Jurnal Hukum POSITUM Vol.7, No.1, Juni 2022, Hal. 123-149 E-ISSN  : 2541-7193 P-ISSN  : 2541-7185

## IMPLIKASI SISTEM HUKUM CIVIL LAW TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA ILLEGAL UNREPORTED AND UNREGULATED FISHING (IUU FISHING)
Iqbal Kamalludin, Syarifa Khasna, N Syahkirotul Riskiyah Faculty of Sharia IAIN Pekalongan, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan Iqbal.kamalludin@iainpekalongan.ac.id

## ABSTRAK
Paper ini mengkaji tentang bagaimana karakteristik dari penyelesaian perkara suatu Negara yang menganut civil law dalam menanggulangi tindak pidana illegal unreported and unregulated fishing . Pembahasan  masalah  yang  diangkat  dan  dianalisis  dengan  menggunakan  metodologi  penelitian hukum  doktrinal.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  setiap  negara  yang  menganut  civil  law, memiliki karakteristik kodifikasi sehingga hakim tidak terikat dengan preseden atau doktrin stare decicis .  Indonesia  lebih  khususnya  dalam  menangani  perkara IUU  Fishing mempunya  yurisdiksi tersendiri yang berbeda dengan Negara lain dalam hal ini adalah Thailand. Dengan mnegacu pada UNCLOS  dan  UU  Perikanan  serta  UU  Kelautan  di  bawah  pemerintahan  setiap  Menteri  yang bebrbeda  kini  Indonesia  menerapkan  penenggalaman  kapal  bagi  kapal-kapal  asing  yang  terbukti melakukan tindak pidana IUU Fishing .
Kata Kunci : Civil Law, Illegal Unreported and Unregulated Fishing, Penegakan Hukum.

## ABSTRACT
This paper examines the characteristics of the case settlement of a country that adheres to civil law in tackling the crime of illegal unreported and unregulated fishing. Discussion of issues raised and analyzed  using  doctrinal  legal  research  methodology.  The  results  show  that  every  country  that adheres to civil law has codified characteristics so that judges are not bound by precedent or the doctrine  of  stare  decicis.  Indonesia,  especially  in  dealing  with  IUU  fishing  cases,  has  its  own jurisdiction which is different from other countries, in this case Thailand. By referring to UNCLOS and  the  Fisheries  Law  and  the  Maritime  Law  under  the  different  government  of  each  Minister, Indonesia  is  now  implementing  ship  sinking  for  foreign  vessels  proven  to  have  committed  IUU fishing.
Keywords: Civil Law, Enforcement, Illegal Unreported and Unregulated Fishing.
POSITUM, Vol. 7, No. 1, Juli 2022

## A. PENDAHULUAN
Hukum  Pidana  Internasional  menurut  pendapat  dari  Antonio  Cassese dalam  bukunya  yang  berjudul International  Criminal  Law disebutkannya sebagai  suatu  bagian  dari  aturan-aturan  internasional  mengenai  larangan- larangan  kejahatan  internasional  dan  kewajiban  negara  untuk  melakukan tindakan  penuntutan  dan  penghukuman  terhadap  para  pelaku  kejahatan  yang telah dilakukannya, terhadap beberapa kejahatan yang tergolong sebagai suatu bentuk kejahatan internasional. 1
Hukum  Pidana  Internasional  bersumber  dari  dua  bidang  hukum  yang berbeda  dari  satu  dengan  yang  lainnya.  Di  dalamnya  mengatur  mengenai Hukum  Pidana  Nasional  dari  Negara  yang  bersangkutan  itu  sendiri  dengan bidang  Hukum  Pidana  Internasional.  Yang  mana  diantara  keduanya  baik Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional mencakup mengenai masalah-masalah yang saling berkaitan dan bersinergi. Tidak saling menyerang untuk  menjatuhkan,  namun  kebalikannya  yakni  saling  mendukung  dan membantu dalam pemecahan masalah dari masing-masing tindak pidana yang terjadi dari ranah nasional maupun internasional.
Hukum  pidana  internasional  muncul  sebagai  jawaban  atas  dinamika kejahatan  internasional  yang  terjadi.  Kejahatan  internasional  dalam penanganannya  dibutuhkan  kerjasama  antar  Negara.  Yang  mana  kejahatan internasional merupakan kejahatan yang berdampak pada lintas batas Negara. Yang  pada  gilirannya  apa  yang  dinamakan  sebagai  sistem  hukum  ikut dibutuhkan  dalam  penanganan  kasus  kejahatan  internasional.  Sistem  hukum juga berperan penting dalam menunjang terwujudnya keamanan internasional. Interaksi internasional antar Negara menjadi bagian dari jaringan kekuatan yang secara bersama-sama bekerja menciptakan norma, peraturan, dan tatanan. 2
Inti dari sistem sendiri merupakan bagaimana caranya mengubah input menjadi output .  Struktur  sistem  hukum    dapat  dianalogikan  sebagai  sebuah
1 Joko Setiyono, Hukum Pidana Internasional , Penerbit Universitas Terbuka,  Tangerang Selatan, 2015, hlm. 1.22
2 Lawrance M. Friedman, Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial , Nusa Media, Bandung, 2013, hlm. 4
Iqbal Kamalludin : Implications Of The Law...
program komputer, yang di dalamnya memuat beragam kode untuk menangani berjuta  problem  atau  masalah  yang  dimasukan  setiap  hari  ke  dalam  sistem. Peraturan-peraturan,  jurisdiksi,  dan  prosedur  merupakan  bagian  integral  dari sistem  pengkodean  yang  terkodifikasi.  Termasuk  yang  terpenting  adalah peraturan hukum materiil. Hukum materiil inilah merupakan output dari sistem, yang  dapat  berlaku  sebagai  sosok  sebuah output yang  akan  datang  sebagai jawaban  atas  berjuta  problem  atau  masalah  yang  telah,  sedang  atau  akan terjadi. 3
Dalam dunia internasional secara luas dikenal adanya tiga macam atau jenis keluarga hukum atau tradisi hukum utama yang telah menjadi praktik yang diakui  secara  umum.  Ketiga  keluarga  hukum  tersebut  adalah  : civil  law, common law, dan socialist law . 4 Konsep keluarga hukum 5 sendiri diperkenalkan ke dalam hukum komparatif pada 1900 sebagai langkah penyatuan keseluruhan dari bagian substansial dari semua sistem hukum yang ada di dunia. Merujuk dari diselenggarakannya Kongres Hukum Komparatif Internsional. Maka pada tahun  1978,  David  dan  Brierly  mengklasifikasikan  pembagian  sistem  hukum pada  teknik  hukum  dan  ideologi.  Yang  kemudian  dapat  diklasifikasikan  ke dalam Romania-Germanik , Common  Law ,  Sosialistik,  Islamik,  Hindu  dan Yahudi,  Timur  Jauh  dan  Afrika  Hitam. 6 Romania-Germanik atau Romano- Germanik inilah yang kemudian dapat disebut sebagai sistem hukum Civil Law , disebabkan  karena  dalam  cakupannya  sejarahnya  meliputi  warisan  hukum Romawi, dan kontribusi dari ilmu hukum Jerman ( German ). 7
Berkaitan  dengan  jurisdiksi  mengutip  dari  pendapat  Oppenheim, disebutkan  bahwa  tanpa  adanya  wilayah  dengan  batas-batas  tertentu  suatu negara  tidak  dapat  dianggap  sebagai  subjek  hukum  internasional.8  Namun
3 Ibid, hlm. 14
4 Peter de Cruz, Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law, and Socialist Law , Nusa Media-Diadit Media, Bandung-Jakarta, 2014, hlm. 46
5 Ibid, hlm. 48
6 Ibid , hlm. 49
7 Ibid, hlm. 61-62
8 Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional , PT. Alumni, Bandung, 2015, hlm. 161

## POSITUM, Vol. 7, No. 1, Juli 2022
dalam kenyataannya batas wilayah yang dipersyaratkan dalam rangka supaya dapat  dianggap  sebagai  subjek  hukum  internasional,  mengalami  banyak permasalahan. Salah satu permasalahan yang menarik adalah mengenai Illegal Unreported and Unregulated Fishing . Illegal Unreported and Unregulated atau dapat disebut juga IUU Fishing yang dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, Kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.9
Kepala  Badan  Riset  dan  SDM  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan (KKP)  RI,  M.  Zulficar  Mochtar,  S.T.,  M.Sc.,  menyebutkan  bahwa, Illegal Unreported  and  Unregulated atau  dapat  disebut  juga IUU  Fishing ini  sudah terjadi 20-30 tahun yang lalu, tetapi tidak banyak yang tahu. Ini seperti misteri kotak  Pandora.10  Ini  berarti  kegiatan Illegal  Unreported  and  Unregulated Fishing telah berlangsung begitu lama. Dan sudah barang tentu kerugian yang diakibatkannya  tidak  tergolong  sedikit.  Menanggapi  adanya  tindak  kejahatan yang telah berlangsung begitu lama, Pemerintah Indonesia melalui Kementrian terkait mengeluarkan  “Keputusan Menteri  Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 3a/Kepmen-Kp/2015 Tentang Satuan Tugas Pencegahan Dan Pemberantasan Illegal,  Unreported And Unregulated (IUU)  Fishing” .  Selain daripada itu dalam menanggapi maraknya kejahatan pelanggaran penangkapan ikan  di  laut  ini,  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan Susi  Pudjiastuti,  juga berinisiasi  menenggelamkan  kapal-kapal  illegal  yang  kedapatan  melakukan IUU  Fishing .  Dasar  penenggelaman  tersebut  termaktub  di  dalam  Undang- Undang  Republik  Indonesia  nomor  45  tahun  2009  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif yang menitikberatkan pada kajian prinsip dan norma penegakan hukum illegal
9 http://mukhtar-api.blogspot.co.id/2008/06/mengenal-illegal-unreported-dan.html . Diakses pada hari Sabtu, 31 Maret 2018.
10 Seminar IUU Fishing : Status dan Konteksnya dengan Sustainable Development Goal ke- 14” di Bale Sawala Gedung Rektorat Unpad, Jatinangor, Jumat 31 Maret 2017.
Iqbal Kamalludin : Implications Of The Law...
unreported and unregulated fishing (iuu fishing). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan didukung oleh analisis deskriptif preskriptif. Data didasarkan pada  bahan  hukum  primer  berupa  berbagai  peraturan  perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian dan bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal sebagai pelengkap.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Karakteristik Negara yang Menganut Sistem Hukum Civil Law Secara  definitif,  sistem  hukum  Eropa  Kontinental  ( Civil  Law )  ini  dapat dipaparkan sebagai berikut :
“ Civil  Law dapat  didefinisikan  sebagai  suatu  tradisi  jukum  yang  berasal dari  Hukum  Roma  yang  terkodifikasi  dalam  Corpus  Juris  Civilis  Justinian  dan tersebar keseluruh benua Eropa dan seluruh Dunia. Aturan dalan Civil Law terbagi dalam dua cabang, yaitu:
a. Hukum  romawi  yang  terkodifikasi  (Civil  Code  Prancis  1804)  dan  daerah lainnya di Benua Eropa yang Mengadopsinya seperti Quebec dan Luisiana; dan
b. Hukum  romawi  yang  tidak  dikodifikasi  (Skotlandia  dan  Afrika  Selatan).
Hukum  kode  sipil  sangat  sistematis,  terstruktur  yang  berdasarkan  deklarasi  para dewan, prinsip-prinsip umum dan sering menghindari hal yang detail.
Civil Law atau yang juga dikenal; dengan Romano-Germanic Legal System adalah system hukum yang berkembang di dataran Eropa. Titik tekan pada system hukum ini adalah penggunaan aturan-aturan hukum yang sifatnya tertulis. Sistem hukum ini berkembang di dataran Eropa.
Prof.  Satjipto  mengatakan  bahwa  kita  mengenal  dua  sistem  hukum  yang berbeda, yaitu Sistem Hukum Eropa Benua dan Sistem Hukum Inggris. Orang juga lazim menggunakan sebutan Sistem Hukum Romawi-Jerman atau Civil Law System untuk yang pertama, dan Common Law System untuk yang kedua. 11
a. Karakteristik Civil Law System
11 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum. ( Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991) hlm 235.
Ciri  pokok Civil  Law adalah  sistem  ini  menggunakan  pembagian  dasar  ke dalam hukum perdata dan hukum publik. Kategori seperti itu tidak dikenal dalam sistem Common Law . Menurut Nurul Qamar dalam bukunya Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System dan Common Law System : 12
Ciri atau Karakteristik Sistem Civil Law adalah:
1.    Adanya sistem kodifikasi
2.   Hakim tidak terikat dengan preseden atau doktrin stare decicis , sehingga undang-undang menjadi rujukan hukumnya yang utama.
3.    Sistem peradilannya bersifat inkuisitorial
Penjelasan :
1. Adanya sistem kodifikasi
Alasan mengapa sistem Civil Law menganut paham kodifikasi adalah antara  lain  karena  demi  kepentingan  politik  Imperium  Romawi,  di  samping kepentingan-kepentingan  lainnya  di  luar  itu.  Kodifikasi  diperlukan  untuk menciptakan  keseragaman  hukum  dalam  dan  di  tengah-tengah  keberagaman hokum. Agar kebiasaan-kebiasaan yang telah ditetapkan sebagai peraturan raja supaya ditetapkan menjadi hukum yang berlaku secara umum, perlu dipikirkan kesatuan  hukum  yang  berkepastian.  Pemikiran  itu,  solusinya  adalah diperlukannya suatu kodifikasi hukum.

## 2. Hakim Tidak Terikat pada Preseden
Nurul  mengutip  pendapat  Paul  Scholten yang  mengatakan  bahwa maksud  pengorganisasian  organ-organ  negara  Belanda  tentang  adanya pemisahaan  antar  kekuasaan  membuat  undang-undang,  kekuasaan  peradilan dan  sistem  kasasi  serta  kekuasaan  eksekutif,  dan  tidak  dimungkinkannya kekuasaan  yang  satu  mencampuri  urusan  kekuasaan  lainnya,  dengan  cara tersebut maka terbentuklah yurisprudensi.
3. Peradilan Menganut Sistem Inkuisitorial
12 Nurul Qamar, Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System dan Common Law System. (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010) hlm 25

## Iqbal Kamalludin : Implications Of The Law...
Dalam  sistem  ini  hakim  mempunyai  peranan  yang  besar  dalam mengarahkan  dan  memutus  suatu  perkara.  Hakim  bersifat  aktif  dalam menemukan fakta hukum dan cermat dalam menilai bukti.
Hakim  di  dalam  sistem Civil  Law berusaha  untuk  mendapatkan gambaran  lengkap  dari  peristiwa  yang  dihadapainya  sejak  awal.  Sistem  ini mengandalkan professionalisme dan kejujuran hakim.
b. Prinsip utama atau prinsip dasar :
• Prinsip  utama  atau  prinsip  dasar  sistem  hukum  Eropa  Kontinental  ialah bahwa hukum itu memperoleh kekuasaan mengikat karena berupa peraturan yang  berbentuk  undang-undang  yang  tersusun  secara  sistematis  dalam kodifikasi.
• Kepastian hukumlah yang menjadi tujuan hukum. Kepastian hukum dapat terwujud apabila segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan tertulis, misalnya UU.
• Dalam sistem hukum ini, terkenal suatu adagium yang berbunyi ”tidak ada hukum selain undang-undang”.
• Dengan  kata  lain  hukum  selalu  diidentifikasikan  dengan  undang-undang (hukum adalah undang-undang).
c. Peran Hakim :
• Hakim dalam hal ini tidak bebas dalam menciptakan hukum baru, karena hakim  hanya  berperan  menetapkan  dan  menafsirkan  peraturan-peraturan yang ada berdasarkan wewenang yang ada padanya.
Putusan Hakim :
• Putusan hakim tidak mengikat umum tetapi hanya mengikat para pihak yang berperkara  saja  (doktrinsres  ajudicata)  sbgmana  yurisprudensi  sebagai sistem hukum Anglo Saxon (Mazhab / Aliran Freie Rechtsbegung)
d.  Sumber Hukum sistem ini adalah :
1) Undang-undang dibentuk oleh legislatif (Statutes).
2) Peraturan-peraturan hukum’ (Regulation = administrasi negara= PP, dll), dan

## POSITUM, Vol. 7, No. 1, Juli 2022
3) Kebiasaan-kebiasaan (custom) yang hidup dan diterima sebagai hukum oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan undang-undang.
Sejalan  dengan  perkembangan  peradaban  manusia  sekarang,  batas-batas yang jelas antara hukum publik dan hukum privat itu semakin sulit ditentukan. Hal itu disebabkan faktor-faktor berikut :
1)   Terjadinya  sosialisasi  di  dalam  hukum  sebagai  akibat  dari  makin banyaknya bidang-bidang kehidupan masyarakat. Hal itu pada dasarnya memperlihatkan  adanya  unsur  ”kepentingan  umum/masyarakat”  yang perlu dilindungi dan dijamin, misalnya saja bidang hukum perburuhan dan hukum agraria.
2)  Makin banyaknya ikut campur negara di dalam bidang kehidupan yang sebelumnya  hanya  menyangkut  hubungan  perorangan,  misalnya  saja bidang perdagangan, bidang perjanjian dan sebagainya.

## 2. Contoh Sistem Hukum Civil Law di Berbagai Negara

## a. Belanda
Di  negara  Belanda,  hukum  yang  mula-mula  berlaku  adalah  hukum kebiasaan yaitu hukum Belanda kuno. Namun akibat penjajahan Perancis (1806 – 1813) terjadilah perkawinan hukum Belanda kuno dengan Code Civil . Tahun 1814, konsep  kode  hukum  Belanda  menurut  Kemper  lebih  didasarkan  pada  hukum Belanda kuno, namun tidak disepakati oleh para ahli hukum Belgia (pada saat itu Belgia masih bagian dari negara Belanda), karena mereka lebih menghendaki Code Napoleon sebagai  dasar  dari  konsep  kode  hukum  Belanda.  Setelah  Kemper meninggal  (1824)  Namun  demikian  susunannya  tidak  sama  persis  dengan Code Napoleon , melainkan lebih mirip dengan susunan Institusiones dalam Corpus Juris Civils yang terdiri dari empat buku.
Mengenai  kodifikasi  dapat  diketengahkan,  bahwa  maksud  dari  kodifikasi adalah  agar  adanya  kepastian  hukum  secara  resmi  dalam  suatu  sistem  hukum tertentu.  Akan  tetapi  masyarakat  terus  berkembang,  sehingga  hukumnya  dituntut untuk ikut terus berkembang. Dengan metode kodifikasi dalam suatu sistem hukum yang terjadi adalah hukum selalu tertinggal di belakang perkembangan masyarakat,
Iqbal Kamalludin : Implications Of The Law...
karena  banyak  masalah-maslaah  yang  tak  mampu  diselesaikan  oleh  kodifikasi hukum. Kodifikasi tidak lagi dianggap sebagai suatu produk yang dapat mengatur masyarakat  secara  keseluruhan  dan  secara  sempurna,  melainkan  masih  tercipta kekosongan hukum dalam arti masih banyak hal-hal yang belum diatur. Maka alam menyelesaikan  masalah-masalah  yang  belum  diatur  tersebut  dipergunakan yurisprudensi dan penafsiran teleologis di samping kodifikasi. Meskipun di negara Belanda  tidak  berlaku  asas stare  decisses seperti  di  Inggris,  yurisprudensi  tetap dapat  terjamin  karena  adanya  kontrol  dari  pengadilan  yang  lebih  tinggi  terhadap pengadilan yang lebih rendah.
Dengan  demikian  bila  dibandingkan  dengan  perkembangan  hukum  di Inggris,  maka  perkembangan  hukum  di  Belanda  adalah  terbalik.  Mula-mula kodifikasi  yang kemudian menjadi  undan-undang menjadi  bukanlah satu-satunya sumber  hukum  (legisme),  karena  kodifikasi  tidak  dapat  menyelesaikan  masalah- masalah yang timbul kemudian, selain itu yurisprudensi  juga mempunyai tempat yang penting dalam sistem hukum Belanda. Jadi, Sistem Hukum Belanda menganut sistem kodifikasi sebagaimana juga kita mengenalnya dengan beberapa kitab, yaitu Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Peraturan Kepailitan. Sistematika yang dipakai merupakan adopsi dari hukum Napoleon.
Burgerlijk Wetboek (BW) merupakan Kodifikasi dari hampir keseluruhan aturan  mengenai  hubungan  pribadi  dengan  pribadi.  BW  ini  dibuat  berdasarkan system konkordansi sejak pemerintahan Napoleon di Perancis. Sebelum dilakukan kodifikasi,  setiap  wilyah  di  Belanda  memiliki  aturannya  masing-masing  yang sebagian besar mengacu pada aturan Roma. Tidak ada kesatuan hukum. Namun hal ini  tidak  bertahan  lama  karena  setiap  aturan  tidak  mampu  mengikuti  dinamisme perkembangan  pemerintahan  dan  politik.  Sejak  terbentuk,  pada  tahun  1838, Burgerlijk  Wetboek  telah  mengalami  beberapa  kali  amandemen  dan  reformasi besar pada tahun 1992 mengikuti pergerakan hukum dengan dinamismenya. Tetapi penerapan  di  Indonesia,  sebagai  konsekuensi  logis  dari  asas  konkordansi,  masih tetap menggunakan BW yang dibuat pada tahun 1838 (kecuali dicabutnya aturan mengenai Hipotik dan beberapa perubahan pada pasal-pasal sebagai konsekuensi
POSITUM, Vol. 7, No. 1, Juli 2022
dari lahirnya UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 5 Tahun 1960 tentang  Pokok-pokok  Agraria  di  Indonesia)  dan  masih  dapat  mencakup  hampir keseluruhan aspek yang diperlukan oleh masyarakat Indonesia.
Selain itu, berdirinya Peradilan Internasional seperti Mahkamah Internasional, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, International Criminal Justice serta International Criminal Court di Belanda juga membuat saya semakin kagum  karena  membuktikan  bahwa  system  peradilan  mereka,  terutama  Criminal Justice System, diakui secara Internasional.

## b. Sistem Hukum Perancis
Sebelum adanya unifikasi hukum oleh Kaisar Napoleon Bonaparte, Hukum yang berlaku di Perancis bermacam-macam yaitu hukum Germania (Jerman) dan hukum  Romawi. Di bagian utara dan tengah berlaku hukum  lokal ( pays de droit coutumier ) yakni hukum kebiasaan Perancis kuno yang berasal dari hukum Jerman, sedangkan pada daerah selatan yang berlaku adalah hukum Romawi ( pays de droit ecrit )  yakni  telah  dikodifikasi  dalam Corpus  Juris  Civils dari  Kaisar  Romawi Justinian  I.  Di  samping  hukum  perkawinan  adalah  hukum  yang  ditetapkan  oleh Gereja Katolik ialah hukum Kanonik dalam Codex Iuris Canonici dan berlaku di seluruh Perancis.
Dengan berlakunya berbagai  hukum  tersebut,  maka di  Perancis dirasakan tidak  adanya  kepastian  hukum  dan  kesatuan  hukum.  Oleh  karena  itu  timbul kesadaran akan pentingnya kesatuan hukum/unifikasi hukum. Unifikasi hukum ini akan  dituangkan  ke  dalam  suatu  buku  yang  bernama Corpus  de  lois Gagasan unifikasi hukum ini sesungguhnya telah timbul sejak abad XV (Raja Louis XI) yang kemudian dilanjutkan oleh berbagai parlemen propinsi pada abad XVI dan para ahli hukum seperti Charles Doumolin (1500 – 1566), Jean Domat (1625 – 1696), Robert Joseph Pothier (1699 – 1771), dan Francois Bourjon.
Namun  pada  akhir  abad  XVIII  dapat  diterbitkan  tiga  buah  ordonansi mengenai  hal-hal  yang  khusus  dan  yang  diberi  nama  ordonansi  daguesseau. Ordonansi  yang  dimaksud  adalah L’ordonance  sur  les  donations (1731), L’ordonance  sur  les testaments  (1735),  dan L’ordonance  sur  les  substituions fideicommisaires (`1747). Tanggal 21 Maret 1804 terwujudlah kodifikasi Perancis
Iqbal Kamalludin : Implications Of The Law...
dengan nama Code Civil des Francais yang diundangkan sebagai Code Napoleon pada tahun 1807. Kodifikasi hukum ini merupakan karya besar dari Portalis selaku anggota panitia pembentuk kodifikasi hukum tersebut, selain itu kodifikasi hukum ini merupakan kodifikasi hukum nasional yang pertama dan terlengkap serta dapat diterapkan  untuk  mengatasi  masalah-masalah  yang  ada.  Sehingga  pada  saat  itu timbulah  paham Legisme dengan  mottonya  “Di  luar  undang-undang  tidak  ada hukum”.
Sumber hukum kodifikasi tersebut merupakan campuran asas-asas hukum Jerman dan hukum Gereja (hukum Kanonik) yaitu hukum kebiasaan ( coutumes ), terutama  kebiasaan  Paris  ( coutume  de  Paris ),  ordonansi-ordonansi  Daguesseau, tulisan-tulisan dari pakar hukum seperti Poithier, Domat, dan Bourjon, serta hukum yang  dibentuk  sejak  revolusi  Perancis  sampai  terbentuknya  kodifikasi  hukum tersebut. 13 Dari uraian tersebut  di  atas dapat  dikatakan bahwa di  negara  Perancis yang  semula  memberlakukan  bermacam-macam  hukum  dengan  berbagai  tahap, akhirnya pada tahun 1807 dapat memproklamirkan/diundangkan buku Code Civil des Francais atau Code Napoleon yang merupakan kodifikasi hukum yang pertama di dunia. Perancis menggunakan sebuah sistem hukum sipil; yang berarti, hukum berasal   dari peraturan tertulis, oleh sebab itu hakim tidak membuat  hukum,  tapi mengartikannya  (meskipun  jumlah  penerjemahan  hakim  dalam  beberapa  hal menjadikannya  sama  dengan  hukum  kasus).  Prinsip  dasar  peraturan  hukum tercantum dalam Kode Napoleon. Dalam perjanjian dengan prinsip Deklarasi Hak Asasi  Manusia  dan  Warga  Negara  hukum  seharusnya  hanya  mlarang  aksi  yang merugikan masyarakat. Seperti Guy Canivet, presiden pertama Mahkamah Kasasi, menulis mengenai pengelolaan penjara:
“ Kebebasan  adalah  peraturan,  dan  larangannya  adalah pengecualian;  larangan  kebebasan  apapun  harus  dibuat  oleh Hukum dan harus mengikuti prinsip kewajiban dan perbandingan.”

## 3. Jerman
Hukum Romawi Jerman adalah hukum yang berlaku di Eropa Kontinental yaitu  di  negara-negara  yang  mengikuti  hukum  Romawi  (semula  negara-negara
13 H. Soenarjati, Kapita Selekta Perbandingan Hukum , (Bandung: Alumni, 1986), hal. 109

## POSITUM, Vol. 7, No. 1, Juli 2022
Jerman  dan  Perancis,  kemudian  negara  Belanda  karena  dijajah  Perancis).  Ciri khusus dari hukum Romawi Germania ialah dibagi menjadi dua kelompok hukum yaitu: 14
a. Hukum yang mengatur kesejahteraan masyarakat dan kepentingan umum.
b. Hukum  yang  mengatur  hubungan  perdata  artinya  yang  mengatur  hubungan orang.
Karena  sebab-sebab  tersebut  negara-negara  Eropa  yang  semula mempergunakan  hukum  kebiasaannya  sendiri  meresepsi  hukum  Romawi sedemikian rupa sehingga hukum sendiri lenyap. Namun demikian negara-negara yang pada waktu itu sudah mempunyai kebudayaan yang tinggi (Asia) tidak dapat didominasinya,  sehingga  hukum  Romawi  Germania  hanya  hidup  secara berdampingan bersama hukum asli Negara-negara tersebut.
Seperti  halnya  di  negara-negara  lainnya,  mula-mula  hukum  yang dipergunakan  adalah  hukum  kebiasaan  yang  di  Perancis  dinamakan Droit  de Costumes, di negara Belanda disebut Gewoonte recht dan di Indonesia dinamakan Hukum Adat. Hukum kebiasaan tersebut adalah hukum asli mereka. Dibandingkan dengan Indonesia ada perbedaan sedikit yakni bahwa hukum adat sampai saat ini dapat  dipertahankan,  sedangkan  hukum  kebiasaan  di  Eropa  Kontinental  tinggal sejarah  saja.  Hal-hal  yang  menyebabkan  lenyapnya  hukum  kebiasaan  di  Eropa Kontinental adalah adanya penjajahan oleh bangsa Romawi dan adanya anggapan bahwa  hukum  Romawi  lebih  baik  daripada  hukum  mereka  sendiri,  sehingga diadakannya resepsi hukum. Anggapan atas hukum Romawi sebagai hukum yang sempurna tersebut memang wajar, karena jauh sebelumnya tepatnya sejak abad ke satu  bangsa  Yunani  dengan  ahli-ahli  hukumnya  seperti  Gajus  Ulpanus  telah menciptakan  serta  mempersembahkan  suatu  system  hukum  kepada  bangsa  dan negaranya. Bahkan pada abad ke enam mereka dapat menyajikan kodifikasi hukum Romawi  dalam kitab yang diberi  nama Corpus  Lurus  Civilis. Anggapan tersebut timbul  atas  hasil  penelitian  para  Glossatoren  (pencatat/peneliti)  dalam  abad pertengahan. 15
14R. Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata, op. cit., h. 69
15 Ibid, h. 71
Iqbal Kamalludin : Implications Of The Law...

## B. Tindak  Pidana  Illegal,  Unreported  and  Unregulated  Fishing  (IUU

## Fishing) pada Negara dalam Sistem Hukum Eropa Kontinental
Illegal,  Unreported  and  Unregulated  Fishing ( IUU  Fishing )  merupakan salah  satu  fenomena  global  dalam  dunia  perikanan. IUU  Fishing secara  harfiah dapat  diartikan  sebagai  kegiatan  penangkapan  ikan  ilegal,  kegiatan  penangkapan ikan yang tidak dilaporkan pada institusi pengelola perikanan yang berwenang, dan kegiatan  penangkapan  ikan  yang  tidak  atau  belum  diatur  dalam  peraturan  yang ada. 16
Praktik IUU  Fishing merupakan  tindak  pidana  lintas  Negara  yang terorganisir dan tentunya memberikan dampak buruk bagi kelestarian sumber daya ikan karena hasil tangkapan tidak termonitor, baik jenis, ukuran maupun jumlahnya. Berdasarkan data dari United Nations Food and Agriculture Organization (FAO), sebanyak 75% dari total keseluruhan perikanan dunia sudah berada dalam keadaan tereksploitasi  sepenuhnya  ( fully  exploited ),  tereksploitasi  secara  berlebihan ( overexploited ),  ataupun  habis  ( depleted ). 17 IUU  Fishing juga  mengakibatkan kerugian  ekonomi,  berupa  hilangnya  sebagian  devisa  negara  dan  berkurangnya peluang  nilai  tambah  dari  industri  pengolahan.  Lebih  jauh  lagi, IUU  Fishing merupakan pelanggaran kedaulatan Negara karena telah melanggar batas teritorial dan memasuki laut tanpa izin, sekaligus merampok aset perikanan Negara lain. 18
IUU  Fishing merupakan  ancaman  bagi  negara  dengan  potensi  laut  dan perikanan  yang  melimpah.  Fenomena IUU  Fishing mendorong  negara-negara tersebut untuk secara sigap melakukan upaya penegakan hukum terhadap kegiatan IUU Fishing. Penulis mengambil beberapa contoh negara penganut Sistem Hukum Civil  Law yang  memiliki  wilayah  pantai  dan  laut,  yaitu  Indonesia  dan  Thailand.
16 Greenpeace Indonesia. Definition of Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing). Diakses di
laman http://www.greenpeace.org/seasia/id/campaigns/Laut/pirate- fishing/Blacklist1/About-the-blacklists/Definition-of-IUU-fishing/ pada tanggal 01 April 2018 17 The Environmental Justice Foundation (EJF). 2005. Pirates and Profiteers – An International Campaign Against Illegal Fishing. London: The Environmental Justice Foundation. Hlm 4 18  Uno,  Ramadhan  Exelano.  Upaya  Kerjasama  Pemerintah  Indonesia  dan  Filifina  dalam Memberantas Kegiatan IUU Fishing di Perbatasan Keda Negara Khususnya Laut Sulawesi Tahun 2014 – 2016. Jurnal Hukum Internasional Volume 3 Nomor 4 Tahun 2017. Hlm 138
Karakteristik khas dalam Sistem Hukum Civil Law ditandai dengan adanya suatu kodifikasi atau pembukuan hukum atau undang-undang dalam suatu kitab. Dalamm suatu  kodifikasi  dihimpun  sebanyak-banyaknya  ketetuan-ketentuan  hukum  yang disusun  secara  sistematis.  Adanya  suatu  kodifikasi  tidak  menutup  kemungkinan juga untuk dibuatnya suatu undang-undang tersendiri mengenai delik-delik tertentu, dalam  kodifikasi  undang-undang  hukum  pidana  jika  dipandang  hal  itu  memang diperlukan. 19
Karakteristik tersebut di atas tentu saja membawa pengaruh dalam kebijakan terkait upaya penegakan hukum tindak pidana IUU Fishing. Ciri khas dalam Sistem Hukum Civil  Law adalah  adanya  berbagai  ketentuan-ketentuan  hukum  yang dikodifikasi atau dihimpun secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh penegak  hukum  dalam  penerapannya.  Berikut  upaya  penegakan  hukum  tindak pidana IUU Fishing pada Negara dengan Sistem Hukum Civil Law , yaitu Indonesia dan Thailand sebagai berikut:
1. Penegakan Hukum IUU Fishing di Indonesia
Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sekaligus dua bentuk geografis  dari  suatu  ciri  negara,  yaitu  negara  kepulauan  dan  negara  daratan. 20 Indonesia dengan bentuk geografinya sebagai negara kepulauan yang membentang beribu-ribu pulau dengan corak beraneka ragam dan cirinya sendiri-sendiri, maka untuk  menjaga  keutuhan  teritorial  serta  pelindungan  kekayaan  alam  perlu  semua pulau/kepulauan harus berada dalam keutuhan/ kesatuan bulat. 21
Menurut  Subani  dan  Barus  sebagaimana  dikutip  Marhaeni  Siombo, 22 kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, yang dua pertiga wilayahnya adalah perairan laut yang terdiri atas laut pesisir, laut lepas, teluk, dan selat yang kaya akan sumber daya laut dan ikan. Luas perairan tersebut, terdiri atas perairan laut territorial, perairan Nusantara, dan perairan ZEEI.
19 Wirjono. 2008. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Refika Ditama. Hlm 15
20 Supriadi dan Alimuddin, Hukum Perikanan di Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 1.
21 P. Joko Subagyo, Hukum Laut Indonesia , Jakarta, Asdi Mahasatya, 2002, hal. 4.
22 Marhaeni Siombo, Pengaruh Metode Penyuluhan dan Motivasi Nelayan terhadap Pengetahuan tentang Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (Eksperimen Pada Nelayan di Tempat Pelelangan Ikan  (TPI)  Muara  Angke,  Jakarta  Utara,  2008) ,  Sinopsis  Desertasi,  Program  Pascasarjana, Universitas Negeri Jakarta, Tahun 2009, Jakarta, hal. 2.
Iqbal Kamalludin : Implications Of The Law...
Wilayah perairan di Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) dalam UU No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia dibagi menjadi tiga, yakni  laut  territorial  Indonesia,  perairan  kepulauan  dan  perairan  kedalaman. Selanjutnya pada Pasal 3 ayat (2) dijelaskan bahwa Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. Kemudian pada Pasal 3 ayat (3) dijelaskan  bahwa  Perairan  Kepulauan  Indonesia  adalah  semua  perairan  yang terletak  pada  sisi  dalam  garis  pangkal  lurus  kepulauan  tanpa  memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai. Dan pada Pasal 3 ayat (4) disebutkan bahwa Perairan Pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari  garis  air  rendah  dari  pantai-pantai  Indonesia,  termasuk  ke  dalamnya  semua bagian  dari  perairan  yang  terletak  pada  sisi  darat  dari  suatu  garis  penutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
Laut sebagai wilayah teritorial, merupakan daerah yang menjadi tanggung jawab  sepenuhnya  negara  yang  bersangkutan  dengan  penerapan  hukum  yang berlaku  di  wilayahnya  yaitu  hukum  nasional  negara  yang  bersangkutan. 23
Sedangkan wilayah perairan yang berada di yurisdiksi keluar dari Indonesia, yakni ZEE merupakan hak dan tanggung jawab dari negara yang bersangkutan akan tetapi tidak  secara  penuh  karena  negara  lain  pun  berhak  untuk  menggunakan  daerah tersebut.  Hal  ini  karena  pada  ZEE,  negara  hanya  memiliki  hak  berdaulat  bukan kedaulatan penuh.
Laut Indonesia menyimpan kekayaan laut yang luar biasa, mulai dari potensi perikanan,  industrI  kelautan,  jasa  kelautan,  transportasi,  hingga  wisata  bahari. Meski  demikian,  potensi  yang  melimpah  tersebut  belum  dimanfaatkan  secara optimal.  Masyarakat  juga  masih  memandang  laut  dengan  sebelah  mata.  Panjang garis  pantai  Indonesia  yang  mencapai  95.000  km  tidak  dimanfaatkan  secara optimal.  Begitu  pula  lautan  dangkal  yang  luasnya  24  juta  hektar  dan  teluk  yang luasnya 4,1 juta hektar masih disia-siakan. Produksi ikan tangkap Indonesia hingga saat ini hanya sekitar 3,1 juta ton. Jauh di bawah Cina yang mencapai 46 juta ton
23 P. Joko Subagyo, op.cit. hal. 21.
POSITUM, Vol. 7, No. 1, Juli 2022
atau  India  yang  mencapai  3,2  juta  ton.  Produksi  ikan  Indonesia  nyaris  disalip Filipina yang hampir 3 juta ton, serta Thailand dan Vietnam masing-masing sekitar 1,6  juta  ton.  Padahal,  luas  wilayah  laut  negara-negara  itu  jauh  lebih  kecil dibandingkan  dengan  Indonesia.  Asia  selain  sebagai  produsen  ikan  terbesar, diperkirakan  juga  menjadi  konsumen  terbesar  dari  hasil  perikanan  dunia.  ADB (2002) mencatat, permintaan ikan Asia meningkat 69 juta ton pada tahun 2010 atau setara dengan 60% dari total permintaan ikan dunia. 24
Sementara,  berdasarkan  data  statistik  tahunan  FAO  yang  dilaporkan  oleh Infofish  Fishing  Technology  Digest  for  Asia  Pasific, edisi  Juli-September  2004, diketahui dari 25 negara peringkat atas penghasil ikan, udang, dan moluska (top 25 countries ), 12 negara di antaranya adalah negara-negara di wilayah Asia. Indonesia dalam hal ini menempati urutan kelima sebagai produsen ikan terbesar setelah Cina, Peru,  Amerika  Serikat,  dan  Jepang  dengan  kecenderungan  produksi  yang meningkat dari 3.986.919 ton pada tahun 1999 menjadi 4.203.803 ton pada tahun 2001 atau rata-rata meningkat sekitar 7% per tahun. 25
Lebih jauh Johanes Widodo dan Suadi menyatakan bahwa permintaan ikan yang meningkat tentunya memiliki makna positif bagi pengembangan perikanan, terlebih  lagi  bagi  negara  kepulauan  seperti  Indonesia  yang  memiliki  potensi perairan  yang  cukup  luas  dan  potensial  untuk  pengembangan  perikanan  baik penangkapan  maupun  akuakultur.  Namun  demikian,  tuntutan  pemenuhan kebutuhan akan sumber daya tersebut akan diikuti oleh rekanan eksploitasi sumber daya ikan yang juga semakin tidak dikelola secara bijaksana, sangat dikhawatirkan pemanfaatan  sumber  daya  secara  intensif  akan  mendorong  usaha  perikanan  ke jurang kehancuran dan terjadinya berbagai konflik terhadap sumber daya ikan.
Sampai saat ini, hasil perikanan dari kegiatan penangkapan khususnya dari laut masih menjadi sumber produksi ikan utama di dunia. Di Indonesia, dari total produksi ikan yang mencapai 5,243 juta ton pada tahun 2002, kontribusi perikanan laut  mencapai  lebih  dari  78%  dari  total  produksi  pada  tahun  tersebut.  Perikanan
24 Supriadi dan Alimuddin, op.cit. hal. 15.
25 Johanes Widodo dan Suadi, Seri Perikanan, Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut, Gadjah Mada University Press, cetakan kedua, November 2008, hal. 1.
Iqbal Kamalludin : Implications Of The Law...
pantai  dengan  skala  dan  struktur  usaha,  alat  tangkap,  dan  nelayan  yang  sangat beragam  menyumbang  lebih  dari  70%  produksi  tersebut.  Tentunya,  pengelolaan perikanan menjadi alat yang sangat penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya, pemanfaatan, dan berbagai aktivitas perikanan lainnya. 26
Dari  berbagai  data  diatas,  kesimpulan  utamanya  adalah  bahwa  Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya akan sumber daya perikanan di dalamnya dan dapat menyumbangkan devisa yang besar bagi negara. Kekayaan yang melimpah ini tidak hanya berdampak positif, tetapi menimbulkan pula dampak negatif yakni dapat  menjadikan  sasaran IUU  fishing dari  negara-negara  tetangga,  seperti Thailand,  Jepang,  Cina,  dan  Korea.  Langkah  yang  diperlukan  untuk  mengatasi masalah IUU  fishing di  perairan  Indonesia  ini  dapat  dilakukan  oleh BAKORKAMLA (Badan Koordinasi Keamanan Laut) yang terdiri atas 10 institusi penegak hukum yang dibentuk melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER/11/MEN/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri No.
PER/13/MEN/2005  tentang  Forum  Koordinasi  Penanganan  Tindak  Pidana  Di Bidang Perikanan.
Sepuluh  institusi  yang  termasuk  dalam  BAKORKAMLA  ini  ada Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan,  Kepolisian  Republik  Indonesia (POLAIRUD), TNI Angkatan Laut,  Kejaksaan  Agung, Kementerian Hukum  dan Ham  Ditjen  Keimigrasian,  Kemeterian  Perhubungan  Ditjen  Perhubungan  Laut, Kementerian  Keuangan  Ditjen  Bea  dan  Cukai,  Kementerian  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Mahkamah Agung dan  Pemerintah  Daerah  Provinsi/Kabupaten/Kota.  Masing-masing  institusi memiliki  kewenangan  tersendiri  dalam  menyelesaikan  masalah IUU  fishing dan memiliki koordinasi satu sama lain untuk proses penyelesaian masalahnya.
Dalam kaitannya dengan penegakan hukum  usaha perikanan, maka untuk menopang  penegakan  hukum  di  bidang  perikanan  yang  bersangkutan  perlu dibentuk lembaga peradilannya. Dalam Pasal 71 UU No. 31 Tahun 2004 dinyatakan bahwa dengan undang-undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang
26 Ibid., hal. 1-2.
POSITUM, Vol. 7, No. 1, Juli 2022
memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan (ayat(1)). Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lingkungan peradilan umum (ayat (2)). Untuk pertama kali pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dibentuk  di  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Utara,  Medam, Pontianak,  Bitung,  dan  Tual  (ayat(3)).  Daerah  hukum  pengadilan  perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal undang-undang ini mulai berlaku, sudah melaksanakan tugas dan fungsinya (ayat (5)). Pembentukan pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan  secara  bertahap  sesuai  dengan  kebutuhan  yang  ditetapkan  dengan Keputusan Presiden (ayat (6)). 27
Penegakan hukum tindak pidana perikanan ini memiliki forum koordinasi penanganan tindak pidana di bidang perikanan sebagai implementasi Pasal 73 ayat (3)  UU  No.  31  Tahun  2004.  Dasar  hukum  dari  adanya  forum  ini  adalah  Permen Kelautan  dan  Perikanan  No.  Per.13/Men/2005  tentang  forum  koordinasi penanganan  tindak  pidana.  Forum  ini  berkedudukan  di  bawah  dan  bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 ayat (2) Permen Kelautan dan Perikanan No. Per.13/Men/2005. Forum koordinasi penanganan  tindak  pidana  ini  dilengkapi  dengan  fungsi,  susunan  personalia,  dan tim teknis sebagai tim yang khusus menangani segala masalah di bidang penyidikan tindak  pidana  perikanan  yang  diatur  dalam  Permen  Kelautan  dan  Perikanan  No. Per.13/Men/2005 Pasal 4 dan 5. Selain itu, forum tindak pidana perikanan ini juga dapat  dibentuk  di  daerah  yang  dibawahi  langsung  oleh  Gubernur  sesuai  dengan Pasal 7 Permen Kelautan dan Perikanan No. Per.13/Men/2005.
Proses hukum yang dilakukan setelah adanya penyidikan adalah penuntutan oleh  pihak  kejaksaan.  Jaksa  yang  menjadi  penuntut  umum  dalam  tindak  pidana perikanan adalah jaksa yang ditunjuk  oleh Jaksa  Agung sebagaimana disebutkan dalam  Pasal  75  UU  No.  31  Tahun  2004.  Persyaratan  yang  harus  dipenuhi  untuk seorang jaksa yang bertugas melakukan tuntutan umum adalah sebagai berikut:
a) berpengalaman menjadi penuntut umum sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
27 Supriadi dan Alimuddin, op.cit. hal. 430-431.
Iqbal Kamalludin : Implications Of The Law...
b) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis di bidang perikanan;
c) cakap  dan  memiliki  integritas  moral  yang  tinggi  selama  menjalankan tugasnya. (Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU No. 45 Tahun 2009)
Proses  penuntutan  umum  sebelumnya  didahului  oleh  penyidikan  dan  kemudian berkas  yang  diteliti  oleh  penuntut  umum  disampaikan  lagi  hasilnya  kepada penyidik.  Apabila  hasil  penyidikan  tidak  lengkap,  penuntut  umum  harus mengembalikan  berkas  perkara  kepada  penyidik  yang  disertai  dengan  petunjuk tentang  hal-hal  yang  harus  dilengkapi.  Apabila  kemudian  penuntut  umum  tidak mengembalikan  hasil  penyidikan,  maka  tugas  penyidik  dianggap  telah  selesai. Selanjutnya  hasil  dari  penyidikan  yang  sudah  lengkap  tersebut  dilimpahkan  ke pengadilan untu selanjutnya diproses. Segala aturan mengenai proses penyelesaian dalam hukum perikanan ini telah diatur dalam Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83  UU  No.  45  Tahun  2009  tentang  perubahan  UU  No.  31  Tahun  2004  Tentang Perikanan.
Saat ini di bawah kewenangan Menteri Susi Pudjiastuti penanganan illegal fishing dengan menenggelamkan kapal yang dipakai pelaku sah berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional. Merujuk pada UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU Kelautan), UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No.  45  Tahun  2009  tentang  Perikanan  (UU  Perikanan),  dan  UNCLOS  ( United Nations Convention on the Law of the Sea ) yang telah diratifikasi dengan UU No. 17  Tahun  1985.  Pasal  69  ayat  (4)  dan  Pasal  76A  UU  Perikanan  menyebutkan penyidik  dan/atau  pengawas  perikanan  dapat  melakukan  tindakan  khusus  berupa pembakaran  dan/atau  penenggelaman  kapal  perikanan  berbendera  asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Benda atau alat yang digunakan dalam dan/atau dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri. Dalam hal ini UNCLOS hanya mengatur hukuman bagi pihak yang menjadi terdakwa tidak boleh mencakup pengurungan. Berikut adalah pasal yang menjadi rujukan :

## POSITUM, Vol. 7, No. 1, Juli 2022
Penegakan  Peraturan  perundang-undangan  Negara  pantai  Negara  pantai dapat,  dalam  melaksanakan  hak  berdaulatnya  untuk  melakukan  eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif  mengambil  tindakan  demikian,  termasuk  menaiki  kapal,  memeriksa, menangkap  dan  melakukan  proses  peradilan,  sebagaimana  diperlukan  untuk menjamin  ditaatinya  peraturan  perundang-undangan  yang  ditetapkannya  sesuai dengan  ketentuan  Konvensi  ini.  Kapal-kapal  yang  ditangkap  dan  awak  kapalnya harus  segera  dibebaskan  setelah  diberikan  suatu  uang  jaminan  yang  layak  atau bentuk  jaminan  lainnya.  Hukuman  Negara  pantai  yang  dijatuhkan  terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak  boleh  mencakup  pengurungan,  jika  tidak  ada  perjanjian  sebaliknya  antara Negara-negara  yang  bersangkutan,  atau  setiap  bentuk  hukuman  badan  lainnya.
Dalam  hal  penangkapan  atau  penahanan  kapal  asing  Negara  pantai  harus  segera memberitahukan  kepada  Negara  bendera,  melalui  saluran  yang  tepat,  mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan.
SOP  soal  eksekusi  penenggelaman  kapal  asing  berdasarkan  Peraturan Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  No.  37/PERMEN-KP/2017  tentang  Standar Operasional  Prosedur  Penegakan  Hukum  Satuan  Tugas  Pemberantasan Penangkapan  Ikan  Secara  Ilegal  (Illegal  Fishing)  yaitu  untuk  melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (4) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yaitu tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau  penenggelaman  kapal  perikanan  berbendera  asing  dengan  dasar  bukti pemulaan yang cukup dapat dilakukan setelah memenuhi:
A. Syarat subyektif dan/atau obyektif, yaitu:  Syarat Subyektif, yaitu kapal melakukan  manuver  yang  membahayakan  dan/atau  Nakhoda/ABK  melakukan perlawanan  tindak  kekerasan;  dan/atau  Syarat  obyektif  terdiri  dari:  Syarat kumulatif:  Kapal berbendera asing dengan semua ABK asing; TKP (Locus delicti) berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI); Tidak  mempunyai  dokumen  apapun  dari  pemerintah  Republik  Indonesia;  dan Dilaksanakan  dengan  prinsip  kehati-hatian  dan  atas  perintah  pimpinan.  Syarat alternatif,  yaitu:  Kapal  tua  didukung  dengan  fakta  surat  dan/atau  tidak  memiliki nilai  ekonomis  yang  tinggi;  dan  Kapal  tidak  memungkinkan  untuk  dibawa  ke pangkalan/pelabuhan/  dinas  yang  membidangi  perikanan,  dengan  pertimbangan: Kapal  mudah  rusak  atau  membahayakan;  Biaya  penarikan  kapal  tersebut  terlalu
Iqbal Kamalludin : Implications Of The Law...
tinggi;  atau  Kapal  perikanan  mengangkut  barang  yang  mengandung  wabah penyakit menular atau bahan beracun dan berbahaya.
B.  Sebelum  melakukan  tindakan  pembakaran  dan/atau  penenggelaman kapal, dapat diambil tindakan berupa menyelamatkan semaksimal mungkin seluruh ABK  kapal  perikanan;        Menginventarisasi  seluruh  perlengkapan  dan  peralatan yang ada pada kapal perikanan dengan menyebutkan kondisi secara lengkap dan rinci;  Mendokumentasikan  visual  dengan  baik  menggunakan  kamera  dan/atau perekam audio video; Ikan hasil tangkapan kapal perikanan yang dibakar dan/atau ditenggelamkan  tersebut  disisihkan  untuk  kepentingan  pembuktian;  Membuat Berita  Acara  Pembakaran  dan/atau  Penenggelaman  Kapal  Perikanan  untuk dimasukkan ke dalam berita pelaut oleh instansi yang bersangkutan.28

## 2. IUU Fishing di Thailand
Thailand  merupakan  salah  satu  negara  yang  telah  meratifikasi  Konvensi Perserikatan  Bangsa-Bangsa  tentang  Hukum  Laut  Tahun  1982  ( United  Nations Convention on the Law of the Sea 1982 ). Thailand juga telah mengadopsi Food and Agriculture  Organization  of  the  United  Nations (FAO) Code  of  Ethics  for Responsible  Fishing  1995 .  Namun  penangkapan  ikan  ilegal,  penangkapan  ikan yang  tidak  dilaporkan,  serta  penangkapan  ikan  yang  tidak  diatur  ( IUU  Fishing ) tetap  menjadi  masalah  lama  di  Thailand,  sehingga  mengancam  keberlanjutan sumber  daya  hayati  laut  dan  merusak  kredibilitas  Thailand  dalam  pandangan masyarakat global. 29
Thailand  sebagai  salah  satu  penganut  Sistem  Hukum  Eropa  Kontinental, sesuai karakteristiknya yaitu memiliki berbagai ketentuan-ketentuan hukum yang dikodifikasi  atau  dihimpun  secara  sistematis,  membuat  Thailand  menerapkan
28 Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  No.  37/PERMEN-KP/2017  tentang  Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing)
29 Uni  Eropa  Reporter. Thailands  Progress  in  Combating  Ilegal,  Unreported  and  Unregulated Fishing. Diakses  di  laman https://id.eureporter.co/world/2016/01/25/thailands-progress-in- combating-iuu-fishing/ pada tanggal 2 April 2018
POSITUM, Vol. 7, No. 1, Juli 2022
kebijakan  baru  guna  memperbaharui  standar  penangkapan  ikan  di  laut  lepas  dan mulai  memberikan  perhatian  lebih  untuk  memberantas  praktik IUU  Fishing. Kebijakan  ini  dikenal  dengan Thailands  Fisheries  Reform:  Progress  and  Way Forward in the Fight Against IUU Fishing and Forced Labor yang terdiri antara lain:30
a. The  Royal  Ordinance  on  Fisheries, diberlakukan  pada  November  2015 dengan tujuan utama antara lain: (1) mencapai keberlanjutan pengelolaan sumber  daya  perikanan;  (2)  keefektifan  dalam  memerangi IUU  Fishing dengan  pemberian  sanksi  administratif  dan  pidana;  dan  kepatuhan  pada aturan  dan  peraturan  internasional.  Undang-undang  ini  dengan  tegas mengatur  pemberantasan  praktik IUU  Fishing dan  praktik  perburuhan yang melanggar hukum. Adapun kegiatan yang dikategorikan sebagai IUU Fishing antara lain:
1) Penangkapan ikan tanpa izin.
2) Penangkapan ikan menggunakan izin palsu.
3) Penangkapan ikan menggunakan alat tangkap terlarang.
4) Penangkapan ikan dengan jenis (spesies) yang tidak sesuai dengan izin atau hewan yang dilindungi.
b. The  Fisheries  Management  Plan (FMP) , yaitu  rencana  pengelolaan kelautan dan perikanan. Kebijakan ini dilakukan dengan:
1) Membatasi  penangkapan  ikan  yang  berlebihan.  Artinya  volume penangkapan  ikan  harus  disesuaikan  dengan  ukuran  kapal  tangkap. Cara ini dilakukan agar stok ikan terjaga dan tidak punah;
2) Pelarangan  penggunaan  alat  tangkap  seperti trawl,  sainers  tas dan sainers ikan teri di wilayah Teluk Thailand dan Laut Andaman.
3) Pelarangan transhipment atau  bongkar  muat  ikan  di  tengah  laut. Langkah  ini  dilakukan  guna  mencegah  penyelundupan  penjual  ikan keluar wilayah laut Thailand.
30 United  Nation  Sustainable  Development.  2016. Statement  Partership  Dialogue  4:  Making Fisheries Sustainable -  Thailand’s Action on Combating IUU Fishing . Hlm 1
Iqbal Kamalludin : Implications Of The Law...
4) Kegiatan penangkapan ikan harus memiliki lisensi yang valid. Lisensi berisi data kunci yang berikatan dengan kapal yang harus terdaftar di Organisasi Maritim Internasional (IMO). Lisensi ini juga berbentuk e- lisensi  yang  akan  terintegrasi  dan  bisa  diakses  secara  elektronik  ke Departemen  Kelautan  dan  Departemen  Perikanan  di  Bangkok  dan seluruh provinsi pesisir.
c. The National Plan of Action for Combating IUU Fishing (NPOA-IUU);
d. The  Monitoring,  Control  and  Surveillance  (MCS), dilakukan  melalui kewajiban kapal tangkap memiliki Sistem Pemantauan Kapal Pemasangan atau  dikenal  dengan  istilah Vessel  Monitoring  System (VMS).  VMS merupakan  sebuah  sistem  monitoring  kapal  ikan  dengan  alat  transmitor yang berfungsi untuk mengawasi proses penangkapan ikan yang dilakukan di  wilayah  Thailand.  Selain  itu  Thailand  juga  membangun  Pusat Pengendalian  Keluar-Masuk  Kapal  di  sejumlah  pelabuhan  di  daerah provinsi  pesisir  untuk  memungkinkan  pihak  berwenang  melacak pergerakan kapal nelayan dan mencegah IUU Fishing.
Guna  memberantas IUU  Fishing, Pemerintah  Thailand  membentuk Komando Pusat Penanggulangan Illegal Fishing (CCIF). Badan ini dibentuk pada  bulan  Mei  2015  yang  dipimpin  langsung  oleh  tentara  angkatan  laut Thailand  atau The  Royal  Thai  Navy. Capaian  CCIF  dalam  pemberantasan IUU Fishing antara lain:31
a. Pada  Januari  2016  CCIF  menangkap  6  (enam)  kapal  yang  melakukan praktik IUU Fishing . Keenam kapal tersebut ditangkap oleh Kapal Mook Andaman 018 dan Kapal Mook Andaman 028;
b. Pada Februari 2016, CCIF menangkap 2 (dua) kapal yaitu Yu Long 06 dan Yu  Long  125.  Disusul  kemudian  2  (dua)  kapal  lainnya  ditangkap  Hung Chi Fu 68 dan Ceribu. Semua kapal ditahan di Pelabuhan Phuket.
Soal sanksi, sesuai Undang-Undang The Royal Ordinance on Fisheries, pemilik kapal dikenakan satu tahun penjara atau denda 100 ribu Baht atau 2,8 ribu dolar
31 Adhiwidjaya.  Upaya  Green  Peace  Menghentikan  Illegal  Fishing  di  Thailand. Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Volume 4 Nomor 2 Oktober 2017. Hlm 5

## POSITUM, Vol. 7, No. 1, Juli 2022
AS.  Tidak  hanya  itu,  mereka  juga  akan  dikenakan  pasal  berlapis  dengan dikenakan pasal 10/2558 dengan hukuman denda 30 juta Baht atau sekitar 833 ribu dolar AS.32

## D. KESIMPULAN
Penyelesaian  perkara  suatu  negara  yang  menganut  sistem  Civil  Law mempunyai Karakteristik berbeda tentunya dengan Negara yang menganut sistem hukum  lain  seperti  Anglo  Saxon  dan  Arab.  Diantara  karakteristik  yang  dimiliki berbagai  Negara  yang  menganut  sistem  hukum  civil  law  adalah  adanya  sistem kodifikasi, Hakim tidak terikat dengan preseden atau doktrin stare decicis, sehingga undang-undang  menjadi  rujukan  hukumnya  yang  utama.,  sistem  peradilannya bersifat inkuisitorial.
Indonesia lebih khususnya dalam menangani perkara IUU Fishing mempunya yurisdiksi  tersendiri  yang  berbeda  dengan  Negara  lain  dalam  hal  ini  adalah Thailand. Dengan mnegacu pada UNCLOS dan UU Perikanan serta UU Kelautan di bawah pemerintahan setiap Menteri yang bebrbeda kini Indonesia menerapkan penenggalaman  kapal  bagi  kapal-kapal  asing  yang  terbukti  melakukan  tindak pidana IUU Fishing.

## Recomendation
1.  Bagi  Negara-negara  dalam  kaitannya  sebagai  subyek  hukum  Internasional memiliki  perbedaan  dalam  penegakan  hukum  yang  tunduk  pada  sistem  hukum masing-masing bukanlah suatu hal yang diperdebatkan. Karena mengingat semua memimiliki  yurisdiksi  atas  negaranya  sendiri.  Sehingga  yang  diperlukan  adalah mencapai tujuan bersama yaitu menjaga perdamaian dunia.
2. Untuk menciptakan perdamaian dunia hendaknya sikap saling menghargai dan menghormati  diwujudkan  tidak  hanya  dalam  hal  pemahaman  akan  yurisdiksi Negara lain yang berbeda namun dengan tidak melakukan tindak pidana di wilayah
32 Ibid.
Iqbal Kamalludin : Implications Of The Law...
Negara  lain  maka  Negara  sebagai  subyek  hukum  internasional  turut  serta membantu mewujudkannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Adhiwidjaya. Upaya Green Peace Menghentikan Illegal Fishing di Thailand. Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Volume 4 Nomor 2 Oktober 2017
Bogdan, Michael, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Bandung: Nusa Media,
2010.
Cruz, Peter de 2014. PerbandinganSistemHukum Common Law, Civil Law, and Socialist Law , Nusa Media-Diadit Media, Bandung-Jakarta. Friedman, Lawrance M. 2013. SistemHukum: PerspektifIlmuSosial , Nusa Media, Bandung
Greenpeace Indonesia. Definition of Illegal, Unreported and Unregulated Fishing ( IUU Fishing). Diakses di laman http://www.greenpeace.org/seasia/id/campaigns/Laut/pirate-fishing/Black list1/About-the-blacklists/Definition-of-IUU-fishing/ pada tanggal 01 April 2018
H. Soenarjati, Kapita Selekta Perbandingan Hukum , (Bandung: Alumni, 1986), Harjono, Dhaniswara K. 2009. Pengaruh SistemHukum Common Law Terhadap Hukum Investasi dan Pembiayaan di Indonesia , Lex Jurnalica Vol. 6 No.3. http://mukhtar-api.blogspot.co.id/2008/06/mengenal-illegal-unreported-dan.html. Diakses pada hari Sabtu, 31 Maret 2018
http://mukhtar-api.blogspot.co.id/2008/06/mengenal-illegal-unreported-dan.html. Diakses pada hari Sabtu, 31 Maret 2018
Joko Setiyono. 2015. Hukum Pidana Internasional , Penerbit Universitas Terbuka, Tangerang Selatan.
Kusumaatmadja, Mochtar. dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional ,
PT. Alumni, Bandung, 2015
Kusumaatmadja, Mochtar. dan Etty R. Agoes. 2015. Pengantar Hukum Internasional , PT. Alumni, Bandung
Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  No.  37/PERMEN-KP/2017  tentang Standar  Operasional  Prosedur  Penegakan  Hukum  Satuan  Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing)
Qamar, Nurul. 2010. PerbandinganSistemHukumdanPeradilan Civil Law System dan Common Law System , Refleksi, Makassar. Qamar, Nurul. Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System dan Common Law System. (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010) Rahardjo, Satjipto. 1991. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. ( Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991) p 235. Seminar IUU Fishing : Status dan Konteksnya dengan Sustainable Development Goal ke-14” di Bale Sawala Gedung Rektorat Unpad, Jatinangor, Jumat 31 Maret 2017.
Seminar IUU Fishing : Status danKonteksnyadengan Sustainable Development
Goal ke-14” di Bale Sawala Gedung Rektorat Unpad, Jatinangor, Jumat 31 Maret 2017.
Iqbal Kamalludin : Implications Of The Law...
Siombo, Marhaeni. Pengaruh Metode Penyuluhan dan Motivasi Nelayan terhadap Pengetahuan tentang Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (Eksperimen Pada  Nelayan  di  Tempat  Pelelangan  Ikan  (TPI)  Muara  Angke,  Jakarta Utara, 2008) , Sinopsis Desertasi, Program Pascasarjana, Universitas Negeri Jakarta, Tahun 2009, Jakarta
Soeroso, R., Perbandingan Hukum Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
Subagyo, P. Joko. Hukum Laut Indonesia , Jakarta, Asdi Mahasatya, 2002, hal. 4. Supriadi  dan  Alimuddin, Hukum  Perikanan  di  Indonesia ,  Sinar  Grafika,  Jakarta, 2011
The  Environmental  Justice  Foundation  (EJF).  2005. Pirates  and  Profiteers  –  An International  Campaign  Against  Illegal  Fishing. London:  The Environmental Justice Foundation
Uni  Eropa  Reporter. Thailands  Progress  in  Combating  Ilegal,  Unreported  and Unregulated Fishing. Diakses di laman https://id.eureporter.co/world/2016/01/25/thailands-progress-in- combating-iuu-fishing/ pada tanggal 2 April 2018
United Nation Sustainable Development. 2016. Statement Partership Dialogue 4: Making  Fisheries  Sustainable  -    Thailand’s  Action  on  Combating  IUU Fishing .
Uno,  Ramadhan  Exelano.  Upaya  Kerjasama  Pemerintah  Indonesia  dan  Filifina dalam  Memberantas  Kegiatan  IUU  Fishing  di  Perbatasan  Keda  Negara Khususnya Laut Sulawesi Tahun 2014 – 2016. Jurnal Hukum Internasional Volume 3 Nomor 4 Tahun 2017
Widodo, Johanes. dan Suadi, Seri Perikanan, Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut, Gadjah Mada University Press, cetakan kedua, November 2008
Wirjono. 2008. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Refika Ditama.