## MEMBANGUN KONSEP IDEAL PENERAPAN ASAS IKTIKAD BAIK  DALAM HUKUM PERJANJIAN

## Miftah Arifin
Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Nahdlatul Ulama, Jepara miftah012001@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengakaji  dan  menganalisa  konsep  ideal  dalam penerapan  iktikad  baik  dalam  hukum  perjanjian.  Pengaturan  iktikad  baik  sebaiknya dirumuskan  sebagai  “sikap  atau  perilaku  berpegang  teguh  pada  perjanjian  untuk memberikan kepada lawan janji apa yang menjadi haknya dan tidak mencari-cari celah untuk  melepaskan  diri  dari apa  yang  telah  diperjanjikan  berdasarkan  kepatutan  dan kerasionalan. Standar yang digunakan dalam iktikad baik objektif adalah standar yang objektif yang mengacu kepada suatu norma yang objektif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Perilaku para pihak dalam perjanjian harus diuji atas dasar norma-norma  objektif  yang  tidak  tertulis  yang  berkembang  di  dalam  masyarakat. Norma tersebut dikatakan objektif karena tingkah laku didasarkan pada anggapan para pihak  sendiri,  tetapi  tingkah  laku  tersebut  harus  sesuai  dengan  anggapan  umum tentang iktikad baik tersebut. Fungsi iktikad baik yang ketiga adalah fungsi membatasi dan  meniadakan.  Beberapa  para  pakar  hukum  sebelum  perang  berpendapat  bahwa iktikad  baik  juga  memiliki  fungsi  ini.  Mereka  mengajarkan  bahwa  suatu  perjanjian tertentu  atau  suatu  ketentuan  undang-undang  mengenai  kontrak  itu  dapat dikesampingkan,  jika  sejak  dibuatnya  kontrak  itu  keadaan  telah  berubah,  sehingga pelaksanaan kontrak itu menimbulkan ketidakadilan.
Kata kunci : asas hukum; iktikad baik; hukum perjanjian
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842

## ESTABLISH THE IDEAL CONCEPT IN APPLICATION THE PRINCIPLE  OF GOOD FAITH IN CONTRACT LAW

## Miftah Arifin
Faculty of Economics, Islamic University of Nahdlatul Ulama, Jepara miftah012001@gmail.com

## Abstract
This study aims to review and analyze the ideal concepts in the application of good faith in contract law. Good faith arrangements should be formulated as "attitudes or behaviors adhering to the agreement to give the opponent the promise of what is his right and not looking for loopholes to break away from what has been promised based on  propriety  and  rationality.  Standards  used  in  objective  good  faith  are  objective standards that refer to an objective norm. This research uses the normative juridical method. The behavior of the parties to the agreement must be tested on the basis of unwritten  objective  norms  that  develop in  society.  The  norm  is  said  to  be  objective because  behavior  is  based  on  the  assumptions  of  the  parties  themselves,  but  the behavior must be in accordance with the general assumptions about good faith. The third function of good faith is the function of limiting and eliminating. Some prewar legal experts argue that good faith also has this function. They teach that a certain agreement or a statutory provision regarding the contract can be set aside, if since the contract was made the situation has changed, so that the implementation of the contract raises injustice.
Keywords: legal principle; good faith; legal agreement

## I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Perjanjian menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Hal ini berarti bahwa perjanjian menimbulkan adanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban diantara  para  pihak  yang  membuatnya. 1 Di  dalam  setiap  perjanjian  dengan  maksud bahwa  setiap  perjanjian  yang  telah  dibuat  dan  disepakati  bersama  oleh  para  pihak harus  dilaksanakan  dengan  iktikad  baik,  sebagaimana  yang  ditentukan  dalam  Pasal 1338  ayat  (3)  KUHPerdata  yang  menyebutkan  bahwa  semua  perjanjian  harus dilakukan dengan iktikad baik. Iktikad baik diwaktu membuat suatu perjanjian berarti kejujuran.  Orang  yang  beriktikad  baik  menaruh  kepercayaan  sepenuhnya  kepada
1 Subekti, Aspek-Aspek  Hukum  Perikatan  Nasional, PT.  Citra  Aditya  Bakti,  1992,  Bandung hlm.17.
pihak lawan yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang dikemudian hari dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan. 2
Asas iktikad baik itu mempunyai dua pengertian yaitu :
1. Iktikad baik dalam arti obyektif, bahwa suatu perjanjian yang dibuat haruslah dilaksanakan  dengan  mengindahkan  norma-norma  kepatutan  dan  kesusilaan yang  berarti  bahwa  perjanjian  itu  harus  dilaksanakan  sedemikian  rupa sehingga tidak merugikan salah satu pihak.
2. Iktikad baik dalam arti subyektif, yaitu pengertian iktikad baik yang terletak dalam  sikap  batin  seseorang.  Didalam  hukum  benda,  iktikad  baik  ini  bisa diartikan dengan kejujuran.
Iktikad  baik  dalam  arti  subyektif  bisa  diartikan  kejujuran  seseorang  dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada  waktu  diadakan  perbuatan  hukum.  Iktikad  baik  dalam  arti  subyektif  ini  diatur dalam Pasal 531 Buku II KUHPerdata. Tak hanya itu saja, di dalam beberapa peraturan perundang-undangan  juga  mencantumkan  tentang  kejujuran,  antara  lain  Undang- Undang  Nomor  8  Tahub  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
Iktikad  baik  dalam  suatu  perjanjian  terdapat  dalam  Pasal  1338  ayat  (3)
KUHPerdata,  selanjutnya  yang  menyatakan  bahwa  persetujuan-persetujuan  harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Akan tetapi dalam pasal tersebut tidak disebutkan secara  ekplisit  apa  yang  dimaksud  dengan  “iktikad  baik”.  Akibatnya  orang  akan menemui  kesulitan  dalam  menafsirkan  dari  iktikad  baik  itu  sendiri.  Karena  iktikad baik  merupakan  suatu  pengertian  yang  abstrak  yang  berhubungan  dengan  apa  yang ada dalam alam pikiran manusia. 3
Kemudian  menurut  Munir  Fuady,  rumusan  dari  Pasal  1338  ayat  (3) KUHPerdata  tersebut  mengidentifikasikan  bahwa  sebenarnya  iktikad  baik  bukan merupakan  syarat  sahnya  suatu  perjanjian  sebagaimana  syarat  yang  terdapat  dalam Pasal  1320  KUH  Perdata.  Unsur  iktikad  baik  hanya  diisyaratkan  dalam  hal “pelaksanaan” dari suatu perjanjian, bukan pada “pembuatan” suatu perjanjian. Sebab unsur “iktikad baik” dalam hal pembuatan suatu perjanjian sudah dapat dicakup oleh unsur “kausa yang legal” dari Pasal 1320 tersebut. 4
Konsekuensinya,  hokum  membiarkan  manusia  atau  individual  untuk  bebas menentukan apa yang hendak disepakati. Manusia tidak hanya bebas untuk melakukan
2 Subekti, Hukum Perjanjian , PT Citra Aditya Bakti, 1983, Bandung, hlm 25
3 Gary Hadi, Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa (Studi Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Oulet Di Hermes Building Medan ), USU Law Journal Vol.5.No.2, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017, Medan.
4 Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) , PT. Citra Aditya Bakti, 2001, Bandung, hlm 81.
atau  tidak  melakukan  suatu  perbuatan  yang  dirumuskan  oleh  undangundang, melainkan dalam arti lebih luas, karena dengan kebebasan itulah ia dapat menentukan pengaturan yang paling baik bagi dirinya. 5
Kebebasan berkontrak merupakan “ruh” atau “nafas” dari sebuah perjanjian, yang  dilandaskan  pada  kesadaran  bahwa  hanya  para  pihaklah  yang  mengetahui kebutuhannya untuk melakukan hubungan kontraktual atau perjanjian. Suatu kontrak perdagangan (bisnis) selalu ada kemungkinan timbulnya konflik  atau sengketa yang disebabkan  adanya conflict  of  interest maupun  kelalaian  salah  satu  pihak  dalam memenuhi isi perjanjian. Makin banyak dan luasnya kegiatan perdagangan, frekuensi terjadinya sengketa makin tinggi. Hal ini berarti makin banyak sengketa yang harus diselesaikan. Merupakan hal yang wajar apabila dalam hubungan perdagangan pada suatu  saat  mengalami  pertikaian  atau  konflik  (conflict),  hal  ini  pada  hakekatnya merupakan  salah  satu  bentuk  dari  interaksi  sosial  dalam  kehidupan  bermasyarakat. Konflik  akan  berkembang  menjadi  sengketa  apabila  pihak  yang  merasa  dirugikan menyatakan rasa tidak puas pada pihak yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. 6 Perjanjian merupakan sebuah kesepakatan  yang dibuat oleh para pihak yang membuat perjanjian. Para pihak sepakat untuk mengikatkan diri satu dengan lainnya baik  untuk  memberikan  sesuatu,  berbuat  sesuatu,  atau  tidak  berbuat  sesuatu. Kesepakatan  ini  akan  melahirkan  hak  dan  kewajiban  diantara  para  pihak. 7 Kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata, bahwa perjanjian atau persetujuan adalah  suatu  perbuatan  hukum  dimana  seseorang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya terhadap  seseorang  atau  lebih.  Atau  juga  dapat  diartikan  suatu  peristiwa  dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain, atau dimana 2 (dua) orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Hakikat hukum kontrak pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan hukum pelaku bisnis.
Gagasan  utama  kebebasan  berkontrak  berkaitan  dengan  penekanan  akan persetujuan  dan  maksud  atau  kehendak  para  pihak.  Selain  itu,  gagasan  kebebasan berkontrak juga berkaitan dengan pandangan bahwa kontrak adalah hasil dari pilihan bebas ( free choice ). Dengan gagasan utama ini, kemudian dianut paham bahwa tidak seorang  pun  terikat  kepada  kontrak  sepanjang  tidak  dilakukan  atas  dasar  adanya pilihan bebas untuk melakukan sesuatu. 8
5 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial , LaksBang Mediatama, 2008, Yogyakarta,  hlm. 2.
6 Dewi Tuti Muryati, Pengaturan Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi Di Bidang Perdagangan, Journal  Dinamika  Sosbud  Vol.  13  Nomor  1  Juni  2011,  Lembaga  Penelitian  dan Pengabdian Masyarakat Universitas Semarang, 2011, Semarang, hlm. 50.
7 Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia , UII Press, 2013, Yogyakarta,  hlm. 40
8 Ridwan Khairandy , Landasan Filosofis Kekuatan Mengikatnya Kontrak, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. Edisi Khusus Vol. 18 Oktober 2011, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2011,Yogyakarta, hlm 42.
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
Gagasan tersebut menjadi prinsip utama baik dalam sistem civil law maupun common law bahwa kontrak perdata individual di mana para pihak bebas menentukan kesepakatan kontraktual tersebut. Bagi mereka yang memiliki kemampuan bertindak untuk  membuat  kontrak  ( capacity )  memiliki  kebebasan  untuk  mengikatkan  diri, menentukan isi, akibat hukum yang timbul dari kontrak itu. 9
Subekti  menjelaskan  bahwa  iktikad  baiak  menurut  Pasal  1338  ayat  (3) KUHPerdata merupakan satu dari beberapa sendi yang terpenting dari hukum kontrak yang  memberikan  kekuasaan  kepada  hakim  untuk  mengawasi  pelaksanaan  suatu kontrak  agar  tidak  melanggar  kepatutan  dan  keadilan.  Ini  berarti  bahwa  hakim berwenang untuk menyimpang dari kontrak jika pelaksanaan kontrak yang melanggar perasaan keadilan ( recht gevoel) satu diantar dua pihak. Asas iktikad baik menuntut adanya  kepatutan  dan  keadilan,  dalam  arti  tuntutan  adanya  kepastian  hukum  yang berupa pelaksanaan kontrak tidak boleh melanggar norma-norma kepatutan dan niali- nilai kedilan. 10
Istilah  perjanjian  sudah  lazim  didengan  dan  dipergunakan  dalam  lapangan bisnis, dalam segala tingkatan. Perjanjian merupakan keputusan kehendak dua pihak, sehingga  orang  terikat  pada  perjanjian  karena  kehendaknya  sendiri, 11 .  Menurut Subekti,  “perjanjian  merupakan  sumber  perikatan,  sedangkan  perikatan  diartikan sebagai suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu 12 . Lebih lanjut dikatakan Subekti, bahwa:
“suatu  perjanjian  adalah  suatu  peristiwa  dimana  seseorang  berjanji  kepada  seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.
Berdasarkan peristiwa ini, timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut  yang  dinamakan  perikatan 13 .  Oleh  karena  itu,  tidak  dilaksanakannya  atau tidak dipenuhinya prestasi oleh salah satu pihak akan melahirkan tuntutan pihak yang lain  untuk  memenuhi  prestasi  tersebut.  Hubungan  hukum  antara  pihak-pihak  yang mengadakan  perjanjian  tersebut  sifatnya  hubungan  hukum  perseorangan ( persoonlijke ),  dan  bukan  hubungan  hukum  yang  bersifat  kebendaan  ( zaakelijke ). Menurut ketentuan Pasal 1233 KUHPdt, sumber perikatan adalah undang-undang atau persetujuan,  selengkapnya  ketentuan  pasal  ini  dirumuskan:  ”Tiap-tiap  perikatan dilahirkan  baik  karena  persetujuan,  baik  karena  undangundang.  Persetujuan  yang berisikan janji-janji yang termuat di dalamnya dianggap sebagai janji antara para pihak yang membuatnya”.
9 K.M.  Sharma, “From  Sanctity  to  Fairness:  An  Uneasy  Transition  in  The  Law  of Contract?”, New York Law School Journal of International  Law & Comparative Law, Vol. 18, 1999, New York,  hlm.18.
10 Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak , Mandar Maju, 2012, Bandung, hlm. 94.
11 L.J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum , Pradnya Paramita,1980,  Jakarta, hlm., 183.
12 Marthainis Badul Hay, Hukum Perdata Material (jilid II), Pradnya Paramita, 1984, Bandung, hlm. 91
13 Richard Eddy, Aspek Legal Properti: Teori, Contoh dan Aplikasi , CV. Andi Offset, 2010, Yogyakarta , hlm. 83
Pelaksanaan  asas  iktikad  baik  bukan  hal  sederhana,  hal  ini  penting dilaksanakan  dalam  setiap  kontrak  yang  telah  disepakati  bersama.  Atas  dasar  latar belakang tersebut penyusun tertarik untuk meneliti lebih jauh asas iktikad baik dalam plaksanaan  perjanjian  maka  penulis  mengambil  tema  “Membangun  Konsep  Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik  Dalam Hukum Perjanjian”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  agar  lebih  terfokusnya  pembahasan,  maka rumusan masalah dibatasi  menjadi :
1. Bagaimanakah karakteristik asas iktikad baik dalam membangun konsep ideal penerapan asas iktikad baik  dalam hukum perjanjian?
2. Bagaiamana  penerapan  asas  iktikad  baik  dalam  membangun  konsep  ideal penerapan asas iktikad baik  dalam hukum perjanjian?
C. Metode Penelitian
Penelitian  merupakan  terjemahan  dari  bahasa  Inggris  yaitu research yang berasal dari kata re (kembali) dan to search (mencari). Sehingga jika dua kata tersebut digabungkan maka mempunyai arti mencari kembali. Pencarian kembali ini ditujukan kepada pengetahuan yang benar. Sejalan dengan pengertian tersebut di atas, Sutrisno Hadi  mendefinisikan  kata  “ research ”  sebagai  usaha  untuk  menemukan, mengembangkan  dan  menguji  kebenaran  suatu  pengetahuan.  Usaha-usaha  tersebut dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. 14
Sementara  itu  Soeryono  Soekanto  menjelaskan  arti  penelitian  adalah  suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis,  sistematis  dan  konsisten.  Beberapa  pengertian  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa  untuk  tercapainya  suatu  hasil  yang  baik  dari  sebuah  penelitian dibutuhkan suatu metode.
Penelitian  hukum  merupakan  suatu  kegiatan  ilmiah  yang  didasarkan  pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari  satu atau  beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya. Kecuali itu maka juga  diadakan  pemeriksaan  yang  mendalam  terhadap  fakta  hukum  tersebut  untuk kemudian  mengusahakan  suatu  pemecahan  atas  permasalahan-permasalahan  yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan 15
Agar  penelitian  ini  mampu  mencapai  tujuan  dengan  tetap  mengacu  pada standar  ilmiah  sebuah  karya  penelitian,  maka  penyusun  menggunakan  berbagai metode yang ada  sebagai acuan dalam melakasanakan penelitian. Adapun diantara metode-metode yang digunakan oleh penyusun, sebagai berikut :
1. Jenis Penelitian
Penelitian  ini  bersifat  yuridis  normatif  dimana  penulis  menelaah  asas-  asas serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan secara mendalam. Penelitian yuridis normatif dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan menelusuri, mengkaji, meneliti  data  sekunder  (kepustakaan)  yang  berkaitan  dengan  materi  penelitian. Pendekatan  yuridis  normatif  merupakan  pendekatan  utama  karena  titik  tolak
14 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Jilid I, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gadjahmada, 1969, Yogyakarta,  hlm. 4
15 Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, 2006, Jakarta, hlm. 43 .
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
penelitian ini adalah mengungkapkan kaedah-kaedah normatif baik dari sumber yang didokumentasikan maupun informasi dari pihak bank dalam perjanjian kredit. Asas- asas  yang  terkait  dalam  teori  ini  adalah  asas  iktikad  baik  dan  asas  kebebasan berkontrak.  Sedangkan  doktrin  yang  dipakai  adalah  pendapat  dari  Treitel  meliputi kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri isi perjanjian yang ingin mereka buat. Asas umum yang kedua adalah pada umumnya seseorang menurut hukum tidak dapat dipaksa untuk memasuki suatu perjanjian.
2. Jenis Data
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penilitian  ini  adalah  data  sekunder.  Data sekunder  terdiri  dari  bahan-bahan  hukum  yang  meliputi  bahan  hukum  primer  dan bahan hukum sekunder. Di dalam penelitian, sumber data terbagi menjadi 2 (dua) yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang selanjutnya disebut sebagai data primer dan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang kemudian disebut sebagai data sekunder. Penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau  data  sekunder  dinamakan  penelitian  hukum  normatif  atau  penelitian  hukum kepustakaan. Bahan kepustakaan dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu: Bahan hukum primer. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat.
Bahan  hukum  sekunder.  Bahan  hukum  sekunder  yaitu  bahan    hukum  yang memberi  petunjuk  dan  menjelaskan  bahan  hukum  primer  antara  lain:  Buku-buku mengenai perjanjian; Karya-karya ilmiah di bidang hukum; Bahan-bahan kepustakaan yang  berasal  dari  majalah,  artikel,  jurnal,  tesis,  surat  kabar  dan website; Laporan- laporan  penelitian  yang  relevan  dengan  bidang  kajian.  Bahan  hukum  tersier  yaitu bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan sekunder antara lain: Kamus Besar Bahasa Indonesia; Kamus Hukum.
3. Cara Pengumpulan Data
Penelitian  ini  termasuk  dalam  penelitian kepustakaan,  yaitu  suatu  penelitian yang  bertujuan  mendapatkan  data  sekunder  dengan  cara  melakukan  penelaahan terhadap  peraturan  perundang-undangan,  literatur,  karya-karya  hukum  dan  bahan- bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian.
4. Alat Pengumpulan Data
Dalam  penelitian  hukum  normatif  alat  pengumpulan  data  dilakukan  dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Alat  pengumpulan  data  untuk  memperoleh  data  yang  dibutuhkan  dilakukan  dengan cara melakukan studi dokumen untuk mendapatkan gambaran secara umum mengenai hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
5. Analisis Data
Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan selanjutnya dianalisis secara kualitatif.  Data  yang  terkumpul  kemudian  dikelompokkan  dan  dipilah-  pilah  dicari yang relevan dan representatif yang berhubungan dengan permasalahan, diteliti dan dipelajari  secara  mendalam,  ditelaah  dan  dipaparkan  secara  deskriptif  kemudian dibuat kesimpulan dan diharapkan dapat menjawab permasalahan yang dibahas.

## II. PEMBAHASAN
1. Karakteristik Asas Iktikad Baik Dalam Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik  Dalam Hukum Perjanjian
Kajian  tentang  iktikad  baik  dapat    ditemukan  di  dalam  berbagai  literatur hukum.  Walaupun  demikian  sampai  sekarang  belum  ada  undang-undang  mapun
doktrin  yang  memberikan  batasan  yang  jelas  menyangkut  pengertian  iktikad  baik sebagai  norma/aturan  hukum  dan  hubungannya  dengan  iktikad  baik  sebagai  asas hukum.  Dari  hasil  penelitian  ditemukan  bahwa  terdapat  kecenderungan  kajian mencampur  adukan  pengertian  iktikad  baik  sebagai  aturan  hukum  dan  iktikad  baik sebagai asas hukum. 16 Sebagai contoh pembahasan iktikad baik yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) BW diartikan sebagai asas hukum kontrak sehingga melahirkan kesimpulan iktikad baik hanya ada dalam pelaksanaan kontrak. Dengan perkataan lain, sampai sekarang belum tegas pembedaan makna dan fungsi iktikad baik sebagai aturan hukum dan iktikad baik sebagai asas hukum kontrak. Pemahaman iktikad baik sebagai aturan  hukum  dan  iktikad  baik  sebagai  asas  hukum  kontrak  sangat  penting  untuk menjawab  perbedaan  pendapat  terkait  dengan  kewajiban  iktikad  baik  pada  tahapan prakontrak.
Hubungan  antara  aturan  dan  asas  sifatnya  problematis,  Ada  pendapat melakukan  pembedaan  secara  gradual,  misalnya  pembedaan antara  keduanya  dicari dalam  karakter  asas-asas  hukum  yang  cenderung  lebih  abstrak  ketimbang  aturan. Dworkin 17 mengajukan  dua  kriteria  pembeda  yaitu,  pertama  yang  terpenting  ialah derajat  konretisasi  dan  kedua  adalah  berkenaan  dengan  persoalan  apakah  dengan aturan-aturan  yang  ada  berlaku  atau  tidak  berlaku;  aturan-aturan  yang  ada  tersebut niscaya memiliki karakter berlaku atau tidak, sedemikian sehingga tidak ada tempat untuk menimbang-nimbang jalan tengah. 18
Aturan-aturan  hukum  yang  ada  tidak  dapat  menetapkan  apa  hukumnya  atau memecahkan persoalan akan dibutuhkan bantuan asas-asas hukum untuk memberikan makna  terhadap  aturan-aturan  hukum  yang  telah  ada.  Setiap  kasus  (hukum)  harus dipecahkan dan ini berarti pula setiap kali kita akan memerlukan penafsiran sebagai semacam pelengkap.
Menurut  Leijte,  Asas  hukum  haruslah  “diperjuangkan  bukan  pada  tataran penilaian rasio manusia, melainkan pada tataran kesusilaan. Asas hukum tidak sekadar kontrak hendaknya dapat dibedakan atas; iktikad baik sebagai aturan hukum kontrak dan iktikad baik sebagai asas hukum kontrak. Sebagai aturan hukum konkret termasuk dalam  tataran  dogmatik  hukum,  sedangkan  sebagai  asas  hukum  termasuk  dalam tataran filsafat hukum. Dengan demikian iktikad baik sebagai aturan hukum konkret
16 Ridwan Khairandy, Iktikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak: Super Eminent  Principle yang Memerlukan Pengertian dan Tolok Ukur Objektif ,  Jurnal Hukum “Ius Quia Iustum” No. 3 Vol. 14 Juli 2008, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2008, Yogyakarta, hlm 351.
17 R.Dworkin  (Book  1), Taking  Richts  Seriously, Harvard  University  Press,  Cambrigde, Massachcussetts, 1977, p. 24.
18 R.Dworkin (Book 2), Low”s Empire, Fontana Press, Herper Collins Publishers, London, 1991, p. 50.
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
jika  ditafsirkan  secara  gramatikal 19 mengandung  makna  hanya  ada  pada  tahap pelaksanaan  kontrak.  Berbeda  dengan  iktikad  baik  dimaknai  sebagai  asas  hukum kontrak  yang  wilayah  penerapannya  tidak  terbatas  pada  pelaksanaan  kontrak  tetapi pada  semua  tahapan  kontrak,  yaitu  tahapan  prakontrak,  pelaksanaan  kontrak  dan penyelesaian sengketa. 20
Iktikad  baik  sebagai  asas  hukum  kontrak  hakikatnya  adalah  kejujuran  dan kepatutan/keadilan yang mengandung makna kepercayaan, transparansi, otonom, taat norma, tanpa paksaan dan tanpa tipu daya. Kejujuran dikonktretkan ke dalam aturan hukum  positif  antara  lain  adalah;  Pasal  530,  531,  533  dan  548  BW  tentang beziter yang  beriktikad  baik , Pasal  1963;  1966  dan  1977  BW  tentang  kepemilikan  terkait dengan kadaluawarsa; Pasal 1320 BW khususnya persyaratan kata sepakat dan suatu causa  yang  halal.  Kepatutan/keadilan  dikonkritkan  dikonkritkan  ke  dalam  aturan hukum Pasal 1321, 1323, 1328 BW tentang kehilafan, paksaan dan penipuan dalam pembuatan kontrak; Pasal 1348 BW tentang pembayaran dengan beriktikad.
Pembatalan  suatu  kontrak  adalah  satu  bagian  yang  paling  penting  untuk dituntut oleh kreditur (penggugat) dalam gugatannya, selain dari tuntutan pengambilan biaya,  ganti  rugi  dan  bunga.  Pembatalan  suatu  kontrak  dalam  hal  ini  harus  terlebih dahulu ditegaskan pengertiannya. Apakah pembatalan tersebut dimaksudkan terhadap seluruh keberadaan dari kontrak tersebut sehingga seakan-akan kontrak tersebut tidak pernah ada dari awal, ataukah penghentian (pembatalan) seluruh konsekuensi hukum dari  pelaksanaan  kontrak  tersebut  kedepannya  sebagai  akibat  dari  telah  terjadinya tindakan  wan  prestasi.  Pemahaman  ini  akan  sangat  berhubungan  dengan  tuntutan penggantian  biaya  yang  akan  diajukan  sebagai  akibat  dari  pembatalan  kontrak tersebut. 21
Iktikad  baik  tersebut  tidak  hanya  mengacu  kepada  iktikad  baik  para  pihak, tetapi  harus  pula mengacu  kepada  nilai-nilai  yang  berkembang  dalam  masyarakat, sebab  iktikad  baik  merupakan  bagian  dari  masyarakat.  Iktikad  baik  ini  akhirnya mencerminkan standar keadilan dan kepatutan masyarakat. Makna yang demikian itu menjadikan  iktikad  baik  sebagai  suatu universal  social  force yang  mengatur hubungan antar sosial mereka, yakni setiap warganegara harus memiliki kewajiban untuk bertindak dengan iktikad baik terhadap semua warganegara.
19 Harisa, Novran Harisa, 2018, Asas Itikat  Baik dalam Perjanjian  Arbitrasi  sebagai  Metode Penyelesaian  Sengketa, Jurnal  Aktualita,  Vol.1  No.1  (Juni)  2018 , Universitas  Islam  Bandung,  2018, Bandung, hlm 266.  DOI: https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i1.3722 20 Henry P. Panggabean, Penyalahgunaan Keadaan, (Misbruik van Omstandigheden) sebagai Alasan (Baru) untuk Pembatalan  Perjanjian  (Berbagai  Perkembangan  Hukum di  Belanda) , Liberty, 1999, Yogyakarta, hal. 7.
21 Ricardo Simanjuntak, Teknik Perancangan Kontrak Bisnis , Kontan Publishing, 2011, Jakarta, hlm. 231
Sesuai dengan hukum Kanonik, kewajiban iktikad baik menjadi suatu norma moral yang universal yang secara individual ditentukan oleh kejujuran dan kewajiban seseorang kepada Tuhan. Setiap individu harus memegang teguh atau harus mematuhi janjianya.  Para  sarjana  hukum  Kanonik  mengkaitkan  iktikad  baik  dengan good conscience. 22 Mereka memasukkan makna religious faith ke dalam good faith dalam pengertian hukum. Dengan konsep iktikad dalam hukum Kanonik ini menggunakan standar moral subjektif yang didasarkan pada kejujuran individual. Konsep ini jelas berlainan  dengan  konsep  iktikad  baik  dalam  hukum  Yunani  dan  Romawi  yang memandang iktikad baik sebagai suatu universal social force.
Iktikad  baik  di  dalam  fase  pra  kontrak  disebut  juga  sebagai  iktikad  baik subjektif.  Kemudian iktikad baik dalam fase pelaksanaan kontrak disebut iktikad baik ojektif. 23
1. Iktikad baik dalam arti objektif, bahwa suatu perjanjian yang dibuat haruslah dilaksanakan  dengan  mengindahkan  norma-norma  kepatutan  dan  kesusilaan yang  berarti  bahwa  perjanjian  itu  harus  dilaksanakan  sedemikian  rupa sehingga tidak merugikan salah satu pihak.
2. Iktikad  baik  dalam  arti  subjektif,  yaitu  pengertian  iktikad  baik  yang  terletak dalam  sikap  batin  seseorang.  Di  dalam  hukum  benda  iktikad  baik  ini  biasa diartikan dengan kejujuran.
Standar  atau  tolak  ukur  iktikad  baik  pelaksanaan  kontrak  adalah  standar objektif. Dalam konsep hukum kontrak yang berkaitan dengan pengertian bertindak menurut konsep iktikad baik mengacu kepada ketaatan akan reasonable commercial standard  of  fair  dealing, yang  menurut  legislator  Belanda  disebut  bertindak  sesuai dengan redelijkheid en billijkheid (reasonableness and equity). 24
Iktikad  baik  telah  menjadi  asas  yang  sangat  penting  dalam  hukum.  Asas  ini telah  diterima  dalam  berbagai  sistem  hukum.  Asas  ini  memiliki  fungsi  yang  sangat penting dalam hukum kontrak. Di dalam doktrin dan yurisprudensi di Belanda, asas iktikad dalam perkembangannya memiliki beberapa fungsi sebagaimana dijelaskan.
Fungsi  iktikad  baik  yang  ketiga  adalah  fungsi  membatasi  dan  meniadakan.
Beberapa  para  pakar  hukum  sebelum  perang  berpendapat  bahwa  iktikad  baik  juga memiliki fungsi ini. Mereka mengajarkan bahwa suatu perjanjian tertentu atau suatu ketentuan  undang-undang  mengenai  kontrak  itu  dapat  dikesampingkan,  jika  sejak
22 Zahry Vandawati Chumaidah , Menciptakan Iktikad Baik Yang Berkeadilan Dalam Kontrak Asuransi Jiwa, Jurnal  Yuridika  :  Volume  29  No  2,  Mei-Agustus  2014,  Universitas  Airlangga,  Surabaya,    hlm.  245. DOI: 10.20473/ydk.v29i2.370 23 Antari Innaka, Penerapan Asas Iktikad Baik Tahap Prakontraktual Pada Perjanjian Jual Beli Perumahan , Mimbar Hukum Volume 24, Nomor 3, Oktober 2012, Universitas Gadjahmada, Yogyakarta, hlm. 421. DOI: https://doi.org/10.22146/jmh.16122
24 Ery  Agus  Priyono,    Peranan  Asas  Iktikad  Baik  Dalam  Kontrak  Baku  (Upaya  Menjaga Keseimbangan  Bagi  Para  Pihak),  Diponegoro  Private  Law  Review  Vol.  1  No.  1  November  2017, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,Semarang, hlm. 19.
dibuatnya  kontrak  itu  keadaan  telah  berubah,  sehingga  pelaksanaan  kontrak  itu menimbulkan  ketidakadilan.  Dalam  keadaan  yang  demikian  itu,  kewajiban kontraktual dapat dibatasi, bahkan ditiadakan seluruhnya atas dasar iktikad baik.
Prinsip  iktikad  baik,  yang  dipredikis  secara  lambat  laun  akan  menggeser penggunaan  prinsip  kebebasan  berkontrak  dalam  sebuah  perjanjian,  bukan  lagi sekedar wacana, akan tetapi sudah menjadi kebutuhan praktek, dan pada saat ini telah diikuti oleh sebagaian negara-negara  yang menganut civil law system maupun yang common law system . Hal ini dapat dibuktikan dengan diaturnya prinsip iktikad baik, meskipun  belum  cukup  memadahi,  di  dalam  peraturan  perundang-undangan  negara yang menganut civil law system maupun yang common law system tersebut, meskipun tidak semua negara mengadopsi konsep iktikad baik.
2. Bagaiamana Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik  Dalam Hukum Perjanjian.
Telah diuraikan mengenai asas kepatutan dan keadilan sebagai salah satu asas yang  dapat  digunakan  sebagai  tolok  ukur  iktikad  baik  dalam  perjanjian.  Namun demikian  kepatutan  dan  keadilan  tersebut  pada  akhirnya  juga  masih  memerlukan penafsiran lebih jauh dalam praktek oleh hakim-hakim yang berwenang mengambil keputusan,  sebab  kepatutan  sangat  relatif  penilaianya  sangat  tergantung  pada perspektif  masyarakat,  dan  keadilan  pun  juga  demikian,  dari  teorinya  Aristoteles, Plato sampai dengan teori keadilan modern dari John Rawls, dan Bentham juga belum mampu memberikan  kejelasan  yang  memuaskan  terhadap  konsep adil  dan  keadilan tersebut.
Iktikad baik berkaitan erat dengan tata kehidupan bermasyarakat karena akan menyangkut terhadap kesadaran hukum masyarakat yang memerlukan pembinaan dan pengaturan. 25 Pelaksanaan lalu lintas hukum diharapkan sekali agar masyarakat selalu bertindak  dengan  dilandasi  iktikad  baik,  sehingga  dapat  menunjang  usaha mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
25 Djaja S. Meliala, Masalah Iktikad Baik dalam KUHPerdata , Binacipta, 1987, Bandung,  hlm. 1
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
Sistem  hukum    (Tatang  Amirin,1986:4) 26 perjanjian  dibangun  berdasarkan asas-asas hukum (Henry Campbell Black, 1991:828). 27 Asas hukum berfungsi sebagai pondasi  yang  memberikan  arah,  tujuan  serta  penilaian  fundamental,  mengandung nilai-nilai  dan  tuntutan-tuntutan  etis.  Mariam  Darus  mengemukakan  bahwa  sistem hukum merupakan kumpulan asas- asas hukum yang terpadu di  atas mana dibangun
26 Teori sistem merupakan aliran yang paling penting dalam positivisme hukum, yang intinya bahwa  hukum  adalah  suatu  stelsel  dari  aturan  yang  berkaitan  satu  sama  lain  secara  organis,  secara piramida dari norma-norma yang terbentuk secara hierarki. Lihat N.E. Algra dan K.Van Duyvendijk, Mula Hukum , Jakarta: Binacipta, 1983, hlm. 139. Mengenai pengertian sistem, William A Schrode dan Voich menjelaskan bahwa: the term “system” has two important connotations. The first is the notion of system as an entity or thing which has particular order or structural arrangement of its parts.  The second is the notion of system as a plan, methode, device, or procedure for accomplishing something . Lihat Tatang Amirin, Pokok-Pokok Teori Sistem , Jakarta: Rajawali, 1986, hlm. 4.
27 Menurut Henry Campbell Black, “ principle is the fundamental of truth or doctrine, as of law, a comprehensive law or doctrine which furnishes a basic or origin for others”, Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, 1991, St. Paul Minn, West Group, hlm. 828
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
tertib hukum (Mariam Darus Badruzzaman, 1990:5). 28 Pandangan ini menunjukkan arti  sistem  hukum  dari  segi  substantif.  Dilihat  dari  segi  substantif,  asas  hukum perjanjian adalah suatu pikiran mendasar tentang kebenaran untuk menopang norma hukum dan menjadi elemen yuridis dari suatu sistem hukum perjanjian. Dalam suatu sistem  yang  baik,  tidak  boleh  terjadi  suatu  pertentangan  atau  perbenturan  antara bagian-bagian  tersebut  dan  juga  tidak  boleh  terjadi  suatu  duplikasi  atau  tumpang tindih.
Salah  satu  penyebab  perjanjian  itu  dapat  dibatalkan  manakala  perjanjian  itu ada  unsur  penyalahgunaan  keadaan,  dimana  penyalah  gunaan  keadaan  merupakan salah satu indikasi tidak adanya iktikad baik dalam sebuah kontrak. 29 Penyalagunaan keadaan dalam sistem common law merupakan doktrin yang menentukan pembatalan perjanjian  yang  dibuat  berdasarkan  tekanan  yang  tidak  patut,  tetapi  tidak  termasuk dalam kategori paksaan (duress) . Penyalahgunaan keadaan merupakan perbuatan yang dilatarbelakangi  oleh  keadaan  tidak  seimbang  antara  para  pihak  dalam  sebuah perjanjian,  dan  dalam  kondisi  yang  demikian  pihak  yang  kuat  memanfaatkan kedudukan  pihak  yang  lemah.  Pihak  yang  lemah  tidak  memiliki  kesempatan  untuk mendiskusikan  segala  sesuatu  yang  menjadi  hak  dan  kewajibanya  dalam  sebuah perjanjian.  Penyalahgunaan  keadaan  terjadi  manakala  seseorang  di  dalam  suatu perjanjian  dipengaruhi  oleh  suatu  hal  yang  menghalanginya  untuk  melakukan penilaian (judgment) yang bebas dari pihak lainya, sehingga tidak dapat mengambil keputusan yang independen.
Produk  legislatif  terbaru  yang  berkaitan  dengan  iktikad  baik  terdapat  dalam Pasal 6.248.1 BW (Baru) Belanda. Menurut Hartkamp, pembentuk Undang-Undang telah membedakan iktikad baik dalam makna ketaatan akan reasonable commercial standard  of  fair  dealing dari  iktikad  baik  dalam  makna honesty  in  fact .  Untuk mencegah  kemungkinan  timbulnya  kebingungan,  pembentuk  Undang-Undang Belanda  menggunakan  istilah  iktikad  baik  dalam  makna  yang  pertama  saja  dimana iktikad  baik  kemudian  dikarakteristikkan  sebagai reasonableness ( redelijkheid )  dan equity ( billijkheid )
Pengaturan tentang perikatan yang timbul dari perjanjian dapat ditemukan di
28 Mariam  Darus  Badruzzaman, Hukum  Benda  Nasional, Bandung:  Alumni,  1990,  hlm.5. Sebagai suatu sistem, hukum terdiri dari sub-sub sistem yang satu sama lain berkaitan dalam hubungan yang seimbang,dan serasi tidak tumpang tindih,tidak berbenturan karena asas- asasnya yang terpadu. Asas-asas yang terdapat dalam hukum perdata harus senada, seirama dengan asas yang  terdapat dalam Hukum  Nasional,  demikian  juga  dengan  asas-asas  hukum  perjanjian  harus  senada  dengan  asas-asas hukum perdata
29 Muhammad  Arifin, Penyalahgunaan  Keadaan  Sebagai  Faktor  Pembatas  Kebebasan Berkontrak ,  Jurnal  Ilmu  Hukum,  Vol.  14,  No.  2,  September  2011,  Universitas  Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm 281.
dalam  Bab  III  KUHPerdata  mengenai  perikatan-perikatan  yang  dilahirkan  dari kontrak atau perjanjian. KUHPerdata menerjemahkan kata overeenkomst yang tertulis di  dalamnya  dengan  kata  persetujuan  namun  di  dalam  kehidupan  sehari-hari  untuk overeenkomst biasa disebut dengan kata perjanjian atau kontrak. Pada dasarnya istilah tersebut  merupakan  terjemahan  dari  bahasa  Belanda  yang  berasal  dari  kata  kerja overeenkomst yang artinya setuju atau sepakat.
Pasal  1313  KUHPerdata  sendiri  telah  mendefinisikan  perjanjian  yang menyatakan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Definisi perjanjian menurut  KUHPerdata  tersebut  kurang  lengkap  dan  terlalu  luas. 32 Dikatakan  kurang lengkap karena definisi tersebut hanya memberikan pengertian mengenai perjanjian sepihak  saja  dimana  hanya  satu  pihak  yang  mempunyai  kewajiban  melaksanakan prestasi, sedangkan pihak lain tidak diwajibkan untuk berprestasi. Hal ini dapat dilihat dari perkataan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih” yang seolah-olah memberikan pengertian bahwa di satu pihak hanya ada kewajiban saja dan di lain pihak hanya ada hak saja.
Perjanjian  adalah  hubungan  hukum  antara  dua  pihak  atau  lebih  yang mengikatkan diri berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Pada perkembangannya perjanjian tidak lagi dipandang sebagai suatu perbuatan saja, tetapi merupakan  suatu  perbuatan  hukum  yang  bersisi  dua,  artinya  bahwa  dalam  suatu perjanjian terdapat suatu perbuatan hukum yang mempunyai dua sisi.
Sisi  pertama  adalah  penawaran  sedangkan  sisi  kedua  adalah  penerimaan.
Penawaran dan penerimaan masing-masing menimbulkan akibat hukum. Berdasarkan hal tersebut perjanjian didefinisikan sebagai hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Definisi tersebut menerangkan bahwa untuk terjadinya perjanjian harus ada kata sepakat atau consensus antara para pihak. Kata sepakat dapat diberikan secara lisan, tertulis atau bahkan dapat diberikan  secara  diam-diam  ataupun  dengan  bahasa  isyarat.  Sehubungan  dengan definisi  perjanjian  tersebut,  lebih  lanjut  dikemukakan  Satrio  bahwa  perlu  kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, yaitu: 30
a. Perbuatan  harus  diartikan  sebagai  perbuatan  hukum  yaitu  perbuatan  yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;
b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUHPerdata.
Berdasarkan  pendapat  para  ahli  hukum  di  atas,  maka  dapat  ditarik  suatu kesimpulan  mengenai  pengertian  perjanjian  yaitu  suatu  perbuatan  hukum  yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan kata sepakat diantara para pihak yang menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban. Berdasarkan uraian di atas,
Abdulkadir Muhammad juga memberikan pengertian dalam versi yang sedikit berbeda, dimana perjanjian yaitu suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling  mengikatkan  diri  untuk  melaksanakan  suatu  hubungan  dalam  hukum  harta
30 J .  Satrio, Hukum  Perikatan,  Perikatan  yang  Lahir  dari  Perjanjian,  Buku  Kesatu, PT.  Citra Aditya Bakti, 1995, Bandung, hlm. 25
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
kekayaan. 31 Rumusan ini lebih jauh menegaskan bahwa perjanjian mengandung unsur adanya prestasi yang harus dilakukan dan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak terbatas pada lapangan harta kekayaan.
Wirjono  Prodjodikoro  mengatakan  bahwa  perjanjian  adalah  suatu  perbuatan hukum  mengenai  harta  benda  kekayaan  antara  dua  pihak,  dalam  mana  satu  pihak berjanji atau dianggap tidak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu  hal,  sedangkan  pihak  yang  lain  berhak  untuk  menuntut  pelaksanaan  janji tersebut. 32
Dengan  lahirnya  perjanjian  maka  akan  menimbulkan  suatu  hubungan  dua orang yang dinamakan perikatan. Istilah perikatan digunakan sebagai terjemahan dari verbintenis. M. Yahya Harahap menterjemahkan verbintenis sebagai perjanjian, yang dimaksud  perjanjian  oleh  M.  Yahya  Harahap  adalah  perikatan  ( verbintenis). Beliau berpendapat  bahwa  perjanjian  mengandung  suatu  pengertian  yang  memberikan sesuatu hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi. 33
Mariam Darus Badrulzaman mengklasifikasikan standard contract tersebut ke dalam  2  (dua)  kelompok.  Pertama,  perjanjian  standar  umum  yaitu  perjanjian  yang bentuk  dan  isinya  telah  dipersiapkan  terlebih  dahulu  oleh  kreditor  kemudian disodorkan  pada  debitor.  Kedua,  perjanjian  standar  khusus  yaitu  perjanjian  ini ditetapkan oleh pemerintah secara sepihak dan diberlakukan bagi para pihak.
Konsekuensi hukum dari tidak terpenuhinya salah satu atau lebih dari syarat- syarat  sahnya  perjanjian  tersebut  bervariasi  mengikuti  syarat  mana  yang  dilanggar. Konsekuensi hukum tersebut adalah sebagai berikut: (1) Batal demi hukum (netig, null and  void),  misalnya  dalam  hal  dilanggarnya  syarat  objektif  dalam  Pasal  1320 KUHPerdata;  (2)  Dapat  dibatalkan(vernieetigbaar,  voidable),  misalnya  dalam  hal tidak terpenuhinya syarat subjektif dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

## III. PENUTUP
Standart  yang  dapat  dipakai  untuk  menentukan  suatu  perjanjian  telah memenuhi asas iktikad baik adalah dilihat dari 2 (dua) aspek, yaitu aspek subjektif dan objektif.  Aspek  subjektif  dimana  para  pihak  secara  terbuka  memberikan  informasi yang sesungguhnya tentang siapa dirinya dengan memberikan bukti berupa dokumen tentang dirinya (misalnya dokumen anggaran dasar jika Pihak dalam perjanjian adalah badan hukum PT). Aspek objektif, yaitu pada saat pelaksanaan perjanjian harus sesuai dengan  kepatutan  atau  keadilan.  Kepatutan  dalam  hal  ini  dilihat  dari  pelaksanaan tersebut sesuai dengan isi perjanjian yang ada. Sedangkan keadilan dapat dilihat dari apakah pelaksanaan perjanjian merugikan salah satu pihak atau tidak sesuai dengan isi perjanjian. Apabila merugikan salah satu pihak, maka pelaksanaan tersebut tidak adil (diluar  dari  isi  perjanjian).  Iktikad  terbagi  kepada  dua  hal  yaitu,  Iktikad  baik  pada waktu  mulai  berlakunya  suatu  hubungan,  dalam  konteks  ini  hukum  memberikan
31 Muhammad Abdulkadir, Hukum Perikatan, PT Citra Aditya Bakti, 1992, Bandung, hlm. 78 32 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu, Sumur, 1981, Bandung, hlm. 11.
33 M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, 1986, Bandung, hlm. 20 .
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
perlindungan  bagi  pihak,  Iktikad  baik  dalam  pelaksanaan  hak-hak  dan  kewajiban- kewajiban yang termaktub dalam hubungan hukum itu yang beriktikad baik hukum. Berdasarkan rumusan pasal 533 KUHPerdata dinyatakan bahwa pada dasarnya setiap orang  yang memegang kedudukan berkuasa baik itu penjual maupun pembeli harus senantiasa dianggap beriktikad baik selama tidak dapat terbukti sebaliknya. Adanya iktikad  baik  tersebut  maka  para  pihak  menyadari  kewajibannya  yang  timbul  dari adanya perjanjian jual beli. Pasal 531 KUHPerdata menyatakan bahwa seseorang itu dianggap memiliki iktikad baik apabila orang itu memperoleh suatu benda dengan cara memperoleh hak milik tanpa mengetahui adanya cacad yang terkandung dalam benda tersebut.  Sebaliknya  suatu  keadaan  yang  dikatakan  sebagai  iktikad  buruk  apabila orang tersebut mengetahui bahwa benda tersebut adalah bukan miliknya. Hal ini diatur dalam pasal 532 KUHPerdata

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Agus Yudha  Hernoko, 2008 , Hukum  Perjanjian:  Asas  Proporsionalitas  dalam Kontrak Komersial , LaksBang Mediatama, Yogyakarta.
Djaja  S.  Meliala , 1987, Masalah  Iktikad  Baik  dalam  KUHPerdata ,  Binacipta, Bandung .
Henry  P.  Panggabean,  1999, Penyalahgunaan  Keadaan,  (Misbruik  van Omstandigheden)  sebagai  Alasan  (Baru)  untuk  Pembatalan  Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda) , Liberty, Yogyakarta.
J. Satrio, 1995, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku Kesatu, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti .
L.J. van Apeldoorn, l980, Pengantar Ilmu Hukum , Pradnya Paramita, Jakarta.
Muhammad Abdulkadir, 1992, Hukum Perikatan, (Bandung: Citra Aditya Bakti .
Muhammad  Arifin , 2011, Penyalahgunaan  Keadaan  Sebagai  Faktor  Pembatas Kebebasan Berkontrak , Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14, No. 2, September .
Muhammad Syaifuddin, 2012, Hukum Kontrak , Bandung: Mandar Maju.
Munir Fuady, 2001, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) , Bandung: PT. Citra Aditya .
Marthainis Badul Hay, 1984, Hukum Perdata Material (jilid II), Bandung: Pradnya Paramita .
M. Yahya Harahap, 1986, Segi-Segi Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni .
Soerjono Soekamto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum J akarta: UI-Press.
Subekti, 1992, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
______ , 1983, Hukum Perjanjian , Jakarta: Citra Aditya Bakti, hlm 25
Sutrisno  Hadi,  1969, Metodologi  Research, Jilid  I  (Yogyakarta:  Yayasan  Penerbit Fakultas Psikologi UGM .
R.Dworkin  (buku  1) ,  1977, Taking  Richts  Seriously, Harvard  University  Press, Cambrigde, Massachcussetts .
_________ (buku 2) , 1991, Low”s Empire, Fontana Press, Herper Collins Publishers, London .
Richard Eddy , 2010, Aspek Legal Properti: Teori, Contoh dan Aplikasi , Yogyakarta: CV. Andi Offset .
Ridwan Khairandy , 2013, Hukum Kontrak Indonesia , Yogyakarta: UII Press .
_______________, 2011, Landasan Filosofis Kekuatan Mengikatnya Kontrak , Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol. 18 Oktober
_______________ ,  2008,  Iktikad  Baik  dalam  Pelaksanaan  Kontrak:  Super  Eminent Principle  yang  Memerlukan  Pengertian  dan  Tolok  Ukur  Objektif,    Jurnal Hukum “Ius Quia Iustum” No. 3 Vol. 14 Juli.
Ricardo Simanjunta k , 2011, Teknik Perancangan Kontrak Bisnis , Kontan Publishing: Jakarta .
Wirjono Prodjodikoro, 1981, Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu, Bandung: Sumur.
Zahry  Vandawati  Chumaidah , 2014, Menciptakan  Iktikad  Baik  Yang  Berkeadilan Dalam Kontrak Asuransi Jiwa, Yuridika : Volume 29 No 2, Mei-Agustus

## JURNAL
Antari  Innaka,  2012, Penerapan  Asas  Iktikad  Baik  Tahap  Prakontraktual  Pada Perjanjian Jual Beli Perumahan , MIMBAR HUKUM Volume 24, Nomor 3, Oktober.
Dewi  Tuti  Muryati,  2011, Pengaturan  Dan  Mekanisme  Penyelesaian  Sengketa Nonlitigasi  Di  Bidang  Perdagangan, Journal  Dinamika  Sosbud  Vol.  13 Nomor 1 Juni
Ery Agus Priyono, 2017,  Peranan Asas Iktikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya
Menjaga Keseimbangan Bagi Para Pihak), Diponegoro Private Law Review Vol. 1 No. 1 November.
Gary Hadi, 2017,  Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa (Studi Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Oulet Di Hermes Building Medan ). USU Law Journal, Vol.5.No.2
Harisa, Novran Harisa, 2018, Asas Itikat Baik dalam Perjanjian Arbitrasi sebagai Metode Penyelesaian Sengketa, AKTUALITA, Vol.1 No.1 (Juni) .
K.M. Sharma, 1999, “From Sanctity to Fairness: An Uneasy Transition in The Law of Contract?”,New York Law School Journal of International law &
Comparative Law, Vol. 18.