarakat dan tren yang berkembang membentuk kerangka hukum. Data dikumpulkan melalui  wawancara  dengan  penumpang,  pengemudi,  dan  pihak  terkait,  serta  tinjauan  dokumen  terkait.Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  Koperasi  Wahana  Dharma  Organda  Bali  memiliki  tanggung  jawab  hukum terhadap  penumpang  yang  mengalami  kerugian  jika  kelalaian  perusahaan  dapat  dibuktikan  terkait  insiden tersebut.  Perusahaan  memiliki  kewajiban  memberikan  kompensasi  atau  mengambil  langkah-langkah  untuk memperbaiki kerugian penumpang.Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi penumpang dalam transportasi darat penting. Implikasinya, perusahaan-perusahaan transportasi darat harus memenuhi standar keselamatan  ketat  dan  memiliki  prosedur  yang  jelas  dalam  menangani  kelalaian  yang  mungkin  terjadi  dalam operasi  mereka.  Hal  ini  akan  memberikan  rasa  aman  dan  perlindungan  lebih  baik  bagi  penumpang  selama perjalanan mereka.
Kata Kunci : Tanggung Jawab Hukum, Pengangkutan, Kelalaian

## ABSTRACT
This study explores the legal accountability of the Wahana Dharma Organda Bali Cooperative in situations where passengers incur losses within the realm of land transportation. The growing emphasis on passengers' rights and protection forms the backdrop for this investigation. Through a case study approach, the research delves into the factors and origins of  potential losses, offering  insights into preventative measures. Despite the efforts of  land transportation  companies to  ensure safe services, incidents causing  harm to passengers remain plausible. The empirical socio-legal method employed in this research examines the dynamic interplay between society and law, scrutinizing  how  societal  norms  and  emerging  trends  influence  the  legal  framework.  Data  collection  involves interviews with passengers, drivers, and relevant stakeholders, along with a review of pertinent documents. The findings  reveal  that  the  Wahana  Dharma  Organda  Bali  Cooperative  bears  legal  responsibility  for  passenger losses  if  the  company's  negligence  can  be  substantiated  in  the  incident.  Companies  are  obligated  to  provide remedies  or  take  corrective  actions  for  passenger  losses.  The  research  concludes  that  legal  safeguards  for passengers in land transportation are crucial. This underscores the importance for land transportation companies to adhere to stringent safety standards and establish clear procedures for addressing negligence that may arise in  their  operations. Such  measures aim  to  instill a  heightened sense  of security  and protection for  passengers throughout their journeys.
Keywords : Legal Responsibility, Transportation, Negligence

## I. PENDAHULUAN
Sebagai  negara  yang  sedang  mengalami  transformasi  dan  kemajuan  aktif  di  dunia,  Indonesia harus mampu mencapai pemerataan pertumbuh kembangan ekonomi serta sarana dan prasarana dalam seluruh perspektif bidang, baik dari daerah pedesaan hingga nasional perkotaan dengan begitu peran alat  angkut  (transportasi)  sebagai  aspek  penunjang  pembangunan  suatu  wilayah  sangat  penting. Pertumbuhan jumlah penduduk di sebuah wilayah sangat mempengaruhi terhadap aktivitas pergerakan serta  perekonomian  masyarakat.  Pengangkutan  dilihat  dari  sudut  pandang  konseptual,  dapat dikategorikan menjadi tiga aspek utama yaitu konsep pengangkutan dari segi bisnis ( business ), konsep pengangkutan dari segi perpanjian ( agreement ) dan konsep pengangkutan dari segi proses penerapan ( applying  process ).  Ketiga  konsep  sudut  pandang  tersebut  saling  terkait  dan  saling  mempengaruhi (Randang, 2015). Sehingga pengangkutan di dalamnya mengindikasikan dua tujuan kepentingan, yaitu tujuan pengguna jasa (demand) dan tujuan operator ( supply ) (Yulianto Harry & Yahya Syarief Dienan, 2018). Kepentingan pengguna jasa ( demand ) akan memperoleh tingkat layanan yang baik karena sesuai dengan  konsep  pengangkutan  sebagai  perjanjian  para  pihak.  Sedangkan  bagi  operator  ( supply )  akan memperoleh keuntungan dengan memastikan kegiatan operasional pengangkutan tiba dengan selamat sampai tempat tujuan yang telah disepakati.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 menjelaskan “pengangkutan darat adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke  tempat  lain  dengan  menggunakan  kendaraan  di  ruang  lalu  lintas  jalan”.  Abdulkadir  Muhammad mengartikan  pengangkutan  sebagai  proses  tindakan  mengangkut  barang  atau  penumpang  dari  suatu tempat ke tempat lain, meliputi proses memuatnya ke dalam kendaraan pengangkut, mengangkutnya ke tempat yang ditentukan, dan menurunkannya di tempat tujuan (Ketut et al., 2019).
