## STATUS KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH HASIL REKLAMASI OLEH SUBJEK HUKUM ASING
Yosua Simon Suganda Universitas Parahyangan Email : simon.yosuaa@gmail.com

## ABSTRACT
Rapid population  growth that is  not  accompanied by an increase in  land area can  cause major problems in the long run, such as high land prices. Therefore, reclamation needs to be  done  in  order  to  help  the  community  to  own  land  at  an  affordable  price.  However, reclamation cannot be done without following the terms and conditions of the government. This paper is made so that we can find out who has the right to do reclamation, what legal subjects  can  do  reclamation.  This  writing  uses  normative  juridical  research  approaches and  qualitative  juridical  analysis  methods.  By  following  all  legal  requirements  of  legal subjects  persons  and  entities  can  carry  out  reclamation,  both  local  and  foreign  legal subjects
Keywords: Reclamation, land rights, legal subjects

## I. PENDAHULUAN
Tanah  merupakan  kebutuhan  dasar  manusia  yang  menjadi  salah  satu  kebutuhan primer  untuk  menunjang  kehidupan  manusia  itu  sendiri.  Dari  tanah  manusia  dapat membangun  tempat  tinggal  untuk  ia  tempati  sebagai  tempat  berlindung,  bertahan  hidup dan  melanjutkan  kehidupannya.  Negara  juga  menyadari  bahwa  tanah  adalah  unsur  yang sangat  penting  dalam  kehidupan  masyarakat  dan  perlu  mendapat  perhatian  khusus.  Maka dari  itu  di  dalam  Pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  1945  (UUD  45)  diatur  bahwa bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Begitu  krusialnya  tanah  bagi kehidupan  manusia  sehingga  negara  harus  turut  serta  mengatur  hal  tersebut  agar  tercipta kemakmuran bagi semua masyarakat.
Pasal  33 ayat  (3) UUD 45 mengatur bahwa negara sebagai  pihak yang menguasai tanah, namun belum tentu negara juga sebagai pihak yang memiliki atau menguasai tanah tersebut.  Untuk  memiliki  atau  menguasai  tanah,  masyarakat  dapat  mengajukan permohonan hak atas tanah kepada negara atau pihak yang memiliki atau menguasai tanah. Pengatauran  terkait  hak  atas  tanah  ini  diatur  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  tahun
1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok  Pokok  Agraria  (UUPA).  Hak  atas  tanah  terdiri  dari hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak  memungut  hasil  hutan  dan  hak-hak  lain.  Tiap-tiap  hak  atas  tanah  memiliki karakteristik  yang  berbeda,  seperti  jangka  waktu  diberikannya  hak,  peruntukan  tanah, subjek hak atas tanah dan lain-lain.
Sering  dengan  pertumbuhan  penduduk  yang  semakin  lama  semakin  bertambah banyak, kebutuhan akan tanah juga semakin meningkat, sedangkan jumlah tanah yang ada tidak  bertambah.  Jumlah  penduduk  di  Indonesia  pada  tahun  1980  kurang  lebih  sebanyak 147  juta  penduduk,  sedangkan  di  tahun  2022  jumlah  penduduk  diperkirakan  sudah mencapai  275  juta  penduduk.  Pertambahan  jumlah  penduduk  yang  signifikan  dibarengi dengan  jumlah  tanah  yang  tidak  bertambah  akan  menyebabkan  kelangkaan  tanah  yang pada akhirnya berdampak pada tingginya harga tanah jauh di atas kemampuan masyarakat. Kelangkaan  jumlah  tanah  yang  tersedia  serta  tingginya  harga  tanah  dapat  mengancam tingkat  kesejahteraan  masyarakat  di  kelas  bawah  untuk  mempunyai  tempat  tinggal  yang layak.
Salah  satu  cara  mengatasi  permasalahan  masyarakat  terhadap  keterbatasan  lahan adalah  dengan  melakukan  reklamasi.  Berdasarkan  Pasal  1  angka  23  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007 tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  (UU  1  tahun  2014),  definisi reklamasi  adalah  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  setiap  orang  dalam  rangka  meningkatkan sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan pengurugan, pengeringan lahan atau drainase. Pada dasarnya tujuan reklamasi adalah menciptakan lahan baru,  baik  itu  untuk  tujuan  tempat  tinggal,  komersial,  industri  dan  lain-lain.  Dalam pandangan  perencanaan  kota,  reklamasi  juga  dapat  dikategorikan  sebagai  salah  satu langkah pemekaran kota.
Di  Indonesia  sendiri  reklamasi  sudah  mulai  dilakukan  sejak  zaman  Presiden Soeharto di tahun 1995. Hal tersebut ditegaskan dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor  52  Tahun  19995  tentang  Reklamasi  Pantai  Utara  dan  Peraturan  Daerah  Nomor  8 Tahun 1995. Rencana tersebut kemudian dilanjutkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Presiden  Nomor  122  Tahun  2012  tentang  reklamasi  di wilayah  pesisir  dan  Pulau-Pulau  kecil.  Namun  demikian,  perjalanan  panjang  upaya
pembangunan  proyek  reklamasi  terhenti  di  era  Gubernur  Anies  Baswedan  dengan dicabutnya  izin  pembangunan  pada  26  September  2018  berdasarkan  verifikasi  Badan Koordinasi  Pengelolaan  Reklamasi  Pantai  Utara  Jakarta  yang  dibentuk  melalui  Peraturan Gubernur  Nomor  58  Tahun  2014.  Dari  rencana  17  pulau  yang  akan  dibangun  hanya  4 pulau yang pada akhirnya selesai dibangun.
Reklamasi  tidak  dapat  dilakukan  tanpa  perencanaan  yang  matang,  banyak ketentuan  dan  tahapan  yang  harus  dilakukan  terlebih  dahulu  untuk  dapat  melakukan reklamasi. Contoh ketentuan seperti subjek hukum yang dapat melakukan reklamasi, orang perorangan  atau  korporasi,  kemudian  status  kewarganegaraan  subjek  hukum  tersebut, warga  negara  indonesia  atau  warga  negara  asing  yang  dapat  melakukan  reklamasi.  Maka dari  itu,  pada  tulisan  kali  ini  akan  dibahas  mengenai  apakah  subjek  hukum  asing  dapat melakukan kegiatan reklamasi.

## II. IDENTIFIKASI MASALAH
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas  maka  akan  dibuat  tulisan  dengan  rumusan masalah  sebagai  berikut:  Apakah  Subjek  Hukum  Asing  Dapat  Melakukan  Kegiatan Reklamasi?

## III. METODE
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif sehingga berfokus pada  mencari  jawaban  terhadap  inti  permasalahan  dengan  mengumpulkan  data  sekunder, menganalisis  data  tersebut  dan  mendapatkan  kesimpulan  berdasarkan  data  terhadap  inti permasalahan.  Data  sekunder  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  sebagian  besar adalah  peraturan  perundang-undangan,  antara  lain  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 dan  lain-lain  untuk  mendapatkan  jawaban  mengenai  inti  permasalahan.  Metode  analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis kualitatif dengan alat analisis silogisme hukum yang dibangun secara deduktif yaitu dari umum ke khusus. Di dalam penelitian ini akan  dimulai  dari  menjelaskan  apa  itu  reklamasi  dan  hak-hak  yang  terkait  dengan reklamasi,  kemudian  ditelaah  lebih  khusus  subjek  hukum  yang  berhak  untuk  melakukan reklamasi.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Reklamasi  di  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  di  Indonesia  relatif  semakin dibutuhkan  di  masa  yang  akan  datang  untuk  memenuhi  kebutuhan  ruang  yang  muncul karena  pertumbuhan  ekonomi  dan  kenaikan  paras  laut 1 .  Sebelum  pelaksanaan  reklamasi secara  besar  dilakukan  pada  tahun  1995,  di  tahun  1980  reklamasi  skala  kecil  sudah dilakukan di Ambon khususnya di wilayah Pantai Mardika. Selain itu juga ada reklamasi di wilayah jakarta utara yaitu Ancol, Pluit dan Pantai Indah Kapuk. Pada era tahun 1980-1990 tercatat  reklamasi  relatif  banyak  dilakukan  diberbagai  kota  di  Indonesia  diantaranya, Manado,  Makassar,  Ternate,  Surabaya,  Tangerang  dan  Denpasar 2 .  Peraturan  yang mengatur terkait reklamasi setingkat undang-undang yang pertama baru ada di tahun 2007 yaitu  Undang  Undang  Nomor  27  Tahun  2007  tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan Pulau-Pulau  Kecil  yang  sekarang  sudah  dirubah  dengan  Undang  Nomor  1  Tahun  2014 Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007  tentang  Pengelolaan Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil.  Sebelum  tahun  2007  hanya  ada  peraturan  terkait kegiatan  reklamasi  tertentu  seperti  Peraturan  Presiden  Nomor  73  Tahun  1995  tentang Reklamasi Pantai Kapuk Naga Tangerang. Selain itu terdapat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum  Nomor  40/PRT/M/2007  tentang  Pedoman  Perencanaan  Tata  Ruang  Kawasan Reklamasi Pantai.
