## RESEARCH ARTICLE

## KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA MEDIS DALAM PENANGANAN COVID-19
Dyah Trihandini 1 
1 Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia Jln. Ir. Sutami, No. 36A, Surakarta, Jawa Tengah 57126- Phone 0271-642595
 Dyahtrihandini@gmail.com

## ABSTRACT
This article aims to understand the concept of legal protection for medical personnel in handling COVID- 19.  The  increase  in  the  incidence  of  covid  19  has  an  impact  on  the  workload  experienced  by  medical personnel,  causing  a  decrease  in  the  immune  system  of  medical  personnel.  Most  people  who  think  that covid 19 is just a conspiracy have an impact on reducing public awareness in preventing covid 19. People who lack awareness of the importance of the covid 19 protocol will result in medical personnel being more at risk of being exposed to and experiencing covid 19. The results of this article show that there has been legal  protection  for  medical  personnel  in  handling  COVID-19,  both  criminal  law  protection  and employment law. The conclusion of this article is that the aspect of legal protection for medical personnel is contained in the codeki, Law R1 NO 29  of 2004 concerning Medical  Practice, especially Article 48 concerning Medical Secrets, Regulations of the Minister of Health of the Republic of Indonesia number 269 and 290 and the Ministry of Health of the Republic of Indonesia.
Keywords : Legal Protection, Medical Personnel, Covid-19.
Artikel  ini  bertujuan  untuk  megetahui  konsep  perlindungan  hukum  bagi  tenaga  medis dalam penanganan covdi 19. Peningkatan kejadian covid 19 berdampak pada beban kerja yang dialami oleh tenaga medis sehingga meyebabkan penurunan sistem imun pada tenaga medis.  Kebanyakan  masyarakat  yang  menganggap  bahwa  covid  19  hanyalah  sebuah konspirasi berdampak pada berkurangnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan covid 19.  Masyarakat  yang  kurang  kesadaran  akan  pentingnya  protokol  covid  19  akan mengakibatkan tenaga medis lebih berisiko terpapar dan mengalami covid 19. Hasil artikel ini  menunjukkan  bahwa  telah  adanya  perlidungan  hukum  bagi  tenaga  medis  dalam penanganan covid 19, baik perlindungan hukum pidana maupun hukum ketenagakerjaan. Kesimpulan artikel ini bahwa aspek perlindungan hukum bagi tenaga medis tertuang pada kodeki,  UU  R1  NO  29  Tahun  2004  tentang  Praktek  Kedokteran,  khususnya  pasal  48 tentang  Rahasia  Kedokteran,  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  nomor 269 dan 290 serta Kemenkes RI.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tenaga Medis, Covid-19.

## I NTRODUCTION
Coronavirus disease 2019 (covid 19) merupakan infeksi yang disebabkan oleh severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (sars-cov-2). Virus ini pertama ditemukan di Wuhan China pada  akhir  tahun  2019  yang  memnimbulkan  gejala  klinik  bervariasi  dari  ringan  sampai berat  (pneumonia).  Virus  ini  dapat  ditransmisi  dari  manusia  ke  manusia  Data  terakhir menunjukkan  dari  174  juta  penduduk  dunia  terinfeksi  covid  19  dan  lebih  dari  3,74  juta orang  meninggal.  Indonesia  tercatat  863.031  orang  terkonfirmasi  positif  covid  19  dan 51.803 diantaranya meninggal dunia. Data di RS UNS menunjukkan dalam waktu kurun April 2020-April 2021 merawat 2.460 pasien cobid 19, 1131 terkonfirmasi positif dan 292 meninggal dunia. 1
Data  pasien  terkonfirmasi  covid  19  pada  tenaga  medis  menunjukkan  647  petugas medis,  289  dokter,  27  dokter  gigi,  221  perawat,  84  bidan,  11  apoteker  dan  15  tenaga laboratoorium.  15%  masyarakat  Indonesia  masih  percaya  bahwa  covid  19  suatu  bentuk konspirasi  sehingga  mengabaikan  protokol  pencegahan  covid  19  yang  berdampak  pada peningkatan  kasus  covid  19  di  Indones.  Tenaga  medis  sebagai  garda  terdepan  dalam penanggulangan wabah pandemic covid 19 sangat berisiko terpapar langsung virus covid 19.  Banyaknya  masyarakat  yang  tidak  perduli  untuk  mematuhi  peraturan  pencegahan covid 19 membuat tenaga medis tidak mampu merawat dan memberikan pasien covid 19 akibat peningkatan kejadian kasus covid 19. 2
Permasalah  yang  timbul  akibat  covid  19  dapat  terjadi  pada  sector  ekonomi, pendidikan  dan  permasalahan  medis.  Permasalahan  pada  ekonomi  meliputi  banyaknya PHK,  peningkatan  pengangguran  dan  perputaran  perdanganan  yang  menurun. Permasalahan  pendidikan  meliputi  tidak  dapat  terselenggaranya  pembelajaran  praktik tatap  muka  dan  kurangnya  interaksi  mahasiswa  dengan  lingkungan  pendidikan  nyata. Permasalahan medis meliputi tenaga medis yang tidak dihargai, pengasingan tenaga medis dan pasien covid 19 oleh masyarakat, penolakan jenazah covid 19 dan tindakan kekerasan terhadap tenaga medis yang sedang bertugas. 3
Kelelahan  secara  fisik  dan  pikiran  akan  menurunkan  system  imun  tenaga  medis sehingga tenaga medis lebih berisiko terpapar virus covid 19. Kejadian tenaga medis yang terpapar  covid  19  dan  dikonfirmasi  positif  menjadi  perhatian  yang  serius  sebab  tenaga medis  menjadi  ujung  tombak  dalam  keberhasilan  melawan  wabah  covid  19.  Perlunya perlindungan hukum serta asuransi bagi tenaga medis yang bekerja merawat pasien covid 19 sehingga penulis tertarik membua tulisan dengan judul Konsep perlindungan hukum bagi tenaga medis dalam penangan covid 19. 4
1 Otih  Handayani,  ‘Implementation  of  Prudential  Principles  in  the  Use  of  Disinfectants  as  an  Effort  to Prevent Covid- 19 Pandemic for Legal Protection of Ecosystems’, Journal of Morality and Legal Culture ( JMCL ) , 1.1 (2020), 58 – 65 <https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>.
2 Sri Pujiningsih, ‘Policy Polemic for Covid 19 and Efforts to Handling Information Technology’, Journal of Morality and Legal Culture (JMCL) , 1.2 (2020), 93 – 102 <https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>.
3 Rosidi Ruslan, ‘COVID - 19 Fulfilling Workers ’Economic Rights Positive’, Journal of Morality and Legal Culture (JMCL) , 1.2 (2020), 93 – 102 <https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>.
4 Lego  Karjoko,  I  Gusti  Ayu  Ketut  Rachmi  Handayani,  and Abdul  Kadir  Jaelani,  ‘The  Problems  of Controlling  the  Transparency  of  the  Financial  Budget  Use  of  Corona  Virus  19  Lego’, Journal  of  Morality  and  Legal Culture (JMCL) , 1.2 (2020), 93 – 102 <https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>.

## RESULTS & DISCUSSION
Perlindungan  hukum  bagi  tenaga  kesehatan  serta  pedoman  penanganan  dan penanggulangan virus covid 19 diatur dalam :
a. Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
b. UU R1 NO 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, khususnya pasal 48 tentang Rahasia Kedokteran
c. UU RI No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
d. UU RI No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan
e. Pasal 531 dan pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien
g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 269 tahun 2008 tentang rekam medis
h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 290 tahun 2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran
i. Kepmenkes  HK.01.07/Menkes/413/2020  tentang  Pedoman  Pencegahan dan Pengendalian Corona virus Disease 2019
j. Keputusan  Menteri  Kesehatan  Nomor  HK.01.07/Menkes/216/2020 tentang Penetapan Lab Pemeriksa Covid 19
k. Surat  Keptusan  Gubernur  Jawa  Tengah  No  445/46  tahun  2020  tentang Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emeging Tertentu Lini Kedua di Jawa Tengah
Aspek  perlindungan  hukum  bagi  tenaga  kesehatan  telah  diatur  dalam  berbagai instrument  undang-undang.  Tenaga  kesehatan  mendapatkan  perlindungan  hukum sepanjang  melaksanakan  tugas  sesuai  standar  profesi  dan  standar  prosedur operasional. 5 Bahkan  dalam  rangka  melakukan  penanganan  bencana,  dokter/dokter gigi  tidak  memerlukan  Surat  Ijin  Praktik  (SIP)  namun  wajib  memiliki  Surat  Tanda Registrasi  (STR).  Dalam  keadaan  darurat, informed  consent juga  tidak  diperlukan  untuk menyelamatkan  jiwa/mencegah  kecacatan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  RS (tempat  penelitian)  telah  melakukan  upayaupaya  untuk  memenuhi  perlindungan keselamatan  dan  kesehatan  kerja  tenaga  kesehatan  yang  memberikan  pelayanan kesehatan bagi pasien pandemi Covid-19. 6
Persoalan yang ditemui yakni kelangkaan APD dan insentif. Aspek keselamatan pasien menjadi prioritas bagi setiap tenaga kesehatan yang bertugas di fasilitas layanan kesehatan. Namun di sisi lain, tenaga kesehatan juga harus memperhatikan keselamatan dan  kesehatan  dirinya  dalam  bekerja.  Peralatan  kesehatan  juga  tercantum  dalam berbagai peraturan dengan ketentuan harus memenuhi standar pelayanan, persyaratan
5 Ahmad Mukri Aji, "Hak dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam", Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol, 2, No. 2, 2015.
6 Sara  Hersriavita,  ‘UPAYA  PENGEMBALIAN  KERUGIAN  NEGARA  DARI  PERKARA  TINDAK PIDANA KORUPSI OL EH KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO’, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi , 7.1 (2019), 15 – 28.
mutu,  keamanan,  keselamatan,  dan  laik  pakai.(1)  Hal  tersebut  sebagai  upaya  untuk memberikan  perlindungan  bagi  pasien  sekaligus  memberikan  perlindungan  terhadap sumber  daya  manusia  di  rumah  sakit.(1)  UU  No.36/2009  tentang  Kesehatan menyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dan dapat membentuk kebijakan khusus untuk pengadaan dan pemanfaatan perbekalan kesehatan.  Ketentuan  demikian  juga  telah  ditegaskan  dalam  Permenkes  No 1501/Menkes/PER/X/2010  tentang  Jenis  Penyakit  Menular  Tertentu  yang  Dapat menimbulkan  Wabah  dan  Upaya  Penanggulangan  Pasal  25  bahwa  dalam  keadaan KLB/Wabah,  pemerintah  dan  pemerintah  daerah  wajib  menyediakan  perbekalan kesehatanmeliputi bahan, alat, obat dan vaksin serta bahan/ alat pendukung lainnya .7 Menurut informasi yang berkembang di media memberitakan bahwa kelangkaan APD  tidak  hanya  dialami  oleh  Indonesia,  tetapi  dialami  oleh  hampir  seluruh  Negara yang  terdampak  Covid-19.  Namun,  sampai  laporan  ini  didiseminasikan,  pemenuhan APD  masih  belum  memiliki  kejelasan.  Situasi  yang  muncul  akibat  kelangkaan  APD tersebut  mengakibatkan  tenaga  kesehatan  menggunakan  APD  yang  kurang  memadai sehingga mengancam keselamatan pasien maupun tenaga kesehatan tersebut. Semakin meningkatnya jumlah tenaga kesehatan yang tertular penyakit Covid-19 dan meninggal dunia  diduga  salah  satu  pemicunya  disebabkan  oleh  penggunaan  APD  yang  kurang memadai. 8
Pasal  28D  ayat  (1)  UUD  1945  menyebutkan  bahwa  setiap  orang  berhak  atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama  dihadapan  hukum.  Hal  ini  serupa  dengan  Pasal  5  ayat  (1)  UU  No.  39/1999 tentang  HAM  yang  juga  menyebutkan  bahwa  setiap  orang  diakui  sebagai  manusia pribadi  yang  berhak  menuntut  dan  memperoleh  perlakuan  serta  perlindungan  yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. Pasal 27 ayat (1) UU No.  36/2009  tentang  Kesehatan  menyebutkan  bahwa  tenagakesehatan  berhak mendapatkan  imbalan  dan  pelindungan  hukum  dalam  melaksanakan  tugas  sesuai dengan profesinya. 9
Diperkuat dengan Pasal 57 huruf a UU No. 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan yang  juga  menyebutkan  bahwa  tenaga  kesehatan  dalam  menjalankan  praktik  berhak memperoleh pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi,  Standar  Pelayanan  Profesi,  dan  Standar  Prosedur  Operasional.  Peraturan  di atas, memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk menjalankan perintah hukum dalam  memberikan  jaminan  atas  perlindungan  hukum  kepada  tenaga  kesehatan. Sehubungan dengan gugus tugas penanganan percepatan Covid-19, maka Pemerintah memiliki kewajiban memberikan pengayoman dan mejamin hak-hak tenaga kesehatan dalam  melakukan  pelayanan  termasuk  di  dalamnya  adalah  imbalan  dan  jaminan  atas keselamatan  dan  kesehatan  selama  bertugas.  Satjipto  Raharjo  menyatakan  bahwa, perlindungan  hukum  adalah  memberi  pengayoman  terhadap  Hak  Asasi  Manusia
7 N  W  Afreeportamara  and  Pujiyono,  ‘Hambatan  Kurator  Dalam  Menyelesaikan  Piutang  Koperasi  Yang Diputus Pailit’, Jurnal Hukum
Dan
Pembangunan Ekonomi , 7.2 (2019), 243 – 50 <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/43014>.
8 Arifin Ma’ruf, ‘Implementation of Business Competition Violation Norms in the Decision of the Business Competition  Supervision  Com mission’, Journal  of  Morality  and  Legal  Culture  (JMCL) ,  1.2  (2020),  93 – 102 <https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>.
9 Liana Endah Susanti, ‘Economic Law Creation Beautiful Global Indonesia’, Bestuur , 7.1 (2019), 47 – 53.
(HAM)  yang  dirugikan  orang  lain  dan  perlindungan  itu  diberikan  kepada  masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. 10
Menurut Steven J. Heyman, perlindungan hukum memiliki tiga elemen pokok:
1. Perlindungan hukum terkait dengan kedudukan/keadaan individu, yang berarti kedudukan individu sebagai orang bebas dan warga negara.
2. Perlindungan  hukum  terkait  dengan  hak-hak  substantif,  yang  berarti  hukum mengakui  dan  menjamin  hak  individu  atas  untuk  hidup,  kebebasan,  dan kepemilikan.
3. Pengertian  paling  dasar  dari  perlindungan  hukum  adalah  terkait  penegakkan hak  ( the  enforcement  of  right ),  yaitu  cara  khusus  di  mana  pemerintah  mencegah tindakan  pelanggaran  terhadap  hak-hak  substantif,  memperbaiki,  dan memberikan hukuman atas pelanggaran tersebut .
Menurut Soedikno Mertokusumo, perlindungan hukum adalah jaminan hak dan kewajiban  manusia  dalam  rangka  memenuhi  kepentingan  sendiri  maupun  di  dalam hubungan  manusia.  Menurut  Sukendar  dan  Aris,  sarana  perlindungan  hukum  dibagi menjadi  2  (dua)  macam,  yaitu:  a.Perlindungan  hukum  preventif  adalah  langkah  atau cara  yang  dilakukan  untuk  mencegah  suatu  kejadian  yang  berakibat  hukum. b.Perlindungan hukum represif adalah langkah atau cara yang dilakukan apabila suatu kejadian  yang  berakibat  hukum  itu  telah  terjadi.  Secara  Preventif  untuk  menjamin perlindungan terhadap masyarakat, Pemerintah memang telah mengeluarkan kebijakan terkait Penanganan Covid-19, di antaranya; Keppres No. 2/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan  Penganganan  Covid-19,  dan  Permenkes  No.  9/2020  tentang  pedoman Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan  Covid-19. Secara  Represif  untuk  menjamin  hak  tenaga  kesehatan,  Pemerintah  menerbitkan kebijakan,  di  antaranya;  Kepmenkes  No.  HK.  01.07/MENKES/278/2020  tentang Pemberian  Insentif  dan  Santunan  Kematian  bagi  Tenaga  Kesehatan  yang  Menangani Covid-19, dan Kepmenkes No. HK. 01.07/MENKES/215/2020 tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan untuk Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Tahun Anggaran 2020. 11
Perlindungan  hukum  bagi  warga  negara  dari  tindakan  pemerintahan  pada prinsipnya memiliki tujuan sebagai berikut: 12
1. Perlindungan  hukum  dalam  rangka  menjamin  terpenuhinya  hak-hak  warga negara.
2. Perlindungan  hukum  dalam  rangka  mencegah  terjadinya  tindakan  yang merugikan hakhak warga negara.
3. Perlindungan  hukum  menyediakan  akses  bagi  warga  negara  untuk menghentikan tindakan pelanggaran, mendapatkan ganti kerugian atau tindakan pemulihn atas pelanggaran haknya.
4. Perlindungan  hukum  dalam  menjamin  trsedianya  ganti  kerugian  atautindakan pemulihan terhadap hak warga negara yang telah dirugikan.
10 M Jamil, ‘Pemalsuan Akta Autentik Sebagai Aspek Pidana Notaris M.Jamil’, Bestuur , 7.2 (2019), 114 – 21.
11 Ahmad Dwi Nuryanto, ‘Problem Penyidikan Tindak Pidana Penc ucian Uang Yang Berasal Dari Predicate Crime Perbankan’, Bestuur , 7.1 (2019), 54 <https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.43437>. 12 Yosua  Gabriel  Pradipta  and  Dona  Budi  Kharisma,  ‘PROSES  PENYELESAIAN  SENGKETA  DI LEMBAGA  ALTERNATIF  PE NYELESAIAN  SENGKETA  PERBANKAN  INDONESIA  (  LAPSPI  )’, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi , 7.2 (2019), 293 – 301.
5. Kendala  Tenaga  Kesehatan  dalam  Memperoleh  Jaminan  Keselamatan  dan Kesehatan Kerja dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
Pasal  28  H  ayat  (1)  UUD  1945  menjelaskan  bahwa  setiap  orang  berhak  hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hal ini diperkuat oleh Pasal  4  UU  No.36/2009  tentang  Kesehatan  yang  menyebutkan  bahwa  setiap  orang berhak  atas  kesehatan.  Dilanjutkan  dengan  Pasal  19  yang  menyebutkan  bahwa Pemerintah  bertanggung  jawab  atas  ketersediaan  segala  bentuk  upaya  kesehatan  yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau. 13
Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3) UU No. 1/1970 tentang Keselamatan Kerja, menyebutkan bahwa Pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja berkewajiban melakukan pengawasan  dan  pembinaan  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  terhadap  tenaga  kerja. Sebagaimana  yang  tertuang  juga  dalam  Pasal  86  ayat  (1)  huruf  a  UU  No.  13/2003 tentang  Ketenagakerjaan  yang  menjelaskan  bahwa  setiap  pekerja/buruh  mempunyai hak  untuk  memperoleh  perlindungan  atas  keselamatan  dan  kesehatan  kerja. Dilanjutkan  dengan  ayat  (2)  yang  menjelaskan  bahwa  untuk  melindungi  keselamatan pekerja/buruh  guna  mewujudkan  produktivitas  kerja  yang  optimal  diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. 14
Pasal 6 huruf a UU No. 24/2017 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwadalam  penyelenggaraan  penanggulangan  bencana,  Pemerintah  bertaggugjawab terhadap  perlindungan  masyarakat  dari  dampak  bencana.  Pandemi  Covid-19  adalah merupakan salah satu bencana global yang dihadapi seluruh dunia termasuk Indonesia, sehingga sebagai orang yang diberikan tugas mengatasi  pandemi ini, tenaga kesehatan layak  untuk  diberikan  jaminan  kesehatan  dan  keselamatan  guna  mencapai pembangunan Kesehatan. 15
Jika dikaitkan dengan Pasal 82 ayat (1) UU No.36/2009 tentang Kesehatan yang berbunyi  bahwa  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  dan  masyarakat  bertanggung  jawab atas  ketersediaan  sumber  daya,  fasilitas,  dan  pelaksanaan  pelayanan  kesehatan  secara menyeluruh  dan  berkesinambungan  pada  bencana,  maka  dalam  pandemi  ini Pemerintah juga harus menjamin tersedianya alat-alat yang menunjang keselamatan dan kesehatan  kerja  bagi  tenaga  kesehatan.  Pasal  1  PP  No.  50/2002  tentang  Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang disebut keselamatan  dan kesehatan  kerja  yang  selanjutnya  disingkat  K3  adalahsegala  kegiatan  untuk  menjamin dan  melindungi  keselamatan  dan  kesehatan  tenaga  kerja  melalui  upaya  pencegahan kecelakaan  kerja  dan  penyakit  akibat  kerja.  Keselamatan  dan  kesehatan  kerja merupakan hal yang penting bagi perusahaan, karena dampak kecelakaan dan penyakit
13 Satriawan  Sulaksono,  Widodo  Tresno  Novianto,  and  Supanto,  ‘KORBAN  TINDAK  PIDANA PENCUCIAN  UANG  YANG  TERCAMPUR  DENGAN  ASET  PELAKU  ”’, Jurnal  Hukum  Dan  Pembangunan Ekonomi , 7.1 (2019), 107 – 19. 14 Haris Budiman and others, ‘The Application of Criminal Sanctions on the Distributi on of Alcoholic Drinks Haris’, Journal of Morality and Legal Culture ( JMCL ) , 1.1 (2020), 7 – 11 <https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>. 15 Febry Wulandari and Waluyo Waluyo, ‘Efektivitas Pemanfaatan Dana  Bagi  Hasil Cukai  Hasil Tembakau Dalam Bidang Kesehatan Di Kota Surakarta Tahun 2018’, Bestuur , 7.1 (2019), 15 – 25
<https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.28418>.
kerja  tidak  hanya  merugikan  karyawan,  tetapi  juga  perusahaan  baik  secara  langsung maupun tidak langsung. 16
Menurut  Armanda,  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  (K3)  difilosofikan  sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohanitenaga kerja pada khususnya dan  manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat makmur dan sejahtera, sedangkan pengertian secara keilmuan  adalah  suatu  ilmu  pengetahuan  dan  penerapannya  dalam  usaha  mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Terpaparnya tenaga kerja (tenaga  medis,  paramedis,  dan  non-medis)  di  sarana  kesehatan  pada  lingkungan tercemar bibit penyakit yang berasal dari penderita yang berobat atau dirawat, adanya transisi  epidemiologi  penyakit  dan  gangguan  kesehatan.  Hal  tersebut  diikuti  dengan masuknya IPTEK canggih yang menuntut tenaga kerja ahli dan terampil sehingga tidak selalu dapat dipenuhi dengan adanya risiko terjadinya kecelakaan kerja. 17
Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak untuk  memberikan  pelayanan  medis  menurut  standar  profesi  dan  standar  prosedur operasional  ( pasal  50/UU  Praktek  Kedokteran  dan  UU  Keselamatan  Pasien ).  Dokter berkewajiban untuk senantiasa memeliharan kesehatanya, supaya dapat bekerja dengan baik ( pasal 16 kodeki ). Ketenagakerjaan yang membagi waktu kerja menjadi dua skema yaitu 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu atau 8 jam 1 hari  dan  40  jam  1  minggu  untuk  5  hari  kerja  dalam  1  minggu  ( pasal  77  UU Ketenagakerjaan ).  Dokter  atau  Dokter  Gigi  dalam  melaksanakan  praktik  kedokteran mempunyai  hak memperoleh  perlindungan  hukum  sepanjang  melaksanakan  tugas sesuai  dengan  standar  profesi  dan  standar  prosedur  operasional (pasal  50  (a)  UU Praktek kedokteran). Dokter atau Dokter Gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien.” (pasal 51 (a) UU Praktek kedokteran). 18
Pasal  28D  ayat  (1)  UUD  1945  menyebutkan  bahwa  setiap  orang  berhak  atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama  dihadapan  hukum.  Hal  ini  serupa  dengan  Pasal  5  ayat  (1)  UU  No.  39/1999 tentang  HAM  yang  juga  menyebutkan  bahwa  setiap  orang  diakui  sebagai  manusia pribadi  yang  berhak  menuntut  dan  memperoleh  perlakuan  serta  perlindungan  yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. 19
Pasal 27 ayat (1) UU No. 36/2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan pelindungan hukum dalam melaksanakan
16 Solikah  Ana  Estikomah,  ‘Aspek  Hukum  Import  Sampah  Plastik’, Bestuur ,  7.2  (2019),  106 <https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i2.40439>.
17 Riyan  Aditya  Nugraha,  Widodo  Tresno  Novianto,  and  Supanto,  ‘KARANGANYAR  DALAM MEMUTUS  PERKARA  PIDANA  HAK  CIPTA  GUNA  MENCIPTAKAN  KEPASTIAN  HUKUM  CIPTA  ( Putusan’, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS , 7.1 (2011), 169 – 80.
18 Ahmad Kodir Jailani Tanjung, Hari Purwadi, and Hartiwiningsih, ‘Paradigma Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana Di Indonesia’, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS , 7.1 (2019), 39 – 51 <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/29178>.
19 Putri  Noor  Ilmi  and  Moch.  Najib  Imanullah,  ‘TARAF  SINKRONISASI  HORIZONTAL
PENGATURAN  IZIN  USAHA  PERTAMBANGAN  BERDASARKAN  UNDANG-UNDANG  DAN BATUBARA  DAN  UNDANG-UNDANG  NOMOR  9  TAHUN  2015  TENTANG  PERUBAHAN  KEDUA UNDANG- UNDANG NOMOR 23’, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS , VII.2 (2019), 258 – 65.
tugas sesuai dengan profesinya. Diperkuat dengan Pasal 57 huruf a UU No. 36/2014 tentang  Tenaga  Kesehatan  yang  juga  menyebutkan  bahwa  tenaga  kesehatan  dalam menjalankan praktik berhak memperoleh pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional .20
Peraturan  di  atas,  memberikan  kewenangan  kepada  Pemerintah  untuk menjalankan  perintah  hukum  dalam  memberikan  jaminan  atas  perlindungan  hukum kepada  tenaga  kesehatan.  Sehubungan  dengan  gugus  tugas  penanganan  percepatan Covid-19,  maka  Pemerintah  memiliki  kewajiban  memberikan  pengayoman  dan mejamin hak-hak tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan termasuk di dalamnya adalah imbalan dan jaminan atas keselamatan dan kesehatan selama bertugas. Satjipto Raharjo  menyatakan  bahwa,  perlindungan  hukum  adalah  memberi  pengayoman terhadap  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  yang  dirugikan  orang  lain  dan  perlindungan  itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
Hubungan hukum antara dokter dengan pasien telah terjadi sejak dahulu (zaman Yunani  kuno),  dokter  sebagai  seorang  yang  memberikan  pengobatan  terhadap  orang yang  membutuhkannya.  Hubungan  ini  merupakan  hubungan  yang  sangat  pribadi karena  didasarkan  atas  kepercayaan  dari  pasien  terhadap  dokter  yang  disebut  dengan transaksi  terapeutik.  Transaksi  terapeutik  adalah  perjanjian  antara  dokter  dan  pasien berupa  hubungan  hukum  yang  melahirkan  hak  dan  kewajiban  kedua  belah  Pihak. Objek dari perjanjian ini adalah berupa upaya atau terapi untuk menyembukan pasien. 21 Hubungan  hukum  antara  dokter  dengan  pasien  ini  berawal  dari  pola  hubungan vertikal paternalistik seperti antara bapak dengan anak yang bertolak dari prinsip “ father knows  best ”  yang  melahirkan  hubungan  yang  bersifat  paternalistik.  Hubungan  hukum timbul bila pasien menghubungi dokter karena ia merasa ada sesuatu yang dirasakannya membahayakan  kesehatannya.  Keadaan  psikobiologisnya  memberikan  peringatan bahwa  ia  merasa  sakit,  dan  dalam  hal  ini  dokterlah  yang  dianggapnya  mampu menolongnya dan memberikan bantuan pertolongan. Jadi, kedudukan dokter dianggap lebih tinggi oleh pasien dan peranannya lebih penting daripada pasien.
Tenaga  Kesehatan  adalah  setiap  orang  yang  mengabdikan  diri  dalam  bidang kesehatan  serta  memiliki  pengetahuan  dan  atau  ketrampilan  melalui  pendidikan  di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya  Kesehatan,  sebagaimana  diatur  dalam  PERMENKES  RI  Nomor:  290 /MENKES/PER/III/2008  tentang  persetujuan  tindakan  medis  sebelum  melakukan suatu  tindakan  yang  didahului  oleh  penjelasan-penjelasan  yang  menyangkut  tindakan, resiko, yang akan dilakukan pada pasien.
Pasien maupun keluarganya akan mencari pertolongan kepada petugas kesehatan. Undang
Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999
Tentang  Perlindungan  Konsumen  Tentang  Perlindungan  Konsumen  juga  dapat diberlakukan  pada  bidang  kesehatan  Dengan  berlakunya  UUPK  diharapkan posisi konsumen sejajar dengan pelaku usaha, anggapan bahwa konsumen merupakan
20 Abdurrahman and Pujiyono, ‘POLITIK HUKUM DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL’, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS , 7.2 (2019), 181 – 86. 21 Wulandari and Waluyo.
raja  tidak  berlaku  lagi  mengingat  antara  konsumen  dan  pelaku  usaha  tidak  hanya mempunyai  hak  namun  juga  memiiki  kewajiban.  Pasien  sebenarnya  merupkan  faktor liveware.  Pasien  harus  dipandang  sebagai  subyek  yang  memiliki  pengaruh  besar  atas hasil  akhir  layanan  bukan  sekedar  obyek.  Hak-hak  pasien  harus  dipenuhi  mengingat kepuasan pasien menjadi salah satu barometer mutu layanan sedangkan ketidakpuasan pasien dapat menjadi pangkal tuntutan hukum. Penandatanganan formulir atau lembar persetujuan  tindakan  medis  mempunyai  konsekuensi  telah  tercapai  apa  yang dinamakan  “sepak at  para  pihak  yang  mengikatkan  diri,  terjadi  perjanjian  untuk melaksanakan tindakan medis”.
Pesetujuan  ini  mempunyai  kekuatan  mengikat  dalam  arti  mempunyai  kekuatan hukum,  berarti  dokter  boleh  menjalankan  kewajibannya  meberikan  informasi  dan memberikan hak kepada dokter untuk melakukan tindakan medis. Terdapat pasal-pasal dalam KUHP yang relevan dengan masalah tanggung jawab secara hukum pidana dan atau  hukum  Perdata.  Tenaga  kesehatan  yang  dimaksud  menurut  Pasal  1  ayat  (6) Undang-Undang  No.  36  Tahun  2006  tentang  Kesehatan  adalah  setiap  orang  yang mengabdikan  diri  dalam  bidang  kesehatan  serta  memiliki  pengetahuan  dan/atau keterampilan  melalui  pendidikan  di  bidang  kesehatan  yang  untuk  jenis  tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan. Sedangkan pada Pasal 1 ayat  (1)  Undang-Undang  No.  36  Tahun  2014  tentang  Tenaga  Kesehatan,  yang dimaksud  tenaga  kesehatan  adalah  setiap  orang  yang  mengabdikan  diri  dalam  bidang kesehatan  serta  memiliki  pengetahuan  dan/atau  keterampilan  melalui  pendidikan  di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 22 Adapun  yang  dimaksud  dengan  Tenaga  Kesehatan  dalam  ketentuan  ini,  antara lain  adalah  perawat,  bidan,  penata  anestesi,  tenaga  keterapian  fisik,  dan  keteknisian medis.  Pada  prinsipnya  yang  berhak  memberikan  persetujuan  adalah  penerima pelayanan  kesehatan  yang  bersangkutan.  Apabila  penerima  pelayanan  kesehatan  tidak kompeten  atau  berada  di  bawah  pengampuan  ( under  curatele ),  persetujuan  atau penolakan tindakan pelayanan kesehatan dapat diberikan oleh keluarga terdekat, antara lain  suami/istri,  ayah/  ibu  kandung,  anak  kandung,  atau  saudara  kandung  yang  telah dewasa. 23 Di  mana  dalam  hal  ini,  tenaga  kesehatan  memiliki  peranan  penting  untuk meningkatkan  kualitas  pelayanan  kesehatan  yang  maksimal  kepada  masyarakat  agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi  pembangunan  sumber  daya  manusia  yang  produktif  secara  sosial  dan  ekonomi serta  sebagai  salah  satu  unsur  kesejahteraan  umum  sebagaimana  dimaksud  dalam Pembukaan Undang-Undang. 24
Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Perencanaan  kebutuhan  tenaga kesehatan secara
nasional disesuaikan
dengan kebutuhan
22 M  Rangg a  Yusuf  and  Hernawan  Hadi,  ‘PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  PRODUK INDIKASI GEOGRAFIS KOPI ARABIKA JAVA SINDORO- SUMBING’, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS , 7.2 (2019), 219 – 27. 23 Dewi Prapmasari and M. Hudi Asrori S., ‘PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS KARYA LAGU DAN MUSIK’, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS , VII.2 (2019), 196 – 203.
24 Tanjung, Purwadi, and Hartiwiningsih.
berdasarkan  masalah  kesehatan,  kebutuhan  pengembangan  program  pembangunan kesehatan,  serta  ketersediaan  Tenaga  Kesehatan  tersebut.  Pengadaan  Tenaga Kesehatan  sesuai  dengan  perencanaan  kebutuhan  diselenggarakan  melalui  pendidikan dan  pelatihan,  baik  oleh  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  maupun  masyarakat, termasuk  swasta. 25 Pendayagunaan  tenaga  kesehatan  meliputi  penyebaran  tenaga kesehatan  yang  merata  dan  berkeadilan,  pemanfaatan  Tenaga  Kesehatan,  dan pengembangan  Tenaga  Kesehatan,  termasuk  peningkatan  karier.  Pembinaan  dan pengawasan mutu Tenaga Kesehatan terutama ditujukan untuk meningkatkan kualitas Tenaga  Kesehatan  sesuai  dengan  kompetensi  yang  diharapkan  dalam  mendukung penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan  bagi  seluruh  penduduk  Indonesia.  Pembinaan dan pengawasan mutu Tenaga Kesehatan dilakukan melalui peningkatan komitmen dan koordinasi  semua  pemangku  kepentingan  dalam  pengembangan  Tenaga  Kesehatan serta  legislasi  yang  antara  lain  meliputi  sertifikasi  melalui  Uji  Kompetensi,  Registrasi, perizinan, dan hak-hak Tenaga Kesehatan. 26
Penguatan  sumber  daya  dalam  mendukung  pengembangan  dan  pemberdayaan Tenaga  Kesehatan  dilakukan  melalui  peningkatan  kapasitas  Tenaga  Kesehatan, penguatan  sistem  informasi  Tenaga  Kesehatan,  serta  peningkatan  pembiayaan  dan fasilitas  pendukung  lainnya.  Dalam  rangka  memberikan  pelindungan  hukum  dan kepastian hukum kepada Tenaga Kesehatan, baik yang melakukan pelayanan langsung kepada  masyarakat  maupun  yang  tidak  langsung,  dan  kepada  masyarakat  penerima pelayanan  itu  sendiri,  diperlukan  adanya  landasan  hukum  yang  kuat yang  sejalan  dengan  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  di  bidang kesehatan  serta  sosial  ekonomi  dan  budaya.  Praktik  tenaga  kesehatan  dilaksanakan dengan kesepakatan berdasarkan hubungan kepercayaan antara Tenaga Kesehatan dan Penerima  Pelayanan  Kesehatan  dalam  bentuk  upaya  maksimal  ( inspanningsverbintenis ) pemeliharaan  kesehatan,  pencegahan  penyakit,  peningkatan  kesehatan,  pengobatan penyakit,  dan  pemulihan  kesehatan  sesuai  dengan  Standar  Pelayanan Profesi,  Standar  Profesi,  Standar  Prosedur  Operasional,  dan  kebutuhan  kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan.
Dalam  Undang-Undang  No.  29  Tahun  2004  tentang  Praktik  Kedokteran disebutkan  dalam  Pasal  66  ayat  (1)  UU  Praktik  Kedokteran,  diatur  suatu  keadaan  di mana  terjadi  kesalahan  yang  melibatkan  pelayan  kesehatan  dalam  hal  ini  olehdokter, yang  dapat  diajukan  pengaduan  kepada  Ketua  Majelis  Kehormatan  Disiplin Kedokteran  Indonesia  (MKDKI)  oleh  setiap  orang  yang  mengetahui  atau kepentingannya  dirugikan.  Di  samping  dapat  mengadukan  kerugian  yang  dideritanya kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, menurut Pasal 66 ayat (3) UU  Praktik  Kedokteran,  korban  malpraktik  yang  dirugikan  atas  kesalahan  atau kelalaian  dokter  dalam  melakukan  tindakan  medis  juga  dapat  melaporkan  adanya dugaan  pidana  kepada  pihak  yang  berwenang  dan/atau  menggugat  kerugian  secara perdata  ke  pengadilan.  Selanjutnya,  disebutkan  dalam  Pasal  67  dan  68  UU  Praktik Kedokteran  bahwa  Majelis  Kehormatan  Disiplin  Kedokteran  berwenang  untuk
25 Yatini, Hari Purwadi, and Hartiwiningsih, ‘Reformulasi Konstruksi Pidana Dalam Menjerat Pelaku Tindak Pidana Korporasi’, Pasca Sarjana Hukum UNS , VII.1 (2019), 144 – 52.
26 Andesgur Ivnaini, ‘Analisa Kebijakan Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Pestisida’, Bestuur , 7.2 (2019),
93 – 105.
memeriksa  dan  memberikan  keputusan  atas  pengaduan  yang  diterima.  Apabila ditemukan  adanya  pelangaraan  etika  (berdasarkan  KODEKI)  maka  Majelis Kehormatan Kedokteran yang akan meneruskan pengaduan pada organisasi profesi.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  bentuk  perlindungan hukum  terhadap  korban  malpraktik  kedokteran  yang  diatur  dalam  Undang-Undang No. 29 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran, yaitu berupa pemberian hak kepada korban  malpraktik  untuk  melakukan  upaya  hukum  pengaduan  kepada  Ketua  Majelis Kehormatan  Disiplin  Kedokteran  Indonesia,  yang  dapat  juga  secara  bersamaan melakukan upaya hukum secara hukum pidana maupun hukum perdata ke pengadilan serta pemberian wewenang kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) untuk mengeluarkan keputusan menjatuhkan sanksi disiplin kepada dokter yang terbukti bersalah .

## C ONCLUSION
Aspek perlindungan hukum bagi tenaga medis tertuang pada kodeki, UU R1 NO 29 Tahun  2004  tentang  Praktek  Kedokteran,  khususnya  pasal  48  tentang  Rahasia Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 269 dan 290 serta Kemenkes  RI.  Perlindungan  hukum  tenaga  kesehatan  dalam  gugus  tugas  percepatan penanganan  Covid-19,  tampak  dalam  fakta  bahwa  tenaga  kesehatan  tersebut  telah mendapatkan  perlindungan  hukum  dalam  bentuk  pengawasan  dan  pembinaan  yang dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Daerah  dan  Instansi  Kerja  mereka  dalam  penanganan Covid-19.  Kendala  tenaga  kesehatan  dalam  memperoleh  jaminan  keselamatan  dan kesehatan kerja dalam gugus tugas percepatan penanganan Covid-19, tampak dalam fakta bahwa hal ini disebabkan oleh birokrasi Pemerintah Daerah itu sendiri yang sangat rumit, dan pendistribusian APD yang tidak merata bagi tenaga kesehatan yang bertugas. Sebagai tenaga kerja yang diberikan wewenang dalam gugus tugas percepatan penanganan Covid- 19,  dalam  implementasinya  tenaga  kesehatan  tersebut  sama  sekali  belum  mendapatkan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Hanya sebagian saja yang memperoleh jaminan berupa APD, Vitamin, makanan dan Home Stay, itupun tidak semuanya mendapatkannya. Tanggungjawab Pemerintah Daerah untuk melaksanakan perintah atribusi tersebut belum dijalankan secara keseluruhan.

## R EFERENCES
Abdurrahman,  and  Pujiyono,  ‘POLITIK  HUKUM  DOKTRIN  PIERCING  THE CORPORATE VEIL’, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS , 7.2 (2019), 181 – 86 Afreeportamara,  N  W,  and  Pujiyono,  ‘Hambatan  Kurator  Dalam  Menyelesaikan  Piutang Koperasi Yang Diputus Pailit’, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi , 7.2 (2019), 243 – 50 <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/43014>
Budiman,  Haris,  Ela  Nurlaela,  Diding Rahmat,  and  Suwari  Akhmaddhian,  ‘The  Application  of Criminal  Sanctions  on  the  Distribution  of  Alcoholic  Drinks  Haris’, Journal  of  Morality  and
Legal Culture ( JMCL ) , 1.1 (2020), 7 – 11 <https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087> Estikomah,  Solikah  Ana,  ‘Aspek  Hukum  Import  Sampah  Plastik’, Bestuur ,  7.2  (2019),  106 <https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i2.40439> Handayani,  Otih,  ‘Implementation  of  Prudential  Principles  in  the  Use  of  Disinfectants  as  an Effort to Prevent Covid-19 Pandemic for Legal Protection of Ecosystems’, Journal of Morality and Legal Culture ( JMCL ) , 1.1 (2020), 58 – 65 <https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087> Hersriavita,  Sara,  ‘UPAYA  PENGEMBALIAN  KERUGIAN  NEGARA  DARI  PERKARA TINDAK  PIDANA  KORUPSI  OLEH  KEJAKSAAN  NEGERI  SUKOHARJO’, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi , 7.1 (2019), 15 – 28 Ilmi,  Putri  Noor,  and  Moch.  Najib  Imanullah,  ‘TARAF  SINKRONISASI  HORIZONTAL PENGATURAN  IZIN  USAHA  PERTAMBANGAN  BERDASARKAN  UNDANG- UNDANG DAN BATUBARA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG  PERUBAHAN  KEDUA  UNDANG- UNDANG  NOMOR  23’, Jurnal  Pasca Sarjana Hukum UNS , VII.2 (2019), 258 – 65 Ivnaini, Andesgur, ‘Analisa Kebijakan Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Pestisida’, Bestuur , 7.2 (2019), 93 – 105 Jamil, M, ‘Pemalsuan Akta Autentik Sebagai Aspek Pidana Notaris M.Jamil’, Bestuur , 7.2 (2019),
114 – 21
Karjoko, Lego, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Abdul Kadir Jaelani, ‘The Problems of Controlling the Transparency of the Financial Budget Use of Corona Virus 19 Lego’, Journal of Morality and Legal Culture (JMCL) , 1.2 (2020), 93 – 102 <https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>
Ma’ruf, Arifin, ‘ Implementation of Business Competition Violation Norms in the Decision of the Business Competition Supervision Commission’, Journal of Morality and Legal Culture (JMCL) , 1.2 (2020), 93 – 102 <https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>
Nugraha, Riyan Aditya, Widodo Tresno Novianto, and Supanto, ‘KARANGANYAR DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA HAK CIPTA GUNA MENCIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM CIPTA ( Putusan’, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS , 7.1 (2011), 169 – 80
Nuryanto, Ahmad Dwi, ‘Problem Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Predicate Crime Perbankan’, Bestuur , 7.1 (2019), 54 <https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.43437>
Pradipta, Yosua Gabriel, and Dona Budi Kharisma, ‘PROSES PENYELESAIAN SENGKETA DI  LEMBAGA  ALTERNATIF  PENYELESAIAN  SENGKETA  PERBANKAN IN DONESIA ( LAPSPI )’, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi , 7.2 (2019), 293 – 301 Prapmasari,  Dewi,  and  M.  Hudi  Asrori  S.,  ‘PELANGGARAN  HAK  CIPTA  ATAS  KARYA LAGU DAN MUSIK’, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS , VII.2 (2019), 196 – 203 Pujiningsih, Sri, ‘Policy Polemic for Covid 19 and Efforts to Handling Information Technology’, Journal of Morality and Legal Culture (JMCL) , 1.2 (2020), 93 – 102
<https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087> Rosidi Ruslan, ‘COVID - 19 Fulfilling Workers ’Economic Rights Positive’, Journal of Morality and Legal Culture (JMCL) , 1.2 (2020), 93 – 102 <https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087> Sulaksono, Satriawan, Widodo Tresno Novianto, and Supanto, ‘KORBAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN  UANG  YANG  TERCAMPUR  DENGAN  ASET  PEL AKU  ”’, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi , 7.1 (2019), 107 – 19 Susanti, Liana Endah, ‘Economic Law Creation Beautiful Global Indonesia’, Bestuur , 7.1 (2019), 47 – 53 Tanjung,  Ahmad  Kodir  Jailani,  Hari  Purwadi,  and  Hartiwiningsih,  ‘Paradigma  Hakim  Dalam
Mem utuskan Perkara Pidana Di Indonesia’, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS , 7.1 (2019), 39 – 51 <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/29178>
Wulandari,  Febry,  and  Waluyo  Waluyo,  ‘Efektivitas  Pemanfaatan  Dana  Bagi  Hasil  Cukai  Hasil Tembakau  Dalam  Bidang  Keseha tan  Di  Kota  Surakarta  Tahun  2018’, Bestuur ,  7.1  (2019),
15 – 25 <https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.28418> Yatini,  Hari  Purwadi,  and  Hartiwiningsih,  ‘Reformulasi  Konstruksi  Pidana  Dalam  Menjerat Pelaku Tindak Pidana Korporasi’, Pasca Sarjana Hukum UNS , VII.1 (2019), 144 – 52 Yusuf, M Rangga, and Hernawan Hadi, ‘PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK INDIKASI  GEOGRAFIS  KOPI  ARABIKA  JAVA  SINDORO- SUMBING’, Jurnal  Pasca Sarjana Hukum UNS , 7.2 (2019), 219 – 27