Volume 2 Issue 2, August 2020: pp. 86-94. Copyright  ©  2019  Halu  Oleo  Legal  Research.  Faculty  of  Law,  Halu  Oleo  University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia. e-ISSN: 2548-1754 | Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/
Halu Oleo Legal Research is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang ( Money Laundering )
Legal Analysis of Corporate Criminal Liability in Money Laundering

## La Ode Abdul Razak
Universitas Halu Oleo E-mail: Laodeabdulrazak88@gmail.com
Oheo K. Haris Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: oheokh@gmail.com

## Sabrina Hidayat
Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: sabrina.hidayat54@yahoo.com
Abstract: This research aims to determine the forms of corporate responsibility for committing  money  laundering  and  to  find  out  the  mechanisms  for  handling corporate cases that commit money laundering. This research is normative, so the data collection method used is secondary data, that is data obtained or collected by researchers from existing sources. The results of the research show that 1) Criminal liability towards corporations regulating the expansion of the conviction of money laundering  criminals,  so  that  legal  subjects  can  be convicted,  because  if  it  is only based on legal subjects, then only criminal subjects can be subject to criminal matters in the sense of this matter. human. But  the subject of Corporate  Law can also  be convicted. And where the types of principal criminal sanctions that can be imposed on corporate legal subjects for money laundering are criminal fines with a maximum amount  of  Rp.  100,000,000,000.00  (one  hundred  billion  rupiah)  and  additional penalties in the form of (a) announcement of a judge's decision, (b) Suspension of part or all of the corporation's business activities, (c) revocation of business licenses, (d)  dissolution  and/or  prohibition  of  corporations,  (e)  confiscation  of  corporate assets  for  the  state,  and/or  (f)  takeovers  of  corporations  by  the  state.  2)  The mechanism for the handling of corporate cases in this case refers to the Supreme Court Regulation No. 13 of 2016 as a source of procedural law so that there is no legal  vacuum  for  corporate  perpetrators  who  commit  criminal  acts,  in  the mechanism of handling corporate cases where the Supreme Court Regulations are intended  as  a  guideline  for  law  enforcement  agencies  in  handling  criminal  cases within the scope of corporate crime.

## Keywords: Corporate  Criminal  Liability;  Corporate  management;  Money Laundering
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban korporasi yang melakukan tindak  pidana pencucian uang dan untuk mengetahui mekanisme tata cara penanganan perkara korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini bersifat normatif maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh  peneliti  dari  sumber-sumber  yang  telah  ada.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa 1) Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang mengatur tentang perluasan dapat dipidananya pelaku tindak pidana pencucian uang, sehingga dapat dipidananya subjek hukum, karena apabila hanya mendasarkan pada subjek hukum, maka yang dapat dijatuhi pidana hanyalah subjek hukum orang dalam pengertian hal ini dimaksud manusia. Namun subjek  Hukum Korporasi juga dapat  dipidana. Dan  dimana  jenis  sanksi  pidana  pokok  yang  dapat  dijatuhkan  terhadap  subjek hukum korporasi untuk tindak pidana pencucian uang adalah pidana denda dengan jumlah  maksimum  Rp.100.000.000.000,00  (seratus  miliar  rupiah)  dan  pidana tambahan berupa (a) pengumuman putusan hakim, (b) Pembekuan sebagian atau seluruh  kegiatan  usaha  korporasi,(c)  pencabutan  izin  usaha,(d)  pembubaran dan/atau  pelarangan  korporasi,(e)  perampasan  aset  korporasi  untuk  negara, dan/atau  (f)  pengambilalihan  korporasi  oleh  negara.  2)  Mekanisme  tata  cara penanganan perkara korporasi dalam hal ini merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung  Nomor  13  Tahun  2016  sebagai  sumber  hukum  acara  agar  tidak  terjadi kekosongan hukum bagi pelaku korporasi yang melakukan tindak pidana,  dalam mekanisme penanganan perkara korporasi dimana Peraturan Mahkamah Agung ini bertujuan  sebagai  pedoman  bagi  penegak  hukum  dalam  penanganan  perkara pidana dalam ruang lingkup kejahatan korporasi.
Kata  kunci: Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi;  Pengurus  Korporasi; Pencucian Uang

