## PROBLEMATIKA KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI MENJATUHKAN PUTUSAN DALAM SENGKETA BISNIS YANG MEMPUNYAI KLAUSULA ARBITRASE
Satrio Wicaksono Adi (satriowicaksono_29@yahoo.co.id)
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Pujiyono (satryo_solo@yahoo.com) Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Abstract
Keyword:

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  menelaah  tentang  kewenangan  apa  yang  diberikan  terhadap  Pengadilan Negeri oleh UU Arbitrase dalam sengketa bisnis yang mempunyai klausula arbitrase dan akibat hukum Pengadilan  Negeri menjatuhkan putusan dalam sengketa bisnis yang mempunyai klausula arbitrase. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum  ini  adalah  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier.  Teknik pengumpulan  bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  studi  peraturan  dan  studi  kepustakaan  dengan metode  deduktif.  Hasil  Penelitian  ini,  Pertama,  Kewenangan  Pengadilan  Negeri  yang  diberikan  UU Arbitrase adalah dalam menunjuk arbiter, hak ingkar arbiter, menerima pendaftaran putusan arbitrase, pelaksanaan  putusan  arbitrase  dan  dalam  pembatalan  putusan  arbitrase.  Pengecualian  Pasal  3  jo. 11  UU Arbitrase  terhadap  Pengadilan  Negeri  dalam  memeriksa  dan  memutus  sengketa  bisnis  yang mempunyai  klausula arbitrase. Kedua, Akibat hukum  yang  timbul adalah  putusan  Pengadilan  Negeri tidak  dapat  dilaksanakan  karena  ketidakrelaan  oleh  salah  satu  pihak  dan  tidak  memiliki  kepastian hukum.
Kata Kunci: Arbitrase, Pengadilan, Problematika

## A.  Pendahuluan
Dewasa ini, para pelaku usaha dalam dunia bisnis lebih menyukai menyelesaiakan sengketa bisnis mereka diluar pengadilan. Oleh karena itu, mereka  menuntut penyelesaian  sengketa  bisnis yang  memenuhi  asas  peradilan  sederhana, cepat,  dan  biaya  ringan.  Sehingga  cara
penyelesaian  sengketa  bisnis  diluar  pengadilan yang dirasa cocok dan sesuai dengan keinginan para  pelaku  usaha  adalah  arbitrase.  Arbitrase merupakan  institusi  penyelesaian  sengketa yang  menggunakan  pendekatan  pertentangan ( adversial )  dengan  hasil yang  dipilih sebagai  alternatif  oleh  pelaku  usaha  (Adi Sulistiyono, 2006:139).
Penyelesaian  sengketa  bisnis  melalui lembaga arbitrase mempunyai kelebihan- kelebihan jika dibandingkan dengan penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  peradilan umum.  Kelebihan  tersebut  di  antaranya  adalah dijamin kerahasiaan sengketa para pihak; dapat dihindari  kelambatan  yang  diakibatkan  karena hal prosedur dan administrasi; para pihak dapat memilih  arbiter  yang  menurut  keyakinannya mempunyai  pengetahuan,  pengalaman  serta latar  belakang  yang  cukup  mengenai  masalah yang  disengketakan,  jujur  dan  adil;  para  pihak dapat memilih hukum apa yang akan diterapkan untuk  menyelesaikan  masalahnya  serta  proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase, putusan arbiter  merupakan  putusan  yang  mengikat  para pihak  dan  dengan  melalui  tatacara  (prosedur) yang  sederhana  saja  ataupun  langsung  dapat dilaksanakan (Erika Kusumawati, dkk, 2013:56).
Disamping kelebihan menyelesaikan sengketa  bisnis  melalui  lembaga  arbitrase,  ada beberapa  kelemahan  menyelesaikan  sengketa melalui lembaga arbitrase. Beberapa kelemahan menyelesaikan sengketa bisnis melalui lembaga arbitrase, antara lain: tersedia dengan baik untuk perusahaan-perusahaan besar, tetapi tidak untuk perusahaan kecil; due process kurang terpenuhi; kurang  unsur ;  kurangnya
untuk menggiring para pihak ke settlement ; kurangnya dalam hal dan eksekusi; kurangnya
untuk  menghadirkan  barang bukti atau saksi; dapat menyembunyikan dispute dari public  scrutiny ;  tidak  dapat  menghasilkan solusi  yang  bersifat  preventif;  putusan  tidak dapat diprediksi dan ada kemungkinan timbulnya putusan  yang  saling  bertentangan;  kualitas putusan sangat bergantung pada kualitas arbiter; berakibat kurangnya semangat dan upaya untuk memperbaiki pengadilan konvensional; berakibat semakin  tinggi  rasa  permusuhan  dan  hujatan terhadap badan-badan pengadilan konvensional (Munir Fuady, 2002:322):
Berdasarkan salah satu kelemahan lembaga  arbitrase  di  atas,  “putusan  tidak  dapat diprediksi  dan  ada  kemungkinan  timbulnya putusan  yang  saling  bertentangan”,  penulis menyoroti  bagaimana  kelemahan  ini  dapat terjadi  pada  suatu  penyelesaian  sengketa bisnis. Pada dasarnya, sesuai Pasal 60 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (UU
Arbitrase)  putusan  arbitrase  adalah  putusan para  pihak. Apabila  putusan  arbitrase dikatakan tidak  dapat  diprediksi  dan  ada  kemungkinan timbul  putusan  lain  yang  bertentangan,  dapat dianalogikan  putusan  arbitrase  tersebut  dapat diganggu gugat, padahal sudah jelas UU Arbitrase
dan  mengikat.  Secara  logika  ada  multi-decision untuk menyelesaiakan suatu sengketa bisnis. Hal ini dikhawatirkan mengakibatkan tidak konsisten terhadap UU Arbitrase. Sejauh yang kita ketahui bahwa  putusan  dalam  penyelesaian  sengketa bisnis ada dua, yaitu putusan Pengadilan Negeri dan  putusan  arbitrase  itu  sendiri.  Maka  dari  itu putusan  lain  yang  dapat  menyebabkan  putusan arbitrase dikatakan “bertentangan” adalah putusan Pengadilan Negeri.
Suatu hal yang rancu ketika suatu sengketa bisnis  yang  mempunyai  klausula  arbitrase  bagi para pihak, diselesaikan juga melalui Pengadilan Negeri.  Bahkan  terdapat  upaya  hukum  bagi putusan tersebut. Mengingat dalam Pasal 3 dan Pasal  11  ayat  (1,  2)  UU  Arbitrase  (Pasal  3  jo. Pasal  11  UU  Abritrase),  pada  intinya  dikatakan adanya  perjanjian  arbitrase  tertulis  para  pihak meniadakan  hak  para  pihak  untuk  mengajukan penyelesaian  sengketa  bisnis  ke  Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri pun wajib menolak dan tidak ikut campur tangan dalam penyelesaian sengketa  bisnis.  Dari  pasal  tersebut  dapat diketahui dengan jelas bahwa Pengadilan Negeri tidak  boleh  ikut  memberikan  putusan,  apalagi memberi upaya hukum, yang dapat menggangu kepastian hukum dan keadilan putusan arbitrase. Pengaturan mengenai yurisdiksi sengketa bisnis berklausula  arbitrase  ini  juga  diperkuat  oleh ketentuan  Pasal  134  HIR,  yang  isi  nya:  “Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tiada masuk  kuasa  Pengadilan  Negeri,  maka  pada tiap-tiap  waktu  dalam  pemeriksaan  perkara itu,  boleh    diminta  supaya  hakim  menerangkan dirinya  tidak  berkuasa  dan  hakim  itupun  wajib pula menerangkan  karena jabatannya  bahwa ia tidak berkuasa untuk perkara itu” (Novi Kusuma Wardhani, 2009:57).
Kenyataannya, beberapa kasus penyelesaian  sengketa  bisnis  yang  mempunyai klausula arbitrase dibawa ke Pengadilan Negeri, dan  parahnya  memenangkan  pihak  yang kalah  ( lose )  dalam  putusan  arbitrase.  Seperti
beberapa  contoh  kasus  yang  terjadi  antara  lain :  sengketa  antara  Pertamina  Hulu  Energi  Raja Tempirai (PHE) dengan PT.
Indonesia (GSEI) yang memenangkan sengketa bisnis  berklausula  arbitrase  pihak  GSEI  di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan sengketa antara PT. Berkah Karya Bersama dengan kubu Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut) dalam sengketa TPI  yang  memenangkan  kubu  Tutut  hingga diputus  Mahkamah Agung.  Meskipun  demikian, Hakim  Pengadilan  Negeri  memiliki  argumentasi tersendiri dalam memeriksa hingga memberikan putusan terdahap sengketa bisnis yang mempunyai  klausula  arbitrase.  Dalam  Pasal  10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) mengatur hakim tidak boleh menolak memeriksa suatu perkara.
Penulis  tertarik  menjadikan  isu  hukum tersebut sebagai  penulisan hukum  untuk diteliti. Penelitian  ini  lebih  lanjut  akan  membahas mengenai kewenangan-kewenangan Pengadilan Negeri  menjatuhkan  putusan  dalam  sengketa bisnis yang mempunyai klausula arbitrase.

## B.  Metode Penelitian
Jenis  penelitian  dalam  penelitian  hukum normatif.  Sifat  penelitian  ini  adalah  preskriptif. Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan undang- undang  ( statue  approach )  dan  pendekatan kasus  ( case  approach ).  Sumber  data  penelitian adalah  bahan  hukum  primer  (UU Arbitrase,  UU Kekuasaan  Kehakiman,  KUHPdt,  HIR,  RV), bahan  hukum  sekunder  (jurnal,  buku,  skripsi hukum),  dan  bahan  hukum  tersier  (KBBI, Internet).

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Kewenangan  Pengadilan  Negeri  Yang Diberikan UU Arbitrase  Dalam Sengketa Bisnis Yang Terdapat Klausula Arbitrase Sebagai  Model  Penyelesaian  Sengketa
Bisnis
a. Kewenangan Pengadilan Negeri terhadap Keabsolutan Arbitrase
Perlu  dipahami,  Pasal  2  UU
Arbitrase  menyatakan  hal  serupa dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga  arbitrase  pada  intinya,
penyelesaian  sengketa  antar  pihak karena suatu hubungan hukum tertentu  yang  telah  mengadakan perjanjian  arbitrase,  maka  semua sengketa  yang  timbul  dari  hubungan hukum  ini  akan  diselesaikan  melalui lembaga arbitrase.
Pasal 2 tersebut dapat dikatakan secara  tersirat  bahwa  kewenangan untuk menyelesaikan sengketa bisnis dengan cara memeriksa hingga  memberikan  putusan  adalah kewenangan absolut lembaga arbitrase. Maka  dari  itu  penyelesaian pun  dengan  cara-cara  atau  prosedur yang  diberikan  lembaga  arbitrase sesuai UU Arbitrase.
Seorang  arbiter  sesuai  Pasal 4  ayat  (1)  UU  Arbitrase  memiliki wewenang  untuk  menentukan  dalam putusannya  mengenai  apa  saja  yang menjadi hak dan kewajiban para pihak jika  hal  ini  diatur  dalam  perjanjian mereka.  Dan  hal  ini  dalam  ayat (2),  ditandatangani  dalam  sebuah dokumen oleh para pihak.
Pasal 3 UU Abitrase, mengatakan: Pengadilan Negeri
tidak  berwenang  untuk  mengadili sengketa  para  pihak  yang  telah terikat  dalam  perjanjian  arbitrase. Pasal 3 ini memberikan batasan bagi lembaga  lain  khususnya  Pengadilan Negeri,  untuk  ikut  memeriksa  hingga memberikan putusan terhadap sengketa  bisnis  yang  sudah  memiliki klausula arbitrase.
Ketentuan ini diperkuat di dalam
Pasal 11. Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa  perjanjian  arbitrase  tertulis meniadakan para pihak untuk mengajukan  penyelesaian  sengketa bisnis  yang  sudah  ada  perjanjian arbitrase  kepada  Pengadilan  Negeri. Dan di ayat (2) dikatakana Pengadilan Negeri  wajib  menolak  dan  tidak  ikut campur  tangan  dalam  penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali hal-hal yang ditetapkan  dalam  undang-undang tersebut.
Ketentuan  mengenai  Pasal  11 ini, dapat dikatakan adanya ketegasan yang diberikan UU Arbitrase terhadap Pengadilan Negeri untuk tidak
memeriksa  dan  memutus  sengketa bisnis  yang  sudah  ada  perjanjian arbitrase  secara  tertulis.  Ketegasan tersebut dapat dilihat dengan adanya kata  “wajib  menolak”    dan  “tidak  ikut campur tangan.” Dengan kata lain UU Arbitrase memberikan larangan cukup jelas kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa  dan  memutus  sengketa bisnis  berklausula  arbitrase.  Hal inipun  sama  seperti  ketentun  yang ada dalam Pasal 134 HIR, yang mana telah disinggung dalam latar belakang penelitian ini.
Melihat  di  ayat  (2)  mengenai kewajiban  menolak  dan  tidak  ikut campur  oleh  Pengadilan  Negeri tersebut, terselip hal-hal yang dikecualikan terhadap wewenang Pengadilan Negeri. Maksudnya bahwa  Pengadilan  Negeri  memiliki beberapa kesempatan untuk memberikan perannya dalam sengketa bisnis berklausula arbitrase,
yang  mana  peran-perannya  sesuai
UU Arbitrase yang mengatur dan akan dibahas  lebih  lanjut  dalam  poin-poin pembahasan berikutnya.
b. Kewenangan Pengadilan Negeri
Menunjuk Arbiter Pasal 15 yang mengatur
mengenai  pengangkatan  dua  orang arbiter  oleh  para  pihak.  Arbiter- arbiter  tersebut  nantinya  memiliki kewenangan untuk mengangkat arbiter ketiga.  Arbiter  tersebut  dimaksud untuk diangkat sebagai Ketua Majelis Arbitrase.  Akan  tetapi  dalam  waktu paling  lama  14  hari,  tidak  adanya pengangkatan  arbiter  ketiga,  maka Ketua  Pengadilan  Negeri  memiliki wewenang mengangkat arbiter ketiga dan  pengangkatan  itu  tidak  dapat diajukan upaya pembatalan.
Pasal  16  menegaskan  bahwa setiap  arbiter  yang  diangkat  atau ditunjuk dapat menerima atau menolak
penujukan atau pengangkatan tersebut. Penerimaan atau penolakan yang dilakukan oleh arbiter juga harus diberitahukan  secara  tertulis  kepada para  pihak  dalam  kurun  waktu  14 hari  sejak  tanggal  penunjukan  atau pengangkatan arbiter.
Arbiter  yang  telah  menerima penunjukan atau pengangkatan seperti  yang  ditegaskan  di  Pasal 16,  tidak  dapat  menarik  diri  lagi, kecuali  apabila  para  pihak  setuju akan  penarikan  diri  oleh  arbiter. Permohonan  akan  pengunduran  diri oleh  arbiter  pun  juga  harus  dengan pernyataan  secara  tertulis  kepada para pihak.
Para pihak yang telah menyetujui  permohonan  penarikan diri  dari  sang  arbiter,  berakibat  yang bersangkutan dapat dibebaskan dari  tugas  nya  sebagai  arbiter.  Akan tetapi, ketika arbiter telah menyatakan pengunduran  diri  kepada  para  pihak secara  tertulis,  tetapi  para  pihak tersebut tidak menyetujui, atau dengan  kata  lain  ketika  arbiter  tidak diperbolehkan  untuk  mengundurkan diri, maka yang menetapkan pembebasan  tugas  arbiter  adalah Pengadilan  Negeri.  Hal  mengenai penarikan diri dan pembebasan tugas arbiter ini diatur dalam Pasal 19.
c. Kewenangan Pengadilan Negeri
Terhadap Hak Ingkar Arbiter
Hak  ingkar  dapat  diajukan kepada  arbiter  yang  bersangkutan. Ketika  hak  ingkar  terhadap  arbiter yang diangkat oleh Ketua Pengadilan Negeri,  maka  pengajuan  tersebut diberikan  kepada  Pengadilan  Negeri. Ketika  hak  ingkar  terhadap  arbiter tunggal,  maka  pengajuan  tersebut diberikan kepada arbiter yang bersangkutan. Begitu juga hak ingkar terhadap  anggota  majelis  arbitrase, maka  pengajuan  diberikan  kepada majelis yang bersangkutan.
Pengajuan  hak  ingkar  arbiter terhadap  Pengadilan  Negeri  yang mengangkatnya, secara otomatis
memberikan tugas tersendiri bagi  Pengadilan  Negeri  tersebut untuk  menerima  pengajuan  hak ingkar arbiter yang merupakan konsekuensi  pengangkatan  olehnya.
Dengan  adanya  tugas  tersebut, tentunya  Pengadilan  Negeri  akan memeriksa  mengenai  alasan-alasan pengingkaran terhadap arbiter.
Pengingkaran arbiter oleh para  pihak  tersebut  hanya  dapat diingkari  berdasarkan  alasan  yang diketahuinya setelah penetapan arbiter  oleh  suatu  Pengadilan  Negeri (Pasal  24  ayat  (2)).  Maksudnya  para pihak  dapat  menggunakan  hak  nya untuk  mengingkari  arbiter  disertai alasan-alasan  setelah  Pengadilan Negeri menetapkan arbiter diawal.
Pengadilan Negeri harus memberikan putusan terhadap
tuntutan  ingkar  yang  diberikan  oleh salah  satu  pihak.  Melalui  putusan Ketua Pengadilan Negeri ini, menjadi putusan akhir apakah seorang arbiter harus  diganti  dengan  arbiter  lainnya, atau bahkan menolak tuntutan ingkar, sehingga memerintahkan arbiter melanjutkan tugasnya. Putusan Ketua Pengadilan  Negeri  dalam  tuntutan ingkar  mengikat  kedua  pihak  dan
tidak  ada  upaya  perlawanan  (Munir Fuady, 2003:135-141).
d. Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Menerima Pendaftaran Putusan Arbitrase Pasal 59 UU Arbitrase menyatakan bahwa pendaftaran putusan  merupakan  tugas  arbiter atau  kuasanya  kepada  Pengadilan Negeri. Pejabat yang berhak menerima pendaftaran putusan tersebut  adalah  Panitera  Pengadilan Negeri. Selambat-lambatnya 30
hari  terhitung  sejak  tanggal  putusan diucapkan,  lembar  asli  atau  salinan otentik  putusan  arbitrase  diserahkan dan  didaftarkan  kepada  Panitera Pengadilan Negeri.
Penyerahan  dan  pendaftaran tersebut dilaksanakan dengan cara  melakukan  pencatatan  dan penandatanganan  pada  bagian  akhir atau  dipinggir  putusan  oleh  Panitera Pengadilan  Negeri  dan  arbiter  atau kuasanya  yang  menyerahkan,  dan selanjutnya  catatan  tersebut  menjadi dan merupakan akta pendaftaran.
Pencatatan tersebut merupakan satu-satunya dasar bagi pelaksanaan putusan  arbitrase  oleh  pihak  yang berkepentingan  atas  pelaksanaan putusan arbitrase tersebut, oleh karena arbitrase  menentukan  bahwa  jika pencatatan  tersebut  tidak    dilakukan sesuai atau dalam jangka waktu yang ditentukan,  maka  putusan  arbitrase tersebut  tidak  dapat  dilaksanakan. Selain itu undang-undang juga mewajibkan  arbiter  atau  kuasanya untuk  menyerahkan  putusan  dan lembar  asli  pengangkatan  sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitera  Pengadilan  Negeri  (Hendhy Timex, 2013:80).
e. Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Pelaksanaan Putusan Arbitrase Pihak yang kalah/berwajib dalam  putusan  arbitrase  yang  sudah didaftarkan  tidak  mau  melaksanakan putusan  arbitrase  dengan  sukarela maka  sesuai  Pasal  61  UU  Arbitrase akan  diadakan  suatu  pelaksanaan putusan, dengan kata lain eksekusi.  Instansi  yang  berwenang melaksanakan putusan arbitrase ialah Pengadilan  Negeri.  Sedang  pejabat yang  bertindak  memerintahkan  dan memimpin  eksekusi  adalah  Ketua Pengadilan  Negeri.  Badan  arbitrase yang  memutus  sengketa  bisnis, tidak  memiliki  kewenangan  untuk memerintahkan dan menjalankan eksekusi.
Pasal 59 ayat (3) UU Kekuasaan
Kehakiman mengatur mengenai pelaksanaan putusan arbitrase. Pasal 59  ayat  (3)  menyebutkan:  “Dalam hal  para  pihak  tidak  melaksanakan
putusan  arbitrase  secara  sukarela, putusan  dilaksanakan  berdasarkan perintah  Ketua  Pengadilan  Negeri atas  permohonan  salah  satu  pihak yang  bersengketa”  (Michael  Jordi, 2016: 31).
Ketua    Pengadilan    Negeri dalam memberikan perintah pelaksanaan  harus  perlu  memeriksa dahulu  apakah  putusan  arbitrase telah    memenuhi    kriteria    sebagai berikut (Hendhy Timex, 2013:80).
1) Para  pihak  menyetujui  bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan  melalui arbitrase;
2) Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase  dimuat  dalam  suatu dokumen  yang  ditandatangani para pihak; 3) Sengketa yang dapat diselesaikan  melalui  arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan  dan  mengenai hak  yang  menurut  hukum  dan peraturan perundang-undangan;
4)   Sengketa    lain    yang    dapat diselesaikan    melalui  arbitrase adalah  yang  tidak  bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Pasal 62 UU Arbitrase, memberikan perintah kepada Pengadilan Negeri untuk melaksanakan  eksekusi,  ayat  (1) mengatakan:  Perintah  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  61  diberikan dalam  waktu  paling  lama  30  (tiga puluh)  hari  setelah  permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri. Di ayat (2) intinya Ketua  Pengadilan  Negeri  memeriksa lebih dahulu apakah putusan arbitrase ini  sesuai  dengan  klausula  arbitrase (Pasal  4)  dan  mengenai  ruang lingkup arbitrase (Pasal 5), serta tidak bertentangan dengan  kesusilaan  dan ketertiban umum.
