P-ISSN: 2620-4363& E-ISSN: 2622-1098

## EVALUASI PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) TELAAH TENTANG AKSESIBILITAS, PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN ANAK PUTUS SEKOLAH DI WILAYAH URBAN FRINGE HARJAMUKTI,

## CIREBON
Fitroh Uriyalita 1 , Jamali Syahrodi 2 , Sumanta 3
1 Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, fithrohuriyalita@gmail.com
2 Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, sahrodijamali@gmail.com
3 Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, sumanta.hasyim@gmail.com
Citation : Uriyalita, F., Syahrodi, J., Sumantra. (2020). Evaluasi Program Indonesia Pintar (Pip) Telaah Tentang Aksesibilitas, Pencegahan Dan Penanggulangan Anak Putus Sekolah Di Wilayah Urban Fringe Harjamukti, Cirebon. Edum Journal , 3(2), 179-199

## ABSTRAK
Meskipun termasuk salah satu kawasan yang tergabung dalam mega proyek Metropolitan Cirebon Raya (MCR), Kecamatan Harjamukti tetap memiliki pekerjaan rumah untuk mengentaskan angka putus sekolah yang tinggi, terutama di wilayah pinggiran kota ( urban fringe ) bersama permasalahan multidimensi yang menyertai di dalamnya. Mulai dari rendahnya kesadaran akan arti pentingnya pendidikan,  ekonomi,  doktrin  pemimpin  kharitsmatik,  sampai  dengan  kasus  perundungan antarsiswa  yang  ditemukan  di  sana.  Penelitian  yang  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif model evaluasi bebas tujuan ( goal free evaluation ) ini menggambarkan hasil evaluasi program serta menganalisis dampaknya secara integratif.  Hasil telaah tim penelitian adalah Program  Indonesia Pintar (PIP) yang dikelola di wilayah urban fringe Kecamatan Harjamukti ini mampu memperluas akses  pendidikan  yang  layak,  mencegah  anak  putus sekolah  dan  mengakomodir  kebutuhan  bagi anak-anak  yang  terlanjur  sudah  putus  sekolah.  Sehingga  keterlibatan  pemerintah,  swasta  dan masyarakat  terutama  dalam  menjalankan  aktivitas  berdaya  melalui  empat  pusat  kegiatan  belajar mengajar (PKBM) di Kecamatan Harjamukti.
Kata Kunci : Evaluasi Program Indonesia Pintar, anak putus sekolah, urbanfringe , PKBM.

## ABSTRACT
Even though it is one of the areas that are part of the Metropolitan Cirebon Raya (MCR) mega project, Harjamukti Subdistrict still has homework to alleviate the high dropout rate, especially in the suburban area (urban fringe) along with the multidimensional problems that accompany it. Starting from the low awareness of the importance of education, economics, the doctrine of charismatic  leaders,  to  cases  of  bullying  between  students  found  there.  Research  using qualitative  research  methods  of  objective-free  evaluation  (objective-free  evaluation)  which describes the results of program evaluation and its impact in an integrated manner. The result of the research team's analysis is that the Smart Indonesia Program (PIP), which is managed in the  suburbs  of  Harjamukti  District,  is  able  to  expand  access  to  proper  education,  prevent children from dropping out of school and accommodate the needs of children who have already dropped out of school. So that the interaction between the government, the private sector and the  community,  especially  in  carrying  out  empowered  activities  through  four  teaching  and learning activity centers (PKBM) in Harjamukti District.
Keyword(s): Evaluation  of  the  Smart  Indonesia  Program,  children  dropping  out  of  school, urban fringe, PKBM

## PENDAHULUAN
Pendidikan  merupakan  proses penting  untuk  memperoleh  keterampilan dasar  dan  keterampilan  berpikir  tingkat tinggi  ( higher-order  skill )  di  seluruh tingkat  pendidikan  dan  perkembangan, akses  yang  lebih  besar  dan  adil  kepada pendidikan berkualitas di seluruh tingkatan, pendidikan dan pelatihan teknis dan  vokasi,  pengetahuan,  keterampilan dan  nilai  yang  diperlukan  untuk  dapat berfungsi  dengan  baik  dan  berkontribusi kepada masyarakat. Karena itulah, diperlukan  seperangkat  kebijakan  yang mendukung kesamaan hak untuk mengakses  pendidikan,  kerangka  dan program kerja operasional yang sistematis,  pro  terhadap  kepentingan umum  serta  adaptif  terhadap  perubahan- perubahan  sosial,  ekonomi  maupun budaya yang mempengaruhinya.
Masalah-masalah  multidimensional yang memperkeruh pengembangan kualitas  maupun  kuantitas  pendidikan  di Indonesia,  tak  jauh-jauh  dari  kurangnya kesadaran akan arti pentingnya pendidikan, kurangnya partisipasi masyarakat, ketimpangan akses di wilayah  pinggiran,  kesenjangan  kelas sosial ekonomi, sarana, prasarana, sumber daya  manusia,  finansial  dan  masalah
lainnya  tetap  terjadi.  Bahkan  diperburuk lagi  dengan  munculnya  kasus  korupsi anggaran pendidikan.
Sementara  itu,  realitasnya,  tidak sedikit  dijumpai  anak-anak  usia  sekolah yang justru sibuk bekerja mencari nafkah di  sepanjang  jalan  raya.  Tidak  sedikit  di antara  mereka  yang  kemudian  beralih aktivitasnya menjadi pengamen, pengemis,  penjual  aksesoris-aksesoris kendaraan  roda  empat,  menjual  makanan ataupun  minuman  dan  yang  lainnya. Dimana  keadaan  ini  sangat  berbanding terbalik  dengan  anak-anak  dari  kelas menengah  ke  atas  yang  asik  berburu masuk  ke  sekolah  favorit,  bergengsi sekaligus  juga  mahal.  Masalah-masalah yang  mewarnai  dunia  pendidikan  seperti ini,  sudah  seharusnya  diatasi  secara sinergis  dan  menyeluruh.  Sehingga, pendidikan bagi semua ( education for all ) benar-benar bisa diciptakan sekaligus juga menekan  angka  putus  sekolah  dan mendorong  peningkatan  kualitas  serta kuantitas bidang pendidikan.
Salah satu program pendidikan yang dirilis pemerintah sebagai bentuk komitmen  untuk  menekan  angka  putus sekolah  adalah  Program  Indonesia  Pintar yang sebenarnya sudah mengalami berkali-kali  transformasi  pada  program
P-ISSN: 2620-4363& E-ISSN: 2622-1098
yang  sebelumnya  sudah  berjalan  dan disempurnakan, seperti Bantuan Operasional  Sekolah  (BOS),  Bantuan Langsung  Sosial  Masyarakat  (BLSM), Kartu  Perlindungan  Sosial  dan  Kartu Keluarga  Sejahtera.  Program  Indonesia Pintar ini digadang-gadang sebagai program  unggulan  yang  melibatkan  tiga kementerian sekaligus  yaitu Kementerian Sosial,  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan, serta Kementerian Agama.
Lahirnya  kebijakan  yang  ditandai dengan  munculnya  Peraturan  Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  19 tahun 2016 ini menjelaskan tentang tujuan program  yang  diberlakukan  bagi  anak- anak usia 6 sampai dengan 21 tahun agar bisa pertama, mendapatkan  layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan  menengah  universal/rintisan wajib belajar 12 Tahun. Kedua, mencegah peserta  didik  dari  kemungkinan  putus sekolah (Drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan  akibat  kesulitan  ekonomi. Ketiga, menarik siswa putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan  layanan  pendidikan  di sekolah,  sanggar  kegiatan  belajar,  pusat kegiatan  belajar  masyarakat,  lembaga kursus  dan  pelatihan,  satuan  pendidikan nonformal lainnya atau balai latihan kerja.
Lebih  lanjut,  melalui  Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014,
diamanatkan  bahwa  Kartu  Indonesia Pintar  (KIP)  diberikan  kepada  anak-anak dari  keluarga  pemegang  Kartu  Keluarga Sejahtera  (KKS),  sebagai  identitas  untuk mendapatkan  manfaat  PIP  atau  yang memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan  sebelumnya.  Dana  PIP  ini nantinya akan dicairkan sebanyak dua kali dalam  satu  tahun  anggaran.  Dimana bantuan pendidikan yang diberikan pemerintah  kepada  pemegang  KIP  di tingkat
Sekolah
Dasar/Madrasah
Ibtidaiyah/Paket  A  sebesar  Rp225.000,-
/semester (Rp450.000,-/tahun), untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama/Madrasah  Tsanawiyah/Paket  B sebesar Rp375.000,-/semester (Rp750.000,-/tahun), dan tingkat Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah/Paket C sebesar Rp500.000,-/semester
(Rp1.000.000,-/tahun), serta Rp1.000.000,-  untuk  Peserta  Kursus selama mengikuti kursus terstandar dalam satu  periode  kursus  dalam  satu  tahun. Tujuan dari program PIP dan KIP  adalah membantu  siswa  kurang  mampu  untuk mendapatkan  pendidikan  yang  layak, mencegah anak putus sekolah, serta untuk memenuhi  kebutuhan  sekolah  mereka (Rohaeni, N. E, Saryono, O, (2018).
Selain  diperuntukkan  bagi  peserta didik  di  lembaga  formal,  PIP  ini  juga
P-ISSN: 2620-4363& E-ISSN: 2622-1098
menyasar siswa-siswa di lembaga nonformal yang memiliki jenjang pendidikan  setara  dengan  sekolah  dasar, menengah  pertama  dan  menengah  atas dalam format pendidikan kesetaraan Paket A/B/C  yang  dipusatkan  di  Sanggar Kegiatan  Belajar  (SKB),  Pusat  Kegiatan Belajar  Masyarakat  (PKBM),  dan  juga Peserta  Lembaga  Kursus  dan  Pelatihan (LKP).  PIP  juga  dapat  digunakan  untuk mengikuti program yang diselenggarakan Balai Latihan Kerja (BLK) di Kemsenterian Ketenagakerjaan
Sebagaimana wilayah lainnya, Kecamatan Harjamukti juga sudah melaksanakan  PIP  ini  sejak  2016  lalu, yang idealnya program  ini  sudah mampu mengatasi  anak  putus  sekolah  di  sana. Tapi pada kenyataannya, kecamatan yang termasuk  ke  dalam  proyek  Metropolitan Cirebon  Raya  (MCR)yang  bervisi  untuk meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas pendalaman  agama  serta  pendidikan  di tahun  2018-20223  secara  lebih  baik  ini justru  memiliki  angka  putus  sekolah tertinggi sewilayah Kota Cirebon.  Hal ini bisa dilihat dari tabel berikut:
Tabel 1. Tabel persentase penduduk usia 7-14 tahun ke atas menurut karakteristik dan
status pendidikan. Masih Sekolah Tidak sekolah lagi Tidak/ belum SD/ Sederaja t SMP/ Seder ajat SMA/ Seder ajat L 0,46 31,5 16,41 18,55 33,08 P 0 32,41 13,43 19,27 34,89
Sumber: katalog 4101002.3274 statistik kesejahteraan Rakyat Kota Cirebon 2018. Keterangan:
L : Laki-Laki
P : Perempuan
Berdasarkan data di atas, anak-anak yang  tidak  bersekolah  lagi  termasuk sebanyak 33,08 persen untuk laki-laki dan 34,89  persen  untuk  perempuan.  Jika dikalkulasikan  dari  jumlah  keduanya, maka  akan  didapati  angka  yang  cukup besar  yaitu  sekitar  67,97  persen.  Selain itu, berdasarkan data statistik 2017, anak-
anak  putus  sekolah  di  Kecamatan Harjamukti  tertinggi  yaitu  berjumlah  15 orang  anak;  kelas  1  ada  5  orang,  kelas  2 ada  3,  kelas  3  ada  3,  kelas  5  ada  1,  dan kelas 6 ada 3. Dari 15 orang anak tersebut, enam  di  antaranya  adalah  laki-laki  dan sisanya adalah siswa perempuan. Padahal di  sisi  lain,  jumlah  persentase  penduduk usia sekolah yang berusia 0-14 tahun, ada sekitar  24,6%  dan  kelompok  usia  15-64 tahun berjumlah sekitar 70,1%.
P-ISSN: 2620-4363& E-ISSN: 2622-1098
Data-data  di  atas  menunjukkan bahwa  lebih  dari  setengahnya  anak-anak usia sekolah yang justru tidak bersekolah lagi. Tentu saja, hal ini sangat memprihatinkan mengingat program unggulan  seperti  PIP  disebut-sebut  bisa menggratiskan  biaya  pendidikan  bagi anak-anak  miskin  dan  rentan  putus sekolah. Karena itulah, diperlukan sebuah kajian  yang  komprehensif  terkait  dengan evaluasi program yang nantinya diharapkan  mampu  merumuskan  metode dan hasil dari evaluasi Program Indonesia Pintar  yang  akan  dilakukan  melalui pengukuran  tingkat  keberhasilan  dan kelemahan proses pendidikan yang sudah berjalan  dari  berbagai  aspek  yang berkaitan.  Dimana  berdasarkan  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20 Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional  Pasal  57  ayat  (1),  evaluasi  bisa saja dilakukan dalam rangka pengendalian mutu  pendidikan  secara  nasional  sebagai bentuk  akuntabilitas  penyelenggaraan pendidikan  kepada  pihak-pihak  yang berkepentingan  di  antaranya  terhadap peserta  didik,  lembaga  dan  program pendidikan.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  yaitu  penelitian  kualitatif karena prosedur penelitiannya
menghasilkan data deskriptif berupa kata- kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang dan  berperilaku  yang  dapat  diamati. Pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk dapat  mengumpulkan,  menyusun  serta menganalisis hasil penelitian yang dibahas (Megawati,  I,  2016).  Menurut  David Williams,  penelitian  kualitatif  adalah pengumpulan  data  pada  suatu  latar alamiah  dengan  menggunakan  metode alamiah  dan  dilakukan  oleh  orang  atau peneliti yang tertarik secara alamiah, yang dengan sengaja dirancang untuk mengetahui  derajat  tingkat  keberhasilan dari  kegiatan  yang  direncanakan.  Karena itu, penelitian ini tetap perlu memperhatikan  beberapa  elemen  yang terlibat  di  dalamnya  seperti  fokus evaluasi,  desain  evaluasi,  pengumpulan informasi, analisis dan interpretasi, penyusunan  laporan,  pengelolaan  dan evaluasi  untuk  evaluasi  (Brikerhoff, 1986:ix).
Penelitian ini kemudian akan dikembangkan berdasarkan model Scriven  tentang goal  free  evaluation approach atau pendekatan evaluasi bebas tujuan,  yang  menurut  Kifer  bahkan disebut-sebut sebagai kajian semua dampak atau hasil akhir secara integratif. Model goal free juga perlu memperhatikan soal  keberadaan program apakah  bermanfaat  ataukah  tidak  atas
dasar  penilaian  kebutuhan  yang  ada  di wilayah urban fringe Kecamatan Harjamukti.