Saat ini, ada dua moda transportasi umum utama yang dikenal luas di masyarakat yakni layanan taksi konvensional dan transportasi online berbasis aplikasi. Salah satu moda transportasi pengangkutan yang  saat  ini  masih  banyak  dimanfaatkan  oleh  masyarakat  yaitu  trasportasi  taksi  konvensional. Transportasi  taksi  konvensional  memiliki  karakteristik  tertentu  dalam  kegiatan  operasionalnya,  yaitu melayani penumpangnya dengan cara penumpang dapat memanggil secara langsung ataupun memesan terlebih  dahulu,  dengan  standar  pelayanan  lebih  tinggi  dengan  standar  pelayanan  dengan  kendaraan umum lainnya. Perbedaan utama antara taksi dan pilihan transportasi umum lainnya seperti bus terletak pada  kapasitas  penumpangnya,  taksi  hanya  dapat  menampung  maksimal  empat  penumpang  individu tersebut  akrab  satu  sama  lainnya.  Taksi  dalam  menjalankan  kegiatan  operasionalnya  menggunakan kendaraan jenis mobil sedan untuk mengangkut penumpang. Pengoperasian transportasi darat biasanya ditangani oleh seseorang yang disebut pengemudi/sopir. Pengemudi adalah orang yang mengendalikan kendaraan  bermotor  yang  melintasi  jalan  raya,  baik  secara  mandiri  maupun  sebagai  pegawai  suatu organisasi  angkutan,  untuk  mengoperasikan  kendaraan  bermotor  diperlukan  Surat  Izin  Mengemudi (SIM)  (Sidauruk  &  Lumbantobing,  2021).  Sebagai  bagian  dari  pelaksanaan  tugasnya,  pengemudi bertanggung  jawab  untuk  memenuhi  kewajibannya  dalam  mengangkut  penumpang  dengan  aman  ke tujuan yang dituju, mengikuti rute dan jadwal yang telah disepakati.
Merujuk  Pasal  45  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1992  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan  yang  terdahulu  menyatakan  bahwa  “pengusaha  angkutan  umum  bertanggung  jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpangnya, pengirim barang atau pihak ketiga, karena kelalaian dalam melaksanakan pelayanan angkutan”. Sedangkan Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa “pengemudi, pemilik kendaraan  bermotor,  dan/atau  perusahaan  angkutan  umum  bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi”. Selanjutnya  Pasal  188  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan Jalan  menyebutkan  “perusahaan  angkutan  umum  wajib  mengganti  kerugian  yang  diderita  oleh penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan” dan Pasal 189 “perusahaan angkutan umum wajib mengasuransikan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal  188”.  Faktanya,  masih  sering  terjadi  tindakan  kelalaian  atau  kesengajaan  yang  dilakukan  oleh pengemudi taksi maupun penumpang yang menimbulkan kerugian baik materiil maupun non materiil, khususnya bagi penumpang seperti kekecewaan dan ketidaknyamanan (Sancaya & Putra, 2021). Oleh karena itu, penumpang harus mengetahui bagaimana mereka dapat menuntut tanggung  jawab hukum atas kelalaian penumpang maupun pengemudi angkutan taksi. Sebagai contoh kasus penumpang yang mengalami kerugian immaterial, penumpang yang merasa kecewa dan frustasi karena terjebak dalam
kemacetan  lalu  lintas  yang  parah  selama  perjalanan  menggunakan  angkutan  umum,  menyebabkan keterlambatan yang signifikan pada tempat tujuan. Meskipun tidak ada kerugian fisik atau materiil yang terjadi,  penumpang  tersebut  mengalami  kerugian  immateriil  berupa  ketidaknyamanan  dan ketidakpuasan karena pengalaman perjalanan yang buruk. Sebagai contoh kasus kerugian dalam bentuk materiil  yang  dialami  penumpang  yakni  seorang  warga  negara  asing  asal  Turki  melaporkan kehilangannya ke Polsek Kuta Badung. Wisatawan tersebut memesan taksi di Hotel The Anvaya Beach Hotel  pada  hari  Kamis  22  Desember  2022  di  jam  00.30  Wita.  Pada  tanggal  23  Desember  2022  jam 08.00  Wita  Koperasi  Wahana  Dharma  Organda  Bali  baru  menerima  laporan  dari  pihak  Polsek  Kuta Badung bahwa ada penumpang yang mempergunakan taksi Wahana ketinggalan barang.
Kedudukan yang lemah bagi penumpang dalam hubungan dengan perusahaan transportasi dapat menimbulkan berbagai kerugian, baik secara materiil maupun immaterial. Fokus utama pada penelitian ini  berkaitan  dengan  tanggung  jawab  hukum  Koperasi  Wahana  Dharma  Organda  Bali  kepada penumpang  angkutannya.  Tanggung  jawab  perusahaan  kepada  penumpang  juga  diatur  di  dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 3 huruf d, e dan f.
