Tanggung Jawab Sosial Penyelenggaraan pendidikan
Yang bercirikan Keadilan  Pada Masyarakat
Oleh: Farid Th. Musa

## Abstract
Reolity happened now shows condition of opportunity to obtain education,  including  obliged to learn that there are still blocked by compulsion  to pay various pq)ment. on the contrqry,  too much  letting frie sweet promises to the management of educatian with a real guarantee bewitchs. But on the contrary  the promise is very dfficult to bi realized- Hence doesn't  surprise everyrwhere many demands for government to hold responsible  to the promise. social responsibility is striving  to gite again t, public what which have been ontaining. Thereby will be created a partnership which  more well- balanced  and profits, because pubtic which hqs increasiagly smart with existence of education.
Kata Kunci: Tanggung  Jawab  Sosial, pendidikan,  Keadilan,  Masyarakat.
Latar Belakang Dewasa ini pendidikan di luar negeri terutama di bagian Eropa seperti Belanda,  Swedia,  Norwegia, dan Finlandia,  serta negara-negara Eropa lainnya diakui sebagai yang  terbaik  di dunia. Di negara-negara tersebut pendidikan mampu diintegrasikan dengan riset dan industri. Bahasa kasarnya dunia pendidikan di negara- negara tersebut,  mencetak  para ahli dan tenaga kerja  terampil yang dibutuhkan lembaga riset  maupun  industri. Sistem yaug terintegrasi inilah yang memunculkan  inovasi-inovasi baru setiap tahun, baik dalam teknologi, sains, maupun jasa. Sistem yang berlajan  terus  menerus inilah yangpada akhirnya membentuk  sebuah budaya inovasi.
Hasil penyelenggaran
pendidikan mereka  tersebut tidak mengherankan membawa negara- negara barat itu sebagai  penyelenggara pendidikan terbaik di dunia. Negara yang telah  disebutkan  seperti Swedia, Belanda, Norwegia, dan Finlandia adalah  negara yang termasuk dalam peringkat  10 (sepuluh) besar di dunia untuk  proses penyelenggaraan pendidikannya. Bahkan dapat dikatakan  negara seperti Finlandia yang hanya berpenduduk  5,2 Juta Jiwa dan memiliki pendapatan perkapita 37.460 Dolar AS, dalam Laporan Tahunan Forum  Ekonomi  Dunia tahun 2004 dan  2006, menempatkan Finlandia  sebagai negara  pada urutan nomor 1 (satu)  yang ekonominya kompetitif di dunia (Laporan  United
Nations/PBB dan  World Bank/Bank Dunia tahun  2004  dan 2006). Bandingkan dengan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Sangat jauh berbeda,  di mana pengintegrasiaan dunia pendidikan, riset dan industri baru sebatas wacana  besar. Di Indonesia dunia pendidikan, riset dan industri seolah jalan sendiri-sendiri.  Akibatnya banyak hasil-hasil riset menjadi pajangan yang tersimpan rapi dan terkunci di dalam lemari besi  beberapa perguruan tinggi. Selain itu kalangan pelaku industri selalu mengeluh  karena lembaga pendidikan  dianggap tidak mampu menghasilkan lulusan yang memenuhi  kebutuhan  pasar  kerja.
Kiranya kita patut merenung dan bertanya  dalam diri kita sendiri dan bertanya kepada pemerintah Indonesia, mengapa  penyelenggaraan pendidikan di negara kita berbanding terbalik dengan  rlegara-negara tersebut di atas. Sebenarnya apa yang terjadi dan kurang  dalam penyelenggaran pendidikan kita. Bagaimana cara pemgintegrasian pendidikan,  riset, dan industri dapat berjalan  baik dan  sukses di Finlandia.
Walaupun kondisi obyektif yang demikian memperhatinkan, apalagi  kalau  kita selalu memperbandingkan terus kemajuan penyelengaarn pendidikan di Indonesia dengan negara-negara tersebut di atas. Bahkan negara-negara yang kemerdekaannya dicapai jauh sebelum Indonesia  merdeka,  seperti Singapura, Malaisya sekalipun, sungguh sangat menyedihkan  proses pendidikan di negara kita. Dengan demikian  cita-cita pendidikan yang ingin diwujudkan oleh
pendiri  Republik  Indonesia sangat sulit diwujudkan.
Belajar dari pengalaman historis peradaban dunia, hasil berbagai penelusuran akan menemukan bahwa bangsa yang sekarang tennasuk dalam gugusan negara maju di bidang pendidikan seperti Swedia, Belanda,
Finlandia, Norwegia, bahkan  Singapura dan Malaisya,  adalah negara-negara yang menempatkan  per-rdidikan  sebagai prioritas utama. Pada umumnya negara-negara tersebut menganut paradigma To Build Nation Build
School. Berangkat dari pemikiran logika  tersebut, sebenarnya  paradigma To Build  Nation Build School, pada hakikatnya  harus  dipegang  teguh oleh pemerintah Republik  Indonesia dan penyelenggara pendidikan. Jauh sebelum Indonesia di proklarnirkan, para pendiri negara telah mencangkan at all cost  atau prinsip  prograrn wajib belajar dengan didukung pendidikan berasrama dan berikatan  dinas.  Di mana-mana mulai  dari Sekolah Dasar sampai Universitas Negeri dibangun dan dilengkapi dengan fasilitasi perumahan Guru dan Dosen, demikian juga Perguruan Tinggi dilengkapi dengan  asrama  mahasiswa putra dan putri. Menunggu Pendidikan
Realisasi Anggara Sejak' "zaman Orde Lama maupun Orde Baru, sudah ditetapkan dalam konstitusi  ataupun UUD 1945, yakni dalam  Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menetapkan pemerintah mengusahkan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran  nasional yan-e maksud tersiratnya  adalah kervajiban
pemerintah membiayai penyelenggaraan  pendidikan nasional. Kemudian hal ini diwujudkan oleh pemerintah dengan menerapkan keb{jakan sistem Sumbangan Pembangunan Pendidikan (Spp). Secara logis kalau kita renungkan kembali bahwa kebijakan ini, pada hakikatnya melanggar ketentuan  Pasal 3l ayat (l) UUD 1945. Pada intinya dalam suatu negara kesejahteraan di dunia paling tidak pendidikan wajib belajar memang sepenuhnya di biayai pemerintah. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang pada  awalnya telah melakukan  studi  perbandingan tentang penyelenggaran pendidikan  di beberapa negara, melalui amandemennya sepakat  memperjelas  semangat yang terkandung  dalam  pasal  tersebut.
Amandemen yang dilakukan oleh  MPR menghasilkan yakni pasal 31 UUD 1945 yang  tadinya hanya memuat 2. (dua) ayat berubah menjadi 5 (lima) ayat  dengan  tambahan 3 (tiga) ayat, yakni Pertama,  ayat (2) yang tertulis setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Kedua, ayat (4) yang tertulis negara memprioritaskan  anggaran  pendidikan sekurang-kurangnya 20 % (duapuluh) persen dari APBN  dan APBD untuk memenuhi  kebptuhan penyelenggraan pendidikan  nasional. Ketiga, ayat (5) yang tertulis pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek).
Kenyataan yang sekarang terjadi adalah  disayangkan kondisi kesempatan memperoleh pendidikan, termasuk  pendidikan wajib belajar masih terhalang oleh keharusan
membayar berbagai pungutan. pada saat yang  sama  sarana dan prasarana sekolah masih jauh dari tuntutan ketentuan  Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, dan pada  saat yang sama masih  banyak  pelajar  mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai SMA, dan Madrasah tidak  memiliki buku,  juga pada saat yang sama Guru sekolah mupun  Dosen  sampai Curu Besar di Perguruan Tinggi ilmu pengetahuan alam dan teknologi tidak memiliki laboratium. Selanjutnya  pada saat yang sama pula banyak Universitas Negeri harus memungut kuliah  yang di atas penghasilan rata-rata penduduk, sementara  pemerintah teleh memberikan  bantuan anggaran  kepada perguruan tinggi tersebut. Sebaliknya Pemerintah  Pusat maupun Pemerintahan  Daerah belum terpanggil untuk berusaha keras memenuhi tuntutan  ketentuan  Pasal 13 ayat (l) tentang kewajiban pemerintah membiayai wajib belajar dan ayat (4) tentang perlu disediakannya anggaran pendidikan sekurang-kurangnya Z0 persen dari APBN  dan  ApBD, serta ayat (5) tentang kewajiban pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Fred  W  Riggs (1964) menyatakan  kebanyakan yang dihadapi oleh negara-negara  berkembang  dalam pelaksanaan  pembangunan  adalah salah satunya  merealisasikan  pendidikan  di seluruh kalangan sosial atau masyarakat.  Pandangan di atas, mengajarkan  kepada kita semua  bahwa pendidikan  merupakan tuntutan dalam rangka melaksanakan usaha-usaha pembangunan.  Dengan demikian suatu pembangunan  dapat dikatakan  berhasil,
kalau penyelenggaraan pendidikannya juga berhasil.
