INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 10079-10091 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Interaction Of The Press With The Public Interaksi Pers Dengan Masyarakat
Erwan Effendi 1 ✉ , Ahmad Yasin 2 , Nabila Ramadhani 3 , Nuzrul Ihwanussofa 4 , Shofiyatuzzahra 5 , Silvani T. Afrianda 6
Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Jl. Lap. Golf, Kp. Tengah, Kec. Pancur Batu, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara - 20353
Email: erwanefendi@uinsu.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Pers di Indonesia sempat kehilangan kewibawaannya karena tidak lagi menjadi lambang perpanjangan tangan  bagi  masyarakat  untuk  kemaslahatan  negara.  Masyarakat,  pemerintah  dan  pers  memiliki hubungan dengan keterkaitan yang sangat erat. Seberapa erat hubungan antara pers, pemerintah dan masyarakat dipengaruhi oleh adanya saling ketergantungan antar komponen untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu upaya untuk menjadikan interaksi pers baik dengan masyarakat adalah dengan menggunakan  teori  pers  tanggung  jawab  sosial  yang  menjadi  ciri  khas  bangsa  Indonesia,  yakni menyatakan  bahwa  kebebasan  mengandung  konsekuensi  tanggung  jawab  yang  besar.  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pola interaksi yang dilakukan oleh pers dengan masyarakat di lapangan secara langsung. Bagaimana seharusnya pers berinteraksi kepada masyarakat sesuai aturan yang berlaku dan bagaimana pandangan masyarakat terhadap pers sebagai respon dari interaksi pers terhadap masyarakat.
Kata Kunci: Interaksi pers, masyarakat, peraturan.
Abstract
The press in Indonesia has lost its authority because it is no longer a symbol of extending its hand to society for the benefit of the country. Society, government and the press have a very close relationship. How  close  the  relationship  between  the  press,  government  and  society  is  influenced  by  the interdependence between components to achieve certain goals. One effort to make press interaction good with society is to use the press theory of social responsibility which is characteristic of the Indonesian nation, namely stating that freedom carries the consequences of great responsibility. The aim of this research is to determine the interaction patterns carried out by the press with the public  in the field directly. How should the press interact with the public according to applicable regulations and how the public views the press as a response to the press' interaction with the public.
Keywords: Press interactions, the public, the regulation.

## PENDAHULUAN
Pada  masa  penjajahan  dan  pencarian  identitas  bangsa  dalam  awal  kemerdekaan Indonesia, pers dahulu sering dikenakan beragam sanksi dan hukuman oleh para penjajah dan pemerintah pada masa Orde Baru. Pers saat itu tidak lagi bertujuan demi kemaslahatan negara, melainkan kehilangan esensinya sebagai cerminan perpanjangan tangan reputasi masyarakat, karena harus dikontrol sepenuhnya oleh rezim yang berkuasa.
Pers yang kehilangan esensinya sebagai perpanjangan tangan masyarakat, tidak akan dapat menjadi pers yang berkualitas, karena masyarakat menginginkan media massa yang bersifat  profesional.  Hal  ini  tentunya  dapat  diwujudkan  dengan  cara  masyarakat  dapat memahami, mengkategorikan dan memilih media massa dengan bijak agar hanya media berkualitas saja yang dikonsumsi oleh masyarakat. Melalui strategi ini, juga akan dengan sendirinya dapat menyaring media-media berita berkualitas buruk karena tidak ada yang mau  membaca,  membeli,  mendengarkan,  ataupun  menonton  media  tersebut.  Sehingga dapatlah dipahami bahwa, kualitas masyarakat serta pemerintah Indonesia memiliki peran besar dalam menentukan wajah pers nasional sebagai media yang dapat sebanyak mungkin menggerakkan  kesadaran  intelektual  dan  fungsi  sosial  di  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia (NKRI).
Interaksi  antara  pers,  pemerintah,  dan  masyarakat  adalah  erat  dan  saling  terkait. Meskipun  bisa  diidentifikasi  sebagai  hubungan  segitiga,  mereka  tidak  dapat  dipisahkan karena memiliki pengaruh saling memengaruhi satu sama lain. Derajat dan nilai hubungan antara pers dan pemerintah dipengaruhi oleh hubungan antara pers dan masyarakat, serta hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Dari sudut pandang komunikasi dua arah, kita dapat melihat adanya saling  keterkaitan interaksi antara elemen-elemen  komunikasi untuk  mencapai  tujuan  yang  spesifik.  Dengan  kata  lain,  tanpa  adanya  komponen
masyarakat  dan  pemerintah,  pers  tidak  dapat  menjalankan  fungsinya.  Oleh  karena  itu, hendaknya  ketiga  komponen  ini  dapat  saling  berusaha  untuk  menyingkarkan  keinginan pribadi yang dapat merugikan pihak lain demi terciptanya lingkungan pers Indonesia yang sehat.
Apabila pers, masyarakat dan pemerintah tidak saling mengerti serta berpegang teguh pada  keinginan  pribadi  masing-masing,  maka  akan  terjadi  interaksi  yang  negatif  di lingkungan pers. Seperti  beberapa  kasus kekerasan terhadap pers yang menurut  Aliansi Jurnalis  Indipenden  (AJI)  terus  mengalami  peningkataan  jelang  pemilu  mendatang.  AJI melaporkan data kasus kekerasan terhadap  jurnalis hingga 61 kasus serangan sepanjang tahun 2022 dan 58 kasus sepanjang Januari sampai Juli 2023. Begitu pula dengan jurnalis yang  dalam  peliputannya  sanggup  untuk  mengancam  dan  memeras  para  korban  agar mendapatkan  keuntungan  materi  semata.  Seperti  kasus  tiga  jurnalis  asal  Brebes  yang diduga menakut-nakuti korbannya dengan aturan-aturan yang ada, agar kemudian dapat dimintai bayaran untuk menutup mulut.
Terlepas dari banyaknya kasus antara pers dengan masyarakat sebagai gambaran awal mengenai hubungan pers dan masyarakat saat ini. Penulis bertanya tanya seperti apakah pers  berinteraksi  dengan  masyarakat  sesuai  kenyataan  nya  di  lapangan?  Bagaimanakah seharusnya  pers  berinteraksi  kepada  masyarakat  menurut  aturan  yang  berlaku?  Dan bagaimana pandangan masyarakat terhadap interaksi pers saat ini?
Berlatar belakang dari pentingnya interaksi antara pers, masyarakat dan pemerintah dalam mewujudkan lingkungan pers yang sehat di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan  pemahaman  pada pola hubungan yang terjadi antara  pers dengan masyarakat di lapangan secara langsung. Bagaimana seharusnya pers berinteraksi kepada masyarakat sesuai aturan yang berlaku dan bagaimana pandangan masyarakat terhadap pers sebagai respon dari interaksi pers terhadap masyarakat. Peneliti memilih judul tulisan ini karena merasa seluruh elemen masyarakat termasuk para mahasiswa harus menyadari betapa pentingnya usaha dan tujuan menciptakan lingkungan pers yang baik di Indonesia agar dapat saling mendorong terjadinya pembangunan dan perkembangan bangsa ini. Perbedaan penelitian ini di bandingkan penelitian terdahulu yang serupa antara lain :
1. Penelitian  oleh  Abd.  Rasid.  Penelitian  ini  menganalisis  pola  interaksi  dalam membentuk  sistem  pers  pancasila.  Yang  mengkaji  problematik  makna  bebas  dan makna tanggung jawab, Pemerintah sebagai sumber berita dan lokasi sebagai sumber berita.
2. Penelitian oleh Inge Hutagalung. Penelitian ini meneliti mengenai dinamika sistem pers di dunia dan di indonesia selama periode perjuangan, era kemerdekaan, dan masa
Orde Baru, dan juga pada era reformasi yang dimana Pada masa kini, sistem pers di Indonesia Telah membentuk keragaman media, yang pada intinya merupakan hasil lanjutan dari perkembangan komunikasi dan informasi dalam zaman modern ini.
3. Penelitian oleh Lalu Ary Kurniawan Hardi. Penelitian ini mengkaji komparasi interaksi negara dengan pers, untuk menjawab pertanyaan mengenai kedudukan pers pada masa  orde  baru  berdasarkan  pendekatan  teori  strukturaksi  Anthony  Ghiddens  dan perubahan kontelasi agensi dan struktur politik yang terjadi di era reformasi.

## METODE PENELITIAN
Setelah reformasi, banyak hal yang berubah secara drastis. Misalnya dalam hubungan bernegara  dan  bermasyarakat  tidak  lagi  bersifat  kooptatif  seperti  majikan  dan  pelayan karena masyarakat tidak bisa lagi didikte oleh rezim yang berkuasa. Di masa ini juga muncul berbagai  upaya  untuk  menjadikan  hubungan  bernegara  dan  bermasyarakat  sebagai hubungan dengan “win - win solution” menguntungkan kedua pihak.
