INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 8576-8584 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Prosedur Penerbitan Sertifikat Pengawakan ( Safe Manning) Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai oleh PT. Samudera Sarana Karunia
Tri Ananda 1 ✉ , Dafid Ginting 2
Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan
Email: tria9514@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
PT. Samudera Sarana Karunia Dumai adalah perusahaan Keagenan yang menyediakan jasa Pelayan baik untuk Kapal maupun Crew Kapal dari kapal tersebut sandar hingga kapal tersebut berlayar, Prosedur Penerbitan Sertifikat Pengawakan (Safe Manning) di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas  I  Dumai  Pada  PT.  Samudera  Sarana  Karunia  dimulai  dari  mempersiapan  dokumen  (Surat Permohonan) dan hubungannya dengan instansi – instansi yang terkait baik itu dengan perusahaan pemerintah yang dilakukan oleh Perusahaan Pelayaran Nasional PT. Samudera Sarana Karunia Dumai merupakan  salah  satu bentuk  untuk  menjaga  arus atau  proses  prosedur  penerbitan  sertifikat  kapal. Dalam prosedur penerbitan sertifikat pengawakan didukung oleh dokumen kapal yang lengkap dengan baik dan sesuai dengan data yang akan diajukan baik dokumen kapal ataupun dokumen crew kapal. Peranan PT. Samudera Sarana Karunia – Dumai sebagai sebuah perusahaan pelayaran yang menangani segala  kebutuhan  dan  keperluan  kapal  sangatlah  besar.  PT.  Samudera  Sarana  Karunia – Dumai mengurusi berbagai dokumen – dokumen penting yang dibutuhkan kapal untuk menjalankan setiap operasinya  dan  juga  berhubungan  langsung  dengan  petugas  pemerintahan  yang  ada  dilapangan. Selain itu PT. Samudera Sarana Karunia – Dumai juga melayani permintaan nntuk memenuhi kebutuhan kapal maupun para awak kapal. Penelitian ini menggunakan beberapa metode yaitu, Metode Lapangan ( Field  Research),  Metode  Wawancara  (Interview),  Metode  Perpustakaan  (Library  Research),  Metode Dokumenter. Metode pengumpulan data terbagi menjadi empat bagian yaitu, metode observasi secara langsung di lapangan, metode interview atau wawancara dengan staf-staf atau karyawan PT. Samudera Sarana Karunia Dumai.
Kata Kunci: Keagenan, Sertifikat, Safe Manning, Pengawakan

## Abstract
PT. Samudera Sarana Karunia Dumai is an agency company that provides service services for both ships and  ship  crew  from  when  the  ship  docks  until  the  ship  sails.  Procedures  for  issuing  safe  manning certificates  at the  Dumai  Class  I  Port  Authority  and  Harbor  Master's  Office  at  PT. Samudera  Sarana Karunia  starts  from  preparing  documents  (Application  Letter)  and  relations  with  related  agencies, including government companies, carried out by the National Shipping Company PT. Samudera Sarana Karunia Dumai is one form of maintaining the flow or process of procedures for issuing ship certificates. The procedure for issuing a manning certificate is supported by ship documents that are complete and in accordance with the data to be submitted, both ship documents and ship crew documents. The role of  PT.  Samudera  Sarana  Karunia – Dumai  as  a  shipping  company  that  handles  all  the  needs  and requirements of ships is very large. PT. Samudera Sarana Karunia – Dumai handles various important documents needed by ships to carry out each operation and also deals directly with government officials in the field. Apart from that, PT. Samudera Sarana Karunia – Dumai also serves requests to meet the needs of ships and crew. This research uses several methods, namely, Field Research Method, Interview Method, Library Research Method, Documentary Method. The data collection method is divided into four parts, namely, the direct observation method in the field, the interview method or interviews with PT staff or employees. Samudera Sarana Karunia Dumai.
Keywords: Agency, Certificate, Safe Manning, Manning

## PENDAHULUAN
Keselamatan pelayaran merupakan hal yang sangat penting, hal ini terkait akan banyak hal  tetapi  yang  terutama  adalah  awak  kapal  yang  berada  didalamnya.  Dalam  Undang- undang  Pelayaran  Nomor  17  Tahun    2008  menyatakan  bahwa  kelaikan  kapal  dan pengawakan merupakan aspek keselamatan yang harus dipenuhi. Terkait dengan hal ini, maka Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan perlu melakukan pengawasan dan pembinaan secara terus menerus untuk memastikan kapal dan awak kapal dilengkapi dengan sertifikat guna mewujudkan keselamatan pelayaran.
Kapal yang dinyatakan laiklaut ketika sudah melengkapi sertifkat keselamatan kapal dan dokumen  keselamatan  lainnya. Selain itu, awak kapal pun harus memenuhi persyaratan kualifikasi  dan  kompetensi  sesuai  dengan  peraturan  nasional  dan  internasional.  Adapun sertifikat  yang  harus  dimiliki  awak  kapal  yaitu  sertifikat  keahlian  pelaut (Certificate  of Competency)  dan  sertifikat  keterampilan  pelaut  (Certificate  of  Proficiency).    Dalam Keputusan  Menteri    70 Tahun 1998 tentang Pengawakan kapal niaga  dinyatakan bahwa orang yang bekerja atau dipekerjakan diatas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas diatas kapal sesuai dengan jabatannya
Sebagai jaminan keselamatan pelayaran maka diperlukan awak kapal yang memiliki keahlian  terampil  dan  kemampuan  sebagaimana  salah  satu  unsur  pemenuhan  Undang- undang  No. 17 Tahun  2008  tentang Pelayaran yang menyatakan bahwa keselamatan  kapal adalah    keadaan  kapal  yang  memenuhi  persyaratan  material,  konstruksi,  bangunan, permesinan  dan  pelistrikan,  stabilitas,  tata  susunan  serta  perlengkapan  termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
Sesuai  dengan  STCW (Stardart  of  Training  Certification  and  Watchkeeping  for Seafarers) 2010 dan aturan-aturan internasional lainnya maka sebuah kapal harus memiliki Sertifikat  Pengawakan (Safe  Manning  Certificate)  yang  merupakan  sertifikat  yang dikeluarkan untuk awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional yang menerangkan jumlah awak kapal yang diwajibkan  dan  sertifikat  keahlian.  Sertifikat  ini  dikeluarkan  oleh  Direktorat  Jenderal Perhubungan Laut  dan  berlaku  selama 1 (satu) tahun. Pentingnya Sertifikat Pengawakan (Safe  Manning  Certificate)  sebagai  salah  satu  sertifikat  yang  wajib  dimiliki  kapal  agar memperoleh izin operasional.
Dengan  demikian  daIam  upaya  untuk  memenuhi  kebutuhan  yang  diperIukan  oIeh kapaI, dan disadarinya bahwa peranan agen begitu penting daIam usaha mempermudah proses  penerbitan  sertifikat  pengawakan (Safe  Manning  Certificate)  pemiIik  kapaI  daIam mengoperasikan kapaInya sebeIum keberangkatan kapal dokumen kapal diperiksa terlebih dahulu oleh agen kapal
dan agen dapat meIakukan persiapan dan daIam haI ini agen berperan sangat besar untuk menunjang keIancaran tersebut.
Berdasarkan uraian diatas maka penuIis meneliti dengan juduI “Prosedur Penerbitan Sertifikat Pengawakan (Safe Manning Certificate) Pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai Oleh PT. Samudera Sarana Karunia” .

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  makalah  ini  penulis  menggunakan  beberapa  metode  yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu :

## 1. Metode Lapangan. ( Field Research )
Metode pengamatan (observasi) dilakukan dengan mengamati bagaimana cara kerja karyawan  pada  PT.  Kemasindo  Cepat  Medan  dan  pada  kegiatan  dikantor  maupun dipelabuhan.

## 2. Metode Perpustakaan ( Library Research )
Metode ini dilakukan melalui perpustakaan untuk mendapatkan data sekunder yang bersumber  dari  buku  pendukung  yang  ada  hubungannya  dengan  masalah  yang  diteliti untuk menunjang penelitian penulis dalam penyelesaian makalah ini. Metode ini membantu penulis di dalam memahami istilah – istilah serta pengertian yang tidak dapat di jelaskan pada riset lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Prosedur Penerbitan Sertifikat Pengawakan (Safe Manning)
1. Pengertian Sertifikat Pengawakan (Safe Manning)
Sertifikat  Pengawakan  adalah  sertifikat  yang  dikeluarkan  oleh  Direktorat  Jendral Perhubungan  Laut  untuk  awak  kapal  yang  memenuhi  persyaratan  kualifikasi  dan kompetensi sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional yang menerangkan jumlah awak kapal yang diwajibkan dan sertifikat keahlian. Setiap kapal yang akan berlayar harus diawaki dengan awak kapal yang cukup dan cakap untuk melakukan tugasnya diatas kapal sesuai  dengan  jabatannya  dengan  mempertimbangkan  tonase  kapal,  tata  susunan permesinan kapal dan daerah pelayaran sesuai dengan aturan-aturan internasional lainnya. Maka di terbitkannya sertifikat Safe Manning untuk mengetahui apakah yang berkerja diatas kapal  tersebut  sudah  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku,  karena  untuk  menjamin keselamatan suatu kapal tersebut harus dengan orang yang berkopetensi sesuai dengan aturan yang berlaku.
Sertifikat Pengawakan (Safe Manning Certificate) memiliki beberapa unsur syarat yang telah sesuai dengan peraturan dan telah diperiksa oleh Marine Inspector. Awak kapal yang berkerja atau dipekerjakan diatas kapal untuk melakukan tugas atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum didalam sijil. Maka dari itu diharuskan terdapat sertifikat Safe Manning disetiap kapal, Karna untuk memastikan bahwa kapal-kapal mereka memiliki crew dengan persyaratan yang sesuai dan telah benar – benar terlatih dan bersertifikat.
Isi  Sertifikat Safe  Mannig  (Pengawakan)  memiliki  isi  didalamnya  yang  terdiri  dari beberapa unsur syarat yang ada di kapal yang telah sesuai dengan peraturan dan telah diperiksa oleh Marine Inspector. Isi dari sertifikat Safe Manning yakni :
a. Nomor Surat
b. Nama Kapal
c. Tanda Panggilan / Call Sign
d. Pelabuhan Pendaftaran
e. Nomor Pendaftaran
f. Nama Perusahaan / Operator Kapal
g. Nomor IMO
h. Daerah Pelayaran
i. Tipe Kapal / Type Of Ship
j. Tonase Kotor / Gross Tonnage
k. Daya Mesin Penggerak (KW) / Total Marine Engine Power
l. Jabatan Perwira Kapal
m. Tempat  Penerbitan  Dokumen,  Tanggal  Penerbitan  dokumen  dan  Masa  Berlaku Dokumen.
Berdasarkan  hasil  praktek  darat  (prada)  mengamati  secara  langusung  yang  telah dilakukan penulis akan menjelaskan mengenai proses penerbitan ( Safe Manning Certificate) Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai Oleh PT. Samudera Sarana Karunia.
Adapun beberapa persyaratan yang harus disiapkan oleh perusahaan keagenan jika akan  menerbitkan  Sertifikat  Pengawakan (Safe  Manning  Certificate)  di  Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai, yaitu:
a. Surat Permohonan dari Perusahaan
Surat  Permohonan  dari  perusahaan  berisikan  tentang  permohonan  untuk menerbitkan Safe  Manning  dengan  melampirkan  nama  kapal  dan  jenis  berserta Tonnage kapal yang akan dibuatkan Safe Manning.
b. Melampirkan Safe Manning yang sudah expired.
Melampirkan Safe  Manning  yang  sudah  tidak  berlaku  atau  expired  wajib  untuk diperiksa  kembali  oleh Marine  Inspector  apabila  sebelumnya  perusahaan  tersebut sudah pernah mengajukan untuk nama kapal yang sama sebelumnya, namun apabila belum maka tidak perlu demikian dilampirkan.
c. Sertifikat Keselamatan Konstruksi Keselamatan Kapal Barang Sertifikat keselamatan adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh  Jenderal Pehubungan Laut untuk kapal yang telah memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, pemesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk radio, dan elektronika kapal berdasarkan hasil penguji dan pemeriksaan.
d. Ijazah crew dan endorsement pelaut
Melampirkan  ijazah  crew  dan  endorsement  pelaut  untuk  diperiksa  oleh  petugas syahbandar pada saat proses pembuatan sertifikat safe manning.
e. Surat Ukur
Tonnage  Certificate  (Surat  Laut),  adalah  surat  yang  menyebutkan  ukuran-ukuran penting kapal, LOA, LBP, lebar, dratf, ukuran palka, dan lain-lain. Surat ini dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Perhubungan Laut/ Syahbandar.
f. Surat Laut
Yang  dimaksud  surat  laut (Certificate  of  Registry),  adalah  surat  tanda  kebangsaan kapal. Artinya kapal tersebut berhak mengibarkan bendera dari Negara dan berhak atas perlindungan hukum tertentu dari Negara
g. Melampirkan Crew List
Melampirkan  Crew  List  kapal  agar  yang  pegawai  yang  bertugas  menerbitkan  bisa megetahui berapa jumlah crew di awak kapal tersebut apakah sesuai dengan Gross Tonnage kapal tersebut,
2. Prosedur Permintaan Perpanjangan Sertifikat Kapal.
Diawali dengan adanya surat penunjukan keagenan kapal dari pemilik kapal (owner) kepada agent kapal yaitu PT. Samudera Sarana Karunia Dumai sebagai pihak yang ditunjuk dan dipercayai untuk mengurus kapal dari proses kedatangan hingga keberangkatan kapal. Jika  terdapat  sertifikat  kapal  yang  akan  berakhir  masa  berlakunya (expired)  permintaan perpanjangan sertifikat kapal oleh pemilik kapal (owner) akan diajukan kepada perusahaan keagenan kapal dengan mengirim data kapal dan sertifikat kapal yang akan diperpanjang melalui E-mail ke PT. Samudera Sarana Karunia Dumai (Bangun Aprizal, 2023).

## 3. Prosedur Penerbitan Sertifikat Pengawakan
Proses Penerbitan Safe Manning di Direkorat Perkapalan dan Kepelautan harus melalui tahapan – tahapan yang sudah sesuai dengan PM 99 Tahun 2014. Penerbitan sertifikat safe manning  diterbitkan  di  Direktorat  Jenderal  Perkapalan  dan  Kepelautan  dibawah kewenangan  Sub  bagian  Kepelautan  dan  apapun  setiap  sertifikat  yang  diterbitkan  dari Direktorat Perkapalan dan Kepalautan pasti terdapat tanda tangan Kasubdit (Kepala Sub Direktorat).
a. Tahapan yang dilakukan dalam pengurusan dokumen pengawakan Safe Manning Agen Pelayaran  berperan  sebagai pihak yang melakukan pengurusan dokumen yang diperlukan  atau  mencari  para  pelaut  yang  sudah  siap  untuk  dipekerjakan  pada  suatu perusahaan  pelayaran  untuk  segera  berlayar  serta  membantu  para  pelaut  untuk  dapat memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
Berikut  adalah  tahapan  dalam  pengurusan  dokumen  pengawakan (Safe  Manning Certificate) :
1) Agen  pelayaran terlebih dahulu melakukan pengambilan PUP untuk penerbitan sertifikat  Kepengawakan (Safe  Manning)  di  KSOP/  Syahbandar.  Agen  pelayaran harus  melampirkan  berupa  foto  copy  Surat  Laut  atau  Surat  Ukur  kapal  yang menerangkan data – data kapal, selanjutnya agen melakukan pengambilan Billing Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menggunakan PUP yang telah diberikan dan dilanjutkan dengan melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
2) Agen memastikan bahwa semua biaya-biaya PNBP sudah dibayar karena   bukti- bukti  pembayaran  tersebut  digunakan  untuk  proses  pembuatan  Sertifikat Pengwakan (Safe Manning) yang akan diserahkan ke KSOP.
3) Agen kemudian mengajukan permohonan penerbitan sertifikat ke KSOP, Setelah permohonan  penerbitan  sertifikat  telah  disetujui.  Maka  selanjutnya  agen melampirkan dokumen - dokumen persyaratan yang telah dipersiapkan sebagai berikut:
➢ Surat Permohonan Penerbitan Safe Manning.
➢ Sertifikat Safe Manning yang telah Expired.
➢ Sertifikat Keselamatan Kontruksin Keselamatan Kapal dan Barang.
➢ Ijazah crew dan endorsement pelaut.
➢ Surat Ukur (memuat ukuran dan tonase kapal).
➢ Surat Laut (ships registry).
➢ Crew List (daftar awak kapal beserta jabatannya) .
➢ Bukti Bayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
b. Setelah  semua  dokumen  telah  selesai  di  persiapkan  maka  agen  melakukan pengantaran untuk di serahkan ke pihak KSOP di bidang Pengawakan
c. Setelah Sertifikat Pengawakan telah terbit dan sudah di tanda tangan oleh pihak KSOP, Selanjutnya agen melakukan pengecapan Sertifikat Pengawakan di bidang Tata Usaha.
Pihak – Pihak Yang Terkait Dalam Kepengurusan Sertifikat Safe Manning
a) Owner (Pemilik Kapal)
b) Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan  dan  keamanan  pelayaran,  koordinasi  kegiatan  pemerintahan  di pelabuhan,  serta  pengaturan,  pengendalian,  dan  pengawasan  kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan.

## SIMPULAN
Berdasarkan uraian dari makalah tersebut dapat di simpulkan bahwa perpanjangan sertifikat  pengawakan (Safe  Manning  Certificate)  dilakukan  karena  masa  berlakunya sertifikat  tersebut  akan  berakhir  dan  harus  segera  diperpanjang  melalui  permintaan perpanjangan sertifikat oleh pemilik kapal (owner) kepada perusahaan pelayaran  (agent) lalu agent yang akan mengajukan permohonan ke Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan di Bidang Pengawakan hingga sertifikat yang baru selesai diterbitkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Bangun, Aprizal. Tatap Muka " Prosedur Penerbitan Sertifikat Pengawakan ( Safe Manning) Pada Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai". Dumai, 2023
Engkos  Kosasih  dan  Hanato  Soewedo,  Manajemen  Perusahan  Pelayaran:  Suatu Pendekatan Praktis dalam Bidang Usaha Pelayaran. Jakarta 2007
Ginting, D., Telaumbanua, F., & Faranisa, A. (2022). Crew Change Kapal Sv. Lay Vessel Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Pt. Bahari Laju  Anugrah Cabang Batam. Journal of Maritime and Education (JME), 4(1), 308-317.
Ginting, D., Taruna, T., & Raja, B. (2022). Izin Tinggal Crew Asing Yang Akan Bekerja Di Atas Kapal Lay Up Pada Pt. Ansari Shipping Batam Di Pelabuhan Batu Ampar. Journal of Maritime and Education (JME), 4(2), 400-406.
Ginting, D., Sahid, M., & Tarigan, E. M. B. (2021, November). Proses Pergantian Crew Pada Kapal  Mv.  Elisabeth  Oldendorf  Oleh  Pt.  Sea  Asih  Lines  (Sal)  Cabang  Belawan. In Prosiding Seminar Nasional (Vol. 3, No. 1, pp. 213-224).
Ginting,  D.  (2023).  DAMPAK  PELAKSANAAN  INTERNATIONAL  SAFETY  MANAGEMENT (ISM)  CODE  TERHADAP  PERUSAHAAN  PELAYARAN. Journal  of  Maritime  and Education (JME), 5(2), 486-492.
Ginting, D. PREPARATION STRATEGY FOR OIL MAJOR INSPECTION. DAFTAR ISI, 54.
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
Keputusan Menteri No. 70 Tahun 1998 Tentang Pengawakan Kapal Niaga.
Maharani,  H.,  &  Ginting,  D.  (2023).  Rotasi  Untuk  Pergantian  Awak  Kapal  Terhadap
Perjanjian  Kerja  Laut  (Pkl)  Milik  PT.  Pelayaran  Sumber  Rejeki  Bahari Permai. Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(6), 8591-8602.
Peraturan Menteri No.36 Tahun 2012 Pasal 17, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan.
Politeknik  Adiguna  Maritim  Indonesia  Medan,    Buku  Panduan  Praktek  Darat  (PRADA)
Jurusan Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan.
PT. Samudera Sarana Karunia 2023. Sejarah Singkat Perusahaan PT. Samudera Sarana Karunia Dumai. https://sasaka.co.id . (online). Di akses tanggal 04 September 2023. Undang-undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.