Pemerintah Pusat melaui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenaas) di tahun 2004 telah mempublikasikan bahwa the amount is substansial, but affordable (The Economics Of Denlocracy, 2004).
Sesungguhnya apabila kita menyermati publikasi dari Bappenas tersebut, sungguh sangat menyakitkan dan memprihatinkan dalam APBN presentase  anggaran  terhadap  APBN 2008 menurun dibandingkan dengan APBN  20A7 dari  11 Persen menjadi kurang dari 11 persen. Sementara
Mahkamah Konstitusi sudah  dua  kali memutuskan pada tahun 2006 dan talrun  2007  bahwa anggaran pendidikan di bahwa 20 Persen bertentangan  dengan UUD 1945. Dengan demikian kondisi anggaran  pendidikan  nasional seperti yang digambarkan di atas, dalam prsepektif sosial  tanpa diupayakan
dengan sungguh-sungguh penyelenggaraan  pendidikan nasional
sesuai dengan amanat ketentuan UUD 1945,  pendidikan  nasional tidak akan mampu mencerdaskan kehiduPan bangsa, tetapi sebaliknYa daPat menghasilkan  masalah-masalah sosial baru bangsa. Sebab tidak mustahil sistem kapitalis dan liberalisasi akan muncul dalam proses  penyelenggaraan pendidikan. Kalau demikian terjadi,
maka  sangat jelas bertentangan  dengan ketentuan UUD 1945  Yang lebih menganut  sistem kerakYatan.
Pendidikan  Berbasis  Pluralisme Pluralisrne  adalah uPaYa utuk membangun tidak saja kesadaran normatif teologi s, tetapi juga kesadaran
sosial, di mana kita hidup di tengah- tengah  masyarakat  yang plural dari segi agama, budaya, etnis, dan berbagai keragaman sosial lainnya. Dapat dikatakan  pluralisme  bukanlah konsep teologis semata,  melaiukan juga konsep sosiologis.
Berkenaan  dengan hal tersebut Frans Magnis Suseno ( 1993), memberikan  catatan yang  patut  dikaji oleh masyarakat agama, bahwa tantangan  agama di masa mendatang adalah merebaknya konflik,  baik antar umat  agama,  maupun inter umat  agama itu sendiri. Di sinilah arti penting pluralisme sebagai jembatan untuk meminimalisir dan mengkahiri  konflik. Untuk merubah kerangka berfikir (mindset) yang masih  keliru, kiranya kita perlu duduk bersama, saling mendengar  dan bertukar  pikiran, baik dengan sesama penganut agafia yang sama  maupun yang berbeda penganut agania. Upaya untuk mencairkan kebekuan wacalla pluralisme  dapat dipercepat dengan jalan mengidentifikasi pendidikan di sekolah-sekolah.  Lembaga  pendidikan menjadi media yallg paling tepat mereparasi minds et seseorang.
Penyelenggaran pendidikan agama yang seharusnya diharapkan menjadi  media penyadaran umat, pada kenyataannya  sampai saat ini masih memelihara kesan eksklusivitas.
Dengan demikian  dalam masyarakat akan tumbuh pemahaman yang tidak inklusif, sehingga  harmonisasi dalam penyelenggaraan pendidikan Yang masih bersifat  pluralisme di tengah- tengah masyarakat tidak daPat terwujud.
Pluralisme bukan hanya 146 beragam atau majentuk, pluralisnte
lebih dari sekedar majemuk atau beragam dengan ikatan aktif kepada kemajemukan. Pluralisme lebih sekedar toleransi dengan usaha yang aktif untuk memahami orang lain. Meskipun toleransi  sudah pasti merupakan sebuah langkah kedepan dari ketidakharmonisan dan ketoleransiaan. Toleransi tidak mengharuskan kita untuk mengetahui segala  hal. Toleransi dapat menciptakan iklim untuk menahan diri. Dengan kata lain  toleransi  tidak hanya menjembatani jurang stereotip dan kekhawatiran yang  bisa justru mendominasi gambaran bersama sebuah dasar yang rapuh untuk masyarakat yang kompleks. Sejatinya pluralisme harus berkembang melebihi  toleransi untuk mencapai  pemahaman  yang konstruktif. Kita  harus  memiliki lembaga pendidikan,  baik yang dimulai dari SD, SMA sampai Perguruan Tinggi yang mengaj arkan tentang adany a pluralisme dalam konteks sosial.
Pada dasarnya manusia adalah makhuk yang bebas, walaupun kebebasan itu tetap berada dalam lingkup kekuasaan  Tuhan. Kebebasan manusia dapat dibedakan dalam dua golongan besar yaitu Pertama, kebebasan sosial, yakni kebebasan yang diterima dari orang lain (sesama manusia) yang bersifat heterenom Kedua,  kebebasan  elrsistensial, yakni kemampuan manusia untuk menentukan sikap  dan perilaku dirinya sendiri yang bersifat otonom.
Kebebasan sosial memberi ruang  gerak  bagi kebebasan ehsistensial. Hal ini berarti kebebasan eksistensiol  bergerak dalam ruang  yang ditoleransi oleh kebebasan sosial.
Kebebasan sosial berhubungan langsung  dengan  kebebasan elcsitensial, demikian juga sebaliknya. Selanjutnya kebebasan sosial dapat dibatasi oleh tiga jenis yakni: Pertama,  keterbatasan fisik. Kedua, keterbatasan psikis. Ketiga" adanya perintah/larangan normatif.
Bagi masyarakat  tradisional, menerima  modentitas berarti mengikhlaskan aneka kehilangan yang disebabkan oleh setiap  perubahan  yang mendalam dan radikal. Kehilangan  ini bisa diterima,  apabila merupakan  harga yang  harus  dibayar demi pembangunan, tetapi dengan satu syarat hasilnya  dapat dinikmati.
Tanggung  Jawab Sosial pendidikan
Manusia  pada  dasamya  tidak hidup  sendiri.  Dalam ruang lingkup kemasyarakatan,  kebebasan manusia yang  satu dibatasi  atau berbenturan oleh kebebasan manusia yang lain. Untuk itri kebebasan perlu digunakan secara bertanggung jawab semata-mata demi kehidupan  bangsa dan negara. Demikian juga dalam kebebasan pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan nasional  harus  dibatasi oleh rasa tanggung jawab bahwa penyelenggaraan pendidikan pada akhirnya  ditujukan kepada  kepentingan publik.
Pada hakikatnya tanggung jawab adalah  kesediaan  dasariah untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Dalam terminologi hukum istilah tanggung jawab diganti dengan tanggung  gugat  (Sidh arta 2006: 49). Menurut pandangan para ahli penggunaan istilah tanggung jawab memang  berkonotasi lebih luas daripada  tanggung  gugat.  Setiap bentuk
tanggung jawab senantiasa  menuntut pertanggung jawaban apabila  perbuatan itu sudah  selesai dilakukan. SesungguhnYa tak daPat disangkal  bahwa saat ini lembaga pendidikan yakni sekolah-sekolah sampai  pada perguruan tinggi terjepit dalam desakan tiga Poros kekuatan yakni: Pertama, globalisasi negara.
Kedua,  globalisasi Pasar. Ketiga, globalisasi  masyarakat. Selanjutnya jika lembaga pendidikan  tersebut, baik dimulai dari sekolah-sekolah sampai perguruan tinggi ingin membenahi  dan meningkatkan mutu  atau kualitas penyelenggaraanya, maka pengelola dan pimpinan  sekolah maupun pimpinan perguruan tinggi  perlu secara bijak memperhatikan tiga elemen kekuatan  glabal isasi  tersebut.
Untuk mengetahui  dengan jelas bagaimana peran dari tiga kekuatan globalisasi  tersebut, maka penulis mencoba  memberikan  gambaran Yang singkat  tentang Peran dari tiga kekuatan globalisasi  tersebut, dengan cara  pandang seorang sosiolog.
Pada hakekatnYa kekuatan negara yang dijalankan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah melalui dinas pendidikan  di daerah  dan
Dewan  Perwakilan Daerah,  menyentuh pengelolaan dan PenYelenggaraan sekolah, salah satunYa melalui anggaran. Negap mengatur pendidikan melalui kekuasaannYa dalam merancang dan melaksanakan anggaran, baik di tingkat nasional maupun di daerah.  Secara Positif, kekuatan  negara  dibutuhkan karena pendidikan merupakan bagian dari hak asasi  manusia. Maka dari itu negara perlu memastikan dan bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan
dasar bagi  seluruh  lapisan masyarakat yang  ada di pelosok-pelosok Indonesia. Dengan  adanya anggaran tersebut,  negara  memastikan standar pelayanan publik pendidikan bisa dipenulri  secara  merata di seluruh lndonesia. Kekuatan globalisasi pasar yang  mulai merambah dunia pendidikan muncul  dalam bentuk sumber-sumber daya yang dimiliki, termasuk di antaranYa modal dan jejaring ekonomis.  Berbagai lembaga pendidikan mulai dari SD samPai SMA, dan bahkan  Perguruan  Tinggi sudah masuk dalarn pusaran kompetisi pasar. Pada intinya secara  positif kompetisi pasar antar lebamga pendidikan  akan membawa kesadaran
mengenai kebutuhan meningkatkan mutu pendidikan. untuk layanan
Berbagai  elemen  Pengelola  dan
pimpinan, serta pengurus lembaga pendidikan berusaha mengubah paradigma pengelolaan lembaga pendidikan  sebagai suatu laYanan pendidikan itu sendiri. Sesungguhnya kekuatan  pasarlah Yang mendorong kompetisi dalam pendidikan derni perbaikan mutu. PrinsiP-PrinsiP ekonomi  pasar  bebas tidak sesuai dengan sistem pendidikan, karena dalam pandangan sosial pendidikan bermutu  adalah  satu hak dasar sosial yang harus  dipenuhi oleh negara dengan jaminan pemenuhan hak tanpa
terkecuali.
Sejajar dengan kekuatan globalisasi negara dan Pasar, seharusnya kekuatan lain Yakni kekuatan  globalisasi masYarakat menjadi  salah satu penopang proses dernokratisasi suatu bartgsa rnelalui pendidikan.  Kekuatan masyarakat
dapat menciptakan keseimbangan (balance) dalam interaksi di antaranya dalam  ruang  publik yakni penyelenggaraan  pendidikan.
Secara historis, pendidikan awalnya dari masyarakat dan untuk kebaikan masyarakat itu sendiri (Hoogvelt,  1985).  Peran masyarukat dalam kemajuan pendidikan amat penting dan harus perlu ditingkatkan agar menjadi  sejajar dengan peran negara dan pasar.  Masyarakat dapat memberi kontribusi  berupa sumber- sumber  daya  berupa dana,  jejaring, keterkaitan  budaya,  dan kearifan  lokal masyarakat setempat. Sayang masyarakat yang diharapkan dapat meqjadi kekuatan yang menciptakan keseimbangan (balance) bagi kecendrungan  hegemonik  negara dan kecerrdrungan  ekspolitasi pasar masih sangat lemah dan terjebak dalam kemiskinan  struktural.
Uraian di  atas tersebut mengharuskan  tanggung jawab sosial seharusnya dilaksanakan  bukan hanya demi kepentingan sendiri yakni penyelenggara  pendidikan, melainkan demi kemalahatan publik. Sebaliknya program pengembangan masyarakat tidak dilakukan hanya untuk mendapatkan  simpati  dan membangun citra positif, tetapi  menjadi  bagian visi dan tujuan yang lebih manusiawi. Tanggung jawab sosial merupakan upaya untuk memberi kembali kepada  masyarakat  apa  yang sudah diperoleh dan membangun masyarakat. Dengan demkian akan tercipta  kemitraan yang lebih seimbang dan menguntungkan, karena masyarakat yang sudah semakin  cerdas dengan adanya pendidikan.
Hari ulang  tahun pendidikan nasional di tahun 2009 kemarin, mengingatkan tentang semakin banyaknya anomali dalam praktek pendidikan. Praktek Ujian Nasional (UN) dengan  menyiasati jalan pintas yakni  drilling soal-soal untuk mata pelajaran yang termasuk UN, demikian juga praktek antipedagogis seperti simplikasi disiplin dengan kekerasan fisik  atau sebagai kriminalisasi pendidikan. Kriminalisasi pendidikan terjadi jika manusia dan perumus kebijakan dan pengelola pendidikan menangani  amanah dengan sikap  yang salah.  Kesalahan terjadi  ketika yang dipercaya menangani pendidikan ternyata tidak peduli falsafah tentang hakikat manusia, realitas kehidupan. Pendidikan sesungguhnya perlu  diurai  kembali pada semangat dasar  pendidikan yang berorientasi pada  peserta didik dengan
menempatkannya sebagai bagian globalisasi. Prinsip yang dikembangkan  oleh Bapak Pendidikan kita Ki Hajar  Dewantoro yakni  prinsip asih,  asuh dan  asah, kiranya kembali diaktualisasikan di tengah-tengah masyarakat. Tiga pilar yang menjadi acuan kebijakan yang membebaskan yakni mengembangkan pserta didik belajar  untuk tahu, belajar untuk berbuat, dan belajar untuk hidup bersama.
Banyaknya anomali dunia pendidikan  mengindikasikan kita telah terjadi salah sasaran. Kita telah terjebak pada tirani memecahkan kesalahan dengan  kesalahan, rabun yang  membedakan  mana yang batil dan mana  yang  hak.
Orde  reformasi  masih belum mampu  mengubah titik nadir menjadi
titik balik.  Kenyataan masyarakat yang menggugat  pemerintah, kerana tidak aspiratif  tidak kompoten dan kurang komitmen. Departemen Pendidikan Nasional  menyikapi kemerosotan pendidikan dengan  sebuah Renstra  dan mengiklankan  besar-besar capaian renstra  Depdiknas  menggembirakan.
Seharusnya pada hari ulang tahun Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 2009 kemarin, kita perlu ikhlas  mengakui, keterpurukan  yang masih dialami bangsa ini terkait model pendidikan yang kita selenggarakan. Meski secara de jure kita cukup merdeka  dalarn  menentukan model pendidikan  kita, namun  secara de facto, praktek  kolonialisme  masih dominan. Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah masih bernuansa imitatif untuk mengembangkan kemampuan operatif dan akuisitif dari teknologi. Sementara kemampuan inovatif masih jauh dari harapan. Untuk mengatasi hal itu dibutuhkan strategi dalam rangka pembenahan atas keterpurukan  model penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, yakni dengan cara sebagai  berikut: Pertama, perlu pemberdayaan  ruang keativitas. Dalam hal ini peserta didik dipandang  sebagai partner pendidikan dan subyek pedagogis. Dalam  kondisi tertentu merel6a menjadi pelaku.
Kedua, kita butuh  pijakan pilosofis pendidikan.  Kekuatan  internal  menjadi pedoman dan penuntun arah dalam bernagai kebijakan. Ketiga, ada political will dari pemerintah,  artinya rambu-rambu yang terumus dalam kurikulum amat baik karena mengikuti
pemikiran mutakhir. pedagogis-edukatif
Dengan mendasarkan pada strategi  tersebut, untuk sementara tidak ada pilihan lain selain menyadari kembali pola pendidikan yang masih menindas dan  selanjutnya menguatkan kehendak secara kolektfkebangsaan membuat pembaharuan. Hanya demikian bangsa dan negara  Indonesia akan maju secara gradual  dan kian kokoh.

## Kesimpulan
Sesungguhnya  tanggung jawab sosial penyelenggaraan pendidikan nasional, pada intinya menekankan jrga pada tanggung jawab moral.
Penyelenggaran pendidikan  yang saat ini melahirkan kesemerautan merupakan tanggung jawab dari pemerintah  pusat maupun pemerintah daerah. Anggaran pendidikan yang diamanatkan oeh konstitusi dasar negara yakni UUD 1945, harus segera direalisasikan  secepatnya tanpa mencari alasan lagi untuk menunda pelaksanaannya.
Penyelenggaraan pendidikan nasional di harapkan  dapat mengejar ketertinggaan dengan negara-negara lain di dunia. Sistem pendidikan yang setiap pergantian  pemerintah selalu diikuti  jrga dengan perubahan kurikulum  sudah saatnya dirubah dengan lebih  mengakomodasi tuntutan ilmu, riset  dan teknologi. Hal ini diharapkan agar penyelenggaraan pendidikan lebih mengikuti perkembangan kekuatan globalisasi pasar yang ada, atau dengan kata  lain yang lebih mengakomodasi kebutuhan globalisasi pasar.

## Daftar Pustaka
Hoogvelt, Ankie MM, 1985, sosiologi Masyarakat  sedang Berkembang, Rajawari Pers  Jakarta.
Riggs, Fred w, 1,964, Administration In Developing countries: The Theory of Prismatic Society, Hougthon Mifflin Company. Boston Seidman,  Robert, 1972, La,v And Development: A General Model, In Law And Society  Review.
schlosberg,  David, 2!0!, Defining  Environmental  Justice, Theories, Movements,
And Nature,  Oxford University press, New york. suseno,  Frans Magnis, 1993, Etika  Dasar, Masalah-Masalah pokok Filsafat Moral,  Edisi keduq Cetakan Keempat. Kanisius, yogyakarta walters, Malcolrq L994, Modern  sociorogical Theory. sug" Fuuu"ation.  London

## Biodata Penulis
Fence M Wantu, Pekerjaan:  Dosen Hukum Acara Universitas  Negeri Gorontalo dan  Universitas Gorontalo. Pendidikan : Sarjana Hukum Universitas
Sam Ratulangi Manado. Magister Hukum Universitas  Gadjah Mada
Yogyakarta. Kandidat Doktor di Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta.
Zainudin. Pendidikan:  Sarjana Syariah UIN Alauidin  Makasar.  Magister  Hukum
Universitas Muslim Indonesia  Makasar.  Pekerjaan: Dosen STAI
YAPIS Takalar dan mengajar di berbagai Perguruan Tinggi Swasta
dan sedang mengikuti  Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas
Hasanuddin.
Dikson  Junus. Pendidikan:  Sarjana llmu Politik Universitas Samratulangi
Manado. Magister  Administrasi  Public Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta.  Pekerjaan: Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Negeri Gorontalo. Selain itu sebagai konsultan dalam
berbagai  pengambilan  kebijakan  yang dilakukan oleh  Pemerintah.
Munkizul Umam, Dosen Hukum Islam Univesitas Negeri Gorontalo. Pendidikan
: Sarjana hukum Islam IAIN Alaudin  Gorontalo.  Magister Filsafat di
Universitas Gadjah  Mada Yogyakarta.
Arqam  Laya, Dosen Teknik Sipil Universitas Negeri Gorontalo. Pendidikan:
Sarjana Teknik Universitas Samratulangi  Manado. Magister  Teknik
Sipil Universitas Gadjah Mada. Saat ini sementara  mengikuti perididikan Doktor  53 di Universitas Gadjah Mada.  Selain itu sebagai
Konsultan teknik-
Nurmin K. Martam, Pekerjaan: Dosen  Fakultas Hukum Universitas Gorontalo.
Pendidikan: Sarjana  Hukum dari Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta.  Magister Hukum  Universitas Muslim Indonesia Makasar.
Amirudin Y' Dako' Pendidikan: Sarjana Teknik Elektro  Universitas Samratulangi
Manado' Magister Engineering (M.Eng) Universitas  Gadjah Mada yogyakarta.  pekerjaan: Dosen  Fakutas Teknik Universitas Negeri Gorontaro.  serain itu aktif diberbagai  Lembaga  swadaya  Masyarakat (LSM) dan aktif mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dikeruarkan pemerintah di bidang lingkungan hidup
Iskandar  Zurkarnaen Nasibu: pendidikan: Sarjana Teknik Erektro universitas Negeri Manado.  Sementara mengikuti pendidikan Magister  Engginering  (M.Eng) Universitas  Gadjah Mada yogyakarta. Pekerjaan:  Dosen  Fakutas Teknik universitas Negeri Gorontaro. Juwita suma,  Dosen Fakurtas Kesehatan  Masyarakat universitas Gorontalo. pendidikan Sarjana Kesehatan Masyarakat di srIK Tamaranrea Makasar'  Selain itu sebagai Wakil Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Gorontalo
Mas'ud  rdris, Dekan  Fakultas  Kesehatan  Masyarakat universitas Gorontaro. pendidikan: Fakurtas Kedokteran universitas Negeri Samraturagi  Manado. sementara mengikuti sereksi pendidikan Magister Kesehatan di universitas Gorontalo kerjasama  dengan Universitas Hasanudin  Makasar.
rdrus usu, Dosen  Fakurtas Ekonomi universitas Gorontalo.  pendidikan
Sarjana Ekonomi  Universitas Gorontalo. Magister Manajemen universitas Muslim Indonesia  Makasar.  Selain itu sebagai wakil Dekan  Fakultas Ekonomi  Universitas Gorontalo.
Azwar Pakaya,  Dosen hukum Bisnis / Dekan Fakurtas Hukum Universitas Gorontalo. Dosen tetap IAIN Alaudin Gorontalo. pendidikan : Sarjana Hukum  universitas sam Ratulangi Manado.  Magister Hukum Universitas  Muslim Indonesia  Makassar.
Johan  Jasin,  Pekerjaan:  Dosen Hukum Acara  universitas Negeri Gorontalo dan
Universitas Gorontalo. Pendidikan : Sarjana Hukum Universitas
Hasanudin Makasar. Magister Hukum universitas Hasanudin
Makasar. Kandidat Doktor  di Universitas Hasanudin Makasar
Faried Th Musa: Pekerjaan: Dosen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas
Negeri Gorontalo. Sekaligus sosiolog uNG. Pendidikan: Sarjana llmu Politik Universitas sam Ratulangi  Manado.  Magister sosiologi
Universitas Gadjah  Mada Yogyakarta
I. Persva ra ta n ffi i:?x#t :;;,T,::' " A rti ker
Tulisan  dapat berupa Artkel Hasil penelitian maupun Artikel Konseptual (Lepas) di bidang: Hukum.  Artikel dapat ditulis  dalam bahasa Indonesiaatau bahasa Ingris sepanjang 15 - 18 halaman.  Artikel diketik di atas kertas kurto (tipe huruf Times New Roman, font 2 spasi rangkap).  Artikel harus  disertai dengan abstrak (abstract) dalam bahasa Indoneiia  (abstract bahasa Inggris) atau bahasa Inggris (abstrak  bahasa  Indonesia) (l 50 - 2aa katu) dan kata lunci dalam  bahasa  Indonesia  (3 - 5 kata). Sistematika artikel hasil penelitian harus memuat: judul, nama penulis, abstrak, kata kunci,  latar belakang  masalah,  perumusan masalah, meiode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan,  daftar  pustaka. sistematika artikel konseptual {lepas)  harus memuat judul, nama penulis, abgtrak kata  kunci, pendahuluan,  pembahasan (langsung  dibuat  menjadi sub- sub judul sesuai  dengan  kebutuhan),  penutup,  daftar  pustaka.
Penulisan daftar pustaka  disusun secara alfabeths  dengan  ketentuan sebagai berikut:
- Buku. penulisan  dimulai dengan  nama  pengarang (dimulai  dengan nama belakang pengarong dan tanpa gelar) tahun penerbitan, juhul buku (dicetak miring) penerbit,  tempat  penerbitan
- Makalah. penulisan dimulai dengan nama  pengaran (dimulai dengan nama belakang pengarang tanpa gelar), judul makalah (diawali dan diakhiri dengan  tando petik), nama forumnya./seminar,  tempat,  tanggal  dan tahun- - Artikel satu jurnal. penulisan dimulai dengan nama penulis artikel (dimulai  dengan  nama  belakang dan tanpa gelar),judul artiker (dimulai dan diakhiri dengan  tanda petik), nama jurnal (dicetak miring), volume, nomor, bulan dan tahun.
- Karangan/Essai dalam suatu buku kumpulan karangan/essai. Penulisan dimulai dengan  nama pengarang (dimulai dengan nama belalrang dan tanpa gelar) judul karangan/essai (dimulai  dan diakhiri dengan tanda petik), nama  editor (dimulai dengan nama  belakang dan tanpa gelar),  tahun penerbitan, judul buku  (dicetak miring) penerbit, tempat  penerbitan.
- Internet. Penulisan dimulai dengna  nama penulis (dimulai dengan  nama belakang dan tanpa gelar), judul tulisan (dimulai dan diakhiri dengan tanda petik), tempat tulisan  dimuat (dicetak miring), web site, tanggal diakses.
Daftar Pustaka. Hendaknya dirujuk  dari  edisi mutakhir dan  sangat disarankan dari buku yang bisa dipertanggungjawabkan
Penulisan kutipan  menggunakan model catatafl tengahlcacatan perut (Inside Note).
2. 1-
4.
5.
6.
7. Artikel dalam  bentuk printout danJtas disc  yang disertai dengan Curiccdn Vitae (CY) dapat dikirim atau diserahkan  secara langsung paling  lambat sfi bulan  sebelum bulan penerbitan  kepada:

## JURNAL  HUKUM LEGALITAS
Alamat:
Jetis Pasiraman JT. II No. 587 (0274) 560413

## E-Mail:
amir-dako@yahoo.com
masekol2@yahoo.co.id
fence.wantu@)rahoo. co. id d.katili@yahoo.co.id
g. Tim Penyunting  berhak menyeleksi  dan mengedit artikel yang masuk- kepastian p"*.,ut*n atau  penolakan artikel akan diberitahukan secara tertulis-
Penulis  yang artikelnya  dimuat wajib memberi  konstribusi biaya cetak yang dibayarkan pada  saat menyerahkan artikel. Artikel yang tidak dimut akan dikernbalikan,  dengan konsekwensi  uang yang sudah terlanjur  dibayar akan
dikembalikan juga.