## Indonesia Journal of Criminal Law
Website: https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL Vol. 4, No. 1, Juni 2022, pp 133-143 p-ISSN:2656-9922, e-ISSN: 2684-916X DOI: https://doi.org/10.31960/ijocl.v4i2.1221

## Tinjauan Kriminologis Terhadap White Collar Crime Di Indonesia
Kendry Tan
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia Email: tankendry@gmail.com
Artikel info
Artikel history:
Received; 10-11-2021
Revised: 15-03-2022
Accepted: 15-04-2022
Published: 20-04-2022
Keywords:
White-Collar Crime;
Elements, Causing Factors; Preventive Efforts
Abstract. This  study  aims  to  examine  the  elements  that  must  be met  by  white-collar  crime  and  the  factors  that  cause  white-collar crime, as well as preventive measures that can be taken to prevent the occurrence of white-collar crime. The research method used in conducting this research  is a normative juridical research method using  a  conceptual  approach  to  study  white-collar  crime  in Indonesia. The results of this study indicate that there are elements that  must  be  met  to  be  categorized  as  a  white-collar  crime  and there are various factors that cause white-collar crime in Indonesia. Therefore, several preventive measures are needed to prevent  and hinder  the  occurrence  of  white-collar  crimes  in  Indonesia  to maintain  the  Indonesian  economy  and  improve  the  lives  of  the Indonesian people.
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti unsur-unsur yang harus  dipenuhi  white  collar  crime  dan  faktor-faktor  penyebab terjadinya  white  collar  crime  serta  upaya-upaya  preventif  yang dapat  dilakukan  guna  untuk  mencegah  terjadinya  white  collar crime.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  melakukan penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  yuridis  normatif  dengan menggunakan  metode  pendekatan  konseptual  dalam  mengkaji white  collar  crime  di  Indonesia.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan bahwa  terdapat  unsur-unsur  yang  harus  dipenuhi  untuk  dapat dikategorikan  sebagai  white  collar  crime  serta  terdapat  berbagai faktor  penyebab  terjadinya  white  collar  crime  di  Indonesia.  Oleh karena itu, diperlukan sejumlah upaya yang bersifat preventif guna untuk  mencegah  dan  menghambat  terjadi  white  collar  crime  di Indonesia  guna  untuk  menjaga  perekonomian  negara  Indonesia dan menyejahterakan kehidupan rakyat Indonesia.
Keywords:
White Collar Crime ; Unsur, Faktor
Penyebab; Upaya
Preventif Coresponden author:
Jalan: Jl. Gajah Mada, Baloi Permai, Kec. Sekupang, Kota Batam,
Kepulauan Riau, Email: tankendry@gmail.com
Artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY

## PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  yang  menyebabkan  kemajuan  beradaban  manusia  merupakan  salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan dalam sosial budaya manusia salah satunya adalah tingkah laku kejahatan. Kejahatan merupakan permasalahan yang tidak memiliki penyelesaian yang mutlak, karena kejahatan berbanding lurus dengan perkembangan zaman. Dengan semakin majunya peradaban manusia maka kejahatan pun akan semakin bervariasi. Kejahatan dari aspek sosiologis merupakan sebuah gejala sosial yang berhubungan dengan individu dan masyarakat. Terdapat  banyak  penelitian  yang  berusaha  menjelaskan  penyebab  dari  timbulnya  sebuah kejahatan, beberapa penyebab diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor sosial, pergaulan, dan lain sebagainya. Faktor penyebab kejahatan tersebut tentunya akan melahirkan dampak negatif bagi  masyarakat.  Menurut  Muhammad,  kejahatan  merupakan  suatu  pola  tingkat  laku  yang mendapatkan  reaksi  dari  masyarakat  serta  tingkah  laku  tersebut  menyebabkan  kerugian  bagi masyarakat (Djanggih & Qamar, 2018). Sehingga diperlukan keberadaan hukum sebagai norma sosial untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Hukum merupakan pedoman untuk mengatur tingkah  laku  manusia  dalam  kehidupan  bermasyarakat  guna  untuk  melindungi  dan mempertahankan kehidupan bermasyarakat (Christiani, 2013) .
Seorang  seniman  yang  bernama  Marina  Abramovic  pada  tahun  1974  telah  melakukan  sebuah pertujukan  yang  bersifat  eksperimen  bernama Rhythm  0. Eksperimen  tersebut  merupakan eksperimen sederhana dimana Maria Abramovie berdiri selama 6 jam kemudian penonton yang berada disekitarnya bebas untuk melakukan segala tindakan terhadap tubuh Maria Abramovic. Penonton  disediakan  sebanyak  72  benda  yang  dapat  digunakan  terhadap  tubuh  Maria Abramovie,  beberapa  diantaranya  adalah  pisau,  pistol  beramunisi  dan  lain  sebagainya. Eksperimen yang dilakukan selama 6 jam tersebut berlangsung dengan kekerasan dan kejahatan yang terjadi pada tubuhnya. Tindakan pelecehan seksual dan kekerasan fisik merupakan hal-hal yang dilakukan para penonton terhadap Maria Abramovie dan tidak ada seorang penonton yang menunjukan  kebaikan  terhadap  dirinya.  Berdasarkan  eksperimen  tersebut  Maria  Abramovie menarik  sebuah  kesimpulan  mengenai  sifat  kemanusiaan,  yaitu  seseorang  dapat  menyakiti orang lain dalam keadaan yang menguntungkan mereka serta seseorang dapat dengan mudah kehilangan sifat manusiawi  terhadap  seorang yang tidak bersalah  dan tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Ia mengungkapkan apabila terdapat kesempatan maka seorang yang berperilaku baik  dapat  melakukan  kejahatan  ( Septiana,  2019) .  Hal  yang  dapat  ditarik  dari  eksperimen  ini adalah  manusia  merupakan  makhluk  yang  terlahir  jahat,  sehingga  apabila  tidak  ada  sebuah hukum yang dapat mengatur tingkah laku manusia maka individu atau golongan yang lebih kuat akan melakukan tindakan kejahatan terhadap individu atau golongan yang lemah.
Kejahatan  yang  dimaksud  tidak  hanya  dalam  bentuk  kekerasan,  pencurian,  perampokan  dan lain-lain  namun  merupakan  jenis  kejahatan  yang  tergolong  kejahatan  baru.  Kejahatan  yang tergolong baru  tersebut timbul karena terdapat perubahan sosial dalam proses pembangunan yang telah direncanakan pemerintah setempat guna untuk memperbaiki kehidupan rakyatnya. Perubahan  pada  bidang  sosial,  ekonomi,  politik  merupakan  hal  esensial  dalam  mewujudkan kesejahteraan  masyarakat  yang  menjunjung  tinggi  keadilan  sosial (Zulherawan,  2019) . Bertambahnya  jumlah  masyarakat  serta  semakin  pesat  proses  pembangunan  akan meningkatkan  kejahatan  pula.  Peningkatan  kejahatan  tersebut  akan  menghambat  kemajuan suatu  negara  dari  berbagai  aspek,  seperti  ekonomi,  budaya  dan  lain  sebagainya.  Bentuk kejahatan  yang  akan  menghambat  proses  pembangunan  terhadap  suatu  negara  berkembang seperti  Negara  Indonesia  merupakan  kejahatan  ekonomi  yang  dilakukan  oleh  seseorang  atau organisasi kriminal sebagai bentuk kejahatan korporasi (Syahdi Buamona, 2019) .
Kejahatan  korporasi  didefinisikan  oleh  Munir  Fuady  sebagai  suatu  tindakan  yang  berupa berbuat atau tidak berbuat yang dilakukan oleh perkumpulan atau badan hukum melalui organ- organnya  yang  diharapkan  akan  membawa  keuntungan  bagi  perkumpulan  atau  badan  hukum tersebut  yang  dilakukan  dengan  melanggar  hukum  positif  yang  tergolong  dalam  ketertiban
Tinjauan Kriminologis Terhadap White Collar Crime … (Tan ) | 135 umum  sehingga  dapat  dikategorikan  sebagai  pelanggaran  terhadap  hukum  pidana  yang mengakibatkan  kerugian  terhadap  individu  atau  masyarakat  secara  luas,  oleh  karena perbuatannya  maka  hukuman  pidana  dijatuhkan  kepada  perkumpulan  atau  badan  hukum tersebut. Beberapa contoh kejahatan korporasi adalah penebangan pohon secara liar, pencucian uang,  penggelapan  pajak,  kejahatan  profesi  dan  lain  sebagainya (Fuady,  2013) .  Kejahatan korporasi  sering  digunakan  dalam  konteks white  collar  crime karena white  collar  crime tidak jarang  dilakukan  oleh  korporasi. White  collar  crime merupakan  bentuk  kejahatan  tidak konvensional  yang  memiliki  perbedaan  dengan  kejahatan  konvenisional  baik  dari  tujuan melakukan  kejahatan,  pelaku  kejahatan,  korban  kejahatan.  Pelaku white  collar  crime adalah mereka yang memiliki status sosial ekonomi yang ditinggi, mereka yang dihormati masyarakat dan  mereka  yang  memiliki  kekuasaan  tertentu  baik  secara  formal  maupun  informal (Soemodihardjo,  2003). Pengelompokan  terhadap white  collar  crime adalah  sebagai  berikut: white  collar  crime bersifat  individu  yang  memiliki  skala  kecil  dengan  cara  operasi  yang sederhana; white collar crime bersifat individu yang memiliki skala besar dengan cara operasi yang rumit; white collar crime yang melibatkan korporasi; white collar crime pada sektor publik ( Shanty, 2017) .
White collar crime merupakan kejahatan yang sudah sering terjadi di Negara Indonesia. White collar crime di Indonesia terjadi dengan merampas uang masyarakat, menindas rakyat Indonesia merupakan gambaran yang jelas mengenai lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Beberapa contoh kasus white collar crime yang terkenal di Indonesia adalah Kasus Bank Lippo yang terjadi pada  tahun  2003  silam  dengan  adanya  laporan  keuangan  ganda  dari  Bank  Lippo  yang  salah satunya dikatakan telah diaudit namun nyatanya belum (Muchtar, 2010) . Kasus korupsi E-KTP Setya  Novanto  yang  menggelapkan  sejumlah  uang  yang  akhirnya  dibagi-bagi  kepada  orang- orang  disekitarnya  seperti  keluarganya (Adi,  2018 ).  Kasus white  collar  crime lainnya  seperti kasus Inong Melinda Dee, Gayus Tambunan, Wa Ode Nurhayati, Tubagus Chaeri Wardana, Akil Mochtar dapat dikategorikan sebagai kasus white collar crime yang berasal dari latar belakang berbeda-beda  seperti  artis,  pegawai  negeri  sipil,  anggota  partai  politik  dan  lain-lain  masih banyak terdapat di Negara Indonesia.  Kesamaan yang dapat dilihat dari beberapa kasus white collar  crime diatas  adalah  para  pelaku  kejahatan  memiliki  kekuasaan  dan  alat  untuk menggunakan kekuasaan tersebut serta menduduki tingkat sosial ekonomi yang tinggi (Siahaan, 2019).
Penelitian yang pernah dilakukan mengusung tema white collar crime ini salah satunya adalah penelitian  yang  berjudul “ White  Collar  Crime Hukum  dan  Masyarakat ”  yang  diteliti  oleh Fransiska  Novita  Eleanora (Eleanora,  2013) .  Penelitian  tersebut  dilakukan  dengan  meneliti unsur-unsur akan suatu white collar crime serta penegakan hukum terhadap pelaku white collar crime. Penelitian  lainnya  telah  dilakukan  Dian  Ekawaty  Ismail  yang  mengkaji jenis-jenis white collar crime dengan menggunakan pendekatan kriminologi (Ismail, 2012); oleh Ni Wayan Suatini yang melakukan penelitian terhadap aspek kriminologis white collar crime dalam tindak pidana korupsi pada korporasi di Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disingkat BUMN) serta upaya penanggulangan white  collar  crime dalam  tindak  pidana  korupsi  pada  BUMN (Suartini  &  Atu Dewi, 2019).
White  collar  crime merupakan  tindakan  kejahatan  yang  akan  menghambat  pembangunan nasional Negara Indonesia guna meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Apabila tindakan white collar  crime di  Indonesia  terus  mengalami  peningkatan  maka  akan  menyebabkan  tingkat keamanan  di  Indonesia  rendah  serta  dapat  menyebabkan  masyarakat  semakin  tertindas sehingga cita-cita  negara  Indonesia  tidak  akan  pernah  terwujudkan.  Berdasarkan  uraian serta beberapa penelitian terdahulu, maka penelitian ini berfokus mengkaji white collar crime ditinjau dari  aspek  kriminologis  guna  turut  serta  dalam  menurunkan  tingkat white  collar  crime di Indonesia, maka pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini mempertanyakan  apa saja unsur dan faktor penyebab terjadinya white collar crime di Indonesia dan mempertanyakan bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan guna mencegah maraknya white collar crime.

## METODE
Penelitian  merupakan  suatu  aktivitas  ilimiah  yang  akan  menggunakan  pedoman-pedoman tertentu serta tahapan-tahapan tertentu agar sistematis dan terarah sehingga obyek yang akan diteliti tidak menyimpang dan mencapai tujuan yang ingin dicapai dengan baik (Santoso, 2011). Peneliti  dalam  melakukan  penelitian  terhadap  pokok  permasalahan  yang  diangkat  adalah menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif.  Metode  penelitian  yuridis  normatif  adalah metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  melihat  permasalahan-permasalahan  sosial  hukum yang dilakukan dengan meneliti dan menganalisis bahan-bahan pustaka yang telah dikumpulkan sebelumnya (Henni,  2015) .  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  yuridis  normatif penelitian  menggunakan  data-data  sekunder  sebagai  bahan  hukum  utama  dalam  melakukan penelitian  terhadap white  collar  crime di  Indonesia.  Data  sekunder  yang  digunakan  peneliti untuk  mengkaji  obyek  penelitian  berdasarkan  kekuatan  mengikatnya  dibagi  menjadi  3  yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Benuf & Azhar, 2020) . Bahan hukum primer yang digunakan a dalah “Pancasila”, “Undang -Undang Dasar 1945”, “Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana” .  Bahan  hukum  sekunder  yang  digunakan  dalam  melakukan penelitian  ini  adalah  artikel,  jurnal,  hasil  penelitian,  pendapat  para  ahli  yang  berhubungan dengan topik penelitian yang diangkat. Sedangkan bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus yang berfungsi untuk memperjelas bahan hukum primer dan sekunder.
Metode pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian terhadap pokok permasalahan yang  diangkat  adalah  pendekatan  konseptual.  Metode  pendekatan  konseptual  adalah  metode penelitian  tidak  mengacu  kepada  ketentuan  hukum  yang  ada  karena  belum  terdapat  hukum yang mengatur kemudian menemukan sebuah konsep baru yang didasari pada buku, jurnal dan lain sebagainya (Bachtiar, 2018) . Metode  analisis data yang digunakan adalah metode  analisis data  deskriptif  kualitatif.  Data-data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  dikumpul  dengan metode  penelitian Library  Research. Data-data  tersebut  kemudian  dianalisis  dengan menggunakan  metode  analisis  data  secara  deskriptif  kualitatif.  Metode  ini  digunakan  untuk mengurutkan  dan  mengorganisir  data  yang  telah  diolah  untuk  menjawab  dan  memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada (Yuliani, 2018) .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Unsur dan Faktor Penyebab Terjadi White Collar Crime
White  collar  crime secara  harafiah  dapat  diartikan  sebagai  kejahatan  kerah  putih.  Dikatakan sebagai kejahatan kerah putih karena kejahatan yang dilakukan memiliki hubungan erat dengan jabatan  yang  dimilikinya  sehingga  seolah-olah  kemakmuran  yang  dimiliki  pelaku white  collar crime berasal  dari  jabatan  yang  dipegangnya  tersebut.  Sehingga  maksud  dari  kerah  putih merupakan  sebuah  simbolik  terhadap  jabatan  sah  seseorang.  Seiring  dengan  berkembangnya peradaban manusia, jabatan yang dimaksud tidak hanya terbatas pada jabatan pada pemerintah suatu  negara  namun  juga  berarti  jabatan  dalam  badan  hukum  atau  korporasi.  Jabatan  yang diduduki seseorang tentunya akan memberikan kekuasaan tertentu untuk melakukan sesuatu. Teori Clinard dan Yeager memberikan sebuah pandangan bahwa peran pemerintah yang tinggi dalam  suatu  kegiatan  ekonomi  berbanding  lurus  dengan  kegiatan  bisnis  dalam  politik  karena badan hukum dan badan usaha akan berusaha untuk memelihara ekosistemnya untuk menjamin hasil yang paling menguntungkan (Firdausi & Lestari, 2016).
Transparency  International  Indonesia (selanjutnya  disingkat  TII)  mengumumkan  indeks persepsi  korupsi  (selanjutnya  disingkat  IPK)  atau  dikenal  juga  dengan  corruption  perception index  (CPI)  Indonesia  pada  tahun  2020.  Adapun  nilai  0  menandakan  negara  paling  korup sedangkan  nilai  100  memiliki  arti  bahwa  negara  paling  bersih  dari  korupsi.  Hasil  yang diumumkan  berupa  Indonesia  berada  pada  peringkat  102  dari  negara  paling  korup  dengan memperoleh  nilai  pada  angka  37.  Nilai  ini  mengalami  penuruan  dari  tahun  sebelumnya  yaitu
Tinjauan Kriminologis Terhadap White Collar Crime … (Tan ) | 137 berada pada nilai 40 dengan peringkat 85. Penurunan nilai tersebut dikarenakan sumber data Global Insight Country Risk Ratings dan PRS International Country Risk Guide yang menyatakan masih  terdapat  hubungan  erat  antara  pengusaha  dengan  layanan  publik  untuk  dipermudah proses berusahanya. Penurunan lainnya juga terdapat pada sumber data Variesties of Democracy Project yang  mengatakan  terdapat  penurunan  pada  demokrasi,  hal  ini  berarti  korupsi  politik pada  sistem  politik  Indonesia  masih  sangat  merajalela (Ramadhan,  2021). Melihat  hasil  riset yang diumumkan TII tersebut dapat disimpulkan bahwa white collar crime di Indonesia masih sangat merajalela dan perlu untuk dilakukan pemberantasan.
Sahetapy memberikan penjelasan atas pidato yang diucapkan E.H. Sutherland pada tahun 1939 yang bertemakan white collar crime. Hal pertama Beliau menjelaskan bahwa white collar crime merupakan tindak kriminal yang sebenarnya karena merupakan pelanggaran terhadap hukum positif  yang  berlaku.  Poin  penting  kedua  yang  dijelaskan  Beliau  adalah  bahwa  pelaku-pelaku kejahatan  bukan  hanya  indivdu  atau  kelompok-kelompok  yang  tidak  mampu  dan  berstatus sosial ekonomi rendah namun pelaku kejahatan juga berasal dari individu atau kelompok yang memiliki status sosial  ekonomi yang tinggi, dipandang tinggi, terhormat,  kaya raya juga dapat melakukan  tindakan  kejahatan.  Poin  kedua  ini  dengan  tegas  membantah  bahwa  alasan seseorang  melakukan  kejahatan  karena  kemiskin  adalah  tidak  benar (Dayan  et  al.,  2008) . Berdasarkan penjelasan Sahetapy atas pidato yang E.H. Sutherland maka dapat diketahui bahwa Beliau  memandang white  collar  crime sebagai  sebuah  tindakan  kriminal  yang  serius  yang dilakukan  oleh  golongan  terpandang  yang  memiliki  tingkat  sosial  ekonomi  tinggi  yang  harus segera ditindaklanjuti.
Sebuah  tindakan  dapat  dikategorikan  sebagai  sebuah  tindakan white  collar  crime apabila memenuhi unsur-unsur, yaitu: tindakan kesengajaan yang dilakukan adalah perbuatan melawan hukum;  tindakan  yang  dilakukan  merugikan  masyarakat  dan  negara;  perbuatan  tersebut dilarang  dalam  hukum  pidana;  perbuatan  tersebut  diancam  dengan  hukuman;  perbuatan tersebut dilakukan oleh orang-orang tertentu. Dalam sebuah tindak pidana unsur sengaja dalam melakukan  perbuatan  melawan  hukum  merupakan  unsur  pokok  untuk  menentukan  bahwa perbuatan tersebut dilakukan atas kesadaran penuh oleh pelaku secara melawan hukum. White collar  crime akan  menimbulkan  kerugian  negara  dan  masyarakat  dengan  angka  nominal  yang besar  dibanding  dengan  kejahatan  konvensional  walaupun  semua  tindakan  kejahatan  akan merugikan  masyarakat  dan  negara.  Modus white  collar  crime biasanya  dilakukan  dengan korupsi,  pembobolan  bank  dan  lain-lain  yang  akan  menimbulkan  kerugian  signifikan  pada keuangan  negara  dibanding  dengan  kejahatan  konvensional.  Perbuatan  yang  dikategorikan sebagai white  collar  crime merupakan  perbuatan  yang  diatur  dalam  hukum  pidana,  yang didalam  hukum  tersebut  telah  mengatur  secara  jelas  larangan  dan  hukuman  yang  akan diberikan  kepada  pelaku  kejahatan  apabila  melakukan  kejahatan  tersebut.  Perbedaan  utama white collar crime dengan kejahatan konvensional adalah pada pelakunya, dimana pelaku white collar  crime adalah  mereka  yang  memiliki  pengetahuan  dan  intelektual  serta  memegang kekuasaan  dan  jabatan  tertentu  sehingga  dapat  dengan  mudah  melakukan  kejahatan  yang merugikan  masyarakat  dan  negara. White  collar  crime dilakukan  dengan  tujuan  untuk memenuhi  kebutuhan  tersier  pelakunya,  seperti  rumah  mewah,  investasi  tanah,  dan  lain sebagainya.  Sedangkan  pelaku  kejahatan  konvensional  digolongkan  dengan  kelompok  yang tidak  berintelektual  tinggi  serta  tidak  memiliki  kekuasaan  tertentu  dalam  pemerintah,  badan hukum, badan usaha, masyarakat. Kejahatan konvesional biasanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan  primer  seseorang  seperti  makan,  minum  serta  kebutuhan  biologis  lainya (Galih, 2015).
Unsur-unsur  yang  telah  disebutkan  diatas  harus  dipenuhi  agar  dapat  dikategorikan  sebagai white  collar  crime. Namun  yang  menjadi  pertanyaan  selanjutnya  adalah  faktor  yang menyebabkan  seseorang  yang  memiliki  kekuasaan  dan  kehormatan  tinggi  untuk  melakukan white  collar  crime yang  dapat  merugikan  masyarakat  luas.  Terdapat  beberapa  faktor  yang mendorong  seseorang  utuk  melakukan white  collar  crime .  Faktor-faktor  penyebab  tersebut
138 | Indonesian Journal of Criminal Law, Vol. 4, No. 1, Juni 2022
adalah  kerawanan  kondisi  sosial  ekonomi;  penyelengaraan  pemerintahan  yang  tidak transparan; penegakan hukum yang belum tegas dan efektif; dan manajemen dan pengawasan yang kurang baik ; (Yuningsih, 2011) dan sifat bawaan manusia.
Faktor  kerawanan  kondisi  sosial  ekonomi  dapat  mengakibatkan  meningkatnya  tingkat kejahatan  di  Indonesia.  Faktor  ekonomi  merupakan  motif  utama  individu  atau  kelompok melakukan  kejahatan.  Rendahnya  tingkat  ekonomi  seseorang  dapat  mengakibatkan  seseorang terjerumus  dalam  perbuatan  kejahatan  untuk  memenuhi  kebutuhannya.  Kondisi  ini menyebabkan  kalangan  yang  berkemampuan  menjadi  sasaran  pelaku  kejahatan  dalam melakukan  tindakan  kriminal  seperti  pencurian  dan  perampokan  karena  ketersedian  benda berharga  dikalangan  berkemampuan  ( Dede  et  al.,  2019) .  Namun  kondisi  tersebut  bukanlah suatu  hukum  yang  mutlak,  namun  kemakmuran,  kesombongan,  keserakahan  dan  kemewahan juga  merupakan  faktor  pendorong  untuk  melakukan  tindakan  kejahatan. White  collar  crime dilakukan  oleh  kalangan  terpelajar  dan  terpandang  pada  kalangan  masyarakat  dengan memanfaatkan ilmu  pengetahuan dan kekuasaan mereka untuk mencari keuntungan dari segi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan tersier seperti barang mewah, tanah dan lain sebagainya (Saputra,  2017) .  Perilaku  dan  pola  hidup  pada  kehidupan  bermasyarakat  berbagai  ragam sehingga  terdapat  berbagai  motif  seseorang  untuk  melakukan  tindakan  kejahatan.  Tindakan kejahatan  tidak  selalu  dilakukan  oleh  kalangan  yang  tidak  mampu,  namun  masih  terdapat kalangan  yang  berkemampuan  yang  serakah  untuk  mencari  keuntungan  sebanyak-banyaknya dengan white collar crime.
White  collar  crime sering  dihubungkan  dengan  kejahatan  yang  dilakukan  pemegang  jabatan pada sebuah badan hukum atau badan usaha, namun nyatanya pada kalangan pemerintah juga terdapat white collar crime apabila penyelenggaraan negara tidak transparan . White collar crime yang  dilakukan  pada  kalangan  pemerintah  biasanya  berhubungan  secara  langsung  dengan pengusaha-pengusaha  karena  dalam  menjalankan  sebuah  usaha  tidak  akan  terlepas  dari kerjasama  dengan  pejabat  pemerintah.  Tujuan white  collar  crime dalam  kalangan  pemerintah adalah untuk mendapatkan kekuasaan politik baik secara formal maupun informal guna untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya bagi kaumnya (Yuningsih, 2011).
Penegakan hukum yang tidak tegas dan efektif juga merupakan faktor penyebab meningkatnya kasus white collar crime di Indonesia.  Hukum memiliki fungsi sebagai alat untuk menciptakan masyrakat yang aman, adil, makmur dan sejahtera (Gunawan & Kristian, 2020) . Sehingga hukum memiliki  fungsi  yang  penting  dalam  melakukan  pemberantasan  terhadap white  collar  crime. Hukum digunakan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan bagi individu dan kelompoknya jelas  bertentangan  dengan  fungsi  hukum  sebagai  produk  politik  dalam  menyejahterakan masyatakatnya. Penegakan hukum di Indonesia yang tergolong lemah  disebabkan oleh hukum digunakan sebagai instrumen dalam melakukan white collar crime. Penegakan hukum yang tidak tegas dan efektif dipengaruhi oleh pelaku white collar crime yang berasal dari kalangan hakim, jaksa, kepolisian, advokat dalam melakukan tugasnya (Lastiur, 2021).
Faktor selanjutnya adalah manajemen dan pengawasan yang kurang baik dapat mengakibatkan peningkatan white  collar  crime sehingga  diperlukan  perencanaan,  pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan yang sempurna dalam sebuah organisasi. Terdapat beberapa  alasan  terjadinya  kejahatan  pada  golongan  intelektual,  yaitu  beranggapan  bahwa individu  atau  kelompoknya  adalah  golongan  yang  kebal  hukum,  terdapat  kekuasaan  dan keuangan  yang  memedai,  terdapat  tekanan  untuk  melakukan  kejahatan,  terdapat  celah  atau peluangan  untuk  melakukan  kejahatan,  pendapatan  yang  tidak  mencukupi,  latar  belakang budaya  atau  kultur  di  Indonesia  serta  moderinsasi (Zulherawan,  2019). Diperlukannya manajemen  dan  pengawasan  yang  ketat  dalam  menanggulangi white  collar  crime yang  sudah merajalela  di  Indonesia  guna  untuk  memberikan  kesejahteraan  dan  kemakmuran  kepada masyarakat Indonesia.
Tinjauan Kriminologis Terhadap White Collar Crime … (Tan ) | 139
Sifat alami manusia juga merupakan sebuah faktor penyebab seseorang melakukan white collar crime. Pada  dasarnya  manusia  adalah  makhluk  yang  dilahirkan  tidak  sempurna.  Manusia memiliki  sifat  keserakahan,  sifat  keserakahan  ini  yang  menyebabkan  terjadinya  peningkatan white collar crime di Indonesia. Kejahatan konvensional yang biasanya dipengaruhi oleh faktor kebutuhan  dapat  lebih  mudah  diberantas  melalui  berbagai  kebijakan  untuk  pemenuhan kebutuhan seseorang. Namun apabila faktor pemicu kejahatan adalah keserakahan yang tinggi dalam diri seseorang maka white collar crime tidak dapat diberantas (Firdausi & Lestari, 2016). Sifat alami manusia lainnya yang menyebabkan terjadinya white collar crime adalah sifat dasar kepatuhan  terhadap  prestise.  Prestise  merupakan  reputasi  atau  pengaruh  yang  timbul  dari keberhasilan, prestasi, pangkat atau lainnya yang menguntungkan. Perbedaan presitise individu atau  kelompok  akan  mempengaruhi  kepatuhan  seseorang  terhadap  prestise  tersebut.  Sebuah experimen  yang  dilakukan  pada  tahun  1979  yang  dikenal  dengan  percobaan  Milgram  yang bertujuan  untuk  menemukan  faktor  yang  mempengaruhi  tingkat  kepatuhan  seseorang. Berdasarkan  hasil eksperimen  tersebut  tingkat  kepatuhan seseorang  dipengaruhi oleh  tingkat prestise  individu  atau  kelompok,  tanggung  jawab  dan  kedekatan  figur  otoritas (Mahfudhoh  & Rohmah, 2015). White  collar  crime dapat dengan  mudah  terjadi  apabila  terdapat  tekanan  dan perintah otoriter untuk melakukan hal-hal yang dapat merugikan masyarakat dan negara.
Bentuk  konkrit  dari  sebuah white  collar  crime yang  memenuhi  unsur  dan  faktor  penyebab terjadi white  collar  crime adalah  pada  kasus  korupsi,  penggelapan  dana,  peyuapan,  intervensi korporasi  dalam  proses  politik,  penyalahgunaan  kewenangan  politik  dan  lain  sebagainya (Supriyanta, 2007). Salah satu penghambat dan pendorong terjadinya white collar crime adalah pada aparat politik dan aparat penegak hukum yang turut serta dalam melakukan white collar crime. Lemahnya pengawasan dan pengendalian dalam sistem hukum di Indonesia merupakan celah bagi birokrasi dan korporasi dalam melakukan kejahatan. Dibutuhkan penegakan hukum yang berkeadilan dan yang memberi efek jera bagi pelaku white collar crime di Indonesia dalam memberantas white collar crime.
Hambatan  Indonesia  dalam  mewujudkan  kesejahteraan  bagi  rakyatnya  adalah  merajalelanya white collar crime di Indonesia. White collar crime dilakukan oleh kelompok yang berintelektual tinggi dan terpandang di masyarakat. White collar crime dan kejahatan konvensional memiliki perbedaan pada unsur dan faktor penyebab terjadinya kejahatan. Namun kedua jenis kejahatan tersebut secara umum mendatangkan kerugian bagi masyarakat dan negara. White collar crime apabila tidak segera di tindaki maka akan merugikan negara Indonesia dan memberikan kesan buruk terhadap Indonesia di mata Internasional.

## B. Upaya Yang Dapat Dilakukan Guna Mencegah Maraknya White Collar Crime
Masyarakat  pada  umumnya  sulit  untuk  mengidentifikasi  kejahatan-kejahatan  yang  tergolong white  collar  crime karena  kejahatan  ini  biasanya  dilakukan  dengan  terperinci  dengan  proses panjang dan terencana yang dilakukan secara diam-diam. Ketidaktahuan masyarakat akan white collar  crime menyebabkan  masyarakat  cenderung  tidak  memberikan  aksi  dan  reaksi  tertentu terhadap tindakan kejahatan tersebut. Sikap pasif yang berasal dari masyarakat menyebabkan ekosistem yang bersifat kriminogen dan vitktimogen. Sikap pasif masyarakat dan belum adanya tindakan penegakan hukum pada bidang politik dikarenakan sulit untuk mendeteksi tindakan, pelaku  dan  korban  pada white  collar  crime. Kerugian  yang  timbul  akibat white  collar  crime merupakan kerugian dalam skala besar serta sulit untuk ditentukan batasan-batasan kerugian yang diderita individu, masyarakat, lembaga/organisasi dan negara. Berbeda dengan kejahatan konvensional yang kerugiannya dirasakan secara langsung oleh korban, kerugian akibat white collar  crime tidak  dirasakan  secara  langsung  oleh  korban  sehingga  kadangkala  masyarakat cenderung mengabaikan kerugian tersebut karena berpandangan bahwa kejahatan konvesional menimbulkan kerugian yang lebih besar (Zakkir, 1994).
140 | Indonesian Journal of Criminal Law, Vol. 4, No. 1, Juni 2022
Joann  Miller  membagikan white  collar  crime menjadi  4  bagian,  yaitu  kejahatan  jabatan, kejahatan korporasi, kejahatan profesional, dan kejahatan professional (Syahdi Buamona, 2019). Keberagaman white collar crime mengartikan dibutuhkan berbagai upaya yang bersifat preventif guna untuk memberantas kejahatan di Indonesia. Upaya pencegahan terhadap white collar crime dapat  dilakukan  dengan  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  serta  meningkatkan  kerjasama antar  masyarakat,  pemerintah  dan  penegak  hukum.  Peningkatan  kesadaran  masyarakat  yang dimaksud  adalah  penanaman  nilai  moral  yang  bak  dan  sosialisasi  yang  didasari  fakta-fakta masyarakat. Peningkatan kesadaran masyarakat diperlukan karena salah satu faktor penyebab terjadinya white  collar  crime adalah  keserakahan  manusia.  Pembahasan  sebelumnya  telah dikemukan  bahwa  keserakahan  merupakan  sifat  dasar  manusia  yang  tidak  pernah  puas  akan yang  sudah  dimilikinya,  sehingga  diperlukan  peningkatan  kesadaran  masyarakat  akan bahayanya  keserakahan  yang  berlebih  yang  akan  mengakibatkan white  collar  crime. Peningkatan kesadaran masyarakat dapat dilakukan dengan salah satu program yaitu program pendidikan anti korupsi, suap dan gratifikasi yang bertujuan  untuk membentuk karakter dan mental  masyarakat  Indonesia  anti  korupsi  yang  nantinya  dapat  dibudayakannya  dalam kehidupan berbangsa (Widhiyaastuti & Ariawan, 2018).
Lain daripada itu dapat juga diberikan penghargaan kepada masyarakat yang turut serta dalam memberantas white  collar  crime (Ridwan,  2014) . Hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  7  Peraturan Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2000  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Peran  Serta  Masyarakat dalam  Penyelenggaraan  Negara,  yang  berbunyi “ setiap  orang,  organisasi  masyarakat,  lembaga swadaya  masyarakat,  yang  telah  berjasa  dalam  usaha  pencegahan  atau  pemberantasan  tindak pidana  korupsi,  berhak  mendapat  penghargaan ” . Penghargaan  yang  diberikan  kepada masyarakat  tersebut  merupakan  bukti  apresiasi  atas  turut  serta  dalam  memberantas white collar crime serta bukti keseriusan pemerintah dalam dalam memberantas white collar crime .
Upaya pencegahan selanjutnya adalah meningkatkan kerjasama antara masyarakat, pemerintah dan  aparat  penegak  hukum.  Kerjasama  yang  dimaksud  adalah  dilakukan  dalam  bentuk Blockchain.  Blockchain merupakan  sebuah  teknologi  sederhana  dimana  catatan  data  yang dikelola  oleh  sekelompok  komputer  yang  tidak  dimiliki  oleh  satu  lembaga  dimana  masing- masing  blok  data  ini  diamankan  dan  diikat  satu  sama  lain  menggunakan  prinsip  kriptografi. Keunggulan  dari blockchain adalah  ketidakadaan  otortitas  pusat.  Catatan  buku  besar  atas transaksi  dibagikan  dan  tidak  berubah  serta  bersifat  transparan  sehingga  semua  orang  dapat melihatnya.  Pada  konsep blockchain semua  entitas  bertanggung  jawab  atas  tindakan  mereka (Admin Barantum, 2019). Blockchain merupakan teknologi krusial dalam mendukung efisiensi dan  transparansi  penyelenggaraan  pemerintahan  Indonesia.  Penggunaan blockchain dapat membantu  Indonesia  dalam  melakukan  integrasi  data-data  dalam  jumlah  besar  tanpa  terjadi konflik kepentingan. Blockchain merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk kerjasama antar pihak seperti masyarakat, pemerintah dan penegak hukum (Budiansyah, 2020). Teknologi blockchain memberikan kejelasan informasi mengenai detail transaksi secara lengkap mulai dari nominal hingga tanggal transaksi dimana data tersebut dapat diakses oleh semua pihak karena sifatnya  yang  bersifat  transparan.  Penggunaan  teknologi blockchain di Indonesia  dapat mewujudkan  transparansi  penyelengaraan  pemerintah  sehingga  pengawasan  silang  antar masyarakat, pemerintah dan penegak hukum dapat terwujud dengan baik. Kerjasama yang baik antara  pihak  masyarakat,  pemerintah  dan  penegak  hukum  sangat  diperlukan  untuk menghindari terjadi white collar crime di Indonesia.
Indonesia membutuhkan sebuah upaya preventif yang berfungsi untuk menangani white collar crime secara  menyeluruh.  Namun  upaya  hukum  represif  juga  diperlukan  untuk  menangani kasus-kasus white collar crime yang sudah terjadi di Indonesia. Diperlukannya upaya preventif berupa peningkatan kesadaran masyarakat dan kerjasama antara masyarakat, pemerintah dan penegak hukum untuk menghindari serta mengurangi permasalahan-permasalahan white collar crime yang  sudah  muncul  dan  yang  akan  muncul  karena white  collar  crime akan  semakin
Tinjauan Kriminologis Terhadap White Collar Crime … (Tan ) | 141 bervariasi seiring dengan perkembangan zaman guna untuk membangun Indonesia yang lebih baik.

## SIMPULAN
Beralaskan  pada  hasil  pembahasan  dan  penelitian  yang  telah  dijabarkan  maka  terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik, yaitu: (1) White collar crime harus memenuhi unsur- unsur tindakan kesengajaan yang dilakukan adalah perbuatan melawan hukum; tindakan yang dilakukan  merugikan  masyarakat  dan  negara;  perbuatan  tersebut  dilarang  dalam  hukum pidana;  perbuatan  tersebut  diancam  dengan  hukuman;  perbuatan  tersebut  dilakukan  oleh orang-orang  tertentu  agar  dapat  dikategorikan  sebagai white  collar  crime. Sedangkan  faktor- faktor  penyebab  terjadinya white  collar  crime adalah  kerawanan  kondisi  sosial  ekonomi; penyelengaraan pemerintahan yang tidak transparan; penegakan hukum yang belum tegas dan efektif; dan manajemen dan pengawasan yang kurang baik; dan sifat bawaan manusia; (2) Upaya preventif merupakan upaya yang diperlukan guna untuk mencegah terjadinya white collar crime. Upaya  pencegahan  dapat  dilakukan  dengan  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  serta meningkatkan  kerjasama  antar  masyarakat,  pemerintah  dan  penegak  hukum.  Peningkatan kesadaran  masyarakat  dapat  dilakukan  melalui  program  pendidikan  serta  pemberian penghargaan  kepada  masyarakat.  Sedangkan  kerjasama  antar  masyarakat,  pemerintah  dan penegak  hukum  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  teknologi  baru  yaitu blockchain guna meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintah sehingga dapat dilakukan pengawasan oleh semua pihak.

## SARAN
Berdasarkan  uraian  diatas,  terdapat  beberapa  saran  dan  rekomendasi  yaitu  bahwa pemberantasan white collar crime harus dilakukan dengan efektif, efisien serta harus dilakukan sesegera mungkin untuk meminimalisir angka kasus white collar crime di Indonesia. Dibutuhkan kerjasama  silang  antara  pemerintah,  rakyat  dan  penegak  hukum  untuk  dilakukan  sosialiasi program  pendidikan  anti  korupsi  suap  dan  gratifikasi  guna  untuk  meningkatkan  kesadaran masyarakat  dan  lembaga  pemerintah  bahaya  akan  korupsi,  serta  penerapan  teknologi blockchain pada penyelenggaraan pemerintah  harus segera diterapkan agar masyarakat dapat melakukan pengawasan secara nyata setiap saat.

## DAFTAR BACAAN
Adi, Y. (2018). Contoh Kejahatan Kerah Putih yang Merugikan Masyarakat Luas . Hukamnas.Com. https://hukamnas.com/contoh-kejahatan-kerah-putih
Admin  Barantum.  (2019). Pengertian  Blockchain  Adalah  dan  Panduan  Lengkap  Blockchain! Barantum. https://www.barantum.com/blog/blockchain-adalah/
Bachtiar. (2018). Metode Penelitian Hukum (O. Yanto (ed.)). UNPAM PRESS.
Benuf,  K.,  &  Azhar,  M.  (2020).  Metodologi  Penelitian  Hukum  sebagai  Instrumen  Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Jurnal Gema Keadilan , 7 (1), 20 – 33.
Budiansyah,  A.  (2020). Mengintip  Eksistensi  Blockchain  di  Indonesia  dan  Peluangnya .  CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200227130233-37- 140844/mengintip-eksistensi-blockchain-di-indonesia-dan-peluangnya
Christiani,  W.  (2013).  Hukum  Sebagai  Norma  Sosial  Memiliki  Sifat  Mewajibkan. ADIL:  Jurnal Hukum , 4 (1), 150 – 167.
Dayan, R. M., Warman, E. H., & Kamello, T. H. (2008). Kejahatan Kerah Putih (White Collar Crime) Terhadap  Ilegal  Logging  di  Sumatera  Utara.  In Jurnal  Mercatoria:  Jurnal  Magister  Hukum
142 | Indonesian Journal of Criminal Law, Vol. 4, No. 1, Juni 2022
UMA (Vol. 1, Issue 1, pp. 11 – 23).
Dede, M., Sugandi, D., & Setiawan, I. (2019). Interaksi Spasial Kondisi Sosial-Ekonomi Terhadap Kerawanan Kejahatan Di Kota Bandung (Studi Kasus Sumur Bandung). Jambura Geoscience Review , 1 (2), 40 – 49. https://doi.org/10.34312/jgeosrev.v1i2.1756
Djanggih,  H.,  &  Qamar,  N.  (2018).  Penerapan  Teori-Teori  Kriminologi  dalam  Penanggulangan Kejahatan Siber [Implementation Of Criminological  Theories In Cyber Crime Prevention]. Pandecta: Research Law Journal , 13 (1), 10 – 23.
Eleanora, F. N. (2013). White Collar Crime Hukum dan Masyarakat. Forum Ilmiah , 10 (2), 242 – 251.
Firdausi,  F.,  &  Lestari,  A.  W.  (2016).  Eksistensi ‘ White  Collar  Crime ’ Di  Indonesia :  Kajian Kriminologi Menemukan Upaya Preventif. Reformasi , 6 (1), 85 – 97.
Fuady, M. (2013). Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum . Kencana.
Galih,  Y.  S.  (2015).  Kejahatan  Tingkat  Tinggi. Jurnal  Ilmiah  Galuh  Justisi , 3 (2),  257 – 270. https://doi.org/10.25157/jigj.v3i2.423
Gunawan, Y., & Kristian. (2020). the United Nations Convention Against Corruption ( Uncac ) Dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Issn 2656-7261. Res Nullius Law Journal , 2 (1), 8 – 34.
Henni,  M.  (2015).  Analisis  Yuridis  Normatif  Sinkronisasi  Peraturan  Daerah  Dengan  Hak  Asasi Manusia. Humanus , 14 (1), 80 – 91.
Ismail, D. E. (2012). The White Collar Crime (Suatu Tinjauan Kriminologis). Jurnal Inovasi , 9 (2),
1 – 6.
Lastiur, A. (2021). Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia: Koruptor Berulah | Kawan Hukum Indonesia . KawanHukum. https://kawanhukum.id/lemahnya-penegakan-hukum-di- indonesia-koruptor-berulah/
Mahfudhoh, S., & Rohmah, N. T. (2015). Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Penulisan Resep Sesuai  Formularium  (Factors  Affecting  The  Obedience  Of  Prescription  Writing  Based  On Formularium). Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia , 3 (1), 21 – 30.
Muchtar,  H.  (2010).  Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam  Penanggulangan  Kejahatan  di  Dunia
Perbankan. Jurnal Demokrasi , 9 (1), 1 – 24. http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/view/1412
Ramadhan, A. (2021). Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2020 Turun Jadi 37, Peringkat 102 di Dunia . Kompas.Com. https://nasional.kompas.com/read/2021/01/28/14120521/indeks-persepsi-korupsi- indonesia-pada-2020-turun-jadi-37-peringkat-102-di
Ridwan. (2014). Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat (The Efforts  Of  Corruption  Prevention  Through  Commuity  Participation). Kanun  Jurnal  Ilmu Hukum , 16 (3), 385 – 399.
Santoso,  M.  A.  (2011).  Kajian  Tentang  Manfaat  Penelitian  Hukum  Bagi  Pembangunan  Daerah. Yuriska Jurnal Ilmiah Hukum , 3 (2), 1 – 22.
Saputra, A. (2017). Ahli: First Travel Tipe White Collar Crime, Pelakunya Keren-keren . Detiknews. https://news.detik.com/berita/d-3606413/ahli-first-travel-tipe-white-collar-crime-
Tinjauan Kriminologis Terhadap White Collar Crime … (Tan ) | 143

## pelakunya-keren-keren
Septiana, N. O. (2019). Seorang Seniman Wanita Membiarkan Orang-orang Melakukan Apa Saja Pada  Tubuhnya  Selama  6  Jam,  Ini  yang  Didapatnya  -  Semua  Halaman  -  Intisari . Intisari.Grid.Id. https://intisari.grid.id/read/031752149/seorang-seniman-wanita- membiarkan-orang-orang-melakukan-apa-saja-pada-tubuhnya-selama-6-jam-ini-yang- didapatnya?page=all
Shanty,  L.  (2017).  Aspek  teori  hukum  dalam  KEJAHATAN  KORPORASI. Palar  |  Pakuan  Law ReviewPakuan Law Review , 3 (1), 56 – 72. https://doi.org/10.33751/.v3i1.401
Siahaan, N. H. (2019). Keberadaan Kerah  Putih  dibalik Kasus Pencucian Uang . Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan. https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/970/keberadaan-kerah-putih-dibalik-kasus- pencucian-uang.html
Soemodihardjo,  R.  D.  (2003).  Keterkaitan  White  Collar  Crime  Dengan  Corporate  Crime. Perspektif , 8 (2), 108 – 116. https://doi.org/10.30742/perspektif.v8i2.300
Suartini,  N.  W.,  &  Atu  Dewi,  A.  A.  I.  A.  (2019).  Aspek  Kriminologis  White  Collar  Crime  dalam Tindak Pidana Korupsi di BUMN. Journal Kertha Wicara , 8 (8), 1 – 16.
Supriyanta.  (2007).  Ruang  Lingkup  Kejahatan  Ekonomi. Jurnal  Ekonomi  Dan  Kewirausahaan , 7 (1), 42 – 52.
Syahdi Buamona. (2019). White Collar Crime (Kejahatan Kerah Putih) Dalam Penegakan Hukum Pidana. Madani Legal Review , 3 (1), 28 – 38. https://doi.org/10.31850/malrev.v3i1.343
Widhiyaastuti, I. G. A. A. D., & Ariawan, I. G. K. (2018). Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda Untuk  Berperilaku  Anti  Koruptif  Melalui  Pendidikan  Anti  Korupsi. Acta  Comitas;  Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan , 3 (1), 17 – 25.
Yuliani,  W.  (2018).  Metode  Penelitian  Deskriptif  Kualitatif  Dalam  Perspektif  Bimbingan  dan Konseling. Quanta , 2 (2), 83 – 91. https://doi.org/10.22460/q.v1i1p1-10.497
Yuningsih,  H.  (2011).  Faktor-Faktor  Yang  Mendorong  Terjadinya  White  Collar  Crime  Di Indonesia. Simbur Cahaya Majalah Ilmiah Fakultas Hukum UNSRI , 16 (44), 2407 – 2420.
Zakkir, M. (1994). Penyelesaian Kejahatan yang Termasuk “ White Collar Crime. ” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM , 1 (2), 44 – 52. https://doi.org/10.20885/iustum.vol1.iss2.art6
Zulherawan,  M.  (2019).  Tindak  Kejahatan  Korupsi  White  Colar  Crime  Model  Trend  Dan Penyebabnya. Sisi Lain Realita , 4 (1), 55 – 69.