Perencanaan Strategis DP3AKKB Provinsi Banten Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Studi Kasus Program PATBM
Peri Supriatna * ), Ipah Ema Jumiati ** ), Ayuning Budiati *** )
*) Magister Administrasi Publik Pascasarjana Untirta,
Jl. Raya Jakarta Km. 4 Pakupatan, Serang – Banten, 42122
Email: ferisupriatna08@gmail.com*)

## Abstract
This  research  discusses  the  DP3AKKB  Strategic  Planning  (Office  of  Empowerment  of  Women, Child  Protection,  Family  and  Family  Planning).  Province  of Banten  In  Prevention  of  Violence Against  Children  Study  Cases PATBM  Program.  The  aim  of  this  research  was to  find  out  how DP3AKKB  Strategic  Planning  in  Banten  Province  in  Prevention  of  Violence  Against  Children Study Program PATBM. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. The Determination of informants uses purposive sampling techniques. Data collection techniques are observation, interview and documentation. The trustworthiness  of the data using triangulation of data  sources  and  member  checks  associated  with  the  theory  of  the  Strategic  Planning  Process according  to  Michael  Allison  and  Jude  Keye,  2005.  Data  analysis  techniques  use  Miles  and Hubbermman.  The  results  showed  that  the  Strategic  Planning  of  DP3AKKB  (Office  of Empowerment of Women, Child Protection, Population and Family Planning) is still not optimal. In strategic planning has obstacles such as in the Pre-preparation of proposals with facts out of sync, in assessing the external environment lacking coordination and synergy across sectors with DP3AKKB  City,  LPA  District,  District/  Village,  human  resources  in  the  evaluation  field  are inadequate, there are still those who have not conducted PATBM training, the carrying capacity of service facilities and infrastructure is inadequate such as not having a Technical Service Unit, PATBM does not yet have a budget allocation from the local village. The necessity of synchronize violence prevention programs between Provinces and Regencies / Cities.

## Keywords: Planning, Strategic, Violence, Children

## 1. Pendahuluan
Setiap  anak,  sejak  dalam  kandungan hingga  kemudian  mencapai  18  tahun, memiliki  hak-hak  dasar  yang  melekat  yang harus  dihormati,  dilindungi,  dipenuhi,  dan oleh  karena  itu  juga  harus  dipromosikan.
Hak-hak  anak  tersebut  berkenaan  dengan klaster  hak-hak,  sipil  dan  kebebasan, pengasuhan dalam lingkungan keluarga atau pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan  dasar,  pendidikan,  waktu luang, dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus, termasuk perlindungan
dari  kekerasan.  Hak-hak  tersebut  berprinsip pada  kebaikan  bagi  anak,  hak  hidup  dan kelangsungan  hidup,  nondiskriminasi,  dan perghargaan  terhadap  pandangan  anak.  Hak asasi anak diakui secara universal sebagaimana  tercantum  dalam  piagam  PBB dan Deklarasi PBB Tahun 1948 tentang Hak Asasi Manusia, dan pasal 53 Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun  1999 pada  ayat:  1)  Setiap  anak  sejak  dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan  hidup,  dan  meningkatkan kehidupannya. 2) Setiap anak sejak kelahirannya  berhak  atas  suatu  nama  dan status  kewarganegaraan.  Selain  itu  Undang- undang  Dasar  1945    pasal  28b  juga mengamanatkan  bahwa  Setiap  anak  berhak atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh,  dan berkembang  serta  berhak  atas  perlindungan dari  kekerasan  dan  diskriminasi.  Selain  itu undang-undang  35  Tahun  2014  menjamin dan  melindungi  Anak  dan  hak-haknya  agar dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi.  Pada  Tahun  2014,  tercatat 2.737 kasus kekerasan terhadap anak yang 52 persennya  adalah  kejahatan  seksual,  pada tahun  2015  ada  2.898  kasus  kekerasan  di mana  59.30  persen  kekerasan  seksual  dan
sisanya kekerasan lainnya.  Pada tahun 2016 terjadi peningkatan begitu tajam yaitu 3.339 kasus  kekerasan,  pada  tahun  2017  terdapat 2.737 kasus kekerasan pada anak. Angka ini menurun  bila  dibandingkan  laporan  yang diterima tahun 2016, yakni 3.339 kasus.
Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Provinsi Banten  Nomor  8  Tahun  2016  Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah,  adalah  unsur  pelaksana  otonomi daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan  Anak,  Kependudukan  dan Keluarga  Berencana  yang  melaksanakan urusan  pemerintahan  daerah  berdasarkan asas  otonomi  daerah,  berdasarkan  fungsi tersebut  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan, Perlindungan  Anak  Kependudukan  dan Keluarga  Berencana  (DP3AKKB)  Provinsi Banten  membuat  rencana  strategis  guna menanggulangi  kasus  kekerasan  terhadap anak yang terjadi di Provinsi Banten. Dalam rangka  memberikan  acuan  penyelenggaraan program kerja urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana, maka dilakukan  upaya  penyusunanan  Renstra Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan  Anak,  Kependudukan  dan Keluarga  Berencana  Provinsi  Banten,  yang diselaraskan  dengan  Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Banten  Tahun  2017-2022.  Berdasarkan Peraturan  daerah  Provinsi  Banten  Nomor  9
Tahun 2014 tentang
Perlindungan
Perempuan  dan  Anak  Korban  Kekerasan menyebutkan  bahwa  Pemerintah  Daerah bersama masyarakat berkewajiban melakukan upaya pencegahan, perlindungan, pemulihan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak. Pemerintah daerah wajib menjamin penyelenggaraan pencegahan  kekerasan  terhadap  anak  dan mendukung kebijakan nasional dalam pencegahan
tersebut yang
diimplementasikan melalui program PATBM  (Perlindungan  Anak  Terpadu Berbasis  Masyarakat).  Perlindungan  Anak Terpadu  Berbasis  Masyarakat  (PATBM)  ini merupakan sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok  warga  pada  tingkat  masyarakat yang  bekerja  secara  terkoordinasi  untuk mencapai tujuan perlindungan anak. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat  (PATBM)  merupakan  inisiatif masyarakat  sebagai  ujung  tombak  dalam melakukan upaya pencegahan dengan membangun  kesadaran  masyarakat  agar terjadi  perubahan  pemahaman  sikap  dan perilaku  yang  memberikan  perlindungan pada anak. Kegiatan tahun pertama dilakukan pada  tahun  2016  di  2  lokasi  yakni  Kota Tangerang  Selatan  (Kelurahan  Pondok
Kacang Barat dan Kelurahan Pondok Ranji) serta  Kota  Cilegon  (Kelurahan  Jombang Wetan  dan Sukmajaya).
Pertama, berdasarkan  observasi  awal peneliti menemukan permasalahan mengenai,  masalah  fasilitas  Pelayanan korban  kekerasan  anak  masih  belum memadai  jumlah  dan  kualitas  tempat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan,  karena  Provinsi  sendiri  belum mempunyai  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah Perlindungan  Perempuan  dan  anak,  dan terjadi penurun penanganan pengaduan oleh petugas  terlatih  di  dalam  unit  pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban kekerasan  hal  ini  terlihat  dari  persentase capaian  tahun  2018  terhadap  tahun  2017 yang mengalami penurunan, masalah pengaduan/laporan korban kekerasan perempuan  dan  anak  pada  tahun  2017 sebanyak  371  kasus  akan  tetapi  pengaduan yang  ditindak  lanjuti  oleh  unit  pelayanan hanya  sebesar  289  kasus  yaitu  77,90  %  dan mengalami  penurunan  penanganan  di  tahun 2018  yang  melapor  korban  kekerasan sebanyak  569  kasus  dan  yang  ditangani sebesar  281  kasus  yaitu  hanya  49.56  % mengalami penurunan sebesar 28.34%.
Kedua, yaitu  Perencanaan  Strategis dibuat  belum  sepenuhnya  mengacu  kepada visi  misi  gubernur/  karena  berdasarkan
kriteria  visi  misi  yang  baik  adalah menyatakan  cita-cita  organisasi  di  masa depan,  realistis    sesuai  dengan  kompetensi organisasi,  dan  tujuan  yang  jelas  seperti contohnya  Visi  Misi    Provinsi  Banten “ BANTEN  YANG  MAJU,  MANDIRI,

## BERDAYA  SAING,  SEJAHTERA  DAN
BERAKHLAKUL KARIMAH” jika diperhatikan belum relevansi dan keterkaitannya  dengan  perencanan  strategis
DP3AKKB
Provinsi Banten yang mempunyai Misi : Menciptakan  Tata  Kelola Pemerintahan    yang    Baik    (Good Governance),  Meningkatkan  akses  dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas,  Meningkatkan    akses    dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas.  Berdasarkan  visi  dan  misi  yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi dan kebijakan  sebagai  suatu  landasan  tindak lanjut  untuk  merespon  isu  strategis  serta prospek pembangunan tahun 2017-2022.
Ketiga, yaitu  Menilai  Lingkungan kurang  melihat  kebutuhan  internal  dan perubahan dalam eksternal organisasi, karena selama ini yang menjadi fokus pembicaraan dan  perhatian  adalah  perempuan,  terkadang laki-laki kurang menjadi pusat perhatian, jika kita  melihat  kasus  yang  terjadi  misalnya kasus  Sodomi  yang  sedang  marak  di bicarakan  di  media,  saya  ambil  kasus
pemberitaan  bersumber  dari  Tempo.com sabtu,  21  maret  2020,  yaitu  seorang  dukun sodomi  41  anak  dengan  motif  akan mendapatkan ilmu kebal/ semar mesem, jadi untuk  korban  Sodomi  itu  lebih  lama penyembuhanya dibandingkan korban pemerkosaan.
Keempat, Koordinasi  dan  sinergitas lintas  sektor  kurang  dibangun  dalam menjalankan  program  PATBM,  Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) sebagai upaya pencegahan  kekerasan  terhadap  anak  tidak semua  aktif.  Masih  banyaknya  kelurahan yang belum terjangkau untuk menjadi model PATBM.  Misalnya  Dari  12  Kelurahan  di Kota  Cilegon  yang  sudah  di  monitoring hanya  3  Kelurahan  saja  yang  aktif  yaitu Kelurahan  Panggung  Rawi,  Sukmajaya  dan Jombang Wetan.
Kelima, yaitu  kurangnya  pengawasan dari Dinas terkait dengan perlindungan Anak. Sebagaimana  Perda  Provinsi  Banten  Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan  dan  Anak  Korban  Kekerasan. Pengawasan  dapat  berbentuk  pemantauan dan evaluasi. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan
Kelurga
Berencana
(DP3AKKB)  tidak  melakukan  monitoring pada semua PATBM dinas hanya melakukan
sampling  saja,  maka  dari  itu  minimnya pemangku  kebijakan/fasilitator  anak  yang terlatih  PATBM,  karena  yang  melakukan monitoring  dan  evaluasi  adalah  pihak KPPPA RI.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui bagaimana Perencanaan Strategis  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan, Perlindungan  Anak,  Kependudukan  dan Keluarga  Berencana  (DP3AKKB)  Provinsi Banten dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap  Anak  (Studi  Kasus  Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat).  Dalam  penelitian  mengenai
Perencanaan  Strategis  Dinas  Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten dalam Pencegahan  Kekerasan  Terhadap  Anak (Studi  Kasus  Program  PATBM)  ,  peneliti menggunakan suatu teori dalam perencanaan strategis  menurut  Michael  Allison  dan  Jude Kaye  (2005:223)  yang  mengemukakan tantangan atau hambatan dalam Perencanaan Strategis  yang  meliputi  Bersiap  siap, Menegaskan Visi Misi, Menyepakati Prioritas, Memantau dan Mengevaluasi.

## 2. Metode
Dalam  penelitian  Perencanaan  Strategis Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan  Anak  Kependudukan  dan Keluarga  Berencana  (DP3AKKB)  Provinsi
Banten dalam Pencegahan Kekerasan terhadap  Anak  (Studi  Kasus  Program PATBM),  pendekatan  yang  digunakan peneliti  adalah  pendekatan  kualitatif,  yaitu suatu pendekatan penelitian yang mengungkap  situasi  sosial  tertentu  dengan mendeskripsikan  kenyataan  secara  benar, dibentuk  oleh  kata-kata  berdasarkan  teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang  diperoleh  dari  situasi  yang  alamiah. Penggunaan  pendekatan  kualitatif  dalam penelitian  ini  adalah  dengan  mencocokan antara  fenomena  sosial  dengan  teori  yang berlaku.  Dalam  penelitian  kualitatif  ini peneliti  mendalami  penelitian  ini  dengan metode  deskriptif  yang  bertujuan  untuk mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau setting sosial terjewantah dalam suatu tulisan yang bersifat naratif.

## 3. Hasil
Deskripsi hasil penelitian ini adalah suatu data  atau  fakta  yang  peneliti  temukan langsung  dari  lapangan  serta  disesuaikan dengan  teori  yang  peneliti  gunakan  yaitu teori Perencanaan strategis menurut Michael Allison  dan  Jude  Kaye  (2005:223)  yang mengemukakan  tantangan  atau  hambatan dalam  Perencanaan  Strategis  yang  meliputi
Pra  Persiapan,  Mempertegas  Visi  Misi, Menilai Lingkungan, Menyepakati Prioritas, Memantau dan Mengevaluasi, dengan harapan,  teori  yang  digunakan  dalam penelitian ini bisa menjawab dari permasalahan pada perencanaan strategis.

## a. Pra Persiapan
Proses  Pra  Persiapan  merupakan  bagian awal  dari  Perumusan  Perencanaan  Strategis serta  pada  setiap  SKPD  harus  menilai bagaimana isu strategis yang ada dilapangan dan harus selaras dengan visi dan misi yang sudah  di  terapkan,  setiap  SKPD  harus dituntut  siap  dalam  menilai  isu-isu  strategis yang  ada  dilapangan,  agar  perecanaan  yang dibuat sesuai dengan apa yang dicita-citakan. diketahui  bahwa  dalam  tahap  pra  persiapan perencanaan itu melibatkan dianas DP3AKKB  kabupaten  kota  untuk  meminta usulan terkait program yang akan direncananakan,  usulan  atau  masukan  dari dinas  kabupaten  kota  di  terima  oleh DP3AKKB Provinsi Banten, usulan tersebut dibahas melalui rapat internal yang dipimpin langsung  oleh  kepala  dinas  DP3AKKB Provinsi  Banten,  tahap  selanjutnya  sesudah usulan tersebut di bahas secara rapat internal makan  tahap  selanjutnya  di  bahas  dengan BAPEDA  Provinsi  disingkronkan  antara usulan  dengan  kebutuhan  yang  nantinya
program  tersebut  akan  di  buat,  akan  tetapi kendalanya  adalah  bahwa  usulan  dengan fakta  tidak  singkron,  karena  sepeti  contoh kabupaten  kota  menginginkan  fasilitas seperti mobil padahal itu dari hibah jadi tidak bisa  terlaksana  secepatnya. dalam  setiap perencanaan program kerja disetiap organiasi proses  pra  persiapan  yang  dianggap  paling awal dalam menilai dan melihat potensi yang ada  serta melihat  apa  saja  menjadi  isu  yang terjadi  dilapangan  agar  dalam  penyususnan kerangka  perencanan  strategis  berjalan kurang  baik  karena  terkendala  dengan sumber daya manusia yang kurang mendukung, para pegawai sendiri terkadang kurang  memahami  tugas  dan  fungsinya sebagai perencana dikarenakana yang membuat  perencanaan  tersebut  pegawainya hasil mutasi dari dinas lain.
Berdasarkan  komposisi  dan  jumlah Pegawai  Lingkup  Dinas  Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana Provinsi  Banten  tahun  2018,  tergambarkan sebagai berikut :

## Tabel
Komposisi dan Jumlah Pegawai NO URAIAN JUMLAH % 1  Pegawai Negeri Sipil / ASN 63 68.48 2  Administrasi dan Pengarsip 18 19.57 3  Pengemudi 3 3.26
p-issn  : 2549-0435 e-issn  : 2549-1431 4  Pramubakti 4 4.35 5  Pengamanan 4 4.35 Jumlah 92 100 Sumber: Renstra 2017-2022
Berdasarkan    analisa  kebutuhan pegawai  ASN  pada  jabatan  Fungsional Pelaksana  dalam  melaksanakan  tugas pokok  dan  fungsi  pada  15  (lima  belas) Seksi/Subbag  dinilai  belum  optimal, disebabkan karena Fungsional Pelaksana hanya  2.8  orang  pada  masing-  masing Seksi/Subbag.  Jumlah  ideal  Fungsional Pelaksana dalam membantu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebanyak 53  orang  atau  3,53  orang  pada  masing- masing  Subbag/Seksi.  Diketahui  bahwa program-program dalam bagian
perlindungan  khusus  anak  meliputi Program  pencegahan  dan  penanganan kekerasan terhadap anak dimana kegiatannya  meliputi  Kota  Layak  Anak, PATBM,  Pendataan  anak  berkebutuhan khusus,  Pelayanan  kesehatan  untuk perlindungan korban kekerasan, sosialisasi, pembentukan forum anak dan rapat  koordinasi  perlindungan  anak, Dapat  diketahui  bahwa  anggaran  yang digunakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana (DP3AKKB)  Provinsi  Banten  dalam menjalankan  setiap  program  bersumber
dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (APBD)  Provinsi  Banten  dan bersumber dari pemerintah pusat, anggaran  yang  terealisasi  di  tahun  2018 sebesar Rp. 23.735.475.287 atau 88.19% dari rencana yang telah dialokasikan. Di tingkat kelurahan untuk anggaran PATBM  itu  sudah  dianggaran  untuk seluruh Kota Cilegon dengan nominal Rp 15.000.000/Tahun, adapun dengan kabupaten/kota  lain  berdasarkan  studi dokumentasi setiap kelurahan belum ada anggaran  khusus  dari  kelurahan/Desa untuk program PATBM.

## b. Mempertegas Visi dan Misi
Misi  organisasi  adalah  tujuan  atau alasan mengapa organisasi hidup pernyatan misi yang disusun dengan baik mendefinisikan  tujuan  yang  mendasar dan  unik  yang  membedakan  suatu organisasi  dengan  organisasi  lain.  Misi juga  merupakan  suatu  rumusan  umum terkait usaha-usaha yang akan dilakukan untuk mewujudkan  visi  yang  sudah ditentukan  agar  tujuan  organisasi  bisa tercapai  dan  berjalan  dengan  baik. Sebagai  suatu  proses  yang  berorientasi pada  hasil  yang  ingin  di  capai  selama jangka  waktu  1  (satu)  sampai  5  (lima) tahun,  Rencana  Strategis  mengandung
Tujuan,  Strategi  dan  Arah  Kebijakan yang  realistis  melalui  proses  analisis dengan  cara  bertahap  dalam  langkah- langkah untuk mencapai tujuan sehingga dapat diimplementasikan dengan konsekuensi  hasil  yang  diharapkan. Berdasarkan    uraian    diatas,    maksud disusunnya    Rencana    Strategis  Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,  Kependudukan  dan  Keluarga Berencana Provinsi Banten Tahun 2017- 2022  adalah  sebagai  pedoman  dalam mencapai tujuan dan sasaran pemberdayaan  perempuan,  perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana  melalui  pelaksanaan  Program dan Kegiatan melalui serangkaian proses yang terukur dan akuntabel. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,  Kependudukan  dan  Keluarga Berencana  Provinsi  Banten  diarahkan untuk  mendukung  pencapaian  visi  misi Gubernur  Banten  Tahun  2017-2022 “BANTEN  YANG  MAJU,  MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAKUL  KARIMAH”  baik secara langsung maupun  tidak langsung, dengan  memperhatikan  permasalahan yang  terkait  dengan  pelaksanaan  tugas pokok dan fungsi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah.
Tabel. Visi, Misi, Strategi, Sasaran serta Arah Kebijakan
DP3AKKB Prov Banten No Rincian Penjelasan 1. Visi “Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera Dan Berakhlakul Karimah MAJU berarti adanya perubahan dari kondisi semula ke arah yang lebih bak. MANDIRI mengacu pada kemampuan keuangan daerah untuk mendukung dan menjalankan pembangunan daerah. BERDAYA
SAING berarti kemampuan daerah mengelola dan mengembangkan segenap potensi yang dimiliki serta menghilangkan berbagai hambatan sehingga berhasil menjadi tujuan investasi dibandingkan dengan daerah lainya. SEJAHTERA diukur dengan angka Indeks Pembangunan  Manusia (IPM) melalui tiga indikator utama yaitu kondisi pendidikan, kesehatan, dan kondisi daya beli masyarakat. AKHLAKUL KARIMAH menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah  yang mencerminkan  penerapan nilai-nilai agama.20 2.  Menciptakan Tata  Kelola
Pemerintahan yang  Baik (Good Governance)  Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan
Pendidikan berkualitas  Meningkatkan akses  dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas Berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Adminsitrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Banten Tahun 2017-2022,  perlu diperhatikan  relevansi dan keterkaitannya dengan upaya pencapaian Misi Daerah Provinsi Banten tahun 2017-2022. Terdapat 3 (tiga) rumusan Misi Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 yang perlu mendapat dukungan dan diaktualisasikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan
p-issn  : 2549-0435 e-issn  : 2549-1431 Keluarga Berencana Provinsi Banten 3. Sasaran Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan anak yang berkualitas 4. Strategi Melibatkan Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan melalui program PATBM 5. Arah Kebijakan Penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak
Sumber:  Renstra  DP3AKKB  Prov  Banten

## 2017-2022
Tujuan  yang  ingin  dicapai  oleh  Dinas Pemberdayaan  Perempuan,  Perlindungan Kependudukan anak dan Keluarga Berencana  (DP3AKKB)  Provinsi  Banten dalam  mencegah  kekerasan  anak  yaitu menurunnya  jumlah  kasus  kekerasan  yang terjadi  di  Provinsi  Banten  dengan  melalui program PATBM.

## c. Menilai  Lingkungan  (Internal  dan Eksternal)
a) Menilai Lingkungan Ekternal
Dalam  melaksanakan  pencegahan kekerasan  terhadap  anak  di  Povinsi Banten  bukan hanya menjadi tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak  Kependudukan  dan  Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten saja  akan  tetapi  banyak  sekali  yang terlibat  lembaga-lembaga  lain  yang mempunyai tugas melaksanakan perlindungan  anak  seperti  Lembaga
Perlindungan  Anak  (LPA)  dan  Unit Perlindungan  Perempuan  dan  Anak (UPPA)  Polres  di  Banten,  (P2TP2A) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan  dan  Anak,  (BAPAS)  Balai Pemasyarakatan.

## b) Menilai Lingkungan Internal
Dalam  melaksanakan  perlindungan anak,  sebuah  organisasi  harus  memiliki sumber  daya  yang  memadai  agar pelaksanannya  berjalan  secara  optimal. Sumber  daya  organisasi  meliputi  sarana prasarana  yang  dimiliki  organisasi  serta sumber  daya  manusia  yang  dimiliki organisasi.  Terkait  sarana  dan  prasarana yang  dimiliki  Dinas  Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana (DP3AKKB)  Provinsi  Banten  dalam Pencegahan  kekerasan  terhadap  anak, Provinsi Banten mempunyai kewenangan untuk  mensuport  kabupaten  kota  untuk pembentukan PATBM agar menciptakan program  yang  sama  meskipun  awalnya hanya  dua  PATBM  percontohan  yaitu Kota Cilegon dan Kota Tangsel tujuanya adalah  untuk  mengembangkan  PATBM, hidup  matinya  PATBM  itu  tergantung pada kader yang sudah di bina, Selama ini
DP3AKKB  sudah  memfasilitasi  seperti Kegiatan  Pelatihan  Kader  Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang telah  dilaksanakan  pada  Tanggal  28-30 Agustus 2017 di Hotel Ratu Bidakara Jl. KH. Abdul Hadi No. 66 Serang. Sumber daya  yang  ada  di  bagian  perencanaan evaluasi  dan  pelaporan  kurang  memadai karena  latar  belakang  pendidikan  yang kurang linier dan akibat mutasi pegawai, akan tetapi karena ini tugas dari pimpinan maka harus dikerjakan, selain itu jumlah personil menjadi kendala yang seharusnya  idealnya  8  orang  ini  hanya berjumlah  6  orang,  menurutnya  karena bagian  evaluasi  sifatnya  teknis  dan banyak melayani semua bidang yang ada di dinas DP3AKKB Provinsi Banten.

## d. Menyepakati Prioritas
Dalam  menyepakati  prioritas  ini  setiap organisasi dapat menilai bagaimana strategi, tujuan  dan  sasaran  yang  telah  dibuat.  Pada penelitian  ini  peneliti  meneliti  tentang bagaimana perencanaan strategis DP3AKKB Provinsi  Banten dalam mencegah kekerasan terhadap  anak  dan  menilai  apa  saja  yang menjadi  prioritas  utama  terutama  pada program  PATBM  (Perlindungan  Anak Terpadu  Berbasis  Masyarakat). program PATBM  (Perlindungan  Anak  Terpadu
Berbasis  Masyarakat)  merupakan  prioritas utama  dalam  mencegah  kekerasan  terhadap anak  karena  program  tersebut  merupakan program yang berasal dari pemerintah pusat, Kegiatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis  Masyarakat  (PATBM)  di  Provinsi Banten  sudah  dilaksanakan, wilayah  yang ditetapkan  adalah  Kota  Tangerang  Selatan (Kelurahan Pondok Kacang Barat dengan SK Nomor:  149/28-SK-Kep.Kel  Pd.K.B9/2016 Tanggal 1 September 2016 dan Pondok Ranji dengan  SK  Nomor  :  149/10-Pd.R/2016, September  2016)  serta  Kota  Cilegon (Kelurahan  Jombang  Wetan  dengan  SK Nomor : 400/Kep. 14/ Kessos/ 2016, Tanggal 30 Agustus 2016 dan Sukmajaya dengan SK Nomor: 400/ Kep.37/ Kessos/ 2016, Tanggal 30  Agustus  2016) ,  DP3AKKB  Provinsi Banten  terus  berupaya  untuk  melakukan upaya pengembangan dan replikasi PATBM di  Kabupaten  dan  Kota  lainnya,  dengan menyelenggarakan kegiatan pelatihan aktivis PATBM dan sebagainya.

## e. Memantau dan mengevaluasi
Memantau atau mengevaluasi merupakan proses  yang  melaluinya  aktivitas-aktivitas organisasi  dan  hasil  kerja  di  monitor  dan kinerja  sesungguhnya  dibandingkan  dengan kinerja  yang  diinginkan.  Seperti  setiap program  yang  dilaksanakan  oleh  Dinas
Pemberdayaan  Perempuan,  Perlindungan
Anak
Kependudukan dan Keluarga Berencana  (DP3AKKB)  Provinsi  Banten sudah mencapai target atau tidak. pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Dinas Pemberdayaan  Perempuan,  Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana  (DP3AKKB)  Provinsi  Banten yaitu  melalui  Perlindungan  Anak  Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)  yang ada di setiap  kelurahan.  Dalam  proses  evaluasinya ditingkat provinsi dilakukan Monev terhadap 22  PATBM  di  wilayah  Provinsi  Banten bersamaan dengan pelaksanaan Kajian paruh waktu yang diselenggarakan oleh KPPA.

## 4. Pembahasan
Dalam  tahap  pra  persiapan  perencanaan itu melibatkan dianas DP3AKKB kabupaten kota  untuk  meminta  usulan  terkait  program yang  akan  direncananakan,  usulan  atau masukan dari dinas kabupaten kota di terima oleh  DP3AKKB  Provinsi  Banten,  usulan tersebut  dibahas  melalui  rapat  internal  yang dipimpin  langsung  oleh  kepala  dinas DP3AKKB Provinsi Banten, tahap selanjutnya sesudah usulan tersebut di bahas secara rapat internal makan tahap selanjutnya di bahas dengan BAPEDA Provinsi disingkronkan antara usulan dengan kebutuhan  yang  nantinya  program  tersebut
akan  di  buat,  akan  tetapi  kendalanya  adalah bahwa  usulan  dengan  fakta  tidak  singkron. Ada  beberapa  program  yang  sudah  berjalan dan  belum  berjalan.  Program  yang  sudah berjalan  yaitu  sosialisasi,  pembentukan forum  anak  tingkat  kota,  Kota  Layak  Anak, PATBM,  Forum  Anak,  Pendataan  anak berkebutuhan khusus. Adapun anggaran yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga  Berencana  (DP3AKKB)  Provinsi
Banten dalam mencegah Kekerasan Terhadap  Anak  dalam  melaksanakan  setiap program  berasal  dari  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah  (APBD)  Provinsi Banten.  Maksud    disusunnya    Rencana Strategis  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan, Perlindungan  Anak,  Kependudukan  dan Keluarga  Berencana  Provinsi  Banten  Tahun 2017-2022  adalah  sebagai  pedoman  dalam mencapai  tujuan  dan  sasaran  pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kependudukan  dan  keluarga  berencana melalui  pelaksanaan  Program  dan  Kegiatan melalui serangkaian proses yang terukur dan akuntabel. Dalam melaksanakan perlindungan  anak,  sebuah  organisasi  harus memiliki    sumber  daya  yang  memadai  agar pelaksanannya berjalan secara optimal.Dalam  proses  evaluasinya  ditingkat
provinsi  dilakukan  Monev  terhadap  22 PATBM di wilayah Provinsi Banten.

## 5. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai    Perencanaan  Strategis  Dinas Pemberdayaan  Perempuan  Perlindungan Anak Kependudukan dan keluarga Berencana  (DP3AKKB)  Provinsi  Banten Dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Anak (Studi  Kasus  Program  PATBM)  belum maksimal,  hal  ini  dikarenakan  beberapa kendala yang dihadapi diantaranya:
1. Dalam  aspek  Pra  Persiapan  kendala pertama  adalah  usulan  dengan  fakta tidak singkron, sumber daya manusia yang kurang mendukung, para pegawai  sendiri  terkadang  kurang memahami  tugas  dan  fungsinya sebagai perencana dikarenakana pegawainya  hasil  mutasi  dari  dinas lain ,  selain  itu  anggaran  program yang tidak menentu bahkan berkurang setiap tahunya.
2. Dalam  aspek  mempertegas  visi  dan misi,  visi  dan  misi  tidak  secara  jelas memaparkan  tentang  perlindungan terhadap  anak  akan  tetapi  dikaitkan dan mengacu kepada visi misi kepala daerah.
3. Dalam  aspek  menilai  lingkungan (eksternal  dan  internal)  pada  aspek ekternal  kurang  Koordinasi  dan sinergitas lintas sektor seperti, DP3AKKB  Kabupaten  Kota,  LPA, Kelurahan/Desa, aspek Internal kurang kesiapan sumberdaya manusia di DP3AKKB khususnya di bidang    evaluasi  jumlah  anggotanya hanya  6  orang  yang  seharusnya idealnya  8  orang,  Daya    dukung sarana    dan    prasarana    pelayanan sektor    pemberdayaan    perempuan, perlindungan  anak,  kependudukan dan  keluarga  berencana  kurang memadai  seperti  tidak  mempunyai Unit  Pelayanan  Teknis,  kurangnya komitmen  kader  PATBM  dalam menjalankan program.
4. Dalam  aspek  menyepakati  prioritas- prioritas  berkaitan  dengan  program yang  utama  yaitu  program  PATBM, provinsi sudah mengadakan pelatihan dan  pembentukan  kader  akan  tetapi ditingkat  kabupaten  kota  masih  ada yang  belum  mengadakan  pelatihan- pelatihan  PATBM,  selama  ini  masih ikut kepada kegiatan provinsi, selain itu  masih  banyak  tingkat  desa  dan kelurahan belum menjalankan
program PATBM.
5. Dalam aspek pemantauan dan pengevaluasian,  berkaitan  dengan pemantauan dan pengevaluasian pada program  PATBM  dilakukan  oleh KPPPA  RI  secara  acak  pada  22 PATBM  di  seluruh  Provinsi  Banten melalui:  Pihak  kelurahan  belum memberikan dukungan apapun, tidak memiliki  tata  tertib  yang  mengatur pelaksanan PATBM, belum memiliki perencanaan, belum memiliki jaringan kerja. PATBM belum memiliki  alokasi  anggaran  dari kelurahan setempat,  anggaran masih dari  anggaran  pribadi  iuran  warga, baru  wilayah  kota  cilegon  yang mendapatkan  dana  dari  kelurahan, pembagian  tugas  masih  bersifat sepontan  dan  sesuai  kebutuhan  saat melaukan  kegiatan,  belum  memiliki sekertariat, masih menggunakan rumah  warga,belum  semua  kepala kelurahan  memberi  fasilitas  berupa ruangan  dan  perlengkapan  untuk aktivis  PATBM,  belum  memiliki catatan  untuk  kegiatan  PATBM, belum  memiliki  media  sistematik yang  baku,  belum  melakukan  dialog dengan  warga,  tidak  melakukan dialog secara rutin,belum melakukan sosialisasi  di  kelurahan,  kegiatan
belum  dijadwalkan  secara  pasti, belum  melaksanakan  pembahasan peraturan di kelurahan

## Saran
Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh  dari  hasil  penelitian  diatas  maka peneliti memberikan saran agar Perencanaan Strategis  DP3AKKB  (Dinas  Pemberdayaan
Perempuan
Perlindungan Anak Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana) Provinsi Banten Dalam Mencegah Kekerasan Terhadap  Anak  Studi  Kasus  Program PATBM berjalan dengan maksimal.
1. Perlunya sinkronisasi program pencegahan kekerasan terhadap anak secara  bersama  antara  DP3AKKB Kabupaten/kota  dengan  DP3AKKB Provinsi Banten
2. Dalam  menilai  lingkungan  harus lebih  benar-benar  menilai  apa  saja yang mnejadi kekuatan dan kelemahan dari dinas serta memaksimalkan sarana dan pra saran yang  ada  seperti  adanya  Unit Pelayanan Teknis.
3. Dalam  menyepakati  prioritas  harus menilai faktor apa saja yang menjadi kekuatan dan kelemahan dari program tersebut, peluang dan ancaman  apa  saja  yang    akan  terjadi ketika menjalankan program.
4. Mendorong  Kabupaten  dan  Kota untuk mengadakan pelatihan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu  Berbasis  Masyarakat)  di setiap wilayah masing-masing secara intensif.
5. Mendorong  kepada  setiap  kepala desa/lurah untuk mengadakan anggaran  program  PATBM  seperti yang  dilakukan  di  setiap  kelurahan Kota Cilegon.

## Daftar Pustaka
Allison, Michael; Kaye, Jude. 2004. Perencanaan  Strategis  Bagi  Organisasi Nirlaba . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
Afrizal.  2014. Metode  Penelitian  Kualitatif .
Jakarta: Rajagrafindo
Arsyad. A. 2002. Media Pembelajaran . Jakarta:
Raja Grafindo Bryson,  Jhon.  2007. Perencanaan  Strategis Bagi  Organisasi  Sosial .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
David,  R,  Fred.  2004. Strategic  Manajemen .
Jakarta: Salemba Empat
Hasibuan,  Malayu.  2008. Manajemen  Dasar, Pengertian,  Dan  Masalah .  Jakarta:  PT
Bumi Aksara
J.  Salusu,  2006. Pengambilan  Keputusan
Stratejik  Untuk  Organisasi  Publik  dan Organisasi Non Profit , Grasindo. Jakarta
Komariah,  Aan.  2009. Metodologi  Penelitian
Kualitatif . Bandung : Alfabeta
Manullang, M. 1992. Dasar-Dasar Manajemen . Jakarta: Ghalia Indonesia Moleong, Lexy. J. 2005 .
MetodePenelitiankualitatif. Bandung:
Remaja Rosdakarya.
Nasrudin,  Edin.  2015. Manajemen  Pelayanan Publik . Jakarta: Pustaka Setia Sarwoto.  2001. Dasar-Dasar  Organisasi  dan Manajemen . Jakarta: Ghalia Indonesia Siagian. S. 2010. Manajemen Strategis . Jakarta: Bumi Aksara
Stephanie. K Marrus. 2002. Desain Penelitian Manajemen Stratejik . Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
Stephanie, K. Marrus. 2002. Desain Penelitian Manajemen  Stratejik .  Rajawali  Press: Jakarta
Suharsaputra,  Uhar.  2014  Metode  Penelitian Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif  dan tindakan. Bandung: Refika Aditama.
Terry,  G.R.  dan  Rue.  Leslie  W.  2010.  Dasar-
Dasar Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.
Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D .
Bandung: Alfabeta.
Sugiono.  2005. Memahami  Penelitan Kualitatif . Bandung: Alfabeta.
Prastowo  Andi.  2011. Metode  Penelitian Kualitatif dalam Perspektif
Rancangan  Penelitian .  Jogjakarta:
Ar-Ruzz Media Undang-undang  Nomor  39  tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-undang  Nomor  35  tahun  2014 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014

## tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No  54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan
Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2008  Tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah mengatakan  bahwa  rencana  strategis

## SKPD
Peraturan  Daerah  Nomor  8  Tahun  2016 tentang  Pembentukan  dan  Susunan Perangkat Daerah
Peraturan  Daerah  Provinsi  Banten  Nomor  9 tahun  2014  Tentang  Perlindungan Perempuan  dan  Anak  terhadap  tindak
Kekerasan. Perencanaan Stratejik Penanganan Masalah Pencemaran Sungai di Kota Cimahi” yang dilakukan  oleh  Ayuning  Budiati  pada Tahun  2013,  Jurusan  Ilmu  Administrasi Publik, Universitas Padjadjaran
Model  Perencanaan  Strategis  Penganggaran Responsif  Gender  Organisasi  Perangkat Daerah  di  Lingkungan  Pemerintahan Provinsi  Banten”  yang  dilakukan  oleh Ipah  Ema  Jumiati,  Ayuning  Budiati, Mirza  Hafidzati,  pada  Tahun  2019, Jurusan Administrasi
Negara, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.