## EFEKTIVITAS FUNGSI KANTOR URUSAN AGAMA SEBAGAI NADZIR PENGELOLAAN HARTA WAKAF
Faisal, Cecep Moch. Ramli Al-Fauzi IAILM Tasikmalaya, Indonesia Email: faisaljtantowi@gmail.com

## Abstrak
Wakaf  merupakan  harta  yang  diberikan  seseorang  untuk  diambil  manfaatnya  guna kepentingan  umum,  khususnya  untuk  kesejahteraan  umat  Islam.  Praktek  wakaf  dan perwakafan yang terjadi dalam masyarakat belum sepenuhnya tertib dan efisien sehingga dalam  berbagai  kasus  banyak  harta  benda  wakaf  yang  terlantar  dan  tidak  terpelihara sebagaimana mestinya bahkan beralih kepada pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Hal  demikian  terjadi  karena  ketidakmampuan  nadzir  dalam  mengelola  dan mengembangkan  harta  wakaf  di  samping  kurangnya  pemahaman  masyarakat  terhadap fungsi  dan  peran  harta  wakaf.  Perwakafan  yang  dilaksanakan  di  Kantor  Urusan  Agama, mulai dari mengisi formulir wakaf, ikrar wakaf wakaf dan memberi surat pengantar untuk membuat sertifikat perwakafan sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan dicatat secara rinci oleh pihak KUA untuk dibukukan. KUA  sebagai  instansi  pemerintah  yang  bersentuhan  langsung  dengan  masyarakat,  salah satu  tugasnya  berperan dalam pengelolaan harta  wakaf  sehingga  hasilnya  efektif  sesuai prosedur yang telah ada dan jelas peruntukannya.
Kata Kunci: efektivitas, harta, nadzir, wakaf,

## Abstract
Waqf is a treasure given by someone to take the benefits for the public interest, especially for the welfare of Muslims. The practice of waqf and representation in the community has not been fully orderly and efficient so that in many cases many waqf property which has been neglected and not properly maintained has even been transferred to third parties by way of violating the law. This happened because of the inability of nadzir in managing and developing  waqf  property  in  addition  to  the  lack  of  public  understanding  of  the  function and  role  of  waqf  property.  Representation  that  is  carried  out  in  the  Office  of  Religious Affairs, starting from filling out the waqf form, endowment waqf pledge and giving a letter of  introduction  to  make  a  certificate  of  membership  in  accordance  with  the  Law  of  the Republic of Indonesia Number 41 of 2004 concerning Waqf and recorded in detail by the KUA  to  be  recorded.  KUA  as  a  government  agency  that  is  in  direct  contact  with  the community, one of its tasks is to play a role in the management of waqf property so that the results are effective according to existing procedures and clear designation.
Keywords: effectiveness, wealth, nadzir, waqf,

## PENDAHULUAN
Wakaf merupakan harta yang diberikan seseorang untuk diambil manfaatnya terhadap  kepentingan  umum  di  jalan  kebaikan.  Wakaf  adalah  bagian  dari shadaqah jariyah, yang mana pahala dari pemanfaatan barang tersebut akan terus mengalir  kepada  orang  yang  memberikannya  meskipun  yang  berwakaf  telah meninggal  dunia.  Dewasa  ini,  jenis  wakaf  sudah  tidak  lagi  hanya  berupa  benda