Perlindungan  konsumen  mencakup  serangkaian  tindakan  yang  bertujuan  untuk  melindungi konsumen dari praktik-praktik tidak adil, menyebabkan kerugian bagi pengguna jasa yang dilakukan oleh  perusahaan.  Hal  ini  bertujuan  untuk  menegakkan  hak-hak  konsumen,  meningkatkan  kesadaran konsumen tentang tanggung jawab perusahaan dan memberdayakan lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan undang-undang perlindungan konsumen.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metodologi  yuridis  empiris,  khususnya  menggunakan  teknik penelitian lapangan ( field research ). Penelitian lapangan ini artinya menggali keadaan  yang sebenar- benarnya yang pernah atau  sering terjadi di  masyarakat, dengan maksud  mengkaji fakta  yang ada di lapangan  maupun  data  lainnya  yang  diperlukan  mengenai  tanggung  jawab  hukum  Koperasi  Wahana Dharma  Organda  Bali  terhadap  kerugian  yang  diderita  oleh  penumpang.  Teknik  wawancara  yang digunakan  adalah  wawancara  semi  terstruktur,  yang  melibatkan  serangkaian  pertanyaan  yang  telah ditentukan, diikuti dengan eksplorasi mendalam pada setiap pertanyaan untuk memperoleh tanggapan yang  lebih  komprehensif.  Sesuai  terhadap  fokus  penelitian  ini,  narasumber  dalam  penulisan  ini mencakup  pihak  Koperasi  Wahana  Dharma  Organda  Bali,  penumpang  dan  pengemudi.  Untuk menjamin keabsahan temuan penelitian, peneliti melakukan uji kredibilitas data dengan menggunakan uji  perpanjang  pengamatan.  Perpanjangan  pengamatan  yang  dilakukan  memungkinkan  peneliti membangun  kepercayaan  terhadap  sumbernya,  meminimalkan  penyembunyian  informasi  dan meningkatkan  kredibilitas  data  yang  dikumpulkan.  Bahan  hukum  sekunder  yang  digunakan  meliputi buku,  jurnal  hukum  dan  artikel.  Proses  pengumpulan  informasi  mencakup  mencari  dan  mempelajari informasi,  serta  penggunaan  berbagai  sumber,  seperti  internet,  perpustakaan,  dan  repositori,  yang memiliki arsip yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Tanggung Jawab Hukum Koperasi Wahana Dharma Organda Bali Terhadap Kerugian Yang Diderita Oleh Penumpang
Berdasarkan  teori  tanggung  jawab  hukum  dari  Abdulkadir  Muhammad,  perbuatan  melanggar hukum  ( tort  liability )  yang  berkaitan  dengan  kedudukan  prinsip  tanggung  jawab  dalam  penerapan tanggung jawab hukum pada Taksi Koperasi Wahana Dharma Organda Bali dapat dijelaskan sebagai berikut:
1.  Tanggung  jawab  yang  timbul  dari  perbuatan  melanggar  hukum  yang  disebabkan  oleh kecerobohan/kelalaian  ( negligence  tort  lilability ),  didasarkan  pada  kesalahan  ( concept  of  fault ). Menurut  prinsip  tanggung  jawab  ini,  yang  menjadi  dasarnya  adalah  kesalahan  ( fault  liability ). Artinya, pengangkut hanya dapat dianggap bertanggung jawab atas kerugian orang lain jika terbukti bahwa  dia  melakukan  kesalahan  atau  kelalaian  tertentu.  Dengan  kata  lain,  untuk  menuntut pertanggungjawaban hukum, harus ada bukti bahwa pengangkut bertindak secara sah dan bersalah atau tidak memenuhi standar yang diharapkan dalam pelaksanaan tugasnya (Sudharma, 2018). 2.  Tanggung jawab yang timbul dari perbuatan melanggar hukum berdasarkan praduga ( presumption of  liability ).  Prinsip  tanggung  jawab  atas  praduga  menyatakan  pengangkut  menanggung  beban pembuktian jika terjadi kerugian penumpang. Pengangkut dalam konteks ini dianggap bertanggung
jawab atas segala kerugian yang terjadi selama pelayanan pengangkutan, kecuali jika pengangkut dapat memberikan bukti yang sebaliknya (Sudiro, 2012).
Perusahaan angkutan umum menanggung beban hukum untuk memberikan kompensasi kepada penumpang,  pengirim,  atau  pihak  lain  yang  terkena  dampak  atas  kerugian  yang  timbul  akibat kelalaiannya  dalam  memberikan  jasa  angkutan.  Sepanjang  proses  pengangkutan,  keselamatan penumpang  dan  barang  yang  diangkut  sepenuhnya  menjadi  tanggung  jawab  perusahaan  angkutan. Dengan  adanya  beban  tanggung  jawab  ini,  pengangkut  didorong  untuk  meningkatkan  kehati-hatian dalam  pelaksanaan  pengangkutan.    Tanggung  jawab  pengangkut  terhadap  konsumen  tersebut  diatur dalam Pasal 19 ayat (1) tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.
Berdasarkan  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen, tujuan Perlindungan Konsumen adalah:
a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
b. Mengangkat  harkat  dan  martabat  konsumen  dengan  cara  menghindarkannya  dari  ekses  negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
c. Meningkatkan  pemberdayaan  konsumen  dalam  memilih,  menentukan  dan  menuntut  hak-haknya sebagai konsumen;
d. Menciptakan  sistem  perlindungan  konsumen  yang  mengandung  unsur  kepastian  hukum  dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
e. Menumbuhkan  kesadaran  pelaku  usaha  mengenai  pentingnya  perlindungan  konsumen  sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang, menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.
Sebagai pengguna produk barang dan/atau jasa, konsumen mempunyai hak dan tanggung jawab tertentu.  Pemahaman  hak-hak  konsumen  ini  sangatlah  penting  karena  memungkinkan  masyarakat berfungsi sebagai konsumen yang cerdas dan mandiri. Pengetahuan akan perlindungan konsumen ini dapat  memberdayakan  konsumen  untuk  mengambil  tindakan  yang  tepat  untuk  membela  hak-hak konsumen  jika  melihat  adanya  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  perusahaan/pelaku  usaha.  Secara keseluruhan, terdapat empat hak dasar konsumen (Setiady, 2019): a. Hak atas keselamatan ( right to security ) b. Hak untuk menerima informasi ( right to information ) d. Hak untuk memilih ( right to decide on ) e. Hak untuk didengarkan ( right to be heard )
Konsumen  yang  merasa  dirugikan  oleh  perusahaan  pengangkutan  mempunyai  pilihan  untuk mengajukan laporan pengaduan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), sejalan dengan penjelasan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa “Setiap konsumen yang dirugikan  dapat  menggugat  pelaku  usaha  melalui  lembaga  yang  bertugas  menyelesaikan  sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”. Dengan demikian, banyak masyarakat menghubungi Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K)  sebagai  alternatif  BPSK  untuk  mengatasi  permasalahan  terkait  hak  dan  tanggung  jawab konsumen.  Bertentangan  dengan  BPSK  yang  memiliki  kewenangan  hukum,  fokus  dari  lembaga  ini melalui  penyelesaian  mediasi.  Biasanya  tahap  awal  dalam  menangani  komplain,  konsumen  yang mendatangi LP2K lebih banyak didatangai oleh konsumen mengenai kekhawatiran perkaranya melalui musyawarah antara pelaku usaha dan konsumen (Juwitasari, Ratna Sediati, Junaidi, & Soegianto, 2021).
Berdasarkan pada tujuan perlindungan konsumen yang telah disebutkan diatas maka pengguna jasa  pasti  akan  menimbulkan  suatu  kemungkinan  kerugian  yang  akan  diderita  oleh  penumpang. Kerugian-kerugian  ini  timbul  sebagai  akibat  dari  terabaikannya  atau  terjadi  pelanggaran  hak  atau kepentingan penumpang dalam menggunakan jasa angkutan darat (taksi) dari penyelenggaraan kegiatan pengangkutan taksi yang kurang baik. Kerugian ini dapat penulis lampirkan dari data aduan terhadap penumpang yang merasa dirugikan oleh Taksi Koperasi Wahana Dharma Organda Bali selama 2 tahun terakhir, sebagai berikut :
Tabel 1. Rekapitulasi Laporan Pengaduan Penumpang Yang Diterima Taksi Koperasi Wahana Dharma Organda Bali Tahun 2021-2022

## Sumber : Koperasi Wahana Dharma Organda Bali
Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah aduan terhadap kerugian yang dialami oleh penumpang cukup tinggi, fakta mengenai masih banyaknya pengaduan oleh penumpang ke perusahaan Koperasi  Wahana  Dharma  Organda  Bali  mengindikasikan  bahwa  hak-hak  sebagai  penumpang pengangkutan  darat  telah  dilanggar  dari  kegiatan  operasional  perusahaan  yang  diselenggarakan  oleh sopir.

## 3.2 Tanggung Jawab Hukum Taksi Koperasi Wahana Dharma Organda Bali
a. Tanggung  Jawab  Hukum  Taksi  Koperasi  Wahana  Dharma  Organda  Bali  Akibat  Perbuatan Melanggar Hukum Yang Dilakukan Karena Kelalaian (Negligence Tort Lilability)
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak  K. Ngurah Sutharma, S.H selaku Ketua Koperasi Wahana Dharma Organda contoh peristiwa yang pernah dialami mengenai barang bawaan penumpang yang tertinggal bermula ketika  seorang  warga negara asing  asal Turki melaporkan kehilangannya  ke Polsek Kuta Badung. Wisatawan tersebut memesan taksi di Hotel The Anvaya Beach Hotel pada hari Kamis 22 Desember 2022 di jam 00.30 Wita. Pada tanggal 23 Desember 2022 jam 08.00 Wita Koperasi Wahana  Dharma  Organda  Bali  baru  menerima  laporan  dari  pihak  Polsek  Kuta  Badung  bahwa  ada penumpang  yang  mempergunakan  taksi  Wahana  yang  barangnya  ketinggalan.  Polsek  Kuta menyampaikan  ke  Ketua  Koperasi  Wahana  Dharma  Organda  Bali  terhadap  kejadian  yang  terjadi. Koperasi Wahana Dharma Organda Bali lalu menelusuri melalui  radio panggil  untuk berkomunikasi kepada pengemudi yang beroperasi pada waktu kejadian. Dari hasil komunikasi tersebut lalu diperiksa kendaraan  dengan  plat  kendaraan  DK  1418  PAO  nomor  lambung  236  yang  dipanggil  ke  Kantor Wahana. Apabila barang milik penumpang hilang, dan pengemudi tidak bertanggung jawab meskipun ada  bukti  yang  membuktikan  sebaliknya,  pengemudi  akan  diberikan  surat  peringatan  dan  wajib memberikan kompensasi kepada perusahaan. Sebab, pihak perusahaan awalnya menanggung kerugian yang dialami penumpang. Namun jika barang tersebut tidak dapat ditemukan juga, yang sebelumnya pihak Koperasi Wahana Dharma Organda Bali telah memberkordinasi dengan pihak terkait mulai dari pihak front office hotel setempat (mengenai cctv), apakah sebelumnya ke restoran setempat (cctv) dan wilayah  pariwisata  setempat  maka  pihak  perusahaan  terlebih  dahulu  akan  mengkonfirmasi  untuk meminta permohonan maaf ke penumpang.
Kerugian yang diderita oleh penumpang secara materiil ini tidak akan berlaku jika kelalaian itu dilakukan  oleh  penumpang  atau  disebabkan  oleh  pihak  lainnya.  Apabila  para  pihak  tidak  dapat menemukan  barang  milik  penumpang  yang  tertinggal  di  dalam  taksi,  perusahaan  taksi  tidak  dapat dianggap bertanggung jawab. Berdasarkan Pasal 192 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  menyebutkan  bahwa  “Pengangkut  tidak  bertanggung  jawab atas kerugian barang bawaan penumpang, kecuali jika penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengangkut”. Dalam arti yang luas, kesalahan dapat diartikan sebagai perbuatan yang disengaja  atau akibat kelalaian.  Standar  atau kriteria untuk menilai perbuatan pelaku didasarkan pada perilaku manusia pada umumnya yang mampu membedakan kapan harus bertindak dan kapan harus menahan diri untuk tidak bertindak. Penerapan peraturan yang tertuang dalam  Pasal  1365  KUHPer  mengharuskan  penggugat  (pihak  yang  dirugikan)  untuk  membuktikan bahwa  kerugian  yang  dideritanya  merupakan  akibat  perbuatan  tergugat  (pihak  yang  merugikan) (Ridwan, 2017).
