## JURNAL SPEKTRUM HUKUM
ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN PERJANJIAN ARBITRASE (STUDI  KASUS  PUTUSAN  NOMOR  891  K/Pdt.Sus/2012)  DARI  SISI KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN
Rahmatsyah a , a CBI Group, Indonesia

## Abstrak
Perkembangan  perekonomian  menuntut  adanya  kerjasama  luar  negeri  sehingga  dibutuhkan lembaga  yang  dapat  meyelesaikan  permasalahan  yang  timbul  dalam  perikatan.  Arbitrase internasional merupakan lembaga non litigasi yang mewadahi penyelesaian sengketa internasional. SIAC merupakan salah satu lembaga arbitrase internasional di Singapura yang sering menangani masalah dalam kerjasama perdagangan, namun pada sengketa antara PT. Direct Vision dan Group Astro tahun 2010 diajukan penolakan dan pemeriksanaan kembali pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  dan  dikuatkan  dengan  putusan  mahkamah  Agung.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui peran arbitrase internasional dan bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan hubungan perdagangan internasional. Adapun hasil penelitian, hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung mengambil tindakan yang salah atas penolakan karena penggunaan dasar hukum yang tidak tepat, serta tidak memenuhi unsur kepastian hukum dan keadilan, karena putusan arbitrase internasional bersifat final and binding dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
Kata Kunci : arbitrase internasional, perjanjian, sengketa

## Abstract
Economic development requires foreign cooperation so institutions are needed to solve problems that arise  in  the  engagement.  International  arbitration  is  a  non-litigation  institution  that  facilitates international dispute resolution. SIAC is one of the international arbitration institutions in Singapore that often handles problems in trade cooperation, but in disputes between PT. Direct Vision and Astro Group  in  2010  submitted  a  rejection  and  re-examination  at  the  Central  Jakarta  District  Court  and confirmed by the decision of the Supreme Court. The purpose of this study is to determine the role of international arbitration and how legal remedies can be taken to resolve international trade relations issues. As for the results of the study, judges at the Central Jakarta District Court and the Supreme Court took the wrong action for the refusal because of the use of an improper legal basis, and did not meet the elements of legal certainty and justice, because the international arbitration award was final and binding and had permanent legal force.
.
Keywords : The international arbitration, agreement, conflict Penulis : a rahmadsyahrahmadsyah553@gmail.com

## LATAR BELAKANG
Dewasa  ini,  pertumbuhan  perdagangan  dan  kerjasama  dengan  luar  negeri  dalam  bidang perdagangan  dan  bisnis  semakin  marak.  Perdagangan  yang  melibatkan  pihak  asing  atau perdagangan  internasional  sebagai  dampak  globalisasi  menjadi  perhatian  pebisnis  baik  di dalam  negeri  maupun  pebisnis  asing.  Oleh  karenanya,  dengan  adanya  perdagangan internasional itu membutuhkan bahasan hubungan yang saling menguntungkan pada forum kerjasama internasional baik dalam skala bilateral maupun multilateral.
Perdagangan internasional membutuhkan kesepakatan para pihak, dengan demikian dalam perdagangan  tersebut  selalu  diawali  dengan  adanya  perjanjian.  Perjanjian  tersebut digunakan  untuk  mengatur  pola  bisnis  dan  kerjasama  yang  berlaku  dalam  menjalankan bisnis internasional tersebut, dan meminimalisir terjadinya sengketa para pihak yang terlibat pada perdagangan. Namun, sengketa/perkara tidak dapat dihindarkan walau sudah terdapat perjanjian  yang  mengatur,  sehingga  dibutuhkan  sarana  untuk  menyelesaikan  sengketa tersebut dengan baik, adil dan mempunyai kepastian hukum.
Salah  satu  sarana untuk  menyelesaikan  sengketa  pada  perdagangan  internasional  adalah arbitrase  disamping  penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  litigasi.  Di  dalam  perkara  perdata paling  tidak  ada  dua  lembaga  penting  yang  dapat  menjadi  tempat  penyelesaian  suatu perkara,  yakni  lembaga  pengadilan  dan  arbitrase 1 .  Arbitrase  sebagai  salah  satu  lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang berkembang sejak abad ke 18 mempunyai peranan penting dalam menyelesaikan sengketa bukan hanya dalam hal sengketa-sengketa perdagangan  seperti  jual  beli  akan  tetapi  juga  dalam  sengketa  keperdataan  lainnya.  Di Indonesia  arbitrase  sebagai  lembaga  penyelesain  sengketa  sudah  dikenal  sejak  jaman penjajahan  Belanda,  yang  diatur  dalam  Pasal  615  sampai  dengan  651 Reglement  op  de Rechtverordering  Staatsblad 1847  Nomor  52  dan  Pasal  377 Het  Herziene  Indonesisch Reglement  Staatsblad 941  Nomor  44  dan  Pasal  705 Rechtsreglement  Buiten  Gewesten Staatsblad 1927 Nomor 705. Arbitrase semakin berkembang pada saat ini terutama setelah adanya undang-undang yang dibuat oleh bangsa Indonesia untuk mengatur arbitrase yakni Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa 2 .
Pada  ruang  lingkup  perdagangan  atau  bisnis,  Indonesia  pernah  menggunakan  beberapa kali  penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase,  yakni    1)  Sengketa  antara  Cemex  Asia Holdings  melawan  Indonesia yang diselesaikan melalui International  Centre  for  Settlement of  Investment  Dispute (ICSID)  pada  2004  sampai  2007  ;  2)  Sengketa  antara  Pertamina melawan  Commerz  Asia  Emerald  yang  diselesaikan  melalui Singapore  International Arbitration  Center (SIAC),  Singapore  pada  tahun  2008  ;  3)  Sengketa  terkait Bank  Century dimana  dua  pemegang  sahamnya  menggugat  Pemerintah  Indonesia  yakni  Rafat  Ali  Rizvi dan  Hesham  Al  Warraq  yang  diselesaikan  melalui  ICSID, Singapore  ;  hingga 4)  Sengketa antara  Newmont  melawan  Pemerintah  Indoesia  yang  diselesaikan  di  ICSID,  Washington DC. 3
1 I Wayan Parthiana, 2014, Pengantar Hukum Internasional , Bandung : Mandar Maju, hal 11
2 AK Syahmin, 2015, Hukum Internasional & Publik , jilid 4 Bandung; PT Bina Cipta, hal 434-455
3 Arbitrase  Sebagai  Salah  Satu  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Diluar  Pengadilan  (Angkatan  Keempat) Memahami
Ketentuan Hukum dan Prosedur Beracara
Arbitrase. https://www.hukumonline.com/talks/baca/lt54c06922d0403/
arbitrase-sebagai-salah-satu-alternatif- penyelesaian-sengketa-diluar-pengadilan-angkatan-keempat/
Walaupun penyelesaian sengketa dengan menggunakan arbitrase sudah pernah digunakan untuk  menyelesaian  permasalahan  besar,  namun  penyelesaian  masalah  dengan  arbitrase juga  menemui  beberapa  kendala.  Adapun  kendala  utama  adalah  pada  pelaksanaan  atau eksekusi putusan arbitrase. Pada ruang lingkup internasional, putusan arbitrase tidak serta merta langsung dapat dilaksanakan karena putusan arbitrase internasional dapat diakui dan dilaksanakan  di  Indonesia  jika  tidak  bertentangan  dengan  kepentingan  umum  dan  telah mendapatkan  eksekuator  dari  Ketua  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat,  dan  apabila  salah satu  pihak  dalam  sengketa  adalah  Negara  Republik  Indonesia  maka  hanya  dapat dilaksanakan  setelah  ada  eksekuatur  dari  Mahkamah  Agung  -  RI.  Disisi  lain,  pada  ruang lingkup  nasional,  pelaksanaan  putusan  arbitrase  sering  pula  terhambat  karena  kurangnya kemampuan dan pengetahuan arbiter sehingga putusan arbitrase tertunda.
Salah  satu  badan  arbitrase  yang  sering  digunakan  untuk  memutuskan  sengketa perdagangan  internasional  adalah  Singapore  International  Arbitration  Centre  (SIAC).  SIAC didirikan  pada  tahun  1991  dan  berlokasi  di  Maxwell  Chambers  yakni  suatu  lokasi  untuk penyelesaian  sengketa  non  litigasi  yang  berada  di  Singapore.  Salah  satu  putusan  SIAC yang  diangkat pada  penelitian  ini  adalah  putusan  SIAC  yang  memerintahkan  Lippo  Group untuk membayar ganti rugi sebesar 250 juta dollar AS kepada pemilik Astro Group. Sidang arbitrase  digelar  terkait  gugatan  yang  diajukan  sengketa  bisnis  yang  terjadi  di  antara keduanya pada 2008  silam. Putusan  SIAC  yang  keluar  pada  2010  lalu  itu  memerintahkan Lippo  Group,  PT  Ayunda  Prima  Mitra,  dan  PT  Direct  Vision  untuk  membayar  uang  senilai 300  juta  dollar  AS  kepada  Astro  All  Asia.  Adapun  kasus  itu  terkait  permohonan pengembalian dana yang gagal diinvestasikan di perusahaan patungan TV berbayar dengan merek  Astro.  Astro  All  Asia  Networks  Plc  mengatakan  gagalnya  kerja  sama  perusahaan patungan  terjadi  karena  rekanan  lokalnya  di  Indonesia  yaitu  Grup  Lippo  gagal  membayar 805  juta  ringgit  (264  juta  dollar  AS).  Kilas  balik,  perseteruan  antara  Astro  dengan  Lippo sudah  berlangsung  sejak  tahun  2008.  Keduanya  saling  menggugat,  baik  di  pengadilan Indonesia maupun Singapura. Sengketa di antara keduanya muncul setelah perjanjian untuk menyelenggarakan  televisi  berbayar  Astro  yang  sudah  dibina  sejak  tahun  2005  harus kandas di tahun 2008.
PT  Direct  Vision  tidak  setuju  dengan  arbitrase  internasional  sehingga  mengajukan permohonan pembatalan di depan persidangan PN Jakarta Pusat dengan memohon kepada Ketua  PN  Jakarta  Pusat  untuk  menolak  melaksanakan  atau  setidak-tidaknya  menyatakan bahwa  putusan  arbitrase  Singapore  (SIAC)  tidak  dapat  dilaksanakan  di  Indonesia. Selanjutnya,  terkait  dengan  perkara  di  Pengadilan  Indonesia,  Majelis  Hakim  PN  Jakarta Pusat mengeluarkan putusan sela, yang amar putusannya secara tegas menyatakan bahwa PN  Jakarta  Pusat  berwenang  untuk  memeriksa  dan  memutuskan  perkara  di  Pengadilan Indonesia.
Jika  ditinjau  pada  permohonan  pembatalan  yang  dilakukan  oleh  PT  Direct  Vision  kepada tergugat,  bertentangan  dengan  Pasal  70  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999,  bahwa pengajuan  pembatalan  tidak  berlaku  untuk  putusan  arbitrase  internasional,  pembatalan yang sebagaimana hendak diajukan dengan berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30  Tahun  1999  hanya  untuk putusan arbitrase  nasional.  Berdasarkan  Konvensi  New  York 1958,  pembatalan  putusan  arbitrase  internasional  hanya  dapat  dilakukan  oleh  badan peradilan  di  negara  atau  hukum  dimana  putusan  tersebut  diberikan.  Selanjutnya  pada
putusan sela yang dilakukan oleh Majelis Hakim PN Jakarta Pusat, hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena pengadilan negeri tidak bisa memeriksa sengketa yang sedang diputus oleh  putusan  arbitrase.  Seharusnya  PN  Jakarta  Pusat  menolak  untuk  memeriksa  perkara tersebut  karena  bukan  merupakan  kewenangannya.  PT  Direct  Vision  mengajukan  perkara tersebut  ke  pengadilan  negeri  padahal  saat  itu  arbitrase  sedang  berjalan,  menunjukkan bahwa PT  Direct Vision  tidak  beritikad  baik dalam  pelaksanaan  perjanjian  tersebut.  Dalam hal ketertiban umum, yang dimaksud ketertiban umum oleh hakim adalah perkara tersebut sedang  dalam  proses  di  pengadilan  hukum  alasan  seperti  ini  seharusnya  tidak  bisa dijadikan alasan ketertiban umum. Apa yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  telah  melanggar  ketentuan  Pasal  11  UU  No.30  Tahun  1999,  dan  sayangnya Mahkamah Agung justru menguatkan putusan ini.

