(A Self- Funded Deprivation of Liberty as a Form of Criminal Sentence to Reduce Population   In the Correctional Institution and Reduce State Expenditures)
Angkasa
Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman Email: drangkasa_64@yahoo.com

## Abstrak
Populasi  narapidana  di  Lembaga  Pemasayarakatan    Indoenesia  saat  ini  dapat  dikatagorikan sebagai  kondisi  yang  menghawatirkan,  karena    berdasarkan  data  5  Agsutus    2020 penghuni Lemabaga  pem133,169  asayarakatan  sejumlah:  232.585  orang  sedangkan    kapasitas  yang tersedia  sejumlah    132,347  orang.  Hal  ini  berarti  secara  nasional  masih  mengalami overpopulatuion sejumlah    75  %.    Dampak  negatif  yang  dapat  ditimbulkan  adalah  terjadinya prisonisasi  yang kontra produktif dengan tujuan pemidanaan  aserta terjadinya  pelanggaran Hak Azasi Manusia. Beberapa regulasi yang terdapat dalam hukum pidana posistif antara lain adanya kebijakan restorative justice dalam peradilan anak serta restorative justice berdasarkan peraturan Peraturan  Kapolri  Nomor  6  Tahun  2019  tentang  Penyidikan  Tindak  Pidana  sebetulnya  dapat untuk mengurangi masuknya terpidana masuk dalam Lembaga pemasyrakatan namun tampaknya hal tsb belum signifikan. Saat narapidana menjalani pidana penjara juga sudah terdapat reguliasi yang  berdampak  positif  untung  mengurangi  populasi  narapidana  berupa  remisi,  cuti  menjelang bebas  ataupun  pembebasan  bersyarat,  namun  hal  ini  tampaknya  belum  secara  signifikan menekan jumlah populasi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan kondisinya masih kondusif berdampak pada terjadinya pelanggaran hak azasi manusia narapidana dan menjauhkan dari tujuan pemidanaan. Melalui kajian teoritik dengan menggunakan metode penelitian Pustaka yang lebih mendasarkan pada data sekunder maka dapat diajukan jenis pidana baru yang belum diatur  dalam  hukum  pidana  posisif  maupun  hukum  pidana  yang  dicita-citakan  dalam  hal  ini Rancangan  Kitab  Undang-Hukum  Hukum  Pidana.  Jenis  pidana  baru  yang  dimaksudkan  adalah Pidana  Perampasan  Kemerdekaan  Mandiri  yang  diartikan  sebagai  perampasan  kemerdekaan seseorang yang berdasarkan putusan hakim melalui sidang pengadilan pidana terhadap seseorang yang  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  telah  melakukan  tindak  pidana.  Pelaksanaan perampasan  kemerdekaan  ini  dilakukan  di  rumah  pelaku  atau  tempat  lain  yang  ditunjuk  dan selama  menjalani  pidana  perampasan  kemerdekaan  biaya  ditanggung  sepenuhnya  oleh  pelaku dan/atau  keluarga  pelaku.  Selama  menjalani  pidana  perampasan  kemerdekaan  mandiri  pelaku tidak  diperkenankan  keluar  dari  rumah,  dengan  pengawasan  dari  Bapas  maupun  masyarakat sekitar tempat tinggal terpidana.
Kata  kunci: Perampasan Kemerdekaan  Mandiri,  Narapidana,  Lembaga  Pemsyarakatan Jenis Sanksi

## Pidana Perampasan Kemerdekaan Mandiri sebagai Jenis Pidana Alternatif untuk Mengurangi  Kelebihan Populasi (Overpolulation) Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan Beban Pemerintah

## Abstract:
The population in Indonesia’s correctional institution presents an alarming situation, because as of  August  25,  2020,  with  a  capacity  to  hold  133,169  prisoners,  however,  the  total  population stands  at  232.585  prisoners.  It  is  showing  that  the  national  prison  population  increased dramatically with an occupancy rate of 75 %. Not only is this causing a negative impact that can lead  to  prisonization  that  are  counterproductive  to  the  purpose  of  the  imprisonment,  but violating  human  rights.  Many  of  the  regulations  contained  in  the  criminal  law  such  as restorative justice in the juvenile justice system or restorative justice formulated on Indonesian National  Chief  Police  Regulation  Number  6  of  2019  concerning  criminal  investigation  are actually can be used to reduce the entry of the prisoner to the correctional institution but has not yet  been  done  significantly.  There  are  also  many  regulations  to  reduce  the  prison  population such remission, leave before released or conditional release, but the methods do not appear to be  able  to  significantly  reducing  population  in  the  correctional  institution  and  this  condition leads to the violations of the human rights of prisoners and it is contradicting to the purposes of the imprisonment. Theoretical study using the library research method based on secondary data is conducted and concluded that a new form of criminal sentence  can be  suggested which has not been regulated yet in the country’s existing criminal law or formulated in Indonesia draft’s criminal  code.  A  new  form  of  criminal  sentence  is  self-funded  deprivation  of  liberty,  which means  taking  someone’s  freedom  away  based  on  a  court  judgment  decided  that  someone  is deprived  of  their  liberty  if  they  are  legally  proven  guilty  to  have  committed  a  crime.  The enforcement of  the  self-funded  deprivation of  the liberty  carried out  by keeping the offender to stay in their house or in other designated places. The costs borne entirely by the crime offender and their families and the offender is also not permitted to leave home, and that the supervision from the correctional centers (BAPAS) and community may also be instituted.
Keywords: Self- Funded Deprivation of Liberty, Deprivation of Liberty, Prisoner, Correctional Institution, Kind of Sanctions
Angkasa, Pidana Perampasan Kemerdekaan Mandiri Sebagai Jenis Pidana Alternatif Untuk Mengurangi Kelebihan Populasi (Overpolulation) Narapidana Di Lembaga

## A. PENDAHULUAN
Pidana  perampasan  kemerdekaan mandiri    (PPKM)  sebagai  suatu  konsep baru  dari  penulis  tentang  jenis  pidana diartikan sebagai perampasan kemerdekaan    seseorang    berdasarkan putusan hakim yang pelaksanaan pidananya  dilakukan  di  rumah  pelaku dan/atau  tempat  lain  yang  ditunjuk dengan  beban  pembiayaan  ditanggung sepenuhnya oleh pelaku dan/atau keluarga  pelaku.  Dalam  pelaksanaannya diawasi  oleh Balai  Pemasyarakatan (Bapas)  dibantu  oleh  masyarakat  sekitar rumah atau tempat terpidana melaksanakan  PPKM.    Konsep  tentang jenis  pidana  baru  ini  merupakan  respon dan atas kondisi narapidana saat menjalani  masa  pidananya  di  lembaga pemasyarakatan  yang  memprihatinkan. Lembaga  pemasyarakatan  saat  ini  secara nasional  masih  mengalami  kelebihan penghuni (overpopulation). Berdasarkan data  tanggal    30  Juni  2020  jumlah penghuni: 230.754 sedangkan   kapasitas yang tersedia sejumlah 132.494  sehingga terdapat    kelebihan  penghuni  sejumlah 99.260  atau  sejumlah  74,91%.  Angka tersebut  adalah  merupakan  rata-rata,  dan dalam realitanya terdapat distribusi hunian yang variatif. Saat ini
Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  memiliki  33  Kantor  Wilayah Propinsi. Dari 33 Kantor wilayah propinsi tersebut  hanya  terdapat  6  kantor  wilayah yang  populasi  narapidana  tidak  melebihi kapasitas  yang  tersedia.    Kantor  wilayah yang  dimaksud  adalah  Kantor  Wilayah Daerah  Istimewa  Yogyakarta,  Kantor Wilayah  Gorontalo,  Kantor  Wilayah Maluku,  Kantor  Wilayah  Maluku  Utara, Kantor  Wilayah  Nusa  Tenggara  Timut, Kantor  Wilayah  Sulawesi  Barat  dan Kantor  Wilayah  Sulawesi  Utara.  Angka variasi  kelebihan  penghuni  di  antaranya terdapat  angka  yang  fantastis  dan menghawatirkan yakni Lembaga Pemasyarakatan  Klas  IIa  Balikpapan dengan  angka overpopulation sebesar 429%.
PPKM  diproyeksikan  menjadi alternatif jenis pidana yang adalah dalam hukum  positif  maupun  hukum  yang dicita-citakan (ius  constituendum) dalam rangka  mengurangi    kelebihan  populasi (overpolulation) narapidana  di  lembaga pemasyarakatan.
Kelebihan populasi (overpolulation) narapidana yang dialami sebagian besar lembaga pemasyarakatan  di  Indonesia  merupakan masalah  klasik  yang  sudah  sangat  lama
berlangung.    Permasalahan  tersebut sesungguhnya menimbulkan banyak dampak  negatif  yang  dapat  dilihat  dari berbagai perspektif antara lain kriminologi,  viktimologi  maupun  teori hukum  pidana.  Beberapa  regulasi  dalam hukum    pidana  dapat  dikatakan  sebagai regulasi  yang  berdampak  positif  untuk meminimalkan penambahan dan/atau mengurangi  populasi  penghuni  lembaga pemasyarakatan. Namun demikian hingga saat  ini overpopulation narapidana  di lembaga  pemasyarakatan  masih  tetap berlangsung  dan  menghawatirkan.  Selain berdampak  buruk  sebagaimana  dicermati dalam perspektif kriminologi, viktimologi maupun  teori  hukum  pidana,  juga berdampak  pada  pembebanan  anggaran bagi pemerintah, apalagi di era pandemik covid-19 yang  perlu  penghematan  dari berbagai  sektor  dalam  upaya  untuk penanggulangan mewabah dan menularnya virus corona tersebut, kondisi ini  makin  terasa  berat  bagi  pemerintah. Dana  anggaran  yang  harus  dikeluarkan oleh pemerintah untuk membiayai makan  narapidana  tahun  2015  sejumlah Rp  1.021  triliun,    tahun  2016  sejumlah Rp 912 miliar,  tahun 2017 sejumlah  Rp. 1.088  triliun  dan  tahun  2018  sejumlah Rp.  1.391  triliun.  Dana  sejumlah  ini
termasuk  besar  dan  dapat  dikatakan pemborosan anggaran karena pembiayaan aktivitas  tersebut  tidak  terdapat  nilai produktivitas,  yang  tentu  saja    tidak berdampak  positif  secara ekonomis terhadap  keuangan  negara.  Sebagai  salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan  untuk  mengatasi  masalah overpopulation narapidana adalah dengan pidana perampasan kemerdekaan mandiri.
PPKM  diproyeksikan  menjadi alternatif  jenis  pidana  yang    ditawarkan tentu  saja  dilandasi  dengan  kajian filosofis  dan  teori  pemidaan  yang  diakui keberadaan  dalam  khasanah  ilmu  hukum pidana.  Di  samping  itu  dibahas  pula berbagai  aspek  terkait  dengan  pidana perampasan  kemerdekaan  mandiri  selain aspek  filosofis  dan  teori  pemidanaan antara  lain  tentang  keuntungan  dengan penggunaan pidana perampasan kemerdekaan  mandiri.  Dari  keseluruhan deskripsi tersebut di atas maka dimaksudkan  terdapat  keyakinan  akan dapat  diterima  nya  konsep  pidana perampasan kemerdekaan mandiri sebagai  salah  satu  bagian  dari  sistem pemidanaan  dan  hukum  pidana  di Indonesia.  Untuk  memperkuat  eksistensi jenis  pidana  baru  tersebut  maka  dibahas
Angkasa, Pidana Perampasan Kemerdekaan Mandiri Sebagai Jenis Pidana Alternatif Untuk Mengurangi Kelebihan Populasi (Overpolulation) Narapidana Di Lembaga
tentang  dampak  negatif overpopulation dalam perspektif kriminologi, viktimologi serta    teori  pemidanaan  serta  beberapa regulasi yang berdampak   meminimalkan penambahan dan/atau mengurangi populasi penghuni
lembaga pemasyarakatan.
Pengajuan  model  PPKM  ini didasarkan  atas  penelitian  pustaka  yang utamanya mendasarkan atas data sekunder  berupa  norma  hukum  positif, rancangan  norma,    doktrin  dan  teori kriminologi,  teori  viktimologi,  teori viktimologi, hasil-hasil penelitian relevan yang  terdapat  dalam  jurnal-jurnal,  buku- buku  referensi  serta  data  yang  tersaji berasal  dari  intitusi  resmi  dalam  hal  ini Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Republik Indonesia.
1. Overpopulation Lembaga Pemasyarakatan dalam perspektif kriminologi,  viktimologi  serta    teori hukum pidana.
Lembaga  pemasyarakatan  di
Indonesia  selalu  menghadapi  masalah klasik dan berat yakni jumlah narapidana dan/atau  tahanan  yang  senantiasa  lebih banyak  dari  kapasitas  yang  tersedia. Masalah  yang  sangat  serius  ini  seolah tidak pernah berujung menemui
penyelesaian  dengan  terciptanya    ideal rasio antara jumlah narapidana khususnya
dengan prasarana lembaga pemasyarakatan  berupa  kamar  berserta perlengkapannya  yang  tersedia.    Kondisi overpopulation ini  dapat  dilihat  dari perspektif kriminologi, viktimologi maupun  teori  tujuan  pemidanaan.  Kajian dalam  ketiga  perspektif  ini  terhadap adanya overpopulation bermanfaat memberikan landasan ilmiah untuk mengambil langkah serius bagi pemerintah untuk mengatasi overpopulation di lembaga pemasyarakatan. 2. Overpopulation Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Kriminologi
Perspektif kriminiologi terhadap overpopulation lembaga pemasyarakatan  setidaknya  terkait dengan  3  (tiga)  aspek  yakni  aspek perampasan (deprivation), aspek
prisoniasi (prizonization) dan dampak atas deprivation dan  prisonisasi. Perampasan  utama  yang  dialami  oleh seorang  terpidana  penjara  adalah perampasan kemerdekaan (deprivation  of  liberty). Selain perampasan  kemerdekaan  seorang narapidana  juga  akan  mengalami berbagai perampasan meliputi perampasan  makanan  dan  pelayanan (deprivation  of  goods  and  services),
perampasan  hubungan heteroseksual
(deprivation of heterosexual
relationships) dan perampasan otonomi (deprivation of autonomy). 1
Deprivation of liberty merupakan  prinsip  dasar  dari  pidana penjara dengan merampas kemerdekaan yang dimiliki
seseorang.  Dalam  pandangan  Sykes, seorang yang menjalani pidana penjara dan terampas kemerdekaannya hanya dapat bergerak dan beraktivitas dalam ruang lingkup  atau  terbatas  pada  daerah penjara tersebut yang biasanya dibatasi oleh tembok yang kokoh dan menjulang  tinggi.  Di  dalam  tembok penjara  itu  juga  terpidana  harus tunduk  pada  berbagai  aturan  yang dibuat  oleh  petugas  dengan  kontrol yang  keras.  Terhadap  pelanggaran yang dilakukan terpidana akan mendapat sanksi yang keras dan tegas dari  petugas  misalnya  melumpuhkan
1 Matthew  L  Molineux  &  Gail  Elizabeth  Whiteford, 1999., Prisons:  From  occupational  deprivation  to occupational  enrichment,  Journal  of  Occupational Science, 6:3, 124-130, DOI: 10.1080/14427591.1999.9686457.
Beberapa
literarur menambahkan dengan perampasan keamanan (deprivation  of  security) (Victor  L. Shammas,  2017:1  , Pains  of  Imprisonment, John Wiley & Sons, Inc. DOI:
10.1002/9781118845387.wbeoc020)
terpidana  apabila  diketahui  berusaha melarikan  diri.    Hal  ini  antara  lain bertujuan  agar  untuk  melindungi warga masyarakat atas bahaya kejahatan yang dilakukan oleh terpidana.    Perampasan  kemerdekaan juga  termasuk  keterbatasan  interaksi dengan  keluarga,  kerabat  maupun masyarakat luas baik inetraksi langsung  maupun  dengan  sarana teknologi  misalnya  dengan  melalui telepon. 2
Perampasan barang dan pelayanan  ( deprivation  of  goods  and services) dimaksudkan bahwa narapidana tidak akan dapat memiliki atau menguasai barang-barang dengan  leluasa  sebagaimana  sebelum masuk dalam penjara untuk menjalani pidana  penjara.  Terdapat  batas-batas pengusaan dan pemakaian atas barang-barang  yang  boleh  dibawa masuk dalam kamar tempat terpidana. Jumlah  uang  yang  dipegang,  jumlah pakaian  yang  dibawa  dan  dikenakan, serta fasilitas pendukung hidup semua dibatasi.
2 Gresham Sykes,  2007. The Society of Captives: A Study  of  a  Maximum  Security  Prison .  Princeton, NJ: Princeton University Press; hal. 25.
Angkasa, Pidana Perampasan Kemerdekaan Mandiri Sebagai Jenis Pidana Alternatif Untuk Mengurangi Kelebihan Populasi (Overpolulation) Narapidana Di Lembaga
Perampasan hubungan heteroseksual (deprivation of
heterosexual  relationships) terjadi karena  terpidana  penjara  ditempatkan dalam satu lokasi yang tidak mungkin dicampur  atau  dibarengkan  dengan narapindana  dengan  jenis  kelamin yang  berbeba.  Untuk  penjara  laki- laki,  hanya  diperuntukkan  bagi  laki- laki  dan  untuk  penjara  wanita  hanya diperuntukkan  untuk  wanita.  Dengan kondisi demikian tidak terdapat kemungkinan terpidana penjara melakukan  hubungan  seksual  dengan lawan jenis. Teermasuk pada jam-jam besuk  saat  mendapat  kunjungan  dari pasangan  hidupun  institusi  penjara dengan  dasar  dari  regulasi  yang  ada tidak membolehkan dan tidak menyediakan  kesempatan  dan  tempat untuk  melakukan  hubungan  seksual bagi mereka. Perampasan otonomi (deprivation of autonomy)
dimaksudkan bahwa dalam kedidupan sehar-hari  terpidana  penjara  telah kehilangan keleluasaannya dalam mengelola  kehidupannya.  Mereka telah    kehilangan  kemampuan  untuk membuat  bahkan  keputusan  paling mendasar  tentang  kehidupan  sehari-
hari.  Kapan  dan  apa  makanan  untuk dimakan,  tentang  aktivitas  yang dilakukan dalam keseharian, semuanya  bukan  merupakan  hasil perencanaan  yang  telah  mereka  buat, namun  semuanya  sudah  diatur  oleh institusi  yang  namanya  penjara  atau lembaga pemasyarakatan.
Perampasan keamanan (deprivation of security), dimaksudkan bahwa terpidana penjara dalam menjalani masa pidananya di dalam penjara mengalami  perampasan  keamanan, dalam arti mempunyai risiko menjadi korban  dari  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  sesama  narapidana, karena  yang  bersangkutan  harus hidup  bersama  dalam  satu  ruangan atau  blok  bersama  dengan  berbagai macam  narapidana  dengan  latar belakang tindak pidana yang dilakukan.  Dalam  pandangan the importation model perilaku kekerasan yang  telah  dilakukan  oleh  para narapidana  saat  melakukan  tindak pidana  cenderung  dibawa  masuk dalam  kehidupan  mereka  di  dalam penjara.  Termasuk  pada  perilaku  dan budaya buruk akan dibawa serta yang mengakibatkan mudah terjadi
pengulangan  perbuatan  sejenis  di dalam penjara terhadap sesama penghuni  penjara. 3 Dalam  kondisi demikian maka hampir setiap narapidana mempunyai rasa
kecemasan  dan  selalu  merasa  tidak aman karena dalam keseharian dikelilingi  oleh  orang-orang  yang mempunyai  reputasi  buruk  terkait dengan perilaku jahat.
Pada  kondisi  normal  dalam  arti polulasi  narapidana  dalam  penjara masih  sesuai  ideal  sesuai  dengan ketentuan,  terpidana  penjara  yang mengalami berbagai perampasan tersebut akan mengalami yang namanya pains  of  Imprisonment
(kepedihan  atau  rasa  sakit  dalam penjara).  Dalam  waktu  rentang  yang panjang pains  of  imprisonment yang dialami  para  narapidana    dapat mengakibatkan  narapidana  tersebut kelak menjadi seorang pelaku kejahatan  yang  lebih  serius  daripada sebelumnya  atau  menjadi  residivis. Secara  a  contrario  kondisi  penjara yang  jauh  dari  ketegangan  akan
3 Victor  L.  Shammas,  2017, Pains  of  Imprisonment, John Wiley & Sons, Inc. DOI:
10.1002/9781118845387. wbeoc020, hal. 1
menurunkan angka residivisme. 4
Berdasar teori Strain, perasaan ketegangan  yang  terus  meningkat yang  dialami    para  narapidana  dalam penjara akibat lingkungan yang buruk cenderung menjadikan faktor krimininogen dan bahkan
menciptakan  perilaku  kejahatan  bagi mereka. 5
Dalam perspektif yang disebut deprivation  model, kepedihan dalam  penjara  yang  dialami  yang menimbulkan  rasa  frustasi  dapat memicu  terjadinya  efek  kriminogen dengan  cara  membentuk  sub  budaya narapidana yang cenderung berlawanaan  dengan  norma  petugas. Sub  budaya  inilah  yang  disebut sebagai  prisonisasi.    Prisonisasi  oleh Donald Clemmer didefinisikan sebagai  pengambilan  dalam  skala lebih  besar  atau  kecil  dari  kebiasaan, tata  kelakuan,  adat  istiadat  dan kebudayaan  pada  umumnya  dalam penjara”. 6
4 Gaes,  G.  D.,  and  Camp,  S.  D.  2009. “Unintended Consequences:  Experimental  Evidence  for  the Criminogenic  Effect  of  Prison  Security  Level Placement on Post-Release Recidivism.” Journal of Experimental Criminology, 5 (2), hal. 139–162.
5 Victor L. Shammas, 2017, Op.Cit. hal.4.
6 Stanton  Wheeler,  tanpa  tahun,    ”Socialisation  in Correctional  Institutions”  dalam  Sir  Leon
Dalam  prisonisasi  berlangsung proses  asimilasi    normatif  dari narapidana  baru  ke  dalam  subkultur narapidana. 7 Subbudaya  narapidana cenderung bersifat menolak nilai-nilai petugas dan nilai-nilai yang dijunjung oleh masyarakat luas. Hal ini sebagaimana  dinyatakan  oleh  Donald Clemmer  bahwa “The  norms  and codes  of  the  inmate  world  appear  to be organized in opposition to those of conventional society ”. 8
Prisonisasi  pada  hakikatnya adalah merupakan respon atas terjadinya  kepedihan  dalam  penjara akibat adanya berbagai macam perampasan. 9 Respon  dimaksudkan sebagai  upaya  meredakan  rasa  sakit akibat  bermacam  kepedihan  atau perampasan. 10
Radzinowicz  and  Marvis  E.  Wolfgang  (ed). Crime and  Justice .  New  York  :  Basic  Books.  Inc.
Publishers. hal. 194.
7 Charles W. Thomas, 1973, Prisonization or Resocialization? A Study of External Factors Associated with the Impact of Imprisonment ,
Journal of Research and Delinquency, hal.17.
8 Stanton Wheeler, Op.cit ., hal. 194.
9 Loc. cit. hal. 197.
10 Roger  Hood  and  Richard  Sparks,  1978, .  Key Issues  in  Criminology.  Wiedenfeld  and  Nicolson,
London: World University. hal. 222.
Dalam kondisi lembaga pemasyarakatan mengalami overpopulation narapidananya,  maka kependihan yang dialami para narapidana  akan  semakin  meningkat dan  prisonisasi  cenderung  semakin terjadi  dengan  lebih  krionis  dan bermuara  pada  tidak  tercapainya tujuan pembinaan narapidana. Hal ini disebabkan  karena  dalam  prisonisasi terdapat  nilai-nilai  yang  berlawanan dengan  nilai-nilai  yang  dikehendaki oleh  petugas  sebagaimana  terdapat dalam proses pembinaan narapidana.
3. Overpopulation
Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Viktimologi Perspektif viktimologi
dimaksudkan  cara  pandang  yang terkait  denga  tujuan  viktimologi sebagai  mana  yang  dinyatakan  oleh Zvonimir-Paul  Separovic  yakni: 1.to analyze  the  manifold  aspects  of  the victim’s  problem;  2.  to  explain  the causes for victimization; 3. to develop a  system  of  measures  for  reducing human suffering. 11
11 Zvonimir-Paul  Separovic,  1985. Victimology Studies  of  Victims, Publishers “Zagreb”  Samobor- Novaki by Pravni Fakultet, Zagreb. hal.24.
Pertama  harus  dinyatakan adanya korban dalam lembaga pemasyarakatan yang overpopulation.
Hal  ini  harus  diakitkan  pula  dengan konsep  korban,  yakni  setiap  subjek hukum  yang  mengalami  kerugian dan/atau penderitaan yang diakibatkan  oleh  suatu  perbuatan yang melangar hukum. Dalam
lembaga pemasyarakatan yang overpopulation terdapat  korban  yaitu para  narapidana  yang  tidak  dapat memperoleh  perlakukan  sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan  dan  mengalami penderitaan dan/atau kerugian. Norma yang  tidak  dapat  dipatuhi  oleh lembaga pemasyarakatan dengan overpopulation narapidananya  adalah ketentuan  Pasal  12  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan  khususnya  ayat  (1) huruf  c  dan  d  terkait  dengan penggolongan  lamanya  pidana  yang dijatuhkan dan jenis kejahatan.
Ketentuan  lainnya  yang  tidak  dapat dilakukan dengan baik dan menimbulkan  penderitaan  bagi  para narapidana  adalah  beberapa  prinsip pemasyarakatan,
sebagaimana dinyatakan  dalam  Peraturan  Menteri
Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun
2017 Tentang Grand Design Penanganan Overcrowded Pada Rumah Tahanan Negara Dan Lembaga  Pemasyarakatan.  Prinsip  ke empat  dari  prinsip  pemasyarakatan menyebutkan  bahwa  negara  tidak berhak  membuat  mereka  lebih  buruk atau  lebih  jahat  daripada  sebelum dijatuhi  pidana.  Salah  satu  cara diantaranya  agar  tidak  mencampur baurkan  narapidana  dengan  anak didik  yang  melakukan  tindak  pidana berat  dengan  yang  ringan  dan sebagainya.
Narapidana  yang  menjadi korban mengalami penderitaan beragam  dari  penderitaan  psikologis karena  merasa  takut  dan  tertekan akibat  begitu  banyak  perampasan (deprivation) yang  dialami  terutama perampasan keamanan (deprivation of security) karena tidak terdapat pemisahan  narapidana  berdasarkan jenis tindak pidananya secara memadai. Juga dapat terjadi penderitaan secara fisik akibat konflik fisik  yang  diakibatkan  oleh  sesaknya kamar  tinggal  yang  mudah  memicu seseorang mudah marah dan
melakukan tindakan kekerasan.
Implikasi  negatifnya  apabila  terjadi konflik fisik maka akan terjadi korban di antara mereka.
Dalam kondisi tertentu dengan overpopulation yang  sangat besar  maka  dapat  terjadi  seseorang menjadi korban pelanggaran hak azasi manusia.  Ini  terjadi  saat  sebagian narapidana  yang  beragama  Lslam (muslim)  tidak  dapat  menjalankan shalat  khususnya  shalat  maghrib  dan isya  karena  padatnya  hunian  yang tidak  sebanding  dengan  kapasitas yang tersedia.
Sebagai  penyebab  terjadinya pengorbanan  yang  dialami  oleh  para narapidana termasuk korban pelanggaran  hak  asasi  manusia  pada penghuni  lembaga  pemasyarakatan overpopulation adalah  keterbatasan prasarana  ruangan  yang  dimiliki. Keterbatasan  prasarana  inilah  sumber masalah  yang  berdampak  negatif terhadap  beberapa  hal  antara  lain terhadap  pembinaan  narapidana  serta terjadinya korban pelanggaran hukum hingga pelanggaran hak asasi manusia.
Sistem  yang  dibuat  untuk mengurangi penderitaan korban dapat
dilakukan dengan berbagai hal, antara lain menambah prasara berupa penambahan  gedung  atau  ruangan yang diperuntukkan bagi mereka para narapidana, serta pengurangan populasi  narapidana  baik  dengan meminimalkan masuknya jumlah penghuni maupun melakukan kebijakan  mempercepat  narapidana ke  luar  dari  lembaga  pemsyarakatan dengan dasar hukum yang memadai. Beberapa ketentuan yang dimaksud  dengan  pernyataan  di  atas meliputi  Pasal  14  a  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana tentang Pidana  Bersyarat;    Peraturan  Menteri Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia Republik  Indonesia  Nomor  03  Tahun 2018  Tentang  Syarat  Dan  Tata  Cara Pemberian  Remisi,  Asimilasi,  Cuti Mengunjungi  Keluarga,  Pembebasan Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas, Dan Cuti Bersyarat;  Pasal 1 butir (6) Undang-Undang  Nomor  11  Tahun
2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait Keadilan restoratif (restorative  justice); Pasal 12 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019  tentang  Penyidikan  Tindak Pidana.  Dalam  hukum  yang  dicita- citakan pun terdapat pengaturan yang
berkorelasi  dengan aspek untuk meminimalkan populasi narapidana di lembaga  pemasyarakatan.    Hukum yang dicita-citankan dimaksud adalah terdapat  dalam  Pasal  65  ayat  (1) Rancangan  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  yang  memuat  antara lain huruf (c) pidana pengawasan dan huruf (e) pidana kerja sosial. Ketentuan terbaru dari
Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia yang dikeluarkan berdampak pada pengurangan
populasi  narapidana  di  lembaga pemasyarakatan. Ketentuan yang dimaksud    adalah  Peraturan  Menteri Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun 2020  Tentang  Syarat  Pemberian Asimilasi  Dan  Hak  Integrasi  Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan  Dan  Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
4. Overpopulation
Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Teori Tujuan Pemidanaan. Teori tujuan pemidaan terkait dengan alasan yang mendasari dijatuhkannya  pidana  dan  dapat dikatakan  sebagai  dasar  pembenaran seseorang  dijatuhi  pidana.  Terdapat
dua  teori  yang  dapat  dikemukakan, pertama penjatuhan pidana
dimaksudkan agar terdapat pencegahan dilakukannya tindak pidana  yang  berulang  oleh  pelaku. Kedua,  pidana  dimaksudkan  sebagai bentuk  pengimbalan  atas  perbuatan yang dilakukan dan sekaligus merupakan bentuk
pertanggungjawaban pelaku atas
perbuatan salah yang telah dilakukan. 12 Teori  pengimbalan  atau retributive juga  dinyatakan  oelh Helbert  L  Paker  yang  menyatakan bahwa  pemberian  pidana  bagi  pelaku tindak  pidana  menunjukkan  adanya keharusan  seseorang  yang  bersalah bertanggung  jawab  atas  perbuatan salah    yang  telah  dilakukan.  Hal  ini sekaligus  bentuk  ekspresi  kemarahan masyarakat  atas  perbutan  jahat  yang telah dilakukan oleh pelaku. 13
Teori pemidanaan tentang pencegahan (deterrence) dapat  juga disebut teori perlindungan masyarakat
12 Barbara  Hudson,  1996, Understanding  Justice  An Introduction to Ideas, Perspectives and Controversies in Modern Penal Theory, Philadelphia, Open University Press.   hal. 3.
13 Herbert L Packer, 1968, The Limits of The Criminal , California: Stanford University Press.  hal. 37
(the  theory  of  social  defence) dapat dikatagorikan  dalam  teori  tujuan tujuan  atau  utilitarian  yang  di dalamnya termasuk adanya rehabilitasi.  Pandangan  rehabilitasi dimaksudkan  bahwa  saat  mereka terpidana  melaksaakan  mendapatkan perlakuan  berupa  pembinaan  yang bertujuan  mempunyai  perilaku  yang baik  dan  setelah  selesai  menjalani pidana  pejara  dapat    menjalani  hidup taat  dengan  norma  hukum  yang berlaku  dimasyarakat  dan  dapat  di terima  oleh masyarakat.
Kondisi lembaga pemasyarakatan yang mengalami
overpopulation dengan jumlah
narapidana sebagai penghuninya
sebagai mana sudah dinyatakan dalam pesrpektif kriminologi dan
viktimologi  jelas  berdampak  negatif selain  timbulnya  prisonisasi  juga terjadi pelanngaran hak asasi manusia.  Dalam  kondisi  demikian jelas tidak kondusif mendukung usaha perlakukan bagi narapidana (treatment of offender) dengan segala bentuk  pembinaan  yang  dilakukan dalam  rangka  rehabilitasi  perilaku maupun  rehabilitasi  moral  bagi  para terpidana.  Kondisi  ini  bermuara  pada
gagalnya  tujuan  pemidanaan  dalam kerangka teori tujuan pemidanaan.

## B. BEBERAPA REGULASI YANG
BERDAMPAK      MEMINIMALKAN PENAMBAHAN DAN/ATAU MENGURANGI POPULASI PENGHUNI

## LEMBAGA PEMASYARAKATAN.
Dalam  sistem  hukum  nasional yang berupa hukum pidana, dan kebijakan  pemerintah  berupa  peraturan menteri,  serta  hukum  yang  dicita-citakan berupa    Rancangan  Kitab  Undang- Undang  Hukum  terdapat  regulasi  yang berdampak    meminimalkan penambahan dan/atau  mengurangi  populasi  penghuni lembaga  pemasyarakatan.  Hukum  pidana positif  yang  dimaksud  meliputi  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  03 Tahun  2018  Tentang  Syarat  Dan  Tata Cara  Pemberian  Remisi,  Asimilasi,  Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas,  Dan Cuti Bersyarat, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana,  serta  Rancangan  Kitab  Undang- Undang    Hukum  Pidana.  Di  tahun  2020 terkait  terjadinya  pandemic covid-19,
pemerintah  dalam  hal  ini  Kementerian Hukum  dan  Hak  Asazi  Manusia  Reublik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri  Nomor  10  Tahun  2020  Tentang Syarat  Pemberian  Asimilasi  Dan  Hak Integrasi  Bagi  Narapidana  Dan  Anak
Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. 1. Pidana Bersyarat dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana.
Pidana bersyarat adalah Pidana dengan  syarat-syarat  tertentu,  yang dalam  praktik  hukum  disebut  dengan pidana/hukuman percobaan atau disebut pula sebagai (voorwaardelijke veroordeling). Pidana bersyarat adalah suatu sistem penjatuhan pidana oleh  hakim  yang  pelaksanaannya bergantung pada syarat-syarat tertentu atau kondisi tertentu.
Pidana  bersyarat  diatur  dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(“KUHP”) pada Pasal 14 a yang ayat
(1) merumuskan sebagai berikut:
(1) Apabila hakim menjatuhkan pidana  paling  lama  satu  tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti  maka  dalam  putusnya hakim  dapat  memerintahkan  pula bahwa  pidana  tidak  usah  dijalani, kecuali  jika  dikemudian  hari  ada putusan  hakim  yang  menentukan lain, disebabkan karena si
terpidana  melakukan  suatu  tindak pidana  sebelum  masa  percobaan yang  ditentukan  dalam  perintah tersebut di atas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan  tidak  memenuhi  syarat khusus  yang  mungkin  ditentukan lain dalam perintah itu.
Berdasarkan  atas  rumusan tersebut  di  atas  yang  di  antaranya terdapat  kata-kata  “…  hakim  dapat memerintahkan  pula  bahwa  pidana tidak  usah  dijalani,  kecuali  jika dikemudian  hari  ada  putusan  hakim yang menentukan lain, disebabkan…”. Terkait  dengan  aspek  yang  dibahas maka  aspek  yang  mendasar  di  sini adalah  tidak  masuknya  (dengan  suatu syarat  tertentu)  seorang  terpidana  ke dalam  lembaga  pemasyarakatan  untuk menjali pidananya. Artinya juga mengurangi  populasi  narapidana  di lembaga pemasyarakatan.
2. Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terkait  dengan  memininalkan masuknya seseorang ke dalam Lembaga pemasyarakatan adalah adanya keadilan restoratif dan diversi. Berdasarkan  kenetuan  Pasal  1  angka ke  6  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2012  yang  dimaksud  dengan
keadilan restoratif
adalah penyelesaian  perkara  tindak  pidana dengan  melibatkan  pelaku,  korban, keluarga  pelaku/korban,  dan  pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali  pada  keadaan  semula,  dan bukan pembalasan. Dalam konteks ini maka  para  pelaku  tidak  akan  masuk menjalani  pidana  penjara  di  dalam lembaga  pemasyarakatan.  Hal  ini dikarenakan  proses  penyelesaian  atas kasus  yang  terjadi  adalah  semacam kompromi  di  antara  pelaku  dan korban dan berujung pada perdamaian dengan  syarat  dan  ketentuan  yang telah mereka sepakati bersama.
Konsep  semacam  ini  adalah  sejalan dengan yang disebut dengan
restorative  justice. Dalam  pandangan John Haley keadilan restoratif merupakan  suatu  proses  penyelesaian viktimisasi yang di dalamnya terdapat suatu  kondisi  pada  diri  pelaku  yang menyatakan penyesalan atas viktimisasi  yang  telah  dilakukan. Sebagai  bentuk  pertanggungjawaban atas  kesalahan  yang  dilakukan,  maka pelaku  bersedia  bertanggung  jawab dengan  memperbaiki  atas  segala
kerusakan  dan  kerugian  yang  telah ditimbulkan dan dialami oleh korban. Hal  ini  sekaligus  merupakan  bentuk pertanggungjawaban terhadap masyarakat.  Terdapat  tujuan  lainnya yang hendak dicapai melalui mekanisme  ini  adalah  terciptanya reintegrasi  pelaku  dalam  kehidupan masyarakat. Secara keseluruhan terkandung maksud sebagai penekanan  keadilan  restoratif  adalah adanya  pemulihan  yang  meliputi pemulihan harga diri pelaku, pemulihan  hubungan  antara  pelaku dan  korban,  serta  pemulihan  pelaku dan  korban  dalam  masyarakat  di mana mereka menjalankan kehidupannya. 14
14 Angkasa,  2020, Viktimologi, Rajawali  Press, Jakarta,  hal.218.    Hal  ini  juga  senada  yang dikatakan  oleh  Joy  Wundersitz  dan  Sue  Hetzel bahwa  dalam  konteks  keadilan  restoratif  dapat dikatakan  mempunyai  cara  pandang  yang  berbeda dengan  cara  pandang  yang  banyak  banyak  dipakai bahwa  viktimisasi  merupakan  bentuk  pelanggaran yang  dilakukan  oleh  pelaku  terhadap  publik  atau negara.  Implikasinya  saat  terjadi  viktimisasi  maka yang  dirugikan  adalah  korban  bukan  negara, sehingga  tidak  tepat  apabila  penyelesaiannya dengan  memberi hukuman  atau  pidana bagi  pelaku oleh  negara.  Lebih  tepat  dengan  cara  pelaku memperbaiki  kerusakan  yang  dialami  dan  diderita oleh  korban,  karena  memang  pelaku  sebagai penyebabnya,  pelakulah  yang  berhutang  kepada korban  bukan  kepada  negara.  (Joy  Wundersitz  and Sue  Hetzel,  1996 "Family  Conferencing  for  Young Offenders:  The  South  Australian  Experience."  In Family Group Conferences: Perspectives on Policy & Practice , edited by Joe Hudson, et al. Leicherdt, NSW,  Australia;  Monsey,  NY:  The  Federation
Selain  keadilan  restoratif disebutkan adalah diversi, yang dalam Pasal  1  angka  ke  7  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012  diberikan batasan sebagai pengalihan
penyelesaian perkara Anak dari proses  peradilan  pidana  ke  proses  di luar  peradilan  pidana.  Mendasarkan atas  batasan  terebut  maka  jelas  pula bawa  dengan  melalui  diversi  karena penyelesaiannya  di  luar  peradilan pidana,  maka  tidak  mungkin  terdapat pihak  yang  harus  masuk  menjadi narapidana  dan  menjalani  pidana penjara di dalam Lembaga pemasyarakatan.
3. Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak Asasi  Manusia  Republik  Indonesia Nomor  03  Tahun  2018  Tentang Syarat  Dan  Tata  Cara  Pemberian Remisi,  Asimilasi,  Cuti  Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti  Menjelang  Bebas,  Dan  Cuti
Bersyarat.
Peraturan
perundang- undangan  dalam  bentuk  Peraturan Menteri  dalam  hal  ini  Peraturan Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi Manusia  Republik  Indonesia  Nomor
Press,  Inc.  and  Criminal  Justice  Press,  hal,  113- 114.)
03  Tahun  2018  Tentang  Syarat  Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi
Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti  Menjelang  Bebas,  Dan  Cuti Bersyarat,  juga  menunjukan  adanya pengaruh terdadap berkurangnya jumlah penghuni lembaga pemasyarakat  yang  diakibatkan  oleh adanya  keluarnya  narapidana  lebih cepat daripada masa pidana sebagaimana  yang  diputuskan  oleh hakim pengadilan.
Beberapa aspek yang dimaksud pertama tentang pemberian remisi bagi narapidana. Remisi mendasarkan  atas  Peraturan  Menteri Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia Republik  Indonesia  Nomor  03  Tahun 2018  Pasal  1  angka  1  adalah pengurangan  menjalani  masa  pidana yang  diberikan  kepada  Narapidana dan  Anak  Pidana  yang  memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.  Dari  rumusan  tersebut jelas terdapat kata  pengurangan menjalani  masa  pidana,  yang  tidak dapat diartikan lain sebagai percepatan  meninggalkan  Lembaga pemasyarakatan  yang  berimplikasi
pada berkurangnya
populasi narapidana  atau  anak  pidana  di Lembaga pemasyarakatan.
Kedua , cuti mengunjungi keluarga  yang  dalam  ketentuan  Pasal 1  angka  4  Peraturan  Menteri  Hukum Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia  Nomor  03  Tahun  2018 dirumusakan Cuti Mengunjungi Keluarga  adalah  program  pembinaan untuk memberikan kesempatan kepada  Narapidana  dan  Anak  Didik Pemasyarakatan  untuk  berasimilasi dengan  keluarga  dan  masyarakat. Walau  tidak  permanen  dan  maksimal hanya  2(dua)  hari  setiap  pemberian cutinya    nawun  untuk  beberapa  saat jumlah  mereka  yang  bermukin  di dalam Lembaga pemasyarakatan menjadi berkurang.
Ketiga, pembebasan  bersyarat dalam peraturan  perundang-undangan yang  ada  tidak  membuat  rumusan secara  limitatif.  Dalam  peraturan perundang-undang  yang  diatur  yang adalah  tentang  syarat  diberikannya pembebasan  bersyarat.  Bila  dicermati dari  syarat-syarat  dapat  diberikan pembebasan  bersyarat  maka  dapat dirumuskan bahwa pembasan bersyarat  adalah  diakhirinya  seorang
narapidana  menjalani  masa  pidana penjara  lebih  cepat  daripada  lama masa pidana penjara yang diputuskan oleh  hakim    dan  oleh  karenanya menjadi  manusia  yang  merdeka setelah memenuhi persyaratan tertentu  yang  diatur  oleh  peraturan perundang-undangan. Pembebasan bersyarat  sebagaimana  diatur  dalam Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak Asasi  Manusia  Republik  Indonesia Nomor  21  Tahun  2013  Pasal  49  ayat (1)  huruf  a  dinyatakan  bahwa  telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3  (dua  per  tiga),  dengan  ketentuan 2/3  (dua  per  tiga)  masa  pidana tersebut  paling  sedikit  9  (sembilan) bulan.  Selain  syarat  huruf  a  tersebut terdapat  pula  beberapa  syarat  yang lain,  namun  esensinya  terletak  pada ketentuan  tersebut.    Dengan  adanya regulasi ini sangat jelas menunjukkan adanya  mengurangan  yang  signifikan bagai populasi narapidana di Lembaga pemasyarakatan.
4. Peraturan  Kapolri  Nomor  6  Tahun 2019  tentang  Penyidikan  Tindak Pidana, serta Rancangan Kitab
Undang-Undang  Hukum Pidana. Peraturan  Kapolri  Nomor  6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, serta Rancangan Kitab
Undang-Undang    Hukum  Pidana terdapat  ketentuan  tentang  keadilan restorative.  Dalam  Pasal  1  angka  27 terdapat  batasan  tentang  keadilan restorative  yakni  suatu  penyelesaian kasus  pidana  yang  melibatkan  pelaku, korban  dan/atau  keluarganya  serta pihak  terkait,  dengan  tujuan  agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak. Ketentuan  yang  lebih  jelas tentang  keadilan  restorative  diatur dalam  Pasal  12  yang  menyatakan sebagai berikut:
Dalam  proses  penyidikan  dapat dilakukan  keadilan  restoratif,  apabila terpenuhi syarat:
a. materiel, meliputi:
1.  tidak  menimbulkan  keresahan masyarakat  atau  tidak  ada  penolakan masyarakat;
2. tidak berdampak konflik sosial;
3.  adanya  pernyataan  dari  semua pihak  yang  terlibat  untuk  tidak keberatan,  dan  melepaskan  hak menuntutnya di hadapan hukum;
4. prinsip pembatas:
a) pada pelaku:
1)  tingkat  kesalahan  pelaku relatif  tidak  berat,  yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan; dan 2) pelaku bukan residivis;
b)  pada  tindak  pidana  dalam proses:
1) penyelidikan; dan
2) penyidikan, sebelum
SPDP  dikirim  ke  Penuntut Umum;
b. formil, meliputi:
1.  surat  permohonan  perdamaian kedua  belah  pihak  (pelapor dan terlapor);
2.  surat  pernyataan  perdamaian (akte  dading)  dan  penyelesaian perselisihan  para  pihak  yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau  keluarga  terlapor  dan perwakilan dari tokoh
masyarakat)  diketahui  oleh  atasan Penyidik;
3. berita acara pemeriksaan tambahan pihak  yang  berperkara  setelah dilakukan  penyelesaian  perkara melalui keadilan restoratif;
4.  rekomendasi  gelar  perkara  khusus yang  menyetujui  penyelesaian keadilan restoratif; dan
5. pelaku tidak keberatan dan dilakukan  secara  sukarela  atas tanggung jawab dan ganti rugi. Mendasarkan atas ketentuan  tersebut  di  atas  antara  lain terdapat kalimat
“…adanya pernyataan  dari  semua  pihak  yang terlibat  untuk  tidak  keberatan,  dan melepaskan  hak  menuntutnya  di hadapan hukum.” serta “…permohonan  perdamaian  kedua belah  pihak  (pelapor  dan  terlapor)”, maka  tidak  terdapat  lagi  proses menuju  proses  peradilan  pidana  yang berujung pada sidang penagdilan serta penjatuhan  sanksi  pidana  penjara. Dengan  tidak  adanya  proses  tersebut maka  tidak  akan  terjadi  adanya penambahan jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan walau terdapat kasus tindak pidana.
5. Peraturan  Menteri  Nomor  10  Tahun 2020  Tentang  Syarat  Pemberian Asimilasi  Dan  Hak  Integrasi  Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan  Dan  Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak
Integrasi  Bagi  Narapidana  Dan  Anak Dalam  Rangka  Pencegahan  Dan Penanggulangan  Penyebaran Covid- 19, adalah  merupakan  suatu  norma hukum  yang  mengandung  tujuan untuk  mengurangi  jumlah  hunian narapidana di dalam Lembaga pemasyakatan.  Hal  ini tersirat dalam konsideran huruf a dinyatakan  bahwa Lembaga  Pemasyarakatan,  Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan  Negara  merupakan  sebuah institusi tertutup yang memiliki tingkat  hunian  tinggi,  sangat  rentan terhadap  penyebaran  dan  penularan Covid-19.
Pertimbangan  ini  dilanjutkan dengan  pertimbangan  huruf  b  yang menyatakan  bahwa Covid-19 telah ditetapkan  sebagai  bencana  nasional non-alam,  perlu  dilakukan  langkah cepat  sebagai  upaya  penyelamatan terhadap  tahanan  dan  warga  binaan
pemasyarakatan yang berada di Lembaga  Pemasyarakatan,  Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan  Negara.  Sebagai  Langkah cepat yang dimaksud di atas kemudian dinyatakan dalam pertimbangan huruf c yang menyatakan  antara  lain  “…untuk melakukan upaya penyelamatan terhadap  narapidana  dan  anak  yang berada  di  Lembaga  Pemasyarakatan, Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak, dan  Rumah  Tahanan  Negara,  perlu dilakukan pengeluaran dan pembebasan  melalui  asimilasi  dan integrasi untuk pencegahan  dan penanggulangan  penyebaran Covid- 19 ”.  Kalimat  yang  paling  tegas adanya pengurangan penghuli
lembaga pemasyarakatan adalah dalam “…perlu dilakukan pengeluaran  dan  pembebasan  melalui asimilasi dan integrasi…”.
Cara ini  sangat efektif untuk mengurangi populasi narapidana  hingga  mencapai  11  % atau  sekitar  30.000  an  narapidana sejak  peraturan  perundang-undangan tersebut efektif berlaku dan dilaksanakan hingga bulan Juli 2020. Namun  dengan  model  pengurangan
populasi  ini  angka  ideal  pengguni Lembaga pemasyarakatan masih jauh dari  angka  aman  atau  ideal  lam  arti antara  prasarana  yang  ada  dengan jumlah penghuni sesuai peruntukkan. Berdasarkan  data  dari  kementerian hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik  Indonesia  per  tanggal  30 Juni 2020, jumlah penghuni: 230.754,    kapasitas  yang  tersedia sejumlah    132.494            artinya mempunyai    kelebihan  penghuni sebesar 99.260  (74,91%).
6. Rancangan  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana Rancangan Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana  tahun  2019 juga  terdapat  ketentuan  yang  dapat dikatagorikan  dalam  suatu  norma yang  mempunyai  tujuan  untuk  tidak memasukan terpidana menjalani pidana  penjara.    Ketentuan  yang dimasud terdapat  dalam Bagian
Kedua  Pidana  dan  Tindakan  yang antara lain tertuang dalam Pasal 65. Pasal 65 RUU KUHP (1) Pidana pokok sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  64  huruf  a terdiri atas:
a. pidana penjara; b. pidana tutupan;
c. pidana pengawasan; d. pidana denda; dan e. pidana kerja sosial.
(2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  menentukan berat atau ringannya pidana.
Berdasarkan rumusan pasal tersebut  di  atas  setidaknya  terdapat  2 (dua)  jenis    lembaga  pidana  yang dapat mengurangi masuknya terpidana  ke  dalam    dalam  Lembaga pemasyarakatan dan menambah jumlah  penguninya.  Dua  lembaga pidana  dimaksud    meliputi  Lembaga pidana  pengawasan,  dan  pidana  kerja sosial.
Pidana pengawasan sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal 77  RUU  KUHP    tidak  menyebutkan secara spesifik tentang pengertian atau maknanya.  Namun  hal  ini  dapat ditemukan adalam penjelasan Pasal 75 RUU  KUHP  yang  menyatakan  bahwa pidana  pengawasan  merupakan  salah satu  jenis  pidana  pokok,  namun sebenarnya merupakan cara pelaksanaan dari pidana penjara sehingga  tidak  diancamkan  secara khusus  dalam  perumusan  suatu  tindak pidana.
Pidana pengawasan merupakan pembinaan di luar lembaga atau  di  luar  penjara,  yang  serupa dengan  pidana  penjara  bersyarat  yang terdapat dalam Wetboek van Strafrecht (Kitab  UndangUndang  Hukum  Pidana
Angkasa, Pidana Perampasan Kemerdekaan Mandiri Sebagai Jenis Pidana Alternatif Untuk Mengurangi Kelebihan Populasi (Overpolulation) Narapidana Di Lembaga
sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang  Peraturan  Hukum  Pidana). Pidana  ini  merupakan  alternatif  dari pidana  penjara  dan  tidak  ditujukan untuk  tindak  pidana  yang  berat sifatnya.
Kata  “merupakan  pembinaan di  luar  lembaga  atau  di  luar  penjara”, dalam penjelasan pasal tersebut di atas menunjukkan  bahwa  jenies  pidana  ini dalam kondisi tertentu maka terpidana tidak  masuk  dan  menjadi  penghuni lembaga  pemasyarakatan.  Hal  ini dipertegas  dengan  adanya  kalimat bahwa  “…yang  serupa  dengan  pidana penjara  bersyarat  yang  terdapat  dalam Wetboek van Strafrecht (Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang  Peraturan  Hukum  Pidana)”. Dimaksus  dengan  pidana  pengawasan ini  dalam  konteks  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  adalah  diatur dalam ketentuan Pasal 14 a
sebagaimana  yang  sudah  dijelaskan  di atas.
Pidana pengawasan ini di beberapa negara dikenal dengan istilah probation yang  dapat  diartikan
sebagai sebuah sistem yang memungkinkan  pelaku  tindak  pidana untuk  tidak  melaksanakan  pidana  di penjara  selama    dalam  waktu  yang ditentukan  dan  yang  bersangkutan berperilaku baik serta tidak melakukan pelanggaran  sebagaimana  ditetapkan oleh hakin melalui keputusannya. Tujuan pidana pengawasan dalam pandangan Rupert Cross adalah untuk merehabilitasi pelaku, melindungi  masyarakat  dan  mencegah pelaku  melakukan  tindak  pidana  lebih lanjut. 15
Pidana  kerja  sosial  dalam RUU  KHP  diatur  dalam  tetentuan Pasal  85,  dan  tidak  terdapat  batasan yang  dimaksud  dengan  pidana  kerja sosial.  Namun  dalam  penjelasan  Pasal 85  ayat  (1)  dinyatakan  bahwa    pidana kerja  sosial  dapat  diterapkan  sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek  dan  denda  yang  ringan. Pelaksanaan  pidana  kerja  sosial  dapat dilakukan di rumah sakit, rumah  panti asuhan,  panti  lansia,  sekolah,  atau lembaga-lembaga sosial lainnya, dengan sebanyak mungkin disesuaikan dengan  profesi  terpidana.  Pelaksanaan
15 Rupert Cross, 1975, The English Sentencing System , Butterworths, London, hal. 21
pidana  kerja  sosial  dapat  dilakukan  di rumah sakit, rumah panti asuhan, panti lansia, sekolah, atau lembaga-lembaga sosial lainnya, dengan sebanyak mungkin  disesuaikan  dengan  profesi terpidana.
Pidana kerja sosial atau Community Service Order pada hakikatnya  merupakan  bentuk  dari penjatuhan  sanksi  pidana  terhadap seseorang. Dengan berbagai perimbangan, maka terpidana
melaksanakan pidananya dengan melakukan  kerja  sosial  misalnya  ikut serta  bekerja  pada  proyek-proyek sosial  dengan  lama  waktu  misalnya paling  lama  misalnya  selama  25  hari kerja,  sebagaimana  yang  ada  di Tasmania. Di  Tasmania  Australia Pidana  Kerja  Sosial  disebut  dengan work  order yang  diperkenalkan  sejak tahun  1972  melalui  sistem  peradilan pidana dalam upaya untuk mengurangi populasi  narapidana  di  Lembaga pemasyarakatan. 16
16 Meinard  Karel  Rook,  B.A.  1978, A  Practical Evaluation Of The Tasmanian Work Order Scheme , the Department. of Psychology at the University of Tasmania https://eprints.utas.edu.au/21435/ dikases 18 Agsutus 2020.

## C. PIDANA PERAMPASAN
KEMERDEKAAN MANDIRI (PPKM) 1. Ide dasar PPKM
PPKM sebagaimana konsepnya  sudah  dinyatakan  pada tukisan  awal,  adalah  merupakan gagasan  baru  dari  penulis  merespon adanya  populasi  narapidana  di  dalam penjara atau lembaga pemasyarakatan di  Indonesia  yang  semakin  lama menuju kondisi yang menghawatirkan karena terjadinya overpopulation yang sangat tinggi. Hal ini sebagaimana  sudah  dibahas  pada tulisan  ini  di  bagian  atas  mempunyai dampak  negatif  yang  luas  terutama terkait  dengan  pembinaan  narapidana dan tujuan pemidaan.
Konsep  PPKM  terinspirasi  dari adanya  pandemik covid  -19 yang diantaranya  terdapat  kebijakan  dari pemerintah  adanya  isolasi  mandiri bagi  seseorang  dan/atau  masyarahat yang  dinilai  berisiko  atau  berpotensi tertular  virus  corona  karena  telah melakukan  perjalanan  di  daerah dengan  zona  merah  maupun  hitam, ataupun mereka yang telah melakukan  interaksi  langsung  dan intens  secara  fisik  dengan  seseorang yang  positif covid-19. Beberapa  dari
Angkasa, Pidana Perampasan Kemerdekaan Mandiri Sebagai Jenis Pidana Alternatif Untuk Mengurangi Kelebihan Populasi (Overpolulation) Narapidana Di Lembaga
mereka dilakukan pengisolasian
dengan  fasilitas  sepenuhnya  oleh pemerintah. Artinya kebutuhan tempat  tinggal  beserta  sarana  serta akomodasinya serta kebutuhan konsumsi ditanggung
oleh pemerintah.  Namun  di  antara  mereka yang  lain  juga  diminta  melakukan isolasi  mandiri  selama  kurun  waktu tertentu  dalam  hal  ini  14  hari.  Dalam pelaksanaan  isolasi  mandiri  maka tempat  tinggal  dan  akomodasi  serta konsumsi.
Berdasarkan  informasi  yang disampaikan oleh mereka yang diharuskan  melakukan  isolasi  baik isolasi  mandiri  maupun  isolasi  yang ditanggung  oleh  pemerintah  mereka merasa  menderita,  karena  antara  lain kemerdekaannya secara fisik dibatasi. Berdasar  fenomena  inilah  muncul adanya konsep PPKM. Konsep PPKM  diajukan  tentu  saja  dengan telah  melalui  sebuah  kajian  yang memadai  dengan  mendasarkan  pada pertimbangan fisosofis pemidaan, teori pemidanaan maupun pertimbangan ekonomis dan pertimbangan praktis. PPKM  sebagai  suatu  konsep pemidanaan
selaras dengan
rekomendasi  dari  hasil Sixth  United Nations Congress On The Prevention Of  Crime  And  The  Treatment  Of Offenders khususnya  Resolusi  ke  8 tentang alternatif pemidanaan.
Kongres PBB keenam tentang Pencegahan Kejahatan dan pembinaan pelanggar hukum
menyatakan  beberapa  hal  sebagai berikut.
a) Mengakui  bahwa  pemidanaan tetaplah  merupakan  sanksi  yang tepat  untuk  jenis  kejahatan  dan pelaku kejahatan tertentu.
b) Mengakui  bahwa  ada  manfaat sosial  yang  diperoleh  masyarakat dengan menjauhkan anggota masyarakat yang telah "menyimpang"  tersebut  sejauh mungkin dari komunitas masyarakat. c) Meyakini bahwa hukuman alternatif  dalam  banyak  kasus dapat  sama  efektifnya  dengan hukuman penjara.
d) Mempercayai bahwa hal ini dapat diobservasi  atau  dilihat  di  banyak negara yang telah berusaha menghindari  penerapan  hukuman penjara, yang ternyata hal tersebut
tidaklah membahayakan
keamanan masyarakat . e) Menyadari  bahwa  perlu  untuk tidak hanya mengembangkan hukuman  alternatif  yamg  sudah ada,  seperti  masa  percobaan  dan pidana  kerja  sosial,  tetapi  juga perlu  untuk  mendorong  adanya pengembangan  mengenai  jenis jenis  sanksi  pidana  yang  baru, yang kemudian hal ini
memungkinkan  pengadilan  untuk nantinya  dapat  memilih  sanksi mana  yang  paling  cocok  untuk diberikan kepada individu
tersebut.
Dalam resolusi tentang alternatif  pemidanaan,  Kongres juga  merekomendasikan  kepada Negara-negara  Anggota  untuk memeriksa ulang peraturan
perundang undangan yang berlaku di negara mereka untuk kemudian dapat  menghilangkan  hambatan yuridis  yang  ada  sehingga  dapat menerapkan alternatif pemidanaan itu pada kasus-kasus yang memang  dianggap  pantas  untuk diterapkan  alternatif  pemidanan tersebut, di mana terhadap hambatan  itu  pula  dibutuhkan
partisipasi  masyarakat  yang  luas untuk mendukung penerapan alternatif  pemidanaan  tersebut yang  dalam    hal  ini  ditujukan antara lain untuk merehabilitasi si pelaku/pelanggar ”
Dengan mendasarkan  hal tersebut  di  atas  terutama  huruf  e, maka  penciptaan  lembaga  pidana perampasan kemerdekaan  mandiri adalah sebagai salah satu pengembangan atas hukuman alternatif  yang  sudah  ada  yang selain tunduk pada filsafat pemidanaan serta tujuan
pemidanaan juga mempunyai tujuan yang lain berupa pengurangan  populasi  narapidana penjara atau lembaga
pemasyarakatan.
2. Pidana  Perampasan  Kemerdekaan Mandiri  dalam  perspektif  Filsafat pemidanaan serta Teori Pemidanaan.
Setidaknya  terdapat  lima dasar  filosofi  mengenai  hukuman yang dapat membenarkan memberikan    hukuman  bagi  mereka yang melanggar aturan hukum pidana.  Dasar  filisofi  penghukuman dimaksud meliputi: pengimbalan (retribution), pembatasan
Angkasa, Pidana Perampasan Kemerdekaan Mandiri Sebagai Jenis Pidana Alternatif Untuk Mengurangi Kelebihan Populasi (Overpolulation) Narapidana Di Lembaga
(incapatitation), rehabilitasi (rehabilitations), pencegahan (deterrence) , dan pemulihan (restoration).
PPKM dikaitkan dengan filsafat  pemidaan  yang  ada  maka berkorelasi dengan pengimbalan, pembatasan serta pencegahan.
Pengimbalan  diartikan  bahwa  pidana yang  dijatuhkan  terhadap  terpidana merupakan akibat atas kesalahan yang telah  dilakukan  dengan  melakukan tindak  pidana.  Setiap  orang  harus bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga seorang pelaku tindak pidana  menjadi  pantas  menerima pidana. 17
Dalam  filsafat  pemidanaan pengimbalan (retribution) maka terkandung  dua  unsur  yang  melekat padanya. Pertama, bahwa  pidana harus  bersifat  menuntut  kembali  atas kejahatan yang dilakukan sebelumnya,  dan  bukan  berorientasi pada  antisipasi  kedepan  terhadap terjadinya  kejhatan. Kedua, bahwa pidana harus sesuai dengan kejahatannya,  beratnya pidana  haryus seimbang dibandingkan dengan
17 Herbert L Packer, 1968, Op.Cit , hal. 37.
keseriusan  kejahatan  yang  telah dilakukan. 18 Filsafat
pemidanaan pembatasan (incapatitation), dibuktikan  dengan  kondisi  terpidana perampasan  kemerdekaan  mandiri mengalami perampasan kemerdekaan, sehingga  yang  bersangkutan  juga tidak  dapat  melakukan  tindak  pidana lagi. 19 Hilangnya  kemerdekaan  ini dapat  disepadankan  dengan  tahanan rumah.  Keleluasaan  bergerak  hanya sebatas tempat tingal yang dipilih dan sudah  mendapatkan  persetujuan  dari hakim  yang  menjatuhkan  pidana. Dalam  konsep  ini,  tidak  hanya kebebasan  bergerak  yang  dibatasi namun dokumen-dokumen yang dimiliki seperti Kartu Tanda
Penduduk, Paspor, Surat Izin Mengemudi  dan  dokumen  sejenisnya selama  menjalani  PPKM,  diamankan oleh  Pengadilan.    Hal  ini  untuk menghindari  terpidana  melarikan  diri menuju  ke  luar  kota  ata  ke  luar negeri.
Filsafat pemidaan yang terkait lainnya  adalah  filsafat  pemidanaan
18 Barbara Hudson, 1996, Op.Cit. hal. 38.
19 Loc.Cit. hal. 63.
pencegahan (deterrence), dalam  arti seorang  terpidana  yang  merasakan kepedihan atas pidana yang dijatuhkan akan  mempunyai perasaan takut untuk mengulangi
perbuatannya.  PPKM  tetap  dirasakan sebagai  penderitaan  atau  kepedihan karena kehilangan kemerdekaan sekaligus  banyak  pengurangan  dalam hal  otonominya,  sehingga  hal  ini diharapkan sebagai faktor penghambat  atau  pencegah  seseorang untuk mengulangi perbuatan jahatnya. PPKM juga mempunyai kesesuaian  dengan  teori  pemidaan dari Lindsay Farmer
yang menyatakan  bahwa    “ punishment represents  a  drive  to  make  suffer,  to cause  pain  which  has  been  delegated to  the  institutions  which  make  up  the criminal justice system. (Hukuman itu merepresentasikan upaya untuk
menciptakan penderitaan,  juga untuk menciptakan kepedihan/kesakitan, dalam  hal  pemberian  hukuman  ini didelegasikan  kepada  lembaga  yang kemudian berwenang untuk  membuat suatu sistem peradilan pidana). 20
20 Lindsay  Farmer,  2020, Crime  and  Punishment, Criminal  Law  and  Philosophy  Volume  14,  Issue  2,
1  Juli  2020, DOI:  10.1007/s11572-019-09523-7, hal. 289-298
PPKM
mengandung penderitaan dan mencciptakan kepedihan  karena  terpidana  harus kehilangan  kemerdekaannya  yang berdampak  juga  pada  terenggutnya kebebasan  otonomi,  kerena  yang bersangkutan tidak boleh meninggalkan  rumah  dan  melakukan aktivitas-aktivitas  di  luar  rumah. Penjatuhan  pidana  PKM  ini  juga berdasarkan  keutusan  hakim  dalam kerangka sistem peradilan pidana. PPKM  juga  masuk  darang kerangka teori pemidanaan Hart yang menyatakan  terdapat  5(lima)  unsur meliputi:
1. Bahwa  hukuman  itu  haruslah mengandung  rasa sakit (that punishment should involve pain );
2. Bahwa hukuman itu harus diberikan  untuk  perbuatan  yang melanggar  aturan  hukum (that  it must  be  for  an  offence  against legal rules) ;
3. Bahwa hukuman itu harus diberikan  kepada  pelaku  yang melakukan kejahatan (that it must be of an offender for an offence);
4. Bahwa  hukuman  itu  harus  diatur secara  jelas  ( that  it  must  be intentionally administered ):
5. Bahwa hukuman itu harus ditetapkan  dan  diatur  oleh  sistem hukum (that  it  must  be  imposed
Angkasa, Pidana Perampasan Kemerdekaan Mandiri Sebagai Jenis Pidana Alternatif Untuk Mengurangi Kelebihan Populasi (Overpolulation) Narapidana Di Lembaga
and  administered  by  a  legal system). 21
Terpidana PPKM
merasakan  sakit  dan  kepedihan,  dan terpidana  dijatuhi  sanksi  pidana karena telah melakukan tindak pidana  yang  sudah  melalui  proses persidangan  dalam  kerangka  sistem peradilan  pidana.  Apabila  jenis PPKM  sudah  menjadi  hukum  positif tentunya  akan  memenuhi  kualifikasi sebagai hukum tertulis yang pengaturannya    jelas  sebagai  hukum pidana  dan  terintegrasi  dalam  sistem hukum pidana nasional.
PPKM  juga  masuk  dalam kerangka teori pemidanaan
(punishment) yang dikemukanan oleh
H.L. Packer.
a. the  prevention  of  crime  or
undersired  conduct  or  offending conduct (untuk mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan  yang  tidak  dikehendaki atau perbuatan yang salah) ;
b. the deserved infliction of suffering on evildoers/retribution for perceived  wrong  doing (untuk mengenakan penderitaan atau pembalasan  yang  layak  kepada  si pelanggar ) 22
21 HLA Hart,1968, “Prolegomenon to the Principles of Punishment” in Punishment and Responsibility ,
Oxford: Clarendon Press, hal. 4–5.
22 Herbert L Packer , 1966.Op.Cit. hal. 27
3.  Syarat  Penjatuhan  Pidana  Perampasan Kemerdekaan Mandiri
Tidak  setiap  pelaku  tindak  pidana dapat  menerima  penjatuhan    PPKM, karena  beberapa  alasan  mendasarkan pada  tujuan  pemidanaan  dan  karakter dari  PPKM.  Syarat  penjatuhan  PPKM meliputi:
a. Pelaku  belum  pernah  dijatuhi pidana;
b. Tindak  pidana  yang  dilakukan bukan  merupakan  tindak  pidana terorisme,  pelanggaran  hak  asasi manusia;  tidak  pidana  kekeraan seksual; kasus pedophilia;
c. Pidana  yang  dijatuhkan  paling lama 3 (tiga) tahun;
d. Terdapat  jaminan  dari  pihak keluarga  dan/atau  pihak  ketiga terhadap pelaksanaan PPKM yang menyangkut tempat tinggal, serta kebutuhan sehari-hari selama masa pidana berlangsung.
e. Terdapat persetujuan dari lingkungan tempat terpidana kelak  akan  menjalani  PPKM untuk menerima dan mengawasi;
5. Keuntungan Penjatuhan Pidana Perampasan Kemerdekaan Mandiri
a. Mengurangi  populasi  narapidana di lembaga pemasyarakatan;
b. Mengurangi  efek  buruk  berupa prisonisasi  atas  kehidupan  di lembaga pemasyarakatan;
c. Menghemat anggaran belanja
negara  dalam  rangka  memberi jaminan kehidupan dan pembinaan  bagi  para  narapidana di dalam lembaga
pemasyarakatan.
d. Memberi kesempatan kepada masyarakat dalam upaya melakukan penegakan hukum.

## D. KESIMPULAN
Populasi  narapidana  di  lembaga pemasyarakatan di Indonesia saat ini dibandingkan dengan prasarana yang tersedia  rasionya  masih  lebih  besar
jumlah narapidananya (overpopulation) yang
secara
nasional  mencapi  angka  75%.  Dari perspektif,  kriminologi,  viktimologi serta  teori  pemidanaan  merupakan konsisi yang buruk berimplikasi pada terjadinya prisonisasi di dalam
lembaga pemasyarakatan,kondusif
terciptapnya residivisme serta
hambatan serius bagi tujuan
pemidaan bahkan memunculkan
pelanggaran hak asasi manusia.
Pidana Perampasan Kemerdekaan  Mandiri,  merupakan
alternatif  jenis  pidana  baru  yang dapat mengurangi populasi narapidana  dan  juga  sesuai  dengan falsafah  pemidanaan  dan  tujuan pemidanaan. Di samping itu memiliki banyak manfaat baik kepada terpidana antara lain terhindar  dari  efek  buruk  pidana penjara  .Manfaat  bagi  negara  adalah adanya penghematan anggaran belanja yang signifikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Angkasa,  2020, Viktimologi, Jakarta: Rajawali Press.
Chen,  M.  K.,  &  Shapiro,  J.  M.,  “Do
harsher prison conditions reduce recidivism? A discontinuity-based approach”, American  Law and  Economic  Review  9 , 2007.
Cross,  Rupert.,1975, The  English Sentencing  System ,  London:
Butterworths. Farmer, Lindsay, “Crime and Punishment” Criminal  Law and Philosophy DOI:10.1007/s11572-019- 09523-7 G.  D.  Gaes,  and  Camp,  S.  D,
“Unintended  Consequences:
Experimental  Evidence  for the  Criminogenic  Effect  of Prison Security Level Placement  on  Post-Release Recidivism”, Journal of Experimental Criminology ,
Vol. 5,  2009. Hart,  HLH,  1968, Prolegomenon  to the Principles of Punishment”  in  Punishment and  Responsibility ,  Oxford:
Clarendon Press. Hood,  Roger  and  Richard  Sparks, 1978, Key Issues in Criminology.  Wiedenfeld  and Nicolson, London: World University . Hudson, Barbara, 1996, Understanding  Justice  An Introduction to Ideas, Perspectives and
Controversies in Modern
Penal  Theory, Philadelphia: Open University Press. Karel Rook, Meinard, B.A, 1978, A
Practical  Evaluation  Of  The Tasmanian Work Order Scheme , University of
Tasmania: The Department of
Psychology.
Molineux,  Matthew  L  &  Gail Elizabeth Whiteford, Prisons:
From occupational deprivation  to  occupational enrichment, Journal of Occupational Science, 6, 1999 : DOI: 10.1080/14427591.1999.9686
457.
Packer,  Herbert  L,  1966, The  Limits of  The  Criminal ,  Stanford
California: Stanford University Perss. Separovic, Zvonimir-Paul, 1985, Victimology Studies of
Victims, Publishers  “Zagreb” Samobor-Novaki  by  Pravni Fakultet, Zagreb.
Shammas,  Victor  L,  2017, Pains  of
Imprisonment, John Wiley & Sons, Inc. DOI: 10.1002/9781118845387. wbeoc020.
Sykes,  G,    2007, The  Society  of Captives:  A  Study  of  a Maximum  Security  Prison , Princeton, NJ: Princeton
University Press. Thomas, Charles W, “Prisonization or Resocialization?  A  Study  of External  Factors  Associated with the Impact of Imprisonment”, Journal  of
Research  and  Delinquency , 1973.
Wheeler,  Stanton , Tanpa  tahun,
Socialisation  in  Correctional Institutions dalam  Sir  Leon Radzinowicz  and  Marvis  E. Wolfgang  (ed), Crime  and Justice .  New  York  :  Basic
Books. Inc, Publisher.
Undang-Undang:
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  Nomor  10  Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan  Penyebaran Covid-19. Peraturan  Kapolri  Nomor  6  Tahun 2019 tentang Penyidikan
Tindak Pidana. Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  Nomor  03  Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi,  Cuti  Mengunjungi Keluarga, Pembebasan
Bersyarat,  Cuti  Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
Rancangan Undang-Undang Rancangan  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2019.