## KEDUDUKAN HUKUM PIDANA ADAT DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA
Adi Kusyandi
Sahda Salsabila
Murtiningsih Universitas Wiralodra Email: ak2633@gmail.com, sahda3284@gmail.com , murti.kartini76@gmail.com

## ABSTRACT
The development  of  Indonesian  law is  heading  in a positive direction as  evidence that law in Indonesia is a dynamic law, in the dynamism of Indonesian law, one form is Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, in which the Republic of Indonesia drafts provisions of Indonesian criminal law by using Indonesian culture and local wisdom as a spirit or soul in Indonesian law itself. Local wisdom is a local idea (local) that is wise, full of wisdom, good value, which is embedded and followed by community members. So that between  the  construction  of  national  law  and  the  concept  of  local  wisdom  is  able  to  go together, legal harmonization becomes very important in the preparation and formulation of the contents in the New Penal Code Law, Article 66 paragraph (1) letter f which states that, Additional crimes as referred to in Article 64 point b consist of: f. fulfillment of local customary  obligations."The  article  provides  recognition  of  customary  sanctions  against perpetrators of criminal acts. Article 601 paragraph (1) which states that, "Any person who commits an act that according to law living in society is declared a prohibited act shall be threatened with a crime. Based on this, it is clear that the meaning of criminal acts is not only limited to those stated according to laws and regulations, but also based on customary criminal law. The article provides recognition of customary sanctions against perpetrators of criminal acts. Article 601 paragraph (1) which states that, "Any person who commits an act that according to law living in society is declared a prohibited act shall be threatened with a crime. Based on this, it is clear that the meaning of criminal acts is not only limited to those stated according to laws and regulations, but also based on customary criminal law. The article provides recognition of customary sanctions against perpetrators criminal.
Keywords: Criminal, Customary Law, Position of Customary Law,

## I. PENDAHULUAN
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana (UU KUHP) telah disahkan DPR RI 6 Desember 2022 lalu. Selanjutnya UU KUHP baru  tersebut  menggantikan  UU  Nomor  1  Tahun  1946  tentang  Peraturan  Hukum  Pidana. Ada  beberapa  hal  baru  dalam  UU  KUHP  tersebut.  Di  antaranya  mengangkat  kearifan- kearifan lokal masyarakat menjadi norma-norma di dalam materi muatan UU KUHP. “Di dalam  KUHP  ini,  tindak  pidana  sudah  dibagi  ke  beberapa  kategori.  Ada  tindak  pidana
tentang  ideologi  negara,  dan  tindak  pidana  tentang  pelanggaran  masyarakat  hukum setempat,” DPR RI punya waktu selama tiga tahun untuk melakukan sosialiasasi UU KUHP sejak diundang-undangkan. Jadi, sosialisasi ini butuh pemahaman masyarakat dan transisi masyarakat terhadap kepatuhan pada undag-undang tersebut.
Perkembangan  Hukum  Indonesia  menunjukan  kearah  positif  sebagai  bukti  bahwa hukum  di  Indonesia  merupan  hukum  yang  dinamis,  dalam  dinamisme  hukum  Indonesia salah  satu  bentuknya  adalah  Undang  Undang  Nomor  1  tahun  2023  tentang  KUHP,  yang dimana  republik  Indonesia  merancang  ketentuan  hukum  pidana  Indonesia  dengan Menggunakan budaya dan kearifan lokal  Indonesia sebagai roh atau jiwa didalam hukum Indonesia  sendiri.  Local  wisdom  (kearifan  lokal)  merupakan  gagasan  setempat  (bersifat local) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya 1 .
Sehingga antara konstruksi hukum nasional dengan konsep kearifan lokal hendaknya mampu  berjalan  bersama  sama,  harmonisasi  hukum  menjadi  sangat  penting  dalam penyusunan  dan  merumuskan  isi  dalam  KUHPidana  yang  Baru,  sehingga  memunculkan pertanyaan  sejauh  mana  harmonisasi  hukum  nasional  dengan  kearifan  lokal  dalam KUHPidan  tersebut  dan  Bagaimana  konsep  harmonisasi  yang  tepat  dalam  perumusan KUHPidana  Baru.  Ketika  dilihat  dari  kearifan  masyarakat  adat  Indonesia  yang  bercorak religios-magis,  secara  konkrit  terkristalisasi  dalam  produk  hukum  masyarakat  lokal,  yang dalam ancangan antropologi  hukum  disebut hukum  kebiasaan (customary), hukum  rakyat (folk law), hukum penduduk asli (indigenous law), hukum tidak tertulis (unwritten law), atau hukum tidak resmi (unofficial law), atau dalam konteks Indonesia disebut hukum adat (adat law/adatrecht) 2 .
Sanksi  pidana  tambahan  berupa  “pemenuhan  kewajiban  adat  setempat  dan/atau kewajiban  menurut  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat”,  terkait  dengan pelunakan/penghalusan  atau  pergeseran/perluasan  asas  legalitas  dalam  hukum  positif  dan perkembangannya di Indonesia, yaitu UUDS Tahun 1950; UU No. 1 Drt. Tahun 1951; UU No. 14 Tahun 1970 jo UU No. 35 Tahun 1999; dan RUU KUHP. Dalam hal ini, asas legalitas
1 Sartini, “Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafat,” Jurnal Filsafat, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014.
2 I Nyoman Nurjaya, Menuju Pengakuan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Perspektif Antropologi  Hukum,  Dalam  Rachmad  Syafa’at,  Dkk,  Negara,  Masyarakat  Adat  Dan  Kearifan  Lokal, (Malang: In-Trans Publishing, 2008), hlm. 8.
tidak semata-mata diartikan sebagai “nullum delictum sine lege”, tetapi juga sebagai “ nullum delictum sine ius ” atau tidak semata-mata dilihat sebagai asas legalitas formil, tetapi juga asas legalitas materiil, yaitu dengan mengakui hukum pidana adat, hukum yang hidup atau hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum 3 .
Dalam KUHP baru, diakuinya tindak pidana adat dengan tetap memasukkan unsur kesalahan adalah dengan dicantumkannya “pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat” sebagai sanksi pidana tambahan. KUHP baru juga menentukan bahwa “pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat”  merupakan  pidana  pokok  atau  yang diutamakan,  jika  tindak  pidana  yang  dilakukan  memenuhi  ketentuan  sebagai-mana dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (1) 4 .    Penjatuhan  pidana  tambahan  ini  dapat  dijatuhkan bersama-sama  dengan  pidana  pokok,  sebagai  pidana  yang  berdiri  sendiri  atau  dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana tambahan yang lain.
Sanksi pidana tambahan “pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat”  juga  bertujuan  untuk  memberikan perlindungan  terhadap  korban 5 .    Ide  untuk  memberikan  perlindungan  kepada  korban kejahatan  juga  menjadi  perhatian  dalam  Kongres  PBB  ke-10  tahun  2000  (dokumen A/CONF.  187/4/Rev.3),  antara  lain  melalui  mekanisme  mediasi  dan  peradilan  restorative (restorative  justice).  Kemudian,  sebagai  tindak  lanjut  pertemuan  Internasional  tersebut mendorong munculnya dokumen Internasional yang berkorelasi dengan peradilan restoratif dan mediasi dalam perkara pidana berupa the Recommendation of the Council of Eure 1999 No. R (99) 19 tentang “Mediation in Penal Mattres”, berikutnya the EU Framework Decision 2001 tentang “the Standing of Victim in Criminal Proceedings” dan The UN Principles 2002 (Resolusi  Ecosoc  2002/12)  tentang  “Basic  Principles  on  the  Use  Restorative  Justice Programmes in Criminal Matters” 6 .
3 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, Hlm. 11.
4 Pasal  2  Ayat  (1)  Menentukan  Bahwa  Ketentuan   Sebagaimana    Dimaksud  Dalam  Pasal  1  Ayat  (1)  Tidak Mengurangi Berlakunya Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Yang Menentukan Bahwa Seseorang Patut Dipidana Walaupun Perbuatan Tersebut Tidak Diatur Dalam Peraturan Perundang Undangan.
5 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum, Lok. Cit., Hlm. 57.
6 Barda  Nawawi  Arief,  Mediasi  Penal:  Penyelesaian  Perkara  Pidana  Di  Luar  Pengadilan,  Http://Barda Nawawi.Wordpress.Com/2009/12/27/Mediasi  Penal  Penyelesaian  Perkara  Pidana  Di  Luar  Pengadilan/, Diakses Tanggal 5 Juni 2023.

## II. IDENTIFIKASI MASALAH
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  tersebut,  maka  permasalahan  penelitian  ini adalah:
1. Bagaimana posisi hukum pidana adat dalam hukum nasional?
2. Bagaimana peluang penerapan sanksi pidana berupa “pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat?

## III. METODE
Dalam sebuah kajian akademik tentunya memiliki metode untuk mengukur validitas dari  sebuah  kajian,  termasuk  pula  kajian  ini  sebagai  salah  satu  kajian  akademik  yang tentunya  memiliki  metode  dalam  penyusunan  dan  penulisanya,  kajian  ini  Menggunakan metode  penelitian  hukum  normatif  dalam  penyusunan  dan  dalam  menggali  bahan  hukum yang  terkait  dengan  kajian  ini,  penelitian  hukum  normatif  merupakan  penelitian  yang menitik  beratkan  penelitian  pada  norma  yang  berlaku  dan  penelitian  kepustakaan  melalui literature literature yang terkait dengan kajian ini, serta kami menyandingkan dengan gejala dan  fenomena  hukum  yang  berkembang  dalam  masyarakat  untuk  mengukur  aspirasi masyarakat terkait harmonisasi Hukum Adat (Kearifan Lokal) dalam UU Nomor : 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

## IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini bertujuan untuk: pertama, untuk mengetahui posisi hukum pidana adat dalam  hukum  nasional”.  Kedua,  untuk  mengetahui  bagaimana  peluang  penerapan  sanksi pidana berupa “pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup  dalam masyarakat. Konsep pidana merupakan teori yang selalu berkembang sesuai tempat  dan  waktu.Sehingga  setiap  komunitas  atau  masyarakat  adat  mempunyai  persepsi sendiri mengenai delik atau hukum pidana. Beberapa ahli berpendapat mengenai hukum adat antara lain: 7
Ter Haar berpendapat bahwa yang dimaksud delik atau pelanggaran adalah adanya perbuatan  sepihak  yang  oleh  pihak  lain  dengan  tegas  atau  secara  diam-diam  dinyatakan sebagai  perbuatan  yang  mengganggu  keseimbangan.  Ada  semacam  kesepakatan  hukum
7 Fery Kurniawan, Hukum Pidana Adat Sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Eduka, Jurnal, Pendidikan. Hukum Dan Bisnis, Vol. 2, Agustus 2016.
yang  disepakati  oleh  masyarakat  adat  tertentu  secara  kontinyu,  dari  generasi  ke  generasi, tentang  suatu  yang  dilarang  atau  suatu  yang  diperbolehkan.  Suatu  yang  dilarang  inilah apabila dilanggar akan mendapat sanksi untuk mewujudkan keadilan, baik keadilan bagi si pelanggar,  keadilan  bagi  seseorang  yang  dilanggar,  termasuk  mewujudkan  keadilan masyarakat  adat  seutuhnya.  Rasa  ingin  mewujudkan  keadilan  ini  yang  oleh  para  pakar hukum  pidana  adat  dikatakan  sebagai  pemulihan  keseimbangan  yang  telah  terganggu, sehingga kemudian adat dapat menjadi sumber hukum pidana nasional.
Sumber hukum sebenarnya adalah kesadaran masyarakat tentang apa yang dirasakan adil  dalam  mengatur  hidup  kemasyarakatan  yang  tertib  dan  damai.  Jadi,  sumber  hukum tersebut harus mengalirkan aturan- aturan (norma-norma) hidup yang adil dan sesuai dengan perasaan  dan  kesadaran  hukum  (nilai-nilai)  masyarakat,  yang  dapat  menciptakan  suasana damai dan teratur karena selalu memperhatikan kepentingan masyarakat. Oleh karenanya, pembaharuan  hukum  pidana  di  sini  haruslah  dilakukan  secara  menyeluruh  dan  sistematis dengan  memperhatikan  nilai-nilai  yang  berkembang  dimasyarakat.  Jadi,  ukuran  untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan bergantung pada nilai-nilai dan pandangan kolektif yang terdapat  di  masyarakat  mengenai  apa yang benar, baik,  bermanfaat  atau  sebaliknya. “Das rechts wird nicht gemacht, es ist und wird mit dem volke” yang berati hukum itu tidak dibuat, tetapi berada dan berkembang dengan jiwa bangsa seperti pendapatnya Von Savigny. Dalam teori  Von  Savigny  disebutkan  bahwa  setiap  bangsa  mempunyai  jiwanya  masing-  masing yang disebut Volkgeist, artinya Jiwa Rakyat atau Jiwa Bangsa. Dari sini kiranya jelas bahwa hukum  pada  hakekatnya  adalah  manifestasi  nilai-nilai  yang  berkembang  di  masyarakat, sehingga  dengan  demikian  hukum  tumbuh  dan  berkembang  seiring  perkembangan masyarakat karena hukum adalah bagian dari masyarakat, cerminan dari jiwa masyarakat, cerminan dari rasa keadilan rakyat. Sehingga, jika suatu hukum hendak dibuat dalam bentuk formal  oleh  negara  maka  hal  yang  seharusnya  dijadikan  sebagai  sumber  pembentuk substansi  hukum  tersebut  tidak  lain  adalah  nilai-nilai  yang  hidup  di  masyarakat,  dengan demikian  hukum  positif  tidak  lain  adalah  formulasi  formal  dari  value  consciousness masyarakat dengan nalar keadilan berdasarkan rasa keadilan rakyat.
Kedudukan hukum adat di dalam sistem hukum  di  Indonesia memiliki kedudukan secara konstitusional bersifat sama dengan kedudukan hukum pada umumnya yang berlaku dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Hukum adat merupakan hukum yang berlaku bagi
orang Indonesia asli dan orang timur asing pada masa Hindia Belanda. Dalam perjalanan, hukum adat diatur, dilindungi, dan diakomodir oleh konstitusi.
Mengutip ketentuan Pasal  18B ayat  (2) UUD 1945 menyatakan, negara  mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur  dalam  undang-undang.  Merujuk  pada  ketentuan  tersebut,  negara  mengakui keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat secara konstitusional haknya. Pengakuan hak tersebut  dapat  dimaknai  sebagai  pengakuan  hak  bagi  masyarakat  hukum  adat  terkait eksistensinya.
Kedudukan hukum adat di dalam sistem hukum  di  Indonesia memiliki kedudukan secara konstitusional bersifat sama dengan kedudukan hukum pada umumnya yang berlaku dalam kehidupan bernegara di Indonesia.
Namun, harus digaris bawahi terdapat perbedaan antara hukum adat dengan hukum yang  berlaku  pada  umumnya,  yaitu  aspek  keberlakuan  dan  dibentuknya.  Keberlakuan hukum adat hanya berlaku untuk orang Indonesia dan dari aspek bentuknya hukum adat pada umumnya tidak tertulis. Hukum yang hidup dalam masyarakat atau hukum adat menempati kedudukan khusus  dalam  hukum  pidana  Indonesia. Berikut dasar berlakunya hukum  adat dalam hukum nasional adalah sebagai berikut:
1. UUD 1945, dinyatakan dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang tidak ada satu pasal pun  memuat  dasar  berlakunya  hukum  adat.  Sementara  itu  dalam  aturan  peralihan Pasal II UUD berbunyi, segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD lain.
2. UU No. 28 Tahun 2004 tentang Kekusasaan Kehakiman:
a.  Ayat (1) berbunyi, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
b.  Ayat  (2)  berbunyi,  dalam  mempertimbangkan  berat  ringannya  pidana,  hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.
3.  Deklarasi PBB Tentang Hak Asasi Manusia Adat Pasal 5 berbunyi, masyarakat adat berhak untuk mempertahankan dan memperkukuh lembaga-lembaga politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya mereka. Sementara tetap mempertahankan hak mereka untuk mengambil bagian sepenuhnya kalau mereka juga memilih dalam kehidupan politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya dari negara.
Berdasarkan  ketentuan  konstitusi  dan  peraturan  perundang-undangan,  kedudukan hukum adat terhadap hukum pidana, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat diakui keberadaan  dan  kedudukannya.  Bahkan  dalam  hukum  pidana,  putusan  pidana  terhadap masyarakat adat yang berada dalam masa peralihan untuk mengenal hukum tertulis, harus mempertimbangkan perasaan hukum dan keadilan yang hidup di dalam masyarakat tersebut.
Salah  satu  perubahan  terkait  dengan  pemidanaan  adalah  adanya  pidana  tambahan berupa  “pemenuhan  kewajiban  adat  setempat”  yang  diatur  dalam  Pasal  66  UU  Nomor  : 1/2023. Konsep penerapan pidana tambahan “pemenuhan kewajiban adat setempat” dapat dikenakan  dalam  hal  penjatuhan  pidana  pokok  yang  tidak  cukup  untuk  mencapai  tujuan pemidanaan. Ada hal  yang perlu diperhatikan mengenai  maksud dari pidana “pemenuhan kewajiban adat setempat” yang dimaksud dalam Pasal 96 UU 1/2023 yang berbunyi:
a. Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat yang diutamakan jika Tindak Pidana yang dilakukan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
b. Pemenuhan kewajiban adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap ganti rugi dengan denda pidana kategori II.
c. Dalam  hal  kewajiban  adat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak  dipenuhi, pemenuhan  kewajiban  adat  diganti  dengan  ganti  kerugian  yang  dituntut  setara dengan denda pidana kategori II.
d. Dalam hal ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, ganti rugi diganti dengan pengawasan pidana atau pidana kerja sosial.
Dari rumusan Pasal 96 Ayat (1) UU 1/2023 terdapat batasan dalam penerapan pidana tambahan  “pemenuhan  kewajiban  adat  setempat”  yang  harus  disesuaikan  dengan  hukum yang hidup di masyarakat. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan  (2)  UU  1/2023  bahwasanya  pemberlakuan  hukuman  pidana  UU  1/2023  tidak mengurangi  berlakunya  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat  sebagaimana  dinyanyikan sebagai berikut:
a. Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1  ayat  (l)  tidak  mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.
b. Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  hak  asasi  manusia,  dan  sebagai  hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.
Selain  melanggar  hukum  yang  hidup  di  masyarakat,  juga  harus  sebanding  dengan denda pidana kategori  II yakni Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Begitupun apabila kewajiban  adat  tidak  dipenuhi  maka  pemenuhan  kewajiban  adat  diganti  dengan  ganti kerugian yang sebanding dengan pidana denda kategori II. Selain itu, apabila ganti kerugian tidak diisi maka diganti dengan pengawasan pidana atau pidana kerja sosial. Pemberlakuan pidana “pemenuhan kewajiban adat setempat” dapat dikenakan pada orang perorangan dan korporasi.

