Computer Science | Industrial Engineering | Mechanic Engineering | Civil Engineering

## KONSEP PENINGKATAN KUALITAS PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH KEL. SEPANJANG JAYA, KEC. RAWA LUMBU, KOTA BEKASI
Wiyoga Triharto Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta wiyogatriharto@yahoo.com

## Abstract
The  problem  of  slum  settlements  in  Indonesia  is  still  the  main  problem  faced  in  residential  areas  in  cities  and districts.  The  problem  of  slum  settlements  is  the  main  issue  in  Bekasi  City.  which  is  quite  a polemic  with urban problems, high levels of density and heterogeneous activity functions. The purpose of the study was to identify the condition of the slum area of Bekasi City in the Panjang Jaya Village, Rawa Lumbu District to get a concept of improving the quality of handling slum settlements, by analyzing the infrastructure service needs of the slum area and the conditions of settlements in the slum area. The research methodology uses qualitative descriptive methods through  primary  and  secondary  data  collection  by  survey  and  interview  methods.  To  obtain  in-depth  data  and examine slum settlements, this research uses a normative, participatory and facilitative approach.
Keywords: concept, improvement of handling quality, slum settlement.

## 1. Pendahuluan
Menurut Undang-Undang No 1 tahun 2011 tentang Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman,  Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar  kawasan  lindung,  baik  berupa  kawasan perkotaan  maupun  perdesaan,  yang  berfungsi sebagai  lingkungan  tempat  tinggal  atau  lingkungan hunian  dan  tempat  kegiatan  yang  mendukung perikehidupan  dan  penghidupan.  Undang-Undang tersebut juga menyatakan, penyelenggaraan perumahan  dan  kawasan  permukiman  meliputi kegiatan  perencanaan,  pembangunan,  pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk didalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi  dan  terpadu.  Seluruh  aspek  di  atas melibatkan banyak institusi, lembaga serta masyarakat  agar  proses  penyelenggaraannya  sesuai standar  untuk  mencapai  tujuan  dan  manfaat.  Bank Dunia  memprediksi  sebanyak  68  %  dari  populasi Indonesia  bakal  memadati  wilayah  perkotaan  pada 2025  jika  gelombang  urbanisasi  tidak  bisa dikendalikan  melalui  pembangunan  yang  merata. (www.cnnindonesia.com-CNN  Indonesia,  Senin, 26/01/2015).  Kawasan  permukiman  mendominasi kawasan  perkotaan  yang  membangkitkan  kegiatan dan terus mengikuti, bahkan mengarahkan pengembangan kawasan lainnya dan akan mempengaruhi  arah  pengembangan  kota  yang
bersangkutan.  Setiap  kawasan  fungsional  yang dikembangkan akan membutuhkan kawasan permukiman  untuk  mengakomodasi  pertumbuhan penduduk yang beraktivitas di dalam kawasan yang tersebut [1].
Pertumbuhan kawasan permukiman dapat dikelompokan  sebagai  kawasan  yang  direncanakan dan tertata dengan baik, serta kawasan permukiman yang  merupakan  cikal  bakal tumbuhnya  kawasan perkotaan  dan  terus  berkembang  mengikuti pertumbuhan penduduk dan perkembangan kegiatannya. Berkenaan dengan kedua jenis tersebut, dalam  suatu  wilayah  atau kota,  perkembangan  dari kawasan permukiman sangat rentan terhadap adanya perkembangan  yang tidak terkendali dan menyebabkan  munculnya  permukiman  kumuh. Seringkali, berdampak lebih lanjut pada meningkatnya  kesenjangan  masyarakat  serta  angka kriminalitas,  dan  rendahnya  tingkat  kesehatan masyarakat [2].
Sebagian  besar  pembangunan  permukiman  dan infrastruktur  permukiman  perkotaan  pada  saat  ini kurang atau belum mengantisipasi dan mengakomodir  perkembangan  kawasan  perkotaan. Hal  ini  akan  menimbulkan  beberapa  implikasi permasalahan,  antara  lain:  (a)  tidak  meratanya penyediaan  infrastruktur  permukiman  perkotaan,
Computer Science | Industrial Engineering | Mechanic Engineering | Civil Engineering
dan  (b)  tidak  tersedianya  lingkungan  permukiman yang  layak,  (c)  tidak  terkendalinya  pembangunan permukiman  pada  daerah-daerah  non-permukiman, dan (d) terjadinya permukiman kumuh [3].
Kota  Bekasi  merupakan  salah  satu  kota  yang terdapat  di  Tatar  Pasundan  Provinsi  Jawa  Barat, Indonesia.  Kota  ini  sekarang  berada  dalam lingkungan  megapolitan  Jabodetabek  dan  menjadi kota  besar  keempat  di  Indonesia.  Saat  ini,  Kota Bekasi  berkembang  menjadi  tempat  tinggal  kaum urban dan sentra industri juga dijuluki sebagai kota patriot dan kota pejuang. Sejarah setelah tahun 1949, ditandai dengan aksi unjuk rasa sekitar 40.000 rakyat Bekasi pada tanggal 17 Februari 1950 di alum-alun Bekasi.  Hadir  pada  acara  tersebut  Bapak  Mu’min sebagai Residen Militer Daerah V. Berdasarkan UU Nomor  14  Tahun  1950  terbentuklah  Kabupaten Bekasi,  dengan  wilayah  terdiri  dari  4  kewedanaan, 13 kecamatan (termasuk Kecamatan Cibarusah) dan 95  desa.  Angka-angka  tersebut  secara  simbolis diungkapkan  dalam  lambang  Kabupaten  Bekasi dengan motto "SWATANTRA
WIBAWA
MUKTI".
Pada  tahun  1960  kantor  Kabupaten  Bekasi berpindah  dari  Jatinegara  ke  kota  Bekasi  (jl.  H Juanda).  Kemudian  pada  tahun  1982,  saat  Bupati dijabat  oleh  Bapak  H.  Abdul  Fatah  Gedung Perkantoran  Pemda  Kabupaten  Bekasi  kembali dipindahkan  ke  Jl.  A.  Yani  No.1  Bekasi.  Pasalnya perkembangan Kecamatan Bekasi menuntut dimekarkannya  Kecamatan  Bekasi menjadi  Kota Administratif  Bekasi  yang  terdiri  atas  4  kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1981,  yaitu  Kecamatan  Bekasi  Timur,  bekasi Selatan,  Bekasi  Barat  dan  Bekasi  Utara,  yang
seluruhnya menjadi 18 kelurahan dan 8 desa.
Peresmian Kota Administratif Bekasi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal  20 April 1982. Pada  Perkembangannya  Kota  Administratif  Bekasi terus bergerak dengan cepat. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dan roda perekonomian  yang  semakin  bergairah.  Sehingga status  Kotif.  Bekasi  pun  kembali  di  tingkatkan menjadi  Kotamadya  (sekarang  "Kota")  melalui Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996. Kota Bekasi mulai  terbentuk  sejak  tahun  1997.  Pada  awalnya tahun 2001 sampai 2004 Kota Bekasi terbagi dalam 10  Kecamatan  dan  52  kelurahan,  akan  tetapi  pada tahun  tahun  2005  sesuai  dengan  Perda Kota  Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang pemekaran Wilayah Administrasi Kecamatan dan kelurahan, Kota Bekasi terbagi menjadi 12 kecamatan dengan 56 kelurahan dengan luas secara keseluruhan  sekitar  210,49  km2. Kecamatan  yang  memiliki  wilayah  terluas  di  Kota Bekasi yaitu Kecamatan  Mustika  Jaya atau sekitar 11,75%  dari  luas keseluruhan  Kota Bekasi [4].
Sedangkan  kecamatan  yang  memiliki  luas  wilayah terendah  adalah  kecamatan  Bekasi  Timur dengan luas wilayah 1.349 km2atau sekitar 6,41% dari luas keseluruhan  Kota  Bekasi.  Secara  Administratif, Kota  Bekasi  berbatasan  dengan  beberapa  wilayah administratif lainnya yaitu :
• Sebelah Utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Bekasi
• Sebelah Selatan berbatasan denganKabupaten Bogor dan Kota Depok
• Sebelah Barat dengan Provinsi DKI Jakarta
• Sebelah Timur dengan Kabupaten Bekasi
Computer Science | Industrial Engineering | Mechanic Engineering | Civil Engineering
Nama-nama kecamatan, luas wilayah, dan jumlah kelurahan di Kota Bekasi tahun 2014, Lihat Tabel 1 berikut.
Tabel 1 . Nama Kecamatan, Luas Wilayah, dan Jumlah Kelurahan Kota Bekasi Tahun 2019
Kecamatan Luas Wilayah (Km2) Jumlah Kelurahan Pondokgede 16,29 5 Jatisampurna 14,49 5 Pondokmelati 18,57 4 Jatiasih 22,00 6 Bantargebang 17,04 4 Mustikajaya 24,73 4 Bekasi Timur 13,49 4 Rawalumbu 15,67 4 Bekasi Selatan 14,96 5 Bekasi Barat 18,89 5 Medansatria 14,71 4 Bekasi utara 19,65 6 Kota Bekasi 210,49 56 Sumber: KDA Kota Bekasi, Tahun 2019
Dari  total  luas  wilayahnya,  lebih  dari  50%  sudah menjadi  kawasan  efektif  perkotaan  dengan  90% kawasan  perumahan,  4%  kawasan  industri,  3% kawasan  perdagangan,  dan  sisanya  untuk  bangunan lainnya.  Secara  umum  perkembangan  permukiman Kota mengarah pada terbentuknya kawasan- kawasan permukiman baru berskala besar yang dikembangkan oleh  pengembang  swasta,  terutama  di  daerah Bantargebang  dan  Jatisampurna,  dan  di  kawasan sebelah Utara Kota Bekasi.
Permukiman yang dibangun secara individu tersebar merata di seluruh kecamatan. Permukiman di Bekasi bagian  selatan  merupakan  permukiman  dengan kepadatan  yang  masih rendah.  Secara  umum,  profil dan  sebaran  kawasan  permukiman  di  Kota  Bekasi dapat dikelompokan sebagai berikut:
• Permukiman  dengan  kepadatan  tinggi, banyak ditemui Kecamatan Pondokgede, Pondok  Melati,  Bekasi  Selatan,  Bekasi Barat,  Bekasi  Timur  dan  Kecamatan Rawalumbu.
• Permukiman  dengan  kepadatan  sedang, berkembang di Kecamatan Bekasi Utara,
Medansatria, Jatisampurna, dan Kecamatan Jatiasih.
• Permukiman  dengan  kepadatan  rendah banyak  ditemukan  di  sekitar  Kecamatan Bantargebang, Mustikajaya serta
sebagian Kecamatan Jatiasih.
Berdasarkan data permukiman yang dibangun secara individu  diatas,  Kecamatan  Rawalumbu  termasuk Kecamatan  permukiman  dengan  kepadatan  tinggi salah  satunya  Kelurahan  Sepanjang  Jaya,  dengan kondisi  demikian  area  Kelurahan  Sepanjang  Jaya memiliki permasalahan  yaitu  daerah  kumuh  yang perlu  dilakukan  perbaikan,  maka  perlu  dilakukan studi secara  konperhensif  dan  menverifikasi  kondisi eksisting  daerah  tersebut  guna  mendapatkan  satu konsep perbaikan yaitu konsep peningkatan kualitas penangan permukiman kumuh pada daerah tersebut. Penelitian ini memiliki tujuan yang mendasar dalam menyelesaikan beberapa  persoalan    yang  ada, diantaranya  yaitu untuk  mengetahui  persoalan kekumuhan  pada  wilayah  tersebut,  mengetahui bagaimana solusi pemecahannya, serta memberi solusi  konsep  peningkatan  kualitas penanganan
Computer Science | Industrial Engineering | Mechanic Engineering | Civil Engineering
permukiman  kumuh  pada  lokasi                   tersebut.
2. Metodologi Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskripstif..
Penelitian  kualitatif  deskripstif.  merupakan metode  yang  mencari  data  penelitian  yang tidak  dapat  dijelaskan  dengan  angka-angka dan  terukur.  Kualitas  data  akan  ditentukan berdasarkan  informasi  dari  pengetahuan subjek [5]. Penelitian kualitatif ini menggunakan  data  primer  dari  studi Pustaka sebagai data utama dan  observasi. Keduanya digunakan  sebagai  bahan  untuk  dianalisis. Untuk  mendapatkan  data  mendalam  dan mengkaji permukiman kumuh, maka penelitian  ini  menggunakan  pendekatan normatif, partisipatif dan fasilitatif.
