## Model Penelitian Kebijakan Kualitatif ”Tohardi”
Ahmad Tohardi 1
1.  Prodi Peternakan Fakultas Pertanian  Universitas Tanjungpura
Korespondesi Penulis : ahmadtohardi@faperta.untan.ac.id

## Abstract
The Policy Research Model that uses the quantitative approach is more complicated and commonly used by a quantitative paradigm. Therefore, there must be the other alternative methods that  simpler,  more  pragmatic,  and effective  methods but  without  decreasing  the scientific values. In this paper, The researcher suggest that a qualitative research model called   the   “   Tohardi’s   qualitative   research   model   abbreviated   as   MPKKT.   MPPKKT   is designed by the conventional or classic model. They are 1. Pre survey using the naturalistic model   in   exploring   the   various   problems.,   2.   Focus   Group   Discussion   (FDG-1)   is   as   a research formulating, 3. Focus Group Discussion (FGD-2) is as a policy formulation, 4. Expert   Judgment   is   as   an   evaluation   of   an   eligibility   policy,   5.   Discussion   with   the stakeholders in considering the policy output to implement it. MPKKT has been applied on the thesis research by the postgraduate students in Magister Program of Social Sciences in Fisip Untan. Based on the above application, here can be inferred that simple and more practical in implementing it. Besides, because it is used the social policy paradigm, it has a highly probability in implementing it by the users.
Key words: Policy Research,  The Tohardi’s  Qualitative Policy Research Model (MPKK).

## 1.   PENDAHULUAN
Penelitian   kebijakan   pada   hakekatnya adalah   penelitian  yang bertujuan untuk menghasilkan   sebuah     rekomendasi kebijakan   atau   rekomendasi   alternatif kebijakan.   Rekomendasi   tersebut selanjutnya   digunakan   sebagai   bahan untuk membuat Kebijakan Publik ( public policy )   guna     memecahkan   berbagai permasalahan   sosial   yang  dihadapi   oleh pemerintah khususnya.
Fakta empirik menunjukkan bahwa banyak orang mampu membuat kebijakan dengan   ”baik”,   namum   banyak   pula kebijakan-kebijakan yang dibuat tersebut gagal   untuk   diimplementasikan.   Sebuah kebijakan   yang   baik   seharusnya   bukan hanya   baik   dalam     bentuk     substansi kebijakan,   tetapi   yang   lebih   penting adalah dapat   tidak   kebijakan   tersebut diimplementasikan.   Apabila   sebuah kebijakan gagal untuk diimpelementasikan,   maka   kebijakan tersebut   dikategorikan   sebagai   sebuah kebijakan   yang   buruk,   walaupun   secara substansi   kebijakan   yang   bersangkutan masuk   dalam   kategori   kebijakan   yang baik.
Hal itu disebabkan karena esensi dari   sebuah   kebijakan   adalah   untuk menyelesaikan   masalah,   semenetara sebuah   kebijakan   yang   masih   dalam bentuk dokumen tentu tidak akan dapat berbuat   banyak     dalam   menyelesaikan masalah.   Karena   efektif   tidak   sebuah kebijakan   baru   akan   terlihat   setelah diimplementasikan.   Analogi   sebuah kebijakan   adalah Resep   Masakan ,   kita baru dapat menilai keistimewaan sebuah Resep   Masakan tersebut   setelah
dipraktekkan   dalam   proses   pemasakan menjadi   makanan,   selama Resep Masakan tersebut   masih   dalam   bentuk catatan  di  kertas,  maka   selama  itu  pula kita   tidak   bisa   menilai     apakah Resep Masakan itu istimewa atau tidak.
Selanjutnya kasus-kasus kebijakan yang   menuai   banyak   hambatan   dalam pelaksanaannya   (implementasi)   bahkan tidak   jarang   menuai   kegagalalan   total. Seperti kebijakan ”gambut sejuta hektar” di   Kalimantan   Tengah   oleh   pemerintah Orde Baru (Orba) beberapa dekade yang silam.   Kebijakan   tersebut   tidak   dapat diimpelementasi   dengan   baik   oleh pemerintah   dan   masyarakat   Kalimantan Tengah karena terkendala berbagai faktor teknis,   sehingga   akhirnya   kebijakan ”gambut   sejuta   hektar’   tersebut   gagal mencapai   tujuan   yang   diharapkan sebelumnya.
Untuk   itu   mungkin   muncul pertanyaan,   dimana   letak   kegagalan kebijakan tersebut ? Salah satu penyebab kegagalannya  adalah karena  kurang atau bahkan   tidak   dilakukan   penelitian kebijakan  sebelum  pembuatan kebijakan yang   bersangkutan.   Akibatnya   antara kebijakan   dengan action dilapangan (implementasi) mengalami pertautan atau kesenjangan yang sangat lebar, apa  yang sudah   dirumuskan   di   dalam     kebijakan ternyata     sulit   untuk   dilaksanakan dilapangan   (terlalu   ”mengawang- awang”).
Untuk itu idealnya, dalam proses pembuatan   kebjakan,   harus   didahului dengan   penelitian   kebijakan   ( policy research ).   Karena   hasil   penelitian
kebijakan   akan   dapat   memberikan banyak data dan informasi yang penting bagi seorang policy maker dalam proses merumuskan   kebijakannya, agar supaya kebijakan yang dihasilkan tersebut lebih membumi. Namun   tidak   sedikit   yang menolak   diadakanya   Penelitian Kebijakan   sebelum   merumuskan kebijakan,   alasanya   karena   biaya Penelitian   Kebijakan   relatif   mahal. Padahal   kebijakan   yang   gagal,   akibat tidak   dilakukan   Penelitian   Kebijakan, biayanya   bisa   lebih   besar   dari   biaya penelitian,   bahkan   terkadang   besarnya ”ongkos   sosial”   tidak   ternilai,   misalnya akibat   sebuah   kebijakan   yang   salah, sehingga memicu protes atau demontrasi besar-besaran,   muncul   kerusuhan, penjarahan,   anarkis   bahkan   dapat menimbulkan   konflik   sosial   yang berujung   pada   pertumpahan   darah   dan tidak   berkesudahan.   Untuk   itu   dampak sosial dari sebuah kebijakan yang salah, seringkali tidak dihitung dan yang selalu dihitung   adalah   biaya   Penelitian Kebijakannya.
Beranjak dari fakta tersebut dapat ditarik   ”benang   merah”   bahwa   dengan dilakukan   Penelitian   Kebijakan   justru dapat menghemat biaya sosial khususnya. Sehingga bila kita cermati peristiwa yang terjadi selama proses implementasi, maka semakin meyakinkan kita bahwa, betapa pentingnya   sebuah   Penelitian   Kebijakan dalam   rangka   menyelesaikan   masalah publik   atau   meningkatkan   kesejahteraan umat manusia.
Namun Model Penelitian Kebijakan Bidang   Sosial   ( social policy   research )
yang ada saat ini masih sedikit, sehingga para peneliti penelitian kebijakan ( policy research )     kurang     memiliki     alternatif atau   referensi   dalam   memilih   motode penelitian   kebijakan   bidang   sosial   yang sesuai ”selera ilmih peneliti”. Untuk itu melalui   tulisan   ini,   penulis   usulkan sebuah   model   penelitian   kebijakan kulitatif   sebagai   alternatif     khususnya untuk   penelitian   kebijakan   dibidang sosial.   Model   penelitian   kebijakan kualilatif yang diusulkan  tersebut  tampil lebih   sederhana   daripada   format-format model   penelitian   kebijakan   yang   lain, sehingga   akan   memberikan   kemudahan bagi   para   peneliti   penelitian   kebijakan dalam menghasilkan sebuah rekomendasi kebijakan.
Model penelitian kebijakan kualilatif ini   diberi   nama Model   Penelitian Kebijakan   Kualitatif   ”Tohardi” yang disingkat MPKKT. MPKKT  merupakan hasil   rancangan   atau   desain   penulis sendiri.   MPKKT   diciptakan   sebagai syarat   untuk   dapat   menyelesaikan Program   Doktor   bidang   Metodologi Penelitian.   Untuk   itu   MPKKT   sudah diujicoba   dalam   penelitian   Disertasi dengan   judul   ” Model   Pendidikan Multikultural   Di   Kecamatan   Sungai Ambawang,   Kabupaten   Kubu   Raya Provinsi Kalimantan  Barat ” pada tahun 2008-2009   yang   lalu,   dan   dengan   hasil Sangat Memuaskan (Cum Laude).

