ISSN: 2527-6387

## Jurnal Pembangunan Nagari
Vol. 6, No. 2, Desember, 2021, Hal. 130-147
DOI: 10.30559/jpn.v%vi%i.254
Copyright © Balitbang Provinsi Sumatera Barat
Penulis Koresponden: Nama : Marlina Wirmas
Email : marlina.wirmas@mail.ugm.ac.id

## Identifikasi Kapabilitas Masyarakat Sebagai Dasar Pembangunan Desa Secara Endogen di Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam
Marlina Wirmas 1 , Retno Widodo Dwi Pramono 2
1 Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia. Email: marlina.wirmas@mail.ugm.ac.id
2 Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia. Email: pramono.wid@ugm.ac.id
Artikel Diterima: (05 Juli 2021)
Artikel Direvisi: (18 Juli 2021)
Artikel Disetujui: (28 Oktober 2021)

## ABSTRACT
Exogenous rural development policy that tends to be centralized and sector-based has caused high dependency of  villages  to  the  central  government  program.  Law  on  Villages  then  enacted  to  overcome  those  issues  by shifting  the  paradigm  into  endogenous  rural  development  through  authorizing  villages  to  self-manage  the development. Capability approach is used to identify the actual state of community’s well-being, which reflects the freedom of doing and being of the people, so that it can be utilized as the basis for mapping the strength and issues. Assessment is conducted by measuring the level of availability and functioning of five categories of assets that represent modals and opportunities needed by the community to achieve their desired purpose. Research is conducted  in  Ampek  Angkek  District  by  distributing  questionnaires  to  rate  the  indicators  which  consist  of  51 assets  from  the  five  categories.  The  analysis  finds  that  on  average,  asset  availability  index  is  0,61  (adequate towards  good  quality);  asset  functioning  is  1,23  (helpful)  and  overall  community  capability  index  is  0,144 represent fairly good condition, which available assets providing benefits and functions to community to perform its activities. Furthermore, the mapping of the assets of each village shows that there are several assets that need to be improved as input for the rural development agenda. Recommendations above those results are the need to increase the social capital’s community, and support assistance from related stakeholder to achieve more self- managing and participatory rural development as basis for endogenous rural development.
Keywords: Capability Approach; Endogenous Rural Approach; Assets

## ABSTRAK
Kebijakan  pembangunan  desa  secara  eksogen  yang  bersifat  sentralistik  dan  sektoral  selama  ini  menyebabkan ketergantungan  desa yang tinggi terhadap kebijakan pusat. UU Desa lahir untuk mengatasi isu tersebut dengan merubah  paradigma  ke  arah  pembangunan  secara  endogen  melalui  pemberian  wewenang  untuk menyelenggarakan pembangunan desa secara mandiri . Pendekatan kapabilitas digunakan untuk mengidentifikasi keadaan kesejahteraan aktual melalui tingkat kebebasan masyarakat, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai dasar pemetaan potensi dan isu desa. Penilaian dilakukan dengan mengukur level keterjangkauan dan kebermanfaatan 5  (lima)  kelompok  aset  yang  merepresentasikan  modal  serta  kesempatan  yang  dibutuhkan  masyarakat  lokal untuk  dapat  meraih  tujuan  yang  diinginkan.  Lokasi  penelitian  di  Kecamatan  Ampek  Angkek  dengan mendistribusikan  kuesioner  penilaian  terhadap  51  aset  yang  menjadi  indikator.  Hasil  analisis  menunjukkan secara  rata-rata,  tingkat  keterjangkauan  aset  berada  pada  angka  0,61  (kualitas  cukup  menuju  baik);  tingkat kebermanfaatan aset pada angka 1,23 (membantu) dan tingkat kapabilitas masyarakat secara keseluruhan adalah 0,114  yang  merepresentasikan  kondisi  cukup  baik.  Dengan  kondisi  ini  berarti  aset  yang  tersedia  mampu memberikan  manfaat  dan  kebermanfaatan  yang  baik.  Namun,  pemetaan  lebih  lanjut  terhadap  komponen  aset masing-masing nagari menunjukkan masih terdapat beberapa aset yang perlu ditingkatkan sebagai masukan atas agenda pembangunan desa. Rekomendasi atas hasil tersebut adalah kebutuhan untuk meningkatkan modal sosial masyarakat  serta  kerja  sama  dengan pihak  luar  untuk  mewujudkan  pembangunan  desa  yang  mandiri  dan  lebih partisipatif.

## Kata Kunci: Pendekatan Kapabilitas; Pembangunan Desa Secara Endogen; Aset

## Pendahuluan
Pendekatan  pembangunan  perdesaan  selama  ini  lebih  berorientasi  sebagai  penyedia  sumber daya  bagi  kegiatan  ekonomi  di  kawasan  perkotaan.  Fungsi  utama  desa  adalah  sebagai penghasil  produk  primer  seperti  produk  pertanian,  peternakan,  perkebunan  dan  perikanan yang menjadi input bagi kegiatan ekonomi sekunder dan tersier di sekitar kota. Struktur yang terbentuk  dari  proses  tersebut  melahirkan  paradigma  model  pembangunan  desa  secara eksogen,  yang  memiliki  karakteristik  adanya  kutub  pertumbuhan  sebagai  sumber  utama  di luar  perdesaan  sebagai  kekuatan  utama  pembangunan  (Lowe  et  al.,  1998).  Paradigma  ini menimbulkan tingkat ketergantungan desa yang tinggi serta dan fokus kebijakan yang kurang berpihak kepada kemandirian desa.
Di  Indonesia,  model  pembangunan  desa  secara  eksogen  tersebut  mulai  diterapkan  pada tahun  1970-an,  dimana  kebijakan  bertujuan  untuk  meningkatkan  produktivitas  pertanian untuk  menyuplai  pasokan  pangan  bagi  kawasan  perkotaan  yang  sedang  berkembang  karena industrialisasi.  Kebijakan  tersebut  pada  tahun  1980-an  mulai  mengalami  kemunduran,  yang ditandai  dengan  perlambatan  pertumbuhan  produktivitas  akibat  tidak  adanya  keterkaitan dengan  sektor  lain  serta  tidak  melibatkan  masyarakat  secara  partisipatif  (Jamal,  2009).  Pada tahun  2000-an,  beberapa  program  pembangunan  desa  juga  masih  dilaksanakan  secara sentralistik,  seragam  dan  sektoral.  Beberapa  program  Pengembangan  Ekonomi  Lokal  (PEL) desa  yang  telah  dijalankan  di  Indonesia  seperti  PARUL  ( Poverty  Allocation  Rural  Urban Linkage )  dan  KPEL  (Kemitraan  Pengembangan  Ekonomi  Lokal)  menghadapi  banyak permasalahan dalam implementasinya karena koordinasi  yang kurang  antar sektor  (Rustidja, 2007). Isu-isu yang muncul seperti kendala politik, strategi, sumber daya manusia, pendanaan dan  operasional  proyek;  serta  kerangka  perumusan  program  yang  menggunakan  pendekatan pasar  menjadi  pemicu  lemahnya  aspek  keberlanjutan  berbagai  program  pembangunan  desa tersebut  (Rustidja,  2007).  Dengan  demikian,  pendekatan  pembangunan  perdesaan  tersebut medapat  beberapa  kritikdiantaranya  yaitu  ketergantungan  terhadap  subsidi  dan  kebijakan terpusat, pengabaian aspek non-ekonomi desa, destruksi terhadap keunikan aspek budaya dan lingkungan  desa  serta  adanya  pendiktean  pembangunan  oleh  pihak  luar  desa  (Lowe  et  al., 1998).
Paradigma  pembangunan  perdesaan  dalam  perkembangannya  mulai  mengalami pergeseran ke arah endogenous approach, atau mengandalkan faktor lokal dalam menciptakan pembangunan secara berkelanjutan. Pembangunan perdesaan kemudian lebih  diarahkan pada skala  teritorial  yang  mengintegrasikan  kebijakan  lintas  sektor  serta  menyeimbangkan  aspek ekonomi,  sosial  dan  lingkungan  desa  (Gkartzios  &  Lowe,  2019).  Di  Indonesia,  peralihan pendekatan  tersebut  juga  mulai  diterapkan  sejak  diberlakukannya  UU  No.  6  Tahun  2014 tentang  Desa.  Paradigma  pembangunan  desa  bertujuan  untuk  kemandirian  desa  melalui pemberdayaan masyarakat lokal. Adanya UU ini memberikan kedudukan yang jelas bagi desa untuk  dapat  menjalankan  program-program  pembangunannya  secara  mandiri.  Kewenangan tersebut  juga  dapat  terealisasi  dengan  adanya  dana  desa  yang  memberikan  keleluasaan  bagi masyarakat untuk menentukan arah kegiatan yang ingin dicapai.
Namun, berkaca pada implementasi program pembangunan desa sebelumnya, tolak ukur dalam mengevaluasi kesejahteraan penduduk lokal sebagai hasil dari kebijakan pembangunan tidak  dapat  hanya  diukur  melalui  ketercapaian  dari  sisi  ekonomi  makro  seperti  pendapatan, hasil produksi dan peningkatan lapangan pekerjaan. Penggunaan pendekatan tersebut sebagai
indikator  evaluasi  pembangunan  tidak  dapat  menggambarkan  berbagai  aspek  kesejahteraan yang  jauh  lebih  luas  dari  sekedar  aspek  ekonomi.  Paradigma people  centered  development menjadi alternatif yang lebih tepat, karena menempatkan manusia sebagai unsur utama dalam proses  perencanaan  hingga  evaluasi  pembangunan.  Penilaian  kinerja  pembangunan didasarkan  atas  kontribusi  langsungnya  kepada  peningkatan  kesejahteraan  manusia  pada aspek sosial dan psikologis, dan juga pada dimensi fisik dan ekonomi (Korten, 1984). Sasaran pembangunan  berdasarkan  paradigma  ini  menurut  Amartya  Sen  (2000)  adalah  kebebasan seseorang  (tingkat  kapabilitas)  dalam  menjalani  kehidupan  sesuai  dengan  nilai  dan  tujuan yang  dianut.  Kebijakan  pembangunan  yang  diterapkan  harus  dapat  memberikan  kesempatan bagi  masyarakat  untuk  melakukan  dan  menjadi  ( doing  and  being )  sesuai  dengan  apa  yang diinginkan.  Dengan  demikian,  pendekatan  ini  melibatkan  berbagai  disiplin  ilmu,  sehingga hasil identifikasi  yang dihasilkan dapat  melahirkan rekomendasi  yang sesuai  dengan kondisi aktual,  lebih  komprehensif,  dan  bisa  jadi  merombak  kebijakan  yang  telah  biasa  digulirkan (Robeyns, 2017).
Dalam  konteks  pembangunan  desa  secara  endogen,  penggunaan  pendekatan  kapabilitas adalah untuk mengidentifikasi bagaimana keadaan masyarakat lokal dari aspek kesejahteraan dan  kebebasaanya.  Terdapat  2  (dua)  konsep  kunci  dalam  pendekatan  kapabilitas.  Pertama, functionings yaitu berbagai  hal  yang seseorang lakukan atau menjadi  ( doing  or being )  (Sen, 2000), yang secara teknis hanya dapat terwujud jika seseorang memiliki 2 (dua) kemampuan, yaitu kepemilikan komoditas/ modal/ sumber daya/ input; serta situasi yang mendukung untuk bisa  mengakses  kepemilikan  tersebut  (R.  Pramono,  2020).  Konsep  kedua  yaitu  kapabilitas yang  merujuk  kepada  tingkat  kebebasan  untuk  mencapai  kombinasi  alternatif functioning (Sen, 2000), atau dapat diartikan pula sebagai besaran peluang untuk memilih kebermanfaatan (R. Pramono et al., 2019). Kedua aspek ini memiliki kelebihan dalam mengeksplorasi aspek- aspek  individual,  menjelaskan  kenapa  seseorang  memiliki  keterbatasan  untuk  mencapai/ menjadi sesuatu, serta dapat menjelaskan isu-isu seperti ketimpangan dan kemiskinan secara lebih  spesifik  dan  tepat.  Hasil  identifikasi  ini  akan  sangat  berguna  bagi  desa  untuk  dapat menyusun rencana pembangunan desa, karena dapat diketahui pada aspek mana saja potensi desa dapat dikembangkan, sekaligus aspek yang masih perlu untuk ditingkatkan.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengukur tingkat  kapabilitas  sebagai  gambaran  akan  kondisi  kesejahteraan  masyarakat.  Kapabilitas diukur berdasarkan tingkat keleluasaan masyarakat dalam melakukan ataupun menjadi ( to do and  to  be) sebagai  refleksi  terhadap  seberapa  bebasnya  penduduk  dalam  menjalankan kehidupan  sesuai  dengan  persepsi  yang  dianut.  Identifikasi  mengenai  kondisi  kesejahteraan masyarakat  desa  tersebut  dibutuhkan  sebagai  informasi  krusial  untuk  menentukan  arah program  pembangunan  yang  akan  diimplementasikan  untuk  dapat  sesuai  dengan  kebutuhan dan potensi lokal.

## Metodologi

## 1. Kerangka Berpikir
Instrumen identifikasi kesejahteraan masyarakat yang digunakan pada penelitian ini mengacu kepada indeks kapabilitas  masyarakat  ( Community Capability Index/ Cci) yang disusun oleh Pramono  (2020).  Penilaian  aset  menjadi  hal  utama  dalam  pengukuran  indeks  ini,  dimana masing-masing  aset  merepresentasikan  modal  sekaligus  peluang  yang  bermanfaat  bagi
masyarakat  untuk  dapat  melakukan  berbagai  macam  fungsi.  Pramono  menggunakan  istilah aset  karena  dapat  merepresentasikan item atau  sumber  daya  fisik  maupun  non-fisik  yang pemakaiannya  tidak  terbatas  hanya  untuk  kegiatan  ekonomi.  Terdapat  2  (dua)  aspek  yang dinilai, yaitu kualitas ketersediaan aset, dan juga kebermanfaatan aset dalam mencapai fungsi yang  dituju.  Jenis  aset  yang  dipergunakan  untuk  menganalisis  kapabilitas  dapat  bersifat kontekstual,  yang  berarti  dapat  menyesuaikan  dengan  kondisi,  keadaan  ataupun  periode  (R. Pramono,  2020).  Pada  penelitian  ini,  sintesa  sub  komponen  aset  dilakukan  melalui  tinjauan literatur  tentang  indeks  kapabilitas  masyarakat  (R.  W.  D.  Pramono,  2016),  serta  beberapa konsep  mengenai  pembangunan  wilayah  perdesaan  secara  endogen.  Terdapat  5  (lima) kelompok  jenis  aset  yang  digunakan,  dimana  diturunkan  atas  hasil  identifikasi  oleh masyarakat  terhadap  aset-aset  yang  memiliki  peran  penting  dalam  kehidupan. Pengelompokkan  didasarkan  atas  karakteristik  aset  serta  hasil  observasi  lapangan  (R.  W.  D. Pramono,  2016).  Adapun  kelompok  aset  beserta  masing-masing  komponennya  sebagai variabel penelitian ini untuk mengukur tingkat kapabilitas disajikan pada Tabel 1 berikut.
Tabel 1. Komponen Aset dalam Mengukur Kapabilitas Masyarakat
No. Aset Komponen Aset Kategori 1 Tingkat pendidikan formal petani Aset Tanwujud Individu/ Individual Intangible Asset (IIA) 2
Kualitas kesehatan & kekuatan petani
3 Kemampuan berbicara bahasa asing 4 Kemampuan teknis pertanian (hulu, produksi, hilir) 5 Kemampuan manajemen/ tata kelola 6 Kemampuan kewirausahaan/ bisnis 7 Kemampuan inovasi 8 Jangkauan akses terhadap teknik terbarukan 9 Kemampuan interpretasi informasi baru
10 Kemauan untuk belajar dan maju
11
Daya juang/ ketangguhan untuk belajar dan maju
12 Lahan/ ruang untuk bermukim
Aset Berwujud Individu/ Individual Tangible Asset (ITA)
13 Lahan/ ruang untuk berusaha/ bertani 14 Memiliki alat transportasi 15 Memiliki alat komunikasi 16 Memiliki perangkat untuk mengakses informasi
17 Kecukupan pendapatan untuk kebutuhan sehari-hari 18 Memiliki tabungan
19 Kualitas lingkungan (kebersihan, air, udara, taman publik)
Aset Berwujud Publik/
Public Tangible Asset (PTA) 20
Produktivitas/ kualitas lahan
21 Keamanan dari bencana
22 Kesiapan pemerintah/ masyarakat terhadap manajemen bencana
23 Kualitas sarana pendukung produksi pertanian
24 Kualitas sarana pendukung industri lokal
25 Ketersediaan jaringan jalan (jalan/ kendaraan umum)
26 Ketersediaan fasilitas transportasi umum
27 Kualitas transportasi publik
28 Ketersediaan fasilitas pendidikan
29 Ketersediaan fasilitas kesehatan
30 Ketersediaan fasilitas pasar/ perdagangan
31 Kemudahan akses air bersih
32 Ketersediaan internet untuk masyarakat
33 Keikutsertaan dalam organisasi sosial kemasyarakatan
Aset Institusional Sosial/ Social Institutional Asset (SIA) 34 Keikutsertaan dalam organisasi sektoral pertanian 35 Keterlibatan dalam forum diskusi usaha pertanian 36 Pertukaran informasi terbarukan mengenai sektor pertanian
37 Intensitas gotong royong dan kerja sama
38 Tingkat solidaritas
No. Aset Komponen Aset Kategori 39 Tingkat kejujuran & kepercayaan dalam masyarakat 40 Kemudahan akses untuk mendapatkan pinjaman/ kredit
Aset Institusional Ekonomi/ Economy Institutional Asset (EIA) 41
Kemudahan mendapatkan pekerjaan
42 Kesempatan untuk memulai usaha 43 Peluang  menyalurkan  aspirasi/  berpartisipasi  dalam  kegiatan pembangunan 44 Kemudahan mendapatkan barang konsumsi sehari-hari 45 Kemudahan mendapatkan bahan baku produksi pertanian 46 Kemudahan pemasaran produk pertanian 47 Peluang  dalam  mendapatkan  bantuan/  subsidi  pemerintah  dalam kegiatan pembangunan 48 Kemudahan pendaftaran jaminan kesehatan
49 Kemampuan untuk membayar biaya pendidikan
50 Kemampuan untuk membeli/ mendapatkan/ menyewa rumah
51 Kemampuan pembayaran biaya transportasi
Sumber : Cohen & Levinthal, 1989; Ghani, 2013; Putterman,2013; Pramono, 2016
Keseluruhan aset tersebut akan dinilai secara persepsi oleh masyarakat dalam sesuai tingkatan untuk  aspek  kualitas  ketersediaan  dan  kebermanfaatannya  melalui  kuesioner  kepada penduduk  lokal.  Hasil  penilaian  tersebut  kemudian  dihimpun  untuk  melihat  rerata  pada masing-masing  kelompok.  Adapun  untuk  menghitung  Indeks  kapabilitas  masyarakat ( Community capability index/ Cci), rumus yang digunakan adalah sebagai berikut.
Cci = 1 8 𝐴𝐹 2
Keterangan: A = rerata skor ketersediaan seluruh aset F = rerata skor kebermanfaatan seluruh asset
Analisis  mengenai  interpretasi  hasil  pengukuran  kemudian  dijabarkan  secara  deskriptif berdasarkan  informasi  tambahan  yang  dari  hasil  wawancara,  observasi  dan  juga  data sekunder.  Identifikasi  awal  akan  menjelaskan  kondisi  ketersediaan  dan  kebermanfaatan  dari masing-masing  kelompok  aset,  untuk  mengetahui  bagaimana  pemahaman  dari  masyarakat lokal terhadap beberapa aset yang memiliki performa kurang baik. Pembahasan hasil tersebut juga akan menyangkut konsep pembangunan perdesaan secara endogen. Analisis dilanjutkan dengan  menghitung  rerata  nilai  ketersediaan,  kebermanfaatan  dan  indeks  Cci  pada  tingkat nagari dan kecamatan. Identifikasi ini diperlukan untuk melihat pada komponen aset apa saja yang  butuh  untuk  ditingkatkan  oleh  nagari  sebagai  masukan  untuk  penyusunan  rencana pembangunan ke depan.  Dengan demikian, masyarakat lokal dapat  merasakan kesejahteraan sesuai  dengan  kebutuhan  yang  diperlukan  untuk  meningkatkan  aspek  kebebasannya  dalam menjalani kehidupan.

## 2. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  berlokasi  di  Kecamatan  Ampek  Angkek,  Kabupaten  Agam,  Sumatera  Barat. Wilayah  ini  dipilih  karena  menggambarkan  karakteristik  kawasan  perdesaan  saat  ini  yang didominasi oleh sektor pertanian, namun sudah mulai ada transisi menuju sektor sekunder dan tersier.  Sebagian  kecil  kawasan  di  kecamatan  ini  sudah  mulai  meng-kota  karena  adanya pengaruh  dari  aktivitas  perkotaan  di  Kota  Bukittinggi  yang  berbatasan  langsung  di  sebelah barat.  Wilayah  ini  merupakan  sentra  penghasil  padi  di  Kabupaten  Agam,  karena  sebagian
besar  guna  lahannya  adalah  berupa  persawahan  atau  perkebunan.  Selain  itu,  Kecamatan Ampek  Angkek  juga  berperan  sebagai  sentra  industri  kecil  menengah  (IKM)  di  Kabupaten Agam,  yang  dibuktikan  dengan  banyaknya  usaha  sulaman  dan  bordiran  sebagai  salah  satu produk  unggulan,  serta  usaha-usaha  kecil  pengolahan  makanan.  Kegiatan  pertanian  dan industri  di  wilayah  ini  sebagian  besar  dipasarkan  untuk  menyuplai  kebutuhan  pangan penduduk  serta  modal  bagi  kegiatan  sektor  sekunder  dan  tersier  di  kawasan  perkotaan Bukittinggi dan Agam Timur.
Beberapa kebijakan pembangunan perdesaan oleh pemerintah pusat yang telah dijalankan di Kecamatan Ampek Angkek merupakan program sektoral di bidang pertanian. Diantaranya yaitu penunjukan sebagai  kawasan agropolitan pada tahun 2002 oleh Departemen Pertanian, pembangunan Sub Terminal Agribisnis pada tahun 2003 oleh Kementerian Pekerjaan Umum, pelaksanaan  Program  Prima  Tani  di  Nagari  Panampuang  pada  tahun  2007  dan  penerapan Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (M-KRPL) di Nagari Panampuang pada tahun 2013. Balai  Penyuluh  Pertanian  di  bawah  Dinas  Pertanian  Kabupaten  Agam  juga  telah  didirikan sejak  tahun  2009  dan  memiliki  program  utama  untuk  memberikan  bantuan  sarana  produksi tani,  membangun  infrastruktur  pendukung,  serta  mengadakan  sosialisasi,  penyuluhan  dan pendampingan  pertanian  (BPP  Kec.  Ampek  Angkek  2019).  Adapun  untuk  program  lain  di luar cakupan sektor pertanian, berdasarkan penelusuran baru diperoleh pada tahun 2019 oleh Nagari  Panampuang.  Industri  sulaman  tradisional  di  nagari  tersebut  mendapatkan  bantuan berupa Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada aspek pemasaran dan  peningkatan  kapasitas  pengusaha.  Adapun  untuk  pemanfaatan  dana  desa,  kegiatan pembangunan  mayoritas  dilaksanakan  pada  bidang  pembangunan  fisik  berupa  jalan  dan infrastruktur permukiman, serta pelatihan-pelatihan keterampilan. Program ini belum bersifat jangka  panjang  dan  komprehensif,  sehingga  belum  memberikan  dampak  yang  signifikan terhadap pembangunan desa.

## 3. Metode & Proses Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif kuantitatif, dengan arti instrumen penelitian merupakan  turunan  dari  tinjauan  literatur  mengenai  pendekatan  kapabilitas.  Kuesioner sebagai  instrumen  utama  untuk  penelitian  ini  memuat  lima  puluh  satu  jenis  aset  sebagai variabel, yang dibagi ke dalam lima kategori aset. Data yang dikumpulkan adalah data primer yang  didapatkan  dari  kuesioner,  wawancara  dan  observasi.  Kuesioner  memuat  pertanyaan mengenai  persepsi  responden  terhadap  penilaian  kualitas  ketersediaan  serta  kebermanfaatan aset  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Penilaian  menggunakan scoring atau  rentang  nilai  antara antara -2 hingga 2 untuk memudahkan interpretasi oleh responden.
Tabel 2. Rentang Penilaian Aset Rentang Nilai Kualitas Ketersediaan Tingkat Kebermanfaatan -2 -1 0 1 2 Sangat buruk Buruk
Cukup Baik Sangat baik Sangat menghambat Menghambat Tidak jelas Membantu
Sangat membantu
Sumber: Analisis Penulis, 2021
Sampel  penelitian  ditentukan  secara purposive dengan  menentukan  responden  yang merupakan  penduduk  lokal,  memiliki  pekerjaan  di  dalam  wilayah  studi,  dan  bekerja  pada sektor  pertanian,  industri  atau  perdagangan  dan  jasa.  Penentuan  karakteristik  ini  ditujukan untuk  dapat  memberikan  gambaran  kualitatif  yang  lebih  terarah  dan  spesifik  dalam menjelaskan aset-aset yang berpengaruh pada sektor ekonomi tertentu. Adapun jumlah sampel penelitian  dihitung  menggunakan  rumus  Slovin  menggunakan  jumlah  penduduk  Kecamatan Ampek  Angkek  sebanyak  50.522  orang.  Jumlah  responden  tiap  nagari  kemudian  dihitung secara  proporsi  terhadap  persentase  penduduk  kecamatan,  sehingga  didapatkan  total responden sebanyak 101 orang untuk ketujuh nagari.  Rentang waktu pengambilan data pada Bulan  Februari  hingga  April  2021.  Selain  kuesioner,  informasi  juga  didapatkan  melalui obeservasi serta wawancara dengan beberapa orang penduduk lokal dari sektor pertanian dan IKM, serta perwakilan dari Wali Nagari dan Balai Penyuluh Pertanian.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Karakteristik Sosial dan Ekonomi Responden
Karakteristik  didapatkan  dari  hasil  kuesioner  yang  disebar  kepada  responden.  Pada  Tabel  3 berikut adalah gambaran kondisi sosial dan ekonomi responden.
Tabel 3. Karakteristik Responden Karakteristik Jumlah Persentase Nagari Ampang Gadang Balai Gurah Batu Taba Biaro Gadang Lambah Panampuang Pasia 17 9 18 22 9 19 7 16,83% 8,91% 17,82% 21,78% 8,91% 18,81% 6,93% Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 67 34 66,33% 33,66% Usia 15-35 tahun 41 40,59% 36 s.d. 64 tahun 55 54,46% 65 tahun ke atas 5 4,95% Pendidikan Terakhir SD SMP SMA Perguruan Tinggi 7 19 47 28 6,93% 18,81% 46,53% 27,72% Sektor Pekerjaan Pertanian Perdagangan & IKM Jasa 44 31 26 43,56% 30,69% 25,74% Status Pekerjaan Pemilik/ pengusaha Pekerja/ karyawan tetap Pekerja/ karyawan tidak tetap Buruh lepas/ harian 38 7 21 35 37,62% 6,93% 20,79% 34,65% Rerata Penghasilan < 1 juta/ bulan 43 42,57% 1 s.d. 2,4 juta/ bulan 50 49,5% 2,4 s.d. 5 juta/ bulan 8 7,92%
Sumber: Analisis Penulis, 2021
Dari aspek sosial, dari kelompok usia diketahui bahwa mayoritas jumlah responden tergolong kepada  usia  produktif  yaitu  pada  rentang  15  -  64  tahun.  Pada  kategori  pendidikan  terakhir, hasil  menunjukkan  kualitas  yang  lumayan  baik  dengan  sebanyak  74%  responden  telah menempuh pendidikan setingkat SMA dan perguruan tinggi.
Dari  aspek  perekonomian,  karakteristik  digambarkan  dari  sektor  pekerjaan,  status pekerjaan  dan  rerata  penghasilan.  Hal  yang  perlu  diperhatikan  dari  aspek  ini  adalah  pada informasi  mengenai  rerata  penghasilan,  dimana  mayoritas  responden  (sebanyak  92%) memiliki pendapatan di bawah UMR Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp 2.484.041. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat sebagian kebutuhan hidup yang masih kurang atau memiliki kualitas yang belum maksimal. Kondisi ini juga didukung oleh informasi mengenai sektor dan status  pekerjaan  responden,  yang  mana  persentase  paling  tinggi  ditunjukkan  oleh  pekerjaan sektor primer dan status pekerja yang masih belum tetap.

## 2. Identifikasi Kualitas dan Kebermanfaatan Aset
Identifikasi tingkat kualitas ketersediaan dan kebermanfaatan aset bertujuan untuk mengetahui beberapa  komponen  mana  yang  memiliki  penilaian  performa  yang  masih  kurang  atau  sudah baik, dan disertai dengan penjelasan pendukung atas hasil penilaian tersebut. Penjelasan akan dikelompokkan berdasarkan lima kategori aset berikut.

## 2.1.Aset Tanwujud Individu
Aset  tanwujud  individu  merepresentasikan  kemampuan  atau  keahlian  yang  melekat  dan dimiliki  oleh  individu,  yang  secara  umum  berpengaruh  terhadap  kinerja  individu  di  dalam pekerjaan yang dimilikinya. Berdasarkan teori endogen dalam pembangunan wilayah, aset ini merupakan  modal  utama  bagi  masyarakat  lokal  dalam  memajukan  daerahnya.  Pada  aspek ketersediaan aset, penilaian didapatkan dari persepsi individu mengenai kualitas kemampuan yang  dimiliki,  sedangkan  pada  aspek  kebermanfaatan,  penilaian  dikhususkan  kepada  tingkat manfaat yang diberikan pada kegiatan sehari-hari.

## Grafik 1. Hasil Pengukuran Aset Tanwujud Individu

## Sumber: Analisis Penulis, 2021
Pada  aspek  kualitas  kemampuan,  terdapat  tiga  komponen  IIA  yang  memiliki  nilai  tertinggi dan  mendekati  1  (dengan  penilaian  “baik”),  yaitu  kesehatan  dan  kekuatan,  kemauan  untuk belajar dan maju, serta daya juang untuk  belajar  dan maju. Adapun terdapat  satu  komponen dengan  nilai  rerata  negatif,  yaitu  kemampuan  bahasa  asing,  dengan  rerata  nilai  -0,22  yang diinterpretasikan  menuju  buruk.  Dari  hasil  analisis  tersebut,  dapat  diketahui  bahwa  kondisi eksisting  dari  modal  manusia  di  Kecamatan  Ampek  Angkek  secara  umum  memperlihatkan kualitas yang cukup, namun masih butuh untuk mencapai kategori baik untuk dapat mencapai pembangunan  desa  secara  mandiri.  Komponen  kemampuan  teknis,  manajemen,
0.96 1.01 -0.22 0.65 0.55 0.54 0.59 0.67 0.52 1.02 1.06 1.20 1.34 0.92 1.18 1.26 1.23 1.26 1.30 1.24 1.40 1.37 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 Pendidikan formal Kesehatan & kekuatan Bahasa asing Kemampuan teknis Manajemen Kewirausahaan Inovasi Akses informasi teknik terbarukan Interpretasi informasi baru Kemauan belajar dan maju Daya juang/ ketangguhan  belajar dan maju Kualitas (A) Kebermanfaatan (F)
Rerata A: 0,668 Rerata F: 1,244
kewirausahaan,  inovasi  dan  akses  terhadap  informasi  baru  berdasarkan  teori  merupakan modal  utama  yang  butuh  untuk  ditingkatkan  lagi  oleh  individu  untuk  dapat  membangun wilayahnya  secara  endogen.  Adapun  hal  positif  yang  dapat  dilihat  dari  kelompok  aspek  ini adalah  kemauan  dan  sifat  tangguh  untuk  belajar  dan  maju  dari  masyarakat  lokal  yang tergolong  baik,  sehingga  diharapkan  dapat  memberikan  tren  yang  positif  bagi  masyarakat lokal untuk dapat terus meningkatkan kemampuan individunya.
Pada aspek kebermanfaatan, semua komponen kecuali bahasa asing mendapatkan rerata nilai  di  atas  1,  yang  berarti  memberikan  manfaat  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Komponen yang mendapatkan nilai paling tinggi adalah kesehatan dan kekuatan, dan serta kemauan dan daya  juang  untuk  belajar  dan  maju.  Hal  ini  ditunjang  dengan  informasi  mengenai  sektor pekerjaan  responden,  yang  mana  sebanyak  33,81%-nya  berprofesi  sebagai  petani,  serta 39,13%-nya bekerja pada sektor jasa yang membutuhkan modal kekuatan untuk mendapatkan penghasilan.  Selain  itu  perkembangan  ilmu  pengetahuan,  informasi  dan  juga  teknik terbarukan membuat adanya kebutuhan bagi para pekerja untuk terus belajar agar dapat maju dan menjadi lebih kompetitif.

## 2.2.Aset Institusional Sosial
Aset institusional sosial menggambarkan serangkaian modal yang dapat memberikan individu kesempatan  yang  lebih  luas  untuk  meningkatkan  kapabilitas  maupun  modal  lain  dalam mewujudkan  kebermanfaatan  individu.  Sumber  daya  ini  dapat  dimanfaatkan  untuk memperluas jejaring guna mendapatkan informasi serta peluang kerja sama dan berpartisipasi dalam mendapatkan manfaat.
Grafik 2. Hasil Pengukuran Aset Institusional Sosial
Sumber: Analisis Penulis, 2021
Berdasarkan  hasil  perhitungan  untuk  intensitas  modal  sosial,  diketahui  bahwa  secara  umum nilai  untuk  komponen  ini  lebih  rendah  jika  dibandingkan  dengan  aset  tanwujud  individu sebelumnya. Jika dikelompokkan, intensitas masyarakat terhadap keikutsertaan dalam wadah sosial kemasyarakatan lebih tinggi jika dibandingkan dengan kegiatan yang bersifat sektoral- ekonomi.  Terdapat  3  (tiga)  komponen  modal  sosial  di  bidang  ekonomi  yang  nilainya mendekati  0  atau  lebih  rendah  dari  0,5  (direpresentasikan  dengan  intensitas/  keterlibatan biasa/  cukup/  lumayan),  yaitu  diskusi  usaha,  organisasi  sektoral,  dan  pertukaran  informasi
0.51 0.29 0.30 0.26 0.30 0.68 0.64 0.81 1.26 1.23 1.23 1.25 1.26 1.36 1.31 1.38 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 Organisasi sosial masyarakat Forum musyawarah  kemasyarakatan Organisasi sektoral Forum diskusi usaha Pertukaran informasi seputar usaha Gotong royong & kerja sama Solidaritas Kejujuran & kepercayaan Intensitas (A) Kebermanfaatan (F) Rerata A: 0,475
Rerata F: 1,378
usaha/ pekerjaan. Berkenaan dengan forum-forum diskusi, beberapa responden menyebutkan adanya  hambatan  keikutsertaan  dari  segi  waktu  yang  bersamaan  dengan  waktu  kerja. Beberapa  responden  dari  kalangan  petani  diantaranya  menuturkan  bahwa  jika  mereka mengikuti  penyuluhan  yang  diadakan  oleh  Balai  Penyuluh  (dengan  frekuensi  1-2  kali sebulan),  maka  waktu  mereka  bekerja  di  sawah  akan  berkurang.  Oleh  karena  itu,  intensitas keikutsertaan mereka pada kegiatan-kegiatan kelompok  tani  bisa fluktuatif tergantung  siklus musim tanam.
Selain  itu,  organisasi-organisasi  sektoral  ekonomi  selain  pertanian  memang  belum terbentuk  di  Kecamatan  Ampek  Angkek.  Berdasarkan  wawancara  dengan  Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Agam, diketahui bahwa organisasi pada bidang  usaha  dan  perdagangan  yang  terdaftar  di  Kab.  Agam  hanyalah  Kamar  Dagang  dan Industri (KADIN). Asosiasi ini diketahui tidak terlalu terjangkau sampai ke semua kecamatan di seluruh kabupaten. Salah satu pengusaha bordir dan sulaman sebagai komoditas unggulan di Ampek Angkek menyebutkan, organisasi yang mewadahi antar sesama pengusaha selama ini  belum  ada.  Para  pengusaha  cenderung  memilih  untuk  menjalankan  usahanya  secara mandiri,  sehingga  tidak  banyak  diselenggarakan  forum-forum  diskusi  dengan  pihak  lain. Adapun  untuk  strategi  inovasi  dan  pengembangan  produk,  para  pengusaha  biasanya melakukannya  secara  mandiri  dengan  pihak  luar,  seperti  memesan  desain  dan  motif  baru kepada  mahasiswa  Desain  Mode  di  ISI  Padang  Panjang.  Inisiasi  pembentukan  wadah pengusaha  sulaman  dan  bordiran  baru  dimulai  pada  akhir  tahun  2020  ini  sebagai  salah  satu strategi untuk memecahkan masalah penurunan omzet akibat pandemi Covid-19.
Pada aspek kebermanfaatan, hasil analisis menunjukkan angka yang cenderung memusat pada  rentang  1,2  hingga  1,3  yang  menunjukkan  adanya  manfaat  terhadap  modal  sosial. Perbandingan  antar  komponen  aset  menunjukkan  karakteristik  modal  sosial  yang  lebih bersifat personal, yaitu kejujuran & kepercayaan, solidaritas dan gotong royong & kerja sama mendapatkan  nilai  manfaat  yang  lebih  tinggi  daripada  komponen  yang  melibatkan keikutsertaan  kelompok.  Selain  itu,  perbandingan  antara  nilai  intensitas  dan  nilai  manfaat menunjukkan  rentang  yang  cukup  signifikan.  Diantara  kelima  jenis  kelompok  aset,  selisih antara  nilai  manfaat  dengan  nilai  keterjangkauan  untuk  aset  institusional  ini  mendapatkan jarak  paling  besar.  Dengan  demikian,  jika  intensitas  masyarakat  dapat  lebih  ditingkatkan, khususnya  pada  bidang  sektoral-ekonomi,  maka  diharapkan  manfaat  yang  dihasilkan  akan lebih  signifikan  untuk  pembangunan  nagari.  Fungsi  yang  ditimbulkan  berdasarkan  teori modal sosial sebagai faktor endogen pembangunan mencakup kemudahan dalam memperoleh keuntungan mutual dalam skala kelompok, dan juga sebagai sumber daya bagi individu untuk memperluas kebermanfaatannya.

## 2.3. Aset Berwujud Individu
Aset  berwujud  individu  menggambarkan  aset-aset  yang  memiliki  wujud  fisik  dan  biasanya diasosiasikan sebagai modal untuk kegiatan produksi atau pekerjaan sehari-hari. Kepemilikan aset  ini  juga  banyak  dipersepsikan  sebagai  ukuran  tingkat  kekayaan  seseorang  secara konvensional.

## Grafik 3. Hasil Pengukuran Aset Berwujud Individu

## Sumber: Analisis Penulis, 2021
Berdasarkan  grafik  di  atas,  dapat  diketahui  secara  umum  melalui  rerata  nilai  kualitas  aset berwujud responden adalah di antara cukup dengan baik. Hal ini menggambarkan bahwa aset berwujud  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  lokal  Nagari  Ampek  Angkek  berada  pada  level cukup/rata-rata.  Pada  komponen  ruang  untuk  tempat  tinggal  dan  usaha,  kepemilikan  alat komunikasi dan alat untuk mengakses informasi, dimiliki masyarakat lokal dalam kualitas di atas cukup. Adapun khusus untuk aset tabungan memiliki nilai negatif, yang mengindikasikan kepemilikan  yang  kurang  dari  cukup  meskipun  tidak  terlalu  signifikan.  Hal  ini  dikarenakan sebanyak  32,25  %  responden  merupakan  pekerja  dengan  status  pekerjaan  tidak  tetap, sehingga kemampuan untuk dapat menabung tidak begitu baik.
Pada  aspek  kebermanfaatan,  kepemilikan  alat  komunikasi  menjadi  komponen  dengan nilai paling tinggi. Kebutuhan terhadap alat komunikasi menjadi krusial pada saat ini karena pertukaran  informasi  terjadi  sangat  cepat.  Wawancara  dengan  salah  satu  pelaku  UMKM  di Nagari  Panampuang  menyebutkan  bahwa  sarana  komunikasi  berperan  sangat  penting  untuk berhubungan dengan para pemborong dan pembeli yang berada di luar kota dan luar negeri. Adapun komponen yang memiliki nilai kebermanfaatan paling kecil adalah tabungan, dengan nilai  0,95.  Hal  ini  dikarenakan  adanya  pemahaman  bahwa  pendapatan  yang  disimpan  tanpa diberdayakan  tidak  memberikan  manfaat  langsung  kepada  individu.  Dalam  konteks pembangunan,  aset  berwujud  individu  memiliki  peran  dalam  mempermudah  masyarakat dalam berkegiatan produktif (seperti kepemilikan alat transportasi, komunikasi) serta sebagai modal untuk berusaha (pendapatan dan ruang/ lahan). Kepemilikan atas aset ini membutuhkan modal  dari  masing-masing  individu,  sehingga  hanya  dapat  terpenuhi  dengan  adanya peningkatan produktivitas masyarakat.

## 2.4. Aset Berwujud Publik
Aset  berwujud publik merepresentasikan berbagai  fasilitas, layanan publik  dan sumber daya lingkungan yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Kelompok aset ini secara umum mendukung  terselenggaranya  kegiatan  sehari-hari  masyarakat  lokal,  baik  dari  sisi  sektor ekonomi maupun kebutuhan harian.
0.70 0.60 0.35 0.71 0.54 0.46 -0.14 1.20 1.12 1.13 1.28 1.22 1.16 0.95 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 Ruang utk tempat tinggal Ruang utk berusaha Kepemilikan alat transportasi Kepemilikan alat komunikasi Kepemilikan alat akses informasi Pendapatan (tingkat) Tabungan (tingkat) Kualitas (A) Kebermanfaatan (F)
Rerata A: 0,462 Rerata F: 1,152

## Grafik 4. Hasil Pengukuran Aset Berwujud Publik
Sumber: Analisis Penulis, 2021
Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa secara umum, kualitas berbagai sarana dan prasarana publik di Kecamatan Ampek Angkek berada dalam kondisi baik dengan rerata nilai satu.  Lokasi  wilayah  yang  berbatasan  langsung  dengan  Kota  Bukittinggi,  sebagai  Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Provinsi, menyebabkan sebagian kawasan  khususnya yang berada di  sepanjang  jalan  provinsi  telah  meng-kota  dengan  fasilitas  yang  lebih  baik.  Beberapa fasilitas  publik  seperti  pendidikan,  kesehatan  dan  ekonomi,  terpenuhi  pada  skala  layanan regional  di  Kota  Bukittinggi  yang  umumnya  tersedia  lebih  lengkap  dan  memiliki  kualitas yang lebih baik.
Adapun  untuk  fasilitas  publik  dengan  nilai  paling  rendah  adalah  sarana  pendukung industri lokal, dengan angka 0,77. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya ketersediaan sarana publik  terkait  seperti  gudang  penyimpanan  dan  sortasi,  pusat  pengolahan,  dan  juga pemasaran.  Industri  lokal  masih  didominasi  oleh  unit  usaha  skala  mikro  dan  kecil,  yang ditandai  dengan  semua  permodalan mandiri  oleh  pemilik  usaha dari keseluruhan  sistem dari hulu  hingga  hilir.  Adapun  dukungan  yang  pernah  terselenggara  hanya  sebatas  pelatihan jangka pendek, serta bantuan tunai saat pandemi Covid-19. Selain itu, komponen lain dengan rerata  kualitas  di  bawah  rata-rata  adalah  internet,  dengan  angka  0,85.  Hal  ini  dikarenakan terdapat  dua  nagari  dengan  jangkauan  internet  masih  belum  merata,  yaitu  Panampuang  dan Balai  Gurah.  Hanya provider tertentu  yang  dapat  menjangkau  seluruh  nagari,  sehingga berpengaruh terhadap persepsi yang diberikan oleh masyarakat lokal. Terdapat dua komponen lain yang mendapatkan nilai di bawah 1, yaitu kualitas transportasi publik dan fasilitas pasar. Untuk transportasi publik, jenis yang melayani ke wilayah Kecamatan Ampek Angkek adalah angkutan umum (angkot) yang hanya melayani Jalan Raya yang melewati dan sebagian jalan lokal.  Sebagian  nagari  yang  mayoritas  wilayahnya  terletak  di  bagian  timur  seperti Panampuang  dan  Lambah  tidak  terjangkau  oleh  Angkutan  Umum.  Oleh  karena  itu,  moda transportasi  publik  di  wilayah  ini  masih  dapat  dikatakan  masih  terbatas  dan  belum sepenuhnya  menjangkau  seluruh  kawasan.  Adapun  untuk  fasilitas  pasar,  hanya  terdapat  dua pasar di Kecamatan Ampek Angkek. Salah satunya masih berupa bangunan semi permanen di
1.15 1.09 1.04 1.00 0.94 0.77 1.02 1.00 0.96 1.12 1.09 0.94 1.12 0.85 1.38 1.40 1.39 1.34 1.32 1.28 1.40 1.38 1.37 1.40 1.38 1.37 1.42 1.36 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 Kualitas lingkungan Produktivitas lahan Keamanan dari bencana Kesiapan penanggulangan bencana Sarana pendukung produksi tani Sarana pendukung industri lokal Ketersedian jaringan jalan Fas. transportasi umum Kualitas transportasi publik Fas. pendidikan Fas. kesehatan Fas. pasar Kemudahan air bersih Ketersediaan internet untuk umum Kualitas (A) Kebermanfaatan (F)
Rerata A: 1,008 Rerata F: 1,372
Nagari Biaro Gadang, dan satu lagi adalah Pasar Agro yang sudah tidak berfungsi. Sebagian besar  masyarakat  berbelanja  kebutuhan  sehari-hari  di  Kota  Bukittinggi,  karena  dinilai  lebih lengkap.
Pada  aspek  kebermanfaatan,  kualitas  lahan;  jaringan  jalan;  fasilitas  pendidikan  dan kemudahan  mendapatkan  air  bersih  mendapatkan  nilai  tertinggi  pada  rentang  1,4.  Sektor pertanian khususnya untuk komoditas padi yang menjadi salah satu kegiatan ekonomi utama di  Kecamatan  Ampek  Angkek  membutuhkan  lahan  dan  air  sebagai  modal  utama  dalam kegiatan  produksi,  sehingga  angka  untuk  aspek  ini  mendapat  nilai  yang  lumayan  tinggi. Selain itu jaringan jalan juga secara umum sangat dibutuhkan untuk berbagai kegiatan sehari- hari,  sehingga  mendapat  nilai  yang  juga  tinggi.  Penilaian  untuk  kelompok  aset  ini  secara umum sudah baik, khususnya untuk aspek yang berkaitan dengan fasilitas sosial. Peningkatan secara  khusus  dibutuhkan  untuk  infrastruktur  pendukung  kegiatan  ekonomi  pertanian  dan industri, agar lebih memudahkan masyarakat lokal dalam kegiatan produksi.

## 2.5. Aset Institusional Ekonomi
Aset  institusional  ekonomi menggambarkan aspek-aspek yang menunjang kegiatan  ekonomi dalam  memenuhi  kebutuhan  maupun  kesempatan  untuk  mengembangkan  pekerjaan. Komponen  ketersediaan  menggambarkan  kemudahan  akses  atau  kemampuan  pembiayaan responden,  sedangkan  untuk  komponen  kebermanfaatan  menggambarkan  persepsi  tingkat fungsi yang disediakan oleh masing-masing aset.

## Grafik 5. Hasil Pengukuran Aset Institusional Ekonomi
Sumber: Analisis Penulis, 2021
Berdasarkan  hasil  perhitungan  tersebut,  angka  rerata  kemudahan  akses  dalam  aset institusional  ekonomi  berada  pada  0,42  atau  berkisar  antara  cukup  dan  baik.  Komponen dengan nilai terendah adalah akses untuk mendapatkan pekerjaan, pinjaman bank/ kredit dan kemampuan  untuk  pembelian/pembayaran  sewa  rumah.  Dalam  hal  kemudahan  dalam mendapatkan pekerjaan, mayoritas responden dengan jawaban sulit memiliki status pekerjaan tidak  tetap  dengan  rerata  pendidikan  terakhir  di  bawah  SMA.  Dengan  latar  belakang demikian,  diketahui  bahwa  lapangan  pekerjaan  yang  tersedia  sangat  terbatas  dengan
0.16 0.10 0.31 0.50 0.83 0.68 0.71 0.41 0.44 0.37 0.16 0.41 0.80 0.99 1.07 1.07 1.21 1.17 1.19 1.17 1.12 1.12 0.95 1.03 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 Mendapatkan pinjaman Mendapatkan pekerjaan Memulai usaha Peluang partisipasi dlm pembangunan Perolehan barang sehari-hari Perolehan bahan baku produksi Kemudahan pemasaran produk/ jasa Kesempatan bantuan/subsidi pemerintah Kemudahan jaminan kesehatan Kemampuan biaya pendidikan Kemampuan pembelian/ sewa rumah Kemampuan Biaya transportasi Kemudahan (A) Kebermanfaatan (F) Rerata A: 0,425
Rerata F: 1,075
kestabilan pekerjaan yang kurang. Pada saat survei primer, terjadi pandemi Covid-19 dimana banyak para perantau dari Pulau Jawa yang diberhentikan dari pekerjaan pulang ke kampung halaman. Di Nagari Panampuang, banyak perantau yang beralih profesi menjadi petani/buruh tani.  Namun  beberapa  komoditas  non  padi  mengalami  penurunan  permintaan,  sehingga banyak petani yang mengalami kerugian akibat produk yang tidak terjual. Selain itu, sebanyak 52% mengalami penurunan penghasilan dalam kurun waktu 3-4 tahun ke belakang, sehingga menyebabkan  kesulitan  untuk  memiliki  rumah  maupun  membayar  sewa  rumah.  Dalam  hal akses pinjaman bank, status pekerjaan tidak tetap memang menjadi kendala utama penduduk untuk  dapat  mendapatkan  pinjaman  dari  lembaga  keuangan.  Namun  demikian,  berdasarkan wawancara dengan petani dan pengusaha lokal, meminjam uang di bank merupakan hal yang sangat dihindari, karena dua alasan utama, yaitu adanya rasa tidak tenang karena tidak yakin mampu bisa melunasinya akibat penghasilan yang tidak tetap, dan juga karena adanya bunga atau riba. Oleh karena itu sangat sedikit penduduk yang mau mengajukan pinjaman ke bank.
Pada  aspek  kebermanfaatan,  rerata  manfaat  yang  dirasakan  oleh  responden  terhadap komponen  aset  ini  berada  pada  angka  1,08  atau  dikategorikan  memberikan  manfaat.  Akses terhadap  berbagai  macam  kegiatan  dan  proses  ekonomi  serta  kebutuhan  sehari-hari dibutuhkan oleh masyarakat baik dalam bekerja maupun dalam berkegiatan lainnya. Terdapat satu  komponen  dengan  nilai  manfaat  di  bawah  1,  yaitu  akses  terhadap  kredit  atau  pinjaman bank,  yang  menunjukkan  keserasian  dengan  deskripsi  sebelumnya,  dinilai  oleh  masyarakat agak  membebankan  karena  terdapat  ketidakpastian  terhadap  prospek  pelunasan  hutang. Karakteristik responden yang  setengah dari jumlahnya memiliki status pekerjaan tidak tetap membuat kondisi tersebut tidak dapat terhindarkan.

## 3. Indeks Kapabilitas Masyarakat Nagari
Pengukuran tingkat kesejahteraan diidentifikasi dengan melihat indeks kapabilitas masyarakat ( Community  capability  indeks/  Cci )  yang  merepresentasikan  tingkat  kebebasan  individu. Kapabilitas  dihitung  dengan  mengukur  kualitas  ketersediaan  ( availability/ A)  dan kebermanfaatan  ( functioning /  F)  dari  lima  kelompok  jenis  aset.  Berikut  adalah  hasil  analisis kapabilitas untuk ketujuh nagari di Kecamatan Ampek Angkek.
Tabel 3. Hasil Perhitungan Indeks Kapabilitas Masyarakat di Kecamatan Ampek Angkek
NAGARI Ketersediaan (A) Rerata A Kebermanfaatan (F) Rerata F Cci IIA SIA PTA ITA EIA IIA SIA PTA ITA EIA rentang -2 s.d 2 -2 s.d 2 -1 s.d 1 Ampang Gadang 0,74 0,26 1,06 0,68 0,48 0,65 1,44 1,19 1,50 1,34 1,20 1,34 0,144 Balai Gurah 0,67 0,89 0,93 0,49 0,50 0,70 1,17 1,43 1,48 1,22 1,37 1,33 0,155 Batu Taba 0,81 0,51 1,28 0,63 0,57 0,76 1,31 1,41 1,47 1,10 1,05 1,27 0,153 Biaro Gadang 0,51 0,13 0,86 0,26 0,20 0,39 1,26 1,13 1,35 1,08 0,83 1,13 0,062 Lambah 0,82 0,67 1,39 0,24 0,41 0,70 1,31 1,43 1,51 1,27 1,27 1,36 0,162 Panampuang 0,55 0,51 0,74 0,58 0,38 0,55 1,16 1,36 1,20 1,02 0,88 1,12 0,087 Pasia 0,58 0,36 0,80 0,35 0,44 0,50 1,05 1,05 1,10 1,02 0,93 1,03 0,067
Sumber: Analisis Penulis, 2021
Hasil  analisis  menunjukkan  indeks  kapabilitas  untuk  nilai  Cci,  A  dan  F  dari  ketujuh  nagari berapa  pada  angka  positif.  Hal  ini  merepresentasikan  tingkat  kebermanfaatan  yang  cukup, dengan  indeks  kapabilitas  yang  mendorong  tren  positif.  Secara  umum,  kondisi  ini  dapat
dikatakan  relatif  baik  karena  aset  memiliki  rerata  kualitas  di  atas  cukup,  dan  memberikan manfaat kepada masyarakat lokal dalam berkegiatan sehari-hari.
Jika  ditinjau  berdasarkan  nilai  Cci  untuk  masing-masing  nagari,  terdapat  dua  kelompok dengan rentang nilai  yang cukup berbeda. Nagari Ampang Gadang, Balai Gurah, Batu  Taba dan Lambah berapa di golongan lebih tinggi dengan rentang antara 0,14 hingga 0,16. Rerata nilai  ketersediaan  dan  kebermanfaatan  aset  untuk  keempat  nagari  ini  juga  lebih  tinggi dibandingkan dengan ketiga nagari lainnya. Keempat nagari juga menempati indeks tertinggi untuk  kesepuluh  aspek  yang  diukur  pada  penilaian  Cci  ini,  yaitu  Nagari  Batu  Taba  dan Lambah  untuk  aset  tanwujud  individu,  Nagari  Balai  Gurah  untuk  Aset  Institusional  Sosial, Nagari Lambah untuk Aset Berwujud Publik, Nagari Ampang Gadang untuk Aset Berwujud Individu Nagari Batu  Taba untuk  Aset  Institusional  Ekonomi. Dengan hasil demikian, maka masyarakat di keempat nagari ini memiliki tingkat kebebasan lebih tinggi,  yang ditunjukkan dengan nilai kualitas aspek yang telah menuju kondisi baik dan memberikan kebermanfaatan terhadap perwujudan kebermanfaatan penduduk.
Ketiga  nagari  lainnya,  yaitu  Nagari  Biaro  Gadang,  Panampuang  dan  Pasia  memiliki indeks kapabilitas masyarakat pada rentang 0,06 hingga 0,08. Meskipun kondisi ini tergolong positif  karena  aset  memiliki  kualitas  yang  cukup  dan  memberikan  manfaat,  namun  angka yang  mendekati  nol  tersebut  patut  untuk  menjadi  perhatian  karena  di  masa  depan,  bisa  jadi dapat menurun karena adanya penurunan fungsi aset. Dengan demikian, beberapa komponen aset  yang  memiliki  nilai  tergolong  rendah  butuh  untuk  ditingkatkan  dan  menjadi  prioritas agenda pembangunan.

## 4. Pemetaan Kebutuhan Peningkatan Kapabilitas Nagari
Identifikasi  kondisi  kesejahteraan  nagari  menggunakan  pendekatan  kapabilitas  berfungsi untuk  dapat  menjelaskan  aspek-aspek  ketercapaian  pembangunan  secara  lebih  komprehensif dan  aktual  sesuai  dengan  persepsi  masyarakat  lokal.  Luasnya  cakupan  aspek  yang  dinilai menjadi  informasi  yang  berharga  bagi  desa  untuk  dapat  mengetahui  potensi  yang  dimiliki, sekaligus mengidentifikasi, aspek mana saja yang butuh untuk ditingkatkan.
Identifikasi  kapabilitas  di  ketujuh  Nagari  di  Kecamatan  Ampek  Angkek,  selain menghasilkan  indeks  Cci  yang  menggambarkan  kondisi  kesejahteraan,  juga  menghasilkan pemetaan  kebutuhan  pembangunan  aset.  Pemetaan  digambarkan  dengan  mengidentifikasi komponen  aset  yang  butuh  untuk  ditingkatkan,  dengan  nilai  ketersediaan  di  bawah  0,5. Prioritas  juga  dikelompokkan  menjadi  tiga  tingkatan,  yaitu  prioritas  1  yang  berarti  sangat urgen (dengan nilai A di bawah nol), prioritas 2 (dengan nilai A antara 0 s.d 0,2) dan prioritas 3 (dengan nilai A antara 0,2 s.d 0,5).
Tabel 4. Pemetaan Kebutuhan Peningkatan Kualitas Aset di Kecamatan Ampek Angkek
Komponen Aset Ampang Gadang Balai Gurah Batu Taba Biaro Gadang Lambah Panampuang Pasia IIA Bahasa asing Prioritas 1 Prioritas 1 Prioritas 1 Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 1 Prioritas 1 Kemampuan teknis Prioritas 3 Prioritas 3 Manajemen/ tata kelola Prioritas 3 Prioritas 3 Prioritas 3 Kewirausahaan/ bisnis Prioritas 3 Prioritas 3 Prioritas 3 Prioritas 3 Inovasi Prioritas 3 Prioritas 3 Akses  informasi  teknik terbarukan Prioritas 3
Komponen Aset Ampang Gadang Balai Gurah Batu Taba Biaro Gadang Lambah Panampuang Pasia Interpretasi informasi baru Prioritas 3 Prioritas 3 Prioritas 3
Prioritas 3
SIA
Organisasi kemasyarakatan Prioritas 2
Prioritas 3 Prioritas 3 Forum musyawarah kemasyarakatan Prioritas 2 Prioritas 3 Prioritas 2 Prioritas 3 Prioritas 3 Prioritas 2 Organisasi sektoral Prioritas 2 Prioritas 3 Prioritas 1 Prioritas 3 Prioritas 3 Prioritas 2 Forum diskusi usaha Prioritas 2 Prioritas 3 Prioritas 3 Prioritas 1 Prioritas 3 Prioritas 2 Pertukaran informasi terbarukan usaha Prioritas 2 Prioritas 3 Prioritas 1 Prioritas 3 Prioritas 3 Prioritas 3 Gotong  royong  dan  kerja sama Prioritas 3 Prioritas 2 Prioritas 3 Solidaritas Prioritas 3 Prioritas 3 Prioritas 3 Kejujuran  &  kepercayaan antar masyarakat Prioritas 3
P TA Sarana pendukung kegiatan produksi
industri lokal Prioritas 3
Ketersediaan internet untuk umum Prioritas 3 ITA
Ruang utk tempat tinggal
Prioritas 3
Prioritas 3 Ruang utk berusaha Prioritas 3 Prioritas 3 Kepemilikan alat transportasi Prioritas 3 Prioritas 3 Prioritas 2 Prioritas 3 Prioritas 2 Kepemilikan alat komunikasi Prioritas 3 Kepemilikan  alat  akses informasi Prioritas 3 Prioritas 3 Prioritas 3 Pendapatan/pemenuhan kebutuhan (tingkat) Prioritas 3 Prioritas 3 Prioritas 3 Prioritas 3 Tabungan Prioritas 1 Prioritas 3 Prioritas 1 Prioritas 1 Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 1
EI A Kredit/ pinjaman bank Prioritas 3 Prioritas 3 Prioritas 1 Prioritas 1 Prioritas 1 Prioritas 3 Prioritas 3 Mendapatkan pekerjaan Prioritas 2 Prioritas 3 Prioritas 3 Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 2 Prioritas 3 Memulai usaha Prioritas 3 Prioritas 2 Prioritas 3 Prioritas 3 Prioritas 3 Menyalurkan aspirasi/ ikut dlm pembangunan Prioritas 3 Prioritas 3 Kemudahan  mendapatkan bahan baku produksi Prioritas 3 Prioritas 3 Bantuan/subsidi pemerintah dlm pembangunan Prioritas 3 Prioritas 3 Prioritas 3 Prioritas 2 Prioritas 3 Aplikasi asuransi kesehatan Prioritas 3 Prioritas 3 Prioritas 3 Prioritas 3 Prioritas 3 Pembiayaan pendidikan Prioritas 3 Prioritas 3 Prioritas 2 Prioritas 3 Prioritas 3 Prioritas 3 Pembelian/  pembayaran sewa rumah Prioritas 2 Prioritas 3 Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 2 Prioritas 2 Pembiayaan transportasi Prioritas 3 Prioritas 3 Prioritas 3 Prioritas 3

## Sumber: Analisis Penulis, 2021
Tabel  4 di atas menggambarkan bahwa masing-masing nagari memiliki fokus prioritas yang berbeda antara satu dengan yang lain. Perbedaan potensi yang dimiliki juga membawa kepada konsekuensi  atas  beragamnya  bentuk  rencana  yang  dibutuhkan  oleh  nagari  untuk  dapat meningkatkan  kapabilitasnya.  Informasi  tersebut  juga  dapat  dimanfaatkan  untuk  memetakan potensi  atau  kelebihan  yang  dimiliki  masing-masing  nagari,  yang  bisa  dimanfaatkan  untuk merancang strategi sesuai dengan kapasitas yang dimiliki.

## Kesimpulan dan Rekomendasi
Identifikasi  kualitas  ketersediaan  5  (lima)  kelompok  aset  menunjukkan  kondisi  yang  baik untuk  jenis  aset  berwujud  publik, serta kondisi  cukup menuju baik  untuk keempat jenis aset lainnya.  Dari  sisi  kebermanfaatan,  secara  umum  semua  jenis  aset  juga  dinilai  memberikan manfaat.  Analisis  indeks  kapabilitas  masyarakat  nagari  di  Kecamatan  Ampek  Angkek menunjukkan  bahwa  kondisi  kesejahteraan  masyarakat  berada  dalam  keadaan  relatif  baik dimana rerata ketersediaan aset menunjukkan nilai cukup, dan memberikan manfaat terhadap kegiatan  penduduk  sehari-hari.  Identifikasi  secara  lebih  lanjut  menghasilkan  pemetaan kebutuhan  peningkatan  kapabilitas  pada  beberapa  komponen  yang  memiliki  nilai  persepsi ketersediaan  masih  relatif  rendah.  Hasil  pemetaan  tersebut  dapat  dimanfaatkan  untuk memberikan  gambaran  mengenai  kondisi  aktual  isu-isu  pembangunan  secara  lintas  aspek untuk masing-masing nagari. Ada beberapa rekomendasi di dalam penelitian ini.
1. Perlu partisipasi yang intensif dari penduduk lokal walaupun peluang untuk berpartisipasi dinilai pada indeks 1,07 atau tergolong baik.
2. Forum-forum  yang  berlandaskan  kegiatan  sosial  kemasyarakatan  maupun  ekonomi sebaiknya dapat lebih dihidupkan karena mampu menghidupkan kesadaran penduduk akan isu-isu  lokal  dan  juga  dapat  meningkatkan  kebermanfaatan  individu  melalui  jejaring koneksi.  Hal  ini  juga  berkaitan  dengan  peningkatan  kapasitas  sumber  daya  lokal  nagari khususnya  pada  kemampuan  untuk  mengembangkan  kegiatan  ekonomi  inovatif  yang masih kurang mendukung.
3. Perlu  kerja  sama  dengan  pihak  luar  dalam  membantu  perancangan  konsep  pembangunan desa  yang  lebih  komprehensif  juga  agar  masyarakat  lokal  bisa  secara  bertahap  menyerap kemampuan sehingga mampu melaksanakan pembangunannya secara lebih mandiri.

## Ucapan Terima Kasih dan Penyandang Dana
Penulis  menyampaikan  ucapan  terima  kasih  kepada  Lembaga  Pengelola  Dana  Pendidikan (LPDP)  yang  telah  membiayai  penelitian  ini.  Apresiasi  juga  diberikan  kepada  101  orang responden yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner, dan juga kepada Balai Penyuluh  Pertanian  Kec.  Ampek  Angkek,  perwakilan  Wali  Nagari,  serta  perwakilan  petani dan pengusaha atas informasi dan data yang telah diberikan kepada penulis.

## Konflik Kepentingan
Penulis  menyatakan  tidak  memiliki  konflik  kepentingan  dalam  penelitian  dan  penulisan artikel ini.

## Referensi
BPP. (2019). Profil Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Ampek Angkek .
Cohen, W. M., & Levinthal, D. A. (1989). Innovation and Learning: The Two Faces of R & D. The Economic Journal , 99 (397), 569. https://doi.org/10.2307/2233763 Ghani,  E.  (2013). How  to  Avoid  Middle  Income  Traps? World  Bank  Blogs. https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/how-avoid-middle-income-traps Gkartzios,  M.,  &  Lowe,  P.  (2019).  Revisiting  neo-endogenous  rural  development.  In The Routledge Companion to Rural Planning (pp. 159–169). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315102375-17
Jamal, E. (2009). Membangun momentum baru pembangunan pedesaan di Indonesia. Jurnal
Penelitian Dan Pengembangan Pertanian , 28 (1), 7–14.
https://doi.org/10.21082/jp3.v28n1.2009.p7
Korten,  D.  C.  (1984).  Strategic  Organization  for  People-Centered  Development. Public Administration Review , 44 (4), 341. https://doi.org/10.2307/976080
Lowe,  P.,  Ray,  C.,  Ward,  N.,  Wood,  D.,  &  Woodward,  R.  (1998). Participation  in  rural development: a review of European experience . Pramono, R. (2020). Evaluasi Dan Perencanaan Pembangunan Wilayah Dengan Pendekatan Kapabilitas . Deepublish.
Pramono,  R.,  Nurfajrina,  I.  A.,  &  Nariswari,  N.  (2019).  Aapek-Aspek  Pembentuk  Kualitas Tempat  Berdasarkan  Survei  Kapabilitas:  Determinan  bagi  Kebahagiaan  Masyarakat. TATALOKA , 21 (1), 153. https://doi.org/10.14710/tataloka.21.1.153-169 Pramono,  R.  W.  D.  (2016). Capability  Approach  for  well-being  Evaluation  in  Regional Development Planning: Case Study in Magelang Regency, Central Java, Indonesia . Putterman, L. (2013). Institutions, social capability, and economic growth. Economic Systems , 37 (3), 345–353. https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2012.12.002 Robeyns,  I.  (2017). Wellbeing,  Freedom  and  Social  Justice:  The  Capability  Approach  Re- Examined (1st editio). Open Book Publisher.
Rustidja, E. S. (2007). Telaah kendala penerapan pengembangan ekonomi lokal: pragmatisme dalam  praktek  pendekatan  PEL. Jurnal  Perencanaan  Wilayah  Dan  Kota , 18 (2),  103– 123.
Sen, A. (2000). Development as Freedom . Anchor Books.