## Kebijakan Keimigrasian Indonesia terhadap Negara yang Tidak Memiliki Hubungan Diplomatik: Studi Kasus Israel dan Taiwan
Junior Perdana Sande Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta
Abstract This paper provides an analysis of Indonesia’s immigration policies towards Israel and Taiwan, two  countries  that  do  not  have  official  diplomatic  relations  with  Indonesia.  Immigration  policy analysis will focus on the implementation of Indonesia’s selective policy towards foreigners such as applications for entry permits (visas), inspections at Immigration Checkpoints (TPI), supervision of foreigners, and enforcement of Indonesian immigration laws. Through qualitative research methods and  descriptive  analysis  approaches,  it  can  be  explained  how  the  concept  of  national  interest  is able to influence Indonesia’s decision not to open diplomatic relations with Israel and Taiwan. The differences in background that affect the absence of diplomatic relations have finally contributed to the differences in the policy of granting the Visa of the Republic of Indonesia to citizens of Israel and Taiwan who want to enter the sovereignty territory of the State of Indonesia. The Covid-19 pandemic situation also influenced the policy of granting the visit visa. There are no differences in security enforcement policies at Immigration Checkpoints and immigration control, as well as law enforcement through immigration administration actions between Israeli and Taiwanese citizens and foreigners from other countries.
Keywords: diplomatic relation; immigration; national interest; visa; selective policy

## Abstrak
Tulisan ini memberikan analisis mengenai kebijakan keimigrasian Indonesia terhadap Israel dan Taiwan, dua negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Indonesia. Analisis kebijakan  keimigrasian  akan  berfokus  pada  penerapan  selective  policy  keimigrasian  Indonesia terhadap orang asing yakni permohonan izin masuk (visa), pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), pengawasan orang asing, dan penegakan hukum keimigrasian Indonesia. Melalui metode  penelitian  kualitatif  dan  pendekatan  deskriptif  analisis,  dapat  dijelaskan  bagaimana konsep kepentingan nasional mampu mempengaruhi keputusan Indonesia untuk tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel dan Taiwan. Perbedaan latar belakang yang mempengaruhi ketiadaan  hubungan  diplomatik  akhirnya  turut  mewarnai  perbedaan  kebijakan  pemberian  Visa Republik  Indonesia  terhadap  warga  negara  Israel  dan  Taiwan  yang  hendak  memasuki  wilayah kedaulatan Negara Indonesia. Situasi pandemi Covid-19 turut mempengaruhi kebijakan pemberian visa  kunjungan  tersebut.  Tidak  terdapat  perbedaan  kebijakan  penegakan  keamanan  di  TPI  dan pengawasan  keimigrasian,  serta  penegakan  hukum  melalui  tindakan  administrasi  keimigrasian antara Warga Negara Israel dan Taiwan dengan orang asing dari negara lain.
Kata-kata kunci: hubungan diplomatik; imigrasi; kepentingan nasional; visa; kebijakan selektif
Vol. 7, No. 1 ( Januari-Juni 2022): 14-34
Pendahuluan Diplomasi antar negara terus berevolusi semenjak sistem negara bangsa ( nation-state ) mulai diperkenalkan oleh Perjanjian Westphalia (1648). Perjanjian Westphalia merupakan titik awal perkembangan kerangka sistem negara modern dan diplomasi internasional. Sebagai konsekuensi dari terbentuknya Perjanjian Westphalia, konsep kedaulatan negara, mediasi antar negara, dan diplomasi mulai diakui dan dipraktekkan oleh negara (Patton,  2019:  91).  Kanselir  pertama  Kekaisaran  Jerman  tahun  1971,  Otto von Bismarck, mendeskripsikan diplomasi sebagai sebuah proses negosiasi timbal balik antar negara yang tidak akan pernah berakhir (Stanzel, 2018: 7). Diplomasi merupakan alat bagi setiap negara untuk pencapaian politik luar negeri serta melindungi kepentingan nasional negara dalam konteks politik internasional.
Seiring perkembangan, karakter diplomasi modern berubah dengan cepat. Pendekatan diplomasi menjadi semakin populer diterapkan oleh negara dalam pencapaian politik luar negerinya. Deskripsi diplomasi menjadi semakin rumit. Dewasa ini, diplomasi dipengaruhi oleh empat aspek penting yakni kepribadian individu dari para diplomat; perubahan dasar yang timbul dalam perkembangan teknis, terutama akibat perkembangan teknologi; meningkatnya jumlah aktor internasional yang aktif berdiplomasi; serta kepekaan akan berbagai bidang kebijakan luar negeri (Stanzel, 2018: 7). Tekanan dan sanksi ekonomi juga menjadi lebih populer diterapkan sebagai kekuatan dalam berdiplomasi. Negara yang sukses beradaptasi terhadap perubahan serta memiliki kekuatan diplomatik besar dapat mempengaruhi pengambilan sebuah keputusan baik dalam konteks hubungan bilateral maupun multilateral.
Setiap negara berdaulat memiliki kapasitas untuk menjalankan hubungan diplomatik dengan negara lain demi mencapai kepentingan luar negerinya. Hubungan diplomatik merupakan hubungan antar negara yang berdaulat dengan didasari atas perjanjian formal yang mengatur perjanjian tersebut (Ashari, 2015: 158). Hubungan diplomatik antar negara ditandai dengan terdapatnya instrumen perwakilan negara atau penempatan wakil ke negara lain atau sebaliknya menerima wakil dari negara lain. Perwakilan tersebut dikenal sebagai perwakilan diplomatik. Perwakilan diplomatik bertugas untuk mewakili negara dalam melaksanakan hubungan diplomatik dengan negara penerima atau organisasi internasional (Welianto, 2020). Kerangka formal yang berisi pedoman tertulis mengenai hubungan diplomatik antara negara berdaulat berhasil ditetapkan melalui Vienna Convention on Diplomatic Relations (1961) dan Vienna Convention on Consular Relations (1963). Peningkatan hubungan bilateral dan kerjasama yang saling menguntungkan dapat dicapai dengan pembukaan hubungan diplomatik resmi. Secara tradisional, pelaksanaan hubungan diplomatik dilakukan oleh
para Duta Besar dan pegawai administratif bertempat di ibu kota negara. Seiring dengan meningkatnya kegiatan perdagangan dan komersial, dibentuk Konsulat yang bertanggung jawab atas urusan warga negaranya yang berkedudukan di kabupaten atau kota lain dari negara penerima (Ugwu, 2020: 2). Dewasa ini, setiap perwakilan hampir seluruhnya berstatus Kedutaan Besar yang dipimpin oleh oleh seorang Duta besar. Akan tetapi, di beberapa tempat, terdapat perwakilan diplomatik dalam tingkat Kantor Legation yang dipimpin oleh diplomat berpangkat Minister (Duta), seperti Monaco, San Marino di Paris, serta Brussel (Mauna dalam Dammen, 2005: 715). Pembukaan hubungan diplomatik resmi antar negara bukan merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Atas pertimbangan tertentu, suatu negara dapat menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. Sebaliknya, negara berhak untuk tidak menempatkan atau menerima perwakilan diplomatik negara lain. Negara memiliki beragam alasan untuk tidak membuka hubungan diplomatik resmi, apakah sesuai dengan strategi politik luar negeri mereka, bertentangan dengan kepentingan nasional, melindungi kepentingan negara, atau pembukaan hubungan diplomatik tersebut dinilai tidak menguntungkan sama sekali. Keputusan untuk membuka atau menolak hubungan diplomatik adalah hak prerogatif setiap negara.
