## PERAN EKONOMI KERAKYATAN DENGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Rochmatillah Program Studi Pendidikan Ekonomi 2018 A STKIP PGRI Pasuruan email korespondensi: rochmatillah399@gmail.com

## ABSTRAK
Kata Kunci:
Ekonomi Kerakyatan, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Kesejahteraan Rakyat. Sejahtera  dan  makmurnya  rakyat  disebuah  negara  bisa dilihat  dari  seberapa  fungsinya  negara  tersebut,  sebab menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat adalah fungsi dan tujuan dari didirikannya sebuah negara. Sudah kita ketahui sebelumnya bahwa dinegara Indonesia ini masih banyak kesenjangan yaitu antara "Si Kaya" dan "Si Miskin" hal tersebut menunjukkan bahwa negara kita harus  bekerja  lebih keras  bahkan  harus  bisa  lebih  cerdas lagi  agar  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  dan kemakmuran rakyatnya. Begitu juga dengan kesejahteraan rakyat, bisa dipungkiri jika ekonomi negara adalah salah satu penentu akan kesejahteraan rakyatnya. Dalam artikel ini  akan  membahas  tentang  keterkaitan  antara  ekonomi kerakyatan,  usaha  mikro  kecil  menengah,  serta peningkatan kesejahteraan rakyat.

## LATAR BELAKANG
Dalam  Pembukaan  UUD  1945 dijelaskan  bahwa  negara  Indonesia didirikan dengan tujuan untuk melindungi segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh tanah tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan
umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Indonesia juga mempunyai suatu prinsip yaitu dari, oleh, dan untuk rakyat. Konsep “Ekonomi Kerakyatan”  sudah  jauh-jauh  hari terfikirkan oleh Bung Hatta pada waktu itu yang  menjabat  sebagai  Wakil  Presiden. Baliau  berpendapat  bahwa  ekonomi kerakyatan ini bentuk perekonomian yang tepat untuk bangsa Indonesia, karena pada saat itu Indonesia yang tengah mengalami penindasan  oleh  negara  Belanda.  Maka disimpulkan  jika  awal  mula  munculnya sistem ekonomi kerakyatan ini berasal dari rasa kegundahan hati seorang Bung Hatta, kemudian  beliau  menciptakan  suatu artikel  berjudul  “Ekonomi  Rakyat”. Dengan lahirnya Pasal 27 dan 33 Undang- Undang  Dasar  1945  membahas  tentang pentingnya  perekonomian  yang  berpihak kepada  rakyat,  hal  tersebut  berkaitan antara  ekonomi  kerakyatan  dengan koperasi  dan  usaha  kecil  menengah. Ekonomi rakyat diartikan sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dijalankan oleh rakyat kebanyakan yang dengan bersama- sama  mengelola  sumber  daya  ekonomi yang dapat dikuasai.