## 2.  MODEL PENELITIAN KEBIJAKAN
Proses   penelitian   dengan   menggunakan Model   Penelitian   Kebijakan   Kualitatif ”Tohardi” dilaksanakan   dalam   3   (tiga) tahapan, 1). Tahap pre survei, 2). Tahap
memotret   realitas   sosial,   dan   3).   Tahap perumusan   kebijakan.   Ketiga   tahapan penelitian   tersebut   dapat   dilihat   pada gambar berikut ini:

## Gambar 1. Model Penelitian Kebijakan Kualitatif”Tohardi”

## 1. Pre-Survei
Pre   survei atau Penelitian Pendahuluan merupakan   langkah pertama   dalam   MPKKT,   sehingga disebut   dengan Penelitian   Tahap-1 . Dalam   penelitian Pre   survei atau Penelitian Pendahuluan , selain mengurus berbagai   perizinan     kepada   pihak-pihak yang   berkompeten,   peneliti   juga melakukan berbagai pemetaan ( mapping ) seperti   pemetaan   lokasi   penelitian, pemetaan   ”penjaga   gawang”   penelitian, pemetaan     responden   atau   subjek penelitian,   pemetaan     kultur,   sosial, budaya   dan   politik,   dan   berbagai pemetaan lainnya.
Hasil   kegiatan Pre   survei atau Penelitian   Pendahuluan ,   idealnya diharapkan   mampu   memberikan gambaran atau deskripsi yang   jelas dan lengkap   (holistik)   tetang   apa   dan bagaimana memulai penelitian berikutnya yaitu Inguiry , FGD-1, FGD-2 dan   seterusnya   sampai   menghasilkan sebuah   rekomendasi.   Selain   itu Pre survei atau Penelitian Pendahuluan dapat
menjadi   wahana   untuk   mengoreksi berbagai data dan  informasi yang kurang benar   (verifikasi)   mengenai   objek   dan subjek   penelitian.   Untuk   itu Pre   survei
atau Penelitian   Pendahuluan menjadi tahap yang cukup penting   yang   harus dijalani   oleh   peneliti     kebijakan   yang menggunakan MPKKT dalam menyelesaikan sebuah proyek penelitian kebijakan. 2. Inguiry   ( Memotret   Realitas
Sosial & Politik ) Upaya memotret  realitas  sosial  dan politik merupakan tujuan dari Penelitian Tahap-2. Penelitian   Tahap-2   ini menggunakan Qualitative Inquiry Models untuk memotret realitas sosial dan politik khususnya.   Tujuan   memotret     realitas sosial   dan   politik     tersebut     sebagai bahan   atau     dasar     berpijak   dalam menyusun
Draft   Kebijakan yang merupakan   bahan   untuk   dibahasa   di FGD-1 .   Agar   hasil   pemotretan   tersebut lebih     sempurna,   lengkap,   menyeluruh dan   mendalam,     dan   dapat   dilihat   serta dipahami   dari   perspektif   yang   sama dengan   pembaca     atau     peneliti     yang lain,   maka   perlu   disamakan   pandangan (perspektif) atau paradigma penelitiannya.

## a. Paradigma Penelitian
Paradigma dalam  penelitian  sosial (Sosiologi)   ada   tiga,   yaitu: Paradigma Fakta Sosial, Paradigma Definisi Sosial dan Paradigma Perilaku Sosial . Pertama Paradigma   Fakta   Sosial lebih   fokus pada Struktur dan Pranata   Sosial , analisisnya   cenderung   kepada   makro yaitu   dengan   menganalisis   masyarakat
secara   utuh   yang   terdiri   dari   berbagai bagian yang saling berinteraksi.   Kedua Paradigma   Definisi   Sosial sebaliknya yang     beraliran Interaksionis   Simbolik , yaitu   analisisnya   berskala   mikro (individu)   dan   “meniadakan   kosep masyarakat,   negara   dan   Institusi   Sosial lainnya”,   karena   menurut   pandangan
Paradigma   Definisi   Sosial ini, masyarakat,   negara   dan   Institusi   Sosial lainnya yang berada di “diluar” individu, semuanya   bersifat   abstrak.   Hal   itu tentunya   dapat   mengandung   kelemahan seperti   yang   dikemukakan   Agus   Salim (2006:269)     bahwa   “orientasi   yang bersifat   mikro,   memiliki   kelemahan ketika   analisis   dirunutkan   kepada masalah   yang   berskala   besar   (makro), seperti dalam bentuk Struktur Sosial dan Sistem Sosial”.
Ketiga yaitu Paradigma Perilaku Sosial
analisisnya   holistik   dan komperehensip   antara   skala   mikro (individu)  dan makro (struktur sosial dan sistem sosial) seperti yang dikemukakan oleh   Zamroni   (1992:65)   bahwa “ paradigma perilaku sosial memusatkan perhatiannya   pada   hubungan   antar individu   dengan   lingkunganya”. Dikatakan   selanjutnya   “perbedaan pandangan   antara paradigma   perilaku sosial dengan paradigma   fakta   sosial terletak   pada   sumber   pengendalian tingkah laku manusia”.
b. Jenis Penelitian Penelitian tahap-2 ( Inguiry ) yang bertujuan   untuk   pemotretan   atau mendeskripsikan     realitas     sosial   dan politik   khususnya,   menggunakan Jenis Penelitian   Studi   Kasus , Pendekatan
Penelitian   Kualitatif,   Macam   Penelitian Deskriptif dan Model   Penelitian Deskriptif   Kualitatif .   Penggunaan   jenis, pendekatan, macam dan model penelitian ini  untuk  pemotretan   realitas  sosial  dan politik   dinilai   lebih   cocok,   karena analisisnya dapat lebih mendalam, fokus, lengkap,   holistik   dan   komperehensip antara   pemotretan   skala   mikro   yaitu memotret   individu,   dengan   pemotretan skala     makro,   yaitu   memotret   Struktur Sosial dan Sistem Sosial.
Tidak digunakannya paradigma penelitian   kuantitatif   dalam   pemotretan realitas     sosial     ini   karena     kajian kuantitatif     itu   sering   hanya   mampu menghasilkan   informasi   mengenai kecenderungan   gejala-gejala   atau fenomena   yang   diteliti   saja,   sehingga bersifat superfisial dan dampaknya yaitu menyembunyikan     banyak     kebenaran yang     seharusnya   dapat   diungkapkan melalui   pemotretan   relaitas   sosial   dan politik tersebut. Karena menurut Strauss & Corbin (2003), penelitian (pemotretan reliatas social dan politik ) pada dasarnya merupakan   penelitian   atau     pemotretan tentang   sosial-budaya,     maka   dalam penelitian   tersebut, perkataan dinilai lebih   bermakna   daripada angka-angka , sehingga   jika   penelitian   tersebut dilakukan dengan benar, maka penelitian kualitatif   dalam   konteks penelitian ini, akan   menghasilkan pemaknaan yang lebih   tajam   daripada   penelitian   yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Penggunaan   jenis   penelitian kualitatif   dalam     model   penelitian MPKKT   ini   dimaksudkan   agar pemotretan realitas sosial dan politik ini
menjadi lebih terarah, tajam, terfokus dan mendalam.   Selanjutnya   dengan   selalu melakukan   proses   berpikir   reflektif   ( the always think reflectifly ) menurut Denzin &   Lincoln   (1994)   akan   mampu menemukan makna dibalik fakta. Dengan menemukan makna dibalik fakta tersebut, selanjutnya   peneliti   akan   dapat memahami fakta dibalik kenyataan, sehingga   pada   akhirnya   peneliti   akan mampu menemukan hakekat dari gejala- gejala sosial atau fenomena yang diamati atau diteliti tersebut.
c. Penelitian Studi Kasus Penelitian   kebijakan   model MPKKT ini pada dasarnya berbasis jenis penelitian Studi   Kasus ,   alasanya   adalah pertama ,   karena   “kebanyakan Studi Kasus dalam penelitian kebijakan bersifat kualitatif”   (Sudarwan   Danim,   2005). Kedua, “metode Studi Kasus seringkali digunakan   dalam   penelitian   kebijakan, sebagai studi yang cepat, biaya efisien” (Sudarwan Danim, 2005). Ketiga, karena penelitian Studi   Kasus ,   dapat   mengkaji Unit   Sosial tertentu   secara   mendalam, dan   lengkap   tentang   situasi   yang kompleks dengan cara menguji perilaku dalam   konteks, sehingga hasilnya akan mampu   memberikan   gambaran   (potret atau   deskripsi)   yang   luas,   jelas   dan mendalam   mengenai Unit   Sosial yang diteliti atau dikaji  tersebut. Seperti yang dikemukakan   oleh     Djudju   Sudjana
(2006),   Bahwa   Penelitian Studi   Kasus “dapat   digunakan   untuk   semua Unit
Sosial seperti   individu,   kelompok, lembaga,   komunitas   maupun     untuk peristiwa dan sebagainya”.

