## Mengisyaratkan Sentimen: Selamat Datang, KPK Jokowi! (Sebuah Pendekatan Appraisal pada Teks Berita)

## Asrofin Nur Kholifah
English Department, Faculty of Humanities, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia
Article Info ABSTRACT

## Article history:
Submitted Feb 06, 2020 Revised Dec 10, 2020 Accepted Feb 2, 2021 Published April 01, 2021 This research examined the journalist sentiment in presenting news on the  inauguration  of  KPK  Supervisory  Board.  Through  the  Appraisal system,  attitude,  engagement  and  graduation  were  revealed  to  signify the  journalist  stance.  A  descriptive  qualitative  research  was  conducted by  identifying  social  phenomenon  which  were  then  descriptively presented  and  analyzed.  The  data  were  taken  from  the  online  news portal  of  Tempo.  The  data  were  the  news  text  entitled  Selamat  datang KPK  Jokowi  which  highlighted  the  inauguration  of  KPK  Supervisory Board. The result showed that  the media represented by the journalist took a negative sentiment toward the issue proved by the dominance of negative  judgment  and  appreciation  along  with  the  dominance  of intensifiers  and  attitudinal  lexis  to  support  the  motifs.  Through  those linguistic exploitation, the journalist led public perspective and opinion that the capacity, integrity and neutrality of Jokowi, DPR and KPK were questioned.
Keywords: Appraisal system
News discourse
Attitude Sentiment
Corresponding Author:
Asrofin Nur Kholifah, English Department, Faculty of Humanities, Universitas Jenderal Soedirman Jl. Dr. Soeparno Karangwangkal Purwokerto, Indonesia. Email: asrofin.kholifah@unsoed.ac.id

## PENDAHULUAN
Keberadaan  KPK  bagi  sebagian  besar masyarakat  Indonesia  merupakan  harapan akan  penegakan  keadilan  sekaligus  indikator  supremasi  hukum  bekerja.  Di  tengah maraknya kasus korupsi yang terjadi dan terungkap beberapa tahun terakhir menandakan pentingnya keberadaan KPK sebagai komisi independen yang bertugas memberantas dan menumpas  segala  bentuk  rasuah.  Namun,  independensi  KPK  akhir-akhir  ini  mulai dipertanyakan  terutama  setelah  dilantiknya  lima  Dewan  Pengawas  KPK  yang  ditunjuk langsung oleh presiden Joko Widodo. Dewan Pengawas tersebut dilantik  presiden Jokowi di Istana Negara pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019. Kelima tokoh tersebut adalah Artidjo  Alkostar  (mantan  hakim  agung),  Albertina  Ho  (Wakil  Ketua  Pengadilan  Tinggi Kupang),  Syamsuddin  Haris  (peneliti),  Harjono  (mantan  hakim  Mahkamah  Konstitusi), dan Tumpak Hatorangan Panggabean (mantan komisioner KPK).
Berbagai reaksi mewarnai penunjukan dewan tersebut antara lain pakar Hukum Pidana  Universitas  Trisakti,  Abdul  Fickar  Hadjar  (liputan6.com  tanggal  12  Desember 2019,  15.30  wib)  yang  mewanti-wanti  masyarakat  untuk  selalu  memantau  agenda pemberantasan  korupsi  yang  diduga  dilemahkan  lantaran  direvisinya  UU  KPK. Menurutnya,  pemilihan  Dewan  pengawas  yang  dinarasikan  sebagai  orang  baik  dan
berintegritas  itu  sengaja  diciptakan  untuk  menyamarkan  agenda  terselubung  agar masyarakat mau menerima perubahan UU itu. Sikap serupa juga ditunjukkan oleh peneliti ICW Kurnia Ramadhana yang secara terang-terangan menyatakan pesimismenya tentang dewan  pengawas  terpilih  itu  (nasional.kompas.com  tanggal  20  Desember  2019,  14.04 wib). Ia pesimis dengan mempertanyakan proses pemilihan dan integritas panitia seleksi. Bahkan,  sikap  keberatan  pembentukan  dewan  pengawas  dilontarkan  oleh  wakil  ketua KPK  tahun  2015-2019,  Laode  M  Syarief  (cnnindonesia.com  tanggal  20  Desember  2019, 17.56  wib).  Ia  lebih  memperhatikan  tugas  dan  wewenang  dewan  pengawas  yang  tidak hanya  mengawasi  tetapi  juga  memberi  ijin  atau  menyetujui.  Ini  berdampak  pada  ruang gerak KPK yang menjadi terbatas.
Sementara itu berbagai media gencar memberitakan sesuai dengan persepsi yang seringnya  dipengaruhi  oleh  subjektifitas  jurnalis  termasuk  ideologi  redaksi  media tersebut. Tak terkecuali media online Tempo yang memberitakan isu ini pada tanggal 26 Desember  2019  pukul  15.08  wib  dengan  judul  “Selamat  Datang,  KPK  Jokowi”.  Tempo dipilih sebagai sumber data penelitian ini karena posisinya sebagai salah satu media berita terkemuka  di  Indonesia  yang  menyajikan  wacana  teks  berita  secara  aktual.  Melalui kolomnya,  berita  ini  disajikan  dengan  sarat  muatan  sentimen  jurnalisnya.  Sikap  jurnalis dalam  menyajikan  berita  terlihat  dari  pilihan  kata  dan  konstruksi  gramatikanya  yang membangun  realitas  sosial  dari  pemberitaan  yang  diwacanakannya.  Untuk    dapat menjelaskan bukti linguistiknya secara detil, piranti appraisal digunakan pada penelitian ini.
Penelitian tentang appraisal sejauh ini sudah banyak dilakukan. Nur&Hadi (2016) mengidentifikasi dan memaparkan bentuk appraisal yang mencakup attitude, engagement dan graduation yang ditemukan di iklan lipstik di salah satu akun instagram. Komentar- komentar yang digunakan pengguna Instagram tersebut cenderung menggunakan bentuk affect sebagai attitude dalam iklan tersebut. Kemudian penelitian Sukma (2018) membidik slogan  kampanye  politik  sebagai  sumber  wacana  untuk  mengungkap  sistem  appraisal yang ada dan sumber penilaian. Penelitiannya menyimpulkan bahwa judgment merupakan realisasi  attitude  yang  dominan  digunakan  dan  sumber  penilaian  paling  banyak  berasal dari bakal calon kepala daerah sebagai pembuat iklan.  Sebagian besar penelitian lainnya juga menjelaskan sistem appraisal dan bentuk attitude yang digunakan (Hidayani, 2006; Endah, 2008; Adi, 2013; Suherman, 2008; Sutrisno, 2013 dan Chalimah dkk, 2018) dengan mengambil  teks  karya  sastra  atau  teks  fiksi  dan  berita.  Selain  itu  penelitian  appraisal serupa juga dilakukan oleh Irlinda, Santosa dan Kristina (2016) yang hanya memusatkan analisisnya pada solidaritas dan keberpihakan jurnalis dalam suatu teks konferensi pers. Sementara itu, Hong (2012) mengambil teks sesi tanya jawab dalam pidato wakil Presiden AS,  Cheney  di  Universitas  Fudan  dan  terjemahannya  untuk  melihat  pemosisian penerjemah  dan  dampaknya  terhadap  teks  sasaran.  Selanjutnya,  Zhang&Liu  (2015) membandingkan  teks  berita  New  York  Times  dan  China  Daily  (versi  Bahasa  Inggris) dengan  memusatkan  kajiannya  pada  engagement  untuk  melihat  ideologi  jurnalis.  Dari penelitian-penelitian  terkait  itulah,  penelitian  ini  bermaksud  mengungkapkan  sikap jurnalis  yang  mencakup  sikap,  sumber  sikap  dan  bagaimana  itu  direalisasikan  dalam menyajikan  berita  tentang  penunjukan  Dewan  Pengawas  KPK.  Melalui  pilihan  kata  dan konstruksi gramatikalnya, sikap penulis akan teridentifikasi apakah ia cenderung menilai
positif  atau  negatif  keputusan  presiden  Jokowi  dalam  merealisasi  program  kerjanya memberantas korupsi.

## TEORI DAN METODOLOGI
Dalam  mengidentifikasi  dan  menjelaskan  sikap  jurnalis,  teori  Appraisal diterapkan.  Teori Appraisal merupakan pengembangan metafungsi bahasa dari Systemic Functional Grammar yang digagas Halliday. Metafungsi bahasa menjelaskan bahwa bahasa merealisasikan tiga makna sekaligus yaitu  makna ideasional, interpresonal dan tekstual. Perhatian utama teori appraisal ini ada pada ranah makna interpersonal. Martin & White (2005: 33) menyatakan bahwa pada tingkatan discourse semantics, appraisal ditempatkan pada  makna  interpersonal  dan  berartikulasi  bersama  dengan  dua  sistem  lainnya  yaitu negosiasi dan keterlibatan. Bagaimana makna dinegoisasikan dan bagaimana keterlibatan antar  partisipan  dalam  suatu  peristiwa  wacana  menjadi  fokus  pendekatan  ini.  Dalam teorinya,  Appraisal  terbagi  menjadi  beberapa  subsistem  yaitu  attitude  (affect,  judgment, appreciation), engagement (monogloss dan heterogloss) dan graduation (force dan focus). Teori ini berusaha menyingkap emosi atau perasaan penulis atau penutur, bagaimana ia memberi penilaian terhadap orang lain dan benda, membangun hubungan dengan pihak lain  dan  pemosisian  dirinya  dalam  interaksi.  Dengan  demikian,  teori  ini  sangat  tepat digunakan  untuk  mengungkap  sikap  jurnalis  dalam  menyajikan  berita  yang  dapat menunjukkan sentimenya terhadap isu berita yang ditulisnya.
Penelitian  ini  menggunakan  ancangan  kualitatif  bersifat  deskriptif  sesuai  dengan tujuan  penelitian.  Pada  umumnya,  penelitian  kualitatif  bersifat  deskriptif  karena  jenis penelitian  bertujuan  untuk  memahami  dan  memaparkan  fenomena  budaya  yang tersembunyi  atau  sedikit  diketahui  (Santosa,  2017).  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menjelaskan sikap jurnalis dalam menyajikan berita tentang pemilihan dewan pengawas KPK melalui piranti appraisal. Data penelitian ini diambil dari portal berita online Tempo melalui laman https://kolom.tempo.co/read/1287822/selamat-datang-kpk- jokowi/full&view=ok yang dimuat pada tanggal 26 Desember 2019 dan dilakukan secara purposif. Data utama penelitian ini adalah teks berita yang berjudul “Selamat datang, KPK Jokowi” yang menyoroti dipilihnya lima tokoh sebagai depan pengawas KPK yang dinilai tidak  efektif  dalam  membawa  perubahan  positif  bagi  KPK.  Dalam  penelitian  linguistik, data  utamanya  adalah  fenomena  linguistik  yang  muncul  dalam  peristiwa  kebahasaan. Dalam  hal  ini,  fenomena  yang  muncul  adalah  sikap  jurnalis  dalam  menyikapi  peristiwa pemilihan  dewan  pengawas  KPK  yang  direalisasikan  melalui  pilihan  kata  dan  dan  gaya pemberitaannya,  serta  ideologi  yang  terefleksikan  baik  personal  maupun  institusional dalam hal ini koran Tempo.