Dalam  model goal  free ini,  penulis tidak  hanya  perlu  memperhatikan  apa yang  menjadi  tujuan  Program  Indonesia Pintar,  tapi  juga  perlu  memperhatikan bagaimana  kinerja  program  dengan  cara mengidentifikasikan  pengaruh-pengaruh yang  terjadi  baik  yang  bersifat  positif maupun negatif. Fokus model ini terletak pada bagaimana seorang evaluator memperhatikan  perubahan  perilaku  yang terjadi  sebagai  bagian  dari  dampak program yang diimplementasikan,
memperhatikan  efek  sampingnya  dan membandingkannya  sebelum  program dilaksanakan.  Selain  itu,  model  ini  juga mengkaji  perihal  besaran  biaya  yang dikeluarkan  oleh  program  tersebut  ( cost benefit analysis ).
Lebih jauh, menurut Scriven, evaluasi  program  berbasis goal  free ini perlu  dilakukan  melalui  interpretasi penilaian ataupun eksplanasi yang
memungkinkan  hasil  penelitian  ini  untuk mempengaruhi proses pengambilan kebijakan  sekaligus  juga  menyediakan informasi  yang  dibutuhkan.  Agar  bisa menghasilkan  evaluasi  terhadap  dampak yang sebelumnya tidak direncanakan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Fenomena  anak-anak  putus  sekolah di  Kecamatan  Harjamukti  secara  natural memang biasa terjadi mengingat kebutuhan mereka terhadap akses pekerjaan dan tuntutan pemenuhan kebutuhan ekonomi. Terutama masyarakat  di  beberapa  daerah pinggiran kota atau desa kota ( urban fringe ) seperti Cadasngampar,  Silih  Asah  dan  Benda Kerep  ini  biasanya  memang  memiliki karakteristik  yang  unik.  Selain  itu, wilayah  ini  juga  merupakan  wilayah dengan  jumlah  penerima  bantuan  PIP terbanyak sewilayah Kecamatan Harjamukti.
Dengan  membenahi  pendidikan  di wilayah urban fringe Kecamatan Harjamukti  artinya,  pemerintah,  swasta dan  masyarakat  sedang  membenahi kualitas  sumber  daya  manusia,  ekonomi, kesehatan,  hukum,  politik,  sosial  budaya hingga  yang  berkaitan  dengan  adaptasi teknologi  yang  nantinya  akan  saling mempengaruhi satu sama lain.
Identifikasi  Faktor  Penyebab  Anak Putus Sekolah di Kecamatan

## Harjamukti
Kemajuan masyarakat di Kecamatan Harjamukti  di  masa  sekarang  dan  masa datang  akan  sangat  ditentukan  oleh kualitas dan kapasitas generasi mudanya. Generasi muda yang berkualitas
P-ISSN: 2620-4363& E-ISSN: 2622-1098
dihasilkan dari adanya sistem pendidikan yang  berkualitas  pula.  Apalagi  jika mengingat bahwa pendidikan bisa dijadikan  sebagai  alat  investasi  jangka panjang yang sangat berharga dan bernilai luhur,  terutama  bagi  generasi  muda  yang akan menentukan maju mundurnya pembangunan di sana. Sehingga pendidikan  untuk  semua,  tidak  hanya menjadi pemeo saja. Tapi memiliki makna yang  jauh  lebih  mendalam. Pertama , pendidikan  harusnya  bisa  menyasar berbagai kalangan terutama bagi generasi muda  yang  dijadikan  sebagai  tonggak perubahan. Kedua ,  semua  anak,  tanpa memandang  perbedaan  gender  berhak untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan.  Sekalipun  di  antara  mereka adalah anak-anak yang berasal dari kaum minoritas, berada di pelosok desa bahkan yang  sudah  tidak  memiliki  orang  tua. Ketiga ,  pendidikan  idealnya  tidak  hanya dilakukan untuk menambah wawasan tapi juga  berbasis  edukasi  keterampilan  dan penguasaan teknologi. Keempat , mengeliminir disparitas sosial yang terjadi baik  dalam  hal  gender,  status  sosial ekonomi,  wilayah  geografis,  dan  lain sebagainya. Kelima , memperbaiki layanan di  bidang  pendidikan  dan  peningkatan kualitas  maupun  kuantitas  peserta  didik yang  dihasilkan. Keenam ,  berorientasi pada  optimalisasi  potensi  peserta  didik.
Tanpa membeda-bedakan kecakapan yang dimiliki atau dengan kata lain menumbuhkembangkan  prestasi  berbasis potensi.
Meskipun  demikian,  meningkatkan partisipasi  masyarakat  di  wilayah urban fringe Kecamatan  Harjamukti  ini  masih cukup  sulit  mengingat  beberapa  kendala yang terjadi. Dimana pertama , masyarakat masih  kurang  menyadari  akan  artinya pendidikan  formal. Kedua ,  keadaan ekonomi  yang  rata-rata  didominasi  oleh kelas  menengah  ke  bawah  ini  justru menuntut  anak-anaknya  untuk  bekerja daripada sekolah. Meskipun mendapatkan dana bantuan dari PIP. Ketiga , usia  yang semakin  bertambah  karena  tinggal  kelas. Keempat ,  doktrin  pemimpin  kharismatik. Anggapan bahwa belajar agama di pondok pesantren  lebih  penting  daripada  belajar ilmu  umum.  Sehingga  mereka  lebih mementingkan mondok daripada sekolah. Uniknya, ketika penulis mencoba mengkaji  lebih  dalam  mengenai  alasan mereka tidak sekolah formal. Kebanyakan dari  mereka  justru  tidak  tahu  dan  hanya patuh  pada  aturan  kyai  di  sana  yang melarang sekolah formal maupun nonformal  yang  sifatnya  umum. Kelima , perundungan. Beberapa kasus anak putus sekolah yang penulis temukan di lapangan, terdapat beberapa kasus perundungan di antara teman sebaya yang
P-ISSN: 2620-4363& E-ISSN: 2622-1098
secara perlahan-lahan menyebabkan seorang  anak  bisa  saja  putus  sekolah. Dalam  situasi  yang  tidak  mungkin  lagi diselesaikan  melalui  rekonsiliasi  ataupun siswa  yang  menjadi  korban  menjadi trauma,  maka  pihak  sekolah  kemudian akan menawarkan solusi kepada orang tua atau  wali  dengan  cara  membantu  proses pindah  ke  sekolah  lain  atau  memberikan kebebasan bagi orang tua untuk menanganinya  secara  mandiri.  Hal  ini dilakukan agar siswa tetap dapat melanjutkan proses pendidikannya.
Anak  Putus  Sekolah:  Dilema  dan Desakan Penanganan
Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa  anak  putus  sekolah  disebabkan oleh  beberapa  faktor  seperti  ekonomi, doktrin pemimpin kharismatik, lingkungan  serta  faktor  dalam  diri anaknya  itu  sendiri  karena  terlibat perundungan.  Khususnya  terkait  dengan faktor  ekonomi,  yang  seharusnya  tidak lagi  dijadikan  dalih  yang  membenarkan orang  tua  ataupun  anak  tersebut  untuk putus sekolah. Sekalipun mereka memang benar-benar  kesulitan  secara  ekonomi. Mengingat  pemerintah  dan  dibantu  oleh pihak sekolah sudah memberikan berbagai bantuan  program  bagi  siswa  kurang mampu  seperti  PIP  (Program  Indonesia Pintar),  RDO  (Rawan  Dropp  Out),  BSM
(Bantuan  Siswa  Miskin),  BOS  (Bantuan Operasional  Sekolah)  dan  masih  banyak lainnya.
Meskipun demikian, tidak sedikit di antara  anak-anak  ini  yang  kemudian memutuskan  untuk  berhenti  sekolah  dan lebih  memilih  bekerja  untuk  memenuhi kebutuhan  hidup  keluarganya.  Apalagi kondisi  ini  semakin  diperparah  dengan kondisi  orang  tuanya  yang  rata-rata bekerja  sebagai  pemulung  sampah  dan atau penambang galian pasir yang tersebar di  Kelurahan  Argasunya,  Lebakngok, Sumurwuni dan Cadasngampar.
Khususnya  di  Benda  Kerep,  yang mayoritas masyarakatnya masih tradisional  dengan  adat  istiadat  yang masih kental dan meyakini bahwa belajar agama lebih penting daripada sekolah
Hal  ini  terjadi  karena  masih kentalnya adat atau budaya yang dipercaya oleh masyarakat. Bahwa belajar agama  (baca:  Mondok)  lebih  penting daripada  sekolah.  Meskipun  pada  tahun 2019,  sudah  terdapat  kemajuan  bagi masyarakat Benda Kerep untuk mengakses  pendidikan,  sekalipun  masih banyak di antaranya yang kemudian putus sekolah di kelas 2 atau 3 sekolah dasar.
Melalui kehadiran Program Indonesia  Pintar  ini,  masyarakat  rentan miskin  diharapkan  tetap  mengakses pendidikan  untuk  semua  secara  gratis.
P-ISSN: 2620-4363& E-ISSN: 2622-1098
Sehingga  biaya  operasional  pendidikan terasa  lebih  ringan  atau  minimalnya, mereka tidak perlu mengkhawatirkan soal peralatan sekolah yang dibutuhkan sehari- hari.
Selain  dimaksudkan  sebagai  upaya pencegahan, Program Indonesia Pintar ini juga harusnya bisa tetap dimainkan secara aktif  bagi  anak-anak  yang  sudah  putus sekolah melalui program kejar paket A, B dan  C  yang  disesuaikan  dengan  jenjang sekolahnya. Apalagi pelaksanaan, monitoring  dan  evaluasi  juga  bisa dilakukan  secara  meluas  mengingat program  ini  melibatkan  tiga  kementerian sekaligus  yaitu  Kementerian  Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial dan Kementerian  Agama.  Tentunya  dalam rangka  mewujudkan  harapan  sekaligus juga kerja nyata bagi seluruh pihak dalam rangka menyukseskan program pendidikan.
Salah  satu  bentuk  upaya  yang digencarkan  oleh  pemerintah  dalam rangka menyukseskan Program Indonesia Pintar khusus untuk anak-anak kejar paket adalah  melalui  pendidikan  dan  pelatihan dalam program vokasi atau PKBM (Pusat Kegiatan  Belajar  Mengajar)  yang  juga ditunjang  dengan  Program  Indonesia Pintar  dalam  pelaksanaannya.  Program- program ini dimaksudkan untuk memfasilitasi  kebutuhan  anak-anak  yang
terlanjur  putus  sekolah  agar  lebih  bisa mandiri dan berdaya saing.
Kegiatan belajar mengajar di vokasi terdiri  dari  paket  A  yang  setara  dengan sekolah  dasar,  paket  B  setara  sekolah menengah  pertama  dan  paket  C  yang setara dengan sekolah menengah kejuruan. Proses belajar mengajar terutama di paket C ini sendiri terbagi lagi menjadi  dua  yaitu  PKK  (Program Keahlian  dan  Keterampilan)  Vokasi  dan PKW (Program Keahlian Kewirausahaan). PKK Vokasi itu sifatnya kecakapan,  biasanya  terdiri  dari  aplikasi perkantoran dan komputer. Ujiannya nanti dilaksanakan di lembaga-lembaga terkait. Sementara itu, ujian kompetensi dilaksanakan di unit-unit kewirausahaannya.
Pusat  kegiatan  vokasi  atau  PKBM dan kejar paket di Kecamatan Harjamukti adalah  di  SD  Ciremai.  Sedangkan  untuk PKBM  diberikan  pelatihan  berdasarkan keahlian  yang  dibutuhkan  perusahaan ataupun  industri  seperti  pelatihan  desain grafis, microsoft  office, internet  dan seterusnya.  Pilihan  jurusan  lainnya  juga disediakan  selama  proses  pembelajaran vokasi  yaitu  rias  pengantin,  menjahit, snack dan bakery ,  memasak  dan  lain sebagainya. Dimana dalam hal ini, Dinas Pendidikan  menyediakan  modal  yang
P-ISSN: 2620-4363& E-ISSN: 2622-1098
diperlukan di bawah koordinasi kementerian terkait.
Sama halnya dengan proses kegiatan belajar  mengajar  yang  dilaksanakan  di sekolah formal, di sekolah nonformal pun melibatkan  banyak  hal  seperti  peserta didik,  peserta  didik,  interaksi  edukatif  di antara  keduanya,  tujuan  pendidikan, materi,  alat  dan  metode,  serta  tempat penyelenggaraan pendidikan. Meski secara  teknis,  kegiatan  di  vokasi  lebih dipersingkat  lagi  dan  berbasis  pelatihan keterampilan  seperti  pendidikan  umum, kejuruan,  profesi,  maupun  keagamaan. Sehingga, evaluasi di kegiatan vokasi juga dilaksanakan  berbasis  kebutuhan  industri yang  evaluatornya  tidak  berasal  dari internal  saja,  tapi  juga  dari  kalangan eksternal seperti lembaga kursus komputer dan lain sebagainya.
Peningkatan Aksesibilitas Siswa Miskin dan Pencegahan Anak Putus Sekolah di Kecamatan Harjamukti
Program Indonesia Pintar merupakan  pemberian  bantuan  tunai pendidikan  bagi  anak  usia  sekolah  dari keluarga  pemegang  Kartu  Keluarga Sejahtera  (KKS),  atau  yang  memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan sebelumnya.  Program  Indonesia  Pintar ditandai dengan pemberian Kartu Indonesia  Pintar  (KIP)  kepada  anak  usia
sekolah  dari  keluarga  kurang  mampu pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Kartu tersebut sebagai identitas/penanda  untuk  mendapatkan manfaat Program Indonesia Pintar dan hal ini  hanya  akan  diperoleh  apabila  anak tersebut  mendaftar  di  sekolah/madrasah, pondok  pesantren,  Kelompok  Belajar (Kejar  Paket  A/B/C),  lembaga  pelatihan atau kursus.
Penerima  KIP  adalah  anak  usia  6  - 21  tahun  yang  bersekolah  maupun  tidak bersekolah,  yang  berasal  dari  keluarga penerima  KKS  atau  yang  memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Selanjutnya anak–anak usia sekolah dari rumah tangga miskin dan rentan kemiskinan melaporkan KIP  tersebut  ke  sekolah/madrasah  untuk diusulkan  sebagai  penerima  manfaat program tersebut.
Kartu Indonesia Pintar (KIP)
diberikan dengan tujuan untuk memperbaiki ketepatan  sasaran penerima program agar menjangkau anak-anak usia sekolah yang berasal dari Petunjuk Teknis Program Bantuan Siswa Miskin/
Indonesia  Pintar  Untuk  Siswa  Madrasah Tahun  2015  rumah  tangga  miskin  dan rentan kemiskinan sesuai kuota dan pagu anggaran yang tersedia.
Penyaluran manfaat Program Indonesia  Pintar  dilaksanakan  dua  kali didalam  satu  tahun  anggaran,  yaitu
periode  Januari-Juni  Tahun  2016  untuk semester  II  Tahun  Pelajaran  2015/2016 yang dapat dicairkan mulai bulan Januari, dan  periode  Juli  –  Desember  tahun  2016 untuk semester I tahun pelajaran 2016/2017  yang  dapat  dicairkan  mulai bulan  Juli.  Dengan  penyaluran  manfaat Program  Indonesia Pintar dua kali dalam setahun  diharapkan  dapat  membantu mengurangi  kemungkinan  siswa  tidak dapat  melanjutkan  sekolah  ( drop-out ) karena tidak tersedianya biaya.
Selain itu, Program Indonesia Pintar juga  diberikan  untuk  memastikan  agar siswa  dari  keluarga  miskin  dan  rentan miskin  yang berada pada periode transisi (antarjenjang kelas dan jenjang pendidikan  seperti  dari  MI/SD  ke MTs/SMP  atau  dari  MTs/SMP  ke MA/SMA)  dapat  terus  melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Pencegahan  Anak  Putus  Sekolah  di Kecamatan Harjamukti
Selain  untuk  meningkatkan  akses siswa miskin  untuk  tetap terus  menerima layanan  pendidikan,  Program  Indonesia Pintar  di  Kecamatan  Harjamukti  juga diberikan  dalam  rangka  mencegah  anak putus  sekolah  yang  berasal  dari  keluarga miskin  dan  rentan  miskin;  pemilik  Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peserta
Program Keluarga Harapan (PKH), yatim piatu,  penyandang  disabilitas,  korban bencana alam atau musibah.
Pemerintah  Kota  Cirebon  melalui Pemerintah  Kecamatan  Harjamukti  telah memberikan  bantuan  Rawan Drop  Out (DO).  Rawan  DO  ini  adalah  bagian  dari biaya  personal  peserta  didik,  yang digunakan untuk kepentingan pendidikan anak,  di  antaranya  bisa  digunakan  untuk membeli  seragam  sekolah,  buku  tulis, biaya transportasi dan lain-lain. Selain itu, bagi  penerima  bantuan  Rawan  DO  ini, Kepala  Dinas  Pendidikan  mengharapkan agar pada awal tahun ajaran pihak sekolah atau  operator  sekolah  untuk  melakukan penjaringan  data  pada  awal  tahun  ajaran. Keterlibatan  pemerintah  ini  kemudian memunculkan harapan baru bagi Kecamatan Harjamukti untuk menurunkan angka putus sekolah.
Evaluasi  Program  Indonesia  Pintar dalam  Mengatasi  Anak  Putus  Sekolah di  Wilayah  Urban  Fringe  Kecamatan Harjamukti
Secara harfiah, evaluasi yang berasal dari  Bahasa  Inggris,  “ Evaluation ”  yang bisa  diartikan  sebagai  penilaian  atau penaksiran (Anas, 2013: 1). Selain definisi tersebut, evaluasi masih memiliki beberapa pengertian lainnya. Apalagi jika dikontekskan dalam setting dunia
pendidikan.  Evaluasi  pendidikan  dalam konteks ini bisa saja digambarkan sebagai suatu untukmengukur sejauh mana tujuan telah  tercapai  yang  menghasilkan  nilai sangat valid dengan tujuan mengendalikan nilai mutu pendidikan.
Mengingat  luasnya  cakupan  yang ada  di  dalam  pendidikan,  maka  beberapa pakar  evaluasi  pendidikan  kemudian mengklasifikasikan  evaluasi  pendidikan ke  dalam  tiga  gambaran  besarnya  yang didasarkan pada cakupan kepentingannya, yaitu  evaluasi  pembelajaran,  evaluasi program  dan  evaluasi  sistem.  Kemudian jika dirunutkan juga pada pasal 57 ayat 2, UURI No. 20 Tahun 2003, maka evaluasi perlu  dilakukan  terhadap  peserta  didik, lembaga,  dan  program  pendidikan  pada jalur  formal  dan  nonformal  untuk  semua jenjang satuan dan jenis pendidikan.
Evaluasi  Program  Indonesia  Pintar di  Kecamatan  Harjamukti  tidak  hanya menyasar anak-anak yang berhak menerima  bantuan  program.  Tapi  juga menindaklanjuti  kasus  anak-anak  yang terlanjur  sudah  putus  sekolah.  Dimana mereka  didorong  untuk  menyelesaikan jenjang pendidikannya. Meskipun mereka sudah  banyak  yang  bekerja.  Hal  ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas  pembangunan  manusia  daerah yang  memiliki  daya  saing  sesuai  dengan penguasaan keterampilan yang
dimilikinya.  Tentu  saja,  hal  ini  bisa diperoleh berdasarkan rekam jejak terhadap hasil pendidikan formal maupun nonformal  yang  diperolehnya.  Program Indonesia  Pintar  yang  memang  sudah berjalan  selama  beberapa  tahun  sejak tahun  2016  ini  sengaja  dirancang  untuk menyempurnakan bantuan langsung tunai yang  sudah  dilaksanakan  sebelumnya. Bagi  masyarakat,  bantuan  ini  sangat penting  dan  dibutuhkan.  Apalagi  di wilayah-wilayah seperti di Cadasngampar,  Silih  Asih  dan  Benda Kerep  ini  merupakan  wilayah-wilayah pinggiran  dalam  sistem  perkembangan masyarakat  urban.  Wilayah-wilayah  ini bahkan  terletak  di  area  perbukitan, pertambangan dan pinggiran sungai  yang aksesnya tertutup dari daerah lainnya.
Sebagaimana sudah disinggung sebelumnya, penelitian evaluasi ini menggunakan model goal free evaluation yang  memang  tidak  akan  terlalu  fokus pada  tujuan  program,  meski  tidak menutup kemungkinan jika sedikit banyak tujuan program ini bisa menjadi bekal bagi penulis  untuk  mengembangkan  analisis terkait  hasil  penelitian  yang  dilakukan. Akan  tetapi,  penulis  tidak  akan  menutup kemungkinan  jika  Program  Indonesia Pintar  ini  ternyata  berimbas  pada  tujuan- tujuan lain yang muncul selama penelitian. Mengingat, penulis hanya akan
P-ISSN: 2620-4363& E-ISSN: 2622-1098
mengkaji  perihal  pengaruh  program terhadap  anak  putus  sekolah  di  tengah masyarakat urban  fringe di  Kecamatan Harjamukti yang direpresentasikan melalui  tiga  wilayah  terpilih  yaitu Cadasngampar,  Silih  Asah  dan  Benda Kerep.
Meski  Program  Indonesia  Pintar memang  bukan  satu-satunya  program yang  dicanangkan  oleh  pemerintah.  Tapi munculnya  beragam  produk  kebijakan yang prorakyat seperti ini bisa mendukung program  pemerintah  dan  masyarakat untuk  meningkatkan  kualitas  pendidikan serta  menurunkan  angka  putus  sekolah. Minimalnya, dengan munculnya program kebijakan  seperti  ini,  masyarakat  kelas menengah ke bawah memiliki akses untuk mengikuti  wajardikdas.  Dimana  faktor ekonomi  yang  selama  ini  dikhawatirkan oleh  sebagian  besar  masyarakat  kelas menengah  ke  bawah,  terutama  yang berada  di  wilayah urban  fringe ini  tidak lagi menjadi ancaman bagi mereka untuk putus sekolah. Bahkan selain itu, pemenuhan  akses  ini juga akan berimbas pada menurunnya angka putus sekolah di satu  sisi  dan  meningkatkan  angka partisipasi sekolah di sisi yang lain.
Kebutuhan  operasional  pendidikan yang selama ini dianggap membebani bagi orang  tua  siswa.  Demi  untuk  membeli peralatan dan perlengkapan sekolah, biaya
transportasi  ataupun  kebutuhan  mereka terkait pembelian buku-buku pembelajaran  yang  memadai.  Setidaknya bisa  sedikit  dikurangi  bebannya  dengan pemanfaatan dana bantuan dalam program ini. Meskipun ada kemungkinan- kemungkinan  di  mana  orang  tua  siswa menggunakan  dana  manfaat  program  ini untuk keperluan hidup sehari-hari lainnya.
Sementara  itu,  efek  lainnya  yang mungkin saja muncul dari diberlakukannya program ini adalah tidak terpenuhinya prasyarat untuk menciptakan  pemberdayaan  masyarakat. Dimana  dalam  hal  ini,  pemerintah memberikan bantuan langsung tunai yang bisa  jadi  tidak  benar-benar  menguraikan dan  menyelesaikan  permasalahan  yang ada. Tapi justru memberikan kesempatan bagi  masyarakat  untuk  menyandarkan kemampuannya pada pemerintah.
Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, kemandirian masyarakat dalam  pembangunan  terutama  di  bidang pendidikan  dinilai  dari  kemampuan mereka untuk menyelenggarakan pendidikan  yang  berbasis  dari,  oleh  dan untuk rakyat. Sehingga, program-program pendidikan yang sudah dicanangkan tidak hanya  berperan  sebagai  umpan  mentah yang  diberikan  untuk  masyarakat.  Tapi berfungsi sebagai kail untuk memberdayakan dan meningkatkan
kapasitas mereka. Terutama dalam bidang pendidikan dan imbasnya terhadap bidang lainnya  atau  bisa  disebut  juga  dengan multiplier effect.
Faktanya, bagi sebagian masyarakat pinggiran  kota  seperti  di  Kecamatan Harjamukti yang sebagian besar didominasi oleh para pemulung. Bantuan langsung  tunai  seperti  ini  memang memberikan  mereka  solusi  temporer, yang  tentu  saja  manfaatnya  akan  sangat dirasakan  secara  langsung  oleh  mereka. Akan  tetapi,  efek  keberlanjutan  program yang  seharusnya  bisa  memberdayakan masyarakat ini kemudian menjadi pekerjaan  rumah  yang  juga  harus dipecahkan.
Evaluasi  PIP  Terkait  Anak  Putus Sekolah  di  Wilayah  Urban  Fringe Kecamatan Harjamukti
Masyarakat di pinggiran kota ( urban fringe ) yang tersebar di wilayah Cadasngampar,  Silih  Asih  dan  Benda Kerep pada dasarnya akan selalu dihadapkan  dengan  permasalahan  sosial budaya  yang  ada  di  sana.  Kondisi  ini diperparah  lagi  dengan  rusaknya  kondisi lingkungan,  polusi,  kemiskinan,  dan berbagai masalah sosial lainnya termasuk rendahnya  tingkat  kesadaran  masyarakat akan arti pentingnya pendidikan. Apalagi jika mengingat bahwa Kecamatan Harjamukti
menjadi
sasaran pengembangan  Metropolitan  Cirebon Raya (MCR) yang memiliki masalah yang
berkaitan dengan gelandangan, anak-anak terlantar,  pengemis,  sampah,  lalu  lintas, dan masalah sosial budaya lainnya.
Wilayah urban fringe atau bisa saja didefinisikan sebagai suatu daerah pinggiran  kota  yang  mempunyai    ciri campuran antara sifat kehidupan kota dan desa. Wilayah ini secara alami berkembang ke arah luar hingga wilayah- wilayah  perbatasan.  Karena  pemekaran yang  terjadi  dan  polanya  mengikuti prasarana  transportasi  yang  ada.  Dimana pola  pemukimannya  juga  masih  sangat tradisional dengan cara mengikuti bentuk dan aliran sungai.
Dalam  ruang  lingkup  Kecamatan Harjamukti,  wilayah urbanfringe ini memiliki  karakteristik  mendasar  yaitu pertama ,  awalnya  daerah  ini  merupakan daerah  pedesaan  yang  menjadi  sasaran pengembangan kota sekaligus juga menjadi  lahan  spekulasi  bagi  para pengembang  tanah. Kedua ,  wilayah  ini merupakan wilayah dengan basis penduduk  perkotaan  yang  memiliki karakter  sosial  perkotaan.  Selain  itu  ciri khas  yang  paling  mudah  untuk  dilihat pada  suatu  wilayah urban  fringe adalah semakin  jauh  lokasinya  dari  pusat  kota, semakin baru perubahannya dan semakin berkurang padat penduduknya.
Secara  normatif,  tujuan  PIP  ini diberikan kepada keluarga miskin, rentan
miskin  ataupun  prioritas  untuk  tetap mendapatkan  layanan  pendidikan  sampai tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur pendidikan formal maupun pendidikan  nonformal  seperti  paket  A hingga C serta kursus terstandar.
Sebagaimana  prinsip  dasar  terkait prioritas  penerima  Program  Indonesia Pintar, di Kecamatan Harjamukti terutama di wilayah Cadasngampar, pihak pengelola bantuan di sekolah mengajukan semua  nama  siswa  baru  yang  ada  di sekolah.  Tanpa  membatasi  siapa-siapa saja  yang  berhak  mendaftarkan  diri. Mengingat  proses  seleksi  dilaksanakan oleh  pemerintah  pusat.  Karena  itu,  pihak pengelola yang ada di sekolah cenderung menghindari  kemungkinan  munculnya protes  dari  masyarakat  yang  merasa  jauh lebih berhak untuk mendaftar dibandingkan  pihak  lainnya.  Meskipun dalam  hal  ini  pihak  sekolah  sudah melakukan survei lapangan dan mengecek kebenaran  informasi  terkait  sasaran penerima yang lebih diprioritaskan.
Mayoritas  masyarakat  pinggiran Kecamatan  Harjamukti  terutama  di  tiga wilayah  ini  memiliki  mata  pencaharian sebagai  pemulung  sampah,  ataupun pedagang kecil. Keterbatasan hidup  yang jauh  dari  mapan,  bagi  sebagian  orang  di sana  lebih  memilih  untuk  mendorong anaknya  untuk  bekerja  daripada  sekolah.
Sehingga  banyak  di  antara  mereka  yang pada akhirnya putus sekolah lalu bekerja.
Padahal,  meski  mungkin  bantuan Program  Indonesia  Pintar  ini  tidak  bisa membantu secara penuh untuk mencukupi kebutuhan  hidup  peserta  didik.  Akan tetapi,  besaran  dana  yang  dikucurkan pemerintah tentu bisa meringankan beban bagi  orang  tua  siswa  yang  mayoritas bekerja  sebagai  pemulung  sampah  di wilayah  pinggiran  kota  di  Kecamatan Harjamukti.  Selain  itu,  program  ini diharapkan  juga  mampu  mengurangi kesenjangan  ekonomi  antara  siswa  kaya dan miskin di sekolah. Agar mereka tetap bisa mengakses pendidikan yang sama.
Dana yang diberikan sebagai bentuk manfaat  program  dari  pemerintah  ini besarannya  disesuaikan  dengan  jenjang pendidikan. Bagi siswa sekolah dasar dan sederajat,  dana  yang  dialokasikan  adalah Rp.  450.000/tahun  untuk  setiap  siswa. Bagi  siswa  sekolah  menengah  pertama dan  sederajat,  dana  yang  dialokasikan adalah  Rp.  750.000/tahun  untuk  setiap siswa. Bagi siswa sekolah menengah atas dan  sederajat,  dana  yang  dialokasikan adalah  senilai  Rp.  1.000.000/tahun  untuk setiap  siswa.  Bahkan  berdasarkan  data yang  penulis  dapatkan,  sejak  dimulainya PIP  tahun  2014  sampai  Desember  2018, jumlah  dana  yang  tersalurkan  kepada
P-ISSN: 2620-4363& E-ISSN: 2622-1098
seluruh  siswa  miskin  adalah  sebesar  Rp. 42.873.024.725.000.
Dana  yang  diterima  oleh  siswa  dan walinya  ini  bisa  dipakai  untuk  membeli perlengkapan  sekolah  atau  kursus,  uang saku dan biaya transportasi maupun biaya tambahan  praktik  atau  ujian  kompetensi bagi  peserta  didik.  Mengingat  belum adanya  sistem  pengawasan  yang  ketat, akan  sangat  memungkinkan  bagi  siswa ataupun  walinya  untuk  memanfaatkan dana  bantuan  ini  untuk  keperluan  yang lain, selain keperluan operasional sekolah. Jika ini benar-benar terjadi, maka program ini  memiliki  celah  untuk  terjadinya inefisiensi  dan  kurang  efektif  dalam mekanisme pengawasannya.
Evaluasi  PIP  Terkait  Mekanisme,

## Prosedur dan Pemanfaatan
Program Indonesia Pintar
dilaksanakan dengan melibatkan
sekolah/SKB/  PKBM/LKP  atau  satuan pendidikan  nonformal  lainnya  di  bawah pembinaan direktorat teknis di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dinas
pendidikan kabupaten/kota, dinas pendidikan provinsi,  lembaga  penyalur  dan  instansi terkait lainnya.
Mekanisme pendaftaran dan pengunduhan  bantuan  program  dimulai ketika pertama ,  siswa  ataupun  wali
melaporkan nomor KPS/KKS/KIP keluarganya ke sekolah. Artinya, keluarga dengan syarat dan ketentuan berlaku yang berhak  menerima  Kartu  Perlindungan Sosial  (KPS)  yang  diterbitkan  oleh pemerintah  melalui  kementerian  sosial dalam  rangka  percepatan  dan  perluasan sosial.  Kartu  ini  diperuntukan  bagi masyarakat miskin yang menerima subsidi beras untuk mendapatkan bantuan pendidikan  bagi  siswa  dan  program bantuan  langsung  sementara  masyarakat (BLSM).  Program  yang  diberlakukan sejak munculnya publikasi kebijakan dari Instruksi Menteri Dalam Negeri tertanggal 17 Juni 2013 terkait pelaksanaan pemberian KPS dan pengaduan masyarakat  ini  memang  sudah  tidak berlaku  lagi  semenjak  dirilisnya  Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Kartu  Keluarga  Sejahtera  (KKS) yang  difungsikan  untuk  menggantikan Kartu  Perlindungan  Sosial  (KPS)  dalam bentuk  pemberian  bantuan  sosial  berupa simpanan  keluarga  sejahtera  ini  menjadi referensi penting untuk mempertimbangkan pemilihan calon penerima  bantuan  program.  Bagi  siswa yang keluarganya memiliki KPS, otomatis dia  akan  terpilih  sebagai  penerima bantuan Program Indonesia Pintar.
Dalam KPS, kepala keluarga berhak menerima  penyaluran  uang  tunai  sebesar
P-ISSN: 2620-4363& E-ISSN: 2622-1098
Rp.  200.000  rupiah  setiap  bulannya selama  delapan  bulan  selanjutnya.  Selain itu,  bagi  siswa  yang  keluarganya  tidak memiliki  KPS  ini  tetap  mungkin  untuk dipilih sebagai penerima bantuan PIP.
Langkah kedua dalam  mekanisme pengunduhan  dana  PIP  adalah  sekolah memasukkan nomor KPS/KKS/KIP siswa ke  Dapodik  (Data  Pokok  Pendidikan). Sementara  itu,  SKB/PKBM/Lembaga kursus atau pelatihan mengusulkan peserta didik melalui format usulan  yang disesuaikan. Terkait di wilayah Kecamatan  Harjamukti  sendiri,  baik  di lingkungan  pendidikan  formal  ataupun nonformal, pihak sekolah ataupun pengelola mengajukan semua data siswa. Tanpa melakukan pengecekan lebih jauh. Mengingat hal ini beresiko pada munculnya  konflik  kepentingan.  Dimana masyarakat yang merasa jauh lebih berhak akan  melayangkan  protes  kepada  pihak sekolah ataupun pengelola.
Sedikit  berbeda  dengan  proses pengelolaan dana bantuan PIP di sekolah formal,  di  lembaga  nonformal,  pihak pengelola  bantuan  Program  Indonesia Pintar  ini  biasanya  dituntut  untuk melakukan beberapa percepatan pengunduhan program.
Terkait mandegnya penyerapan dana  bantuan  program  yang  terjadi  di lembaga nonformal
Kecamatan
Harjamukti,  pihak  pengelola  harus  lebih proaktif untuk memfasiliti dan mengkoordinasikan kebutuhan ini dengan para  siswa  di  sana.  Apalagi  di  lapangan, kebanyakan  siswa  sulit  dihubungi  dan hanya  muncul  ketika  akan  dilaksanakan ujian  kelulusan.  Hal  ini  terjadi  karena sebagian  besar  siswa  nonformal  sudah sibuk bekerja.
Dana  yang  sudah  dicairkan  secara kolektif  harus  segera  diberikan  kepada siswa penerima yang bersangkutan paling lambat  5  (lima)  hari  kerja  setelah pencairan, dan pelaporan pemberian dana pencairan  kolektif  dilakukan  paling lambat  7  (tujuh)  hari  kerja  setelah pencairan.  Laporan  disampaikan  kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (untuk SD/SMP/SKB/PKBM atau lembaga pendidikan nonformal penyelenggara Paket  A  dan  B),  atau  kepada  dinas pendidikan provinsi (untuk SMA/SMK/SKB/PKBM  atau  lembaga pendidikan nonformal penyelenggara Paket  C  dan  pendidikan  kursus,  dengan menyerahkan tanda terima pendistribusian dana pengambilan kolektif (format terlampir).
Bagi  penerima  PIP  dari  lembaga Kursus  dan  Pelatihan,  proses  pencairan dilakukan  secara  kolektif  oleh  pimpinan lembaga  dengan  memenuhi  persyaratan pencairan  kolektif  mengingat  durasi
P-ISSN: 2620-4363& E-ISSN: 2622-1098
pembelajaran
relatif singkat.Pencairan/pengambilan  dana  PIP langsung  oleh  peserta  didik  atau  secara kolektif  di  bank/lembaga  penyalur,  harus dengan  kondisi, pertama ,  tidak  ada pemotongan  dana  dalam  bentuk  apapun. Kedua , saldo minimal rekening tabungan adalah  Rp  0,00. Ketiga ,  tidak  dikenakan biaya administrasi perbankan
Program PIP ditujukan untuk membantu biaya pribadi peserta didik agar dapat  terus  melanjutkan  pendidikannya sampai selesai jenjang pendidikan menengah.  Dana  bantuan  diberikan langsung kepada peserta didik di sekolah/SKB/PKBM/LKP  atau  satuan pendidikan  nonformal  lainnya,  untuk pemanfaatan  seperti, pertama ,  membeli buku  dan  alat  tulis. Kedua ,  membeli pakaian  seragam  sekolah/praktik  dan perlengkapan  sekolah  (sepatu,  tas,  dll). Ketiga ,  membiayai  transportasi  peserta didik  ke  sekolah. Keempat ,  uang  saku peserta  didik. Kelima ,  biaya  kursus/les tambahan  bagi  peserta  didik  pendidikan formal.  Sementara  itu,  bagi  peserta  didik nonformal, ada biaya praktik
tambahan/penambahan biaya Uji Kompetensi/UJK  (jika  beasiswa  UJK
tidak mencukupi), biaya magang/penempatan  kerja  ke  Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).
Analisis  Dampak  Program  Indonesia Pintar  dalam  Mengatasi  Anak  Putus Sekolah di Kecamatan Harjamukti
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan pengamatan  yang  telah  dilakukan  ada beberapa  hal  yang  peneliti  temukan  di tempat  penelitian. Pertama ,  daerah- daerah di Kecamatan Harjamukti memang masih  berpotensi  memiliki  anak  putus sekolah terutama wilayah-wilayah terluar dan  pinggiran.  Bahkan  wilayah-wilayah yang  berpotensi  memiliki  anak  putus sekolah  ada  di  daerah  pegunungan  dan pertambangan.  Kondisi  seperti  ini  sangat memungkinkan bagi anak-anak ini mengalami misorientasi terhadap pendidikan  dan  lebih  mementingkan untuk  mencari  uang.  Meskipun  mereka masih berada di usia sekolah.
Kedua , secara institusional, Program Indonesia  Pintar  langsung  dikelola  oleh pemerintah  pusat,  berkoordinasi  dengan pihak  sekolah  terkait  usulan  penerima. Akan  tetapi  secara  teknis  baik  seleksi, pencairan  maupun  pemanfaatan  semua langsung  diurusi  oleh  pemerintah  pusat dan  diterima  langsung  oleh  si  penerima bantuan,  melalui  jasa  perbankan  yang ditunjuk.
Ketiga, Dinas  Pendidikan  maupun koordinator  kecamatan  tidak  mengetahui secara  detail  dan  riil  mengenai  jumlah usulan dan penerima manfaat program.
P-ISSN: 2620-4363& E-ISSN: 2622-1098
Keempat , data pokok pendidikan di tiap  sekolah  menjadi  tumpuan  sekaligus juga  pendukung  penting  bagi  proses seleksi  program.  Dimana  proses  seleksi administrasi  hingga  pencairan  terjadi secara sentralistik antara pemerintah pusat dengan penerima bantuan. Sekolah dalam hal ini hanya berperan sebagai pihak yang mengajukan nama-nama penerima manfaat program. Hal ini akan meningkatkan  efektivitas  prosedural  di satu  sisi,  dan  munculnya  kemungkinan tidak  tepatnya  sasaran  yang  berhak menerima  bantuan  program  di  sisi  yang lain.
Kelima, Kecamatan Harjamukti dan mungkin  di  banyak  wilayah  lainnya sebenarnya tidak perlu mencemaskan soal potensi  anak-anak  yang  putus  sekolah mengingat  pemerintah  dalam  hal  ini sebagai supporting  system memberikan banyak  program  bantuan  baik  yang bersifat langsung tunai ataupun beasiswa. Khusus  untuk  pendidikan  nonformal pemerintah  memberikan  bantuan  berupa PKBM (Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat) kepada anak yang mengalami putus sekolah di usia sekolah. PKBM  merupakan  wadah  /fasilitator pertemuan  antara  kebutuhan  dan  sumber daya  belajar,  fasilitator  pertemuan  antara masyarakat  yang  berkebutuhan  belajar dengan  sumber  daya  belajar  sehingga
terjadi  sebanyak  mungkin  peristiwa belajar.
Kecamatan  Harjamukti  memiliki empat  PKBM  yaitu  PKBM  Handayani, PKBM  Namira,  PKBM  Sunan  kalijaga dan  PKBM  Sekar  Sari  Dahlia.  Adapun program  belajar  yang  disediakan  PKBM di antaranya pendidikan kesetaraan paket A, B, C, dan kursus serta pelatihan.
Bantuan  program  dinilai  kurang tepat  sasaran  sekalipun  pihak  sekolah dalam  hal  ini  mengajukan  semua  data siswa tanpa melalui proses seleksi lagi di sekolah.  Siswa  yang  masuk  kategori ekonomi menengah ke atas mendapatkan bantuan  di  satu  sisi,  sementara  itu  siswa yang  jauh  lebih  berhak  mendapatkan bantuan program justru tidak mendapatkannya  di  sisi  yang  lain. Akibatnya,  orang  tua  dari  siswa  yang berhak  menerima  merasa  keberatan  dan memperdebatkan  kebijakan  yang  sudah diputuskan tersebut ke pihak sekolah.Meskipun  pihak  sekolah  dalam hal  ini  tidak  memiliki  otoritas  apapun untuk  mengubah  kebijakan.Mengingat pengelolaan  administratif  yang  dikelola oleh  pihak  sekolah  langsung  dikirim  ke pemerintah  pusat  melalui  jalur  Dapodik online .Sementara terkait seleksi, penetapan  penerima  bantuan,  sampai dengan pengunduhan terjadi secara sentralistik dari pemerintah pusat
langsung  kepada  si  penerima  bantuan program.

## KESIMPULAN
Faktor
yang mempengaruhi
banyaknya  anak  putus  sekolah  di Kecamatan  Harjamukti  berasal  dari internal dan eksternal peserta didik, antara lain ekonomi, doktrin pemimpin kharismatik,  usia,  perundungan  serta kurangnya kesadaran tentang arti pentingnya pendidikan. Melihat realitasnya,  pihak  sekolah  dan  instansi terkait  secara  aktif  didorong  untuk mengikuti program pendidikan, termasuk PIP, PKH dan lainnya.  Hal  ini dilakukan dengan  cara  menangani  anak  yang  putus sekolah berupa vokasi (PKBM) dan kejar paket  melalui  program  percepatan  PIP. Bantuan  PIP  berlaku  bagi  pendidikan formal  maupun  nonformal  mengingat perbedaan  karakteristik  pendidikan  yang khas  di  antara  keduanya.Dimana  sasaran penerima bantuan di lembaga pendidikan nonformal  mulai  dari  sekolah  dasar sampai
sekolah
menengah pertama.Sementara untuk sekolah lanjutan  atas  dan  sederajat  dikelola  oleh pemerintahan provinsi.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsimi. Jabar, Cepi Safrudin Abdul.  (2009). Evaluasi  Pendidikan: Pedoman  Teoritis  Praktis    Bagi Mahasiswa Praktisi Pendidikan .
Jakarta: Bumi Aksara.
Gunawan, Imam. (2017). Metode
Penelitian Kualitatif Teori dan
Praktik , cet 5. Jakarta: Bumi Aksara. Lela (2020).Wawancara tentang
Pendidikan  Nonformal  Kecamatan Harjamukti.
M. Musiyam. (1994). Beberapa Implikasi Perkembangan  Kota  pada  Rural Urban  Fringe .Jurnal  Forum  Geografi No. 14 dan 15 Edisi 9, Desember.
Megawati, I. (2016). Efektivitas Pelatihan
Kecakapan Hidup Modifikasi Kerudung Dalam Meningkatkan Kompetensi Kewirausahaan Di Sanggar  Kegiatan  Belajar  (Skb) Kabupaten Pandeglang.
Jurnal Eksistensi  Pendidikan  Luar  Sekolah ,
Vol 1, No 1, Hlm 74-87.
Moleong,  J.  Lexy.  (2004). Metodologi Penelitian  Kualitatif. Bandung:  PT Remaja Rosdakarya.
Nata, Abudin. (1997). Filsafat
Pendidikan Islam . Jakarta: Logos
Wacana Ilmu.
Noni  Huriati.  (2008). Perkembangan Daerah  Pinggiran  Kota  Yogyakarta tahun  1992-2006 .  Skripsi.  Depok:
Universitas Indonesia.
Prihanto, Teguh.(2010). Perubahan Spasial  dan  Sosial  Budaya  sebagai Dampak  Megaurban  di  Daerah Pinggiran  Kota  Semarang .  Jurnal Teknik Sipil dan Perencanaan, 12 (1), Semarang: Universitas Negeri Semarang.134.
P-ISSN: 2620-4363& E-ISSN: 2622-1098
Rohaeni,  N.  E.,  Saryono,  O.  (2018).
Implementasi Kebijakan  Program
Indonesia  Pintar  (PIP)  Melalui  Kartu Indonesia  Pintar  (KIP)  dalam  Upaya Pemerataan  Pendidikan. Indonesian Journal  of  Education  Management and  Administration  Review ,  Vol.  2, No.1, 193-204
Rusydi  Ananda  dan  Tien  Rafida.(2017).
Pengantar Evaluasi Program Pendidikan .Medan: Perdana
Publishing.