## Legalitas

## Implikasi Berlakunya Peraturan Menteri Hukum

## Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Terhadap Pemenuhan Hak Remisi dan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi
Doddy Syukma R 1 , Abdul Bari Azed 2 , Bunyamin Alamsyah 3
1 Correspondence email : doddy.syukma@gmail.com
Abstrak. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua  Atas  Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  3  Tahun  2018  Tentang  Syarat  Dan  Tata  C ara Pemberian  Remisi,  Asimilasi,  Cuti  Mengunjungi  Keluarga,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas,  Dan  Cuti Bersyarat.  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  yang  telah  terbit  maka  memberikan  implikasi  dalam pemenuhan  hak-  hak  narapidana.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  Untuk  memahami  dan  menjelaskan  pengaturan  pemenuhan hak  remisi  dan  pembebasan  bersyarat  dengan  berlakunya  Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022; Implikasi Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun  2022  Kepada  Narapidana  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIA  Jambi  dalam  memenuhi  hak-hak  narapidana. Metode  penelitian  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  dan  empiris.  Saran  yang  diperoleh  bagi  Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi untuk lebih selektif dan terstruktur pemenuhan remisi dan pidana bersyarat sesuai dengan ketentuan  Permenkumhan  Nomor  7  Tahun  2022.  Diperlukan  peningkatan  sosialisasi  pemahaman  yang  benar  akibat terbitnya  Permenkumham  Nomor  7  Tahun  2022  khususnya  bagi  narapidana  untuk  memperoleh  hak  –  hak  selaku narapidana.

## Kata Kunci: Implikasi, Remisi, Pembebasan Bersyarat, Narapidana
Abstract. Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 7 of 2022 concerning the Second Amendment to Regulation  of the  Minister of Law  and  Human Rights Number 3 of 2018 concerning Terms and Procedures  for  Granting  Remission,  Assimilation,  Leave  Visiting  Family,  Parole,  Leave  Before  Release,  and  Conditional Leave.  The  Minister  of  Law  and  Human  Rights  Regulations  that  have  been  issued  have  implications  for  the  fulfillment  of convicts' rights. The purpose of this study is to understand and explain the arrangements for fulfilling remission and parole rights with the enactment of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 7 of 2022; Implications of Regulation of the  Minister of Law and  Human Rights of the Republic of Indonesia  Number 7 of 2022  for  Prisoners  in  Class  IIA  Jambi  Penitentiary  in  fulfilling  the  rights  of  prisoners.  The  research  method  uses  a normative and empirical juridical approach. The advice obtained for the Jambi Class IIA Correctional Institution is to be more  selective  and  structured  in  fulfilling  remissions  and  conditional  sentences  in  accordance  with  the  provisions  of  the Minister of Law and Human Rights Number 7 of 2022. It is necessary to increase the socialization of correct understanding as a result of the issuance of Minister of Law and Human Rights Number 7 of 2022, especially for convicts to obtain rights as prisoner
Keywords: Implications, Remission, Parole, Convicts

## PENDAHULUAN
Pidana  Penjara  merupakan  pidana  yang  dikenakan  terhadap  terdakwa  berupa  menghilangkan kemerdekaannya untuk sementara waktu atau seumur hidup. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995  Tentang  Pemasyarakatan,  menegaskan  pemasyarakatan  adalah  kegiatan  untuk  melakukan  pembinaan warga  binaan  pemasyarakatan  berdasarkan  sistem  kelembagaan  dan  cara  pembinaan  yang  merupakan  bagian akhir  dari  sistem  pemidanaan  dalam  tata  peradilan  pidana.  Lembaga  Pemasyarakatan  menurut  Kementerian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  adalah  unit  pelaksana  teknis  pemasyarakatan  yang menampung,  membina  narapidana  agar  dapat  diterima  kembali  ke  dalam    lingkungan  masyarakat  dan  tidak kembali  mengulangi  suatu  perbuatan    tindak  pidana  yang  pernah  dilakukan  di  masa  terdahulu.  Hak  asasi  yang erat kaitannya dengan para terpidana salah satunya adalah remisi, remisi merupakan pengurangan masa pidana, remisi  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  12  tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan  pada  Pasal  14  ayat  (1) menyatakan salah satu hak terpidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
1 Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari
2 Pengajar pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari
3 Pengajar pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari
Doddy  Syukma  R,  Abdul  Bari  Azed,  dan  Bunyamin  Alamsyah. Implikasi  Berlakunya  Peraturan  Menteri  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2022  Terhadap  Pemenuhan  Hak  Remisi  dan  Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi
Pemberian  remisi  yang  menjadi  hak  terpidana  juga  harus  dilihat  dalam  konteks  sifat  kejahatannya, konteks  sifat  kejahatan  ini  dapat  dilihat  apakah  menyangkut  kelangsungan  kehidupan  manusia  atau  tidak sehingga  pemberian  hak  remisi  yang  menjadi  kewenangan  dan  tugas  pemerintah  tidak  melukai  keadilan masyarakat  dan  tidak  memberikan  peluang  bagi  terpidana  kasus  korupsi  dan  narkotika  berlindung  dibawah pembenaran  hukum.  Remisi  atau  pengurangan  masa  pidana  dalam  sistem  pelaksanaan  pidana  khususnya menyangkut sistem pemasyarakatan sangatlah penting. Dalam pelaksanaan sistem pidana r emisi para narapidana haruslah memenuhi syarat yang diberlakukan untuk narapidana itu sendiri, jika tidak maka hak remisi tidak akan diberikan.
Negara  Indonesia  memiliki  Dasar  Negara  yaitu  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  khususnya  pada    Pasal  1  ayat (1)  menentukan  secara  tegas  menyebutkan  bahwa  Negara  Indonesia adalah  Negara  Hukum.  Sejalan  dengan  ketentuan  tersebut  maka  salah  satu  prinsip  terpenting  Negara  Hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (Equality Before The Law).
Oleh  karena  itu  setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan  dan  kepastian  hukum  yang adil  serta  perlakuan  yang  sama  di  hadapan  hukum.  Dalam  hukum  pidana  dikenal  adanya  sanksi  pidana  berupa kurungan,  penjara,  pidana  mati,  pidana  seumur  hidup,  pencabutan  hak  dan  juga  merampas  harta  benda  milik pelaku tindak pidana. Menurut Pasal 10 KUHP, jenis pidana yang dapat dijatuhkan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, penjara, kurungan (UU No. 20 Tahun  1946)  dan  denda,  sedangkan  pidana  tambahan  terdiri  dari  pencabutan  hak-hak  tertentu,  perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.
Pemberian remisi terhadap setiap narapidana hingga saat ini masih menimbulkan kontroversi, khususnya pemberian  remisi  bagi  narapidana  yang  terjerat  kasus  pidana  khusus  seperti  korupsi,  terorisme,  dan  narkotika. Pemberian  remisi  terhadap  pelaku  tindak  pidana  khusus  tersebut  harus  dilakukan  secara  proporsional  seperti mencantumkan persyaratan-persyaratan tertentu. Syarat tersebut tidak cukup hanya berkelakuan baik saja selama berada  didalam  tahanan,  akan  tetapi  diperlukan  juga  syarat-syarat  khusus  lainnya.  Narapidana  yang  dapat memenuhi persyaratan-persyaratan khusus tersebut, maka  berhak untuk mendapatkan pemotongan masa  pidana atau remisi. 4
Kebijakan  pemberian  remisi  bagi  narapidana  tindak  pidana  korupsi  dan  narkotika  secara  sosiologis sebenarnya  telah merusak  harapan  masyarakat  untuk  meraih  tujuan  hukum  yang sesungguhnya  yakni  keadilan. Korupsi yang sering terjadi di Indonesia juga membuat masyarakat sepakat bahwa keberadaan korupsi ternyata telah  menjadi  faktor  penghambat  terwujudnya  kesejahteraan  bagi  rakyat  Indonesia.  Pemberian  remisi keberadaannya  dibenarkan  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan,  namun  sebenarnya  pemerintah  dalam  menjatuhkan  keputusannya  berhak  untuk  tidak memberikannya.  Pelaku  tindak  pidana  korupsi  sepatutnya  tidak  diperkenankan  mendapatkan  hukuman  atau sanksi yang sepadan dengan para pelaku tindak pidana lainnya. 5
Ketentuan  remisi  diatur  secara  khusus  pada  Pasal  1  ayat  (6)  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  32  Tahun  1999  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  ya ng menyatakan  bahwa  narapidana  dan  anak  pidana  berhak  mendapatkan  remisi  yakni  pemotongan  jangka  waktu dalam  menjalani  pidana  dengan  syarat  dapat  memenuhi  ketentuan-ketentuan  yang  berlaku  dan  tertuang  dalam peraturan  perundang-undangan.  Ketentuan  mengenai  syarat-syarat  pemberian  remisi  bagi  narapidana  yang tercantum  dalam  sebuah  peraturan,  dalam  perkembangannya  telah  dilakukan  beberapa  kali  perubahan. Perubahan  yang  pertama  yakni  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2006  tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  khususnya  pada  Pasal  34  yang  menyatakan  bahwa  syarat  tambahan  untuk narapidana  korupsi  dan  narkotika  adalah  berkelakuan  baik  selama  dalam  penahanan  serta  telah  menjalankan sepertiga masa pidana. Pada perubahan kedua, diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun  2012  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999  tentang  Tata  Cara Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan  Pemasyarakatan,  terdapat  pasal  tambahan  yakni  pasal  34  A  yang  mengatakan bahwa narapidana korupsi dan narkotika dapat diberikan remisi apabila terpidana tersebut sepakat untuk  bekerja sama  dengan  penegak  hukum  sebagai Justice  Collaborator dan  membayar  pidana  denda  dan/atau  uang pengganti bagi narapidana perkara korupsi.
Namun  aturan  tentang  pengetatan  pemberian  remisi  dan  pembebasan  bersyarat  terhadap  narapidana korupsi  dan  narkotika  tersebut  mendapat  pelonggaran  menyusul  dikabulkannya  hak  uji  materiil  terhadap
4 M. Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal , Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 331
5 Edie  Toet  Hendratno,  “ Kebijakan Pemberian Remisi  Bagi  Koruptor, Suatu Telaah Kritis dari Perspektif  Sosiologi  Hukum”, Jurnal Hukum dan Pembangunan , Nomor 4, Oktober-Desember, 2013, hal. 523-525.
Doddy  Syukma  R,  Abdul  Bari  Azed,  dan  Bunyamin  Alamsyah. Implikasi  Berlakunya  Peraturan  Menteri  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2022  Terhadap  Pemenuhan  Hak  Remisi  dan  Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  99  Tahun  2012  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  dan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 28P/HUM/2021 tanggal 28 Oktober 2021 menyatakan Pasal 34A ayat (1)  huruf  a  dan  ayat  (3)  serta  Pasal  43A  ayat  (1)  huruf  a  dan  ayat  (3)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  99  Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang  Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  melalui  Direktorat  Jenderal Pemasyarakatan  telah  melakukan  langkah  responsif  untuk  menghindari  kekosongan  hukum  apabila  dalam  90 hari kerja  tidak  terdapat  upaya  pencabutan  pasal-pasal  dalam  Peraturan Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor 99  Tahun  2012  sehingga  aturan  pelaksanaan  terhadap  pasal-pasal  yang  dilakukan  pencabutan  harus  segera disesuaikan  dan  secara  operasional  siap  untuk  mengakomodir  perubahan  yang  diamanatkan  oleh  putusan Mahkamah  Agung  tersebut.  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  mengeluarkan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  Nomor 7 Tahun 2022 sebagai  perubahan kedua atas  Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 yang mengatur tentang syarat dan tata cara  pemberian  Remisi,  Asimilasi,  dan  Integrasi.  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 adalah peraturan pelaksana yang terdampak dari putusan Mahkamah Agung ini sehingga  terdapat  penyesuaian  beberapa  ketentuan  di  dalamnya  dan  reformulasi  beberapa  materi  yang  selaras dengan  putusan  Mahkamah  Agung  agar  sepenuhnya  dapat  dijalankan  para  pelaksana  di  Unit  Pelaksana  Teknis Pemasyarakatan.
Tidak  ada  pembatalan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  99  Tahun  2012,  namun  ada diktum dalam pasal yang termaksud dalam Pasal 34A ayat (1) huruf a dan ayat (3) serta Pasal 43A ayat  (1) huruf a  dan  ayat (3)  Peraturan Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  99  Tahun  2012  tentang  Perubahan  Kedua  atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP mempunyai kekuatan hukum tidak tetap. Hal ini dilaksanakan sebagai bentuk pemenuhan hak-hak Warga Binaan  Pemasyarakatan  tanpa  mengurangi  esensi  dari  poin-poin  pada  pasal  yang  tercantum  dalam  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  99  Tahun  2012.  Selain  itu,  Peraturan  Menteri  Hukum  d an  Hak  Asasi Manusia  ini  sifatnya  implementatif  sehingga  dapat  langsung  dilaksanakan  di  Unit  Pelaksana  Teknis Pemasyarakatan  tanpa  menunggu  petunjuk  teknis  dari  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  ini. Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2022  memunculkan inovasi  baru  terkait  objektivitas  dalam  melaksanakan  penilaian  pembinaan  narapidana,  yakni  Sistem  Penilaian Pembinaan Narapidana yang diharapkan meningkatkan public trust terhadap perkembangan perilaku narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan Negara (Rutan).
Perubahan  terhadap  syarat  dan  tata  cara  pemberian  remisi,  asimilasi,  cuti  mengunjungi  keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat dengan terbitnya  Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 membawa implikasi positif terhadap pemenuhan hak  hak  narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  A  Jambi.  Akibat  dari  terbitnya  Peraturan  Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  7  Tahun  2022  ini  maka  terlihat  bahwa  telah  terjadi  peningkatan signifikan  perkara  korupsi  dan  narkotika  yang  mendapat  remisi  dimana  sebelumnya  yang  mendapatkan  remisi 594  orang,  namun  sejak  berlakunya  Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 terjadi peningkatan menjadi 839 orang yang mendapatkan remisi.
Perkembangan  masyarakat  yang  semakin  komplek  ini  juga  diiringi  dengan  munculnya  berbagai  bentuk tindak  pidana  baru  yang  semakin  meningkatnya  baik  kualitas  maupun  kuantitas  tindak  pidana,  yang  pada muaranya nanti juga akan berimbas kepada semakin bertambahnya jumlah warga masyarakat yang akan menjadi penghuni Lembaga Pemasyarakatan.
Selanjutnya  terkait  dengan  hak  remisi  dan  pembebasan  bersyarat  diterbitkannya  Peraturan  Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata  cara  pelaksanaan  hak  warga  binaan  pemasyarakatan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2006 Nomor 61).
Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  pada  tanggal  30  Desember  2008 mengeluarkan  sebuah  Peraturan  Nomor  M.HH.01.PK.05.06  Tahun  2008  tentang  perubahan  Peraturan  Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  M.01.PK.04.10  Tahun  2007  tentang  syarat  dan  tata  cara  pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108).
Yang  selanjutnya  dilakukan  perubahan  lagi  dengan  Peraturan  Nomor  M.HH.02.PK.05.06  Tahun  2010 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007  tentang  syarat  dan  tata  cara  pelaksanaan  asimilasi,  pembebasan  bersyarat,  cuti  menjelang  bebas  dan  cuti
Doddy  Syukma  R,  Abdul  Bari  Azed,  dan  Bunyamin  Alamsyah. Implikasi  Berlakunya  Peraturan  Menteri  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2022  Terhadap  Pemenuhan  Hak  Remisi  dan  Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi
bersyarat  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2010  Nomor  333).  Keluarnya  Peraturan  Menteri  ini dimaksudkan  sebagai  salah  satu  upaya  lebih  meningkatkan  program  pembinaan  berupa  hak  remisi  dan pembebasan bersyarat bagi narapidana dimana sebelum peraturan menteri ini dikeluarkan.
Sistem  pemasyarakatan  yang  merupakan  proses  pembinaan  yang  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  1945,  memandang  narapidana  sebagai  individu  anggota  masyarakat  sekaligus  sebagai  makhluk Tuhan.  Sehingga  narapidana  tidak  boleh  diperlakukan  sewenang-wenang.  Menurut  undang-undang  Nomor  12 tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan,  satu-satunya  penderitaan  yang  boleh  dikenakan  pada  narapidana  adalah hilangnya kemerdekaan narapidana tersebut
Menurut  Bambang  Purnomo,  Pembinaan  narapidana  mempunyai  arti  memperlakukan  seseorang  yang berstatus  narapidana  untuk  dibangun  agar  bangkit  menjadi seseorang  yang  baik. 6 Pembinaan  narapidana  dalam lembaga  pemasyarakatan  adalah  suatu  tatanan  mengenai  arah  dan  batas  serta  cara  pembinaan  warga  binaan pemasyarakatan.  Sehingga  sistem  kepenjaraan  tidak  lagi  sebagai  hukuman  pembalasan  terhadap  narapidana, melainkan diberikan pembinaan yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina yang dibina dan masyarakat. untuk  meningkatkan  kualitas  warga  binaan  pemasyarakatan  agar  menyadari  kesalahan,  memperbaiki  diri  dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.
Istilah  „‟pemasyarakatan‟‟  yang  kini  lazim  dipakai  merupakan  penghalusan  dari  istilah  penjara  yang dahulu  banyak  dikenal.  perubahan  dari  istilah  „‟penjara‟‟  agar  menjadi  „‟pemasyarakatan‟‟  mencerminkan bagaimana  paradigma  baru  melihat  peran  dan  fungsi  lembaga  pemasyarakatan.  Kalau  dahulu  dengan  istilah penjara  menunjukan  bahwa  narapidana  dilihat  sebagai  orang  yang  bersalah,  sehingga  harus  merasakan penderitaan  atau  nestapa  sama  seperti  yang  pernah  dilakukannya  dengan  orang  lain.  Jadi  narapidana  perlu dibantu  dan  diarahkan  agar  menyadari  kesalahannya,  memperbaiki  diri  dan  tidak  lagi  mengulangi  lagi  tindak pidana  yang  sama.  Narapidana  juga  akan  dibina  dan  diarahkan  agar  kembali  menjadi  warga  masyarakat  yang baik sehingga  dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan menjadi bagian dari masyarakat. Sistem ini  dilaksanakan  dengan  memerlukan  keikutsertaan  masyarakat  baik  dengan  mengadakan  kerjasama  dalam pembinaan  maupun  dengan  sikap  bersedia  menerima  kembali  warga  binaan  pemasyarakatan  yang  telah  selesai menjalani pidananya
Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan yang merupakan bagian akhir  dari sistem pembinaan  dalam  tata  peradilan  pidana.  Lembaga  pemasyarakatan  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  12 Tahun  1995  tentang  pemasyarakatan.  Lembaga  pemasyarakatan  adalah tempat  untuk  melaksanakan  pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
Lembaga  Pemasyarakatan  sebagai  lembaga  pembinaan  perilaku  dari  orang-orang  yang  mendapat hukuman  penjara,  wajib  memberikan  hak  narapidana  yang  berupa  hak  remisi  dan  pembebasan  bersyarat  bagi narapidana  yang  telah  memenuhi  ketentuannya  tanpa  membedakan  jenis  tindak  pidananya  hal  ini  dilakukan perubahan kembali terkait syarat dan cara pelaksanaan hak warga binaan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun  2012  Tentang Perubahan Kedua  Atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  32 Tahun  1999 Tentang  Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
Adanya hak uji materiil terhadap Pasal 34 A ayat (1) huruf (a) dan b, Pasal 34A ayat (3), dan Pasal 43 A ayat (1)  huruf (a),  Pasal 43A ayat (3)  Peraturan Pemerintah Nomor  99 Tahun 2012,  Tentang Perubahan Kedua Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999,  Tentang  Syarat  dan  Tata  cara  Pelaksanaan  Hak  Warga Binaan  Pemasyarakatan  maka  telah  terbit  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  28P/HUM/2021  tanggal  28 Oktober 2021 menyatakan Pasal 34A ayat (1) huruf a dan ayat (3) serta Pasal 43A ayat (1) huruf a dan ayat (3) Peraturan  Pemerintah  Nomor  99  Tahun  2012  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32 Tahun  1999  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  tidak  mempunyai kekuatan hukum mengikat

## Pasal 34A ayat (1) huruf a
Pemberian  Remisi  bagi  Narapidana  yang  dipidana  karena  melakukan  tindak  pidana  terorisme, narkotika  dan  prekursor  narkotika,  psikotropika,  korupsi,  kejahatan  terhadap  keamanan  negara, kejahatan  hak  asasi  manusia  yang  berat,  serta  kejahatan  transnasional  terorganisasi  lainnya,  selain harus  memenuhi  persyaratan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  34  juga  harus  memenuhi persyaratan:  bersedia  bekerjasama  dengan  penegak  hukum  untuk  membantu  membongkar  perkara tindak pidana yang dilakukannya;
6 Bambang Poernomo, Pelaksana Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan , Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2006, hal.187
Doddy  Syukma  R,  Abdul  Bari  Azed,  dan  Bunyamin  Alamsyah. Implikasi  Berlakunya  Peraturan  Menteri  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2022  Terhadap  Pemenuhan  Hak  Remisi  dan  Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi

## Pasal 34A  ayat (3)
Kesediaan  untuk  bekerjasama  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a  harus  dinyatakan  secara tertulis  dan  ditetapkan  oleh  instansi  penegak  hukum  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.

## Pasal 43A ayat (1) huruf a
Pemberian  Pembebasan  Bersyarat  untuk  Narapidana  yang  dipidana  karena  melakukan  tindak  pidana terorisme,  narkotika  dan  prekursor  narkotika,  psikotropika,  korupsi,  kejahatan  terhadap  keamanan negara  dan  kejahatan  hak  asasi  manusia  yang  berat,  serta  kejahatan  transnasional  terorganisasi lainnya,  selain  harus  memenuhi  persyaratan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  43  ayat  (2)  juga harus  memenuhi  persyaratan:  bersedia  bekerja  sama  dengan  penegak  hukum  untuk  membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;

## Pasal 43A ayat (3)
Kesediaan  untuk  bekerjasama  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a  harus  dinyatakan  secara tertulis oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Untuk  menindak  lanjuti  Putusan  Mahkamah  Agung  tersebut  maka  perlu  mengubah  Peraturan  Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  3  Tahun  2018  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pemberian  Remisi, Asimilasi,  Cuti  Mengunjungi  Keluarga,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas,  dan  Cuti  Bersyarat dengan  perubahan  kedua  maka  ditetapkan  Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia  Nomor  7  Tahun  2022  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas,  Dan  Cuti  Bersyarat.  Peraturan  Menteri  Hukum  dan Hak Asasi Manusia yang telah terbit ini, selanjutnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi yang memiliki narapidana  sampai  pada  Agustus  2022  berjumlah  1189  orang  wajib  mengikuti  aturan  yang  telah  terbit. Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  tujuan  dilakukan  penelitian  ini  adalah  dapat  memberikan  wawasan  terhadap pembaca mengenai implementasi kebijakan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  dipaparkan  di  atas,  maka  dapat  dirumuskan  permasalahan, yaitu :
1. Bagaimana implementasi berlakunya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 terhadap pemenuhan hak narapidana di Lapas Kelas IIA Jambi?;
2. Bagaimana  implikasi  dari  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  7 Tahun 2022 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi dalam memenuhi hak-hak narapidana?

## METODE
Tipe  penelitian  normatif  empiris  dengan  pertimbangan  bahwa  titik  tolak  penelitian  ini  adalah  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  pemberian remisi  dan  pembebasan  bersyarat  dan  penerapannya  di lapangan.  Oleh  karena  itu  penelitian  ini  dilakukan  dengan  menelaah  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder  sebagai  kegiatan  utama  tentang  sejauh  mana  implementasi  dan  implikasi  pelaksanaan  Peraturan Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2022  Terhadap  Pemenuhan  Hak Remisi Dan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi.

## PEMBAHASAN
Implementasi  Berlakunya  Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Terhadap Pemenuhan Hak Remisi dan Pembebasan Bersyarat
Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  RI  melalui  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  telah melakukan langkah responsif untuk menghindari kekosongan hukum apabila dalam 90 hari kerja tidak terdapat upaya  pencabutan  pasal-pasal  dalam  Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  99  Tahun  2012  sehingga  aturan pelaksanaan  terhadap  pasal-pasal  yang  dilakukan  pencabutan  harus  segera  disesuaikan  dan  secara  operasional siap  untuk  mengakomodir  perubahan  yang  diamanatkan  oleh  putusan  Mahkamah  Agung  tersebut.  Alhasil, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 7 Tahun 2022 sebagai perubahan kedua atas  Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 Tahun
Doddy  Syukma  R,  Abdul  Bari  Azed,  dan  Bunyamin  Alamsyah. Implikasi  Berlakunya  Peraturan  Menteri  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2022  Terhadap  Pemenuhan  Hak  Remisi  dan  Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi
2018 yang mengatur tentang syarat dan tata cara  pemberian Remisi,  Asimilasi,  dan Integrasi.  Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 Tahun 2018 adalah peraturan pelaksana yang terdampak dari putusan Mahkamah Agung ini sehingga terdapat penyesuaian beberapa ketentuan di dalamnya dan reformulasi beberapa materi yang selaras dengan putusan Mahkamah Agung agar sepenuhnya dapat dijalankan para pelaksana di UPT Pemasyarakatan
Tidak  ada  pembatalan  Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  99  Tahun  2012,  namun  ada  ketentuan  dalam pasal yang termaksud dalam Pasal 34A ayat (1) huruf a dan ayat (3) serta Pasal 43A ayat (1) huruf a dan ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 32  Tahun  1999  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  WBP  mempunyai  kekuatan  hukum  tidak  tetap. Hal  ini  dilaksanakan  sebagai  bentuk  pemenuhan  hak-hak  WBP  tanpa  mengurangi  esensi  dari  poin-poin  pada pasal  yang  tercantum  dalam  Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  99  Tahun  2012.  Selain  itu,  Peraturan  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini sifatnya implementatif sehingga dapat langsung dilakasanakan di UPT tanpa menunggu petunjuk teknis dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini. Peraturan Menteri Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  RI  Nomor  7  Tahun  2022  memunculkan  inovasi  baru  terkait  objektivitas  dalam melaksanakan  penilaian  pembinaan  narapidana,  yakni  Sistem  Penilaian  Perilaku  Narapidana  yang  diharapkan meningkatkan public  trust terhadap  perkembangan  perilaku  narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan  (Lapas) maupun Rumah Tahanan Negara (Rutan).
Perlu  diketahui,  poin-poin  penting  yang  disampaikan  dalam  perubahan  sosialisasi  tersebut  yakni Pemberian Hak Remisi, pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 berlaku ketentuan sebagai berikut: 1. Justice  Collabolator  (surat  keterangan  bersedia  bekerjasama  untuk  membantu  membongkar  tindak  pidana yang dilakukannya) tidak lagi dipersyaratkan.
2. Pertimbangan dari instansi atau lembaga lain tidak lagi dipersyaratkan.
3. Tetap diwajibkan membayar lunas denda dan atau uang pengganti bagi narapidana Korupsi.
4. Tetap diwajibkan mengucap ikrar dan telah menjalani program deradikalisasi bagi Narapidana Terorisme.
5. Penilaian  berdasarkan  Sistem  Penilaian  Pembinaan  Narapidana  (SPPN)  baik  untuk  pidana  umum  maupun pidana khusus.
Sedangkan  untuk  pemberian  Hak  Pembebasan  Bersyarat,  pada  Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  99 Tahun 2012 berlaku ketentuan :
1. Justice  Collabolator  (surat  keterangan  bersedia  bekerjasama  untuk  membantu  membongkar  tindak  pidana yang dilakukannya) tidak lagi dipersyaratkan.
2. Pertimbangan dari Instansi atau Lembaga lain tidak lagi dipersyaratkan.
3. Tetap diwajibkan membayar lunas denda dan/atau uang pengganti bagi narapidana Korupsi.
4. Tetap diwajibkan mengucap ikrar dan telah menjalani program deradikalisasi bagi Narapidana Terorisme.
5. Penilaian berdasarkan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN).
6. MAP (masih ada perkara lain) dipersyaratkan untuk PB (CMK, CB, CMB dimuat dalam Litmas).
Tentu saja hal ini menjadi angin segar bagi perbaikan sistem hukum di Indonesia yang menjunjung tinggi asas  keadilan  dan  juga  kesetaraan.  Seringkali  kita  menyuarakan  kesetaraan  atas  dasar  gender,  persamaan  hak, kesempatan,  namun  acapkali  lupa  bahwasanya  substansi  hukum  yang  lebih  penting  justru  jarang  disuarakan. Oleh  sebab  itulah  dengan  adanya  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  RI  Nomor  7  Tahun  2022 menjadi  babak  baru  sebuah  sistem  perbaikan  hukum  di  Indonesia.  Mengilhami  bahwasanya  kesetaraan  dan keadilan dalam  proses  hukum  harus  ditegakan,  maka  dengan adanya  permenkumham  baru ini semoga keadilan dalam  pelaksanaan  penghukuman  menjadi  semakin  kearah  yang  lebih  baik.  Mengutamakan  keadilan  sebagai sebuah hal yang tidak boleh mendiskriminasi siapapun,  terlebih untuk mendapatkan hak dan pengajuan proses - proses hukum baik itu proses pemberian Remisi, Asimilasi, PB, CB, CMB selama pihak yang bersangkutan telah mengikuti aturan dan persyaratan yang telah ditetapkan sesuai perundang-undangan.
Dasar pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021:
1. Rezim pemenjaraan sudah ditinggalkan menuju kepada Rezim Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial
2. WBP bukan menjadi objek, melainkan juga sebagai subjek
3. Filosofi pelaksanaan pidana berupa Pembinaan
4. Pemenuhan hak WBP diberikan tanpa terkecuali ( equality before the law )
5. Pemenuhan hak WBP tidak bersifat diskriminatif
6. Syarat tambahan pemenuhan hak dikonstruksikan sebagai reward
7. Pemenuhan hak WBP merupakan otoritas penuh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Doddy  Syukma  R,  Abdul  Bari  Azed,  dan  Bunyamin  Alamsyah. Implikasi  Berlakunya  Peraturan  Menteri  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2022  Terhadap  Pemenuhan  Hak  Remisi  dan  Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi
8. Penilaian  WBP  dalam  rangka  pemenuhan  hak  WBP  dimulai  sejak  yang  bersangkutan  menyandang  status WBP.
Pasal yang dihapuskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021:
1. Pasal 34A Ayat (1) huruf a
a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya
2. Pasal 34A Ayat (3)
(3)  Kesediaan  untuk  bekerjasama  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a  harus  dinyatakan  secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Pasal 43A Ayat (1) huruf a
a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya
4. Pasal 43A Ayat (3)
(3)  Kesediaan  untuk  bekerjasama  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a  harus  dinyatakan  secara tertulis oleh instansi penegak hukum dengan ketentuan perundang-undangan
Remisi  dan  Pembebasan  bersyarat  merupakan  hak  bagi  setiap  narapidana  hanya  saja  hak  tersebut  tidak mutlak harus dipenuhi, mengingat pemberian pembebasan bersyarat haruslah dapat mencerminkan rasa keadilan di  masyarakat  terutama  bagi  pihak  korban.  Seorang  narapidana  sebelum  diusulkan  untuk  mendapatkan pembebasan  bersyarat  terlebih  dahulu  harus  memenuhi  persyaratan-persyaratan  baik  persyaratan  substantif maupun  persyaratan  administratif.  Seorang  narapidana  sebelum  diusulkan  untuk  memperoleh  pembebasan bersyarat  haruslah  memenuhi  tahap-tahap  pembinaan  yang  diberikan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  adalah sebagai berikut :
1) Admisi Orientasi (0-1/3 masa pidana)
Pada  tahapan  ini  Narapidana  mulai  mengenal  lingkungan  kehidupan  di  Lembaga  Pemasyarakatan sebagai  bagian  dan  warga  masyarakat  di  lingkungan  tersebut  dan  wajib  melaksanakan  program  pembinaan seperti olahraga serta pembinaan keagamaan dan pengawasan dilaksanakan secara security maximum. 2) Program Pertama (1/3-1/2 masa pidana)
Pada tahap ini Narapidana selain melaksanakan pembinaan keagamaan dan olahraga, narapidana mulai melaksanakan  pembinaan  yang  bersifat  produktif  seperti  melakukan  pekerjaan  yang  dapat  menghasilkan suatu karya serta mendapatkan imbalan jasa dan karya tersebut.
3) Program kedua (1/2-2/3 masa pidana)
Pada  tahapan  ini  narapidana  sudah  dapat  melaksanakan  asimilasi.  Asimilasi  adalah  upaya  pembaruan diri seorang narapidana dengan pihak luar atau masyarakat.
4) Program ketiga (2/3-selesai masa pidana)
Pada tahapan inilah apabila seorang narapidana telah melaksanakan tahapan-tahapan dengan baik, maka narapidana tersebut dapat diusulkan untuk memperoleh pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.
Secara  garis  besar  narapidana  yang  memperoleh  remisi,  pembebasan  bersyarat  harus  memenuhi  syarat- syarat yang mutlak harus dipenuhi, adapun syarat yang dimaksud :
1. Syarat-syarat umum meliputi:
a. Narapidana harus berkelakuan baik
b. Narapidana tersebut harus sehat jasmani dan rohani yang dikuatkan dengan surat keterangan dokter
2. Syarat-syarat khusus meliputi :
Telah menjalani dua per tiga dari masa pidananya atau sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan.
Disamping  dibutuhkan  kedua  syarat  tersebut  diatas,  seorang  Narapidana  yang  memperoleh  remisi  dan pembebasan  bersyarat  harus  memenuhi  persyaratan  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Peraturan  Menteri Hukum  dan  HAM  Nomor  22 Tahun  2022  secara  spesifk  melakukan  perubahan akibat dari Putusan  Mahkamah Agung  Nomor  28P/HUM/2021  tanggal  28  Oktober  2021  menyatakan  Pasal  34A  ayat  (1)  huruf  a  dan  ayat  (3) serta  Pasal  43A  ayat  (1)  huruf  a  dan  ayat  (3)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  99  Tahun  2012  tentang  Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai berikut:
Pasal 2
(1)   Setiap  Narapidana  dan  Anak  berhak  mendapatkan  Remisi,  Asimilasi,  Cuti  Mengunjungi  Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
Doddy  Syukma  R,  Abdul  Bari  Azed,  dan  Bunyamin  Alamsyah. Implikasi  Berlakunya  Peraturan  Menteri  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2022  Terhadap  Pemenuhan  Hak  Remisi  dan  Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi
(2)  Pemberian  Remisi,  Asimilasi,  Cuti  Mengunjungi  Keluarga,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang 2022,  No.117  -7-  Bebas,  dan  Cuti  Bersyarat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  harus  bermanfaat bagi Narapidana dan Anak serta keluarganya.
(3)  Remisi,  Asimilasi,  Cuti  Mengunjungi  Keluarga,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas,  dan Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan kepentingan pembinaan, keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.
Pengaturan Remisi dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 1
Remisi  adalah  pengurangan  menjalani  masa  pidana  yang  diberikan  kepada  Narapidana  dan  Anak  yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
Pasal 4 Selain Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Narapidana dan Anak dapat diberikan:
a. a. Remisi kemanusiaan;
b. b. Remisi tambahan.

## Pasal 6
Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak diberikan bagi Narapidana yang: a.   sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas; dan b. sedang menjalani pidana kurungan/penjara sebagai pengganti pidana denda/uang pengganti/restitusi.
Pasal 7
Syarat  pemberian  Remisi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  dan  Pasal  6  dibuktikan  dengan  melampirkan dokumen:
a. salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
b. surat  keterangan  tidak  sedang  menjalani  kurungan/penjara  sebagai  pengganti  pidana  denda/uang pengganti/restitusi dari Kepala Lapas;
c. surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Lapas;
d. salinan register F dari Kepala Lapas;
e. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; dan
f. laporan  perkembangan  pembinaan  sesuai  dengan  sistem  penilaian  pembinaan  Narapidana  yang ditandatangani oleh Kepala Lapas.

## Pasal 8
Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme untuk mendapatkan Remisi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga harus memenuhi syarat:
a. telah  mengikuti  Program  Deradikalisasi  yang  diselenggarakan  oleh  Lapas  dan/atau  Badan  Nasional Penanggulangan Terorisme; dan
b. menyatakan ikrar:
1.  kesetiaan  kepada  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  secara  tertulis  bagi  Narapidana  warga  negara Indonesia; atau
2.  tidak  akan  mengulangi  perbuatan  tindak  pidana  terorisme  secara  tertulis  bagi  Narapidana  warga  negara asing

## Pasal 10
Narapidana  yang  melakukan  tindak  pidana  korupsi  untuk  mendapatkan  Remisi,  selain  harus  memenuhi persyaratan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  juga  harus  telah  membayar  lunas  denda  dan  uang  pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

## Pasal 12
(1)  Syarat  pemberian  Remisi  bagi  Narapidana  yang  dipidana  karena  melakukan  tindak  pidana  terorisme, narkotika  dan  prekursor  narkotika,  psikotropika,  korupsi,  kejahatan  terhadap  keamanan  negara,  kejahatan hak  asasi  manusia  yang  berat,  serta  kejahatan  transnasional  terorganisasi  lainnya  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10 dibuktikan dengan melampirkan dokumen:
a. salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
Doddy  Syukma  R,  Abdul  Bari  Azed,  dan  Bunyamin  Alamsyah. Implikasi  Berlakunya  Peraturan  Menteri  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2022  Terhadap  Pemenuhan  Hak  Remisi  dan  Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi
b.  surat  keterangan  tidak  sedang  menjalani  kurungan/penjara  sebagai  pengganti  pidana  denda/uang pengganti/restitusi dari Kepala Lapas;
c. surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Lapas;
d.  salinan register F dari Kepala Lapas;
e.  salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; dan 2022, No.117 -10-
f.  laporan  perkembangan  pembinaan  sesuai  dengan  sistem  penilaian  pembinaan  Narapidana  yang ditandatangani oleh Kepala Lapas.
(2)   Selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan  tindak  pidana  terorisme  juga  harus  melampirkan  surat  keterangan  telah  mengikuti  Program Deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
(3)   Selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan  tindak  pidana  korupsi  juga  harus  melampirkan  bukti  telah  membayar  lunas  denda  dan  uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

## Pasal 27A
(1) Dalam hal Narapidana atau Anak telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau Pasal 13, namun  dalam  periode  waktu  pemberian  Remisi  belum  dapat  diusulkan,  Remisi  dapat  diusulkan  secara susulan.
(2)  Usulan  secara  susulan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  setelah  terpenuhinya  kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 12, atau Pasal 15.
(3)  Usulan  secara  susulan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  merupakan  usulan  untuk  memperoleh  Remisi pertama kali.
(4)   Remisi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  terbatas  hanya  untuk  Remisi  umum  dan/atau  Remisi  khusus sebesar Remisi tahun pertama.

## Pasal 32
(1)  Dalam  keadaan  tertentu,  Menteri  dapat  memberikan  Remisi  tambahan  kepada  Narapidana  dan   Anak  dalam hal yang bersangkutan:
a.  berbuat jasa pada negara;
b.  melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; atau c.  melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lapas/LPKA.
(2)   Berbuat  jasa  pada  negara  dan  melakukan  perbuatan  yang  bermanfaat  bagi  negara  atau  kemanusiaan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  huruf  a  dan  huruf  b,  dilaksanakan dan  diperoleh pada  saat menjalani pidana
Pasal 34
(1) Perbuatan yang bermanfaat bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. mendonorkan darah bagi orang lain yang membutuhkan; dan/atau b. mendonorkan organ tubuh bagi orang lain yang membutuhkan.
(2)  Mendonorkan  darah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a  dilakukan  paling  sedikit  4  ( empat)  kali yang dibuktikan dengan surat keterangan yang sah yang diberikan oleh Palang Merah Indonesia.
(3)   Mendonorkan organ tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan surat keterangan yang sah yang diberikan oleh rumah sakit.

## Pasal 35A
(1)   Selain  Remisi  tambahan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  32  ayat  (1),  Remisi  tambahan  juga  dapat diberikan kepada Narapidana yang menjadi saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum.
(2)  Remisi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diberikan  berdasarkan  rekomendasi  dari  pimpinan  lembaga yang membidangi pelindungan saksi dan korban yang berlaku 1 (satu)  kali selama menjalani masa  pidana. 2022, No.117 -17-
(3)  Rekomendasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dilaksanakan  berdasarkan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian hak warga binaan pemasyarakatan.
(4)   Remisi sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  diberikan sebesar  1/2 (satu  per  dua)  dari  Remisi  umum  yang diperoleh pada tahun berjalan
Pengaturan Pembebasan Bersyarat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022
Doddy  Syukma  R,  Abdul  Bari  Azed,  dan  Bunyamin  Alamsyah. Implikasi  Berlakunya  Peraturan  Menteri  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2022  Terhadap  Pemenuhan  Hak  Remisi  dan  Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi

## Pasal 83
(1)  Syarat  pemberian  Pembebasan  Bersyarat  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  82  dibuktikan  dengan kelengkapan dokumen:
a. salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
b.  laporan  perkembangan  pembinaan  sesuai  dengan  sistem  penilaian  pembinaan  Narapidana  yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
c.  laporan  penelitian  kemasyarakatan  yang  dibuat  oleh  Pembimbing  Kemasyarakatan  yang  diketahui  oleh Kepala Bapas;
d.  surat  pemberitahuan  ke  kejaksaan  negeri  tentang  rencana  pengusulan  pemberian  Pembebasan  Bersyarat terhadap Narapidana pemasyarakatan yang bersangkutan;
e.  salinan register F dari Kepala Lapas;
f.   salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
g.  surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
h.  surat  jaminan  kesanggupan  dari  pihak  Keluarga,  wali,  Lembaga  Sosial,  instansi  pemerintah,  instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah, kepala desa, atau nama lain yang menyatakan bahwa: 1.  Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan 2.  Membantu  dalam  membimbing  dan  mengawasi  Narapidana  selama  mengikuti  program  Pembebasan Bersyarat.

## Pasal 84
Pemberian  Pembebasan  Bersyarat  bagi  Narapidana  yang  melakukan  tindak  pidana  terorisme  selain  harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, harus juga memenuhi syarat:
a.  telah  menjalani  paling  sedikit  2/3  (dua  per  tiga)  masa  pidana,  dengan  ketentuan  2/3  (dua  per  tiga)  masa pidana tersebut paling singkat 9 (sembilan) bulan;
b. telah menjalani Asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan c.  telah  menunjukkan  kesadaran  dan  penyesalan  atas  kesalahan  yang  menyebabkan  dijatuhi  pidana  dan menyatakan ikrar:
1.  kesetiaan  kepada  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  secara  tertulis  bagi  Narapidana  warga  negara Indonesia; atau
2.  tidak  akan  mengulangi  perbuatan  tindak  pidana  terorisme  secara  tertulis  bagi  Narapidana  warga  negara asing.

## Pasal 86
Pemberian  Pembebasan  Bersyarat  bagi  Narapidana  yang  melakukan  tindak  pidana  korupsi,  tindak  pidana kejahatan  terhadap  keamanan  negara,  kejahatan  hak  asasi  manusia  yang  berat,  dan  kejahatan  transnasional terorganisasi  lainnya,  selain  harus  memenuhi  syarat  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  82  harus  memenuhi syarat:
a. telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling singkat 9 (sembilan) bulan; dan
b. telah menjalani Asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.

## Pasal 89
(1)   Syarat  pemberian  Pembebasan  Bersyarat  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  89  dibuktikan  dengan kelengkapan dokumen:
a.   salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; 2022, No.117 -33- b.   salinan  akta  kelahiran  atau  surat  keterangan  dari  Kepala  LPKA  yang  menerangkan  bahwa  Anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun;
c.   laporan  perkembangan  pembinaan  sesuai  dengan  sistem  penilaian  pembinaan  Narapidana  yang ditandatangani oleh Kepala LPKA;
d.   laporan  penelitian  kemasyarakatan  yang  dibuat  oleh  Pembimbing  Kemasyarakatan  yang  diketahui oleh Kepala Bapas;
e.   surat  pemberitahuan  ke  kejaksaan  negeri  tentang  rencana  pengusulan  pemberian  Pembebasan Bersyarat terhadap Anak yang bersangkutan; f. salinan register F dari Kepala LPKA;
g.   salinan daftar perubahan dari Kepala LPKA;
h.   surat pernyataan dari Anak tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
Doddy  Syukma  R,  Abdul  Bari  Azed,  dan  Bunyamin  Alamsyah. Implikasi  Berlakunya  Peraturan  Menteri  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2022  Terhadap  Pemenuhan  Hak  Remisi  dan  Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi
i.   surat  jaminan  kesanggupan  dari  pihak  Keluarga,  wali,  Lembaga  Sosial,  instansi  pemerintah,  instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah, kepala desa, atau nama lain yang menyatakan bahwa: 1.  Anak tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan 2.  Membantu  dalam  membimbing  dan  mengawasi  Anak  selama  mengikuti  program  Pembebasan Bersyarat.
(2)   Dalam  hal  syarat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b  tidak  dapat  dipenuhi,  Kepala  LPKA mengeluarkan  surat  keterangan  yang  menyatakan  Anak  belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun  yang penghitungannya berpedoman pada usia yang tercantum dalam putusan pengadilan.
(3)   Dalam  hal  surat  pemberitahuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  e  tidak  mendapatka n  2022, No.117  -34-  balasan  dari  kejaksaan  negeri  paling  lama  12  (dua  belas)  Hari  terhitung  sejak  tanggal  surat pemberitahuan dikirim, Pembebasan Bersyarat tetap diberikan.
(4)   Bagi  Anak  warga  negara  asing  selain  memenuhi  syarat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  juga  harus melengkapi  dokumen:  a.  surat  jaminan  tidak  melarikan  diri  dan  akan  menaati  persyaratan  yang  telah ditentukan  dari:  1.  kedutaan  besar/konsuler;  dan  2.  Keluarga,  orang,  atau  korporasi  yang  bertanggung jawab  atas  keberadaan  dan  kegiatan  Anak  selama  berada  di  wilayah  Indonesia;  b.  surat  keterangan  dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal; dan c. surat keterangan tidak terdaftar  dalam red notice dan  jaringan  kejahatan  transnasional  terorganisasi  lainnya  dari  Sekretariat  National  Central  Bureau- Interpol Indonesia.
(5)   Surat  keterangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4)  huruf  b  diajukan  oleh  Direktur  Jenderal  kepada Direktur Jenderal Imigrasi.
(6)   Direktur  Jenderal  Imigrasi  menyampaikan  surat  keterangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (5)  paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

## Implikasi  Peraturan  Menteri Hukum Dan Hak Asasi  Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Kepada  Narapidana  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  A  Jambi  dalam  memenuhi  hak -hak narapidana.
Perubahan  terhadap  syarat  dan  tata  cara  pemberian  remisi,  asimilasi,  cuti  mengunjungi  keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat dengan terbitnya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 membawa implikasi positif terhadap pemenuhan hak  hak  narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  A  Jambi.  Akibat  dari  terbitnya  Peraturan  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022
implikasi positif terhadap lahirnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 seperti yang telah diuraikan diatas, tentunya aturan pelonggaran syarat pemberian remisi dan pembebasan bersyarat  tersebut  juga  memiliki  implikasi  negatif,  khususnya  terhadap  pelaku  tindak  pidana  korupsi  dan narkotika. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 pada dasarnya sudah cukup baik mengakomodir pengetatan syarat  pemberian  remisi  bagi  koruptor.  Dalam  Peraturan  Pemerintah  tersebut,  khususnya  Pasal  34A  ayat  (1)  telah menyebutkan  bahwa  syarat  untuk  terpidana  korupsi  mendapatkan  remisi  harus  memenuhi  dua  hal,  yakni  bersedia menjadi justice collaborator dan membayar lunas denda dan/atau uang pengganti. Ini menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah  Nomor  99  Tahun  2012  telah  mempertimbangkan  dengan  sangat  baik  pemaknaan  korupsi  sebagai extraordinary  crime  yang  membutuhkan  cara-cara  luar  biasa  dalam  penanganannya,  salah  satunya  memperketat pemberian remisi.
Dewasa  ini  bangsa  Indonesia  sedang  dilanda  penyakit  yang  sangat  membahayakan  bagi  perjalanan  bangsa ini ke depan, yaitu korupsi. Hampir di setiap tingkatan pekerjaan  terjadi korupsi, baik itu dari tingkat bawah sampai pejabat  tinggi.  Ibarat  penyakit,  korupsi  di  Indonesia  telah  berkembang  dalam  tiga  tahap,  yaitu  elitis,  endemik,  dan sistemik.  Pada  tahap  elitis,  korupsi  masih  menjadi  patologi  sosial  yang  khas  di  lingkungan  para  elit/pejabat.  Pada tahap  endemik,  korupsi  mewabah  menjangkau  lapisan  masyarakat  luas.  Lalu  ditahap  yang  kritis,  ketika  korupsi menjadi sistemik, setiap individu di dalam sistem terjangkit penyakit yang serupa. Oleh karena itu boleh jadi penyakit korupsi di bangsa ini telah sampai pada tahap sistemik. 7
Kriteria  pemberian  remisi  perlu  diperjelas,  sehingga  dapat  menutup  peluang  remisi  menjadi  komoditas. Meski  remisi  adalah  hak  narapidana,  tetap  perlu  ada  kondisi  khusus  yang  ikut  menentukan  diberi  atau  tidaknya pengurangan  hukuman  dan  lamanya  pengurangan  hukuman  bagi  narapidana.  Menurut  Indriyanto  Seno  Adji, pemberian  remisi  yang  dimonopoli  Lembaga  Pemasyarakatan  perlu  mendapat  kontrol  dari  luar.  Ia  menyarankan perlunya fungsi pengawasan dalam pemberian remisi. Sebagai lembaga pembinaan, posisinya sangat strategis dalam
7 Abu Fida‟ Abdur Rafi‟‟, Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa), Republika, Jakarta, 2006, hal. 11
Doddy  Syukma  R,  Abdul  Bari  Azed,  dan  Bunyamin  Alamsyah. Implikasi  Berlakunya  Peraturan  Menteri  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2022  Terhadap  Pemenuhan  Hak  Remisi  dan  Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi
merealisasikan  tujuan  akhir  dari  sistem  peradilan,  yaitu  rehabilitasi  dan  resosialisasi  pelanggar  hukum,  bahkan sampai  kepada  penangguhan  kejahatan  ( Suppression  of  Crime ).  Keberhasilan  dan  kegagalan  pembinaan  yang dilakukan  Lembaga  Pemasyarakatan  akan  memberikan  kemungkinan  penilaian  yang  dapat  bersifat  positif  maupun negatif. 8
Peneliti  Indonesia  Corruption  Watch  (ICW)  Ramadhan  Kurnia  menyayangkan  perayaan  HUT  RI dibarengi  pemberian  pengurangan  masa  hukuman  terhadap  ratusan  narapidana  kasus  korupsi  secara  muda h. Padahal,  aturan  terkait  pemberian  remisi  telah  tegas  memberikan  rambu-rambu  (syarat-syarat  khusus).  Dia menerangkan  ada  perbedaan  syarat  pemberian  resmi  antara  narapidana  kasus  korupsi  dan  narapidana  tindak pidana  umum  lainnya.  Hal  ini  diatur  jelas  sebelumnya  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nmor  .99  Tahun  2012 tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nmor  .32  Tahun  1999  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan  Pemasyarakatan.  Kurnia  berpendapat,  bila  dalam  tindak  umum  hanya mensyaratkan berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan, maka berhak mendapatkan remisi. Namun bagi tindak pidana korupsi, pemberian remisi merujuk pada Pasal 34 A ayat (1) ditambah syarat dua  poin  lainnya  pada  huruf  a  dan  b  yakni  bekerja  sama  dengan  penegak  hukum  untuk  membongkar  perkara tindak  pidana  yang  dilakukannya  (justice  collaborator)  dan  telah  membayar  lunas  dan  uang  pengganti  sesuai dengan  putusan  pengadilan.  Menurutnya,  obral  remisi  bagi  narapidana  kasus  korupsi  berpotensi  menggan ggu stabilitas  pemberian  efek  jera  dalam  sistem  peradilan  pidana.  Menurut  Kurnia,  keberadaan  lembaga pemasyarakatan  (Lapas)  dimaknai  sebagai  hilir  pemberian  efek  jera.  Bila  terus  terjadi  kelonggaran  dalam pemberian  remisi,  kinerja  penegak  hukum  mulai  ranah  penyelidikan,  penyidikan  dan  penuntutan  dan  peran institusi kehakiman bakal menjadi sia-sia. Kemenkumham seharusnya selaras dengan sikap Presiden pada tahun 2015  lalu  yang  menyebutkan  bahwa  narapidana  kasus  korupsi  seharusnya  tidak  mendapatkan  pengurangan hukuman.  Perlakuan  terhadap  koruptor  tak  bisa  disamakan  dengan  pelaku  tindak  pidana  lainnya.  Karena  itu, tidak  tepat  bila  ada  penilaian  pemberian  remisi  terhadap  narapidana  korupsi  sebatas  pada  parameter berkelakukan baik dan telah menjalani masa hukuman lebih dari enam bulan. 9
Adanya putusan Mahkamah Agung ini semakin mengkhawatirkan, terlebih pertimbangan-pertimbangan majelis  hakim  juga  sejalan  dengan  niat  buruk  pemerintah  untuk  memperlonggar  pemberian remisi  kepada  para koruptor  dan  bandar  narkotika.  Indonesia  Corruption  Watch  (ICW)  mencatat,  dalam  kurun  waktu  lima  tahun terakhir,  setidaknya  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  telah  melontarkan  keinginan  untuk  merevisi PP  99  Tahun  2012  sebanyak  empat  kali.  Mulai  dari  tahun  2015,  2016,  2017,  dan  2019  melalui  Rancangan Undang-Undang  Pemasyarakatan  (RUU  PAS).  Maka  dari  itu,  merujuk  dari  catatan-catatan  di  atas,  ICW mendesak Pemerintah dan DPR untuk tidak memanfaatkan putusan Mahkamah Agung dalam RUU PAS sebagai dasar untuk mempermudah pengurangan hukuman para koruptor.
Sebagai  langkah  antisipasi  dari  adanya  dampak  negatif  di  masyarakat  berupa  penolakan  Peraturan Menteri  Hukum  dan  HAM  tersebut,  maka  pihak  Lapas  Kelas  IIA  Jambi  semaksimal  mungkin  melaksanakan sepenuhnya  aturan  yang  tertuang  dalam  Permenkumham  sesuai  aturan,  transparan  dan  sistematis.  Setiap narapidana yang akan diusulkan hak remisi dan pembebasan bersyarat, akan diteliti berkasnya secara berjenjang mulai  dari  operator,  kepala  subseksi,  kepala  seksi  hingga  Kepala  Lapas,  dan  juga  akan  dinilai  oleh  Tim Pengamat Pemasyaraktan apakah narapidana yang bersangkutan layak atau tidak untuk diusulkan haknya.
Dalam  pelaksanaan  pembinaan  dan  penanganan  narapidana  yang  terkait  dengan  kejahatan  luar  biasa seperti  korupsi,  narkotika  dan  teroris  bukanlah  perkara  mudah.  Perlu  penanganan  dan  tenaga  profesional  yang khusus pula untuk menjamin proses pembinaan berjalan dengan baik dan tetap kondusif. Korupsi dan kejahatan narkotika  termasuk  dalam  kategori  extraordinary  crime  maka  harus  ditangani  dengan  petugas-petugas  dengan kemampuan  extraordinary  pula.  Banyak  dari  pelaku  dan  narapidana  terorisme  dan  korupsi  adalah  orang-orang yang  memiliki  pemikiran  kuat  serta  kapasitas  intelektual  diatas  rata-rata,  bahkan  melebihi  aparat  penegak hukum. Maka, menjadi sangat penting menyiapkan sumber daya petugas yang cakap dan memiliki kemampuan mumpuni serta paham akan situasi yang dihadapi. Jika petugas tidak memiliki bekal yang mumpuni, maka bukan menutup kemungkinan justru petugaslah yang akan terpapar paham radikalisme.
Dengan semua tanggapan negatif yang timbul di masyarakat terkait terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi selaku Unit Pelaksana Teknis  dibawah  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia tetap melaksanakan aturan tersebut sesuai perintah Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
8 Petrus  Irwan  Panjaitan  dan  Pandapotan  Simorangkir, Lembaga  Pemasyarakatan  Dalam  Perspektif  Sistem  Peradilan  Pidana , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hal. 65.
9 Ramadhan Kurnia, Peneliti Indonesia Corruption Watch , Hukumonline.com, diakses tanggal 10 September 2022
Doddy  Syukma  R,  Abdul  Bari  Azed,  dan  Bunyamin  Alamsyah. Implikasi  Berlakunya  Peraturan  Menteri  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2022  Terhadap  Pemenuhan  Hak  Remisi  dan  Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi
Pelaksanaan  pembinaan  Pemasyarakatan  didasarkan  atas  prinsip-prinsip  Sistem  Pemasyarakatan untuk  merawat,  membina,  mendidik  dan    membimbing  warga  binaan  dengan  tujuan  agar  menjadi  warga  yang baik dan berguna. Warga binaan dalam Sistem Pemasyarakatan mempunyai hak untuk mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani, hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak  luar baik keluarganya maupun  pihak  lain,  memperoleh  informasi  baik  melalui  media  cetak  maupun  elektronik  dan  sebagainya.  Hak- hak itu tidak diperoleh secara otomatis tapi dengan syarat atau kriteria tertentu seperti halnya untuk mendapatkan remisi, pembebasan bersyarat dan asimilasi harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan.
Agar  hak  dari  warga  binaan pemasyarakatan dapat terselenggara  dengan baik, maka setiap  golongan warga  binaan  ditentukan  syarat  dan  tata  cara  yang  berbeda  karena  masing-masing  golongan  mempunyai  hak yang  berbeda,  seperti  halnya  anak  pidana  tidak  mempunyai  hak  untuk  mendapatkan  upah  ataupun  premi,  anak negara tidak mempunyai hak untuk mendapat upah ataupun remisi, dan anak sipil tidak mendapat upah, remisi, pembebasan  bersyarat  ataupun  cuti  menjelang  bebas.  Disini  pemberian  hak  narapidana  oleh  negara  diatur sedemikian  rupa  dengan  mempertimbangkan  segala  konsekuensinya  dan  telah  melalui  segala  tahapan  prosedur bahwa hak-hak tersebut berhak diberikan kepada para warga binaan pemasyarakatan.
Narapidana  yang  menjalani  masa  hukuman  berdasarkan  keputusan  Pengadilan  di  Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  IIA  Jambi  maka  secara  otomatis  mendapatkan  hak-hak  narapidana.  Adapun  hak-hak narapidana  berdasarkan  Pasal  14  Undang  Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan  sebagai berikut :
1. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. menyampaikan keluhan;
6. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
13. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pelaksanaan  hak-hak  narapidana  yang  telah  diuraikan  diatas,  telah  diberikan  oleh  Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi dengan semangat didasari kesadaran yang mendalam bahwa narapidana bukan saja  obyek  melainkan  juga  subyek  yang  tidak  berbeda  dari  manusia  lainnya  yang  sewaktu-waktu  dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan Narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum,  kesusilaan,  agama,  atau  kewajiban-kewajiban  sosial  lain  yang  dapat  dikenakan  pidana.  Pemidanaan adalah  upaya  untuk  menyadarkan  Narapidana  atau  Anak  Pidana  agar  menyesali  perbuatannya,  dan mengembalikannya  menjadi  warga  masyarakat  yang  baik,  taat  kepada  hukum,  menjunjung  tinggi  nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.
Semangat  rehabilitasi  dan  reintegrasi  sosial,  sedemikian  sehingga  dalam  tahapan  pelaksanaan  putusan pidana, seorang narapidana apapun tindak pidana yang pernah dilakukannya, dapat memperoleh pembinaan yang sungguh-sungguh  dan  kemudian  segera  dikembalikan  ke  tengah  masyarakat  sebagai  warga  negara  yang  taat kepada  hukum,  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  moral,  sosial  dan  keagamaan,  sehingga  tercapai  kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.
Dengan  adanya  ketentuan  yang  menggariskan  hak-hak  narapidana  seperti  tersebut  di  atas,  Didin Sudirman mengemukakan bahwa  Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan telah memberikan jaminan kepada pelanggar  hukum  untuk  mendapatkan  hak-haknya  selama  menjalani  pidana.  Selanjutnya  ia  mengatakan  bahwa dengan  adanya  ketentuan  yang  mengatur  tentang  hak-hak  narapidana,  mengisyaratkan  adanya  suatu  kepastian hukum bahwa setiap petugas pemasyarakatan “wajib” memberikan pelayanan seoptimal mungkin agar salah satu tujuan dari penegakan hukum yakni dalam rangka “memanusiakan manusia” dapat tercapai. 10
10 Didin Sudirman, Masalah-Masalah Aktual Tentang Pemasyarakatan , Pusat Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Depok ., 2006 , hal. 18.
Doddy  Syukma  R,  Abdul  Bari  Azed,  dan  Bunyamin  Alamsyah. Implikasi  Berlakunya  Peraturan  Menteri  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2022  Terhadap  Pemenuhan  Hak  Remisi  dan  Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi
Senada  dengan  pendapat  Didin  Sudirman,  Farhan  Hidayat  mengemukakan  bahwa  Pemasyarakatan sebagai tujuan pidana diartikan sebagai pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan yang hakiki, yang terjadi antara individu pelanggar hukum dengan masyarakat serta lingkungannya. 11
Dengan  demikian,  Lembaga  Pemasyarakatan  berfungsi  sebagai  ujung  tombak  pelaksanaan  asas pengayoman  yang  merupakan  tempat  untuk  mencapai  tujuan  sistem  pemasyarakatan  melalui  pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. 12
Pengaturan  tentang  hak-hak  narapidana  di  dalam  Undang-Undang  Pemasyarakatan,  juga  telah  selaras dengan  konstitusi  negara  Undang-Undang  Dasar  1945  secara  tegas  menyatakan  bahwa,  negara  Indonesia berdasarkan  atas  hukum (rechtsstaat), tidak  berdasarkan  atas  kekuasaan  belaka (machtsstaat). Hal  itu  berarti bahwa  Republik  Indonesia  ialah  negara  hukum  yang  demokratis  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
Adapun  sosialisasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 7  Tahun 2022 yang dilakukan kepada Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi yang berjumlah 1189 orang agar dapat menimbulkan implikasi pemahaman kepada narapidana antara lain :
1. Penjelasan dihapuskannya Pasal 34A ayat (1) huruf a a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu  membongkar  perkara  tindak  pidana  yang  dilakukannya;  2.  Pasal  34A  ayat  (3)  (3)  Kesediaan untuk  bekerjasama  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a  harus  dinyatakan  secara  tertulis  dan ditetapkan  oleh  instansi  penegak  hukum  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  3.  Pasal 43A  ayat  (1)  huruf  a  a.  bersedia  bekerja  sama  dengan  penegak  hukum  untuk  membantu  membongkar perkara  tindak  pidana  yang  dilakukannya;  4.  Pasal  43A  ayat  (3)  (3)  Kesediaan  untuk  bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Perubahan syarat remisi
Syarat Remisi untuk tindak pidana umum tidak ada perubahan a. berkelakuan baik;
b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan;
c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin; dan
d. mengikuti program pembinaan dengan predikat baik.
Syarat Remisi terkait tindak pidana pada PP 99 berlaku ketentuan: (Pasal 34A ayat 1 PP 99) a. Justice Collabolator (surat keterangan bersedia bekerjasama untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya) tidak lagi dipersyaratkan b. Pertimbangan dari Instansi/Lembaga Lain tidak lagi dipersyaratkan c. Tetap diwajibkan membayar lunas denda dan/atau uang pengganti bagi narapidana Korupsi d. Tetap diwajibkan mengucap Ikrar dan telah menjalani program deradikalisasi bagi Narapidana Terorisme Penilaian  berdasarkan  Sistem  Penilaian  Pembinaan  Narapidana  (SPPN)  baik  untuk  pidana  umum  maupun pidana khusus
3. Adanya jenis remisi diberi nama “Remisi Tambahan”
Remisi atas dasar kepentingan kemanusiaan diberikan kepada Narapidana:
a. yang dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun;
b. berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun; atau
c. menderita sakit berkepanjangan.
4. Dalam  keadaan  tertentu,  Menteri  dapat  memberikan  Remisi tambahan  kepada  Narapidana  dan  Anak  dalam hal yang bersangkutan:
a.  berbuat  jasa  pada  negara;  Remisi  tambahan  karena  berbuat  jasa  pada  Negara  diberikan  sesuai  dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan di bidang gelar,  tanda  jasa,  dan tanda  kehormatan sebesar  1/2 (satu per dua) dari Remisi umum yang diperoleh pada tahun berjalan
b.  melakukan perbuatan  yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan;  atau;  Perbuatan yang bermanfaat bagi  kemanusiaan  berupa  donor  darah  dan  donor  organ  tubuh  sebesar  1/2  (satu  per  dua)  dari  Remisi umum yang diperoleh pada tahun berjalan.
11 Farhan Hidayat, “Pemasyarakatan Sebagai Upaya Perlindungan terhadap Masyarakat ”, Warta Pemasyarakatan No. 19 Tahun VI, September 2005, Jakarta, 2005,  hal. 27.
12 Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, PT. RafikaAditama, Bandung: 2006, hal. 103.
Doddy  Syukma  R,  Abdul  Bari  Azed,  dan  Bunyamin  Alamsyah. Implikasi  Berlakunya  Peraturan  Menteri  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2022  Terhadap  Pemenuhan  Hak  Remisi  dan  Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi
c.  melakukan  perbuatan  yang  membantu  kegiatan  pembinaan  di  Lapas/LPKA;  Perbuatan  yang  membantu kegiatan pembinaan di Lapas atau LPKA menjadi pemuka dan/atau ikut serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh kerusuhan, huru-hara, bencana alam sebesar 1/3 (satu per tiga) dari Remisi umum yang diperoleh pada tahun berjalan.
d. Ketiga kategori tersebut harus diperoleh pada saat yang bersangkutan menjalani pidana Remisi  tambahan  juga  dapat  diberikan  kepada  Narapidana  yang  menjadi  saksi  pelaku  yang  bekerja  sama dengan  penegak  hukum.  Diberikan  berdasarkan  rekomendasi  dari  pimpinan  lembaga  yang  membidangi pelindungan  saksi  dan  korban  yang  berlaku  1 (satu)  kali  selama  menjalani  masa  pidana.  Remisi  tambahan ini diberikan satu kali selama masa pidana sebesar ½ dari Remisi Umum pada tahun berjalan
5. Diatur di dalam Pasal 27A ayat 1, 2, 3, dan 4. Bagi Narapidana dan Anak yang telah memenuhi syarat dan belum pernah diberikan remisi, dapat diberikan melalui mekanisme  usulan  remisi susulan.  Besaran Remisi (Pasal 4 dan Pasal 5 Kepres 174 Tahun 1999):
a. Besaran Remisi Umum :
1) Tahun  Pertama,  1  bulan (apabila  telah  menjalani  6-12  bulan),  2  bulan (apabila  telah  menjalani  lebih dari 1 tahun)
2) Tahun Kedua, 3 bulan
3) Tahun Ketiga, 4 bulan
4) Tahun Keempat, 5 bulan
5) Tahun Kelima, 5 bulan
6) Tahun Keenam dan seterusnya 6 bulan
b. Besaran Remisi Khusus :
1) Tahun  Pertama,  15  hari  (apabila  telah  menjalani  6-12  bulan),  1  bulan  (apabila  telah  menjalani  lebih dari 1 tahun)
2) Tahun Kedua, 1 bulan
3) Tahun Ketiga, 1 bulan
4) Tahun Keempat, 1 bulan 15 hari
5) Tahun Kelima, 1 bulan 15 hari
6) Tahun Keenam dan seterusnya 2 bulan

## KESIMPULAN
1. Implementasi  pemenuhan  hak  remisi  dan  pembebasan  bersyarat  dengan  berlakunya  Peraturan  Menteri Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2022  sebagai  wujud  dari  Putusan Mahkamah  Agung  Nomor  28P/HUM/2021  tanggal  28  Oktober  2021,  tidak  dipersyaratkan  lagi  Justice Collaborator sehingga terjadi peningkatan jumlah narapidana  yang mendapat  pengusulan remisi di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi
2. Implikasi positif berlakunya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Kepada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, yaitu dalam memenuhi hak- hak narapidana  mengalami peningkatan signifikan  karena kemudahan syarat dari aturan sebelumnya.  Akibat dari  terbitnya  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  7  Tahun  2022  ini  maka  terlihat bahwa  telah  terjadi  peningkatan  signifikan  perkara  korupsi  dan  narkotika  yang  mendapat  remisi  dimana sebelumnya  yang  mendapatkan  remisi  594  orang,  namun  sejak  berlakunya  Peraturan  Menteri  Hukum  Dan Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2022  terjadi  peningkatan  menjadi  839  orang  yang mendapatkan  remisi.  Implikasi  negatif  dalam  masyarakat  yaitu  menurunnya  rasa  percaya  masyarakat terhadap pemerintah dalam upaya penanggulangan tindak pidana, khususnya korupsi dan narkotika

## DAFTAR PUSTAKA
Abdussalam. 2006. Prospek Hukum Pidana Indonesia “Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat”. Restu Agung. Jakarta Achmad Ali, 1998, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Jakarta, PT Yarsif Watampone. Baharuddin Lopa, 2001, Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum , Bulan Bintang , Jakarta. Barda Nawawi Arief, 1984, Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia) , Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum  NDIP Semarang. ______,  2002, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana ,  Cetakan  Kedua  Edisi  Revisi,  PT.  Citra  Aditya  Bakri, Bandung.
Esmi Warassih Puji Rahayu, 2005, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis ., Suryandaru Utama, Semarang Leden Marpaung, 2008, Asas-Teori-praktik  Hukum Pidana ,  Sinar Grafika, Jakarta
Doddy  Syukma  R,  Abdul  Bari  Azed,  dan  Bunyamin  Alamsyah. Implikasi  Berlakunya  Peraturan  Menteri  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2022  Terhadap  Pemenuhan  Hak  Remisi  dan  Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi
Mardjono  Reksodiputro,  2007, Kriminologi  dan  Sistem  Peradilan  Pidana,  Kumpulan  Karangan  Buku  Kedua, Pusat  Pelayanan  Keadulan  dan  Pengabdian  Hukum  (d/h  Lembaga  Kriminologi),  Universitas  Indonesia, Jakarta.
______,  2007, Hak  Asasi  Manusia  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana,  Kumpulan  Karangan  Buku  Ketiga, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta . Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, Teori-teori dan kebijakan pidana , Alumni, Bandung. Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana , Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. Moeljatno,  1955, Perbuatan  Pidana  dan  Pertanggungjawaban  Pidana ,  Yayasan  Badan  Peerbit  Gajah  Mada, Jogyakarta. ______, 1983, Pengantar Ilmu Hukum Pidana , Yogyakarta.
M.  Yahya  Harahap,  2007, Pembahasan  Permasalahan  dan  penerapan  KUHAP,  Penyidikan  dan  Penuntutan , Sinar Grafika, Jakarta.
P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, 1979, Hukum Pidana Indonesia , Sinar Baru, Bandung. Philipus  M.  Hadjon.  1987. Perlindungan  Hukum  bagi  Rakyat  Indonesia;  Sebuah  Studi  tentang  prinsip- prinsipnya,  Penanganannya  oleh  Pengadilan  dalam  Lingkungan  Peradilan  Umum .  PT  Bina  Ilmu. Surabaya.
Roeslan  Saleh,  1981, Perbuatan  pidana  dan  Pertanggung  Jawaban  Pidana ,  Jakarta,  Aksara  Baru,  Cetakan kedua.
______, 1981, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana .Jakarta, Aksara Baru, Cetakan ketiga. R. Soesilo, 1974, Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, Politeia, Bogor. Suriatmadja, 1976, Penangkapan dan Penahanan di Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, 1983, Kamus Hukum , Pradnya Paramita, Jakarta. Soerjono  Soekanto,  1983, Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum, Raja  Grafindo  Persada, Jakarta.
Satjipto Rahardjo, 1980, Hukum dan Masyarakat , Alumni, Bandung. ______,  1983, Masalah  Penegakan  Hukum;  Suatu  Tinjauan  Sosiologis ,  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta.
Sudarto, 1983, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni Bandung. ______,  1988, Kapita  Selekta  Hukum  Pidana ,Bandung  Alumni  1985,  Hukum  dan  Hukum  Pidana,  Alumni, Bandung.
Satochid Kartanegara, Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V, Tahun 1954-1955.
Sudikno Mertokusumo, 2007, Mengenal Hukum Suatu Pengantar , Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.