## SURYA ABDIMAS
Volume 4 Nomor 2, Oktober, 2020, pp: 37-43
Available online at : http://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/abdimas p-ISSN: 2580-3492 e-ISSN : 2581-0162

## Penyuluhan Kesadaran Hukum Perlindungan Produk UMKM Di Kabupaten Kebumen Melalui Pendaftaran Merek
Septi Indrawati 1)* , Budi Setiawan 2)
Universitas Muhammadiyah Purworejo Jalan K.H. Ahmad Dahlan No. 3 Purworejo, Purworejo 54111, Indonesia *email korespondensi: septiindrawati@gmail.com
Abstrak - Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah usaha milik perorangan atau badan usaha dimana dalam  usahanya  pelaku  usaha  memproduksi  suatu  produk  sendiri.  Produk  tersebut  perlu  mendapat perlindungan  hukum.  Namun,  perlindungan  produk  yang  beredar,  khusunya  mengenai  merek  masih  lemah. Hal ini dapat dilihat dari data jumlah produk UMKM yang mereknya terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) tergolong masih rendah. Padahal merek adalah kekayaan immateriil atau aset ekonomi bagi pelaku usaha. Selain itu, merek yang tidak didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual juga rentan akan penyalahgunaan oleh pihak lain yang akan berakibat pada kerugian pelaku usaha itu sendiri. Oleh karena itu merek perlu didaftarkan di DJKI supaya mendapat perlindungan hukum. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan  kesadaran  hukum  perlindungan  produk  UMKM  di  Kabupaten  Kebumen  melalui  pendaftaran merek.  Harapan  dengan  adanya  penyuluhan  ini,  pelaku  UMKM  dapat  mendaftarkan  mereknya  ke  Direktorat Jenderal  Kekayaan  Intelektual  sehingga  memiliki  perlindungan  hukum.  Penyuluhan  pendaftaran  merek  ini dilaksanakan  pada  September  2020.  Hasil  pengabdian  menyimpulkan  bahwa:  pertama  Pelaku  UMKM  di wilayah  kecamatan  Buluspesantren,  kabupaten  Kebumen  belum  memliki  pengetahuan  tentang  pentingnya perlindungan  hukum  produk  UMKM  melalui  pendaftaran  Merek.  Kedua,  Program  Pengabdian  Masyarakat (PPM)  yang  dilakukan  dengan  melakukan  sosialisasi  /  penyuluhan  yang  berjudul  Upaya  Peningkatan Kesadaran  Hukum  Perlindungan  Hukum  Produk  UMKM  Melalui  Pendaftaran  Merek  berdasarkan  Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat,  khususnya  pelaku  UMKM  di  wilayah  kecamatan  Buluspesantren  tentang  adanya  ketentuan hukum dalam perlindungan produk UMKM melalui pendaftaran merek.
Kata kunci: Kesadaran Hukum, UMKM, Pendaftaran Merek

## Extension of Legal Awareness for the Protection of UMKM Product in Kebumen Regency through Trademark Registration
Abstract - Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) are businesses owned by individuals or business entities  in  which  the  business  actor  produces  a  product  by  himself.  These  products  need  legal  protection. However, the protection of circulating products, especially regarding brands, is still weak. This can be seen from the data on the number of UMKM products whose brands registered at the Directorate General of Intellectual Property (DJKI) are still low. Whereas a brand is an immaterial wealth or economic asset for a business actor. In addition, trademarks that are not registered at the Directorate General of Intellectual Property are also prone to abuse  by  other  parties  which  will  result  in  the  business  actor's  own  loss.  Therefore,  a  trademark  needs  to  be registered  with  the  DJKI  in  order  to  get  legal  protection.  This  service  aims  to  increase  legal  awareness  of  the protection of UMKM products in Kebumen Regency through trademark registration. It is hoped that with this counseling, MSME players can register their trademarks at the Directorate General of Intellectual Property so that they have legal protection. This trademark registration counseling was held in September 2020. The results of the dedication concluded that: first, UMKM actors in the Buluspesantren sub-district, Kebumen district do not  yet  have  knowledge  of  the  importance  of  legal  protection  for  MSME  products  through  trademark

## SURYA ABDIMAS
Volume 4 Nomor 2, Oktober, 2020, pp: 37-43
Available online at : http://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/abdimas p-ISSN: 2580-3492 e-ISSN : 2581-0162
registration. Second, the Community Service Program (PPM) which is carried out by conducting socialization / counseling  entitled  Efforts  to  Increase  Legal  Awareness  of  Legal  Protection  for  UMKM  Products  through Trademark  Registration  based  on  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis can provide knowledge to the public, especially UMKM  players. in the Buluspesantren sub-district on the existence of legal provisions in the protection of UMKM products through trademark registration.
Keywords: Legal Awareness, UMKM, Brand Registration
Article Info : Submitted: 18/10/2020 | Revised: 05/11/2020 | Accepted: 12/11/2020

## 1. PENDAHULUAN
Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (selanjutnya  disingkat  UMKM)  merupakan usaha  ekonomi  produktif  yang  lahir  sebagai  aktivitas  kehidupan  manusia  dalam memenuhi  kebutuhan  hidupnya  (Budi  Harsono,  2014,  32).  Pada  umumnya  UMKM merupakan  usaha  milik  perorangan  atau  badan  usaha  dimana  dalam  usahanya  pelaku usaha  memproduksi  suatu  produk  sendiri,  seperti  produk  makanan  ringan,  kerajinan tangan,  olahan  tanaman,  dan  sebagainya.  Produk  inilah  yang  perlu  mendapat perlindungan hukum, salah satunya adalah perlindungan hukum merek produk. Usaha yang tergolong dalam kategori UMKM ini memiliki kriteria-kriteria tertentu berdasarkan Undang-Undang  UMKM  (Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008  tentang UMKM).
Setiap  produk  UMKM,  baik  barang  maupun  jasa  memilki  kekayaan  materiil  dan immateriil (Hartini, 2013). Salah satu kekayaan immateriil tersebut berupa merek. Merek merupakan  suatu  tanda  yang  diberikan  oleh  produsen  terhadap  barang  dan/atau  jasa yang  dihasilkannya  sebagai  suatu  hal  yang  dapat  membedakan  dengan  produk  sejenis lainnya (Tjahyo Harry, 2007, 13) Sebagai suatu tanda, merek digunakan agar konsumen dengan  mudah  mengenali  produk,  karena  tanpa  adanya  merek  akan  menyebabkan masyarakat  sulit  menjelaskan  kepada  orang  lain  tentang  produk  yang  akan dikonsumsinya.  (M.  Nurrachmad,  2011,  54).  Alasan  inilah  yang  menjadikan  merek sebagai  salah  satu  wujud  karya  intelektual  yang  memiliki  peranan  penting  bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan/atau jasa.
Peranan  penting  merek  dalam  kegiatan  perdagangan  seringkali  menimbulkan permasalahan.  Permasalahan  merek  tersebut  seperti  peniruan,  pemalsuan,  bahkan penyalahgunaan  merek  oleh  pihak  lain  yang  berujung  pada  kerugian  pada keberlangsungan  usaha  yang  dilakukan  pelaku  usaha  (Insan  Budi  Maulana,  2000). Alasan inilah yang membuat merek perlu mendapat perlindungan hukum supaya dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat (Ahmadi Miru, 2005, 12).
Perlindungan  merek  saat  ini  berdasarkanUndang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016 tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  (selanjutnya  disingkat  UU  Merek  dan  Indikasi Geografis).  Merek  merupakan  aset  ekonomi  bagi  pemiliknya  yang  berdasarkan  UU Merek  dan  Indikasi  Geografis  harus  didaftarkan  ke  Direktorat  Jenderal  Kekayaan Intelektual  (selanjutnya  disingkat  DJKI)  Kementerian  Hukum  Dan  HAM  RI  untuk memperoleh  sertifikat  Hak  Merek  sehingga  terlindungi  hukum  (Abdul  Kadir

## SURYA ABDIMAS
Volume 4 Nomor 2, Oktober, 2020, pp: 37-43
Available online at : http://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/abdimas p-ISSN: 2580-3492 e-ISSN : 2581-0162
Muhammad,2001). Hal  ini juga untuk  meminimalisir  terjadinya  penyalahgunaan  merek oleh pihak lain yang akan berujung pada kerugian pelaku usaha itu sendiri.
Program  pengabdian  masyarakat  ini  merupakan  tindak  lanjut  dari  penelitian terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Septi  Indrawati  yang  berjudul  Perlindungan  Hukum Produk Usaha Kecil di Kabupaten Kebumen Melalui Pendaftaran Merek. Hasil penelitian tersebut  menyatakan  bahwa  Kebumen  memiliki  22.794  UMKM,  terdiri  dari  12.578 PMKM  (Perdagangan  Mikro  Kecil  Menengah)  dan  10.216  IMKM  (Industri  Mikro  Kecil Menengah).  Adapun  yang  tergolong  sebagai  Usaha  Kecil  berjumlah  99  pelaku  Usaha Kecil. Sisanya adalah Usaha Mikro dan Menengah. Keseluruhan UMKM tersebut tersebar di 26 kecamatan di kabupaten Kebumen (Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan  Menengah,  2015).  PMKM  rata-rata  bergerak  di  bidang  pertokoan,  seperti  toko sembako,  toko  pakaian,  toko  alat  rumah  tangga,  dan  sebagainya.  IMKM  rata-rata bergerak  dibidang  industri  kain  batik,  gula  merah,  hasil  olahan  singkong,  hasil  olahan kacang tanah, hasil olahan sabut kelapa, dan hasil bumi lainnya.
Hasil  penelitian  juga  menyebutkan  bahwa  dari  sejumlah  99  produk  Usaha  Kecil, hanya  ada  tujuh  produk  yang  mereknya  sudah  terdaftar  di  DJKI.  Sisanya,  sejumlah  82 produk Usaha Kecil mereknya belum terdaftar di DJKI. Kondisi ini menjadi kondisi yang memprihatinkan,  hanya  sekitar  1%  produk  yang  mereknya  sudah  terdaftar  di  DJKI, sedangkan  99%  lainnya  belum  terdaftar.  Dari  hasil  penelitian  tersebut  juga  diketahui bahwa  faktor  utama  minimnya  pendaftaran  merek  produk  Usaha  Kecil  di  DJKI  adalah karena  kurangnya  pengetahuan  masyarakat  terkait  pentingnya  pendaftaran  merek. Bahkan  sebagian  besar  masyarakat  tidak  mengetahui  bagaimana  proses  pendaftaran merek. Padahal merek adalah kekayaan immateriil suatu  produk yang  merupakan aset ekonomi bagi pelaku usaha. Selain itu, merek yang tidak didaftarkan di DJKI juga rentan akan penyalahgunaan oleh pihak lain yang akan berakibat pada kerugian pelaku usaha itu  sendiri.  Oleh  karena  alasan  inilah  merek  perlu  didaftarkan  di  DJKI  sehingga mendapat perlindungan hukum.
Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, pengabdian kepada masyarakat dengan  judul  penyuluhan  kesadaran  hukum  pendaftaran  merek  produk  UMKM  di Kabupaten  Kebumen  menjadi  hal  penting  untuk  dilakukan.  Kami  mencoba  untuk melakukan penyuluhan tentang pentingnya  pendaftaran merek produk UMKM dengan harapan  merek  produk  UMKM  tersebut  dapat  terdaftar  di  DJKI  dan  memiliki perlindungan hukum.

## 2. METODE
Metode kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah penyuluhan. Kegiatan penyuluhan  ini  menjelaskan  materi  tentang  pentingnya  perlindungan  hukum  produk UMKM melalui pendaftaran merek. Selain itu dijelaskan pula tentang proses pendaftaran merek  di  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual.  Peserta  penyuluhan  melakukan diskusi  dan  tanya  jawab  dengan  pemateri  terkait  perlindungan  hukum  produk  umkm melalui pendaftaran merek.

## SURYA ABDIMAS
Volume 4 Nomor 2, Oktober, 2020, pp: 37-43
Available online at : http://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/abdimas p-ISSN: 2580-3492 e-ISSN : 2581-0162

## Kegiatan dan Pelaksanaan
Kegiatan ini  merupakan  rangkaian  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  yang diselenggarakan  atas  hibah  internal  dari  Universitas  Muhammadiyah  Purworejo.  Kegiatan pengabdian  kepada  masyarakat  ini  dilaksanakan  tanggal  4  September  2020,  pukul  14.00-16.00 Wib. Pengabdian bertempat di Dk. Kejayan Rt. 06/Rw.01 Desa Bocor, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten  Kebumen.  Mitra/subjek  pengabdian  ini  adalah  masyarakat  pelaku  UMKM  di  sekitar Desa Bocor, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen. Analisis data dalam pengabdian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif (Sugiyono, 2008, 92)

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan  pengabdian  ini  diawali  dengan  perkenalan  dan  maksud  dari  tujuan melakukan  pengabdian  kemudian  memberikan  pengetahuan  tentang  pentingnya pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Adapun hasil dari pengabdian ini yaitu :
1. Temuan dan relevansi dengan penelitian terdahulu Temuan  yang  didapatkan  dari  kegiatan  pengabdian  ini  adalah  masyarakat (pelaku  UMKM)  di  Kabupaten  Kebumen,  tepatnya  dalam  pengabdian  ini  adalah  di wilayah sekitar Desa Bocor, Kecamatan Buluspesantren, belum memiliki pengetahuan tentang pentingnya perlindungan hukum produk UMKM melalui pendaftaran merek. Masyarakat belum memahami bahwa perlindungan hukum produk dapat dilakukan melalui  pendaftaran  merek  di  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  (DJKI). Dengan  pendaftaran  merek,  pelaku  usaha  akan  memperoleh  sertifikat  merek, sehingga  terlindungi  secara  hukum  dan  sebagai  bukti  bahwa  merek  telah  terdaftar. Sertifikat merek ini dapat dijadikan sebagai bukti otentik di Pengadilan apaila terjadi penyalahgunaan merek oleh pihak lain.
Relevansi  dengan  penelitian  terdahulu  yaitu  hasil  penelitian  yang  menyatakan rendahnya pendaftaran merek pada produk usaha kecil di Kabupaten Kebumen, yaitu hanya  sekitar  1%.  Hal  ini  dikarenakan  kurangnya  pengetahuan  masyarakat  tentang pentingnya  perlindungan  hukum  produk  usaha  kecil  melalui  pendaftaran  merek. Selain  itu  masyarakat  juga  belum  memahami  alur  pendaftaran  merek  di  Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
2. Kontribusi Program Pengabdian Kepada Masyarakat
Program pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dengan penyuluhan ini memberikan  kontribusi  penting  kepada  masyarakat  pelaku  UMKM,  yaitu  dengan memberikan  pengetahuan  tentang  pentingnya  perlindungan  hukum  produk  UMKM melalui  pendaftaran  merek.  Melalui  penyuluhan  ini  diharapkan  masyarakat memahami pentingnya pendaftaran merek. Selain itu masyarakat memiliki kesadaran untuk  memberikan  perlindungan  hukum  produk  yang  dimiliki  dengan  pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Jadi diharapkan ada peningkatan jumlah merek terdaftar pada produk UMKM di Kabupaten Kebumen.

## SURYA ABDIMAS
Volume 4 Nomor 2, Oktober, 2020, pp: 37-43
Available online at : http://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/abdimas p-ISSN: 2580-3492 e-ISSN : 2581-0162

## 3. Diskusi dan Tanya jawab peserta dengan pemateri
Pada  kegiatan  diskusi  dan  tanya jawab  ini  membahas  tentang  fungsi  merek  dan proses  pendaftaran  merek.  Fungsi  merek  yaitu sebagai  identitas  produk  dan  sebagai pembeda  antara  produk  yang  satu  dengan  yang  lainnya.  Selain  itu  merek  juga berfungsi  untuk  memudahkan  konsumen  ketika  akan  membeli  suatu  produk. Kegiatan pemaparan materi, diskusi, dan tanya jawab terkait hukum produk UMKM melalui pendaftaran merk seperti disajikan pada Gambar 1.
Gambar 1. Penyampaian materi dan tanya jawab terkait perlindungan hukum produk UMKM melalui pendaftaran merek
Berdasarkan  hasil  diskusi  dan  tanya  jawab  terhadap  peserta,  disampaikan mekanisme  dan  proses  pendaftaran  merek  berdasarkan  Pasal  4  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu :
a. Permohonan  pendaftaran  Merek  diajukan  oleh  Pemohon  atau  Kuasanya  secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia.
b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan : tanggal, bulan,  dan  tahun  Permohonan;  nama  lengkap,  kewarganegaraan,  dan  alamat Pemohon;  nama  lengkap  dan  alamat  Kuasa  jika  Permohonan  diajukan  melalui Kuasa;  warna  jika  Merek  yang  dimohonkan  pendaftarannya  menggunakan  unsur warna; nama  negara  dan  tanggal  permintaan Merek  yang  pertama  kali dalam  hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
c. Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
d. Permohonan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilampiri  dengan  label  Merek dan bukti pembayaran biaya.
e. Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.
f. Merek  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4)  jika  berupa  bentuk  3  (tiga)  dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut.
g. Merek  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4)  jika  berupa  suara,  label  Merek  yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
h. Permohonan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  wajib  dilampiri  dengan  surat pernyataan kepemilikan merek yang dimohonkan pendaftarannya.

## SURYA ABDIMAS
Volume 4 Nomor 2, Oktober, 2020, pp: 37-43
Available online at : http://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/abdimas p-ISSN: 2580-3492 e-ISSN : 2581-0162
i. Ketentuan  lebih  lanjut mengenai  biaya  Permohonan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pada  akhir  kegiatan,  peserta  telah  memahami  mekanisme  pendaftaran  merek dagang sebagai upaya perlindungan hukum terhadap produk UMKM yang dihasilkan. Untuk  kegiatan  selanjutnya,  peserta  merasa  perlu  terus  dilakukan  pendampingan hukum terutama untuk memperoleh legalitas merek maupun  legalitas produk UMKM

## 4. SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  pengabdian  yang  telah  dilakukan  pelaku  UMKM  di  wilayah kecamatan  Buluspesantren,  kabupaten  Kebumen  belum  memliki  pengetahuan  tentang pentingnya  perlindungan  hukum  produk  UMKM  melalui  pendaftaran  merek.  Program Pengabdian  Masyarakat  (PPM)  yang  dilakukan  dengan  melakukan  sosialisasi  / penyuluhan yang berjudul Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Perlindungan Hukum Produk  UMKM  Melalui  Pendaftaran  Merek  berdasarkan  Undang-Undang  Merek  dapat memberikan  pengetahuan  kepada  masyarakat,  khususnya  pelaku  UMKM  di  wilayah kecamatan  Buluspesantren  tentang  adanya  ketentuan  hukum  dalam  perlindungan produk UMKM melalui pendaftaran merek.
Pelaku  UMKM  di  wilayah  kecamatan  Buluspesantren,  kabupaten  Kebumen,  sudah semestinya memahami ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan  Indikasi  Geografis.  Salah  satunya  adalah  ketentuan  tentang  pendaftaran  merek. Harapan dengan mematuhi undang-undang tersebut, masyarakat memahami bagaimana perlindungan hukum produk UMKM melalui pendaftaran merek.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Deputi  Bidang  Pengembangan  dan  Restrukturisasi  Usaha  Kementerian  Koperasi  dan Usaha  Kecil  dan  Menengah.  (2013). Modul  Strategi  Pemasaran  Produk  KUMKM , Jakarta (tidak dipublikasikan)
Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. (2015), Buku Data Sentra UMKM Kabupaten Kebumen (tidak dipublikasikan). Harsono, Budi. (2014). Tiap Orang Bisa Menjadi Pengusaha Sukses Melalui UMKM , Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
Maulana,  Insan  Budi.  (2000). Pelangi  Haki  Dan  Anti  Monopoli ,  Yogyakarta  :  Pusat  Studi Hukum FH UII.
Muhammad,  Abdul  Kadir.  (2001). Kajian  Hukum  Ekonomi  Hak  Kekayaan  Intelektual , Bandung : Citra Aditya
Miru,  Ahmadi.  (2005). Hukum  Merek  :  Cara  Mudah  Mempelajari  Undang-Undang  Merek , Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
Nurrachmad, M. (2011). Segala tentang HAKI Indonesia , Bantul :BukuBiru
Sugiyono. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung :Afabeta Wilopo,  Tjahyo  Harry.  (2007), Jurus  Jitu  Membangun  Merek  Untuk  UKM ,  Yogyakarta  : Media    Pressindo.
Indrawati, Septi. (2020), Perlindungan Hukum Merek Pada Produk Usaha Kecil di Kabupaten Kebumen , Amnesti : Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 1.

## SURYA ABDIMAS
Volume 4 Nomor 2, Oktober, 2020, pp: 37-43
Available online at : http://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/abdimas p-ISSN: 2580-3492 e-ISSN : 2581-0162
Hartini (2003), Perlindungan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Melalui Hukum Merek,
Tesis Magister Ilmu Hukum, Semarang :  Universitas Diponegoro. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis