## Bung Hatta dan Politik Bebas Aktif Indonesia

## Malikul Kusno
Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran, alumnus Hubungan Internasional Fisip Universitas Muhammadiyah Jakarta dan peneliti Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina
Abstract: Bung  Hatta,  one  of  Indonesian  founding  fathers,  has  had  very  briliant  vision  for Indonesian foreign policy following our independence August 17, 1945. Since the end of colonial era, his principle to implement “politik bebas aktif” (free and active politics) in international arena has been underpinning for Indonesia foreign policy, both in the era of Cold War in what the so-called “sailing between two reefs namley Communist Bloc and Capitalist one” and in the aftermath. Hatta’s vision is still relevant for us in implementing Indonesian’s foreign policy in the era of globalized world today, in which the fall of communism and the winning of capitalism has been the challenges for the developing countries such as the Non-Alignment movement and The Third World countries in doing their foreign policy for global peace, justice and security. The World is changing, but Hatta’s principle for Indonesian foreign policy is still contextual for our age.
Kata Kunci: Hatta; foreign policy; Indonesia

## Pendahuluan
Studi    pemikiran    politik    (political    thought)    sebetulnya    sejak    lama    dikenal  oleh akademisi    politik    sejak    zaman    Yunani    Kuno.    Dalam    pengertian    ini,  pemikiran  politik memiliki hubungan erat dengan filsafat politik, moralitas, etika  politik  dan  idealisme  politik yang  dianggap  normatif  bagi  penyeleng- garaan negara.2  Namun perkembangan studi politik selanjutnya  telah  mem-  bedakan    bidang-bidang    pembahasan    dalam    filsafat    politik,    etika politik, dengan ilmu-ilmu politik pada umumnya (political science).
Franz Magnis Suseno, dalam karyanya yang terkenal Etika Politik, Prinsip- prinsip Moral Dasar  Kenegaraan  Modern,  menjelaskan  panjang  lebar  ten-  tang  hubungan  dan  perbedaan bidang-bidang pembahasan itu. Menurut Magnis Suseno, secara formal filsafat politik, termasuk etikanya, apabila di- perbandingkan dengan ilmu-ilmu politik, yaitu seperti ilmu pengetahuan di tingkat  II  dengan  ilmu  pengetahuan  tingkat  I.  Filsafat  menurutnya,  meru-  pakan  suatu  meta- sciences. Artinya filsafat tidak langsung menggarap realitas, melainkan menggarap realitas yang telah diangkat ke dalam pengertian ilmiah oleh ilmu-ilmu yang spesifik.
Begitupun  dengan  penggambaran  segi-segi  relevan  dimensi  politis  manusia,  perumusan istilah-istilah  dan  dalil-dalil  yang  membantu  untuk  mendeskrip-  sikan  proses-proses  yang berlangsung,  penyediaan  strategi-strategi  alternatif  dalam  kerangka  skema  tujuan  –sarana, pengamatan  terhadap  segala  macam  lembaga  politis  atau  quasi-politis,  terhadap  kegiatan- kegiatan  dan  hubungan  antara  mereka,  klasifikasi  pelbagai  ideologi  dan  sistem  nilai  politik dengan  implikasi-implikasi  masing-masing–  bukanlah  merupakan  tugas  filsafat  politik melainkan  tugas  dari  ilmu-ilmu  politik.  Sedangkan  filsafat  politik  sebagai  ilmu  tingkat  II mengupas  argumentasi-argumentasi  dan  pernyataan-  pernyataan  ilmu-ilmu  politik  dari  segi hakikat dan realitas manusia dan secara spesifik mempersoalkan (bukan saja menjelaskan) pola- pola legiti- masi dan tuntutan-tuntutan normatif dasar yang dikemukakan. Dalam ke- rangka ini tugas etika politik harus ditentukan.
Lebih jauh Magnis Suseno membedakan secara terperinci antara tiga ting- katan kriteria bagi betul salahnya tindakan politik. Di tingkat pertama dan yang paling umum kita menemukan
Malikul Kusno, Bung Hatta dan Politik Bebas Aktif Indonesia DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
prinsip-prinsip  moral  dasar,  misalnya  prinsip  keadilan.  Prinsip-prinsip  tingkat  dua  bersifat menengah dan sudah mengacu ke suatu bidang permasalahan tertentu, misalnya prinsip bahwa kekuasaan  harus  dilegitimasikan  secara  demokratis.  Tingkat  tiga  meyangkut  kriteria-krtiteria penilaian yang sesuai dengan zaman dan situasi. Prinsip- prinsip pertama memang berlaku umum dan  tanpa  pengecualian,  tetapi  masih  bersifat  sangat  abstrak  sehingga  tidak  dapat  langsung dioperasi- onalisasikan. Prinsip itu adalah wewenang khas etika umum.
Sedangkan  bidang  khas  etika  politik  adalah  prinsip-prinsip  tingkat  II.  Na-  mun  prinsip- prinsip itu hanya dapat ditentukan secara positif dengan meng- acu pada kekhasan bidangnya itu. Misalnya  saja,  tuntutan  legitimasi  demo-  kratis  mengandaikan  bahwa  dalam  realitas  politik kehendak masyarakat dapat diketahui dan dibuat efektif dalam pengambilan kebijaksanaan kong- kret.  Memastikan  syarat-syarat  seperti  itu  termasuk  wewenang  ilmu-ilmu  politik.  Jadi  untuk merumuskan  prinsip-prinsip  tingkat  II,  tidak  cukup  kalau  etika  politik  bertolak  dari  prinsip- prinsip moral dasar (tingkat I), melainkan etika  politik  secara  hakiki  membutuhkan  masukan dari  ilmu-ilmu politik tentang struktur realitas politik dengan permasalahan-permasalahannya. Penerjemahan prinsip-prinsip tingkat II itu ke dalam kriteria penilaian kongkret (kriteria tingkat III) bukanlah tugas etika politik, melainkan mem- butuhkan keahlian ilmu-ilmu politik.
Tulisan  ini bertolak dari prinsip-prinsip pemikiran politik di tingkat ke-II, dan sekaligus mengacu  pada  prinsip  ketiga  yang  meyangkut  kriteria-kriteria  penilaian  zaman  dan  situasi. Dalam prinsip tingkat ke II, penulis akan mem- bahas pemikiran politik bebas aktif Mohammad Hatta yang menjadi prinsip dasar tentang bagaimana politik luar negeri Indonesia harus disusun dan  di-  tata.  Sementara  prinsip  tingkat  ketiga  akan  berusaha  memberikan  penilaian  terhadap gagasan politik bebas aktif dengan perkembangan zaman. Oleh ka- rena itu, pembahasan sejarah pemikiran politik bebas aktif akan banyak me-warnai tulisan ini.

## Pengertian Politik Luar Negeri
Tulisan  ini  mencoba  membahas  politik  luar  negeri  Indonesia  atau  yang  dikenal  dengan politik  bebas  aktif.  Dalam  membahas  politik  bebas  aktif,  penulis  perlu  menjelaskan  terlebih dahulu  pengertian  politik  luar  negeri  se-  cara  umum.  Konsep  politik  luar  negeri  sendiri, sebenarnya  memiliki keter- kaitan atau bahkan penggunaannya seringkali disejajarkan dengan istilah  politik  internasional  (international  politics)  dan  hubungan  internasional  (international relations).  Kedua  terminologi  ini,  secara  umum  inheren  da-  lam  pembahasan-pembahasan masalah-masalah internasional.
Dalam  diskursus  hubungan  internasional  kontemporer,  ada  dua  pendapat  ahli  yang membedakan pengertian politik luar negeri dengan kebijaksanaan luar negeri. Pendapat pertama, menjelaskan bahwa politik luar negeri memiliki pengertian yang sama dengan kebijaksanaan luar negeri. Apa yang dimaksudkan dengan politik luar negeri adalah kebijaksanaan luar negeri. Hal ini  berangkat  dari  pemikiran  bahwa  politik  luar  negeri  adalah  suatu  strategi  dan  taktik  yang digunakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain.
Sebagaimana dikatakan oleh empat guru besar Universitas California Sela- tan  –Carlton Clymer Rodee, Totton James Anderson, Carl Quixmny, Christol dan Thomas H Greene, politik luar negeri merupakan pola perilaku yang digunakan oleh suatu negara ketika memperjuangkan kepentingannya  dalam  hubungannya  dengan  negara-negara  lain.  Politik  luar  negeri  memiliki hubungan erat dengan proses pembuatan keputusan atau kebijaksanaan untuk mengikuti pilihan jalan tertentu.
Sementara  itu,  Departemen  Luar  Negeri  Indonesia  dalam  bukunya,  Rencana  Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri RI (Tahun 1984-1988) menje- laskan bahwa politik luar negeri
Malikul Kusno, Bung Hatta dan Politik Bebas Aktif Indonesia DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
adalah  suatu  kebijaksanaan  politik  yang  diambil  oleh  pemerintah  dalam  rangka  hubungannya dengan dunia inter- nasional dan usahanya untuk mencapai tujuan nasional. Melalui politik luar negeri, pemerintah memproyeksikan kepentingan nasional ke dalam masya- rakat antar bangsa.
Pandangan  kedua  melihat  adanya  garis  perbedaan  antara  politik  luar  negeri  dan kebijaksanaan  politik  luar  negeri.  Perbedaan  istilah  itu  tidaklah  begitu  dikenal  dalam literaturliteratur  hubungan  internasional,  namun  yang  dike-  nal  adalah  istilah  foreign  policy (kebijakan luar negeri), bukan foreign poli- tics (politik luar negeri). Politik luar negeri cenderung dimaknai  sebagai  sua-  tu  identitas  yang  menjadi  karakteristik  pembeda  antara  suatu  negara dengan negara-negara lain di dunia. Dalam kaitan itu, politik luar negeri adalah po- sisi pembeda, atau suatu paradigma besar yang dianut oleh sebuah negara tentang cara pandangnya terhadap dunia, atau suatu wawasan internasional. Dengan demikian, politik luar negeri cenderung tetap dan stabil.
Sementara kebijakan luar negeri adalah strategi penyelenggaraan yang dite- rapkan dengan variasi dan bergantung pada pendekatan, gaya dan keinginan terpilih. Dalam wilayah ini pilihan- pilihan diambil dengan mempertimbang- kan berbagai keterbatasan (finansial dan sumber daya) yang dimiliki. Kebi- jakan luar negeri, dengan demikian akan bergantung pada politik luar nege- ri. Akan tetapi, para penggagas studi identitas, melihat bahwa identitas sebuah bangsa tidaklah dibangun di ruang hampa (vacuum), tetapi pada dasarnya merupakan hasil dari interaksi-interaksi negara bersangkutan dengan lingkungan internal dan eksternalnya. Hal ini telah mengingatkan kita  bahwa  politik  luar  negeri  sesungguhnya  bukan  sesuatu  yang  sakral  dan  abadi  sepanjang zaman. Jadi meskipun ia relatif tetap, layaknya sebuah lilin, ia dapat berubah bentuknya. Dengan demikian,  politik  luar  negeri  pun  harus  dapat  menyesuaikan  diri  dengan  dinamika  hubungan internasional yang ter- jadi.

## Kepentingan Nasional
Penggunaan konsep kepentingan nasional dalam tulisan ini, ditujukan untuk menjelaskan cita-cita luhur yang ingin dicapai oleh Indonesia dengan politik luar negeri bebas aktif. Dalam studi  hubungan  internasional,  kepentingan  nasional  merupakan  keseluruhan  nilai-nilai  yang hendak  diperjuangkan  dan  dipertahankan  oleh  suatu  negara.  Oleh  karena  itu,  kepentingan nasional merupakan kunci utama dalam politik luar negeri.
Menurut  Couloumbis dan Wolfe, dalam Introduction to International Rela- tions, politik luar negeri merupakan sintesa dari tujuan atau kepentingan nasional yang menggunakan power dan  capability.8  Dalam  hal  ini  politik  luar  negeri  dilaksanakan  oleh  aparatur  pemerintah. Pemerintah  sendiri  ber-  pengaruh  besar  dan  turut  bertanggungjawab  dalam  peyelenggaraan politik  luar negeri. Kekuatan-kekuatan sosial-politik  lainnya sebagai pressure group juga turut menentukan arah kebijakan politik luar negeri suatu negara.
Konsep kepentingan nasional sendiri telah lama menjadi perbincangan pro dan kontra di kalangan  akademisi  hubungan  internasional.  Paul  Seabury  misalnya  menjelaskan  bahwa kepentingan nasional seringkali dihubungkan dengan sekumpulan dari maksud-maksud tertentu yang  oleh  suatu  negara  diusahakan  untuk  dicapai  pelaksanaannya  dalam  politik  luar  negeri. Dalam pada itu, pengertian kepentingan nasional adalah suatu pengertian yang deskriptif, yaitu bahwa  kepentingan  nasional  dipercaya  sebagai  tujuan  yang  mesti  dicapai  oleh  suatu  negara melalui  peran  pemerintah.  Definisi  demi-  kian  berarti  usaha  untuk  memindahkan  abstraksi  ke dalam  fakta-fakta  (kenyataan),  sehingga  rumusan  kepentingan  nasional  dapat  sejalan  dengan kebijakan politik luar negeri suatu negara.
Sedangkan pengertian tujuan politik suatu negara adalah untuk mewu- judkan kepentingan
Malikul Kusno, Bung Hatta dan Politik Bebas Aktif Indonesia DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
nasional. Tujuan itu mencakup deskripsi atas situasi negara di masa mendatang sekaligus sebagai harapan dari pembentukan masa depan yang dicita-citakannya. Dengan demikian, suatu negara sudah sepatutnya merancang suprastruktur (sarana), dengan melakukan pelbagai tindakan yang memperlihatkan adanya kebutuhan dan keinginan serta tujuan negara tersebut. Perwujudannya pertama kali haruslah mengacu  pada penetapan kebijakan politik yang harus mempertimbangkan faktor- faktor internal (domestik) dan faktor eksternal (geopolitik).
Dalam  mencapai  sasaran  yang  sesuai  dengan  impian  kepentingan  nasio-  nalnya. Pemerintah  suatu  negara  harus  dapat  mengoperasionalkan  beberapa  instrumen  yang  ada,  baik yang legal maupun yang ilegal. Instrumen legal dilakukan dengan menjalin kerjasama (koperasi), di  mana  keabsahannya  diakui,  misalnya  diplomasi.  Sedangkan  instrumen  ilegal  biasanya dipergunakan  dalam  kondisi  negara  yang  memperlihatkan  adanya  oposisi,  misalnya  subversi. Perlu  untuk  dijelaskan  di  sini  bahwa  sekalipun  hubungan  antar  negara  berada  dalam  situasi konflik  yang diwarnai oleh sikap tidak koope- ratif, namun sepanjang masih adanya kemauan untuk mencapai kesepa- katan maka instrumen legal masih dapat dipakai. Dengan demikian, kata kunci (key word) dalam pelaksanaan kepentingan nasional terletak pada peranan besar diplomasi.

## Konsep Dasar Diplomasi
Dalam  pelaksanaan  politik  luar  negeri,  diplomasi  merupakan  salah  satu intsrumen paling penting dalam usaha mensukseskan kepentingan nasional suatu  negara.  Melihat  penting peran   tersebut,   penulis    perlu    menjelaskan  terlebih    dahulu    asal    muasal    kata   diplomasi. Diplomasi    berasal    dari    kata  Yunani  diploun  yang  berarti  melipat.  Pada  masa  kekaisaran Romawi, diplo- masi  menjadi  semacam  paspor  yang  diperlukan  bagi  para  pejabat  negara untuk melakukan perjalanan dengan dinas transport atau pos negara. Ketika Kardinal Richelieu menjadi  perdana  menteri  Perancis  pada  abad  17,  istilah  res-diplomatica  dipopulerkan  dengan kegiatan-kegiatan diplomatik negara.9
Pada  masa  pencerahan  Eropa  (renaissance),  negara  Yunani  dan  Italia  mem-  berikan sumbangan yang cukup besar bagi perkembangan diplomasi. Sejak zaman itu istilah diplomasi dipakai sebagai instrumen politik negara. Filsuf politik  abad  pencerahan,  Niccollo  Machiavelli, dalam  salah  satu  bukunya yang terkenal Il Prince (terjemahan Inggris The Prince) menjelaskan bahwa meskipun  para  diplomat  dalam  tugasnya  diatur  oleh  politik  nasional  dan dengan sesuka  hati  menggunakan  tipu  muslihat  dan  kelicikan,  tetapi  secara  struktural  mereka  telah mengembangkan tertib prosedural diplomasi.10
Perkembangan-perkembangan selanjutnya  memperlihatkan bahwa diploma- si seringkali dijadikan  sebagai  alat  regulasi  yang  paling  efektif  dalam  meme-  cahkan  kebuntuan  yang diakibatkan  oleh  situasi  politik  internasional.  Diplo-  masi  telah  memberikan  harapan  bagi perkembangan hidup manusia untuk membangun suatu dunia baru yang tertib dan berkeadilan.
Dalam studi-studi hubungan internasional kontemporer, pengertian diplo- masi seringkali disepadankan dengan pengiriman pesan antar Departemen Luar Negeri. Pesan-pesan itu sangat bergantung pada cara dan gaya (style) pengiriman pesan. Sangat penting bagi seorang Duta Besar untuk menge- tahui dan memahami pola diskusi dan negosiasi yang disukai oleh para agen negara tuan rumah agar bisa  menangkap isi pesan  yang disampaikan. Jika tidak, dapat  memicu sikap permusuhan yang sebenarnya tidak perlu terjadi.
Seorang  akademisi  hubungan  internasional,  J.  Frankel,  menjelaskan  bahwa  diplomasi memiliki ruang lingkup transaksi internasional yang sangat luas, sehingga sanggup dilaksanakan dengan berbagai cara. Misalnya, dengan me- libatkan Menteri Luar Negeri, Duta Besar, Wakil Diplomatik  di  PBB  maupun  oleh  Kepala  Negara  sendiri.  Sedangkan  fungsi  pokok  diplomasi
Malikul Kusno, Bung Hatta dan Politik Bebas Aktif Indonesia DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
adalah seba-  gai  pelaporan  (reporting)  dan  negosiasi.  Menurut  Couloumbus  dan  Wolfe, pelaporan diperlukan sebagai observasi terhadap kondisi sosial, politik, eko- nomi,  budaya  dan angkatan  bersenjata  dari  tuan  rumah.  Hasil  ini  disam- paikan  kepada  negaranya,  sebagai bahan  pertimbangan  untuk  melakukan kerjasama.

## Pengertian Transformasi Sistem Internasional
Dalam  literatur  hubungan  internasional,  sedikit  sekali  dapat  kita  temukan perbincangan mengenai  transformasi  sistem  internasional,  terkecuali  apa- bila seseorang dapat mudah kita alihkan perhatiannya pada pengaruh peru- bahan-perubahan struktural dan sistemik dalam dunia internasional.  Untuk  menjelaskan    pengertian    ini,   penulis    mengacu    pada   pemikiran    yang diberi- kan oleh Charles A. Mc Clelland tentang transformasi sistem internasional. Menurut  Mc. Clelland,  sesuatu  yang  telah  ditransformasikan,  maka  telah berubah keadaannya dan berubah bentuknya.  Dengan  demikian,  ia  tidak  lagi  ditentukan  oleh  faktor-faktor  atau  bentuk-bentuk semula.
Pada umumnya, kelompok penganut transformasi sistem internasional mengandaikan pada kenyataan  bahwa  pengaruh-pengaruh  yang  kuat  dalam  hubungan  internasional  lahir  dari pembaharuan dasar-dasar hubungan itu. Pembaharuan dalam pengertian ini, terjadi dalam sistem berfikir  masya-  rakat.  Pertama-tama  bermula  dari  sistem  tradisional  (yang  alami),  kemudian berubah ke sistem modern yang banyak sekali melibatkan kemajuan-kema- juan di bidang ilmu pengetahuan  dan teknologi  (IPTEK), terutama  kema-  juan  di  bidang  persenjataan  militer,  dan ledakan jumlah penduduk yang memuncak sepanjang abad XX serta gerak maju dalam studi ilmu politik  dan studi ilmu-ilmu sosial lainnya. Perubahan sistem berfikir ini, mem- pengaruhi relasi- relasi  kekuasaan  antar  negara-bangsa.  Transformasi  system  internasional  sendiri,  umumnya sangatlah dipengaruhi oleh perkembangan hubungan kekuasaan antar negara-bangsa itu.
Dalam  konteks  dewasa  ini,  dunia  yang  telah  mengalami  transformasi,  seperti  setelah Perang Dingin. Tidak lagi ditentukan oleh faktor-faktor dan kepen- tingan  kelompok  Timur  dan Barat  atau  antara  Uni  Soviet  dengan  Amerika Serikat,  melainkan  oleh  peran  politik  bersama (multilateral),    yang    memu-  satkan    perhatiannya    pada    soal-soal    keamanan    regional, peningkatan  hu- bungan  ekonomi-politik  internasional  yang  berlanjut  pada  pengembangan perdagangan bebas (free trade) atau globalisasi ekonomi, serta fokus perha- tian terhadap media massa nasional maupun internasional.13
Melalui  dua  metode  ini,  akan  diperoleh  data  sebagai  dasar  untuk  masuk  ke  dalam permasalahan.  Data-data  itu  dikumpulkan  dengan  menggunakan  tek-  nik      dokumentasi.14 Selanjutnya   data   akan   dikelola   melalui   pendekatan intrinsik,  yaitu  dengan  melakukan analisa  tekstual  terhadap  keseluruhan pemikiran  politik  bebas  aktif  yang  dikemukakan  oleh Mohammad  Hatta, yang   terdapat   dalam   bentuk   naskah   pidato,   artikel-artikel   dan   tulisan- tulisannya    yang   telah   dibukukan.   Hasil    ini    kemudian   di    analisis    dengan  menggunakan pendekatan  ekstrinsik,  yaitu  dengan  melibatkan  ilmu  bantu, termasuk ilmu sejarah dan ilmu politik.

## Politik Bebas Aktif dan Latar Belakang Sejarah
Setelah  gema  proklamasi  kemerdekaan,  Indonesia  segera  terjun  ke  dalam pelbagai lautan    peristiwa    yang    mungkin    tak   terbayangkan    sebelumnya    dan  memaksanya    berada dalam    pilihan-pilihan    pokok    yang    sulit    dan    rumit.15  Pergulatan    politik    internasional memaksa    Indonesia    berada    dalam    payung  politik  Barat,  dan  demi  untuk  mempertahankan kemerdekaannya harus ber-  siap-siap  menghadapi pendaratan tentara Sekutu, yang antara lain
Malikul Kusno, Bung Hatta dan Politik Bebas Aktif Indonesia DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
mempu- nyai  misi  menerima penyerahan tentara Jepang, namun sekaligus terikat pa-  da  janji untuk  membantu  pemerintah  Belanda  memulihkan  kembali  jajahannya di Indonesia.
Akibatnya,  upaya  pemerintah  untuk  memperoleh  pengakuan  dunia  inter- nasional (de jure)  menemui  hambatan  serius,  setidaknya  untuk  dalam  waktu  empat    tahun    (1945-1949). Situasi  yang  terakhir  ini,  segera  memicu  terja- dinya fragmentasi internal yang tercermin dari begitu singkatnya usia kabi- net-kabinet  pada  masa  awal  pemerintahan.  Sejak  19  Agustus 1945  sampai dengan  20  Desember  1949,  secara  bergiliran,  kabinet  mengalami  jatuh  ba- ngun yang masing-masing usianya tak lebih dari dua tahunan.
Di sisi lain, Belanda dengan cepat memasuki jantung-jantung teritorial Indo- nesia.  Sampai dengan    tahun    1948,    sedikitnya    empat    wilayah    besar    Indo-  nesia,    Sumatera,    Jawa, Kalimantan    dan    Irian    Jaya,    kembali    dikuasai    oleh  kolonialisme  Belanda.  Akibatnya, pertempuran  terbuka  pun  tak  dapat  dihin-  darkan  –antara  tentara  Indonesia  dengan  pasukan militer  Belanda.  Kondisi  ini    mengundang    kemarahan    Inggris,   sebagai    pemegang    kendali keamanan  Asia  Tenggara,  untuk  campur  tangan  dalam  konflik  Indonesia-Belanda.  De-  ngan demikian,  ditempuhlah  jalan  damai  melalui  perundingan,  yang  di dalamnya  terkandung  misi diplomatik    Indonesia    untuk    menarik    simpati  internasional  bagi  pengakuan  kedaulatan Republik.
Namun, ketika perundingan dilakukan, muncul desakan dari kaum pemuda untuk menolak perundingan  dengan  pihak  Belanda.  Situasi  ini  segera  memi-  cu    terjadinya    aksiaksi pemberontakan  yang  mengatasnamakan  revolusi  di beberapa daerah. Kebanyakan aksi mereka dipelopori oleh kaum  muda dari kelompok Islam tradisional dan kaum komunis  bawah tanah. Mereka men- desak  pemerintah  untuk  segera  melakukan  penggantian  kekuasaan  dari sistem kekuasaan lama yang banyak dipengaruhi oleh kekuasaan Belanda.
Menurut  Jenderal  A.H.  Nasution,  dalam  periode  perjuangan  fisik  (1945- 1949)  perang dan  damai  merupakan    pencerminan  khas    perjuangan  bangsa  Indonesia    untuk    keluar    dari cengkraman    kolonialisme    Belanda.17      Ada    dua  pola  yang  dilakukan  pemerintah  untuk menanggulangi ancaman bahaya dari pendudukan  kembali  kekuasaan  Belanda.  Pertama,  pola diplomasi  yang sejak   semula   telah   dilakukan   pemerintah   dalam   rangka   mendapatkan legitimasi   internasional.   Kedua,   pola   yang   dilakukan   oleh   kaum   muda (angkatan  ‘45) dengan  menggunakan  kekuatan  bersenjata  atau  perjuangan fisik. a.Diplomasi dan Perang: Suatu Siasat Politik
Secara  umum  periode  perjuangan  fisik  dapat  disebut  sebagai  periode  inte- raksi  antara dua  pola.  Interaksi  antara  pola  diplomasi  dan  konfrontasi, antara sikap moderat dan radikal, antara negosiasi dan ketetapan hati, anta- ra  kebijaksanaan  dan  keberanian.  Seorang  tokoh angkatan    45,    Nugroho  Notosusanto,    mengakui    bahwa    kaum    muda    yang    terlahir    dari organisasi semi tentara pada masa pendudukan Jepang adalah generasi yang menyukai caracara penggunaan    militer    dan   tindakan    revolusioner    sebagai    antisipasi  dan    jalan    keluar    dari penyelesaian    krisis.19      Sementara    angkatan    28    yang  dipelopori  Soekarno  dan  Hatta  dan kebanyakan dari anggotanya berada da- lam pemerintahan, lebih menyukai cara-cara diplomasi.
Perlu dijelaskan di sini, bahwa tujuan penulisan kembali  sejarah diplomasi dan  perang, bukanlah  semata-mata  ingin    mengungkap   kesan-kesan   negatif  yang    muncul    dari   peranan angkatan  28  dan  angkatan  45,  melainkan  ber- usaha untuk menguatkan fakta-fakta sejarah tambahan yang kurang menda- patkan  perhatian  serius  di  masa  lalu.  Mungkin  dengan  cara ini    akan    dipe-  roleh  penilaian  yang  seimbang  (balancing)  dan  sekaligus  dapat  meluruskan penafsiran    sejarah    yang    keliru    sebagaimana    yang    terjadi    pada    masa    Orde  Baru  untuk mengaburkan jasa-jasa para pemimpin kita.21
Malikul Kusno, Bung Hatta dan Politik Bebas Aktif Indonesia DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
Barangkali    cukup   beralasan    jika    ada   pihak-pihak    yang    mengatakan   bahwa  dalam perjuangan kemerdekaan, kelompok angkatan 28 lebih mengutama- kan penggunaan diplomasi, sedangkan angkatan 45 menggunakan cara-cara militer.  Menurut  H.M  Sabir,  pendapat  tersebut tidaklah  terbantahkan.  Na-  mun, penilaian  yang menggarisbawahi bahwa angkatan 28 hanya menyukai cara diplomasi dan angkatan 45 hanya menyukai perang, sangatlah tidak di- dukung oleh fakta-fakta yang meyakinkan, dan karenanya sulit untuk diterima. Sebenarnya dengan tidak banyak untuk mengungkapnya, akan dapat ditemukan tidak sedikit faktafakta sejarah yang tidak membenarkan adanya garis demarkasi yang demikian tajam antara pendirian kedua generasi itu.
Dalam  hal  ini,  Hatta  menegaskan  pentingnya  kekuatan  bersenjata  untuk  mendukung peranan pemerintah dalam mempertahankan kedaulatan re- publik. Dalam salah satu pidato radio pada Ulang Tahun Kemerdekaan In- donesia yang pertama Hatta mengatakan:
Diplomasi kita wujudnya  menunjukkan kepada dunia  internasional, bah-  wa  kita  ingin damai,  tetapi  kita  juga  bersedia  berjuang  untuk  memper- tahankan  kemerdekaan  yang  kita peroleh,  betapa  juga  hebatnya  per-  juangan  dan  pertempuran  yang  kita  hadapi.  Dalam suatu   pidato   radio tujuh  bulan  lalu  saya  berkata,  untuk  mencapai  hasil  yang  sebaik-baiknya dengan diplomasi, perlulah ada gerakan yang kuat di dalam negeri yang menjadi  sendi  tindakan diplomasi    itu.   Jadinya,  tenaga   perjuangan    yang kuat  perlu  sekali  untuk  menyokong  usaha diplomasi  yang  dijalankan  oleh  pemerintah.  Diplomasi  yang  tidak  disokong  oleh  tenaga perjuangan yang kuat,  tidak  akan  berhasil.  Kalau  salah  kita  memakai  tenaga  perjuangan rakyat,  kalau  tidak  pandai  mempergunakannya  dengan  jalan  yang  rasio-  nal,  diplomasi  itu mungkin kandas, jalan menuju cita-cita jadi kabur dan gelap.  Dan  mungkin  bertambah  panjang. Sebab  itu  politik  luar  negeri yang dilakukan pemerintah mestilah sejalan dengan politik dalam negeri. Seluruh rakyat berdiri dengan tegapnya dan rapatnya di belakang peme- rintah.  Persatuan yang  sekuat-kuatnya  harus  ada,  barulah  pemerintah dapat mencapai hasil yang sebaik-baiknya daripada diplomasi yang dija- lankannya.
Di  sisi  lain,  sikap  mendukung  pelaksanaan  diplomasi  juga  diutarakan  oleh  Jenderal Soedirman sebagai perwakilan dari angkatan 45:
Akhirnya  kepada  rakyat  dan  bangsa  Indonesia  seluruhnya  kami  serukan.  ketahuilah saudara-saudara,   delegasi    kita   sedang    berhadapan    muka   de-  ngan  Komisi  Jenderal  untuk memecahkan soal-soal fasalfasal dalam nas- kah Linggajati. Delegasi kita dengan susah payah sedang memperjuang- kan  nasib  negara  dan  bangsa  Indonesia  seluruhnya.  Jalannya  perun- dingan  ternyata  sulit.  Sampai  saat  ini  belum  terdapat  sesuatu  keputusan  yang  memuaskan sebagaimana yang kita harapkan bersama.23 b. Menuju Meja Perundingan
Menyerahnya Jepang kepada tentara Sekutu pada Perang Dunia II, menandai berakhirnya era  pax  Japanese  di  kawasan  Asia  Tenggara.  Secara  berang-  sur,  Jepang  melepaskan negaranegara koloninya kepada Sekutu, termasuk Indonesia. Pemerintah Inggris yang diberikan kewenangan untuk mengelola keamanan di Indonesia, termasuk pelucutan senjata tentara Jepang, pada tahap awal telah berhasil melakukan kerjasama dengan baik oleh peme- rintah Indonesia. Namun,  hal  itu  segera  sirna  ketika  kekuatan  militer  Belan-  da  yang  membonceng  kekuatan Inggris, memasuki wilayah Indonesia de- ngan maksud dan tujuan yang berbeda.
Kehadiran  pasukan  Belanda  dirasakan  akan  mempersulit  posisi  pemerintah,  dengan maksud  ingin  melanjutkan  kembali  kekuasaannya  di  Indonesia.  Bagi  pemerintah  kolonial Belanda,  usaha  itu  hanya  mungkin  tercapai,  jika  mereka  berhasil  melikuidasi  pemerintah Republik Indonesia dan memperkecil kedu- dukannya di arena internasional.
Di pihak lain, Inggris telah terikat pada nota kesepahaman yang dibuat oleh Sekutu.  Dalam
Malikul Kusno, Bung Hatta dan Politik Bebas Aktif Indonesia DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
persetujuan  San  Francisco  tahun  1945,  pihak  Sekutu  yang menjadi  pemenang  dalam  Perang Dunia  II  mengakui  secara  de  jure  keku- asaan  Belanda  atas  Indonesia,  dengan  berdasarkan pada    informasi-infor-  masi  yang  sengaja  dibuat  oleh  pemerintah  Belanda  untuk  meyakinkan kese- tiaan rakyat Indonesia kepada Ratu Belanda. Pendapat senada juga dikemu- kakan  oleh Panglima  Cruiser  Skuadron  V  Inggris,  Admiral  Patterson,  di Singapura pada tanggal 29 September 1945:
Inggris merasa berkewajiban untuk membantu politik pemerintah Belanda sesuai dengan persetujuan khusus (Civil Affairs Aggreement) yang diadakan di London dengan pihak Belanda. Persetujuan  itu  menentukan  bahwa  Ing-  gris  akan  menggunakan  organisasi  sipil  Belanda  di Indonesia yang dinama- kan NICA (Netherlands Indies Civil Administration).
Dengan  demikian,  Belanda  telah  mendapatkan  legitimasi  kekuasaan  di  Indo-  nesia, terutama setelah pasukan Inggris menyerahkan penanganan keaman- an kepada Belanda.
Presiden Soekarno pada tanggal 20 Oktober 1945 di Jakarta, menyampaikan protes  kepada Presiden  Amerika  Serikat,  Harry  Truman,  atas  tindakan  pe- nindasan  dan  kekerasan  yang dilakukan    tentara    NICA    selama    penanganan  keamanan    di    Indonesia.    Dalam    hal    ini, pemerintah    AS    menyikapi    dengan  mengutus delegasi  khusus  untuk  meninjau  kondisi  yang terjadi di Indonesia. Dalam laporannya kepada pemerintah Truman, Mayor Crocket mengatakan bahwa    aksi    kekerasan    yang    dilakukan    oleh    patroli    militer    Belanda    telah  melampaui kewenangan  yang  diberikan  oleh  pihak Sekutu.  Oleh sebab  itu, AS meminta Inggris untuk menekan Belanda supaya secepatnya melakukan perundingan dengan pihak Indonesia. c.Persetujuan Linggajati dan Renville
Pada tanggal 12 November 1946, atas desakan pihak Sekutu, Belanda akhir- nya bersedia berunding  dengan  pemerintah  Indonesia  di  Linggajati,  Cirebon  yang    diwakili    oleh    Perdana Menteri  (PM)  pertama  Sjahrir.  Dalam  perun- dingan  yang  berakhir  pada  tanggal  25  Maret 1946,  disetujui  17  pasal    yang  memuat ketentuan-ketentuan bagi kedua belah pihak. Dalam pasal 1 peme- rintah Belanda mengakui secara de facto tiga wilayah kekuasaan Indonesia: Jawa, Sumatera  dan  Madura.  Dalam  perspektif  pemerintah  kolonial  Belanda  pasal  ini  sangat memberatkan, mengingat ketiga pulau itu meyimpan keka- yaan alam dan jumlah penduduk yang banyak.
Di  sisi  lain,  perundingan  Linggajati  telah  menyetujui  dibentuknya  negara Indonesia Serikat  (RIS)  yang  berbentuk  Federal  (pada  tanggal  1  Januari 1949). Dengan memberikan otoritas  kepada  Ratu  Belanda  sebagai  pemimpin  simbolis    Uni    Belanda-Indonesia.    Namun, perundingan  Linggajati  berlang- sung sangat singkat akibat konsesi yang dihasilkannya telah memunculkan polemik dan perseteruan politik di masing-masing negara.
Sementara itu, Belanda secara sepihak membentuk negara federasi di kawa- san  Indonesia Timur.  Dalam  konferensi  Bali,  pada  bulan  Desember  1946, telah  dibentuk  dua  buah  negara federasi    Indonesia    Timur    buatan    Belanda.  PM    Sjahrir    memprotes    pembentukan    kedua negara  yang  dilakukan  secara sepihak  itu.  Proses  politik  itu  telah  memperuncing  kecurigaan pemerintah terhadap Linggajati.24
Dalam  pada  itu,  untuk  mensukseskan  pengesahan  perundingan  Linggajati oleh  Komite Nasional  Indonesia  Pusat  (KNIP),  pemerintah  merasa  perlu untuk  memperbanyak  jumlah keanggotaan  komite  dari  200  menjadi  514 orang,  dengan  memasukkan  tokoh-tokoh  pro pemerintah    yang    telah    mem-  bentuk    koalisi    “sayap    kiri”    pada    bulan    Desember    194. Meskipun  demikian, pengesahan  Linggajati  tetap  tidak  dapat  dipastikan.  Akan  tetapi,  ketika semakin  menjadi  jelas  bahwa  Soekarno  dan  Hatta  berencana  akan  mele- takkan  jabatan, apabila  perundingan  Linggajati  tidak  disetujui   oleh  par- lemen.   Maka   barulah   KNIP
Malikul Kusno, Bung Hatta dan Politik Bebas Aktif Indonesia DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
mengesahkan      perundingan      Linggajati      pada  bulan    Februari    1947.   Bagaimanapun    juga perluasan  koalisi  “sayap  kiri”  di parlemen  menandai  berakhirnya  dominasi  politik  Sjahrir, karena   kekuatan  kelompok-kelompok  kiri  lainnya  memiliki  jumlah  pengikut  yang  setara  dan sama dengan jumlah pengikut Partai Sosialis.25
Pada  bulan  Juni  1947,  Amir  Syarifuddin  bersama  kekuatan  besar  sayap  kiri  parlemen, menarik dukungannya terhadap pemerintahan Sjahrir, yang pergi ke luar negeri untuk mewakili Indonesia di forum PBB. Dalam waktu singkat pemerintahan Sjahrir berhasil digulingkan oleh kekuatan Amir Syarifuddin. Pada bulan Juli 1947, Amir Syarifuddin diangkat menjadi perdana menteri baru  (tahun  1947-1948),  menggantikan  Sjahrir,  tepat  untuk  menghadapi tekanan berat dari serangan-serangan militer Belanda.26
Sekitar bulan Mei 1947, pihak Belanda sebetulnya telah memutuskan bahwa mereka  harus menyerang    Republik    secara    langsung.    Biaya    pemeliharaan  pasukan  bersenjata  sebanyak 100.000  serdadu  di  pulau  Jawa,  yang  sebagian  besar    tidak    aktif,    merupakan    pemborosan keuangan  yang  tidak  mungkin ditanggung  oleh  perekonomian  Belanda  yang  hancur  lebur akibat  Perang Dunia  II.  Pemerintah  kolonial  sendiri  tetap  menginginkan  untuk  memper- tahankan  pasukan  ini.  Dengan  demikian,  mereka  memerlukan  pasokan komoditi  dari  pulau Jawa  (khususnya  gula)  dan  Sumatera  (minyak  dan karet). Pasukan Belanda  merasa yakin bahwa kota-kota yang dikuasai peme- rintah RI dapat ditaklukkan dalam waktu dua minggu dan seluruh wilayah republik dalam waktu enam bulan.27
Pada tanggal 20 Juli 1947 tengah malam, akhirnya Belanda melancarkan ag- resi militer yang pertama, di tengah instabilitas politik lokal pasca peralihan kekuasaan dari Sjahrir ke Amir Syarifuddin. Dalam tempo yang relatif sing- kat, pasukan Belanda berhasil melucuti dua wilayah sentral,  republik,  Jawa  dan    Sumatera,    serta    menguasai    seluruh    pelabuhan,    perkebunan, instalasi- instalasi  minyak  dan  batubara  di  kepulauan  Jawa  dan  Sumatera.  Di  pihak lain, kekuatan  pasukan  republik  menyingkir  ke  pegunungan  untuk  meng-  hindari  peperangan terbuka  dan  mengadakan  perang  gerilya  bersama  rak- yat.
Sikap  agresif  Belanda  akhirnya  tercium  oleh  rekan  seterunya,  Inggris  dan Amerika Serikat,  mereka  kecewa  dengan  cara-cara  penaklukan  yang  dila- kukan  Belanda.  Kasus  ini akhirnya  diserahtugaskan  kepada  Perserikatan Bangsa-Bangsa  (PBB)  agar  mendesak  Belanda untuk  melakukan  gencatan senjata  dan  mengajaknya  kembali  ke  meja  perundingan.  PBB membentuk Komite  Jasa  Baik  (KJB)  yang  diprakasai  oleh  Amerika  Serikat.  Pada  bulan Januari  1948,  diadakanlah  perundingan  baru  di  atas  kapal  Renville  milik Amerika  Serikat. Perundingan  ini  mengakui  gencatan  senjata  sepanjang Garis  Van  Mook,  yaitu  suatu  garis buatan  yang  menghubungkan  titik-titik terdepan kekuasaaan Belanda di Indonesia.28
Namun, tekanan-tekanan yang dilancarkan oleh kelompok sayap kiri kepada pemerintahan Amir  Syarifuddin,  pada  akhirnya  memaksa  mundur  PM  Amir  Sayarifudin  dan  mengabaikan perjanjian Renville yang telah ditandatangani- nya. Dalam suasana kritis menjelang agresi militer Belanda kedua, presiden Soekarno menunjuk Mohammad Hatta untuk memimpin kabinet baru.

## Hatta dan Perjuangan Politik Bebas Aktif
Periode  awal  pemerintahan  PM  Hatta  ditandai  dengan  situasi  politik  lokal yang carut marut. Usaha pertama PM Hatta untuk menyusun kabinet yang solid menemui hambatan, ketika Sjahrir  menolak  tawaran  untuk  menempati  pos  kementerian  luar  negeri.  Dalam  gelanggang internasional,  Sjahrir  telah  diakui  oleh  negara-negara  Barat  karena  pidato  pembelaannya  bagi Republik yang disampaikan di depan sidang Dewan Keamanan PBB. Jabatan menteri luar  negeri akhirnya    dipegang    oleh    Haji    Agus  Salim.    Mantan    teman-teman  Hatta  di    Perhimpunan
Malikul Kusno, Bung Hatta dan Politik Bebas Aktif Indonesia DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
Indonesia  (PI), seperti Sukiman,  Ali  Sastroamidjojo dan Maramis, wakil dari Masyumi dan PNI, masing-masing diangkat sebagai menteri  dalam  negeri,  menteri  keuangan  dan  menteri pendidikan,  sedang- kan jabatan menteri pertahanan dipegang sendiri oleh Hatta.
Rancangan  program  PM  Hatta  memiliki  empat  tujuan  pokok;  Pertama,  implementasi perjanjian Renville dengan melanjutkan perundingan secara terus-menerus melalui Komite Jasa Baik.  Kedua,  pembentukan  negara  Indo-  nesia  yang  berdaulat  dan  demokratis.  Ketiga, rasionalisasi  tentara  dan  pega-  wai  negeri  berdasarkan  prinsip  efektifitas  dan  efesiensi manajemen beserta minimnya sumber daya negara. Keempat, melakukan rekontruksi nasional. Tentang  perjanjian  Renville,  Hatta  berkomentar,  suka  atau tidak  suka  peme-  rintah  Indonesia telah terikat untuk melaksanakan perjanjian Renville yang telah disetujuinya.
Program kabinet Hatta itu bukan tidak mendapat reaksi dari kelompok lain. Kekuatan sayap kiri parlemen, yang terdiri dari partai sosialis pimpinan Amir Syarifuddin, PKI, Partai Buruh dan Persindo memfusikan diri dalam parlemen dengan membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR), mereka mengambil jalan politik berlawanan sebagai kekuatan oposisi pemerintah di parlemen, dengan terus mendesak pemerintah untuk menolak perjanjian Renville dan membangun kekuatan bersama kelompok komunis Uni Soviet.
Dalam  salah  satu  statement  politiknya  FDR  menyatakan,  perjuangan  rakyat  Indonesia sepatutnya menjadi bagian dari revolusi dunia, ia harus memilih berada di pihak Uni Soviet, dan bukan  sebaliknya,  tunduk  dan  patuh  dalam  bayang-bayang  dominasi  Barat.30  Dalam memoarnya,  yang  dituliskan  pada  usia  senja,  Hatta  melukiskan  kekecewaannya  itu  terhadap sikap kelompok oposisi, khususnya penolakannya terhadap perjanjian Renville.
“Apa yang membingungkan ialah bahwa dalam perdebatan yang berlang- sung kemudian, kelompok Amir Syarifuddin di dalam BP-KNIP yang jus- tru  menentang  kebijakan  pemerintah saya.  Mereka  yang  telah  mengha- silkan perjanjian itu, ingin supaya ini ditolak.”31
Dalam perseteruan politik lokal yang memanas, PM Hatta memberikan pi- dato keterangan tentang status politik pemerintah di hadapan sidang Badan Pekerja  Komite  Nasional  Indonesia Pusat  (BP  KNIP)  di  Yogyakarta,  pada tanggal 2 September 1948. Hatta menjelaskan dengan panjang lebar pokok- pokok kebijakan pemerintahannya mengenai maksud dan tujuan dari pelak- sanaan politik luar negeri, khususnya untuk menyikapi situasi politik inter- nasional  yang  melulu bertumpu  pada  kekuatan  bipolarisme,  Timur  dan Barat. Dalam hal ini, Hatta menegaskan:
Apakah  bangsa  Indonesia  yang  memperjuangkan  kemerdekaannya,  harus  memilih  saja antara proRusia ataukah pro-Amerika Serikat? Apakah tak ada pendirian lain yang harus ambil dalam mengejar cita-cita bangsa? Pemerintah berpendapat bahwa pendirian yang harus diambil ialah  supaya  Indonesia  jangan  menjadi  objek  dalam  pertarungan  internasional,  melainkan  ia harus tetap menjadi subjek yang berhak menentukan sikap sendiri ...... Politik Indonesia harus ditentukan oleh kepentingannya sendiri dan dijalankan menurut keadaan dan kenyataan yang kita hadapi
.....  Garis  politik  Indonesia  tidak  dapat  ditentukan  oleh  haluan  politik negeri lain yang berdasarkan kepentingan negeri itu sendiri.32
Pidato  keterangan  pemerintah  ini  kemudian  dihimpun  oleh  kementerian  pe-  nerangan sebagai naskah bersejarah dari lahirnya politik luar negeri Indo- nesia yang dewasa ini dikenal dengan  “politik  bebas  aktif”.  Menurut  Hatta,  politik  luar  negeri  Indonesia  harus  bebas,  yang mengandung pengertian ten- tang kesanggupan bangsa Indonesia untuk menentukan jalan sendiri dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik pihak manapun. Sementara kata aktif menjelaskan tentang keyakinan bangsa Indonesia menuju pada tercip- tanya perdamaian dunia dan bersahabat dengan segala bangsa dan negara.
Malikul Kusno, Bung Hatta dan Politik Bebas Aktif Indonesia DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
Di sisi lain, kalangan oposisi yang kecewa dengan sikap pemerintah meng- konsolidasikan dirinya   untuk  menyusun  gerakan  perlawanan  terhadap  pe- merintah. Sekembalinya Muso dari  Uni  Soviet  pada  tanggal  3  Agustus  1948,  PKI  menyusun  suatu  “jalan  baru”  dengan mengambil  alih  tugas-tugas  FDR.  Hatta  secara  pribadi  mengamati  pergerakan  itu,  sebagai rencana Muso yang berkeinginan untuk mendirikan negara Soviet di Indonesia.
Tak  syak  lagi  dengan  haluan  politik  pemerintah,  pada  tanggal  18  September  1948,    di Madiun,    Jawa    Timur,    PKI  melakukan  coup    d‘etat  terhadap    peme-  rintahan    PM    Hatta. Mendengarkan   kejadian   itu,  Muso  merasa  kaget   dan kecewa,  karena  menurutnya,  aksi perlawanan  itu  dilakukan  dalam  situasi yang  belum  matang  dan  terencana  dengan  baik.  Di sisi  lain,  peristiwa Madiun  telah  menyeret  pemerintah  ke  dalam  krisis  yang  semakin  tajam. Dalam  situasi  demikian,  Soekarno  untuk  kedua  kalinya  berbicara  dalam panggung terbuka untuk memperdaya masyarakat Jawa ke dalam pangkuan Republik. Pada tanggal 19 September 1948,  ia  menyampaikan  opsinya  kepa-  da    masyarakat    untuk    memilih    antara    Muso    atau Dwitunggal.  Namun,  dua jam sesudah itu, giliran Muso memberikan jawabannya melalui siaran radio untuk  mengajak  rakyat  menggulingkan  kekuasaan  Soekarno-Hatta  yang dianggapnya telah berkolaborasi dengan kekuatan imperialisme Barat, teru- tama Amerika Serikat.
Untuk menanggulangi aksi pemberontakan yang semakin  meluas, PM Hatta mengambil langkah-langkah  strategis  pemulihan  keamanan  dengan  menu-  gaskan  pasukan  personel pemerintah untuk secepatnya  menangkap para to- koh pimpinan PKI di Yogyakarta dan kota- kota lainnya. Di antara mereka termasuk Tang Ling Djie dan Abdul Madjid, serta beberapa orang lainnya  yang  tidak  mengetahui  berita  pemberontakan,  turut  diamankan  oleh  peme-  rintah. Selanjutnya, pemerintah menyusun payung hukum, dengan meng- gelar sidang darurat BP KNIP untuk meminta restu dari parlemen agar dapat memberlakukan undangundang keadaan darurat. Di samping itu, Hatta menugaskan pasukan Divisi Siliwangi untuk memberangus pergerak- an PKI di pula Jawa.
Instabilitas politik dan keamanan yang terjadi di dalam negeri, memberikan celah kepada Belanda  untuk  memperluas  jaringan  kekuasaannya  di  daerah.  Secara  sepihak,  Belanda memutuskan  untuk  menghentikan  perjanjian  Renville    yang    kemudian    diteruskan    dengan penyerangan  agresi  militer  kedua pada  tanggal  18  Desember  1948.  Dalam  situasi  yang kacau  balau,  peme- rintah  akhirnya  memutuskan  untuk  memindahkan  pusat  kekuasaan  (ibu kota)  ke  Yogyakarta.  Sementara  itu,  untuk  menyelamatkan  pemimpin  negara  dari    kejaran pasukan  militer  Belanda,  Jenderal  Soedirman  mendesak  Soe- karno dan Hatta untuk ikut bergerilya bersama rakyat di pegunungan. Na- mun,  permintaan  itu  tidak  diindahkan  oleh Soekarno  dan  Hatta,  mereka tetap tinggal di Yogyakarta di  mana secara bersamaan  mereka bersedia un- tuk ditangkap oleh pasukan Belanda.
Sebelum  peristiwa  itu,  Hatta  menyempatkan  waktu  untuk  membuat  sepucuk  surat  agar dipublikasikan  ke  seluruh  wilayah  Indonesia.  Dalam  suratnya  itu,  ia  menyerahkan  kekuasaan pemerintahannya  kepada  Syarifuddin  Prawira-  negara,  menteri  urusan  ekonomi  yang berkedudukan  di  Bukittinggi,  untuk  memimpin  suatu  pemerintahan  darurat.  Dan  apabila pemerintahan  itu  jatuh  juga  akan  diberikan  kepada  menteri  keuangan,  Maramis,  yang  saat  itu berada di Amerika Serikat, untuk membentuk pemerintahan di daerah peng- asingan.
Sementara  itu,  dari  Bandung,  pasukan  Divisi  Siliwangi  berhasil  merangsek  sampai  ke Surakarta untuk menumpas pergerakan Komunisme. Secara sin- kronik, peristiwa itu menandai titik  balik  paling  penting  dalam  hubungan  RI  dengan  Amerika  Serikat.  Pemerintah  Amerika Serikat  menganggap  hal  itu  sebagai  bentuk  kerjasama  elit  politik  Indonesia  dalam  memutus pergerakan Komunisme di Indonesia. Situasi yang terakhir ini memberikan kedudukan penting
Malikul Kusno, Bung Hatta dan Politik Bebas Aktif Indonesia DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
bagi  posisi  diplomatik  pemerintah.  Sebaliknya  hal  itu  menjadikan  pukulan  telak  bagi  posisi diplomatik Belanda.
Pemerintah  Amerika  Serikat  melalui  Dewan  Keamanan  PBB  memutuskan  untuk membawa  sengketa Indonesia-Belanda  kepada  forum  internasional.  Sebagai tindak  lanjut  dari gagasan  itu,  maka  dibentuklah  Komisi  Tiga  Nega-  ra  (KTN)  yang  masing-masing  menjadi penengah bagi Indonesia dan Be- landa. Dalam kesepakatan yang disetujui oleh Mr. Mohammad Roem  de-  ngan  Dr.  J.H  Van  Royen,  akhirnya  para  pemimpin  dan  tokoh  politik  Indo-  nesia dibebaskan  dari  tahanan  Belanda.  Selanjutnya,  proses  penyelesaian  di-  serahkan  sepenuhnya kepada Konferensi Meja Bundar (KMB) yang akan di- selenggarakan di Den Haag.
PM  Hatta  memimpin  langsung  delegasi  Indonesia  dalam  Konferensi  Meja  Bundar,  dan mengangkat  Mr.  Mohammad  Roem  sebagai  wakilnya.  Sedang-  kan  Soekarno  tetap  berada  di Indonesia. Dalam perjalanan  menuju konfe-  rensi, Hatta menyempatkan waktu  untuk  bertemu dengan  Jawaharlal  Nehru  di  India,  dan  meminta  saran-saran  darinya.  Hatta  menyatakan    rasa terima kasih rakyat Indonesia atas dukungan yang diberikan India kepada Republik Indonesia. Kemudian perjalanan dilanjutkan menuju Eropa. Dalam hal ini, Hatta tidak melukiskan tentang perasaan  pribadinya  saat  kembali  ke  negeri  Belanda,  yaitu  sejak  ia  meninggalkan  negeri  itu selama tujuh belas tahun. Ia pergi  pada  bulan  Juli  1932,  sebagai  seorang  pemuda  nasionalis yang  baru lulus sebagai sarjana, dan kembali ke negeri itu sebagai perdana menteri dan kepala pemerintahan.34
Konferensi Meja Bundar secara resmi dilangsungkan di Gedung Ksatria, Den Haag, dan dipimpin oleh perdana menteri Belanda, Dress. Dalam pidato  sambutannya di hadapan sidang majelis, Hatta menyatakan tentang kega- galan Belanda dalam menyikapi arus besar perubahan yang  dialami  oleh  rakyat  Indonesia  selama  berada  dalam  kekuasaan  Jepang,  di  mana  mereka berkeinginan kuat untuk merdeka. Di samping itu, Hatta juga mengingatkan kepada pemerintah Belanda  terhadap  jaminan  atas  keselamatan  modal  dan  kepentingan  ekonomi  Belanda  di Indonesia.
Dalam perundingan KMB yang alot, Belanda berusaha untuk sedapat mung- kin meminang Indonesia ke dalam uni yang kuat. Sementara delegasi Indo- nesia, yang banyak mendominasi persidangan,  menghendaki  suatu  uni  yang  longgar  dengan  ikatan  yang  selemah  mungkin. Perdebatan  ini  berakhir  de-  ngan  dirumuskannya  tiga  persetujuan  dasar,  yaitu:  penyerahan kedaulatan,  pelembagaan  uni  dan  tindakan-tindakan  peralihan  yang  memuat  ketentuan- ketentuan praksis peralihan kedaulatan itu.
Isu  lain  yang  juga  hangat  dibicarakan  dalam  KMB  adalah  masalah  keuangan  (finance). Pemerintah  kolonial  Belanda  mendesak  Indonesia  untuk  mene- rima  hutang-hutang  yang telah  dipakai  untuk  menutupi  anggaran  perang Belanda  ketika  melawan  Indonesia,  dengan besaran    f   3.167   juta  untuk  hutang   luar   negeri   dan   f   2.956   juta  untuk   hutang   dalam negeri.35    Hatta  dengan tegas  menolak  untuk  menanggung  hutang-hutang  itu. Selanjutnya  ia menginstruksikan  Dr.  Sumitro  Djojohadikusumo,  ketua  subkomite  ekonomi  dan    keuangan, untuk  menyajikan  angka-angka  tandingan,  tetapi  Belanda tetap konsisten dengan angkaangka yang dimajukannya.
Di sela waktu yang luang, Hatta menuliskan sebuah kawat kepada Nehru dan memintanya untuk  meyakinkan  Amerika  Serikat  bahwa  Belanda  telah  menuntut  terlalu  banyak  kepada Indonesia. Dalam pada itu, Hatta meman- faatkan keuntungan dari ketegangan yang diakibatkan oleh Perang Dingin.
Menurut  Hatta, apabila pemerintah Amerika  Serikat tidak memberikan ga- ransi kepada Indonesia,  ia  akan  menyerahkan  kedaulatan  Republik  kepada  kaum  komunis.  Di  sisi  lain,
Malikul Kusno, Bung Hatta dan Politik Bebas Aktif Indonesia DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
Cohran, perwakilan dari Amerika Serikat, men- desak  Hatta  untuk  menyetujui  pengurangan angka  sebesar  f  2.000  juta,  ia mengingatkan  Hatta,  bahwa  kehilangan  kedaulatan  bukan saja  akan  me- munculkan sebuah konflik baru, tetapi juga berarti kehilangan simpati Ame- rika Serikat.
Dengan demikian, Hatta akhirnya menyetujui angka sebesar f 4.300 juta pa- da  tanggal 24   Oktober  1949,  dengan  terlebih  dahulu  diawali  perdebatan antara  Hatta  dengan  Dr. Sumitro    Djojohadikusumo    yang    bersikap    keras  menolak  hasil  negosiasi.  Dalam  hal  ini, Mohammad Roem  mendukung sikap Hatta,  dan  memarahi  Sumitro  yang  bersikap   begitu keras.    Dalam    menge-  nang    kejadian    itu,    Sumitro    mengungkapkan    perasaan    pribadinya bahwa meskipun ia masih tetap teguh pada pandangannya, tetapi ia dapat mema- hami  betapa sulitnya  posisi  dan  peran  Bung  Hatta  ketika  memimpin  pem- bicaraan  dalam  konferensi. Di  sisi  lain,  Critchley,  seorang  wakil  dari  Aus- tralia, juga mengakui bahwa ia pun merasa tidak puas dengan jumlah angka yang disetujui, tetapi menurutnya, tidaklah mungkin konferensi semata-ma- ta hanya membicarakan persoalan itu.
Persoalan  terakhir  yang  dibahas  dalam  konferensi  adalah  masalah  pembe- basan  Irian Barat.  Soekarno  meminta  Hatta  untuk sekuat  tenaga  memper- juangkan  pembebasan  Irian Barat,  dan  mengingatkannya  supaya  delegasi Indonesia  tidak  kembali  ke  tanah  air  tanpa Irian  Barat.  Dalam  kaca  mata Hatta,  masalah  itu  sangatlah  problematis  untuk  dipaksakan dalam  KMB, Hatta akhirnya  memilih untuk menundanya. Dalam perspektif Hatta, masa-  lah pembebasan  Irian  Barat  justru  dapat  mudah  diselesaikan,  jika  peme- rintah  Belanda  telah mengambil  langkah  penting  untuk  mengakui  kedau- latan  RI.  Masalah  Irian  Barat  akhirnya dapat  dipecahkan  pada  pukul  lima pagi pada tanggal 1 November 1949, dengan konsesi bahwa peralihan kedau- latan  Irian  Barat  akan  diselesaikan  dalam  waktu  satu  tahun,  setelah  per- janjian KMB.
Konferensi  Meja  Bundar  secara  resmi  ditutup  pada  tanggal  2  November 1949,  dengan ditandatangani  sebuah  dokumen  bersejarah.  Dalam  suasana sidang yang melelahkan, Hatta menyampaikan pidato penutupannya dengan mengakui  bahwa:  “pekerjaan  kami  agak  sulit karena  adanya  kenyataan bahwa  tidak  seluruh  persoalan  dalam  Konferensi  Meja  Bundar dapat diselesaikan”.  Di  samping  itu,  Hatta  juga  menjelaskan  tentang  keberadaan uni yang berbeda dengan kebijakan persekutuan pada masa lalu. Dalam hal ini, rakyat Indonesia tidak lagi diposisikan  sebagai  inferior,  sebagaimana  dimasa  lalu,  melainkan  berdasarkan  pada prinsipprinsip kebebasan, kesamaan dan kesetaraan.
Akhirnya,  pada  tanggal  27  Desember  1949,  di  Istana  Kerajaan  di  Amster- dam, Hatta menerima  pengakuan  kedaulatan  Indonesia.  Ia  bersama  perdana  menteri  Belanda menandatangani  Protokol  pemindahan  kedaulatan.  Semen-  tara  itu  Ratu  Juliana  membacakan Akta Penegasan, dengan menyatakan:
Kita  tidak  lagi  berdiri  terpisah  untuk  saling  bermusuhan.  Kita  sekarang  mengambil kedudukan yang sejajar betapapun mungkin kita sakit dan terluka dengan meninggalkan goresan dendam dan penyesalan.

## Kesimpulan
Di  tanah  air,  kehangatan  menyelimuti  kedatangan  Hatta  bersama  delegasi  Indonesia lainnya.  Berbagai  atribut  yang  melambangkan  kesuksesan  peme-  rintah  dipampang  sepanjang jalan protokol. Rakyat Indonesia menyambut kedatangan Hatta dengan antusiasme yang besar. Sedangkan  Hatta  sendiri  mengenang  peristiwa  itu  dengan  penuh  simbolik,  mengingatkannya pada  cita-cita  besar  yang  diangankannya  semenjak  kecil.  Inilah  puncak  dari  karier  kehidupan
Malikul Kusno, Bung Hatta dan Politik Bebas Aktif Indonesia DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
Hatta, karena kehidupan selanjutnya  mengabur tanpa arti, menjauhkannya dari praktik-praktik politik yang egaliter dan demokratis, sebagaimana Hatta melukiskannya dalam memoarnya.***

## Bibliografi
A. Couloumbis, Theodore dan H Wolfe, James, Introduction to International Relations: Power and Justice (New Jersey: Prentice Hall, 1978).
A.  Mc  Clelland,  Charles,  Theory  and  the  International  System,  (terj.)  (Jakar-  ta:  Penerbit Rajawali, 1981)
Abdullah,  Taufik  “Upacara,  Pengalaman  dan  Identitas  Bangsa,”  Majalah Tempo, 17 Agustus 2005.
Drs. R. Soeprapto, Hubungan Internasional: Sistem, Interaksi dan Perilaku (Jakarta: Penerbit Rajawali Press, 1997). Hatta, Mohammad, “Bulat Bersatu Mengadapi Masa Yang Genting,” dalam Kumpulan Pidato I ( Jakarta: Penerbit Gunung Agung 2002). Hatta, Mohammad, Memoir (Jakarta: Penerbit Tintamas 1982). Hatta,  Mohammad,  Mendayung  Antara  Dua  Karang  (Jakarta:  CV.  Bulan Bintang, 197). Kompas, 11 Agustus 2005.
Machiavelli,    Niccolo,    Il    Principe,    (terj.)    (Jakarta:    Penerbit    Pustaka Gramedia, 1999), cet. 1.
Nasution, A.H., Sejarah Perjuangan Nasional di Bidang Bersenjata (Jakarta: Mega Bookstore, 194).
Nasution, A.H., Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia (Bandung: Pener- bit  Angkasa,  1977).
H.M    Sabir,    Politik    Bebas    Aktif:    Tantangan    dan  Kesempatan  (Jakarta:  CV.  Haji Masagung: 1987).
Noer, Deliar, Biografi Politik Mohammad Hatta (Jakarta: Penerbit LP3ES, 1990).
Ricklefs, M.C. A History of Modern Indonesia Since c. 1200 (terj.) (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005).
Rose, Mavis, Indonesian Free: A Political Biography of Mohammad Hatta (terj.) (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 1991). Sabir, H. Mohammad, Politik Bebas Aktif: Tantangan dan Kesempatan (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1987).
Sudarsono,  Juwono,  State of  Art,  Hubugan    Internasional    Mengkaji    Ulang  Teori  Hubungan Internasional, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1996).
Suseno,  Magnis,  Franz,  Etika  Politik:  Prinsip-prinsip  Moral  Dasar  Kenega-  raan  Modern (Jakarta: PT. Pustaka Gramedia, Jakarta, 2001).
Swasono, Edi, Sri dan Ridjal, Fauezie (edt), Satu Abad Bung Hatta:
Demokrasi  Kita,  Politik  Bebas  Aktif,  Ekonomi  Masa  Depan  (Jakarta:  Penerbit  Universitas Indonesia, 2002).
Zainuddin,  A.  Rahman,  “Pemikiran  Politik”,  Jurnal  Ilmu  Politik  (Jakarta: Pustaka Gramedia, Jakarta, 1990), Volume. 7.