## PERAN KREDIT PERBANKAN PADA SEKTOR PERTANIAN DI PROVINSI SULAWESI UTARA
Desyani  Panekenan Grace A. J. Rumagit Paulus A. Pangemanan

## ABSRACT
The  study  aims  to  determine  how  the  role  of  bank  credit  in  2011  through  2016  in  the agricultural  sector  in  the province  of  North  Sulawesi.  The  study  was  conducted  in  November  2016 until January 2017. The data used is descriptive data of quantitative and qualitative data sources are primary  data  and  secondary  data  obtained  from  the  events  on  the  ground  or  opinion  of  a  subject field related to the provision of credit to the agricultural sector, and resources that are not directly provide data to investigators, obtained by way of written documentation regarding matters necessary or  variable  of  Bank  Indonesia  Representative  of  North  Sulawesi.  Analysis  of  the  data  used  is descriptive  analysis  method  of  data  analysis  of  quantitative  and  qualitative  concerning  the description  of  bank  credit  to  the  agricultural  sector  in  the  province  of  North  Sulawesi.  Analysis  of data taken, namely Bank Indonesia report the amount of credit to the agricultural sector of the Year 2011  to  the  2016.  These  descriptive  data  analysis  aims  to  find  bank  financing  in  the  agricultural sector in the province of North Sulawesi, which will be presented in the form of tables and graphs as well  as  to  see  the  development  lending.  The  results  showed  that  the  role  of  bank  credit  to  the agricultural  sector  in  the  province  of  North  Sulawesi  is  increasing  every  tahunnya  dari  in  2011 through  2016  with  an  average  growth  14.36%.  With  the  increase  in  the  agricultural  sector  credit each  year,  meaning  that  the  banks  increasingly  trusted  by  the  community  to  help  strengthen  the capital of agricultural business operators in this regard in the form of lending.
Keywords: Credit, Bank, agricultural sector, North Sulawesi Province.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  peran  kredit  perbankan  tahun  2011 sampai  2016  pada  sektor  pertanian  di  Provinsi  Sulawesi  Utara.  Penelitian  dilaksanakan  pada  bulan November  2016  sampai  Januari  2017.  Data  yang  digunakan  adalah  data  deskriptif  kuantitatif  dan kualitatif  dengan  sumber  data  adalah  data  primer  dan  data  sekunder  yang  didapat  dari  kejadian- kejadian  di  lapangan  atau  pendapat  subyek  lapangan  yang  berhubungan  dengan  pemberian  kredit pada sektor pertanian, dan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, diperoleh dengan  cara  dokumentasi  tertulis  mengenai  hal-hal  atau  variable  yang  diperlukan  dari  Bank Indonesia  Perwakilan  Sulawesi  Utara.  Analisis  data  yang  digunakan  adalah  metode  analisis  data deskriptif kuantitatif dan kualitatif  yaitu mengenai deskripsi kredit perbankan pada sektor pertanian di  Provinsi  Sulawesi  Utara.  Analisis  data  yang  diambil  yaitu  laporan jumlah  kredit  Bank  Indonesia untuk  sektor  pertanian  dari  Tahun  2011  sampai  Tahun  2016.  Analisis  data  deskriptif  ini  bertujuan untuk  mengetahui  pembiayaan  perbankan  pada  sektor  pertanian  di  Provinsi  Sulawesi  Utara  yang akan disajikan dalam bentuk Tabel dan Grafik serta untuk melihat perkembangan penyaluran kredit. Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  peran  kredit  perbankan  pada  sektor  pertanian  di  Provinsi Sulawesi  Utara  terus  mengalami  peningkatan  tiap  tahunnya    dari  tahun  2011  sampai  2016  dengan rata-rata  perkembangan  14,36%.  Terjadi  peningkatan  kredit  sektor  pertanian  tiap  tahunnya,  artinya pihak  perbankan  semakin  dipercaya  oleh  masyarakat  untuk  membantu  memperkuat  modal  pelaku usaha pertanian dalam hal ini dalam bentuk pemberian kredit.
Kata kunci: Kredit, Perbankan, Sektor Pertanian, Provinsi Sulawesi Utara.

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Sektor  pertanian  masih  memegang peranan  penting  bagi  perekonomian  nasional karena  berdasarkan  Sensus  Penduduk  tahun 2013  terdapat  38  juta  orang  atau  15,07  persen dari  total  penduduk  Indonesia,  yang  bekerja  dan menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Sebagai    Negara  agraris,  perlu  adanya  perhatian pada  sektor  pertanian  agar  menjadi  sektor  yang kuat  dan  tangguh,  dalam  rangka  mendukung pertumbuhan ekonomi dan perekonomian Indonesia.  Sektor  pertanian  berperan  sangat strategis  dalam  pembangunan,  yaitu  sebagai penyerap tenaga kerja, kontribusi terhadap produk domestik  bruto,  sumber  devisa,  bahan  baku industri,  sumber  bahan  pangan  dan  gizi,  serta pendorong bergeraknya sektor-sektor ekonomi rill lainnya.    Walaupun  demikian,  sektor  pertanian masih  memiliki  beberapa  permasalahan,  salah satunya adalah  kurangnya permodalan petani dan pelaku  usaha  di  bidang  pertanian.    Untuk mengatasi  masalah  tersebut,  pihak  perbankan secara  teori  memiliki  potensi  besar  sebagai pendukung  pembiayaan  pertanian  karena  secara legal  formal  merupakan  lembaga  intermediasi keuangan (Ashari, 2014).
Pemerintah  bekerja  sama  dengan  pihak perbankan  telah  meluncurkan  beberapa  kredit progam/bantuan  modal  bagi  petani  dan  pelaku usaha  pertanian  melalui  beberapa  bentuk  skim seperti  dana  bergulir,  penguatan  modal,  subsidi bunga, maupun yang mengarah komersil.  Seiring dengan terbatasnya kemampuan finansial pemerintah  dalam  mendanai  kredit  pertanian, perlu  dilakukan  upaya  optimalisasi  kebijakan kredit  progam  agar  memberikan  manfaat  yang lebih besar bagi pembangunan pertanian.  Untuk menutupi  kekurangan  modal,  petani  umumnya mengajukan  pinjaman  ke  lembaga  pembiayaan di  sekitar  tempat  tinggal  mereka,  baik  formal maupun informal (Ashari, 2009). Kredit menjadi pilihan  masyarakat  sebagai  jalan  keluar  untuk memenuhi  kebutuhan  yang  terus  meningkat  juga bagi sektor pertanian, alasannya karena pendapatan  tidak  mencukupi,  sehingga  tren penyaluran kredit cenderung naik khususnya pada lembaga keuangan bank.  Seiring berkembangnya zaman kebutuhan masyarakat terus meningkat dan diperhadapkan  dengan  sumber  pendapatan  tidak mencukupi  sehingga  kredit  menjadi  salah satu
alternatif  yang  paling  dinikmati  masyarakat dalam  kegiatannya  memenuhi  kebutuhan  setiap hari (Irianto, 2012).
Penyaluran  kredit  diberikan  kepada nasabah secara selektif, karena lembaga keuangan ini  juga  tidak  dapat  mengalami  kerugian  jika kredit  yang  disalurkan  mengalami  kemacetan. Sejumlah  progam  pemerintah  terkait  dengan usaha memberdayakan ekonomi rakyat dan sektor pertanian  telah  dilaksanakan  diberbagai  daerah dengan  tujuan  yang  sama,  namun  dengan  sasaran yang berbeda. Keseluruhan kebijakan pembiayaan  ini  dimaksudkan  untuk  mempercepat gerakan  ekonomi  rakyat  dan  mendorong  proses produksi  pertanian  (Ronga,  2015).  Menurut Tampubolon (2002) kredit dianggap sebagai salah satu  alat  penting  untuk  memutuskan  “lingkaran setan”  dari  pendapatan  rendah,  kemampuan membeli  sarana  produksi  rendah,  produktivitas usahatani  rendah,  pendapatan  rendah.    Namun dari  pengalaman  saat  ini  menunjukan  bahwa efektivitas  kebijakan  kredit  di  Indonesia  masih belum  optimal.    Hal  ini  terbukti  dari  masih lemahnya  kemampuan  petani  dalam  permodalan, walaupun  beberapa  kredit  progam  sudah  pernah diimplementasikan.
Pemberian  progam  kredit  dengan perantara pihak bank bertujuan untuk menambahkan  modal  para  petani  agar  dapat memperluas  usaha  mereka.    Namun  yang  terjadi para  petani  kurang  mengetahui  dengan  adanya progam  tersebut  karena  kurangnya  informasi (Rita,  2010).    Menurut  Indiastuti  (2005) kontribusi  kredit  perbankan  terhadap  sektor pertanian  masih  sangat  rendah  meskipun  bidang tersebut sebagai penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi.  Tingginya persepsi resiko menjadi  penyebab  rendahnya  kredit  pada  sektor pertanian.    Kondisi  minimnya  pembiayaan perbankan untuk sektor pertanian disebabkan oleh tiga  hal  yaitu:  (1)  pengalaman  dan  trauma beberapa  bank  menghadapi  kredit  bermasalah sewaktu mengucurkan kredit pertanian; (2) aturan BI  yang  cukup  ketat  agar  bank  prudent  (kehati- hatian)  dalam  penyaluran  dana,  serta  (3)  banyak bank  khususnya  bank  besar  tidak  memiliki pengalaman  menyalurkan  kredit.  Pembiayaan usaha disektor pertanian yang ada saat ini, hampir semua  berbasis  perhitungan  bunga  (Ashari  dan Saptana, 2005).  Menurut Suhendra (2005) secara umum,  kredit  untuk  sektor  pertanian  menetapkan tingkat  suku  bunga  lebih  rendah  dibandingkan sektor non-pertanian.  Hal ini dimaksudkan untuk
memacu  pertumbuhan  sektor  pertanian,  sekaligus mendorong  pertumbuhan  ekonomi  pedesaan. Namun,  fakta  menunjukan  serapan  kredit  untuk pertanian  relatif  lambat  dibandingkan  serapan sektor  non-pertanian.    Gejala  tersebut  salah  satu penyebabnya adalah rendahnya rentabilitas penanaman  modal  di  sektor  pertanian.  Kinerja perbankan  di  Sulawesi  Utara  terus  menunjukan perkembangan  yang  baik  sebagaimana  tercemin dari  meningkatnya  fungsi  intermediasi  perbankan serta terjaganya  resiko  kredit.   Sebagai  gambaran di  Sulawesi  Utara  selama  tahun  2013-2015, penyaluran  pangsa  kredit  perbankan  untuk  sektor pertanian rata-rata 3,4%.
Secara  umum  kendala  penyaluran  kredit ke  sektor  pertanian  adalah  kurang mathching -nya karakteristik usaha di sektorini dengan nature usaha  di  perbankan.  Usaha  di  sektor pertanian  bersifat  musiman  (pendapatan  petani juga  musiman)  sementara  karakteristik  usaha perbankan tidak terkait dengan musiman. Transaksi  di  perbankan  dilakukan  secara  reguler, misalnya  untuk  pengembalian  kredit  dilakukan per  bulan.    Kondisi  ini  mengakibatkan  sektor pertanian  cenderung  tidak  dijadikan  prioritas dalam  penyaluran  kredit  oleh  perbankan.  Begitu dominannya  pemberian  kredit  bank,  sampai banyak  ahli  berpendapat  bahwa  tidak  satupun usaha  atau  bisnis  di  dunia  ini  yang  bebas  dari kebutuhan kredit.  Dengan  kata  lain  kredit  dapat membantu  petani  dalam  memperoleh  pinjaman modal (Teguh, 2009).

## Rumusan Masalah
Sektor  pertanian  saat  ini  mengalami kendala  pada  pembiayaan,  kurangnya  biaya menjadi  masalah  utama  petani  di  Sulawesi  utara dalam mengembangkan usahataninya.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan, untuk  mengatasi  kendala  ini  dibutuhkan  adanya pembiayaan  berupa  penyaluran  kredit  dari  pihak perbankan  terhadap  sektor  pertanian.  Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana  peran  kredit  perbankan  pada  sektor pertanian di Provinsi Sulawesi utara?

## Tujuan
Berdasarkan  rumusan  masalah  yang  telah dikemukakan,  maka  yang  menjadi  tujuan  dari penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  peran kredit  perbankan  Tahun  2011  sampai  2016  pada sektor pertanian di Provinsi Sulawesi Utara.

## Manfaat
Penulisan ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca  dalam  melatih  cara  berpikir  serta menganalisis  data  dan  bagi  kalangan  akademis diharapkan  dapat  bermanfaat  untuk  memperluas wawasan  serta  pengetahuan  mengenai  bidang perbankan  khususnya  penyaluran kredit  disektor pertanian.

## Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  dari  bulan Oktober  sampai  Desember  tahun  2016.  Tempat penelitian  dilakukan  pada  Kantor  Perwakilan Bank Indonesia di  Provinsi Sulawesi Utara.

## Metode Pengumpulan Data
Data  yang  dibutuhkan adalah  data  primer dan  data sekunder.  Data  Primer  adalah  Penelitian yang  dilakukan  di  lapangan  untuk  memperoleh data primer yang berupa kejadian  – kejadian di lapangan  atau  pendapat  subyek  lapangan  yang berhubungan  dengan  pemberian  kredit  pada sektor  pertanian.  Pengumpulan  data  sekunder yaitu  sumber  yang  tidak  langsung  memberikan data  kepada  peneliti,  diperoleh  dengan  cara dokumentasi  tertulis  mengenai  hal-hal  atau variabel  yang  diperlukan  dari  Bank  Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara. Metode pengumpulan data hanya dilakukan pada Kantor Bank Indonesia Perwakilan  Sulawesi  Utara  yang  memiliki  data kredit  pembiayaan  sektor  pertanian  di  Provinsi Sulawesi Utara .

## Konsep Pengukuran variabel
Konsep  pengukuran  variabel  kredit perbankan  terhadap  sektor  pertanian  dilihat pada:
I. Jenis-jenis  kredit  perbankan  yaitu  KKP-E, KPEN-RP,  dan  KUR  (Kredit  Usaha
Rakyat). KKP-E (Kredit Ketahanan Pangan dan Energi), KPEN-RP (Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi  Perkebunan)  dan  KUR  (Kredit Usaha Rakyat). II. Kinerja  perbankan  pada  sector  pertanian  di Provinsi Sulawesi Utara (Rp milliar/Tahun) III. Jumlah  kredit  perbankan  pada  sektor pertanian  dan  non  pertanian  di  Provinsi Sulawesi Utara (Rp milliar/Tahun)
IV. Jumlah  NPL (Non  Performing  Loan) pada perbankan sewaktu pengembalian kredit.

## Metode Analisis Data
Metode  analisis  data  yang  digunakan adalah metode analisis data deskriptif kuantitatif  dan  kualitatif  yaitu  mengenai deskripsi kredit perbankan pada sektor pertanian di Sulawesi Utara.  Analisis data yang diambil  yaitu  laporan  jumlah  kredit  Bank Indonesia  untuk  sektor  pertanian  dari  tahun 2011  hingga  tahun  2016.    Analisis  data deskriptif  ini  bertujuan  untuk  mengetahui pembiayaan perbankan pada sektor pertanian di Provinsi  Sulawesi  Utara  yang  akan  disajikan dalam  bentuk  Tabel  dan  Grafik  serta  untuk melihat perkembangan penyaluran kredit

## Deskripsi Umum Tempat Penelitian Profil Bank Indonesia
Pada  awalnya  Bank  Indonesia  memiliki nama  De  Javasche  Bank  (DJB)  berdasarkan Octrooi  Gubernur  Jenderal  Hindia  Belanda  pada tanggal  1  april  1860,  yang  sebelumnya  hanya sebatas  “Pulau  Jawa”  sesuai  nama  DJB. Pemerintah  Hindia  Belanda  memandang  perlu untuk  mendukung  Politik  Guldenisasi  dengan meluaskan  jaringan  DJB,  maka  terbuka  peluang bagi  DJB  untuk  melakukan  ekspansi  di  luar wilayah  Jawa.  Kantor  cabang  DJB  di  Manado didirkan  pada  tanggal  9  September  1910,  yang merupakan  kantor  cabang  kedua  untuk  Sulawesi setelah kantor cabang DJB Makassar. Pada taggal 15 Desember 1952 DJB dinasionalisasikan, maka DJB  beserta  seluruh  kantor  cabangnya  beralih fungsi  sebagai  bank  sentral.  Berdirinya  Bank Indonesia  Manado  dimulai  sejak  1  Juli  1953 berdasarkan  undang-undang  bank  sentral.  Kantor Bank Indonesia Manado terletak di Jl. 17 Agustus no.  56,  saat  ini  menjalankan  perannya  sebagai Economic  Intelligent  dan  kepanjangan  tangan kantor  pusat  Bank  Indonesia  di  Jakarta.  Bank Indonesia  Manado  di  dukung  oleh  71  pegawai organik  dan  30  pegawai  non  organik  (PT.  Bina Swadaya) yang tersebar 7 seksi, yaitu:
1. Seksi  Statistik  dan  Kajian  Ekonomi Moneter
2. Seksi Pelaksana Kebijakan Moneter
3. Seksi Pengawasan Bank 1 dan 2
4. Seksi Akunting dan Kliring
5. Seksi Kas dan Pengedaran
6. Seksi Sumber Daya
7. Seksi  Sekretariat,  Komunikasi  dan Pengamanan
Jumlah Perbankan di Provinsi Sulawesi Utara Pada  saat  ini  perkembangan  jumlah bank  dan  jaringan  kantor  perbankan  di  provinsi Sulawesi  Utara  baik  bank  umum,  bank  syariah dan  bank  perkreditan  rakyat  (BPR)  dapat  dilihat pada tabel 1. Secara umum terlihat bahwa jumlah kantor  perbankan  selalu  mengalami  peningkatan dari  tahun  ke  tahun.  Pada  tahun  2011  aset perbankan  Provinsi Sulawesi  Utara  baik  bank umum  konvensional,  bank  umum  syariah maupun bank perkreditan rakyat (BPR) tumbuh positif  lebih  baik  dibandingkan  dengan  periode yang  sama  pada  tahun  sebelumnya.Secara kelembagaan,  perbankan  Provinsi  Sulawesi  Utara pada  laporan  tahun  2011  terdiri  dari  25  bank umum konvensional, tiga bank umum syariah, dan 17  bank  perkreditan  rakyat  (BPR).  Berdasarkan jaringan  kantornya,  bank  uum  konvensional memiliki  246  kantor  dan  bank  umum  syariah memiliki 13 kantor, sementara  itu bank perkreditan  rakyat  (BPR)  terdiri  dari  48  kantor. Sepanjang  tahun  2011  terdapat  penambahan  21 kantor bank umum konvensional,lima kantor bank perkreditan  rakyat  (BPR)  dan  satu  kantor  bank umum  syariah  yang  menggambarkan semakin besarnya  aktivitas  perekonomian  di  Provinsi Sulawesi Utara.
Pada  tahun  2012,  perbankan  Provinsi Sulawesi  Utara  pada  laporan  terdiri  atas 25  bank umum konvensional, tiga bank umum syariah, dan 17  bank  pekreditan  rakyat  (BPR).  Berdasarkan jaringan  kantornya,  bank  umum  konvensional memiliki  255  kantor,  bank  umum  syariah memiliki 13  kantor,  sementara  itu  bank perkreditan rakyat (BPR) terdiri dari 49 kantor. Seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi di  Provinsi  Sulawesi  Utara,  penambahan jaringan kantorterus berlanjut. Pada triwulan III tahun 2012 terjadi penambahan tiga kantor bank umum  konvensional  di  Kota  Manado  dan  dua kantor  bank  umum  konvensional  di  Kabupaten Minahasa.  Hal  ini  mencerminkan  peningkatan aktivitas  ekonomi  tidak  hanya  terjadi  di  Kota Manado  sebagai  pusat  pertumbuhan,  namun  juga sudah  mulai  tersebar  ke  wilayah  lainnya  di Provinsi Sulawesi Utara.
Pada  tahun  2013  total  bank  di  Provinsi Sulawesi  Utara  tercatat  sebanyak  44  bank  yang terdiri  dari  23  bank  umum  konvensional,  empat bank  umum  syariah  dan  17  bank  perkreditan rakyat (BPR). Sementara itu, berdasarkan jaringan kantornya  total  kantor  bank  tercatat  324  yang
terdiri  dari  258  bank  umum  konvensional,  16 bank  umum  syariah,  serta  50  kantor  bank perkreditan  rakyat  (BPR).  Jaringan  kantor  di Provinsi  Sulawesi  Utara  pada  tahun  2013 menunjukan  adanya  peningkatan  dari  322  pada data  triwulan  II  tahun  2013  menjadi  324  pada triwulan  laporan.  Adapun  penambahan  tersebut dikarenakan pembukaan tiga kantor bank konvensional  di  Kabupaten  Talaud,  Kabupaten Minahasa  dan  Kabupaten  Bolaang  Mongondow serta  penutupan  satu  kantor  bank  perkreditan rakyat  (BPR)  di  Kota  Manado.  Dengan  semakin bertambahnya  jumlah  kantor  cabang  bank, mencerminkan  aktivitas  ekonomi  khususnya sektor  pertanian di  Provinsi  Sulawesi  Utara sudah  semakin  diperhitungkan  oleh  pihak perbankan.
Pada  tahun  2014  total  bank  di  Provinsi Sulawesi Utara tercatat sebanyak 46 bank  yang terdiri dari 24 bank umum konvensional, empat bank  umum  syariah  dan  18  bank  perkreditan rakyat  (BPR).  Sementara  itu,  berdasarkan jaringan  kantornya  total  kantor  tercatat  363 yang  terdiri  dari  292  bank  umum  konvensonal, 16  bank  umum  syariah,  dan  55  kantor  bank perkreditan  rakyat  (BPR).  Jaringan  kantor  di Provinsi  Sulawesi  Utara  pada  tahun  2014 mengalami  peningkatan.  Penambahan  tersebut karena  dibukanya  20  kantor  bank  umum konvensional,  dan  penambahan  satu  bank perkreditan  rakyat  (BPR)  dengan  empat  kantor bank  perkreditan  rakyat  (BPR).    Pada  Tahun 2015  terjadi  pengurangan  tiga  kantor  bank umum konvensional, sehingga totalnya menjadi 289  kantor  bank  umum  konvensional.  Tahun terakhir  2016  menunjukan  adanya  peningkatan pada total bank di Provinsi Sulawesi Utara dari 24  menjadi  29.  Adapun  penambahan  bank tersebut  dikarenakan  pembukaan  lima  kantor bank  umum  konvensional  yang  beroperasi  di wilayah  Sulawesi  Utara,  sehingga  total  bank menjadi  29  dengan  287  jaringan  kantor sedangkan  bank  perkreditan  rakyat  (BPR) masih  sama  dengan  periode  sebelumnya  yaitu sebanyak 18 dengan 55 jaringan kantor.

## Jenis Kredit Perbankan Khusus Sektor Pertanian KKP-E, KPEN-RP, dan KUR- Mikro.
Dalam  bidang  pertanian,  perbankan memiliki  jenis-jenis  kredit  khusus  pembiayaan
di  sektor  pertanian,  sebagai  salah  satu  produk untuk  nasabanya.  Jenis  kredit  program  yang dikeluarkan  oleh  pemerintah  di  Sulawesi  Utara adalah  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah (UMKM).  Berbagai  skim  kredit  atau pembiayaan UMKM  diluncurkan  oleh  pemerintah  yang dikaitkan dengan tugas dan progam pembangunan ekonomi  pada  sektor-sektor  usaha  tertentu, misalnya  ketahanan  pangan,  peternakan  dan perkebunan.  Jenis  kredit  progam  UMKM  terbagi atas  kredit  kertahanan  pangan  dan  energi  (KKP- E),  kredit  pengembangan  energi  nabati  dan revitalisasi  perkebunan  (KPEN-RP),  dan  kredit usaha  rakyat  (KUR).  KKP-E  dan  KPEN-RP merupakan kredit investasi atau modal kerja yang diberikan  dalam  rangka mendukung  program ketahanan  pangan,  pengembangan  tanaman bahan  baku  nabati  dan  revitalisasi  pertanian yang  diberikan  melalui  kelompok  tani  untuk pembiayaan terhadap sektor pertanian. Sedangkan KUR-Mikro secara umum disalurkan khusus kepada UMKM dan koperasi.
KKP-E  yaitu  kredit  yang  disalurkan dengan  plafon  untuk  petani,  pekebun,  nelayan dan  pembudidaya  ikan  paling  tinggi  sebesar Rp.50.000.000,00  per  debitur.  Untuk  koperasi dalam  rangka  pengadaan  pangan  (gabah,  jagung dan kedelai) paling tinggi sebesar Rp.500.000.000,00 per debitur.  Sedangkan untuk kelompok  tani  dalam  rangka  pengadaan  atau peremajaan  peralatan,  mesin,  dan  sarana  lain paling  tinggi  sebesar  Rp.500.000.000,00  per debitur.  Jangka  waktu  kredit  maksimal  5  tahun dengan  suku  bunga  petani  atau  peternak  khusus komoditi  tebu  7%  p.a  sedangkan  komoditi  lain 6%  yang  ditinjau  setiap  6  bulan.  Suku  bunga kredit untuk komoditi tebu maksimal sebesar suku bunga  penjamin  Bank  (LPS)  +  5%  dan  komoditi lain maksimal sebesar suku bunga penjamin Bank (LPS)  +  6%.  Bank  yang  melaksanakan  kredit program  KKP-E  antara  lain  Bank  Rakyat Indonesia  (BRI),  Bank  Negara  Indonesia  (BNI), Bank Mandiri, Bank Bukopin, Bank Central Asia (BCA),  Bank  CIMB  Niaga,  Bank  Artha  Graha, Bank  SulutGo,  Bank  Perkreditan  Rakyat,  Bank Syariah.  Permasalahan  yang  ditemukan  dalam kredit ini adalah bank mengalami kesulitan dalam memilih  debitur  yang  layak,  debitur  tidak  dapat menyediakan  agunan,  adanya  batasan bahwa KKPE  hanya  disalurkan  memalui  kelompok tani  dan  atau  koperasi,  dan  KKPE  tidak  dapat
digunakan  untuk  membiayai  peralatan  atau mesin.
KPEN-RP  yaitu  kredit  yang  disalurkan dengan  plafon  kredit  ditetapkan  oleh  direktur jenderal  perkebunan.  Jangka  waktu  kredit maksimal  15  tahun  dengan  suku  bunga  kredit maksimal  sebesar  suku  bunga  penjaminan  bank (LPS)  +5%.  Suku  bunga  petani  atau  peternak untuk  komoditi  kelapa  sawit  dan  kakao  7%  p.a sedangkan  untuk  komoditi  karet  6%  p.a,  ditinjau setiap  enam  bulan  atas  dasar  kesepakatan pemerintah  dan  bank  pelaksana.Bank  yang melaksanakan  kredit  program  KPEN-RP  antara lain  Bank  Rakyat  Indonesia  (BRI),  Bank  Negara Indonesia  (BNI),  Bank  Mandiri,  Bank  Bukopin, Bank  CIMB  Niaga,  Bank  Artha  Graha,  Bank Mega,  Bank  SulutGo,  Bank  Perkreditan  Rakyat (BPR),  Bank    Syariah.  Permasalahan  pada  kredit ini  adalah  permasalahan  yang  terkait  dengan lahan, antara lain mengenai rencana tata ruang dan wilayah, kenaikan biaya sertifikat lahan, lambatnya  proses  sertifikasi  lahan,  lahan  areal proyek  yang  dikuasai  pihak  lain.  Petani  peserta dan koperasi juga belum ada dan belum memiliki kesepakatan  yang  dituangkan  dalam  perjanjian kerjasama  dalam  hal  pembagian  luas  lahan, pembagunan kebun, pemeliharaan dan pengelolahan kebun. Para bank pelaksana belum dapat  menyalurkan  KPEN-RP  yang  belum memenuhi  kelengkapan  administrasi  seperti penetapan  peserta  oleh  bupati,  rekomendasi calon  perusahaan  mitra  dari  bupati  atau gubernur,  perjanjian  kerja  sama  petani,  dan kurangnya koordinasi dinas terkait dengan bank pelaksana.
KUR  yaitu  kredit  yang  disalurkan dengan  plafon  maksimal  Rp.500.000.000,00  per debitur.  Jangka  waktu  kredit  maksimal  6  tahun dengan  suku  bunga  kredit  22%  p.a.  Kredit  ini dapat  dimanfaatkan  untuk  membiayai  semua usaha  produktif  yang  feasible  tapi  belum bankable.  Bank  yang  melaksanakan  kredit program  KUR-Mikro  antara  lain  Bank  Rakyat Indonesia  (BRI),  Bank  Mandiri,  Bank  Negara Indonesia  (BNI),  Bank  Tabungan  Negara  (BTN), Bank  Bukopin,  Bank  SulutGo,  Bank  Mandiri Syariah.
Untuk  menyalurkan  kredit  ini  bank  harus memiliki pedoman khusus dalam penyaluran dana ke  sektor  pertanian  karena  banyak  ditemukan kendala  dalam  penyaluran  dana.    Kendala  dalam penyaluran  dana  ke  sektor  pertanian  adalah
sosialisasi kepada masyarakat yang masih kurang, suku  bunga masih  dirasakan  cukup  tinggi  dan dan  kurang  cocoknya  usaha  disektor  pertanian dengan usaha yang ada disektor perbankan.

## Kinerja Perbankan dalam Pembiayaan Sektor Pertanian di Provinsi Sulawesi Utara
Perbankan  yang  secara  teori  memiliki tugas  untuk  menghimpun  dana  masyarakat  degan jumlah  yang  sangat  besar,  ternyata  sudah maksimal dalam membiayai sektor pertanian. Hal ini dapat diketahui dari proporsi kredit perbankan untuk sektor pertanian di Provinsi Sulawesi Utara yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

## Gambar 1. Jumlah Kredit Sektor Pertanian Tahun 2011 (Triwulan I-IV)
Gambar  1  menunjukkan  bahwa  peran perbankan  untuk  membiayai  sektor  pertanian masih  relative  terbatas.    Pada  triwulan  I,  jumlah kredit  yang  disalurkan  pada  sector  pertanian hanya  mencapai  Rp.  208.440.000.000  atau  hanya 1,61%  dari  total  kredit  yang  disalurkan.    Namun demikian,  dukungan  perbankan  terhadap  sector pertanian  mulai  menunjukan  perkembangan  dari pertumbuhan  kredit  yang  mencapai  48,67%  yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya.  Pada triwulan II  jumlah  kredit  yang  disalurkan  pada  sector pertanian  mencapai  Rp.300.000.000.000  atau hanya 2,15% dari total kredit yang disalurkan dan tumbuh  121,88%.    Pada  triwulan  III  peran perbankan  dalam  membiayai  sektor  pertanian semakin menunjukan adanya peningkatan. Jumlah  kredit  yang  disalurkan  pada  sektor pertanian  mencapai  Rp.  319.000.000.000  atau tumbuh 94,75% atau hanya 2,18% dari total kredit yang  disalurkan.    Pada  triwulan  IV  akhir  tahun 2011  peran  kredit  perbankan  pada  sektor pertanian menunjukan adanya peningkatan. Jumlah  kredit  yang  disalurkan  pada  sektor pertanian  mencapai  Rp.  366.000.000.000  atau tumbuh 76,60% atau hanya 2,30% dari total kredit yang  disalurkan.    Tingginya  jumlah  kredit  pada tahun 2011 triwullan IV dikarenakan oleh jumlah konsumsi  yang  meningkat  yang  didukung  oleh
208 300  319 366 0 100 200 300 400 0 2 4 6 sektor pertanian perkebunan…
faktor  musiman  perayaan  hari-hari  raya  dan persiapan  pergantian  tahun.    Disamping  itu, pertumbuhan  konsumsi  tidak  lepas  dari  daya  beli petani  seiring  dengan  meningkatnya  harga komoditas,  yang  dapat  dilihat  dari  nilai  tukar petani  (NTP)  mencapai  104,19  atau  tumbuh 3,27%.  Peningkatan  terutama  terjadi  pada  sub- sektor  perkebunan  rakyat  dan  pangan.    Dalam indeks  NTP  dari  data  BPS  ada  sekitar  35% masyarakat  di  Provinsi  Sulawesi  Utara  bermata pencaharian  sebagai  petani,  sehingga  total  kredit yang  disalurkan  pada  triwullan  ini  lebih  tinggi dibandingkan triwullan sebelumnya.

## Gambar 2. Jumlah Kredit Sektor Pertanian Tahun 2012 (Triwulan I-IV)
Dari  Gambar  2  dapat  kita  lihat  peran kredit  perbankan  dalam  membiayai  sector pertanian  pada  triwulan I mencapai  Rp. 400.000.000  atau  2,47%  dari  total  kredit  yang disalurkan yang tumbuh 89,82%. Pada triwulan II mengalami kenaikan dari triwulan I  menjadi  Rp. 574.000.000.000 atau 3,28% dari total kredit yang disalurkan  yang  tumbuh  90,01%.  Pada  triwulan III mengalami penurunan dari triwulan II menjadi Rp.  472.000.000.000  atau  2,56%  dari  total  kredit yang disalurkan  yang  tumbuh  46,29%.  Pada triwulan  terakhir  tahun  2012  yaitu  triwulan  IV terjadi  kenaikan  dari  triwulan  sebelumnya menjadi  Rp.  553.000.000.000  atau  2,80%  dari total kredit yang disalurkan yang tumbuh 51,01%. Tingginya  total  kredit  pada  triwullan  II  karena mengawali musim panen di awal tahun 2012, dari sekitar  3.800  hektar  sawah  yang  ada  di  wilayah Kotamobagu,  sekitar  25  hektar  padi  sawah  telah dipanen.  peningkatan  kinerja  sector  pertanian secara  lain  juga  dapat  dikonfirmasi  dengan  data dari  perkembangan  luas  panen  yang  tercatat sebesar  35.11  ribu  hektar  dengan  produksi  beras yang dihasilkan menjadi 108.52 ribu ton atau naik 46,65%.  Selain  produksi  beras,  produksi  pipilan jagung  kering  mengalami  peningkatan  menjadi 126, 21 ribu ton.

## Gambar 3. Jumlah Pembiayaan Sektor Pertanian Tahun 2013 (Triwulan I-IV)
Dari  Ganbar  3    dapat  kita  lihat  peran kredit  perbankan  dalam  membiayai  sector pertanian pada  triwulan  I  mencapai  Rp. 563.000.000.000  atau  2,84%  dari  total  kredit yang  disalurkan  yang  tumbuh  40,86%.  Pada triwulan  II  mengalami  penurunan  dari  triwulan  I menjadi    Rp.  498. 000.000.000  atau  2,34%  dari total  kredit  yang  disalurkan  yang  tumbuh  - 13,23%.  Pada  triwulan  III  kembali  mengalami penurunan  dari  triwulan  II  menjadi  Rp. 464.000.000.000  atau  2,09%  dari  total  kredit yang  disalurkan  yang  tumbuh  -1,61%.  Pada triwulan  terakhir  tahun  2013  yaitu  triwulan  IV terjadi  kenaikan  dari  triwulan  sebelumnya menjadi  Rp.  535.000.000.000  atau  2,35%  dari total kredit yang disalurkan yang tumbuh  -3,28%. Tingginya total kredit pada triwullan I disebabkan tertahannya  laju  pertumbuhan  sektor  pertanian karena  adanya  gangguan  cuaca  berupa  tingginya curah hujan disertai angina kencang di awal tahun yang  mengganggu  produktivitas  sub  sector tanaman  pangan  dan  hortikultura  maupun produktivitas sub sector perikanan tangkap.

## Gambar 4. Jumlah Pembiayaan Sektor Pertanian Tahun 2014 (Triwulan I-IV)
Dari  Gambar  4  dapat  kita  lihat  peran kredit  perbankan  dalam  membiayai  sector pertanian  pada  triwulan I mencapai  Rp. 463.000.000.000 atau 2,01% dari total kredit yang disalurkan  yang  tumbuh  -18,07%.  Pada  triwulan II  mengalami  kenaikan  dari  triwulan  I  menjadi Rp.  482.000.000.000  atau  2,00%  dari  total  kredit yang  disalurkan  yang  tumbuh  -5,54%.  Pada triwulan  III  kembali  mengalami  penurunan  dari
400 574 472 553 0 200 400 600 800 0 2 4 6 sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan 563 498  464 535 0 200 400 600 0 2 4 6 sektor pertanian, perkebunan dan perikanan 463 482 465 484 460 470 480 490 0 2 4 6 sektor pertanian, perkebunan dan perikanan
triwulan  II  menjadi  Rp.  465.000.000.000  atau 1,90%  dari  total  kredit  yang  disalurkan  yang tumbuh  -6%.  Pada  triwulan  terakhir  tahun  2014 yaitu  triwulan  IV  terjadi  kenaikan  dari  triwulan sebelumnya  menjadi  Rp.  484.000.000.000  atau 1,89%  dari  total  kredit  yang  disalurkan  yang tumbuh  -9,51%.  Membaiknya  sector  pertanian pada  triwullan  II  jika  dibandingkan  triwullan  I disebabkan  oleh  membaiknya  kinerja  sector pertanian  tanaman  bahan  makanan  (padi)  dan perikanan  seiring  dengan  membaiknya  kondisi cuaca  jika  dibandingkan  dengan  kondisi  awal tahun.  Itu  sebabnya  kredit  pada  triwullan  II  lebih tinggi dibandingkan di triwullan lainnya.

## Gambar 5. Jumlah Pembiayaan Sektor Pertanian Tahun 2015 (Triwulan I-IV)
Dari  Gambar  5  dapat  kita  lihat  peran kredit  perbankan  dalam  sector  pertanian  pada triwulan  I  mencapai  Rp.  485.000.000.000  atau 1,89%  dari  total  kredit  yang  disalurkan  yang tumbuh  -3,22%.  Pada  triwulan  II  mengalami kenaikan  dari  triwulan  I  menjadi    Rp. 506.000.000.000 atau 1,85% dari total kredit yang disalurkan yang tumbuh -2,15%. Pada triwulan III kembali  mengalami  kenaikan  dari  triwulan  II menjadi  Rp.  510.000.000.000  atau  1,76%  dari total  kredit  yang  disalurkan  yang  tumbuh  0,19%. Pada  triwulan  terakhir  tahun  2015  yaitu  triwulan IV  terjadi  kenaikan  dari  triwulan  sebelumnya menjadi  Rp.  545.000.000.000  atau  1,80%  dari total  kredit  yang  disalurkan  yang  tumbuh 7,93%.Pada triwullan IV sector pertanian mengalami perlambatan, disebabkan oleh melemahnya  pertumbuhan  beberapa  subsektor utamanya  seperti  subsector  perkebunan  tahunan serta  subsektor  pertanian  tanaman  pangan  dan subsektor  perikanan.Faktor  cuaca  yang  kurang mendukung  akibat  fenomena  El  Nino  dan  usia tanaman  yang  sudah  tidak  produktif  menjadi alasan  utama  penurunan.Sehingga  banyak  petani yang  mengambil  kredit  pada  triwullan  IV. Membaiknya kondisi iklim tahun 2016 mendorong  peningkatan  luas  tanam  dan  jumlah produksi  pertanian  serta  produksi  perkebunan tanaman. Di samping perbaikan cuaca,
peningkatan kinerja pertanian di dorong juga oleh program  pemerintah  daerah  berupa  percetakan sawah, bantuan alat mesin pertanian, bantuan bibit atau benih, subsidi pupuk dan penyuluhan petani. Dua  faktor  utama  tersebut  mendorong  produksi beras sehingga mencapai 95.583 ton. Berdasarkan data  Dinas  Pertanian  dan  Peternakan  Provinsi Sulawesi  Utara,  total  percetakan  sawah  yang dilakukan  pemerintah  selama  tahun  2016  yaitu sebesar 2.855 ha.

## Gambar 6. Jumlah Pembiayaan Sektor Pertanian Tahun 2016 (Triwulan I-III)
Dari  Gambar  6  dapat  kita  lihat  peran kredit  perbankan  dalam  membiayai  sector pertanian  pada  triwulan I mencapai  Rp. 539.000.000.000 atau 1,81% dari total kredit yang disalurkan.  Pada  triwulan  II  mengalami  kenaikan dari triwulan I menjadi  Rp. 569.000.000.000 atau 1,85%  dari  total  kredit  yang  disalurkan.  Pada triwulan  III  bulan  november  kembali  mengalami kenaikan dari triwulan II menjadi Rp. 561.000.000.000 atau 1,82% dari total kredit yang disalurkan.

## Perkembangan Kredit Perbankan Pada Sektor Pertanian dan Non Pertanian
Perbankan  di  Provinsi  Sulawesi  Utara memiliki  posisi  dan  peranan  yang  sangat  penting dalam  menggerakan  perekonomian.  Perbankan yang  mampu  mengembangkan  bisnis  dibidang kredit  ini,  mampu  mendukung  program  nasional yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan  ekonomi  yang  berkualitas.    Dapat dikatakan  bahwa  keberadan  program  perkreditan merupakan  salah  satu  unsur  pelancar  bagi keberhasilan  dalam  program  pembangunan  dan khususnya  bagi  sector  pertanian.Kredit  untuk sector  pertanian  menetapkan  tingkat  suku  bunga yang lebih rendah dibandingkan non pertanian, hal  ini  dilakukan  untuk  memacu  pertumbuhan sector  pertanian.  Perkembangan  pembiayaan perbankan di provinsi Sulawesi Utara pada sector pertanian dan non pertanian dapat disajikan dalam bentuk  tabel  2,  dengan  total  pembiayaan  dari tahun 2011-2016.
485 506  510 545 450 500 550 0 2 4 6 sektor pertanian, perkebunan dan perikanan 539 569 561 520 540 560 580 0 1 2 3 4 sektor pertanian, perkebunan dan perikanan
Dari  data  di  atas,  dapat  diketahui perkembangan perbankan terhadap sector pertanian  dan  non-pertanian  di  Provinsi  Sulawesi Utara  yang  mengalami  peningkatan  untuk  sector pertanian, dan peningkatan serta penurunan untuk non-pertanian.  Pada  tahun  2011  perkembangan pembiayaan perbankan pada sector pertanian di Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp. 368.247.000.000 dan pada tahun 2012 lebih besar dibandingkan  dengan  tahun  2011  yaitu  sebesar Rp. 555.364.000.000 atau meningkat 50,8%. Pada tahun  2013  total  pembiayaan  perbankan  menurut dibandingkan dengan tahun 2012  menjadi Rp. 534.820.000.000. Pada tahun 2014 kembali terjadi  penurunan  dari  tahun  2013  yaitu  menjadi Rp.  483.938.000.000,  kemudian  pada  tahun  2015 terjadi  kenaikan  menjadi  Rp.  538.867.000.000 atau  meningkat  11,3%.  Pada  tahun  terakhir  2016 kembali  terjadi  kenaikan  dari  tahun  2015  yaitu menjadi  Rp.  596.161.000.000    atau  meningkat 10,6%.  Perkembangan  pembiayaan  perbankan terhadap non pertanian di Provinsi Sulawesi Utara berupa kredit khusus non-pertanian di tahun 2011 sebesar                  Rp.2.421.212.000.000  dan  pada
tahun 2012 meningkat sebesarRp. 2.834.259.000.000  atau  meningkat  17%.  Pada tahun  2013  kembali  terjadi  kenaikan  dari  tahun 2012  yaitu  menjadi  Rp.  9.778.709.000.000.  Pada tahun    2014  terjadi  penurunan  dari  tahun  2013 menjadiRp. 3.622.776.000.000 dan kembali terjadi  penurunan  pada  tahun  2015  menjadi  Rp. 3.458.132.000.000.  Sampai  pada  tahun  2016 perkembangan pembiayaan perbankan di Provinsi Sulawesi  Utara  kembali  menurut  menjadi    Rp. 2.611.457.000.000.

## Kredit Bermasalah dan Cara Mengatasi
Kredit  bermasalah  adalah  kredit  yang tidak  lancar  atau  debiturnya  tidak  memenuhi persyaratan yang diperjanjikan. Misalnya seperti berikut:
1. Persyaratan pembayaran bunga
2. Pengambilan pokok pinjaman bunga
3. Peningkatan margin deposit
4. Pengikatan  dan  peningkatan  agunan, dan sebagainya.
Tabel 1. Perkembangan Jumlah dan Kantor Bank-Bank Umum, Bank Syariah dan Bank Perkreditan
Rakyat (BPR) 2011-2016 Kelompok Bank Posisi 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Bank Umum Jumlah bank 25 23 24 24 24 29 Jumlah kantor 248 266 272 292 289 286 Bank Syariah Jumlah bank 3 3 4 4 4 4 Jumlah kantor 13 13 16 16 14 12 Bank Perkreditan Rakyat Jumlah bank 17 17 17 18 18 18 Jumlah kantor 48 50 51 55 55 55
Sumber: Bank Indonesia Manado  (2016) diolah
Tabel  2.    Perkembangan  Pembiayaan  Perbankan  Untuk  Sektor  Pertanian  dan  Non-Pertanian  di
Provinsi Sulawesi Utara Tahun Perkembangan Pembiayaan (Jutaan Rp) Total Sektor Pertanian % Non-Pertanian % 2011 368.247 0,022 2.421.212 0,148 2.789.459 2012 555.364 0,027 2.834.259 0,142 3.389.623 2013 534.820 0,022 9.778.709 0,418 10.313.529 2014 483.938 0,018 3.622.776 0,139 4.106.714 2015 538.867 0,018 3.458.132 0,116 3.996.999 2016 596.161 0,019 2.611.457 0,083 3.207.618 Sumber: Bank Indonesia (BI), 2016, diolah
Non  Performing  Loan (NPL)  adalah salah satu indicator kunci untuk menilai kinerja fungsi  bank,  karena  NPL  yang  tinggi  adalah indicator  gagalnya  bank  dalam  mengelolah bisnis  antara  lain  timbul  masalah  likuiditas (ketidakmampuan  membayar  pihak  ketiga), rentabilitas  (utang  tidak  bias  ditagih),  dan solvabilitas (modal berkurang). Sedangkan laba yang  merosot  adalah  salah  satu  imbasnya karena  praktis  bank  akan  kehilangan  sumber pendapatan  di  sampinhnya  harus  menyisihkan cadangan  yang  sesuai  dengan  kolektibilitas kredit. NPL adalah rasio membandingkan antara total  kredit  bermasalah  terhadap  total  kredit yang disalurkan dalam bentuk presentase.
Tabel 3.  Jumlah Non Performing Loan (NPL)
Perbankan Provinsi Sulawesi Utara. Tahun Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (Jutaan Rp) Rasio NPL (%) 2011 19.658 5,34 2012 22.187 4,00 2013 21.933 4,10 2014 23.839 4,93 2015 53.583 9,94 2016 40.185 6,74 Total 181.385 35.05 Sumber: Data Bank Indonesia (BI) 2016, diolah.
Gambar 7. Jumlah Non Performing Loan (NPL) Perbankan Provinsi Sulawesi Utara
Pada  Tabel  3  dapat  dilihat  jumlah  NPL yang terjadi pada perbankan di Provinsi Sulawesi Utara.  Dari  tabel  3  pada  tahun  2011  total  NPL sebesarRp.  19.658.000.000  dengan  rasio  NPL 5,34%,  sedangkan  pada  tahun  2012  terjadi peningkatan total NPL menjadi Rp. 22.187.000.000  dengan  rasio  NPL  4,00%. Kemudian  pada  tahun  2013  terjadi  penurunan total  NPL  menjadiRp.  21.93.000.000  dengan rasio  NPL  4,10%.  Pada  tahun  2014  kembali
terjadi  kenaikan  total  NPL  menjadi  Rp. 23.839.000.000 dengan rasio NPL 4,93%. Pada tahun  2015  terjadi  kenaikan  yang  cukup  tinggi dari  tahun  2014  sehingga  menjadi  Rp. 53.583.000.000  dengan  rasio  NPL  9,94%  dan terakhir tahun 2016 total NPL menurut menjadi Rp.  40.185.000.000  dengan  rasio  NPL  6,74%. NPL pada perbankan di Provinsi Sulawesi Utara ditemukan  pada  saat  pengembalian  kredit, dimana  terdapat  kredit  bermasalah  atau  kredit macet  yang  penyebabnya  karena  banyaknya nasabah  yang  tidak  mampu  lagi  membayar pinjamannya  atau  tidak  melunasi  utangnya. Tingginya  NPL  pada  tahun  2015  dikarenakan banyak  terjadinya  gagal  akibat  El  Nino, sehingga banyak kredit yang tidak terselesaikan.
Berikut  kelompok  kolektabilitas  yang merupakan  kredit  bermasalah  atau  NPL  ( Non Performing Loan) yaitu:
I. Kredit  kurang  lancar  (Substandart)  dengan kriteria:
a) terdapat  tunggakan  angsuran  pokok atau  bunga  yang  telah  melampaui batas 90 hari;
b) sering terjadi cerukan
c) frekuensi  mutasi  rekening  relative rendah d) terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari e) terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi depitur
f) dokumentasi pinjaman yang lemah II. Kredit diragukan (doubtful) dengan kriteria:
a) Terdapat  tunggakan  angsuran  pokok dan atau bunga yang telah
melampaui batas 180 hari b) Terjadi cerukan yang bersifat permanen c) Terjadi wanprestasi lebih dari waktu 180 hari d) Terjadi kapitalisasi bunga
III. Kredit macet (loss) dengan kriteria:
a) Terdapat tunggakan angsuan pokok dan atau bunga yang telah
melampaui  batas 270 hari b) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
c) Dari  segi  hokum  maupun  kondisi pasar jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.
5,34 4 4,1 4,93 9,94 6,74 0 2 4 6 8 10 12 2010 2012 2014 2016 2018 Rasio NPL (%) Linear (Rasio NPL (%))
Untuk  menyelesaikan  masalah  kredit
macet ini, perbankan mengupayakan
penyelesaian damai dengan opsi-opsi pelunasan dengan angsuran, penjualan agunan secara sukarela, pelunasan dengan keringanan bunga  dan  pinalti  serta  penyelesaian  dengan masuknya  investor  baru.    Pencegah  kredit bermasalah  dengan  prinsip  kehati-hatian, meliputi  permohonan,  analisis,  keputusan, perjanjian, pengikat jaminan, dropping kredit, pengawasan, pelunasan dan atau perpanjangan.  Penangan  kredit  bermasalah yaitu  penyelesaian  kredit  bermasalah  secara administrasi perkreditan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Perbankan  di  Provinsi  Sulawesi  Utara memiliki potensi yang besar dalam pembiayan  di  sektor  pertanian.    Pembiayaan perbankan  di  Provinsi  Sulawesi  Utara  untuk sector pertanian terus mengalami peningkatan  tiap  tahunnya  dari  tahun  2011 sampai  2016  dengan  rata-rata  perkembangan 14,36%.    Dengan  adanya  peningkatan  kredit sektor  pertanian  tiap  tahunnya,  artinya  pihak perbankan semakin dipercaya oleh masyarakat  untuk  membantu  memperkuat modal  pelaku  usaha  pertanian  dalam  hal  ini dalam bentuk pemberian kredit.

## Saran
Pihak  perbankan  di  Provinsi  Sulawesi Utara  kiranya  dapat  mempertahankan  dan meningkatkan pembiayaan pada sektor pertanian  agar  bias  memacu  pertumbuhan sektor  pertanian.    Perbankan  di  Provinsi Sulawesi  Utara  lebih  banyak  mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang
pembiayaan sektor pertanian dan
perkembangan  pada  perbankan  terlebih  pada kantor-kantor perbankan yang ada di pelosok- pelosok daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Ashari.  2009.  Optimalisasi  Kebijakan  Kredit Progam  Sektor  Pertanian  diIndonesia. Pusat  Analisis  Sosial  Ekonomi  dan Kebijakan Pertanian.Bogor.
_____.  2014.  Peran  Perbankan  Nasional  dalam Pembiayaan Sektor Pertanian diIndonesia. Pusat  Analisis  Sosial  Ekonomi  dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
Ashari dan Saptana. 2005. Prospek Pembiayaan
Syariah  untuk  Sektor  Pertanian.  Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Forum Penelitian Agroekonomi. Vol 23,2 Desember 2005 : 132-147. Anonymous, 2014. Analisis Triwulan: Perkembangan Moneter, Perbankan dan Sistem  Pembayaran,  Triwulan  I-2014.
BEMP.
Aviliani.  2009.  Kebijakan  Perbankan  dalam Sektor Agribisnis. FEM-IPB. Jakarta.
Bank  Indonesia.  2006.  Laporan  Perekonomian
Indonesia 2006. Bank Indonesia,
Jakarta.
Dendawijaya,  Lukman.  2003.  Manajemen
Perbankan.  Penerbit-Ghalia  Indonesia.
Jakarta.
Hasibuan,  Melayu  S.  2011.  Dasar-Dasar
Perbankan.  Penerbit-PT  Bumi  Aksara. Jakarta. _________________. 2008. Dasar-Dasar Perbankan. Bumi Aksara. Jakarta.
Irianto,  S  G.  2012.  Pedoman  Teknis  Kredit
Usaha  Rakyat  (KUR)  SektorPertanian. Direktoran
Pembiayaan Pertanian.
Kementrian Pertanian.Jakarta.
Kasmir.  2003.  Bank  dan  Lembaga  Keuangan Lainnya. Jakarta. PT. Raja GrafindoPersada. Kasmir.  2015.  Bank  dan  Lembaga  Keuangan Lainnya.  Penerbit-PT  Raja  Grafindo Persada. Jakarta. ______. 2016. Dasar-dasar Perbankan. Penerbit-PT Raja Grafindo Persada.Jakarta.
Khalitsar,  Salman  R.  2003.  Akuntansi  Biaya Pendekatan  Product  Costing.  Penerbit- INDEKS. Jakarta.
Kholmi,  Masiyah.  2004.  Akuntasi  Biaya. Penerbit-UMM Press. Malang.
Kotler,  Philip.  2000.  Manajemen  ahli  Bahasa
Benyamin  Molan.  Penerbit  Erlangga.
Jakarta.
Otoritas Jasa Keuangan. 2014. Booklet
Perbankan  Indonesia.  Otoritas  Jasa Keuangan (OJK). Edisi 1 Maret 2014. Parera,  J,  D.  2004.  Bank  Indonesia.  Bank Sentral  Republik  Indonesia.  Penerbit- Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia. Jakarta. Ratnawati, A. 2009. Mencari Alternatif Pembiayaan Pertanian kerjasama Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian dan Departemen Agribisnis.FEM-IPB. Jakarta.
Rita,  H.  2010.  Pengantar  Ekonomi  Pertanian.
LP3S. Jakarta.
Ronga,  Omega  B.  2015. Pembiayaan  PT.  Bank
Rakyat Indonesia (Persero) TBK Cabang Tondano terhadap Sektor Pertanian  di  Kabupaten  Minahasa.
Skripsi  Fakultas  Pertanian  Unsrat. Manado.
Supriyono.  2000.  Akuntasi  Biaya.  Penerbit- BPFE. Yogyakarta
________,  Maryanto.  2011.  Buku  Pintar Perbankan. Penerbit-CV Andi Offset. Yogyakarta.
Suhendra,  E  Sussy,  2005.  Peran  Sektor
Pertanian  dalam  Pertumbuhan  Ekonomi di  Indonesia  dengan  Pendekatan  input-
Output. Universitas Gunadarma.
Syukur, M. 2009. Mencari Alternatif Pembiayaan Pertanian. Kerjasama Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian dan DepartemenAgribisnis. Jakarta. Tampubolon,  S.  H.  M.  2002.  Kredit  Untuk Pertanian. Pusat Studi PembangunanIPB dan USESE Fondation.
Taswan.  2010.  Manajemen  Perbankan  Konsep, Teknik  dan  Aplikasi.  Edisi  Kedua.
Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Teguh.  P.  M.  2009.  Manajemen  Kredit. Yogyakarta.
Totok, B dan Sigit, T. 2006. Bank dan Lembaga
Keuangan Lain. Jakarta: Salemba
Empat.
Syukur,  M  Sugiarto,  Hardianto  dan  Budi Wiryono.  2003.  Analisis  Rekayasa
Kelembagaan  Pembiayaan  Usaha  Tani Pertanian. Bogor. Widilestariningtyas,  Ony.  2012.  Akuntansi Biaya. Penerbit-Graha Ilmu. Yogyakarta.