## TULUDE: ANTARA MODERNITAS DAN TRADISI MASYARAKAT PULAU MARORE

## TULUDE: MODERNITY AND THE TRADITION OF PEOPLE IN MARORE ISLAND
Esty Ekawati Pusat Penelitian Politik - LIPI esty1wati@gmail.com
Abstrak
Pulau-pulau kecil terluar di Indonesia merupakan wilayah  yang rentan dalam menghadapi hambatan dan  tantangan  yang  berasal  dari  internal  maupun  eksternal.    Perlu  perlakuan  khusus  bagi  wilayah tersebut  terutama  yang  berbatasan  dengan negara  lain.  Pulau Marore  menjadi  salah  satu  Pulau  kecil terluar  di  sisi  Utara  Indonesia  yang  berbatasan  langsung  dengan  Filipina.  Sebagai  pintu  gerbang aktivitas tradisional dan internasional, Pulau Marore tak luput dari terpaan arus globalisasi. Tulisan ini mengkaji  mengenai  ketahanan  budaya  masyarakat  perbatasan  di  Pulau  Marore  di  era  globalisasi. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi  lapangan  dan  wawancara  dengan  masyarakat  Marore. Temuan  lapangan  menunjukkan  meskipun  masyarakat  Marore  memiliki  keterbatasan  dalam infrastruktur,  sosial-ekonomi  maupun  sumber  daya  manusia  namun,  ketahanan  budaya  masyarakat Marore  tetap  terjaga  melalui  suatu  tradisi  leluhur  yang  hingga  kini  masih  dipegang  teguh  oleh masyarakat Sangir yakni tradisi Tulude.
Kata kunci: Pulau Marore, perbatasan, ketahanan budaya, Tulude

## Abstract
The  outermost  small  islands  in  Indonesia  face  an  internal  or  external  obstacles  and  challenges.  Special treatment  is  needed  for the  islands bordering  with  other country. Marore Island became  one of  the  outermost small  island  in  the  North  side  of  Indonesia,  which  is  directly  adjacent  to  the  Philippines.  As  the  gates  of traditional and international activities, Marore Island did not escape the onslaught of globalization. This article examines the social and cultural resilience in the border of Marore Island, seen from the ability of people facing barriers/challenges  internally  and  externally.  Data  was  conducted  with  field  observation  and  in-depth interviews.  The  result  show  that  despite  Marore  society  has  limitations  in  infrastructure,  socio-economic,  and human resources, Marore's cultural resilience is maintained through an ancestral tradition which is still firmly held by the Sangir community, namely “Tulude” tradition.
Keywords: Marore Island, boundary, cultural resilience, Tulude

## Pendahuluan
Indonesia  dikenal  sebagai  wilayah kepulauan yang terdiri dari 16.056 pulau. Pulau- pulau  tersebut  telah  didaftarkan  ke  Perserikatan Bangsa-Bangsa  melalui  forum  United  Nations Conferences on the Standardization of Geographical  Names  (UNCSGN)  dan  United Nations  Group  of  Experts  on  Geographical Names  (UNGEGN)  (http://www.big.go.id/  berita- surta/show/indonesia-daftarkan-16-056-pulau-bernama- dan-berkoordinat-ke-pbb).  Dari  sekian  banyak pulau tersebut, terdapat 92 pulau yang tergolong dalam  kategori  pulau-pulau  kecil  terdepan  di Indonesia yang tersebar di 19 provinsi mulai dari Provinsi  Nangroe  Aceh  Darussalam  hingga Papua  (http://www.big.go.  id/urgensi-pulau-pulau-
terluar-indonesia).  Pulau-pulau  tersebut  berbatasan dengan  10  negara,  yaitu  India,  Malaysia, Singapura,    Thailand,  Vietnam,  Filipina,  Republik Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini (PNG).
Jika  dilihat  secara  umum,  pulau-pulau kecil  terluar  menghadapi  permasalahan  yang hampir  sama, yakni memiliki keterbatasan akses dengan  wilayah  daratan  dan  keterbatasan  sarana dan  prasarana  serta  belum  tertatanya  pemanfaatan ruang  laut.  Demikian  juga  dengan  potensi  alam yang  dimiliki  oleh  kawasan  perbatasan,  baik  itu potensi  hutan,  tambang,  mineral,  kelautan,  dan perikanan.  Di  antara  potensi-potensi  tersebut, masih  terdapat  kawasan  perbatasan  yang  belum
dikelola  secara  optimal.  Pulau  Marore  merupakan salah satunya.
Pulau  Marore  merupakan  salah  satu kampung  yang  ada  di  Kecamatan  Kepulauan Marore,  selain  dua  pulau  lainnya,  yakni  Pulau Kawio dan Pulau Matutuang. Sebagai salah satu pulau terluar di Indonesia, Pulau Marore menjadi Lokasi Prioritas (Lokpri) Pemerintah Indonesia, 1 baik  dalam  pembangunan  infrastruktur  maupun pertumbuhan  ekonomi  masyarakatnya.  Akan tetapi,  dalam  kenyataannya,  pengembangan potensi  Pulau  Marore  masih  belum  optimal. Padahal Pulau Marore memiliki potensi kelautan dan  perikanan  yang  besar.  Keterbatasan  yang dihadapi oleh Pulau Marore tersebut menjadikan ketahanan sosial masyarakatnya rentan.
Artikel  ini  akan  menguraikan  terlebih dahulu mengenai kondisi di Pulau Marore terkait kerentanan  yang  berdampak  terhadap  ketahanan sosial  masyarakatnya. Selanjutnya, akan dibahas juga  mengenai  ketahanan  budaya  sebagai persoalan  lain  yang  juga  menjadi  penting  untuk diperhatikan.  Mengapa  ketahanan  budaya  penting untuk  diperhatikan?  Karena  arus  globalisasi  dan modernisasi  telah  menciptakan  perubahan,  baik karakter  budaya  maupun  perilaku  masyarakatnya. Bahkan, budaya tertentu terasa  menjadi  semakin samar dan tergantikan dengan budaya global dan modern yang bersifat umum.
Salah  satu  contoh  dari  berkembangnya budaya  global  dan  modern  tersebut  misalnya yang  terjadi  di  Bali,  daerah  yang  mengalami perkembangan  pesat  di  bidang  pariwisata.  Bali merupakan  salah  satu  wilayah  yang  mengalami gempuran  globalisasi  sejak  era  kolonial  hingga kini.  Hal  ini  bisa  dilihat  dari  pertumbuhan perekonomian  Bali  melalui  sektor  pariwisata yang  terus  berkembang.  Dampak  positifnya, perekonomian  Bali  mengalami  peningkatan. Namun, dampak negatifnya juga tak kalah pelik, yakni terjadi perubahan perilaku masyarakatnya. Perubahan tersebut  dapat terlihat dari perubahan mata  pencaharian,  relasi  sosial,  dan  perubahan
1 Lokasi Prioritas (Lokpri) adalah kecamatan- kecamatan  di  kawasan  perbatasan  darat  dan  laut  di dalam  Wilayah-wilayah  Konsentrasi  Pengembangan (WKP) yang ditetapkan dalam Peraturan BNPP No. 1 tahun  2011  tentang  Desain  Besar  Pengelolaan  Batas Wilayah  Negara  Dan  Kawasan  Perbatasan  Tahun 2011-2025. Lihat: Peraturan Badan Nasional Pengelola  Perbatasan  Nomor  1  Tahun  2015  Tentang Rencana  Induk  Pengelolaan  Perbatasan  Negara Tahun 2015–2019.
dalam  berbusana  adat  Bali  yang  merupakan tradisi (Ekawati, 2016).
Persoalan  ketahanan  budaya  juga  perlu mendapat  perhatian,  tidak  hanya  di  wilayah- wilayah  yang  nyata-nyata  terdampak  oleh globalisasi,  tetapi  juga  wilayah  yang  menjadi beranda  luar  NKRI.  Wilayah  tersebut  dikenal dengan sebutan pulau-pulau kecil terluar (PPKT) dan  salah  satunya  adalah  Pulau  Marore  di Sulawesi  Utara.  Poin  yang  menjadi  pertanyaan permasalahan dalam artikel ini adalah Bagaimana  upaya  masyarakat  Pulau  Marore dalam  menjaga  ketahanan  budaya  di  tengah gempuran modernisasi melalui tradisi Tulude?

## Konsep Ketahanan Sosial
Ketahanan  dapat  didefinisikan  dalam banyak  cara.  Pada  dasarnya,  ketahanan  adalah kemampuan  suatu  sistem  untuk  dapat  bertahan dari  gangguan.  Konsep  ketahanan  sosial  mengacu pada  kemampuan  individu,  organisasi,  dan komunitas  dalam  menerima,  menyesuaikan,  dan menanggulangi  ancaman  lingkungan  dan  sosial yang  beragam.  Ancaman  tersebut  bisa  dari eksternal  yang  mengacu  pada  unit  sosial, dinamika internal atau interaksi antara keduanya (Keck & Sakdapolrak, 2013: 8). Ketahanan sosial menurut  definisi  Adger  adalah  kemampuan masyarakat  untuk  dapat  menahan  atau  melindungi diri dari gangguan eksternal terhadap infrastruktur  sosial  mereka  (Adger,  2000:  9). Masyarakat  memiliki  suatu  kemampuan  untuk dapat mengantisipasi risiko, membatasi dampak, dan  dapat  bangkit  kembali  dengan  cepat  dalam menghadapi  suatu  perubahan  melalui  berbagai cara  agar  tetap  dapat  bertahan  hidup  (survival), memiliki  kemampuan  beradaptasi,  berevolusi, dan  mengalami  pertumbuhan  (A  CARRI  Report, 2013).  Dalam  konteks  ini,  ketahanan  sosial dilihat berdasarkan kondisi alam, fisik/ infrastruktur,  sosial,  dan  ekonomi  di  Pulau Marore.  Selain  itu,  tantangan  yang  sifatnya eksternal  dapat  dilihat  dari  relasi  yang  terjadi antara  masyarakat  Marore  dengan  Filipina Selatan  sebagai  wilayah  yang  secara  geografis dekat dengan Pulau Marore.
Konsep Ketahanan Budaya
Ketahanan budaya menjadi aspek penting yang harus diperhatikan oleh masyarakat dan  negara.  Melalui  cara-cara  tertentu,  masyarakat mencoba  mempertahankan  tradisi/  adat  sebagai bagian dari bangunan budaya dalam menghadapi
globalisasi.  Hal  ini  disebabkan  arus  globalisasi telah  membawa  dampak/pengaruh  bagi  masyarakat yang  mengalaminya.  Dampak  globalisasi  bisa positif  ataupun  negatif  tergantung  bagaimana masyarakat merespons dan mengelolanya. Sebagai  contoh,  Bali  merupakan  salah  satu wilayah  yang  mengalami  gempuran  globalisasi sejak era kolonial hingga kini. Hal ini bisa dilihat dari  pertumbuhan  perekonomian  Bali  melalui sektor  pariwisata  yang  terus  berkembang. Dampak  positifnya,  tentu  tingkat  perekonomian Bali cukup tinggi. Namun,  dampak negatif yang juga  tak  bisa  dielakkan  adalah  perubahan perilaku masyarakat Bali, baik dalam aspek mata pencaharian,  relasi  sosial,  maupun  perubahan dalam berbusana adat Bali. Untuk meminimalisasi ancaman  globalisasi  tersebut,  Bali  mencoba untuk membentengi dirinya melalui peng-ajek-an adat  istiadat  Bali  yang  dilakukan  oleh  kalangan menengah  ke  atas  dengan  mengusung  wacana Ajeg Bali (Ekawati, 2016: 381).
Budaya  menurut  C.A  Van  Peursen adalah  manifestasi  kehidupan  setiap  orang  dan sekelompok  orang, yang meliputi segala perbuatan  manusia,  seperti  cara  menghayati kematian, cara mengolah makanan, cara bersopan  santun  waktu  makan,  cara  membuat alat-alat  berburu,  tradisi  (pewarisan  norma- norma, adat istiadat, harta benda), kesenian, ilmu pengetahuan,  dan  sebagainya  (Retnowati,  2007: 2).  Adapun  ketahanan  budaya  adalah  ketahanan akan  nilai-nilai,  norma-norma,  tradisi,  yang terwujud dalam perilaku dan kehidupan sebagaimana yang tercakup dalam definisi budaya (Retnowati, 2007:  2).  Ketahanan  budaya  menekankan  pada upaya mengembangkan identitas budaya, pengetahuan  kritis,  dan  pengetahuan  praktis dalam mengatasi kesulitan seperti dalam definisi C.S.  Clauss-Ehlers  bahwa  “Cultural  resilience refers  to  a  culture's  capacity  to  maintain  and develop  cultural  identity  and  critical  cultural knowledge  and  practices;  it  considers  how cultural  background  (including  customs  and traditions)  helps  individuals  and  communities overcome adversity” (Smyntyna, 2016: 5).
Selain  masyarakat,  negara  juga  harus hadir dalam menjaga ketahanan budaya, terutama  di  pulau-pulau  kecil  terluar  yang berbatasan  dengan  negara  lain.  Upaya  tersebut perlu dilakukan demi menjaga tradisi dan budaya tetap lestari/tidak pudar. Karena jika tidak dijaga, bukan  tidak  mungkin  tradisi  atau  budaya masyarakat  pinggiran  tersebut  akan  pudar  oleh
globalisasi  dan  diklaim  oleh  negara  lain  yang secara  geografis  lebih dekat  dengan  pulau-pulau terluar.
Kondisi  Ketahanan  Sosial  Masyarakat  Pulau Marore
Pulau  Marore  merupakan  bagian  dari Kecamatan  Kepulauan  Marore,  Kabupaten Kepulauan  Sangihe,  Sulawesi  Utara.  Salah  satu ciri  khas  dari  kecamatan  Kepulauan  Marore adalah  semua  wilayah  pemerintahan  terdiri  dari berbagai  pulau.  Namun,  secara  administrasi hanya  terdiri  dari  3  desa/kampung,  tetapi  3 desa/kampung tersebut tersebar di 10 pulau yang dibagi  dua  berdasarkan  penghuni/penduduk, yaitu:  (1)  Pulau  berpenghuni  terdiri  dari  Pulau Marore,  Pulau  Kawio,  Pulau  Kamboleng,  dan Pulau  Matutuang,  serta  (2)  Pulau  tidak berpenghuni  yang  terdiri  dari  Pulau  Mamanuk, Pulau Ehise, Pulau Dumarehe, Pulau
Banuawuhu,  Pulau  Batupebaekang,  dan  Pulau Dokole.
Dari  aspek  etnis,  komposisi  penduduk terdiri  dari  tiga  etnik  besar,  yaitu  sub-etnik  Siau Tagulandang,  sub-etnik  Talaud,  dan  sub-etnik Sangihe Besar. Bahasa sehari-hari adalah Bahasa Sangihe  Talaud,  sedangkan  Bahasa  Indonesia digunakan dalam forum resmi dan pengajaran di sekolah.
Berdasarkan  gambar  di  atas,  terlihat bahwa  Pulau  Marore  merupakan  pulau  terluar yang  paling  dekat  dengan  Filipina  (Pulau  Balut dan  Pulau  Saranggani).  Dalam  kondisi  cuaca teduh, masyarakat Pulau Marore hanya memerlukan waktu  sekitar  3  jam  untuk  bisa  sampai  ke Filipina  dengan  menggunakan  perahu  motor (pumpboat). Bandingkan dengan akses ke Tahuna -- Ibu  kota  Kabupaten  Kepulauan  Sangihe  --  yang memerlukan waktu tempuh 10-13 jam menggunakan kapal perintis atau kapal feri yang disediakan oleh pemerintah khusus untuk  warga perbatasan  Kepulauan  Sangihe  dan  Kepulauan Talaud.
Pulau  Marore  memiliki  luas  sekitar  2,6 km 2 .  Jumlah  penduduk  Pulau  Marore  mencapai 692  jiwa  dimana  jumlah  penduduk  perempuan adalah  334  jiwa  dan  laki-laki  358  (Kabupaten Kepulauan  Sangihe,  2015).  Wilayah  ini  memiliki iklim  tropis  dan  mempunyai  dua  musim,  yaitu musim  kemarau  dan  musim  hujan.  Di  antara kedua musim tersebut, terdapat musim pancaroba  yang  biasanya  terjadi  tiupan  angin
Gambar 1.
Peta Pulau Marore
Sumber:https://www.google.co.id/search?q=peta+pulau+marore&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir= DDx5n1QY44XDPM%253A%252CrQmjg7f4p8fnM%252C_&usg=__KaTKDjo1g4fKakuql_Wh1O o5fMY%3D&sa=X&ved=0ahUKEwiouaGWt4jYAhXCNo8KHYfEDlwQ9QEILjAC#imgrc=DDx5n 1QY44XDPM, diakses pada 14 Desember 2017.
yang sangat kencang yang dikenal dengan angin barat dan biasanya terjadi mulai bulan Desember sampai  bulan  Februari.  Sementara  itu,  musim yang  tidak  berangin  atau  laut  teduh  terjadi  pada bulan April sampai dengan bulan Juni.
Sebagai  wilayah  kepulauan  dan  tanah berpasir, masyarakat Marore memiliki persoalan dalam mengakses air bersih. Untuk ketersediaan air bersih, dulunya masyarakat Marore mengandalkan  air  hujan  yang  ditampung  dalam bak  penampungan  Akan  tetapi,  sejak  adanya bantuan  sumur  bor  dari  Pemerintah  Kabupaten Kepulauan  Sangihe,i  maka  kebutuhan  air  bersih untuk  masyarakat  Marore  saat  ini  sudah terpenuhi. Bantuan sumur bor ini diberikan bagi setiap  rumah  di  Marore  (http://manado.antara news.com/berita/30199/kebutuhan-air-minum- di-marore-terpenuhi).  Selain  itu,  pemerintah melalui  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan memberikan bantuan program desalinasi air laut menjadi  air  minum.  Akan  tetapi,  program tersebut  sampai  kini  belum  berjalan  karena masyarakat Marore masih ragu terhadap kualitas air bersih yang dihasilkan tersebut.
Meski  termasuk  pulau  terluar,  Marore memiliki  infrastruktur  yang  terbilang  cukup baik. Adanya dermaga sandar bagi kapal PELNI dan feri telah memberikan kemudahan akses bagi masyarakat  Marore  yang  ingin  mengunjungi keluarga  di  pulau-pulau  lainnya,  terutama kunjungan  ke  Ibukota  Kabupaten,  Tahuna. Selain  itu,  kondisi  infrastruktur  jalan  terbilang sudah  memadai  dalam  menghubungkan  antar dusun  di  pulau  tersebut.  Meski  Pulau  Marore merupakan  pulau  kecil,  tetapi  akses  listrik  24 jam sudah terpenuhi. Sejak tahun 2013, listrik di Pulau Marore sudah beroperasi 24 jam. Pasokan listrik di Marore berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga  Surya  (PLTS)  dan  Pembangkit  Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang dikelola oleh PLN. Dengan  beroperasinya  listrik  selama  24  jam, maka hal itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat,  terutama  nelayan  dan  pengepul ikan, untuk mengawetkan ikan dengan menggunakan  es  batu.  Keberadaan  freezer  dan es  sangat  bermanfaat  bagi  masyarakat  terutama pada saat musim panen ikan.
Meskipun  Pulau  Marore  merupakan wilayah  kepulauan,  tetapi  hanya  sekitar  31%
penduduk Marore yang menjadi nelayan—justru 43%  penduduk  Marore  adalah  petani.  Selain petani  dan  nelayan,  ada  juga  penduduk  yang berprofesi sebagai pedagang dan Pegawai Negeri Sipil  (PNS)  sebagaimana  dapat  dilihat  dalam grafik berikut.

## Gambar 2 Mata Pencaharian Penduduk Pulau Marore

## Sumber: Kepulauan Marore Dalam Angka 2015 (BPS
Kabupaten Kepulauan Sangihe, 2015: 26)
Pertanian  atau  perkebunan  menjadi alternatif  mata  pencaharian  penduduk  Pulau Marore selain  melaut.  Kondisi  cuaca di  wilayah Kepulauan  Marore  berpengaruh  terhadap  pola/ aktivitas  melaut  nelayan.  Musim  teduh  bisanya menjadi  musim  panen  ikan  nelayan  Marore. Namun, sayangnya musim ini hanya berlangsung sekitar  3-4  bulan.  Ketika  musim  angin  barat, nelayan  Marore  tidak  dapat  melaut  karena gelombang  besar,  air  laut  pasang,  dan  angin kencang.  Saat  di  Marore,  penulis  pernah merasakan  kondisi  tersebut.  Meski  demikian, ada masa-masa ketika cuaca berangin tapi bukan angin barat, sehingga nelayan Marore masih bisa melaut  meskipun  jarak  tempuhnya  tidak  jauh dari bibir pantai.
Pendidikan  merupakan  salah  satu  upaya dalam  peningkatan  kualitas  sumber  daya manusia  yang  berguna  dalam  pembangunan wilayah.  Adapun  sarana  pendidikan  yang tersedia  di  Pulau  Marore  yaitu  satu  Sekolah Dasar  (SD),  satu  Sekolah  Menengah  Pertama (SMP),  dan  satu  Sekolah  Menengah  Atas (SMA).  Ketersediaan  sarana  pendidikan  hingga tingkat  SMA  telah  membuka  kesempatan  bagi anak-anak di Pulau Marore dan pulau sekitarnya untuk  dapat  mengakses  pendidikan  minimal  12 tahun.  Bagi  penduduk  Marore  yang  tingkat perekonomiannya  baik,  melanjutkan  kuliah  di
Tahuna  atau  Manado  adalah  pilihan  bagi  orang tua demi memperbaiki kehidupan anak-anaknya.
Untuk  memenuhi  pelayanan  kesehatan bagi warga perbatasan, di Pulau Marore terdapat Puskesmas  yang  dilengkapi  dengan  instalasi rawat  inap  yang  letaknya  berseberangan  dengan Puskesmas.  Ketersediaan  tenaga  kesehatan  di Puskesmas  Pulau  Marore  terbilang  kurang memadai.  Tidak  adanya  dokter  di  Puskesmas sejak  beberapa  bulan  menjadikan  pelayanan kesehatan hanya ditangani oleh tenaga kesehatan lainnya  dan  dibantu  oleh  tenaga  kesehatan  dari Gerakan Nusantara Sehat (program dari Kementerian  Kesehatan  RI).  Sebagai  daerah terpencil  perbatasan  yang  bergantung  dengan cuaca  menjadikan  Puskesmas  Pulau  Marore kerap mengalami kesulitan ketika harus mengambil  obat-obatan  di  kabupaten.  Seperti yang  diungkapkan  oleh  salah  satu  petugas kesehatan  Puskesmas  Marore  “kesulitan  supply obat  ada  di  awal  tahun  karena  kapal  tidak  bisa melaut  akibat cuaca buruk”  (wawancara dengan petugas kesehatan Marore).
Potensi  perikanan  yang  besar  menjadi modal  alam  yang  bernilai  bagi  masyarakat Marore.  Hanya  saja  pengelolaannya  belum maksimal.  Meskipun  masyarakat  Pulau  Marore banyak  yang  menjadi  nelayan,  tetapi  karena sulitnya  pasar penjualan  ikan  maka perekonomian nelayan di Marore belum menunjukkan peningkatan.  Keterbatasan  sarana  dan  mahalnya biaya  operasional  menuju  Ibukota  Kabupaten menyebabkan  nelayan  Marore  hanya  bisa menjual  hasil  tangkapan  ikan  ke  pengepul  lokal berskala  kecil  yang  ada  di  Pulau  tersebut  dan selebihnya  untuk  konsumsi  sehari-hari.  Hasil tangkapan  nelayan  terdiri  dari  beberapa  jenis ikan,  misalnya  ikan  geropa  (kerapu),  ikan layang,  ikan  tongkol,  ikan  cucut,  ikan  bobara, ikan  onthoni,  ikan  kembung  dan  jenis  ikan karang  lainnya.  Dari  jenis-jenis  ikan  tersebut, hanya  ikan  bobara  yang  memiliki  nilai  jual mencapai Rp.35.000/kg, sedangkan yang lainnya hanya  berkisar  di  harga  Rp.10.000  –  20.000/kg (Kepulauan  Marore  Dalam  Angka  2015,  2015: 80).  Bahkan,  sebagian  dari  nelayan  di  Marore memilih  fokus  pada  penangkapan  ikan  gurango (ikan  hiu)  karena  harga  jual  sirip  ikan  gurango kering kualitas nomor satu harganya Rp.1.000.000,- di Marore dan mencapai Rp.2.000.000,- di Manado.
Selain  potensi  perikanan,  Pulau  Marore memiliki lahan pertanian yang bisa digarap oleh
masyarakat.  Meskipun  kontur  tanah  di  sana berbatu/kerikil dan berbukit, tetapi masih banyak terdapat  sumber  mata  air  sehingga  memungkinkan jenis  tanaman  tertentu  bisa  tumbuh,  seperti kelapa, umbi-umbian, pohon mangga, nanas, dan pepaya. Pada tahun 2014, lahan seluas 1,4 hektar mampu  menghasilkan  56  ton  singkong  dan  dari 2  hektar  lahan  menghasilkan  9  ton  ubi  jalar. Selaian  umbi-umbian,  Pulau  Marore  juga menghasilkan  buah  pepaya  dengan  angka produktivitasnya  mencapai  900  ton  pada  tahun 2014  (Kepulauan  Marore  Dalam  Angka  2015, 2015:  64-66).  Sayangnya,  hasil  tanaman  ini kemudian  hanya  diperjual-belikan  dan  dikonsumsi sendiri  oleh  masyarakat  di  Pulau  Marore  dan pulau-pulau  di  sekitarnya  karena  keterbatasan akses  transportasi  dan  pasar.  Oleh  karena  itu, hasil  pertanian  masyarakat  di  Pulau  Marore belum  mampu  meningkatkan  kesejahteraan petani  di  sana.  Masih  minimnya  penghasilan, baik  itu  nelayan  maupun  petani,  dapat  dilihat dari  jumlah  keluarga  pra-sejahtera  di  Pulau Marore,  yakni  dari  188  KK  terdapat  65  KK masuk  kategori  keluarga  pra-sejahtera  (Data Kantor Kecamatan Kepulauan Marore, 2016).
Kondisi perekonomian masyarakat Marore terbilang  masih minim. Pendapatan Asli Daerah  (PAD)  Kecamatan  Kepulauan  Marore hanya  sebesar  Rp.1.042.500,  yang  bersumber dari pajak reklame dan Rp.3.365.749,- dari Pajak Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  (Kepulauan  Marore Dalam  Angka  2015,  2015:  108-109).  Keterbatasan sarana  transportasi  yang  meng-  hubungkan Marore dengan Tahuna menjadikan perekonomian Marore  masih  terbatas.  Harga  sembako  di  Pulau Marore  lebih  tinggi  dari  harga  pasar.  Sulitnya mengakses  bahan  pokok  makanan  disebabkan pusat perdagangan ada di Tahuna. Sementara itu, sarana transportasi dari dan menuju Tahuna sangat terbatas  kedatangannya.  Kapal  perintis  menjadi moda  transportasi  yang  digunakan  untuk aktivitas  masyarakat  di  sekitar  Kepulauan Sangihe dan Talaud. Persoalannya, kapal perintis tersebut tidak memiliki jadwal pasti keberangkatan  dan  kedatangannya.  Kondisi tersebut  bergantung  pada  kondisi  cuaca  dan ketersediaan  bahan  bakar  minyak  di  pangkalan Tahuna.
Selain  tantangan  yang  sifatnya  internal seperti yang diuraikan di atas, masyarakat Pulau Marore  juga  menghadapi  tantangan  yang sifatnya  eksternal.  Kedekatan  hubungan  antara penduduk di Marore dan di Balut dan Sarangani (Filipina Selatan) menjadikan garis batas negara
menjadi  samar,  bahkan  dijadikan  alasan  untuk membenarkan  aktivitas  pencarian  ikan  di  luar wilayah  teritorinya.  Hal  ini  bisa  dilihat  dengan maraknya  nelayan  Filipina  yang  mencari  ikan sampai  ke  perairan  kepulauan  Marore  dan sekitarnya.  Seperti  yang  diungkapkan  oleh petugas  kemanan  laut  di  Marore,  “Pernah  ada laporan  dari  sekretaris  desa  bahwa  di  Pulau Mamanuk  adalah  tempat  memancing  nelayan kita.  Namun,  sekarang  justru  banyak  nelayan Filipina  yang  memancing  di  sana.  Nelayan Marore takut karena nelayan Filipina membawa senjata”  (wawancara  dengan  petugas  keamanan di  Pulau  Marore).  Pencurian  ikan  di  wilayah perairan  Marore,  Kabupaten  Sangihe  oleh nelayan  asing  menjadi  salah  satu  penyebab kerentanan ekonomi masyarakat di sana. Sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat Marore selayaknya  dikelola  secara  optimal  demi mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di perbatasan.
Jika  melihat  deskripsi  di  atas  dapat dikatakan  bahwa  ketahanan  sosial  masyarakat Pulau  Marore  cenderung  rentan.  Hal  ini disebabkan keterbatasan maupun tantangan yang mesti dihadapi oleh masyarakat Pulau Marore.
Tradisi  Tulude  sebagai  Bentuk  Ketahanan Budaya Masyarakat Marore
Kawasan  perbatasan  tentu  tidak  bisa selalu  dikatakan  terbelakang  akibat  keterbatasan aksesnya  ke  ibukota.  Kemajuan  informasi  dan telekomomunikasi sebagai dampak dari globalisasi  menjadikan  kawasan  pulau  kecil terluar  pun  dapat  menjangkau  perkembangan dunia.  Globalisasi  yang  dianggap  sebagai  suatu bentuk  modernitas  yang  dibawa  oleh  negara Barat  ke  Timur  masih  menyimpan  beragam perdebatan.  Hans-Henrik  Holm  dan  Georg Sorensen  mendefinisikan  globalisasi  sebagai “…the  intensification  of  economic,  political, social and cultural relations across borders (Al- Rodhan, 2006: 10).
Adapun  modernitas  menurut  Giddens mengacu  pada  model  kehidupan  sosial  atau organisasi yang muncul di Eropa setelah abad 17 yang  kemudian  dampaknya  menjadi  sangat bepengaruh di belahan dunia (Giddens, 1990: 1). Selanjutnya, modernitas berdampak pada terjadinya pertemuan antara budaya impor (eksternal) yang unsur-unsurnya  lebih  maju  dan  berwatak kapitalis  dengan  budaya  lokal  (internal)  yang berwatak  tradisional.  Pertemuan  kedua  budaya
tersebut  pada  umumnya  berdampak  pada tereliminasinya unsur lokal dari tatanan kehidupan  masyarakat.  Budaya  lokal  adalah nilai-nilai  lokal  masyarakat  suatu  daerah  yang terbentuk  secara  alami  dan  diperoleh  melalui proses belajar dari waktu ke waktu (http://www. seputarsulut.com/Tulude-manifestasi-daerah- yang-berkepribadian-budaya/).
Posisi  Pulau  Marore  yang  berada  di ujung utara Kepulauan Indonesia nyatanya sudah menikmati kemajuan informasi dan telekomunikasi. Dengan  adanya  akses  listrik  24  jam,  adanya siaran  /program  televisi  lokal  maupun  nasional, dan akses internet melalui jaringan wifi dari Pos AL  dan  internet  gratis  dari  Kementerian Komunikasi  dan  Informatika  maka  sebagian masyarakat Marore sudah mengetahui perkembangan sosial,  ekonomi,  dan  politik  Negara  Republik Indonesia dan negara-negara  lainnya.  Selain  itu, sebagian  pegawai  pemerintah  kecamatan  ataupun desa  di  Pulau  Marore  berasal  dari  Tahuna  yang notabene lebih maju.
Tak  dapat  dipungkiri  bahwa  penduduk di  Indonesia  sebagian  besar  adalah  masyarakat adat  yang  tersebar  di  berbagai  provinsi  dan setiap  masyarakat  adat  tersebut  mempunyai  ciri khas  kebudayaan  yang  berbeda  di  setiap daerahnya masing-masing. Meskipun globalisasi selama ini dianggap sebagai salah satu penyebab lunturnya  budaya  lokal/adat/tradisi  di  sebagian wilayah  Indonesia,  tetapi  masyarakat  Pulau Marore  ternyata  masih  mempertahankan  tradisi Sangir  (sebutan  untuk  masyarakat  yang  berasal/ keturuan  dari  Kepulauan  Sangihe).  Tradisi  dan budaya  masih  terasa  kental  menyelimuti kehidupan masyarakat Sangir di tengah gempuran  modernisasi  dan  globalisasi  terhadap kebudayaan  nasional.  Nilai-nilai  luhur  dari nenek moyang masyarakat Sangir masih terjaga.
Salah  satu  acara  tradisi  yang  masih  dilestarikan adalah Upacara Adat Tulude yang digelar setiap awal pergantian tahun oleh masyarakat keturunan Sangir termasuk di Pulau Marore.
Kata  “Marore”  sendiri  berasal  dari  kata tamalale/tamarale (bahasa Sangihe) yang berarti “tidak  mengenal  lelah”,  sebuah  nama  yang menyiratkan sikap hidup masyarakatnya.
Penduduk  Marore  adalah  orang-orang  suku Sangihe  yang  telah  lama  tinggal  di  pulau tersebut.  Seorang  tokoh  pejuang  Sangihe bernama  Barhama  dianggap  sebagai  pemimpin pertama  orang  Sangihe  yang  bermukim  di Marore.  M9jasyarakat  Marore  melaksanakan
upacara  adat  Tulude  selain  sebagai  ungkapan syukur  juga  sebagai  peringatan  terbentuknya pemukiman Marore yang dilaksanakan setiap 31 Januari (Soeratin, 2011: 216).
Upacara adat Tulude merupakan warisan para leluhur masyarakat Nusa Utara  (Kepulauan Sangihe,  Talaud,  dan  Sitaro),  Provinsi  Sulawesi Utara. Telah berabad-abad acara sakral dan religi ini dilakukan oleh masyarakat etnis Sangihe dan Talaud  sehingga  tidak  bisa  dilupakan  oleh generasi  di  sana  hingga  kini.  Tradisi  ini  telah terpatri dalam khasanah adat, tradisi, dan budaya masyarakat  Nusa  Utara.  Bahkan,  tradisi  budaya ini  secara  perlahan  dan  pasti  mulai  diterima bukan saja sebagai milik masyarakat Nusa Utara, dalam hal ini Sangihe, Talaud, dan Sitaro, tetapi telah  diterima  sebagai  suatu  tradisi  budaya masyarakat  Sulawesi  Utara.  Hal  ini  bisa  dilihat dari  fakta  bahwa  adanya  komunitas  masyarakat etnis  Sangihe-Talaud,  maka  di  sana  akan  ada pula  hajatan  Tulude  (http://budaya-indonesia. org/Upacara-Adat-Tulude).
Kata  Tulude  atau  menulude  berasal  dari kata  suhude  yang  dalam  bahasa  Sangir  berarti “tolak”.  Secara  luas,  Tulude  berarti  menolak untuk  terus  bergantung  pada  masa  lalu  dan bersiap  menyongsong  tahun  depan.  Tulude diselenggarakan  sebagai  ucapan  rasa  syukur kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  atas  limpahan berkah  yang  telah  diberikan  Tuhan  selama  satu tahun  berlalu.  Tulude  tidak  hanya  digelar  di Kabupaten  Kepulauan  Sangihe,  tetapi  juga  di Kabupaten  lain  di  Sulawesi  Utara  tempat  Suku Sangir  berada,  seperti  di  Bitung,  Manado, Gorontalo,  dan  daerah  lainnya  (https://indonesia mengajar.org/cerita-pm/umi-qodarsasi-2/ upacara-adat-Tulude-kearifan-lokal-suku- sangir).
Upacara  adat  Tulude  merupakan  wujud ungkapan  syukur  orang  Sangir  karena  telah diberkati oleh Sang Pencipta atau dikenal Mawu Ruata Ghenggona Langi (Tuhan Yang
Mahakuasa)  ketika  memasuki  tahun  yang  baru. Secara  historis,  upacara  adat  Tulude  yang pertama  dilaksanakan  di  Manuwo  (Salurang) Kecamatan  Tabukan  Selatan  dalam  masa pemerintahan "Kulano Manentonau" pada permulaan abad  ke-16.  Upacara  Tulude  menghimpun segenap  masyarakat  untuk  berperan  dengan membawa  makanan.  Oleh  karena  itu,  upacara Tulude  ini  juga  dijuluki  “Saliwangu  Banua” yang  berarti  pesta  rakyat  makan  bersama
(http://www.academia.edu/9145093/Transignifikasi_ Kue_Tamo_dalam_Upacara_Tulude).
Tradisi  tulude  sendiri  dalam  perkembangan- nya mengalami perubahan tatkala masa kolonial berlangsung.  Awalnya,  upacara  adat  Tulude dilaksanakan  oleh  para  leluhur  pada  setiap tanggal  31  Desember  sebagai  penghujung  akhir tahun.  Pengertian  Tulude  itu  sendiri  adalah melepaskan, meluncurkan, menolak, atau mendorong,  dalam  hal  ini  melepaskan  tahun yang  lama  dan  siap  menerima  tahun  yang  baru. Dalam  tradisi  leluhur  masyarakat  Sangihe  dan Talaud, acara tolak tahun ini diwujudkan dengan upacara  di  tepi  pantai  dengan  melepaskan, meluncurkan,  atau  mendorong  sebuah  perahu kecil  yang  terbuat  dari  kayu  latolang  (sejenis kayu  yang  tumbuh  lurus  tinggi  tak  bercabang) dengan  muatan  tertentu.  Perahu  ini  oleh  tokoh adat didorong, dilepas,  atau dihanyutkan  ke  laut sebagai  simbol,  segala  sesuatu  yang  buruk  di tahun yang akan lewat dibuang atau dihanyutkan ke  laut  agar  tidak  lagi  menimpa  warga  desa setempat  di  tahun  yang  baru  (http://budaya- indonesia.org/Upacara-Adat-Tulude).
Ketika  agama  Kristen  dan  Islam  masuk ke wilayah Sangihe dan Talaud pada abad ke-19, upacara  adat  Tulude  ini  telah  diisi  dengan muatan-muatan  ritual  agama  samawi  berupa penginjilan.  Kemudian,  atas  dasar  kesepakatan adat, maka perayaan tulude dialihkan ke tanggal 31  Januari  tahun  berikutnya.  Hal  ini  dilakukan karena  umat  Kristen  di  Sangihe  dan  Talaud sebelumnya  telah  disibukkan  dengan  acara ibadah  malam  Natal  dan  tahun  baru  (http:// budaya-indonesia.org/Upacara-Adat-Tulude). Akhirnya pada tahun 1995 melalui temu budaya yang  disponsori  tokoh  adat  etnis  Sangihe  dan juga  atas  kesepakatan  Pemerintah  Kabupaten dan  DPRD  Sangihe-Talaud  disepakati  bahwa tanggal  31  Januari  merupakan  hari  besar/pesta rakyat dalam rangka perayaan Tulude.
Selain  karena  alasan  teknis  keagamaan, perayaan  Tulude  yang  dilaksanakan  pada  31 Januari  juga  diadasarkan  pada  alasan  bahwa Kata  “Tulude”  sendiri  mengacu  pada  posisi bintang fajar (Kadademahe) yang tegak lurus 90⁰ yang  diyakini  terjadi  tepat  pada  pukul  00.00 tanggal 31 Januari setiap tahun, atau nama bulan keempat  di  langit  menurut  perhitungan  ilmu astronomi  etnis  Sangihe.  Bulan  keempat,  yaitu Tulude, menurut dialek masyarakat Tagulandang disebut  “Tuluri”,  sedangkan  menurut  dialek masyarakat Talaud disebut “Lattu” (http://www.
academia.edu/9145093/Transignifikasi_Kue_Ta mo_dalam_Upacara_Tulude).
Salah  satu  ciri  khas  upacara  Tulude adalah  kue  tamo.  Kue  Tamo  adalah  makanan yang  terbuat  dari  beras  ketan  dicampur  dengan gula  merah  dan  santan  lalu  dibentuk  kerucut seperti  nasi  tumpeng.  Pembuatan  kue  Tamo tidak  bisa  dilakukan  oleh  semua  orang,  tetapi harus  di  kediaman  seorang  Mayore  Labo, pemimpin adat, yang nantinya berhak memotong kue  tersebut.  Kue  Tamo  memiliki  makna  yang mendalam.  Pertama,  sebagai  bentuk  pernyataan syukur  atas  perlindungan  Tuhan  Semesta  Alam pada  tahun  yang  sudah  berlalu.  Kedua, permohonan  berkat  dan  kesuksesan  untuk  tahun baru  yang  sedang  dijalani.  Ketiga,  permintaan agar  dijauhkan  dari  penyakit,  bencana,  dan perselisihan dalam masyarakat.
Tatuwang  Tamo  adalah  tahap  puncak dari  prosesi  upacara  Tulude.  Tahapan  Tatuwang Tamo  diawali  dengan  Sasalamate  Tamo,  yakni rangkaian  doa  atau  ungkapan  hikmat  atas  kue Tamo  yang  akan  dipotong  dan  dibagi-bagikan. Pemotongan  kue  oleh  Mayore  Labo  harus dilakukan  dengan  khusuk  dan  doa-doa  yang dipanjatkan  menggunakan  bahasa  adat.  Proses pembuatan  dan  arak-arakan  kue  tamo  menuju pelataran  upacara  memiliki  makna  perjamuan yang  menggambarkan  kesederajatan  semua orang  tanpa  melihat  sekat-sekat  sosial  yang menghalangi.  Adapun  prosesi  pemotongan  dan pembagian kue Tamo yang dilakukan oleh tetua adat  menggambarkan  bentuk  sakral  atas  nilai- nilai  hidup  seperti  penghargaan  atas  kemanusiaan dan  kebersamaan  (http://www.  academia.edu/ 9145093/Transignifikasi_Kue_Tamo_dalam_Up acara_Tulude).
Acara  Tulude  biasanya  disertai  dengan acara  kesenian  seperti  tarian  Empat  Wayer, Masamper, dan Cakalele. Tarian Masamper dan Empat Wayer biasanya juga digelar dalam acara pernikahan dan hari ulang tahun, sedangkan  tari Cakalele  dilakukan  saat  menyambut  tamu  yang dihormati (http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/).  Tarian Cakalele  juga  merupakan  tarian  perang,  penari membawa parang serta sapu tangan (lenso) yang melambangkan  martabat  penduduk  yang  harus dijaga.  Meski  tradisi  Tulude  dan  tari-tarian tersebut  adalah  bukan  tradisi  asli  Marore melainkan  tradisi  Sangir,  tetapi  upaya  masyarakat Marore  yang  juga  adalah  keturunan  Sangir dalam  melestarikan  tradisi  tersebut  patut diapresiasi.  Upacara  ini  sangat  bermakna  di
tengah  upaya  mengoptimalkan  kearifan  lokal untuk  menciptakan  rasa  kebersamaan.  Dengan tetap  mempertahankan  tradisi  tersebut  maka masyarakat  telah  melakukan  pewarisan  nilai- nilai  atau  norma-norma  tradisional.  Upaya tersebut  merupakan  bentuk  ketahanan  budaya masyarakat  Marore  di  tengah  arus  globalisasi dunia.
Upacara  Tulude  yang  digelar  oleh masyarakat  Sangir  yang  khususnya  hidup  di Pulau  Marore  menunjukkan  bahwa  Indonesia begitu kaya akan budaya. Di beranda luar negeri ini,  nyatanya  kearifan  lokal  masih  terus  tumbuh dan  lestari.  Pergelaran  upacara  Adat  Tulude  ini menjadi  salah  satu  identitas  keberagaman budaya  dan  wadah  pemersatu  masyarakat  di tengah  keterbatasan  yang  dimilikinya.  Dalam melestarikan  peninggalan  warisan  para  leluhur dan  sebagai  penangkal  arus  modernisasi  dalam menjaga  khazanah  kearifan  lokal,  budaya  harus mengakar,  dalam  menghadapi  arus  globalisasi, serta memupuk rasa kebersamaan, kekeluargaan, persaudaraan,  dan  juga  sebagai  aset  di  bidang pariwisata (http://www.seputarsulut.com/Tulude- manifestasi-daerah-yang-berkepribadian-budaya/).
Terkait pelestarian tradisi seperti Tulude ini  tidak  bisa  serta  merta  hanya  menjadi tanggung jawab masyarakat yang merayakannya. Namun,  lebih  luas,  negara  perlu  hadir  menjaga kelestarian  tradisi  tersebut  sebagai  sebuah identitas  budaya.  Hal  ini  disebabkan  secara geografis  Pulau  Marore  lebih  dekat  dengan Filipina,  bahkan  sebagian  penduduk  di  pulau Balut  dan  Sarangani  (Filipina  Selatan)  merupakan keturunan  Sangir.  Jika  tradisi  tersebut  tidak dijaga  sebagai  sebuah  identitas  bangsa,  budaya Tulude  bisa  saja  terkikis  oleh  modernisasi  dan punah.  Selian  itu,  secara  politik,  tradisi  ini  bisa diklaim  sebagai  tradisi  negara  lain,  seperti  yang pernah  dilakukan  oleh  Malaysia  ketika  mengklaim bahwa  reog  ponorogo,  batik,  dan  angklung berasal dari Malaysia.
Kearifan lokal masyarakat Pulau Marore tidak hanya dalam bentuk upacara Tulude. Selain itu,  terdapat  tradisi  yang  terkait  kegiatan pertanian  yang  dikenal  dengan  istilah  Eha.  Eha adalah  suatu  aturan  untuk  panen  kelapa  hanya dapat  dilakukan  setiap  tiga  bulan  sekali.  Hal  ini merupakan suatu kebiasaan adat kampung untuk menjaga  kualitas  buah  serta  mengeliminasi pencurian yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (www.ppk-kp3k.kkp.go.id).
Kebiasaan-kebiasaan  baik  yang  berlangsung di  masyarakat  Pulau  Marore  juga  beragam. Berdasarkan cerita dari salah satu narasumber di Pulau  Marore,  masyarakat  di  Marore  masih memegang  teguh  toleransi,  gotong  royong,  dan kebersamaan.  Ikatan  persaudaraan  di  Pulau Marore  dapat  dilihat  ketika  ada  keluarga  yang sedang  berduka,  maka  masyarakat  di  Marore bergotong  royong  membantu  keluarga  yang berduka  dengan  mengumpulkan  sumbangan  dari masyarakat.  Bantuan  tersebut  bisa  berupa  uang maupun  bahan  makanan.  Perwakilan  dari  desa akan mengumpulkan sumbangan dengan mendatangi  rumah-rumah  di  sekitar  rumah keluarga  yang  berduka  kemudian  hasil  sumbangan tersebut  diantarkan  kepada  keluarga  yang berduka.  Tujuannya  adalah  mengurangi  beban keluarga  yang  sedang  berduka  (Wawancara dengan guru SMA Marore).
Kegiatan  gotong  royong  masyarakat Marore juga dapat dilihat ketika ada warga yang akan  mengadakan  syukuran  atas  pembangunan rumah  tinggal.  Masyarakat  di  Pulau  Marore datang  dengan  membawa  bahan  makanan  untuk dimasak  bersama-sama.  Selain  itu,  warga  laki- laki secara sukarela bergotong royong membantu pembangunan  rumah  tersebut  tanpa  mendapat bayaran.  Kegiatan  gotong  royong  tersebut  juga berlaku  saat  ada  prosesi  pembangunan  pusaran (kuburan) bagi warga yang meninggal.
Terkait  dengan  toleransi  beragama, masyarakat  di  Pulau  Marore  masih  sangat menghargai  keragaman  etnis  dan  agama.  Meski penduduk  Marore  mayoritas  beragama  Kristen, tetapi ada beberapa penduduk pendatang Marore yang  beragama  Islam.  Saat  perayaan  Idul  Fitri, Ketua  Jemaat  Gereja  dan  rombongannya  akan mengunjungi  penduduk  Muslim  di  Marore dengan  membawa  makanan.  Hal  ini  dilakukan sebagai  bentuk  toleransi  dan  rasa  persaudaraan yang  dijunjung  tinggi  oleh  masyarakat  Marore. Hal  lain  yang  juga  dipegang  teguh  oleh masyarakat Marore dan pulau lain di sekitarnya, seperti  Pulau  Kawio,  adalah  hari  Minggu merupakan  hari  ibadah  sehingga  setiap  hari Minggu  masyarakat  tidak  melakukan  aktivitas melaut  atau  berdagang  melainkan  ibadah  ke Gereja (Wawancara dengan guru SMA Marore).
Kebiasaan  baik  masyarakat  Marore lainnya  yang  dirasakan  sendiri  oleh  penulis yakni  keramahan  individu-individu  di  Marore. Dari  anak  kecil,  dewasa,  hingga  kakek  nenek akan  saling  bertegur  sapa  dalam  setiap
kesempatan.  Bahkan,  ketika  ada  kunjungan  atau tamu  yang  berasal  dari  daerah  lain,  masyarakat Marore  akan  menyambutnya  dengan  sangat ramah  dan  baik.  Tidak  adanya  sifat  individualis di dalam budaya masyarakat Marore menjadikan ikatan persaudaraan menjadi begitu hangat.
Pemeliharaan budaya atau tradisi seperti yang dilakukan masyarakat Marore di atas perlu dilakukan  demi  menjaga  ketahanan  budaya masyarakat setempat. Melalui kebijakan peningkatan  ketahanan  budaya  diharapkan  agar masyarakat  dapat  turut  serta  melestarikan  dan mengembangkan kebudayaan sehingga memiliki ketahanan  dalam  menghadapi  pengaruh  budaya asing.  Hal  ini  akan  mendorong  terwujudnya sikap  masyarakat  yang  saling  menghargai, mengakui,  dan  menghormati  di  antara  berbagai komunitas  budaya,  sehingga  dapat  memperkokoh ikatan  persaudaraan  dan  kebangsaan  (Kebijakan Pelestarian  dan  Pengembangan  Kebudayaan, 2004: 48).
Penutup
Kawasan perbatasan di Indonesia
memiliki  nilai  strategis  dalam  hal  penegakan kedaulatan  wilayah  negara.  Persoalan  yang melingkupi kawasan perbatasan selama ini yakni terjadinya  kesenjangan  antara  kawasan  perbatasan dengan  wilayah  lain  di  Indonesia.  Keterpinggiran dan keterbatasan infrastruktur menjadikan kawasan  perbatasan  menghadapi  kendala  dalam pembangunan kesejahteraan masyarakatnya.
Pulau  Marore  merupakan  salah  satu pulau  kecil  terluar di  Indonesia  yang  berbatasan laut  dengan  Pulau  Balut  dan  Saranggani, Republik  Filipina.  Sebagai  pulau  kecil  terluar, maka  keterbatasan  akses  masyarakat  Marore  ke ibukota  kabupaten  menjadi  kendala  dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Marore. Justru  interaksi,  baik  sosial  maupun  perdagangan, banyak  dilakukan  masyarakat  Marore  dengan masyarakat  di  Filipina  yang  secara  jarak  tentu lebih dekat. Meski memiliki sejumlah keterbatasan,  baik  dalam  infrastruktur,  sumber daya manusia, serta keterbatasan finansial, tetapi hal  tersebut  mampu  dihadapi  masyarakat Marore.  Meski  ketahanan  sosial  masyarakat Pulau Marore cenderung rentan, tetapi masyarakat  Marore  ternyata  mampu  melakukan pemertahanan  budaya  melalui  pemeliharaan beragam  tradisi.  Karena  globalisasi  adalah  sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditolak oleh sebuah bangsa,  maka  yang  bisa  dilakukan  adalah
menjadikan globalisasi sebagai sebuah tantangan untuk tetap menjaga warisan budaya bangsa agar tetap  eksis  dan  memperkenalkan  kekayaan  dan keragaman budaya Indonesia kepada dunia.
Di  tengah  gempuran  globalisasi  yang melanda  Indonesia,  masyarakat  Marore  sampai kini  mampu  mempertahankan  tradisi  yang  lahir dari  keturunan  Sangir,  yakni  tradisi  Tulude sebagai  ungkapan  syukur  kepada  Tuhan  Yang Maha Esa atas segala kebaikan dan rahmat yang telah  dilimpahkan.  Selain  itu,  terdapat  juga tradisi  ataupun  kebiasaan-kebiasaan  baik  yang dilakukan  masyarkat  Marore,  yakni  gotong- royong dalam membangun rumah, pembangunan pusaran  (kuburan),  membantu  meringankan keluarga  yang  mengalami  musibah  (kematian), hingga  toleransi  antarumat  beragama.  Tradisi- tradisi tersebut penting untuk dijaga eksistensinya  demi  menghadapi gempuran globalisasi  yang  perlahan  mulai  mengikis kebudayaan  Indonesia  di  wilayah  lainnya.  Perlu kehadiran masyarakat dan negara dalam menjaga tradisi-tradisi  yang  ada  sebagai  sebuah  identitas budaya Indonesia.

## Daftar Pustaka
Adger,  W.N.  (2000).  “Social  and  Ecological Resilience:  Are  They  Related?”  Progress in  Human  Geography  24,  no.  3  (2000): 347–64.
doi:10.1191/030913200701540465.
Al-Rodhan,  Nayef  R.F.  (2006).  Definitions  of Globalization: A Comprehensive Overview and  a  Proposed  Definition.  Geneva Centre for Security Policy.
BPS. (2015).  “Kepulauan  Marore Dalam  Angka 2015.”  Kabupaten  Kepulauan  Sangihe:
BPS.
BPS. (2015). "Kepulauan Sangihe Dalam Angka 2015".  Kabupaten  Kepulauan  Sangihe: BPS.
Community  &  Regional  Resilience  Institute,
(2013). Definitions of Community Resilience: An  Analysis,  (A  CARRI  Report).  CARRI dan Meridian Institute.
Ekawati,  Esty.  (2016).  "Peran  Globalisasi  terhadap Perubahan  Perilaku  Masyarakat  Bali: dalam  Tinjauan  Ekonomi,  Politik  dan Adat  Bali"  dalam  Muhammad  Hisyam dan Cahyo Pamungkas (eds), Indonesia,
Globalisasi dan Global Village. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Giddens,  Anthony.  (1990).  The  Consequencies of Modernity. UK: Polity Press.
Jori Darondo, (2016). “Kebutuhan Air Minum di Marore  Terpenuhi”.  2  Juni.  http:// manado.antaranews.com/berita/30199/ke butuhan-air-minum-di-marore-terpenuhi. Diakses pada 22 Juli 2016.
Kebijakan  Pelestarian  dan  Pengembangan Kebudayaan. Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2004.
Keck, Markus, and Patrick Sakdapolrak. (2014). “What  Is  Social  Resilience?  Lessons Learned  and  Ways  Forward.”  Erdkunde 67,  no.  1  (2013):  5–19.  doi:  10.3112/ erdkunde.2013.01.02.
Kristianto,  Adi  Budi.  “Transignifikansi  (Perubahan Makna)  Kue  Tamo  dalam  Upacara
Tulude:  Suatu Upaya  Inkulturasi  Liturgi Atas  Budaya  Sangir,”  n.d.  http://www. academia.edu/9145093/Transignifikasi_ Kue_Tamo_dalam_Upacara_Tulude.
Peraturan  Badan  Nasional  Pengelola  Perbatasan Nomor  1  Tahun  2015  Tentang  Rencana Induk  Pengelolaan  Perbatasan  Negara Tahun 2015–2019.
Redaksi, n.d. “Indonesia Laporkan 16.056 Pulau Bernama  dan  Berkoordinat  ke  PBB” http://www.big.go.id/berita- surta/show/indonesia-daftarkan-16-056- pulau-bernama-dan-berkoordinat-ke- pbb. Diakses pada 20 Desember 2017.
Redaksi.  (2016).  “Tulude,  Manifestasi  Daerah yang Berkepribadian Budaya”, 6
Februari.  http://www.seputarsulut.com/ Tulude-manifestasi-daerah-yang-
berkepribadian-budaya/.  Diakses  pada 20 Desember 2017.
Retnowati,  Endang  (ed).  (2007).  Ketahanan Budaya  dan  Globalisasi  di  Indonesia: Studi  Kasus  Industri  Makanan  dari Negara Industri Maju di Kota Mataram, Nusa  Tenggara  Barat.  Jakarta:  LIPI Press.
Smyntyna,  Olena.  (2016).  “Cultural  Resilience Theory  As  An  Instrument  Of  Modeling Human  Response  To  Global  Climate Change.  A  Case  Study  In  The  North- Western  Black  Sea  Region  On  The Pleistocene-Holocene  Boundary.”  RIPARIA 2 (2016): 1–20.
Soeratin, Aat (ed). (2011). Tepian Tanah Air, 92
Pulau  Terdepan  Indonesia;  Indonesia Bagian  Tengah.  Jakarta:  Penerbit  Buku
Kompas.
Sem Muhaling, (2012). “Upacara Adat Tulude”. 22 Februari. http://budaya-indonesia.org/ Upacara-Adat-Tulude.  Diakses  pada  20 Desember 2017.
Umi  Qodarsasi,  n.d.  Upacara  Adat  Tulude, Kearifan  Lokal  Suku  Sangir.  https:// indonesiamengajar.org/cerita-pm/umi- qodarsasi-2/upacara-adat-Tulude- kearifan-lokal-suku-sangir. Diakses pada September 2016.
www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index. php/public_c/pulau_info/305. Diakses pada 22 Juli 2016.
Wawancara  Tim  Perbatasan  dengan  SM.  Guru
SMA Marore. Marore. 1 Juni 2016
Wawancara  Tim  Perbatasan  dengan  F.  Petugas Kesehatan  Puskesmas  Marore.  Marore. 28 Mei 2016
Wawancara  Tim  Perbatasan  dengan  B.  Petugas Keamanan  Pulau  Marore.  Marore,  30 Juni 2016.