Ketua  Pengadilan  Negeri  yang menemukan hal-hal putusan tersebut
tidak  memenuhi  ketentuan  yang ditentukan  dalam  Pasal  62  ayat  (2), maka  menurut  Pasal  62  ayat  (3)  UU Arbitrase,  Ketua  Pengadilan  Negeri berhak  untuk  menolak  eksekusi dari  putusan  tersebut  dan  terhadap putusan  Ketua  Pengadilan  Negeri tersebut  tidak  terbuka  upaya  hukum apapun.  Perlu  diperhatikan  Pasal  62 ayat  (4)  Ketua  Pengadilan  Negeri tidak  diberikan  kewenangan  untuk memeriksa alasan atau pertimbangan dari  putusan  arbitrase  karena  alasan dari  suatu  penolakan  lebih  mengacu kepada prosedural. Tidak diperiksanya alasan  atau  pertimbangan  putusan arbitrase  oleh  Ketua  Pengadilan Negeri agar putusan arbitrase
dan mengikat.
Pasal 63 menyatakan: “Perintah Ketua  Pengadilan  Negeri  ditulis dalam lembar asli dan salinan otentik putusan  arbitrase  yang  dikeluarkan.” Dalam  praktek  hal  ini  dilaksanakan dengan  pembubuhan  dari  kata-kata “ ”  disertai  dengan  tanda tangan  dari Ketua Pengadilan Negeri (Sudargo Gautama, 1999:128-130).
f. Kewenangan Pengadilan Negeri dalam Pembatalan Putusan Arbitrase
Pembatalan  putusan  arbitrase dapat  dianalogikan  sebagai  “upaya hukum”  yang  dapat  dilakukan  oleh pihak  yang  merasa  dirugikan  untuk meminta  Pengadilan  Negeri  agar suatu  putusan  arbitrase  dibatalkan, baik  terhadap  sebagian  atau  seluruh isi putusan (Munir Fuady, 2003:107).
Permintaan pembatalan putusan arbitrase  yang  pertama  diatur  dalam Pasal 643 Rv. Beberapa yang dibahas berhubungan  dengan  pembatalan arbitrase. Salah satunya syarat formal permohonan  pembatalan  antara  lain sebagai berikut:
1) Putusan  tidak  dapat  dimintakan banding, dengan kata lain upaya banding mematikan upaya pembatalan.  Apabila  putusan telah  dibanding  maka  tidak
dapat  dilawan  dengan  upaya pembatalan.
2) Tenggang  waktu  permohonan pembatalan diajukan dalam jangka  waktu  6  bulan  sejak putusan  diberitahukan  kepada para pihak.
3) Pasal  645  Rv,  tuntutan  atau perlawanan baru terbuka setelah ada perintah eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri.
Pasal 70 UU Arbitrase mengatur jelas  mengenai  pembatalan  putusan arbitrase.  Dalam  pasal  tersebut menyatakan bahwa terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan p e r m o h o n a n   p e m b a t a l a n ,   j i k a putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur  antara  lain  sebagai berikut: a). Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan  dijatuhkan,  diakui  palsu atau  dinyatakan  palsu;  b).  Setelah putusan  diambil  ditemukan  dokumen yang  bersifat  menentukan,  yang disembunyikan  oleh  pihak  lawan; atau  c).  Putusan  diambil  dari  hasil tipu  muslihat  yang  dilakukan  oleh salah  satu  pihak  dalam  pemeriksaan sengketa.
Selanjutnya untuk prosedur pengajuan  permohonan  pembatalan diatur dalam Pasal 72 yang
mengatakan bahwa:
1) P e r m o h o n a n   p e m b a t a l a n p u t u s a n   a r b i t r a s e   h a r u s d i a j u k a n   k e p a d a   K e t u a Pengadilan Negeri;
2) A p a b i l a   p e r m o h o n a n sebagaimana ayat (1) dikabulkan,  Ketua  Pengadilan Negeri  menentukan  lebih  lanjut akibat  pembatalan  seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase;
3) Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh
Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu  paling  lama  30  (tiga puluh)  hari  sejak  permohonan sebagaimana ayat (1) diterima; 4) Terhadap  putusan  Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus  pada  tingkat  pertama dan terakhir;
5) M a h k a m a h   A g u n g m e m p e r t i m b a n g k a n   s e r t a m e m u t u s k a n   p e r m o h o n a n b a n d i n g   s e b a g a i m a n a dimaksud  dalam  ayat  (4)  dalam waktu  paling  lama  30  (tiga puluh) hari setelah permohonan banding  tersebut  diterima  oleh Mahkamah Agung.
Ketua Pengadilan Negeri mempunyai  waktu  selama  30  hari untuk memberikan
putusannya terhadap pembatalan putusan setelah pengajuan  pembatalan  oleh  pihak yang  merasa  dirugikan.  Akan  tetapi, fungsi  dan  kewenangan  Pengadilan Negeri  dalam  memeriksa  hanya sekedar meneliti fakta tentang benar  atau  tidak  alasan-alasan  yang melanggar  Pasal  70  UU  Arbitrase. Apabila  tidak  terbukti  melanggar, maka permohonan pembatalan putusan  ditolak.  Namun  apabila terbukti melanggar, permohonan dikabulkan dan ditindaklanjuti. Permohonan pembatalan
jika  dikabulkan,  Ketua  Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan  arbitrase.  Hal  ini  sesuai dengan  penjelasan  Pasal  71  ayat (2),  bahwa  Ketua  Pengadilan  Negeri diberi  wewenang  untuk  memeriksa tuntutan pembatalan putusan arbitrase jika diminta oleh para pihak, dan mengatur akibat dari pembatalan seluruhnya atau sebagian dari putusan arbitrase tersebut. Dan Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa  setelah  diucapkannya  kata pembatalan, maka arbiter yang sama atau arbiter yang lain akan memeriksa kembali  sengketa  bersangkutan  atau menentukan  bahwa  suatu  sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase.
2. Akibat Hukum Pengadilan Negeri Menjatuhkan  Putusan  Dalam  Sengketa Bisnis Yang Mempunyai Klausula Arbitrase a. Putusan  Pengadilan  Tidak  Dapat
Dilaksanakan  Karena  Ketidakrelaan Oleh Salah Satu Pihak Baik putusan arbitrase maupun  putuan  pengadilan  pada dasarnya sama-sama butuh eksekusi Pengadilan Negeri, apabila pihak yang dinyatakan kalah tidak melaksanakan putusan  dengan  sukarela.  Hanya yang  membedakan  eksekusi  dalam arbitrase adalah harus adanya pendaftaran atau “pendeponiran” putusan  terlebih  dahulu  oleh  pihak arbiter atau kuasanya kepada panitera  Pengadilan  Negeri  untuk memperoleh kekuatan hukum apabila butuh  eksekusi  seperti  yang  telah diterangkan dalam pembahasan pertama mengenai pendaftaran
putusan. Putusan sangat berkaitan erat  terhadap  lembaga  hukum  yang menjatuhkannya. Umumnya sengketa bisnis  berklausula  arbitrase  akan diputus oleh lembaga arbitrase, begitu juga  sengketa  bisnis  berklausula umum  akan  diputus  oleh  lembaga peradilan. Dan tentu pasti tidak boleh terjadi tumpang tindih wewenang satu dengan yang lain.
Ketika  terjadi  tumpang  tindih, salah  satu  pihak  tentu  merasa dirugikan  oleh  karena  putusan  yang dikeluarkan  salah  satu  lembaga hukum,  misalnya  sengekta  bisnis berklausula  arbitrase  diputus  oleh lembaga  pengadilan.  Oleh  karena itu,  adanya ketidakrelaan untuk melaksanakan  putusan,  dan  tentu baginya bahwa sengketa bisnis harus diperiksa  dan  diputus  oleh  arbiter melalui tata cara arbitrase.
Peran Pengadilan Negeri tegas  dilarang  mengurusi  sengketa binis  yang  menjadi  milik  lembaga arbitrase  yang  sesuai  dengan  Pasal 3  jo.  Pasal  11  UU  Arbitrase.  Secara
logika,  dengan  adanya  penyelesaian sengketa bisnis diawal untuk diperiksa kepada  forum  arbitrase,  Pengadilan Negeri wajib menolak sengketa bisnis yang  sudah  mempunyai  klausula arbitrase  tersebut  baik  sebelum  atau sesudah timbulnya perselisihan. Oleh karena  itu,  di  dalam  forum  arbitrase pun  hingga  sengketa  bisnis  itu  pun memperoleh putusan (sudah diperiksa arbiter) maka, Pengadilan Negeri juga harus  menyatakan  tidak  berwenang menganggu substansi sengketa bisnis yang  telah  memperoleh  putusan arbitrase  tersebut  untuk  diperiksa kembali dan diputus kembali.
Konsep bahwa arbitrase memiliki  kompetensi  absolut  yang berada di luar kewenangan pengadilan fakta  nya  senantiasa  menghadapi batu  sandungan.  Persoalan  yang terkait  dengan  kewenangan  mutlak pranata  arbitrase  ini  dalam  banyak kasus  ternyata  menjadi  persoalan tersendiri  yang  tidak  pernah  hilang. Pengadilan  Negeri  terkadang  tidak mengakui atau tidak menerima kompetensi  absolut  arbitrase  dan malah  menyatakan  diri  berwenang menangani  sengketa  bisnis  yang sudah  diserahkan  kewenangannya oleh  para  pihak  kepada  arbitrase. Meskipun  pengajuan  itu  berdasarkan permohonan  salah  satu  pihak  tanpa kesepakatan bersama.
Penulis  mengambil  2  contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia mengenai sengketa bisnis berklausula arbitrase, diperiksa, diadili dan diputus oleh  Pengadilan  Negeri.  Pertama, adalah  kasus  yang  terjadi  antara Pertamina Hulu Energi Raja Tempirai (PHE)  terhadap  PT.
(GSEI)  dengan Nomor  Putusan:  153/PDT.G/2013/ PN.  JKT.PST.  Kedua,  adalah  kasus yang terjadi antara PT. Berkah Karya Bersama (BKB) terhadap Pihak Tutut (Tutut)  dengan  Nomor  Putusan:  238 PK/Pdt/2014.
Kedua contoh kasus ini, mengambarkan bahwa peran absolut arbitrase diambil alih
sepenuhnya  oleh  Pengadilan  Negeri untuk  memeriksa  hingga  memutus sengketa bisnis berklausula arbitrase. Pada  kedua  kasus  ini,  masing- masing  pihak  penggugat  (GSEI dan  Tutut)  mengajukan  gugatan terhadap  tergugat  (PHE  dan  BKB) kepada  Pengadilan  Negeri  Jakarta Pusat  meskipun  sengketa  bisnis mereka berklausula arbitrase. Putusan  Pengadilan  Negeri  pun memenangkan pihak penggugat melalui  putusan  yang  dikeluarkan nya.  Melalui  putusan  ini  tidak  serta merta  pihak  tergugat  melaksanakan putusan secara sukarela.