Kemiskinan  salah  satu  bentuk fenomena  yang  diusahakan  untuk  segera dihilangkan, namun kenyatannya kemiskinan  masih  melekat  dalam kehidupan  manusia.  Tidak  terkecuali  di negara  kita  sendiri  Indonesia,  hingga membutuhkan  beberapa  upaya  untuk mengatasi kemiskinan yang komprehensif, integral  dan  berkelanjutan.  Apabila  kita baca  berkali-kali  dan  renungkan  benar-
benar  sila-sila  Pancasila  sebagaimana tercantum dalam Mukaddimah UUD 1945, maka  akan  kita  rasakan  bahwa pembentukan Negara Republik Indonesia yang merdeka, yang bebas dari penjajahan bangsa  asing,  di  samping  untuk melindungi  segenap  bangsa,  memajukan kesejahteraannya,  dan  mencerdaskan kehidupannya, adalah amat penting untuk mencapai tujuan akhirnya yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Negara  merdeka  yang dibangun  dengan  perjuangan  dan peperangan  yang  tidak  ternilai  harganya ini  haruslah  mampu  menigkatkan kesejahteraan  setiap  warganya  dan mampu  membebaskan  mereka  dari kemiskinan. Dibutuhkan dalam mengatasi kemiskinan  suatu  kerja  keras  serta pemikiran  yang  sangat  panjang,  sebab kemiskinan  sudah  begitu  kompleks sehingga  harus  ditangani  dengan  tepat. Oleh  karena  itu  upaya  penanggulangan kemiskinan mensyaratkan adanya identifikasi mengenal siapa, apa, bagaimana,  di  mana  dan  mengapa  ada masyarakat  miskin.  Alasan  tersebut diharapakan  agar  bisa  menjadi  aspek dalam menentukan kebijakan yang sesuai untuk  mengatasi  masalah  kemiskinan. Ekonomi kerakyatan oleh beberapa pihak dianggap  sebagai  sebuah  strategi  baru dalam  mengatasi  kemiskinan.  Alasannya yaitu  setelah  ambruknya  ekonomi Indonesia  beberapa  saat  yang  lalu,  maka berbagai  pihak  meneliti  kembali  tatanan perekonomian  Indonesia.  Dari  beberapa kajian  akhirnya  telah  ditemukan  faktor yang menyebabkan ambruknya perekonomian Indonesia. Yaitu dipengaruhi oleh ketergantungan ekonomi Indonesia  terhadap  sekelompok  kecil usaha dan konglomerat yang sesungguhnya  tidak  memiliki  struktur yang jelas. Dari situlah yang menyebabkan dikedepankannya  pertumbuhan  dengan maksud  jika  pertumbuhan  tinggi  maka
Vol. 1 No. 2, September 2019
lapangan  pekerjaan  akan  tersedia, sehingga  kemiskinan  akan  berkurang. Kebijakan  ekonomi  tersebut  ternyata menghasilkan  struktur  ekonomi  yang tidak seimbang.
Suatu  realita  ekonomi  dimana selain  ada  sektor  formal  yang  umumnya didominasi  oleh  usaha  dan  konglomerat terdapat sektor informal dimana sebagian besar  anggota  masyarakat  hidup.  Jika dilihat  dari  segi  kontituennya,  konstituen utama  ekonomi  kerakyatan  adalah kelompok masyarakat yang terpinggirkan dalam  sistem  ekonomi  neoliberal.  Dalam garis  besarnya  mereka  terdiri  dari  kaum buruh,  kaum  tani,  kaum  nelayan, kelompok  pengusaha  kecil,  kaum  miskin kota,  dan  kaum mustad’afin pada umumnya yang merupakan aktor ekonomi dengan  kegiatan  usaha  berskala  kecil dalam  permodalan,  sarana  teknologi produksi  yang  sederhana,  manejemen usaha  yang  belum  bersistem,  dan  bentuk kepemilikan  usaha  secara  pribadi. Kelompok  usaha  seperti  ini  umumnya tumbuh  secara  natural  karena  adanya sejumlah potensi ekonomi disekelilingnya. Awalnya kelompok usaha ini tumbuh tanpa adanya insentif artifisial apapun,  atau  dengan  kata  lain  hanya mengandalkan naluri usaha dan kelimpahan  sumber  daya  alam,  sumber daya  manusia,  serta  peluang  pasar. Kelompok  usaha  dengan  karakteristik seperti  ini  mendominasi  struktur  dunia usaha  di  Indonesia.  Musuh  utama ekonomi  kerakyatan  yaitu  para  pemodal besar,  dan  lembaga-lembaga  keuangan dan  perdagangan  multilateral  yang menjadi  kepanjangan  tangan  para pemodal internasional.

## PEMBAHASAN Ekonomi Kerakyatan
Ekonomi  kerakyatan  adalah  suatu  sistem pemerintahan  yang  membantu  ekonomi negara  dengan  cara  desentralisasi,  yang
berlandaskan  kepada  kekuatan  ekonomi rakyat.  Kegiatannya  sendiri  dijalankan oleh  rakyat  dengan  cara  bersama-sama mengelolah sumber daya yang dikembangkan  berdasarkan  pengetahuan dan  keterampilan  masyarakat  dalam mengelolah sumberdaya. Ekonomi kerakyatan  adalah  suatu  program  untuk membangun keselarasan antara pendapatan dengan tujuan mensejahterakan rakyat. Hal ini dilakukan karena kondisi ekonomi masyarakat yang terus mengalami penurunan.
Faktor  utama  ekonomi  kerakyatan  yaitu sebagai  jalan  alternative  sebagai  jawaban dalam menghadapi kegagalan yang sudah dialami oleh negara-negara yang berkembang  salah  satunya  Indonesia. Penerapan  teori  yang  telah  membawa kesuksesan  di  negara-negara  kawasan Eropa  itu  ternyata  telah  menimbulkan kenyataan  lain  di  sejumlah  bangsa  yang berbeda.  Bahkan  di  kebanyakan  negara- negara  yang  sedang  berkembang,  teori pertumbuhan justru menimbulkan kesenjangan sosial ekonomi yang semakin melebar.  Oleh  karena  itu,  pada  akhirnya ahli ekonomi Indonesia berusaha mengembangkan berbagai alternatif konsep  pembangunan  yang  bertumpu pada pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi  tetap  merupakan  pertimbangan prioritas,  tetapi  pelaksanaannya  harus serasi  dengan  pembangunan  nasional yang  berintikan  pada  manusia,  tanpa harus mengorbankan kepentingan manusia atau masyarakat lainnya. Konsep ekonomi  kerakyatan  digunakan  sebagai salah  satu  cara  lebih  mengutamakan masyarakat.  Cara  tersebut  bertujuan  agar bisa membangun kesejahteraan
masyarakat.  Dapat  ditegaskan  bahwa tujuan  utama  penyelenggaraan  sistem ekonomi kerakyatan pada dasarnya adalah untuk  mewujudkan  keadilan  sosial  bagi seluruh rakyat Indonesia melalui peningkatan  kemampuan  masyarakat
dalam  mengendalikan  jalannya  roda perekonomian.  Dalam  kegiatan  yang berdasarkan  pada  kekuatan  ekonomi rakyat  ini  secara  umum  lebih  dikenal sebagai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Pengembangan ekonomi kerakyatan diharapkan bisa meningkatkan lagi  tingkat  kesejahteraan  masyarakat. Usaha  mikro,  kecil  dan  menengah (UMKM)  tidak  hanya  berperan  dalam pertumbuhan  ekonomi  dan  penyerapan tenaga  kerja,  namun  juga  mempunyai posisi  yang  strategis  dalam  menyokong pembangunan  ekonomi  nasional.  Usaha Mikro  Kecil  Menengah  sebagai  motor penggerak  sistem  ekonomi  kerakyatan mampu mengurangi  masalah kemiskinan dan pengangguran, selain itu UMKM juga berperan untuk pendistribusian hasilhasil pembangunan.
Ekonomi Kerakyatan mempunyai sasaran pokok yaitu, antara lain :
1. Tersedia  lapangan  kerja  yang  layak bagi masyarakat.
2. Masyarakat  mendapat  jaminan  sosial, terutama untuk yang fakir miskin dan anak-anak yang terlantar.
3. Kepemilikan  modal  merata  kepada setiap anggota masyarakat.
4. Anggota masyarakat mendapat fasilitas pendidikan cuma-cuma. 5. Terjaminnya  kemerdekaan  setiap anggota masyarakat. Ekonomi Kerakyatan memiliki keunggulan antara lain, yaitu : 1. Rakyat  mendapatkan  perlindungan dari  persaingan  yang  tidak  seimbang dngan para pemilik modal besar.
2. Lebih  mampu  untuk  meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.
3. Memperkecil  kesenjangan  antara  si Kaya dengan si Miskin.
4. Terciptanya  hubungan  antara  pemilik modal besar dengan masyarakat yang berperan sebagai mitra kerjanya.
Ekonomi  Kerakyatan  juga  memiliki kelemahan  yaitu  kurang  diminati  para
pemilik  modal  besar  karena  keuntungan mereka  perlu  berbagi  yang  lebih proporsional dengan masyarakat banyak.
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  adalah sektor  penopang  perekonomian  negara yang mampu bertahan hidup dan bersaing di  tengah  krisis  ekonomi.  Hal  tersebut terbukti ketika terjadinya kerusuhan pada Mei  1998,  para  pengusaha  mikro  kecil menengah  mampu  bertahan  hingga sekarang  ketika  bidang  usaha  lainnya mengalami  kegagalan.  Pengusaha  mikro kecil  menengah  sebagai  penyelamat perekonomian negara. Dalam menghadapi dinamika  kehidupan  ekonomi  disuatu negara, usaha kecil-mikro merupakan jenis usaha yang cocok unuk diterapkan karena menyerap  banyak  tenaga  kerja  dan memiliki daya tahan dan fleksibilitas. Usaha  mikro  kecil  menengah  yang  terus mengalami  perkembangan    diposisi pertama  adalah  usaha  yang  bergerak dibidang pertanian, peternakan,
kehutanan  dan  perikanan.  Dan  diposisi kedua ditempati oleh sektor perdagangan, hotel  dan  restoran,  sedangkan  yang terakhir adalah bergerak dibidang industri pengolahan  dan  komunikasi  kemudian sisanya  tersebar  di  sektor  pertambangan dan penggalian, jasa keuangan, bangunan, listrik, gas dan air bersih. Di era globalisasi sekarang  ini  sektor  usaha  kecil-mikro sudah seharusnya untuk lebih dikembangkan  lagi  agar  bisa  menjadi penyangga perekonomian negara,
mengingat  usaha  kecil-mikro  memiliki peran  penting  bagi  perekonomian  negara agar lebih modern. Serta perannya dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sudah  banyak  keberhasilan  para  pelaku UKM  yang  mengindikasikan  bahwa betapa  pentingnya  peranan  UKM  di tengah-tengah  perekonomian  Indonesia sekarang.  Banyak  di  negara  lain  UKM
menjadi salah satu motor  lokomotif  yang krusial bagi pertumbuhan dan pembangunan  ekonomi  mereka.  Negara- negara  berkembang  saat  ini  telah mengubah orientasinya dengan memberdayakan  (empowering)  sektor UKM, disebabkan karena sangat pentingnya  peranan  sektor  UKM  dalam mendukung dan memperkokoh perekonomian  rakyat,  dalam  rangka mewujudkan  dan  mempertahankan  daya saing  Nasional  dan  bahkan  di  tingkat global.  Menyadari  hal  itu,  maka Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Negara Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah  menekankan  kebijakannya pada  peningkatan  daya  saing  dengan memberikan  perkuatan-perkuatan  baik finasial  maupun  non  finansial,  seperti melalui  pembentukan  sentra  agar  UKM dapat bersinergi satu dengan yang lainnya, serta  membentuk  lembaga  layanan  bisnis yang  siap  memberikan  konsultasi, advokasi  dan  informasi  bisnis  kepada UKM. Dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM senantiasa melakukan
koordinasi  baik  horizontal  maupun vertikal  dengan  instansi-instansi  terkait, baik  di  daerah  maupun  di  pusat  agar mempunyai  kesamaan  tindakan  yang didasari oleh visi dan misi pembangunan Koperasi dan UKM. Untuk mencapai visi tersebut, telah ditetapkan misi Kementerian  Koperasi  Usaha  Kecil  dan Menengah, yaitu :
1. Meningkatkan  peran  Kementerian Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan Menegah  sebagai  pusat  perumusan kebijakan dan coordinator pemberdayaan  koperasi  dan  UKM dalam mendorong kebangkitan ekonomi nasional. 2. Koperasi dan UKM merupakan pelaku perekonomian  yang  tujuannya  untuk mengembangkan  system  ekonomi kerakyatan dalam mengolah
sumberdaya  alam  dan  sumberdaya manusia.
3. Meningkatkan  peran  koperasi  dan UKM  sebagai  penopang  ekonomi nasional  yang  kokoh  dalam  rangka kebangkitan  ekonomi  nasional  serta mendorong dan memfasilitasi pengembangan,  pemanfaatan  dan peningkatan nilai tambah sumberdaya koperasi dan UKM.
4. Mendorong  partisipasi  masyarakat dan  dunia  usaha  dalam  kerangka peberdayaan koperasi dan UKM secara terpadu.
Setiap  bentuk  kegiatan  usaha  baik  dalam skala  besar,  sedang  maupun  kecil  mikro disamping mampu menimbulkan dampak positif,  namun  juga  akan  selalu menimbulkan  dampak  negatif,  terutama dampak  pada  penggunaan  sumber  daya alam dan lingkungan hidup. Pemanfaatan sumberdaya alam harus lebih dipertimbangkan  dengan  faktor-faktor lingkungan  sehingga  manfaatnya  dapat dipertahankan  secara  terus  menerus.  Tak dapat  disangkal,  pengelolaan  lingkungan hidup  pada  masa  lalu,  terutama  pada berbagai bentuk kegiatan usaha (investasi), tidak  berjalan  sebagaimana  mestinya. Penggunaan  pinjaman  dari  luar  negeri (offshore  loan),  baik  oleh  pemerintah maupun oleh perusahaan  swasta, seringkali kurang mengindahkan pengelolaan  lingkungan  hidup.  Hal  ini terjadi  bukan  hanya  pada  usaha-usaha yang  berskala  besar  dan  sedang  saja, namun  juga  pada  usaha  yang  berskala kecil-mikro.
Dari  sisi  lingkungan,  bahwa  setiap kegiatan  yang  berpotensimenimbulkan dampak negatif bagi lingkungan seharusnya  dikelola  agartidak  merusak fungsi-fungsi lingkungan. Dampak lingkungan  yang  kecil,yang  mungkin ditimbulkan oleh usaha kecil-mikroapabila terakumulasi  dan  berlangsung  dalam
jangka  waktu  yang  lama  pada  akhirnya juga dapat berubah menjadi dampak
besar. Jika pengelolaan lingkungan  hidup  dapat  berjalan  secara efektif  pada  setiap  kegiatan  usaha  baik skala besar, sedang dan kecil-mikro, maka akan  diperoleh  beberapa  keuntungan, antara lain:
1. Terciptanya  keseimbangan  dan keselarasan  antara  manusia  dan lingkungan hidup.
2. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa akan datang.
3. Terkendalinya dan terpeliharanya pemanfaatan sumber daya alam.
4. Citra negara semakin tinggi dalam bidang lingkungan hidup.
5. Semakin  meningkatnya  daya saing global.
Saat  ini  isu  lingkungan  hidup  sudah menjadi  isu  global,  sehingga  mautidak mau  Indonesia  sebagai  salah  satu  negara yang ikut serta dalam kancah bisnis yang berskala  internasional,  wajib  merespon isu-isu  lingkungan  hidup  tersebut  untuk ditindak lanjuti ke dalam berbagai bentuk peraturan,  kebijaksanaan  dan  bahkan kesadaran  moral  bagi  para  pelaku  bisnis yang  bersangkutan.  Banyak  larangan- larangan  yang  berkaitan  dengan  isu lingkungan hidup yang diberlakukan oleh negara-negara  maju  yang  menjadi  target pasar  bagi  para  eksportir  Indonesia,  baik skala  besar,  sedang  maupun  skala  kecil- mikro.  Karena  dengan  terbukanya  pasar global,  maka  semua  skala  usaha mempunyai  peluang  dan  kesempatan yang  relatif  sama  untuk  memperluas pangsa  pasar  mereka  dari  operasi domestik ke operasi internasional.
Kesejahteraan Rakyat Istilah  kesejahteraan  berasal  dari  kata sejahtera  yang  berarti  aman  sentosa  dan makmur dan dapat berarti selamat terlepas
dari  gangguan.  Sedangkan  kesejahteraan diartikan  dengan  hal  atau  keadaan sejahtera,  keamanan,  keselamatan  dan ketentraman  .  Istilah  kesejahteraan  erat kaitannya dengan tujuan Negara Indonesia. Untuk menjamin serta memajukan kesejahteraan rakyat diperlukan  usaha  dalam  mendirikan, mempertahankan,  dan  mengembangkan negara.  Dalam  Pembukaan  UUD  1945 yang  berbunyi:  “kemudian  daripada  itu untuk  membentuk  suatu  pemerintah Negara  Indonesa  yang  melindungi segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian, abadi  dan  keadilan  sosial,  maka disusunlah  kemerdekaan  kebangsaan Indonesia  itu  dalam  suatu  Undang- Undang  dasar  Negara  Indonesia”.  Dari pernyataan  tersebut  dapat  diambil kesimpulan bahwa tujuan negara Indonesia  adalah  melindungi  seluruh bangsa  dan  tumpah  darah  Indonesia, memajukan  kesejahteraan  umum  dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta  melaksanakan  ketertiban  dunia berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Oleh  karenanya  Negara  berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup warga negaranya.  Sebagaimana  dinyatakan  oleh Aristoteles bahwa Negara dibentuk untuk menyelenggarakan  hidup  yang  baik  bagi semua  warganya  .  Kesejahteraan  dan keadilan  memang  sudah  menjadi  tujuan negara  akan  tetapi  bukan  berarti  negara membebaskan rakyatnya untuk
mewujudkan  kesejahteraan  bagi  dirinya sendiri, akan tetapi negara hanya bertugas sebagai  pencipta  suasana  atau  keadaan yang  membuat  rakyat  bisa  menikmati haknya  sebagai  warna  negara  dan merasakan  kesejahteraan  semaksimal
Vol. 1 No. 2, September 2019
mungkin.  Adanya  kepastian  merupakan salah  satu  komponen  penting  dalam memenuhi adanya kepastian hukum serta tersedianya  barang  dan  jasa  untuk kebutuhan hidup semua warga negara. Sistem ekonomi kerakyatan sesungguhnya adalah  sistem  ekonomi  yang  berasas kekeluargaan,  berkedaulatan  rakyat,  dan menunjukkan pemihakan sungguh- sungguh pada ekonomi rakyat. Pemihakan dan  perlindungan  ditujukan  pada ekonomi  rakyat  yang  sejak  zaman penjajahan  sampai  Indonesia  merdeka sekarang selalu terpinggirkan. Berjalannya sistem  ekonomi  kerakyatan  berpatok terhadap  bidang  politik,  maupun  di bidang  ekonomi,  dan  berkepribadian  di bidang budaya sehingga bisa membangunan ekonomi kerakyatan sebagai  perwujudan  dari  demokrasi ekonomi yakni dari rakyat, oleh rakyat dan untuk  rakyat.  Artinya,  pembangunan ekonomi  tersebut  menggunakan  sumber daya  domestik  secara  efisien  yang dilaksanakan  oleh  rakyat  Indonesia melalui usaha mikro, kecil, menengah, dan besar, yang akhirnya dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Reformasi dalam sistem  ekonomi  sangat  diperlukan  bagi perekonomian  negara  kita  Indonesia sebagai  pembaruan  aturan-aturan  yang dianggap  lebih  menjamin  keadilan ekonomi.  Melalui  pemerataan  hasil pembangunan  sebagaimana  yang  sudah tercantum  dalam  pasal  33  UUD  1945. Strategi  pembangunan  yang  berpatok terhadap  ekonomi  rakyat  merupakan strategi  melaksanakannya  demokrasi ekonomi  yaitu  produksi  dikerjakan  oleh semua pihak dan di bawah pimpinan dan pemilikan  anggota-anggota  masyarakat. Kemakmuran
masyarakat
lebih diutamakan  ketimbang  kemakmuran orang  seorang.  Maka  kemiskinan  tidak dapat ditoleransi sehingga setiap kebijakan dan  program  pembangunan  harus memberi  manfaat  pada  mereka  yang
paling miskin dan paling kurang sejahtera sekaligus memberikan jaminan sosial bagi mereka.

