Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman p-ISSN:1858-1080|e-ISSN: 2615-6547 Vol. 20, No. 01, Juli 2020, 55-65

## Positifikasi  Hukum  Keluarga  di  Dunia  Muslim  melalui Pembaharuan Hukum Keluarga
Lilis Hidayati Yuli Astutik 1 , Muhammad Ngizzul Muttaqin 2
1,2 Mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung e-mail: lilisbys@gmail.com , muttaqinizzul19@gmail.com
ABSTRAK. Penggunaan fikih klasik dalam bidang hukum keluarga kontemporer nampaknya tidak  lagi  bisa  merespon  problematika  dan  perkembangan  masyarakat  hari  ini.  Pembaharuan hukum keluarga Islam yang kemudian dijadikan sebuah aturan Negara dirasa menjadi sebuah solusi yang sangat relevan dalam rangka merespon problematika hukum keluarga kontemporer. Sebagai  kajian  berbasis  literatur  dan  kajian  pustaka,  tulisan  ini  berusaha  mengungkap  model pembaharuan  hukum  keluarga  di  berbagai  Negara  muslim  sebagai  langkah  awal  untuk membuat  hukum  positif  dalam  sebuah  Negara.  Tulisan  ini  perlu  diseminasikan  agar memberikan  sebuah  pemahaman  terkait  pengembangan  hukum  keluarga  Islam  melalui pembaharuan  dan  proses  positifikasi  hukum  keluarga  dalam  sebuah  Negara.  Metode pengumpulan  data  dalam  kajian  ini  dengan  menelaah  refrensi  yang  relevan  dalam  penyajian data.  Temuan  dalam  kajian  ini  bahwa  pembaharuan  hukum  keluarga  dilakukan  untuk menjawab permasalahan masyarakat yang semakin kompleks. Pertimbangan pembaruan hukum keluarga Islam di dunia muslim adalah mencapai sebuah kemaslahatan umat. Implikasi temuan kajian  ini  bahwa  positifikasi  hukum  keluarga  di  dunia  Islam  sangat  penting,  sebagai  respon terhadap perkembangan zaman. Selain itu, wujud dari pembaharuan akan melahirkan sebuah fikih atau paham yang sejalan dengan perubahan kondisi masyarakat.
ABSTRACT. The use of classical fiqh in the field of contemporary family law seems to be no longer  able  to  respond  to  problems  and  development  of  society  today.  Renewal  of  Islamic Family law which was then made a rule of the country is considered a very relevant solution in order  to  respond  to  the  problem  of  contemporary  family  law.  As  a  research  and  literature- based study, this article seeks to uncover the model of family law renewal in various Muslim countries  as  a  first  step  to  create  positive  laws  in  a  country.  This  paper  needs  to  be dissemination in order to provide an understanding of the development of Islamic family law through  the  renewal  and  positivity  process of  family  law  in  a  country. Method of  collecting data in this study by studying the relevant references in the presentation of data. The findings in this review that family law reform is done to address the increasingly complex problems of society.  Consideration  of  renewal  of  Islamic  family  law  in  the  Muslim  world  is  reaching  a benefit of the people. The implication of the findings is that the positification of family law in the  Islamic  world  is  crucial,  in  response  to  the  development  of  the  Times.  In  addition,  the form of renewal will produce a fiqh or understanding that is in line with changes in community conditions.
Kata kunci: Positifikasi, Pembaharuan, Hukum Keluarga, Dunia Muslim.

## PENDAHULUAN
Beberapa  permasalahan  yang  menyangkut  unsur  hukum  keluarga  selalu  bermunculan  dan perkembangan  seiring  dengan  perbedaan  tempat  dan  waktu.  Hal  ini  yang  selanjutnya menuntut  adanya  sebuah  perangkat  hukum  yang  ada  harus  bisa  menyelesaikan  dan
mengakomodir  beberapa  permasalahan  kontemporer  yang  muncul.  Salah  satu  permasalahan yang  akan  selalu  muncul  adalah  isu  gender  dan  penyetaraan  antara  laki-laki  dan  perempuan. Hal  itu,  disebabkan  selama  dalam  aktivitas  rumah  tangga.  Perempuan  selalu  diidentikkan dengan  sebuah  pekerjaan  di  bawah  laki-laki,  yang  selanjutnya  disebut  dengan  penindasan terhadap  peremuan. 1 Permasalahan  ini  yang  kemudian  menuntut  untuk  segera  diselesaikan dengan terobosan-terobosan hukum yang lebih ramah terhadap kaum perempuan.
Hukum  keluarga  mempunyai  sebuah  posisi  penting  dalam  diskursus  kajian  hukum Islam. Hal ini disebabkan oleh sebuah pemahaman yang menyatakan bahwa hukum keluarga merupakan  gerbang  utama  dalam  memasuki  ketentuan-ketentuan  hukum  Islam  selanjutnya. 2 Pada  pertengahan  abad  ke-20,  hukum  keluarga  mengalami  reformasi  dan  beberapa pembaharuan.  Negara  yang  pertama  kali  melakukan  ini  adalah  Negara  Turki  yang  kemudian diikuti oleh Negara Mesir dan terus diikuti oleh berbagai Negara dalam pembaharuan hukum keluarga.
Pengalihan  dari  fikih  konvensional  menuju  Undang-Undang  hukum  keluarga kontemporer  disebabkan  oleh  aturan-aturan  yang  ada.  Dalam  fikih  konvensional  dianggap tidak  bisa  memberikan  solusi  terhadap  berbagai  persoalan  kontemporer  yang  ada.  Maka, tujuan  utama  adanya  pembaharuan  hukum  keluarga  ini  adalah  untuk  melindungi  dan meningkatkan  derajat  kaum  perempuan.  Selain  itu,  untuk  menyelesaikan  permasalahan- permasalahan yang tidak bisa terjawab oleh fikih konvensional.
Pembaharuan  hukum  keluarga  ini  kemudian  bisa  ditelusuri  dalam  positifikasi  hukum keluarga  di  Negara-negara  Islam.  Positifikasi  hukum  keluarga  ini  memiliki  beberapa kecenderungan,  hal  itu  sebagai  gerakan  dan  desakan  dari  beberapa  kelompok  untuk mengadakan  amandemen  hukum  keluarga  klasik  menuju  hukum  keluarga  kontemporer. Gerakan ini banyak dipelopori oleh kelompok liberal, modernis, dan feminis juga diccetuuskan oleh kelompok-kelompok intelektual konvertif seperti Grad Syaikh al-Azhar dan Muhammad Sayyid Tantawi. 3
Beberapa  pembaharuan  hukum  keluarga  ini  dapat  ditemukan  dalam  berbagai  Negara yang  memiliki  mayoritas  penduduk  yang  beragama  Islam. 4 Dalam  konteks  pembaharuan hukum keluarga yang merupakan modernisasi hukum keluarga setidaknya ada tiga pandangan dari  berbagai  Negara. 5 Pertama,  Negara  yang  memiliki  faham  sekuler,  dimana  hukum keluarganya  bersumber  dari  hukum  barat,  seperti  Uni  Soviet,  Turki,  Albania.  Kedua,  Negara yang memberlakukan hukum keluarga Islam klasik yang bersumber dari kitab-kitab fikih klasik, seperti  Saudi  Arabia,  Kuwait,  Afganistan,  dan  Yaman.  Ketiga,  Negara  yang  memiliki  paham hukum keluarga klasik yang diperbaharui dan dijadikan sebuah aturan Undang-undang, seperti Indonesia, Malaysia, Jordania, Brunei Darussalam, dan Maroko.
Ilustrasi  dan  penjelasan  di  atas,  kiranya  telah  menggelitik  penulis  untuk  melakukan sebuah  kajian  dalam  rangka  mengetahui  proses  pembaharuan  hukum  keluarga  dari  konsep
1 Abdul  Ghofur  dan  Sulistiyono,  “Eklektisisme  dalam  Taqnin  Hukum  Keluarga  di  Dunia  Islam” (ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman, Volume 8, Nomor 2, Maret 2014), h. 261-262.
2 Eko Setiawan, “Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia” (de jure: Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6, Nomor 2, Desember 2014), h. 138.
3 Sami Zubaida, Law and Power in the Islamic World (London: LB. Tauris, 2012)
4 Athoillah Islamy, “Eksistensi Hukum Keluarga Islam di Indonesia dalam Kontestasi Politik Hukum dan Liberalisme  Pemikiran  Islam”  (Al-Istinbath:  Jurnal  Hukum  Islam,  Volume  4,  Nomor  2,  November 2019), h. 162.
5 Tahir Mahmud, Family Law Reform In The Muslim World (Bombay: NM. Tripathi PVT LTD, 2010), h. 3-8.
fikih  klasik  menuju  hukum  keluarga  kontemporer  hingga  proses  positifikasi  hukum  keluarga menjadi  Undang-Undang.  Hal  itu  diperuntukkan  untuk  mengetahui  proses  awal  dan menentukan  langkah  selanjutnya  jika  ditemukan  permasalahan-permasalahan  baru  yang  tidak bisa dijawab oleh hukum keluarga saat ini dan diperlukan melakukan pembaharuan.
Signifikansi dari kajian ini adalah guna menentukan langkah dan model pembaharuan hukum  keluarga  Islam  kontemporer.  Hal  ini  sangat  penting  mengingatkan  problematika hukum  keluarga  akan  selalu  muncul  dalam  ruang  dan  waktu  yang  berbeda.  Sehingga diperlukan  sebuah  langkah  pembaharuan  hukum  keluarga  Islam  yang  lebih  solutif  dan  bisa berdialog dengan sosio kultur masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Melacak Sejarah dan Metode Pembaharuan Hukum Keluarga Islam
Sebagai Negara yang pertama kali melakukan pembaharuan hukum keluarga, Turki melakukan langkah  positifikasi  hukum  keluarga  melalui  Undang-Undang.  Pandangan  Sayyed  Hossein Nasr,  Turki  merdeksi  dari  pendapat-pendapat  dalam  Madzab  Hanafi.  Pemikiran-pemikiran dalam Madzab Hanafi menjadi Madzab yang melatarbelakangi kehidupan keberagamaan secara formal.  Pembaharuan  hukum  keluarga  di  Turki  selanjutnya  mengalami  perkembangan  yang cukup  pesat  dibandingkan  dengan  pemikiran-pemikiran  fikih  konvensional. 6 Negara selanjutnya  yang  mengikuti  jejak  Truki  adalah  Negara  Mesir,  berbeda  dengan  Negara sebelumnya,  Mesir  mengadopsi  hukum  code  civil  switzerland.    Negara  Mesir  melakukan pembaharuan hukum keluarga dengan melakukan langkah reformasi terhadap hukum-hukum fikih konvensional.
Pada tahun 1920 sebagai awal pembaharuan hukum keluarga di Mesir ditandai dengan positifikasi Undang-Undang tentang hukum keluarga. Sementara perubahan kedua dilakukan terhadap beberapa Pasal pada  tahun  1929. Beberapa materi yang ada dalam hukum  keluarga antara lain, ketentuan terkait waris, poligami, wasiat wajibah, dan pengasuhan anak. Kontribusi nyata yang dilakukan Turki serta Mesir dibuktikan dengan adanya pengaruh terhadap hukum keluarga dari kedua Negara tersebut. Sehingga Turki dan Mesir dijadikan Negara rujukan bagi terciptanya  pembaharuan  hukum  keluarga  Islam  yang  bisa  merespon  terhadap  problematika dan perkembangan zaman. Sedangkan tujuan dari aktualisasi pembaharuan hukum keluarga ini bisa adaptif dan responsif terhadap problematika umat yang terus berkembang. 7
Terkait  dengan  metode  pembaharuan  serta  konsep  hukum  keluarga  pada  Negara- negara muslim, konsep dan metode pembeharuannya sebagai berikut: 8

## 1. Intra-doctrinal Reform
Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad tentang adanya persilangan pendapat di kalangan para mujtahid merupakan sebuah rahmat. Persilangan pendapat tersebut dibuktikan  dengan  perkembangan  terhadap  pengkajian  dan  penetapan  hukum  Islam  yang elastis telah menimbulkan adanya suatu pendapat yang berbeda-beda di kalangan fuqaha’ (ahli hukum  Islam).  Perbedaan  pendapat  dalam  penetapan  hukum  Islam  tersebut  dibuktikan
6 Lia Noviana,  “Status Wanita di Negara Muslim Modern: Studi Terhadap Hukum Keluarga di Tunisia dan Indonesia” (Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam, Volume 13, Nomor 2, 2019), h. 199.
7 M. Nur Hasan Latief, “Pembaharuan Hukum Keluarga Serta Dampaknya Terhadap Pembatasan Usia Minimal  Kawin  dan  Peningkatan  Status  Wanita”  (NOVELTY:  Jurnal  Hukum,  Volume  7,  Nomor.  2, 2016), h. 197-198.
8 Tahir Mahmud, Family Law Reform In The Muslim World, h. 20-48.
dengan  adanya  golongan  madzhab  dalam  fikih,  seperti  madzhab  Hanafi,  Syafi’i,  Maliki,  dan Hambali.
Pembaharuan  hukum  keularga  melalui  metode  intra-doctrinal  merupaka  sebuah  meted pembaharuan  yang  dinisbatkan  pada  pendapat  madzab  tertentu  yang  diakui  dan  dianut  oleh mayoritas  masyarakat  dalam  sebuah  Negara.  Metode  ini  beberapa  digunakan  dalam  Negara, seperti Mesir yang menganut madzab Syafi’i dan beralih pada madzab Hanafi dan Indonesia yang menganut madzab Syafi’i.
2. Extra-doctrinal Reform
Penggungaan  metode  extra-doctrinal  reform  dalam  pembaharuan  hukum  keluarga merupakan sebuah metode pembaharuan yang keluar dari pendapat Imam Madzhab. Pendapat ini  dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan  lain  yang  bisa  beradaptasi  bagi  masyarakat. Beberapa hasil pembaharuan dengan menggunakan metode extra-doctrinal reform adalah wasiat wajibah, larangan poligami, dan lain sebagainya.
3. Regulatory Reform
Umat  Islam  selalu  bersentuhan  dengan  tradisi-tradisi  lain,  termasuk  bersentuhan dengan  Negara  barat.  Persentuhan  ini  telah  mempengaruhi  hukum  keluarga  dalam  beberapa hal,  termasuk  adanya  berbagai  prosedur  administrasi.  Seperti  adanya  ketentuan  adminitrasi modern, dimana Negara yang menerapkan ketentuan ini telah menerapkan unsur administrasi dalam  positifikasi  hukum  keluarga,  seperti  adanya  pencatatan  perkawinan.  Beberapa  Negara yang sudah menerapkan pembaharuan hukum keluarga dengan metode regulatory reform adalah Pakistan, Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura.
4. Codification
Codification  merupakan  pembaharuan  dengan  menyatukan  dan  membukukan  materi hukum dengan sistematis dan lengkap. Pembaharuan ini difahami sebagai pembaharuan yang diadopsi  dari  Negara  Barat.  Persentuhan  anara  umat  Islam  dan  masyarakat  barat  pada  masa kolonial  menjadi  awal  mula  pengadopsian  metode  ini.  Akhirnya  beberapa  Negara  muslim menciptakan  sebuah  kodifikasi  dengan  mengadopsi  beberapa  materi  hukum  Islam  sebagai dasar  pembaharuan.  Di  antara  Negara-negara  Islam  yang  sudah  melaksanakan  pembaharuan hukum  keluarga  dengan  menggunakan  metode  codification  adalah  Lebanon,  Syiria,  Jordania, Maroko, Tunisia, dan Irak.

## B. Model Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Pada Negara Muslim
Menurut  J.N.D  Anderson  Negara  muslim  memiliki  tiga  tipologi  dalam  melakukan pembaharuan  hukum  keluarga,  di  antaranya:  1)  Negara  yang  masih  menganggap  syariah sebagai sebuah hukum dasar yang harus diterapkan; 2) Negara yang merevisi hukum  syariah dan menggantinya dengan hukum barat yang sekuler; 3) Negara yang menggabungkan antara hukum syariah dan hukum sekuler. 9
Sementara itu, Negara-Negara yang menerapkan hukum keluarga terbagi menjadi tiga kelompok  Negara.  Pertama,  Negara  yang  menerapkan  hukum  keluarga  berdasarkan  dengan beberapa  madzab  secara  asli  yang  diakui.  Kedua,  Negara  yang  melakukan  peruubahan  secara keseluruhan terhadap hukum keluarga dengan hukum yang lebih progresif dan modern. Ketiga, Negara  yang  menerapkan  hukum  keluarga  melalui  proses  pembaharuan  dan  positifikasi melalui Undang-Undang.
9 J.N.D Anderson, Hukum Islam di Dunia Modern (Islamic Law in The Modern World), terj. Machnun Husain (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2009), h. 100-101.
Dari penjelasan di atas, Negara yang merupakan bagian dari kelompok pertama yang menerapkan  hukum  konvensional  dari  pendapat  madzab  adalah  Negara  Saudi  Arabia  dan kedua  adalah  Yaman.  Saudi  menganut  madzab  Hambali  dan  Negara  Yaman  yang  menganut madzab  Zaidi,  Syafi’i,  dan  Hanafi.  Hukum  keluarga  pada  kelompok  pertama  ini  didasarkan pada  Al-Qur’an,  al-Hadis,  dan  syariat  sahabat  serta  tidak  dilakukan  kodifikasi  dan  legislasi hukum.
Sementara  Negara  yang  ada  pada  kelompok  kedua  ini  adalah  Negara  yang  sudah meninggalkan syariah dan menggunakan hukum modern dari Negara barat, yaitu Negara Turki dan Albania. Code Civil pada Negara Turki dimaksudkan untuk menggantikan hukum syariah yang diterapkan pada tahun 1926. Kelompok kedua ini juga diikuti oleh Negara-negara yang memiliki  minoritas  penduduk  yang  beragama  Islam,  seperti  Zanzibar,  Kenya,  dan  Tanzania yang menerapkan hukum keluarga berdasarkan hukum barat modern.
Sedangkan  Negara  yang  masuk  dalam  kelompok  ketiga  yaitu  Negara  yang  telah membaharui  ketentuan  hukum  keluarganya  berdasarkan  proses  legislasi  dan  positifkasi modern.  Negara  ini  adalah  Cyprus,  dimana  Negara  ini  menetapkan  dan  mengkodifikasikan hukum  keluarganya  pada  tahun  1951.  Sementara  Negara  dari  Asia  Tenggara  diwakili  oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam, serta Negara lain yang masuk dalam kelompok ketiga ini adalah Algeria, Iran, dan Lebanon. 10

## C. Positifikasi  Hukum  Keluarga  di  Dunia  Muslim  Melalui  Pembaharuan  Hukum Keluarga
Secara  umum  pembaharuan  hukum  keluarga  pada  Negara  muslim  yang  kemudian  menjadi hukum posiitif (hukum Negara) terkait dengan beberapa hal untuk kemajuan dan perbaikan. Di  antara  pembaharuan  hukum  keluarga  yang  merupakan  sebagai  langkah  awal  positifikasi mencakup beberapa bidang, yaitu:
1. Batas Usia Perkawinan
Dalam  diskursus  kajian  fikih,  usia  perkawinan  tidak  ditentukan  batasnya  dengan menggunakan  jumlah  umur.  Para  ahli  fikih  menyebutkan  aqil  dan  baligh,  sedangkan  aqil baligh ditandai dengan mimpi basah bagi pria dan haid bagi wanita. Namun demikian, dari beberapa Negara muslim sudah menerapkan batas usia minimal pernikahan bagi seorang pria  dan  wanita.  Hal  ini  bertujuan  guna  mengurangi  serta  menghilangkan  praktik perkawinan  pada  usia  anak-anak.  Pelaksanaan  batas  minimal  umur  perkawinan  ini berimplikasi  pada  perkawinan  seseorang  yang  belum  memenuhi  umur  yang  ditentukan, berarti  perkawinannya  tidak  sah  menurut  hukum  Negara,  bahkan  beberapa  Negara  juga memberikan sanksi berupa pidana bagi pelaku perkawinan anak di bawah umur.
Mengenai  dengan  batas  usia  perkawinan  ini,  beberapa  Negara  memiliki  perbedaan masing-masing. Adapun beberapa ketentuan dari setiap Negara bisa di jelaskan dalam table sebagai berikut: 11
10 Sri  Wahyuni,  “Pembaharuan  Hukum  Keluarga  Islam  di  Negara-Negara  Muslim”  (al-ahwal:  Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 6, Nomor 2, 2013), h. 214-215.
11 M. Nur Hasan Latief, Pembaharuan Hukum Keluarga.., h. 206-207.
Tabel 1. Batas Usia Pernikahan di berbagai negara N No Negara Dasar Hukum Ketentuan 1. Aljazair “The  Family  Law  Code 1984 Pasal 7” Ketentuan  batas  minimal  usia perkawinan  dalah  21  tahun  bagi laki-laki  dan  18  tahun  bagi perempuan. 12 2. Yordania “The  Code  of  Personal Status 1976 pasal 5” Ketentuan  batas  minimal  usia perkawinan  di  Yordania  adalah  16 tahun  bagi  laki-laki  dan  15  tahun bagi perempuan. 3. Lebanon “The  Law  on  Family  Right 1917-1962 pasal 4” Syarat utama diperbolehkan melangsungkan  perkawinan  adalah ketika laki-laki berusia 18 tahun dan perempuan berumur 17 tahun. 4. Tunisia “Pasal  5  ayat  2  Code  of Personal Status 1956-1981” Ketentuan batas minimal perkawinan  adalah  usia  20  tahun bagi  laki-laki  dan  17  tahun  bagi perempuan. 13 5. Maroko “Mudawwanah  al  ahwal  al syakhsiyyah  tahun  1957- 1958,  diatur  pasal  8  dan pasal 9” Usia perkawinan di Negara Maroko adalah  18  tahun  untuk  laki-laki, sedangkan untuk wanita 15 tahun. 14 6. Turki “Code Civil 1926” Batas  usia  melakukan  perkawinan adalah  saat  laki-laki  berusia  18 tahun  dan  perempuan  berusia  17 tahun. 15 7. Mesir “Ayat  5  pasal  99  Undang- undang susunan pengadilan agama tahun 1931” batas  minimal melangsungkan perkawinan  adalah  ketika  laki-laki berusia  28  tahun  dan  perempuan berusia 16 tahun.

## 2. Pencatatan Perkawinan
Ajaran  Islam  (Al-Qur’an  dan  al-Hadis)  tidak  ditemukan  sebuah  penjelasan  bahwa pencatatan perkawinan diwajibkan. Hal ini sangat berbeda dengan praktik  mu’amalah (jual beli,  sewa  menyewa,  dll.)  yang  diperintahkan  untuk  mencatatnya.  Namun  seiring  dengan perkembangan  dan  tuntutan  zaman  serta  mempertimbangkan  mashlahah,  dalam  beberapa Negara  Islam  mengatur  ketentuan  pencatatan  perkawinan  guna  kepentingan  administrasi dan menjaga kepastian hukum. 16
Penggalian hukum tentang pencatatan pernikahan ini di-qiyas-kan dengan Ayat Al- Qur’an  Surat  al-Baqarah  Ayat  282  yang  mengatur  tentang  pencatatan  hutang  piutang. Dalam  ketentuan  ayat  ini  beberapa  ulama  mewajibkan  untuk  mencatat  hutang  piutang serta  mendatangkan  saksi  dihadapan  pihak  ketiga  yang  dipercaya.  Hal  ini  menunjukkan
12 M.  Atho’  Mudzar  dan  Khairuddin  Nasution,  Hukum  Keluarga  di  Dunia  Islam  Modern,  (Jakarta  Selatan: Ciputat Press, 2003), h. 125.
13 M. Atho’ Mudzar dan Khairuddin Nasution, Hukum Keluarga di Dunia Islam, h. 87.
14 M. Atho’ Mudzar dan Khairuddin Nasution, Hukum Keluarga di Dunia Islam, h. 109.
15 M. Atho’ Mudzar dan Khairuddin Nasution, Hukum Keluarga di Dunia Islam, h. 43.
16 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 91.
bahwa  ayat  ini  menekankan  perlunya  menuliskan  ketentuan  hutang  walaupun  hanya sedikit.  Hal  ini  bertujuan  untuk  menghindarkan  pada  terjadinya  sengketa  di  kemudian hari. 17
Hampir semua Negara menerapkan kewajiban untuk rakyatnya mencatatakan akad pernikahannya pada instansi pemerintah yang ditunjuk. Meskipun dalam pelaksanannya di beberapa  Negara  ada  perbedaan.  Seperti  di  Negara  Yordania  yang  memberikan  denda lebih dari 100 Dinar ketika seeorang tidak mencatatkan perkawinannya pada Kantor atau Petugas yang berwenang. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 17 Ayat 3  Law of Family Right. Selanjutnya  jika  pencatatan  secara  resmi  tidak  dilakukan  oleh  petugas  yang  berwenang, maka  petugas  akan  menerima  hukuman  dan  atau  denda  dan  atau  pemberhentian  dari jabatannya,  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Yordania  Pasal 279.
Sementara  di  Negara  Pakistan,  akad  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  pada lembaga yang berwenang, maka akan diancam hukuman penjara paling lama tiga bulan dan berupa  denda  sebanyak  1000  Rupees.  Ketentuan  ini  diatur  dalam  Pasal  5  Muslim  Family Law  Ordinance  Tahun  1961.  Sedangkan  Malaysia  bagi  penduduk  yang  melakukan  akan perkawinan dan dalam waktu enam bulan tidak mencatatkan perkawinannya pada pejabat yang  berwenang,  maka  akan  diancam  dengan  hukuman  denda  sebesar  1000  Ringgit  dan atau  kurungan  paling  lama  enam  bulan.  Ketentuan  ini  diatur  dalam  Undang-Undang Hukum Keluarga Tahun 1984 Pasal 33.
Negara terakhir adalah Brunei Darussalam, dimana Negara ini memberikan aturan bahwa setiap akad perkawinan hanya boleh dilaksanakan apabila dipimpin oleh orang yang diangkat  oleh  Sultan  dan  diberi  kewenangan  untuk  memimpin  pelaksanaan  akad perkawinan.  Beberapa  Undang-undang  hukum  keluarga  tahun  2000  Brunei  Darussalam mengatur  beberapa  hal,  diantaranya  pasal  2  yang  mengatur  bahwa  tidak  boleh melangsungkan  akad  pekawinan  sebelum  mendapatkan  izin  dari  pejabat  pencatatan perkawinan.  Pasal  3  mengatakan  bahwa  wali  dapat  menikahkan  dan  memimpin  akad perkawinan  hanya  dihadapan  petugas  pencatat  nikah  (jurunikah)  yang  berwenang.  Serta yang dikatakan dalam pasal 37 bahwa barangsiapa yang memimpin akad perkawinan tanpa mendapatkan  izin  dari  sultan,  maka  akan  diancam  denda  sebesar  2000  Ringgiit  dan  atau penjara paling lama enam bulan. 18
3. Pengaturan Poligami
Poligami  menjadi  sebuah  perbuatan  yang  dilegalkan  oleh  Islam  dengan  batasan  empat orang  istri.  Namun  kalangan  para  pemikir  muslim  kontemporer  masih  memperdebatkan permasalahan  poligami.  Terdapat  ungkapan  yang  menyatakan  bahwa  poligami  bukan merupakan  sebuah  ketetapan,  tetapi  sebagai  bentuk  pengecualian  agar  terhindar  dari perbuatan yang keji. Maka dari itu, di Negara-negara Islam yang memiliki hukum keluarga sendiri cenderung mengontrol poligami.
Terkait dengan pengaturan poligami dalam hukum keluarga bisa diketahui dalam beberapa hal:
Pertama,  menerapkan  aturan  yang  ada  dalam  Al-Qur’an  bahwa  poligami diperbolehkan  dengan  syarat  suami  bisa  berbuat  adil.  Sementara  beberapa  Negara  Islam
17 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Jakarta: Lentera Hati, 2004), h. 602.
18 Sejarah dan Reformasi Hukum Keluarga Islam di Dunia, https://www.radarhukum. com/sejarah-reformasi- hukum-keluarga-islam-di-dunia.html , Diakses pada tanggal 30 September 2019 pukul 11.45 WIB.
yang  memperbolehkan  praktik  poligami  adalah  Negara  Lebanon,  Maroko,  Pakistan,  dan India. Negara-negara diatas mengatur mengatur pembolehan poligami dengan syarat utama berupa adil. Kedua, pengaturan atas perjanjian tertulis pada saat  akad perkawinan tentang tidak  akan  melakukan  praktik  poligami.  Dimana  seorang  suami  dan  istri  membuat kesepakan bahwa tidak akan pernah melakukan bagi laki-laki dan tidak pernah mengijinan bagi perempuan. Aturan seperti ini diterapkan di Negara Jordania dan Maroko.
Ketiga, ketentuan dan pengaturan bagi suami yang ingin melakukan poligami harus dapat  ketetapan  dan  izin  dari  Pengadilan,  ketetapan  tersebut  terkait  dengan  kondisi kesehatan  dan  finansialnya. Aturan  ini  diterapkan  di  Negara  Iran,  Irak,  Syiria, Singapura, dan Malaysia. Keempat, pengaturan akan kontrol sosial, beberapa Negara seperti Indonesia dan Pakistan, menetapkan bahwa izin dari istri pertama di Pengadilan adalah syarat yang harus ditempuh oleh suami jika hendak melakukan poligami.
Kelima, pelarangan poligami, berbeda dengan Negara muslim lainnya, Turki dalam Code  Civil  tahun  1926  menyatakan  secara  tegas  atas  larangan  perwaninan  poligami. Akibatnya, jika seorang laki-laki yang telah memiliki istri yang sah namun tetap melakukan perkawinan,  kedua  perkawinan  tersebut  dianggap  tidak  sah  menurut  hukum.  Keenam, pengaturan  tentang  pelarangan  poligami,  bahwa  siapa  yang  melakukan  poligami  akan mendapatkan  hukuman  kurungan  dan  atau  denda,  seperti  yang  dilakukan  oleh  Negara Tunisia. 19
4. Pembatasan Perceraian oleh Suami
Sebagai ikatan lahir batin dari seorang suami dan istri, selayaknya perkawinan diatur dalam peraturan Negara. Beberapa Negara Islam menerapkan hukum keluarga yang pada intinya membatasi  adanya  perceraian  yang  diajukan  oleh  suami.  Meskipun  secara  fikih  ketika seorang suami menjatuhkan talak, maka jatuhlah talak, namun ketentuan-ketentuan Negara sangat membatasi terjadinya perceraian. Penjelasan ini bisa diklasifikasikan sebagai berikut:
Pertama,  adanya  intervensi  pengadilan,  intervensi  pengadilan  dalam  beberapa Negara  Islam  seperrti  Iran,  Irak,  Aljazair,  Turki,  dan  Tunisia,  serta  Negara  Asia  yaitu Malaysia,  Indonesia,  dan  Singapuramemberlakukan  perceraian  oleh  suami  harus  melalui pengadilan.  Peraturan  dalam  Negara  diatas  dianggap  sah  sebuah  perceraian  jika  sudah terdapat putusan pengadilan. Namun sebelum jatuhnya putusan pengadilan, ketentuannya adalah  adanya  mediasi  (perdamaian)  antara  kedua  belah  pihak,  jika  memang  sudah  tidak bisa  di  damaikan,  maka  putusan  perceraian  ditetapkan.  Penjelasan  ini  tentu  bisa disimpulkan bahwa perceraian sedikit di minimalisir.
Kedua,  intervensi  administrasi,  intervensi  administrasi  ini  salah  satunya  diatur dalam  Undang-undang  hukum  keluarga  tahun  1961  Pakistan  Seorang  suami  yang  telah menjatuhkan talak kepada isterinya akan mendapatkan fasilitas dari lembaga arbitrase yang ditunjuk  oleh  kantor  catatan  sipil.  Lembaga  arbitrase  ini  memiliki  peran  untuk mengupayakan  perdamaian  dan  rujuk  pasangan  suami  isteri  tersebut.  Perceraian  dapat dilangsungkan  setelah  berakhir  waktu  sembilan  puluh  hari  dihitung  sejak  tanggal ditetapkannya catatan yang dikeluarkan oleh catatan sipil.
Ketiga,  pembatasan  secara  tidak  langsung.  Intervensi  administrasi  dan  pengadilan tidak  berlaku  di  beberapa  Negara  Muslim.  Beberapa  Negara  tersebut  masih  memegang teguh  terhadap  fiqih  konvensional.  Beberapa  Negara-negara  Islam  mengakui  bahwa  hak
19 Sri Wahyunu, Pembaharuan Hukum Keluarga Islam…, h. 215-216.
suami untuk menjatuhkan talak kepada istri. Faham ini diikuti oleh Negara Sudan, Mesir, Lebanon, Syiria, Jordania, Maroko, serta Iran menerapkan bahwa ucapan talak suami harus benar-benar  bermaksud  untuk  mengungkapkan  kehendak  suami  dan  tidak  ada  unsur paksaan untuk menjatuhkan talak kepada suami.
Keempat, pembatalan talak tiga sebagai wujud ucapan talak. Meskipun dalam kajian- kajian  fiqih  konvensional  talak  yang  dianggap  sebagai  jatuhnya  talak  adalah  talak  tiga, namun  pembaharuan  hukum  keluarga  menganggap  bahwa  yang  bisa  menjatuhkan  talak adalah putusan pengadilan. Ketentuan ini bisa ditemukan di Indonesia yang menganggap bahwa talak yang sah adalah ketika sudah ada putusan dari pengadilan. 20

## 5. Perceraian yang Diajukan Istri
Fiqih menegaskan bahwa hak talak ada pada suami, namun tidak menutup kemungkinan bagi seorang istri dapat meminta cerai dari suami. Hak seorang istri untuk meminta cerai kepada  suaminya  biasa  disebut  dengan  fasakh.  Tidak  heran  jika  di  ketentuan  di  Negara- negara  Islam  tentang  perceraian  yang  diajukan  oleh  isteri  terdapat  dalam  hukum keluarganya. Alasan yang dibenarkan oleh pengadilan bagi seorang istri yang meminta cerai dari  suaminya  di  antaranya  adalah  suami  gagal  dalam  memenuhi  kewajibannya  untuk memberikan nafkah. suami mempunyai cacat atau keterbatasan fisik serta gangguan mental serta penyakit yang sulit disembuhkan, pergi dari rumah dan tidak kembali, menyakiti dan melakukan kekerasan terhadap istri, serta melakukan kejahatan dan di hukum. Ketentuan lain bisa dilihat di Iran, apabila seorang suami melakukan poligami sedangkan istrinya tidak mengizinkannya,  seorang  istri  dapat  mengajukan  perceraian  ke  muka  pengadilan, ketentuan ini juga berlaku di Negara Pakistan dan India.
6. Status Hukum Anak Anak  yang  lahir  dalam  perkawinan  yang  sah  disebut  dengan  anak  yang  sah.  Salah  satu bukti  bahwa  hukum  keluarga  Islam  memperhatikan  status  hukum  anak  adalah  adanya ketentuan  mengenai  masa  ’iddah  yang  memiliki  tujuan  utama  untuk  mengetahui  status hukum anak. Hukum keluarga di beberapa Negara Muslim masa ini mengatur ketentuan terkait masa ’iddah, hak nafkah, hak waris bagi istri serta status anak. Masa ’iddah di Negara Mesir dan Sudan ialah tidak melebihi satu tahun. Di India dan Pakistan ketentuan terkait status anak yang lahir dalam masa ’iddah sedang ibunya belum menikah dengan orang lain, anak tersebut berstatus sebagai anak sah dari perkawinan sebelumnya.
Sementara  itu,  mengenai  hukum  kewarisan,  dikenal  adanya  pewarisan  secara intestate dan pewarisan secara testament. Pewarisan secara intestate dapat terjadi karena adanya kekerabatann, golongan darah, dan hubungan perkawinan. Sedangkan pewarisan  testament merupakan  pembagian  harta  waris  karena  adanya  sebuah  wasiat.  Negara  mesir,  Syiria, Tunisia,  dan  Maroko  adalah  beberapa  Negara  Muslim  yang  berhasil  membuat  Undang- undang tentang hukum kewarisan secara komprehensif. Sementara Negara Sudan, Irak dan Pakistan  tetap  berpegang  pada  konsep  hukum  kewarisan  Islam  klasik  dengan  sedikit melakukan beberapa pembaharuan.
Pembaharuan  yang  dilakukan  dalam  ranah  hukum  kewarisan  diantaranya  adalah: pertama,  cucu  mendapatkan  hak  waris  melaui  wasiat  wajibah.  Cucu  mendapatkan  hak warisnya  apabila  orang  tuanya  telah  meninggal  dunia.  Seperti  yang  kita  ketahui  dalam konsep hukum Islam klasik cucu sama sekali tidak berhak atas harta waris karena memiliki
20 Sri Wahyunu, Pembaharuan Hukum Keluarga Islam.., h. 216-217.
kedudukan  yang  jauh.  Berbeda  dengan  kondisi saat  ini  dimana  beberapa  Negara  Muslim telah  memberikan  hak  waris  kepada  cucu  jika  orangtuanya  selaku  ahli  waris  telah meninggal  dunia.  Konsep  inilah  yang  disebut  dengan  konsep  wasiat  wajibah.  Diantara Negara  muslim  yang  mengatur  ketentuan  wasiat  wajibah  diantaranya  adalah  Mesir, Maroko, Pakistan, Tunisia, dan Syiria.
Kedua,  pasangan  yang  masih  hidup.  Pasangan  yang  masih  hidup  dalam  hukum kewarisan  Islam  tradisional  mendapatkan  bagian  sesuai  yang  termaktub  dalam  al-Qur’an furuddul  muqaddarah.  Apabila  terdapat  kasus  hanya  ada  pasangan  yang  masih  hidup,  sisa harta  warisan  dapat  diberikan  ke  baitul  mal  atau  Negara.  Mengenai  pasangan,  sesuai ketentuan furuddul muqaddarah bagian untuk suami adalah setengah dan isteri mendapatkan bagian seperempat dari harta warisan.
Hukum  kewarisan  Islam  di  Negara  muslim  seperti  Mesir,  Sudan,  Syiria,  Tunisia, India dan Pakistan memberlakukan  hukum waris bagi pasangan yang masih hidup untuk mendapatkan  seluruh  harta  warisan  jika  dia  satu-satunya  ahli  waris  yang  tersisa.  Ketiga, wasiat  bagi  ahli  waris.  Menurut  hukum  kewarisan  Islam  klasik,  ahli  waris  tidak  boleh menerima wasiat. Namun di Negara Mesir, Sudan dan Irak wasiat boleh diberikan kepada ahli waris. 21

## D. Model Baru Pembaharuan Hukum Keluarga Islam
Model pembaharuan dan langkah positifikasi hukum keluarga Islam di Negara-negara muslim. Untuk menemukan sebuah langkah pembaharuan (dalam hukum Islam disebut dengan ijtihad) yang  progresif.  Namun  demikian,  problematika  hukum  keluarga  selalu  bermunculan  dalam setiap  ruang  dan  waktu. 22 Model  pembaharuan  baru  berupa  pendekatan  mashlahah  dalam menyelesaikan  semua  problematika  hukum  keluarga.  Pendekatan  ini  diperuntukkan  guna memberikan  perlindungan  bagi  semua  pihak.  Sementara  pendekatan  ini  memiliki  berbagai sudut  pandang  dalam  menentukan  hukum  (mashlahah).  Seperti  ditinjau  dalam  konteks kesehatan, psikologi, sosial, dan hukum Islam.
Guna merealisasikan pendekatan ini, perlu kiranya meninjau semua problematika hukum keluarga  dengan  berbagai  sudut  pandang.  Sehingga  akan  menghasilkan  produk  hukum  yang lebih  progresif,  dinamis,  dan  bisa  merespon  berubahnya  tempat  dan  berkembangnya  waktu. Wal  hasil,  hukum  keluarga  Islam  akan  mampu  mewujudkan  cita-cita  hukum  Islam  berupa “shalih fi kully zaman wa al-makan”.

## KESIMPULAN
Positifikasi  hukum  keluarga  melalui  pembaharuan  hukum  keluarga  Islam  di  Negara-Negara Muslim yang diawali oleh Negara Turki dan dilanjutkan oleh Mesir. Tujuan pembaharuan ini berkaitan  dengan  perbaikan  dan  kemajuannya,  diantara  pembaharuan  tersebut  adalah  dalam bidang  usia  perkawinan  dan  perwalian,  pencatatan  perkawinan,  kontrol  terhadap  poligami, perceraian dari suami, perceraian yang diajukan oleh istri dan status hukum anak. Hal itu tentu
21 Sri Wahyunu, Pembaharuan Hukum Keluarga Islam..., h. 217-218.
22 Lebih  lanjut  mengenai  formulasi  konsep  mashlahah,  lihat  dalam,  Iffatin  Nur  dan  Muhammad  Ngizzul Muttaqin,  “Reformulating  The  Concept  of  Mahlahah:  From  A  Textual  Confinement  Towards  A  Logic Determination” (Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial, Volume 17, Nomor 1, 2020).
bertujuan  untuk  merspon  problematika  hukum  keluarga  kontemporer  yang  tidak  lagi  bisa direspon oleh fikih klasik.
Merespon  akan  kemunculan  problematika  hukum  Islam  kontemporer,  pembaharuan hukum  keluarga  menggunakan  pendekatan  mashlahah.  Hal  itu  menjadi  solusi  penting  dalam menentukan  arah  positifikasi  hukum  keluarga  Islam.  Pembaharuan  melalui  pendekatan mashlahah  akan  lebih  bisa  diterima  oleh  ruang  tempat  dan  waktu  yang  berbeda.  Selain  itu, pembaharuan  melalui  pendekatan  mashlahah  lebih  bisa  merespon  berkembangan  ilmu pengetahuan, seperti kesehatan, sosial, psikologi, dan hukum Islam kontemporer.

## REFERENSI
Anderson, J.N.D. Hukum Islam di Dunia Modern (Islamic Law in The Modern World), terj. Machnun Husain, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2009.
Ghofur,  Abdul,  dan  Sulistiyono.  “Eklektisisme  Dalam  Taqnin  Hukum  Keluarga  Di  Dunia Islam”. ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman, Volume 8, Nomor 2, Maret 2014.
Islamy, Athoillah. “Eksistensi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dalam Kontestasi Politik Hukum dan Liberalisme Pemikiran Islam”. Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, Volume 4, Nomor 2, November 2019.
Latief,  M.  Nur  Hasan.  “Pembaharuan  Hukum  Keluarga  Serta  Dampaknya  Terhadap Pembatasan  Minimal  Kawin  dan  Peningkatan  Status  Wanita”.  NOVELTY:  Jurnal Hukum, Volume 7, Nomor 2, 2016.
Mudzar,  M.  Atho’  dan  Khairudin  Nasution.  Hukum  Keluarga  di  Dunia  Islam  Modern.  Jakarta: Ciputat Press, 2003.
Noviana, Lia. “Status Wanita di Negara Muslim Modern: Studi Terhadap Hukum Keluarga di Tunisia  dan  Indonesia”.  Kodifikasia:  Jurnal  Penelitian  Islam,  Volume  13,  Nomor  2, 2019.
Nur, Iffatin dan Muhammad Ngizzul Muttaqin. “Reformulating The Concept of Mashlahah: From  A  Textual  Confinement  Towards  A  Logic  Determination”.  Justicia  Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial, Volume 17, Nomor 1, 2020.
Rofiq, Ahmad. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013.
Sejarah dan Reformasi Hukum Keluarga Islam
di Dunia, dalam, https://www.radarhukum.com/sejarah-reformasi-hukum-keluarga-islam-di-dunia.html
Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Misbah. Jakarta: Lentera Hati, 2004.
Tahir,  Mahmud.  Family  Law  Reform  In  The  Muslim  World.  Bombay:  NM.  Tripathi  PVT  LTD,
2010.
Wahyuni,  Sri.  “Pembaharuan  Hukum  Keluarga  Islam  di  Negara-Negara  Muslim”.  al-Ahwal: Jurnal Hukum Islam, Volume 6, Nomor 2, 2013.
Zubaida, Sami. Law and Power in the Islamic World. London: LB. Tauris, 2012.