## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol.  4  No  2 – Agustus  2023,  Hal.  358-366  |  Tersedia  online  di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.4.2.7821.358-366

## ASPEK KEBEBASAN BERPENDAPAT MENURUT HUKUM POSITIF UNTUK MEMINIMALISIR PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) MENJELANG PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA
Flavia Tanaya Chandra 1 , Irawati 2 , Shindy Natalia Litani 3 , Juwi Sonia 4 , Elvira Fitriyani Pakpahan 5
Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia flaviatanaya@gmail.com, irawati_pbc@yahoo.com, shindy.litani31@gmail.com, juwisonia@gmail.com, elvirapakpahan@unprimdn.ac.id

## Abstrak
Kebebasan  berpendapat  merupakan  hak  setiap  manusia.  UUD  1945  menjamin  hak  kebebasan  berpendapat. Perkembangan  teknologi  telah  mempermudah  masyarakat  dalam  menyuarakan  pendapatnya  lewat  sosmed. Untuk melindungi masyarakat dari kejahatan dunia maya pemerintah menerbitkan UU ITE. Berlakunya UU ITE menuai  kontraversi  dari  masyarakat.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  konteks  kebebasan berpendapat  menurut  hukum  positif  di  Indonesia  dan  menganalisis  kebebasan  berpendapat  diera  digitalisasi dalam  menyuarakan  keadilan.metode  penelitian  dilakukan  dengan  teknik  pengumpulan  data  sekunder  dengan alat pengumpul data melalui studi dokumen terhadap Peraturan Perundang-Undangan  jurnal dan  media  massa, Pengolahan  data  dilakukan  dengan  menguraikan  kata  dalam  bentuk  kalimat  teratur  dan  efektif,  analisis  data dilakukan  dengan  kualitatif,  kerangka  berfikir  dilakukan  melalui  analisis  terhadap  Undang-Undang  yang mengatur tentang kebebasan  berpendapat dari sebelum dan sesudah era digitalisasi. Hasil penelitian ini adalah pembahasan  mengenai  konteks  hak  kebebasan  berekspresi  dan  berpendapat,  bentuk-bentuk  kebebasan berpendapat, kepastian  hak kebebasan  berpendapat  di Indonesia. Kesimpulan dari penelitian  ini adalah konsep kebebasan  berpendapat  harus  selalu  berkolerasi  dengan  kewajiban  sebagai  bentuk  keseimbangan  dalam  hidup bermasyarakat, dasar hukum kebebasan berpendapat  adalah UUD 1945, UU No 9 Thn 1998, UU ITE (hukum dunia maya).
Kata Kunci: Kebebasan Berpendapat, Hoax

## Abstract
Freedom  of  opinion  is  right  of  every  human  being.  The  1945  Constitution  guarantees  the  right  to  freedom  of expression. Technological  developments have made it easier for people to  voice their opinions through social media. To protect  the public from cyber crime, the government  issued the ITE Law. The enactment of the ITE Law reaped controversy from the public. The purpose of this study was to determine the context of freedom of opinion  according  to  positive  law  in  Indoensia  and  analyze  freedom  of  opinion  in  the  era  of  digitalization  in voicing  justice.  The  research  method  was  carried  out  using  secondary  data  collection  techniques  with  data collection tools through document studies of laws and regulations journals and mass media, processing data is carried  out  by  describing  words  in  the  form  of  regular  and  effective  sentence,  data  analysis  carried  out qualitatively, the framework of thinking is carried out through an analysis of the laws that regulate freedom of expression  from  before  and  after  the  digitalization  era.  The  result  of  this  study  are  discussions  regarding  the context of the right to freedom of expression and opinion,  forms of freedom of opinion, the certainly of the right to freedom of opinion in Indonesia.The conclusion of this study is that the concept of freedom of opinion must always be correlated with obligations as a form of balance in social life, the legal basis for freedom of opinion is the 1945 Constitution , Law No. 9 of 1998 UU ITE (Cyber Law).
Keywords: Freedom of Opinion, Hoax

## I. PENDAHULUAN
Konstitusi  menjamin  bahwa  setiap  individu  berhak  atas  kebebasan  berpendapat.  Oleh  karena itu,  Negara  Republik  Indonesia,  sebagai  negara  yang  berdasarkan  prinsip  supremasi  hukum  dan
demokrasi,  mempunyai  kewenangan  untuk  menetapkan  peraturan  dan  menjamin  penegakannya. Penerapan  kebebasan  berekspresi  mencakup  berbagai  cara,  termasuk  namun  tidak  terbatas  pada tulisan,  buku,  percakapan,  artikel,  dan  banyak  platform  teknologi  informasi  canggih.  Penting  agar penyebaran ekspresi tersebut dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan hukum terkait Muhammad (2018).
Undang-Undang  Dasar  1945  (UUD  1945)  menjamin  hak  atas  kebebasan  berpendapat  untuk semua lapisan masyarakat. Bahkan didalam asas negara demokrasi dan liberal hak ini ditempatkan di kedudukan  tertinggi  dalam  menjalankan  pemerintahan,  akan  tetapi  kebebasan  berpendapat  ini  harus tetap dalam koridor atau batasan hukumnya Nuna (2019).
