## WACANA PEREMPUAN ISLAM DALAM BERPOLITIK

## Nurfuadi
*)
*) Penulis adalah Magister Pendidikan Islam (M.Pd.I.), calon dosen STAIN Purwokerto.
Abstract: By Koran, Allah explained that there is nothing different between man and women, all of them have some potency in Allah’s view, except their iman and taqwa, and nothing different man and woman in Islam, included in politics because woman got same potency with man. If we see Koran text, imprinted have tendency to woman’s problem more caused base of our understanding and interpretation that wrong to that text, because boundary (marginalization) to woman’s right from a perception that is perception folk-etymology about woman. Keywords: Discourse, moslemah, politics.

## A. PENDAHULUAN
Salah  satu  tema  utama  dan  prinsip pokok  dalam  ajaran  Islam  adalah persamaan  antara  manusia, baik  antara  laki-laki  maupun  perempuan  dan  antara  bangsa,  suku,  dan  keturunan.  Perbedaan  yang digarisbawahi, dan yang kemudian meninggikan atau merendahkan seseorang hanyalah pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah. Banyak ayat al-Qur’an telah menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan adalah semartabat sebagai manusia, terutama secara spiritual (Q.S. at-Taubah [9]:112 dan QS. at-Tahrim [66]: 5).
Al-Qur’an menyajikan topik perempuan dalam banyak ayat dan berbagai surat. Namun, yang paling banyak  adalah  dalam  surat  an-Nisa’  sehingga  sering  dinamakan  an-nisa’  al-kubra.  Penanaman  ini  di- maksudkan  untuk  membedakannya  dengan  surat  lain  yang  juga  menyajikan  sebagian  masalah perempuan, yaitu surat ath-Thalaq, yang sering dinamakan an-nisa’ ash-shughra.
Meskipun  al-Qur’an  adalah  kitab  suci  yang  kebenarannya  abadi,  namun  penafsirannya  tidak  bisa dihindari sebagai suatu yang relatif. Perkembangan historis berbagai madzhab kalam, fiqih, dan tasawuf merupakan  bukti  positif  tentang  kerelatifan  penghayatan  keagamaan  umat  Islam.  Pada  suatu  kurun, kadar  intelektualitas  menjadi  dominan.  Pada  kurun  lainnya,  kadar  emosionalitas  menjadi  menonjol. Itulah  sebabnya  persepsi  tentang  perempuan  di  kalangan  umat  Islam,  khususnya  dalam  diri  mufasir selalu berubah-ubah dari jaman ke jaman.
Sebagai contoh, ketika Ibnu Arabi (w. 659 H./260 M.) tokoh sufi berbicara tentang perempuan, dia mengatakan bahwa perempuan lebih rendah dari laki-laki karena Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Ini adalah keterangannya tentang penggalan surat al-Baqarah ayat 228, yang mengatakan bahwa “Untuk laki-laki satu derajat labih daripada perempuan”. Padahal, kalau dilihat secara keseluruhan ayat ini tampak tidak menyangkut hak laki-laki secara umum, tetapi hanya khusus dalam masalah perceraian.
Kelebihan  hak  laki-laki  yang  sangat  kontekstual  ini  diangkat  menjadi  hak  universal  dengan mengaitkannya  pada  kisah  penciptaan  manusia  oleh  Allah.  Ibnu  Arabi  tidak  mungkin  sampai  pada kesimpulan  itu,  kalau  dongeng  tentang  penciptaan  Hawa  dari  tulang  rusuk  Adam  tidak  ada  dalam literatur ulama tafsir sebelumnya. Para mufasir yang terkemuka, seperti Ibnu Katsir pun tidak terhindar dari dongeng yang ternyata bersumber pada Hadis yang shahih.
Dalam surat an-Nisa’ ayat pertama Allah menegaskan bahwa perempuan adalah salah satu unsur di antara  dua  unsur  yang  mengembangbiakkan  manusia.  Ayat  ini  juga  menunjukkan  adanya  persamaan antara perempuan dan laki-laki dalam hal-hal yang termasuk kekhususan umat manusia.
Sebagaimana telah disebutkan di atas, meskipun secara normatif al-Qur’an memihak pada kesamaan status antara laki-laki dan perempuan, tetapi secara kontekstual al-Qur’an memang menyatakan adanya kelebihan  tertentu  laki-laki  daripada  perempuan.  Asghar  Ali  Engineer,  berusaha  memberi  status  yang lebih unggul bagi laki-laki dalam pengertian normatif. Misalnya, tentang status suami sebagai qawwamun dalam surat an-Nisa’ ayat 34.
Asghar mengkritik dengan tajam metode para mufasir yang memahami ayat ini semata-mata bersifat teologis dengan mengabaikan pendekatan sosiologis. Seharusnya para mufasir menggunakan pandangan sosio-teologis. Harus diakui juga bahwa ada ulama (syafi’iyyah) yang menjadikan firman Allah dalam surat  an-Nisa’  ayat  34,  “Kaum  laki-laki  adalah  pemimpin  bagi  kaum  perempuan”  sebagai  bukti  tidak bolehnya  perempuan  terlibat  dalam  persoalan  politik  karena  kata  mereka,  kepemimpinan  berada  di tangan  laki-laki  dan hak-hak  berpolitik  perempuan  pun telah  berada  di tangan mereka. Pandangan  ini bukan  saja tidak sejalan dengan ayat di  atas, tetapi juga tidak sejalan dengan makna sebenarnya yang diamanatkan oleh Allah.
