## Al-Risalah
Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum

## Penanggung Jawab
Muhammad Hasbi Umar

## Penyunting Ahli
A. Husein Ritonga (IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi)
M. Amin Suma (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) Mohd Roslan bin Mohd Nor (University of Malaya, Malaysia) Jhoni Najwan (Universitas Jambi) Bahrul Ulum (IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi) Subhan (IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi) Erdianto Effendi (Universitas Riau)

## Penyunting Pelaksana
Sayuti (Ketua) Zulqarnain (Anggota) M. Zaki (Anggota)
Editor Bahasa Inggris : Agus Salim Editor Bahasa Arab : Hermanto Harun
Tata Usaha
Choiriyah Siti Asnaniyah
M. Fathurrahman
Alamat Redaksi :
Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jl. Jambi-Muarabulian KM. 16 Simp. Sungaiduren, Muarojambi-Jambi
Telp/Fax. (0741) 582021, e-mail: jurnal.alrisalah@gmail.com
Al-Risalah adalah jurnal ilmu syariah dan hukum (JISH) yang terbit dua kali setahun. Diterbitkan oleh Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sejak 2001. Kehad- iran JISH ini diharapkan sebagai ruang pemikiran kritis dan terbuka bagi semua kalangan (akademisi, intelektual, aktivis, dan mahasiswa) yang konsen terhadap perkembangan ilmu syariah dan ilmu hukum.

## Volume 12, No. 2, Desember 2012                                           ISSN: 1412-436X
Vol. 12, No. 2, Desember 2012 Al-Risalah JISH
ii

## DAFTAR ISI

## Iiz Izmuddin
Hukum Islam, Pluralisme, dan Realitas Sosial 213

## Bahrul Ma’ani
Urgensi Maslahah dalam Upaya Tajdid Hukum  Islam di Indonesia 229 M. Lohot Hasibuan Perbankan dalam Dimensi Konvensional dan Syariah 242

## Bagio Kadaryanto
Konsep Rechtsstaat dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian terhadap Pendapat M.T. Azhari)  266

## M. Hasbi Umar
Hukum Menjual Hak Suara pada Pemilukada dalam Perspektif Fiqh Siyasi Sunni 288

## Sayuti
Tolok Ukur dan Upaya Hukum terhadap Pembatalan Peraturan Daerah  314

## Shamsiah Mohamad
Penetapan Hukum dalam Hukum Islam (Analisis Metodologi Pengambilan Hu- kum dalam Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003)  337

## Mohd Quzaid al Fitry B. Termiji
Studi Komparatif tentang Kedudukan Hakim Wanita di Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sipil Malaysia 363

## Ramlah
Implikasi Pengaruh Politik Hukum Kolonial Belanda terhadap Badan Peradilan Agama di Indonesia  383

## Hadenan bin Towpek
Konsep Mudarabah Menurut Syeikh Daud al-Fatani
403

## IMPLIKASI PENGARUH POLITIK HUKUM KOLONIAL BELANDA TERHADAP BADAN PERADILAN AGAMA DI INDONESIA

## Ramlah
Dosen Peradilan Agama Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jl. Lintas Jambi-Ma. Bulian KM. 16 Simpang Sei Duren Jambi Luar Kota, 36361, Muaro Jambi
Abstract: The objective of this research is to analyze the in fl uence of Dutch Co- lonial legal politics towards Religious Court. Basically, the Religious Court has existed since the advent of Islam in this archipelago. however, when Dutch colo- nized Indonesia, the Religious Court started to be in fl uenced by the politics of Dutch Colonial which resulted to: the inauguration of the Civil Court, division of the jurisdiction of the Religious Court institution into three regions, i.e., outside Java-Madura and some part of Kal-sel and Kal-tim. The Religious Courts in these regions were divergent in terms of name, structure, and jurisdiction, so they were not uniform throughout Indonesia. Furthermore, they also have their own proce- dural law. This matter has terminated after the enactment of Law No. 7 of 1989 concerning Religious Court.  Some cases such as inheritance cases are still under the jurisdiction of the Civil Court. However, after the Law No. 7 of 1989 was amended by Law No. 3 of 2006, such cases are now absolutely under the jurisdic- tion of the Religious Court.
Keywords: legal politics, Religious Court, Dutch colonization.
Abstrak : Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh politik hukum kolonial Belanda terhadap Pengadilan Agama. Pada dasarnya, Pengadilan Agama telah ada sejak kedatangan Islam di Nusantara ini. Namun, ketika Belanda menjajah Indonesia, Pengadilan Agama mulai dipengaruhi oleh politik kolonial Belanda yang mengakibatkan: peresmian Pengadilan Sipil, pembagian yurisdiksi lembaga Pengadilan Agama menjadi tiga wilayah, yaitu, di luar Jawa-Madura
Vol. 12, No. 2, Desember 2012 Al-Risalah JISH
dan beberapa bagian dari Kal-sel dan Kal-tim. Pengadilan Agama di wilayah ini yang berbeda dalam hal nama, struktur, dan yurisdiksi, sehingga mereka tidak se- ragam di seluruh Indonesia. Selain itu, mereka juga memiliki hukum acara mereka sendiri. Hal ini telah berakhir setelah berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Beberapa kasus seperti kasus warisan masih di bawah yurisdiksi Pengadilan Sipil. Namun, setelah Undang-Undang No. 7 Ta- hun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, kasus tersebut kini benar-benar di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama.
Kata Kunci : politik hukum, Pengadilan Agama, kolonial Belanda.

## Pendahuluan
Eksistensi Peradilan Agama telah lama ada di Indonesia, yaitu bersamaan den- gan masuknya agama Islam pada abad ke 13 Masehi yang dibawa oleh para pedagang Islam dari Arab, Persi dan Gujarat. Sebelum masuknya Islam ke In- donesia, bangsa Indonesia menganut agama Hindu, agama Budha dan keper- cayaan lainnya. Islam kemudian datang dan dapat diterima secara damai oleh masyarakat Indonesia sehingga berdirilah beberapa kerajaan Islam seperti Kera- jaan Samudera Pasai di Aceh, Kerajaan Mataram di Jawa Tengah, kerajaan Islam di Banjarmasin, kerajaan Islam di Makasar, dan sebagainya.
Dengan berdirinya beberapa kerajaan Islam tersebut, maka lembaga Pera- dilan Agamapun harus dijalankan, karena sesuai dengan tuntutan agama Islam, yang mana wewenangnya tidak hanya menyangkut perkara perdata tapi juga perkara pidana.  Pada masa ini peradilan agama merupakan peradilan umum yang benar-benar menjalankan fungsinya.
Kedatangan Belanda ke Indonesia dan kemudian menjajah Indonesia se- lama 350 Tahun lamanya dengan tujuan bukan hanya mengambil hasil bumi In- donesia tetapi lebih dari itu ikut berkuasa menata segala segi kehidupan bangsa Indonesia, dan bahkan tidak segan-segan merebut kekuasaan dari kerajaan-ker- ajaan Islam. Walaupun demikian, kerajaan-kerajaan Islam dan para alim Ulama’ pada khususnya dan bangsa Indonesia umumnya tetap melakukan perlawanan terhadap kekuasaan Belanda yang semakin meluas tersebut. Tetapi perlawanan tersebut tidak mampu mengatasi kekuatan Belanda sehingga akhirnya kerajaan- kerajaan Islam itu runtuh dan jatuh ke tangan Belanda.
Dengan jatuhnya beberapa kerajaan-kerajaan Islam tersebut ke tangan Belanda, otomatis masalah eksistensi Peradilan Agama ikut dipengaruhinya.
Meskipun pada mulanya dibiarkannya berjalan di tengah masyarakat seba- gaimana pada masa Kerajaan Islam sebelumnya. Namun pada Tahun 1820 mu- lai dipengaruhinya, hal ini dibuktikan melalui instruksi Belanda kepada bupati yang tertuang dalam Pasal 13: “Perselisihan mengenai perkara warisan diserah- kan kepada alim ulama’ Islam”. 1
Sesuai dengan tujuan misionaris kolonial Belanda untuk menguasai Negara Indonesia, yang dimulai dengan kongsi dagang VOC, dan dilanjutkan dengan penjajahan yang tidak mengenal belas kasihan dalam waktu yang cukup lama, bahkan ingin menggantikan Hukum Islam dengan hukum yan berlaku di ne- gerinya. Salah satu Hukum Islam yang nampak implementasinya di tengah masyarakat serta dikelola oleh pemerintah adalah badan Peradilan Agama. Mer- eka berhasil membagi wilayah Yurisdiksi badan Peradilan Agama menjadi tiga wilayah, yaitu wilayah Peradilan Agama Jawa-Madura berdasarkan Stabl. 1882 No. 152, wilayah sebagian Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur berdasar- kan  Stabl. 1937 No. 638 dan 639, dan wilayah Luar Jawa-Madura dan Sebagian Kal-sel dan Kal-Tim diatur setelah Indonesia merdeka berdasarkan PP No. 45 Tahun 1957. Kemudian terlihat juga akibat dari pengaruh politik kolonial Be- landa terhadap kedudukan, wewenang, hukum acara, dan susunan badan Pera- dilan Agama di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode dekriptif analitis, maksudnya menggambarkan atau melukiskan tentang implikasi pengaruh politik hukum Kolonial Belanda terhadap badan peradilan agama di Indonesia, melalui berbagai peraturan dan keputusan yang dikeluarkannya.

## Konsep Peradilan Agama
Peradilan Agama adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, men- gadili, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan. 2 Peradilan Agama merupakan salah satu dari pengadilan Negara Indonesia yang sah dan bersi- fat khusus yang berwenang dalam jenis perkara perdata tertentu bagi umat Is- lam Indonesia, di antaranya dalam bidang perkawinan, warisan, hibah, wakaf,
1  A. Harjono, Indonesia Kita Penelitian Berwawasan Iman-Islam , (Jakarta: Gema In- sani Press, 1995), hlm. 122.
2  Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 6.
Vol. 12, No. 2, Desember 2012 Al-Risalah JISH
shadaqah, infak, zakat, dan ekonomi syari’ah.

## Tujuan Politik Hukum Kolonial Belanda
Indonesia merupakan negara hukum, di mana di dalamnya terdapat tiga sistem hukum yang berlaku, pertama hukum Islam, kedua , hukum Adat, dan ketiga hukum Barat (sipil). Dari ketiga jenis hukum ini tidak terlepas dari pengaruh politik hukum kolonial Belanda, yang telah mereka rekayasa sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kon fl ik hukum di kalangan bangsa Indonesia. Un- tuk melihat bagaimana tujuan politik hukum yang dibuat dan dilontarkan oleh kolonial Belanda ini dapat dilihat sebagai berikut:

## 1. Tujuan Politik Kolonial Belanda terhadap Hukum di Indonesia
Pada mulanya pemerintah kolonial Belanda belum memahami sebenarnya tentang status hukum adat serta belum mempunyai kepentingan terhadap hu- kum yang berlaku di Indonesia. Namun ketika hubungan orang-orang Belanda dengan orang pribumi mulai meningkat yakni ketika perusahaan-perusahaan perkebunan teh, kopi, karet, dan sebagainya mulai meningkat dan perdagangan semakin lancar di pasar dunia, maka barulah timbul persoalan dari pemerintah kolonial Belanda tentang bagaimana sebaiknya melayani kepentingan-kepent- ingannya tersebut dengan memanfaatkan hukum di Indonesia. Dalam hal ini, di kalangan pemerintah kolonial Belanda terdapat dua porsi pendapat tentang penciptaan hukum tertulis bagi orang-orang pribumi: Pertama menundukkan orang-orang pribumi kepada hukum Eropa; Kedua mengadakan sebuah kitab undang-undang hukum perdata tersendiri untuk orang-orang Indonesia den- gan Wet Boek Belanda. 3
Maka pada akhirnya terciptalah kesatuan hukum yang dibuat oleh pemer- intah Belanda terhadap orang-orang Indonesia dengan membagi bagi bangsa Indonesia kepada tiga golongan sebagaimana terdapat dalam Pasal 131 dan 263 IS, yaitu: a. Golongan Eropa, hukum yang berlaku adalah BW; b. Golongan Timur asing, hukum yang berlaku adalah BW dan hukum adat; dan c. Golongan Bumi Putra, hukum yang berlaku adalah hukum adat asli. 4 Dengan terciptan-
3 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia , (Jakarta: Balai Pus- taka, 1984), hlm. 126.
4 Sunaryati Hartono, Pokok-pokok Hukum Perdata Internasional , (Bandung: Bina Cip- ta, 1996), hlm. 33.
ya uni fi kasi hukum tersebut, menunjukkan secara tidak langsung orang-orang bumi putra harus tunduk kepada hukum yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda yang bersumber dari negeri Belanda.
Penerapan uni fi kasi hukum tersebut mendapat perlawanan dari Van Vol- lenhoven dan Snouk Hurgronje, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bustanul Ari fi n dalam bukunya Peradilan Agama di Indonesia , yang dikutip oleh Amrullah Ahmad, yaitu sebenarnya pro kontra politik uni fi kasi hukum itu sekedar masalah teknis, akan tetapi niat sebenarnya bertekad bagaimana menguasai Indonesia melalui hukum. Alasan Van Vollenhoven menolak uni fi kasi hukum adalah kar- ena dapat menarik keuntungan dari pemaksaan hukum Barat (Belanda) yang tumbuh dan berkembang dari asas-asas moral dan etika agama Kristen. 5
Dengan demikian, maka tujuan dari salah satu dibentuknya uni fi kasi hu- kum tersebut adalah untuk menerapkan hukum sipil. Yang dimaksud dengan hukum sipil di Indonesia adalah hukum sipil yang diwarisi dari zaman Belanda (BW dan WvK). Pengaruh dari diterapkannya hukum sipil ini ada kecenderun- gan masyarakat Indonesia memperlakukan hukum sipil Belanda itu di bidang perdagangan dan perjanjian serta perikatan, lain halnya dengan hukum kelu- arga yang berasal dari Belanda bertentangan dengan hukum Islam.

## 2. Tujuan Politik Kolonial Belanda terhadap Hukum Islam
Sebelum pemerintah kolonial Belanda mengukuhkan kekuasaannya di Indone- sia, Hukum Islam sebagai sesuatu sistem yang telah ada dalam masyarakat, tum- buh dan berkembang di samping kebiasaan atau adat istiadat penduduk yang mendiami kepulauan nusantara. Hukum Islam dapat tumbuh dan berkembang di samping hukum adat disebabkan adat merupakan salah satu sumber Hukum Islam. Kekuatan mengikat hukum adat menurut hukum Islam sama dengan kekuatan mengikat syari’at terhadap umat Islam. Tetapi Hukum adat tersebut haruslah tidak bertentangan dengan hukum Islam. Menurut Subardi, terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa hukum Islam berakar dalam kesadaran penduduk kepulauan nusantara dan mempunyai pengaruh yang bersifat nor- matif dalam kebudayaan Indonesia. Pengaruh tersebut merupakan penetration pasi fi gue tolerance and Contruktive : penetrasi secara damai, toleran dan memban-
5  Amrullah Ahmad, dkk, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Men- genang Prof .Dr. Bustanul Arifin, SH , (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 29.
Vol. 12, No. 2, Desember 2012 Al-Risalah JISH 388
gun. 6
Menurut Artidjo AlKodsar, proses penetrasi yang dilakukan oleh penjajah Belanda terhadap bangsa Indonesia, yang mengakibatkan berubahnya struktur masyarakat Indonesia dilakukan secara bertahap: 7
a.  Tahap pertama (1600-1800) dilalui dalam bentuk kontrak antara perdagan- gan dengan raja-raja sehingga perjanjian itu sekaligus merupakan perjanjian dengan raja yang terjadi pada abad ke 17 dan tingkat penyusupan baru sam- pai pada lapisan atas masyarakat Indonsia.
b.  Ketika politik penjajah pada sekitar Tahun 1800 bergeser ke arah pemanfaa- tan struktur feodal bagi tujuan ekonomi, maka tahap penetrasi mulai me- masuki tingkat yang lebih rendah lagi yaitu tingkat provinsi (1830). Berbagai prjanjian dilakukan dalam bentuk kontrak dengan para bupati yang disebut Acten van Verband .
c.  Pada pertengahan abad ke 19 (1870), penetrasi mulai masuk lebih dalam lagi sampai ke tingkat desa dalam bentuk-bentuk perjanjian antara residen dengan kepala desa. Perjanjian itu dilakukan dalam rangka memanfaatkan pola masyarakat feodal untuk melaksanakan Cultur Stelsel , sebagai peng- ganti dari sistem landelijk stelsel yang gagal.
Perkembangan politik hukum pemerintah kolonial Belanda seirama den- gan perkembangan dari proses-proses tersebut di atas. Sementara itu sebelum Tahun 1800 dan beberapa Tahun sesudahnya telah diakui oleh para ahli hukum Belanda, seperti Solomon Keizer (1823-1868) dan L.W.C. Van den Berg (1845-1827) yang menyatakan di Indonesia berlaku penuh Hukum Islam. Sebab ia telah me- meluk agama Islam walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan- penyimpangan. Maka politik hukum pemerintah kolonial Belanda pada sekitar abad ke -19 dan sebelumnya bagi orang Islam berlaku Hukum Islam. Hukum Islam berlaku sepenuhnya bagi umat Islam disebut dengan teor i receptio in Com- plekxu.
Pada masa VOC juga telah diperintahkan D.W. Freijer untuk menyusun compendium yang berisi tentang hukum perkawinan dan kewarisan Islam. Ha- sil karya Freijer ini setelah mendapat koreksi dari para ulama’ dan penghulu, kemudian diberi nama Compendium Freijer. Kitab ini dijadikan pedoman oleh
6  Muhammad Daud Ali, Asas-asas Hukum Islam , (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hlm. 212.
7  Artidjo Alkotsar dan Sholeh Amin, Pengembangan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional , (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hlm. 29.
pengadilan dalam menyelesaikan perkara antara umat Islam. Di samping kitab ini masih banyak lagi kitab-kitab lain yang dipakai untuk rujukan bagi umat Islam. 8
Dengan adanya kitab tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya pemerintah kolonial Belanda pada petengahan abad ke-19 hendak menata dan mengubah kehidupan hukum di Indonesia dengan hukum Belanda. Politik hukum ini di- dorong oleh keinginan untuk melaksanakan kodi fi kasi hukum yang terjadi di Belanda pada Tahun 1838. Untuk melaksanakan maksud tersebut pemerintah kolonial Belanda mengangkat suatu komisi yang diketui oleh Scholten van oud Harlem yang bertugas antara lain menyelesaikan undang-undang Belanda itu dengan melihat keadaan Belanda. Ini tentu saja dapat membuat kedudukan hu- kum Islam diperbahurui oleh hukum yang dibuat oleh Belanda, sebagaimana di- jelaskan oleh Scholten “Untuk mencegah timbulnya yang tidak menyenangkan mungkin juga perlawanan, jika diadakan pelanggaran-pelanggaran terhadap orang bumi putra dan agama Islam, maka harus diikhtiarkan sedapat-dapatnya agar mereka itu dapat tinggal tetap dalam dalam lingkungan hukum agama ser- ta adat-istiadat mereka”. 9
Setelah penjajah Belanda melakukan penetrasi sampai ke desa, politik hu- kum pemerintah Belanda terhadap hukum Islam, berubah tahap demi tahap. Perubahan itu dilakukan secara sistematis. Pemerintah kolonial Belanda menci- ta-citakan agar Indonesia mengalami transisi menuju dunia modern, yang tidak bercorak Islam dan tidak dikuasai oleh hukum adat. Mereka mengharap Indo- nesia pada suatu saat menjadi Indonesia ala Barat.
Pemerintah kolonial Belanda menyadari kekuatan yang terpendam da- lam agama Islam dan hukumnya. Maka politik hukum yang dijalankan adalah sedikit demi sedikit mendiskriditkan hukum Islam. Segala alat imperialisme dan kolonialisme pada waktu itu dipergunakan untuk merendahkan derajat hukum Islam di mata rakyat, melalui penetrasi kebudayaan, ekonomi, hukum, dan mi- liter.
Penjelasan di atas menunjukkan bahwa politik kolonial Belanda telah ikut mencampuri hukum Islam di Indonesia. Hal ini disebabkan mereka ingin meng- gantikan hukum yang ada di Indonesia dengan hukum Belanda. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah Belanda ini banyak menimbulkan pengaruh negatif terhadap kehidupan bangsa Indonesia.
8  Muhammad Daud Ali, Op. Cit , hlm . 214.
9 Ibid , hlm. 217.
Vol. 12, No. 2, Desember 2012 Al-Risalah JISH

## 3. Tujuan Politik Kolonial Belanda Terhadap Peradilan Agama
Berbicara masalah Peradilan Agama tidak terlepas dari pembahasan hukum Islam di atas, karena materi Peradilan Agama merupakan bagian dari hukum Islam itu sendiri. Oleh karena itu, politik hukum pemerintah kolonial Belanda semasa jajahannya terhadap Peradilan Agama disesuaikan dengan politik hu- kum Islam. Tidaklah dipungkiri bahwa penjajahan  Belanda dibarengi atau dis- elimuti aktivitas penyebaran agama Nasrani. Imperialisme dan kolonialisme di- jalankan dengan slogan mission sarce, misi kesucian, yaitu membawa peradaban dan agama Nasrani ke segala rakyat Indonesia yang dianggap masih biadab, di mana menurut pandangan kolonial Belanda, Islam sebagai kepercayaan yang sesat.
Memang pada mulanya kolonial Belanda berkehendak membiarkan pribu- mi dalam hukumnya sendiri, lama kelamaan mereka menyadari bahwa umat Islam yang kuat akan merupakan ancaman bagi mereka. Ini dapat dibuktikan hampir semua pemberontakan bersumber dari gerakan yang berlatar belakang Islam misalnya perang di Ponegoro, perang Padri dan sebagainya. Oleh karena itu pemerintah kolonial Belanda berupaya untuk memisahkan umat Islam dari ajarannya, di antara upaya itu adalah diterapkannya teori resepsi yang menya- takan hukum Islam baru bisa berlaku apabila telah diterima oleh hukum adat. Dengan adanya pendapat Snouck Hurgranje inilah yang pertama-tama mendor- ong kolonial Belanda berusaha meninjau kembali wewenang Peradilan Agama Jawa-Madura.
Kemudian Ter Haar lebih mempersempit lagi cakupan wewenang Peradi- lan Agama dengan menyatakan hukum waris tidak sepenuhnya diterima dalam hukum adat Jawa. Karena itu, tidak sepatutnya menjadi wewenang Pengadilan Agama. Pendapat Ter Haar inilah yang mempengaruhi politik hukum kolonial Belanda, dengan memberlakukan Stabl. 1937 No. 116 yang mengeluarkan perka- ra warisan tidak menjadi wewenang PA. Di samping itu, Kolonial Belanda mer- angkul kaum adat dan kaum feodal, dan kaum ulama’ disisihkan dari lingkun- gan birokrasi pemerintah, serta mengecam dengan membentuk citra seolah-olah Islam identik dengan kekumuhahan dan keterbelakangan, dan terakhir berhasil mengadu domba bangsa Indonesia terutama umat Islam, serta dapat membuat Peradilan Agama sebagai alat devide et impera.

## Implikasi Pengaruh bagi Peradilan Agama

## 1. Terhadap Susunan Badan Peradilan Agama
Pemerintah kolonial Belanda membagi susunan badan Peradilan Agama men- jadi tiga daerah yurisdiksi:
a.  Peradilan Agama untuk daerah Jawa–Madura dengan dasar hukumnya Sta- bl. 1882 No. 152 jo. Stabl. 1937 No. 116 dan 610.
b.  Peradilan Agama untuk daerah Kalimantan Selatan dan kalimantan Timur berdasarkan Stbl. 1937 No. 638 dan 639.
c.  Peradilan Agama untuk daerah luar Jawa-Madura dan sebagian Kal-sel dan Kal-tim berdasarkan PP No. 45 Tahun 1957 diatur setelah Indonesia merde- ka.
Masing-masing daerah yurisdiksi PA ini mempunyai corak tersendiri. Per- adilan Agama Jawa-Madura pengadilan tingkat pertamanya bernama “ Prister- raad ” secara har fi ahnya diartikan “rapat atau pengadilan pendeta”. Pemberian nama ini salah dan dikecam oleh Snouck Hurgronje, yang mana pemerintahan- nya salah pengertian bahwa para penghulu dan bawahannya dikira berkedudu- kan sebagai pendeta. Hal ini disebabkan karena dangkalnya pengetahuan Belan- da tentang konsepsi Peradilan Agama (hukum Islam). Kesalahan dari pemberian nama ini mengakibatkan para penghulu dan pengurus masjid disejajarkan den- gan pegawai pengadilan Pendeta. 10 Sedangkan pengadilan tingkat banding ber- nama Het hof voor Islamietisch zaken. 11
Peradilan Agama untuk daerah Kal-Sel dan Kal-Tim, pengadilan Agama tingkat pertama bernama Kerapatan Qadhi, dan untuk tingkat banding ber- nama Kerapatan Qadhi Besar. Sedangkan Peradilan Agama untuk daerah luar Jawa-Madura tidak diatur oleh Belanda tapi diatur setelah Indonesia merdeka. Yang diatur oleh PP No 45 Tahun 1957, tingkat pertamanya bernama Mahkamah Syari’ah, dan tingkat bandingnya bernama Mahkamah Syari’ah Provinsi.
Nama-nama Pengadilan Agama yng tidak seragam ini, diseragamkan ber- dasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. 6 Tahun 1980, pengadilan ting- kat I bernama Pengadilan Agama dan pengadilan tingkat banding bernama pen-
10 Retno Lukito, dkk, Pergumulan Antara hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia , (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 34
11 Ahmad Noeh Zaini dan Abdul Basit Adnan, Sejarah Singkat Peradilan agama Islam di Indonesia , (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), hlm. 34.
Vol. 12, No. 2, Desember 2012 Al-Risalah JISH 392
gadilan Tinggi Agama.
Dengan adanya pembagian wilayah yurisdiksi PA di atas, berakibat juga terhadap susunan  badan Peradilan Agama. Untuk pengadilan daerah Jawa-Ma- dura. Untuk pengadilan tingkat I terdiri dari seorang ketua yaitu seorang pen- ghulu yang diangkat oleh Landraad (pengadilan negeri), sekurang-kurangnya tiga orang dan sebanyak-banyaknya delapan orang ahli agama sebagai anggota. Untuk  pengadilan tingkat banding tidak diatur susunannya. 12
Susunan Pengadilan Agama untuk daerah sebagian Kal-sel dan kal-tim, tingkat pertamanya nama yang diberi oleh Belanda bernama Kadigerech susun- annya terdiri dari seorang Qadi sebagai hakim, dan ditambah dengan beberapa penasehat dan seorang panitera. Tingkat bandingnya bernama Opperkadigerech tersusun dari seorang qadi besar sebagai hakim anggota penasehat dan seorang panitera.
Dengan demikian, adanya pembagian wilayah Peradilan Agama berakibat belum terciptanya kesatuan hukum Peradilan Agama. Dan ini berakhir setelah keluarnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka sampai sekarang mengenai dasar hukum Peradilan Agama sudah seragam selu- ruh Indonesia.

## 2. Terhadap Wewenang Pengadilan Agama
Berdasarkan kepada ketidakseragaman daerah yurisdiksi Peradilan Agama yang diatur oleh pemerintah kolonial Belanda di atas, maka berakibat pula terhadap wewenang Pengadilan Agama seperti bahasan berikut ini:
a.  Wewenang Pengadilan Agama untuk daerah Jawa-Madura
Sebagaimana disebutkan di atas, dimana pada awal mulanya pnjajahan kolonial Belanda di Indonesia belum mencampuri urusan Peradilan Agama (hukum Islam), namun pada masa berikutnya perlahan-lahan mengaturnya yaitu pada Tahun 1835, melalui Resolusi tanggal 7 Desember 1935 yang dimuat dalam Stabl. 1835 No. 58, pemerintah pada masa itu mengeluarkan penjelasan tentang Pasal 13 Stabl. 1820 No. 20 yang isinya : ”apabila ter- jadi sengketa antara orang-orang Jawa satu sama lain mengenai soal-soal perkawinan, warisan, dan sengketa lainnya yang diharuskan diputus menu- rut hukum Islam, maka para pemuka agama memberi keputusan, tetapi gugatan untuk mendapatkan pembayaran yang timbulkan dari keputusan
12 Ibid , hlm. 29.
para pemuka agama itu harus dimajukan kepada Pengadilan Biasa (PN). 13
Dalam hal ini Jamil juga menyatakan  dengan redaksi yang berbeda tapi maksudnya sama, yaitu Stabl. 1835 No. 58 menyatakan wewenang Pengadi- lan Agama sebagai berikut :
“Jika antara orang Jawa terjadi perselisihan tentang perkara perkawinan atau harta benda dan sebagainya yang harus diputuskan menurut hukum Syara’ maka menjauhkan putusan dalam hal ini seharusnya ahli-ahli agama Islam. Akan tetapi segala persengketaan dari pembagian harta atau pembayaran yang terjadi karena putusan itu, harus diajukan kepada pengadilan biasa. Pengadi- lan inilah yang harus menyelesaikan perkara itu dengan mengingat keputusan ahli agama itu dan supaya keputusan itu dijalankan”. 14
Selanjutnya dalam Pasal 109 RR 1854 juga dijelaskan bahwa selain ber- wenang memutuskan perkara antara orang pribumi putra yang beragama Is- lam juga berwenang memutuskan perkara antara orang Arab dengan orang Arab, orang Moor dengan orang Moor, orang Cina dengan orang Cina, orang India dengan orang India, dan orang Melaya dengan orang Melaya. 15
Bila diperhatikan isi dari resolusi Tahun 1835 yang dimuat dalam Sta- bl. 1835 No. 58 di atas menunjukkan bahwa wewenang Perdailan Agama masih tetap seperti masa-masa sebelumnya. Hanya saja yang mengecewa- kan hati umat Islam adalah dengan ikut sertanya Peradilan Biasa (Negeri). Sedangkan pernyataan Pasal 19 RR 1854 tersebut mempertegaskan bahwa wewenang Peradilan Agama tidak saja berlaku bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam saja, tetapi harus juga mencakup kepada seluruh orang Islam yang berasal dari negara asing yang berada di Indonesia.
Pada Tahun 1854, melalui Pasal 78 RR 1854 (Stabl. No.2) ditentukan batas wewenang Peradilan Agama, yaitu ; 1) Peradilan Agama tidak ber- wenang dalam perkara pidana; 2) Apabila menurut hukum-hukum agama atau adat-istiadat lama perkara itu harus diputuskan oleh para penghulu. 16
Dari beberapa pernyataan di atas dapat difahami bahwa sebelum dir- esmikan Peradilan Agama Jawa-Madura Tahun 1882, wewenang Peradilan Agama sudah dibatasi oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada saat dires-
13 Tjun Surjaman, Hukum Islam di Indonesia , (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), hlm. 43.
14 Ibid , hlm. 43.
15 Ibid , hlm. 44. 16 Ibid .
Vol. 12, No. 2, Desember 2012 Al-Risalah JISH 394
mikannya Peradilan Agama untuk daerah ini, muncul dan berkembang pendapat yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi orang-orang Indonesia asli adalah hukum Islam. Akan tetapi mereka harus mengikuti teori Receptio yang menyatakan sebenarnya yang berlaku di Indonesia bu- kan hukum Islam, melainkan hukum adat. Dalam hukum adat itu memang sudah masuk hukum Islam. Hukum Islam baru mempunyai kekuatan ber- laku kalau sudah diterima sebagai hukum adat . 17
Selanjutnya walaupun Peradilan Agama Jawa-Madura telah diresmi- kan, namun wewenangnya masih tetap saja dibatasi dan dicampurkan den- gan Pengadilan Biasa ( Landraad) . Dengan diberlakukannya keadaan seperti ini, maka dapat berakibat hakim dan pegawai Peradilan Agama tidak diberi gaji tetap, karena itu sering terjadi pengangkatan-pengangkatan pegawai masjid, dari kalangan masyarakat yang kurang pengetahuan tentang hukum Islam. Di antara Pengadilan Agama ada yang memungut ongkos perkara 10 % dari harta warisan yang diperkirakan sering kali taksiran itu terlampau tinggi .
Melihat Peradilan Agama yang semakin ruwet, maka atas desakan umat Islam terutama para pakar hukum, maka pada tanggal 12 Januari keluarlah SK Raja Belanda No. 54 tentang pembentukan “Panitia Priesterraden Comite ” yang diketuai oleh RA. Hossen Jaya Diningrat, yang bertugas menyelidiki keadaan Peradilan Agama, dan memberi nasehat kepada pemerintah tentang perubahan-perubahan yang patut dijalankan terhadap Peradilan Agama.
Selama empat Tahun panitia ini bekerja, kemudian menyampaikan ha- sil kerjanya yang berbentuk laporan dengan memuat beberapa ketentuan pokok, yaitu: 18
1)  Bahwa Peradilan Agama harus ada dan tidak dapat dihapuskan begitu saja, sebab perkara-perkara yang diajukan kepadanya masih terdapat hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam.
2)  Beberapa perubahan yang harus diusahakan adalah wewenang dan kekuasaan Peradilan Agama harus ditentukan dengan jelas. Untuk menghindari kekacauan dan korupsi, maka hakim PA serta pegawainya harus digaji tetap serta penasehat diberi uang.
Laporan yang berbentuk saran di atas dituangkan ke dalam Stabl. 1831
17 Ibid , hlm. 45 18 L. Jamil, Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia , (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), hlm. 18.
395
No. 53 yang memuat ketentuan sebagai berikut: 19
1)  Bentuk Peradilan dari Priesterraad diubah menjadi ‘Pengloeloe Gerech” yang terdiri dari seorang penghulu sebagai hakim dengan didampingai dua orang panasehat.
2)  Wewenang PA dibatasi dan hanya berwenang memeriksa perkara- perkara yang berhubungan dengan nikah, thalaq, rujuk. Sedangkan masalah waris, gonogini, hadhanah, wakaf dan lain-lain dicabut dan diserahkan kepada Pengadilan Negeri.
Ketentuan yang telah dimuat dalam Stabl. ini, ternyata tidak bisa diber- lakukan, karena keuangan pemerintah tidak mengizinkan. Keadaan seperti ini menambah kekecewaan umat Islam, namun umat Islam tetap mendesak agar ketentuan Stabl. ini tetap diberlakukan. Akhirnya pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan Beslit No. 9  tanggal 19 Februari 1937 yang kemudi- an dituangkan dalam Stabl. 1937 No. 116 Pasal 2 ayat (1) yang berisi bahwa wewenang Peradilan Agama Jawa-Madura terdiri dari : 20
1)  Perselisihan antara suami-isteri yang beragama Islam
2)  Perkara-perkara tentang nikah,thalak, rujuk dan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang memerlukan perantaraan hakim Islam.
3)  Memberi putusan perceraian
4)  Menyatakan bahwa syarat jatuhnya thalaq yang digantungkan (Ta’liq Thalaq) sudah ada.
5)  Mahar (termasuk Mut’ah).
6) Nikah
Melalui keterangan di atas maka akibat yang ditimbulkan dari pengaruh politik  kolonial Belanda hanya berwenang dalam masalah perkawinan saja sedangkan masalah warisan yang selama berabad-abad menjadi wewenang Pengadilan Negeri, serta hakim PA tidak diberi gaji.
b.   Wewenang Pengadilan Agama untuk Daerah Sebagian Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur
Pengaruh dari politik Kolonial Belanda tidak saja berakibat terhadap badan Peradilan Agama di Jawa-Madura saja, akan tetapi terhadap PA un- tuk daerah kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur yang meliputi daerah
19 Ibid , hlm. 19. 20 Anwar Sitompul, Kewenangan dan Tata Cara Berperkara di Peradilan Agama , (Band- ung: CV. ARMICO, 1984), hlm. 32.
Vol. 12, No. 2, Desember 2012 Al-Risalah JISH 396
Banjarmasin, Marabn, Martapura, Plukan, Rantau, Kandangan, Nagara, Ba- rabai, Amuntai dan Tanjung. 21
Wewenang Peradilan Agama untuk daerah ini diatur dalam  Pasal 3 ayat (1) Stabl. 1938 yang berbunyi:
“Kerapatan qadhi itu semata-mata berkuasa memeriksa perselisihan-perselisi- han antara suami-isteri yang beragama Islam dan perkara lain tentang NTR, dan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang memerlukan perantaraan hakim-hakim agama dan berkuasa memutuskan perceraian dan menyatakan bahwa syarat jatuhnya thalaq yang digntungkan sudah ada. Akan tetapi dalam perselisihan-perselisihan dari perkara-perkara tersebut semua tuntutan pembayaran uang atau barang-barang tertentu, harus diperiksa dan diputus oleh hakim-hakim biasa, kecuali tentang keperluan hidup isteri men- jadi tanggungjawab suami yang segenapnya diperiksa dan diputus oleh kera- patan qadhi”. 22
Pasal di atas menunjukkan bahwa wewenang PA untuk daerah ini, hanya menyelesaikan perkara perkawinan, sedangkan masalah warisan menjadi wewenang Peradilan Negeri.
c.  Wewenang Pengadilan Agama untuk Daerah Luar Jawa-Madura dan Se- bagian Kalimantan Selatan dan kalimantan Timur.
Di atas sudah disebutkan bahwa PA untuk daerah ini diatur setelah
Indonesia merdeka, disebabkan Penjajah Belanda didedask oleh pemerintah untuk meninggalkan Indonesia karena mau merdeka. Pada masa pemer- intah Belanda Peradilan Agama untuk daerah ini merupakan bagian dari Peradilan Pribumi, di mana wewenangnya tidak begitu jelas, ketidakjelasan itu terlihat kadang-kadang hakim agama dimasukkan untuk menyelesaikan serta merumuskan perkara-perkara yang terjadi di kalangan umat Islam dan kadang-kadang tidak dimasukkan, tergantung kepada Landraad (PN). Pen- gadilan Pribumi tersebut terdapat antara lain di daerah keresidenan Aceh, Tapanuli, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan Barat, sebagian Kal-sel dan Kal-Tim, Manado, Sulaesi Selatan, Maluku, dan pulau Lombok dari keresidenan Bali dan Lombok. 23
Walaupun demikian, bahwa pemerintah kolonial Belanda tidak sempat mengatur Peradilan Agama untuk wilayah Luar Jawa-Madura dan sebagian
21 L. Jamil, Op. Cit ., hlm. 26. 22 Hasbullah Bakri, Kumpulan Lengkap Undang-undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia , (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1985), hlm. 280. 23 Cik Hasan Bisri, Loc. Cit .
Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur ini, namun Belanda juga sempat membentuk peraturan terhadap Peradilan Pribumi yang berdasarkan Stabl. 1931 No. 53 Tahun 1928 dengan ordonantie tanggal 18 Pebruari 1932 dan diundangkan dalam Stabl. 1932 no. 58.
Adapun dasar-dasar dari penataan sistem Peradilan Pribumi ini terda- pat dalam Pasal 10 Stabl. 1932 yang isinya:
“a) Dalam urusan hukum pribumi, hakim dibedakan antara hakim dasar dan hakim yang lebih tinggi. b) Jika Peradilan Pribumi mengadakan persidangan yaitu sidang pemeriksaan perkara tertentu, maka hakim-hakim agama kadang- kadang merupakan bagian dari Peradilan Pribumi. c) Agama yang dianut oleh salah satu pihak yang berperkara turut menentukan hakim yang akan men- gadili perkara (Pasal 10); Bila agama yang berperkara berbeda dengan hakim yang memeriksa perkara terutama dalam perkawinan, maka dimungkinkan satu orang hakim yang seagama dengan pihak yang berperkara sebagai ang- gota dan penasehat majelis (Pasal 15 ayat (2)”.
Pasal di atas memperlihatkan bahwa wewenang Peradilan Pribumi juga tidak jelas, yang dapat berakibat antara PA dengan Peradilan Pribumi tidak jelas, karena belum merupakan lembaga peradilan yang berdiri sendiri. Dan dengan adanya keadaan Peradilan Agama seperti ini merupakan kemuda- han bagi pemerintah Indonesia setelah merdeka untuk mengaturnya.
Setelah Indonesia merdeka, pemikiran tentang Peradilan Agama tetap dilanjutkan dan dikembangkan oleh pemerintah Ri dan juga oleh pemimpin Islam dan ulama’, sebagi hasilnya, pada Tahun 1957 keluar PP No. 45 Ta- hun 1957 yang mengatur tentang Peradilan Agama di luar  Jawa-Madura, PP ini memberi yurisdiksi yang lebih besar kepada PA luar Jawa-Madura, yaitu selain menangani masalah perkawinan, juga masalah, warisan, wakaf, shadaqah, dan baitul mal. Namun  aturan yang menggariskan bahwa pu- tusan PA harus dikon fi rmasikan oleh PN masih tetap berlaku. Selanjutnya Tjun Surjaman berpendapat bahwa wewenang PA untuk daerah luar Jawa- Madura ini meliputi nikah, thalaq, rujuk, fasakh, nafkah, maskawin tempat kediaman, mut’ah, hadhanah, perkara ahli waris, wakaf, hibah, shadaqah, dan baitul mal. 24