Pelaksanaan  reklamasi  harus  dilakukan  secara  cermat  karena  bisa  berdampak negatif terhadap lingkungan dan kehidupan disekitarnya. Sebagai contoh, reklamasi Pulau Serangan  di  timur  Kota  Denpasar  menjadi  isu  karena  kerusakan  lingkungan  yang  cukup parah. Reklamasi Serangan menyebabkan ombak meninggi dan berbelok menerjang Pulau Pudut  di  Teluk  Benoa,  sehingga  Pulau  Pudut  mengecil  karena  abrasi 3 .  Undang-Undang Nomor  27  Tahun  2007  menekankan  kegiatan  reklamasi  yang  memperhatikan  aspek ekonomi,  aspek sosial  dan  aspek lingkungan. Pasal  34 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007  beserta  peraturan  pelaksananya  di  Pasal  30  Peraturan  Presiden  Nomor  122  Tahun 2012 mengatur bahwa reklamasi wajib menjaga dan memperhatikan:
1. Keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat;
1 Iqbal Suhaemi Gultom, Puguh Wahyu Widodo, Untung, Reklamasi di Indonesia, Direktorat Jasa Kelautan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2019, hlm. 4.
2 Kalalo, FP, Implikasi Hukum Kebijakan Reklamasi Pantai dan Laut di Indonesia 2009
3 I  Gusti  Agung  Ayu  Kade  Galuh,  Media  Sosial  Sebagai  Gerakan  Bali  Tolak  Reklamasi,  Jurnal  Ilmu Komunikasi, Volume 13, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 75.
Untuk  menjaga  keberlanjutan  dan  penghidupan  masyarakat  maka  reklamasi wajib  memberikan  akses  pada  masyarakat  menuju  pantai,  mempertahankan mata  pencaharian  yang  bersumber  dari  kelautan  dan  perikanan,  memberi kompensasi dan memberdayakan masyarakat terdampak;
2. Keseimbangan  antara  kepentingan  pemanfaatan  dan  kepentingan  pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil;
Untuk mencapai kesimbangan tersebut, reklamasi wajib meminimalkan dampak oseanografi,  batimetri,  keseimbangan  pantai,  kualitas  air  dan  tidak mendegradasi ekosistem pesisir; dan
3. Persyaratan  teknis  pengambilan,  pengerukan  dan  penimbunan  material  dalam reklamasi yaitu:
a. Tidak  mengakibatkan  pencemaran  lingkungan  hidup,  merusak ekosistem, semburan lumpur ( mud explosion ), gelombang lumpur ( mud wave ),  bencana  pesisir  serta  mematikan  keberlanjutan  kehidupan  dan penghidupan masyarakat;
b. Menggunakan  material  tanah  dominan  pasir  dan  tidak  mengandung bahan berbahaya dan beracun:
c. Metode pengambilan material timbunan di darat dapat menggunakan:
1. Peledakan untuk material batuan; dan/atau
2. Peralatan mekanik untuk material batuan dan tanah
d. Metode  pengerukan  material  timbunan  di  perairan  dilakukan  dengan menggunakan kapal sesuai jenis dan kepadatan material; dan
e. Metode penimbunan material dilakukan dengan:
1. Mengangkut  material  dengan dumptruck, dituangkan  di  lokasi reklamasi,  dihamparkan  dengan bulldozer dan  diratakan  dengan grader , setelah itu dipadatkan untuk lokasi sumber material di darat;
2. Mengangkut  material  dengan  kapal,  ditebarkan  dengan  cara penyemprotan lapis demi lapis dan dipadatkan untuk  lokasi sumber material di perairan; dan
3. Menggunakan  kantong  pasir  ( sand  bag )  dan silt  barricade untuk mencegah pencemaran lingkungan laut.
Selain itu, di dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  17  Tahun  2016  tentang  Penataan Pertanahan  di  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  diatur  mengenai  ketentuan pemberian hak atas tanah terhadap tanah reklamasi yaitu:
1. Memenuhi ketentuan perijinan dari pemerintah dan pemerintah daerah;
2. Dilengkapi dengan dokumen lingkungan dari lembaga pemerintah terkait;
3. Penggunaan  dan  pemanfaatannya  sesuai  dengan  arahan  peruntukannya dalam  rencana  tata  ruang  wilayah  provinsi  atau  kabupaten  /  kota  atau rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
4. Menjaga  keberlanjutan  kehidupan  dan  penghidupan  nelayan  dan masyarakat;
5. Menjaga  kesimbangan  antara  kepentingan  pemanfaatan  dan  kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
6. Memenuhi  persyaratan  teknis  pengambilan,  pengerukan  dan  penimbunan material.
Tanah reklamasi sebagaimana dimaksud di atas meliputi pesisir laut buatan, tepian  sungai  buatan,  tepian  danau  buatan  dan  pulau  buatan.  Ekosistem  buatan adalah 4 ekosistem yang dibuat oleh manusia. Contohnya, sawah, kebun, waduk dan akuarium,  komponen  penyusun  ekosistem  dapat  dibedakan  mejadi  dua  macam yaitu komponen biotik yaitu bagian dari suatu ekosistem yang terdiri atas makhluk hidup  dan  komponen  abiotik  yaitu  bagian  dari  suatu  ekosistem  yang  terdiri  dari makhluk tak hidup.
Pelaksanaan  reklamasi  tidak  bisa  dilakukan  tanpa  mencari  tahu  lebih  jauh mengenai status tanah reklamasi tersebut, siapa subjek hukum yang dapat menjadi pemilik  atas  tanah  reklamasi  tersebut.  Pasal  12  Peraturan  Pemerintah  Nomor  16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah menyatakan bahwa:
“tanah  yang  berasal  dari  tanah  timbul  atau  hasil  reklamasi  di  wilayah perairan  pantai,  pasang  surut,  rawa,  danau  dan  bekas  sungai  dikuasai langsung oleh negara”.
4 Netty  Demak  H.  Sitanggang,  Yulistiana,  “ Peningkatan  Hasil  Belajar  Ekosistem  Melalui  Penggunaan Laboratorium Alam ”, Jurnal Formatif 5 (2), 2015, hlm. 159
Kemudian,  berdasarkan  Penjelasan  Pasal  12  Peraturan  Pemerintah  Nomor 16  Tahun  2004  tentang  Penatagunaan  Tanah  disebutkan  bahwa  reklamasi  adalah pengurukan  wilayah  perairan  guna  memperluas  ruang  daratan,  penggunaan  dan pemanfaatan tanahnya harus sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional  memberikan  definisi  rencana  tata  ruang  wilayah  nasional  adalah  arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara.
Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan,  Hak  atas  Tanah,  Satuan  Rumah  Susun,  dan  Pendaftaran  Tanah menjelaskan, tanah negara adalah tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah,  bukan  tanah  wakaf,  bukan  tanah  ulayat  dan/atau  bukan  merupakan  aset barang  milik  negara/barang  milik  daerah.  Tanah  negara  menunjukan  suatu  status hubungan hukum tertentu antara objek dan subjeknya yang dalam konteks ini lebih kepada  hubungan  kepemilikan  atau  kepunyaan  antara  subjek  dan  objek  yang bersangkutan 5 . Surat Edaran Kepada Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-1293 Tahun  1996  tentang  Penertiban  Status  Tanah  Timbul  dan  Tanah  Reklamasi  juga menegaskan  bahwa  tanah  reklamasi  adalah  tanah  yang  dikuasai  oleh  negara  dan pengaturannya  dilaksanakan  oleh  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan Pertanahan  Nasional.  Pihak  yang  melakukan  reklamasi  dapat  diberikan  prioritas pertama untuk mengajukan permohonan hak atas tanah reklamasi tersebut. Pasal 1 huruf  a  Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  1953  tentang  Penguasaan  Tanah- Tanah  Negara  menyatakan  bahwa  tanah  yang  dikuasai  penuh  oleh  negara  disebut tanah  negara.  Dari  beberapa  ketentuan  di  atas  diketahui  secara  jelas  bahwa  status penguasaan tanah reklamasi ada pada negara. Ruang lingkup tanah negara meliputi:
1. Tanah-tanah yang diserahkan secara sukarela oleh pemiliknya;
2. Tanah-tanah hak yang berakhir jangka waktunya dan tidak diperpanjang lagi;
3. Tanah-tanah yang pemegang haknya meninggal dunia tanpa ahli waris;
4. Tanah-tanah yang ditelantarkan; dan
5 Dayat  Limbong,  Tanah  Negara,  “ Tanah  terlantar  dan  Penertibannya ”,  Jurnal  Mercatoria  Volume  10, Nomor 1, Juni 2017, hlm. 3
5. Tanah-tanah yang diambil untuk kepentingan umum 6 .
Tanah  negara  yang  notabenenya  dikuasai  oleh  negara  dapat  diberikan  hak atas tanah kepada subjek hukum yang mengajukan permohonan hak atas tanah atas tanah negara tersebut. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah mengatur bahwa tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara merupakan  seluruh  bidang  tanah  di  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak oleh pihak lain. Kemudian di dalam Pasal 2 ayat  (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang  Hak Pengelolaan, Hak  Atas  Tanah,  Satuan  Rumah  Susun  dan  Pendaftaran  Tanah  mengatur  bahwa tanah  negara  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  oleh  negara  dapat memberikannya  kepada  perorangan  atau  badan  hukum  dengan  sesuatu  Hak  Atas Tanah sesuai dengan peruntukannya dan keperluannya atau memberikannya dengan Hak  Pengelolaan.  Tanah  negara  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  Peraturan Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2021  tentang  Hak  Pengelolaan,  Hak  Atas  Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah meliputi:
1. Tanah yang ditetapkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah;
2. Tanah reklamasi;
3. Tanah timbul;
4. Tanah yang berasal dari pelepasan/penyerahan hak;
5. Tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan;
6. Tanah terlantar;
7. Tanah  hak  yang  berakhir  jangka  waktunya  serta  tidak  dimohon  perpanjangan dan/atau pembaruan;
8. Tanah  hak  yang  jangka  waktunya  berakhir  dan  karena  kebijakan  Pemerintah Pusat tidak dapat diperpanjang; dan
9. Tanah yang sejak semula berstatus tanah negara.
Pasal  2  ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  18  Tahun  2021  tentang  Tata  Cara  Penetapan  Hak
6 Maria  S.  W.  Sumardjono,  “ Kebijakan  Pertanahan  Antara  Regulasi  dan  Implementasi ”,  Penerbit  Buku Kompas, Jakarta, 2001, hlm. 62.
Pengelolaan dan Hak Atas Tanah mengatur bahwa penetapan Hak Pengelolaan dan penetapan  Hak  Atas  Tanah  berupa  pemberian  Hak  Milik,  Hak  Guna  Usaha,  Hak Guna  Bangunan  dan  Hak  Pakai  di  atas  Tanah  Negara  atau  Hak  Pengelolaan dilakukan  oleh  menteri.  Pemberian  hak  tersebut  dituangkan  dalam  bentuk keputusan  yang  diberikan  secara  individual  atau  kolektif/umum.  Menteri  dapat melimpahkan  kewenangan  pemberian  hak  secara  individual  atau  pemberian  hak secara  kolektif  kepada  Kepala  Kantor  Wilayah,  Kepala  Kantor  Pertanahan  atau pejabat  yang  ditunjuk.  Pemohon  dalam  mengajukan  permohonan  hak  atas  tanah harus  menguasai  tanah  yang  dimohon  yang  dibuktikan  dengan  data  fisik  dan  data yuridis.  Data  fisik  adalah  data  keterangan  mengenai  letak,  batas  dan  luas  bidang tanah,  sedangkan  data  yuridis  adalah  keterangan  mengenai  status  hukum  bidang tanah,  pemegang  hak  serta  beban  lain  yang  membebaninya 7 .  Dalam  hal  terdapat permohonan  hak  atas  tanah,  maka  akan  dilakukan  pemeriksaan  tanah  oleh  panitia pemeriksa tanah atau tim penelitian tanah atau petugas yang ditunjuk.
Lebih lanjut, Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah  menegaskan  bahwa  tanah  reklamasi  dapat  diberikan  Hak  Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah dengan syarat telah mendapat izin reklamasi.  Kemudian di dalam Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah  dan  setiap  orang  yang  akan  melaksanakan  reklamasi  wajib  memiliki  izin lokasi  dan  izin  pelaksanaan  reklamasi.  Pengertian  izin  pelaksanaan  reklamasi dilihat  dari  Pasal  1  angka  24  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Nomor 25/PERMEN-KP/2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau  Kecil  adalah  izin  yang  diterbitkan  untuk  melakukan  kegiatan  atau konstruksi reklamasi. Izin Pelaksanaan reklamasi diberikan selama lima tahun dan dapat  diperpanjang  maksimal  lima  tahun 8 .  Pasal  16  ayat  (1)  Peraturan  Presiden Nomor  122  Tahun  2012  tentang  Reklamasi  di  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau Kecil  menegaskan  bahwa  untuk  memperoleh  izin  lokasi  dan  izin  pelaksanaan
7 Urip Santoso, “ Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah” , Kencana Prenamedia Grup, 2010, hlm. 14.
8 Antik Bintari, Talolo Muara,  “ Manajemen Konflik Penyelesaian Kasus Reklamasi Pulau G Pantai Utara Jakarta ”, Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 4, No. 1, April 2018, hlm. 126.
reklamasi,  pemerintah,  pemerintah  daerah  dan  setiap  orang  wajib  terlebih  dahulu mengajukan  permohonan  kepada  menteri,  gubernur  atau  bupati/walikota.  Menteri memberikan  izin  lokasi  dan  izin  pelaksanaan  reklamasi  pada  kawasan  strategis nasional  tertentu,  kegiatan  reklamasi  lintas  provinsi  dan  kegiatan  reklamasi  di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah. Gubernur dan bupati/walikota memberikan  izin  lokasi  dan  izin  pelaksanaan  reklamasi  dalam  wilayah  sesuai kewenangannya dan kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah daerah.
Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah mengatur mengenai:
1. Dalam hal izin reklamasi diberikan kepada instansi pemerintah pusat, badan usaha  milik  negara/badan  usaha  milik  daerah,  badan  hukum  milik negara/badan  hukum  milik  daerah,  badan  bank  tanah,  badan  hukum  yang ditunjuk  oleh  pemerintah  pusat,  tanah  reklamasi  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  diberikan  hak  pengelolaan  atau  hak  atas  tanah  dengan mempertimbangkan syarat sebagai subjek hak.
2. Dalam hal izin reklamasi diberikan kepada badan hukum atau perseorangan, tanah  reklamasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diberikan  hak  atas tanah dan/atau hak pengelolaan dengan ketentuan:
a. Untuk pemegang izin reklamasi, diberikan hak atas tanah/hak atas tanah di atas hak pengelolaan.
b. Untuk pemerintah pusat  atau pemerintah daerah  yang memberikan izin reklamasi,  diberikan  hak  pengelolaan,  berdasarkan  perjanjian  antara pihak  yang  mendapat  izin  reklamasi  dengan  pemerintah  pusat  atau pemerintah daerah serta mempertimbangkan ketentuan tata ruang.
Dalam hal kegiatan reklamasi dilakukan tanpa izin reklamasi, maka pejabat yang  berwenang  memberikan  izin  reklamasi  melakukan  penelitian  secara  teknis maupun  tata  ruang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan. Apabila penelitian tersebut:
1. Telah memenuhi syarat, tanah hasil reklamasi menjadi tanah yang dikuasai langsung  oleh  negara  dan  penggunaan,  pemanfaatan  dan  pemilikan selanjutnya menjadi kewenangan menteri.
2. Tidak  memenuhi  syarat,  tanah  hasil  reklamasi  dapat  dikembalikan  seperti keadaan  semula  oleh  pihak  yang  melakukan  reklamasi  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan mengenai izin reklamasi.
Dari pemaparan di atas dapat kita pahami bahwa reklamasi adalah kegiatan untuk meningkatkan sumber daya suatu lahan yang dikuasai oleh negara. hak atas tanah  reklamasi  yang  dikuasai  oleh  negara  dapat  diberikan  kepada,  baik  subjek hukum  perseorangan  maupun  subjek  hukum  badan  dengan  mengajukan permohonan dengan mendapat izin reklamasi terlebih dahulu. Permohonan hak atas tanah terhadap  tanah reklamasi tidak hanya dapat dimohonkan oleh subjek hukum di  Indonesia,  namun  juga  dapat  dimohonkan  oleh  subjek  hukum  asing,  baik  itu subjek  hukum  orang  perorangan  maupun  subjek  hukum  badan.  Belum  ada peraturan  atau  teori  yang  mengatur  secara  spesifik  apa  itu  subjek  hukum  asing, untuk  sedikit  memahami  hal  tersebut  dapat  kita  lihat  di  dalam  Pasal  1  angka  8 Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal  yaitu,  modal asing  adalah  modal  yang  dimiliki  oleh  negara  asing,  perseorangan  warga  negara asing,  badan  usaha  asing,  badan  hukum  asing  dan/atau  badan  hukum  Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Dari ketentuan ini dapat  dipahami  bahwa,  dalam  hak  subjek  hukum  badan,  kita  dapat  menentukan bahwa  badan  tersebut  dapat  disebut  asing  dengan  melihat  komposisi  modal  yang dimiliki  subjek  hukum  badan  tersebut.  Sedangkan  dalam  hal  subjek  hukum  orang perseorangan dapat dilakukan dengan melihat kewarganegaraan orang tersebut.
Lebih  lanjut,  Menurut  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria,  untuk  subjek  hukum  perseorangan  dan subjek  hukum  badan  asing  hanya  dapat  memperoleh  hak  atas  tanah  berupa  hak pakai  atau  hak  sewa.  Hak  pakai  adalah  hak  untuk  menggunakan  dan/atau memungut  hasil  dari  tanah  yang  dikuasai  langsung  oleh  negara  atau  tanah  milik orang lain. Hak sewa  adalah hak yang dipunyai  seseorang atau badan hukum  atas tanah  yang  memberikan  wewenang  kepada  pemegangnya  untuk  mempergunakan
tanah  milik  orang  lain  untuk  keperluan  bangunan  dengan  membayar  kepada pemiliknya  dengan  sejumlah  uang  sewa.  Kemudian  di  dalam  Pasal  26A  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun  2007  tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil menegaskan  bahwa  pemanfaatan  pulau-pulau  kecil  dan  pemanfaatan  perairan  di sekitarnya  dalam  rangka  penanaman  modal  asing  harus  mendapat  izin  menteri. Penanaman  modal  tersebut  harus  mengutamakan  kepentingan  nasional.  Izin menteri  yang  disebutkan  di  atas  diberikan  kepada  pemohon  setelah  mendapat rekomendasi dari bupati / atau walikota. Izin tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas;
2. Menjamin akses publik;
3. Belum ada pemanfaatan oleh masyarakat lokal;
4. Tidak berpenduduk;
5. Bekerja sama dengan peserta indonesia;
6. Melakukan pengalihan saham secara bertahap kepada peserta indonesia;
7. Melakukan alih teknologi; dan
8. Memperhatikan aspek ekologi, sosial dan ekonomi pada luasan lahan.

## V. PENUTUP

## A. Simpulan
1. Semakin pesatnya jumlah pertumbuhan masyarakat yang tidak diiringi dengan pertumbuhan jumlah tanah membuat semakin sedikit lahan yang tersedia yang pada  akhirnya  menyebabkan  tingginya  harga  tanah.  Salah  satu  cara menanggulangi  hal  ini  adalah  dengan  melakukan  reklamasi.  Reklamasi  harus dilakukan dengan sangat cermat karena apabila dilakukan secara sembarangan dapat  merusak  lingkungan  alam  dan  penghidupan  masyarakat  sekitar  daerah reklamasi  tersebut.  Pemerintah  memberikan  syarat  dan  ketentuan  yang  tegas terhadap pihak-pihak yang ingin melakukan reklamasi. Tanah reklamasi sendiri memiliki  status  dikuasai  oleh  negara,  namun  bukan  dimiliki  oleh  negara. Negara  dapat  memberikan  hak  atas  tanah  terhadap  pihak-pihak  yang
mengajukan  permohonan  untuk  mendapatkan  hak  atas  tanah  terhadap  tanah reklamasi tersebut, baik  itu subjek hukum orang perseorangan maupun subjek hukum badan badan. Untuk mendapat hak atas tanah terhadap tanah reklamasi pihak  pemohon  harus  sudah  mendapat  izin  reklamasi.  Tidak  hanya  subjek hukum  indonsia,  subjek  hukum  asing  juga  berhak  untuk  memiliki  hak  atas tanah  atas  tanah  reklamasi,  namun  sebatas  hak  pakai  dan  hak  sewa  setelah mendapat izin menteri.

## B. Saran
1. Upaya  reklamasi  pada  dasarnya  memiliki  tujuan  yang  baik  yaitu  untuk memenuhi  kebutuhan  masyarakat  atas  tanah  yang  semakin  lama  semakin terbatas.  Namun  demikian,  pelaksanaan  reklamasi  tersebut  harus  dilakukan dengan  integritas  yang  tinggi  dan  tujuan  yang  jelas  tanpa  intervensi  pihak- pihak hanya mencari keuntungan semata. Pemerintah sudah memberikan syarat dan ketentuan untuk dapat melakukan reklamasi dengan sangat ketat dari mulai perencanaan  sampai  pelaksanaannya  karena  apabila  tidak  dilakukan  dengan cermat  akan  mencelakakan  lingkungan  sekitar.  Maka  dari  itu,  sangat  penting untuk pemerintah hanya memberikan izin reklamasi terhadap pihak-pihak yang memiliki  integritas  dalam  melakukan  reklamasi,  baik  itu  subjek  hukum Indonesia maupun asing.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku
FP,  Kalalo,  Implikasi  Hukum  Kebijakan  Reklamasi  Pantai  dan  Laut  di  Indonesia,
2009.
Sumardjono,  Maria  S.  W.  Kebijakan  Pertanahan  Antara  Regulasi  dan Implementasi, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2001.
Santoso,  Urip,  Pendaftaran  dan  Peralihan  Hak  atas  Tanah,  Kencana  Prenamedia Grup, 2010.
Suhaemi  Gultom,Iqbal.  Wahyu  Widodo,  Puguh.  Untung,  Reklamasi  di  Indonesia, Direktorat  Jasa  Kelautan,  Direktorat  Jenderal  Pengelolaan  Ruang  Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2019.

## 2. Jurnal
Ayu  Kade  Galuh,  I  Gusti  Agung,  Media  Sosial  Sebagai  Gerakan  Bali  Tolak Reklamasi, Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 13, Nomor 1, Juni 2016. Bintari, Antik. Muara, Talolo, Manajemen Konflik Penyelesaian Kasus Reklamasi Pulau G Pantai Utara Jakarta, Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 4, No. 1, April 2018.
Limbong,  Dayat,  Tanah  Negara,  Tanah  terlantar  dan  Penertibannya,  Jurnal Mercatoria Volume 10, Nomor 1, Juni 2017.
Sitanggang,  Netty  Demak  H.  Yulistiana,  Peningkatan  Hasil  Belajar  Ekosistem
Melalui Penggunaan Laboratorium Alam, Jurnal Formatif 5 (2), 2015.
3. Undang-Undang
• Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
• Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  27  Tahun  2007  tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan Pulau-Pulau Kecil.
• Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007  tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
• Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
• Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2021  tentang  Hak  Pengelolaan,  Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
• Peraturan  Pemerintah  Nomor  26  Tahun  2008  tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah Nasional.
• Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.
• Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara.
• Peraturan  Presiden  Nomor  122  Tahun  2012  tentang  Reklamasi  di  Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
• Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.
• Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Nomor  25/PERMEN-KP/2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
• Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang  /  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Nomor  17  Tahun  2016  tentang  Penataan  Pertanahan  di  Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.