## d. Tempat dan Waktu Penelitian

## 1).  Tempat Penelitian
Pemilihan   lokasi   penelitian, didasari   atas   pertimbangan   bahwa, pertama ,   kondisi   sosio-politik- kultural   masyarakat   yang   akan dipotret   itu   unik.   Keunikan masyarakat   itulah     yang     menjadi petimbangan     utama   pemilihan tempat   penelitian   ini. Kedua di tempat   atau   lokasi   penelitian terdapat   permasalahan   yang   akan diteliti (dipotret).

## 2).  Waktu Penelitian
Penelitian   dimulai   sejak   di keluarkannya   izin   penelitian   oleh pejabat yang berwenang di wilayah penelitian. Dalam proses pengumpulan data untuk mendapatkan   “gambar”   yang   jelas dan   lengkap   dari   realitas   sosial- politik   yang   dipotret,   peneliti memerlukan   waktu   yang   tidak terbatas.   Batasan   waktu   dalam pengumpulan   data   bersifat   relatif, karena   waktu   pengumpulan   data tersebut   sangat   tergantung   kepada Kejenuhan   Data ( Saturasi   Data ). Untuk jika waktu pengumpulan data dan infomasi dibatasi, dikhawatirkan data   dan  informasi   yang   terkumpul belum   lengkap,   sehingga   akhirnya membuat   penelitian   tersebut   tidak dapat   mencapai   kualitas   yang maksimal.
e. Subjek dan Objek Penelitian
1).  Subjek Penelitian
Penentuan Subjek Penelitian ,   yaitu   mensinergikan antara   subjek   atau Informan Kunci   ( key   informant )   dengan subjek Social   Action (subjek penelitian yang   berasal   dari kalangan   “akar   rumput”   atau
JPASDEV Journal of Public Administration and Sociology of Development
grass-roots ).   Informasi   yang diperoleh   dari   informan   kunci dibandingkan (diverifikasi) dengan  informasi  yang diperoleh dari   kalangan   “akar   rumput”, sehingga   data     yang   di   peroleh menjadi   lebih   kredibel,   karena sudah   melalui   proses Validitas dan Reliabilitas data.
Subjek   Penelitian dalam penelitian   tahap-2   ( Inguiry )   ini dapat   berupa   warga   masyarakat,
tokoh   adat,   tokoh   masyarakat, tokoh   pemuda,   tokoh   politik, tokoh   agama,   birokrat   (camat, kepala desa, kepala dusun, ketua RT/RW   ),     pengurus   organisasi sosial   kemasyarakatan,   LSM, TNI,   Polri   dan   sebagainya.
Pemilihan Subjek   Penelitian , dilakukan   secara bertujuan (purposive) dan   terus berkembang   seperti   bola   salju (snowball) sampai   data   yang dikumpulkan   dianggap   sudah memuaskan (jenuh).
2).  Objek Penelitian
Objek Penelitian adalah yang   dijadikan     sasaran   untuk diteliti atau diperhatikan. Sebagai contoh Objek   Penelitian yaitu: “pendidikan     multikultural   di dalam keluarga”, “proses interaksi sosial masyarakat di perbatasan”, “perilaku pemilih dalam Pemilu”, konflik   social,     dan   sebagainya. Dapat   dikatakan   bahwa Objek Penelitian adalah Masalah atau Permasalahan yang   diteliti   atau yang dicari pemecahan masalahanya (solusi). f. Setting Penelitian
Dalam The Naturalistic-Ecological
Theory dikatakan   bahwa:   ”perilaku manusia   pada   hakekatnya   dipengaruhi oleh latar belakang perilaku itu sendiri” (Zamroni, 1992). Dengan demikian untuk mengetahui hakekat dari Perilaku Sosial masyarakat,   maka setting penelitian harus   alami   (naturalistik).   Maksud setting penelitian alami ( natural setting ) adalah,     peneliti   tidak   melakukan intervensi   baik   dalam     pengamatan (observasi)   maupun   dalam   melakukan wawancara.   Dengan   demikian   berarti data   harus   diambil   dalam   situasi   yang wajar,   artinya   peneliti   mengumpulkan data   dan   informasi   harus   berdasarkan situasi     yang     apa   adanya   (natural), situasi   tersebut   tanpa     dipengaruhi dengan   sengaja   oleh   peneliti.   Sebagai contoh : ”Setting penelitian di keluarga”, ” Setting penelitian di sekolah”, ” Setting penelitian   di   masyarakat”,   ”   Setting penelitian di organisasi” dan sebagainya.

## g. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data
1).  Teknik Pengumpulan Data
Teknik   Pengumpulan   Data yang   dilakukan   dalam     penelitian (pemotretan   realitas   sosial-politik) ini adalah: 1). Observasi partisipatif ( participative   observation ),   2). Wawancara yang mendalam   ( in- dept   interview )   dengan   para informan   (subjek   penelitian)   guna mendapatkan pengertian fenomenologis. dan 3). Dokumentasi,   untuk   mendapatkan data   tentang   sejarah   konflik, sejarah,   deskripsi   wilayah   lokasi
penelitian,   dan   lain-lain,   dalam bentuk   tabel,   narasi   dan   foto (gambar).     Dalam   pelaksanaan teknis   dilapangan,   peneliti ”menenggelamkan   diri”     dalam kehidupan   orang-orang   dan   situasi yang   ingin   diselidiki   (Bogdan   & Taylor,1992).   Dengan   kontak langsung yang lama dengan subjek/ objek   tersebut   memungkinkan peneliti dapat melihat dengan jelas proses   yang   terjadi.   Selain   itu peneliti juga dapat mencari “makna dibelakang   kelakuan   (perbuatan) atau   ucapan”,   sehingga   dapat memahami   masalah   dan   situasi yang   sedang   diteliti.   Metode   ini berusaha   untuk   memahami kelakukan   manusia   dalam   konteks yang lebih luas dan dipandang dari kerangka   pemikiran   serta   perasaan Subjek Penelitian (perspektif emik). Peneliti   harus   mengutamakan   data langsung   atau first   hand, untuk keperluan   itu   maka   peneliti   itu sendiri yang harus turun kelapangan secara   aktif   untuk   mengadakan observasi, wawancara dan mencari berbagai   bahan   dari   dokumen- dokumen yang relevan.
Prosedur   pengumpulan   data dimulai   dari Studi   Pendahuluan
( pre   survey ),   pengamatan   atau observasi,   melakukan   wawancara dengan Subjek   Penelitian atau Informan kunci dan mencari data- data   yang   relevan   melalui dokumen-dokumen.   Selanjutnya membuat   pradesain,   seminar predesain,   memasuki   lapangan, mengumpul   data,   menganalisis
data,   membuat   laporan/   verfikasi, menemukan   pertanyaan   baru   dan kembali   ke   lapangan   untuk mengumpulkan   data   kembali demikian   terus   menerus   sampai datanya   jenuh,   sehingga   proses pengumpulan data dalam penelitian ini   dapat   digambarkan   seperti sebuah spiral.

