## MADANI
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 2 (2021) : Agustus 2021 (P-ISSN 2085 - 143X) (E-ISSN 2620 - 8857)

## Strategi Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Praktek KKN
Di Kabupaten Pacitan
1 Mochamad Muflik Kusron, 2 Erhan Bagas Haidar, 3 Fajrin Maulana
1 Universitas Muahammadiyah Malang

## Muflikkn@gmail.com
2 Universitas Muhammadiyah Malang

## Erhanbagas01@gmail.com
3 Universitas Muhammadiyah Malang
Maulanafajrin21@gmail.com
Received: 09 Juli 2021; Revised: 19 Juli 2021; Accepted : 29 Juli 2021; Published : Agustus 2021; Available online : Agustus 2021.

## Abstract
Corruption,  collusion  and  nepotism  (KKN)  need  to  be  multidisciplinary,  strategic, comprehensive  and  simultaneous.  One  of  the  efforts  to  prevent  corruption  is  based  on involving  the  formal  education  department,  through  courses  and  learning.  The  type  of research used is descriptive with a qualitative approach. Data was collected using observation and  interview  techniques.  The  data  analysis  technique  is  using  data  reduction,  data presentation,  and  conclusion.  Efforts  to  prevent  corruption  have  been  carried  out  in  an integrated  manner  by  law  enforcement  officers  and  the  Government  Internal  Supervisory Apparatus (APIP). A seminar on corruption in the villages was also held with resource persons from  the  Police,  the  Prosecutor's  Office  and  the  Inspectorate  and  the  participants  were  the Chair of the Committee, the Head of the UPT, the Head of the School to the Village Head and other important institutions in the village. Prevention of corruption can be done through: 1) raising  public  awareness  about  the  destructive  impact  of  corruption,  especially  for  civil servants; 2) anti-corruption education; 3) socialization of criminal acts of corruption through print & electronic media; 4) improvement of civil servant remuneration. This strategy has a good impact in tackling corruption.

## Keywords: KKN, Government Strategy, Good Governance

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 2 (2021) : Agustus 2021

## Pendahuluan
Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme (KKN) di Indonesia sudah bukan menjadi sesuatu  yang  baru  lagi,  namun  hal tersebut  termasuk  fakta  yang  telah terjadi  dimana  saja.  Di  era  sekarang  ini, setelah  berakhirnya  rezim  otoriter  Orba (Orde Baru), terbukti secara jelas bahwa praktek  KKN  selama  ini  telah  menjadi sebuah  budaya  atau  tradisi  yang  meluas keberadaannya  dalam  sistem  birokrasi Indonesia, mulai dari lapisan atas hingga lapisan kekuasaan yang  terendah (Ismansyah & Sulistyo, 2010).
Korupsi  termasuk  ke  dalam fenomena  sosial  yang  kronis  dan  harus dipecahkan.  Tindakan  tersebut  telah mengikis  akuntabilitas  diri  seseorang dan pemerintah dalam memberi pelayanan kepada publik. Korupsi adalah suatu  perilaku  yang  kurang  baik  serta menjadi ancaman terhadap pemerintahan  demokratis.  Korupsi  juga menaruh  ancaman  terhadap  stabilitas politik  dan  pembangunan  berkelanjutan (Quah,  2017:135).  Apabila  kita  melihat dari sejumlah kasus korupsi yang ada di Indonesia  ,  kasus  tindak  pidana  korupsi yang ditangani oleh komisi pemberantasan  korupsi  (KPK)  sebagian besar  adalah  77%  adalah  kasus  tindak korupsi  yang  terkait  dengan  pengadaan barang  dan  jasa  Menurut  Hardjowiyono, 2006 (Hasan & Arif, 2011).
Kolusi  dan  Nepotisme  secara yudiris  dapat  ditemukan  dalam  pasal  1 UU No.28 tahun 1999 tentang penyelenggara  Negara  yang  bersih  dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme.  Kolusi  adalah  permufakatan atau  kerjasama  secara  melawan  hukum antar Penyelenggara
Negara atau Penyelenggara  Negara  dengan  pihak
lainnya yang dapat merugikan orang lain, masyarakat  dan  atau  Negara.  Disini Nepotisme  adalah  setiap  perbuatan penyelenggara  negara  secara  melawan hukum yang menguntugkan kepentingan keluarganya dan kroninya di ataskepentingan masyarakat, bangsa dan negara (Government of Indonesia, 1999).

## Tinjuan Pustaka

## 1. Pemerintah Daerah
Menurut  Undang-Undang  No  32 tahun  2004  yang  dimaksud  dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan  urusan  pemerintaha oleh  pemerintah  lokal  dan  DPRD menurut  asas  otonomi  dan  tugas pembantuan  dengan  prinsip  otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang- Undang Dasar Negara
Republik Indonesia  tahun  1945  (Dwiputrianti, 2009).  Sedangkan  menurut  Widarta (2005,  h.38-  39)  menyatakan  bahwa pemerintah  daerah  adalah  pelaksanaan fungsi-fungsi  pemerintah  daerah  yang dilakukan  oleh  lembaga  pemerintah daerah  yaitu  Pemerintah  Daerah  dan Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD).  Pemerintahan  daerah  dalam rangka  meningkatkan  efisiensi  dan efektivitas  penyelenggaraan  otonomi daerah  perlu  memperhatikan  hubungan antara  susunan  pemerintahan  dan  antar pemerintah daerah, potensi, dan keanekaragaman  daerah  (Dwiputrianti, 2009).
2. KKN

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 2 (2021) : Agustus 2021
Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) di  Indonesia  bukan  lagi  merupakan sebuah  fenomena,  melainkan  sudah mrupakan  fakta  yang  sudah  biasa  atau terkenal  di  mana-mana.  Setelah  rezim otoriter Orde Baru sudah tumbang, akan tampak jelas bahwa praktik KKN selama ini  sudah  terbukti  nyata  telah  menjadi tradisi dan budaya yang sudah menyebar luas,  berurat  akar  dan  menggurita  di salam  lingkup  masyarakat  serta  sistem birokrasi  indonesia,  muali  dari  pusat hingga  lapisan  kekuasaan  yang  paling bawah.  KKN  merupakan  bentuk  atau produk  dari  relasi  sosial  politik  dan ekonomi  yang  sudah  pincang  dan  tidak manusiawi. yang kini relasinya
dikembangkan adalah
relasi diskriminatif,  alternatif,  tidak  terbuka, dan melecehka kemanusiaan (Ismansyah & Sulistyo, 2010).

## 3. Strategi mengatasi KKN
Berdasarkan hasil penelitian
Transparency  International,  ditemukan adanya  keterkaitan  antara  jumlah korupsi dan jumlah kejahatan/ kriminalitas.  Ketika  korupsi  meningkat, angka  kejahatan  yang  terjadi  meningkat pula  (Global  Corruption  Report,  2005). Sebaliknya  ketika  korupsi  berhasil dikurangi, kepercayaan masyarakat terhadap  penegak  hukum  bertambah. Kepercayaan yang membaik dan dukungan masyarakat
membuat penegakan  hukum  menjadi  efektif  . Penegakan  hukum  yang  efektif  dapat mengurangi  jumlah  kejahatan  yang terjadi.  Jadi  kita  bisa  katakan  bahwa dengan  mengurangi  korupsi  dapat  juga (secara  tidak  langsung)  mengurangi kejahatan  yang  lain.  Beberapa  strategi
pemberantasan  korupsi  akan  diuraikan secara  singkat  berikut  ini  (Dwiputrianti, 2009).

## Metode
Dalam  penelitian  ini,  metode  yang digunakan  ialah  metode  pendekatan kualitatif  deskriptif.  Penelitian  kualitatif deskriptif direkomendasikan dalam merancang  rumusan  masalah  dan hipotesis  penelitian.  Sedangkan  sumber data  berasal  dari  data  primer  dan sekunder.  Data  primer  adalah  data  yang diperoleh  peneliti  secara  langsung, misalnya melalui observasi dan wawancara.  Data  Sekunder  adalah  data yang  berdasarkan  dari  sumber  yang telah ada, karena dari referensi-referensi ini penulis gunakan untuk bahan penguat penelitian  dan  sebagai  pegangan  dalam melihat  penelitian  terdahulu  dengan pembahasan  yang  sama.  Sebagai  contoh Undang-undang  Peraturan  Pemerintah, jurnal,  dan  buku.  Adapun  teknik pengumpulan  data  merupakan  Langkah yang  paling  utama  dalam  penelitian sebelum  mengkaji  hal  yang  ingin  diteliti dan  peneliti  wajib  mendapatkan  data terlebih dulu
Teknik  analisis  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  yaitu  analisis  data kualitatif  model  interaktif  Miles  dan Huberman. Model ini merupakan strategi analisis  yang  umum  dan  mengandung prioritas tentang apa yang dianalisis dan mengapa analisa tersebut dilakukan. Ada beberapa bagian yang harus dikaji dalam interaktif Miles dan Huberman, yaitu:
a.     Reduksi Data

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 2 (2021) : Agustus 2021
Miles  dan  Huberman  menjelaskan “reduksi  data  merupakan  proses  pilihan data  yang  dibutuhkan  dan  diperlukan pemusatan perhatian pada penyederhanaan data dan pengabstrakan serta  tranformasi  data  kasar  yang muncul  dari  catatan-catatan  lapangan. Adapun  data  yang  ingin  di  reduksi peneliti  ialah  berkaitan  dengan  Strategi Pemerintah  dalam  mengatasi  praktek KKN  di  Kab.  Pacitan.  Data-data  itu nantinya  berkaitan  dengan  gambaran umum  tentang  strategi  pemerintah dalam  proses  mengatasi  praktek  KKN  di kab.  Pacitan.  Reduksi  data  memberikan gambaran yang spesifik dan memudahkan  peneliti  dalam  proses pengumpulan data selanjutnya.
b.     Penyajian Data
Penyajian  data  adalah  sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau pengambilan Tindakan.  Sehingga  adanya  penyajian data  tentu  dapat  memudahkan  orang untuk  memahaminya,  bahkan  didukung dengan  konsep  yang  dirancang  dengan terstruktur. Oleh karena itu, pada proses penyajian  data  perlu  di  dukung  analisis yang  baik,  karena  dalam  hal  ini  sangat berkaitan  sampai  tercapai  di  proses kesimpulan.
c.     Kesimpulan
Dari  semua  data  yang  diperoleh  dari hasil  penelitian,  mka  perlunya  menarik sebuah  kesimpulan.  Hal  ini  dilakukan agar  alur  dari  yang  diteliti  yang berdasarkan  sebab  akibat  akan  lebih jelas  dan  dapat  di  pahami.  Sehingga dengan  demikian  dapat  ditarik  sebuah
kesimpulan bahwa dalam mengatasi KKN di  Kab.  Pacitan  harus  butuh  strategi pemerintah,  sebab  dengan  adanya strategi  tersebut  maka  akan  terciptanya good government.

## Hasil dan Pembahasan
Sulit untuk memberikan penjelasan  yang  komprehensif  tentang korupsi,  karena  korupsi  adalah  masalah lama dan ada fleksibilitas di departemen mana  pun,  sehingga  penjelasan  korupsi hanya  berfokus  pada  penyimpangan perilaku  negatif.  Selain  itu,  Chowdhury, Desai, dan Audretsch (2018:41) mengklasifikasikan  korupsi  menjadi beberapa  jenis.  Korupsi  besar  adalah tindakan  elit  politik  yang  menggunakan kekuasaan  untuk  membuat  kebijakan; korupsi  birokrasi  adalah  keterlibatan birokrat  tingkat  bawah  dan  atasannya dalam  perilaku  korup  (Nadia  Citra, 2020).  Korupsi  legislatif  juga  disebut korupsi  politik,  yang  mengacu  pada penggunaan  sumber  daya  mata  uang. Untuk  mempengaruhi  sikap  pembuat undang-undang, atau menggunakan bahasa  Kube  dan  Engelbert  (Kubbe  dan Engelbert  (P.  2018:  71)  agen  politik memanipulasi dan memodifikasi lembaga  pemerintah  serta  sistem  politik untuk  mempertahankan  kekuasaan  atau untuk  mendapatkan  keuntungan  materi. Jiang  (2018:  12)  coba  menguraikan korupsi  dalam  dua  sudut  pandang,  yaitu antara sistemis dan sistematis (Ismansyah  &  Sulistyo,  2010).  Korupsi sistemis  artinya  produk  dari  sistem administrasi  yang  lemah  dan  tidak adanya lembaga ad-hoc yang mengawasi sehingga  menjadi  endemik  terhadap sistem.  Sedangkan  korupsi  sistematis

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 2 (2021) : Agustus 2021
dianggap sebagai kejahatan
terorganisasi, ada tujuan untuk kepentingan  pribadi  dan  kelompok dalam  menumbangkan  desain  sistem politik  atau  memanipulasi  sistem  politik demi  sebuah  kepentingan  (Riwukore  et al., 2020).
Menurut  Pak  Andreas  Hekso, Ketua KPK Polres Pacitan, hukum Pacitan tentang  korupsi  ditegakkan  dengan mengambil tindakan atas kasus tersebut. Proses  Standar  Operasional  di  Tim Reserse  Kriminal  Khusus  Polisi  Pacitan berbeda  dengan  kejahatan  lainnya, penggelapan  penanganannya  khusus agar tim penyidik bisa menindak lanjuti. Untuk  memahami  tuduhan  korupsi, tindakan  untuk  meyakinkan  dapat dilakukan melalui laporan atau pengaduan masyarakat (Siwi, 2017). Hal ini  biasanya  dilakukan  melalui  laporan dari  korban  melalui  masyarakat  sekitar, orang-orang  yang  datang  ke  polisi  resor secara langsung, melalui orang lain, atau pengetahuan  dari  petugas  polisi  itu sendiri. Lalu setelahnya, dilakukan telaah dengan  data  yang  ada  kemudian  digali lebih  lanjut  informasi  tambahan  melalui teknologi  informasi  dan  komunikasi, sehingga  terkumpul  bukti-bukti  yang ditemukan  untuk  memperjelas  tentang suatu  tindak  pidana  yang  dilakukan  dan kemudian  menemukan  tersangkanya. Identifikasi  akan  berimplikasi  kepada fokusnya  tindak  pidana  korupsi  yang terjadi  dan  memunculkan  kewenangan- kewenangan  yang  dijamin  oleh  Undang- Undang  untuk  dilakukan  tindakan- tindakan  hukum  tertentu  oleh  penyidik (Dwiputrianti, 2009).
Di  Kabupaten  Pacitan  sendiri, upaya pencegahan tindak pidana korupsi telah  dilaksanakan  secara  terpadu  oleh aparat  penegak  hukum  dan  Aparat Pengawas  Internal  Pemerintah  (APIP). Diadakan  pula  seminar  tentang  tindak pidana  korupsi  di  desa-desa  dengan narasumber  dari  Kepolisian,  Kejaksaan, maupun Inspektorat dan sebagai pesertanya  adalah  Ketua  Komite,  Kepala UPT, Kepala Sekolah hingga Kepala Desa maupun  lembaga-lembaga  penting  di desa  lainnya  (Nadia  Citra,  2020). Kesuksesan pemberantasan budaya Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme  (KKN) tidak hanya bergantung pada pemerintah dan  penegak  hukum  saja,  namun ditentukan  pula  pada  aspek  tindakan preventifnya.  Tindakan  preventif  ini diartikan  bahwa  korupsi  dapat  dicegah sedari dini dengan menguatkan pendidikan  anti  korupsi  di  sekolah (Nadia  Citra,  2020).  Pada  kurikulum nasional pendidikan di Indonesia, belum banyak  yang  mengenalkan  istilah  anti korupsi.  Dalam  Undang-undang  No  20 tahun  2003  tentang  sistem  pendidikan nasional,  istilah  pendidikan  anti  korupsi masih  belum  dicantumkan.  Dengan demikian, pendidikan anti korupsi dapat dipandang  sebagai  hasil  dari  inovasi pendidikan.  Hal  ini  sesuai  dengan dinamika  masyarakat,  dari  masyarakat yang otoritarian dengan ciri ketertutupan menuju masyarakat demokratis  yang  menjunjung  tinggi keterbukaan  dan  kejujuran  (Nadia  Citra, 2020).
Pendidikan anti korupsi dimaksudkan sebagai langkah pencegahan  terjadinya  korupsi.  Strategi ini  punya  dampak  yang  baik  dalam

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 2 (2021) : Agustus 2021
menanggulangi  korupsi.  Hanya  saja, pendekatan  preventif  ini  memang  tidak dapat  dinikmati  secara  langsung,  namun hal tersebut akan terlihat hasilnya dalam jangka  panjang.  Lain  halnya  dengan pendekatan represif yang mengandalkan jalur  hukum  sehingga  terlihat  agresif menyidangkan dan memenjarakan orang-orang  yang  terbukti  bersalah, termasuk  tersangka  yang  terbukti melakukan korupsi (Mukodi & Burhanuddin, 2013). Pendekatan
represif  memiliki  sejumlah  kelemahan diantaranya  aspek  hukum  yang  menjadi senjata andalan sesungguhnya merupakan sistem aturan terendah yang dapat dijadikan sandaran dalam berperilaku. Secara kodrat manusia, hati nurani dan kemampuan berpikir mereka yang  membedakan  sikap  manusia dengan hewan. Berbeda dengan pendekatan preventif yang lebih mengedepankan perbaikan moral, sehingga  timbul  kesadaran  dalam  diri seseorang  bahwa  korupsi  merupakan perilaku  tidak  terpuji  dan  harus dihindari  (Mukodi  &  Burhanuddin, 2013).
Yogi Suwarno menyebutkan, upaya  pencegahan  tindakan  korupsi dapat dilakukan
melalui:
1)
menumbuhkan  kesadaran  masyarakat ( public  awareness )  mengenai  dampak destruktif  dari  korupsi,  khususnya  bagi PNS;  2)  pendidikan  anti  korupsi;  3) sosialisasi tindak pidana korupsi melalui media  cetak  &  elektronik;  4)  perbaikan remunerasi PNS. Di sisi lainnya, menurut Wijayanto  (2010)  memberi  pernyataan bahwa  gerakan  melawan  korupsi  yang dijalankan  di  berbagai  belahan  dunia dapat  teridentifikasi  menjadi  4  (empat)
pendekatan,  yakni:  1)  pendekatan pengacara  ( lawyer  approach ),  fokus dalam  pendekatan  ini  adalah  dengan memberantas  dan  mencegah  korupsi melalui  penegakan  hukum,  dengan aturan-aturan  hukum  yang  berpotensi menutup  celah-celah  tindak  koruptif serta  aparat  hukum  yang  bertanggung jawab. Imbas dari pendekatan ini adalah cepat ( quick impact ) berupa pembongkaran  kasus  dan  penangkapan para koruptor. Pendekatan ini dipandang efektif  untuk  pemberantasan  praktik korupsi dalam waktu yang cepat (Mukodi & Burhanuddin, 2013).
Namun, pendekatan ini membutuhkan  biaya  yang  tinggi;  2) pendekatan  bisnis  ( business  approach ). Pendekatan  ini  menitikberatkan  pada pencegahan  korupsi  melalui  pemberian insentif  bagi  pegawai/karyawan  melalui kompetisi dalam kinerja. Kompetisi yang sehat  dan  insentif  yang  optimal  maka diharapkan tidak ada lagi pegawai/karyawan  yang  melakukan korupsi untuk
meningkatkan penghasilannya;  3)  pendekatan  pasar atau  ekonomi  ( market  or  economist approach )  (Dwiputrianti,  2009).  Dalam pendekatan  ini,  yang  dilakukan  adalah menciptakan kompetisi antar
pegawai/karyawan  dan  sesama  klien, sehingga semua pihak berlomba menunjukkan  kinerja  yang  baik,  tidak korup,  agar  dipilih  pelayanannya;  4) pendekatan  budaya  ( cultural  approach ). Pendekatan  budaya  berfokus  pada bagaimana membangun dan memperkuat  sikap  anti  korupsi  masing- masing  individu  melalui  pendidikan dalam  berbagai  cara  atau  bentuk. Meskipun terdapat kecenderungan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 2 (2021) : Agustus 2021
membutuhkan  waktu  yang  lama  untuk melihat keberhasilan programnya, namun pendekatan ini dipandang efektif untuk  membangun  pola  pikir  dan pemahaman  terhadap  korupsi  kepada generasi  penerus  bangsa.  Berbeda dengan  pendekatan  pengacara  ( lawyer approach) , pendekatan ini membutuhkan
biaya yang murah dalam pelaksanaannya.  Pendekatan  inilah  yang pada  akhirnya  memberikan  inisiatif untuk  pengembangan  pendidikan  anti korupsi (Mukodi & Burhanuddin, 2013).
Pendidikan anti korupsi merupakan  upaya  pencegahan  praktik korupsi di Indonesia. Tidak ada jawaban tunggal  untuk  menjawab  mengapa persoalan korupsi yang sudah sedemikian  massif  di  sebuah  Negara (Afid  Burhanuddin,  2012:  30).  Di samping  itu,  Pendidikan  anti  korupsi tidak  berlandaskan  pada  salah  satu perspektif  keilmuan  secara  khusus, namun  berdasarkan  pada  fenomena permasalahan  serta  pendekatan  budaya (Asriana  Issa  Sofia,  2011:  5)  (Mukodi  & Burhanuddin,  2013).  Penekanan  pada pendidikan karakter anti korupsi menjadi  fokus  tujuan  pembelajarannya. Pendidikan anti korupsi pada hakikatnya bertujuan  agar  1)  siswa  mempunyai pemahaman  sejak  dini  tentang  tindak korupsi;  2)  siswa  mampu  mencegah dirinya  sendiri  agar  tidak  melakukan tindak korupsi (kompetensi individu); 3) siswa  mampu  mencegah  orang  lain  agar tidak  melakukan  tindak  korupsi  dengan cara  memberikan  peringatan  orang tersebut;  4)  siswa  mampu  mendeteksi adanya  tidak  korupsi  (dan  melaporkan kepada  pihak  terkait).  Di  sisi  yang  lain, menurut  Budiningsih  (2004:  34),  proses
internalisasi nilai-nilai anti korupsi perlu memperhatikan beberapa hal, diantaranya:
1) pengertian atau pemahaman  terhadap  karakter  anti korupsi;  2)  perasaan  anti  korupsi;  3) tindakan  anti  korupsi;  4)  internalisasi nilai-nilai  (keimanan,  etika,  dan  moral) (Siwi, 2017).
Pada  penelitian  yang  dilakukan pada  siswa  di  SMAN  I  Pacitan,  tercatat bahwa  persepsi  siswa  SMAN  I  Pacitan terkait  dengan  pemahaman  mengenai tindak  perilaku  korupsi  sangat  baik, yakni 98%. Sisanya, hanya 2% menyatakan  tidak  paham  dan  kurang paham  terkait  dengan  tindak  korupsi yang terjadi di Indonesia. Persepsi siswa tentang  efek  negatif  tindak  korupsi  pun dipertegas  dengan  masukan  yang diberikan  kepada  peneliti  secara  tertulis sebagai berikut (Risbiyantoro, 2005).
“Korupsi  itu  datang  karena keinginan  pelaku  itu  sendiri,  yang pelakunya  tidak  mempunyai  akhlak  dan kesadaran  bahwa  korupsi  itu  merugikan orang  lain.  Korupsi  harus  cepat ditegakkan  dan  diberantas,  karena  lama kelamaan  akan  menyebar,  jika  tidak diberantas  dan  diberi  hukuman  yang sangat  berat.  Pendidikan  anti  korupsi  di sekolah   dapat  memberi  pengaruh  yang cukup  besar,  karena  dari  pendidikan itulah  para  pelajar  semakin  mempunyai kesadaran dan penilaian tentang korupsi. Korupsi  di  Indonesia  itu  sangat  besar prosentasenya, dikarenakan hukum Indonesia  yang  kurang  tegas  bagi pejabat- pejabat tinggi.”
Motivasi  siswa  di  SMAN  I  Pacitan terkait  dengan  tindakan  pencegahan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 2 (2021) : Agustus 2021
korupsi  sangat  baik.  Hal  itu  terlihat  dari hasil jawaban responden yang menjawab tidak  termotivasi,  kurang  termotivasi hanya  10%.  Selebihnya,  90%  responden menjawab  termotivasi,  dan  sangat termotivasi  untuk  ikut  serta  dalam proses  pencegahan  korupsi.  Lebih  dari itu,  para  responden  juga  menyatakan kesiapannya  menjadi  garda  terdepan untuk melawan korupsi. Bahkan, petikan wawancara  dengan  salah  satu  siswa mengatakan (Risbiyantoro, 2005),
“Penanaman  budaya  anti  korupsi sangat diperlukan sejak dini. Dimulai dari sektor lingkup terkecil (keluarga), hingga lingkup  besar  (sekolah  dan  masyarakat). Pemahaman  yang  baik  tentang  efek negatif  korupsi  menjadi  sangat  penting, paling tidak sebagai dasar bahwa korupsi itu  merupakan  hal  yang  sangat merugikan  orang  lain.  Di  sekolah, sebaiknya  diberikan  pembelajaran  anti korupsi,  sekaligus  proses  pemahaman bahwa nantinya koruptor akan mendapatkan hukuman, baik hukuman di dunia, maupun hukuman di akhirat”.
Kesadaran  siswa-siswi  di  SMAN  I Pacitan  terhadap  anti  korupsi  tergolong sangat tinggi, yakni 93%. Sisanya, hanya 7% yang menyatakan tidak sadar, kurang sadar  terhadap  pencegahan  korupsi. Kesadaran  tentang  bahaya  korupsi  dan efek  negatif  dari  korupsi  pun  menjadi nilai  tambahan  tersendiri  bagi  siswa  di SMAN  I  Pacitan.  Hal  itu  dipertegas dengan statement siswa  siswi  yang menganggap “bahwa korupsi itu tindakan  kotor,  tidak  terpuji  dan merugikan hajat orang banyak” . Tercatat pula  faktor  pendukung  terlaksananya pendidikan  anti  korupsi  di  sekolah
sangat tinggi, yakni 87%. Sisanya, hanya 13%  yang  menjawab  adanya  faktor penghambat  pelaksanaan  pendidikan anti  korupsi  di  SMAN  I  Pacitan.  Bahkan, para responden di kelas XII IPS 2 SMAN I Pacitan  mayoritas  berpendapat  bahwa “alangkah baiknya, apabila pihak sekolah menciptakan  tata  tertib  pendidikan  anti korupsi di sekolah” (Risbiyantoro, 2005).
Hingga  riset  ini  dilaksanakan, masih belum tampak adanya pendidikan anti korupsi dalam kurikulum sekolah di SMAN  I  Pacitan.  Namun,  secara  implisit nilai-nilai pendidikan anti korupsi ada di dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam,  dan  PKn.  Menurut  informasi  yang didapat  dari  dewan  guru  dan  wakil kesiswaan,
“Pendidikan anti korupsi di SMAN I Pacitan  tidak  ada  secara  khusus  dalam mata pelajaran tertentu, hanya terjabarkan dalam mata pelajaran agama dan  PKn.  Lebih  lanjut  dikatakan,  bahwa untuk  kedepannya  pendidikan  anti korupsi  sebaiknya  terintegrasi  dalam mata  pelajaran-pelajaran  tertentu,  tidak harus  ada  secara  mandiri  dalam  mata pelajaran pendidikan anti korupsi”.
Hal  ini  tentunya  menjadi  sangat rasional,  karena  rancangan  kurikulum yang ada di level Sekolah Menengah Atas di  Indonesia  sangat  sarat  muatan,  tetapi masih  kurang  pengayaan  dan  minim eksplorasi  di  masing-masing  bidang pengetahuan. Alhasil implementasi kurikulum anti korupsi di SMAN I Pacitan pada  umumnya  sudah  terlaksana  secara integral  dalam  kehidupan  keseharian  di sekolah.  Hanya  saja,  kadar  dan intensinya  masih  cukup  rendah.  Hal  ini

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 2 (2021) : Agustus 2021
dibuktikan dari teks-teks mata pelajaran Pendidikan  Agama  Islam,  PKn  dan  mata pelajaran lainnya, tidak ditemukan pokok bahasan khusus yang membahas tentang korupsi (Risbiyantoro, 2005).
Selain  peran  dari  peserta  didik, untuk  memerangi  budaya  Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dibutuhkan pula peran dari para mahasiswa yang ada di Kabupaten Pacitan. Karena Mahasiswa merupakan  suatu  elemen  masyarakat yang  unik.  Jumlahnya  tidak  terlalu banyak,  namun  sejarah  menunjukkan bahwa  dinamika  bangsa  ini  tidak  lepas dari  peran  mahasiswa.  Walaupun  terus terjadi  pergerakan  dan  perubahan zaman,  namun  terdapat  beberapa  hal yang  tidak  berubah  dari  mahasiswa, yaitu  semangat  dan  idealisme  mereka. Semangat-semangat yang berkobar tertanam dalam diri mahasiswa, semangat  yang  mendasari  perbuatan untuk  melakukan  berbagai  perubahan atas  keadaan  yang  dianggapnya  tidak adil. Mimpi-mimpi besar akan bangsanya serta intuisi dan hati kecilnya akan selalu menyerukan  idealisme.  Mahasiswa  tahu, ia  harus  berbuat  sesuatu  untuk masyarakat,  bangsa,  dan  negaranya (Risbiyantoro, 2005).
Untuk  dapat  berperan  secara optimal  dalam  pemberantasan  korupsi, diperlukan  pembenahan  terhadap  diri dan  kampusnya.  Dengan  kata  lain, mahasiswa  harus  mendemonstrasikan bahwa diri dan kampusnya harus bersih dan  jauh  dari  tindakan  korupsi,  kolusi, dan  nepotisme.  Guna  mewujudkan  hal tersebut,  upaya  pemberantasan  korupsi dimulai  dari  awal  masuk  perkuliahan. Pada  masa  ini  merupakan  masa
penerimaan mahasiswa, dimana mahasiswa diharapkan mengkritisi kebijakan internal kampus dan sekaligus melakukan  pressure  kepada  pemerintah agar  undang-undang  yang  mengatur pendidikan  tidak  memberikan  peluang terjadinya  korupsi.  Di  samping  itu, mahasiswa  melakukan  kontrol  terhadap jalannya  penerimaan  mahasiswa  baru dan  melaporkan  kepada  pihak-pihak yang  berwenang  atas  penyelewengan yang  ada.  Selain  itu,  mahasiswa  juga melakukan  upaya  edukasi  terhadap rekan-rekannya ataupun calon mahasiswa  untuk  menghindari  adanya praktik-praktik  yang  tidak  sehat  dalam proses penerimaan mahasiswa (Riwukore et al., 2020).
Selanjutnya  adalah  pada  proses perkuliahan.  Dalam  masa  ini,  perlu dilakukan  sedikit  penekanan  terhadap moralitas mahasiswa dalam berkompetisi  untuk  memperoleh  nilai yang  setinggi-tingginya  tanpa  melalui cara-cara  yang  curang.  Upaya  preventif yang  dapat  dilakukan  adalah  dengan jalan  membentengi  diri  dari  rasa  malas untuk  belajar.  Hal  krusial  lain  dalam masa  ini  adalah  masalah  penggunaan dana  yang  ada  di  lingkungan  kampus (Mukodi & Burhanuddin, 2013) (Risbiyantoro, 2005). Untuk itu diperlukan  upaya  investigatif  berupa melakukan kajian kritis terhadap laporan-laporan pertanggungjawaban realisasi penerimaan dan
pengeluarannya.
Sedangkan upaya edukatif penumbuhan sikap anti korupsi dapat  dilakukan  melalui  aspek  media berupa  seminar,  diskusi,  dialog.  Selain itu, hal lain yang dapat dilakukan melalui aspek  media  berupa  lomba-lomba  karya

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 2 (2021) : Agustus 2021
ilmiah  pemberantasan  korupsi  ataupun melalui bahasa seni, baik lukisan, drama, dan  lain-lain  dapat  juga  dimanfaatkan. Lalu  pada  tahap  akhir  perkuliahan, dimana  pada  masa  ini  mahasiswa memperoleh  gelar  kesarjanaan  sebagai tanda akhir proses belajar secara formal. Mahasiswa  harus  memahami  bahwa gelar  sarjana  yang  diemban  memiliki konsekuensi  berupa  tanggung  jawab moral  sehingga  perlu  dihindari  upaya- upaya melalui jalan pintas (Risbiyantoro, 2005).
Mahasiswa  juga  termasuk  dalam bagian dari masyarakat, sebab mahasiswa merupakan faktor pendorong dan pemberi semangat sekaligus pemberi  contoh  dalam  menerapkan perilaku terpuji. Peran mahasiswa dalam masyarakat  secara  garis  besar  dapat digolongkan  menjadi  peran  sebagai kontrol  sosial  dan  peran  sebagai pembaharu  yang  diharapkan  mampu melakukan pembaharuan terhadap sistem  yang  telah  ada.  Salah  satu permisalan  yang  paling  fenomenal adalah  peristiwa  turunnya  orde  baru dimana  sebelumnya  didahului  oleh adanya  aksi  mahasiswa  yang  masif  di seluruh Indonesia (Mukodi &
Burhanuddin,  2013).  Sebagai  kontrol sosial,  mahasiswa  dapat  melakukan peran preventif terhadap korupsi dengan membantu masyarakat dalam mewujudkan  ketentuan  dan  peraturan yang  adil  dan  berpihak  pada  rakyat banyak,  sekaligus  mengkritisi  peraturan yang  tidak  adil  dan  tidak  berpihak  pada masyarakat.  Kontrol  terhadap  kebijakan pemerintah  tersebut  perlu  dilakukan karena  banyak  sekali  peraturan  yang dikeluarkan oleh pemerintah yang hanya
berpihak  pada  golongan  tertentu  saja dan  tidak  berpihak  pada  kepentingan masyarakat  banyak.  Kontrol  tersebut bisa berupa tekanan berupa demonstrasi maupun dialog dengan pihak pemerintah atau pihak legislatif (Risbiyantoro, 2005).
Peranan lain yang dapat dilakukan  mahasiswa  ialah  melakukan peran  edukatif  dengan  memberikan bimbingan  dan  penyuluhan  kepada masyarakat,  baik  pada  saat  melakukan kuliah  kerja  lapangan  atau  kesempatan lain  mengenai  masalah  korupsi.  Lalu, mahasiswa  juga  mampu  mendorong masyarakat  untuk  berani  melaporkan adanya  tindak  korupsi  yang  ditemuinya pada  pihak  berwenang  (Mukodi  & Burhanuddin, 2013). Selain itu, mahasiswa  juga  dapat  melakukan strategi  investigatif  dengan  melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku korupsi serta melakukan tekanan kepada  aparat  penegak  hukum  untuk bertindak  tegas  terhadap  pelaku  tindak pidana  korupsi.  Tekanan  tersebut  bisa berupa demonstrasi ataupun pembentukan  opini  publik  (Nadia  Citra,
2020).
Dengan kekuatan yang dimilikinya  berupa  semangat  dalam menyuarakan  dan  memperjuangkan nilai-nilai  kebenaran  serta  keberanian dalam menentang segala bentuk ketidakadilan,  mahasiswa  menempati posisi  yang  penting  dalam  upaya pemberantasan  korupsi  di  Indonesia. Kekuatan  tersebut  bagaikan  pisau  yang bermata  dua,  di  satu  sisi,  mahasiswa mampu  mendorong  dan  menggerakkan masyarakat untuk bertindak atas ketidakadilan sistem termasuk didalamnya  tindakan  penyelewengan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 2 (2021) : Agustus 2021
jabatan  dan  korupsi.  Sedangkan  di  sisi yang  lain,  mahasiswa  merupakan  faktor penekan  bagi  penegakan  hukum  bagi pelaku  korupsi  serta  pengawal  bagi terciptanya  kebijakan  publik  yang berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak (Risbiyantoro, 2005).

## Kesimpulan
Di sisi lainnya, menurut Wijayanto
(2010)  memberi  pernyataan  bahwa gerakan melawan korupsi yang dijalankan  di  berbagai  belahan  dunia dapat  teridentifikasi  menjadi  4  (empat) pendekatan,  yakni:  1)  pendekatan pengacara  (lawyer  approach),  fokus dalam  pendekatan  ini  adalah  dengan memberantas  dan  mencegah  korupsi melalui  penegakan  hukum,  dengan aturan-aturan  hukum  yang  berpotensi menutup  celah-celah  tindak  koruptif serta  aparat  hukum  yang  bertanggung jawab.  Pendidikan  anti  korupsi  pada hakikatnya  bertujuan  agar  1)  siswa mempunyai  pemahaman  sejak  dini tentang tindak korupsi; 2) siswa mampu mencegah  dirinya  sendiri  agar  tidak melakukan  tindak  korupsi  (kompetensi individu);  3)  siswa  mampu  mencegah orang  lain  agar  tidak  melakukan  tindak korupsi  dengan  cara  memberikan peringatan  orang  tersebut;  4)  siswa mampu mendeteksi adanya tidak korupsi (dan melaporkan kepada pihak terkait).
Selain  itu,  menurut  Budiningsih (2004: 34), proses internalisasi nilai-nilai anti  korupsi  perlu  memperhatikan beberapa hal, diantaranya: 1) pengertian atau pemahaman terhadap karakter anti korupsi;  2)  perasaan  anti  korupsi;  3) tindakan  anti  korupsi;  4)  internalisasi nilai-nilai  (keimanan,  etika,  dan  moral). Persepsi  siswa  tentang  efek  negatif
tindak  korupsi  pun  dipertegas  dengan masukan yang diberikan kepada peneliti secara  tertulis  sebagai  berikut,  “Korupsi itu  datang  karena  keinginan  pelaku  itu sendiri, yang pelakunya tidak mempunyai akhlak dan kesadaran bahwa korupsi itu merugikan orang lain.

## Ucapan Terima Kasih
Dalam  keridhoan  Allah  SWT,  kami ucapkan Terimakasih kepada :
1.     Allah SWT, karena atas limpahan rahmad  dan  taufik  hidayahnya  lah kami  bisa  merampungkan  tulisan kami  ini.  Dan  kenikmatan  yang diberikan selalu memberikan hikmah  positif  untuk  diri  kita pribadi.
2.        Nabi  Muhammad  SAW,  karena berkat  beliaulah  yang  telah membawa kita dari jaman kegelapan  hingga  jaman  terang benderang saat ini.
3.        Bapak  Ali  Roziqin,  S.A.P.,  MPA selaku  dosen  pembimbing  kami yang tidak henti-hentinya memberikan  masukan  dan  arahan dalam pengerjaan tulisan ini.

## Daftar Rujukan
Dwiputrianti,  S.  (2009).  MEMAHAMI
STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI Understanding the
Strategy  for  Eradicating  Corruption in the Case of Indonesia. Jurnal Ilmu Administrasi , 6 (3), 256 – 281.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 2 (2021) : Agustus 2021
https://doi.org/https://doi.org/10. 31113/jia.v6i3.364
Hasan,  A.,  &  Arif,  A.  (2011). Tugas Pancasila (pp. 1 – 24).
Ismansyah,  &  Sulistyo,  P.  A.  (2010).
Permasalahan  Korupsi,  Kolusi,  dan Nepotisme  di  Daerah  serta  Strategi Penanggulangannya. Jurnal
Demokrasi , IX (1), 43 – 60.
Mukodi,  &  Burhanuddin,  A.  (2013).
Pendidikan  Anti  Korupsi  Di  Sma Kabupaten Pacitan. Jurnal Penelitian
Pendidikan , 5 (1), 855 – 916. http://ejournal.stkippacitan.ac.id/in dex.php/jpp/article/view/45/40
Nadia  Citra,  S.  (2020). Implementasi Hukum  Pidana  Korupsi  terhadap
Pejabat  Negara  yang  Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus di Polres
Pacitan) .
Risbiyantoro, M. (2005). Peranan
Mahasiswa dalam Memerangi Korupsi. Modul  Sosialisasi  Anti Korupsi BPKP , 31 , 1 – 5. http://www.bpkp.go.id/public/uplo ad/unit/investigasi/files/Gambar/P DF/peranan_mahasiswa.pdf
Riwukore,  J.  R.,  Manafe,  H.,  Habaora,  F., Susanto,
Y., Yustini Strategi
Pencegahan dan, T., Richset
Riwukore, J., Manafe, H., Habaora, F., Susanto,  Y.,  Tien  Yustini,    dan,  Indo Global Mandiri Jl Jenderal Sudirman, U.,  Selatan,  S.,  Pascasarjana  Ilmu
Produksi  dan  Teknologi  Peternakan IPB Jl Raya Dramaga, S., Dramaga, K., Barat,  J.,  Bina  Insan  Lubuklinggau  Jl Jendral Besar Moh Soeharto, U. K., & Lubuk  Linggau,  K.  (2020).  Strategi Pencegahan  dan  Pemberantasan Korupsi di Pemerintah Kota Kupang, Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur Strategies of Prevention and Eradication  of  Corruption  in  Kota Kupang  Government,  East  Nusa Tenggara. Jurnal  Masalah-Masalah
Sosial | , 11 (2), 2614 – 5863.
https://doi.org/10.22212/aspirasi.v
11i2.1556
Siwi,  H.  F.  D.  (2017).  Jurnal  Latar Belakang. Jurnal Pembangunan Ekonomi  Dan  Keuangan  Daerah , 18 ,
No.6 , 1 – 11. https://www.mendeley.com/library Undang-Undang dan Peraturan

## Pemerintah
Government  of  Indonesia.  (1999). Act  of The  Republic  of  Indonesia  No.  28  of 1999 on Nation Corruption Collusion Nepotism Free . 1 – 29.