## V. PENUTUP

## A. Kesimpulan
Hukum adat adalah aturan tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat adat suatu daerah  dan  akan  tetap  hidup  selama  masyarakatnya  masih  memenuhi  hukum  adat yang telah diwariskan kepada mereka dari para nenek moyang sebelum mereka. Oleh karena itu, keberadaan hukum  adat  dan kedudukannya dalam tata hukum nasional tidak  dapat  dipungkiri  walaupun  hukum  adat  tidak  tertulis  dan  berdasarkan  asas legalitas  adalah  hukum  yang  tidak  sah.  Hukum  adat  akan  selalu  ada  dan  hidup  di dalam masyarakat.
Pasal 66 ayat (1) huruf f yang menyatakan bahwa, “ Pidana tambahan sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  64  huruf  b  terdiri  atas:  f.  pemenuhan  kewajiban  adat setempat.” Pasal tersebut memberikan pengakuan atas sanksi adat terhadap pelaku tindak  pidana.  Pasal  601  ayat  (1)  yang  menyatakan  bahwa,  “Setiap  Orang  yang melakukan  perbuatan  yang  menurut  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat dinyatakan  sebagai  perbuatan  yang  dilarang  diancam  dengan  pidana.  Berdasarkan hal tersebut tampak jelas bahwa makna tindak pidana tidak hanya terbatas pada yang dinyatakan menurut peraturan perundang-undangan, namun juga berdasarkan hukum pidana adat.

## B. Saran
Meskipun  pemenuhan  kewajiban  adat  sebagai  pidana  tambahan  berpeluang  untuk diterapkan  di  Papua,  namun  jika  melalui  proses  sistem  peradilan  negara  akan menghadapi kendala pada tataran eksekusi, karena (1) eksekutor negara seperti jaksa dipandang  tidak  berwenang  memasuki  ranah  adat  untuk  menjalankan  pemenuhan kewajiban  adat,  (2)  Hakim  yang  menjatuhkan  pidana  pemenuhan  kewajiban  adat dikuatirkan  tidak  memahami  bentuk/jenis  pidana  apa  yang  seharusnya  dikenakan kepada  pelaku  tindak  pidana,  sehingga  dimungkinkan  pemenuhan  kewajiban  adat diserahkan  kembali  kepada  adat  masing-masing  suku  yang  beragam.  Pemenuhan kewajiban  adat  setempat  atau  kewajiban  menurut  hukum  yang  hidup  dalam masyarakat  sebagai  pidana  tambahan  memenuhi  prinsip  restorative  justice. Sebagaimana restorative justice maka pemenuhan kewajiban adat akan melibatkan pelaku,  korban,  dan  masyarakat  dalam  upaya  mengembalikan  keseimbangan  yang yang terganggu akibat dilanggarnya suatu kepentingan hukum di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Djaren Saragih, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Edisi III, Tarsito, Bandung, 1996 Barda Nawawi Arief , Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung,

## 2010
Fery  Kurniawan ,  SH.,  Mh,  Hukum  Pidana  Adat  Sebagai  Sumber  Pembaharuan Hukum  Pidana  Nasional,  Eduka,  Jurnal,  Pendidikan.  Hukum  dan Bisnis, vol. 2, Agustus 2016
I Nyoman Nurjaya , Menuju Pengakuan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya  Alam:  Perspektif  Antropologi  Hukum,  dalam  Rachmad Syafa’at,  dkk,  Negara,  Masyarakat  Adat  dan  Kearifan  Lokal, (Malang: In-Trans Publishing, 2008)
Sartini , Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafat, ”Jurnal Filsafat,
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014
Suriyaman Mustari. A, Hukum Adat, Dahulu Kini Dan Akan Datang, Prenadamedia Group, Cetakan ke 5 Jakarta, 2020
Barda  Nawawi  Arief, Mediasi  Penal:  Penyelesaian  Perkara  Pidana  di  Luar Pengadilan, http://bardanawawi.wordpress.com/
2009/12/27/
mediasi  penal  penyelesaian  perkara  pidana  di  luar  pengadilan/, diakses tanggal 5 JUNI 2023. Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2023, https://jdih.maritim.go.id/en/uu-no-1-tahun-2023-kuhp , diakses
tanggal 7 Juni 2003