Jurnal Hukum POSITUM Vol. 8, No.2, Desember 2023, Hal. 154 - 172 E-ISSN  : 2541-7193 P-ISSN  : 2541-7185

## IMPLEMENTASI HUKUM KESEJAHTERAAN SOSIAL TERHADAP FAKIR MISKIN DAN ANAK TERLANTAR DI KOTA KENDARI

## La Ode Muhammad Kaisar Demaq, Ahmad Firman Tarta, La Patudju
Fakultas Hukum Univesitas Halu Oleo
Email: kaisardemaq92@uho.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  berfokus  pada  produk  hukum  yang  dihasilkan  Pemerintah  Kota  Kendari  dalam mewujudkan  kesejahteraan  sosial  dan  tata  cara  yang  digunakan  Pemerintah  Kota  Kendari  dalam menyelenggarakan  kesejahteraan  sosial  terhadap  fakir  miskin  dan  anak  terlantar.  Kegiatan  ini dilaksanakan berdasarkan hasil survei dan publikasi media online, bahwasanya Kota Kendari memiliki indeks pembangunan manusia yang baik dibanding Kabupaten/Kota lain di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kenyataan yang terlihat di beberapa titik traffic light sekitaran Kecamatan Wua-Wua dan Kecamatan Mandonga,  ada  kegiatan  anak  jalanan,  gelandangan,  pengemis  dan  pengamen  untuk  mencari penghidupan.  Metode  pelaksanaan  kegiatan  ini  dilakukan  dengan  metode  studi  kepustakaan  dan pendekatan  kasus.  Kegiatan  ini  memiliki  tujuan,  untuk  mengetahui  apakah  ada  produk  hukum  yang dibuat oleh Pemerintah Kota Kendari dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan mengetahui tata cara Pemerintah  Kota  Kendari  menyelenggarakan  kesejahteraan  sosial  terhadap  fakir  miskin  dan  anak terlantar di Kota Kendari. Sebagaimana pengaturan dalam UU No. 11 Tahun 2009 bahwasannya yang menjadi  indikator  terwujudnya  kesejahteraan  sosial  berdasarkan  empat  unsur  berikut  yaitu, terpenuhinya kebutuhan material, terpenuhinya kebutuhan spiritual, terpenuhinya kebutuhan sosial, dan hidup layak dan mampu mengembangkan diri.
Kata Kunci : Kesejahteraan Sosial, Fakir Miskin, Anak Terlantar

## ABSTRACT
This  research  focuses  on  the  legal  products  produced  by  the  Kendari  City  Government  in  realizing social welfare and the procedures used by the Kendari City Government in providing social welfare for poor  and  neglected  children.  This  activity  was  carried  out  based  on  survey  results  and  media publications  online,  that  Kendari  City  has  a  good  human  development  index  compared  to  other regencies/cities  in  Southeast  Sulawesi  Province.  The  reality  is  visible  at  some  point  in  traffic  light Around  Wua-Wua  District  and  Mandonga  District,  there  are  activities  of  street  children,  homeless people, beggars, and buskers looking for a living. The method of implementing this activity is carried out using the literature study method and case approach. This activity aims to find out whether there are any legal products made by the Kendari City Government to realize social welfare and to find out the procedures for the Kendari City Government to carry out social welfare for the poor and neglected children in Kendari City. As regulated in Law No. 11 of 2009 states that the indicators for the realization of social welfare are based on the following four elements, namely, the fulfillment of material needs, the fulfillment of spiritual needs, the fulfillment of social needs, and living a decent life and being able to develop oneself.
Keywords: Social Welfare, Poor, Abandoned Children

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
La  Ode  Muhammad  Kaisar  Demaq,  Ahmad  Firman  Tarta,  La  Patudju:  Implementasi  Hukum Kesejahteraan Sosial Terhadap Fakir Miskin Dan Anak Terlantar Di Kota Kendari

## A. PENDAHULUAN
Manusia  sebagai  individu  pada  dasarnya  tidak  dapat  berbuat  banyak  tanpa berkelompok  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya,  kelompok-kelompok  manusia inilah yang disebut dengan masyarakat dan akhirnya bersepakat membentuk sebuah sistem  pemerintahan  dalam  konteks  bernegara.  Indonesia  sebagai  salah  satu  negara penganut  konsep  negara  kesejahteraan,  dalam  alinea  keempat  Pembukaan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  NRI  Tahun  1945) mempertegas  prisip  kesejahteraan  sebagai  salah  satu  tujuan  bernegaranya  yaitu, “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.
Kata  “Memajukan  Kesejahteraan  Umum”  dalam  alinea  keempat  Pembukaan UUD  NRI  Tahun  1945  selanjutnya  dipertegas  pada  ketentuan  Pasal  34  UUD  NRI Tahun 1945, bahwasanya ada kewajiban negara untuk memelihara kelompok rentan sosial berikut yaitu:
1. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara;
2. Negara  mengembangkan  sistem  jaminan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  dan memberdayakan  masyarakat  yang  lemah  dan  tidak  mampu  sesuai  dengan martabat kemanusiaan;
3. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak;
Ketentuan lebih lanjut dari tujuan negara dan Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945 diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 (UU No. 11 Tahun 2009) tentang Kesejahteraan  Sosial,  dengan  pemaknaan  sebagai  berikut,  “Kesejahteraan  sosial adalah  kondisi  terpenuhinya  kebutuhan  material,  spiritual,  dan  sosial  warga  negara agar  dapat  hidup  layak  dan  mampu  mengembangkan  diri  sendiri  sehingga  dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dibalik makna kesejahteraan sosial yang diatur UU No. 11 Tahun 2009 ini terbentuklah 4 unsur kesejahteraan sosial berikut yaitu:

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
La  Ode  Muhammad  Kaisar  Demaq,  Ahmad  Firman  Tarta,  La  Patudju:  Implementasi  Hukum Kesejahteraan Sosial Terhadap Fakir Miskin Dan Anak Terlantar Di Kota Kendari
1. Terpenuhinya kebutuhan material warga negara;
2. Terpenuhinya kebutuhan spiritual warga negara;
3. Terpenuhinya kebutuhan sosial warga negara;
4. Hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
Kesejahteraan sosial tidak bisa dilihat dari empat unsur saja tetapi harus lebih luas  sudut  pandangnya  seperti  pernyataan  Utama  berikut  yaitu, 1 “Hukum Kesejahteraan Sosial tidak bisa sekedar dilihat sebagai upaya pemenuhan kebutuhan saja,  tetapi  di  dalanya  meliputi  banyak  aspek  yang  meliputi  sisi  hukum,  politik, ekonomi,  dan  masih  banyak  faktor  lagi.  Negara  berusaha  dalam  kegiatan pembangunan yang dilakukannya menyinergikan segala faktor tersebut”. Pernyataan ini seakan menegaskan bahwa kehadiran negara sebagai lembaga dan/atau organisasi, bukan  hanya  hadir  untuk  menguasai  dan  memungut  pajak  untuk  untuk  membiayai pemerintah.
Urusan mewujudkan kesejahteraan ini bukanlah semata-mata menjadi tanggung jawab  negara,  tetapi  ada  kewajiban  pemerintah  daerah  seperti  penjabaran  ketentuan Pasal  24  ayat  (1)  UU  No.  11  Tahun  2009  berikut  yaitu,  “Penyelenggaraan kesejahteraan  sosial  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah  dan  pemerintah  daerah  ”. Tentunya  pemerintah  daerah  sebagai  penyelenggaraan  kesejahteraan  sosial  disini, yang dimaksud adalah Pemerintah Kota Kendari.
Kota Kendari sebagai  Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tenggara tenyata, memiliki Indeks Pembangunan Manusianya (IPM) yang terus meningkat dalam rentang waktu 10 tahun terakhir, hal ini seperti diungkap oleh Kompaspedia.com berikut yaitu : 2
1 Utama, Yos Johan, Hukum Administrasi Negara edisi 2 , (Tanggerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka, 2020), 9.7.
2 Purwanto,  Antonius,  https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/daerah/kota-kendari-dari-kota- lulosampaietalasenyasulawesitenggara?track_source=kompaspediapaywall&track_medium=loginpay wall&track_content=https%3A%2F%2Fkompaspedia.kompas.id%2Fbaca%2Fprofil%2Fdaerah%2Fk otakendaridarikotalulosampaietalasenyasulawesitenggara%2F&status=sukses_login&status_login=log in, diakses pada Senin, 15 Mei 2023, Pukul 14.37 Wita.

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
La  Ode  Muhammad  Kaisar  Demaq,  Ahmad  Firman  Tarta,  La  Patudju:  Implementasi  Hukum Kesejahteraan Sosial Terhadap Fakir Miskin Dan Anak Terlantar Di Kota Kendari
IPM Kota Kendari pada tahun 2011 tercatat sebesar 79,43 meningkat menjadi 84,15  %  pada  tahun  2021.  IPM  Kota  Kendari  tersebut  jauh  di  atas kabupaten/kota lainya di Sulawesi Tenggara. Dari total penduduk usia kerja (15 tahun  ke  atas),  lebih  dari  setengah  penduduk  Kota  Kendari  termasuk  dalam angkatan kerja dengan presentase sebesar 64,11 % atau sebanyak 189.534 jiwa. Tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 7,08 % atau sebanyak 13,42 ribu orang pada tahun 2020.
Berdasarkan laporan yang dirilis oleh harian zonasultra.id, ada sekitar 70 % anak jalanan dan pengemis di Kota Kendari, lebih lanjut diuraikan sebagai berikut bahwa : 3
Wali Kota Kendari menyebut kebanyakan anak jalanan hingga pengemis yang banyak  ditemukan  di  beberapa  titik  di  Kota  Kendari  berasal  dari  luar  daerah. Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir menyebut kebanyakan anak jalanan hingga pengemis yang banyak ditemukan di beberapa titik di Kota Kendari berasal dari luar daerah. Wali Kota  Kendari Sulkarnain  Kadir menyebut  kebanyakan  anak jalanan  hingga  pengemis  yang  banyak  ditemukan  di  beberapa  titik  di  Kota Kendari berasal dari luar daerah. berdasarkan data Dinsos Kota Kendari, tahun 2022  terdapat  9  orang  anak  jalanan  yang  ditelusuri,  sementara  untuk  kategori pengemis sebanyak 19 orang untuk warga Kota Kendari.
Data  ekstrem  kemiskinan  di  Kota  Kendari  berdasarkan  pendataan  yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) dan Dinas Sosial Kota Kendari    mencapai  kisaran  3.600  kepala  keluarga,  sebagaimana  yang  diungkapkan oleh Kepala Bappeda Kota Kendari Cornelius Padang berikut yaitu : 4
Saat  ini  jumlah  warga  yang  berstatus  miskin  ekstrem  di  Kota  Kendari  sekira 3.600  kepala  keluarga.  Data  ini  tersebar  di  54  kelurahan  dan  11  kecamatan. Hasilnya kalau dia sudah terdata di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) kemudian sudah menerima bantuan sosial, baik PKH atau bantuan pangan non tunai dan jaminan sosial, berarti itu tidak ada masalah, itu akan dikeluarkan dari data,  sementara  yang  belum  menerima  itu  didaftarkan.  validasi  data  ini dilakukan untuk mengcover seluruh warga miskin namun belum mendapatkan bantuan.  Namun  jika  terdapat  warga  miskin  yang  tidak  masuk  dalam  DTKS
3 Bima  Lotunani,  https://zonasultra.id/wali-kota-70-persen-anak-jalanan-dan-pengemis-di-kendari- berasal-dari-luar.html, diakses pada Senin, 15 Mei 2023, Pukul 17.43 Wita.
4 Idham, https://www.rri.co.id/sulawesi-tenggara/daerah/234342/kemiskinan-ekstrem-di- kotakendaricapaitigaribulebih?utm_source=news_main&utm_medium=internal_link&utm_campaign =General%20Campaign, diakses pada Senin, 15 Mei 2023, Pukul 14.49 Wita.

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
La  Ode  Muhammad  Kaisar  Demaq,  Ahmad  Firman  Tarta,  La  Patudju:  Implementasi  Hukum Kesejahteraan Sosial Terhadap Fakir Miskin Dan Anak Terlantar Di Kota Kendari
maka pemerintah kota Kendari akan membuat SK wali kota untuk diusulkan agar mereka masuk dalam DTKS.
Menyikapi  hal  ini,  sangatlah  penting  untuk  melakukan  pengkajian  lebih mendalam tentang produk hukum yang dibuat oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari dalam mewujudkan kesejahteraan dan cara seperti apa yang digunakan oleh Pemkot Kendari  dalam  menyelenggarakan  kesejahteraan  terhadap  fakir  miskin  dan  anak terlantar.  Harapannya  adalah  agar  fakir  miskin  dan  anak  terlantar  mendapat perlindungan  hukum  dan  jaminan  kesejahteraan  dari  negara  dan/atau  pemerintah sesuai  amanat  UUD  NRI  Tahun  1945,  UU  No.  11  Tahun  2009  dan  peraturan pelaksananya.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan cara tertentu, sistematis berdasarkan suatu sistem dan konsisten berarti  tidak  ada  hal-hal  yang  bertentangan  dalam  suatu  kerangka. 5 Menurut  Maria SW.  Soemardjono,  metodologi  adalah  ilmu  yang  membicarakan  tentang  metode- metode  ilmiah  dalam  menggali  kebenaran  ilmu  pengetahuan,  sedangkan  metode ilmiah adalah upaya menemukan kebenaran berdasar pertimbangan logis. 6
Penelitian hukum  adalah suatu  kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika  dan  pemikiran  tertentu,  yang  bertujuan  untuk  mempelajari  satu  atau beberapa  gejala  hukum  tertentu,  dengan  jalan  menganalisanya. 7 Analisa  terhadap gejala  hukum  tersebut,  diharapkan  ada  sebuah  upaya  untuk  memecahkan permasalahan  yang  terjadi.  Penelitian  memiliki  berbagai  jenis,  sehingga  dapat dibedakan  berdasarkan  4  (empat)  hal  yaitu,  penelitian  yang  berdasarkan  tujuannya,
5 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta: UI-Press, 2006), 42.
6 Maria SW Sumardjono, Metodologi Penelitian Ilmu Hukum , (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014), 5
7 Soerjono Soekanto, Op.Cit , 43.

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
La  Ode  Muhammad  Kaisar  Demaq,  Ahmad  Firman  Tarta,  La  Patudju:  Implementasi  Hukum Kesejahteraan Sosial Terhadap Fakir Miskin Dan Anak Terlantar Di Kota Kendari
penelitian  yang  berdasar  pada  pendekatan,  penelitian  berdasar  pada  tempat berlakunya,  dan  penelitian  berdasar  pada  bidang  ilmu.  Berdasar  pada  pernyataan tersebut,  penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  normatif-empiris,  sebab mengutamakan  telaah  pustaka  (bahan  hukum)  tetapi,  peneliti  juga  akan  melakukan wawancara sebagai data pendukung.

## C. PEMBAHASAN DAN ANALISIS
1. Bentuk  produk  hukum  yang  dibuat  Pemerintah  Kota  Kendari  dalam mewujudkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Kendari
Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam Pasal 1 angka 1 PP No. 39 Tahun 2012  merupakan,  “Upaya  yang  terarah,  terpadu,  dan  berkelanjutan  yang  dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi  kebutuhan  dasar  setiap  warga  negara,  yang  meliputi  rehabilitasi  sosial, jaminan  sosial,  pemberdayaan  sosial,  dan  perlindungan  sosial”.  Dalam  mewujudkan penyelenggaraan  kesejahteraan  sosial  ini  ada  tanggung  jawab  dan  wewenang Pemerintah  daerah,  seperti  pada  ketentuan  Pasal  29  UU  No.  11  Tahun  2009  berikut bahwasanya tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota meliputi :
a. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
b. melaksanakan  penyelenggaraan  kesejahteraan  sosial  di  wilayahnya/bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan;
c. memberikan  bantuan  sosial  sebagai  stimulan  kepada  masyarakat  yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;
d. memelihara taman makam pahlawan; dan
e. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.
Ketentuan Pasal 30 UU No. 11 Tahun 2009 selanjutnya menjabarkan wewenang pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi :
a. penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras  dengan  kebijakan  pembangunan  nasional  dan  provinsi  di  bidang kesejahteraan sosial;

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
La  Ode  Muhammad  Kaisar  Demaq,  Ahmad  Firman  Tarta,  La  Patudju:  Implementasi  Hukum Kesejahteraan Sosial Terhadap Fakir Miskin Dan Anak Terlantar Di Kota Kendari
b. koordinasi  pelaksanaan  program  penyelenggaraan  kesejahteraan  sosial  di wilayahnya;
c. pemberian  izin  dan  pengawasan  pengumpulan  sumbangan  dan  penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya;
d. pemeliharaan taman makam pahlawan; dan
e. pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.
Penetapan kebijakan yang dimaksud dalam Pasal 30 huruf (a) UU No 11 Tahun 2009  ini,  erat  kaitnya  denga  kebijakan  publik  yang  dituangkan  dalam  peraturan perundang-undangan  seperti  Peraturan  Daerah  (Perda).  Pemerintah  Kota  Kendari dalam  hal  mewujudkan  penyelenggaraan  kesejahteraan  sosial  terhadap  fakir  miskin, telah  mengesahkan  produk  hukum  berupa  Peraturan  Daerah  Nomor  8  Tahun  2011 (Perda  No.  8  Tahun  2011)  tentang  Penanggulangan  Kemiskinan.  Ruang  lingkup pengaturannya dituangkan dalam Pasal 3 Perda Kota Kendari No. 8 Tahun 2011 yang meliputi :
a. indentifikasi warga miskin;
b. hak dan kewajiban warga miskin;
c. penyusunan strategi dan program; dan
d. peran serta masyarakat dan dunia usaha.
Perda  No.  8  Tahun  2011  masih  ada  kekurangan  dan  kesalahan,  seperti  pada ketentuan konsiderans mengingat sebagai salah satu landasan yuridis pembentukannya. Hal ini senada dengan apa yang di sampaikan oleh Indarti berikut bahwasanya : 8
Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat, yang memuat dasar kewenangan pembuatan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan Peraturan Perundang-undangan tersebut. Dasar hukum  merupakan  suatu  landasan  yang  bersifat  yuridis  bagi  pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut.
Salah satu dasar hukum yang digunakan pada konsiderans menimbang Perda No. 8 Tahun 2011, masih menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 (UU No.
8 Indarti,  Maria  Farida, Ilmu  Perundang-Undangan  Buku  2  (Proses  dan  Tekhnik  Pembentukannya) , (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 110.

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
La  Ode  Muhammad  Kaisar  Demaq,  Ahmad  Firman  Tarta,  La  Patudju:  Implementasi  Hukum Kesejahteraan Sosial Terhadap Fakir Miskin Dan Anak Terlantar Di Kota Kendari
6 Tahun 1974) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. Padahal UU No. 6 Tahun 1974 ini sudah tidak diberlakukan lagi setelah diundangkannya Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2004  (UU  No.  40  Tahun  2004)  tentang  Sistem  Jaminan Sosial Nasional dan UU No. 11 Tahun 2009.
Penanganan  kemiskinan  sebagaimana  pengaturan  dalam  Perda  No.  8  Tahun 2011 ini, kemungkinan merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun  2011  (UU  No.  13  Tahun  2011)  tentang  Penanganan  Fakir  Miskin.  Apabila Perda  No.  8  Tahun  2011  merupakan  aturan  turunan  dari  UU  No.  13  Tahun  2011, seharusnya  pada  ketentuan  mengingat  Perda  No.  8  Tahun  2011 mencantumkan  UU No. 13 Tahun 2011. Anehnya dalam Perda No. 8 Tahun 2011 tidak ditemukan UU No. 13 Tahun 2011 sebagai dasar hukum dalam pembuatan Perda ini.
Ruang lingkup Perda No. 8 Tahun 2011 seharusnya mencakup tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Kota Kendari yang dimuat dalam UU No. 11 Tahun 2009, agar tidak terjadi tumpang tindih materi muatan dan mengetahui batasan kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan  kesejahteraan  sosial.  Terkait  dengan  kriteria  warga  miskin  yang dimuat dalam Pasal 6 ayat (2) Perda No. 8 Tahun 2011, tidak masalah jika diatur lebih lanjut  dalam  Peraturan  Walikota  (Perwali),  tetapi  dalam  penentuan  indikator  warga miskin  sebaiknya  melibatkan  banyak  pihak  dan  instansi  terkait  agar  betul-betul menyesuaikan dengan keadaan masyarakat Kota Kendari.
Produk  hukum  yang  dibuat  oleh  Pemkot  Kendari  dalam  menyelenggaraan kesejahteraan  sosial  terhadap  anak  terlantar,  diatur  dalam  Peraturan  Daerah  Kota Kendari  Nomor  9 Tahun 2014 (Perda No. 9 Tahun 2014) tentang Pembinaan Anak Jalanan,  Gelandangan,  Pengemis  dan  Pengamen.  Pasal  3  Perda  No.  9  Tahun  2014 mengatur  tujuan  pembuatannya  bahwa,  pembinaan  terhadap  anak  jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen dilakukan dengan tujuan :
a. Memberikan  perlindungan  dan  menciptakan  ketertiban  serta  ketentraman masyarakat;

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
La  Ode  Muhammad  Kaisar  Demaq,  Ahmad  Firman  Tarta,  La  Patudju:  Implementasi  Hukum Kesejahteraan Sosial Terhadap Fakir Miskin Dan Anak Terlantar Di Kota Kendari
b. Menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat sebagai warga Negara yang harus dihormati;
c. Menjaga  sifat-sifat  kekeluargaan  melalui  upaya  musyawarah  damai mewujudkan kehidupan bersama yang tertib dan bermartabat;
d. Menciptakan  perlakuan  yang  adil  dalam  mewujudkan  kehidupan bermasyarakat;
e. Meningkatkan  ketertiban  dalam  masyarakat  melalui  kepastian  hukum  yang dapat melindungi warga masyarakat agar dapat hidup tenang dan damai;
f. Mewujudkan  keseimbangan,  keselarasan,  keserasian  antara  kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara.
Ketentuan  Pasal  3  Perda  No.  9  Tahun  2014  menguraikan  tentang  sasaran pembinaan anak jalanan, gelandangan pengemis, dan pengamen yang meliputi :
a. Anak yang berada dijalanan yang berperilaku sebagai  pengemis, pemulung dan pedagang asongan yang dapat mengganggu ketertiban umum, keamanan dan  kelancaran  lalu  lintas  termasuk  anak  yang  beraktifitas  atas  nama organisasi  sosial,  yayasan,  lembaga  swadaya  masyarakat  (LSM)  dan  panti asuhan;
b. Pengamen  yang  melakukan  aktifitas  dijalan  berperilaku  sebagai  pengemis yang  dapat  membahayakan  dirinya  atau  orang  lain,  keamanan  dan kenyamanan lalu lintas;
c. Gelandangan, pengemis termasuk pengemis eks kusta, gelandangan psikotik dan penyandang cacat yang mengemis dijalanan;
d. Orang  tua  dan/atau  keluarga  anak  jalanan,  gelandangan,  pengemis  dan pengamen;
e. Keluarga pengemis eks kusta dan penyandang cacat;
f. Pelaku eksploitasi baik orang tuanya sendiri maupun orang lain yang dengan sengaja  menyuruh  orang  lain,  keluarga  dan  mempekerjakan  anak  dibawah umur untuk turun ke jalan sebagai pengemis.
Perda  No.  9  Tahun  2014  tidak  mengatur  tentang  Tim  Koordinasi  dalam  hal pembinaan,  pemberdayaan  dan  pembimbingan  lanjutan,  karena  pembinaan, pemberdayaan  dan  pembimbingan  lanjutan  terhadap  anak  jalanan,  gelandangan, pengemis dan pengamen sangat membutuhkan koordinasi lintas sektor dan/atau lintas Satuan  Perangkat  Kerja  Daerah  (SKPD).  Harapannya  setelah  terbentuk  Tim Koordinasi lintas SKPD, pembinaan terhadapa anak jalanan, gelandangan, pengemis

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
La  Ode  Muhammad  Kaisar  Demaq,  Ahmad  Firman  Tarta,  La  Patudju:  Implementasi  Hukum Kesejahteraan Sosial Terhadap Fakir Miskin Dan Anak Terlantar Di Kota Kendari
dan  pengamen  lebih  terkordinir  serta  mampu  merumuskan  kebijakan  yang  tepat berdasarkan tanggung jawab dan wewenang masing-masing instasi yang tergabung.
Hal ini senada dengan apa yang di sampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari yaitu Ibu Fitriani, yang menyatakan tentang pentingnya Tim Koordinas Lintas SKPD terkait, lebih jelasnya seperti yang dinyatakan berdasarkan hasil wawancara berikut : 9
Terkait  dengan  penanganan  anak  terlantar  yang  menjadi  kewenangan  Dinas PPPA ialah tentang pemenuhan terhadap hak-hak anak. Apakah anak terlantar ini terlantar karena tidak memiliki orang tua, memastikan anak terlantar ini tidak dieksploitasi secara ekonomi dan lain sebagainya. Tindakan ini dapat dilakukan oleh Dinas PPPA setelah ditangani lebih dulu oleh Dinas Sosial. Yang menjadi hambatan  Pemkot  Kendari  dalam  melakukan  penanganan  terhadap  anak terlantar  selama  ini  adalah,  tidak  adanya  Tim  Koordinasi  lintas  SKPD  terkait yang  dibentuk  langsung  oleh  Pemkot  Kendari  agar  jelas  tugas  dan kewenangannya yang dimiliki dan mencarikan solusi yang solutif terhadap anak terlantar.  Kemudian  Pemkot  Kendari  melakukan  nota  kesepahaman  dengan Pemerintah  Daerah  lain  baik  itu  dalam  lingkup  Provinsi  Sulawesi  Tenggara maupun dengan provinsi di luar Sulawesi Tenggara.
Dari kedua bentuk produk hukum yang telah dibuat oleh Pemkot Kendari dalam mewujudkan  kesejahteraan  sosial  yakni,  Perda  No.  8  Tahun  2011  dan  Perda  No.  9 Tahun 2014, kenyataanya masih belum efektif penerapannya dan pembentukanyapun masih  ada  kesalahan.  Tidak  efektifnya  penerapan  dua  Perda  ini  disebabkan  oleh beberapa  hal  yaitu,  a)  Kurangnya  sosialisasi  Perda  terhadap  instansi  terkait  dan masyarakat,  b)  belum  ada  Perwali  sebagai  peraturan  pelaksana  Perda,  c)  Belum terbentuknya  Tim  Koordinasi  lintas  SKPD.  Adapun  Kesalahan  dalam  pembentukan Perda  dimaksud  yaitu  tentang,  landasan  yuridisnya  masih  menggunakan  UU  No.  6 Tahun  1974,  padahal  tentang  dasar  hukum  yang  digunakan  dalam  penyelenggaraan kesejahteraan sosial saat ini, telah ada UU No. 40 Tahun 2004, UU No. 11 Tahun 2009 dan lebih spesifik tentang penanganan fakir miskin ada UU No. 13 Tahun 2011.
9 Wawancara dengan Fitriani, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari, pada Jumat 20 Oktober 2023.

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
La  Ode  Muhammad  Kaisar  Demaq,  Ahmad  Firman  Tarta,  La  Patudju:  Implementasi  Hukum Kesejahteraan Sosial Terhadap Fakir Miskin Dan Anak Terlantar Di Kota Kendari
2. Tata  Cara  Pemerintah Kota  Kendari  dalam  menyelenggarakan kesejahteraan  sosial  terhadap  fakir  miskin  dan  anak  terlantar  di  Kota Kendari
Amanat Konstitusi secara tegas menyebutkan tentang perwujutan kesejahteraan umum dalam Negara Kesatuan Republik  Indonesia, kemudian  pemerintah bersama- sama legislatif merumuskan dan mengesahkan dua bentuk produk hukum yaitu, UU No. 11 Tahun 2009 dan UU No. 13 Tahun 2011 serta peraturan pelaksananya. Kedua UU inilah yang menjadi landasan hukum Pemerintah Kota Kendari dalam membentuk produk hukum berupa Perda dan Perwali dalam menyelenggarakan kesejateraan sosial terhadap fakir miskin dan anak terlantar di Kota Kendari.
Penyelenggaraan kesejahteraan sosial  merupakan  salah satu  tujuan berdirinya Negara  Indonesia  dalam  Alinea  ke-IV  Pembukaan  UUD  NRI  Tahun  1945  yaitu, mewujudkan kesejahteraan umum. Masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yakni, kebutuhan fisik dan nonfisiknya sangatlah tergantung kepada pemerintah. Hal ini  seperti  yang  diungkapkan  oleh  Swerdlow  dalam  Utama  bahwasanya,  campur tangan  pemerintah  dalam  proses  melaksanakan  tugas  atau  fungsi  menciptakan kesejahteraan dilakukan melalui lima cara berikut: 10
1. Operasi langsung ( direct operation ), dilakukan oleh negara atau pemerintah dengan melakukan  kegiatan  yang  sifatnya  secara  langsung  menjalankan  suatu  kegiatan untuk  tujuan  tertentu.  Basis  utama  dari  operasi  langsung  adalah  penjaminan  dan pengamanan cadangan/ stock pangan masyarakat;
2. Pengendalian  langsung  ( direct  control ),  model  pengendalian  langsung  dapat dilakukan  untuk  mengendalikan  suatu  kegiatan  agar  sejalan  dengan  alur pembangunan  yang  ada.  Contohnya  adalah  pengontrolan  negara  terhadap  izin pengambilan air bawah tanh;
10 Swerdlow dalam Utama, Loc.Cit , hlm. 9.15-9.17.

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
La  Ode  Muhammad  Kaisar  Demaq,  Ahmad  Firman  Tarta,  La  Patudju:  Implementasi  Hukum Kesejahteraan Sosial Terhadap Fakir Miskin Dan Anak Terlantar Di Kota Kendari
3. Pengendalian  tak  langsung  ( indirect  control ),  dilakukan  dengan  kegiatan  yang terarah. Meskipun kegiatan tersebut tidak secara langsung tertuju pada hal utama, efek tak langsungnya dapat memengaruhi upaya pencapaian suatu tujuan, namun dampak  atau  efeknya  dapat  bermanfaat  untuk  pencapaian  kesejahteraan  sosial. Contoh, ketika negara melalui peraturan yang ditetapkan dalam pengendalian harga dasar pupuk, secara tidak langsung kegiatan tersebut mempunyai tujuan agar dapat mengendalikan ketersediaan stock pangan dan harga beras di masyarakat;
4. Pengaruh langsung ( direct influence ), biasanya sasaran yang dituju adalah budaya atau  perilaku  dari  masyarakat  itu  sendiri  dan  pemerintah  berusaha  merangsang kesadaran  rakyat  dan  menggerakkannya  pada  suatu  arah  tujuan  yang  sudah ditetapkan.  Contohnya,  dalam  upaya  pemerintah  untuk  melaksanakan  kegiatan pemerataan  dan  peningkatan  kualitas  kesejahteraan  penduduk,  pemerintah  dapat secara  efektif  melakukan  ajakan,  imbauan  dan  seruan  kepada  warga  masyarakat agar mereka bersedia melaksanakan transmigrasi;
5. Pengarung tak langsung  ( indirect influence ), mempunyai tujuan untuk mengiring dan menggerakkan masyarakat ke arah program kesejahteraan sosial yang sedang diupayakan  oleh  pemerintah.  Kegiatan  ini  dapat  dilakukan  dengan  pemberian insentif  atau reward tertentu  bagi  masyarakat  yang  pada  akhirnya  merangsang warga yang lain untuk mengikutinya. Contonya, pemberian hadiah kepada akseptor keluarga  berencana  teladan,  khususnya  bagi  anggota  masyarakat  yang  telah mengikuti program KB lebih dari 25 tahun.
Lima  cara  dalam  mewujudkan  kesejahteraan  sosial  ini  tidak  akan  ada  artinya tanpa dukungan sumber daya pendukungnya, hal ini seperti yang dikatakan oleh Utama berikut  tentang  sumber  daya  yang  digunakan  dalam  penyelenggaraan  kesejahteraan sosial yaitu : 11
11 Utama, Ibid , hlm. 9.18-9.20.

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
La  Ode  Muhammad  Kaisar  Demaq,  Ahmad  Firman  Tarta,  La  Patudju:  Implementasi  Hukum Kesejahteraan Sosial Terhadap Fakir Miskin Dan Anak Terlantar Di Kota Kendari
1. Sumber daya manusia, yang berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi  beberapa  profesi  seperti,  tenaga  kesejahteraan  sosial,  pekerja  sosial profesional, relawan sosial, dan penyuluh sosial;
2. Sarana dan prasarana, yang harus disediakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial  meliputi,  panti  sosial,  pusat  rehabilitasi  sosial,  pusat  pendidikan  dan pelatihan,  pusat  kesejahteraan  sosial,  rumah  singgah,  rumah  perlindungan  sosial; dan
3. Sumber pendanaan, dapat diambil dari berbagai sumber misalnya, APBN, APBD, sumbangan masyarakat, dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan, bantuan asing dan sumber pendanaan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pendataan yang dilakukan untuk menentukan masyarakat kategori fakir miskin tentunya  membutuhkan  sumber  daya  manusia.  Selama  pendataan  dilaksanakan didapatlah  sebaran  data  terpadu  kesejahteraan  sosial  (DTKS)  yang  dihimpun  oleh Bidang  Penanganan  Fakir  Miskin  Dinas  Sosial  (Dinsos)  Kota  Kendari  tahun  2023, berdasarkan DTKS Kecamatan, DTKS Individu, dan DTKS Keluarga akan di uraikan dalam tabel berikut :

## Tabel 1. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kota Kendari
DTKS Kecamatan DTKS Individu DTKS Keluarga Abeli 17.621 5.989 Baruga 9.960 3.345 Kadia 9.023 3.361 Kambu 5.703 1.926 Kendari 17.516 5.643 Kendari Barat 20.145 6.848 Mandonga 16. 366 5.572 Nambo 3.866 1.189

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
La  Ode  Muhammad  Kaisar  Demaq,  Ahmad  Firman  Tarta,  La  Patudju:  Implementasi  Hukum Kesejahteraan Sosial Terhadap Fakir Miskin Dan Anak Terlantar Di Kota Kendari
Poasia 13.283 4.705 Puuwatu 18.932 6.094 Wua-Wua 11.099 3.838
Untuk menentukan kriteria fakir miskin di Kota Kendari, Dinsos Kota Kendari sementara  masih  berdasar  pada  Keputusan  Menteri  Sosial  Nomor  262/HUK/2022 tentang  Kriteria  Fakir  Miskin.  Adapun  kriteria  fakir  miskin  yang  disebutkan  dalam Kepmensos ini yaitu :
1. Tidak memiliki tempat berteduh/tinggal sehari-hari
2. Kepala keluarga atau pengurus kepala keluarga yang tidak bekerja;
3. Pernah khawatir tidak makan atau pernah tidak makan dalam setahun terakhir;
4. Pengeluaran kebutuhan makan lebih besar dari setengah total pengeluaran;
5. Tidak ada pengeluaran untuk pakaian selama 1 (satu) tahun terakhir;
6. Tempat tinggal sebagian besar berlantai tanah dan/atau plesteran;
7. Tempat  tinggal  sebagian  besar  berdinding  bambu,  kawat,  papan  kayu,  terpal, kardus, temboktampa diplester, rumbia, atau seng;
8. Tidak memiliki jamban sendiri atau menggunakan jamban komunitas; dan/atau
9. Sumber penerangan berasal dari listrik dengan daya 450 (empat ratur lima puluh) volt ampere atau bukan litstrik.
Hal  ini  senada  dengan  pernyataan  Kepala  Bidang  Penanganan  Fakir  Miskin Dinsos Kota Kendari yakni Ibu Marwati menyatakan bahwa : 12
Saat  ini  untuk  kriteria  fakir  miskin  Kota  Kendari  masih  mengacu  pada Kepmensos No. 262/HUK/2022, untuk kriteria fakir miskin lokal Kota Kendari masih  sementara  digodok  bersama  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah dan instansi terkait tentang kriteria yang pas dengan keadaan masyarakat di Kota Kendari. Karena tidak mungkin sama keadaan masyarakat Kota Kendari dengan masyarakat di Jawa dan daerah lainya.
12 Wawawancara dengan Marwati, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Kendari, pada Selasa 24 Oktober 2023.

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
La  Ode  Muhammad  Kaisar  Demaq,  Ahmad  Firman  Tarta,  La  Patudju:  Implementasi  Hukum Kesejahteraan Sosial Terhadap Fakir Miskin Dan Anak Terlantar Di Kota Kendari
Kriteria  fakir  miskin  ini  tentunya  sangat  penting  ditetapkan  dan  dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota agar Pemerintah Kota Kendari memiliki dasar hukum yang jelas. Dinsos Kota Kendari dalam melakukan penanganan fakir  miskin  di  Kota  Kendari  menggunakan  beberapa  cara,  seperti  yang  disebutkan oleh Ibu Marwati berikut yaitu : 13
1. Melakukan Pendataan dan pengelolaan DTKS;
2. Pengusulan  DTKS ke Pusdatin Kemensos;
3. Membentuk Sistem Layanan Pusat Terpadu Kesejahteraan Sosial di setiap kelurahan  yang  ada  di  Kota  Kendari  yang  fungsinya  koordinatif  untuk mengidentifikasi keluhan masyarakat;
4. Memberikan Jaminan Kesehatan Daerah.
Kaitannya dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap anak terlantar, ternyata sebaran anak jalanan di Kota Kendari mulai tahun 2021 sampai 2022 tidak meliputi semua kecamatan. Asal para anak jalanan ini tersebar di Kecamatan Kendari Barat, Kecamatan Mandongan dan Kecamatan Kadia. Seperti data yang di susun oleh Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Kendari berikut :

## Tabel 2. Sebaran Anak Jalanan Kta Kendari
Kecamatan 2021 L+P 2022 L+P L P L P Kendari Kendari Barat 1 1 Mandonga 1 1 2 6 8 Puuwatu Kadia 5 8 13 1 1 Wua-Wua
Baruga
13 Wawancara dengan Marwati, Ibid .

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
La  Ode  Muhammad  Kaisar  Demaq,  Ahmad  Firman  Tarta,  La  Patudju:  Implementasi  Hukum Kesejahteraan Sosial Terhadap Fakir Miskin Dan Anak Terlantar Di Kota Kendari
Kambu
Poasia
Abeli
Nambo
Kambu Total 15 9
Data anak jalanan yang diperoleh ini menurut Pak Mahamuddin selaku Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Kendari, mengacu pada aktifitas anak di jalan dengan rentang waktu 8 jam/hari untuk melakukan kegiatan berikut : 14
1. Mengemis atau meminta-minta;
2. Berjualan;
3. Membersihkan kendaraan dengan menggunakan kemoceng;
4. Melakukan pertunjukan badut;
5. Mengamen.
Cara  yang  digunakan  Pemkot  Kendari  lewat  Dinas  Sosial  untuk  mewujudkan penyelenggaraan  kesejahteraan  sosial  terhadap  anak  terlantar  selama  ini  adalah sebagai berikut :
1. Menyediakan  Lembaga  Kesejahteraan  Sosial  (LKS)  untuk  menampung  dan membina anak terlantar;
2. Menyediakan rumah singgah untuk menampung sementara anak terlantar.

## D. PENUTUP
1. Kesimpulan
a. Produk  hukum  yang  telah  dibuat  Pemkot  Kendari  dalam  mewujudkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Kendari ada dua yaitu, Perda No. 8 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Perda No. 9 Tahun 2014
14 Wawancara dengan Mahamuddin, Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Kendari, pada Senin 23 Oktober 2023.

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
La  Ode  Muhammad  Kaisar  Demaq,  Ahmad  Firman  Tarta,  La  Patudju:  Implementasi  Hukum Kesejahteraan Sosial Terhadap Fakir Miskin Dan Anak Terlantar Di Kota Kendari
tentang  Pembinaan  Anak  Jalanan,  Gelandangan,  Pengemis  dan  Pengamen. Kenyataannya kedua Perda ini masih ada kesalahan, belum efektif penerapannya dan sampai saat ini belum ada peraturan pelaksana dari kedua Perda tersebut.
b. Cara yang dilakukan oleh Pemkot Kendari dalam mewujudkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap fakir miskin yaitu, 1) Melakukan Pendataan dan pengelolaan  DTKS,  2)  Pengusulan    DTKS  ke  Pusdatin  Kemensos,  3)
Membentuk  Sistem  Layanan  Pusat  Terpadu  Kesejahteraan  Sosial  di  setiap kelurahan  yang  ada  di  Kota  Kendari  yang  fungsinya  koordinatif  untuk mengidentifikasi keluhan masyarakat, dan 4) Memberikan Jaminan Kesehatan Daerah. Sedangkan cara yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kendari dalam mewujudkan  penyelenggaraan  kesejahteraan  sosial  terhadap  Anak  terlantar yaitu,  1) Menyediakan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) untuk menampung dan  membina  anak  terlantar,  dan  2)  Menyediakan  rumah  singgah  untuk menampung sementara anak terlantar.
2. Saran
a. Perda tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap fakir miskin dan anak terlantar sebaiknya dilakukan harmonisasi dengan mengacu Surat Edaran Menteri  Hukum  dan  Ham  No.  M.HH-01.PP.04.02  Tahun  2022  tentang  Tata Cara  dan  Prosedur  Pengharmonisan,  Pembulatan,  dan  Konsepsi  Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah.
b. Pemkot Kendari dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial terhadap fakir miskin, sebaiknya memperhatikan lima cara atau metode berikut yaitu, operasi langsung,  pengendalian  langsung,  pengendalian  tak  langsung,  pengaruh langsung dan pengaruh tak langsung, serta memperhatikan dan mengusahakan ketersediaan  sumber  daya  manusia,  sumber  pendanaan  dan  sarana  dan prasarana.

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
La  Ode  Muhammad  Kaisar  Demaq,  Ahmad  Firman  Tarta,  La  Patudju:  Implementasi  Hukum Kesejahteraan Sosial Terhadap Fakir Miskin Dan Anak Terlantar Di Kota Kendari

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Indarti,  Maria  Farida, Ilmu  Perundang-Undangan  Buku  2  (Proses  dan  Tekhnik Pembentukannya) , (Yogyakarta: Kanisius, 2007).
Utama,  Yos  Johan, Hukum  Administrasi  Negara  edisi  2 ,  (Tanggerang  Selatan:  Penerbit Universitas Terbuka, 2020).
Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta: UI-Press, 2006). Sumardjono,  Maria  SW, Metodologi  Penelitian  Ilmu  Hukum ,  (Yogyakarta:  Universitas Gadjah Mada, 2014)

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2004  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  150,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456).
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2009  tentang  Kesejahteraan  Sosial  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009,  Nomor  12  ,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2011,  Nomor  83,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235)
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294).
Peraturan  Daerah  Nomor  8  Tahun  2011  tentang  Penanggulangan  Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota  Kendari Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan  Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor 5).
Peraturan  Daerah  Kota  Kendari  Nomor  9  Tahun  2014  (Perda  No.  9  Tahun  2014) tentang  Pembinaan  Anak  Jalanan,  Gelandangan,  Pengemis  dan  Pengamen (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2014 Nomor 9).
Keputusan Menteri Sosial Nomor 262/HUK/2022 tentang Kriteria Fakir Miskin.

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
La  Ode  Muhammad  Kaisar  Demaq,  Ahmad  Firman  Tarta,  La  Patudju:  Implementasi  Hukum Kesejahteraan Sosial Terhadap Fakir Miskin Dan Anak Terlantar Di Kota Kendari

## C. Website
Bima Lotunani, https://zonasultra.id/wali-kota-70-persen-anak-jalanan-dan- pengemis-di-kendari-berasal-dari-luar.html,  diakses  pada  Senin,  15  Mei  2023,
Pukul 17.43 Wita.
Idham,  https://www.rri.co.id/sulawesi-tenggara/daerah/234342/kemiskinan-ekstrem-
di-
kotakendaricapaitigaribulebih?utm_source=news_main&utm_medium=interna l_link&utm_campaign=General%20Campaign,  diakses  pada  Senin,  15  Mei 2023, Pukul 14.49 Wita.
Purwanto, Antonius, https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/daerah/kota-kendari- dari-kota-
lulosampaietalasenyasulawesitenggara?track_source=kompaspediapaywall&tra ck_medium=loginpaywall&track_content=https%3A%2F%2Fkompaspedia.ko mpas.id%2Fbaca%2Fprofil%2Fdaerah%2Fkotakendaridarikotalulosampaietala senyasulawesitenggara%2F&status=sukses_login&status_login=login,  diakses pada Senin, 15 Mei 2023, Pukul 14.37 Wita.