## Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan
Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMPN Kabupaten Tanah Datar
Muhammad Jamil 1 , Suswati Hendriani 2 , Devy Aisyah 3 1,2,3 UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia e-mail: tanjungjamil723@gmail.com
Abstract: This study is about the acceptance of new students (PPDB) at SMPN Tanah Datar by using a zoning system. As for the goals of this study is to find out how it is implemented, as well as the supporting and inhibiting factors in PPDB by using the zoning system at SMPN Tanah  Datar  Regency.  This  study  uses  qualitative  methods  with  phenomenological  types. The  research  instrument  is  the  researcher  himself  and  is  added  with  notebooks,  recording devices,  and  other  documents  as  supporters.  Sources  of data  were  obtained  from principals, teachers,  parent  and  student  at  7  SMPN  Tanah  Datar  Regency.  data  collection  using observation techniques, interviews and documentation. to check the validity of the data using the triangulation method and then analyzed using the Miles and Hubermen model consisting of data collection, data reduction, data presentation and drawing  conclusions. The  results  of this  study indicate that in the implementation of the zoning  system policy in  the  acceptance of  new  students  (PPDB)  at  SMPN  Tanah  Datar  for  3  years,  there  were  several  problems encountered  in  the  field  such  as  zone  mapping  by  the  local  government  which  was  not  yet accurate, the quota set was not in accordance with the needs. schools, regulations that are not yet firm so that there are still schools that violate the zoning provisions in the PPDB, there is still a lack of socialization to the community and the motivation and learning achievement of students  /  wi  has  decreased.  The  conclusion  in  this  study  is  that  the  government  as  a stakeholder in education needs to evaluate especially in education policies in order to assess and  measure  whether  the  zoning  system  in  PPDB  has  been  implemented  properly  or  not, what  needs  to  be  improved  and  addressed  and  can  provide  inputs.  input  so  that  the  zoning system policy in this PPDB will be even better next time.
Keywords: Education Policy Evaluation, Zoning System, PPDB.
Abstrak: Penelitian  ini  mengenai  penerimaan  peserta  didik  baru  (PPDB)  di  SMPN Kabupaten  Tanah  Datar  dengan  menggunakan  sistem  zonasi.  Adapun  tujuan  penelitian  ini untuk  mengetahui  bagaimanakah  penerapannya,  serta  faktor  pendukung  dan  penghambat dalam  PPDB  dengan  menggunakan  sistem  zonasi  di  SMPN  Kabupaten  Tanah  Datar. penelitian ini memakai metode kualitatif dengan jenis fenomenologi. Instrumen penelitian ini ialah  peneliti  sendiri  serta  ditambah  dengan  buku  catatan,  alat  perekam,  dokumen  lainnya sebagai pendukungnya. Sumber data didapatkan dari kepsek, guru, wali murid serta siswa/wi di 7 SMPN Kabupaten Tanah Datar. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara dan  dokumentasi.  validasi  data  menggunakan  metode  triangluasi  lalu  dianalisis  dengan memakai  model Miles dan Hubermen yang  terdiri  dari  pengumpulan  data,  reduksi  data, penyajian  data  dan  inferensi.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  dalam  implementasi kebijakan  sistem  zonasi  dalam  penerimaan  peserta  didik  baru  (PPDB)  di  SMPN  Kabupaten Tanah  Datar  selama  3  tahun  ini,  terdapat  beberapa  permasalahan  yang  ditemui  dilapangan seperti  pemetaan  zona  oleh  pemda  yang  belum  akurat,  kuota  yang  ditetapkan  belum  sesuai dengan  kebutuhan  sekolah,  regulasi  yang  belum  tegas  sehingga  masih  adanya  sekolah  yang melanggar  ketentuan  zonasi  dalam  PPDB,  masih  kurangnya  sosialisasi  kepada  masyarakat serta motivasi dan prestasi belajar siswa/wi menurun. Kesimpulan dalam penelitian ini ialah pemerintah  sebagai  pemangku  kepentingan  didalam  pendidikan  perlu  melakukan  evaluasi terutama  dalam  kebijakan  pendidikan  guna  untuk  menilai  serta  mengukur  apakah  sistem zonasi  dalam  PPDB  ini  sudah  terlaksana  dengan  baik  atau  belum,  apa  saja  yang  perlu diperbaiki  dan  dibenahi  serta  dapat  memberikan  masukan-masukan  agar  kebijakan  sistem
zonasi dalam PPDB ini lebih baik lagi kedepannya.
Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan Pendidikan, Sistem Zonasi, PPDB
Copyright (c) 2023 The Authors. This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 / )

## PENDAHULUAN
Dunia Pendidikan ialah sesuatu permasalahan utama yang harus diamati. Seperti yang diketahui, pendidikan ialah tahap pertama bagi setiap individu dalam membentuk kemampuan  sehingga  dapat  berkembang  dikarenakan  persaingan  globalisasi  semakin ketat.  Dalam  memperoleh  pendidikan  yang  bermutu,  dibutuhkan  dorongan  dalam rangka  peningkatan  taraf  pendidikan  masyarakat  Indonesia  yang  apabila  disangkutkan dengan  otonomi  daerah,  tiap-  tiap  daerah  mesti  mempunyai  skenario  pendidikan  dan tujuan  yang  terintegrasi  untuk  memperoleh  kemajuan  dalam  pendidikan  dibeberapa tahun kedepan.
Menurut Surya (2015) mengemukakan sekolah ialah sebuah lembaga pendidikan yang termanage dengan rapi, aktivitasnya telah dirancang dan diprogram sesuai dengan kurikulum  yang  dibutuhan  masyarakat,  sebagai  kebperluan  anak  didik  guna  bekalnya dimasa  nanti,  dan  juga  karena  pendidikan  merupakan  suatu  investasi  untuk  jangka panjang  yang  membutuhkan  usaha  yang  tekun  demi  mencapai  mutu  pendidikan.  Oleh sebab  itu,  tujuan  dari  sebuah  pendidikan  ialah  membentuk  manusia  yang  sempurna, beriman, bertaqwa, berilmu, hal ini menandakan bahwa suatu pendidikan nasional ialah inti  dari  sebuah  pembangunan  mutu  sumber  daya manusia.  Dalam  menciptakan  SDM yang  bermutu,  tentunya  harus  memiliki  layanan  pendidikan  yang  baik  serta  bermutu. menciptakan layanan pendidikan terbaik serta bermutu ialah tugas pemerintah.
Maka  dari  itu,  pemerintah  selaku  pemangku  kepentingan  terutama  didalam pendidikan,  pemerintah  harus  melihat  dan  mencermarti  kembali  apa  saja  yang  harus diperlukan  didalam  menciptakan  sumber  daya  manusia  yang  bermutu,  tentu  salah satunya  yaitu  pemerintah  harus  bisa  memberikan  layanan  pendidikan  yang  baik  dan berkualitas sehingga tujuan dari sebuah pendidikan itu bisa diraih. Dalam hal ini, dalam merealisasikan  pendidikan  yang  bermutu,  pemerintah  bersama  kementrian  pendidikan mengkaji  serta  merumuskan  bersama-sama  bagaimana    cara  agar  layanan  pendidikan yang  ada  di  Indonesia  lebih  baik  kedepannya  dan  berkualitas,  salah  satunya  disini pemerintah mengeluarkan kebijakan sistem zonasi  dalam  PPDB pada tingkat TK,SD,
SMP,  SMA,  dan  SMK  yang  telah  diatur  serta  ditetapkan  dalam  Permendikbud  No  1 Tahun 2021 .
Zonasi ialah suatu pembagian atau pemisahan kawasan yang terdiri dari bagian- bagian yang telah ditentukan, sesuai maksud pengelolaan dan  fungsinya. Dalam hal ini, sistem  zonasi  terhadap  penerimaan  siswa  baru  yaitu  penataan  dan  pembagian  wilayah sekolah  terhadap  calon  murid  baru  yang  mendaftar  di  sekolah,  berdasarkan  zona terdekat atau masih di zona yang sama dengan tempat tinggalnya.
Menurut  Andina  (2017)  mengemukakan sistem  zonasi  dalam  PPDB  bagi  calon peserta  didik  bisa  menguntungkan  karena  sekolah  dengan  tempat  tinggalnya  menjadi lebih dekat serta bisa menghemat waktu untuk pergi  ke sekolah. Sistem zonasi dalam penerimaan  peserta  didik  baru,  yaitu  tahap  dalam  usaha  reformasi  sekolah  untuk peningkatan  mutu  pendidikan  di  Indonesia.  Menurut Desi  Wulandari  (2018) mengemukakan  bahwa  adanya  zonasi  ini,  mampu  menciptakan  pemerataan  mutu pendidikan terutama di Indonesia. seperti beberapa negara seperti Australia, inggris dan jepang  sudah  menerapkan  sistem  zonasi  dalam  (PPDB).  kebijakan  terhadap  sistem zonasi ini berdampak baik bagi kemajuan pendidikan di negara-negara tersebut karena membantu didalam pemerataan kualitas pendidikan (20/06/2019, News.detik.com).
Maka  dari itu,  pemerintah memberlakukan  kebijakan  sistem  zonasi  ini  didalam PPDB  yang diterapkan di tahun 2017, yang mana pada tahun ini masih dalam langkah penyesuaian, hal ini menyebabkan belum semua sekolah  menerapkan kebijakan zonasi PPDB  ini.  Sedangkan  kebijakan  sistem  zonasi  ini  diterapkan  dengan  menyeluruh  serta terpadu  pada  sekolah  yang  ada  di  Kabupaten/Kota,  dimulai  dari  tahun  2018  sampai sekarang  ini  sebagaimana  yang  telah  tertuang  pada  Peraturan  Mendikbud  No  1  Tahun 2021 tentang PPDB.
Tanah  Datar ialah  salah  satu  kabupaten  yang  berada  di  daerah  Sumatera  Barat, yang  mana  dalam  pelaksanaan  PPDB  sudah  menerapkan  zonasi.  Seperti  yang  sudah dijelaskan  sebelumnya,  tujuan  diterapkankan  zonasi  ini  tidak  lain  adalah  untuk pemerataan  mutu  pendidikan  di  Indonesia  khususnya  di  Tanah  Datar  sesuai  yang diharapkan  oleh  pemerintah  tentunya.  Namun  dalam  implementasinya  masih  ada beberapa  kendala  yang  di  hadapi  khususnya  di  SMPN.  Maka  dari  itu  perlu  dilakukan yang  namanya  evaluasi.  Evaluasi  ialah  sebuah  proses  dalam  penilaian  dengan  maksud tertentu  agar  capaian  dari  penilaian  tersebut  sesuai  dengan  apa  yang  diinginkan.  Jadi
evaluasi kebijakan pendidikan ialah sebuah aktivitas dalam rangkan untuk perbandingan serta  menilai  capaian  penerapan  kebijakan  dengan  kriteria  dan  standar  seperti  yang sudah ditentukan untuk mencermati kesuksesannya. Dengan adanya evaluasi kebijakan pendidikan  ini  akan  diperoleh  informasi  tentang  sejauh  mana  yang  sudah  tercapai sehingga  apabila  terjadi  selisih  antara  standar  yang  telah  ditentukan  dengan  capaian yang  telah  dicapai  dapat  diketahui.  Proses  tersebut  mesti  dilaksanakan  agar  bisa mengetahui  apakah  kebijakan  pendidikan  tersebut  sudah  terlaksana  dengan  baik  atau belum,  penting  melakukan  perbaikan  atau  perubahan,  serta  bisa  mengetahui  plus  dan minus kebijakan pendidikan dalam pelaksanaannya, (Arwildayanto, Dr.  Arifin Suking, 2018)
Berdasarkan  kajian  teoritis  yang  sudah  diutarakan  di  atas  menunjukkan  bahwa evaluasi  kebijakan  pendidikan  merupakan  cara  yang  ampuh  didalam  mengatasi permasalah kebijakan pendidikan, terutama dalam kebijakan sistem zonasi dalam PPDB agar bisa menilai kembali apakah sudah terlaksana dengan baik atau belum, serta apa- apa  saja  yang  harus  dirubah  atau  diperbaiki  dari  kebijakan  sistem  zonasi  tersebut  dan dapat  mengetahui  kelebihan  dan  kelemahan  didalam  penerapannya.  Maka  berdasarkan uraian diatas menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Kebijakan  Sistem  Zonasi  Dalam  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  (PPDB)  di  SMPN Kabupaten Tanah Datar”.

