## KOMUNIKASI POLITIK JOKOWI: ANTARA PENCITRAAN DAN JEJARING POLITIK

## Redi Panuju
Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas dr Soetomo Jl. Semolowaru 84 Surabaya 60118 Email: redi.panuju@unitomo.ac.id

## Abstrak
Jauh  sebelum  Jokowi  terpilih  sebagai  Presiden  Republik  Indonesia  (2014-2019),  komunikasi  politik  telah dilakukan dengan cara memadukan antara kegiatan dan ekspose media. Kegiatan menunjukkan karakteristik personal  seseorang,  seperti  apa  yang  menjadi  visinya,  pemikiran  apa  yang  melatar  belakanginya,  dan  citra seperti apa yang diinginkan. Komunikasi politik Jokowi tersebut dikenal dengan sebutan “ blusukan ”, istilah dari  bahasa  Jawa  yang  artinya  kurang  lebih  terjun  langsung  ke  tangah  masyarakat  atau  turun  ke  bawah (turba).  Berdasarkan  fakta  informasi  yang  dapat  kita  peroleh  dari  media,  nampaknya  Jokowi  akan  ambil bagian  lagi  dalam  kontestasi  Pemilihan  Presiden  tahun  depan  (2019).  Tulisan  ini  menganalisis  bagaimana komunikasi politik Jokowi dalam dua sisi, yakni membangun citra dan memelihara koalisi partai pendukung. Citra sangat dibutuhkan untuk mempertahankan dan menguatkan popularitas hingga elektabilitas. Sedangkan memelihara  jejaring  partai  politik  dibutuhkan  karena  partai  politik  atau  gabungannya  yang  berwewenang mengusung  calon  Presiden  dan  calon  wakil  presiden.  Kajian  ini  menggunakan  pendekatan  interpretatif berdasarkan  data  informasi  yang  diperoleh  dari  media  (media  on-line  maupun  media  massa).  Analisis berdasarkan  terori  citra  dan  teori  opini  publik.  Kajian  ini  menujukkan  bahwa  citra  yang  dibangun  Jokowi sangat kuat pada citra kini, citra keinginan (visi), dan citra penampilan. Sementara Jokowi lemah pada citra cermin  dan  citra  koorporasi.  Sedangkan  komunikasi  politik  dalam  menjaga  dukungan  partai,  menunjukkan partai  yang  semula  mengusung  pencalonannya  pada  2014  yakni  Partai  Demokrasi  Indonesia  Perjuangan (PDI-P) menunjukkan ada jarak, sehingga Jokowi lebih merapat ke partai lain.
Kata Kunci : Komunikasi Politik, citra, jejaring, Pilpres, opini

## Abstract
Long  before  Jokowi  elected  as  President  of  the  Republic  of  Indonesia  (2014-2019),  political communication  has  been  done  by  combining  activities  and  media  exposure.  Activities  show  the personal characteristics of a person, such as what is his vision, what thoughts are behind him, and what  kind  of  image  is  desired.  Political  communication  Jokowi  is  known  as  "blusukan",  a  term from the Javanese language which means more or less directly plunge into the community tangah or down (turba). Based on the facts of information we can get from the media, it seems Jokowi will take part again in contesting the Presidential Election next year (2019). This paper analyzes how Jokowi's political communication in two sides, namely to build the image and maintain a coalition of  party  supporters.  Imagery  is  needed  to  maintain  and  strengthen  its  popularity  to  elektabilitas. While  maintaining  a  political  party  network  is  required  because  of  the  political  party  or  its coalition  which  has  the  authority  to  carry  the  candidate  for  President  and  Vice  Presidential candidate. This study uses an interpretive approach based on information data obtained from  the media  (on-line  media  and  mass  media).  The  analysis  is  based  on  image  terori  and  the  theory  of public opinion. This study shows that the image built by Jokowi is very strong in the present image, the image of desire (vision), and the image of appearance. While Jokowi weak on the mirror image and  image  koorporasi.  While  political  communication  in  maintaining  party  support,  shows  the party that originally carrying its nomination in 2014 namely the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) shows there is a distance, so that Jokowi more closer to other parties.
Keywords: Political Communication, image, network, presidential election, opinion

