## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701
https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2

## DAMPAK PEMERIKSAAN SETEMPAT TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM KASUS DUGAAN TINDAK PIDANA CABUL DIPANDANG DARI ASPEK KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN
Awilda 1* , Ismansyah 2 , Aria Zurnetti 3 , Henni Muchtar 4 1,2,3,4 Universitas Andalas, Padang, Indonesia
*Corresponding Author: awilda.phuu@gmail.com Info Artikel Abstrak Diterima, 08/05/2023 Penelitian ini berangkat dari adanya kekosongan hukum mengenai pelaksanaan Pemeriksaan  Setempat  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP),  yang  menimbulkan  ketimpangan,  mengingat  hasil  Pemeriksaan
Setempat  tak  jarang  dijadikan  salah  satu  dasar  pertimbangan  hakim  dalam menjatuhkan putusan bebas, termasuk perkara pencabulan. Tesis ini bermaksud untuk mencari tahu bagaimana konsep keadilan dan kepastian hukum diterapkan dalam analisis hakim atas mengenai temuan dan dampak pemeriksaan setempat saat  memutus  bebas  suatu  tindak  pidana  pencabulan.    Dengan  menggunakan metode  yuridis-normatif  dan  memanfaatkan  data  sekunder  yang  diuraikan dengan  pendekatan  deskriptif-analitis,  penelitian  ini  menemukan  bahwa Pemeriksaan  Setempat  dalam  hukum  acara  pidana  pada  saat  ini  dapat  dinilai sebagai  suatu  bentuk  sebuah  terobosan  hukum  untuk  memperoleh  keyakinan hakim, bahkan dapat mengenyampingkan semua alat bukti yang telah dihadirkan oleh  Penuntut  Umum  dalam  persidangan.  Kendati  demikian,  pelaksanaan pemeriksaan  setempat  yang  belum  berdasarkan  pada  ketentuan  normatif dikhawatirkan akan berdampak negatif pada jalannya penanganan perkara pidana karena  seolah  bertentangan  dengan  tuntutan  perwujudan  kepastian  hukum  dan keadilan.
Direvisi, 11/06/2023
Dipublikasi, 01/07/2023 Kata Kunci:
Putusan Bebas; Pemeriksaan Setempat; Tindak Pidana Cabul

## Abstract
Keywords: Acquittal; On-Site Examination; Obscenity Crimes This  research  departs  from  the  legal  vacuum  on  the  provision  of  on-site examination in Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP), which emerges a discrepancy, considering the findings of On-Site Examination are not seldomly adopted  as  the  basis  of  judge’s  legal  consideration  in  acquitting  the  charge,
including in the cases of obscenity crimes. This paper aims to scrutiny how the concept of legal justice and certainty are applied in the judge’s analysis on the findings and the implications of On-Site Examination in deciding to acquit the charge.  Employing  the  normative  legal  research  methodology  in  analyzing secondary  data  that  are  elaborated  using  descriptive-analytic  approach,  this research finds that On-Site Examination might be recognized as a breakthrough in fulfilling judge’s convictions, which can even leave the other legal evidence materials  brought  by  the  Public  Prosecutor  overlooked.  However,  the application of On-Site Examination that is not based upon firm normative rulings are  prone  to  cause  negative  impingement  on  the  practice  of  criminal  case handling, due to it seemingly contradicts the manifestation of legal certainty and justice.

## PENDAHULUAN
Pencabulan merupakan salah satu tindak pidana terhadap kesusilaan yang saat ini marak terjadi dan telah banyak memakan korban baik itu korban dewasa maupun korban anak-anak.
Hal itu tentunya akan berdampak buruk bagi masa depan bangsa Indonesia, karena korban dari tindak pidana tersebut bukan hanya terluka secara fisik, tetapi juga terluka secara psikis dan itu akan terus terbawa sepanjang hidupnya.
Dalam  perundang-undangan,  ketentuan  mengenai  tindak  pidana  pencabulan  secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang lazim dikenal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disingkat dengan KUHP yakni pada  Buku  II  Bab  XIV  dari  Pasal  289  sampai  dengan  Pasal  296  KUHP.  Sedangkan  secara khusus tindak pidana pencabulan dengan korban anak diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang RI  No.  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  UU  RI  No.23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan Anak.
Untuk  dapat  mengetahui  apakah  seseorang  telah  melakukan  tindak  pidana  cabul  atau bukan  perlu  suatu  proses  dipersidangan  dan  harus  dinyatakan  seseorang  tersebut  bersalah berdasarkan putusan hakim. Ada satu asas dalam  hukum acara pidana yakni Asas praduga tak bersalah  yang  dikenal  dengan  istilah Presumption  of  Innocence yang  dijumpai  dalam penjelasan umum butir 3 huruf c KUHAP serta juga dirumuskan dalam Pasal 8 ayat 1 Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang bunyinya “Setiap orang yang  disangka,  ditangkap,  ditahan,  dituntut,  atau  dihadapkan  di  depan  pengadilan  wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Ini mengartikan bahwa selama suatu putusan belum memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  ( inkracht  van  gewijsde ),  maka  proses  peradilan  masih berjalan  sampai  pada  peradilan  tingkat  tertinggi  yaitu  Mahkamah  Agung.  Oleh  karenanya, terdakwa  juga  belum  dianggap  bersalah  dan  diberi  jaminan  oleh  Undang-undang  untuk memperoleh  haknya,  yaitu  melakukan  pembelaan  melalui  lembaga  perlawanan,  banding, kasasi maupun peninjauan kembali.
Ada tiga macam putusan hakim yang tertuang dalam Pasal 1 butir 11 UU No.8 Tahun 1981  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  yang  disingkat  dengan  KUHAP yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam putusan hakim apakah seorang terdakwa terbukti melakukan suatu  tindak pidana, atau tidak dan apabila terbukti  bersalah maka seorang terdakwa tersebut  dapat  dijatuhi/diputus dengan menjalani  pidana  atau  sebaliknya  bila  tidak  terbukti  bersalah,  maka  terdakwa  harus  diputus bebas sehingga kesemuanya itu bermuara kepada putusan yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. 1
Putusan bebas  adalah putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena  menurut  pendapat  pengadilan  terdakwa  tidak  terbukti  dengan  sah  dan  meyakinkan bersalah  melakukan  tindak  pidana  yang  didakwakan  kepadanya. 2 Dalam  pengertian  ini terdakwa diputus bebas, yakni dibebaskan dari tuntutan hukum, dibebaskan dari pemidanaan. Secara tegas dinyatakan bahwa terdakwa tidak dipidana. Pasal 191 ayat 1 KUHAP menyatakan bahwa,  “jika  pengadilan  berpendapat  bahwa  dari  hasil  pemeriksaan  di  sidang  kesalahan terdakwa  atas  perbuatan  yang  didakwakan  kepadanya  tidak  terbukti  secara  sah  dan menyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.
Putusan bebas terdiri atas putusan bebas yang tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-undang  secara  negatif  yang  terdapat  pada  pasal  183  KUHAP  menyatakan  “Hakim
1 Olan Laurance Hasiholan Pasaribu, at.all ., “Kajian Yuridis terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Mercatoria , Vol.1, 2008, hlm. 130-140
2 Harun M. Husein,1992, Kasasi Sebagai Upaya Hukum, Edisi I, Cetakan I, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 108
tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua  alat  bukti  yang  sah  ia  memperoleh  keyakinan  bahwa  suatu  tindak  pidana  benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Untuk putusan bebas yang tidak memenuhi  asas  batas  minimum  pembuktian  adanya  kesalahan  yang  didakwakan  terhadap terdakwa yang hanya didukung oleh satu alat bukti, sedangkan menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP  menjelaskan  agar  cukup  membuktikan  kesalahan  seseorang  terdakwa  harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ( unus testis nullus testis ).
Sesuai  dengan  Yurisprudensi  ketentuan  Mahkamah  Agung  pada  angka  19  dalam lampiran  Keputusan  Menteri  Kehakiman  Republik  Indonesia  tanggal  10  Desember  1983 nomor  M.  14-PW,  07.  03  Tahun  1983  dikatakan  “Terhadap  putusan  bebas  tidak  dapat dimintakan  banding,  tetapi  berdasarkan  situasi  dan  kondisi,  demi  hukum,  keadilan,  dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi”. Berkenaan dengan yurisprudensi diatas  antara  lain  mengatakan  bahwa  terhadap  putusan  bebas  itu  Penuntut  Umum  dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi.
Hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  harus  mempertimbangkan  banyak  hal  diantaranya putusan tersebut harus didasarkan atas surat dakwaan  dan juga keyakinan hakim akan suatu tindak  pidana  berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  dipersidangan  baik  dari  keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk dan juga keterangan Terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan dengan menimbang kekuatan pembuktian dari alat bukti-alat bukti yang ada di persidangan.
Terobosan  hukum  baru-baru  ini  dilakukan  oleh  Hakim  berupa  Pemeriksaan  Setempat sebagai suatu penemuan hukum dan menjadikan pemeriksaan setempat sebagai salah satu dasar pertimbangan  dalam  menambah  keyakinan  hakim  untuk  membuat  putusan  dimana pemeriksaan setempat juga membatalkan semua alat bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan. Sementara sebagaimana kita ketahui sampai saat ini belum ada satupun aturan  formil  yang  mengatur  secara  tegas  dan  jelas  mengenai  pemeriksaan  setempat  dalam hukum acara pidana. Pemeriksaan setempat secara jelas dan tegas hanya kita temukan dalam Hukum acara perdata yakni dalam SEMA No. 7 tahun 2001 yang mana pemeriksaan setempat dalam hukum acara perdata bertujuan untuk menentukan letak objek yang berperkara sehingga nanti tidak berakibat salah objek dalam eksekusi perkara perdata, dan pemeriksaan setempat dalam hukum acara perdata bukanlah sebagai salah satu bagian dari pembuktian ataupun dasar pertimbangan hakim dalam membuat sebuah putusan perdata.
Dalam (Pasal 3) KUHAP terangkum Asas nullum iudicium sine lege , menyatakan bahwa penegakan  hukum  pidana  (termasuk  peradilan)  diselenggarakan  menurut  cara  yang  diatur dalam peraturan perundang-undangan. 3 Ada dan pentingnya asas legalitas ( prosesuil ) dalam penyelenggaraan  hukum  acara  pidana  dilandaskan  pada  pertimbangan  serupa:  mencegah kesewenang-wenangan penguasa , in casu , pejabat penegak hukum pidana dalam hal ini adalah Hakim dalam memutus perkara pidana.
Pada prinsipnya penemuan hukum yang dilakukan dalam perkara pidana adalah dalam rangka mewujudkan putusan yang berkeadilan, sehingga dapat diterima oleh setiap orang dan masyarakat, dimana dalam pelaksanaannya tidak dilakukan begitu saja, sesuai keinginan dan
3 Tristam P.Moeliono, at.all , ” Asas Legalitas dalam Hukum Acara Pidana: Kritikan terhadap putusan MK tentang Praperadilan”, Jurnal Hukum IUS QUIA Iustum No. 4 Vol. 22 Oktober 2015, hlm. 599
kemauan hakim, tetapi menggunakan cara atau metode tertentu. 4 Hakim dalam memutus suatu perkara  pidana  tidak  hanya  mementingkan  kepastian  hukum  tetapi  juga  manfaat  hukum  itu sendiri serta tujuan dijatuhinya hukuman itu agar rasa keadilan masyarakat tidak merasa terusik dan pelaku perbuatan tercela mendapat hukuman dan korban serta masyarakat mendapaykan keadilan.
Beberapa  Putusan  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Padang  yang  menjadikan Pemeriksaan Setempat sebagai pertimbangan dalam pengambilan Keputusan, antara lain : 1. Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 34/Pid.Sus/2022/PN. Pdg mengenai tindak pidana cabul  melanggar  Pasal  Kesatu  Pasal  82  ayat  (1)  UU  RI  No.  17  Tahun  2016  tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 76 e UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Atau Kedua Pasal 290 ke-2 KUHP.
2. Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 194/Pid.Sus/2022/PN.Pdg mengenai tindak pidana cabul  melanggar  pasal  Kesatu  Pasal  81  ayat  (1)  UU  RI  No.  17  Tahun  2016  tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 76 e UU RI No. 35 tahun 2 014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau kedua Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 76 e UU  RI  No.  35  tahun  2  014  tentang  Perubahan  atas  UU  No.  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak.
3. Perkara pidana nomor : 236/Pid.Sus/20b22/Pn.Pdg tanggal 8 Agustus 2022 mengenai tindak pidana  cabul  melanggar  pasal  82  ayat  (1)  UU  RI  No.  17  Tahun  2016  tentang  penetapan Perpu  No.  1  Tahun  2016  tentang  perubahan  Kedua  atas  UU  No.  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 76 e UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Pada  proses  pembuktian  perkara-perkara  pidana  tersebut  di  persidangan,  hakim melakukan pemeriksaan terhadap 5 alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Selain itu hakim terhadap perkara tindak pidana tersebut diatas juga melakukan pemeriksaan setempat  yakni  melakukan  pemeriksaan  tempat  dimana  kejadian  perkara  tersebut  terjadi. Pemeriksaan setempat oleh hakim di tempat kejadian perkara dilakukan setelah rentang waktu yang  sangat  berjauhan  dengan  kejadian  tindak  pidana.  Pemeriksaan  setempat  dalam  proses persidangan  perkara  pidana  merupakan  peran  hakim  untuk  bersikap  aktif  dalam  mencari kebenaran  materiil.  Hal  ini  merupakan  suatu  terobosan  hukum  dilakukan  oleh  hakim, dikarenakan di dalam Hukum Acara Pidana tidak ada kita temukan ketentuan yang mengatur secara  normatif  mengenai  pemeriksaan  setempat  beserta  ruang  lingkup  dan  tata  cara  dari pemeriksaan setempat tersebut. Apabila pemeriksaan setempat ( gerechtelijke plaatsopneming ) diperlukan dan dipergunakan dalam proses persidangan pidana untuk mendukung pembuktian perkara pidana di persidangan ( das sein ) mungkin dirasakan sangat bermanfaat dan memberi dampak  positif,  namun  bagaimana  apabila  pemeriksaan  setempat  yang  dilakukan  tersebut hanyalah  sebagai  celah  atau  akal-akalan  atau  sebagai  suatu  wujud  kesewenang-wenangan untuk  membebaskan  suatu  perkara  dengan  melemahkan  alat  bukti  yang  telah  diajukan dipersidangan sebelumnya dengan cara menguji kembali alat bukti tersebut di tempat kejadian perkara dengan tidak dihadiri oleh seluruh pihak yang berkaitan dengan perkara tindak pidana
4 Ibid , hlm. 169
cabul  tersebut.  Hal  ini  akan  menimbulkan  dampak  negatif  dalam  penegakan  hukum kedepannya khususnya penanganan perkara tindak pidana cabul.
Berdasarkan pemaparan di atas ketimpangan yang terjadi antara das sein dan das sollen dalam proses persidangan perkara pidana dengan ketentuan dalam KUHAP membuat hakim bersikap  aktif  dengan  melakukan  terobosan  hukum  acara  pidana.  Hal  ini  bertujuan  untuk memberlakukan pemeriksaan setempat sebagai bagian dari proses persidangan pidana. Dengan demikian  demi  terciptanya  kepastian  hukum  dalam  penegakan  hukum  kedepannya,  maka diperlukan pembaharuan hukum acara pidana untuk mengatur mengenai ruang lingkup serta tata cara pemeriksaan setempat dalam proses persidangan pidana.
Namun,  pemeriksaan  setempat (gerechtelijke  plaatsopneming) dalam  hukum  acara pidana,  berdasarkan  penelitian  yang  penulis  lakukan  menimbulkan  permasalahan  mengenai dampak pemeriksaan setempat terhadap putusan bebas dalam kasus dugaan tindak pidana cabul dalam penanganan perkara pidana. Sehingga untuk mencari solusi hukum dari pemasalahan tersebut,  maka  penulis  merasa  perlu  untuk  mengadakan  penelitian  dengan  judul:  “Dampak Pemeriksaan Setempat Terhadap Putusan Bebas Dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Cabul Dipandang Dari Aspek Kepastian Hukum Dan Keadilan“.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  dirumuskan  beberapa  permasalahan  yang  akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Apakah  dasar  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  bebas  terhadap  kasus tindak pidana cabul yang menggunakan pemeriksaan setempat?
2. Bagaimanakah  pembuktian  dalam  tindak  pidana  cabul  yang  menggunakan  pemeriksaan setempat?
3. Bagaimanakah dampak pemeriksaan setempat terhadap putusan bebas dalam kasus dugaan tindak pidana cabul dipandang dari aspek kepastian hukum dan keadilan

## TINJAUAN PUSTAKA

## 1. Pengertian Putusan Bebas dan Dasar Hukumnya
Putusan  adalah  hasil  yang  didasarkan  pada  pengadilan  atau  dengan  kata  lain  putusan dapat  berarti  pernyataan  Hakim  di  sidang  pengadilan  yang  berisi  pertimbangan  menurut kenyataan, pertimbangan hukum. 5 Ella Wahyu Lestari dan Echwan Iriyanto mengutip tulisan Sudikno  Mertokusumo,  Putusan  Hakim  adalah  suatu  pernyataan  yang  oleh  Hakim,  sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara para pihak. 6 Putusan hakim diharapkan dapat  mewujudkan  tercapainya  kepastian  hukum,  keadilan  dan  kemanfaatan  di  pengadilan. Putusan hakim diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan ke Pengadilan.
Bagir Manan menjelaskan bahwa penjatuhan putusan oleh  hakim tidak boleh sekedar memenuhi  formasiltas  atau  sekedar  memelihara  ketertiban.  Putusan  hakim  berfungsi mendorong perbaikan dalam masyarakat dan membangun harmonisasi sosial dalam pergaulan. Hanya dengan cara itu menurutnya, putusan hakim akan benar dan adil. 7
5 Fence M. Wantu, 2011, Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.108
6 Ella Wahyu Lestari, Echwan Iriyanto, 2016, “Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Pencabulan” Jurnal Lentera Hukum, Volume 3 Issue I, hlm.1
7 Bagir Manan, 2006 , Hakim dan Pemidanaan , Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi No. 249 Bulan Agustus 2006, Ikahi, Jakarta, hlm. 3
Dalam  menjatuhkan  putusan  terhadap  terdakwa,  KUHAP  mencantumkan  3  (tiga) kemungkinan dari kesimpulan Hakim atau bentuk putusan yang dapat dijatuhkan oleh Hakim, sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 butir 11 yaitu berupa pemidanaan, bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dasar putusan yang berbentuk bebas, dapat diperhatikan dari ketentuan Pasal  191  ayat  (1)  KUHAP,  yang  menjelaskan;  apabila  pengadilan  berpendapat  dari  hasil pemeriksan  “di  sidang”  pengadilan,  kesalahan  terdakwa  atas  perbuatan  yang  didakwakan kepadanya “tidak terbukti”secara sah dan meyakinkan. Ditinjau dari segi yuridis putusan bebas ialah  putusan  yang  dinilai  oleh  majelis  hakim  yang  bersangkutan  tidak  memenuhi  asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif dan tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian yakni minimal 2 alat bukti. 8

## 2. Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan dan jenis-jenisnya Pengertian Tindak Pidana
Istilah tindak pidana sebagai terjemahan starbaar feit adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah  Departemen  Kehakiman.  Prof.  Sudarto  berpendapat  bahwa  pembentuk  undang- undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan lebih condong memakai istilah tindak pidana, yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat Prof. Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah  tindak  pidana  sehingga  istilah  tindak  pidana  itu  sudah  mempunyai  pengertian  yang dipahami oleh masyarakat. 9
Kemudian menurut J. Bauman tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik,  bersifat  melawan  hukum  dan  dilakukan  dengan  kesalahan. 10 Sedangkan  menurut Bambang  Poernomo,  tindak  pidana  yaitu  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. 11
Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.  Kemudian  Menurut  D.  Simons  dalam  C.S.T  Kansil,  peristiwa  pidana  itu  adalah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. 12
J.B.  Daliyo  menyatakan  bahwa  ada  tiga  jenis  peristiwa  pidana  di  dalam  KUHP  yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1918 yaitu pertama kejahatan (Crimes), kedua p erbuatan buruk (Delict), dan  ketiga  pelanggaran (Contravention). Sedangkan  menurut  KUHP  yang berlaku sekarang, peristiwa pidana itu ada dua jenis yaitu pertama tindak pidanan umum ialah suatu  perbuatan  pidana  yang  pengaturannya  terdapat  di  dalam  KUHP  yang  terdiri  dari “ Misdrijf” (kejahatan) dan “Overtreding ” (pelanggaran). Kedua tindak pidana khusus (diluar KUHP).
8 M.  Yahya  Harahap,  2011, Pembahasan  Permasalahan  Dan  Penerapan  KUHAP  Pemeriksaan  Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjuan Kembali , Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 348
9 Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana . Jakarta: Raja Grafindo Persada. edisi ke 1, hlm: 47-48
10 Tongat, 2012, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia . Malang: Umm Press. edisi ketiga. hlm. 95.
11 Poernomo, 1997, Asas-Asas Hukum Pidana . Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 86
12 Ibid

## Pengertian Pencabulan
Pencabulan dilihat dari segi tata bahasa adalah suatu kata kajian atau sifat yang berasal dari kata cabul yang mendapat awalan pe- dan akhiran–an. Kata pencabulan adalah suatu kata kerja cabul yang menunjukan kejahatan itu atau subjek pelaku. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memuat arti “Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan dan kesusilaan).”
Pengertian pencabulan itu sendiri lebih luas dari  pengertian bersetubuh.  Sebagaimana pengertian  bersetubuh  menurut  Hoge  Raad,  yang  mengandung  pengertian  perpaduan  alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan, dimana disyaratkan masuknya penis ke dalam liang  vagina,  kemudian  penis  mengeluarkan  sperma  sebagaimana  biasanya  membuahkan kehamilan. Sementara itu, apabila tidak memenuhi salah satu syarat saja, misalnya penis belum masuk spermanya sudah keluar, kejadian ini bukanlah persetubuhan namanya, tetapi perbuatan cabul, sehingga bila dilakukan dengan memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, kejadian  itu  adalah  perkosaan  berbuat  cabul. 13 Sedangkan  Soetandyo  Wignjosoebroto mendefinisikan “„„pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki  terhadap  seorang  perempuan  dengan  cara  menurut  moral  dan  atau  hukum  yang berlaku melanggar”. 14
Sedangkan menurut R. Sughandi yang dikutip dalam buku Topo Santoso mengatakan tentang  pencabulan,  yaitu 15 “Seorang  pria  yang  memaksa  pada  seorang  wanita  yang  bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya, dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan  kemaluan  pria  telah  masuk  ke  dalam  lubang  kemaluan  seorang  wanita  yang kemudian mengeluarkan air mani.”
Sedangkan  menurut  R.  Soesilo  dalam  KUHP  menjelaskan  mengenai  perbuatan  cabul adalah “segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanaan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi  kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota  tubuh  dada  alat  kelamin  dll.”  Selanjutnya  menurut  Moeljatno  menjelaskan “pencabulan dikatakan sebagai segala perbuatan yg melanggar asusila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelaminnya”. 16
Dari pendapat tersebut diatas, berarti pencabulan tersebut di satu pihak merupakan suatu tindakan  atau  perbuatan  seorang  laki-laki  yang  melampiaskan  nafsu  seksualnya  terhadap seorang  perempuan  yang  dimana  perbuatan  tersebut  tidak  bermoral  dan  dilarang  menurut hukum yang berlaku.
Pengaturan  mengenai  tindak  pidana  cabul  secara  umum  diatur  didalam  KUHP  yang sekarang kita gunakan berada dalam Bab XIV tentang Kejahatan terhadap kesusilaan pasal 281 sampai dengan pasal 296 KUHP. Kejahatan kesusilaan berupa tindak pidana perbuatan cabul selain diatur secara umum  dalam KUHP  juga tertuang didalam UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan juga  Undang-Undang RI No. 35  Tahun 2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  RI  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak, namun Undang-Undang RI No. 35  Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  RI  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  hanya  memberikan
13 Adami Chazawi, 2005, Tindak PIdana mengenai kesopanan, Raja Grafindo, Persada, Jakarta, hlm 80
14 Ibid , hlm.79
15 Topo Santoso, 2013, Kriminologi, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, hlm.74
16 Moeljatno, 2003, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Jakarta, Bumi Aksara, hlm, 106.
rumusan  secara  normatif  tanpa  memberikan  penjelasan  setiap  unsur  delik  yang  ada  dalam rumusan tersebut.

## Kekuatan Pembuktian, Alat Bukti dan Sistem Pembuktian
Hukum  pembuktian  merupakan  sebagian  dari  hukum  acara  pidana  yang  mengatur macam-macam  alat bukti  yang sah menurut  hukum,  sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat  serta  tata  cara  mengajukan  bukti  tersebut  dan  juga  kewenangan  hakim  untuk menerima,  menolak  dan  menilai  suatu  pembuktian. 17 Untuk  menjelaskan  hal  ini,  maka  kita berpijak  pada  ketentuan  pasal  183  KUHAP,  yang  mana  secara  keseluruhan  “hakim  tidak menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah,  ia  memperoleh  keyakinan  bahwa  suatu  tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan  bahwa terdakwalah yang melakukannya”. Pada pasal 184 ayat (1) KUHAP telah disebutkan secara rinci atau limitative alat bukti yang menurut undang-undang yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.
Jika ketentuan pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan jenis alat bukti tersebut, terdakwa baru  dapat  dijatuhi  hukuman  pidana,  apabila  kesalahannya  dapat  dibuktikan  paling  sedikit dengan dua jenis alat bukti yang telah disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP tersebut. Kalau demikian, mininum pembuktian yang dapat dinilai cukup memadai untuk membuktikan kesalahan  terdakwa,  adalah  “sekurang-kurangnya”  atau  “paling  sedikit”  dibuktikan  dengan “dua” alat bukti yang sah.
Menurut  doktrin  hukum  acara  pidana,  terdapat  4  (empat)  macam  sitem  pembuktian yakni: 18
a. Sistem  pembuktian  keyakinan  belaka/ conviction  in  time dimana  hakim  dalam memutus perkara tidak perlu mempertimbangkan dari mana ia memperoleh alasan yang digunakan serta bagaimana caranya membentuk keyakinan tersebut.
b. Sistem    pembuktian  keyakinan  dengan  alasan  logis/ Conviction  In  Raisone yakni suatu pembuktian yang menekankan kepada keyakinan seorang  hakim berdasarkan alasan yang jelas
c. Sistem  pembuktian  melalui  Undang-Undang/ Positief  Wettelijk yakni  pembuktian kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana didasarkan semata-mata pada alat bukti serta  cara-cara  mempergunakannya  yang  telah  ditentukan  oleh  Undang-Undang. Menurut Simons, sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif  “untuk  menyingkirkan  semua  pertimbangan  subjektif  hakim  dan  mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras. 19
d. Sistem  Pembuktian  menurut  Undang-Undang  secara  terbatas/ Negatief  Wettelijk Stelsel yakni  suatu  pencampuran  antara  pembuktian conviction  raisonnee dengan sistem  pembuktian  menurut  undang-undang  secara  positif.  Dalam  membuktikan kesalahan  terdakwa  apakah  benar  melakukan  tindakan  pidana  yang  didakwakan kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat bukti serta dengan cara yang ditentukan  oleh  Undang-Undang.  Sistem  pembuktian  inilah  yang  dianut  dalam KUHAP sebagaimana yang dinyatakan tegas dalam Pasal 183 KUHAP.
17 Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Bandung, Mandar Maju, hlm. 10
18 Adami Chazawi, 2001, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.25-28
19 Andi Sofyan, Op. Cit. hlm 248.
Dalam  ketentuan  Pasal  183  KUHAP  sekaligus  terkandung  dua  asas:  Pertama;  asas pembuktian  menurut  undang-undang  secara  negatif,  yang  mengajarkan  prinsip  hukum pembuktian,  di  samping  kesalahan  terdakwa  cukup  bukti,  harus  pula  dibarengi  dengan keyakinan  hakim  akan  kebenaran  kesalahan  terdakwa.  Kedua;  Pasal  183  KUHAP  juga mengandung asas batas minimum pembuktian, yang dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. 20
Pembuktian terkait dengan dua tema penting yaitu penerimaan bukti dan penilaian bukti. Mengenai penerimaan bukti kira harus merujuk pada aturan-aturan yang terdapat dalam hukum acara. Khusus mengenai penilaian hal tersebut juga harus adil dan bersifat due process, yaitu dengan menunjukkan kepatuhan dan ketaatan pada metode berpikir dan menilai bukti secara baik dan benar. Hal mana dapat dilakukan melalui penggunaan dan ketaatan pada asas-asas pembuktian.  Asas-asas  pembuktian  terdiri  dari  pertama  asas  relevansi,  nilai  pembuktian (probative  Value) dan  Probabiliotas.  Selanjutnya  kedua  dikenal  asas  generalisasi  yakni pengetahuan umum dari setiap partisipan dalam proses pembuktian. Kemudian ketiga ada asas penalaran atau reasoning. Serta asas keempat adalah penarikan kesimpulan (inference), yakni berkaitan dengan cara menilai atau menarik kesimpulan adalah jenis dan bentuk dari bukti yang akan memberikan efek terhadap penarikan kesimpulan. 21

## Pemeriksaan Setempat Dalam Tindak Pidana Cabul
Pemeriksaan setempat (gerechtelijke plaatsopneming) merupakan tindakan hukum yang erat kaitannya dengan pemeriksaan objek yang diperkarakan dalam hukum acara perdata. Hal ini dikarenakan, pemeriksaan setempat digunakan untuk menguatkan atau memperjelas fakta atau  peristiwa  maupun  objek  barang  terperkara.  Dasar  hukum  pemeriksaan  setempat (gerechtelijke plaatsopneming) dalam hukum acara perdata terdapat pada Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBg serta Pasal 211 Rv - Pasal 214 Rv. 22 Objek barang terperkara yang dimaksud dalam pemeriksaan setempat (gerechtelijke plaatsopneming) , antara lain : 23
a. Benda tidak bergerak, seperti tanah atau kapal.
b. Benda bergerak, dengan syarat apabila benda tersebut sulit atau tidak mungkin untuk diajukan di sidang pengadilan.
Pelaksanaan pemeriksaan setempat (gerechtelijke plaatsopneming) dilakukan oleh salah satu  hakim  atau  majelis  hakim  dengan  dibantu  oleh  seorang  panitera  yang  akan  bertindak membuat  berita  acara,  serta  dihadiri  pula  para  pihak  yang  berperkara  dengan  mendatangi tempat objek barang terperkara.
Dalam perkara tindak pidana cabul hakim belakangan ini kerap melakukan pemeriksaan setempat  setelah  proses  pembuktian  di  ruang  persidangan.  Pemeriksaan  setempat  yang dilakukan majelis hakim dalam perkara pidana khususnya perkara cabul  adalah tanpa dasar hukum  yang  jelas  karena  terkait  pemeriksaan  setempat  dalam  hukum  acara  pidana  belum ditemukan aturannya secara formil baik dalam KUHAP, Yurisprudensi, Doktrin ataupun Surat
20 M.  Yahya  Harahap,  2011, Pembahasan  Permasalahan  Dan  Penerapan  KUHAP  Pemeriksaan  Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjuan Kembali , Sinar Grafika, Jakarta,  hlm. 348
21 Agus Takariawan, 2019, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana di Indonesia, PRC Pustaka Reka Cipta, Bandung, hlm.243-254
22 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan Pembuktian dan Putusan Pengadilan , Cetakan Kesepuluh, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm : 779-781
23 Ibid , hlm : 785
Edaran Mahkamah Agung, dan seharusnya terhadap penanganan perkara tindak pidana cabul tidak perlu dilakukan pemeriksaan setempat karena cukup dengan pembuktian di persidangan untuk memenuhi ketentuan pasal 183 KUHAP.
Normanya pemeriksaan setempat yang diatur secara yuridis normatif dalam HIR, RBG dan RV yang kemudian dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat menjelaskan bahwa pemeriksaan setempat dalam hukum acara  perdata  adalah  untuk  memastikan  objek  perkara  yang  nanti  akan  berakibat  ke pelaksanaan  eksekusi  agar  tidak  terjadi  salah  objek,  namun  pemeriksaan  setempat  dalam hukum  acara  perdata  bukanlah  merupakan  suatu  pembuktian,  pembuktia  tetap  kembali mengikuti  hukum  acara  perdata  yakni  pemeriksaan  surat-surat  (syarat  formil)  dalam persidangan. Dan apabila pemeriksaan setempat ini ditarik kedalam hukum acara pidana yang belum ada dasar aturan hukumnya, penulis rasa kurang tepat apabila diperguanakan kedalam penanganan  perkara  yang  berkaitan  dengan  tubuh  seperti  perkara  cabul  diatas.  Lain  halnya apabila tindak pidana yang berkaitan dengan batas tanah terkait perkara pengrusakan tanaman, penyerobotan  tanah  atau  mungkin  perkara illegal  loging yang  memang  memungkinkan dilakukan  pemeriksaan  setempat  oleh  hakim  dan  menjadi  pertimbangan  bagi  hakim  dalam membuat suatu putusan penanganan perkara pidana.
Oleh  karena  itu  kajian  pembaharuan  merupakan  disiplin  ilmu  yang  harus  dilanjutkan kedepan,  perlu  pengaturan  yang  jelas  tentang  pemeriksaan  setempat  dalam  hukum  acara pidana. Sehingga dengan adanya peristiwa seperti diatas akan terjadi  penilaian negatif oleh masyarakat  terhadap  dunia  peradilan  khususnya  budaya  hukum  dalam  penanganan  perkara cabul salah satunya dengan adanya wujud kesewenang-wenangan untuk mencari celah demi membebaskan  suatu  perkara,  apalagi  adanya  suatu  tujuan  dan  maksud  tertentu  yang tersembunyi yakni untuk membebaskan si terdakwa, dan hal itu akan sangat menciderai rasa keadilan dan kepastian hukum.
Dengan munculnya budaya hukum baru yang berkembang dalam penanganan perkara tindak pidana khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana cabul dalam dunia peradilan berupa  pemeriksaan  setempat  yang  berujung  kepada  putusan    bebas  terhadap  terdakwa berdampak buruk kepada aparat penegak hukum khususnya Jaksa yang akhirnya bersifat apatis dalam menangani perkara tindak pidana cabul.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian tesis ini, mencakup hal-hal seperti berikut :
1. Jenis atau Tipe Penelitian
Penelitian tesis ini tergolong ke dalam penelitian hukum  normatif yang ditunjang dengan wawancara, yaitu “Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.
2. Sumber data
Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa bahan hukum primer berupa perundang-undangan dan yurisprudensi, bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum ( text  book ),  karya  tulis  para  ahli  hukum  yang  dimuat  di  media  massa  maupun  media elektronik  yang  menyangkut  dan  berhubungan  dengan  materi  dampak  pemeriksaan setempat  terhadap  putusan  bebas  pidana  dipandang  dari  aspek  keadilan  dan  kepastian hukum  dan  bahan  hukum  tersier  yakni  kamus  atau  ensiklopedia  terutama  yang  terkait dengan  komponen  variabel  judul  dalam  hal  ini  yakni  terkait  dengan  istilah-istilah  yang berkorelasi  dengan  dampak  pemeriksaan  setempat  terhadap  putusan  bebas  pidana dipandang dari aspek keadilan dan kepastian hukum.

## 3. Sifat Penelitian
Penelitian bersifat  deskriptif-analitis, yakni “Suatu penelitian  yang berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam, tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti. 24

## 4. Pendekatan penelitian
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  usaha  untuk  memecahkan  permasalahan  hukum  yaitu penelitian  normatif  yaitu  “Penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan pustaka atau data sekunder belaka. 25

## 5. Teknik pengumpulan data
Teknik  yang  digunakan  adalah pertama, data  kepustakaan  dan  dokumen, Kedua, data lapangan  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dan  dikumpulkan  dengan  menggunakan  Teknik kemunikasi, 26

