## Wajah Hukum

## Analisis Laporan Kepolisian No: B.210 /VIII/2018/JAMBI/SPKT.C Mengenai Alasan Dihentikannya Penyidikan Perkara Perkosaan Anak

## M. Rudi Hartono, Lilis Winantri
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Email: mrudihartono700@gmail.com, liliswinantri@gmail.com
Abstrak. Polisi  adalah  bagian  dari  sistem  peradilan  pidana  sebagaimana  terdapat  dalam  ketentuan  Hukum  Acara  Pidana  dan undang-undang  lainnya,  sistem  ini  memiliki  kekuasaan  untuk  melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan  atas  kejahatan. Kewenangan  penyidikan diberlakukan  terhadap  pelaku dalam  tindak pidana atau kewenangan penyidikan ditegakkan,  dan kasus telah dikoordinasikan dengan penuntut umum  sejak gelombang pertama penyidikan.  Kesalahan  yang  sama. Perkara pidana yang diteliti  pada  tulisan  ini  didasarkan  pada  data-data  penelitian  penulis  pada  Direktorat  Reserse  Kriminal  Umum  Subdit  IV  Polda Jambi. Adalah melibatkan Surat Laporan Kepolisian No: LP/B/210/VIII/2018/Jambi/SPKT “C” yang berisi tentang tindak pidana dugaan  perkosaan  atau  persetubuhan  dengan  anak  di  bawah  umur.  Pelaku  diancam  dengan  pasal  81  dan  82  Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 35  Tahun 2014  (Revisi  Undang  - Undang Perlindungan  Anak Republik Indonesia Nomor  23 Tahun 2002). Penyidik mungkin masih menemui kendala dalam penyidikan tindak pidana pemerkosaan tersangka atau berhubungan seks dengan anak di bawah umur. Tidak semua kasus pidana pemerkosaan atau persetubuhan di bawah umur yang ditangani di tingkat penyidikan dapat dilimpahkan ke pengadilan oleh kejaksaan sebagai penuntut umum dalam proses penyidikan lebih lanjut. Dalam hal  ini,  penyidik  pada  Subdit  IV  Direktorat  Reserse  Kriminal  Umum  (Ditreskrimum)  Kepolisian  Daerah  Jambi  juga  memiliki kewenangan  untuk  tidak  melanjutkan  proses  penyidikan  atau  menghentikan  penyidikan  (SP3)  dalam  perkara  pidana  ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan perkara pidana  yang diproses bukan  merupakan suatu perbuatan pidana, kurangnya alat bukti  ataupun  pertimbangan  hukum  lainnya.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah:  Pertama-tama  saya  ingin  mengetahui  dan menganalisis bagaimana penyidik  menangani kasus pelaku pemerkosaan anak (Penyidikan kasus, nomor laporan polisi: B. 2018 / Jambi  /  SPKT  “C”).Kedua,  ingin  mengetahui  apa  alasan  penghentian  penyidikan  terhadap  pemerkosaan  anak  adalah  (Laporan Polisi Nomor: B.210 / VIII/2018 / Jambi / SPKT "C"). Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sosio Legal Research ,  yakni  mempelajari  praktik  hukum  atau  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dalam  kehidupan  sosial masyarakat.  Spesifikasi  penelitian  deskriptif,  yaitu  mendeskripsikan  dan  menganalisis  suatu  peristiwa  hukum  yang  telah  terjadi dengan cara mendeskripsikan peristiwa yang ada.
Kata kunci : Police, Investigation, and Rape
Abstract. The police are part  of the criminal justice system as contained in  the provisions of the Criminal Procedure Code and other laws, this system has the power to conduct investigations and investigations of crimes. The investigative authority is applied to the perpetrator in a criminal act or the investigative authority is enforced, and the case has been coordinated with the public prosecutor  since  the  first  wave  of  investigation.  The  same  mistake.  The  criminal  cases  studied  in  this  paper  are  based  on  the author's  research  data  at  the  Directorate  of  General  Criminal  Investigation,  Sub-Directorate  IV  of  the  Jambi Regional  Police. This  involves  the  Police  Report  Letter  No:  LP/B/210/VIII/2018/Jambi/SPKT  “C”  which  contains  the  alleged  crime  of  rape  or intercourse with a minor. Perpetrators are threatened with articles 81 and 82 of the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of  2014  (Revised  Law  on  Child  Protection  of the  Republic  of Indonesia  Number  23  of  2002).  Investigators  may  still  encounter obstacles in investigating criminal acts of raping a suspect or having sex with a minor. Not all criminal cases of rape or sexual intercourse  of  minors  that  are  handled  at  the  investigation  level  can  be  transferred  to  the  court  by  the  prosecutor  as  a  public prosecutor in the process of further investigation. In this case, investigators at Sub-Directorate IV of the Directorate of General Criminal  Investigation  (Ditreskrimum)  of  the  Jambi  Regional  Police  also  have  the  authority  to  not  continue  the  investigation process  or  stop  the  investigation  (SP3)  in  this  criminal  case  based  on  considerations  that  the  criminal  case  processed  is  not  a criminal  act,  lack  of  evidence  or  other  legal  considerations.  The  objectives  of  this  study  are:  First  of  all,  I  want  to  know  and analyze how  investigators handle cases of child rape perpetrators  (case investigation, police  report  number: B. 2018 /  Jambi  / SPKT  “C”).  Child  rape  is  (Police  Report  Number:  B.210  /  VIII/2018  /  Jambi  /  SPKT  "C").  The  research  method  used  in  this research  is  Socio  Legal  Research,  which  is  studying  the  practice  of  law  or  legislation  that  applies  in  the  social  life  of  the community. Descriptive research specifications, namely describing and analyzing a legal event  that has occurred by describing the existing events.

## Keyword: Police, Investigation, and Rape

## PENDAHULUAN
Dalam  proses  penyidikan,  guna  mencari  barang  bukti  penyidik  diberikan  kewenangan  untuk  melakukan tindakan  tertentu  guna  menyelesaikan  penyidikan  dan  siap  mengeluarkan  Berita  Acara  Pemeriksaan  (BAP)  kepada penuntut  umum.  Tentu  saja  kewenangan  penyelidik  akan  disesuaikan  dengan  keadaan  tertentu,  termasuk  tindakan wajib  lainnya  seperti  penangkapan,  penangkapan,  penggeledahan,  penyitaan,  dan  pemeriksaan  surat  di  tempat
kejadian.  Dalam  menangani  setiap  kasus  kejahatan,  tindakan  ini  akan  digunakan  semaksimal  mungkin  untuk memberikan bukti yang dianggap bermanfaat bagi penuntutan dan persidangan kasus tersebut. "
Ketentuan  mengenai  Penyidik  diatur  dalam  Pasal  1  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP). Menurut Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, Penyidik adalah “bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tugas penyidikan, karena ia merupakan salah satu metode dari penyidikan, untuk mengumpulkan fakta dan bukti-bukti berkaitan dengan kegiatan yang terjadi untuk menentukan tersangkanya. 1 ”
Sedangkan  menurut  R.  Soesilo  menyatakan  bahwa  “Penyidik  adalah  pejabat  Kepolisian  negara  Republik Indonesia  dan  pejabat  pegawai  negeri  sipil  tertentu  yang  diberi  wewenang  khusus  oleh  Undang-Undang  untuk melakukan penyidikan. 2 ”
Melalui  undang-undang  ini,  Polri  dalam  rangka  pelaksanaan  tugas  Polri  diberikan  kewenangan  umum  untuk melakukan tindakan pengenalan  identitas seseorang, yaitu mengambil sidik  jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang. 3 ” “ Selanjutnya menurut M. Yahya Harahap menyatakan bahwa: ”
“Penyidik ialah orang yang melakukan penyelidikan, yang berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan atau pelanggaran yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana”. 4 ”
Istilah penyidik dan penyidikan berbeda satu sama lain, jika penyidik ditujukan kepada orang (orang) (KUHAP) yang  melakukan  penyidikan  sesuai  dengan  kewenangan  yang  diberikan  oleh  pembuat  undang-undang  (KUHAP), maka  penyidikan  menjadi  lebih  banyak  berkaitan  dengan  subyek  (  tindakan).  Saat  melakukan  penyelidikan  dan penyidikan kegiatan, agar perilaku tersebut dapat diketahui dengan jelas dan pelakunya dapat diketahui. ”
Kenyataannya,  polisi  menilai  penanganan  penyidik  terhadap  kasus  pidana  merupakan  tugas  berat  bagi  polisi. Dalam  berinteraksi  dengan  masyarakat,  polisi  harus  menghadapi  berbagai  perilaku  pribadi.  Setiap  orang  memiliki tingkat kepatuhan yang berbeda-beda. Terkadang, seorang polisi tidak cukup menunjukkan identitas polisinya, seperti mengenakan seragam polisi atau menunjukkan lencana polisi.
Perbuatan  pidana  yang  diteliti  pada  tulisan  ini  adalah  mengenai  tindakan  perkosaan  yang  dilakukan  yakni identitas diri pelaku bernama dengan  inisial  nama RP yang dilaporkan oleh  korban dengan inisila  nam MW.  Tindak Pidana  Perkosaan  tercatat  dala  Laporan  Polisi  No  :  LP/B-210/VIII/2018/Jambi/SPKT”C”  pada  tanggal  6  agustus 2018. ”
Peristiwa  kasus  perkosaan  ini  dilakukan  sekitar  april  tahun  2018  dengan  sikorban  berumur  16  tahun  dan Sipelaku  berumur  21  tahun  dan  mereka  adalah  pasangan  muda  mudi  yang  sedang  terikat  dalam  hubungan  pacar dimana  Korban  disaat  menjadi  pacar  dari  si  pelaku  sering  berbuat  atau  ber  hubungan  badan  seperti  sepasang  suami isteri  pada  rumah  Pelaku.  Perkiraan  pada  bulan  juni  tahun  2018  sebelum  lebaran  idul  fitri  1439 Hijriah,  korban  dan sipelaku  tidak  lagi  menjalin  hubungan  pacaran.zakan  tetapi  meskipun  telah  tidak  terikat  hubungan  pacaran,  diawal bulan  juli  2018  pelaku  dan  korban  ternyata  masih  berbuat  hubungan  sebagaimana  suami  isteri  pada  kosan  kawan korban  yang  berada  dibelakang  SMKN  1  kota  Jambi.  Perkiraan  diakhir  Juli  2018  si  wanita  merasa  mual-mual  pada perutnya  kemudian  korban  mengecek  di  Dr.Edwin,Sp.OG  dan  diketahui  dari  hasil  pemeriksaan,  ternyata  sikorban telah positif mengandung. Korban memberitahukan kepada pelaku dan meminta pertanggungjawaban kepada pelaku, akan  tetapi  hal  tersebut  ditolak  dan  tidak  diakui  oleh  pelaku.  Atas  kejadian  tersebut,  korban  mengalami  hamil  4 (empat) bulan dan melaporkan kejadian ini ke Ditreskrimum Kepolisian Daerah Jambi untuk ditindak lanjuti. ” Oleh  karena  tindakan  yang  telah  dilakukannya,  maka  sipelaku  dikenakan  ancaman  Pasal  81  dan  Pasal  82  UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan ancaman pidana penjara  paling  singkat  5  tahun  dan  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah).
Tndak pidana pemerkosaan atau hubungan seksual kemudian ditangani oleh penyidik  Subdit IV Ditreskrimum Polda  Jambi.  Selidiki  dugaan  pemerkosaan  anak  di  bawah  umur  Kumpulkan  bukti  yang  diperlukan  Penyidik  akan diberi  wewenang  untuk  mengambil  langkah-langkah  tertentu  Selesaikan  penyelidikan  dan  siap  untuk  menunjukkan petugas polisi kepada jaksa.
1 Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, Perbandingan KUHP dengan HIR dan Komentarnya , Ghalia Indonesia : Jakarta, 2009. Hal.25.
2 R.  Soesilo, Hukum  Acara  Pidana  (Prosedur  Penyelesaian  Perkara  Pidana  Menurut  KUHAP  bagi  Penegak  Hukum), Politea : Bogor, 2005. Hal.26,
3 Momo Kelana, Konsep-konsep Hukum Kepolisian Indonesia, Jakarta: PTIK Press, 2007. ., hal.91
4 M.  Yahya  Harahap ,  Pembahasan,  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP ,  Garuda  Metropolitan  Press  :  Jakarta,  2006. Hal.99.
M.  Rudi  Hartono  dan  Lilis  Winantri,  Analisis  Laporan  Kepolisian  No: B.210  /VIII/2018/JAMBI/SPKT.C  Mengenai  Alasan Dihentikannya Penyidikan Perkara Perkosaan Anak
Dalam penyidikan tindak pidana perkosaan  harus diperhatikan, yaitu  tugas penyidikan polisi dalam menyusun BAP.  Semuanya  ini  diperlukan  agar  tidak  terjadi  kesalahan  sekecil  apapun  yang  berdampak  negatif  dan menghindarkan tersangka dari segala tuntutan pidana atau penangguhan penuntutan oleh jaksa. ”
Diwaktu  seorang  penyidikk  memulai  melaksanakan  rangkaian  proses  lidik,  memiliki  kewajiban  untuk memberitahu  segala  hal  dimulai  proses  penyidikan  tersebut  pada  Jaksa.  Namun  masalah  tugas  kewenangan memberitahu  tersebut  bukan  hanya  dalam  proses  permulaan  proses  penyidikan,  akan  tetapi  juga  dalam  proses penghentian penyidikan. Oleh karena itu, maka dalam tiap proses sidik yang dilaksanakan oleh penyidik resmi wajib diterrbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau dikenal dengan istilah SP3. 5 ”
Ditinjau  dari  sudut  hukum,  maka  tiap  Penyidik  didalam  melaksanakan  proses  Penyidikan  pada  kasus  tindak pidana dalam hal ini juga megenai proses penyidikan kasus tindak pidana pemerkosaan ataupun pencabulan terhadap seorang  anak  yang  masih  dibawah  umur  sebagaimana  tertuang  didalam  tulisan  ini,  diharuskan  sedapat  mungkin dilakukan proses penyidikan pada kasus tindak pidana yang baik dan benar, untuk menciptakan ditegakannya hukum yang  adil  dan  memuat  rasa  kepastian  hukum  terutama  bagi  diri  sitersangka  bisa  tercapai  dan  menciptakan  kepastian hukum pada public secara umumnya. ”
Namun  pada  dasarnya  didalam  pelaksanaan  proses  penyidikan  kasus  tindak  pidana  pemerkosaan  atau pencabulan terhadap anak yang masih dibawah umur bagi diri sitersangka, tidak tertutup adanya suatu Kemungkinan adanya kendala-kendala yang ditemukan oleh Penyidik. ”
Hal ini dikarenakan bahwa tidak semua kasus tindak pidana pemerkosaan atau pencabulan anak dibawah umur yang telah diproses dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan dapat diteruskan kepada proses pemeriksaan lebih lanjut oleh Jaksa selaku penuntut umum sampai kepada proses sidang di Pengadilan. Dalam hal ini, penyidik pada Subdit IV ditreskrimum  Kepolisian  Daerah  Jambi  juga  memiliki  kewenangan  untuk  tidak  melanjutkan  proses  penyidikan  atau menghentikan  penyidikan  (SP3)  dalam  perkara  pidana  ini  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  perkara  pidana yang diproses bukan merupakan suatu perbuatan pidana, kurangnya alat bukti ataupun pertimbangan hukum lainnya. ”

## Rumusan Masalah
Guna  menghindari  agar  tulisan  dalam  penelitian  jurnal  ini  tidak  jauh  dari  rumusan  masalah  yang  diinginkan, untuk itu perlu diberikan pembatasan didalam permasalahan yang dikaji yakni: ”
1. Bagaimanakah  Penyidik  menangani  tindak  pidana  pemerkosaan  anak  dalam  laporan  Polisi  No: B.210/VIII/2018/Jambi/SPKT”C”?
2. Apa dasar alasan didalam menghentikan proses sidik pada perkara tindak pidana pemerrkosaan anak dalam laporan Polisi No: B.210/VIII/2018/Jambi/SPKT”C”)?

## METODE

## 1. Tipe Penelitian
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  secara Sosio  Legal  Research ,  yakni  penelitian dengan melihat praktek hukum  atau peraturan undang-undang  yang berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat. 6 Dalam  hal  ini,  mengetahui  dan  memahami  bagaimanakah  hukum  diimplementasikan  tentang  penghentian penyidikan kasus pemerkosaan anak dalam laporan Polisi No:B.210/VIII/2018/Jambi/SPKT”C”). ”” 2. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi  Penelitian  memiliki  sifat deskriptive  analysis ,  yakni  mendeskripsikan  dan  menganalisis  adanya fenomena-fenomena  hukum  yang  ada  dan  menjelaskan  peristiwa-peristiwa  yang  terjadi, 7 didalam  kaitan  pada penelitian tentang alasan penghentian penyidkan pada perkara tindak pidana pemerkosaan dalam laporan polisi No: B.210/VIII/2018/Jambi/SPKT”C”). ” 3. Sumber Data
Demi memperoleh data-data yang dibutuhkan didalam menyusun penulisan ini, didapatkan dari ; ” a. Data Primer
Data  ini  didapatkan  dari  adanya  penelitian  pustaka (Library  Research  ) dari  adanya  peraturan  undang-undang yakni KUHAP, UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Kamus hukum dan buku-buku teks lainnya. ” b. Data Skunder
Data  ini  penulis  peroeleh  dari  data  penelitian  dilapangan (Field  Research) yaitu  dengan  dilakukannya studi dokumentasi pada  data  laporan  Kepolisian  No:B.210/VIII/2018/Jambi/SPKT”C”.  Tujuan  dilakukannya
5 Lilik  Mulyadi,  2007. Hukum  Acara  Pidana  Normatif,  Teoritis,  Praktik  dan    Permasalahannya ,    PT.Alumni.  Bandung. Hal.54
6 J. Supranto, Metode Penelitian Hukum dan Statistik , cet. Ke-1, (Jakarta:Rineka Cipta, 2003), hal.21.
7 Ibid. ,
M.  Rudi  Hartono  dan  Lilis  Winantri,  Analisis  Laporan  Kepolisian  No: B.210  /VIII/2018/JAMBI/SPKT.C  Mengenai  Alasan Dihentikannya Penyidikan Perkara Perkosaan Anak
penngumpulan data-data skunder yakni untuk memproleh data-data yang lebih nyata serta memiliki keterkaitan yang erat pada penelitian yang dilakukan. ” 4. Analisis Data
Data  primer  yang  penulis  peroleh  dalam  pencarian,  pencarian  lapangan,  kemudian  penulis mengumpulkannya  kemudian  diagregasi,  diolah  dan  diklasifikasikan  menjadi  beberapa  bagian,  untuk  diolah  dan dianalisis. Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, khusus analisis dengan tes  semua  data  hasil  diantaranya  diberikan  oleh  responden  dari  studi  lapangan,  di  Subdit  IV  Direktorat  Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, kemudian disajikan sebagai dari formulir dari yang dijelaskan dalam disajikan dalam pembahasan. ”

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penyidik
Dalam Menangani perkara tindak pidana Pemerkosaan dalam Laporan Polisi No:B.210/VIII/2018/Jambi/SPKT”C”.
Didalam  melaksanakan  penyidikan,  untuk  memperoleh  bukti  untuk  itu  penyidik  diberi  wenang-wenang  dalam melaksanakan  upaya-upaya  tertentu,  hingga  diupaya  bisa  menyelesaikan  penyidikan  dan  menyerahkan  BAP  pada Jaksa.  Kewenangan  dimiliki  oleh  penyidik  ini  disesuaikan  dengan  kasus  yang  sedang  dihadapi,  termasuk melaksanakan  tindakan  ditempat  kejadian  perkara  hingga  melakukan  tindakan  lain  yang  memiliki  sifat  memaksa, diantaranya  melaksanakan  tindakan  Penangkapan,  Penahanan,  Penggeledahan,  Penyitaan,  serta  Pemeriksaan  Surat. Sedapat  mungkin  upaya  itu  akan  dilakukan  didalam  menghadapi  tiap  perkara  yang  sedang  ditangani,  untuk  bisa terpenuhi proses pembuktian yang dianggap diperlukan, demi keperluan penuntutan serta proses sidang. ”
Didalam  prakteknya  seringkali  terjadi  penyidikan  yang  berlarut  tanpa  batas  waktu  penyelesaian.  Mengenai proses  Sidik  apa  dihentikan  ataupun  dilmpahkan  kepada  jaksa.  Guna  mengatasi  masalah  ini  perlu  adanya  rumusan- rumusan yang memiliki kejelasan tentang perkembangan proses sidiki, seperti : ” 1. Penyidik memberitahukan mengenai hasil perkembangan proses sidik pada Jaksa, dan
2. Jaksa meminta keterangan pada Penyidik mengenai sejauh mana dilakukannya proses penyidikan yang dilakukan. 8
Didalam  penangangan  perkara  tindak  pidana  perkosaan  pada  anak  yang  dilakukan  oleh  Pelaku,  aparat Kepolisian dalam hal ini Penyidik beranjak dari adanya Laporan Kepolisian No: B.210/VIII/ 2018 /Jambi/SPKT”C”, memuat  adanya  rangkaian  peristiwa  tindak  pidana  perkosaan  yang  diperbuat  oleh  pelaku  dicantum  didalam  data singkat peristiwa laporan kepolisian sebagaimana berikut ini ; ”
Bermula  pada  bulan  April  2018  korban  dan  pelaku  menjalin  hubungan  pacaran  dimana  pada  waktu  itu seringkali  melaksanakan  hubungan  suami  isteri  dirumah  pelaku  ataupun  di  TKP.  Sekira  dibulan  Juni  2018  sebelum Hari  Raya  Idul  Fitri  1439  Hijriah,  korban  dan  pelaku  berpisah  atau  tidak  lagi  berpacaran.  Akan  tetapi  meski  sudah tidak berpacaran, sekira dibulan juli 2018 korban dan pelaku masih melaksanakan hubungan suami isteri dirumah kost kediamana kawan pelaku di wilayah SMKN 1 Jambi. ”
Perkiraan diakhir bulan juli 2018, korban merasa mual pada perutnya dan korban memeriksakan kandungannya pada praktek dokter Erwin dan didapat hasil  pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter, ternyata korban positif hamil. Korban  selanjutnya  menginformasikan  berita  hasil  pemeriksaan  kandungan  diri  korban  pada  pelaku.  Korban  berniat untuk  memperoleh  tanggungjawab  dari  pelaku,  melainkan  pelaku  menolak  dan  tidak  ingin  mengaku  atas  perbuatan hubungan suami isteri yang seringkali dilakukan pelaku dengan korban hingga berakibat korban telah mengandung 4 (empat)  bulan.  Atas  peristiwa  ini,  akhirnya  korban  melapor  peristiwa  yang  dialamin  pada  Kepolisian  Daerah  Jambi untuk dapat diproses lebih lanjut. ”
Dari data berkas laporan kolisian itu maka Kepala Kepolisian Daerah Jambi, dalam hal ini Pimpinan penyidik memerintahkan dikeluarkannya Surat Perintah Tugas No : SP.Gas/484/VIII/ Res.1.24/2018/2018/Ditreskrimum untuk diberikan pada 15 (lima belas) orang penyidik polisi diantaranya sebagai berikut : ” 1. AKBP. Herry Manurung,S.T : selaku Penyidik;
2. Kompol Yanepi,SH : selaku Penyidik;
3. Iptu Suhartono,SH : selaku Penyidik;
4. Bripka Supriyadi : selaku Penyidik Pembantu;
5. Bripka Agusriani,SH : selaku Penyidik Pembantu;
6. Brigpol Rahmat Hidayat : selaku Penyidik Pembantu;
7. Brigpol Neda Suhendar : selaku Penyidik Pembantu;
8. Brigpol Muslim Ansori : selaku Penyidik Pembantu;
9. Bripda Yusmaleni : selaku Penyidik Pembantu;
8 Husein Harun, M. 2001. Penyidikan  dan  Penuntutan Dalam Proses Pidana, Rineka Cipta Jakarta.hal. 29.
10. Bripda M.Dika Kaswara : selaku Penyidik Pembantu;
11. Bripda Tengku Dwi Purnama : selaku Penyidik Pembantu;
12. Bripda Iis Gustharica : selaku Penyidik Pembantu;
13. Bripda Metha Marsita : selaku Penyidik Pembantu;
14. Bripda Maya Anggela : selaku Penyidik Pembantu;
15. Bripda Selyta : selaku Penyidik Pembantu;
Kesemua nama-nama diatas diberikan tugas: ”
1. Melakukan  tugas  penyidikan  terhadap  perkara  tindak  pidana  persetubuhan  anak  dibawah  umur  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  82  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal 21 Agustus 2018;
3. Membuat Rencana Penyidikan
4. Melaksanakan perintah ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada pimpinan.
Selain  mengeluarkan  Surat  Perintah  Tugas,  Direktur  Reskrimum  Kepolisian  Daerah  Jambi  selaku  pimpinan juga  mengeluarkan  Surat  Perintah  Penyelidikan  Nomor:  SP.Lidik/485/VIII/Res.1.24/2018/Ditreskrimum  kepada  15 (lima  belas)  Anggota  Ditreskrimum  Kepolisian  Daerah  Jambi  yang  diberikan  tugas.  Surat  perintah  penyelidikan  ini dikeluarkan  dengan  pertimbangan  bahwa  untuk  kepentingan  penyelidikan  tindak  pidana,  maka  dipandang  perlu mengeluarkan surat perintah penyelidikan.
Selanjutnya,  penyidik  Ditreskrimum  Polda  Jambi  melaksanakan  panggilan  pada  pelaku  demi  dilakukannya proses  pemeriksaan.  Terhadap  surat  panggilan  dari  Penyidik  tersebut,  pelaku  mengabaikan  dan  tidak  segera menghadap pada penyidik. Untuk itu p enyidik Ditreskrimum Polda Jambi langsung melakukan pencarian keberadaan dimana  pelaku  untuk  kemudian  dilakukan  tindakan  penangkapan  terhadap  sipelaku.  Selanjuntnya  pelaku  dibawa  ke Polda Jambi, dan selanjutnya pelaku dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka yang didasarkan bukti yang diberikan oleh korban dan terhadap diri pelaku maka penyidik melakukan penahanan demi proses pemeriksaan lanjutan. ” Upaya  penahanan  yang  dilaksanakan  penyidik  Ditreskrimum  Polda  Jambi  pada  pelaku  disesuaikan  pada ketentuan yang diatur didalam pasal 21 Ayat (1) KUHAP sebagaimana berikut : ” a. Diduga keras melaksanakan kejahatan berdasarkan bukti yang cukup;
b. Dalam  hal  adanya  keadaan  yang  menimbulkan  kekhawatiran  bahwa  tersangka  atau  terdakwa  akan  kabur, melakukan perusakan, atau barang bukti dihilangkan; dan
c. Mengulangi kejahatannya. 9
“
Selanjutnya  Penyidik  menahanan  pelaku,  dan  melaksanakan  penyusunan  Berkas  Acara  Pemeriksaan  perkara (BAP)  pelaku  dan  penyidik  melengkapi  semua  berkas  untuk  dilakukan  proses  limpah  semua  berkas  yang  ada diberikan  pada  Jaksa.  Penyidik  Ditreskrimum  Polda  Jambi  juga  menyerahkan  surat  pemberitahuan  perkembangan hasil Penyidikan No: B/484/VIII/Res.1.24/2018/Ditreskrimum pada Pelapor. ”
Berkas  surat  diberikan  Penyidik  untuk  diberitahukan  bahwa  Penyidik  sudah  memproses  laporan  polisi  No: LP/B.210/VIII/2018/Jambi/SPKT”C”  serta  sudah  melaksanakan  proses  saksi  yang  diperiksa  dan  memperoleh  alat bukti yang berkaitan pada perkara yang diduga sebagai tindak pidana pemerkosaan ataupun persetubuhan pada anak di bawah umur. ”
Sebelum  BAP  dipandang  sudah  cukup  dan  telah  lengkap  guna  diproses  kepelimpahan  pada  Penuntunt  umum, maka  dari  keluarga  korban  sudah  terlebih  dahulu  melaksanakan  upaya  hukum  nonpenal  yakni  dengan  dilakukannya tindakan perdamaian antara diri pelaku dengan korban dan keluarganya. ”
Dasar Alasan Penyidik Menghentikan Penyidikan Perkara Tndak Pidana Pemerkosaan Anak Dalam Laporan Polisi No : B.210 /VIII/ 2018/Jambi/SPKT”C”
Permasalahan  tindak  perkosaan  anak  khususnya  wanita  menunjukan  adanya  keberadaan  wanita  yang  lebih rentan  pada  kepentingan  biologi  kaum  lelaki.  Hakekat  seks  menempatkan  wanita  sebagai  obyek  bilogi  laki-laki berakibat terhadap adanya harkat perempuan hingga ia sering berhadapanan dengan tindakan kekerasan, paksaan, dan siksaan  fisikis  dan  pisikis.  Untuk  itu,  maka  pemerkosaan  tidak  hanya  menunjukan  keberadaan  perempuan  sebagai obyek sexsual melainkan jadi obyek biologis laki-laki. ”
9 C. Djisman Samosir ,  Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana , Nuasan Aulia.Bandung.2013.hal.50
Adanya  hal  mendasar  sebagai  alasan  penyidik  Ditreskrimum  Polda  Jambi  untuk  melaksanakan  tindakan penghentian  penyidikan  pada  perkara  tindak  pidana  pemerkosaan  anak  sebagaimana  tertuang  didalam  laporan  polisi No: B.210/VIII/ 2018/Jambi/SPKT”C” ialah disebabkan oleh adanya laporan yang dicabut oleh korban bagi pelaku. ” Adanya  korban  yang  mencabut  laporan  merupakan  bagian  rangkaian  dari  upaya  lanjutan  dalam  prose penyelesaian nonpenal atau penyelesaian secara kekeluargaan yang sudah dilaksanakan oleh Pihak Keluarga sipelaku pada  korban,  yang  mana  keduanya  bersepakat  telah  membuat  surat  perjanjian  perdamaian  diantara  kedua  belah pihak. ”
Didalam surat tersebut dituangkan adanya pokok perjanjian sebagaimana intinya adalah :
“Sehubungan adanya terjadi tindakan perkosaan dan hubungan badan yang diperbuat oleh pelaku pada korban, maka  dengan  penyelesaian  melalui  kekeluargaan  dan  sudah  diselesaikan  oleh  pihak  korban  dan  pihak  pelaku. Keduanya bersepakat demi melaksanakan perjanjian damai mengenai perbuatan sebagaimana disebutkan diatas, dan yang sudah dilaporkan oleh korban didalam laporan polisi : B.210 /VIII/ 2018/Jambi/SPKT”C”. ”
Adanya  upaya  damai  diantara  korban  dan  pelaku  dilakukan  dengan  berdasarkan  kesepakatan-kesepakatan yakni: ”
1. Sudah tercapai kata sepakat diantara Pihak Pertama (Pelaku) dan Pihak Kedua ( Korban);
2. Pihak  pelaku  sudah  melakukan  upaya  damai  dengan  Pihak  korban  dengan  dilangsungkannya  proses  nikah  dan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Pelaku pada korban;
3. Pihak Pelaku akan mempertanggungjawabkan kandungan Pihak korban dan Pelaku bersepakat korban tidak  akan ditinggalkan dan sudah merupakan suami isteri secara sah.
Didasarkan pada kesepakatan damai diantara pelaku dan sikorban, maka korban mengajukan permohonan untuk mencabut laporan polisi. ”
Didalam permohonan yang diajukan oleh korban, disebutkan isinya menyatakan sebagaimana berikut : ”
1. Korban  tidak  ingin  memproses  lebih  lanjut  kasus  tindak  pidana  pemerkosaan  sudah  dilaporkan  olehnya  secara hukum;
2. Sesudah  Surat  Permohonan  ini  ditanda  tangani  oleh  korban,  maka  kasus  ini  dianggap  sudah  diselesaikan  dan korbabn tidak melakukan pelaporan atau penuntutan lagi dikemudian hari pada Pihak kepolisian,
3. Jika Korban melanggar isi  surat pernyataan ini, maka korban bersedia  untuk dilakukan penuntutan sesuai dengan aturan hukum atau undang-undang berlaku.
Didasarkan  pada  hasil  proses  lidik  dan  sidik  yang  sudah  dilakukan  oleh  pihak  Kepolisian,  dan  disebabkan permohonan  pencabutan  laporan  yang  diajukan  oleh  korban,  dan  lampiran  perdamaian  kedua  belah  pihak,  maka Pimpinan Penyidik megeluarkan Surat Perintah
Penghentian Penyelidikan dengan pokok No: SPPP/485.4/X/Res.1.24/2018/Ditreskrimum.  Didalam  surat  tersebut,  Penyidik  Ditreskrimum  Polda  Jambi mengintruksikan pada penyidik bertugas memproses perkara Pemerkosaan anak untuk : ”
1. Mengambil tindakan menghentikan proses lidik dan sidik pada diri sipelaku;
2. Surat tersebut dinyatakan mula diberlakukan sejak diterbitkan oleh penyidik;
3. Sesudah  melakukan  surat  perintah  tersebut,  untuk  selanjutnya  supaya  dibuatkan  Surat  Berita  Acara  Penghentian Penyelidikan dan Penyidikan.
Upaya  lanjutan,  maka  Direktur  Reskrimum  Polda  Jambi  menyatakan  dikeluarkannya  kembali  surat  ketetapan no: S.Tap/ 405.B/X/2018 Reskrim tentang Penghentian Penyelidikan, dengan ketetapan : ” 1. penyelidikan dan penyidikan perkara pemerkosaan anak dilaporkan oleh korban dihentikan;
2. Penghentian penyelidikan diberitahukan pada Pelaku;
3. Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan ini mulai diberlakukan pada tanggal ditetapkan.
Didasarkan  pada  fenomena  hukum  yang  telah  diuraikan  tersebut,  maka  menurut  Pendapat  penulis,  adanya alasan didalam menghentikan proses penyidkan pada perkara tindak pidana pemerkosaan anak didalam laporan polisi No : B.210/VIII/ 2018/Jambi/SPKT”C” yakni : ” 1. Dilampirkannya surat perjanjian damai yang dilaksanakan pelaku dan korban,
2. Pelaku  menyatakan  sedia  untuk  mengeluarkan  segala  macam  kerugian  yang  dialami  oleh  korban  dengan  adanya suatu pengharapan ;
3. Korban mau mencabut laporan dengan diajukannya surat permohonan pada penyidik;
4. Korban  tak  mau  lagi  memproses  kaus  pidana  pemerkosaan  yang  dialaminya  dengan  alasan  sudah  melaksanakan pernikahan dengan pelaku dan bersepakat melakukan perdamaian.
Berdasarkan hal itu, menurut Penulis didalam perkara pidana tidak semua perkara yang dilanjutkan sampai pada kejaksaan untuk dilakukan proses penuntutan atau hingga pada persidangan dipengadilan, akantetapi terdapat adanya alasan-alasan  yang  kadang  diharuskan  suatu  perkara  pidana  untuk  dihentikannya  penyidikan  atas  dasar  perintah penyidik, sebagaimana telah diuraikan dalam perintah penyidik seperti diatas, untuk itu proses hukuman didalam hal ini penyidikan kasus pada seorang pelaku diharuskan berhenti. ”
Didalam  perkara  pidana  perkosaan  anak,  menurut  Pendapat  Penulis  walaupun  kasus  ini  bisa  berhenti  didalam proses sidik, tetapi dalam hakekatnya tak bisa untuk mengembalikan kondisi badan serta jiwa diri perempuan seperti dahulu  sebelum  terjadi  kasus  tindak  perkosaan.  Hal  tersebut  disebabkan,  didalam  kasus  pemerkosaan  perempuan sebagai  korbanlah  yang  menanggung  semua  akibat  buruk  yang  muncul  oleh  karena  kasus  pidana  perkosaan  yang dialami. Tidak segala perkara pidana perkosaan yang mana pelakunya ingin mempertanggungjawabkan perbuatannyan yang  mengakibatkan  korban  hamil.  Sudah  tentu  adanya  keharusan  untuk  bertanggungjawab  pada  korban pemerrkosaan dan memberi nafkah lahir dan batin. ”

## SIMPULAN
“ Didasarkan apa yang sudah diuraikan tersebut, Untuk itu dapat disimpulkan beberapa hal seperti: ” 1. Proses  penanganan  kasus  pidana  perkosaan  anak  oleh  penyidik  didalam  laporan  polisi  No  :  B.210  /VIII  /2018/ Jambi/  SPKT”C”  dilaksanakan  dengan  membuat  laporan  Polisi  yang  dilaksanakan  korban  di  Sentra  Pelayanan Kepolisian Terpadu Ditreskrimum Polda Jambi. Setelah itu pimpinan Penyidik mengeluarkan surat perintah tugas diberikan  pada  penyidik  dan  penyidik  pembantu  yang  menanggulangi  perkara  yang  tindak  pidana  hingga  proses keluaranya Surat Perintah Penyelidikan didalam perkara pidana perkosaan anak. Selanjutnya dilakukan proses riksa pada  saksi-saksi  serta  dikumpulkannya  bukti  terkait  perkara  pidana,  perkosaan  anak,  hingga  penyidik  memiliki kesimpulan  bahwa  benar  sudah  terjadi  peristiwa  pidana  perkosaan  pada  anak  dibawa.  Akan  tetapi  dalam  kasus yang  penulis  teliti,  ternyata  dihentikan,  proses  penyidikannya  dikarenakan  ada  laporan  polisi  yang  dicabut  oleh pelapor. ”
2. Terdapat adanya alasan didalam Proses penyidikan yang dihentikan oleh penyidik pada perkara pemerkosaan anak sebagaimana tertuang didalam laporan polisi  No : B.210/ VIII/ 2018/ Jambi/ SPKT”C” yaitu karena korban  yang mencabut  laporan.  Tindakan  ini  dilakukan  oleh  korban  disebabkan  diantara  Pelapor  dan  Terlapor  sudahh bersepakat  untuk  melaksanakan  damai  dan  Terlapor  mau  bertanggungjawab  atas  diri  korban  yang  sedang  hamil dengan cara menikahinya serta menjadi suami yang bertanggungjawab bagi Pelapor. ”

## Saran
1. Didalam  kasus  perkara  pemerkosaan,  mayoritas  yang  jadi  korban  merupakan  wanita  baik  dewasa  maupun  anak- anak. Hal ini menunjukan perlunya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak-anak dibawah umur agar tidak menjadi korban dari pelaku yang tidak bertanggungjawab, khusus dengan meningkatkan peran serta dan perhatian orangtua  terhadap  anak-anaknya  untuk  melaksanakan  pengawasan  supaya  tidak  terjadi  peristiwa  yang  tidak diingin. ”
2. Didalam  menangani  perkara  pidana  pemerkosaan  pada  anak  dibawah  umur,  maka  sudah  selayaknya  penyidik memperhatikan  hak-hak  korban  maupun  hak-hak  si  tersangka,  sehingga  dapat  dihindari  adanya  penyimpangan prosedural yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang seharusnya. ”

## DAFTAR PUSTAKA
Andi  Hamzah  dan  Irdan  Dahlan, Perbandingan  KUHP  dengan  HIR  dan  Komentarnya ,  Ghalia  Indonesia  :  Jakarta, 2009.
C. Djisman Samosir , Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana , Nuasan Aulia.Bandung.2013. Husein Harun, M. 2001. Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana, Rineka Cipta Jakarta.
J. Supranto, Metode Penelitian Hukum dan Statistik , cet. Ke-1, (Jakarta:Rineka Cipta, 2003).
Lilik Mulyadi, 2007. Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya , PT.Alumni. Bandung. Momo Kelana, Konsep-konsep Hukum Kepolisian Indonesia, Jakarta: PTIK Press, 2007.
M. Yahya Harahap , Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP , Garuda Metropolitan Press : Jakarta, 2006. R. Soesilo, Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP bagi Penegak Hukum), Politea : Bogor, 2005.
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
M.  Rudi  Hartono  dan  Lilis  Winantri,  Analisis  Laporan  Kepolisian  No: B.210  /VIII/2018/JAMBI/SPKT.C  Mengenai  Alasan Dihentikannya Penyidikan Perkara Perkosaan Anak
Undang-Undang  Republik  Indionesia  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.