## KESIMPULAN
Sistem  dari  ekonomi  kerakyatan  yaitu berpacu  terhadap kekuatan  dari  ekonomi rakyatnya sendiri. Dimana ekonomi rakyat sendiri  adalah  sebagai  kegiatan  ekonomi atau  usaha  yang  dilakukan  oleh  rakyat secara  swadaya  mengelola  sumberdaya ekonomi  apa  saja  yang  dapat  diusahakan dan  djalaninya,  yang  selanjutnya  disebut sebagai Usaha Kecil dan Menegah (UKM) terutama  meliputi  sektor  pertanian, peternakan,  kerajinan,  makanan,  dsb., yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan  dasarnya  dan  keluarganya tanpa  harus  mengorbankan  kepentingan masyarakat lainnya.
Dalam  kegiatan  yang  berdasarkan pada  kekuatan  ekonomi  rakyat  ini  secara umum disebut lebih dikenal sebagai Usaha Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM).
Pengembangan ekonomi kerakyatan diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  Usaha  mikro, kecil dan menengah (UMKM) tidak hanya berperan  dalam  pertumbuhan  ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, namun juga mempunyai  posisi  yang  strategis  dalam menyokong pembangunan ekonomi nasional.  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah sebagai motor penggerak sistem ekonomi kerakyatan  mampu  mengurangi  masalah kemiskinan  dan  pengangguran,  selain  itu UMKM juga berperan untuk pendistribusian hasilhasil pembangunan.Diperlukan  peran  serta fungsi  negara  untuk  menjadi  lembaga yang  dipercaya  oleh  rakyat  untuk mengelolah  penghasilan  rakyatnya  dan membagikan  kembali  hak-hak  rakyatnya untuk kesejahteraan rakyat. Ada beberapa hambatan  yang  berasal  dari  luar  serta dalam  negeri,  maka  pemerintah  wajib
Vol. 1 No. 2, September 2019
melaksanakan  tugasnya  yaitu  menjaga keamanan  agar  keadaan  tetap  stabil. Dengan  kesejahteraan  rakyat  yang  sudah terlaksana  tersebut  menunjukkan  jika pemerintah  sudah  menjalankan  asas pemerintahan yang demokratis, yaitu: dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk (kesejahteraan) rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA
Baswir,  R.  (1997). Agenda  Ekonomi Kerakyatan . Pustaka Pelajar bekerjasama Institute of Development and Economic Analysis. Bhudianto,  W.  (2012).  Sistem  ekonomi kerakyatan dalam globalisasi
perekonomian. Transformasi Vol. XIV No 22: 1 , 9 . LPPI, Bank Indonesia. (2015). Profil Bisnis Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah (UMKM). Jakarta.
Lumbanraja,  P.  (2011).  Bersama  UKM membangun  ekonomi  rakyat  dan lingkungan hidup.
Malau, N. A. (2016). Ekonomi Kerakyatan Sebagai  Paradigma  Dan  Strategi Baru Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia. Jurnal  Ilmiah  Research Sains , 2 (1).
Suharto,  Edi.  (2005).  Analisis  Kebijakan Publik. Alfabeta. Bandung.
Suryono, A. (2014). Kebijakan publik untuk kesejahteraan  rakyat. Transparansi Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Administrasi , 6 (2),
98-102.