## PERLINDUNGAN EKOSISTEM HUTAN MANGROVE BERBASIS
MASYARAKAT MELALUI PENETAPAN PERATURAN DESA BERSAMA (KASUS DI KAWASAN TELUK LABUAN UKI, KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW)
“Ecosystem Protection Of Mangrove Based Society By Village Decision (Case In The Bay Of Labuan Uki, Regensi Of Bolaang Mongondow)”
Hariyano Hasantua 1 , Ridwan Lasabuda², Adnan S. Wantasen 2
1 Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara. Phone/Email: 081381550406/hariyano.fpik.1308@gmail.com
2 Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi Manado

## ABSTRACT
The  decrease  of  mangrove  ecosystem  in  the  coast  Labuan  Uki  bay  loak subdistrict,  bolaang  mongondow  province  caused  by  conversion  land  on  each parts of mangrove become industry area and people residance. It’s  has effect to fish production, when there has low area of mangrove aqual to fisherman income. It means that, mangrove has no fungsion as development facility of marine biota will give the effect to the organism in that area.
To make protection to mangrove ecosystem area in the bay of Labuan Uki. The researcher  do  the  research  of  mangrove  ecosystem  based  society  by  village decision. To know the wide and the study case of useless in labuan uki area. The result of this research to analys using qualitatife description method.
The result of this research to give information to the researcer  about the village regulation able to accept by villager  with one hundred percent (30 persons total respondents).  Than  in  the  village  regulation  is  kinds  of  mangrove  ecosystem protection  based society that purpose to the  cuntinue basic development in the bay of labuan uki and have been to apply solid system and partnerships. And the wide  of  mangrove  about  ±  241.75  ha.  In  there  has  genus  Rhizophora,  genus Sonneratia,  Genus  Bruiguera  and  genus  Avicennia.  But  the  most  genus  in Labuan Uki is dominate of  genus Rhizphora. In this case has to identificate effect of this problem that is to find out location of it. For the first in Sauk village dusun 1 the  wide  about  ±  7.500  m 2 as  a  talung  conversion  area.  Secondly  batubara  II village dusun 3 the wide about ± 204 m 2 and ± 3 ha. To conversion as location to make residance and fishpond area. And the last Labuan Uki village dusun IV the wide  about  ±  3  ha  and  about  ±  3  ha.  To  conversion  as  fishpond  area  and  PT. BETAGAS factory area.
The key : defect case, mangrove, joint village regulation

## ABSTRAK
Berkurangnya  ekosistem  hutan  mangrove  di  pesisir  Teluk  Labuan  Uki Kecamatan  Lolak,  Kabupaten  Bolaang  Mongondow  dikarenakan  oleh  konversi lahan pada beberapa daerah dari hutan mangrove menjadi daerah perindustrian dan pemukiman penduduk. Hal tersebut berpengaruh pada produksi perikanan, dimana  penurunan  areal  hutan  mangrove  berbanding  lurus  dengan  tingkat pendapatan nelayan. Artinya, hilangnya fungsi hutan mangrove sebagai fasilitas perkembangbiakan  biota  laut  akan  dapat  mempengerahui  keberadaan organisme laut disekitanya.
Untuk  mendekati  upaya  perlindungan  di  sekitar  ekosistem  hutan mangrove  di  kawasan  teluk  Labuan  Uki,  maka  dilakukan  penelitian  ekosistem hutan  mangrove  berbasis  masyarakat  melalui  penetapan  peraturan  desa bersama. Guna mengetahui luasan dan kasus kegiatan pemanfaatan yang terjadi di  kawasan  teluk  Labuan  uki.  Hasil  penelitian  selanjutnya  di  analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan desa bersama dapat disetujui masyrakat desa dengan nilai 100 % (dari total responden 30 orang). Sedangkan penulisan peraturan desa bersama adalah bentuk upaya perlindungan ekosistem hutan  mangrove  berbasis  masyarakat  yang  mengarah  pada  prinsip-prinsip pembangunan  berkelanjutan  teluk  Labuan  Uki  dan  telah  menerapkan  sistem keterpaduan  dan  kemitraan.  Dan  ekosistem  hutan  mangrove  terdapat  luas  ± 241.75  ha.  Serta  banyak  ditumbuhi  oleh  genus  Rhizophora,  genus  Sonneratia, Genus  Bruiguera  dan  genus  Avicennia.  Namun  yang  mendominasi  kawasan teluk  Labuan  Uki  adalah  genus  Rhizphora.  Di  samping  itu,  indentifikasi pemangku kepentingan dan permasalahan dari kasus kegiatan kerusakan hutan mangrove ditemukan beberapa titik, Desa Sauk dusun I luasan ± 7.500 m 2 yang di konversi sebagai lahan talung (pemecah ombak) dan ± 1.500 m 2 untuk  jalan perahu.  Desa Baturapa II dusun 3 luasan ± 204 m 2 dan ± 3 ha yang dikonversi sebagai  lahan  pembuatan  rumah  dan  tambak.  Dan  Desa  Labuan  Uki  dusun  IV luasan  ±  3  ha  dan  luasan  ±  3  ha  yang  dikonversi  sabagai  lahan  tambak  dan perusahaan pabrik PT. BETAGAS.
Kata kunci : Kasus kerusakan, hutan mangrove, peraturan desa bersama.

## PENDAHULUAN
Perubahan  yang  terjadi  pada wilayah  pesisir  dan  laut  tidak  hanya sekedar  gejala  alam  semata,  tetapi kondisi  ini  sangat  besar  dipengaruhi oleh  aktifitas  manusia  yang  ada  di sekitarnya.  Wilayah  pesisir  merupakan wilayah  pintu  gerbang  bagi  berbagai aktifitas  pembangunan  manusia  dan sekaligus  menjadi  pintu  gerbang  dari berbagai dampak dari aktifitas tersebut. Dengan  kata  lain  wilayah  pesisir merupakan  wilayah  yang  pertama  kali dan  paling  banyak  menerima  tekanan dibandingkan  dengan  wilayah  lain. Tekanan  tersebut  muncul  dari  aktifitas pembangunan  seperti  pembangunan permukiman  dan  aktifitas  perdagangan karena  wilayah  pesisir  paling  rentan terhadap  perubahan  baik  secara  alami ataupun fisik
sehingga terjadi
penurunan  kualitas  lingkungan,  salah satunya  adalah  ekosistem  mangrove (Huda, 2008).
Keberadaan  ekosistem  hutan mangrove  di  pesisir  Sulawesi  Utara saat  ini  mengalami  penurunan  luasan ekosistem  mangrove  seiring  dengan
berkembangnya  pembangunan  yang mengubah  fungsi  kawasan  lindung  ke fungsi  pemukiman  dan  perindustrian yang  mengakibatkan  hutan  mangrove di  beberapa  daerah  pesisir  dan  pantai hilang  tingkat  keragamannya.  Salah satu  daerah  yang  mengalami  hal tersebut adalah daerah pesisir di Teluk
Labuan Uki Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow. Teluk Labuan Uki secara geografis  terletak  di  bagian  utara Kabupaten  Bolaang  Mongondow  pada posisi  0°50ˈ0ʺ  sampai  dengan  0°52ˈ0ʺ LU  dan  123°56ˈ0ʺ  sampai  dengan 123°58ˈ0ʺ
BT, sebelah utara berhadapan  langsung  dengan  laut Sulawesi, sebelah selatan dengan jalan trans  Sulawesi,  sebelah  barat  Tanjung Nanasi,  dan  sebelah  timur  Desa Labuan Uki. Secara administratif, Teluk Labuan  Uki  termasuk  dalam  wilayah Kecamatan  Lolak,  Kabupaten  Bolaang Mongondow.  Ada  tiga  desa  yang mengelilingi  kawasan  Teluk  Labuan Uki,  yaitu  Desa  Labuan  Uki,  Desa Baturapa  II,  dan  Desa  Sauk.  Jumlah penduduk di Desa Labuan Uki sebanyak  1.937  jiwa,  Desa  Baturapa  II
705  jiwa,  dan  Desa  Sauk  886  jiwa. Secara  sosial  budaya  sebagian  besar ketiga  desa  ini  dihuni  oleh  suku Mongondow  dan  Sangir.  Selain  itu, sebagian  besar  penduduk  di  tiga  desa ini menekuni pekerjaan yang berhubungan dengan pemanfaatan sumberdaya laut seperti nelayan bagan perahu, buruh kapal soma pajeko, serta pedagang  ikan.  (Profil  Desa  Sauk, Desa Baturapa II dan Desa Labuan Uki, 2016).

## Tujuan dan Manfaat Penelitian

## Tujuan Penelitian
1)  Mengidentifikasi kerusakan mangrove  di  Teluk  Labuan  Uki serta  pemangku  kepentingan  yang diuntungkan maupun dirugikan akibat kegiatan ini. 1)  Menginventarisasi Perundang- undangan  serta  peraturan  hukum lainnya  yang  mengatur  tentang perlindungan ekosistem mangrove.
2)  Menyusun  Rancangan  Peraturan
Desa (RANPERDES) Bersama sebagai  perlindungan  ekosistem hutan mangrove berbasis masyarakat  di  kawasan  Teluk Labuan Uki.

## Manfaat Penelitian
Manfaat  dari  penelitian  ini  dapat dibedakan  dalam  tiga  manfaat  bagian di antaranya pengembangan ilmu
pengetahuan,  manfaat  bagi  peneliti, dan manfaat pembuat kebijakan.
1.  Manfaat  bagi  pengembangan  ilmu pengetahuan dapat merumuskannya dalam teori, proses  kegiatan  penelitian  yang mencirikan  berkembangnya  ilmu pengetahuan di bidang manajemen sumberdaya perairan. 2.  Manfaat  bagi  peneliti  adalah  dapat berkembangnya kemampuan penalaran dalam rangka membentuk  kemandirian  peneliti dalam  melakukan  kegiatan  yang ilmiah dan baru. 3.  Manfaat  bagi  pembuat  kebijakan dapat  melakukan  pengembangan kelestarian ekosistem hutan mangrove dan pengelolaan ekosistem  hutan  mangrove  secara berkelanjutan  melalui  peraturan desa  bersama  di  daerah-daerah lainnya  yang  memiliki  kesamaan potensi dan permasalahan.

## Lokasi dan Waktu penelitian
Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Teluk Labuan Uki yang memiliki desa di antaranya : 1). Desa  Sauk, 2). Desa
Baturapa  II,  dan  3).  Desa  Labuan  Uki, Kecamatan  Lolak,  Kabupaten  Bolaang Mongondow. Waktu penelitian berlangsung  3  bulan,  dari  Juli  sampai September 2016. Mengenai peta lokasi penelitian dapat lihat gambar 1.
Gambar 1 : Peta Lokasi Penelitian Kawasan Teluk Labuan Uki ( Sumber : BAPPEDA KAB. BOLMONG, 2016)

## METODE PENELITIAN

## Teknik Pengumpulan Data
Penelitian  ini  menggunakan  dua jenis  data  yaitu  data  primer  dan  data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan observasi lapangan baik  dari  pengamatan  secara  fisik ataupun wawancara terhadap beberapa narasumber terkait dengan perkembangan pegelolaan, perlindungan dan pemanfaatan wilayah pesisir  saat  ini.  Sedangkan  untuk  data sekunder  diperoleh  dari  institusi  dan penelitian  sebelumnya.  Institusi  yang dituju  untuk  mendukung  penelitian  ini adalah institusi yang membawahi beberapa bidang terkait dengan perlindungan ekosistem hutan mangrove melalui penetapan peraturan desa  bersama  dalam  pengelolaan pantai  dan  pemanfaatan  pesisir  teluk Labuan Uki.

## Teknik Analisis Data Analisis Ekosistem Mangrove
Suatu  lahan  mangrove  dapat dikategorikan sebagai lahan kritis apabila  lahan  tersebut  sudah  tidak dapat  berfungsi  lagi,  baik  sebagai fungsi  produksi,  fungsi  perlindungan maupun fungsi pelestarian alam (Kementrian  Lingkungan  Hidup,  2004). Parameter-parameter yang perlu diamati dalam analisis tersebut
meliputi:  data  luas  wilayah,  kerusakan dan  penggunaan  lahan,  komposisi mata  pencaharian  masyarakat  yang terkait  dengan  pemanfaatan  hutan mangrove. Untuk memperdalam kajian, perlu dilakukan pula penulusuran terhadap  data  sekunder  dan  hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan.

## Analisis Kebijakan
Analisis  kebijakan  ditelaah  dalam konteks  keterpadauan  yang  dapat bekerjasama untuk menjaga dan melindungi  ekosistem  hutan  mangrove secara lestari dan berkelanjutan.
Analisis ini meliputi : Ketentuan
perundang-undangan,
pemerintah
setempat, pengusaha, perguruan tinggi dan masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Identitifikasi Permasalahan dan Pemangku Kepentingan
Daftar  Tabel  1.    Menunjukkan kasus  kerusakan  ekosistem  hutan mangrove  teluk  Labuan  Uki.  Dimana kegiatan  penebangan  hutan  mangrove secara  langsung  yang  telah  merugikan masyarakat  nelayan  bagan,  nelayan pancing dan kelompok pemerhati lingkungan.  Kerusakan  tersebut  telah mempengaruhi tempat mata pencaharian nelayan. Berdasarkan wawancara  dalam  data  responden  25 orang  (dari  total  responden  30  orang) menyatakan bahwa pendapatan mereka  menurun  sejak  kurangnya hutan mangrove. Hal ini seiring dengan pendapat Bengen(2000), bahwa kerusakan hutan  mangrove dapat mempengaruhi  pendapatan  nelayan  di mana fungsi dan peran hutan mangrove  sebagai  tempat  memijah, tempat  berlindung  dan  tempat  mencari makan bagi biota laut.

## Daftar  Dampak  Potensial  PERDES Bersama
Pada  akhir  langkah  yang  terdiri atas  identifikasi  permasalahan  dan identifikasi pemangku kepentingan, dimana  identifikasi  dampak  yang  dapat di  timbulkan  oleh  PERDES  baru,  akan didapat  hasil:  (1)  daftar  permasalahan yang  di  hadapi,  (2)  uraian  penyebab terjadinya  masalah  (akar  masalah),  (3) kelompok  yang  terkena  dampak  dari masalah, dan (4) dampak yang potensial dapat terjadi akibat
diberlakukannya  PERDES  baru  serta kelompok-kelompok yang akan terkena dampak  tersebut  (Direktorat  Jenderal Kelautan, 2006).
Dengan identifikasi dampak potensi  PERDES  Bersama  dilakukan guna  mempertahankan  keberlanjutan ekosistem hutan mangrove dan kelestarian. Dengan
mempertimbangkan  hal  tersebut,  maka dampak  potensial  PERDES  bersama teluk  Labuan  Uki  mengevaluasi  setiap komponen yang terkait dalam pengelolaan  dan  pemanfaatan  hutan mangrove  serta  tidak  mengabaikan ekosistem didalamnya. Oleh karena itu, dampak  potensial  PERDES  bersama dapat dilihat dalam tabel 2.
Tabel 1. Daftar Identifikasi Permasalahan dan Akar Masalah teluk Labuan Uki
Permasalahan Akar Masalah Kelompok Yang terkena Dampak Jenis Kelompok Orang Penebangan ekosistem Hutan mangrove dengan
luasan  1.500  m 2
(panjang  100  m  x lebar 15 m).
Keinginan  Personal  Untuk  Pembuatan  Jalan  Perahu  Dari Rumahnya  ke  Pantai,  Kegiatan  dilakukan    pada  Bulan
Desember  2014,  Nama  Ainudin  Baktiar  seorang  Anggota TNI  19  Bogani  yang  menghilangkan  spesies  hutan mangrove  dari  genus  Rhizophora,  Sonneratia  dan avicennia. Lokasi di Desa Sauk dusun 2.
Nelayan  Bagan, nelayan  pancing, Pemerhati lingkungan, LSM, Masyarakat pesisir, masyarakat  adat, dan masyarakat lokal Konversi lahan ekosistem hutan
mangrove dengan
luasan  7.500  m 2
(panjang  100  m  x lebar 7.5 m).
Pembebasan  lahan  untuk  areal  pemecah  ombak/  tanggul oleh  CV.  NISA  KARYA  dengan  total  Anggaran  Rp.  1,6  M tanggal 1, bulan September tahun 2016. Lokasi tanggul di tumbuhi oleh genus Sonneratia di Desa Sauk dusun 1. Nelayan  Bagan, nelayan  pancing, Pemerhati lingkungan, LSM, Masyarakat pesisir, masyarakat  adat, dan masyarakat lokal Pengambilan batang pohon mangrove yang masih hidup dengan diameter 25 mm (50 m/ruas
jari”), tinggi ± 1 m.
Kegiatan  personal  Sebagai  salah  satu  bahan  pembuatan kerajinan  tangan  berupa  hiasan  rumah  (Bunga  dari  jenis tumbuhan  mangrove,  yakni  genus  Rhizophora).kegiatan Bulan  februari-juni  2015.  Dengan  Harga  Rp.  1.50.000. dijual  tepat  di  halaman  depan  rumah,  pembeli  baik masyarakat  setempat  maupun  di  luar  desa  setempat (Gorontalo,  bolmut,  lolak,  dll).  Lokasi  pengambilan  hutan mangrove di Desa Sauk. Nelayan  Bagan, nelayan  pancing, Pemerhati lingkungan, LSM, Masyarakat pesisir, masyarakat  adat, dan masyarakat lokal Penebangan ekosistem hutan mangrove dengan
luasan  2,400  m 2
(panjang  200  m  x lebar 12 m) Untuk  pembuatan  jalan  desa  dari  darat  ke  pantai  yang dibiayai  oleh  PNPM  2001  yang  menghilangkan  spesies hutan  mangrove  dari  genus  Rhizophora,  Sonneratia  dan avicennia. Lokasi di Desa Baturapa II Dusun I. Nelayan  pancing, nelayan bagan, dan kelompok pemerhati lingkungan Masyarakat pesisir, masyarakat  lokal, masyarakat Adat dan masyarakat Desa Baturapa II. Penebangan ekosistem hutan mangrove dengan
luasan 204 m 2
(panjang  17  m  x lebar 12 m).
Dibuatnya lahan untuk berdirinya rumah oleh pemilik Rudi Bawole.  Pondasi  rumah  dibangun  bulan  Mei  tahun  2015. Genus yang mendominasi dan masih hidup dari ekosistem hutan  mangrove  adalah  Rhizophora.  Lokasi  di  Desa Baturapa II dusun 3. Nelayan  pancing, nelayan bagan, dan kelompok pemerhati lingkungan Masyarakat pesisir, masyarakat  lokal, masyarakat Adat dan masyarakat Desa Baturapa II. Pengupasan kulit dari  batang  pohon mangrove dari genus  Rhizophora yang  berlokasi  di Desa  Baturapa  II dusun 3. Sebagai  bahan  baku  untuk  pembuatan  pewarna  jaring apung bagi perahu bagan maupun perahu pajeko. Nelayan  pancing, nelayan bagan, dan kelompok pemerhati lingkungan Masyarakat pesisir, masyarakat  lokal, masyarakat Adat dan masyarakat Desa Baturapa II. Pengerusakan ekosistem hutan mangrove dengan luasan ± 3 ha
(panjang  300  m  x lebar 300 m). Untuk pembuatan tambak budidaya personal oleh Penges Tuera. Penges Tuera berpendudukan di Lolak. Pengerusakan  pada  tahun  2015  yang  menghilangkan genus  Rhizophora,  Sonneratia,  Bruguera  dan  avicennia. Kegiatan  tambak  saat  ini  tidak  berjalan  lagi  (beroperasi) dan  tidak  ada  kegiatan  perencanaan  penanaman  kembali (kegiatan rehabilitasi). Lokasi di Desa Baturapa II dusun 3.
Nelayan  pancing, nelayan bagan, dan kelompok pemerhati lingkungan Masyarakat pesisir, masyarakat  lokal, masyarakat Adat dan masyarakat Desa Baturapa. Penebangan ekosistem hutan mangrove dengan luasan  2,700  m 2
(panjang  300  m  x lebar 9 m).
Untuk  pembuatan  jalan  desa  dari  darat  ke  pantai, pembiayaan jalan dari PPIP tahun 2012 yang menghilangkan  genus  Rhizophora,  Sonneratia  dan avicennia. Lokasi di Desa Baturapa II dusun  1.
Nelayan  pancing, nelayan bagan, dan kelompok pemerhati lingkungan Masyarakat pesisir, masyarakat  lokal, masyarakat Adat dan masyarakat Desa Baturapa. Pengerusakan ekosistem hutan mangrove dengan luasan ± 3 ha (panjang  300  m  x lebar 300 m).
Kegiatan  personal  dalam  pembuatan  tambak  tahun 1997an  oleh  Almarhum  Mantri  Moka  (nama  hari-hari masyarakat  menyebutkan).  Kegiatan  tersebut  telah menghilangkan ekosistem hutan mangrove yang bergenuskan  Rhizophora,  Sonneratia,  Bruguera  dan Avicennia.  Kegiatan  tambak  tidak  lagi  berjalan  dan  tidak
Nelayan  pancing, nelayan bagan,
dan kelompok pemerhati lingkungan Masyarakat pesisir, masyarakat  lokal, masyarakat Adat dan masyarakat Desa Labuan uki.
Lokasi di Desa Labuan  uki  Dusun 4. ada pengupayaan untuk penanaman kembali. Konversi  ekosistem hutan mangrove
untuk  pemanfaatan lain  dengan  luasan ± 3 ha (panjang 300 m x lebar 300 m).
Rencana  pembuatan  penampungan  el-piji  oleh  PT. BETAGAS  yang  akan  menghilangkan  ekosistem  hutan mangrove  yang  bergenuskan  Sonneratia,  dan  Avicennia. Pemilik  perusahaan  (pabrik)  ini  bernama  Tirsa  Lasama. Lokasi pembuatan di tanjung teluk Labuan uki dalam Desa Labuan uki Dusun 4. Nelayan  pancing, nelayan bagan, dan kelompok pemerhati lingkungan Masyarakat pesisir, masyarakat  lokal, masyarakat Adat dan masyarakat Desa Labuan uki. Tabel 2. Dampak Potensial PERDES Bersama teluk labuak uki No Stakeholder Dampak Positif Dampak Negatif 1 Nelayan pancing Bertambahnya kuantitas ikan hasil tangkapan Berkurangnya kuantitas ikan hasil tangkapan 2 Nelayan bagan Bertambahnya kuantitas ikan hasil tangkapan Berkurangnya kualitas ikan hasil tangkapan 3 Kelompok Pemerhati lingkungan Bertambahnya areal lokasi perlindungan dan pengawasan ekosistem hutan mangrove Hilangnya fungsi pengawasan dan kurangnya poksi kerja 4 Lembaga perguruan Tinggi (Mahasiswa dan Dosen) Adanya lokasi Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi khususnya pada ekosistem mangrove Berkurangnya lokasi kegiatan tridharma perguruan tinggi 5 Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Terpeliharanya ekosistem mangrove sebagai tempat mencari makan,pembesaran dan pemijahan ikan Hilangnya fungsi biologis dan kurangnya kinerja DKP dalam fungsi pengawasan 6 Dinas Kehutanan (DK) Terpeliharanya fungsi ekosistem mangrove dan menjaga pertahanan garis pantai Hilangnya fungsi kimia hutan mangrove dan minimnya kinerja pemeliharaan hutan 7 Badan Lingkungan Hidup (BLH) Terpeliharanya ekosistem mangrove dan terlindungnya kawasan pesisir Teluk Labuan UKi dari ombak/abrasi Hilangnya sistem keberlajutan ekosistem hutan mangrove dan menurunnya kinerja pengawasan dan perlindungan hutan mangrove 8 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Adanya rencana tata ruang pesisir Teluk Labuan Uki  yang terpadu dan berkelanjutan Hilangnya tata guna hutan dalam pengolaan tata ruang di wilayah pantai 9 Dinas Perhubungan (DP) Tersedianya lokasi untuk pengembangan pelabuhan Kurangnya lahan untuk menahan gelombang PASUT dan areal pengembangan pelabuhan 10 Badan Penanggulang Bencana Daerah (BPBD) Terlindungnya areal pesisir dari ombak/abrasi Hilangnya fungsi fisik dan manfaat ekologis sebagai penahan abrasi pantai 11 Pengusaha Tambak Tersedianya lokasi untuk budidaya tambak Minimnya lokasi yang nyaman dalam pengembangan budidaya tambak 12 Pengusaha Industri/Galangan Kapal Tersedianya lokasi untuk industri/galangan kapal Hilangnya areal industri dan tempat galangan kapal nelayan yang terlindung dari akvitas alam.
Gambar 2. Keberadaan Ekosistem Hutan Mangrove Teluk Labuan Uki
Tabel 3. Spesies Mangrove Teluk Labuan Uki (Runtukahu, 2016)
No Family Spesies Nama Lokal Stasiun I II III 1 Avicenniaceae Avicennia alba Api-api - + + 2 Avicenniaceae Avicennia marina Api-api - - + 3 Avicenniaceae Avicennia officinalis Api-api + - + 4 Rhizophoraceae Bruguiera cylindrical Ting - + - 5 Rhizophoraceae Bruguiera gymnorrhiza Ting + + - 6 Rhizophoraceae Ceriops decandra Makurung - - + 7 Rhizophoraceae Ceriops tagal Makurung - - + 8 Rhizophoraceae Rhizophora apiculata Lolaro + + + 9 Rhizophoraceae Rhizophora mucronata Lolaro + + + 10 Rhizophoraceae Rhizophora stylosa Lolaro + + + 11 Sonneratiaceae Sonneratia alba Lolaro + - + 12 Sonneratiaceae Sonneratia casiolaris Posi-posi + + + 13 Arecaceae Nypa fruticans Bobo - + - 14 Myrsinaceae Aegiceras floridum Api-api + + +

## Identifikasi Landasan Hukum

## Inventarisasi Aturan Hukum PERDES Bersama Teluk Labuan Uki
Inventarisasi  aturan  hukum  dan perundang-undangan tentang peraturan  desa  bersama  teluk  Labuan Uki, sebagai berikut: 1.  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2007  Nomor 1156); yang direfisi dalam Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2014  Nomor  84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739); 2.  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 3.  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya  Alam  Hayati  dan Ekosistemnya  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1990 Nomor  49,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor
3419);
4.  Undang-undang  Nomor  06  Tahun 2014  Tentang  Desa  (Lembaran Negara  Republik  Indnesia  Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5.  Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang  Mongondow  Nomor  11 Tahun  2007  Tentang  Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu; 6.  Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang  Mongondow  Nomor  2 Tahun  2014  Tentang  Rencana Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten
Bolaang  Mongondow  Tahun  2014- 2034;
Pada invetarisasi UU tersebut di atas, ekosistem hutan mangrove
secara langsung harus dilindungi,
perlindungan  yang  diberikan  berupa larangan,  hak  dan  kewajiban  serta sanksi  dan  denda  yang  mengikat  pada masyarakat, pemerintah dan pengusaha  baik  secara  perorangan (individu) maupun kelompok (oraganisasi  dan  instansi)  untuk  ditaati tidak untuk dilanggar. Namun permasalahan ekosistem hutan mangrove teluk Labuan Uki terus terjadi karena kebijakan yang tidak melibatkan masyarakat  secara  keseluruhan  dan kurangnya  peran  pemerintah  dalam
mensosialisasikan perundang- undangan.  Oleh  karena  itu,  peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak sampai pada masyarakat. Dimana masyarakat tidak mengetahui ekosistem  hutan  mangrove  dilindungi oleh undang-undang sebagaimana yang  tercantum  pada  UU  tentang pengelolaan  wilayah  pesisr  dan  pulau- pulau  kecil,  UU  tentang  perlindungan dan  pengelolaan  lingkungan  hidup,  UU tentang  konservasi  sumberdaya  alam hayati dan ekosistemnya maupun PERDA  tentang  pengelolaan  wilayah pesisir  terpadu.  Hal  ini  sesuai  dengan data  responden  100%  (dari  total responden  30  orang)  yang  menjawab bahwa  pemerintah  kabupaten  maupun pemerintah  desa  tidak  memberikan sosialisasi tentang perundang-
undangan. Akibatnya, isi undang- undang  tidak  ada  yang  diketahui masyarakat.
Oleh karena
itu,
pemerintah  kabupaten  harus  sering
melakukan  kegiatan  sosialisasi  kepada masyarakat  secara  langsung  melalui pemerintah  desa  maupun  dinas  terkait (DKP, BLH, DK, BPBD, BAPPEDA dan DP).
Solusi  dalam  permasalahan  ini pemerintah harus menjadi peran ganda,  dimana  peran  ganda  adalah  : 1).  Pemerintah  harus  menjadi  pemberi contoh  teladan  dalam  menerapkan pengelolaan ekosistem hutan mangrove  berbasis  masyarakat  untuk keberlanjutan  sumberdaya  pesisir  teluk Labuan  Uki;  2).  Pemerintah  harus memberi pemahaman perundang- undangan yang berkaitan dengan perlindungan ekosistem hutan mangrove. Selain itu, penegasan hukum harus diterapkan sejak pembuatan  peraturan  desa  bersama untuk diberlakukan dikalangan masyarakat yang memanfaatkan kawasan hutan mangrove.

## Analisis  Kemampuan  Sumber  Daya Manusia
Dalam  data  responden  yang diwawancarai  dan  observasi  secara terbuka 100 % (dari total responden 30 orang)  masyarakat  menjawab  bersedia dan setuju menerapkan PERDES bersama,  jawaban  tersebut  merupakan pernyataan  sikap  mereka  yang  secara langsung sangat menginginkan kawasan  ekosistem  hutan  mangrove teluk  Labuan  Uki  untuk  dilindungi. Perlindungan  yang  lahir  dari  kemauan bersama dalam membangun kesejahteraan dapat
menjadikan kearifan  tersendiri  pada  pengelolaan ekosistem  hutan  mangrove.  Dimana sistem  perlindungan  yang  diterapkan dari  keinginan  bersama  dan  kemauan bersama  lebih  maksimal  dari  pada perlindungan secara personal (individu). Sebagaimana menurut Direktorat  Jenderal  Kelautan,  2006, dengan konsultasi publik yang partisipatif  dan  transparan,  diharapkan PERDES yang dihasilkan akan merupakan kesepakatan bersama antara  seluruh  pemangku  kepentingan, sehingga  semua  merasa  memiliki  dan merasa berkewajiban untuk
menegakkannya secara bersama- sama. Analisis Pelaksanaan PERDES Bersama Pelaksaan PERDES bersama merupakan  tanggung  jawab  bersama yang  di  sepakati  dan  memiliki  rasa kewajiban  antar  pemerintah  desa  dan antar masyarakat desa untuk melindungi serta pengawasan ekosistem hutan mangrove yang ada di teluk Labuan Uki. Pelaksanaan peraturan desa bersama meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1.  Perlindungan  yang  mengarah  pada fungsi keberlanjutan ekosistem hutan  mangrove  teluk  Labuan  Uki, dimana fungsi keberlanjutan
tersebut  sebagai  mempertahankan garis  pantai  dari  sistem  degradasi pantai  dan  kegiatan  antropogenik yang  tidak  bertanggung  jawab  dan ramah lingkungan.
2.  Pengelolaan  yang  mengarah  pada kegiatan konservasi dan rehabilitasi ekosistem  hutan  mangrove  teluk Labuan Uki, dimana fungsi konservasi sabagai kegiatan penelitian,  ekowisata  bahari  dan
kegiatan rehabilitasi sebagai kegiatan  lestari,  daya  dukung  dan bermutu lingkungan.
3.  Pemanfaatan  yang  mengarah  pada ekosistem  hutan  mangrove  dalam pemenuhan  kebutuhan  ekonomis mayarakat  secara  bersama  yang ada  di  teluk  Labuan  Uki,  dimana pemenuhan tersebut sebagai tempat  mata  pencaharian  dan fasilitas keberlanjutan biota laut. Penulisan Rancangan Peraturan Desa Bersama Teluk Labuan Uki Adapun penulisan rancangan peraturan  desa  bersama  berbasis masyarakat  teluk  Labuan  Uki  sebagai perlindungan ekosistem hutan mangrove terdapat beberapa pertimbangan,  di  antaranya  sebagai berikut: 1.  Kondisi Ekosistem Hutan

## Mangrove
Dari  hasil  penelitian  di  lapangan, kondisi  ekosistem  hutan  mangrove sangat  terlihat  memadati  kawasan pantai  teluk  Labuan  Uki  dan  terdapat beberapa genus di antaranya Rhizophora, Sonneratia, dan Avicenneia. Selain itu, ekosistem hutan mangrove  memiliki  luasan  kurang  lebih
125.49  ha  (Runtukahu,  2016)  yang
tumbuh  sepanjang  garis  pantai  teluk. Berikut gambar 2.

## 2.  Mata Pencaharian Penduduk
Saat  ini  kondisi  mata  pencaharian penduduk sangat sulit diperkirakan, hal ini  dikarenakan  tingkat  pendapatan penduduk  makin  hari  makin  menurun, dimana  penduduk  yang  beroperasi sebagai  nelayan.  Sebagaimana  yang diwawancari  dari  data  responden  25 orang  (dari  total  responden  30  orang) pendapatan  berkisar  Rp.  500.000-Rp. 1.000.000  per  bulan  dan  5  orang  (dari Total  responden  30  orang)  memiliki pendapatan  berkisar  Rp.  1.500.000- Rp.2.500.000  per  bulan.  Sebelumnya masyarakat yang mendapatkan pendapatan Rp. 500.000 per bulan bisa mencapai  Rp.  2.000.000  per  bulan namun  sekarang  untuk  Rp.  500.000
Perbulan  sulit  dicapai.  Lebih  jauh, kurangnya pendapatan masyarakat dipengeruhi  oleh  menurunnya  fungsi hutan  mangrove,  infrastruktur  (alat tangkap,  perahu  dan  mesin),  faktor alam  (cuaca  dan  iklim)  dan  faktor lingkungan (limba, reklamasi dan kekeruhan air laut). Selain  hal  tersebut  di  atas,  data- data  mata  pencaharian  dapat  di  lihat pada data berikut:
Tabel 4. Banyaknya Penduduk Menurut Mata Pencarian PerDesa
No. Desa Petani Nelayan Pedagan PNS Swasta TNI/ Polri Lainnya 1 Sauk 280 97 3 1 9 1 48 2 Baturapa II 206 67 25 9 55 - - 3 Labuan Uki 115 302 25 17 9 1 -
Sumber: Aparatur Desa / Kelurahan (Lurah / Sangadi / Sekretaris) Badan Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow pada Kecamatan Lolak Dalam Angka 2016

## 3.  Sistem Pemerintah Setempat
Sistem  pemerintah  setempat  dapat dikatategorikan pemerintah yang berjalan sendiri-sendiri, artinya kebijakan  yang  dilakukan  pemerintah seringkali mengabaikan
peranan masyarakat  dan  dikatakan  masyarakat ada  kalau  saat-saat  pesta  demokrasi (PEMILU).  Hal  ini  sebagaimana  yang telah  diwawancari  dan  observasi  di lokasi  bahwa  pembangunan  pabrik
yang ada di Desa Labuan Uki tidak ada keterlibatan masyarakat, akhirnya yang terjadi  hanyalah  peresmian  bangunan pabrik yang ditandai dengan pabrik siap dioprasionalkan. Selain itu, peneliti juga menemukan  simpang  siur  (bertolak belakang)  antar  pemerintah  setempat dengan masyarakat yang tidak mencerminkan  negara  yang  berdaulat, berdasarkan  pernyataan  BLH  bahwa pembanguan  pabrik  PT.  BETAGAS
telah mendapat persetujuan masyarakat 80% yang telah disosialisasikan  lewat  konsultan  pada bulan januari 2016. Namun hal ini tidak sesuai  dengan  wawancara  peneliti, dimana  masyarakat  menjawab  tidak ada sosialisasi kepada masyarakat baik Tim  konsultan  perusahaan,  pemerintah kabupaten  maupun  pemerintah  desa yang mengadakan pertemuan langsung dengan  masyarakat.  Pada  hal,  lokasi pembangunan  pabrik  PT.  BETAGAS yang akan dibangun berada di kawasan ekosistem hutan mangrove yang ada di ujung  Desa  Labuan  Uki.  Oleh  karena itu,  konsep  pembangunan  yang  ada  di kawasan  teluk  Labuan  Uki    harus dihentikan  sejak  dini,  karena  akan merusak  ekosistem  hutan  mangrove dan  harus  menetapkan  peraturan  desa bersama  di  tingkat  pedesaan  untuk mewadahi  aktifitas  masyarakat  yang tidak  bertanggung  jawab  baik  di pemerintah  daerah,  pemerintah  desa, mayarakat  setempat  dan  masyarakat lain yang ada di luar wilayah administrasi teluk Labuan Uki.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan Dalam penelitian ini dapat disimpulkan  menurut  banyaknya  tujuan penelitian, sebagai berikut: 1.  Indentifikasi permasalahan dan pemangku kepentingan teluk Labuan  Uki  masyarakat  cenderung dirugikan  akibat  kebijakan  yang tidak  melibatkan  peran  masyarakat dalam  perencanaan,  pelaksanaan dan pengevaluasian kegiatan pembangunan desa baik keberlanjutan ekosistem hutan mangrove  maupun  pembangunan industri  (pabrik)  di  wilayah  pesisir teluk. Akhirnya, kerusakan ekosistem  hutan  mangrove  teluk Labuan Uki adalah bentuk kesengajaan yang mengatas namakan  pemenuhan  ekonomis (kayu  bakar,  peralatan  perahu bagan, tiang penjemuran ikan, tiang pondasi  rumah  dan  pewarna  jaring
apung) oleh masyarakat. Dan pemangku kepementingan merupakan pemerintah dan pengusaha  yang  telah  melakukan negosiasi politik sebagai pembangunan  yang  tidak  melihat latar belakang kebutuhan masyarakat.  Akibatnya,  dampak kerusakan ekosistem hutan mangrove  yang  diberikan  lebih besar  dari  pada  kerusakan  yang disebabkan masyarakat.
2.  Inventarisasi  aturan  hukum  dan perundang-undangan  yang  berlaku tidak  sampai  pada  masyarakat, pemerintah setempat tidak mensosialisasikan peraturan hukum yang  berlaku.  Akibatnya,  kebijakan pemerintah telah bertentangan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat.  Pembangunan  pabrik dan  tambak  yang  ada  di  wilayah pesisir  mengabaikan  sumberdaya yang  ada  di  kawasan  ekosistem hutan mangrove. Hal ini berdampak negatif  terhadap  mata  pencaharian dan pendapatan masyarakat (nelayan bagan dan nelayan pancing). 3.  Penetapaan  rancangan  peraturan desa  bersama  dalam  perlindungan ekosistem hutan mangrove
berbasis  masyarakat  teluk  Labuan Uki  di  setujui  masyarakat  teluk
Labuan  Uki.  Penetapan  kawasan ekosistem  hutan  mangrove  melalui peraturan  desa  bersama  dapat memberikan  wacana  baru  pada masyarakat teluk Labuan Uki
sebagai pengelolaan ekosistem berbasis  masyarakat,  pemanfaatan ekosistem  berbasis  mayarakat  dan perlindungan  ekosistem  berbasis mayarakat  yang  bersifat  lestari, baku mutu lingkungan, daya dukung dan pembangunan berkelanjutan ( sustainability ). Sehingga kebijakan dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan ekosistem hutan mangrove  teluk  Labuan  Uki  dapat ditegakkan  secara  hukum  bagi siapa saja yang merusak ekosistem
hutan mangrove. Dimana pemerintah  dan  masyarakat  serta pengusaha yang tidak memiliki rasa tanggung  jawab  dalam  kerusakan ekosistem  teluk  Labuan  Uki  harus diadili secara pidana.
Saran
1)  Untuk  mempertahankan  kualitas
dan  kuantitas  ekosistem  hutan mangrove  perlu  adanya  konsep manajemen  yang  harus  mengarah pada keberlanjutan ekosistem hutan  mangrove.  Untuk  itu,  sistem pengelolaan dan pemanfaatan tidak terlepas dari sistem perlindungan yang menjadi mekanisme dasar dalam mempertahankan  kelestarian  dan keberlanjutan ekosistem hutan mangrove.  Sistem  perlindungan adalah  menerapkan  pemahaman masyarakat dalam pentingnya ekosistem  hutan  mangrove  yang harus  disadari  secara  sistematik dan menyadarkan pemahaman
masyarakat dengan penerapan sistem  peraturan  yang  mengatur dan mengikat yang harus dibenarkan oleh kesadaran masyarakat dalam pentingnya ekosistem hutan mangrove. Sehingga  kegiatan  yang  merusak ekosistem hutan mangrove mendapat hukum yang dipidanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 2)  Keterlibatan  semua  aspek  yang berkepentingan di wilayah ekosistem hutan mangrove sangan penting dalam penunjang keberlanjutan  suatu  perairan  di wilayah pesisir. Untuk itu, dibutuhkan  kerjasama  yang  baik dalam  memberikan  perlindungan dan  pengelolaan  ekosistem  hutan mangrove agar kehidupan ekonomis dalam pemenuhan kebutuhan dapat tertunjang sampai yang akan datang. 3)  Prinsip manajemen dalam pengelolaan  wilayah  pesisir  harus dirumuskan dengan sistem
keterbukaan  dan  terlepas  dari sistem politik yang mengarah pada konflik. Oleh karenan itu, pembangunan yang ada di wilayah ekosistem  hutan  mangrove  harus anti  terhadap  kepentingan  dan kebijakan  yang  antusias  pada reklamasi yang merusak ekosistem hutan mangrove. 4)  Selain hal tersebut di atas diperlukan  penelitian  yang  lebih komprehensif tentang pengembangan upaya perlindungan ekosistem hutan mangrove  berbasis  masyarakat khususnya  di  bidang  lain  yang belum di teliti. 5)  Draf  PERDES  Bersama  Teluk Labuan  Uki  tentang  Perlindungan Ekosistem Hutan Mangrove Berbasis Masyarakat terdapat pada Skripsi Peneliti.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Statistik  Kabupaten  Bolaang Mongondow. 2016. Pusat Informasi  dan  Potensi  Desa . Kecamatan Lolak Dalam Angka. BAPPEDA Kabupaten Bolaang Mongondow,  2016. Peta  Tata Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow . Dahuri,  R.  Dkk  2001. Pengelolaan
Sumberdaya  Wilayah  Pesisir  dan
Lautan Secara terpadu . PT. Pradnya Paramita. Jakarta. Direktorat  Jenderal  Kelautan,  Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan. 2006. Panduan Peraturan  Desa  tentang  Daerah Perlindungan  laut. Volume  I. Kerjasama:  Program  Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam, Satker Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu  Karang  [COREMAP  II]. PT. Bina Marina Nusantara [Konsultan Kelautan dan Perikanan].  Bandar  Kemayoran. Jakarta.
Hasan. R. 2004. Pengembangan Kelembagaan  Partisipatif  Untuk Melestarikan  Ekosistem  Hutan Mangrove [Studi Kasus di Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Subang, Propinsi Jawa  barat] .  Pascasarjan  Institut Pertanian Bogor. Bogor. Huda,  N.  2008. Strategi  Kebijakan Pengelolaan Mangrove Berkelanjutan  di  Wilayah  Pesisir Kabupaten Tanjung Jabung Timur  Jambi .  Program  Pasca Sarjana,  Universitas  Diponegoro. Semarang. Kementrian  Lingkungan  Hidup.  2004. Keputusan  Mentri  Lingkungan Hidup  No.  201  Th  2004.  Tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan  Kerusakan Mangrove. Jakarta. Kementrian LH. Lasabuda  R.  2013. Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan  Republik  Indonesia. Jurnal  Ilmiah  Platax.  Vol.  I-2, Januari 2013 ISSN: 2302-3589. Noor,  Yus  Rusila  dkk.  1999. Panduan Pengenalan Mangrove Di Indonesia . PKA/WI-IP. Bogor. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bolaang Mongondow  Nomor  11  Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu . Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bolaang Mongondow  Nomor  2  Tahun 2014  Tentang Rencana  Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014-2034 . Profil  Desa.  2016. Potensi  Desa .  Desa Sauk.
Profil  Desa.  2016. Potensi  Desa .  Desa
Baturapa II.
Profil  Desa.  2016. Potensi  Desa .  Desa Labuan Uki. Runtukahu Z. I. 2016. Kajian Karakteristik Vegetasi Dan Persepsi Masyarakat Pesisir Dalam  Pemanfaatan  Mangrove Teluk  Labuan  Uki  Kabupaten Bolaang Mongondow. Jurnal Ilmiah  Platax.  Vol.  5:(2),  Juli 2017. ISSN: 2302-3589.
Undang-Undang  Republik  Indonesia No.  27  Tahun  2007  Tentang
Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan Pulau-Pulau  Kecil Direfisi  Ke Undang-Undang Republik Indonesia  No.  1  Tahun  2014 Tentang Pengelolaan  Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil . Undang-Undang  Republik  Indonesia No.  32  Tahun  2009  Tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan
Lingkungan Hidup. Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi  Sumberdaya  Alam Hayati dan Ekosistemnya.
Undang-Undang  Republik  Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa . Wantasen.  S.  A.  2014. Aplikasi
Teknologi  Pelestarian  Berbasis Ekosistem  Di  Kawasan  Pantai Basaan,  Kabupaten  Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara . Jurnal  Ilmiah  Platax.  Vol.  2:(2), Mei-Agustus  2014.  ISSN:  2302-
3589
UNEP,  1993.  Monitoring  Coral  Reefs
For  Global  Change.  Regional
Seas.    Referrence    Methods  For Marine    Pollution  Studies    No. 61.    Australian    Institute    Of Marine Science. 72pp.