Mengacu pada teori demokratisasi oleh Samuel P. Huntington, pada waktu setelah reformasi  NKRI  sedang  dalam  proses  bergerak  Menuju  demokratisasi  negara  yang dijalankan  oleh  pemerintah  dan  di  luar  pemerintah  sebagai  akibat  jatuhnya  rezim  lama karena Aksi kelompok dalam dan di luar pemerintahan.
Salah satu entitas  di luar  pemerintahan yang mendukung  demokrasi adalah media atau pers. Melalui praktik jurnalisme, media berperan untuk memperkuat dasar demokrasi pada  sebuah  entitas. “ watch  dog ” atau  anjing  penggonggong.  Sebagai  keadilan  yang didapatkan  setelah  reformasi.  Saat  ini,  media  tidak  lagi  merasa  khawatir  akan  campur tangan, pembatasan, atau penghentian oleh pihak yang berwenang. Meski saat ini belum kebebasan tersebut belum berfungsi secara maksimal, setidaknya pers telah berkembang dengan pesat.
Menurut Undang-Undang Pers Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 6, peran pers nasional, antara lain:
1. Memastikan masyarakat memiliki akses informasi.
2. Mengamalkan prinsip-prinsip dasar demokrasi.
3. Mendukung  keberlakuan  hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia,  serta  menghargai keanekaragaman.
4. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar.
5. Melaksanakan  fungsi  pengawasan,  kritik,  perbaikan,  dan  memberikan  rekomendasi mengenai isu-isu yang bersangkutan dengan harapan publik.
6. Berjuang demi keadilan dan kebenaran.
Terdapat  teori  tentang  pers  tanggung  jawab  sosial  yang  muncul  sebagai  ciri  khas bangsa  Indonesia,  yakni  menyatakan  Kebebasan  membawa  konsekuensi  besar  dalam bentuk tanggung jawab yang signifikan. Pers harus memikul tanggung jawab besar kepada masyarakat saat melaksanakan seluruh perannya. segala fungsi-fungsinya dengan baik dan berimbang.
Menurut teori pers tanggung jawab sosial, terdapat enam tugas pers, yaitu:
1. Pers mengakui serta memenuhi tanggung jawab tertentu kepada masyarakat.
2. Tanggung jawab pers, terutama, ditegakkan dengan menetapkan kriteria profesional yang  tinggi  sehubungan  dengan  informasi,  kebenaran,  akurasi,  objektivitas,  dan keseimbangan.
3. Dalam menjalankan dan mengimplementasikan tanggung jawab ini, media sebaiknya mampu mengendalikan diri sendiri sesuai dengan struktur hukum dan badan yang ada.
4. Pers  harus  menjauhi  berbagai  tindakan  yang  bisa  menyebabkan  tindak  kejahatan, kerusakan,  atau  ketidakstabilan  umum,  serta  tidak  boleh  menciderai  perasaan minoritas etnis atau agama.
5. Secara  keseluruhan,  Pers  harus  menciptakan  lingkungan  yang  inklusif  dan mencerminkan  keragaman  masyarakatnya,  memberikan  kesempatan  yang  setara untuk menyampaikan berbagai sudut pandang dan hak untuk memberikan respons.
6. mengenai prinsip yang disebutkan sebelumnya, Masyarakat dan publik berhak untuk mengharapkan tingkat kualitas pelaksanaan yang tinggi dan dalam situasi tertentu, bisa dianggap sebagai tindakan yang wajar untuk melindungi kepentingan umum.
7. Wartawan dan media yang profesional seharusnya memiliki tanggungjawab terhadap masyarakat dan juga kepada pemberi kerja serta pasar.
Selanjutnya  adalah  teori  pers  pembangunan  yang  menyatakan  bahwa  Pers  perlu dimanfaatkan  lewat  konstruktif  untuk  mendukung  perkembangan  otonomi  dan keberagaman  budaya  nasional.  Pendekatan  teori  ini  mendorong  partisipasi  aktif  dari masyarakat di tingkat dasar dengan memberikan peluang dan penekanan yang lebih besar pada keterlibatan mereka terutama lapisan dasar. Asumsi teori ini yaitu:
1. Pers wajib menerima dan menjalankan hak-hak Pengembangan yang menguntungkan sesuai dengan arahan kebijakan yang telah disepakati di tingkat nasional.
2. Keterbukaan dalam Kemerdekaan pers harus dipertahankan dengan mempertimbangkan pembatasan yang sesuai pada aspek ekonomi yang lebih penting dan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam upaya pembangunan masyarakat.