## PERMASALAHAN
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  peneliti  merumuskan  permasalahan  penelitian sebagai berikut.
1.  Apa  peranan  lembaga  arbitrase  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  No  30 tahun  1999  dalam  penyelesaian  putusan  pengadilan  di  Indonesia  (Studi Kasus Putusan Nomor 891 K/Pdt.Sus/2012) dilihat dari sisi kepastian hokum dan keadilan?
2.  Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak Indonesia dimasa yang akan datang berdasarkan kasus Putusan Nomor 891 K/Pdt.Sus/2012?

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  yang  digunakan  untuk  mencapai  tujuan  dan  sasaran,  penelitian  ini menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  empiris.  Pendekatan  yuridis  (hukum  dilihat sebagai  norma  atau  das  sollen),  karena  dalam  membahas  permasalahan  penelitian  ini menggunakan  bahan-bahan  hukum  (baik  hukum  yang  tertulis  maupun  hukum  yang  tidak tertulis  atau  baik  bahan  hukum  primer  maupun  bahan  hukum  sekunder).  Pendekatan empiris  (hukum  sebagai kenyataan  sosial,  kultural  atau das  sein),  karena  dalam penelitian ini  digunakan  data  primer  yang  diperoleh  dari  lapangan.  Data  yang  digunakan  pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

## PEMBAHASAN
Pada  era  kemajuan  teknologi,  komunikasi  dan  perdagangan  serta  perekonomian, suatu  bangsa  tidak  akan  mampu  untuk  melakukan  perdagangan  secara  mandiri dengan  tidak  melibatkan  rekan  perdagangan  atau  bisnis  dari  negara  lain.  Dengan demikian,  maka  sector  perdagangan,  bisnis  dan  aspek  hidup  lainnya  tidak  dapat dilepaskan  dari  adanya badan  arbitrase  selaku  sarana  penyelesaian  sengketa  non litigasi.
Berdasarkan  pada  Study  Kasus  Putusan  Nomor  891  K/Pdt.Sus/2012,  maka  dapat diketahui  bahwa  adanya  kelalaian  dalam  menyikapi  putusan  arbitrase  yang  telah dikeluarkan  oleh  arbitrase  Singapore.  Dengan  demikian,  jika  putusan  arbitrase tersebut  tidak mendapatkan dilaksanakan,  dalam  arti  ditolak dan  diperiksa  kembali
oleh  Pengadilan  Negeri  di  Indonesia,  maka  dapat  berdampak  pada  tidak  adanya kepastian  hukum  dan  keadilan  bagi  para  pencari  keadilan  yang  menempuh  jalur arbitrase sebagai jalur penyelesaian sengketa non litigasi.
SIAC memiliki beberapa regulasi yang digunakan dalam menangani arbitrase. SIAC memiliki  SIAC  rules  yang  telah  tersedia  dalam  beberapa  bahasa.  Namun  terkait dengan  putusan  arbitrase  asing  atau  arbitrase  internasional  maka  aturan  yang digunakan ialah International Arbitration Act (IAA). 4
Penyelesaian  masalah  dengan  menggunakan  jalur  arbitrase,  tentu  mendasarkan pula  pada  perjanjian  yang  dibuat  oleh  para  pihak  yang  bekerja  sama  atau membentuk suatu perikatan, dengan demikian perjanjian atau perikatan merupakan pondasi utama dari penguraian hak dan kewajiban masing-masing pihak.
Menurut pasal 5 ayat (1), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang arbitarse dan  alternatif  penyelesaian  sengketa,  hanyalah  sengketa  di  bidang  perdagangan dan  mengenai  hak  menurut  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  dikuasai sepenuhnya  oleh  para  pihak  yang  bersengketa.  Sementara  itu  Pasal  5  Ayat  (2), Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999,  tentang  arbitrase  dan  alternatif penyelesaiain  sengketa,  menjelaskan  bahwa  sengketa-sengketa  yang  tidak  dapat diselesaikan melalui arbitarse adalah sengketa yang menurut perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian sebagai mana diatur dalam KUHPerdata buku III bab  ke  18  pasal  1851  s/d  1854.  Dengan  demikian,  jika  ditinjau  dari  ranah  objek sengketa  yang  dipermasalahkan  dalam  penelitian  ini  masuk  pada  objek  sengketa yang  dapat  diselesaikan  melalui  arbitrase  karena  sengketa  tersebut mempermasalahkan mengenai kerjasama pendirian TV dengan label Astro.
Selain  ditinjau  dari  sisi  objek  arbitrase,  pemilihan  arbitrase  sebagai  penyelesaian sengketa  juga  harus  terdapat  pada  perjanjian  para  pihak.  Klausul  mengenai penyelesaian sengketa melalui arbitrase harus muncul pada perjanjian perdagangan atau bisnis yang dibuat pada awal melakukan kerjasama atau melakukan perikatan. Berdasarkan  uraian  di  atas,  perjanjian  arbitrase  mensyaratkan  adanya  hal-hal sebagai berikut.

## 1.  Adanya kesepakatan kedua belah pihak
Dasar dari perjanjian arbitrase adalah didasarkan pada Asas Kebebasan Berkontrak, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang  –  undang  bagi  mereka  yang  membuatnya. 5 Dengan  demikian,  maka  apa yang  telah  diperjanjikan  para  pihak  secara  sah  akan  mengikat  sebagai  undang  – undang  bagi  para  pihak  yang  melakukan  perjanjian  tersebut.  Berdasarkan  aspek kesepakatan  kedua  belak  pihak,  maka  perjanjian  atau  perikatan  yang  dibuat  oleh
4 Singapore International Arbitration Act, dalam http://www.siac.org.sg diakses pada 02 November 2017
5 Pasal 1338 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
PT.  Direct  Vision  dengan  Group  Astro  sudah  memenuhi  persyaratan  yang  dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian kerja antara kedua belah pihak.

## 2.  Adanya klausula arbitrase
Klausula arbitrase merupakan suatu ketentuan yang tercantum dalam kontrak atau perjanjian yang menyebutkan bahwa setiap perselisihan yang timbul dikemudian hari sehubungan dengan perjanjian perdagangan atau bisnis tersebut akan diselesaikan dan diserahkan secara arbitrase untuk diputuskan. Jika ditinjau dari adanya klausula arbitrase,  maka  sengketa  yang  dihadapi  oleh  PT.  Direct  Vision  dan  Group  Astro telah memenuhi syarat tersebut.
Jika  ditinjau  dari  sisi  klausul  arbitrase,  tentu  para  pihak  telah  melakukan kesepakatan  untuk  menggunakan  arbitrase  sebagai  jalur  penyelesaian  sengketa karena  sengketa  dapat  diperiksa  dan  diputuskan  oleh  SIAC.  Namun,  hal  yang dijadikan  permasalahan  pada  penelitian  ini  adalah  halangan  eksekusi  bagi  pihak yang kalah dalam putusan arbitrase, kemudian mengajulan permohonan pembatalan atas  putusan  arbitrase  ke  Pengadilan  Negeri  kemudian  diterima  oleh  pengadilan negeri.  Padahal  sebagaimana  diketahui  bahwa  putusan  arbitrase  berbeda  dengan putusan  pengadilan  pengadilan,  dimana  putusan  pengadilan  masih  dapat  diajukan banding  dan  kasasi  karena  putusan  arbitrase  merupakan  putusan  akhir  (final)  dan mengikat  secara  langsung  pada  para  pihak. Pada  Pasal  631  RV  mempunyai  azas bahwa putusan arbitrase harus didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku dalam bidang yang disengketakan. Jika putusan arbitrase tersebut ingin dibatalkan maka  menurut  Pasal  VI  Konvensi  New  York  1958  adalah  melalui  permohonan pembatalan  atau the  request  annulment  of  the  award yang  diajukan  pada  negara dimana putusan arbitrase tersebut dibuat. Pembatalan tergantung pada penggarisan rules yang disepakati.
Dengan demikian, upaya yang dilakukan oleh PT. Direct Vision dinyatakan salah jika mengajukan  pembatalan  pada  Pengadilan  Negeri  di  Indonesia  karena  pembatalan diajukan  bukan  pada  negara  dimana  putusan  itu  dibuat,  yakni  Singapore. Selanjutnya, diatur  pula  pada  Pasal  70-72  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  1999 yakni bahwa aturan tersebut tidak dapat digunakan sebagai landasan hukum untuk melakukan  pembatalan  arbitrase  internasional.  Hal  yang  diatur  mengenai pembatalan pada hasil putusan arbitrase pada Pasal 70-72 hanya putusan arbitrase nasional, karena ruang lingkup berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 hanya  pada  wilayah  yurisdiksi  Indonesia.  Dengan  demikian,  maka  undang-undang tersebut tidak dapat menjangkau wilayah yurisdiksi negara lain, dan dengan putusan arbitrase yang telah dihasilkan oleh arbitrase internasional.
Putusan  Nomor  891  K/Pdt.Sus/2012  tidak  memenuhi  unsur  kepastian  hukum  dan keadilan  yang  dilakukan  oleh  penegak  hukum.  Putusan  tersebut  dikatakan  tidak memenuhi unsur kepastian hukum karena sesuai dengan aturan Pasal VI Konvensi
New  York  1958,  penolakan  putusan  arbitrase  dapat  disampaikan  kepada  “pejabat yang  berwenang”  di  negara  dimana  permohonan  diajukan.  Dengan  kata  lain, permohonan yang diajukan oleh PT. Direct Vision kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menolak dan memeriksa kembali sengketa yang telah diperiksa, diadili dan diputus oleh arbitrase menimbulkan ketidakpastian hukum dan akibatnya adalah keraguan  bagi  para  pihak  yang  akan  menggunakan  arbitrase.  Padahal  sesuai dengan  Pasal  60  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  menyebutkan  bahwa  putusan  arbitrase  bersifat final  and  binding atau  final  dan  mengikat,  yakni  putusan  arbitrase  mempunyai kekuatan  hukum  tetap  dan  mengikat  para  pihak  yang  terlibat.  Maka  jika  dilakukan permohonan  untuk  memeriksa  perkara  kembali,  hal  tersebut  menyalahi  Pasal  60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.
Jika  dalam  putusan  tersebut  dikatakan  bahwa  putusan  arbitrase  melanggar ketertiban  umum,  maka  pengajuan  pembatalan  tersebut  tetap  dilakukan  di  negara dimana sengketa tersebut dibuat. Berdasarkan pada ketentuan tersebut, maka dapat digarisbawahi  bahwa  Pengadilan  Negeri  tidak  diperbolehkan  untuk  memeriksa pokok  perkara  yang  dipersengketakan  melalui  arbitrase,  dan  tugas  Pengadilan negeri hanya bertugas untuk mengizinkan dan menolak eksekusi.
Jika  suatu  aturan  atau  putusan  melanggar  ketertiban umum dan  kesusilaan,  maka terdapat  aturan  yang  mengaturnya  yakni  pada  Pasal  62  Ayat  (2)  terdapat pengecualian,  bahwa  pengadilan  yang  berwenang  dapat  menolak  suatu permohonan  pelaksanaan  putusan  arbitrase  jika  ada  alasan  untuk  itu.  Ketentuan yang  tercantum  dalam  Pasal  62  Ayat  (2)  Undang-Undang  Arbitrase,  maka  alasan- alasan  yang  dapat  digunakan  oleh  pengadilan  (dalam  hal  ini  ketua  pengadilan) untuk penolakan eksekusi putusan arbitrase yang secara limitatif ditentukan adalah sebagai berikut.
a. Arbiter memutus melebihi kewenangan yang diberikan kepadanya.
b. Putusan arbitrase bertentangan dengan kesusilaan.
c. Putusan arbitrase bertentangan dengan ketertiban umum.
d. Keputusan tidak memenuhi syarat-syarat sebagai berikut ini :
1.  Sengketa tersebut bukan mengenai perdagangan
2.  Sengketa tersebut bukan mengenai hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
3.  Sengketa  tersebut  bukan  mengenai hal-hal  yang  menurut  perundang- undangan dapat dilakukan perdamaian.
Namun dalam perkara yang diajukan pembatalan tersebut tidak terdapat atau tidak memenuhi  unsur-unsur  tersebut.  justru  majelis  hakim  yang  memeriksa  kembali perkara  yang  telah  diputus  oleh  arbitrase  internasional  tersebut  yang  melampaui wewenang  karena  Pasal  62  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tidak  dapat diterapkan atau sebagai dasar tuntutan untuk mengadili arbitrase internasional.
Berdasarkan  Pasal  66  butir  (c)  Undang-Undang  Arbitrase,  putusan  arbitrase  yang dapat  dilaksanakan  di  Indonesia  adalah  putusan  yang  tidak  bertentangan  dengan ketertiban  umum  di  Indonesia.  Mahkamah  Agung  berpendapat,  bahwa  jika pelaksanaan  putusan  arbitrase  asal  SIAC  di atas  diberikan, maka  akan  melanggar ketertiban  umum  di  Indonesia.  Pertanyaan  selanjutnya  adalah,  ketertiban  umum yang  mana  yang  dilanggar,  apabila  putusan  arbitrase  tersebut  dilaksanakan  di Indonesia.  Mengingat  sampai  saat  ini,  tidak  ada  batasan  yang  jelas  mengenai ketertiban  umum.  Hal  ini  dikarenakan  sifat  ketertiban  umum  yang  bersifat  sangat relatif. Pada Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990, mengenai Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing Di Indonesia, dikatakan yang dimaksud dengan  Ketertiban  Umum  adalah  sendi-sendi  asasi  dan  susila  sang  hakim.  Dari definisi tersebut, dapat dikatakan masih abstraknya konsep ketertiban umum. Hal ini akan membuat hakim menafsirkan konsep tersebut berbeda-beda.
Jika  memperhatikan tentang  teori hak-hak  yang  telah  diperoleh,  seharusnya  hakim di pengadilan maupun di Mahkamah Agung RI, menghormati tentang hak-hak yang telah  diperoleh  pihak  ASTRO  yang  memenangkan  perkara  di  hadapan  lembaga arbitrase  SIAC.  Menurut  penulis,  penolakan  putusan  arbitrase  internasional  asal SIAC  di  atas,  hanya  menambah  deretan  panjang  mengenai  kurang  kondusifnya negara  Indonesia  bagi  pelaksanaan  putusan  arbitrase  internasional.  Berdasarkan pada  hasil  putusan  arbitrase  internasional  yang  dianulir  oleh  hukum  Indonesia karena adanya pengajuan permohonan penolakan dan permohonan untuk diperiksa kembali,  maka  dapat  diketahui  bahwa  terdapat  kesalahan  dari  majelis  hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bahkan Mahkamah Agung yang telah menguatkan putusan  tersebut.  Mahkamah  Agung  juga  tidak  berhak  untuk  memutus  perkara tersebut karena putusan dari arbitrase tidak mempunyai upaya hukum yang lain.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka arbitrase khususnya arbitrase internasional yang dijadikan focus perhatian pada penelitian ini adalah sebagai berikut.
1.  Arbitrase internasional tetap menjadi wadah untuk menyelesaikan sengketa  non  litigasi  yang  paling  efektif,  efisien  dan  mempunyai kekuatan hukum.
2.  Undang-undang  nasional  seperti  halnya  Undang-Undang  Nomor 30  Tahun  1999  dan  Undang-Undang  48  Tahun  2009  tidak dapat menyentuh putusan arbitrase internasional karena undang-undang tersebut  hanya  berlaku  di  wilayah  yurisdiksi  Indonesia,  dan  tidak dapat  diterapkan  sebagai  dasar  mengadili  putusan  arbitrase internasional.  Dengan  demikian,  arbitrase  internasional  tetap berpedoman  pada  Konvensi  New  York  1958,  dan  mempunyai putusan  arbitrase  internasional  tersebut  bersifat final  and  binding serta mempunyai kekuatan hukum tetap.
3.  Jika  salah  satu  pihak  merasa  dirugikan  segingga  ingin mengajukan  penolakan  pada  putusan  arbitrase,  maka  pengajuan
tersebut harus diajukan di negara dimana putusan tersebut dibuat, bukan diajukan pada negara masing-masing pihak dari perjanjian tersebut. Pembatalan pun yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan juga harus bergantung pada rules atau aturan yang telah disepakati. Hal ini sebagaimana terdapat pada Pasal VI Konvensi New York. Dengan demikian, para pihak yang ingin menggunakan arbitrase  internasional  sebagai  pilihan  penyelesaian  sengketa tidak perlu diragukan lagi karena sudah adanya kepastian hukum dan,  dan  prosedur  yang  ditempuh  jika  salah  satu  pihak  menolak putusan  arbitrase.  Pasal  VI  Konvensi  New  York  juga  memenuhi unsur  keadilan  karena  adanya  penggunaan  SIAC  rules  yang secara pasti digunakan sebagai dasar pelaksanaan pemeriksaan, pengadilan  dan  pemutusan  perkara  sehingga  para  pihak  tidak dapat  berlindung  dibawah  hukum  yang  berlaku  pada  masing- masing negaranya.
4.  Penggunaan  arbitrase  sebagai  jalur  non  litigasi  memenuhi  unsur keadilan  karena  pemilihan  arbitrase  tersebut  sesuai  dengan kesepakatan para pihak.
Putusan  Nomor  891  K/Pdt.Sus/2012  merupakan  salah  satu  putusan  yang  tidak dapat diikuti atau tidak dapat dilaksanakan karena adanya kesalahan yang dilakukan oleh  majelis  hakim  dalam  menyikapi  suatu  sengketa.  Kewenangan  hakim  yang melampaui  yurisdiksi  tidak  dapat  dibenarkan  dari  sisi  hukum,  keadilan,  kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.
Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase merupakan hal yang penting dalam keseluruhan  rangkaian  proses  arbitrase,  pengakuan  dan  pelaksanaan  putusan merupakan  hal  yang  penting  bagi  para  pihak.  Pada  proses  pengakuan  dan pelaksaan  putusan  arbitrase  internasional, forum arbitrase  yang  telah  menjatuhkan putusan  arbitrase  yang  bersangkutan  tidak  dapat  memaksakan  pelaksanaan putusannya  di  negara  tempat  putusan  arbitrase  internasional  akan  dilaksanakan. Dengan  demikian,  proses  pengakuan  dan  eksekusi  atau  pelaksanaan  putusan arbitrase  internasional  menjadi  kewenangan  pengadilan  di  negara  tempat  putusan arbitrase  internasional  akan  dilaksanakan.  Hal  ini  diatur  karena  putusan  arbitrase internasional  tidak  dapat  serta  merta  langsung  dilaksanakan  atau  dieksekusi  tanpa adanya  pendaftaran  putusan  arbitrase  internasional  tersebut  di  Negara  dimana putusan  tersebut  akan  dilaksanakan  karena  aturan  hokum  tidak  dapat  melampaui wilayah  yurisdiksi  suatu  Negara.  Dengan  demikian,  jika  putusan  arbitrase internasional  tersebut  tidak  didaftarkan  di  Negara  dimana  putusan  tersebut dilaksanakan, maka hasil putusan tersebut belum dapat dieksekusi.
Putusan arbitrase internasional dianalogikan dengan putusan hakim asing sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan arbitrase yang dijatuhkan diluar wilayah Indonesia tidak dapat langsung dijalankan di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan pengaturan mengenai putusan arbitrase internasional tidak diatur di dalam RV, dikarenakan RV
hanya  mengatur  pelaksanaan  putusan  arbitrase  domestik.  Disinilah  kelemahan penggunaan arbitrase internasional, namun hal tersebut dapat disikapi dengan cara lain,  agar  putusan  arbitrase  dapat  diakui  dan  dilaksanakan  di  Indonesia,  putusan arbitrasenya harus terlebih dahulu memperoleh eksekuatur.
Pada  penggunaan  arbitrase,  ada  hal  yang  perlu  diketahui  bahwa  suatu  putusan arbitrase untuk dapat dikatakan sebagai putusan arbitrase internasional atau bukan perlu diperhatikan dimana tempat putusan arbitrase dikeluarkan. Pada penelitian ini, putusan  arbitrase  internasional  yang  dipilih  oleh  para  pohak  yang  bersengketa adalah  menggunakan  arbitrase  Singapore    yaitu  SIAC,  dengan  demikian  putusan tersebut diberikan di Singapore. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 9 UU Arbitrase. merumuskan pengertian arbitrase
Putusan  arbitrase  internasional  sangat  diharapkan  oleh  para  pihak  yang bersengketa untuk dapat dilaksanakan di negara yang bukan negara tempat di mana putusan  telah  dijatuhkan.  Oleh  karena  itu  untuk  mengatasi  hambatan  pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia karena adanya Pasal 436 ayat (1) Rv tersebut. Jika hambatan Pasal 436 Ayat (1) Rv dibiarkan, maka Indonesia tidak akan dapat bekerjasama dengan investor asing, dan hal tersebut sangat merugikan Indonesia  khususnya  pada  kemajuan  perekonomian  yang  tidak  dapat  dipungkiri harus bekerjasama dengan orang dari Negara lain.
Guna  mengatasi  hal  tersebut  Indonesia  meratifikasi  konvensi  internasional  yang berhubungan  dengan  pelaksanaan  putusan  arbitrase  internasional,  yaitu: Convention  on  Recognition  and  Enforcement  of  Foreign  Arbitral  Awards 1958 (selanjutnya disebut Konvensi New York 1958). Meskipun Indonesia terikat dengan Konvensi  New  York  1958  untuk  melaksanakan  putusan  arbitrase  internasional. Namun, tidak semua putusan arbitrase internasional dapat diakui dan dilaksanakan di  Indonesia  hanya  putusan  arbitrase  internasional  yang  telah  didaftarkan  kepada Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat,  dan  telah  memenuhi  syarat-syarat Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan ADR untuk dapat  diakui  dan  dilaksanakan  di  Indonesia.  Dengan  didaftarkannya  putusan arbitrase internasional pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka Indonesia tetap memiliki kekuatan atas putusan arbitrase internasional dalam hal eksekusi, dan tidak serta  merta  putusan  arbitrase  internasional  tersebut  meninggalkan  pengadilan Indonesia selaku badan yang menaungi hak dan kewajiban di Indonesia dalam hal berinteraksi antar manusia.
Syarat-syarat yang diatur di dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan ADR, yaitu sebagai berikut.
1.  Putusan  Arbitrase  Internasional  dijatuhkan  oleh  arbiter  atau  majelis arbitrase  di  suatu  negara  yang  dengan  Negara  Indonesia  terikat  pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.
2.  Putusan  Arbitrase  Internasional  sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  a terbatas  pada  putusan  yang  menurut  ketentuan  hukum  Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan.
3.  Putusan  Arbitrase  Internasional  sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.
4.  Putusan  Arbitrase  Internasional  dapat  dilaksanakan  di  Indonesia  setelah memperoleh eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
5.  Putusan  Arbitrase  Internasional  sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  a yang  menyangkut  Negara  Indonesia  sebagai  salah  satu  pihak  dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekuatur dari Mahkamah  Agung  Indonesia  yang  selanjutnya  dilimpahkan  kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Jika  putusan  arbitrase  internasional  tidak  dapat  memenuhi  hal-hal  yang  telah terdapat  pada  Pasal  66  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase dan  ADR  atau  terdapatnya  pelanggaran  terhadap  salah  satu  syarat  tersebut mengakibatkan putusan arbitrase internasional tidak dapat diakui dan dilaksanakan, meskipun putusan tersebut telah memenuhi beberapa syarat diatas.
Namun  sebaliknya,  ketika  putusan  arbitrase  internasional  telah  memenuhi  syarat- syarat  tersebut  diatas,  maka  selanjutnya  putusan  tersebut  dapat  dimintakan pengakuan  dan  pelaksanaannya  kepada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat. Selanjutnya,  Jika  Ketua  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  mengeluarkan  putusan yang  mengakui  dan  melaksanakan  putusan  arbitrase  internasional,  maka  putusan tersebut  tidak  dapat  diajukan  banding  atau  kasasi.  Pelaksanaan  selanjutnya dilimpahkan  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri  secara  relatif  berwenang melaksanakannya  sita  eksekutorial  atas  harta  kekayaan  serta  barang-barang  milik termohon  eksekusi  yang  terletak  di  luar  wilayah  hukum  Pengadilan  Negeri  Jakarta Pusat.  Putusan  arbitrase  internasional  yang  dapat  dilaksankan  adalah  putusan arbitrase internasional yang terkandung dalam Pasal 66 UU Arbitrase.
Aturan  ini  jika  ditinjau  dari  sisi  penelitian  yang  menjadi  focus  masalah  pada penelitian  ini,  Mahkamah  Agung  tidak  mempunyai  hak  untuk  memutus  karena putusan arbitrase internasional yakni SIAC tidak dapat diajukan upaya banding atau kasasi. Mahkamah Agung seharusnya bersikap lebih jeli memahami nilai-nilai hokum yang  ada  pada  putusan  arbitrase  internasional  yang  dibatalkan  oleh  Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Hal yang perlu diperhatikan sebagai langkah lebih lanjut adanya upaya hokum yang salah  yang  dilakukan  oleh  penegak  hokum  adalah  melihat  lebih  teliti  bahwa    agar suatu  putusan  arbitrase  internasional  agar  dapat  diakui  dan  dilaksanakan  di Indonesia harus memenuhi beberapa asas, yaitu sebagai berikut.

## 1.  Asas Putusan Arbitrase Internasional Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan  arbitrase  yang  diajukan  permohonan  pengakuan  dan  pelaksanaannya  di Indonesia  haruslah putusan  arbitrase  internasional  yang  berkekuatan hukum  tetap, yaitu putusannya tidak sedang diajukan pembatalan putusan arbitrase internasional di negara tempat putusan arbitrase dikeluarkan.
Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal III Konvensi New York 1958 yang menyatakan bahwa:
“  each  contracting  state  shall  recognize  arbitral  awards  as  binding  and  enforce them”.

## 2.  Asas Resiprositas
Asas resiprositas tercermin pada Pasal 66 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999  tentang  arbitrase  dan  ADR  yang  menyatakan  bahwa  putusan  arbitrase internasional hanya dapat diakui serta dilaksanakan di wilayah hukum Indonesia jika memenuhi  syarat,  yaitu  bahwa  putusan  itu  dijatuhkan  oleh  arbiter  atau  majelis arbitrase  di  suatu  negara  yang  dengan  Negara  Indonesia  terikat  pada  perjanjian, baik  secara  bilateral  maupun  multilateral,  mengenai  pengakuan  dan  pelaksanaan putusan arbitrase internasional.
Berdasarkan  pada  asas  resiprositas  ini  maka  dapat  diartikan  bahwa  tidak  semua putusan  arbitrase  internasional  dapat  diakui  dan  dilaksanakan  di  Indonesia meskipun Indonesia merupakan negara anggota konvensi karena inti dari Indonesia membuka diri untuk menerima konvensi adalah alas an untuk bekerjasama dengan Negara lain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

## 3.  Putusan terbatas sepanjang sengketa dagang
Asas  ini  mengandung  maksud  bahwa  putusan  arbitrase  internasional  dapat  diakui serta  dapat  dilaksanakan  terbatas  pada  putusan  yang  menurut  ketentuan  hukum Indonesia  termasuk  dalam  ruang  lingkup  hukum  perdagangan.  Untuk  lebih memberikan kepastian penafsiran perdagangan, maka menurut penjelasan Pasal 66 huruf  b  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  arbitrase  dan  ADR,  yang termasuk  dalam  ruang  lingkup  hukum  perdagangan  adalah  kegiatan-kegiatan perekonomian  atau  dalam  ranah  ekonomi  antara  lain  bidang:  perniagaan, perbankan,  keuangan,  penanaman  modal,  industri,  dan  hak  kekayaan  intelektual. Dengan  demikian,  jika  ditilik  lebih  lanjut  pada  focus  penelitian  ini,  penggunaan arbitrase  internasional  untuk  menyelesaikan  masalah  PT.  Direct  Vision  dengan Group Astro sudah tepat yakni adanya hubungan perdagangan, dalam hal ini adalah jasa pertelevisian. Tidaklah tepat jika majelis hakim menggunakan alas an tersebut untuk menolak putusan arbitrase yang sudah mempunyai kekuatan hokum tetap.
4.  Asas ketertiban umum
Putusan  arbitrase  internasional  dapat  diakui  dan  dilaksanakan  di  wilayah  hukum Indonesia hanya terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.  Jika  putusan  arbitrase  internasional  dimintakan  eksekusinya  di  Indonesia yang  menjadi  patokan  untuk  menilai  apakah  putusan  bertentangan  dengan ketertiban umum,harus merujuk pada nilai-nilai ketertiban umum Negara Indonesia. bukan nilai-nilai ketertiban umum yang terdapat di negara tempat di mana putusan dijatuhkan 6 . Dengan demikian, sehubungan dengan putusan arbitrase internasiona yang dibatalkan adalah menyalahi asas-asas arbitrase internasional.
Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak Indonesia di masa yang akan datang berdasarkan  jika  terdapat  ketidakpuasan  atas  putusan  lembaga  arbitrase internasional adalah sebagai berikut.
1.  Mengajukan  permohonan  pembatalan  pada  Negara  dimana  putusan arbitrase  internasional  tersebut  dikeluarkan.  Dalam  hal  ini  sehubungan dengan  penelitian  mengenai  upaya  salah  satu  pihak  yang  kalah  untuk menempuh upaya hokum lain melalaui jalur litigasi pada pengadilan negeri di Indonesia adalah hal yang salah karena sudah dijelaskan dalam Pasal VI Konvensi New York.
2.  Jika akan diajukan penolakan pada putusan arbitrase internasional, maka Konvensi  New  York  1958  memberi  kesempatan  kepada  negara  peserta konvensi  untuk  melakukan  penolakan  terhadap  putusan  arbitrase internasional,  namun  penolakan  harus  memenuhi  syarat-syarat  seperti yang diatur di dalam Pasal V (1) Konvensi, antara lain sebagai berikut. a.  Diatur dalam Pasal II Konvensi New York bahwa menurut hukum yang berlaku, tidak mempunyai kapasitas, atau perjanjian tersebut tidak sah menurut  hukum  yang  berlaku,  atau  tidak  ada  petunjuk  bahwa perjanjian  tersebut  sah,  berdasarkan  hukum negara  di  mana  putusan itu dibuat. Dengan demikian, perjanjian para pihak merupakan hal yang utama  dibuat  sebaik  mungkin  untuk  menghindari  adanya  penolakan putusan arbitrase.
b.  Pihak  yang  diminta  untuk  melaksanakan  putusan  tidak  mendapat pemberitahuan  yang  wajar  mengenai  penunjukan  para  arbitrator  atau dalam proses arbitrase ia tidak dapat menyampaikan kasusnya.
c.  Putusan  berkenaan  dengan  hal  yang  berbeda  atau  tidak  sesuai dengan  hal-hal  yang  diajukan  kepada  arbitrator,  atau  putusan mengandung hal-hal di luar ruang lingkup pengajuan arbitrase;
d.  Komposisi  dari  kekuasaan  arbitrase  atau  prosedur  arbitrase  tidak sesuai  dengan  perjanjian  yang  dibuat  oleh  para  pihak,  atau persetujuan itu gagal, jika tidak sesuai dengan hukum negara di tempat arbitrase berlangsung;
6 M. Yahya Harahap, 2001. Arbitrase. Jakarta: Sinar Grafika, hal 38-39
e.  Putusan  belum  mempunyai  kekuatan  mengikat  terhadap  para  pihak, atau  telah  dikesampingkan  atau  ditangguhkan  oleh  otoritas  yang berwenang  di  negara  atau  berdasarkan  hukum  negara  di  mana putusan itu dibuat.
Jika ditinjau dari dasar penolakan putusan arbitrase internasional yang telah dibuat dalam  Konvensi  New  York  1958,  maka  penolakan  yang  dilakukan oleh pihak  yang kalah pada putusan arbitrase internasional Singapore (SIAC) adalah suatu hal yang keliru karena penolakan tidak memperhatikan aturan dari Konvensi New York 1958. Adapun  dasar  penolakan  hanya  pada  melanggar  ketertiban  umum  yang  tidak dijelaskan secara detail oleh majelis hakim.
Ditambahkan pula bahwa pengakuan dan pelaksanaan arbitrase asing juga termuat dalam  UNCITRAL Model  Law yakni  pada  Chapter  VIII. Recognition  And Enforcement  Of  The  Award. Tertulis pada  Pasal  36  yakni Grounds  for  refusing recognition or enforcement . Pasal tersebut mengatur tentang dasar-dasar penolakan pelaksanaan  putusan  arbitrase  asing  yang  sesuai  dengan  ketentuan  penolakan yang  diatur  dalam  Konvensi  New  York.  Hampir  serupa  dengan  ketentuan  dalam Pasal  34  Model  Law,  kriteria  yang  dapat  dijadikan  dasar  penolakan  yaitu  sebagai berikut.
a.  Dibawah  hukum  tempat  dilaksanakannya  penyelesaian  sengketa  melalui arbitrase  tidak  dapat  dilaksanakan  atau  perjanjian  arbitrase  tersebut  adalah tidak  valid.  Hal  ini  terjadi  jika  Negara  dari  pihak-pihak  yang  melakukan perikatan  tidak  terjalin  adanya  kerjasama,  baik  kerjasama  yang  bersifat bilateral  maupun  kerjasama  multilateral.  Pada  konteks  penelitian  ini, penolakan putusan arbitrase internasional Singapore (SIAC) tidak sah karena antara  Indonesia  dengan  Malaysia  terdapat  hubungan  kerjasama,  baik bilateral  maupun  multilateral.  Selain  itu,  Indonesia  juga  telah  merativikasi Konvensi New York sehingga tidak ada alas an melanggar ketertiban hokum jika dilihat dari sisi kevalidan putusan arbitrase internasional.
b.  Tidak  ada  Pengumuman  atau  pemberitahuan  terhadap  penunjukkan Pengadilan  arbitrase  ataupun  persidangannya.  Pada  point  tersebut  pada konteks penelitian ini tidak dapat dibenarkan adanya penolakan pada putusan arbitrase internasional karena pemberitahuan telah dilakukan para pihak, dan para  pihak  mengetahui  pengadilan  arbitrase  yang  ditunjuk  berdasarkan kesepakatan  dalam  perjanjian.  Selanjutnya,  kasus  tersebut  telah  dilakukan putusan berkali-kali oleh arbitrase internasional.
c.  Salah  satu  pihak  tidak  dapat  mempertahankan  kepentingannya  dalam pembelaan. Pada konteks penelitian ini, masing-masing pihak telah dilakukan pemeriksaan  secara  seksama  oleh  majelis  arbitrase  internasional  melalui proses pemeriksaan arbitrase, pengadilan sehingga dapat diperoleh putusan arbitrase  internasional.  Jika  salah  satu  pihak  kalah  dalam  putusan  tersebt kemudian  melakukan  upaya  hokum  litigasi  Indonesia  untuk  melindungi asetnya  dari  eksekusi,  maka  hal  tersebut  salah  bahkan  pihak  yang  kalah
tersebut  tidak  mengindahkan  putusan  arbitrase  internasional  dan  tidak berkeadilan  sebagai  pihak  yang  kalah.  Namun,  dengan  didukungnya ketidakadilan  tersebut  oleh  majelis  hakim  pada  Pengadilan  negeri  Jakarta Pusat,  bahkan  mahkamah  Agung  mencerminkan  bahwa  Indonesia  tidak memenuhi  ketentuan  arbitrase  internasional  dan  tidak  memahami  nilai-nilai hokum arbitrase internasional sehingga dapat mengakibatkan ketidakpastian hokum.
d.  Putusan yang dijatuhkan tidak sesuai dengan atau diluar kompetensi jurisdiksi penanganan  subjek  sengketa  Pengadilan  arbitrase  yang  memutus.  Jika  hal tersebut  ditinjau  dalam  penelitian  inni,  maka  penolakan  putusan  arbitrase internasional  tidak  memenuhi  unsur  tersebut  karena  putusan  arbitrase internasional  tentu  memenuhi  kompetensi  yurisdiksi  penanganan  subjek sengketa  berdasarkan  pada  pilihan  penggunaan  jalur  arbitrase  internasional Singapore  oleh  para  pihak  berdasarkan  perjanjian  yang  telah  disepakati bersama. Sebaliknya, jika putusan arbitrase internasional tersebut ditolak oleh majelis  hakim  pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  dengan  mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan ADR dan Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  kekuasanaan  kehakiman, tentu  hal  tersebut  tidak  dapat  diterapkan  dan  tidak  dapat menjangkau  untuk menganulir  putusan  arbitrase  internasional  karena  undang-undang  tersebut hanya berlaku untuk wilayah yurisdiksi Indonesia.
e.  Komposisi  panel  arbiter  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  para  pihak  yang bersengketa.  Jika  ditinjau  dari  konteks  penelitian  ini,  komposisi  arbiter  tentu telah  diperundingkan  oleh  para  pihak  yang  bersengketa.  Namun,  ketika  ada pihak  yang  kalah  dan  tidak  mau  menerima  putusan  arbitrase  internasional maka  menggunakan  cara  lain  untuk  tidak  melaksanakan  putusan  tersebut. Hal ini tentu bertentangan dengan asas keadilan yang dicari oleh para pihak yang  bersengketa,  maka  jika  permohonan  penolakan  dikabulkan  tentu pengadilan di Indonesia tidak memenuhi rasa keadilan tersebut.
f.  Putusan  arbitrase  belum  mengikat  atau  telah  dikesampingkan  atau  ditunda pelaksanaannya  oleh  Pengadilan  Nasional  yang  berada  di  satu  teritori dengan  tempat  diselenggarakannya  persidangan  arbitrase.  Jika  ditinjau  dari konteks  penelitian  ini,  maka  putusan  arbitrase  yang  diajukan  atau dimohonkan  penolakan  oleh  pihak  yang  bersengketa  tindak  benar  karena putusan arbitrase tersebut telah mempunyai kekuatan hokum tetap.
Jika  melihat  pada  uraian  masalah  yang  menjadi  pokok  bahasan  penelitian  ini, keadilan dan kepastian hokum merupakan unsur utama yang harus dijunjung tinggi oleh  penegak  hokum, dalam  hal  ini  hakim  pada  khususnya  karena ditangan  hakim tersebut  hak  dan  kewajiban  para  pihak  harus  dilaksanakan.  Jika  hakim  hanya berpedoman  pada  Pasal  436  Ayat  (1)  Rv,  maka  tidak  ada  putusan  arbitrase internasional  yang  dapat  dilaksanakan  pada  wilayah  teritori  Indonesia  karena putusan  dari  arbitrase  internasional  dapat  dianalogikan  sebagai  putusan  hakim asing. Walau ada Pasal 436 Ayat (1) Rv, Indonesia telah meratifikasi Konvensi  New
York 1958 untuk menerima putusan arbnitrase internasional asal tidak bertentangan dengan  asas-  asas  arbitrase  internasional  sebagaimana  telah  dijelaskan  pada halaman  sebelumnya.  Dengan  demikian,  maka  tidak  ada  alas  an  bagi  Pengadilan Negeri  untuk  menerima  putusan  arbitrase  internasional  yang  telah  dilaksanakan sesuai dengan ketentuan proses pemeriksanaa, mengadili dan memutuskan perkara atau sengketa internasional.
Namun,  walau  telah  ada  aturan  yang  memayungi  putusan  arbitrase  internasional, masih ada pula penolakan yang diajukan oleh pihak yang kalah, dan ditindaklanjuti oleh pengadilan negeri, bahkan dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung. Jika demikian,  maka  keadilan  distributive  yang  digaungkan  oleh  aristoteles  tidak  dapat terwujud karena para pihak yang kalah dalam putusan haruslah menerima putusan tersebut  jika memang  putusan  tersebut  telah  diperiksa  dengan  mendasarkan  pada aturan atau rules arbitrase internasional yang dipakai oleh SIAC.
Selanjutnya,  hakim  sebagai  penegak  hokum  juga  tidak  sejalan  dengan  teori  yang diungkapkan  oleh  Gustav  Radbrug  bahwa  kepastian  hokum  memegang  kendali utama  untuk  memutus  suatu  perkara  atau  sengketa  dengan  berkeadilan.  Jika majelis  hakim  pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  memutus  penolakan  bahkan dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung, maka tidak ada kepastian hokum dari para  pencari  keadilan  yang  menggunakan  jalur  non  litigasi  yakni  arbitrase internasional karena putusan arbitrase internasional tersebut dapat dimentahkan dan diajukan  ke  pengadilan  kembali  untuk  menjalani  proses  pemeriksaan,  persidangan dan pemutusan perkara. Adapun kesan dari hal ini adalah tidak adanya itikad baik dari  pihak  yang  kalah  untuk  melaksanakan putusan  arbitrase  internasional  dengan sukarela,  padahal penggunaan  arbitrase  internasional  berdasarkan pada  kehendak para pihak yang  mempunyai  perikatan  dalam  perjanjian  perdagangan  internasional tersebut.
Hal  tersebut  tentu  akan  menbawa  preseden  buruk  bagi  bangsa  Indonesia  yang dinilai  tidak  memenuhi  aturan  hokum  internasional  yang  telah  diratifikasi  dan menurunkan  kepercayaan  investor  asing  yang  ingin  menjalin  kerjasama  dengan bangsa Indonesia.
.

## PENUTUP

## Kesmipulan
Berdasarkan  pada  hasil  paparan  mengenai  penelitian  yang  berfokus  pada  penolakan putusan  arbitrase  internasional  yang  berasal  dari  Siangpore  atau  SIAC,  maka  dapat disimpulkan beberapa hal berikut.
1.  Bahwa  penolakan  putusan  yang  dilakukan  oleh  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat terhadap  putusan  arbitrase  internasional  yang  berasal  dari  Singapore  yakni  SIAC
dalam perkara PT Direct Vision dengan Astro Group merupakan putusan yang kurang tepat. Adapun alasan dari kurangtepatnya putusan majelis hakim adalah penggunaan dasar -dasar penolakan yang diberikan oleh hakim masih belum berpedoman dengan konvensi  New  York  1958  dan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang Arbitrase dan ADR. Adapun beberapa alasannya adalah sebagai berikut.
a.  Putusan arbitrase tersebut telah melebihi kewenangan yang sudah ditetapkan yaitu telah mengintervensi pelaksanaan proses peradilan di Indonesia. Tindakan tersebut tidak  tepat  karena  sudah  dituliskan  atau  diatur  di  dalam  Pasal  3  Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan ADR bahwa bahwa pengadilan negeri tidak  berwenang  untuk  mengadili  sengketa  para  pihak  yang  telah  terikat  dalam perjanjian arbitrase.
b.  Putusan  penolakan  tersebut  juga  tidak  sesuai  dengan  Pasal  11  Ayat  (1)  yang dinyatakan bahwa,  adanya  suatu  perjanjian  arbitrase  tertulis  meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke pengadilan negeri.
c.  Putusan  arbitrase  internasional  tersebut  dinyatakan  oleh  majelis  hakim  bahwa bukan  merupakan  putusan  akhir/final.  Hal  tersebut  sangat  tidak  tepat  karena berdasarkan Undang-Undang Arbitrase Pasal 60 dan di dalam Konvensi New York 1958, Pasal 3., bahwa putusan yang dihasilkan oleh arbitrase adalah putusan yang final and binding atau putusan yang terakhir dan mengikat.
d.  Selanjutnya,  dinyatakan  pula  oleh  majelis  hakim  bahwa  sengketa  yang  diajukan pada  arbitrase  internasional  dan  kemudian  diberikan  putusan  oleh  arbitrase internasional  Singapore  yakni  SIAC  bukanlah  sengketa  mengenai  ruang  lingkup hukum  perdagangan,  dan  hal  tersebut  menentang  atau  tidak  sesuai  dengan ketentuan  yang  telah dituangkan dalam  Pasal 66  butir  (b)  Undang-Undang  No.  30 Tahun 1999. Hal tersebut sangat tidak tepat karena kerjasama yang dilakukan oleh badan usaha dari Indonesia dan Malaysia adalah badan usaha perdagangan yang bergerak dalam bidang jasa yang juga masuk dalam ranah perdagangan atau bisnis karena saluran televise kerjasama tersebut disewakan atau ditonton dengan jutaan manusia  dengan  berbayar  secara  bulanan,  bukan  seperti  halnya  televise  nasional yang tidak dipungut biaya bagi para pelanggannya. Maka kerjasama yang dilakukan antara  kedua  belah  pihak  tersebut  merupakan  usaha  dalam  ranah  perdagangan atau bisnis dan sesuai dengan Pasal 66 butir (b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sentang arbitrase dan ADR. Dengan demikian, maka sengketa tersebut masuk dalam  ruang  lingkup  hal-hal  yang  dapat  dilakukan  pemeriksaan  dengan menggunakan  jalur  non  litigasi  arbitrase  internasional,  dalam  hal  ini  yang  dipilih adalah SIAC.
e.  Putusan  Mahkamah  Agung  RI  yang  menguatkan  penolakan  pelaksanaan  putusan arbitrase internasional asal SIAC dalam perkara antara PT Direct Vision dan Group Astro  sangat  tidak  tepat  karena  hakim  tidak  mempunyai  dasar  hukum  yang  tepat untuk menolak putusan arbitrase internasional tersebut.
f.  Penggunaan  undang-undang  Indonesia  untuk  memeriksa  perkara  atau  sengketa yang  telah  diputus  oleh  arbitrase  internasional  sangat  tidak  tepat  karena  undang- undang  Indonesia  hanya  berlaku  pada  wilayah  Indonesia  dan  tidak  dapat melampaui yurisdiksi Indonesia.
g.  Tidak  adanya  usnur  kepastian  hukum  dan  keadilan  pada  putusan  penolakan arbitrase internasional yang dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahkan dikuatkan dengan Mahkamah Agung karena hakim kurang menelaah
penolakan  arbitrase  yang  hanya  mendasarkan  pada  Pasal  70-72  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  1999,  padahal  undang-undang  tersebut  tidak  dapat  dijadikan dasar  hukum  untuk  menolak  putusan  arbitrase  internasional.  Bahkan  hakim  tidak dapat  membuktikan  pelanggaran  ketertiban  umum  yang  dijadikan  amar  putusan pada penolakan putusan arbitrase iternasional tersebut.
Berdasarkan  pada  alasan  tersebut,  maka  dapat  diketahui  bahwa  arbitrase  internasional masih  memiliki  peran  penting  dalam  memneriksa,  mengadili  dan  memutus  perkara  atau sengketa  internasional.  Adapun  putusan  penolakan  putusan  arbitrase  internasional  pada sengketa antara PT. Direct Vision dan Group Astro dinyatakan cacat hukum karena adanya beberapa  alasan  yang  tidak  dapat  dibenarkan  baik  menurut  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  1999  tentang  arbitrase  dan  ADR,  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman,  Asas  perjanjian berkontrak Pasal 1338  KUHperdata dan Konvensi New York 1958 yang telah dirativikasi oleh Indonesia
1.  Upaya  hukum  yang  dapat dilakukan oleh  para  pihak  yang  bersengketa,  khususnya pada  sengketa  perdagangan  atau  bisnis  internasional  tetap  dapat  menggunakan arbitrase  internasional.  Hal  tersebut  didasari  bahwa  pada  prinsipnya,  putusan arbitrase internasional seharusnya mendapat pengakuan dan dapat dilaksanakan di Indonesia. Hal ini disebabkan, karena sejak tanggal 7 Oktober 1981, Indonesia telah terikat dalam suatu Perjanjian Internasional yang mengatur tentang pengakuan dan pelaksanaan  putusan  arbitrase  internasional.  Dengan  adanya  rativikasi  tersebut, maka  dapat  diketahui  bahwa  Indonesia  merupakan  salah  satu  anggota  pada Konvensi  New  York  1958,  maka  dengan  dirativikasinya  konvensi  tersebut,  maka Indonesia  terikat  dengan  perjanjian  internasional  dan  harus  menerima  ketentuan yang berlaku secara internasional. Jika para pihak ada yang merasa bahwa putusan arbitrase  internasional  tidak  adil  atau  adanya  cacat  dalam  pemeriksanaan,  maka dapat  diajukan  penolakan  pada  negara  dimana  putusan  arbitrase  internasional tersebut  dibuat,  bukan  beralih  jalur  menjadi  jalur  litigasi  sesuai  dengan  undang- undang yang berlaku secara local di negara masing-masing.

## Saran
Berdasarkan pada uraian mengenai penolakan putusan arbitrase internasional, maka terdapat beberapa saran sebagai berikut.
1.  Arbitrase internasional mempunyai peran yang sangat strategis untuk melancarkan kerjasama internasional demi meningkatkan laju atau pertumbuhan ekonomi bangsa, dengan demikian hakim sebagai penegak hukum harus lebih teliti dalam memahami nilai-nilai hukum yang berlaku baik secara nasional maupun internasional dengan selalu mengutamakan kepastian hukum demi terciptanya keadilan bagi para pihak pencari keadilan.
2.  Arbitrase internasional timbul karena adanya perjanjian para pihak yang melakukan perikatan, bukan serta merta timbul secara otomatis. Oleh karenanya, para pihak yang akan membuat perikatan harus memperhatikan isi perjanjian yang akan dibuat sebagai dasar dalam menjalankan kerjasama baik perdagangan ataupun bisnis. Dengan adanya perjanjian yang ditelaah dan dibuat secara lebih mendatil tersebut, maka diharapkan dapat meminimalisir terjadinya sengketa.

## DAFTAR PUSTAKA
_______Arbitrase  Sebagai Salah  Satu  Alternatif Penyelesaian Sengketa  Diluar Pengadilan (Angkatan  Keempat)  Memahami  Ketentuan  Hukum  dan  Prosedur  Beracara  Arbitrase. https://www.hukumonline.com/talks/baca/lt54c06922d0403/ arbitrase-sebagai-salah-satu- alternatif-penyelesaian-sengketa-diluar-pengadilan-angkatan-keempat/
_______Singapore International  Arbitration Act, dalam http://www.siac.org.sg  diakses  pada 02 November 2017
Konvensi New York 1958
M. Yahya Harahap, 2001. Arbitrase. Jakarta: Sinar Grafika, hal 38-39
Parthiana, Iwayan, 2014, Pengantar Hukum Internasional , Bandung : Mandar Maju, hal 11
Syahmin AK, 2015, Hukum Internasional & Publik , jilid 4 Bandung; PT Bina Cipta, hal 434- 455
Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa
.