INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 3509-3519 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pembuatan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Pada Proses Reklamasi Berdasarkan

## Peraturan Perundang-Undangan
Gamaliel Lapod 1 ✉ , Jacobus Ronald Mawuntu 2 , Dani Robert Pinasang 3
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Sam Ratulangi Manado Email: gamalieltian@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Berlakunya  Undang-Undang  Cipta  Kerja,  memberikan  mengalihkan  kewenangan  dari  pemerintah daerah ke pemerintah pusat, perihal perizinan lingkungan dalam hal ini pelaksanaan reklamasi laut, Sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan  landasan  aturan  otonomi  daerah  yang  secara  tegas  menetapkan  hak  dan  kewajiban Pemerintah Daerah, kemudian dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja membuat kontruksi baru yakni sentralisasi kewenangan terkait lingkungan hidup pada pemerintah pusat. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif,  dimana penelitian hukum yuridis normative. Hasil Penelitian ini  yakni  Perkembangan  pengaturan  pembuatan  AMDAL  didasarkan  pada  Pasal  18 UUD  NRI  1945, Undang-Undang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  Undang-Undang  Pemerintah Daerah  yang  mencerminkan  prinsip  Desentralisasi,  dan  akhirnya  diubah  melalui  Undang-Undang Nomor Cipta Kerja, dan Implementasi kewenangan pemerintah daerah dalam pembuatan dokumen Analisis Dampak Lingkungan dalam proses reklamasi Pasca-ditetapkannya UU Cipta Kerja, mengubah paradigma izin lokasi menjadi setiap pengguna ruang kewajiban untuk memenuhi perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut dari Pemerintah Pusat.
Kata Kunci: Pemerintah Daerah; ingkungan Hidup; Reklamasi; Undang-Undang Cipta Kerja.
Abstract
The entry into force of the Job Creation Law provides for the transfer of authority from the regional government  to  the  central  government,  regarding  environmental  permits,  in  this  case  the implementation of sea reclamation. Previously, it was based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional  Government  which  provides  the  basis  for  regional  autonomy  regulations  which  explicitly stipulate rights and the obligations of the Regional Government, then with the enactment of the Job Creation Law a new construction was created, namely the centralization of authority related to the environment  in  the  central  government.  The  type  of  research  used  is  normative  juridical,  where normative  juridical  legal  research  is  used.  The  results  of  this  research  are  the  development  of regulations for making an AMDAL based on Article 18 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia,  the  Law  on  the  Protection  and  Management  of  the  Environment,  the  Law  on  Regional Government which reflects the principles of Decentralization, and finally amended through the Law on Job  Creation  Number,  and  Implementation  of  government  authority  regions  in  preparing  the Environmental Impact Analysis document in the reclamation process. After the enactment of the Job Creation Law, changing the paradigm for location permits becomes that every space user is obliged to fulfill business permits related to sea utilization from the Central Government.
Keywords: Local Government; environment; Reclamation; Cipta Kerja Law.

## PENDAHULUAN
Dalam  kaitan  dengan  otonomi  daerah,  menurut  Bagir  Manan  hak  mengandung pengertian kekuasaan daerah untuk mengatur sendiri (zelfregelen) dan mengelola sendiri (Zelbesturen),  sedangkan  kewajiban  secara  horizontal  berarti  kekuasaan  untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut  tentu  harus  didasarkan  pada  wewenang  yang  sah,  yaitu  sesuai  dengan  yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pelaksanaan wewenang  otonomi  dibidang  lingkungan  hidup  harus  sesuai  dengan  yang  ditentukan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dan UU Nomor  32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH-2009).
Pemerintah  daerah yang memiliki kewenangan mengeluarkan AMDAL,  didasarkan pada  kewenagan  delegasi,  maka  wewenang  yang  didelegasikan  kepada  pemerintah daerah,  khususnya  dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup  harus  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan. Kejelasan wewenang ini penting untuk mencegah adanya tindakan pemerintahan  daerah  yang  tidak  didasarkan  pada  wewenang  yang  sah  dan  sekaligus memudahkan  dalam  melakukan  pengawasan  dan  meminta  pertanggung  jawaban. Pemberi  delegasi  menurut  UU  No.  23  Tahun  2014  diberikan  hak  untuk  melakukan pengawasan  terhadap  penyelenggaran  pemerintahan  daerah.  Pemerintahan  daerah
memiliki  kewajiban  untuk  mempertanggungjawabkan  pelaksanaan  wewenang  tersebut kepada  pemberi  delegasi.  Dengan  demikian  daya  guna  dan  hasil  guna  yang  optimal. Khusus dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup, maka daya guna dan hasil guna yang optimal  dimaksud  adalah  keberlanjutan  ekosistem  atau  terpeliharanya  daya  dukung lingkungan.
Seperti  halnya  praktik  yang  terjadi  di  proyek  reklamasi  Teluk  Jakarta,  yang  belum memiliki  izin  lingkungan. Padahal Pasal 36 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 mewajibkan setiap usaha atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL untuk memiliki izin lingkungan. Izin lingkungan  adalah  izin  yang  diberikan  kepada  setiap  orang  yang  melakukan usaha/kegiatan  yang  wajib  AMDAL  atau  Upaya  Kelola  Lingkungan  hidup  (UKL)  Upaya Pemantauan  Lingkungan  hidup  (UPL)  dalam  rangka  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
Semangat  otonomi  daerah  dalam  UUPPLH  yang  memberikan  kewenangan  besar kepada  pemerintah  daerah,  direduksi  oleh  Perppu  2/2022  tentang  Cipta  Kerja  yang menghapus keberadaan Komisi Penilai Amdal. Semula, komisi ini diatur dalam Pasal 29, 30 dan 31 UU Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 29 UU Lingkungan Hidup disebutkan, Komisi Penilai  Amdal  dibentuk  oleh  menteri,  gubernur,  atau  bupati/wali  kota  dan  bertugas melalukan penilaian dokumen amdal. Pemerintahan daerah memiliki kewenangan dalam pemanfaatan sumber daya alam sumber daya lainnya, itu berarti bahwa pemerintah daerah memiliki kewenagan untuk mengeluarkan izin bagi setiap kegiatan dalam wilyah daerahnya namun dalam implementasinya wewenang perizinan dalam bidang tertentu tidak diberikan sepenuhnya  kepada  daerah.  Setelah  berlaku  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2020 tentang Cipta Kerja sampai dilegitimasi kembali dengan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, substansi dalam UU Cipta Kerja mengubah subtansi yang berimplikasi pada kerusakan lingkungan di masa yang akan datang, seperti dalam Pasal 26 ayat (3) UUPPLH menyebutkan  masyarakat  yang  terlibat  dalam  penyusunan  Amdal  ialah  yang  terkena dampak langsung, pemerhati lingkungan, dan/atau yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal. Pasal 26 Ayat (3) UUPPLH ini dirubah oleh Pasal 26 Ayat (2)  UU  Cipta  Kerja  menyebutkan  penyusunan  Dokumen  Amdal  dilakukan  dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan. Sehingga meniadakan peran permehati lingkungan.
Andil pemerintah daerah terlihat dalam keanggotaan Komisi Penilai Amdal terdiri dari unsur instansi lingkungan hidup, instansi teknis terkait, pakar di bidang pengetahuan yang terkait  dengan  jenis  usaha  dan/atau  kegiatan  yang  sedang  dikaji,  pakar  yang  terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji, wakil
dari  masyarakat  yang  berpotensi  terkena  dampak,  dan  organisasi  lingkungan  hidup. Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai Amdal, menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya.
Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, memberikan mengalihkan kewenangan dari pemerintah  daerah  ke  pemerintah  pusat,  sebagaimana  pengaturan  baru  terkait  tim  uji kelayakan lingkungan hidup yang dibentuk oleh lembaga uji kelayakan lingkungan hidup pemerintah pusat. Perubahan terhadap Pasal 24 Ayat (3) dalam Perppu 2/2022 tentang Cipta  Kerja  mengatur  tim  uji  kelayakan  lingkungan  hidup  yang  terdiri  atas  unsur pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah  dan  ahli  bersertifikat.  Selanjutnya,  Ayat  (4)  pasal yang sama mengatur, pemerintah pusat atau pemerintah daerah menetapkan keputusan kelayakan lingkungan hidup berdasarkan hasil uji kelayakan lingkungan hidup.
Sebelumnya  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  yang  memberikan  landasan  aturan  otonomi  daerah  yang  secara tegas  menetapkan  hak  dan  kewajiban  Pemerintah  Daerah.  Lingkungan  hidup  masuk kedalam  urusan  pemerintah.  Desentralisasi  sebagai  upaya  untuk  perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan  hidup  ada  pada  kondisi  dimana  masalah  lingkungan  disetiap kawasan berbeda-beda, dalam hal itu ada beberapa daerah yang memperlakukan khusus dalam mengurus permasalahan lingkungannya.
Seperti  proyek  reklamasi  di  Pantai  Minanga,  Manado,  Sulawesi  Utara,  didapat kerusakan pada terumbu karang yang tumbuh di bibir Teluk Manado berdasarkan hasil riset  Asosiasi  Nelayan  Tradisional  (Antra)  Sulut.  Kendati  begitu,  pemerintah  provinsi menegaskan proyek itu telah memiliki perizinan lengkap yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat sesuai ketentuan dalam undang-undang cipta kerja. Lokasi proyek yang dikerjakan PT TJ Silfanus itu terletak di perairan Teluk Manado yang terletak di Kelurahan Malalayang 1. Area  seluas lebih kurang 5,3 hektar  akan ditimbun  menjadi daratan untuk  membuka ruang bagi pembangunan hotel bintang lima, pusat pameran, mal, teater outdoor, serta wahana  olahraga  air.  Ketidakcermatan  pemerintah  pusat  menjad  salah  satu  faktor penyebab perizinan lingkungan ini berdampak buruk pada kelestarian lingkungan, oleh sebab  itu  peran  pemerintah  daerah  lebih  strategis  untuk  menjalankan  kewenangan tersebut dengan dasar lebih mengetahui realitas lingkungan hidup di daerahnya.
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi fokus penelitian ini yaitu bagaimana Pengaturan Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pembuatan AMDAL dan Bagaimana Implementasi kewenangan Pemerintah daerah dalam pembuatan
dokumen  analisis  dampak  lingkungan  dalam  proses  reklamasi  berdasarkan  peraturan perundang-undangan.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif,  dimana penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan merupakan penelitian hukum yang dilakukan  dengan  cara  meneliti  tulisan  pustaka  atau  data  sekunder  yang  berhubungan dengan judul penelitian tesis ini. Teknik pengumpulan data adalah suatu alat atau sarana yang  dapat  membantu  penulis  untuk  menganalislis  penelitian  ini  melalui  studi kepustakaan. Dalam penulisan ini, penulis melakukan studi dokumen atau bahan pustaka dengan  cara  mengunjungi  perpustakaan,membaca,mengkaji,dan  mempelajari  buku- buku,literarut-literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, bahan hasil seminar, internet dan seumber lainnya yang lebih akurat sebagai penunjang penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan  Kewenangan  Pemerintah  Daerah  Dalam  Pembuatan  AMDAL  menurut Peraturan Perundang-undangan.
Perkembangan pengaturan otonomi daerah dimulai dari UU Nomor 1 Tahun 1945 jo UU Nomor 22 Tahun 1948 dan  Staatblad Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950 menganut sistem otonomi materiil. Selanjutnya UU Nomor 1 Tahun 1957 menganut sistem otonomi riil, diganti dengan UU Nomor 18 Tahun 1965 dengan pemberian otonomi  seluas-luasnya. Perkembangan  selanjutnya  dengan  diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 1974  Tentang  Pokok-Pokok  Pemerintahan  Di  Daerah,yang  menganut  sistem otonomi nyata  dan  bertanggung  jawab,  yang  diera  reformasi  Pemerintah  mengundangkan  UU Nomor  22  Tahun  1999  Tentang  Pemerintahan  Daerah,  yang  menganut  prinsip otonomi luas,  nyata  dan  bertanggung  jawab.Kemudian  digantidenganUU  Nomor  32 Tahun 2004  dengan  menganut  prinsip  otonomi  yang  seluas-luasnya  dan  terakhir  dengan  UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Analisis Mengenai Lingkungan yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan  hidup  yang  diperlukan  bagi  proses  pengambilan  keputusan  tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
Dengan  adanya  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah menjadi landasa aturan otonomi daerah yang secara nyata menjelaskan tentang
hak  dan  kewajiban  pemda.  Lingkungan  hidup  masuk  kedalam  urusan  pemerintah. Desentralisasi sebagai upaya untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ada pada kondisi dimana masalah lingkungan disetiap kawasan berbeda-beda, dalam hal itu ada  beberapa  daerah  yang  memperlakukan  khusus  dalam  mengurus  permasalahan lingkungannya.  Dalam  Undang-Undang  No  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Analisis Mengenai Lingkungan yang selanjutnya disebut Amdal  adalah  kajian  mengenai  dampak  penting  suatu  usaha  dan/atau  kegiatan  yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
Dalam konteks desentralisasi, dinamika pengaturan perlindungan lingkungan hidup, dengan  terbitnya  UU  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  membawa  dampak terhadap materi muatan yang ada dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adanya UU Cipta Kerja setidaknya telah mengubah 27 pasal, penambahan 4 Pasal, serta adanya 10 Pasal yang dihapus dalam UU Nomor 32 Tahun  2009.  Kewenangan  daerah  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  selain berdasarkan  dari  rezim  hukum  pemerintahan  daerah  juga  berasal  dari  rezim  hukum sectoral.
Implementasi  Kewenangan  Pemerintah  Daerah  Dalam  Pembuatan  Dokumen  Analisis Dampak  Lingkungan  Dalam  Proses  Reklamasi  Berdasarkan  Peraturan  Perundang- Undangan
Paradigma resentralisasi pengelolaan lingkungan hidup dalam peraturan perundang- undangan  saat ini dapat dilihat terkait kewenangan pembuatan AMDAL yang dialihkan kepada pemerintah pusat melalui Undang-Undanf Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,  bahwa  didalam  konsep  aturan  perizinan  usaha  yang  sebelumnya  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menggunakan pendekatan berbasis izin (lisence approach) terjadi  penggeseran  ke  pendekatan  penerapan  standar  dan  berbasis  risiko  (Risk-Based Approach/RBA) didalam Undang-Undang Cipta Kerja, dalam hal ini pemerintah pusat akan memberikan perizinan usaha berdasarkan perhitungan nilai tingkat resiko dan nilai potensi terjadi  bahaya  terhadap  aspek  kesehatan,  keselamatan,  lingkungan  serta  proses pemanfaatan sumber daya.
Menurut UU Cipta Kerja, dalam pelaksanaan reklamasi laut pihak yang melaksanakan harus  memperoleh  dokumen  persetujuan  kesesuaian  kegiatan  pemanfaatan  ruang  laut (PKKPRL). Persetujuan menteri tersebut dijadikan rujukan investor mengajukan perizinan
berusaha serta menanamkan modalnya di perairan pesisir dan laut. Pilihan usahanya bisa beragam,  antara  lain  wisata  bahari  atau  resor,  tambak  intensif,  budidaya ikan (menggunakan  teknologi  tinggi,  modern,  dan  berskala  besar),  pelabuhan, pengeboran minyak dan gas lepas pantai, galangan kapal, serta reklamasi untuk berbagai keperluan lainnya. Untuk mendapatkan izin PKKPRL reklamasi, misalnya, dibutuhkan waktu hitungan bulan, sarat birokrasi dan terindikasi biaya tinggi walaupun prosedurnya sudah disederhanakan melalui layanan satu pintu, Online Single Submission (OSS) yang difasilitasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

## SIMPULAN
Perkembangan  otonomi  daerah  dalam  perjalanan  ketatanegaraan  Indonesia  telah sampai  pada  konsepsi  otonomi  daerah  yang  seluas-luasnya  dalam  bingkai  Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai Amandemen UUD 1945, pelaksanaan asas otonomi daerah  memberikan  kewenangan  kepada  pemerintah  daerah  untuk  melaksanakan pengelolaan  lingkungan  hidup  seperti  pembuatan  kebijakan  pembuatan  AMDAL. Perkembangan pengaturan pembuatan AMDAL didasarkan pada Pasal 18 UUD NRI 1945, Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup,  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah yang mencerminkan prinsip Desentralisasi, dan akhirnya diubah melalui Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  yang  mengubah  kewenangan  Kebijakan pembuatan  AMDAL  dari  Pemerintah  Daerah  ke  Pemerintah  Pusat  sehingga  mengubah pardigma desentralisasi menjadi sentralisasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.
Implementasi kewenangan pemerintah daerah dalam pembuatan dokumen Analisis Dampak  Lingkungan  dalam  proses  reklamasi  Pasca-ditetapkannya  UU  Cipta  Kerja, mengubah  paradigma  izin  lokasi  menjadi  setiap  pengguna  ruang  kewajiban  untuk memenuhi  perizinan  berusaha  terkait  pemanfaatan  di  laut  dari  Pemerintah  Pusat. Perubahan  ini  pada  dasarnya  tidak  menghilangkan  esensi  proses  kesesuaian,  karena pemanfaatan ruang dari perairan pesisir wajib dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau  rencana  zonasi.  Pelaksanaan  eklamasi  laut  pihak  yang  melaksanakan  harus memperoleh dokumen persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL), dalam  Implementasi UU  Cipta  Kerja  dalam  produk  PKKPRL  ternyata  juga  belum memberikan banyak manfaat serta kontribusi yang signifikan untuk penerimaan daerah (PAD)  dan  mengesampingkan  amanat  UU  No.23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 27 Ayat (3) di mana kewenangan pengelolaan laut daerah provinsi di atur paling jauh 12 mil dari garis pantai.
Perlu  adanya  perwujudan  cita-cita  otonomi  daerah  dalam  Peraturan  perundang- undangan yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup, dengan memberikan kewenangan  luas  kepada  Pemerintah  Daerah  dalam  pembuatan  dokumen  Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai prinsip desentralisasi.
Perlu adanya perubahan pengaturan proses perizinan lingkungan dalam pelaksanaan reklamasi  pantai  dalam  Undang-Undang  Cipta  Kerja  dengan  memberikan  kewenangan penataan  tata  ruang  dan  Persetujuan  Kesesuaian  Kegiatan  Pemanfaatan  Ruang  Laut (PKKPRL)  kepada  Pemerintah  Daerah  dibarengi  dengan  sistem  koordinasi  dengan Pemerintah  Pusat  dengan  penekanan  pada  prinsip  otonomi  daerah  dan  desentralisasi sebagai  wujud  penyelenggaraan  kesejahteraan  bagi  masyarakat  daerah  melalui pengelolaan potensi sumber daya laut.

## DAFTAR PUSTAKA
Ani  Sri  Rahayu,  Pengantar  Pemerintahan  Daerah,  Kajian  Teori,  Hukum  dan  Aplikasinya,
Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
Bagir Manan, Perjalanan Historis Pasal 18 UUD1945. Karawang: Unsika.1993.
Djati  Murjanto.  Karekterisasi  dan  Perkembangan  Tanah  Pada  Lahan  Reklamasi  Bekas Tambang Batubara PT. Kaltim Prima Coal. Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor, 2011.
Dr.Isharyanto, S.H.,M.hum. Teori Hukum,WR Penerbit,2016,Hlm 1-6
D.H.M. Meuwissen dalam Philipus M. Hadjon, Pemerintahan Menurut Hukum,hlm 77
Ekom Koswara,  Otonomi Daerah untuk Demokrasi dan Pemberdayaan. Yayasan Pariba, Jakarta, 2001.
Frederick Julius Stahl, Constitutional Government and Democracy:Theory and Practice in Europe and America, Dalam Miriam Budihardjo, hlm.57-58
H.A.W Widjaja. Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005,
Hanif Nurcholis, Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah, PT. Grasindo, Jakarta, 2008,
I  Nyoman  S,.  Efektifitas  Implementasi  Kebijakan  Otonomi  Daerah,  Citra  Utama,  Jakarta, 2005.
Lukman  Santoso  Az,  Hukum  Pemerintahan  Daerah;  Mengurai  Problematika  Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
Muhammad  Akib,  Hukum  Lingkungan,  Perspektif  Otonomi  Daerah,  Yogtakarta:  Graha Ilmu, 2019.
Mochtar  Kusumaatmadja,  Konsep-konsep  Hukum  Dalam  Pembangunan,  Alumni,
Bandung, 2002, hlm.12.
M.  Daud  Silalahi,  AMDAL  Dalam  Sistem  Hukum  Lingkungan  di  Indonesia,  PT.  Suara Harapan Bangsa, Bandung, 2011
Nur Basuki Winanrno, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi, laksbang mediatama, Yogyakarta, 2008.
Ni’matul  Huda,  Otonomi  Daerah  ;  Filosofi,  Sejarah  Perkembangan  dan  Problematika, Pustaka Pelajar, Jakarta.2009
R. Soeroso, S.H, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, PT Sinar Grafika,2009
Serlika Aprita, Yonani Hasim,  Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Bogor: Mitra Wacana Media, 2020.
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 2004.
Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudj i, “Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”, Jakarta,Raja Grafindo Persada, 2011.
Silva  Syahraini,  Teori  Teori  Dalam  Pemerintahan  Daerah,  Universitas  Muhammadiyah Sidenreng Rappang,2019.
Suharizal, Muslim chaniago, Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945, Thafa Media, Yogyakarta,2017.
Taliziduhu Ndraha. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru), Rineka Cipta, Jakarta,2003
United  Nations,  Declaration  on  the  Human  Environmental,  Annual  Review  of  United Nations  Affar,  dalam  Supriadi,  Hukum  Lingkungan  di  Indonesia,  sebuah Pengantar,(Jakarta, Sinar Grafika, 2005)
UUD NRI Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 23 TAHUN 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang  Nomor  32  TAHUN  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Putusan Mahkamah Konstitusi No.11/PUU-XIV/2016.
Evendia,  Malicia,  Ade  Arif  Firmansyah,  and  Riananda  Martha.  "OmnibusLaw  Cipta  Kerja dalam  Dimensi  Penyelenggaraan  Desentralisasi."  Bandar  Lampung:  Pusaka  Media, 2022.
Febriyanti, Dwi, Sartika Nur Aini, Alya Vena Resta, and Raka Bagaskara PKP. "Fungsi AMDAL Dalam  Pengendalian  Kerusakan  dan  Pencemaran  Lingkungan  Setelah
diundangkannya UU Cipta Kerja." Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum 3, no. 2 (2021): 115-133.
Fatkhul  Muin,  Otonomi  Daerah  Dalam  Persepektif  Pembagian  Urusan  Pemerintah- Pemerintah Daerah Dan Keuangan Daerah, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 1.
H.J.  Mukono,  2005,  Kedudukan  AMDAL  dalam  Pembangunan  Berwawasan  Lingkungan yang Berkelanjutan, Jurnal Kesehatan Lingkungan, Vol. 2, No. 1, Juli 2005.
Hario  Danang  Pambudhi  &  Ega  Rammadayanti,  “Me nilai  Kembali  Politik  Hukum Perlindungan  Lingkungan  Dalam  Undang-Undang  Cipta  Kerja  Untuk  Mendukung Keberlanjutan Ekologis”, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol.7, No.2, 2021.
Johansyah, Pemerintahan Daerah Dalam Sistem Otonomi, Volume 16 Nomor 283 3. Bulan September Tahun 2018
Priyanta,  M.  "Implikasi  Konsep  Kesesuaian  Kegiatan  Pemanfaatan  Ruang  Laut  dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Berkelanjutan." Jurnal Wawasan Yuridika 5, no. 1 (2021): 20-39..
Roy Marthen Moonti, Hakikat Otonomi Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia, Jurnal Hukum, Vol. 19 No. 2November 2017.
Risno  Mina,  “Desentralisasi  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  sebagai Alternatif  Menyelesaikan  Permasalahan  Lingkungan  Hidup,”  Jurnal  Arena  Hukum Volume 9, Nomor 2, Agustus 2016
Sandy Gustiawan Ruhiyata, dkk, Kewenangan Daerah Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, Volume 7, Nomor 1, Oktober 2022, Jurnal Bina Hukum Lingkungan.
Suhartono,  Slamet.  "Desentralisasi  pengelolaan  sumber  daya  alam  untuk  mewujudkan kesejahteraan masyarakat." DiH: Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 18 (2013): 240019.
Umar Kamahi, Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik, Vol. III, No. 1, Juni 2017 : 117 – 133
Di Akses Dari, https://ocw.ui.ac.id/pluginfile.php/388/mod_resource/content/0/
AMDAL.pdf, Pada Tanggal 18 Januari 2023.
Di  akses  dari, https://www.kompas.id/baca/opini/2023/03/19/pemanfaatan-ruang-laut- berkah-atau-musibah , Oki Lukito, Pemanfaatan Ruang Laut, Berkah atau Musibah?, Kompas.id, 2023, Pada tanggal 17 Juni 2023
Di  Akses  Dari  http://www.scribd.com/doc/75836152/Uupplh-No-32-Tahun-2009,  Pada tanggal 19 Januari 2023.
Di Akses  Dari, http://www.menlh.go.id/perundang-undangan/keputusan-menteri- lainnya/keputusan-bersama-menlh-denganmendiknas-nomor-04menlh022010- nomor-01iiskb2010-tentang-kelompok-kerja-pendidikan-lingkungan-hidup/, Pada Tanggal 20 Januari 2023.
Di  Akses  Dari  http://www.ptunbandaaceh.go.id/publikasi/artikel/perkembangan-hukum- lingkungan-di-indonesia-penulis-prof-dr-takdirrahmadi-sh-llm,  Pada  Tanggal  20 Januari 2023.
Di  Akses  Dari  http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16922/ilegal-standingi-walhi- diakui-dalam-yurisprudensi. Pada tanggal 20 Januari 2023.
Di  Akses  Dari  http://waspadamedan.com/index.php?option=com_content&view=  - denganpasal-66-uu-no32-tahun-2009. Pada tanggal 20 Januari 2023.
Di  Akses  Dari  www.pengertian  pakar.com/2015/08/pengertianamdal-fungsi-amdal-dan- manfaat-amdal.htm, Pada tanggal 19 Januari 2023.
Di  Akses  Dari  http://perkimtaru.pemkomedan.go.id/artikel-821-pengertian-reklamasi- tujuan-dan-sistem-reklamasi.html pada tanggal 21 Januari 2023.
Di  Akses  dari  https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-teori-kekuasaan  pada  tanggal  24 januari 2023