3. Media  harus  memberikan  focus  utama  dalam  kontennya  pada  aspek  budaya  dan bahasa nasional kepada elemen-elemen budaya dan bahasa yang bersifat nasional.
4. Media harus memberi keutamaan kepada penyampaian berita dan dan informasi yang menghubungkan  dengan  negara-negara  berkembang  lain  di  wilayah  geografis, budaya, dan politik yang serupa.
5. Jurnalis memiliki kewajiban dan kebebasan dalam melaksanakan tugas mengumpulkan dan menyebarkan informasi.
6. Pemerintah berhak untuk turut campur dalam  bergeraknya media pers, menerapkan sensor,  memberikan  subsidi,  dan  mengendalikan  langsung  atas  nama  pencapaian tujuan pembangunan.
Kemudian  Teori  pers  demokratik-partisipan  muncul  sebagai  respons  terhadap komersialisasi dan dominasi media, dan juga sebagai respons terhadap birokratisasi dan sentralisasi  dalam  lembaga-lembaga  media  massa  yang  muncul  dari  tekanan  norma tanggung jawab sosial. Teori demokratik-partisipan menghendaki keseragaman, lokalitas, dan kesederajatan dalam masyarakat dengan segala interaksinya.
Sedangkan teori terakhir, yaitu pers Pancasila memiliki beberapa ciri khas, antara lain:
1. Bergantung pada dan mengikuti prinsip dasar yang sejalan dengan pancasila, seperti yang dipegang oleh Negara kita.
Lima prinsip dalam Pancasila menjadi fondasi etika dan landasan filosofis yang membimbing setiap langkah jurnalis di Indonesia dalam menciptakan karyanya. Dalam kerangka ini, teori pers Pancasila yang unik bagi Indonesia.
2. Pers Pancasila merupakan penghubung antara berbagai teori pers.
Teori  pers  Pancasila  bukanlah  salah  satu  dari  enam  teori  pers;  sebaliknya,  ia berfungsi sebagai elemen tengah di antara mereka. Dia tidak liberal ataupun otoriter. Dia bukan termasuk dalam pers Uni Soviet atau dalam teori pers pembangunan dan partisipasi demokratis. Pers Pancasila adalah gambaran singkat dari keunggulan enam teori pers.
3. Memiliki tanggung jawab yang berbeda.
Teori  pers  lainnya  memiliki  fokus  yang  terbatas  pada  aspek  kemanusiaan  dengan Prinsip profesionalisme dan norma-norma etika dalam jurnalisme. Di sisi lain, dalam konsep pers berdasarkan Pancasila, selain tanggung jawab terhadap Prinsip-prinsip fundamental kemanusiaan  yang  memiliki  sifat  sejajar,  ada  juga  tanggung  jawab  kepada  Tuhan  yang bersifat hierarki.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Interaksi pers terhadap masyarakat menurut ahli dalam beberapa tahun belakangan ini  sudah  dirasa  cukup  terbuka  dan  memadai  serta  hampir  tidak  ada  hambatan  secara khusus.  Meskipun  bukan  berarti  tidak  ada  ancaman  sama  sekali,  namun  interaksi  pers terhadap masyarakat di lapangan sudah dirasa baik apabila dibandingkan dengan tahun- tahun sebelumnya.
Sebagian masyarakat berpendapat bahwa interaksi pers di Indonesia saat ini memang sudah  cukup  bagus.  Berbagai  tantangan  yang  terjadi  dianggap  seringnya  bukan  karena masalah pers, melainkan permasalahan perkembangan demokrasi saat ini. Adapun tindak kriminalisasi oleh pers, beberapa masyarakat yang tergolong ke dalam tenaga profesional menilai tingkatnya masih rendah, di bandingkan dengan kriminalisasi yang dilakukan oleh wartawan.
Masyarakat dirasa masih sering salah dalam mempersepsikan kasus wartawan dengan kasus  pers  yang  melibatkan  wartawan  tidak  berhubungan  dengan  bidang  pers,  kecuali memang  memiliki  sangkut  pautnya  dengan  pers.  Namun  demikian,  masyarakat  dan pemerintah  tetap  harus  mengawal  dan  menjamin  kemerdekaan  pers  kedepannya  untuk kepentingan nasional.
Pengawalan dan penjaminan ini  penting agar  peristiwa seperti 64 kasus kekerasan yang terjadi terhadap jurnalis pada tahun 2018 dapat ditekan. Peristiwa yang dikategorikan sebagai insiden yang mencakup kekerasan fisik dan penindakan terhadap karya jurnalistik, Indonesia  berhasil  mencapai  peringkat  124  dari  180  negara  dalam  pemeringkatan  yang disusun oleh Reporter Without Borders, Sebuah lembaga pengawas media yang berpusat di Paris. Data ini mengindikasikan bahwa Indonesia berada di papan bawah dalam kondisi kebebasan dan terjaminnya pers.

## Interaksi Pers Terhadap Masyarakat Menurut Peraturan yang Berlaku
Kemampuan  masyarakat  sangat  berperan  penting  dalam  mendorong  kesadaran intelektual  individu  dan  sosial  dilingkungannya.  Penampakan  pers  nasional  ini  didorong oleh  aspek-aspek  ideal  pers  yang  berperan  sebagai  sarana  bagi  masyarakat  dan pemerintah. Masyarakat menggunakan media sebagai alat untuk memantau kebijakan dan gerakan  pemerintah,  sedangkan  pemerintah  menggunakan  media  sebagai  alat  untuk memahami,  mendengar,  dan  merasakan  pandangan  serta  kebutuhan  masyarakat,  guna mengharmonisasi  rencana  dan  pelaksanaan  kebijakan  pemerintah  dengan  aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat.
Pers Indonesia diharapkan mampu memiliki posisi dan fungsi ideal secara bebas dan bertanggung jawab. Sehubungan dengan ketergantungan tersebut, tugas pers di Indonesia berkaitan  erat  dengan  peran  inovasi  dan  peningkatan  kesadaran  intelektual  masyarakat umum dan juga di dalam struktur pemerintah. Dalam konteks ini, pers nasional berperan dalam  memberikan  informasi  yang  dapat  mengembangkan  visi  objektivitas  masyarakat mengenai peristiwa, fakta, opini, dan sebagainya yang disampaikan oleh media.
Pada hakikatnya, kebebasan dalam pers di Indonesia tidak selamanya dapat bersifat mutlak, karena pers nasional adalah pers yang bertanggung jawab. Sebagai konsekuensi, media  kita  harus  berusaha  untuk  beradaptasi  dengan  realitas  di  sekitarnya  agar  bisa beroperasi  secara  efektif.  Kebebasan  pers  di  Indonesia  adalah  kebebasan  pers  yang diselaraskan dengan tanggung jawab tertentu yang tidak hanya ditetapkan oleh pers itu sendiri, melainkan juga oleh masyarakat dan pemerintah. Hal ini mengakibatkan media di Indonesia memiliki kebebasan, namun harus selalu mempertimbangkan aspek tanggung jawab dalam kinerjanya.
Kebebasan pers nasional dinyatakan oleh profesionalisme mereka yang sadar untuk tidak melaporkan sesuatu demi kepentingan tiga pihak. Itulah alasan mengapa kebebasan pers di Indonesia terkesan tidak mandiri karena Kemandirian media nasional kita ditentukan oleh sejauh mana kemampuannya dalam mengintegrasikan dan menyelaraskan beragam kepentingan obyektif dan subjektif, baik yang berasal dari pihak pers itu sendiri, pemerintah, maupun masyarakatnya.
Media di Indonesia mengikuti pendekatan unik Indonesia, yaitu sistem pers Pancasila yang telah didefinisikan oleh Dewan Pers dalam sidang ke-25 mereka sebagai “ sistem pers yang berorientasi pada sikap dan tingkah lakunya berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945”. Konsep mengenai sistem pers Pancasila yang sehat adalah media  yang  beroperasi  dengan  kemerdekaan  dan  bertanggung  jawab  dalam  perannya sebagai penyedia informasi yang akurat dan obyektif, penghubung aspirasi masyarakat, dan alat  kontrol  sosial  yang  membangun.  Dengan  esensi  dan  peran  yang  dimilikinya,  Pers Pancasila  menciptakan  lingkungan  kepercayaan  yang  mendukung  perkembangan masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dan beretika.
Untuk  menerapkan  konsep  Pers  Pancasila,  cara  kerja  yang  digunakan  adalah kolaborasi yang baik antara masyarakat, media, dan pemerintah. Dewan Pers memiliki peran penting dalam memajukan kolaborasi positif ini. Kehadiran Pers Pancasila bergantung pada praktik  jurnalisme  sebagai  pelaksanaannya.  kendalanya  adalah  pada  opini  yang  dapat dituangkan  dalam  bentuk  karya  tulis.  Hal  ini  karena  tujuan  Sebagai  komunikator,  peran wartawan bukan hanya untuk menciptakan respons kognitif pada target pembacanya, tetapi
juga  untuk  memicu  respons  emosional  yang  pada  akhirnya  mengarah  pada  tindakan konkret atau yang disebut sebagai konsekuensi tindakan. Pertanyaan muncul apakah opini- opini  ini  dalam  dengan  nilai-nilai  yang  dijelaskan  dalam  Undang-Undang  tentang ketentuan-ketentuan pers.
Selain  itu,  Kaitan  erat  antara  kebebasan  pers  dan  peran  pers  dalam  masyarakat demokrasi. Pers merupakan salah satu tiang penting dalam demokrasi yang berperan dalam mengawasi dan mengendalikan jalannya pemerintahan, menyediakan informasi, opsi, dan penilaian yang diperlukan oleh masyarakat saat mereka berpartisipasi dalam urusan negara. Tetapi, pers tidak diizinkan mempergunakan kebebasan yang ada melakukan sesuatu tanpa pertimbangan  yang  benar,  karena  segala  tindakan  mereka  telah  diatur  oleh  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  1982  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967. Sistem pers Pancasila yang berlaku di  Indonesia,  bertindak  sebagai  penyalur  dan  pelaksana  dari  ketentuan-ketentuan  yang terdapat dalam hukum tersebut. Di dalamnya, secara tegas dan jelas diuraikan mengenai kewajiban, hak, fungsi, dan tugas pers, yang diatur dalam Pasal 2 yaitu:
1. Pers Nasional merupakan instrumen dalam upaya perjuangan bangsa dan merupakan media massa yang aktif, dinamis, kreatif, edukatif, informatif, serta memiliki peran dalam mendorong  dan  membantu  dalam  mengembangkan  pemikiran  kritis  dan  progresif dalam segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia.
2. Pers Nasional memiliki tanggung jawab dan tugas:
a. Mempertahankan  dan  menyebarkan  Pancasila  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang tercantum  dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945,  dengan  mengikuti panduan untuk memahami dan menerapkan Pancasila.
b. Mengupayakan pelaksanaan tugas yang timbul dari kesulitan rakyat dengan dasar prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila.
c. Mempromosikan  kebenaran  dan  keadilan  dengan  menjalankan  kebebasan  pers yang dilakukan dengan tanggungjawab.
d. Mendorong  semangat  pengabdian  dalam  upaya  memperjuangkan  bangsa, memperkuat persatuan dan kesatuan nasional, meningkatkan kesadaran tanggung jawab  dan  disiplin  nasional,  mendukung  serta  memotivasi  rakyat  dalam  proses pembangunan.
e. Berjuang untuk menciptakan tatanan internasional baru dalam  bidang Informasi dan Komunikasi dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan keyakinan
pada  kemampuan  sendiri  untuk  memastikan  kerjasama  regional,  antar  regional, dan internasional, terutama dalam lingkup pers.
3. Untuk  memperkuat  peran  pers  dalam  proses  pembangunan,  pers  bertugas  untuk menyampaikan  informasi  dengan  obyektif,  mengalirkan  aspirasi  masyarakat, memperluas  komunikasi  dan  partisipasi  warga,  serta  melakukan  pengawasan  sosial yang  membangun.  Dalam  konteks  ini,  penting  untuk  mendorong  hubungan  positif antara pemerintah, pers, dan masyarakat.
Bagi  wartawan  Indonesia  yang  telah  mengikuti  Kode  Etik  wartawan  sebagai landasan  dan  prinsip  dalam  pengabdian  mereka  kepada  negara  dan  masyarakat, pengenalan Pers Pancasila merupakan  rintangan  yang harus dihadapi  dengan karya jurnalistik  yang  memiliki  nilai  moral  yang  tinggi,  bahkan  melebihi  sistem  pers  asing. Aturan ini sekaligus menjadi tantangan bagi pers untuk dijawab dengan membenahi diri secara lebih intensif, sehingga istilah-istilah ironis yang dilekatkan oleh masyarakat kepada  wartawan,  seperti:  wartawan  yang  menerima  suap,  wartawan  yang  tidak terafiliasi dengan surat kabar, atau wartawan yang datang tanpa memiliki berita yang substansial, bisa mengalami penurunan yang signifikan.
Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan tanggungjawab pers ada lima hal, yaitu:
1. Media Pers informasi memegang peran yang signifikan dalam masyarakat.
2. Pers harus menyampaikan peristiwa dan pandangan dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan moral masyarakat.
3. Prinsip praduga tak bersalah harus dihormati oleh media.
4. Media  dilarang  menampilkan  iklan  yang  melecehkan  agama  atau  mengganggu kerukunan antar umat beragama.
5. Promosi minuman beralkohol, obat-obatan terlarang, obat psikotropika, dan zat adiktif lainnya tidak boleh dimuat oleh media.
Kemudian  sesuai  dengan  pasal  6  Undang-Undang  Pers  no  40  tahun  1999  tentang peranan pers dirumuskan sebagai berikut:
1. Memastikan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi.
2. Mendukung  prinsip-prinsip  dasar  demokrasi,  penerapan  supremasi  hukum  dan  hak asasi manusia, serta menghargai keragaman.
3. membentuk opini publik yang tepat, akurat dan benar.
4. Melakukan pengawasan, kritik, perbaikan dan memberikan masukan terkait isu-isu yang berhubungan dengan masyarakat umum.
5. Mempertahankan keadilan dan kebenaran.
Melalui  kerangka  hukum  dalam  regulasi  media,  diharapkan  bahwa  perlindungan terhadap  kebebasan  pers  dapat  merawat  dan  memastikan  keberlangsungan  serta penyebaran informasi, baik melalui media cetak atau media elektronik. Lebih lanjut, didalam Pasal 4 tercantum ketentuan yang menyatakan bahwa:
1. Hak asasi warga negara mencakup jaminan atas kebebasan pers.
2. Media nasional bebas dari tindakan sensor, pembatasan, atau pelarangan penyiaran.
3. Kemerdekaan  pers  menjamin  hak  untuk  mencari,  mendapatkan,  dan  menyebarkan pendapat serta informasi.
4. Dalam  menghadapi  pertanggungjawaban  hukum  atas  pemberitaannya,  wartawan memiliki hak untuk menolak.
Dengan  mengacu  pada  ketentuan  yang  tercantum  dalam  hukum  dasar  pers, menunjukkan  bahwa  ada  kebebasan  bagi  profesional  pers  untuk  menghimpun  dan menyampaikan  informasi  sebagai  bagian  integral  dari  kebebasan  pers.  Oleh  karena  itu, tindakan  apa  pun  yang  berpotensi  menganggu  kebebasan  pers  nasional  tidak  dapat diterima dari pihak mana pun.

## Pandangan Masyarakat Terhadap Interaksi Pers Saat Ini
Masyarakat  saat  ini  menganggap  bahwa  pers  di  Indonesia  senantiasa  harus  selalu mewujudkan dan ikut andil dalam mewujudkan kestabilan serta perdamaian. Dalam situasi ini,  media  umumnya  berperan  serta  bertindak  sebagai  pengimbang  di  antara  berbagai kekuatan yang hadir. Hal ini tentu berbeda dengan massa sebelum reformasi, masyarakat menganggap bahwa tidak bebas karena khawatir keberadaan mereka sewaktu-waktu bakal dibredel  apabila  tidak  mengikuti  aturan  main  yang  berlaku.  Dengan  demikian,  untuk menjaga  eksistensinya,  dalam  banyak  kasus,  media  telah  memilih  pendekatan  moderat. Pendekatan ini kadang-kadang membuat media terlihat ambivalen dalam menghadapi isu- isu yang memiliki dampak nasional yang sensitif.
Namun meskipun demikian, pada masa sebelum reformasi pers tidak selalu berada di bawah pemerintahan rezim yang berkuasa. Pers saat itu juga mengenal suatu dekade yang berkisar antara tahun 1996 sampai 1974, Pada masa ini,pers menunjukkan sifat yang sangat tajam dalam mengulas beragam kebijakan pemerintah dan penyalahgunaan kekuasaan. Di periode ini, media tidak ragu-ragu dalam mengkritik penyalahgunaan dan penyalahgunaan wewenang pemerintah, mengungkap praktik korupsi yang meluas dalam lembaga negara, mengutuk  ketidakadilan  dan  ketimpangan  sosial  akibat  kebijakan  pembangunan,  serta
mengulas  secara  kritis  strategi  pembangunan  yang  dianggap  terlalu  berorientasi  pada kapitalisme, dan hal-hal sejenisnya.
Pernyataan ini dirangsang oleh sebuah penelitian dari masyarakat kalangan intelektual yang mengungkapkan pada saat itu, media lebih condong mendukung kepentingan rakyat. Namun,  kemudian,  media  di  Indonesia  berubah  kembali  untuk  lebih  mendukung kepentingan  negara  dan  menjadi  lebih  memiliki  karakter “elite - birokratis” atau  berpihak pada  kalangan  politik  yang  berkuasa  saat  itu  serta  bersikap “retoris - normatif” atau cenderung selalu meyakinkan masyarakat terhadap negara.
Atas dasar  inilah, para  pemikir di  antara masyarakat  pers yang  digerakkan “ Dewan Pers” ingin menangani isu ketegangan dalam hubungan antara pers dan pemerintah, serta antara pers dan masyarakat yang semakin tidak sejalan. Cara yang kemudian dipilih untuk mengatasi  hal  ini  adalah  dengan  Mengembangkan  kolaborasi  yang  bersifat  mitra  yang nantinya  dikenal sebagai  “Interaksi  Positif  Pers,  Pemerintah  dan  Masyarakat”. Lahirnya gagasan ini diharapkan bahwa gagasan ini akan  mendorong media untuk menjadi lebih sehat, beretika, independen, dan menjalankan tanggung jawabnya.

## SIMPULAN
Berdasarkan artikel ini,  dapat  disimpulkan bahwa  interaksi antara pers, masyarakat, dan pemerintah memiliki peranan penting untuk menciptakan lingkungan pers yang sehat di  Indonesia.  Masyarakat  dan  pemerintah  memiliki  tanggung  jawab  dalam  menentukan kualitas pers sebagai media yang dapat menggerakkan kesadaran intelektual dan fungsi sosial di negara ini. Selain itu, pers juga memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan data secara netral, mengungkapkan keinginan masyarakat, meningkatkan saluran  komunikasi, dan menjalankan fungsi pengawasan sosial yang bersifat membangun.
Kini interaksi pers dengan masyarakat dianggap sudah cukup baik, walaupun masih terdapat  tantangan  dan  ancaman  yang  perlu  diatasi.  Ancaman  dan  tantangan  tersebut seperti kriminalisasi oleh pers dan kesalahan persepsi masyarakat terhadap kasus wartawan dan  kasus  pers.  Oleh  karena  itu,  penting  bagi  pers  untuk  bertanggung  jawab  terhadap masyarakat dan menjalankan karya jurnalistiknya dengan mengikuti Kode Etik.
Selain itu, setelah reformasi, hubungan antara pers, masyarakat, dan pemerintah tidak lagi bersifat kooptatif, melainkan berusaha mencapai hubungan dengan "win-win solution" yang  menguntungkan  pihak  yang  terlibat.  Tindakan  ini  adalah  usaha  untuk  menjadikan hubungan  bernegara  dan  bermasyarakat  sebagai  hubungan  yang  lebih  demokratis  dan menghargai otonomi serta identitas kebudayaan nasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Ary,  L.,  &  Hardi,  K.  (2023).  RELASI  AGENSI  DAN  STRUKTUR :  KOMPARASI  INTERAKSI
NEGARA DENGAN PERS PADA ERA. Jurnal Analisis Sosial Politik, 7(1), 36 – 47.
Baharuddin.  (2013).  Interaksi  Positif  Pers,  Pemerintah  dan  Masyarakat. Jurnal  Al-Bayan, 19(Nomor 27 Januari-Juni), 111 – 122.
Hutagalung, I. (2013). Dinamika Sistem Pers di Indonesia. INTERAKSI: Jurnal Ilmu Komunikasi, 2(2), 53 – 60. http://ejournal.undip.ac.id/index.php/interaksi/article/view/6588
Independen,  A.  J.  (2021). Advokasi  |  Data  Kekerasan  Tim  Advokasi  AJI  Indonesia. Advokasi.Aji.or.Id. https://advokasi.aji.or.id/highlight/1.html
Iskandar, D. S. (2015). Konstruksi Pers dalam Membangun Informasi Sehat Memperkokoh Ketahanan  Nasional. Kontruksi  Pers  Dalam  Membangun  Informasi  Sehat Memperkokoh Ketahanan Nasional, 42 – 52.
Kominfo.  (2015). Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika.  Kominfo.Go.Id. https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/4508/Kebebasan+Pers+di+Indo nesia+Sudah+Sangat+Dirasakan+Terbuka_/0/berita_satker
Rasid,  A.  (2011).  POLA  INTERAKSI  PERS,  PEMERINTAH  DAN  MASYARAKAT  DALAM MEMBENTUK SISTEM PERS PANCASILA:Suatu Analisis Retrospektif. Sosiohumaniora, 13(2), 189. https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v13i2.5516
Wulandari, T. (2023). AJI: Kasus Kekerasan terhadap Jurnalis Meningkat  di Tahun Politik. DetikEdu. https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6863808/aji-kasus-kekerasan- terhadap-jurnalis-meningkat-di-tahun-politik