## STRATEGI BAZNAS KOTA PADANG DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT MISKIN MELALUI JAMA’AH MASJID

## Yuliasni*
*Magister Prodi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang E-mail: yuliasni12@gmail.com

## Abstract
Community empowerment efforts by  the City of  Baznas in Padang are through a program created as a form of productive zakat utilization and the distribution carried out by BAZ must be prioritized for productive and well-targeted businesses. From this description,  the  researcher  formulated  the  problem  in  three  research  problem formulations, namely 1. How is the Baznas strategy of Padang City in empowering the  poor  with  the  requirements  of  mosque/mushalla  worshipers.  2.  How  is  the implementation of empowering the poor by the Padang City Baznas on the condition of  being  a  mosque/mushalla  congregation?  And  3.  What  are  the  inhibiting  and supporting factors of Padang City Baznas in empowering the poor on the condition of  being  a  mosque/mushalla  congregation?  This  research  is  a  field  research  (field research) using descriptive qualitative method. The results of this study are the Baznas Padang  City  strategy  in  empowering  the  poor  with  the  requirements  of  the mosque/mushalla congregation, which was conducted in 2011. Then it will not be discussed in the Padang City Baznas. Implementation of empowerment of the poor by the Padang City Baznas on the condition of being a congregation mosque, in the field  there  was  found  a  mosque  or  mushalla  that  provided  convenience,  however there  were  also  mosque  or  mushalla  administrators  who  were  indeed  selective  in providing the request letter, because they were contacted with the surrounding public assistance . The inhibiting factor of the City of Padang Baznas in empowering the poor  on  the  condition  of  being  a  mosque/mushalla  congregation  is  the  lack  of understanding  of  the  community  towards  the  purpose  of  the  inclusion  of  the congregational active statement. While the supporting factors are the City of Padang Baznas  has  strength,  support  and  support  from  the  government,  has  experienced human resources, and has a strategic location on the edge of the By Pass road in the city of Padang.
Keywords: Strategy, Baznas, Empowering, The Poor, and Jama'ah Mosque.

## Abstrak
Upaya pemberdayaan masyarakat oleh Baznas Kota Padang adalah melalui Program yang dijadikan salah satu bentuk pendayagunaan zakat produktif dan pendistribusian yang dilakukan oleh BAZ haruslah diprioritaskan kepada usaha yang produktif dan tepat  sasaran.  Dari  uraian  ini,  peneliti  merumuskan  permasalalahan  dalam  tiga rumusan  masalah  penelitian  ini  yaitu  1.  Bagaimana  strategi  Baznas  Kota  Padang dalam  memberdayakan  masyarakat  miskin  dengan  persyaratan  jemaah masjid/mushalla. 2. Bagaimana pelaksanaan pemberdayaan masyarakat miskin oleh Baznas Kota Padang dengan persyaratan menjadi jemaah masjid/mushalla? Dan 3. Bagaimana  faktor  penghambat  dan  pendukung  Baznas  Kota  Padang  dalam pemberdayaan masyarakat miskin dengan syarat menjadi jemaah masjid/mushalla?
Penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan (field  research) dengan  menggunakan metode Kualitatif Deskriptif Hasil penelitian ini adalah strategi Baznas Kota Padang dalam  memberdayakan  masyarakat  miskin  dengan  persyaratan  jemaah masjid/mushalla,  telah  dilakukan  semenjak  tahun  2011.  Jika  masyarakat  yang mengajukan tidak memiliki surat keterangan aktif berjemaah ini maka tidak akan dilayani di Baznas Kota Padang. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat miskin oleh Baznas  Kota  Padang  dengan  persyaratan  menjadi  jemaah  masjid/mushalla, dilapangan ditemukan ada masjid ataupun mushalla yang memberikan kemudahan, namun demikian ada juga pengurus masjid ataupun mushalla yang memang selektif dalam memberikan surat keterangan tersebut, meskipun mereka berhadapan dengan tantangan dari masyarakat sekitarnya. Faktor penghambat Baznas Kota Padang dalam pemberdayaan  masyarakat  miskin  dengan  syarat  menjadi  jemaah  masjid/mushalla adalah kurangannya pemahaman masyarakat terhadap tujuan dari dicantumkannya surat keterangan aktif berjemaah tersebut. Sedangkan faktor pendukungnya adalah Baznas  Kota  Padang  memiliki  kekuatan,  adanya  dukungan  dan  bantuan  dari pemerintah,  memiliki  sumber  daya  manusia  yang  berpengalaman,  serta  memiliki lokasi yang strategi di tepi jalan By Pass kota Padang.

## Kata Kunci: Strategi, Baznas, Memberdayakan, Masyarakat Miskin, dan Jama’ah Masjid.

## Pendahuluan
Problema  kemiskinan  semakin  hari  semakin  mengemuka  di  berbagai  daerah  di Indonesia sebagai akibat dari keterpurukan ekonomi bangsa yang berkepanjangan. 1 Angka kemiskinan yang tinggi di Indonesia menjadi bahan evaluasi bagi bangsa ini untuk mencari instrumen  yang  tepat  dalam  mempercepat  penurunan  kemiskinan  tersebut.  Berbagai kebijakan baik sektoral, moneter dan fiskal maupun kebijakan lainnya ternyata 94 belum efektif dalam menurunkan angka kemiskinan yang signifikan bagi bangsa ini. Ini tergambar
1 Hafidhuddin Didin, Panduan Praktis tentang Zakat, Infak dan sedekah, (Jakarta, Gema Insani, 2001), hlm. 25.
dalam  angka  kemiskinan  saat  ini  yang  mencapai  14%  dari  total  jumlah  penduduk  di Indonesia  artinya  ada  sekitar  30  juta  rakyat  miskin  di  Indonesia.  Selain  itu  Gap  antara tingkat  kekayaan  dan  kemiskinan  penduduk  Indonesia  yang  besar  menunjukkan  ada permasahan dalam distribusi kekayaan maupun pendapatan di Indonesia. 2
Hal ini ditunjukkan oleh koefisien gini yang menjadi parameter dalam menunjukkan tingkat ketimpangan kekayaan yang mencapai 0,4. Lingkaran kemisikinan yang terjadi di Indonesia diakibatkan kurangnya masyarakat miskin untuk mendapatkan modal. Sistem ekonomi  saat  ini  yang  tidak  berpihak  kepada  masyarakat  miskin  ditenggarai  menjadi penyebabnya  sulitnya  menurunkan  angka  kemiskinan  di  Indonesia.  Lembaga-lembaga keuangan  sebagai  lembaga  intermediasi  yang  menyalurkan  dana  dari  masyarakat  yang surplus  dana  kepada  masyarakat  yang  defisit  dana  tidak  menjalankan  fungsinya  dengan baik,  ini  terlihat  dari  banyaknya  masyarakat  yang  unbankable,  karena  mereka  tidak menpunyai  aset  untuk  agunan  sebagai  dasar  pinjaman  kredit,  dan  minimnya  skill kewirausahaan  juga  mengkibatkan  susahnya  masyarakat  miskin  untuk  lepas  dari kemiskinannya. Rendahnya rasio wirausahawan terhadap jumlah penduduk di Indonesia yang  hanya  0,3  %  mengakibatkan  rendahnya  penciptaan  lapangan  kerja  yang  tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja yang besar, pada akhirnya hal ini mengakibatkan tingginya pengangguran dan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu dibutuhkan satu metode dan  instrumen  yang  bisa  memberdayakan  masyarakat  miskin,  dan  memberikan kemudahan masyarakat miskin untuk mendapatkan akses modal untuk berusaha. 3
Untuk mengatasi masalah kemiskinan Allah SWT menurunkan syari’at berupa zakat yang ditujukan kepada umat Islam yang mampu agar memiliki kepedulian terhadap orang- orang yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 103:
ُۗۡمُه َ ل ٞنَكَس  َكَتٰوَل َص َ نِّإ ۖۡمِّهۡي َلَع ِّ لَصَو اَهِّب مِّهيِّ كَزُتَو ۡمُهُرِّ هَطُت ّٗةَقَدَص ۡمِّهِّلَٰوۡمَأ ۡنِّم ۡذُخ ٌميِّلَع ٌعيِّمَس ُ َ للّٱَو
١٢٢
Artinya: “ Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. ” (QS. At-Taubah: 103).
2 Yoghi  Citra  Pratama, Peran  Zakat  dalam  Penanggulangan  Kemiskinan . Studi  Kasus:  Program  Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional, The Journal of Tauhidinomics, Vol. 1, No. 1 (2015), hlm. 94 . 3 Yoghi Citra Pratama, Peran Zakat dalam …, hlm. 96.
Zakat merupakan salah satu sendi pokok ajaran Islam, di mana menurut bahasa zakat berarti  “membersihkan”,  sedangkan  menurut  syara’  berarti  “sesuatu  (harta)  yang dikeluarkan  (diambil)  dari  harta  atau  benda  untuk  diberikan  kepada  yang  berhak menerimanya apabila telah mencapai nisab tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula”. 4
Salah  satu  fungsi  zakat  adalah  untuk  membantu  fakir  miskin.    Allah  SWT menurunkan syari’at berupa zakat yang ditujukan kepada umat Islam yang mampu agar memiliki kepedulian terhadap orang lain. Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya konsepsi pemberdayaan  umat  melalui  pengamalan  ibadah  zakat  menurut  Burhanuddin  Chatib merupakan salah satu dan alternatif yang dapat ditempuh dalam mengatasi masalah sosial kemasyarakatan,  karena  zakat  merupakan  sumber  dana  potensial. 5 Agar  zakat  dapat dimanfaatkan  bagi  pembangunan  bangsa  dan  negara,  terutama  dalam  rangka mengentaskan  kemiskinan  dan  menghilangkan  kesenjangan  sosial,  perlu  adanya pengelolaan  zakat  secara  profesional  dan  bertanggungjawab  yang  dilakukan  oleh masyarakat dan pemerintah. 6
Pemberdayaan diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan untuk memberdayakan seseorang  atau  sekelompok  orang  yang  biasa  disebut  dengan  pengembangan.  Secara etimologi  pengembangan  berarti,  memberdayakan,  menguatkan,  membina  dan mensejahterakan. 7 Pengembangan  masyarakat  dapat  pula  didefinisikan  suatu  metode pekerjaan  sosial  yang  tujuan  utamanya  untuk  memperbaiki  kualitas  hidup  masyarakat melalui  pendayagunaan  sumber-sumber  yang  ada  pada  mereka  serta  menekankan  pada prinsip partisipasi sosial. 8
Pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat
4 Ali As’ad, Fathal-Mu’min, (Kudus: Menara Kudus, 1979), hlm. 1.
5 Burhanuddin Chatib, Administrasi dan Manajemen Pengelolaan Zakat, (Makalah, Disampaikan Pada Penyuluhan  Rintisan  Binaan  Zakat  di  Kabupaten  Agam  Propinsi  Sumatera  Barat  Tanggal  21  S/D  23 September 2006), hlm. 1.
6 Darwas, Optimalisasi  Pemberdayaan  Zakat, (Makalah,  disampaikan  pada  Kegiatan  Orientasi Pemberdayaan Mustahiq Melalui Rehabilitasi Hutan di Daerah Aliran Sungai di Provinsi Sumatera Barat, Padang, 28 s/d 30 Agustus 2008), hlm. 1.
7 Nanih  Machendrawati  dan  Agus  Ahmad  Safe’i, Pengembangan  Masyarakat  Islam, (Bandun:  Rosda Karya, 2001), hlm. 27.
8 Edi  Suharto, Membangun  Masyarakat,  Memberdayakan  Rakyat,  Kajian  Strategis  Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial , (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 37.
pula  dimanfaatkan  untuk  kegiatan-kegiatan  ekonomi  umat,  seperti  dalam  program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.
Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung. 9
Zakat harus diberikan kepada yang berhak (mustahik) yang sudah ditentukan menurut Agama. Penyerahan atau penyaluran dana zakat yang benar adalah melalui Badan Amil Zakat. Walaupun demikian kepada Badan Amil Zakat manapun tetap terpikul kewajiban untuk  mengefektifkan  pendayagunaannya.  Pendayagunaan  yang  efektif  ialah  efektif manfaatnya (sesuai dengan tujuan) dan jatuh pada yang berhak (sesuai dengan nash ) secara tepat guna.
Mengingat sifat kewajiban zakat adalah ilzami ijbari (kewajiban mutlak) yang harus dilaksanakan dengan pasti, maka penanganan zakat harus diimplementasikan dalam suatu tugas operasional oleh suatu lembaga yang fungsional.  Di Indonesia cukup banyak lembaga yang menghimpun dan menylarkan dana ZIS, di antaranya adalah Badan Amil Zakat (BAZ) di berbagai provinsi, kota dan kabupaten, dan salah satunya adalah terbentuknya Badan Amil  Zakat di Kota Padang yang dikenal dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang. Selanjutnya disingat dengan Baznas Kota Padang.
Kehadiran  Baznas  Kota  Padang  merupakan  salah  satu  alternatif  dalam  upaya meningkatkan keadilan  dan  pemberdayaan  ekonomi  umat, diharapkan dapat membantu terlaksananya  pemerataan  ekonomi  dalam  pendistribusian  dana  zakat,  dalam  bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dari  urain  di  atas  diketahui  bahwa  salah  satu  bentuk  upaya  pemberdayaan masyarakat  oleh  Baznas  Kota  Padang  adalah  melalui  Program  yang  dijadikan  salah  satu bentuk pendayagunaan zakat produktif. Program bantuan modal produktif dapat berjalan secara  lancar  dan  efektif,  tergantung  dari  banyaknya  dana  zakat  yang  terkumpul  dan
9 Adi Isbandi Rukminto, Pemikiran-pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial, ( Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI, 2002), hlm. 21.
pendistribusian  yang  dilakukan  oleh  BAZ  haruslah  diprioritaskan  kepada  usaha  yang produktif  dan  tepat  sasaran.  Yaitu  memang  pelaku  usaha  yang  memiliki  hak  untuk mendapatkan dana tersebut dan diperkirakan usahanya dapat berkembang dengan adanya dana bantuan modal ini. Zakat diberikan langsung kepada mustahik atau disalurkan melalui pengelola zakat yang ada.
Dalam  penyaluran  dana  zakat  kepada  mutahik  yang  dilakukan  oleh  Baznas  Kota Padang,  maka  pemohon  yang  tergolong mustahik harus  mengajukan  terlebih  dahulu permohonan dengan melengkapi syarat-syarat berupa, (1) Foto Copy KTP (2) Foto Copy KK (3) Surat Keterangan Tidak Mampu (4) Denah dan Foto Rumah (5) Surat keterangan aktif berjamaah dari Mesjid/Mushalla. 10 Berdasarkan syarat di atas salah satunya adalah surat keterangan berjemaah dari masjid/mushalla harus dilengkapi oleh mustahik .
Berdasarkan  keterangan  di  atas  mengindikasikan  bahwa  masyarakat  yang  akan menerima  bantuan  dari  Baznas  Kota  Padang,  hanya  sekedar  memenuhi  persyaratan menjadi jemaah masjid, melalui keterangan dari pengurus masjid, pada hal mereka bukan jemaah  tetap  masjid  ataupun  mushala  di  Kota  Padang.  Kondisi  yang  demikianlah  yang menyebabkan  penulis  merasa  tertarik  melaksanakan  penelitian  dengan  kajian  yang komprehensif tentang: “ Strategi Baznas Kota Padang dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin melalui Jama’ah Masjid”.
Jenis penelitian ini yang dilakukan adalah field Research (Penelitian Lapangan) dengan metode penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif memaparkan apa yang telah terjadi di lapangan. 11 Penelitian deskriptif ini tidak dimaksudkan untuk menguji kemampuan serta kualitas  suatu  instansi  tertentu,  tetapi  hanya  memaparkan  apa  adanya  tentang  variabel, gejala  atau  keadaan.  Memang  ada  kalanya  dalam  penelitian  ingin  juga  membuktikan dugaan tetapi tidak terlalu lazim, yang umumnya adalah bahwa penelitian deskriptif tidak dimaksud untuk menguji hipostesis. 12