## 2).  Instrumen Pengumpulan Data
Instrumen atau   “alat”   untuk pengumpulan  data  dalam penelitian MPKKT   ini   adalah peneliti   itu sendiri sebagai   Instrumen   Utama.
Sehingga   posisi   peneliti   dalam pengumpulan   data   merupakan Instrumen Kunci ( key instrument ).   Namun   demikian dalam   pengambilan   data berupa   gambar   dan   suara, peneliti   dapat   menggunakan alat   bantu   seperti   kamera, handycame dan tape   recorder dan sebagainya.

## h. Teknik Keabsahan Data
Teknik atau cara untuk pencapaian keabsahan   data   atau   untuk   mencapai kredebilitas hasil penelitian, dalam model penelitian   MPKKT   ini   peneliti menggunakan   4   (empat)   Teknik Keabsahan Data, yaitu: 1). Makna dalam konteks, 2). Triangulasi, 3). Komperasi, dan 4).Saturasi Data.
Makna dalam konteks, artinya data yang   diperoleh   dalam   penelitian   ini, dipahami   dalam   konteks   yang   holistik dan   naturalistic   yang   mengacu     kepada makna   yang   terdapat   dalam     konteks sejenis. Sebagai contoh ketika memaknai
JPASDEV Journal of Public Administration and Sociology of Development
arti   pembauran,   ada Subjek   Penelitian yang   mengatakannya   dengan   “kami selalu   aktif   melaksanakan   kegiatan gotong   royong”,   sementara Subjek Penelitian yang   lain   mengatakan   “kami setiap   minggu   selalu   bermain   bulu tangkis”.   Dalam   konteks   pembauran, kegiatan gotong royong dan bermain bulu tangkis memiliki makna yang sama , yaitu sama-sama   wadah   untuk   menciptakan pembauran di dalam masyarakat. Triangulasi , artinya data yang didapat   dari Subjek   Penelitian di verifikasi dengan Subjek Penelitian yang lain   (Triangulasi   Sumber).   Sebagai contoh   ketika   dilakukan   wawancara dengan   seorang   guru   yang   pertama,   ia mengatakan   bahwa   “sebelum   memulai pelajaran   biasanya   anak-anak   diberikan nasehat terlebih dahulu sekitar 10 menit”. Dari   keterangan   guru   yang   pertama tersebut, selanjutnya dikonfirmasi dengan murid-murid   apakah   betul   guru-guru sebelum   memulai   pelajaran   biasanya anak-anak   diberikan   nasehat   terlebih dahulu   sekitar   10   menit?   Jika   ada kecocokan   data   atau   informasi   antara guru   dengan   murid   maka   data   tersebut sudah kredibel.
Triangulasi kedua yang digunakan dalam   penelitian   MPPKT   ini   adalah Triangulasi   Teknik ,   artinya   untuk mencapai tingkat kredibilitas yang tinggi maka selain dengan cara membandingkan data dan informasi dari Subjek Penelitian pertama,   kedua,   ketiga   dan   seterusnya, juga dengan membandingkan antara data dan   informasi   dari   hasil   Wawancara, hasil   Observasi   dan   Dokumen   yang sudah   dikumpulkan,   apakah   dari   ketiga
Teknik Pengumpulan Data tersebut sudah menghasilkan   data   atau   informasi   yang sama atau belum. Capaian kredibiltas itu diperoleh   apabila   data   dan   informasi yang   diperoleh   melalui   Wawancara, Observasi dan Dokumen itu sama.
Komperasi, yaitu peneliti mencari kasus-kasus   yang   berbeda     atau   yang bertentangan     dengan   apa   yang   telah ditemukannya.   Maksudnya   adalah supaya   peneliti   memperoleh   hasil   yang lebih tinggi tingkat kepercayaanya yang mencakup situasi-situasi yang lebih luas, sehingga   apa   yang   semula   tampaknya berlawanan   akhirnya dapat diliputi dan tidak lagi mengandung asfek-asfek yang tidak   sesuai.   Untuk   itu   peneliti melakukan   penelitian   ke   daerah-daerah lain sebagai perbandingan.
Saturasi Data atau Kejenuhan Data ,   adalah   pembatas   jumlah Subjek Penelitian yang diwawancarai atau yang di observasi. Artinya capaian kredibilitas diperoleh sampai data dan informasi yang diperoleh   dari Subjek   Penelitian sudah menetap, tidak berpola atau sudah tidak ada   lagi   data   dan   informasi   yang   baru (sudah   jenuh).   Dengan   demikian   dapat dikatakan   bawa   peneliti   tidak   boleh berhenti menggali data dan informasi dari Subjek   Penelitian selama   data   dan informasi secara substansi dan esensi itu masih berkembang.

## i. Teknik Analisis Data
Data   yang   diperoleh   dari   hasil Wawancara,   Observasi   dan   Dokumen selanjutnya
disusun dengan menggolongkannya   dalam   pola,   thema atau   kategori,   untuk   menghindari
JPASDEV Journal of Public Administration and Sociology of Development
“chaos ”.   Selanjutnya   dilakukan penafsiran atau interpretasi terhadap data atau   informasi   yang   bersangkutan   guna memberikan   makna   pada   analisis, menjelaskan   pola   atau   kategori   dan mencari   hubungan   berbagai   konsep. Sehingga Interpretasi yang   dilakukan oleh   seorang   peneliti   menggambarkan perspektif atau pandangan “orang dalam”
(perspektif   emik)   bukan   pandangan
peneliti (perspektif etik).
Data dan informasi yang diperoleh setiap hari, dari setiap selesai penelitian, langsung dilakukan analisis hari itu juga. Hal   itu   dimaksudkan   agar   supaya   tidak lupa   dalam   menganalisis   (karena   harus mengkaitkan   antara   data   yang   satu dengan data yang lainnya), selain itu bila terjadi   pengembangan   ide   atau munculnya gagasan atau pertanyaan baru tentang   tema-tema     penelitian,   maka dapat   langsung   digali   (diperoleh)   pada saat penelitian hari berikutnya, selain itu jika   ada   data-data   yang   kurang meyakinkan maka dapat segera dilakukan verifikasi kepada informannya. Ada   beberapa   alasan   analisis dilakukan pada saat melakukan penelitian yaitu:   1).   Agar   segera   mengetahui   data apa   yang   masih   perlu   dicari,   2). “Hipotesis”   apa   yang   harus   di   tes,   3). Pertanyaan  apa  yang  harus  dijawab,  4). Metode  apa  yang  harus  diadakan   untuk mencari   informasi   baru,   5).   Kesalahan apa yang harus diperbaiki. Selain itu juga analisis   yang   dilakukan   pada   saat penelitian   sedang   dilakukan,   akan mendorong   peneliti   untuk     menulis laporan   berkala.   Karena   analisis senantiasa   bertalian   erat   dengan
pengumpulan   data.     Analisis   dengan sendirinya akan timbul  bila  menafsirkan data-data   yang sudah diperoleh. Semua data,   setiap   deskripsi   mengandung tafsiran.   Namun     diadakan     pembedaan antara   data   deskriptif   dan   data   analisis atau tafsiran.”. Penjelasan tersebut diatas digambarkan secara skematis oleh Miles & Huberman (1994), berikut:

## 3. Penelitian Tahap-3 (FGD-1)
Penelitian Tahap-3 (FGD-1) yaitu proses   penelitian   yang   bertujuan   untuk Merumuskan Masalah Kebijakan ( Policy Problem ).   Ada   empat   tahapan   dalam proses   merumuskan   Masalah   Kebijakan yaitu:
a. Pendefinisian Masalah ( problem defenition )
Dari   Meta   Masalah   (masalah umum/mendasar), selanjutnya dilakukan   Pendefinisian   Masalah, yaitu menentukan apakah itu masalah sosial,   politik,   ekonomi,   budaya   dan sebagainya yang kemudian menghasilkan Masalah Substantif b. Spesifikasi   Masalah   Kebijakan
( problem specification ) .
Melalui   spesifiksi   masalah,

## Gambar 2. Proses Analisis Data
selanjutnya   Masalah   Substantif diubah menjadi Masalah Formal, yaitu masalah   yang   dirumuskan   secara spesifik dan jelas.
c. Pengenalan   Masalah     ( problem sensing ).
Yaitu   menemukan   situasi   masalah yang   diperoleh   dari   hasil   Perumusan Masalah   yang   dilakukan   secara spesifik dan jelas.
d. Merekonstruksi     Draft   Model Kebijakan.
Yaitu menciptakan berbagai macam draft   model   (bentuk/isi)   dari kebijakan.   Draft   model   kebijakan tersebut   merupakan   solusi   atau   cara menyelesaikan   masalah   kebijakan yang ditemukan pada penelitian tahap- 2.

## Petimbangan digunakannya metode
Focus   Group   Discussion (FGD)   yang dalam   metode   MPKKT   disebut   dengan FGD-1.   adalah, pertama berdasarkan Paradigma   Kebijakan   Sosial ( Social Policy )   bahwa   sebuah   kebijakan   yang baik yaitu bersifat buttom-up , artinya isi kebijakan   harus   digali   dari   kebutuhan- kebutuhan   masyarakat   akar   rumput (masalah   yang   ada   pada   masyarakat bawah), sehingga ketika diimplementasikan,     kebijakan   tersebut benar-benar   mengakar,   membumi   dan mampu mejawab (memenuhi) kebutuhan masyarakat yang bersangkutan (kelompok   sasaran).   Pertimbangan kedua ,  seperti  yang  sudah  dijelaskan   di Latar   Belakang   diatas,   bahwa   sebuah kebijakan   yang   baik,   bukan   hanya   baik dalam  tatanan konsep, tetapi yang  lebih
penting   lagi adalah kebijakan   tersebut harus dapat   diterima dan diimplementasikan oleh   masyarakat pengguna   ( stakeholders )   atau   kelompok sasaran.
Pertimbangan ketiga , penelitian kebijakan   model   MPKKT   ini   adalah penelitian   yang   bersifat   aksi   (terapan), sehingga   agar     kebijakan   ini   bebenar- benar dapat diterima dan diimpelementasi oleh   masyarakat   pengguna,   maka perlu ditumbuhkan   perasaan   memiliki kebijakan yang dihasilkan (direkomendasikan),   oleh   masyarakat pengguna.   Selanjutnya   agar   masyarakat pengguna   merasa   memiliki   kebijakan tersebut, maka mereka (masyarakat atau kelompok sasaran) perlu dilibatkan dalam merumuskan kebijkan tersebut. Untuk itu dengan   menggunakan   FGD-1,   maka masyarakat atau kelompok sasaran, sudah dilibatkan   dalam   proses   merusmuskan kebijakan   tersebut.   Dengan   terlibatnya masyarakat   atau   kelompok   sasaran dalam    merumuskan   kebijakan   tersebut, maka   dapat   menjadi   jalan   bagi tumbuhnya   rasa   memiliki   dari masyarakat   terhadap   kebijakan   yang direkomendasikan dalam penelitian ini. Selanjutnya  data  dan informasi mengenai
kebutuhan-kebutuhan
masyarakat dan  dapat tidaknya kebijakan yang   dibuat   tersebut diterima dan   di impelemntasikan oleh   pengguna (masyarakat/ stakeholders ),   tidak   dapat dipahami   dengan   baik   dengan   metode survei atau wawancara . Karena menurut Irwan   (2006)   dalam     konteks   ini “pendapat   kelompok   menjadi   penting”. Dalam kelompok seseorang (subjek) akan
berhubungan   dengan   lingkungan   diluar dirinya   dan   menghadapi   situasi   yang mungkin   diluar   perkiraannya   semula, situasinya   menjadi
underpressure . Sebaliknya   situasi   dalam     wawacara,
Subjek   Penelitian dapat     mendapatkan situasi pressure dari   pertanyaan- pertanyaan   yang   dilontarkan   oleh peneliti.   Sehingga   dinilai   situasi   dalam FGD lebih terbuka dan natural. Untuk itu secara   metodologis   lebih   tepat   dalam penelitian   tahap-3   ini   metode   MPKKT kemudian menggunakan metode FGD. Menurut Irwan (2006) bahwa ada keuntungan   lain   penggunaan   metode FGD   tersebut,   yaitu:       “Untuk memperoleh data kualitatif yang bermutu dalam   waktu   yang   relatif   singkat   dan sebagai   metode   yang   dirasakan   sangat cocok   bagi   permasalahan   yang   bersifat sangat   lokal   dan   spesifik”.   Sehingga dikatakan   selanujutnya   bahwa   “FGD yang   melibatkan   masyarakat   setempat dipandang   sebagai   pendekatan   yang paling sesuai”.

## 4. Penelitian Tahap-4 (FGD-2)
Penelitian   Tahap-4   juga menggunakan   metode Fokus   Group Discussion ,   sehingga   dinamai   dengan FGD-2.   Tujuan   FGD-2   ini   adalah melakukan   peramalan   terhadap probabilitas   imlementasi   dari   kebijakan yang   direkomendasikan.   Ada   tiga tahapan kegiatan dalam FGD-2 yaitu:
a. Peramalan.
b. Pengembangan
Alternatif Kebijakan. c. Pemilihan   Alternatif   Kebijakan yang terbaik. Sehingga peserta FGD-2 ini adalah
orang-orang yang mempunyai spektrum pengetahuan dan pengalaman yang luas terhadap objek kebijakan yang direkomendasikan. Dari pengetahuan dan pengelaman yang dimiliki, maka peserta FGD akan mampu memilih dengan tepat dari beberapa alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh peneliti.
1. Pengertian Focus Group Discussion (FGD)
Focus Group Discussion (FGD) apabila   diterjemahkan   kedalam   bahasa Indonesia   menjadi Diskusi   Kelompok Terfokus (DKT),   merupakan   salah   satu cara   dari   seorang   peneliti   untuk mendapatkan data atau informasi melalui proses Diskusi Kelompok yang dilakukan secara sistematis dan   terarah atas suatu isu   atau   masalah   tertentu.   Sehingga menurut   Isa   Wahyudi   (2006)   FGD didefinisikan   sebagai:   “salah   satu metode   untuk   pengumpulan   data   yang dilakukan   melalui   diskusi   bersama   oleh beberapa   peserta   dengan   menggunakan tema atau isu   tertentu   sebagai fokus”. Dikatakan   selanjutnya   bahwa   “FGD merupakan   suatu   metode   partisipasi dalam pengumpulan informasi mengenai suatu   permasalahan   dan   kebutuhan tertentu   yang   sangat   spesifik   melalui diskusi kelompok”.
Konsep dasar dari FGD hampir sama   dengan   wawancara   dalam   proses pencarian   data   atau   informasi   dalam penelitian   kualitatif,   yang   bertujuan untuk   mengetahui   dinamika   atau kecenderungan   sikap   seseorang   peserta atau subjek penelitian. Namun perbedaan FGD   dengan   wawancara   “empat   mata”
(wawancara antara peneliti dengan subjek penelitian),   adalah   pada   FGD   peserta (subjek   penelitian   atau stakeholders ) ditempatkan   dalam   sebuah     kelompok kecil,   dengan   demikian   peneliti   dapat mengamati  kecenderungan  sikap peserta dalam merespon sebuah kebijakan. Selain itu dalam    kelompok  tersebut juga  bisa diamati dan juga bisa dilihat bagaimana ia berhubungan dengan peserta yang  lain khususnya   dalam   menghadapi   situasi yang   berada   di   luar     prediksinya. Sehingga kelebihan FGD menurut Irwan (2006)   adalah   “dapat   memberikan perspektif   yang   berbeda   dibanding   jika pengetahuan   diperoleh   dari   proses komunikasi searah antara peneliti dengan yang di teliti”.
2 . Kritik Terhadap Kelemahan FGD
Kritik   terhadap   kelemahan penggunaan   metode   FGD   dalam penelitian yaitu: hasil dari FGD tidak bisa dipakai   untuk   melakukan   generalisasi, karena   FGD   memang   tidak   bertujuan untuk   menggambarkan     (representasi) suara     masyarakat   dalam   konteks   yang lebih luas. Meski demikian, arti  penting FGD   bukan   terletak   pada   representasi hasil dengan populasi, tetapi lebih pada kedalamannya.   FGD   yang   berbasis pendekatan   induktif   memang   tidak bertujuan   untuk   generalisasi,   tetapi bersifat   lokalistik,   namun   mampu menghasilkan   data   dan   informasi   yang lebih berkualitas.

## 3.  Etika FGD
Terdapat beberapa aturan main atau etika dalam  melaksanakan Focus Group Discussion (FGD). Etika tersebut  menurt
Isa   Wahyudi   (2006)     adalah   sebagai berikut: a) Penjelasan tujuan dan memperkenalkan peserta. b) Memberikan   kesempatan   peserta untuk menyelesaikan pembicaraanya. c) Menyiapkan panduan FGD. d) Menggunakan   waktu   secara efektif dan efisien. e) Mendukomentasikan proses pelaksanaan FGD.
f) Menyampaikan   ucapan   terima kasih kepada peserta FGD.
4. Model FGD
Model FGD ada dua yang sering dilakukan   oleh   peneliti,   yaitu Model Parsial dan Model Konfrontatif . Menurut Isa   Wahyudi   (2006)     bahwa   “ Model Parsial adalah   model   diskusi   dimana pemikiran,  ide  atau   kepentingan   peserta FGD   memiliki   kesamaan   pandangan”, sedangkan   “ Model   Konfrontatif ,   adalah pelaksanaan  FGD bersama peserta yang secara   ide,   pemikiran   dan   kepentingan saling   bertentangan,   pada   model   ini peserta   dari stakeholders yang   saling bertentangan   dihadirkan   dalam   forum diskusi bersama” tersebut.
FGD dalam model penelitian kebijakan ini,   mengunakan Model Parsial karena tujuan dari pelaksanaan FGD dalam penelitian ini adalah untuk mencari kesamaan padangan dari individu dan kelompok masyarakat mengenai apa yang dibutuhkan oleh masyarakat atau kelompok sasaran Selain itu juga untuk menemukan kesamaan sikap dan komitmen dalam menentukan langkah-langkah kongkrit dalam
melaksanakan kebijakan tersebut dikemudian hari.

## 5. Jumlah Peserta FGD
Jumlah peserta FGD bersifat relatif, artinya tidak ada jumlah standar peserta yang   terbaik   dalam   mengikuti pelaksanaan sutau kegiatan FGD. Jumlah peserta   sangat tergantung   dari   cakupan masalah yang didiskusikan , semakin luas masalah   yang   didiskusikan   maka tentunya   memerlukan   peserta   yang semakin banyak, namun sebaliknya bila cakupanya   sempit,   tentunya   tidak memerlukan peserta yang banyak. Selain tergantung kepada cakupan permasalahan yang   didiskusikan, spektrum pengalaman   peserta  juga  mempengaruhi jumlah   peserta,   semkain   luas   spektrum pengalaman peserta, maka jumlah peserta FGD   semakin   sedikit.   Sebagai   catatan dalam   FGD   adalah   varian   pengalaman, pengetahuan dan keterampilan, sehingga jumlah peserta FDG sangat bayak, namun tidak   ada   variasi   dalam   pengalaman, pengetahuan   dan   keterampilan   maka sebenarnya   peserta   15   orang   dengan   3 orang akan menghasilkan hal yang sama. Selanjutnya jumlah  peserta yang banyak,     namun     pesertanya   kurang “berbobot”   dan   tidak   mendapat kesempatan   untuk   berbicara   di   dalam forum   FGD   tersebut   tentunya   menjadi tidak   efektif.   Sebalinya     pesertanya sedikit,   namun   pesertanya   berbobot (memiliki   spektrum   pengetahuan, pengalaman dan keterampilan yang luas) dan memiliki  banyak kesempatan  untuk mengemukakan   pendapat   (cukup   waktu untuk   berdisikusi),   tentunya   membuat
FGD   tersebut   akan   menjadi   efktif. Karena   ada   kecenderungan,   bahwa semakin   banyak   peserta   semakin   tidak efektif.
Jumlah peserta FGD yang ada pada berbagai   literatur   dan   pengalaman   dari berbagai   pelaksanaan   berbabagai   FGD sangat bervariasi.   Sebagai contoh yang terdapat   dalam   panduan diskusi kelompok terfokus komunitas sekolah dan kelompok   masyarakat   oleh   LIPI- UNESCO tahun 2006 disebutkan bahwa jumlah peserta FGD antara 15-20 orang. Selanjutnya   FGD   tentang   “potensi konflik umat beragama di Jawa Tengah dan   DIY”,   pesertanya   berjumlah   15 orang. (diambil pada tanggal 2 Desember 1009 dari http:mediakeberagaman.com ).
Selanjutnya   contoh   FGD pluralisme   yang   berjudul   “Merapatkan barisan   mengusung   keragaman”   yang dilaksanakan  di hotel Bentani,  Bandung pada tanggal 19-21 Agustus 2007 diikuti oleh   23   orang   peserta   (diambil   pada tanggal 4 Desember 2009, dari http://abe- project.blog.frienster.com ).   Demikian juga   jumlah   peserta   dalam   pelaksanaan FGD   diluar   negeri   seperti   pelaksanaan FGD  se-ASEAN tentang evaluation     of communication   materials tanggal   24
Nopember   2007   yang   berlangsung   di negara   Vietnam   diikuti   oleh   15   orang peserta   (diambil     pada   tanggal   3 Desenber 2009 dari   : http://en.wordpress.com/tag/fgd ). Dari   literatur   dan   berbagai   pelaksanaan FGD   yang   sudah   diuraikan   tersebut menunjukkan   bahwa   apabila   dirata-rata jumlah   peserta   FGD   adalah   sekitar   15
orang.   Untuk   itu,   peserta   FGD   dalam penelitian   ini   direkomendasikan   sekitar 10- 15 orang peserta.

## 6.  Kreteria Peserta FGD
Kereteria peserta FGD disesuaikan dengan tujuan FGD. Tujuan   utama dari FGD adalah untuk membuat rekomendasi atau   merumuskan   kebijakan. Sehingga peserta FGD adalah   orang-orang   yang terkait   dengan Objek   Penelitian .   Untuk FGD-1,   pesertanya   adalah   masyarakat atau kelompok sasaran atau pelaku  dari kebijakan.   Sedangkan   untuk   FGD-2 persertanya adalah kolega (sejawat) dan pakar .   Kreteria kolega (sejawat)   adalah orang yang  berprofesi  (pelaku)  dan atau pengamat   tentang   kehidupan   sosial masyarakat yang diteliti (dipotret)  dalam kurun   waktu   cukup   lama   (minimal   5 tahun). Selajutnya kreteria pakar , adalah pengamat   dan ahli   mengenai   topik  atau objek yang di diskusikan, berpendidikan minimal   Doktor   (S-3),   berpengalaman yang berkaitan dengan Objek Penelitian dan   memiliki   keahlian   yang   relevan dengan topik  FGD. Pakar dapat  berasal dari   Perguruan   Tinggi,   Lembaga Penelitian   atau   Pemerintah   yang memenuhi persyaratan kepakaran.

## 7. Tahapan Pelaksanaan FGD.
Tahapan   pelaksanaan   FGD dikelompokkan   menjadi   dua,   pertama tahap teknis sebelum pelaksanaan FGD, kedua tahap   proses   pelaksanaan FGD. Tahap teknis, yaitu sebelum pelaksanaan FGD dilakukan, yang merupakan   tahap persiapan sebelum   dimulainya pelaksanaan   FGD.   Ada   beberapa persiapan   teknis   yang   perlu   dilakukan,
yaitu:
a) Membentuk tim pelaksana
FGD .   Agar   FGD   berjalan   sesuai dengan   yang   harapkan   maka   perlu dibentuk tim. Anggota tim berjumlah 5   (orang),   tim   tersebut   akan melaksanakan berbagai tugas seperti: 1  orang   sebagai  moderator,  1  orang bertugas   mencatat   proses   FGD,   1 orang bertugas melakukan rekrutmen peserta   dan   menentukan   tempat pelaksanaan   FGD,   2   orang mempersipakan   logistik   (konsumsi, transportasi,   dokumentasi).   Setelah tim terbentuk melakukan pembekalan (pengarahan)   untuk   menjelaskan job description (tugas dan tanggungjawab) masing-masing anggota tim. b) Selanjutnya tim mempersiapkan   bahan-bahan   untuk pelaksanaan   FGD   seperti:   bahan pertanyaan yang akan diajukan dalam diskusi, alat dan bahan untuk pencatat proses   (   kertas,   ballpoint,   alat perekam),   makalah   ringkas   untuk peserta,   kertas   dan ballpoint, serta konsumsi ( snack dan makanan) untuk peserta, dan memastikan peserta yang hadir serta tempat pelaksanaan FGD. Setelah persiapan teknis sudah dilaksanakan,   maka   tahap   kedua   adalah pelaksanaan FGD. Dalam melaksanakan FGD,   ada   beberapa   tahap   yang   harus dilaksanakan yaitu sebagai berikut:
a) Memulai diskusi
Diskusi   dipandu   oleh   moderator (peneliti), pertama, moderator memperkenalkan dirinya dan peserta, karena kemungkinan ada peserta yang
belum   saling   mengenal   satu   dengan lainnya, kedua, mengemukakan tujuan   dari   FDG   dilaksanakan,   dan ketiga   menyampaikan   pertanyaan- pertanyaan yang akan dibahas dalam FGD tersebut. b) Pada saat diskusi berlangsung Moderator mengarahkan   jalannya diskusi agar pokok bahasannya tetap terfokus   pada   tema   diskusi,   melerai perdebatan   yang   tidak   relevan,   dan mengelola   waktu   sehingga   waktu yang   disediakan   cukup   untuk membahas   permasalahan   yang didiskusikan. Pencatat   proses , bertugas   mencatat   atau   merekam semua   yang   didengar   dan   dilihat selama   proses   diskusi   berlangsung. Tim   yang   lain   (anggota   logistik) melakukan   dokumentasi   terhadap peristiwa yang dianggap penting.

## c) Pada saat diskusi berakhir
Moderator segera mengakhiri diskusi apabila   waktu   yang   dialokasikan sudah habis dan permasalahan sudah selesai   didiskusikan,   indikatornya semua pertanyaan atau permasalahan yang   didiskusikan   sudah   terjawab. Pada  kesempatan  terakhir  moderator menutup   kegiatan   FGD   tersebut dengan   mengucapkan   terima   kasih pemilik   tempat,   kepada   anggota   tim dan kepada   peserta   atas partisipasinya   dalam   kegiatan tersebut, moderator tidak memberikan janji   kepada   peserta   berkaitan rekomendasi yang dihasilkan, namun tetap   berharap   semoga   tujuan rekomendasi   yang   dihasilkan
kemudian   hari   dapat   tercapai.   Ini adalah  etika  penelitian,  sebab dalam implementasi   banyak   hal-hal   yang mungkin   tidak   dapat   dikendalikan oleh   peneliti,   seperti   bencana   alam dan   perubahan   sosial,   ekonomi   dan politik   di   daerah   yang   akan mengimplementasi kebijakan tersebut.

## 8. Analisis Hasil FGD
Analisis hasil FGD bukan hanya mendeskripsikan   atau   mengambarkan fenomena   yang   diamati,   tetapi   juga melakukan   eksplanatori,   artinya menjelaskan   apa   yang   terjadi, mengubungkan sebab dan akibatnya dari proses   berlangsungnya   FGD.   Sebab menurut Irwan (2006) “meskipun   tidak dapat   mengendalikan   semua   variabel penelitian   dan   meskipun   bersifat eksploratif, tidak berarti bahwa how dan why tidak   dapat   kita   jawab,   disinilah pentingnya   analisis”,   artinya   menjawab pertanyaan “ mengapa” dan
“ bagaimana” merupakan   hal   yang mendasar dalam menganalisis hasil FGD. Menurut Irwan (2006) “Analisis adalah   upaya   untuk   menghubung- hubungkan   berbagai   elemen   atau   faktor yang   kita   identifikasi   dalam   data   dan menjelaskannya.   Data   dalam   FGD berbentuk data naratif, artinya berbentuk rangkaian kata-kata yang diucapkan oleh peserta   pada   saat   diskusi.   Analisis   itu sendiri   segera   dilaksanakan   setelah pelaksanaan FGD berakhir.
Langkah-langkan   dalam menganalisis   hasi   FGD,   menurut   Irwan (2006) adalah sebagai berikut:
Memerikasa apakah   tujuan FGD sudah tercapai, antara lain dengan melihat dari jumlah   pertanyaan   yang   ditanyakan apakah sudah sesuai dengan rencana. a) Adakah   perubahan   dalam tujuan FGD yang terjadi karena input dari peserta? b) Identifikasi   masalah   utaa yang   dikemukakan   oleh   peserta. Untuk   itu   perhatikan   tema   sentaral dalam diskusi tersebut. c) Adakah   variasi   peserta dalam   persoalan   utama   ini? Bagaimana   variasinya?   Mengapa? Perlu   diingat   bahwa   yang   disebut variasi   adalah   perbedaan-perbedaan yang timbul, dari yang sangat ekstrim sampai   yang   hanya   berbeda   sedikit saja. Jika perbedaan ini muncul, maka keduanya   harus   disajikan     (dalam laporan) secara objektif. d) Selain   persoalan   utama itu, adakah persoalan lain, tema-tema lain yang muncul dalam diskusi? Apa saja?   Mana   yang   relevan   degan tujuan FGD?
e) Buatlah   suatu   kerangka periorotas   dari   pesoalan-persoalan yang   mucnul   berdasarkan   sumber yang ada, kemendesakan, kemungkinan   dipecahkan   dalam waktu   dekat,   jangka   menengah,
jangka   panjang.   Selain   memilih persoalan   yang   tidak   akan   kunjung selesai,   terutama   jika   menyangkut perubahan   pada   tingkat   makro (seperti struktur ekonomi dan politik). f) Melakukan   koding   sesuai dengan faktor-faktor yang dikehendaki seperti: relasi,
kekuasaan,   kesulitan,   kreativitas, kerjasama,   konflik   dan   lain-lain.
Koding-koding   ini   akan   membantu untuk melakukan analisis yang lebih dalam. g) Dalam   berpikir   mengenai rekomendasi   atau   implikasi   dari penelitian  tersebut, maka  berpikirlah besar,   bertindak   lokal.   Hal   ini dilandasi   pemikiran   bahwa   ada kemungkinan   FGD   dilaksanakan berdasarkan   cita-cita   besar,   baik teoritis   maupun   praktis.   Maka hendaknya analisis tidak menghilangkan   ciri-ciri   lokal   data yang   ada.   Tugas   utama   adalah mencari   ciri-ciri   khusus   dari komunitas   tersebut,   baru   kemudian mencari   mana   yang   berlaku   secara umum di komunitas lain yang pernah diteliti.

