## PERAN BAITUL MAL WAT TAMWIL DALAM AMAL USAHA MUHAMMADIYAH KEBAYORAN BARU
Moh. Supendi¹, Mukhlish M Maududi² Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA moh_supendi@uhamka.ac.id ¹, maoedoedi@uhamka.ac.id ²

## ABSTRACT
The cooperative is a financial institution that is easily accessible by the community, by providing  small-scale capital  assistance to  lower middle-class society, on the other hand the spirit to use the Islamic financial system, making Baitul Mal  Wat Tamwil  become  the  middle  ground.  This  research  was  conducted  to  find  out  the description  of  the  role  of  Baitul  Mal  Wat  Tamwil  (BMT)  in  the  Muhammadiyah Kebayoran  Baru  Business  Charity,  This  research  used  a  qualitative  descriptive method, the research started from collecting secondary data and then completed with open interview data to respondent like Management and Cooperative Member Branch of Muhammadiyah Kebayoran Baru. The conclusion obtained is the role of cooperatives in very good and there is a discourse to use the system of sharia in the cooperative Sinar Surya.
Keyword : Baitul Mal Wat Tamwil, Roles, Amal Usaha Muhammadiyah

## ABSTRAK
Koperasi  merupakan  lembaga  keuangan  yang  mudah  diakses  oleh  masyarakat, dengan  menyediakan  bantuan  modal  dengan  skala  kecil  kepada  masyarakat menengah  bawah,  disisi  lain  adanya  semangat  untuk  menggunakan  sistem keuangan  syariah,  membuat Baitul  Mal  Wat  Tamwil menjadi  jalan  tengah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran mengenai  Peran Baitul Mal Wat  Tamwil (BMT)  dalam  Amal  Usaha  Muhammadiyah  Kebayoran  Baru, Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif,  penelitian  dimulai  dari mengumpulkan  data  sekunder  kemudian  dilengkapi  dengan  data  wawancara terbuka  kepada  responden  seperti  Pengurus  dan  Anggota  Koperasi  dilingkungan Pimpinan  Cabang  Muhammadiyah  Kebayoran  Baru.  Kesimpulan  yang  diperoleh adalah peran Koperasi di sangat baik dan ada wacana untuk menggunakan sistem syariah pada koperasi Sinar Surya.
Kata kunci : Baitul Mal Wat Tamwil, Peran, Amal Usaha Muhammadiyah

## PENDAHULUAN
Pendirian Koperasi dimana kelompok masyarakat dapat berperan serta merupakan salah satu cara memperkuat  lapisan  kelas  menengah  dan  bawah  dengan  menyalurkan  modal  yang  tepat  sasaran. Menurut Rakhmad dalam situs www.pajak.go.id (Rakhmad: 2015) Perekonomian Indonesia didominasi oleh kegiatan usaha yang berbasis pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) .
Sebenarnya  konsep  Lembaga  Keuangan  Mikro  sudah  banyak  diterapkan  di  negara-negara berkembang dan negara miskin seperti konsep yang di kembangkan oleh Muhammad Yunus seorang Profesor  bidang  Ekonomi  yang  meraih  Nobel  Perdamaian  karena  perjuangnya  yang  konsern  kepada ekonomi kaum miskin dengan konsep Grameen Bank-nya.
Saat  ini  dirasa  kesadaran  masyarakat  untuk  menerapkan  nilai-nilai  Islam  dalam  segala  aspek kehidupan  tak  terkecuali  dalam  aspek  kegiatan  ekonomi  dapat  dilihat  dengan  semakin  maraknya pendirian  Koperasi  Syariah  atau Baitul  Mal  Wat  Tamwil (BMT),  diharapkan  PCM  Kebayoran  Baru dapat  mendirikan  Koperasi  Syariah  atau Baitul  Mal  Wat  Tamwil (BMT)  dalam  Amal  Usaha Muhammadiyah Kebayoran Baru, meskipun pada saat ini peran-peran BMT, telah dilakukan oleh Amal Usaha  Muhammadiyah  (AUM)  yang  lain  seperti  Koperasi  Karyawan  dan  Guru  Sinar  Surya dilingkungan Pendidikan dasar menegah PCM Kebayoran Baru, dan Bazis-Mu PCM Kebayoran Baru.
Maka penulis merumuskan masalah mengenai peran Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) dalam Amal Usaha Muhammadiyah Kecamatan Kebayoran Baru?

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian  yang  digunakan dalam kajian  ini adalah metode deskriptif kualitatif,  dimana data primer diambil langsung dari Koperasi Sinar Surya PCM Kebayoran Baru dan data-data sekunder seperti  jurnal  ilmiah,  laporan  penelitian  sebelumnya  dan  peraturan-perundang-undangan,  juga dilengkapi  dengan  wawancara  menggali  informasi  dari  Pengurus  dan  Anggota  Koperasi  Sinar  Surya dengan  mengajukan  pertanyaan  langsung  kepada  responden  dicatat  atau  direkam,  dengan  teknik wawancara  tidak  terstruktur  (wawancara  terbuka)  hasil  wawancara  ini  digunakan  untuk  melengkapi data-data sekunder, peneliti menyajikan suatu penggambaran secara deskriptif dari suatu pencermatan obyek kajian.
Lokasi penelitian di kecamatan kebayoran baru, Jakarta Selatan  yang terfokus pada kegiatan di lingkungan  Pimpinan  Cabang  Muhammadiyah  (PCM)  Kebayoran  Baru,  pemilihan  lokasi  di  PCM kebayoran  baru  karena  PCM  Kebayoran  Baru  salah    satu    pimpinan  muhammadiyah  yang  banyak memiliki Amal Usaha dan dipandang berhasil.

## PEMBAHASAN

## 1. Pengertian Koperasi, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)
Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, dalam Pasal 1 angka (1) yang  dimaksud  dengan  koperasi  adalah  badan  usaha  yang  beranggotakan  orang-seorang  atau  badan hukum  koperasi  dengan  melandaskan  kegiatannya  berdasarkan  prinsip  koperasi  sekaligus  sebagai gerakan  ekonomi  rakyat  yang  berdasar  atas  asas  kekeluargaan.  Dilihat  dari  definisi  diatas  koperasi memiliki  dua  jenis  keanggotaan,  ada  anggota  koperasi  perorangan  (Koperasi  Primer)  adapula  yang anggotanya berupa badan hukum koperasi (Koperasi Sekunder).
Sedangkan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil . Baitul Maal lebih mengarahkan pada usaha-usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana yang non profit , seperti Zakat, Infaq dan Shodaqoh, serta mengoptimalkan distribusinya  sesuai  dengan  peraturan  dan  amanahnya  (Aziz,2008:2)  adapun Baitul  Tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif  dan  investasi  dalam  meningkatkan  kualitas  ekonomi  pengusaha  mikro  dan  kecil  terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.
Ada juga yang menyebut BMT merupakan akronim dari kata Balai Usaha Mandiri Terpadu seperti dikutip  Ira Siti Rohmah (2016:5) sebagai  Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Baitul Maal wa Tamwil dioperasikan  dengan  prinsip  bagi  hasil  menumbuh  kembangkan  bisnis  usaha  mikro  dalam  rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.
2. Landasan Syari’ah dan hukum positif Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)
Bahwa  BMT  didirikan  atas  dasar  tolong  menolong  berupaya  untuk  meningkatkan  taraf  hidup anggotanya dan lingkungan sekitar, hal ini sebagaimana diperintahkan oleh Allah Swt. dalam firmannya Qur’an surat al-Maidah ayat 2
“… Dan  tolong-menolonglah  kamu  dalam  (mengerjakan)  kebajikan  dan  takwa,  dan  jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya .”
Juga terdapat dalam Qur’an Surat Al-Baqorah 275; “ Orang-Orang yang makan (mengambil) riba tidak  dapat  berdiri  melainkan  seperti  berdirinya  orang  yang  kemasukan  syaitan  lantaran  (tekanan) penyakit  gila  keadaan  mereka  demikian  itu  adalah  disebabkan  mereka  berkata  (berpndapat) sesungguhnya  jual  beli  itu  sama  dengan  riba,  padahal  Allah  telah  menghalalkan  jual  beli  dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti  (dari  mengambil  riba),  maka  baginya  apa  yang  telah  diambilnya  dahulu  (sebelum  dating
larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengabil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni Neraca, mereka kekal didalamnya ”.
H.R. Muslim Nomor Hadits 2971 dalam Kitab Al-Masaqqah
“Diriwiyatkan  oleh  Abu  Said  Al-Khudri  bahwa  Rasulullah  SAW  bersabda,  “ Emas  hendaklah dibayar  dengan  emas,  perak  dengan  perak,  gandum  dengan  gandum,  tepung  dengan  tepung,  kurma dengan  kurma,  garam  dengan  garam  bayaran  harus  dari  tangan  ke  tangan  (cash).  Barangsiapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah .”
Beberapa ketentuan Perundang-undangan yang menjadi payung hukum Baitul Maal Wa Tamwil; a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
BMT selain melakukan aktivitas lembaga keuangan baik pengumpulan dana maupun penyaluran dana juga melakukan kegiatan pengelolaan zakat yang sifatnya non-profit, dimana BMT bertindak sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No.23 Tahun 2011, “Dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya,  BAZNAS,  BAZNAS  Provinsi  dan  BAZNAS Kabupaten/Kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Swasta, dan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya dan tempat lain”.
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  membatalkan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2012 tentang Koperasi dengan Putusan MK tersebut maka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi berlaku kembali.
Dalam UU No. 17 Tahun 2012 tentang koperasi dinyatakan bahwa koperasi dapat menjalankan aktifitasnya didasarkan pada prinsip ekonomi syari’ah sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (3) dinyatakan;  Koperasi  dapat  menjalankan  usaha  atas  dasar  prinsip  ekonomi  syari’ah”.  dengan dibatalkannya UU No 17 Tahun 2012 dasar hukum BMT berbadan hukum koperasi menggunakan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
Lembaga  Keuangan  Mikro  menurut  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2013 tentang  Lembaga  Keuangan  Mikro  adalah  Lembaga  keuangan  khusus  yang  didirikan  untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaa simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
Menurut UU No. 1 Tahun 2013 bentuk badan hukum dari LKM diatur dalam Pasal 5  ayat (1) Yaitu Bentuk badan hukum LKM adalah;
1) Koperasi
2) Perseroan Terbatas
Lembaga Keuangan Mikro berbadan hukum koperasi yang menerapkan prinsip-prinsip syari’ah dalam kegiatan usahanya, harus tunduk  pada  Keputusan   Menteri Nomor   91 Tahun 2004 tentang Koperasi  jasa  keuangan  syari’ah,  meskipun  pasca  Putusan  MK  Nomor  28/PUU-XI/2013  yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tidak mempunyai kekuatan  hukum  mengikat  dan  menyatakan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1992  tentang Perkoperasian  berlaku  untuk  sementara  waktu  sampai  dengan  terbentuknya  Undang-Undang  yang baru, berkonsekwensi mendudukkan BMT berbadan hukum Koperasi syari’ah sama dengan Koperasi konvensional, meskipun dalam UU No.17 Tahun 2012 tentang Koperasi hanya sedikit menyingkung tentang Koperasi  Syari’ah  yaitu dalam Pasal  87 ayat  (3) dinyatakan;  Koperasi  dapat  menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syari’ah, tidak ada ketentuan lebih rinci mengenai Koperasi syari’ah kecuali  yang  tercantum  dalam  Pasal  87  ayat  (4)  dinyatakan;  Ketentuan  mengenai  Koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syari’ah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro berbadan Hukum Koperasi pada serangkaian Peraturan Perundang-Undangan;
1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi
2) Peraturan  Pemerintah  RI  No.9  Tahun  1995  tentang  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha  Simpan Pinjam oleh Koperasi
3) Keputusan  Menteri  Negara  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha  Koperasi  Jasa Keuangan Syari’ah
a) Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah
b) Fatwa DSN MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Saham
c) Fatwa DSN MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna
d) Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)
e) Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Musyarakah
f) Fatwa DSN MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah
g) Fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IX/2000 tentang Al-Qardh
h) Fatwa  DSN  MUI  No.27/DSN-MUI/III/2002  tentang Al-Ijarah  Al-Mutahiyah  bi  Al- Tamlik
4) Peraturan  Menteri  Negara  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Nomor 35.2/Per/M.KUKM/X/2007  tentang  Standar  Operasional  Menajemen  Koperasi  Jasa Keuangan Syari’ah
5) Peraturan  Menteri  Negara  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Nomor 39/Per/M.KUKM/XII/2007  tentang  Pedoman  Pengawasan  Koperasi  Jasa  Keuangan Syari’ah dan Unit Keuangan Syari’ah Koperasi
Belum  terkodifikasinya  aturan  tentang  BMT  merupakan  konsekwensi  dari  belum  adanya Undang-Undang yang menjadi payung hukum BMT sebagai Koperasi Syari’ah.
Meskipun belum ada Undang-Undang yang secara khusus mengatur keberadaan BMT sebagai Lembaga  Keuangan  Mikro  (LKM)  Baitul  Maal  Wat  Tamwil  sebagai  Koperasi  Jasa  Keuangan Syari’ah sangat penting mengingat perannya yang dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan mendorong kehidupan ekonomi syari’ah dalam kegiatan usaha.

## 3. Peran Baitul Maal wa Tamwil dalam Masyarakat
Dalam studi tentang  Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) selalu dibahas bagaimana peran UMKM  terhadap  perekonomian  secara  umum.  Pada  umumnya,  studi  tersebut  menyimpulkan  bahwa UMKM  berperan  secara  signifikan  pada  (1)  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  dan  (2)  penyediaan lapangan pekerjaan (www.pajak.go.id,2015).
Ada  beberapa  faktor  yang  ditengarai  menyebabkan  pertambahan  pelaku  UMKM  pasca  krisis ekonomi (Partomo, 2004:6).
a. Sebagian  besar  UKM  memperoduksi  barang  konsumsi  dan  jasa-jasa  dengan  elastitas permintaan terhadap pendapatan yang rendah, maka tingkat pendapatan rata-rata masyarakat tidak banyak berpengaruh terhadap permintaan barang yang dihasilkan. Sebaliknya kenaikan tingkat pendapatan juga tidak berpengaruh pada permintaan.
b. Sebagian  besar  UKM  tidak  mendapat  modal  dari  bank.  Implikasinya  keterpurukan  sektor perbankan dan naiknya suku bunga, tidak banyak mempengaruhi sektor ini. Berbeda dengan sektor  perbankan  bermasalah,  maka  UKM  ikut  terganggu  kegiatan  usahanya.  Sedangkan usaha berkala besar dapat bertahan. Di Indonesia, UKM mempergunakan modal sendiri dari tabungan dan aksesnya terhadap perbankan sangat rendah.
c. UKM  mempunyai  modal  yang  terbatas  dan  pasar  yang  bersaing,  dampaknya  UKM mempunyai  spesialisasi  produksi  yang  ketat.  Hal  ini  memungkinkan  UKM  mudah  untuk pindah dari usaha yang satu ke usaha lain, hambatan keluar-masuk tidak ada.
d. Reformasi menghapuskan hambatan-hambatan di pasar, proteksi industri hulu dihilangkan, UKM  mempunyai  pilihan  lebih  banyak  dalam  pengadaan  bahan  baku.  Akibatnya  biaya produksi  turun  dan  efisiensi  meningkat.  Tetapi  karena  bersamaan  dengan  terjadinya  krisis ekonomi, maka pengaruhnya tidak terlalu besar.
e. Dengan  adanya  krisis  ekonomi  yang  berkepanjangan  menyebabkan  sektor  formal  banyak memberhentikan pekerja-pekerjanya. Para penganggur tersebut memasuki  sektor informal, melakukan  kegiatan  usaha  yang  umumnya  berskala  kecil,  akibatnya  jumlah  UKM meningkat.