## PENDAHULUAN
Kehidupan ekonomi antara satu negara dengan negara lain semakin tergantung, sehingga ketentuan hukum di bidang perdagangan internasional dan bisnis transnasional semakin diperlukan dahulu ada semacam adagium yang menyatakan makin miskin suatu bangsa semakin tinggi tingkat kejahatan yang terjadi. Sekarang adagium ini hanya berlaku bagi kejahatan konvensional seperti perampokan, pencurian, penipuan, penggelapan, dan lain- lain.
Tindak  pidana  pencucian  uang  dapat  dilakukan  dalam  berbagai  bentuk,  tidak hanya  melalui  sistem  keuangan,  investasi  langsung,  tetapi  juga  disembunyikan  dalam bentuk  harta  benda  seperti  properti,  kendaraan,  perhiasan  dan  lain  sebagainya.  Untuk itulah kemudian pandangan atas penegakan hukum sedikit demi sedikit berubah, diawali
dengan penegakan hukum atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, dimana pelaku akan menjadi objek bagi penegakan hukum yang dilakukan.
Saat ini penegakan hukum dilakukan pula dengan melakukan kriminalisasi atas penggunaan  ataupun  pemanfaatan  dana  atau harta  kekayaan  yang  diperoleh  dari  hasil tindak  pidana.  Pada  dasarnya,  tidak  ada  di  antara  kita  semua  yang  berkenan  melihat seseorang menikmati kehidupan dengan memperoleh dana atau harta kekayaan secara ilegal. Oleh karena itu, baik tindak pidana yang dilakukan sebagai pidana asalnya maupun tindakan memanfaatkan dana berasal dari hasil tindak pidana tersebut sudah seharusnya dapat dikenakan pemidanaan yang berbeda.

## METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  penulis  gunakan  dalam  penelitian  adalah  penelitian  normatif. Adapun  pendekatan  yang  penulis  gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan perundang-undangan  ( statute  approach ),  pendekatan  kasus  ( case  approach )  dan pendekatan konsep. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan  pemaparan  penelitian  ini  adalah  studi  dokumen  (studi  kepustakaan),  yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Asas  Kesalahan  Sebagai  Salah  Satu  Unsur  Yang  Harus  Dipenuhi  Subjek  Hukum Untuk Dapat Dipidana
Pertanggungjawaban mutlak atau bisa diartikan sebagai istilah tanggung jawab seketika atau langsung, hal ini sangat berbanding terbalik dengan sistem atau usur-unsur tanggung jawab pidana yang sifatnya kumulatif dengan salah satu unsurnya adalah harus adanya suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan sebagai mana yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai pertanggung jawaban pidana, dengan merujuk asas yang di dalam pertanggung jawaban pidana yaitu tiada pidana jika tidak ada kesalahan ( geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sir rea (tentunya juga pada hakikatnya dalam  penjelasan  mengenai  pertanggungjawaban  pidana  unsur  kesalahan  ini  adalah merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan seseorang telah melakukan tidak pidana atau tidak. 1
1 Alfitra, Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP , Jakarta: Penerbit Raih Asa Sukses, 2014, hlm. 36.
Pertanggungjawaban mutlak atau bisa dikatakan tanggung jawab seketika atau langsung dalam hukum pidana, dimana hal ini dapat dikaitkan dengan konsep asas strict liability yang  definisi  dari  asas  tersebut  adalah  pertanggungjawaban  pidana  tanpa kesalahan dimana pembuat sudah dapat dipidana apabila ia telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan undang-undang, tanpa melihat sikap batinnya.
Kesalahan  merupakan  salah  satu  unsur  yang  fundamental  di  samping  sifat melawan  hukum  dari  perbuatan,  dan  harus  dipenuhi  agar  suatu  subjek  hukum  dapat dijatuhi pidana . Menurut Sudarto, dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun pembuatnya memenuhi rumusan delik dalam undang – undang dan tidak dibenarkan ( an objective breach of a penal provision ) 2 , namun hal tersebut belum memenuhi  syarat  untuk  menjatuhkan  pidana.  Untuk  pemidanaan  masih  perlu  adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah ( subjective  guild ).  Dengan  perkataan  lain,  orang  tersebut  harus  dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.  Di sini berlaku apa yang disebut “asas tiada pidana tanpa kesalahan” ( keine strafe ohne schuld atau geen straf zonder schuld atau nulla poena sine culpa ), culpa di sini dalam arti luas meliputi juga kesengajaan. 3
Kesalahan/ schuld merupakan  dasar  dalam  pertanggungjawaban  pidana. Kesalahan  merupakan  keadaan  jiwa  dari  si  pembuat  dan  hubungan  batin  antara  si pembuat  dan  perbuatannya.  Adanya  kesalahan  pada  seseorang,  maka  orang  tersebut dapat  dicela.  Mengenai  keadaan  jiwa  dari  seseorang  yang  melakukan  perbuatan merupakan  apa  yang  lazim  disebut  sebagai  kemampuan  bertanggungjawab,  sedangkan hubungan  batin  antara  si  pembuat  dan  perbuatannya  itu  merupakan  kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf. Dengan demikian, untuk menentukan adanya kesalahan subjek hukum harus memenuhi beberapa unsur, antara lain: 4
2 Remy Syahdeini Sutan, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme , Jakarta: Pusat Pustaka Grafiti, 2007, hlm. 90.
3 Roland Robertson, “ Globalization, Social Theory and Global Culture ”, dalam Khudzaifah Dimyati & Kelik Wardiono  (ed), Problema  Globalisasi:  Perspektif  Sosiologi  Hukum,  ekonomi  dan  Agama ,  Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001, hlm. 86.
4 Chazawi Adami, Pelajaran Hukum Pidana Bagian Penafsiran Hukum Pidana Dasar Peniadaan Pemberatan & Peringanan Kejahatan Aduan,  Perbarengan  &  Ajaran  Kausalitas ,  Jakarta:  PT Raja Grafindo  Persada, 2002, hlm. 76.
a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat,
b. Hubungan  batin  antara  si  pembuat  dan  perbuatannya  yang  berupa kesengajaan ( dolus ) atau kealpaan ( culpa ),
c. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, dimana unsur yang satu bergantung pada unsur yang lain. Dalam perkembangan  zaman  tentunya  ada  perubahan  tentang  perkembangan  pemahaman tindak pidana saat ini yang lahir dari beberapa penelitian yang dilakukan para ahli pidana. Yaitu  salah  satunya  penerapan  asas strict  liability dalam  tindak  pidana  tertentu,  yang sering diartikan secara singkat sebagai liability without fault (pertanggungjawaban tanpa kesalahan). 5
Kedudukan  Asas  “ Geen  Straf  Zonder  Schuld ” dalam  Pertanggungjawaban  Pidana Korporasi
Asas  “tiada  pidana  tanpa  kesalahan”  merupakan  asas  yang  fundamental  dalam  hukum pidana. Bahkan sedemikian fundamentalnya, asas ini telah meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran dalam hukum pidana. Asas ini juga terdapat dalam hukum pidana Belanda yang dikenal dengan istilah “ geen straf zonder schuld ” dan di Jerman yang dikenal dengan istilah “keine straf ohne schuld”. Dalam hukum pidana di Inggris juga terdapat asas yang serupa yang dalam bahasa Latin berbunyi: “ actus non facit reum nisi mens sit rea ” atau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai an act does not make a person guilty until the mind is guilty. 6
Asas  kesalahan  merupakan  asas  yang  mutlak  ada  dalam  hukum  pidana,  yaitu sebagai  dasar  untuk  menjatuhkan  pidana.  Akan  tetapi,  bagaimana  kedudukan  asas  ini dalam memidana korporasi. Korporasi meskipun diposisikan sebagai subjek tindak pidana tapi tidak bisa disamakan dengan manusia.
Korporasi  pada dasarnya  tidak termasuk  kategori  manusia  sehingga  korporasi tidak memiliki hak layaknya manusia, tidak dapat melaksanakan semua kewajiban, dan tidak dapat melakukan tindakan hukum layaknya manusia. Korporasi juga tidak memiliki
5 Welling N Sarah, “Smurf. Money laundering and the United States Criminal Federal Law”, dalam Brent Fisse, David Fraser & Graeme Coss, Economics and Ideology on the Money Trail (Confiscation of Proceeds of Crime, Money Laundering and Cash Transaction Reporting) , Sydney: The Law Book Company Limited, 1992, hlm. 34.
6 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana , Bandung: Alumni, 2005, hlm.
76.
jiwa  layaknya  manusia  sehingga  tidak  memenuhi  unsur – unsur  psikis  untuk  dapat dikatakan memiliki kesalahan.
Jika melihat ke dalam ketentuan dari KUHP, maka asas ini tidak akan ditemukan secara tertulis sebagaimana asas legalitas pada Pasal 1 ayat (1) KUHP. Menurut Moeljatno, asas  “tiada  pidana  tanpa  kesalahan”  merupakan  asas  tidak  tertulis  dalam  hukum  yang hidup dalam anggapan masyarakat dan tidak kurang keberlakuannya daripada asas yang tertulis, seperti asas legalitas. Lanjutnya, ia mencontohkan bahwa apabila ada seseorang yang dipidana tanpa adanya kesalahan, tentunya akan melukai perasaan keadilan.
Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan atau Asas Kesalahan mengandung pengertian bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum pidana yang berlaku, tidak dapat dipidana oleh karena ketiadaan kesalahan dalam perbuatannya  tersebut.  Asas  ini  termanifestasi  dalam  pasal  6  ayat  (2)  Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa:
“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian  yang  sah  menurut  undang-undang,  mendapat  keyakinan  bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.
Guna mengetahui mengapa asas “tiada pidana tanpa kesalahan” ini sebagai suatu asa  yang  penting  perlu  diketahui  apa  yang  dimaksud  dengan  asas  ini  E.Ph.  R.  Sutorius mencoba mengartikan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. Menurutnya 7 ,:
“pertama -tama  harus  diperhatikan  bahwa  kesalahan  selalu  hanya  mengenai perbuatan  yang  tidak  patut,  yaitu  melakukan  sesuatu  yang  seharusnya  tidak dilakukan dan tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. ”
Apabila dikaitkan dengan beberapa teori pertanggungjawaban pidana korporasi seperti “identification theory ” maka tetap disyaratkan kedudukan dan kewenangan dari orang  yang  bersangkutan  dikaitkan  dengan  tindak  pidana  yang  dilakukan.  Doktrin  ini berasal dari negeri Anglo Saxon . Muladi berpendapat bahwa doktrin identifikasi sebuah perusahaan dapat melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan perusahaan. 8
Berdasarkan  uraian  di  atas,  memang  korporasi  dapat  dijadikan  subjek  tindak pidana  dan  bisa  dijatuhi  pidana  (dipertanggungjawabkan).  Untuk  pertanggungjawaban pidana korporasi telah diterbitkan dan diberlakukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor
7 Klitgaard Robert, Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah , alih bahasa oleh Masri Maris, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005, hlm. 82.
8 Nawawi Barda Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru) , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 76.
13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum khususnya hukum acara pidana dalam penanganan  perkara  pidana  dengan  pelaku  Korporasi  dan/atau  Pengurus  dan  dapat dijadikan  pedoman  bagi  penegak  hukum  dalam  penanganan  perkara  pidana  dengan pelaku Korporasi dan/atau Pengurus sehingga terwujudlah  efektivitas dan optimalisasi penanganan perkara pidana dengan pelaku Korporasi dan/atau Pengurus. 9 Untuk adanya kesatuan  pemahaman  tentang  pengertian  maka  Peraturan  Mahkamah  Agung mendefinisikan tindak pidana Korporasi yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan  hubungan  kerja,  atau  berdasarkan  hubungan  lain,  baik  sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi. 10
Oleh  karenanya  Peraturan  Mahkamah  Agung  menentukan  bahwa  dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, hakim dapat menilai kesalahan korporasi antara lain: Pertama, korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut  atau  tindak  pidana  tersebut  dilakukan  untuk  kepentingan  korporasi;  Kedua, korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau Ketiga, korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih  besar  dan  memastikan  kepatuhan  terhadap  ketentuan  hukum  yang  berlaku  guna menghindari terjadinya tindak pidana. 11

## KESIMPULAN
Korporasi  merupakan  subjek  hukum  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  dalam  tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang diatur Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010. Pemidanaan yang dapat dilakukan terhadap korporasi adalah pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana dapat dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang  dalam  hal  dilakukan  atau  diperintahkan  oleh  Personil  Pengendali  Korporasi; dilakukan  dalam  rangka  pemenuhan  maksud  dan  tujuan  Korporasi;  dilakukan  sesuai dengan  tugas  dan  fungsi  pelaku atau  pemberi  perintah;  dan  dilakukan  dengan  maksud memberikan manfaat bagi Korporasi. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 memberikan
9 Pasal  2  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  13  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Penanganan  Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.
10 Pasal  4  ayat  (1)  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  13  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.
11 Pasal  4  ayat  (2)  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  13  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.
kemungkinan  juga  adanya  penjatuhan  pidana  kurungan  pengganti  denda  dijatuhkan terhadap  Personil  Pengendali  Korporasi  dengan  memperhitungkan  denda  yang  telah dibayar.  Di  dalam  masalah  pertanggungjawaban  pidana  korporasi,  perlu  diperhatikan bahwa  di  berbagai  negara  penuntutan  dan  pemidanaan  korporasi  dikenal  apa  yang dinamakan “ punishment provisions ” artinya baik pelaku (pengu rus) maupun korporasi itu sendiri  dapat  dijadikan  subjek  pemidanaan,  di  samping  pula  perlu  dicermati  efek pemidanaan  terhadap  korporasi  yang  berdampak  negatif.  Pemidanaan  terhadap korporasi  harus  sesuai  dengan  pendirian  integratif  tentang  tujuan  pemidanaan  yaitu dalam  fungsinya  sebagai  sarana  pencegahan  (umum  dan  khusus)  dan  perlindungan masyarakat.

## Daftar Pustaka

## Buku
Adami,  Chazawi, Pelajaran  Hukum  Pidana  Bagian  Penafsiran  Hukum  Pidana  Dasar Peniadaan  Pemberatan  &  Peringanan  Kejahatan  Aduan,  Perbarengan  &  Ajaran Kausalitas , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
Alfitra, Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP , Jakarta: Penerbit Raih Asa Sukses, 2014.
Arief, Nawawi Barda, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru) , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
Dimyati,  Khudzaifah  &  Kelik  Wardiono  (ed), Problema  Globalisasi:  Perspektif  Sosiologi Hukum, ekonomi dan Agama , Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001. Fisse,  Brent,  David  Fraser  &  Graeme  Coss, Economics  and  Ideology  on  the  Money  Trail (Confiscation  of  Proceeds  of  Crime,  Money  Laundering  and  Cash  Transaction Reporting) , Sydney: The Law Book Company Limited, 1992.
Muladi & Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana , Bandung: Alumni, 2005.
Robert,  Klitgaard, Penuntun  Pemberantasan  Korupsi  dalam  Pemerintahan  Daerah ,  alih bahasa oleh Masri Maris, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
Sutan,  Remy  Syahdeini, Seluk  Beluk  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dan  Pembiayaan Terorisme , Jakarta: Pusat Pustaka Grafiti, 2007.

## Peraturan Perundang-undangan
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  13  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.