Sementara  itu,  teknik  analisis  data  menggunakan  analisis  isi  yang  dikemukakan oleh  Spradley  (1980)  yang  terdiri  dari  analisis  domain,  taksonomi,  komponensial  dan tema  budaya.  Melalui  model  analisis  ini,  teks  diidentifikasi  apakah  termasuk  data  atau bukan  pada  level  analisis  domain.  Yang  disebut  data  dalam  penelitian  ini  meliputi  unit lingual  pada  level  kata,  frase,  klausa  yang  mengandung  sikap  atau  penilaian  jurnalis terhadap  isu  yang  diangkat.  Kemudian  analisis  taksonomi  dilakukan  dengan  membuat klasifikasi berdasarkan sistem dan sub sistem Appraisal yaitu attitude yang meliputi affect, judgment  dan  appreciation,  sumber  sikap  apakah  monogloss  atau  heterogloss  dan graduation  apakah  termasuk  force  atau  focus.  Dari  kategorisasi  tersebut  kemudian dikaitkan  satu  sama  lain  untuk  membangun  makna.  Konteks  situasi,  sosial  dan  budaya berkontribusi  dalam  mengkonstruksi  makna  yang  terbentuk  melalui  piranti  appraisal yang  ditemukan.  Akhirnya  dari  analisis  komponen  tersebut  akan  dapat  ditemukan  tema budaya yang merefleksikan realitas sosial yang lebih luas, dalam hal ini, sentimen jurnalis terhada isu yang diberitakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  bagian  ini,  piranti  appraisal  yang  ditemukan  dalam  teks  berita  Tempo tentang  penunjukan  dewan  pengawas  KPK  akan  dipaparkan.  Beberapa  tabel  disajikan untuk memberikan ilustrasi yang lebih jelas dan diikuti dengan narasi yang memaparkan temuan  penelitian.  Dari  hasil  analisis  yang  dilakukan,  piranti  appraisal  yang  dominan ditemukan  adalah  judgment  dan  appreciation.    Untuk  lebih  jelasnya,  distribusi  piranti appraisal dalam teks ini disajikan sebagai berikut.
Tabel 1. piranti appraisal pada teks berita Tempo tentang penunjukan dewan pengawas KPK
attitude Source of attitude Amplification affect judgment  appreciation  mono  hetero  force focus + - + - + - Int.  Att.lex  met  swr  sharp  soft 3 4 16 0 10 13 11 14 7 5 0 1 3
Catatan:
+: positif; -: negatif; mono: monogloss; hetero: heterogloss; Int.: intensifier; att.lex: attitudinal lexis; met: metaphors; swr: swearing; sharp: sharpen; soft: soften
Temuan appraisal pada teks ini menunjukkan bahwa sikap direalisasikan dalam bentuk affect, judgment dan appreciation. Judgment negatif merupakan bentuk sikap yang paling banyak muncul sedangkan judgment positif hanya ditemukan 4 data. Sementara itu affect hanya ditemukan 3 data dan bersifat negatif sedangkan appreciation diidentifikasi 10 data yang kesemuanya negatif. Selanjutnya, dilihat dari sumber penilaiannya, teks ini menggunakan monogloss yang berasal dari penilaian jurnalis sendiri sejumlah 13 data dan 11 data heterogloss mengacu pada penilaian di luar jurnalis. Dari aspek amplification atau graduation,  sebagian  besar  berwujud  intensifier  yang  diidentifikasi  14  data  kemudian diikuti attitudinal lexis sebanyak 7 data dan metafora yang ditemukan pada 5 data. Selain itu  untuk  fokus  ditemukan  3  data  yang  berfungsi  memperhalus  pesan  dan  1  data  yang digunakan untuk memperkuat pesan yang ingin disampaikan.

## 1. Sikap
Affect
Affect  yang  ditemukan  dalam  teks  berita  Tempo  tentang  penunjukan  Deawan Pengawas KPK disajikan sebagai berikut.
Tabel 2. Affect dalam Teks Berita Tempo APPRAISING ITEMS APPRAISED ITEMS Positive Negative (21b)  meloloskan  begitu  saja: sat/pleasure Presiden (29) Berkali  kali  mengeluh: dissat/displeasure Presiden (10) Mengancam: insecurity/disquiet Independensi KPK
Dalam sub sistem Attitude, affect  berkaitan dengan perasaan positif dan negatif apakah seseorang itu senang, sedih, percaya diri, cemas, tertarik atau bosan (Martin&White, 2005: 42). Dalam wacana teks berita ini affect yang ditemukan semuanya bersifat negatif. Data
(21b) mengacu pada sikap presiden terhadap usul panitia seleksi komisioner KPK. Di sini disampaikan  bahwa  Jokowi  meloloskan  begitu  saja  usul  dari  panitia  seleksi  untuk disampaikan  ke  DPR.  Ini  menunjukkan  bahwa  Jokowi  setuju  dan  puas  dengan  pilihan panitia seleksi. Kemudian pada data (29) Presiden menyatakan ketidakpuasannya terkait dengan kinerja beberapa kepala daerah yang tidak berani mengambil sikap tegas melalui kebijakan  karena  takut  terjerat  hukum.  Ia  menginginkan  sikap  tegas  dari kepala  daerah untuk  lebih  berani  mengambil  kebijakan  guna  mewujudkan  pemerintahan  yang  bersih dari korupsi. Namun kenyataannya, beberapa kepala daerah bersikap terlampau hati-hati hingga  terkesan  tidak  tegas  dalam  mengambil  suatu  kebijakan.  Sementara  itu  data  10 menunjukkan sikap ketidakamanan independensi KPK seiring diberlakukannya UU revisi. Pilihan lexis mengancam digunakan untuk menunjukkan keadaan KPK yang mulai terusik independensinya  karena riskan mendapatkan  intervensi  dari  dewan  pengawas.  Ini  akan sangat berdampak terhadap kinerjanya yang selama ini dipercaya rakyat untuk mnumpas segala bentuk korupsi.

