## MODEL LAW ON CROSS BORDER INSOLVENCY DALAM RATIFIKASI PENGATURAN HUKUM KEPAILITAN LINTAS BATAS DI INDONESIA
Moh. Harish Mubrizul Haq
Magister Hukum Universitas Islam Malang Email: mubrizul@gmail.com
Budi Parmono Universitas Islam Malang
Rahmatul Hidayati Universitas Islam Malang

## Abstrak
Penelitian  tentang  “Model  Law  On  Cross  Border  Insolvency  Sebagai Ratifikasi Pengaturan Hukum Kepailitan Lintas Batas Di Indonesia” ini bertujuan untuk  mengetahui  dan  menganalisis  tentang  bagaimana  pembaharuan  peraturan hukum  kepailitan  terkait  kepailitan  lintas  batas  apabila  Indonesia  meratifikasi Model Law On Cross Border Insolvency yang dikeluarkan oleh UNCITRAL. Metodologi  penelitian  dalam  tesis  ini  adalah  “yuridis  normatif”  yang  dilakukan dengan  cara  meneliti  dan  mengkaji  norma  yang  terdapat  dalam  peraturan perundang-undangan yang terkait permasalah kepalitan lintas batas.
Pokok  permasalahan  dalam  kepailitan  lintas  batas  salah  satunya  timbul dikarenakan  debitor  yang  menjalani  proses  kepailitan  di  suatu  negara  memiliki aset  di  luar  yurisdiksi  pengadilan  negara  tempat  tinggal  debitur.  Pelaksanaan proses  kepailitan  terhadap  aset  yang  di  luar  negeri  tersebut  kemudian  terhambat oleh hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan.
Hasil  yang  diperoleh  dari  penelitian ini  secara  garis  besar  adalah  sebagai berikut:  1)  Model  Law  On  Cross  Border  Insolvency  yang  dikeluarkan  oleh UNCITRAL  dapat  menjadi  solusi  dalam  upaya  melakukan  pembaharuan  dan harmonisasi  hukum  kepailitan  dikarenakan  Model  Law  ini  berisi  tentang  pokok- pokok penyelesaian kepailitan lintas batas antara lain : akses, pengakuan, bantuan, kerjasama dan kordinasi. Selain itu Model Law tidak memberikan batas yurisdiksi suatu Negara terkait pelaksanaan putusan kepailitan, melainkan lebih menekankan pada  tujuan  untuk  menseragamkan  peraturan  dalam  penerimaan  putusan persidangan kepailitan asing ( foreign proceeding) di suatu Negara. 2) Ketetentuan kepailitan  lintas  batas  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  299  Undang-Undang Nomor  34  Tahun  2007  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Pembayaran  Utang menganut  asas  teritorialitas  yang  membatasi  lingkup  yurisdiksi  pengadilan  di suatu  Negara  sehingga  perlu  dilakukan  ratifikasi  dari  peraturan  Model  Law On
Cross  Border  Insolvency terkait  aturan-aturan  mengenai  pengakuan  proses peradilan  kepailitan  dan  putusan  pailit  asing,  yurisdikisi  dan  kerjasama  antar pengadilan  nasional  dengan  pengadilan  dan  perwakilan  asing  serta  penerapan eksekusi putusan pengadilan kepailitan asing. .
Kata-Kunci: Kepailitan Lintas Batas, Ratifikasi, Cross Border Insolvency .

## PENDAHULUAN
Seiring  dengan  perkembangan  dan  kemajuan  pengetahuan  dan  teknologi telah  mengantarkan  perkembangan  ekonomi  dunia  memasuki  era  perdagangan bebas  (free  trade).  Kemudahan  dalam  menjalankan  bisnis  transansional  sangat terbantu  dengan  adanya  teknologi  sehingga  peningkatan  ekonomi  antar  negara terus  meningkat  yang  mana  tidak  hanya  dalam  hal  peningkatan  bisnis  jual  beli barang  dan  jasa  akan  tetapi  juga  meningkatkan  terhadap  penanaman  modal  di negara  asing.    Pelaku  usaha  yang  melakukan  transaksi  bisnis  internasional  harus turut dan taat pada ketentuan yang berlaku antar 2 (dua) negara atau lebih. Sejalan dengan  perkembangan  perdagangan  yang  semakin  cepat,  meningkat,  dan  dalam skala  yang  lebih  luas  serta  global  dapat  menimbulkan  resiko  bisnis  dalam  level internasional.  Salah  satu  potensi  resiko  bisnis  internasional  adalah  jika  pelaku bisnis tersebut jatuh dalam keadaan insolven/bangkrut dan memiliki kreditur atau aset yang berada di berbagai negara.
Peran  dan  kehadiran  hukum  internasional  sangat  relevan  dalam  kasus kepailitan apabila dalam perjanjian utang piutang menyertakan pihak asing. Istilah kepailitan  dalam  menyelesaikan  kasus  pailit  yang  melibatkan  pihak  asing  ini disebut  dengan  Cross-Border  Insolvency  atau  dalam  sistem  hukum  Anglo Saxonmenyebutnya  dengan  istilah  Transnational  Insolvency.  Kepailitan  lintas batas negara dapat diartikan sebagai keseluruhan proses kepailitan yang terjadi di negara  asing,  baik  itu  sebelum  ataupun  sesudah  adanya  keputusan  final  yang menyatakan  pailitnya  debitor,  termasuk  pada  saat  permohonan  perkara  baru diajukan.
Dari berbagai kasus kepailitan lintas batas terdapat beberapa permasalahan hukum,  antara  lain  apakah  putusan  pailit  pengadilan  niaga  di  Indonesia  dapat berlaku terhadap harta debitur pailit yang berada di luar Indonesia dan sebaliknya apakah  putusan  pailit  pengadilan  asing  diakui  di  Indonesia.Dalam  hal  mengatasi permasalahan  tersebut,  United  Nation  Commission  International  Trade  Law (UNCITRAL) melakukan terobosan yang memungkinkan suatu negara mengakui dan  melaksanakan  putusan  pailit  yang  dikeluarkan  oleh  pengadilan  asingberupa Model  Law  on  Cross  Border  Insolvency  With  Guide  To Enactment.  Model  Law ini  diadopsi  pada  tahun  1997  dengan  tujuan  agar  negara-negara  melengkapi hukum  kepailitannya  secara  modern  dan  terharmonisasi  dan  adil  dalam
mengantisipasi  kasus-kasus  kepailitan  lintas  batas  negara.  Apabila  dalam  hal  ini suatu  negara  mengadopsi  Model  Law  tersebut,  berarti  hukum  kepailitan  negara tersebut memungkinkan putusan pailit pengadilan asing untuk dilaksanakan.
Model  Law  tersebut  menjadi  suatu  solusi  bagi  kelancaran  suatu  proses kepailitan  lintas  batas  antar  negara.  Namun,  sampai  saat  ini  Indonesia  belum mengadopsi  ketentuan  tersebut.  Penolakan  eksekusi  tehadap  putusan  asing  di Indonesia  selalu  terhalang  dengan  konsep  kedaulatan  negara  karena  dalam  Pasal 299 UU No. 34 tahun 2004 menyatakan bahwa kecuali ditentukan lain dalam UU No.  34  tahun  2004,  maka  hukum  acara  yang  berlaku  adalah  Hukum  Acara Perdata.  Sedangkan  hukum  acara  perdata  yang  berlaku  di  Indonesia  yakni, Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg),  tidak  ada  ketentuan  yang  mengatur  persoalan  tersebut.  Dalam  Pasal  436 Reglement  op  de  Rechtvordering  (RV)  terdapat  ketentuan  yang  menentukan bahwa  putusan  pengadilan  asing  tidak  dapat  diakui  dan  tidak  dapat  dieksekusi oleh pengadilan Indonesia. Antara lain sebagai berikut: 1
1. Diluar keadaan keadaan yang disebutkan dalanm Pasal 724 Kitab Undang- Undang  Hukum  Dagang  dan  undang-undang  lain,  maka  putusan-putusan hakim  negeri  asing  tidak  dapat  dijalankan  di  wilayah  hukum  negara Indonesia.
2. Perkara-perkara yang bersangkutan dapat diajukan, diperiksa, dan diputus bagi dimuka pengadilan Indonesia.
3. Dalam keadaan-keadaan yang dikecualikan pada ayat (1), putusan-putusan hakim  negeri  asing  hanya  dapat  dijalankan  sesudah  dibuatkan  suatu permohonan dan terdapat izin dari hakim di Indonesia, dimana putusan itu dijalankan.,
4. Dalam  hal  memohon  dan  memberikan  izin  ini,  perkaranya  tidak  akan diperiksa ulang.
Di dalam UU No. 34 tahun 2004 Bagian Kesepuluh mengatur ketentuan- ketentuan  Hukum  Internasional  yang  dibagi  dalam  tiga  pasal,  antara  lain  Pasal 212, 213 dan 214. Namun, Ketiga pasal dari Undang-undang No. 34 Tahun 2005 hanyamengatur  tentang  kreditur  tang  tidak  dapat  mengambil  harta  debitur  yang ada  di  luar  negeri  atas  kekuasaannya  tanpa  hak  untuk  didahulukan  serta  tidak mengatur  mengenai  prosedur/mekanisme  hukum  yang  perlu  ditempuh  agar  aset debitor  di  luar  negeri  tersebut  dapat  diperoleh  oleh  para  kreditornya  hingga berakibat  tidak  terpenuhinya  prinsip  keadilan  dan  kepastian  hukum  bagi  kreditur
1 Mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan asing, lihat lebih lanjut dalam Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ke-15, 2015, hlm 715-718.
apabila  terdapat  debitur  yang  berkedudukan  atau  memiliki  aset  di  luar  wilayah Indonesia.
Berdasarkan  uraian  dalam  latar  belakang  di  atas,  maka  penulis merumuskan  permasalahan  sebagaimana  berikut:  Bagaimana  Analisis  Yuridis Model  Law  On  Cross  Border  Insolvency  dalam  Ratifikasi  Pengaturan  Hukum Kepailitan Lintas Batas di Indonesia? Dan Bagaimana Perubahan Undang-Undang Nomor  34  Tahun  2007  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Pembayaran  Utang apabila Indonesia meratifikasi Model Law on Cross Border Insolvency?

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  yuridis  normatif. yuridis  normatif,  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  studi  kepustakaan (library  research)  untuk  meneliti  norma-norma  hukum  yang  terdapat  dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini diharapkan dilihat hubungan antara  hukum  positif  dengan  permasalahan  hukum  dan  mencoba  untuk  mengkaji apakah peraturan tersebut dapat diterapkan serta diuji keberlakuannya apakah sah atau  tidak. 2 dimana  penelitian  ini  lebih  banyak  dilakukan  terhadap  data  yang bersifat sekunder dan melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan  kasus  ( case  approach )  dan  pendekatan  konseptual  (conceptual approach) sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier  serta  analisa  bahan  hukum digunakan secara deskriptif kualitatif.

## PEMBAHASAN
1. Analisis  Pengaturan  Model  Law  on  Cross-Border  Insolvency  sebagai ratifikasi pengaturan hukum kepailitan Lintas Batas di Indonesia
Ruang  lingkup  putusan  suatu  pengadilan  untuk  dieksekusi  di  negara lain  terbatas  karena  berbenturan  dengan  yurisdiksi  dan  prinsip  teritorialitas yang  diterapkan  di  dalam  sistem  hukum  berbagai  negara.  Oleh  sebab  itu perkembangan transaksi bisnis internasional di berbgaai negara terhambat dan banyak  pelaku  transaksi  bisnis  internasional  yang  merasa  tidak  terjamin  hak- haknya.  Atas  dasar  tersebut,  pada  tahun  1997  Perserikatan  Bangsa  Bangsa melalui Komisi Hukum Perdagangan (UNCITRAL) memberikan solusi, yaitu Model Law Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment yang  memungkinkan  setiap  negara  untuk  mengakui  dan  melaksanakan putusan pailit oleh pengadilan asing.
2 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji,  Penelitian  Hukum  Normatif-Suatu  Tinjauan Singkat, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), Hal. 1

## Jurnal Negara dan Keadilan
Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment yang dikeluarkan  oleh United  Nations  Commision  on  Internasional  Trade  Law (UNCITRAL) adalah sebuah jalan keluar yang perlu  diterapkan suatu  negara untuk  mengatasi  kebuntuan  dalam  hal  kepailitan lintas  batas  negara.  Apabila dalam  hal  ini  suatu  negara  mengadopsi Model  Law tersebut,  berarti  hukum kepailitan  negara  tersebut  memungkinkan  putusan  pailit  pengadilan  asing untuk  dieksekusi.  Terdapat  5  konsep  dasar  regulasi  kepailitan  lintas  negara berdasarkan Model Law on Cross-Border Insolvency versi UNCITRAL antara lain sebagai berikut :
a. Centre of Main Interest
Dalam  kepailitan  lintas  batas, Centre  of  Main  Interest adalah konsep  terpenting  karena  merupakan  faktor  yang  memutuskan  di  mana proses  peradilan  untuk  penyelesaian  kepailitan  Debitur  tesebut  akan dilaksanakan.  Istilah Centre  of  Main  Interest adalah  istilah  hukum  yang diperkenalkan  oleh    UNCITRAL  dalam Model  Law  on  Cross-Border Insolvency .  Titik  Pusat  Asetsebuah  Perusahaan  atau  Debitur  dalam Kepailitan  Lintas  Batas  adalah  tempat  domisili  di  mana  perusahaan  atau debitur  berada  atau  menjalankan  sebagian  besar  fungsi  administrasi  dan operasionalnya  sebagai  sebuah  perusahaan  berbadan  hukum  dan  terdaftar serta  teregister  secara  resmi  dalam  suatu  negara.  Faktor-faktor  yang menentukan Centre  of  Main  Interest debitur  kepailitan  lintas  batas  antara lain adalah sebagi berikut :
1) Lokasi kantor pusat ( headquarters ) debitor tersebut berada apabila debitur  berbentuk  perorangan  dan  Lokasi  domisili  sesuai  dengan kartu identitas apabila debiturnya perorangan;
2) Lokasi  pemegang  saham  atau  pihak  yang  menjalankan perusahaandebitor;
3) Lokasi aset utama yang disengketakan oleh debitor dan kreditur;
4) Lokasi  mayoritas  kreditor  dalam  hal  kasus  kepailitan  lintas  batas melibatkan beberapa kreditur;
5) Hukum  yang  berlaku  dalam  kaitannya  dengan  sengketa yangmungkin  timbul  antara  debitor  dan  kreditor  kepailitan  lintas batas.
