## MODEL EFEKTIVITAS TATA KELOLA MELALUI SKEMA STAKEHOLDER DYNAMICS DESA AGROWISATA NGLINGGO
Anjar Dwi Astono 1 *
Faculty of Business & Communication, Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis anjar.astono@kalbis.ac.id
Sekarlita Indriani 2
Faculty of Business & Communication, Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis sekarlita.indriani@kalbis.ac.id
Davis Roganda Parlindungan 3
Faculty of Business & Communication, Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis davis@kalbis.ac.id
Michael Supriady Hutapea 4
Faculty of Business & Communication, Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis
2019104571@student.kalbis.ac.id
Vincent Louis Gunawan 5
Faculty of Business & Communication, Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis
2019104385@student.kalbis.ac.id
Marcelinus Billy Ardianto 6
Faculty of Business & Communication, Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis,
2019104485@student.kalbis.ac.id

## Diterima 28 November 2023 Disetujui 30 Desember 2023
Abstract- Despite Nglinggo Village's initiative in agrotourism development, challenges persist in its governance. The research's novelty lies in  its examination of agrotourism through the prism of  stakeholder dynamics,  amalgamated with the innovation  for  sustainability strategy concept.  Employing  a  qualitative  approach  within  the  constructivist  paradigm,  the  study unravels  the  intricacies  of  issues  within  the  tea plantation  agrotourism of  Nglinggo  Tourist Village,  Samigaluh,  Yogyakarta.  Findings  underscore  critical  success  factors  for  effective governance, including community participation, environmental sustainability, quality services, and  stakeholder  management.  In  conclusion,  a  comprehensive  model  integrated  into  the Nglinggo Tourist Village Tea Plantation Agrotourism development framework is essential, comprising  phases  such  as  preparation,  development,  implementation,  and  evaluation.  This model ensures ongoing reevaluation by all
Keywords: Agrotourism Planning; Economy; Implementation Outcomes; Nature

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang
Pariwisata menjadi salah satu penyumbang pendapatan yang besar bagi negara. Menurut WTO  pariwisata  telah  menyumbangkan  pendapatan  lebih  dari  US$3.5  Triliun  atau  6%  dari pendapatan  kotor  dunia  (Pakpahan  2018a).  Di  Indonesia  hingga  pada  awal  2020  tercatat sejumlah  wisatawan  mancanegara  sebesar  16.1  juta  wisatawan.  Hal  ini  berangsur-  angsung meningkat  dari  tahun  2010  yang  hanya  7  juta,  lalu  naik  menjadi  10.4  juta  pada  tahun  2015 (Pakpahan 2018a). Ada beberapa spot pariwisata yang dapat dikunjungi oleh masyarakat dalam negeri maupun luar negeri. Beberapa spot yang paling terkenal adalah Bali dan Yogyakarta. Di Yogyakarta  sendiri,  di  bawah  tahun  2010,  para  wisatawan  biasanya  melakukan  perjalanan untuk menikmati wisata budaya, namun setelah tahun 2012 wisata di Yogyakarta berkembang dari  kota  dengan  pariwisata  budaya,  menjadi  kota  dengan  pariwisata  pesona  alam  yang beragam, kuliner dan juga ekosistem pariwisata yang menarik untuk dikunjungi seperti Lava Tour dan beberapa ekosistem pariwisata lainnya (Rimapradesi and Surwandono 2022).
Salah satu titik wisata di wilayah Yogyakarta yang tidak berada di tengah kota melainkan pada sisi Baratnya adalah daerah Kulon Progo. Daerah Kulon Progo memiliki luas 596, 27 Km² Daerah  ini  menyimpan  potensi  wisata  yang  belum  banyak  dieksplorasi  dan  dijelajahi  oleh wisatawan.  Keunggulan  dari  Kulon  Progo  sekarang  ini  salah  satunya  karena  Bandara International Yogyakarta berada di Wates, Kulon Progo. Keberadaan bandara ini memberikan akses yang lebih mudah dan dekat bagi para wisatawan untuk dapat mengeksplorasi wilayah Yogyakarta terutama di Kulon Progo. Kulon Progo memiliki kontur tanah perbukitan karst atau kapur  yang  membentang  dari  Utara  ke  Selatan  dengan  puncak  tertingginya  yaitu  Puncak Suralaya  yang  berada  di  1020  Mdpl  (Pakpahan  2018a).  Salah  satu  daerah  di  dekat  dengan Puncak  Suralaya  adalah  Desa  Wisata  Nglinggo  yang  memiliki  daya  tarik  berupa  kebun  teh seluas 136 Hektar (Tour 2020).
Kawasan wisata Kulon Progo sendiri banyak dikelola lembaga masyarakat desa bernama desa wisata. Konsep desa wisata ini sendiri cukup berkembang sejak diberlakukannya UU No. 10  Tahun  2009  tentang  Pariwisata  dan  UU  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  dimana  desa diberikan  kewenangan  untuk  mengurus  dirinya  sendiri  atau  mandiri  dalam  pengelolaan pemerintahannya  berdasarkan  prakarsa  dari  masyarakat,  hak  asal-usul  serta  hak  tradisional yang diakui dan dihormati. Dusun Nglinggo sejak tahun 2004 ditetapkan oleh Pemda Kulon Progo  sebagai  desa  wisata  yang  berbasis  Community  Based  Tourism  yang  memanfaatkan komoditas  pertanian  dan  perkebunan  yang  sering  disebut  Agrowisata  (kulonprogokab.go.id 2016).  Agrowisata  sendiri  adalah  sebuah  konsep  pariwisata  yang  berbasis  pemanfaatan komoditi pertanian maupun perkebunan untuk kesejahteraan masyarakat (Swastika, Sri Budhi, and Urmila Dewi 2017). Artinya dari keragaman potensi pertanian maupun perkebunan yang mereka miliki, masyarakat tidak hanya sebagai penonton dalam sebuah ekosistem pariwisata melainkan justru menjadi bagian inti yang tidak terpisahkan dari pariwisata. Agrowisata dinilai cocok dikembangkan di desa ini mengingat tanah yang subur serta cuaca atau iklim yang sesuai dengan berbagai jenis tanaman baik itu tanaman keras maupun tanaman-tanaman perkebunan atau pertanian lainnya (kulonprogokab.go.id 2016).
Sejak lima tahun kegiatan agrowisata di Desa Wisata Nglinggo, objek wisata yang jadi andalannya  berupa  kebun  teh  belum  dapat  berkembang  secara  maksimal,  sebagaimana diharapkan  pada  awal  pengembangannya  (Sebua  and  Rusiana  2023).  Berdasarkan  beberapa hasil  penelitian  ditemukan  ada  beberapa  permasalahan  mengenai  tata  kelola  di  desa  wisata. Salah satunya kurang maksimalnya peran dari stakeholder yang memang menjadi pemain inti dalam pengelolaan agrowisata (Safitri 2022), masyarakat lokal sebagai stakeholder utama dari pariwisata  masih  termarjinalkan  dalam  bisnis  pariwisata,  mereka  memiliki  pemahaman
fenomena alam dan budaya, tetapi tidak memiliki kekuatan finansial dan keahlian yang cukup untuk  mengelolanya  (Astono  and  Herwin  2021),  rendahnya  komitmen  dan  partisipasi  antar stakeholder  akan  menyebabkan  pembangunan  desa  wisata  tidak  berjalan  dengan  maksimal (Oktadiani  2022),  komitmen  setiap  stakeholder  tidak  merata  menyebabkan  kolaborasi  antar stakeholders  terhambat  bahkan  menimbulkan  konflik  antar  mereka  (Fairuza  2017), minimimnya  perencanaan  program  promosi  pariwisata  desa  wisata  (Parlindungan  2021b), Faktor  SDM  dan  masalah  infrastruktur  yang  belum  memadai  dan  keterbatasan  dana  (Janar 2023) dan faktor penghambat terkait pendidikan dan kesiapan masyarakat (Pakpahan 2018). Dari uraian hasil penelitian diatas belum ada penelitian yang secara komprehensif fokus pada tata kelola stakeholder desa wisata yang efektif dalam tata kelola agrowisata. Sehingga tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan mengembangkan sebuah model atau kerangka kerja  tata  kelola  stakeholder  agrowisata  yang  berkelanjutan  sebagai  pedoman  dalam pembangunan desa wisata.

## 1.2 Landasan Teori

## 1.2.1 Model Tata Kelola
Model tata kelola agrowisata adalah suatu konsep pengelolaan wisata yang berbasis pada kegiatan pertanian atau perkebunan yang memanfaatkan aspek keunikan dari sektor tersebut untuk  menarik  wisatawan.  Penelitian  terbaru  yang  diterbitkan  pada  tahun  2021  oleh  Wayan dkk.,  menyebutkan  bahwa  model  tata  kelola  agrowisata  yang  efektif  harus  didasarkan  pada empat aspek utama, yaitu (Windia et al. 2007):
1. Keterlibatan  masyarakat  lokal  dalam  pengambilan  keputusan  dan  pengembangan program  agrowisata.  Hal  ini  bertujuan  untuk  memastikan  bahwa  program  yang dikembangkan dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.
2. Pengelolaan  lingkungan  yang  berkelanjutan,  termasuk  penggunaan  teknologi  yang ramah lingkungan dan pengurangan dampak negatif pada lingkungan.
3. Peningkatan  kualitas  produk  dan  layanan  yang  disediakan,  dengan  menyesuaikan dengan kebutuhan wisatawan dan memastikan keamanan serta kenyamanan wisatawan selama berkunjung.
4. Peningkatan  aksesibilitas  dan  promosi  yang  efektif,  melalui  pemanfaatan  teknologi informasi dan pemasaran yang terintegrasi.
Adapun  penjelasan  dari  beberapa  butir  di  atas  adalah  sebagai  berikut  keterlibatan masyarakat  lokal  dalam  pengambilan  keputusan  dan  pengembangan  program  agrowisata sangat penting karena dapat memastikan bahwa program tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi  masyarakat  setempat.  Dengan melibatkan masyarakat  lokal dalam pengambilan keputusan, para pengelola program  agrowisata dapat  memperoleh informasi  penting tentang kebutuhan  dan  harapan  masyarakat  terhadap  program  tersebut.  Selain  itu,  keterlibatan masyarakat  lokal  dapat  mendorong  partisipasi  dan  dukungan  mereka  terhadap  program, sehingga dapat meningkatkan kesuksesan program agrowisata tersebut.
Pengelolaan  lingkungan  yang  berkelanjutan  merupakan  aspek  penting  dalam pengembangan program agrowisata, karena sektor pertanian dan perkebunan memiliki dampak yang signifikan pada lingkungan (Ciolac et al. 2019). Oleh karena itu, penggunaan teknologi yang  ramah  lingkungan  dan  pengurangan  dampak  negatif  pada  lingkungan  harus  menjadi perhatian  utama  dalam  pengembangan  program  agrowisata  (Ammirato  et  al.  2020).  Hal  ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi modern yang lebih efisien dalam penggunaan energi dan pengelolaan limbah, serta memastikan bahwa semua aktivitas agrowisata berjalan

## ULTIMA Management | ISSN 2085-4587
dengan  memperhatikan  prinsip-prinsip  konservasi  dan  keberlanjutan  lingkungan  (Maulana 2021).
Peningkatan kualitas produk dan layanan yang disediakan merupakan faktor kunci dalam menarik  wisatawan.  Untuk  itu  kegiatan  agrowisata  harus  menawarkan  produk  dan  layanan yang  berkualitas  tinggi,  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  harapan  wisatawan.  Selain  itu,  faktor keamanan dan kenyamanan wisatawan selama berkunjung juga harus menjadi perhatian utama. Para  pengelola  harus  memastikan  bahwa  infrastruktur  dan  fasilitas  yang  tersedia  aman  dan nyaman bagi para wisatawan (Practices 2014). Selain itu akomodasi dan kuliner adalah salah satu aspek yang paling menarik bagi wisatawan (Nidar, Sutisna, and Firmansyah 2018).
Peningkatan  aksesibilitas  dan  promosi  yang  efektif  merupakan  faktor  penting  dalam menarik wisatawan.  Hal  ini dapat  dilakukan dengan memanfaatkan teknologi  informasi dan pemasaran  yang  terintegrasi,  seperti  penggunaan  situs  web  dan  media  sosial  untuk mempromosikan  agrowisata  dan  menyediakan  informasi  yang  lengkap  dan  akurat  tentang program  dan  fasilitas  yang  tersedia.  Selain  itu,  aksesibilitas  yang  baik  juga  harus  menjadi perhatian, dengan menyediakan transportasi dan akses jalan yang mudah ditempuh ke lokasi agrowisata (Roth and Ochterski 2016).

## 1.2.2 Stakeholder Dynamics
Teori Stakeholder Dynamics mengemukakan bahwa dalam suatu organisasi atau proyek, terdapat berbagai pihak yang memiliki kepentingan atau sering disebut stakeholder (Eden and Ackermann  2021).  Interaksi  antar  stakeholder  tersebut  dapat  mempengaruhi  keberhasilan organisasi atau proyek tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan manajemen stakeholder yang baik  untuk  memastikan  kepentingan  semua  pihak  dapat  terpenuhi.  Implementasi  teori stakeholder  dynamics  dapat  dilakukan  dengan  beberapa  cara.  Pertama,  melalui  identifikasi stakeholder, yaitu mengidentifikasi siapa saja pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu  organisasi  atau  proyek.  Kedua,  mengelola  stakeholder  yaitu  memastikan  kepentingan semua  pihak  terpenuhi  melalui  komunikasi  partisipatif  dan  keterlibatan  mereka  dalam pengambilan  keputusan.  Ketiga,  mengukur  pengaruh  stakeholder,  yaitu  mengukur  seberapa besar  pengaruh  stakeholder  terhadap  tingkat  keberhasilan  organisasi  atau  proyek  (Freeman 2015).
Contoh  implementasi  teori  stakeholder  dynamics  dapat  dilihat  pada  penelitian  yang dilakukan oleh Mesa dkk., mengenai manajemen stakeholder pada proyek pembangunan jalan tol di  India. Penelitian tersebut  menemukan bahwa manajemen stakeholder yang baik  dapat meningkatkan  dukungan  masyarakat  dan  mengurangi  risiko  konflik  dalam  proyek pembangunan  jalan  tol  tersebut.  Selain  itu,  penelitian  juga  menunjukkan  pentingnya mengidentifikasi stakeholder yang tersembunyi atau tidak terlihat, seperti masyarakat adat atau kelompok  minoritas,  dalam  manajemen  stakeholder.  Dalam  teori  ini,  penting  untuk memastikan kepentingan semua pihak terpenuhi  dan dilakukan dengan cara yang transparan dan  partisipatif.  Dengan  demikian,  manajemen  stakeholder  yang  baik  dapat  meningkatkan keberhasilan organisasi atau proyek yang dilakukan (Blanco-Mesa, Gil-Lafuente, and Merigó 2018).

## 1.2.3 Agrowisata
Agroturisme atau agrowisata adalah kegiatan pariwisata yang dilakukan di wilayah yang berbasis pertanian atau perkebunan. Mohd Nazri Hassan et al. (2021) menjelaskan agrowisata merupakan  bentuk  alternatif  dari  pariwisata  yang  menawarkan  pengalaman  berbeda  dengan pariwisata konvensional, dimana wisatawan dapat terlibat langsung dalam kegiatan pertanian atau perkebunan.
Agrowisata  sendiri  memiliki  beberapa  seluk  beluk,  yaitu  sebagai  berikut  menawarkan pengalaman yang berbeda dari pariwisata konvensional. Wisatawan dapat belajar dan terlibat langsung  dalam  kegiatan  pertanian  atau  perkebunan,  seperti  memetik  buah  atau  menanam sayuran. Hal ini memberikan pengalaman yang unik dan berbeda dari pariwisata konvensional (Mansor et al. 2015). Agrowisata dapat memberikan peluang penghasilan tambahan bagi petani dengan  membuka  lahan  pertanian  atau  perkebunan  sebagai  tempat  wisata.  Dengan  begitu petani dapat memperoleh penghasilan tambahan dari wisatawan yang berkunjung.
Agrowisata dapat meningkatkan kesadaran lingkungan, karena wisatawan dapat melihat langsung bagaimana kegiatan pertanian atau perkebunan dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan. Hal ini dapat memotivasi wisatawan untuk lebih peduli dan sadar akan pentingnya konservasi  lingkungan.  Disamping  itu  agrowisata  dapat  mendorong  pengembangan  wilayah pedesaan  untuk  meningkatkan  perekonomian  melalui  sektor.  Hal  ini  secara  tidak  langsung dapat  membantu  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  di  wilayah  pedesaan  (Tanralili 2019).
Disisi lain, agrowisata juga memiliki tantangan tersendiri, seperti membutuhkan investasi yang besar dalam pengembangan infrastruktur dan fasilitas, serta membutuhkan manajemen yang baik untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan wisatawan. Selain itu, perlu juga dipertimbangkan dampak lingkungan dari kegiatan agrowisata, sehingga harus dikelola dengan cara yang berkelanjutan dan ramah lingkungan (Mahmoodi, Roman, and Prus 2022).

## 1.3 Kerangka Penelitian
Framework  ini  menggambarkan  pendekatan  secara  komprehensif  dalam  menyusun model  tata  kelola  stakeholder  agrowisata  di  Desa  Wisata  Nglinggo,  Samigaluh,  Kabupaten Kulon  Progo  yang  menjadi  studi  kasus  dalam  penelitian  ini.  Rujukan  model  tata  kelola stakeholder  dalam  menyusun  framework  dari  penelitian  ini  berdasarkan  model  tata  kelola pengembangan agrowisata berkelanjutan di Zimbabwe yang dikembangkan oleh Baipai dkk., (Baipai et al. 2023a). Hal ini dipertimbangkan bahwa model tata kelola stakeholder tersebut sangat  penting  sebagai  panduan  bagi  para  stakeholder,  khususnya  dalam  pengembangan agrowisata  berkelanjutan  dari  perspektif  negara  berkembang  seperti  Indonesia.  Model  ini menggambarkan bahwa agrowisata merupakan strategi diversifikasi usaha berkelanjutan yang membutuhkan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, seperti dari pemerintah, petani, pelaku usaha, pemilik lahan, media massa dan sebagainya.
Proses kolaborasi melalui integrasi dengan menggunakan sistem manajemen di bidang pariwisata  berdasarkan  faktor  penentu  keberhasilan  (Critical  Success  Factors/CSF)  sebagai indikator keberhasilan kinerja kompetitif organisasi usaha (Marais, Du Plessis, and Saayman 2017).  Proses  ini  juga  memperhatikan  prinsip-prinsip  pembangunan  keberlanjutan  demi kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal dan pelestarian lingkungan berdasarkan pendekatan triple bottom line dalam pembangunan keberlanjutan (Elkington 1997) sebagai berikut yaitu,
Pertama,  melalui  perencanaan  yang  matang,  melibatkan  berbagai  pihak  termasuk pemerintah daerah, petani, dan pelaku wisata, desa dapat mengembangkan visi yang jelas untuk pengembangan  pariwisata  yang  berkelanjutan.  Keterlibatan  pemerintah  dalam  merumuskan kebijakan  yang  mendukung,  serta  penekanan  pada  aspek  sosial,  budaya,  dan  lingkungan, menjadi  dasar  bagi  kesuksesan  tata  kelola.  Kedua,  dalam  tahap  implementasi  dalam menerapkan  kebijakan  secara  efektif,  dengan  berfokus  pada  peran  penting  stakeholder  dan aspek-aspek  ekonomi,  sosial,  dan  lingkungan.  Hasil  akhirnya  adalah  pengembangan agrowisata  yang  berkelanjutan,  yang  tidak  hanya  menciptakan  peluang  ekonomi  tetapi  juga melestarikan lingkungan dan memajukan masyarakat setempat. Program keberlanjutan sering disebut  juga  dengan  konsep  Triple  Bottom  Line  (TBL)  karena  mengembangkan  konsep
tersebut diintegrasikan dengan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial (Pranicevic and Peterlin 2015). Ini artinya Elkington berpendapat berhasilnya sebuah bisnis dalam jangka panjang tidak hanya didasarkan pada ukuran untung atau rugi secara materi, namun juga pada kesejahteraan sekitar masyarakat dan keselamatan serta kesehatan planet bumi ini (Elkington 1997). Dengan Framework  ini  memberikan  landasan  yang  kuat  untuk  program  pengembangan  potensi pariwisata alam yang belum tereksplorasi di Desa Wisata Nglinggo.
Selain  itu,  framework  ini  memberikan  penekanan  pada  kompetensi  petani  dan  pelaku wisata dalam mengelola agrowisata dengan baik. Dengan memberikan pelatihan dan dukungan yang diperlukan, mereka dapat mengoptimalkan pengalaman wisatawan dan menciptakan daya tarik yang lebih besar. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, termasuk upaya konservasi  alam  dan  lingkungan  agar  Desa  Wisata  Nglinggo  mampu  mencapai  tujuan pariwisata  yang  berkelanjutan,  serta  memberikan  dampak  positif  yang  dapat  dirasakan  oleh semua  pihak  terkait,  baik  dalam  aspek  ekonomi,  sosial,  maupun  lingkungan  (Nuringsih  and Nuryasman  2021).  Dengan  demikian,  framework  ini  menjadi  landasan  yang  kokoh  untuk merencanakan,  mengimplementasikan,  dan  mencapai  hasil  yang  berkelanjutan  dalam pengembangan agrowisata di daerah ini melalui regulasi, konservasi, dan kelangsungan hidup (Roxas,  Rivera,  and  Gutierrez  2020).  Peningkatan  penghasilan  dan  sumber  pendapatan masyarakat  lokal  namun  juga  memperkuat  konservasi  keanekaragaman  hayati,  artinya membangun  dan  mengembangkan  ekonomi  tanpa  membebani  sumber  daya  alam  (Nguyen 2021).
Implikasi dari framework ini dalam penelitian adalah bahwa penelitian akan lebih terarah dan  berfokus  pada  langkah-langkah  yang  konkret  dalam  pengembangan  agrowisata berkelanjutan  di  Desa  Wisata  Nglinggo.  Framework  ini  memberikan  panduan  yang  jelas mengenai  tahapan  perencanaan,  implementasi,  dan  evaluasi,  serta  menggarisbawahi pentingnya melibatkan berbagai stakeholder, termasuk pemerintah, petani, pelaku usaha, dan masyarakat lokal.
Dengan  memahami  framework  ini,  penelitian  dapat  menghasilkan  rekomendasi  yang lebih  konkret  untuk  pemerintah  daerah,  kelompok  petani,  dan  pelaku  wisata  dalam  upaya meningkatkan  tata  kelola  agrowisata  yang  berkelanjutan  di  daerah  tersebut.  Selain  itu, framework ini juga membantu mengidentifikasi potensi konflik kepentingan yang dapat diatasi dengan  baik  dalam  rangka  mencapai  tujuan  pariwisata  yang  berkelanjutan  di  Desa  Wisata Nglinggo seperti yang diuraikan pada Gambar 2 dibawah ini.
Gambar 1. Research Framework Sumber: Olahan Peneliti (2023)

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Dalam penelitian ini berupaya ingin mengetahui lebih dalam tata kelola stakeholder dalam pengembangan agrowisata perkebunan teh di Desa Wisata Nglinggo, Samigaluh, Yogyakarta. Teori Stakeholder Dynamics, Model Tata Kelola dan pendekatan Triple Bottom Line (TBL) dalam pembangunan berkelanjutan menjadi dasar teori dari penelitian ini, sehingga nantinya dapat mengembangkan sebuah model atau kerangka kerja tata kelola stakeholder yang efektif dalam pengembangan agrowisata yang berkelanjutan sebagai pedoman dalam pembangunan desa wisata.
Peneliti menggunakan metode kualitatif secara deskriptif pada objek penelitian secara natural agar dapat tergambar kompleksitas permasalahan stakeholder berdasarkan informasi terperinci dari sudut padang para informan dan observasi lingkungan dengan situasi yang alami (Hadi, Asrori, and Rusman 2021), lalu peneliti melakukan interpretasi dan analisis data yang terkumpul  terkait  peran  dan  kepentingan  stakeholder  dalam  pengembangan  tata  kelola agrowisata perkebunan teh di Desa Wisata Nglinggo.
Peneliti  menggumpulkan  data  primer  melalui  teknik  wawancara  mendalam  kepada informan  dan  catatan  observasi  lapangan  berdasarkan  peran  dan  kepentingan  stakeholder. Dalam  pemilihan  informan  menggunakan  teknik  purporsive  sampling  dengan  kriteria
memiliki  pengalaman  dan  berperan  aktif  dalam  pengembangan  agrowisata.  Informan pertama, Teguh, sebagai  kepala dusun Nglinggo  dan dikenal  sebagai  perintis Desa  Wisata Nglinggo. Informan kedua, D adalah ketua komunitas pemuda dan pemilik usaha transpotasi wisata  Nglinggo  berusia  40-an  tahun.  Informan  ketiga,  E,  lulusan  SMA  berusia  28  tahun sebagai  pengelola  cafe  dan  salah  satu  anggota  komunitas  pemuda  Nglinggo.  Informan keempat, T, sebagai ketua kelompok wanita tani dan pelaku usaha wisata kuliner berusia 41 tahun.  Informan  kelima,  T,  sebagai  pengelola homestay dan  anggota  pengurus  Pokdarwis Nglinggo. Informan keenam, A, selaku staf ahli pemerintah daerah Kulon Progo berusia 45 tahun.  Informan  ketujuh,  S,  sebagai  ketua  kelompok  tani  kebun  teh  Nglinggo  berusia  65 tahun.
Dalam penelitian ini juga menggunakan metode observasi lapangan untuk melengkapi data primer dari hasil wawancara mendalam (Hadi et al. 2021). Observasi lapangan dilakukan dengan cara merekam menggunakan video dan foto untuk mendeskripsikan lokasi dan situasi wilayah penelitian. Hasil observasi dituangkan bentuk catatan lapangan mempelajari kondisi dan keadaan fisik dan non-fisik yang berhubungan dengan fenomena yang menjadi subjek penelitian. Wawancara dan observasi dilakukan oleh peneliti di Desa Wisata Nglinggo dari tanggal 8 Agustus sampai dengan 13 Agustus 2023.
Sebelum  turun  ke  lapangan,  peneliti  mengumpulkan  data  sekunder  sebagai  data pendukung penelitian melalui studi kepustakaan berbagai dokumen, peraturan, artikel jurnal dan  sumber  data  sekunder  lainnya  yang  terkait  dengan  desa  wisata.  Selain  itu  peneliti melakukan diskusi pendahuluan dengan staf ahli dari Dinas Pariwisata Kulon Progo untuk mendapatkan gambaran awal sejarah, situasi, kondisi dan para pelaku usaha di Desa Wisata Nglinggo.
Untuk analisis data menggunakan metode analisis Strauss & Corbin yaitu open coding, axial coding dan selective coding . Tujuannya untuk mendapat penjelasan yang lebih dalam dan sistematis terhadap fenomena yang diteliti dengan cara dengan mengidentifikasi peran dan kepentingan  para  stakeholder,  lalu  melakukan  kategorisasi  (Hadi  et  al.  2021).  Hal  ini disebabkan  para  informan  harus  menjawab  pertanyaan  yang  berbeda-beda  sesuai  dengan peran,  kepentingan  dan  pengalamannya  masing-masing  dalam  pengelolaan  Desa  Wisata Nglinggo.  Untuk  olah  data  menggunakan  aplikasi  Nvivo  12  berdasarkan  tema  yang teridentifikasi  dan  digunakan  untuk  menyusun  kerangka  model  tata  kelola stakeholder ( framework ).

## 3. HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI
Model  tata  kelola stakeholder dalam  pengembangan  Desa  Wisata  Nglinggo  yang berkelanjutan  dilihat  dari  sisi  peran  penting  dan  keterlibatan  masing-masing stakeholder , faktor  pendukung,  identifikasi  potensi  dalam  pengembangan  argowisata  di  Desa  Wisata Nglinggo,  Samigaluh  Kabupaten  Kulon  Progo,  Yogyakarta.  Pada  model  tata  kelola  ini dijelaskan sebagai kerangka kerja sesuai arah tanda panah sebagai alur tahapan dalam model pada gambar 2.

## 3.1 Fase Perencanaan

## 3.1.1 Tahap 1 Kebijakan Pemerintah Daerah dan Lokal
Para stakeholder mengakui bahwa pengembangan desa wisata sangat bergantung dari faktor ekonomi, sosial, politik, budaya, hukum dan lingkungan yang dapat mendorong atau menghambat  pengembangan  Desa  Wisata  Nglinggo.  Kebijakan  politik  dan  ekonomi sepertiperan pemerintah harus mampu menjamin kepentingan pemilik lahan, kelompok petani, pelaku usaha dan investor melalui regulasi yang adil dan jelas, serta menyusun kebijakan yang
mampu  mengintegrasikan  semua  pihak  yang  berkepentingan  dalam  pengembangan pariwisata desa wisata (Putri and Adinia, 2018;Surya et al., 2021; Prasetya and Kushartanti, 2022; Permatasari, 2022). Dari hasil temuan penelitian menunjukan bahwa kebijakan yang dituangkan  dalam  regulasi  belum  mampu  mengatur  hubungan  antara  pemilik  lahan, kelompok petani kebun teh dan pelaku pariwisata secara kolaboratif, bahkan menimbulkan konflik  kepentingan  diantara  mereka.  Proses  pembangunan  desa  wisata  selalu  diwarnai dengan berbagai bentuk  konflik kepentingan para stakeholder (Pemila and Luqman 2022). Menurut  informan,  konflik  horizontal  antar stakeholder yang  terjadi  menandakan  bahwa pemerintah  daerah  sendiri  belum  mampu  merumuskan  kebijakan  yang  memiliki  visi  dan roadmap yang  jelas  dalam  pengembangan  agrowisata  berkelanjutan  serta  rencana  jangka panjang  yang  mengintegrasikan  sektor  industri  pariwisata  dan  agribisnis  sesuai  dengan kondisi masyarakat lokal serta mengakomodir kepentingan pemilik lahan, kelompok tani dan pelaku usaha. Kebijakan pemerintah daerah masih cenderung lebih fokus pada aspek teknis seperti  program  pendampingan  dan  pelatihan  daripada  aspek-aspek  strategis  dalam pengembangan  agrowisata  yang  menyentuh  persoalan  mendasar  (Arifin  and  Ardhiansyah, 2020;  Iqbal,  2022).  Disisi  lain  masih  ada  kendala  ego-sektoral  dalam  hal  koordinasi  antar lembaga pemerintah, seperti yang diutarakan oleh salah satu informan,
”Porsi  tugas  dari  dinas  hanya  pendampingan  dan  pelatihan,  petani  butuh  ini  ya difasilitasi.  Masalahnya  roadmap  secara  strategi  harus  seperti  apa  belum  sampai kesana.  Selain  itu  belum  ada  koordinasi  antar  dinas.  Sepertinya  belum  bisa  duduk bersama karena ada ego sektoral. Itu yang susah, kecuali di tingkat top-nya misalnya bupati turun tangan.  Karena konsep agrowisata berkelanjutan  ini pasti  melibatkan banyak sektor dan kepentingan. Kesadaran itu memang harus dimiliki semua pihak yang terlibat.”
Aspek  sosial-budaya  juga  harus  menjadi  perhatian  terutama  untuk  mendorong partisipasi  masyarakat  lokal  agar  dapat  mengali  potensi  daerah  dalam  pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dimana tidak hanya sektor alam dan komoditas tapi juga sektor sosial budaya untuk didorong menjadi destinasi wisata termasuk dari kelestarian lingkungan alam  (Suprihanto,  Muhamad,  and  Nurgraheni  2020).  Aspek  lingkungan  juga  merupakan pondasi  penting  dalam  pengembangan  agrowisata  yang  berkelanjutan  dalam  menjaga kelestarian  alam.  Untuk  itu  program-program  konservasi  dan  pelestarian  alam  oleh pemerintah  perlu  didukung  kebijakan  yang  memberi  arah  yang  jelaskan  dan  mampu mengintegrasikan  semua  sektor  dan  para  pihak  yang  terlibat  dalam  agrowisata  ini  (Iqbal 2022).
Aspek  hukum  juga  perlu  menjadi  perhatian  pemerintah  menyangkut  regulasi  dalam pengelolaan usaha agrowisata seperti masalah perijinan (Fairuza 2017). Salah satu informan menyampaikan  hambatan  dalam  memperoleh  perijinan  operasional  kendaraan  transpotasi pariwisata,  seperti  Uji  KIR  (Uji  Kelayakan  Kendaraan)  bagi  armada  kendaraan  yang digunakan untuk agrowisata. Hal ini dikarenakan spesifikasi dan model kendaraannya yang ada  di  kawasan  Desa  Wisata  Nglinggo  ini  sangat  berbeda  dengan  ketentuan  umum  bagi kendaraan angkutan umum yang  ada. Seharusnya pemerintah dapat memberikan kemudahan dalam  uji  KIR  untuk  spesifikasi  kendaraan  khusus  transpotasi  umum  agrowisata  ini  atau minimal ada organisasi otomotif resmi yang mewadahi jenis kendaraan tersebut.
Disamping itu para pembuat kebijakan, baik ditingkat pemerintah daerah dan lokal harus menciptakan iklim yang kondusif dalam pengembangan agrowisata. Langkah pertama adalah    pemerintah    perlu    memperhatikan    berbagai    aspek    yang    dapat    mempengaruhi
perkembangan  agrowisata  tersebut  dalam  jangka  panjang.  Untuk  itu  perlu  upaya  dalam mendorong  komunikasi  partisipatif  antar  lembaga  pemerintah  daerah  dan  lokal,  serta pengawasan yang efektif  terhadap para stakeholder yang terlibat agar masalah yang muncul tidak  menimbulkan  konflik  yang  berkepanjangan  (Ramandhani,  2021;  Kusuma,  2018; Oktarina et al. 2022).

## 3.1.2 Tahap 2 Peran Pemerintah dalam Sektor Pariwisata dan Perkebunan
Pada tahap ini peran pemerintah tingkat daerah hingga lokal sangat penting, karena dapat  mempengaruhi  perkembangan  agrowisata  keberlanjutan  yang  ditopang  oleh  industri pariwisata  dan  budidaya  perkebunan  teh  di  Desa  Wisata  Nglinggo,  khususnya  dalam  hal merespon dan mengatasi isu-isu strategi dan konflik kepentingan yang terjadi diantara para para petani, pelaku usaha, pemilik lahan dan investor. Berdasarkan hasil temuan lapangan, pengelolaan agrowisata pada Desa Wisata Nglinggo belum terintegrasi secara utuh dan masih bersifat parsial, terutama antara kelompok tani kebun teh dan pelaku wisata, artinya mereka masih berjalan sendiri-sendiri dan belum ada upaya kolaborasi yang saling menguntungkan antar kedua belah pihak. Dari pihak kelompok petani kebun teh merasa hanya dimanfaatkan sebagai objek dan tidak ada kontribusi yang positif dari kehadiran para wisatawan di daerah tersebut, maupun kompensasi kepada petani kebun teh atas kerugian yang ditimbulkan akibat dampak  pariwisata  seperti  polusi  kendaraan  wisata  dan  kerusakan  lahan  perkebunan  dan tanaman teh akibat kehadiran wisatawan tersebut. Menurut informan, permasalahan ini sudah pernah  disampaikan  ke  pemerintah  daerah  untuk  dicarikan  solusinya,  namun  tidak  pernah terselesaikan  dengan  baik.  Pihak  pemerintah  dipandang  belum  mampu  mengatasi  dan menyelesaikan konflik kepentingan yang terjadi, serta belum adanya regulasi yang jelas dalam mengatur dan mengatasi hal tersebut.
Selain itu pemerintah daerah juga harus mampu mengidentifikasi potensi-potensi yang dapat dikembangkan dari sektor agrowisata secara inovatif, dengan mengacu pada prinsip- prinsip pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan alam agar pengembangan wilayah berdampak positif secara jangka. Untuk itu perlu upaya  peran  aktif  pemerintah  daerah  dalam  melibatkan  semua  pihak  yang  berkepentingan dengan  cara  mengadopsi  strategi  partisipatif  dan  komunikasi  yang  efektif  dalam  proses perencanaan, pelaksanan dan pengambil keputusan dalam menyusun rencana pembangunan berkelanjutan  tersebut,  serta  memberi  ruang  resolusi  konflik  kepentingan  antar  para stakeholder (Oktarina, S. Sumardjo, et al., 2022; Notonegoro, 2020; Sudirman, 2020). Temuan dalam penelitian ini terlihat para petani, pelaku usaha dan pemilik lahan memiliki peran besar dalam mendorong pengembangan agrowisata Desa Wisata Nglinggo.  Mereka sendiri telah menyadari untuk melakukan diversifikasi usaha pertanian konvesional ke sektor agrowisata. Namun selain faktor kesadaran, faktor kesediaan dan kemauan pemilik lahan dan kelompok petani menjadi hal penting. Faktor ini harus menjadi perhatian seluruh para stakeholder dan pembuat kebijakan untuk meminimalisir dampak negatif yang muncul dalam pengembangan agrowisata yang berkelanjutan.

## 3.1.3 Tahap 3 Lahan Perkebunan Sebagai Keunggulan Kompetitif
Pada tahap ini yang menjadi titik fokus pada lahan perkebunan yang merupakan elemen penting dalam agrowisata di Desa Wisata Nglinggo. Hal ini menjadi modal utama sebagai keunggulan kompetitif usaha agrowisata yang perlu dieksplorasi menjadi komoditi inovatif yang dapat dipasarkan kepada para wisatawan. Seperti paket wisata edukasi perkebunan untuk meningkatkan  pengalaman  wisatawan,  serta  ketersedian  alam  pendukung  seperti  gunung,
sungai, hutan dan sumber daya alam lainnya yang dapat dimanfaatkan secara optimal dalam pengembangan  agrowisata,  namun  tetap  memperhatikan  konservasi  dan  kelestarian  alam selain  kultur  warga  lokal  dan  iklim  di  wilayah  Desa  Wisata  Nglinggo,  seperti  yang disampaikan oleh salah satu informan,
”Awalnya  kami  disini  adalah  petani  tradisional  yang  hanya  menanam  tanaman musiman seperti jagung dan singkong. Tahun 1990-an melalui Dinas Perkebunan dan Kehutanan waktu itu ada program penanaman tanaman teh untuk alih fungsi lahan yang bertujuan untuk konservasi alam, karena lahan di wilayah Nglinggo ini cukup tajam kemiringan lahan tanahnya diatas 45 derajat sehingga kalau dibiarkan seperti itu akan menyebabkan longsor dan erosi. Nah setelah ditanami teh, selang sekitar 10 tahun kemudian, tanaman teh tersebut terus berkembang dan orang-orang dari luar dusun datang ke sini untuk melihat tanaman teh itu sambil menikmati alam sekitarnya. Dari situ mulai kami kembangkan paket-paket wisata dan edukasi seperti pengolahan teh dan kopi, pembuatan gula aren dan kolang kaling, dan terakhir kami buat paket pengolahan susu kambing”
Masyarakat lokal telah menyadari potensi keunggulan kompetitif yang mereka miliki, namun kesadaran itu tidak cukup harus ada upaya dan kemampuan mereka dalam menjaga kelestarian lingkungan, selain penyediaan infrastruktur dan sarana pendukung lainnya, seperti perbaikan jalan, homestay , restoran, armada transpotasi dan aktivitas pemasaran agrowisata melalui  media  sosial  dan  aplikasi  digital  yang  dapat  berkontribusi  sangat  penting  dalam mengangkat keunggulan kompetitif usaha agrowisata tersebut (Baipai et al. 2023). Hal yang paling  mendasar  adalah  semangat  wirausaha  dalam  membentuk  kompetensi  yang  mampu menjalankan usahanya secara jangka panjang (Alexander and Layman 2021).

## 3.1.4 Tahap 4 Kompetensi Petani dan Pelaku Wisata
Tahap ini fokus pada mengidentifikasi kompetensi kelompok petani dan pelaku usaha wisata dalam perencanaan yang berkelanjutan sebagai  bagian model efektivitas tata kelola stakeholder dalam pengembangan agrowisata di Desa Wisata Nglinggo. Kompetensi petani dan  pelaku  usaha  wisata  perlu  digali  lebih  jauh,  terutama  terkait  dengan  keahlian  dan ketrampilan yang mereka miliki saat ini dengan  kompetensi keahlian dan keterampilan yang harus mereka miliki untuk pengembangan agrowisata berkelanjutan (Oktarina, Sumardjo, et al.  2022). Hal ini didasari bahwa kompetensi yang dibutuhkan kelompok petani dan pelaku wisata yang akan melakukan diversifikasi usaha ke sektor pariwisata akan sangat berbeda dari mereka yang berasal dari pertanian yang konvensional. Untuk itu diperlukan sebuah program pelatihan dan pendampingan yang dirancang untuk kebutuhan dan peningkatan kompetensi yang  baru  bagi  kelompk  petani  dan  pelaku  wisata  dalam  pengembangan  agrowisata, khususnya  yang  berbasis  pada  pariwisata  berkelanjutan  yang  tidak  hanya  mementingkan aspek ekonomi, namun juga aspek sosial budaya dan kelestarian lingkungan alam sekitarnya (Baipai  et  al.  2023).  Hal  ini  sangat  penting,  karena  selain  peningkatan  ketrampilan  dan keahlian namun juga merubah persepsi melalui pola pikir mereka yang lebih inovatif. Selain kompetensi  wirausaha  lainnya  seperti  pengelolaan  keuangan,  SDM,  pelayanan  pelanggan, promosi  dan pemasaran  serta kemampuan bahasa asing  dalam berkomunikasi  dengan para wisatawan, khususnya dari manca negara.

## 3.2 Fase Pengembangan

## 3.2.1 Tahap 1 Pengembangan Kebijakan
Pada fase ini peran pemerintah daerah cukup penting dalam pengembangan prinsip- prinsip pembangunan yang berkelanjutan yang berbasis agrowisata, karena posisi pemerintah daerah  berada  pada  struktur  paling  atas  terkait  dalam  pembuat  kebijakan  wilayahnya. Pemerintah  harus  memiliki  kerangka  kerja, roadmap dan  arah  kebijakan  berbasis  prinsip- prinsip  pembangunan  pariwisata  berkelanjutan  yang  jelas  dan  menyeluruh  dalam menciptakan  iklim  yang  kondusif  untuk  mendukung  pengembangan  agrowisata  yang berkelanjutan  desa  wisata  (Roxas  et  al.  2020).  Titik  perhatian  pada  kepentingan  para stakeholder yang terlibat, termasuk dalam hal ini kerjasama dan koordinasi antar kantor dinas pemerintah  daerah  dalam  menjalankan  kebijakannya,  serta  peran  pengawasan  yang profesional agar tercipta manfaat dan keberlangsungan usaha bagi pelaku wisata, petani kebun teh,  masyarakat  lokal  dan  program  pelestarian  alam  dengan  memperhatikan  budaya  lokal, kondisi alam dan geografi wilayah. Selain itu peran pemerintah daerah perlu memperhatikan peluang  dan  tantangan  apa  saja  yang  muncul  dalam  menerapkan  kebijakan  tersebut (Wihastuti and Oktavia 2022).

## 3.2.2 Tahap 2 Pengembangan dalam Pendekatan Multi-Stakeholder
Pemerintah  dalam  hal  ini  kementerian  pariwisata,  kementerian  pertanian  dan kementerian  lain  hingga  ke  pemerintah  daerah  yang  bertanggungjawab  dalam  program pengembangan agrowisata yang berkelanjutan harus satu suara dan satu visi. Para stakeholder yang terlibat dalam pengembangan ini perlu didorong untuk membentuk lembaga konsultasi dan koordinasi sebagai wujud dari pendekatan multi-stakeholder (Eshun and Mensah 2020). Fungsinya pertama ,  sebagai  jembatan  antar stakeholder dalam  mengembangkan  program tersebut  agar mereka memiliki  persepsi  dan visi bersama para stakeholder melalui strategi adaptasi  dan  inovasi. Kedua ,  sebagai  lembaga  komunikasi  yang  diharapkan  mampu mendorong  tingkat  partisipatif  antar  instansi  pemerintah  dan  para stakeholder . Ketiga , lembaga monitoring kepatuhan para stakeholder berdasarkan prinsip-prinsip agrowisata yang berkelanjutan, selain untuk mengatasi konflik kepentingan antara para stakeholder sebagai sebuah resolusi.

## 3.2.3 Tahap 3 Strategi Diversifikasi Usaha Perkebunan
Tahap ini fokus pada upaya mengadopsi inovasi-inovasi dalam pengembangan produk dan  jasa  layanan  pariwisata  yang  dibutuhkan  pada  sektor  agrowisata.  Langkah  strategi diversifikasi usaha perkebunan yang perlu dilakukan adalah hal pertama terkait kesepakatan dan  komitmen  dari  seluruh  para stakeholder yang  terlibat  (Vera  2009).  Setelah  mereka diberikan  informasi  yang  memadai  tentang  manfaat  dari  diversifikasi  usaha  agrowisata, selanjutnya  upaya  pengembangan  diversifikasi  usaha  dalam  bentuk  paket  wisata,  edukasi wisata dan atraksi budaya, seperti yang diutarakan oleh salah satu informan,
”Lahan di sini hanya perkebunan, ya metode kami menawarkan paket-paket edukasi wisata.  Edukasi  pembuatan  teh  dari  petik  sampai  jadi  teh  sangrai.  Lalu ada  paket proses  pengambilan  nira  dari  pohon  aren  sampai  menjadi  gula  aren  sama  kolang kaling. Ada juga paket pembuatan kopi. Lalu di sini  juga ada kesenian namanya Tari Lengger Tapeng. Keberadaan kesenian Lengger Tapeng di sini memang sudah cukup lama,  inilah  kita  sodorkan  juga  ke  wisatawan  dari  sisi  atraksi  kebudayaan.  Terus akhir-akhir  ini  juga  kami  tambah  dengan  susu  kambing,  mengingat  warga  disini banyak yang memelihara kambing jadilah sebuah paket edukasi wisata. Setelah itu
lah,  orang  kampung  sini  baru  pada  sadar,  ternyata  kegiatan  yang  kami  lakukan sehari-hari  ini  sebagai  petani,  yang  bagi kami hal biasa, bagi orang lain ternyata menjadi sesuatu yang berbeda dan menjadi sumber pendapatan tambahan buat warga disini.”
Selain  melakukan  inovasi  melalui  paket  wisata,  hal  yang  perlu  diperhatikan  adalah penyediaan infrastruktur dan sarana sebagai penunjang dan pendukung strategi diversifikasi usaha seperti  penyediaan homestay, rumah makan, transpotasi,  akses jalan dan  akomodasi sebagai bagian penting yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam menjalankan strategi ini.

## 3.2.4 Tahap 4 Pengembangan Usaha Agrowisata
Pengembangan melalui program pendampingan dan pelatihan bagi petani dan pelaku usaha oleh pemerintah daerah dan pihak terkait dengan membekali mereka dengan ketrampilan dan keahlian kewirausahaan di bidang pariwisata. Karena kurangnya ketrampilan, minimnya informasi  dan  pengetahuan  terkait  tentang  usaha  agrowisata  yang  digelutinya  akan berpengaruh pada tingkat kehadiran para wisatawan (Parlindungan 2021). Temuan penelitian menunjukan  bahwa  peningkatan  ketrampilan  para  petani  dan  pelaku  usaha  dalam  hal pelayanan  pelanggan,  kebersihan,  keramahan-tamahan  dan  kenyamanan  pengunjung  akan mempengaruhi kinerja usaha agrowisata, seperti yang dipaparkan oleh salah satu informan,
”Kami selalu mengingatkan ke warga kami disini, bahwa pelayanan yang pertama adalah  ramah  tamah  dan  kebersihan.  Artinya  memang  Sapta  Pesona  harus  kita terapkan betul-betul disini. Dan sisi ramah tamah dan kebersihan itu yang utama agar pengunjung  yang  datang  kesini  merasa  nyaman.  Karena  kalau  sudah  tidak  ramah tamah,  orang  pasti  sudah  tidak  mau  datang  lagi,  jadi  nggak  suka  lagi.  Akhirnya dengan kondisi itu warga masyarakat yang terlibat mulai ada titik kesadaran. Selain itu  untuk  kebersihan,  setiap  minggu  warga  disini  pasti  kerja  bakti.  Paling  nggak menyapu halaman masing-masing dan menyapu jalan utama.”
Aspek  pengembangan  sarana  penginapan  juga  menjadi  perhatian  para  warga  sekitar setelah  makin  banyak  wisatawan  yang  berkunjung  ke  Desa  Wisata  Nglinggo.  Dampaknya kreatifitas pelaku usaha mulai tumbuh dengan menyediakan sarana penginapan dalam bentuk homestay bagi wisatawan yang ingin menginap. Selain itu mendorong masyarakat lokal untuk berinovasi  salah  satunya  penyediaan  kendaraan  transpotasi  dengan  merubah  mobil  biasa menjadi  mobil  jeep  dan mobil  shuttle (odong-odong)  sebagai  armada  transpotasi  para pengunjung ke lokasi objek wisata yang ada di kawasan Desa Wisata Nglinggo.

## 3.3 Fase Implementasi

## 3.3.1 Tahap 1 Penerapan Kebijakan
Iklim yang kondusif dan mendukung akan memudahkan dalam penerapan kebijakan, seperti menyusunan peraturan petunjuk pelaksana yang jelas, pengawasan dan pemantauan dalam  penerapan  kebijakan  tersebut  serta  peran  komunikasi  publik  yang  efektif  dengan menjunjung tinggi pada prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Perlu ada upaya dari  pemerintah  pusat  hingga  daerah  untuk  melakukan  pendekatan  multi-sektoral  yang mendorong keterlibatan dari berbagai pihak lain ( multi-stakeholder ) seperti akademisi, media massa, asosiasi, para ahli dan sebagainya untuk mendukung pengembangan agrowisata yang berkelanjutan (Widiawaty, Pramulatsih, and Pebriani 2018). Tantangan dan hambatan yang

## ULTIMA Management | ISSN 2085-4587
dihadapi adalah pertentangan dan konflik kepentingan antara para stakeholder sebagai dampak dari  pengembangan  tersebut  yang  perlu  dicari  solusinya  untuk  mengatasinya.  Untuk mengatasi  hal  tersebut  adalah  lemabaga  komunikasi  dan  koordinasi  dengan  pendekatan organisatoris yang difasilitasi oleh lembaga pemerintah dengan melibatkan para ahli dibidang pengembangan perkebunan dan pariwisata serta pihak-pihak yang terkait (Iqbal 2022).

## 3.3.2 Tahap 2 Keterlibatan Berbagai Stakeholder (Multi-Stakeholder)
Dibutuhkan peran pemerintah dalam menerapkan pendekatan multi - stakeholder dari berbagai stakeholder yang  mengarah  dalam  bentuk  kerjasama  dan  koordinasi  untuk menfasilitasi  pengembangan  agrowisata  yang  berkelanjutan.  Pemerintah  harus  konsisten dalam  mengawasi  penerapan  kebijakan, menindak  tegas  para stakeholder yang  melanggar peraturan, mengatasi konflik antar stakeholder yang muncul dan mengelola akses informasi ke  berbagai  pihak  yang  berkepentingan.  Penyampaian  informasi  mengenai  kebijakan  dan proses implementasi  melalui  sosialisasi  yang  jelas  dan  transparan  secara  lintas  sektoral. Selain  itu menyerap berbagi permasalahan yang muncul di masyarakat lokal yang berperan penting memberikan informasi tentang dampak yang muncul dari kegiatan usaha agrowisata tersebut.  Proses  tersebut  harus  didukung  melalui  komunikasi  partisipatif  yang  dilakukan secara  berkala  dengan  semua stakeholder ,  disertai  pemantauan  atau  pengawasan  dari penerapan  kebijakan  tersebut,  termasuk  kerjasama  dan  koordinasi  dengan  semua  elemen masyarakat yang terlibat dalam usaha agrowisata (Dewi 2018).

## 3.3.3 Tahap 3 Agrowisata Berbasis Perkebunan
Tahap  ini  melibatkan  implementasi  strategi  diversifikasi  usaha  perkebunan  yaitu pengembangan agrowisata berbasis perkebunan melalui komunikasi partisipatif, koordinasi, konsultasi  serta  kesepakatan  diantara  para stakeholder yang  terlibat  dalam  mengambil keputusan.  Pengembangan  agrowisata  harus  sesuai  dengan  tiga  pilar  pembangunan berkelanjutan  yaitu  faktor  ekonomi,  sosial  dan  lingkungan.  Para stakeholder yang  terlibat harus tahu dan mematuhi terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan dalam hal konservasi alam dan lingkungan perkebunan dalam pengelolaan sumber daya selama proses pengembangan agrowisata yang berkelanjutan.

## 3.3.4 Tahap 4 Pengelola Agrowisata
Pada  tahap  ini  diharapkan  para stakeholder yang  terlibat  dapat  memahami  dan menerapkan  keahlian  dalam  pengelolaan  agrowisata  berbasis  perkebunan  melalui ketrampilan hospitality dan kewirausahaan dengan berpegang pada kepatuhan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

## 3.4 Fase Hasil
Pada tahap ini dari penerapan kebijakan prinsip berkelanjutan berbasis perkebunan, keterlibatan  para  pihak  yang  berkepentingan  dengan  pendekatan multi-stakeholder kerjasama,  koordinasi,  komunikasi  dan  sosialisasi  kebijakan  dalam  mendukung pengembangan  dan  pengelolaan  agrowisata  berkelanjutan  berbasis  perkebunan,  pada akhirnya  diharapkan  dapat  menciptakan  konservasi  keragaman  hayati  dan  peningkatan kualitas  lingkungan  lahan  perkebunan  secara  jangka  panjang.  Proses  ini  harus  dilakukan melalui komunikasi partisipatif untuk memastikan suara dan permasalahan dari masyarakat lokal  dapat  terdengar  dan  peran  pemerintah  dalam  memantau  dan  mengawasi  selama penerapan kebijakan tersebut perlu dilakukan secara konsisten.

## ULTIMA Management | ISSN 2085-4587
Wujud hasil dari program ini adalah menciptakan jaringan kolaborasi dan integrasi antara para pelaku, pengembangan sumber daya alam serta potensi dari agribisnis dan pariwisata dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan melalui inovasi produk dan layanan pariwisata pada  lingkungan  perkebunan  berbasis  konservasi  alam  untuk  menciptakan  kelestarian lingkungan  sebagai  dimensi  lingkungan,  pembangunan  sosial  melalui  pemberdayaan  dan partisipasi masyarakat sebagai dimensi sosial, serta pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan nilai tambah ekonomi masyarakat lokal sebagai dimensi ekonomi,  sehingga  melahirkan  kehidupan  masyarakat  yang  lebih  baik  selaras  dengan lingkungan alam sekitar.

## 4. KESIMPULAN

## 4.1 Kesimpulan
Hasil  penelitian  yang  telah  disajikan  menggambarkan  pentingnya  pengembangan model tata kelola agrowisata yang efektif secara holistik dan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai kesuksesan dalam agrowisata, empat aspek utama perlu diperhatikan dengan cermat. Pertama ,  keterlibatan  masyarakat  lokal  dalam  pengambilan  keputusan  dan  pengembangan program agrowisata berkelanjutan merupakan fondasi yang kuat untuk memastikan program tersebut  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  aspirasi  masyarakat  setempat.  Ini  juga  dapat meningkatkan  partisipasi  dan  dukungan  dari  masyarakat  lokal,  yang  sangat  penting  untuk keberlanjutan  program  tersebut. Kedua ,  pengelolaan  lingkungan  yang  berkelanjutan  harus menjadi perhatian utama, mengingat dampak signifikan yang dapat ditimbulkan oleh sektor pertanian dan perkebunan terhadap lingkungan. Penggunaan teknologi ramah lingkungan dan komitmen  pada  prinsip-prinsip  konservasi  menjadi  hal  yang  sangat  penting. Ketiga , peningkatan kualitas produk dan layanan agrowisata serta perhatian terhadap keamanan dan kenyamanan  wisatawan  merupakan  faktor  penentu  dalam  menarik  wisatawan. Keempat , promosi yang efektif dan aksesibilitas yang baik melalui teknologi informasi dan transportasi yang mudah harus diintegrasikan dalam upaya memperluas daya tarik agrowisata.

## 4.2. Implikasi/Batasan dan Saran untuk Penelitian Selanjutnya
Selain  itu,  agrowisata  sebagai  bentuk  alternatif  dari  pariwisata  konvensional menawarkan peluang yang unik. Wisatawan dapat terlibat langsung dalam kegiatan pertanian atau  perkebunan,  memungkinkan  mereka  untuk  memahami  lebih  dalam  proses  produksi makanan dan pentingnya konservasi lingkungan melalui kegiatan edukasi wisata. Agrowisata juga memberikan kesempatan kepada petani untuk mendapatkan penghasilan tambahan dan lapangan kerja baru, serta mendorong pengembangan wilayah pedesaan. Namun, perlu diingat bahwa agrowisata juga menghadapi tantangan, seperti investasi besar dalam infrastruktur dan manajemen yang cermat untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan wisatawan, serta dampak lingkungan yang harus dikelola secara berkelanjutan.
Terakhir, teori stakeholder dynamics menjadi penting dalam konteks pengembangan agrowisata. Mengidentifikasi, mengelola, dan mengukur pengaruh stakeholder yang beragam dalam  program  agrowisata  adalah  langkah  kunci  untuk  memastikan  keberhasilan  dan keberlanjutan  program  tersebut.  Pengelolaan stakeholder yang  baik  dapat  meningkatkan dukungan masyarakat, mengurangi risiko konflik, dan memastikan bahwa kepentingan semua pihak  terpenuhi  dengan  transparan  dan  partisipatif.  Keseluruhan,  hasil  peneltiian  ini  ini menyediakan model tata kelola sebagai dasar yang kuat untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan  agrowisata  yang  berkelanjutan  dan  bermanfaat  bagi  masyarakat  lokal  dan lingkungan alam.

## ULTIMA Management | ISSN 2085-4587
Meskipun penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai model tata  kelola  stakeholder  dalam  pengembangan  Desa  Wisata  Nglinggo  yang  berkelanjutan, terdapat beberapa limitasi yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian ini bersifat deskriptif dan  kualitatif,  sehingga  generalisasi  hasil  mungkin  terbatas  pada  konteks  Desa  Wisata Nglinggo dan tidak dapat secara langsung diterapkan pada wilayah lain. Kedua, wawancara dan observasi sebagai metode pengumpulan data dapat mencerminkan perspektif terbatas dari responden dan peneliti, serta kemungkinan adanya bias dalam interpretasi data. Selain  itu,  faktor-faktor  eksternal  yang  tidak  dapat  diprediksi  atau  dikontrol  sepenuhnya, seperti perubahan kebijakan pemerintah atau kondisi ekonomi global, dapat mempengaruhi implementasi  model  tata  kelola  stakeholder  ini.  Oleh  karena  itu,  hasil  penelitian  ini  perlu diinterpretasikan  dengan  mempertimbangkan  konteks  khusus  Desa  Wisata  Nglinggo  dan perlu diperhatikan dalam menggeneralisasi temuan ini ke konteks lain yang lebih luas.

## 5. REFERENSI
Alexander, W., & Layman, C. V. (2021). FLOW EXPERIENCE DAN ENTREPRENEURIAL SATISFACTION DALAM BISNIS BERKELANJUTAN DI INDONESIA ERA COVID19. Ultima Management: Jurnal  Ilmu Manajemen , 13 (2), 242-255.
Ammirato, S., Felicetti, A. M., Raso, C., Pansera, B. A., & Violi, A. (2020). Agritourism and sustainability: What we can learn from a systematic literature review. Sustainability , 12 (22), 9575.
Arifin,  P.,  &  Ardhiansyah,  N.  N.  (2020).  Penerapan  Komunikasi  Pembangunan Berkelanjutan  Dalam  Pengelolaan  Desa  Wisata  Berbasis  Kearifan  Lokal  di Yogyakarta. Jurnal Nomosleca , 6 (1).
Astono, A. D., & Herwin, H. (2021). Identification of The Characteristics of Menoreh Coffee and Cocoa Potential and Its Contribution to Tourism. Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi Bisnis , 4 (1), 131-142.
Baipai, R., Chikuta, O., Gandiwa, E., & Mutanga, C. N. (2023). A framework for sustainable agritourism development in Zimbabwe. Cogent Social Sciences , 9 (1), 2201025.
Blanco-Mesa,  F.,  Gil-Lafuente,  A.  M.,  &  Merigó,  J.  M.  (2018).  Subjective  stakeholder dynamics  relationships  treatment:  a  methodological  approach  using  fuzzy  decision- making. Computational and Mathematical Organization Theory , 24 , 441-472.
Ciolac, R., Adamov, T., Iancu, T., Popescu, G., Lile, R., Rujescu, C., & Marin, D. (2019). Agritourism-A  Sustainable  development  factor  for  improving  the  ‘health’of  rural settlements. Case study Apuseni mountains area. Sustainability , 11 (5), 1467.
Dewi,  H.  K.  (2018). Analisis  Komunikasi  Partisipatoris  pada  Kelompok  Masyarakat Kampung Ekologi Temas (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
Eden, C., &  Ackermann, F. (2021). Modelling  stakeholder dynamics for  supporting  group decision and negotiation:  theory to  practice. Group Decision and Negotiation , 30 (5), 1001-1025.
Elkington,  J.  (1997).  The  triple  bottom  line. Environmental  management:  Readings  and cases , 2 , 49-66.
Eshun,  G.,  &  Mensah,  K.  (2020).  Agrotourism  niche-market  in  Ghana:  a  multi-stakeholder approach. African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure , 9 (3), 319-334

## ULTIMA Management | ISSN 2085-4587
Fairuza, M. (2017). Kolaborasi antar stakeholder dalam pembangunan inklusif pada sektor pariwisata (studi kasus wisata Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi). Kebijakan Dan Manajemen Publik , 5 (3), 1-13.
Freeman, R. E. (2015). Stakeholder theory. Wiley encyclopedia of management , 1-6.
Hadi, A. & Rusman, R. (2021). Penelitian kualitatif studi fenomenologi, case study, grounded theory, etnografi, biografi . CV. Pena Persada.
Iqbal,  M.  (2022).  PEMBERDAYAAN  MASYARAKAT  DALAM  PENGEMBANGAN DESA  WISATA  MELALUI  KONSEP  COMMUNITY  BASED  TOURISM  DAN SUSTAINABLE  TOURISM. AT  TAMKIN:  Jurnal  Pengembangan  Masyarakat Islam , 2 (1), 09-27.
JANAR, K. Y. T. (2023). KOLABORASI PEMERINTAH KALURAHAN DAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA KEBUN TEH NGLINGGO (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD" APMD").
Kusuma, V. A. (2018). Komunikasi Partisipatif dalam Community Based Tourism Sebagai Upaya  Menciptakan  Masyarakat  Sadar  Wisata  (Studi  Deskriptif  pada  Desa  Wisata Joho,  Kecamatan  Semen,  Kabupaten  Kediri) (Doctoral  dissertation,  Universitas Brawijaya).
Mahmoodi,  M.,  Roman,  M.,  &  Prus,  P.  (2022).  Features  and  challenges  of  agritourism: Evidence from Iran and Poland. Sustainability , 14 (8), 4555.
Mansor, N., Rashid, K. M., Mohamad, Z., & Abdullah, Z. (2015). Agro tourism potential in Malaysia. International Academic Research Journal of Business and Technology , 1 (2), 37-44.
Marais,  M.,  Du  Plessis,  E.,  &  Saayman,  M.  (2017).  Critical  success  factors  of  a  business tourism destination: Supply side analysis. Acta Commercii , 17 (1), 1-12.
Maulana, Arief. 2021. “Bale Tatanen Padjadjaran, Pusat Pengembangan Hidroponik Modern Berbasis Riset Dan Teknologi.”
Nguyen,  V.  H.  (2021). Kinh  and  ethnic  minority  stakeholder  perspectives  of  tourism development in Sapa, Vietnam (Doctoral dissertation, Murdoch University).
Nidar,  S.  R.,  Sutisna,  S.,  &  Firmansyah,  E.  A.  (2018).  Kunjungan  Wisatawan  dan  Bisnis Kuliner di Kota Bandung. Ultima Management: Jurnal Ilmu Manajemen , 10 (1), 52-64.
Notonegoro,  M.  R.  (2020).  Tahapan  Komunikasi  Partisipatif  Dalam  Proses  Pengelolaan Wisata  Underwater  Desa  Bangsring  (Kecamatan  Wongsorejo,  Kabupaten Banyuwangi). Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM] , 4 (6), 767-780.
Nuringsih,  K.,  &  Nuryasman,  M.  N.  (2021).  The  role  of  green  entrepreneurship  in understanding  Indonesia  economy  development  sustainability  among  young adults. Studies of Applied Economics , 39 (12).
Oktadiani, D. (2022). Partisipasi Pokdarwis dan Isu Komunikasi Stakeholder: Studi Kasus dalam Pembangunan Desa Wisata Berbasis Pertanian. Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis , 6 (3), 985-993.
Oktarina, S., Purnaningsih, N., & Hapsari, D.R. (2022). Komunikasi Partisipatif Dan Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Pemberdayaan Perempuan Petani Dalam Program Urban Farming Di Kota Bogor Dan Kabupaten Bogor. Nyimak, Jurnal Komunikasi 06(01), 1– 16.

## ULTIMA Management | ISSN 2085-4587
Oktarina,  S.,  Sumardjo,  S.,  Purnaningsih,  N.,  &  Hapsari,  D.  R.  (2022).  Participatory Communication and Affecting Factors on Empowering Women Farmers in The Urban Farming  Program  at  Bogor  City  and  Bogor  Regency. Nyimak:  Journal  of Communication , 6 (1), 77-93.
Pakpahan,  R.  (2018).  Implementasi  prinsip  pariwisata  berbasis  komunitas  di  Desa  Wisata Nglinggo Yogyakarta. JUMPA , 5 (1), 129-146.
Parlindungan, Davis Roganda. 2021a. “Pelatihan Komunikasi Pemasaran Dalam Merancang Program  Promosi  Wisata  Di  Kabupaten  Belitung  Timur.” ABDIMAS  Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat VOL. 2(1):1–3.
Parlindungan,  D.  R.  (2021).  Pelatihan  Komunikasi  Pemasaran  Dalam  Merancang  Program Promosi Wisata Di Kabupaten Belitung Timur. ABDIMAS Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 2 (1), 1-1.
Pemila, O. R., & Luqman, Y. (2022). MANAJEMEN KONFLIK KOMUNIKASI DALAM PROSES  PEMBANGUNAN  WISATA  DI  DUSUN  THEKELAN. Interaksi Online , 10 (3), 683-698.
Permatasari,  I.  (2022).  Peran  Model  Pengembangan  Pariwisata  Berbasis  Masyarakat (Community  Based  Tourism)  Dalam  Mewujudkan  Pariwisata  Berkelanjutan (Sustainable Tourism) di Bali. Kertha Wicaksana , 16 (2), 164-171.
Praničević,  D.  G.,  &  Peterlin,  J.  (2015,  April).  Communication  with  the  stakeholders  in sustainable  tourism.  In Proceedings  of  the  3rd  International  Scientific  Conference Tourism in Southern and Eastern Europe 2015 (ToSEE) (pp. 63-74).
Prasetya,  A.,  &  Kushartanti,  B.  W.  (2022).  Pemetaan  potensi  sport  tourism  di  kabupaten Kulon  Progo  Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Jurnal  Pedagogi  Olahraga  dan Kesehatan , 3 (1), 1-11.
Putri, F.A. & Adinia, N.C N (2018). Peran Komunikasi Dalam Berkelanjutan Pengembangan Pariwisata :  Studi Kasus Tentang Wisata Berbasis Masyarakat ( Pokdarwis ) Di Desa Nglanggeran. Jurnal Komunikasi Indonesia, 7(2) ,153–161.
RAMANDHANI, T. (2021). ANALISIS KOMUNIKASI PARTISIPATIF DALAM PENGELOLAAN  DESA  WISATA  SINDORO  TLAHAB  “DEWI  SINTA”  DI KABUPATEN TEMANGGUNG (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
Rimapradesi,  Y.  (2022).  Strategi  Smart  Tourism  Pemerintah  DI  Yogyakarta  di  Era  New Normal. Sospol: Jurnal Sosial Politik , 8 (1), 16-27.
Roth,  M.  &  Ochterski,  J.  (2016).  Getting  started  in  agritourism. Cornell  Cooperative Extension .
Roxas, F. M. Y., Rivera, J. P. R., & Gutierrez, E. L. M. (2020). Mapping stakeholders’ roles in  governing  sustainable  tourism  destinations. Journal  of  Hospitality  and  Tourism Management , 45 , 387-398.
Sebua, D.J & Rusiana. D.A (July, 2023). Kebun Teh Nglinggo, Dulu Berjaya, Kini Tak Lagi Menggembirakan . Kompas. https://yogyakarta.kompas.com/read/2023/07/30/ 231927378/kebun-teh-nglinggo-dulu-berjaya-kini-tak-lagi  menggembirakan?page=all #google_vignette
Dewi, M. (2020). Peran Aktor-Aktor Dalam Komunikasi Partispatif Pegembangan Destinasi Pariwisata Rammang-Rammang Sulawesi Selatan. Universitas Islam Indonesia.
Suprihanto, J., Muhamad, M., & Nugraheni, A. I. P. (2020). POTENSI PROSES
TRANSFORMASI SOSIAL DALAM UPAYA MENUMBUH-KEMBANGKAN
WISATAWAN BERTANGGUNG JAWAB DALAM MENINGKATKAN WISATA BERKELANJUTAN DI DESA WISATA NGLINGGO, SAMIGALUH, KULON PROGO .” Pp. 1–18 in Seminar Nasional dan Call For Paper : Paradigma Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era 4.0 . STIE Widya Wiwaha, Yogyakarta.
Surya, I., Nofrima, S., Saputra, H. A., &  Nurmiyati, N. (2021). Collaborative Governance Dalam  Pengelolaan  Wisata  Berkelanjutan  di  Kabupaten  Kulon  Progo  (Studi  Kasus: Wisata  Kebun  Teh  Nglinggo). AL  IMARAH:  Jurnal  Pemerintahan  Dan  Politik Islam , 6 (2), 190-199. .
Swastika, I. P. D., Budhi, M. S., & Dewi, M. U. (2017). Analisis pengembangan agrowisata untuk  kesejahteraan  masyarakat  di  Kecamatan  Petang,  Kabupaten  Badung. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana , 6 (12), 4103-4136.
Tanralili, A. G. (2019). Konsep Pengembangan Agrowisata Pada Kawasan Agropolitan Di Kecamatan  Gantarang  Kabupaten  Bulukumba. Makassar.  Universitas  Islam  Negeri Alauddin Makassar .
Yusnita, V. (2019). Pengembangan pariwisata berbasis agrowisata melalui penguatan peran kelompok  wanita  tani  (Studi  di  Desa  Sungai  Langka  Kecamatan  Gedong  Tataan Kabupaten Pesawaran). Jurnal IImiah Administrasi Publik Dan Pembangunan, 11(1), 252–71.
Widiawaty,  M.  A.,  Pramulatsih,  G.  P.,  &  Pebriani,  V.  (2019).  Jaringan  transportasi  dan pengembangan destinasi pariwisata di Kota Cirebon. in Travel Industry Student Forum :  The  Driving  Force  in  Travel  and  Tourism  Industry .  Bandung:  Sekolah  Tinggi Pariwisata Bandung.
Wihastuti,  L.,  &  Oktavia,  R.  (2021).  Masterplan  Pengembangan  Desa  Wisata  Gerbosari Kecamatan  Samigaluh  Kabupaten  Kulon  Progo. Jurnal  Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat , 4 (1), 1-8.
Windia, W., Wirartha, M., Suamba, K., & Sarjana, M. (2007). Model Pengembangan Agrowisata di Bali. SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian , 7 (1), 43979.