## Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Dari Perusahaan Asuransi Yang Dinyatakan Pailit
Ferial Fatimah, Siti Malikhatun Badriyah, Irawati Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro E-mail:ferialfatimah@gmail.com

## Abstract
Life  insurance  is  one  of  the  products  from  insurance  companies  that  are  in  demand  by  the  public.  Life insurance is  considered  capable of  protecting oneself from unexpected risks such  as death.  This  article discusses the position of the insured and the legal protection of the insured if a life insurance company is declared bankrupt. This research uses normative juridical. Data collection techniques are carried out by literature studies and interviews with related informants, namely the curator. When an insurance company is  declared  bankrupt.  The  insured's  legal  position  according  to  the  Insurance  Act,  has  a  position  "as  a preferred creditor" with the condition that the insured is in a position "after calculating tax costs, rental costs,  electricity  costs,  employee  wages  and  curator  fees".  Legal  protection  is  given  to  the  insured, including by appointing a curator as the person in charge of the bankruptcy estate. As a legal event that occurred in "PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya" which was bankrupt in  2015 and  until 2018 it has not carried out its obligations to pay debts. "PT. Bumi Asih Jaya Life Insurance” bears the business risk due to the non-fulfillment of the solvency level specified in the law.

## Keywords: insurance; legal protection of the insured; bankrupt

## Abstrak
Asuransi jiwa manjadi salah satu produk dari perusahaan asuransi yang diminati masyarakat. Asuransi jiwa dianggap mampu untuk  melindungi  diri  dari resiko  diluar  yang diharapkan seperti kematian.  Artikel  ini membahas  mengenai  kedudukan  tertanggung  dan  perlindungan  hukum  tertanggung  apabila  suatu perusahaan  asuransi  jiwa  dinyatakan  pailit.  Penelitian  ini  menggunakan  yuridis  normatif.  Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara dengan informan terkait yaitu kurator. Ketika  perusahaan  asuransi  dinyatakan  pailit.  Kedudukan  hukum  tertanggung  sesuai  Undang-Undang Perasuransian, memiliki kedudukan “sebagai kreditor preferen” dengan ketentuan tertanggung berada pada posisi  “setelah  penghitungan  biaya  pajak,  biaya  sewa,  biaya  listrik,  upah  karyawan  dan  fee  kurator”. Perlindungan hukum diberikan kepada tertanggung diantaranya dengan menunjuk seorang kurator sebagai orang  yang  mengurusi  harta  pailit.  Sebagaimana  peristiwa  hukum  yang  terjadi  pada  “PT  Asuransi  Jiwa Bumi  Asih  Jaya”  yang  dipailitkan  pada  tahun  2015  dan  sampai  2018  belum  melakukan  kewajibannya membayar  utang.  “PT.  Asuransi  Jiwa  Bumi  Asih  Jaya”  menanggung  resiko  usaha  karena  tidak terpenuhinya tingkat solvabilitas yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang.
Kata Kunci : asuransi; perlindungan hukum tertanggung; dinyatakan pailit

## A. PENDAHULUAN
Asuransi  merupakan salah satu  bentuk lembaga  pengalihan risiko  yang  mempunyai  kegunaan yang  positif  baik  bagi  masyarakat  maupun  perusahaan.  Masyarakat  yang  khawatir  atas  risiko  yang belum diketahui    secara pasti tersebut , membuat pemikiran bahwa perlunya suatu lembaga atau suatu usaha yang menanggung setiap risiko yang diderita oleh masyarakat. Risiko diartikan sebagai kerugian
yang tidak pasti dan terdapat dua unsur didalamnya, yaitu ketidakpastian dan kerugiaan (Muhammad, 2011).
“Asuransi yang sudah dikenal dari sejak zaman kebesaran Yunani merupakan bentuk perjanjian pertanggunan antara penganggung dan tertanggung” (Ganie, 2011).
“Perusahaan asuransi yang mengalami pailit mengakibatkan nasabah asuransi itu menjadi pihak yang dirugikan.Haltersebut mencederai nilai-nilai yang terkandung pada prinsip Utmost Good Faith (itikad baik) dalam asurans, karena nasabah yang dirugikan tiak bisa meminta claim dari perusahaan asuransi yang pailit maupun dipailitkan” (Sastrawidjadja, 2010).
Asuransi  secara  khusus  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1992  tentang  Usaha Perasuransian  sebagaimana  telah  diganti  dengan  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2014  Tentang Perasuransian. Pengaturan tentang asuransi  yang  tidak terdapat  dalam Undang-Undang maka masih mengacu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Buku I Bab 9 dan 10 dan Buku II Bab 9 dan 10.
Terdapat unsur paling utama dalam asuransi dan menjadi hal yang paling penting. Namun pada asuransi  jiwa  hal  yang  paling  pokok  bukan  terdapat  pada  ganti  rugi  yang  diderita.  Hal  tersebut disebabkan  karena  “kematian”  tidak  termasuk  dalam  kategori  yang  diganti  rugi  dengan  sejumlah uang  yang  ditentukan  (Prakoso,  &  Murtika, 1987). Dengan demikian  asuransi  jiwa itu sendiri bisa dimaknai sebagai sebuah tabungan atas jiwanya sendiri, tujuan menabung ini selain menguntungkan pihak  tertanggung  itu  sendiri  juga  dapat  menguntungjan  bagi  pihak  perusahaan  aseuransi  karena terkumpulna premi (Prakoso, & Murtika, 1987).