## 3.  Terhadap Hukum Acara Peradilan Agama
Pada masa pemerintahan kolonial Belanda hukum acara PA belum dia- tur sedemikian rupa secara tertulis. Ia bertebaran  di berbagai sumber ruju-
24 Tjun Surjaman, Op. Cit , hlm. 47.
Vol. 12, No. 2, Desember 2012 Al-Risalah JISH 398
kan, bahkan ia bersumber juga pada hukum adat. 25
Sebelum keluar Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, hukum acara PA yang disusun dalam suatu undang-undang belum ada. Yang ada adalah tebaran ketentuan beracara di PA yang tersebar di dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan  kitab-kitab fi gh yang pada Tahun 1981 telah dikompilasikan (dihimpun) oleh Direktorat Pembi- naan Badan Peradilan Agama. Di samping itu juga dipergunakan juga HIR yang terkenal terjemahannya dengan Reglemen Indonesia yang diperbaha- rui dan RBG atau Rchtstreglemen Buitengewesten sebagai peninggalan pemer- intah kolonial Belanda.
Sebagai akibat dari pengaruh politik kolonial Belanda yang mengada- kan lembaga Executoire Verklaring , Peradilan Agama mempunyai kedudu- kan yang tidak sederajat dengan lingkungan peradilan yang lain. Men- empatkan PA yang sederajat bukanlah tidak diupayakan seperti terlihat dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 1964  yang kemudian diganti oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Keha- kiman. Berdasarkan kedua undang-undang ini, PA adalah pengadilan yang berdiri sendiri di samping pengadilan lain. Dalam semangat yang seperti itu tidak akan ada lagi dikenal lembaga executoire Verklaring . Akan tetapi san- gat disayangkan, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menghidupkan kembali lembaga tersebut dengan menyebutkan “setiap keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Negeri”. 26 Me- nyadari ketidak harmonisan tersebut, meskipun menyalahi segi-segi teknis perundang-undangan, PP No. 9 Tahun 1975, menegaskan dalam penjela- san Pasal 36 bahwa pengukuhan tersebut bersifat administratif, Pengadilan Negeri tidak melakukan pemeriksaan ulang terhadap putusan Pengadilan Agama. 27
Berdasarkan kutipan di atas, dapat difahami bahwa akibat yang dit- imbulkan dari pengaruh politik kolonial Belanda terlihat adanya dukungan kebijaksanaan pemerintah kolonial Belanda terhadap lembaga Peradilan Agama adalah kebijaksanaan yang setengah hati, karena pada prinsipnya Belanda kurang suka akan adanya kehadiran Peradilan Agama tersebut. Akibat dari dukungan setengah hati ini dapat membuat lembaga Peradilan
25 L. Jamil, Op. Cit , hlm. 108.
26 Hasbullah Bakry, Loc. Cit . 27 Tjun Surjaman, Op. Cit , hlm. 148.
Agama tidak mempunyai suatu peraturan khusus tentang hukum acara PA, yang mana pada masa kolonial Belanda ini hukum acara PA merujuk ke- pada berbagai sumber, yaitu kitab-kitab fi gh, HIR, RBG, dan hukum acara Peradilan Umum, hal ini berlangsung sampai keluarnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama di masa Orde Baru.
Akibat dari pengaruh politik kolonial Belanda itu juga terlihat adanya para hakim agama tidak mempunyai kekuasaan yang penuh dalam memu- tuskan suatu perkara. Dengan kata lain, keputusan hakim tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang muthlak, disebabkan ikut campurnya Pengadilan Negeri sehingga diperlukan pengukuhan dari Pengadilan Neg- eri tersebut.
Para hakim agama tidak dapat melaksanakan berlakunya putusan ter- hadap pihak yang tidak mau menjalankan putusan tersebut. Untuk pihak yang merasa dirugikan dapat meminta pengukuhan yang dikenal dengan Fiat Eksekusi kepada Pengadilan Negeri. Ini disebabkan karena Pengadilan Agama tidak mempunyai juru sita.
Fiat Eksekusi ini terjadi juga disebabkan pemerintah kolonial Belanda da- hulu sengaja mengadakan Pengadilan Negeri ( Landraad ) agar dapat senan- tiasa mengawasi Pengadilan Agama dalam melaksanakan tugasnya, secara tidak langsung melalui Fiat Eksekusi ini posisi Pengadilan Agama diletakkan di bawah pengampuan Pengadilan Negeri. Alasan lainnya adalah untuk menjaga agar Pengadilan Agama tidak melampaui wewenangnya yang sen- gaja tidak disebutkan dengan jelas dalam Stabl. 1882 No. 152. Inilah strategi politik hukum kolonial Belanda untuk secara tidak langsung menjadikan Peradilan Agama sebagai peradilan semu dan lumpuh.
Kesemua dan suasana subordinasi Peradilan Agama berada di bawah pengawasan Pengadilan Negeri, terus berlanjut sampai ke masa alam ke- merdekaan. PP No. 45 Tahun 1957 sedikitpun tidak tergugah untuk men- jernihkan dan memurnikan keadaan yang suram dan semu tersebut. Pada hal PP tersebut merupakan salah satu produk hukum yang menjadi tonngak keberadaan PA dalam alam kemerdekaan. Malahan kesemuan dan kepin- cangan Peradilan Agama semakin diperkuat oleh Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaannya.
Terhadap ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun
1974 dan Pasal 36 PP No. 9 Tahun 1975 ini, M. Yahya Harahap menjelaskan mengenai ketentuan ini tidak sepantasnya lagi untuk dijadikan ketentuan.
Vol. 12, No. 2, Desember 2012 Al-Risalah JISH 400
Sebab seolah-olah ketentuan itu menempatkan Pengadilan Agama di bawah wewenang dan pengawasan Pengadilan Negeri. Apa lagi jika putusan yang hendak dikukuhkan PN tersebut adalah putusan Pengadilan Tinggi Agama dalam tingkat banding atau putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasa- si, sangat bertentangan dengan logika dan hirarki internasional peradilan. Dari segi hirarki bagaimana mungkin diterima akal sehat putusan MA diku- kuhkan oleh PN, sedangkan puncak dari Pengadilan Negeri adalah Mahka- mah Agung.

