## KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AKUN OJEK ONLINE

## ¹Claudia Theophilia, ²Tantimin
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Internasional Batam, Batam, Kep. Riau.
Correspondent email : claudiatheophh@gmail.com
| Article History :
| Submission
| Last Revissions | Accepted
| Copyedits Approved :
: : :
9 Maret 2022
25 April 2022
2 Mei 2022 7 Mei 2022

## Abstract
The digital economy is the part of the economy that enables and conducts trade in goods and services  through  electronic  commerce  on  the  Internet.  It  is  also  referred  to  as  the  internet economy  or  online  economy,  because  many  digital  service  providers  use  the  internet  to provide  services  to  end  users  including  online  motorcycle  taxis.  The  internet-based  online motorcycle taxi business makes it easy for passengers who need transportation. With just one click  on  the  smartphone  and  having  the  application  of  that  system,  then  one  can  order  a motorcycle  taxis  and  taxis,  even  now,  there  are  many  new  features,  namely  online  food ordering and online services. However, in addition to the convenience, there is a practice of buying and selling accounts by drivers that can harm passengers. The purpose of this paper is to  find  out  how  the  criminal  liability  for  the  practice  of  buying  and  selling  motorcycle  taxi accounts  online.  The  research  method  conducted  by  the  author  is  a  qualitative  normative research.  The  results  show  that  the  working  relationship  between  the  driver  and  the application  provider  is  a  mutually  beneficial  partnership  relationship.  The  application provider  prohibits  account  buying  and  selling  transactions,  thus  the  sanctions  that  can  be given  to  perpetrators  are  suspension  and  breaking  up  of  partners.  Meanwhile,  criminal liability  by  the  perpetrator  can  be  charged  under  Article  35  jo.  Article  51  paragraph  (1)  of The Electronic Information and Transaction Law.
Keywords: Online Taxis; Account Drivers; Transactions.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2022. Hlm. 37-52 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## A. PENDAHULUAN
Pesatnya pertumbuhan bisnis digital telah memberikan banyak kemudahan, salah satunya  adalah  moda  transportasi. 1 Saat  ini  layanan  transportasi online sudah  banyak tersedia  baik  sepeda  motor  maupun  mobil.  Layanan  transportasi online ,  juga  dikenal sebagai ojol ,  memungkinkan  pelanggan  memesan  ojek  melalui  aplikasi  seluler. 2 Salah satu start up yang menggebrak pasar bisnis di Indonesia adalah ojek online ini yang mulai popular  sejak  tahun  2015. 3 Go-Car,  GrabCar,  UberX  dan  MyBluebird  adalah  penyedia taksi online paling  populer.  Bisnis  ini  memiliki  pangsa  pasar  terbesar  dan  berkembang dalam persaingan ketat industri jasa. 4
Perkembangan  teknologi  digital  secara  mendasar  telah  mengubah  domain platform  yang  beragam,  seperti  pasar  mobilitas  Uber.  Uber  merupakan  pelopor transportasi online yang  mengalami  pertumbuhan  pesat,  mengancam  perusahaan  lama dengan  memperkenalkan  model  bisnis  baru  yang  menciptakan  harga  lebih  rendah, parameter kinerja baru, dan tingkat skalabilitas baru. 5 Uber merupakan pionir munculnya fenomena sharing economy dan gig economy yang dilabeli sebagai platform transaksi di Indonesia. Sharing economy didefinisikan sebagai sistem ekonomi yang didasarkan pada pembagian  aset  atau  layanan,  baik  secara  gratis  atau  berbayar,  langsung  dari  individu. 6 Dengan  kata  lain, sharing  economy adalah  kegiatan  ekonomi peer-to-peer yang memberikan  gaya  hidup  nyaman  yang  dapat  dijangkau  semua  orang  melalui  kemajuan Internet. 7 Sementara  itu, gig  economy merupakan  sistem  kerja  yang  mengutamakan keluwesan individu untuk menjadwalkan pekerjaan dan kehidupan pribadinya. 8
Platform yang terkait dengan inovasi digital akan secara signifikan mempengaruhi atau bahkan mengubah pasar, industri, dan perilaku masyarakat. 9 Uber memulai bisnisnya pada  tahun  2009,  dan  layanannya  pertama  kali  diluncurkan  pada  tahun  2010  untuk
1 Aditya Hadi Pratama, “Kilas Balik Perkembangan Ojek Online Di Indonesia Sepanjang 2015,” 2015.
2 Gooi  Sai  Weng  et  al.,  “Mobile  Taxi  Booking  Application  Service’s  Continuance  Usage  Intention  by  Users,”
Transportation Research Part D: Transport and Environment 57 (2017), https://doi.org/10.1016/j.trd.2017.07.023.
3 Hadi Pratama, “Kilas Balik Perkembangan Ojek Online Di Indonesia Sepanjang 2015.”
4 Shilvia  L.Br  Silalahi,  Putu  W.  Handayani,  and  Qorib  Munajat,  “Service  Quality  Analysis  for  Online Transportation  Services:  Case  Study  of  GO-JEK,”  in Procedia  Computer  Science ,  vol.  124,  2017, https://doi.org/10.1016/j.procs.2017.12.181.
5 Christofer  Laurell  and  Christian  Sandström,  “Analysing  Uber  in  Social  Media  -  Disruptive  Technology  or Institutional  Disruption?,” International  Journal  of  Innovation  Management 20,  no.  5  (2016), https://doi.org/10.1142/S1363919616400132.
6 Rachel Botsman and  Roo Rogers,  “What’s Mine Is Yours: The Rise of  Collaborative  Consumption,” Choice Reviews Online 48, no. 06 (February 2011): 48-3364-48–3364, https://doi.org/10.5860/choice.48-3364.
7 Evelyn L Chua, Jason L Chiu, and Nelson C Bool, “Sharing Economy: An Analysis of Airbnb Business Model and the Factors That Influence Consumer Adoption,” Review of Integrative Business and Economics Research 8, no. 2 (2019).
8 Alessandro  Gandini,  “Labour  Process  Theory  and  the  Gig  Economy,” Human  Relations 72,  no.  6  (2019), https://doi.org/10.1177/0018726718790002.
9 Daniel  Trabucchi  et  al.,  “Platform-Driven  Innovation:  Unveiling  Research  and  Business  Opportunities,” Creativity and Innovation Management 30, no. 1 (2021), https://doi.org/10.1111/caim.12428.
mengatasi  masalah  pemesanan  taksi  yang  ada. 10 Uber  dan  pesaingnya  adalah  platform digital berbasis aplikasi yang memfasilitasi layanan seperti taksi dengan menghubungkan konsumen ke pengemudi terdekat. 11 Platform ride-hailing ini menjadi populer dan umum di  seluruh  dunia  sebagai  opsi  berkelanjutan  yang  melengkapi  layanan  transportasi umum. 12 Kemudahan memesan transportasi memicu meningkatnya popularitas aplikasi : dengan  satu  ketukan,  taksi  segera  datang,  GPS  mengidentifikasi  tempat  asal  dan  tujuan penumpang,  dan  biaya  secara  otomatis  dibebankan  ke  kartu  kredit  penumpang.  Uber beroperasi di lebih dari 600 kota di seluruh dunia, dengan berbagai klon yang lebih kecil sering  memodifikasi  model  bisnis  mereka  untuk  memenuhi  peraturan  lokal  dan  pola permintaan.
Kemudian GrabCar masuk pada pertengahan 2014, Uber pada Agustus 2014 dan Gocar  pada  2016  ke  pasar  Jakarta  (yang  selanjutnya  disebut  taksi online )  dengan meningkatnya  penggunaan  smartphone.  Taksi online dikembangkan  melalui  basis aplikasi.  Semua  orang  dapat  memesan  taksi online yang  memiliki smartphone dan mengunduh  aplikasinya.  Harga  taksi online relatif  murah  dibandingkan  dengan  taksi konvensional,  dan  sangat  membantu  masyarakat.  Banyak  orang  menyukai  taksi online , karena lebih mudah dipesan dan orang yang memesan taksi online hanya perlu menunggu untuk  selanjutnya  akan  dijemput  di  tempat.  Masyarakat  semakin  nyaman  menggunakan taksi online dibandingkan  taksi  konvensional.  Waktu  pemesanan  relatif  cepat  karena pengemudi  taksi online akan  menerima  pesanan  pada  saat  berada  di  dekat  tempat pemesanan.  Keberadaan  taksi online memberikan  banyak  manfaat  bagi  pengemudi maupun masyarakat yang menggunakan jasa taksi online .
Namun  terdapat  konflik  dan  dinamika  di  masyarakat  terkait  keberadaan  taksi online ini. Pengemudi taksi online menghasilkan lebih banyak uang daripada pengemudi taksi  konvensional.  Pengemudi  taksi  konvensional  mengalami  penurunan  pendapatan sejak  taksi online memasuki  pasar.  Pada  9  November  2015  Menteri  Perhubungan melarang taksi online dan Gojek berbasis sistem aplikasi. Larangan tersebut berdasarkan Surat  No.  UM.3012/1/21/Phb/2015  yang  ditandatangani  Menteri  Perhubungan,  Ignatius Jonan.  Pasalnya,  taksi online dan  Gojek  tidak  memenuhi  persyaratan  angkutan  umum sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.  Taksi online dan  Gojek  bukanlah  kendaraan  bermotor  umum  yang  diatur  sesuai
10 Silvia Bogea Gomes et al., “A Reference Model for Digital Transformation and Innovation,” in Proceedings - 2019  IEEE  23rd  International  Enterprise  Distributed  Object  Computing  Conference,  EDOC  2019 ,  2019, https://doi.org/10.1109/EDOC.2019.00013.
11 Kenneth Button, “The ‘Ubernomics’ of Ridesourcing: The Myths and the Reality,” Transport Reviews 40, no. 1 (2020), https://doi.org/10.1080/01441647.2019.1687605.
12 Dohoon Kim Yunhan Liu, “Why Did Uber China Fail in China? – Lessons from Business Model Analysis,” in The  22nd  Biennial  Conference  of  the  International  Telecommunications  Society:  “Beyond  the  Boundaries: Challenges for Business, Policy and Society,” 2018.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2022. Hlm. 37-52 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
dengan undang-undang ini. Namun keputusan Menteri Perhubungan untuk melarang taksi online dan  Gojek  berbasis  sistem  aplikasi  menjadi  kontroversi  di  masyarakat.  Tidak hanya  pengemudi  Gojek  dan  pengemudi  taksi online yang  menolak  keputusan  Menteri Perhubungan, tetapi juga masyarakat yang menggunakan gojek dan taksi online .
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengambil alih masalah tersebut dan mengatakan  bahwa  Gojek,  dan  taksi online diperbolehkan  untuk  melayani  masyarakat sebagai  transportasi  umum.  Regulasi  tersebut  tidak  boleh  menghalangi  inovasi  yang diciptakan  oleh  anak  muda  seperti  sistem  aplikasi  Gojek.  Namun,  pengemudi  taksi konvensional  tetap  menentang  taksi online ,  karena  pendapatan  mereka  dari  hari  ke  hari berkurang dan mereka  mengatakan bahwa taksi online ilegal  karena tidak memiliki izin sebagai  angkutan  umum.  Kemudian,  pada  22  Maret  2016  para  pengemudi  taksi konvensional melakukan aksi mogok dan unjuk rasa menentang keberadaan taksi online .
Ribuan dari mereka telah menyebabkan kekacauan lalu lintas di Jakarta. Mereka meminta pemerintah menghentikan taksi online di Indonesia.
Untuk  merespon  aksi  mogok  tersebut  Pemerintah  Republik  Indonesia  telah menetapkan  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  32  Tahun  2016  tentang Penyelenggaraan  Angkutan  Orang  Dengan  Kendaraan  Bermotor  Umum  Tidak  Dalam Trayek  yang  mulai  berlaku  pada  tanggal  28  September  2016  dan  diganti  dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 dan peraturan ini digantikan lagi dengan  Peraturan  Menteri  Nomor  108  Tahun  2017.  Peraturan  ini  mengakui  keberadaan taksi online dan  memperlakukan  taksi online sebagai  transportasi  umum.  Artinya  taksi online harus  memenuhi  persyaratan  angkutan  umum.  Meski  pemerintah  sudah mengeluarkan  peraturan  tentang  taksi online ,  di  beberapa  kota  para  pengemudi  angkot melakukan aksi mogok kerja terhadap taksi online , misalnya di Kota Tangerang, Bogor,
Bandung, Malang, Medan, dan Makassar. Pengemudi angkot meminta pemerintah daerah melarang  taksi online dan  ojek online di  beberapa  kota  besar,  saat  pemogokan  besar- besaran  pengemudi  angkot,  massa  yang  marah  menyerang  kendaraan  yang  diduga  taksi yang  digunakan  oleh  aplikasi ride-hailing Uber.  Sopir  angkot  konvensional  meminta pemerintah daerah untuk menghentikan taksi online , karena pendapatan mereka dari hari ke hari semakin berkurang.
Setelah  Pemerintah  Republik  Indonesia  mengakui  taksi online sebagai  angkutan umum,  pemerintah  harus  mengatur  secara  rinci  tugas  penyedia  aplikasi  dan  pengemudi taksi  dan  atau  penyedia  mobil  termasuk  harganya.  Seperti  yang  kita  ketahui  pelanggan memilih  taksi online karena  memberikan  keuntungan  lebih  dibandingkan  taksi konvensional,  misalnya  harganya  lebih  murah  dan  lebih  mudah  dalam  pemesanan. Pelanggan  akan  dijemput  dimana  mereka  berada  dan  akan  dibawa  ke  tempat  tujuan tertentu kemana mereka  akan pergi.  Pelanggan lebih  nyaman menggunakan taksi online daripada taksi konvensional. Bahkan, keberadaan taksi online menurunkan pangsa pasar
taksi  konvensional.  Pengemudi  taksi  konvensional  mengatakan  bahwa  mereka mendapatkan  uang  lebih  sedikit  setiap  bulan  daripada  sebelum  taksi online masuk  ke pasar.
Namun  permasalahan  lain  juga  muncul  pada  praktik  ojek online .  Salah  satunya adalah praktik jual beli akun yang dilakukan oleh driver . Pada dasarnya hubungan antara driver dengan  penyedia  aplikasi  layanan  transportasi online merupakan  hubungan kemitraan.  Pada  hubungan  kemitraan  ini  terdapat  perjanjian  yang  harus  disetujui  oleh para  pihak.  Penyedia  aplikasi  sebenarnya  tidak  mengizinkan  praktik  jual  beli  akun. Dengan  demikian,  pertanyaannya  adalah  bagaimana  aspek  pertanggungjawaban  pidana terhadap  praktik  jual  beli  akun driver sebagai  pokok  penelitian  yang  akan  dibahas  dan dijabarkan dalam artikel ini.
Namun  sebelum  membahas  lebih  lanjut,  perlu  kiranya  penulis  menjabarkan penelitian  terdahulu  yang  membahas  mengenai  permasalahan  serupa.  Penelitian sebelumnya  dilakukan  oleh  Nuraini  Fillaili 13 dengan  hasil  penelitian  adalah  apabila diketahui  ada  praktik  jual  beli  akun driver yang  sampai  menimbulkan  kerugian  pada penumpang,  penyedia  aplikasi  akan  memberi  sanksi  pemberhentian  ( suspend )  atau menonaktifkan  akun driver yang  terlibat.  Praktik  jual  beli  akun  ojek online merupakan Perbuatan  Melanggar  Perjanjian  Kemitraan  antara  pemilik  akun  ( driver )  kepada  PT. GOJEK  dan  merupakan  Perbuatan  Melawan  Hukum  (PMH)  dan driver dapat  dikenai pertanggungjawaban  pidana.  Yang  membedakan  penulisan  jurnal  ini  dibandingkan dengan  penelitian  terdahulu  yang  memiliki  permasalahan  yang  sama  yaitu  dalam  jurnal ini penulis akan lebih menjabarkan aspek yuridis pertanggungjawaban pidana driver yang telah melakukan jual beli akun.

## B. METODE PENELITIAN
Berdasarkan  Kamus  Oxford,  penelitian  berarti  penyelidikan  sistematis  dan  studi bahan  dan  sumber  untuk  membangun  fakta  dan  mencapai  kesimpulan  baru.  Menurut Soerjono Soekanto, penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan  merupakan  suatu  konstruksi  yang  dilakukan  dengan  sistematis,  metodologis  dan konsisten.  Pembaca  perlu  memahami  apa  yang  dibahas  dalam  suatu  penelitian  hukum. Dan objek penelitian hukum adalah masalah hukum. Fakta yang terjadi di masyarakat dan tidak selaras dengan hukum, yaitu masalah hukum. 14
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menggunakan hukum sebagai landasan norma.  Artinya penelitian ini  didasarkan  pada  penelitian  kepustakaan  yang  berfokus  pada  membaca  dan
13 Nuraini  Fillaili,  “Tanggung  Jawab  Perusahaan  Transportasi  Online  Terhadap  Penumpang  Akibat  Adanya Praktik Peralihan Akun Driver,” Jurist-Diction 2, no. 4 (2019): 1375, https://doi.org/10.20473/jd.v2i4.14499.
14 Soerjono Soekanto, Penelitan Hukum Normatif (Jakarta : Rajawali, 2015).
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2022. Hlm. 37-52 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
menganalisis bahan primer dan sekunder. 15 Dalam penelitian ini, penulis menggambarkan kasus,  mencari,  dan  mengolah  berbagai  data  dari  studi  dokumen  (perpustakaan)  dan menghasilkan  laporan  hasil  penelitian.  Menurut  Jacob  dan  Mersky,  penelitian  hukum normatif  berusaha  menemukan  otoritas-otoritas  tersebut  dalam  sumber-sumber  utama hukum yang dapat diterapkan pada situasi tertentu. Penelitian selalu berorientasi pertama pada  sumber  primer  wajib,  yaitu  ketentuan  konstitusional  atau  undang-undang  dari legislatif,  dan  keputusan  pengadilan  dari  yurisdiksi  yang  terlibat.  Penelitian  kemudian berfokus  pada  menemukan  otoritas  utama  persuasif  yang  terdiri  dari  keputusan  dari pengadilan  yurisdiksi  hukum  umum  lainnya.  Apabila  proses  pencarian  hukum  terhadap sumber  hukum  primer  tidak  ditemukan,  maka  pencari  akan  mencari  sumber  hukum sekunder. 16 Dalam  kaitannya  dengan  penelitian  hukum  normatif  peneliti  menggunakan beberapa  pendekatan  yaitu Statute  Approach dan Case  Approach .  Sebuah  penelitian hukum  normatif harus menggunakan pendekatan  undang-undang tentunya karena dalam pendekatan  ini  peneliti  mengkaji  berbagai  aturan  hukum  serta  tema  sentralnya  menjadi fokus penelitian. 17 Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma atau aturan hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.
Jenis  bahan  hukum  yang  penulis  gunakan  adalah  bahan  hukum  primer  dan sekunder. Bahan hukum primer ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi,  yuriprudensi,  dan  sebagainya.  Bahan  hukum  primer  yang  penulis  gunakan  dalam penelitian  ini  adalah  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  74  Tahun  2014  tentang  Angkutan  Jalan, Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Bahan  hukum sekunder  merupakan  bahan  latar  yang  menggambarkan  suatu  bidang  hukum.  Sumber- sumber  tersebut  merinci  dan  memberikan  konteks  pada  masalah  hukum  yang  sedang diteliti dan mengidentifikasi undang-undang dan peraturan yang relevan dan kasus-kasus terkemuka.  Sumber-sumber  sekunder  bukanlah  hukum  itu  sendiri.  Sebaliknya,  bahan hukum  sekunder  adalah  cara  yang  membantu  untuk  mendapatkan  gambaran  umum tentang suatu  bidang hukum,  untuk  mendapatkan perspektif tentang bagaimana masalah spesifik  peneliti  sesuai  dengan  konteks  hukum  yang  lebih  luas,  dan  untuk  mendapatkan referensi ke sumber utama utama untuk suatu bidang hukum. Sumber sekunder seringkali menjadi awal untuk memulai penelitian hukum. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku ilmiah dalam bidang hukum, makalah-makalah, jurnal ilmiah, dan artikel ilmiah. Untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum tersebut, penulis menggunakan teknik pengkajian atas materi serta melakukan telaah terhadap data-data yang didapatkan.
15 Johnny Ibrahim, Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif (Malang : Bayumedia Publishing, 2005).
16 Ibid.
17 Ibid.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hubungan Antara Penyedia Aplikasi Dengan Driver Ojek Online
Terbatasnya  kesempatan  kerja  di  sektor  formal  membuat  masyarakat  mencari alternatif  lain  seperti  sektor  informal.  Hal  ini  bertujuan  untuk memenuhi  kebutuhan perekonomiannya.  Umumnya  sektor  informal  yang  belum  memiliki  jaminan  sosial yang  difasilitasi  oleh  pemberi  kerja,  namun  hal  tersebut  tidak  menyurutkan  niat  para pekerja yang tidak mempunyaikompetensi untuk bekerja di sektor formal. Data Badan Pusat Statistik tahun 2018, menunjukkan sekitar 58% jumlah tenaga kerja di Indonesia memimpin  adalah  sektor  informal.  Jumlah  pekerja  sektor  informal  lebih  banyak dibandingkan  pekerja  di  sektor  formal.  Oleh  karena  itu,  pekerjaan  sektor  informal dianggap  lebih  cepat  daripada  pertumbuhan  lapangan  kerja  dalam  reformasi  sektor formal.
Tidak banyak campur tangan pemerintah terhadap pekerja sektor informal dan pemerintah  hanya  fokus  pada  pekerja  di  sektor  formal.  Akibatnya,  sektor  informal tidak mendapat jaminan kesejahteraan pekerja yang lebih baik, bahkan harus mencari cara untuk bertahan hidup. Di sisi lain, keberadaan sektor informal tidak kalah dengan sektor  formal  dalam  mendorong  kelangsungan  pembangunan  dan  perekonomian secara  keseluruhan. Salah  satu  pekerjaan  lapangan  di  sektor  informal  yang  banyak dituntut  oleh  pencari  nafkah  adalah  menjadi  tukang  ojek online .  Gojek  merupakan aplikasi  ojek online yang  terkenal  di  Indonesia.Industri  jasa  yang  mulai  beroperasi sekitar  2015  ini  dengan  pendapatan  yang  menjanjikan  dan  jauh  lebih  besar  dari transportasi  konvensional,  menempatkan  ojek online sebagai  incaran  peluang  kerja bagi  para  pencari  nafkah.  Ada  yang  hanya  bergabung  sebagai  mitra  untuk  bekerja sampingan,  namun  ada  juga  yang  bekerja fulltime dan  menjadi  mata  pencaharian utama keluarganya.
Gojek adalah salah satu perusahaan ojek online yang berbasis ridesharing dan ride-hailing dengan  sistem sharing  economy .  Sistem  ini  didasarkan  pada  peran  bagi hasil yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Seperti perusahaan lainnya, PT. Gojek  Indonesia  juga  memiliki  kesepakatan  sebagai  pedoman  kerjasama  antara perusahaan  dengan  mitranya  yaitu  pengemudi.  Perjanjian  kerja  yang  ditawarkan adalah  perjanjian  kemitraan.  Hal  ini  sangat  berbeda  dengan  Undang-Undang Ketenagakerjaan  pada  umumnya  yang  memiliki  aturan  waktu  kerja,  pengupahan, jaminan sosial dan fasilitas sosial dengan maksud agar pekerja merasa nyaman untuk bekerja,  dan  dapat  meningkatkan  kinerja  produktivitas.  Perjanjian  kerjasama  yang ditawarkan perusahaan kepada pengemudi yang tidak memiliki jam kerja atau pulang kerja  tentunya,  tidak  ada  jaminan  sosial  dan  tidak  disediakan  fasilitas  sosial  sebagai tempat singgah atau istirahat para pengemudi ojek online .
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2022. Hlm. 37-52 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Perjanjian  kerjasama  antara  perusahaan  Gojek  dengan driver adalah  dengan menggunakan  sistem sharing  economy yaitu  90%  untuk driver dan  10%  untuk perusahaan.  Karena  itu,  menurut  Lora 18 sangat  wajar  jika  perusahaan  tidak memfasilitasi  secara utuh tentang  jaminan sosial dan  fasilitas sosial  bagi pengemudi. Hubungan  antara  gojek  dan driver dalam  perjanjian  kemitraan  bukanlah  hubungan kerja yang biasanya pada umumnya seperti adanya pihak bos (majikan) dan bawahan (buruh), jadi jika posisinya sebagai pekerja maka ia harus mendapatkan fasilitas penuh dari  perusahaan.  Sebab,  perjanjian  kemitraan  tidak  memenuhi  upah  dan  perintah merupakan  unsur  hubungan  kerjasama.  Perjanjian  kemitraan  Gojek  adalah  suatu kesepakatan yang mengedepankan atas dasar kemitraan dengan saling menguntungkan satu  sama lain. Namun  berdasarkan temuan lapangan pada pengemudi ojek online di beberapa  kota,  terdapat  beberapa  kasus  yang  menurut  pengemudi  ojek online sangat merugikan  pihaknya.  Salah  satunya  adalah  karena  lambatnya  proses  transaksi  di rekening  bank  pengemudi,  bahwa  ada  beberapa  perubahan  tarif  atau  penghentian mendadak perusahaan tanpa pemberitahuan dan kesepakatan dengan pengemudi.
Dalam  hal  ini  perjanjian  kemitraan  yang  seharusnya  saling  menguntungkan, memiliki  kedudukan  yang  sejajar,  tidak  ada  kedudukan  seperti  atasan  atau  bawahan, namun  tanpa  disadari  terdapat  hubungan  yang  timpang  dimana  para  pengemudi mengharuskan mereka untuk selalu mematuhi setiap kebijakan dan tidak diberi ruang untuk  berkonsultasi  sebelum  mengubah  kebijakan  yang  ada.  Menurut  Undang- Undang  Ketenagakerjaan  No.13  Tahun  2003  Pasal  1  ayat  16,  hubungan  industrial adalah  suatu  sistem  hubungan  yang  terbentuk  antara  pelaku  produksi  barang  atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja, dan pemerintah berdasarkan nilai-nilai Pancasila  dan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  1945.  Pihak-pihak  yang berkepentingan dalam hubungan itu, yaitu pekerja sebagai pengusaha, serta organisasi buruh, pengusaha atau organisasi, pemerintah dan masyarakat sebagai konsumen. 19
Dalam  hal  ini,  hubungan  yang  dibangun  antara  pengemudi  Gojek  dengan perusahaan  Gojek  belum  memiliki  hubungan  industrial  resmi  seperti  bipartit  dan tripartit.  Hubungan  Bipartit  adalah  hubungan  antara  dua  pihak  yaitu  pekerja  dan perusahaan,  sedangkan adalah  antara  tiga  pihak  yaitu  pekerja,  perusahaan  dan pemerintah.  Hubungan  antara  pengemudi  Gojek  dan  perusahaan  masih  bersifat informal, tetapi tidak kekeluargaan. Hubungan  yang terjalin masih berupa gap antara pengemudi, perusahaan dan pemerintah.
18 Vivian  Lora,  “Tinjauan  Hukum  Terhadap  Perjanjian  Kemitraan  Antara  PT.  Gojek  Indonesia  Cabang  Medan Dengan Driver Gojek,” 2018.
19 John Suprihanto, Hubungan Industrial Sebuah Pengantar (Yogyakarta : BPFE, 1986).
Dengan demikian hubungan Gojek dengan driver nya hanya sebatas kemitraan. Menurut  Umar  Kasim  dalam  Lora 20 perjanjian  kemitraan  adalah  suatu  bentuk  umum hubungan  hukum  antara  satu  pihak  dengan  pihak  lain  berdasarkan  perjanjian kemitraan.  Bentuk-bentuk  perjanjian  yang  bekerja  atas  dasar  kemitraan,  yaitu: perjanjian  bagi  hasil,  perjanjian  keagenan  (perorangan  atau  korporasi),  inti-plasma, subkontrak, perjanjian pembayaran (deposito) untuk sejumlah uang tertentu, dan lain- lain.  Oleh  karena  itu,  perjanjian  kemitraan  mengedepankan  hubungan  yang  saling menguntungkan  antara  para  pihak  sehingga  kedudukan  para  pihak  adalah  sama. Padahal  dalam  perjanjian  kerja  mengandung  unsur  kerja,  upah,  dan  perintah  dimana kedudukan majikan sebagai atasan dan pegawai sebagai bawahan.
Dalam hubungan perjanjian kerja, pekerja mempunyai hak-hak pada umumnya yang  tidak  dimiliki  oleh  mitra  kerja  dalam  hubungan  kemitraan  seperti  upah  lembur (upah  tambahan  yang  diberikan  jika  terjadi  penambahan  jam  kerja  dari  yang ditentukan), jaminan kesehatan, dan jaminan hari tua jika bekerja hubungan berakhir. Dalam  hal  ini,  hubungan  antara  perusahaan  penyedia  aplikasi  Gojek  dengan driver adalah  hubungan  kemitraan  berdasarkan  perjanjian  kemitraan.  Perjanjian  kemitraan PT.  Gojek  Indonesia  dengan Driver tidak  memenuhi  ciri  dan  unsur  perjanjian  kerja seperti  pengupahan,  perintah  dan  unsur  pekerjaan.  Berdasarkan  lampiran  pada  isi perjanjian  kemitraan,  disebutkan  juga  bahwa  pengemudi  Gojek  bertindak  sebagai mitra.  Tidak  hanya  itu,  para  pengemudi  tidak  mendapatkan  gaji  dari  perusahaan aplikasi  Gojek  tetapi  para  pengemudi  ojek  harus  membagi  pendapatannya  dengan perusahaan.  Pendapatan  pengemudi  Gojek  sendiri  bergantung  pada  berapa  banyak penumpang  yang  melakukan  pemesanan  melalui  aplikasi  dan  kesediaan  pengemudi untuk memberikan pelayanan sesuai permintaan penumpang.
Hubungan kerja yang terjalin antara pengemudi dan perusahaan Gojek, adalah hubungan  kerja  seperti  bagi  pekerja  yang  harus  selalu  tunduk  pada  kebijakan perusahaan  apapun,  bukan  hubungan  mitra  yang  sesuai.  Dalam  hal  ini  perjanjian kemitraan  yang  seharusnya  saling  menguntungkan  satu  sama  lain,  memiliki kedudukan  yang  sejajar,  tidak  ada  kedudukan  seperti  atasan  atau  bawahan.  Pada dasarnya  hak  dan  kewajiban  perusahaan  aplikasi  dan  pemilik  akun ( driver ) dapat dilihat dalam perjanjian kemitraan yang disepakati antara kedua belah pihak. Apabila pemilik  akun  selaku  mitra  melanggar  ketentuan  dalam  perjanjian  kemitraan,  maka perusahaan  aplikasi  dapat  memberikan  sanksi  sesuai  kesepakatan,  guna  melindungi kepentingan masyarakat pengguna aplikasi.
Berdasarkan  perjanjian  kemitraan  tentang  keberlakukan  perjanjian,  perjanjian berlaku  selama  1  (satu)  tahun  dihitung  sejak  tanggal  mitra  menyetujui  persetujuan
20 Lora, “Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Kemitraan Antara PT. Gojek Indonesia Cabang Medan Dengan Driver Gojek.”
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2022. Hlm. 37-52 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
kemitraan  secara  elektronik.  Apabila  ketika  sudah  lewat  masa,  perjanjian  ini  tidak diakhiri  maka  sesuai  dengan  syarat  dan  ketentuan  perjanjian,  periode  keberlakuan perjanjian  akan  diperpanjang  otomaatis  setelah  berakhirnya  masa.  Berakhirnya perjanjian  kemitraan  dapat  dikarenakan  apabila  pengemudi  melakukan  tindakan melawan  hukum,  kecurangan,  seperti  penggunaan  aplikasi  tambahan,  orderan  fiktif, pemakaian  akun  palsu  (yang  bukan  identitas  mitra  sesungguhnya)  yang  merugikan pihak  atau  diketahui  melakukan  tindakan  melawan  hukum  dengan  menggunakan identitas yang bukan miliknya. Dalam perjanjian kemitraan juga ditegaskan mengenai berakhirnya  perjanjian  kemitraan  bahwa  perusahaan  dan  pengemudi  berhak  untuk mengakhiri  perjanjian  secara  sepihak  sewaktu  –  waktu  sebelum  berakhirnya  masa berlaku  perjanjian  tersebut  dengan  mengesampingkan  ketentuan  pada  Pasal  1266 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  yang  mengatur  bahwa  syarat  batal  dianggap selalu  dicantumkan  dalam  persetujuan  yang  timbal  balik,  misalnya  salah  satu  pihak tidak  memenuhi  kewajibannya.  Dalam  hal  ini  persetujuan  tidak  batal  demi  hukum, tetapi  harus  dimintakan  kepada  Pengadilan  meskipun  syarat  batal  mengenai  tidak dipenuhinya  kewajiban  dinyatakan  dalam  persetujuan.  Apabila  syarat  batal  tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka hakim dengan melihat kondisi dan keadaan, atas permintaan  tergugat,  leluasa  memberikan  suatu  jangka  waktu  untuk  memenuhi kewajiban tersebut tetapi jangka waktu tidak boleh lebih dari satu bulan.
Seperti  yang  disebutkan  sebelumnya  bahwa  dikesampingkannya  pasal  1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hal ini agar pembatalan suatu perjanjian tidak perlu  melalui  proses  permohonan  batal  ke  pengadilan,  sehingga  dapat  berdasarkan kesepakatan  pihak  itu  sendiri.  Dalam  hal  berakhirnya  perjanjian  kemitraan  ini,  pihak perusahaan  menegaskan  paling  lambat  3  (tiga)  hari  sejak  berakhirnya  perjanjian, pengemudi  wajib  melunasi  setiap  jumlah  yang  masih  terhutang  kepada  pihak perusahaan  termasuk  juga  uang  penalty  atas  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh pengemudi.  Begitu  juga  sama  dengan  perusahaan  akan  mengembalikan  setiap  surat- surat  jaminan  seperti  barang  atau  dokumen  lainnya  yang  telah  diserahkan  oleh pengemudi  ke  perusahaan  pada  waktu  dilakukannya  pendaftaran  sebagai  mitra maupun segala yang diminta perusahaan selama menjadi mitra. Maka dengan itu hak yang diberikan oleh perusahaan kepada pengemudi juga ikut dinyatakan berakhir dan perusahaan  berwenang  untuk  menutup  akses  pengemudi  atas  akun  yang  dimilikinya dalam aplikasi.
2. Pertanggungjawaban  Pidana Driver Yang  Melakukan  Praktik  Jual  Beli  Akun Ojek Online
Pada  hubungan  kemitraan  antara  penyedia  aplikasi  dengan driver ,  terdapat perjanjian  yang  tidak  boleh  dilanggar  antara  kedua  pihak.  Beberapa  bunyi
perjanjiannya  adalah driver harus  memastikan  bahwa  setiap  dokumen  dan  informasi yang diberikan (atau atas nama driver ) kepada penyedia aplikasi selalu akurat, terkini, lengkap dan tidak menyesatkan; driver hanya boleh memiliki satu Akun; driver harus menjaga  kerahasiaan  dan  keamanan  informasi  Akun  (termasuk  detail  login); driver tidak  boleh  memberikan  akses  ke  Akun  kepada  orang  lain,  termasuk  untuk mentransfer Akun atau informasi dari Akun ke orang lain; dan harus segera memberi tahu  pihak  penyedia  aplikasi  jika  mencurigai  adanya  akses  tidak  sah  ke  atau penggunaan Akun driver . Penyedia aplikasi berhak memblokir atau menolak akses ke Akun driver ,  dan/atau  memblokir  fitur  yang  tersedia  di  Aplikasi  Pengemudi,  setiap saat,  dengan  atau  tanpa  pemberitahuan,  tanpa  mengurangi  hak  dan  upaya  hukum lainnya.
Berdasarkan  bunyi  kesepakatan  itu,  terlihat  jelas  bahwa driver dilarang memberi  info  akunnya  kepada  orang  lain,  terlebih  lagi  melakukan  praktik  jual  beli akun.  Jual  beli  akun driver dapat  merugikan  konsumen,  karena  terkadang  akun  yang dijual  digunakan  untuk  menipu  bahkan  melakukan  tindak  kejahatan  seperti perampokan,  penggelapan,  dan  sebagainya.  Apabila  dilakukan,  maka  penyedia aplikasi  berhak  menerapkan  sanksi  pada driver yang  terlibat.  Sanksi  tersebut  dapat berupa  penonaktifan  akun  ( suspend) dan  putus  mitra.  Kemudian  apabila  kegiatan transaksi  jual  beli  akun  ini  diniatkan  untuk  melakukan  tindak  pidana,  seperti melakukan  penipuan  atau  kejahatan  lain,  maka  pelaku  dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijerat dengan Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE).
Pasal 35 : “ Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau  Dokurnen  Elektronik  dengan  tujuan  agar  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.”
Pasal 51 ayat (1) UU ITE
“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  12  (dua  belas)  tahun  dan/atau  denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).”
Pada  istilah  yang  paling  sederhana,  ketika  seseorang  “bertanggung  jawab secara  pidana”,  itu  berarti  mereka  dapat  dianggap  bertanggung  jawab  secara  hukum karena telah melakukan pelanggaran terhadap hukum. Jika tanggung jawab terbukti di pengadilan,  seseorang  akan  bertanggung  jawab  atas  kejahatan  dan  dihukum  sesuai dengan  itu.  Dalam  kasus  pertanggungjawaban  pidana,  pemerintah  yakin  seseorang
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2022. Hlm. 37-52 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
mungkin telah melakukan tindakan kriminal, dan pemerintah menuntut kasus tersebut di  pengadilan.  Dalam  kebanyakan  kasus  (tidak  semua),  pertanggungjawaban  pidana bergantung  pada  dua  elemen: actus  reus (tindakan  atau  kelalaian  yang  sebenarnya melanggar hukum) dan mens rea (keadaan pikiran bersalah, niat untuk melakukan). Pembuat  undang-undang,  secara  teknis,  telah  menentukanperbuatan  apa  saja yang disebut sebagai kejahatan. Tidak ada tindakan yang merupakan kejahatan sampai hal  itu  diakui  oleh  masyarakat  dan  ditulis  ke  dalam  undang-undang  pidana  negara (asas legalitas). Suatu tindakan adalah kejahatan hanya jika negara mendefinisikannya sebagai  kejahatan  dalam  undang-undang.  Pertanggungjawaban  pidana  mengacu  pada tanggung  jawab  atas  suatu  kejahatan  dan  hukuman  yang  dijatuhkan  oleh  masyarakat atas  kejahatan  tersebut.  Karena  kejahatan  menyebabkan  kerugian  bagi  masyarakat secara  keseluruhan  (selain  korban),  seorang  penuntut  umum  mengajukan  tuntutan terhadap pelaku atas nama warganya. Seseorang dapat dinyatakan bertanggung jawab atas  suatu  kejahatan  jika  penuntutan  membuktikan  bahwa  orang  tersebut  melakukan tindak  pidana  (seperti  jual  beli  akun  yang  dilarang  dalam  perjanjian  kemitraan)  dan memiliki  niat  yang  diperlukan  untuk  meminta  pertanggungjawaban  orang  tersebut (seperti  niat  untuk  keperluan  penipuan).  Dengan  demikian,  apabila  seorang driver menjual  akunnya  dan  kemudian  meskipun  ia  tidak  mengetahui  untuk  apa  akun tersebut dimanfaatkan, dirinya tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam kedudukannya  sebagai  “penyertaan”.  Tanggung  jawab  lainnya  adalah, driver dapat dikenai  sanksi  berupa suspend dan  putus  mitra  dari  penyedia  aplikasi  karena  telah melanggar perjanjian kemitraan.
Penjualan  akun  palsu ojek  online beredar  dengan  harga  kisaran  Rp  1.500.000 hingga  Rp  3.000.000,  akun  ini  tentu  menjadi  kebutuhan  para  pengemudi  yang  baru saja  diputus  kemitraan  oleh  perusahaan  dan  tidak  memiliki  pekerjaan  lain,  namun tidak  sedikit  juga  yang  menyalahgunakan  ini  untuk  melakukan  perbuatan  melawan hukum.  Diketahui  pada  24  November  2021  lalu,  menjadi  tersangka,  RF  dan  HS, merupakan  pengemudi  yang  menggunakan  akun  palsu  membawa  kabur  Macbook seharga  IDR  67.000.000,-  yang  dibeli  oleh  pelanggan  dari  sebuah e-commerce .
Penggunaan akun palsu ini lantaran supaya tidak terlacak. Bahkan diketahui tersangka sudah  melakukan  penggelapan  barang  hingga  belasan  kali  yaitu  dengan  menggonta- ganti  akun.  Bukan  hanya  masyarakat  dirugikan,  bahkan  perusahaan  sendiri  juga mengalami  penipuan  yang  dilakukan  pengemudi  tidak  bertanggung  jawab  yang dilaporkan  pihak  kepolisian  akibat  memperdaya  Go-jek  dengan  bertindak  sebagai mitra  pengemudi,  pemilik  restoran,  dan  pelanggan  yang  dilakukan  dengan menggunakan akun palsu sekitar 40 unit smartphones dan 8,850 kartu SIM, sehingga memiliki  sebanyak  41  akun  mitra  pengemudi,  31  akun  restoran,  dan  puluhan  akun pelanggan, dan dimanfaatkannya untuk melakukan transaksi palsu di fitur Gofood dan
Gobiz.  Pelaku  bertindak  sebagai  pemesanan  makanan,  dengan  tujuan  mencari keuntungan dari poin atau bonus dalam aplikasi. Hal ini membuat perusahaan Go-jek mengalami  kerugian  Rp  400.000.000,-  dan  kemudian  pelaku  dijerat  dengan  Pasal  35 jo  Pasal  51  Ayat  1  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  perubahan  atas Undang-Undang  No  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dan atau  Pasal  378  KUHP,  diancam  hukuman  pidana  penjara  selama  12  tahun.  Dalam aplikasi ojek  online juga  sudah  menggunakan  fitur  verifikasi  muka  sebagai  syarat untuk menerima orderan, namun hal tersebut juga tidak mengurangi pemakaian akun palsu,  dikarenakan  pengemudi  yang  memiliki  akun  palsu  dapat  melakukan  verifikasi dengan  memakai  topeng  dengan  gambar  wajah  dari  pemilik  akun  asli.  Bahkan diketahui  penjualan  akun  ojek online sekarang  juga  sudah  dilengkapi  dengan  topeng wajah  pemilik  akun.  Hal  ini  tentunya  dilakukan  untuk  menghindari  putusnya  mitra. Namun,  perusahaan  akan  bertindak  tegas  apabila  diketahui  melakukan  upaya pemalsuan atau pelanggaran.

## D. KESIMPULAN
Kesimpulan penelitian yang didapatkan penulis setelah menganalisis pada bagian pembahasan adalah sebagai berikut:
1. Pesatnya pertumbuhan bisnis digital telah memberikan banyak kemudahan, salah satunya  adalah  moda  transportasi.  Saat  ini  layanan  transportasi online sudah banyak  tersedia  baik  sepeda  motor  maupun  mobil.  Hubungan  kerja  antara penyedia  aplikasi  ojek online dengan driver hanyalah  bersifat  kemitraan,  yaitu suatu  bentuk  umum  hubungan  hukum  antara  satu  pihak  dengan  pihak  lain berdasarkan  perjanjian  kemitraan  yang  saling  menguntungkan  di  antara  para pihak.  Dalam  hal  ini  perjanjian  kemitraan  yang  seharusnya  saling menguntungkan,  memiliki  kedudukan  yang  sejajar,  tidak  ada  kedudukan  seperti atasan atau bawahan.
2. Driver dilarang memberi info akunnya kepada orang lain, terlebih lagi melakukan praktik  jual  beli  akun.  Jual  beli  akun driver dapat  merugikan  konsumen,  karena terkadang  akun  yang  dijual  digunakan  untuk  menipu  bahkan  melakukan  tindak kejahatan  seperti  perampokan,  penggelapan,  dan  sebagainya.  Apabila  dilakukan, maka  penyedia  aplikasi  berhak  menerapkan  sanksi  pada driver yang  terlibat. Sanksi  tersebut  dapat  berupa  penonaktifan  akun  ( suspend )  dan  putus  mitra.
Kemudian apabila kegiatan transaksi jual beli akun ini diniatkan untuk melakukan tindak pidana, seperti melakukan penipuan atau kejahatan lain, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijerat dengan Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2022. Hlm. 37-52 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
(selanjutnya disebut dengan UU ITE). Maka dari itu, sebaiknya driver ojek online mematuhi  kebijakan  dalam  perjanjian  dengan  penyedia  aplikasi,  yaitu  dengan tidak  melakukan  jual  beli  akun  agar  dapat  mencegah  kejahatan  yang  dapat dilakukan melalui akun tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku : Ibrahim,  Johnny. Teori  Dan  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif .  Malang :  Bayumedia Publishing, 2005.
Soekanto, Soerjono. Penelitan Hukum Normatif . Jakarta : Rajawali, 2015.
Suprihanto, John. Hubungan Industrial Sebuah Pengantar . Yogyakarta : BPFE, 1986.

## Jurnal :
Button, Kenneth. “The ‘Ubernomics’ of Ridesourcing: The Myths and the Reality.” Transport Reviews 40, no. 1 (2020). https://doi.org/10.1080/01441647.2019.1687605.
Chua,  Evelyn  L,  Jason  L  Chiu,  and  Nelson  C  Bool.  “Sharing  Economy:  An  Analysis  of Airbnb Business Model and the Factors That Influence Consumer Adoption.” Review of Integrative Business and Economics Research 8, no. 2 (2019).
Fillaili,  Nuraini.  “Tanggung  Jawab  Perusahaan  Transportasi  Online  Terhadap  Penumpang Akibat  Adanya  Praktik  Peralihan  Akun  Driver.” Jurist-Diction 2,  no.  4  (2019):  1375. https://doi.org/10.20473/jd.v2i4.14499.
Gandini, Alessandro. “Labour Process Theory and the Gig Economy.” Human Relations 72, no. 6 (2019). https://doi.org/10.1177/0018726718790002.
Gomes, Silvia Bogea, Flavia Maria Santoro, Miguel Mira Da Silva, and Maria Eugenia Iacob. “A Reference Model for Digital Transformation and Innovation.” In Proceedings - 2019 IEEE  23rd  International  Enterprise  Distributed  Object  Computing  Conference,  EDOC 2019 , 2019. https://doi.org/10.1109/EDOC.2019.00013.
Laurell, Christofer, and Christian Sandström. “Analysing Uber in Social Media  - Disruptive Technology  or  Institutional  Disruption?” International  Journal  of  Innovation Management 20, no. 5 (2016). https://doi.org/10.1142/S1363919616400132.
Rogers,  Rachel  Botsman  and  Roo.  “What’s  Mine  Is  Yours:  The  Rise  of  Collaborative Consumption.” Choice  Reviews  Online 48,  no.  06  (February  2011):  48-3364-48–3364. https://doi.org/10.5860/choice.48-3364.
Silalahi, Shilvia L.Br, Putu W. Handayani, and Qorib Munajat. “Service Quality Analysis for Online  Transportation  Services:  Case  Study  of  GO-JEK.”  In Procedia  Computer Science , Vol. 124, 2017. https://doi.org/10.1016/j.procs.2017.12.181.
Trabucchi, Daniel, Tommaso Buganza, Laurent Muzellec, and Sébastien Ronteau. “Platform- Driven  Innovation:  Unveiling  Research  and  Business  Opportunities.” Creativity  and Innovation Management 30, no. 1 (2021). https://doi.org/10.1111/caim.12428.
Weng,  Gooi  Sai,  Suhaiza  Zailani,  Mohammad  Iranmanesh,  and  Sunghyup  Sean  Hyun.
“Mobile  Taxi  Booking  Application  Service’s  Continuance  Usage  Intention  by  Users.” Transportation  Research  Part  D:  Transport  and  Environment 57  (2017). https://doi.org/10.1016/j.trd.2017.07.023.
Yunhan  Liu,  Dohoon  Kim.  “Why  Did  Uber  China  Fail  in  China?  –  Lessons  from  Business Model  Analysis.”  In The  22nd  Biennial  Conference  of  the  International Telecommunications  Society:  “Beyond  the  Boundaries:  Challenges  for  Business, Policy and Society,” 2018.

## Peraturan Perundang-Undangan :
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan
Angkutan Jalan.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik.
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.

## Website/Internet :
Hadi  Pratama,  Aditya.  “Kilas  Balik  Perkembangan  Ojek  Online  Di  Indonesia  Sepanjang 2015,” 2015.
Lora, Vivian. “Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Kemitraan Antara PT. Gojek Indonesia Cabang Medan Dengan Driver Gojek,” 2018.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2022. Hlm. 37-52 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179