INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 1961-1979 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Hukum Tuntutan Ganti Rugi Akibat Tidak Sahnya Penahanan
Welfrick Krisyana Ambarita 1 ✉ , Hambali Thalib 2 , Askari Razak 3
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar Email : welfrickambarita2015@gmail.com 1 ✉
Abstract
The research aims to: 1). To find out and analyze the legal arrangements for claims for compensation due  to  illegal  detention,  and  2).  To  find  out  and  analyze  the  parties  responsible  for  claims  for compensation due to illegal detention. This type of research is normative. The approach used in this study  is  a  statutory  approach  and  a  conceptual  approach,  then  a  descriptive,  argumentation, interpretation, and systematic analysis is carried out. Research results from the authors find that: 1). The legal arrangements for demands for compensation due to illegal detention are not in accordance with the applicable legal provisions, where such actions cannot be accounted for and are acts that violate human rights. 2). The party responsible for the claim for compensation due to an investigator's actions contrary to the law is the investigator himself or the official who has given authority.
Keywords: Legal Analysis; Claims for Compensation; Detention.

## Abstrak
Penelitian bertujuan untuk : 1). Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum tuntutan ganti rugi  akibat  tidak  sahnya  penahanan,  dan  2).  Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  pihak  yang bertanggungjawab atas tuntutan ganti rugi sebagai akibat tidak sahnya penahanan. Tipe penelitian ini adalah normatif, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang- undangan  dan  dan  pendekata  konseptual,  kemudian  dilakukan  analisis  deskripsi,  argumentasi, interpretasi  dan  sistematis.  Hasil  Penelitian  penulis  mendapatkan  bahwa:  1).  Pengaturan  hukum tuntutan ganti rugi akibat tidak sahnya penahanan, tidak sesuai dengan aturan ketentuan hukum yang berlaku,  dimana  tindakan  tersebut  tidak  dapat  dipertanggung  jawabkan  dan  merupakan  tindakan yang  melanggar  HAM.  2).  Pihak  yang  bertanggung  jawab  atas  tuntutn  ganti  rugi  sebagai  akibat tindakan penyidik yang bertentangan dengan undang-undang adalah penyidik itu sendiri atau pejabat yang telah memberi wewenang.
Kata Kunci: Analisis Hukum; Tuntutan Ganti Rugi; Penahanan.

## PENDAHULUAN
Hukum pidana dikenal adanya pembagian antara hukum pidana substantif (materiil) dan hukum pidana ajektif (formil). Mengenai hukum pidana substantif (materiil) dapat disebut  hukum  delik.    Dalam  suatu  tindak  pidana  pasti  minimal  ada  dua  pihak  yang terlibat yaitu pelaku tindak pidana dan korban dari tindak pidana itu sendiri.  Dalam hal ini KUHAP bermaksud untuk memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat baik  bagi  pelaku  tindak  pidana  maupun  korban  dari  tindak  pidana  itu  sendiri. Perlindungan  terhadap  harkat  dan  martabat  pelaku  tindak  pidana  tercermin  dengan adanya asas praduga tak bersalah, dimana seseorang belum dianggap bersalah sebelum ada  putusan  dari  pengadilan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap  yang  menyatakan orang tersebut bersalah.  Sistem hukum Eropa Kontinental (rechtstaat) dan Anglo Saxon (rule of law) memiliki persamaan yaitu sama-sama mengakui adanya perlindungan hak asasi manusia.  Hak asasi manusia dapat terwujud apabila para aparatur penegak hukum dalam  melakukan  proses  hukum  mengedepankan  asas-asas  dalam  KUHAP  yang mengatur perlindungan terhadap keluhan harkat dan martabat manusia, salah satu asas yang  paling  pokok  pada  proses  peradilan  pidana  adalah  asas  praduga  tak  bersalah (Presumption of innocence).
Termasuk yang termuat dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  yang  berbunyi  bahwa,  “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib  dianggap  tidak  bersalah  sebelum  ada  putusan  pengadilan  yang  menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Artinya seorang tersangka atau orang yang  ditahan,  ditangkap, bahkan dituntut oleh  Jaksa  Penuntut Umum dan dihadapkan di depan pengadilan dianggap tidak bersalah atas apa yang disangkakannya sebelum dengan adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap (inkracht)  yang  menyatakan  bahwa  ia  bersalah.  Pada  tahap  pemeriksaan  tingkat penyidikan  dan  pengadilan,  baik  tersangka  ataupun  terdakwa  berhak  memberikan keterangan  secara  bebas  kepada  penyidik  atau  hakim.  Hal  ini  sebagaimana  tertuang dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimaksudkan agar pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari  rasa  takut.  Oleh  karena  itu  tidak  boleh  adanya  paksaan  atau  tekanan  terhadap tersangka  atau  terdakwa.  Pihak  kepolisian  dalam  melakukan  tugas  penangkapan  juga wajib untuk memberitahu hak-hak tersangka dan cara menggunakan hak-hak tersebut berupa hak untuk diam, mendapatkan bantuan hukum dan/atau didampingi penasehat hukum, serta hak-hak lainnya sesuai KUHAP.
Namun  kenyataan  yang  terjadi  tidaklah  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku. Tersangka  pada  saat  ditangkap  tidak  langsung  diberitahukan  akan  hakhak  hukumnya termasuk hak untuk diam. Hak untuk diam di Indonesia kurang mendapat perhatian yang khusus,  padahal  hak  untuk  diam  sudah  diatur  dalam  peraturan  dan  seringkali  aparat terkesan mengabaikan hak untuk diam. Selain itu perlakuan kasar saat penangkapan juga didapatkan  oleh  tersangka.  Penyidikan  yang  dilakukan  oleh  Polisi  untuk  memperoleh keterangan terhadap terjadinya suatu tindak pidana telah menyimpang dari tujuan dasar dari penyidikan itu sendiri. Polisi sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan tidak lagi bertujuan untuk memperoleh keterangan dari tersangka atau terdakwa melainkan telah bertujuan untuk memperoleh suatu pengakuan dari tersangka atau terdakwa.
Dalam  suatu  kejadian  tindak  pidana,  tidak  tertutup  kemungkinan  bahwa  yang awalnya sebagai tersangka dapat menjadi korban dikarenakan aparat penegak hukum dalam  menetapkan  tersangka  (penahanan)  terdapat  cacat  formil.  Sehingga mengakibatkan  tersangka  tersebut  mengalami  kerugian,  seperti  dalam  putusan Pengadilan  Negeri  Makassar  Perkara  Nomor:  02/Pra.Pid/2020/PN.Mks,  dengan kronologis  singkat  sebagai  berikut:  Pada  tanggal  22  Februari  2022,  Kepala  Kejaksaan Tinggi  Sulawesi  Selatan  melakukan  Penahanan  terhadap  Muhammad  Nasir,  karena diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor pada Bank BIN Syariah Cabang Makassar. Dalam hat ini pemanggilan maupun pemeriksaan terhadap  Pemohon  adalah  berkenaan  dengan  adanya  pemberitaan  kasus  pemerasan Jaksa AM yang dimuat pada Berita Kota, bukan pemanggilan dan pemeriksaan berkenaan dengan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Surat Perintah Penahanan yang ditanda tangani oleh  Kepala  Kejaksaan  Tinggi  Sulawesi  Selatan,  Asisten  Tindak  Pidana  Khusus  selaku Penyidik, Jaksa Utama Amirullah, dengan uraian bahwa penahanan atas Pemohon adalah "karena  diduga  melakukan  Tindak  Pidana  Korupsi  dalam  Pembiayaan  Kendaraan Bermotor  pada  Bank  BTN  Syariah  Cabang  Makassar,  jelas  menunjukkan  adanya kesewenang-wenangan,  yang  dilakukan.  Termohon  (dalam  hal  ini  Kepala  Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan). Kesewenang-wenangan ini karena tujuan pemanggilan maupun pemeriksaan terhadap Pemohon adalah terkait pemberitaan di Berita Kota dengan judul, “Heboh Rekaman Pemerasan Jaksa AM, dan pemanggilan ini bukan pemangg ilan untuk kepentingan  penyidikan,  namun  justru  dilakukan  penahanan  terhadap  Pemohon (Muhammad Nasir) dengan alasan tindak  pidana  korupsi. Berkaitan dengan kronologi perkara diatas dapat di asumsikan bahwa: Masih saja terjadi tindakan penyimpangan dari hukum acara pidana formil kita, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi korban yang mengalami hal tersebut. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana  atau  selanjunya  disebut  KUHAP  telah  mengatur  mekanisme  tentang  ganti
kerugian atas kekeliruan penegakan hukum. Pengaturannya terdapat di dalam Pasal 95 KUHAP  jo  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  92  Tahun  2015  tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pada Pasal 7 Ayat (1).
Kajian  mendalam  perlu  dilakukan  mengingat  penerapan  pasal  ganti  kerugian tersebut  pada  kenyataan  mengalami  beberapa  kendala.  Salah  satunya  adalah  ketidak tahuan  bahwa  kerugian  tersebut  dapat  dimintakan  karena  menjadi  hak  yang  dijamin KUHAP serta mekanisme yang harus ditempuh oleh para pihak. Kedua, pada prakteknya permintaan  ganti  kerugian  sering  terjadi  penolakan  oleh  pengadilan  dikarenakan kurangnya pemahaman tentang penegakan hukum secara hakiki. Oleh sebab itu perlu perhatian  khusus  mengenai  bagaimana  menerapkan  penegakan  hukum  secara  formil tetapi  juga  materiil  (kebenaran  yang  sesungguh-sungguhnya)  sehingga  kekeliruan penerapan hukum tidak terjadi lagi. Penegakan hukum seperti itu dapat dicapai apabila penegak hukum yang mempunyai tugas dapat bertindak secara profesional, berintegritas, dan  berwawasan  luas.  Dengan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  tersebut,  penulis tertarik untuk meneliti mengenai pelaksanaan dari tuntutan ganti kerugian dengan judul: “Analisis Hukum Tuntutan Ganti Rugi Akibat Tidak Sahnya Penahanan”.

## METODE PENELITIAN
Tipe penelitian ini dikualifikasikan kedalam tipe  penelitian normatif atau penelitian hukum  doktrinal  yang  berorientasi  pada  pendekatan  terhadap  berbagai  norma-norma peraturan  perundangan-undangan    termasuk  Putusan  Mahkamah  Konstitusi,  berbagi referensi hukum, jurnal-jurnal ilmiah hukum, berbagai teori hukum, asas-asas hukum yang berhubungan dengan tuntutan ganti rugi akibat tidak sahnya penahanan.

## Sumber Bahan Hukum
Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah terhadap pendekatan sumber data digunakan bahan hukum yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

## 1. Bahan Hukum Primer
Bahan  hukum  primer  bersumber  bahan  hukum  yang  diperoleh  langsung  akan digunakan dalam penelitian ini mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana,  Undang-Undang  Kepolisian  Republik Indonesia, hingga Peraturan Kapolri.
2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti, Hasil karya ilmiah para sarjana dan ahli hukum; dan Hasi-hasil jurnal hukum yang terkait dengan penelitian ini.

## 3. Bahan Hukum Tersier
Bahan  hukum  tersier  berupa  berupa  bahan-bahan  hukum  yang  dapat  memberi petunjuk dan kejelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti  berasal  dari  kamus/leksikon,  ensiklopedia  dan  sebagainya  terutama  yang berkaitan dengan tuntutan ganti rugi akibat tidak sahnya penahanan.

## Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Pengumpulan  bahan  hukum  dalam  penelitian  ini  dilakukan  melalui  studi  kepustakaan (Library Research), yaitu dengan cara menggali kerangka normatif menggunakan bahan hukum yang membahas tentang pengaturan dan bentuk tuntutan ganti rugi akibat tidak sahnya  penahanan,  berbagai  dokumen-dokumen  dan  teori-teori  hukum,  baik  yang berkaitan  dengan  peraturan  perundang-undangan  maupun  dokumen-dokumen  yang sudah ada yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

## Teknik Analisa Data
Penelitian  hukum  normatif  yang  menelaah  data  sekunder  biasanya  dalam  menyajikan data dilakukan sekaligus dengan analisanya. Metode analisis data yang dilakukan adalah metode kualitatif dengan menarik kesimpulan secara deduktif. Metode analisis kualitatif digunakan  agar  lebih  fokus  kepada  analisis  hukumnya  dan  menelaah  bahan-bahan hukum baik yang berasal dari peraturan perundang-undangan, dokumen, putusan, buku- buku, bahan-bahan dari internet, kamus hukum, dan bahan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan Hukum Tuntutan Ganti Rugi Akibat Tidak Sahnya Penahanan
Sebagai Negara hukum, maka segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan baik oleh  aparat  pemerintah  maupun  oleh  pribadi  tertentu,  haruslah  dapat  dipertanggung jawabkan  oleh  pelakunya.  Demikian  pula  oleh  aparat  pemerintah  utamanya  yang mempunyai  wewenang  untuk  membatasi  hak  seseorang  karena  sesuatu  hal  yang dilakukan  yang  bersangkutan.    Didalam  melakukan  penahanan,  pihak  aparat  penegak hukum tidak begitu saja menjebloskan seseorang kedalam kurungan, tetapi harus dengan hati-hati memperhatikan kesalahan tersangka, hal ini dimaksudkan sebagai penghargaan kepada  hak  asasi  yang  disandang  oleh  setiap  manusia,  berkenaan  pula  dengan  asas praduga tak bersalah.
Beberapa  syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh  pihak  Kepolisian  untuk  melakukan tindakan penahanan terhadap orang yang dianggap bersalah. Hal ini diterangkan oleh Pasal 21 Ayat (4) KUHAP yaitu mengenai dasar pidana (penahanan) yang ditinjau dari segi tindak pidananya dalam hal ini tindak pidana apakah yang dapat dikenakan penahanan.
Adapun tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan menurut Pasal tersebut adalah tindak  pidana  yang  diancam  pidana  lima  tahun  atau  lebih.  Serta  tindak  pidana  yang berupa  percobaan  maupun  pemberian  bantuan  dalam  pidana.  Syarat-syarat  tersebut yang diterangkan diatas biasa disebut syarat obyektif. Sedangkan syarat lain yaitu syarat subyektif  suatu  penahanan  adalah  ditinjau  dari  segi  perlunya  seseorang  itu  ditahan. Kembali pada Pasal 21 Ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa terdakwa atau tersangka itu ditahan karena keadaan yang menimbulkan kekhawatiran, bahwa apabila tersangka atau terdakwa  tidak  ditahan  maka  kemungkinan  ia  akan  melarikan  diri  merusak  atau menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana. Tidak seperti syarat obyektif yang bersifat mutlak, syarat subyektif ini hanya bersifat alternative saja, artinya tidak perlu ketiga  syarat  tersebut  dipenuhi,  tetapi  cukup  apabila  salah  satu  syarat  saja  terpenuhi, maka pihak penyidik dapat melakukan penahanan terhadap tersangka. Bahwa dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa: Penahanan yang tidak dilakukan dengan cara dan dasar atau tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pasal-pasal tersebut diatas, dikategorikan sebagai penahanan yang tidak sah. Salah satu bentuk tindak pidana yang  sangat  merugikan  masyarakat  kecil  adalah  tindak  pidana  korupsi.  Dalam  rangka penanganan tindak pidana korupsi, Lembaga Kejaksaan  sebagai alat negara berperan untuk menegakkan hukum. Peran Kejaksaan dalam bidang pidana yang paling mendasar adalah melakukan penyelidikan, penyidikan terhadap tindak pidana khusus yaitu Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di masyarakat.
Adapun mengenai akibat hukumnya, secara sepintas jelas tindakan penahanan yang tidak sesuai dengan aturan tersebut, tidak dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan tindakan  yang  melanggar  hak  asasi  seorang  manusia  atau  warga  Negara.  Penahanan yang  tidak  sah  dilakukan  oleh  penyidik  atau  yang  berwenang  melakukan  penahanan tersebut, oleh pihak korban dapat dimintakan ganti rugi dengan melalui cara seperti yang diatur  dalam  Pasal  82  Ayat  (3)  KUHAP,  yaitu  mengenai  Praperadilan.  Hal  ini  dapat dipahami bahwa: Para perkara Praperadilan dapat dikategorikan sebagai tuntutan ganti rugi (tuntutan intervensi) terhadap apa yang telah dialami oleh korban. Sudah sering kita ungkapkan  bahwa  dasar  hukum  yang  menjadi  landasan  tuntutan  ganti  kerugian berpangkal pada Pasal 1 butir 22 dan Pasal 95 KUHAP. Kedua Pasal ini pada hakekatnya bersamaan  bunyinya  dengan  ketentuan  Pasal  9  Undang-Undang  Ketentuan  Pokok Kekuasaan  Kehakiman.  Apa  yang  diatur  dalam  Pasal  1  butir  22  dan  Pasal  95  KUHAP merupakan  peraturan  pelaksanaan  Pasal  9  dimaksud.  Akan  tetapi  ternyata  apa  yang diatur dalam Pasal 1 butir 22 dan Pasal 95 belum lengkap. Malahan apa yang dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP belum termasuk baik dalam Pasal 1 butir 22 maupun dalam Pasal 95. Padahal menurut Pasal 77 huruf b, tuntutan ganti rugi dapat juga diajukan atas alasan
penghentian  penyidikan  atau  atas  alasan  penghentian  penuntutan.  Hal  ini  juga  telah ditegaskan kemudian dalam Pasal 7 ayat (2) PP No. 27 tahun 1983. oleh karena itu, untuk membicarakan alasan tuntutan ganti kerugian, tidak hanya bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1 butir 22 dan Pasal 95 KUHAP, tetapi juga harus diperhatikan dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 huruf b KUHAP serta Pasal 7 ayat (2) PP No. 27 tahun 1983. Didalam  praktek,  orang  yang  mengalami  kerugian  akibat  penahanan  yang  tidak  sah, menuntut ganti kerugian dengan cara mengajukan permohonan Praperadilan, dan yang dipraperadilankan  adalah  Penyidik  yang  seharusnya  berwenang  mengeluarkan  Surat Penahanan  namun  tidak  dilakukan,  dalam  hal  ini  adalah  Kapolsek  ataupun  Kapolres. Tuntutan ganti kerugian yang perkaranya diajukan ke Pengadilan, diatur dalam Pasal 95 Ayat (1) Jo. Ayat (3); Ayat (4) dan Ayat (5) KUHAP. Dibedakan karena juga ada perkara tuntutan ganti  kerugian yang  tidak  diajukan  ke  Pengadilan,  seperti yang  diatur dalam Pasal 95 Ayat (2) KUHAP, karena alasan tidak terdapat cukup bukti-bukti, ataupun karena tidak merupakan suatu tindak pidana.  Dalam Acara Pemeriksaan perkara Permohonan Praperadilan, Hakim yang bersidang merupakan Hakim tunggal. Hakim tersebut setelah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan setelah menerima berkas perkaranya, dalam waktu tiga hari setelah dicatat perkara tersebut pada register perkara, menetapkan hari sidang dengan memanggil Pemohon Praperadilan dan pejabat Penyidik yang berwenang yang telah melakukan tindakan yang tidak sah, seperti apa yang tercantum dalam pihak Termohon, pada permohonan Pemohon Praperadilan.
Penyelesaian  perkara  permohonan  praperadilan  sudah  harus  rampung  dengan selambat-lambatnya  tujuh  hari  sejak  hari  sidang  pertama.  Pemeriksaan  ini  dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat. Apabila perkara praperadilan telah mulai diperiksa oleh Pengadilan  Negeri,  sedangkan  pemeriksaan  terhadap  pemohon  praperadilan  tersebut dinyatakan  gugur.  Pada  kenyataannya,  Pemohon  praperadilan  memasukkan permohonan Praperadilan langsung Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang bersangkutan mengeluarkan penetapan penunjukan Hakim pemeriksa perkara Praperadilan itu. Setelah ditetapkan hakim pemeriksaannya, maka pemeriksa tersebut lalu menetapkan hari sidang dan sekaligus memanggil pihak Termohon praperadilan untuk hadir pada hari yang telah ditetapkan  tersebut.  Proses  pemeriksaan  perkara  Praperadilan  oleh  Hakim  selambat- lambatnya dilakukan selama tujuh hari kemudian diputuskan. Pada penelitian Penulis di Pengadilan Negeri Makassar semua perkara Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon, diputus sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh Undang-Undang tersebut. Walaupun menurut  pengamatan  Peneliti,  tidak  semua  permohonan  materil  perkara  Praperadilan mengetahui  syarat-syarat  tersebut,  namun  karena  pada  umumnya  permohonan Praperadilan di Pengadilan Negeri Makassar dilakukan oleh Kuasa Hukum yang ditunjuk
oleh Pemohon sebenarnya (Pihak yang dirugikan) maka Pemohon sebenarnya tersebut tidak  terlalu  mempersoalkan  kapan  penyelesaian  perkara  itu  mendapat  putusan  dari Hakim sesuai yang disyaratkan oleh undang-undang tersebut.
Seperti  dengan  perkara  lainnya  selain  tindak  pidana,  perkara  permohonan Praperadilan  juga  dapat  menjadi  gugur  atau  digugurkan.  Hal  ini  dapat  terjadi  pada keadaan dimana pihak Pemohon menarik kembali permohonannya, dapat pula terjadi permohonan ditolak dengan alasan karena ada syarat-syarat yang tidak dipenuhi oleh Pemohon. Kemungkinan ditariknya permohonan Praperadilan, dapat disebabkan karena beberapa faktor  diantaranya karena apa yang  dituntut oleh  Pemohon telah terpenuhi sebelum  perkara  tersebut  diperiksa,  dan  atau  adanya  tindakan  Termohon  yang menunjukkan  itikad  baik  terhadap  Pemohon  yang  diterima  oleh  Pemohon.  Namun demikian,  terkadang  juga  ada  Permohonan  Praperadilan  dari  Pemohon  Praperadilan terhadap penahanan yang tidak sah, tetap diteruskan meski keluarga (istri, suami atau anak) Pemohon telah dikeluarkan dari tahanan Penyidik. Hal ini didasarkan pada kondisi kerugian yang diderita korban penahanan yang tidak sah, karena dirinya ditahan kerugian mana berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan dan tercemarnya nama baik karena ditahan  dengan  tuduhan  melakukan  suatu  tindak  kejahatan.  Terhadap  permohonan Praperadilan  yang  gugur  karena  permohonan  tersebut  dicabut  kembali  oleh Pemohonnya,  maka  pemeriksaan  perkara  permohonan  Praperadilan  tersebut  tidak dilanjutkan  dan  dinyatakan  dihentikan  karena  pencabutan  permohonan.  Berdasarkan hasil penelitian dan observasi pada Pengadilan Negeri Makassar, peneliti mendapatkan bahwa;  Pada  putusan  Pengadilan  Negeri  Makassar  Nomor:  02/Pra.Pid/2020/PN.Mks, dimana korban merasa dirugikan atas penahanannya dan melakukan upaya permohonan Praperadilan di Pengadilan Negeri Makassar dengan kronologi sebagai berikut:
a. Kronologi
Pada tanggal 22 Februari 2022, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan melakukan Penahanan terhadap Muhammad Nasir, karena diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor pada Bank BIN Syariah Cabang Makassar. Dalam hat ini pemanggilan maupun pemeriksaan terhadap Pemohon adalah berkenaan dengan adanya pemberitaan kasus pemerasan Jaksa AM yang dimuat pada Berita Kota, bukan pemanggilan dan pemeriksaan berkenaan dengan tindak pidana korupsi. Dalam Surat Perintah Penahanan yang ditanda tangani oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Asisten  Tindak  Pidana  Khusus  selaku  Penyidik,  Jaksa  Utama  Amirullah,  dengan  uraian bahwa  penahanan  atas  Pemohon  adalah:  Karena  diduga  melakukan  Tindak  Pidana Korupsi  dalam  Pembiayaan  Kendaraan  Bermotor  pada  Bank  BTN  Syariah  Cabang Makassar, jelas menunjukkan adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan. Termohon
(dalam hal ini Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan).
Kesewenang-wenangan  ini  karena  tujuan  pemanggilan  maupun  pemeriksaan terhadap  Pemohon  adalah  terkait  pemberitaan  di  Berita  Kota  dengan  judul,  “Heboh Rekaman  Pemerasan  Jaksa  AM,  dan  pemanggilan  ini  bukan  pemanggilan  untuk kepentingan  penyidikan,  namun  justru  dilakukan  penahanan  terhadap  Pemohon (Muhammad Nasir) dengan alasan tindak pidana korupsi”.

## b. Permohonan Praperadilan dan Ganti Kerugian
Dalam permohonan Praperadilan, Pemohon memberikan alasan sebagai berikut:
• Bahwa pada tanggal 22 Februari 2020, Termohon telah memanggil Pemohon untuk dimintai keterangannya adanya pemberitaan di Berita Kota Edisi Tanggal 17 Februari 2020  dengan  judul  "Heboh  Rekaman  Pemerasan  Jaksa  AM",  sebagaimana  Surat Panggilan  Nomor  :  B.26/R.4.7/Hpus.3/02/  2020  tanggal  22  Februari  2020  yang ditandatangani oleh Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.
• Bahwa  berkenaan  dengan  pemanggilan  diatas,  maka  pada  hari  Kamis  tanggal  25 Februari 2020 Pemohon diperiksa oleh Termohon dan setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan  surat  panggilan diatas, Pemohon langsung  ditahan  berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-008/R.4.5/Fd. 1/02/2020 tanggal 25 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Asisten Tindak Pidana Khusus selaku Penyidik, Jaksa Utama Pratama AMIRULLAH, SH. MH.
• Bahwa  tindakan  Penahanan  oleh  Termohon  harus  dilakukan  secara  bertanggung jawab menurut hukum dan Undang-Undang yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 KUHAP.
• Bahwa  dengan  kata  lain  Surat  Perintah  Penahanan  Nomor  :Print- 008/R.4.5/Fd.1/02/2020 Tanggal 25 Februari 2010, yang  dibuat dan ditandatangani oleh  Termohon  adalah  tidak  sah  karena  pemeriksaan  yang  dilakukan  terhadap Pemohon  bukan  didasarkan  atas  alasan  pemanggilan  pemeriksaan  Tindak  Pidana Korupsi, melainkan alasan karena adanya pemberitaan di Berita Kota Edisi tanggal 17 Februari 20^0 dengan judul "Heboh Rekaman Pemerasan Jaksa AM", sebagaimana alasan  pemanggilan  dalam  Surat  panggilan  Nomor:  B.26/R.47/  Hpu.3/02/2020 Tanggal 22 Februari 2020.
• Bahwa  oleh  karena  Penahanan  yang  dilakukan  Termohon  terhadap  Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-008/R.4. 5/Fd.1/02/2020 Tanggal 25 Februari 2020, adalah tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) KUHAP, yakni alasan pemanggilan yang tidak jelas.
• Bahwa  dengan  dilakukannya  penahanan  oleh  Termohon  atas  diri  Pemohon,  maka Pemohon telah menderita kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi
untuk  menjadikan  permintaan  ganti  rugi  ini  menjadi  jelas,  maka  Pemohon menetapkan suatu jumlah senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan sangatlah beralasan apabila  Termohon  dihukum  untuk  membayar  ganti  rugi  tersebut  segera  setelah putusan dalam perkara ini dibacakan atau selambat-lambatnya pada hari dan tanggal putusan ini dibacakan.
• Bahwa oleh karena penahanan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah, maka sangatlah  beralasan  apabila  Termohon  dihukum  untuk  merehabilitir  nama  baik Pemohon, dengan mengumumkan secara lengkap Putusan Praperadilan ini pada 3 (tiga) media massa, yakni Fajar, Berita Kota dan Tribun Timur, dengan ukuran 1 (satu) halaman penuh.
• Dengan demikian, maka Hak Azasi Pemohon telah dilanggar oleh Termohon karena dengan  sewenang-wenang  Pemohon  telah  ditahan  dan  dasar  pemanggilan  yang tidak  jelas.  Hal  ini  berakibat  Pemohon  tidak  dapat  mempersiapkan  diri  dalam pembelaan dan juga untuk menciptakan kepastian hukum adalah harus menyebutkan alasan  pemanggilan  secara  jelas,  termasuk  status  orang  yang  dipanggil,  apakah sebagai tersangka atau saksi.
c. Pertimbangan Hukum Hakim
Dalam putusannya, Hakim mempertimbangkan hal-hal yang ada pada permohonan Pemohon,  sanggahan  Termohon  dan  saksi-saksi  serta  alat  bukti  yang  diajukan  oleh Termohon dan Pemohon sendiri. Adapun pertimbangan selengkapnya adalah sebagai berikut: Menimbang bahwa berdasarkan tindakan penahanan dan tindakan pemanggilan (baik  pemanggilan  untuk  kepentingan  pemeriksaan  tahap  penyidikan  maupun  untuk kepentingan pemeriksaan pengawasan/ pengaduan/terkait pemberitaan Koran) terhadap Sdr. Muhammad Nasir, (Pemohon Praperadilan) adalah tidak terkait. Tidak ada hubungan sama sekali terhadap suatu penahanan tidak diwajibkan adanya pemanggilan, dan untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa : a. Fotocopy  Surat  Asisten  Pengawasan  Kejaksaan  Tinggi  Sulawesi  selatan  No.B-26 d/R.4.7/Hpu.3/02/2020, tanggal 22 Februari 2020 yang ditujukan kepada Muh.Nastsir (Mantan Kasi Retail BIN Syariah), Perihal panggilan untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Diberi tanda P.1
b. Foto copy Surat Perintah Penahanan No. Print-008/R.4.5/ Fd.1/02/2020. Dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan tanggal 25 Februari 2020, terhadap Muhammad Nasir, SE. diberi tanda P.2.
d. Amar Putusan Hakim
Setelah Hakim mempertimbangkan segala dalil dan faktor yang dikemukakan oleh Pemohon maupun Termohon maka Hakim memutuskan yang amarnya sebagai berikut:
a. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk sebagian;
b. Menyatakan  Penahanan  terhadap  diri  Pemohon  berdasarkan  Surat  Perintah Penahanan Nomor: Print-008/R.4.5/Fd.1/02/ 2020 tanggal 25 Februari 2020 tidak sah menurut hukum;
c. Membebaskan Tersangka (Pemohon) segera dari Rumah Tahanan Negara;
d. Memulihkan  hak  Pemohon  dalam  Kemampuan,  Kedudukan,  dan  Harkat  serta Martabatnya;
e. Memerintahkan  Panitera  Pengadilan  Negeri  Makassar  untuk  mengumumkan  isi putusan rehabilitasi ini pada papan pengumuman Pengadilan Negeri Makassar;
f. Membebankan ongkos perkara kepada Negara.
e. Analisis Peneliti
Dalam paparan tersebut, secara yuridis formal, Hakim yang memeriksa Permohonan Praperadilan  tersebut,  telah  melakukan  penerapan  Hukum  Acara  Pidana  yang  tepat, karena  terlebih  dahulu  mendengar  dan  memeriksa  permohonan  Pemohon  baru memeriksa sanggahan Termohon, selanjutnya melakukan pemeriksaan Saksi. Demikian pula Hakim yang bersidang merupakan Hakim Tunggal yaitu seperti yang disyaratkan dalam undang-undang. Adapun mengenai pertimbangan Hakim, nampak bahwa Hakim hanya  mendasarkan  keputusannya  pada  pertimbangan  alat  bukti  sehingga mengenyampingkan  keterangan  saksi-saksi.  Menjadi  pengetahuan  umum  pula  bahwa pada perkara  seperti ini dimana' melibatkan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sebagai  Termohon,  unsur  intimidasi  terhadap  saksi  didepan  pengadilan  kemungkinan tidak sama dengan pengetahuan saksi sendiri. Prinsip suatu pemeriksaan Permohonan Praperadilan  sebenarnya,  adalah  untuk  menemukan  kebenaran  tentang  dilaksanakan tidaknya  aturan  Undang-Undang  tentang  operas!  Pihak  Kejaksaan  tersebut  dalam menjalankan tugasnya. Lalu jika setiap pemeriksaan perkara praperadilan, hal-hal yang essensial yang membuktikan kebenaran permohonan Pemohon dikesampingkan, maka lembaga peradilan akan menjadi pelindung bagi pihak yang justru mengenyampingkan fungsi peradilan tersebut. Demikian pula, jika setiap pemeriksaan perkara praperadilan Hakim yang bersangkutan mengenyampingkan keterangan saksi-saksi, mungkin dengan tujuan menjaga wibawa petugas, maka akan sulit melahirkan putusan yang adil. Dengan melihat sistimatika pada pemeriksaan praperadilan, maka terlihat lorong diantara uraian peruraian, lorong mana kemungkinan terselipnya kepastian hukum, sehingga ada baiknya jika  tata  urutan  suatu  pemeriksaan  dan  putusan  praperadilan  disempurnakan  dengan menempatkan pihak Kejaksaan betul-betul sebagai pihak tersendiri dalam suatu perkara, dengan kata lain bahwa yang disidangkan adalah tindakannya yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan dan bukan personilnya. Sebaiknya jumlah besarnya ganti
kerugian  diserahkan  kepada  kebijaksanaan  Hakim  berdasarkan  keadilan,  dengan menetapkan  batas-batas  maksimum  dan  minimumnya  dalam  peraturan  pemerintah, dengan demikian dalam menentukan jumlah besarnya ganti rugi, Hakim membatasi diri antara jumlah tersebut.
Pihak yang Bertanggungjawab Atas Tuntutan Ganti Rugi Sebagai Akibat Tidak Sahnya Penahanan
Tuntutan permintaan ganti kerugian yang dilakukan tersangka atau terdakwa atau ahli  waris  merupakan  perwujudan  perlindungan  hak  asasi  dan  harkat  martabat  dari korban tidak sahnya penahanan. Apabila tersangka atau terdakwa mendapat perlakuan yang tidak sah atau tindakan tanpa alasan berdasarkan undang-undang, memberi hak kepadanya menuntut ganti kerugian. Untuk memahami pengertian ganti kerugian yang diatur dalam Bab XII, Bagian  Kesatu KUHAP, perlu diperhatikan Pasal 1 butir 22: Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang  berdasarkan  undang-undang  atau  karena  kekeliruan  mengenai  orangnya  atau hukum  yang  diterapkan  menurut  cara  yang  diatur  dalam  undang- undang  ini”. Memperhatikan  bunyi  Pasal  1  butir  22,  dapat  dilihat  beberapa  penegasan  berkenaan dengan tuntutan ganti kerugian:
a. Ganti kerugian merupakan hak tersangka atau terdakwa;
b. Hak itu pemenuhan berupa “imbalan sejumlah uang;
c. Hak atas imbalan sejumlah uang tersebut diberikan kepada tersangka atau terdakwa atas  dasar;  Karena  terhadapnya  dilakukan  penangkapan,  penahanan,  penuntutan, atau peradilan tanpa alasan berdasarkan undang-undang, atau, Karena tindakan lain tanpa alasan berdasarkan undang-undang, atau Karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan.
Apa yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 22 sama maksud dan tujuannya dengan yang diatur dalam Pasal 95 Ayat (1) KUHAP. Perbedaan antara kedua ketentuan dimaksud, hanya terletak pada tambahan unsur alasan tuntutan ganti kerugian dalam Pasal 95 ayat (1). Kalau pada Pasal 1 butir 22 hak menuntut ganti kerugian disebabkan karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, pada Pasal 95 Ayat (1) ditambah satu  unsur  alasan  lagi,  karena  tindakan  lain  tanpa  alasan  yang  berdasarkan  undang- undang. Mengenai landasan hukum tuntutan ganti kerugian yang diatur dalam KUHAP bersumber  dari  ketentuan  Pasal  9  Undang-Undang  Kekuasaan  Kehakiman,  yang berbunyi: “Seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang
berdasarkan  undang-undang  atau  karena  kekeliruan  mengenai  orangnya  atau  hukum yang  diterapkan  berhak  menuntut  ganti  kerugian  dan  rehabilitasi”.  Melihat  substansi hukum tersebut, sama bunyinya dengan Pasal 1 butir 22 KUHAP. Dan sebagai landasan hukum,  Pasal  9  tersebut  baru  merupakan  aturan  pokok  yang  masih  memerlukan peraturan  pelaksana.  Sebagai  peraturan  pelaksana  pembuat  undang-undang  telah menjabarkan  dalam  Bab  XII,  Bagian  Kesatu  KUHAP.  Akan  tetapi  apa  yang  diatur  di dalamnya masih belum sempurna, karena apa yang diatur di dalamnya hanya terdiri dari dua pasal saja yakni Pasal 95 dan Pasal 96. Belum mengatur secara keseluruhan hal-hal yang berhubungan dengan masalah tuntutan ganti kerugian. Secara logis bahwa orang yang  menuntut  ganti  kerugian  itu  haruslah  bebas  dari  segala  tuduhan  dan  tuntutan. Oemar  Seno  Aji,  mengatakan:  “Bahwa  ia  dapat  meminta  ganti  kerugian,  apabila  ia dibebaskan  dari  segala  tuduhan  ataupun  dilepaskan  dari  tuntutan  hukum.  Namun demikian hal ini tidak berarti bahwa ia berhak atas ganti rugi hanya ia dibeb askan”. Akan tetapi dapat saja seseorang yang benar-benar bersalah dibebaskan karena kesalahannya tidak  dapat  dibuktikan.  Misalnya  A  merusak  barang  B,  lalu  A  ditangkap  dan  ditahan kemudian  A  dengan  bantuan  penasehat  hukumnya  meminta  diperiksa  Praperadilan, karena buti diperlukan cukup, disini saksinya anak kecil dan juga pada waktu diperiksa di Praperadilan  A  memberikan  keterangan  secara  alibi,  sehingga  hakim  Praperadilan memberikan suatu penetapan untuk diberikan ganti rugi kepada A. Apalagi dikuatkan dengan ajaran hukum pembuktian satu orang saksi tidak sah atau bukan saksi (unus testis nullus testis). Di negara Belanda contoh di atas, diserahkan sepenuhnya kepada hakim, sedangkan  ganti  rugi  dipertimbangkan  apabila  dan  selama  menurut  hakim  terdapat alasan-alasan keadilan (groden van billijkheid) untuk diberikan.  Jadi dapat atau tidaknya seseorang itu diberikan ganti rugi tergantung dengan pertimbangan hakim, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 PP 27 tahun 1983 yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 95 KUHAP. Untuk dapat diberikan ganti rugi sebagaimana disebutkan di atas, terlebih dahulu harus diketahui:
a. Alasan untuk mengajukan permintaan ganti kerugian;
Dalam  Pasal  95  KUHAP  alasan  bagi  tersangka,  terpidana  untuk  menuntut  ganti kerugian selain dari pada adanya penangkapan, penahanan, penuntutan, diadilinya orang tersebut, juga apabila dikenakan tindakan-tindakan pihak lain, yang secara tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya. Segala apa yang diperlukan oleh pihak lain, dimaksudkan oleh pihak lain adalah oleh penyidik terhadap tersangka/terpidana itu dilakukan secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian  materiil  bagi  tersangka  atau  terpidana.  Hal  ini  dimaksudkan  dalam  Pasal  95 tersebut karena dipandang perlu bahwa hak-hak terhadap harta bendanya dan hak atas
privacy  tersebut  perlu  dilindungi  terhadap  tindakan-tindakan  melawan  hukum.  Yang dimaksud  dengan  penahanan  tanpa  alasan  adalah  penahanan  yang  tidak  memenuhi syarat  Pasal  21  termasuk  juga  penahanan  yang  lebih  lama  dari  pada  pisana  yang dijatuhkan. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 95 Ayat (2) KUHAP dihubungkan dengan Pasal 77, maka tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi tidak hanya dapat diajukan ke muka pengadilan, tetapi juga apabila perkara tersebut tidak diajukan ke pengadilan dalam arti dihentikan baik dalam tingkat penyidikan maupun dalam tingkat penuntutan.
b. Instansi mana yang memeriksa dan memutus tuntutan ganti kerugian;
Di sini dibedakan antara tuntutan ganti kerugian yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan dan tuntutan ganti kerugian yang perkaranya diajukan ke pengadilan. Apabila perkaranya tidak diajukan ke pengadilan, baik karena tidak terdapat bukti yang cukup atau peristiwa tersebut tidak merupakan tindak pidana, sedangkan pada tersangka telah dilakukan  penangkapan,  penahanan,  dan  tindak  lain  melawan  hukum,  maka  tuntutan tersebut diperiksa dan diputus melalui praperadilan. Sedangkan tuntutan ganti kerugian yang perkaranya telah diajukan ke pengadilan dan terdakwa bebas dari segala tuduhan, maka permintaan  ganti kerugian yang demikian itu diberikan  dan  diputus  oleh  hakim yang telah telah mengadili perkaranya yang bersangkutan. Dalam hal ini ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang telah mengadili perkara yang bersangkutan. Hal ini  dimaksudkan  karena  hakim  yang  sama  yang  telah  mengadili  perkara  pidana  yang menjadi pokok perkara.
c. Bagaimana cara pemeriksaannya;
Pemeriksaan  praperadilan  dilakukan  dengan  hakim  tunggal  yang  ditunjuk  oleh ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang panitera dalm sidang yang terbuka untuk umum. Adapun yang diperiksa dalam proses praperadilan adalah:
a. Sah  atau  tidaknya  suatu  penangkapan  atau  penahanan  diajukan  oleh  tersangka, keluarga atau kuasanya (Pasal 79 KUHAP);
b. Sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik  atau  penuntut  umum  atau  pihak  ketiga  yang  berkepentingan  (Pasal  80 KUHAP);
c. Permintaan  ganti  kerugian  dan  rehabilitasi  akibat  tidak  sahnya  penangkapan  atau penahanan, atau sahnya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 81 KUHAP).
Dalam pemeriksaan atau memutus sah atau tidaknya apa yang telah  disebutkan dalam  Pasal  79,  Pasal  80,  Pasal  81  KUHAP,  hakim  mendapat  keterangan  dari tersangka/pemohon  maupun  dari  termohon  (Pasal  82  huruf  b  KUHAP).  Dalam  hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam
putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian yang diberikan (Pasal 83 Ayat (3) huruf c), sedangkan ganti kerugian yang dapat dimintakan meliputi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 95 KUHAP.

## SIMPULAN
Pengaturan hukum tuntutan ganti rugi akibat tidak sahnya penahanan, tidak sesuai dengan  aturan  ketentuan  hukum  yang  berlaku,  dimana  tindakan  tersebut  tidak  dapat dipertanggung  jawabkan  dan  merupakan  tindakan  yang  melanggar  HAM.  Sehingga penahanan  yang  tidak  sah  yang  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  melakukan penahanan  tersebut,  oleh  pihak  korban  dapat  dimintakan  ganti  rugi  atau  dapat melakukan  upaya  praperadilan  para  pihak  penegak  hukum  dengan  tuntutan  ganti kerugian yang  tidak menutup kemungkinan dikabulkan  oleh  pihak Pengadilan Negeri. Pihak yang bertanggung jawab atas tuntutn ganti rugi sebagai akibat tindakan penyidik yang bertentangan dengan undang-undang adalah penyidik itu sendiri atau pejabat yang telah memberi wewenang, hal  ini dikarenakan  penyidik atau  pejabat yang berwenang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.

## DAFTAR PUSTAKA
La Ode Husen. 2019. Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan. Penerbit CV.
Social Politic Genius (SIGn). Makassar.
Syahruddin Nawi dan M.A Rahman Syahruddin. 2021. Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris, Edisi Revisi. Kretakupa Print. Makassar.
Syahruddin Nawi dan Salle. 2021. Sosiologi Hukum dan Teori Efektivitas Hukum. Kretakupa Print. Makassar.
Yahya.  Harahap.  M.  2005.  Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Sinar Grafika. Jakarta.
Achyanil  Hasma.,  La  Ode  Husen.,  &  Ilham  Abbas.  (2019).  Implementation  of  Fulfilling Rights  to  Get  Health  Services  in  Community  Institutions  City  Class  I  Makassar. Journal of Humanities and Social Science, (IOSR), 24(1), 70 – 80.
Finta Riris Sitorus. (2016). Pelanggaran Pengaturan Prinsip Miranda Rule Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Jurnal Online Mahasiswa, 3(2),
1 – 15. https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/16441/15867
Krisfian Fatahilla., Sufirman Rahman., & Baharuddin Badaru. (2022). Efektifitas Pemidanaan
Dalam  Proses  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Penyalahgunaan  Narkotika. Journal  of  Lex  Generalis  (JLG),  3(4),  743 – 757.  http://www.pasca-
umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/832/887
Marbun. S.F. (1997). Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 9(4), 9 – 19. https://journal.uii.ac.id/index.php/IUSTUM/article/view/6931 Muhammad Fahrul., Syahruddin Nawi., & Baharuddin Badaru. (2022). Analisis Undang-
Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Ditinjau Dari Aspek  Justice  Collabolator.  Journal  of  Lex  Generalis  (JLG),  3(4),  726 – 742.
https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/831/886
Nurhasan. (2017). Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Peradilan Pidana.
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 17(4), 205 – 215. http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/414/381
Nurul  Asmi,  A.,  Hambali  Thalib.,  &  Ma’ruf  Hafidz.  (2020).  Hak  Ganti  Kerugian  Korban
Penangkapan Tidak Sah  Dalam Sistem Peradilan Pidana. Journal Of Lex Theory (JLT), 1(1), 99 – 115. http://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlt/article/view/47/49
Sufirman Rahman., Abdul Qahar., Nurul Qamar., & Amiruddin. (2018). Resolution of Land Rights Conflict Resolution of Customary Law Community at Foreign Investments Company. Journal of Physics : Conference Series, 1028(1), 1 – 6.
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1028/1/012179/pdf