b. Foreign  Main  Proceeding  dan  Foreign  Proceedings  (Elemen-Elemen Persidangan Asing)
foreign  main  proceeding dan foreign  preceeding adalah  dua  hal yang  menentukan  pengadilan  yang  berwenang  melaksanakan  proses kepailitan lintas batas. Sehingga kreditor maupun debitor dapat menentukan pengadilan  negara  mana  yang  dapat  menerima  permohonan  pernyataan pailit dan yang akan mengawasi proses kepailitan lintas batasnya. Di dalam
Chapter  I  article 2  UNCITRAL Model  Law  on  Cross-Border  Insolvency with Guide to Enactment menjelaskan foreign main proceeding atau proses persidangan  asing  utama  adalah  persidangan  di  pengadilan  yang melaksanakan  proses  permohonan  pernyataan  pailit  hingga  eksekusi  aset pailit.  Persidangan  asing  utama  ini  ditentukan  oleh  lokasi  atau  pusat kegiatan ekonomi debitor dan letak mayoritas aset debitor. Dua Pengadilan dari  dua  negara  yang  berkepentingan  akan  melakukan  koordinasi  untuk kemudian menunjuk pengadilan negara mana yang akan mengawasi proses tersebut. 3
Setelah foreign  main  proceeding ditentukan,  kemudian  ditentukan pula “foreign  proceeding” atau  Persidangan  Asing.  Persidangan  Asing adalah  serangkaian  prosesi  persidangan  perkara  kepailitan  di  pengadilan negara  asing  mulai  dari  proses  awal  pengajuan  permohonan  pailit  sampai putusan  sehingga  proses  pemberesan  aset  dan  urusan  debitor  dapat dikendalikan atau diawasi oleh pengadilan negara asing tersebut. 4
c. Prinsip Utama dalam Model Law on Cross-Border Insolvency
UNCITRAL Model  Law  on  Cross-Border  Insolvency dalam bab The Judicial Perspective menyemenyebutkan beberapa prinsip-prinsip yang ada di dalam model law tersebut, yaitu :

## 1) The “access” principle
Sebagaimana  dijelaskan  dalam Model  Law  on  Cross-Border Insolvency  Chapter II Access  of  Foreign Representatives And Creditors To  Courts  In  This  State. Prinsip  akses  ini  adalah  prinsip  yang memungkinkan  perwakilan  asing/kurator  ( foreign  representative )  untuk bisa  bersidang  di  pengadilan  di  negara  terkait  untuk  melaksanakan persidangan kepailitan. Prinsip ini memiliki ruang lingkup, diantaranya:
a) Untuk  memulai  persidangan  kepailitan  di  bawah  hukum  negara terkait (negara yang mengadopsi model law );
b) Pengakuan  terhadap  persidangan  asing (foreign  proceeding) di negara penerima, sehingga perwakilan asing (foreign representative) , dapat:
- Berpartisipasi  dalam  persidangan  kepailitan  yang  sedang berlangsung di negara penerima;
- Mengaplikasikan bantuan di bawah model law;
3 Chapter I article 2 UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment.
4 ibid
- Dalam hal hukum domestik mengizinkan, untuk mengintervensi proses persidangan dimana debitor merupakan pihak yang berkepentingan.
2) Prinsip Pengakuan (The Recognition Principle)
Berdasarkan  prinsip  ini,  pengadilan  dapat  membuat  perintah untuk  mengakui  suatu  persidangan  asing  sebagai  persidangan  asing utama  (foreign  main  proceeding)  ataupun  bukan  persidangan  asing utama  (non-main  proceeding). 5 Tujuan  utama  dari  prinsip  ini  adalah untuk menghindari proses persidangan yang terlalu panjang dan menyita waktu  dengan  cara  memberikan  resolusi  cepat  untuk  aplikasi permohonan  pengakuan.  Hal  ini  membawa  kepastian  hukum  dan memberikan  kesempatan  kepada  pengadilan  penerima,  setelah pengakuan  diberikan,  untuk  menyelesaikan  perkara  dengan  manajemen waktu yang singkat.
Namun,  untuk  memperoleh  pengakuan  atas  persidangan  asing (foreign  proceeding),  ada  beberapa  hal  yang  harus  dipenuhi  dan dilengkapi, diantaranya:
a) Perwakilan  asing  (foreign  representative)  dapat  mengajukan aplikasi  kepada  pengadilan  atas  permohonan  pengakuan  atas persidangan  asing  (foreign  proceeding)  dimana  ia  telah  ditunjuk sebagai foreign representative. b) Aplikasi untuk permohonan pengakuan harus dilengkapi dengan: - Salinan  putusan  yang  mengadakan  persidangan  asing  dan menunjuk perwakilan asing, telah dilegalisir; atau
- Sertifikat dari pengadilan asing yang mengakui eksistensi dari persidangan asing dan penunjukan perwakilan asing; atau - Dalam  hal  tidak  terpenuhinya  bukti  yang  disebutkan  dalam sub a dan b, maka butki apapun terkait pengakuan persidangan asing dan penunjukkan perwakilan asing dapat diterima c) Aplikasi  untuk  permohonan  pengakuan  harus  dilengkapi  dengan pernyataan yang mengidentifikasi  semua persidangan asing  terkait hubungannya  dengan  debitor  yang  diketahui  oleh  perwakilan asing; d) Pengadilan  dapat  mensyaratkan  terjemahan  dari  dokumen- dokumen  pendukung  aplikasi  permohonan  pengakuan,  ke  dalam bahasa resmi negara penerima. 6
3) Prinsip Bantuan (The Relief Principle)
5 ibid, Pasal.17
6 ibid , Pasal.15
Terdapat tiga jenis bantuan yang tersedia, yaitu:
a) Bantuan sementara (interim/urgent relief), dapat diberikan kapan saja setelah  aplikasi  permohonan  pengakuan  atas  persidangan  asing  telah diberikan. 7 Sejak  waktu  pengajuan  aplikasi  permohonan  pengakuan persidangan  asing  sampai  aplikasi  permohonan  diputuskan,  atas permintaan dari perwakilan asing, dimana bantuan sangat dibutuhkan untuk  melindungi  aset  debitor  ataupun  kepentingan  kreditor,  dapat diberikan bantuan sementara, meliputi:
- Menunda eksekusi terhadap aset debitor;
- Mempercayakan  administrasi  atau  realisasi  seluruh  aset  debitor yang  berlokasi  di  negara  ini  kepada  perwakilan  asing  atau  pihak lain  yang  ditentukan  pengadilan,  untuk  melindungi  dan  menjaga nilai  dari  aset  tersebut,  menurut  sifatnya  ataupun  karena  situasi tertentu,  adalah  mudah  rusak,  rentan  terhadap  devaluasi  ataupun dalam bahaya.
b) Bantuan  otomatis  (automatic  relief),  merupakan  konsekuensi  nyata atas  pengakuan  persidangan  asing  sebagai  foreign  main  proceeding. 8
Setelah  pengakuan  persidangan  asing  sebagai  persidangan  asing utama:
- Permulaan  atau  kelanjutan  tindakan  atau  persidangan  individual terkait  aset,  hak,  kewajiban  atau  tanggung  jawab  debitor  tetap melekat;
- Menangguhkan eksekusi aset debitor;
- Hak  untuk  mentransfer,  membebani  atau  melepaskan  aset  debitor ditangguhkan.
c) Bantuan  diskresioner  (discretionary  relief)  sebagai  konsekuensi  atas pengakuan persidangan asing  baik  itu main proceeding  ataupun non- main  proceeding. 9 Setelah  pengakuan  persidangan  asing,  baik  itu persidangan  asing  utama  atau  non-utama,  dimana  diperlukan  untuk melindungi  aset  debitor  atau  kepentingan  kreditor,  pengadilan  dapat, atas  permintaan  perwakilan  asing,  memberikan  bantuan  yang  tepat, meliputi:
- Menangguhkan  dimulainya  dan  kelanjutan  dari  tindakan  atau persidangan individu terkait aset, hak, kewajiban atau tanggung jawab debitor yang belum ditangguhkan sesuai dengan pasal 20 ayat 1 (a);
- Menangguhkan  eksekusi  terhadap  aset  debitor  yang  belum ditangguhkan sesuai dengan pasal 20 ayat 1 (b);
7 ibid , Pasal.19
8 ibid, Pasal.20
9 ibid , Pasal.21
- Menunda  hak  mentransfer,  membebani  atau  melepaskan  aset debitor yang belum ditunda sesuai dengan pasal 20 ayat 1 (c);
- Menyediakan  pemeriksaan  saksi,  pangambilan  bukti  atau penyampaian  informasi  terkait  aset,  hubungan,  hak,  kewajiban atau tanggung jawab debitor;
- Mempercayakan administrasi atau realisasi seluruh aset debitor yang berlokasi di negara ini kepada perwakilan asing atau pihak lain yang ditentukan pengadilan;
- Memperpanjang pemberian bantuan sesuai dengan pasal 19 ayat 1;
- Memberikan bantuan tambahan lainnya sesuai dengan aturan hukum negara yang bersangkutan.
4) Prinsip  Kerjasama  dan  Koordinasi  (The  Cooperation  and  Coordination Principle)
Prinsip  ini  memberikan  kewajiban  kepada  kedua  belah  pihak pengadilan  dan  perwakilan  kepailitan  di  negara  yang  berbeda  untuk berkomunikasi  dan  bekerjasama  secara  maksimal,  untuk  menjamin bahwa  setiap  aset  harta  kekayaan  debitor  terdaftar  administrasi  secara adil  dan  efisien  dengan  maksud  untuk  menjaga  kepentingan  kreditor. Adapun bentuk dari kerjasamanya, diantaranya:
a. Penunjukan  orang  atau  badan  untuk  bertindak  atas  perintah pengadilan;
b. Komunikasi  informasi  dengan  segala  maksud  yang  dianggap  layak oleh pengadilan;
c. Koordinasi  administrasi  dan  pengawasan  aset  dan  hubungan debitor;
d. Penerimaan  atau  implementasi  oleh  pengadilan  dengan  persetujuan megenai kordinasi persidangan;
e. Kordinasi persidangan konkuren terhadap debitor yang sama; 10
Selain  daripada  kerjasama  yang  tertuang  di  dalam  model  law, kerjasama  juga  dapat  dicapai  dengan  perjanjian  kepailitan  lintas  negara dimana  negara-negara  terkait  merupakan  negara  anggota  yang  terikat terhadapnya  dan  semua  perwakilan  yang  ditunjuk  oleh  pengadilan bekerjasama untuk mengkoordinasikan isu persidangan kepailitan. 11
10 ibid , Pasal.27
11 UNCITRAL: Model Law on Cross-Border Insolvency: The Judicial Perspective, hlm.70
para.201

## d. Peninjauan Kembali atau Pembatalan Pemberian Pengakuan
Pengadilan  penerima  (the  receiving  court)  dimungkinkan  untuk melakukan  peninjauan  kembali  atas  putusannya  terhadap  pengakuan persidangan  asing  baik  sebagai  persidangan  asing  utama  ataupun nonutama,  ketika  kelak  diketahui  bahwa  alasan  pemberian  pengakuan tersebut  telah  berubah  sebagian  atau  sepenuhnya.  Adapun  beberapa keadaan  yang  memungkinkan  diadakannya  modifikasi  atau  penghentian pemberian pengakuan, yaitu : 12
a. Apabila  putusan  persidangan  asing  yang  memperoleh  pengakuan  telah dicabut;
b. Apabila perintah atas persidangan asing tersebut dibatalkan pada tingkat banding oleh pengadilan tinggi di negara tersebut.
c. Jika sifat  utama proses persidangan asing  tersebut  telah berubah, proses reorganisasi  berubah  menjadi  proses  likuidasi,  atau  status  perwakilan asing/ kurator berubah.
d. Jika  muncul  fakta-fakta  baru  yang  mengharuskan  atau  membenarkan perubahan  terhadap  putusan  pengadilan,  misalnya  jika  perwakilan asing/kurator  melanggar  ketentuan  yang  menjadi  dasar  pemberian bantuan.

## e. Fleksibilitas Model Law
Dalam  menggabungkan  naskah  model  law  ke  dalam  sistem  hukum yang  ada,  negara  dapat  memodifikasi  atau  tidak  mengambil  sebagian ketentuan yang ada di dalamnya. Berbeda halnya dengan konvensi dimana kemungkinan  untuk  mengubah  naskah  (atau  dikenal  dengan  istilah reservasi) cenderung lebih sulit dan ketat. Bahkan pada beberapa konvensi terkait  hukum  perdagangan  reservasi  sangat  dibatasai  bahkan  tidak  jarang dilarang.
Fleksibilitas  yang  melekat  pada  model  law  dibutuhkan  pada beberapa  kasus  dimana  negara  ingin  melakukan  beberapa  modifikasi terhadap  model  law  tersebut  sebelum  diintegrasikan  dengan  hukum nasional  yang  ada.  Beberapa  modifikasi  cenderung  dilakukan  pada  bagian terkait  pengadilan  nasional  dan  sistem  prosedural.  Namun  karena fleksibilitas  yang  dimiliki  oleh  model  law  ini,  tingkat  kepastian  dan harmonisasi  yang  dicapai  tentunya  lebih  rendah  dibandingkan  konvensi. Oleh  karenanya,  agar  tujuan  harmonisasi  dan  kepastian  hukum  dapat dicapai dengan baik, UNCITRAL merekomendasikan dalam mengintegrasikan  model  law  ke  dalam  hukum  nasional  agar  membuat perubahan terhadap model law tersebut seminimal mungkin. 13
12 ibid , hlm.20 para.57
13 ibid , hlm. 25, para.20

## Jurnal Negara dan Keadilan
Di dalam Chapter III Article 15 UNCITRAL Model Law on Cross- Border  Insolvency  with  Guide  to  Enactment menjelaskan  bahwa Permohonan untuk pengakuan proses asing dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut : 14
1. Seorang  perwakilan  asing  dapat  mengajukan  permohonan  ke pengadilan  untuk  pengakuan  atas  proses  pengadilan  luar  negeri  di mana perwakilan asing tersebut berada ditunjuk.
2. Permohonan pengakuan harus dilampiri dengan:
a) Salinan  resmi  dari  keputusan  yang  memulai  persidangan  di  luar negeri dan menunjuk perwakilan asing; atau
b) Surat keterangan dari pengadilan asing yang menegaskan keberadaan persidangan asing dan penunjukan perwakilan asing; atau
c) Dengan  tidak  adanya  bukti  sebagaimana  dimaksud  dalam  sub-ayat (a)  dan  (b),  bukti  lain  yang  dapat  diterima  oleh  pengadilan  tentang keberadaan  orang  asing  tersebut  proses  dan  penunjukan  perwakilan asing.
d) Permohonan  pengakuan  juga  harus  dilampiri  dengan  pernyataan yang mengidentifikasi  semua proses luar negeri  sehubungan dengan debitur bahwa: diketahui oleh perwakilan asing.
Pengadilan  dapat  meminta  terjemahan  dokumen  yang  disediakan untuk mendukung permohonan pengakuan ke dalam bahasa resmi Negara ysng bersangkutan.
2. Bagaimana  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2007  tentang Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  apabila Indonesia meratifikasi Model Law On Cross Border Insolvency
1. Model Law On Cross Border Insolvency dalam peraturan hukum Kepailitan di Indonesia
Pada  dasarnya  Undang-undang  Nomor  34  Tahun  2007  tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak mepresentasikan  ketentuan-ketentuan  hukum  internasional  karena  tidak satupun  pasal  mengatur  tentang  prinsip  teritorial  dan  universal  dalam kaitannya  dengan  kepailitan  lintas  batas  (cross  border  insovency).  Hal  ini dikarenakan  Aturan  hukum  kepailitan  di  Indonesia  menganut  Prinsip Sovereignty yaitu prinsip yang menerangkan bahwa putusan Pengadilan Niaga di  Indonesia  tidak  dapat  dilaksanakan  di  luar  wilayah  Indonesia.  Dalam Undang-undang  Nomor  34  Tahun  2007  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang  tidak  ada  pasal  yang  secara  rinci  mengatur sampai jauh mana akibat dari kepailitan bisa diberlakukan. Pasal 21  Undang-
14 Chapter III Article 15 UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment
undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran  Utang  hanya  menjelaskan  bahwa  “ kepailitan  meliputi  seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit di ucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan .”.
Saat  ini  ada  beberapa  instrumen  hukum  internasional  yang  ada  dalam rangka mempermudah proses kepailitan lintas batas yang salah satunya adalah UNCITRAL  Model  Law  On  Cross-Border  Insolvency  with  Guide  to Enactment  dan  belum  diratifikasi  dan  diadopsi  oleh  Indonesia.  Berbeda dengan Malaysia dan Singapura yang melakukan perjanjian bilateral berupa : Mutual  Recognition  and  Mutual  Enforcement  of  Republic  of  Singapore  and Malaysia .  Saat  ini  kedua  negaara  tersebut  menjadi  yang  terdepan  di  antara negara-negara  anggota  ASEAN  lainnya  dalam  upaya  modernisasi  dan harmonisasi  hukum  kepailitan  untuk  menghadapi  interaksi  ekonomi  dunia. 15 Dalam hal ini maka yang diatur adalah sebagai berikut :
a. Adanya  pengakuan  dan  pelaksanaan  terhadap  putusan  kepailitan  antara Singapura  dan  Malaysia  terhadap  putusan  pailit  yang  diputus  di  negara yang bersangkutan;
b. Sebagaimana  yang  diatur  dalam  Singapore  Bankruptcy  Act  1995  Article 151  and  Article  152  dan  Malaysia  Bankruptcy  Act  1967  Article  104, adanya  kerja  sama  antara  Singapura  dan  Malaysia  dalam  hal  pengakuan timbal balik terhadap kewenangan pengurus tanpa adanya formalitas lebih lanjut;
c. Adanya  pengakuan  kewenangan  high  court  (pengadilan  tinggi)  di  salah satu  negara  yang  bersangkutan  yang  mencakup  pada  wilayah  hukum pengadilan di negara yang lain dan berlaku sebaliknya;
d. Dapat  dilaksanakannya  putusan  pengadilan  pailit  yang  diputus  di  salah satu negara di negara yang lain dan berlaku sebaliknya;
e. Salah  satu  perbedaan  pengaturan  antara  Malaysia  dan  Singapura  adalah dimana  pada  Undang-Undang  Kepailitan  Malaysia  terdapat  pengaturan dimana  dalam  melakuan  pengakuan  dan  pelaksanaan  terhadap  putusan pengadilan asing tidaklah bertentangan dengan HPI Malaysia;
f. Adanya pemberitahuan terhadap aset yang berada di negara bersangkutan. Dengan  adanya  pemberitahuan  mengenai  aset  yang  bersangkutan diasumsikan adanya pengakuan terhadap official assignee (pengurus) yang akan  bertindak  terhadap  aset  debitur  pailit  di  yurisdiksi  negara  yang bersangkutan.  Pengakuan  tersebut  menyebabkan  dapat  dilakukannya tindakan hukum terhadap aset debitur pailit di yurisdiksi salah satu negara tempat  aset  terletak,  oleh  pengurus  yang  ditunjuk  berdasarkan  putusan
15 Laura  Hardjaloka,  “Kepailitan  Lintas  Batas  Perspektif  Hukum  Internasional  dan Perbandingannya dengan Instrumen Nasional di Beberapa Negara”, Yuridika, 30, 3 (2015), hlm. 482.
pailit  yang  ditetapkan  oleh  salah  satu  negara.  Kecuali  terdapat  adanya penundaan atau pembatalan proses kepailitan;
g. Dalam  melakukan  pengakuan  terhadap  putusan  pailit  negara  lain, pengadilan  negara  yang  akan  melakuan  pengakuan  harus  memeriksa  dan mempertimbangkan  bukti-bukti  yang  diajukan  dalam  permohonan  negara lain;
h. Selebihnya, official assignees (pengurus) dapat melakukan penuntutan atas namanya kepada pengadilan pada negara yang satu. 16
Setelah  melihat  melihat  perkembangan  hukum  kepailitan  negara anggota  ASEAN  di  atas,  tentunya  Indonesia  harus  segera  bergerak  ke  arah demikian.  Malayia  dan  Singapura  telah  dapat  mengatasi  permasalahan kepailitan  lintas  batas  antara  kedua  negara  tersebut  dengan  membuat  sebuah perjanjian  bilateral  yang  secara  substansi  sama  dengan  apa  yang  ditawarkan oleh  UNCITRAL Model  Law  on  Cross  Border  Insolvency  with  Guide  to Enactmet .  Begitu  pula  dengan  Thailand  yang  sudah  menjalin  kerjasama dengan UNCITRAL dalam proses modernisasi hukum kepailitannya.
Dengan Model  Law yang  bersifat fleksibel,  UNCITRAL  menawarkan mekanisme penyelesaian kepailitan lintas batas yang dapat dimodifikasi sesuai dengan  kebutuhan  negara-negara  yang  bersangkutan.  Bagi  negara-negara penganut  asas  teritorialisme  Model  Law  akan  sangat  membantu  Indonesia untuk  mengakui  dan  mengeksekusi  putusan  pailit  pengadilan  asing  dan begitupula sebaliknya demi menjaga hak dan kewajiban para pihak.
2.  Ratisikasi  UNCITRAL  : Model  Law  On  Cross  Border  Insolvency Terhadap Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2007  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Pembayaran Utang
Ketetentuan kepailitan lintas batas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang menganut  asas teritorialitas yang membatasi  lingkup yurisdiksi  pengadilan di suatu  negara.  Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  Pasal  299  Undang-undang Nomor  34  Tahun  2007  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang,  yang  berbunyi  “ kecuali  ditentukan  lain  dalam  Undang- undang  ini  maka  hukum  acara  yang  berlaku  adalah  hukum  acara  perdata ”. Kemudian,  sebagaimana  diperjelas  lagi  di  dalam  Reglement  of  de Rechtsvordering  (Rv)  yang  merupakan  aturan  pelaksanaan  HIR  atau  RBg sebagai  hukum  acara  perdata  Indonesia  dalam  Pasal  436  Rv  yang  berbunyi: “ yaitu  setiap  putusan  pengadilan  asing  tidak  dapat  di  laksanakan  di
Indonesia.  Kecuali,  putusan  tersebut  diajukan  kembali  di  hadapan  dan diselesaikan oleh hakim Indonesia . 17
Sedangkan  dalam  kasus  kepailitan  lintas  batas,  salah  satu  unsur internasional yang paling penting dan harus ada adalah aset debitor pailit yang berada  di  luar  wilayah  yurisdiksi  suatu  negara.  Atas  dasar  perbedaan  prinsip tersebut,  timbullah  ketidakpastian  hukum  dalam  hal  eksekusi  terhadap  aset objek  kepailitan  dikarenakan  terbentur  oleh  ketentuan  hukum  negara  itu sendiri.  Perlu  dilakukan  nota  kesepahaman  dan  atau  kerjasama  bilateral  atau multirateral  antara  negara-negara  terkait  penyelesaian  kepailitan  lintas  batas yang kemudian dapat menyatukan komitmen untuk membuat suatu perjanjian terkait kepailitan lintas batas seperti UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency  with  Guide  to  Enactment yang  saat  ini  sudah  diadopsi  dan diratifikasi oleh negara-negara Uni Eropa.
Model  Law  on  Cross-Border  Insolvency  with  Guide  to  Enactment ini adalah  naskah  legislatif  yang  direkomendasikan  oleh  UNCITRAL  kepada negara-negara  di  dunia  untuk  diratifikasi  kedalam  sistem  hukum  nasional masing-masing  negara.  Berbeda  dengan  konvensi  Internasional, Model  Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment ini tidak mengharuskan negara-negara yang menerapkan Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment untuk meminta izin kepada UNCITRAL atau negara lain yang sudah menerapkannya.
Dalam  meratifikasi Model  Law  on  Cross-Border  Insolvency  with Guide to Enactment ini, suatu negara dimungkinkan untuk meratifikasi Model Law  on  Cross-Border  Insolvency  with  Guide  to Enactment ini  sesuai  dengan kebutuhan negaranya, dalam artian konteks dari Model  Law on Cross-Border Insolvency  with  Guide  to  Enactment tidak  harus diterapkan secara  lengkap dan menyeluruh. Hal ini dikarenakan Model Law on Cross-Border Insolvency with  Guide  to  Enactment hanyalah  pedoman  yang  bersifat  fleksibel  sehingga dapat  menciptakan  mekanisme  hukum  kepailitan  lintas  batas  yang  dapat menyesuaikan  dengan  hukum  nasional  yang  berlaku  di  negara  yang  akan menerapkannya. 18
Di  dalam Model  Law  on  Cross-Border  Insolvency  with  Guide  to Enactment ini  memuat  aturan-aturan  mengenai  pengakuan  proses  peradilan kepailitan dan putusan pailit asing, yurisdikisi dan kerjasama antar pengadilan nasional  dengan  pengadilan  dan  perwakilan  asing  serta  penerapan  eksekusi
17 Rahmat  Bastian, prinsip  Hukum  Kepailitan  Lintas  Yurisdiksi,  Prosding  Rangkaian Lokakarya  Terbatas  Masalah-Masalah  Kepa  ilitan  dari  wawasan  Hukum  Bisnis  Lainnya, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005, hlm.297.
18 Lihat Chapter III Article 11-12 Guide to Enactment The UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency .

## Jurnal Negara dan Keadilan
putusan  pengadilan kepailitan asing.  Jika  kemudian Model  Law  on  Cross- Border  Insolvency  with  Guide  to  Enactment ini  ratifikasi  dan  diterapkan  di Indonesia  dan  negara  sekitar,  tentunya  dapat  menjawab  permasalahan  proses kepailitan lintas batas yang saat ini masih belum jelas penyelesaiannya.
Untuk dapat meratifikasi Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide  to  Enactment kedalam  hukum  kepailitan  Indonesia  perlu  dilakukan beberapa  perubahan  dan  penyesuaian terhadap Undang-Undang  Nomor  34 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang, yaitu:
1. Asas Teritorialitas Indonesia
Asas  teritorialitas  adalah  asas  yang  bertujuan  untuk  menjaga kedaulatan  hukum  suatu  negara.  Oleh  karena  itu  banyak  negara  yang menolak  pelaksanaan  putusan  negara  asing.  Penerapan  eksekusi  atas putusan  pengadilan  kepailitan  negara  lain  tidak  dapat  dilaksakanan  di Indonesia.  Begitu  juga  sebaliknya,  putusan  pengadilan  niaga  Indonesia terkait  kepailitan  juga  tidak  dapat  dieksekusi  di  luar  negeri.  Namun demikian,  asas  teritorialitas  ini  dapat  dikesampingkan  melalui  hubungan baik  berdasarkan  prinsip  resiprositas  atau  hubungan  timbal  balik.  Seperti contoh,  regulasi  mengenai  bantuan  hukum  timbal  balik  dalam  hukum pidana  ( mutual  legal  assistant  in  criminal  metters ),  yang  diatur  dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal balik dalam  Masalah  Pidana.  Apabila  prinsip  resiprositas  atau  timbal  balik  ini bisa  diterapkan  di  ranah  Pidana,  Seharusnya  juga  dapat  diberlakukan dalam  Hukum  Perdata  Indonesia  khususnya  Kepailitan  Lintas  Batas. UNCITRAL sendiri  pun tidak mewajibkan negara yang akan mengadopsi Model  Law  on  Cross-Border  Insolvency  with  Guide  to  Enactment untuk meminta  persetujaun  atau  mengajukan  permohonan  dalam  menerapkan Modelnya  dan  semua  negara  dapat  memodifikasi  Model  Law  ini  sesuai kebutuhan. Hal ini sangat memudahkan Indonesia untuk segera melakukan kajian terhadap UNCITRAL Model  Law on Cross-Border Insolvency with Guide  to  Enactment dan  melakukan  modifikasi  sesuai  dengan  Hukum Perdata  Indonesia  khususnya  hukum  kepailitan  yang  berlaku  agar  tidak terjadi tumpang tindih atau benturan antar produk hukum.
Dalam  hal  ini  Indonesia  perlu  segera  membuat  peraturan  tentang bantuan  hukum  timbal  balik dalam tatanan  peraturan  hukumperdata, khususnya  kepailitan.  Hal  ini  bertujuan  untuk  menjadi  ketentuan  hukum pendukung bagi proses harmonisasi hukum kepailitan dengan negara lain. Jika  undang-undang  ini  dapat  diwujudkan,  maka  usaha  Indonesia  untuk melakukan  pengkinian  aturan  hukum  kepailitan  dengan  negara-negara anggota ASEAN lainnya akan lebih mudah.
2. Undang-Undang Kepailitan Indonesia
Dalam Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  belum  ada  ketentuan  yang mengatur  mengenai  mekanisme  ataupun  prosedur  penyelesaian  kepailitan lintas  batas.  Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2007  tentang Kepailitan  dan  Penundaan  Pembayaran  Utang  terdapat  tiga  pasal  yang mengatur tentang kepailitan lintas batas sebagaimana dimuat dalam Bab II, Bagian Kesepuluh tentang Ketentuan Hukum Internasional, antara lain :
a. Pasal 212
“ kreditor  yang  setelah  putusan  pernyataan  pailit  diucapkan,  mengambil pelunasan  seluruh  atau  sebagian  dari  benda  yang  termasuk  harta  pailit yang  terletak  di  luar  wilayah  negara Republik Indonesia,  yang  diberikan kepadanya dengan hak untuk didahulukan, wajib mengganti kepada harta pailit segala apa yang diperolehnya”
b. Pasal 213
(1)  Kreditor  yang  memindahkan  seluruh  atau  sebagian  piutangnya terhadap Debitor Pailit kepada pihak ketiga, dengan maksud supaya pihak  ketiga  mengambil  pelunasan  secara  didahulukan  daripada orang  lain  atas  seluruh  atau  sebagian  piutangnya  dari  benda  yang termasuk  harta  pailit  yang terletak  di  luar  wilayah  Negara  Republik Indonesia,  wajib  mengganti  kepada  harta  pailit  apa  yang diperolehnya.
(2)  Kecuali  apabila  dibuktikan  sebaliknya  maka  setiap  pemindahan piutang  wajib  dianggap  telah  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  apabila  pemindahan  tersebut dilakukan  oleh  Kreditor  dan  Kreditor  tersebut  mengetahui  bahwa pernyataan pailit sudah atau akan diajukan.
c. Pasal 214 UU Kepailitan berbunyi
(1)  Setiap  orang  yang  memindahkan  seluruh  atau  sebagian  piutang  atau utangnya kepada pihak ketiga, yang karena itu mendapat kesempatan untuk melakukan perjumpaan utang di luar wilayah Negara Republik Indonesia  yang  tidak  diperbolehkan  oleh  Undang-Undang  ini,  wajib mengganti kepada harta pailit.
(2)  Ketentuan  Pasal  213  ayat  (2)  berlaku  juga  terhadap  hal  sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Dilihat dari ketiga pasal di atas, dapat diketahui bahwa penjelasan yang diberikan hanyalah berkaitan dengan pemindahan benda yang termasuk dalam harta  pailit  di  luar  negeri  dan  pemindahan  sebagian  atau  seluruh  utang  atau piutang  ke  pihak  ketiga.  UU  ini  tidak  mengatur  bagaimana  mekanisme  dan
prosedur  eksekusi  jika  aset  tersebut  berada  di  luar  negeri  saat  berbenturan dengan hukum negara yang bersangkutan, kerjasama pengadilan lintas negara, dan  pengakuan  serta  pelaksanaan  putusan  pailit  pegadilan  asing.  Kemudian Pasal 3 UUKPKU yang membahas tentang kompetensi relatif dari pengadilan yang  berwenang  untuk  mengadili  proses  kepailitan  juga  tidak  cukup mengakomodir  unsur  lintas  batas  didalamnya.  Keseluruhan  penjelasan  dalam pasal  ini hanya menjadikan debitor yang melakukan profesi  atau usahanya di wilayah Republik Indonesia. 19
Atas dasar tersebut diatas, perlu dilakukan pengkinian aturan Undang- Undang  No.  37  tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang dalam rangka modernisasi dan harmonisasi Aturan Hukum Kepailitan  negara-negara  anggota  ASEAN.  Terdapat  beberapa  aturan  dari UNCITRAL  Model  Law  on  Cross-Border  Insolvency  with  Guide  to Enactment antara lain yang dapat diadopsi oleh Indonesia, antara lain :
1) Menambahkan unsur internasional dalam Bab I pasal 1 tentang Ketentuan Umum seperti “foreign main proceeding” dan “foreign proceeding” seperti yang  dijelaskan  dalam  UNCITRAL  Model  Law  on  Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment pasal 2.
2) Menambahkan ketentuan tentang persyaratan pengakuan proses kepailitan lintas batas dan kurator asing yang dijelaskan dalam Pasal 15 UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment.
3) Menambahkan  ketentuan  tentang  kerjasama  pengadilan  Indonesia  dengan pengadilan asing dan atau kurator asing dalam Bab ke X Undang-Undang No.  37  tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang,  tentang  Ketentuan-ketentuan  Hukum  Internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 25, 26 dan 27 UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment. Pasal Pasal 25, 26 dan 27  UNCITRAL  Model  Law  on  Cross-Border  Insolvency  with  Guide  to Enactment menjelaskan secara rinci bagaimana pangadilan bisa melakukan koordinasi  dengan  pengadilan  negara  lain  dan  kurator  asing  dalam  hal pelaksanaan  eksekusi  terhadap  aset  beditor  pailit  di  suatu  negara  dengan pengawasan pengadilan setempat.
4) Hukum  Kepailitan  Indonesia  sudah  cukup  rinci  dalam  mengatur  tentang eksekusi aset debitor pailit. Pasal 21 UUKPKPU saat ini mengikat seluruh aset  debitor  pailit  yang  berada  dalam  wilayah  Indonesia  maupun  yang berada  di  luar  negeri.  Namun  disisi  lain,  ada  asas  teritorialitas  yang kemudian menghambat eksekusi terhadap putusan pailit tersbut dan hal itu juga  berlaku  di  Indonesia.  Untuk  perlu  penambahan  ketentuan  dalam
19 Pasal  3  Undang-Undang  No.  37  tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
UUKPKPU  terkait  eksekusi  aset  yang  berada  di  luar  wilayah  indonesia Seperti yang diatur pada pasal 12,13, 25, 31 Model Law. Sekiranya dapat dirumuskan  pasal  baru  dalam  UUKPKPU  yang  mengatur  tentang mekanisme  kerja  perwakilan  (kurator)  asing  dan  pengawasannya  saat melakukan  eksekusi  putusan  pailit  asing  di  Indonesia.  Hal  ini  juga  harus diterapkan di negara lain, sehingga peraturan hukum kepailitan lintas batas dapat saling mengakui dan mendukung proses eksekusi aset debitor pailit.
Dalam tahapan selanjutnya, untuk mewujudkan upaya harmonisasi dan modernisasi  hukum  kepailitan  dalam  lingkup  wilayah  ASEAN,  kerjasama yang  dilakukan  oleh  Malaysia  dan  Singapura  dapat  dijadikan  acuan.  Mutual Recognition and Mutual Enforcement of Republic of Singapore and Malaysia adalah  perjanjian  kerja  sama  dalam  bidang  kepailitan  lintas  batas  atau  yang dikenal  dengan  cross-border  insolvency  agreement.  Perjanjian  tersebut  pada dasarnya  bertujuan  untuk  memfasilitasi  kerjasama  dan  koordinasi  yang bersifat  lintas  batas  dalam  hal  kepailitan  lintas  batas  mengingat  adanya perbedaan pengaturan hukum kepailitan pada setiap negara. 20
Dalam rangka memberikan solusi pada masalah kepailitan lintas batas, masyarakat  di  Uni  Eropa  telah  membuat  suatu  perjanjian  internasional multilateral  yang  bersifat  regional  pada  tahun  2000  untuk  mengatur  masalah kepailitan,  yakni  The  European  Convention  on  Certain  International  Aspects of  Bankruptcy,  yang  diprakarsai  oleh  european  council  (dewan  eropa)  pada tahun  1990.  Pada  konvensi  tersebut  dinyatakan  bahwa  Pemerintah  dimana pihak  pailit  berada,  mempunyai  yurisdiksi  untuk  suatu  penyelenggaraan proses kepailitan. 21
Mutual  Recognition  and  Mutual  Enforcement  of  Republic  of Singapore  and  Malaysia  dan  The  European  Convention  on  Certain International  Aspects  of  Bankruptcy  diatas  adalah  contoh  konkrit  dari komitmen  dan  usaha  peyelesaikan  kasus  kepailitan  lintas  batas  oleh  negara- negara  di  dunia.  ASEAN  dengan  bermacam  bentuk  program  integrasi ekonominya  juga  harus  melangkah  ke  arah  yang  sama.  Setelah Malaysia,Singapura dan Filipina menjadi pionir dalam hal tersebut, Indonesia seharusnya  dapat  merangkul  seluruh  negara-negara  ASEAN  untuk merumuskan peraturan kepailitan lintas batas ASEAN.
Prinsip fleksibel Model Law yang diatur dalam pasal 11 dan 12 Guide to  Enactment  membuat  semua  kemungkinan  perubahan  terhadap  Model  Law ini  sesuai  dengan  kebutuhan  ASEAN  sangat  terbuka.  ASEAN  dapat menampung  segala  macam  aspirasi  dan  kepentingan  seluruh  negara-negara
20 Laura Hardjaloka, Op. Cit, hlm. 492.
21 ibid
anggotanya  dalam  perumusan  perjanjian  dan  ratifikasi  peraturan  kepailitan lintas  batas  ASEAN.  Terbentukan  peraturan  hukum  terkait  kepailitan  lintas batas  di  ASEAN  yang  modern  dan  harmonis  akan  menjadi  penggerak  utama dalam  mengawal  kegiatan  perekonomian  antar  negara-negara  dalam  lingkup ASEAN.

## KESIMPULAN
Substansi  Peraturan  Hukum  Kepailitan  di  Indonesia  sebagaimana  diatur dalam  Undang-Undang  No.  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang  saat  ini  belum  dengan  jelas  mengatur  tentang kepailitan lintas batas. Dalam Undang-Undang tersebut hanya memiliki tiga pasal yang mengatur unsur internesional, yaitu pada pasal yaitu pasal 212, 213 dan 214. Akan  tetapi,  ketiga  pasal  tersebut  hanya  ketentuan  yang  mengatur  tentang pemindahan  benda  yang  termasuk  dalam  harta  pailit  di  luar  negeri  dan pemindahan  sebagian  atau  seluruh  utang  atau  piutang  ke  pihak  ketiga.  tidak mengatur  bagaimana  prosedur  eksekusi  jika  aset  tersebut  berada  di  luar  negeri, kejasama pengadilan lintas negara, pengakuan putusan pailit pegadilan asing  dan ketentuan lain terkait mekanisme eksekusi harta pailit di luar negeri.
Model  Law  on  Cross-Border  Insolvency  with  Guide  to  Enactment UNCITRAL  sangat  membantu  negara-negara  dalam  usaha  membangun komitmen, merancang produk hukum hingga menyepakati hukum kepailitan lintas batas  dalam  rangka  mengahadapi  integrasi  ekonomi  dunia.  Hal  ini  dikarenakan Model  Law  tersebut  memuat  banyak  ketentuan  yang  mengakomodasi  tentang kepailitan  lintas  batas  untuk  melindungi  kepentingan  kreditor  dan  debitor,  serta menjaga hubungan antar negara melalui pengadilan.
Dalam  rangka  modernisasi  dan  harmonisasi  hukum  kepailitan  perlu dilakukan adopsi peraturan UNCITRAL Model  Law on Cross Border Insolvency with  Giude  to  Enactment  ke  dalam  Peraturan  Hukum  Kepailitan  di  Indonesia dikarenakan  Model  Law  memuat  ketentuan-ketentuan  mendasar  dalam  upaya penyelesaian sengketa kepailitan lintas batas yang sama sekali belum diatur oleh Indonesia  dalam  Undang-Undang  No.  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Bastian,  Rahmat.  Prinsip  Hukum  Kepailitan  Lintas  Yurisdiksi,  Jakarta:  Pusat Pengkajian Hukum, 2005.
Hardjaloka, Laura. “Kepailitan Lintas Batas: Perspektif Hukum Internasional dan Perbandingannya  dengan  Instrumen  Nasional  di  Beberapa  Negara”. Yuridika, 30, 3 (2015): 480-504. DOI: 10.20473/ydk.v30i3.1952
Harahap,  Yahya, Hukum  Acara  Perdata ,  Sinar  Grafika,  Cetakan  ke-15,  Jakarta, 2015.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif-Suatu  Tinjauan Singkat , RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.

## Undang-Undang
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment