Tanggung Jawab Yuridis Bankir .....– Ahmad Zulfikar

## TANGGUNG JAWAB YURIDIS BANKIR TERHADAP KREDIT MACET DENGAN  JAMINAN SK PENGANGKATAN PNS
Oleh : Ahmad Zulfikar 

## ABSTRAK
Kredit  bagi  bank  merupakan  kegiatan  yang  utama,  karena pendapatan  terbesar  dari  bank  berasal  dari  sektor  tersebut baik  dalam  bentuk  bunga,  provisi,  ataupun  pendapatan lainnya.  Besarnya  kredit  yang  disalurkan  akan  menentukan keuntungan  dan  kesinambungan  usaha  dari  sebuah  bank.
Oleh  karena  itu,  pemberian  kredit  harus  dilakukan  dengan sebaik-baiknya, Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Surat
Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil bisa dijadikan jaminan yang  sah  dalam  hukum  perbankan  dan  asas  hukum perkreditan.  Apabila  terjadi  kredit  macet,  maka  bank sepenuhnya  memiliki  hak  untuk  menyelesaikannya  baik secara  damai  maupun  melalui  proses  hukum yang  berlaku dengan  dilandasi  dengan  Perjanjian  Kerjasama  Antara  bank dengan  instansi  terkait  dalam  menyalurkan  kredit  dengan pembayaran  angsuran  kredit  setiap  bulan  dari  pemotongan gaji  nasabah/pegawai  melalui  bendahara  instansi  tersebut,
maka  baik  bankir,  bendahara  dinas  dan  kepala  dinas  yang terkait  yang  telah  menyetujui  kredit  diberikan  kepada pegawainya  turut  bertanggung  jawab  secara  yuridis  atas kredit macet nasabah tersebut jika penyaluran kredit tersebut terdapat penyimpangan dari ketentuan hukum perjanjian.

## A. Pendahuluan
Kegiatan  pinjam  meminjam  uang  telah  dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal
 Pengajar Fakultas Hukum Unbari.
Tanggung Jawab Yuridis Bankir .....– Ahmad Zulfikar
uang  sebagai  alat  pembayaran. Dapat  diketahui  bahwa hampir  semua  masyarakat  telah  menjadikan  kegiatan  pinjam meminjam  uang  sebagai  sesuatu  yang  sangat  diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupan.  Berbagai lembaga keuangan,  terutama  bank  konvensional,  telah  membantu pemenuhan  kebutuhan  dana  bagi  kegiatan  perekonomian dengan memberikan pinjaman uang antara lain dalam bentuk kredit  perbankan.  Kredit  perbankan  merupakan  salah  satu usaha  bank  konvensional  yang  telah  banyak  dimanfaatkan oleh  anggota  masyarakat  yang  memerlukan  dana,  termasuk juga anggota pegawai negeri sipil.
Menurut ketentuan Undang- Undang Nomor 10 tahun 1998  tentang  Perubahan  Atas 1 Undang-Undang  Nomor  7 tahun 1992 tentang Perbankan, sedangkan dalam Pasal 1 ayat (11) yang dimaksud dengan kredit :”Adalah penyediaan uang atau  tagihan  yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu, berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam-meminjam antara  bank  dengan  pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak peminjam  untuk  melunasi  setelah  jangka  waktu  tertentu dengan  pemberian  bunga.”  Unsur  yang  terpenting  dalam kredit  adalah  adanya  kepercayaan dan  dilakukan  sesuai dengan standar operasional perbankan (SOP) dan para bankir
1 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta; Kebncana Perdana Media, Group, 2011,hal.57.
Tanggung Jawab Yuridis Bankir .....– Ahmad Zulfikar
tidak  melanggar  kode  etik  seorang  bankir  dan  yang    lainnya adalah  sifat  atau  pertimbangan  saling  tolong-menolong.
Dilihat  dari  pihak  kreditor,  maka  unsur  yang  paling
penting  dalam  kegiatan  kredit    sekarang    ini    adalah    untuk mengambil keuntungan dari modalnya dengan
mengharapkan    pengembalian    prestasi,    sedangkan    bagi debitor  adalah  bantuan  dari  kreditor  untuk  menutupi kebutuhannya berupa prestasi yang diberikan kreditor.
Hanya  saja  antara  prestasi  dengan  pengembalian prestasi  tersebut  ada  suatu  masa  yang  memisahkannya, sehingga  terdapat  tenggang  waktu  tertentu.  Kondisi  ini mengakibatkan  adanya  risiko,  berupa  ketidak  tentuan pengembalian  prestasi  yang  telah  diberikan,  oleh  karena  itu diperlukan  suatu  jaminan  dalam  pemberian  kredit  tersebut. Selanjutnya  dalam  kegiatan  pinjam  meminjam  uang  yang terjadi  di  masyarakat  dapat  diperhatikan  bahwa  umumnya sering dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan utang oleh pihak  peminjam  kepada  pihak  pemberi  pinjaman.  Jaminan utang  dapat  berupa  barang  atau  benda  sehingga  merupakan jaminan  kebendaan  dan  atau  berupa  janji  penanggungan utang  sehingga  merupakan  jaminan  perorangan.  Dalam  tesis ini akan dibahas lebih jauh lagi mengenai jaminan utang yaitu surat  keputusan  (SK)  pegawai  negeri  sipil.  Dalam  konteks perkreditan,  istilah  jaminan  sering  bertukar  dengan  istilah agunan.    Menurut    Muhammad    Djumhana,    apabila  yang
Tanggung Jawab Yuridis Bankir .....– Ahmad Zulfikar
dimaksud  jaminan    itu    adalah    sebagaimana    ditegaskan dalam    pemberian    kredit  menurut  Pasal  2  ayat  (1)  Surat Keputusan  Direksi  Bank  Indonesia  Nomor23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit 2 , maka  jaminan  itu  adalah  suatu  keyakinan  bank  atas kesanggupan  debitor  untuk  melunasi  kredit  sesuai  dengan yang diperjanjikan.
Menurut  UU  NO.  42  Tahun  1999  adalah  tentang lembaga  jaminan  yang  disebut  jaminan  fidusia 3 .    Jaminan fidusia adalah lembaga jaminan yang dapat digunakan untuk mengikat  objek  jaminan  yang  berupa  barang  bergerak  dan barang tidak bergerak khususnya bangunan  yang  tidak dapat dibebani hak tanggungan. Objek jaminan fidusia tetap dalam penguasaan pemiliknya.
Dengan berlakunya UU  No. 42 Tahun 1999 tersebut, pengikatan  jaminan  utang  yang  dilakukan  melalui  jaminan fidusia  wajib  mematuhi  ketentuan  undang-undang.  Dalam undang-undang  ini  barang  sebagai  objek  jaminan  fidusia disebut  benda.  Ciri-ciri  jaminan  fidusia  diantaranya  adalah memberikan  hak  kebendaan,  memberikan  hak  didahulukan kepada  kreditor,  memungkinkan  kepada  pemberi  jaminan fidusia  untuk  menguasai  objek  jaminan  utang,  memberikan
2 Hermansyah,  Hukum  Perbankan  Nasional  Indonesia,  Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hal. 57
3 Indonesia  Legal  Center  Publishing,  Jakarta;  cv.  Karya gemilang, Himpunan peraturan Fidusia dan Hak Tanggungan, hal.2,
Tanggung Jawab Yuridis Bankir .....– Ahmad Zulfikar
kepastian hukum, dan mudah dieksekusi. Menurut Djumhana yang  tepat  sebenarnya  harus  memakai  istilah  agunan.  3 Jaminan yang ideal (baik) tersebut terlihat dari 4 ,yaitu :
1. Dapat  secara  mudah  membantu  perolehan  kredit  oleh pihak  yang memerlukannya ;
2. Tidak   melemahkan   potensi   (kekuatan)   si   penerima kredit   untuk melakukan  (meneruskan) usahanya ;
3.  Memberikan  kepastian  kepada  kreditor  dalam  arti  bahwa mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si debitor 5 .
Selanjutnya  mengenai  jaminan  kredit  dilihat  dari fungsinya dibedakan menjadi dua, yaitu 6 :
1. Jaminan  yang  didasarkan  atas  keyakinan  bank  terhadap karakter  dan  kemampuan  nasabah  /  debitor  untuk membayar  kembali  kreditnya,  dengan  dana  yang berasal dari usaha yang dibiayai kredit, yang tercermin dalam cash low nasabah / debitor atau yang lebih dikenal dengan first way  out.  Untuk  memperoleh  keyakinan  tersebut,  bank harus  melakukan  analisis  dan  evaluasi  atas  watak  / karakter, kemampuan, modal serta prospek debitor.
4 Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Jakarta: PT.Raja Grasindo Persada, 2007, hal. 50
5 4Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal 77;
6 Prof.  Soebekti,  Jaminan-Jaminan  Untuk  Pemberian  Kredit Menurut Hukum Indonesia, Bandung : Alumni, 1986, hal 29 6BRI NOSE S.8-DIR/ADK/05/2004 Tentang Agunan Kredit, hal 2
Tanggung Jawab Yuridis Bankir .....– Ahmad Zulfikar
2. Jaminan    yang    didasarkan    atas    likuiditas    agunan    /
second    way    out  apabila  dikemudian  hari  first  way  out tidak  dapat  digunakan  sebagai  alat  pembayaran  kembali kredit.
Pemberian kredit oleh bank harus dilandasi keyakinan bank  atas  kemampuan  dan  kesanggupan  debitor  untuk melunasi  hutangnya  dan  wajib  dilakukan  atas  dasar  asas pemberian    kredit    yang    sehat    dan    prinsip    kehati- hatian agar  pemberian kredit tersebut tidak merugikan kepentingan bank, nasabah debitor dan masyarakat penyimpan dana, oleh karena  itu  dalam  pemberian  kredit  harus  dituangkan  dalam bentuk perjanjian kredit. Perjanjian  kredit,  merupakan  salah satu    bagian    yang    sangat  strategis  dalam  kehidupan perbankan.  Karena  perjanjian  kredit  merupakan  media  atau perantara  pihak  dalam  keterkaitan  pihak  yang  mempunyai kelebihan   dana   dengan   pihak – pihak   yang   kekurangan dana      dan  memerlukan  dana.  Kenyataan  yang  nyata perjanjian  kredit  merupakan  pelayanan  bank  dalam kehidupan  serta  pengembangan  perekonomian.  Praktek perbankan  pada  umumnya,  perjanjian  kredit  sudah  dibuat dalam  perjanjian  yang  berbentuk  baku  atau  standar  yang tertulis, dan dalam  bentuk  blangko  atau  formulir.  Formulir tersebut    diberikan    pada  setiap    pemohon    kredit,    yang isinya  tidak diperbincangkan  melainkan setelah dibaca oleh pemohon  kredit,  pihak  bank  hanya  meminta  pendapat  dari
Tanggung Jawab Yuridis Bankir .....– Ahmad Zulfikar
nasabah  apakah  dapat  menerima  syarat-syarat  yang  ada dalam  formulir  atau  tidak,  sedangkan  hal-hal  yang  kosong dalam  perjanjian  kredit  seperi  besarnya  pinjaman,  besarnya bunga,  jangka  waktu  kredit,  dan  tujuan  pemakaian    kredit adalah    hal-hal  yang    tidak    mungkin    diisi    sebelum    ada persetujuan dari kedua belah pihak. Isi perjanjian kredit yang telah  ditentukan  terlebih  dahulu  dalam  bentuk  tertentu  yang telah      dibakukan  menunjuk    pada    kita    bahwa    perjanjian kredit    dalam    praktek    perbankan  adalah  perjanjian  yang standar.  Perjanjian  standar  ini  oleh  Mariam  Darus Badrulzaman 7 diterjemahkan  dengan  istilah  perjanjian  baku. Menghadapi  praktek  perkreditan yang  demikian  calon nasabah  pada  umumnya    tidak  dapat  berbuat  lain  selain menyetujuinya,  sebab  bila  ia  tidak  menyetujui  berarti permohonan kreditnya gagal atau kredit ditolak, sedangkan ia sangat membutukan kredit tersebut. Agunan ini menunjukkan adanya  perubahan  pasar  produktif      (sektor  riil)  ke  pasar konsumtif. Perubahan tersebut dengan di latar belakangi oleh kondisi  dalam  sektor  riil  masih  belum  mampu  beroperasi secara  normal.  Jadi  Bank  menganggap  sektor  riil  masih memiliki  risiko,  apalagi  dalam  sektor ini  digerakkan  oleh perusahaan-perusahaan  besar.  Oleh  karena  itu,  pihak perbankan menilai kredit komsumtif dengan tanpa
7 Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Bandung : Alumni, 1994, hal 35
Tanggung Jawab Yuridis Bankir .....– Ahmad Zulfikar
mensyaratkan  agunan  tambahan  sebagai  jaminan  kreditnya tersebut  layak  dikucurkan  dan  salah  satunya  dikhususkan pada  segmen  tertentu yaitu  Pegawai  Negeri  Sipil  dalam lingkup pemerintahan daerah.
Dalam  perjalanan  waktu,  fasilitas  kredit  yang diberikan oleh bank sebagai kreditur kepada nasabah sebagai debitur  termasuk  dalam  skim  transaksi  perdata  sebagaimana yang  disebutkan  di  atas, sangat  potensial  menghadapi goncangan-goncangan  yang  dapat  mengarah  pada  kegagalan pengembalian kredit. Ditinjau dari sudut hukum, ada tidaknya kredit macet yang menimpah sebuah bank tidak mengakibatkan  pergeseran  atau  perubahan  hubungan  hukum antara  bank sebagai  kreditur  dan  nasabah  sebagai  debitur yang mengalami kredit macet.
Pada  kejadian  seperti  ini,  yang  dialami  hanyalah sebuah  keadaan  wanprestasi,  debitur  menjadi  tidak  mampu lagi untuk menunaikan
kewajiban-kewajibannya sebagaimana  yang  pernah  diperjanjikan.  Oleh  karena  itu, ditinjau  dari  sudut  hukum  perjanjian  yang  melandasi keberadaan dari sebuah perjanjian kredit antara bank dengan nasabahnya,  masalah  kredit  macet  perbankan  berada  pada wilayah  perdata.  Dengan  melihat  bahwa  perjanjian  kredit perbankan merupakan sebuah transaksi perdata,
penyelesaiannya  seyogianya  ditempuh  dengan  cara-cara  dan dalam wilayah perdata pula.
Tanggung Jawab Yuridis Bankir .....– Ahmad Zulfikar
Dewasa  ini  berkembang  pemikiran  yang  berbeda dalam  memandang  posisi  kredit  macet,  terutama  dikaitkan dengan  peranan  bankir  yang  sebelumnya  telah  mengucurkan fasilitas  kredit  yang  menjadi  macet  tersebut.  Suasananya kelihatan lebih mendapat sorotan publik apabila kredit macet tersebut terjadi pada bank-bank umum yang saham-sahamnya dimiliki oleh pemerintah (Bank BUMN). Penganut paham ini berpendapat  bahwa  karena  modal  dari  bank  BUMN  berasal dari  kekayaan  negara  yang  dipisahkan,  berarti  kredit  macet yang  terjadi  pada  bank  BUMN  telah  mengurangi  kekayaan negara,  tegasnya  hal  tersebut  telah  mengakibatkan  kerugian negara.  Sebagai  konsekuensi dari  pendapat  bahwa  telah terjadi  kerugian  negara  apabila  kredit  yang  diberikan  bank BUMN  mengalami  kemacetan,  bankir  BUMN  yang  turut terlibat  dalam  proses  pemberian  kredit  yang  menjadi  macet tersebut  harus  mempertanggung  jawabkan  kerugian  negara yang ditimbulkannya. Saat ini tidak saja Bankir BUMN yang sangat  potensial  menghadapi  tuduhan  perbuatan  tindak pidana  korupsi  dalam  penyaluran  kredit,  tetapi para  Bankir bank-bank  swasta  juga  menghadapai  hal  yang  sama karena hal  ini  dapat  menimbulkan  dampak  yang  luas  ketidak percayaan  masyarakat  terhadap  perbankan  secara  umum, terutama  dengan  perkembangan  didalam  dunia  perbankan swsata  lokal  yakni  Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR)  yang tidak  diimbangi  dengan  komptensi  dan  integritas  para
Tanggung Jawab Yuridis Bankir .....– Ahmad Zulfikar
bankirnya  dapat  menjadi  pemicu  timbulnya kejahatan  di perbankan.
Melihat  bahwa  kemungkinan  untuk  timbulnya  kredit bermasalah, merupakan  hal  yang  tidak  dapat  dielakkan sepenuhnya  dan  melekat  pada  kegiatan  pemberian  kredit, untuk  itu  dipandang  perlu  mengkaji  dan  menganalisis  lebih mendalam sejauh  mana  dapat  dilihat  keterkaitan  dan tanggung  jawab  yuridis  seorang  bankir  dalam  hal  terjadi kredit  macet.  Hal  ini  penting  demi  meletakkan  kegiatan pemberian  kredit  pada  proporsi  yang  sebenarnya,  karena pemberian  kredit  perbankan  merupakan  perjanjian pinjam – meminjam  uang  antara  debitur  dan  kreditur.  Apabila transaksi  perdata  seperti  ini  tercampur  ke  wilayah  pidana, para  bankir  akan  dibayang-banyangi  oleh  ketakutan  dalam memutuskan  pemberian  kredit,  yang  pada  akhirnya  akan mengakibatkan para bankir bertindak menjadi lebih difensif.
Bankir  yang  difensif  akan  merugikan  kepentingan pembangunan  nasional  secara  keseluruhan,  karena  mereka tidak mempunyai keberanian untuk melaksanakan kegiatannya secara maksimal. Padahal kegiatan menyalurkan kredit  kepada  masyarakat  merupakan  fungsi  utama  dari sebuah  bank  komersil  atau  bank  umum.  Hal  ini  menjadi dilematis  bagi  negara  kita  yang  sedang  giat-giatnya melakukan  akselerasi  pembangunan  di  segala  bidang,  dan memerlukan  partisipasi  pembiayaan  dari  seluruh  lapisan
Tanggung Jawab Yuridis Bankir .....– Ahmad Zulfikar
masyarakat terutama dari sektor perbankan. Memang, sangat ironis  melihat  data-data  perbankan  yang  dipublikasikan  oleh Bank  Indonesia dan dirilis oleh media masa akhir- akhir ini, bahwa  perbankan  nasional  di  Indonesia  makin  giat menempatkan  kelebihan  dana  yang dimilikinya  dan ditumpukkan pada instrumen Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang  resikonya  dipandang  tidak  ada,  sementara  Loan  to Deposit Ratio (LDR) perbankan sangat rendah.  Dipihak lain, banyak  nasabah  maupun  proyek  yang  kesulitan  untuk mendapatkan  bantuan  kredit  perbankan.  Jika  pun  akhirnya mereka mendapatkan bantuan kredit  yang dimaksud, mereka harus sabar menunggu dengan proses pemutusan kredit yang sangat  panjang  dan  melelahkan,  dan  tidak  jarang  terjadi kesempatan bisnis menjadi hilang, serta mengakibatkan biaya untuk  memperoleh  fasilitas  kredit  perbankan  menjadi  lebih mahal.  Sebagian  dari  mereka  terpaksa  harus  mengajukan fasilitas  kredit  yang  mereka  butuhkan  ke  bank-bank  swasta nasional ataupun ke bank swasta asing dan BPR.
Di era Globalisasi dewasa ini, dengan tantangan untuk
menyukseskan pembangunan nasional di masa-masa
mendatang  yang  semakin  lama  semakin  besar, keberanian para  bankir  nasional  dan  lokal.  Hal  ini  harus  dilaksanakan dengan  berbagai  upaya,  dan  sebagai  sebuah  negara kesejahteraan  tugas dimaksud  berada  di  pundak  pemerintah. Kita  harus  melihat  bahwa  meletakkan  posisi  bankir  yang
Tanggung Jawab Yuridis Bankir .....– Ahmad Zulfikar
memberikan fasilitas kredit  yang kemudian bermasalah pada posisi  yang  proporsional  dan  benar, dan  menjadikan  bank- bank lokal dan bankir-bankir lokal yang profesional sehingga dapat menjadi  salah  satu  upaya  yang  diperlukan  untuk mencapai tujuan dimaksud.

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  masalah  di  atas, maka  dapat  dirumuskan  pokok-pokok  permasalahan  sebagai berikut:
1.  Apa  dasar  hukum  yang  memungkinkan  Surat  Keputusan (SK)  Pegawai  Negeri  Sipil  dapat  dijadikan  jaminan  oleh debitur kepada kreditur?
2.  Bagaimana  proses  penyelesaian  yang  akan  diambil  oleh pihak  kreditur  (bank)  apabila  terjadi  konflik  hukum (Kredit Macet)?
3. Bagaimana tanggung jawab  yuridis bankir terhadap kredit macet nasabah dengan jaminan SK pegawai negeri?

## C. Pembahasan
1. Dasar Hukum Yang  Memungkinkan Surat Keputusan (SK) Pegawai  Negeri  Sipil Dapat  Dijadikan  Jaminan Oleh Debitur Kepada Kreditur
Dalam perkembangan perbankan modern, kredit tidak terbatas  pada  peminjaman  atau  pembiayaan  melalui
Tanggung Jawab Yuridis Bankir .....– Ahmad Zulfikar
mekanisme yang lebih sederhana berupa transaksi penyerahan  uang  tunai  secara  langsung  kepada  debitur. Sekarang  ini  transaksi  di  bidang  kredit  menggunakan prosedur,  mekanisme,  dan  instrumen  yang  lebih  kompleks, namun  memudahkan  kreditor  dan  debitur  bertransaksi. Keadaan  seperti  itu  dapat  terjadi  karena  adanya  dukungan teknologi  komunikasi,  telematika,  dan  informasi  yang semakin  canggih  sehingga  saat  ini  kebanyakan  kredit perbankan  diciptakan  dan  disalurkan  lewat  komputer sehingga  sudah  tidak  banyak  lagi  melibatkan  transfer  uang tunai  secara  nyata,  oleh  karenanya  dalam  suatu  negara semakin berkurang kemungkinan adanya pembatasan wilayah secara  kaku  dalam  perkreditan  ini.    Dengan  memperhatikan kompleksitas prosedur, mekanisme, instrumen, juga
permasalahannya,  maka  sangat  wajar  dan  tidak  berlebihan apabila pengertian kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia juga  begitu  luas  sebagaimana  tercantum  dalam  Pedoman Penyusunan  Kebijaksanaan  Perkreditan  Bank  (PPKPB), yaitu: “Pengertian kredit yang dimaksudkan dalam
Kebijaksanaan  Perkreditan  Bank  (KPB)  tidak  terbatas  hanya pada  pemberian  fasilitas  kredit  yang  lazim  dibukukan  dalam pos  kredit  pada  aktiva  dalam  neraca  bank,  namun  termasuk pula pembelian surat berharga lain yang diterbitkan nasabah, pengambilan  tagihan  dalam  rangka  anjak  piutang,  dan
Tanggung Jawab Yuridis Bankir .....– Ahmad Zulfikar
pemberian  jaminan  bank  yang  di  antaranya,  meliputi akseptasi, endosemen, dan aval surat- surat berharga.”
Pengertian  kredit  yang  begitu  luas  menggambarkan cakupan  transaksi  ekonomi  dan  keuangan  di  mana  kreditor menyerahkan  suatu  nilai  kepada  debitur  dan  sebaliknya, debitur  berjanji  akan  mengembalikannya  pada  waktu  yang telah  ditetapkan  pada  masa  depan.  Adapun  nilai  yang diserahkan tersebut berupa uang, jasa-jasa, barang, atau klaim keuangan, seperti obligasi atau comercial paper. Sekarang ini begitu  kompleksnya  kegiatan  yang  menyangkut  kredit tersebut  berbeda  sekali  dengan  saat  awal  berkembangnya kredit.
Kredit  pada  awal  perkembangannya  adalah  suatu kegiatan pinjam- meminjam  bermula  karena  adanya kepercayaan  di  antara  mereka,  yaitu  si  pemberi  pinjaman percaya bahwa si peminjam akan mengembalikan pinjamannya  (baik  dengan  disertai  bunga  maupun  tidak disertai bunga) pada saat yang telah dijanjikan. Dengan dasar adanya  kepercayaan  inilah  pinjam- meminjam  berlangsung dan dikenal dengan sebutan kredit.  Unsur utama dan pertama dari  kredit  yaitu  unsur  kepercayaan.  Unsur  yang  lainnya bersifat  sebagai  penunjang  dari  unsur  pertama  dan  utama tersebut,  dalam  arti  unsur  tersebut  berguna  dalam  rangka pertimbangan  yang  menyeluruh  dalam  mendapatkan  atau memperoleh  keyakinan  dan  kepercayaan  untuk  terjadinya
Tanggung Jawab Yuridis Bankir .....– Ahmad Zulfikar
suatu  hubungan  atau  perikatan  hukum  dalam  bidang perkreditan  tersebut.  Dalam  penelitian  ini,  yang  menjadi jaminan penunjang yaitu SK Pegawai Negeri Sipil.
Bank  dalam  memberikan  kredit  dengan  jaminan  SK PNS  percaya  bahwa  jaminan  tersebut  sudah  cukup menggambarkan kemampuan nasabah dalam melunasi kredit yang  diberikan.  Tetapi  kenapa  kredit  bermasalah  tersebut khusunya  di  Kota Jambi  rata-rata Non  Performing  Loan (NPL)  nya  diatas  ambang  batas  toleransi  undang-undang maksimal  5%  (lima  persen).  Hal  ini  terjadi  karena  ada`dua hal  penyebabnya  yaitu  penyalagunaan  kredit  oleh  pegawai dan  bendahara  untuk  mendapatkan  pinjaman  kepada  bank dengan  cara  pemberian  data  yang  tidak  sebenarnya  dan lemahnya  sumber  daya  manusia  (sdm)  para  bankir  sehingga bekerja tidak profesional.
Tingginya  pertumbuhan  bank  perkreditan  rakyat  di Jambi  secara  ekonomis  menunjukan  pertumbuhan  ekonomi yang  baik  tetapi tidak  dibarengi  dengan  kualitas  para  bankir yang  memadai  yang  mempunyai  komptensi  yang  cukup  dan rendahnya  integritas  para  bankir  sehingga  kewenangan  yang besar  dari  undang-undang  yang  diberikan  kepada  bankir (pemilik saham, dewan komisaris, direksi dan pegawai bank) yang  rendah  ditambah  lagi  rendahnya  pemahaman  hukum nasabah – nasabah  terutama  dalam  penyaluran  kredit  yang banyak  dimanfaatkan  oleh  atas-atasan  mereka  untuk
Tanggung Jawab Yuridis Bankir .....– Ahmad Zulfikar
mendapatkan  uang  melalui  pinjaman  di  bank-bank  sebagai salah  satu  sebab  timbulnya  kredit  bermasalah. Kredit bermasalah atau nonperforming loan merupakan resiko yang terkandung  dalam  setiap  pemberiankredit  oleh  bank.  Resiko tersebut  berupa  keadaan  di  mana  kredit  tidak  dapat  kembali tepat pada waktunya.
Kredit  bermasalah  (nonperforming  loan) dapat disebabkan  oleh  beberapa  faktor,misalnya  ada  kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses kredit, kesalahan prosedur  pemberian  kredit,  atau  disebabkan  oleh  faktor  lain seperti  faktor  makroekonomi. Ketentuan  Umum  Landasan Yuridis Perbankan di Indonesia diatur dalam UU No.7/1992, LN.No.21/1992  yang  diubah  dengan  UU  No.10/1998,  LN. No.182/1998,  tentang  Perbankan.  Penjabaran  lebih  lanjut tentang  perbankan  tersebut  diatur  dalam  Surat  Keputusan Direksi  Bank  Indonesia  atau  disebut  PBI  No.32/33/Kep/Dir,
tgl 12 Mei 1999 tentang Bank Umum, PBI No.32/34/Kep/Dir,  tgl  12  Mei  1999  tentang  Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah dan    PBI  No.32/35/Kep/Dir,  tgl 12  Mei  1999  tentang  Bank Perkereditan Rakyat 8 . Bank Perkreditan  Rakyat  merupakan  Badan  Usaha  Swasta  Lokal yang  dalam  pembinaan  dan  pengawasan  oleh  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK).  Begitu  juga  dengan  Pegawai  Negeri  Sipil.
8 Dr. Sentosa Sembiring, SH.MH. Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
Tanggung Jawab Yuridis Bankir .....– Ahmad Zulfikar
Menurut  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  1999 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawa ian adalah:  “Pegawai Negeri  Sipil  adalah  setiap  warga  negara  Republik  Indonesia yang  telah  memenuhi  syarat  yang  ditentukan,  diangkat  oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas negara lainny, dan digaji  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang ber laku”    Jadi  pada  saat  nasabah  yang  merupakan  Pegawai Negeri  Sipil  (PNS)  mengajukan  permohonan  kredit  kepada pihak  Bank,  sangat  memudahkan  pihak  bank  untuk membangun  kepercayaan  kepada  debitur  yang  merupakan PNS, karena baik pihak Bank sebagai kreditur dan pihak PNS sebagai  debitur  sama-sama  berada  dalam  pengawasan  dan naungan yang sama yaitu pemerintah Republik Indonesia.
Sehingga  dengan  jaminan  SK  Pegawai  Negeri  Sipil sudah  cukup  bagi  pihak  bank  untuk  memberikan  kredit. Sehingga mempermudah pihak Bank untuk melakukan fungsi pengawasan  terhadap  PNS  yang  memiliki  kredit  di  bank yakni cukup melalui bendahara dan atau kepala dinas/instansi yang  bersangkutan.  Dengan  kondisi  seperti  ini,  sangat  kecil kemungkinan  terjadinya  kredit  macet,  karena  pembayaran kredit bisa  secara  langsung  dipotong  dari  gaji  yang  diterima oleh  PNS  yang  bersangkutan  melalui  bendaharanya.  Seperti sebutan  dari  pihak  bank  terhadap  debitur  PNS  yaitu  Kredit Pegawai / Pensiunan Berpenghasilan Tetap (KPPT). Di mana
Tanggung Jawab Yuridis Bankir .....– Ahmad Zulfikar
jaminan  pokok  /  Sumber  Pengembalian  Kredit  yaitu  dari penghasilan  gaji  /  pensiun  PNS  setiap  bulan  dengan menyerahkan  Surat  Kuasa  kepada  bank  untuk  memotong gaji/pensiun  atau  mendebet  rekening  tabungan  untuk angsuran  kredit  dan  memberikan  kuasa  kepada  bendahara untuk  memotong  gaji  yang selanjutnya  dibayarkan  kepada pihak  bank.    Untuk  semakin  meningkatkan  tingkat kepercayaan  bank  sebagai  kreditur  terhadap  PNS  sebagai debitur,  maka  debitur  berkewajiban  untuk  menandatangani Surat  Perjanjian  Kredit  yang  dikeluarkan  pihak  bank  secara sepihak dengan  memperhatikan  hukum  yang  berlaku  dalam bidang  perbankan.  Seperti  yang  tertuang  dalam  Perjanjian Kredit menyatakan bahwa 1) Sumber pelunasan kredit adalah dari  hasil  penyisihan  gaji  beserta  penghasilan  lainnya termasuk  pensiun  dari  peminjam  berdasarkan  Surat  Kuasa yang diserahkan kepada Bank. 2) Jika peminjam dipindahkan /  dimutasikan  ke  tempat  lain  /  diberhentikan  dari  pekerjaan maka  peminjam  harus  segera  menyelesaikan  kewajiban hutangnya  kepada  Bank  atau  pihak  nasabah  membantu  bank untuk  menjalin  kerjasama  ditempat  kerja/kantor/dinas  yang baru sebagai pemotong gaji pegawai.
Selain  itu  juga  dalam    Surat  Perjanjian  Kredit  yang dikeluarkan  oleh  Bank    menyatakan  bahwa  untuk  menjamin pelunasan  kredit  sebagaimana  mestinya  maka  peminjam menyerahkan  kepada Bank  berupa  :  a.  Surat  kuasa  untuk
Tanggung Jawab Yuridis Bankir .....– Ahmad Zulfikar
mendebet  rekening  tabungan  dan  /  atau  menyisihkan sejumlah uang sebesar angsuran kredit dari gaji / penghasilan pensiun yang diterima oleh peminjam setiap bulan,  b. Kartu Taspen,  c. Kartu Pegawai,  d. Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai,    e.  Surat  Keputusan  Pangkat  Terakhir,    f.  SK Berkala.  Terhadap  perjanjian  yang  sudah  disepakati  kedua pihak  berlaku  pula  ketentuan  pasal  1131  dan  1132 KUHPerdata yakni harta benda peminjam baik yang bergerak maupun  tidak  bergerak;  baik yang  sudah  ada  maupun  yang baru  akan  ada  dikemudian  hari  menjadi  tanggungan  untuk segala  kewajiban  hutangnya  yang  timbul  berdasarkan perjanjian  ini.  Atas  perjanjian  ini  berlaku  pula  ketentuan- ketentuan  sebagai  berikut:    Selama  kredit  belum  dinyatakan lunas oleh bank maka peminjam tidak akan bermohon untuk dipensiunkan,  kecuali  karena  suatu  hal  yang  tidak memungkinkan lagi untuk bekerja.
2.Proses Penyelesaian  Yang  Akan  Diambil  Oleh  Pihak
Kreditur  (Bank)  Apabila  Terjadi  Konflik  Hukum (Kredit Macet)
Kredit bermasalah adalah semua kredit yang memiliki risiko  tinggi  karena  debitur  telah  gagal/menghadapi  masalah dalam  memenuhi  kewajiban  yang  telah  ditentukan.  Kredit Bermasalah  adalah  kredit  non  performing  loan  dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet. Kemacetan kredit  pada  umumnya  disebabkan  oleh  kesulitan – kesulitan
Tanggung Jawab Yuridis Bankir .....– Ahmad Zulfikar
keuangan,  baik  yang  disebabkan  oleh  faktor  intern (manajemen)  maupun  faktor  ekstern 9 .  Adapun  faktor penyebab  kredit  bermasalah  dapat  disebabkan  oleh  beberapa faktor  kelemahan  yaitu: A.  Ditinjau  dari  Sisi  Debitur:    a). Itikad tidak baik dari debitur   b). Menurunnya usaha debitur yang  akan  mengakibatkan  turunnya  kemampuan  debitur untuk  membayar  angsuran    c).  Pengelolaan  usaha  debitur tidak  berjalan  baik    d).  Penggunaan  kredit  tidak  sesuai dengan  tujuan  semula    B.  Ditinjau  dari  Sisi  Intern  Bank    a). Itikad tidak baik dari petugas  Bank  b). Kekurang mampuan petugas  Bank  terutama  di  Bank  Perkreditan  Rakyat  dalam pengelolaan  pemberian  kredit  mulai  dari  pengajuan permohonan  sampai  kredit  dicairkan    c).  Kelemahan  dan kurang efektifnya petugas Bank dalam membina  debitur  d). Sisi  Ekstern  Bank    e).  Keadaan  force  majeur  antara  lain banjir, kebakaran dan lain sebagainya.
Akibat  perubahan-perubahan  eksternal  lingkungan seperti  perubahan  kebijakan  pemerintah  berupa  peraturan perundangan,  kenaikan  harga/biaya- biaya,  dan  lain sebagainya  yang  berpengaruh  secara  langsung  atau  tidak langsung  terhadap  usaha  debitur.  Dalam  hal  kredit  macet pihak  bank  perlu  melakukan  penyelamatan  sehingga  tidak akan  menimbulkan  kerugian.  Penyelamatan  yang  dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu
Tanggung Jawab Yuridis Bankir .....– Ahmad Zulfikar
atau  angsuran  terutama  bagi  kredit  terkena  musibah  atau melakukan  penyitaan  bagi  kredit  yang  sengaja  lalai  untuk membayar.  Terhadap  kredit  yang  mengalami  kemacetan sebaiknya  dilakukan  penyelamatan  sehingga  bank  tidak mengalami kerugian 10 .
Seperti  yang  telah  diuraikan  pada  bagian  terdahulu, peranan  bank  dalam  mendukung  tercapainya  tujuan pembangunan  nasional  sebagaimana  yang  digariskan  oleh pemerintah  sangat penting.  Hal  tersebut  telah  menempatkan bank untuk senantiasa mendapatkan pengawasan yang efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) / Bank Indonesia sebagai institusi  pengawas  kegiatan  perbankan.  Sebagaimana  telah diketahui, sektor perbankan mempunyai posisi yang strategis sebagai  lembaga  intermediasi  dan  penunjang  sistem pembayaran,  sehingga  perlu  memelihara  agar  perbankan nasional  tetap  berada  dalam  kondisi  yang  sehat  baik  secara individual  maupun  secara  nasional.  Perbankan  yang  sehat harus  ditunjang  oleh  bankir  yang  handal,  profesional,  dan yang  integritasnya  terjaga  dengan  baik.  Prudential  Banking Practices  yang  terdapat  di  masing-masing  bank  tidak  dapat dipisahkan dari kepribadian para bankirnya.  Undang-undang perbankan  memberikan  penekanan  agar  dalam memberikan fasilitas  kredit  kepada  debitur,  para  bankir  mempunyai keyakinan  atas  itikad  dan  kemampuan  serta  kesanggupan
Tanggung Jawab Yuridis Bankir .....– Ahmad Zulfikar
debitur untuk melunasi utang-utangnya. Hal ini mengandung makna bahwa secara yuridis bankir bertanggung jawab untuk melakukan  analisis yang  mendalam  atas  kemampuan  dan kemauan  nasabah  untuk  melunasi  fasilitas  kredit  yang diperjanjikan.
Dari analisis  tersebut  bankir  harus  mendapatkan keyakinan  bahwa  usaha  atau  kegiatan  nasabah  layak  untuk dibiayai  dengan  fasilitas  kredit.  Untuk  sampai  kepada keyakinan tersebut,  tentunya  analisis  perlu  dilaksanakan dalam  tenggang  waktu  yang  memadai,  tetapi  tidak  sampai berlarut-larut.  Apabila  tenggang  waktu  antara  pencairan fasilitas kredit dengan saat kredit menjadi bermasalah terjadi dalam  kurun  waktu  yang  relatif  singkat,  hal  tersebut  dapat menjadi  indikasi  bahwa  penilaian  atas  kemampuan  dan kemauan  dari  debitur  untuk  membayar  kembali  fasilitas kreditnya tidak dianalisis oleh bankir secara mendalam.
3. Tanggung Jawab  Yuridis  Bankir Terhadap  Kredit

## Macet Nasabah
Tanggung jawab yuridis bankir mencakup baik bidang pidana,  perdata,  maupun  administrasi.  Melihat  sedemikian luasnya  cakupan  tanggung  jawab  yuridis  yang  diemban  oleh seorang  bankir,  amanat  yang  diberikan  oleh  undang-undang kepada para  bankir  adalah  agar  senantiasa  melaksanakan tugas  dengan  penuh  tanggung  jawab  dan  memegang  prinsip kehati-hatian  dan  hal  ini  harus  lebih  mendapatkan  perhatian
Tanggung Jawab Yuridis Bankir .....– Ahmad Zulfikar
yang lebih serius lagi oleh pengurus bank yang dalam hal ini oleh  direksi  dan  dewan  komisaris  selaku  yang  mengawasi direksi dalam menjalankan usaha perbankan dan mempunyai integritas  yang  tinggi  sehingga  tidak  terpengaruh  atas interpensi pemilik bank/pendiri bank/pemegang saham.
Tantangan  untuk  memajukan  kinerja  bank  di  tengah- tengah persaingan di era globalisasi dewasa ini dapat memicu bankir  untuk  melihat  kedepan  demi  kemajuan  bank  yang dipimpinnya. Namun, adanya godaan untuk merebut peluang bisnis  yang  harus  segera  diambil  agar  tidak  dimanfaatkan oleh pesaing dan agar tidak tergilas dalam persaingan bebas, dapat  menjadi  salah  satu  batu  pemicu  bagi  para  bankir sehingga  lupa  akan  prinsip  kehati-hatian  dalam  menjalankan kegiatan bank yang dipimpinnya.
Agar terhindar dari kewajiban untuk mempertanggung jawabkan  fasilitas  kredit  yang  dalam  perjalanan  waktu dikemudian  hari  dapat  saja  menjadi  macet,  bankir  perlu menghindarkan diri dari pemberian kredit kepada usaha yang mengandung  resiko  yang  besar  terutama  resiko  yang  tidak dapat  dikendalikan.  Hal  ini  disebabkan  terhadap  setiap pemberian kredit yang kemudian menjadi gagal bayar dengan alasan  apapun,  baik  secara  faktor  internal  maupun  karena faktor  eksternal,  pada  akhirnya  dapat  mengakibatkan  bankir yang  memberikan  persetujuan  kredit  harus  mempertanggung jawabkannya  secara  yuridis  di  depan  institusi  penegak
Tanggung Jawab Yuridis Bankir .....– Ahmad Zulfikar
hukum.  Hal  ini perlu  dicermati  dan  direnungkan  oleh  para bankir.

## D.Penutup
Apabila  dalam  proses  penyelesaian  kredit  debitur tidak  dapat  melunasinya,  maka  Bank  memiliki  hak sepenuhnya  untuk menyelesaikan kredit macet tersebut baik secara  damai  (non  litigasi)  maupun  melalui  proses  hukum (litigasi)  yang  berlaku.  Bankir  memiliki  tanggung  jawab penuh  apabila  terjadi  kredit  macet  yang  sudah  merugikan bank.    Yang  dapat  diberikan  berdasarkan  hasil  pengamatan dan pembahasan adalah sebagai berikut:
1.  Apabila  Surat  Keputusan  Pengangkatan  Pegawai  Negeri
Sipil  dapat  dijadikan  jaminan  kredit  di  Bank,  maka sebaiknya  proses  permohonan  kredit  yang  diajukan  dapat diproses  lebih  cepat  sehingga  memberikan  kepuasan kepada nasabah / calon debitor.
2. Bagi  pihak  bankir,  harus  menganalisa kemampuan melunasi kredit dari calon nasabah dengan sebaik-baiknya. Alangkah  lebih  baik  lagi  apabila  bankir  memperlengkapi diri  menjadi  bankir  yang  profesional  dan  memiliki integritas yang baik atas semua prosedur pemberian kredit yang ada.
3. Bagi pihak bankir wajib melakukan BI ceking untuk setiap nasabah begitu juga kredit untuk pegawai negeri sipil dan
Tanggung Jawab Yuridis Bankir .....– Ahmad Zulfikar
melakukan  analisa  dan  menggali  informasi  yang mendalam  kepada  nasabahnya,  untuk  siapa  penggunaan kredit  tersebut,  karena  pada  umumnya  kredit  PNS  yang menjadi  macet  disebabkan  kegunaan  kredit  bukan  untuk nasabah, ada yang digunakan bagi dua sesama rekan kerja dan ada untuk kepentingan bendaharanya sendiri.
4.  Otoritas  Jasa  Keuangan  harus  tegas  dalam  pengawasan perbankan terutama menyangkut intervensi yang dilakukan oleh pendiri bank terutama di Bank Perkreditan
Rakyat yang terjadi di Kota Jambi.

## E. Daftar Pustaka
Chatamarrasyid,  Hukum  Perbankan  Nasional  Indonesia, Kencana Pranada Media Group, 2009.
Badrulzaman,  Mariam  Darus,  Perjanjian  Kredit  Bank, Alumni, Bandung, 1978.
_____ ,  Perjanjian  Baku  Standart  dan  Perkembangannya  di Indonesia, Alumni, Bandung, 1981.
Bako,  Ronny  Soetma,  Hubungan  Bank  dan  Nasabah Terhadap  Produk  Tabungan  dan  Deposito,  PT.  Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995.
Sadu  Wasistiono,  Kapita  Selecta  Manajemen  Pemerintahan
Daerah, CV. Fokusmedia, Bandung 2001. Mardjono  Reksodiputro,  Kemajuan  Pembangunan  Ekonomi
Dan  Kejahatan,  Pusat  Pelayanan  Keadilan  Dan
Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994.
_____ ,  Aneka  Hukum  Bisnis,  Alumni,  Bandung,  1994.
Djumhana, Muhamad, Hukum Perbankan di Indonesia,  PT.  Citra  Aditya  Bhakti,  Bandung,  2000. Guza,  A,  Himpunan  Undang-undang  Perbankan Republik Indonesia, Asa Mandiri, Jakarta, 2008.
Hay,  Marhainis  Abdul,  Hukum  Perbankan  Di  Indonesia,
Pradnya Paramita, Jakarta, 1979.
Tanggung Jawab Yuridis Bankir .....– Ahmad Zulfikar
Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana,  Jakarta,  2005.  Kasmir,  Bank  dan  Lembaga Keuangan  Lainnya,  PT.  Raja  Grafindo  Persada,
Jakarta, 2000.