Dibalik  perlindungan  rasa  aman  yang  diberikan  oleh  perusahaan  asuransi,  setiap  perusahaan tidak akan dijamin selalu berjalan dengan lancar dengan kata lain perusahaan asuransi tidak terlepas dari ancaman kepailitan. Perusahaan asuransi ketika tidak mampu melaksanakan tanggungjawabnya untuk membayar klaim yang diajukan pemegang polis atau tertanggung, ketika muncul persoalan yang terjadi  antara  pihak  perusahaan  asuransi  selaku  penanggung  dengan  pihak  pemegang  polis  selaku tertanggung akan beresiko besar terhadap perusahaan asuransi tersebut.
Pada  saat  perusahaan  tersebut  semakin  tidak  mampu  mengatasi  persoalannya  dan  menjadi semakin  memburuk  kondisi  manajemen  dan  keuangan  perusahaanya,  sehingga  menyebabkanya ketidakmampuan  perusahaan  dalam  melaksanakan  tanggungjawabnya  terhadap  pemegang polis/tertanggung sehingga  yang terjadi perusahaan tersebut dapat  dimohonkan pailit. Kepailitan itu sendiri adalah sitaan umum atas semua kekayaan yang dimiliki oleh debitor yang dinyatakan pailit oleh
kurator  dan  dilaksanakan  atas  dasar  pengawasan  oleh  hakim  pengawas.  Selengkapnya  mengenai persoalan  kepailitan  sudah  tertuang  dan  diatur  dalam  “Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004 Tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang”  (UUKPKU).  Menurut undang-undang  tersebut  dinyatakan  bahwa  permohonan  pernyataan  pailit  terhadap  perusahaan asuransi  jiwa  hanya  dapat  diajukan  oleh  Menteri  Keuangan,  kemudian  setelah  adanya  ketentuan peralihan di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan    bahwa kewenangan  Menteri  Keuangan  menegenai  permohonan  pernyataan  pailit  beralih  dari  Menteri Keuangan  kepada  Otoritas  Jasa  Keuangan.  Tentang  beralihnya  wewenang  tersebut  juga  terdapat didalam “Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian”.
Selain itu beralihnya wewenang tersebut apabila seseorang ingin mengajukan pailit kepada satu debitor,  maka  jika  menyangkut  perusahaan  asuransi,  kewenangan  boleh  atau  tidaknya  berada  pada Otoritas Jasa Keuangan yang sebelumnya kewenangan tersebut berada pada Menteri keuangan. Salah satu  contoh  kejadian  tersebut  adalah  yang  terjadi  pada  PT.  Asuransi  Jiwa  Bumi  Asih  Jaya.  PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa lokal dan sudah berdiri sejak  tahun  1967.  Perusahaan  asuransi  tersebut  tergolong  dalam  perusahaan  besar  karena  telah mempunyai ribuan pemegang polis yang tersebar di seluruh Indonesia. Meskipun perusahaan asuransi yang tergolong besar perusahaan tersebut mengalami kegagalan dalam mengelola keuangan ditahun 2009, sehingga perusahaan tersebut mendapat di tahun 2009, peringatan.Sehingga Dewan Komisioner Otoritas  Jasa  Keuangan  mengeluarkan  keputusan  “Nomor  :  KEP  -  112/d.05/2013  sejak  18  Oktober 2013” mencabut “izin PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya” karena masih tetap tidak dapat memperbaiki tingkat  kesehatan  keuangannya.  “PT.  Asuransi  Jiwa  Bumi  Asih  Jaya”  dinilai  tidak  mampu melaksanakan tanggungjawabnya untuk membayarkan klaim asuransi terhadap tertanggung/pemegang polis  secara  tepat  waktu.  Selain  itu  juga  masih  memiliki  hutang  yang  belum  dilaksanakan pembayarannya  kepada  pihak PT. Binasentra Purna.  Berdasarkan penilaian dari pihak  Otoritas Jasa Keuangan bahwa PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tidak mampu membayar klaim asuransi kepada tertanggung/pemegang polis dianggap sebagai bentuk utang yang telah jatuh tempo dan hal tersebut dapat ditagih. Otoritas Jasa Keuangan juga menilai bahwa perusahaan asuransi tersebut tidak mampu melaksanakan  tanggungjawabnya  berdasarkan  pada  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku yang disebabkan karena penurunan solvabilitas. Hal tersebut mengakibatkan “PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya” dinyatakan pailit sesuai dengan “putusan pengadilan No. 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015”.
Demi  menjaga  stabilitas  ekonomi  dan  melindungi  konsumen,  maka  pemerintah  Indonesia membentuk suatu badan untuk menangani persoalan tersebut. “Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan berlandaskan pada Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan”. OJK diberikan  tugas  dan  kekuasaan  untuk  mengawasi  dan  mengatur  kebijakan-kebijakan  terkait permasalahan di bidang perbankan dan lemaga keuangan lainya yang terkait. OJK juga mengurusi dan mangatur  mengenai  penentuan  pailit  atas  perusahaan  asuransi  di  Indonesia  dan  untuk  melindungi kepentingan para nasabah asuransi tersebut.
Akibat  dari pernyataan pailit  yang diberikan oleh Pengadilan Niaga itu sendri  membuat  nasib nasabah  asuransi  menjadi  tidak  pasti.  Perlindungan  terhadap  para  tertanggung  dan  mengenai bagaimana  kedudukannya  itu  sendiritidak  dijelaskan  secara  rinci    baik  didalam  “Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian maupun didalam Undang-undang nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”. Bahkan apabila suatu perusahaan asuransi sudah dinyatakan pailit maka hak dan kewajiban untuk mengurusi kekayaan termasuk harta yang  dinyatakan  pailit  sudah  tidak  lagi  ditangan  perusahaan  asuransi  tersebut.  Hal  ini  lah  yang membuat para tertanggung dari    perusahaan asuransi tersebut merasa khawatir    untuk mendapatkan hak-haknya  dan  bagaimana  pula  kedudukannya  apabila  suatu  perusahaan  asuransi  telah  dinyatakan pailit.
Mengenai  teori  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  adalah  dengan  menggunakan  2  (dua)  teori antara lain :
1. Teori kepastian hukum.
Kepastian hukum berkaitan erat dengan keteraturan masyarakat. Menurut Gustav Radburch, “unsur kepastian hukum harus dijaga demi keteraturan/ketertiban suatu  Negara.Menurut Rasjidi, kepastian hukum mengakibatkan hukum positif harus berbentuk tertulis. Pengaruh ajaran legisme sangat berperan dalam noma hukum. Penyimpangan yang ditentukan oleh bagi orang Indonesia dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Indonesia, maka kebiasaan bukanlah hukum jika Undang-Undang menentukannya” (Mangesti, & Tanya, 2014)
2. Teori perlindungan hukum.
Perlindungan  hukum  sangat  dibutuhkan  masyarakat  untuk  menjaga  dan  melindungi hak-haknya. “Namun yang perlu diperhatikan masyarakat itu sendiri selalu berkembang sehingga mengakibatkan  kepentingan  masyarakat  juga  ikut  berkembang,  oleh  sebab  itu  hukum  selalu mengikuti perkembangan kepentingan manusia” (Badriyah, 2010).
Menurut  Setiono,  perlindungan  hukum  adalah  “upaya  untuk  mencegah  masyarakat  dari perbuatan penguasa yang sewenang-wenang, agar manusia bisa menikmati ketrentaman” (Setiono, 2004). “Pada dasarnya hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan manusia, karena para pihak yang terkait mempunyai kepentingan masing-masing” (Sastrawidjadja, 2010).
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dikemukakan  di  atas  maka  permasalahan  yang  akan  dibahas dalam artikel ini antara lain:
1. Bagaimana kedudukan tertanggung setelah perusahaaan asuransi dinyatakan pailit?
2. Bagaimana perlindungan hukum tertanggung apabila perusahaan asuransi dinyatakan pailit ?
Artikel  ini  memiliki  perbedaan  dari  beberapa  artikel  yang  pernah  ditulis  sebelumnya  seperti artikel yang ditulis oleh Winyharti Ishak Nursiah, Moh. Yunus, dan Moh Rusli Ayyu yang berjudul “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemegang  Polis  Asuransi  Pasca  Pailit  (Studi  Kasus  PT.  Asuransi Bumi Asih Jaya)”. Dalam artikel ini dibahas mengenai    persoalan yang terjadi di PT Asuransi Bumi Asih Jaya Palu dalam melindungi nasabahnya yaitu para pemegang polis. Selain itu juga membahas persoalan  mengenai  mekanisme  dalam  menyelesaikan  tagihan  yang  diajukan  oleh  Para  Pemegang Polis    (Ishak,  Yunus,  &  Ayyub,  2018).  Kemudian  artikel  yang  ditulis  oleh  Andini  Permatasari  dan Ratna Januarita yang berjudul “Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Kepailitan Berdasarkan Asas Proporsionalitas  (Studi  Kasus  Kepailitan  PT  Asuransi  Jiwa  Bumi  Asih  Jaya)”.  Artikel  tersebut membahas  persoalan  mengenai  akibat  hukum  dan  pertanggungjawaban  atas  kepailitan  yang  terjadi pada  “PT  Asuransi  Jiwa  Bumi  Asih  Jaya“  kepada  pemegang  polis/tertanggung  menurut  asas proporsionalitas (Permatasari, & Januarita, 2018). Selanjutnya yang ditulis oleh Sapriadi dengan judul “Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Jiwa Pada Perusahaan Asuransi Yang Pailit”.  Pembahasan  dalam  artikel  ini  mengenai  pengaturan  hak  dan  kewajiban  para  pihak  dalam perjanjian Asuransi Jiwa, dan upaya hukum yang dapat ditempuh pemegang polis untuk memperoleh hak-haknya,  dan  bagaimana  perlindungan  pemegang  polis  asuransi  jiwa  pada  Perusahaan  Asuransi yang pailit (Sapriadi, 2017).
Artikel  yang ditulis ini memiliki perbedaan dengan beberapa artikel  yang sudah  disebutkan di atas.  Artikel  ini  lebih  focus  membahas  permasalahan  mengenai  kedudukan  tertanggung  setelah perusahaaan asuransi jiwa dinyatakan pailit dan perlindungan hukum tertanggung apabila perusahaan asuransi jiwa dinyatakan pailit.

## B. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini menggunakan yuridis normarif. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian hukum yang dalam pelaksanaanya dilakukan dengan cara memanfaatkan  bahan-bahan  kepustakaan  dan/atau  data  sekunder.  Penelitian  ini  mencakup  beberapa aspek mulai dari asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Penelitian ini berbasis terhadap asas-asas hukum dengan cara mengidentifikasi terlebih dahulu  kaidah-kaidah  hukum  yang  telah  dirumuskan  di  dalam  perundang-undangan  terkaitserta pemahaman  yang  mendalam  mengenai  norma-norma  yang  terkait.  Spesifikasi  dalam  penelitian  ini merupakan  deskriptif  analisis  yang  dimaksudkan  untuk  dapat  memberikan  gambaran  secara  jelas mengenai  karakteristik  atau  ciri-ciri  dari  suatu  keadaan,  perilaku  pribadi,  perilaku  kelompok  tanpa melalui hipotesis dan memperoleh data mengenai  hubungan  antara suatu  gejala dengan gejala  yang lain  (Soekanto,  1981).  Data  sekunder  mencakup  bahan  hukum  primer  berupa  peraturan perundang-undangan,    bahan  hukum  sekunder  penjelasan  mengenai  bahan  hukum  primer,  seperti, rancangan  undang-undang,  hasil-hasil  penelitian,  hasil  karya  dari  kalangan  hukum,  dan  seterusnya. Bahan  hukum  sekunder  ini,  berupa  buku-buku  mengenai  hukum  perusahaan,  asuransi,  teori  atau pendapat para sarjana, laporan penelitian serta artikel-artikel pada surat kabar, majalah atau data yang diperoleh dari internet yang terkait dengan masalah yang dibahas. “Bahan hukum tersier, berupa bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; kamus, ensiklopedia,  indeks  kumulatif,  dan  seterusnya”  (Soekanto,  &  Mamudji,  2011).  Data  primer  adalah data  yang  diperoleh  secara  langsung  dari  lapangan,  berupa  hasil  wawancara.  Wawancara  adalah percakapan  dan  tanya  jawabyang  diarahkan  untuk  mencapai  tujuan  tertentu.  Wawancara  ini dilakukan  secara  bebas  terbuka  dengan  menggunakan  alat  berupa  daftar  pertanyaan  yang  telah disiapkan  atau  bisa  disebut  sebagai  pedoman  wawancara  sesuai  dengan  permasalahan.  Dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai dan mengajukan daftar pertanyaan kepada informan yakni Kurator  Muh.Yusron  Rusdiono.  Dalam  pengumpulan  data,  teknik  yang  digunakan  adalah  dengan menggunakan library  research atau  studi  kepustakaan.  Sedangkan  untuk  analisis  datanya  dengan menggunakan metode analisis kualitatif dengan sifat induktif, “yaitu analisis dengan dasar perolehan data  dengan  pengembangan  pola  hubungan  tertentu  (hipotesis)  yang  kemudian  dapat  disimpulkan secara bulat ” (Fitrah, & Luthfiyah, 2017).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kedudukan Tertanggung Setelah Perusahaaan Asuransi Dinyatakan Pailit
“PT.  Asuransi  Jiwa  Bumi  Asih”  mengalami  persoalan  terkait  terjadinya  jatuhnya solvabilitas. Karena  persoalan  tersebut  menyebabkan  diterimanya  surat  peringatan  yang  secara berturut-turut  hingga  sebanyak  3  kali  selama  waktu  dari  bulan  Oktober  2007  hingga  Juni  2008 yang  dilakukan  oleh  Kementerian  Keuangan.    Akibat  dari  kejadian  tersebut  PT.  Asuransi  Jiwa Bumi Asih pada tanggal 18 Oktober 2013 oleh Orotitas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan surat keputusan  Dewan  Komisioner  Otoritas  Jasa  Keuangan  mencabut  izin  usaha  dari  “PT.  Asuransi Jiwa Bumi Asih” tersebut.
Atas  dinyatakannya  PT.  Asuransi  Jiwa  Bumi  Asih  sebagai  perusahaan  yang  pailit  sampai pada akhirnya dikeluarkannya Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 04/PDT-SUS-PAILIT/2015/PN.NIAGAT.JKT.PST.Jo No.
27/Pdt.Sus.PKPU/2015/PN.NIAGA.Jkt.Pst.  tentang  Permohonan  Pailit  Perusahaan  Asuransi  PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya oleh Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Karena keputusan tersebut  sehingga  dikeluarkannya  putusan  oleh  pengadilan  niaga  mengenai  dinyatakan  pailitnya PT.  Asuransi  Jiwa  Bumi  Asih  yang  tertuang  dalam  putusan  Putusan  Nomor  408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 mengenai PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya telah    dinyatakan pailit  oleh Pengadilan Niaga.

## a. Kedudukan Tertanggung Menurut KUHPerdata
Kedudukan  tertanggung  di  dalam  KUH  Perdata  tidak  diatur    sebagai  kreditor  preferen, seperti apa  yang diatur di dalam Undang-Undang Perasuransian    dimana kreditor preferen itu sendiri merupakan kreditor yang diistimewakan oleh Undang-Undang semata-mata kerena sifat piutangnya,  maka  akan  mendapatkan  pelunasan  terlebih  dahulu  daripada  kreditor  lainnya.Hal untuk didahulukan di antara orang-oraang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai dan dari hipotik” maka kedudukan para kreditor itu sendiri dilihat dari jenis jaminan yang dipegangnya.
Didalam KUHPerdata juga menyebutkan piutang-piutang mana saja yang harus dilakukan pendahuluan  pembayaran  pengaturan  tersebut  terdapat  di  Pasal  1139  dan  1149  KUHPerdata, namun didalam Pasal itu sendiri tidak menyebutkan bahwa pemegang polis atau tertanggung dari perusahaan asuransi termasuk dalam kreditor yang harus didahulukan pembayarannya.Berdasarkan  ketentuan  diatas  apabila  dalam    menentukan  kedudukan
pemegang  polis  atau  tertanggung  itu  mengacu  pada  KUHPerdata  maka  kedudukan  pemegang polis  atau  tertanggung  tersebut  bukanlah  sebagai  kreditor  preferen  atau  kreditor  yang  harus didahulukan pembayarannya, bukan pula sebagai kreditor separatis, melainkan apabila mengacu pada  KUHPerdata  maka  kedudukan  tertanggung  adalah  sebagai  kreditor  konkuren  ,  kreditor konkuren  adalah    kreditor  yang  memperoleh  pelunasan  secara  bersama-sama  tanpa  ada  yang didahulukan  yang  dilihat  dari  besarnya  piutang  masing-masing  dibandingkan  dengan  piutang mereka secara keseluruhan terhadap kekayaan debitor tersebut atau bisa disebut kreditor dengan hak pari passu dan pro rata (Jono, 2007).
b. Kedudukan Tertanggung Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Jika  dilihat  dari  Undang-Undang    Nomor  37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  dan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang,  sebenarnya  sudah  ada  Pasal  yang  menyinggung tentang  kepailitan  perusahaan  asuransi,  namun  pembahasan  mengenai  masalah  tentang perusahaan asuransi yang pailit hanya ada sebatas satu Pasal saja. Pasal 55 Undang-Undang ini hanya menyebutkan bahwa kreditor sebagai pemegang gadai, hak tanggungan, jaminan fidusia, hipotek,  atau  hak  jaminan  terhadap  kebendaan  yang  lain,  dapat  melakukan  eksekusi  haknya tersebut  sehingga  seolah-olah  tidak  terjadi  kepailitan.  Dengan    langkah  tersebut  sehingga kreditor separatis menjadi yang diutamakan, maka sama halnya seperti apa yang terdapat dalam KUHPerdata  bahwa  sangat  jelas  bahwa  tertanggung  bukan    merupakan  kreditor  yang diutamakan haknya karena tertanggung bukan merupakan pemegang gadai maupun hipotek.
c. Kedudukan  Tertanggung  Menurut  Undang-Undang    Nomor    40  Tahun  2014  Tentang Perasuransian
Berdasarkan  pada  pasal  52  Ayat  (1)  Undang-Undang  No.  40  Tahun  2014  Tentang Perasuransian,  dijelaskan  bahwa  perusahaan  asuransi  baik  Perusahaan  Asuransi  Syariah, perusahaan  reasuransi,  atau  perusahaan  reasuransi  syariah  yang  dipailitkan,  maka  bagi pemegang polis, tertanggung atau peserta dari Perusahaan asuransi tersebut berhak mendapatkan pembagian  harta  kekayaan  atas  harta  yang  dipailitkan  tersebut  serta  memiliki  kedudukan tertinggi dari pihak yang lain.
Dengan  ketentuan  yang  seperti  itu  maka  secara  otomatis  kedudukan  tertanggung berkedudukan  sebagai  kreditor  preferen  karena  di  Pasal  tersebut  dinyatakan  mempunyai
kedudukan  yang  lebih  tinggi  daripada  pihak  yang  lainnya.  Apabila  dalam  menentukan kedudukan para tertanggung sebagai kreditor baik kreditor separatis, kreditor preferen, kreditor konkuren berlandaskan KUHPerdata maka sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1134 bahwa kedudukan kreditor pemegang hak jaminan kebendaan seperti gadai, hipotik, fidusia dan  hak  tanggungan  lah  yang  kedudukannya  lebih  tinggi  dari  kreditor  yang  diistimewakan. Namun  apabila  lebih  dicermati  lagi  di  dalam  Pasal  1134  pada  bagian  kalimat  terakhir menyatakan bahwa “…. kecuali dalam hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya”. Maka dengan ketentuan tersebut keberadaan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Perasuransian jika berdasarkan asas yang ada yaitu Lex specialis derogate lex generalis yang artinya apabila terjadi konflik  antara  Undang-Undang  yang  bersifat  khusus  dengan  Undang-Undang  yang  bersifat umum ,maka Undang-Undang yang bersifat umum yang harus dikesampingkan (Sugiarto, Umar, 2012).Berdasarkan  asas  tersebut  maka  yang  tercantum  dalam  KUH  Perdata  harus dikesampingkan  karena  KUH  Perdata  itu  sendiri  bersifat lex  generalis dibandingkan  dengan Undang-Undang  Perasuransin  yang  bersifat lex  specialis .  ketentuan  yang  tercantum  di  dalam Undang-Undang  Perasuransian  itu  sendiri  bersifat lex  specialis dibandingkan  dengan  KUH Perdata  dimana  ketentuan  yang  tercantum  didalamnya  bersifat lex  generalis .  Hal  ini  sejalan dengan asas lex posteriori derogate legi priori yang berarti yang berarti bahwa Undang-Undang atau  peraturan  yang  berlaku  belakangan  (baru)  mengesampingkan  Undang-Undang  atau peraturan terdahulu  (lama) (Sugiarto, 2012). Maka dalam hal ini Undang-Undang    Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang didalamnya itu  sendiri  juga  tidak  mengatur  secara  khusus  mengenai  kedudukan  pemegang  polis  atau tertanggung,  maka    harus  tunduk  pada  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2014  Tentang Perasuransian  karena  Undang-Undang  Perasuransian  adalah  Undang-Undang  yang  lebih  baru dibandingkan  Undang-Undang  Tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang,    sehingga  berdasarkan  ketentuan  Pasal  52  ayat  (1)  Undang-Undang  Perasuransian menyatakan  para  tertanggung  mempunyai  kedudukan  yang  lebih  tinggi  daripada  kreditor lainnya.

## 2. Perlindungan Hukum Tertanggung Apabila Perusahaan Asuransi Dinyatakan Pailit
Perusahaan  asuransi  merupakan  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang  asuransi  dimana didalamnya  terbentuk  suatu  perjanjian  antara  kedua  belah  pihak  baik  pihak  tertanggung  maupun
penanggung.  Selaku  pihak  tertanggung  diharuskan  membayar  iuran  kepada  penanggung  dalam rangka  untuk  memperoleh  ganti  rugi  atas  resiko  keuangan  yang  mungkin  terjadi  diluar sepengetahuan/diluar yang diharapkan. Manakala terjadi adanya kejadian tak terduga diluar yang diharapkan sesuai  dengan perjanjian dengan perusahaan asuransi  maka selaku pihak tertanggung dapat  mengajukan klaim untuk  mendapatkan  ganti rugi  sesuai  dengan ketentuan dan persyaratan yang sudah disepakati bersama pihak perusahaan asuransi.
Kenyataan  berkata  lain  ketika  terjadi  adanya  perusahaan  asuransi  oleh  karena  terjadinya ketentuan-ketentuan  hukum  dalam  menjalankan  perusahaan  asuransi  sehingga  oleh  pengadilan niaga  dinyatakan  pailit  maka  hal  ini  akan  menimbulkan  persoalan  baru  khususnya  pemegang polis/pihak  tertanggung.  Terkait  dengan  upaya  perlindungan  hukum  terhadap  pihak  tertanggung oleh perusahaan asuransi antara lain:
a. Perlindungan  Hukum  Secara  Preventif  Bagi  Tertanggung  Dari  Perusahaan  Asuransi  Yang Dinyatakan pailit
Bagi  pihak  tertanggung/pemegang  polis  dari  perusahaan  asuransi  pemerintah  Indonesia telah  mengeluarkan  produk  hukum  untuk  mengatasi  permalasahan  tersebut.  Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasurasian diatur mengenai Perlindungan hukum kepada pihak tertanggung yaitu:
1) Pasal  20  (1)  menyebutkan  bahwa  semua  Perusahaan  Asuransi,  baik  Asuransi  Syariah, perusahaan  reasuransi,  reasuransi  syariah  diwajibkan  untuk  memiliki  dana  jaminan  yang bentuk dan jumlahnya harus mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan oleh OJK.
2) Pasal  52  ayat  (1)  menyebutkan  bahwa  Perusahaan  Asuransi,  Asuransi  Syariah,  perusahaan reasuransi, reasuransi syariah yang sudah dinyatakan pailit/dilikuidadi oleh pengadilan maka pemegang  polis/Tertanggung  akan  mendapatkan  jatah  pembagian  harta  kekayaan  yang status dan kedudukannya lebih tinggi di atas pihak lain.
3) Pasal  52  ayat  (2)  menyebutkan  bahwa  Perusahaan  Asuransi,  Asuransi  Syariah,  perusahaan reasuransi,  reasuransi  syariah  yang  sudah  dinyatakan  pailit/dilikuidadi  oleh  pengadilan, maka  diharuskan  untuk  menggunakan  dana  asuransi  yang  masih  dimiliki  untuk  membayar segala  kewajiban  kepada  pemegang  polis/tertanggung  serta  kepada  pihak  lain  yang  berhak atas haknya dalam keikutsertaannya di Perusahaan asuransi tersebut.
Dengan  ketentuan  tersebut  maka  perlindungan  yang  diberikan  oleh  Undang-Undang Perasuransian  kepada  perusahaan  asuransi  untuk  melaksanakan  semua  kewajiban  perusahaan
khususnya  dengan  membentuk  dana  jaminan.  Dana  jaminan  tersebut  merupakan  upaya perlindungan hukum bagi pemegang polis/tertanggung atau peserta ketiks perusahaan asuransi mengalami  pailit, dan atau likuidasi.  Mengenai  jumlah besarnya dana  yang  akan didapat  oleh pemegang polis, tertanggung atau peserta ditentukan oleh masing-masing perusahaan asuransi itu  sendiri.  Perlindungan  selanjutnya  adalah  penentuan  kedudukan  hukum  tertanggung  ketika terjadi  kepailitan  terhadap  perusahaan  asuransi,  sehingga  hak  pemegang  polis  mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada pihak-pihak lainnya. Berdasarkan Undang-Undang    Nomor 21 Tahun  2011  Tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  juga  turut  serta  diatur  mengenai    perlindungan terhadap tertanggung yaitu dengan memberikan sanksi administratif kepada setiap Orang yang melakukan  pelanggaran  terhadap  ketentuan  dalam  Undang-Undang  ini  dan  peraturan pelaksanaannya. Mengingat kewenangan Otoritas Jasa Keuangan tersebut dapat mencabut izin usaha  perusahaan  asuransi  serta  dapat  pula  mengajukan  permohonan  pernyataan  pailit  atas perusahaan asuransi.
b. Perlindungan  Hukum  Secara  Represif  Bagi  Tertanggung  Dari  Perusahaan  Asuransi  Yang Dinyatakan pailit
Perlindungan hukum preventif merupakan upaya perlindungan hukum untuk menghindari dan  mencegah  sebelum  terjadinya  suatu  pelanggaran/persengketaan,  sedangkan  sebagai perlindungan  akhir  setelah  terjadinya  pelanggaran/persengketaan  dengan  menerapkan  adanya sanksi  dan  hukuman  (Ridwan,  2003).  Perlindungan  represif  ini  memberikan  kesempatan  bagi kreditor  atau  dalam  perusahaan  asuransi  adalah  tertanggung  agar  mendapatkan  haknya  atas kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan asuransi yang menyebabkan terjadinya kerugian terhadap  pihak  tertanggung.  Perlindungan  hukum  secara  represif  yang  diberikan  kepada tertanggung  apabila  perusahaan  asuransi  telah  dinyatakan  pailit  dan  telah  diputuskan  oleh Pengadilan  Niaga  yaitu  dengan  ditunjuknya  seorang  kurator.  Berdasarkan  Pasal  15  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  37  tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Bayar Hutang, disebutkan bahwa kurator yang ditetapkan dalam putusan pailit segera bertugas untuk melakukan pengurusan dan penguasaan boedel pailit. Boedel pailit itu sendiri adalah bankrupt estate yaitu harta kekayaan seseorang atau badan yang telah dinyatakan pailit yang dikuasai oleh balai harta peninggalan atau kurator. Kurator yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung (MA) dalam proses penentuan pailit PT Bumi Asih Jaya yaitu Raymond Bondgard Pardede. Selanjutnya Tim Kurator  yang  telah  ditunjuk  membuat  pencatatan  harta  pailit  (inventarisasi)  akan  menentukan
mana yang termasuk ke dalam boedel pailit dan mana yang bukan, serta menyusun suatu boedel pailit berdasarkan jenis dan lokasi serta keadaan aktual harta pailit dan melakukan pengamanan phisik harta pailit tersebut (Rusdiono, 2017).
Kurator  PT.  Asuransi  Jiwa  Bumi  Asih  Jaya  yaitu  Raymond  Bonggard  Pardede, menjelaskan  langkah-langkah  yang  dilakukan  oleh  Kurator.  Langkah  pertama  adalah  dengan mengumumkan  Putusan  Pailit  terhadap  PT.  Asuransi  Jiwa  Bumi  Asih  Jaya  di  suatu  harian nasional  dan  suatu  harian  daerah.  Pengumuman  tersebut  selain  berisi  tentang  pemberitahuan putusan pailit juga berisi sebagaimana berikut:
1) Kurator mengundang para kreditor serta pemegang polis PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. Hadir  dalam  rapat  kreditor  yang  pertama  kali  pada  hari  Selasa  tanggal  19  Juli  2016  pukul 10.00  WIB  bertempat  di  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat,  Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26 dan 28, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat. Rapat kreditur pertama ini telah selesai di laksanakan.
2) Kreditor  diminta  mengajukan  tagihan  kreditordan  tagihan  pajak  kepada  kurator  yang berkantor  di  Wisma  Bumi  Asih  Jaya  Lt.  1,  Jl.  Matraman  Raya  No.  165-167,  Palmeriam, Matraman,  Jakarta  Timur,  dengan  batas  akhir  pengajuan  tagihan  tanggal  30  Agustus  2016 pukul 16.00 WIB.
3) Rapat  pencocokan  (verifikasi)  tagihan  pajak  dan  tagihan  para  kreditor  dilakukan  pada tanggal  13  September  2016  pukul  10.00  WIB  bertempat  di  Pengadilan  Niaga  pada Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  Jalan  Bungur  Besar  Raya  No.  24,  26,  28,  Gunung  Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat (Ratnasari, 2016).
Setelah melakukan pengumuman pailit seperti tersebut di atas langkah selanjutnya adalah tahapan  verifikasi  utang.  Tahapan  ini  merupakan  tahap  yang  paling  penting  dalam  perkara kepailitan karena akan ditentukan urutan pertimbangan hak dari masing – masing kreditur pada PT.  Asuransi  Bumi  Asih  Jaya.  Pada  saat  verifikasi  hutang  ini  Kurator  akan  melakukan kualifikasi  kreditur  sesuai  dengan  hukum  kepailitan.  Dikenal  ada  3  (tiga)  jenis  kreditur  yang ditentukan berdasarkan hak tagihnya antara lain:
a) Kreditor  istimewa  ( Preferen) .  Kreditor  istimewa  ini  yang  memiliki  hak  dari  kas  negara, kantor lelang dan lain-lain serta badan umum yang dibentuk oleh pemerintah. Termasuk di dalamnya adalah tagihan pajak diatur dalam Pasal 1137 KUHPerdata serta tagihan Kurator, dan pesangon buruh/pekerja.
b) Kreditor Separatis yaitu kreditur yang memiliki jaminan hak kebendaan, pembayaran utang terhadap  kreditur  separatis.  Kreditor  separatis  ini  memang  lebih  didahulukan  dibanding kreditur biasa, hanya saja kedudukan itu tak bisa mengalahkan kedudukan negara dalam hal pembayaran utang pajak.
c) Kreditur  Konkuren  yaitu  kreditur  yang  tidak  memiliki  hak  prioritas  apapun  terhadap  aset Debitur (Rusdiono, 2017).
Setelah  rapat  verifikasi  dilakukan,  maka  tugas  kurator  adalah  menjual  boedel  pailit  dari perusahaan yang dinyatakan pailit tersebut. Penjualannya dilakukan dengan cara lelang di muka umum,  dan  hasil  dari  penjualannya  akan  dibagikan  kepada  kreditor  sesuai  dengan  jumlah piutangnya  yang  sudah  ditentukan  tersebut.  Sumber  pengembalian  dana  bagi  kreditor  yang merupakan  tertanggung    adalah  dana  jaminan  yang  harus  disediakan  oleh  setiap  Perusahaan Asuransi. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:71/POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi yang terbit tanggal 28 Desember 2016. Khusus yang terkait dengan ketentuan Dana Jaminan di Perusahaan Asuransi ini diatur dalam Pada Bab VI POJK. Dalam peraturan tersebut salah satu  ketentuannya  adalah  menyatakan    bahwa  Perusahaan  diwajibkan  membentuk  Dana Jaminan  paling  rendah  (20%)  dua  puluh  persen    dari  Ekuitas  minimum  yang  dipersyaratkan, yaitu Rp 100 Milyar untuk Perusahaan Asuransi. Dengan ketentuan tersebut maka minimal Dana Jaminan  yang  dibentuk  minimal  sebesar  Rp  20  Milyar.  Pasal  53  Undang-Undang  Nomor  40 tahun  2014  Tentang  Perasuransian    juga  menyebutkan  mengenai  Program  Penjaminan  Polis yang harus diatur dalam Undang-Undang baru dalam waktu tiga tahun setelah Undang-Undang 40 Tahun 2014 diundangkan. Dengan demikian seharusnya sudah disahkan pada Oktober 2017. Namun sampai sekarang perusahaan tersebut dinyatakan pailit. Undang-Undang yang mengatur tentang Program Penjaminan Polis Asuransi tersebut belum ada sehingga dana nasabah asuransi PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya belum terbayar.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  dan  pembahasan  yang  telah  diuraikan,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan sebagai berikut:
Kedudukan  tertanggung  jika  dilihat  dari  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2014  Tentang Perasuransian kedudukan tertanggung berkedudukan sebagai kreditor preferen karena di Pasal 52 ayat (1) tersebut menyatakan bahwa mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada pihak yang lainnya.
Hal  ini  sejalan  dengan    asas lex  posteriori  derogate  legi  priori yang  berarti  yang  berarti  bahwa Undang-Undang atau peraturan yang berlaku belakangan (baru) mengesampingkan Undang-Undang atau  peraturan  terdahulu  (lama).Sehingga  berdasarkan  ketentuan  Pasal  52  ayat  (1)  Undang-Undang Perasuransian  menyatakan  para    tertanggung  mempunyai  kedudukan  yang  lebih  tinggi  daripada kreditor lainnya.
Perlindungan  hukum  terhadap  tertanggung  atas  perusahaan  asuransi  yang  dinyatakan  pailit terdapat 2 jenis perlindungan yaitu perlindungan hukum yang sifatnya secara preventif, dan represif. Perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Perasuransian kepada perusahaan asuransi untuk melaksanakan  semua  kewajiban  perusahaan  khususnya  dengan  membentuk  dana  jaminan.  Dana jaminan tersebut merupakan upaya perlindungan hukum bagi pemegang polis/tertanggung atau peserta ketika perusahaan asuransi mengalami pailit, dan atau likuidasi. Mengenai jumlah besarnya dana yang akan  didapat  oleh  pemegang  polis,  tertanggung  atau  peserta  ditentukan  oleh  masing-masing perusahaan  asuransi  itu  sendiri.  Perlindungan  selanjutnya  adalah  penentuan  kedudukan  hukum tertanggung  ketika  terjadi  kepailitan  terhadap  perusahaan  asuransi,  sehingga  hak  pemegang  polis mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada pihak-pihak    lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
a. “ Buku :
“ Badriyah,  S.M.  (2010). Penemuan  Hukum  Dalam  Konteks  Pencarian  Keadialan .  Semarang:  Badan Penerbit Universitas Diponegoro. "
“ Fitrah,  M.  &  Luthfiyah.  (2017). Metode  Penelitian:  Penelitian  Kualitatif,  Tindakan  Kelas  &  Studi Kasus . Sukabumi: CV Jejak. "
“ Ganie, A.J. (2011). Hukum Asuransi Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika. "
“ Jono. (2007). Hukum Kepailitan . Tangerang: Sinar Grafika. "
“ Mangesti, Yovita Arie., & Tanya, Bernard L. (2014). Moralitas Hukum . Yogyakarta: Genta Publishing.
"
“ Muhammad, A. (2011). Hukum Asuransi Indonesia . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. "
“ Prakoso, Djoko., & Murtika, I Ketut. (1987). Hukum Asuransi Indonesia . Jakarta: PT.Bina Aksara. " “ Ridwan. (2003). Hukum administrasi Negara . Yogyakarta: UII Pres. "
“ Sastrawidjadja,  M.S.  (2010). Hukum  Kepailitan  Dan  Penundaan  Pembayaran  Utang (2nd  ed.). Bandung: PT Alumni. "
“ Soekanto,  Soerjono.  &  Mamudji,  Sri.  (2011). Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu  Tinjauan  Singkat .
Jakarta: Raja Grafindo Persada. "
“ Soekanto, Soerjono. (1981). Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press. "
“ Sugiarto, U.S. (2012). Pengantar Hukum Indonesia . Malang: Sinar Grafika. "
“ Suteki.,  &  Taufani,  Galang.  (2018). Metodologi  Penelitian  Hukum  (Filsafat,  Teori  dan  Praktik) . Depok: Rajawali Pers. "

## b. “ Artikel Jurnal:
“ Ishak, Winyharti., Yunus, Nursiah Moh., & Ayyub, Moh, R. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Pasca Pailit. Amanna Gappa , Vol.2,(No.1), p. 40-50. "
“ Permatasari,  Andini,  &  Januarita,  Ratna.  (2018).  Pertanggungjawaban  Korporasi  Dalam  Kepailitan Berdasarkan Asas Proporsionalitas. Prosiding Ilmu Hukum , Vol.4,(No.2). "
“ Setiono.  (2004). Rule  of  law  (Dsupremasi  Hukum) .  Magister  Ilmu  Hukum  Program  Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. "
“ Sapriadi,  A.  (2017).  Kajian  Yuridis  Perlindungan  Hukum  Pemegang  Polis  Asuransi  Jiwa  Pada Perusahaan Asuransi Yang Pailit. e-jurnal Unram, Fakultas Hukum . "
c. “ Peraturan Perundang-Undangan:
“ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). "
“ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Buku I Bab 9 dan 10 dan Buku II Bab 9 dan 10. " “ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. "
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

## d. Wawancara:
Rusdiono, M.Y. (2019) Wawancara dengan Kurator.

## e. Sumber Online:
Ratnasari, Y. (2016). Bumi Asih Jaya Pailit, Pemegang Polis Harap Ajukan Tagihan . Retrieved from https://tirto.id/bumi-asih-jaya-pailit-pemegang-polis-harap-ajukan-tagihan-bn4G