## Journal of Technology and Social for Community Service (JTSCS)
Vol. 2, No. 2, September 2021, page-page. 89~95 P-ISSN : 2723-455X E-ISSN : 2723-2026 available online at: https://ejurnal.teknokrat.ac.id/index.php/teknoabdimas

## ADVOKASI HUKUM HAK-HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI SENIMAN TARI DI ASOSIASI SENI NUWO KONENG
Yunita Maya Putri 1 , Rehulina 2 , Tristyanto 3 , Amelia Hani Saputri 4 1,2,3,4 Universitas Lampung
Email : yunita.maya@fh.unila.ac.id 1
Received: (29 Agustus 2021) Accepted : (10 September 2021) Published : (15 September 2021 )

## Abstract
This study aims to provide knowledge and understanding to dance artists in art associations regarding the  legal  protection  of  copyrighted  works  under  the  intellectual  property  rights  regime,  as  well  as copyrighted works that are categorized as personal and communal intellectual property as well as the moral and economic values that arise from these copyrighted works. Mitra are new dance artists who still do not understand how to protect copyrighted works. Limitations such as what is allowed or not a copyrighted work is recognized as a personal or communal intellectual copyright. The methods used are  lectures  (submission  of  material)  and  assistance  in  classifying  copyrighted  works  that  can  be recognized and obtain copyright as well as compiling administrative requirements that must be met in managing copyright documents. Based on this, the service is carried out by several people who come from various fields of science such as law, dance education and computer science. The partner is the “Nuwo Koneng Production Art Association”. This art association is a group of dance studios, dance creators, dancers, music creators and musicians based in Bandar Lampung. Established since 2019 and having its address in Bandar Lampung. The art workers consisting of musicians and dancers who are members of this association are 20 studios which are divided into several groups .
Keywords: Intellectual Property Rights, Copyrights, Dance Artists

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  pengetahuan  dan  pemahaman  kepada  seniman  tari  di asosiasi seni mengenai perlindungan hukum terhadap karya cipta dalam rezim hak kekayaan intelektual, serta  karya  cipta  yang  dikategorikan  sebagai  kekayaan  intelektual  personal  dan  komunal  juga  nilai moral dan ekonomis yang muncul dari karya cipta tersebut. Mitra merupakan para seniman tari baru yang masih belum memahami bagaimana perlindungan terhadap karya cipta. Batasan seperti apa yang diperbolehkan  atau  tidak  sebuah karya  cipta  tersebut  diakui  sebagai  karya  cipta  intelektual  personal maupun komunal. Metode yang digunakan adalah ceramah (penyampaian materi) dan pendampingan dalam mengklasifikasi karya cipta yang bisa diakui dan mendapatkan hak cipta serta menyusun syarat administratif yang harus dipenuhi dalam mengurus dokumen hak cipta. Berdasarkan hal tersebut maka pengabdian  dilakukan  oleh  beberapa  orang  yang  berasal  dari  berbagai  bidang  ilmu  seperti  hukum, pendidikan tari dan ilmu komputer. Mitra adalah “Asosiasi Seni Nuwo Koneng Production”. Asosiasi seni ini merupakan kelompok-kelompok sanggar tari, pencipta tari, penari, pencipta musik dan pemusik yang berada di Bandar Lampung. Berdiri sejak tahun 2019 dan beralamat di Bandar Lampung. Para pekerja  seni  yang  terdiri  dari  pemusik  dan  penari  yang  tergabung  dalam  asosiasi  ini  berjumlah  20 sanggar yang terbagi kedalam beberapa kelompok.
Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Seniman Tari

## To cite this article:
Yunita Maya Putri, Rehulina, Tristyanto, Amelia Hani Saputri. (2021). ADVOKASI HUKUM HAK-HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI SENIMAN TARI DI ASOSIASI SENI NUWO KONENG. Journal of Technology and Social for Community Service (JTSCS), Vol(1), 89-95.
Journal of Technology and Social for Community Service (JTSCS), Vol: 2, No: 2,  89-95

## PENDAHULUAN

## Analisis Situasi
Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya Setiap manusia memiliki akal budi dan pikiran yang mampu menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan karya seni, dimana hasil ciptaan atas karya seni tersebut harus dihormati dan dihargai sebagai suatu karya cipta yang merupakan ekspresi dari kemampuan berkarya si pencipta tersebut. Dalam perkembangannya, karya cipta hasil kreasi seorang manusia atau sekelompok orang yang telah menciptakan karya seni tersebut harus dilindungi dan memiliki hak cipta atas karyanya sehingga dapat memberikan kehidupan yang layak bagi si pencipta karya seni tersebut.
Di dalam Undang-undang Hak Cipta, dijelaskan bahwa ”Negara memegang Hak Cipta atas folklore dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya”. Selanjutnya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan folklore dan ekspresi budaya tradisional adalah sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun  perorangan  dalam  masyarakat,  yang  menunjukkan  identitas  sosial  dan  budayanya  berdasarkan  standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun termasuk hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukir-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional Seni tari dan musik tradisional merupakan warisan budaya dari leluhur yang diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya, bernilai dan memiliki daya guna yang tinggi, oleh karenanya sangat penting untuk dilindungi. Seni  tari  dan  musik  tradisional  sebagai  ekspresi  budaya  tradisional  dilindungi  berdasarkan  Pasal  38  Undang- Undang Hak Cipta tahun 2014. Dalam implementasinya, ketentuan ini belum terlaksana secara efektif. Salah satu faktor penyebabnya adalah masyarakat baru sebatas mengetahui, namun belum memahami substansinya, bahkan masih  ada  pekerja  seni yang  tidak  mengetahui  peraturan  perundang-undangan  tentang  hak  cipta  terutama  yang berkaitan dengan hak cipta akan kekayaan ekspresi budaya tradisional, termasuk pemahaman tentang pentingnya melakukan  inventarisasi  dan  dokumentasi  dalam  rangka  perlindungan  hukum  melalui  kerjasama  pemerintah dengan masyarakat serta pihak terkait. Selain itu pula hal yang lebih penting lagi dari keterkaitan antara hak cipta dan ekspresi budaya tradisional adalah bahwa karya cipta seni yang dihasilkan oleh perorangan merujuk kepada budaya-budaya tradisional yang dihasilkan oleh masyarakat terdahulu dimana budaya tradisional tersebut menjadi budaya bersama masyarakat suatu daerah. Hal ini banyak terjadi pada tari-tarian dan musik tradisional.
Ketidaktahuan  bahkan  ketidakpedulian  akan  pentingnya  menjaga  hasil  karya  cipta  dan  kreatifitas  dari pekerja seni ini akan mengakibatkan kerugian baik materill maupun immateriil bagi mereka. Karena, hal tersebut dapat  dimanfaatkan  oleh  pihak  lain  untuk  mengambil  dan  mengakui  karya-karya  mereka,  oleh  karena  karya tersebut akan menghasilkan nilai ekonomi dan nilai perkembangan budaya bagi negara-negaranya. Seperti yang telah dilakukan oleh Malaysia dengan mengakui Tari Pendet, Wayang dan Reog Ponorogo. Untuk itu kita sebagai warga  negara  mempunyai  hak  dan  kewajiban  dalam  melindungi  warisan-warisan  budaya  Indonesia  yang  telah lama  tersimpan  secara  turun  temurun  serta  mengembangkan  warisan-warisan  budaya  yang  ada  dengan menciptakan hasil karya dan kreatifitas yang baru dengan memahami perlindungan  hukum terhadap hasil cipta dan karya. Pengembangan budaya melalui karya cipta dan kreatifitas tersebut berasal dan dimulai dari karya cipta budaya  yang  ada  di  masing-masing  daerah.  Salah  satu  daerah  yang  memiliki  kekayaan  budaya  tari  dan  musik tradisional  adalah  Provinsi  Lampung.  Perkembangan  seni  tari  dan  musik  di  Lampung  sendiri  sudah  sangat berkembang dengan pesat sehingga sangat penting sekali bagi pekerja seni untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman  mengenai  hak  cipta  ekspresi  budaya  tradisional  ini  terhadap  karya-karyanya.  Sehingga  selain  hak cipta akan karya terlindungi dan hal tersebut menjadi bagian dari pengembangan ekonomi budaya serta masyarakat di era saat ini.
Salah satu mitra yang menjadi sasaran untuk dapat meningkatkan perlindungan hasil karya ciptanya adalah “Asosiasi  Seni  Nuwo  Koneng  Production”.  Asosiasi  seni  ini  merupakan  kelompok-kelompok  sanggar  tari, pencipta tari, penari, pencipta musik dan pemusik yang berada di Bandar Lampung. Berdiri sejak tahun 2019 dan didirikan oleh Sandika Ali yaitu seorang pemilik sanggar tari dan juga penari, sanggar ini beralamat di jl. Rusa Sukamenanti  Bandar  Lampung.  Para  seniman  tari  yang  terdiri  dari  pemusik  dan  penari  yang  tergabung  dalam sanggar ini berjumlah 20 sanggar yang terbagi kedalam beberapa kelompok. Sebelum merencanakan pengabdian ini, ketua pengabdian sudah lebih dulu melakukan kegiatan pengabdian lewat sosialisasi perlindungan hukum bagi hak cipta tari di sebuah sanggar tari dan musik. Kegiatan tersebut mendapatkan respon yang antusias dan sangat baik dari para pekerja seni yang kebanyakan tidak memahami hak cipta dan hak cipta komunal, sehingga dengan rencana kegiatan ini akan menambah cakupan sasaran yang lebih luas dan ilmu yang lebih dalam
Journal of Technology and Social for Community Service (JTSCS), Vol: 2, No: 2,  89-95

## TELAAH PUSTAKA
Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat,  serta  pengakuan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia  yang  dimiliki  oleh  subyek  hukum  berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Selanjutnya CST Kansil mengatakan bahwa Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran  maupun  fisik  dari  gangguan  dan  berbagai  ancaman  dari  pihak  manapun.  Dalam  menjalankan  dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering di sebut  dengan  sarana  perlindungan  hukum,  sarana  perlindungan  hukum  dibagi  menjadi  dua  macam  yang  dapat dipahami, yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif.
Masyarakat  mengharapkan  adanya  kepastian  hukum  karena  dengan  adanya  kepastian  hukum  masyarakat  akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum adalah untuk manusia  maka  pelaksanaan  hukum  harus  memberi  manfaat,  kegunaan  bagi  masyarakat  jangan  sampai  hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tentram. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan. Dengan demikian, kepastian  hukum  mengandung  dua  pengertian,  yaitu  pertama,  adanya  aturan  yang  bersifat  umum  membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu  dari  kesewenangan  pemerintah  karena  dengan  adanya  aturan  yang  bersifat  umum  itu  individu  dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.
HKI  merupakan  hak  yang  berasal  dari  karya,  karsa,  dan  daya  cipta  kemampuan  intelektualitas  manusia  yang memiliki  manfaat  serta  berguna  dalam  menunjang  kehidupan  manusia  dan  mempunyai  nilai  ekonomi.  Bentuk nyata  dari  hasil  karya,  karsa,  dan  daya  cipta  intelektualitas  manusia  tersebut  dapat  berupa  ilmu  pengetahuan, teknologi, seni dan sastra. Karya-karya tersebut dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia melalui curahan waktu, tenaga, pikiran, daya cipta, rasa dan karsanya. Hal tersebut yang membedakan kekayaan intelektual  dengan  jenis  kekayaan  lain  yang  juga  dapat  dimiliki  oleh  manusia  tetapi  tidak  dihasilkan  oleh intelektualitas manusia. Karya-karya yang dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia baik melalui  curahan  tenaga,  pikiran  dan  daya  cipta,  rasa  serta  karsanya  sudah  sewajarnya  diamankan  dengan menumbuhkembangkan  sistem  perlindungan  hukum  atas  kekayaan  tersebut  yang  dikenal  sebagai  sistem  Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
Adapun tujuan perlindungan kekayaan intelektual melalui HKI secara umum meliputi:
a. Memberi  kejelasan  hukum  mengenai  hubungan  antara  kekayaan  dengan  inventor,  pencipta,  desainer, pemilik, pemakai, perantara yang menggunakannya, wilayah kerja pemanfaatannya dan yang menerima akibat pemanfaatan HKI untuk jangka waktu tertentu;
b. Memberikan  penghargaan  atas  suatu  keberhasilan  dari  usaha  atau  upaya  menciptakan  suatu  karya intelektual;
c. Mempromosikan  publikasi  invensi  atau  ciptaan  dalam  bentuk  dokumen  HKI  yang  terbuka  bagi masyarakat;
d. Merangsang terciptanya upaya alih informasi melalui kekayaan intelektual serta alih teknologi melalui paten;
e. Memberikan  perlindungan  terhadap  kemungkinan  ditiru  karena  adanya  jaminan  dari  negara  bahwa pelaksanaan karya intelektual hanya diberikan kepada yang berhak.

## METODE PELAKSANAAN
Metode  yang  digunakan pada  proses  ini  adalah  ceramah  (penyampaian  materi) yang  diikuti  oleh  seluruh  mitra yang merupakan seniman tari dalam bidang musik dan tari yang tergabung dalam asosiasi seni. Sedangkan untuk proses  pendampingan,  metode  yang  digunakan  adalah  mengklasifikasi  karya  cipta  yang  bisa  diakui  dan
Journal of Technology and Social for Community Service (JTSCS), Vol: 2, No: 2,  89-95
mendapatkan hak cipta serta menyusun syarat administratif yang harus dipenuhi dalam mengurus dokumen hak cipta. Kegiatan yang akan dilakukan adalah:
1. Berkoordinasi dengan pihak mitra untuk mengadakan pertemuan dalam rangka penyampaian materi.
2. Mempersiapkan  dokumen  administratif  untuk  melaksanakan  kegiatan  termasuk  tempat  pelaksanaan  dan segala hal yang dibutuhkan selama proses berlangsung.
3. Mengadakan pertemuan untuk menyampaikan materi terkait perlindungan hukum bagi karya cipta.
4. Melakukan proses pendampingan dalam pengklasifikasian dan persiapan pembuatan dokumen hak cipta yang diinginkan oleh mitra.
Keberadaan  para  seniman  tari  sebagai  mitra  dalam  pelaksanaan  kegiatan  ini  sangat  penting,  karena  hasil  dari kegiatan ini akan memberikan dampak terhadap pengetahuan yang akan mereka dapatkan sebagai pencipta karya seni  dan  budaya.  Mengembangkan  pola  pikir  mereka  terhadap  keberlangsungan  suatu  karya  cipta  yang  akan meningkatkan  pembangunan  ekonomi  masyarakat,  kemajuan  Provinsi  Lampung  serta  perkembangan  negara Indonesia di mata dunia.
Rancangan evaluasi dalam kegiatan ini dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:
1. Evaluasi Perubahan pengetahuan yaitu Evaluasi ini dilakukan dengan pre test dan post test. Selisih antara pre test dan post test dinyatakan dalam bentuk persentase. Pertambahan tersebut kemudian dikelompokan dalam strata paham dan tidak paham.
2. Evaluasi  Dampak  yaitu  Evaluasi  ini  dilakukan  sebelum  kegiatan  berakhir.  Mekanismenya  dengan memberikan tugas sesuai dengan substansi kegiatan di lapangan dan menghitung berapa orang peserta yang dapat menerapkan pengetahuan yang telah mereka terima.
Selanjutnya  kelanjutan  dari  program  ini  adalah  pelaksana  dapat  bekerjasama  dengan  para  seniman  tari  (mitra) lainnya dalam memberikan pengetahuan dan pemahaman perlindungan hukum bagi karya cipta seni dan budaya khususnya di Provinsi Lampung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan  pengabdian  ini  dilakukan  pada  hari  kamis  tanggal  3  agustus  2021  pukul  09.00  wib  sampai  dengan selesai.  Bertempat  di  Dewan  kesenian  Lampung  yang  beralamat  Pasar  Seni  Pusat  kegiatan  olah  raga  (PKOR) Bandar  Lampung.  Kegiatan  ini  diikuti  oleh  35 peserta  yang  terdiri  dari  ketua  asosiasi  seni,  penari  dan  pemain musik khususnya musik tradisional. Diawal pelaksanaan kami memperkenalkan anggota tim pengabdian beserta maksud dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Dikarenakan acara ini dilaksanakan pada saat era ppkm  covid19  maka  dari  itu  kami  melaksanakannya  dengan  tetap  memperhatikan  protokol  kesehatan  covid19 dengan  pengukuran  suhu  tubuh  peserta  dan  juga  mencuci  tangan  sebelum  masuk  ke  ruangan.  Untuk  ruangan sendiri yang dipergunakan adalah ruang terbuka untuk berlatih menari dan bermain musik.

## Pemberian Materi
Diskusi  berfokus  pada  menghubungkan  data  dan  hasil  analisisnya  dengan  masalah  atau  tujuan  kegiatan pengabdian  kepada  masyarakat  dan  konteks  teoritis  yang  lebih  luas.  Dapat  juga  dibahas  adalah  jawaban  atas pertanyaan mengapa fakta ditemukan dalam data. Diskusi ditulis terlampir pada data yang dibahas. Pembahasan diupayakan tidak lepas dari data yang dibahas. Hasil dan Diskusi memiliki proporsi sekitar 60-70% dari naskah. Bagian  ini  adalah  bagian  utama  dari  artikel  pengabdian  kepada  masyarakat.  Hasil  harus  merangkum  atau menyoroti temuan daripada memberikan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terperinci. Hasil juga berisi  hasil  yang  diambil  dari  analisis  data  dan  /  atau  hasil  uji  hipotesis  dan  hanya  menyediakan  data  yang mendukung diskusi. Bagian ini termasuk tabel dan grafik yang diambil dari data hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
Journal of Technology and Social for Community Service (JTSCS), Vol: 2, No: 2,  89-95
Pemberian materi diawali dengan memberikan pertanyaan kepada para peserta terkait sejauh mana pemahaman mereka  terhadap  hak  cipta,  yaitu  apa  yang  dimaksud  dengan  hak  cipta  dan  hal-hal  apa  saja  yang  boleh  diakui sebagai  karya  cipta.  Selanjutnya  materi  dimulai  dengan  penjelasan  mengenai  perbedaan  bentuk  kepemilikan kekayaan intelektual yang terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu kepemilikan komunal dan kepemilikan personal. Kepemilikan komunal terbagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu ekspresi budaya tradisional/folklore, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik dan indikasi geografis. Sementara kepemilikan personal terbagi menjadi 7 (tujuh) yaitu hak cipta, hak paten, hak merek, desain industri, rahasia dagang, DTLST dan PVT. Hak cipta sendiri diatur dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2014 namun untuk hak komunal belum diatur dalm undang-undang khusus atau tersendiri melainkan masih diatur bersama dalam undang-undang hak cipta.
Hak  Cipta  adalah  hak  eksklusif  pencipta  yang  timbul  secara  otomatis  berdasarkan  prinsip  deklaratif  setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ciptaan yang dapat dilindungi, yaitu Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (layout) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu; Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; Lagu atau musik dengan atau tanpa teks; Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; Seni rupa dalam segala bentuk  seperti  seni  lukis,  gambar,  seni  ukir,  seni  kaligrafi,  seni  pahat,  seni  patung,  kolase,  dan  seni  terapan; Arsitektur;  Peta;  Seni  Batik;  Fotografi;  Terjemahan,  tafsir,  saduran,  bunga  rampai,  dan  karya  lain  dari  hasil pengalihwujudan. Masa Pelindungan Ciptaan
• Perlindungan Hak Cipta : Seumur Hidup Pencipta + 70 Tahun.
• Program Komputer : 50 tahun Sejak pertama kali dipublikasikan.
• Pelaku : 50 tahun sejak pertama kali di pertunjukkan.
• Produser Rekaman : 50 tahun sejak Ciptaan di fiksasikan.
• Lembaga Penyiaran : 20 tahun sejak pertama kali disiarkan .
Ketika berbicara mengenai unsur seni dan budaya khususnya tarian tradisional maka tidak terlepas dari kedua bagian penting dari kekayaan intelektual komunal maupun personal. Karena undang-undang hak cipta mengatur dan mensyaratkan batasan karya yang bisa diakui sebagai karya pribadi atau mengadopsi dari karya terdahulu yang dikenal sebagai milik masyarakat suatu daerah sehingga tidak bisa diakui sebagai hak cipta personal. Berkaitan dengan kekayan intelektual komunal sendiri pemerintah melakukan perlindungan defensif terhadap karya-karya seni  cipta  masyarakat  tradisional  selain  itu  pemerintah  juga  membangun  pusat  data  KIK  (kekayaan  intelektual komunal).  Inventarisasi  dilakukan  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  melalui  studi  lapangan (kelayakan), kelengkapan administrasi, pengusulan penetapan hasil inventarisasi dan atau pertukaran data.Selain memberikan materi kami juga meminta peserta untuk mempertunjukan karya cipta tari  dan musik yang mereka buat dan tarian tradisional masyarakat lampung  untuk dapat secara langsung melihat produk tarian (gerak tari) yang sama dan berbeda antar keduanya. Sehingga peserta langsung dapat memahami penjelasan dari materi yang telah diberikan. Selain itu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab anatara peserta dan pemberi materi.
Prosedur Hak Cipta
Journal of Technology and Social for Community Service (JTSCS), Vol: 2, No: 2,  89-95
a. Prosedur permohonan  hak  cipta  dapat dilakukan  secara  online  melalui https://dgip.go.id/.  Prosedur  diawal dari  pendaftaran  akun,  dilanjutkan  upload  file,  pembayaran,  formalitas,  verifikasi,  persetujuan,  sampai pencetakan sertifikat.
b. Syarat Pendaftaran Hak Cipta
Beberapa syarat umum yang harus dilengkapi saat melakukan pendaftaran:
1. Nama, status kewarganegaraan, dan alamat lengkap pendaftar
2. Nama, status kewarganegaraan, dan alamat lengkap pemegang hak cipta
3. Judul karya
4. Waktu dan lokasi karya diumumkan untuk pertama kali
5. Uraian karya secara singkat
6. Sample karya yang didaftarkan
c. Dokumen yang Harus dilengkapi
Untuk mendaftarkan hak cipta atas nama perorang, Anda perlu melengkapi dokumen-dokumen yang terdiri atas:
1. Surat kuasa ditandatangani di atas materai 6000
2. Surat pernyataan keaslian karya
3. NPWP
4. Sample karya
Apabila  ingin  mendaftarkan  hak  cipta  atas  nama  perusahaan,  berikut  adalah  beberapa  dokumen  tambahan yang harus dilengkapi:
1. Surat pengalihan (dari pembuat karya kepada pemegang hak cipta)
Journal of Technology and Social for Community Service (JTSCS), Vol: 2, No: 2,  89-95
2. NPWP perusahaan
3. Akta perusahaan
4. Fotokopi identitas (KTP) pemohon dan pencipta karya

## KESIMPULAN
Mayoritas Pekerja seni belum banyak mengetahui dan memahami persoalan kekayaan intelektual terlebih lagi kekayaan komunal. Tidak banyak juga yang mengetahui tentang hak cipta baik itu  berkenaan dengan hal apa saja yang masuk kedalam hak cipta dan boleh diakui sebagai hak cipta ,peraturan perundang-undangan dan bagaimana cara mendaftarkan hak cipta. Selama ini pekerja seni hanya membuat karya lalu ditampilkan dihadapan umum dan selesai begitu saja setelah ditampilkan. Hampir setiap pekerja seni akan membuat karya-karya mereka yang baru apabila  karya  tersebut  baru  sekali  atau  dua  kali  ditampilkan.  Jadi  bisa  dibayangkan  begitu  banyak  karya  yang mereka buat tetapi tidak didaftarkan sebagai hak cipta. Melalui kegiatan pengabdian ini banyak membantu pekerja seni memahami hal-hal yang berkaitan dengan hak cipta dan membangun pola pikir mereka untuk dapat membuat hak cipta bagi karya cipta mereka sendiri agar terlindungi dari pembajakan oleh orang lain.

## REFERENSI/DAFTAR PUSTAKA
Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI 2014. Peter Mahmud Marzuki. 2008. Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: Kencana. Philipus M. Hadjon. 1987. Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia . Surabaya: PT.Bina Ilmu. Soerjono Soekanto. 1984. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang tentang Hak Cipta