Sebagai negara berdaulat, Indonesia menyadari pentingnya penempatan perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler di berbagai negara dalam rangka melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif untuk menjamin dan memelihara kepentingan nasional Indonesia dan ikut membantu tercapainya ketertiban dunia serta memajukan kerjasama dan hubungan persahabatan dengan semua bangsa di dunia (UU RI Nomor 1  Tahun  1982,  Bagian  Penjelasan).  Hal  ini  tercermin  dari  ratifikasi  dan penetapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 Tentang Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan ( Vienna Convention On Diplomatic Relations And Optional Protocol To The Vienna Convention On Diplomatic Relations Concerning Acquisition Of Nationality, 1961 ) dan Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan ( Vienna Convention On Consular Relations And Optional Protocol To The Vienna Convention On Consular Relation Concerning Acquisition Of Nationality, 1963 ). Akan tetapi, tidak semua negara memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia.  Israel dan Taiwan merupakan dua negara yang hingga saat ini tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Indonesia.
Walaupun Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara Israel dan Taiwan, bukan berarti warga dari negara tersebut dilarang untuk memasuki wilayah Indonesia atau menjalin kerjasama.
Indonesia masih menjalin hubungan perdagangan dan pariwisata dengan Israel, bahkan kerjasama yang lebih luas di bidang ekonomi, perdagangan, pendidikan, pariwisata dan ketenagakerjaan dilakukan dengan Taiwan. Warga negara dari Israel dan Taiwan juga dapat memasuki wilayah Negara Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan keimigrasian terkait lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya, jelas diperlukan untuk pengaturan hal tersebut demi menjaga tegaknya kedaulatan Negara Indonesia. Berdasarkan permasalahan diatas, artikel ini akan membahas bagaimana kebijakan Keimigrasian Indonesia terhadap negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia, secara khusus Israel dan Taiwan.
Alasan utama penulis memilih topik ini karena belum ada penelitian yang membahas mengenai kebijakan Keimigrasian Indonesia terhadap orang asing dari negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia, seperti Israel dan Taiwan. Adapun tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan kebijakan keimigrasian Indonesia terhadap orang asing dari Negara Israel dan Taiwan, apakah kebijakan tersebut pada dasarnya sama karena keduanya tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Indonesia, apakah ada perbedaan kebijakan keimigrasian secara signifikan. Pembahasan kebijakan keimigrasian akan berfokus pada penerapan kebijakan selektif ( selective policy ) keimigrasian Indonesia terhadap orang asing yakni permohonan izin masuk (visa), pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), pengawasan orang asing, dan penegakan Hukum Keimigrasian Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2009: 4). Dalam hal ini, penulis akan memberikan deskripsi dan analisis terhadap permasalahan penelitian secara lebih mendetail. Untuk pengumpulan data, digunakan metode studi kepustakaan ( library research ) yaitu pengumpulan data berupa dokumen. Dokumen yang dikumpulkan berupa jurnal ilmiah, buku, artikel online, informasi dan data hasil penelitian sebelumnya, serta peraturan hukum atau undang-undang, sesuai dengan variabel penelitian. Dokumen yang dikumpulkan akan disortir sesuai kebutuhan yang kemudian diolah dengan metode analisis deskriptif, yakni penjabaran terperinci dan digabung dengan analisis logis saat pengolahan data. Langkah terakhir, hasil penjabaran dan analisis akan ditulis secara sistematis serta melakukan penarikan kesimpulan logis terhadap permasalahan penelitian. Penulis berpendapat bahwa perbedaan latar belakang ketiadaan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel dan Taiwan, menyebabkan adanya perbedaan kebijakan keimigrasian yang diterapkan oleh Indonesia terhadap warga negara dari Israel dan Taiwan yang hendak memasuki wilayah kedaulatan Negara Indonesia.
Artikel ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut. Bagian pertama menjabarkan konsep kepentingan nasional yang merupakan salah satu penentu kebijakan luar negeri suatu negara dalam politik internasional sebagai landasan teoretis. Bagian kedua akan membahas mengenai latar belakang yang mengakibatkan ketiadaan hubungan diplomatik resmi antara Indonesia dengan Negara Israel dan Taiwan. Bagian ketiga memberikan gambaran umum perbedaan layanan keimigrasian terhadap Warga Negara Israel dan Taiwan dalam hal pemberian Visa Kunjungan Republik Indonesia untuk memasuki wilayah Negara Indonesia. Bagian keempat membahas mengenai proses pemberian visa dan izin tinggal kepada Warga Negara Israel dan Taiwan. Bagian kelima berupaya untuk menganalisis penegakan keamanan negara melalui pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, pengawasan, dan penegakan hukum Keimigrasian Indonesia terhadap warga Negara Israel dan Taiwan.

## Kerangka Konseptual
Kepentingan Nasional Mempengaruhi Kebijakan Luar Negeri Suatu Negara Kepentingan  nasional  memiliki  peran  yang  sangat  signifikan untuk menjelaskan tingkah laku negara dalam politik internasional (Weldes, 1996:276). Realisme merupakan aliran perspektif pertama yang mencoba mengkonseptualisasikan kepentingan nasional. Kepentingan nasional dinilai memberi pengaruh sangat besar dan menjadi kunci yang melatarbelakangi keputusan pada pengambil kebijakan luar negeri. Hans J. Morgenthau (1949:208) menegaskan bahwa kepentingan nasional merupakan standar evaluasi untuk perencanaan dan pengerjaan bagi setiap pembuat kebijakan sepanjang sejarah sistem negara modern. Secara umum kepentingan nasional terdiri atas dua faktor. Faktor pertama yaitu tuntutan rasional sesuai dengan kebutuhan dan faktor lainnya adalah hal yang dapat berubah, ditentukan oleh keadaan tertentu. Keberlangsungan hidup adalah kebutuhan dasar dari setiap negara. Oleh karena itu, setiap negara  melakukan  segala  cara  untuk  melindungi  identitas  fisik,  politik, dan budayanya terhadap gangguan bahkan ancaman dari negara lain (Morgenthau dalam Kiyono, 1969:2).
Morgenthau membagi kepentingan nasional dalam dua tingkatan. Tingkat pertama adalah kepentingan primer (vital), menyangkut eksistensi fisik dasar negara. Tidak ada kata kompromi, bahkan negara tidak segan untuk berperang dalam mempertahankan kepentingan ini. Kepentingan primer  lebih  mudah  didefinisikan,  menyangkut  kemerdekaan  dan keamanan negara, perlindungan institusi dan warga negara, serta nilai fundamental yang sebagian besar dianggap penting bagi setiap negara. Tingkat kedua adalah kepentingan sekunder, hal yang dapat dinegosiasi dan dikompromikan oleh para stakeholder negara. Kepentingan sekunder
lebih sulit untuk didefinisikan, menyangkut hal diluar kepentingan primer dan tidak memberikan ancaman bagi kedaulatan negara (Morgenthau dalam Marleku, 2013:416).
Secara umum, kepentingan nasional dapat digolongkan ke dalam lima kategori  kepentingan,  yakni  sebagai  berikut:  (1)kepentingan  pertahanan/ militer, menyangkut perlindungan negara dan warga negara dari ancaman keamanan; (2)kepentingan ekonomi, menyangkut upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi negara melalui kerjasama bilateral maupun multilateral; (3)kepentingan ideologis, menyangkut perlindungan nilai dasar dan budaya masyarakat terhadap pengaruh yang datang dari luar; (4) kepentingan tatanan keamanan dunia, menyangkut pemeliharaan sistem politik, ekonomi, dan kedamaian regional, kawasan, dan global; serta (5) kepentingan kemanusiaan, menyangkut pencegahan invasi dan intervensi terhadap kedaulatan negara lain (Zeidan, 2020:2-3, dan Suwarman dkk, 2018:182).
Kepentingan nasional merupakan sebuah konsep abstrak, bukan konsep tetap dan independen. Konsep ini dipengaruhi berbagai unsur ideologis serta didefinisikan dan diperebutkan dalam proses politik dalam negeri (Wangen, 2019:7-8). Untuk dapat memahami sebuah kepentingan nasional, perlu melihat proses pembentukannya dalam politik domestik. Kepentingan nasional ditentukan oleh berbagai kepentingan sub-nasional dalam negeri yang bertahan untuk mendominasi pembentukan kepentingan nasional. Alih-alih memahami kepentingan dari perspektif nasional secara umum, Jeffry Frieden (1999:59) menyarankan agar kita melihat kelompok kepentingan, partai politik, dan birokrasi, yang berinteraksi untuk membentuk kepentingan nasional. Kepentingan nasional suatu negara jelas merupakan komposisi kepentingan para aktor yang terlibat dalam interaksi politik seperti kepentingan ekonomi, politik, atau sosial yang berbeda (Chong-Han Wu, 2017:393). Itulah yang menyebabkan mengapa aliran perspektif seperti Realisme, Marxisme, Liberalisme, Konstruktivisme, dan English  School , memiliki cara pandang yang sangat berbeda dalam mendefinisikan  serta  melakukan  implikasi  praktis  terhadap  kepentingan nasional (Burchill, 2005).
Seiring perkembangan globalisasi, kerjasama antar negara juga semakin meningkat. Kerjasama antar negara menjadi alat penting untuk bertahan dalam era globalisasi dan pemeliharaan keamanan melalui kepentingan kolektif (UK Cabinet Office, 2008). Disisi lain, kerjasama antar negara telah mengaburkan konsep kepentingan nasional. Beberapa ahli hubungan internasional akhirnya mulai meragukan relevansi kepentingan nasional dalam sistem internasional. Isu-isu identitas dan keamanan kolektif kemudian menjadi fokus utama dalam diskusi nasional. Pengenalan akan identitas negara dinilai akan membantu negara lain untuk memahami kepentingan negara dalam sistem internasional (Dermawan, 2019:39).
Walaupun globalisasi, perkembangan aktor non negara, serta peningkatan popularitas konsep identitas dan keamanan kolektif, turut mempengaruhi eksistensi dari kepentingan nasional, setidaknya konsep tersebut masih eksis untuk dipakai sebagai sebuah kerangka konseptual dalam memahami tingkah laku negara dalam politik internasional. Konsep kepentingan nasional dapat digunakan untuk menjelaskan latar belakang ketiadaan hubungan diplomatik serta kebijakan Keimigrasian Indonesia terhadap Warga Negara Israel dan Taiwan.

## Ketiadaan Hubungan Diplomatik antara Indonesia dengan Israel dan
Taiwan
Hingga tahun 2021, Indonesia belum memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan Taiwan. Hal ini berarti bahwa tidak ada kesepakatan atau perjanjian untuk menempatkan perwakilan dan menerima wakil diplomatik antar  negara.  Terdapat  perbedaan  signifikan  yang  melatarbelakangi mengapa Indonesia memutuskan untuk tidak membuka hubungan diplomatik resmi dengan kedua negara tersebut. Untuk memahaminya, perlu dikaji berdasarkan sejarah pembentukan Negara Israel dan Taiwan serta kepentingan nasional Indonesia. Israel memproklamasikan pendirian negaranya pada tanggal 14 Mei 1948 di atas wilayah Palestina, sehari sebelum mandat Inggris atas wilayah Palestina berakhir (Iswara, 2021). Berdirinya Negara Israel diakibatkan sikap dari Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) setahun sebelumnya (1947), yang merekomendasikan pembagian wilayah Palestina menjadi dua kedaulatan negara yaitu Yahudi dan Arab. Proklamasi Israel memicu kecaman internasional dan perang berkepanjangan dengan Palestina dan Negara-Negara Arab, yang menolak pembagian  dan  pendudukan  wilayah  Palestina.  Kecaman  dan  konflik tidak menghentikan upaya Israel. Israel bahkan terus memperluas wilayah kekuasaan negaranya, jauh melebihi luas wilayah saat Negara Israel pertama kali didirikan.
Indonesia adalah salah satu negara yang tidak pernah mendukung pendudukan Israel atas wilayah Palestina. Antipati Indonesia terhadap Israel awalnya muncul dari perasaan solidaritas Indonesia untuk membangun hubungan dengan negara-negara bekas jajahan Eropa dan promosi terhadap penghapusan kolonialisme, termasuk dengan negara- negara di kawasan Arab, dalam Gerakan Non-Blok (Barton dan Rubenstein, 2005:158). Secara konsisten, Indonesia terus menyuarakan tindakan Israel tersebut sebagai sebuah penjajahan atas Palestina dan sangat bertentangan dengan kepentingan nasional Indonesia menyangkut pemeliharaan tatanan keamanan dunia dan kepentingan kemanusiaan yakni pencegahan invasi dan intervensi terhadap kedaulatan negara lain, dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan ‘ bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu
ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan,  karena  tidak  sesuai  dengan  perikemanusiaan  dan  perikeadilan ’. Keengganan Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel semakin diperkuat dengan perasaan solidaritas Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk mayoritas Muslim, sama halnya dengan masyarakat Palestina yang juga mayoritas Muslim (Barton dan Rubenstein, 2005:160). Sebaliknya, Israel terus menunjukkan ketertarikan untuk membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia sejak Presiden Pertama Indonesia, Soekarno, masih menjabat (Syahfrullah, 2021).
Seperti  penjelasan  Jeffry  Frieden  para  kerangka  konseptual  di  atas, untuk melihat kepentingan nasional Indonesia terhadap penolakan untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel, maka perlu mengkaji proses pembentukan kepentingan nasional di dalam negara Indonesia. Interaksi berbagai kelompok kepentingan (terutama organisasi muslim), partai politik, dan birokrasi dalam proses politik dalam negara Indonesia, berujung pada kesimpulan bahwa tindakan Israel atas Palestina tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Dukungan akan kemerdekaan Palestina akan selalu menjadi kepentingan nasional dan prioritas kebijakan luar negeri Indonesia terhadap stabilitas perdamaian di kawasan Timur Tengah. Oleh karena itu, sejak masa Pemerintahan Presiden Soekarno hingga Pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia tidak pernah berniat untuk membuka hubungan diplomatik resmi dengan Israel.
Sejarah berbeda terjadi antara hubungan Indonesia dan Taiwan. Kontroversi Taiwan dengan nama resmi Republic of China (ROC), sebagai sebuah negara berdaulat atau bagian dari Negara Tiongkok terus terjadi hingga saat ini. Setelah kemenangan aliran Komunis di Negara Tiongkok daratan pada tahun 1949, jutaan politisi aliran Nasionalis Tiongkok melarikan diri ke Pulau Taiwan dan mendirikan pemerintahan. Awalnya, posisi Taiwan masih cukup kuat dalam kancah perpolitikan internasional hingga tahun 1970-an. Akan tetapi, setelah Negara Tiongkok meluaskan pengaruhnya melalui Gerakan Non-Blok (GNB) dan dampak Kebijakan Satu Tiongkok ( One China Policy ) membuat kuantitas hubungan diplomatik Taiwan dengan negara-negara di dunia semakin menyusut. Kekurangan pengakuan diplomatik dalam kancah politik internasional menyebabkan PBB tidak mengakui Taiwan sebagai anggota tetap (Maulana, 2016:3).
One  China  Policy merupakan alasan utama mengapa Indonesia tidak mempunyai hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan. Melalui Memorandum  of  Understanding (MOU) yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia dan Cina pada tanggal 8 Agustus 1990 sebagai upaya untuk menormalisasi kembali hubungan kedua negara yang sempat membeku pasca tahun 1965, Indonesia mengakui One China Policy . Walaupun Indonesia menganut Politik Luar Negeri Bebas Aktif, Indonesia harus
mengakui kedaulatan Tiongkok atas Taiwan karena kesepakatan tersebut (Mahardika dan Darmawan, 2020:218). Indonesia tidak boleh memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan. One China Policy merupakan kebijakan luar negeri Negara Tiongkok yang menegaskan pengakuan diplomatik hanya ada pada satu Pemerintahan Tiongkok. Pemerintah Tiongkok menegaskan bahwa Taiwan adalah bagian kedaulatan dari wilayah mereka yang suatu saat akan dipersatukan kembali dengan Tiongkok (BBC News, 2017). Dibawah kebijakan tersebut, hubungan diplomatik hanya dilakukan terhadap Negara Tiongkok, tidak dengan Taiwan.
Walaupun tidak memiliki hubungan diplomatik, bukan berarti Indonesia tidak memiliki hubungan dengan Israel dan Taiwan. Terhadap Israel, Indonesia menjalin hubungan perdagangan dan pariwisata. Transaksi perdagangan yakni nilai ekspor Indonesia ke Israel mencapai US$ 157,53 juta pada tahun 2020. Nilai tersebut mengalami peningkatan 30,6% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai US$ 120,63 juta. Sedangkan nilai impor dari Israel ke Indonesia mencapai US$ 56,53 juta pada tahun 2020, naik 123,3% dibanding tahun 2019 yang mencapai Rp 25,3 juta (Annur, 2021). Kerjasama yang lebih luas mencakup perdagangan, pendidikan, pariwisata, dan ketenagakerjaan dilakukan antara Indonesia dan Taiwan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, nilai ekspor Indonesia ke Taiwan mencapai US$ 4.097,4 juta pada tahun 2020. Bahkan perwakilan berupa Kantor Dagang dan Ekonomi didirikan pada masing- masing negara untuk mengembangkan dan memajukan kerjasama ekonomi. Akan tetapi, kantor dagang dan ekonomi tersebut bukan merupakan perwakilan diplomatik resmi dan bukan bagian dari misi diplomatik sehingga tidak memiliki kekebalan diplomatik penuh (Dammen, 2005:715). Warga Negara Israel dan Taiwan juga diperbolehkan memasuki wilayah kedaulatan Negara Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2019 sebanyak 924 Warga Negara Israel dan 207.490 Warga Negara Taiwan masuk ke Indonesia. Jumlah tersebut mengalami penurunan pada tahun 2020 karena pengaruh pandemi Covid-19 dan kebijakan pembatasan masuknya orang asing ke Indonesia. Dalam hal ini, diperlukan suatu kebijakan dan pengaturan perlintasan Warga Negara Israel dan Taiwan memasuki Wilayah Indonesia. Kebijakan lalu lintas orang asing yang masuk dan keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara merupakan kebijakan keimigrasian. Direktorat Jenderal Imigrasi, di bawah koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, merupakan institusi yang menjalankan tugas dan fungsi keimigrasian di Indonesia. Fungsi keimigrasian merupakan bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat (UU RI No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian).
Israel: Negara Calling Visa Versus Taiwan: Bebas Visa Kunjungan
Perkembangan era globalisasi menyebabkan integrasi internasional tidak dapat dihindari. Batas antar negara semakin menipis sebab tingkat ketergantungan semakin tinggi dan pergaulan internasional semakin terintegrasi (Li, 2008). Perjalanan dan migrasi orang dari suatu negara ke negara lain tidak dapat dihindari dalam kancah hubungan luar negeri. Peningkatan perlintasan orang asing dari tahun ke tahun juga dihadapi oleh Indonesia. Politik Luar Negeri yang menganut prinsip bebas aktif diabadikan sebagai kepentingan nasional Indonesia dalam melaksanakan hubungan luar negeri dengan negara lain (Pasal 3, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri). Selain itu, untuk meminimalisir dampak negatif terhadap perlintasan keimigrasian, Pemerintah Indonesia juga melaksanakan kebijakan penyeleksian masuknya orang asing ke Indonesia. Kebijakan selektif ( selective policy ) keimigrasian Indonesia merupakan kepentingan nasional Indonesia yang dilandasi pada prinsip bahwa hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Negara Indonesia. Kebijakan ini bertujuan agar orang asing yang diizinkan masuk dan tinggal di Indonesia dapat melaksanakan kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuannya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Bagian Penjelasan).
Selective  policy mulai diterapkan sejak orang asing mengajukan permohonan izin masuk, pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), selama berada di wilayah Indonesia, hingga meninggalkan wilayah kedaulatan Negara Indonesia. Kebijakan ini diterapkan kepada semua orang asing, termasuk Warga Negara Israel dan Taiwan, dua negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia. Penerapan Selective policy adalah wujud implementasi kepentingan nasional Indonesia di bidang keimigrasian untuk menjaga kedaulatan negara Indonesia dari ancaman yang mungkin akan timbul dengan masuknya orang asing (Sande, 2020:101). Bentuk implementasi awal selective policy keimigrasian Indonesia adalah layanan keimigrasian dalam hal pemberian izin masuk atau visa bagi orang asing yang hendak masuk ke Indonesia. Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal (UU RI Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, pasal 1 ayat (18)). Perbedaan latar belakang yang mempengaruhi ketiadaan hubungan diplomatik resmi antara Indonesia dengan Israel dan Taiwan turut mewarnai perbedaan kebijakan selektif dalam hal pemberian Visa Republik
Indonesia untuk memasuki wilayah Negara Indonesia. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03. GR.01.06 Tahun 2012 tentang Negara Calling Visa menetapkan Israel sebagai salah satu negara yang memerlukan calling visa untuk memasuki wilayah Indonesia. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Negara Calling Visa dan Pemberian Visa bagi Warga Negara dari Negara Calling Visa , negara calling visa adalah negara yang kondisi atau keadaan negaranya dinilai mempunyai tingkat kerawanan tertentu ditinjau dari aspek ideologi, aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial, aspek budaya, aspek pertahanan dan keamanan negara, dan aspek keimigrasian. Israel tidak memiliki kerawanan jika ditinjau dari aspek ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara, serta aspek keimigrasian. Penetapan Israel sebagai negara calling visa disebabkan konteks internasional yakni elemen politis. Sikap antipati Indonesia terhadap Israel timbul karena pendudukan atas wilayah Palestina. Indonesia dengan tegas menolak agresi Israel yang terus melakukan klaim dan pendudukan paksa atas wilayah Palestina. Solidaritas dan dukungan Indonesia terhadap eksistensi dan kedaulatan penuh Palestina atas wilayahnya merupakan kepentingan nasional utama Indonesia dalam kancah internasional sebagai perwujudan Politik Luar Negeri Bebas Aktif dalam mendukung penghapusan kolonialisme dan imperialisme, seperti yang diamanatkan dalam Undang- Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan ‘ bahwa  sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas  dunia  harus  dihapuskan,  karena  tidak  sesuai  dengan  perikemanusiaan  dan perikeadilan ’. Walaupun Indonesia telah melakukan beberapa kali revisi peraturan dan mengeluarkan beberapa negara dalam kategori negara calling  visa , Israel masih tetap diklasifikasikan sebagai negara calling visa . Pemerintah Indonesia akan tetap menempatkan Israel dalam kategori negara calling visa hingga Israel bersedia mengakui kedaulatan Palestina (Sande, 2020:104). Status calling  visa menyebabkan seleksi pemberian izin masuk terhadap Warga Negara Israel ke Indonesia menjadi lebih ketat dan selektif, melibatkan proses pengurusan yang lebih rumit. Tahapan penilaian terhadap kelayakan seorang Warga Negara Israel untuk masuk ke wilayah indonesia menyebabkan permohonan persetujuan visa menjadi lebih selektif dan menghabiskan waktu yang lebih lama dibandingkan pengajuan visa pada umumnya.
Kebijakan berbeda ditetapkan Indonesia dalam mengatur Warga Negara Taiwan yang hendak memasuki wilayah Indonesia. Pada dasarnya, Indonesia  tidak  memiliki  pertentangan  signifikan  terhadap  eksistensi dan kebijakan politik luar negeri Taiwan. Pengakuan dan penghargaan
Indonesia terhadap One  China  Policy menyebabkan Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan. Dalam kebijakan One China Policy yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia, pengakuan diplomatik hanya ditujukan kepada Pemerintahan Tiongkok. Sedangkan Taiwan diklaim sebagai bagian kedaulatan wilayah Negara Tiongkok yang suatu saat akan dipersatukan kembali. Oleh karena itu, Indonesia tidak diperbolehkan memiliki perwakilan diplomatik resmi dengan Taiwan. Akan tetapi, luasnya cakupan kerja sama mencakup bidang perdagangan, pendidikan, pariwisata, pertanian, dan ketenagakerjaan dengan Taiwan, menyebabkan Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan keimigrasian yang lebih terbuka dalam mengatur masuknya Warga Negara Taiwan ke wilayah Kedaulatan Negara Indonesia. Bahkan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Taiwan merupakan negara kedua tujuan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terbanyak pada tahun 2019 dengan jumlah 79.574 orang (Idris, 2020).
Jika  mengacu pada pengertian kebijakan selektif ( selective policy ) yang menjadi landasan kepentingan nasional Indonesia di bidang keimigrasian, terdapat dua pendekatan penting yang diharapkan dapat terpenuhi secara seimbang yakni pendekatan keamanan ( security  approach ) dan pendekatan kesejahteraan ( prosperity approach ). Kedua pendekatan tersebut harus berjalan seiring dan tidak saling tumpang tindih dalam menyeleksi masuknya orang asing ke wilayah Indonesia (Sande, 2020:101). Dalam hal  ini,  pendefinisian  pendekatan  kesejahteraan  sangat  terkait  dengan aspek material yakni kedatangan orang asing dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian negara Indonesia, baik dalam bentuk devisa ataupun memajukan kebijakan di bidang ekonomi yang menguntungkan. Penetapan kebijakan keimigrasian yang lebih fleksibel dimaksudkan untuk melancarkan mobilisasi Warga Negara Taiwan ke Indonesia. Diharapkan dengan kebijakan keimigrasian yang lebih mudah, semakin banyak Warga Negara Taiwan yang berkunjung ke Indonesia, baik untuk tujuan wisata maupun investasi, sehingga semakin meningkatkan kerjasama ekonomi walaupun belum ada perwakilan diplomatik resmi antar negara.
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan, Taiwan dikategorikan sebagai salah satu subjek penerima kebijakan Bebas Visa Kunjungan. Menurut peraturan tersebut, orang asing dari negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu yang merupakan subjek penerima kebijakan Bebas Visa Kunjungan dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa Kunjungan untuk masuk ke wilayah Negara Indonesia. Warga Negara Taiwan dapat memanfaatkan fasilitas Bebas Visa Kunjungan untuk mendapatkan izin tinggal kunjungan ke Indonesia dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari. Fasilitas ini tidak diberikan untuk tujuan kunjungan
usaha dan jurnalistik. Warga Negara Taiwan juga dapat memanfaatkan kebijakan Visa Kunjungan Saat Kedatangan ( Visa  On  Arrival ) di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) sebab Taiwan merupakan subjek Visa Kunjungan Saat Kedatangan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 Tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan. Visa Kunjungan Saat Kedatangan dapat diberikan untuk kunjungan ke Indonesia dalam rangka wisata, sosial budaya, usaha, atau tugas pemerintahan. Masa berlaku Visa Kunjungan Saat Kedatangan maksimal 30 hari dan dapat diperpanjang izin keimigrasiannya kembali untuk jangka waktu paling lama 30 hari. Dengan kemudahan kedua kebijakan keimigrasian tersebut Pemerintah Indonesia berhadap dapat memberikan manfaat bagi peningkatan perekonomian Indonesia melalui peningkatan jumlah Warga Negara Taiwan yang memasuki wilayah Negara Indonesia, dan pada gilirannya semakin meningkatkan kerja sama antar negara dan semakin banyak Tenaga Kerja Indonesia yang dikirimkan untuk bekerja ke berbagai sektor di wilayah Negara Taiwan.
Pemberian Visa dan Izin Tinggal Kepada Warga Negara Israel dan Taiwan Untuk memasuki Indonesia, Warga Negara Israel memerlukan izin tertulis atau visa melalui prosedur calling  visa . Seperti pada penjelasan sebelumnya, Pemerintah Indonesia menetapkan pemberian visa kepada Warga Negara Israel harus dilakukan melalui tahapan prosedur calling visa yang diakibatkan sikap politik dan pendudukan Israel terhadap wilayah Palestina yang sangat bertentangan dengan dengan kepentingan nasional Negara  Indonesia.  Perbedaan  signifikan  prosedur  pengajuan calling  visa dan pengajuan visa pada umumnya adalah pengajuan calling  visa akan melalui prosedur tambahan yakni tahapan penilaian dan rekomendasi tim koordinasi untuk mempertimbangkan kelayakan permohonan visa yang diajukan. Melalui rapat Clearance  House (CH), tim koordinasi akan memberikan rekomendasi bagi Direktorat Jenderal Imigrasi untuk dijadikan dasar dalam menyetujui atau menolak permohonan visa dari Warga Negara Israel tersebut. Tim koordinasi penilai calling visa terdiri dari unsur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Luar Negeri; Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Kepolisian Negara Republik Indonesia; Kejaksaan Agung; Badan Intelijen Negara; Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia; dan Badan Narkotika Nasional.
Karena ketiadaan perwakilan diplomatik, permohonan visa bagi Warga Negara Israel dapat diajukan pada Perwakilan Republik Indonesia di Bangkok atau Perwakilan Republik Indonesia di Singapura. Seiring
perkembangan, pada akhir tahun 2020 pengajuan calling  visa dapat dilakukan secara online melalui pelayanan visa elektronik (e-Visa), yang dilakukan oleh penjamin atau sponsor dari Warga Negara Israel, yang terbagi dalam aplikasi visa online dan aplikasi Tenaga Kerja Asing (TKA) online . Pengajuan visa kemudian disampaikan kepada tim koordinasi penilai visa. Tim koordinasi selanjutnya akan melakukan penilaian akan kelayakan permohonan visa serta maksud dan tujuan masuk ke Negara Indonesia. Hasil penilaian akan disampaikan kepada Direktur Jenderal Imigrasi sebagai rekomendasi persetujuan atau penolakan. Tahapan penilaian ini menyebabkan permohonan calling  visa lebih selektif dan menghabiskan waktu yang lebih lama dibandingkan pengajuan visa pada umumnya. Jika visa telah disetujui, Warga Negara Israel hanya dapat memasuki wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandar Udara Soekarno-Hatta, Jakarta, atau Bandar Udara Ngurah Rai, Bali. Sebaliknya, Warga Negara Taiwan dapat memasuki wilayah Negara Indonesia dengan menggunakan fasilitas Bebas Visa Kunjungan (BVK). Dengan kebijakan Bebas Visa Kunjungan, Warga Negara Taiwan dibebaskan dari kewajiban untuk memiliki Visa Kunjungan. Penggunaan fasilitas ini ditujukan untuk keperluan kunjungan wisata dengan waktu keberadaan di Indonesia maksimal 30 hari. Jika tujuan dan batas waktu untuk tinggal di Indonesia tidak sesuai dengan persyaratan Bebas Visa Kunjungan, Warga Negara Taiwan dapat menggunakan Visa Kunjungan Saat Kedatangan ( Visa  on  Arrival ) yang dapat diperoleh di Tempat Pemeriksaan Imigrasi ketika telah berada di Wilayah Indonesia. Kebijakan keimigrasian yang lebih  fleksibel  ditetapkan  Pemerintah  Indonesia  karena  luasnya  cakupan kerja sama di bidang perdagangan, pendidikan, pariwisata, pertanian, dan ketenagakerjaan dengan Taiwan, yang pada gilirannya akan memajukan kepentingan nasional Indonesia di bidang ekonomi.
Situasi Pandemi Covid-19 turut mempengaruhi kebijakan pemberian visa bagi orang asing yang hendak memasuki wilayah Indonesia. Pemerintah Indonesia akhirnya menghentikan sementara fasilitas Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan ( Visa  on  Arrival ) sampai dengan Pandemi Covid-19 dinyatakan berakhir oleh instansi yang berwenang atau ada perubahan kebijakan. Keputusan ini ditetapkan untuk melindungi warga negara dan mengurangi penyebaran Covid-19 yang dibawa oleh orang asing ke Indonesia. Untuk memasuki wilayah Negara Indonesia pada masa pandemi Covid-19, Warga Negara Taiwan dapat mengajukan permohonan Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas dengan tujuan bukan untuk bekerja pada aplikasi visa online dan permohonan Visa Tinggal Terbatas bagi Tenaga Kerja Asing pada aplikasi TKA online . Permohonan visa online tersebut diajukan oleh penjamin atau sponsor
dengan melengkapi syarat dan ketentuan yang disyaratkan. Pengajuan visa akan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berbeda dengan Warga Negara Israel, pintu gerbang masuknya Warga Negara Taiwan ke wilayah Indonesia tidak hanya dibatasi pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)  Bandar  Udara  Soekarno-Hatta,  Jakarta,  dan  Bandar  Udara  Ngurah Rai, Bali.
Penegakan Keamanan Negara dan Hukum Keimigrasian Indonesia Warga Negara Israel dan Taiwan yang telah mendapatkan visa diizinkan untuk memasuki wilayah Negara Indonesia. Untuk memastikan kelengkapan persyaratan telah terpenuhi, diterapkan pemeriksaan keimigrasian. Pemeriksaan keimigrasian merupakan salah satu tugas dan fungsi imigrasi khususnya dalam mengatur lalu lintas orang yang masuk atau keluar dari wilayah Negara Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) (Lesmana & Baringbing, 2020:1). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, fungsi keimigrasian merupakan bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Pemeriksaan keimigrasian bagi orang asing di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) merupakan wujud penerapan selective policy untuk memastikan tidak ada pelanggaran yang terjadi demi penegakan keamanan dan kedaulatan negara di sepanjang perbatasan dan pintu gerbang negara.
Pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dilakukan secara langsung terhadap orang asing dengan memeriksa dokumen perjalanan, keabsahan dan masa berlaku visa, pencocokan data, serta melakukan wawancara singkat terkait maksud dan tujuan kedatangan, memindai, mengambil data biometrik, pemeriksaan daftar cekal, dan jika tidak terdapat masalah selanjutnya diberikan Tanda Masuk atau Tanda Keluar. Jika terdapat keraguan dan kecurigaan petugas, penyelidikan serta pemeriksaan lebih lanjut bahkan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan dapat dilakukan di ruang khusus yang disediakan (Lesmana & Baringbing, 2020:28). Pemeriksaan dokumen pendukung lainnya terkadang dibutuhkan oleh petugas, seperti tiket kembali atau tiket menuju ke negara lain. Pemeriksaan keimigasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan bagi semua orang asing tanpa terkecuali. Tidak ada perbedaan perlakuan dan kebijakan pemeriksaan keimigrasin Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi terhadap Warga Negara Israel dan Taiwan dibandingkan dengan warga negara lain. Pemeriksaan keimigrasian dilaksanakan dengan ketat sesuai dengan peraturan kepada semua orang asing yang hendak masuk atau keluar wilayah Negara Indonesia. Jika ditemukan pelanggaran, pejabat
imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi memiliki kedaulatan untuk menolak masuknya orang asing ke wilayah kedaulatan Negara Indonesia. Pemberian izin masuk ke Indonesia bagi Warga Negara Israel dan Taiwan didasarkan pada prinsip selective  policy keimigrasian Indonesia yang menyatakan bahwa hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di Wilayah Indonesia. Izin untuk tinggal di Indonesia diberikan sesuai dengan visa yang dimiliki. Untuk memastikan Warga Negara Israel dan Taiwan melaksanakan kegiatannya di Indonesia sesuai dengan maksud dan tujuan kedatangannya serta meminimalisir ancaman keamanan, kebijakan pengawasan keimigrasian dilaksanakan oleh pihak Imigrasi Indonesia. Sistem pengawasan keimigrasian di Indonesia meliputi pengawasan administrasi, serta pengawasan lapangan atau operasi pemantauan. Pengawasan lapangan dilakukan dengan ketat di berbagai tempat aktivitas orang asing seperti hotel dan penginapan, pusat keramaian, dan tempat hiburan (Ichwan & Samiudin, 2019:11-28). Pengawasan lapangan juga dilakukan sebagai salah satu kegiatan untuk pengumpulan alat bukti yang terkait pelanggaran atau tindak pidana keimigrasian (Hartono, 2012:67).
Penegakan hukum melalui tindakan administrasi keimigrasian dapat dikenakan kepada Warga Negara Israel dan Taiwan yang berada di wilayah Indonesia apabila terbukti melanggar peraturan keimigrasian setelah melalui tindakan penyidikan. Adapun pelanggaran yang dapat dikenakan tindakan administrasi keimigrasian yakni melakukan tindakan atau kegiatan berbahaya yang diduga mengganggu keamanan dan ketertiban umum, pelanggaran izin tinggal keimigrasian, serta tidak menghormati atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tindakan administrasi keimigrasian yang dapat dikenakan kepada setiap orang asing, termasuk Warga Negara Israel dan Taiwan, adalah pencantuman dalam daftar pencegahan (larangan untuk keluar wilayah Indonesia)  atau  penangkalan/cekal  (larangan  untuk  masuk  wilayah Indonesia); pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal; larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia; keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia; pengenaan biaya beban; dan deportasi atau tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Negara Indonesia (Wulandari & Andaryadi, 2019:10-20). Tingkatan sanksi keimigrasian dikenakan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing tersebut sesuai dengan peraturan keimigrasian Indonesia.
Seperti halnya dengan pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, tidak ada perbedaan kebijakan pengawasan dan tindakan administrasi keimigrasian Indonesia yang diterapkan kepada
Warga Negara Israel dan Taiwan. Dua tindakan tersebut diterapkan sebanding kepada semua orang asing yang berada di wilayah Negara Indonesia yang didasarkan pada prinsip selective  policy keimigrasian Indonesia, dengan tetap menjaga keseimbangan antara Pendekatan Keamanan ( Security  Approach ) dan Pendekatan Kesejahteraan ( Prosperity Approach ). Dalam hal ini, kebijakan pengawasan dan tindakan administrasi keimigrasian Indonesia bertujuan agar keberadaan Warga Negara Israel dan Taiwan di Indonesia dapat membawa manfaat sesuai dengan kepentingan nasional dan penegakan kedaulatan Negara Indonesia (Dylan & Suryana, 2020:3).

## Kesimpulan
Sejarah pendirian Negara Israel dan Taiwan turut mempengaruhi keputusan Indonesia untuk tidak membuka hubungan diplomatik resmi. Antipati Indonesia terhadap agresi Israel atas Palestina yang dianggap sebagai sebuah tindakan kolonialisme yang bertentangan dengan kepentingan nasional Indonesia, membuat Indonesia tidak berniat untuk menempatkan ataupun menerima wakil diplomatik resmi dari Israel. Dukungan Indonesia atas One  China  Policy membuat Indonesia hanya melakukan hubungan diplomatik dengan Negara Tiongkok, tidak dengan Taiwan, walaupun Indonesia menganut Politik Luar Negeri Bebas Aktif. Indonesia hanya melakukan hubungan perdagangan, pariwisata, pendidikan, dan ketenagakerjaan dengan Taiwan dan Israel.
Perbedaan kebijakan keimigrasian signifikan terhadap Warga Negara Israel dan Taiwan terletak pada kebijakan pemberian Visa Republik Indonesia. Israel ditetapkan sebagai salah satu negara yang memerlukan calling visa untuk memasuki wilayah Negara Indonesia. Status calling visa menyebabkan seleksi pemberian izin masuk terhadap Warga Negara Israel ke Indonesia menjadi lebih ketat dan selektif, melibatkan tim koordinasi khusus dalam rapat Clearance  House . Sebaliknya, kemudahan diberikan kepada Warga Negara Taiwan untuk memasuki wilayah Indonesia, dengan memanfaatkan fasilitas Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan ( Visa  On  Arrival ). Situasi pandemi Covid-19 menyebabkan Pemerintah Indonesia menghentikan sementara fasilitas Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan ( Visa on Arrival ) sampai pandemi Covid-19 dinyatakan berakhir. Oleh karena itu, Warga Negara Taiwan dapat mengajukan permohonan Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas secara online . Untuk penegakan keamanan negara melalui kebijakan pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dan pengawasan keimigrasian, serta penegakan hukum melalui tindakan administrasi keimigrasian, tidak ada perbedaan antara Warga Negara Israel dan Taiwan dibandingkan dengan
orang asing dari negara lain. Ketiga kebijakan tersebut diterapkan terhadap semua orang asing yang berada di Indonesia tanpa terkecuali demi menjaga keamanan dan kedaulatan Negara Indonesia. Pemberian visa, pemeriksaan keimigrasian, dan penegakan keamanan negara merupakan penerapan selective  policy keimigrasian Indonesia. Selective  policy adalah wujud implementasi kepentingan nasional Indonesia di bidang keimigrasian untuk menjaga kedaulatan negara Indonesia dari ancaman yang mungkin akan timbul dengan masuknya orang asing ke Indonesia.

## Daftar Pustaka
Annur, C.M. (2021). Tanpa Hubungan Diplomatik, Begini Neraca Perdagangan Indonesia-Israel [Online]. 23 Juni. Tersedia di: <https:// databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/23/tanpa-hubungan- diplomatik-begini-neraca-perdagangan-indonesia-israel>  [diakses  14 Agustus 2021]. Ashari, K. (2015). Kamus  Hubungan  Internasional . Bandung: Nuansa Cendekia.
Badan Pusat Statistik. (2021). Nilai Ekspor Menurut Negara Tujuan Utama (Nilai FOB: juta US$) 2000-2020 [Online]. 22 Juli . Tersedia di: <https:// www.bps.go.id/statictable/2014/09/08/1010/nilai-ekspor-menurut- negara-tujuan-utama-nilai-fob-juta-us-2000-2020.html>  [diakses  14 Agustus 2021].
Badan Pusat Statistik. (2022). Kunjungan Wisatawan Mancanegara per bulan Menurut Kebangsaan [Online]. Tersedia dalam: <https://www. bps.go.id/indicator/16/1470/3/kunjungan-wisatawan-mancanegara- per-bulan-menurut-kebangsaan.html> [Diakses 14 Agustus 2021].
Barton, G. dan Rubenstein, C. (2005). Indonesia And Israel: A Relationship in Waiting. Jewish Political Studies Review , 17 (1-2), hlm. 157-170. BBC News. (2021). Apa kebijakan ‘Satu China’? [Online]. 6 Oktober. Tersedia di: <https://www-bbc-com.translate.goog/news/world- asia-china-38285354?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_ pto=ajax,se,elem,tc,sc> [diakses 12 September 2021].
Burchill, S. (2005). The National Interest in International Relations Theory . New York : Palgrave Macmillan.
Chong-Han Wu, C. (2017). Understanding the Structures and Contents of National Interests: An Analysis of Structural Equation Modeling. The Korean Journal of International Studies , 15 (3), hlm. 391-420.
Creswell,  J. W. (2009).
Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed) . Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Dermawan, R. (2019). The National Interest Concept in A Globalised International System. Indonesian Journal Of International Relations , 3 (2), hlm. 30-45.
Dylan, M., & Suryana, O. (2020). Pengawasan Keimigrasian. Depok: BPSDM KUMHAM Press.
Frieden, J. (1999). ‘Actors and Preferences in International Relations’. Strategic Choice and International Relations. Ed. David A Lake & Robert Powell . Princeton: Princeton University Press. Hartono, B. (2012). Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian. Keadilan Progresif , 3 (1), hlm. 61-74. Ichwan, N., & Samiudin (2019). Pengawasan  Keimigrasian . Depok: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Ham (BPSDM) press.
Idris, M. (2020).  10 Negara Penampung TKI Terbanyak, Taiwan Hampir Samai  Malaysia  [Online].  28  April.  Tersedia  di:  <https://money. kompas.com/read/2020/04/28/170000726/10-negara-penampung- tki-terbanyak-taiwan-hampir-samai-malaysia?page=all>  [diakses  19 September 2021].
Iswara, A.J. (2021). Sejarah Berdirinya Negara Israel [Online]. 15 Mei. Tersedia
di: <https://internasional.kompas.com/read/2021/05/15/143443170/ sejarah-berdirinya-negara-israel?page=all> [diakses 11 Agustus 2021]. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.GR.01.06 Tahun 2012 tentang Negara Calling Visa. Kiyono,  K.  (1969). A  Study  on  the  Concept  of  The  National  Interest  of Hans J.  Morgenthau:  as  The  Standard  of  American  Foreign  Policy . Nagasaki: Nagasaki University’s Academic Output SITE.
Lesmana, A.H. & Baringbing, M.J. (2020). Pemeriksaan Keimigrasian Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi . Depok: BPSDM KUMHAM Press. Li, P.S. (2008). World Migration in the Age of Globalization: Policy Implications and Challenges. New Zealand Population Review , 33 (34), hlm. 1-22.
Mahardika, M.T., dan Darmawan, A. (2020). Implikasi Kebijakan One China Policy dalam Kegagalan Kerjasama Sister City antara Bogor dan Tainan di Taiwan. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan , 5 (2), hlm. 217-237. Marleku, A. (2013). National Interest and Foreign Policy: The Case of Kosovo. Mediterranean Journal of Social Sciences , 4 (3), hlm. 415-419. Maulana, M.F., Roisah, K., dan Susetyorini, P. (2016). Implikasi One China Policy Terhadap Hubungan Luar Negeri Indonesia Dan Taiwan Dalam Perspektif Hukum Internasional. Diponegoro  Law  Journal , 5 (3), hlm. 1-18. Mauna, B. (2000). Hukum Internasional . Bandung : PT Alumni. Morgenthau, H.J. (1949). The Primacy of the National Interest. The American Scholar , 18 (2), hlm. 207-212.
Dammen, N.T. (2005). Kewenangan Perwakilan RI di Luar Negeri. Indonesian Journal of International Law , 2 (4), hlm. 710-726. Office of The Historian. Creation of Israel, 1948 [Online]. Tersedia di <https:// history.state.gov/milestones/1945-1952/creation-israel>  [diakses  10 Agustus 2021].
Patton, S. (2019). The Peace of Westphalia and it Affects on International Relations, Diplomacy and Foreign Policy. The Histories , 10 (1), hlm. 91- 99.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01. GR.01.06 Tahun 2010 Tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penetapan Negara Calling Visa Dan Pemberian Visa Bagi Warga Negara Dari Negara Calling Visa.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan.
Rabbani, D.R.S. (2021). Dinamika Penerapan Asas Selective Policy Dalam Hukum Keimigrasian Terhadap Penangkalan Warga Negara Asing Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. Jurnal RechtsVinding , 10 (1), hlm. 43-61.
Sande, J.P. (2020). Selective Policy Imigrasi Indonesia terhadap Orang Asing dari Negara Calling Visa. Indonesian Perspective , 5 (1), hlm. 92-111. Stanzel, V. (2018). New Realities in Foreign Affairs: Diplomacy in the 21st Century. Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) Research Paper 11 . Suwarman dkk. (2018). Rivalitas Geopolitik Amerika Serikat-Tiongkok di Myanmar. Jurnal Asia Pacific Studies , 2 (2), hlm. 180-191. Syahfrullah, A. (2021). Di Era Sukarno, Indonesia Konsisten Bela Palestina dan Anti-Israel [Online]. Tersedia di: <https://tirto.id/di-era-sukarno- indonesia-konsisten-bela-palestina-dan-anti-israel-ggeP>  [diakses  12 Agustus 2021].
Ugwu, J.C. (2020). Diplomatic Relations in International Law and some relevant Provisions of the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations. Tersedia di SSRN : http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3605430. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 Tentang Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan ( Vienna  Convention  On  Diplomatic  Relations  And  Optional  Protocol  To The  Vienna  Convention  On  Diplomatic  Relations  Concerning Acquisition Of  Nationality,  1961 ) dan Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan ( Vienna  Convention  On  Consular Relations And Optional Protocol To The Vienna Convention On Consular Relation Concerning Acquisition Of Nationality, 1963 ).

## Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri. United Kingdom Cabinet Office. (2008). The National Security of the United Kingdom – Security in an Interdependent World . London: The Stationary Office. Wangen, P. (2019). Framing National Interest: How Media Discourses Influence Western  Policy  Agendas  Towards  Foreign  Armed  Conflicts . Thesis of Political and Social Sciences, European University Institute. Weldes, J. (1996). Constructing National Interests. European  Journal  of International Relations , 2 (3), hlm. 275-318. Welianto, A. (2020). Perwakilan Diplomatik Indonesia: Fungsi dan Tugasnya [Online]. 9 Maret. Tersedia di: <https://www.kompas.com/ skola/read/2020/03/09/090000369/perwakilan-diplomatik-indonesia- fungsi-dan-tugasnya?page=all#:~:text=Perwakilan%20Diplomatik%20 mempunyai%20tugas%20pokok,Penerima%20dan%2Fatau%20- Organisasi%20Internasional.> [diakses 5 Agustus 2021]. Wulandari, E., & Andaryadi, S. (2019). Tindakan Administratif Keimigrasian . Depok: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Ham (BPSDM) press.