Dalam  penelitian  kualitatif  data  yang diperoleh  sering  kali  tidak  terstruktur  dan relative  banyak,  sehingga  memungkinkan peneliti  untuk  menata,  mengkritisi,  dan mengklasifikasikan data yang diperoleh [6]. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik  interaktif  dimana  ada  kemungkinan terjadi  saling  mempengaruhi antara  peneliti dengan  sumber  datanya.  Teknik  interaktif meliputi  observasi  dan  wawancara  [7]. Teknik  analisis  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  yaitu  model  interaktif  yang diusung oleh  Huberman  dan  Miles.  Model interaktif tersebut melibatkan empat komponen,  antara  lain  pengumpulan  data, reduksi data, penyajian data, dan
pengambilan kesimpulan/verifikasi [8]. Reduksi data ini bertujuan untuk mengerucutkan kumpulan data yang didapat sehingga mendapatkan data-data utama yang akan disajikan dan diteruskan dalam analisis [9].

## 3. Hasil dan Pembahasan
A. Sejarah Kota Bekasi
Nama  Bekasi  berasal  dari  kata  bagasasi yang artinya sama dengan candrabaga yang tertulis  dalam  Prasasti  Tugu  era  Kerajaan Tarumanegara,  yaitu  nama  sungai  yang
melewati  kota  ini.  Kota  ini  merupakan bagian  dari  megapolitan  Jabodetabek  dan menjadi  kota  dengan  jumlah  penduduk terbanyak  keempat  di  Indonesia.  Saat  ini Kota  Bekasi  berkembang  menjadi  tempat tinggal  kaum  urban  dan  sentra  industri. Kota  Bekasi  juga  dijuluki  sebagai  Kota Patriot dan Kota Pejuang.
Dayeuh  Sundasembawa  atau  Jayagiri, itulah  sebutan  Bekasi  tempo  dulu  sebagai Ibu  kota   Kerajaan  Tarumanagara  (358- 669). Luas Kerajaan ini mencakup wilayah Bekasi,  Sunda  Kelapa, Depok,  Cibinong, Bogor hingga ke wilayah Sungai Cimanuk di  Indramayu.  Menurut  para  ahli  sejarah dan fisiologi, leatak
Dayeuh Sundasembawa  atau  Jayagiri  sebagai Ibukota  Tarumanagara adalah  di  wilayah Bekasi  sekarang.  Dayeuh  Sundasembawa inilah  daerah  asal  Maharaja  Tarusbawa (669-723  M)  pendiri  Kerajaan  Sunda  dan seterusnya  menurunkan  Raja-Raja  Sunda sampai generasi ke-40, yaitu Ratu Ragumulya (1567-1579 M) Raja Kerajaan Sunda  (disebut  pula Kerajaan  Pajajaran) yang terakhir.
Wilayah  Bekasi  tercatat  sebagai  daerah yang  banyak  memberi  informasi  tentang keberadaan Tatar Sunda pada masa lampau. Diantaranya  dengan  ditemukannya  empat prasasti yang dikenal dengan nama Prasasti Kebantenan. Keempat prasasti ini merupakan  keputusan  (piteket)  dari  Sri Baduga Maharaja (Prabu Siliwangi, Jayadewa 1482-1521 M) yang ditulis dalam lima lembar lempeng tembaga. Sejak abad ke  5  Masehi  pada  masa  Kerajaan Tarumanagara abad kea 8 Kerajaan Galuh, dan  Kerajaan  Pajajaran  pada  abad  ke  14, Bekasi  menjadi  wilayah kekuasaan  karena merupakan  salah  satu  daerah  strategis,
yakni sebagai penghubung antara pelabuhan Sunda Kelapa (Jakarta).