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut  diatas  kerugian  meteriil  yang  diderita  oleh  penumpang taksi  Koperasi  Wahana  Dharma  Organda  Bali  menerapkan  prinsip  tanggung  jawab  berdasarkan kelalaian ( negligence tort lilability ) atas dasar konsep kesalahan ( fault liability ). Permintaan tuntutan ganti rugi berdasarkan tanggung jawab atas kerugian ( liability based on fault ) dapat dipenuhi apabila kerugian  disebabkan  oleh  kelelalian  pengangkut  selama  pelaksanaan  pengangkutan.  Permasalahan
Tahun Pengaduan yang diterima Pengaduan yang diselesaikan Pengaduan yang tidak dapat diselesaikan 2021 300 80% 20% 2022 800 75% 35%
tersebut  tidaklah  mudah,  karena  dalam  kenyataannya  tidak  selalu  perusahaan  pengangkut  bersedia mengakui dan bertanggung jawab atas kesalahannya. Jika hal itu terjadi, penumpang dan pihak ketiga tidak dapat mengambil suatu keputusan itu sendiri, kecuali mereka dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut memang diakibatkan oleh kelalaian pengangkut.

## b.  Tanggung  Jawab  Hukum  Taksi  Koperasi  Wahana  Dharma  Organda  Bali  Berdasarkan  Atas Praduga (Presumption Based on Liability Principle)
Selain  permasalahan  mengenai  barang  penumpang  yang  tertinggal,  permasalahan  yang  kerap diterima  oleh  Taksi  Koperasi  Wahana  Dharma  Organda  Bali  adalah  pengaduan  mengenai  perilaku pengemudi  yang  dianggap  tidak  pantas  memberikan  pelayanan  jasa  sepatutnya.  Pengaduan  yang diterima  ini  mengarah  ke  kerugian  immateriil  penumpang.  Berdasarkan  wawancara  dengan  Bapak Dewa  Swastika  selaku  Operator  Taksi  Wahana  Dharma  Organda  Bali  menjelaskan  pengaduan  yang diterima mengenai tingkah laku pengemudi, penumpang beralasan bahwa pengemudi ugal-ugalan atau terlambat,  bau  rokok  di  dalam  mobil  dan  tidak  menjalankan  AC  serta  memainkan  argo.  Dengan permasalahan yang dihadapi oleh penumpang tersebut, pihak Koperasi Wahana Dharma Organda Bali menyatakan bahwa penumpang lebih disarankan  untuk menegur oknum pengemudi yang  melakukan kesalahan tersebut langsung, selama masa pengangkutan itu berlangsung. Lain halnya jika pengemudi tidak  merespon  keluhan  tersebut  dan  oknum  pengemudi  tersebut  mengulangi  berulang-ulang,  maka penumpang  dapat  melaporkannya  kepada  pihak  Koperasi  Wahana  Dharma  Organda  Bali.  Setelah pengaduan tersebut diterima lalu dikonfirmasi mengenai kebenarannya oleh pihak manajemen, pihak manajemen perusahaan akan menghubungi penumpang untuk menyatakan permintaan maafnya karena telah merasa dirugikan selama masa pengangkutan dan untuk oknum pengemudi akan diberikan surat peringatan  (SP).  Apabila  dikemudian  hari  pengemudi  tersebut  terus  melakukan  kelalaiannya  terus menerus, pengemudi tersebut akan diberhentikan sementara untuk melaksanakan kegiatan operasional taksi atau langsung dipecat.
Berdasarkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pelayanan jasa pada Koperasi Wahana Dharma Organda Bali tersebut dapat ditarik kesimpulannya bahwa pihak taksi Koperasi Wahana lebih memilih  menerapkan  tindakan  secara  kekeluargaan  untuk  mengatasi  masalah  yang  timbul  antara pengemudi  dan  penumpang.  Adapun  dibawah  ini  merupakan  serangkaian  penyelesaian  laporan pengaduan  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Dewa  Swastika  Koperasi  Wahana  Dharma Organda Bali:
a. Penumpang yang merasakan dirugikan oleh oknum pengemudi Koperasi Wahana Dharma Organda Bali  dapat  menghubungi  kantor  perusahaan  taksi  melalui  nomor  pengaduan  yang  telah  tertera  di tengah  dashboard  pengemudi.  Penumpang  menyampaikan  ketidakpuasannya  selama  masa pengangkutan  terjadi,  menceritakan  kekecewaan  yang  dialaminya  secara  detail  serta  kronologi kejadian penumpang tersebut merasa dirugikan.
b. Operator Koperasi Wahana Dharma Organda Bali menerima keluhan dari penumpang dan Operator juga meminta nomor lambung taksi pada penumpang tersebut. Informasi nomor lambung tersebut sangatlah penting, hal tersebut karena nomor lambung taksi merupakan identitas  pengemudi yang diduga merugikan penumpang. Setelah mendapatkan nomor lambung taksi, pihak Koperasi Wahana Dharma Organda Bali lalu memintai keterangan kejadian kepada pengemudi. Dalam situasi di mana penumpang tidak mampu mengingat nomor lambung taksi, Koperasi Wahana Dharma Organda Bali akan berinisiatif melalui pelacakan di waktu, tempat dan wilayah itu terjadi. Jika pendekatan melalui nomor  lambung  dan  pelacakan  mandiri  masih  belum  berhasil,  penumpang  lalu  dihubungi  untuk diundang  ke  kantor  dan  diminta  meninjau  foto/kartu  tanda  anggota  pengemudi  Koperasi  Wahana Dharma Organda Bali  taksi yang beroperasi di rute tersebut satu per satu.
c. apabila identitas pengemudi yang bersangkutan telah diketahui, maka pembuktian juga dibebankan kepada pengemudi untuk menunjukkan kepada Koperasi Wahana Dharma Organda Bali apakah ia terbukti  melakukan  kesalahan  atau  sudah  sesuai  SOP  perusahaan  dalam  menjalankan  tugas. Pengemudi berhak untuk memberikan bukti yang menegaskan bahwa dirinya tidak bersalah terkait kerugian yang diderita penumpang.
d. Jika  pengemudi  terbukti  melakukan  kesalahan,  sanksi  yang  akan  diberlakukan  sesuai  dengan kesalahannya.  Sanksi  yang  akan  diberikan  dapat  berbentuk  surat  peringatan,  penangguhan  tidak dapat mengemudikan kendaraan sementara, atau penghentian menjadi pengemudi Koperasi Wahana Dharma Organda Bali.
e. Koperasi  Wahana  Dharma  Organda  Bali  dalam  tanggung  jawabnya  hanya  menyampaikan permintaan  maaf  atas  ketidaknyamanan  atau  kerugian  yang  disebabkan  oleh  oknum  pengemudi. Apabila terjadi kerugian non-materil, pihak Koperasi Wahana Dharma Organda Bali meminta maaf langsung  kepada  penumpang.  Untuk  kerugian  materiil,  Koperasi  Wahana  Dharma  Organda  Bali menghubungi  penumpang  dengan  maksud  menyampaikan  permintaan  maaf  serta  menyerahkan tanggung  jawab  kerugian  yang  diderita  penumpa  kepada  pengemudi  memberikan  kompensasi sejumlah uang sesuai dengan nominal kerugian yang dialami oleh penumpang.
Koperasi  Wahana  Dharma  Organda  Bali  dalam  hal  mengganti  kerugian  yang  tidak  berwujud (immateriil) yang dialami penumpang akibat dari kesalahan pengemudi yang tidak mematuhi tata tertib Koperasi  Wahana  Dharma  Organda  Bali  dengan  bentuk  permintaan  maaf.  Selaras  dengan  tanggung jawab  diatas,  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  penumpang  yang  pernah  mengalami  kejadian tersebut  wawancara dengan Bapak  I Nyoman Arsana selaku penumpang, kerugian yang pernah saya alami berbentuk kerugian tarif argo yakni tarif argo tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, saya memesan taksi dari Canggu dengan tujuan ke Bandara Ngurah Rai yang kesepakatan awal dikenakan tarif  Rp.  200.000.  Namun  setelah  tiba  di  bandara  kesepakatan  awal  tarif  tersebut  tidak  digunakan dengan alasan kemacetan di jalan sehingga pengemudi meminta tambahan ongkos argo berkisar Rp. 50.000., jadi total saya dikenakan tarif sebesar 250.000. Pelayanan kenaikan tarif tersebut tidak selalu saya  alami,  tergantung  pada  oknum  pengemudi  taksi.  Kerugian  yang  tersebut  sudah  saya  layangkan kepada pihak Operator Taksi Koperasi Wahana Dharma Organda Bali, namun dari perusahaan hanya meminta maaf terhadap kejadian tersebut.
Berdasarkan wawancara tersebut diatas, kerugian yang diderita oleh penumpang taksi Koperasi Wahana Dharma Organda Bali menerapkan prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga ( presumption based on liability ) terhadap kerugian immaterial penumpang. Prinsip ini menegaskan bahwa Koperasi Wahana Dharma Organda Bali sebagai tergugat dianggap bertanggung jawab kecuali tergugat tersebut dapat  menunjukkan  bahwa  tergugat  tidak  bersalah  dalam  penyelenggaraan  dan  pelaksanaan  jasa angkutan.  Oleh  karenanya  beban  pembuktian  berada  pada  pihak  perusahaan,  sebagai  imbalan  atas adanya  beban  pembuktian  tersebut,  prinsip  tanggung  jawab  berdasarkan  praduga  ini  juga  mencakup pembatasan dalam hal tanggung jawab perusahaan ( limitation of liability ).
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hak dan kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 4 yang mengatur bahwa:
a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa;
b. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.
d. Hak untuk didengan pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan;
e. Hak  untuk  mendapatkan  advokasi,  perlindungan,  dan  upaya  penyelesaian  sengketa  perlindungan konsumen secara pribadi;
f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
h. Hak  untuk  mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi  atau  penggantian,  apabila  barang  atau  jasa  yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
i. Hak-hak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Hak sebagai penumpang taksi Koperasi Wahana Dharma Organda Bali telah dilanggar  karena pengemudi taksi telah melakukan kenaikan tarif argo secara sepihak yang mengakibatkan penumpang terpaksa membayarnya, tidak  hanya pengemudi yang melakukan pelanggaran hak tersebut, Koperasi Wahana  Dharma  Organda  Bali  juga  melanggar  karena  pengaduan  tersebut  hanya  ditanggapi  dengan permohonan  maaf,  padahal  jelas  jika  dilihat  pada  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang  Perlindungan  Konsumen  Pasal  4,  point  g  dan  f  yaitu  konsumen  berhak  untuk  mendapatkan kompensasi  apabila  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan  perpanjian  serta  konsumen  berhak diperlakukan secara benar dan jujur. Penumpang sebagai konsumen yang dirugikan seharusnya berani melaporkan  kerugian  yang  dialaminya  ke  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK),  bahwa sejalan  dengan  penjelasan  Pasal  45  ayat  (1)  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  bahwa  Setiap konsumen  yang  dirugikan  dapat  menggugat  pelaku  usaha  melalui  lembaga  yang  bertugas menyelesaikan  sengketa  antara  konsumen  dan  pelaku  usaha  atau  melalui  peradilan  yang  berada  di lingkungan peradilan umum.
Ada beberapa faktor mengapa posisi konsumen melemah, berdasarkan temuan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), ditemukan lima faktor yang melemahkan kekuatan konsumen (Rahmawanti & Lubis, 2014):
1. Kesadaran konsumen akan hak-haknya sebagai konsumen masih kurang tinggi.
2. Belum adanya pembentukan “masyarakat konsumen” karena sebagian masyarakat tidak menyadari mereka  memiliki  hak-hak  sebagai  konsumen  dan  tidak  mengetahui  kemana  hak-haknya  dapat disalurkan  jika  mengatasi  kesulitan-kesulitan  atau  standar-standar  yang  tidak  memadai  dalam menggunakan/mengkonsumsi barang atau jasa.
3. Masyarakat belum secara tegas menegaskan haknya sebagai masyakat konsumen dalam penuntutan hak-haknya.
4. Proses peradilan hukumnya yang rumit dan memakan waktu.
5. Konsumen selalu berada dalam posisi yang lemah.
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas  kerugian  immateriil  yang  diderita  oleh  penumpang,  taksi Koperasi  Wahana  Dharma  Organda  Bali  menggunakan  prinsip  tanggung  jawab  atas  praduga ( presumption  based  on  liability ).  Prinsip  ini  menegaskan  bahwa  perusahaan  sebagai  pihak  tergugat dianggap bertanggung jawab kecuali perusahaan dapat menunjukkan bukti bahwa perusahaan tersebut tidak  bersalah  dalam  pelaksanaan  angkutan  yang  diselenggarakannya.  Oleh  karenanya,  beban pembuktian berada pada pihak perusahaan. Sebagai timbal balik atas beban pembuktiannya, tanggung jawab  atas  praduga  memberikan  pembatasan  atas  tanggung  jawab  ( limitation  of  liability )  pada perusahaan. Prinsip tanggung jawab terbatas ( limitation of liability principle ) mengandung arti bahwa tanggung  jawab  pengangkut  dalam  memberikan  tanggung  jawabnya  terbatas  pada  jumlah  kerugian yang di alami penumpang, yang telah ditentukan sebelumnya oleh perusahaan.
Perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas segala kerugian yang dialami pengguna jasa baik  itu  dari  penumpang,  pengirim,  atau  pihak  lainnya  akibat  kelalaian  yang  dilakukan  dalam memberikan  layanan  transportasi.  Selama  proses  transportasi  berlangsung,  keselamatan  penumpang dan barang yang diangkut sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan angkutan umum. Dengan adanya beban tanggung jawab ini, pengangkut didorong untuk meningkatkan kehati-hatiannya dalam pelaksanaan  pengangkutan.    Tanggung  jawab  pengangkut  terhadap  konsumen  tersebut  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  Pasal  19  BAB  VI  tentang Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha.  Tanggung  jawab    yang  berkaitan  dengan  pengangkutan  telah  diatur oleh  Hukum  Perdata  Indonesia.  Perusahaan-perusahaan  yang  bergerak  di  bidang  jasa  pengangkutan wajib  mengganti  biaya-biaya  yang  diakibatkan  oleh  kelalaian  pengangkut,  menanggung  kerugian konsumen,  dan  memberikan  bunga  yang  pantas  jika  pengangkut  tidak  mematuhi  peraturan  Hukum Perdata Indonesia atau melakukan prinnsip kehati-hatian dalam menjaga atau menyelamatkan barang muatannya. Perjanjian Pengangkutan adalah perjanjian kontrak yang timbul antara pihak pengangkut dalam  hal  ini  sebagai  penyedia  jasa  dengan  pihak  konsumen  sebagai  pemakai  jasa  dimana  pihak pengangkut berjanji untuk mengangkut barang dan/atau orang dengan aman dari tempat asal ke tempat tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Putra, Arini, & Suryani, 2020).

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Simpulan
1. Tanggung jawab hukum yang diberikan oleh taksi Koperasi Wahana Dharma Organda Bali dalam bentuk  kerugian  materiil  harus  dapat  dibuktikan  terlebih  dahulu  apakah  kelalaian  tersebut merupakan  kelalaian  pengemudi,  jika  tidak  dapat  dibuktikan  Koperasi  Wahana  Dharma  Organda Bali  dapat  terlepas  dari  semua  bentuk  kerugian  yang  dialami  penumpang  karena  hal  tersebut merupakan kelalaiannya. Permintaan tuntutan terhadap kewajiban pengangkut atas kerugian tersebut ( liability  based  on  fault )  dapat  terpenuhi  “jika  kerugian  disebabkan  oleh  kesalahan  pengangkut” dalam  operasional  pengangkutan.  Permasalahan  tersebut  tidaklah  mudah,  karena  dalam kenyataannya tidak selalu perusahaan pengangkut dengan sukarela akan mengakui kelalaian yang timbul  itu  terjadi  diakibatkan  oleh  pengemudi.  Jika  kerugian  tersebut  dialami  penumpang,  maka dalam  hal  tersebut  penumpang  dan  pihak  lainnya  tidak  dapat  mengambil  tindakan  sendiri  hal tersebut disebabkan penumpang harus dapat menunjukkan bukti yang kuat bahwa kerugian tersebut disebebakan oleh kelalian/kesalahan pengangkut.
2.  Prinsip ini menegaskan bahwa Koperasi Wahana Dharma Organda Bali sebagai tergugat dianggap bertanggung  jawab  kecuali  perusahaan  dapat  menunjukkan  bukti  bahwa  tergugat  tidak  bersalah
dalam pelaksanaan angkutan yang diselenggarakannya. Oleh karenanya, beban pembuktian berada pada pihak perusahaan. Sebagai imbalan atas adanya beban pembuktian tersebut, prinsip tanggung jawab  atas  praduga  ini  juga  menyertakan  pembatasan  tanggung  jawab  ( limitation  of  liability ). Kerugian  dalam  bentuk  immateriil  Koperasi  Wahana  Dharma  Organda  Bali  bertanggung  jawab hanya dengan permintaan maaf, sedangkan sudah jelas penumpang mengalami kekecewaan dengan harga tarif yang naik secara sepihak tersebut telah melanggar hak konsumen yang telah diatur dalam Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  yang  disebabkan  oleh pengemudi Koperasi Wahana Dharma Organda Bali.

## 4.2 Saran
1. Koperasi Wahana Dharma Organda Bali harus lebih memperkecil resiko terjadinya suatu kejadian yang mengakibatkan kerugian bagi penumpang yakni dengan memperhatikan SOP bagi pengemudi, pengemudi harus selalu diberikan pengarahan untuk mengecek barang bawaan penumpang sebelum kegiatan pengangkutan beroperasi maupun setelahnya. Selain mengenai barang  yang ketinggalan, Koperasi  Wahana  Dharma  Organda  Bali  harus  selalu  mengingatkan  kepada  pengemudinya  untuk tidak melanggar kesepakatan yang terjadi mengenai tarif, mengingat hal tersebut memiliki dampak reputasi buruk bagi perusahaan jika hal tersebut terus terjadi. Pelatihan dan pemahaman mengenai pelayanan dan keamanan kepada penumpang harus lebih ditingkan kembali agar kejadian-kejadian tersebut tidak lagi dialami penumpang.
2.  Bagi penumpang  harus  selalu berhati-hati mengenai barang bawaanya mengingat jika  tidak dapat membuktikan  barang  tersebut  hilang  pada  kegiatan  operasional  pengangkutan,  kerugian  tersebut tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  ke  perusahaan.  Barang  bawaan  tersebut  akan  lebih  mudah diingat jika penumpang membawa tas kecil untuk lebih memperkecil resiko jatuhnya barang-barang yang kecil seperti handphone, dompet dan lainnya..

## DAFTAR PUSTAKA
Juwitasari,  N.,  Ratna  Sediati,  D.  S.,  Junaidi,  M.,  &  Soegianto,  S.  (2021).  Perlindungan  Konsumen  Terhadap Pengguna Jasa Ekspedisi. Jurnal Usm Law Review , 4 (2), 688. https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4249
Ketut, I., Wiranata, A., Gusti, I., Mandala, P., Adhya, P. T., Prima Bali, A., & Nasional, U. P. (2019). Tanggung Jawab  Hukum  Perusahaan  Jasa  Pengangkutan  Barang  Dalam  Terjadinya  Wanprestasi  (Studi  Kasus  PT. Adhya  Avia  Prima  Cabang  Bali). Jurnal  Analisis  Hukum , 2 (2),  2620–3715.  Retrieved  from http://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/index
Putra, N. G. F. S., Arini, D. G. D., & Suryani, L. P. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Khusus Jasa Penumpang
Angkutan
Darat.
Jurnal Interpretasi Hukum , 1 (1), 83–88. https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2190.83-88 Rahmawanti,  I.  N.,  &  Lubis,  R.  (2014). Win-Win  Solution  Sengketa  Konsumen (VIII).  Yogyakarta:  Pustaka Yustisia.
Randang, V. G. (2015). Pengembangan Peraturan Pengangkutan Multimoda dalam Hukum Pengankutan Niaga di Indonesia. In Lex Admiistratum . Ridwan, K. (2017). Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia (Cetakan XI). Yogyakarta: FH UI Press.
Sancaya, I. W. W., & Putra, I. M. A. M. (2021). Tanggungjawab Perusahaan Angkutan Terhadap Kerugian yang Ditimbulkan  Akibat  Kelalaian  Pengemudi  Selama  Kegiatan  Penyelenggaraan  Pengangkutan. Kertha Wicaksana , 15 (1), 47–43. https://doi.org/10.22225/kw.15.1.2822.47-43
Setiady, T. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pelanggaran Ketentuan Label Pangan Yang Dilakukan  Pelaku  Usaha  Berdasarkan  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen. Jurnal Yustitia , Vol.1 (8), 105–112.
Sidauruk, J., & Lumbantobing, G. M. C. (2021). Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Pengemudi Dan Perusahaan Angkutan  Atas  Dalam  Pengangkutan  Barang  Melalui  Angkutan  Darat  (Studi  CV.  Belawan  Indah). Nommensen Journal of Legal Opinion , 2 (02), 181–192. https://doi.org/10.51622/njlo.v2i02.385
Sudharma,  K. J. A. (2018). Penyelesaian  Wanprestasi Perjanjian Sewa Menyewa Mobil (Studi  Kasus PT. Bali Radiance). Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Sewa Menyewa Mobil (Studi Kasus PT. Bali Radiance) , 1 , No. 2 (2), 223. Retrieved from http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/4677/pdf Sudiro,  A.  (2012).  Konsep  Keadilan  Dan  Sistem  Tanggung  Jawab  Keperdataan  Dalam  Hukum  Udara. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 19 (3), 439–454. https://doi.org/10.20885/iustum.vol19.iss3.art6
Yulianto Harry, & Yahya Syarief Dienan. (2018). Manajemen Transportasi Publik Perkotaan (Cetakan 1; Iryani & Syamsuri Helmy, eds.). Maksassar: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).