## MODEL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  DALAM POLA GOOD GOVERNANCE
Ali.abdul Wakhid Dosen Tetap Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung Email: ali.abdul@ radenintan.ac.id
Abstrak :  Pendekatan  partisipatif  dilakukan  dengan  melibatkan  semua  elemen masyarakat  dan stakeholders dalam  perencanaan  pembangunan  melalui  kegiatan Musyawarah  Perencanaan  pembangunan  (Musrenbang).  Musrenbang  merupakan wahana  publik  ( public  event )  yang  penting  untuk  membawa  para  pemangku kepentingan  ( stakeholders )  memahami  isu-isu  dan  permasalahan  daerah  mencapai kesepakatan  atas  prioritas  pembangunan,  dan  konsesus  untuk  pemecahan  berbagai masalah pembangunan daerah.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapat  dirumuskan  beberapa  permasalahan  yaitu Bagaimana  model  proses  perencanaan  pembangunan  yang  partisipatif  di  Propinsi Lampung?  Bagaimana tahapan dalam perencanaan pembangunan yang partispatif di Propinsi  Lampung.  Adapun  tujuan  penelitian  ini  yaitu  Untuk  mengetahui  dan menganalisis  model  proses  perencanaan  pembangunan  yang  partisipatif  di  Propinsi Lampung.  Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  tahapan  dalam  perencanaan pembangunan  yang  partispatif  di  Propinsi  Lampung.  Jenis  penelitian  ini  termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.  Sumber  Data  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  data  primer  yaitu  Ketua Bappeda Propinsi Lampung, Ketua Bappeda Kab/Kota di Propinsi Lampung, LSM, Organisasi Swasta dan tokoh masyarakat di Kecamatan Propinsi Lampung. Serta data sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  dari  referensi-referensi,  peraturan  perundang- undangan dan al- Qur’an yang relevan dengan topik yang dibahas dan yang disajikan baik  oleh  pihak  pengumpulan  data  primer  maupun  pihak  lain.    Populasi  dalam penelitian ini adalah  Ketua Bappeda Propinsi Lampung, Ketua Bappeda Kab/Kota di Propinsi Lampung, LSM, Organisasi Swasta dan tokoh masyarakat di Kecamatan Propinsi Lampung. Dalam penelitian ini yang dijadikan Sampel dalam penelitian ini sebanyak  10  Orang.  Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  adalah  melalui observasi,  wawancara  dan  terakhir  adalah  dokumentasi.  Model  analisis  data  yang digunakan  oleh  peneliti  yaitu  model  analisis  data  Kualitatif  Miles  dan  Huberman. Hasil  temuan  penelitian  ini  yaitu  Model  proses  perencanaan  partisipatif  telah dilakukan  di  Propinsi  Lampung  dengan  melalui  proses  politik,  teknokratik, partisipatif, top  down dan bottom  up .  Dan  Tahapan  perencanaan  pembangunan partisifatif di Propinsi Lampung yaitu Penyelidikan, Perumusan Masalah, Identifikasi Daya  Dukung, Perumusan  Tujuan,  Menetapkan  Langkah-Langkah  Rinci,  dan Merancang Anggaran.
Kata Kunci: Pola, Perencanaan Partisipatif, Pembangunan
A. Pendahuluan
Pembangunan  merupakan  sebuah proses pengembangan kapasitas masyarakat dalam jangka panjang sehingga memerlukan
perencanaan  yang  tepat  dan  akurat.
Perencanaan  ini  berarti  harus  mampu mencakup kapan, di mana dan bagaimana pembangunan  harus  dilakukan  agar
mampu  merangsang  pertumbuhan ekonomi  dan  sosial  secara  berkesinambungan. Dengan  kata  lain,  pembuat  rencana pembangunan haruslah mampu untuk memprediksi dampak yang ditimbulkan dari pembangunan yang akan dilakukan baik  dalam  jangka  pendek  maupun dalam jangka panjang.
Pemerintah  Daerah  (Kabupaten/Kota) memiliki  kewenangan  yang  lebih  luas dalam perencanaan, pengelolaan anggaran dan pelaksanaan pembangunan. Dengan kata lain terjadi perubahan pola sistem perintahan, baik ditingkat pusat, provinsi, dan  daerah  (kabupaten  dan  kotamadya). Perubahan  tersebut  menuntut  pola baru dalam perencanaan pembangunan daerah.  Perencanaan  pembangunan daerah  yang  bersifat  desentralisasi membuka  era  baru  bagi  pemerintahan daerah.
Pentingnya rencana jangka panjang suatu  daerah,  berkaitan  dengan  rasa aman dan   Pepastian  pihak  swasta menamkan  investasinya  yang  pada akhirnya akan medorong pertumbuhan ekonomi  suatu  daerah.  Penyusunan dokumen  perencanaan  pembangunan di  Propinsi  Lampung  dilakukan  dengan menggunakan  pendekatan  perspektif dan partisipasif. Pendekatan perspektif dilakukan  dengan  cara  pemerintah daerah  menyusun  rencana  program pembangunan yang dianggap sangat dibutuhkan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
Pendekatan partisipatif dilakukan dengan  melibatkan  semua  elemen masyarakat  dan stakeholders dalam perencanaan  pembangunan  melalui kegiatan  Musyawarah  Perencanaan
pembangunan (Musrenbang). Musrenbang merupakan wahana publik ( public event ) yang  penting  untuk  membawa  para pemangku  kepentingan  ( stakeholders ) memahami  isu-isu  dan  permasalahan daerah  mencapai  kesepakatan  atas prioritas  pembangunan,  dan  konsesus untuk  pemecahan  berbagai  masalah pembangunan daerah.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas Jenis  penelitian  ini  termasuk  dalam jenis  penelitian  lapangan (field  research) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yaitu Ketua Bappeda  Propinsi  Lampung,  Ketua Bappeda Kab/Kota di Propinsi Lampung, LSM,  Organisasi  Swasta  dan  tokoh masyarakat  di  Kecamatan  Propinsi Lampung.  Serta  data  sekunder  adalah data  yang  diperoleh  dari  referensi- referensi,  peraturan  perundang-undangan dan  al- Qur’an  yang  relevan  dengan topik yang dibahas dan yang disajikan baik  oleh  pihak  pengumpulan  data primer maupun pihak lain.  Populasi dalam  penelitian  ini  adalah  Ketua Bappeda  Propinsi  Lampung,  Ketua Bappeda Kab/Kota di Propinsi Lampung, LSM,  Organisasi  Swasta  dan  tokoh masyarakat  di  Kecamatan  Propinsi Lampung. Dalam penelitian ini yang dijadikan  Sampel  dalam  penelitian ini  sebanyak  10  Orang.  Teknik pengumpulan  data  dalam  penelitian ini  adalah  melalui  observasi,  wawancara dan  terakhir  adalah  dokumentasi. Model  analisis  data  yang  digunakan oleh peneliti yaitu 1 Model Miles dan
1 Miles ,  M.B  dan Huberman A.M, Analisis  Data  Kualitatif.  Terjemahan
Huberman,  mengemukakan  bahwa aktivitas  dalam  analisis  data  kualitatif dilakukan secara interatif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data adalah data reduction , data display, dan verification.
B. Pembahasan
1. Kebijakan Publik dan Perencanaan
Perencanaan Partisipatif sebagai bagian dari Administrasi Publik menjadi jelas dan pasti. Perencanaan Partisipatif merupakan bagian dari Ilmu kebijakan Publik  khususnya  formulasi  kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan konsep  yang  sangat  kompleks,  hal  ini dapat dilihat dari banyaknya definisi mengenai  kebijakan  publik.  Secara umum  kebijakan  publik  merupakan tindakan pemerintah yang nyata dan mempunyai tujuan tertentu. Di bawah ini merupakan definisi-definisi kebijakan publik yang mempunyai persamaan. Dye 2 mendefinisikan kebijakan publik adalah : Wahetver government Choose to do or not to do” (“ Apapun yang dipilih pemerintah  untuk  dilakukan  atau tidak  dilakukan”).  Selanjutnya  Dye mengatakan bahwa pemerintah memilih untuk  melakukan  sesuatu  maka  harus ada tujuannya (obyektifnya) dan kebijakan negara itu harus meliputi semua ”tindakan” pemerintah bukan semata-mata merupakan keinginan  pemerintah  atau  pejabat- pejabat pemerintah saja.
oleh.  Tjetjep  Rohendi  Rohidi ,  (Jakarta: Penerbit  Universitas  Indonesia, 1984 ),  h.
34.
2 Irfan Islamy, Prinsip-prinsip perumusan kebijakan Negara , (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 18
Kebijakan publik merupakan tindakan pemerintah yang mempunyai tujuan, disamping itu terdapat cara pencapaian dari  tujuan  tersebut.  Hal  ini  dilihat dari definisi kebijakan publik menurut Nakamura  dan  Smallwood  sebagai berikut: 3
“ Memandang kebijakan negara dalam tiga aspek, yakni perumusan kebijaksanaan, pelaksanaan kebijaksanaan, dan evaluasi kebijakan.  Dalam  hal  ini  mereka berpendapat bahwa kebijakan negara adalah  serentetan  instruksi/perintah dari para pembuat kebijakan yang ditujukan  kepada  para  pelaksanaan kebijaksanaan yang menjelaskan tujuan- tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut”.
Kebijakan merupakan suatu sistem yang didalamnya terdapat elemen yang saling berhubungan dan mempengaruhi, Menurut Dye 4 ada 3 elemen kebijakan dalam sistem kebijakan yaitu : kebijakan publik, pelaku kebijakan dan lingkungan kebijakan.
Sebuah  sistem  kebijakan  publik mempunyai tiga elemen yang dijelaskan sebagai berikut :
a. Pelaku Kebijakan ( Policy Stakeholders ) Pada individu atau kelompok yang mempunyai  andil  di  dalam  bidang kebijakan karena mereka mempengaruhi dan  dipengaruhi  oleh  keputusan pemerintah. Pelaku kebijakan misalnya: analisis kebijakan, kelompok warga negara, serikat pekerja, partai, instansi.
3 Solichin  Abdul  Wahab, Pengantar analisis Kebijkan Negara , (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h.32
4 William N. Dunn, Pengantar Analisa Kebijakan  Publik ,  (Yogyakarta:  Gadjah Mada Press, 2000), h. 10
b.  Lingkungan  Kebijakan  ( Policy Environment )
Konteks  khusus  dimana  kejadian- kejadian di sekeliling khusus kebijakan terjadi,  mempengaruhi  dan  dipengaruhi oleh pembuat kebijakan dan kebijakan publik. Lingkungan kebijakan misalnya: kriminalitas, inflasi, pengangguran, diskriminasi , gelandangan.
c. Kebijakan Publik ( Public Policies) Merupakan rangkaian pilihan yang kurang  lebih  saling  berhubungan (termasuk  keputusan  keputusan untuk tidak bertidak) yang dibuat oleh  badan  pejabat  pemerintah. Kebijakan publik misalnya mengatur tentang penegakan hukum, ekonomi, kesejahteraan  personil,  perkotaan. Proses kebijakan pubik merupakan proses yang kompleks yang meliputi tahapan-tahapan.
Hal  senada  juga  disampaikan oleh Badjuri dan Yuwono“ Bahwa kebijakan  publik  merupakan  suatu bagian penting dari siklus kebijakan kebijakan dan akhir ketika perencanaan itu menjadi kebijakan (telah diputuskan, kemudian diundangkan. 5
Definisi perencanaan yang lebih sederhana dikemukakan oleh Handoko 6
Perencanaan  adalah  pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Definisi tersebut  sederhana  tapi  sangat
5 Abdul  Kahar  Bajuri  dan  Teguh Yuwono, Kebijakan  Publio  konsep  dan strategi  JLP, (Semarang:  UNDIP,  2002), h. 93
6 Tani Handoko, Manajemen ,
(Yogyakarta:  Fakultas  Ekonomi  UGM, 2003), h. 77-78
representatif  dengan  konsep Perencanaan.  Sebenarnya  makna perencanaan  sangat  tergantung pada  pola  yang  dianut  Menurut Davidoff  &  Rainer,  Robinson, Faludi dijelaskan Bahwa dari perspektif pola  rasional  memberikan  batasan tentang  perencanaan  sebagai  suatu proses  untuk  menentukan  masa depan melalui suatu urutan pilihan. Perencanaan merupakan suatu proses untuk  mempersiapkan  seperangkat keputusan  untuk  melakukan  tindakan masa depan. Fridman Perencanaan merupakan  suau  strategi  untuk pengambilan keputusan sebelumnya sebagai  suatu  aktifitas  tentang keputusan dan implementasi.
Dari  beberapa  definisi  tersebut jelas bahwa perencanaan dapat dilihat sebagai bentuk strategi yang diterapkan untuk  organisasi  publik  maupun privat. 7 Masih berhubungan dengan teori  atau  model  perencanaan, Friedman  mengembangkan  empat kategori  yakni  teori  reformasi, analisis  kebijakan,  pembelajaran sosial,  dan  mobilisasi.  Kemudian Hudson  membagi  lima  kategori yakni sinoptik, inkremental, transaktif, advokasi dan radikal.
1). Perencanaan Sinoptik Perencanaan  sinoptik  melihat perencanaan sebagai suatu yang ilmiah rasional dan politis. Rasional ilmiah menunjuk pada metode yang dipergunakan yang mendasarkan
7 Sudarto  Hadi, Dimensi  Lingkungan Perencanaan  Pembangunan ,  (Yogyakarta: Gajah  Mada  University  Press,  2001),  h. 19
pada pemilihan cara yang terbaik untuk  mencapai  tujuan  dengan memilih jawaan yang benar yang mendasar  pada  kajian  dari konsekuwensi  dari  alternatif solusi.  Aktivitas  non-politik menunjukkan bahwa perencanaan merupakan sinoptik juga disebut sebagai perencanaan yang menyeluruh yang ditandai dengan tujuan yang jelas, evaluasi yang eksplisit dan jangkauan yang komprehensif. Model  ini  melihat  perencanaan sebagai  sebuah  proses  pengambilan keputusan yang rasional berkaitan dengan  tujuan-tujuan  dan  cara- cara yang berdasarkan pada sumber- sumber  yang  tersedia.  Model ini  juga  menunjukkan  bahwa tujuan  kebijakan  dirumuskan secara jelas. Karenanya proses perumusan kebijakan dan pilihan- pilihan  kebijakan  didasarkan terutama pada masalah teknis. Model  perencanaan  rasional dieksplore  terutama  dari  ilmu matematik dan teori sistem.
Perencanaan  sinoptik  mampu menterjemahkan  sesuatu  yang kompleks ke dalam sesuatu yang simpel.  Realitas  diekspresikan ke dalam model matematis dan teknis  perencanaan  model  ini akan mudah dimengerti dan nampak feasible .
2). Pendekatan Inkremental
Pendekatan  inkremental berpendapat  bahwa  dalam kenyataan pengambilan  keputusan  dilakukan dalam langkah-langkal inkremental.
Jika perencanaan sinoptik memerlukan
pengambilan  keputusan  dengan mengembangkan semua kemungkinan  alternatif,  pendekatan inkremental  menuntut  pengambilan keputusan  dengan  hanya mengembangkan beberapa strategi  yang  paling  mungkin. Menurut  Lindblom  dalam artikelnya  yang  berjudul “  the science  of  muddling  through”, kebijakan tidak dibuat satu kali untuk  semua  atau  seluruhnya tetapi dibuat dan di up-date terus menerus. 8
Pembuatan  kebijakan  merupakan suatu  proses  untuk  mencapai sesuatu yang terus menerus berubah dan  perlu  dipertimbangkan. Pendekatan inkremental bertolak dari dua asumsi. Pertama, dalam prakteknya  pengambil  keputusan tidak mencoba untuk mengklarifikasi tujuan dan nilai dalam mengkaji kebijakan. hal ini karena memang tidak mungkin nilai dan tujuan sering berbenturan dan karenanya persetujuan (agreement) tidak dapat dijamin dalam suatu spektrum yang  luas.  Terlebih  lagi,  nilai biasanya  tidak  dapat  dipisahkan dari  kebijakan  tertentu.  Kedua, para pengambil keputusan senantiasa mempertimbangkan bukan nilai (value) yang menyeluruh tetapi nilai yang inkremental atau marginal. Perencanaan  inkremental  ditujukan untuk  mengimplementasikan
8 E.  C.  Lindblom, The  Policy  Making Process,  Second  Edition ,  (New  Jersey:
Prentice-Hall, Inc, 1980),              h. 71
hanya bagian dari sistem yang menyeluruh.
3).  Perencanaan Transaktif dan
Pembelajaran Sosial
Kunci dari gagasan perencanaan transaktif dan pembelajaran sosial adalah  evolusi  dari  desentraliasi yang  membantu  orang-orang untuk memperoleh akses yang lebih dalam pengambilan keputusan dikutip dari Hudson, 9 perencanaan bukan sesuatu yang terpisah dari bentuk-bentuk tindakan sosial (sosial action) tetapi merupakan proses  yang  terkait  di  dalam evolusi  yang  terus  menerus dari gagasan melalui tindakan. Dalam konteks ini, perencanaan harus  dilakukan  melalui  kontak langsung  dengan  masyarakat yang terpengaruh melalui dialog personal.  Hal  ini  merupakan proses  pembelajaran yang  timbal balik  yang  merupakan  aspek penting dari proses perencanaan. Para  penganut  teori  ini  percaya bahwa melalui dialog, perencanaan dapat menjembatani teori dengan praktek untuk membawa perubahan sosial. Dengan kata lain, menurut Burchel 10 pendekatan  transaktif merupakan suatu media untuk mengeliminasi kontradiksi antara apa  yang  kita  ketahui  dengan bagaimana kita harus melakukan.
9 N.  Hudson, Soil  Conservation ,
(London: Bastford, 1978), h. 389
10 S. Burchell, The Role of Accounting in  Organization  and  Society ,  (USA: Organization and Society, 1980), h. 5
Menurut  friedman 11 perencanaan transaktif  dimaksudkan  sebagai upaya  untuk  menjembatani communication  gap antara pengetahuan  teknik  dari  para perencana  dengan  pengetahuan keseharian  dari  masyarakat. Jarak antara perencanaan yang memiliki  pengetahuan  yang telah dikodifikasi (processed knowladge) dan  masyarakat (clients) yang mendasarkan  pada  pengalaman keseharian  semakin  dekat. Penciptaan  bentuk  komunikasi yang baik bukan hanya persoalan menterjemahkan  bahasa  simbolik dan  abstrak  ke  dalam  bahasa yang  sederhana.  Solusi  yang baik  adalah  merestrukturisasi hubungan  mendasar  antara perencanaan  dan  klien  saling belajar. Perencanaan belajar tentang pengetahuan keseharian. Sedang klien  belajar  tentang  pengetahuan teknis. Citra tentang sesuatu yang umum berkembang melalui dialog. Pemahaman  baru  kemungkinan adanya  perubahan  ditemukan melalui  dialog.  Perencanaan transaktif,  menurut  Friedman adalah metode yang paling cocok untuk  memadukan  antara pengetahuan ilmiah dan teknis dengan  pengetahuan  personal/ keseharian. Dalam proses interaksi ini, perencana dapat bertindak sebagai guru atau pendidik, ia
11 John  Friedmann, Retracking  America: A  Theory  of  Transactive  Planning.  Garden City , (New York: Anchor Press/ Doubleday, 1973), h. 1
menyederhanakan  perencanaan dan  pengetahan  teknis  dalam bahasa klien. Menurut Lawrence Susskind, tanggung jawab dari perencana  sebagai  teknisi  telah diperluas  termasuk  mengkaji konsekwensi dari adanya berbagai alternatif perencanaan. Pengambilan keputusan  disektor  publik  pada umumnya ditentukan oleh lembaga legislatif atau eksekutif.
4). Perencanaan Advokasi
Menurut Davidoff, 12 perencana seharusnya mampu untuk terlibat dalam proses politik sebagai advokat dari  kepentingan  pemerintah maupun berbagai kelompok atau individu yang memiliki kepentingan terhadap  kebijakan  yang  diajukan. Hal  ini  dimaksudkan  untuk menumbuhkan demokrasi dimana warga negara menggunakan haknya untuk  berperan  dalam  proses pengambilan keputusan. Kebijakan yang tepat dalam sebuah demokrasi, menurut pendekatan advokasi ditentukan melalui debat politik.
5). Perencanaan Pembangunan Perencanaan  pembangunan merupakan kegiatan hampir sama dengan riset/penelitian, dikarenakan instrumen  yang  digunakan  adalah metode-metode  riset.  Kegiatannya berawal  dari  teknik  pengumpulan data, analisis data sampai dengan studi lapangan untuk memperoleh data-data yang akurat. Data yang dilapangan sebagai data penting
12 P. Davidoff, Advocacy and Pluralism in Planning ,  (USA:  AIP  Journal,  1965),  h. 332
dan  utama  yang  akan  dipakai dalam  kegiatan  perencanaan pembangunan. Dengan demikian perencanaan  pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif- alternatif atau keputusan-keputusan yang  didasarkan  pada  data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu  rangkaian  kegiatan/aktifitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik  (material)  maupun  non fisik  (mental/spiritual),  dalam rangka  mencapai  tujuan  yang lebih baik. 13
6). Definisi Perencanaan Partisipatif Perencanaan  partisipatif merupakan  perencanaan  yang melibatkan  semua  (rakyat)  dalam rangka  memecahkan  masalah yang  dihadapi  yang  bertujuan untuk  mencapai  kondisi  yang diinginkan,. Hal ini seperti yang dikemukakan  oleh  Abe  sebagai berikut: 14
“Perencanaan partisipatif adalah perencanaan  yang  dalam  tujuannya melibatkan  kepentingan  rakyat, dan dalam prosesnya melibatkan rakyat  (baik  secara  langsung maupun tidak langsung. Tujuan dan  cara  harus  dipandang  sebagai satu  kesatuan.  Suatu  tujuan  untuk kepentingan  rakyat  dan  bila dirumuskan  tanpa  melibatkan masyarakat,  maka  akan  sulit
13 Bratakusumah, Perencanaan Pembangunan Daerah , (Jakarta: PT. Gramedia
Pustaka Utama, 2005), h. 45
14 Alexander  Abe, Perencanaan  Daerah Partisipatif ,  (Solo:  Pondok  Edukasi,  2002),
h. 81
dipastikan  bahwa  rumusan akan berpihak pada rakyat.” 2.  Model  Proses  Perencanaan Partisipatif di Propinsi Lampung a. Proses Politik
Dalam proses politik terdapat dua hal yakni kewenangan Kepala Daerah yang merupakan pejabat politik  yang  memimpin  suatu daerah  serta  anggota  DPRD yang  merupakan  perwakilan dari  masyarakat  di  daerahnya. Kepala Daerah memiliki janji- janji politik yang telah dikemukakannya saat kampanye dan ketika terpilih akan terjabar dalam visi dan misi Kepala  Daerah  yang  tertuang dalam Rencana Jangka Menengah Daerah  (RPJMD).  Perencanaan ini lah yang menjadi dasar dalam perencanaan  setiap  tahunnya, dikarenakan  perencanaan  ini yang  berisi  target-target  capaian yang ingin diperoleh serta berikut program  prioritas  dan  kegiatan yang ingin dilaksanakan dalam periode  kepemimpinan  Kepala Daerah.  Dengan  perencanaan ini  lah,  janji  janji  politik  yang tertuang  dalam  visi  misi  kepala daerah  dapat  di  implementasikan dalam bentuk program dan kegiatan yang  nyata  yang  dikehendaki dalam  rangka  mensejahterakan masyarakat.
b. Proses Teknokratik
Perencanaan  yang  dilakukan oleh perencana profesional, atau oleh  Iembaga/unit  organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan.  Khususnya  dalam
pemantapan peran, fungsi dan kompetensi  lembaga  perencana.
Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah  menggunakan  metoda dan  kerangka  berpikir  ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Metoda dan  kerangka  berpikir  ilmiah merupakan proses  keilmuan  untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis  terkait  perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisis,  data  dan  informasi  yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dalam proses teknokratik ketersediaan jumlah  aparatur  perencanaan  di Bappeda  Propinsi  Lampung  juga dapat  dilihat  sebagai  salah  satu indikator berjalannya proses teknokratik. Rancangan  teknokratik  memuat kajian  secara  empirik  dan  ilmiah terhadap  kondisi,  potensi  dan masalah-masalah  serta  isu  strategis yang dihadapai oleh Propinsi Lampung satu tahun kedepan Proses teknokratik juga  tidak  terlepas  dari  penyusunan indikator kinerja yang akan menjadi acuan  dalam  penyusunan  program dan  kegiatan  prioritas  yang  akan termuat dalam rencana pembangunan jangka menengah baik skala Kabupaten maupun  skala  perangkat  daerah. Sebelum  dilaksanakan  musrenbang yang merupakan proses partisipatif, dilakukan penyusunan rancangan awal RKPD. Rancangan awal ini berisikan tentang evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan,  prioritas  dan  sasaran
pembangunan dan rencana program prioritas daerah.
Perencanaan teknokratik berisikan : a.  Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan  tentang  kondisi Propinsi  Lampung  secara komprehensif  sebagai  basis atau  pijakan  dalam  penyusunan perencanaan. Aspek yang dibahas di  antaranya  (i)  geografi  dan demografi,  (ii)  kesejahteraan masyarakat, (iii) pelayanan umum, serta (iv) daya saing daerah b.  Menjelaskan  tentang  Kineija Keuangan Masa Lalu, Kebijakan Pengelolaan  Keuangan  Masa Lalu  dan  Kerangka  Pendanaan (proyeksi  pendapatan,  belanja dan pembiayaan selama 1 tahun), kerangka ekonomi makro dan pembiayaan pembangunan; c.  Masalah  dan  tantangan  pokok pembangunan  daerah,  tema pembangunan, prioritas pembangunan dan arah kebijakan pembangunan sektora d. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
Perencanaan pembangunan baik di tingkat nasional maupun di tingkat  daerah  mengacu  pada Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan  nasional  yang kemudian juga  didukung  dengan Undang-Undang Nom No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah.
Perencanaan teknokratik tidak secara langsung berkaitan dengan perencanaan yang dilakukan oleh
masyarakat, perencanaan ini lebih bersifat penyediaan data, arah kebijakan, serta kondisi ekonomi makro daerah yang  akan  menjadi  estimasi  dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
a. Proses Partisipatif
Perencanaan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders). Dalam setiap proses perencanaan  pembangunan keterlibatan semua pihak mutlak diperlukan  sehingga  keputusan yang  diambil  akan  lebih  tepat sasaran.  Dalam  musrenbang yang  dilakukan  di  kabupaten, semua stake holder akan dilibatkan dalam  penentuan  keputusan. Dengan partisipasi semua stakeholder, dapat menjadikan program dan kegiatan yang di usulkan dapat sesuai dengan apa yang diharapkan dan  dibutuhkan  secara  riil  oleh masyaraka
b.  Proses  Bottom-Up  dan  Top-

## Down
Perencanaan  yang  dilaksanakan dengan  sinkronisasi  dan  sinergi antara  kebijakan  dari  seluruh SKPD (atas) dan arus aspirasi masyarakat bawah. Antara lain melalui  pelaksanaan  Musrenbang. Sebagaimana  diketahui  bahwa perencanaan  adalah  berorientasi kepada masa depan. Perencanaan program (pembangunan) yang dilakukan  tak  ada  lain  adalah untuk  mencapai  tujuan-tujuan pembangunan  secara  efektif, efisien dan berkelanjutan. Tujuan- tujuan  tersebut  dapat  dicapai
dengan  melakukan  tiga  tahap proses, yaitu:
1). perumusan dan penentuan tujuan 2).  Pengujian atau analisis opsi- opsi atau pilihan-pilihan yang tersedia serta 3).  Pemilihan  rangkaian,  tindakan atau kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah  ditentukan dan disepakati bersama.
Bahwa perencanaan pembangunan merupakan  faktor  penting  dalam pembangunan daerah terkait dengan bagaimana upaya pemerintah dalam menyerap  aspirasi  masyarakat  dari bawah dan bagaimana mensinkronkan kebijakan  dari  atas  dalam  rangka mewujudkan  tujuan  yang  telah ditetapkan.
Top Down Planning adalah pendekatan perencanaan  yang  menerapkan cara penjabaran rencana induk ke dalam  rencana  rinci.  Pendekatan perencanaan sektoral acapkali ditunjuk sebagai  pendekatan  perencanaan dari atas ke bawah, karena target yang  ditentukan  secara  urn  urn dan akan di rinci ke arah bawah.
Bottom Up Planning adalah perencanaan yang dibuat berdasarkan kebutuhan, keinginan dan permasalahan yang dihadapi oleh bawahan bersamasama dengan atasan menetapkan kebijakan atau pengambilan keputusan dan atasan juga berfungsi sebagai fasilitator. Sedangkan dalam pengertian dibidang pemerintahan, bottom  up  planning atau  perencanaan  bawah  adalah perencanaan  yang  disusun  berdasarkan kebutuhan  mereka  sendiri  dan
pemerintah  hanya  sebagai  fasilitator. Pendekatan ini merupakan upaya melibatkan semua pihak sejak awal, sehingga setiap keputusan yang diambil dalam perencanaan adalah keputusan mereka  bersama,  dan  mendorong keterlibatan dan komitmen sepenuhnya untuk melaksanakannya.
Pendekatan top down yakni kebijakan yang bermula dari atas yakni kebijakan Kepala Daerah yang akan tertuang dalam bentuk dokumen perencanaan yang  secara  nyata  dapat  terlihat dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Pendekatan top down adalah memuat capaian kinerja yang di upayakan dicapai dalam kurun waktu tertentu.
Pendekatan bootom  up yakni pendekatan yang dilakukan melalui arus bawah. Yang dimaksud dengan dari bawah yakni bagaimana aspirasi dari  masyarakat  tentang  kegiatan yang  ingin  diusulkan dalam rangka memecahkan  permasalahan  yang ada di daerah tersebut. Aspirasi masyarakat  ini  tertuang  dalam usulan kegiatan yang di ajukan merekan  saat  musrenbang  di kabupaten.  Sinergitas  antara  program dan kegiatan yang melalui top down dan bootom  up dipadukan  dan  diselaraskan dalam forum musrenbang sehingga hasil  yang  diperoleh  kegiatan  yang benar-benar  sesuai  dengan  harapan masyarakat.
3.  Tahapan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Di Propinsi Lampung a. Penyelidikan Penyelidikan adalah sebuah proses untuk mengetahui, menggali dan  mengumpulkan  persoalan-
persoalan  bersifat  lokal  yang berkembang  di  masyarakat. Penyelidikan di sini bukan  sebagai kegiatan  akademis,  melainkan kegiatan  yang  menjadi  bagian dari  upaya  perubahan.  Dalam proses  ini,  keterlibatan  masyarakat menjadi  faktor  kunci  yang  tidak bisa ditawar. Proses penyelidikan adalah  proses  mengajak  masyarakat untuk mengenali secara seksama problem yang mereka hadapi.
Dalam proses penyelidikan ini, masyarakat diajak untuk terlibat dalam  menggali  permasalahan- permasalahan yang ada, dikatakan masyarakat  yang  relatif  lebih mengetahui  permasalahan  yang ada  di  daerahnya.  Sebagaimana yang dikemukakarn oleh Blakely dalam Arsyad menyatakan bahwa salah satu tahap yang sangat penting dalam  perencanaan  adalah pengumpulan  dan  analisis  data. Hal ini sangat logis karena data merupakan input yang  sangat penting  dan  sangat  mempengaruhi output yang dihasilkan. Jika kualitas
inputnya jelek, maka pasti jelek pula outputnya. Jika kualitas inputnya baik,  maka outputnya tergantung prosesnya: Sebagai upaya dalam menggali permasalahan- permasalahan  yang  ada,  maka masyarakat terlibat aktif dalam pengusulan  kegiatart-kegiatan yang dianggap memang dibutuhkan dan  disampaikan  pada  saat musrenbang.  Sebagaimana terungkap bahwa usulan kegiatan yang diajukan oleh masyarakat
setiap  tahunnya  selalu  banyak dengan harapan dapat terakomodir. Keterlibatan  masyatakat  secara aktif dalam perencanaan sejalan dengan pendapat Alexander Abe yang  mengemukakan  pengertian perencanaan  partisipatif  sebagai berikut  "perencanaan  pattisipatif adalah perencanaan yang dalam tujuannya  melibatkan  kepentingan masyarakat, dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik secara langsung  maupun  tidak  Iangsung) tujuan dan cara hams dipandang sebagai  satu  kesatuan.  Suatu tujuan untuk kepentingan rakyat dan  bila  dirumuskan  tanpa melibatkan  masyarakat,  maka akan  sangat  sulit  dipastikan  bahwa rumusan  akan  berpihak  pada rakyat."
Keterlibatan ini jangan sampai membuat bosan masyarakat dengan banyaknya usulan kegiatan yang tidak terakomodir dalam pembangunan daerah. Sehingga masyarakat selalu berkata percuma saja diadakan musrenbang  namun  tidak  ada yang terakomodir. Perlu adanya suatu  musyawarah  yang  benar- benar dapat menjadi ajang sinergitas dan  ajang  komunikasi  antar berbagai  pemangku  kepentingan di  daerah.  Sebagaimana  yang dikemukakan  Verhangen  bahwa partisipasi  merupakan  suatu bentuk khusus dari interaksi dan  komunikasi  yang  berkaitan dengan pembagian kewenangan, tanggung  jawab  dan  manfaat. Tumbuhnya interaksi dan komunikasi
tersebut, dilandasi oleh adanya kesadaran  yang  dimiliki  oleh yang bersangkutan mengenai:
1). Kondisi yang tidak memuaskan,
dan harus diperbaiki;
2).  Kondisi  tersebut  dapat diperbaiki  melalui  kegiatan manusia masyarakatnya sendiri;
3).  Kematmpuannya  untuk berpartisipasi dalam kegiatan
yang dapat dilakukan;
4).  Adanya  kepercayaan  diri, bahwa  ia  dapat  memberikan sumbangan  yang  bermanfaat bagi kegiatan yang bersangkutan. Partisipasi  masyarakat  juga penting agar usulan-usulan yang muncul nantinya bukan sekedar hanya  usulan  yang  tidak  jelas adanya  tetapi  usulan  kegiatan tersebut  lebih  kepada  kebutuhan riil  yang  memang  dibutuhkan masyarakat.
Berdasarkan  hasil  penelitian dan dengan membandingkan teori yang ada, dapat dinyatakan bahwa pada tahapan penyelidikan dalam proses  perencanaan  di  Propinsi Lampung dapat diketahui bahwa dalam menggali dan mengumpulkan informasi serta masalah masalah yang  ada  di  daerah  tersebut dilakukan  dengan  keterlibatan masyarakat secara aktif dari mulai tingkat  desa  hingga  tingkat Kabupaten.  Namun  penggalian masalah  ini  dilakukan  oleh masyarakat  sendiri  tanpa  ada keterlibatan dari pihak akademisi atau pihak lain yang lebih independen, sehingga masalah-masalah yang
diusulkan adalah mumi dari usulan masyarakat.  Dalam  usulan  dari masyarakat  ini  rentan  terhadap usulan-usulan  yang  bersifat keinginan dan bukan kebutuhan. Perlu adanya kejelian dari para pemangku kepentingan dalam menggali permasalahan di daerah tersebut.
a. Perumusan Masalah
Perumusan  masalah adalah tahap Ianjut dari basil penyelidikan. Data atau infornasi yang telah dikumpulkan  diolah  sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang  lebih  lengkap,  utuh  dan mendalam.  Untuk  mencapai peruthusan, pada dasamya dilakukan suatu proses analisis atas informasi, data  dan  pengalaman  hidup masyarakat. Proses analisis sendiri bermakna sebagai tindakan untuk m.enemukart  kaitan  antara  satu fakta dengart fakta yang lain.
Apa yang dirumuskan harus sederhana,  jelas  dan  kongkrit. Agar  rumusan  masalah  dapat mencerminkan  kebutuhan  dari komunitas  (masyarakat),  tidak ada cara lain kecuali melibatkan masyarakat dalam proses tersebut. Langkah  pertama  yang  harus dilakukan  adalah  mengusahakan agar masukan data yang dihimpun benar-benar merupakan apa yang dirasakan  dan apa yang  menjadi keprihatinan  dari  masyarakat. Dalam  hal  ini,  tidak  semua  apa yang  disampaikan  masyarakat harus  diterima,  justru  pada  saat itulah momentum untuk bersama-
sama masyarakat memilah-milah mana segi-segi yang merupakan kebutuhan dan mana yang sekedar keinginan.
Suatu keinginaan tentu saja memiliki kadar subjektifitas yang tinggi, dan cenderung tanpa batas yang  jelas.  Oleh  sebab  itu  yang hendak menjadi prioritas adalah menjawab kebutuhan-kebutuhan dasar  dari  masyarakat.  Dalam setiap perumusan masalah identifikasi masalah akan terjadi perdebatan dalam menentukan yang mana yang  a:kan  menjadi  prioritas atau didahulukan dalam usulan kegiatannya sebagaimana yang terjadi  saat  musrenbang  yakni setiap usulan yang masuk akan dibahas dan diseleksi dan dirangking sesuai dengan prioritasnya. Pasti dalam seleksi tersebut ada perdebatan namun  itu  sesuatu  hal  yang lumrah dalam musrembang. Yang penting terjadi kesepakatan terhadap usulan yang diprioritaskan.
b. Partisipatoris (keterlibatan)
Perencanaan  pembangunan di  Propinsi  Lampung  sudah terjadi  dialog  secara  langsung antara masyarakat dengan Pemerintah Propinsi dalam Musrenbang baik di Kabupaten, walaupun menurut teori transaktif dialog terjadian antara Masyarakat dengan Perencana (fasilitator) dalam hal ini perencana sebagai mediator antara masyarakat dan Pemerintah sehihgga akan memunculkan  kesepakatan pembangunn ntara masyarakat dan  pemerintah  daerah,  tapi
setidaknya dalam musrenbang masyatakat diajak urttuk mertggali Mengetahui,  menggali,  dan mengumpulkan  informasi masalah-masalah  yang  ada disekitamya.  Kemudian  masalah tersebut di seleksi atau dirumuskan sehungga  dihasilkart  masalah yang memang benar-benar harus segera ditangani.
Dalam dialog tersebut akan terjelaskan  bahwa  bagaimana peranan  SKPD  dalam  menyikapi permasalahan yang diajukan oleh masyarakat sehingga di forum tersebut  ada  titik  temu  antar masyarakat  dan  SKPD  pelaksana. Sering  juga  hambatart  terjadi pada  masyarakat  itu  sendiri  dalam pelaksana  kegiatan  sebagaimana contoh  tentang  usulan  kegiatan pembangunan  sekolah  namun lahan yang disediakan serihg terdapat tumpang tindih atau sengketa, sehingga  dalam  pelaksanaannya pun  dapat  menjadi  hambatan. Apalagi jika telah disetujui mertjadi anggaran,  akan  terdapat  ke  sia- sia an dalam penganggaran.
c. Identifikasi Daya Dukung
Dalam masalah ini daya didukung tidak diartikan sebagai dana kongkrit (uang), melainkan keseluruhan aspek yang bisa memungkinkan. terselenggaranya  aktifitas  dalam mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan. Daya dukung yang diimaksudkan pada pemasalahan bisa bermakna ganda: (1) daya dukung  kongkrit,  aktual,  ada tersedia  dan  (2)  daya  dukung
yang metupa.kart potensi (akan ada  atau  bisa  diusahakart). Pemahaman  mengenai  daya dukung  ini  diperlukan  agar rencana kerja yang disusun tidak bersifat asal-asalan, tetapi benat- bertat merupakan hasil perhitungan yang  masak.  Proses  identifikasi daya  dukung  dalam  proses perencanaan partisipatif di Propinsi Lampung dengan adanya musrenbang Desa/Kelurahan/Kecamatan hingga  musrenbang  Kabupaten yang dihadiri oleh seluruh masyarakat dan adanya kesepakatart prioritas kegiatan sudah merupakan daya dukung dari masyarakat. Tjoktoamidjojo  mengemukakan pengertian perencanaan pembangunan  sebagai  suatu pengerahan  sumber-sumber pembangunan (termasuk sumber-sumber  ekonomi)  yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan,  keadaan  sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efisien dan efektif.
Suatu perencanaan pembangunan, baik dalam bentuk program, kebijakan, maupun strategi dikatakan lebih lanjut oleh Wrihatnolo dan Nugroho  hanya  akan  tinggal sebagai dokumen sia-sia dan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dikaitkan  dengan  pembiayaannya. Hal ini dikarenakan untuk melakukan program-program  pembangunan dibutuhkan  biaya  yang  sangat besar sementara di lain pihak, anggaran pemerintah terbatas. Oleh karena itu, dalam perencanaan
pembiayaan pembangunan selain perlu  merencanakan  anggaran biaya  juga  perlu  merencanakan alternatif sumber pembiayaan agar program-program  pembangunan dapat tetap dilaksanakan.
Dan CSR salah satu solusinya karena  CSR (Corporate  Social Responsibility) merupakan  sebuah program yang mengimplementasikan tanggung  jawab  sosial  sebuah perusahaan  kepada  masyarakat. Dengan  menyandingkan  hasil teori dan hasil penelitian yang ada  dapat  disimpulkan  bahwa :  pola  pikir  masyarakat  sudah tidak ketergantungan lagi dengan anggaran  pemerintah,  karena secara sadar masyarakat menyadari bahwa keterbatasan angaran pemerintah  sehingga  perlu dukungan  dari  pihak  ketiga maupun dan swadaya masyarakat itu sendiri.
d. Perumusan Tujuan
Tujuan adalah kondisi yang hendak dicapai, sesuatu keadaan yang diinginkan (diharapkan), dan karena itu dilakukan sejumlah upaya untuk mencapainya. Undang- Undang Nomor 25 tahun 2004 mendefinisikan  perencanaan pembangunan  sebagai  berikut : "sistem perencanaan pembangunan nasional  (SPPN)  adalah  suatu kesatuan  tata  cara  perencanaan pembangunan  untuk  menghasilkan rencana-rencana  pembangunan jangka panjang, jangkah menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara
dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah".
Penyampaian  visi  dan  misi dalam pembangunan daerah telah dilakukan  dalam  setiap  tahapan perencanaan  agar  masyarakat secara umum mengetahui tentang arah  kebijakan  pembangunan yang akan dilakukan di Propinsi Lampung. Namun masyarakat terkadang tidak melihat secara detail  tentang  visi  dan  misi tersebut. Yang di tabu masyarakat adalah  usulan  kegiatan  yang merupakan kebutuhan mereka baik  itu  sarana  danprasarana khususnya  infrastruktur  dapat direaalisasikan  oleh  Pemerintah daerah.
e. Menetapkan Langkah-Langkah Secara Rinci Dari  hasil  penelitian  yang dilakukan  bahwa  tidak  terdapat langkah langkah rinci disebabkan sebagai berikut kegiatan ini hanya bersifat usulan dan belum dapat dipastikan  terakomodir,  sehinggajika dipaksakan dilakukan akan huang waktu, tenaga dan bahkan dana; kemampuan  masyarakat  masih relative rendah dalam menentukan langkah rinci dikarenakan dalam penentuan  tersebut  dibutuhkan keahlian yang mumpuni.
f. Merancang Anggaran
Perencanaan  anggaran  di sini bukan berarti menghitung uang,  melainkan  suatu  usaha untuk menyusun alokasi anggaran atau sumber daya yang tersedia. Merancang anggaran tidak ada
dalam  Perencanaan  partisipatif di  Propinsi  Lampung.  Dalam dokumen  Hasil  Musrenbang Kecamatan terdapat salah satu kolom  yang  berisi  sumber  dana atau dalam musrenbang Desa/kelurahan disebut pagu indikatif. Seperti di jelaskan sebelumnya bahwa basil  musrenbang  hanya  usulan kegiatan.  Kemudian  menurut informan  hampir  mempunyai jawaban  sama  bahwa  dalam kolom tersebut hanya sekedar usulan dan perkiraaan saja tidak ada kepastian alokasi dana.

## C. Kesimpulan
Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat  dihasilkan  beberapa  kesimpulan sebagai berikut:
1. Model proses perencanaan partisipatif telah  dilakukan  di  Propinsi  Lampung dengan  melalui  proses  politik, teknokratik,  partisipatif, top  down dan bottom up .
2. Tahapan perencanaan pembangunan partisifatif  di  Propinsi  Lampung yaitu Penyelidikan, Perumusan Masalah, Identifikasi Daya Dukung, Perumusan Tujuan, Menetapkan Langkah-Langkah Rinci, dan Merancang Anggaran.

## D. Daftar Pustaka
Abe, Alexander, Perencanaan daerah partisipatif .  Solo:  Pondok Edukasi, 2002
Bajuri, Abdul Kahar, Teguh Yuwono, Kebijakan  Publio  Konsep  Dan Strategi JLP. Semarang: UNDIP,
2002
Bratakusumah, Perencanaan  Pembangunan
Daerah . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005
Burchell, S., The Role of Accounting in
Organization  and  Society .  USA: Organization   and Society, 1980
Davidoff,  P., Advocacy  and  Pluralism in Planning . USA: AIP Journal, 1965
D unn, William  N., Pengantar  Analisa Kebijakan  Publik .  Yogyakarta:
Gadjah Mada Press, 2000
Friedmann, John, Retracking America: A Theory of Transactive Planning. Garden  City .  New  York:  Anchor Press/Doubleday, 1973
Hadi,  Sudarto, Dimensi  Lingkungan Perencanaan Pembangunan . Yogyakarta: Gajah   Mada University Press, 2001
Handoko,Tani, Manajemen . Yogyakarta:
Fakultas Ekonomi UGM, 2003
Hudson, N., Soil Conservation . London: Bastford, 1978
Islamy,  Irfan, Prinsip-prinsip  perumusan kebijakan  Negara .  Jakarta:  Bumi Aksara, 1997
Lindblom,  E.  C., The  Policy  Making Process,  Second  Edition .  New Jersey: Prentice- Hall, Inc, 1980
M. Huberman A  Mile, Analisis  Data Kualitatif.  Terjemahan  oleh.  Tjetjep Rohendi  Rohidi .  Jakarta:  Penerbit Universitas Indonesia, 1984
Wahab, Solichin Abdul, Pengantar analisis Kebijkan  Negara .  Jakarta:  Rineka Cipta, 1990