## Konsep Pemberdayaan dalam Perspektif Dakwah
Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris “ Empowerment ” yang biasa diartikan sebagai pemberkuasaan.  Dalam  arti  pemberian  atau  peningkatan  “kekuasaan”  ( power) kepada
10 Industriadi,  Kepala  Bidang  Pendistribusia  Baznas  Kota  Padang, Wawancara, Padang,  14  Agustus 2018.
11 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 10. 12 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 310.
masyarakat  yang  lemah  atau  tidak  beruntung. 13 Kemudian  berdasar  bahasa  Indonesia pemberdayaan    berasal    dari    kata  “daya”    yang    berarti    tenaga    atau    kekuatan.  Jadi, pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya  masyarakat  dengan  mendorong, memotivasi,  dan  membangkitkan  kesadaran  akan  potensi  yang  dimiliki  serta  berupaya untuk  mengembangkan. 14
Pemberdayaan  adalah  suatu  kegiatan  yang  berkesinambungan,  dinamis,  secara sinergis  mendorong  keterlibatan  semua  potensi  masyarakat  yang  ada  secara  partisipatif. Dengan  cara  ini  akan  memungkinkan  terbentuknya  masyarakat  madani  yang  majemuk, penuh kesinambungan kewajiban dan hak, saling menghormati tanpa ada yang asing dalam komunitasnya. 15
Menurut  Moh.  Ali  Aziz  dkk,  pemberdayaan  adalah  sebuah  konsep  yang  fokusnya adalah  kekuasaan.  Pemberdayaan  secara  substansial  merupakan  proses  memutus  (break down) dari hubungan antara subjek dan objek. Proses ini mementingkan pengakuan subjek akan kemampuan atau daya yang dimiliki objek. Secara garis besar proses ini. 16
Prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan menurut Drijver dan Sajise dalam Loekman Sutrisno, ada lima macam, yaitu: 1) Pendekatan dari bawah (buttom up  approach) :  pada  kondisi  ini  pengelolaan  dan  para stakeholder setuju  pada  tujuan  yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai  tujuan yang telah  dirumuskan sebelumnya. 2) Partisipasi (participation) :  di  mana  setiap  aktor  yang  terlibat  memiliki  kekuasaan  dalam  setiap  fase perencanaan  dan  pengelolaan.  3)  Konsep  keberlanjutan:  merupakan  pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan sehingga program pembangunan berkelanjutan dapat diterima  secara  sosial  dan  ekonomi.  4)  Keterpaduan:  yaitu  kebijakan  dan  strategi  pada tingkat lokal, regional dan nasional. 5) Keuntungan sosial dan ekonomi: merupakan bagian dari program pengelolaan. 17
13 Abu Hurairah, Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Yang Berbasis Kerakyatan , (Bandung: Humaniora, 2008), hlm. 82.
14 Mubyarto, Membangun Sistem Ekonomi , (Yogyakarta: BPFE, 2002), hlm. 26.
15 Engking Soewarman Hasan, Strategi Menciptakan Manusia Yang Bersumber Daya Unggul , (Bandung: Pustaka Rosda Karya, 2002), hlm. 56.
16 Moh.  Ali  Aziz,  dkk. Dakwah  Pemberdayaan  Masyarakat:  Paradigma  Aksi  Metodologi, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), hlm. 169.
17 Loekman Soetrisno, Menuju Masyarakat Partisipatif, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius. 1995) hlm. 18.
Pemberdayaan  bertujuan  untuk  menunjuk  pada  keadaan  atau  hasil  yang  ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan  kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan  aspirasi,  mempunyai  mata  pencaharian,  berpartisipasi  dalam  kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. 18
Konsep  pemberdayaan  menekankan  bahwa  orang  memperoleh  ketrampilan, pengetahuan,  dan  kekuasaan  yang  cukup  untuk  mempengaruhi  kehidupannya  dan kehidupan  orang  lain  yang  menjadi  perhatiannya. 19 Pemberdayaan  mempunyai  tiga dimensi yang saling berpotongan dan berhubungan, sebagaimana yang disimpulkan oleh Kieffer (dalam Ambar Teguh) dari penelitiannya, yaitu: (1) Perkembangan konsep diri yang lebih positif; (2) Kondisi pemahaman yang lebih kritis dan analitis mengenai lingkungan sosial  dan  politis;  dan  (3)  Sumber  daya  individu  dan  kelompok  untuk  aksi-aksi  sosial maupun kelompok. 20

## Pendekatan Dakwah dalam Pemberdayaan
Dakwah,  sebagaimana  dipahami,  adalah  ajakan  atau  seruan  untuk  menciptakan suasana  damai  dan  tenteram  serta  penuh  kesejukan  dan  mampu  membawa  perubahan dalam mengamalkan ajaran serta nilai-nilai Islam dalam kehidupan nyata. Hal ini sangat relevan  dengan  kondisi  kita  saat  ini.  Kondisi  kerusuhan,  mudah  tersinggung,  gampang terprovokasi,  haruslah  diubah  menjadi  kondisi  yang  penuh  dengan  keramahan,  rendah hati, dan rahmatan lil ‘alamin .
Pengertian di atas dikembangkan lebih lanjut oleh Ali Mahfudz, bahwasanya dakwah itu  adalah  mendorong  manusia  kepada  kebaikan  dan  petunjuk,  menyuruhkepada  yang ma’ruf dan mencegah berbuat yang munkar, agar mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
Asep  Muhidin,  dakwah  adalah  upaya  kegiatan  mengajak  atau  menyeru  ummat manusia  agar  berada  di  jalan  Allah  (sistem  Islami)  yang  sesuai  dengan  fitrah  dan kehanifannya secara integral, baik melalui kegiatan lisan dan tulisan atau kegiatan nalar
18 Loekman Soetrisno, Menuju Masyarakat… , hlm. 59.
19 Ambar Teguh Sulistiyani, Kemitraan dan Modul-modul Pemberdayaan . (Yogyakarta: Gava Media. 2004), hlm. 106.
20 Ambar Teguh Sulistiyani, Kemitraan dan Modul-modul… , hlm. 65.
dan perbuatan, sebagai upaya pengejawantahan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran spiritual yang universal sesuai dengan dasar Islam. 21
Inti  dakwah  memang  pada  pengertiannya  mengajak  manusia  untuk  berbuat kebajikan dan menghindari dari keburukan. Ajakan tersebut dilakukan dengan cara yang lemah  lembutdan  menyejukkan,  dengan  tujuan  tegaknya  Agama  Islam  dan  berjalannya sistem Islam dalam kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat.
Dengan  kata  lain,  dakwah  sebenarnya  bertujuan  untuk  menghidupkan  atau memberdayakan, sehingga masyarakat memperoleh momentum untuk meningkatkan taraf hidup dan  kesejahteraan serta menimbulkan suasana yang  kondusif bagi tegaknya nilai- nilai Agama. Hal ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Al-Anfal ayat 24:
َ ن َ أ ْآوُمَلۡعٱَو ۖۡمُكيِّيۡحُي اَمِّل ۡمُكاَعَد اَذِّإ ِّلوُسَ رلِّلَو ِّ َ  ِّللّ ْاوُبيِّجَتۡسٱ ْاوُنَماَء َنيِّذَ لٱ اَهُ يَأ َٰٓي َنوُر َشۡحُت ِّهۡيَلِّإ ٓۥُه َ نَأَو ۦِّهِّبۡلَقَو ِّءۡرَمۡلٱ َنۡيَب  ُلوُحَي َ َ للّٱ ٢٠
Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan sesungguhnya kepada- Nya-lah kamu akan dikumpulkan .” (QS. Al-Anfal: 24).
Dengan demikian, dakwah pada hakikatnya adalah panggilan Allah dan Rasul-Nya, panggilan  yang  membawa  kepada  upaya  untuk  menghidupkan,  atau  dengan  kata  lain panggilan untuk memberdayakan.

## Pemberdayaan Masyarakat Miskin
Pemberdayaan masyarakat muncul karena bentuk kekalahan dan tidak berdaya. Oleh karena  itu,  dikembangkan  model  pemberdayaan  masyarakat  yang  mengacu  pada  teori kekuasaan  ( power ).  Masyarakat  hanya  memiliki  potensi  untuk  melakukannya  dan kemampuan  masyarakat  yang  menjadi  pengaruh  yang  dapat  berfruktuasi  tergantung berbagai faktor, yakni kapasitas, kepercayaan, sumber daya dan konteks organisasi sebagai pendukung.
Ada beberapa model pemberdayaan masyarakat miskin, di antaranya:
a. Model Pembiayaan (Bantuan Modal Usaha)
21 Asep Muhidin, Dakwah dalam Perspektif Al-Qur’an: Studi Kritis Atas Visi, Misi dan Wawasan, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 19.
Model pembiayaan atau model bantuan modal usaha ini ada dua, antara lain:
1) Bantuan Murni
2) Pinjaman Lunak
b. Model Pelatihan
c. Model Pendampingan
Tugas tim pendamping masyarakat adalah sebagai berikut:
1) Melakukan kajian dan verifikasi terhadap data-data penduduk miskin khususnya yang menjadi sasaran kegiatan.
2) Melaksanakan  pengamatan  lingkungan  pada  masing-masing  lokasi  kampung untuk  pengenalan  lapangan,  identifikasi  awal,  dan  pengumpulan  data  tentang kondisi fisik lingkungan.
3) Memberikan pelatihan kepada lembaga pengelola kegiatan di masyarakat.
4) Memfasilitasi pelaksanaan pemberian pelatihan ketrampilan bagi warga.
5) Memberikan  bimbingan  teknis  kepada  warga  untuk  pelaksanaan  kegiatan pembangunan fisik (rumah dan prasarana lingkungan).
6) Memfasilitasi pelaksanaan pembinaan/pengembangan KUBE (Kelompok Usaha Bersama) peremberdayaan masyarakat miskin perkotaan.
7) Melakukan monitoring dan evaluasi selama pelaksanaan kegiatan pemberdayan masyarakat miskin perkotaan.
8) Menyusun buku laporan pelaksanaan kegiatan program pemberdayan masyarakat miskin.
Strategi  Baznas  Kota  Padang  dalam  Pemberdayaan  Masyarakat  Miskin  dengan Persyaratan Jemaah Masjid/Mushalla
Baznas  Kota  Padang  memiliki  6  program  unggulan  dalam  pendistribusian  zakat, 22 yaitu:
1. Padang Religius. Program ini bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai keberagamaan dan  syi’ar  agama  di  tengah-tengah  masyarakat  Kota  Padang.  Melalui  program  ini diharapkan  semangat  dan  semarak  keberagamaan  di  Kota  Padang  semakin meningkat.
22 Nursalim, Waka II Baznas kota Padang, Wawancara, Padang, 14 April 2019
2. Padang  Sejahtera. Program  Padang  Sejahtera  adalah  kegiatan  memberikan  bantuan stimulan  kepada  masyarakat  miskin  produktif untuk  meningkatkan  kesejahteraan mereka  melalui  pembinaan  berbagai  usaha.  Untuk  merelalisasikan  program  ini dilakukan  upaya  dalam  bentuk  pemberian  bantuan  modal,  pembinaan  dan pengembangan usaha. Yang menjadi unggulan pada program ini adalah pemberian fasilitas dan modal usaha kepada masyarakat yang kurang mampu.
3. Padang Cerdas . Program Padang Cerdas adalah kegiatan memberikan bantuan biaya kepada anak keluarga kurang mampu dalam peningkatan prestasi pendidikan serta bantuan biaya bagi anak baik tingkat sekolah maupun mahasiswa. Motto program ini adalah satu keluarga miskin satu sarjana. Maka salah satu unggulan dalam program ini adalah pemberian bantuan biaya kuliah sampai penyelesaian.
4. Padang Sehat. Program Padang Sehat adalah kegiatan memberikan bantuan pelayanan kesehatan  kepada  masyarakat  tidak  mampu  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberian bantuan biaya berobat. Program ini mengedepankan prinsip tidak ada halangan untuk berobat, maka dalam program ini yang  menjadi  icon  adalah  pemberian  bantuan  layanan  khusus,  di  mana  dalam keluarga  kurang  mampu  dan  menderita  penyakit  luar  biasa  (unik),  diberi  pula pelayanan khusus.
5. Padang  Makmur .  Program  Padang  Makmur  adalah  kegiatan  yang  dilakukan  untuk memakmurkan masyarakat dengan mengangkat derajat masyarakat miskin atau tidak mampu kearah yang lebih baik. Untuk itu maka dilakukan kegiatan sebagai berikut: memberikan bantuan perbaikan rumah tak layak huni dan bantuan fasilitas umum dilingkungan masyarakat miskin.
6. Padang Peduli . Program Padang Peduli adalah program yang dilakukan dalam rangka ikut serta dan peduli terhadap masyarakat yang ditimpa musibah dan bencana serta orang  terlantar  dengan  tujuan  dapat  meringankan  beban  penderitaan  yang bersangkutan.
Selain 6 program pendistribusian tersebut, Baznas juga memiliki program unggulan lainnya,  yaitu  pada  Bagian  Pemberdayaan  dan  Pengembangan  memiliki  2  program ungulan, yaitu:
1. Program  Kelompok  Binaan. Baznas  Kota  Padang  selalu  memberikan  solusi  terhadap mustahik ,  ditindaklanjuti  dengan  upaya  mengiring mustahik tersebut  menjadi berdayaguna  dan  dikembangkan  dengan  pembinaan  dalam  berbagai  kegiatan ekonomi, sosial kemasyarakatan, dan keagamaan anggota kelompok tersebut, yang di sebut dengan program zakat berbasis kelompok ( zakat commonity development).
2. Mahasiswa  Binaan .  Mahasiswa  yang  mendapat  bantuan  beasiswa  dari  berbagai perguruan  tinggi  dari  Baznas  Kota  Padang  juga  di  motivasi  melalui  pembinaan keagamaan, leadership , dan keterampilan, diharapkan dari pembinaan tersebut lahir sarjana siap pakai, berwawasan, memiliki budi pekerti luhur serta pemahaman dan pengamalan agama yang baik. 23
Pendayagunaan  zakat  Baznas  Kota  Padang  yang  ditata  sedemikian  rupa,  dalam berbagai kegiatan ekonomi, sosial kemasyarakatan, pendidikan dan keagamaan sehingga dengan harapan dapat menggiring mustahik menjadi muzakki . 24
Baznas Kota Padang dalam upaya melakukan program kerjanya dilakukan dengan pengelolaan  dana  zakat  melakukan  kegiatan  penghimpunan,  pendistribusian  dan pendayagunaan. Pendistribusian dana zakat yang deliti oleh peniliti yaitu program bantuan modal usaha dhuafa. Pendistribusian dana zakat ini ditujukan kepada masyarakat miskin muslim  di  Kota  Padang.  Untuk  program  bantuan  modal  usaha  ini  pihak  Baznas mempunyai beberapa kriteria yang menjadi patokan pihak Baznas yaitu:  memiliki usaha kecil-kecilan, Muslim atau muslimah taat ibadah, merupakan warga tidak mampu, dan lolos survey.
“Kriterianya pengajuan itu ada beberapa, seperti muslim/muslimah, memiliki usaha kecil yang  tidak  melanggar  aturan  agama dan  negara  mas,  memiliki  kartu  miskin, melampirkan KTP dan KK, surat pengantar dari kelurahan, serta surat keterangan berjamaah dari masjid ataupun mushalla.” 25
Adapun  proses  penyaluran  dana  bantuan  modal  usaha  yang  ditujukan  kepada masyarakat miskin muslim yaitu dengan beberapa tahap masyarakat mendaftarkan diri ke lembaga Baznas, laporan dari takmir masjid, info dari warga sekitar atau dari keluran dan
23 Nursalim, Waka-II Baznas Kota Padang, Wawancara, Padang, 14 April 2019.
24 Nursalim, Waka-II Baznas Kota Padang, Wawancara, Padang, 14 April 2019.
25 Industriadi, Kepala Bidang Pendistribusian Baznas Kota Padang, Wawancara, Padang 15 April 2019.
kecamatan yang ada di wilayah Kota Padang. Setelah itu diadakan survey untuk melihat apakah  benar  layak  menerima  bantuan  atau  tidak,  langkah  selanjutnya  pihak  Baznas mengadakan  rapat  dan  membuat  nota  dinas  untuk  diajukan  kepada  pimpinan  untuk proses pencairan. 26
Pelaksanaan  Pemberdayaan  Masyarakat  Miskin  oleh  Baznas  Kota  Padang  dengan Persyaratan Jemaah Masjid/Mushalla
Pendistribusian zakat oleh Baznas Kota Padang dibagi menjadi enam program. Enam program  tersebut  meliputi asnaf  mustahik zakat  yang  disesuiakan  dengan  tujuan permohonan mustahik , keenam program tersebut adalah:
1. Padang Religius
Padang religius, kegiatannya adalah  kegiatan yang dilakukan untuk  meningkatkan nilai-nilai keberagamaan dan syi’ar agama ditengah masyarakat Kota Padang yang bertujuan untuk  memupuk  semangat  keberagamaan.  Pendistribusian  program  Padang  religius  ini dibagi menjadi dua bagian yaitu:
a. Pengembangan syi’ar Islam Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarkat Kota Padang yang bertujuan untuk pengembangan syi’ar Islam tak luput dari perhatian Baznas  Kota  Padang,  kegiatan  ini  dilaksanakan  masyarakat  seperti  pelatihan mubaligh, pelatihan sholat jenazah dan lain-lain.
b. Pengembangan Ummat inovatif dan kreatif Bantuan pengembangan ummat inovatif dan kreatif diberikan dalam bentuk seminar, workshop, dan kegiatan-kegiatan lain yang berkontribusi terhadap perkembangan ummat inovatif dan kreatif.

## 2. Padang Sejahtera
Padang  sejahtera,  merupakan  program  pendistribusian  zakat  Baznas  Kota  Padang dalam upaya terwujudnya peningkatan perekonomian dan kebutuhan hidup masyarakat du’afa . Pendistribusian Padang sejahtera ini dibagi menjadi empat kriteria mustahik , yaitu:
a. Pemberian bantuan terhadap modal usaha keluarga tidak mampu yang terdiri dari bina usaha dan modal usaha;
b. Pemberian bantuan pemberdayaan dan pengembangan usaha kelompok;
c. Bantuan konsumtif; dan
26 Industriadi, Kepala Bidang Pendistribusian Baznas Kota Padang, Wawancara, Padang 15 April 2019.
d. Bantuan  pengolahan  lahan  petani,  perlengakapan  nelayan,  peralatan  tukang,  dan tambahan modal pada home industri.

## 3. Padang Sehat
Bertujuan  untuk  mewujudkan  pelayanan  kesehatan  bagi du’afa yang  memiliki keterbatasan biaya berobat. Pemberian bantuan dalam program Padang Sehat ini adalah bantuan biaya berobat dan bantuan biaya berobat penanganan khusus.

## 4. Padang Cerdas
Padang  cerdas  bertujuan  untuk  membantu  mustahik  yang  terkendala  dalam mengikuti jenjang pendidikan. Maka dari itu program Padang cerdas ini dibagi menjadi 7 bagian bila dilihat dari bentuk pendistribusian, di antaranya:
a. Beasiswa regular;
b. Beasiswa program kerjasama dengan pondok pesantren dalam dan luar kota;
c. Pemberian bantuan biaya sekolah bagi siswa terancam putus sekolah;
d. Pemberian bantuan biaya masuk Perguruan Tinggi;
e. Bantuan mahasiswa berprestasi;
f. Pemberian bantuan penelitian sarjana dan pascasarjana serta penelitian sosial dan keagamaan; dan
g. Bantuan kegiatan mahasiswa binaan.

## 5. Padang Makmur
Padang makmur adalah kegiatan yang dilakukan untuk memakmurkan masyarakat dan  mengangkat  derajat  masyarkat  miskin  atau  tidak  mampu  kearah  yang  lebih  baik. Untuk ini maka dilakukan kegiatan sebagai berikut:
a. Memberikan bantuan perbaikan rumah; dan
b. Memberikan bantuan perbaikan lingkungan.

## 6. Padang peduli
Padang peduli adalah program yang dilakukan dalam rangka ikut serta dan peduli terhadap masyarakat yang ditimpa musibah dan bencana serta orang yang terlantar dengan tujuan  dapat  meringankan  beban  penderitaan  yang  bersangkutan.  Bentuk  program  ini dilakukan sebagai berikut:
a. Pemberian bantuan tanggap darurat;
b. Pemberian sinergisitas;
c. Bantuan Voucher semarak Ramadhan;
d. Pemberian bantuan pelatihan kerja ( life skill ) anak terlantar;
e. Pemberian bantuan kepada mu’allaf; dan
f. Pemberian bantuan gharimin.
Pendistribusian zakat oleh Baznas Kota Padang ditata sedemikian rupa, dalam rangka memberikan solusi terhadap mustahik ditindak lanjuti dengan upaya mengiringi mustahik tersebut  menjadi  berdaya  guna  dan  dikembangkan  dengan  pembinaan  dalam  berbagai kegiatan  keagamaan,  ekonomi,  kemasyarakatan,  kesehatan  dan  pendidikan.  Untuk memudahkan evaluasi, mengukur serta melihat perkembangan status sosial, ekonomi dan kegamaan  anggota  kelompok  tersebut,  maka  dibentuklan  pendistribusian  zakat  berbasis kelompok.  Zakat  berbasis  kelompok  ini  merupakan  penggabungan  dari  enam  program Baznas diatas.
Adapun Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kelompok yang ingin mendapatkan dana zakat adalah sebagai berikut:
1. Surat Keterangan Miskin dari kantor Lurah
2. Ada usaha dan lahan kegiatan seperti toko, sawah, ladang dan lain sebagainya
3. KTP (Kartu Tanda Penduduk)
4. KK ( Kartu Keluarga)
5. Surat Keterangan Aktif Berjamaah di masjid
Dengan demikian Surat Keterangan Aktif berjamaah di masjid menjadi salah satu syarat  bagi  masyarakat  yang  ingin  mendapatkan  bantuan  dari  Baznas  Kota  Padang. Menurut Industriadi adalah bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mau memakmurkan masjid, sebagaimana dijelaskannya:
“Sesuatu  hal  yang  dilakukan  terus  menerus  itu  akan  membuat  seseorang  terbiasa dalam  melakukan  suatu  perbuatan,  baik  itu  perbuatan  baik  maupun  perbuatan buruk,  sehingga  ketika  seorang  anak  terus  diarahkan  dan  dibimbing  kepada perbuatan  yang  baik,  lama-lama  sang  anak  akan  terbiasa  berbuat  kebaikan,  begitu juga  penerapan  persyaratan  adanya  surat  kerangan  aktif  berjema’ah  dari  masjid ataupun  mushalla  tempat  tinggal  mustahiq,  sehingga  dengan  adanya  ketentuan
tersebut mereka terbiasa untuk meramaikan rumah Allah dengan shalat berjamaah dan juga kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya seperti kegiatan majelis taklim”. 27
Hal ini diperkuat penjelasan dari Epi Santoso Pimpinan Baznas Kota Padang yang menjelaskan  bahwa  tujuan  diadakannya  persyaratan  adanya  surat  keterangan  aktif berjemaah dari  masjid ataupun  mushala  adalah untuk  pemakmuran rumah  ibadah  dan pemberdayaan ekonomi masyarakat akan tercapai, sehingga fungsi masjid yang dahulunya hanya merupakan merupakan tempat ibadah akan dapat dikembangkan menjadi lebih luas dan  bermanfaat.  Hal  ini  diyakini  akan  sangat  membantu  jemaah  dalam  rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan mereka, kerena memang ditemukan ada jemaah masjid dan mushalla di kota Padang yang merupakan golongan kecil yang sangat memerlukan modal usaha. 28
Dengan memaksimalkan potensi penyaluran zakat dengan pendekatan administrasi surat keterangan aktif berjemaah dari masjid dan mushala, merupakan satu gerakan untuk memberdayakan  dan  memakmurkan  masjid  akan  semakin  menemukan  targetnya  yang maksimal.
“Saya  mengimpikan  masjid  itu  jadi  pusat  kemakmuran  umat.  Apapun  bisa dikerjakan dari dan untuk masjid. Jadi masyarakat akan mendapatkan manfaat yang nyata dari keberadaan masjid”. 29
Hal ini juga sesuai dengan pengakuan Itis penjual lotek di Simpang Astek Balai Baru yang telah mendapatkan bantuan dari Baznas Kota Padang yang menjelaskan bahwa:
“Saya sebelumnya memang sudah jualan lotek. Namun penjualannya saya hanya di depan  rumah.  Setelah  dapat  bantuan  dari  Baznas,  dengan  mengurusnya  yang disertakan  dengan  adanya  surat  keterangan  akftif  berjemaah,  saya  jadi  bisa  jualan dengan tenang. Program ini sangat berpengaruh sekali. Di samping itu usahanya bisa tambah maju karena kita difasilitasi gerobak dan peralatan yang lengkap”. 30
Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dalam mengembangkan kualitas hidup mereka, sebagaimana pernyataan dari ibu Subaedah:
“Menurut  Subaedah  selaku  penerima  bantuan  dana  zakat  di  Kelurahan  Ampang Kecamatan Kuranji menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Baznas ini sangat
27 Industriadi, Kepala Bidang Pendistribusian Baznas Kota Padang, Wawancara, Padang 15 April 2019.
28 Episantoso, Pimpinan Baznas Kota Padang, Wawancara, Padang 15 April 2019.
29 Episantoso, Pimpinan Baznas Kota Padang, Wawancara, Padang 15 April 2019.
30 Itis, Mustahiq Baznas Kota Padang, Wawancara, Padang 16 April 2019.
memberikan  manfaat  dan  perubahan  bagi  hidup  kami,  walupun  sifatnya  hanya bersifat  sementara.  Perubahan  dan  perkembangan  hidup  kami  setelah  mendapat bantuan  modal  usaha  menjadikan  kami  bersemangat  untuk  tetap  berusaha  dan mencari nafkah yang halal sesuai syariat Islam”. 31
Dengan demikian yang dilakukan oleh Baznas yang mengarahkan masyarakat untuk berwirausaha  bisa  dikatakan  salah  satu  cara  untuk  menghapus  penyebab  kemiskinan, mengarahkan masyarakat untuk mampu berdiri sendiri dengan memberikan modal berupa barang. Kemudian  juga  upaya  untuk langsung  memakmurkan  masjid  sebagaimana  yang dijelaskan oleh Ismanjunaidi, pengurus Masjid Al-Munawwarah Pilakut, yang menjelaskan bahwa:
“Kami  bertegas-tegas  untuk  memberikan  surat  keterangan  aktif  berjemaah,  yang merupakan salah satu syarat bagi masyarakat yang mengajukan permohonan bantuan ke  Baznas  Kota  Padang.  Memang  kadang  kami  berhadapan  dengan  tuntutan masyarakat yang  memang  mereka  tidak  pernah  aktif  berjemaah.  Jangankan  untuk shalat berjemaah harian,  untuk shalat jum’at  saja mereka jarang  maka kami  tidak memberikan  surat  keterangan  tersebut.  Karena  menurut  kami  tujuan  dari  Baznas Kota Padang meminta masyarakat untuk melampirkan persyaratan tersebut adalah untuk  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  untuk  mau  shalat  berjamaah  ke masjid”. 32
Hal sejalan juga disampaikan oleh Syafri Khaidir Pengurus Masjid Al-Abrar Pilatarok Kuranji, yang menjelaskan bahwa:
“Kami pengurus masjid sering menerima masyarakat yang mengurus surat keterangan aktif berjemaah, maka kami juga harus selektif untuk melihat apakah memang betul- betul  mereka  jemaah  yang  sering  datang  ke  masjid,  jika  tidak  kami  tidak  akan memberikan. Meskipun awalnya ada benturan dengan masyarakat, namun setelah diberikan  penjelasan  kepada  masyarakat  maka  mereka  dapat  memahami  tentang surat  ini  bukan  hanya  sekedar  untuk  melengkapi  administrasi  saja,  namun  untuk memberikan kesadaran pada masyarakat bahwa pentingnya memakmurkan rumah Allah”. 33
Namun  demikian  tidak  semua  masjid  dan  mushalla  selektif  memberikan  surat keterangan  aktif  berjemaah  tersebut,  seperti  yang  disampaikan  oleh  Anasril  pengurus Mushalla Baiturrahmah Kampung Jambak yang menjelaskan bahwa:
31 Zubaidah, Mustahiq Baznas Kota Padang, Wawancara, Padang 16 April 2019.
32 Isman Junaidi, Pengurus Masjid, Wawancara, Padang 20 April 2019.
33 Syafri Khaidir, Pengurus Masjid, Wawancara, Padang 21 April 2019.
“Masyarakat  di  sini  kalau  tidak  diberikan  surat  keterangan  aktif  berjemaah,  maka mereka mau ribut dengan kita, bahkan perang mulut. Maka untuk menghindarkan hal  tersebut,  ya  kami  pengurus  mushalla  tidak  terlalu  selektif,  yang  penting  dia beragama Islam, dan merupakan warga kami. Menurut kami sekurang-kurangnya dua kali setahun mereka setiap shalat hari raya mereka jadi jemaah mushalla, sehingga dengan  alasan  itu  kami  memberikan  surat  keterangan  aktif  berjemaah  ini  dengan murah”. 34
Hal yang sama juga disampaikan oleh Maad Khatib pengurus Mushalla Ahlussunnah yang menjelaskan bahwa:
“Jemaah  mushalla  ini  memang  sedikit,  namun  jika  hari  lebaran  jemaah  ramai, sehingga  dengan  memudahkan  memberikan  surat  keterangan  aktif  berjemaah tersebut dengan harapan mereka dapat mengkoreksi diri, sedangkan hanya datang kemushalla  sekali  setahun,  pengurus  murah  memberikan  apa  yang  diinginkan jemaah, sehingga diharapkan dengan demikian mereka dapat sadar, dan kemudian mau meramaikan mushalla kita ini”. 35
Berdasarkan  uraian  di  atas  terlihat  pelaksanaan  pemberdayaan  masyarakat  miskin oleh  Baznas  Kota  Padang  dengan  Persyaratan  Jemaah  Masjid/Mushalla,  dilakukan  oleh Baznas Kota Padang adalah dalam rangka memberdayakan ekonomi masyarakat yang tidak melupakan unsur ilahiyah dalam kehidupannya, dengan cara memakmurkan rumah Allah seperti masjid dan mushalla di Kota Padang.
Akan tetapi dalam pelaksanaannya di tengah-tengah masyarakat ada dua bentuk yang dilakukan  oleh  pengurus  masjid  dan  mushalla  di  Kota  Padang  yaitu  ada  yang  memang selektif menyeleksi jemaah yang akan mendapatkan surat keterangan aktif tersebut, seperti yang terlihat pada pengurus masjid Al-Munawwarah dan Al-Abrar. 36 Kemudian juga ada pengurus yang memang memberikan kemudahan pada masyarakat yang mengurus surat keterangan  berjemaah  tersebut  seperti  yang  dilakukan  oleh  pengurus  mushalla Baiturrahmah dan Ahlussunnah, serta juga ada pengurus masjid dan mushala lain yang
34 Anasril, Pengurus Mushalla, Wawancara, Padang 21 April 2019.
35 Maad Khatib, Pengurus Mushalla, Wawancara, Padang 21 April 2019.
36 Hal  yang  sama  juga  dilakukankan  oleh  beberapa  orang  pengurus  masjid  dan  Mushalla  lainnya seperti: 1) M. Dawar, Pengurus Mushalla Nurul Jadid Ampang, Wawancara, Padang, 9 April 2019.  2) Jasrizal, Mushlla Nurul Yaqin, Gurun Laweh Nanggalo, Wawancara, Padang, 9 April 2019. 3) Martias Ali, Pengurus Masjid Al Hidayah Gn. Sarik Kuranji, Wawancara, Padang, 11 April 2019. 4) Herman Lubis, Pengurus Masjid Baitul Arafah, Wisma Indah VI Kalumbuk, Wawancara, Padang, 11 April 2019.  5) Abadi, pengurus Masjid Tsamaratul Ikwan Muhammadiyah Parak Karakah Padang Timur, Wawancara, Padang, 11 April 2019.
penulis temukan sama memberikan kemudahan kepada masyarakat yang mengurus surat keterangan tersebut. 37
Faktor  Penghambat  dan  Pendukung  Baznas  Kota  Padang  dalam  Pemberdayaan Masyarakat Miskin dengan Syarat Menjadi Jemaah Masjid/Mushalla
1.  Faktor Penghambat
Sebagai  suatu  organisasi  yang  melakukan  segala  hal  dengan  perencanaan  dan pembagian tugas yang sudah tertata dengan baik, Baznas Kota Padang dalam menjalankan aktivitasnya ternyata juga tidak lepas dari masalah yang dihadapinya. Sebagian masyarakat masih  menganggap  bahwa  dengan  adanya  ketentuan  tersebut  membuat  masyarakat terutama pengurus masjid harus berhadapan dengan masyarakat yang tidak paham tentang pentingnya memakmurkan masjid tersebut.
Bahkan menurut Industriadi, sosialisasi dan pendidikan seperti ini untuk membuka kesadaran  masyarakat  butuh  waktu  yang  cukup  lama,  sebagaimana  yang  dijelaskannya berikut:
“Kendala  karena  pemahaman,  untuk  memahamkan  kepada  masyarakat  memang memakan waktu yang cukup lama, dan waktu sekian lama itu kita hanya gunakan untuk  memahamkan  masyarakat  bahwa  masyarakat  sebagai  penerima  zakat  harus dekat dengan masjid, harus menjadi jamaah masjid, maka syarat surat keterangan aktif  berjemaah  dari  masjid  dan  Mushalla  tempat  tinggal  mereka.  Namun  karena mungkin kurang sosialilasi kepada pengurus masjid sehingga ditemukan masih ada pengurus masjid yang dengan mudah mengeluarkan surat tersebut, dengan alasan bahwa hal tersebut adalah untuk membantu, padahal mereka tidak pernah ke masjid. Namun  karena  mereka  secara  administrasi  sudah  lengkap  tentu  kami  dari  Baznas tetap harus memprosesnya”. 38
Sebagai upaya efektivitas sosialisasi dan pendidikan yang dilakukan pada masyarakat, Baznas  Kota  Padang  melakukan  kerjasama  kepada  ustadz-ustadz  dan  seluruh  pengurus masjid dan mushalla di Kota Padang, berikut penjelasan Epi Santoso:
“Kerjasama untuk sosialisasi yang sudah sering kita bertemu dengan ustadz-ustadz di Kota Padang yang pemikiran, visi yang sama, kita jalan. Kemudian kita mengadakan
37 Hal yang sama juga ditemukan pada 1) Oyong Liza, Pengurus Mushalla Ar-Rahman Komplek Buana I Gn. Sarik Kuranji, Wawancara, Padang, 11 April 2019. 2) Burhalim, Pengurus Masjid Taqwa Kp. Tanjung Gunung Sarik, Wawancara, Padang, 11 April 2019.  3) Depi Saputra, Pengurus Masjid Jabal Rahmah, Sungai Sapih Kuranji Padang, 12 April 2019. 4) Asdi Nawas, Pengurus Mushalla Baitul Insyaf Komplek Berlindo, Wawancara, Padang, 12 April 2019.
38 Industriadi, Kepala Bidang Pendistribusian Baznas Kota Padang, Wawancara, Padang 15 April 2019.
sosialisasi program di majlis di daerah binaannya. Kita juga mengadakan sosialisasi kepada seluruh pengurus masjid dan Mushalla dan menyampaikan program yang kita miliki  kemudian  minta  tolong  kepada  beliau  untuk  menyampaikan  tentang pentingnya  berzakat  serta  juga  pentingnya  menjadi  jemaah  masjid  bukan  untuk mendapatkan  surat  keterangan  namun  adalah  untuk  kesadaran  mereka  dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT”. 39

## 2.  Faktor Pendukung
Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam menentukan kriteria mustahik zakat dengan  syarat  adanya  surat  keterangan  aktif  berjemaah  dari  masjid  dan  Mushalla  oleh Baznas Kota Padang menurut Industriadi adalah:
a. Adanya  undang-undang  yang  mengatur  tentang  pengelolaan  zakat,  sehingga pengurus  memilki  kekuatan  hukum  dalam  mengambil,  menetapakan  dan menyalurkan zakat. Keberadaan undang-undang tersebut menambah keyakinan para pengurus untuk mengelola zakat.
b. Dukungan dan bantuan dari pemerintah, pembentukan Baznas Kota Padang sangat dipengaruhi dengan keterlibatan Pemerintah Kota, hal ini dibuktikan dengan peran pemerintah  Kota  Padang  dalam  memberikan  dana  operasional  kepada  pengurus Baznas Kota Padang yang terus mengalami peningkatan beberapa tahun terakhir ini walaupun masih belum memenuhi semua kebutuhan Baznas itu sendiri.
c. Memiliki sumber daya manusia yang berpengalaman, pengurus Baznas Kota Padang juga  merupakan  faktor  pendukung  yang  kuat  untuk  mengoptimalisasikan pelaksanaan  zakat  dengan  memberikan  pelayanan  yang  terbaik  terhadap muzakki maupun mustahik zakat.
d. Memiliki lokasi yang strategis, keberadaan Baznas Kota Padang yang strategis yakni di tepi jalan By Pass menjadikan informasi mengenai zakat lebih akurat dan mudah disampaikan kepada siapapun terutama kepada muzakki dan mustahik zakat. 40
39 Episantoso, Pimpinan Baznas Kota Padang, Wawancara, Padang 15 April 2019.
40 Industriadi, Kepala Bidang Pendistribusian Baznas Kota Padang, Wawancara, Padang 15 April 2019.

## Daftar Pustaka
Arikunto, Suharsimi, Manajemen Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
As’ad, Ali, Fathal-Mu’min, Kudus: Menara Kudus, 1979.
Aziz,  Moh.  Ali,  dkk. Dakwah  Pemberdayaan  Masyarakat:  Paradigma  Aksi  Metodologi.
Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.
Chatib,  Burhanuddin, Administrasi  dan  Manajemen  Pengelolaan  Zakat, Makalah, Disampaikan Pada Penyuluhan Rintisan Binaan Zakat di Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat Tanggal 21 S/D 23 September 2006.
Darwas, Optimalisasi Pemberdayaan Zakat, Makalah, disampaikan pada Kegiatan Orientasi Pemberdayaan Mustahiq  Melalui Rehabilitasi Hutan Di Daerah Aliran Sungai Di Provinsi Sumatera Barat, Padang, 28 s/d 30 Agustus 2008.
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Semarang: Toha Putra, 1996.
Didin,  Hafidhuddin, Panduan  Praktis  Tentang  Zakat,  Infak  dan  Sedekah, Jakarta,  Gema Insani, 2001.
Hasan,  Engking  Soewarman, Strategi  Menciptakan  Manusia  Yang  Bersumber  Daya  Unggul , Bandung: Pustaka Rosda Karya, 2002.
Hurairah,  Abu, Pengorganisasian  dan  Pengembangan  Masyarakat  Model  dan  Strategi Pembangunan yang Berbasis Kerakyatan , Bandung: Humaniora, 2008.
Machendrawati, Nanih dan Agus Ahmad Safe’i, Pengembangan Masyarakat Islam, Bandung: PT. Rosda Karya, 2001.
Mubyarto, Membangun Sistem Ekonomi , Yogyakarta:  BPFE, 2002.
Muhidin,  Asep, Dakwah  Dalam  Perspektif  Al-Qura’an:  Studi  Kritis  Atas  Visi,  Misi  dan Wawasan, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
Pratama, Yoghi Citra, Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan . Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional, The Journal of Tauhidinomics Vol. 1 No. 1 2015.
Rukminto,  Adi  Isbandi, Pemikiran-pemikiran  dalam  Pembangunan  Kesejahteraan  Sosial,
Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI, 2002.
Soetrisno, Loekman, Menuju Masyarakat Partisipatif, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1995.
Suharto, Edi, Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial , Bandung: Refika Aditama, 2009.
Sulistiyani,  Ambar  Teguh, Kemitraan  dan  Modul-modul  Pemberdayaan ,  Yogyakarta:  Gava Media. 2004.