## Judgment
Tabel 3. Judgment dalam Teks Berita Tempo APPRAISING ITEMS APPRAISED ITEMS Positive Negative (3) Rekam jejak bagus Lima tokoh publik + (4) Tapi  ibarat  rumah,  KPK telah  dirusak  pada  fondasi dan tiang-tiang utamanya. KPK - (5) Menambahkan  karpet  dan sofa  bagus  boleh  jadi  akan membuat rumah terlihat cantik, tapi tak menjadikannya kukuh. KPK - (7a) oligarki DPR - (8) Terkesan sembunyi- sembunyi (ver) DPR - (15a) Berlaku  lajak dan tanpa kontrol (prop.) KPK - (17a) “orang baik” Dewan Pengawas - (18) Tidak memiliki hak eksekusi “orang-orang baik” - (19b) Cacat rekam jejak Komisioner KPK - (20) Paling disorot; Diduga bertemu dengan orang beperkara (ten.) Firli Bahuri - (21) Dengan  berlagak  pilon (cap.) Jokowi - (22) Menutup mata dan telinga (prop.) DPR - (23)dapat menyelamatkan KPK Jokowi + (24) Ia juga memiliki wewenang mengeluarkan Perpu Jokowi + (25) Tapi  janji  tinggal  janji (ver.) Jokowi -
(26) Menutup kuping (prop.) Jokowi - (30) Tampaknya lupa (cap.) Jokowi - (34b) dilemahkan (cap.) KPK - (36) Dapat  menjadi  partner pemerintah KPK+ (37) Kecuali untuk melindungi oligarki dan kekuasaannya,  Sulit  diterima akal sehat Jokowi tak memahami  prinsip-prinsip  itu (ver.) Jokowi - Ʃ= 4 Ʃ=16 Jkw:  5-/2+;  KPK:  5-/1+;  DPR: 3-; Dewas: 2-/1+; FB: 1-
Temuan yang paling menarik dari penelitian ini adalah dominasi judgement yang digunakan  oleh  jurnalis  untuk  membentuk  opini  publik  terkait  isu  penunjukan  dewan pengawas KPK. Pihak yang paling banyak mendapatkan penilaian adalah presiden Jokowi dan KPK yang menjadi target berita ini. Jokowi diberi penilaian negatif terkait keputusan dan  langkah  yang  diambil,  misalnya  data  (21)  menunjukkan  kapasitas  Jokowi  sebagai kepala negara yang dipertanyakan,  dengan berlagak  pilon, seolah-olah Jokowi  pura-pura tidak mengetahui motif panitia seleksi dibalik dipilihnya lima tokoh yang akan mengawasi kerja KPK.  Di samping itu dengan pemilihan ungkapan tampaknya lupa (data 30) seakan ingin menunjukkan ketidakmampuan seorang presiden dalam menguasai dan memahami aturan hukum termasuk UU KPK dalam menindak pejabat pemerintah.  Sikap Jokowi yang tidak mempertimbangkan pendapat pihak lain juga ditunjukkan oleh jurnalis melalui data (26)  menutup  kuping.  Begitu  pula  data  (25)  menyiratkan  ketidakkonsistennya  Jokowi dalam  membuat  janji  dan  memberikan  bukti  selama  kepemimpinannya.  Secara  umum, penilaian  Jokowi  dititikberatkan  pada  kapasitasnya  yang  dipertanyakan  dan kesungguhannya  dalam  membawa  Indonesia  bebas  korupsi.  Bahkan  jurnalis  mengkritik Jokowi  yang  bersikap  tidak  jujur  dan  loyal  termasuk  terhadap  janjinya  sesuai  dengan kewenangannya  untuk  mengeluarkan  perpu.  Penilaian  positif  digunakan  untuk menunjukkan  kewenangan  Jokowi  dan  kemampuannya  untuk  menyelamatkan  KPK dengan mengeluarkan Perpu. Namun penilaian ini dibantah dengan argumen selanjutnya yang mengatakan bahwa Jokowi memuluskan pilihan panitia seleksi dengan memilih lima tokoh sebagai dewan pengawas setelah sebelumnya menyetujui revisi UU KPK yang bagi sebagian pihak merupakan upaya pelemahan KPK.
Kemudian,  pihak  kedua  yang  dinilai  adalah  KPK.  Pembuat  berita  memberikan nilai negatif terhadap KPK. KPK dianalogikan sebagai rumah yang fondasi dan tiang-tiang utamanya  dirusak.  Menempatkan  kelima  tokoh  yang  memiliki  rekam  jejak  baik  seperti menambahkan  sofa  dan  karpet  bagus  sebagai  pemanis  rumah.  Hanya  saja  itu  tidak membuat  rumah  menjadi  kuat.  Dengan  kata  lain,  dewan  pengawas  dianggap  sebagai pelengkap  dan  pemanis  untuk  menampilkan  citra  KPK  lebih  reliable  dan  credibel  tanpa menyadari  bahwa  kekuatan  KPK  sudah  digerogoti  oleh  kepentingan  sebagian  golongan. Apalagi  ini  menyangkut  wewenang  dewan  KPK  yang  menimbulkan  keberatan  bagi sebagian  kalangan  termasuk  wakil  ketua  KPK  2015-2019,  La  Ode  Syarief.  Seperti diketahui  wewenang  dewan  pengawas  salah  satunya  memberi  ijin  penyadapan  dan penggeledahan  yang  selama  ini  tidak  ada  aturan  demikian.  Ini  disinyalir  menghambat ruang  gerak  KPK  dan  mengurangi  independensi  KPK.    Penulis  berita  menganggap
tudingan  kepada  KPK  yang  bersikap  berlebihan  dan  tanpa  kontrol  hanyalah  bersifat manipulatif dan mengada-ada. Sebaliknya KPK dapat menjadi partner pemerintah dalam memerangi korupsi namun dengan adanya dewan pengawas sekarang menjadikan kerja KPK  menjadi  lebih  berat  dan  berada  di  bawah  kendali  dewan  Pengawas  bentukan presiden Jokowi.
Selain  Jokowi  dan  KPK,  DPR  mendapatkan  penilaian  negatif  karena  dianggap berkolaborasi  dengan  presiden  dalam  meloloskan  pembentukan  dewan  pengawas.  DPR dipertanyakan  kejujuran  dan  integritasnya  seperti  yang  terlihat  pada  data  (8)  terkesan sembunyi-sembunyi dan (22) menutup mata dan telinga. Di sini, penulis berita mengkritik perilaku DPR yang tidak transparan dalam menyusun pasal UU revisi KPK. Secara diam- diam DPR sengaja memasukkan sejumlah pasal yang diduga mengganggu netralitas KPK dalam memerangi kasus korupsi. Bahkan DPR terkesan tidak peduli dengan saran publik termasuk  demonstrasi  oleh  mahasiswa  yang  menolak  revisi  UU  bahkan  KPK  sendiri. Untuk  itulah  penulis  berita  menjulukinya  dengan  oligarki  DPR  karena  menurut penilaiannya,  DPR  hanya  mewakili  sebagian  kecil  kelompok  yang  berkuasa  dan  untuk memertahankan kekuasaannya. Oligarki dimaknai sebagai pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu (KBBI online). Dalam konteks ini, istilah oligarki mengacu pada DPR yang alih-alih mewakili suara rakyat hanya menyuarakan kepentingan kelompok-kelompok yang berkuasa.