## METODE
Pendekatan  kualitatif  ( qualitative  research )  digunakan  pada  penelitian  ini dengan  tujuan  untuk  mendapatkan  data-data  melalui  studi  lapangan  yang  bisa dikumpulkan.  Jenis  penelitian  ini  yaitu  fenomenologi  dengan  bentuk  deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, yang menjadi instrumen penelitian ialah peneliti sendiri sebagai instrumen utama (Sugiyono, 2014). Walaupun pada penelitian ini yang menjadi instrumen ialah peneliti itu sendiri, tetapi peneliti tetap memakai instrumen pendukung dalam  melaksanakan  proses  pengumpulan  data  seperti  Buku  catatan,  Camera,  Alat perekam, dokumen dan sebagainya.
Agar  mendapatkan  data  yang  valid,  maka  peneliti  akan  memakai  teknik observasi,  wawancara  serta  dokumentasi.  peneliti  menguji  keabsahan  dari  data  yang didapatkan  dengan  cara  triangulasi  data.  Data  ini  nantinya  di  cek,  dibandingkan  agar memperkaya  data  didalam  penelitian  yang  peneliti  lakukan.  Pada  penelitian  ini  juga
melakukan  analisis  data  yang  terbagi  menjadi  empat  tahap  diantaranya ” pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan ” penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
HASIL

## 1. Temuan Penelitian
Kabupaten  Tanah  Datar  memiliki  sekolah  menegah  pertama  (SMP)  negeri sebanyak 49 sekolah yang tersebar di seluruh tiap-tiap Kecamatan. Dari 49 tersebut, peneliti mengambil 7 sekolah SMPN yang ada pada beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten  Tanah  Datar  guna  untuk  memahami  serta  memberikan  gambaran  yang nyata terkait bagaimana kebijakan sisem zonasi dalam (PPDB) diterapkan di SMPN Kabupaten Tanah Datar, serta faktor pendukung serta penghambatnya.
2. Penerapan  Kebijakan  Sistem  Zonasi  Dalam  (PPDB)  di  SMPN  Kabupaten Tanah Datar
a. Telah  diterapkan  kebijakan  PPDB  sistem  zonasi  di ” SMPN  Kabupaten  Tanah Datar.
b. Adanya  peraturan  yang  mengatur  kebijakan  PPDB  sistem  zonasi  ini  yang  tertera dalam Permendikbud No. 1 Tahun 2021.
c. Kebijakan sistem zonasi dalam PPDB di Kabupaten Tanah Datar sudah diterapkan selama 3 tahun ini yang telah dimulai sejak tahun 2019 sampai sekarang terutama pada tingkat SMPN Kabupaten Tanah Datar.
d. Tujuan  kebijakan  sistem  zonasi  ini  yaitu  untuk  pemerataan  kualitas  pendidikan, jarak  tempuh  untuk  pergi  kesekolah  lebih  dekat,  serta  pendidikan  di  Indonesia bisa  lebih  baik  lagi  untuk  kedepannya  dan  bisa  bersaing  dengan  pendidikan  di negara-negara  maju  nantinya  sesuai  dengan  apa  yang  diimpikan  pemerintah tentunya.
e. Dalam penerapannya, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi diantaranya pemetaaan  zona/wilayah  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemda  masih  belum  akurat dan  rinci,  kuota  yang  ditentukan  oleh  pemda  masih  belum  sesuai  dengan kebutuhan  sekolah  serta  masih  adanya  sekolah  yang  melanggar  ketentuan kebijakan  zonasi  dalam  PPDB  yang  mana  mereka  menerima  peserta  didik  baru yang  bukan  pada  kawasan/zonasinya,  dikarenakan  belum  adanya  regulasi  yang
tegas  dari  pemerintah  sehingga  sekolah  tersebut  masih  bisa  leluasa  untuk melanggar ketentuan yang telah ditetapkan didalam zonasi PPDB ini.
f. kebijakan  sistem  zonasi  dalam  (PPDB)  ini  terutama  pada  SMPN  yang  ada  di Kabupaten Tanah Datar memang perlu untuk di evaluasi kembali agar kebijakan sistem  zonasi  dalam  PPDB  ini  lebih  baik  kedepannya  dan  sesuai  apa  yang diharapkan bersama.
3. Faktor  Pendukung  Penerapan  Kebijakan  Sistem  Zonasi  Dalam  (PPDB)  di SMPN Kabupaten Tanah Datar.
a. Pemerintah  itu  sendiri  yang  mana  merekalah  jualah  yang  telah  merancang, membuat dan menetapkan kebijan sistem zonasi dalam PPDB ini. Alasannya yang pertama  demi  pemerataan  kualiatas  pendidikan  baik  itu  dari  layanannya,  peserta didik,  guru,  serta  sarana  prasarana.  Yang  kedua  agar  peserta  didik  lebih  dekat dengan sekolah tidak jauh lagi untuk pergi ke sekolah apalagi bagi peserta didik yang  berada  di  kota  yang  pada  umumnya  terjadi  kemacetan  terkadang  mereka terlambat sampai sekolah sekarang tidak lagi terlembat dikarenakan sistem zonasi ini. Dan yang ketiga peserta didik lebih menghemat waktu serta biaya untuk pergi ke sekolah.
b. Permendikbud No 1 Tahun 2021 terkait ketentuan di dalam (PPDB) pada tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Yang didalam Permendikbud No 1 Tahun 2021 ini terdapat 4 jalur dalam dalam PPDB, salah satunya jalur zonasi.
4. Faktor  Penghambat  Penerapan  Kebijakan  Sistem  Zonasi  Dalam  (PPDB)  di SMPN Kabupaten Tanah Datar
a. Pemetaan  zona/wilayah  yang  ditetapkan  pemda  belum  akurat  dan  rinci,  kuota yang  ditetapkan  pemda  belum  sesuai  dengan  kebutuhan  serta  masih  adanya sekolah  yang  melanggar  ketentuan  dalam  kebijakan  sistem  zonasi  terkait  PPDB ini yang dikarnakan belum adanya regulasi yang tegas.
b. Masih  minim  sosialisasi  kepada  masyarakat  serta  motivasi  dari  hasil  belajar siswa/wi terjadi penurunan.

## Pembahasan
1. Penerapan  Kebijakan  Sistem  Zonasi  Dalam  (PPDB)  di  SMPN  Kabupaten Tanah Datar
Dari  observasi  dan  wawancara  yang  peneliti  lakukan  dengan  menggunakan pedoman yang telah dibuat serta di tujukan kepada beberapa kepala sekolah SMPN, guru,  wali  murid,  serta  siswa/wi  terkait  penerapan  kebijakan  sistem  zonasi  dalam PPDB di SMPN Kabupaten Tanah Datar dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan masih  terdapat  kendala-kendala  yang  ditemui  baik  itu  dari  segi  pemetaan  zonasi masih  belum  akurat,  kuota  yang  belum  sesuai  dengan  kebutuhan  sekolah,  masih adanya sekolah yang melanggar kebijakan sistem zonasi dalam PPDB ini, sosialisasi yang masih kurang serta prestasi belajar siswa menurun.
Zonasi  ialah  suatu  pembagian  atau  pemisahan  kawasan  yang  terdiri  dari bagian-bagian  yang  telah  ditentukan,  sesuai  dengan  fungsi  dan  maksud pengelolaannya.  Dapat  dipahami  bahwa “ sistem  dalam  zonasi  dalam  penerimaan siswa baru ialah penataan serta pembagian kawasan sekolah untuk calon siswa yang melakukan pendaftaran terhadap suatu Sekolah, berdasarkan pada basis zona terdekat atau  masih  satu  zona  dengan  tempat  tinggalnya.  Menurut  Andina  (2017)  zonasi dalam  PPDB  bagi  calon  peserta  didik  bisa  menguntungkan  karena  sekolah  dengan tempat tinggalnya menjadi lebih dekat serta bisa menghemat waktu untuk menuju  ke sekolah. Sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru, yaitu tahap dalam usaha reformasi sekolah untuk peningkatan pendidikan yang berkualias di Indonesia.
Adanya  sistem  zonasi  terhadap  penerimaan  siswa  baru  ini,  mampu menciptakan  kualitas  terhadap  pendidikan  yang  rata  terutama  pendidikan  di Indonesia,  oleh  karena itu  didalam  pelaksanaannya,  pemerintah  telah  mengeluarkan kebijakan dalam penerimaan siswa baru pada tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan SMK yang  telah    tertuang    didalam  Permendikbud  No  1  Tahun  2021    terkait  penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi ” .
Terkait permasalahan yang ditemui dilapangan didalam penerapan kebijakan sistem  zonasi  terutama  di  SMPN  Kabupaten  Tanah  Datar,  maka  hal  ini  perlu  yang namanya  evaluasi.  Secara  bahasa  menurut “ Rusdiana  (2014)  mengemukakan  bahwa asal  kata  dari  evaluasi  bermula  dengan  bahasa  Inggris  ( Evaluation ), yang  mana dalam  bahasa  Arabnya  ( Al-Taqdir ),  dalam  bahasa  Indonesia  ialah  Penilaian,  akar
katanya  ialah  ( Value ), dalam  bahasa  Arabnya  ( Al-Qimah ),  dalam  bahasa Indonesianya  ialah  Nilai.  Sedangkan  menurut “ Lubis  et  al.,  (2019)  mengemukakan evaluasi berarti sebuah kegiatan terhadap penilaian sesuatu ataupun sebuah kegiatan terhadap  penaksiran,  dari  penjelasan  ini,  maka,  evaluasi  dalam  arti  harfiah  ialah sebuah proses terhadap penilaian tertentu  yang bertujuan agar hasil dalam penilaian tersebut sesuai dengan yang diinginkan ”
Secara istilah, menurut “ Putri (2019) mengatakan bahwa evaluasi ialah sebuah kegiatan  ataupun  sebuah  proses  untuk  memilih,  menyatukan,  serta  menganalisis penyajian  informasi  yang  biasa  dipergunakan  sebagai  landasan  didalam  mengambil keputusan,  selain  itu  bisa  digunakan  untuk  menyusun  rencana  berikutnya. Menurut “ Hamdi  (2020)  mengemukakan  bahwa  evaluasi  ialah  sebuah  proses  agar sebuah  informasi  bisa  didapatkan  serta  pemahaman  dan  menyampaikan  hasil  dari informasi tersebut kepada pemangku keputusan. Sementara menurut Arikunto (2014) mengatakan  bahwa  evaluasi  ialah  sebuah  kegiatan  dalam  mengumpulkan  berbagai informasi  tentang  sesuatu,  dimana  setelah  itu  informasi  yang  telah  didapatnya tersebut dipakai dalam menentukan cara alternatif yang tepat terhadap pengambilan sebuah keputusan.
Dapat  dipahami  bahwa  evaluasi  ialah  sebuah  kegiatan  yang  direncanakan sehingga  dapat  tahu  mengenai  suatu  keadaan  terhadap  suatu  objek  melalui penggunaaan  berbagai  instrumen/alat  yang  bersangkutan  dengan  indikator,  tujuan, serta  manfaat  dari  objek  tersebut.  Atau  dengan  kata  lain  evaluasi  ialah  proses mengumpulkan berbagai bentuk informasi mengenai suatu hal yang berkaitan dengan topik  penelitian  untuk  di  jadikan  sebagai  data  yang  kemudian  hasilnya  dianalisis, dinilai  dan  digunakan  sebagai  jalan alternatif  dalam  pengambilan  kebijakan  dengan melalui berbagai cara atau metode ilmiah.
Menurut “ KBBI  mengatakan  bahwa  kebijakan  ialah  suatu  perangakaian sebuah rancangan serta sebuah asas yang dijadikan untuk pegangan serta dasar dari rencana terhadap pelaksanaan suatu pekerjaan, cara memimpin,  serta cara bertindak dalam  melakukan  sesuatu.  Menurut “ Ardyansyah  (2010)  mengungkapkan  bahwa kebijakan  ialah  seseorang  ketika  dalam  memecahkan  sebuah  permasalahan  ia melakukan berbagai agar tujuan tertentunya itu bisa terlaksnana dengan ” baik.
Menurut “ Azhar  &  Satriawan  (2018)  mengemukakan  bahwa  kebijakan merupakan  sebuah  peraturan  yang  ada  yang  berisi  tentang  azas  yang  menunjukkan bagaimana cara seseorang dalam  bertindak yang sudah dibuat secara terstruktur dan terus-menerus  agar  sebuah  tujuan  tertentu  bisa  tercapai ” .  Maka  dapat  dimengerti bahwa  kebijakan  merupakan  suatu  aturan  yang  telah  di  buat  dan  di  tetapkan  oleh pihak terkait yang di tujukan kepada suatu kelompok atau masyarakat guna mencapai apa yang tujuan di inginkan. Terkait dengan hal ini, kebijakan yang di fokuskan dan dikaji yaitu kebijakan pendidikan. Menurut “ Arwildayanto, Dr. Arifin Suking (2018) mengemukakan  bahwa  kebijakan  pendidikan  ialah  sebuah  proses  dari  semua  hasil perumusan  dalam  tahap  yang  strategis  terhadap  suatu  pendidikan  yang  didalamnya terdiri dari visi, misi dari pendidikan, dalam rangka untuk terwujudnya capaian dari pendidikan terhadap suatu masyarakat dalam waktu yang ” ditetentukan.
Menurut “ Lengkana  &  Sofa  (2017)  memberikan  pengertian  suatu  kebijakan pendidikan  dalam  arti  yang  sempit  ialah  bagian  dari  kebijakan  wilayah,  dalam  arti kebijakan  pendidikan  ialah  bagian  dari  kebijakan  yang  menyusun  mengenai pendidikan, seperti regulasi yang berkaitan dengan penyerapan sumber diatur dalam hal  yang  tertentu,  serta  peraturan  perilaku  seseorang  terhadap  pendidikan ” .Dapat dipahami  bahwa  kebijakan  terhadap  sebuah  pendidikan  merupakan  aturan  yang  di buat  dan  ditetapkan  oleh  pemerintah,  yang  mana  dari  kebijakan  tersebut  bisa mencapai  tujuan  yang  di  inginkan  pemerintah  serta  sebagai  perwujudan  dari  tujuan dari  sebuah  pendidikan  yang  telah  diatur  oleh  undang-undang  sebagai  cita-cita bangsa
Dari  penjelasan  tersebut  tentang  pengertian  dari  kebijakan,  evaluasi  serta kebijakan  terhadap  pendidikan,  dapat  disimpulkan  bahwa  pengertian  dari  evaluasi terhadap  kebijakan  pendidikan  ialah  sebuah  kegiatan  untuk  memberikan  penilaian dan  perbandingan  sebuah  hasil  dari  pelaksanaan  sebuah  kebijakan  sesuai  kriteria serta  standar  yang  sudah  ditetapkan.  Kita  juga  dapat  tahu  apa  dampak  terhadap kebijakan  pendidikan ini, apakah  melalui  kebijakan  tersebut  bisa  memberi  berbagai manfaat  atau  sebaliknya  dengan  adanya  kebijakan  tersebut  dapat  menimbulkan kerugian,  kebisingan  dan  lain-lain.  Salah  satu  instrumen  terpenting  untuk mengevaluasi  kegiatan  kebijakan  pendidikan  adalah  melalui  pengukuran  suatu  nilai ataupun pemanfaatan hasil dari sebuah kebijakan terhadap sebuah pendidikan, serta
untuk mengukur sejauh mana kebijakan pendidikan sudah dilaksanakan atau belum, dan apakah kebijakan tersebut berhasil atau kebijakan tersebut mengalami kegagalan ataupun  kebijakan  tersebut  seperti  yang  diharapkan  atau  kebijakan  tersebut  tidak sesuai  dengan  yang  diharapkan.  Seperti  pada ” kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam penerapan  kebijakan  sistem  zonasi ” dalam  PPDB  ini  agar  lebih  baik  lagi  untuk kedepannya.
2. Faktor  Pendukung  Penerapan  Kebijakan  Sistem  Zonasi  Dalam  (PPDB)  di SMPN Kabupaten Tanah Datar.
Dari  data  yang  ditemui  lewat  observasi  serta  wawancara  dengan  bebeapa informan  bahwa  yang  menjadi  faktor  pendukungnya  ialah  pemerintah  itu  sendiri serta Permendikbud   No, 1 Tahun 2021 tentang PPDB tingkat TK, SD, SMP, SMA dan SMK yang didalam ” kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan ” murid baru.
Kebijakan terhadap sistem sebuah zonasi dalam penerimaan siswa baru ialah salah  satu  tujuan  dari  pendidikan  nasional  terutama  didalam  peningkatan  kualitas pendidikan  di  Indonesia,  penerapan  terhadap  sistem  zonasi  ini  bertujuan  untuk melindungi  pemerataan  akses  pelayanan  pendidikan  kepada  peserta  didik, lingkungan  sekolah  dengan  lingkungan  tempat  tinggal  menjadi  lebih  dekat, menghapuskan  pengkhususkan  dan  pembeda-bedaan  di  sekolah,  terutama  pada sekolah umum, dan analisis kebutuhan menjadi terbantu, (Purwanti et al., 2019)
Walaupun  melalui  sistem terhadap  sebuah  zonasi  ini  penerimaan  siswa  baru belum sepenuhnya menjadikan kualitas dalam pendidikan baik itu dari segi siswa/wi, guru,  serta  sekolah  menjadi  unggul  dan  bermutu,  tetapi  setidaknya  ini  merupakan langkah awal dan  iktikad yang baik dari pemerintah demi memajukan pendidikan di Indonesia  agar  lebih  bagus  lagi  kedepannya  sesuai  dengan  harapan  dan  tujuan pendidikan  nasional  itu  sendiri.  Menurut “ Muhadjir  Effendy  mengatakan  bahwa melalui  zonasi  pemerintah  ingin  melakukan  reformasi  sekolah  secara  menyeluruh, target kita bukan hanya  pemerataan akses pada layanan pendidikan saja, tetapi juga pemerataan  kualitas  pendidikan,  dan  juga  zonasi  merupakan  salah  satu  strategi percepatan pemerataan pendidikan ” yang berkualitas.
3. Faktor  Penghambat  Penerapan  Kebijakan  Sistem  Zonasi  Dalam  (PPDB)  di SMPN Kabupaten Tanah Datar
Dari faktor penghambat yang ditemui dilapangan beberapa SMPN yanga ada di Kabupaten Tanah Datar terkait dalam penerapan sistem zonasi PPDB ini baik itu pemetaan  zonasinya,  kuota  yang  ditetapkan  oleh  pemda,  regulasinya,  sosialisasi kepada  masyarakat  serta  motivasi  dari  hasil  belajar  siswa/wi,  maka  perlu  diadakan yang namanya evaluasi.
Menurut “ Lubis  et  al.,  (2019)  mengemukakan  evaluasi  yang  berarti  sebuah kegiatan  terhadap  penilaian  sesuatu  ataupun  sebuah  kegiatan  terhadap  penaksiran, dari  penjelasan  ini,  maka,  evaluasi  dalam  arti  harfiah  ialah  sebuah  proses  terhadap penilaian  tertentu  yang  bertujuan  agar  hasil  dalam  penilaian  tersebut  sesuai  dengan yang ” diinginkan.
Secara istilah, menurut “ Putri (2019) mengatakan bahwa evaluasi ialah sebuah kegiatan  ataupun  sebuah  proses  untuk  memilih,  menyatukan,  serta  menganalisis penyajian  informasi  yang  biasa  dipergunakan  sebagai  landasan  didalam  mengambil keputusan, selain itu bisa digunakan untuk menyusun rencana berikutnya ” .Menurut “ Hamdi  (2020)  mengemukakan  bahwa  evaluasi  ialah  sebuah proses  agar  sebuah  informasi  bisa  didapatkan  serta  pemahaman  dan menyampaikan hasil  dari  informasi  tersebut  kepada  pemangku  keputusan.  Sementara  menurut Arikunto  (2014)  mengatakan  bahwa  evaluasi  ialah  sebuah  kegiatan  dalam mengumpulkan  berbagai  informasi  tentang  sesuatu,  dimana  setelah  itu  informasi yang telah didapatnya tersebut dipakai dalam menentukan cara alternatif  yang tepat terhadap pengambilan sebuah keputusan.
Dapat  dipahami  bahwa  evaluasi  ialah  sebuah  kegiatan  yang  direncanakan sehingga  dapat  tahu  mengenai  suatu  keadaan  terhadap  suatu  objek  melalui penggunaaan  berbagai  instrumen/alat  yang  bersangkutan  dengan  indikator,  tujuan, serta  manfaat  dari  objek  tersebut.  Atau  dengan  kata  lain  evaluasi  ialah  proses mengumpulkan berbagai bentuk informasi mengenai suatu hal yang berkaitan dengan topik  penelitian  untuk  di  jadikan  sebagai  data  yang  kemudian  hasilnya  dianalisis, dinilai  dan  digunakan  sebagai  jalan alternatif  dalam  pengambilan  kebijakan  dengan melalui berbagai cara atau metode ilmiah.
Dalam hal ini, berkaitan dengan evaluasi kebijakan yang mana salah satunya kebijakan  tersebut  yaitu  dengan  sistem  zonasi  dalam  PPDB  di  SMPN  Kabupaten Tanah Datar. Menurut “ Azhar & Satriawan (2018) mengemukakan bahwa kebijakan merupakan  sebuah  peraturan  yang  ada  yang  berisi  tentang  azas  yang  menunjukkan bagaimana cara seseorang dalam bertindak yang sudah dibuat secara terstruktur dan terus-menerus  agar  sebuah  tujuan  tertentu ” bisa  tercapai.  Maka  dapat  dimengerti bahwa  kebijakan  merupakan  suatu  aturan  yang  telah  di  buat  dan  di  tetapkan  oleh pihak terkait yang di tujukan kepada suatu kelompok atau masyarakat guna mencapai apa yang tujuan di inginkan. Terkait dengan hal ini, kebijakan yang di fokuskan dan dikaji yaitu kebijakan pendidikan. Menurut “ Arwildayanto, Dr. Arifin Suking (2018) mengemukakan  bahwa  kebijakan  pendidikan  ialah  sebuah  proses  dari  semua  hasil perumusan  dalam  tahap  yang  strategis  terhadap  suatu  pendidikan  yang  didalamnya terdiri ” dari  visi,  misi  dari  pendidikan,  dalam  rangka  untuk  terwujudnya  tujuan  dari pendidikan ” terhadap suatu masyarakat dalam waktu yang ” ditetentukan.
Menurut “ Lengkana  &  Sofa  (2017)  memberikan  pengertian  suatu  kebijakan pendidikan  dalam  arti  yang  sempit  ialah  bagian  dari  kebijakan  wilayah  dalam  arti kebijakan  pendidikan  ialah  bagian  dari  kebijakan  yang  menyusun  mengenai pendidikan, seperti regulasi yang berkaitan dengan penyerapan sumber diatur dalam hal  yang  tertentu,  serta  peraturan  perilaku  seseorang  terhadap  pendidikan ” .Dapat dipahami  bahwa  kebijakan  terhadap  sebuah  pendidikan  merupakan  aturan  yang  di buat  dan  ditetapkan  oleh  pemerintah,  yang  mana  dari  kebijakan  tersebut  bisa mencapai  tujuan  yang  di  inginkan  pemerintah  serta  sebagai  perwujudan  dari  tujuan dari  sebuah  pendidikan  yang  telah  diatur  oleh  undang-undang  sebagai  cita-cita bangsa
Dari  penjelasan  tersebut  tentang  pengertian  dari  kebijakan,  evaluasi  serta kebijakan  terhadap  pendidikan,  dapat  disimpulkan  bahwa  pengertian  dari  evaluasi terhadap  kebijakan  pendidikan  ialah  sebuah  kegiatan  untuk  memberikan  penilaian dan  perbandingan  sebuah  hasil  dari  pelaksanaan  sebuah  kebijakan  sesuai  kriteria serta  standar  yang  sudah  ditetapkan.  Kita  juga  dapat  tahu  apa  dampak  terhadap kebijakan  pendidikan ini, apakah  melalui  kebijakan  tersebut  bisa  memberi  berbagai manfaat  atau  sebaliknya  dengan  adanya  kebijakan  tersebut  dapat  menimbulkan kerugian,  kebisingan  dan  lain-lain.  Salah  satu  instrumen  terpenting  untuk
mengevaluasi  kegiatan  kebijakan  pendidikan  adalah  melalui  pengukuran  suatu  nilai ataupun pemanfaatan hasil dari sebuah kebijakan terhadap sebuah pendidikan, serta untuk mengukur sejauh mana kebijakan pendidikan sudah dilaksanakan atau belum, dan apakah kebijakan tersebut berhasil atau kebijakan tersebut mengalami kegagalan ataupun  kebijakan  tersebut  seperti  yang  diharapkan  atau  sebaliknya.  Maka  evaluasi kebijakan pendidikan ini bisa untuk mengatasi dan memperbaiki apa-apa saja faktor penghambat  yang  terjadi  dalam  penerapan  kebijakan  PPDB  sistem  zonasi  ini terutama di SMPN Kabupaten Tanah Datar agar dimasa yang akan datang lebih baik lagi.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  observasi,  wawancara,  serta  dokumentasi  terkait  evaluasi kebijakan  sistem  zonasi  dalam  (PPDB)  di  SMPN  Kabupaten  Tanah  Datar  maka  bisa peneliti simpulkan sebagai berikut:
1. Penerapan kebijakan sistem zonasi dalam (PPDB) di SMPN Kabupaten Tanah Datar sudah  dilaksanakan  lebih  kurang  3  tahun  ini,  yang  telah  dimulai  pada  tahun  2019 sampai sekarang. Dalam penerapannya, telah mengikuti aturan yang telah keluarkan pemerintah didalam Permendikbud No. 1 Tahun 2021 tentang PPDB, salah satunya menggunakan  sistem  zonasi.  tujuan  diterapkankan  sistem  zonasi  ini  tidak  lain  ialah untuk  pemerataan  mutu  pendidikan  di  Indonesia  sesuai  yang  diharapkan  oleh pemerintah  tentunya.  Namun  selama  kebijakan  PPDB  dengan  sistem  zonasi  ini diterapkan  terutama  di  SMPN  Kabupaten  Tanah  Datar,  ditemui  beberapa permasalahan yang terjadi diantaranya pemetaan zona yang belum akurat, kuota yang belum  sesuai  dengan  kebutuhan  sekolah,  regulasi  yang  belum  tegas,  masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan motivasi dan prestasi belajar siswa/wi menurun.  Maka  didalam  mengatasi  permasalahan  ini  agar  tidak  terjadi  lagi  untuk kedepannya,  perlu  dilakukan  evaluasi  kembali  guna  untuk  menilai  serta  mengukur apakah sistem zonasi dalam PPDB ini sudah terlaksana dengan baik atau belum, apa saja  yang  perlu  diperbaiki  dan  dibenahi  serta  dapat  memberikan  masukan-masukan agar kebijakan sistem zonasi dalam PPDB ini lebih baik lagi kedepannya.
2. Faktor  pendukung  penerapan  kebijakan  sistem  zonasi  (PPDB)  di  SMPN  Kabupaten Tanah  Datar  ialah  yang  pertama  dari  pemerintah  itu  sendiri.  Yang  kedua  adanya
Permendikbud No.1 Tahun 2021 yang mengatur PPDB tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan  SMK  salah  satunya  menggunakan  sistem  zonasi.  Hal  ini  sejalan  dan  berkaitan satu  sama  lainnya.  harapan  kedepannya  setelah  diterapkan  sistem  zonasi  dalam PPDB  ini  ialah  agar  kualitas  pendidikan  di  Indonesia  merata,  baik  itu  dari  segi layanannya,  sarana  prasarana,  guru  dan  sebagainya.  Hal  ini  merupakan  keinginan terbesar dari pemerintah dan direalisasikan didalam Permendikbud No.1 Tahun 2021. 3. Adapun  yang  menjadi  faktor  penghambat  dalam  penerapan  kebijakan  sistem  zonasi dalam  (PPDB)  terutama  di  SMPN  Kabupaten  Tanah  Datar  ialah  pertama  pemetaan wilayah  wilayah/zona  yang  oleh  pemda  belum  akurat  yang  menyebabkan  masih adanya  wilayah  yang  belum  terdata  dalam  zonasinya.  kedua  kuota  yang  telah ditetapkan  oleh  pemda  belum  sesuai  dengan  kebutuhan  sekolah  yang  menyebabkan terjadinya  kelebihan  peserta  didik  bahkan  sebaliknya.  ketiga  regulasi  yang  kurang tegas, hal ini menyebabkan masih adanya sekolah yang melanggar ketentuan sistem zonasi  dalam  PPDB  ini  salah  satunya  menerima  murid  baru  yang  tidak  dalam zonasinya.  Keempat  sosialisasi  yang  masih  kurang  kepada  masyarakat  sehingga mereka belum mengetahui seluk beluk sistem zonasi dalam PPDB tersebut, baik itu dari  ketentuannya,  prosedurnya,  tujuan  dan  sebagainya.  kelima  motivasi  serta prestasi  belajar  dari  siswa/wi  menurun  dikarenakan  di  sekolah  kemampuan  dari siswa/wi  tersebut  beragam  apalagi  dikelas,  hal  ini  menyebabkan  semangat  untuk belajar  menurun  karena  tidak  adanya  tantangan  terhadap  siswa/wi  tersebut.  Itulah beberapa  hal  yang  menjadi  faktor  penghambat  dalam  penerapan  kebijakan  sistem zonasi dalam PPDB terutama di SMPN Kabupaten Tanah Datar.

## DAFTAR RUJUKAN
Andina, E. 2017. Sistem Zonasi dan Dampak Psikososial Bagi Peserta Didik. Majalah Info Singkat Bidang Kesejahteraan Sosial Puslit Badan Keahlian DPR , IX (14),
9–12.
Aqib Ardiansyah, D. H. K. 2019. Evaluasi  Program  Penerimaan  Peserta  Didik Baru (PPDB)  Sistem  Zonasi  Di    Kabupaten    Brebes  Menggunakan  Model  CIIP  2 . 9 (2), 186–195.
Ardhi, M. 2015. Evaluasi Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Real Time Online  Dinas  Pendidikan  Kota  Yogyakarta. Jurnal  Penelitian  Ilmu  Pendidikan 8(1), 80–94.
Ari,  F.  2020. Transformasi  Sistem  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru .  Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Arikunto, S. 2014. ( Dasar-dasar Evaluasi Pembelajaran ). Jakarta: PT. Bumi Aksara. Arwildayanto,  Dr.  Arifin  Suking,  W.  T.  S.  2018.  ( Analisis  Kebijakan  Pemerintah ). Bandung:  Cendikia Press.
Azhar, M., & Satriawan, D. A. 2018. Implementasi Kebijakan Energi Baru dan Energi Terbarukan Dalam Rangka Ketahanan Energi Nasional. Administrative Law and Governance Journal , 1 (4), 398–412. https://doi.org/10.14710/alj.v1i4.398-412 Dian  Purwanti,  dkk  2019.  ( Evektifitas  Kebijakan  Penerimaan  Peserta  Didik  Sistem Zonasi Bagi Siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan ) https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1737 . Desi Wulandari, A. H. 2018. Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa . 1–15. Fattah, N. 2013. ( Analisis Kebijakan Pendidikan ). Bandung:  Remaja Rosda Karya. Grafika, T. R. 2007. ( Undang-undang Sisdiknas 2003 ). Jakarta: Sinar Grafika.
Hajaroh, M., Studi, P. 2018. Teori, P., Evaluasi, P., & Kebijakan, E. (Metode , Nilai dan Menilai , Penggunaan). Foundasia , IX (1), 27–42.
Halimah, N. 2020. Evaluasi  Kebijakan  Sistem  Zonasi  Penerimaan  Peserta  Didik Baru di  SMP  Negeri  Tangerang  Selatan  (Study  Kasus  SMPN  03  dan  SMPN  17 Tangerang Selatan) .
I Gusti Putu Darya. 2020. Evaluasi Implementasi Sistem Penerimaan Peserta Didik baru (PPDB)  di  Kota  Balikpapan. Jurnal  Penelitian  Pendidikan  (JPP)  Universitas Pendidikan Indonesia 20(1), 32–41
Lengkana,  A.  S.,  &  Sofa,  N.  S.  N.  2017.  Kebijakan  Pendidikan  Jasmani  dalam Pendidikan. Jurnal Olahraga , 3 (1), 1–12. https://doi.org/10.37742/jo.v3i1.67 Miles, H. 1992. ( Qualitative Data Analysis ). Jakarta: Unversitas Indonesia Press.
Mutiarin, D. 2017. Evaluasi Penerapan Siap PPDB Online Dalam Meningkatkan Mutu Layanan  Pendidikan. Jurnal  Penelitian  Pers  dan  Komunikasi  Pembangunan 21 (2), 83–99.
Prasetyo  Hidayat,  Sulton  Djasmi,  S.,  &  FKIP.  2013.  Evaluasi  Penjamin  Mutu Pendidikan  di  SMP  1  Negeri  Abung  Barat  Lampung  Utara. Jurnal  FKIP Unila/16951
Surya. 2015. ( Teori Pendidikan ). Bandung: Cendikia Press.