## Penutup
Melalui uraian di atas dapat disimpulkan bahwa akibat yang ditimbulkan dari pengaruh politik kolonial Belanda terhadap badan Peradilan Agama adalah baik yang terkait dengan dasar hukum, nama, susunan, wewenang, dan hukum ac- ara PA tidak seragam seluruh Indonesia sebagaimana terlihat dalam pembagian wilayah yurisdiksi Peradilan Agama  menjadi tiga wilayah:
1.  Wilayah PA Jawa-Madura berdasarkan Stabl. 1882 No. 152 Jo. Stabl. 1937
No. 116 dan 610. Nama Pengadilan Tk. I bernama Pengadilan Agama, dan tingkat banding bernama Mahkamah Islam Tinggi. Susunan Pengadilan Tkt. I terdiri dari seorang ketua, yaitu penghulu yang diangkat untuk Landraad (PN), dan sekurang-kurangnya tiga orang sebanyak-banyaknya delapan orang ahli agama Islam sebagai anggota. Anggota-anggota ini dalam daer- ah gubernemen di Jawa-Madura diangkat oleh Residen dan dalam daerah kerajaan-kerajaan Jawa di angkat oleh gubernur. Untuk tingkat banding (MIT) terdiri dari seorang wakil ketua (pimpinan) dan sekurang-kurangnya dua orang hakim anggota dan seorang panitera dan beberapa orang pan- itera yang diperlukan. Wewenangnya terdiri: perselisihan antara suami- isteri yang beragama Islam; nikah, thalaq, rujuk, (NTR), perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang memerlukan hakim Islam, memberi putusan perceraian, syarat jatuhnya thalaq yang digantungkan sudah ada; mahar; mut’ah; dan nafkah.
2.  Wilayah PA sebagian Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur berdasar- kan Stabl. 1937 No. 638 dan 639. Pengadilan Tk. I bernama kerapatan qadhi dan tingkat bandingnya bernama Kerapatan Qadhi Besar. Susunannya un- tuk pengadilan tingkat I terdiri dariseorang qadhi sebagai hakim, beberapa orang anggota sebagai penasehat dan seorang panitera, dan dapat ditambah
401
dengan seorang pengganti qadhi. Sedangkan susunan untuk tingkat band- ingnya terdiri dari seorang qadhi besar sebagai hakim anggota penasehat dan seorang panitera. Kerapatan qadhi ini dapat ditambah dengan seorang pengganti qadhi besar. Wewenangnya sama dengan weewenang PA untuk daerah Jawa-Madura di atas. Yang hanya menangani masalah perkawinan saja, sedangkan masalah warisan menjadi wewenang Pengadilan Negeri.
3.  Wilayah PA untuk daerah luar Jawa-Madura dan sebagian Kal-Sel dan Kal- Tim berdasarkan PP No. 45 Tahun 197. Pengadilan Tk. I bernama Mahkamah Syari’ah dan tingkat bandingnya bernama Mahkamah Syari’ah Propinsi. Susunannya, terdiri dari seorang ketua dan sekurang-kurangnya dua orang anggota dan sebanyak-banyaknya delapan orang anggota yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama. Wewenang PA untuk daerah ini pada masa kolonial Belanda tidak jelas karena bercampur dengan Peradilan Pribumi. Namun setelah Indonesia merdeka berdasarkan PP No. 45 Tahun 1957 barulah diatur yang terdiri dari : nikah, talaq, rujuk, nafkah, maskawin, tempat kediaman, mut’ah, hadhanah, warisan, wakaf, hibah, shadaqah, dan baitul mal.
Dengan demikian, akibat yang ditimbulkan dari politik hukum kolonial Be- landa terhadap badan PA di Indonesia dapat membuat adanya ketidak seraga- man pengaturan Pengadilan Agama seluruh Indonesia, dapat membuat eksis- tensi PA menjadi lumpuh dan semu, sebagai quasi pengadilan yang terlambat dibandingkan dengan badan peradilan negara yang lain yang ada di Indonesia. Dalam perkara warisan pada masa kolonial Belanda menjadi wewenang Penga- dilan Negeri dan ini berakhir pada masa Orde Baru yaitu keluarnya Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 tentang PA. Namun dalam undang-undang inipun masih diberi hak opsi (pilih) di mana orang Islam boleh mengajukan perkara warisannya ke PA dan boleh diajukan ke PN. Inipun dapat berakhir  dengan keluarnya Amandemen Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang PA di era reformasi sekarang ini sebagai perubahan dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang PA.
Akibat lainnya, terjadinya pengukuhan dimana putusan pengadilan Agama belum dianggap sah/kekuatan hukum yang tetap kalau tidak dibubuhi tanda- tangan/Acc. dari PN. Inipun berakhir dengan keluarnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tersebut. Akibat lainnya juga, badan PA terlambat mempunyai juru sita dan hukum acara, inipun berakhir dengan lahirnya Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tersebut. Dengan lahirnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989
Vol. 12, No. 2, Desember 2012 Al-Risalah JISH
402
tersebut merupakan uni fi kasi hukum di badan Peradilan Agama di Indonesia.
Tujuan akhir dari dari politik kolonial Belanda mempengaruhi badan PA di In- donesia adalah adalah ingin menghapuskan hukum Islam di Indonesia dan di- ganti dengan hukum Barat.

## Bibliogra fi
Ahmad Noeh Zaini dan Abdul Basit Adnan , Sejarah Singkat Peradilan agama Islam di Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu, 1980. Amrullah Ahmad, dkk, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Men- genang Prof .Dr. Bustanul Ari fi n, SH, Jakarta: Gema Insani Press, 1996. Anwar Sitompul, Kewenangan dan Tata Cara Berperkara di Peradilan Agama, Band- ung: CV. ARMICO, 1984.
Artidjo Alkotsar dan Sholeh Amin , Pengembangan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional, Jakarta: Rajawali Press, 1996. A. Harjono, Indonesia Kita Penelitian Berwawasan Iman-Islam, Jakarta: Gema In- sani Press, 1995.
Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta: Raja Gra fi ndo Persada, 1996.
C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pus- taka, 1984.
Hasbullah Bakri , Kumpulan Lengkap Undang-undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia, Jakarta: Penerbit Djambatan, 1985. L. Jamil, Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta: Bulan Bintang, 1983.
Muhammad Daud Ali, Asas-asas Hukum Islam, Jakarta: Rajawali Press, 1990. Retno Lukito, dkk, Pergumulan Antara hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia,
Jakarta: INIS, 1998.
Sunaryati Hartono, Pokok-pokok Hukum Perdata Internasional, Bandung: Bina Cip- ta, 1996.
Tjun Surjaman, Hukum Islam di Indonesia, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
Vol. 13, No. 2, Desember 2013 Al-Risalah JISH
Vol. 12, No. 2, Desember 2012 Al-Risalah JISH

## PEDOMAN PENULISAN

## BENTUK NASKAH
Jurnal Al-Risalah menerima naskah/tulisan, baik dalam bentuk artikel hasil pe- nelitian ( research papers ), artikel ulasan ( review ), dan resensi buku ( book review ), baik dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Arab atau Bahasa Inggeris

## CARA PENGIRIMAN NASKAH
Tulisan dialamatkan kepada Redaksi Jurnal Al-Risalah Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jl. Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simp. Sungai Duren, Muaro Jambi-Jambi, Telp. (0741) 582021, email: jurnal.alrisalah@gmail. com. Penulis harus menyerahkan 2 (dua) eksamplar naskah/tulisan dalam ben- tuk hard copy ( print out ) dan soft copy dalam CD/ fl ash disk, atau melalui email ke redaksi jurnal Al-Risalah.

## FORMAT NASKAH
Al-Risalah adalah jurnal ilmiah yang terbit dua kali setahun. Al-Risalah siap menerima sumbangan tulisan dari para penulis, dengan ketentuan sebagai beri- kut:
1.  Tulisan belum pernah diterbitkan/dipublikasikan di dalam buku atau ma- jalah lainnya. Topik tulisan sesuai dengan lingkup kajian jurnal, yakni kajian ilmu syariah dan ilmu hukum.
2.  Jumlah halaman antara 20-25 halaman, ukuran kertas A4 spasi ganda. (Mar- gin kiri 4, atas 4, kanan 3, dan bawah 3).
3.  Tulisan yang masuk dilengkapi biodata penulis, meliputi: nama, asal pergu- ruan tinggi/instansi, dan kuali fi kasi keilmuan penulis.
4.  Tulisan yang telah diserahkan menjadi hak redaksi, dan redaksi berhak mer- ubah tulisan tanpa mengurangi makna tulisan.