## 6. Pengolahan dan Analisis Data
Data yang terkumpul dari hasil penelitian dilakukan analisa dengan metode analisis normatif kualitatif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dasar  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Putusan  Bebas  Terhadap  Kasus Tindak Pidana Cabul Yang Menggunakan Pemeriksaan Setempat
Pertimbangan hukum suatu putusan perkara pidana harus diuraikan secara lengkap. Hal- hal yang diuraikan dalam pertimbangan hukum, antara lain:
1) Fakta  dan  keadaan  harus  jelas  diuraikan  sesuai  dengan  apa  yang  ditemukan  dalam pemeriksaan di pengadilan.
2) Pembuktian  yang  diperoleh  dari  pemeriksaan  di  sidang  yang  menjadi  dasar  penentuan kesalahan terdakwa.
Penguraian fakta dan keadaan serta alat bukti dalam pertimbangan hukum suatu putusan perkara pidana harus diuraikan secara deskriptif, dipertimbangkan secara argumentatif yang logis dan reasoning sehingga mendukung kesimpulan dalam petimbangan hakim. Kebijakan tentang pelaksanaan pemeriksaan setempat  pada proses persidangan perkara pidana saat  ini merupakan sebuah terobosan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam hukum acara pidana. Hal ini dikarekan tidak adanya ketentuan (recht vacuum) mengenai pelaksanaan pemeriksaan setempat  tersebut  di  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP).  Latar belakang diaplikasikannya pemeriksaan setempat dalam hukum acara pidana di Indonesia pada saat ini, dapat di analisis secara yuridis dengan menininjau dari proses persidangan perkara- perkara  pidana  di  Indonesia  serta  pertimbangan  hukum  yang  dibuat  hakim  dalam  putusan perkara tersebut.
Berikut  penulis  sajikan  perkara  pidana  serta  kajian  yuridis  mengenai  perkara-perkara pidana  yang  menggunakan  pemeriksaan  setempat  sebagai  pertimbangan  dalam  mengambul keputusan, antara lain :
a. Perkara pidana nomor : 34/Pid.Sus/2022/PN.Pdg
24 Ronny Haniatjo Soemitro, 1990, Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri , Jakarta, PT Ghalia Indonesia, hlm. 97-98
25 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm: 13-14
26 Hadari Nawawi, 1995, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta, Gajahmada University Pres, hlm.110
Berdasarkan  pertimbangan  hukum  putusan  dalam  perkara  pidana  nomor  : 34/Pid.Sus/2022/PN.Pdg,  Majelis  Hakim  menyebutkan  bahwa  untuk  menambah  keyakinan maka majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat. Pertimbangan hukum putusan tersebut tertuang pada halaman 65-67, sebagai berikut :
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi tindak pidana pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022.
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  alat  bukti  dan  barang  bukti  yang  diajukan  serta pemeriksaan di tempat kejadian perkara diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 dari pukul 09.00 Wib sampai pukul 15.00 Wib Terdakwa Yogi Meishandika Darman Pgl. Yogi Bin Mudarman berada di rumah temannya yang bernama Anggi bermain game online, kemudian Terdakwa pulang dari  rumahnya  Anggi  pada  pukul  15.00  Wib  karena  Terdakwa  ingin  main  futsal,  lalu Terdakwa pulang ke rumah orangtuanya terdakwa dari rumahnya Anggi dengan diantar oleh Anggi;
- Bahwa setelah Anggi mengantarnya Terdakwa sampai di rumah orangtuanya terdakwa yang letaknya berhadapan langsung/dibelah jalan dengan Sekolah Dasar Negeri No.07 Binuang Kelurahan  Binuang  Kampung  Dalam  Kecamatan  Pauh  Kota  Padang,  lalu  Terdakwa bertemu dengan 4 (empat) orang anak yaitu anak korban SAFRINA PUTRI Pgl.  NANA, anak korban ALBA ARDILA PUTRI Pgl. DILA, anak SYAKIRA RAHMA Pgl. BULEK dan ICHA, dimana pada waktu itu anak korban SAFRINA PUTRI Pgl. NANA, anak korban ALBA ARDILA PUTRI Pgl. DILA sedang minta es sama tukang es bernama saksi JHONI YANUAR  Pgl.  JEN  dan  meminta  uang  parkir  sepeda  motor,  pada  waktu  itu  ada  pesta perkawinan dekat dengan rumah orangtuanya terdakwa, lalu Terdakwa menegur anak-anak tersebut jangan meminta es kepada tukang es (saksi JHONI YANUAR Pgl. JEN) tersebut, meminta  uang  kerumahnya  dulu  kepada  orang  tuanya,  lalu  anak-anak  itu  pulang  ke rumahnya;
- Bahwa  sewaktu  Terdakwa  menegur  anak-anak  tersebut,  Terdakwa  dimarahi  oleh  ayah kandungnya  terdakwa  bernama  saksi  MUDARMAN  Pgl.  MUDAN,  sewaktu  terdakwa menegur anak-anak yang minta es dan meminta uang parkir sepeda motor tersebut yang ada disana  adalah  tukang  es  (saksi  JHONI  YANUAR  Pgl.  JEN)  yang  berjualan  es  dengan menggunakan  sepeda  motor  didepan  warung  milik  orangtuanya  terdakwa,  saksi YUNARLIS Pgl. YUN yang sedang berdiri didepan warung milik orangtuanya terdakwa dan  ayah  kandungnya  terdakwa  (saksi  MUDARMAN  Pgl.  MUDAN),  pada  waktu  ayah kandungnya  terdakwa  (saksi  MUDARMAN  Pgl.  MUDAN)  memarahi  terdakwa mengatakan  itu  bukan  urusan  kamu,  biarkan  orang  itu,  nanti  malam  kamu  bekerja,  tidur kamu lagi nanti terlambat bekerja kamu, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah orangtuanya terdakwa  lewat  pintu  samping  dan  menutup  pintu  samping  rumah  orangtuanya  terdakwa tersebut;
- Bahwa selama Terdakwa masuk kedalam rumah orangtuanya terdakwa tersebut tukang es (saksi JHONI YANUAR Pgl. JEN) dan saksi YUNARLIS Pgl. YUN tidak pernah melihat Terdakwa  keluar  dari  rumah  orangtuanya  terdakwa  dan  juga  tukang  es  (saksi  JHONI YANUAR  Pgl.  JEN)  dan  saksi  YUNARLIS  Pgl.  YUN  tidak  pernah  melihat  anak-anak masuk ke halaman Sekolah Dasar No.07 Binuang melompati pagar sekolah dan bermain- main dihalaman sekolah tersebut, pada waktu itu tukang es (saksi JHONI YANUAR Pgl. JEN)  dan  saksi  YUNARLIS  Pgl.  YUN  melihat  banyak  sepeda  motor  yang  parkir  rapat didepan pagar sekolah tersebut, pada pukul 15.30 Wib saksi YUNARLIS Pgl. YUN pergi dari depan warung milik orangtuanya terdakwa pulang ke rumahnya, sedangkan tukang es (saksi  JHONI  YANUAR  Pgl.  JEN)  menjelang  azan  shalat  ashar  sekitar  pukul  15.45  wib pergi dari sekitar tempat kejadian tersebut;
- Bahwa sejak pukul 15.00 Wib Terdakwa sedang tidur yang tidak ada sekat dekat televisi di dalam rumah orangtuanya terdakwa bersama ayah kandungnya (saksi MUDARMAN Pgl. MUDAN),  sementara  di  rumah  orangtuanya  terdakwa  ada  ayah  kandungnya  terdakwa (MUDARMAN  Pgl.  MUDAN)  yang  saat  itu  sedang  bermain  handphonenya  berada  di sebelah  Terdakwa  yang  sedang  tidur,  ada  ibu  kandungnya  terdakwa  bernama  saksi DELISMA yang saat  itu sedang menyapu,  ada  adik  kandungnya  terdakwa bernama anak JINGGA  DELLA  VEGA  DARMAN  yang  saat  itu  sedang  belajar  kelompok  dengan kawannya  di  dalam  kamarnya  yang  bersebelahan  dengan  tempat  terdakwa  tidur  dan  ada tamu  ibunya  terdakwa  bernama  saksi  MIRAYANTI  dari  pukul  16.00  Wib  lewat  yang pulangnya sudah hampir pukul 18.00 Wib yang saat itu saksi MIRAYANTI sedang duduk di ruang tamu dan ada pergi ke kamar mandi mengantar anaknya buang air kecil dan sewaktu saksi MIRAYANTI pergi ke kamar mandi melihat terdakwa sedang tidur dekat televisi;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 16.30 Wib terdakwa bangun tidur, lalu terdakwa memakai sepatu olah raga, kemudian makan mie rebus yang dibuat oleh ibu kandungnya terdakwa (saksi  DELISMA),  setelah  itu  Terdakwa  minta  uang  sebesar  Rp.10.000,00  (sepuluh  ribu rupiah) kepada ibu kandungnya terdakwa (saksi DELISMA), kemudian Terdakwa bersama adiknya bernama RANGGA pergi main futsal di Piai Futsal, kemudian Terdakwa pulang main futsal pukul 19.00 Wib pas azan magrib;
Akan tetapi, pada pertimbangan hukum putusan perkara pidana nomor:34/Pid.Sus/2022/PN.Pdg tidak mempertimbangkan secara rinci mengenai pemeriksaan setempat.
Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan  apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Majelis Hakim menyimpulkan tidak ada  satu  pun  saksi  yang  dihadirkan  oleh  Penuntut  Umum  mendukung  peristiwa  yang diceritakan oleh anak korban SAFRINA PUTRI Pgl. NANA, anak korban ALBA ALDIRA PUTRI Pgl. DILA dan anak SYAKIRA RAHMA Pgl. BULEK dalam persidangan dan anak korban  SAFRINA  PUTRI  Pgl.  NANA  tidak  konsisten  dalam  memberikan  keterangan  di persidangan.
Menimbang,  bahwa  terdapat  perbedaan  fakta  yang  didasarkan  pada  keterangan  saksi yang memberatkan terdakwa dengan keterangan saksi yang menguntungkan terdakwa (saksi a de  charge)  tersebut,  Majelis  Hakim  telah  berulang  kali  mengingatkan  agar  para  saksi memberikan keterangan yang benar sesuai yang ditentukan dalam KUHAP maupun menurut iman dan kepercayaannya, karena sebagai  saksi  mereka telah disumpah,  peringatan Majelis Hakim yang dilakukan berkali-kali semata mata untuk menghindari kekeliruan dalam menjatuh putusan  perkara  ini,  karena  Majelis  Hakim  mempunyai  kesangsian,  manakala  para  saksi mempunyai  kepentingan,  mungkin  memberi  keterangan  yang  bersifat  subjektif,  yang  bisa merugikan  ataupun  menguntungkan  Terdakwa  dan  ataupun  Anak  korban  sehingga  nilai objektifitas keterangannya diragukan.
Menimbang, bahwa memperhatikan fakta yuridis dari keterangan para saksi dan para ahli maupun Terdakwa tersebut, ternyata tidak ada seorang saksi pun selain anak korban SAFRINA PUTRI Pgl. NANA, anak korban ALBA ARDILA PUTRI Pgl. DILA dan anak SYAKILA Pgl. BULET yang dapat menerangkan secara runtut dan jelas perbuatan cabul yang dialami oleh anak korban SAFRINA PUTRI Pgl. NANA dan anak korban ALBA ARDILA PUTRI Pgl. DILA dan apakah benar Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut terhadap anak korban
SAFRINA PUTRI Pgl. NANA, anak korban ALBA ARDILA PUTRI Pgl. DILA. Sementara berdasarkan  keterangan  Terdakwa  yang  bersesuaian  dengan  keterangan  saksi  yang menguntungkan Terdakwa (saksi a de charge) di persidangan yaitu saksi JHONI YANUAR Pgl. JEN, saksi YUNARLIS Pgl. YUN dan saksi MIRAYANTI.
Menimbang, bahwa oleh karenanya terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan.
Menurut  penulis  dari  uraian  di  atas,  diketahui  bahwa  pada  proses  persidangan  hakim melaksanakan  pemeriksaan  setempat.  Pemeriksaan  setempat  tersebut  bertujuan  untuk menambah  keyakinan  hakim  terhadap  keterangan  para  saksi  yang  memberatkan  bertolak belakang dengan keterangan terdakwa dan saksi yang meringankan di persidangan. Meskipun pemeriksaan  setempat  tersebut  tidak  diatur  di  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara pidana, namun hakim bersikap aktif untuk mencari kebenaran materiil dalam perkara tersebut.
Pada  hakikatnya  pemeriksaan  setempat  dalam  perkara  ini  dilaksanakan  untuk menjalankan ketentuan pada Pasal 183 KUHAP. Namun faktanya, Terdakwa dan saksi fakta dari JPU tidak ikut dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat tersebut. Pemeriksaan setempat dalam perkara pidana nomor :34/Pid.Sus/2022/PN.Pdg. hanya dilakukan oleh majelis hakim yang didampingi oleh panitera pengganti, penuntut umum, saksi korban, serta penasihat hukum terdakwa. Padahal  keberadaan penasihat hukum  terdakwa dalam proses  persidangan pidana hanya  merupakan  suatu  hak  yang  dimiliki  oleh  Terdakwa,  hal  ini  berdasarkan  Pasal  56 KUHAP.  Sedangkan  berdasarkan  Pasal  154  KUHAP,  proses  persidangan  dalam  acara pemeriksaan  biasa  dilaksanakan  dengan  kehadiran  terdakwa.  Oleh  karena  itu,  maka pelaksanaan  pemeriksaan  setempat  dalam  perkara  pidana  nomor  :34/Pid.Sus/2022/PN.Pdg kurang tepat karena dilaksanakan tanpa kehadiran Terdakwa.
b. Perkara pidana nomor : 194/Pid.Sus/2022/PN.Pdg
Pada proses persidangan perkara pidana nomor :235/Pid.B/2010/PN.Ung, telah diadakan pemeriksaan setempat mengenai pemeriksaan tempat kejadian tindak pidana cabul dan tempat dimana saksi Pgl. Armaini dapat melihat perbuatan terdakwa. Akan tetapi, pada pertimbangan hukum  putusan  perkara  pidana  nomor  :194/Pid.Sus/2022/PN.Pdg  tidak  mempertimbangkan secara rinci mengenai pemeriksaan setempat.  Hal tersebut disebabkan dalam pertimbangan hukum putusan perkara pidana nomor :194/Pid.Sus/2022/PN.Pdg hanya menegaskan bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini, juga terhadap hal-hal yang tercatat dalam berita acara yang tidak termuat dalam putusan ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini.
Menimbang, bahwa juga terhadap perkara ini juga telah dilakukan pemeriksaan dugaan tempat kejadian  perkara Terdakwa, yang   mana diperoleh keterangan yaitu :
- ” Bahwa Saksi  Armaini   Panggilan AR sebagaimana keterangannya dalam  Berita Acara Pemeriksaan  tanggal  29  Desember 2021, dapat  mengetahui  dugaan perbuatan  Terdakwa berawal pada saat  sedang duduk-duduk didapur  rumah  Saksi  Armaini  Panggilan AR, dimana  pada saat  itu  pintu dapur  terbuka dan mengarah  ke ladang  jagung, terhadap keterangan  Saksi tersebut, ketika  Majelis Hakim melihat lokasi tempat kejadian terjadi perbedaan, yaitu kebun jagung tidak bisa dilihat dari  rumah dan  dapur  Saksi  Armaini Panggilan AR, karena terhalang oleh  tembok dinding, lalu  lokasi sebagaimana  dugaan
perbuatan pidana Terdakwa  dengan rumah Saksi  Armaini  Panggilan AR  ada tembok lebih kurang  panjangnya  4 meter” ;
- Bahwa  lokasi dugaan tempat kejadian perkara Terdakwa, adalah tempat terbuka yang  dari sisi  arah mata angin   Utara,   Timur, Barat  dapat dilihat orang lain  lain  karena  lokasi dugaan perbuatan pidana Terdakwa  adalah tempat terbuka, bukan tempat tertutup yang orang lain tidak dapat melihat.
Menimbang,  bahwa    berdasarkan    pertimbangan  hukum  diatas  Majelis  Hakim berpendapat dengan berkesimpulan   antara fakta hukum  satu keterangan dengan keterangan yang lain dihuhubungkan dengan bukti surat dan barang bukti juga dikaitkan ketika Majelis Hakim  kelokasi    dugaan  tempat  kejadian    pidana  tempatnya  terbuka  yang  orang  lain  bisa dengan bebas melihat, bukan dalam ruangan yang tertutup dari segala arah mata angin, maka dari hal itu   keterangan Saksi Armaini Panggilan AR harus/wajib didukung dengan bukti yang lainnya sebagaiman pembuktian dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut    diatas  antara  keterangan keterangan Saksi, barang bukti dan bukti surat adalah bertentangan, dan seharusnya  terhadap lokasi  dugaan  tempat    kejadian  perbuatan  pidana  Terdakwa  ketika  Majelis  Hakim  melihat, haruslah mendukung untuk dapat dilakukan dugaan perbuatan pidana tersebut ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut di atas, dikarenakan  tidak    kuatnya  pembuktian  di  persidangan  untuk  meyakinkan  Majelis  Hakim tentang perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana pembuktian menurut Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  dalam  Pasal  184  Ayat  (1)  dalam  membuktikan kesalahan  perbuatan Terdakwa tehadap dakwaan Kesatu yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum,  sehingga  Majelis Hakim berpendapat yang pada kesimpulan  dengan berkeyakinan tidak  ada  fakta  hukum    yang  ditemukan  dalam  persidangan  yang  saling  mendukung  atau berkaitan erat untuk memenuhi   2 (dua) alat  bukti sebagaimana dalam Pasal 184 Ayat (1)  atas perbuatan Terdakwa  yang didakwakan melakukan unsur dengan dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak  melakukan persetubuhan  dengannya  atau  dengan orang lain Menimbang,  bahwa  oleh  karena  terdakwa  dinyatakan  tidak  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  dalam  dakwaan  Kesatu  ataupun  kedua  dan Terdakwa dibebaskan
Pada  hakikatnya  pemeriksaan  setempat  dalam  perkara  ini  dilaksanakan  untuk menjalankan ketentuan pada Pasal  183 KUHAP.  Namun  faktanya, saksi  korban tidak  hadir dalam  pelaksanaan  pemeriksaan  setempat  tersebut.  Pemeriksaan  setempat  dalam  perkara pidana nomor :194/Pid.Sus/2022/PN.Pdg. Pemeriksaan setempat hanya dilakukan oleh majelis hakim  dengan  didampingi  oleh  panitera  pengganti,  penuntut  umum  serta  Terdakwa  dan penasihat hukum  terdakwa tanpa kehadiran saksi  korban. Sementara pada hakikatnya kalau berpijak kepada aturan pelaksanaan sidang di tempat kejadian perkara yang ada pada SEMA No.  7  Tahun  2010,  Pemeriksaan  setempat  harus  dihadiri  oleh  pihak-phak  principal  dalam hukum acara pidana selayaknya harus dihadiri oleh saksi korban, saksi fakta dan juga terdakwa. Sehingga dengan dilaksanakannya pemeriksaan setempat dalam perkara 194/Pid.Sus/2022/Pn. Pdg  tanpa  dihadiri  oleh  saksi  korban  yang  kemudian  hasil  pemeriksaan  setempat  tersebut dijadikan salash satu dasar bagi hakim dalam pertimbangannya dan menambah keyakinannya untuk mengambil keputusan dan membebaskan terdakwa dirasakan kurang tepat.

## c. Perkara pidana nomor : 236/Pid.Sus/2022/PN.Pdg
Pada proses persidangan perkara pidana nomor :235/Pid.B/2010/PN.Ung, telah diadakan pemeriksaan setempat mengenai pemeriksaan tempat kejadian tindak pidana cabul dan tempat dimana saksi Pgl. Hengki dapat melihat perbuatan terdakwa.
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi tindak pidana pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 pukul 10.30 Wib, yaitu sebagai berikut :
Bahwa Majelis Hakim memeriksa tempat kejadian perkara di dalam Ruko / Rumah milik saksi  Sahat  Hamonangan  Marpaung  yang  beralamat  di  Jalan  Sutomo  No.  49  Kecamatan Padang Timur Kota Padang, dan juga tempat tinggal terdakwa, yang pada saat pemeriksaan tempat kejadian saat anak korban dilakukan perbuatan cabul oleh terdakwa sedang tidak berada ditempat  karena  saksi  korban  anak  sudah  pergi  kepondok  /  sekolah  saksi  korban  yang bertempat di Jawa Timur;
- Bahwa  ruko  tersebut  berlantai  dua  yaitu  lantai  satu  toko  pakaian  dan  lantai  dua  tempat tinggal keluarga saksi Sahat Hamonangan Marpaung.
- Bahwa bagian depan lantai satu terbuat dari kaca yang tranparan;
- Bahwa tempat Terdakwa tidur dilantai satu tanpa dinding penyekat, tetapi hanya dibatasi dengan lemari dan kain gorden;
- Bahwa saat itu Majelis Hakim juga memeriksa tempat meja saat anak korban sebagai kasir dan juga ruang makan terdakwa bersama keluarga saksi Sahat;
- Bahwa  Majelis  Hakim  juga  mempertanyakan  lagi  kepada  terdakwa  dimana  posisi  kamar terdakwa yang dibatas dengan lemari pakaian dan ditutup dengan kain gorden saat terdakwa tidur  disana  dan  kamar  tersebut  juga  tempat  terdakwa  menarik  anak  korban  ke  dalam kamarnya;
- Bahwa terdakwa juga menerangkan dan menggambarkan bagaimana posisi terdakwa saat kejadian itu;
- Bahwa  majelis  hakim  menanyakan  kepada  terdakwa  dimana  posisi  anak  korban  saat  itu sedang duduk dimeja dikasir lalu terdakwa menemui/menyamparkanya saksi korban kemeja kasir;
- Bahwa saksi Hengki Rahmat Ferdian menerangkan saat saksi melihat langsung dari anak tangga yang ke 6 (enam) tangan terdakwa sedang berada didalam celana bagian belakang anak korban Fatimah;
- Bahwa  saksi  khansah  Hanifa  mendengar  bahwa  ada  suara  teriakan  anak  korban  Fatimah ‘aaaaa”  lalu  saksi  langsung  memberitahukan  kepada  saksi  Hengki  Rahmat  Ferdian  yang sedang berada dilantai satu dirumah sebelah;
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  alat  bukti  dan  barang  bukti  yang  diajukan  serta pemeriksaan di tempat kejadian perkara diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa  Terdakwa  Abid  Hussain  Bhatti  Pgl.  Abid  berada  di  ruko  milik  saksi  Sahat Hamonangan  Marpaung  di  Jalan  Sutomo  No.49  Kecamatan  Padang  Timur  Kota  Padang sejak hari Selasa tanggal 14 Desember 2021, karena terdakwa diundang lalu dikirimkan tiket oleh  saksi  Sahat  Hamonangan  Marpaung  untuk  mengambil  dokumen  terdakwa  yang  ada pada saksi Sahat Hamonangan Marpaung;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Sahat Hamonangan Marpaung yang merupakan rekan bisnis terdakwa dan teman tabligh terdakwa;
- Bahwa ruko milik saksi Sahat Hamonangan Marpaung terdiri dari dua lantai dimana lantai satu  bagian  depan  ada  toko  tempat  jualan  pakaian,  kemudian  bagian  tengah  kamar  tamu (termasuk kamar terdakwa) kemudian bagian belakang ada kamar mandi dan tangga untuk
naik ke lantai dua, kemudian lantai dua merupakan tempat tinggal saksi Sahat Hamonangan Marpaung beserta keluarganya;
- Bahwa bagian depan lantai satu terbuat dari kaca yang tranparan;
- Bahwa terdakwa ada berkomunikasi dengan anak korban Fatimah tapi hanya berupa tegur sapa  dan  mencium  kening  anak  korban  Fatimah,  itu  terjadi  di  dalam  toko,  namun  hal tersebut  tidak  hanya  terdakwa  lakukan  anak  korban  Fatimah  namun  hal  tersebut  juga terdakwa lakukan kepada Fatma, Afzah dan saksi Hanifah;
- Bahwa  Terdakwa  sudah  terbiasa  mencium  anak-anak  dari  saksi  Sahat  Hamonangan Marpaung  dan  terdakwa  mencium  kening  anak-anak  dari  saksi  Sahat  Hamonangan Marpaung  tersebut  sepengetahuan  saksi  Sahat  Hamonangan  Marpaung  dan  isterinya bernama Trizna Endang Purnama;
- Bahwa yang pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 dari pukul 00.00 Wib sampai pukul 12.00  Wib  tersebut  terdakwa  hanya  berada  di  lantai  satu  toko  pakaian  milik  saksi  Sahat Hamonangan Marpaung, dan Terdakwa melihat anak korban sedang main handponenya dan kemudian anak korban ada naik ke lantai dua;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 11.08 tersebut terdakwa ada menelepon saksi yang bernama Dewi Sri Wayhuni yang berada di Kisaran Medan;
- Bahwa saat saksi Dewi Sri Wayhuni dihubungi oleh terdakwa pada tanggal 18 Desember 2021 saksi tidak mendengar suara-suara yang aneh atau suara orang lain saat itu;
- Bahwa saksi Dewi Sri Wayhuni masih ingat terakhir dihubungi oleh terdakwa pada siang hari pada tanggal 18 Desember 2021 sekira 11.24 wib
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 11.00 Wib di dalam toko terdakwa ada tegur sapa dengan anak korban dan terdakwa mencium kening anak korban;
- Bahwa ada orang yang melihat pada saat terdakwa bertegur sapa dan mencium kening anak korban, tetapi terdakwa tidak kenal dengan orang yang melihat pada saat terdakwa bertegur sapa dan mencium kening anak korban tersebut karena orang itu melintasi toko.
Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan  apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
Menimbang  bahwa  antara  keterangan  saksi  Hengki  Rahmat  Ferdian  dipersidangan berbeda  dengan  keterangannya  di  pemeriksaan  tempat  kejadian  dan  juga  berbeda  dengan keterangan anak korban Fatimah Azzahrah dipersidangan, sehingga pendapat Majelis Hakim bahwa keterangan saksi Hengki Rahmat Ferdian tersebut dikesampingkan.
Menimbang, bahwa surat bukti berupa Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik terhadap Dugaan  Tindak  Pidana  Pencabulan  Anak  atas  nama  Fatimah  Azzahrah  alias  Fatimah,  yang dikeluarkan oleh Jogja Consultan tanggal 19 Desember 2021, yang ditanda tangani Psikologi Pemeriksa Neny Andriani, M.PSI, PSIKOLOG tersebut hanya diambil dari keterangan anak korban pada saat tanggal 19 Desember 2021 dan Ahli tidak pernah melihat langsung kejadian tersebut untuk memastikan validitas dalam penyampaian laporan. Maka dari itu terhadap bukti surat tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim.
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Majelis Hakim menyimpulkan tidak ada  satu  pun  saksi  yang  dihadirkan  oleh  Penuntut  Umum  mendukung  peristiwa  yang diceritakan  oleh  anak  korban  Fatimah  Azzahrah  Pgl.  Fatimah  dalam  persidangan  dan  anak korban  Fatimah  Azzahrah  Pgl.  Fatimah  tidak  konsisten  dalam  memberikan  keterangan  di persidangan.
Menimbang,  bahwa  di  fakta  persidangan  tidak  ada  satu  alat  bukti  pun  yang  dapat membuktikan  bahwa  Terdakwa  Abid  Hussain  Bhatti  Pgl.  Abid  telah  melakukan  perbuatan
cabul  terhadap  Anak  Korban  Fatimah  Azzahrah  Pgl.  Fatima  yang  diterangkan  oleh  Anak Korban Fatimah Azzahrah Pgl. Fatimah sendiri yang belum berumur lima belas tahun yang memberikan  keterangan  bahwa  terdakwalah  pelaku  pencabulan  terhadap  diri  Anak  Korban Fatimah Azzahrah Pgl. Fatimah, namun tidak didukung oleh alat bukti lainnya atau saksi yang disumpah, maka Majelis Hakim menyimpulkan keterangan Anak Korban Fatimah Azzahrah tersebut hanya berdiri sendiri dan tidaklah merupakan suatu alat bukti.
Menimbang,  bahwa  oleh  karena  terdakwa  dinyatakan  tidak  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  dalam  dakwaan,  oleh  karena  itu  Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan.
Pada  hakikatnya  pemeriksaan  setempat  dalam  perkara  ini  dilaksanakan  untuk menjalankan  ketentuan  pada  Pasal  183  KUHAP.  Namun  faktanya,  saksi  korban  tidak  ikut dalam  pelaksanaan  pemeriksaan  setempat  tersebut.  Pemeriksaan  setempat  dalam  perkara pidana  nomor:236/Pid.Sus/2022/PN.Pdg.  hanya  dilakukan  oleh  majelis  hakim  yang didampingi  oleh  panitera  pengganti,  penuntut  umum  serta  Terdakwa  dan  penasihat  hukum terdakwa.  Oleh  karena  itu,  maka  pelaksanaan  pemeriksaan  setempat  dalam  perkara  pidana nomor  :236/Pid.Sus/2022/PN.Pdg  kurang  tepat  karena  dilaksanakan  tanpa  kehadiran  saksi korban.
Menurut Penulis dari uraian di atas, diketahui bahwa pada proses persidangan perkara pidana  nomor  :  34,  194,  dan  236/Pid.Sus/2022/PN.Pdg,  Hakim  melaksanakan  pemeriksaan setempat dalam proses pembuktian. Tujuan pemeriksaan setempat pada ketiga perkara pidana diatas adalah untuk menambah keterangan bagi hakim yang dihubungkan dengan keterangan saksi A de charge sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdaka tidak melakukan tindak  pidan  sebagaimana  dalam  dakwaan  JPU  dan  Pemeriksaan  setempat  tersebut  telah mengenyampingkan  keterangan  saksi,  keterangan  ahli  dan  juga  surat  yang  telah  dihadirkan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan yang tertutup untuk umum. Meskipun pemeriksaan setempat tersebut tidak diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana, namun hakim bersikap aktif untuk mencari kebenaran materiil dalam perkara tersebut.
Sehingga  berdasarkan  pemaparan  ketiga  perkara  pidana  di  atas,  penulis  dapat menyimpulkan  bahwa  kebijakan  pelaksanaan  pemeriksaan  setempat  dalam  hukum  acara pidana  pada  saat  ini,  merupakan  terobosan  hukum  yang  dilakukan  oleh  hakim.  Namun terobosan mengenai pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh hakim tersebut menggerus rasa kepastian  hukum,  karena  belum  adanya  ketentuan  yang  jelas  tentang  tata  cara  melakukan pemeriksaan setempat dalam hukum acara pidana terdapat kekosongan hukum dalam hukum acara  pidana,  untuk  itu  kedepan  dalam  konteks  pembaharuan  hukum  acara  pidana  perlu pengaturan  yang  jelas  tentang  pemeriksaan  setempat  dalam  hukummacara  pidana  sesuai dengan maksa asas legalitas yang juga harus diterapkan dalam hukum acara.

## Pembuktian Dalam Tindak Pidana Cabul Yang Menggunakan Pemeriksaan Setempat.
Berdasarkan pembahasan sub bab B.1 mengenai kasus dan analisis terhadap pemeriksaan setempat,  maka  konsep  pembuktian  yang  diatur  dalam  Pasal  184  ayat  (1)  KUHAP  telah dikesampingkan  oleh  hakim.  Pemeriksaan  setempat  dalam  proses  pembuktian  hukum  acara pidana terhadap 3 perkara tindak pidana cabul yang telah diuraikan diatas pada sub bab B.1, Hakim telah memabatalkan semua alat bukti yang telah dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan  yang  tertutup  untuk  umum.  Sehingga  dalam  anlisa  penulis  konsep  pembuktian
dengan menggunakan konsep pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh majelis hakim yang belum  ada  ketentuan  secara  jelas  dalam  undang-undang  hukum  acara  pidana,  dinilai  hanya merupakan sebagai bagian dari wujut kesewenang-wenangan dari hakim untuk mencari celah untuk membebaskan si terdakwa dari segala tuntun hukum.
Analisa penulis dari ketiga perkara tindak pidana cabul diatas konsep pembuktian yang melaksanakan  pemeriksaan  setempat  adalah  sangat  tidak  sesuai,  karena  pada  prinsipnya pemeriksaan  setempat  itu  adalah  untuk  melaksanakan  pemeriksaan  terhadap  objek  perkara. Dari  ketiga  perkara  tindak  pidana  cabul  tersebut  diatas  yang  jadi  objek  perkara  adalah saksi/anak korban itu sendiri dan bukanlah tempat kejadian perkara. Dan terhadap saksi/anak korban telah dilakukan pemeriksaan oleh ahlinya yang didukung dengan alat bukti surat yang dikeluarkan oleh ahlinya berupa Visum Et Repetum, dan selayaknya keterangan ahli lah yang dijadikan oleh hakim sebagai tambahan keyakinan dalam menilai dan memutus perkara tindak pidana  cabul  diatas,  dan  bukanlah  hasil  pemeriksaan  setempat  yang  serta  merta  belum  ada ketentuan jelas yang menturnya dalam hukum acara pidana.

## Dampak Pemeriksaan Setempat Terhadap PUtusan Bebas Dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Cabul Dipandang Dari Aspek Kepastian Hukum dan Keadilan

## 1. Putusan Bebas Dipandang Dari Aspek Kepastian Hukum
Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu  harus  menunjang  suatu  tatanan  yang  dinilai  wajar.  Hanya  karena  bersifat  adil  dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. 27
Menurut  Kelsen,  hukum  adalah  sebuah  sistem  norma.  Norma  adalah  pernyataan  yang menekankan  aspek  “seharusnya”  atau das  sollen ,  dengan  menyertakan  beberapa  peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani  atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya  aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. 28
Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara  pasti  karena  mengatur  secara  jelas  dan  logis.  Kepastian  hukum  menunjuk  kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk. 29
Dalam  hal  ini  kaitan  antara  aspek  kepastian  hukum  dengan  putusan  bebas  yang dikeluarkan  oleh  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Padang  terhadap  dugaan  tindak  pidana cabul  akan  menimbulkan  dampak  yang  sangat  besar  dalam  penegakan  hukum  kedepannya, dimana secara aturan Undang-undang tindak pidana cabul secara umum dan tegas telah diatur dalam KUHP dan secara khusus juga ditur dalam UUPA, dan terkait pembuktian tindak pidana cabul pengaturannya sama mengacu kepada hukum acara pidana yang telah diatur dalam pasal 184  ayat  (1)  KUHAP,  namun  dengan  adanya  pemeriksaan  setempat  sebagai  salah  satu
27 Dominikus  Rato,  2010, Filsafat  Hukum  Mencari:  Memahami  dan  Memahami  Hukum ,  Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm.59
28 Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum , Kencana, Jakarta, hlm.158
29 Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009, hlm. 385
pertimbangan  hakim  untuk  membebaskan  pelaku  tindak  pidana  cabul  hal  ini  akan menimbulkan  ketidak  pastian  dalam  penanganan  tindak  pidana  cabul  kedepannya,  karena secara  yuridis  tidak  adanya  unifikasi  (keseragaman)  aturan  mengenai  beracara  pelaksanaan pemeriksaan  setempat  dalam  praktik  hukum  acara  pidana  karena,  tidak  adanya  pengaturan tentang pemeriksaan setempat dalam hukum acara pidana (kekosongan hukum).
Menurut  Analisa  penulis  apabila  hakim  hendak  melaksanakan  pemeriksaan  setempat dalam hukum acara pidana selayaknya juga harus dihadiri oleh pelaku, korban dan saksi-saksi, namun  dalam  tiga  putusan  pengadilan  tersebut  diatas  yang  penulis  lakukan  analisis, pemeriksaan  setempat  dari  ketiga  perkara  tersebut,  tidak  seluruhnya  dihadiri  oleh pelaku/terdakwa dan ada 2 perkara yang tidak dihadiri oleh anak korban dikarenakan salah satu korban  merupakan  anak  yang  berkebutuhan  khusus  dan  keterbelakangan  mental.  Sehingga dengan tidak adanya atau belum adanya aturan yang mengatur tentang pemeriksaan setempat dalam  hukum  acara  pidana  belum  ada  kepastian  hukum  dalam  melaksanakan  konsep pemeriksaan setempat dalam pembuktian suatu perkara pidana tersebut dan ini akan menciderai kepastian hukum itu sendiri.
Sebagaimana  kita  ketahui  untuk  menjalankan  hukum  acara  pidana  di  Indonesia,  harus berpedoman  pada  asas  legalitas  yang  menghendaki  bahwa  suatu  peraturan  dapat  diterapkan apabila  ada  peraturan  yang  mengatur  sebelumnya.  Dengan  demikian  apabila  hakim  hendak melaksanakan  pemeriksaan  setempat  dalam  pembuktian  perkara  pidana  buatlah  aturannya terlebih dahulu baru dilaksanakan.

## 2. Putusan Bebas Dipandang Dari Aspek Keadilan.
Kebijakan  pembaharuan  dalam  hukum  acara  pidana  diharapkan  dapat  menjadi pedoman  untuk  unifikasi/keseragaman  aplikas  pemeriksaan  setempat  dalam  hukum  acara pidana.  Pembaharuan  ketentuan  mengenai  pemeriksaan  setempat  secara  jelas  dibutuhkan dalam tataran ruang lingkup dan tata cara pemeriksaan setempat.
Perlunya pengaturan mengenai ruang lingkup pemeriksaan setempat dalam hukum acara pidana,  perkara  tindak  pidana  mana  saja  yang  dapat  dilakukan  pemeriksaan  setempat  dan perkara  tindak  pidana  mana  yang  cukup  berpedoman  pada  ketentuan  Pasal  184  ayat  (1) KUHAP.  Dilaksanakannya pemeriksaan setempat dalam hukum acara pidana bertujuan untuk menambah keyakinan hakim dan keterangan bagi hakim dan bukan untuk membatalkan seluruh alat bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum. Sehingga putusan yang dihasilkan oleh hakim  tersebut  dapat  memberikan  rasa  keadilan  tidak  hanya  kepada  terdakwa,  tetapi  juga keadilan bagi korban serta masyarakat.
Berdasarkan  pemaparan  pembaharuan  hukum  dalam  ruang  lingkup  dan  tata  cara pemeriksaan  setempat  pada  hukum  acara  pidana,  diharapkan  praktik  pemeriksaan  setempat dalam  perkara  pidana  tidak  lagi  terjadi  kekosongan  norma  ( vacuum  of  norm )  dan  terdapat unifikasi  dalam  aplikasi  pemeriksaan  setempat.  Hal  tersebut,  bertujuan  untuk  meciptakan kepastian hukum bagi pencari keadilan dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum ( law enforcement ) yang diperankan oleh hakim sebagai sub unsur sistem peradilan pidana di Indonesia. Sehingga nantinya pemeriksaan setempat yang dilakukan tidak lagi menciderai rasa keadilan dan kepastian hukum dalam hukum acara pidana.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  yang  telah  penulis  sampaikan,  maka  dapat  dirumuskan  beberapa kesimpulan, sebagai berikut:
1. Kebijakan  pemeriksaan  setempat  dalam  hukum  acara  pidana  pada  saat  ini  merupakan sebuah terobosan hukum yang dilakukan oleh hakim. Terobosan hukum ini dilakukan oleh hakim  adalah  untuk  menambah  keyakinan  hakim  dalam  memutus  suatu  perkara  pidana. Ketidakseragaman  pelaksanaan  pemeriksaan  setempat  dalam  perkara  pidana  tersebut dikarenakan terdapat kekosongan hukum. Padahal untuk menjalankan hukum acara pidana di  Indonesia,  harus  berpedoman  pada  asas  legalitas.  Asas  legalitas  menghendaki  bahwa suatu  peraturan  dapat  diterapkan  apabila  ada  peraturan  yang  mengatur  sebelumnya. Sehingga  apabila  masih  terdapat  ketidakseragaman  aturan  dalam  praktik  hukum  acara pidana  yang  disebabkan  kekosongan  hukum,  maka  perlu  kebijakan  pembaharuan  dalam hukum acara pidana.
2. Berdasarkan  analisis  praktik  pelaksanaan  pemeriksaan  setempat  di  persidangan,  maka pembuktian  pemeriksaan  setempat  selain  menjadi  pertimbangan  hukum  dalam  putusan perkara  pidana  yang  menambah  keyakinan  hakim,Pemeriksaan  setempat  juga  telah membatalkan seluruh alat bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan.
3. Dampak pemeriksaan setempat dalam putsuan bebas tindak pidana cabul dalam hukum acara pidana telah mencisedari rasa kepastian hukum dan keadilan di tengah masyarakat, dan juga berdampak buruk bagi apparat penegak hukum dalam hal ini Penyidik dan Jaksa penuntut umum yang selalu dalam keraguan untuk menaikkan perkara tindak pidana cabul yang alat buktinya hanya berasal dari keterangan anak korban/saksi korban, karena ujung- ujungnya hakim akan menggunakan konsep pemeriksaan setempat sebelum memutus perkara tindak pidana cabul tersbeut dan ujung-ujungnya purtusannya akan berupa putusan bebas.

## Saran
Berdasarkan  pemaparan  kesimpulan,  dalam  kesempatan  ini  penulis  mengajukan beberapa saran, sebagai berikut:
1. Kebijakan pemeriksaan setempat, merupakan kebijakan yang berasal dari terobosan hukum yang dilakukan oleh hakim. Hakim sebagai sub unsur sistim peradilan pidana di Indonesia hendaknya  berorientasi  pada  ketentuan  pasal-pasal  yang  secara  yuridis  normatif  telah diformulasikan  dalam  pembaharuan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP) yang akan datang. Konsep pemeriksaan setempat dalam pertimbangan  hukum putusan perkara pidana digunakan untuk keyakinan hakim, keterangan bagi hakim untuk menambah keyakinannya serta pertimbangan untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan JPU dan membebaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum.
2. Perlu  pengaturan  yang  jelas  dalam  konsep  pembuktian  pemeriksaan  setempat  dalam pertimbangan  hukum  putusan  perkara  pidana  sehingga  pemeriksaan  setempat  tersebut bukanlah ajang untuk mencari celah untuk membatalkan alat bukti yang telah di hadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum saja.
3. Demi adanya kepastian  hukum  bagi  para pencari  keadilan terkait pemeriksaan setempat, maka pembentuk undang-undang diharapkan memformulasikan secara jelas mengenai tata
cara dan ruang lingkup pemeriksaan setempat, dalam pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  yang  akan  datang.  Hal  ini  bertujuan  agar  tidak  ada kekosongan  hukum,  sehingga  terjadi  unifikasi  aturan  mengenai  pemeriksaan  setempat dalam praktik hukum  acara pidana. Selain itu, agar tidak ada kekeliruan prosedur dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat dan bertujuan agar rasa keadilan dan kemanfaatan bagi para pencari keadilan, tertuang dalam pertimbangan hukum putusan perkara pidana.

## DAFTAR PUSTAKA
Adami Chazawi, 2001, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Adami Chazawi, 2005, Tindak PIdana mengenai kesopanan, Raja Grafindo, Persada, Jakarta. Agus  Takariawan,  2019, Hukum  Pembuktian  Dalam  Perkara  Pidana  di  Indonesia, PRC Pustaka Reka Cipta, Bandung.
Bagir Manan, 2006 , Hakim dan Pemidanaan , Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi No. 249 Bulan Agustus 2006, Ikahi, Jakarta.
Cst  Kansil,  Christine,  S.T  Kansil,  Engelien  R,  Palandeng  dan  Godlieb  N  Mamahit,  2009, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009.
Dominikus  Rato,  2010,  Filsafat  Hukum  Mencari:  Memahami  dan  Memahami  Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
Ella  Wahyu  Lestari,  Echwan  Iriyanto,  2016,  “Putusan  Bebas  Dalam  Tindak  Pidana Pencabulan” Jurnal Lentera Hukum, Volume 3 Issue I.
Fence  M.  Wantu,  2011,  Kepastian  Hukum,  Keadilan  dan  Kemanfaatan,  Pustaka  Pelajar, Yogyakarta.
Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Bandung, Mandar Maju.
Harun  M.  Husein,1992, Kasasi  Sebagai  Upaya  Hukum, Edisi  I,  Cetakan  I,  Jakarta,  Sinar Grafika.
Hadari Nawawi, 1995, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta, Gajahmada University Pres.
M.  Yahya  Harahap, Hukum  Acara  Perdata  Tentang  Gugatan  Persidangan,  Penyitaan Pembuktian  dan  Putusan  Pengadilan ,  Cetakan  Kesepuluh,  Penerbit:  Sinar  Grafika, Jakarta, 2010.
M. Yahya Harahap, 2011, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjuan Kembali , Sinar Grafika, Jakarta.
Olan  Laurance  Hasiholan  Pasaribu, at.all ., “Kajian Yuridis terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Mercatoria , Vol.1, 2008. Poernomo, 1997, Asas-Asas Hukum Pidana . Jakarta, Ghalia Indonesia. Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana . Jakarta: Raja Grafindo Persada, edisi ke 1. Tongat, 2012, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia . Malang: Umm Press. edisi ketiga. Topo Santoso, 2013, Kriminologi, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada.
Tristam  P.Moeliono, at.all , ” Asas  Legalitas dalam  Hukum Acara Pidana: Kritikan terhadap putusan  MK  tentang  Praperadilan”, Jurnal  Hukum  IUS  QUIA  Iustum No.  4  Vol.  22 Oktober 2015.
Moeljatno, 2003, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Jakarta, Bumi Aksara. Ronny Haniatjo Soemitro, 1990, Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri , Jakarta, PT Ghalia Indonesia.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  2004, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat, Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum , Kencana, Jakarta.
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. 8  Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Republik  Indonesia, Undang-  Undang  RI  Nomor  1  Tahun  1946  tentang  Peraturan  Hukum Pidana (KUHP)
Republik Indonesia, Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak . Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010