## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI RSUD PRINGSEWU DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU PELAYANAN PUBLIK
Andi Wijaya 1 Muchlis Hamdi 2
Megandaru Widhi Kawuryan 3
Widodo Sigit Pudjianto 4
Institut Pemerintahan Dalam Negeri 1,2,3,4
Jl. Raya Bandung - Sumedang No.Km.20, Cibeusi, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363
Alamat email koresponden: andiwijaya1973@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  berangkat  dari  implementasi  kebijakan  Standar  Pelayanan Minimal  di  RSUD  Pringsewu,  yang  berfokus  pada  pengamatan  bagaimana serangkaian gambaran dan keadaan mengenai dinamika proses peningkatan mutu pelayanan publik, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari  pelaksanaaan  kebijakan  yang  diberikan  sehingga  dapat  merumuskan model implementasi kebijakan yang dapat mewujudkan pelayanan kesehatan yang  berkualitas.  Implementasi  kebijakan  standar  pelayanan  minimal  di RSUD Pringsewu, yaitu suatu penggalan proses kebijakan yang berisi upaya mengubah  target  menjadi  hasil  yang  terdapat  di  dalam  SPM  RS  dan instrumen  SNARS  dengan  kesesuaiannya..  Pada  dimensi  1)  produktivitas, terjadi kenaikan dan penurunan yang fluktuatif dan secara keseluruhan jenis pelayanan  belum  mecapai  ambang  batas  baku  mutu  SPM  RS,  2)  linieritas, penyusunan  SOP  RS  belum  linier  dengan  SPM  RS,  kesesuaian  pemenuhan istrumen sudah mencapai diatas 80%, dan kesesuaian dengan dimensi mutu IOM,  2001  masih  ditemukan  pelayanan  yang  tidak  adil,  3)  efisiensi, pencapaian  BOR  sangat  rendah  yaitu  29%  sedangkan  indikator  efisiensi lainnya  menurun  dan  dibawah  standar,  4)  PCC,  dan  5)  SPGDT  merupakan dimensi  temuan  yang  mempengaruhi  partisipasi  dan  kolaborasi  dalam implementasi  kebijakan  pelayanan  PMKP.  Sedangkan  faktor  dalam implementasi  kebijakan  adalah  1)  substansi  kebijakan,  penyusunan  isi kebijakan  belum  selaras,  2)  perilaku  petugas  pelaksana,  belum  semua petugas  pelaksana  konsisten  melaksanakan  tugasnya,  3)  interaksi  jejaring kerja,  hubungan  kerja  sama  lintas  sektor  belum  efektif  dan  berjalan sebagaimana  mestinya,  4)  partisipasi  kelompok  sasaran,  tingkat  kepuasan masih rendah dan layanan pengaduan belum berjalan baik, 5) sumberdaya, ketersediaan sumberdaya belum mengakomodasi kebutuhan rumah sakit, 6) budaya  keselamatan  pasien,  dan,  7)  kepemimpinan  merupakan  faktor  lain yang  ditemukan  peneliti  sebagai  faktor  yang  memperngaruhi  implementasi kebijakan di rumah sakit.

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
https://doi.org/10.36859/ jap.v5i2.1122
Kata  Kunci: Model  Implementasi  Kebijakan,  Standar  Pelayanan  Minimal, Dimensi dan Determinan, Peningkatan Mutu, Pelayanan Publik.

## PENDAHULUAN
Proses  kebijakan  publik  berlangsung  dalam  wadah  Negara,  yang merupakan  bangunan  pengelolaan  kekuasaan  yang  strukturnya  akan menjadi  saluran  bagi  mengalirnya  proses  kebijakan  dalam  rangka  untuk mengelola  dan  mengatur  kepentingan  masyarakat  luas,  dalam  posisi  ini Negara sebagai badan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengelola perihal  yang  mengatur  kepentingan  masyarakat  luas  serta  berkewajiban untuk  mensejahterakan,  melindungi  dan  mencerdaskan  kehidupan  bangsa serta  melaksanakan  kewajiban  untuk  mensejahterakan,  melindungi  dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Menurut  Muchlis  Hamdi  (2014),  Kebijakan  publik  merupakan serangkain  tindakan  pemerintah  dalam  membentuk,  mengembangkan  dan mengarahkan nilai-nilai publik sebagai nilai nilai-nilai yang bersifat mengikat (nilai otoritatif) dalam model dan bingkai kerja pemerintah dalam mencapai tujuan negara.
Dalam perspektif mutu pelayanan kesehatan, mutu ialah bentuk dari totalitas  atau  wujud  yang  menjadi  ciri  suatu  barang  atau  jasa  yang didalamnya termuat definisi dari rasa aman dan pemenuhan kebutuhan para penggunanya,  dalam  artian  lain  mutu  adalah  sesuatu  untuk  menjamin pencapaian  tujuan  dan  keluaran  yang  diharapkan,  dan  harus  selalu mengikuti perkembangan pengetahuan terkini, sehingga mutu harus diukur dengan tujuan sehingga mutu harus memenuhi suatu spesifikasi yang telah ditentukan.
Mutu Pelayanan kesehatan merupakan langkah peningkatan pelayanan kesehatan secara pribadi ataupun populasi sesuai dengan outcome kesehatan  yang  dituju,  sesuai  dengan  ilmu  pengetahuan  terbaru,  dan mencerminkan  ketepatan  penggunaan  keilmuan  tersebut  secara  ilmiah, klinis,  manual,  kognitif  yang  memenuhi  standar  organisasi  dan  unsur manajemen pelayanan kesehatan.

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
https://doi.org/10.36859/ jap.v5i2.1122
Hubungan “vice versa” antara mutu dan kualitas pelayanan kesehatan yang  diberikan  oleh  RSUD  dan  tingkat  keselamatan (patien  safety) dan loyalitas  pasien (patient  loyality) untuk  berobat,  kembali  berobat  serta merekomendasi  pada  pasien  lain  tentang  pelayanan  di  RSUD    dan  tingkat kepuasan  masyarakat (patient  satisfaction) ,  secara  kongkrit  hal  ini  dapat dilihat dari data kunjungan pasien pada RSUD yang fluktuatif dari tahun ke tahun bahkan ada penurunan dari tahun 2017 ke tahun 2018.
Gambaran  mutu  pelayanan  di  Kabupaten  Pringsewu,  dapat  dilihat pada  hasil  penilaian  Ombudsman  Republik  Indonesia  pada  tahun  2017 dalam kepatuhan terhadap pemenuhan komponen standar pelayanan sesuai Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik, menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu masuk pada zona merah dengan predikat kepatuhan rendah.
Terkait  dengan  RSUD  Pringsewu  belum  ada  pengukuran  terhadap standar  kepatuhan  sebagaimana  tertuang  pada  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun  2009  sehingga  penulis  tidak  memiliki  gambaran  terhadap  kondisi kepatuhannya,  di  sisi  lain  penulis  melakukan  korespondensi  dengan Ombusdman  RI  di  dapatkan  data  bahwa  sebanyak  27  (dua  puluh  tujuh) kasus sudah ditangani dan ditindak lanjuti pada periode tahun 2014 sampai dengan 2018. Sebagaimana tabel berikut:
Tabel 1.1.
Rekap Laporan dari Unsur Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun Pelaporan Cara Penyampaian Klasifikasi Pelapor Instansi Terlapor Dugaan Mal Administrasi 1 2 3 4 5 2014 Media Inisiatif Investigasi BUMN/BUMD Tidak Kompeten 2014 Investigasi Inisiatif Inisiatif Investigasi Pemerintah Daerah Penyimpanga n Prosedur 2014 Investigasi Inisiatif Inisiatif Investigasi Pemerintah Daerah Penyimpanga n Prosedur

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
https://doi.org/10.36859/ jap.v5i2.1122
2015 Datang Langsung Keluarga Korban Pemerintah Daerah Penyimpanga n Prosedur 2015 Telepon Inisiatif Investigasi Instansi Pemerintah / Kementerian Penyimpanga n Prosedur 2015 Media Inisiatif Investigasi BUMN/BUMD Tidak Patut 2015 Investigasi Inisiatif Inisiatif Investigasi Pemerintah Daerah Penyimpanga n Prosedur 2015 Investigasi Inisiatif Inisiatif Investigasi BUMN/BUMD Permintaan Imbalan Uang, Barang dan Jasa 2015 Investigasi Inisiatif Inisiatif Investigasi Pemerintah Daerah Penyimpanga n Prosedur 2016 Media Inisiatif Investigasi Pemerintah Daerah Tidak Memberikan Pelayanan 2016 Investigasi Inisiatif Keluarga Korban Rumah Sakit Pemerintah Tidak Memberikan Pelayanan 2016 Investigasi Inisiatif Keluarga Korban Rumah Sakit Pemerintah Tidak Patut 2016 Investigasi Inisiatif Keluarga Korban Rumah Sakit Pemerintah Penundaan Berlarut 2016 Investigasi Inisiatif Keluarga Korban Rumah Sakit Pemerintah Tidak Memberikan Pelayanan 2016 Investigasi Inisiatif Keluarga Korban Rumah Sakit Pemerintah Penundaan Berlarut 2016 Investigasi Inisiatif Keluarga Korban Rumah Sakit Pemerintah Tidak Kompeten 2016 Investigasi Inisiatif Keluarga Korban Rumah Sakit Pemerintah Tidak Memberikan Pelayanan 2016 Investigasi Inisiatif Keluarga Korban Rumah Sakit Pemerintah Tidak Patut

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
https://doi.org/10.36859/ jap.v5i2.1122
2016 Investigasi Inisiatif Keluarga Korban Rumah Sakit Pemerintah Tidak Memberikan Pelayanan 2017 Datang Langsung Perorangan/ Korban Langsung Pemerintah Daerah Penyimpanga n Prosedur 2017 Investigasi Inisiatif Inisiatif Investigasi Pemerintah Daerah Permintaan Imbalan Uang, Barang dan Jasa 2017 Datang Langsung Keluarga Korban Instansi Pemerintah / Kementerian Tidak Patut 2017 Datang Langsung Inisiatif Investigasi Pemerintah Daerah Tidak Memberikan Pelayanan 2017 Email Perorangan/ Korban Langsung Badan Pertanahan Nasional Penyimpanga n Prosedur 2018 Datang Langsung Kelompok Masyarakat Pemerintah Daerah Penyimpanga n Prosedur
Sumber: Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Lampung Tahun 2018. Dari  data  laporan  yang  masuk  ke  Ombudsman  Republik  Indonesia terhadap  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Pringsewu  terlihat  bahwa  masih banyak  permasalahan  di  RSUD  Pringsewu  terkait  dengan  pelayanan  yang diberikan antara lain tidak memberikan pelayanan, sikap yang tidak patut, penundaan yang berlarut, tidak kompeten. Hal ini berkaitan dengan dengan etika dan moral (perilaku tugas pelaksana).
Ditinjau  dari  sisi  capaian  akreditasi  RSUD  Pringsewu  yang  telah dilaksanakan  pada  tahun  2019  ini  oleh  Komite  Akreditasi  Rumah  Sakit (KARS)  RSUD  Pringsewu  jika  ditinjau  melalui  lama akreditasi.kars.or.id berada pada level Standar 2018 – Kelas C dengan status Tingkat Paripurna. (Tabik  pun.com,  2019),    namun  pada  kenyataaan  predikat  tersebut  tidak selaras  dengan  kualitas  pelayanan  yang  diberikan  hal  tersebut  dilihat  dari masih banyak persoalan yang mucul dan menjadi keluhan masyarakat.

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
RSUD  Pringsewu  dituntut  untuk  lebih  memberikan  pelayanan  yang sesuai  harapan  dan  keinginan  masyarakat  sebagai  konsumen.  Masyarakat akan  puas  apabila  persamaan  antara  harapan  dan  kenyataan  pelayanan kesehatan yang diperoleh. Disisi lain apabila dikaitkan akuntabilitas proses pelayanan yang memiliki empat indikator, yaitu: prosedur, ketepatan waktu, biaya,  dan  responsif,  Rumah  sakit  umum  daerah  Pringsewu  belum  optimal dalam hal akuntabilitas pelayanan publik.

## METODE PENELITIAN
Dalam  mencermati  masalah-masalah  pelayanan  publik  di  RSUD Pringsewu,  peneliti  menggunakan  pisau  analisa  dengan  desain  penelitian kualitatif dengan pendekatan post-positivism di kombinasikan menggunakan padangan kontruktivism yang kemudian mengukur, mencari penyebab serta merumuskan solusi. Dengan lebih melihat rendahnya pelayanan publik dan performance birokrasi  dari  sisi  teknis  seperti  masalah  teknis  pengukuran berbagai aspek dari performance di RSUD Pringsewu.
Peneliti  juga  menerapkan  pendekatan  induktif  dengan  melaksanakan aktivitas  pencarian  data  yang  bukan  dimaksudkan  untuk  membuktikan hipotesis,  melainkan  sebagai  analisis  terhadap  kontruksi  yang  dibuat berdasarkan  abstraksi  yang  dikumpulkan.  yang  terdiri  dari  bagian-bagian yang  telah  dikumpulkan  yang  selanjutnya  dikelompokkan  berdasarkan kesesuaiannya. Penyusunan teori dilakukan dengan skema mulai dari bawah ke atas atau disebut Grounded theory sehingga arah penyusunan teori akan menjadi jelas setelah data dikumpulkan. (Neuman, 2015)
Secara  teoritis  pengkajian  terhadap  implementasi  kebijakan  standar pelayanan  minimal  di  RSUD  Pringsewu  dalam  rangka  peningkatan  mutu pelayanan publik. sebagai analisis terhadap proses dan faktor implementasi pelayanan publik pada standar pelayanan minimal di RSUD Pringsewu.

## KERANGKA TEORI

## Proses Kebijakan Publik
Proses  kebijakan  publik  merupakan  serangkaian  fase  atau  tahapan dalam  menyusun  dan  membuat  kebijakan  publik,  secara  teoritis  tahapan

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
tersebut bersifat linier, namun dalam prosesnya terdapat 5 tahap yang harus dilalui yaitu: penentuan agenda, perumusan alternatif kebijakan, penetapan kebijakan, pelaksanaan dan impelentasi dan penilaian serta evaluasinya.
Dalam penentuan agenda yang merupakan daftar masalah atau perihal yang perlu menjadi perhatian serius pejabat pemerintah, penentuan agenda merupakan  proses  untuk  menjadikan  suatu  masalah  didefinisikan  dan dirumuskan  isu-isu  yang  didapat  sehingga  menjadi  permasalahan  prioritas yang perlu mendapat perhatian.
Pada tahapan formulasi kebijakan merupakan proses perumusan dari alternatif atau pilihan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintahan, atau sebuah desain dan penyusunan racangan tujuan dari kebijakan atau strategi dalam  mencapai  tujuan  yang  menjalankan  aktivitas  utama  dari  formulasi kebijakan  yaitu  perancangan  tujuan  kebijakan  dan  strategi  pencapaian tujuan.

## Pelayanan Publik
Penyelenggaraan pelayanan publik telah diatur dalam Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik,  dan mendefinisikan  bahwa  pelayanan  publik  merupakan  rangkaian  kegiatan kegiatan  dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan peraturan  perundangan  yang  telah  diselenggarakan  oleh  penyelenggara pelayanan publik.
Pelayanan  adalah  kegiatan  yang  terjadi  dalam  interaksi  langsung antara seorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan adapun pelayanan publik adalah upaya membantu dan memberikan manfaat kepada orang publik melalui penyediaan barang atau jasa yang diperlukan (Ahmad, 2018).
Pelayanan  publik  merupakan  suatu  upaya  membantu  atau  memberi manfaat kepada publik melalui penyediaan barang dan jasa yang diperlukan oleh mereka yang diatur dan diselenggarakan oleh pemerintah kepada warga negara. Mengingat begitu pentingnya peran dan pengaruh pelayanan kepada costumer ,  hingga  saat  ini  banyak  konsep-konsep  tentang servqual yang disampaikan oleh banyak ahli.

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
https://doi.org/10.36859/ jap.v5i2.1122

## Mutu
Mutu merupakan Pelayanan prima yang memberikan suatu dorongan kepada masyarakat untuk menjalin hubungan dan kepercayaan sangat kuat dengan  penyelenggaraan  layanan  publik.  Pemenuhan  kebutuhan  sesuai dengan rasa dan nilai subyektif masyarakat berkepentingan. Dan pelayanan yang prima adalah pelayanan yang baik dan melampaui harapan masyarakat serta pelayanannya memiliki ciri khas kualitas yang baik. Dan beberapa sikap yang  harus  ada  dalam  mutu  pelayanan  yang  baik  diantaranya  adalah: (Ahmad, 2018)
a. Dekat dengan masyarakat.
b. Perencanaan pelayanan dibuat atas aspirasi masyarakat.
c. Iklim keterbukaan, kebersamaan, dan integritas.
d. Birokrasi yang berkemampuan sebagai pelayanan.
e. Sikap egaliter dalam melayani masyarakat.
Selain  diharapkan  mampu  menerapkan  sikap  diatas,  juga  harus mengedepankan prinsip pelayanan yang prima

## Pelayanan Kesehatan
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesadaran,  kemauan,  dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat  setinggi-tingginya,  sebagai  investasi  bagi  pembangunan  SDM yang produktif secara sosial ekonomi.
Undang-Undang  ini  kemudian  disinergikan  dengan  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang secara terperinci  menjelaskan  bahwa  tujuan  dari  Undang-Undang  tersebut  adalah mempermudah  akses  masyarakat,  perlindungan  keselamatan,  mutu  dan standar  dan  memberikan  kepastian  hukum  kepada  pasien  maupun masyarakat,  dengan  memberikan  pelayanan  kesehatan  perorangan  secara peripurna.
Ketentuan  dalam  memberikan  pelayanan  kesehatan  juga  ada  pada Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2019 tentang  Standar  Teknis  Pemenuhan  Mutu  Pelayanan  Dasar  Pada  Standar

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
Pelayanan  Minimal  Bidang  Kesehatan  sebagai  dasar  melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
SPM Bidang Kesehatan yang masih sinkron dengan Keputusan Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor:  129/Menkes/SK/II/2008  tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit bahwa dengan berlakunya otonomi daerah,  maka  kesehatan  merupakan  urusan  wajib  dilaksanakan  oleh pemerintah daerah yang bertujuan untuk menyamakan pemahaman tentang definisi operasional, indikator kinerja dan lain-lain.

## PEMBAHASAN
Kesehatan  merupakan  hak  asasi  manusia,  yang  merupakan  tugas pemerintah  untuk  meningkatkan  derajat  kesehatan  masyarakat  sebagai tanggung  jawab  semua  pihak,  baik  Pemerintah  maupun  masyarakat. Pembangunan  Kesehatan  dilaksanakan  bertujuan  untuk  meningkatkan kesadaran,  kemauan  dan  kemampuan  dalam  mencapai  derajat  kesehatan yang tinggi.
Untuk  mewujudkan  tugas  tersebut,  yaitu  dengan  memberikan pelayanan  kesehatan  kepada  yang  berhak,  sebab  merupakan  hak  setiap orang  dalam  memperolah  akses  kesehatan  secara  aman,  berkeadailan  dan non diskriminatif, bermutu dan terjangkau dan secara personal setiap orang berhak  secara  mandiri  dan  bertanggung  jawab  untuk  menentukan  sendiri pelayanan yang dibutuhkan dan diperlukan bagi dirinya.
Dalam  rangka  untuk  meningkatkan  derajat  kesehatan  masyarakat. Pemerintahan  bertanggung  jawab  atas  akses  masyarakat  terhadap  fasilitas pelayanan  kesehatan  yang  diberikan  melalui  rumah  sakit  ataupun puskesmas, khususnya dalam kondisi kegawatdaruratan, pemerintah wajib memberikan  pelayanan  kesehatan  secara  aman,  berkeadilan,  non diskriminatif, bermutu dan terjangkau dalam menyelamatkan nyawa pasien dan pecegahan kecacatan.
Pada penelitian ini penulis membatasi pembahasan dengan mengambil salah satu pokja yang ada yaitu pokja  Peningkatan Mutu dan Keselamatan

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
Pasien (PMKP) yang pada prinsipnya sudah dapat mewakili semua kegiatan pelayanan  yang  diberikan  dan  relevan  dengan  topik  disertasi  dan  pada prinsipnya terkait langusng dengan kebijakan yang diteliti.
Pokja PMKP ini dapat mempresentasikan tingkat linearitas dari proses pelayanan yang diberikan karena ddidalan pokja ini terdiri dari beberapa jenis pelayanan  yang  diberikan  rumah  sakit  dan  menggambarkan  bagaimana tingkat  mutu  dan  keselamatan  pasien  di  RSUD  Pringsewu  sebagai  mana dalam pedoman SNARS,  Indikator mutu pelayanan dan keselamatan pasien pada pokja ini dirumuskan dalam 12 (dua belas) indikator yaitu :
1. Kepatuhan identifikasi pasien.
2. Emergency respon time.
3. Waktu tunggu rawat jalan.
4. Penundaan operasi elektif.
5. Kepatuhan jam visite dokter.
6. Waktu lapor hasil tes kritis laboratorium.
7. Kepatuhan penggunaan formularium nasional.
8. Kepatuhan cuci tangan pakai sabun.
9. Kepatuhan upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh. 10. Kepatuhan terhadap clinical pathway.
11. Kepuasan pasien dan keluarga.
12. Kecepatan respon terhadap complain.
Penentuan  sasaran  yang  menjadi  fokus  pembahasan  dan  dievaluasi capaiannya  oleh  pihak  manajemen  RSUD  adalah  berdasarkan  kesepakatan manajemen RSUD, pada tahun 2020 fokus pada program peningkatan mutu dan  keselamatan  pasien  adalah  pada  unit  Hemodialisa,  sedangkan  pada tahun  2019  prioritas  peningkatan  mutu  adalah  pelayanan  pasien  penyakit tertentu  yaitu appendicitis di  RSUD  Pringsewu.  Kasus  ini  diambil  dengan pertimbangan bahwa:
1. Kasus ini membutuhkan biaya besar.
2. Efisiensi perlu dilakukan pada penanganan kasus ini mengingat banyak  biaya  yang  menggunakan  BPJS  sehingga  perlu melakukan efisiensi biaya.

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
https://doi.org/10.36859/ jap.v5i2.1122
3. Ketersediaan SDM Kesehatan dan alat kesehatan yang cukup di RSUD  Pringsewu  sehingga  bisa  dikembangkan  sebagai  Pusat bedah yang handal.
Dimana  pengumpulan  data  dan  pengukuran  dilakukan  dari  bulan Januari  sampai  dengan  Desember  dan  pelaporannya  di  dilakukan  rutin dalam jangka waktu pertiga bulan. Dalam indikator PMKP melibatkan semua unit  rumah  sakit,  sehingga  rumah  sakit  mampu  menilai  diri  sendiri  dan memberikan  pelayanan  sesuai  standar  yang  telah  di  tetapkan,  sebagai kelanjutan  dari  mengukur  hasil  kerja  yang  telah  ditetapkan,  dengan mempraktikkan self  assessment dan  menjadi  dasar  dalam  mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan mutu pelayanan RSUD Pringsewu. Berdasarkan  hasil  evaluasi  kegiatan  pelaksanaan  PMKP  ada  beberapa  hal yang perlu dievaluasi dan ditindaklanjuti seperti:
1. Supervisi pengumpulan data peningkatan mutu unit masih sedikit dan tidak ketat/ tidak disiplin.
2. Masih terdapat data kosong dalam form pengisian data PMKP RSUD Pringsewu
3. Masih ada pengisian data yang tidak tepat, salah dan kurang benar.
4. Pengumpulan  data  selalu  rutin  dilakukan  dalam  waktu  pertiga bulan,  sehingga  belum  dapat  mencerminkan  kondisi  yang sebenarnya.
5. Risk  register  RSUD  Pringsewu  masih  jauh  dari  sempurna  atau belum memenuhi standar yang ada.
6. Pengukuran  risiko  dalam  risk  register  masih  melibatkan  beberapa orang  tertentu  sehingga  tidak  menggambarkan  keadaan  yang sebenarnya.
7. Pelaporan  insiden  keselamatan  pasien  masih  sedikit,  tidak  sesuai dengan jumlah kunjungan pasien.
Pada  implementasi  penerapan  standar  regulasi  tentang  pengukuran peningkatan  mutu  dan  keselamatan  pasien  dan  bagaimana  cara  pemilihan indikator  mutu  di  unit  kerja  masing-masing  ruang  pelayanan  di  RSUD Pringsewu dimulai dari kebijakan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
pelaporan  upaya  PMKP,  dimana  Direktur  rumah  sakit  terlibat/berperan serta. Sebagaimana hasil wawancara yang disampaikan oleh informan 5 yang menyatakan bahwa.
“…dimulai  dari  kebijakan  perencanaan,  pelaksanaan,  monitoring  dan pelaporan upaya PMKP, dimana Direktur rumah sakit terlibat/berperan serta.  Direktur  rumah  sakit  bersama  dengan  pemilik  rumah  sakit merencanakan,  monitoring,  evaluasi  dan  megawasi  semua  program peningkatan  mutu  dan  keselamatan  pasien  di  rumah  sakit,  Direktur rumah  sakit  beserta  staf  melaksankan  dan  melaporkan    hasil-hasil pencapaian  mutu  ke  pemilik  rumah  sakit  secara  reguler.  Setiap  akhir tahun laporan kegiatan mutu rumah sakit akan dilakukan evaluasi dan direview tentang kegiatan prioritas mutu dan keselamatan pasien tahun berikutnya…”.
“…Kriteria  yang  digunakan  harus  diukur  dan  dihitung  untuk  dapat menilai  indikator,  sehingga  dapat  sebagai  batas  yang  memisahkan antara mutu yang baik dan tidak baik…”.
“….Standar  yang  digunakan  ialah  Acuan  dari  berbagai  sumber, Benchmarking  dengan  rumah  sakit  yang  setara.  Beradasarkan  trend yang menuju kebaikan. Indikator kinerja rumah sakit yang berhubungan dengan mutu ( standar akreditasi rumah sakit, Kepmenkes-KARS 2011) Indikator  area  klinis  :  Asesmen  pasien,  Pelayanan  radiologi  dan pencitraan  diagnostic,  Pelayanan  laboratorium,  Prosedur  operasi, Penggunaan  antibiotika  dan  obat  lainnya,  Kesalahan  obat  dan  nyaris cedera,  Penggunaan  anestesi  dan  sedasi,  Penggunaan  darah  dan produk darah, Ketersediaan isi dan penggunaan catatan tentang pasien dan  Pencegahan  dan  pengendalian,  pengawasan  serta  pelaporan infeksi….”.
Sedangkan  implementasi  regulasi  tentang  manajemen  data  dan koordinasi  antar  unit  dalam  pengumpulan  data  di  RSUD  Pringsewu dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di rumah sakit melaksanakan program PMKP,  indikator  mutu  rumah  sakit  dilaksanakan  secara  swa-nilai (self assessment). Sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  informan  4  yang menyatakan bahwa.
“…Seluruh  unit  kerja  di  rumah  sakit  melaksanakan  program  PMKP, indikator  mutu  rumah  sakit  dilaksanakan  secara  swa-nilai  (self assesment). Penilaian dilaksanakan setiap hari yang dikompilasi secara bulanan.  Hasil  penilaian  ini  di  analisa  per  tri  wulan  dan  dijadikan sebagai  bahan  rapat  bulanan  peningkatan  mutu  oleh  Direksi  rumah sakit.  Bagi  kalangan  medik  hailnya  dapat  digunakan  untuk  menilai pelaksanaan  tindakan  medik  dibeberapa  bagian/instalasi/unit.  Setiap analisis yang dilakukan dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
apakah  kebutuhan  dari  bagian/instalasi/unit,  ruangan/pelayanan telah dipenuhi sehingga mutu pelayanan dapat terjamin….”.
Patient Care Center – PCC.
Implementasi kebijakan standar pelayanan minimal sangat dipengaruhi  oleh  penerapan  paradigma  baru  dalam  pelayanan  kesehatan yang menepatkan pasien pada posisi pusat yang pada intinya berpusat pada seseorang,  klien,  masyarakat,  pasien  dan  keluarga  serta  perawatan individual,  pelayanan  yang  menghormati  kebutuhan  pasien  dengan memberikan  ruang  kepada  pasien  untuk  memilih  sendiri  peleyanan  yang diingikan.
Menghormati  nilai-nilai,  pilihan  dan  kebutuhan  pasien  merupakan sikap  simpati  dan  empati  terhadap  apa  yang  menjadi  nilai  kepercayaan pasien,  baik  nilai  kepercayaan  terhadap  agama  ataupun  budaya,  petugas kesehatan  harus  mampu  menghormati  nilai-nilai  tersebut,  sebab  nilai-nilai tersebut sangat berkaitan dengan rasa kepercayaan pasien terhadap proses pelayanan di rumah sakit, hasil observasi dan wawancara mendalam di RSUD Pringsewu. sebagaimana yang disampaikan oleh informan 13 sebagai berikut.
“…..ya  dokter  spesialisnya  kurang  menghargai  apa  yang  saya  yakini mas, saya kan telingaanya luka, jadi saya berobat ke dokter THT, waktu konsultasi dia nyalahin saya karena saya kurang menjaga telinga saya, harusnya  ga  boleh  kena  air,  lalu  saya  bilang  kalo  wudhu  gimana,  ya jangan kenalah, itu kan bukan wajib, ga dibasuh juga ga papa, saya kan udah terbiasa kalo wudhu saya membasuh telinga, tapi alhamdullillah obatnya manjur…..”
Hal ini jelas mencerminkan bahwa perilaku petugas pelaksana dalam menghormati  nilai-nilai,  pilihan  dan  kebutuhan  pasien  belum  sepenuhnya dipahami oleh petugas pelaksana, yang merupakan hal penting bagi pasien terkait  nilai  kepercayaan,  sehingga  akan  mempengeruhi  tingkat  kepuassan pasien  dirumah  sakit.  Hal  ini  juga  serupa  dengan  yang  disampaikan  oleh informan  16  pada  pelayanan  rawat  jalan  di  poli  kulit  dan  kelamin  sebagai berikut.
“…..ya  sebenarnya  saya  tau  kalo  penyakit  kulit  saya  ini  belum  boleh kena air, tapi itu mempersulit saya untuk ibadah dan membersihkan diri pak, ya pasti taulah rasanya kalo ga  mandi sehari aja, pastikan rishi,

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
padahal sebenernya niatnya Cuma di lap basah aja biar ga terlalu bau badan,  dan  ini  saya  mengikuti  pentujuk  dokter  juga  belum  banyak perubahan…..”
Tanggapan  petugas  pelaksana  terhadap  hasil  wawancara  kepada pasien  yang  dilakukan  peneliti,  menyatakan  bahwa  belum  semua  petugas pelaksana  di  RSUD  Pringsewu  dapat  memahami  nilai-nilai,  pilihan  dan kebutuhan  pasien,  sehingga  masih  ditemukan  kasus-kasus  tersebut. Sebagaimana disampaikan oleh informan 5 sebagai berikut:
“…..  belum  semua  petugas  pelaksanaan  memahami  nilai-nilai,  pilihan dan  kebutuhan  pasien,  sehingga  memang  perlu  adanya  evaluasi  lebih lanjut  terhadap  perilaku  petugas  pelaksana  di  rumah  sakit,  kami  juga pihak  manajemen  secara  konsisten  mencoba  mengirimkan  petugas pelaksana untuk diklat dan pemgembangan kompetensi, sehingga setiap pelayanan yang diberikan lebih professional, kasus-kasus seperti yang bapak sampaikan sebenarnya tidak terjadi pada semua pasien, itu bisa saja suatu kebetulan dan kami akan tanggapi secara cepat…..”
Sehingga  dapat  disimpulkan  terkait  dengan  menghormati  nilai-nilai, pilihan  dan  kebutuhan  pasien  yang  dilakukan  oleh  petugas  pelaksana  di RSUD Pringsewu belum dapat di implementasikan secara maksimal, karena belum  semua  petugas  pelaksana  secara  merata  diberikan  edukasi  dan peningkatan  kompetensi  dalam  pelayanan  secara  merata,  hal  ini  juga berpengaruh terhadap pelayanan kepada pasien.

## SIMPULAN
Implementasi  kebijakan  standar  pelayanan  minimal  pada  pelayanan kesehatan  perorangan  secara  paripurna  di  RSUD  Pringsewu  adalah  suatu penggalan proses kebijakan yang berisi upaya mengubah target menjadi hasil yang  terdapat  di  dalam  standar  pelayanan  minimal  rumah  sakit  dan instrumen standar nasional akreditasi rumah sakit.
Target  tersebut  adalah  konkritisasi,  spesifikasi  dan  dimensi  standar pelayanan minimal menjadi program pelayanan publik di bidang pelayanan kesehatan  perorangan  secara  paripurna  yang  dilihat  dari  sisi  indikator dimensi  implementasi  kebijakan  yang  merupakan  serangkaian  dinamika pergerakan  implementasi  kebijakan  dimensi  dan  determinan  yang

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
menunjukan  berbagai  faktor  yang  dapat  mempengaruhi  keberhasilan  dari implementasi kebijakan.
Produktivitas  berkenaan  dengan  kemampuan  RSUD  Pringsewu mencapai  standar  jumlah  kelompok  sasaran  yang  mendefinisikan  tingkat kunjungan  pasien,  pendapatan  fungsional  rumah  sakit  dan  tingkat pencapaian standar pelayanan minimal rumah sakit.
Dari  hasil  dan  pembahasan  yang  telah  disampaikan,  dapat disimpulkan  bahwa  pencapaian  kelompok  sasaran  pada  tingkat  kunjungan pasien pada beberapa unit dan instalasi yang ada di RSUD Pringsewu terjadi penurunan  pada  2  (dua)  tahun  terakhir  yang  mengidentifikasikan  rumah sakit tidak produktif.
Sedangkan pada standar pelayanan minimal rumah sakit, masih perlu perhatian,  karena  banyak  indikator  di  dalam  standar  pelayanan  minimal rumah sakit belum sesuai dengan baku mutu standar yang telah ditetapkan, misalnya pada tahun 2018 mencapai (74%) sedangkan tahun 2019 mencapai (61,9%)
Patient  care  center merupakan  paradigma  baru  dalam  implementasi kebijakan, yang menepatkan pasien pada posisi pusat atau intinya berpusat pada  seseorang,  klien,  masyarakat,  pasien  dan  keluarga  serta  perawatan individual,  yang  merupakan  perawatan  yang  menghormati  dan  responsif terhadap kebutuhan yang memberikan ruang kepada pasien untuk memilih sendiri pelayanan yang diingikan. Indikator dalam Patient care center (PCC) terdiri dari menghormati nilai, pilihan dan kebutuhan pasien, menekankan koordinasi  perawatan,  menginformasikan,  dan  mengedukasi  pasien  dan keluarga, memastikan kenyamanan fisik, memberikan dukungan emosional, melibatkan keluarga dan teman-teman dan mempromosikan perawatan yang berkesinambungan.
Pelaksanaan Patient  care  center (PCC)  di  RSUD  Pringsewu  belum dilaksanakan, pelayanan pada saat ini masih menggunakan paradigma DPJP center  dimana  dokter  berperan  sebagai  pengambil  keputusan  terhadap pelayanan yang diberikan dan sangat berfokus pada DPJP. Selain itu, nilai- nilai  kebutuhan  pasien  belum  terakomodasi,  kenyamanan  fisik  belum

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
terpenuhi,  lemahnya  koordinasi  antar  profesi,  tidak  dilakukan  edukasi kepada pasien, belum memberikan dukungan emosional kepada pasien dan belum adanya kolaborasi antara pasien dan petugas pelaksana.

## DAFTAR PUSTAKA
(n.d.).
Ahmad, B. (2018). Pelayanan Publik; Teori dan Praktik. Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari.
Hamdi, M. (2014). Kebijakan Publik Proses, Analisis dan Partisipasi. Bogor :
Penerbit Ghalia Indonesia.
Hamdi, M. (2014). Kebijakan Publik; Proses, Analisis dan Partisipasi. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
Neuman, L. W. (2015). Metodologi Penelitian Sosial : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi 7. Jakarta: PT. Indeks.
Tabik pun.com. (2019, Juli 4). DPRD Minta Pelayanan RSUD Pringsewu
Selaras dengan Akreditasi . Retrieved Januari 20, 2022, from https://tabikpun.com/dprd-minta-pelayanan-rsud-pringsewu- selaras-dengan-akreditasi/