## PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM SISTEM USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL DI ERA MILLENNIUM

## Oleh: Purwowibowo
“It is argued that no-one in a civilized society should be in a position where they cannot afford the  basic  necessities  of  life ”  (sangat  memprihatinkan  jika  seseorang  yang  hidup  di  dalam masyarakat    beradab  (modern),  mereka  tidak  mampu  memenuhi  kebutuhan  dasarnya , Thompson dalam Edi Suharto, 2011: 16)

## Abstraks
Tulisan  ini  merupakan  kajian  pustaka  yang  membahas  tantangan  profesi  pekerjaan  sosial  di Abad  21.  Sejak  awal  perkembangan  profesi  ini  masih  dianggap  sebelah  mata  oleh  profesi  lain, karena  tumbuh-kembangnya  kalah  cepat  dengan  perkembangan  masalah  sosial  di  era  modern. Sehingga  usaha  kesejahteraan  sosial  yang  diselenggarakan  seringkali  tertinggal  dengan  SUKS yang  sekarang  ini  telah  banyak  yang  berbasis  profit.  Agar  gap  perkembangan  profesi  ini  tidak terjadi, diperlukan revitalisasi profesi pekerjaan sosial, mulai dari dunia pendidikan sampai sistem intervensi yang dilakukan. Teori-teori harus selalu dikembangkan, metode intervensi diperbaharui, dan  nilai-nilai  modern  yang  berbasis  bisnis  harus  pula  digunakan.  Dengan  selalu  meng-up-date ketiga  hal  di  atas,  profesi  pekerjaan  sosial  dapat  selalu  eksis  di  tengah  sistem  SUKS  di  era millennium.
Kata Kunci: Peran Pekerja Sosial, Sistem Usaha Kesejahteraan Sosial, Era Millenium

## Abstract
This paper is a literature review that addresses the challenges of the social work profession in the  21st  Century.  Since  the  beginning  of  the  development  of  the  profession  is  still  considered  one eye  by  other  professions,  because  the  development  of  practices  and  theories  of  social  work  less rapidly  growth  with  the increasing  of  the  social  problems  in  the  modern  era.  Thus,  the  organized social welfare often left behind  with business of social welfare systems currently has many profit- based.  In  order  for  this  professional  development  gap  does  not  happen,  the  revitalization  of  the social work profession, ranging from education to the intervention system. Theories and practices must  always  be  developed,  updated  methods  of  intervention,  and  modern  values-based  business must  also  be  used.  By  always  to  up-date  the  three  items  above,  the  social  work  profession  can always exist on the business of social welfare systems in millennium era.
Keywords: Social Worker Role, Business of Social Welfare System, Millenium Era

## .

## I. PENDAHULUAN
Pekerja sosial profesional terus mendapatkan  tempat  di  tengah  kehidupan
masyarakat  di  dekade  millenium  ini.  Pekerja sosial bisa bekerja bersama dengan kelompok klien  di  rumah  singgah,  panti-panti  atau yayasan  sosial,  tempat-tempat  rehabilitasi,
menangani korban bencana, perang, pengungsi,  dan  juga  menangani  masalah kemiskinan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa sebagai pekerja sosial secara nyata  dapat  berfungsi  dalam  kehidupan masyarakat.  Pekerja  sosial  menyebar  dan berhimpun  di  dalam  ikatan  pekerja  sosial internasional  ( International  Federation  of Social Work /IFSW), yang mempunyai anggota di lingkup regional, nasional, sampai di  tingkat  lokal.  Di  Indonesia  sendiri  ada wadah  bagi  pekerja  sosial  ini  dengan  nama Ikatan  Pekerja  Sosial  Profesional  Indonesia (IPSPI).  Dengan  menggunakan  berbagai bahasa  dan  literatur,  baik  berupa  teori-teori, nilai  dan  norma,  serta  pengalaman  praktik yang terus mengalami perkembangan, pekerja sosial sosial profesional keberadaannya masih tetap dibutuhkan.
Mereka  yang  tertarik  menjadi  pekerja sosial  ( Social  Worker )  sebagai  pilihan  karier atau profesi, merupakan keputusan yang tidak mudah.  Karena,  bidang  pekerjaan  yang berkaitan dengan masalah sosial dan kesejahteraan  sosial  bukan  hanya  ditangani oleh pekerja sosial, tetapi banyak profesi lain juga  berperan.  Itulah  sebabnya,  profesi pekerjaan sosial harus meningkatkan kemampuan  profesionalnya.  Meskipun  telah banyak  lulusan  dari  lembaga  pendidikan pekerjaan  sosial  dan  kesejahteraan  sosial, namun,  gaung  pekerja  sosial  profesional belum  didengar  dan  diperhatikan  oleh masyarakat  luas.  Menurut  Laporan  Tahunan STKS  Bandung  (2007),  lembaga  pendidikan tersebut telah menghasilkan lulusan sebanyak 10627,  belum  lagi  ditambah  lulusan  dari berbagai lembaga pendidikan lain di Indonesia yang bernaung di Ikatan Pendidikan Pekerjaan  Sosial  Indonesia  (IPPSI),  tentu jumlahnya  telah  lebih  banyak.  Namun, ditengah-tengah  upaya  untuk  menjadikan profesi  pekerjaan  sosial  sebagai  suatu  yang profesional dan diakui, masih banyak tantangan  yang  menghadang.  Pekerja  sosial yang tidak profesional (non- profesional/amatir),  semi  profesional  (para- profesional), juga berkiprah dalam melakukan pekerjaan  sosial.  Perebutan  lahan  pekerjaan yang  berkaitan  dengan  masalah  sosial  dan
usaha  kesejahteraan  sosial  oleh  berbagai profesi  itulah  yang  akhirnya  mengharuskan pekerjaan  sosial  profesional  merevitalisasi kemampuan profesionalnya.
Di  dalam  MDGs  (2000)  sejak  awal dicanangkan  8  (delapan)  program  yang berkatian  dengan  masalah  kesejahteraan sosial, yang meliputi: (1) Diakhirnya masalah kemiskinan  dan  kelaparan;  (2)  Pendidikan untuk  semua;  (3)  Kesamaan  Gender;  (4) Kesehatan anak; (5) Kesehatan ibu hamil; (6) Perang  melawan  HIV/AIDs;  (7)  Kelestarian lingkungan; dan (8) Kemitraan global. Secara khusus  diharapkan  pada  tahun  2015  semua negara di dunia harus terbebas dari kemiskinan  dan  kelaparan.  Melihat  program MDGs tersebut jelas bahwa dibutuhkan peran pekerja sosial untuk merealisasikannya.
Di Indonesia sendiri meskipun dilaporkan  (BPS,  2012)  menurun  jumlah penduduk miskin, tetapi laporan ADB (2011) jumlah  orang  miskin  di  Indonesia  lebih  dari 40  juta.  Karena  kemiskinan  merupakan  inti dari masalah sosial, maka masalah ikutan dari kemiskinan  juga  terus  bertambah.  Dengan bertambahnya  masalah  sosial,  pekerja  sosial dapat  berperan  aktif  di  dalam  menangani masalah sosial yang terjadi ditengah masyarakat.  Agar  dapat  berperan  secara profesional  pekerja  sosial  dituntut  untuk melakukan pembenahan diri, mengasah ketrampilan, kemampuan, pengalaman praktik, dan kapasitasnya untuk dapat disebut sebagai  pekerja  sosial  profesional.  Menjadi pekerja  profesional,  bukan  hanya  tanggung jawab  seorang  pekerja  sosial  itu  sendiri, melainkan  juga  melibatkan  peran  lembaga pendidikan  dan  asosiasi  pekerjaan  pekerjaan sosial, yang harus bersama-sama mewujudkan  profesi  pekerjaan  sosial  secara profesional.  Karena  jika  tidak  membenahi diri, bisa saja pekerja sosial akan terpinggirkan  oleh  profesi  lain,  yang  mereka telah melakukan pekerjaan secara profesional.
Dengan  tantangan  yang  menghadang seperti diuraikan di atas muncul permasalahan: apakah pekerja sosial profesional  bisa  memainkan  perannya  dalam
menangani masalah sosial di era millennium? Apakah  yang  harus  dilakukan  lembaga pendidikan  dalam  menyiapkan  lulusannya dalam  menghadapi  era  millennium?  Jika pertanyaan-pertanyaan  tersebut  tidak  mampu dijawab,  bisa  jadi  pekerja  sosial  profesional hanyalah sosok yang tanpa isi, sehingga tidak bisa  berperan  aktif  dan  hanya  dapat  bekerja dalam setting terbatas, bahkan bisa terpinggirkan  oleh  profesi  lain.  Oleh  karena itu,  diperlukan  langkah  kongkrit  agar  pekerja sosial  dapat  berperan  dan  menjadi  bagian penting  dalam  usaha  kesejahteraan  sosial modern.