## PENDAHULUAN
Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan Presiden Republik Indonesia yang
relatif  minim  pengalaman  jejaring  politik.  Ia tidak  pernah  memimpin  partai  pada  tingkat provinsi, apalagi nasional. Sebelumnya Jokowi  lebih  dikenal  sebagai  pedagang
(eksportir) furniture. Karier politiknya
merangkak naik, setelah berhasil memenangkan Pilkada Kota Solo (2005) yang diusung  oleh  Partai  Demokrasi  Indonesia Perjuangan (PDI-P). Kemudian terpilih menjadi  Gubernur  DKI  Jakarta  tahun  2012 yang  juga  diusung  PDIP.  Pada  2014  Jokowi berpasangan  dengan  Jusuf  Kalla  (JK)  terpilih menjadi Presiden RI yang juga masih diusung oleh PDIP. Meskipun pengalaman memimpin partai  tidak  dimiliki  Jokowi,  namun  berkat komunikasi politiknya, Jokowi berhasil mendongkrak  popularitas  sehingga  meme- nangkan elektabilitas.
Naiknya  Jokowi  ke  tampuh  pemerintahan Indonesia  merupakan  bukti  bahwa  pencitraan merupakan  faktor  yang  sangat  penting  dalam demokrasi.  Dukungan  public  terhadap  figur tertentu  tidak  selalu  dilatar  belakangi  hal  hal yang rasional, kenyataan (realitas), kapabilitas,  dan  moralitas.  Sebab  semua  itu bisa  dibentuk  dalam  persepsi  publik.  Apa yang  dipersepsi  publik  itulah  sebagai  citra. Bahkan dalam pencitraan (pembentukan citra) acapkali dilakukan dengan berbagai manipulasi, baik dari substansi pesan maupun teknik  penggambarannya  seperti  framing.  Itu sebabnya,  Arifin  (2014:  19)  mengemukakan berdasarkan  pandangan  Baudrillard,  bahwa citra  disamping  mencerminkan  suatu  realitas, namun  juga  bisa  dalam  bentuk  gambaran yang salah akan realitas, juga menggambarkan tidak adanya realitas, bahkan
tidak  ada  hubungan  sama  sekali  dengan realitas apapun.
Jalan  Jokowi  dengan  citranya  itu  mirip dengan  yang  terjadi  dengan  Tri  Rismaharini, Walikota  Surabaya  dua  periode.  Risma  juga tidak  punya  pengalaman  jejering  politik, karena tidak pernah memimpin partai. Namun sepak  terjangnya  menarik  perhatian  media (massa  maupun  on-line),  sehingga  disadari atau  tidak  disadari,  disengaja  atau  pun  tidak disengaja, citra Risma mempola pada persepsi masyarakat. Menurut Sahab ( 2017: 96 ), citra Risma  yang  terbentuk  dalam  benak  public, tidak  selamanya  sesuai  dengan  realitas  yang sebenarnya.  Karena  mungkin  hanya  sama dengan realitas media atau sama dengan yang dibuat  media,  yang  kerap  disebut  sebagai realitas tangan kedua ( second hand reality ).
Indonesia telah memilih sistem presidensial  dengan  banyak  partai  (multi partai) mengakibatkan pola komunikasi politik  membelah  dua:  pertama,  presiden dipilih  langsung  oleh  rakyat  dan  setelah terpilih  diberi  hak  prerogratif  menyusun kabinet.  Kedua,  dengan  banyaknya  partai mengakibatkan parlemen diisi oleh representasi  anggota  parlemen  (DPR)  dari unsure  unsure  partai  yang  memperoleh  suara significan  dalam  pemilu.  Ketiga,  Presiden membutuhkan  koalisi  dari  kekuatan  politik yang  ada  di  parlemen  setelah  terpilih  untuk tujuan  efektivitas  pemerintahannya.  Stabilitas politik  dapat  dipelihara  melalui  koalisi  di parlemen,  yakni  dengan  cara  memberikan
quata  jabatan  jabatan  menteri  di  kabinetnya. Marijan  (2015:  105)  menyebutkan  bahwa dengan  model  koalisi  di  belakang  (setelah pilpres)  memungkinkan  terjadinya  stabilitas. Bila  koalisi  dilakukan  di  depan,  sistem presidensial  itu  lebih  rentan  mengalami perpecahan kalau dibandingkan dengan system parlementer.
Dengan demikian, mau tidak mau seorang Presiden  yang  akan  bertarung  sebagai incumbent untuk  yang  kedua  atau  pun  calon presiden  yang  pertama  harus  melakukan  dua hal  untuk  sukses  dalam  Pilpres.  Pertama, melakukan politik pencitraan untuk mempertahankan atau mempertahankan popularitas dan kedua, melakukan pemeliharaan  terhadap  mitra  koalisinya  di partai  politik.  Dalam  sistem  Pilpres  kita, seorang calon presiden hanya bisa dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang  memiliki  20%  kursi  di  DPR  atau memiliki  25%  hasil  pemilu  sebelumnya.  Itu artinya, betapa pun tinggi popularitas seseorang  tidak  akan  bisa  menjadi  calon presiden  tanpa  dukungan  partai  politik  atau gabungan partai politik. Jokowi harus bekerja keras  untuk  melakukan  komunikasi  politik dua jalur; jalur pencitraan dan jalur memelihara  koalisi  partai  di  parlemen. Keduanya  sama  sama  penting.  Meskipun popularitas Jokowi melampaui 50% disandingkan  dengan  kandidat  lain,  namun bila partai politik atau gabungan partai politik tidak ada yang mengusung, maka Jokowi pun
tidak  bisa  ikut  kontestasi  Pilpres  2019.  Dan Sebaliknya,  andai  popularitas  Jokowi  terjun paying  hingga  ke  angka  30%,  namun gabungan  partai  politik  mengusungnya,  juga berisiko  akan  kalah  dalam  kontestasi.  Maka, mau tidak mau kedua jalur komunikasi politik tersebut harus dijalankan.
Bagi  penantang,  upaya  membangun  citra relatif lebih sulit ketimbang incumbent, sebab penantang  betul  batul  harus  menggunakan sumber daya secara mendiri untuk membiayai manajemen  komunikasinya.  Sementara  bagi incumbent, komunikasi politik dapat dilakukan  bersamaan  dengan  pelaksanaan tugasnya  sebagai  Presiden.  Subiakto  (2012: 220-125)  menyebutkan,  Presiden  memiliki infrastruktur  dan  supra  struktur  untuk membangun citra positif; mulai dari kementerian  Komunikasi  dan  Informatika sampai  juru  bicara  keprisidenan.  Public relations  pemerintah  ( Goverment  Public Relations ) berusaha menjaga dan membangun reputasinya.  Apabila  reputasi  terbangun, lanjut Subiakto, organisasi pemerintahan akan mendapat banyak keuntungan, seperti dukungan  publik,  kepercayaan  masyarakat, dan citra positif lainnya.
Tugas perangkat public relations pemerintahan adalah membangun citra dengan  menghimpun  informasi,  menyerap informasi  dari  akar  rumput,  mengelolanya menjadi  rumusan  strategi  komunikasi  politik, dan  pada  akhirnya  mengeksekusi  menjadi program  program  strategis  pencitraan.  Citra
adalah  kesan  organisasi  yang  berkembang daam  benak  publik.  Citra  positif  akan  diikuti dengan  simpaty,  dan  sebaliknya  citra  negatif akan  diikuti  dengan  antipati  serta  apriori (Panuju, 2002, 5)
Jokowi  nampaknya  tahu  betul  pentingnya menginformasikan  semua  kegiatan  dirinya, baik formal maupun non-formal, terpublikasikan  kepada  khalayak.  Sebab semakin banyak masyarakat mendapat informasi yang positif semakin besar kemungkinannya citra positif dapat dikuatkan dan tidak mudah memudar. Hubungan Jokowi dengan  media  relatif  baik,  kecuali  dengan media sosial  yang kerapkali membuat Jokowi mengaku “pusing”. Jokowi mengakui pentingnya  media  arus  utama  (mainstream) seperti kutipan berikut ini :
"Sekarang  ini  kelihatannya  akan ada  pergeseran  dari  media  arus utama  mainstream  ke  media  sosial. Tapi saya meyakini media mainstream  tetap  akan  mempunyai peran  yang  sangat  penting,  terutama bagi  pembangunan  kita.  Terutama pembangunan SDM lewat informasi- informasi  yang  diberikan,"  kata Jokowi  usai  menghadiri  peringatan Hari  Pers  Nasional  di  Lapangan Polda Maluku, Kota Ambon,
Maluku,  Kamis  (9/2/2017)  (Jordan: 2017)
Sementara  kutipan  yang  menunjukkan kegalauan  Jokowi  terhadap  media  sosial nampak pada kutipan berita berikut :
“ Presiden Joko Widodo menyatakan, fenomena per- kembangan media sosial menambah beban pemerintah. Berbeda  dengan  media  arus  utama yang  dianggap  bisa  diajak  bekerja sama,  media  sosial tak  bisa diperlakukan  sama.  Tak  ada  yang bisa mengontrol penggunaan media sosial” (Kandi : 2017)
Media  massa  penting  bagi  pemerintah karena beberapa alas an antara lain ; pertama, fungsi    mengingatkan  (warning  function). Pidato  Jokowi  tentang  media  sosial  yang meresahkan  bisa  menjadi  peringatan  bagi pengguna  internet  agar  hati  hati  dalam menggunakan  media.  Kedua,  fungsi  agenda setting. Pemerintah dapat membuatkan agenda  kepada  masyarakat  melalui  mediasi media.  Misalnya  dalam  mobilisasi  massa, media  membantu  menginformasikan  dan sekaligus acapkali sebagai event organization -nya.  Ketiga,  fungsi  kepuasan ( gratification ). Melalui bantuan media pemerintah  berhasil  membangun  persepsi tentang  kepuasannya  terhadap  kinerja  yang dimiliki.  Dan  keempat,  fungsi  kontrol masyarakat  ( social  control ).  Awalnya,  media membantu masyarakat menyampaikan aspirasinya  untuk  mengkritisi  kekuasaan, namun  pada  saat  yang  sama  komunikasi
politik pemerintah mengubah aspirasi tersebut menjadi  respons  kebijakan  yang  disebar luaskan  melalui  media.  Pada  saat  tertentu justru  masyarakat  yang  dikontrol  pemerintah melalui mediasi media (Panuju, 2005: 8). Sejauh  ini,  komunikasi  politik  yang dilakukan  oleh  Jokowi  nampaknya  telah berhasil  membentuk  citra  positif  seperti  yang diharapkan.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari beberapa survey yang mengindikasikan tingkat  kepuasan  public  terhadap  kinerja Jokowi  yang  relative  tinggi.  Kompas.com misalnye merilis hasil subey Litbang Kompas manyatakan  Mayoritas  masyarakat  merasa puas  dengan  kinerja  pemerintahan  Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla selama  3  tahun  terakhir.  Hal  ini  setidaknya terlihat  dari  survei  yang  dilakukan  Litbang Kompas  pada  26  September-8  Oktober 2017.Kepuasan  secara  umum  responden terhadap kinerja pemerintahan Jokowi- JK selama  tiga  tahun  terakhir  sebesar  70,8 persen.  Hanya  29,2  persen  responden  yang menyatakan  tidak  puas.Tingkat  kepuasan terhadap  pemerintahan Jokowi-JK  ini  naik jika  dibandingkan  dengan  survei  Litbang Kompas  periode  April  2017.  Saat  itu, responden  yang  menyatakan  puas  dengan kinerja  pemerintah  hanya  63,1  persen. (Ihsanuddin, 2017)
Sementara  itu,  komunikasi  politik  dalam rangka  memelihara  koalisi  partai  pendukung Jokowi  masih  berkutat  pada  beberapa  partai, terutama  yang  sudah  secara  ekslisit  akan
mencalonkan  Jokowi  sebagai  Presiden  RI untuk  periode  yang  ke-2,  yakni;  Partai Golkar,  Nasdem,  PKB,  dan  PPP.  Sementara itu,  partai  politik  pengusung  utama  pada Pilpres 2014, yakni PDI P secara keorganisasian  belum  menyatakan  secara eksplisit.  Hal  tersebut  memberi  kemungkinan terjadinya  perubahan  perubahan  dukungan partai politik terhadap calon presiden 2019. Fenomena  Pilgub  Jatim  2018  nampak menjadi  indikasi  bahwa  sangat  mungkin  PDI P  tidak  lagi  mendukung  Jokowi  sebagai Capres  2019.  Dengan  menerjunkan  Puti Guntur Soekarno (cucu pertama Bung Karno) sebagai  Cawagub  mendampingu  Saifullah Yusuf alias Gus Ipul dapat dibaca sebagai uji coba  pengaruh  “trah”  Soekarno  dalam perpolitikan  di  tanah  air.  Puti  Guntur Soekarno  masih  relatif  belum  memiliki pengalaman  dalam  politik  praktis,  namun dengan  adanya  pengaruh  sang  Kakek, diharapkan akan dapat  mendulang suara. Bila nanti  uji  coba  ini  berhasil,  sangat  mungkin PDI  P  akan  memasang  Capres  dari  trah Soekarno  yang  lain.  Karena  itu,  sangat  wajar bila  komunikasi  politik  jejaring  Jokowi menjadi kurang kuat determinismenya. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berusaha  mengkaji  komunikasi  politik  yang dilakukan Jokowi dalam konteks membangun citra dan jejaring koalisi partai politik.

## Metode
Pendekatan  yang  dipergunakan  dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif dengan
menggunakan  metode  interpretatif.  Objek yang  diinterpretasikan  adalah  apa  yang dilakukan  dan  disampaikan  dalam  konteks pencitraan  dan  membangun  jejaring  partai koalisi  yang  terekspose  di  media  massa  dan on-line.  Teknik  analisis  dibatas  pada  ruang lingkup formula Lasswell: Who says (Jokowi) in  which  channel  to  whom  with  what  Effect. Secara  referensial  menurut  Kriayantono (2006:  13)  kajian  ini  masuk  lingkup  studi pesan  ( says  what ).  Apa  yang  dikatakan  dan dilakukan  oleh  Jokowi  dianalisis  berdasarkan beberapa  teori  antara  lain  :  (1)  Teori  Public Relations  yang  membahas  tentang  Citra  dari Frank  Jefkins  khsusunya  jenis  jenis  citra,  (2) teori  relasi  opini  publik  dengan  citra  dari Kenneth E. Boulding (196).

## Landasan Teori
Kontestasi  politik  mengejar  opini  publik, sebab  menjadi  indikasi  awal  persepsi  publik terhadap sang tokoh. Persepsi public merupakan akumulasi dari kegiatan membangun  image  atau  citra  yang  dikelola dalam  manajemen  public  relations.  Dalam konteks  ini  Franks  Jenkins  membagi  citra  ke dalam  beberapa  jenis,  yakni:  (1)  citra  cermin ( mirror  image ),  yaitu  citra  yang  tidak diharapkan  dari  si  pemiliknya,  harapannya positif ternyata dikesankan negative;  (2) citra kini  ( current  image ),  yakni  citra  yang diperoleh  dari  aktivitas  yang  dilakukan maupun statement yang diluncurkan pada saat saat terakhir; (3) citra keinginan ( wish image ),
yakni  menunjukkan  visi  yang  ingin  dicapai pada  saat  tertentu;  (4)  citra  korporasi ( corporation  image ),  yakni  citra  afiliasinya terhadap partai politik tertentu; (5) citra multi image,  yakni berbagai citra yang mengemuka pada  diri  seseorang/lembaga;  (6)  citra penampilan  ( performance  image ),  yakni  citra yang  dibentuk  oleh  penampilan  diri  (Sari, 2017: 9).
Meskipun  teori  Citra  dari  Jankins  ini awalnya  dari  fenomena  perusahaan,  namun prinsp  prinsipnya  masih  relevan  untuk membeda fenomena politik. Dalam hal ini ada analogi  antara  perusahaan  bisnis  dengan partai  politik,  yakni  ada  sumber  daya manusianya, ada nilai nilai yang dikembangkan,  dan  ada  tujuan  membangun citra  positif  di  masyarakat.  Bila  dalam perusahaan  menjual  produk,  maka  partai politik  menjual  kepercayaan.  Bila  dalam perusahaan  orang  membeli  dengan  uang, dalam partai politik orang mendukung dengan memberikan suaranya saat pemilu dilangsungkan.
Kenneth  E  Boulding  (1969)  mengaitkan opini  public  dengan  citra,  rencana,  dan operasi  ( action ).  Ia  mengutarakan  bahwa citra,  rencana,  dan  aksi  menyerupai  matrik yang  senantiasa  berubah.  Dalam  situasi  itu, orang memulai, dan mengembangkan perilaku dengan cara yang bernilai bagi dirinya. Dalam metric  tersebut  perilaku  sangat  tergantung pada citra, dan citra juga mempengaruhi sikap berikutnya  dalam  perilaku.  Dengan  kata  lain,
opini publik sebenarnya memberikan insiprasi bagaimana  individu  bertindak  agar  terhindar dari pencitraan yang buruk (Panuju, 2002: 7)

## PEMBAHASAN

## Citra Bayangan
Citra negatif yang paling sulit diantisipasi  Jokowi  dan  sangat  tidak dikehendaki oleh Jokowi adalah tersebarnya  issu  bahwa  dirinya  dikait kaitkan  dengan  ideologi  komunisme  yang diusung  PKI  pada  tahun  1960-an.  Jokowi distigma  bersinggungan  dengan  gerakan PKI,  misalnya  oleh  Bambang  Tri  Mulyono yang  menulis  buku  “Jokowi  Undercover”. Penulisnya  sendiri  telah  divonis  penjara  3 tahun  oleh  Pengadilan  Negeri  Blora  Jawa Tengah ( https://news.detik.com/berita/d- 3514323/michael-bimo-terbukti-buku- jokowi-undercover-isinya-fitnah ).
Jokowi  sendiri  beraksi  keras  dengan membantah  issu  tersebut  dan  bahkan dengan menggunakan diksi yang mengancam  (coercive),  yakni  dengan  kata kata : “ Kalau PKI Nonggol,
Gebuksaja! ”( http://nasional.kompas.com/re ad/2017/05/17/16433321/jokowi.kalau.pki. nongol.gebuk.saja )
Pada  babakan  selanjutnya,  Jokowi mereproduksi  issu  tersebut  dengan  issu tandingan yang sepadan, yakni mewacanakan  ancaman  disintegrasi  bangsa tidak  selalu  dari  partai  komunis  Indonesia (PKI),  tetapi  ia  mencoba  mengalihkan kepada kekuatan lain yakni yang
disebutnya sebagai kekuatan ekstrim radikal dari kalangan Islam. Untuk meyakinkan hal tersebut bahkan Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah  Penganti  Undang  Undang (Perpu)  tentang  Ormas  (Perpu  no  2  tahun
2017). Dengan perpu tersebutlah pemerintah membubarkan organisasi tersebut.  Perpu  disetujui  oleh  Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)  pada  24  Oktober  2017,  sehingga Perpu  tersebut  sah  menjadi  Undang Undang.
Korban  pertama  yang  dituduh  melakukan gerakan  radikal  adalah  kelompok  HTI (Hizbut Tahrir Indonesia).
Pada paruh akhir 2017, issu actual  yang running di media massa dan on-line adalah issu  tentang  bahaya  paham  radikalisme agama.  Jokowi  memperlahankan  paham tersebut dengan mereproduksi wacana “aku Pancasila,  aku  bhinneka  tunggal  ika”dan Negara  plural.  Tentu  saja  muncul  pro  dan kontra  di  masyarakat.  Reproduksi  wacana ideology  radikal  dan  penistaan  agama seolah membelah opini public menjadi dua. Citra bayangan seperti ini nampaknya akan terus  berlanjut,  apalagi  dalam  Pilpres  2019 ditengarai  Jokowi  akan  maju  lagi.  Citra bayangan  bahwa  Jokowi  terkait  dengan komunisme  akan  menjadi  senjata  bagi lawan  lawan  politiknya  untuk  menstigma keberadaannya.  Bahkan  langkah  politik yang  memusuhi  umat  Islam  (meskipun
Jokowi  berhasil  merangkul  kalangan  Islam moderat  seperti  NU  dan  PKB)  tetap  saja ada yang mekanainya sebagai “Islamofobia”.  Bahkan  oleh  Warjio,  Ph.D (2015: 55) sebagai politik belah bambu dan sebagai  perlawanan  Jokowi versus Rakyat (2015: 40).

## Citra Kini
Pada  saat  tulisan  ini  diselesaikan (Februari  2018),  terkhabarkan  Presiden Jokowi  sedang  melakukan  lawatan  ke beberapa  Negara  antara  lain  Pakistan  dan Banglades pada 27 Januari 2018. Foto yang diunggah  detik.com  menunjukkan  Jokowi berpenampilan  resmi,  pakai  jas  full  dress, nampak tersenyum mengembang dan berjalan tegap.

## Sumber: detik.com, 27 Januari 2018 pukul 13.48
Publikasi  lawatan  Jokowi  ke  luar  negeri ini  menciptakan  kesan  dirinya  sebagai pemimpin  yang  memiliki  pengaruh  di  dunia internasional.  Opini  public  yang  terbentuk mendukung  reputasi  Jokowi  sebagai  seorang kepala Negara maupun pemerintahan.
Citra Keinginan
Visi  pemerintahan  Jokowi  menonjolkan pembangunan infrastruktur, terutama pembangunan jalan tol, Bandara, dan pelabuhan.  Beberapa kegiatan  yang terskpose media  terkait  peresmian  hasil  pembangunan antara  lain:  (1)  Resmikan  Tol  Bakauheni- Terbanggi Besar di Provinsi Lampung tanggal 21 Januari 2018, (2) Resmikan Tol Surabaya- Mojokerto di Provinsi Jawa Timur tanggal 19 Desember  2017,  (3)  resmikan  Tol  Soroja  di Provinsi  Jawa  Barat  tanggal  4  Desember 2017,  (4)  Resmikan  tol  Akses  Tanjung  Priok Jakarta  Utara  pada  15  April  2017,  (5) Resmikan  tol  Medan-Binjau  tanggal  13 Oktober  2017,  (6)  Resmikan  tol  Bekasi Cawang  Kampung  Melayu  pada  tanggal  3
Nopember 2017, (7) Resmikan Tol
Palembang-Indralaya  di  Sumatera  Selatan pada  13  Oktober  2017,  (8)  Resmikan  tol Semarang-Salatiga  di  provinsi  Jawa  Tengah pada  26  September  2017,  (9)resmikan Jembatan  Merah  Putih  di  Morotai  Ambon  4 April  2016,  (10)  Jokowi  resmikan  5 pelabuhan  untuk  tol  laut  Pelabuhan  Tobelo, Kabupaten  Halmahera  Utara,  Maluku  Utara, Rabu  (6/5/2016),  (11)  Resmikan  angkutan Kereta  Api  di  Bandara  Soekarno-Hatta  2 Januari 2018.
Foto  di  bawah  ini  memperkuat  citra keinginan yang ingin dibentuk, yakni membangun infrastruktur di Indonesia.
Sumber : Biro Pers Sekretariat Presiden yang diunggah https://makassar.terkini.id/presiden-jokowi-resmikan- jalan-tol-akses-tanjung-priok

## Citra Korporasi
Hingga  akhir  Januari  2018,  Jokowi  tetap merespresentasikan sebagai kader Partai PDI- P  sebab  dalam  Pilpres  tahun  2014  yang dimenangkannya,  Jokowi  diusung  oleh  partai Banteng  moncong  putih  tersebut.  Namun sejauh  ini  justru  PDI  P  belum  secara  resmi menyatakan  dukungannya  kepada  Jokowi. Partai  yang  sudah  resmi  mengusung  Jokowi maju  pada  Pilpres  tahun  2019  adalah  Partai Golkar,  Partai  Nasdem,  Partai  Persatuan Pembangunan,  dan  Partai  Hanura.  Fakta  ini setidaknya  yang  bisa  diperoleh  dari  berita metronews.com berikut ini :
Sedikitnya empat partai
pendukung pemerintah siap
mematangkan  strategi  untuk  Pemilu Presiden 2019. Setelah Partai  Golkar, NasDem,  dan  PPP,  giliran  Hanura yang secara resmi mendukung Presiden  Joko  Widodo  dalam  Pilpres 2019 (Novaria, 6 Agustus 2017)
Citra  korporasi  seperti  di  atas  ada  dua kemungkinan,  hal  tersebut  merefleksikan partai  PDIP  yang  masih  menunggu  situasi yang  tepat  untuk  menyatakan  dukungan terhadap  Jokowi  ataukah  konstalasi  politik  di internal  PDI  P  memang  sedang  berubah, sehingga  menimbulkan  spikulasi  bahwa  pada Pilpres  2019  PDIP  akan  mengusung  tokoh lain.

## Citra Multi Image
Dari  komunikasi  politik  yang  dilakukan Jokowi  menunjukkan  beberapa  citra  yang saling  tumpang  tindih,  antara  lain;  (1)  citra sebagai  pemimpin  yang  senang  bekerja ditunjukkan  dengan  penampilan  pakaiannya yang  selalu  melipat  lengan  baju,(2)  citra bahwa Jokowi tokoh yang mendunia ditunjukkan dengan beberapa perannya dalam penyelesaian  masalah  internasional  seperti penyelesaian masalah konflik Israel-Palestina, Jokowi  sempat  berpidato  pada  sidang  KTT OKI  dimana  Jokowi  menyatakan  mendukung Negara Palestina pada 13 Desember 2017, (3) citra  sebagai  pemimpin  yang  demokratis, misalnya  ditunjukkan  oleh  sistematikanya membubarkan HTI dengan tahapan menerbitkan  Perpu  dan  kemudian  disetujui DPR,  (4)  citra  sebagai  warga  Negara  yang mencintai  tanah  airnya  dengan  mengunggah pernyataannya  “Aku  Pancasila,  Aku  NKRI, dan  Aku  Indonesia”,  (5)  citra  sebagai pemimpin  keluarga  yang  baik  dan  taat  pada tradisi seperti  yang  ditunjukkan dengan ritual
pernikahan  putrinya  baik  di  Solo  maupun  di tempat menantunya di Medan.

## Citra Penampilan Diri
Baik  sebagai  Presiden  maupun  sebagai kepala  rumah  tangga,  citra  yang  diinginkan Jokowi  adalah  tampil  sederhana,  bersahaja, jauh  dari  kemewahan.  Hal  tersebut  dapat dilihat dari beberapa  fakta  yang dimunculkan media.  Dalam  kunjungan  kerjanya  Jokowi memilih  melonggarkan  protokoler  untuk  bisa menemui langsung rakyat, bersalaman, berdialog langsung, dan tidak menolak ketika diajak foto bersama. Gaya komunikasi Jokowi ini  dikenal  dengan  istilah  “blusukan”  yang pengertiannya  sejajar  dengan  turba  (turun  ke bawah).  Bahkan  dalam  kesempatan  pidato pada  acara  resmi,  Jokowi  menyempatkan  diri berdialog  dengan  warga  sambil  membagi bagikan  hadiah,  seperti  sepada.  Media Kompas.com menjuluki gaya Jokowi tersebut sebagai  “gaya ngerjain  warga  yang  ingin diberi seeda ” (Ihsanuddin, 06 Oktober 2017)
Sedangkan  sebagai  warga  Negara  biasa, Jokowi  menunjukkan  hubungan  yang  baik dengan istri, anak anaknya, maupun cucunya. Lewat akun youtube kita dapat mencari video Jokowi  dengan  mengetik  kata  kunci  “Jokowi sedang  bermain  dengan  cucu”,  maka  akan muncul  puluhan  videonya  yang  nampak alamiah, satu diantaranya telah ditonton lebih dari 3.394.941 nitizen.

## Masalah Jejaring Partai
Setidaknya  dengan  mengambil  contoh fenomena  politik  di  Jawa  Timur,  mulai terbaca strategi partai politik (parpol) memenangkan  Pemilihan  Presiden  (Pilpres) tahun 2019.
PDI  P  membuat  spikulasi  mengusung  Puti Guntur  Soekarno  sebagai calon wakil Gubernur  Jatim  2019-2024  mendampingi Cagub  Saifullah  Yusuf.  Kalah  menang nampaknya  bukan  lagi  tujuan  PDI  P.  Sebab bila  tujuannya  menang,  masih  banyak  kader PDI  P  di  Jawa  Timur  yang  lebih  siap  tarung karena mengenal medan dan punya popularitas. Puti mungkin juga sudah menyadari  hal  itu  dan  telah  dibisiki  untuk enjoy  saja  karena  tidak  diberi  beban  untuk menang.  Lantas,  kalau  bukan  menang,  untuk apa  masuk  dalam  kontestasi?  Kelihatannya PDI  P  justru  ingin  mengambil  point  di belakang, menang pada pileg dan Pilpres. Pada konteks Pilpres, apakah berarti PDI P akan  mengajukan  Jokowi  lagi  pada  Pilpres 2019?  Jawabnya  “belum  tentu”.  Fenomena Jawa  Timur  ini  justru  menunjukkan  bacaan bahwa PDI P perlahan menjaga jarak terhadap Jokowi.  Satu  tahun  yang  lalu,  Muhaimin Iskandar  pernah  meminta  Jokowi  agar  tidak merestui  Khofifah  maju  pada  Pilgub  Jatim, sebab  PKB  sudah  punya  jago  baru  Saifullah Yusuf  alias  Gus  Ipul,  namun  nampaknya Jokowi  tidak  mengindahkan  perintah  itu. Khofifah tetap running. Ini satu moment yang ditengarai  menjadi  ganjalan  PKB  merapat  ke
Jokowi. Maka PKB pun sampai hari ini belum menyatakan  secara  resmi  akan  mendukung Jokowi  dalam  Pilpres  2019.  Sementara, Muhaimin Iskandar sendiri sudah mulai unjuk gigi  dengan  menebar  baliho  sebagai  Calon Wakil  Presiden  tahun  2019.  Dengan  siapa Cak  Imin  akan  diduetkan?  Nampaknya dengan  calon  dari  PDI  P.  Meskipun  PDI  P adalah partai pengusung Jokowi dalam Pilpres 2014,  namun  sikapnya  juga  masih  teka  teki. Belum  secara  eksplisit  mendukung  Jokowi. Situasi  inilah  yang  nampaknya  dimasuki  Cak Imin  untuk  membuka  peluang  dirinya  dalam Pilpres 2019 dengan restu dari PDI P. Situasi  cair  dalam  konteks  Pilpres  inilah yang  kemudian  dimainkan  Partai  Gerindra masuk  ke  Jatim  sebagai  teman  PDI  P. Gerindra  rela  tidak  mengusung  poros  ketiga, demi merapatkan politik psikologisnya dengan  Megawati,  sehingga  lebih  memilih mendukung  jagonya  PKB  dan  PDI  P  dengan mendukung pasangan Gus Ipul- Puti. Sungguh  sangat  mungkin  Gerindra  berkoalisi dengan  PKB  dan  PDI  P,  sebab  Prabowo Subianto  pernah  berduet  dengan  Megawati Soekarnoputri dalam Pilpres 2009. Bila  dugaan  saya  ini  benar,  maka Pilgub Jatim 2018 menjadi pemanasan Pilpres 2019    antara  pendukung  Jokowi  yang direpresentasikan pada
Khofifah
Indraparawansa dengan eksprimennya Prabowo  Subianto  melalui  Gerinda  dan  PKS pada kubu Gus Ipul.
Entah disadari atau tidak oleh Jokowi sekat psikologis  terhadap  PDI  P  dan  PKB sebetulnya  diukir  juga  oleh  tabiat  Jokowi sendiri  yang  akhir  akhir  ini  lebih  merangkul Partai  Golkar,  Hanura,  dan  Nasdem.  Tiga partai  ini  telah  menyatakan  secara  resmi mencalonkan Jokowi dalam Pilpres 2019. Makna  relasi  sosiologis  seperti  itu  bisa menguntungkan,  namun  bisa  juga  merugikan Jokowi.  Bila  PDI  P  memandang  Jokowi dianggap  tidak  percaya  lagi  dengan  PDI  P, sehingga lebih merapat pada pihak lain, maka hal  itu  bisa  menjadi  restriksi  pemberian  tiket Capres  kepada  Jokowi.  Meskipun  sejauh  ini Jokowi masih didukung Golkar, Nasdem, dan Hanura, namun hal itu masih bersifat tentatif. Masyarakat  sudah  paham  dengan  Partai Golkar  yang  sangat  pragmatis,  dukungannya bisa berubah ubah mengikuti arah angin kuasa bergerak.  Dulu  Golkar  mendukung  koalisi Merah  Putih  (KMP)  yang  digagas  Prabowo, setelah  Probowo  kalah  dalam  Pilpres  2014, Golkoar  berbalik  arah  merapat  ke  Jokowi. Tiket  yang  dijanjikan  partai  Golkar  belum menjadi  jaminan  bagi  Jokowi.  Bila  sampai hari  ini  Golkar  masih  setia  kepada  Jokowi karena  masih  mendapat  jatah  menteri  di Kabinet.  Kestiaan  Golkar  tidak  diikat  oleh sentiment  ideology  atau  pertemanan  tetapi karena kekuasaan. Jika Jokowi tidak hati hati sangat  mungkin  pada saatnya tidak mendapat tiket Capres dari mana pun.
Langkah  PDI  P  mengusung  Puti  Guntur Soakarno  dapat  dimaknai  sebagai  uji  coba
(test  case)  terhadap  loyalis  tradisional terhadap proklamator Soekarno. Di  Indonesia masih  berlaku  afiliasi  politik  terhadap  “trah” figur karismatik yang berjasa terhadap bangsa ini  di  masa  lalu.  Karena  itu,  tokoh  tokoh karisma  yang  sudah  tiada  dijadikan  sumber legitimasi  kekuasaan.  Tokoh  tokoh  seperti Soekarno, Gus Dur, Susilo Bambang Yudhoyono,  Prabowo  Subianto,  dan  lainnya akan “dimanipulasi” sebagai relasi ketokohan pada  baliho  baliho  dan  Billboard,  spanduk, maupun iklan di media sosial. Seolah olah ada asosiasi  ideologis  dan  nilai  tertentu  antara tokoh yang sedang bertarung dalam kontestasi masa kini dengan tokoh di masa lalu. Setelah Puti  Guntur  Soekarno  dipasangkan  dengan Gus  Ipul  sebaga  Cagub-Cawagub  Jatim  dan didaftar  di  KPU,  gambar  keduanya  sudah tersebar di seluruh penjuru Jatim.
Bagi  Jokowi  gejala  ini  dapat  dibaca sebagai tanda bila uji coba ini berhasil, sangat mungkin akan diteruskan ke jenjang Pileg dan Pilpres  2019.  Karena  itu,  apa  yang  dilakukan Jokowi  dengan  lebih  merapat  ke  Golkar  dan Nasdem,  dimaknai  sebagai  naluri  yang  wajar mempertahankan  diri  agar  tetap  exist  sebagai incumbent. Katakanlah, sedia payung sebelum hujan.  Bahkan  fenomena  gonjang  ganjing  di partai  Hanura  juga  dapat  dimaknai  sebagai langkah  memastikan  koalisi  Golkar-Nasdem- dan Hanura sebagai  skoci  masa depan. Posisi OSO  sebaga  ketua  umum  Partai  Hanura nampaknya mungkin masih diragukan loyalitasnya, karena itu mendorong
pendirinya  Wiranto  untuk  mengambil  posisi yang lebih kuat di Hanura.
Sebagai  Presiden incumbent, Jokowi memang  memiliki  modal  politik  yang  besar, setidaknya  sebagai  individu  lebih  mudah menjual “karya karya”nya kepada masyarakat. Pembangunan di bidang infrastruktur  seperti  jalan  tol,  pelabuhan, bandara,  dan  sejenisnya  menjadi  “magnet” politik  untuk  Jokowi,  namun  sebagai  politisi, Jokowi  ibarat  “anak  kost”  yang  tidak memiliki  rumah  sendiri.  Sehingga  posisinya tergantung  kepada  ibu  kostnya.  Meskipun  si indekost masih punya uang untuk bayar sewa kamar, tapi jika ibu kostnya sudah tidak suka, si  ibu  kost punya banyak alasan untuk  keluar dari kost kosan dan mencari rumah kost yang lain.

## Kesimpulan
Jokowi  sebagai  Presiden  berada  dalam persimpangan.  Di  satu  sisi  telah  berhasil membangun  citra  positif  sehingga  kinerjanya diakui  masyarakat,  terbukti  tingkat  kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi mencapai lima puluh persen lebih. Kepuasan masyarakat  tersebut  menjadi  modal  politik yang significant dalam pencalonannya sebagai presiden  RI  untuk  periode  berikutnya  (2019- 2024).  Tingkat  popularitas  Jokowi  relatif tinggi dibandingkan dengan tokoh tokoh lain, sehingga untuk menggeser menjadi elektabilitas tinggal dikuatkan dengan komunikasi politik yang tepat.
Komunikasi  politik  Jokowi  dua  tahun terakhir  menunjukkan  jalan  yang  tepat  sebab berhasil  membangun  citra  yang  positif.  Satu satunya  citra  yang  mengkawatirkan  adalah citra  bayangan  (mirror  image),  berupa persepsi sebagian publik yang masih mengkaitkan Jokowi dengan organisasi terlarang  pada  tahun  1960-an,  yakni  Partai Komunis  Indonesia.  Namun,  dengan  piawai Jokowi mampu mensublimasikan issu tersebut  ke  stimus  yang  lain,  yakni  bahaya ideology  radikal  yang  dibawa  oleh  kalangan agama  tertentu,  dengan  demikian  Jokowi bukan  lagi  sebagai  ancaman  karena  ancaman integrasi bangsa sudah dialihkan ke kelompok Islam  kanan,  yang  sudah  dibubarkan  melalui perpu dan kemudian disahkan sebagai undang undang oleh DPR.
Dengan  demikian,  pencitraan  Jokowi sebagai figur yang humanis, meng- internasional  (mendunia),  dan  tegas,  relative berhasil  mendapatkan  simpaty  masyarakat. Ditambah  dengan  karya  nyata  yang  dapat dirasakan  langsung  oleh  publik  berupa  jalan tol,  pelabuhan,  bandara,  dan  infrastruktur lainnya,  membuat  Jokowi  sulit  dikalahkan oleh lawan lawan politkknya.
Satu  satunya  kendala  yang  akan  dilalui Jokowi  adalah  bahwa  dirinya  bukan  ketua partai  yang  bisa  menentukan  calon  presiden. Maka,  Jokowi  menjadi  sangat  tergantung pada  partai  partai  politik  koalisi  yang  selama ini  mendukung  pemerintahannya.  Sementara itu,  PDIP  yang  dulu  mengusungnya  menjadi
calon presiden hingga artikel ini ditulis belum menunjukkan sikapnya secara resmi mendukung  Jokowi  pada  Pilpres  2019. Jokowi  justru  lebih  merapat  ke  partai  lain yang  sudah  menyatakan  dukungan,  yakni Golkar, Hanura, Nasdem, dan PPP.
Padahal loyalitas partai dalam pemerintahan sifatnya sangat tentatif, tergantung pada transaksional tertentu. Sementara  ini,  keempat  parpol  pendukung Jokowi  menunjukkan  loyalitasnya  karena mendapat  jatah  menteri  di  cabinet  kerja Jokowi.  Ikatan  Jokowi  dengan  empat  parpol di atas hanya didasari kepentingan pragmatis, yang  suatu  ketika  bisa  berubah.  Dapat dibayangkan  bila  mendekati  detik  detik pencalonan,  ternyata  partai  partai  tersebut berubah  pendiriannya  dan  mengusung  calon lain? Dalam hal ini menunjukkan ada ketidak pastian dalam system politik Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin,  Anwar.  2014. Politik  Pencitraan- Pencitraan Politik. Jakarta: Graha Ilmu
Daryanto,  Erwin.  29  Mei  2017. Michael Bimo: Terbukti  Buku  'Jokowi  Undercover' Isinya  Fitnah. Detik.com.  Diambil dari https://news.detik.com/berita/d- 3514323/michael-bimo-terbukti- buku-jokowi-undercover-isinya- fitnah  diakses  pada  29-01-2018 pukul 12 51
Ihsanuddin.2017. Cara  Jokowi  "Ngerjain" Warga  yang  Ingin  Diberi  Sepeda. www.kompas.com , diakses dari
http://nasional.kompas.com/read/2017/1 0/06/21520301/cara-jokowi-ngerjain-
warga-yang-ingin-diberi-sepeda pada 29 Januari 2018 pukul 14.18 Ihsanuddin.  2017 . Survei  "Kompas":  70,8 Persen Responden Puas dengan Kinerja Jokowi-JK. Kompas.com  (21  Oktiber 2017). Dikutip dari http://nasional.kompas.com/read/2017/1 0/21/06165281/survei-kompas-708-
persen-responden-puas-dengan-kinerja- jokowi-jk pada  27  Januari  2017  pukul 13.14 Jordan,  Rai.  2017.  J okowi:Saya  Yakin  Media Mainstream  Tetap  Berperan  Penting. News.detik.com  (9  Februari  2017) diakses dari https://news.detik.com/berita/d- 3417821/jokowi-saya-yakin-media- mainstream-tetap-berperan-penting pada 27 Januari 2018 pukul 12.20 Kandi,  Rosmiyati  D.  2017 . Jokowi:  Media Sosial  Memusingkan  Pemerintah.  www. cnnindonesia.com  (9  Februari  2017).
diakses
dari https://www.cnnindonesia.com/nasional /20170209111951-20-192306/jokowi- media-sosial-memusingkan-pemerintah pada 27 Februari 2018
Kriyantono,  Rachmat.  2006. Teknik  Praktis Riset  Komunikasi. Jakarta:  Kencana
Prenada Mediagroup.
Marijan,  Kacung.  2015. Sistem  Politik Indonesia:  Konsolidasi  Demokrasi Pasca  Orde  Baru. Jakarta:  Kencana- Prenada Media Group, cetakan ke-4
Novaria, Astri. 06-08-2017 . 4 Partai Pendukung Jokowi Matangkan Strategi Pilpres 2019 .
www.metronews.com .  diambil  dari http://news.metrotvnews.com/politik/y bDRw9AK-4-partai-pendukung- jokowi-matangkan-strategi-pilpres- 2019 diakses  pada  29  Januari  2018 pukul 13.49 Nugroho, Wisnu. 17 Mei 2017. www.kompas.com . diambil dari http://nasional.kompas.com/read/2017/ 05/17/16433321/jokowi.kalau.pki.non gol.gebuk.saja diakses pada 29 Januari 2018 pukul 12.58 Panuju,  Redi.  2002. Krisis  Public  Relations. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Panuju, Redi. 2002. Relasi Kuasa
Pertarungan Memenangkan Opini Publik dan Peran dalam Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Panuju,  Redi.  2005. Nalar  Jurnalistik. Malang: Bayu Media Sahab,  Ali.  2017. Monograf  Hiperealitas Pencitraan Risma: Persepsi Masyarakat Atas Kinerja Risma
Sebagai  Walikota  Surabaya  2010- 2015. Sidoarjo: Zifatama Publisher Sari,  A  Andita.  2017. Dasar  Dasar  Public Relation Teori & Praktek. Yogyakarta:
Deepublish
Subikato,  Henry  &  Rachma  Ida.  2012.
Komunikasi Politik, Media, & Demokrasi. Jakarta:  Kencana  Prenada Mediagroup
Warjio.  2015. Politik  Belah  Bambu  Jokowi dari Mafia Politik sampai Islamfobia. Medan: Puspantara