Perkembangan  teknologi  khususnya  dibidang  komunikasi  telah  mempermudah  masyarakat untuk dapat menyuarakan pendapatnya melalui berbagai macam jenis sosial media yang ada, dengan kata  lain  saat  ini  media  sosial  menjadi  salah  satu  wadah  penyampaian  aspirasi  masyarakat.  Hal  ini sebenarnya  sesuatu  yang  baik  karena  adanya  kemajuan  dibidang  media  teknologi  dan  informasi Nasution (2020).
Seiring  berjalannya  waktu  perkembangan  teknologi  khususnya  dibidang  komunikasi  telah mempermudah  masyarakat  untuk  dapat  saling  berinteraksi,  berkomunikasi,  serta  bertukar  informasi tanpa terhalang ruang dan waktu, dengan memanfaatkan berbagai macam jenis sosial media yang ada, dengan kata lain saat ini media sosial menjadi salah satu wadah interaksi masyarakat keruang public Nasution (2020).
Dengan semakin mudah diaksesnya media sosial oleh masyarakat, ternyata juga menimbulkan suatu  permasalahn  baru  terhadap  gejala  sosial  termasuk  salah  satu  diantaranya  yang  paling  sering ditemui  yaitu  beredarnya  berita  bohong  (hoax)  di  media  sosial  yang  tentunya  dapat  menimbulkan kegaduhan ditengah Masyarakat Muslichatun (2019). Penyebaran informasi palsu, terkadang disebut sebagai berita palsu atau hoax, melibatkan niat yang disengaja untuk mengelabui atau memanipulasi persepsi penerimanya, meskipun pencetusnya sadar akan kepalsuan berita tersebut. Salah satu contoh umum  dari  jurnalisme  yang  tidak  akurat  adalah  tindakan  memberikan  nama  pada  suatu  benda  atau peristiwa  yang  menyimpang  dari  peruntukannya  yang  sebenarnya.  Menurut  definisi  alternatif,  hoax dapat dikategorikan sebagai manuver menipu yang digunakan untuk menimbulkan kepercayaan pada sesuatu yang salah dan sering kali tidak memiliki koherensi logis Wahyuni (2021).
Fenomena berita hoax mulai marak terjadi di Indonesia diperkirakan sejak masa pemilihan presiden pada tahun 2014 dan diduga merupakan akibat dari sengitnya persaingan kegiatan kampanye yang dilakukan lewat media sosial. Penyebaran berita hoax secara strategis dilakukan di ranah publik untuk merusak reputasi individu atau partai politik yang menjadi lawan politik. Taktik ini, juga disebut sebagai kampanye hitam atau kampanye negatif, dimaksudkan untuk menurunkan kedudukan dan kredibilitas entitas yang menjadi sasaran. Dewan Pers di Indonesia telah mengidentifikasi korelasi antara maraknya hoaks dan krisis kepercayaan masyarakat terhadap media arus utama. Akibatnya, individu cenderung mencari informasi dari sumber media yang tidak professional Mufid (2019).

## II. METODE PENELITIAN
1. Jenis dan Sifat Penelitian
Penelitian  ini  berjenis  yuridis  normatif  yang  bersifat  presprektif,  yaitu  praktis  atau  terapan dan  bertujuan  untuk  menyelesaikan  permasalahan  Titik  (2013).  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  deskriptif,  khususnya  menggunakan  metodologi  pemecahan  masalah  untuk menganalisis dan mendeskripsikan  suatu fenomena. Analisis ini mencakup subjek dan objek hukum  dalam  konteks  penelitian,  dengan  fokus  pada  identifikasi  dan  deskripsi  informasi faktual, tanpa menyertakan prinsip-prinsip rekayasa. Menurut Mara (2018).
2. Sumber Bahan Hukum
Bahan hukum diperoleh melalui data sekunder. Data sekunder mengacu pada informasi yang digunakan  untuk  menjawab  pertanyaan  penelitian  dan  dikumpulkan  oleh  peneliti  melalui referensi bahan-bahan yang ada.
3. Teknik Pengumpulan Data dan Informasi
Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sekunder, yaitu dengan menggunakan analisis dokumen sebagai alat utama pengumpulan data. Analisis dokumen adalah metodologi penelitian  yang  melibatkan  pemeriksaan  dan  interpretasi  berbagai  dokumen  untuk mengumpulkan  data  dan  informasi  relevan  mengenai  subjek  penelitian  spesifik  yang  sedang
diselidiki Sodik (2019). This  research  examines  the documentation process by  analyzing  the laws and regulations governing journals and electronic mass media.
4. Pengolahan Data dan Informasi
Menurut  Al-Bahara  Bin  Ladjamudin,  pengolahan  data  mengacu  pada  fase  temporal  di  mana data mengalami transformasi untuk memperoleh informasi yang bermakna dan berharga Asep (2014).  Metodologi  pengolahan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  melibatkan pemanfaatan  frasa  deskriptif  yang  disusun  secara  koheren  dan  efisien.  Pendekatan  ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan memfasilitasi interpretasi data.
5. Analisis Data dan Informasi
Konsep  analisis  data  dikemukakan  oleh  Noeng  Muhadjir  sebagai  pendekatan  sistematis terhadap  eksplorasi  dan  pengorganisasian  catatan  observasi,  wawancara,  dan  sumber informasi  lainnya.  Tujuannya  adalah  untuk  meningkatkan  pemahaman  peneliti  tentang contoh-contoh  yang  diperiksa  dan  secara  profesional  menyampaikan  penemuannya  kepada pembaca  yang  lebih  luas.  Untuk  meningkatkan  pemahaman,  penting  untuk  melakukan analisis  lebih  lanjut  dalam  upaya  memastikan  signifikansinya  Rijali  (2018).  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  kualitatif  dalam  analisis  data,  yang  secara  khusus  berfokus  pada data non-numerik yang terdiri dari kumpulan variabel berbeda.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Konstitusi  telah  memberikan  setiap  warga  negara  hak  konstitusional  untuk  kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, dalam kapasitasnya sebagai negara demokrasi konstitusional, Republik Indonesia  mempunyai  kewenangan  untuk  menetapkan  peraturan  dan  menjaga  penegakan  peraturan tersebut. Hak menjalin interaksi, berkomunikasi, serta bertukar informasi antar  sesama manusia juga merupakan  bentuk  kebebasan  yang  dapat  diaplikasakan  lewat  berbagai  macam  media  perantara seperti lewat tulisan, buku, diskusi, artikel dan melalui berbagai media perantara lainnya. Akan tetapi dalam  rangka  pemenuhan  hak  masyarakat  ini  tentunya,  setiap  masyarakat  juga  tidak mengesampingkan  kewajiban  dengan  harus  dapat  dipertanggung  jawabkan  segala  perbuatan  sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku Arifin (2018).
Undang-Undang  Dasar  1945  (UUD  1945)  menjadi  landasan  hukum  utama  bagi  pelaksanaan kebebasan  berekspresi  di  Indonesia.  Badan  ini  mempunyai  posisi  tertinggi  dalam  hierarki  legislatif, dan  berfungsi  sebagai  titik  rujukan  mendasar  bagi  semua  tingkat  peraturan  di  negara  ini.  Undang- Undang  Dasar  Indonesia  Tahun  1945  mempunyai  ketentuan  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan kebebasan  berekspresi,  yang  memungkinkan  individu  untuk  secara  bebas  mengekspresikan keyakinannya dan terlibat dalam upaya kreatif. Jaminan konstitusional ini semakin diperkuat dengan berlakunya  UU  No.  9  Tahun  1998,  yang  secara  khusus  mengatur  tentang  kebebasan  menyampaikan pendapat di muka umum Nur Cholis (2020).
Negara menjamin terlindungnya hak warga negara untuk terlibat dalam sosialisasi dan interaksi interpersonal,  yang  mencakup  kebebasan  berekspresi  dan  akses  terhadap  perlindungan  hukum. Kewajiban  individu  dalam  suatu  masyarakat  dalam  berinteraksi  sosial  meliputi  kewajiban  menjaga hak  dan  kebebasan  orang  lain,  menaati  prinsip-prinsip  moral  yang  diakui  secara  universal,  menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menjamin terpeliharanya ketertiban dan keamanan masyarakat. Terpeliharanya keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.
Seiring  berjalannya  waktu  perkembangan  teknologi  khususnya  dibidang  komunikasi  telah mempermudah  masyarakat  untuk  dapat  saling  berinteraksi,  berkomunikasi,  serta  bertukar  informasi tanpa terhalang ruang dan waktu, dengan memanfaatkan berbagai macam jenis sosial media yang ada, dengan kata lain saat ini media sosial menjadi salah satu wadah interaksi masyarakat keruang public Nasution (2020).
Dengan semakin mudah diaksesnya media sosial oleh masyarakat, ternyata juga menimbulkan suatu  permasalahn  baru  terhadap  gejala  sosial  termasuk  salah  satu  diantaranya  yang  paling sering  ditemui  yaitu  beredarnya  berita  bohong  (hoax)  di  media  sosial  yang  tentunya  dapat menimbulkan kegaduhan ditengah Masyarakat Muslichatun (2019).
Penyebaran informasi palsu, yang biasa disebut berita palsu atau hoax, melibatkan upaya yang disengaja  oleh  pembuatnya  untuk  mengelabui  atau  memanipulasi  penerimanya  agar  menerima informasi  tersebut  sebagai  kebenaran,  meskipun  pembuatnya  sadar  akan  kepalsuan  tersebut.  Salah satu  contoh  umum  dari  jurnalisme  yang  tidak  akurat  adalah  tindakan  memberikan  nama  pada  suatu
objek  atau  kejadian  yang  menyimpang  dari  sebutan  sebenarnya.  Menurut  definisi  alternatif,  hoax dapat  dikategorikan  sebagai  manuver  menipu  yang  digunakan  untuk  menumbuhkan  kepercayaan terhadap  sesuatu  yang  secara  faktual  tidak  benar  dan  sering  kali  tidak  memiliki  koherensi  logis Wahyuni (2021).
Kegiatan  penyebaran  berita  bohong  (hoax)  melalui  media  online  merupakan    sebuah pemberitaan  yang  telah  direkayasa  atau  dapat  diumpamakan  seperti  pemutar  balikan  fakta  dari keadaan  yang  sebenarnya.  Saat  ini,  maraknya  informasi  palsu  yang  disebarluaskan  di  tengah masyarakat  melalui  platform  media  sosial.  Penyebaran  informasi  yang  tidak  berdasar  dan menyesatkan  mempunyai  kapasitas  untuk  menimbulkan  kebingungan  besar  di  kalangan  masyarakat luas.  Ada  rasa  kebingungan  yang  lazim  di  kalangan  masyarakat  umum  mengenai  kebenaran  berita yang disebarluaskan, karena penyebaran informasi palsu yang dilakukan oleh individu atau kelompok dapat  menyebabkan  perbedaan  dalam  informasi  yang  dikomunikasikan  kepada  penerima  yang berbeda.
Parliamentary Office of Science and Technology menggolongkan berita palsu berdasarkan jenis kontennya, menjadi enam bagian, yaitu:
- Penyebaran  konten  palsu  mengakibatkan  peredaran  informasi  yang  sepenuhnya  tidak benar.
- Manipulasi  konten  mengacu  pada  perubahan  yang  disengaja  terhadap  informasi  atau gambar  asli,  umumnya  melibatkan  pembuatan  judul  yang  lebih  sensasional,  yang  sering digunakan dalam praktik clickbait.
- Materi  menarik  yang  memasukkan  unsur  sumber  asli,  seperti  memanfaatkan  branding kantor berita yang sudah mapan.
- Terlihat adanya materi yang menyesatkan, dimana informasi disajikan dengan cara  yang menipu, seperti menyajikan pendapat pribadi sebagai fakta objektif.
- Kesalahan  koneksi  material  teridentifikasi,  dimana  informasi  yang  valid  secara  faktual disandingkan dengan detail yang salah secara kontekstual, seperti contohnya ketika judul artikel gagal mewakili isinya secara akurat.
- Sindiran  dan  parodi  mencakup  penyajian  konten  berita  yang  lucu  namun  fiktif  dengan cara yang meniru keaslian.
Fenomena  berita  hoax  mulai  marak  terjadi  di  Indonesia  diperkirakan  sejak  masa  pemilihan presiden pada tahun 2014 dan diduga merupakan akibat dari sengitnya persaingan kegiatan kampanye yang  dilakukan  lewat  media  sosial.  Berita  hoax  dihembuskan  keruang  publik  dengan  tujuan  agar dapat  menjatuhkan  pamor  setiap  orang  atau  parpol  yang  menjadi  lawan  politik  atau  yang  dikenal dengan  kampanye  hitam  atau  kampanye  negatif.  Dewan  Pers  di  Indonesia  telah  mengidentifikasi korelasi  antara  maraknya  hoaks  dan  krisis  kepercayaan  masyarakat  terhadap  media  arus  utama. Akibatnya,  individu  cenderung  mencari  informasi  dari  sumber  media  yang  tidak  professional  Mufid (2019).
Berdasarkan  temuan  kajian  yang  dilakukan  oleh  Mastel  (Masyarakat  Telematika  Indonesia), subjek  yang  paling  sering  dimanipulasi  atau  dijadikan  konten  untuk  menyebarkan  informasi  palsu (hoax) adalah perolehan data yang berkaitan dengan masalah politik dan SARA (suku, agama). , ras, dan  kemasyarakatan).  Penyebar  hoax  mengeksploitasi  hal-hal  sensitif  yang  berkaitan  dengan perbedaan  sosial,  politik,  etnis,  agama,  dan  ras,  serta  dinamika  antarkelompok,  dengan  tujuan memanipulasi sentimen publik.
Berdasarkan  temuan  survei,  sebagian  besar  responden,  yaitu  91,8%,  mengaku  sering menemukan konten-konten yang bersifat menipu terkait sosial politik, termasuk topik seperti pemilu kepala  daerah  dan  urusan  pemerintahan.  Topik  SARA  yang  mirip  dengan  sosial  politik  menduduki peringkat kedua dengan angka prevalensi sebesar 88,6%. Format utama konten hoaks yang memiliki tingkat  penerimaan  tertinggi  di  kalangan  responden  adalah  konten  tekstual,  yaitu  sekitar  62,1%. Sebaliknya,  konten  hoaks  dalam  bentuk  foto  lebih  sedikit,  yaitu  sekitar  37,5%,  sedangkan  konten video  hanya  0,4%.  Survei  yang  dilakukan  terhadap  para  peserta  mengungkapkan  bahwa  sebagian besar  responden,  khususnya  92,4%,  melaporkan  melihat  konten  yang  menipu  di  berbagai  platform media  sosial,  termasuk  Facebook,  Twitter,  Instagram,  dan  Path.  Persentase  ini  jauh  lebih  tinggi dibandingkan situs web (34,9%), televisi (8,7%), media cetak (5%), email (3,1%), dan radio (1,2%). Fenomena ini dapat dikaitkan dengan kecenderungan individu terhadap objek atau pengalaman yang menimbulkan  rasa  ngeri  atau  bahaya,  karena  preferensi  tersebut  berpotensi  membentuk  perilakunya.
Pengguna  media  sosial  mempunyai  kemampuan  untuk  memberikan  informasi  yang  menipu  dengan tujuan memancing reaksi yang signifikan.
Menurut Faizal Rahman yang merupakan seorang jurnalis Gerakan Anti Hoax Kaltim, kegiatan penyebaran  berita  bohong  (hoax)  dapat  disebar  luaskan    melalui  gerakan  individu  per-individu  yang berarti  kegiatan  penyebaran  berita  bohong  (hoax)  ini  sengaja  dibuat  oleh  akun-akun  personal,  di media sosial sendiri penyebaran kontennya dapat dilakukan melalui berita dalam grup-grup yang ada di  media  sosial  yang  tersedia.  Saat  ini,  Indonesia  dianggap  kurang  memahami  perbedaan  pendapat dan menunjukkan kemajuan yang terbatas dalam membangun sistem demokrasi yang kuat. Selain itu, elemen  ini  juga  berkontribusi  terhadap  kemudahan  masyarakat  dalam  mengasimilasi  berita  bohong yang  sengaja  disebarkan  melalui  media  internet,  yang  dilakukan  oleh  pihak  yang  tidak  bertanggung jawab.
Penyebaran informasi palsu, kadang-kadang disebut sebagai berita palsu atau hoax, merupakan suatu  bentuk  perbuatan  yang  termasuk  dalam  lingkup  hukum  pidana.  Penyebaran  informasi  palsu yang  biasa  disebut  dengan  berita  bohong  atau  hoaks  telah  diatur  dalam  KUHP.  Pelanggaran  yang disebut  dengan  penyebaran  atau  penyiaran  ini  merupakan  tindakan  sengaja  menyebarkan  berita bohong  kepada  masyarakat  luas  dengan  tujuan  menjangkau  khalayak  luas.  Istilah  "penyiaran" menyiratkan bahwa kejahatan tidak terjadi jika informasi palsu dikirimkan hanya kepada satu orang. Oleh karena itu, agar berita palsu dapat dianggap demikian, maka berita tersebut harus disebarluaskan kepada minimal dua orang Kurniawati (2020).
Wujud  tindak  pidana  penyebaran  informasi  palsu  (hoaks)  dapat  dilihat  pada  ketentuan  Pasal 311  KUHP.  Sesuai  dengan  isi  pasal  ini,  dalam  hal  seseorang  melakukan  tindak  pidana  pencemaran nama baik atau pencemaran nama baik secara tertulis, ia dapat didakwa melakukan pencemaran nama baik  apabila  tidak  dapat  membuktikan  dugaan  yang  dituduhkan,  tidak  memiliki  bukti  yang mendukung,  dan  mengajukan  tuntutan  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan.  fakta  yang  telah ditetapkan.  Teks  tersebut  mengandung  aspek  pencemaran  nama  baik.  Masa  penahanan  yang prospektif dapat diperpanjang hingga maksimal empat tahun. Menurut Pasal 378 KUHP, orang yang dengan  sengaja  mencari  keuntungan  yang  melawan  hukum  bagi  diri  sendiri  atau  orang  lain  dengan menggunakan  cara-cara  yang  menipu  seperti  menggunakan  identitas  atau  status  palsu,  melakukan penipuan,  atau  mengarang  serangkaian  kebohongan,  untuk  membujuk  orang  lain  agar  melepaskan diri.  aset,  berhutang,  atau  mengampuni  kewajiban  yang  belum  terbayar,  dapat  didakwa  melakukan penipuan.  Ancaman  maksimal  atas  pelanggaran  ini  adalah  hukuman  empat  tahun  penjara  Siddiq (2017).
Diluar  ketentuan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  apabila  ditelaah  lebih  mendalam mengenai perbuatan penyebaran berita bohong (hoax) jauh sebelum era digital juga telah diatur dalam Undang-Undang  No.1  Tahun  1946.  Sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  14  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1946  tentang  Peraturan  Hukum  Pidana,  orang  yang  dengan  sengaja  menimbulkan keresahan masyarakat dengan menyebarkan berita palsu atau pemberitahuan, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. bertahun-tahun. Selain itu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat  (2)  undang-undang  tersebut,  orang  yang  menyiarkan  berita  atau  menyampaikan  pemberitahuan yang  berpotensi  menimbulkan  kegaduhan  masyarakat,  padahal  ia  mengetahui  kebohongannya, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun. bertahun-tahun Lewan (2019).
Berdasarkan  struktur  isi  pasal  tersebut,  dapat  diketahui  bahwa  terdapat  beberapa  aspek  yang menjadi  unsur penyusun tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan  (2) Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1946.  Yang  dimaksud  dengan  “siapapun”  berarti  bahwa  setiap  manusia, apapun  identitas  spesifiknya,  mempunyai  potensi  untuk  berperan  sebagai  pelaku  atau  badan  hukum. Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  istilah  “penyiaran”  berasal  dari  kata  “siaran”  yang  berarti tindakan  menyebarkan  informasi  kepada  masyarakat  umum.  Dalam  konteks  delik  ini,  tersirat  bahwa individu yang melakukan perbuatan tersebut  menginginkan agar konten siarannya dapat menjangkau khalayak yang lebih luas. Istilah "elemen" dalam konteks suatu item berita atau pemberitahuan berita mungkin  sama  dengan  pemberitahuan,  dimana  berita  atau  pemberitahuan  biasanya  mencakup beberapa  cerita  atau  informasi  yang  berkaitan  dengan  kejadian  penting  atau  patut  diperhatikan, termasuk  berita,  laporan,  dan  pengumuman.  Individu  harus  memiliki  kapasitas  untuk  mengevaluasi secara kritis kebenaran berita atau pengumuman. Sesuai ketentuan yang tertuang dalam Pasal 14 ayat (1),  secara  tegas  menegaskan  kepalsuan  suatu  berita  atau  pemberitahuan.  Sebaliknya,  Pasal  14  ayat (2)  mengatur  bahwa  seseorang  mempunyai  kemampuan  untuk  meragukan  kebenaran  berita  atau
pemberitahuan tersebut. Bilamana dilakukan suatu pelanggaran yang disengaja menurut Pasal 14 ayat (1),  maka  ditetapkan  suatu  delik  kelalaian  berdasarkan  Pasal  14  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1946. Adanya kecerobohan dapat disimpulkan dari penggunaan frasa “ seharusnya sudah bisa ditebak"  dalam  teks.  Bahan  terakhir  berpotensi  menimbulkan  perselisihan  di  antara  individu,  karena penggunaan  istilah  “bisa”  menyiratkan  bahwa  munculnya  permasalahan  di  masyarakat  tidak  serta merta  memerlukan  verifikasi  empiris.  Kekacauan  yang  disebutkan  di  atas  mewakili  kemungkinan kejadian atau kemungkinan yang masuk akal.
Sejalan  dengan  kerangka  teoritis  sosiologi  hukum,  dikemukakan  bahwa  transformasi masyarakat  pasti  akan  menyebabkan  modifikasi  dalam  sistem  hukum,  karena  hukum  cenderung tertinggal  dari  kemajuan  teknologi.  Seiring  berkembangnya  zaman  maka  tindak  kejahatan  juga  akan ikut  berkembang.  Perbuatan  penyebaran  berita  bohong  yang  pada  awalnya  terjadi  melalui  interaksi masyarakat  secara  langsung,  kemudian  pada  saat  sekarang  ini  telah  berevolusi  dengan  penyebaran berita bohong (hoax) ini terjadi dalam ruang lingkup dunia maya Rahmawati (2020).
Belum adanya ketentuan yang tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946  tentang  Penetapan  Locus  Delicti  pada  tindak  pidana penyebaran  berita  bohong  (hoax)  menimbulkan  tantangan  bagi  aparat  penegak  hukum  dalam mengidentifikasi  peraturan  perundang-undangan  pidana  yang  berlaku.  Kesulitan  ini  muncul  karena kemampuan  pelaku  untuk  terlibat  dalam  kejahatan  dunia  maya  melalui  platform  media  sosial  yang melampaui batas geografis.
Situasi seperti itu tentunya akan menciptakan permasalahan-permasalahan ditengah masyarakat karena ada suatu  kekosongan dalam  hukum.  Kejahatan tentunya  akan  semakin marak terjadi apabila tidak  adanya  suatu  hukum  yang  secara  tegas  mengatur  perbuatan  tersebut.Apabila  mengutip  teori kepastian hukum yang diutarakan oleh Van Apeldoorn kepastian hukum mengandung dua komponen. Poin awal berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum yang dapat diterapkan pada keadaan tertentu, yang menunjukkan bahwa kehadiran hukum yang mengatur sangat penting untuk mencapai keadilan dalam skenario atau konteks tertentu. Aspek kedua juga mencakup pengertian kepastian hukum, yang berarti menjaga  pihak-pihak  yang  terlibat  dari  berbagai  pelanggaran.  Tindakan  yang  bertentangan  dengan undang-undang hukum Hadisiswati (2014).
Dalam  menyikapi  permasalahan  ini,  pemerintah  berinisiatif  membentuk  peraturan  perundang- undangan  yang  secara  tegas  mengatur  operasional  yang  dilakukan  di  ranah  digital.  Peraturan perundang-undangan yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini resmi diundangkan pada tanggal 21 April 2008. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang biasa disebut dengan Undang-Undang  Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)  merupakan  undang-undang  pertama  di  Indonesia.  berkaitan  dengan  hukum  siber.  Undang- undang ini mencakup serangkaian ketentuan utama, yang dapat dinyatakan sebagai berikut:
- Asas dan Tujuan.
- Informasi,  dokumen  dan  tanda  tangan  elektronik;  dalam  hal  ini,  tanda  tangan  elektronik diakui  memiliki  kekuatan  hukum  yang  sama  dengan  tanda  tangan  konvensional  (tinta  basah dan bermeterai).
- Penyelenggara  Sertifikasi  Elektronik  dan  Sistem  Elektronik  adalah  orang  perseorangan  atau badan  yang  bertanggung  jawab  terhadap  pengelolaan  dan  penatausahaan  proses  dan  sistem sertifikasi elektronik.
- Menurut  KUHAP,  alat  bukti  elektronik  mempunyai  bobot  hukum  yang  setara  dengan  alat bukti lain yang diakui.
- Transaksi Elektronik (e-commerce).
- Topik  yang  dibahas  dalam  diskusi  ini  meliputi  pengelolaan  nama  domain,  perlindungan  hak kekayaan intelektual, dan perlindungan hak pribadi.
- Bab  VII  dokumen  tersebut  menguraikan  serangkaian  perilaku  terlarang,  yang  secara  khusus dirinci di bagian 27 hingga 37.
- Penyelesaian  sengketa.  Penyelesaian  damai  mengacu  pada  kesepakatan  negosiasi  yang dicapai antara pihak-pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan perselisihan atau konflik dan membangun keadaan damai.
- Peran pemerintah dan peran masyarakat
- Penyidikan.
- Ketentuan mengenai pidana Suyanto (2013).
Undang-undang  tersebut  telah  mengalami  perubahan  dan  saat  ini  dikenal  dengan  Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016. Undang-undang tersebut merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Amandemen  ini  telah dilaksanakan dan berlaku di masyarakat saat ini Hendra (2019).
Apabila  dikaji  ketentuan  mengenai  tindak  pidana  penyebaran  informasi  palsu  (hoaks)  melalui platform  online  yang  dituangkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, secara tegas disebutkan bahwa:
Pasal 45 A:
1) “Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  berita  bohong  dan menyesatkan  yang  mengakibatkan  kerugian  konsumen  dalam  Transaksi  Elektronik sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  28  ayat  (1)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar rupiah).”
2) “Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  berita  bohong  dan menyesatkan  yang  mengakibatkan  kerugian  konsumen  dalam  Transaksi  Elektronik sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  28  ayat  (1)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar rupiah).”
Yang dimaksud dengan “pelanggaran” dalam ranah hukum pidana adalah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan pidana karena bertentangan atau menyimpang dari norma hukum yang ditetapkan oleh Burhanudin (2020).
Dalam  karyanya  yang  berjudul  “Pengantar  Hukum  Indonesia”,  Sri  Harini  Dwiyatmi berpendapat bahwa delik dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dapat ditindaklanjuti dan dapat dikenakan  hukuman.  Artinya,  segala  perbuatan  yang  melanggar  hukum  dapat  dikenakan  sanksi. Penjatuhan  pidana  timbul  karena  perbuatan  manusia  yang  melanggar  hukum  dengan  sengaja,  baik karena  kesengajaan  maupun  karena  kelalaiannya,  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Dalam  ranah  hukum  pidana,  terdapat  dua  kategori  delik  yang  berbeda,  yaitu  delik  formil  dan delik  materiil.  Pelanggaran  formal  mencakup  kegiatan  kriminal  yang  secara  hukum  didefinisikan sebagai  tindakan  atau  kelalaian  tertentu.  Delik  formal  mencakup  segala  perilaku  yang  mengandung aspek kelalaian dan mengakibatkan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Dalam konteks  terminologi  hukum, delik materiil mengacu pada suatu perbuatan  yang menimbulkan akibat atau  akibat  tertentu.  Apabila  seseorang  melakukan  suatu  perbuatan,  terdapat  akibat-akibat  khusus yang berkaitan dengan perbuatan itu, yang termasuk dalam ranah delik materiil.
Terkait  dengan  tindak  pidana  penyebaran  informasi  palsu  (hoaks)  melalui  media  sosial,  maka relevan  mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Undang-undang  ini mencakup kategorisasi delik materiil. Penyebaran informasi palsu (hoaks) melalui media sosial dinilai merupakan  pelanggaran  materil  karena  berpotensi  menimbulkan  dampak  hukum.  Hal  ini  sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang mengatur bahwa setiap orang yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  izin  menyebarkan  berita  bohong  dan  menyesatkan  yang mengakibatkan  kerugian  konsumen  dalam  transaksi  elektronik  dapat  dikenakan  sanksi  hukum. Konsep delik materiil mengacu pada akibat hukum yang mungkin timbul akibat penyebaran informasi palsu atau disebut juga hoax yang merupakan tindak pidana.
Selain  mencakup  ketentuan  khusus  mengenai  penyebaran  informasi  palsu  (hoaks)  di  platform media  sosial,  undang-undang  ini  juga  mencakup  pelanggaran  yang  lebih  luas.  Tindak  pidana  yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 termasuk tindak pidana umum karena  merupakan  tindak  pidana  yang  dapat  dilakukan  oleh  siapa  saja.  Yang  dimaksud  dengan “tindak  pidana  umum”  adalah  suatu  tindak  pidana  yang  dapat  dilakukan  oleh  siapa  saja,  sehingga memungkinkan  siapa  pun  dapat  dianggap  sebagai  pelaku  suatu  tindak  pidana,  tanpa  memandang kedudukan hukumnya dalam ranah hukum pidana.
Tindakan  yang  tertuang  dalam  Pasal  45A,  yang  mencakup  hukuman  berupa  penahanan  dan denda  uang,  berfungsi  sebagai  mekanisme  untuk  memberikan  dampak  jera  sejalan  dengan  tujuan hukuman  yang  dituangkan  dalam  teori  absolut  dan  teori  relatif.  Teori  absolut  menekankan  pada
penggunaan tindakan hukuman atau konsekuensi pidana terhadap mereka yang melakukan kejahatan absolut, sebagai  alat pembalasan atas  tindakan mereka. Sedangkan teori relativitas berfungsi sebagai mekanisme  yang  mengatur  dan  mengatur  tingkah  laku  manusia.  Teori  relativitas  bertujuan  untuk mencegah kerugian, baik yang ditujukan pada pelaku individu atau komunitas yang lebih luas, dengan fokus pada tujuan preventif dan rehabilitatif.
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  yang  merupakan  perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  berperan  sebagai  pedoman  atau kerangka  peraturan,  khususnya  di  bidang  Transaksi  Elektronik.  Undang-undang  ini  menetapkan seperangkat  pedoman  bagi  individu  dan  masyarakat  pada  umumnya,  dengan  tujuan  untuk menegakkan  stabilitas  dan  menciptakan  lingkungan  yang  terorganisir  dengan  baik.  Hal  ini  secara khusus membahas penggunaan platform media sosial, dengan menggambarkan batasan eksplisit yang harus  dipatuhi  atau  dihindari  untuk  menumbuhkan  masyarakat  yang  memiliki  pemahaman komprehensif  tentang  undang-undang  dan  peraturan  hukum.  Pada  akhirnya,  undang-undang  ini berupaya untuk menumbuhkan masyarakat yang bertanggung jawab di bidang media sosial.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Gagasan  tentang  hak  atas  kebebasan  berpendapat  memerlukan  pertimbangan  yang  bersamaan mengenai kewajiban untuk menjaga keseimbangan dalam dinamika masyarakat. Hal ini memerlukan pengakuan  atas  tanggung  jawab  yang  terkait  dengan  setiap  kegiatan  yang  dapat  mempengaruhi anggota  masyarakat,  sehingga  menekankan  pentingnya  menumbuhkan  kesadaran  dalam  hal  ini. Menyampaikan  pendapat  di  Indoenesia  dapat  diaplikasikan  lewat  berbagai  macam  cara  yaitu  dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Dasar hukum menyampaikan pikiran secara bebas diIndonesia adalah  UUD  1945  yang  kemudian  pada  era  digitalisasi  saat  ini  telah  lahir  peraturan  yang  disebut- sebut sebagai hukum dunia maya yaitu UU No. 19 Tahun 2016 jo UU No. 11 Tahun 2008 (UU ITE).

## 2. Saran
Aparat  penegak  hukum  penegak  hukum  secara  keseluruhan  dalam  rangka  menegakkan  hukum  yang terkait  dengan  UU  ITE  harus  selalu  berpegang  pada  asas  keadilan  untuk  semua  lapisan  masyarakat Indonesia dan tidak mempraktekkan hukum tebang pilih atau praktek hukum tumpul ke atas runcing kebawah,  atau  perbuatan  memihak  kepada  satu  pihak  lainnya,  yang  dapat  merugikan  masyarakat. Dengan dijalankannya penegakan hukum dengan asas keadilan maka dapat mewujudkan rasa keadilan yang sesuai dengan Pancasila yang merupakan falsafah negara Indonesia sebagai negara hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Burhanudin,  R.  (2020).  Tinjauan  Yuridis  Tindak  Pidana  Penyebaran  Berita  Bohong  Dalam  Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Jurnal Reformasi Hukum , 3 (1).
Et.al, M. (2019). Pemahaman  Mahasiwa Terhadap Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial Dalam Perspektif  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Lontar Merah , 2 (2).
Et.al,  W.  W.  S.  (2021).  Sosialisasi  Sanksi  Penyebaran  Berita  Bohong  (Hoax)  berdasarkan  Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jurnal Abdimas Budi Darma , 2 (1). Fahreza, M. A. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Media Pers Terhadap Tindak Pidana Pencemaran  Nama Baik Melalui Media . Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
Hadisiswati, I. (2014). Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah. AHKAM , 2 (1).
Kurniawati,  Y.  R.  (2020).  Pertanggungjawaban  Pidana  Atas  Penyebaran  Berita  Bohong  (Hoax)  Di  Media Sosial. Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum , 26 (4).
Latipah, N. (2020). Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Ruang Publik di Era Digital,  ‘Adalah Buletin Hukum dan Keadilan. Jurnal Hukum , 4 (3).
Lewan, Eldmer, C. . (2019). Pasal 14 Dan Pasal  15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum  Pidana  Sebagai  Dasar  Penuntutan  Perbuatan  Menyiarkan  Kabar  Bohong  (Hoax). Lex  Crimen ,
5 (8). Majid,  N.  C.  (2020). Hak  Warga  Negara  Dalam  Menyampaikan  Pemikiran  Secara  Bebas  Menurut  Pasal  5 Undang-Undang  No.  9  Tahun  1998  dan  Maqhasid  Al-  Syariah .  Malang:  Fakultas  Syariah  Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Mufid, F. L. (2019). Efektivitas Pasal 28 Ayat (1) UU ITE Tentang Penyebaran Berita Bohong (Hoax). Jurnal Rechtens , 8 (2).
Nuna,  M.  &  R.  M.  M.  (2019).  Kebebasan  Hak  Sosial-Politik  dan  Partisipasi  Warga  Negara  Dalam  Sistem Demokrasi di Indonesia. Jurnal Ius Conastituendum , 4 (2). Ongku,  M.  (2018). Implementasi  Peraturan  Pemerintah  No.  17  Tahun  2013  Tentang  Pelaksanaan  Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara . Medan: Tesis Program Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area.
Rahmawanti. (2020). Penentuan Tempus Dan Locus Delicti Dalam Cyber Crime. Sol Justicia , 3 (1). Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. Jurnal Alhadharah , 17 (33).
Siddiq,  N.  A.  (2017).  Penegakan  Hukum  Pidana  Dalam  Penanggulanagan  Berita  Palsu  (Hoax)  Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Yang Telah  Dirubah Menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Lex Et Societatis , 5 (10).
Sodik,  M.  (2019).  Pengaruh  Kinerja  Guru  Dalam  Pelaksanaan  Pembelajaran  Terhadap  Prestasi  Belajar  Siswa Pada Mata Pelajaran Alquran-Hadis. Jurnal Penelitian Pendidikan Islam , 7 (1).
Sofyan,  A.  A.  dan  W.  D.  A.  (2014).  Aplikasi  Pengolahan  Data  Delivery  Order  di  PT.  Sinarmonas  Industries. Jurnal Sisfotek Global , 4 (1).
Suyanto,  S.  (2013).  Dampak  Undang-Undang  Iformasi  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)  Terhadap  Perubahan Hukum Dan Sosial Pada Masyarakat. Jurnal Ilmiah Widya , 1 (1).
Triwulan,  T. (2013).  Hakekat Ilmu  Hukum  Ditinjau  dari  Filsafat  Ilmu  dan  Teori  Ilmu  Hukum. Jurnal  Hukum dan Pembangunan , 43 (2).
Veno,  H.  dan  E.  L.  (2019).  Efektivitas  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik  Terhadap  Penanganan  Tindak  Pidana  Penyebaran  Berita  Bohong (Hoax). Scientia Regendi , 1 (1).