## SUATU TINJAUAN ISLAM: PRAKTIK “BOROH” (PEGADAIAN)

## (MENGATASI MASALAH DENGAN MASALAH)
Andi Irfan ( andi_irfan198318@yahoo.co.id ) Fakultas Ekonomika dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU

## Abstract
The purpose of  this research is to find the interpretation of Ar-rahn or  “boroh”  and  its  implication  of  the  perspective  of  marhun  and rahin.  Informants  are  from  marhun  and  rahin  in  Kecamatan  Pujud Kabupaten  Rokan  Hilir.  Data  is  collected  through  interviews  with informants  and  analysed  by  employing  phenomenology. The  results of  this  research  show  that  informants  often  practise  Ar-rahn  and don't  care  about  the  sharia  principles  are  violated.  His  findings murtahin  utilized  by  marhun  with  permission  or  without the permission  of  rahin  and  ignore  the  maintenance  costs.  When  the Murtahin was sold to pay off debts but the fact murtahin directly into the right marhun without any auction process.
Keyword: Ar- Rahn, “Boroh”

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar belakang
Dalam  perkembangan  ekonomi  yang  semakin  tinggi  dan  peningkatan kebutuhan  konsumsi  di  tengah  masyarakat  baik  itu  kebutuhan  untuk  pendidikan, kebutuhan  untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari  dan  yang  lebih  menyedihkan lagi  kebutuhan  dalam  mengikuti  naiknya  daya  beli  masyarakat  yang  lain. Fenomena  ini  banyak  terjadi  ditengah-tengah  masyarakat  khususnya  ditengah masyarakat  Kecamatan  Pujud  Kabupaten  Rokan  Hilir  Provinsi  Riau.  Dalam  hal ini, daerah ini merupakan lokasi penelitian.
Ketika kebutuhan masyarakat meningkat sedangkan kemampuan ekonomi tidak  meningkat,  masyarakat  setempat  selalu  mencari  cara  pintas  untuk mendapatkan  sumber  dana  secara  cepat  yaitu  dengan  cara  menggadaikan  kebun yang  masih  produktif  kepada  murtahin  atau  di  masyarakat  setempat  dinamakan dengan  “ boroh ”.  Didalam  tatanan  bahasa  indonesia,  kosa  kata  “ boroh ”  tidak ditemukan  tetapi  yang  lebih  mendekati  adalah  kata  “gadai”  atau  Pegadaian  ( ar- rahn).
Praktik  “ boroh ”  yang  terjadi  berupa  menggadaikan  kebun  yang  masih produktif  tetapi  tidak  dikenakan  bunga  pinjaman.  Dalam  praktik  ini,  balas  jasa yang diperoleh berupa murtahin mempunyai hak atas hasil kebun yang digadaikan selama dana yang dipinjamkan belum dikembalikan. Tetapi biasanya batas waktu rahinan yang diberikan itu tidak jelas dan apabila ada ketentuan waktu, rahin akan membayarkan  sesuai  dengan  uang  yang  dipinjamkannya.  Walaupun,  hasil  kebun yang  digadaikan  tersebut  memiliki  hasil  yang  optimal  tetapi  selama  dana  yang dipinjamkan  belum  dikembalikan,  maka  hutang  tetap  sebesar  uang  dipinjamkan.
SUATU TINJAUAN ISL AM: PRAKTIK “BOROH” (PEGADAIAN)

## (MENGATASI MASALAH DENGAN MASALAH)
Dan  ketika rahin tidak  mampu  mengembalikan  dana  pinjaman  tersebut  maka, kebun tersebut menjadi hak milik.
Sedangkan  Gadai merupakan  suatu  hal  yang  biasa  di  tengah-tengah masyarakat di saat membutuhkan pinjaman. Gadai di sini sebagai jaminan agar si pemberi  pinjaman  percaya  pada rahin.  Dalam  konsep  Islam,  gadai  itu mengabaikan  bunga  dan  balas  jasa,  dan  lebih  kepada qardul-hasan (kebajikan) 1 dan  Yadh  Dhamanah 2 .  Yadh  Dhamanah  adalah  suatu  akad  titipan  dimana  pihak penerima  titipan  boleh  menggunakan  dan  memanfaatkan  aset  yang  dititipkan. 3 Meskipun  begitu, rahin atau  yang  menggadaikan  harus  menjamin  barang-barang yang berharga digunakan sebagai penjamin pinjaman tersebut 4 . Jumlah pinjaman memiliki  batasan  antara  60%  sampai  dengan  70%  dari  total  nilai  aset  yang menjadi jaminan.
Pegadaian merupakan tempat yang mempertemukan pihak rahin uang dan pemilik  uang  dengan  barang-barang  pribadi  sebagai  jaminannya.  Slogan Pegadaian  saat  ini  adalah  “mengatasi  masalah  tanpa  masalah”  karena  apabila meminjam dana kepada bank, prosesnya lebih lama karena pengajuan kredit lebih sulit  (http//www.blogspot.blogkitabersama.com).  Pada  proses  menggadaikan, dimulai  dengan  penaksir  melakukan  penaksiran  terhadap  barang  jaminan  untuk mengatahui  nilai  gadai  barang  tersebut.  Nilai  gadai  adalah  nilai  yang menggambarkan  tentang  berapa  batasjumlah  uang  yang  akan  dipinjamkan. Apabila  pihak rahin menyetujui,  maka rahin akan  memperoleh  dana  segara sejumlah  nilai  gadai  tersebut.  Pihak  pegadaian  akan  memperoleh  jasa  dan dibebankan  kepada rahin disebut  dengan  bunga.  Bunga  ini  bisa  dibayarkan  15 hari  ketika rahin akan  menebus atau  membayar  pinjaman  tersebut.  Sebagai contoh,  nilai  pinjaman  Rp.5000,00  hingga  Rp.40.000,00  akan  dikenakan  bunga 1,25%, nilai pinjaman Rp40.000,00 hingga Rp.150.000,00 akan dikenakan bunga 15% dan untuk pinjaman diatas Rp.150.000,00 akan dikenakan bunga 17,5% dan seterusnya bunga akan bertambah sesuai dengan nominal pinjaman. 5
Menurut Mohammad Fazli, Skema Pendanaan Ar-rahnu merupakan suatu dana  jangka  pendek  yang  tidak  pernah  melibatkan  bunga  dan  tidak  diizinkan penggunaan  bunga  kecuali  ada  aktivitas yang  tidak  sah 6 .  Dalam  penelitian  ini, “ boroh” atau gadai  yang dipraktikan masyarakat di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir itu memberikan imbal jasa yang memiliki resiko hancurnya suatu aset atau kekayaan.
1 Mydin Meera, Ahamed Kamee, 2006 “ Integrating al-Rahn with the Gold Dinar: The initial building-blocks towards a gold- based economy” , Department of Business Administration, Faculty of Economics and Management Sciences. International Islamic University Malaysia
2 Selamah  (2006)  Binti  Maamor,    Selamah  dan  Ghafar  Ismail,  Abdul,  2006  “ The  Ar-Rahnu Efficiency and Its Determinants ” Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, Volume-6 Number-1
3 Syafi’i Antonio, Muhammad, 2001: Bank Syariah, Dari Teori Ke Praktik, Gema Insani. Jakarta
4 Ibid. Mydin Meera, Ahamed Kamee (2006)
5 http//www.blogspot.blogkitabersama.com (20 Juli 2012)
6 Fazli Mohd, Mohd Sam Et al. Februari 2010, The Awareness And The Acceptance  Of Islamic Pawnshops. IJJRAS.

## (MENGATASI MASALAH DENGAN MASALAH)
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  rumusan  masalah  dalam penelitian  ini  adalah:  Apakah  praktik  “ boroh ”  (Pegadaian)  yang  terjadi  di masyarakat Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir telah sesuai dengan syariat Islam?.

## 2. RERANGKA TEORITIS 2.1 Pengertian Gadai
Menurut  Sri  Y. Susilo, pegadaian  adalah  suatu  hak  yang  diperoleh seseorang  yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak.  Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang  atau  oleh  orang  lain  atas  nama  orang  yang  mempunyai  utang.  Seseorang yang  berutang  tersebut  memberikan  kekuasaan  kepada  orang  yang  berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila  pihak  yang  berutang  tidak  dapat  melunasi  kewajibannya  pada  saat  jatuh tempo. 7
Gadai  dalam  bahasa  Arab  disebut  dengan ar  rahn,  arti  secara  bahasa adalah ats-tsubut  wad  dawaam,  yang  bermakna  tetap  dan  langgeng. Rahn juga secara  bahasa  bisa  bermakna al  habs (tertahan) 8 .  Sedangkan  menurut  istilah syar’i,  ar  rahn  bermakna  menjadi  harta  seb agai  jaminan  utang  (pinjaman)  agar bisa  dibayar  dengan  sebagian  atau  seharga  harta  tersebut  ketika  gagal  melunasi utang tadi. 9
Fatwa ar-rahn dikeluarkan  oleh  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  Majelis Ulama  Indonesia  (MUI)  No. 25/DSN-MUI/III/2002  yang  menyatakan  bahwa pinjaman  dengan  menggadaikan  barang  sebagai  jaminan  hutang  dalam  bentuk Rahn dibolehkan  dengan  berbagai  ketentuan.  Ketentuannya  adalah  sebagai berikut 10 :
1. Murtahin (penerima  barang)  mempunyai  hak  untuk  menahan marhun (barang) sampai semua hutang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. Marhun dan  manfaatnya  tetap  menjadi  milik Rahin. Pada  prinsipnya, marhun tidak boleh tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin dengan  tidak  mengurangi  nilai Marhun dan  pemanfaatannya  itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin namun dilakukan juga oleh murtahin sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
4. Besar  biaya  pemeliharaan  dan  penyimpanan marhun tidak  boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan marhun berlaku ketika:
a. Apabila  jatuh  tempo, murtahin harus  memperingatkan rahin untuk segera melunasi hutangnya.
b. Apabila rahin tetap  tidak  dapat  melunasi  hutangnya  maka marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah
7 Sri Y. Susilo (1999)
8 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jus III, Beirut: Dar al-Fikr, tt, hal. 187
9 Al Mawsu’ah Al Fiqhiyyah, terbitan Kementrian Agama Kuwait
10 Fatwa MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002

## (MENGATASI MASALAH DENGAN MASALAH)
c. Hasil  penjualan  marhun  digunakan  untuk  melunasi  hutang,  biaya pemeliharaan  dan  penyimpanan  yang  belum  dibayar  serta  biaya penjualan.
d. Kelebihan  hasil  penjualan  menjadi  milik rahin dan  kekuranganya  menjadi kewajiban rahin.
e. Ketentuan lainnya adalah:
1. Jika  salah  satu  pihak  tidak  menunaikan  kewajibannya  atau  jika  terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui  Badan  Arbitrase  Syari’ah  setelah  tidak  tercapai  kesepakatan melalui musyawarah
2. Fatwa  ini  berlaku  sejak  tanggal  ditetapkan  dengan  ketentuan  jika  di kemudian  hari  ternyata  terdapat  kekeliruan,  akan  diubah  dan disempurnakan sebagai-mana mestinya

## 2.2 Dalil yang Menunjukkan Bolehnya Gadai
Firman Allah Ta’ala ,
ﱠﻟا ﱢدَﺆُﯿْﻠَﻓ ﺎًﻀْﻌَﺑ ْﻢُﻜُﻀْﻌَﺑ َﻦِﻣَأ ْنِﺈَﻓ ٌﺔَﺿﻮُﺒْﻘَﻣ ٌنﺎَھِﺮَﻓ ﺎًﺒِﺗﺎَﻛ اوُﺪِﺠَﺗ ْﻢَﻟَو ٍﺮَﻔَﺳ ﻰَﻠَﻋ ْﻢُﺘْﻨُﻛ ْنِإَو ُﮫَﺘَﻧﺎَﻣَأ َﻦِﻤُﺗْؤا يِﺬ
ﻮُﻤُﺘْﻜَﺗ ﺎَﻟَو ُﮫﱠﺑَر َﮫﱠﻠﻟا ِﻖﱠﺘَﯿْﻟَو
ٌﻢﯿِﻠَﻋ َنﻮُﻠَﻤْﻌَﺗ ﺎَﻤِﺑ ُﮫﱠﻠﻟاَو ُﮫُﺒْﻠَﻗ ٌﻢِﺛَآ ُﮫﱠﻧِﺈَﻓ ﺎَﮭْﻤُﺘْﻜَﯾ ْﻦَﻣَو َةَدﺎَﮭﱠﺸﻟا ا
“ Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu  tidak  memperoleh  seorang  penulis,  maka  hendaklah  ada  barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan  amanatnya  (hutangnya)  dan  hendaklah  ia  bertakwa  kepada Allah  Tuhannya;  dan  janganlah  kamu  (para  saksi)  menyembunyikan persaksian ” (QS. Al Baqarah: 283).
Dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha , ia berkata,
ﱠﻰِﺒﱠﻨﻟا ﱠنَأ - ﻢﻠﺳو ﮫﯿﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ -
ٍﺪﯾِﺪَﺣ ْﻦِﻣ ﺎًﻋْرِد ُﮫَﻨَھَرَو ، ٍﻞَﺟَأ ﻰَﻟِإ ﱟىِدﻮُﮭَﯾ ْﻦِﻣ ﺎًﻣﺎَﻌَﻃ ىَﺮَﺘْﺷا
“ Nabi  shallallahu  ‘alaihi  wa  sallam  pernah  membeli makanan  dari  orang Yahudi  secara  tidak  tunai  (utang),  lalu  beliau  shallallahu  ‘alaihi  wa  sallam memberikan  gadaian  berupa  baju  besi ”  (HR.  Bukhari  no.  2068  dan  Muslim no. 1603).
Para  ulama  sepakat  bahwa  rahn  dibolehkan  dan  hal  ini  telah  dilakukan sejak  zaman  Nabi shallallahu  ‘alaihi  wa  sallam hingga  saat  ini,  dan  tidak  ada yang mengingkarinya.
2.3 Ijma’ (konsensus) para ulama
Para  ulama  telah  bersepakat  akan  diperbolehkannya  gadai  (ar-rahn), meskipun  sebagian  mereka  bersilang  pendapat  bila  gadai  itu  dilakukan  dalam keadaan  mukim.  Akan  tetapi,  pendapat  yang  lebih  rajih  (kuat)  ialah  bolehnya melakukan  gadai  dalam  dua  keadaan  tersebut.  Sebab  riwayat  Aisyah  dan  Anas radhiyallahu  ‘anhuma  di  atas  jelas  menunjukkan  bahwa  Nabi  Shalallahu  ‘Alaihi

## (MENGATASI MASALAH DENGAN MASALAH)
wa Sallam melakukan muamalah gadai di Madinah dan beliau tidak dalam kondisi safar, tetapi sedang mukim 11

## 2.4 Unsur dan Rukun Gadai (Ar-Rahn):
Dalam praktiknya, gadai secara syariah ini memiliki empat unsur, yaitu:
1. Ar-Rahin,  Yaitu  orang  yang  menggadaikan  barang  atau meminjam  uang dengan jaminan barang.
2. Al-Murtahin, Yaitu orang  yang menerima barang  yang digadaikan atau  yang meminjamkan uangnya.
3. Al-Marhun/ Ar-Rahn, Yaitu barang yang digadaikan atau dipinjamkan.
4. Al-Marhun  bihi,  Yaitu  uang  dipinjamkan  lantaran  ada  barang yang digadaikan 12

## 2.5 Rukun gadai (Ar-Rahn)
Dalam praktiknya, gadai secara syariah memiliki tiga rukun yaitu: 1. Shighat (ijab dan qabul).
2. Al- ‘aqidan  (dua  orang  yang  melakukan  akad  ar -rahn),  yaitu  pihak  yang menggadaikan (ar-râhin) dan yang menerima gadai/agunan (al-murtahin)
3. Al- ma’qud  ‘alaih  (yang  menjadi  obyek  akad),  yaitu  barang  yang digadaikan/diagunkan  (al-marhun)  dan  utang  (al-marhun  bih).  Selain  ketiga ketentuan  dasar  tersebut,  ada  ketentuan  tambahan  yang  disebut  syarat,  yaitu harus ada qabdh (serah terima).
5. Jika  semua  ketentuan  tadi  terpenuhi,  sesuai  dengan  ketentuan  syariah,  dan dilakukan oleh orang  yang layak melakukan tasharruf (tindakan), maka akad gadai (ar-rahn) tersebut sah. 13

## 2.6 Syarat gadai (ar-rahn)
Disyaratkan dalam muamalah gadai hal-hal berikut:
1. Syarat  yang  berhubungan  dengan  orang  yang  bertransaksi  yaitu  Orang  yang menggadaikan  barangnya  adalah  orang  yang  memiliki  kompetensi beraktivitas, yaitu baligh, berakal dan rusyd (kemampuan mengatur).
2. Syarat yang berhubungan dengan Al-Marhun (barang gadai) ada dua:
a. Barang  gadai  itu  berupa  barang  berharga  yang  dapat  menutupi hutangnya, baik barang atau nilainya ketika tidak mampu melunasinya.
b. Barang  gadai  tersebut  adalah  milik  orang  yang  manggadaikannya  atau yang dizinkan baginya untuk menjadikannya sebagai jaminan gadai.
c. Barang  gadai tersebut harus diketahui ukuran, jenis dan sifatnya, karena Al-rahn adalah transaksi atau harta sehingga disyaratkan hal ini.
3. Syarat  berhubungan  dengan  Al-Marhun  bihi  (hutang)  adalah  hutang  yang wajib atau yang akhirnya menjadi wajib. 14
11 http//www.google.com. abu fawaz asy-syirboony .html, 20 juli 2012
12 Ibid http//www.google.com. abu fawaz asy-syirboony .html 13 OpCit. http//www.google.com. abu fawaz asy-syirboony .html.
14 OpCit. http//www.google.com. abu fawaz asy-syirboony .html.
(MENGATASI MASALAH DENGAN MASALAH)

## 2.7 Gadai Tidak Wajib
Penulis Al Mughni berkata, “Tidak diketahui adanya khilaf dalam masalah ini  bahwa  gadai  sebagai  jaminan  dari  utang  tidaklah  wajib”.  Sedangkan  perintah yang  disebutkan  dalam  ayat,  bukanlah  perintah  wajib,  namun  hanya  perintah irsyad (petunjuk). Dan dikuatkan dengan lanjutan ayat:

## ُﮫَﺘَﻧﺎَﻣَأ َﻦِﻤُﺗْؤا يِﺬﱠﻟا ﱢدَﺆُﯿْﻠَﻓ ﺎًﻀْﻌَﺑ ْﻢُﻜُﻀْﻌَﺑ َﻦِﻣَأ ْنِﺈَﻓ
“ Akan  tetapi  jika  sebagian  kamu  mempercayai  sebagian  yang  lain,  maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) ”.
Gadai  sendiri  adalah  perintah  ketika  ada  uzur  menulis  utang.  Penulisan  sendiri tidaklah wajib, maka sama halnya dengan gadai sebagai gantinya. 15

## 2.8 Gadai Dibolehkan dalam Keadaan Tidak Bersafar
Jika  kita  melihat  dalam ayat  yang  disebutkan  di  atas,  gadai  ada  ketika safar.  Namun  hal  itu  bukan  menunjukkan  selain  safar  tidak  boleh.  Dalil  yang menyatakan bahwa boleh ketika seseorang itu mukim dan melakukan gadai adalah hadits:
ِﮫﱠﻠﻟا ُلﻮُﺳَر َﻰﱢﻓُﻮُﺗ - ﻢﻠﺳو ﮫﯿﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ -
ٍﺮﯿِﻌَﺷ ْﻦِﻣ ﺎًﻋﺎَﺻ َﻦﯿِﺛَﻼَﺜِﺑ ﱟىِدﻮُﮭَﯾ َﺪْﻨِﻋ ٌﺔَﻧﻮُھْﺮَﻣ ُﮫُﻋْرِدَو
“ Ketika  Rasulullah  shallallahu  ‘alaihi  wa  sallam  wafat,  baju  besi  beliau tergadaikan  pada  orang  Yahudi  sebagai  jaminan  untuk  30  sho’  gandum (yang beliau beli secara tidak tunai) ” (H R. Bukhari no. 2916).

## 2.9 Ketentuan Umum dalam Pegadaian Syari’ah
Ada  beberapa  ketentuan  umum  dalam  muamalah  gadai  setelah  terjadinya serah terima barang gadai 16 . Di antaranya:
1. Barang yang Dapat Digadaikan
ِﮫﱠﻠﻟا َلﻮُﺳَر ﱠنَأ - ﻢﻠﺳو ﮫﯿﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ - ﻰَﮭَﻧ ِﻦِھﺎَﻜْﻟا ِناَﻮْﻠُﺣَو ﱢﻰِﻐَﺒْﻟا ِﺮْﮭَﻣَو ِﺐْﻠَﻜْﻟا ِﻦَﻤَﺛ ْﻦَﻋ
“ Rasulullah  shallallahu  ‘alaihi  wa  sallam  melarang  hasil  penjualan anjing,  penghasilan  pelacur  dan  upah  perdukunan ”  (HR.  Bukhari  no. 2237 dan Muslim no. 1567).
Barang yang dapat digadaikan adalah barang yang memiliki nilai ekonomi, agar  dapat  menjadi  jaminan  bagi  pemilik  uang.  Dengan  demikian,  barang yang  tidak  dapat  diperjual-belikan,  dikarenakan  tidak  ada  harganya,  atau haram  untuk  diperjual-belikan  adalah  tergolong  barang  yang  tidak  dapat digadaikan.  Oleh  karena  itu,  tujuan  utama  disyariatkannya  pegadaian  tidak dapat dicapai dengan barang yang haram atau tidak dapat diperjual-belikan.
Barang  yang  digadaikan  dapat  berupa  tanah,  sawah,  rumah,  perhiasan, kendaraan,  alat-alat  elektronik,  surat  saham,  dan  lain-lain.  Sehingga  dengan
15 OpCit. http//www.google.com. abu fawaz asy-syirboony .html.
16 Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu, karya Wahbah Az-zuhaili V/183

## (MENGATASI MASALAH DENGAN MASALAH)
demikian,  bila  ada  orang  yang  hendak  menggadaikan  seekor  anjing,  maka pegadaian ini tidak sah, karena anjing tidak halal untuk diperjual-belikan.

## 2. Barang Gadai Adalah Amanah
Status  barang  gadai  selama  berada  di  tangan pemberi  utang  adalah  sebagai amanah  yang  harus  ia  jaga  sebaik-baiknya.  Sebagai  salah  satu  konsekuensi amanah  adalah  bila  terjadi  kerusakan  yang  tidak  disengaja  dan  tanpa  ada kesalahan prosedur dalam perawatan, maka pemilik uang tidak berkewajiban untuk  mengganti  kerugian.  Bahkan,  seandainya  orang  yang  menggadaikan barang  itu  mensyaratkan  agar  pemberi  utang  memberi  ganti  rugi  bila  terjadi kerusakan  walau  tanpa  disengaja,  maka  persyaratan  ini  tidak  sah  dan  tidak wajib dipenuhi.
3. Barang Gadai Dipegang Pemberi utang Barang gadai tersebut berada di tangan pemberi utang selama masa perjanjian gadai  tersebut,  sebagaimana  firman  Allah  (yang  artinya):  “ Jika  kamu  dalam perjalanan  (dan  bermu’amalah  tidak  secara  tunai)  sedang  kamu  tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). ” (QS. Al -Baqarah: 283).
4. Pemanfaatan Barang Gadai
Pihak  pemberi  utang  tidak  dibenarkan  untuk  memanfaatkan  barang  gadaian. Sebab, sebelum dan setelah digadaikan, barang gadai adalah milik orang yang berutang, sehingga pemanfaatannya menjadi milik pihak orang yang berutang sepenuhnya.  Adapun  pemberi  utang,  maka  ia  hanya  berhak  untuk  menahan barang  tersebut,  sebagai  jaminan  atas  uangnya  yang  dipinjam  sebagai  utang oleh rahin.
Dengan  demikian,  pemberi  utang  tidak  dibenarkan  untuk  memanfaatkan barang  gadaian,  baik  dengan  izin rahin atau  tanpa  seizin  darinya.  Bila  ia memanfaatkan  tanpa  izin,  maka  itu  nyata-nyata  haram,  dan  bila  ia memanfaatkan  dengan  izin rahin,  maka  itu  adalah  riba. Karena  setiap pinjaman  yang  mendatangkan  manfaat  maka  itu  adalah  riba.  Demikianlah hukum asal pegadaian yang menganut kaedah sama dengan utang piutang.
Namun  ada  gadaian  yang  boleh  dimanfaatkan  jika  dikhawatirkan  begitu saja ia akan rusak atau binasa. Seperti hewan yang memiliki susu dan hewan tunggangan bisa dimanfaatkan sesuai pengeluaran yang diberikan si pemberi utang  dan  tidak  boleh  lebih  dari  itu.  Dari  Abu  Hurairah,  Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
ِﮫِﺘَﻘَﻔَﻨِﺑ ُﺐَﻛْﺮُﯾ ُﻦْھﱠﺮﻟ
ىِﺬﱠﻟا ﻰَﻠَﻋَو ، ﺎًﻧﻮُھْﺮَﻣ َنﺎَﻛ اَذِإ ِﮫِﺘَﻘَﻔَﻨِﺑ ُبَﺮْﺸُﯾ ﱢرﱠﺪﻟا ُﻦَﺒَﻟَو ، ﺎًﻧﻮُھْﺮَﻣ َنﺎَﻛ اَذِإ
َﻖَﻔﱠﻨﻟا ُبَﺮْﺸَﯾَو ُﺐَﻛْﺮَﯾ
“Barang  gadaian  berupa  hewan  tunggangan  boleh  ditunggangi  sesuai nafkah  yang  diberikan.  Susu  yang  diperas  dari  barang gadaian  berupa hewan susuan boleh diminum sesuai nafkah yang diberikan. Namun, orang yang  menunggangi  dan  meminum  susu  berkewajiban  untuk  memberikan makanan” (HR. Bukhari no. 2512).
(MENGATASI MASALAH DENGAN MASALAH)

## 5. Pelunasan Hutang Dengan Barang Gadai
Apabila  pelunasan  utang  telah  jatuh  tempo,  maka  orang  yang  berutang berkewajiban melunasi utangnya sesuai dengan waktu  yang telah disepakati dengan  pemberi  utang.  Bila  telah  lunas  maka  barang  gadaian  dikembalikan kepada pemiliknya. Namun, bila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya,  maka  pemberi  utang  berhak  menjual  barang  gadaian  itu  untuk membayar pelunasan utang tersebut. Apabila ternyata ada sisanya maka sisa tersebut  menjadi  hak rahin gadai  tersebut.  Sebaliknya,  bila  harga  barang terseb ut belum dapat melunasi utangnya, maka orang yang menggadaikannya tersebut masih menanggung sisa hutangnya. 17
Penelitian  yang dilakukan oleh Rina Dahlina (2005) membuktikan bahwa gadai  syariah  merupakan  perjanjian  pokok  yang  menjadi  objek  perjanjian  yang menyertakan  metode fee  based  income  (FBI)  dan  penerima  gadai  akan mendapatkan  surat  bukti  gadai  dengan  menggunakan  akad  pinjam  meminjam (akad  gadai  syariah)  dan  akad ijarah (sewa)  jika  jangka  waktu  akad  tidak diperpanjang  maka  penggadai  menyetujuiagunan  miliknya  dijual  oleh marhun guna melunasi hutangnya 18
Dari  uraian  diatas,  penelitian  ini  menggunakan  metoda  kualitatif  dengan usaha  untuk  memperoleh  jawaban  atas  fenomena praktik  “ boroh ”  (Pegadaian) yang terjadi di masyarakat Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir telah sesuai dengan syariat Islam. Dalam uraian diatas disebutkan bahwa pemberi utang tidak dibenarkan  untuk  memanfaatkan  barang  gadaian,  baik  dengan  izin rahin atau tanpa  seizin  darinya.  Bila  ia  memanfaatkan  tanpa  izin,  maka  itu  nyata-nyata haram, dan bila ia memanfaatkan dengan izin rahin, maka itu adalah riba. Karena setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat maka itu adalah riba. Demikianlah hukum asal pegadaian yang menganut kaedah sama dengan utang piutang.
Kemudian,  ketika rahin dana  tidak  mampu  membayar  hutang  sampai jangka waktu tertentu. Maka, murtahin akan mengambil hak milik kebun atau aset yang  dijadikan  jaminan  “ boroh” tersebut  tanpa  menghitung  harga  jual  aset tersebut. Sehingga timbulnya ketidakadilan ditengah masyarakat antara rahin dan murtahin. Dari segi syariah, Islam menghendaki adanya keadilan.

## 3. METODA PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metoda  penelitian  kualitatif  yaitu  penelitian yang bertujuan untuk membangun suatu proposisi dan menjelaskan makna dibalik realita  sosial  yang  terjadi.  Penelitian  ini  juga  berupaya  apa  yang  terjadi  dalam dunia tersebut dan meletakkan temuan-temuan yang diperoleh didalamnya sebagai tempat  peneliti  untuk  melihat  realita  atau  peristiwa  yang  berlangung  dilapangan dengan latar belakang lingkungan yang alamiah 19 .
17 OpCit. http//www.google.com. abu fawaz asy-syirboony .html.
18 Rina Dahlina (2005) Kedudukan Lembaga Gadai Syariah (Ar-rahn) dalam sistem perekonomian Islam (Studi di Bank Muamalat Indonesia cabang Medan dan BNI Unit syariah Cabang Medan). e.USU Repository. Hal. 2.
19 Bungin.  B,  2007.  Analisis  Data  Kualitatif:  Pemahaman  Filosofis  dan  Metodologis  ke  Arah Penguasaan Model Aplikasi. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta
SUATU TINJAUAN ISL AM: PRAKTIK “BOROH” (PEGADAIAN)

## (MENGATASI MASALAH DENGAN MASALAH)
Metoda  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  wawancara langsung  dengan  informan  yang  sudah  ditentukan  oleh  peneliti.  Informan  yang dipilih adalah:
1. Masyarakat yang membutuhkan dana dan melakukan “ boroh” atau gadai. 2. Pihak yang memiliki dana. Pemilihan informan dilakukan berdasarkan kriteria tertentu antara lain:
1. Subjek  tidak  hanya  sekedar  mengetahui  dan  dapat  memberikan  informasi tetapi  juga  dapat  menghayati  secara  sungguh-sungguh  sebagai  akibat keterlibatan  yang  cukup  lama  dengan  lingkungan  atau  kegiatan  yang bersangkutan.
2. Subjek masih terlibat aktif dan langsung dalam lingkungan atau peristiwa tersebut 20 .
Penggunaan teknik pengumpulan data tersebut mempertimbangkan bahwa fenomena  yang  konkrit  berbeda  dengan  yang  abstrak.  Fenomena  yang  konkrit hanya  dapat  dipahami  sebagaimana  adanya  yang  merupakan  suatu  ciptaan  yang dihasilkan  dalam  kondisi-kondisi  tertentu.  Dengan  menggunakan  teknik  diatas, peneliti dapat melakukan eksplorasi interpretasi-interpretasi yang berbeda maupun berinteraksi, serta pandangan-pandangan yang beragam dan berlawanan atas suatu fakta tertentu.
Teknik  yang  digunakan  pertama  kali  dalam  penelitian  ini  adalah wawancara yang tidak terstruktur. Sedangkan yang kedua, dilakukan pengamatan yang  juga  digunakan  sebagai  metode  utama  untuk  mengumpulkan  data  yaitu dengan  pertimbangan  sering  kali  orang  berbeda  dengan  apa  yang  dilakukannya serta  adanya  kesulitan  dalam  memperoleh  informasi  karena  informan  yang melakukan “ boroh” itu merasa malu untuk memberikan informasi. Jadi, peneliti perlu  melakukan  pendekatan  yang  intensif  sampai  informan  bisa  lebih  terbuka untuk memberikan informasi.
Dalam  penelitian  ini  diperlukan  suatu  diskusi  agar  bisa  mendapatkan informasi yang lebih jelas dan mendalam untuk menganalisis data yang diperoleh. Senada  dengan  hal  tersebut,  penelitian  Sucher  dan  Maclullich  (2004) mengungkapkan bahwa suatu penelitian agar hasilnya lebih akurat perlu dilakukan diskusi-diskusi pada pihak-pihak yang terkait dengan objek yang diteliti 21 .

## 4. HASIL PEMBAHASAN

## 4.1 Memahami Masyarakat Yang Menjadi Objek
Masyarakat yang masih melakukan praktik  “ boroh” berada di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir yang merupakan objek dalam penelitian ini. Objek penelitian  ini  merupakan  masyarakat  tempatan  (Etnis  Melayu  dan  masyarakat pendatang-Etnis  Jawa)  yang  notabene  masyarakat  yang  islami  dan  kuat  dalam tradisi  agamanya.  Fenomena  pada  masyarakat  tempatan  adalah  selalu  menjual
20 Bungin.  B,  2008.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif,  Aktualisasi  Metodologis  ke  Arah    Ragam Varian Kontemporer. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta
21 Pat, S dan K. Kosmala- Maclullich, 2004. “ A Construction of auditor Independencein the Czech Republic: Local Inssights” . Accounting, Auditing and Accountability. Journal Vol. 17 No.2.

## (MENGATASI MASALAH DENGAN MASALAH)
atau  menggadaikan  kebun  atau  aset  yang  dimilikinya  untuk  memperoleh  uang secara  instan.  Dan  masyarakat  cenderung  tidak  berpikir  lebih  mendalam  efek negatif yang ditimbulkan di masa yang akan datang.
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  mencoba  menggali  informasi  dari  beberapa informan  yang  mempunyai  kepentingan  berbeda  antara  satu  pihak  (informan  A dan  B  sebagai rahin)  dan  pihak  yang  lain  (informan  C  sebagai  murtahin).  Dari informan  yang  diwanwancarai,  mereka  memberikan  jawaban  yang  berbeda tentang seberapa sering menggadaikan atau mem” boroh” kebun mereka. Jawaban mereka  adalah  (telah  diterjemahkan  dari  bahasa  melayu  rokan  ke  dalam  bahasa Indonesia):
Menurut informan A: “Tidak sering, hanya ketika saya butuh dana mendesak saja tetapi kadang sulit juga memutuskan untuk menggadaikan dengan orang”
Menurut informan B: “Kalau saya sering juga menggadaikan. Ketika menghadapi lebaran idul fitri,  ketika  anak  saya  mau  mencari  kerja  dan  kadang  kebutuhan- kebutuhan lain yang sangat mendesak”.
Dari  pernyataan  informan  A  diatas,  bahwa  gadai  atau  “ boroh” itu dilakukan  karena  kebutuhan  mendesak.  Hal  ini  sesuai  dengan  kenyataan  di masyarakat  luas  bahwa  masyarakat  cenderung  menggadaikan  harta  bendanya karena cepat dan mudah untuk memperoleh dana. Pada informan B menyebutkan bahwa  gadai  atau  “ boroh” itu  dibutuhkan  ketika  ada  kebutuhan  mendesak.  Dari kedua  informan  yang  sudah  diwawancarai,  informan  tersebut  sudah  biasa melakukan gadai (boroh).
Ketika  dilihat  semakin  tingginya  kebutuhan  dana  segar  ditengah masyarakat  dan  menyuburkan  semakin  tingginya  praktik  gadai  atau  “ boroh” . Maka,  hal  ini  mendatangkan  kesempatan  kepada  murtahin  untuk  menggunakan dananya  untuk  disalurkan  ke  masyarakat.  Pernyataan  yang  diberikan  oleh informan C adalah:
Menurut Informan C: “Saya sering sekali meminjamkan uang dengan jaminan kebun” .
Dari  pernyataan  informan  C  dapat  dilihat  bahwa  praktik  gadai  atau “ boroh” semakin sering terjadi ditengah masyarakat.
Praktik  gadai  (boroh)  ini  biasa  terjadi  ditengah  masyarakat  kurang mempedulikan  kerugiaan  dan  keuntungan  yang  akan  diperoleh  pada  kemudian harinya. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara berikut ini:
Menurut informan A:
“Saya tahu kerugian menggadaikan ke masyarakat. Ruginya, k ebun kami hancur,  apalagi  kebun  karet  akan  hancur  ketika  pinjaman  mampu  saya kembalikan tetapi kami memang butuh dana segar” Menurut informan B:
“Kerugiannya  kebun  kami  tidak  dirawat  tetapi  hasilnya  diambil  terus. Tetapi kami tidak bisa berbuat apa-apa kar ena sudah kesepakatan”
SUATU TINJAUAN ISL AM: PRAKTIK “BOROH” (PEGADAIAN)

## (MENGATASI MASALAH DENGAN MASALAH)
Informan  A  mengetahui  tentang  kerugian  dalam  menggadaikan  (boroh) dengan  menjaminkan  kebun  mereka.  Begitu  juga  dengan  informan  B  yang mengetahui resiko dan kerugiaan dalam menggadaikan tersebut.
Dari  pernyataan  kedua  informan  terdapat  ketidaksesuaian  dengan  Kitab Al-Fiqhu  Al-Islami  wa  Adillatuhu,  karya  Wahbah  Az-zuhaili  V/183  yang menyatakan bahwa (1). Barang gadai itu merupakan amanah artinya status barang gadai  selama  berada  di  tangan  pemberi  utang  adalah  sebagai  amanah  yang  harus ia jaga sebaik-baiknya. (2). Pemanfaatan barang gadai merupakan Pihak pemberi utang tidak dibenarkan untuk memanfaatkan barang gadaian. Sebab, sebelum dan setelah  digadaikan,  barang  gadai  adalah  milik  orang  yang  berutang,  sehingga pemanfaatannya  menjadi  milik  pihak  orang  yang  berutang  sepenuhnya.  Sesuai dengan hadist Nabi Muhammad SAW. Dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu ‘alaihi  wa  sallam bersabda: “Barang  gadaian  berupa  hewan  tunggangan  boleh ditunggangi  sesuai  nafkah  yang  diberikan.  Susu  yang  diperas  dari  barang gadaian  berupa  hewan  susuan  boleh  diminum  sesuai  nafkah  yang  diberikan. Namun,  orang  yang  menunggangi  dan  meminum  susu  berkewajiban  untuk memberikan makanan” (HR. Bukhari no. 2512). 22
Kemudiaan  dari  wawancara  sebelumnya  bahwa  jaminan  gadai  tersebut tetap  dimanfaatkan  oleh  murtahin.  Maka,  peneliti  ingin  mengetahui  tanggapan informan  A  dan  B  tentang  resiko  kebun  yang  digadaikan  tersebut  akan  hancur. Berikut hasil wawancaranya:
Menurut informan A: “Saya mengetahui resiko kebun akan hancur tetapi memang kami memang butuh dana segar” Menurut informan B: “Biasanya  kebun  akan  hancur,  apalagi  kebun  karet,  hasilnya  akan dipaksakan  karetnya  untuk  memberikan  hasil  yang  banyak  dalam  jangka pendek. Sehingga akan merusak kualitas pohon karet tersebut”.
Dari  informasi  yang  diberikan  oleh  informan  A  dan informan  B menyatakan  bahwa  mereka  mengetahui  resiko  yang  diperoleh  karena  jaminan berupa kebun akan dimanfaatkan dan tidak dijaga keutuhan jaminan tersebut.
Hal  ini  bertentangan  dengan  Kitab Al-Fiqhu  Al-Islami  wa  Adillatuhu, karya  Wahbah  Az-zuhaili  V/183  yang  menyatakan  bahwa pemberi  utang  tidak dibenarkan  untuk  memanfaatkan  barang  gadaian,  baik  dengan  izin rahin atau tanpa  seizin  darinya.  Bila  ia  memanfaatkan  tanpa  izin,  maka  itu  nyata-nyata haram, dan bila ia memanfaatkan dengan izin rahin, maka itu adalah riba. Karena setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat maka itu adalah riba. Demikianlah hukum asal pegadaian yang menganut kaedah sama dengan utang piutang. 23
Dari  informan  C  ingin  diperoleh  informasi  tentang  praktik  gadai  atau “ boroh” dimana barang  jaminan tersebut dimanfaatkan oleh murtahin atau tidak. Berikut  pernyataan informan C:
Menurut Informan C adalah
22 OpCit. Kitab Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu, karya Wahbah Az-zuhaili V/183
23 OpCit. Kitab Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu, karya Wahbah Az-zuhaili V/183
(MENGATASI MASALAH DENGAN MASALAH)
“Boroh”  adalah  meminjam  dana  dengan  jaminan  kebun  dan  kebun jaminan tersebut bisa saya manfaatkan hasil kebunnya selama uang saya belum dikembalikan”
Dari  pernyataan  diatas,  terdapat  kesesuaian  dengan  pemahaman  yang dimiliki oleh informan A dan informan B tetapi ini tidak sesuai dengan Kitab Al- Fiqhu  Al-Islami  wa  Adillatuhu,  karya  Wahbah  Az-zuhaili  V/183  yang menyatakan  bahwa pemberi  utang  tidak  dibenarkan  untuk  memanfaatkan  barang gadaian. 24
Dengan  begitu  besarnya  kerugian  yang  akan  ditanggung  oleh rahin dan sudah diketahui maka peneliti ingin mengetahui alternatif lain untuk memperoleh dana  yang  lebih  rendah  resiko  dan  kerugiaanya.  Berikut  pernyataan  kedua informan:
Menurut informan A:
“Saya  memang  sangat  membutuhkan  dana  tersebut  dan  tidak  ada  cara lain lagi. Cara itulah yang paling mudah”
Menurut informan B:
“Memang  tidak  ada  cara  lain  lagi,  dengan  terpaksa  harus  dilakukan karena  kebutuhan  begitu  mendesak  daripada  meminta  tolong  dengan keluarga,  kalau  tidak  dapat  bantuan  dari  keluarga.  Kami  akan  tidak merasa nyaman atau sakit hati”
Dari  pernyataan  kedua  informan,  dapat  disimpulkan  bahwa  kebutuhan dana  itu  yang  menyebabkan praktik  gadai  (boroh)  yang  tinggi  kerugian  dan resikonya semakin merambah ditengah masyarakat.
Dengan  semakin  berkembangnya  praktik  gadai  (boroh)  tersebut mengindikasikan  bahwa  tidak  mengetahui  praktik  “ boroh” itu  diperbolehkan dalam islam atau tidak. Berikut hasil wawancara dengan kedua informan:
Menurut informan A:
“Sepertinya  resiko  “boroh”  itu  memang  besar  dan  tidak  adil  tetapi murtahin  kan  sudah  bantu  kami  yang  membutuhkan,  sebagai  balas jasanya  adalah  kami  persilahkan  memanfaatkan  kebun  kami  dengan resiko kebun kami akan hancur. Itu memang sudah resiko”. Menurut informan B:
“Kalau  masalah  Islam  tidak  membolehkan  atau  tidak,  saya  tidak  tahu karena  saya  tidak  berpendidikan  tinggi.  Tetapi  kalau  saya  pikir,  Islam tidak  mempermasalahkanya  karena  kami  sudah  dibantu,  jadi  sebagai balas jasanya kebun kami lah, walau hutang kami tidak berkurang”.
Informasi yang diperoleh dari kedua informan adalah berbeda. Informan A menyebutkan  bahwa  praktik  gadai  (boroh)  itu  tidak  adil  tetapi  karena  merasa memang membutuhkan dana tersebut maka rasa ketidakadilan diminimalisir oleh rahin.  Sedangkan  dari  informan  B  diperoleh  informasi  bahwa  dia  tidak
24 OpCit. Kitab Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu, karya Wahbah Az-zuhaili V/183

## (MENGATASI MASALAH DENGAN MASALAH)
mengetahui tentang Islam membolehkan tau tidak karena tingkat pendidikan yang rendah.  Berikut informasi yang diperoleh dari informan C adalah:
Menurut informan C:
1. “Biasanya  jaminan  akan  menjadi  milik  saya  setelah  dana  tidak dikembalikan lebih dari  satu tahun. Masalah adil atau tidaknya, saya rasa  adil  saja  karena  saya  telah  membantu  mereka.  Jadi  hasilnya  itu sebagai jasa atau bunga yang saya terima
2. “Saya tidak mengetahui kalau islam memperbolehkan praktik ini atau tidak.  “Boroh”  boleh  kan?  Tentunya  dibolehkan.  Masalah  hasil  dari jaminan  tersebut,  saya  rasa  pantas  menerimanya  karena  dana  saya kan digunakan mereka. Jadi, itu sebagai balas jasanya”.
Hal  ini  menjadi  tidak  adil  karena  adanya  hasil  barang  jaminan  yang  bisa digunakan oleh murtahin dan barang jaminan tersebut tidak dijaga oleh murtahin. Hasil  kebun  yang  dijadikan  sebagai  barang  jaminan  itu  memberikan  keuntungan yang  dijadikan  sebagai  balas  jasa  atau  bunga.  Berikut  informasi  yang  diperoleh dari informan C:
Menurut informan C: “Saya menerima hasil kebun yang di“boroh”kan sesuai kebun yang telah digadaikan. Sebelum saya memberikan dana, saya melakukan survey dulu dengan  kebun  tersebut.  Besaran  yang  saya  peroleh  adalah  semua  hasil kebun  tersebut  selama  uang  saya  belum  dikembalikan  dan  hasil  kebun tersebut tidak bida mengurangi pokok hutang”.
Dari  informasi  yang  diperoleh  diatas  berupa  kebun  yang  dijaminkan  ini memberikan  balas  jasa  yang  maksimal  kepada  murtahin  artinya  bahwa  pemberi utang memanfaatkan kebun tersebut padahal dalam Kitab tidak dibenarkan untuk memanfaatkan  barang  gadaian,  baik  dengan  izin rahin atau  tanpa  seizin  darinya Al-Fiqhu  Al-Islami wa  Adillatuhu,  karya  Wahbah  Az-zuhaili  V/183  yang menyatakan  bahwa pemberi  utang  tidak  dibenarkan  untuk  memanfaatkan  barang gadaian, baik dengan izin rahin atau tanpa seizin darinya. 25
Dengan  hasil  barang  jaminan  itu  maksimal  yang  didapat  oleh  murtahin merugikan rahin karena  kebun  tersebut  tidak  dirawat.  Tetapi  yang  perlu dipertanyakan  apakah  hasil  maksimal  tersebut  bisa  mengurangi  pokok  hutang. Berikut informasi yang diperoleh dari informan C adalah
Menurut informan C adalah:
“Hasilnya  besar  karena  saya sudah  survey  sebelum  dana  cair  dan hasilnya tersebut tidak akan mengurangi pokok hutang”
Kemudian informasi yang diperoleh dari informan A dan informan B sama dengan  informasi  yang  diperoleh  dari  informan  C  yaitu  walaupun  hasil  kebun yang dijaminkan maksimal tetapi tidak bisa mengurangi pokok hutang.
25 OpCit. Kitab Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu, karya Wahbah Az-zuhaili V/183
SUATU TINJAUAN ISL AM: PRAKTIK “BOROH” (PEGADAIAN)

## (MENGATASI MASALAH DENGAN MASALAH)
Sebelum  praktik  gadai  (boroh)  itu  terjadi,  biasanya  ada  perjanjian  antara murtahin  dan rahin.  Berikut  informasi  yang  diperoleh  dari  informan  A  dan informan B:
Menurut informan A: “Perjanjian  kami  adala h  pinjaman  saya  senilai  Rp.150.000.000,- dengan kebun  karet  sebagai  jaminan  seluas  2  Ha  dan  masih  produktif,  daripada pinjam  dengan  bank.  Proses  di  bank  lama  sekali  dan  belum  tentu  dapat.
Jadi,  perjanjiannya  adalah  kebun  kami  akan  menjadi  hak  milik  pemilik dana  selama  saya  tidak  mampu  untuk  mengembalikan  pinjaman  tersebut dan batas pinjaman 2 tahun. Jadi, apabila lewat 2 tahun, kami tidak mampu membayar pinjaman tersebut.  Maka,  kebun  kami  menjadi  hak milik mereka”.
Menurut informan B: “Perjanjiannya  adalah  kebun  akan  diserahkan  ke  murtahin  selama saya tidak mampu membayar. Yah begitu lah perjanjiannya”.
Wawancara  diatas  memberikan  informasi  berupa  barang  jaminan  harus tingkat produktifitas nya  tinggi. Sedangkan informasi dari informan C adalah:
Menurut informan C adalah:
“Biasanya  jaminan  akan  menjadi  milik  saya  setelah  dana  tidak dikembalikan lebih dari satu tahun. Masalah adil atau tidaknya, saya rasa adil  saja  karena  saya  telah  membantu  mereka.  Jadi  hasilnya  itu  sebagai jasa atau bunga yang saya terima”.
Dari informan B diperoleh informasi bahwa murtahin akan menjadi milik marhun apabila rahin tidak  mampu  membayar  artinya  tidak  ada  proses  lelang yang sesuai syariah terhadap murtahin tersebut. Hal tersebut bertentangan dengan Fatwa  MUI  No.  25/DSN-MUI/III/2002  yang  menyatakan  (1). Hasil  penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. (2). Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekuranganya menjadi kewajiban rahin.
Dari  uraian  diatas,  memberikan  informasi  yang  bertentangan  dengan Fatwa  MUI  No.  25/DSN-MUI/III/2002  yang  menjelaskan  bahwa Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan  pemanfaatannya  itu  sekedar  pengganti  biaya pemeliharaan  dan perawatannya. 26 Dan  tidak  sesuai  juga  dengan Kitab Al-Fiqhu  Al-Islami  wa Adillatuhu,  karya  Wahbah  Az-zuhaili  V/183  bahwa pemberi  utang  tidak dibenarkan  untuk  memanfaatkan  barang  gadaian,  baik  dengan  izin rahin atau tanpa  seizin  darinya.  Bila  ia  memanfaatkan  tanpa  izin,  maka  itu  nyata-nyata haram, dan bila ia memanfaatkan dengan izin rahin, maka itu adalah riba. Karena setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat maka itu adalah riba. Demikianlah hukum asal pegadaian yang menganut kaedah sama dengan utang piutang. 27
26 OpCit. Fatwa MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002
27 OpCit. Kitab Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu, karya Wahbah Az-zuhaili V/183
SUATU TINJAUAN ISL AM: PRAKTIK “BOROH” (PEGADAIAN)

## (MENGATASI MASALAH DENGAN MASALAH)
Dilihat  dari  pernyataan  semua  informan,  terdapat  kesesuaian  bahwa praktik  gadai  yang  tidak  sesuai  dengan  syariah  ini  banyak  terjadi  di  masyarakat. Ditinjau  dari  sisi  prinsip  tolong-menolong,  hal  itu  telah  membantu rahin untuk memperoleh  dana  segar.  Tetapi  ditinjau  dari  sisi  keadilan,  maka  terjadi ketidakadilan yang sudah jauh dari syariah islam karena cenderung tidak menjaga marhun secara  baik.  Kenyataannya marhun dimanfaatkan  oleh murtahin tanpa memikirkan hak yang dimiliki oleh rahin.
Hal  ini  sangat  bertentangan  Kitab Al-Fiqhu  Al-Islami  wa  Adillatuhu, karya  Wahbah  Az-zuhaili  V/183  yang  menyatakan  bahwa:  (1).  Barang  gadai  itu merupakan  amanah  artinya status  barang  gadai  selama  berada  di  tangan  pemberi utang adalah sebagai amanah yang harus ia jaga sebaik-baiknya. (2). Pemanfaatan barang  gadai merupakan  Pihak  pemberi  utang  tidak  dibenarkan  untuk memanfaatkan  barang  gadaian.  Jadi,  apabila  Perum.  Pegadaian  Indonesia menggunakan slogan yaitu “Mengatasi Masalah tanpa Masalah” , tetapi gadai yang dipraktikan  oleh  masyarakat  di  tempat  domisili  informan  malah  mendatangkan masalah baru seperti “Mengatasi Masalah dengan Masalah”.
Islam merupakan Rahmatan lil’alamin, apabila manusia mengamalkan apa yang  diperintahkan  dalam  Islam  secara  benar  maka  kemaslahatan  manusia  di seluruh muka bumi akan tercipta.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan  penjelasan  dari  ketigga  informan  yang  sudah  diwawancarai, mereka  mengintepretasikan  bahwa  gadai  yang  mereka  lakukan  merupakan  suatu hal  yang  biasa  dan  mereka  merasa  bahwa  praktik  ini  tidak  terlalu  penting  sesuai dengan  Islam.  Dan  disini  terlihat  bahwa  masyarakat  sudah  tidak  terlalu memperdulikan hal-hal yang berkaitan dengan praktik yang sesuai syariah.
Dari  beberapa  temuan  terdapat  hal-hal  yang  sangat  bertentangan  dengan syariah  Islam. Yang pertama, Marhun tidak boleh tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali  seizin Rahin dengan  tidak  mengurangi  nilai Marhun dan pemanfaatannya  itu  sekedar  pengganti  biaya  pemeliharaan  dan  perawatannya, tetapi  kenyataan bertentangan  denga  syariah  yaitu marhun memanfaatkan murtahin dan tidak melakukan pemeliharaan terhadap murtahin padahal murtahin merupakan amanah dan masih hak rahin terhadap murtahin tersebut.
Kedua,  apabila murtahin digunakan  untuk  melunasi  hutang  kepada marhun maka  hasil  penjualan marhun digunakan  untuk  melunasi  hutang,  biaya pemeliharaan  dan  penyimpanan  yang  belum  dibayar  serta  biaya  penjualan  dan kelebihan  hasil  penjualan  menjadi  milik rahin dan  kekuranganya  menjadi kewajiban rahin. Tetapi  kenyataan  di  lapangang  bertentangan  dengan  syariah yaitu murtahin akan menjadi milik marhun apabila rahin tidak mampu membayar artinya tidak ada proses lelang yang sesuai syariah terhadap murtahin tersebut.
Ketiga, dalam Islam diharuskan untuk saling tolong dan dilarang memakan saudaranya  sendiri  karena  praktik  gadai  yang  menimbulkan  unsur  ketidakadilan atau  penzaliman  antara marhun terhadap rahin walaupun  dengan  alasan  untuk menolong yang membutuhkan.
SUATU TINJAUAN ISL AM: PRAKTIK “BOROH” (PEGADAIAN)
(MENGATASI MASALAH DENGAN MASALAH)

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu, karya Wahbah Az-zuhaili V/183. Al Mawsu’ah Al Fiqhiyyah, terbitan Kementrian Agama Kuwait. Al-Mulakhkhash Al-Fiqhi, karya DR. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan II/69 Al Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil ‘Aziz, Syaikh Dr. ‘Abdul ‘Azhim Badawi, terbitan Dar Ibnu Rajab, cetakan ketiga, 1421 H.
Binti  Maamor,    Selamah  dan  Ghafar  Ismail,  Abdul,  2006  “ The  Ar-Rahnu Efficiency and Its Determinants ” Journal  of  Islamic  Economics,
Banking and Finance, Volume-6 Number-1
Bungin. B, 2007. Analisis Data Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta
Bungin.  B,  2008. Metodologi  Penelitian  Kualitatif,  Aktualisasi  Metodologis  ke Arah  Ragam Varian Kontemporer. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta Dahlina, Rina, 2005. Kedudukan Lembaga Gadai Syariah (Ar-rahn) dalam sistem perekonomian  Islam  (Studi  di  Bank  Muamalat  Indonesia  cabang  Medan dan BNI Unit syariah Cabang Medan).  e.USU Repository. Hal. 2.
Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN) dan  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI) No.25/DSN-MUI/III/2002.
Fazli  Mohd,  Mohd  Sam  Et  al.  Februari  2010, The  Awareness  And  The Acceptance  Of Islamic Pawnshops. IJJRAS.
Fiqhus Sunnah, karya As-Sayyid Sabiq III/195. Mydin Meera, Ahamed Kamee, 2006 “ Integrating al-Rahn with the Gold Dinar: The initial building-blocks towards a gold-based economy ”, Department  of  Business  Administration, Faculty  of  Economics  and Management Sciences. International Islamic University Malaysia.
Pat,  S  dan  K.  Kosmala-Maclullich,  2004. “A  Construction  of  auditor Independencein the Czech  Republic:  Local  Inssights”.  Accounting, Auditing and Accountability. Journal Vol. 17 No.2.
Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jus III, Beirut: Dar al-Fikr, tt, hal. 187
Susilo,  Y.  Sri,  dkk. Bank  Dan  Lembaga  Keuangan  Lain.  Jakarta  :  Salemba Empat, 1999. hal. 132
Syafi’i Antonio, Muhammad, 2001: Bank Syariah, Dari Teori Ke Praktik, Gema Insani. Jakarta
http//www.google.com. abu fawaz asy-syirboony .html. tanggal akses 20 Juli 2012 http//www.blogspot.blogkitabersama.com. tanggal akses 20 Juli 2012