Kota  Bekasi  ternyata  mempunyai  sejarah yang  sangat  panjang  dan  penuh  dinamika. Ini dapat dibuktikan perkembangannya dari jaman  ke  jaman,  sejak  jaman  Hindia
Computer Science | Industrial Engineering | Mechanic Engineering | Civil Engineering
Belanda,  pundudukan  militer  Jepang, perang  kemerdekaan  dan  jaman  Republik Indonesia. Di jaman Hindia Belanda, Bekasi masih  merupakan  Kewedanaan  ( District ), termasuk Regenschap (Kabupaten) Meester  Cornelis .  Saat  itu  kehidupan masyarakatnya  masih  di  kuasai  oleh  para tuan tanah keturunan Cina.
Kondisi  ini  terus  berlanjut  sampai pendudukan  militer  Jepang.  Pendudukan militer  Jepang  turut  merubah  kondisi masyarakat  saat  itu.  Jepang  melaksanakan Japanisasi  di  semua  sektor  kehidupan. Nama  Batavia  diganti  dengan  nama Jakarta. Regenschap  Meester  Cornelis menjadi  KEN  Jatinegara  dengan  wilayah meliputi  Gun  Cikarang,  Gun  Kebayoran dan  Gun  Matraman.  Setelah  proklamasi kemerdekaan  RI  (17  Agustus  1945), struktur  pemerintahan  kembali  berubah, nama  Ken  menjadi  Kabupaten,  Gun menjadi Kewedanaan, Son menjadi Kecamatan dan Kun menjadi Desa/Kelurahan.  Saat  itu  Ibu  Kota
Kabupaten Jatinegara selalu berubah-ubah, mula-mula  di  Tambun,  lalu  ke  Cikarang, kemudian ke Bojong (Kedung Gede).
Pada  waktu  itu,  Bupati  Kabupaten Jatinegara adalah Bapak Rubaya Suryanaatamirharja.  Tidak  lama  setelah pendudukan Belanda, Kabupaten Jatinegara dihapus, kedudukannya dikembalikan  seperti  zaman  Regenschap Meester  Cornelis  menjadi  Kewedanaan.
Kewedanaan Bekasi masuk dalam wilayah Batavia En Omelanden. Batas Bulak Kapal ke timur  termasuk wilayah negara
Pasundan di bawah Kabupaten Kerawang, sedangkan  sebelah  Barat  Bulak  Kapal termasuk  wilayah  negara  Federal  sesuai Staatsblad  Van  Nederlandsch  Indie  1948 No. 178 Negara Pasundan.
Sejarah  setelah  tahun  1949,  ditandai dengan  aksi  unjuk  rasa  sekitar  40.000 rakyat  Bekasi pada  tanggal  17  Februari 1950 di alum-alun Bekasi. Hadir pada acara tersebut  Bapak  Mu’min  sebagai  Residen
Militer Daerah V. Berdasarkan UU Nomor 14  Tahun  1950  terbentuklah  Kabupaten Bekasi,  dengan  wilayah  terdiri  dari  4 kewedanaan,  13  kecamatan  (termasuk Kecamatan  Cibarusah)  dan  95  desa. Angka-angka  tersebut  secara  simbolis diungkapkan  dalam  lambang  Kabupaten Bekasi  dengan  motto  "SWATANTRA WIBAWA MUKTI".
Pada tahun 1960 kantor Kabupaten Bekasi berpindah  dari  Jatinegara  ke  kota  Bekasi (jl. H Juanda). Kemudian pada tahun 1982, saat  Bupati  dijabat  oleh  Bapak  H.  Abdul
Fatah Gedung Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi kembali dipindahkan ke Jl.  A.  Yani  No.1  Bekasi.  Pasalnya perkembangan Kecamatan Bekasi menuntut dimekarkannya Kecamatan
Bekasi menjadi Kota Administratif Bekasi yang terdiri atas 4 kecamatan berdasarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  48  Tahun 1981,  yaitu  Kecamatan  Bekasi  Timur, bekasi  Selatan,  Bekasi  Barat  dan  Bekasi Utara,  yang  seluruhnya menjadi 18 kelurahan dan 8 desa.
Peresmian  Kota  Administratif  Bekasi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 20 April 1982. Pada Perkembangannya Kota Administratif Bekasi terus bergerak dengan cepat. Hal ini ditandai  dengan  pertumbuhan  penduduk yang cukup tinggi dan roda perekonomian yang  semakin  bergairah.  Sehingga  status Kotif.  Bekasi  pun  kembali  di  tingkatkan menjadi  Kotamadya  (sekarang  "Kota") melalui  Undang-undang  Nomor  9  Tahun 1996.
B. Profil Makro
Luas  Kelurahan  Sepanjang  jaya  :  294,25 Ha, Jumlah Penduduk Tahun 2019 : 30,881 Jiwa,  Jumlah Kepala  Keluarga  :  10,574, Sarana  Kesehatan  terdapat  RSU  swasta, Rumah  Sakit  Bersalin  dan  1  Puskesmas, Sarana pendidikan sudah memadai dari TK dengan Universitas.
Tingkat Keluarga Keluraga Pra Sejahtera : 124 KK, Keluarga Pra Sejahtera I : 1,100 KK
Computer Science | Industrial Engineering | Mechanic Engineering | Civil Engineering
Tabel 2. Identifikasi Kelurahan Sepanjang Jaya Berdasarkan Rw
Computer Science | Industrial Engineering | Mechanic Engineering | Civil Engineering
Tabel 3. Verifikasi Lokasi dan Pemutahiran Profil Permukiman Kumuh
Konsep
Gambar 1. Gambar Konsep Drainase
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021

## KONSEP PENGEMBANGAN SANITASI (AIR LIMBAH)
Gambar 2 Gambar Subresevoar & Biorotasi Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021
Gambar 3 Gambar Biotour & Biority Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021

## KONSEP PENGEMBANGAN SISTEM PERSAMPAHAN
Gambar 4 Gambar Incinerator Mini  & Tungku Sanira Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021

## 4. Simpulan dan Saran
Berdasarkan  permasalahan  yang ada diatas maka diproleh kesimpulan bahwa Kondisi kawasan permukiman kumuh di RT 01,  04  &  05  Kelurahan  Sepanjang Jaya Kecamatan Rawa Lumbu Kota Bekasi  didominasi  oleh  tingkat kepadatan tinggi dengan pembangunan  secara  individual serta kurangnya layanan infrastrukur yang memadai, perlunya jalan lingkungan dan jalan Muholla pada Rt 01/Rw 06 untuk di cor  sepanjang  100m,  diperlukan pula pengembangan jaringan perpipaan  air  bersih,  menyangkut air  limbah  perlu  dibangun  IPAL komunal, adanya penanganan sampah  yang  lebih  komperhensif, pembuatan Taman Kota dan penghijauan  kali  sunter  di  Rw  05. Sedangkan Perlunya perlibatan masyarakat dengan pemerintah daerah  dalam  peningkatan  kualitas penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Sepanjang Jaya Kecamatan  Rawa  Lumbu  Kota Bekasi.

## Daftar Pustaka
[1]  Undang- undang Nomor  1  Tahun  2011 tentang Perumahan dan Kawan Pemukiman
Undang- undang  Nomor  4  Tahun  1992 Tentang Perumahan.
[2] Direktorat Pengembangan Permukiman, Direktorat  Jenderal  Cipta  Karya  dan Departemen Pekerjaan Umum. Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Daerah Penyangga Kota, 2006 . [3]  Kamus Tata  Ruang .  1998.  Direktorat Jendral Cipta Karya, Departemen
Pekerjaan Umum  bekerjasama  dengan
Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia, 1998.
[4] Metropolitan. Sobirin. 2001 . Distribusi Pemukiman dan Prasarana Kota: Studi Kasus Dinamika Pembangunan  Kota di Indonesia .Universitas  Indonesia, Jakarta.
[5]  Sugiyono.  2013. Metode  Penelitian Pendidikan  :  Pendekatan  Kuantitatif, Kualitatif ,  dan  R  &  D.  Bandung  :
Alfabeta.
[6] Endraswara,  S. Metodelogi  Penelitian Kebudayaan, 2003. [7] Komaruddin. Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Permukiman .  Jakarta  : Yayasan  REI, 1996.
[8] Amri, Nurmaida. Karakteristik Lingkungan Permukiman Kumuh Tepian  Sungai  Kecamatan  Kolaka, Sulawesi Tenggara . Universitas Hasanuddin. Makssar, 2013.
[9] Budihardjo, Eko. Tata Ruang
Perkotaan . Bandung: Alumni, 1997