Melihat gambaran Sebagian besar UKM tidak mendapat modal dari Bank, Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dapat mengambil peran untuk memudahkan apalagi bagi mereka yang menjadi anggota BMT sehingga pengusaha kecil dapat dibantu dari segi permodalan, banyak masyarakat yang membutuhkan modal  kerja  antara  Rp.100.000,-  sampai  dengan  Rp.  5.000.000,-  dimana  mereka  kesulitan  kalau menggunakan jasa perbankan atau terjebak oleh rentenir.
Peran  BMT  dalam  menjangkau  dan  melayani  kebutuhan  permodalan  usaha  kecil  merupakan segmentasi  tersendiri  yang  belum  disentuh  oleh  lembaga  keuangan  perbankan  bahkan  bisa  jadi perbankan tidak akan melirik, kebutuhan permodalan masyarakat dalam skala kecil dapat diprospek oleh Lembaga Keuangan Mikro berbadan Hukum Koperasi Syari’ah.
Keberadaan Koperasi  dilingkungan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kebayoran  Baru sebuah badan amal usaha yang bersifat otonomi, bertujuan untuk memandirikan seseorang atau suatu lembaga atau  suatu  daerah.  Lembaga-lembaga  tersebut  haruslah  mampu  mengurus  dirinya  sendiri.  Dan pemberdayaan  merupakan  usaha  dalam  rangka  mencapai  tujuan  kemandirian  tersebut  (Ikhwan, Romadhon, Supendi, 2016: 271).
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Jaka Sriyana dan Fitri Raya (2013:47) yang meneliti Peran BMT  di  Kabupaten  Bantul  didapati  BMT  mempunyai  peran  yang  sangat  strategis  untuk  mengurangi angka  kemiskinan  di  Kabupaten  Bantul,  mengingat  lembaga  perbankan  belum  mampu  menyentuh masyarakat akar rumput yang meliputi fakir, miskin dan kaum dhu’afa lainnya. Akses mereka terhadap perbankan sangat kecil, bahkan hampir tidak ada sama sekali. Mereka juga tidak punya agunan dan tidak pandai membuat proposal (Sriyana, Raya, 2013:47).
Koperasi yang keberadaannya dekat dengan masyarakat membuat koperasi lebih mudah diakses oleh masyarakat dari sisi lokasi maupun kemudahan yang diberikan, hal ini terlihat dari penelitian yang dilakukan  oleh  Suyoto,  Hermin  dan  Endratno  (2015:46).  BMT  berusaha  berada  dekat  dengan masyarakat lapisan bawah.
Menurut  Ahmad  Fadillah,  SE  (wawancara,  2018).  Bendahara  Koperasi  Sinar  Surya  Pimpinan Cabang  Muhammadiyah  (PCM)  Kebayoran  Baru  anggota  Koperasi  adalah  Karyawan  dan  Guru termasuk juga Security dan Pedagang di Kantin di lingkungan Amal Usaha Muhammadiyah Kebayoran Baru dengan total anggota sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) orang (LPJ Koperasi Sinar Surya, 2017:17-22).
Dalam pembiayaan koperasi Sinar Surya PCM Kebayoran Baru kepada anggota diberikan dengan syarat  yang mudah, hal  ini  juga sesuai  dengan penelitian Fitriani  Prastiawati dan Emile Satia Darma
(2016:199)  dari  beberapa  anggota  yang  diwawancari  mengakui  kemudahan  dalam  proses  pengajuan pembiayaan,  hanya  saja  jika  banyak  anggota  yang  mengajukan  pembiayaan  maka  Pengurus  koperasi akan membuat daftar tunggu.
Pengurus  Koperasi  Sinar  Surya  membuat  aturan  untuk  pengajuan  pembiayaan  bagi Guru/Pengawai honorer plafond pembiayaan hingga Rp.15.000.000, - (lima belas juta rupiah) sedang untuk Guru/Pengawai Tetap plafond hingga Rp.30.000.000, - (Tiga puluh juta rupiah) dan sudah dua tahun  memberikan  fasilitas  pembiayaan  renovasi  rumah,  dengan  pembiayaan  >Rp.30  Juta  sampai dengan Rp.100.000.000  karena pinjaman  yang relatif besar maka pengurus Koperasi memberlakukan Jaminan (wawancara, 2018).
Kemudahan  yang  diberikan  Koperasi  dalam  pemberian  pinjaman  tidak  menghilangkan  aspek kehati-hatian,  ketika  akan  memberikan  pinjaman  Pengurus  Koperasi  akan  memperhatikan  jumlah simpanan dari anggota koperasi dan juga status kepengawaian anggota (tetap atau honorer) selanjutnya juga diperhatikan track record pembayara cicilan nasabah yang bersangkutan.
Proses  pengajuan  juga  relatif  cepat,  prosedur  yang  tidak  berbelit-belit  sehingga  tidak membingungkan  nasabah/anggota  koperasi,  Nasabah  hanya  diminta  mengisi  formulir  permohonan pinjaman  dengan  kemudahan  yang  diberikan  oleh  Koperasi  nasabah  merasa  sangat  terbantu  dengan keberadaan Koperasi Sinar Surya.
Koperasi  Sinar  Surya  PCM  Kebayoran  Baru  juga  mengelola  Kantin  yang  kesemua    pengelola kantin manjadi anggota Koperasi Sinar Surya kurang lebih ada 14 kios, Kristuti (Wawancara) yang telah menjadi anggota koperasi sejak tahun 2005 mengungkapkan,  selalu mengajukan pinjaman ke koperasi namun  bukan untuk  keperluan tambahan modal  usaha tapi untuk  keperluan lain.  “Selalu! Minjem ke koperasi, buat macem-macem, kan nanti ada bagi hasilnya.”
Jadi  anggota  koperasi  Sinar  Surya  tidak  menggunakan  dana  pinjaman  untuk  mengembangkan usaha melainkan untuk memenuhi kebutuhan lain, karena perputaran keuntungan dari kantin relatif stabil yang mengalami penurunan pada saat libur sekolah atau bulan Ramadhan, “Ya, untuk anak sekolah beli barang”.  Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Fitriani  Prastiawati  dan  Emile  Satia  Darma (2016:205)  didapat bahwa  pembiayaan BMT tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi  anggota BMT tentang perkembangan usahanya. Masih menurut Fitriani Prastiawati dan Emile Satia Darma, hal tersebut diduga karena kemungkinan perkembangan usaha ditentukan lebih dominan oleh kondisi pasar. Apabila pasar sedang ramai oleh pengunjung maka penjualan mereka akan menjadi naik.
Melihat kondisi kantin yang terletak di Jalan Limau I, III Kebayoran Baru, dimana ada 14 kios yang dikelola oleh Koperasi Sinar Surya sangat bergantung dari jumlah murid, jadi potensi pembeli atau konsumen  dari  kantin  bergantung  dari  jumlah  murid  yang  bersekolah  di  Perguruan  Muhammadiyah Kebayoran Baru.
Salah  seorang  anggota  koperasi  yang  sejak  tahun  2001  menjadi  anggota  koperasi,  Tata (wawancara,  2018)  alasan  pengajuan  pinjaman  adalah  untuk  kebutuhan  lain  bukan  tambahan  modal melainkan untuk kebutuhan seperti biaya masuk sekolah, pembelian motor atau alat-alat elektronik, hal ini  bersesuaian  dengan  penelitian  Yusar  Sagara  dan  Muharam  Angga  Pratama  (2016:  81-91)  yang melakukan  penelitian  pada  BMT  Khalifa  Kebon  Gedang  Bandung,  menjelaskan  mengenai  aktivitas pendanaan  yang  dilakukan  oleh  BMT  Khalifa,  bahwa  adanya  dampak  ekonomi  yang  meliputi pertumbuhan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, pekerjaan, kepemilikan aset, keamanan pangan dan peningkatan kemampuan mereka menyekolahkan anak-anak meraka (wawancara, 2018).

## Tabel 1. Anggota Koperasi Sinar Surya
NO NAMA ISTANSI JABATAN 1 Ahmad Fadillah, S.E. Bendahara Bendahara 2 Dani Security Anggota 3 Rizka TU SD Muhammadiyah Angota 4 Tata Kantin Anggota 5 Kristuti Kantin Anggota 6 Fajar Cleaning Service Anggota 7 Andri, S.Pd. Guru SMP Muhammadiyah Anggota
Dari  hasil  wawancara  beberapa  anggota  koperasi  dan  pengurus  didapatkan  anggota  koperasi merasa  keberadaan  Koperasi  sangat  membantu  dan  bermanfaatkan  walaupun  untuk  perkembangan usaha  cenderung  stagnan  namun  anggota  koperasi  merasa  puas  dengan  peran  yang  diberikan  oleh koperasi, dan salah satu faktor dari kepuasan itu adalah iklim organisasi dimana terdapat keterbukaan, perhatian dan dukungan, menurut Supendi (2015:23) Kepuasaan kerja dipengaruhi oleh banyak faktor dan  salah  satu  diantaranya  adalah    iklim  organisasi,  masih  menurut  Supendi  bahwa  selain  untuk mengharapkan imbalan baik material maupun non material namun jugamenginginkan iklim yang sesuai dengan  harapannya  seperti  terdapat  keterbukaan  dalam  organisasi,  terdapat  perhatian,  dukungan, penghargaan.
Menurut Jaka Sriyana (2013:47), peran strategis BMT dalam mengurangi kemiskinan terlihat dari kegiatan ekonomi BMT yang mempunyai kegiatan sosial (Baitul Maal) dan kegiatan bisnis (at-Tamwil) Kegiatan  sosial  ekonomi  BMT  dilakukan  dengan  gerakan  zakat,  infaq  sedekah  dan  wakaf.  Hal  ini merupakan keunggulan BMT dalam mengurangi kemiskinan.Dengan menggunakan dana ZISWAF ini, BMT menjalankan produk pinjaman kebajikan (qardhul hasan).
Masih menurut Jaka Sriyana Sementara untuk kegiatan bisnisnya BMT memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan modal usaha, dan melayani masyarakat yang ingin menitipkan dananya  kepada  BMT  dengan  konsep  syariah.  Hal  ini  tentunya  akan  dapat  memberikan  bantuan
pinjaman dana kepada masyarakat yang membutuhkannya (2013:47). Keberadaan Baitul Tamwil PCM Kebayoran Baru diwakili oleh Koperasi Sinar Surya namun belum menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam melakukan aktifitas usahanya.
Disamping mempunyai peran dalam memberikan permodalan dalam skala kecil BMT mempunyai peran dalam masyarakat;
a. Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non syari’ah.
b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil.
c. Melepaskan masyarakat dari sikap ketergantungan terhadap rentenir.
d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.
Beberapa peran BMT yang disebutkan dalam Buku Pintar Ekonomi Syari’ah;
a. Sebagai motor penggerak ekonomi dan sosial masyarkat.
b. Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi syari’ah.
c. Penghubung antara kaum aghniya (kaya) dan kaum dhu’afa (miskin).
d. Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang barakah, ahsanu ‘amalan dan salaam melalui spiritual communication dengan dzikir qalbiyah illahiyah.
e. Manjauhkan nasabah dari rentenir.

## 4. Peluang Pendirian Baitul Maal Wat Tamwil
Kesadaran  masyarakat  untuk  menerapkan  nilai-nilai  Islam  dalam  segala  aspek  kehidupan  tak terkecuali dalam aspek kegiatan ekonomi dapat dilihat dengan semakin maraknya pendirian Koperasi Syariah. Sebagai penerapn dari Qur’an Surat Al-Baqorah: 275 “ Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".
Deputi  BI  Kanwil  V  Jateng-DIY  Ananda  Pulungan  (Baihaqi,  2015:  neraca.com)  menyatakan bahwa  perbankan  tidak  bisa  menyentuh  seluruh  kalangan  masyarakat.  "Salah  satunya  untuk  sektor syariah,  tidak  semua  perbankan  bisa  menyentuh  level  masyarakat  muslim  di  Jawa  Tengah."  Maka diperlukan hadirnya lembaga Keuangan lain yang dapat mengisi peranan Lembaga Keuangan Perbankan ditengah-tengah masyarakat yang belum tersentuh perbankan.
Masih  menurut  Ananda  Pulungan  Deputi  BI  Kanwil  V  yang  dimuat  dalam  situs  berita ( www.neraca.co.id )  jelas-jelas  menyatakan  Baitul  Maal  Wat  Tamwil  menjadi  salah  satu  lembaga keuangan yang dibutuhkan oleh perbankan.
BMT  yang  mempunyai  kekhasan  menggunakan  sistem  syari’ah  dalam  kegiatan  keuangannya, maka  perlu  sosialisasi  kepada  masyarakat  tentang  sistem  ekonomi  syariah  karena  masyarakat  sudah terbiasa dengan sistem ekonomi konvensional
Dalam  laporan  pertanggungjawabannya  PP  Muhammadiyah  periode  2010-2015  melaporkan terdapat 437 Baitul Maal Wat Tamwil artinya keberadaan BMT dalam Muhammadiyah bukalah hal yang
asing  di  lingkungan  Persyarikatan  Muhammadiyah,  kesadaran  untuk  mendirikan  atau  menggunakan sistem  syariah  dalam  aktivitas  koperasi  perlu  dimulai  dari  memberikan  pengetahuan  mengenai  fiqih muamalat kepada pengurus koperasi dan anggota koperasi.
Kurangnya  pengetahuan  tentang  fiqih  muamalat  dikalangan  anggota  koperasi  tercermin  dari wawacara (wawancara,  2018)  yang menganggap SHU sama dengan Bagi hasil dalam sistem syariah. Dari hasil wawancara juga terungkap adanya wawacan pembentukan BMT dengan ditunjuknya Bapak Syakir (wawancara, 2018) untuk mendalami tata cara pembentukan  meskipun sebenarnya saat ini peran- peran BMT, telah dilakukan oleh Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang lain seperti peran Baitul Maal lebih mengarahkan pada usaha-usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana  yang non profit , seperti  Zakat,  Infaq  dan  Shodaqoh,  serta  mengoptimalkan  distribusinya  sesuai  dengan  peraturan  dan amanahnya  telah  dijalankan  oleh  Lazis-Mu  PCM  Kebayoran  Baru  yang  dalam  Laporan  Pertanggung jawaban  tahun  2016  tercatat  total  pemasukan  sebesar  Rp.1.695.676.768.48  dengan  total  pengeluaran sebesar  Rp. Rp1.024.685.682,30 sesuai  dengan  laporan  pertanggungjawaban  tertanggal  31  Desember 2016 (Laporan Kinerja, 2016:36) dan peran Baitul Tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana  komersial  telah  dijalankan  oleh  Koperasi  Karyawan  dan  Guru  Sinar  Surya  dilingkungan Pendidikan dasar menegah PCM Kebayoran Baru, hanya saja dalam menjalankan kegiatannya belum menggunakan prinsip syariah.
Menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX2004 koperasi yang sudah berdiri dapat membentuk Unit Jasa Keuangan Syariah  (UJKS)  sebagai  bagian  dari  kegiatan  koperasi  jadi  jika  Koperasi  Sinar  Surya  berkehendak menggunanakan sistem syariah untuk kegiatan pembiayaan, invenstasi dan simpanan dapat membentuk sebuah Unit Jasa Keuangan Syariah.
Adapun  cara  pendirian  Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah  Tingkat  Primer  dan  Sekunder, dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  4  Tahun  1994  tentang Persyaratan  dan  Tata  Cara  Pengesahan  serta  Putusan  Menteri  Negara  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan Menengah  Republik  Indonesia  Nomor  104.1/Kep/M.KUKM/X/2002  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Taryono,2011).
Pengajuan  permohonan  pengesahan  akta  pendirian  Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah  wajib melampirkan:
a. Berita acara rapat pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah, disertai dengan daftar hadir, dan bukti fotocopy KTP seluruh anggota
b. Surat bukti penyetoran modal pada awal pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Primer sekurang-kurangnya Rp 15 juta dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Sekunder sekurang- kurangnya Rp 50 juta
c. Setoran sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan dalam bentuk deposito pada bank Syariah  yang  disetorkan  atas  nama  Menteri  cq  Ketua  Koperasi  yang  bersangkutan  yang dapat dicairkan sebagai modal awal Koperasi Jasa Keuangan Syariah / Unit Jasa Keuangan Syariah  atas  dasar  persetujuan  pencairan  oleh  Menteri  atau  Pejabat,  yang  dilaksanakan bersamaan dengan pengesahan dan atau perubahan anggaran dasar koperasi
d. Rencana kerja sekurang-kurangnya satu tahun yang menjelaskan antara lain :
1) Rencana penghimpunan dana dan pengalokasian pembiayaannya beserta jenis akad yang melandasinya
2) Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  yang  memuat  peraturan  dan  prosedur  transaksi sumber  dana  dan  pembiayaan  lengkap  dengan  teknis  penerapan  akad  Syariah  dan perhitungan bagi hasil/marjin masing-masing produk simpanan maupun pembiayaan, dan telah diminta fatwa/rekomendasi dari Dewan Syariah yang bersangkutan
3) Rencana  penghimpunan  modal  sendiri  berasal  dari  simpanan  pokok,  simpanan  wajib, modal pernyataan, hibah maupun cadangan
4) Rencana  modal  pembiayaan  yang  diterima,  yang  dilengkapi  dengan  penjelasan  status akad dan manfaat serta keuntungan dari pemilik dana dan koperasi
5) Rencana pendapatan dan beban, harus dijelaskan sesuai dengan Pola Syariah dan tidak bertentangan dengan fatwa dari Dewan Syariah yang bersangkutan
6) Rencana  dibidang  organisasi  yang  meliputi  rencana  struktur  organisasi,  uraian  tugas, tanggungjawab  dan  wewenang,  jumlah  karyawan,  serta  rencana  pembentukan  dewan syariah, bagi  Koperasi  Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah  yang telah mampu mengangkat ahli atau dewan syariah
e. Nama dan riwayat calon pengelola dengan melampirkan :
1) Surat keterangan pengalaman pernah mengikuti pelatihan dan magang/kerja di Lembaga Keuangan Syariah
2) Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari pihak yang berwajib yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan tindak pidana
3) Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pengurus sampai dengan derajat kesatu
f. Keterangan  pokok-pokok  administrasi  dan  pembukuan  yang  didesain  sesuai  karakteristik lembaga keuangan syariah meliputi :
1) Blanko permohonan menjadi anggota
2) Blanko permohonan pengunduran diri sebagai anggota
3) Buku daftar anggota
4) Buku daftar simpanan pokok dan simpanan wajib anggota

## 5) Blanko tabungan dan atau Simpanan Berjangka
6) Blanko adminstrasi Pembiayaan/Tagihan (Piutang) yang diberikan
7) Blanko administrasi hutang yang diterima
8) Blanko administrasi modal sendiri
9) Formulir akad Pembiayaan dan Piutang Jual Beli
g. Daftar Sarjana Keja yang memuat catatan daftar
1) Kantor, meja dan kursi
2) Komputer dan alat hitung
3) Tempat penyimpanan uang atau brankas
4) Tempat menyimpan buku administrasi dan pembukuan
BMT merupakan penggabungan dua unit usaha, baitul mal yang mengumpulkan dan menyalurkan dana  infaq,  shodaqoh,  zakat  dan  wakaf  dan baitul  tamwil unit  usaha  yang  mengumpulkan  dan menyalurkan  dana  komersial  untuk  mendapatkan  profit  dengan  melakukan  kegiatan  pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi.
Amal  Usaha  Muhammadiyah  Kebayoran  Baru  telah  memiliki  Lazis-Mu  yang  mengelola  dana infaq, shodaqoh, zakat dan wakaf. Sedangkan Baitul Tamwil -nya saat perannya dilakukan oleh Koperasi Sinar Surya yang saat ini belum menerapkan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan keuangannya, dan Koperasi Sinar Surya dapat membentuk unit usaha baru berupa Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) sebagai bagian dari kegiatan Koperasi Sinar Surya.

## SIMPULAN
Baitul Mal dan Baitul Tamwil merupakan dua unit kegiatan ekonomi yang secara prinsip menerapkan sistem keuangan syariah.
Terbatasnya  akses  masyarakat  dalam  menggunakan  fasilitas  perbankan  membuat  koperasi, Koperasi Syariah (BMT) mempunyai keistimewaan berupa mudah diakses oleh masyarakat menengah bawah khususnya karena persyaratannya mudah dan melayani pinjaman dalam jumlah kecil.
Baitul Mal Wat Tamwil berbadan hukum Koperasi tunduk kepada UU No. 25 Tahun 1992 karena belum adanya Undang-Undang yang secara khusus mengatur BMT, maka BMT tunduk pada beberapa Undang-Undang  terlebih  pasca  dibatalkannya  UU  No.17  Tahun  2012  tentang  Perkoperasian  oleh Mahkamah Konstitusi.
Jika  koperasi  konvensional  ingin  menggunakan  sistem  syariah  dalam  usaha  pembiayaan, invenstasi dan simpanannya maka tidak perlu membuat Badan Hukum baru tapi cukup membuat Unit usaha baru berupa Unit Jasa Keuangan Syariah.

## DAFTAR PUSTAKA
Basuki Rakhmad, Merawat Potensi Pajak Sektor UMKM Melalui Kehumasan, http://www.pajak.go.id/content/article/merawat-potensi-pajak-sektor-umkm-melalui- kehumasan-0 publikasi Minggu, 7 Juni 2015 - 16:12
Fitriani  Prastiawati  dan  Emile  SatiaDarma,  Peran  Pembiayaan  Baitul  Maal  wat  Tamwil  Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari sector Mikro Pedangang Pasar Tradisional, Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol. 17 No.2 Juli 2016 Hlm199
Ira Siti Romah Maulida, BAB II Konsep Koperasi dan Baitul Maal Wat Tamwil dalam Pengembangan Ekonomi,
http://repository.unisba.ac.id/bitstream/handle/123456789/4827/06bab2_Ira%20Siti%20Rohma h%20Maulida_10010209066_skr_2016.pdf?sequence=6&isAllowed=y
Jaka Sriyana, Fitri Raya, Peran BMT dalam mengatasi kemiskinan di kabupaten Bantul, INTERFENSI, Vol.7, No. 1, Juni 2013: 29-50 hlm.47

## Laporan Pertanggung Jawaban
Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Tahun Buku 2017 (Januari- Desember 2017) RAT Koperasi Jasa “Sinar Surya” hlm. 17-22
Laporan Kinerja, LazisMu Kebayoran Baru 2016
M Amin Aziz, e-book, Tata Cara Pendirian BMT, Jakarta, Pusat Komunikasi Ekonomi Syari’ah, 2008, hal. 2
Muhamad  Bari  Baihaqi  BI  :  Perbankan  Tidak  Bisa  Menyentuh  Seluruh  Masyarakat  , http://www.neraca.co.id/article/63005/bi-perbankan-tidak-bisa-menyentuh-seluruh-masyarakat , dipublis Kamis, 17/12/2015
Moh. Supendi, Pengaruh Iklim Organisasi dan Kepuasan Kerja Guru Terhadap Ketahanmalangan Guru SD Muhammadiyah DKI Jakarta, SIGMA Jurnal, No.02 Volume VII Desember 2015 hlm.23
Partomo, Tiktik Sartika, Usaha kecil menengah dan Koperasi, Working Paper Series No. 9 , Center For Industry and SME Study, Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, Juni 2004. Hlm.6
Sriyana, Jaka (2013), Peran BMT Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kabupaten Bantul , INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol. 7, No. 1, Juni 2013: 29-50 hlm 47
Subaiki  Ikhwan,  Ahmad  Romadhon,  Moh  Supendi,  Kemandirian  Finansial  Lembaga  Pendidikan Melalui  Enterpreneurship  dan  Partnership  (studi  Kasus  Al-  Ashriyyah  Nurul  Iman  Islamic Boarding School Parung Bogor), Seminar Nasional dan Gelar Produk (SenasPro)  17-18 Oktober 2016 270-275 Hlm.271
Suyoto, Hermin dan Endratno, Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dalam Meningkatkan Keinerja Usaha Rumah Tangga di Purwokerto, Saintesks, Volume XII No. 1 Maret 2015 hlm.46
Taryono, http://lampung.tribunnews.com/2011/10/13/apa-syarat-mendirikan-koperasi-syariah ,  Kamis, 13 Oktober 2011 16:47
Yusar Sagara dan Muharam Angga Pratama (2016), Penguatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Baitul Mal Tanwil (BMT) Sebagai Balai Usaha Mandiri Rakyat Terpadu (BUMRT) Sosio Didaktika: Social Science Education Journal, 3 (1), 2016, 81-91
Wawacara Kristuti Tanggal 26 Maret 2018
Wawacara Tata Tanggal 2 April 2018
Wawancara tanggal 27 Maret 2018
Wawancara tanggal 27 Maret 2018