Namun demikian, pandangan seperti itu berlaku umum di kalangan para mufasir, tidak terkecuali ath-Thabari dan ar-Razi; “Laki-laki menjadi pemimpin bagi kaum perempuan karena laki-laki diberikan beberapa kelebihan oleh Allah”. Mereka menafsirkan ayat tersebut sebagai landasan konkret bahwa laki- laki merupakan pemimpin  bagi perempuan,  melainkan  juga dalam lingkup kehidupan yang lebih luas, termasuk dengan al-imamah al-kubra dan al-imamah ash-shughra. 1
Di berbagai negara, di seluruh dunia, persoalan wanita itu menonjol. Mereka aktif dalam berbagai bidang  kehidupan  dan  lapangan  pekerjaan.  Ada  yang  menjadi  negarawan,  politikus,  pengusaha, pedagang, olahragawati,  binaragawati, ilmuwan,  dan sebagainya. Fenomena  serupa itu, di  masa silam sulit sekali menjumpainya sehingga seakan-akan di abad modern, seperti sekarang ini, kaum wanita tidak sabar  lagi  menunggu;  ingin  segera  merebut  semua  pekerjaan  yang  dilakukan  oleh  kaum  pria. Persoalannya,  mungkinkah  semua  itu  dilakukan  oleh  kaum  wanita?  Sejauh  mana  petunjuk  al-Qur’an dalam hal itu? 2

## B. EKSISTENSI PEREMPUAN
Konsep “posisi perempuan” dalam masyarakat memberi kesan bahwa ada beberapa posisi universal yang diduduki oleh setiap perempuan di semua masyarakat. Kenyataannya bahwa bukan semata-mata tidak ada pernyataan yang sederhana tentang “posisi perempuan” yang universal, tetapi di sebagian besar masyarakat  tidaklah  mungkin  memperbincangkan  perempuan  sebagai  kelompok  yang  memiliki kepentingan bersama. Perempuan ikut andil dalam stratifikasi masyarakat. Ada perempuan kaya dan ada perempuan  miskin,  dan  latar  belakang  kelas  kaum  perempuan  mungkin  sama  pentingnya  dengan gendernya  dalam  menentukan  posisi  mereka  di  masyarakat.  Dalam  masyarakat  multikultural,  latar belakang  etnis  perempuan  bahkan  mungkin  lebih  penting  dibanding  kelasnya.  Perempuan  kulit  hitam dalam  masyarakat  kult  putih  mungkin  merasa  dirinya  jauh  lebih  setara  dengan  laki-laki  kulit  hitam daripada dengan “saudara perempuan” kulit putihnya.
Istilah gender juga berguna karena istilah itu mencakup peran sosial kaum perempuan maupun laki- laki.  Hubungan  antara  laki-laki  dan  perempuan  seringkali  amat  penting  dalam  menentukan  posisi
keduanya.  Demikian  pula  jenis-jenis  hubungan  yang  bisa  berlangsung  antara  perempuan  dan  laki-laki merupakan konsekuensi dari pendefinisian perilaku gender yang semestinya oleh masyarakat. Pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki dalam masyarakat tertentu ditetapkan oleh kelas, gender, dan suku. Akan tetapi, sebagian besar perempuan juga hidup dalam keluarga, dan hubungan gender di dalam keluarga itu mewakili  aspek yang amat penting tentang cara bagaimana perempuan  mengalami dunia.  Pembuatan  keputusan,  akses  terhadap  sumber  daya,  pembagian  kerja,  dan  hubungan  di  luar keluarga bisa jadi semuanya diputuskan oleh hubungan gender di dalam unit keluarga itu sendiri. Salah satu  “penemuan”  (discoveries) dalam  dasawarsa  terakhir  pembangunan,  tidaklah  mungkin  berasumsi bahwa  kepentingan  setiap  orang  dalam  keluarga  itu  sama.  Kepentingan  atau  kebutuhan  perempuan mungkin sangat berbeda dengan kepentingan laki-laki. Kepentingan ini tidak didasarkan  kepada peran biologis perempuan dan laki-laki, melainkan peran sosial dan kekuasaan mereka serta perbedaan status yang  ada  dalam  peran-peran  sosial.  Oleh  karena  itu,  kepentingan  semacam  itu  terkadang  dianggap sebagai “kepentingan gender” (gender interest). 3
Membahas seputar wanita, kerapkali kita dihadapkan pada beberapa pernyataan cerdas, tetapi tidak beretika; “Wanita itu adalah sosok yang kemayu, lemah, tidak bertenaga, tidak cerdas, tidak bisa diandal- kan, merepotkan, cengeng, dan sederet cap negatif lainnya”. Padahal, wanita juga sama seperti laki-laki; bermata, berhidung, bermulut, bernafsu, berhati nurani, berpikir, bersikap, berinteraksi, berkeluarga, dan punya cita-cita hidup.
Akan tetapi, mengapa pemikiran bias jender tersebut selalu ada sampai sekarang? Kita tidak cukup melihatnya dari  satu sisi  untuk  menjawabnya. Banyak persoalan politik, ekonomi,  sosial, budaya,  dan agama  ikut  terlibat  di  dalamnya.  Semua  persoalan  ini  berakar  pada  satu  sebab:  berpikir  picik  tentang sosok wanita. Pikiran picik tentang sosok wanita bukan merupakan produk Islam. Tidak ada perbedaan antara pria dan wanita dalam Islam. Dalam Islam, wanita mendapatkan posisi yang sama dengan pria. Bila kita melihat teks al-Qur’an, terkesan tendensi terhadap persoalan wanita lebih disebabkan pada akar pemahaman  dan  penafsiran  kita  yang  salah  terhadap  teks  itu  sendiri  karena  adanya  peminggiran (marginalisasi) terhadap hak-hak wanita berawal dari persepsi yang “salah kaprah” mengenai wanita.
Oleh  karena  itu,  pemikiran  bias  gender  merupakan  produk  dari  bangsa  dan  agama  lain.  Bangsa Yunani,  misalnya,  melihat  sosok  wanita  tidak  ubahnya  seperti  benda  najis,  kotor,  dan  menjijikkan. Perempuan layaknya “barang dagangan” yang layak dikonsumsi oleh siapa saja yang menginginkannya. Bahkan, wanita tidak memiliki hak apapun; hak untuk mengelola hartanya sendiri, hak waris, dan hak untuk bersuara.
Aristoteles sebagai filosof Yunani kesohor masa itu hingga kini, pernah mengatakan bahwa wanita tidak  berhak  mengecap  pendidikan,  bahkan  tidak  layak  menerimanya  kecuali  menyangkut  cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga saja. Menurutnya, kalau wanita diperbolehkan mendapatkah hak yang lebih banyak lagi, hal itu menjadi pertanda akan musnah dan hancurnya suatu negara.
Filosof lain, Schopenhauer pernah memandang wanita lebih rendah daripada pria dalam soal akal, akhlak,  dan  pemikiran.  Wanita  itu  otaknya  melempem,  akhlaknya  kotor,  dan  tabiatnya  jelek  atau keterlaluan. Hanya bisa menipu, mengelabui, munafik, dan mubazir. Orang-orang yang mubazir adalah teman setan. Persis seperti bunyi syair para filosof Yunani kala itu, “Kaum wanita diciptakan bagi kita sebagai setan. Kita berlindung kepada Tuhan dari kejahatan setan.”
Begitu juga bangsa Romawi. Bangsa ini menilai wanita sebagai sosok tak bernyawa. Dalam konsep ushul  fiqih,  ia  seperti  wujuduhu  ka‘adamihi (keberadaannya  seperti  ketidakadaannya).  Melihat  wanita
seperti  melihat  patung;  dapat  diobrak-abrik,  dirusak,  dan  diperjualbelikan.  Menurut  mereka,  seorang laki-laki boleh menyiksa wanita sekehendak hati.
Bagi orang-orang Cina masa lalu, wanita tidak ubahnya seperti air bah yang dapat menenggelamkan seseorang  ke  dalam  kerusakan  atau  kehancuran.  Menurut  mereka,  seorang  suami  berhak  untuk membunuh  istrinya  dan  menanamnya  hidup-hidup  bila  diketahui  telah  berbuat  durjana.  Bila  sudah menjadi janda, ia  akan  menjadi warisan keluarga mendiang  suaminya  dan mereka  berhak menjualnya kapan saja.
Di mata orang-orang Persia, wanita itu seperti binatang. Ia tidak berharga sama sekali. Dalam status perkawinan,  ia  seperti  kambing  atau  ayam;  boleh  dinikahi  oleh  bapak,  kakak  atau  adik  kandungnya sendiri. Bahkan ketika datang bulan (haidh) seorang wanita layaknya barang najis, harus dibuang atau diasingkan dari aneka interaksi (bergaul, silaturahmi, ngobrol, belanja, dan jalan-jalan).
Hal  serupa dialami oleh wanita di beberapa negara bagian Perancis.  Pada  586 M,  mereka pernah menyelenggarakan suatu pertemun untuk membahas masalah wanita; apakah ia dianggap manusia atau bukan?  Setelah  panjang  lebar  berdebat  mereka  berkesimpulan  bahwa  wanita  adalah  manusia,  tetapi manusia hina yang hanya diciptakan untuk melayani pria semata, tidak lebih.
Pengalaman serupa dialami oleh wanita  masa Arab  Jahiliyah.  Konon Hajib  bin  Zurarah,  seorang pemimpin Bani Tamim pernah menikah dengan putrinya. Lalu dia melahirkan anak yang diberi nama Dakhtanus, yaitu nama putri Kisra. Dari beberapa persepsi di atas tampak wanita seperti pepatah Jawa yang  berbunyi,  “Surga Nunut  Neraka  Ikut  atau  Suwargo  Nunut  Neraka  Katut”.  Maksudnya,  seorang istri itu apa kata suaminya atau seorang wanita itu apa kata prianya. Bila pria (suami) mengatakan “yes” maka wanita (istri) juga harus mengatakan “yes”, begitu juga sebaliknya. Dalam konsepsi agama-agama non-Islam tidak ada pilihan hidup bagi wanita, bebas berpendapat dan berkreasi.
Segala bentuk pemikiran bias gender dan tendensius di atas sangat ditentang oleh Islam. Melalui al- Qur‘an Allah menegaskan bahwa tidak ada perbedaan antara pria dan wanita. Semua manusia sama di depan  Allah.  Tidak  ada  orang  kaya  atau  orang  miskin,  pria  atau  wanita,  raja  atau  rakyat,  tuan  atau pembantu, semuanya punya potensi yang sama di mata Allah, kecuali iman dan takwa mereka.
Allah  berfirman,  “Barangsiapa  yang  mengerjakan  amal  kebajikan  baik  laki-laki  maupun  perempuan  dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Thaha [20]; 134).
Ada  beberapa hal  yang perlu kita  pikirkan  dari  ayat di  atas, salah satunya adalah  tentang  konsep konektisitas (hubungan) antara manusia dan perbuatan. Pada dasarnya, manusia itu sama. Laki-laki atau perempuan  akan  terlihat  istimewa  di  mata  Allah  sejauh  apa  yang  telah  mereka  lakukan,  bukan  pada tataran konsepsi. Kita akan ditempatkan pada posisi tinggi di mata Allah kala melakukan perbuatan baik dan sebaliknya. Dengan kata lain, baik pria maupun wanita sama-sama memiliki potensi yang sama.
Kita berani berasumsi bahwa wanita jenius lebih utama dibandingkan dengan pria berotak jongkok. Tanpa ragu lagi kita juga akan menegaskan bahwa wanita yang berprestasi itu lebih baik dibandingkan dengan pria yang biasa-biasa saja. Begitu juga wanita pekerja akan lebih baik dibandingkan dengan pria pengangguran.  Pada  titik  ini  jelas  terlihat  bahwa  derajat  pria  itu  bisa  lebih  rendah  dibandingankan dengan wanita. Lantas, kenapa kita selalu remeh dengan apa yang dimiliki wanita?
Bila saja kita selalu direcoki oleh persoalan gender yang berujung pada tersudutnya posisi wanita, maka  sia-sia  sekali  kita  hidup  dalam  agama  Islam.  Islam  sendiri  tidak  pernah  mengajarkan  hal  yang demikian,  perbedaan  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Dengan  kata  lain,  seorang  muslim  tidak  pantas
menganggap  remeh  seorang  muslimah.  Mungkin  apa  yang  dikatakan  oleh  Gustave  Lebon,  seorang pemikir Barat, patut kita renungkan bersama. Ia pernah mengatakan, “Sesungguhnya wanita muslimah diperlakukan  sangat  terhormat  oleh  Islam.”  Tanpa  menafikan  rujukan  Lebon  mengatakan  seperti  itu. Dia  telah  melakukan  analisis  yang  lebih  jauh  mengenai  konsepsi  koneksitas  pria  dan  wanita  dalam Islam.
Hal  senada  diungkapkan  oleh  Marchel Buchaer  yang  berasumsi  bahwa  masa  pemerintahan  Bani Umayyah  di  Spanyol,  wanita  menikmati  kehormatan  dan  kebebasan  yang  memuaskan.  Wanita  itu memiliki kesetaraan yang penuh dalam kehidupan sosial dan budaya. Orang lain saja bisa mengatakan hal yang baik-baik mengenai muslimah, apalagi kita sendiri sebagai seorang muslim; mestinya jauh lebih baik. Apalagi kita punya landasan otentik; al-Qur‘an dan Hadis yang tidak pernah memojokkan peran wanita di bidang apapun; politik, ekonomi, budaya, sosial, maupun agama.
Tampaknya, apa yang dikatakan oleh Napoleon Bonaparte di atas perlu kita pikirkan juga. Dalam konsep negara, peran wanita sangat urgen (penting). Ibarat bangunan rumah, pria itu dindingnya, wanita adalah tiangnya. Tidak ada tiang maka rumah akan roboh, tidak ada wanita maka negara akan roboh. Oleh karena itu, berikan kesempatan pada wanita untuk menunjukkan prestasi dan jati dirinya . 4
Kehidupan adalah realitas-realitas. Ini keniscayaan yang tidak bisa ditolak oleh siapa pun. Penulis ingin  menyebut  realitas-realitas  ini  sebagai  kebudayaan.  Dalam  aras  ini  ada  realitas  kehidupan  kaum perempuan  yang  entah  sejak  kapan  sampai  hari  ini  masih  berada  di  sudut-sudut  dan  pinggir-pinggir sosial.  Mereka,  dalam  realitas  ini  juga,  masih  dipandang  sebagai  makhluk  Tuhan  kelas  dua,  separoh harga laki-laki, sebagai pembantu, tergantung pada laki-laki, sebagai pembantu, tergantung pada laki-laki dan seringkali diperlakukan, dengan bahasa yang mungkin agak kasar, setengah budak. Hak-hak mereka dibatasi pada wilayah-wilayah kehidupan yang sangat eksklusif dan marjinal, rumah tangga. Perspektif ini terjadi dalam hampir seluruh bangunan kehidupan:  sosial-politik-ekonomi, dan lain-lain. Tegasnya, hidup dan mati kaum perempuan seakan-akan ditentukan oleh orang lain. Orang lain itu adalah makhluk yang  lebih  mengunggulkan  dan  menghebatkan  laki-laki.  Boleh  laki-laki,  tetapi  boleh  juga  perempuan sendiri. Inilah yang banyak orang menyebutnya dengan kebudayaan patriarkhi.
Orang boleh menyanggah pernyataan ini, tetapi banyak realitas kebudayaan dan data-data empiris yang ditemukan oleh para pemerhati sehingga mereka yang peduli dengan masalah-masalah perempuan, masih  memperhatikan  validnya  pernyataan  tadi.  Hal  paling  nyata  sebagai  akibat  dari  berlakunya kebudayaan ini adalah fenomena kekerasan terhadap perempuan. Hari-hari itu, kita menyaksikan betapa kekerasan  terhadap perempuan  masih  berlangsung  dan  semakin  semarak sekaligus  memilukan  nurani. Bukankah itu masalah besar dari proses dialektika kemanusiaan masyarakat kita?
Lalu siapakah yang sesungguhnya memberikan dukungan dan pengokohan atau bahkan pembakuan atas realitas-realitas itu dibenarkan oleh pandangan kemanusiaan? Dari mana gerangan realitas-realitas kebudayaan  ini  muncul?  Terhadap pertanyaan  ini,  sejumlah pandangan  menyebut  “agama”  berada  di samping kekuasaan politik negara dan ideologi-ideologi yang dominan dan hegemonik. 5
Dalam beberapa tahun belakangan ini terjadi hiruk-pikuk perbincangan tentang isu-isu perempuan, terutama  menyangkut  hak-hak  dasar  mereka  yang  selama  ini  terabaikan,  terpinggirkan,  atau  tertindas oleh  sistem  kehidupan  patriarkhis.  Ada  ketidakadilan  terhadap  mereka.  Banyak  kekerasan  seksual terhadap mereka. Sejumlah kajian, diskusi, dan seminar digelar di mana-mana dan sangat intensif untuk mencari jawab mengapa terjadi ketidakadilan terhadap perempuan.  Tanpa disadari  pula ternyata telah terjadi  tarik-menarik  yang  sulit  dipisahkan  antara  sistem  budaya  dan  “agama”  yang  memberikan kekuatan besar bagi terciptanya subordinasi dan ketertindasan kaum perempuan tersebut. Meskipun ada
kesepakatan  kaum agamawan bahwa agama tidak mungkin memberikan  peluang bagi berlangsungnya sistem yang diskriminatif pada semua aspek kehidupan, tetapi realitas sosial memperlihatkan berlakunya sistem  diskriminasinya  itu,  terutama  berkaitan  dengan  soal  relasi  laki-laki  dan  perempuan  di  tengah- tengah pergumulan hidup dan kehidupan, baik dalam ruang domestik maupun publik. Ada kesenjangan dan ketimpangan antara idealitas agama dan realitas sosial. Ketika idealitas agama memberikan peran dan  aktualisasi  atas hak-hak  dasar  kaum perempuan  seperti yang  diberikannya  kepada kaum  laki-laki, realitas sosial justru membatasi dan membelenggunya. Kesenjangan seperti ini perlu dihilangkan melalui upaya-upaya  intelektual  yang  kritis,  dan  menerobos  terhadap  teks-teks  keagamaan  yang  dijadikan pedoman.  Dalam  istilah  yang  paling  populer,  kita  perlu  melakukan  reinterpretasi  dan  rekonstruksi terhadap  bangunan  pemikiran  keagamaan  (fiqh)  dalam  konteks  sosial  kita  sekarang.  Hal  ini  harus dilakukan, jika kita hendak melihat idealitas agama berjalan dalam realitas sosial atau sebaliknya. Satu hal yang agaknya menjadi pokok pangkal dari kesenjangan tersebut, dan kemudian mendistorsi pesan- pesan  kearifan  dan  kerahmatan  agama  adalah  ketidakmampuan  kita  memilah-milah  antara  teks-teks agama yang memperlihatkan makna-makna humanitas universal dan ajaran-ajaran agama yang memberi makna humanitas kontekstual. 6
Akhir-akhir  ini,  tema  perempuan  sebagai  objek  kajian  telah  menarik  minat  banyak  kalangan. Berbagai  diskusi,  seminar,  talkshow,  dan  penerbitan  buku  dilakukan  untuk  mengupas  tema  tersebut. Penyelenggaraan diskusi, seminar, talkshow, maupun penerbitan buku tadi mengindikasikan tumbuhnya sebuah  kesadaran  untuk  memberdayakan  kondisi  kaum  perempuan.  Dalam  realitasnya,  kaum perempuan  memang  masih  menghadapi  beragam  praktik  diskriminasi  serta  restriksi  dari  masyarakat. Mereka  merupakan  kelompok  sosial  yang  sangat  rentan  terhadap  tindakan  diskriminasi,  akibat  dari konstruksi sosial yang terbentuk berdasarkan paradigma maskulinitas. 7

## C. PEREMPUAN ISLAM DALAM BERPOLITIK
Banyak  di  antara  ideologi  modern  dan  juga  kepercayaan  lama  yang  berpandangan  bahwa  kaum wanita tercipta dari kualitas materi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan penciptaan kaum pria. Anggapannya kaum wanita terjelma dari suatu kehinaan yang menjijikkan, ada pula yang memandang wanita sebagai ulah setan atau dewa kejahatan sehingga seakan-akan dewa kebajikannya hanya sebagai pencipta kaum pria saja.
Tidak dapat dipungkiri bahwa Islam pelopor utama, dan pertama yang menempatkan wanita pada proporsi yang layak dan terhormat, serta sederajat dengan kedudukan pria. Islam mengatakan,  “Tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Pencipta, Dia Yang Maha Esa dengan kemilikan kodrat dan iradat yang  satu”.  Dia  mengangkat  dan  menjadikan  kaum  wanita  setingkat  kaum  pria  karena  keduanya memiliki  identifikasi  dalam  kelahirannya.  Kalau  seandainya  di  antara  pria  dan  wanita  masing-masing memiliki  spesialisasi  kodrat,  pasti  dari  sesuatu  tertentu  lahirlah  kaum  pria  dan  dari  sesuatu  yang  lain lahirlah kaum wanita. Namun, kenyataannya pria dan wanita berjumpa dalam kelahiran. 8
Dalam kapasitasnya sebagai sesama manusia yang memiliki perbedaan dalam hal jenis, hakikat pria dan wanita adalah saling melengkapi karena keduanya mempunyai tanggungjawab yang sama di dalam mengemban tugas di dunia, yaitu sebagai khalifah fil ard. Oleh karena itu, Allah akan meminta kepada setiap  manusia  untuk  mempertanggungjawabkan  segala  aktivitasnya  ketika  hidup  di  dunia  tanpa memandang  si  kaya,  miskin,  laki-laki, maupun  perempuan, sebagaimana  firman-Nya  dalam  al-Qur’an Surat an-Nahl: 97 dan Al-anbiya’: 94.
“Barangsiapa  yang  mengerjakan  amal  saleh,  baik  laki-laki  maupun  perempuan  dalam  keadaan  beriman,  maka sesungguhnya  akan  Kami  berikan  kepada  mereka  dengan pahala  yang  lebih  baik  dari  apa  yang  telah  mereka kerjakan”. 9
“Maka  barangsiapa  yang  mengerjakan  amal  saleh,  sedang  ia  beriman,  maka  tidak  ada  pengingkaran  terhadap amalannya itu dan sesungguhnya Kami menuliskan amalannya itu untuknya”. 10
Persoalan  gender dalam  Islam  memang  masih  kontroversial.  Perjalanan  sejarah  Islam  secara berabad-abad  memberi  ruang penafsiran  yang sangat luas,  bahkan  saling  bertentangan.  Perkembangan masyarakat membawa konsekuensi perubahan budaya. Dalam konteks ini, K. H. Husein menyinggung bahwa persepsi budaya mempengaruhi tafsir penilaian terhadap perempuan. Menurutnya, kekhawatiran muncul karena bila budaya berubah, maka hukum positif yang berlaku juga akan berubah. Ia memberi contoh  mengenai  perkawinan  antaragama,  yang  dianggapnya  masih  dalam  kerangka  relasi  gender. Perkawinan Muslim dengan wanita kafir kitab, atau pengikut agama lain, memang banyak yang menolak. Meskipun  perempuan  dipercaya  bisa  mempengaruhi  laki-laki,  tetapi  jumhur membolehkan  menikah dengan wanita kafir kitabi. Yang dilarang, muslimah menikah dengan kafir kitabi.
Hal ini merupakan persoalan budaya karena perempuan dipandang sebagai subordinat dari laki-laki. Menurutnya,  mungkin  saja  saat  itu  kondisinya  sama-sama kuat,  tidak  ada  persoalan.  Di  sini,  konteks politik sangat berperan. K.H. Mustofa Bisri mengingatkan, konteks dikotomi politik Barat-Timur sangat berperan dalam wacana gender.
Pada tatanan kenegaraan, konsepsi serupa muncul untuk menjelaskan relasi gender. Dalam Islam, secara  syar‘i memang  ada  watak  antara  laki-laki  dan  perempuan  yang  tidak  bisa  disamakan.  Ketika mengutarakan  pandangan  “klasik”  itu,  K.H.  Azhari  M  juga  menambahkan  bahwa  dalam  persoalan- persoalan uang mengandung hak yang sama, kedudukan hukum antara laki-laki dan perempuan Islam harus sama. Pandangan ini membenarkan penafian presiden perempuan. Azhari memberi analogi bahwa munas alim ulama NU di Mataram, diputuskan bahwa wanita diperbolehkan untuk menempati struktur kepemimpinan, tetapi tidak pada pucuk kepemimpinan (presiden). Adakah pandangan demikian hanya merupakan monopoli laki-laki saja? Jawabannya tidak, karena pandangan serupa juga dilontarkan oleh Nyai Nafisah Sahal Mahfudz.
Nyai Nafisah, istri K.H. Sahal Mahfudz, pengasuh Pondok Pesantren Maslakhul Huda, Pati, Jawa Tengah,  menyatakan  dari  sebagai  rasa  keadilan,  syari‘at  yang  menentukan  relasi  gender  demikian tampak tidak sejalan dengan nilai keadilan. Akan tetapi, ia mengingatkan bahwa harus ada kepatuhan terhadap  konsepsi  Islam,  yang  menetapkan  relasi  gender  yang  demikian  sudah  adil,  dan  merupakan nash.Hal itu terlepas dari argumen feminis yang menegaskan bahwa pandangannya tersebut merupakan produk  pemikiran  patriarkhal  yang  bersifat  hegemonik  dan  telah  terstruktur.  Pandangan  itu  lebih menekankan  untuk  “menuntut”  penilaian  berdasarkan  kemampuan  atau  prestasi.  Sekalipun  terbatas, misalnya  untuk  hak  waris,  perempuan  masih  memiliki  hak  untuk  menuntut  persamaan  peran kemasyarakatan  dalam  kerangka  Islam.  Nyai  Nafisah,  misalnya,  mengusulkan  hak  perempuan  untuk bisa duduk di dalam Syuriah NU karena di kalangan perempuan, banyak yang ahli hukum. Nash yang disebut  di  atas,  dalam  bahasa  yang  berbeda,  diyakini  sebagai  fitrah  karena  memang  wanita  secara biologis berbeda, maka hal itu harus diakui. Wanita berbeda dengan laki-laki, begitu juga sebaliknya. Ia menambahkan  bahwa  keterbatasan  perempuan  untuk  meraih  posisi  tertinggi  tidak  boleh  dipandang sebagai  ketidakadilan.  “Justru  adil  karena  untuk  menghormati  wanita.  Secara  fitrah  memang  ada perbedaan yang harus dihormati. Adil dalam pemahaman ini ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya,
kemampuan, dan keadaannya. Adil itu bukan sama dan rata. Lelaki dikasih dua, wanita satu, itu adil,” tegas Nyai Ida Fatimah, anggota Dewan Tanfidzi PKB dan Ketua Puskopontren Yogyakarta.
Usul tersebut tidak terlepas dari faham yang memandang kontekstualisasi syari‘at sebagai hal yang mungkin.  “Konstektualisasi  syari‘at  di  sini  diartikan  sebagai  pengkajian  ulang  atau  modifikasi,  tetapi bukan  perubahan”.  Kontekstualisasi dalam  pandangan ini,  bukanlah  sesuatu yang  ekstrem  karena ada konteks yang bisa membatasi perluasan tafsir gender. Misalnya, belum diterimanya perempuan sebagai kepala  negara.  Nyai  Nafisah  Sahal  Mahfudz  masih  menggunakan  argumen  klasik  bahwa  perempuan banyak memiliki kelemahan,  terutama dari segi fisik dan  akal.  Meskipun  di dunia Islam juga terdapat pemimpin  negara  perempuan,  Nafisah  mengingatkan  bahwa  beberapa  mazhab  memang memperbolehkan,  sementara  mazhab  Syafi‘i  yang  mayoritas  dianut  oleh  umat  Islam  Indonesia melarangnya.  Hal  ini  serupa  dengan  diperbolehkannya  perempuan  menjadi  imam  shalat,  yang merupakan pandangan ulama, tetapi tidak tercantum dalam al-Qur‘an atau Hadis. 11
Pernyataan  filosofis  Aristoteles  bahwa  politik  merupakan  master  of  science, didasari  pertimbangan bahwa  politik adalah  realitas  kehidupan  manusia.  Politik  dalam  konteks  normatif  merupakan  bentuk asosiasi  manusia  dalam  rangka  mencapai  kebaikan  bersama  (public  good)  menjadi  bagian  terpenting kehidupannya.  Dapat  dikatakan  bahwa  sejarah  manusia  berawal  dari  kegiatan  yang  bercorak  politis. Secara  teknis  dan  ilmiah,  pernyataan  tersebut  di  atas  membutuhkan  pembuktian  historis-antropologis guna  mencari  pembenaran  atau  sebaliknya.  Hal  itu  terlepas  dimulai  dari  dimensi  mana  sejarah kehidupan  manusia,  pernyataan  bahwa  manusia tidak  dapat  dipisahkan  dari  politik  tidak  dapat disangkal.  Politik  merupakan  aktualitas  watak  antropologis  yang  dalam  ungkapan  Thomas  Hobbes disebut  sebagai  keadaan  alamiah  (state  of  nature).  Selanjutnya,  manusia  juga  disebut  sebagai  makhluk politis (zoon politicon) sebagaimana pernyataan Aristoteles.
Dalam kerangka determinasi antropologis, menurut Aristoteles lebih lanjut, manusia membutuhkan struktur kehidupan yang disebut dengan polis atau negara (state). Dalam sejarahnya, kebutuhan manusia terhadap  politik  dalam  bentuknya  yang  konkret,  tidak  secara  serta-merta  berbentuk  menjadi  struktur kenegaraan dalam tatanannya yang sudah modern seperti sekarang.
Menurut  Stephen  K.  Sanderson  dalam  bukunya  Macro  Sociology (1993),  struktur  kenegaraan mengalami  proses evaluasi  politik  dari  bentuk  yang  sangat  sederhana,  kumpulan  (bands),  suku  (tribes), chiefrom, dan terakhir negara (state). Dalam perkembangan lebih lanjut, struktur politik meminjam istilah Peter  L.  Berger  menjadi  symbolic  universe  of  meaning yang  sangat berpengaruh  dalam  perkembangan perilaku  manusia,  baik  secara  personal  maupun  komunal.  Bagaimana  dimensi  politik  kehidupan manusia tersebut dipahami dalam diskursus politik, terdapat perbedaan sesuai kerangka konseptual yang digunakan.  Perbedaan  ini  akan  memberikan  hasil  analisis  yang  berbeda  ketika  menentukan  unsur dominan dalam proses politik.
Ramlan  Surbakti  (1992)  dalam  bagian  pendahuluan  bukunya,  Memahami  Ilmu  Pollitik,  menyebut sekurang-kurangnya lima kerangka konseptual yang dapat digunakan dalam memahami politik. Pertama, politik dipahami sebagai usaha warga negara dalam membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. Kedua,  politik  sebagai  segala  hal  yang  berkaitan  dengan  penyelenggaraan  negara  dan  pemerintahan. Ketiga,  politik sebagai segala kegiatan yang diarahkan  untuk mencari dan  mempertahankan  kekuasaan dalam masyarakat. Keempat, politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan  umum.  Kelima,  politik  sebagai  konflik  dalam  rangka  mencari  dan  atau  mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.
Beberapa  studi  politik  menyimpulkan  bahwa  konsep  kedua  dan  yang  ketiga  begitu  dominan. Sementara itu, pihak yang menggunakan konsep negara, juga disebut dengan statist perspective (perspektif negara),  menganggap  negara  sebagai  unsur  yang  paling  dominan  dalam  proses  politik.  Dalam pendekatan perspektif negara, ruang lingkup negara dalam kajian-kajian politik adalah negara yang tidak bisa  dilepaskan  dari  kedudukan  negara  sebagai  organisasi  unggul  (par  excelence).  Keunggulan  negara sebagai sebuah organisasi dapat dilihat dari berbagai segi seperti; keunikan struktur keanggotaan, ruang lingkup, fungsi, dan alat-alat yang digunakannnya dalam menunaikan tugasnya.
Beberapa pihak lebih banyak menggunakan konsep kekuasaan, yang dipandang sebagai unsur paling utama  dalam  kehidupan  politik.  Negara  hanya  dipandang  sebagai  wadah  atau  kulit  luar  belaka.  Oleh karena itu, yang paling penting dalam politik adalah mencari, dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat.
Konsep dan pendekatan mana, di antara keduanya, yang mempunyai validitas dalam mengungkap suatu  proses  politik,  tidak  dapat  dijawab  dengan  hanya  mengunggulkan  satu  konsep  dengan  mening- galkan  konsep  yang  lain.  Kedua  konsep  dan  pendekatan  tersebut  di  atas  masing-masing  mempunyai kelebihan dan kekurangan internal.
Konsep negara, sebagaimana banyak digunakan para sarjana ilmu politik sebelum Perang Dunia II, mendapat kritik dari aliran behavioralistik karena beberapa kelemahan. Pertama, negara yang dianggap sebagai organisasi unggul tidak selamanya menduduki posisi sentral. Dalam masyarakat industri maju, kekuasaan  tidak  berpusat  pada  negara,  melainkan  terdistribusi  pada  negara-negara  bagian  dan  kepada kekuatan politik dalam masyarakat. Kedua, konsep negara dianggap terlalu melihat negara, hanya dilihat pada  sisi  yuridis-formalistiknya  belaka  sehingga  negara  cenderung  dilihat  sebagai  gejala  politik  yang statis. Ketiga, dalam kenyataannya, yang melakukan bukan lembaga negara, tetapi elite yang memegang jabatan  tersebut,  yang  ternyata  memiliki  nilai  dan  kepentingan  sendiri.  Pandangan  ekstrim  terhadap negara dari kalangan Marxis, menganggap bahwa negara pada hakikatnya tidak lebih dari alat kelas yang berkuasa untuk menindas kelas yang lain.
Sementara  itu,  kritik  terhadap  konsep kekuasaan sama,  sebagaimana  dialami oleh  konsep  negara. Konsep kekuasaan dianggap menjadikan ruang lingkup ilmu politik lebih luas sehingga batas-batas ilmu politik pun kabur. Keadaan demikian menjadi ancaman terhadap kemandirian ilmu politik itu sendiri. 12 Hubungan Islam dan politik selalu menjadi bahan diskusi yang menarik. Masalah politik merupakan tema tersendiri dalam studi Islam, yang secara keseluruhan sedikitnya meliputi tiga tema kajian. Pertama, kajian  mengenai tradisi Islam; kedua, pembaharuan pemikiran  Islam; dan ketiga, politik, yaitu masalah pembentukan negara. Diangkatnya tiga persoalan tersebut dalam kerangka tematik studi Islam, tidak bisa dilepaskan  dari  mengakarnya  ketiga  aspek  tersebut  yang  berkelindan  dengan  tumbuhan  dan perkembangan Islam di Indonesia, semenjak dari sejarahnya yang paling awal sampai dalam bentuknya yang kontemporer sekarang ini. Masalah tradisi dan pembaharuan pemikiran Islam, misalnya.
Studi  tentang  tradisi  Islam,  kebanyakan  diangkat  dalam  bentuk  studi  antropologis  oleh  para antropolog  semacam  Clifford  Geertz  dan  Robert  William  Hefner.  Penelitian  semacam  itu  pernah dilakukan  setelah  melihat  realitas  sosiologis  Islam  menjadi  suatu  tradisi  yang  secara  kokoh  tertanam dalam konteks sosio-ekonomi dan politik sepanjang sejarah Islam  di kawasan itu. Tema pembaharuan pemikiran  Islam  lebih  didasarkan  ikhtiar  umat  Islam  merumuskan  pesan-pesan  teologis  Islam  dalam kerangka  pemikiran  konseptual.  Tujuan  pembaharuan  pemikiran  demikian  ialah  agar  Islam  mampu merespon  persoalan-persoalan  yang  muncul  dalam  konteks  perkembangan  ruang  dan  waktu.  Dalam bidang  pemikiran  tersebut,  akan  dijumpai  adanya  polarisasi  pemikiran  Islam  seperti  tradisionalisme,
modernisme, neomodernisme, bahkan “fundamentalisme” Islam yang banyak dibicarakan dalam waktu terakhir ini.
Telaah  terhadap  dimensi  politik  Islam  berdasarkan  beberapa alasan; Mengapa aspek  politik  Islam selalu  menjadi  bahan  diskursus  yang  banyak  menarik  perhatian?  Afan  Gaffar  dalam  salah  satu tulisannya,  Politik  Akomodasi:  Islam  dan  Negara  di  Indonesia  (1993),  menyebutkan  tiga  alasan  penting. Pertama, karena secara historis-sosiologis umat Islam di negeri ini mencapai kedudukan mayoritas sehingga umat Islam merupakan pilar yang sangat tangguh di dalam membentuk, memelihara, dan menegakkan nation  state yang bernama Indonesia. Kedua, sekaligus  mayoritas penduduk merupakan pemeluk  Islam, namun hal  itu tidak  berarti  dengan  sendirinya  Islam merupakan  sumber referensi utama dalam proses penyelenggaraan negara karena pada kenyataannya, Pancasila merupakan satu-satunya ideologi negara. Ketiga,  sebagai  konsekuensi  alasan  yang  kedua  adalah rendahnya  tingkat  partisipasi  organisasi  politik Islam dalam proses politik di Indonesia. Selama ini, organisasi politik Islam lebih memainkan perannya sebagai  pelaku  politik  pinggiran  sehingga  memperlihatkan  wujud  dirinya  dalam  bentuk  yang  reaktif. Sementara itu, organisasi massa lainnya memperlihatkan peranan yang bersifat penetrative sehingga jauh lebih menentukan dalam proses pengambilan keputusan, baik dalam bidang politik maupun ekonomi.
Dari ketiga alasan  yang disebut Afan  Gaffar di  atas,  terdapat satu  alasan  yang sengaja dilupakan, yang  justru  paling penting artinya,  sehingga umat Islam begitu  gigih  mencoba  melakukan  peran-peran politik.  Barangkali  suatu  hal  yang  mustahil,  umat  Islam  melakukan  peran  politik  tanpa  adanya  suatu dorongan internal yang digerakkan oleh nilai-nilai keagamaan. 13

## D. PENUTUP
Laki-laki  atau  perempuan  akan  terlihat  istimewa  di  mata  Allah  sejauh  apa  yang  telah  mereka lakukan,  bukan  pada  tataran  konsepsi.  Kita  akan  ditempatkan  pada  posisi  tinggi  di  mata  Allah  jika melakukan  perbuatan  baik,  dan  sebaliknya.  Dengan  kata  lain,  baik  pria  maupun  wanita  sama-sama memiliki posisi yang sama termasuk dalam percaturan politik. Hubungan Islam dan politik dalam studi Islam meliputi kajian tradisi Islam, pembaharuan pemikiran Islam dan masalah pembentukan negara.

## ENDNOTE
1 Nurjannah Ismail, Perempuan dalam Pasungan (Yogyakarta:  LKiS, 2003), hal. 4.
2 Nasharuddin Baidan, Tafsir  bi al-Ra‘yin (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999) hal. 4.
3 Julia  Cleves  Mosse, Gender  Pembangunan (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar,2002), hal. 9.
4 Eep Khunaefi, “Islam Melihat Wanita” dalam Hidayah , Edisi 46 Mei 2005, hal. 112
5 Abdul  Moqsit  Ghozali  dkk, Tubuh,  Seksualitas,  dan  Kedaulatan  Perempuan (Yogyakarta: LKiS, 2002), hal.12.
6 K.H. Husein Muhammad, Fiqh Perempuan (Yogyakarta: LKiS, 2002), hal. 24.
7 Ali  Munhanif, Permpuan  dalam  Literatur  Islam  Klasik (Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama, 2002), hal. 23.
8 M.  Sya‘rawi, Wanita  Harapan  Tuhan (Jakarta;  Gema  Insani  Press,  1987),  hal. 11 9 Depatemen  Agama  RI, al-Qur-an  dan  Terjemahannya (Surabaya:  Jaya  Bakti, 1989), hal. 417.
10 Ibid ., hal. 507.
11 Ahmad  Suaedy  dan  Hermawan  Sulistyo, Kyai  &  Demokrasi (Jakarta:  P3M, 2000), hal. 60.
12 Tobroni dan Syamsul Arifin, Islam Pluralisme Budaya dan Politik (Yogyakarta: Sipress, 1994), hal.39
13 Ibid., hal. 57.

## DAFTAR PUSTAKA
Baidan, Nashruddn. 1999. Tafsir bi Al-Ra‘yi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Departemen Agama RI. 1989. al-Qur‘an dan Terjemahannya . Surabaya: Jaya Bakti. Ghozali, Abdul Moqsit. 2002. Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan . Yogyakarta: LKiS. Ismail, Nurjannah. 2003. Perempuan dalam Pasungan . Yogyakarta: LKiS. Khunaefi, Eep. 2005. “Islam Melihat Wanita”, dalam Hidayah , Edisi 46 Mei 2005. M. Sya‘rawi. 1987 . Wanita Harapan Tuhan . Jakarta: Gema Insani Press. Mosse, Julia Cleves. 2002. Gender Pembangunan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Muhammad, Husein. 2002. Fiqh Perempuan . Yogyakarta: LKiS. Munhanif,  Ali.  2002. Perempuan  dalam  Literatur  Islam  Klasik .  Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama.
Suaedy, Ahmad dan Hermawan Sulistyo. 2000. Kyai & Demokrasi . Jakarta: P3M. Tobroni dan Syamsul Arifin. 1994. Islam: Pluralisme Budaya dan Politik . Yogyakarta: Sipress.