Perbuatan Perawat yang Melakukan Kesalahan dalam Tindakan Medis
Nabbilah Amir* dan Dian Purnama
Universitas Surabaya *Nabila.amir@staff.ubaya.ac.id

## Abstrak
Rumah  sakit  merupakan  organ  yang  didalamnya  terdapat  Tenaga  Kesehatan  yang  turut  membantu  dalam pelaksanaan pemberian  fasilitas pengobatan terhadap pasien. Dalam Hukum  Kesehatan  juga  menjelaskan bahwa terdapat  Tenaga  Kesehatan  merupakan  setiap  orang  yang  tergabung  sebagai  para  medis,  yang  bersedia  untuk mengabdikan dirinya khusus untuk menangani kesehatan. Orang tersebut tidak hanya bersedia untuk mengabdikan dirinya  saja  melainkan  mereka  juga  harus  memiliki  pengetahuan  yang  mumpuni  beserta  keterampilan  yang fokusnya dalam bidang kesehatan. Para medis yang dimaksudkan diatas adalah Dokter, Perawat serta para medis lainnya.  Dokter  dalam  melakukan  pekerjaannya  akan  dibantu  oleh  perawat  sehingga  perawat  disini  juga  harus memiliki keahlian dan kewenangan. Perawat memperoleh kewenangan ini berdasarkan pelimpahan wewenang dari dokter,  jika  tidak  menerima  pelimpahan  wewenang  maka  perawat  tidak  dapat  melakukan  tindakan  apapun  atas pasien. Saat ini banyak ditemukan perawat belum mendapatkan instruksi/pelimpahan wewenang dari dokter tetapi mereka  sudah  melakukan  tindakan  medis,  sehingga  atas  tindakan  tersebut  terkadang  menyebabkan  keadaan  dari pasien mengalami penurunan. Atas tindakan perawat ini maka tidak dibenarkan, sehingga diperlukan suatu aturan untuk mengatur tindakan perawat.
Kata Kunci: Kelalaian Per awat; Per awat; Tindakan Medis,

## Abstract
In  the  hospital,  there  are  Health  Workers  who  assist  in  the  delivery  of  treatment  facilities  for  patients.  Law  of Health  also  explains  that  there  are  Health  Workers  who  are  all  people  who  are  members  of  the  medical community, who are willing to devote themselves specifically to handling health. These people are not only willing to devote themselves but also need to have qualified knowledge and skills. Medical people include doctors, nurses and the other medics. Doctors in doing their work will be assisted by nurses, so nurses must also have experience and  authority.  The  nurse  obtains  this  authority  based  on  the  delegation  from  the  doctor.  If  the  nurse  does  not receive  the  delegation,  it  means  that  the  nurse  cannot  take  any  action  on  the  patient.  In  Indonesian  sometimes found that the nurses have not received instructions / delegation from doctors, but they have taken medical action, so that these actions sometimes make a problem condition the patient. For this nurse's action it is not justified, so we need a rule to regulate nurse's actions.
Keyword: Nurses Negligence; Nurses; Medical Measures
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 26
Published: 30/01/2021
How To Cite:
Amir, N., Purnama, D. ( 2021). Perbuatan Perawat yang Melakukan Kesalahan dalam Tindakan Medis. KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa . 15 (1). Pp 26 - 36. https://doi.org/10.22225/ kw.14.2.1863.77-86

## I.  PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  salah  satu  negara  berkem- bang masih mempunyai berbagai macam masalah kesehatan (Amalia,  2013) .  Kesehatan  merupakan hal yang terpenting bagi setiap manusia sehingga hal ini masuk dalam kategori Hak Asasi Manusia yang  harus  dihormati,  dilindungi  dan  dijamin pemenuhannya. Hal ini sesuai dengan yang dican-
tumkan  dalam  Pasal  28H  Undang-Undang  Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan pa- da  intinya  bahwa  tiap-tiap  orang  memiliki  hal untuk hidup sejahtera baik secara lahir dan batin, memiliki hak untuk bertempat tinggal serta mem- iliki hak untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan (Pasal  28H  ayat  (1)  UUD  1945).  Melihat  juga dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahuan 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa
setiap  orang  berhak  atas  kesehatan.  Melihat  dari ketentuan  yang  telah  disebutkan  sebelumnya maka  dapat  disimpulkan  tiap-tiap individu  mem- iliki  hak  untuk  memperoleh  perlindungan  atas kesehatan yang dimilikinya. Dalam hal ini, negara memiliki  tanggung  jawab  untuk  menyediakan fasilitas  kesehatan  dan  fasilitas  pelayanan  umum bagi  semua  warga  negara (Affandi,  2019) . Disamping  itu  Negara  bertanggungjawab  untuk menjamin  hak  yang  dimiliki  tiap-tiap  individu dapat  terpenuhi  dan  Negara  wajib  memberikan perlindungan  agar  tidak  sampai  terjadi  yang  na- manya Malpraktek Medis.
Pendapat  dari  A.Gede  Muninjaya  mengutip penjelasan dari Henrik. L Blum yang menyatakan bahwa  Pelayanan  kesehatan  ini  sebagai  faktor penentu  salah  satu  faktor  penentu  derajat kesehatan  masyarakat  selain  keturunan,  ling- kungan  dan  perilaku.  Pelayanan  kesehatan  yang dimaksud ini meliputi SDM dan sumber daya non manusia (Muninjaya, 2004).
Mengingat  kesehatan  sebagai  hal  yang  sangat penting  maka  perlu  dilakukan  upaya  agar pemenuhan  kesehatan  masing-masing  individu dapat  terselenggara  dengan  baik,  dimana  con- tohnya  yaitu  dilakukannya  pelayanan  kesehatan tanpa adanya diskriminasi dan tidak memberikan pelayanan  secara  sembarangan/yang  tidak  sesuai dengan  prosedur  kesehatan.  Pihak  yang  ber- wenang  untuk  memberikan  pelayanan  dalam kesehatan  disebut  sebagai  Tenaga  Kesehatan. Penyelenggaraan kesehatan untuk masing-masing individu ini dilakukan oleh tenaga kesehatan, sa- lah satunya adalah perawat. Undang-Undang No- mor  38  tahun  2014  tentang  Keperawatan  mem- berikan  pengertian  mengenai  perawat  yang  men- jelaskan  bahwa  Perawat  adalah  seorang  yang  te- lah  selesai  dalam  menempuh  pendidikan  tinggi serta  lulus  pada  perguruan  tinggi  didalam  negeri maupun diluar negeri di bidang keperawatan yang standarnya diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Perawat  dalam  menjalankan  profesinya  harus menjujung tinggi asas professional dan etik yang dimilikinya.  Asas  etik  ini  penting  dikarenakan sebagai dasar dalam membangun hubungan yang baik  dengan  seluruh  pihak  dalam  memberikan pelayanan.  Apabila sudah terjalin  hubungan  baik maka  ini  menimbulkan  kemudahan  bagi  perawat untuk menjagai tujuannya yaitu pada kesembuhan seorang pasien. Hubungan antara perawat dengan pasien  ini  sangat  dibutuhkan  dalam  kaitannya pemberian asuhan  keperawatan  demi  tercapainya
rasa kekeluargaan. Terkadang muncul juga masa- lah dalam etik seperti adanya ketidak puasan dari pasien  atas  pelayanan  dari  perawat  dikarenakan pasien  merasa  bahwa  kebutuhannya  tidak  di- penuhi oleh perawat dalam melakukan pelayanan. Atas  masalah  etik  ini  muncul  konflik  antara perawat  dengan  pasien  sehingga  penyelesaian masalah  tersebut  hanya  bisa  diselesaikan  dalam ranah hukum. Kode etik yang ada dalam perawat ini  adalah  sebagai  pedoman  untuk  menghindari munculnya masalah dalam menjalankan tugasnya.
Perawat  dalam  mengerjakan  tugasnya  sehari- hari mereka berhubungan secara langsung dengan tenaga  medis  lainnya  dan  pasien  yang  ditangan- inya.  Terdapat  tuntutan  untuk  memberikan  pela- yanan kesehatan secara bertanggungjawab dengan menerapkan  pengobatan  yang  sesuai  prosedur  & pendidikan yang telah diterimanya. Terkait  pen- gobatan  yang  dilakukan  oleh  perawat  ini  adalah sebagai  bentuk  pengimplementasian  praktek keperawatan  yang  diberikan  kepada  pasien  baik kepada  pasien  tersebut,  keluarga  pasien  dan masyarakat  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan kesehatan  dan  memelihara  kesehatan  sampai pasien tersebut dinyatakan sembuh.
Perawat didalam mengerjakan praktek keperawatan  tidak  memiliki  kewenangan  untuk melakukan  tindakan  medis  terhadap  pasien melainkan  hanya  memiliki  kompetensi  untuk melakukan  asuhan  keperawatan  terhadap  pasien. Perawat dalam melakukan tindakan medis dikare- nakan  itu  adalah  tugasnya  sebagai  orang  yang membantu  dokter  dan  tenaga  kesehatan  yang lainnya. Perawat diperbolehkan untuk melakukan tindakan apabila sang dokter memberikan pelim- pahan  kewenangan  baik  secara  lisan  dan  tertulis ataupun  karena  keadaan  yang  tidak  mendukung akibat  kurangnya  dokter  dalam  suatu  daerah  se- hingga disini perawat bisa melakukan wewenang yang  dimiliki  seorang  dokter  terkait  dalam  pen- gobatan pasien. Tetapi apabila di daerah tersebut sudah  mengalami  perkembangan  yang  cukup maka  tindakan  perawat  yang  mengambil  alih wewenang  dari  seorang  dokter  ini  dapat  dikate- gorikan  sebagai  pelanggaran  sehingga  dapat  dit- erapkan sanksi atas pelanggaran tersebut.
Yulianita  menjelaskan  pula  terkait  perawat memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan medis bahwa “Seorang perawat memiliki kompe- tensi  dalam  melakukan  asuhan  keperawatan profesional kepada pasien, bukan melakukan tin- dakan  medis  tertentu.  Tindakan  medis  tertentu tersebut  merupakan  kegiatan  kolaborasi  antara
Halaman 27 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License

## Perbuatan Perawat yang Melakukan Kesalahan dalam Tindakan Medis
dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Hal ini jelas bahwa tindakan medis hanya legal dilakukan oleh dokter, bukan perawat. Apabila dokter tidak dapat melakukan  tindakan  medis  maka  dokter  boleh meminta bantuan perawat untuk melakukan tinda- kan  tersebut,  dengan  syarat  dokter  wajib  mem- berikan pelimpahan kewenangan yang jelas kepa- da perawat secara tertulis untuk melakukan tinda- kan medis tersebut (Yulianita, 2011) .”
Praktik keperawatan terkadang ditemui bahwa terjadinya  kesalahan  dalam  tindakan  medis  yang dilakukan  oleh  dokter  dan  perawat  sehingga  ini menimbulkan  kekuatiran  kepada  masyarakat  un- tuk  berobat.  Karena  adanya  kesalahan  ataupun kelalaian  yang  terjadi  didalam  tiap-tiap  tindakan dokter dan perawat maka ini menyebabkan berku- rangnya  rasa  kepercayaan  masyarakat  kepada mereka.  Karena  adanya  kesalahan  ataupun  ke- lalaian yang ditimbulkan oleh dokter dan perawat maka didalam prakteknya ini merupakan hal yang berbahaya bagi keamanan seorang pasien.
Beberapa  kesalahan/kelalaian  yang  sering  dil- akukan  perawat  dalam  tindakan  medik  menurut Priharjo  adalah  “Keliru  atau  salah  dalam  mem- berikan obat atau salah dosis, salah membaca la- bel, salah menangani pasien, dan yang lebih berat lagi adalah salah memberikan transfusi darah se- hingga  mengakibatkan  hal  yang  fatal.  Mayoritas kesalahan  yang  dilakukan  perawat  merupakan hasil dari ketidaksempurnaan dari proses berpikir yang mempengaruhi pengambilan kepu- tusan” (Priharjo, 2005) .
Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh dokter kepadanya  maka  perawat  diwajibkan  berada  di samping  pasien  untuk  dapat  memantau  setiap perkembangan dari pasien. Tetapi terkadang mun- cul permasalahan, apabila suatu ketika pasien da- lam  keadaan  darurat  namun  dokter  belum  mem- berikan  instruksi  apa-apa  maka  saat  itulah  me- nyebabkan  perawat  melakukan  tindakan  medis yang  bukan  merupakan  kewenangan  untuk  me- nyelamatkan  nyawa  dari  pasien  tersebut.  Tinda- kan  yang  dilakukan  oleh  perawat  tersebut  tanpa adanya  pendelegasian  dari  pihak  dokter  dan perawat melakukan tindakan tersebut berdasarkan pengalaman yang dimilikinya. Atas tindakan dari perawat  tersebut  dan  ternyata  mengakibatkan hilangnya nyawa dari pasien maka tindakan terse- but tidak dapat dikategorikan sebagai malpraktek medis/kelalaian medis.
Berdasarkan  uraian  yang  dijelaskan  diatas maka  dalam  artikel  ini  penulis  akan  membahas lebih  lanjut  mengenai  tanggung  jawab  perawat
yang  bekerja  di  rumah  sakit  atas  Tindakan  salah suntik pasien.

## II.  METODE
Metode  Penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  Yuridis  Normatif,  yaitu penelitian  yang  difokuskan  untuk  mengkaji  pen- erapan  kaidah-kaidah  atau  norma-norma  hukum positif.  Selanjutnya  penelitian  ini  menggunakan pendekatan perundang-undangan ( Statute Aproach ). Pendekatan perundang-undangan digunakan  untuk  mengetahui  keseluruhan  pera- turan hukum positif di Indonesia. Pendekatan ka- sus digunakan untuk mengkaji penerapan norma- norma  kaidah-kaidah  hukum  yang  dilakukan  da- lam praktek penerapan rekam medik elektronik di Indonesia.

## III.HASIL DAN PEMBAHASAN
Standar  Operasional  Prosedur  Perawat  dalam Penyuntikan Pasien
Hak yang dimiliki oleh setiap manusia adalah hak untuk menjamin setiap manusia memperoleh pelayanan  kesehatan.  Untuk  menjamin  ter- laksananya  hak  untuk  memperoleh  pelayanan kesehatan  maka  diperlukan  peran  Negara  untuk menjamin  adanya  penyediaan  fasilitas  pelayanan kesehatan  dan  pelayanan  umum  yang  layak  bagi masyarakatnya  sesuai  dengan  yang  tercantum dalam  Pasal  34  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar Tahun 1945. Yang termasuk dalam fasilitas pela- yanan  kesehatan  adalah  Rumah  Sakit,  Klinik, Puskemas, dan fasilitas pelayanan lainnya.
Rumah Sakit yang merupakan salah satu fasili- tas  kesehatan  adalah  sebagai  pendukung  dalam penyelenggaraan  upaya  kesehatan.  Rumah  Sakit ini bisa didirikan oleh pihak swasta maupun dae- rah  dan  tiap-tiap  Rumah  Sakit  dalam  melakukan penyelenggaran  kesehatan  memiliki  karakteristik yang berbeda-beda antara Rumah Sakit yang satu dengan  yang  lain  dan  dapat  ditemukan  dida- lamnya  terdapat  susunan  organisasi  yang  cukup rumit.  Terkait  susunan  organisasinya  antara  Ru- mah  sakit  yang  satu  dengan  yang  lain  dapat ditemukan  kesamaan  karena  terkait  pengelolaan antara yang satu dan yang lain tidak akan berbeda jauh  karena  harus  memenuhi  standar  Rumah  Sa- kit.  Masing-masing  Rumah  Sakit  memiliki kewajiban  untuk  melakukan  pelayanan  bagi masyarakat  khususnya  masyarakat  yang  berada disekitarnya.
Seperti  halnya  dengan  Rumah  Sakit  yang  be- rada di Aceh Barat yang salah satu tugasnya juga

## Perbuatan Perawat yang Melakukan Kesalahan dalam Tindakan Medis
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 28
memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah Rumah  Sakit  Umum  Daerah  (RSUD)  Cut  Nyak Dhien Meulaboh.  Rumah  sakit tersebut  didirikan oleh Pemerintah Daerah Aceh Barat dalam upaya pemenuhan  penyelenggaraan  kesehatan  wargan- ya. Rumah sakit ini awalnya didirikan pada tahun 1968 sebagai Rumah Sakit dengan Kelas D, lalu pada tahun 1971 naik peringkatnya menjadi Kelas C. Pada Tahun 2012, Rumah Sakit tersebut tera- kreditasi sebagai rumah sakit dengan pelayanan di tingkat  dasar  dengan  penerbitan  sertifikat  no- mor .KARS-SERT/876/VI/2012.
RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh merupakan Rumah Sakit dalam SKN (Sistem Kesehatan Na- sional).  Dikarenakan  menerapkan  SKN  maka  se- bagai  suatu  UKP (Upaya  Kesehatan  Perorangan) dimana  bertugas  untuk  meningkatkan  dan  me- melihara  kesehatan  warganya  serta  melakukan pencegahan dan menyembuhkan berbagai penya- kit yang diderita sampai pada pulihnya kesehatan pasien.  Dalam  menyelenggarakan  program kesehatan  yang  sesuai  dalam  visi  dan  misi  dari pembangunan  Rumah  Sakit  tersebut  maka  diper- lukan dukungan dari Sumber Daya Manusia yang berkompeten. Menurut Data Tahun 2014, jumlah dari  SDM  yang  dimiliki  Rumah  Sakit  tersebut adalah  sejumlah  656  orang.  Jumlah  SDM  yang mencapai  total  656  ini  dapat  dikategorikan  se- bagai  Rumah  Sakit  yang  memiliki  Sumber  Daya Manusia  terbesar  di  daerah  Aceh  Barat.  Khusus untuk perawatnya dalam rumah sakit tersebut ber- jumlah  230  orang.  Melihat  dari  jumlahnya  maka perawat ini bagian dari 1/3 sumber daya manusia yang bekerja untuk Rumah sakit tersebut sehing- ga disini perawat memiliki peranan yang penting dalam  hak  memberikan  pelayanan  kesehatan  di RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh.
Mengingat  pemegang  peranan  yang  penting maka  Perawat  dalam  melakukan  tugasnya  harus bersikap  secara professional yaitu  mereka  harus memahami  batasan  kewenangan  dan  dalam pengimplementasian kewenangan yang dimilikin- ya dalam praktik mereka. Bersikap secara profes- sional disini yang dimaksud juga harus menjalan- kan kewajibannya sesuai dengan yang ditentukan oleh  Undang-Undang.  Sebelum  menjalankan  tu- gasnya  terdapat  beberapa  kewajiban  yang  harus dipenuhi oleh seorang perawat sebelum dia benar- benar bekerja menjadi perawat. Di dalam Pasal 3 dan  12  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor HK.02.02/Menkes/148/2010  mengatur  mengenai kewajiban dari perawat dimana didalam Pasal 13 menyatakan  bahwa,  “setiap  perawat  wajib  mem- iliki SIPP.”
Perawat  didalam  menjalankan  kewajibannya melakukan secara professional dikarenakan mere- ka merupakan tenaga profesional di bidang pela- yanan  kesehatan,  sebagaimana  dijelaskan  oleh Praptianingsih  adalah  sebagai  salah  satu  tenaga profesional,  keperawatan  menjalankan  dan melaksanakan  kegiatan  praktik  keperawatan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teori keperawatan  yang  dapat  dipertanggungjawabkan. Di  mana  ciri  sebagai  profesi  adalah  mempunyai body  of  knowledge  yang  dapat  diuji  kebena- rannya  serta  ilmunya  dapat  diimplementasikan kepada  masyarakat  langsung (Praptianingsih, 2006).
Perawat juga memiliki fungsi dalam praktik : Fungsi Independen
Tindakan  perawat  tidak  memerlukan  perintah dokter,  tindakan  perawat  bersifat  mandiri,  ber- dasarkan ilmu dan kiat keperawatan. Oleh karena itu,  perawat  bertanggung  jawab  terhadap  akibat yang timbul terhadap tindakan yang diambil.
Fungsi Interdependen
Tindakan  perawat  berdasar  pada  kerja  sama dengan tim perawatan atau tim kesehatan. Fungsi ini  tampak  ketika  perawat  bersama  tenaga kesehatan  lain  berkolaborasi  mengupayakan kesembuhan pasien.
Fungsi Dependen Perawat bertindak memban- tu dokter dalam memberikan pelayanan medik.
Perawat  membantu  dokter  memberikan  pela- yanan  pengobatan  dan  tindakan  khusus  yang menjadi  wewenang  dokter  dan  seharusnya  dil- akukan  dokter,  seperti  pemasangan  infus,  pem- berian obat, melakukan suntikan. Oleh karena itu, setiap  kegagalan  tindakan  medis  menjadi tanggung  jawab  dokter  karena  setiap  tindakan perawat berdasarkan perintah dokter.
Terkait  tugas  perawat  dalam  memberikan  pe- layanan  kesehatan  kepada  pasien  yang  berada  di RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh terkadang ada pekerjaan  dalam  bidang  pelayanan  kesehatan meliputi  pekerjaan  yang  diperintahkan  oleh  dok- ter untuk dilakukan kepada seorang pasien seperti contohnya  pergantian  perban,  pemasangan  kate- ter,  pemasangan  infus  dan  hal-hal  lainnya  yang dapat  membantu  tugas  seorang  dokter.  Terkait tugas yang telah disebutkan diatas ini merupakan pendelegasian  tugas  dari  dokter  kepada  perawat. Terkait ke professionalan dari perawat maka dida- lamnya  terdapat  7  nilai  yang  terkandung  yaitu diantaranya :
Halaman 29 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License

## Perbuatan Perawat yang Melakukan Kesalahan dalam Tindakan Medis
Aesthetic ,  dimana  perawat  wajib  memberikan kepuasan  bagi  atasan,  pasien  dan  lingkungan sekitar. Dalam menjalankan nilai ini maka dilihat dari  pencerminan  sikap  seperti  kreatif  dan  ber- integritas.
Altruism , dimana perawat wajib memiliki rasa peduli  terhadap  kesejahteraan  pasien.  Dalam menjalankan nilai ini maka dilihat dari pencermi- nan  sikap  seperti  tekun,  bekerja  keras,  penuh kasih  sayang  dan  sabar  dalam  menghadapi berbagai tindakan.
Equality , dimana antara perawat satu dengan lainnya memiliki kedudukan hak dan status yang sama
Kebebasan,  dalam  menerapkan  nilai  ini  sikap perawat  dapat  berupa  adanya  rasa  percaya  diri, dan mandiri.
Human  dignity ,  dimana  sikap  dari  perawat harus  menghargai  martabat  dari  pasien    sebagai ciptaan Tuhan.
Justice , dimana disini perawat harus menjaga prinsip-prinsip etik dan legal.
Truth , artinya terkait dengan kesesuaian anta- ra fakta dan realitas. Sikap yang dicerminkan oleh seorang perawat dalam menerapkan nilai ini ada- lah jujur dan rasional.
Perawat sebagai penerima pendelegasian tugas dari  dokter  ini  yang  juga  merupakan  rekan  dari dokter,  maka  dalam  melakukan  tindakan  medis harus didasarkan pada pendidikan, pelatihan, kur- sus  yang    telah  diterimanya    sebelum  menjadi perawat.  Perawat  disini  dapat  memulai  peker- jaannya apabila menerima permintaan secara ter- tulis maupun lisan dari dokter dan apabila dokter kewalahan  mengerjakan  tugasnya  dalam  kai- tannya  melakukan  tindakan  medis  maka  dapat meminta bantuan perawat untuk melakukan tinda- kan  tersebut  dimana  artinya  dokter  telah  mem- berikan  pelimpahan  sebagian  kewenangan  yang dimilikinya.
Perawat dalam menjalankan tugasnya ini harus memiliki tujuan yaitu dalam  meningkatkan  kese- jahteraan  dan  kemandirian  dalam  pasien  agar dirinya bisa lekas pulih.  Agar dapat menjalankan tujuan  tersebut  maka  diperlukan  suatu  aturan yang  dapat  dijadikan  pedoman  oleh  seorang perawat  dalam  menjalankan  kegiatannya  sehari- hari sehingga jangan sampai timbul persepsi bah- wa  pasien  dianggap  beban  bagi  mereka.  Untuk perawat  yang  bekerja  dirumah  sakit  ini  masuk dalam  kategori  perawat  yang  melaksanakan
asuhan  keperawatan.  Asuhan  keperawatan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 148 Tahun 2010 (Selanjutnya disebut dengan Permen- kes  No.148/2010)  dijelaskan  bahwa  yang  masuk dalam  kateogori  asuhan  keperawatan  adalah seorang yang telah lulus pendidikan keperawatan, baik  pendidikan  yang  diterimanya  ini dari dalam negeri  maupun  luar  negeri  asalkan  pendidikan tersebut diakui oleh pemerintah.
Agar  dapat  terlaksana  dengan  baik  maka  di- perlukan suatu standar untuk  menilai apakah tin- dakan  tersebut  sudah  sesuai  dengan  kode  etik keperawatan  maupun  standar  yang  digunakan dalam suatu Rumah Sakit. Kode etik keperawatan merupakan  salah  satu  pegangan  seorang  perawat untuk  mencegah  terjadinya  kesalahpahaman  dan konflik yang terjadi. Apabila perawat tidak men- erapkan  dan  mengerti  secara  benar  terkait  kode etik  keperawatan  maka  di  dalam  menjalankan tugasnya  perawat  tidak  akan  berhati-hati  dalam menerapkan  pelayanan  kesehatan  yang  akan  be- rakibat  pada  timbulnya  pelanggaran  kode  etik keperawatan.
Kode  etik  perawat  (juga  biasa  disebut  etik keperawatan)  sebagai  bagian  dari  pengetahuan dasar  etik  berisi  bagaimana  perawat  seharusnya berperilaku etik sebagai sebuah profesi, bagaima- na seharusnya membuat keputusan saat mengala- mi  hambatan,  bagaimana  mencegah  terjadinya permasalahan etik, serta bagaimana berusaha me- menuhi  kewajiban  profesional  sersuai  tujuan, nilai  dan  standar  keperawatan  ( Numminen  et  al. Nurse  Ethics,  2009) .  Kode  Etik  Keperawatan mengandung  unsur-unsur  pengorbanan,  dedikasi, pengabdian, dan hubungan antara perawat dengan klien,  dokter,  sejawat  perawat,  diri  sendiri, keluarga  klien,  dan  pengunjung.  Terkait  etik keperawatan ini merupakan hal yang sangat pent- ing  dalam  pelaksanaan  pelayanan  kesehatan. Selain  bermanfaat  bagi  perawat,  etik  juga  ber- manfaat bagi tim kesehatan lainnya dan bagi pen- erima pelayanan kesehatan.
Tidak  hanya  harus  menerapkan  Kode  Etik Keperawatan  dalam  menjalankan  tugasnya  se- bagai  perawat  melainkan  juga  harus  memenuhi Standar Operasional Prosedur Perawat yang telah ditetapkan  oleh  Pihak  Rumah  Sakit.  Mengenai Standar  Operasional  Prosedur  yang  ditetapkan oleh  Rumah  Sakit  ini  maka  antara  Rumah  Sakit satu  dengan  Rumah  Sakit  lainnya  berbeda-beda tergantung kebijakan dari masing-masing Rumah Sakit  tetapi  didalam  Standar  Operasional Prosedur  Perawat  pasti  didalam  ditemukan

## Perbuatan Perawat yang Melakukan Kesalahan dalam Tindakan Medis
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 30
Standar  Operasional  Prosedur  mengenai  penyun- tikan obat terhadap pasien.
Ditemukan  terdapat  perawat  yang    tidak melakukan Standar Operasional Prosedur dengan benar sehingga  ditemukan  adanya  kejadian  salah suntik  obat  oleh  perawat.  Kejadian  salah  suntik ini  bermula  pada  hari  Jumat  tanggal  19  Oktober 2018 dimana pada hari itu seorang anak bernama Alfa  Reza  dibawa  ke  rumah  sakit  umum  daerah tersebut karena adanya luka akibat tertusuk kayu yang menimbulkan luka di paha kirinya hingga ke bagian  bokong.  Satu  jam  kemudian,  dokter  yang bertugas  saat  itu  memutuskan  untuk  melakukan operasi dan setelah operasi pasien tersebut dipin- dahkan  ke  ruang  perawatan  yang  khusus  untuk anak.
Dokter kemudian memberikan perintah kepada Desri, Erwanty serta perawat lainnya yang bertu- gas saat itu untuk memberikan obat kepada pasien sehingga  pada  malam  harinya  Desri  membuka catatan  rekam  medis  milik  pasien  tersebut  untuk melihat  obat  apa  yang  harus  diberikan  kepada Reza.  Ketika  dia  melihat  ketersediaan  obat  tern- yata  ditemukan  hanya  tersisa  satu  obat  saja  dari beberapa obat yang akan disuntikkan sehingga dia mengifokan  kepada  Erwanty  terkait  hal  tersebut. Kemudian Erwanty memerintahkan kepada Desri untuk  meresepkan  obat  yang  saat itu  tidak  terse- dia kedalam Kartu Obat Pasien (KOP) agar dapat digunakan pengambilan obat di depo obat. Selan- jutnya Desri Desri meminta kepada orang tua Re- za  untuk  melakukan  pengambilan  obat  di  depo obat  yang  telah  diarahkan  dan  petugas  di  depo tersebut  juga  sempat  menanyakan  keberadaan pasien kepada ayah dari pasien. Namun ayah dari pasien  tidak  dapat  menjawab  karena  tidak  dapat berbicara  sehingga  akhirnya  obat  diserahkan setelah melihat data dari pasien tersebut.
Petugas dengan melihat dari data pasien terse- but  mengira  bahwa  pasien  masih  berada  dalam ruang  operasi  sehingga  memberikan  obat  yang berbeda  dari  Resep  obat.  Setelah  obat  diterima oleh  kedua  perawat  maka  mereka  menyuntikan kepada Reza. Reza kemudian mendapatkan sunti- kan beberapa obat beberapa menit. Lalu esoknya sekitar  pukul  00.05  WIB,  Desri  memanggil Erwanty  untuk  mengabarkan  kondisi  Reza  yang mengalami  penurunan.  Erwanty  mengecek keadaannya  dan  mendapati  bahwa  nadi  serta pernapasan melemah sehingga pada akhirnya Re- za meninggal dunia. Seorang perawat memberita- hukan  kepada  kedua  perawat  tersebut  bahwa mereka telah melakukan tindakan salah menyun-
tikan  obat  ke  badan  Reza  sehingga  atas  tinda- kannya ini menyebabkan Reza meninggal dunia.
Penerapan  Sanksi  yang  dapat  Diberikan  kepada Perawat  atas  Tindakan  yang  Tidak  sesuai  dengan Standar Operasional Prosedur Perawat
Reza  sebagai  korban  atas  kelalaian  dari  dua perawat  tersebut  maka  atas  kelalaian  yang  telah dilakukan  ini  dapat  diterapkan  sanksi  hukum  da- lam administrasi, pidana dan perdata. Terkait tin- dakan  dari  dua  perawat  yang  melakukan  kesala- han  dengan  salah  menyuntikkan  obat  ini  maka dapat  dikenai  sanksi  administrasi  sesuai  dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang keperawatan, berupa :
Teguran secara lisan;
Peringatan tertulis;
Denda administratif; dan/atau
Pencabutan izin.
Terkait  penerapan  sanksi  pencabutan  izin maka  dapat  dilakukan  pencabutan  izin-izin  yang telah diterimanya.
Dalam melakukan kewenangannya  maka  seorang  perawat  memer- lukan izin. Izin-izin yang diperoleh oleh Perawat berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/148/2010 mengkategorikan beberapa  izin  yang  dimiliki  oleh  perawat,antara lain :
Surat Izin Kerja selanjutnya disebut SIK ada- lah  bukti  secara  tertulis  yang  diberikan  kepada seluruh  perawat  di  Indonesia  dalam  hal melakukan praktik keperawatan
Surat  Izin  Perawat  selanjutnya  disebut  SIP adalah  bukti  secara  tertulis  dimana  atas  bukti tersebut  memberikan  wewenang  kepada  seluruh perawat  di  seluruh  Indonesia  untuk  menjalankan tugasnya sebagai perawat
Surat Izin Praktik Perawat selanjutnya disebut SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat  untuk  melakukan  praktik  keperawatan secara perorangan dan/atau berkelompok
STR  (Surat  Tanda  Registrasi)  adalah  bukti tertulis  dari  pemerintah  kepadaenaga  kesehatan yang  telah  memiliki  sertifikat  kompetensi  sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
Terkait  penerapan  sanksi  administrasi  ini maka atas dua perawat tersebut dapat  dicabut izin -izin  yang  telah  disebutkan  diatas  dengan  berpe- doman pada Peraturan Internal yang dimiliki oleh RSUD  Cut  Nyak  Dhien  Meulaboh  dan  yang
Halaman 31 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License

## Perbuatan Perawat yang Melakukan Kesalahan dalam Tindakan Medis
memiliki  kewenangan  untuk  memberikan  sanksi adalah Pemerintah beserta Pemerintah Daerah.
Terkait pencabutan izin apabila perawat terse- but berpraktik secara mandiri  dimana artinya tid- ak  bekerja  dirumah  sakit  maka  yang  dimaksud adalah Pencabutan atas Surat Izin Praktik Perawat yang  selanjutnya  disingkat  SIPP.  Pengertian mengenai  SIPP  ini  dapat    dilihat  dalam  pasal  1 angka  3  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor HK.02.02/MenKes/148/1/2010  tentang  izin  dan Penyelenggaraan  praktik  Perawat  adalah  bukti secara  tertulis  yang  diberikan  untuk  perawat  da- lam hal melakukan tindakan praktik keperawatan baik secara perorangan atau berkelompok.
Dapat  dilihat  apabila  perawat  melanggar aturan  yang  telah  ditetapkan  maka  tenaga kesehatan  yang  melakukan  pelanggaran  dapat dimasukkan sebagai pelanggar hukum administra- si. Pelanggaran atas administrasi apabila perawat telah melanggar hukum dalam khususnya admin- istrasi.  Yang  masuk  kategori  dalam  pelanggaran hukum  administrasi  antara  lain  seperti  perawat dalam  pekerjaan  tidak  memiliki  surat  ijin  kerja, atau  melanggar  batas  kewenangan  dari  perawat (Yulianto,  2017). Tindakan  yang  dilakukan  oleh dua perawat tersebut ini dapat dikategorikan juga sebagai  pelanggaran  kode  etik  keperawatan.  Di dalam  Buku  Standar  Kode  Etik  Keperawatan, disebutkan  beberapa  jenis  pelanggaran  etik keperawatan, antara lain :
Pelanggaran ringan, meliputi : melalaikan tugas;
Berperilaku  tidak  menyenangkan  penderita atau keluarga;
Tidak bersikap sopan saat berada dalam ruang perawatan;
Tidak berpenampilan rapi;
Menjawab  telepon  tanpa  menyebutkan  identi- tas; dan
Berbicara  kasar  dan  mendiskreditkan  teman sejawat dihadapan umum/forum.
Pelanggaran sedang, meliputi :
Meminta  imbalan  berupa  uang  atau  barang kepada  pasien  atau  keluarganya  untuk  kepent- ingan pribadi atau kelompok;
Memukul pasien dengan sengaja;
Bagi  perawat  yang  sudah  menikah  dilarang menjalin  cinta  dengan  pasien  dan  keluarganya,
suami atau teman sejawat;
Menyalahgunakan  uang  perawatan  atau  pen- gobatan  pasien  untuk  kepentingan  pribadi  atau kelompok;
Merokok  dan  berjudi  di  lingkungan  rumah sakit saat memakai seragam perawat;
Menceritakan aib teman seprofesi atau menjel- ekkan profesi perawat dihadapan profesi lain; dan
Melakukan pelanggaran etik ringan minimal 3 kali
Pelanggaran berat, meliputi :
Melakukan  tindakan  keperawatan  tanpa mengikuti  prosedur  sehingga  penderitaan  pasien bertambah parah bahkan meninggal;
Salah  memberikan  obat  sehingga  berakibat fatal bagi pasien;
Membiarkan pasien dalam keadaan sakit parah atau  sakratul  maut  tanpa  memberikan  pertolon- gan;
Berjudi  atau  meminum  minuman  beralkohol sampai mabuk diruangan perawatan;
Menodai kehormatan pasien;
Memukul  atau  berbuat  kekerasan  pada  pasien dengan sengaja sampai terjad cacat fisik;
Menyalahgunakan  obat  pasien  untuk  kepent- ingan pribadi atau kelompok; dan
Menjelekkan  dan/atau  membuat  cerita  hoax mengenai  profesi  keperawatan  pada  profesi  lain dalam forum, media cetak, maupun media online yang mengakibatkan adanya tuntutan hukum.
Sanksi  yang  dapat  diterapkan  dalam  pelang- garan kode etik keperawatan adalah :
Sanksi pelanggaran ringan, yaitu dengan : Berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi; dan
Meminta maaf terhadap pihak yang dirugikan. Sanksi pelanggaran sedang, yaitu dengan : Harus mengembalikan barang atau uang yang diminta kepada pasien atau keluarganya;
Meminta maaf terhadap pihak yang dirugikan; dan
Membuat  surat  pernyataan  diatas  kertas  segel bermaterai tidak akan mengulanginya lagi.

## Perbuatan Perawat yang Melakukan Kesalahan dalam Tindakan Medis
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 32
Sanksi pelanggaran berat, yaitu dengan : Harus  meminta  maaf  terhadap  pihak  yang dirugikan;
Membuat  surat  pernyataan  diatas  kertas  segel bermaterai tidak akan mengulanginya lagi;
Dilaporkan kepada pihak kepolisian; dan Diberhentikan dari kedinasan dengan tidak hormat.
Atas  tindakan  dari  dua  perawat  yang  telah melakukan  tindakan  salah  menyuntikkan  ini  ma- suk  dalam  kategori  pelanggaran  berat  sehingga akan  dikenai  sanksi  pelanggaran  berat  seperti yang telah disebutkan diatas.
Terkait  pelanggaran  kode  etik  keperawatan maka  pihak  yang  bertanggungjawab  dalam  me- nangani masalah etik adalah :
Direktur Rumah Sakit;
Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan; Kepala Ruangan;
Ketua  Komite  Keperawatan  melalui  Sub Komite  Etik  Komite  Keperawatan (Prayogo, 2013).
Untuk  mekanisme  penyelesaian  masalah  da- lam etik, meliputi :
Membuat kronologis kejadian;
Menilai  bobot  masalah  (pelanggaran  ringan, sedang, atau berat);
Penyelesaian masalah secara berjenjang, yaitu Kepala  Ruangan,  Kepala  Bidang  Pelayanan Keperawatan, Direktur Rumah Sakit dengan meli- batkan Sub Komite Etik Komite Keperawatan dan organisasi profesi (PPNI dan IBI).
Selain  dapat  dikenakan  sanksi  secara  admin- istrasi  maka  juga  dapat  dikenakan  sanksi  secara hukum  perdata  dimana  muncul  gugatan  secara keperdataan  untuk  kedua  perawat  tersebut. Menurut hukum perdata, dasar pertanggungjawa- ban  dilakukan  pembagian  menjadi  dua  macam yaitu  pertanggungjawaban  atas  dasar  kesalahan (lilability  without  based  on  fault)  dan  atas  dasar resiko  atau  tanpa  kesalahan  ( lilability  without fault ) atau dikenal dengan tanggungjawab mutlak ( strick liability ) (Poernomo, 1994).
Berdasarkan  Kelalaian  yang  dilakukan  oleh seorang  perawat  ini  merupakan  perilaku  yang tidak sesuai dengan standar perawatan yang telah
ditetapkan  oleh  Undang-Undang.  Kelalaian  ini menimbulkan  adanya  dugaan  malpraktek  medis Kelalaian  atau  malpraktek  ini  meliputi  seperti tidak  memeriksa  kembali  obat  yang  diterimanya apakah  sudah  sesuai  dengan  yang    diresepkan sehingga ini menyebabkan kematian bagi pasien. Perawat  seharusnya  bersikap  professional  dalam memahami  batasan  legal  yang  mempengaruhi praktik kesehariannya. Dalam hal memahami ba- tasan  ini  maka  dikaitkan  dengan  penilaian  yang baik  dan  menyarankan  pembuatan  keputusan yang  menjamin  asuhan  keperawatan  yang  aman dan sesuai.
Perawat juga harus melakukan segala tindakan secara  prosedur  yang  telah  ada  dan  mereka  juga menggunakan penilaian professional saat meneri- ma  pelimpahan  wewenang  dari  dokter.  Apabila perawat  tidak  memenuhi  standar  operasional prosedur  dalam  hal  praktik  dan  melakukan perawatan  kepada  pasien  sehingga  mereka melakukan  tugasnya  dengan  ceroboh  maka  atas tindakan  tersebut  dianggap  kelalaian.  Atas  ke- lalaian  yang  dibuat  oleh  kedua  perawat  tersebut menimbulkan  adanya  dugaan  Malpraktek  dalam melakukan tugasnya.
Apabila terbukti melakukan tindakan Malprak- tek  maka  dapat  dikenakan  sanksi  secara  hukum perdata.  Berkaitan  dengan  gugatan  secara keperdataan  ini  dapat  diajukan  apabila  didalam pelanggaran tersebut ditemukan adanya perbuatan melanggar  hukum  (dasarnya  Pasal  1365  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata)  dan  perbuatan wanprestasi (dasarnya Pasal 1239 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata).
Agar  dapat  dipertanggungjawaban  terkait orang  yang  melakukan  perbuatan  wanprestasi, maka  dapat  melihat  dari  unsur-unsur  yang  ter- dapat dalam wanprestasi, antara lain:
Perawat  dalam  menjalankan  kewajibannya ternyata  ditemukan  bahwa  tidak  menjalankan kewajiban yang dimilikinya sama sekali.
Dalam  hal  ini  tindakan  perawat  dapat  masuk sebagai  salah  satu  unsur  wanprestasi  apabila perawat tidak mengerjakan tugas dan kewenangan  yang  dimilikinya  sesuai  dengan fungsi dan peran yang dimilikinya.
Mengerjakan  kewajiban  tetapi  terdapat keterlambatan
Perawat  dikategorikan  melanggar  unsur  ini apabila  dia  dalam  menjalankan  kewajibannya  ini dilakukan  tidak  tepat  waktu  sehingga  atas
Halaman 33 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License

## Perbuatan Perawat yang Melakukan Kesalahan dalam Tindakan Medis
keterlambatan  tersebut  menyebabkan  kerugian bagi pasien. Contohnya adalah perawat yang tid- ak  mengganti  jarum  infuse  secara  rutin  sehingga menyebabkan  bengkak  pada  area  yang  tertancap jarum suntikan dan berujung pada infeksi.
Mengerjakan kewajiban yang dimilikinya teta- pi tidak sesuai dengan prosedur
Yang  dimaksud  disini  adalah  perawat  dalam mengerjakan tugas tidak sesuai aturan melainkan hanya  megerjakannya  secara  sembrono.  Con- tohnya  yaitu  seorang  perawat  mengganti  jarum suntikan  tidak  secara  hati-hati  sehingga  me- nyebabkan jarum patah didalam tubuh pasien.
Mengerjakan  suatu  hal  yang  seharusnya  dil- arang
Yang  dimaksud  disini  adalah  perawat melakukan  tindakan  tanpa  adanya  pelimpahan kewenangan  dari  dokter.  Contohnya  adalah perawat  menyuntik  pasien  tanpa  menerima perintah dari dokter, bisa juga perawat melakukan infuse  terhadap  pasien  padahal  mereka  sebagai perawat yang baru sehingga belum ada kemahiran untuk melakukan itu.
Apabila  seorang  perawat  terbukti  memenuhi unsur wanprestasi, maka pertanggungjawaban itu akan  dipikul  langsung  oleh  perawat  yang  ber- sangkutan  tanpa  melibatkan  pihak  rumah  sakit dikarenakan  disini tidak  menerapkan  asas  vicari- ous liability melainkan menerapkan asas personal liability.
Untuk  dapat  dipertanggungjawabkan  orang yang  melakukan  perbuatan  melawan  hukum, menurut  pasal  1365  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata yaitu :
Perbuatan  itu  harus  melawan  hukum (onrechtmatig);
Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian; Kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan dua perawat  tersebut  yaitu  hilangnya  nyawa seseorang.
Perbuatan  itu  harus  dilakukan  dengan  kesala- han (kelalaian);
Perbuatan  yang  dilakukan  oleh  perawat  ter- sebtu murni karena kelalaian dimana mereka lalai tidak  memeriksa  kembali  atas  obat  yang diterimanya yang ternyata obat yang diterimanya tidak sesuai dengan yang diresepkan.
Antara  perbuatan  dan  kerugian  yang  timbul
harus ada hubungan kausal.
Dari perbuatannya yang lalai ini dengan tidak memeriksa  kembali  obat  yang  diterimannya  ini menimbulkan kerugian dimana pasien meninggal dunia (Djojodihardjo, 1979).
Terkait tindakan kedua perawat tersebut maka dapat  dilihat  bahwa  terdapat  tindakan  perbuatan melanggar  hukum  dimana  atas  tindakannya  ini merupakan  kelalaian  yang  diperbuatnya  dan  atas tindakannya  menimbulkan  kerugian  hingga meninggalnya anak tersebut.
Pertanggungjawaban  oleh  Perawat  yang  tim- bul  melihat  dari  2  ketentuan  yang  telah  disebut- kan,  maka  pertanggungjawaban  ini  terbagi  men- jadi 4 (empat), antara lain :
Pertanggungjawaban secara mandiri dan lang- sung.
Pertanggungjawaban  ini  timbul  berdasarkan pada  ketentuan  Pasal  1365  dan  1366  BW.  Ber- dasarkan  ketentuan  tersebut  maka  perawat  yang melakukan  kesalaahan  dan  menimbulkan  keru- gian  disini  maka  dia  bertanggungjawab  secara pribadi.
Pertanggungjawaban  berdasarkan  asas re- spondeat  superior atau vicarious  liability. Per- tanggungjawaban ini berpedoman pada ketentuan Pasal 1367 BW. Asas ini mengatur mengenai ata- san  yang  bertanggungjawab  atas  tindakan  dari bawahannya. Dapat  diterapkannya asas ini dalam perawat  yang  melakukan  kesalahan  ketika melakukan tugasnya di suatu rumah sakit dikare- nakan perawat tersebut bekerja dibawah naungan rumah sakit dan dia bekerja atas nama rumah sa- kit, dalam artian perawat rumah sakit merupakan bawahan dari atasan rumah sakit sehingga apabila perawat  melakukan  tindakan  kesalahan  maka kesalahan  tersebut  tidak  hanya  ditanggung olehnya  melainkan  pula  harus  ditanggung  juga oleh pihak rumah sakit
Pertanggungjawaban dengan menerapkan asas zaakwarneming .
Dalam  menerapkan  asas  ini  untuk  per- tanggungjawaban  dari  perawat  yang  telah melakukan  kesalahan  maka  berpedoman  pada ketentuan  pasal  1354  BW.  Asas zaakwarneming merupakan  perwakilan  sukarela  dari  seorang perawat. Pengertian dari asas ini bahwa suatu per- buatan dimana seseorang secara sukarela menye- diakan dirinya dengan maksud mengurus kepent- ingan  orang  lain.  Dalam  menerapkan  asas  ini maka  pertanggungjawaban  muncul  secara  tiba-

## Perbuatan Perawat yang Melakukan Kesalahan dalam Tindakan Medis
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 34
tiba ketika perawat berada dalam posisi tidak bisa melakukan apa-apa diakibatkan saat itu tidak ada orang  lain  yang  bisa  menangani  sehingga  disini perawat  melakukan  pertolongan  secara  sukarela untuk menyelamatkan nyawa korban. Atas tinda- kan  dari  perawat  tersebut  mendapatkan  perlin- dungan hukum dimana disebutkan dalam Pasal 10 Permenkes  Nomor  HK.02.02/Menkes/148/2010. Disini  berlaku  sebaliknya  ketika  perawat  tidak melakukan  tindakan  apa-apa  dalam  kondisi  da- rurat  seorang  pasien  dan  ternyata  menimbulkan kerugian pada pasien maka perawat dapat dimin- takan pertanggunjawaban.
Pertanggungjawaban  seorang  perawat  ini  bisa sampai pada ranah hukum pidana apabila memen- uhi unsur-unsur :
Perbuatan yang ditimbulkan ini bersifat mela- wan hukum
Yang  dimaksud  disini  adalah  perawat  mem- berikan pelayanan kesehatan tidak sesuai dengan yang dicantumkan dalam Pasal 8 Peraturan Men- teri Kesehatan yang  telah ditetapkan pada Tahun 2010.
Pelaku  tersebut  sudah  mampu  untuk  ber- tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan
Yang  dimaksud  disini  adalah  bahwa  perawat tersebut benar-benar memahami atas konsekuensi dan resiko yang timbul dari setiap tindakan yang dilakukan, dalam artian seorang perawat ini sadar bahwa  ketika  dia  melakukan  tindakan  tersebut dapat merugikan diri seorang pasien
Ditemukan  bahwa  terdapat  kesalahan  berupa kesengajaan atau karena kealpaan
Tidak  ditemukannya  alasan  pembenar  atau pemaaf
Pengertian  sanksi  dalam  hukum  pidana  ini merupakan reaksi atas suatu pelanggaran terhadap hukum  yang    telah  ditentukan  dalam  Undang- Undang.  Hal  ini  meliputi  penahanan,  penuntutan sampai  pada  penjatuhan  hukuman  yang  diputus- kan oleh hakim. Bagian terpenting dari setiap un- dang-undang  adalah  menentukan  sistem  hukum yang dianutnya dimana ini merupakan pernyataan dari  Simon.  Terkait  masalah  kebijakan  untuk menetapkan mengenai sanksi apa yang dapat dit- erapkan dalam hukum pidana mana ini juga tidak terlepas  dari  tujuan  pemidanaan (S.T.  Kansil, 2010).
Atas  tindakan  dari  dua  perawat  tersebut  juga dapat  dikenai  sanksi  pidana  dimana  melihat  dari
ketentuan  pasal  359  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  juncto  pasal  84  ayat  (2)  UU  No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dimana melihat  ketentuan  Pasal  359  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  yang  menyatakan  bahwa “Barangsiapa  karena  kealpaannya  menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana pen- jara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”. Sedangkan melihat dalam Pasal 84 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tena- ga  Kesehatan  yang  intinya  menyatakan  bahwa kelalaian  berat  yang    dilakukan  oleh  tenaga kesehatan  ini  mengakibatkan  kematian  maka Tenaga  Kesehatan  akan  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  lima  tahun. Melihat  dari  ke- tentuan  2  Pasal  tersebut  maka  diputuskan  bahwa atas  kelalaian  dua  perawat  tersebut  dikenakan pidana penjara selama 2 tahun.

## IV. SIMPULAN
Berdasarkan  kasus  diatas  maka    dapat  disim- pulkan  dengan  bahwa  Perawat  dalam  menjalan- kan  tugasnya  harus  sebelumnya  memiliki  izin terlebih dahulu sesuai dengan yang diatur didalam Peraturan  Menteri  Kesehatan.  Apabila  perawat dalam  melakukan  pelayanan  tidak  memiliki  izin maka atas tindakan tersebut tidak dibenarkan oleh aturan  dan  dapat  dikenakan  sanksi. Selanjutnya, perawat  dalam  menjalankan  tugasnya  harus sesuai  dengan  batasan  kewenangannya,  dimana perawat  hanya  dapat  menjalankan  tugas  sesuai arahan dari dokter. Dari sini berarti ketika dokter memberikan  arahan  maka  terjadi  pelimpahan/ pendelegasian  kewenangan  dari  dokter  kepada perawat, disini perawat dianggap sebagai partner/ rekan kerja dari dokter.
Perawat  dalam  menjalankan  tugasnya  harus secara professional dan menerapkan kehati-hatian agar  jangan  sampai  terjadi  lagi  seperti  kasus perawat  yang  salah  menyuntikkan  obat  kepada pasiennya dikarenakan perawat tidak hati-hati dan tidak  mengecek  ulang  apakah  obat  yang diterimanya ini sudah sesuai dengan yang direse- pkan  apakah  tidak.  Atas  tindakan  perawat  ini mengakibatkan  seorang  anak  meninggal  dunia . Apabila ditemukan pelanggaran maka tidak hanya dapat  dikenai  sanksi  administrasi  melainkan sanksi hukum perdata dan hukum pidana. Terkait kasus  diatas  maka  dua  perawat  yang  telah melakukan  tindakan  salah  menyuntikan  obat maka izin yang dimilikinya dapat dicabut. Terkait penerapan  hukum  perdatanya  maka  ini  termasuk dalam pebuatan melawan hukum sehingga berpe- doman pada ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License

## Perbuatan Perawat yang Melakukan Kesalahan dalam Tindakan Medis
Undang  Hukum  Perdata  dan  terkait  penerapan hukum pidananya yang dimana atas kelalaian dari dua perawat tersebut menyebabkan kematian dari seorang  anak  maka  hukuman  yang  diterapkan berpedoman pada ketentuan pasal 359 Kitab Un- dang-Undang  Hukum  Pidana. Tidak  hanya  dapat dikenai sanksi administrasi melainkan juga dapat dikenai sanksi pelanggaran kode etik keperawatan dan  atas  tindakannya  yang  salah  menyuntikkan obat ini masuk dalam kategori pelanggaran berat sehingga dapat dikenakan sanksi pelanggaran be- rat.

## DAFTAR PUSTAKA
Affandi, H. (2019). Implementasi Hak atas Kesehatan Menurut  Undang-Undang  Dasar  1945:  antara Pengaturan  dan  Realisasi  Tanggung  Jawab Negar. Jurnal  Hukum  POSITUM , 4 (1),  36–56. Retrieved  from  https://journal.unsika.ac.id/ index.php/positum/article/ download/3006/1764#:~:text=Salah  satu  jenis HAM  yang,berhak  memperoleh  pelayanan kesehatan.”
Amalia, I. S. (2013). Evaluasi Media Poster Hipertensi Pada Pengunjung Puskesmas Talaga Kabupaten Majalengka. Jurnal  Kesehatan  Masyarakat , 9
(1), 1–8. Retrieved from https:// journal.unnes.ac.id/nju/index.php/kemas/article/ download/2823/2879
Djojodihardjo, M. (1979). Perbuatan Melawan Hukum . Muninjaya,  G.  (2004). Manajemen  Kesehatan .  Buku
Kedokteran EGC.
Poernomo,  B.  (1994). Asas-asas  Hukum  Pidana .
Ghalia Indonesia.
Praptianingsih, S. (2006). Kedudukan Hukum Perawat dalam  Upaya  Pelayanan  Kesehatan  di  Rumah Sakit . Raja Grafindo Persada.
Prayogo,  B.  (2013). Konsep  Etika  dan  Hukum  Pela- yanan Keperawatan .
Priharjo,  R.  (2005). Pengantar  Etika  Keperawatan . Kanisius.
S.T.  Kansil,  C.  (2010). Kamus  Istilah  Hukum .  Jala Permata Aksara. Yulianita,  H.  (2011). Legalitas  Perawat  dalam  Tinda- kan Medis . Buku Kedokteran EGC. Yulianto,  R.  (2017). Analisa  Terhadap  Tindakan Perawat dalam Melakukan Tindakan Khitan . Numminen  et  al.  Nurse  Ethics.  CINAHL  Complete.
Nurse Educators and Nursing Student Perspec- tives on Teaching Code of Ethics. 2009.

## Perbuatan Perawat yang Melakukan Kesalahan dalam Tindakan Medis
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 36