## SISTEMATIKA NASKAH

## Judul Naskah
Judul ditulis dengan huruf ka fi tal diletakkan di tengah margin. Judul tulisan diikuti pula dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggeris  antara 50-100 kata dan kata kunci ( keywords ) sebanyak 2-5 kata. Abstrak ditulis satu spasi dan ditulis dalam satu paragraf.

## Pendahuluan
Dalam pendahuluan harus berisikan latar belakang masalah yang diangkat, be- serta rumusan masalah. Jika perlu, dapat dimuat secara ringkas metode peneli- tian yang digunakan.

## Pembahasan dan Hasil Penelitian
Berisikan pembahasan terhadap permasalahan yang dikaji dalam naskah, analisis, serta penjelasan tentang hasil penemuan selama penelitian. Namun, tidak perlu dicantumkan kalimat “PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN”.

## Penutup
Berisikan kesimpulan, ditambah saran-saran jika diperlukan.

## SUMBER KUTIPAN
Kutipan menggunakan cara Ibid, Op. Cit, dan Loc. Cit. Semua tulisan mengguna- kan referensi model footnote , dengan ketentuan sebagai berikut:
1.  Ayat al-Qur’an, contoh: An-Nisaa’ (4): 42.
2.  Buku, contoh: Muhammad Hasbi, Nalar Fiqih Kontemporer , cet. ke-2, (Jambi: Syariah Press, 2008), hlm. 8.
3.  Apabila penyusun/penulis lebih dari dua orang, cukup nama penyusun pertama saja yang ditulis dan nama-nama lain diganti “dkk” (dan kawan- kawan), contoh: Hasan Ibrahim Hasan, dkk., an-Nuzum al-Islamiyyah , edisi ke-1, (Kairo: Lajnah at-Ta’lif wa at-Tarjamah wa an-Nasyr, 1953), hlm. 54.
4.  Penyusun/penulis bertindak sebagai editor atau penghimpun tulisan, con- toh: M. Nazori Madjid (ed.), Agama & Budaya Lokal: Revitalisasi Adat & Budaya
Vol. 12, No. 2, Desember 2012 Al-Risalah JISH
di Bumi Langkah Serentak Limbai Seayun, (Jambi: Sulthan Thaha Press, 2009), hlm. 42.
5.  Penyusun/penulis sebagai suatu perhimpunan, lembaga, panitia atau tim, contoh: Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah, (Jambi:
Syariah Press, 2010), hlm.1.
6.  Nama penulis tidak ada, contoh: Panduan Amaliyah Ramadhan, (Jambi: Sul- than Thaha Press, 2009), hlm. 9.
7.  Buku terjemahan, contoh: Ahmad Haris, Islam Inovatif: Eksposisi Bid’ah dalam
Teori dan Praktek, alih bahasa Bahrul Ulum dan Mohamad Rapik, (Jambi: Sul- than Thaha Press, 2007 ), hlm. 51.
8.  Buku saduran, contoh: Vollmar, Hukum Benda, disadur oleh Chidir Ali,
(Bandung: Tarsito, 1978), hlm. 234.
9. Kamus, c ontoh: Kamus Umum Bahasa Indonesia, W. J. S. Poerwadarminta,
(Jakarta: Balai Pustaka, 1987), hlm. 12. 10. A rtikel dalam jurnal, majalah atau surat kabar, c ontoh: H. Tjaswadi, “Sekali Lagi tentang Amandemen UUD 1945,” Kedaulatan Rakyat, No. 227, Th. LVII (Selasa, 21 Mei 2002), h1m. 8.
11.  Artikel dalam media massa, contoh: M. Luqman Hakiem, “Tasawuf dan Proses Demokratisasi”, KOMPAS , 30 Maret 2001, hlm. 4.
12. A rtikel dalam buku atau ensiklopedi, c ontoh: Syamsul Anwar, “Teori Kon- formitas dalam Metode Penemuan Hukum Islam al-Gazali,” dalam M. Amin Abdullah, dkk., (ed.), Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi, (Yog- yakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), h1m. 275.
13. Hasil penelitian yang tidak diterbitkan, c ontoh: Illy Yanti dan Ra fi dah, ”Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam UU NO.3/2006 (KHI) dan Implemen- tasinya dalam Sistem Ekonomi Nasional”, Hasil Penelitian Kompetitif IAIN STS Jambi, (2009), hlm. 10.
14. M akalah tidak diterbitkan, c ontoh: Rahmadi, “Kaedah-Kaedah Falakiyah”, Makalah Disampaikan pada Lokakarya Hisab Rukyat, Diselenggarakan oleh Kanwil Depag Provinsi Jambi, Jambi, 26 Desember 2009, hlm. 5.
15. S umber yang masih berbentuk manuskrip, c ontoh: Undang-Undang Palem- bang, Berg Col. No. 146, Perpustakaan Universitas Leiden, Vol. No.3.
16. D okumen berbentuk surat-menyurat, contoh: Staatsblaad van Nederlandsch Indie, 1937, No. 116.
17.  Dokumen dalam bentuk arsip-arsip perkantoran lainnya, contoh: Pengadi- lan Agama Kota Jambi, Daftar Jumlah Kasus Perceraian 2011 , 22 April 2012.
18. P eraturan perundang-undang atau peraturan lainnya belum disebutkan dalam tulisan, c ontoh: Undang-Undang  RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).
19.  Nomor dan nama peraturan perundang-undang atau peraturan lainnya su- dah disebutkan dalam tulisan, c ontoh: Pasal 2 ayat (1).
20.  Pidato, contoh: Pidato Menteri Agama, Disampaikan dalam Acara Brie fi ng Dengan Jajaran Kanwil Depag Provinsi Jambi dan IAIN, Tanggal 1 Februari
1988.
21.  Wawancara, contoh: Wawancara Dengan Abdullah, Ketua RT. 03 Kel. Sim- pang IV Sipin Kec. Telanaipura-Jambi, 5 Maret 2009.
22. Website t anpa penulis, contoh: ”Remarks before the American Muslim
Council,” http://usinfo. state.gov/usa/islam/s050799.htm, akses 7 Mei
2009.
23.  Website dengan pencantuman penulis, contoh: Noam Chomsky, “Market Democracy in a Neoliberal Order: Doctrines and Reality,” http://www. zmag.org/chomsky/ index.cfm, akses 10 Januari 2003.

## CONTOH PENULISAN BIBLIOGRAFI
Akh. Minhaji, Strategies for Social Research: The Methodological Imagination in Is- lamic Studies , Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2009.
Andi Rustam, Ahmad Bakaruddin R. dan Syaiful, “Voting Behavior Pemilih Pe- mula pada Pemilu 2004 di Kota Padang” dalam Ahmad Bakaruddin R, dkk., (ed), Teori dan Metode Penelitian Ilmu Politik , Padang: Laboratorium Ilmu Po- litik Unand, t.t.
Anik Ghufron , Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif , Makalah Dipresentasi- kan pada Kuliah Metodologi Penelitian di Program Doktor UIN Yogyakarta di Jambi, tanggal 25-26 Januari  2010.
Djawahir Hejzziey, Pedoman Penelitian Skripsi, Jakarta: ttp, 2007.
John M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 1993.
Program Pascasarajana UIN Yogyakarta, Buku Pedoman Penuisan Disertasi , Cet. 2,
Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008. Sayuti, “ Relevansi antara Maal Administratif dan Upaya Penciptaan Good Gover- nance”, Jurnal Ilmiah Al-Risalah , Fakultas Syariah IAIN STS Jambi, Volume
12, Nomor 1, Juni 2012.
Vol. 12, No. 2, Desember 2012 Al-Risalah JISH
Tim Penulis Fakultas Syariah dan Hukum, Buku Pedoman Penulisan Skripsi , Ja- karta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007.