Research Article                                                                                                                        e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523

## The Role Of The Community And Village Empowerment Office Of West Sumatra Province In Increasing The Capacity Of BUMnag Management
Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Sumatera Barat Dalam Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMnag
Bonavidiawati Zebua 1a Rizki Syafril 2b (*)
1 Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang
a bonavidiawati09@gmail.com b rizkisyafril@fis.unp.ac.id
(*) Corresponding Author rizkisyafril@fis.unp.ac.id
How to Cite: Bonavidiawati Zebua. (2023). Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Sumatera Barat Dalam Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMnag.                                                                          doi : 10.36526/js.v3i2.3355 Abstract Received : 11-10-2023 Revised   : 25-11-2023 Accepted : 20-12-2023 Keywords: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Peningkatan Kapasitas, Pengurus BUMnag This research aims to determine role West Sumatra Province  Community and Village  Empowerment  Service  in  increasing  the  capacity  administrators  of village/Nagari-owned enterprises. This research was conducted using qualitative approach  with  descriptive  methods.  The  results  research  concluded  role Department  of  Empowerment  and  Community  and  Villages  West  Sumatra Province  was  to  provide  guidance  and  guidance  to  BUM  Desa/Nagari.  The activities  carried  out  by  PMD  Service  include  carrying  out  coaching,  technical guidance,  socialization,  data  collection,  supervision  and  monitoring  in  terms coaching for Village/Nagari BUMs as well as means  of collaboration with third parties in supporting the development of Village/Nagari BUMs. Collaboration with 3rd parties The PMD Department collaborates with universities, for Village/Nagari BUM administrators who wish to continue their educational studies, campus will provide a 30% discount on tuition fees at Taman Siswa University and 25% at Darma Andalas University. There internship/KKN activities in cooperative studies at the Village/Nagari BUM office. In collaboration with Bank Nagari, there will be outreach to the directors of BUM Desa/Nagari regarding the provision of BUM Desa/Nagari business capital credit loans by Bank Nagari. Apart from that, the PMD Service also carries out assessments and appreciation in form of prizes for the best Village/Nagari BUMs every year as encouragement and motivation for Village/Nagari BUMs in West Sumatra. In increasing the capacity of Village/Nagari BUM  administrators,  there  several  obstacles  or  barriers  to  the  PMD  Service, including: lack of budget, so that the PMD Service limited in providing guidance and monitoring for Village/Nagari BUMs.

## PENDAHULUAN
Sistem pemerintahan di Indonesia yang terdapat di desa juga harus diakui oleh pemerintah (Rauf, 2017). Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Timotius, 2018). Desa  merupakan  sekumpulan  dari  masyarakat  yang  terdapat  di  suatu  wilayah  yang  memiliki kewenangan dalam mengurus serta mengatur berdasarkan norma atau aturan yang ada di wilayah
Research Article                                                                                                                        e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
tersebut (Tamam, 2023). Ada berbagai macam desa yang terdapat di Indonesia, di wilayah Sumatera Barat sebutan bagi desa adalah Nagari (Rahayu et al., 2022) BUMNag atau dikenal dengan sebutan Badan Usaha Milik Nagari merupakan salah satu lembaga yang bertujuan dalam memperkukuh perekonomian nagari yang dikelola oleh pemerintah nagari dan juga masyarakat. Hal mendasar yang dipergunakan oleh BUMNag adalah potensi sumber daya dan berbagai macam kebutuhan lainnya (Fadli, 2022). Selain itu, pengelolaan yang dilakukan oleh BUMNag sendiri didasarkan oleh kegiatan ekonomi yang berlandaskan akuntabel, transparansi, partisipatif,  dan  kerjasama  (Destuliadi,  2022).  Kemudian  pengelolaan  dari  BUMnag  sendiri  juga melibatkan dari masyarakat langsung yang dikontrol oleh pemerintah nagari (Maghfira, 2020).
Permasalahan  berdasarkan  kajian  beberapa  literature  memaparkan  bahwa  penghasilan secara  finansial  ataupun  ekonomi  yang  berum  berjalan  dengan  lancar  (Dewi,  2022).  Selain  itu, terdapat juga Bumnag yang sudah menjalankan suatu usahanya, akan tetapi memiliki kelemahan dalam bidang pengelolaan usaha yang dimilikinya  (Irmawaty et al., 2021). Menurut sumber data ditahun 2019 memaparkan bahwa terdapat 289 unit yang sudah berkembang dari 869 unit  yang terdapat  di  Sumatera  Barat.  Namun,  pada  tahun  2022  jumlah  Nagari  di  Sumatera  Barat  terjadi peningkatan begitu juga dengan BUMNAG.
Berikut  adalah  Tabel  1  yang  memaparkan  terkait  klasifikasi  BUMDES/BUMNAG  yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat.
Tabel 1. Klasifikasi BUMDES/BUMNAG di Provinsi Sumatera Barat No. Nama JUMLAH JUMLAH BUMNAG KLASIFIKASI Kec  Nagari  Terbentuk  Belum  Maju  Berkembang  Pemula  Perintis 1 Pesisir Selatan 5 182 182 0 9 6 45 22 2 Solok 4 74 72 2 1 0 9 62 3 Sijunjung 8 62 61 1 0 17 16 18 4 Tanah Datar 4 75 72 3 0 2 6 34 5 Padang Pariaman 7 103 95 8 6 0 1 58 6 Agam 6 82 79 3 6 0 26 47 7 Lima Puluh Kota 3 79 71 8 0 0 9 42 8 Pasaman 2 37 37 0 0 3 5 29 9 Kepulauan Mentawai 0 43 41 2 0 0 5 36 10 Dharmasraya 1 52 52 0 5 9 6 12 11 Solok Selatan 7 39 38 1 2 20 0 16 12 Pasaman Barat 11 19 19 0 1 0 5 3 13 Kota Sawahlunto 4 27 23 4 0 0 9 4 14 Kota Pariaman 4 55 50 5 0 1 25 24 Total 56  929 892 37 0 58 87 407
Berdasarkan tabel di atas jumlah BUMNag yang ada di Provinsi Sumatera Barat sudah mencapai 892 BUMNAG dari 929 Nagari yang ada di Sumatera Barat. Jadi masih terdapat 37 Nagari
Research Article                                                                                                                        e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
yang belum memiliki BUMNag. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengklasifikasikan BUMNag menjadi empat kategori yaitu maju, berkembang, pemula dan perintis. Dari 892 BUMNag terdapat 40 Nagari yang masuk dalam klasifikasi maju.
Berdasarkan hasil diskusi awal dengan Pegawai di DPMD Provinsi Sumatera Barat terdapat beberapa permasalahan yang sering ditemui di BUMNag: tidak paham sistem perekrutan pengurus BUMNag,  Tidak  paham  tujuan  pendirian  BUMNag,  Belum  mengetahui  potensi  yang  ada  di nagarinya, belum paham mengenai marketing, dan kurangnya gaji pengurus. Sehingga, pengurus sering  berganti-ganti  karena  kurangnya  minat  masyarakat  yang  mau  menjadi  pengurus  dan kurangnya pengetahuan. Hal tersebut senada dengan pendapat Bambang (2017) yang memaparkan bahwa terdapat beberapa hambatan dalam pendirian Bumdes, diantaranya adalah SDM (Sumber Daya Manusia) yang belum memadai, pemetaan potensi desa belum dilakukan, dan menyertaan modal dari desa juga belum dilakukan.
Penelitian  terdahulu  oleh  Rahayu  et  al.  (2022)  mengemukakan  saat  ini  masih  banyak BUMNag di Sumatera Barat yang masih belum melakukan pengelolaan keuangan dengan baik. Hal ini terlihat dari hasil survey yang dilakukan, yang menunjukkan bahwa sebagian besar BUMNag masih belum melakukan pencatatan atau perencanaan keuangan dengan baik, bahkan masih ada BUMNag yang sama sekali belum melakukan perencanaan dan juga pencatatan akuntansi dengan baik. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya kemampuan pengelola BUMNag terkait dengan pengelolaan  keuangan.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  upaya  peningkatan  kapasistas  pengelola BUMNag melalui pelatihan dan pendampingan.
Kemudian  kegiatan  wawancara  juga  dilakukan  terhadap  Bapak  Ferdiansyah  Selaku Sekretaris Nagari Painan Selatan. Berdasarkan hasil wawancara awal penulis dapat dilihat bahwa masih  ada  BUMNag  yang  fakum  dan  Peran  DPMD  dalam  melakukan  pembinaan  masih  belum optimal,  dan  diperlukannya  pembinaan  yang  berkelanjutan  terhadap  pengurus  BUMNag  dalam pengelolaan  BUMNag.  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  pengembangan  terkait  pemerintah  kota ataupun kabupaten sebaiknya dapat menjadi garda terdepan.
Melalui  pemaparan  diatas,  penulis  mengambil  judul  “Peran  Dinas  Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat dalam Peningkatan Kapasitas Pengurus Bumnag”. Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  mengetahui peran  Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa Provinsi Sumatera Barat dalam peningkatan Kapasitas pengurus Badan Usaha Milik Nagari.

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif.  Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Povinsi Sumatera Barat, yang beralamatkan di Jl. Pramuka No. 13 Khatib Sulaiman Padang-25136, Kota Padang, Sumatera Barat. Pada penelitian ini juga dilakukan terkait penelusuran data melalui informan penelian. Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  yang  didapatkan langsung dari beberapa informan dan data sekunder yang didapatkan dari telaah beberapa sumber pendukung  untuk menunjang atau  mendukung  hasil  temuan  yang  terdapat  di  data primer.  Pada analisis yang dilakukan di data sekunder ini dilakukan terhadap beberapa laporan, jurnal, artikel, buku, dan berbagai macam sumber relevan lainnya.
Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  wawancara,  dokumentasi,  dan  observasi. Setelah data didapatkan kemudian dilakukan uji keabsahan data yang meliputi triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Kemudian teknik analisis data dilakukanmelalui reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Berikut adalah Gambar 1 yang memaparkan terkait teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti, yaitu:
Research Article                                                                                                                        e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523 Gambar 2. Teknik Analisis Data
Sumber: Miles & Huberman (1992) dalam (Diyati & Muhyadi, 2019)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Data utama dalam penelitian ini merupakan hasil dari wawancara tidak terstruktur yang dilakukan dengan cara peneliti mendatangi secara langsung ke tempat informan bekerja. Hasil yang peneliti dapatkan melalui wawancara selanjutnya direkam dan dituangkan seluruhnya dalam bentuk transkrip (lampiran) yang datanya berhubungan dengan tujuan penelitian yang akan peneliti sajikan pada  paparan  temuan  khusus  berikut.  Dasar  dari  Dinas  PMD  melakukan  pembinaan  dan pengawasan  terhadap  BUMDES  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang BUMDES pada pasal 112 dan pasal 114.
1. Peran Dinas PMD dalam Peningkatan Kapasitas Pengurus BUM Desa/Nagari Hasil wawancara yang dilakukan pada Asmarul, S.H. selaku Kadus DPMD memaparkan:
“…Dinas PMD sebagai badan Pembina mendorong badan usaha milik nagari untuk kreatif melihat peluang-peluang yang ada di nagari untuk dijadikan sumber ekonomi, bisa dari sumber daya  alam,  sumber  daya  manusia,  dan  peluang  unit  usaha  berupa  aset.  Dan Dinas PMD memiliki peran melakukan bimbingan dan pembinaan kebada Badan Usaha Milik Desa/Nagari. ” (Wawancara 30 Oktober 2023).
Hal yang sama juga berkaitan dengan pernyataan tersebut disampaikan oleh Ruji Aprilus Aljassri, SH selaku kepala seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dinas PMD, mengungkapkan bahwa :
“…Kegiatan-kegitan yang dialukan oleh Dinas PMD umumnya pembinaan, pengawasan, sosialisasi dan kerja sama dengan pihak ke 3” (Wawancara 30 Oktober 2023).
Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 42 Tahun 2017 memaparkan ada beberapa fungsi dari PMD, diantaranya terkait dengan Pemberdayaan Ekonomi masyarakat, sebagai berikut:
a. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan.
b. Melaksanakan koordinasi langsung.
c. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknik. Kemudian beberapa tupoksi yang dimaksudkan, diantaranya:
a. Saat pemimpin memberikan tugas berkaitan dengan kedinasan, maka sebaiknya harus segera dilakukan.
b. Kegiatan koordinasi bersama dengan unit kerja harus segerla dilaksankan.
Research Article                                                                                                                        e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
c. Kegiatan evaluasi serta pelaporan dilaksankan.
d. Pelaksanaan evaluasi, monitoring, dan koordinasi bersama dengan masyarakat nagari melalui berbagai macam program.
e. Pemanfaatan Sarjana ke Nagari dilaksanakan rekrutmen.
f. Pelaksanaan dari pengelolaan data.
g. Pelaksanaan teknik evaluasi, monitoring, dan pembinaan tentang BUMDes/BUMNag.
h. Memfasilitasi serta pelaksanaan koordinasi terkait pengembangan BUMDes/BUMNag.
i. Pelaksanaan  pelaporan  dan  evalusia  tekait  pengembangan  lembaga  keuangan  mikro perdesaan.
j. Dll.
Hal ini juga di dukung dengan berbagai kegiatan-kegitan atau program Dinas PMD seperti yang diungkapkan oleh Mahdianur, SE, MM
“…Ada beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dinas PMD provinsi Sumatera Barat melalui  Bidang  UEM  KM,  terutama  melaksanakan  kebijakan  yang  berkaitan  dengan kewirausahaan  Desa/Nagari,  dan  juga  mendukung  program  imigran  menciptakan  100.000 enterpreneur  Desa/Nagari  sesumatera  barat.  Kemudian  melakukan  penentuan-penentuan program seperti Bimtek, dan juga berkaitan dengan rapat koordinasi tingkat provinsi. Selain itu, kita juga melakukan kunjungan lapangan dan juga pendampingan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi Darma Andalas dan Taman Siswa dan terakhir kita juga kerja sama dengan P3PD berkaitan dengan kewirusahan desa dan pengembangan BUM Desa/Nagari”. (Wawancara 30 Oktober 2023).
Saat ini kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas PMD terkait peningkatan kapsitas pengurus BUMDes/Nagari  seperti  yang  disampaikan  oleh  Ruji  Aprilus  Aljassri,  SH  selaku  kepala  seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dinas PMD, antara lain:
“...Sosialisasi PP Nomor 11 tahun 2021 pada tanggal 21-23 januari 2023, Rakor Peningkatan Kapasitas  Pengurus  BUM  Desa/Nagari  6-8  Maret  2023,  Rakor  BUM  Desa/Nagari  15-16  Mei 2023. Materi-materi yang disampaikan terkait, penyusunan laporan keuangan, Mapping Bisnis dalam hal pendataan potensi nagari, pengenalan jenis usaha yang bisa digeluti oleh BUM Desa/ Nagari, Penginputan Jenis kode Usaha BUM Desa/ Nagari ke Nomor Induk Usaha N.IB oleh DPMTSP Provinsi Sumatera Barat.” (Wawancara 30 Oktober 2023)
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa Dinas PMD mendukung kegiatan  pembinaan  terhadap  BUM  Desa/Nagari  terlihat  dari  berbagai  program-program  atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas PMD. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Dinas PMD Yaitu  melaksanakann  pembinaan,  bimbingan  teknis  sosialisasi,  pendataan,  pengawasan  dan monitoring dalam hal pembinaan terhadap BUM Desa/Nagari serta sarana kerja sama dengan pihak ke 3 dalam pendukung perkembangan BUM Desa/Nagari. Namun kegiatan sosialisasi dan rakor tersebut belum optimal seperti yang disampaikan oleh Masneli, S.Pi selaku Sekretaris Nagari Sungai Pua:
“...Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas PMD masih kurang dan dapat dihitung jari. Apalagi saat ini pengurus BUMNag Sungai PUA masih pengurus yang baru jadi perlu mengikuti pelatihan, pembukuannya  masih  belajar  otodidak.  Jadi  diperlukan  adanya  pelatihan  bagaimana  cara membuat  laporan  keuangan  yang  idealnya,  dan  strategi  pengembangan  usaha.  Nagari dianjurkan untuk mendirikan BUM Nagari tapi sudah berdiri masih kurang dipantau masih banyak yang kurang paham dalam pengelolaan Usaha.” (Wawancara 26 Oktober 2023) Selanjutnya di sampaikan oleh Ibu Dea Olviola, SH selaku Bendahara BUM Nagari Sungai Pua;
“...Untuk pelaporan hanya sekedar seremonial saja, tidak ada feedback atau tanggapan terkait laporan yang sudah dibuat.” (Wawancara 26 Oktober 2023)
Hal serupa juga diungkapkan oleh Riri Syafrianti, S.Pd Selaku Sekretaris Desa Kampung Apar;
Research Article                                                                                                                        e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
“…Saat  ini  BUM  Desa  di  Kampung  Apar  sudah  fakum  dikarenkan  pengurus  BUM  Desa memundurkan diri. Disebabkan pengurus belum bisa mengelola BUM Desa. Pengurus sudah mengikuti  pelatihan  yang  dilakukan  oleh  Dinas  PMD  mungin  sekali  setahun.  Namun,  dalam penyusunan laporan keuangan pengurus BUM Desa masih belum baik.”
