E-ISSN:
2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, Special Issue No. 2, Februari 2022

## DAMPAK PENERAPAN KEBIJAKAN PEMERINTAH AKIBAT COVID-19 TERHADAP STATUS HUBUNGAN KERJA

## Chamdani
Universitas Wijaya Putra Surabaya, Indonesia Email: chamdani@uwp.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  terkait  dampak  penerapan kebijakan  pemerintah  akibat  Covid-19  terhadap  status  hubungan  kerja  yang berimplikasi  pada  pengupahan  tenaga  kerja  dalam  situasi  pandemi  covid-19  yang didasarkan  pada  perspektif  pembaharuan  hukum  di  perusahaan  persepatuan  Kota Surabaya.  Adapun  penelitian  yang  dilaukan  saat  ini  yaitu  penelitian  yuridis normatif  yang  menekankan  pada  studi  kepustakaan,  perundang-undangan,  karya ilmiah/jurnal,  pendapat  para  pakar,  dan  juga  mendekatkan  pada  yuridis  sosiologis dengan  pengamatan  langsung  terhadap  objek  yang  sedang  diteliti.  Untuk menghindari  perselisihan  antara  pengusaha  dengan  pekerja  yang  disebabkan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja, maka sebaiknya pemutusan hubungan kerja  dihindari  atau  setidaknya  jadi  upaya  terakhir  dalam  keberlangsungan hubungan  kerja  antara  pengusaha  dengan  pekerja,  oleh  sebab  itu  diperlukan penerimaan  atau  kesepakatan  kedua  belah  pihak  dengan  ide  dan  pemikiran  yang sama-sama  memberikan  solusi  untuk  menentukan  jalan  tengah,  sehingga  pekerja maupun  pengusaha  dapat  menerima  dengan  baik  atas  keputusan  pemutusan hubungan  kerja  atau  kebijakan  lain  yang  akan  ditempuh.  Relevansi  penelitian menunjukan  bahwa  dalam  hal  perlindungan  pengupahan  dan  perlindungan  bagi tenaga kerja di tempat kerja pengusaha dapat melakukan penangguhan pembayaran upah (jika pengusaha tidak mampu membayar upah sesuai upah minimum), dengan terlebih  dahulu  melakukan  perundingan  dengan  pekerja/buruh  atau  serikat pekerja/serikat buruh terkait penangguhan tersebut. Penangguhan pembayaran upah minimum  oleh  pengusaha  kepada  pekerja/buruh  tidak  serta-merta  menghilangkan kewajiban  pengusaha  untuk  membayar  selisih  upah  minimum  selama  masa penangguhan,  para  pimpinan  perusahaan  diharapkan  dapat  mengambil  langkah preventif  terkait  risiko  efisiensi  pengurangan  tenaga  kerja  dengan  melakukan pekerjaan di rumah.
Kata Kunci : covid-19; hubungan kerja; pengupahan; tenaga kerja

## Abstract
This study aims to provide an overview of the impact of implementing government policies on the status of the employment relationship which has implications for the wages of workers in the COVID-19 pandemic situation based on the perspective of legal  reform  in  the  Surabaya  City  shoe  company.  The  research  currently  being carried  out  is  normative  juridical  research  which  emphasizes  the  study  of literature,  legislation,  scientific/journal  works,  opinions  of  experts,  and  is  also
closer to sociological juridical by direct observation of the object being studied. In order  to  avoid  disputes  between  employers  and  workers  caused  by  termination  of employment relations with workers, it is better to avoid termination of employment or  at  least  be  a  last  resort  in  the  continuation  of  the  employment  relationship between  employers  and  workers,  therefore  it  is  necessary  to  accept  or  agree  on both  parties  with  ideas  and  thoughts  that  jointly  provide  solutions  to  determine a middle  way,  so  that  workers  and  employers  can  both  accept  the  decision  to terminate  employment  or  other  policies  that  will  be  taken.  The  relevance  of  the research shows that in terms of wage protection and protection for workers in the workplace,  the  entrepreneur  can  postpone  the  payment  of  wages  (if  the entrepreneur  is  unable  to  pay  wages  according  to  the  minimum  wage),  by  first negotiating  with  the.  workers/laborers  or  the  relevant  trade/labor  union.  the suspension.  The  suspension  of  payment  of  the  minimum  wage  by  employers  to workers/labor  does  not  necessarily  eliminate  the  employer's  obligation  to  pay  the difference in the minimum wage during the suspension period. It is hoped that the company  leaders  can  take  preventive  steps  related  to  the  risk  of  reducing  the efficiency of the workforce by doing work at home.

## Keywords: covid-19; employment relations; wages; labor

## Pendahuluan
Pada awal tahun 2020 dunia dikejutkan dengan adanya wabah virus corona (Covid- 19)  yang  menginfeksi  hampir  seluruh  negara  di  dunia  tidak  terkecuali  di  Indonesia. Epidomolog  Universitas  Indonesia  Pandu  Riono (Pranita,  2020) .  menyatakan  virus corona jenis SARS-CoV-2 sebagai penyebab Covid-19 sudah masuk ke Indonesia sejak awal Januari 2020, hanya saja identifikasi kasus pertama pada awal Maret 2020 sudah merupakan transmisi lokal dan bukan penularan kasus impor. Masuknya virus tersebut dimungkinkan  terjadi  melalui  pintu-pintu  masuk  wilayah  Indonesia.  Sejak  Januari  saat virus  corona  jenis  baru  ini  diumumkan  dapat  menular  antar  manusia  dan  sudah mewabah  di  berbagai  negara  lain  selain  Wuhan  di  China,  pemerintah  Indonesia  tidak lantas  langsung  menutup  akses  penerbangan  langsung  dari  dan  ke  Wuhan,  hingga diketemukannya  sampel  isolat  dari  pasien  yang  diteliti  menunjukan  adanya  infeksi corona  virus  berjenis  betacoronavirus  tipe  baru  yang  diberi  nama  novel  Coronavirus (2019-nCov).
Kemudian  Presiden  Republik  Indonesia  secara  resmi  mengumumkan  munculnya kasus Covid-19 pada tanggal 2 Maret 2020, jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid- 19  terus  meningkat.  Presiden  kemudian  menghimbau  untuk  menjaga  jarak  (social distancing)  atau  masyarakat  menyebutnya  dengan  #dirumahaja  dan  pada  tanggal  16 Maret 2020 pemerintah DKI Jakarta mulai dengan penutupan sekolah, tempat kerja dan pembatasan  acara  publik  yang  mengundang  kerumunan  orang.  Sebagai  respon  atas lonjakan  kasus  terkonfirmasi  yang  meningkat  secara  siginifikan,  sejumlah  tindakan kemudian  dilakukan  oleh  pemerintah,  antara  lain  penutupan  transportasi  umum, larangan  perjalanan  domestik,  dan  penutupan  perbatasan.  Hal  itu  disusul  dengan mengeluarkan  PP  No.  21/2020 mengenai  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  atau yang
dikenal  dengan  PSBB.  Secara  umum,  PSBB  mengatur  beberapa  komponen  untuk menekan  angka  penularan,  diantaranya  menjaga  jarak,  penutupan  sekolah,  penutupan atau  pembatasan  kegiatan  di tempat  kerja,  pembatasan  perkumpulan  massa/keramaian, dan penggunaan masker.
Mekanisme  untuk  dapat  menerapkan  PSBB,  pemerintah  daerah  perlu  memenuhi kriteria dan mengajukan permohonan penerapan PSBB kepada Kementerian Kesehatan. Tidak terkecuali Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa akhirnya mengajukan pemberlakuan  PSBB  kepada  Menteri  Kesehatan  dan  disetujui  pada  tanggal  21/4/2020 dengan  surat  Keputusan  Menteri  Kesehatan  nomor  :  HK.01.07/Menkes/264/2020 Tentang  Penetapan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  Di  Wilayah  Kota  Surabaya, Kabupaten  Sidoarjo,  dan  Kabupaten  Gresik,  Provinsi  Jawa  Timur  Dalam  Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Berdasarkan ketentuan pasal 4 PP No. 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar  Dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-  19) Menyebabkan  kegiatan  pendidikan  dan  pekerjaan  di  wilayah  yang  terkena  kebijakan PSBB  yaitu  Surabaya,  Gresik  dan  Sidoarjo    meliburkan  sekolah  dan  perguruan  tinggi sehingga  memberlakukan  kegiatan  pembelajaran  dengan  online  (daring),  termasuk kantor-kantor  baik  pemerintah  dan  swasta  menerapkan  sistim  kerja  di  rumah  (work from  home),  sedangkan  bagi  sektor-sektor  industri  yang  mengharuskan  pekerjaan dikerjakan di tempat kerja terpaksa mengurangi atau bahkan menghentikan operasional perusahaan,  yang  pada  akhirnya  juga  berdampak  pada  para  pekerja  dengan  adanya pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja tak terkecuali pada perusahaan-perusahaan pada sektor persepatuan di kota Surabaya.
Industri  persepatuan  merupakan  salah  satu  sektor  industri  yang  tergolong  sebagai industry  padat  karya  yang  mempekerjakan  banyak  pekerja  karena  sebagian  besar pekerjaan  masih  menggunakan  tenaga  kerja  dan  hanya  sebagian  kecil  saja  yang menggunakan teknologi sehingga dampak kebijakan penerapan PSBB di kota Surabaya sangat terasa bagi kelompok pekerja di sektor ini, seperti yang dialami para pekerja di PT.  Wangta  Agung  yang  merupakan  salah  satu  produsen  sepatu  yang  terletak  di kawasan  industry  di  Surabaya.  Perusahaan  terpaksa  melakukan  pengurangan  pekerja dengan  melakukan  pemutusan  hubungan  kerja  guna  menghindari  tingginya  ongkos produksi  karena  harus  mematuhi  kebijakan  PSBB  dan  lesunya  perekonomian  ditengah pandemi guna melindungi kepentingan yang lebih besar yakni penyelamatan kesehatan tenaga  kerja.  Disisi  lain  pemutusan  hubungan  kerja  bagi  pekerja  merupakan  suatu  hal yang tidak diinginkan dan cenderung dihindari namun demikian haruslah tetap diterima karena sudah menjadi keputusan perusahaan.
Indonesia  sebagai  negara  hukum  dengan walfare  state -nya  yang  melandaskan semua  kebijakan  atas  dasar  hukum  yang  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia sebagaimana  amanat  dari  konstitusi.  Sebagaimana  diatur  dalam  UUD  NRI  1945 mengamanatkan  penghormatan  dan  penghargaan  hak  asasi  manusia  terkait  dengan pekerjaan  dan  kesehatan  serta  hak  dasar  lain  terkait  dengan  pekerja  dalam  hubungan kerja (Pasal 27  ayat 2, Pasal 28D ayat 2, Pasal 28H  ayat 1, Pasal 28H  ayat 3, Pasal 34
ayat 2) ketentuan-ketentuan tersebut diatas, begitu penting dan seriusnya negara dalam memberikan jaminan perlindungan bagi setiap warga negara termasuk didalamnya bagi pekerja.
Persoalan  lain  terhadap  pemutusan  hubungan  kerja  merupakan  salah  satu  bentuk penyimpangan atau suatu tindakan yang dapat dianggap sebagai perampasan hak untuk bekerja  apabila  tidak  didsarkan  pada  peraturan  yang  berlaku,  yang  pada  akhirnya meningkatnya  rasio  pengangguran  juga  menghilangkan  pendapatan  seseorang. Kehilangan  pendapatan  atau  imbalan  dapat  mengancam  kehidupan  dan  penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sehingga menambah persoalan lagi atas rasio kemiskinan yang semakin bertambah dan kesejahteraan sulit diraih. Kondisi inilah kehadiran negara dibutuhkan  guna  mewujudkan  cita-cita  dibentuknya  sebuah  negara  sebagaimana tercantum dalam Alinea ke IV Pembukaan UUD RI 1945.
Kehadiran  negara  dalam  konteks  permasalahan  pemutusan  hubungan  kerja terhadap pekerja akibat Covid-19 dengan adanya kebijakan PSBB yang mempengaruhi produktifitas  kerja  perusahaan  tentunya  harus  mengedepankan  aspek  perlindungan hukum terhadap pekerja dengan tetap memperhatikan kelangsungan usaha dan dampak kerugian  yang  lebih  besar  baik  bagi  pekerja  maupun  pengusaha.  Oleh  karena  itu pemutusan  hubungan  kerja  terhadap  pekerja  khususnya  di  perusahaan  persepatuan sebagai  salah  satu  sektor  industri  yang  terdampak  dari  kebijkan  PSBB  akibat  pandemi Covid-19  patut  kiranya  tidak  menimbulkan  perselisihan  antara  pengusaha  dengan pekerja hingga mengganggu stabilitas perekonomian dan keamanan nasional.
Untuk menghindari perselisihan antara pengusaha dengan pekerja yang disebabkan pemutusan  hubungan  kerja  terhadap  pekerja,  maka  sebaiknya  pemutusan  hubungan kerja  dihindari  atau  setidaknya  menjadikan  sebagai  upaya  terakhir  dalam keberlangsungan  hubungan  kerja  antara  pengusaha  dengan  pekerja,  kiranya  dalam mencari  solusi  atas  persoalan  yang  sedang  dihadapi  kedua  belah  pihak  dapat mengharmonisasikan  hak  dan  kewajiban  melalui  kesepakatan  bersama,  sehingga pekerja  dapat  menerima  dengan  baik  atas  keputusan  pemutusan  hubungan  kerja    atau kebijakan lain yang dilakukan pengusaha.

## Metode Penelitian
Disiplin  ilmu  hukum  mempunyai  ciri  khusus  di  dalam  menggunakan  metode penelitian,  adapun  penggolongan  dalam  penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian yuridis  normatif,  dengan  menggunakan  bahan  primer  dan  sekunder  diantaranya,  buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, internet kemudian juga mendekatkan pada conceptual approach, historical approach, dan comparative approach, kesemuanya itu kemudian  dianalisis  secara  mendalam  yang  disajikan  secara  teoritis  sesuai  dengan realita dan dapat ditarik sebuah kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan
1. Kebijakan Pemerintah Menghadapi Pandemi Covid-19
Kiranya  sebelum  membicarakan  kebijakan  yang  diambil  pemerintah  dalam penanganan dan penanggulangan Covid-19, perlu telebih dahulu dipahami apa yang dimaksud  dengan  kebijakan?,  istilah  kebijakan  itu  sendiri  merupakan    terjemahan dari  kata  bahasa  Inggris  “ Policy ”  yang  mana  berkaitan  erat  dengan  kata ‘kebijaksanaan’  atau  dalam  bahasa  Inggrisnya  “ wisdom ”.  “Kebijaksanaan  adalah suatu  tindakan  yang  memerlukan  pertimbangan-pertimbangan  yang  lebih  jauh  dan mendalam,  sementara  kebijakan  adalah  tindakan  mencakup  aturan-aturan  yang terdapat  didalam  suatu  kebijaksanaan”.  Adapun  tujuan  dari  kebijakan  itu  sendiri merupakan  kehendak  masyarakat  yang  ingin  diwujudkan  melalui  penerapan kebijakan.  Sebagaimana  menurut  Hoogerwerf,  ‘“Suatu  kebijakan  pada  umumnya memiliki tujuan utama yang oleh pemerintah dianggap sebagai tujuan terpenting dari tujuan-tujuan  lainnya.  Jadi  suatu  tujuan  utama  kebijakan  mempunyai  prioritas terhadap  tujuan-tujuan  lain  bagi  aktornya.  Kemudian  tujuan  akhir  suatu  kebijakan adalah bahwa aktornya yang berusaha mencapainya setelah mencapai satu atau lebih tujuan lain”.
Selain  itu  terdapat  beberapa  hal  oleh  pakar  mengemukakan  definisi  tentang kebijakan hal yang harus diperhatikan dalam kebijakan diantaranya (Suwitri, 2008) :
a) Tujuan  tertentu  yang  ingin  dicapai.  Tujuan  tertentu  adalah  tujuan  yang  berpihak kepada kepentingan masyarakat ( interest public );
b) Serangkaian  tindakan  untuk  mencapai  tujuan.  Serangkaian  tindakan  untuk mencapai tujuan adalah strategi yang disusun untuk mencapai tujuan dengan lebih mudah yang acapkali dijabarkan ke dalam bentuk program dan proyek-proyek;
c) Usulan  tindakan  dapat  berasal  dari  perseorangan  atau  kelompok  dari  dalam ataupun luar pemerintahan;
d) Penyediaan  input  untuk  melaksanakan  strategi.  Input  berupa  sumberdaya  baik manusia maupun bukan manusia.
Sebagai  upaya  atas  pengendalian  penularan  virus  dikeluarkanlah  Kebijakan pemerintah  melalui  terbitnya    Kepres  No.  7/2020  tentang  Gugus  Tugas  Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tepatnya pada tanggal 13/3/2020 dan kemudian diubah dengan Kepres No. 9/2020 pada tanggal 20/3/2020.  Didalam penjelasan  pasal  3  Kepres  ini  disebutkan  bahwa  pembentukan  Gugus  Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ini bertujuan:
a. Meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan;
b. Mempercepat  penanganan  Covid-19  melalui  sinergi  antar  kementerian/  lembaga dan pemerintah daerah;
c. Meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran Covid-19;
d. Meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan
e. Meningkatkan  kesiapan  dan  kemampuan  dalam  mencegah,  mendeteksi,  dan merespons terhadap COVID-19.
Tidak  berhenti  disitu,  pemerintah  kemudian  menerbitkan  PP  No.  21/2020 tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  Dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan Corona  Wrus  Disease  2019  (Covid-19).  Peraturan  ini  mempunyai  tujuan dilatarbelakangi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang meningkat dan  meluas  meliputi  lintas  wilayah  dan  lintas  negara    dan  berdampak  pada  aspek politik,  ekonomi,  sosial,  budaya,  pertahanan  dan  keamanan,  serta  kesejahteraan masyarakat  di  Indonesia.  Penjelasan  di  dalam  PP  No.  21/2020,  pasal  (2)  juga mengatur Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/ kota tertentu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan Menteri Kesehatan. Kemudian pada pasal (5) diatur pula dalam  hal  pengajuan  PSBB  oleh  Pemerintah  Daerah  disetujui  oleh  Menteri Kesehatan  maka  Pemerintah  Daerah  wajib  melaksanakan  dan  memperhatikan ketentuan  sebagaimana  diatur  dalam  UU  No.  6/2018  tentang  Kekarantinaan Kesehatan.  Adapun  ruang  lingkup  PSBB  paling  sedikit  meliputi:  peliburan  sekolah dan  tempat  kerja,  pembatasan  kegiatan  keagamaan  yang  tetap  mempertimbangkan kebutuhan  pendidikan,  produktivitas  kerja,  dan  ibadah  penduduk,  dan/atau pembatasan  kegiatan  di  tempat  atau  fasilitas  umum  yang  dilakukan  dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk (pasal 4 PP No. 21/2020).
Implementasi  PSBB  tersebut  pemerintah  juga  dituntut  tetap  memperhatikan kebutuhan  dasar  masyarakat  sehingga tidak  menimbulkan  masalah  sosial  baru  yang lebih  besar  sebagai  akibat  penerapan  kebijakan  PSBB,  oleh  karenanya  kemudian pemerintah  melakukan  perubahan  postur  anggaran  belanja  dan  pendapatan  negara tahun  2020  melalui  Perpres  No.  54/2020  sebagai  tindak  lanjut  dalam  pelaksanaan ketentuan  pasal  (12)  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2020  tentang  Kebijakan  Keuangan  Negara  dan  Stabilitas  Sistem Keuangan  Untuk  Penanganan  Pandemi  Corona  Virus  Disease  (Covid-19)  dengan fokus pada belanja kesehatan, Jaring Pengaman Sosial dan Pemulihan Perekonomian.
2. Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Industri Persepatuan di Surabaya Apabila  mengacu  pada  UU  No.  6/2018  tentang  Kekarantinaan  Kesehatan, Penyelenggaraan  kekarantinaan  kesehatan  merupakan  tanggung  jawab  bersama Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  atas perlindungan  terhadap  kesehatan  masyarakat  dari  penyakit  maupun  faktor  risiko kesehatan  masyarakat  yang  berpotensi  menimbulkan  kedaruratan  kesehatan masyarakat.  Salah  satu  tindakan  kekarantinaan  kesehatan  berupa  PSBB  yang  juga diterapkan  di  Provinsi  Jawa  Timur  sebagai  salah  satu  provinsi  dengan  penduduk terbesar di Indonesia.
Merebaknya  Covid-19  di  Jawa  Timur,  hingga  bermunculan  berbagai  klaster mulai  klaster  haji,  klaster  pabrik  rokok  PT.  Sampoerna  yang  saat  itu  dua  karyawan PT  Sampoerna  yang  positif  Covid-19  meninggal  pada  14/4/2020.  Dengan mempertimbangkan  pada  kasus  tersebut,  kemudian  Gubernur  Jawa  Timur mengajukan  pemberlakuan  PSBB  kepada  Menteri  Kesehatan  dan  disetujui  pada tanggal  21/4/2020  dengan  surat  Keputusan  Menteri  Kesehatan  nomor:
HK.01.07/Menkes/264/2020  Tentang  Penetapan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar Di  Wilayah  Kota  Surabaya,  Kabupaten  Sidoarjo,  dan  Kabupaten  Gresik,  Provinsi Jawa  Timur  Dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan  Corona  Virus  Disease  2019 (Covid-19). Menindaklanjuti keputusan Menteri Kesehatan tersebut, Gubernur Jawa Timur mengeluarkan keputusan nomor: 188/202/Kpts/013/2020 Tentang
Pemberlakuan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  Dalam  Penanganan  Coronavirus Disease2019  (Covid-19)  Di  Wilayah  kota  Surabaya,  Kabupaten  Sidoarjo  dan Kabupaten  Gresik  yang  berlaku  terhitung  tanggal  28  April  2020  sampai  dengan  11 Mei 2020.
Memperhatikan  kondisi  peningkatan  jumlah  kasus  positif  Covid-19  yang  terus meningkat  dan  menyebar  di  Jawa  Timur,  akhirnya  Gubernur  Jawa  Timur  Khofifah Indar  Parawansa  menerbitkan  keputusan  nomor:  188/108/KPTS/013/2020  tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Jawa Timur. Dalam keputusan Gubernur tersebut ada 3 (tiga) diktum yaitu  :  Pertama,  Status  Keadaan  Darurat  Bencana  Wabah  Penyakit  Akibat  Corona Virus  Disease  2019  (Covid-19)  pada  seluruh  wilayah  Kabupaten/Kota  di  Jawa Timur.  Kedua,  Status  Keadaan  Darurat  Bencana  sebagaimana  dimaksud  dalam Diktum  Kesatu,  terhitung  sejak  tanggal  ditetapkan  Keputusan  Gubernur  ini  sampai dengan  tidak  ditemukan  lagi  penyakit  atau  tidak  menjadi  masalah  kesehatan  di seluruh  wilayah  Kabupaten/Kota  di  Jawa  Timur.  Ketiga,  Keputusan  Gubernur  ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Merespon  keputusan  Gubernur  Jawa  Timur  tersebut,  Walikota  Surabaya akhirnya  menerbitkan  Perwali  No.  16/2020  tentang  Pedoman  Pembatasan  Sosial Berskala  Besar  Dalam  Penanganan  Coronavirus  Disease  2019  (Covid-19)  Di  Kota Surabaya  yang  diantaranya  mengatur  perihal  aktifitas  kerja  di  tempat  kerja  selama pemberlakuan PSBB pasal (9) yang berbunyi:
1) Selama  pemberlakuan  PSBB,  dilakukan  penghentian  sementara  aktivitas  bekerja di tempat kerja/kantor;
2) Selama  penghentian  sementara  aktivitas  bekerja  di  tempat  kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengganti aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor dengan aktivitas bekerja di rumah/tempat tinggal;
Sehingga  implikasi  yang  terjadi  dengan  adanya  Peraturan  Walikota  tersebut menyebabkan  perusahaan-perusahaan  di  kota  Surabaya  yang  terkena  dampak langsung  peraturan  tersebut  menghentikan  sementara  atau  mengurangi  aktifitas perusahaan tak terkecuali industri persepatuan yang merupakan industri padat karya dengan  tenaga  kerja  yang  banyak,  karena  hampir  keseluruhan  aktifitas  produksi dikerjakan di tempat kerja dengan tenaga manusia (tenaga kerja). Sumber informasi lain  terkait  dengan  industry  persepatuan  juga  memberikan  informasi  pada  masa pandemi:  banyak  dilakukan  PHK  karena  sebagian  besar  bahan  baku  dari  China. China  merupakan  titik  sumber  covid  19  di lockdown .  Penjualan  dilakukan  digital, jadi PHK mayoritas pada bagian sales, driver dan sebagian produksi.
3. Penerapan  PSBB  Sebagai  Upaya  Pemerintah  Melindungi  Pekerja  Akibat Covid-19
Pemerintah  sebagai  regulator  negara  yang  memiliki  kewenangan  mengatur  dan menjaga  keselamatan  dan  kesehatan  setiap  warga  negara  guna  mewujudkan kesejahteraan  masyarakat  dengan  tetap  berlandaskan  hukum  dan  konstitusi  negara dalam bentuk memberikan perlindungan hukum atas segala dampak kebijakan yang diterapkan akibat adanya pandemi Covid-19. Perlindungan Hukum menurut Rahardjo (Syafa  Karimah,  2021) ,  adalah  adanya  upaya  melindungi  kepentingan  seseorang dengan  cara  mengalokasikan  suatu  hak  asasi  manusia  kekuasaan  kepadanya  untuk bertindak  dalam  rangka  kepentingan  tersebut.  sedangkan  menurut  Muchsin (Muchsin,  2003) ,  perlindungan  hukum  adalah  kegiatan  untuk  melindungi  individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap  dan  tindakan  dalam  menciptakan  adanya  ketertiban  dalam  pergaulan  hidup antara  sesama  manusia.  Perlindungan  hukum  merupakan  gambaran  dari  bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan  kepastian  hukum  dengan  suatu  perlindungan  yang  diberikan  kepada  subyek hukum  sesuai  dengan  aturan  hukum,  baik  itu  yang  bersifat  preventif  (pencegahan) maupun dalam bentuk represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. (Octalina, 2014)
Pelaksanaan  PSBB  dalam  bentuk  peliburan  sekolah  dan  tempat  kerja, pembatasan  kegiatan  keagamaan  serta  pembatasan  kegiatan  di  tempat  atau  fasilitas umum. Pelaksanaan pembatasan tersebut haruslah memperhatikan dan mempertimbangkan  kebutuhan  pendidikan,  produktikvitas  kerja,  kebutuhan  ibadah dan kebutuhan dasar masyarakat. Dalam konteks peliburan tempat kerja (perusahaan) tentunya  bagi  sebagian  perusahaan  ada  yang  dapat  mempertahankan  produktivitas kerjanya  namun  sebagian  yang  lain  dipastikan  produktivitas  kerjanya  menurun signifikan.  Bagi  perusahaan  yang  harus  mempekerjakan  pekerja  di  tempat  kerja karena sifat pekerjaan yang harus dilakukan di tempat kerja, maka guna mendukung kebijakan  pemerintah  dalam  menanggulangi  penyebaran  Covid-19  dan  memang banyak  faktor  lain  yang  menyebabkan  pengusaha  terpaksa  menghentikan  aktifitas kegiatan  usahanya.  Penghentian  operasional  atau  pengurangan  aktifitas  perusahaan tentu  berdampak  bagi  para  pekerjanya  karena  juga  harus  berhenti  bekerja  baik sementara  ataupun  permanen.  Hal  ini  tentu  merupakan  permasalahan  sosial  baru yang  diakibatkan  dari  kebijakan  PSBB  sebagai  salah  satu  kebijakan  pemerintah dalam melawan penyebaran Covid-19.
Kebijakan  atas  pembatasan  yang  diterapkan  tentunya  sudah  dipertimbangkan secara  mendalam  dan  matang  akan  dampak-dampak  sosial  yang  akan  ditimbulkan dari kebijakan PSBB tersebut. Oleh karenanya upaya pemerintah dalam memberikan pelindungan  hukum  secara  preventif  bagi  pekerja  akibat  Covid-19  adalah  sebagai berikut:
1. Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menegaskan bahwa: Pasal 151 (1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan Pemerintah harus mengupayakan agar  tidak  terjadi pemutusan hubungan kerja. (2) Dalam hal pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari,  maksud dan alasan pemutusan hubungan kerja diberitahukan oleh        pengusaha kepada pekerja/buruh dan/atau      serikat pekerja/serikat buruh. (3) Dalam hal pekerja/buruh  telah diberitahu dan menolak pemutusan hubungan kerja, penyelesaian pemutusan hubungan kerja wajib dilakukan melalui perundingan bipartit antara pengusaha    dengan pekerja/buruh dan/atau      serikat pekerja/serikat buruh. (4) Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud  pada ayat      (3)      tidak mendapatkan kesepakatan, pemutusan Pemerintah dalam situasi  Pandemi  Covid- 19  meminta  pengusaha tidak  melakukan  PHK, terutama di sektor- sektor yang rentan terdampak pandemi Covid-19. Melalui Kementerian Ketenagakerjaan  telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor : M/3/HK.04/III/2020 Tahun  2020  tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid- 19 dengan perlindungan pengupahan bagi pekerja/buruh diatur dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Bagi  pekerja/buruh yang  dikategorikan sebagai Orang Dalam  Pemantauan (ODP) Covid-19 berdasarkan keterangan  dokter sehingga tidak dapat  masuk  kerja paling lama 14 hari atau  sesuai  standar Kementerian Kesehatan, maka upahnya dibayarkan  secara penuh. (2) Bagi  pekerja/buruh yang  dikategorikan kasus suspek Covid- 19 dan dikarantina/diisolas i menurut keterangan  dokter, maka upahnya dibayarkan  secara
hubungan kerja dilakukan  melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. penuh selama menjalani masa karantina/isolasi. (3) Bagi  pekerja/buruh yang  tidak  masuk kerja  karena  sakit Covid-19 dan dibuktikan  dengan keterangan  dokter, maka upahnya dibayarkan  sesuai peraturan perundang- undangan. (4) Bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah di daerah masing- masing guna pencegahan dan penanggulangan Covid-19,  sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja/buruhnya tidak  masuk  kerja, dengan mempertimbangka n kelangsungan usaha maka perubahan  besaran maupun cara pembayaran upah pekerja/buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan  antara pengusaha  dengan pekerja/buruh.
Maka,  untuk  menghindari  PHK,  pengusaha  dapat  melakukan  perubahan  besaran  maupun cara  pembayaran  upah  terhadap  upah  pekerja/buruh  yang  dirumahkan  sementara  akibat wabah  Covid-19,  berdasarkan  kesepakatan  para  pihak.  Selain  itu,  pekerja/buruh  yang diduga  atau  positif  teijangkit  Covid-19  juga  berhak  atas  upah  berdasarkan  surat  edaran tersebut. Apabila pengusaha tidak mampu membayar upah sesuai upah minimum sebagai imbas  Covid-19,  pengusaha  dapat  melakukan  penangguhan  pembayaran  upah  (jika pengusaha  tidak  mampu  membayar  upah  sesuai  upah  minimum),  dengan  terlebih  dahulu melakukan  perundingan  dengan  pekerja/buruh  atau  serikat  pekerja/serikat  buruh  terkait
penangguhan  tersebut.  Penangguhan  pembayaran  upah  minimum  oleh  pengusaha  kepada pekerja/buruh  tidak  serta-merta  menghilangkan    kewajiban  pengusaha  untuk  membayar selisih  upah  minimum  selama  masa    penanggulangan.  Berdasarkan  uraian  tersebut,  PHK memang  tidak  dianjurkan  dilakukan.  Ada  upaya  altematif  untuk  tetap  mempekerjakan pekerja/buruh dan mempertahankan kegiatan usaha sebagaimana diterangkan di atas.
2. Pemberlakua n Work From Home sebagai perlindungan tenaga  kerja dalam  situasi Pandemi Covid Bagi perusahaan yang dapat menghentikan seluruh kegiatan usahanya atau  perusahaan  yang  dapat  mengurangi  sebagian  kegiatan  usahanya (sebagian  karyawan,  waktu,  dan  fasilitas  operasional)  maka  dapat diberlakukan work from home (“WFH”) atau bekerja di rumah. 3. Penerapan Protokol Kesehatan Yang Ketat Sebagai Perlindungan Pekerja Dalam Situasi Pandemi Covid-19 Bagi  perusahaan yang tidak dapat menghentikan kegiatan usahanya, mengingat kepentingan langsung  yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan, kebutuhan bahan-bahan pokok, dan bahan bakar minyak  (BBM), maka berdasarkan ketentuan  Pasal 86 Undang- Undang  Nomor 13  Tahun  2013 tentang Ketenagakerjaan yaitu : Pasal 86 (1) Setiap  pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: a. Keselamatan dan kesehatan kerja; b. Moral dan kesusilaan; dan c. Perlakuan  yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. (2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh  guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya  keselamatan dan kesehatan kerja. (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud  pada  ayat (1)  dan  ayat  (2) dilaksanakan  sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Penjelasan  dalam  Pasal 86 Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan pemberian APD kepada tenaga kerja yang masih bekerja di tengah pandemi Covid-19 wajib  diberikan  untuk mengupayakan keselamatan dan kesehatan  kerja  dari setiap  pekerja  sesuai dengan  regulasi  yang berlaku pada saat Pandemi Covid-19, antara lain sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor : M/3/HK.04/III/2020 Tahun  2020  tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid- 19 sebagai berikut : (1) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap dilaksanakannya peraturan
perundangan di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). (2) Menyebarkan informasi  kepada semua jajaran organisasi dan pihak  terkait  yang berada dalam wilayah pembinaan dan pengawasan Saudara. (3) Mendata dan melaporkan kepada instansi terkait setiap  kasus  atau yang  patut  diduga kasus  Covid-19  di tempat kerja. (4) Memerintahkan setiap Pimpinan Perusahaan  untuk melakukan antisipasi penyebaran  Covid- 19 pada pekerja/buruh dengan  melakukan tindakan-tindakan pencegahan  seperti perilaku hidup bersih  dan  sehat dengan mengintegrasikan dalam program K3, pemberdayaan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dan optimalisasi  fungsi pelayanan kesehatan kerja. (5) Mendorong  setiap Pimpinan Perusahaan  untuk segera membuat rencana kesiapsiagaan dalam  menghadapi pandemi  Covid-19
dengan tujuan memperkecil resiko penularan di tempat  kerja  dan menjaga kelangsungan usaha. (6) Dalam  hal  terdapat pekerjalburuh  atau pengusaha yang beresiko, diduga atau mengalami sakit akibat COVID-19,  maka dilakukan  langkah- langkah penanganan  sesuai standar  kesehatan yang  dikeluarkan oleh  Kementerian Kesehatan.
Kemudian  juga  pengusaha  juga  wajib  mengupayakan  prinsip  Social  Distancing  sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tempat dan waktu pada saat terjadi pandemi Covid-19 lebih umumnya mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun  2020  Tentang  PSBB  Besar  Dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan  Corona  Virus Disease  2019  (Covid-19)  dan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nornor  9 Tahun 2020 Tentang PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

## 4. Stimulus Bantuan Subsidi Upah BPJS Ketenagakerjaan
Secara  resmi  bantuan  subsidi  upah/gaji  (BSU)  kepada  pekerja/buruh  bergaji  di bawah Rp. 5 juta senilai Rp600 ribu per bulan selama empat bulan di Istana Negara. Pekerja yang menerima bantuan adalah pekerja penerima upah yang terdaftar sebagai peserta  aktif  program  jaminan  sosal  ketenagakerjaan  BPJS.    Presiden  Joko  Widodo menyatakan,  pada  peluncuran  BSU  tahap  I  ini  ada  2,5  juta  pekerja  yang  akan menerima bantuan subsidi. Berikutnya, transfer akan terus dilakukan secara bertahap hingga seluruh pekerja sebanyak 15,7 juta pekerja yang memenuhi syarat menerima bantuan ini.
Menteri  Ketenagakerjaan  Ida  Fauziyah,  menyatakan    hingga  24  Agustus  2020, Kementerian Ketenagakerjaan telah menerima 2,5 juta data calon penerima bantuan subsidi  upah/gaji  dan  data  ini  telah  divalidasi  dan  diverifikasi  oleh  BPJS Ketenagakerjaan  sebagai  batch  I  penerima  bantuan  subsidi  upah/gaji  sesuai  dengan syarat dan kriteria yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun  2020,  untuk  meminimalkan  risiko  administrasi  dan  agar  tepat  sasaran. Penyaluran bantuan subsidi gaji/upah ini diberikan kepada pekerja/buruh sebesar Rp. 600  ribu  per  bulan  selama  4  bulan  dengan  total  sebesar  Rp  2.400.000,-.  Subsidi  ini
dicairkan  dalam  dua  tahap,  masing-masing  tahap  pencairan  sebesar  Rp  1.200.000,-. Menaker  Ida  pun  berharap,  subsidi  upah  ini  mampu  menjaga  serta  meningkatkan daya  beli  pekerja/buruh  dan  mendongkrak  konsumsi  sehingga,  menimbulkan multiplier effect pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Apabila kita memperhatikan Perlindungan Hukum secara represif  bagi pekerja akibat Covid-19 adalah sebagai berikut :

## 1. Hak Pekerja
Yang  Diputus Hubungan Kerjanya Akibat Pandemi Covid-19 Situasi  pandemi  Covid-19 yang berlarut-larut membawa dampak terhadap semua sektor termasuk perusahaan baik yang berskala besar maupun kecil.  Banyak  perusahaan yang  kewalahan  mengatur keuangan  (cash  flow)  yang berujung  pada  keputusan merumahkan pekerjanya atau bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja. Dalam hal pengusaha melakukan pemutusan hubungan  kerja  akibat  dari kebijakan PSBB atau pandemi Covid-19 sehingga perusahaan mengalami  kerugian  atau karena  memang  diharuskan melakukan  efisiensi  tenaga kerjanya, maka sebagai bentuk  perlindungan  bagi pekerja, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor  35  Tahun  2021 dengan  ketentuan  sebagai berikut : Pasal 43 (1) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan  Perusahaan  mengalami kerugian maka Pekerja/ Buruh berhak atas: a. Uang  pesangon  sebesar  0,5  (nol koma  lima)  kali  ketentuan  Pasal 40 ayat (2);
b. Uang  penghargaan  masa  kerja sebesar  1  (satu)  kali  ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
c. Uang  penggantian  hak  sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4). (2) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan melakukan efisiensi untuk  mencegah  terjadinya  kerugian maka Pekerja/Buruh berhak atas:
a. Uang  pesangon  sebesar  1  (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
b. Uang  penghargaan  masa  kerja sebesar  1  (satu)  kali  ketentuan Pasal  40  ayat  (3);  dan  c.  uang penggantian  hak  sesuai  ketentuan
Pasal 40 ayat (4). Pasal 45 (1) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan  tutup  yang  disebabkan keadaan  memaksa  (force  majeure) maka Pekerja/ Buruh berhak atas: a. Uang  pesangon  sebesar  0,5  (nol koma  lima)  kali  ketentuan  Pasal 40 ayat (2); b. Uang  penghargaan  masa  kerja sebesar  1  (satu)  kali  ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan c. Uang  penggantian  hak  sesuai
ketentuan Pasal 40 ayat (4). (2) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan keadaan memaksa (force majeure) yang tidak mengakibatkan  Perusahaan  tutup maka Pekerja/Buruh berhak atas: a. Uang  pesangon  sebesar  0,75  (nol koma  tujuh  puluh  lima)  kali ketentuan Pasal 40 ayat (21; b. Uang  penghargaan  masa  kerja sebesar  1  (satu)  kali  ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan c. Uang  penggantian  hak  sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4). 2. Ganti Rugi Dan Kompensasi Bagi  Pekerja Dengan Perjanjian Kerja  Waktu Tertentu ( PKWT) Dalam konteks pekerja dengan sistem PKWT, apabila  salah  satu  pihak mengakhiri  hubungan  kerja sebelum berakhimya jangka waktu yang ditetapkan dalam PKWT atau berakhirnya hubungan kerja bukan  karena    ketentuan sebagaimana    dimaksud dalam    Pasal    61  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana  telah  diubah Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2020  tentang  Cipta Kerja,  maka  berdasarkan ketentuan pasal 62 Undang- Undang  Nomor  13  Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pihak yang  mengakhiri  hubungan kerja wajib membayar ganti rugi  kepada  pihak  lainnya sebesar  upah  pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya  jangka  waktu perjanjian  kerja.  Namun jika  berakhimya  hubungan kerja  karena  berakhirnya jangka  waktu  perjanjian kerja  atau  selesainya  suatu pekerjaan  tertentu,  maka sesuai  ketentuan  pasal  61A Undang-Undang  Nomor  13 Tahun 2003 tentang
(1) Dalam  hal  perjanjian  kerja  waktu tertentu berakhir sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  61  ayat  (1) huruf b dan huruf c, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja/ buruh. (2) Uang kompensasi sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  diberikan kepada  pekerja/buruh  sesuai  dengan masa kerja pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan. (3) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai uang kompensasi diatur dalam Peraturan Pemerintah. Berdasarkan  uraian  di  atas,  seorang pekerja/buruh PKWT berhak
mendapatkan  ganti  kerugian  ketika terjadi  PHK  secara  sepihak  di  tengah masa  kontraknya  dan  uang  kompensasi bila  PHK  karena  berakhirnya  jangka waktu  perjanjian  kerja  atau  selesainya suatu  pekerjaan  tertentu.  Sedangkan terkait  dengan  proses  pengajuan  PHK juga  wajib  tunduk  pada  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
Ketenagakerjaan sebagaimana  telah  diubah Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2020  tentang  Cipta Kerja yang berbunyi : 3. Program Kartu Prakerja Kartu prakerja adalah sebuah kartu yang digalangkan  dalam  rangka program pelatihan dan pembinaan  warga  negara Indonesia yang belum memiliki  keterampilan  . Kartu tersebut dipromosikan Joko Widodo pada masa kampanye pemilihan  umum  presiden Indonesia  2019.    Sebelum adanya  pandemi  Covid-19, target  dari    program  kartu prakerja adalah remaja, dengan  rentang  pendidikan mulai  dari  SMA  sederajat hingga  perguruan  tinggi akan tetapi setelah merebaknya Covid-19 pemerintah melakukan perubahan  terhadap  target dari kartu prakerja ini yaitu lebih  terfokuskan  untuk para  pekerja  yang  terkena PHK. Selama  wabah  Covid-19, pemerintah melakukan perubahan  terhadap  kartu prakerja  agar  bisa  menjadi bantuan  bagi  pekerja  yang terkena  PHK  atau  angkatan kerja  yang  baru  lulus  dari pendidikan. Anggaran dilipatgandakan menjadi Rp  20  triliun  untuk  bisa memperluas cakupan penerima  bantuan  dengan total  bantuan  yang  didapat adalah Rp 3,55 juta, dengan rincian  Rp  600  ribu  untuk biaya  pelatihan  tiap  bulan selama 4 bulan dengan total Rp2,4  juta  dan  Rp  1  juta sebagai insentif biaya pelatihan,  serta  Rp150  ribu sebagai biaya survei. Penulis mencoba membandingkan beberapa  perlindungan  pengupahan  dan status kerja yang ada di negara lain pada Kajian Perbandingan dengan Negara Lain: 1. Singapura Membayarkan 25 persen gaji pekerja dari semua sektor usaha di negerinya. Perusahaan  yang  bergerak  di  bidang pelayanan makanan mendapat subsidi  gaji  lebih  besar,  yakni  50 persen. Sedangkan perusahaan pariwisata,  yang  paling  terpukul akibat  pandemi  Covid-19,  mendapat subsidi gaji 75 persen.
Bantuan besar ini bertujuan untuk mengurangi pengeluaran gaji perusahaan,  membantu  perusahaan mempertahankan pekerja mereka. Gugatan pailit karena hutang yang tak  terbayar  juga  dinaikkan  dari  $ 15,000 menjadi $ 60.000 Singapura__ 2. Malaysia Memberi subsidi gaji dengan besaran bervariasi,  sesuai  jumlah  karyawan yang dimiliki perusahaan. Rinciannya adalah:
(1) Karyawan  lebih  dari  200  orang: subsidi gaji RM 600 atau sekitar Rp 2,2 juta per orang;
(2) Karyawan 76-200 orang: subsidi gaji  RM800  atau  sekitar  Rp  2,9 juta per orang;
(3) Karyawan  1-75  orang:  subsidi gaji  RM  1.200  atau  sekitar  Rp 4,4 juta per orang
3. Penetapan Perlindungan Status Kerja dan Pengupahan Tenaga  Kerja Dalam  Situasi Pandemi COVID-19 melalui Skema Penetapan Peraturan Pemerintah.
Dalam  keadaan  seperti  ini,  seharusnya  penetapan  PERPPU  tidak  hanya sebatas  tentang  ekonomi  fiskal  saja,  namun bersifat  menyeluruh  hingga mencakup  pada  klaster  ketenagakerjaan.  Deklarasi  atau  Proklamasi keadaan darurat oleh Kepala Negara menyebabkan terjadinya perubahan rezim  hukum  dari  keadaan  normal  kepada  keadaan  darurat.  Dalam perubahan  sistem  normatif  itu  termasuk  terjadinya  perubahan  sistem perilaku  ideal  dan  tindakan-tindakan  pemerintahan  di  luar  kebiasaan dalam  keadaan  normal.  Bahkan,  keadaan  darurat  (states  of  emergency) dapat  pula  dipakai  sebagai  alasan  atau  syarat  untuk  menunda  hak-hak dan  kebebasan  yang  dijamin  dalam  hukum  dasar  atau  konstitusi  suatu negara.  Pembaharuan  hukum  ketenagakerjaan  bertitik  tolak  pada kolektivitas  dan  oleh  perlindungan  yang  terus  berkembang  terhadap buruh.  Secara  konseptual  ia  berangkat  dari  pengandaian  adanya  relasi asimetris  antara  buruh  dengan  majikan,  dan  karenanya  perlu  campur tangan  negara  untuk  melindungi  buruh  yang  akan  selalu  lebih  lemah posisinya dihadapan modal dan majikan.
Dalam  literatur  hukum  perburuhan,  perubahan  ini  direfleksikan  dalam trend  deregulasi  dan  fleksibelisasi,  yang  melemahkan  fungsi  dari perwakilan  kepentingan  kolektif  tradisional  dari  pekerja/buruh.  Inilah yang  juga  dialami  Indonesia  melalui  paket  3  Undang-Undang Perburuhan yang  diterbitkan  antara  tahun 2000  hingga  2004.  Ketiganya jelas  lebih  banyak  dipengaruhi  oleh  kepentingan  investor  daripada kepentingan  pekerja/buruh.  Realita  di  lapangan  juga  menunjukan  hal yang  serupa  sebagaimana  disampaikan  oleh  Prof.  H.R.  Abdussalam, bahwa dari hasil pengamatan dan wawancara dengan para pekerja/buruh, mereka masih diperlakukan secara sepihak baik oleh pengusaha maupun oleh pihak pemerintah.(Khoiri, 2009) Seharusnya dalam situasi pandemi Covid-19  seperti  ini,  Kementerian  Ketenagakerjaan  tidak  hanya mengeluarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020  Tahun  2020  tentang  Perlindungan  Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan  Covid-19.  Namun  juga  perlunya  mengeluarkan Peraturan  Pemerintah  terkait  dengan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  dalam situasi  Pandemi  Covid-19  agar  bersifat  lebih  mengikat  kepada  para pengusaha yang masih mempekerjakan tenaga kerjanya ditengah situasi Pandemi Covid-19. Selain itu, perlunya diadakan inspeksi yang bersifat sinergis antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Ketenagakerjaan  terhadap  Tempat  Kerja  yang  masih  melaksanakan aktivitas  pekerjaan  pada  saat  Pandemi  Covid-19  sehingga  dapat menekan  perbuatan  semena-mena  pengusaha  dalam  mempekerjakan tenaga  kerjanya  yang  dikhawatirkan  dapat  menyebabkan  penyebaran Covid-19  menjadi  tak  terkendali  dan  tidak  sesuai  dengan  asas perlindungan  tenaga  kerja  yang  telah  diatur  dalam  Undang  Nomor  13 Tahim 2003 tentang Ketenagakerjaan.

## Kesimpulan
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  mengenai  perlindungan  hukum terhadap pekerja/buruh pada perusahaan persepatuan di Kota Surabaya akibat Covid-19 maka dapat disimpulkan bahwa pandemi Covid-19 berdampak bagi pekerja/buruh pada perusahaan  persepatuan  karena  perusahaan  melakukan  efisiensi  akibat  dari  langkanya bahan  baku  dan  pemberlakuan  kebijakan PSBB  di  Kota  Surabaya  yang  mengharuskan
pengusaha  menghentikan  kegiatan  perusahaan  yang  pada  akhirnya  tidak  dapat menghindari  terjadinya  pemutusan  hubungan  kerja.  Adapun  bentuk  perlindungan hukum  terhadap  pekerja  persepatuan  di  Kota  Surabaya  dilaksanakan  secara  preventif melalui  penerapan  WFH  atau  bekerja  dari  rumah  untuk  sebagian  kecil  pekerja  dan pengajuan  bantuan  subsidi  upah  kepada  BPJS  Ketenagakerjaan,  serta  secara  represif dengan melakukan pemutusan hubungan kerja.

## BIBLIOGRAFI
Khoiri,  Syamsul.  (2009).  Peraturan  Hukum  Perburuhan  Dan  Sikap  Pengadilan:  Tarik- Menarik  Antara  Kepentingan  Investor  Dan  Kepentingan  Buruh. Jurnal  Hukum  & Pembangunan , 39 (3), 307–325. Google Scholar
Muchsin.  (2003). Perlindungan  dan  Kepastian  Hukum  bagi  Investor  di  Indonesia . Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Google Scholar
Octalina, Benedhicta Desca Prita. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi . Universitas Atmajaya Yogyakarta. Google Scholar
Pranita,  Ellyvon.  (2020).  Virus  Corona Masuk  Indonesia  Dari  Januari.  Retrieved  from Kompas.Com website: https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan-awal- maret-ahli--virus-corona-masuk-indonesia-dari-januari. Google Scholar
Suwitri,  Sri.  (2008).  Konsep  Dasar  Kebijakan  Publik.  In MAPU5301/Modul  1 (p.  6). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegor. Google Scholar
Syafa  Karimah,  Margo  Hadi  Putra.  (2021).  Aspek  Hukum  Perlindungan  Kepada  Para Investor  Perusahaan  Financial  Technology  Apabila  Debitornya  Tidak  Melakukan Pembayaran dan Akibat Hukumnya. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan , 7 (8), 539– 548. Google Scholar
Copyright holder: Chamdani (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: