## Analisis Yuridis Tentang Proses Mediasi dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Bali
I Dewa Ayu Dwi Mayasari dan Dewa Gde Rudy*
Universitas Udayana, Denpasar, Bali-Indonesia dewarudy1959@gmail.com

## Abstrak
Dewasa ini dalam kehidupan masyarakat sering terjadinya  konflik atau sengketa. Termasuk sengketa pertanahan yang  marak  terjadi  di  lingkungan  masyarakat  adat  khususnya  masyarakat  adat  di  Bali.  Berbagai  macam  cara dilakukan  masyarakat  untuk  menyelesaikan  sengketa  pertanahan  yang  terjadi.  Baik  melalui  lembaga  pengadilan (litigasi) amupun lembaga di luar pengadilan (non litigasi). Alternatif penyelesaian sengketa banyak ditempuh oleh masyarakat  karena  dinilai  lebih  efektif  dan  tidak  memakan  waktu  dan  biaya  yan  g  lebih.  Salah  satu  alternatif penyelesaian  sengketa  yang  sering  di  tempuh  adalah  melalui  jalur  Mediasi  atau  perdamaian.  Apalagi  dalam menyelesaikan sengketa  tanah adat  di Bali. Alternatif Penyelesaian Sengketa  tanah adat di Bali sering ditempuh melalui  proses  mediasi  karena  dinilai  lebih  efektif  ,tidak  memakan  waktu  lama  dan  biaya  yang  tinggi.    Dalam penelitian ini dibahas dua permasalahan yakni Bagaimana urgensi mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa tanah    adat  di  Bali  dan    Bagaimana    proses  mediasi  dalam  alternatif  penyelesaian    sengketa  tanah  adat  di  Bali. Penelitian  ini  mempergunakan  jenis penelitian  hukum  normatif  karena  memfokuskan analisa   terhadap norma hukum  yang  muncul  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  analisa  konsep hukum. Kompleksnya persoalan tanah adat di Bali dan sedikitnya aturan tertulis mengenai hal itu, maka Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa tanah adat di Bali menjadi hal yang sangat urgen karena sengketa dapat diselesaikan  secara  efektif  dan  efisien.  Dan  untuk  proses  mediasi  tidak  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan, sehingga proses mediasi cenderung dilakukan menurut kebutuhan para pihak yang bersengketa sesuai dengan arahan dan petunjuk dari mediator.
Kata Kunci: Alter natif Penyelesaian Sengketa; Mediasi; Tanah Adat

## Abstract
Nowadays  in  community  life  there  are  often  conflicts  or disputes.  Including  land  disputes  that  are  rife  in indigenous communities, especially indigenous peoples in Bali. Various ways have been used by the community to resolve land disputes that  occur.  Either  through  court  institutions  (litigation)  or  institutions  outside  the  court  (non  litigation).  Many  community members have taken alternative dispute resolution because they are considered more effective and do not take more time and money. One alternative dispute resolution that is often taken is through Mediation or peace. Especially in resolving customary land disputes in Bali. Alternative resolution of customary land disputes in Bali is often pursued through a mediation process because it is considered more effective, does not take long and is high cost. In this study, two issues are discussed, namely how the urgency of mediation as an alternative to resolving customary land disputes in Bali and how the mediation process is in alternative  settlement  of  customary  land  disputes  in  Bali.  This  research  uses  a  type  of  normative  legal  research  because  it focuses on the analysis of legal norms that emerge using a statutory approach and a legal concept analysis approach. Due to the complexity of the issue of customary land in Bali and the lack of written rules regarding it, Mediation as an alternative to resolving customary land disputes in Bali is very urgent because disputes can be resolved effectively and efficiently. And the mediation process is not regulated in statutory regulations, so the mediation process tends to be carried out according to the needs of the disputing parties in accordance with the directions and directions of the mediator.
Keywords: Alternative Dispute Resolution; Mediation; Customary Land
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 2 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 90
Published: 25/07/2021
How To Cite:
Mayasari, I, D, A, D., Rudy, D, G. ( 2021). Analisis Yuridis Tentang Proses Mediasi dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Bali . KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa . 15 (2). Pp 90 - 98. https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.90-98

## I.  PENDAHULUAN
Sengketa atau konflik (Takdir Rahmadi, 2010) merupakan suatu keadaan yang tidak dikehendaki oleh  setiap  orang.  Akan  tetapi  dalam  pergaulan dikehidupan masyarakat, kita hidup dengan orang -orang  yang  berbeda  kepentingan.  Perbedaan kepentingan itulah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan persengketaan dalam masyarakat.  Untuk  menyelesaikan  perselisihan dan  persengketaan  antara  sesama  individu tersebut  maka  diperlukan  suatu  kaedah  hukum, dimana  salah  satu  fungsi  hukum  adalah  sebagai sarana  penyelesaian  sengketa,  sehingga  tercipta ketertiban dan ketentraman masyarakat.
Pada  umumnya  masyarakat  berpadangan bahwa  sengketa  atau  konflik  hanya  biasa diselesaikan  melalui  jalur  pengadilan  (Litigasi), dan  melupakan  serta  mengabaikan  cara-cara peneyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi. Tata  cara  penyelesaian  sengketa  dapat  dibagi menjadi 2 kategori utama, yaitu :
Penyelesaian  Sengketa  melalui  Pengadilan, yang lazim disebut dengan Litigasi.
Penyelesaian  Sengketa  diluar  Pengadilan  atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (non Litigasi).
Salah satu Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar  Pengadilan  adalah  dengan  cara  Perdamaian atau yang lebih dikenal dengan sebutan Mediasi. Penyelesaian  sengketa  perdata  dengan  cara perdamaian  dimaksudkan  untuk  mencari  jalan keluar  agar  para  pihak  yang  bersengketa menyelesaikan  secara  damai  dan  selanjutnya dibuatkan akta  perdamaian  yang  ditandatangani oleh  kedua  belah  pihak  (Soeroso,  2010). Perdamaian  pada  dasarnya  merupakan  salah  satu sistem  Alternative  Dispute  Resolution  (ADR) atau dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan sebutan alternatif penyelesaian sengketa.
Penyelesaian  sengketa  tanah  menggunakan mekanisme ADR dilakukan berdasarkan Undang- Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,  jo  Undang- Undang  No.  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman, dan berbagai ketentuan hukum
lainnya  seperti  Peraturan  Mahkamah  Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi  di  Pengadilan,  yang  telah  diganti  oleh PERMA  No.  1  Tahun  2016  tentang  Tentang Prosedur  Mediasi  Di  Pengadilan  dan  Peraturan Kepala   Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor   3
Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Pengkajian dan  Penanganan  Kasus  Pertanahan  yang  telah diganti oleh Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.
Mediasi  dilakukan  sesuai  kesepakatan  antara kedua belah pihak dengan menggunakan bantuan Mediator sebagai perantara. Alternatif penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  mediasi umumnya dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa perdata misalnya perkawinan, perceraian termasuk juga sengketa pertanahan.
Sengketa  dalam  penggunaan  tanah  yang terjadi  di  Bali  umumnya  karena  persepsi masyarakat  terhadap  tanah  adat  mempunyai kedudukan  sangat  penting  bagi  kehidupan manusia  dan  bangsa  Indonesia  pada  umumnya. Bagi  masyarakat  adat  Bali,  persoalan  tanah  adat menimbulkan  masalah  yang  berkepanjangan  dan sering  kali  menimbulkan  sengketa  adat. Sengketa  tersebut  menyangkut  tanah  adat,  baik antara krama (warga) desa adat dan desa adat lain, maupun  antar  desa  adat  dan  institusi  pemerintah untuk kepentingan pembangunan.
Tanah-tanah adat di Bali dibagi menjadi tanah druwe  desa,  tanah  laba  pura,  tanah  pekarangan desa,  dan  tanah  ayahan  desa.  Dalam    Hukum Tanah  Adat  dikenal  beberapa  macam  jenis  dan fungsi tanah adat di Bali, yaitu:
Tanah Druwe atau sering  disebut juga Druwe Desa  adalah  tanah  yang  dimiliki  atau  dikuasai oleh  desa  pakraman  seperti  Tanah  Pasar,  Tanah Lapang, Tanah Kuburan, Tanah Bukti,
Tanah Druwe Pura (Pelaba pura) adalah tanah yang  dulunya  milik  desa  yang  khusus  digunakan untuk keperluan Pura yaitu tempat bangunan Pura dan yang digunakan untuk pembiayaan keperluan Pura seperti pembiayaan upacara  – upacara rutin, hingga perbaikan pura,
Tanah  Pekarangan  Desa  merupakan  tanah yang dikuasai oleh desa pakraman yang diberikan kepada krama negak untuk tempat tinggal dengan ayahan yang melekat,
Tanah Ayahan merupakan tanah yang dikuasai desa  pakraman  yang  penggarapannya  diserahkan kepada  krama  desa  setempat  dengan  hak  untuk dinikmati  dengan  perjanjian  tertentu  serta kewajiban memberikan ayahan (Hendriatiningsih, 2008).
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 2 2021 — CC-BY-SA 4.0 License

## Analisis Yuridis Tentang Proses Mediasi dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Bali
Di dalam masyarakat adat bali dikenal dengan adanya  Desa  Pakraman.  Berdasarkan  Pasal  1 angka  4  Peraturan  Daerah  Nomor  3  Tahun  2001 tentang  Desa  Pakraman  disebutkan  bahwa  Desa Pakraman  adalah  suatu  kesatuan  masyarakat hukum  adat  di  Provinsi  Bali  yang  mempunyai satu  kesatuan  tradisi  dan  tata  krama  pergaulan hidup  masyarakat  umat  Hindu  secara  turun temurun  dalam  ikatan  kahyangan  tiga  atau kahyangan  desa  yang  mempunyai  wilayah tertentu  dan  harta  kekayaan  sendiri  serta  berhak mengurus  rumah  tangganya  sendiri.  Salah  satu bentuk  harta  kekayaan  dari  Desa  Pakraman adalah  tanah  adat  atau  tanah  desa  yang  mana dikelola  oleh  para  prajuru  desa  pakraman (perangkat desa) dan karma desa (warga desa).
Penyelesaian sengketa tanah adat di bali yang dilakukan  lewat  jalur  “Mediasi”  umumnya dilakukan melalui pengadilan adat atau peradilan desa  yang  biasa  dikenal  dengan  sebutan  “kerta desa”.  Penyelesaian  sengketa  tanah  adat  yang  di tempuh melalui jalur pengadilan adat (kerta desa) ini  umumnya  dipimpin  oleh  pemimpin  dari  desa pakraman  (dalam  hal  ini  Bendesa  Adat)    itu sendiri.  Pemimpin  desa  pakraman  dapat  disebut juga  “prajuru  desa  pakraman”  yang  mempunyai tugas  dan  wewenang  saksi  dalam  perkawinan, mengatur  upacara  kematian,  menyelenggarakan rapat banjar (sangkepan) rutin maupun incidental, menyelenggarakan  kerjabakti  (ngayah)  untuk tujuan upacara, serta menyelesaikan konflik yang berkaitan dengan persoalan perkawinan, perceraian,  pewarisan,  dan  konflik  bertetangga mengenai  ternak  kesasar,  batas-batas  wilayah pekarangan, dan lain-lain.
Alternatif  penyelesaian  sengketa  pertanahan melalui  jalur  Mediasi  memang  sudah  lazim dilakukan  dalam  sengketa  perkara  perdata khusunya  sengketa  tanah  adat  di  Bali. Penyelesaian sengketa pertanahan yang dilakukan pengalaman  praktisi  mediasi  dan  penelitian para  ahli.  Ketiadaan  pengaturan  proses  mediasi dalam  undang-undang  merupakan  kekuatan sekaligus  kelemahan  proses  mediasi.  (Takdir Rahmadi, Op. Cit:100)
Ketiadaan pengaturan tahapan mediasi dipandang  sebagai  kekuatan  mediasi  adalah karena keadaan itu menyediakan keleluasaan bagi para pihak maupun mediator Untuk menyelenggarakan  proses  mediasi  menurut kebutuhan  para  pihak  sesuai  dengan  jenis permasalahan kasusnya. Disebut sebagai kelemahan karena ketiadaan pengaturan
memperlihatkan  ketiadaan  pembakuan  dan kepastian.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah    tersebut di  atas,  sebagaimana  telah  dipaparkan  di  atas, maka  dalam  penulisan  jurnal  ini  dapat dirumuskan  permasalahan  yaitu  bagaimana urgensi  Mediasi  sebagai  Alternatif  Penyelesaian Sengketa  Tanah  Adat  di  Bali  dan  bagaimana proses  Mediasi  dalam  Alternatif  Penyelesaian Sengketa  Tanah Adat  di Bali.

## II.  METODE
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji menyatakan  bahwa,  penelitian  hukum  normatif mencangkup  penelitian  terhadap  asas-asas hukum,  sistematik  hukum,  taraf  sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah  hukum.  (Soerjono  Soekanto  dan  Sri Mamudji, 2013) Menurut Soerjono Soekanto, ada
2  jenis  penelitian  hukum,  yaitu:  penelitian hukum  normatif  dan  penelitian  hukum  empiris atau  sosiologis  (Soerjono  Soekanto,1985). Empiris  (Empirical)  adalah  sesuatu  yang berdasarkan  eksperimen  maupun  observasi terhadap  fakta  atau  perkembangan  fakta.  (I.B. Wyasa Putra, 2005)
Penelitian  yang  akan  diselenggarakan  ini termasuk  penelitian  hukum  normatif,  yaitu penelitian  hukum  yang  didasarkan  pada  data sekunder  (Ibid).  Penelitian  hukum  normatif  ada juga  yang  menyebutnya  sebagai  penelitian  yang memfokuskan  analisa  pada  norma  hukum  dan meletakkan  norma  hukum  sebagai  obyek  melaui jalur  di  luar  pengadilan  adat  memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Proses mediasi  diluar  pengadilan  tidak  diatur  dalam peraturan  perundang-undangan,  pengaturannya hanya  terbatas  pada  penggunaan  mediasi,  tetapi tidak tentang proses penyelenggaraan mediasi,
oleh  sebab itu  proses  mediasi  didasarkan  atas penelitian. (Hans Kelsen, 2008)
Dalam penelitian ini, peneliti mempergunakan jenis  penelitian  hukum  normatif  karena  terdapat adanya kekosongan norma yakni dalam Peraturan Mahkamah  Agung  (PERMA)  Nomor  1  Tahun 2008  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan, yang  telah  diganti  oleh  PERMA  No.  1  Tahun 2016  tentang  Tentang  Prosedur  Mediasi  Di Pengadilan.  Dalam  PERMA  tersebut  hanya menyebutkan  proses  mediasi  di  Pengadilan, namun  untuk  proses  mediasi  di  luar  pengadilan (Alternatif
Penyelesaian Sengketa) tidak

## Analisis Yuridis Tentang Proses Mediasi dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Bali
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 2 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 92
disebutkan  dan  dijelaskan.  Karena  kenyataan yang  banyak  terjadi  dalam  masyarakat  adalah masyakarat  lebih  banyak  memilih  Alternatif Penyelesaian Sengketa atau Penyelesaian sengketa  secara  non  litigasi  (di  luar  Pengadilan) seperti  hal  nya  melalui  jalur  perdamaian  atau Mediasi.
Adapun  pendekatan  yang  digunakan  pda penelitian  ini  yakni  pendekatan  perundang- undangan (The Statue Approach) dan pendekatan analisa  konsep  hukum  (The  Analitycal  and Conseptual  Approach).  Bahan  hukum  yang digunakan  yaitu  bahan  hukum  primer,  bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan  bahan  hukum  yaitu  dengan melakukan studi dokumentasi. Adapun penelitian ini  menggunakan  data  penunjang  melalui responden di dinas pariwisata dan tempat-tempat lain.  Analisis  bahan    hukum    disini    dilakukan secara  kualitatif  dan  komperehensif  dengan metode deskriptif analis.

## III.HASIL DAN PEMBAHASAN

## Upaya Penyelesaian Sengketa Pertanahan
Konflik  (conflict)  atau  sengketa  (dispute) merupakan  bagian  dari  kehidupan  sosial,  akan selalu  hadir  seiring  dengan  keberadaan  manusia dalam  menjalankan  aktivitasnya  yang  selalu bersentuhan  dengan  sesamanya  secara  individu maupun  kelompok.  Apalagi  sengketa  yang berhubungan  dengan  masalah  tanah.    Karena tanah  merupakan  hal  yang  sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat. Adapun beberapa cara dalam  menyelesaikan  sengketa,  khususnya sengketa pertanahan yaitu:
Penyelesaian  Sengketa  Melalui  Pengadilan (Litigasi)
Pada  dasarnya  para  pihak  yang  bersengketa mempunyai  opsi  dalam  memilih  prosedur, lembaga  dan  model  penyelesaian  mengenai sengketanya.  Salah  satu  lembaga  yang  secara formal  dianggap  paling  representatif  dapat menyelesaikan  suatu  sengketa  adalah  lembaga pengadilan,  baik  yang  ada  dalam  lingkungan peradilan  umum,  peradilan  tata  usaha  negara, peradilan  meliter,  peradilan  agama,  dan  sebuah Mahkamah  Konstitusi.  Demikian  ditegaskan dalam Pasal 2 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Pemilihan  peradilan  negara  sebagai  lembaga formal  tampaknya  juga  dipengaruhi  oleh  adanya penghapusan peradilan adat yang dulu pernah ada
di  seluruh  masyarakat  hukum  adat  di  Indonesia berdasarkan  UU  Darurat  diungkapkan  David  F. Greenberg:    “Downward  law  is  greater  than upward
law”.(David F, Greenberg, 1983)  Dari kondisi ini banyak orang merasa prihatin jika dihadapkan dengan  sengketa  yang  ditangani  lembaga peradilan karena mereka meragukan apakah
akan mampu mendapat kepastian dan keadilan sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri.
Penyelesaian  Sengketa  di  Luar  Pengadilan (Non Litigasi)
Studi  tentang  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan atau Alternatif Penyelesaian Sengketa atau  yang  sering  dikenal  dengan  Alternative Dispute  Resolution  (yang  selanjutnya  disingkat ADR) di Indonesia dianggap menarik dan penting jika  dikaitkan  dengan  pandangan  kelompok  elite politik  bangsa  Indonesia  dan  pemikiran  sebagian pakar hukum Indonesia yang ingin mengaktualisasikan  berbagai  institusi  atau  nilai- nilai  yang  hidup  dalam  masyarakat  hukum  adat untuk menjawab berbagai persoalan kemasyarakatan  bangsa  Indonesia  masa  kini. Musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan proses  penyelesaian  sengketa  dan  pengambilan Keputusan  yang  dianggap  berakar  pada  berbagai masyarakat hukum adat. (Hadimulyo, 1997)
Pasal 1 angka 10 Uundang-Undang Nomor  30
Tahun 1999 mendefinisikan alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur  yang  disepakati  para  pihak,  yakni penyelesaian  di  luar  pengadilan  dengan  cara Konsultasi,  Negosiasi,  Mediasi,  Konsiliasi  atau Penilaian  Ahli.  Hal  ini  menjadi  kehendak  bebas sepenuhnya  dari  para  pihak.  Kebebasan  untuk memilih  bentuk  penyelesaian  yang  membedakan antara  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan.
Di samping itu, kepastian dan keadilan yang diharapkan banyak pihak saat ini sudah dapat diperjualbelikan,      karena      yang      lebih dipentingkan adalah “pencitraan”, (Media Handayani,  2003)  yaitu  kemenangan.  Adalah relevan  dengan  ungkapannya  Media  Handayani, “Aku membeli,  maka  aku  ada;  kritik  terhadap konsumerisme  menurut  pandangan  Baudrillard dan  Marcuse”.  Oleh  karena  itu  orang-orang mencoba menawarkan opsi sebagai alternatif lain dalam  menyelesaikan  sengketanya  sesuai dengan
Halaman 93 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 2 2021 — CC-BY-SA 4.0 License

## Analisis Yuridis Tentang Proses Mediasi dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Bali
gaya  prosedural  yang  diungkapkan  Nader  dan Todd,  seperti  Coercion,  negotiation,  mediation. (  Laura  Nader  and  Harry  F.  Todd,  Jr,  1978)  1. Coercion (tindakan kekerasan) sebagai aksi yang modernisasi berlangsung. (Maria S.W. Sumardjono, Nurhasan Ismail, Isharyanto. 2008).
Urgensi  Mediasi  sebagai  Alternatif  Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Bali
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia memberikan    batasan  bahwa:  “Pengertian mediasi  adalah  suatu  proses  pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan    sebagai  penasihat.  Dan  mediator adalah    perantara  (penghubung,  penengah)  bagi pihak-pihak yang
bersifat  unilateral  dengan  mengandalkan bersengketa  itu”.  Selanjutnya  menurut  Rachmadi kekuatan fisik dan kekerasan, seperti "melakukan tindakan  hukum  sendiri  (self  helf)"  atau  dalam bentuk perang antar suku (warfare);
Negotiation, artinya ada dua kelompok utama sebagai  pembuat  keputusan  dalam  penyelesaian satu  masalah  untuk  mana  kedua  belah  pihak setuju  tanpa  bantuan  kelompok  ketiga.  Dalam situasi  ini  kedua  belah  pihak  mencoba  untuk membujuk satu sama lain."Mereka mencari tidak untuk  meraih  suatu  solusi  dalam  kaitan  dengan aturan,  tetapi  untuk  menciptakan  aturan  di  mana mereka  dapat  mengorganisir  hubungan  mereka dengan yang lainnya. Selanjutnya dikenal dengan pengaturan diadik.
Mediation,  artinya  sudah  melibatkan  campur tangan  pihak  ketiga  dalam  sengketa  untuk menopang  prinsip-prinsip  dalam  mencapai persetujuan. Dengan mengabaikan apakah prinsip -prinsip  memohon  bantuan  mediator/penengah atau  apakah  ia  ditugaskan  oleh  seseorang  dalam wewenang.  Kedua  belah  pihak  secara  prinsip setuju  untuk  diintervensi/dicampuri.  Penengah bisanya  sebuah  lembaga  yang  netral,  atau seseorang yang berwibawa/bermartabat.
Jadi  keberadaan  “Mediasi”  sebagai  salah  satu bentuk mekanisme penyelesaian sengketa alternatif  (Alternative  Dispute  Resolution) bukanlah  sesuatu  hal  yang  asing,  karena penyelesaian  konflik  itu  merupakan  bagian  dari norma  sosial  yang  hidup,  atau  paling  tidak, pernah  hidup  dalam  masyarakat.  Kondisi  ini dapat ditelusuri dari kenyataan bahwa kehidupan masyarakat lebih berorientasi pada keseimbangan dan  keharmonisan,  yang  intinya  adalah  bahwa semua  orang  merasa  dihormati,  dihargai,  dan
tidak  ada  yang  dikalahkan  kepentingannya. Menurut M. Dawam Rahardjo, dinyatakan, bahwa keseimbangan  dan  keharmonisan  itu  telah mengalami erosi ketika proses
Usman“  Mediasi  adalah  cara  penyelesaian sengketaa
diluar  pengadilan  melalui  perndingan  yang melibatkan
pihak  ketiga  yang  bersikap  netral  (non intervensi) dan tidak berpihak (impartial) kepada pihak-pihak  yang  bersengketa  serta  diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa”. (Usman Rahmadi. 2003) Banyak pertimbangan hukum dalam menyelesaikan  sengketa  tanah  adat  yang  sering disebut  dengan  tanah  hak  ulayat.  Di  dalam peraturan  Nasional,  Hak  Ulayat juga  telah  diatur dalam  Peratuan  Menteri  Agraria  Kapada  Badan Pertanahan Nasional Nomor 5
Tahun  1999  menurut  Pasal  1  ayat  (1)  yang dimaksudkan adalah kewenangan yang menurut hukum  adat  dipunyai  oleh masyarakat  hukum adat  tertentu  atas  wilayah  tertentu  yang merupakan
lingkungan  hidup  para  warganya  untuk mengambil  manfaat  dari  sumber  daya  alam, termasuk  tanah,  dalam  wilayah  tersebut,  bagi kelangsungan  hidup  dan  kehidupannya,  yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun  temurun  dan  tidak  terputus  antara masyarakat hukum adat tersebut yang bersangkutan.
Berbagai  pertimbangan  dalam  menyelesaikan sengketa, khususnya sengketa tanah adat di Bali, membuat  para  pihak  yang  bersengketa  sangat memikirkan  berbagai  cara  agar  sengketa  mereka dapat terselesaikan dengan harapan agar sengketa mereka  selesai  dalam  waktu  yang  singkat,  biaya yang  dikeluarkan  relatif  jauh  lebih  murah  dan efisien  jika  di  bandingkan  menyelesaikan sengketa  di  Pengadilan.  Untuk  itu  masyarakat cenderung memlilih untuk menyelesaikan sengketa  tanah  mereka  melalui  altrenatif penyelesaian  sengketa  yaitu  melalui  mediasi. Begitu kompleksnya persoalan tanah adat di Bali dan  sedikitnya  aturan  tertulis  mengenai  hal  itu, maka
Mediasi  sebagai  alternatif  penyelesaian sengketa  tanah  adat  di  Bali  menjadi  hal  yang sangat  urgen  karena  sengketa  dapat  diselesaikan
Analisis Yuridis Tentang Proses Mediasi dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Bali
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 2 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 94
secara efektif dan efisien.
Namun segala jenis bentuk upaya penyelesaian sengketa, baik penyelesaian sengketa  melalui  jalur  litigasi  (di  Pengadilan) ataupun  non  litigasi  (di  luar  Pengadilan), semuanya  memiliki  kelebihan  dan  kekurangan dalam proses penyelesaiannya. Sekarang semuanya  bergantung  juga  kepada  itikad  baik para  pihak  dalam  menyelesaiakn  sengketa mereka  agar  tidak  memakan  waktu  yang  lama dan biaya yang mahal.
Proses  Mediasi  dalam  Alternatif    Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Bali
Munculnya sengketa tanah adat, khususnya di Bali  seperti  misalnya  sengketa  rebutan  tapal batas, penguasaan tanah oleh investor yang dapat disebabkan  oleh  beberapa  faktor  yakni  karena faktor  ekonomi,  untuk  mempertahanka  prestise (gengsi),  dan  paling  utama  adalah  karena  telah terjadi  klaim  penguasaan  dan  pemilikan  secara ekslusif  dari  masing-masing  desa  adat,  dan sebaliknya  kurang  dapat  memahami  makna terhadap hak bangsa dalam UUPA.
Tanah-tanah  adat  yang  masih  berupa  tanah lapang  atau  tanah  kosong  jika  tidak  diikuti dengan  penguasaan  yang  jelas  baik  secara  fisik maupun secara batin atau secara yuridis, terkesan merupakan  hak  ulayat  negara  yang  saat  ini lebih dikenal  dengan  istilah  “tanah  negara”  walaupun tanah  itu  berada  dalam  wilayah  (wewengkon) desa  adat.  Ketidakjelasan  ini  jika  kemudian dimanfaatkan secara fisik oleh masyarakat secara perorangan  maupun  kelompok  secara  bertahun- tahun akan dapat menimbulkan sikap batin untuk secara  permanen  dapat  menguasai  tanah  yang dimanfaatkan tersebut,
apalagi dalam perkembangannya tanah dimaksud memiliki nilai ekonomi  yang  menjanjikan.  Sehingga  hal demikian sering menimbulkan adanya persengketaan antara desa adat dengan masyarakat atau desa adat dengan desa adat yang lain.
Upaya penyelesaian sengketa tanah adat di Bali  selain  ada  yang  dilakukan  melalui  jalur litigasi  (di  Pengadilan),  tidak  jarang  pula dilakukan  melalui  jalur  non-litigasi  (di  luar Pengadilan)  yang  dikenal  dengan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  (ADR).  Dengan  alasan jalur  non-litigasi  (di  luar  Pengadilan)  lebih efektif, efisien, tidak memakan waktu yang lama dan  biaya  murah.  Salah  satunya  yang  paling sering  dilakukan  dalam  penyelesaian  sengketa
tanah  adat  di  Bali  adalah  melalui  jalur  Mediasi. Mediasi  adalah  proses  penyelesaian  sengketa dengan  penghantara  pihak  ketiga  (mediator), yakni  pihak  yang  memberi  masukan-masukan kepada  para  pihak  yang  bersengketa  untuk menyelesaikan  sengketa  mereka.  Mediasi  telah diterapkan  pada penyelesaian kasus-kasus pertanahan  dengan  menggunakan  pihak  ketiga, untuk menyampaikan saran-saran yang dikehendaki  oleh  para  pihak  yang  tidak  mampu disampaikannya sendiri. Dalam mediasi, mediator memberikan  penyelesaian  yang  inovatif  melalui bentuk  penyelesaian  yang  tidak  dapat  dilakukan oleh  pengadilan,  akan  tetapi  para  pihak  yang bersengketa  memperoleh  manfaat  yang  saling menguntungkan.
Berbicara  Mediasi  di  Pengadilan,  setelah mediator  yang  akan  menangani  perkara  telah dipilih,  para  pihak  yang  bersengketa  akan menempuh    tahap-tahap    proses    Mediasi sebagaimana  ditentukan  pada  Pasal  13  PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yaitu :
Dalam  waktu  paling  lama  5  (lima)  hari  kerja setelah  para  pihak  menunjuk  mediator  yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkanresume  perkara  kepada  satu  sama lain dan kepada mediator.
Dalam  waktu  paling  lama  5  (lima)  hari  kerja setelah  para  pihak  gagal  memilih  mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara  kepada  hakim  mediator  yang  ditunjuk. Proses mediasi berlangsung aling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh  para pihak  atau  ditunjuk  oleh  ketua  majelis  hakim sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  11  ayat  (5) dan (6).
Atas  dasar  kesepakatan  para  pihak,  jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat  belas)  hari  kerja  sejak  berakhir  masa  40 (empat puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
Jangka  waktu  proses  mediasi  tidak  termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara.
Jika  diperlukan  dan  atas  dasar  kesepakatan para  pihak,  mediasi  dapat dilakukan  secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.
Kelebihan  penyelesaian  sengketa  melalui mediasi  adalah  dilakukan  oleh  seorang  yang benar-  benar  dipercaya  kemampuannya  untuk mempertemukan  kepentingan  pihak-pihak  yang bersengketa. Namun dalam mediasi tidak terdapat
Halaman 95 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 2 2021 — CC-BY-SA 4.0 License

## Analisis Yuridis Tentang Proses Mediasi dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Bali
kewajiban  dari  masing-masing  pihak  untuk menaati  apa  yang  disarankan  oleh  mediator. Mediator  dalam  mediasi  tidak  mempunyai kekuasaan  memaksakan  suatu  penyelesaian  pada pihak-pihak.  Mediator  membimbing  para  pihak untuk  melakukan  negosiasi  sampai  terdapat kesepakatan  yang  mengikat  para  pihak, selanjutkan  dituangkan  dalam  suatu  perjanjian atau nota kesepakatan.
Dalam  penyelesaian  sengketa  tanah  adat  di Bali  (sengketa  tapal  batas),  seperti  yang  pernah terjadi  di  beberapa  desa  yaitu  antara  Desa  Ngis (Kecamatan  Manggis  Karangasem)  dan  Desa Macang (Kecamatan Bebandem Karangasem),
Desa  Adat  Pagan  (Tanah Pelaba  Pura  dengan masyarakat setempat), dan antara Pura Sambiang dan  Pura  Ketapang  Kembar  Desa  Sanur.  Kedua belah  pihak  bersepakat  untuk  menyelesaikan konflik  melalui  Alternatif Penyelesaian  Sengketa (Mediasi di luar Pengadilan). Dimana pihak yang dipercaya  bertindak  sebagai  Mediator  adalah Pemerintah  Kabupaten,  Badan  Pertanahan Nasional dan Bendesa Adat setempat.
Terjadinya  sengketa  adat  dalam  kesatuan masyarakat  hukum  adat  yang  ada  di  Bali  akibat adanya ketidak jelasan hak atas tanah adat dengan Pemerintah  Daerah.  Desa  adat  merupakan  desa yang  mempunyai  kewenangan  untuk  mengurus rumah  tangganya  sendiri,  karena  desa  adat memiliki  struktur  kepengurusan  yang  disebut prajuru  Desa  Adat  yang  berfungsi  untuk membantu tercapainya kepentingan para anggotanya.
Dalam  penyelesaian  sengketa  tanah  adat  di Bali  yang  melalui  jalur  mediasi  tidak  terdapat unsur paksaan antara para pihak dengan mediator, karena  para  pihak  secara  sukarela  meminta kepada mediator untuk membantu menyelesaikan konflik  yang  mereka  hadapi.  Dalam  hal  ini, biasanya  Bendesa  Adat  selaku  Pemimpin  atau Prajuru  Desa  Adat  (berdasarkan  Perda  Provinsi Bali Nomor 4
Tahun  2019  tentang  Desa  Adat)  seringkali ditunjuk  sebagai  mediator  dalam  menengahi  dan membantu masyarakat hukum adat yang berada di wilayah  Desa  Adat  itu  sendiri.  karena  tugas  dan wewenang dari Prajuru Desa Adat, salah satunya
adalah membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan  yang  di  alami  oleh warga    atau  Krama  Desa  dan  yang  terjadi  di wilayah  Desa  Pakraman  itu  sendiri.  Oleh  karena itu,  mediator  berkedudukan  sebagai  pembantu,
walaupun  ada  unsur  intervensi  dari  pihak-pihak yang sedang bersengketa. Dalam kondisi tersebut, maka  mediator  harus  bersifat  netral/tidak memihak  sampai  diperoleh  keputusan  yang hanya  ditentukan  oleh  para  pihak  dan berpartispasi  aktif  membantu  para  pihak  untuk menemukan perbedaan persepsi/pandangan.
Untuk  tahap-tahap  dari  proses  Mediasi  yang dilakukan  di  luar  Pengadilan  sebagai  alternative penyelesaian  sengketa  tanah  adat  di  Bali, memang  pada  dasarnya  tidak  jauh  berbeda dengan  proses  Mediasi  di  Pengadilan.  Oleh karena  belum  ada  aturan  baku  yang  mengatur mengenai Mediasi di luar Pengadilan, maka tahap proses  pelaksaan  Mediasi  dilakukan  sesuai dengan  yang  telah  disepakati  oleh  para  pihak dengan Mediator :
Para  pihak  yang  bersengketa  menunjuk  pihak ketiga atau Mediator sesuai kesepakatan.
Setelah Mediator ditunjuk, para pihak menentukan waktu dan tempat pelaksanaan Mediasi.
Untuk waktu proses mediasi tidak ditentukan, tergantung  dari  Mediasi  antara  para  pihak berjalan lambat atau a lot.
Setelah kesepakatan antara para pihak telah tercapai,  kesepakatan  tersebut  dituangkan dalam  sebuah  perjanjian  antara  kedua  belah pihak.
Apabila setelah proses Mediasi berjalan, tidak ditemukan  juga  kesepakatan  atau  jalan  tengah antara  kedua  belah  pihak,  biasanya  para  pihak membawa perkaranya ke ranah Pengadilan.
Secara  garis  besarnya  ada  tiga  faktor  yang berpengaruh      dalam      penyelesaian      sengketa ini,  yaitu:  legal  substancy,  selanjutnya  legal structure,  dan  yang  terakhir  adalah  legal  culture (Saifullah, 2007). Legal substancy adalah aturan- aturan,  norma-norma  dan  pola  prilaku  nyata manusia  yang  berada  dalam  sistem  itu  termasuk produk  yang  dihasilkan  oleh  orang  yang  berada dalam  sistem  hukum  itu.  Aturan  yang  dipakai acuan  dalam  proses  penyelesaian  sengketa  ini adalah  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  dalam  Pasal  18  B  angka (1) dan (2), dilanjutkan dengan Undang- Undang Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah  dalam  BAB  XI  tentang  Desa,  kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
Analisis Yuridis Tentang Proses Mediasi dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Bali
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 2 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 96
2005  tentang  Desa  dalam  Pasal  15  angka  (1) huruf
(k),  dan  yang  terakhir  PERDA  Propinsi  Bali Nomor  4  Tahun  2019  tentang  Desa  Adat.  Legal structure adalah berkaitan dengan seluruh institusi penegakan  hukum  beserta  aparatnya.  Sengketa adat  yang  terjadi  awalnya  diselesaikan  oleh prajuru  desa,  namun  apabila  prajuru  desa  tidak sanggup mendamaikan, maka ia bisa dibantu oleh aparat pemerintah mulai dari tingkat desa sampai dengan  tingkat  propinsi.  Peranan  aparat pemerintah  dalam  hal  ini  sangat  penting,  karena dengan  kewenangan  yang  tinggi,  aparat pemerintah  dapat  menekan  dan  memaksa  para pihak  yang  bersengketa  untuk  tunduk  dan mematuhi  segala  keputusannya.  Dalam  hal  ini, pemerintah    kabupaten    juga    pemegang kewenangan  tertinggi,  maka  ia  dapat  menekan pihak  yang  bersengketa  untuk  tunduk  sesuai keputusan yang diterbitkan.
Legal culture adalah adalah tanggapan umum yang  sama  dari  masyarakat  tertentu  terhadap gejala-gejala hukum
seperti keyakinan masyarakat  terhadap  kewenangan  pemerintah bahwa  keputusan  tersebut  adalah  keputusan terakhir.  Kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam proses
Mediasi di luar Pengadilan biasanya:
Bisa  memakan  waktu  lebih  lama.  Mekanisme eksekusi yang sulit, karena cara eksekusi putusan hanya  seperti  kekuatan  suatu  kontrak.  Sangat digantungkan  dari  itikad  baik  para  pihak  untuk menyelesaikan  sengketa  sampai  selesai.  Mediasi tidak  akan  membawa  hasil  yang  baik,  terutama jika  informasi  dan  kewenangan  tidak  cukup diberikan kepadanya.
Jika lawyer atau kuasa hukum tidak dilibatkan dalam proses mediasi, kemungkinan adanya fakta -fakta  hukum  yang  penting  tidak  disampaikan kepada mediator, sehingga keputusannya menjadi bias. (Munir Fuady, 2000)
Mediasi  tidak  selalu  sesuai  bagi  semua sengketa/konflik.  Apalagi  sengketa  tanah  adat. Dalam  mediasi  para  pihak  pada  umumnya mewakili dirinya daripada menggunakan pengacara.  Mediator  berusaha  keras  membantu para  pihak  untuk  memusyawarahkan  tawar- menawar  yang  sama-sama  menguntungkan keduanya.  Proses  mediasi  tidak  diatur  dalam peraturan  perundang-undangan,  sehingga  proses mediasi cenderung dilakukan menurut kebutuhan
para  pihak  yang  bersengketa  sesuai  dengan arahan dan petunjuk dari mediator.
Oleh  karena  itu  para  pihak  harus  dapat memusyawarahkan  apa  yang  mereka  inginkan dengan  tujuan  untuk  memperoleh  kesepakatan. Dengan  demikian  kompromi  merupakan  suatu pemecahan  dalam  sengketa  dan  mediator  dapat membantu  para  pihak  menyadari  bahwa  satu- satunya  pemecahan  yang  ada  adalah  kompromi. Para pihak akan lebih memungkinkan mengambil kesimpulan  sendiri  apabila  mereka  telah  benar- benar dan dengan sewajarnya mempelajari setiap pilihan  yang  ada,  termasuk  alternatif  diluar kesepakatan (Gary Goodpaster,1993).
Dalam  hal  penyelesaian  sengketa  tanah-tanah adat  di  Bali,  jalur  Mediasi  dipandang  sebagai pilihan  alternatif  penyelesaian  sengketa  yang tepat  dalam  menyelesaikan  konflik  oleh masyarakat  adat  di  Bali.  Karena  terdapat kelebihan-kelebihan  yang  menguntungkan  bagi para  pihak  yang  bersengketa,  meskipun  proses mediasi mempunyai sedikit sisi kelemahannya.

## IV. SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan sebagaimana diuraikan  di  atas  terkait  dengan  pokok permasalahan,  maka  dapat  diberikan  kesimpulan sebagai berikut:
Kompleksnya persoalan tanah adat di Bali dan sedikitnya aturan tertulis mengenai hal itu, maka Mediasi  sebagai  alternatif  penyelesaian  sengketa tanah adat di Bali menjadi hal yang sangat urgen karena sengketa dapat diselesaikan secara efektif dan efisien.
Proses  mediasi  tidak  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan,  sehingga  proses  mediasi cenderung  dilakukan  menurut  kebutuhan  para pihak yang bersengketa sesuai dengan arahan dan petunjuk dari mediator.

## DAFTAR PUSTAKA
Absori,  (2014), Hukum  Penyelesaian  Sengketa Lingkungan Hidup: Sebuah Model Penyelesaian  Lingkungan  Hidup  dengan Pendekatan Partisipatif , Surakarta:
Muhammadiyah University Press.
David  F,  G.  (1983), “Donald  Black’s  Sociology  of Law: A Critique” , Law and Society Review, 17
(2)
Witanto,  D,  Y.  (2011). HUKUM  ACARA  MEDIASI Dalam  Perkara  Perdata  di  Lingkungan Peradilan  Umum  dan  Peradilan  Agama Menurut  PERMA  No.  1  Tahun  2008  Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Cet. I. Penerbit
Halaman 97 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 2 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Analisis Yuridis Tentang Proses Mediasi dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Bali
Alfabeta, Bandung. Flechteim,  A,  K. (1952). New York, Fundamentals of Political  Science ,  Ronald Press Co. Goodpaster,  G.  (1993). Negosiasi  dan Mediasi: Sebuah  Pedoman  Negosiasi  dan  Penyelesaian Sengketa  Melalui  Negosiasi ,  Economic  Law and  Improved  Procurement  System  (ELIPS)
Project.
Hadimulyo.  (1997). Mempertimbangkan  ADR  Kajian Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di  Luar Pengadilan, Cetakan Pertama . Jakarta: Lembaga  Studi  dan  Advokasi  Masyarakat (ELSAM)
Kelsen,  H.  (2008). Pengantar  Teori  Hukum, Bandung: Nusa Media.
Nugroho,  H.  (2001). Menggugat  Kekuasaan  Negara ,
Surakarta: Muhamadyah University Press.
Kertasapotera,  G.  dkk.  (1985). Hukum  Tanah: Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah , Jakarta: Bina Aksara. Maria  S,  W.,  Sumardjono,  N,  I.,  Isharyanto.  (2008). Mediasi  Sengketa  Tanah,  Potensi  Penerapan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di  Bidang Pertanahan. Jakarta: Buku Kompas. Koesnoe,  M.  ( 1992). Hukum  Adat  Sebagai  Suatu Model  Hukum.  Bagian  I  (Historis),  Cetakan  I , Bandung: Mandar Maju
Fuady,  M.  (2000).  , Arbitrase  Nasional  :  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  Bisnis, Bandung:  PT. Citra Aditya Bakti.
Marzuki,  P,  M.  (2005). Penelitian  Hukum ,  Jakarta:
Pranda Media.
Soemitro, R, H. (1988). Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia. Saifullah.  ( 2007). Refleksi  Sosiologi  Hukum,  Cet  I,
Bandung: PT Refika Aditama
Soekanto, S & Mamudji, S. (2013). Penelitian Hukum Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat , Jakarta:  PT.
Raja Grafindo Persada Soekanto,  S.  (1985). Penelitian  Hukum  Normatif Suatu Tinjauan Singkat . Bandung: Rajawali Soeroso.  (2010). Hukum  Acara  Perdata  Lengkap  dan Praktis  HIR,  Rbg,  dan  Yurisprudensi. Jakarta: Sinar Grafika.
Subekti  &  Tjitrosudibio.  (1985). Kitab  Undang- undang  Hukum  Perdata. Jakarta:  Pradnya Paramita.
Mertokusumo,  S.  (1993). Hukum  Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty,  edisi  ke empat . Wignyodipuro,  S.  (1973). Pengantar  dan  Azas-  azas Hukum Adat .  Bandung: Penerbit Alumni. Rahmadi,  T.  (2010). Mediasi  Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat . Jakarta: Rajawali Pers.
Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  Pembinaan  dan Pengembangan  Bahasa,  1998, Kamus  Besar
Bahasa Indonesia ,  Departemen  Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
Khotibul, U.  ( 2010).  Penyelesaian  Sengketa  di  Luar Pengadilan. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
Rahmadi,  U.  (2003).  Pilihan  Penyelesaian  Sengketa Diluar  Pengadilan.  Bandung:  PT.  Citra  Aditya Bhakti.
Saleh,  W.  (1982).  Hak  Anda  Atas  Tanah.  Jakarta:
Ghalia Indonesia.
Analisis Yuridis Tentang Proses Mediasi dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Bali
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 2 2021 — CC-BY-SA 4.0 License