Alasan  kedua  tergugat  pun sama  yakni  mengenai  yurisdiksi sengketa  bisnis  mereka  seharusnya arbitrase. Tentunya upaya-upaya hukum pun
dilakukan untuk mendapatkan kepastian hukum. Tetapi  hingga  upaya  hukum  luar biasa  (Peninjauan  Kembali)  pun tetap putusan memenangkan pihak  penggugat.  Inilah  salah  satu konsekuensi hukum terhadap putusan tersebut  yakni  ketidakrelaan  pihak tergugat melaksanakan putusan secara sukarela. Untuk memenangkan pihaknya  tentunya  mereka  akan menyerahkan sengketa bisnis secara langsung terhadap lembaga arbitrase tanpa mengindahkan putusan Pengadilan Negeri. Putusan arbitrase yang memenangkan  pihak  tergugat  pun menimbulkan  ketidakpastian  hukum terhadap putusan pengadilan. Ketidakpastian tersebut adalah adanya  dua  putusan  yang  saling bertentangan  satu  dengan  yang  lain, sehingga  tidak  maksimal  terpenuhi putusan  tersebut  dikarenakan  tidak adanya aturan yang mengatur.
b. Putusan Pengadilan Negeri Terhadap Sengketa  Bisnis  Yang  Mempunyai Klausula  Arbitrase  Tidak  Memiliki Kepastian Hukum
Mengenai  putusan  pengadilan contoh kasus, tentu tidak terlepas dari substansi  gugatan.  Hakim  sebagai pemeriksa harus mengetahui dengan cermat apakah benar substansi yang seharusnya pengadilan periksa.
Peran  hakim  di  pengadilan  harus tegas untuk merespon gugatan yang  masuk  dalam  ranah  hukum nya,  tentunya  juga  memperhatikan lex  specialis .  Respon-respon  hakim yang menerima gugatan dalam kasus  ini  bertolak  belakang  dengan ketentuan UU Arbitrase, menimbulkan ketidakjelasan hakim tadi.
Pengadilan Negeri akan menerima baik ketika gugatan tersebut merupakan gugatan melawan hukum.  Namun  apabila  mengenai pemenuhan  kewajiban,  pengadilan akan  lebih  seksama  terkait  yurisdiksi nya. Misalnya dalam kasus kepailitan tentu  yang  lebih  berwenang  adalah Pengadilan  Niaga  dalam  lingkup Pengadilan Negeri. Begitu juga sengketa bisnis berkluasula arbitrase,
yang berwenang adalah arbitrase.
Ketidakjelasan hakim akan respon  terhadap  sengketa  bisnis berklausula  arbitrase,  diwarnai  juga dengan adanya penafsiran-penafsiran yang  berbeda  oleh  para  pihak.  Di satu sisi pihak penggugat mengklaim gugatannya adalah perbuatan melawan hukum oleh tergugat,  tetapi disisi  pihak  tergugat  mengklaim bahwa  apa  yang  menjadi  pokok perkara adalah masalah wanprestasi, yang secara substansi seharusnya ke yurisdiksi arbitrase.
Menurut  ketentuan  Pasal  1342 KUHPdt  tentang  penafsiran,  diatur bahwa jika kata-kata suatu perjanjian jelas,  tidaklah  diperkenankan  untuk menyimpang  daripadanya  dengan jalan  melakukan  penafsiran.  Dengan adanya  dua  forum  penyelesaian sengketa  bisnis  dalam  perjanjian tersebut menyebabkan klausula penyelesaian  sengketa  bisnis  yang disepakati  oleh  para  pihak  dalam
perjanjian tersebut menjadi tidak jelas dan  dapat  merugikan  pihak  yang mencari keadilan.
Ketentuan  1342  KUHPdt  ini dapat diambil suatu pengertian bahwa ketika  terjadi  suatu  sengketa  dan masing-masing  pihak  menafsirkan berbeda,  padahal  perjanjian  diawal sudah  sangat  jelas  mengatur,  pihak- pihak  yang  menafsirkan  berbeda  itu harus  melihat  kembali  ke  perjanjian diawal  dimana  mereka  buat  dan sepakati  bersama.  Dengan  adanya perbedaan  penafsiran  ini  juga  yang mengakibatkan perjanjian diawal
seakan-akan  tidak  memiliki  kekuatan hukum.
Tidak memiliki kekuatan hukum  ini  yang  nantinya  akan  timbul ketidakpastian hukum. Klausula arbitrase yang merupakan pacta sunt servanda tidak memilki arti penting lagi dalam  penyelesaian  sengketa  bisnis para  pihak.  Karena  pada  kenyataan nya  para  pihak  dapat  menggugat sengketa  nya  ke  pengadilan.  Oleh karena itu, pengadilan yang menerima dan  menganggap  berwenang  pun menjadi salah kaprah.
Berdasarkan masalah yurisdiksi seperti contoh kasus, dengan disertai  nya  klausula  arbitrase,  maka seyogyanya  forum  yang  jelas  adalah
lembaga  arbitrase.  Erma  Rajaguguk memberikan 2 pandangannya terhadap  sikap  hakim  menerima sengketa  bisnis  untuk  diperiksa. Adapun 2 hal yang menjadi perhatian terhadap  sikap  pengadilan  terhadap pelaksanaan arbitrase tersebut.
Pertama,  jika  para  pihak  telah sepakat  memilih  arbitrase  sebagai tempat penyelesaian sengketa, sebagaimana  dicantumkan  dalam perjanjian,  semestinya  kedua  belah pihak  tunduk  pada  ketentuan  yang telah mereka setujui tersebut. Namun apabila  salah  satu  pihak  dengan berbagai  alasan,  akhirnya  membawa sengketanya ke pengadilan atau tidak mentaati  putusan  arbitrase,  maka
terbuka  kemungkinan  penyelesaian sengketa menjadi berlarut-larut.
Kedua,  apabila  salah  satu pihak mengajukan sengketa ke pengadilan,  padahal  sejak  semula sudah  memilih  arbitrase  sebagai tempat penyelesaian sengketa, maka berhasil  tidaknya  langkah  itu  banyak bergantung  kepada  sikap  pengadilan terhadap  pilihan  yurisdiksi  tersebut atau terhadap putusan arbitrase yang bersangkutan  (Erman  Rajaguguk, 2000:15).
Pernyataan  Erman  Rajaguguk ini,  menurut  hemat  penulis  adalah ketika suatu sengketa sudah menjadi wewenang  arbitrase  maka  hal  itu mutlak diperiksa dan diputus lembaga arbitrase.  Akan  tetapi,  ketika  salah satu pihak membawa sengketa bisnisnya ke pengadilan, maka sesuai UU Kekuasaan Kehakiman tidak boleh menolak permohonan pemohon. Konsekuensi  sengketa  bisnis  masuk ke  ranah  pengadilan  adalah  berhasil tidaknya  suatu  gugatan  berklausula arbitrase  tersebut  diserahkan  ke pengadilan, adalah tergantung putusan  dari  pengadilan  itu  sendiri yang  memiliki  kekuasaan untuk memeriksa  dan  memutus  dengan berbagai pertimbangannya.

## D.  Simpulan
1. Kewenangan  Pengadilan  Negeri  yang diberikan  UU  Arbitrase  dalam  sengketa bisnis berklausula arbitrase adalah:
a. Kewenangan Pengadilan Negeri terhadap keabsolutan arbitrase (Pasal 3 jo. Pasal 11);
b. Kewenangan Pengadilan Negeri menunjuk arbiter (Pasal 13);
c. Kewenangan Pengadilan Negeri terhadap  hak  ingkar  arbiter  (Pasal 23-Pasal 25);
d. Kewenangan Pengadilan Negeri dalam menerima pendaftaran
pelaksanaan putusan arbitrase (Pasal 59);
e. Kewenangan Pengadilan Negeri dalam  pelaksanaan  putusan  (Pasal 61);
f. Kewenangan Pengadilan Negeri dalam  pembatalan  putusan  arbitrase (Pasal 71 dan Pasal 72).
2. Akibat  hukum  atau  konsekuensi  hukum Pengadilan  Negeri  menjatuhkan  putusan dalam  sengketa  bisnis  yang  mempunyai klausula arbitrase adalah pertama, putusan pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidakrelaan oleh salah satu pihak dikarenakan  hasil  putusan  pengadilan mengalahkan  salah  satu  pihak,  kemudian mengharuskan  ia  melakukan  kewajiban- kewajibannya, padahal bagi nya seharusnya kompetensi  memutus  adalah  lembaga arbitrase  dan  kedua,  putusan  Pengadilan Negeri  tidak  memiliki  kepastian  hukum dikarenakan  prinsipnya  Pengadilan  Negeri tidak  memiliki  kewenangan  memeriksa hingga  memberi  putusan  akhir  sengketa bisnis berklausula arbitrase.

## E. Saran
1. Kepada  Pengadilan  Negeri,  hendaknya berdasarkan ketentuan-ketentuan UU Arbitrase menyatakan diri tidak berwenang dan menolak memeriksa, mengadili hingga
memutus  permohonan  sengketa  bisnis berklausula  arbitrase  oleh  pemohon,  yang bukan  untuk  diadakan  suatu  pembatalan putusan,  melainkan  untuk  permohonan pemeriksaan sengketa bisnis.
2. Kepada  para  pihak  yang  bersengketa, hendaknya  mengetahui  dengan  jelas perjanjian-perjanjian di awal tentang penyelesaian  sengketa  bisnis  mereka melalui  lembaga  arbitrase.  Pelaksanaan Pasal 11 ayat (1) UU Arbitrase, meniadakan hak-hak  para  pihak    untuk  mengajukan permohonan  sengketa  bisnis  mereka ke Pengadilan Negeri, hendaknya menjadi  konsekuensi  para  pihak  untuk menyelesaikan  sengketa  bisnis  mereka  di forum arbitrase.
3. Kepada Pengadilan Negeri maupun lembaga arbitrase, hendaknya ada
sinkronisasi pemahaman
dalam penyelesaian  sengketa  bisnis  berklausula arbitrase.  Kedua  nya  harus  paham  dan menghormati  tugas  dan  peran  masing- masing dalam menyelesaikan suatu sengketa  sesuai  undang-undang  yang berlaku.  Hal  ini  diharapkan  agar  menjadi bahan evaluasi terhadap kasus-kasus yang pernah terjadi di Indonesia.

## Daftar Pustaka

## Perundang-undangan:

## Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
(HIR)
(Rv) Buku: Adi Sulistiyono. 2006. . Surakarta: UNS Press. Erman Rajagukguk. 2000. . Jakarta: Chandra Pratama. Munir Fuady. 2002. . Bandung: Citra Aditya Bakti. ___________.  2003. .  Bandung:  Citra
Aditya Bakti.
Sudargo Gautama. 1999. Undang-Undang Arbitrase Baru 1999. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

## Jurnal:
Erika  Kusumawati,  Yanuar  Putra  Erwin,  Verinda  Farmadita  Pranoto.  2013.    “Kewenangan  Badan
Peradilan Memeriksa Sengketa Dengan Klausula Arbitrase”.
. Privat Law
1, Edisi 02 Juli-Oktober 2013. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
Hendy Timex. 2013. “Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase”. . Vol I No. 2, Apr/ Jun 2013. Manado: Universitas Sam Ratulangi.

## Skripsi:
Michael  Jordi.  2016. .  Surakarta:  Fakultas
Hukum Universitas Sebelas Maret.
Novi Kusuma Wardhani. 2009. “
”.  Surakarta: Fakultas Hukum Universitas
Sebelas Maret.