Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Dinamika Peran Ngo Lingkungan Hidup Dalam Arena Politik Lokal Di Provinsi Jambi
Moh. Arief Rakhman 1 , Haryadi 2
1 Prodi Ilmu Politik, Universitas Jambi, Indonesia
2 Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia Email: moh.ariefrakhman@unja.ac.id
Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena yang ditunjukkan oleh NGO lingkungan  hidup  yang  bergerak  dalam  bidang  lingkungan  hidup,  dimana  untuk  provinsi  Jambi mempunyai  jumlah  sebaran  yang  tidak  bisa  dibilang  sedikit.  NGO  lingkungan  hidup  yang  ada  di Jambi  beroperasi  dalam  berbagai  jaringan,  mulai  dari  lokal,nasional  sampai  yang  berskala internasional. Bentuk,sifat dan kekuatan masing-masing jaringan tersebut menentukan masa depan keberlanjutan  sektor  NGO  Lingkungan  hidup  di  Jambi  maupun  Indonesia  secara  lebih  luas. Penelitian ini menjelaskan fungsi NGO  Lingkungan hidup sebagai kekuatan kekuatan politik yang muncul  dan  mampu  memberikan  pengaruh    kuat  terhadap  proses  pembuatan  kebijakan  di  ranah pemerintahan  lokal.  Penelitian  menganut  paradigma  konstruktivisme  dengan  menggunakan pendekatan  kualitatif  untuk  memberikan  penjelasan  dan  memahami  peristiwa  yang  sedang  atau telah  terjadi,  yang  menekankan  pada  interpretasi  makna  kategori  yang  berkembang  dari  informan penelitian.  Hasil  dari  penelitian  ini  diharapkan  pemahaman  bagaimana  strategi  dan  pencapaian NGO  lingkungan  hidup  di  Jambi  dalam  memberikan  terhadap  kebijakan-kebijakan  terkait lingkungan.

## Kata Kunci : NGO, Kekuatan Politik, Kebjakan, Lingkungan hidup
Abstract:  This  research  is  motivated  by  the  existence  of  a  phenomenon  shown  by environmental  NGOs  engaged  in  the  environmental  sector,  where  Jambi  province  has  an indefinitely  small  amount  of  distribution.  Environmental  NGOs  in  Jambi  operate  in  various networks, ranging from local, national to international ones. The form, nature and strength of each of these networks determine the future sustainability of the NGO Environment sector in Jambi and Indonesia  more  broadly.  This  research  explains  the  function  of  environmental  NGOs  as  an emerging political force capable of exerting a strong influence on the policy-making process in the realm  of  local  government.  Research  adopts  a  constructivist  paradigm  by  using  a  qualitative approach to provide an explanation and understanding of events that are or have occurred, which emphasizes  the  interpretation  of  the  meaning  of  the  developing  categories  of  the  research informants.  The  results  of  this  research  are  expected  to  understand  how  the  strategies  and achievements of environmental NGOs in Jambi in providing environmental related policies.

## Keywords: NGO, Political Power, Policy, Environment

## PENDAHULUAN
Ngo (Non  Government  Organization) adalah istilah yang digunakan untuk menyebut  suatu  lembaga,  kelompok,  atau organisasi yang aktif mengupayakan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan, terutama  pada  lapisan  masyarakat  bawah, dikenal  istilah  Non-Goverment  Organization (NGO).  Istilah  ini  umum  dipakai  oleh organisasi-organisasi yang bernaung di bawah
Perserikatan  Bangsa-bangsa  (PBB).  Dalam suatu  konferensi  yang  diadakan  oleh  Wahana Lingkungan  Hidup  Indonesia  (WALHI)  pada 1976,  istilah  NGO  kemudian  diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Organisasi  Non-Pemerintah  (ORNOP)  atau istilah yang kemudian popular belakangan ini juga  disebut  sebagai  CSO (Civil  Society Organizations) (Mansour: 2003).
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Ditingkat  Nasional  sendiri,  Istilah
NGO, atau LSM mulai diusulkan oleh Sakiran Mangunpranoto pada pertemuan antar organisasi  non  pemerintah  yang  bergerak  di bidang  pembangunan  perdesaan  di  Ungaran, Jawa Tengah tahun 1978. Nama pertama yaitu Lembaga  Pembina  Swadaya  Masyarakat, kemudian  dirubah  menjadi  LSM.  Dalam  UU No  8  Tahun  1985  tentang  Organisasi Kemasyarakatan,  tidak  mengatur  batasan LSM.  Baru  kemudian  pada  Instruksi  Menteri Dalam  Negeri  No  8  Tahun  1990  tentang Pembinaan  Lembaga  Swadaya  Masyarakat, dirinci tentang pengertian LSM (Purwanto:2012).  Di  tingkat  Internasional adalah  Organisasi  Non  Pemerintah  (ORNOP) yang  merupakan  terjemahan  dari  Non Governmental  Organization  (NGO)  seperti yang dituangkan di paragraph pertama.
Pasal  1  ayat  (12)  UU  No  4  Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok-pokok Lingkungan  Hidup,  dan  kemudian  sesuai dengan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2013,  tentang  Ormas,  yang  memberikan defenisi  kepada  Organisasi  Kemasyarakatan (Ormas)  sebagai,  organisasi  yang  didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan  kesamaan  aspirasi,  kehendak, kebutuhan,  kepentingan,  kegiatan,  dan  tujuan untuk  berpartisipasi  dalam  pembangunan demi  tercapainya  tujuan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila  (Lihat  UU  Ormas:  Pasal  1)). penjelasannya  mendefinisikan  Ormas  adalah organisasi  yang  tumbuh  secara  swadaya,  atas kehendak  dan  keinginan  sendiri  di  tengah masyarakat  dan  berminat  serta  bergerak  di bidang lingkungan hidup. Pada intinya Ormas termasuk  bagian  dari  kelompok  masyarakat. Untuk  aturan  dalam  UU  No  23  Tahun  1997 tentang  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  dan UU  No  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  tidak dijelaskan  batasan  istilah  ini.  selanjutnya sebutan  Ormas,  bisa  juga  disebut  dengan NGO,  LSM  atau  pun  Ornop  dalam  laporan kemajuan ini.
Setelah  Bulan  November  2001,  atau tiga tahun pasca Reformasi, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
mengeluarkan  Ketetapan  melalui  TAP  MPR
Nomor  IX/2001  Tentang  Pembaruan  Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (PA dan PSDA).  Dimana  ketetapan  ini  adalah    adalah bukti  unjuk  partisipasi  demokratis  dari masyarakat sipil dalam pembentukan perundang-undangan,  yang  juga  merupakan tonggak  dimana  Gerakan  agrarian  dan Gerakan  yang  mana  didalamnya  terdapat banyak NGO yang memiliki concern terhadap hal  tersebut  bersinergi  dalam  memanfaatkan kesempatan politik  yang terbuka pasca rezim otoritarian tumbang.
Selanjutnya Pasal 92 UU No 32 Tahun 2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup,  mengatur  hak  gugat organisasai  lingkungan  hidup,  dalam  rangka pelaksanaan  tanggung  jawab  perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan  hidup.  Hak  inilah  yang  kemudian menjadi  salah  satu  sebab  dikemudian  hari Banyak  penelitian  yang  menemukan  hasil bahwa  NGO  mempunyai  kemampuan  untuk melakukan pemanfaatan atas berbagai keluhan yang dilakukan secara kolektif, NGO juga  dipercaya  dapat  membangun  struktur kesempatan  politik  yang  dapat  membentuk mobilisasi, framing dan berbagai bentuk aksi.
Dengan semakin berkembangnya politik  dan  budaya  demokrasi  yang  lebih standar  di  Indonesia,  rakyat  indonesia menjadi  lebih  butuh  saluran  agar  bisa menyuarakan  aspirasi  &  idealismenya  terkait penghidupan  yang  baik.  Sebelumnya  peran tersebut  di  dominasi  oleh  Partai  Politik. Seiring  dengan  berkembangnya  demokrasi  di negeri  ini  peranan  partai-partai  tersebut sedikit demi sedikit berevolusi dari organisasi politik  massa  menjadi  hanya  alat  bagi  para politisi  untuk tetap  berkontestasi  dalam  arena untuk  berebut  kekuasaan.  Menurut  Civil Society Engagement Framework milik DFAT, Non Government organizations (NGO) adalah produk dari civil society, dengan fungsi‘sebagai  lembaga  non-pemerintah  dan non-pasar yang mana sekelompok masyarakat dapat secara mandiri melakukan pengorganisiran  guna  mencapai  tujuan  atau nilai-nilai  bersama  dalam  kehidupan  (CSEF: 2012).
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Organisasi  masyarakat  sipil  (Ormas) selanjutnya  akan  kita  sebut  NGO,    adalah ruang dimana masyarakat mampu mengimbangi  kuasa  negara  bersama  pasar lewat  cara  yang  beragam,  seperti  melakukan advokasi  keadilan  sosial  dan  ekonomi,  dan dengan  melakukan  pemenuhan  kebutuhan pembangunan sosial yang belum bisa dijawab atau  dilakukan  oleh  negara  dan  pasar. Biasanya  menjadi  anggota  dalam  organisasi masyarakat sipil mempunyai prinsip kesukarelaan  dan  mandiri,  serta  terdapat kebiaasaan  jika  muncul  keuntungan  yang didapatkan, maka keuntungan itu dikembalikan  ke  dalam  organisasi  daripada menjadi  keuntungan  per  individu.  Dalam kerangka kerja operasional, organisasi masyarakat  sipil  termasuk  juga  di  dalamnya adalah  organisasi  berbasis  masyarakat,  yang melakukan  pekerjaannya  di  tingkat  lokal  dan tergantung  kepada  kontribusi  dari  para anggota yang lain agar bisa operasional, tidak jarang  untuk  kepentingan  para  anggotanya sendiri.
Melalui NGO (Non-Government Organization), masyarakat mempunyai wadah untuk melakukan
advokasi
dan memperjuangkan  isu-isu  yang  bagi  mereka adalah  isu  penting.  Dengan  kondisi  dimana sangat banyak persoalan sosial yang menghampiri  masyarakat,  maka  tidak  aneh jika  NGO  di  negara-negara  berkembang  dan demokratis, organisasi seperti tumbuh menjadi  sangat  banyak.  Banyak  penelitian yang menemukan hasil bahwa NGO mempunyai  kemampuan  untuk  melakukan pemanfaatan  atas  berbagai  keluhan  yang dilakukan secara kolektif, NGO juga dipercaya dapat membangun struktur kesempatan  politik  yang  dapat  membentuk mobilisasi, framing dan berbagai bentuk aksi. Bagaimana NGO melakukan manuver politiknya,  NGO  mewujudkan  dgn  cara memberikan  pengaruh  langsung  kepada otoritas  yang  menjadi  kunci,  melakukan peningkatan  eskalasi  berbentuk  pressure politik kepada pihak otoritas atau pemerintah, lewat  pemakaian  jejaring  advokasi  antar negara,  memberikan  dorongan  terhadap keberlanjutan  pasar,  memberikan  tekanana terhadap  masuknya  modal,  memobilisasi
persepsi  sehingga  memunculkan  dukungan dari para elit dan mengangkat ide atau inovasi baru  yang  lengkap  dengan  berbagai  praktik ideal sebagai sebuah alternatif solusi tandingan.  Salah  satu  arena  yang  menjadi perhatian besar dari NGO adalah arena politik lingkungan  hidup.  Arena  politik  lingkungan hidup  dalam  hal  ini  mengacu  pada  pendapat Princen  dan  Finger  dalam  karyanya  (Finger: 1994),  yang  memberikan  Batasan  tentang arena politik lingkungan hidup, diperkuat oleh Neil  Carter  yang  menyatakan  bahwa,  arena Politik Lingkungan hidup, mencakup kebijakan,  tata  kelola  dan  praktek-praktek pengelolaan lingkungan hidup (Carter:2007).
Provinsi Jambi sebagai sebuah Provinsi  yang  mengandalkan  pertumbuhan ekonominya pada aktifitas  eksploitasi sumber daya  alam    sebagai  basis  dalam    rangka penyediaan  bahan  baku.  Hal  ini  diperkuat dengan  melihat  berbagai  produk  kebijakan yang  dihasilkan,  Provinsi  Jambi  melalui agenda  “Jambi  Tuntas”  sebagai  judul  besar dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintahan, menargetkan pertumbuhan ekonomi  6,65%.  Dengan  melihat  dokumen PERDA  No  7  Tahun  2016  tentang RPJMD Provinsi  Jambi  2016-2021  yang  kini  telah mengalami  perubahan  dan  sebagai  satu dokumen penerjemah Jambi
Tuntas,
pertumbuhan yang ditargetkan tersebut masih bersumber  pada  sektor penopang  utamanya, yaitu  pertambangan  dan  industri  pengolahan juga  perdagangan  jika  dilihat  sampai  tahun 2016  tidak  memiliki  banyak  perbedaan signifikan.  Atau  setidaknya  samapai  2021, skenario kebijakan dalam perencanaan pembangunan  yang  disusun,  juga  tidak  jauh berbeda, tetap bersandar pada sumber-sumber alam  yang  akan  tereksploitasi,  terutama sumber-sumber pertambangan, industri perkebunan monokultur dan HTI.
Kebijakan seperti ini, terlepas dari sisi kemampuannya  untuk  mempercepat  laju pertumbuhan ekonomi namu seperti dibanyak provinsi lain di Indonesia, rawan menyebabkan berbagai masalah yang berpotensi  menyulut  berbagai  konflik,  data dari  Wahana  Lingkungan  Hidup  Indonesia (WALHI),  berbagai  permasalahan  potensial akan  timbul  dari  beberapa  sector  yang
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya alam  di  Jambi,  Kebijakan  pembangunan industry  kelapa  sawit,  HTI,  Pertambangan, Perlindungan  serta  Pengelolaan  Gambut, masalah  Perhutanan  Sosial  dan  Tanah  obyek reforma  agrarian  (TORA),  adalah  masalah masalah  yang  banyak  dan  masih  akan bermunculan  di  Provinsi  ini.  Hal  yang  sama juga  di  munculkan  oleh  NGO  lainya  yang punya  base  area  di  provinsi  ini,  seperti Komunitas  Konservasi  Indonesia  -warung Informasi  KOnservasi  (KKI-Warsi),  sebuah NGO  yang  banyak  berkegiatan    dalam pendampingan    masyarakat  di  dalam  dan disekitar  hutan  di  Dengan  kondisi  seperti dipaparkan  sebelumnya,  keadaan  tersebut membuat  Provinsi  Jambi  masuk  kedalam kondisi dimana potensi kerusakan lingkungan, distribusi    penguasaan  tanah  dan  sumberdaya alam  yang  timpang,  dan  rawan  konflik agraria,  sangat  mudah  terjadi.  maka  tidak heran  berbagai  NGO  yang  mempunyai Concern,  minat  tersendiri  dalam  pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan hidup,
pengembangan
dan pemberdayaan masyarakat bermunculan di Provinsi Jambi.
Arena Politik lingkungan hidup mendapat  perhatian  besar  dari  NGO,  baik nasional maupun internasional. NGO mempunyai peran sentral dan strategi penting dalam  kancah  politik  lingkungan  hidup, bukan  hanya  ditingkat  global,  ditingkat nasional pun pengaruhnya tidak bisa diabaikan  begitu  saja  (David:  2016).  kancah politik  lingkungan  hidup  yang  dimaksud adalah  merujuk  kepada  Princen,  Finger  & Carter,  termasuk  didalamnya  policy,  tata kelola & praktik-praktik tata kelola lingkungan    hidup.    didalam  penelitian  ini politik lingkungan hidup diberikan batas anya di  beberapa  kasus  lingkungan  &  agrarian yang  terjadi  di  Provinsi  Jambi.  hal  yg  sama yang muncul dalam data
Beberapa penelitian terdahulu menunjukan  bahwa  NGO  sektor  lingkungan hidup  di  Indonesia  bisa  berperan  sebagai organisasi sosial yang bertujuan mempercepat terciptanya  hubungan  kuasa  pada  multi  actor yang  ada,  hal  ini  dilakukan  melalui  cara memberikan  pengaruh  terhadap  kebijakan yang dibuat, hukum, pasar juga sector swasta,
serta  memasyarakatkan  ide-ide  baru  yang berbasiskan  masyarakat  pada  ditingkat  lokal, bertujuan  menciptakan  penguatan  tata  kelola sumberdaya  alam  yang  baik  di  negeri  ini. misalnya  dalam  penelitian  kausar,  yang dimuat  di  Indonesian  Journal  of  Agricultural Economics  (IJAE),  yang  berjudul  Konflik kepentingan dibalik konservasi studi di taman nasional  Kerinci  Seblat(TNKS)  Provinsi Jambi, dipaparkan bahwa konflik kepentingan antara  masyarakat  lokal  dan  pemerintah Daerah    dimana  NGO    di  posisikan  dalam posisi  yang  di  curigai  sebagai  perpanjang tangan  negara  maju  dalam  membawa  isu konservasi  ke  daerah  yang  berujung  motif bisnis, namun keberadaan meraka juga dinilai sebagai  bagian  dari  solusi,  untuk  kasus TNKS, pemahaman terhadap konsep Community  based  management,  yang  terlihat lebih  dipahami  oleh  NGO  menjadi  sebuah resolusi konflik pada saat itu (IJAE: 2010).
Penelitian selanjutnya juga menunjukan bagaimana peran NGO lingkungan  hidup  dalam  turut  serta  memberi tekanan  terhadap  pemerintah  yang  secara tidak langsung menunjukan kekuatan politiknya  sebagai  salah  satu  elemen  civil society  yang  ada  di  provinsi  Jambi  sering muncul  dibeberapa  moment  karhutla  yang kerap  terjadi  di  Provinsi  ini,  sebagai  mana hasil  penelitian  dari  David,  Adiwibowo,  dan Ekawati,  yang  memaparkan  bagaimana  peran dan  strategi  yang  di  lakukan  NGO  terhadap pemerintah kerapkali terbukti effektif memberikan tekanan yang kemudian memunculkan  kebijakan  public  yang  tepat sasaran.  Dalam  artikelnya  yang  berjudul NGO’s  Roles  and  Strategies  in  the Environmental Politic Arena, mereka menemukan  bahwa,  Strategi      politik      NGO lingkungan  hidup  dalam  beberapa  kasus Karhutla  adalah  mempengaruhi  langsung sasaran  perubahan,  menggunakan  jaringan advokasi  transnasional,  mempengaruhi  aliran kapital, memanfaatkan dukungan elit pemerintahan,  serta  mempromosikan  praktik- praktik  terbaik  pada  tingkat  lokal.  Upaya tersebut  memberikan  pengaruh  dalam  bentuk lahirnya regulasi, memperkuat upaya penegakan  hukum,  mempengaruhi  perilaku sektor  swasta  serta   mendorong   tumbuhnya
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
praktik-praktik lokal dalam pengelolaan lahan gambut berbasis masyarakat, dan ini dilakukan juga di Jambi (David: 2016).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menganut  paradigma konstruktivisme  dan  memakai  pendekatan kualitatif  agar  bisa  memunculkan  penjelasan dan  pemahaman  terkait  peristiwa  terjadi  saat ini  maupun  telah  lampau,  yang  memberikan penekanan  pada  interpretasi  makna  yang berkembang dari informan penelitian (Denzin: 2009).  Metode  kualitatif  adalah  cara  meneliti yang  bisa  memunculkan  data  deskriptif berbentuk kalimat tertulis maupun lisan. Cara melakukan proses mengumpulkan data adalah melalui  indepth  interview  dan  studi  Pustaka, mempelajari dokumen-dokumen terkait. Untuk  memilih  informan  dipakailah  metode bola salju, Klasifikasi informan adalah aktivis NGO  yg  menjabat  sebagai  pimpinan  di organisasinya, akademisi, wartawan, perwakilan pejabat pemerintah yang memiliki pengetahuan dan informasi terhadap beberapa kasus terkait NGO lingkungan hidup yang ada di Jambi. terkait dengan waktu yang bertepatan  dengan  kemunculan  Pandemi Covid  19  sehingga  muncul  keterbatasan mobilitas  untuk  melakukan  penelitian  di lapangan,  maka  penelitian  ini  akan  lebih menitik beratkan kepada studi Pustaka.

## TINJAUAN PUSTAKA

## 1. Ekologi Politik
Ekologi  politik  adalah  perpaduan perhatian  kepada  lingkungan  dan  juga  politik ekonomi  secara  umum,  yaitu  discourse diantara  masyarakat  dengan  sumberdaya berbasis  lahan,  termasuk  dalamnya  dialektika kelas  dan  kelompok2  di  masyarakat.  Bryant dan Bailey, memberikan penambahan penjelasan,    bahwa  ekologi  politik  adalah studi  tentang  SDA,  keadaan  &  implikasi politik  yang  berasal  dari  rusaknya  alam, dimana  dalam  kaitannya  dengan  negara berkembang  krisis  lingkungan  tersebut  lebih banyak berawal pada timpangnya relasi kuasa (Bryan: 1997).
Ekologi  politik  mulai  berkembang sejak  akhir  tahun  1970an  dan  awal  1980an. Istilah ekologi politik pertama kali dicetuskan
oleh  Russet  (1967),  Eric  Wolf  (1972),  Miller (1978),  Corckburn  dan  Ridgeway  (1970). Banyak  bidang-bidang  dalam  kehidupan manusia  yang  berkaitan  erat  dengan  ekologi politik  seperti  cultural  ecology,  human ecology,  ecological  anthropology,  ecological economics,  radical  development  geography dan environmental history. Terkadang ekologi politik  disamakan  dengan  politik  lingkungan (environmental  politics).  Namun  ekologi politik  dan  politik  lingkungan  mempunyai perbedaan  pada  dasar  konsepnya.  Politik lingkungan  adalah  bidang  studi  pada  ilmu politik terkait masalah lingkungan. Contohnya meneliti  apa  yang  disebabkan  oleh  isu lingkungan kepada prosesi politik umum serta posisi pemerintah terkait pengelolaan lingkungan.  Dalam  politik  lingkungan  ada anggapan  berperspektif  teknosentrik  daripada ekosentrik,  jadi  memunculkan  kesimpulan kaitannya dengan ekologi politik tidak terlalu kuat (Rachman: 2005).
Terdapat  dua  pendekatan  yang  ada pada ekologi politik menurut Bryant & Bailey yaitu pendekatan aktor dan pendekatan kritis. Pendekatan aktor berpusat pada pelaku (Actor Oriented-AO). Lima aktor yang sebutkan oleh Bryan  dan  Bailey  yaitu  negara,  pengusaha, lembaga multilateral, NGO dan aktor pengguna  maupun  pelindung  sumber  daya alam. Pendekatan kritis didasarkan pada teori kritis  yang  dikembangkan  sejak  Tradisi Frankfurt (Rachman: 2005).
Seiring dengan tingkat sadarnya masyarakat terhadap berbahayanya perusakan lingkungan  hidup  yg  semakin  membaik khususnya  di  negara-negara  berkembang, maka  praktik-praktik  eksploitasi  terhadap sumber  daya  alam  (natural  resources)  yg mengancam ekosistem mulai mendapat perlawanan dari berbagai elemen masyarakat. Mereka  bersatu  dalam  berbagai  NGO  dan melakukan berbagai aktivitas gerakan lingkungan,  yaitu  gerakan  yang  bertujuan untuk  meningkatkan  kesadaran  masyarakat terhadap  pelestarian  lingkungan  hidup  serta bahaya  yang  diakibatkan  oleh  perusakan lingkungan.  Bahkan  mereka  juga  melakukan resistensi  terhadap  berbagai  pihak  baik pemerintah  maupun  swasta  yang  baik langsung  atau  tidak  langsung  berkontribusi
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
akan  terjadinya  kerusakan  lingkungan  hidup. Satu  hal  yang  menarik  adalah  bahwa organisasi  dan  gerakan  lingkungan  ini  bukan semata-mata  organisasi  yang  bersifat  lokal, tetapi  mereka  sering  kali  memiliki  jaringan yang  bersifat  nasional  bahkan  internasional. Fenomena  penguatan  sektor  ketiga  ini  (civil society  organization  (CSO)/civil  society association (CSA), NGO) merupakan kekuatan  gerakan  sosial  baru  yang  menguat sejak  dirasakan  gejala  deep  distrust  terhadap organisasi politik konvensional seperti negara, birokrasi  dan  lembaga  perwakilan  rakyat (Dharmawan: 2005).
2. NGO Lingkungan Hidup
Menurut  definisnya,  NGO  atau  LSM adalah  organisasi  yang  dibentuk  suatu kelompok dan bersifat mandiri, tidak tergantung  kepada  pemerintah  utamanya terkait  pendanaan  dan  sarana  atau  prasarana. Organisasi  berdiri  atas  komitmen  warga negara  yang  peduli  terhadap  isu-isu  yang muncul dari berbagai sektor dalam kehidupan berwarganegara,  dari  sosial,  ekonomi  hingga politik  (Afan  Gaffar:  2006).  Ditingkat Internasional,  NGO  sendiri  secara  umum dikenal  dengan  penggolongan  kepada  dua jenis. NGO yang berorientasi kepada aksi atau Program  dan  yang  lainnya  adalah  NGO  yang berfungsi  sebagai  Lembaga-lembaga  donor. Jenis NGO Aksi dan program,  adalah mereka yang  menjalankan    programnyaa  karena keresahan atau keprihatinan terhadap berbagai masalah  yang  muncul  di  masyarakat,  NGO Lingkungan hidup masuk kedalam penggolongan  jenis  ini.    sedangkan  untuk jenis selanjutnya, adalah NGO yang memfungsikan  lembaganya  sebagai  Lembaga donor  yang  mengkhususkan  pada  penyaluran bantuan    kepada  NGO-NGO  di  jenis  pertama yang  daerah  operasional  nya  dikenal  sebagai “Dunia ke-3”,  yang dilakukan NGO Jenis ini memang  lebih  banyak  bergerak  dalam penghimpunan  dana    dari  usaha-usaha swadaya  masyarakat,  sumbangan  Pilantropis, donator  perusahaan,    atau  tidak  jarang  juga mengumpulkan  dana  yang  berasal  dari bantuan Kerjasama Internasional. Selanjutnya NGO  Kemudian  mulai  menapat  pengakuan Nasional, Regional, maupun Internasional.
Perkembangan NGO di kancah politik lingkungan  hidup  bisa  dipandang    sebagai proses    demokratisasi  di  sektor    lingkungan hidup yang sedang berproses (Princen: 1994). Berawal dari  Konferensi  Bumi yg di adakan di Brazil pada tahun 1992, ke aktifan berbagai NGO  sektor  lingkungan  hidup  mengalami perkembangan      yang      sangat  baik. Berubahnya  berbagai  kebijakan    terkait pengelolaan    lingkungan    hidup    tidak    lagi terpusat    kepada    aktoraktor  Negaraa,    tapi juga  organisasi-organisasi  civil  society,  turut serta  sebagai    wakil  aktor  bukan-negara (Guadalope: 2004).
NGO    bisa  memiliki  peran  sinifikan dalam diplomasi lingkungan hidup, membesarkan  jejaringan    advokasi  lintas negara  dalam  konteks  berhadapan  dengan masalah    lingkungan    hidup  dan memberi pengaruh  terhadap    standar  keberlanjutan lingkungan.  singkatnya,    NGO  lingkungan hidup  adalah    salah  satu  aktor  yang  diakui posisinya  dalam  politik  lingkungan  global. NGO  memiliki   peran   dan   strategi   dalam rangka      mendukung      keseimbangan hubungan    kuasaantara    pemerintah,    swasta dan  rakyat.    NGO    merupakan      salah      satu elemen      dalam      gerakan      sosial  (Fakih: 1996).  Pengertian  NGO  dalam  penelitian  ini mengacu  pada  definsi  bahwa,    NGO    adalah organisasi    private,  non  komersil    dan proffesional    dilengkapu  dengan    masalah legal  kelembagaan  secara    hokum  yang  jelas, mempunyai    kepedulian  terhadap  berbagai tujuan  yang bermuara pada Kesejahteraan.
NGO  adalah    organisasi    gerakan sosial    profesional    yang    mempunyai    ke khasan,  adanya  nilai  profesionalisme,    sistem manajemen  &  struktur  organisasi yg formal dan skill teknis spesifik yang digunakan untuk keperluan gerakan (Diani: 2006).
Kemunculan NGO lingkungan hidup, muncul saat  isu  tentang  lingkungan  telah  menjadi wacana  global,di  samping  isu  hak  asasi manusia  dan  isu  gender.  Berawal  dari  isu sederhana  tentang  pelestarian  alam  demi tujuan  rekreasionaI,isu  lingkungan  kemudian bergulir,  berproses,dan  melembaga  sebagai erakan  yang  banyak  dilakukan  oleh  NGO lingkungan.  Dalam  perkembangannya,  NGO lingkungan  memang  lebih  tampak  sebagai
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
agen  utama  da1am  gerakan  lingkungan,yang dinamikanya  dicerminkan  pada  munculnya berbagai ragam
NGO lingkungan. Sebagaimana  yang  diungkapkan  muhamad budairi,  Defenisi  dari  LSM/NGO,  secara sederhana    bisa  diartikan  sebagai  Gerakan yang  tumbuh      berdasarkan  nilai-nilai kerakyatan,  dengan  tujuannya  adalah  untuk menumbuhkan  kesadaran    dan  kemandirian masyarakat,  dengan  akhir  yaitu  menciptakan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, di suatu negara dengan sistem yang Demokratis, NGO pun  secara  alamiah  menjadi  salah  satu kelompok  yang  mempunyai  kekuatan  politik yang bersumber dari Rakyat.
3. Gerakan Sosial Baru
Untuk menganalisis peran dan strategi NGO lingkungan dalam ranah politik sehingga  mempengaruhi  kebijakan-kebijakan Pemerintah  Daerah  Provinsi  Jambi,  maka studi ini berpijak pada kerangka teori Gerakan Sosial Baru (GSB). Menurut Singh teori GSB merupakan  penjelasan  terhadap  pergeseran gerakan  sosial  dari  isu  redistributif  menuju kualitas hidup (Singh: 2001). GSB
berkembang  sebagai  kritik  dari  teori-teori gerakan  sosial  lama  yang  didominasi  oleh kerangka pemikiran
Marxian, yang memfokuskan  pada  konsep  perjuangan  kelas dengan  kaum  buruh  sebagai  pusat  perubahan sosial.  Gerakan  sosial  lama  dianggap  tidak lagi memadai untuk menjelaskan perkembangan gerakan sosial yang memasuki konflik-konflik  baru  seperti  konflik  identitas, nilai-nilai  dan  kultural  yang  tidak  bisa direduksi  sebagai  konflik  proses  produksi (Saunders:  2013).  Saunders  menjelaskan bahwa  GSB  memiliki  karakteristik  anti modernisasi,  tidak  berbasis  kelas  tertentu dalam masyarakat, tampil dalam bentuk yang partisipatif, tidak hirarkis dan terdesentralisasi, dengan orientasi pada kebebasan  dan  otonomi  masyarakat  sipil. Salah  satu  bentuk  Gerakan  Sosial  baru  ini adalah gerakan lingkungan hidup.
Penelitian ini melihat bahwa perkembangan  NGO Lingkungan  hidup sebagai  organisasi  gerakan  lingkungan  hidup dilihat dari lensa analisis Gerakan social baru.
Dalam konteks Indonesia, maupun Pengelolaan di daerah seperti Provinsi Jambi.
tepat  Ketika  situmorang,  mengembangkan sintesis  dari  konsep-konsep  teori  gerakan sosial  untuk  menganalisis  dinamika  proses kolektif  lingkungan  hidup.  Konsep-konsep tersebut  adalah  keluhan  kolektif,  struktur kesempatan politik, struktur mobilisasi, proses  framing  dan  bentuk-bentuk  aksi (Situmorang:  2013).  Mc  Adam  et  al, menjelaskan hubungan konsep-konsep tersebut  diatas  sebagai  alat  analisis  dalam melihat  gerakan  sosial  kontemporer  secara empiris  (Adam:  1997).  Keluhan  kolektif adalah bentuk ketidakpuasan terhadap ketidakadilan  yang  dirasakan  atau  diterima masyarakat  luas,  meskipun  bukan  satu- satunya  yang  mendorong  terjadinya  protes. Struktur  kesempatan  politik  adalah  tanda- tanda  yang  konsisten  pada  tatanan  politik yang  memberi  peluang  pada  aktor  politik untuk  membentuk  sebuah  gerakan  sosial. Keluhan  kolektif  dan  struktur  kesempatan politik  memungkinkan  organisasi  gerakan sosial.

## HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL
1. Kondisi  Kerusakan  Lingkungan  Hidup di Provinsi Jambi
Narasi  mengenai  lingkungan  hidup dan  eksploitasi  sumber  daya  alam  yang berlebihan merupakan bukan hal yang baru di tingkat global, nasional, maupun local. isu ini telah berkembang menjadi awal dari berbagai perubahan  relasi  antara  beberapa  pihak, negara, masyarakat, Swasta. Seperti kebanyakan  permasalahan  lingkungan  yang terjadi di Indonesia pada umumnya, apa yang menjadi permasalahan lingkungan di Provinsi Jambi tidak jauh berbeda, akar masalah selalu terkait  dengan  masalah  kebijakan  dan kepentingan  ekspansi  industri  berbasis  hutan lahan  juga  pertambnagan,  hal  yang  sudah dimulai sejak Gelombang pertama pembukaan  hutan  secara  luas  adalah  sejak tahun 1970-an, dimana pemerintah memberikan izin secara besar-besaran kepada perusahaan kayu dalam skema Hak Pengusahaan  Hutan  (HPH)  dan  Hutan Tanaman  Industri  (HTI).  Gelombang  kedua adalah  ekspansi  perkebunan  kelapa  sawit
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
sejak  tahun  1990-an  di  Pulau  Sumatra  dan Kalimantan.
Pada  masa  ini  juga  ditandai  dengan proyek  pembukaan  lahan  gambut  sejuta hektar  di  Kalimantan  Tengah  pada  periode 1995-1999  untuk  kepentingan  pertanian. Gelombang ketiga adalah terjadinya peningkatan  permintaan  produk  kelapa  sawit pada  pasar  global  sejak  tahun  2000,  dimana kelapa sawit menjadi primadona ekspor untuk perolehan  devisa  negara.  Indonesia  tercatat sebagai produsen kelapa sawit global terbesar di dunia bersama dengan Malaysia.
Jambi  adalah  salah  satu  provinsi  di Indonesia  yang  berada  di  pulau  Sumatera dengan jumlah penduduk sekitar 3,4 juta jiwa. Luas  wilayah  kurang  lebih  5  juta  hektar dimana    kurang  lebih  2,1  juta  hektar  berupa hutan  dan,  Berdasarkan  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  Provinsi  Jambi  (Rt/Rw),  Peraturan daerah  No.  10  Tahun    2013,  luas    Provinsi Jambi  53.435Km2.    dengan  Luas  kawasan hutan Provinsi Jambi berdasarkan SK Menhut No  :  863/Menhut-II/2014  adalah  2.098.535 Ha  atau  42,98%  dari  luas  daratan  seluas 4.882.857  Ha    dan  termasuk  di  dalamnya  0,6 juta  hektar  adalah  lahan  gambut  dari  luasan tersebut,  sampai  saat  ini  beberapa  konflik masih  terjadi  hampir  merata  di  wilayah Provinsi  Jambi.  Oleh  karena  itu  diperlukan formulasi-formulasi untuk bisa menyelesaikan konflik di dalam kawasan hutan agar kawasan hutan  bisa  dimanfaatkan  secara  kolaboratif (Cappa Index: 2020).
Analisa citra satelit Lansat TM 8 yang dilakukan oleh Unit GIS Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi
menunjukkan tutupan hutan Jambi tinggal 900 ribu  hektare  atau  17  persen  dari  50.160 kilometer persegi luas wilayah Provinsi Jambi pada  2019.  Berkurangnya  luasan  tutupan hutan  di  Provinsi  Jambi  tersebut  disebabkan oleh  beberapa  faktor.  Di  antaranya  aktivitas illegal  drilling,  aktivitas  Penambangan  Emas Tanpa izin (PETI), dan Kebakaran Hutan dan Lahan  (Karhutla)  yang  marak  terjadi  dalam beberapa tahun terakhir (Tempo: 2019).
Dari  sebelas  kabupaten  dan  kota  di Provinsi  Jambi,  kabupaten  yang  luasan tutupan  hutannya  paling  banyak  berkurang terjadi  di  kabupaten  dengan  kawasan  hutan
yang masih banyak, diantaranya di Kabupaten Tebo,  Merangin  dan  Muaro  Bungo.  Namun kebakaran  lahan  gambut  turut  menyebakan luasan  tutupan  hutan  dijambi  berkurang secara signifikan. Semua kejahatan ekosistem yang  akan  dan  telah  merusak  lingkungan tersebut  menyebabkan  dampak  yang  cukup luas,  mulai  dari  bencana  ekologis,  konflik satwa, konflik lahan dan kerugian yang sangat besar terhadap lingkungan.
Berbagai  permasalahan-permasalahan yang  bersumber  pada  Sumber  daya  alam  dan lingkungan  selain  timbul  karena  pasca reformasi mengendurnya kontrol pusat sebagai akibat desentralisasi telah mendorong munculnya  potensi  maupun  konflik  terkait dengan  kekayaan  alam  yang  ada.  Secara makro,  pendapatan  dari  sektor  ekstraktif tersebut memang unggulan berkontribusi bagi stabilitas  angka-angka  di  deretan  kolom APBD  Provinsi  Jambi,  tapi  secara  mikro, kekayaan  alam  tersebut  tersebut  ibarat  racun bagi  masyarakat  lokal  yang  tinggal  di  sekitar wilayah  wilayah  yang  seharusnya  pemerintah setempat mampu mentransformasikan kekayaan  alam  itu  menjadi  kesejahteraan masyarakat.  Di  Provinsi  Jambi,  lokasi-lokasi seperti inilah  kemudian, NGO atau seringkali disebut, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat),  atau  PVO  (Private  Voluntary Organization),  atau  CSO  (Civil  Society Organization)  atau  pernah  juga  popular dengan  sebutan  Ornop  (Organisasi  Non- Pemerintah)  yang  bergerak  dalam  bidang lingkungan hidup beroperasi, mendekat dengan  Rakyat,  mendapat  kepercayaan,  dan secara politik, perlahan mengumpulkan kekuatan.
2. NGO  Lingkungan  Hidup  di  Provinsi Jambi
Pembentukan  jaringan  NGO (Non Government  Organization) atau  LSM  di Provinsi Jambi dimulai dengan dua organisasi kunci, yakni Perkumpulan Keluarga Berencana  Indonesia  (PKBI)  dan  Ford Foundation. PKBI di dirikan pada tahun 1957 untuk  mengatasi  persoalan  kependudukan pada  masa  itu,  seperti  tingkat  kelahiran  yang tinggi  dan  tingkat  kematian  ibu  yang  tinggi. Ford  Foundation telah bermitra dengan PKBI sejak  tahun  1960-an,  bahkan  sebelum
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
berdirinya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Pada  saat  rezim  orde  baru  berkuasa, pemerintah  menerima  keberadaan  PKBI, khususnya  karena  isu   yang  dianggkat  adalah perempuan  dan  anak-anak/pemuda,  sehingga dipandang  sebagai  isu  yang‘netral  politik’ oleh  Rezim  dan  tidak  mengancam  rezim secara langsung, hal ini kemudian berlangsung  sampai  era  90  an  dimana mayoritas  arena  operasional  NGO  atau  LSM Lingkungan  hidup  masih  dirasa  sepi  pemain local,  baru  sejak  tahun  1998  pertumbuhan LSM-NGO  boleh  dikatakan  menakjubkan. Dari hanya 3.000-an pada tahun 1985 menjadi sekitar  19.000  lembaga  tahun  2001,  dan sampai  2012  diperkirakan  tiga  kali  libat  dari data ini, dalam jumlah tersebut termasuk LSM atau  NGO  lingkungan  Hidup  di  Provinsi Jambi,  dan  uniknya,  LSM  atau  NGO lingkungan  yang  muncul  dikemudian  hari secara  hubungan  jaringan  masih  bisa  dilacak ke  NGO  atau  LSM  pertama  yang  eksis  di Provinsi  Jambi,  yaitu  PKBI.  Berikut  Ilustrasi Evolusi  NGO  atau  LSM  yang  ada  di  Jambi secara umum (LP3ES: 2001).
Gambar 1: Evolusi Jaringan NGO atau LSM di Provinsi Jambi 1970-2018
Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik (Kesbangpol)  Provinsi  Jambi  pada    12 Agustus  2020  mencatat  ada  1.108  organisasi masyarakat/LSM/  NGO  di  wilayah  Provinsi Jambi,  dengan  ragam  tujuan  dan  focus kegiatan yang berbeda-beda, data ini
menunjukan secara tidak lagsung menunjukan situasi Demokratis yang mendorong masyarakat untuk menggunkan hak nya untuk
ikut  serta  melakukan  salah  satu  partisipasi politiknya yang diwujudkan dengan pembentukan organisasi organisasi kemasyarakatan  yang  banyak  (Kesbangpol Provinsi Jambi).
Tabel 1: Jumlah ORMAS/NGO/LSM di Provinsi
Jambi 2020
Sumber: Data olahan Peneliti dari BPS Provinsi Jambi 2020.
Walaupun disisi lain, dari hal tersebut juga  menyisakan  tanya  tentang  kenapa semasif  itu  jumlah  Ormas  yang  terdata  di Pemerintah  Provinsi  Jambi.  penelitian  ini kemudian  mengecilakan  pengumpulan  data tersebut  untuk  kemudian  di  fokuskan  kepada data  LSM  atau  NGO  yang  melakukan pendaftaran  dan  diakui  oleh  Institusi  formal, peneliti  melakukan  seleksi  data  dengan  lebih memfokuskan untuk mencari NGO atau LSM yang  memang,  di  Provinsi  ini  sesuai  dengan tema  penelitian,  sebagai  ilustrasi  tambahan guna  memperkuat,  adalah  data  sebaran  yang didapatkan  dari  Bappeda  Provinsi  yang menggambarkan  bagaimana  LSM  atau  NGO LIngkungan  Hidup  di  Jambi  hampir  ada disetiap  wilayah  Provinsi  ini  dengan  ragam isu lingkungan yang lebih spesifik.
Gambar 2: Peta Sebaran dan Wilayah Kerja NGO dan INGO di Provinsi Jambi
Selanjutnya, penelitian menyasar  data Kesbangpol  Kota  Jambi,  karena  secara  kasat mata  beberapa  kantor  perwakilan  resmi
No  Status Ormas/NGO/LSM Sumber Data Jumlah 1 Ormas Tidak
Berbadan Hukum dalam bentuk Surat Keterangan terdaftar KesbangpolProvinsi
338
2 Ormas Tidak
Berbadan Hukum dalam bentuk Surat Keterangan terdaftar KesbangpolKabupaten/Kota 642
3 Yayasan dan Perkumpulan
KEMENKUMHAM
128
Total
1108
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Lembaga-lembaga  ini  berada  di  Kota  Jambi, walaup  untuk  daerah  Operasional  menyebar ke  berbagai  wilayah  di  Provinsi  Jambi.  Data Kesbangpol kota Jambi tercatat ada 46 Ormas maupun LSM yang terdata di Badan Kesatuan Bangsa  dan  Politik  (Kesbangpol)  Kota  Jambi hasil  pendataan  tahun  2019.  Dan  kemudian jika data disempitkan menjadi, hanya menyasar  NGO  yang  mempunyai  concern terhadap  Lingkungan  Hidup  di  Provinsi Jambi,  yang  berkegiatan  dan  mempunyai miles  stone  aksi  di  2-3  tahun  terakhir  maka jumlahnya  akan  Kembali  mengecil,  sampai laporan kemajuan ini dibuat muncul 13 Nama NGO  Lingkungan  hidup  yang  eksistensi kelembaagaan,  kegiatan,  serta  rekam  jejak nya terdokumentasi dengan baik.
Dibawah  ini  beberapa  nama  NGO Lingkungan Hidup di Provinsi Jambi:
1. Aliansi Konservasi Alam Raya Network (Akar  Network) :  Visi:  Fasilitasi  anggota akar  network  dalam  kegiatan  advokasi TNKS  guna  mewujudkan  interaksi  yang harmonis antara manusia dengan lingkungan.  Sedangkan  Misinya:  Akar network  membangun  kesadaran  para pihak  untuk  mewujudkan  hubungan  yang harmonis antara manusia dengan lingkungan  dikawasan  taman  nasional kerinci seblat.
2. Perkumpulan Gita Buana (Gita Buana): Visi:  Terwujudnya  masyarakat yang  mampu  mengelola  sumber  daya alam secara berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan antara aspek  ekonomi,  sosial,  budaya  dan ekologi.  Sedangkan  Misinya:  Mendorong terwujudnya  masyarakat  yang  berdaya secara  politik,  hukum,  ekonomi,  sosial dan  budaya  melalui  pengorganisasian masyarakat dan riset/study.
3. Perkumpulan Hijau (PH): Yang berlokasi  di  Jl.  Dipati  Unus,  Pematang Sulur,  Kec.  Telanaipura,  Kota  Jambi 36361. JAMBI.
4. Setara Jambi (Setara): Visi Membangun masyarakat  yang  adil  dan  sejahtera  yang menghargai  hak-hak  asasi  manusia  dan lingkungan. Sedangkan Misinya: Membangun kapasitas komunitas
masyarakat  lokal  dalam  pengelolaan
sumber  daya  alam  dengan  mendorong mempengaruhi kebijakan serta melakukan pendidikan  publik  untuk  pengelolaan sumber  daya  alam  dan  lingkungan  hidup yang lestari, adil, berperspektif gender dan demokratis.
5. Sumatra  Sustainable  Support  Pundi Sumatra (SSS Pundi Sumatra): Visinya: suatu  masyarakat  sipil  yang  terhubung satu  dengan  yang  lainnya  sehingga  dapat saling  membantu  dan  berbagi.  Sedangkan misinya:  Menyelesaikan  Permasalahan: Kemiskinan,  Kewirausahaan,  Keruskan Kehutanan.
6. Wahana  Lingkungan  Hidup  Jambi (Walhi  Jambi): Visinya:  Terwujudnya suatu  tatanan  sosial,  ekonomi  dan  politik yang  adil  dan  demokratis  yang  dapat menjamin  hak-hak  rakyat  atas  sumber- sumber  kehidupan  dan  lingkungan  hidup yang  sehat  dan  berkelanjutan.  Sedangkan Misinya:
Mengembangkan potensi kekuatan dan ketahanan rakyat,
Mengembalikan  mandat  negara  untuk menegakkan  dan  melindungi  kedaulatan rakyat, Mendekonstruksikan tatanan ekonomi kapitalistik global yang menindas  dan  eksploitatif  menuju  arah ekonomi kerakyatan. 7. Wahana  Pelestarian  dan  Advokasi Hutan Sumatera (PerkumpulanWalestra): Visinya: Mendorong terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan demokratis. Sedangkan misinya:
Mendorong peran serta masyarakat dalam pengelolaan  sumber  daya  alam  dan lingkungan  secara  berkelanjutan  dan berkeadilan, Mendorong lahirnya kebijakan  sumber  daya  alam  yang partisipatif, transparan, bertanggung- gugat,  berkeadilan  dan  demokratis  demi terwujudnya  pengelolaan  sumber  daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
8. Yayasan  Cappa  (Cappa): Visinya: Melindungi  Sumber  Kehidupan  Rakyat dan  Mendorong  Perubahan  Tata  Kelola Kehutanan  dan  Sumber  Kekayaan  Alam lebih  Adil  dan  Demokratis.  Bertempat  di Jln.
Kolonel Abunjani, Komplek
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Perumahan  Puri  Cemara  Indah  1,  Blok 1/04 RT.32 RW.04.
9. Yayasan  KeadilanRakyat  Jambi  (YKR Jambi): Bertempat  di  Jln.  Hibah  Ibrahim no  28,  Kotabaru  Kota  Jambi  KOTA JAMBI  –  JAMBI,  Fokusnya  adalah Advokasi, Penelitian, investigasi, monitoring, Publikasi, dan Pelatihan.
10. Yayasan  Mitra  Aksi  (YMA): Visinya: Bekerja  Bersama  Masyarakat  meujudkan Ruang penghidupan dan kehidupan berkeadilan  gender  secara  berkelanjutan,
Fokusnya  Pendampingan,  bantuanteknis, penyuluhan, Advokasi, Penelitian, investigasi,  monitoring,  Pelatihan,  dan Kerelawanan.
11. Yayasan  Pinang  Sebatang  (Pinse): Visinya: Terwujudnya tatanan masyarakat yang  demokrasi,  berkeadilan,  kesetaraan serta  menjunjung  tinggi  HAM  yang berdaulat  secara  hukum,  politik  sosekbud dan  keseluruhan  lingkungan  hidupnya, sehingga  mampu  mengelola  sumber  daya alam secara berkelanjutan melalui kegiatan  ekowisata.  Sedangkan  Misinya: Pengelolaan  sumber  daya  alam  secara berkelanjutan bersama dengan masyarakat untuk  mandiri  dan  profesional  dengan meningkatkan kemampuan organisasi melalui penguatan organisasi, peningkatan kerjasama  lestari  dan  berkesinambungan serta menumbuh
kembangkan perekonomian masyarakat.
12. KKI-  WARSI: Bergerak  dalam  Bidangn Advokasi,  Lingkungan  hidup,  Agraria Ekonomi,    Pemberdayaan  suku  adat marginal,  advokasi  alam,  pengelolaan gambut, Mitigasi, perubahan Iklim,
ekonomi masyarakat sekitar hutan.
Bertempat  di  Jl.  Inu  Kertapati  No.  12, Pematang  Sulur.  Kecamatan  Telanaipura, Kota Jambi. Provinsi Jambi, 36124
13. Institut Pemberdayaan Masyarakat (INSPERA): Visinya Mendukung terwujudnya pengelolaan sumberdaya alam  secara  adil  dan  berkelanjutan. Sedangkan misinya: Menghidupkan kembali potensi masyarakat untuk memperjuangkan  akses  dan  control  serta membangun kemandirian dalam
pengelolaan  sumber  dayaalam,  bertempat
di  Jalan  A.  Thalib  No.  71,  RT.  12, PematangSulur,  Telanaipura,  Kota  Jambi 36124, Indonesia.
Ketiga  belas  NGO  lingkungan  hidup ini, mempunyai rekam jejak dan aktifitas yang sangat sering bersinggungan dengan masyarakat  dan  permasalahan  permasalahan terkait sumberdaya alam, hukum, kesejahteraan dan pemberdayaan, di beberapa aktifitasnya  tidak  jarang  membuat  mereka menjadi kelompok yang bersebrangan dengan beberapa  kebijakan  pemerintah,  baik  di tingkat  Provinsi,  Kabupaten  dan  kadang Nasional,  mengingat  Hutan  adalah  salah  satu centre aktifitas lapangan mereka.
NGO yang disuguhkan di dalam tabel, adalah  organisasi  seperti  kebanyakan  NGO yang  ada  di  Indonesia,    yang  untuk  bisa terlibat langsung dalam politik Praktis, seperti yang  umumnya  dikenal  oleh  masyarakat, menjadi  salah  satu  hal  yang  tidak  mungkin dilakukan  di  Jambi  maupun  di  Indonesia, berbagai  aturan  dan  regulasi  membuat  hal tersebut  tidak  memungkinkan.  jika  mengacu kepada  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2013  tentang  Organisasi  Kemasyarakatan, dibagian hal-hal yang dilarang untuk dilakukan ormas, Ormas dilarang mengumpulkan dana untuk partai politik (UU Ormas:  Lihat  Pasal  59  Ayat  2),  Selain  itu bahkan ormas yang didirikan oleh orang asing juga  dilarang  melakukan  kegiatan  politik. Yang  dimaksud  Undang-undang  ini  terkait dengan,  kegiatan  Politik,  adalah  kegiatan yang  mengganggu  stabilitas  politik  dalam negeri,  penggalangan  dana  untuk  jabatan politik,  atau  propaganda  politik  (UU  Ormas: Pasal  52).  Hal  ini  mengikat  sebagai  aturan dan  berlaku  kepada  semua  Ormas,  termasuk NGO Lingkungan Hidup di Provinsi Jambi.
Sampai  saat  ini  arena  politik  yang dijauhkan  dari  dari  NGO  Politik  kekuasaan, merujuk kepada apa yang dikatakan Mukchtar  Kusuma  Atmadja,  bahwa “hakikat  kekuasaan  adalah  kemampuan seseorang  untuk  memaksakan  kehendaknya atas  pihak  lain”  (Kusumaatmaja:  1990),  dan di  negeri  ini  dan  di  era  pasca  reformasi, desentralisasi  daerah  masih  menempatkan Partai  Politik  sebagai  actor  utama  untuk  hal ini,  berkompetisi  dalam  sebuah  arena  politik
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
untuk  mencapai  kekuasaan,  dalam  hal  ini LSM  atau  NGO  mempunyai  arena  yang seolah terpisah, apa yang di bicarakan sebagai sebuah  arena  politik  adalah  wilayah  lain, dengan obyek yang masih sama. Arena Politik LSM atau NGO di  Indonesia berbeda dengan yang  dipunyai  di  negara  lain,  seperti  Filipina misalnya, yang mempunyai agenda melakukan transformasi NGO atau LSM yang ada di sana  menjadi partai politik pada tahun 2000.  Agenda  ini  tentu  tidak  mungkin dilakukan di Indonesia, sebab undang-undang mengenai  kepartaian  (UU  No.  3/1985)  dan undang-undang  keormasan  (UU  No.  8/1985) melarang organisasi politik mempunyai onderbouw  Ormas  atau  LSM.  Sebaliknya, Ormas  atau  LSM  tidak  dibenarkan  berafiliasi dengan  partai  politik.  Di  Jerman,  Belanda, Amerika  Serikat,  dan  beberapa  negara  lain, selain  terdapat  LSM  yang  independen,  masih terdapat  LSM  yang  merupakan  kepanjangan dari partai politik atau agama tertentu.
NGO  atau  LSM  mau  tidak  mau  harus diakui adalah pembawa perubahan sosial yang efektif, mengatasnamakan masyarakat marginal,  ada  pihak  penyandang  dana  yang sebagian  besar  berasal  dari  pihak  asing,  dan menjalankan fungsi-fungsi menejerial organisasi  dan  program.  Semua  itu  bersifat publik  karena  kepentingan  masyarakat  sangat melekat  erat  dan  memiliki  efek  sosial,  ada keterkaitan  dengan  mewakili  dan    membawa nilai-nilai  yg  termarginalkan  secara  social, termasuk  terkait  lingkungan  hidup  dan eksploitasi  sumberdaya  alam.  Sebagai  salah satu unsur masyarakat sipil  yang terorganisir, LSM  atau  NGO  di  Jambi  yang  concern terhadap kelestarian lingkungan hidup pemberdayaan,  menempati  posisi  paling banyak.,  kepedulian  LSM  tersebut  adalah ungkapan  dari  sikap  politik  yang  mengacu pada  kesejahteraan  masyarakat  dan  sedikit jauh  dengan  upaya  menggalang  kekuatan demi  kekuasaan  politik.  Walaupun  mau  tidak mau  hal  ini  kemudian  akan  menyebabkan LSM  atau  NGO  tadi  akan  bersinggungan dengan arena politik local, seperti pemerintah Provinsi Jambi sebagai entitas politik kekuasaan  terdekat.
Yang  harus  dipahami  terlebih  dahulu, dan  nanti  harus  bisa  dipaparkan  dalam
penelitian ini adalah sejauh mana peran LSM atau  NGO  Lingkungan  hidup  meMberikan pengaruh  pengaruh  politik  sehingga  ikut mempengaruhi  pemerintah  Provinsi  Jambi dalam menghasilkan kebijakan-kebijakan terkait  lingkungan  hidup.  Dari  Ketiga  belas NGO  atau  LSM  lingkungan  yang  akan dijadikan  informan  primer,  harus  dipahami dulu    Hal  yang  membedakan  (dan  harus dibedakan)  antara  sikap  politik  NGO  atau LSM  ini  dengan  partai  politik  di  tingkat loka Provinsi  Jambi  adalah,  ke  tigabelas,  NGO atau LSM melakukan kegiatan pemberdayaan dan  pemihakan  kepada  masyarakat  tanpa mengharapkan  dukungan  politik  dan  tidak sedang menggalang kekuatan politik. Sebaliknya,  partai  politik  melakukan  upaya penggalangan  kekuatan  politik.  Sebagai ilustrasi,  Ormas  atau  LSM  dan  partai  atau organisasi politik sama-sama dapat mengadakan pelatihan pengembangan sumber daya  manusia,  membangun  irigasi  atau mendorong rakyat untuk membentuk koperasi simpan-pinjam  dan  lain-lain,  tetapi  harapan yang  ingin  dicapai  masing-masing  berbeda. Partai politik mengharapkan agar lewat upaya pemberdayaan  dan  kesejahteraan  rakyat muncul  dukungan  bagi  partainya  pada  saat pemilihan  umum  (pemilu).  Sementara  disisi lain,  NGO  sama  sekali  tidak  mengharapkan dukungan  dalam  bentuk  apa  pun  pada  saat pemilu,  karena  keberadaan  NGO  secara langsung  biasanya  tidak  berhubungan  dengan pemilu, calon legislatif (caleg), dan sejenisnya.  Meski  demikian  hal  ini  tidak langsung  menghapus  keadaan  keadaan  yang sering  menempatkan  dua  entitas  ini  di  posisi saling bersebrangan, langsung hilang, terutama  di  provinsi  yang  APBD  nya  sangat bergantung kepada hasil eksploitasi kekayaan alamnya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pemaparan  diatas  terkait peran  NGO  atau  LSM  Lingkungan  Hidup dalam  Arena  Politik  Lokal  Provinsi  Jambi atau  bagaima  NGO  atau  LSM  Lingkungan Hidup di Provinsi Jambi memainkan perannya sebagai  salah  satu Actor  Civil  Society (Pemeran  dari  Masyarakat  Sipil)  yang mempunyai  kekuatan  politik  bukan  untuk
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
politik  kekuasaan  namun  sesuai  fungsinya dalam sebuah negara berdemokrasi.
Keberadaan  NGO  atau  LSM  Lingkungan Hidup  di  Provinsi  Jambi  adalah  salah  satu yang  ada  di  daerah  dimana  eksistensi    NGO atau  LSM  Lingkungan  hidup  ini  mempunyai lini  masa  yang  cukup  lengkap,  sehingga dianggap  bisa  menggambarkan  apa  yang menjadi  permasalah  dari  penelitian  ini. Setelah  melalui  proses  penelitian  dan  seleksi data  pada  prosesnya  mengerucutkan  menjadi 13  NGO  atau  LSM  yang  mempunyai konsentrasi  pada  lingkungan  hidup  yang  ada di  Provinsi  Jambi.  dimana  ke  13  NGO  atau LSM  ini  memiliki  peran  yang  berbeda.  Bagi peneliti  ini  masih  memerlukan  waktu  yang panjang  untuk  bisa  mengetahui  apa  yang menjadi  peran  dan  pengaruhnya  masing- masing  dalam  politik  lokal  Provinsi  Jambi. Kesimpulan yang  bisa  diambil  adalah keberadan  NGO  atau  LSM  di  Provinsi mempunyai  peran  tersendiri  sebagai  mana fungsinya pada sebuah sistem demokrasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Afan Gaffar,(2006) Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Bagong  Suyanto  dan  Sutinah,(2005)  Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan, (Jakarta:  Prenadamedia) Blaikie P,Brookfield H.(1987).Land Degradation  and  Society.  London (UK) : Matheuen.
Carter N. 2007. The Politics of Environment :
Ideas, Activism and Policies. Cambridge (GB): Cambridge University Press RL  Bryant,  Bailey  S.  (1997).Third  World
Political  Ecology.  London  (UK)  : Routlegde.
Diani M, Porta DD. (2006).Social Movement: An  Introduction.  Oxford  (UK)  :
Blackwell Publishing.
Fakih  M.  1996.  Masyarakat  Sipil  untuk
Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi di Dunia ORNOP Indonesia. Yogyakarta (ID) : Pustaka Pelajar
Irwan  Soehartono,  (2011)  Metode  Penelitian Sosial  :  Suatu  Teknik  Penelitian Bidang
Kesejahteraan  Sosial    dan  Ilmu  Sosial
Lainnya,  (Bandunng:  PT  Remaja Rosdakarya), Noer Fauzi Rachman. (2012).Interaksi Gerakan-gerakan Agraria dan Gerakan-gerakan Lingkungan di
Indonesia  Awal  Abad  XXI.  Insist Press. Yogyakarta
Neil  Carter  (2012).The  Politics  of  the Environment Ideas, Activism, Policy.
University of York
Princen  T,  Finger  M.(1994)  Environmental NGOs in World Politics : Linking the Local  and  the  Global.  (New  York (US) : Routledge)
Purwanto      E.      (2012).  Nasionalisme Lingkungan:      Pesan  Konservasi Dari Lambusango. Aus Aid.   Bogor.
Sugiyono,  2008.  Metode  Penelitian  Bisnis:
Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif, dan R&D.Bandung: Penerbit ALFABETA Situmorang  AW.  (2013).  Dinamika  Protes Kolektif Lingkungan Hidup di
Indonesia (1968- 2001).Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Singh, Rajendra. (2001)  Social  Movements, Old  &  New:    A  Post-modernist Critique. New Delhi: Sagee Publications. Thomas Princen, Matthias Finger (1994).Environmental NGOs in World Politics: Linking the Local and the Global. Routledge. Civil Society Engagement Framework .Published by the  Australian Agency for International Development  (AusAID),  Canberra,  June
2012., 34(1), 2011., 74-97.
Dharmawan,  Arya  Hadi  (2005).  Gerakan
Sosial  Lingkungan  dan  Perubahan Titik Berat Kekuatan Politik Sipil Era Demokrasi. Bogor: Suplemen Matakuliah Ekologi
Politik  Pedesaan  S3  pada  Program Studi  Sosiologi  Pedesaan  Sekolah Pascasarjana IPB.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Fakih  M,    (2003).  NGOs  at  the  Crossroad,
Bulletin  SMERU  Research  Institute, No.08.
Internet : http://cappa.or.id/index.php/welcome/detail/3 35 http://www.smeru.or.id/id/content/pangkalan- data-ornop https://tekno.tempo.co/read/1285796/wilayah- hutan-di-jambi-tinggal-17-persen- turun-20-000-ha-2- tahun/full&view=ok diakases 20  Juli 2020