## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Voume :18, Nomor : 2 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255

## KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM ADAT BATAK TOBA
Oleh:
Satria Braja Hariandja 1
Tim :
(Rini Hutauruk 2 , Lovita Apriliana Sari Br. Pinem, Jherry Aginta Pinem)

## Abstract
The  result  of  this  research  shows  that  the position  of  adopted  children  in  the inheritance  distribution  of  the  traditional law of Batak Toba  is still different from that of  biological  children  so  that  in  terms  of mastery  and  ownership    the  distribution causes  injustice.  However,  the  rights  of adopted children in the Toba Batak tradition can  be  equated  with  those  of  biological children.  It  is  because  before  a  child  is adopted or appointed, the child must pass a certain  customary  process  to  prove  that  he has  been  legally  customary  to  become  a clan of his adoptive parents. There is a shift in  traditional  values,  and  this  is  because there is no rule of adoption of children and its  legal  consequence.Those  who  have  been adopted  will  be  accepted  as  biological children and kinship arises between children and relatives in the dalihan na tolu environment.  The  research  method  used  in this study is normative research by applying a statue approach and conceptual approach.
Keywords:  Adopted  Child,  Heritage,  Batak Toba
1 Dosen FH-UNPRI Braja_Satria@gmail.com

## Abstrak
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan anak  angkat  dalam  pembagian  warisan  hukum adat batak toba pada prinsipnya masih berbeda dibandingkan  dengan  anak  kandung,  sama sehingga  dalam  hal  penguasaan  dan  pemilikan menimbulkan  ketidakadilan.  Namun  Hak  anak angkat dalam adat Batak Toba dapat disamakan dengan  hak  anak  kandung.  Karena  sebelum seorang  anak  diadopsi  atau  diangkat,  harus melewati  proses  adat  tertentu  yang  bertujuan bahwa  orang  tersebut  sudah  sah  secara  adat menjadi  marga  dari  orang  tua  angkatnya Adanya  pergeseran  nilai  tradisional  yang disebabkan  antara  lain  karena  tidak  ada peraturan yang berkaitan dengan pengangkatan anak  beserta  akibat  hukumnya  Anak  angkat yang  sudah  diangkat  diterima  sebagai  anak kandung  dan  timbul  hubungan  kekerabatan antara  anak  dengan  kerabat  dalam  lingkungan “dalihan  na  tolu”.  Metode  penelitian  yang digunakan  dalam  penulisan  jurnal  ini  adalah penelitian normative yang menggunakan pendekatan perundang -undangan (statue approach)  dan  pendekatan  konsep  (conceptual approach).
Kata  Kunci  :  Anak  Angkat,  Warisan,  Batak Toba

## I PENDAHULUAN

## A.  Latar Belakang
Anak  merupakan  karunia  dari  Tuhan yang maha esa, menjadi penghibur, penyemangat  orangtua  dalam  mencari  nafkah dan  diharapkan  dapat  melanjutkan  cita-cita orangtua. 2
Keluarga yang mengangkat anak haruslah  bertanggungjawab  terhadap  anak angkat tersebut. 3 Anak angkat harus mendapatkan  hak  yang  sama  dengan  anak kandung  jika  ada.  Pengangkatan  anak  secara
2 M.Nasir Djamil,“ Anak Bukan Untuk Dihukum ”, Sinar Grafika, Jakarta  Timur: 2015,
Hal.8.
3 Rosnidar Sembiring, “ Hukum Keluarga ” PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, Hal 169

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
langsung  akan  menimbulkan  hubungan  hukum yang akan membawa akibat hukum antara anak dengan  orangtua  angkatnya  berkaitan  dengan pembagian  hak  waris.  Pengangkatan  anak  juga merupakan  bagian  dari  hukum  adat  dan merupakan  bentuk  dan  keragaman  suku tersebut  adalah  suku  Batak. 4 Hukum  berfungsi untuk menjaga ketertiban dalam negaranya dan sebagi  rekayasa  sosial,  maka  pengangkatan anak  yang  harus  dilakukan  melalui  penetapan pengadilan  tersebut  merupakan  kemajuan  ke arah  penertiban  praktik  hukum  pengangkatan anak  yang  hidup  ditengah  tengah  masyarakat adat.  Setiap  peristiwa  pengangkatan  anak  itu dikemudian  hari  memiliki  kepastian  hukum  baik bagi  anak  angkat  maupun  bagi  orang  tua angkat.
Dalam  prosedur  pengangkatan  anak menurut  Hukum  Adat  terdapat  banyak  cara, secara  umum  pengangkatan  anak  dapat dibedakan menjadi dua :
a. Pengangkatan  anak  secara  tunai  atau terang.
b. Pengangkatan  anak  secara  tidak  terang  dan tidak tunai 5 Berdasarkan dua
prosedur pengangkatan  anak  tersebut  maka  akan membawa  konsekuensi  atau  akibat  hukum  dari perbuatan  pengangkatan  anak  yang  dilakukan oleh  orang  tua  angkat  tersebut.  adapun konsekuensi atau akibat hukum bagi anak yang diangkat  adalah: pertama ,  mengenai  hubungan hukum  anak  angkat  dengan  orang  tua  asli  atau kandungnya.
Dimana  proses  pengangkatan  anak  akan berakibat  putus  atau tidaknya  hubungan  hukum
4 Togar  Nainggolan, “Batak  Toba.  Sejarah dan  Transformasi  Religi ”  Bina  Media  Perintis, Medan,2012, Hal 4
5 Iman Sudiyat, Hukum Adat – Sketsa Adat , Liberty, Yogyakarta, 1999, hal 102
antara  anak  dengan  orang  tua  kandungnya. Kedua ,  mengenai  pewarisan  antara  anak dengan  orang  tua  kandungnya  dan  juga terhadap anak dengan orang tua angkatnya.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  penulis tertarik  meneliti  lebih  lanjut  yang  dituangkan dalam  bentuk Jurnal dengan judul “ Kedudukan Anak  Angkat  Dalam  Pembagian  Warisan Menurut Hukum A dat Batak Toba”

## B.  Permasalahan
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  tersebut, maka  yang  menjadi  permasalahan  dalam penulisan ini adalah :
1.  Bagaimana  Prosedur  Pengangkatan  anak angkat  (Adopsi)  menurut  Hukum  Adat  Batak Toba ?
2.  Bagaimana kedudukan anak angkat (Adopsi) dalam Pewarisan Hukum Adat Batak Toba ?
3.  Bagaimana Pembagian  Harta Warisan yang didapatkan  Oleh  Anak  Angkat  Laki-laki  dan Perempuan  yang  di  Adopsi  jika  ditinjau  dari Hukum Adat Batak Toba ?

## C.  Metode Penelitian
1.  Jenis & Sifat Penelitian
Penelitian  Jurnal  ini  menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu dengan mempelajari dan memahami berdasarkan kepustakaan  yang  menggunakan  bahan  buku literatur hukum yang berkaitan,peraturan perundang-undangan yang berlaku, berapa teori pendukung  yang  berkaitan  dan  didukung wawancara dengan tokoh adat lainnya.

## 2.  Sumber Bahan Hukum
Bahan penelitian yang digunakan dalam penulisan  skripsi  ini  adalah  data  dari  hasil penelitian kepustakaan yang dimana data – data tersebut  diperoleh  dengan  mengumpulkan  data

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
sekunder  seperti  data  yang  diperoleh  dari  hasil penelitian  berupa  laporan,jurnal  ilmiah  ,dan  lain – lain.
a.  Bahan  Hukum  Primer (bahan    yang mengikat secara umum) terdiri dari :
1)  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata (Burgelijk Wetboek)
2)  Undang-undang  Nomor  1  tahun  1974 tentang Perkawinan
3)  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak
4)  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1979
tentang Kesejahteraan Anak
b.  Bahan  Hukum  Sekunder    yaitu  yang
memberikan penjelasana dari bahan hukum primer  seperti  sebagai  bahan  kepustakaan berupa  buku,  majalah,  hasil  penelitian, makalah  dalam  seminar  dan  jurnal  yang berkaitan dengan penelitian.
c.  Bahan  hukum  Tersier  yaitu  bahan  yang memberikan  petunjuk  maupun  penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang mana terdiri dari :
1)  Kamus Hukum
2)  Kamus Besar Bahasa Batak Toba 3.  Teknik Pengumpulan Data Teknik yang digunakan dalam pengumpulan  data  penulisan  skripsi  ini  adalah dengan cara studi kepustakaan (library research)  yaitu  mengumpulkan  data  dengan melakukan penelitian terhadap bahan kepustakaan atau sekunder yang meliputi bahan hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier.  Menurut Koentjaraningrat teknik kepustakaan merupakan cara  pengumpulan  data  bermacam  -  macam material  yang  terdapat  diruang  kepustakaan, seperti  koran,  buku  -  buku,  majalah,  naskah, dokumen  dan  sebagainya  yang  relevan  dengan penelitian (Koentjaraningrat,1983 : 420) 6 .
6 Koentjaraningrat, Kamus Istilah Anhtropologi , Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,  Jakarta : Depdikbud, 1984, hal.420.
Sedangkan Menurut
Sugiyono, studi kepustakaan  berkaitan  dengan  kajian  teoritis dan  referensi  lain  yang  berkaitan  dengan  nilai, budaya  dan  norma  yang  berkembang  pada situasi  sosial  yang  diteliti,  Selain  itu  studi kepustakaan  sangat  penting  dalam  melakukan penelitian,  hal  ini  dikarenakan  penelitian  tidak akan  lepas  dari  literatur  -literatur  Ilmiah( Sugiyono, 2012 : 291 ) 7
Alat  penelitian  yang  digunakan  adalah studi  dokumen  (documentary  studies)  dengan mempelajari  dan  menganalisis  bahan  primer dan  sekunder  mengenai  Kedudukan  Anak Angkat  Dalam  Pembagian  Warisan  Menurut Hukum adat Batak Toba.

## 4.  Analisis Data
Analisis  data  adalah  kegiatan  yang mengubah data hasil penelitian menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mengambil  kesimpulan  dalam  suatu  penelitian Analisis  data  yang  digunakan  adalah  metode deskriptif    analitik,  yaitu  mendeskripsikan  data yang  dikumpulkan  berupa  kata-kata,  gambar, dan  bukan  angka.  Data  yang  berasal  dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan sebagainya, kemudian dideskripsikan  sehingga  dapat  memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas .
Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan penelitian dipelajari kebenarannya  kemudian  dihubungkan  dengan teori  dan  asas  hukum  yang  belaku  sehingga diperoleh  jawaban  atas  permasalahan  yang dirumuskan yaitu di  lapangan  yang  meliputi perilaku, sikap dan persepsi kepala adat dengan masyarakat  suku  Batak  Toba  yang  terkait maupun tidak dalam pengesahan pengangkatan
7 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D , Alfabeta, Bandung, 2012,hal.291

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
anak  pada  masyarakat  setempat.  Sedangkan data  sekunder (library  research) yang  berupa literatur-literatur  dan  sumber  pustaka  lainnya, serta  hasil-hasil  penelitian  terdahulu  yang  ada kaitannya dengan penelitian ini.

## II PEMBAHASAN
Untuk melaksanakan penelitian diperlukan  sesuatu  yang  memberi  arah  dalam usaha  memecahkan  masalah  dalam  penelitian, dan brikut adalah arahan tersebut :
a. Masyarakat  adalah  Sekumpulan  keluarga,
kelompok  dan  organisasi  sosial  dan/atau organisasi kemasyarakatan. 8
b. Batak  Toba  adalah  salah  satu  suku  batak yang  ada  di  negara  Indonesia  yang menganut  sistem  kekerabatan patrilineal
(garis  keturunan  dari  ayah).  Suku  batak ini kebanyakan  terdapat  di  daerah  provinsi Sumatera Utara.
c. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang  anak  dari  lingkungan  kekuasaan orang  tua,  wali  yang  sah  atau  orang  lain yang  bertanggung  jawab  atas  perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut,  kedalam  lingkungan  keluarga orang tua angkat.
d. anak  angkat  adalah  anak  yang  haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan
keluarga  orang  tua,  wali  yang  sah,  atau orang  lain  yang  bertanggung  jawab  atas perawatan,  pendidikan  dan  membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga  orang  tua  angkatnya  dilakukan menurut  adat  kebiasaan  maupun  melalui keputusan atau penetapan pengadilan. 9
8 Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 12 9 Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002 jo Pasal  1  butir  1  Peraturan  Pemerintah  Nomor  54
e. Anak Angkat dalam Suku Adat Batak Toba dikenal  istilah  anak naniain berasal  dari kata dasar  “ain”  artinya  “angkat”,  yang menurut  kamus  batak  toba  Indonesia karangan  J.Warneck,  anak  niain  berarti anak  angkat  sedangkan  mangain  artinya mengangkat  seseorang  menjadi  anak sendiri  misalnya  keluarga  yang  tidak memiliki anak. “Nain” ditambah kata depan “Na”  dalam  bahasa  Indonesia  artinya “yang”,jadi  “anak  naniain”  artinya  anak yang diangkat. 10
f. Orang  tua  angkat  adalah  pria  dan  wanita yang menjadi ayah dan ibu seseorang anak yang  bukan  anaknya  sendiri  atas  dasar kemanusiaan berdasarkan adat atau hukum  yang  berlaku,  orang  tua  angkat yang membiayai sekolah dan sebagainya. 11 g. Ahli waris adalah orang yang menggantikan kedudukan
pewaris di dalam
kedudukannya  terhadap  warisan,  baik untuk  seluruhnya,  maupun  untuk  sebagian tertentu. 12
h. Harta  warisan  adalah  kekayaan  yang berupa keseluruhan aktiva dan pasiva yang ditinggalkan pewaris dan berpindah kepada ahli  waris.  Keseluruhan  kekayaan  yang berupa  aktiva  dan  pasiva  yang  menjadi milik bersama ahli waris disebut boedel. 13
i. Pembagian  harta  warisan  dapat  dilakukan pada  saat  pewaris  masih  hidup  ataupun setelah pewaris meninggal dunia.
Tahun  2007  tentang  Pelaksanaan  Pengangkatan Anak, Pasal 1 butir 9 10 J.Warneck, Kamus Batak Toba Indonesia ,Bina Media, Medan, 2001
11 WJS  Poerwadarminta, Kamus  Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 1960 12 Ali Afandi, Hukum Waris , Hukum Keluarga dan  Hukum  Pembuktian ,  PT.  Bina  Aksara,  Jakarta, 1986, hal. 7.
13 Sjarif Surina Ahlan dan Nurul Elmiyah, Hukum Kewarisan Perdata Barat, Kencana Renada Media Group, Jakarta, 2006, hal. 11.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Kebanyakan para orang tua pada masyarakat  adat  melakukan  penunjukan atau  pembagian  terhadap  harta  warisan kepada  anak-anak  mereka  pada  saat  si- pewaris  (orang  tua)  masih  hidup.  Namun penyerahan  atau  pengoperannya  barang warisan  secara  resmi  baru  bisa  dilakukan sewaktu pewaris (orang tua) sudah meninggal  duniaHukum  waris  adat  adalah keseluruhan peraturan hukum dan peraturan-peraturan  adat  yang  mengatur tentang peralihan maupun penerusan harta warisan. 14

## A.  Pelaksanaan Pengangkatan Anak Dalam
Hukum Adat Batak Toba

## 1.  Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Positif
Anak  angkat  adalah  anak  orang  lain yang  dijadikan  anak  dan  secara  lahir  batin diperlakukan seakan-akan sebagai anak kandung sendiri “ada kecintaan/ kesayangan”. 15
Salah  satu  unsur  dalam  perbuatan  hukum pengangkatan anak adalah adanya kesepakatan  antara  orang  tua  anak  yang  akan di  angkat  dengan  orang  tua  yang  akan mengangkat anak. 16
Apabila suatu kesepakatan untuk melakukan perbuatan hukum pegangkatan anak tersebut  ditungkan  dalam  suatu  perjanjian, maka  untuk  itu  berlaku  ketentuan  dalam  Kitab Undang  Hukum  Perdata,  yaitu  ketentuan  dalam Pasal 1313 yang  menyebutkan:  “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana
14 Soerojo Wignjidipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1990, hal. 117 15 Muderis Zaini,O p.Cit, hal. 32 16 Edison, Mengangkat Anak, Dimuat Dalam Majalah Bulanan Jurnak Renvoi, No. 23Tahun II, April 2010, hal. 4.
satu  orang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya terhadap  satu  orang  lain  atau  lebih.”  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  yang  mengatur  tentang berbagai upaya dalam rangka untuk memberikan  perlindungan,  pemenuhan  hak-hak dan meningkatkan kesejahteraan anak.

## 2.  Pengangkatan  Anak  Angkat  Menurut Hukum Adat Batak Toba
Masyarakat  adat  Batak  Toba  yang menganut sistem patrilineal, lebih mengutamakan anak laki-laki untuk meneruskan garis  keturunan  ayah  atau  marga  agar  tidak menjadi  musnah  atau  hilang.  Namun  dengan perkembangan  zaman  sekarang  ini,  ada  juga yang  melakukan  pengangkatan  anak  terhadap anak  perempuan,  tetapi  anak  laki-laki  tetap menjadi prioritas yang utama bagi keluarga adat suku Batak Toba.
Bagi seorang ayah anak laki-laki adalah penerus  garis  keturunannya,  sehingga  anak laki-laki  sering  disebut  ayahnya  sebagai sinuan tunas  (tunas  yang  baru) .  Apabila  seorang  ayah tidak memiliki anak laki-laki, maka si ayah amat tercela  karena  silsilahnya  akan  terputus  dan seluruh  harta  bendanya  akan  diambil  alih  oleh saudara  saudaranya  (ditean).  Itulah  yang menyebabkan  pentingnya  arti  seorang  anak bagi  kehidupan  masyarakat  adat  Batak  Toba sehingga  apabila  dalam  suatu  keluarga  tidak mempunyai anak setelah menikah sekian tahun akan  megangkat  anak.  Ketentuan  yang  berlaku dan harus dilaksanakan bagi setiap masyarakat adat Batak Toba, seperti:
a. pamasu-masu on adalah Suatu pesta yang diharuskan  bagi  setiap  pria  dan  wanita Simalungun dengan cara-cara yang ditentukan oleh adat istiadat Batak Toba.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
b. marujung ngolu adalah Peristiwa
meninggal  dunia  yang  akan  terjadi  bagi setiap orang tanpa memandang suku, yang pemakamannya  dilaksanakan  berdasarkan adat isitiadat Simalungun di daerah tertentu.
c. Saur Matua adalah Pesta yang dilaksanakan sebagai penghormatan anak- anak,  cucu,  nini,  nono  kepada  orang tuanya yang sudah tua, dalam hal ini orang tua memiliki keturunan anak dan cucu yang sudah  menikah,  tidak  boleh  dilaksanankan .
d. Paulak  Istri adalah  pemulangan  istri kepada orang tuanya yang biasanya terjadi karena  istri  tidak  dapat  memberikan keturunan kepada suami, ini juga dilaksanakan secara adat Batak Toba. 17
Ketentuan  diatas  menjelaskan  bahwa pengangkatan  anak  bukan  merupakan  suatu ketentuan  dalam  adat  Batak  Toba  yang  harus dilaksanakan oleh masyarakat adat Batak Toba. Pemuka Adat/ Parsinabung menuturkan apabila dalam  suatu  keluarga  tidak  memiliki  anak  laki- laki, dahulu akan mengalami hal-hal berikut ini : a.  Putus marga.
b.  Apabila  dia  meninggal,  dia  tidak  sarimatua, yaitu  suatu  tingkatan  kesejahteraan  menurut adat  Batak  Toba  yang  berpengaruh  pada upacara kematian seseorang.
c. Dang  boi  pajongjong  adat  di  harajaon, yang artinya  bahwa  dia  tidak  boleh  mengadakan pesta  besar  seperti  pesta  tambak (ulaon turun).
d. Herana Tarpijjil (merasa terasing).
17 Wawancara  dengan  Bapak  Maksun
Simanullang di Kabupaten Humbang Hasundutan Pada 21 juni 2018 e. Mengkel di sihapataran, tangis di sihabunian (tertawa  di  tempat  ramai, tetapi menangis di tempat yang tersembunyi).
Pengangkatan  anak/ mangain dilakukan bagi keluarga yang membutuhkan seorang anak atau  keturunan  untuk  hadir  di  tengah-tengah keluarga  atau  kehidupan  mereka,  yang  sering dianggap anak kandung (lahir secara alami dari istri), boleh mengangkat anak dari senina suami istri, ibotona maupun  anak  orang  lain  yang sama sekali tidak memiliki hubungan darah atau keluarga.
Hukum adat mempunyai sifat yang visual atinya perhubungan  hukum  dianggap  hanya  terjadi oleh  karena  ditetapkan  dengan  suatu  ikatan yang dapat dilihat (tanda yang kelihatan). 18
3.  Alasan Pengangkatan Anak Pada

## Masyarakat Adat Suku Adat Batak Toba
Ada  juga  yang  berpendapat,  jika sepasang  suami  istri  tidak  memiliki  keturunan anak laki-laki, maka istri dipajagohon (diperbolehkan melakukan hubungan  suami istri dengan salah seorang namarhahanggi si suami) dan apabila si istri juga tidak dapat memperoleh anak  laki-laki  maka  istri  di paulak  tu  jabu  ni namatoras  na (dipulangkan  ke  rumah  orang tua).  Sehingga  dilakukan  Pengangkatan  anak dalam  hukum  adat  suku  Batak  Toba  yang disebut “ Dirajahon ”, yang  dilakukan  pada  suatu upacara  makan  bersama  yang  dihadiri  oleh keluarga,  anak  boru    anak  na  marhahanggi  di hadapan “dalihan  na  tolu” ,  yang  juga  disebut “Dalihan Nan Tungku Tiga (artinya Tungku Nan Tiga) adalah suatu ungkapan yang menyatakan kesatuan  hubungan  kekeluargaan  pada  suku batak. Didalam Dalihan Natolu terdapat 3 unsur hubungan  kekeluargaan,  yang  sama  dengan
18 Soepomo, Bab-bab  Tentang  Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, Hal. 98

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
tungku sederhana dan praktis yang terdiri dari 3
buah batu. 19 Ketiga unsur hubungan kekeluargaan itu ialah :
a.  Dongan Sabutuha (teman semarga) b.  Hulahula (keluarga dari pihak isteri)
c.  Boru  (keluarga  dari  pihak menantu laki- laki)
Pemuka-pemuka adat yang bertempat tinggal di sekeliling tempat tinggal orang yang mengangkat anak. Banyak fakta yang
mendorong dilakukannya pengangkatan anak. Menurut adat,
alasan dilakukannya pengangkatan anak adalah sebagai berikut: 20 a.  Karena tidak mempunyai anak.
b.  Karena belas kasihan kepada anak, diebabkan  orang  tuanya  tidak  mampu membiayai.
c.  Karena yatim piatu.
d.  Telah  mempunyai  anak  kandung  sendiri tetapi semua laki-laki atau semua perempuan.
e.  Atas  dasar  kepercayaan  sebagai  pemancing bagi  yang  tidak  atau  belum  punya  anak kandung.
f.  Untuk mempererat hubungan kekeluargaan. g.  Untuk menjamin hari tua.
Djaja  S.  Meliala,  mengatakan  bahwa alasan  terutama  yang  terpenting  dilakukannya pengangkatan anak karena: 21
a.  Rasa  belas  kasihan  terhadap  anak  terlantar atau  anak  yang  orang  tuanya  tidak  mampu memeliharanya.
b.  Tidak mempunyai anak dan ingin mempunyai anak untuk  menjaga dan memeliharanya di hari tua.
c.  Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di rumah maka akan dapat mempunyai anak sendiri.
d.  Untuk  mendapatkan  teman  bagi  anaknya yang sudah ada.
e.  Untuk menambah atau mendapatkan tenaga kerja.
f.  Untuk
mempertahankan ikatan perkawinan/kebahagiaan keluarga
19 Simanjuntak, Konflik  Kekuasaan , Yogyakarta : Universitas Gajah Mada, 1994, Hal 157 20 Ermeliana  Krisnawati, Aspek  Hukum Perlindungan Anak, CV. Utomo, Bandung, 2005, hal. 28.
21 Djaja S Meliala, Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia, Tarsito, Bandung, 1982, hal. 3

## 4.  Tata Cara Pengangkatan Anak (Adopsi) Menurut Hukum  Adat Batak Toba
Adapun  pengangkatan  anak  melalui upacara  adat  Batak  Toba  lebih  banyak dilakukan  oleh  masyarakat  dan  tidak  perlu  di minta  penetapannya  ke  pengadilan  walaupun ada beberapa masyarakat juga yang melakukan permohonan dan meminta penetapan pengadilan setelah melakukan upacara adat. pengangkatan  anak  yang  biasa  dilakukan  oleh adat Batak Toba yaitu dengan cara: 22
1.  Membawa  anak  angkat  ke  gereja  untuk tardidi/baptis (diberi  nama)  dengan  air  dan memakaikan baju putih kepada anak angkat.
2.  Upacara  adat/makan  yang  dihadiri  oleh keluarga, anak bora anak senina, dalihan na tolu (dingat martulang= somba marhula-hula, sisei  marsania=  manat  mardongan  tubu, holong marboru= elek marboru),
Parsinabung huta di tempat tinggal
3.  Orang  yang  mengangkat  anak  sebagai  arti pengumuman  kepada  orang  banyak.  Orang tua  dari  orang  tua  yang  mengangkat  anak memberikan 1 ekor ayam (dayok Pinanggang), dari  keluarga  sepepupu  juga memberikan  1  ekor  ayam (dayok  binator), hula-hula atau  Tulang  dari  pihak  ayah  dan Ibu  memberikan  ikan  mas/dekke  sayur/nai arsik. Untuk mengadakan upacara makan ini sebenarnya  dapat  juga  dilakukan  dengan tidak secara besar-besaran.
4.  Didaftarkan ke kantor catatan sipil setempat, agar  anak  angkat  tercantum  namanya sebagai anggota keluarga di kartu keluarga.

## B.  Kedudukan Anak Angkat Dalam
Pembagian Warisan Menurut Hukum adat
Batak Toba
22 .J. Gultom Raja Marpodang, ibid, hal 30

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## 1.  Kedudukan Anak Angkat dalam mewaris harta orangtua kandung
Kedudukan  anak  angkat  terhadap harta warisan orang tua angkatnya pada Hukum Adat  Batak  Toba  adalah  berhak  mewarisi  harta orang  tua  angkatnya,  tetapi  tidaklah  seperti proses pewarisan pada masyarakat adat lainnya yang  juga  menganut  system  kekeluargaan patrilineal  dimana  anak  angkat  dalam  hal pewarisan mendapatkan warisan dari dua pihak yaitu  dari  orang  tua  kandungnya  dan  juga  dari orang tua angkatnya. Berdasarkan hasil penelitian,  menurut  ketentuan  adat  setempat bahwa  anak  angkat  adalah  pewaris  dari  harta orang  tua  angkatnya.  Anak  angkat  tidak  lagi mempunyai  hak  mewaris  dari  orang  tua  asal mereka. Sedangkan mengenai banyaknya harta yang dapat mereka warisi ada 2 macam yaitu: a.  Anak  angkat  berhak  mewarisi  seluruh  harta kekayaan  yang  dimiliki  oleh  orang  tua angkatnya;  baik  itu  harta  bersama  ataupun harta  asal  dari  orang  tua  angkatnya.  (yaitu apabila  anak  angkat  telah  sah  secara  adat sebagai anak angkat penuh  sehingga status si  anak  telah  beralih  menjadi  anak  sah  dari orang tua yang mengangkatnya).
b.  Anak angkat berhak mewarisi harta bersama dan  harta  asal  orang  tua  angkatnya,  akan tetapi bagian yang mereka peroleh adalah ½ bagian  dari  pada  bagian  yang  didapat  oleh anak kandung baik yang berdampingan atau mewaris  secara  tunggal  (yaitu  apabila  anak angkat  tersebut  tidak  diangkat  secara  adat atau  pengangkatan  tersebut  tidak  dilakukan secara  terang  tunai,  ataupun  apabila  anak tersebut  diangkat  secara  semu,  hanya pengakuan  saja  dari  orang  tua  angkatnya saja.)

## 2.  Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewaris Harta Orang Tua Angkat
Putusnya hubungan kekeluargaan antara  si  anak  dengan  orang  tua  asalnya dikarenakan  telah  diadakannya  upacara  adat “Marhesek  hesek”  yang  bertujuan  memutuskan hubungan  si  anak  dengan  leluhur  dan  keluarga asal  (kandung)  nya.  Akibatnya  si  anak  tidak mempunyai  kewajiban  terhadap  orang  tua  dan leluhur  asalnya.  Makna  lain  dari  upacara  adat tersebut  adalah  untuk  memasukkan  si  anak kedalam  keluarga  ayah  dan  ibu  barunya sehingga  ia  berstatus  sebagai  anak  kandung yang  sah  dan  akan  menjadi  ahli  waris  yang dikemudian  hari  mewarisi  semua  hak  dan kewajiban dari orang tua angkatnya.
R.Soepomo  menyebutkan  di  dalam bukunya  yaitu  “Bab-Bab  Tentang  Hukum  Adat” bahwa  :  “Seorang  Putra  karena  diangkat  oleh keluarga  lain,  keluar  dari  hubungan  keluarga ayahnya,  sehingga  ia  kehilangan  segala  hak untuk mewarisi harta pusaka ayahnya.”

## 3.  Hak  Mewaris  Anak  Angkat  Menurut Hukum Adat Batak Toba
Dalam  budaya  batak  Toba  dikenal tujuan  hidup  atau  nilai  nilai  yang  berhubungan dengan keturunan :
a. Hagabeon (diberkati keturunan, apalagi sudah punya anak laki-laki),
b. Hamoraon (memiliki banyak harta kekayaan)
c. Hasangapon (sangat di hormati)
Hak  anak  angkat  dalam  adat  Batak Toba  dapat  disamakan  dengan  hak  anak kandung.  Karena  sebelum  seorang  anak diadopsi  atau  diangkat,  harus  melewati  proses adat  tertentu  yang  bertujuan  bahwa  orang tersebut  sudah  sah  secara  adat  menjadi marga dari  orang  tua  angkatnya.  Tetapi  memang  ada

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
beberapa jenis harta yang tidak dapat diwariskan  kepada  anak  tiri  dan  anak  angkat yaitu  Pusaka  turun  -  temurun  keluarga,  karena yang berhak memperoleh pusaka turun-temurun keluarga  adalah  keturunan  asli  dari  orang  yang mewariskan.
Beberapa hal positif yang dapat disimpulkan  dari  hukum  waris  adat  dalam  suku Batak yaitu laki-laki bertanggung jawab melindungi keluarganya, hubungan kekerabatan dalam  suku  batak  tidak  akan  pernah  putus karena  adanya  marga  dan  warisan  yang menggambarkan  keturunan  keluarga  tersebut. Dimana  pun  orang  batak  berada  adat  istiadat
(partuturan) tidak akan pernah hilang.
Hal  yang  penting  dalam  masalah warisan  ini  adalah  bahwa  pengertian  pewarisan itu  memperlihatkan  adanya  tiga  unsur  yaitu masing-masing  merupakan  unsur  essensial mutlak, yakni:
a.  Seseorang  peninggal  warisan  yang  pada wafatnya meninggalkan harta kekayaan.
b.  Seorang  atau  lebih  ahli  waris  yang  berhak menerima kekayaan yng ditinggalkan itu.
c.  Harta warisan atau harta peninggalan, yaitu kekayaan “in  concreto” yang  ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris itu.
Hasil Penelitian kami bahwa pembagian warisan  yang  terjadi  dalam  masyarakat  adat Batak Toba seperti:
a.  Jika  orang  tua  angkat  hanya  memiliki  1 orang anak angkat laki-laki atau perempuan, maka  harta  peninggalan  atau  warisan seluruhnya  diberikan  kepada  anak  angkat tersebut.
b.  Jika  orang  tua  angkat  memiliki  2  orang anak,  1  orang  anak  angkat  laki-laki  dan  1 anak kandung laki-laki, maka harta peninggalan  biasanya  diberikan  kepada kedua anak dengan bagian yang sama.
c.  Jika  memiliki  anak  1  orang  anak  kandung laki-laki dan 1 orang anak angkat perempuan, maka harta peninggalan diberikan  kepada  keduanya  dengan  bagian anak  laki-laki  lebih  besar  bagiannya,  anak perempuan  mendapat  uang  sedikit,  emas dan baju-baju jika mau.
d.  Jika  orang  tua  angkat  memiliki  3  orang anak,  2  orang  anak  laki-laki  dan  1  orang anak  angkat  perempuan,  maka  harta peninggalannya  diberikan  kepada  ketiga anak  tersebut  dengan  catatan  bahwa  anak laki-laki bagiannya lebih besar.
Jelas  terlihat  dari  pernyataan  tersebut bahwa tidak adanya lagi perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam pembagian harta  peninggalan  atau  warisan  orang  tua walaupun  anak  perempuan  mendapat  sekedar/ tidak  sama  bagian  dengan  anak  kandung. Pembagian  warisan  yang  berlaku  menurut hukum  adat  Batak  Toba  adalah  berdasarkan musyawarah  atau  kesepakatan  keluarga,  anak laki-laki  dan  anak  perempuan  sama-sama mendapat  warisan  walaupun  pembagiannya tidak  sama  besar.  Pembagian  warisan  ini  harus dihadiri  oleh tulang,  anak  boru  jabu yang ditunjuk, namarhahanggi  jabu  semarga,  gamut huta.
C.  Pembagian Harta Warisan Yang
Didapatkan  Oleh  Anak  Laki-Laki  Dan Perempuan  Yang  Diadopsi  Ditinjau  Dari Hukum Adat Batak Toba
Dalam  hal  pembagian  warisan  sama sekali  tidak  ada  persamaannya  dengan  apa yang  dikenal  didalam  hokum  Eropa.  Pada umumnya masing-masing ahli waris mempunyai status yang sama dan juga diperlakukan secara sama. Namun ada satu atau dua hak prerogatif.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Selain  itu,  ada  pula  berbagai  factor  yang mempengaruhi  pembagian  harta  peninggalan. Warisan  tidak  dianggap  sebagai  bulatan  utuh yang  dapat  dibelah-belah  ke  dalam  sejumlah bagian  yang  sama  persis. 23 Apapun  yang disisihkan  oleh  si  pewaris  /  bapak  untuk keperluan  hidupnya  sendiri  di  hari  tua,  akan berpindah  ketangan  anak  yang  mengurus  dia semasa  hidup  ( patuahon  ama ),  yang  pada umumnya  adalah  anak  bungsu  ,  ahli  waris  dari batu penggiligan cabe ( sitean panutuan )

## 1.  Pelaksanaan  Pembagian  Harta  Warisan
Yang  Didapatkan  Oleh  Anak  Laki-Laki Menurut Hukum Adat Batak Toba
System  pewarisan  menurut  garis  lelaki langsung disebut
mangihut-ihuton (menggantikan, melanjutkan): lelaki harus mewarisi  apa  yang  ditinggalkan  bapaknya  ( na tinadinghon ni amana, siihuthonon ni anak na).
Harta  kekayaan  memekar  kesamping (secara  kolateral)  jika  yang  meninggal  tidak memiliki  keturunan  laki  laki.  Galur  langsung orang seperti ini ( na mate punu ) menjadi punah.
Sumangot -nya  di  alambaka  tidak  di  puja  oleh keturunan  yang  masih  hidup:  ia  mengembara sendirian, dilupakan, dan akhirnya lenyap. Harta kekayaan turun ke anggota galur terdekat, uaris dan sisolhot .
Warisan, tading-tadingan atau tean- teanan ,  terdiri  dari  tanah  milik  orang  yang meniggal  serta  kekayaan  yang  lain  (Sinamot) yakni  Rumah, sopo (Lumbung  padi),  ternak, pepohonan, barang bergerak, serta utang singir- nya  (hutang  yang  harus  dia  bayar  dan  piutang
23 JC.Vergouwen, Masyarakat  Dan Hukum Adat Batak Toba , LK iS Pelangi Aksara,Yogyakarta,1986, Hal 380
yang  harus  dia  terima,  dan  uangnya)  akan  di serahkan kepada ahli waris laki-laki. 24
2.  Pelaksanaan  Pembagian  Harta  Warisan Yang  Didapatkan  Oleh  Anak  Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Toba
Anak Angkat perempuan akan memperoleh  tanah  secara  tradisional  adalah melalui  pauseang,  yaitu  pemberian  atau  hadiah yang  diberikan  kepada  anak  perempuan  ketika ia  menikah.  Hadiah  ini  dapat  diperoleh perempuan karena ia meminta kepada ayahnya atau  saudara  laki-lakinya,  dan  disahkan  secara adat.
Namun  karena  sifatnya  adalah  pemberian  atau hadiah, maka tidak dianggap sebagai hak waris.
a.  Indahan  arian,  ialah  pemberian  sebidang sawah  oleh  seorang  ayah  kepada  anak perempuannya  apabila  anak  perempuan tersebut telah  mempunyai anak. Jadi pemberian  ini  adalah  bermaksud  indahan arian bagi cucunya.
b.  Batu  ni  assimun,  ialah  pemberian  dari seorang  ayah  kepada  anak  perempuannya yang    sudah    mempunyai    anak.    Yaitu berupa    hewan    peliharaan    dan    emas. 25
Maksudnya  disini  adalah  pemberian  yang seolah-olah  sebagai  hadiah  bagi cucunya.
c.  Dondon  tua,  yaitu  pemberian  seorang  ayah kepada  anak  perempuannya  yang  telah melahirkan  anak  berupa  sebidang  sawah kepada  cucunya  yang  paling  besar  dan  si cucu boleh menerima setelah kakek meninggal dunia.
d.  Hauma      punsu      tali,      yaitu      pemberian dari      seorang      ayah      kepada      anak perempuannya, pemberian ini adalah
24 JC. Vergouwen, Ibid hal 363 25 J.C, Vergouwen, Ibid, hal 387

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
merupakan  pemberian  terakhir  dan  baru dapat  diterima  oleh  anak  perempuannya apabila si ayah meninggal dunia.
e.  Ulos    na    so    ra    buruk,    yaitu    pemberian dari    seorang    ayah    kepada    anak perempuannya.  Harta  pemberian  ini  adalah merupakan  sebagai  modal  pertama  pada saat mulai membangun rumah tangga. 26
Dalam keadaan demikian anak perempuan  masih  mempunyai  kesempatan beroleh  bagian  dari  “sinamot”  orangtuanya, lewat ulos dan pauseang (tanda sayang). Dalam membela  kesamaan/kesetaraan  derajat  antara anak perempuan dengan anak laki-laki sekarang ini dalam hukum adat Batak Toba ada ungkapan  :  “Sarupa  adop  do  marmeme  anak dohot  boru”.  Kesetaraan  anak  perempuan dengan anak laki-laki sangat digaris bawahi.

## 3.  Perkembangan  Pembagian  Harta  Warisan
Dalam  Masyarakat  Menurut  Hukum  Adat Batak Toba .
Dalam  pembagian  warisan  orang  tua. Yang  mendapatkan  warisan  adalah  anak  laki – laki  sedangkan  anak  perempuan  mendapatkan bagian  dari  orang  tua  suaminya  atau  dengan kata  lain  pihak  perempuan  mendapatkan warisan  dengan  cara  hibah.  Pembagian  harta warisan  untuk  anak  laki –  laki  juga  tidak sembarangan, karena pembagian warisan tersebut  ada  kekhususan  yaitu  anak  laki –  laki yang  paling  kecil  atau  dalam  bahasa  batak  nya disebut Siapudan dan dia mendapatkan warisan yang  khusus.  Dalam  sistem  kekerabatan Batak Parmalim ,  pembagian  harta  warisan  tertuju pada  pihak  perempuan.  Ini  terjadi  karena berkaitan  dengan  system  kekerabatan  keluarga
juga berdasarkan ikatan emosional
kekeluargaan. Dan bukan berdasarkan perhitungan  matematis  dan  proporsional,  tetapi biasanya  dikarenakan  orang  tua  bersifat  adil kepada  anak –  anak  nya  dalam  pembagian harta warisan.
Dalam  masyarakat  Batak  non- parmalim (yang  sudah  bercampur  dengan  budaya  dari luar),  hal  itu  juga  dimungkinkan  terjadi. Meskipun besaran harta warisan yang diberikan kepada  anak  perempuan  sangat  bergantung pada  situasi,  daerah,  pelaku,  doktrin  agama dianut  dalam  keluarga  serta  kepentingan keluarga.  Apalagi  ada  sebagian  orang  yang lebih  memilih  untuk  menggunakan  hukum perdata dalam hal pembagian warisannya.
Hak  anak  tiri  ataupun  anak  angkat dapat  disamakan  dengan  hak  anak  kandung. Karena  sebelum  seorang  anak  diadopsi  atau diangkat,  harus  melewati  proses  adat  tertentu. Yang  bertujuan  bahwa  orang  tersebut  sudah sah secara adat menjadi marga dari orang yang mengangkatnya.  Tetapi  memang  ada  beberapa jenis  harta  yang  tidak  dapat  diwariskan  kepada anak  tiri  dan  anak  angkat  yaitu  Pusaka  turun – temurun keluarga. Karena yang berhak memperoleh  pusaka  turun-temurun  keluarga adalah keturunan asli dari orang yang mewariskan.
Dalam  Ruhut-ruhut  ni  adat  Batak (Peraturan  Adat  batak)  jelas  di  sana  diberikan pembagian  warisan  bagi  perempuan  yaitu, dalam hal pembagian harta warisan bahwa anak perempuan  hanya  memperoleh:  Tanah  (Hauma pauseang), Nasi Siang (Indahan Arian), warisan dari  Kakek  (Dondon  Tua),  tanah  sekadar (Hauma  Punsu  Tali).  Dalam  adat  Batak  yang masih  terkesan  Kuno,  peraturan  adat – istiadatnya lebih terkesan ketat dan lebih tegas, itu ditunjukkan dalam pewarisan, anak

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
perempuan  tidak  mendapatkan  apapun.  Dan yang  paling  banyak  dalam  mendapat  warisan adalah  anak  Bungsu  atau  disebut Siapudan. Yaitu berupa Tanah Pusaka, Rumah Induk atau Rumah  peninggalan  Orang  tua  dan  harta  yang lain  nya  dibagi  rata  oleh  semua  anak laki – laki nya. Anak siapudan juga tidak boleh untuk pergi meninggalkan  kampong  halaman  nya,  karena anak  Siapudan  tersebut  sudah  dianggap sebagai penerus ayahnya, misalnya jika ayahnya  Raja  Huta  atau  Kepala  Kampung, maka  itu  Turun  kepada  Anak  Bungsunya (Siapudan).
Jika kasusnya orang yang tidak memiliki anak  laki-laki  maka  hartanya  jatuh  ke  tangan saudara ayahnya.
Sementara
anak perempuannya  tidak  mendapatkan  apapun  dari harta  orang  tuanya.  Dalam  hukum  adatnya mengatur bahwa saudara ayah yang memperoleh  warisan  tersebut  harus  menafkahi segala  kebutuhan  anak  perempuan  dari  si pewaris sampai mereka berkeluarga.
Dan  akibat  dari  perubahan  zaman, peraturan  adat  tersebut  tidak  lagi  banyak dilakukan  oleh  masyarakat  batak.  Khususnya yang sudah merantau dan berpendidikan. Selain pengaruh  dari  hukum  perdata  nasional  yang dianggap  lebih  adil  bagi  semua  anak,  juga dengan adanya persamaan gender dan persamaan  hak  antara  laki –  laki  dan perempuan  maka  pembagian  warisan  dalam masyarakat  adat  Batak  Toba  saat  ini  sudah mengikuti  kemauan  dari  orang  yang  ingin memberikan  warisan.  Jadi  hanya  masyarakat yang  tinggal  di  kampung  atau  daerahlah  yang masih menggunakan  waris  adat  seperti  di  atas. Beberapa  hal  positif  yang  dapat  disimpulkan dari  hukum  waris  adat  dalam  suku  Batak  Toba yaitu  laki-laki  bertanggung  jawab  melindungi keluarganya,  hubungan  kekerabatan  dalam
suku  batak  tidak  akan  pernah  putus  karena adanya marga dan warisan yang menggambarkan keturunan keluarga tersebut.

## III KESIMPULAN
a.  Pengangkatan  anak  pada masyarakat  adat Batak  Toba  pada  umumnya  dilakukan dengan  motivasi  karena  orang  tua  angkat tersebut  tidak  memiliki  anak,  karena  rasa belas  kasihan,  karena  kasih  sayang,  rasa kemanusiaan  dan  kesejahteraan  anak, demi  kepentingan  orang  tua  angkat,  untuk menjaga  dan merawatnya  di masa  tua  dan sebagai pancingan bagi mereka yang telah lama belum dikarunia anak, demi kepentingan  orang  tua  kandung  atau keluarga anak tersebut, orang tua kandung tidak  sanggup  untuk  membiayai  dan membesarkan anak tersebut, untuk mempertahankan
kebahagiaan dan keharmonisan perkawinan.Pelaksanaan
pengangkatan  anak  pada  masyarakat  adat Batak  Toba    dilakukan  dengan  cara upacara  adat  (makan  bersama)  yang dihadiri  oleh dalihan  na  tolu ,  pemuka  adat, gamot dan  keluarga  lainnya.  Selanjutnya keabsahan  pengangkatan  anak  haruslah dengan  suatu  keputusan  dan  penetapan pengadilan.
b.  kedudukan anak angkat tersebut mengakibatkan putusnya hubungan kekeluargaan  antara  anak  angkat  tersebut dengan  orang  tua  kandungnya,  namun dalam hal pembagian warisan anak angkat mempunyai kedudukan yang sama dengan anak  kandung.  Hanya  dalam  jumlah  besar bagiannya itu tergantung dengan orang tua yang  memberikan.  Terkadang  ada  orang tua memberikan bagian yang sama terhadap  anak  kandung  dan  anak  angkat,

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
ada  juga  yang  memberikan  sekedar  saja kepada  anak  angkat  dan  ada  juga  orang tua  yang  memberikan  seluruhnya  kepada anak  anak  angkat  jika  orang  tua  angkat sama sekali tidak mempunyai anak.
c.  Pengangkatan  anak  yang  tidak  dilakukan dengan  adat  Batak  Toba  dianggap  tidak
sah karena dalam adat BatakToba, pengangkatan anak harus dilakukan secara terang  dan  tunai  yang  artinya  harus diketahui oleh beberapa keluarga dan tidak harus  dibayar  dengan  uang  boleh  juga dengan  benda-benda  sebagai  pengganti pembayaran. Hal tersebut tidak menyebabkan  putusnya  hubungan  darah anak angkat dengan orang tua kandungnya dan  tidak  menimbulkan  akibat  hukum dengan orang tua angkatnya.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Buku
Ali Afandi, Hukum Waris ,  Hukum Keluarga dan Hukum  Pembuktian ,  PT.  Bina  Aksara, Jakarta, 1986
Sjarif  Surina  Ahlan,  Nurul  Elmiyah, Hukum Kewarisan Perdata Barat, Kencana
Renada Media Group, Jakarta. 2006
Djaja S Meliala, Pengangkatan Anak (Adopsi) Di Indonesia , Tarsito, Bandung, 1982
D.J.  Gultom  Raja  Marpodang, Dalihan  Natolu Nilai Budaya Suku Batak, tentang Struktur Wilayah Pemeritahan Harajaon Batak, CV.Armanda, Medan,1992
Iman  Sudiyat, Hukum  Adat –  Sketsa  Adat , Liberty, Yogyakarta, 1999
J. Warneck, Kamus  Batak  Toba  Indonesia ,Bina Media, Medan, 2001
J.C,  Vergouwen, Masyarakat  dan  Hukum  Adat Batak  Toba ,  PT.  LKis  Pelangi  Aksara,
Yogyakarta, 1986,
Koentjaraningrat, Kamus Istilah Anhtropologi , Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa,  Jakarta : Depdikbud, 1984, hal.420.
M.Nasir  Djamil,  2015  “ Anak  Bukan  Untuk Dihukum ”, Sinar Grafika, Jakarta  Timur
Muderis  Zaini, Adopsi  Suatu Tinjauan  Dari  Tiga Sistem  Hukum ,  Sinar  Grafika,  Jakarta, 2006
Togar  Nainggolan, Batak  Toba:  Sejarah  dan Transformasi  Religi, Bina  Media  Perintis, Medan, 2012
WJS  Poerwadarninta, Kamus  Besar  Bahasa Indonesia , Balai Pustaka, 1960 Rosnidar Sembiring Sembiring, Hukum
Keluarga ,  PT.Raja  Grafvindo  Persada, Jakarta, 2016
Simanjuntak, Konflik  Kekuasaan ,  Universitas
Gajah Mada, Yogyakarta, 1994 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-PERSS , Jakarta, 1982
Soepomo, Bab-bab  Tentang  Hukum  Adat,
Pradnya Paramita, Jakarta, 1996
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif  dan  R&D ,  Alfabeta,  Bandung, 2012
Wignjidipoero  Soerojo, Pengantar  dan  Asas- Asas  Hukum  Adat, CV.  Haji    Masagung, Jakarta,1990

## B.  Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang  No.  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1979  tentang Kesejahteraan Anak
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

## C.  Wawancara :
Bapak  Maksun  Simanullang  di  Kabupaten Humbang Hasundutan Pada 21 juni 2018

## D.  Jurnal :
Edison,  Mengangkat  Anak  Dimuat  dalam Majalah  Bulanan  Jurnal  Renvoi  No.23 Tahun 11 April 2010