Selanjutnya ketua KPK terpilih Firli Bahuri juga nilai negatif karena terpilihnya Firli Bahuri menjadi sorotan. Hal ini tak lepas dari kenyataan bahwa komisaris jenderal polisi  ini  ketika  menjabat  sebagai  deputi  bidang  penindakan  diduga  bertemu  dengan orang-orang yang beperkara hukum. Hal ini melanggar etika pekerjaan yang diembannya dan  netralitasnya  menjadi  dipertanyakan.  Terakhir,  dewan  pengawas  dinilai  positif menyangkut  rekam  jejak  mereka  yang  terbukti  baik  dibidangnya.  Misalnya  Artidjo Alkotsar yang terkenal tegas dalam memutus setiap perkara. Beberapa kali bahkan beliau memperberat  hukuman  koruptor  yang  mengajukan  kasasi  ke  MA  contohnya  Anas Urbaningrum  dan  Angelina  Sondakh.  Namun  penyematan  “orang/orang-orang  baik” menandakan  bahwa  penulis  berita  tidak  sepenuhnya  mempercayai  kapasitas  kelima dewan  pengawas  tersebut.  Ia  membantah  argumen  yang  menyebutkan  penempatan ‘orang baik’ tersebut di KPK sebagai ikhtiar terakhir untuk memperkuat komisi terdengar naif karena mereka tidak memiliki hak eksekusi.

## Appreciation
Tabel 4. Appreciation dalam Teks Berita Tempo APPRAISING ITEMS APPRAISED ITEMS Positive Negative (1) Sama  sekali  tidak  perlu dirayakan Penunjukan  Dewan  pengawas KPK (6) klimaks dari sekuel pelemahan KPK Penunjukan  Dewan  Pengawas KPK (7b) kilat Revisi UU (10) Birokratis,  kaku,  tidak adaptif, apalagi inovatif Aturan baru (UU revisi) (11) Menghambat ruang gerak  birokrasi (15b) manipulatif dan mengada-ada tuduhan
(17b) sungguh terdengar naif argumen (33) program  raksasa;  rawan diselewengkan Program pemerintah (34a) menggila korupsi (34) melorot Indeks kemudahan berusaha Ʃ=0 Ʃ=10 Penunjukan  DPKPK:  2-;  UU revisi:  2-;  birokrasi:  1-; tuduhan:  1-;  argumen:  1-; ProPem:  1-;  korupsi:  1-;
indeks: 1-
Appreciation  digunakan  penulis  berita  untuk  menilai  keadaan,  sesuatu  atau peristiwa tertentu. Berdasarkan tabel di atas, appreciation muncul dalam bentuk penilaian negatif terhadap penunjukan Dewan Pengawas KPK (2), UU revisi (2), birokrasi, tuduhan, argumen, program pemerintah, korupsi dan indeks kemudahan berusaha. Penulis berita memberikan  apresiasi  negatif  terhadap  dewan  pengawas  melalui  frasa  tidak  perlu dirayakan sama sekali dan menganggap itu sebagai klimaks dari sekuel pelemahan KPK. Ini  menunjukkan  reaksi  yang  negatif  dari  penulis  berita  karena  memandang  bahwa langkah yang diambil presiden tersebut tidak akan membawa keadaan KPK menjadi lebih baik.  Bahkan  kata  klimaks  dan  sekuel  sengaja  disematkan  untuk  menunjukkan  kepada publik bahwa pelemahan KPK sudah dan sedang terjadi yang puncak dari pelemahan KPK adalah  dengan dipilihnya dewan pengawas KPK itu  sendiri. Penulis berita menunjukkan sentimennya  dengan  menggunakan  keadaan  KPK  yang  ironis.  Selain  itu  UU  revisi  KPK dinilai  disusun  secara  tergesa-gesa  oleh  DPR  untuk  mengamankan  kepentingan- kepentingan kelompok yang mungkin terlibat. Kata kilat menandakan proses yang terlalu cepat dan terkesan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ini terkait dengan sikap DPR  yang  terkesan  diam-diam  dalam  merumuskan  dan  memasukkan  pasal  yang  diduga bisa melemahkan kewenangan KPK. Akibatnya, UU revisi melalui aturan barunya menjadi birokratis, kaku, tidak adaptif dan inovatif terutama dengan status penyidik yang menjadi aparat  sipil  negara  atau  pegawai  negeri.  Ini  terkait  juga  dengan  birokrasi  yang menghambat  ruang  gerak  KPK  dalam  menuntaskan  perkara  korupsi.  Sebagai  contoh, selain  diawasi  oleh  DPR,  penyadapan  oleh  KPK  harus  melalui  audit  Kementerian Komunikasi dan Informatika. Birokrasi seperti ini dianggap semakin menghambat ruang gerak KPK.
Selain itu, pilihan lexis manipulatif dan mengada-ada dan sungguh terdengar naif terkait  dengan  tuduhan  dan  argumen  pihak  yang  mendukung  pembentukan  dewan pengawas  menunjukkan  kuatnya  sentimen  negatif  yang  ingin  disampaikan  oleh  penulis berita.  Argumen  itu  dipandang  tidak  memiliki  bukti  dan  alasan  yang  kuat.  Menganggap penempatan  Dewan  Pengawas  sebagai  ikhtiar  terakhir  untuk  memperkuat  KPK dimentahkan  karena  tidak  ada  jaminan  dewan  pengawas  memiliki  kekuasaan  atas  KPK mengingat  dewan  tersebut  tidak  memiliki  hak  eksekusi.  Hak  eksekusi  tetap  menjadi wewenang  KPK  padahal  pimpinan  KPK  terpilih  pun  diragukan  kapasitas  dan kenetralannya.  Lebih  lanjut,  penulis  berita  juga  memberikan  apresiasi  yang  negatif terhadap program pemerintah yang meliputi pemindahan ibukota, penyaluran dana desa dan pembangunan infrastruktur rawan untuk disalahgunakan. Dari sisi anggaran, proyek besar  tersebut  menurut  penulis  rentan  dikorupsi.  Ini  juga  berdampak  pada  kemudahan
berusaha bagi rakyat terutama kecil dan menengah akan semakin berat karena program pemerintah berbiaya tinggi dikuasai oleh kelompok yang memiliki kuasa.

