Volume 04 Nomor 02, Juni 2023 http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/NLR
Penerbit : Program Studi Magister Kenotariatan  Fakultas Hukum  Universitas 17 Agustus 1945 Semarang  Indonesia

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI HAK AHLI WARIS TERHADAP TANAH YANG DI
KUASAI ORANG LAIN PADA PERKARA NOMOR: 1821 K/Pdt/2022
Oleh: Warnawati Staff Notaris, Indonesia wanabin22@yahoo.com

## Johan Erwin Isharyanto
Dosen Fakultas Hukum UNTAG Semarang erwinjohan07@gmail.com

## ABSTRAK
Tanah sengketa pada umumnya berasal dari tanah garapan atau tanah sawah yang belum bersertipikat dan dahulunya dikuasai oleh seseorang yang setelah meninggal dunia, tanah tersebut  digarap  oleh  ahli  warisnya.  Permasalahan  dirumuskan  sebagai  berikut:  1) Bagaimana  dasar  pertimbangan  hakim  dalam  perlindungan  hukum  bagi  hak  ahli  waris terhadap tanah yang dihaki oleh orang lain pada perkara Nomor:  1821 K/Pdt/2022? 2) Apa akibat hukum bagi para pihak atas putusan kasasi pada perkara Nomor: 1821 K/Pdt/2022? 3) Bagaimana perlindungan hukum bagi hak ahli waris terhadap tanah yang dikuasai oleh orang  lain?  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  ( normative  legal research ).  Analisis  data  yang  digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif  terhadap  data sekunder  sebagai  data  utama  dan  data  primer  sebagai data pendukung.  Hasil  Penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam perlindungan hukum bagi hak ahli waris terhadap tanah yang dikuasai oleh orang lain pada Perkara Nomor:  1821 K/Pdt/2022 mengacu pada dua hal, yaitu: Pertimbangan fakta dan Pertimbangan hukum. Akibat hukum bagi para pihak atas putusan kasasi pada Perkara Nomor: 1821 K/Pdt/2022, yaitu:  bagi Penggugat  diakui  sebagai  pemilik  sah,  bagi  Tergugat  dianggap  melakukan  Perbuatan Melawan  Hukum  ( Onrechtmatige  daad )  dan  dihukum  untuk  menyerahkan  tanah  milik Penggugat  dalam  keadaan  seperti  semula.  Perlindungan  hukum  bagi  hak  ahli  waris terhadap tanah yang dikuasai oleh orang lain, diberikan oleh Mahkamah Agung kepada ahli waris terhadap tanah yang merupakan harta waris dari orangtuanya yang diperoleh secara sah berdasarkan hukum adat.
Kata Kunci : Ahli Waris; Hak; Perlindungan Hukum; Tanah.

## ABSTRACT
Disputed  land  generally  originates  from  arable  land  or  paddy  fields  that  have  not  been certified and were previously controlled by someone who, after death, the land was cultivated by  his  heirs.  The  problems  are  formulated  as  follows:  1)  What  is  the  basis  for  the  judge's considerations in legal protection for the heirs' rights to land claimed by other people in case Number:  1821  K/Pdt/2022?  2)  What  are  the  legal  consequences  for  the  parties  of  the cassation decision in case Number: 1821 K/Pdt/2022? 3) What is the legal protection for the heirs’ rights to land controlled by other people? This research uses a nonnative legal research approach. Data analysis used is a qualitative approach to secondary data as the main data and  primary  data  as  supporting  data.  The  results  of  the  study  show  that  the  basis  for  the judge's considerations in legal protection for heirs' rights to land owned by other people in Case  Number:  1821  K/Pdt/2022  refers  to  two  things,  namely:  Considerations  of  facts  and Considerations of law. The legal consequences for the parties to the cassation decision in Case Number: 1821 K/Pdt/2022, namely: for the Plaintiff it is recognized as the legal owner, for the Defendant  it  is  deemed  to  have  committed  an  Unlawfid  Act  (Onrechtmatige  daad)  and  is punished to hand over the land belonging to the Plaintiff in its original state. Legal protection for heirs' rights to land controlled by other people, is given by the Supreme Court to heirs of land which are inherited from their parents which were legally obtained under customary law.
Keywords: Heirs' Rights; Land; Legal Protection.
©2023; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee ( https://Creativecommons.org/licences/by-sa/4.0 )

## A. PENDAHULUAN
Bumi dan air dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Hal  tersebut tersurat  secara  tegas  dalam  ketentuan  Pasal  33  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUDNRI Tahun 1945), sebagai berikut:
1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan;
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak  dikuasai oleh negara;
3. Bumi dan air dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
4. Perekonomian nasional diselenggarakan atas asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan  efisiensi  berkeadilan  berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan, kemanidirian serta  dengan  menjaga keseimbangan  kemajuan dan  kesatuan  ekonomi nasional.
Negara juga menjamin penguasaan dan pemanfaatan tanah bagi setiap warga negara, halmana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 28H UUDNRI Tahun 1945 yang menyatakan:
1. Setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal  dan mendapatkan  lingkungan  hodup  yang  baik  dan  sehat  serta  berhak  memperoleh pelayanan kesehatan;
2. Setiap  orang  berhak  mendapatkan  kemudahan  dan  perlakuan  khusus  untuk memperoleh  kesempatan  dan  manfaat  yang  sama  guna  mencapai  persamaan  dan keadilan;
3. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;
4. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.
Dikemukakan  oleh  Boedi  Harsono  bahwa  tanah  merupakan  salah  satu  elemen terpenting  dalam  proses  kehidupan  dan  penghidupan  makhluk  hidup  di  muka  bumi khususnya  bagi  manusia.  Jumlah  bidang  tanah  sepanjang  sejarah  sangat  terbatas, sementara kebutuhan manusia akan tanah terus bertambah. 1
Tanah  dalam  berbagai  sektor  kehidupan  manusia  memiliki  tiga  aspek  yang  sangat strategis yaitu: 2
1. Aspek ekonomi
Tanah memiliki nilai ekonomis, karena tanah merupakan elemen yang tidak mungkin dapat  dikesampingkan  dalam  era  pembangunan  nasional  maupun  guna  menunjang pertumbuhan ekonomi.
2. Aspek sosial
Tanah memiliki nilai sosial karena seseorang tidak diperkenankan menggunakan tanah untuk kepentingan pribadinya apalagi merugikan kepentingan masyarakat.
3. Aspek hukum
Negara  menjamin  dan  menghormati  hak  atas  tanah  yang  diberikan  kepada  warga negaranya, sehingga dibutuhkan suatu kepastian hukum dalam penguasaan tanah yang dilindungi oleh Undang-Undang.
Penguasaan tanah oleh setiap warga negara perlu mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum, sehingga diperlukan pengaturan tentang kepemilikan hak atas tanah. Hukum agraria nasional secara normatif diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). UUPA lahir dan digali dari nilai-nilai akar budaya bangsa Indonesia tanpa menutup diri  terhadap  perubahan  yang  terjadi.  UUPA  mengharuskan  adanya  pendaftaran  tanah terhadap macam-macam hak atas tanah. 3
Selaras dengan ketentuan tersebut di atas, dinyatakan oleh Maria S.W. Sumardjono, bahwa  hukum  menghendaki  adanya  kepastian,  hukum  pertanahan  Indonesia menginginkan kepastian siapa pemegang hak milik atau hak-hak lain atas sebidang tanah, 4 namun demikian dalam realitas di lapangan menunjukkan bahwa pemegang sertipikat atas tanah belum merasa aman akan kepastian haknya, bahkan sikap keragu-raguan seringkali
1 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya (Jakarta: Djambatan, 2003).
2 Haji Idham, Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Perspektif Otonomi Daerah (Bandung: Alumni, 2014).
3 Muchsin dkk, Hukum Agraria Indonesia Dalam Perspektif Sejarah (Bandung: Refika Aditama, 2010).
4 Maria S.W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi (Jakarta: Kompas, 2001).
E-ISSN 2722-287X | P-ISSN 2985-3060
muncul  dengan  banyaknya gugatan  yang menuntut pembatalan sertipikat tanah melalui pengadilan. 5
Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak terjadi sertipikat hak atas tanah yang telah berumur lebih dari 20 tahun pun (karena sertipikat tersebut telah diperpanjang sampai dengan 20 tahun lagi) masih juga dipersoalkan dengan mengajukan gugatan, baik di  Pengadilan  Negeri  maupun  ke  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  dan  pihak  tergugat umumnya  tidak  berhasil  mengajukan  eksepsi  kedaluwarsaan  baik akusatif maupun extingtip karena  hakim  menganggap  Hukum  Tanah  Nasional  berpijak  pada  hukum  adat yang tidak mengenal lembaga verjaring. 6
Di sisi lain banyak pula terjadi, pihak lain yang bukan sebagai pemilik atau pemegang hak atas tanah, menguasai sebagian bahkan seluruh tanah milik orang lain secara melawan hukum sehingga mengakibatkan pemilik tanah yang sah mengalami kerugian.
Salah satu contoh kasus adalah sengketa kepemilikan lahan antara A. Rahman selaku Penggugat (pemilik lahan) dengan Junaidi selaku Tergugat. Penggugat selaku pemilik yang sah dan beriktikad baik atas tanah di Talang Tebat, RT 011, Desa Kembang Seri, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, memperoleh tanah dari orang tuanya, yang dikerjakan dan dikuasainya secara turun temurun lebih dari 20 (dua puluh) tahun. Di pihak lain Tergugat merasa telah membeli dan menguasai sebagian lahan tanah di Talang Tebat, RT 011, Desa Kembang Seri, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi milik Penggugat dan membuat kanal serta  menanami dengan kelapa sawit. Akibat tindakan  Tergugat  tersebut  Penggugat  merasa  dirugikan  dan  mengajukan  gugatan  ke Pengadilan  Negeri  Muara  Bulian  dan  tergister  dalam  Perkara  Nomor:  9/Pdt.G/2021/PN Mbn. proses sengketa ini sampai ke tingkat Kasasi. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Kasasi MARI Nomor: 1821 K/Pdt/2022 tanggal 28 Juli 2022 menyatakan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Junaidi. Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian dengan  judul “ PERLINDUNGAN  HUKUM  BAGI  HAK  AHLI  WARIS  TERHADAP  TANAH YANG DI KUASAI ORANG LAIN PADA PERKARA NOMOR: 1821 K/Pdt/2022 ”.

## B. PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  latar  belakang  sebagaimana  tersebut  di  atas,  dapat  dirumuskan  suatu permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam perlindungan hukum bagi hak ahli waris terhadap tanah yang dihaki oleh orang lain pada perkara Nomor:  1821 K/Pdt/2022?
2. Apa  akibat  hukum  bagi  para  pihak  atas  putusan  kasasi  pada  perkara  Nomor:  1821 K/Pdt/2022?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi hak ahli waris terhadap tanah yang dikuasai oleh orang lain?

## C. METODE PENELITIAN
5 Ibid.
6 Supriyadi  Supriyadi,  “Reorientasi  Asas  Itikad  Baik/Kebenaran  Sebagai  Dasar  Kepemilikan  Hak  Atas Tanah,” Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani) 9, no. 1 (June 22, 2019): 102–16.
Penelitian  ini  merupakan penelitian  hukum  yang  menggunakan  pendekatan  yuridis normatif ( normative legal research ). 7 penelitian hukum yang didasarkan pada penelitian kepustakaan  atau  penelitian  data  sekunder  untuk  memahami  asas-asas  hukum,  kaidah- kaidah  hukum  peraturan  perundang-undangan, 8 berkaitan  dengan  perlindungan  hukum bagi hak ahli waris terhadap tanah yang dihaki oleh orang lain. Sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa:
1. Data  sekunder  sebagai  data  utama,  yaitu  data  yang  diperoleh  melalui  data pustaka, 9 meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier;
2. Data  primer  sebagai  data  pendukung,  yaitu  data  yang  diperoleh  langsung  melalui wawancara dan/atau survey di lapangan yang berkaitan dengan perilaku  masyarakat. 10
Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data  sekunder.  Deskriptif  tersebut  meliputi  isi  dan  struktur  hukum  positif,  yaitu  suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. 11 Kegiatan  analisis  data  ini  diharapkan  akan  dapat  memberikan  kesimpulan  dari permasalahan  dan  tujuan  penelitian  yang benar  dan  akurat  serta  dapat  dipresentasikan dalam bentuk deduktif. 12

## D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Perlindungan Hukum bagi Hak Ahli Waris Terhadap Tanah yang Dikuasai oleh Orang Lain pada Perkara Nomor:  1821 K/Pdt/2022.
Penelitian  ini  mengkaji  tentang  sengketa  kepemilikan  lahan  antara  A.
Rahman,  selaku  Penggugat  melawan  Junaidi,  selaku  Tergugat  dengan  objek sengketa,  tanah  milik  Penggugat  yang  terletak  di  Talang  Tebat,  RT  011,  Desa Kembang Seri, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi.
Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri  Muara  Bulian  dan  teregister  dalam  Perkara  Nomor:  9/Pdt.G/2021/PN Mbn. Penggugat mendalilkan sebagai pemilik yang sah atas tanah di Talang Tebat, RT  011,  Desa  Kembang  Seri,  Kecamatan  Maro  Sebo,  Kabupaten  Batang  Hari, Provinsi Jambi.
Berdasarkan pengakuan Penggugat, tanpa sepengetahuan dan sepersetujuan Penggugat, Tergugat telah menguasai sebagian lahan tanah di Talang Tebat, RT 011, Desa Kembang Seri, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi  milik  Penggugat  dengan  membuat  kanal  dan  menanami  kelapa  sawit. Alasan Tergugat menempati sebagian lahan tersebut karena merasa membeli dari
7 Ibid.
8 Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2011).
9 Ibid
10 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
11 Zainuddin Ali, Op.cit 12 Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004).
Amri Muhammad sebagai pihak yang memiliki sebelum tanah tersebut dibeli oleh Tergugat.
Adanya gugatan yang diajukan oleh A. Rahman, selaku Penggugat melawan Junaidi,  selaku  Tergugat  dengan  objek  sengketa,  tanah  milik  Penggugat  yang terletak  di  Talang  Tebat,  RT  011,  Desa  Kembang  Seri,  Kecamatan  Maro  Sebo, Kabupaten  Batang  Hari,  Provinsi  Jambi,  di  Pengadilan  Negeri  Muara  Bulian, majelis hakim seblum menjatuhkan putusan, memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:
a. Menurut pertimbangan hakim, sebagaimana berdasarkan bukti P-1 dan T-19 yang telah dikuatkan oleh keterangan saksi M. Yani, saksi Anang Pahri, saksi Muhammat Syapri, saksi Sukri Ismail dan saksi A. Gani bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat;
b. Menurut pertimbangan hakim, berdasarkan hasil pemeriksaan objek perkara atau pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada pada tanggal 6 Juli 2021, tanah  yang  disengketakan  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  berada  di Talang  Tebat,  Desa  Kembang  Seri,  Kecamatan  Maro  Sebo  Ulu,  Kabupaten Batanghari, dengan batas-batas: Sebelah Utara   : Jalan usaha tani; Sebelah Barat   : Majid; Sebelah Selatan   : Hatib dan Jalan usaha tani; Sebelah Timur   : Junaidi
c. Menurut  pertimbangan  hakim,  berdasarkan  fakta  hukum,  secara  feitelijk (nyata)  yang  menguasai  objek  sengketa  adalah  Tergugat  dengan  membuat kanal-kanal,  merusak  tanaman  dan  melakukan  penanaman  pohon  di  lahan milik Penggugat;
d. Menurut  pertimbangan  hakim,  sesuai  hukum  perbuatan  Tergugat  tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.
Majelis  hakim  Pengadilan  Negeri  Muara  Bulian  yang  memeriksa  Perkara Nomor:  9/Pdt.G/2021/PN  Mbn  tanggal  3  Agustus  2021,  memberikan  putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Dalam Konvensi
Dalam Eksepsi
Menolak eksepsi dari Tergugat tersebut;
Dalam Pokok Perkara
a. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
b. Menyatakan  Tergugat  melakukan  Perbuatan  Melawan  Hukum (Onrechtmatige daad);
c. Menyatakan Penggugat berdasarkan hukum adalah Pemilik yang Sah dan beritikad  baik  atas  tanah  di  Talang  Tebat  RT.011  Desa  Kembang  Seri,
Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, dengan batas-batas tanah:
Sebelah Utara berbatasan dengan   : Jalan Usaha Tani; Sebelah Barat berbatasan dengan   : Majid;
E-ISSN 2722-287X | P-ISSN 2985-3060
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Hatib, Jalan Usaha Tani; Sebelah Timur berbatasan dengan  : Junaidi;
d. Menyatakan  Surat  Pernyataan  Penguasaan  Fisik  Bidang  Tanah (Sporadik)  atas  nama  Rahman  Bin  Saleh  adalah  Sah  dan  Mempunyai Kekuatan Hukum;
e. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo dalam keadaan seperti semula;
f. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) yaitu sejumlah  Rp  500.000,00  (lima  ratus  ribu  rupiah)  untuk  setiap  hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara a quo;
g. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini  ditetapkan  sejumlah  Rp1.645.000,00  (satu  juta  enam  ratus  empat puluh lima ribu);
h. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

## Dalam Rekonvensi
Menolak  gugatan  Penggugat  Rekonvensi/Tergugat  Konvensi  untuk seluruhnya.
Tergugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Perkara Nomor: 9/Pdt.G/2021/PN Mbn tanggal 3 Agustus 2021, telah mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Jambi.
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  Tergugat  melakukan  upaya banding  atas  putusan  Pengadilan  Negeri  Muara  Bulian  Perkara  Nomor: 9/Pdt.G/2021/PN  Mbn.  yang  diucapkan  pada  tanggal  3  Agustus  2021 diberitahukan  secara  elektronik  melalui  sistem  informasi  Pengadilan  Negeri Muara Bulian pada hari itu juga,
Pengadilan  Tinggi  Jambi  terhadap  memori  banding  di  atas,  memberikan pertimbangan  bahwa  amar  yang  demikian  diperkenankan  selama  tentang  hal tersebut  diuraikan  di  dalam  posita  gugatan  dan  amar  tersebut  ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan objek perkara atau pemeriksaan setempat, oleh karena itu keberatan Pembanding semula Tergugat tersebut tidak beralasan dan dinyatakan ditolak.
Menurut  pertimbangan  Majelis  Hakim  Pengadilan  Tinggi  Jambi,  putusan yang tidak mencantumkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang tidak terdapat pada putusan tidak membuat putusan batal, karena  bukti-bukti  dan  keterangan  saksi-saksi  tersebut  kemudian  diuraikan dalam pertimbangan hukum putusan tersebut, oleh karenanya memori banding Pembanding  semula  Tergugat  tentang  hal  tersebut  tidak  beralasan  dan dinyatakan ditolak.
Berdasarkan  pertimbangan  Pengadilan  Tinggi  Jambi  diketahui  bahwa setelah  mempelajari  secara  seksama  berkas  perkara  dan  Salinan  putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Mbn tanggal 3 Agustus 2021, Majelis Hakim Banding berpendapat, mengubah petitum gugatan menjadi
E-ISSN 2722-287X | P-ISSN 2985-3060
amarnya seperti itu karena berdasarkan hasil pemeriksaan objek sengketa atau pemeriksaan  setempat,  oleh  karenanya  keberatan  ini  tidak  beralasan  dan dinyatakan ditolak.
Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, bahwa bukti sporadik baru merupakan  bukti  permulaan  yang  harus  dikuatkan  dengan  buktibukti  lainnya, dan berdasarkan bukti P-1 dan T-19 yang telah dikuatkan oleh keterangan saksi M. Yani, saksi Anang Pahri, saksi Muhammat Syapri, saksi Sukri Ismail dan saksi A. Gani serta hasil pemeriksaan setempat terbukti bahwa tanah sengketa adalah milik  Terbanding  semula  Penggugat,  oleh  karenanya  keberatan  Pembanding semula Tergugat tersebut tidak beralasan dan dinyatakan ditolak.
Menurut  Majelis  Hakim  Pengadilan  Tinggi  Jambi,  berdasarkan pertimbangan-pertimbangan  tersebut  di  atas,  maka  Pengadilan  Tinggi  Jambi menolak seluruh memori banding dari Pembanding (dahulu Tergugat).
Menurut  Majelis  Hakim  Pengadilan  Tinggi  Jambi,  disamping  itu  setelah Pengadilan Tinggi Jambi mempelajari putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Mbn tanggal 3 Agustus 2021, ternyata tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut,  sehingga  oleh  karenanya  Pengadilan  Tinggi  Jambi  dapat  menyetujui pertimbangan dan putusan pengadilan tingkat pertama dalam perkara tersebut karena  pertimbangannya  sudah  tepat  dan  benar  dan  diambil  alih  sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Jambi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini.
Majelis  hakim  Pengadilan  Tinggi  Jambi  yang  memeriksa  Perkara  Nomor: 87/PDT/2021/PN  Jmb  tanggal  21  Oktober  2021,  memberikan  putusan  yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
Mengadili:
a. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
b. Menguatkan  putusan  Pengadilan  Negeri  Muara  Bulian  Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Mbn tanggal 3 Agustus 2021;
c. Menghukum  Pembanding  semula  Tergugat  untuk  membayar  biaya perkara  dalam  kedua  tingkat  peradilan,  yang  dalam  tingkat  banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
Pembanding (dahulu Tergugat) terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jambi Perkara  Nomor:  87/PDT/2021/PT  Jmb  tanggal  7  Oktober  2021,  telah mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Menurut pertimbangan Mahkamah Agung Republik Indonesia, terbukti objek sengketa  adalah  sah  milik  Penggugat  yang  diperoleh  dari  orang  tuanya, dikerjakan  dan  dikuasainya  secara  turun  temurun  lebih  dari  20  (dua  puluh) tahun, maka sesuai asas intensitas penguasaan  dan pengolahan objek sengketa secara  terus  menerus  dan  dilakukan  dengan  iktikad  baik,  sedangkan  Tergugat tidak dapat membuktikan letak lokasi objek sengketa sebagaimana dalilnya yaitu di  Payo  Cengal,  Desa  Rengas  Sembilan,  Kecamatan  Maro  Sebo  Ulu,  Kabupaten Batang  Hari,  sementara  dari  hasil  pemeriksaan  setempat  diketahui  objek
E-ISSN 2722-287X | P-ISSN 2985-3060
sengketa terletak di Desa Kembang Seri, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari yang sesuai dalil gugatan Penggugat.
Menurut  pertimbangan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia,  tepat  judex facti  menyatakan  Penggugat  sebagai  pemilik  atas  objek  sengketa  sebagaimana luas dan batas-batas telah dipertimbangkan oleh judex facti.
Menurut  pertimbangan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia,  karena Tergugat yang masuk dan menguasai objek sengketa dengan membuat kanal dan menanami  objek  sengketa  dengan  kelapa  sawit,  sedangkan  objek  sengketa merupakan  milik  Penggugat,  maka  perbuatan  Tergugat  tersebut  merupakan perbuatan melawan hukum.
Menurut  pertimbangan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia,  selain  itu alasan-alasan  kasasi  tersebut  merupakan    pengulangan  dalil  dan  mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang  bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan,  halmana  tidak  dapat  dipertimbangkan  dalam  pemeriksaan  pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan  yang  mengancam  kelalaian  itu  dengan  batalnya  putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang  atau melampaui batas wewenangnya  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pasal  30  Undang  Undang Nomor  14  Tahun  1985  tentang  Mahkamah  Agung,  sebagaimana  telah  diubah dengan  Undang  Undang  Nomor  5  Tahun  2004  dan  perubahan  kedua  dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009,
Menurut pertimbangan Mahkamah Agung Republik Indonesia, berdasarkan pertimbangan  di  atas,  ternyata    putusan  judex  facti/Pengadilan  Tinggi  Jambi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi JUNAIDI tersebut harus ditolak.
Menurut pertimbangan Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di  pihak  yang  kalah,  maka  Pemohon  Kasasi  dihukum  untuk  membayar  biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.
Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  yang  memeriksa  Perkara  Nomor: 1821  K/Pdt/2022  tanggal  28  Juli  2022,  memberikan  putusan  yang  amarnya berbunyi sebagai berikut:
Mengadili:
a. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi JUNAIDI tersebut;
b. Menghukum  Pemohon  Kasasi  untuk  membayar  biaya  perkara  dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
Berdasarkan  uraian  di  atas,  mengenai  dasar  pertimbangan  majelis  hakim baik tingkat pertama, banding maupun kasasi dapat dijelaskan bahwa terdapat dua pertimbangan, yaitu:
1. Pertimbangan fakta
E-ISSN 2722-287X | P-ISSN 2985-3060
Pertimbangan fakta adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta kejadian. Pertimbangan fakta didasarkan dari fakta kejadian yang digali dari keterangan  saksi-saksi  dipersidangan,  bukti-bukti  surat  yang  diajukan  di persidangan serta pemeriksaan setempat di objek sengketa.
2. Pertimbangan hukum Pertimbangan  hukum  adalah  pertimbangan  hakim  yang  didasarkan  pada fakta  hukum.  Pertimbangan  hukum  di  dasarkan  pada  kesesuaian  fakta kejadian di persidangan dengan hukum yang berlaku yang digali dari aturan- aturan hukum.
2. Akibat Hukum Bagi Para Pihak Atas Putusan Kasasi Pada Perkara Nomor: 1821 K/Pdt/2022.
Akibat  hukum  bagi  para  pihak  atas  putusan  kasasi  pada  Perkara  Nomor: 1821  K/Pdt/2022  juncto  Perkara  Nomor:  87/PDT/2021/PN  Jmb  tanggal  21 Oktober 2021 juncto Perkara Nomor: 9/Pdt.G/2021/PN Mbn tanggal 3 Agustus 2021, yaitu:
1. Bagi Penggugat
Penggugat  sebagai  pihak  yang  berhak  atas  penguasaan  objek  sengketa dikarenakan adanya bukti bahwa:
a. Objek  sengketa  adalah  sah  milik  Penggugat  yang  diperoleh  dari  orang tuanya;
b. Objek sengketa dikerjakan dan dikuasainya secara turun temurun lebih dari 20 (dua puluh) tahun;
c. Sesuai asas intensitas penguasaan dan pengolahan objek sengketa secara terus menerus dan dilakukan dengan iktikad baik;
d. Dari  hasil  pemeriksaan  setempat  diketahui  objek  sengketa  terletak  di Desa Kembang Seri, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari yang sesuai dalil gugatan Penggugat.
2. Bagi Tergugat Tergugat  sebagai  pihak  yang  tidak  berhak  atas  penguasaan  objek  sengketa dikarenakan adanya bukti bahwa:
a. Tergugat  tidak  dapat  membuktikan  letak  lokasi  objek  sengketa sebagaimana  dalilnya  yaitu  di  Payo  Cengal,  Desa  Rengas  Sembilan, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari.
b. Dari  hasil  pemeriksaan  setempat  diketahui  objek  sengketa  terletak  di Desa Kembang Seri, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari yang sesuai dalil gugatan Penggugat.
Akibat  hukum  merupakan  suatu  konsekuensi  logis  bagi  para  pihak  yang bersengketa. Sengketa keperdataan muncul karena adanya salah satu pihak yang  merasa  hak  dan  kepentingan  hukumnya  terlanggar  oleh  pihak  lain, sehingga untuk melindungi hak dan kepentingan hukum tersebut pihak yang merasa  dirugikan  akan  melakukan  upaya  hukum  formi,  yaitu  megajukan gugatan ke pengadilan negeri.
3. Perlindungan Hukum Bagi Hak Ahli Waris Terhadap Tanah Yang Dikuasai Oleh Orang Lain
Sengketa kepemilikan lahan sebagaimana diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Muara Bulian dalam putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Perkara Nomor:  9/Pdt.G/2021/PN  Mbn  tanggal  3  Agustus  2021, berawal dari adanya Tergugat yang masuk dan menguasai objek sengketa dengan  membuat  kanal  dan  menanami  objek  sengketa  dengan  kelapa sawit,  sedangkan  objek  sengketa  merupakan  milik  Penggugat,  maka perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Penggugat  dalam  Perkara  Nomor:  9/Pdt.G/2021/PN  Mbn  tanggal  3 Agustus  2021, sebagaimana telah  dikuatkan  putusannya  oleh  Pengadilan Tinggi  Jambi  melalui  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Jambi  Perkara  Nomor: 87/PDT/2021/PT Jmb., tanggal 21 Oktober 2021 yang sudah berkekuatan hukum tetap ( inkracht van gewisjde ) setelah adanya putusan Kasasi Nomor 1821  K/PDT/2022  yang  menolak  permohonan  kasasi  Pemohon  Kasasi (dahulu Pembanding/Tergugat).
Perlindungan  hukum  diberikan  oleh  Mahkamah  Agung  kepada  ahli waris terhadap tanah yang merupakan harta waris dari orangtuanga yang diperoleh secara sah berdasarkan hukum adat. Dasar perlindungan hukum atas pengakuhan hak tersebut adalah:
1. Tanah  secara  nyata  diperoleh  dari  orang  tuanya,  dikerjakan  dan dikuasainya secara turun temurun lebih dari 20 (dua puluh) tahun;
2. Sesuai  asas  intensitas  penguasaan  dan  pengolahan  objek  sengketa secara  terus  menerus  dan  dilakukan  dengan  iktikad  baik  dapat dijadikan dasar kepemilikan hak atas tanah;
3. Objek  tanah  sesuai  fakta  terletak  di  Desa  Kembang  Seri,  Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari.
Peralihan hak secara normative dapat dilihat dalam  ketentuan Pasal 26  ayat  (1)  UUPA  yang  menyatakan  bahwa  Jual-beli,  penukaran, penghibahan,  pemberian  dengan  wasiat,  pemberian  menurut  adat  dan perbuatan-perbuatan  lain  yang.  dimaksudkan  untuk  memindahkan  hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Ditegaskan dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar,  hibah,  pemasukan  dalam  perusahaan  dan  perbuatan  hukum pemindahan  hak  lainnya,  kecuali  pemindahan  hak  melalui  lelang  hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang
E-ISSN 2722-287X | P-ISSN 2985-3060
berwenang  menurut  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
Dikemukakan  oleh  Adrian  Sutedi  bahwa  peralihan  hak  atas  tanah dapat terjadi karena beberapa sebab sebagai berikut: 13
1. Jual beli tanah menurut Hukum Adat
Merupakan suatu perbuatan pemindahan hak atas tanah yang bersifat terang dan tunai. Terang berarti perbuatan pemindahan hak tersebut harus dilakukan dihadapan kepala adat, yang berperan sebagai pejabat yang menanggung keteraturan dan sahnya perbuatan pemindahan hak tersebut  sehingga  perbuatan  tersebut  diketahui  oleh  umum.  Tunai maksudnya,  bahwa  perbuatan  pemindahan  hak  dan  pembayaran harganya dilakukan secara serentak.
2. Jual beli tanah menurut UUPA Istilah  jual  beli  hanya  disebutkan  dalam  Pasal  26  UUPA,  yaitu  yang menyangkut  jual  beli  hak  milik  atas  tanah.  Pasal-pasal  lainnya,  tidak menyebut  kata  jual  beli,  tetapi  disebutkan  sebagai  dialihkan. Pengertian  dialihkan  menunjukkan  suatu  perbuatan  hukum  yang disengaja  untuk  memindahkan  hak  atas  tanah  kepada  pihak  lain melalui jual beli, hibah, tukar menukar, dan hibah wasiat. Pasal tersebut meskipun hanya disebutkan dialihkan, termasuk salah satunya adalah perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah karena jual beli.
3. Penghibahan tanah
Hibah  tanah  merupakan  pemberian  seseorang  kepada  orang  lain dengan  tidak  ada penggantian  apa pun dan  dilakukan  secara suka rela,  tanpa  ada  kontraprestasi  dari  pihak  penerima  pemberian,  dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi masih hidup. Inilah yang berbeda dengan wasiat, yang mana wasiat diberikan sesudah si pewasiat meninggal dunia.
4. Pewarisan tanah
Perolehan hak milik atas tanah dapat juga terjadi karena pewarisan dari pemilik  kepada  ahli  waris  sesuai  dengan  Pasal  26  UUPA.  Pewarisan dapat terjadi karena ketentuan undang-undang ataupun karena wasiat dari orang yang mewasiatkan.
Dalam penelitian ini, Penggugat memperoleh tanah karena pewarisan, sedangkan  orang  tua  Penggugat  memperoleh  tanah  tersebut  dari penguasaan  secara  turun  temurun,  penguasaan  dan  pengolahan  lahan dilakukan dengan iktikad baik. Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hakim  yang  menyatakan: “Terbukti  o bjek  sengketa  adalah  sah  milik
13 Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
E-ISSN 2722-287X | P-ISSN 2985-3060
Penggugat yang diperoleh dari orang tuanya, dikerjakan dan dikuasainya secara  turun  temurun  lebih  dari  20  (dua  puluh)  tahun,  maka  sesuai  asas intensitas penguasaan dan pengolahan objek sengketa secara terus menerus dan dilaku kan dengan iktikad baik” .
Dikaitkan dengan teori perlindungan hukum, dapat dijelaskan bahwa wujud  atau  bentuk  atau  tujuan  perlindungan,  subjek  hukum  yang dilindungi  serta  objek  perlindungan  yang  diberikan  oleh  hukum  kepada subjeknya dalam penelitian ini adalah hak kepemilihan tanah yang menjadi objek sengketa.
Bentuk  perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh  peraturan perundang-undangan dalam perkara sengketa tanah adalah perlindungan hukum yang bersifat represif. Perlindungan hukum yang bersifat represif berfungsi  untuk  menyelesaikan  apabila  terjadi  sengketa  melalui Pengadilan dalam lingkup peradilan umum.
Secara  teoretis  bentuk-bentuk  perlindungan  hukum  dapat  dibagi dalam dua bentuk, yaitu: 14
a. Perlindungan hukum yang bersifat prefentif
Merupakan  perlindungan  hukum  yang  bersifat  pencegahan. Perlindungana  memberikana  kesempatan  kepada  rakyat  untuk mengajukan  keberatan  (inspraak)  atas  pendapatnya  sebelum suatu  keputusan  mendapat  bbentuk  yang  definitif.  Perlindungan hukum  ini  bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya  sengketa  dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak.
b. Perlindungan hukum yang bersifat represif
Berfungsi  untuk  menyelesaikan  apabila  terjadi  sengketa  melalui badan yang secara umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :
1) Pengadilan dalam lingkup peradilan umum; 2) Instansi  pemerintah  yang  merupakan  lembaga  banding administratif.

## E. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  pada  bab  terdahulu  mengenai perlindungan hukum bagi hak ahli waris terhadap tanah yang di kuasai orang lain pada perkara Nomor: 1821 K/PDT/2022, dapat disimpulkan:
a. Dasar  pertimbangan  hakim  dalam  perlindungan  hukum  bagi  hak  ahli  waris terhadap  tanah  yang  dikuasai  oleh  orang  lain  pada  Perkara  Nomor:    1821 K/Pdt/2022 mengacu pada dua hal, yaitu:
14 Philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia (Surabaya: Bina Ilmu, 2012).
1) Pertimbangan  fakta,  adalah  pertimbangan  hakim  yang  didasarkan  pada fakta  kejadian.  Pertimbangan  fakta  didasarkan  dari  fakta  kejadian  yang digali  dari  keterangan  saksi-saksi  dipersidangan,  bukti-bukti  surat  yang diajukan di persidangan serta pemeriksaan setempat di objek sengketa.
2) Pertimbangan hukum, adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta  hukum.  Pertimbangan  hukum  di  dasarkan  pada  kesesuaian  fakta kejadian  di  persidangan  dengan  hukum  yang  berlaku  yang  digali  dari aturan-aturan  hukum.  Pertimbangan  hukum,  didasarkan  fakta  hukum, secara  feitelijk  (nyata)  yang  menguasai  objek  sengketa  adalah  Tergugat dengan  membuat  kanal-kanal,  merusak  tanaman  dan  melakukan penanaman  pohon  di  lahan  milik  Penggugat.  Perbuatan  Tergugat  sesuai hukum masuk dalam perbuatan melawan hukum.
b. Akibat hukum bagi para pihak atas putusan kasasi pada Perkara Nomor: 1821 K/Pdt/2022, yaitu:
1) Bagi Penggugat
Penggugat berdasarkan hukum adalah Pemilik yang Sah dan beritikad baik atas tanah di Talang Tebat  RT.011 Desa Kembang Seri, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi.
Surat  Pernyataan  Penguasaan  Fisik  Bidang  Tanah  (Sporadik)  atas  nama Rahman Bin Saleh adalah Sah dan Mempunyai Kekuatan Hukum.
Penggugat berhak atas penguasaan atas tanah di Talang Tebat RT.011 Desa Kembang  Seri,  Kecamatan  Maro  Sebo,  Kabupaten  Batang  Hari,  Provinsi Jambi dan sebagai pemegang hak atas tanah yang sah atas tanah di Talang Tebat  RT.011  Desa  Kembang  Seri,  Kecamatan  Maro  Sebo,  Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi.
2) Bagi Tergugat
Tergugat terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) atas tanah milik Penggugat di Talang Tebat RT.011 Desa Kembang Seri, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi. Tergugat tidak berhak atas penguasaan atas tanah di Talang Tebat RT.011 Desa  Kembang  Seri,  Kecamatan  Maro  Sebo,  Kabupaten  Batang  Hari, Provinsi Jambi.
Tergugat  dihukum  untuk  menyerahkan  tanah  milik  Penggugat  di  Talang Tebat  RT.011  Desa  Kembang  Seri,  Kecamatan  Maro  Sebo,  Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi dalam keadaan seperti semula.
Tergugat  dihukum  untuk  membayar  uang  paksa  (dwangsom)  yaitu sejumlah  Rp  500.000,00  (lima  ratus  ribu  rupiah)  untuk  setiap  hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara a quo.
c. Perlindungan hukum bagi hak ahli waris terhadap tanah yang dikuasai oleh orang lain, diberikan oleh Mahkamah Agung kepada ahli waris terhadap tanah yang  merupakan  harta  waris  dari  orangtuanya  yang  diperoleh  secara  sah berdasarkan  hukum  adat.  Dasar  perlindungan  hukum  atas  pengakuhan  hak tersebut adalah:
1) Tanah  secara  nyata  diperoleh  dari  orang  tuanya,  dikerjakan  dan dikuasainya secara turun temurun lebih dari 20 (dua puluh) tahun.
2) Sesuai asas intensitas penguasaan dan pengolahan objek sengketa secara terus  menerus dan  dilakukan dengan  iktikad  baik  dapat  dijadikan dasar kepemilikan hak atas tanah.
3) Objek tanah sesuai fakta terletak di Desa Kembang Seri, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari.

## 2. Saran
a. Pertimbangan hakim secara umum didasarkan pada pertimbangan fakta dan Pertimbangan hukum. Oleh karena itu dalam memberikan pertimbangn perlu menguraikan  fakta  persidangan  secara  cermat  agar  dapat  mengurangi perasaan tidak puas bagi salah satu pihak, demikian pula dalam memberikan pertimbangan  hukum  lebih  jelas  dan  terang  agar  tidak  menimbulkan multitafsir.
b. Sengketa  selalu  memberikan  akibat  hukum  bagi  para  pihak,  oleh  karea  itu perlu ada upaya mediasi yang lebih optimal, sehingga guagatan dapat berakhir dengan perdamaian.
c. Perlindungan hukum bagi hak ahli waris terhadap tanah yang dikuasai oleh orang  lain  telah  diberikan  oleh  Mahkamah  Agung,  namun  demikia  terhadap kerugian  yang  selama  ini  diderita  perlu  juga  menjadi  pertimbangan  dalam memberikan perlindungan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika, 2010. dkk, Muchsin. Hukum Agraria Indonesia Dalam Perspektif Sejarah . Bandung: Refika Aditama, 2010.
Harsono,  Boedi. Hukum  Agraria  Indonesia :  Sej arah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya . Jakarta: Djambatan, 2003. Idham,  Haji. Konsolidasi  Tanah  Perkotaan  Dalam  Perspektif  Otonomi  Daerah .  Bandung: Alumni, 2014.
Kitab Undang-undang Hukum Perdata M Hadjon, Philipus. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia . Surabaya: Bina Ilmu, 2012. Moleong, Lexy. Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah
Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Perkara Nomor: 9/Pdt.G/2021/PN Mbn, tanggal 3 Agustus 2021
Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 87/PDT/2021/PT JMB tanggal 21 Oktober 2021 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1821 K/Pdt/2022 tanggal 28 Juli 2022 Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2011.
Sumardjono, Maria S.W. Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi . Jakarta: Kompas, 2001.
Supriyadi, Supriyadi. “Reorientasi Asas Itikad Baik/Kebenaran Sebagai Dasar Kepemilikan Hak Atas Tanah.” Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani) 9, no. 1 (June 22, 2019): 102 – 16.
Sutedi, Adrian. Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya . Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria.