## Eksistensi Penghulu dalam Meminimalisir Perceraian di Kabupaten Gorontalo Utara

## Hasan Dau, Rizal Darwis
KUA Kecamatan Sumalata, IAIN Sultan Amai Gorontalo Email: hasandau7@gmail.com; rizaldarwis@iaingorontalo.ac.id
Abstract:  The  position  of  the  headman  in  marriage  and  household  matters  is  very important. This is because the headman is in direct contact with the bride and groom's life. This article discusses the existence of the prince in minimizing divorce in North Gorontalo  District.  This  research  is  a  field  study  with  a  sociological  approach  to Islamic  law.  Data  were  collected  by  observation,  interview  and  documentation methods  which  were  processed  using  qualitative  descriptive  methods.  The  results  of the study showed that the presence of the headman in  North Gorontalo District was very large in his role in minimizing the occurrence of divorce. This success is due to an effective communication effort by the prince with the troubled family and the desire of the troubled party to resolve the problem in a family way.
Keywords: Headman, Divorce, North Gorontalo

## The Existence of the Headman in Minimizing Divorce in North Gorontalo District
Abstrak: Kedudukan Penghulu dalam persoalan perkawinan dan rumah tangga adalah sesuatu  yang  sangat  penting.  Hal  ini  dikarena  Penghulu  yang  langsung  bersentuhan dengan calon pengantin dan kehidupan suami isteri. Artikel ini mendiskusikan tentang eksistensi  Penghulu  dalam  menimalisir  perceraian  di  Kabupaten  Gorontalo  Utara. Penelitian  ini  adalah  studi  lapangan  dengan  menggunakan  pendekatan  sosiologis hukum  Islam.  Data  dikumpulkan  dengan  metode  obserrvasi,  wawancara  dan dokumentasi  yang  diolah  dengan  metode  deskiriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Penghulu di Kabupaten Gorontalo Utara sangat besar peranannya  dalam  meminamilisir  terjadinya  perceraian.  Keberhasilan  ini  dikarena adaya upaya komunikasi yang efektif oleh Penghulu dengan keluarga yang bermasalah dan  keinginan  pihak  yang  bermasalah  untuk  menyelesaikan  permasalahannya  secara kekeluargaan.
Kata Kunci: Penghulu, Perceraian, Gorontalo Utara

## A. Pendahuluan
Perkawinan sebagai sebuah perjanjian atau kontrak dari para pihak yang terikat dengan  perjanjian  untuk  bersepakat  akan  membangun  rumah  tangga  yang  bahagia, kekal,  dan  dalam  ikatan  lahir  batin  serta  melahirkan  anak  keturunan  yang  akan
melanjutkan cita-cita mereka. Jika ikatan lahir batin ini tidak terwujud dalam sebuah ikatan  perkawinan,  maka  ikatan  perjanjian  dapat  batal  melalui  sebuah  pemutusan perkawinan  atau  perceraian,  dan  jika  dapat  ditinjau  kembali  melalui  perkawinan kembali atau rujuk kembali.
Saat  ini  banyak  pasangan  suami  isteri  yang  tidak  berhasil  dalam  membina rumah  tangganya  secara  damai  dan  teratur  disebabkan  keduanya  berlainan  tabiat  dan kemauan  serta  saling  berbeda  tujuan  hidup,  sehingga  rumah  tangga  seperti  ini  akan menimbulkan  pertengkaran  dan  perselisihan  di  antara  keduanya.  Olehnya  itu  dalam keadaan  seperti  ini  maka  jalan  terakhirnya  adalah  perceraian.  Perceraian  adalah  jalan supaya  kedua  suami  isteru  tersebut  tidak  hidup  dalam  sebuah  rumah  yang  dipenuhi pertengkaran  dan  permusuhan  yang  barakibat  penderitaan  pada  pasangan  tersebut. Pada  satu  sisi  walaupun  perceraian  itu  dibolehkan  dalam  ajaran  Islam,  namun  di  sisi lain  tujuan  perkawinan  diorientasikan  sebagai  sebuah  komitmen  untuk  bersama selamanya dan kekal. 1
Islam  mengajarkan  apabila  terjadi  pertengkaran  antara  pasangan  suami  isteri, maka tidak menganjurkan suami isteri tersebut mengakhiri ikatan perkawinan dengan bercerai,  akan  tetapi  terlebih  dahulu  melakukan  musyawarah  mufakat.  Ketika musyawarah  mufakat  dilakukan  akan  dibahas  tentang  apakah  terjadi nusyuz  yang dilakukan oleh suami isteri tersebut atau perkara yang menjadi syiqaq muncul sehingga sebab-sebab terjadinya kesalahpahaman bisa diatasi. 2
Hukum  Islam  memberikan  kebebasan  kepada  pasangan  suami  istri  untuk mempertimbangkan  secara  matang  segala  sesuatunya  dalam  batasan-batasan  yang dapat dipertanggungjawabkan. Di samping banyaknya akibat buruk sebuah perceraian, baik  menyangkut  kehidupan  suami  isteri  dan  anak-anaknya  maupun  membayangkan betapa  tersiksanya  seseorang  yang  mana  kedamaian  rumah  tangga  sudah  tidak  dapat dipertahankan,  sehingga  dalam  kondisi  seperti  ini  perceraian  sebagai  jalan  untuk menyelesaikan permasalahan ini. 3
1 Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 228.
2 Ibid.,  230.
3 Aulia Muthiah, Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga  (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), 105.

## Hasan Dau, Rizal Darwis
Persoalan perceraian atau talak dalam ajaran Islam adalah sesuatu yang sangat dibenci  Allah,  akan  tetapi  hukumnya  diperbolehkan  dan  diatur  dalam  hukum  Islam. 4
Hal ini menunjukkan bahwa Islam  mengharapkan dalam membangun mahligai rumah tangga  senantiasa  menghadirkan  ketenteraman  dan  terhindar  dari  kehancuran,  juga hubungan  tersebut  menimbulkan  suasana  pergaulan  yang  baik  dan  saling  mencintai antara  pasangan  tersebut.  Selain  itu  dalam  ajaran  Islam,  jika  seorang  isteri  yang menuntut  cerai  dari  suaminya  dikarenakan  ingin  memperoleh  kehidupan  yang dianggapannya lebih baik, maka isteri tersebut berdosa dan haram mencium bau surga di  akhirat  kelak.  Ikatan  perkawinan  hakekatnya  adalah  sebuah  anugerah  Allah  swt. yang  patut  disyukuri.  Artinya  dengan  melakukan  perceraian,  maka  tidak  bersyukur terhadap anugerah Allah swt. ( kufur nikmat), dan kufur itu dilarang dalam ajaran Islam dan tidak halal dilakukan, terkecuali dengan keadaan terpaksa (darurat).
Kabupaten  Gorontalo  Utara  adalah  salah  satu  daerah  kabupaten  yang  tinggi angka  perceraiannya.  Berdasarkan  data  perkara  perceraian  yang  ada  di  Pengadilan Agama  Limboto,  sebagai  Pengadilan  Agama  yang  mewilayahi  2  Kabupaten,  yaitu Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara menunjukkan bahwa perceraian di  Kabupaten  Gorontalo  Utara  di  Tahun  2016  berjumlah  61  perkara,  Tahun  2017 berjumlah 93 perkara, dan terjadi peningkatan yang sangat tinggi di Tahun 2018 yang berjumlah  155  perkara  sampai  dengan  bulan  Oktober  2018  yang  mendaftar  di Pengadilan Agama Limboto, sementara yang tercatat di Pengadilan Agama Kwandang (Gorontalo  Utara)  sebagai  Pengadilan  Agama  yang  baru  diresmikan  dan  mulai beroperasi  sejak  bulan  Oktober  2018  di  bulan  November-Desember  berjumlah  35 perkara, sehingga total keseluruhan perkara cerai di 2018 berjumlah 190 perkara, yang terdiri  dari  perkara  cerai  talak  dan  cerai  gugat,  sehingga  dapat  dilihat  dalam  rentan waktu 3 tahun terakhir terjadi peningkatan angka perceraian yang cukup signifikan di Kabupaten Gorontalo Utara yang tersebar pada 11 kecamatan.
Peningkatan  angka  perceraian  di  Kabupaten  Gorontalo  Utara  ini  sudah seharusnya  menjadi  perhatian  bersama  dalam  menguranginya,  meskipun  angka  ini masih  termasuk  yang  terendah  dari  Kabupaten/Kota  lainnya  yang  ada  di  Provinsi
4 Lihat Q.S. al-Baqarah/2: 231.
Gorontalo.  Perceraian  banyak  memberikan  dampak  yang  buruk  terhadap  para  pihak yang  ada  didalamnya  baik  suami  maupun  istri,  terlebih  pada  anak-anak  hasil  dari perkawinan  tersebut.  Banyak  yang  melakukan  perceraian  hanya  dalam  keadaan terpaksa  karena  tak  ada  lagi  cara  lain  yang  harus  ditempuh,  juga  tanpa  memikirkan dampak yang akan ditimbulkan setelah terjadinya perceraian.
Upaya  menurunkan  angka  perceraian  ini  dapat  dilakukan  dengan  bermacam cara  dengan  melibatkan  berbagai  pihak  terkait,  diantaranya  peran  pemerintah  daerah yang  punya  andil  besar  terhadap  masyarakatnya,  pemerintah  desa  yang  paling  dekat dengan masyarakatnya, dan secara internal dapat dilakukan oleh Penghulu selaku pihak yang  terkait  secara  langsung  dengan  proses  perkawinan  dalam  masyarakat,  selain  itu juga sebenarnya ada sebuah lembaga organisasi di Kementerian Agama yang memiliki peranan penting dalam menurunkan angka perceraian seperti lembaga organisasi Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang memiliki peran dalam hal penasihatan perkawinan yang bermasalah, terutama kaitannya dengan mediasi pada perkara  yang  sedang  ditangani  di  Pengadilan  Agama,  termasuk  masalah  perceraian, namun sayangnya lembaga ini tidak berfungsi secara optimal di Kementerian Agama, khususnya di Kantor Urusan Agama (KUA).
Menurut  Peraturan  Menteri  Agama  (PMA)  Nomor  30  Tahun  2005  disebutkan ‚Penghulu  adalah  Pegawai  Negeri  Sipil  sebagai  pencatat  nikah  yang  diberi  tugas, tanggung  jawab,  wewenang  dan  hak  secara  penuh  oleh  Menteri  Agama  atau  pejabat yang  ditunjuk  sesuai  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  untuk  melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut Agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.‛ 5
Peranan  Penghulu  pada  prinsipnya  dapat  dilakukan  baik  sebelum  terjadinya perkawinan,  setelah  adanya  perkawinan  dan  sampai  dengan  sebelum  adanya  putusan Pengadilan Agama terhadap perceraian yang diajukan. Sebelum terjadinya perkawinan Penghulu memiliki peran yang begitu penting dalam proses mengarungi batera rumah tangga  terutama  dalam  hal  pembinaan  pra  nikah,  hal  ini  dapat  dilakukan  dengan meningkatkan  proses  pembinaan  pra  nikah.  Setelah  perkawinan,  Penghulu  pun sesungguhnya  tidak  serta  merta  lepas  tanggungjawabnya  sebab  Penghulu  dapat  saja
5 Republik  Indonesia, Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  30  Tahun  2005  tentang  Wali  Hakim, Pasal 1.

## Hasan Dau, Rizal Darwis
menjadi  tempat  pasangan  perkawinan  melakukan  konsultasi  terhadap  permasalahan rumah tangganya, dan setelah adanya permasalahan rumah tangga, Penghulu pun dapat pula menjadi mediator yang mampu memecahkan masalah yang dihadapi.
Selain  itu  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005 pasal 4 disebutkan bahwa jabatan fungsional Penghulu adalah sebagai pembina keluarga sakinah, 6 tetapi pada kenyataannya tugas itu kurang dilaksanakan  sehingga  berpengaruh  pada  tingginya  angka  perceraian.  Begitu  juga dengan  upaya-upaya  Penghulu  saat  ini  masih  belum  terlihat  implementasinya  di masyarakat,  padahal  penting  bagi  semua  pihak  terkait  terutama  Penghulu  dalam melindungi dan mengurangi terjadinya perceraian sebelum perceraian tersebut diajukan ke  Pengadilan  Agama.  Sebab  upaya  pencegahan  masih  lebih  baik  daripada memperbaiki apa yang telah terlanjur terjadi.
Tentunya  peranan  Penghulu  dalam  meminimalisir  terjadinya  perceraian  di Kabupaten  Gorontalo  Utara  adalah  sebuah  tugas  yang  penting.  Apalagi  dikuatkan dengan  aturan  perundang-undangan  yang  memberikan  keleluasaan  untuk mengoptimalkan tugas dan tanggungjawabnya dalam melayani masyarakat.

## B. Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional
Istilah  percerian  dalam  hukum  Islam  disebut  talak,  yaitu  berasal  dari  bahasa Arab  قلاطلا  yang berarti melepaskan. Menurut bahasa, talak adalah melepaskan ikatan, baik  ikatan  lahir  maupun  ikatan  batin,  sedangkan  menurut  syara,  talak  adalah melepaskan tali ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan melalui ucapan talak. 7 Talak dalam istilah fikih merupakan pemutusan hubungan suami isteri, baik yang ditetapkan  oleh  hakim  (disebut  dengan  cerai  talak),  ataupun  ditinggal  mati  oleh pasangannya. 8 Al-Jaziri sebagaimana dikutip Nuruddin, talak adalah melepaskan ikatan ( hall  al-qaid )  atau  bisa  juga  disebut  pelepasan  ikatan  dengan  penggunaan  kata-kata
6 Republik  Indonesia, Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya, Pasal 4.
7 Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  Di  Indonesia,  Antara  Fiqh  Munakahat  Dan Undang - Undang Perkawinan  (Jakarta: Kencana, 2007), 198.
8 Nur  Taufik  Sanusi, Fikih  Rumah  Tangga  Perspektif  Alqur’an  dalam  Mengelola  Konflik Menjadi Harmoni (Depok: Elsas, 2010), 173.
yang  telah  ditentutukan. 9 Selain  kata  talak  juga  ada  kata khuluk . Khuluk menurut bahasa berarti menanggalkan pakaian, karena perempuan adalah pakaian bagi laki- laki dan laki-laki adalah juga pakaian bagi wanita. Khuluk diartikan sebagai ganti rugi  atas  talak  yang  dijatuhkan  oleh  suaminya,  dengan  mengembalikan  barang- barang yang pernah diberikan suaminya sebagai mahar. 10 Khuluk adalah perceraian yang  terjadi  atas  permintaan  isteri  dengan  cara  memberikan  tebusan  atau iwad} kepada suaminya dan atas persetujuan suaminya (KHI pasal 1 sub I). 11
Wahbah  al-Zuhaily  menjelaskan  a da  tiga  bilangan  talak ,  yaitu  talak  pertama, kedua dan ketiga. Namun yang memberikan hak suami untuk merujuk isteri yang telah ditalaknya  hanya  dua  saja,  yaitu  talak  pertama  dan  talak  kedua.  Adapun  talak  yang ketiga  akan  mengakibatkan  suami  isteri  putus  untuk  selama-lamanya  karena  tidak dapat  dilakukan  rujuk,  kecuali  dengan  akad  nikah  baru  setelah  mantan  isterinya  itu telah menikah dengan laki-laki lainnya, kemudian telah diceraikan ba‘d al-dukhul serta habis iddah-nya. 12
Talak  dapat  dibedakan  menjadi  beberapa  macam,  yaitu  talak raj‘i, bain, sunni dan bid‘i. Talak raj‘i  ialah pemutusan ikatan pernikahan yang masih memberikan hak suami  untuk  rujuk  atau  mengembalikan  hubungan  pernikahan  mereka  selama iddah. Rujuknya  suami  tanpa  akad  nikah  baru,  karena  talak raj‘i    belum memutuskan  sama sekali ikatan suami isteri sebelum iddah-nya berakhir. Bila iddah-nya telah habis, maka mereka boleh kembali dengan akad nikah baru. 13
Talak raj‘i  mengakibatkan  berkurangnya  bilangan  talak,  putusnya  ikatan pernikahan  setelah  berakhirnya iddah,  dan  rujuk  dilakukan  hanya  dalam  masa  iddah dengan  ucapan.  Kecuali  menurut  Hanafiyah,  Malikiyah  dan  Hanabilah  dapat  pula
9 Amiur  Nuruddin,  Azhari  Akmal  Tarigan, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia:  Studi  Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), 207.
10 Sayyid  Sabiq, Fiqh  Sunnah,  terj.  Moh.  Thalib,  Fiqh  Sunnah,  Juz  8  (Cet.  5;  t.tp.:  al-Ma’rif, 1987), 95.
11 Cik Hasan Bisri, et. al. Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional (Cet. 2; Jakarta: Logo Wacana Ilmu, 1999), 139. Lihat juga Muhammad Jawad al-Mughniyah, Al-Fiqh ’ala al-Maz#ahib al-Khamzah, terj. Masykur, et. al., Fiqh Lima Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali (Cet. 2; Jakarta: Lentera, 1996), 456-457.
12 Wahbah al-Zuhai>ly, Al-Fiqh al-Isla>mi wa Adillatuh, Juz 7 (Cet. 3; Bairut: Da>r al-Fikr, 1409 H/1989 M), 386.
13 Ibid., 432. Lihat pula Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, 130-131.

## Hasan Dau, Rizal Darwis
dengan  perbuatan.  Bila  habis  masa iddah, maka rujuk hanya boleh dengan akad baru dan dengan izin bekas isteri. 14
Talak bain adalah talak yang menyebabkan suami tidak berhak untuk merujuk, karena talak bain memutuskan sama sekali ikatan pernikahan. Talak bain terbagi atas talak bain s}ugra dan talak bain kubra. Talak bain s}ugra dapat terjadi pada talak yang dilakukan qabl  al-dukhul,  talak  dengan  tebusan  (khuluk),  dan  talak  yang  dijatuhkan Pengadilan. Para ulama fikih sepakat, sungguh pun dengan talak bain s}ugra ini bekas suami tidak boleh rujuk, namun suami dapat kembali lagi kepada isterinya dengan akad nikah baru dan disertai mahar baru pula, baik dalam masa iddah maupun sesudahnya. Talak bain  s}}ugra  juga  mengurangi  bilangan  talak  dan  satu  sama  lain  tidak  saling mewarisi. 15
Talak ba’in kubra adalah talak yang terjadi untuk ketigakalinya. Jenis talak ini berakibat  bekas  suaminya  tidak  dapat  kembali  rujuk  atau  menikahi  bekas  suaminya, sekalipun  dengan  akad  baru  mantan  suaminya  baru  dapat  menikahinya  kembali  jika bekas isterinya itu telah menikah dengan laki-laki lain dan telah dicerai kembali oleh suami keduanya dengan ba’d al-dukhul (setelah dicampuri) serta masa iddah-nya telah habis.  Syarat  sebelum  rujuk  dengan  suami  yang  pertama  pun  adalah  cerai ba’d  al- dukhul  dengan suami yang kedua. 16
Talak sunni adalah talak yang dijatuhkan suami pada saat isteri dalam keadaan bersih (suci) dan selama bersih (suci) tersebut isteri belum dicampurinya. Hukum Islam memperbolehkan  talak sunni  tersebut.  Adapun  talak  bid‘i  adalah  talak  yang  dilarang atau  haram  oleh  agama  Islam.  Talak  tersebut  dikatakan bid‘i  jika  dijatuhkan  ketika isteri haid, atau isteri dalam keadaan suci yang telah dicampurinya. 17
Persoalan  perceraian  m enurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan disebutkan:
1) Perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang  pengadilan  setelah pengadilan  yang  bersangkutan  berusaha  dan  tidak  berhasil  mendamaikan kedua belah pihak.
14 Al-Zuhai>ly, Al-Fiqh al-Isla>mi wa Adillatuh, Juz 7, 436.
15 Ibid., 432. Lihat pula Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah,  Jil. 8, 66-67. 16 Ibid., 435-436.
17 Ibid., 436.
2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3) Tata  cara  perceraian  di  depan  sidang  pengadilan  diatur  dalam  peraturan perundangan sendiri. 18
Penjelasan pasal 39 UUP dipahami bahwa ketika melakukan perceraian haruslah memiliki alasan kongrit dan hanya bisa dilakukan di Pengadilan. Selain itu juga setelah Majelis Hakim berusaha mencarikan solusi damai untuk rujuk kembali melalui sebuah mediasi. Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa:
1) Seorang  suami  yang  beragama  Islam  yang  akan  menceraikan  istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.
2) Permohonan  sebagaimana  yang  dijelaskan  dalam  ayat  1  diajukan  kepada Pengadilan  yang  daerah  hukumnya  meliputi  tempat  kediaman  termohon kecuali  apabila  termohon  dengan  sengaja  meninggalkan  tempat  kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.
3) Dalam  hal  termohon  bertempat  kediaman  di  luar  negeri,  permohonan diajukan  kepada  pengadilan  yang  daerah  hukumnya  meliputi  tempat kediaman pemohon.
4) Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan  diajukan  kepada  pengadilan  yang  daerah  hukumnya  meliputi tempat kediaman pemohon.
5) Permohonan  soal  pengasuhan  anak,  nafkah  anak,  nafkah  istri,  dan  harta bersama  suami  Istri  dapat  diajukan  bersama-sama  dengan  permohonan  cerai talak, ataupun sesudah ikrar talak diucapkan. 19
Perceraian  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  dijelaskan  pasal  113, menyatakan  “Perkawinan  dapat  putus  karena:  kematian,  perceraian,  dan  atas  putusan pengadilan.”  Pada  pasal  115  menyatakan  bahwa  “Perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil  mendamaikan  kedua  belah  pihak.”  Sedangkan  Pasal  114  menegaskan  bahwa “Putusnya  perkawinan  yang  disebabkan  karena  perceraian  dapat  terjadi  karena  talak atau berdasarkan gugatan cerai.” 20
18 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39.
19 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,  Pasal 66.
20 Republik  Indonesia, Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 113, 114, dan 115.

## Hasan Dau, Rizal Darwis

## C. Upaya  Preventif  Penghulu  dalam  Meminimalisir  Perceraian  di  Kabupaten Gorontalo Utara
Pada  prinsipnya  Penghulu  bukanlah  profesi  yang  diberikan  kewenangan  untuk meminimalisir  terjadinya  perceraian,  namun  penghulu  merupakan  salah  satu  profesi yang paling dekat dengan segala macam proses yang berhubungan dengan perkawinan. Adapun upaya yang dilakukan oleh Penghulu  di KUA se-Kabupaten Gorontalo Utara antara lain:

## 1. Program Pembinaan Pra Nikah
Program pembinaan pra nikah adalah salah satu cara bagi calon pengantin untuk memahami  dan  mengetahui  seluk  belum  perkawinan.  Dengan  mengikuti  program pembinaan pra nikah, maka akan sangat mudah diketahui daripada tujuan perkawinan, proses  perkawinannya,  dan  bagaimana  strategi  untuk  menyelesaikan  masalah  ketika rumah tangga bermasalah nanti.
Penyelenggaraan  kursus  calon  pengantin  (Suscatin)  atau  penasihatan  calon pengantin  di  KUA  Kecamatan  se-wilayah  Kabupaten  Gorontalo  Utara  dikhususkan bagi  para  calon  pengantin  yang  sebelum  pernikahan  dan  ini  merupakan  sesuatu  hal yang  wajib  diikuti  oleh  siapa  saja  yang  akan  melaksanakan  perkawinan.  Melalui kegiatan  ini  apa  yang  diharapkan  oleh  Kementerian  Agama  selaku  penyelenggara adalah pemahaman dari para calon pengantin tentang perkawinan dapat dicapai dengan baik,  sehingga  perlu  adanya  pengarahan  dan  pembekalan  terlebih  dahulu  sebelum melangsungkan perkawinan.
Pelaksanaan  Suscatin  atau  pembinaan  pra  nikah  yang  dilaksanakan  oleh  KUA di  wilayah  Kementerian  Agama  Gorontalo  Utara  yang  diikuti  sekitar  20  pasangan calon  pengantin  yang  pelaksanaannya  dipusatkan  di  Kantor  Kementerian  Agama Kabupaten Gorontalo Utara dengan pemberian materi antara lain:
a. Hukum pernikahan dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta praktik tata cara pernikahan bagi calon pengantin.
b. Pendidikan agama dalam keluarga.
c. Upaya menciptakan keluarga sakinah.
d. Pemenuhan hak dan kewajiban dari suami dan istri.
e. Kesehatan reproduksi.
f. Merawat cinta dan kasih sayang dalam keluarga.
g. Menciptakan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.
Pembinaan  pra  nikah  bagi  calon  pengantin  di  Kementerian  Agama  Gorontalo Utara  dirasa  lebih  efektif  untuk  mengurangi  tingkat  permasalahan  rumah  tangga meskipun  semuanya  tergantung  dari  pasangan  itu  sendiri  apakah  benar-benar  mampu memahaminya atau sekedar ikut saja, selain itu juga tergantung dari  tujuan atau  niat dari  masing-masing  pasangan  untuk  melakukan  perkawinan.  Hal  ini  berbeda  dengan hasil  penelitian  Ulin  Na’mah  bahwa  pelaksanaan  suscatin  secara  praktis  belum maksimal  bahkan  cenderung  hanya  formalitas  belaka,  walaupun  secara  teoritis  ruang lingkup materi suscatin yang diselenggarakan KUA  sudah  cukup  representatif,  yaitu meliputi  prosedur  dan  tata  cara  pernikahan,  pengetahuan  agama,  peraturan  hukum perundang-undangan  di  bidang  pernikahan  dan  keluarga,  hak  dan  kewajiban  antara suami istri, manajemen keluarga kesehatan reproduksi, dan psikologi perkawinan. 21
Walaupun  temuan  Ulin  Na’mah  demikian,  ini  berbeda  dengan  pembinaan  pra nikah di Kabupaten Gorontalo Utara dilakukan dengan menggunakan metode Suscatin secara  kelompok,  dimana  keseluruhan  calon  pengantin  yang  telah  dikumpulkan bersama  dan  diberikan  Suscantin  dengan  menggunakan  teknik group  teaching,  yaitu pemberian bimbingan dan pembinaan dengan memberikan materi bimbingan konseling tertentu,  sehingga  pelaksanaan  suscantin  dilakukan  harus  dilakukan  lebih  dari  sehari dalam  sebulan  dan  memberikan  dampak  terhadap  pengurangan  jumlah  perceraian  di Kabupaten Gorontalo Utara.

## 2. Mediasi Rumah Tangga Bermasalah
Syariat  Islam  pada  prinsipnya  bertujuan  untuk  memperkecil  angka  perceraian. Jika hal ini dihubungkan dengan pelaksanaan perceraian  secara umum yang terjadi  di Indonesia.  Perceraian  bagi  umat  Islam  hanya  dapat  dilakukan  di  Pengadilan  Agama. Setelah  Pengadilan  Agama  berusaha  dan  gagal  mendamaikan  pihak  suami  isteri
21 Ulin  Na’mah,  ‚Pentingnya  Peran  Suscatin  (Kursus  Calon  Pengantin)  dalam  Membendung Laju Perceraian,‛ Yudisia, Vol. 7, No. 1, Juni 2016; 147.

## Hasan Dau, Rizal Darwis
tersebut, maka hal itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, karena jika dilihat dari esensi  aturan  ini,  bertujuan  untuk  memperkecil  jumlah  perceraian,  serta  mencegah kesewenang-wenangan kaum laki-laki dalam hal perceraian.
Pelaksanaan mediasi di luar Pengadilan yang dilakukan di Kabupaten Gorontalo Utara  biasanya  dilakukan  pada  saat  salah  satu  pasangan  atau  keduanya  datang  untuk mengkonsultasikan permasalahannya di KUA, namun jika hal ini tidak dilakukan maka mediasi  tidak  dapat  dilakukan  oleh  para  Penghulu  di  KUA.  Proses  mediasi  yang dilakukan oleh para Penghulu yang ada  di wilayah  KUA Kabupaten  Gorontalo  Utara adalah  salah  satu  upaya  meminimalisir  terjadinya  perceraian  di  wilayahnya,  dengan mengupayakan semaksimal mungkin agar tidak terjadi perceraian di wilayahnya.

## 3. Pencegahan Perkawinan Dini
Salah satu tugas Penghulu adalah melakukan deteksi awal perkawinan sebelum terjadinya  perkawinan  terhadap  beberapa  hal  tersebut,  terutama  masalah  niat  atau motivasi  pasangan  yang  akan  menikah  demi  untuk  melakukan  pencegahan  dini terhadap  pasangan  yang  salah  niat  dalam  menikah.  Penelitian  Imam  Mahmud menjelaskan  seorang  Penghulu  dituntut  untuk  memiliki  penampilan  yang  menarik, berkemauan  kuat,  memiliki  kemampuan  teknis  administrasi,  penguasan  huku-hukum pernikahan, sehingga dapat memudahkan dalam perannya di masyarakat, khususnya di bidang  perkawinan. 22 Lebih  lanjut  dijelaskan  bahwa  upaya  meminimalisir  pernikahan dini, antara lain: seorang Penghulu hendaknya berpartisipasi aktif dalam meningkatkan jenjang  pendidikan  dan  dukungan  bagi  anak  perempuan  usia  antara  15  sampai  17 tahun; seorang Penghulu memahami norma sosial dan budaya di tingkat lokal; seorang Penghulu  mendorong  agar  akses  melanjutkan  pendidikan  pada  tingkatan  yang  lebih tinggi  dapat  lebih  luas  lagi  dan  penguatan  pendidikan  kewirausahaan;  dan  seorang Penghulu  dalam  tugasnya  dapat  mensosialisasikan  penggunaan gadget  (handphone) dan media sosial untuk kegiatan produktif. 23
22 Imam  Mahmud, ‚Revitalisasi Peran dan Fungsi Penghulu: Upaya Meminimalisir Pernikahan Dini di Kabupaten Nganjuk,‛ Jurnal Lentera, Vol. 17 No. 1, Maret 2018; 103.
23 Ibid., h. 107-108
Pencegahan  perkawinan  lebih  awal  itu  memang  penting  untuk  dilakukan  oleh Penghulu  selaku  pelaksana  pencatatan  perkawinan  khususnya  bagi  perkawinan  yang masih  dibawah  umur,  mengingat  bahwa  perkawinan  merupakan  sesuatu  ikatan  yang suci  dan  sakral  maka  pendewasaan  usia  perkawinan  menjadi  sesuatu  hal  yang  sangat penting.  Meskipun  di  dalam  aturan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  menyebutkan  batasan  umur  minimal  kawin  bagi  laki-laki  19  tahun  dan perempuan  16  tahun,  namun  usia  ini  masih  termasuk  usia  yang  sangat  muda  untuk menikah, belum lagi jika salah satunya atau keduanya masih berstatus sebagai pelajar maka  kehawatiran  mudah  terjadinya  perceraian  terhadap  rumah  tangga  seperti  ini sangatlah mungkin untuk terjadi.
Jika  beberapa  asas  atau  prinsip  perkawinan  ini  dipahami  dengan  baik  oleh pasangan laki-laki dan perempuan yang akan melanhsungkan pernikahan, serta mampu diterapkan  dalam  dirinya  sebelum  perkawinan  itu  terjadi  maka  akan  memperkecil angka  perceraian  yang  ada  khususnya  di  Kabupaten  Gorontalo  Utara,  begitu  pula dengan para Penghulu yang memiliki kewenangan untuk mengingatkan pasangan laki- laki  dan  perempuan  yang  akan  menikah  bahwa  penting  untuk  memberikan  gambaran dan  memberikan  pemahaman  tentang  bagaimana  sebenarnya  tujuan  dari  perkawinan sehingga jika ini tersampaikan dengan baik seperti halnya apa yang telah dilaksanakan para  Penghulu  di  Kabupaten  Gorontalo  Utara,  maka  sangat  memungkinkan  untuk mencegah  dan  meminimalisir  terjadinya  perceraian  serta  mampu  menurunkan  angka perceraian.

## 4. Pembinaan dan Penilaian Keluarga Sakinah
Pembinaan  dan  penilaian  keluarga  sakinah  merupakan  program  yang  juga banyak dilakukan di Indonesia termasuk di Kabupaten Gorontalo Utara dalam rangka memberikan  motivasi  kepada  pasangan  lainnya  untuk  menjaga  keutuhan  dan keharmonisan rumah tangganya. Pembinaan dan penilaian keluarga sakinah meskipun dilakukan  kepada  orang-orang  tertentu  sesuai  kriteria-kriteria  yang  telah  ditentukan, namun hal ini dapat menjadi sebuah motivasi terhadap rumah tangga lainnya dan dapat menjadi  solusi  dalam  menurunkan  angka  perceraian.  Tak  jarang  sering  ditemukan  di masyarakat  hubungan  rumah  tangganya  terlihat  harmonis  dan  minim  masalah,  tetapi

## Hasan Dau, Rizal Darwis
pada  akhirnya  muncul  petikaian  yang  berujung  pada  perceraian,  sehingga  dengan kejadian  seperti  ini  menunjukkan  bahwa  tidak  ada  satu  orang  pun  yang  dapat menjamin kerukunan, keharmonisan dan keutuhan rumah tangganya.
Olehnya  itu  menurut  Anitqotsunainy  dan  Paramytha  bahwa  upaya  dalam merintis model penguatan keluarga sakinah melalui pembangunan kesadaran bagi para ibu-ibu  kontraproduktif  melalui  dialog  terbuka  terhadap  tujuan  pernikahan  menjadi pandangan-pandangan  yang  positif  sehingga  tercipta  keluarga  sakinah.  Materi  model penguatan  ini  berupa  konsep  dan  program  pembinaan  pasca  menikah,  sehingga  para isteri  akan  dioptimalkan  fungsinya  menjadi  pusat  pengembangan  masyarakat  terpadu ( center integrated community development). 24
Sayangnya  dalam  kenyataan  di  masyarakat  pembinaan  dan  penilaian  keluarga sakinah  ini  kurang  familiar  di  masyarakat,  karena  tidak  adanya  sosialisasi  terhadap masyarakat  secara  luas,  padahal  jika  hal  ini  dilakukan  sosialisasi  orang  pasti  akan berlomba-lomba  untuk  menjadi  keluarga  sakinah.  Oleh  sebab  itu  upaya  ini  memang telah beberapa kali dilakukan oleh Kementerian Agama tetapi masih kurang maksimal dalam pelaksanaanya. Olehnya itu para Penghulu KUA di Kabupaten Gorontalo Utara senantiasa  mensosialisasikan  adanya  pembinaan  dan  penilaian  keluarga  sakinah  di sebagai sebuah langkah yang kongkrit dalam meminimalisir tingkat penceraian.

## 5. Memfungsikan Peran Penyuluh Agama Islam
Penyuluh Agama Islam yang sebelumnya kerjanya hanya pada wilayah dan pada batasan  tertentu  menjadi  lebih  berkembang  dan  bermanfaat  di  masyarakat.  Misalnya Penghulu  yang  ada  di  KUA  Kecamatan  Tolinggula  mengupayakan  hal  ini  dalam bentuk  musyawarah  terlebih  dahulu  dengan  8  penyuluh  non  ASN  Kecamatan Tolinggula  untuk  membicarakan  bagaimana  upaya-upaya  dan  kerja  sama  antara Penghulu dan penyuluh yang akan dilakukan. Upaya ini akhirnya disetujui oleh suami isteri atau kedua belah pihak dengan salah satu cara yang digunakan adalah melakukan
24 Desy Aniqotsunainy dan Nurhapsari Pradnya Paramytha, ‚Penguatan Keluarga Sakinah Bagi Ibu  Muda  di  Kecamatan  Umbulharjo  Kota  Yogyakarta,‛ Jurnal  Komunikasi  dan  Pendidikan  Islam, Volume 6, Nomor 1, Juni 2017; 21.
koordinasi,  konsultasi  dan  konsolidasi  permasalahan  rumah  tangga  yang  ada  di masyarakat melalui Grup WhatsApp (WA).
Hadirnya  inovasi  yang  dilakukan  oleh  salah  satu  KUA  di  Kecamatan Tolinggula yang digerakkan oleh Penghulu dan Penyuluh Agama non ASN ini, dirasa sangat  membantu  dan  bermanfaat  bagi  masyarakat.  Masyarakat  dapan mengkonsultasikan segala permasalahan rumah tangga yang dihadapi kepada penyuluh agama  yang  ada  di  desanya,  yang  kemudian  oleh  penyuluh  permasalahan  yang  ada dikomunikasikan, dikonsultasikan dan kemudian dipecahkan permasalahannya melalui Grup WhatsApp (WA).
Program  inovasi  ini  oleh  Penghulu  KUA  Kecamatan  Tolinggula  yang memfungsikan  penyuluh  agama  Islam  dalam  upaya  pencegahan  permasalahan  rumah tangga  dan  perceraian  telah  menjadi  bagian  dari  penilaian  yang  berhasil  membawa KUA Tolinggula sebagai KUA teladan tingkat Nasional mewakili Provinsi Gorontalo pada  tahun  2017.  Keberhasilan  KUA  Tolinggula  merupakan  wujud  dari  adanya  kerja sama  yang  baik  antara  berbagai  pihak  yang  terlibat  di  dalamnya  seperti  Penghulu, penyuluh, masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya.
Jika  dibandingkan  dengan  10  Kecamatan  lainnya  yang  ada  di  Kabupaten Gorontalo  Utara,  maka  Kecamatan  Tolinggula  termasuk  paling  rendah  angka perceraian  berdasarkan  data  yang  telah  disebutkan  sebelumnya.  Upaya  pencegahan yang  telah  dilakukan  Penghulu  sangat  penting  untuk  diapresiasi,  didukung  dan didorong  untuk  lebih  mengembangkan  pola-pola  yang  lebih  inovatif  seperti  halnya dengan  memanfaatkan  teknologi  media  sosial  sebagai  media  komunikasi  yang  lebih bermanfaat. Meskipun banyak pula rumah tangga yang rusak akibat dari media sosial tetapi pada dasarnya media sosial juga dapat memberikan manfaat jika dimanfaatkan secara baik dan tidak salah dalam memanfaatkannya.

## D. Kendala Penghulu dalam Meminimalisir Perceraian di Kabupaten Gorontalo Utara
Perceraian  bukanlah  sesuatu  yang  terlarang  dalam  ajaran  Islam,  namun perbuatan tersebut dibenci oleh Allah swt. Ini berarti, cerai pada dasarnya adalah jalan terakhir  apabila  tidak  ada  lagi  jalan  keluar  yang  lain  dalam  mempertahankan  ikatan

## Hasan Dau, Rizal Darwis
perkawinan.  Adapun  dasar  hukum  perceraian  sangatlah  jelas  dalam  aturan  Hukum Perdata  Islam  di  Indonesia  antara  lain  dalam  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan,  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  dan  UU  No.  7  Tahun  1989  tentang Peradilan  Agama,  dan  perceraian  hanya  dapat  diakui  dan  di  izinkan  setelah  melalui proses persidangan di Pengadilan Agama yang berwenang.
Oleh  sebab  itu,  penting  untuk  melakukan  upaya  perbaikan  dalam  berbagai aspek kehidupan berumah tangga, secara internal dapat dilakukan dengan manajemen kontrol  emosi  dalam  diri,  pendewasaan  cara  berfikir,  pemahaman  terhadap  tujuan perkawinan,  menumbuhkan  rasa  cinta,  kasih  dan  sayang,  serta  lain  sebagainya, sementara  untuk  upaya  yang  dapat  dilakukan  secara  eksternal  yaitu  dengan menghadirkan pihak ketiga dalam penyelesaian masalah rumah tangga melalui proses mediasi,  teman  curhat,  dan  dengan  jalan  terakhir  yaitu  menyerahkan  segala  urusan rumah tangga kepada putusan Pengadilan yang berwenang.
Terkadang  sebagian  besar  rumah  tangga  yang  berada  diambang  kehancuran akibat  dari  tekanan  emosi  yang  begitu  kuat,  sehingga  lupa  untuk  menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan kepala dingin, padahal banyak orang yang ada di  sekitar  yang  dapat  dimintai  bantuannya  untuk  itu,  seperti  halnya  Penghulu  yang lebih paham dan mengerti  tentang persoalan rumah tangga. Khusus untuk Kabupaten Gorontalo  Utara  beberapa  Penghulu  dapat  dinilai  mampu  untuk  melakukan  upaya perbaikan  dalam  meminimalisir  terjadinya  perceraian  di  wilayah  kerjanya,  namun upaya yang sering dilakukan sering menemui kendala dalam prosesnya.
Ada  beberapa  kendala  yang  ditemukan  dan  dihadapi  Penghulu  KUA  se- Kabupaten Gorontalo Utara dalam meminimalisir perceraian antara lain:

## 1. Perkembangan Zaman
Perceraian  masih  menjadi  polemik  pada  berbagai  daerah  di  Indonesia, sehingga  membuat  keluarga  menjadi  tidak  berkualitas  dan  berdampak  pada  sumber daya  manusia  yang  dihasilkan  ikut  pula  menurun.  Selain  itu  juga  berdampak psikologis terhadap anak-anak keturunan yang keluarganya bermasalah.
Tantangan  perkembangan  zaman  memang  sangat  mempengaruhi  para Penghulu di  Kabupaten  Gorontalo  Utara  dalam menyelesaikan permasalahan  rumah
tangga  di  masyarakat,  khususnya  guna  menurunkan  angka  tingkat  perceraian  yang semakin naik pertumbuhannya setiap tahun. Perkembangan zaman mampu mengubah pola  pikir  masyarakat  khususnya  pasangan  rumah  tangga,  berkembangnya  media sosial,  informasi  dan  komunikasi  yang  semakin  terbuka,  dan  istri  yang  tidak  lagi ketergantungan  dengan  penghasilan  suami  karena  sudah  mampu  bekerja  secara mandiri, sering menjadi kendala dalam penyelesaian masalah rumah tangga.
Mengenai  permasalahan  berkembangnya  media  sosial  dan  informasi  yang semakin terbuka di masyarakat, terkadang banyak  pasangan rumah tangga yang lebih senang  mencurahkan  permasalahannya  di  media  sosial,  lebih  senang  berbagi  foto pribadi yang akan menarik perhatian lawan jenisnya, bercanda dengan orang yang tidak dikenal, sehingga dengan cara-cara seperti ini maka banyak orang yang terjebak pada jalan yang salah yang merusak hubungan rumah tangga.
Kemudian jika dahulu perempuan hanya mengerjakan kerja-kerja rumah tangga, merawat  dan  membesarkan  anak  serta  melayani  suami,  maka  saat  ini  semua  hal  itu telah  berubah,  perempuan  sudah  mampu  bekerja  secara  mandiri  dalam  rangka membantu kebutuhan rumah tangga. Terbukanya kesempatan perempuan atau seorang istri untuk bekerja sering membuat mereka terbuai dan lupa ada tanggung jawab yang lebih  besar  di  rumah,  sehingga  terkadang  menjadi  permasalahan  rumah  tangga  yang sangat serius. Begitu pula seorang suami dengan bekerjanya istri di luar rumah dapat menjadikannya  sebuah  kesempatan  untuk  hal-hal  yang  tidak  di  inginkan,  seperti mencari dan mencuri kesempatan yang lebih banyak diluar rumah, menaruh rasa curiga terhadap  istri  dan  bahkan  ada  suami  yang  sudah  menjadikan  istri  sebagai  tulang punggung keluarga, akhirnya permasalahan rumah tangga pun tidak dapat dihindari.
Perkembangan  zaman  saat  ini  dimana  semuanya  tampak  telah  berubah  secara drastis  mampu  mengubah  pola  pikir  manusia  yang  juga  semakin  berkembang, perubahan  seperti  ini  dapat  berdampak  pula  terhadap  perkembangan  rumah  tangga. Perubahan  tersebut  disebabkan  adanya  suatu  dorongan  pada  diri  manusia  untuk memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Artinya  bahwa  pesatnya  perkembangan  zaman pengaruhnya sangat kuat bagi kehidupan manusia termasuk dalam hubungan berumah tangga,  karena  setiap  kegiatan  manusia  saat  ini  tidak  lagi  dapat  dipisahkan  dari  dari

## Hasan Dau, Rizal Darwis
teknologi  mulai  dari  kegiatan  ekonomi,  bisnis  dan  lain  sebagainya.  Perkembangan zaman  seperti  inilah  yang  saat  ini  dapat  menjadi  kendala  dalam  penanganan permasalahan  rumah  tangga  khususnya  yang  ada  di  Kabupaten  Gorontalo  Utara. Pasangan  yang  rumah  tangganya  bermasalah  cenderung  sulit  untuk  diarahkan  karena telah  memiliki  prinsip  masing-masing,  meski  diberikan  pemahaman  dengan  cara apapun,  akhirnya  perceraian  menjadi  jalan  satu-satunya  untuk  menyelesaikan permasalahan tersebut.

## 2. Kerumitan Masalah Rumah Tangga
Syariat  Islam  bertujuan  untuk  memperkecil  angka  perceraian.  Jika  hal  ini dihubungkan  dengan  pelaksanaan  perceraian  yang  terjadi  di  Indonesia.  Khususnya umat  Islam,  perceraian  itu  hanya  dapat  dilaksanakan  di  Pengadilan  Agama,  setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha memediasi kedua belah pihak, maka hal tersebit tidak  bertentangan  dengan  syariat  Islam,  karena  jika  dilihat  dari  esensi  aturan  ini, bertujuan  untuk  memperkecil  jumlah  perceraian,  serta  mencegah  kesewenang- wenangan kaum laki-laki dalam hal Perceraian. Namun dari banyaknya perceraian yang terjadi  hanya  sebagian  saja  yang  masih  mampu  untuk  didamaikan.  Oleh  sebab  itu, suami istri dalam kehidupan berumahtangganya harus senantiasa mampu menjaga dari hal-hal  yang  dapat  membuat  hilangnya  rasa  cinta,  kasih  dan  sayang.  Berbagai  faktor dapat  menjadi  penyebab  hilangnya  rasa  cinta,  kasih  dan  sayang  dalam  rumah  tangga antara lain:
1) Watak  yang  keras;  hilangnya  perasaan  cinta,  kasih  dan  saying  dalam  keluarga adalah  diakibatkan  pihak-pihak  dalam  rumah  tangga  tersebut  memiliki  watak keras.  Para  anggota  keluarga  saling  berselisih,  bersikap  egois,  perbuatan  dan perkataan  kurang  dapat  dikontrol.  Akhirnya  berdampak  kepada  diri  anggota keluarga lainnya dan berakibat ikatan cinta, kasih dan sayang ini berangsur-angsur sirna. Perasaan cinta, kasih dan sayang berubah menjadi kebencian dan kebosanan, pasangan  dan  keluarga  menjadi  terhina.  Olehnya  itu  perlulah  menjaga  diri  dari watak yang keras demi menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.
2) Perbuatan aniaya; perbuatan aniaya dapat berupa perbuatan, sikap, maupun kata- kata.  Perbuatan  aniaya  kepada  orang  lain  dan  keluarga  perlu  dihindari.  Caranya
dengan menjaga adab atau tatakrama, penuh perhatian dan menjaga dari perbuatan aniaya, sehingga tercipta iklim yang damai dan harmonis.
3) Ucapan buruk; sebuah ungkapan lidah adalah senjata yang paling  tajam daripada pedang,  sehingga  karenanya  manusia  dapat  merasa  hancur  dan  terhina.  Ucapan yang tajam dari lidah dapat menimbulkan bekas dalam hati pasangan dan anggota keluarga, sehingga hidup dalam lingkungan rumah tangga merasakan kurang aman, kurang  nyaman  dan  kurang  tenteram,  apalagi  jika  ini  berlanjut  terus  akan memberikan efek kecintaan dan keharmonisan dalam rumah tangga bersangkutan akan pudar dan berkurang.
Banyak  pasangan  yang  memilih  untuk  bercerai  setelah  tidak  ada  jalan  keluar terhadap  permasalahan  yang  dihadapi,  setelah  banyak  berkonsultasi,  mencari  solusi, bermusyawarah  secara  kekeluargaan  dan  lain  sebagainya,  tetapi  karena  rumitnya permasalahan  yang  dihadapi  oleh  kedua  pasangan  yang  bermasalah  maka  sulit  untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Hal ini pula yang dihadapi oleh para  Penghulu ketika ada pasangan atau salah satunya yang mengkonsultasikan permasalahan rumah tangganya di KUA se-Kabupaten Gorontalo Utara.
Faktor keuangan bisa juga menjadi salah satu masalah pelik yang dihadapi oleh pasangan suami isteri dalam ikatan perkawinan. Permasalahan keuangan ini terjadi jika suami  memiliki  penghasilan  kecil  dan  kurang  mencukupi  kebutuhan  hidup  dalam keluarganya, sementara istri menginginkan kebutuhan rumah tangganya terpenuhi. Ini bisa  menyebabkan  istri  menjadi  emosi  dan  tidak  taat  pada  suaminya.  Selain  itu  juga faktor  perselingkuhan  dapat  terjadi  dalam  hubungan  suami  istri,  juga  masalah hubungan mesra di ranjang yang tidak terpuaskan dan lain sebagainya, bahkan hal ini yang  paling  banyak  menyebabkan  terjadinya  perceraian  yang  biasanya  antara  kedua masalah ini sangat memungkinkan suami untuk melakukan KDRT.
Banyak  cara  untuk  dapat  mengatasi  masalah  seperti  ini,  diantaranya  harus  di atasi  secara  bijaksana,  baik  oleh  suami  maupun  istri.  Bicarakan  baik-baik  dan  cari solusi  bersama,  ketika  menemui  jalan  buntu  berikan  kesempatan  kepada  pihak  lain untuk  mencari  solusi  dan  mendudukannya  sebagai  penengah  misalnya  dengan menggunakan  jasa  seorang  Penghulu.  Selain  itu  jika  terjadi  permasalahan  ekonomi,

## Hasan Dau, Rizal Darwis
maka  penting  untuk  bersikap  hemat  dan  menggunakan  uang  berdasarkan  prioritas kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan.
Kemudian  harus  ada  keterbukaan  antara  kedua  belah  pihak,  antara  suami  dan istri, menceritakan segala persoalan yang dihadapi dengan kepala dingin, memberikan alasan yang logis dan masuk akal. Apabila kasus perselingkuhan ini sulit diatasi, maka diperlukan  pelibatan  pihak  lain  misalnya  orangtua  dan  keluarga  untuk  membantu mengatasinya.  Jangan  langsung  memutuskan  untuk  datang  ke  Pengadilan  untuk bercerai,  perlu  dilakukan  upaya  awal  untuk  berdamai,  karena  lebih  baik  sama-sama memperbaiki diri dan saling memaafkan.
Sayangnya ketika ada yang menghadapi masalah rumah tangga mencari solusi di KUA atau berkonsultasi dengan Penghulu yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara disaat  permasalahan  rumah  tangganya  sudah  pada  batas  akhir  ambang  kehancuran, sehingga hal ini sulit untuk dicarikan solusinya, bahkan berbagai wejangan dan nasihat yang  diberikan  oleh  seorang  Penghulu  terkadang  lewat  begitu  saja  dan  lebih  senang untuk  memilih  hubungan  perkawinan  segera  untuk  dapat  dihadiri,  sehingga  dengan menghadapi problem seperti ini para Penghulu biasanya mengarahkan kepada pasangan atua  salah  satu  dari  mereka  yang  bermasalah  untuk  datang  ke  Pengadilan  Agama berkonsultasi tentang prosedur perceraian.

## 3. Minimnya Komunikasi dan Konsultasi
Undang-undang perkawinan mengandung prinsip bahwa setiap calon suami dan calon  istri  yang  hendak  melangsungkan  akad  pernikahan  harus  benar-benar  telah matang, baik fisik maupun psikis (rohani), atau harus sudah memiliki kesiapan secara jasmani  dan  rohani.  Kematangan  fisik  dan  psikis  ini  akan  mampu  mempengaruhi proses  dalam  berumah  tangga  terutama  tentang  mudahnya  komunikasi  dalam  rumah tangga.
Komunikasi dalam rumah tangga tidak hanya dapat dilakukan antara suami dan istri, ketika rumah tangga mulai bermasalah maka komunikasi dan konsultasi menjadi sesuatu  hal  yang  paling  penting,  bukan  dalam  rangka  memberitahukan  kepada  orang banyak bahwa rumah tangga kita bermasalah tetapi semata-mata untuk mencari sebuah solusi. Hal ini menjadi suatu kendala dalam proses penyelesaian permasalahan rumah
tangga yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara, akibat dari kurangnya komunikasi dan konsultasi  sehingga  menyebabkan  para  Penghulu  kesulitan  dalam  memberikan  solusi, masukan dan pembinaan terhadap rumah tangga yang bermasalah.
Padahal  perkawinan  adalah  akad  perjanjian  yang  diikrarkan  oleh  seorang  laki- laki  dan  perempuan  untuk  mensyahkan  hubungan  kelamin  antara  keduanya  dalam rangka  mewujudkan  kehidupan  keluarga  yang  dipenuhi  rasa  cinta,  kasih  dan  sayang, serta  berujung  pada  kehidupan  yang  tentram  ( sakinah,  mawaddah wa rahmah)  sesuai tuntunan  yang  diridhai  oleh  Allah  swt.  Dengan  adanya  ikatan  tersebut,  maka  segala bentuk komunikasi suami istri dalam lingkup rumah tangganya harus tetap terjalin dan terjaga.  Tidak  ada  sesuatu  hal  yang  harus  ditutupi  dalam  hubungan  rumah  tangga, karena  sesuatu  yang  dilakukan  tidak  terbuka  terhadap  pasangan  akan  menimbulkan polemik dalam hubungan rumah tangga.
Banyak yang tidak menyadari bahwa komunikasi suami dan istri yang dibangun merupakan salah satu unsur penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis, bahagia  dan  sehat.  Jika  komunikasi  terhambat  tentu  akan  berisiko  terjadinya perselisihan  disebabkan  kesalahpahaman  dengan  keinginan  dari  salah  satu  pihak. Meskipun  menjalin  komunikasi  yang  efektif  itu  tidak  mudah,  namun  hal  ini  bukan berarti setiap pasangan tidak mampu mewujudkannya.
Selain  itu,  sangatlah  penting  komunikasi  ketika  telah  terjadi  permasalahan dalam rumah tangga. Apa yang terjadi di Kabupaten Gorontalo Utara, sekiranya dapat menjadi  suatu  pembelajaran  terhadap  setiap  pasangan  yang  memiliki  masalah  dalam rumah tangga, agar setiap permasalahan yang dihadapi dapat mudah terselesaikan. Jika tidak mampu diselesaikan secara berdua dengan pasangan maka carilah orang lain yang lebih memahami tentang persoalan rumah tangga dan yang lebih berpengalaman dalam berumah  tangga  agar  tidak  terjebak  dalam  penderitaan  berumah  tangga  yang bermasalah dan akhirnya berujung dengan perceraian.
Akibat dari kurangnya komunikasi dan konsultasi inilah sehingga menyebabkan para  Penghulu  yang  ada  di  Kabupaten  Gorontalo  Utara  mengalami  kendala  dalam menyelesaikan masalah rumah tangga, jika di total secara keseluruhan setiap tahunnya di  Kabupaten  Gorontalo  Utara  hanya  ada  sekitar  20%  pasangan  yang  masih

## Hasan Dau, Rizal Darwis
berkonsultasi  dengan  para  Penghulu  terhadap  permasalahan  rumah  tangga  yang dihadapinya.

## 4. Tupoksi Seorang Penghulu
Berdasarkan Permenpan Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005, dalam SKB Menag RI dan Kepala BKN nomor 20 dan 14A tahun 2005, Penghulu adalah PNS  sebagai  PPN yang  diberi  tugas  tanggung  jawab,  wewenang  dan  hak  secara  penuh  oleh  Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut Agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.
Selain  itu,  Penghulu merupakan  petugas  representasi  dari  pemerintah  yang memiliki  tugas  pokok  dan  fungsi  dalam  melakukan  pencatatan,  pembinaan, menikahkan  kedua  mempelai  untuk  menggantikan  wali  dari  pihak  keluarga,  serta melakukan proses pembinaan kepada keluarga sakinah. Ruang lingkup dari tugas pokok dan  fungsi  Penghulu  yang  tidak  terlalu  luas  ini  menjadi  bagian  dari  kendala  yang dihadapi para Penghulu untuk menyelesaikan masalah rumah tangga.
Permasalahan  tupoksi  seorang  Penghulu  yang  ada  batasannya  pada  dasarnya memang menjadi sebuah kendala dalam menyelesaikan masalah rumah tangga, terlebih jika  seorang  Penghulu  dituntut  untuk  mampu  menurunkan  angka  perceraian  itu  juga sangat  mustahil  untuk  dilakukan  sepenuhnya,  sebab  Penghulu  tidak  memiliki kewenangan  untuk  itu.  Memberikan  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  rumah tangga pasca perkawinan dapat dilakukan oleh para Penghulu jika hal itu diminta atau dibutuhkan  oleh  pasangan  yang  bermasalah,  atau  jika  ada  program  tentang  hal  itu seperti  program  pembinaan  pasca  nikah  dari  Kementerian  Agama  sebagai  Penghulu dapat dengan mudah untuk melakukannya.
Jika  melihat  aturan  tentang  tugas  pokok  Penghulu  menurut  PMA  Nomor  11 Tahun 2007 meliputi:
1) Pasal  3  ayat  (1):  PPN  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  2  ayat  (1)  dapat melaksanakan tugasnya dapat diawali oleh Penghulu atau pembantu PPN
2) Pasal  4:  pelaksanaan  tugas  Penghulu  dan  pembantu  PPN  sebagaimana  diatur dalam pasal 3 ayat (1) dilaksanakan atas mandat yang diberikan oleh PPN.
Sementara  untuk  fungsi  Penghulu  dalam  pelaksanaan  tugas  pokoknya  antara lain:  pelaksanaan  pelayanan  pencatatan  nikah/rujuk  bagi  umat  Islam;  pelaksanaan Nikah  Wali  Hakim,  pengawasan  kebenaran  peristiwa  nikah/rujuk,  pembinaan  hukum munakahat,  pembinaan  calon  pengantin,  dan  pembinaan  keluarga  sakinah.  Melihat tupoksi dari seorang Penghulu berdasarkan aturan yang telah disebutkan diatas, maka tidak  ada  satupun  aturan  yang  menyatakan  tentang  tugas  seorang  Penghulu  untuk menyelesaikan masalah rumah tangga.  Dengan melihat perkembangan zaman saat ini yang setiap tahunnya terjadi peningkatan kasus perceraian setiap tahunnya, sebenarnya penting  untuk  memperluas  tupoksi  dari  seorang  Penghulu  dan  memberikan  program- program  yang  mampu  menurunkan  angka  perceraian,  sehingga  tupoksi  dari  Penghulu tidak hanya sebatas menikahkan saja.
Permasalahan  tupoksi  Penghulu  ini  tentunya  ada overlapping  dengan  tupoksi BP4  pada  KUA  di  Kabupaten  Gorontalo  Utara.  Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat Nourma Dewi, et.al. bahwa terkadang adanya overlapping tupoksi BP4 dan Penghulu, sehingga  masyarakat  tidak  merasakan  peningkatan  kualitas  perkawinan  dan  menekan perceraian. 25
Solusi  yang  dibutuhkan  dalam  permasalahan  seperti  ini  hanyalah  dengan memperkuat  proses  pelaksanaan  perkawinan,  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap rumah  tangga.  Bahkan  jika  diperlukan  pembinaan  rumah  tangga  tidak  hanya  dapat dilakukan pada saat sebelum menikah, setelah menikah pun bisa saja seorang Penghulu menawarkan  jasa  pembinaan  secara  berkala,  sebab  rumah  tangga  dapat  diibaratkan seperti mesin kenderaan yang jika tidak dirawat secara berkala maka potensi kerusakan akan sangat cepat terjadi, begitu pula dengan rumah tangga jika tidak dirawat dengan baik dan benar atau salah dalam merawatnya maka potensi kerusakan dalam hubungan rumah tangga akan sangat mungkin terjadi. Oleh sebab itu penting untuk memperkuat dan  memperluas  tugas  pokok  dan  fungsi  seorang  Penghulu  untuk  melakukan  kerja-
25 Nourma  Dewi,  Ariy  Khaerudin,  Femmy  Silaswaty  Faried,  ‚Pelaksanaan  Peran  Badan Penasihatan,  Pembinaan,  dan  Pelestarian  Perkawin  (BP4)  sebagai  Upaya  untuk  Mengurangi  Angka Perceraian di Kabupaten Karanganyar,‛ Humani (Hukum dan Masyarakat Madani, Vol. 9 No. 2, 2019; 157.

## Hasan Dau, Rizal Darwis
kerja  dalam  rangka  melakukan  pembinaan  pada  keluarga,  sehingga  tercipta  keluarga yang harmonis tanpa perceraian.

## E. Kesimpulan
Kehidupan rumah tangga tidak bisa dipisahkan dari adanya ketidakharmonisan dan  berakhir  pada  sebuah  perceraian.  Untuk  mencegah  terjadinya  perceraian,salah satunya adalah melibatkan pihak-pihak tertentu yang bisa menjadi hakam (penengah) yang  mendamaikan  keduanya.  Di  Kabupaten  Gorontalo  Utara,  peranan hakam  ini dilakukan  oleh  seorang  Penghulu.  Tugas  ini  dikarena  mereka  adalah  yang  langsung berhubungan dengan persoalan perkawinan di tingkat Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Gorontalo Utara.
Upaya  yang  dilakukan  Penghulu  KUA  se-Kabupaten  Gorontalo  Utara  dalam meminimalisir  perceraian,  antara  lain:  melakukan  program  pembinaan  pra  nikah, melakukan mediasi rumah tangga bermasalah, sosialisasi pencegahan perkawinan dini, pembinaan  dan  penilaian  keluarga  sakinah,  memfungsikan  peran  penyuluh  agama Islam. Namun dalam pelaksanaan perannya terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain: perkembangan zaman, tingkat kerumitan masalah rumah tangga, minimnya komunikasi  dan  konsultasi,  dan  tupoksi  Penghulu  yang  dibatasi  oleh  perundang- undangan.

## Daftar Pustaka
Aniqotsunainy,  Desy  dan  Nurhapsari  Pradnya  Paramytha.  ‚Penguatan  Keluarga Sakinah  Bagi  Ibu  Muda  di  Kecamatan  Umbulharjo  Kota  Yogyakarta.‛ Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam, Volume 6, Nomor 1, Juni 2017.
Bisri, Cik Hasan, et. al. Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional. Cet. 2; Jakarta: Logo Wacana Ilmu, 1999.
Dewi, Nourma, Ariy Khaerudin, Femmy Silaswaty Faried, ‚Pelaksanaan Peran Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawin (BP4) sebagai Upaya untuk Mengurangi  Angka  Perceraian  di  Kabupaten  Karanganyar,‛ Humani  (Hukum dan Masyarakat Madani, Vol. 9 No. 2, 2019.
Kharlie, Ahmad Tholabi. Hukum Keluarga Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
Mahmud,  Imam.  ‚Revitalisasi  Peran  dan  Fungsi  Penghulu:  Upaya  Meminimalisir Pernikahan Dini di Kabupaten Nganjuk.‛ Jurnal Lentera, Vol. 17 No. 1, Maret 2018.
Al-Mughniyah,  Muhammad  Jawad. Al-Fiqh  ’ala  al-Maz#ahib  al-Khamzah.  Terj. Masykur, et. al., Fiqh Lima Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali. Cet. 2; Jakarta: Lentera, 1996.
Muthiah,  Aulia. Hukum  Islam:  Dinamika  Seputar  Hukum  Keluarga.  Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.
Nuruddin,  Amiur,  Azhari  Akmal  Tarigan. Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia:  Studi Kritis  Perkembangan  Hukum  Islam  dari  Fiqih,  UU  No.  1/1974  sampai  KHI. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Republik  Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang  Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
Republik  Indonesia. Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  30  Tahun  2005  tentang  Wali Hakim.
Republik  Indonesia. Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor PER/62/M.PAN/6/2005  tentang  Jabatan  Fungsional  Penghulu  dan  Angka Kreditnya.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Sabiq,  Sayyid. Fiqh Sunnah.  Terj. Moh. Thalib,  Fiqh  Sunnah,  Juz 8. Cet. 5; t.tp.: al- Ma’rif, 1987.
Sanusi,  Nur  Taufik. Fikih  Rumah  Tangga  Perspektif  Alqur’an  dalam  Mengelola Konflik Menjadi Harmoni. Depok: Elsas, 2010.
Syarifuddin,  Amir. Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia,  Antara  Fiqh  Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana, 2007.
Al-Zuhai>ly, Wahbah. Al-Fiqh al-Isla>mi wa Adillatuh, Juz 7. Cet. 3; Bairut: Da>r al-Fikr, 1409 H/1989 M.