## II. PEMBAHASAN

## 2.1 Sistem Usaha Kesejahteraan Sosial
Usaha kesejahteraan
sosial
sesungguhnya merupakan pengembangan lembaga sosial tradisional untuk menyediakan layanan  berbagai  kondisi  dari  ketergantungan kelompok  rentan  dan  disabel    ditengah masyarakat.  Dalam  konteks  yang  lebih  luas (makro)  usaha  kesejahteraan  sosial  demikian disebut  dengan  konsep  negara  kesejahteraan ( welfare state ). Di dalam negara kesejahteraan masalah  sosial  yang  terjadi  bukan  hanya tanggung  jawab  individu,  kelompok,  dan masyarakat,  tetapi  menjadi  tanggung  jawab bersama,  yakni  merupakan  tanggung  jawab negara.  Secara  teoritis,  Edi  Suharto  (2006), menjelaskan  bahwa  negara  kesejahteraan harus  berusaha  untuk  melindungi  seluruh warganya  pada  kondisi  sebaik  mungkin.  Di dalam  tataran  praktis,  negara  kesejahteraan dapat  ditelusuri,  tidak  dengan  kondisi  yang ideal, yakni  negara  bisa  menyediakan layanan,  sejauh  intervensi  negara  dapat diterima  dan  syah,  dan  peran  negara sesungguhnya sangat kompleks, yaitu mengawasi ketentuan atau aturan kesejahteraan  di  seluruh  lapisan  masyarakat, menentukan  peraturan,  memberikan  mandat, membangkitkan  semangat  ,  dan  membuka saluran alternatif bagi ketentuan kesejahteraan sosial.
Asal  mula  layanan  sosial  ( social services )  digunakan  dalam  konsep  sangat terbatas. Seperti layanan medis atau kesehatan, jaminan sosial, perumahan, pendidikan,  dan  pekerjaan  sosial.  Titmuss dalam  Phillips  (2002)  menjelaskan  bahwa pendekatan  demikian  layanan  sosial  sangat terbatas, dan mengarah ketidak konsistenan di dalam  membahas  mengenai  kesejahteraan. Dengan  menggunakan  dua  contoh,  tentang subsidi  pemerintah    kepada  petani  penyewa disebut  juga  sebagai  pelayanan  sosial,  tetapi peraturan mengenai subsidi, dan pengendalian ekonomi  dari  industri  untuk  peningkatan kapasitas  tenaga  kerja  tidak  disebut  sebagai pemberian layanan sosial. Menurutnya penggunaan konsep demikian adalah kesewenang-wenangan  dan  bahkan  suatu konsep yang menyesatkan.
Layanan sosial dapat dibedakan paling tidak  dengan  apa  yang  mereka  lakukan  dan dari mana mereka lakukan. Pertama , layanan sosial  harus  merupakan  aktivitas  yang terorganisasi. Karena banyak usaha kesejahteraan sosial dilakukan secara informal:  seperti  layanan  oleh  keluarga, layanan  sukarela  baik  individu  maupun masyarakat  yang  pada  umumnya  dilandasi dengan  organisasi  amal. Kedua ,    layanan sosial  yang  didistribusikan  kembali  (dalam bentuk asuransi sosial), orang yang membayar premi  tertentu  akan  memperoleh  keuntungan berupa jaminan sosial.
Banyak  kegiatan  terorganisir  yang berkaitan dengan layanan sosial dan pendistribusian kembali, tetapi tidak diklasifikasikan  ke  dalam  pelayanan  sosial. Pada  umumnya  menunjuk  kepada  pelayanan publik.  Misalnya  polisi,  angkatan  bersenjata, pembersih  jalan,  tukang  parkir,  dan  banyak lagi  yang berkaitan dengan pelayanan publik. Namun, layanan kolektif yang menguntungkan  semua  masyarakat  dapat dikatakan sebagai pelayanan sosial. Misalnya, pelayanan  kesehatan,  pendidikan,  jaring pengaman  sosial  ( social  safety  net ),  dan banyak  lagi  bentuk-bentuk  layanan  sosial yang masuk ke dalam sistem usaha kesejahteraan sosial.
Pengertian Sistem Usaha
Kesejahteraan  Sosial”  atau  “ Business  of Social Welfare” dari  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  (PBB)  dalam United  Report (1968: 40-41), adalah:
“ an  organized  activity  that aims  at  helping  towards  a  mutual adjustment  of  individuals  and  their social  environment.  This  objective  is achieved through the use of techniques and  methods  which  are  designed  to enable individuals, groups, and communities  to  meet  their  need  and solve their problems of adjusment to a changing  pattern  of  society,  and through cooperative action to improve economic and social condition”
Dengan  melihat  batasan  yang  dibuat PBB  ini  tampak  bahwa  penekanannya  pada suatu kegiatan atau aktivitas yang terorganisasi. Batasan tersebut telah mementingkan aturan-aturan permainan, seperti ditunjukkan oleh kalimat “through the use  of  technique  and  methods”. Barangkali pengertian “ technique” dan “ methods” di sini belum  bersangkut  paut  dengan  metodologi dalam  ilmu  pengetahuan.  Namun,  penting untuk  dicatat  bahwa  PBB  telah  melihat kelemahan-kelemahan  yang  dilakukan  oleh berbagai  institusi,  yang  usaha-usaha  untuk meningkatkan “welfare” tidak melalui teknik dan  metode  yang  teratur,  tetapi  bersifat sporadis dan bahkan tidak berdasarkan praktik profesional.
Sistem  Usaha  Kesejahteraan  Sosial menekankan  suatu  sistem  hukum,  program, dan layanan untuk memperkuat dan menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar sehingga tercapai kesejahteraan penduduk dan berfungsinya  keteraturan  sosial  (Wickenden, 1965  p.  vii;  Friedlander,  1974:  3;  Crampsto dan  Caisar,  1970;    Romanyshyn,  1971). Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa usaha  kesejahteraan  sosial  merupakan  suatu sistem  yang  meliputi  pendekatan  multiaspek terhadap  permasalahan  sosial  dan  ekonomi, dan juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan.  Turner  (1974)  dan  Midgley
(1995)  menyebutnya  dengan  pembangunan sosial,  karena  tidak  hanya  untuk  memenuhi kebutuhan ekonomi saja, tetapi menyelaraskan  antara  kebutuhan  ekonomi dengan kebutuhan sosial.
Hampir semua manusia yang hidup di dunia  ini  selalu  menghadapi  masalah,  baik masalah kecil, menengah, atau besar. Masalah yang  muncul  di  berbagai  kehidupan  manusia itu  bisa  berupa  kematian  anggota  keluarga, kemiskinan, kebodohan, butahuruf, kesehatan, penghasilan yang rendah, kurangnya kesempatan kerja, pemutusan hubungan kerja, dan  lain  sebagainya.  Dalam  kehidupan masyarakat, keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat, oleh sebab itu peran keluarga dalam  memecahkan  masalah  yang  dihadapi oleh  anggota  keluarga  tersebut  sangatlah penting.  Jika  suatu  keluarga  tidak  mampu untuk  menyelesaikan  masalah  yang  terjadi, maka  peran  lembaga-lembaga  sosial  sangat diperlukan,  terutama  dalam  bentuk  sistem usaha kesejahteraan sosial, baik yang diselenggarakan  oleh  lembaga  pemerintah maupun  swasta.  Dengan  berkembangnya kehidupan  masyarakat  dan  semakin  modern, justru  ketergantungan  anggota  masyarakat terhadap  lembaga-lembaga  sosial  yang  ada semakin tinggi.
Oleh  karena  itu,  suatu  sistem  usaha kesejahteraan sosial sangat dibutuhkan kehadirannya, karena dengan sistem ini, suatu profesi pekerjaan sosial mempunyai kedudukan  yang  penting  untuk  melakukan berbagai  bentuk  intervensi  sosial  yang dibutuhkan  guna  mewujudkan  kesejahteraan sosial di masyarakat.

## 2.2 Peran Pekerja Sosial dalam SUKS
Pekerjaan  sosial  merupakan  suatu profesi  yang  utama  dalam  mewujudkan kesejahteraan  sosial  bagi  seluruh  anggota masyarakat.  Profesi  ini  berfungsi  untuk melakukan analisis kebijakan dan perencanaan kesejahteraan sosial,
memperbaiki  dan  meningkatkan  kehidupan sosial, mengembangkan sumber daya
manusia,  melakukan  penyembuhan  sosial, rehabilitasi sosial, mencegah timbulnya masalah  sosial,  memberdayakan  kelompok rentan, dan lain sebagainya.
Selain  hal  tersebut  profesi  pekerjaan sosial  juga  befungsi  mencegah  ( preventif ) terhadap  timbulnya  masalah  sosial  dari interaksi antar anggota masyarakat, mengembangkan dan memelihara serta memperkuat  sistem  usaha  kesejahteraan sosial,    menjamin  terpenuhinya  kebutuhan dasar  manusia,  meningkatkan  keberfungsian sosial masyarakat, mengenali dan menumbuhkembangkan potensi anggota masyarakat,  menjaga  ketertiban  sosial,  dan berbagai  kegiatan  lainnya  yang  berkaitan dengan  kesejahteraan  sosial.  Dengan  kata lain,  bahwa  pekerjaan  sosial  berupaya  untuk mendayagunakan  semua  potensi  yang  ada guna mencapai kesejahteraan hidup masyarakat.
Secara  khusus  tujuan  pekerjaan  sosial adalah  untuk  meningkatkan  keberfungsian sosial  anggota  masyarakat  yang  mengalami masalah,  sehingga  mereka  mampu  mengatasi masalahnya sendiri ( selfhelp services ), membantu  adaptasi  sosial,  dan  melakukan perubahan  sosial  di  lingkungannya  agar sumber daya  yang  ada dapat bermanfaat bagi kehidupan  masyarakat.  Atas  dasar  tersebut Hepworth  et  al.  (1993)  menjelaskan  ruang lingkup  pekerjaan  sosial  meliputi:  (1) memberikan  layanan  terhadap  masyarakat ( public  assistence) ; (2) jaminan sosial ( social insurance );  (3)  penanganan  keluarga  ( family service ); (4) penanganan kesehatan dan medis ( health  and  medical  service ); (5) penanganan masalah  anak  ( child  welfare  service );  (6) penanganan  kesehatan  mental  ( mental health service ); (7) penanganan koreksional ( corectional  service );  (8)  penanganan  remaja ( youth  service );  (9)  penanganan  orang  lanjut usia  ( aging  service );  (10)  pekerjaan  sosial industri ( industrial social work ); (11) memberikan layanan perumahan atau pemukiman  ( reseltlement  service) ;  dan  (12) penanganan  masalah  sosial  internasional ( international social service ).
Pekerjaan  sosial  merupakan  profesi pemberian  bantuan  yang  secara  historis merupakan  tanggapan  untuk  memecahkan masalah  dari  meluaskan  masalah  sosial  di tengah  masyarakat,  yang  individu,  keluarga, dan  masyarkat  tidak  mampu  menyelesaikan masalahnya  sendiri.  Sampai  sekarang  ini, profesi ini telah memiliki kode etik tersendiri di  dalam  melakukan  pekerjaan  sosial  guna memenuhi  kebutuhan  dasar  manusia  yang berasal dari nilai-nilai kemanusian seperti: (1) service ;  (2) social  justice ;  (3) dignity  and worth of the person ; (4) importance of human relationship ; (5) integrity ; and (6) competence (NASW,  1999).  Oleh  karena  itu,  pekerja sosial bisa disebut sebagai pekerja profesional jika memenuhi persyaratan di atas..
Pekerja  sosial  memberikan  layanan kepada  semua  kelompok  umur,  mulai  dari anak  yang  baru  lahir  sampai  orang  tua  renta. Mereka  membantu  semua  orang  dengan pengalamannya  untuk  mengatasi  masalah sosial  yang  dihadapinya,  seperti  misalnya, gelandangan, masalah rumah tangga, kekerasan terhadap anak, stres dalam pekerjaan,  dan  lain  sebagainya.  Namun, sesungguhnya  ruang  lingkup  dari  pekerjaan sosial lebih luas dari apa yang telah diberikan terhadap  individu,  keluarga,  atau  mungkin kelompok kecil dan masyarakat.
Seringkali tidak terlihat, tetapi ternyata  penting  bahwa  misi  dari  pekerjaan sosial  sampai  kepada  pembelaan  ( advocacy ) keadilan  sosial  bagi  orang-orang  yang  suara hatinya  tidak  terdengar  oleh  penguasa, misalnya  orang  miskin,  anak-anak  yang kurang  beruntung  atau  mengalami  kekerasan, dan  orang  tertindas.  Pekerjaan  sosial  juga bekerja  sebagai  administrator  di  lembaga sosial  dan  pemberian  pertimbangan  untuk menjamin kualitas pelayanan terhadap program  dan  layanan  yang  diberikan.  Selain itu, pekerja sosial dapat bekerja sebagai analis kebijakan,  pelobi  politik,  pembela,  pendidik, dan juga peneliti sosial.
Dengan  terus  berkembangnya  ilmu dan  pengetahuan  mengenai  kesejahteraan sosial  dan  pekerjaan  sosial,  maka  pekerja
sosial  harus  berupaya  untuk  meningkatkan ilmu  pengetahuan,  yang  berupa  teori  dan praktik, sehingga dapat melakukan pembelaan  terhadap  masalah  keadilan  sosial dan  perubahan  sosial  bagi  klien.  Pekerja sosial  juga  menggunakan  etika  dan  budaya (sesuai  dengan  kode  etik  pekerjaan  sosial) yang berbeda-beda untuk mengurangi diskriminasi, kemiskinan, dan berbagai bentuk  ketidak-adilan  lainnya.  Kesemuanya itu  merupakan  bentuk  pelayanan  langsung ( direct services ) terhadap kepentingan masyarakat.  Menurut  Edi  Suharto  (2010:  21) misi  yang  diemban  oleh  pekerja  sosial  di dalam  kerangka  kesejahteraan  sosial  adalah, (1)  meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat yang  tidak  memiliki  kemampuan  dalam menjangkau dan memenuhi kebutuhan dasarnya  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat kemanusiaan;  (2)  memperkuat  kepedulian masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan  sosial  sejalan  dengan  prinsip masyarakat  peduli  ( carying  society )  dan kesetiakawanan  sosial;  (3)  memantapkan  dan mengembangkan  keberdayaan  dan  ketahanan sosial masyarakat melalui sistem perlindungan sosial yang inklusif, partisipatif, dan berkeadilan sosial.

## 2.3  Sistem  Usaha  Kesejahteraan  Sosial Modern
Globalisasi berjalan beriringan dengan hadirnya era milenium baru, yang pada era ini perubahan  sosial  terjadi  dengan  sangat  cepat dan  bersifat  massif,  merambah  semua  sisi kehidupan  manusia  di  manapun  manusia berada.  Globalisasi  sering  dikonotasikan dengan proses internasionalisasi perekonomian yang ditandai dengan perdagangan  bebas  disertai  penggunaan teknologi canggih. Lahirnya dilandasi dengan politik  dan  ideologi neo-liberalisme ,  yang intinya  menekankan  pentingnya  kebebasan, khususnya  kebebasan  ekonomi  dari  campur tangan  negara.  Di  sini  negara  dipandang sebagai  penghambat  mekanisme  pasar  dan karenanya menganggu pertumbuhan ekonomi. Dengan  kata  lain neo-liberalisme sangat  anti
terhadap  “ welfare  state  dan  development state “ (Edi Suharto, 2010: 239).
Dengan  pengaruh globalisasi  itu konsep  kesejahteraan  sosial  dan  pekerjaan sosial  berkembang  pula,  diikuti  dengan bermunculannya  sistem  usaha  kesejahteraan sosial  yang  sangat  beraneka  ragam  dan bahkan  dilandasi  oleh  kepentingan  ekonomi ( business ).  Untuk  itu  sangatlah  penting  bagi semua  pekerja  sosial  dapat  memahami  ruang lingkup,  sejarah  perkembangan  (asal-usul), dan  tujuan  sistem  usaha  kesejahteraan  sosial secara  luas,  kemudian  memahami  pula  peran yang  dimainkan  oleh  pekerja  sosial  dan lembaga-lembaga  sosial  di  dalam  sistem usaha kesejahteraan sosial modern. Kesejahteraan  pada  awal  mulanya  hanya menunjuk  pada  orang-orang  miskin  yang menerima  bantuan  dari  program yang diselenggarakan  oleh  pemerintah  maupun swasta  melalui  lembaga  sosialnya,  seperti layanan  masyarakat  dan  pemberian  bantuan makanan,  layanan  kesehatan,  layanan  anak, layanan orang tua, layanan orang disabel, dan layanan  lainnya.  Kemudian  berkembang  dan saat  ini  konsep  kesejahteraan  menjadi  sangat luas dan mencakup kegiatan lain dari program kesejahteraan yang ada di tengah masyarakat.
Berkembangnya  konsep  kesejahteraan tidak  terlepas  dari  perkembangan  peradaban masyarakat  yang  terus  maju  dan  mendunia. Menurut Titmuss dalam Phillips (2002), yang dikenal  sebagai  ahli  ekonomi  Inggris, menyarankan  kepada  semua  orang  bahwa kesejahteraan tidak hanya berhubungan dengan  pemberian  bantuan  kepada  orang miskin saja, tetapi sekarang semua orang  bisa mendapatkan
keuntungan dari penyelenggaraan  sistem  usaha  kesejahteraan sosial. Sekarang kenyataannya di AS, Inggris, dan  negara  maju  lainnya  telah  ada  program- program  besar,  tidak  hanya  diperuntukkan bagi  orang  miskin,  tetapi  bagi  semua  orang yang  rentan,  pekerja  rendahan,  pengusaha kecil, petani, dan kelompok-kelompok lainnya. Semakin  luasnya  program  dan usaha  kesejahteraan  sosial,  maka  sangat berguna  bagi  pekerja  sosial  untuk  selalu  pula memahami semakin luasnya konsep
kesejahteraan.  Dengan  demikian  pekerja sosial  menjadi  lebih  realitis  memahami perannya di dalam sistem usaha kesejahteraan sosial,  baik  yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam menyediakan layanan bagi semua orang.
Selanjutnya  Titmuss  dalam  Phillips (2002),  menyatakan  bahwa  ada  3  bentuk kesejahteraan  di  masyarakat  modern  saat  ini yakni:  (1)  kesejahteraan  keuangan (fiscal welfare); (2) kesejahteraan pekerjaan (occupational welfare); dan (3) kesejahteraan sosial (social welfare).
Kesejahteraan Keuangan ( Fiscal Welfare )  adalah  sebuah  produk  dari  hukum pajak, yang menyediakan keuntungan ekonomi  bagi  orang-orang  melalui  sistem pajak yang dirancang. Kesejahteraan keuangan  ini  diberikan  dari  hasil  pajak pemerintah  federal,  negara,  atau  pemerintah lokal. Misalnya, pendapatan pajak pemerintah didapatkan  dari  pengenaan  pajak  progresif, agar  supaya  orang-orang  yang  mempunyai pendapatan  tinggi  membayar  lebih  besar pajaknya  daripada  orang  miskin.  Dalam bahasa  Indonesia  disebut  sebagai  subsidi silang.  Tujuan  dari  pajak  progresif  ini  adalah untuk mendistribusikan pengenaan pajak agar lebih  adil  dan  merata.  Sekarang  telah  banyak orang yang diuntungkan dari pengenaan pajak progresif  ini.  Dengan  adanya  penambahan beban  pajak  bagi  orang  kaya,  maka pendapatan  pajak  akan  dapat  dipergunakan untuk  membiayai  usaha  kesejahteraan  sosial yang lebih luas.
Kesejahteraan fiskal juga sudah digunakan di dalam kelompok sosial ekonomi kecil.  Misalnya  pemberian  kredit  bagi  orang yang  berpenghasilan  rendah,  hal  ini  di  AS disebut  dengan  program  “ anti  kemiskinan ” dan  di  Indonesia  disebut  dengan  program “ pengentasan  kemiskinan ”.  Dapat  juga digunakan untuk program penangan anak bagi keluarga  yang  berpenghasilan  di  bawah  garis kemiskinan.
Kesejahteraan  kerja (Occupational Welfare) adalah  suatu  program  kesejahteraan
yang  dirancang  untuk  memberikan  bantuan kepada  para  pekerja  baik  yang  bekerja  di perusahaan  maupun  anggota  keluarga  yang bekerja  di  keluarganya.  Bentuk  kesejahteraan kerja  ini  sudah  termasuk  asuransi  kesehatan bagi  para  buruh  dan  juga  pekerja  keluarga, pemberian bantuan pensiun, membayar ongkos berobat di rumah sakit, biaya rekreasi, dan  lain  sebagainya.  Kesejahteraan  kerja sangat  luas  cakupannya,  karena  mencakup penanganan  anak  buruh,  anggota  kelompok buruh  atau  pekerja,  dan  bisa  juga  memberi bantuan  untuk  merenovasi  rumah,  dan lainnya.  Sekarang  banyak  perusahaan  besar telah  menyelenggarakan  kesejahteraan  kerja ini,  termasuk  memberikan  layanan  konseling bagi buruh dan keluargannya secara gratis.
Kesejahteraan  sosial (Social  Welfare) adalah suatu kegiatan yang meliputi pelayanan  terhadap  orang  miskin  dan  juga kegiatan  pemberian  bantuan  kepada  semua kelompok yang berpenghasilan rendah. Seperti  halnya  kesejahteraan  sosial  yang diberikan  kepada  keluarga  dan  pemberikan bantuan  kepada  orang  miskin  di  daerah perkotaan. Kegiatan lain yang termasuk usaha kesejahteraan sosial ini adalah: (1) pemberian bantuan  kepada  pengangguran  dan  pekerja miskin  yang  penghasilannya  sangat  rendah dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum  dasarnya,  sehingga  mereka  harus dijamin  penghasilannya,  kesehatannya,  dan ada  program  pemberian  pangan  kepadanya; (2)  keluarga  yang  tidak  mampu  di  dalam menyewa  rumah  yang  mahal,  mereka  harus ditampung  di  tempat  penampungan  atau rumah singgah; (3) keluarga buruh kecil yang tidak  mampu  merawat  anak-anak  mereka, anak-anak  harus  dibiayai  oleh  program pemberdayaan  anak,  ada  program  sekolah lanjut,  dan  juga  program  tempat  tinggal  di musim  panas;  (4)  Rehabilitasi  terhadap  para pecandu obat dibantu pembiyaannya.

## 2.4  Peran  Pekerja  Sosial  di  dalam  SUKS Modern
Program  layanan  sosial  di  masyarakat modern sekarang ini dapat dibagi menjadi dua kategori,  yang  masing-masing  didukung  dan ditanggung  pembiayaannya    oleh  kebijakan dan  keuangan  negara  dan  swasta.  Dua  sektor itu  meliputi,  (1)  sektor  publik,  termasuk semua  lembaga  dan  organisasi  di  bawah tanggung  jawab  negara,  pemerintah  daerah, dan  pusat;  (2)  sektor  swasta,  termasuk lembaga  amal,  lembaga  nir-laba,  dan  juga lembaga profit lainnya.

## 2.4.1  SUKS  dalam  sektor  publik  yang dilakukan oleh negara
Kesejahteran  sosial  dan  pelayanan sosial  dibentuk  oleh  negara  melalui  undang- undang dan peraturan, baik pemerintah pusat, federal,  dan  pemerintah  daerah.  Misalnya perpustakaan umum, yang diperuntukkan bagi semua  orang  pengeloaan  dan  anggarannya  di tanggung  oleh  negara  melalui  pengenaan pajak  atau  ristribusi  yang  diatur  dengan  UU dan Peraturan.
Penting  bagi  pekerja  sosial  untuk memahami kesejahteraan sosial sektor publik, karena  sangat  berguna  untuk  membedakan dua  organisasi  yang  bergerak  di  tengah masyarakat, yakni model institusional (institutional  model) atau  disebut  dengan model  umum (universal  model), dan model residual disebut sebagai “selective model”.

## 1) Model Institusional
Model institutional adalah suatu model  yang  dibentuk  atas  keyakinan  bahwa manusia  mempunyai  hak  untuk  terpenuhinya kebutuhan dasarnya, dan pemerintah mempunyai  “kuajiban”  untuk  menyediakan berbagai  kebutuhan  tersebut.  Atas  dasar komitmen  tentang  “keadilan  sosial”  seorang individu mempunyai hak terpenuhinya kebutuhan  yang  mereka  butuhkan  tanpa memperhatikan pendapatan dan stigma buruknya.  Walaupun  banyak  orang  telah menerapkan  komitmen  keadilan  sosial  ini berdasarkan  kondisi  yang  ada  dan  telah
diterima  oleh  seluruh  masyarakat,  seperti terhadap  orang  tua,  pengangguran,  dan jaminan  atau  asuransi  kesehatan,  tetapi  orang belum  mendapatkan  layanan  yang  memadai masih  banyak  kita  jumpai.  Pendidikan  bagi semua  orang  dan  asuransi  pengangguran sebagai  contoh  model  institusional  ini    dan juga disebut dengan negara kesejahteraan atau welfare  state (Edi  Suharto  2006;  Spicker, 1993, Fukuyama, 2005),
Di  beberapa  negara  Eropa  seperti, Inggris, Swedia, dan Swiss, telah menyatakan sebagai  negara  dengan  konsep  negara sejahtera. Walaupun negara sejahtera menghadapi  masalah  keuangan  yang  bisa memangkas anggaran negaranya untuk kegiatan  kesejahteraan  sosial,  di  negara- negara  tersebut  pemerintahnya  merasa  yakin bahwa  negara  bertanggung  jawab  terhadap kesehatan  bagi  semua  warganya,  melakukan perlindungan  sosial  terhadap  anak-anak  di dalam  keluarga  tertentu,  memberi  asuransi pengangguran, keluarga ‘ single parent’ ditanggung oleh negara.

## 2) Model Residual
Model  ini  didasarkan  atas  keyakinan bahwa  individu  dan  anggota  keluarganya bertanggung  jawab  terhadap  pemenuhan kebutuhan dasarnya sendiri. Keyakinan tersebut  dilandasi  atas  pemikiran  bahwa:  (1) kesempatan kerja sangat banyak tersedia bagi banyak  orang;  (2)  semua  orang  dianggap mampu  mendapatkan  gaji  untuk  memenuhi kebutuhan  sendiri  dan  keluarganya;  (3)  jika ada  orang  atau  keluarga  yang  tidak  mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan keluarganya,  hal  itu  merupakan  kesalahan atau kegagalan mereka masing-masing.
Model  ini  masyarakat  menyediakan usaha  kesejahteraan  sosial  bagi  orang-orang yang  betul-betul  tidak  mampu  dan  sangat membutuhkan  pertolongan.  Hal  ini  disebut dengan  “jaring  pengaman  sosial”  ( social safety  net ).  Sekalipun  model  institusional dilandasi  atas  komitmen  tentang  keadilan sosial,  pada  model  residual  dilandasi  atas belas  kasihan  ( charity) ,  bentuknya  bisa
berupa  perawatan  medis,  bantuan  makanan, dan  program  perumahan.  Program  semacam ini  diperuntukkan  bagi  orang-orang  yang secara khusus dikatakan sebagai suatu kondisi “darurat”  yang  kehidupannya  di  bawah  garis kemiskinan  menurut  peraturan  negara  yang bersangkutan.

## 2.4.2  SUKS  yang  dilakukan  oleh  lembaga di sektor swasta
Sistem  usaha  kesejahteraan  sosial yang  dilakukan  oleh  sektor  swasta  dibagi menjadi  dua  tipe  yakni:  (1)  organisasi  amal yang  nir-laba;  (2)  organisasi  swasta  yang berorentasi  keuntungan,  yang  sekarang  ini berkembang  sangat  pesat  berkaitan  dengan lajunya pembangunan, modernisasi, industrialisasi, dan globalisasi.

## 1) Organisasi nir-laba yang bersifat amal
Banyak orang mengira bahwa organisasi  dan  lembaga  yang  berdiri  di masyarakat sesungguhnya dibentuk atas dasar sukarela  atau  amal,  karena  pekerja  sosial  di jaman  dulu  dalam  melaksanakan  tugasnya tidak mendapatkan imbalan atau gaji tertentu. Hal  ini  benar  adanya  sewaktu  organisasi semacam  itu  didirikan.  Berbeda  saat  ini, karena pekerja sosial dalam bekerja mendapatkan gaji tertentu atas apa yang telah dikerjakan,  maka  sekarang  ini  banyak lembaga  nir-laba  mendapatkan  bantuan  dana internasional,  misalnya  kita  semua  telah mengenalnya  organisasi  nir-laba  yang  terus berkembang  pesat  yakni  “palang  merah internasional” atau PMI.
Sekarang  organisasi  nir-laba  telah menggabungkan pendanaanya baik dari masyarakat  maupun  dari  pemerintah,  dan mengadakan kontrak kerjasama dengan organisasi
amal dan kemudian
mempercayakannya pelayanan sosial bersama-sama dengan sektor publik, misalnya lembaga  penanganan  anak,  sektor  swasta dalam  hal  ini  menjadi  bagian  dari  sektor publik. Disebut  sebagai  organisasi  nir-laba yang  berorentasi  amal,  karena  lembaga
tersebut  tidak  dimiliki  oleh  seseorang  baik individu maupun penyandang dana ( stakeholders ). Organisasi amal setelah membayar  semua  pembiayaan,  termasuk  gaji para  pekerja  sosialnya,  keuntungan  menjadi milik lembaga atau yayasan tersebut. Organisasi  nir-laba  juga  tidak  dibebani dengan  berbagai  macam  pajak,  misalnya pajak  pendapatan  dan  pajak  penjualan,  dan pajak lainnya.
Nilai  dan  tanggung  jawab  yang diemban oleh organisasi nir-laba adalah “ nilai kemanusiaan” .  Jadi  amat  penting  bagi pekerja  sosial  untuk  memahami  dan  lebih mengenal  nilai,  tujuan,  dan  cara  kerja, standar,  dan  tanggung  jawab  dari  masing- masing  organisasi  nir-laba,  sebelum  pekerja sosial bersama lembaga ini terutama berkaitan dengan  klien  yang  ditangani.  Lembaga  amal yang  nir-laba,  dapat  diidentifikasi  sebagai suatu  lembaga  memberikan  layanan  secara “sektarian” yang  kegiatannya  berhubungan dengan  agama  tertentu,  dan “non-sektarian” yang lebih sekuler.

## 2) Lembaga sosial swasta yang berorientasi Profit
Di jaman sekarang ada kecenderungan munculnya  privatisasi  atau  swastanisasi  dari banyak  pelayanan  sosial  kepada  masyarakat. Privatisasi  lembaga  pelayanan  sosial  di Amerika  semakin  meluas  beberapa  dekade terakhir ini (Devonne, 1998). Sebagian berbau bisnis,  organisasi  demikian  pemiliknya  bisa individu  atau  beberapa  orang  penyandang dana. Lembaga semacam itu berusaha  sekuat mungkin  untuk  memperoleh  keuntungan  dari organisasi yang didirikan, karena orientasinya memang  ingin  mendapatkan  keuntungan  bagi pemiliknya dan penyandang dananya.
Meskipun beberapa tahun lalu pekerja sosial  banyak  yang  bekerja  di  organisasi swasta  yang  dilandasi  amal,  sekarang  ini banyak  pekerja  sosial  yang  terlibat  di  dalam organisasi swasta yang berorientasi keuntungan  ini.  Hal  ini  menjadikan  lingkup pekerjaan sosial semakin luas dari tradisional berkembang menjadi modern, mulai
organisasi  amal  kemudian  menjadi  organisasi yang  mencari  keuntungan,  bukan  hanya lingkup  lokal,  nasional,  bahkan  sudah merambah  di  lingkup  internasional  (Midgley, 1997; Chang-Muy 2009).
Banyak  bermunculan  lembaga  sosial swasta  semacam  itu,  misalnya  (1)  dalam kesejahteraan  anak,  dari  hari  ke  hari  tempat penitipan  anak  sekarang  berorientasi  bisnis, biasanya muncul di kawasan industri maupun perkotaan;  (2)  dalam  rekreasi,  berhubungan dengan  program  rekreasi  diperkenalkan  pada masyarakat  kota  yang  dikelola  profesional; (3)  rehabilitasi  kecanduan  obat  terlarang, banyak  program  rehabilitasi  bermunculan dengan  maksud  mendapatkan  keuntungan ekonomi;  (4)  penanganan  remaja,  banyak berhubungan  dengan  perawatan    rumah, perluasan  layanan,  dan  pendirian  fasilitas umum di perumahan; (5) pelayanan kesehatan,  kesehatan  jiwa,  dilakukan  oleh lembaga swasta dan dikelola dengan profesional; (6) pelayanan koreksi, pelayanan terhadap  narapidana  di  rumah  tahanan  yang juga berorientasi bisnis.
Tren  seperti  di  atas  akan  terus berkembang  dan  bermunculan  di  tengah kehidupan masyarakat, dengan harapan semakin banyak bermunculan semakin banyak  klien  tertolong  dan  ditangani  dengan baik.  Di  masa  mendatang  pekerja  sosial  akan lebih  luas  bidang  cakupannya  dan  wilayah kerjanya.  Meskipun  organisasi  swasta  ada perbedaan  dalam  memberikan  layanan,  tetapi setidaknya  pelayanan  standar  masih  dapat dilakukan dengan disertai tanggung jawab dan etika pekerjaan sosial. Memang sering terjadi konflik  kepentingan  di  dalam  organisasi swasta  dalam  memberikan  layanan  kepada masyarakat  antara  orientasi  bisnis  dengan memberikan layanan sebagai tugas utamanya.

## 2.5 Revitalisasi Pekerja Sosial Profesional
Semua  profesi  mempunyai  standar tertentu,  demikian  pula  profesi  pekerjaan sosial.  Pekerja  sosial  harus  menguasai  ilmu pengetahuan, ketrampilan, yang
memungkinkan  suatu  profesi  melakukan kegiatan profesionalnya, serta etika dan nilai- nilai yang dapat dipraktikan dalam melakukan kegiatannya.  Kita  mengharap  semua  pekerja sosial profesional dapat mencapai kemampuan standar. Standarisasi dan profesionalisasi tersebut telah ada regulasinya sendiri  di  dalam  Asosiasi  Nasional  Pekerja Sosial Profesional nasional, regional, maupun di  tingkat  internasional.  Bahkan  Chang-Muy (2009), perlu pengetahuan mengenai multikultural  untuk  bisa  bekerja  di  level internasional.
Agar  bisa  bekerja  secara  profesional menghadapi  sistem  usaha  kesejahteraan  yang semakin  kompleks  di  masyarakat  modern, seorang  pekerja  harus  dibekali  pendidikan yang  profesional  pula.  Materi  pendidikannya mencakup  seperangkat  ilmu  pengetahuan kesejahteraan  sosial  ( A  body  of  knowledge  of social  welfare), kemudian  ketrampilan  yang cukup (Skills), dan nilai-nilai pekerjaan sosial (Values /social work code of ethics). Sheppard (2006) menambahkan bahwa pekerjaan sosial di  era  post-modern  harus  juga  mengalami perkembangan  dan  perubahan,  baik  teori maupun  praktiknya,  karena  nilai-nilai  yang berlaku  di  era  postmo  jelas  berbeda  dengan era sebelumnya.
Seperangkat ilmu pengetahuan yang harus dimiliki oleh pekerja sosial tersebut sesungguhnya merupakan pengetahuan interdisiplin, yang merupakan dasar dari ilmu pekerjaan sosial. Agar pekerja sosial sukses di dalam  melakukan  pekerjaan  sosialnya  dia harus  mampu  memahami  manusia  dalam masyarakat dengan segala aspeknya.
Pekerja  sosial  profesional  haruslah memperbaharui  berbagai  disiplin  ilmu  untuk melakukan  pekerjaan  sosialnya,  seperti  ilmu sosiologi,  psikologi,  biologi,  ekonomi,  dan ilmu  politik  yang  juga  terus  mengalami perkembangan.  Selain  itu  juga  ilmu  sejarah, etika  dan  ilmu  budaya,  kajian  gender, antropologi pedesaan dan perkotaan, antropologi  kesehatan,  dan  ilmu  humaniora yang disebut dengan “ Liberal arts perspective”. Pekerja sosial dalam melakukan
pekerjaannya juga menggunakan ilmu biologi, psikologi,  dan  sosiologi  untuk  memahami klien yang biasanya disebut dengan “biopsychological perspective”
Kunci  dari  ketrampilan  pekerja  sosial adalah hubungan pekerja sosial dengan klien. Pekerja  sosial  merupakan  profesi  yang  unik karena  hubungan  antara  klien  dan  pekerja sosial  merupakan  alat  utama  dari  pelayanan yang dilakukan. Pekerja sosial dalam memberikan  layanannya  tidak  diberi  alat khusus  atau  perangkat  nyata,  sebagaimana profesi pelayanan lainnya. Pekerja sosial tidak menggunakan  alat  pengontrol  tekanan  darah dan  juga  tidak  menulis  resep,  tetapi  pekerja sosial menggunakan ketrampilan yang dimilikinya  untuk  membangun  hubungan profesional dengan klien. Dengan ketrampilannya  itu  pekerja  sosial  bisa memberikan layanan, mengidentifikasi, membangun kekuatan klien dan masyarakat.
Dengan luasnya masalah di masyarakat modern, seperti misalnya perbedaan  gaya  hidup,  nilai,  ras,  suku, budaya,  identitas  agama,  memaksa  pekerja sosial untuk selalu tanggap dan selalu belajar dan memahami apa yang terjadi di masyarakat.  Dengan  demikian,  pekerja  sosial memerlukan  kemampuan  (skills)  untuk  bisa menyadarkan  dan  mendorong  semangat  dan kemampuan  klien  agar  pekerja  sosial  dapat memberikan  layanan  yang  sesuai  dengan tujuannya.  Hal  ini  disebut  dengan “strengths perspective”.
Nilai-nilai  dasar  pekerjaan  sosial sesungguhnya  penekannya  pada  nilai-nilai klien  itu  sendiri.  Dalam  melakukan  praktik pekerjaan sosial, pekerja sosial harus memperhatikan  keunikan  dari  masing-masing individu,  karena  individu  dipengaruhi  nilai- nilai sosial-budaya yang ada di lingkungannya dan juga keinginannya  yang biasanya disebut dengan “ client self-determination”. Selain itu pekerja  sosial  sendiri  harus  mengembangkan “self-awareness”, yakni  pekerja  sosial  harus mampu  memisahkan  kepentingan  dirinya dengan  kepentingan  profesinya.  Dengan memisahkan  kepentingan  dirinya,  maka
pekerja  sosial  akan  lebih  berhasil  di  dalam memberikan layanannya kepada klien.
Agar  bisa  bekerja  dengan  sempurna, pekerja  sosial  profesional  baik  yang  bergelar sarjana,  master,  dan  doktor,  maka  diperlukan tambahan  ilmu  pengetahuan  mengenai:  (1) selalu  meningkatkan  kesadaran  diri  bahwa masalah  sosial  terus  berkembang  dan  pekerja sosial harus menambah ( up-date ) pengetahuan yang dimilikinya; (2) meningkatkan  kemampuan  berkomunikasi dan  ketrampilan,  hal  ini  disebut  dengan soft- skill ;  (3)  meningkatkan  ketrampilan  dalam melakukan asessmen dan perubahan organisasi;  (4)  lebih  memahami  dampak perkembangan  politik  dan  ekonomi  terhadap masyarakat  dan  individu;  (5)  meningkatkan ketrampilan di dalam praktek pekerjaan sosial dan  perubahan  sosial;  (6)  meningkatkan ketrampilan melakukan penelitian sosial.
Jika pekerja sosial telah mempersiapkan  diri  dengan  bekal  yang cukup,  yakni  ilmu  pengetahuan,  ketrampilan, dan nilai-nilai atau etika sesuai perkembangan jaman,  maka  pekerja  sosial  telah  siap  untuk melaksanakan  tugasnya  di  bidang  usaha kesejahteraan  sosial  modern.    Fungsi  lainnya pekerja  sosial  adalah  menganalisis  kebijakan sosial  ( social  policy )  yang  mungkin  dapat mengurangi  masalah  secara  individual  dan sosial  di  suatu  lingkungan  tertentu,  atau melindungi dampak-dampak kerusakan lingkungan  sosial  dan  lingkungan  alam  yang potensial,  merancang  situasi  kritis  seperti program  pemberian  makanan  yang  bisa mengatasi kelaparan, dan masalah pengangguran  atau  orang  yang  sangat  rendah penghasilannya.
Bahkan  O’Brien  dan  Sue  Penna (1998)  menyarankan  di  era  millennium  dan liberalisasi  ekonomi,  maka  pekerja  sosial harus  berorientasi  kepada  market,  baik teorinya,  nilai,  dan  metode,  harus  dilakukan perombakan  guna  menyesuaikan  dengan kebutuhan  pasar,  karena  memang  pasar  yang menentukan dan bukan pekerja sosial.

## III. KESIMPULAN
Meskipun  masih  banyak  kontradiksi pemahaman sistem usaha kesejahteraan sosial di  masyarakat,  yang  awalnya  mendapat stigma  negatif,  yakni  hanya  memberikan bantuan kepada orang miskin saja dan banyak dilandasi  dengan  amal  dan  belas  kasihan, sekarang  ini  banyak  bermunculan  lembaga kesejahteraan  sosial  yang  berorientasi  bisnis atau mencari keuntungan. Dengan berkembangnya  usaha  kesejahteraan  sosial  di masyarakat industri maka stigma kesejahteraan  sosial  yang  dulunya  negatif semakin  terkikis,  dan  menjadi  semakin meluas serta mendapatkan tempat di masyarakat.  Dengan  membenahi  diri,  selalu meng- up-date pengetahuan, ketrampilan, nilai yang  berkembang  di  kehidupan  masyarakat modern,  kita  semua  yakin  “pekerja  sosial profesional” terus dibutuhkan keberadaan dan kehadirannya di tengah masyarakat modern.

## Daftar Bacaan
1. Asian  Development  Bank  (ADB) 2011. Data Kemiskinan Indonesia.
2. Biro Pusat Statistik, 2012. Penurunan Jumlah Orang Miskin di Indonesia.
3. Chang-Muy,  Fernando  JD  and  Eline P.  Congress,  DSW  (Edt).  2009. Social  Work With  Immigrants  and Refugees .  Legal  Issues,  Clinical Skills  and  Advocasy.  New  York, Springer Publishing Company.
4. Demone,  Jr.,  H.W.    “ The  Political Future  of  Privatization” in  M.
Gibelman 1998. (Eds) The
Privatization  of  Human  Services.
New York: Springer.
5. Friedlander,  Walter,  A.  and  Apte, Rober,  Z.,  1974. Introduction  to Social Welfare , Prentice  Hall.  Inc. New Jersey.
6. Hepworth,  D.H.  et  al  (1993) Direct Social  Work  Practice  Theory  and Skill . Wardsworth, Inc. Arizona-USA. 7. Midgley,James.
1995 Soscial Development :  The  Development
Perspective in  Social Welfare ,  Sage Publication. London. 8. .......................... (1997) Social Welfare  in  Global  Context .  USA. Sage Publication.
9. O’Brien, Martin and Sue Penna, 1998 Theorising  Welfare,  Enlightenment and  Modern  Society ,  London:  Sage Publication Ltd.
10. O’Sullivan  (1999) Decession  Making in Social Work . MacMillan Press Ltd Houndmills. London.
11. Parrillo, Vincent N.
2002.
Contemporary  Social  Problem ,  Fifth Edition.  Allyn  and  Bacon    Boston USA.
12. Phlillips,  Norma  Kolko,  et.  al.  2002 Urban  Social  Work,  Introduction  to Policy  and  Practice  in  the  Cities, Allyn and Bacon, Boston USA.
13. Sheppard,  Michael.  2006. Social Work and Social Exclusion . The Idea
of Practice .  Great  Britain,  Padstow,
Cornwall. P. 59-79
14. Suharto,  Edi,  1997. Pembangunan, Kebijakan  Sosial  dan  Pekerjaan Sosial,  Percikan Pemikiran ,  LSP
Bandung. 15. ........................  2005. Membangun Rakyat Memberdayakan Rakyat . Refika 16. ........................ 2006 Peta dan
Dinamika  Welfare  State  di  Beberapa Negara. Makalah . Disampaikan dalam Seminar  “Mengkaji  Ulang  Relevansi Welfare  State  dan  Terobosan  melalui Desentralisasi-Otonomi  di  Indonesia”,
Institute for Research and Empowerment  (IRE)  Yogyakarta.  25 Juli 2006. 17. ........................ 2009. Pekerjaan Sosial  di  Dunia  Industri. Alfabeta Bandung. 18. ......................... 2011. Kebijakan Sosial  sebagai  Kebijakan  Publik . Alfabeta. Bandung.
19. United Nation Report (1968: 40-41)
20. Wickenden,  Elizabeth.  1965. Social Welfare in  a  Changing  World . Washington DC. University Press.

## Bandung, 1 Nopemberf 2013
Purwowibowo*)
*)Dosen di Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, sekarang sedang melanjutkan Studi di Program Pascasarjana S-3 Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Padjadjaran Bandung