## 2. Sumber penilaian
Sumber  penilaian  yang  ditemukan  dalam  teks  ini  berasal  dari  penulis  berita sendiri (monogloss) dan dari sumber lain (heterogloss) yang secara detil disajikan dalam tabel di bawah ini.
Tabel 5. Sumber penilaian yang Teridentifikasi dalam Teks Berita Tempo
Dalam  penyajian  beritanya,  jurnalis  cenderung  menggunakan  penilaian  sendiri. Sumber  penilaian  monogloss  dieksploitasi  oleh  penulis  berita  untuk  menyatakan pendirian  atau  sentimennya  terhadap  isu  penunjukan  dewan  pengawas  KPK.  Di  sini
Monogloss Heterogloss projection concession modality 13 1. Tudingan bahwa KPK selama ini berlaku  lajak  dan tanpa kontrol - sehingga membutuhkan pengawas-merupakan tuduhan yang manipulatif dan mengada-ada. Selama  ini  mereka memang dikenal sebagai  tokoh  yang punya  rekam  jejak bagus Jenjang birokrasi hampir  dipastikan akan menghambat ruang  gerak  mereka dalam mengungkap kasus  korupsi  yang biasanya  dilakukan pejabat level tinggi 2. Argumen yang menyebutkan penempatan  "orang baik" di Dewan Pengawas  merupakan ikhtiar terakhir untuk memperkuat  Komisi sungguh terdengar naif. Jokowi menutup kuping  meski  ribuan pelajar dan mahasiswa berdemonstrasi mendesak Presiden mengeluarkn Perpu Dalam berbagai kesempatan,  Presiden mengatakan KPK hendaknya berfokus pada pencegahan ketimbang penindakan korupsi. 3. Harap dicatat, sebagai pengawas, "orang-orang  baik" itu tidak memiliki hak eksekusi. Pelemahan KPK justru akan membuat sejumlah proyek besar pemerintah berjalan tanpa pengawasan Dalam demo itu, setidaknya lima orang  tewas  akibat kekerasan aparat Ekonomi biaya tinggi- terutama  disebabkan oleh korupsi- diprediksi akan menggila  setelah  KPK dilemahkan Indeks kemudahan berusaha diduga juga akan melorot Ʃ= 13 Ʃ= 3 Ʃ= 3 Ʃ= 5
penggunaan  sumber  monogloss  dimanfaatkan  oleh  penulis  berita  karena  ia  memiliki keyakinan  yang  tinggi  atas  apa  yang  disampaikan.  Penggunaan  sumber  monoglossik menjadikan  penilaian  terkesan  subjektif  karena  tidak  membuka  ruang  dialog  atas  isu tersebut. Ini berbeda dengan sumber penilaian heterogloss yang berasal dari luar penilai dan  melibatkan  lebih  dari  satu  sumber.  Dalam  realisasinya,  heterogloss  berwujud projection, concession dan modality.
Dalam  projection,  jurnalis  menggunakan  sumber  lain  yaitu  pihak  yang  memiliki pendapat  yang  berbeda  dengannya.  Contohnya  pihak  yang  menilai  dewan  pengawas sebagai  orang-orang  baik  yang  dapat  mengubah  KPK  menjadi  lebih  baik.  Pihak  yang menganggap  penunjukan  tersebut  sebagai  ikhtiar  terakhir  seolah-olah  tidak  ada  pilihan atau cara lain dalam menyelamatkan KPK. Ini menandakan bahwa seolah-olah KPK dalam kondisi  yang  buruk.  Jurnalis  menggunakan  sumber  penilaian  dari  pihak  lain  untuk dikontraskan  dan  dipatahkan  bahwa  pendapat  tersebut  sama  sekali  tidak  benar.  Satu argumen  penulis  yang  memiliki  penilaian  positif  ditemukan  pada  jenis  concession  yaitu argumen  yang  menyatakan  bahwa  jurnalis  mengakui  bahwa  dewan  pengawas  memiliki rekam  jejak  yang  bagus  namun  kemudian  argumen  ini  dipatahkan  karena  kewenangan mereka  terbatas  dan  tidak  memiliki  kewenangan  untuk  mengeksekusi  kasus  korupsi. Pemilihan  orang-orang  yang  dikatakan  baik  ini  pun  tidak  membawa  dampak  yang signifikan  terhadap  keadaan  KPK.  Hal ini  juga  direalisasikan  pada  dua  data  lainnya  saat penulis  menggunakan  pilihan  leksis  meski  dan  justru  yang  digunakan  untuk mengkounter sikap  Jokowi  selaku  presiden  yang  tidak  peduli  dengan  suara  rakyat  yang diwakili mahasiswa dan semakin besarnya peluang tindak korupsi terjadi.
Selain  dua  jenis  sumber  di  atas,  penulis  banyak  mengeksplorasi  modalitas  untuk menyampaikan  sentimennya.  Bentuk  modalitas  ini  digunakan  penulis  berita  untuk menegosiasikan informasi yang dibangun apakah ia sangat yakin, cukup yakin atau kurang yakin dengan argumennya.  Frase hampir dipastikan akan memiliki tingkat probabilitas tinggi.  Artinya  penulis  percaya  bahwa  birokrasi  yang  berjenjang  akan  mempersempit ruang  gerak  dan  memperlambat  kinerja  KPK.  Selanjutnya  frase  diprediksi  dan  diduga menunjukkan  tingkat  probababilitas  sedang.  Di  sini  penulis  melihat  ada  kemungkinan bahwa  korupsi  akan  meningkat  dan  indeks  berusaha  menurun  meskipun  tidak  bisa dipastikan. Sementara itu, leksis setidaknya menyatakan bahwa jumlah mahasiswa yang meninggal akibat demo bisa saja lebih dari lima tetapi paling sedikit jumlah tersebut.

## 3. Graduasi
Graduasi  merujuk  pada  derajat  evaluasi.  Graduasi  digunakan  penulis  berita  untuk memberikan ketepatan penilaian (focus) maupun derajat besarnya penilaian (force).
Tabel 6. Graduasi yang teridentifikasi pada teks berita Tempo.
Graduation Force Focus intensifier Attitudinal lexis Metaphors Swearing Sharpen Soften sama  sekali tidak perlu KPK Jokowi Ibarat  rumah, KPK telah dirusak  pada fondasi dan memang Boleh jadi
Bentuk  graduasi  yang  paling  banyak  ditemukan  adalah  derajat  penilaian  (force) dalam  wujud  intensifier  sejumlah  14,  leksis  attitudinal  sebanyak  7,  metafora  sejumlah 5 dan  tidak  ditemukan  bentuk  swearing  pada  tipe  ini.  Sementara  itu  derajat  ketepatan penilaian  direalisasikan  oleh  sharpening  1  temuan  dan  softening  3  temuan.  Banyaknya temuan  intensifier  menandakan  bahwa  penulis  berita  memberikan  penilaian  untuk menggiring opini publik agar memnyetujui argumennya. Frase sama sekali tidak perlu di sini  menyatakan  tingkat  sentimen  negatif  yang  tinggi  dalam  menyikapi  penunjukkan dewan  pengawas.  Dengan  kata  lain,  penunjukan  ini  bukanlah  sesuatu  yang membanggakan  hingga  layak  untuk  dirayakan.  Kemudian,  frase  paling  disorot mengisyaratkan tingginya kontroversi yang muncul sebagai reaksi dipilihnya Firli Bahuri sebagai  ketua  KPK.  Ia  dianggap  cacat  rekam  jejak  karena  diduga  pernah  berhubungan dengan  orang-orang  beperkara  saat  ia  menjabat  sebagai  deputi  penindakan  KPK. Konstruksi  gramatika  yang  dipilih  dalam  intensifier  kesemuanya  menguatkan  argumen yang  sedang  dibangun  untuk  mengarahkan  pembaca  memiliki  persepsi  ketidaklayakan kerja DPR, dewan pengawas dan Jokowi.
Selain  itu,  leksis-leksis  attitudinal  yang  dipilih  penulis  antara  lain  klimaks,  tewas, menggila  menunjukkan  penilaian  yang  dieskalasi.  Klimaks  digunakan  untuk menunjukkan  bahwa  penunjukkan  dewan  pengawas  merupakan  tindakan  yang  paling ekstrim  untuk  melemahkan  KPK.  Sebelumnya  ia  menjelaskan  bahwa  KPK  berada  dalam kondisi  lemah  dan  penunjukkan  ini  justru  menjadi  puncak  dari  upaya  pelemahan  KPK. Bahkan pemberian nama KPK Jokowi pada judul menunjukkan dependensi KPK terhadap Presiden. Ini mengisyaratkan bahwa kerja KPK berada di bawah kontrol Jokowi. Dengan
tiang-tiang utamanya Paling disorot  klimaks Menambahkan karpet dan sofa bagus biasanya Puluhan bupati Oligarki DPR Menutup mata dan telinga tampaknya Ribuan pelajar kilat Janji tinggal janji setidaknya menjerat Menutup kuping dapat tewas Dalam berbagai kesempatan menggila Berkali-kali
Sejumlah proyek besar Sejumlah pasal Program raksasa akan
Harap dicatat justru Ʃ= 14 Ʃ= 7 Ʃ= 5 Ʃ= 0 Ʃ= 1 Ʃ= 3 Ʃ= 23
Ʃ= 7
kata  lain,  netralitas  KPK  sangat  dipertanyakan.  Ini  serupa  dengan  penyematan  kata oligarki  pada  DPR.  Penulis  melabeli  oligarki  DPR  untuk  memberikan  penilaian  bahwa bukannya  mewakili  rakyat  sebagaimana  tugas  utamanya,  DPR  hanya  menyuarakan kepentingan  kelompok  yang  berkuasa.  Lebih  lanjut,  penggunaan  gaya  bahasa  dengan bentuk  metafora  dipakai  penulis  berita  untuk  menggambarkan  keadaan  KPK  yang dianalogikan dengan yang telah rusak fondasi dan tiang utama dan lemahnya komitmen DPR dan Jokowi  dalam memberantas korupsi. Jokowi dan DPR dinilai tidak menghiraukan suara  publik  dalam  menyusun  UU  revisi  KPK.  Frase  menutup  mata  dan  telinga  dan menutup kuping digunakan untuk memberikan penilaian ini.
Menariknya,  fokus  penilaian  lebih  banyak  didominasi  pada  pelemahan  (softening). Frase  boleh  jadi  pada  klausa  menambahkan  karpet  dan  sofa  bagus  boleh  jadi  akan membuat  rumah  terlihat  cantik  tapi  tak  menjadikannya  kukuh  menandakan  pesimisme penulis tentang peran dewan pengawas di KPK. Meskipun mereka memiliki rekam jejak yang  bagus,  yang  diibaratkan  dengan  karpet  dan  sofa  bagus,  mereka  tidak  akan menjadikan  KPK  kuat  atau  lebih  baik.  Kemudian  kata  tampaknya  digunakan  untuk menilai  Jokowi  yang  seolah-olah  melupakan  batasan  penerapan  pasal  korupsi  pada pejabat pemerintah. Sementara itu, kata biasanya merujuk pada penilaian bahwa praktek korupsi  seringnya  dilakukan  oleh  pejabat  level  tinggi.  Temuan  graduasi  yang  ada menunjukkan  bahwa  penulis  berita  banyak  mengeksploitasi  leksis  intensifier  dan attitudinal  untuk  memperkuat  argumen  dan  menggiring  opini  publik  pada  sentimen negatif terhadap pemerintah.
