Evaluasi Operasi Tangkap Tangan KPK
Rizky Oktavianto, Norin Mustika Rahadiri Abheseka Universitas Janabadra Universitas Gadjah Mada
rizkyokta27@gmail.com; rabheseka@gmail.com

## Abstract
The  implementation  of  Sting  Operation  as  one  of  the  strategies  implemented  by  the  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) to crack down corruption cases in Indonesia raises pros and cons. The cons believe that Sting Operation has no significant impact on eradicating corruption in Indonesia,  illegal  and  threatening  privacy.  Meanwhile,  the  pros  believe  that  the  KPK  sting operation can reveal corruption cases quick and produce concrete evidence. By using the six evaluation criteria from Dunn, this article seeks to be a mediator between the two camps by conducting  evaluative  studies  of  the  implementation  sting  operations  in  the  eradication  of corruption in Indonesia. The author found that sting operations become intensive activities of the  KPK  during  2015-2018.  Hand  arrest  operations  also  effective  and  efficient  to  catch  the corrupter’s,  as  well  as  increasing  public  involvement  in  corruption  eradication  in  Indonesia. However, the massive sting operations that are carried out at the national level to the regions have  not  yet  provided  significant  impact  on  reducing  corruption  in  Indonesia.  Therefore, eradicating  corruption  cannot  only  be  in  terms  of  enforcement,  but  it  also  needs  to  be strengthened in the prevention side.
Keywords :  KPK, Corruption, Evaluation, Sting Operation

## Abstrak
Pelaksanaan  Operasi  tangkap  tangan  (OTT)  sebagai  salah  satu  strategi  yang  digunakan Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  untuk  menindak  kasus  korupsi  di  Indonesia menimbulkan  pro  dan  kontra.  Kubu  kontra  menilai  OTT  KPK  tidak  berdampak  signifikan terhadap  pemberantasan  korupsi  di  Indonesia,  ilegal  dan  mengancam  privasi.  Sementara kubu  pro  menilai  OTT  KPK  mampu  mengungkap  kasus  korupsi  dengan  cepat  dan menghasilkan  bukti  konkret.  Dengan  menggunakan  6  (enam)  kriteria  evaluasi  dari  Dunn, artikel ini berusaha menjadi penengah diantara dua kubu tersebut dengan melakukan studi evaluatif  terhadap  pengimplementasian  operasi  tangkap  tangan  dalam  pemberantasan korupsi  di  Indonesia.  Penulis  menemukan  bahwa  kebijakan  pemberantasan  korupsi menggunakan metode OTT yang gencar dilakukan KPK selama periode 2015-2018 efektif dan efisien meringkus koruptor, serta meningkatkan keterlibatan publik dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Hanya saja, masifnya operasi tangkap tangan yang dilakukan di tingkat nasional hingga daerah belum berdampak signifikan terhadap penurunan angka korupsi di Indonesia. Oleh karenanya, upaya memberantas korupsi tidak bisa dari segi penindakan saja, tapi juga perlu diperkuat sisi pencegahannya.
Kata Kunci : KPK, Korupsi, Evaluasi,  Operasi Tangkap Tangan, OTT

## Pendahuluan
Tulisan ini berusaha untuk mengevaluasi  kebijakan  pemberantasan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  yakni  operasi  tangkap  tangan  yang dilakukan  sepanjang tahun 2015-2018. Dari hasil  evaluasi  tersebut  penulis  berusaha memberikan saran yang dapat berguna bagi pemberantasan korupsi di Indonesia.
Belakangan,  kajian  tentang  korupsi di Indonesia makin menarik seiring dengan perdebatan  revisi  undang-undang  KPK  dan terpilihnya ketua baru Lembaga anti rasuah tersebut  hingga  memunculkan  gelombang protes  dari  berbagai  kalangan  masyarakat sipil, seperti mahasiswa, akademisi, aktivis, dan pegawai KPK itu sendiri. Revisi undang- undang KPK dianggap tidak mempertimbangkan  aspirasi  publik  dan poin-poin  perubahannya  dikhawatirkan dapat  melemahkan  kinerja  Lembaga  dalam memberantas  korupsi.  Sementara  itu, penolakan terhadap terpilihnya Firli Bahuri sebagai  ketua  dikarenakan track  recordnya yang dirasa kurang baik dalam pemberantasan korupsi.  Firli pernah diduga melakukan  pelanggaran  kode  etik  saat menjabat  sebagai  Direktur  Penindakan  di KPK  karena  bertemu  dengan  beberapa tersangka  atau  saksi  kasus  korupsi  dimasa penyelidikan atau pemeriksaan kasus (CNN, 2019).
Disadari  memang  jalan  KPK  dalam memberantas  korupsi  di  Indonesia  tidak pernah  mudah.  Posisinya  sebagai  Lembaga Negara  independen 1 dengan  fungsi  yang “mengancam”  membuat  KPK  beberapa  kali mengalami  indikasi  upaya  pelemahan.  KPK sempat mengalami penolakan oleh DPR saat mengajukan anggaran untuk pembangunan Gedung  dan  pembentukan  perwakilan  di daerah  (Puspitasari,  2017).  KPK  juga terancam  eksistensinya  saat  berhembus
1 Dengan  adanya  revisi  undang-undang  yang membuat  KPK  menjadi  lembaga  negara menimbulkan  kekhawatiran  akan  independensi
wacana RUU tindak pidana korupsi (Tipikor) yang  diisukan  akan  menghapuskan  KPK. Puncaknya, upaya pelemahan KPK
ditunjukkan  dengan  kriminalisasi  para komisionernya,  yakni  Chandra  M  Hamzah dan Bibit Samad Rianto.
Kini,  21  tahun  pasca  reformasi, upaya pelemahan KPK masih terasa melalui poin-poin  revisi  UU  KPK  yang  mana  dalam proses  perumusan  hingga  pengesahannya tidak mengindahkan aspirasi publik. Adapun poin-poin  revisi  undang-undang  KPK  yang dianggap melemahkan upaya
pemberantasan korupsi sebagai berikut:
1. Mengubah  kedudukan KPK yang semula sebagai  Lembaga  independen  menjadi Lembaga  penegak  hukum  pada  rumpun eksekutif  yang  dalam  pelaksanaan kewenangan dan tugasnya tetap independen. 2. Akan  dibentuk  Dewan  Pengawas  KPK yang independensinya perlu dipertanyakan  karena  Dewan  pengawas dipilih  oleh  DPR  berdasar  usulan presiden.
3. Pelaksanaan fungsi penyadapan penggeledahan,  dan/atau  penyitaan, yang  semakin  rumit,  salah  satunya karena  harus  seizin  tertulis  Dewan Pengawas.  Jika  Dewan  Pengawas  tidak terbentuk,  maka  kewenangan  ini  tidak dapat dilakukan.
4. Kewenangan  KPK  untuk  menerbitkan surat  perintah  penghentian  penyidikan perkara  tipikor  jika    penyidikan  dan penuntutannya  tidak  selesai  dalam jangka waktu satu tahun.
5. Penyidik yang sebelumnya tidak spesifik mengatur  berasal  dari  mana,  kini  harus diangkat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia,  Kejaksaan  Agung  Republik Indonesia, dan pegawai negeri sipil yang
KPK  dalam  memberantas  korupsi  yang  sering kali dilakukan oleh pejabat negara.
diberi  wewenang  khusus  oleh  undang- undang.
6. KPK harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan  Lembaga  penegakan  hukum lainnya  dan  pihak  terkait  sesuai  dengan hukum acara pidana Kepolisian, Kejaksaan dan kementerian atau Lembaga  lainnya  dalam  pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara tipikor.
7. Sistem kepegawaian KPK yang  tidak jelas antara  menjadi  aparat  sipil  negara  atau pegawai kontrak.
Poin revisi ke 3 dan 6 disebut-sebut muncul sebagai respon dari operasi tangkap tangan  (OTT)  yang  belakangan    kerap dilakukan  KPK  sebagai  metode  dalam menangkap tangan tersangka kasus korupsi. Operasi  tangkap  tangan  ( Hand  Arrest Operation ) yang dilakukan KPK merupakan upaya  pemberantasan  korupsi  melalui sebuah  operasi  rahasia (silent  operation), dan  terstruktur  guna  menangkap  basah pelaku  saat  melakukan  tindak  korupsi (Asyari,  2017).  Dalam  perspektif  hukum pidana (pasal 1 angka 19), definisi terangkap tangan  adalah,  “ Tertangkapnya  seorang pada  waktu  sedang  melakukan  tindak pidana,  atau  dengan  segera  sesudah beberapa  saat  tindak  pidana  itu  dilakukan, atau  sesaat  kemudian  diserukan  oleh khalayak  ramai  sebagai  orang  yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana  itu  yang  menunjukkan  bahwa  ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu".
Sepanjang tahun 2015-2019, operasi tangkap  tangan  yang  dilakukan  KPK  telah berhasil  menangkap  langsung  72  kepala daerah, 173 legislatif dan 116 birokrat lintas Lembaga. Melalui operasi tangkap tangan ini pula KPK berhasil mengungkap kasus-kasus besar  di  antaranya  kasus  impor  sapi  yang melibatkan anggota legislatif Partai Keadilan Sejahtera  (PKS)  Luthfi  Hasan  Ishaq,  kasus
suap  Satuan  Kerja  Khusus  Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang menyeret Rudi Rubiandini yang  saat  itu  menjabat  ketua,  serta  kasus suap  jabatan  di  kementerian  agama  yang menghantarkan  Romahurmuziy  menjadi tahanan KPK.
Cerita-cerita  keberhasilan  operasi tangkap  tangan  dalam  menindak  koruptor tersebut semakin mengukuhkan kredibilitas KPK sebagai Lembaga pemberantas korupsi yang  progresif  di  Indonesia.  Tidak  heran kemudian kinerja KPK memperoleh apresiasi, exposure dan legitimasi yang tinggi dari  masyarakat.  Akan  tetapi,  dalam praktiknya  pengimplementasian  kebijakan operasi  tangkap  tangan  sebagai  metode penindakan  kasus  korupsi  memunculkan  2 (dua) kubu yang pro dan kontra.
Kubu  pro  menganggap  operasi tangkap  tangan KPK  merupakan  cara  yang tepat  untuk  menangkap  koruptor  karena tidak  memerlukan  alur  birokrasi  yang panjang,  tak  terduga  dan  menghasilkan barang  bukti  konkret.  Disisi  lain,  kubu kontra  menganggap  pelaksanaan operasi tangkap  tangan menyalahi  aturan  KUHP karena terms yang  tertulis  dalam  KUHP adalah “tertangkap tangan ”, bukan “operasi tangkap  tangan” seperti  yang  selama  ini dilakukan  oleh  KPK .  Terlebih,  penjebakan yang  sering  kali  digunakan  sebagai rangkaian  operasi  tangkap  tangan  tidak memiliki  dasar  hukum  yang  jelas  dalam konteks pemberantasan korupsi (Lutfiasandh, 2019). Operasi tangkap tangan juga  rawan  melanggar  privasi  seseorang karena  menggunakan  penyadapan  dan pengintaian.  Kubu  kontra  merasa  operasi tangkap  tangan  yang  semakin  sering dilakukan  tidak  berpengaruh  signifikan pada penurunan angka korupsi di Indonesia yang  tetap  saja  tinggi.  Tercatat  dalam periode 2015-2018, jumlah kasus korupsi di Indonesia yang  berhasil ditindak oleh KPK, Kepolisian  dan  Kejaksaan  mengalami
fluktuasi,  namun  tetap  dalam  jumlah  besar (lihat Tabel 1).
Tabel 1. Tren Penindakan Kasus Korupsi
No. Tahun Kasus  Korupsi Tersangka 1. 2015 550 1124 2. 2016 482 1101 3. 2017 576 1298 4. 2018 454 1,087
Sumber: Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018 ICW  hlm. 4
Pro-kontra  pelaksanaan  operasi tangkap tangan sebagai metode penindakan kasus  korupsi  oleh  KPK  juga  terlihat  dari maintstream studi  yang  berkembang belakangan  ini.  Kebanyakan  dari  studi tersebut  menggunakan  perspektif  hukum untuk melihat legalitas dari operasi tangkap tangan  (Hikmawati  2018;  Akbar  2017; Sastiya 2018; Nugraha et al. 2018; Amanda 2019;  Rahmadani,  Iskandar,  Radhali  2018; Nola  2013) . Hasilnya,  operasi  tangkap tangan
memang terbukti efektif mengungkap  kasus  korupsi  dan  prinsip- prinsipnya  tidaklah  menyalahi  ketentuan hukum  acara  pidana.  Hanya  saja, terms penyebutannya  yang  memang  berbeda dengan yang tercantum dalam KUHP.
Berangkat  dari  cerita  di  atas,
berbeda dengan arus kajian yang berkembang belakangan, tulisan ini berusaha  melihat  bagaimana  kebijakan operasi  tangkap  tangan  sebagai  metode penindakan  korupsi  yang  digunakan  oleh KPK berdampak terhadap upaya pemberantasan  korupsi  di  Indonesia Tulisan  ini  berpijak  pada  satu    pertanyaan utama,  yakni  apakah  kebijakan  operasi tangkap  tangan  KPK  selama  periode  2015- 2018 telah berhasil dalam mencapai tujuan atau misi Lembaga KPK periode 2015-2019, yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum dan menurunkan tingkat korupsi  di  Indonesia  melalui  koordinasi, supervisi, monitor, pencegahan dan
penindakan  dengan  peran  serta  seluruh elemen bangsa?
Studi  ini  bersifat  evaluatif  dengan berbasis  pada  data-data  sekunder  seperti laporan,  berita  dan  literatur  tentang pemberantasan  korupsi  di  Indonesia sepanjang periode 2010-2018 yang menjadi landasan  untuk  menjustifikasi    argumen dalam tulisan ini.
Tulisan  ini  terbagi  dalam  lima bagian,  yakni  bagian  pertama  yang mendiskusikan  latar  belakang  tulisan  ini sehingga  studi  ini  menjadi  penting  untuk dibahas.  Kedua,  penulis  menyajikan  narasi tentang  korupsi  yang  menjadi  perhatian global  dan  nasional.  Bagian  ketiga  penulis melihat pengimplementasian operasi tangkap tangan KPK dalam pemberantasan korupsi  di  Indonesia.  Bagian  keempat penulis  melakukan  evaluasi  terhadap kebijakan  operasi  tangkap  tangan  dengan enam  kriteria  Dunn,  yakni  efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Di bagian lima atau terakhir, penulis memberikan kesimpulan  dan    rekomendasi  untuk perbaikan kinerja Lembaga
dan pemberantasan  korupsi  di  Indonesia  ke depannya.