## 5.   Penelitian   Tahap-5   (Expert Judgement)
Draft kebijakan yang sudah dibahas di FGD-2,   selanjutnya   direviuw   atau dinilai   oleh   pakar.   Diharapkan   ada masukkan   yang   disampaikan   oleh pakar.

## 6. Penelitian Tahap-6 (Diskusi Dengan Pengguna)
Tahap  terakhir  dari   penelitian   adalah Draft   Kebijakan   yang   sudah   dikritisi oleh   pakar   selanjutnya   didiskusikan dengan pengguna kebijakan (implementor). Karena pada dasarnya diskusi   dengan   pengguna   tujuanya adalah untuk mengurangi kesenjangan antara  konsep dengan  aksi. Misalnya target yang ada pada kebijakan terlalu tinggi, tidak menyesuaikan
sumberdaya   yang   ada   di   lapangan, maka   idealnya   sebelum   rekomendasi tersebut   dijadikan   sebuah   kebijakan, maka target perlu disesuaikan dengan situasi   dan   kondisi   di   lapangan. Walaupun   kenyataannya   penyesuaian kebijakan dengan keadaan dilapangan juga dapat dilakukan setelah dilakukan evaluasi kebijakan.
3.   FORMAT LAPORAN

## PENELITIAN MPKKT
Format laporan penelitian (Skripsi, Tesis atau Disertasi) harus sesuai dengan proses   penelitian.   Untuk   dibawah   ini disusun format penelitian sesuai dengan Model   Penelitian   Kebijakan   Kualitatif Tohardi, yaitu sebagai berikut:

## BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Penelitian
1.2. Identifikasi Permasalahan (jika perlu).
1.3. Fokus Penelitian
1.4. Rumusan Permasalahan
1.5. Tujuan Penelitian
1.6. Manfaat Penelitian
1.6.1. Manfaat Praktis.
1.6.2. Manfaat Teoritis.

## BAB II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Teori-teori 2.2. Hasil Penelitian Yang Relevan 2.3. Kerangka Pikir Penelitian
2.4. Pertanyaan Penelitian

## BAB III. METODE PENELITIAN
3.1. Metode Penelitian Tahap-1:
Pengumpulan   data   awal   dilakukan dengan   wawancara,   observasi   dan
beberapa   dokumen   (informasi   dari media cetak atau elektronik). 3.2.Metode Penelitian Tahap-2:
3.2.1. Jenis Penelitian. 3.2.2. Langkah-langkah Penelitian.
3.2.3. Lokasi dan Waktu Penelitian.
3.2.4. Subjek dan Objek Penelitian.
3.2.5. Instrumen Pengumpulan Data.
3.2.6. Teknik Pengumpulan Data.
3.2.7. Teknik Keabsahan Data.
3.2.8. Teknik Analisis Data.
3.3. Metode Penelitian Tahap-3
(FGD-1)
3.3.1. Tujuan FDG-1 3.3.2. Jumlah dan Kriteria FGD-1 3.3.3. Timpelaksana FGD-1 3.3.4. Bahan dan Perlengakapan FGD-1 3.3.5. Tempat Pelaksanaan FGD-1 3.3.6. Hari Pelaksanaan FGD-1 3.3.7. Tahapan Pelaksanaan FGD-1 3.3.8. Materi Diskusi FGD-1
3.3.9. Teknik Merumuskan
Permasalahan  (analisis kebijakan)
3.3.10.Analisis Hasil FGD-1
3.4. Metode Penelitian Tahap-4
(FGD-2)
3.4.1. Tujuan FDG-2
3.4.2. Jumlah dan Kriteria FGD-2
3.4.3. Timpelaksana FGD-2
3.4.4. Bahan dan Perlengakapan
FGD-2 3.4.5. Tempat Pelaksanaan FGD-2 3.4.6. Hari Pelaksanaan FGD-2 3.4.7. Tahapan Pelaksanaan FGD-2 3.4.8. Materi Diskusi FGD-2 3.4.9. Teknik Peramalan,
Pengembangan  Alternatif Kebijakan dan Memilih  Alternatif Kebijakan.
3.4.10.Analisis Hasil FGD-2

## 3.4. Penelitian Tahap-5 (Expert Judgement)
Hasil   reviuw   pakar   terhadap rekomendasi kebijakan.

## 3.5. Diskusi Dengan Pengguna
Kebijakan
Diskusi   dengan Policy   Maker (implementor).

## BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Deskripsi Data
4.1.1. Gambaran Umum 4.1.2. Hasil dan Pembahasan
Penelitian Tahap-2.
4.1.3. Hasil Penelitian Tahap-3 dan Tahap-4.
4.1.3.1. Pelaksanaan FGD-1
4.1.3.2. Pelaksanaan FGD-2
4.1.4. Diskusi Dengan Pengguna
Kebijakan.
4.2. Analisis Kebijakan (Perpektif
Etik).
4.3. Refleksi.
BAB V. SIMPULAN DAN REKOMENDASI 5.1. Simpulan. 5.2. Rekomendasi.
5.3. Implikasi.
5.4. Keterbatasan Penelitian.
Daftar Pustaka
4.  SIMPULAN
Model   Penelitian   Kebijakan Kualitatif   ”Tohardi” lebih   praktis   dan pragmatis untuk dipakai sebagai metode penelitian   kebijakan   bidang   sosial
khususnya.

## Referensi
Agus, S. (2006). Teori & paradigma penelitian sosial . Edisi kedua.
Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
Anonimus. (2009). FGD tentang potensi konflik umat beragama di jawa tengah dan DIY. Diambil pada tanggal 2 Desember 1009 dari http:mediakeberagaman.com .
-------------. (2009) FGD Pluralisme “merapatkan barisan mengusung keragaman. Diambil pada tanggal 4 Desember 2009, dari http://abe- project.blog.frienster.com .
-------------. (2009) FGD Evaluation of communication materials.Diambil  pada tanggal 3 Desenber 2009 dari : http://en.wordpress.com/tag/fgd .
Bogdan,R., & Taylor,S.J. (1992).
Pengantar metoda penelitian kualitatif . (Terjemahan Arief Furchan). (Judul asli: Introduction to qualitative  research methodes a phenomenological approach to the social science. New York: John Wiley & Sons). Surabaya: Usaha Nasional.
Denzin, N.K., & Lincoln, Y.S. (1994).
Introduction: entering the field of qualitative research dalam Denzin, N.K., & Lincoln, Y.S. (Eds). Handbook of qualitative research . New York: Sage Publications. Djudju Sudjana. (2006). Evaluasi pendidikan luar sekolah untuk pendidikan nonformal dan
pengembangan sumber daya manusia . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Giddens, A. (1995). Kapitalisme dan teori sosial modern, suatu analisa karya tulis Marx, Durkheim dan Marx Weber . Jakarta:UI Press. Irwanto. (2006). Focused group discussion . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Isa, W. (2006). Metodologi perencanaan partisipatif best practise untuk pelaksanaan musrenbang . Jakarta: MCW & YAPPIKA. Miles, M.B., & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis. (2 th ed): Sage Strauss, A., & Corbin, J. (2003). Dasar- dasar penelitian kualitatif, tata langkah dan teknik-teknik teoritisasi data . (Terjemahan Muhammad Shodiq & Imam Muttaqien). (Judul asli : Basics of qualitative research grounded theory procedures and techniques). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sudarwan, D.  (2005). Pengantar studi penelitian kebijakan. Jakarta: PT.Bumi Aksara. Zamroni. (1992). Pengantar pengembangan teori sosial . Yogyakarta: PT.Tiara Wacana.