## Efektivitas Fungsi Kantor Urusan Agama Sebagai Nadzir Pengelolaan Harta Wakaf
yang  sifatnya  tetap,  tetapi  juga  berbentuk  uang  tunai.  Walaupun  hal  tersebut masih  menjadi sebuah perdebatan di kalangan para ulama karena dianggap tidak memenuhi  persyaratan  barang/benda  wakaf,  tetapi  dengan  dikeluarkannya Undang-Undang  yang  membolehkan  wakaf  tunai  menjadikan  masyarakat  tidak ragu  lagi  untuk  mengeluarkannya.  Sebagain  ulama  melarang  adanya  wakaf  tunai karena  menurut  mereka  barang/benda  yang  diwakafkan  harus  kekal  dzatnya, dalam  arti  bahwa  apabila  barang  tersebut  dimanfaatkan  tidak  rusak  atau  cepat habis.Landasan hukum yang menyatakan  perintah bersedakah terdapat  dalam  al- Qur’an sebagai berikut:
“Dan  belanjakanlah  (harta  bendamu)  di  jalan  Allah,  dan  janganlah  kamu menjatuhkan  dirimu  sendiri  ke  dalam  kebinasaan,  dan  berbuat  baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai  orang-orang yang berbuat baik ” (QS. Al-Baqarah: 195)
Untuk menjamin harta wakaf dapat tetap berfungsi dengan baik, maka perlu adanya  sebuah  instansi  yang  dapat  mengontrol  dan  mengelola  harta  wakaf tersebut. Berdasarkan pasal 227 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa pelaksanaan terhadap  tugas  dan  tanggungjawab  nadzir  dilakukan  secara  bersama-sama  oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan dan Peradilan Agama yang mewilayahinya. 1
Penjelasan  diatas,  jelas  bahwa  KUA  ternyata  bukan  hanya  sebagai  sebuah institusi  pemerintah  yang  hanya  menangani  perkara  perkawinan  saja,  melainkan juga sebagai suatu tempat yang bertugas menangani perkara wakaf. Oleh  karena itu,  diwaktu  yang  senggang  baik  kepala  KUA  dan  para  staffnya  aktif  dalam melakukan sosialisasi baik itu sosialisasi wakaf ataupun zakat sehingga diharapkan masyarakat  akan  semakin  tumbuh  kesadarannya  untuk  bisa  mengeluarkan  wakaf ataupun zakat. Pengelolaan harta wakaf memang belum sepenuhnya jelas kemana tujuan  dan  manfaatnya,  apalagi  dengan  harta  wakaf  yang  diberikan  secara  tunai. Masalah  ini  akan  semakin  sulit  untuk  ditelusuri  apabila  tidak  adanya  sebuah lembaga  atau  institusi  yang  mampu  mengawasi  dan  mengontrol  harta  wakaf tersebut.
Hal  ini  berarti,  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  mempunyai  peran  yang sangat penting dalam pelaksanaan, pengawasan maupun pengelolaan harta wakaf di  daerah  tersebut.  Tetapi  sayangnya,  sejauh  ini  Kantor  Urusan  Agama  hanya terlibat  dalam  proses  legalisasi  harta  wakaf  saja,  seperti  pembuatan  akta  ikrar
2Tim Redaksi Fokusmedia , Kompilasi Hukum Islam, hlm. 74
wakaf. Sedangkan dalam pemanfaatan dan pengelolaannya masih belum efektif.
Kecamatan  Jamanis  terdiri  dari  delapan  desa.  Dari  semuanya  itu  terdapat 200  harta  wakaf  berupa  tanah,  tetapi  95  diantaranya  belum  bersertifikat  atau  di akta kan. Sedangkan yang sudah di akta kan pengelolaannya belum begitu efektif karena  kurangnya  kontrol  dan  pengawasan  serta  arahan  dari  Institusi  setempat kepada msyarakat, dalam hal ini KUA Kecamatan Jamanis. Hal tersebut, tergambar bahwa  belum  efektifnya  peran  KUA  dalam  pengelolaan  dan  pengawasan  harta wakaf di Kecamatan Jamanis. Dari sinilah, penulis merasa tertarik untuk membahas tema perwakafan khususnya dalam pengelolaannya oleh KUA Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya  Sebagai Nadzir Dalam Pengelolaan Harta Wakaf.

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode  penelitian  didefinisikan  sebagai  kegiatan  ilmiah  yang  terencana, terstruktur,  sistematis  dan  memiliki  tujuan  tertentu.  Metode  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta  peraturan  perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan  penelitian  ini. Pendekatan  ini  dikenal  pula  dengan  pendekatan  kepustakaan,  yakni  dengan mempelajari  buku-buku,  peraturan  perundang-undangan  dan  dokumen  lain  yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara  menelaah  dan  menginterpretasikan  hal-hal  yang  bersifat  teoritis  yang menyangkut  asas,  konsepsi,  doktrin  dan  norma  hukum  yang  berkaitan  dengan penelitian, lalu didukung dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara.
 Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan dengan sengaja, serius, dan sistematis  terhadap  fenomena  sosial  dan  gejala-gejala  alam  dengan  cara pengamatan dan pencatatan. 2
 Wawancara  adalah  tanya  jawab  peneliti  dengan  responden  yang  sesuai dengan  pedoman  wawancara  yang  telah  ditetapkan  dan    sesuai    dengan kebutuhan penelitian.
Data  merupakan  bentuk  jamak  dari  data,  dapat  dipindahkan  dengan  tanda bukti  yang  akan  diolah  atau  dianalisis  untuk  menjawab  pertanyaan  penelitian. Sebagai jawaban  atas  pertanyaan  penelitian  maka jenis  data  yang dikumpulkan dalam  penulisan  ini  adalah  data  kualitatif,  yaitu  data-data  yang  dideskriptifkan dengan kata-kata.
2 Heri  Jauhari, Panduan  Panulisan  Penelitian  Teori  dan  Aplikasi, (Bandung  :  CV.Pustaka Setia,2010), Cet ke-1, hlm. 50.

## Efektivitas Fungsi Kantor Urusan Agama Sebagai Nadzir Pengelolaan Harta Wakaf
Sumber Data:
Sumber  data  yang  dihimpun  dalam  penulisan  ini  terdiri  dari  dua  sumber, yaitu:
Data  primer  merupakan  data  yang  didapat  dari  sumber  pertama  baik  dari individu  atau  perseorangan  seperti  hasil  dari  wawancara  atau  hasil  pengisian kuisioner.  Sumber  ini  adalah  sumber  pokok  yang  yang  dijadikan  rujukan  utama dalam penelitian ini. Data-data dan sumber data primer ini dihimpun dari berbagai literasi yang berisi materi dan teori yang mendukung masalah yang akan diteliti.
Data  sekunder  merupakan  data  primer  yang  telah  diolah  lebih  lanjut  dan disajikan  baik  oleh  pihak  pengumpul  data  primer  atau  oleh  pihak-pihak  lain misalnya  dalam  bentuk  tabel-tabel  atau  diagram. 3 Dan  merupakan  sumber  data pendukung dalam penelitian, yang diperoleh dari hasil observasi serta wawancara dengan  para  pedagang  yang  dilakukan  di  Pasar  Manaqib  Pontren  Suryalaya Tasikmalaya.
Teknik Pengolahan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang  dikenal  adalah  studi  kepustakaan; pengamatan  ( observasi ),  wawancara  ( interview ),  dan  daftar  pertanyaan (kuesioner).  Sesuai  dengan  sumber  data  seperti  yang  dijelaskan  di  atas,  maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara :
Studi  kepustakaan  dilakukan  dengan  mencari  dan  mengumpulkan  serta mengkaji  Al-Qur’an  dan  As-Sunnah  sebagai  sumber  hukum  Islam,  peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang, hasil    penelitian, jurnal  ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar yang berhubungan dengan etika bisnis Islam.

## Wawancara (interview)
Wawancara dilakukan dengan teknik wawancara tidak terarah (non-directive interview) atau tidak terstruktur (free flowing interview) yaitu dengan mengadakan komunikasi    langsung  kepada  informan,  dengan    menggunakan  pedoman wawancara (interview guide) guna mencari jawaban atas efektivitas fungsi KUA di kecamatan Jamanis Tasikmalaya.

## Teknik Sampling
Dalam  penelitian  ini  teknik  sampling  yang  penulis  lakukan  adalah  teknik
3 Husein  Umar, Metode  Penelitian  untuk  Penelitian  dan  Tesis  Bisnis, (Jakarta  :  PT. Rajagrafindo Persada, 1998), hlm. 41.

## Efektivitas Fungsi Kantor Urusan Agama Sebagai Nadzir Pengelolaan Harta Wakaf
random    sampling atau    sampel    acak    yaitu    setiap    anggota    dari    populasi memiliki  kesempatan  dan  peluang  yang  sama  untuk  dipilih  sebagai  sampel. Populasi adalah kumpulan dari keseluruhan pengukuran, objek, atau individu yang sedang  dikaji  dalam  penelitian  ini  populasinya  adalah  para  pedagang  di  pasar manaqib.  Sedangkan  pengertian  sampel  adalah  sebagian,  atau  subset  (himpunan bagian),  dari  suatu  populasi.  Sampel  yang  dipilih  penulis  untuk  di  wawancara adalah 10 (sepuluh) orang pedagang yang dipilih secara acak.
Analisis Data
Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan  dengan  memahami  dan  merangkai  data  yang  telah  diperoleh  dan disusun sistematis, kemudian ditarik kesimpulan.

## HASIL PEMBAHASAN PENELITIAN
Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jamanis
Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  adalah  instansi  Kementerian  Agama  yang bersentuhan  langsung  dengan  masyarakat.  Dengan  kedudukannya  di  kecamatan secara  otomatis  KUA  adalah  ujung  tombak  Kementrian  Agama  dalam  membina kehidupan  beragama  di  masyarakat.  Dan  karena  hal  itu  pulalah  keberadaan  KUA menjadi sebuah kebutuhan bagi setiap daerah.
Perlu diketahui bersama, bahwa Kantor Urusan Agama tidak hanya bertugas mengurusi tata pernikahan dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Akan tetapi KUA juga  membidangi  bidang-bidang  lainnya  seperti  zakat,  pembinaan  haji, pemberdayaan wakaf, pembinaan ibadah social, kemitraan umat, hisab rukyat dan pemboinaan  syari’ah  dan  sejenisnya.  Peran  tersebut  menegaskan  bahwa  KUA adalah  instansi  Kementerian  Agama  yang  banyak  berkaitan  dengan  pembinaan masyarakat di bidang keagamaan.
Dalam  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan Jamanis  mengacu  kepada  peraturan-peraturan  yang  telah  ditetapkan  oleh pemerintah pusat, peraturan tersebut diantaranya : Undang-undang No.22 tahun 1946, UU No. 1 tahun 1974 dan masih banyak peraturan lain yang mengatur tugas pokok dan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan.
Dasar Hukum
Untuk  mempertegas  dan  memperkuat  eksistensi  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsinya di kecamatan, maka harus ada  dasar  hokum  yang  menjadi  pegangan  dalam  pelaksanaan  tugas  di  wilayah kecamatan.  Adapun  dasar  hokum  yang  menjadi  rujukan  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan diantaranya adalah :
1. Undang-undang  RI.  No.  22  Tahun  1946  tentang  Pencatatan  Nikah, Talak dan Rujuk.
2. Undang-undang RI. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Undang-undang  RI.  No.  23  Tahun  1992  tentang  Kesehatan,  UU  No.7 tahun  1996  tentang  Pangan,  UU  No.  8  tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen.
4. Keputusan  Menteri  Agama  RI.No.18  Tahun  1974,  dan  No.45  Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
5. Keputusan  Menteri  Agama  RI.No.517  Tahun  2001  tentang  Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.
6. Keputusan  Menteri  Agama  RI.No.373  Tahun  2002  tentang  Struktur Organisasi  Tata  Kerja  Kantor  Wilayah  Departemen  Agama  dan  Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
7. Peraturan  Menteri  Agama  RI.No.11  Tahun  2007  tentang  Pencatatan Nikah.
8. Instruksi Presiden No. Tahun 1991 tentang Menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam.
9. Keputusan  Menteri  Agama  RI.  No.  154  Tahun  1991  tentang Pelaksanaan Inpres RI. No. 1 Tahun 1991
10. Keputusan  Menteri  Agama  RI.  No.  3  than  1999  tentang  Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.
11. Penetapan  Presiden  RI.  No.  1  tahun  1965  tentang  Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau penodaan Agama.
12. Keputusan  Menteri  Agama  RI.  No.  473  tahun  2003  tentang  Petunjuk Pelaksanaan  Penanggulangan  Kerawanan  Keruknan  Hidup  Umat Beragama.

## Tugas Pokok  dan Fungsi
Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  adalah  unit  kerja  Kementerian Agama yang secara institusional berada paling depan dan menjadi unjung tombak dalam  pelaksanaan  tugas-tugas  pelayanan  kepada  masyarakat  da  bidang pembanaan  keagamaan.  Kemudian  dalam  melaksanakan  pembangunan  , Departemen  Agama  (Kementerian  Agama)  melaksanakan  sebagian  tugas  umum Pemerintahan dan  Pembangunan da bidang Agama, sekaligus  pula melaksanakan tugas-tugas  lintas  sektoral  bersama  instansi-instansi  Pemerintah  dan  seluruh masyarakat  untuk  membangun  manusia  seutuhnya  dan  seluruh  masyarakat Indonesia.
Tugas  Kantor  Urusan  Agama  adalah  melaksanakan  sebagian  tugas  kantor

## Efektivitas Fungsi Kantor Urusan Agama Sebagai Nadzir Pengelolaan Harta Wakaf
Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
Tugas  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  mempunyai  tugas  melaksanakan sebagian  tugas  Kantor  Departemen  Agama  Kabupaten/Kota  di  bidang  urusan Agama  Islam  dalam  wilayah  kecamatan.  Sedangkan  KUA  memiliki  fungsi-fungsi diantaranya:  menyelenggarakan  statistik  dan  dokumentasi;  menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga KUA; elaksanakan  pencatatan  Nikah  dan  Rujuk,  mengurus  dan  membina  masjid,  zakat, wakaf,  baitul  mal  dan  ibadah  social,  kependudukan  dan  pengembangan  keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku. Berdasarkan  perkembangan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,
maka  tugas-tugas  kepala  KUA  semakin  bertambah  antara  lain:  produk  halal, pembinaan  syari’ah  dan  hisab  Rukyat.  Berdasarkan  fungsi-fungsi  tersebut  Kepala KUA  perlu  melakukan  peranan  dibidang  pelayanan  secara  optimal  kepada masyarakat. Pelayanan yang dimaksud seperti :
a. Pelayanan fasilitatif, berupa pernikahan, pengurusan zakat, pembinaan wakaf dan PPAIW, pembinaan Baitul Mal dan ibadah social, pembinaan masjid  dan  tempat  ibadah  lainnya,  serta  pendataan  lembaga keagamaan dan kependudukan.
b. Pelayanan  subtantif,  berupa  tugas-tugas  pelayanan  dibidang pembinaan  kehidupan  keagamaan,  pembinaan  kerukunan  umat beragama, pembinaan dan pengembangan masyarakat dan pembinaan serta pelestarian lingkungan dan sebagainya.
c. Peranan dalam mengembangkan kepemimpinan berupaya penyusunan visi/misi, teknik mempengaruhi, menggunakan kewenangan, kemampuan berkomunikasi.
Visi dan Misi KUA Kecamatan Jamanis
Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Jamanis mengucu kepada Visi dan  Misi  Seksi  Urusan  Agama  Islam  Kementerian  Agama  RI.  Kabupaten Tasikmalaya. Adapun misi dan visi tersebut adalah sebagai berikut :
Visi
Adalah terwujudnya masyarakat Kecamatan Jamanis yang religious, beriman taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dinamis, maju, aman tenteram dan penuh kasih sayang serta toleran dengan terbinanya pribadi, keluarga, masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.
Misi
Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengalaman melalui :
 Peningkatan  kualitas  pendidikan  keagamaan  baik  formal,  in  formal maupun non formal.
 Peningkatan kualitas pengembangan keluarga sakinah.
 Peningkatan  pemahaman  ajaran  agama  Islam  sesuai  Al-Qur’an  dan  Al- Sunnah.
 Peningkatan fungsi lembaga-lembaga keagamaan
 Peningkatan pelayanan masyarakat bidang keagamaan
 Pembinaan kerukunan ummat beragama
 Mendorong perkembangan kehidupan social, ekonomi dan budaya yang islami.
Kantor Urusan Agama Kecamatan Jamanis merupakan salah satu dari 39 KUA Kecamatan  dilingkungan  Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten  Tasikmalaya.
Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Jamanis  berdiri  Tahun  1992,  dipimpin  oleh Kepala  KUA  pertama  bernama  Drs.  H.  A.  Dachlan  Sudjai.  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan  Jamanis  pertama  kali  berlokasi  di  atas  tanah  wakaf  Masjid  Besar Kecamatan Jamanis dengan kondisi yang cukup sederhana dengan ukuran 8 X 4 M. Selanjutnya pada tanggal 29 April 1997 gedung Kantor Urusan Agama Kecamatan Jamanis  di  resmikan  oleh  Kepala  Kanwil  Departemen  Agama  Provinsi  Jawa  Barat (Drs. H. Mubarok) dan secara otomatis pindah dari lokasi tanah wakaf Masjid Besar ke lokasi yang baru di atas sebidang tanah wakaf seluas 536 M 2 dari seorang wakif bernama H. Tajusen Ghofur.
Seiring  dengan  dinamika  kebutuhan  kantor,  kepemimpinan  Kantor  Urusan Agama Kecamatan Jamanis telah mengalami beberapa kali pergantian Kepala KUA, yaitu :
1. Drs. Dachlan Sudjai, dari tahun 1992-1993
2. H.E. Ahmad Hidayat, BA. Dari tahun 1993-1994
3. Drs. H. Dadang Romansyah, dari tahun 1994-1999
4. Drs. U. Hamdun, dari tahun 1999-2001
5. H. Yayat Kardiat, S.Ag. dari tahun 2001-2002
6. Yayan Herdiana, S.Ag. dari tahun 2002-2005
7. Drs. Muhayat, dari tahun 2005-2007
8. Drs. Dadang Baurhanudin, dari tahun 2007-2012
9. Enju Junaedi, S.Ag. dari tahun 2012-Sekarang
Kecamatan Jamanis berada pada jalur propinsi yang mempunyai jarar +_ 25
Km  dengan  jarak  tempuh  +_  50  menit  dari  pusat  Pemerintahan  Kabupaten Tasikmalaya, dan +_91 Km dengan jarak tempuh +_ 2 jam dari Pusat Pemerintahan
Propinsi Jawa Barat. Dengan luas wilayah 1.799,57 Ha.
Berdasarkan  data  monografi  Kecamatan  Jamanis  tahun  2010,  wilayah  KUA Jamanis terletak pada jalur lintasan Tasikmalaya-Garut (Malangbong) dengan batas wilayah sebagai berikut :
1. Sebelah Utara : Kecamatan Ciawi 2. Sebelah Selatan : Kecamatan Rajapolah 3. Sebelah Barat : Kecamatan Sukahening 4. Sebelah Timur : Kecamatan Sukaresik
Kondisi Objektif Lokasi Penelitian
Kecamatan Jamanis berada pada jalur provinsi yang mempunyai jarak kurang lebih 30 km dengan jarak tempuh kurang lebih 40 menit dari pusat Pemerintahan Kabupaten  Tasikmalaya,  dan  berjarak  100  km  dengan  jarak  tempuh  serta  kurang lebih 3 jam dari Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Dengan wilayah 1.799,57 Ha.
Kecamatan Jamanis terbagi menjadi 8 Desa, 34 Kedusunan, 70 RW dan 190 RT. Adapun perinciannya sebagaimana terlihat pada tabel 1 sebagai berikut:
Tabel 1 Jumlah Desa, Dusun, RT dan RW. No. Desa Kedusunan RT RW 1 Condong 3 23 8 2 Bojonggaok 4 16 8 3 Sindangraja 6 28 17 4 Karangmulya 4 36 7 5 Geresik 4 21 8 6 Karangsembung 4 24 10 7 Tanjungmekar 3 21 6 8 Karangresik 6 21 6 Jumlah 34 190 70
Jumlah penduduk  Kecamatan Jamanis pada tahun 2012 secara keseluruhan berjumlah  35.439  orang.  Terdiri  dari  laki-laki  18.214  orang,  perempuan  17.225 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut :
Tabel 2 Keadaan Penduduk No Desa KK Jumlah Penduduk Jenis Kelamin

## Efektivitas Fungsi Kantor Urusan Agama Sebagai Nadzir Pengelolaan Harta Wakaf
Laki-laki Perempuan 1 Condong 1.006 3.798 2.032 1.776 2 Bojonggaok 1.072 2.630 1.303 1.327 3 Sindangraja 1.413 4.879 2.446 2.433 4 Karangmulya 1.631 6.249 3.199 3.050 5 Geresik 1.455 4.308 2.228 2.080 6 Karangsembung 1.269 4.480 2.354 2.126 7 Tanjungmekar 1.200 4.220 2.121 2.099 8 Karangresik 1.307 4.875 2.531 2.344 Jumlah 10.353 35.439 18.214 7.225
Keadaan Tanah Wakaf dan Pemanfaatannya
Data  tanah  wakaf  yang  ada  di  Kecamatan  Jamanis  berjumlah  191  lokasi dengan  luas  ±  112.276,21  M².  untuk  lebih  jelasnya  dapat  dilihat  pada  tabel  3 sebagai berikut :
Tabel 3 Keadaan Tanah Wakaf No Desa Lokasi Bersetifikat Ber AIW Dalam Proses 1 Condong 37 35 2 - 2 Bojonggaok 22 8 14 - 3 Sindangraja 48 8 33 7 4 Karangmulya 24 2 22 - 5 Geresik 8 6 2 - 6 Karangsembung 15 8 7 -
7 Tanjungmekar 7 6 - 1 8 Karangresik 30 - 30 - Jumlah 191 73 110 8
Dari  data  tanah  wakaf  tersebut,  digunakan  untuk  sarana  keagamaan  dan sarana umum, sebagai berikut :
a. Bangunan Mesjid 64 lokasi
b. Bangunan Madrasah/sekolah 94 lokasi
c. Tempat Pemakaman/kuburan 17 Lokasi
d. Tempat Sosial/lain-lain 26 lokasi
Untuk  mengetahui  seberapa  jauh  tingkat  keefektivitasan  Kantor  Urusan
Agama  (KUA)  sebagai  nadzir,  fungsi  dan  peningkatannya  di  KUA  Kecamatan Jamanis  Kabupaten  Tasikmalaya,  maka  penulis  melakukan  wawancara  dengan kepala KUA dan  membuat daftar pertanyaan kepada beberapa orang masyarakat kecamatan Jamanis, terlampir :
Tabel 4 Daftar Hasil Kuisioner Kepada Masyarakat Kecamatan Jamanis No Nama Pekerjaan Umur Pertanyaan 1 2 3  4  5  6 7 8 9  10 1 Dani Petani 42
a b c  c  c  b c c b b 2 Khohar Wiraswasta 45
a c a  a  c  a a b c c 3 Hendris PNS 37
a c a  a  c  a a c c c 4 Iwan Peternak 36
c b c  c  c c c b a b 5 Dadang Petani 50
c c c  c  c  b c b a c 6 Evi Wiraswasta 34
a c a  c  a  a a b c b 7 Nurlela IRT 39
c a c  c  a  a c c a b 8 Diah Wiraswasta 40
c c a  a  a  c a a c c 9 Nunung PNS 42
a b a  c  a  a a a c c 10  Wida IRT 35 a b a  b  b  b b c a b
1. Apakah  yang  melakukan  wakaf  selalu  melalui  pihak  Kantor  Urusan  Agama (KUA)? Apa alasannya?

## Efektivitas Fungsi Kantor Urusan Agama Sebagai Nadzir Pengelolaan Harta Wakaf
Responden Responden Jawaban Pihak KUA 1 Ya, Karena formulir perwakafan hanya ada di KUA Pihak KUA 2 Ya, karena formulir perwakafan hanya ada di KUA Wakif 1 Ya, yang saya tahu perwakafan memang harus ke KUA Wakif 2 Ya, yang saya tahu perwakafan memang harus ke KUA Wakif 3 Ya, yang saya tahu perwakafan memang harus ke KUA 2. Apakah Wakif itu sendiri telah mengetahui syarat-syarat perwakafan? Tabel 6 Responden Responden Jawaban Pihak KUA 1 Orang yang mewakafkan terkadang ada yang belum paham benar,sehingga kami sebagai pihak KUA menjelaskan terlebih dahulu. Pihak KUA 2 Orang yang mewakafkan sudah mengerti tentang wakaf, namun ada hal-hal yang belum mereka pahami, sehingga kami sebagai pihak KUA menjelaskan hal yang belum dipahaminya. Wakif 1 Saya sudah memahami dengan segala proses dan prosedurnya. Wakif 2 Saya sudah mengetahui namun tidak tahu bagaimana prosesnya. Wakif 3 Tidak tahu.
3. Pertanyaan  khusus  untuk  Wakif.  Dari  siapakah  anda  mengetahui  bahwa mewakafkan harta harus melalui KUA?
Tabel 7 Responden Responden Jawaban Wakif 1 Saya telah mengetahuinya sejak awal Wakif 2 Saya mengetahuinya dari seorang ustad Wakif 3 Saya mengetahui dari seorang teman/kerabat
4. Pertanyaan  khusus  untuk  Pihak  KUA.  Bagaimana  supaya  harta  yang  diberikan wakif kepada Nadzirnya itu efektif dalam fungsi dan pemanfaatannya?

## Efektivitas Fungsi Kantor Urusan Agama Sebagai Nadzir Pengelolaan Harta Wakaf
Tabel 8 Responden Responden  Jawaban Pihak KUA 1 Saya melakukan musyawarah dengan wakif beserta nadzirnya, akan dibuat apakah harta itu, apakah tempat ibadah, sekolah atau madrasah, dll. Kemudian di jelaskan cara mengelolanya. Pihak KUA 2 Kami selalu memusyawarahkan terlebih dahulu dengan wakif beserta nadzirnya, karena biasanya harta perwakafan terkadang menjadi sengketa karena cara mengelolanya yang kurang jelas dan kurang terorganisir.
5. Pertanyaan  khusus  untuk  pihak  KUA.  Apakah  untuk  menertibkan  data perwakafan selalu ada pengecekan dalam data atau buku khusus perwakafan?
Tabel 9 Responden Responden Jawaban Pihak KUA 1 Ya, ada Pihak KUA 2 Tentu, dari tahun ke tahun ada yang mewakafkan hartanya karena itu kami mempunyai data yang terurut.
6. Apakah  pihak  KUA  yang  menyelesaikan  pembuatan  sertifikat  atau  akta  ikrar wakaf?
Tabel 10 Responden Responden Jawaban Pihak KUA 1 Wakif dan nadzir pergi ke KUA menghadap kepala KUA selaku pejabat pembuat akta ikrar wakaf(PPAIW). PPAIW atas nama nadzir menuju kantor pertanahan kabupaten/kota kodya dengan membawa permohonan pendaftaran tanah wakaf dengan pengantar formulir W.7 Pihak KUA 2 Kami hanya membuat akta ikrar wakaf saja, untuk sertifikat tanah wakaf itu dibuat oleh kantor pertanahan Wakif 1 Saya dan Nadzir hanya membuat ikrar wakaf di KUA, namun yang membuat sertifkat tanah wakaf adalah kantor pertanahan. Wakif 2 Saya membuat sertifikat wakaf sendiri dengan surat pengantar dari KUA.
Wakif 3 Saya membuat sertifikat wakaf terima beres dari pihak KUA.
7. Apa pihak KUA terlibat langsung atau terjun langsung pada pengelolaan harta wakaf tersebut?
Tabel 11 Responden Responden Jawaban Pihak KUA 1 Kebanyakan  kami  pihak  KUA  tidak  terlibat  dalam  pengelolaan harta wakaf, namun ada sebagian yang meminta bantuan kami untuk menjadi nadzirnya. Pihak KUA 2 Terlibat  dalam  beberapa  perwakafan  saja, biasanya pengelolaan  madrasah,  kami  pihak  KUA  tidak  mungkin menangani  sendiri,  di  dalam  madrasah  itu  sendiri  harus  ada pengajar,  merekalah  yang  ditunjuk  membantu  mengelola madrasah. Wakif 1 Tidak, saya hanya melibatkan orang yang saya pilih saja sebagai nadzir. Wakif 2 Saya  tidak  melibatkan  pihak  KUA  sebagai  nadzir,  saya menunujuk seorang ustad untuk mengelola tanah wakaf. Wakif 3 Saya  melibatkan  pihak  KUA  sebagai  nadzir,  karena  saya mempercayai  pihak  KUA  dalam  pengelolaan  harta  yang  saya wakafkan.
Dari  tabel  di  atas,  dapat  dikatakan  bahwa  selama  masa  penelitian berlangsung, proses wakaf memang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama, dengan pihak-pihak  yang  menangani  perwakafan  tersebut.  Pihak  Kantor  Urusan  Agama (KUA)  selalu  membantu  proses  perwakafan  tersebut,  mulai  dengan  mengisi formulir,  ikrar  wakaf  sampai  proses  pembuatan  sertifikan  wakaf  di  kantor pertanahan.
Untuk  efektivitasnya  KUA  sebagai  nadzir  memang  masih  belum  maksimal dalam pengelolaan harta wakaf secara langsung, karena pihak wakif sendiri telah menunjuk  seorang  nadzir  dari  pihak  lain,  seperti  ustad,  tokoh  masyarakat    atau orang yang dirasa bisa mengelolanya. Tetapi ada juga wakif yang menunjuk nadzir dari  pihak  KUA,  seperti  yang  terjadi  di  kecamatan  Jamanis  Kepala  KUA  ditunjuk langsung  sebagai  Nadzir-nya  untuk  mengelola  tanah  wakaf  dari  pemberian  H. Tajusen Ghofur .
Tanah  yang  diwakafkan  berupa  kebun,  sawah,  tanah,  yang  langsung

## Efektivitas Fungsi Kantor Urusan Agama Sebagai Nadzir Pengelolaan Harta Wakaf
dibangun  madrasah.  Untuk  kebun  dan  sawah  dikelola  oleh  pihak  KUA,  adapun hasilnya  dipakai  untuk  sarana  keagamaan,  seperti  yang  rutin  dilakukan  yaitu  : membayar  listrik,  membayar  gaji  guru  ngaji,  pemeliharaan  gedung  PUSDAI, Madrasah.  Selain  itu  pihak  KUA  bisa  membuka  lapangan  kerja  bagi masyarakat/orang  yang  menggarap  kebun  dan  sawah,  adapun  hasil  panennya dijual  ke  pasar,  disini  tentu  saja  nilai  ekonominya  sudah  ada  dan  atas  kesepakan bersama, di kecamatan Jamanis mengadakan sistem nabung atau simpan pinjam. Walaupun  belum  berbadan  hukum  tapi  hasilnya  cukup  menggembirakan  dimana para anggotanya  diwajibkan  menyisihkan uang dalam  seminggu minimal Rp  5000 (lima ribu rupiah), pengurusnya dari pihak KUA (Staff) dan dibagikan setahun sekali ketika menjelang hari raya Idul Fitri. Dengan sistem seperti ini masyarakat/anggota merasa tertolong, apalagi bisa meminjam uang dengan jasa seridhonya/seikhlasnya.

## SIMPULAN
Pada umumnya masyarakat Jamanis mengetahui tentang wakaf, namun ada sebagian  masyarakat  yang  tahu  dan  paham  tentang  persyaratan  wakaf  dan  ada pula  yang  tidak  mengetahuinya.  Perwakafan  dilakukan  di  Kantor  Urusan  Agama, mulai dari mengisi formulir wakaf, ikrar wakaf dan memberi surat pengantar untuk membuat sertifikat perwakafan.
Perwakafan di Indonesia sudah diatur sejelas-jelasnya pada Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf.  Perwakafan  yang dilakukan dicatat secara terinci oleh pihak KUA untuk dibukukan. Ini dilakukan bila ada  pihak  masyarakat  menanyakan  kebenaran  tentang  harta  wakaf  tersebut. Dampak  dari mewakafkan sebagian dari  harta kita  adalah pahala yang tidak akan putus-putusnya  walaupun  orang  yang  mewakafkan  sudah  meninggal.  Pihak  KUA tidak  sepenuhnya  ikut  serta  atau  langsung  terjun  kelapangan  untuk  mengelola harta wakaf, karena wakif itu sendiri telah menunjuk seseorang yang dia percaya bisa  mengelola  harta  wakaf  tersebut,  seperti  ustad,  tetangga  yang  dipercayainya dan lain-lain.
DAFTAR PUSTAKA Al-Quran dan Tafsirnya Departemen Agama RI, 2005.
Abdurrahman, 1990, Masalah Perwakafan Tanah Milik Dan Kedudukan Tanah Wakaf Di Negara Kita , Citra Aditya Bakti, Bandung.
Abi Fadhol Ahmad Bin Ali Bin Hajar As-Qolani, 2007 Bulugh al-Maram, Lebanon:
Darul Kutub,.
Ahmad bin Husen, Fathal Qorib al-Mujib, Semarang: Toha Putra

## Efektivitas Fungsi Kantor Urusan Agama Sebagai Nadzir Pengelolaan Harta Wakaf
Ahmad Rofiq, 1998. Hukum Islam di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: Anshori, Abdul Ghofur. 2005. Hukum dan Praktek Perwakafan Di Indonesia. Yogyakarta: Pilar Media.
Al Muslim, 1989, Shahih al-Muslim, Bairut:Darul Fikr Daud Ali, Mohammad. 1998. Sistem Ekonomi Islam : Zakat dan Wakaf. Jakarta: UI Press.
Muhammad Daud Ali, 2000, Sistem Ekonomi Islam : Zakat dan Wakaf, MaNN Press, Jakarta.
Farid Wadjdy dan Mursyid, 2007, Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Rachmadi Hanitijo Soemitro, 1988, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta.
Suparman Usman, 1999, Hukum Perwakafan Di Indonesia Cet. 2 , Darul Ulum
Press, Jakarta.
Sumodiningrat,Gunawan. 1997. Pembangunan Daerah Dan Pemberdayaan
Masyarakat. Jakarta:Bina Rena Pariwara.
Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  42  Tahun  2006  Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Inpres RI No. 1 Tahun 1991 Tentang Komlikasi Hukum Islam (KHI) http://www.republika.co.id/berita/29869/Pengertian_Wakaf (diakses pada tanggal 10 Agustus 2009.
http//www.wakaf-perspektif-hukum-islam.com http//www.abstrak penelitian mama.co.id http://blog.uin-malang.ac.id/maman186/2012/04/24/wakaf/ http://andhikhariz.blogspot.com/2012/06/filosofi-hukum-islam-tentang-waris.html http://pondokquranhadis.wordpress.com/2010/04/22/wakaf-ilmu-al-quran-hadis- pahala-mengalir/
Sakti, Ali, Wakaf Tunai; Institusi dan Pengelolaannya, http//www.djpkpd.go.id/enug/artikel.php., akses 12 Juni 2007