## Pembahasan

## Evaluasi Kebijakan
Evaluasi  merupakan  salah  satu bagian  penting  dalam  siklus  analisis kebijakan.  Hal  mendasar  yang  dilakukan tahap  evaluasi  adalah  mencermati  apakah kebijakan  yang  diimplementasi  telah menghasilkan  dampak  sesuai  dengan  yang diharapkan atau tidak (Santoso, 2010).
Terdapat  3  pendekatan  evaluasi, yakni  evaluasi  semua  yang  menggunakan metode  deskriptif  untuk  menghasilkan informasi  yang  valid  tanpa  menanyakan manfaat, nilai dan hasil-hasil kebijakan pada individu, kelompok atau masyarakat secara keseluruhan.
Evaluasi formal yang mengevaluasi  hasil  berdasar  pada  tujuan
kebijakan  yang  diumumkan  secara  formal oleh pembuat kebijakan (Dunn, 2014). Dan evaluasi  teoritis  yang  mengkaji  hasil-hasil kebijakan  yang  dilakukan  oleh  pelaku kebijakan.
Menurut  Dunn  (2003),  terdapat  6 kriteria evaluasi, yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan,  pemerataan,  responsivitas  dan ketepatan. Efektivitas terkait  erat  dengan ketercapaian  hasil  sesuai  tujuan  kebijakan. Efisiensi berkenaan  dengan  jumlah  usaha yang  diperlukan  untuk  mencapai  tujuan kebijakan. Kecukupan terkait  dengan seberapa  jauh  hasil  kebijakan  memberi kepuasan
terhadap pencapaian. Pemerataan , membahas tentang
pemerataan  dampak  kebijakan  terhadap kelompok-kelompok  yang  berbeda  di masyarakat. Responsivitas terkait  tentang seberapa  jauh  kebijakan  mendapat  respon dari  publik.  Sementara  itu ketetapan merujuk  pada  nilai  atau  harga  dari  tujuan program  dan  kepada  kuatnya  asumsi  yang melandasi  tujuan-tujuan  tersebut.  Kriteria- kriteria  ini  menjadi  tolok  ukur  untuk menjustifikasi  berhasil  atau  tidaknya penerapan  kebijakan  terhadap  target  yang sudah dibuat diawal.
Adapun  dalam  konteks  studi  ini, penulis  mengadaptasi  pendekatan  formal dengan menggunakan 6 (enam) kriteria dari Dunn untuk mengevaluasi kebijakan operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK sebagai strategi  untuk  memberantas  korupsi  di Indonesia  dengan  operasionalisasi  sebagai berikut:
Tabel 2. Operasionalisasi Kriteria Evaluasi
No. Kriteria Operasionalisasi 1 Efektivitas Apakah operasi tangkap  tangan  telah berhasil mencapai tujuannya? 2 Efisiensi Seberapa banyak operasi tangkap tangan diperlukan untuk
mencapai  hasil  yang diinginkan? 3 Kecukupan Seberapa jauh hasil dari implementasi  operasi tangkap tangan mampu memecahkan  masalah korupsi di Indonesia? 4 Pemerataan Apakah  manfaat  dari operasi tangkap tangan dirasakan  oleh  seluruh kelompok masyarakat?
5 Responsivitas  Apakah  hasil  operasi
tangkap tangan memuaskan masyarakat? 6 Ketepatan Apakah hasil dari operasi tangkap tangan berguna bagi masyarakat?
Sumber: William N. Dunn, 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua, Yogyakarta; Gadjah Mada University Press Hal. 610

## Korupsi:  Cerita  Lama  yang  Menjadi  Isu Bersama
Tidak  dipungkiri  bahwa  korupsi yang  terjadi  dalam  tubuh  Lembaga  negara menjadi  momok  bagi  penyelenggaraan pemerintahan  di  seluruh  belahan  dunia (Benson  dan  Baden,  1985;  Djelantik,  2008; Johnston, 2005; Quah, 1988). Seperti parasit yang  menggerogoti  inangnya  dari  dalam, korupsi yang dilakukan oleh birokrat, kepala daerah  dan  aktor  negara  lainnya,  secara tidak  langsung  telah  mengancam  praktik demokrasi  dan  melemahkan  legitimasi pemerintahan yang sedang berjalan di mata warganya dan dunia.
Di Republik Rakyat Tiongkok (RRT), praktik  korupsi  sudah  berlangsung  selama ratusan  tahun,  sejak  era  kekaisaran  hingga saat ini. Menyadari bahayanya korupsi bagi keberlangsungan  negara,  pemerintah  RRT menerapkan hukuman seumur hidup hingga mati bagi pemberi dan penerima suap agar tidak  ada  lagi  praktik-praktik  korupsi (Darini, 2011).  Amerika pun yang terkenal dengan  kedigdayaannya  tak  luput  dari praktik  korupsi.  Seperti  hasil  rilis
Transparency  International (TI),  indeks persepsi  korupsi  Amerika  di  era  Donald Trump  mengalami  penurunan  6  poin  yang salah  satunya  disebabkan  tidak  berjalan maksimal  mekanisme check  and  balance (Hasan, 2019). Di Afrika, kasus korupsi yang dilakukan aktor negara bak jamur di musim hujan  yang  tumbuh  semakin  subur. Beberapa negara di benua Afrika mengalami masalah  serius  akibat  korupsi.  Kondisi  ini menempatkan Afrika sebagai benua terkorup. Di Nigeria, korupsi sempat terjadi hampir  di  semua  lini  pemerintahan,  dari level rendah sampai level yang paling tinggi (Aina, 1982).
Sementara itu, korupsi di Indonesia memiliki  sejarah  panjang,  bahkan  sejak negara  ini  belum  merdeka  hingga  kini  20 tahun  pasca  reformasi.  Bukan  tanpa  usaha dari  berbagai  elemen  bangsa  untuk menghentikan praktik korupsi di Indonesia. Di  era  orde  lama,  Presiden  Soekarno menerbitkan  Peraturan  Penguasa  Militer Nomor PRT/PM/06/1957
tentang
Pemberantasan  Korupsi  sebagai  bentuk perhatian  pada  isu  korupsi.  Pada  era  orde baru,  semangat  pemberantasan  korupsi dilanjutkan dengan membentuk tim pemberantasan korupsi sebagaimana tertuang  dalam  Keppres  Nomor  28  Tahun 1967.  Akan  tetapi,  dalam  praktiknya,  tim tersebut tidak mampu menjalankan tugasnya  dan  justru  malah  menimbulkan gelombang  protes  di  kalangan  masyarakat.
Menindak  lanjuti  desakan-desakan  dari masyarakat  terkait  pemberantasan  korupsi pemerintah saat itu
kemudian mengeluarkan  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu dibuat juga Garis- garis Besar Haluan Negara  (GBHN) tentang pemberantasan korupsi untuk lebih menguatkan  Undang-Undang  yang  sudah ada sebelumnya (User, 2016).
Pasca  reformasi  dan  diadaptasinya konsep good  governance ,  pemerintah didorong  untuk  lebih  transparan  dan
akuntabilitas  sebagai  upaya  memberantas praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang pada era sebelumnya marak terjadi. Semangat ini yang kemudian diterjemahkan Presiden Abdurrahman Wahid dalam TAP MPR Nomor XI/MPR/1998  tentang  pengelolaan  negara yang bersih dan bebas KKN, yang kemudian disusul  dengan  pembentukan  berbagai  tim pemberantasan korupsi seperti  Tim Gabungan  Penanggulangan  Tindak  Pidana Korupsi  (TGPTPK),  Komisi  Ombudsman Nasional,  Komisi  Pemeriksa  Kekayaan Pejabat  Negara  (KPKPN).  Dilanjutkan  pada pemerintahan  Megawati  Soekarnoputri, pemberantasan  korupsi  mulai  menjadi  isu prioritas yang ditunjukkan dengan disahkannya  Undang-Undang  Nomor  30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi dasar lahirnya  KPK.  Lahirnya  KPK  didasari  pada kesadaran bahwa Kepolisian dan Kejaksaan tidak  mampu  memfokuskan  diri  dalam menangani tindak pidana korupsi di tengah berbagai  tanggung jawab lain yang mereka miliki.  Oleh  karenanya  perlu  dibentuk sebuah Lembaga tersendiri yang fokus pada permasalahan  korupsi  secara  profesional dan independen yakni KPK. Di era Presiden Susilo  Bambang  Yudhoyono  dan  Joko Widodo, komitmen pemberantasan korupsi ditunjukkan  melalui  penguatan  Lembaga antikorupsi (KPK).

## Pemberantasan Korupsi di Indonesia
Argumen  Lord  Acton  (1999 ) yang mengatakan bahwa power tends to corrupt, absolut  power  corrupts  absolutely ,  tampak benar  adanya.  Dengan  kekuasaan  yang dimiliki,  para  aktor  negara  berpeluang untuk menyalahgunakannya demi kepentingan  pribadi  atau  kelompok.  Miris memang,  di  tengah  rakyat  berjuang  untuk bertahan  hidup,  para  elite  yang  memegang jabatan  justru  melakukan  tindak-tindakan tidak terpuji untuk memperkaya diri sendiri.
Seperti  yang  terlihat  pada  Tabel.  1 kasus  korupsi  di  Indonesia  memang  masih tinggi. Hal ini dapat disebabkan dua faktor, pertama , karena  fungsi  pencegahan belum yang  berjalan  maksimal.  Faktor kedua
adalah masifnya kinerja Lembaga
pemberantasan  korupsi,  baik  Kejaksaan,
Kepolisian  dan  KPK  dalam  melakukan penindakan.  Hal  ini  terlihat  dengan tingginya  angka  kasus  korupsi  yang terungkap.
Analoginya,
semakin komprehensifnya  Lembaga  pemberantas korupsi  dalam  bekerja,  maka  semakin banyak pula kasus korupsi yang terungkap, begitu pun sebaliknya semakin pasif kinerja Lembaga pemberantas korupsi maka makin sedikit  kasus  yang  ditindak  (karena  tidak ketahuan).
Tingginya kasus korupsi di Indonesia  menempatkan  negara  agraris  ini pada  peringkat  ke  89  dari  180  negara  dan peringkat ke 4 se-Asia Tenggara dengan poin 38  dalam  indeks  persepsi  korupsi  dunia tahun  2018  (semakin  tinggi  poin  maka semakin  bersih  dari  korupsi).  Poin  ini mengalami perbaikan dari tahun sebelumnya  (2017)  dan  menjadi  yang tertinggi  selama  5  tahun  terakhir.  Hanya saja, capaian ini masih jauh di bawah negara- negara  Asia  Tenggara  lainnya,  seperti Singapura (85), Brunei Darussalam (63) dan Malaysia  (47)  (Transparency  International, 2018).  Muncul  pertanyaan  kemudian, bagaimana  keseriusan stakeholder terkait dalam pemberantasan korupsi di Indonesia?
Keseriusan dan kerja keras Lembaga penanganan  korupsi  dan  berbagai  elemen masyarakat  yang  peduli  terhadap  isu  ini tidak perlu diragukan dan mesti diapresiasi bagaimana  pun  hasilnya.  Akan  tetapi,  kita tidak  boleh  berpuas  diri  hanya  dengan naiknya  peringkat  Indonesia.  Dari  catatan ICW  (Indonesia  Corruption  Watch),  dalam kurun  waktu  5  tahun  terakhir,  terdapat 2062 penindakan kasus korupsi di Indonesia yang  telah  ditangani  oleh  Kejaksaan (59,5%),  Kepolisian  (32,4%)  dan  KPK
(8,1%).  Lagi-lagi,  angka  ini  tidak  bisa dibilang sedikit.
Tabel 3. Penindakan Kasus Korupsi Periode 2015-2018
No. Tahun Ka- sus Kasus yang ditangani Kepolisi an Kejak saan KPK 1. 2015 550 151 369 30 2. 2016 482 140 307 35 3. 2017 576 216 315 44 4. 2018 454 162 235 57
Sumber: Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018
Data  Tabel  3 menunjukkan  bahwa dalam  kurun  waktu  4  tahun  terakhir, Kejaksaan  menjadi  Lembaga  yang  paling banyak  melakukan  penindakan  kasus korupsi dibanding 2 Lembaga lainnya. Akan tetapi,  penindakan  kasus  korupsi  oleh Kejaksaan  mengalami  tren  penurunan  dari tahun  ke  tahun.  Kondisi  ini  dapat mengindikasikan  bahwa  kinerja  Kejaksaan dalam  memberantas  korupsi  sedang menurun  atau  memang  sedang  tidak  fokus pada  tugas  tersebut  (belum  tentu mengindikasikan penurunan kinerja Kejaksaan di fungsi lain). Sementara itu dari tren  penanganan  kasus  korupsi  oleh Kepolisian,  muncul  tren  yang    fluktuatif. Sangat  disayangkan  memang,  di  tengah sumber  daya  manusia  yang  banyak  dan tersebar  di  seluruh  daerah  serta  anggaran yang  cukup  besar,  kontribusi  Kepolisian dalam  penindakan  korupsi  di  Indonesia belum  bisa  dikatakan  maksimal  dan konsisten.  Hal  ini  tentu  dipengaruhi berbagai faktor yang perlu dielaborasi lagi. Data  Tabel 3  turut memperlihatkan tren  kenaikan  penanganan  kasus  korupsi oleh KPK dari tahun ke tahun, meski secara persentase  masih  jauh  di  bawah  dua Lembaga  lainnya.  Jauhnya  selisih  kuantitas kasus  yang  ditangani  KPK  dengan  2 Lembaga Penegak Hukum lain tidak terlepas dari  karakteristik  tiga  Lembaga  yang
berbeda-beda ini. Kejaksaan dan Kepolisian memiliki  kantor  perwakilan  hingga  ke daerah, sementara KPK hanya memiliki satu kantor    yang  berkedudukan  di  Ibukota Negara.  Tidak  heran  kemudian  jika  KPK kewalahan dalam menangani kasus korupsi yang  tersebar  hingga  ke  daerah-daerah mengingat  sumber  daya  manusianya  yang terbatas.
KPK juga memiliki spesifikasi kasus yang  dapat  ditangani,  yaitu  kasus  korupsi yang  melibatkan  penyelenggara  negara dengan perkiraan kerugian negara di atas Rp 1.000.000.000  (satu  miliar  rupiah).  Hal  ini sesuai dengan yang tertulis dalam Undang- Undang No. 30 tahun 2002 tentang KPK yang berbunyi,
“ Kewenangan Komisi
Pemberantasan  Korupsi  dalam  melakukan penyelidikan,  penyidikan,  dan  penuntutan tindak pidana korupsi meliputi tindak pidana korupsi  yang  melibatkan  aparat  penegak hukum,    penyelenggara  negara,  dan  orang lain  yang  ada  kaitannya  dengan  tindak pidana  korupsi  yang  dilakukan  oleh  aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; mendapat  perhatian  yang  meresahkan masyarakat;  dan/atau menyangkut kerugian negara  paling  sedikit  Rp.1.000.000.000,00 (satu  miliar  rupiah )”.  Oleh  karenanya  agar sesuai  dengan  koridor  hukum  dan  tidak overlapping kewenangan  dengan  Lembaga lain,  tidak  semua  kasus  korupsi  dapat ditangani KPK.

## Operasi Tangkap Tangan KPK
Sebagai  Lembaga  independen  yang fokus  pada  isu  korupsi,  KPK  mengemban tugas  berat  dalam  memberantas  korupsi. Berdasarkan  pada  Undang-Undang  No.  30 tahun 2002, KPK bertugas untuk melakukan pemberantasan  dan  pencegahan  tindak pidana  korupsi,  melakukan  koordinasi  dan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan  pemberantasan  tindak  pidana korupsi, melakukan penyelidikan,
penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, serta melakukan monitoring
terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan negara.  Sementara  itu,  tugas  dan  tanggung jawab  Kepolisian  dan  Kejaksaan  dalam konteks  tindak  pidana  korupsi  adalah melakukan  pemeriksaan  dan  penyidikan tindak pidana korupsi dengan berkoordinasi bersama Lembaga-Lembaga terkait.
Dominannya  peran  KPK  dalam pemberantasan  korupsi  di  Indonesia menjadikan KPK sebagai sorotan utama dari publik ketimbang 2 Lembaga negara lainnya. Kepercayaan masyarakat pada KPK pun jauh lebih  tinggi  dibanding  ke  Lembaga  negara lainnya.  Menurut  data  LSI  (2019),  KPK menjadi  Lembaga  yang  paling  dipercayai publik  (84%),  disusul  kemudian  Presiden (79%), Kepolisian (72%), Pengadilan (71%), dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  atau  DPR (61%). Hal ini tidak terlepas dari performa KPK  sebagai  Lembaga  independen  yang dirasa mampu mempertahankan
independensinya di tengah berbagai wacana pelemahan dan kepentingan politik.
Citra  positif  KPK  turut  terbentuk oleh  pemberitaan  media  yang  juga  dapat dijadikan  sebagai  saran  akuntabilitas  dan partisipasi  publik.  Belakangan, exposure media  terhadap  KPK  semakin  meningkat seiring  dengan  masifnya  operasi  tangkap tangan  (lihat  Tabel  4).  Operasi  tangkap tangan  yang  terjadi  secara  tiba-tiba  dan melibatkan  aktor-aktor  penting  sekelas kepala  daerah,  menteri  atau  legislatif menimbulkan  efek surprising yang  mampu menarik  perhatian  masyarakat.  Tak  heran jika  kemudian  operasi  tangkap  tangan menjadi media darling .
Tabel 4. Kasus Korupsi Indonesia dan OTT KPK No. Tahun Korupsi ditangani KPK OTT 1. 2015 30 5 2. 2016 35 17 3. 2017 44 19 4. 2018 57 30 Sumber : Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018 dan Laporan Akhir KPK Tahun 2015-2018
Selama 2015-2018, operasi tangkap tangan  telah  digunakan  KPK  untuk menindak  hampir  50%  dari  keseluruhan kasus  korupsi  yang  mereka  tangani . Angka ini  masih  mungkin  berkembang  seiring dengan  peningkatan  kasus  korupsi  yang ditangani  KPK.  Beberapa  diantaranya menyedot perhatian publik, seperti penangkapan ketua DPD RI, Irman Gusman, di rumahnya dalam kasus kuota impor gula pada  tahun  2016.  Di  tahun  2017,  dari  19 operasi tangkap tangan KPK,  salah satunya menyasar  pada  hakim  konstitusi,  Patrialis Akbar,  karena  diduga  terlibat  suap  untuk kepentingan judicial review undang-undang no  41  tahun  2014  tentang  peternakan  dan kesehatan  hewan  (Republika,  2018).  Di tahun  2018,  hampir  70%  operasi  tangkap tangan  KPK  menyasar  pada  kepala  daerah dan sisanya ke hakim, anggota legislatif dan pejabat  Lembaga  negara  (Rachman,  2018). Dan  di  tahun  2019,  salah  satu  operasi tangkap  tangan  yang  menggemparkan adalah penangkap tanganan Romahurmuziy (Rommy) di Surabaya dalam kasus jual beli jabatan  di  Kementerian  Agama.  Rommy yang saat itu menjabat Ketua Umum Partai Persatuan  Pembangunan  (PPP)  diduga menerima sejumlah uang untuk memuluskan  langkah  salah  satu  kandidat dalam  seleksi  jabatan  Kepala  Kanwil  di Kementerian  Agama  di  Jawa  Timur.  Kasus ini sempat menjadi bola panas karena terjadi pada  masa  kampanye  pemilu  Presiden  di mana Rommy memiliki afiliasi dengan salah satu calon.
Keberhasilan operasi tangkap tangan  KPK  menangkap  orang-orang  besar dan  penting  di  Indonesia  tidak  dapat menjadi tolok ukur apakah metode ini cocok untuk
diterapkan dalam upaya
memberantas  korupsi  di  Indonesia.  Oleh karenanya  penting  dilakukan  evaluasi terhadap kebijakan KPK tersebut.

## Evaluasi Operasi Tangkap Tangan
Sesuai  kerangka  evaluasi  pada bagian  sebelumnya,  bagian  ini  digunakan untuk  melakukan  pembahasan  terhadap  6 kriteria evaluasi, yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan,  pemerataan,  responsivitas  dan ketepatan.
a. Efisiensi
Pertanyaan  kunci  dalam kriteria  ini adalah: Apakah operasi tangkap tangan telah berhasil mencapai tujuannya? Guna menjawab  pertanyaan  ini  kita  perlu mengetahui  apa  tujuan  dari  kebijakan operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK. Secara  visi,  KPK  berusaha  mewujudkan Indonesia  yang  bersih  dari  korupsi. Pernyataan ini dapat menjadi outcome dari seluruh kebijakan yang dilakukan oleh KPK. Hanya saja,  tentu masing-masing kebijakan memiliki output yang  berbeda.  Dalam konteks  operasi  tangkap  tangan,  jika  kita gunakan  pemaknaan “tertangkap  tangan ” dalam undang-undang KUHP, maka operasi tangkap tangan KPK dapat dimaknai sebagai strategi  yang  digunakan  untuk  menangkap basah  seseorang  yang  terduga  sedang melakukan tindak korupsi.
Seberapa  berhasil  operasi  tangkap tangan  menindak  koruptor  melalui  operasi tangap  tangan  dapat  dilihat  dari  besarnya tersangka  yang  dihasilkan  dari  operasi tersebut?
Tabel 5. OTT KPK Periode 2015-2018
No. Tahun OTT  Tersangka Hasil OTT
1. 2010 2 6 2. 2011 6 14 3. 2012 4 16 4. 2013 10 33 5. 2014 5 12 6. 2015 5 19 7. 2016 17 58 8. 2017 19 72 9. 2018 30 121 Sumber: Laporan Tahunan KPK 2010-2018
Dari Tabel 5 terlihat bahwa rata-rata persentase  tersangka  yang  terjerat  operasi tangkap  tangan,  pada  periode  2010-2014 dengan jumlah operasi tangkap tangan yakni 1:3.  Sedangkan  pada  periode  2015-2018 rasio antara operasi tangkap tangan dengan jumlah tersangka naik menjadi 1:3,8.
Selain  itu,  sepanjang  periode  2015- 2018,  terdapat  270  tersangka  korupsi  atau setara dengan 49%, dari total 554 tersangka yang  berhasil  diringkus  KPK  dengan mekanisme  operasi  tangkap  tangan  (lihat Tabel 6).
Tabel 6. Tersangka Korupsi Periode 2015-2018 No. Tahun Total Tersangka Tersangka Hasil OTT 1. 2015 62 19 2. 2016 103 58 3. 2017 128 72 4. 2018 261 121
Sumber:  Laporan  Tahunan  KPK  2015;  2016;  2017; 2018;Alamsyah, Abid, & Sunaryanto, 2018
Persentase ini menunjukkan  bahwa operasi  tangkap  tangan  yang  masif dilakukan  KPK  periode  2015-2018  tidak sekedar  ‘pepesan  kosong’  untuk  menarik perhatian publik atau media karena terbukti efektif  menjaring  sejumlah  koruptor  dan mengungkap  kasus  korupsi  yang  ternyata melibatkan  banyak  pihak.  Operasi  tangkap tangan memberi keuntungan dimana barang bukti  yang  dihasilkan  bersifat  sempurna ( probatio plena ) yang mana bukti tidak lagi menimbulkan keraguan mengenai keterlibatan  pelaku  dalam suatu  kejahatan. Oleh  karenanya  rasio  orang-orang  yang tertangkap  saat  operasi  tangkap  tangan untuk menjadi tersangka jauh lebih besar.
Dari kriteria evaluasi yang pertama, operasi  tangkap  tangan  dapat  dikatakan cukup  berhasil  untuk  menindak  para koruptor. Akan tetapi logika semakin banyak koruptor  yang  ditangkap  maka  kinerja pemberantasan  korupsi  efektif  rasanya perlu dikritisi.  Jangan sampai KPK yang saat
ini  gencar  melakukan  operasi  tangkap tangan,  hingga  ke  daerah-daerah  hanya untuk  mengejar  kuantitas  tersangka  tanpa memikirkan kualitas pemberantasan korupsi.  KPK  masih  memiliki  tanggung jawab  untuk  menyelesaikan  mega  kasus korupsi  Bank  Century,  BLBI  (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) dan E-KTP yang menyebabkan kerugian besar bagi
Indonesia.
b. Efektivitas
Kriteria  evaluasi  kedua,  efektivitas, memiliki  pertanyaan  kunci,  yaitu  seberapa banyak  operasi  tangkap  tangan  diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
Dari  data  pada Tabel.5 terlihat bahwa  operasi  tangkap  tangan  yang dilakukan KPK semakin masif pada periode 2015-2018  di  bawah  kepemimpinan  Agus Raharjo  CS  dengan  jumlah  71  operasi  atau setidaknya  meningkat  263%  daripada periode  2010-2014  yang  hanya  27  operasi saja.  Kondisi  ini  menunjukkan  bahwa peningkatan  jumlah  tersangka  korupsi (koruptor)  berbanding  lurus  dengan kenaikan  pelaksanaan  operasi  tangkap tangan.
Fakta  ini  dapat  dimaknai  dari  dua  sisi, yakni  untuk  memberantas  korupsi  di Indonesia,  operasi  tangkap  tangan  perlu  di masifkan, atau operasi tangkap tangan tidak cukup memunculkan scare off effect dan rasa jera bagi koruptor dan atau calon koruptor, seperti  dalam  kasus  Bupati  Kudus  yang sudah  2  kali  terjerat  pidana  karena  kasus korupsi.    Jika  saja scare  off  effect  (efek menakut-nakuti) dari  operasi  tangkap tangan  terjadi,  maka  kebijakan  ini  dapat berperan  sebagai  strategi  penindakan  dan pencegahan kasus korupsi di Indonesia.
c. Kecukupan
Pertanyaan  kunci  dari  kriteria evaluasi  kecukupan  adalah  seberapa  jauh hasil  dari  implementasi  operasi  tangkap
tangan  mampu  memecahkan  masalah korupsi di Indonesia?
Sejalan  dengan  pembahasan  pada bagian  sebelumnya,  keberhasilan  operasi tangkap  tangan  mencokok  cukup  banyak tersangka, namun gagal menimbulkan scare off  effect membuatnya  tidak  banyak berperan  terhadap  penurunan  angka korupsi  di  Indonesia.  Angka  korupsi  di Indonesia  masih  fluktuatif  dan  tidak menunjukkan  penurunan  signifikan  meski telah  dilakukan  beberapa  kali  operasi tangkap tangan (lihat Tabel 7).
Tabel 7. Kasus Korupsi dan OTT  KPK
No.  Tahun Kasus Korupsi Korupsi ditanga ni KPK OTT 1. 2015 550 30 5 2. 2016 482 35 17 3. 2017 576 44 19 4. 2018 454 57 30
Sumber : Laporan Tahunan KPK 2016; 2017; 2018; Alamsyah, Abid, & Sunaryanto, 2018

## d. Pemerataan
Operasionalisasi kriteria pemerataan  dalam  studi  ini  dapat  dilihat melalui  pertanyaan  apakah  manfaat  dari operasi  tangkap  tangan  dirasakan  oleh seluruh kelompok masyarakat?
Pengimplementasian operasi tangkap  tangan  membuat  berjalannya penindakan kasus korupsi dan tertangkapnya  para  koruptor  di  level nasional, hingga regional. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat dari kebijakan ini terdistribusi hingga ke daerah-daerah.
Operasi  tangkap  tangan  juga  tidak hanya  menangkap  pejabat  publik  seperti Gubernur,  Bupati/Walikota,    atau  anggota legislatif,  akan  tetapi  juga  ke  pejabat struktural,  seperti  pada  kasus  operasi tangkap  tangan  Bupati  Lampung  (2019) dimana  2  kepala  dinas  ditetapkan  sebagai tersangka.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa operasi  tangkap  tangan  ini  mampu
menyentuh  hingga  ke  jabatan  struktural  di daerah  yang  dampaknya  langsung  bisa dirasakan oleh masyarakat.
e. Responsivitas
Apakah hasil operasi tangkap tangan memuaskan  masyarakat?  Pertanyaan  ini tentu  tidak  dapat  dengan  mutlak  dijawab dengan, “Ya”. Seperti pembahasan pada awal tulisan  ini,  operasi  tangkap  tangan menimbulkan 2 kubu, yakni pro dan kontra, yang  berarti  ada  kelompok-kelompok masyarakat  yang  tidak  setuju  dengan pengimplementasian  kebijakan  ini.  Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa operasi tangkap  tangan  memiliki  daya  tarik  bagi masyarakat  dan  media  massa.  Efek surprisingly dari  operasi  tangkap  tangan yang  dapat  diartikan  juga  sebagai silent operation ini  menyedot  perhatian  publik. Lebih-lebih,  orang  yang  tertangkap  pada umumnya  merupakan  pejabat  publik  atau anggota  dewan  yang  nama  dan  wajahnya malang melintang di media. Tidak heran jika kemudian  operasi  tangkap  tangan  menjadi media darling. Respon positif masyarakat terhadap operasi  tangkap  tangan  KPK  dapat  terlihat juga  dari  masifnya  operasi  KPK.  Hal  ini disebabkan  karena  operasi  tangkap  tangan tidak dapat dijalankan tanpa adanya laporan dan  pengaduan  dari  masyarakat  terlebih dahulu  untuk  kemudian  dapat  dilakukan pengumpulan  keterangan.  Dari  keterangan tersebut,  jika  ditemukan  indikasi  transaksi mencurigakan,  maka  akan  ditindaklanjuti dengan  gelar  perkara  dan  dikeluarkan sprinlidik  (surat  perintah  penyelidikan). Dalam  sprinlidik,  KPK  bisa  melakukan penyadapan  dan  pengintaian  bila  memang diperlukan.  Jika  dalam  penyadapan  dan kegiatan  lain  ditemukan  ada  indikasi penyerahan  uang,  maka  dibentuk  satuan tugas  (satgas)  untuk  kemudian  diproses hingga  terjadilah  operasi  tangkap  tangan (Boy, 2017).
Mekanisme  operasi  tangkap  tangan yang  memerlukan  laporan  untuk  bisa ditindaklanjuti  ini  secara  tidak  langsung membuka  peluang    keterlibatan  seluruh elemen masyarakat dalam proses pemberantasan  korupsi,  serta  membentuk kultur  kritis  di  masyarakat.  Dengan  aktif melaporkan  hal-hal  mencurigakan  di sekitarnya,  diharapkan  akan  terbentuk lingkungan  masyarakat  yang  bersih  dan bebas  korupsi  yang  menjadi  dambaan seluruh kelompok masyarakat.
Hanya saja, perlu diwaspadai jangan sampai  tingginya  antusiasme  publik terhadap pemberantasan korupsi  membuat KPK  terlena  dan  hanya  mengandalkan laporan dari masyarakat saja. Permasalahan korupsi  memang  seharusnya  menjadi  isu dan  tanggung  jawab  bersama  seluruh elemen  bangsa  dengan  ujung  tombak perjuangan  pada  3  Lembaga  penegak hukum,  yakni  Kejaksaan,  Kepolisian  dan KPK.  Oleh  karenanya  kontribusi  aktif masyarakat  sangat  diperlukan  untuk memaksimalkan  peran  ketiga  Lembaga tersebut  dalam  rangka  pemberantasan korupsi.

## f. Ketepatan
Apakah  hasil  dari  operasi  tangkap tangan berguna bagi masyarakat? Berjalannya penindakan kasus korupsi dan tertangkapnya para koruptor sebagai hasil dari operasi tangkap tangan memang tidak secara langsung dapat dirasakan manfaatnya  bagi  kehidupan  masyarakat, namun  dengan  terjadinya  peristiwa  ini diharapkan  terjadi  perubahan  dalam sistem  dan  cara  kerja  penyelenggaraan negara  ke  arah  yang  lebih  baik,  sehingga tidak  lagi  ada  peluang  penyalahgunaan uang rakyat.

## Penutup
Kesimpulan
Kinerja KPK sebagai leading institution dalam pemberantasan korupsi di
Indonesia  memang  perlu  diapresiasi.  Akan tetapi  kondisi  ini  tidak  serta  merta menjadikan  KPK  sebagai  Lembaga super power , kebal hukum dan selalu benar tanpa cela.  Oleh  karenanya  evaluasi  terhadap kinerja  KPK  menjadi  penting  sebagai mekanisme check  and  balance .  Oleh karenanya  studi  ini  mengambil  operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK sebagai objek evaluasi kinerja Lembaga anti rasuah di Indonesia ini.
Terlepas  dari  pro  kontranya, berdasarkan  6  kriteria  evaluasi  Dunn,  tak dapat  dipungkiri  bahwa  operasi  tangkap tangan  yang  dilakukan  KPK  mampu memenuhi  seluruhnya  dengan  beberapa catatan. Efektivitas , operasi tangkap tangan mampu meringkus tersangka dengan akurat. Efisien ,  semakin  banyak  operasi  tangkap tangan, semakin banyak tersangka. Kecukupan ,  operasi  tangkap  tangan  tidak cukup  berpengaruh  terhadap  penurunan angka  korupsi  di  Indonesia. Pemerataan , manfaat  operasi  tangkap  tangan  dapat dirasakan  di  level  nasional  hingga  daerah.
Responsivitas ,  operasi  tangkap  tangan mendapat  sambutan  yang  sangat  baik  dari masyarakat,  meski  ada  pula  yang  kontra. Ketepatan ,  hasil  operasi  tangkap  tangan memang  tidak  dapat  langsung  dirasakan dampaknya  oleh  masyarakat,  namun  dapat mengubah sistem secara perlahan.
Masifnya  operasi  tangkap  tangan yang dilakukan KPK hingga ke level daerah menunjukkan  bahwa  Lembaga  ini  fokus dalam penindakan kasus korupsi. Pilihan ini tentu tidak salah, hanya saja perlu disadari bahwa  dalam  upaya  memberantas  korupsi di  Indonesia  tidak  bisa  hanya  dari  segi penindakan saja, namun secara keseluruhan di  mana  pencegahan  dan  penindakan berjalan secara seimbang.

## Rekomendasi
KPK  yang  sudah  cukup  baik  dalam melakukan  penindakan  terhadap  kasus korupsi,  perlu  meningkatkan  perannya
dalam  pencegahan  demi  mewujudkan Indonesia  yang  bersih  dari  korupsi.  Fungsi pencegahan  korupsi  sebenarnya  dapat dilakukan  dengan  beragam  cara  dan  oleh berbagai aktor. Bagi Lembaga pemberantas korupsi, pencegahan bisa dilakukan dengan melakukan sosialisasi,
maupun pendampingan  pada  Lembaga  negara seperti yang sudah dilakukan KPK selama ini dengan Asistensi Pengisian dan Pengumpulan  (APP)  LHKPN,  Bimbingan Teknis  (Bimtek)  LHKPN  dan  Bimbingan Teknis  Aplikasi,  Klinik  Konsultasi  LHKPN, Sosialisasi LHKPN, Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi
di
Lingkungan
Kementerian/Lembaga  Negara  maupun  di tataran  Pemerintah  Daerah.  Selain  itu  KPK juga  dapat  memanfaatkan  penggunaan teknologi  yaitu  mengembangkan  aplikasi JAGA  yang  bertujuan  untuk  memberikan informasi  terkait  pelayanan  publik  secara transparan  (Laporan  Tahunan  KPK  2016; 2017;  2018).  Bagi  pemerintah,  andil  dalam pencegahan  dapat  dengan  memperkuat regulasi  yang  hingga  kini  masih  memberi celah  untuk  terjadinya  tindak  korupsi. Sementara  itu,  bagi  masyarakat  sipil  juga turut andil dengan menjadi agen sosialisasi maupun  berperan  aktif  dan  kritis  dalam mengawasi  pelaksanaan  kekuasaan  di sekitarnya.
Upaya  pencegahan  korupsi  juga dapat menyasar berbagai kalangan masyarakat  dan  lintas  generasi.  Di  mulai dari generasi muda, pendidikan anti korupsi dapat  dimasukkan  dalam  kurikulum pendidikan sekolah dasar hingga menengah. Sekolah  menjadi  agen  yang  tepat  untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi seperti kejujuran,  kredibilitas,  integritas  dan tanggung  jawab  mengingat  anak-anak hampir  menghabiskan  setengah  waktunya di  sekolah.  Penanaman  nilai  secara  terus menerus  secara  tidak  langsung  dapat menghegemoni  siswa  untuk  anti  terhadap korupsi.
Bagi  generasi  yang  lebih  senior, upaya  penanaman  nilai  anti  korupsi  dapat dilakukan  dengan  mengoptimalkan  peran institusi  informal  seperti  keluarga  dan lingkungan  sosial  sebagai  mekanisme kontrol.  Keluarga  dan  lingkungan  sosial berperan besar dalam membentuk karakter individu.  Oleh  karenanya,  KPK  dapat menggunakan  keluarga  dan  masyarakat sebagai agen pencegahan korupsi.
Pemberantasan  korupsi  memang  tidak seharusnya  hanya  menjadi  urusan  KPK, Kepolisian ataupun Kejaksaan saja, melainkan  menjadi  tanggung  jawab  kita bersama sebagai anak bangsa.
Berkomitmen  untuk  tidak  melakukan korupsi  pada  akhirnya  menjadi  salah  satu upaya  konkret  yang  dapat  mulai  kita tanamkan  dalam diri  untuk  memutus mata rantai masalah ini.

## Referensi
2016, T. P. L. T. K. (2017). Laporan Tahunan 2016. Jakarta.
2017, T. P. L. T. K. (2018). Laporan Tahunan 2017:  Demi  Indonesia  untuk Indonesia. Jakarta.
2018, T. P. L. T. K. (2019). Laporan tahunan 2018. Jakarta.
Aina,  S.  (1982).  Bureaucratic  Corruption  in Nigeria:  The  Continuing  Search for Causes and Cures. International Review of Administrative Sciences. https://doi.org/10.1177/0020 85238204800108. Akbar, M. R., Rifai, E., & Raharjo, E. (2016). Kebijakan KPK Dalam Penanggulangan  Tindak  Pidana Korupsi Melalui Operasi Tangkap Tangan. Jurnal Poenale, 4, 1–13.
Alamsyah,  W.,  Abid,  L.,  &  Sunaryanto,  A. (2018). Laporan Trend Penindakan  Kasus  Korupsi Tahun 2018. Jakarta. Amanda,  A.  (2019).  Legalitas  Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT)  Terhadap  Tersangka Kasus  Korupsi  Berdasarkan KUHAP. 5(1), 141–150. https://doi.org/https://doi.org /10.15294/snh.v5i01.29709.
Asyari,  F.  (2017).  Operasi  Tangkap  Tangan (OTT)  Di  Pusat  dan  Daerah Untuk  Meraih  WTP  Terkait Masalah  Pelanggaran  Hukum.
Legalitas. Benson, B. L., & Baden, J. (1985). The Political Economy of Governmental Corruption:  The  Logic  of Underground  Government.  The
Journal  of  Legal  Studies,  14(2), 391-41-. https://doi.org/10.1086/4677 77.
Boy.  (2017).  KPK  Beberkan  Cara  Lakukan OTT.  Retrieved  from  jpnn.com website: https://www.jpnn.com/news/k pk-beberkan-cara-lakukan-ott.
Darini, R. (2011). Korupsi di RRT: Perspektif Sejarah. INFORMASI. https://doi.org/10.21831/infor masi.v1i1.4464. Djelantik,  S.  (2008).  Korupsi,  Kemiskinan Dan Masalah Di Negara Berkembang. Jurnal Administrasi Publik Unpar. Dunn, William N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Kedua). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Dunn, W. (2014). Public Policy Analysis (5th ed.). England: Pearson Education Limited.
Hasan,  R.  A.  (2019).  Indeks  Korupsi
Internasional: Posisi RRT dan AS Turun,  RI  Naik.  Retrieved September  28,  2019,  from Liputan6.com website: https://www.liputan6.com/glo bal/read/3882732/indeks- korupsi-internasional-posisi-
RRT-dan-as-turun-ri-naik.
Hikmawati,  P.  (2018).  Operasi  Tangkap
Tangan  Dalam  Penanganan Kasus  Korupsi  (Arrest  Hand Operation In Handling Corruption Case). Negara Hukum:  Membangun  Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan. https://doi.org/10.22212/jnh.v 9i1.998.
Johnston,  M.  (2005).  Syndromes  of Corruption: Wealth, power, and democracy.  In  Syndromes  of Corruption: Wealth, Power, and Democracy. https://doi.org/10.1017/CBO9 780511490965.
Lutfiasandh,  K.  (2019).  Konsep  Operasi Tangkap Tangan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Universitas Airlangga. Nola, L. F. (2013). Operasi Tangkap Tangan oleh KPK. P3Di, Vol.V(24), 1–4. Nugraha,  U.  P.,  Ablisar,  M.,  Sunarmi,  & Mulyadi,  M.  (2018).  Analisis Yuridis Operasi Tangkap Tangan  dalam  Perkara  Tindak Pidana  Korupsi  Sebagai  Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi (Studi Pada POLRESTABES  Medan).  USU
LAW JOURNAL, 6, 144–162.
Puspitasari,  M.  A.  (2017).  8  Upaya Pelemahan  KPK  Oleh  DPR Menurut Catatan ICW. Retrieved September  28,  2019,  from Tempo.co website: https://nasional.tempo.co/read
/885616/8-upaya-pelemahan- kpk-oleh-dpr-menurut-catatan- icw.
Quah, J. S. T. (1988). Corruption in Asia with Special Reference to Singapore: Patterns  and  Consequences.
Asian Journal of Public Administration.
https://doi.org/10.1080/0259 8272.1988.10800199.
Rahmadani,  W.,  Iskandar,  S.,  &  Radhali.
(2018). Legalitas Operasi Tangkap  Tangan  (OTT)  Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Gubernur Aceh. Syiah Kuala  Law  Journal,  2(3),  455–
470.
Santoso,  P.  (2010).  Modul  Pembelajaran Analisis  Kebijakan  Publik.  In  U. Parlindungan  (Ed.),  (Vol.  6). Yogyakarta: Research Centre for Politics and Governement.
Sastiya,  N.  (2018).  Efektivitas  operasi tangkap tangan komisi pemberantasan  korupsi  dalam upaya  pemberantasan  tindak pidana  korupsi.  Universitas Islam Jakarta, Syarif Hidayatullah. Transparency International. (2018). Corruption perceptions. Retrieved from. User, S. (2016). Sejarah Panjang Pemberantasan  Korupsi  Di Indonesia. Retrieved September 28, 2019, from https://acch.kpk.go.id/id/artik el/fokus/sejarah-panjang- pemberantasan-korupsi-di- indonesia.