Secara  keseluruhan,  penulis  berita  menunjukkan  sentimen  negatif  terhadap keputusan Jokowi terkait penunjukan dewan pengawas KPK. Dari aspek sikap, judgment negatif  ditujukan  kepada  Jokowi,  DPR,  KPK  termasuk  ketuanya,  dan  dewan  pengawas. Jurnalis  tersebut  mempertanyakan  dan  menyangsikan  kinerja,  komitmen  dan  integritas mereka  dalam  mengemban  amanah.  Dari  aspek  apresiasi,  sentimen  negatif  pun  mudah terlihat  dari  penilaiannya  terhadap  penunjukan  dewan  pengawas,  UU  revisi,  birokrasi, program pemerintah yang kesemuanya tidak menjadikan KPK bekerja dengan lebih baik bahkan membuka peluang praktik korupsi lebih besar. Dengan dihambatnya ruang gerak KPK melalui birokrasi yang berjenjang dan aturan yang lebih kaku, penulis berita menilai bahwa  KPK  semakin  dipertanyakan  kinerja  dan  netralitasnya.  Dari  sumber  penilaian, penulis  menggunakan  dua  sumber  monogloss  dan  heterogloss  untuk  mengkonstruksi realitas sosial yang ada. Sementara itu dari aspek graduasi, kekuatan intensifier dan leksis attitudinal mendominasi penilaian penulis berita. Dalam konteks ini, penulis tidak dapat dilepaskan  dari  kepentingan  media  yang  menaunginya.  Oleh  karena  itu  wacana  yang dikonstruksikan Tempo dalam pemberitaannya bukanlah peristiwa yang netral melainkan sudah  dipengaruhi  oleh  perpektifnya  terhadap  realitas  tersebut.  Mereka  secara  selektif mengambil  aspek-aspek  yang  perlu  ditonjolkan  dan  aspek-aspek  yang  perlu disembunyikan  atau  dihilangkan.  Dalam  hal  ini  penulis  mengikutsertakan  cara pandangnya  dalam  membangun  realitas  penunjukan  dewan  Pengawas  KPK.  Dalam  teks ini,  penulis  berita  sebagai  representasi  dari  media  Tempo  lebih  menyoroti  nilai-nilai negatif pemerintah. Penulis menggiring pembaca pada satu pemahaman bahwa netralitas KPK dipertanyakan begitu juga kapasitas dan integritas Jokowi dan DPR.

## SIMPULAN
Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa media online Tempo dalam pemberitaan mengenai penunjukan Dewan Pengawas KPK menunjukkan sentimen negatif. Ini terlihat dari  temuan  distribusi  piranti  appraisal  yang  didominasi  oleh  affect,  judgment  dan appreciation negatif. Dominasi judgment dan appreciation dalam temuan ini sudah sesuai dengan  karakteristik  wacana  teks  politik  yang  menitikberatkan  pada  penilaian  perilaku manusia,  peristiwa,  hal  dan  benda  yang  terkait.  Media  tempo  melalui  jurnalisnya memosisikan  sebagai  pihak  yang  berseberangan  dengan  kebijakan  pemerintah  tentang penunjukan Dewan Pengawas KPK yang dinilai tidak perlu, justru  semakin melemahkan fungsi  KPK.  Jokowi  dan  DPR  dinilai  mengintervensi  KPK  sehingga  netralitas  KPK  patut dipertanyakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi, S. (2013). Analisis ungkapan-ungkapan sikap tokoh utama dalam novel The Body in the Library karya Agatha Christie dan pengaruhnya terhadap kualitas terjemahan. Tesis. Universitas Sebelas Maret.
Chalimah, dkk. (2018). Evaluating attitude in news text: appraisal in critical discourse study.
4 th PRASASTI International Conference on Recent Linguistics Research. Prosiding.
Endah, P.L. (2008). The use of attitude as a part of appraisal system in The AlJazeera News: Iraq Wars. Tesis. Universitas Negeri Semarang.
Hidayani, S. (2006). Appraisals used in the dialogue of Oscar Wilde Drama “The Importance of Being Earnest”. Tesis. Universitas Negeri Semarang.
Hong,  Q.  (2012).  Investigating  Translators’  Positioning  via  the  Appraisal  Theory:  A  Case Study of the Q&A Part of a Speech Delivered by the U.S. Vice President Cheney. Sino- US English teaching, 12/2012: 1775-1787. (ISSN: 1539-8072).
https://kolom.tempo.co/read/1287822/selamat-datang-kpk-jokowi/full&view=ok. Diakses pada tanggal 26 Desember 2019
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190919184755-12-432078/laode-ingin- dewan-pengawas-cukup-mengawasi-kpk. Diakses pada tanggal 26 Desember 2019 https://www.liputan6.com/news/read/4139431/publik-diminta-tak-termakan-jebakan- batman-soal-dewan-pengawas-kpk?source=search.  Diakses  pada  tanggal  26 Desember 2019
https://nasional.kompas.com/read/2019/12/20/14040301/icw-pesimistis-dengan- kepemimpinan-firli-bahuri-di-kpk. Diakses pada tanggal 26 Desember 2019
https://kbbi.kemdikbud.go.id/. Diakses pada tanggal 26 Desember 2019
Irlinda, A.H, Santosa, R, Kristina, D. (2016).  Analisis terjemahan ekspresi solidaritas dan keberpihakan  dalam  teks  konferensi  pers  dan  siaran  media  tentang  eksekusi narapidana (pendekatan teori appraisal). Prasasti: Journal of Linguistics 1 (2), 187- 209
https://kbbi.kemdikbud.go.id/
Martin, J.R. & White, P.R.R. (2005).  The language of evaluation: appraisal in English. New York: Palgrave Macmillan
Nur, A.M. & Hadi, A.S. (2016). Realisasi appraisal dalam aspek attitude pada media online instagram. Jurnal Sasindo Unpam, 3 (2), 15-25
Santosa, R. (2017). Metode penelitian kualitatif kebahasaan. Surakarta: UNS Press. Spradley, J. (1980). Participant observation. USA: Holt, Rinehart and Winston.
Suherman. (2008). Sistem appraisal berita kriminal pada Harian Meteor dan Harian Suara Merdeka. Tesis. Pascasarjana Linguistik, Universitas Diponegoro Semarang.
Sukma,  B.P.  (2018).  Sistem  Appraisal  pada  slogan  dalam  kain  rentang  kampanye  politik bakal calon kepala daerah Kabupaten dan Kota Bogor. Ranah, 7(2), 132-145
Sutrisno, A. (2013). Analisis ungkapan-ungkapan sikap tokoh utama dalam novel ‘The Body in the Library’ Karya Agatha Christie dan pengaruhnya terhadap kualitas terjemahan (kajian  terjemahan  dengan  pendekatan  teori  appraisal).  Tesis,  Pascasarjana Linguistik Penerjemahan, Universitas Sebelas Maret.
Zhang, W & Liu, W. (2015). One Coin has two sides: a comparative appraisal of New York Times and China Daily’s News Coverage of Alleged Internet Hacking. Journal of Arts and Humanities  (JAH), 4 (4), 1-15