Dari  beberapa  hasil  wawancara  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  pembinaan masih belum optimal. Dimana pembinaan masih belum tercapai dapat terlihat dari pengurus BUM Nagari  sungai  Pua  yang  masih  belajar  otodidak  terkait  pembuatan  laporan  keuangan.  Adanya laporan kegiatan BUM Nagari yang tidak di evaluasi. Kemudian, masih belum optimalanya pengurus BUM Desa/Nagari mengikuti pembinaan.
Selain  itu  Dinas  PMD  juga  melakukan  kerja  sama  dengan  pihak  ke  3  dan  kegiatan  yang mendukung peningkatan kapasitas pengurus BUM Desa/Nagari, seperti yang disampaikan oleh Ruji Aprilus Aljassri, SH selaku kepala seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dinas PMD, sebagai berikut:
“...Dinas PMD melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi, bagi pengurus BUM Desa/Nagari yang ingin melanjutkan studi pendidikan, kampus kampus akan memberikan diskon uang kuliah 30%  di  Universitas  Taman  Siswa  dan  25%  di  Universitas  Darma  Andalas.  Adanya  kegiatan magang/KKN  dalam  studi  kooperatif  di  kantor  BUM  Desa/Nagari.  Kerja  sama  dengan  Bank Nagari, akan diadakannya sosialisasi kepada direktur BUM Desa/Nagari tentang disediakannya peminjaman kredit modal usaha BUM Desa/Nagari oleh Bank Nagari. Selain itu, Dinas PMD juga melakukan penilaian dan apresiasi berupa hadiah bagi BUM Desa/Nagari terbaik setiap tahunnya sebagai pendorong dan motivasi bagi BUM Desa/Nagari di Sumatera Barat yang tahun ini telah dilaksanakan pada Juni-Agustus 2023.” (Wawancara 30 Oktober 2023)
Berdasarkan  pernyataan  tersebut  dapat  disimpulkan  dalam  pembinaan  BUM  Desa/Nagari sudah ada kerja sama Dinas PMD dengan perguruan tinggi yang mendukung peningkatan kapasitas pengurus BUM Nagari. Namun berdasarkan observasi dilapangan yang dilakukan oleh peneliti masih banyak pemerintah nagari atau pngurus BUM Desa/Nagari yang belum mengetahui dan mengikuti nya.
2. Kendala-Kendala yang dihadapi
Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam upaya peningkatan kapasitas pengurus BUM Desa/Nagari ada beberapa kendala-kendala yang dihadapi. Seperti yang disampaikan oleh Desrianto Boy yang merupakan salah satu pegawai di Dinas PMD, mengungkapkan bahwa:
“...Kendala  atau  hambatan  yang  ditemui  di  BUM  Desa/Nagari  Umumnya  Direktur  BUM Desa/Nagari yang sudah dipilih tidak melalui seleksi tingkat Desa/Nagari, Direktur tidak memiliki jiwa  enterpreneur,  sehingga  sulit  untuk  mengembangkan  usaha,  direktur  tidak  mempunyai kemampuan  atau  (kompetensi)  dalam  menganalisa  SDA  yang  ada  di  Desa/Nagarinya  yang dapat  dikembangkan  menjadi  usaha  BUM  Desa/nagari,  adanya  direktur  dengan kemampuan yang  kurang  (Background  pendidikan  yang  rendah)  tidak  bisa  membaca  dan  melihat permasalahan  yang  ada  di  Desa/Nagari  yang  bisa  dijadikan  peluang  usaha  dari    BUM Desa/Nagari. Jadi, ketika Dinas PMD melakukan pelatihan atau pembinaan kepada pengurus BUM  Desa/Nagari,  materinya  kurang  sampai  atau  kurang  dipahami  oleh  pengurus  BUM Desa/Nagari.” (Wawancara 30 Oktober 2023)
Selanjutnya  berdasarkan  wawancara  dengan  Ruji  Aprilus  Aljassri,  SH  selaku  kepala  seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dinas PMD, mengatakan bahwa:
“...penyebab  kemampuan  pengurus  BUM  Desa/Nagari,  juga  diakibatkan  pemilihan  pengurus yang  harusnya  dipisahkan  dari  politik  pemeritah  nagari,  masih  belum  adanya  konsekuensi
Research Article                                                                                                                        e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
kepada  pengurus  BUM  Desa/Nagari  jika  tidak  tercapainya  target  atau  bahkan  merugi”. (Wawancara 30 Oktober 2023)
Meskipun  demikian,  pembinaan  sangat  diperlukan  oleh  pengurus  BUMNag  dan  pembinaan tersebut mestinya berkelanjutan. Hal ini juga berkaitan dengan hasil wawancara dengan Ferdiansyah Sekretaris Nagari Painan selatan yang mengungkapkan bahwa:
“...Saat  ini,  BUMNag  di  Nagari  Painan  Selatan  masih  fakum  sejak  2020.  Pengurus  yang sebelummnya  sudah  mengikuti  sekitar  5  kali  pembinaan  baik  dari  DPMD  Provinsi  atau kabupaten, bahkan pernah mengikuti studi Ke Jakarta untuk menjadi desa percontohan. Namun pada akhirnya banyak pengurus yang memundurkan diri karena modal BUMNag habis. Pada tahun 2022 sudah dipilih pengurus baru namun masih belum mengikuti pembinaan atau pelatihan dalam pengelolaan BUMNag.” (Wawancara 23 Oktober 2023)
Selanjutnya wawancara dengan Zahrizal, ST selaku sekretaris nagari Kasang, menyampaikan bahwa:
“...BUM Nagari Kasang saat ini masih fakum dikarenakan kurangnya kemampuan dari pengurus BUMNag  dan  kurangnya  jiwa  wirausaha  sehingga  kegiatan  yang  sebelumnya  merugi  dan sekarang tidak berjalan. Jadi harapannya Dinas PMD memberikan pembinaan kepada pengurus BUM  Nagari,  dan  memberikan  kekuatan  moril  untuk  pengurus  BUM  Nagari  untuk mengembangkan usaha”. (Wawancara 27 Oktober 2023)
Dari wawancara tesebut di atas dapat kita simpulkan bahwa permasalahan pengurus BUMNag juga berkaitan mulai dari proses perekrutan pengurus BUMNag. Serta diperlukan kesadaran dari berbagai pihak baik dari pemerintahan Nagari dalam pemilihan pengurus BUM Nagari, pengurus yang dipilih terus semangat dan bekerja dengan sungguh-sungguh dalam mengerjakan usaha BUM Nagari serta perlunya dukungan dari pihak pemerintahan daerah.
Hal  ini  juga  didukung  dengan  pernyataan  Amasrul,  SH  selaku  Kepala  Dinas  PMD  Provinsi Sumatera Barat:
“...Perlunya keseriusan dari Supra-supra desa dan OPD dan komitmen pemerintahan desa untuk memberikan semangat kepada pengurus BUM Desa/Nagari, dan juga dukungan dari pemerintah daerah. Misalnya dukungan melalui hilirisasi dari pemerintah daerah terhadap usaha-usaha di Nagari.” (Wawancara 30 Oktober 2023)
Selanjutnya  wawancara  dengan  Mahdianur  selaku  Kabid  UEM,  SDA  dan  TTG  juga menambahkan:
“...hambatan  yang  dihadapi  karena  kurangnya  keseriusan  pemerintahan  nagari,  terbatasnya SDM untuk mengelola BUM Nagari, dan kurangnya kemampuan pengurus mengidentifikasi jenis usaha atau peluang yang ada, dan kurangnya kemampuan menjual produk.”
Selanjutnya Wawan Putra, S.E selaku Direktur  BUM Nagari Sungai Pua juga menambahkan :
“...  Dinas  PMD  pernah  mengutus  pihaknya  langsung  yang  diwakili  oleh  pihak  kecamatan menyampaikan permohonan maaf karena kurangnya perhatian. Kemudian kami menyampaikan keluhan yang kami hadapi dan Dinas PMD menyurati wali nagari agar BUM Nagari menjadi objek perhatian kedepannya.”
Dari pernyataan-pernyataan di atas dapat kita simpulkan bahwa saat ini ada beberapa kendala yang dihadapi dalam peningkatan kapasitas pengurus BUM Nagari mulai dari pemilihan pengurus BUM Nagari dan kurangnya kemampuan pengurus BUM Nagari. Serta kurangnya keseriusan dari organisasi pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan BUM Nagari.
Research Article                                                                                                                        e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Selain hal tersebut di atas permasalahan-permasalahan yang ada dalam pengembangan BUM Nagari di Sumatera barat berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas PMD antara lain:
Tabel 3. BUM Desa/Nagari Se-Sumatera Barat yang sudah tercatat di Pusat No Kabupaten/Kota Jumlah BUM Desa/Nagari 1  Kab. Pesisir Selatan 38 2  Kab. Solok 62 3  Kab. Sijunjung 27 4  Kab. Tanah Datar 53 5  Kab. Padang Pariaman 75 6  Kab. Agam 72 7  Kab. Lima Puluh Kota 65 8  Kab. Pasaman 34 9  Kab. Kepulauan Mantawai 27 10  Kab. Dharmasraya 41 11  Kab. Solok Selatan 31 12  Kab. Pasaman Barat 19 13  Kota Sawahlunto 15 14  Kota Pariaman 47 Total 606 Sumber: Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat
Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa jumlah BUM Desa/Nagari Sesumatera Barat yang sudah tercatat sebenarnya 606 BUM Desa/Nagari sedangkan yang sudah tercatat di Dinas PMD tahun 2022 ada 892 BUM Desa/Nagari yang sudah berdiri dari 929  Desa/Nagari Sesumatera Barat jadi ada 286 BUM Desa/Nagari yang masih belum terdaftar di pusat. Ditambah di tahun 2023 ada 107 Nagari baru pemekaran yang belum berdiri atau tercatat BUM Nagarinya.
Disampaikan  oleh  Ruji  Aprilus  Aljassri,  SH  selaku  kepala  seksi  Pemberdayaan  Ekonomi Masyarakat Dinas PMD, bahwa:
“BUM Desa/Nagari yang belum terinput itu diakibatkan kelalaian tenaga pendamping profesional kabupaten/kota dalam membimbing aparatur pemerintahan nagari untuk menginput data BUM Desa/Nagari  ke www.sid.kemendes.go.id .  Sehingga  diperlukannya  koordinasi  dengan  Dinas PMD tingkat Kabupaten/Kota. Defisit anggaran dinas juga menyebabkan terbatasnya kegiatan monitoring dalam hal pembinaan BUM Desa/Nagari.” (Wawancara 30 Oktober 2023) Dari Pernyataan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa kurang sinkronnya informasi yang ada di Dinas PMD Provinsi yang dikumpulkan melalui Dinas PMD Kabupaten/Kota dengan hasil yang sudah  terdaftar  di  Kemendes.  Terkait  hal  tersbut  juga  terlihat  masih  kurangnya  koordinasi  dan pemantauan yang dilakukan oleh Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat dengan Dinas PMD tingkat Kabupaten/Kota.

## Pembahasan
Badan  Usaha  Milik  Nagari  adalah  ssebuah  lembaga  yang  memiliki  tujuan  dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari melalui adanya kontribusi langsung dengan sumber pendapatan  masyarakat  yang  bergerak  ataupun  beroperasi  di  lembaga  ekonomi  desa. Penanggulangan permasalahan yang terdapat di desa merupakan salah satu tugas dari BUMNag
Research Article                                                                                                                        e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
dengan  mengimplementasikan  cara  yang  kecil  terlebih  dahulu,  yaitu  dengan  pemenuhan kebutuhkan hidup masyarakat sekitar. Hal tersebut sangat penting dilakukan dikarenakan terdapat kesenjangan  yang  cukup  signifikan  anara  masyarakat  kota  dengan  masyarakat  nagari  (Hasan, 2022).  Dengan  demikian,  Peran  Dinas  PMD  merupakan  kaki  tangan  pemerintah  daerah  dalam mendukung dan membina BUM Desa/Nagari agar lebih berkembang.
Selanjutnya peningkatan kapasian ialah strategi yang dilakukan dalam penghadapan tuntutan sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam setiap reformasi institusional dibutuhkan komponen esensial  yang  disebut  sebagai  Pembangunan  kapasista.  Berikut  adalah  jenis-jenis  dari Pembangunan kapasitas menurut Alwi (2019), yaitu sebgaai berikut:
a. Peningkatan Kapasitas Individu Ada berbagai macam cara yang dapat dilakukan pada aspek ini diataranya meliputi etika, kompetensi,  keterampilan,  dan  pengetahuan.  Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan kegiatan peningkatan kapasitas individu ini telah dilakukan oleh Dinas PMD. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Dinas PMD Yaitu melaksanakann pembinaan, bimbingan teknis sosialisasi, pendataan,  pengawasan  dan  monitoring  dalam  hal  pembinaan  terhadap  BUM  Desa/Nagari serta  sarana  kerja  sama  dengan  pihak  ke  3  dalam  pendukung  perkembangan  BUM Desa/Nagari.
Dinas  PMD  melakukan  kerja  sama  dengan  perguruan  tinggi,  bagi  pengurus  BUM Desa/Nagari  yang  ingin  melanjutkan  studi  pendidikan,  kampus  kampus  akan  memberikan diskon uang kuliah 30% di Universitas Taman Siswa dan 25% di Universitas Darma Andalas. Program kegiatan ini sebagai pendorong peningkatan kapasitas Pengurus BUM Desa/Nagari dalam melanjutkan studi.
Dalam  penerapan  kapasitas  individu  ini  masih  belum  maksimal  dimana  diklat  atau pembinaan yang dilakukan masih bisa di hitung jari dan bahkan tidak semua pengurus BUM Desa/Nagari  mengikuti  Pembinaan.  Pemberian  upah/gaji  juga  perlu  dipertimbangkan  agar pengurus  BUM  Desa/Nagari  terjamin  kehidupannya,  dan  terkait  system  rekrutmen  untuk pengurus BUM Desa/Nagari biar lebih optimal perlu juga pendampingan dari Dinas PMD.
Berikut adalah beberapa instrument yang digunakan dalam kapasitas individu diantaranya:
1. Minat Beberapa poin yang termasik dalam minat ini, diantaranya etika, norma, tanggung jawab,
kepercayaan diri, dan orientasi tindakan.
2. Kemampuan Aspek  yang  mencakup  kemampuan  diantaranya  adalah  pembelajaran,  komunikasi, penanganan konflik, pengendalian, evaluasi, pengorganisasian, penggerak, perencanaan, komunikasi, pengambilan Keputusan, dan manajemen.
3. Pengetahuan Pengetahuan  disini  meluputi  pengetahuan  diri,  metode  dan  konsep  administrasi,
organisasi dan pekerjaan, serta pengetahuan teknik dan umum. Berdasarkan alat ukur keberhasilan pengembangan kapasitas individu, pengurus BUM
Desa/Nagari sebagai sasaran masih belum optimal. Saat ini masih banyak kepengurusan BUM Desa/Nagari yang fakum karena kurangnya etika, norma, tanggung jawab, kepercayaan diri, minat,  pembelajaran,  komunikasi,  penanganan  konflik,  pengendalian,  evaluasi, pengorganisasian,  penggerak,  perencanaan,  komunikasi,  pengambilan  Keputusan,  dan manajemen  bagi  pengurus  banyak  kepengurusan  BUM  Desa/Nagari  tidak  mencapai  target bahkan merugi dan pengurus BUM Desa/Nagari memundurkan diri. Sehingga dapat peneliti simpulkan  bahwa,  peningkatan  kapasitas  individu  sangat  penting  sebagai  dasar  dalam pengembangan BUM Desa/Nagari, pelaksanaan pembinaan bagi pengurus BUM Desa /Nagari mestinya berkelanjutan dan tetap diawasi.
b. Peningkatan Kapasitas Organisasi
Research Article                                                                                                                        e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Ada  berbagai  macam  aspek  dari  kapasitas  organisasi  diantaranya  adalah  pengambilan Keputusan,  struktur  organisasi,  ketatalaksanaan,  dan  sumber  daya.  Proses  pengembangan pada aspek ini dilakukan melalui pengembangan terhadap jaringan organisasi, sumber daya, sistem manajemen, sistem kepemimpinan, dan aturan main dalam sebuah organisasi. Selain itu beberapa kapasitas yang harus dipertimbangkan diantaranya adalah jaringan organisasi yang ada, pengaturan sarana dan prasarana, prosedur dan mekanisme kerja, proses pengambilan Keputusan, dan struktur organisasi.
Dalam pengembangan Kapasitas organisasi pengurus BUMNag Dinas PMD sebagai badan Pembina  tetap  melakukan  koordinasi  dengan  barbagai  pihak  diantarannya  pemerintah, pemerintah daerah dan Dinas PMD tingkat kabupaten/kota. Dinas PMD Provinsi sumatera barat berupaya mendorong pemerintah Nagari untuk mendirikan dan mendukung kegiatan BUMNAG termasuk dalam anggaran. Selain itu untuk mendukung anggaran kegiatan BUMNag Dinas PMD sudah  menjalin  kerjasama  dengan  Bank  Nagari,  dengan  diadakannya  sosialisasi  kepada direktur BUMNAG tentang disediakannya peminjaman kredit modal usaha BUMNAG oleh Bank Nagari untuk mendukung anggaran program BUMNAG. Untuk mendorong dan memotivasi BUM Desa/Nagari agar lebih baik Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat melakukan penilaian berupa lomba BUM Desa/Nagari terbaik sesumatera barat setiap tahunnya.
c. Peningkatan Kapasitas Sistem Kapasitas  disini  yang  dimaksudkan  mencakup  beberapa  kebijakan  ataupun  pengaturan terkait pencapaian  obyektivitas.  Berikut  dipaparkan  terkait  tujuan  peningkatan  pada poin  ini, diantaranya:
1. Sistem, organisasi, dan individu mengindikasikan dalam bentuk pembelajaran.
2. Responsifitas, aktivitas sikronisasi antara kemampuan dan kebutuhan.
3. Efektivitas, kepantasan demi mencapai hasil yang diinginkan.
4. Efisiensi, memiliki keterhubungan dengan sumber daya dan waktu yang berguna dalam mencapai outcome.
Dalam peningkatan kapasitas sistem Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat diharapkan dapat membuat regulasi atau aturan dalam pembuatan laporan keuangan BUM Desa/Nagari. Berdasarkan wawancara dengan sekretaris Nagari Sungai Pua, Pengurus BUMNag di Nagari Sungai Pua masih belum  paham  dengan  pembukuan  laporan  keuangan  yang  ideal,  harapannya  dinas  PMD  dapat memberikan aturan dan pelatihan pembuatan laporan keuangan. Namun, saat wawancara dengan pegawai Dinas PMD bagian Seksi PEM Dinas PMD sudah melukan BIMTEK, Sosialisasi dan Rakor pengurus BUMNAG salah satu materinya mengenai penyusunan laporan keuangan, Mapping Bisnis dalam  hal  pendataan  potensi  nagari,  dan  pengenalan  jenis  usaha  yang  bisa  digeluti  oleh  BUM Desa/Nagari.
Peran  Dinas  PMD  Provinsi  Sumatera  Barat  dalam  Peningkatan  kapasitas  pengurus BUMNAG  dalam  peningkatan  kapasitas  sistem  mengacu  pada  usaha  Dinas  PMD  untuk mengembangkan Kapasitas pengurus dalam pengelolaan BUMNag sudah dilaksanakan oleh dinas PMD melalui pelatihan dan bimbingan teknis namun dalam pendampingan masih belum optimal. Dimana masih banyak BUMNag yang belum berhasil menjalankan BUMNag dan banyak program BUMNag yang tidak berjalan.

## PENUTUP
Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat sebagai badan Pembina melakukan bimbingan dan pembinaan kepada BUM Desa/Nagari belum optimal. Seusai dengan jenis-jeins peningkatan kapasitas yaitu peningkatan kapasitas individu, peningkatan kapsitas organisasi, dan peningkatan kapsitas sistem. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Dinas PMD Yaitu melaksanakann pembinaan, bimbingan teknis sosialisasi, pendataan, pengawasan dan monitoring
Research Article                                                                                                                        e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
dalam hal pembinaan terhadap BUM Desa/Nagari serta sarana kerja sama dengan pihak ke 3 dalam pendukung perkembangan BUM Desa/Nagari. Kerja sama dengan pihak ke 3 Dinas PMD melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi, bagi pengurus BUM Desa/Nagari yang ingin melanjutkan studi pendidikan, kampus kampus akan memberikan diskon uang kuliah 30% di Universitas Taman Siswa dan 25% di Universitas Darma Andalas. Adanya kegiatan magang/KKN dalam studi kooperatif di kantor BUM Desa/Nagari. Kerja sama dengan Bank Nagari, akan diadakannya sosialisasi kepada direktur  BUM  Desa/Nagari  tentang  disediakannya  peminjaman  kredit  modal  usaha  BUM Desa/Nagari  oleh  Bank  Nagari.  Selain  itu,  Dinas  PMD  juga  melakukan  penilaian  dan  apresiasi berupa hadiah bagi BUM Desa/Nagari terbaik setiap tahunnya sebagai pendorong dan motivasi bagi BUM Desa/Nagari di Sumatera Barat. Dalam peningkatan kapasitas pengurus BUM Desa/Nagari ada beberapa kendala atau hambatan Dinas PMD antara lain: kurangnya anggaran, sehingga Dinas PMD terbatas dalam melakukan Pembinaan dan monitoring BUM Desa/ Nagari. Perlunya keseriusan dari  berbagai  pihak  dalam  mendukung  kegiatan  BUM  Desa/Nagari  baik  dari  pemerintah Desa/Nagari, pemerintahan daerah dan masyarakat. Perlunya perhatian dari Pemerintahan Nagari dalam memilih pengurus BUM Desa/Nagari dan juga komitmen dari pengurus BUM Desa/Nagari yang terpilih.
Saran ditujukan kepada beberapa pihak, yaitu (1) Dinas PMD dalam melakukan pembinaan dan pengawasan agar lebih optimal pembinaan dilakukan dengan berkelanjutan dan diawasi secara berkala. Dimana pembinaan yang telah dilakukan masih belum berhasil dilihat dari banyak BUM Desa/Nagari yang sekarang tidak berjalan lagi dan fakum, belum berhasil bahkan merugi. Setiap program dari Dinas PMD lebih disosialisasikan lagi agar sampai ke pemerintah Nagari dan pengurus BUM Desa/Nagari; (2) Pemerintah Desa/Nagari dalam pemilihan pengurus harus dipisahkan dari politik,  pengurus  yang  dipilih  harus  melalui  seleksi  tingkat  Desa/nagari  dengan  memperhatikan komitmen  dan  kemampuan  dari  calon  pengurus;  (3)  Perlunya  komitmen  dari  pengurus  BUM Desa/Nagari untuk bersungguh-sungguh dalam mengelola BUM Desa/Nagari.

## DAFTAR PUSTAKA
Alwi,  S.  H.  (2019).  Peningkatan  Kapasitas  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  Dalam Pengawasan Alokasi Dana Desa Di Desa Patani Takalar. Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar.
Destuliadi. (2022). Asistensi Legalitas Badan Hukum sebagai Upaya Penguatan Rencana Strategis BUM Nag Duo Baleh Suku dalam Pengembangan Usaha. IJOCE: Indonesia Journal of Civic Education, 3(1), 13–26. https://doi.org/https://doi.org/10.31539/ijoce.v3i1.5547 ASISTENSI Dewi, D. S. (2022). Peran Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Nagari Sungai Langkok Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya). Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
Diyati,  H.,  &  Muhyadi,  M.  (2019).  Peran  Kepemimpinan  Kepala  Sekolah  Dalam  Pengembangan Budaya  Sekolah  Di  SDN  Kwayuhan,  Kecamatan  Minggir,  Sleman.  Jurnal  Akuntabilitas Manajemen Pendidikan, 2(1), 28–43. https://doi.org/10.21831/amp.v2i1.2407
Fadli, R. (2022). Eksistensi Bumnag Tampuniek Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar. Institute Agama Islam Negeru Batusangkar.
Irmawaty, I., Hamdani, M., Surapto, D., Riana, K. E., & Iriani, F. (2021). Pelatihan Administrasi Dan Keuangan Bumdes Makmur Anugerah Lestari Kota Ciomas Bogor  – Jawa Barat. Prosiding SENAPENMAS, 171. https://doi.org/10.24912/psenapenmas.v0i0.14985
Maghfira, S. (2020). Efektifitas Peraturan Nagari Tentang Badan Usaha Milik Nagari (Studi Nagari Lima Kaum dan Nagari Pasir Laweh). Riaw Law Journal, 4(2), 147–162.
Rahayu, R., Roza, H., Edmawati, S. D., & Karib, A. (2022). Peningkatan Kapasitas Pengelola Badan
Research Article                                                                                                                        e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Usaha Milik Desa dalam Pengelolaan Keuangan : Studi Pada BUMNAg di Sumatera Barat ( Capacity  Building  for  Village-Owned  Enterprises  in  Financial  Management :  a  Study  on BUMNAg in West Sumatra ). Jurnal Pemberdayaan Ekonomi (JPE), 1(1), 7–13.
Rauf, M. (2017). Politik Hukum Pembentukan Desa Adat Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia. De Lega Lata, 1(2), 413–429.
Tamam, B. (2023). Desa Adat Dan Kewenangan Dalam Penetapan Regulasi Desa Implementasi Asas Rekognisi Dan Sub-Sidariaritas Di Indonesia. Proceedings, 109–124. Timotius, R. (2018). Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa.  Jurnal  Hukum  &  Pembangunan,  48(2),  323–344. https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1666