## ANALISIS RASIO UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
Rati Pundissing 1 , Chrismesi Pagiu 2
Universitas Kristen Indonesia Toraja 1,2
ratihpundissing@gmail.com
e-ISSN 2715-7474 p-ISSN 2715-9892

## Informasi Artikel
Tanggal masuk 10 April 2021 Tanggal  revisi 15 Juni 2021 Tanggal diterima 28 Juni 2021
Kata Kunci: Kinerja Keuangan 1 Keuangan Daerah 2 Rasio Kinerja Keuangan Daerah 3
Abstrak: Tujuan  penelitian  kuantitatif  ini  adalah  untuk  mengetahui kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  Kabupaten  Toraja  Utara.  Data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  Laporan  Realisasi  APBD Pemerintah Daerah yang diperoleh dari Badan Pengelolah Keuangan dan Aset  Daerah  (BPKAD)  Kabupaten  Toraja  Utara.  Teknik  analisis  data yang digunakan untuk mengetahui kinerja keuangan daerah yaitu dengan menggunakan  beberapa  Rasio  Kinerja  Keuangan  Daerah,  yaitu  Rasio Kemandirian  Keuangan  Daerah  (RKKD),  Rasio  Efektifitas  PAD,  Rasio Efisiensi  Keuangan  daerah,  Rasio  Aktivitas,  dan  Rasio  Pertumbuhan. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa:  a).  Rata-rata  rasio  efektivitas PAD  Kabupaten  Toraja  Utara  sebesar  69,96%  yang  tergolong  tidak efektif;  b).  Rata-rata  rasio  efisiensi  keuangan  daerah  Kabupaten  Toraja Utara  adalah  sebesar  83,66  %  yang  termasuk  dalam  kategori  cukup efisien; c). Rasio Aktivitas Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja  Utara  mengalami  penurunan  dan  tergolong  tidak  baik  karena  di bawah  50%;  d).  Pendapatan,  belanja  operasi,  dan  belanja  modal mengalami  pertumbuhan  yang  positif  namun  termasuk  dalam  kriteria rendah  karena  ada  pada  kisaran  0%  -  25%;  e)  hasil  perhitungan  RKKD Kabupaten Toraja Utara tergolong rendah sekali karena ada pada interval 0%-25%

## PENDAHULUAN
Kemampuan  keuangan  dalam  penyelenggaraan  suatu  pemerintahan  sangat penting,  karena  pemerintah  daerah  tidak  akan  dapat  melaksanakan  funginya  dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan pembangunan dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata  kemampuan  daerah  dalam  mengatur dan  mengurus  rumah  tangganya  sendiri.
Volume 2 Nomor 2 Juni 2021
Kemampuan  keuangan  daerahdalam  era  otonomi  daerah  sering  diukur  dengan menggunakan kinerja keuangan daerah
Kinerja  kuangan  daerah  atau  kemampuan  daerah  merupakan  salah  satu  ukuran yang  dapat  digunakan  untuk  meihat  kemampuan  daerah  dalam  menjalankan  otonomi daerah. Bentuk dari penilaian kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari usur  laporan  pertanggung  jawaban  kepala  daerah  berupa  perhitungan  APBD. Pengukuran  kinerja  keuangan  sangat  penting  untuk  menilai  akuntabilisasi  pemerintah daerah dalam melakukan pengelolahan keuangan daerah. Akuntanbilitas bukan sekedar kemampuan  menunjukkan  bagaian  uang  publik  dibelanjakan,  akan  tetapi  meliputi kemampuan  untuk  menunjukkan  bahwa uang  publik  tersebut telah  dibelanjakan  secara efisien, efektif, dan ekonomis.
Kabupaten  Toraja  Utara  sebagai  bagian  daerah  provinsi  Sulawesi  selatan tentunya  memerlukan  dan  yang  cukup  besar  dalam  menyelenggarakan  kegiatan pembangunan  daerh  dari  berbagai  sektor.  Dana  pembangunan  tersebut  diusahakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah dan bersumber dari penerimaan pemerintah daerah kabupaten toraja utara sendiri. Sumber pembiayaan kebutuhan pemerintah daerah yang biasa  dikenal  dengan  pendapatan  asli  daerah(  PAD)  berasal  dari  pengolahan  sumber daya  yang  dimiliki  sumber  daya  yang  dimiliki  daerah  disamping  penerimaan  dari provinsi , pemerintah pusat serta penerimaan daerah lainya.
Kabupaten  Toraja  Utara  merupakan  kabupaten  hasil  pemekaran  dari  kabupaten Tana  Toraja  pada  tahun  2009  untuk  melihat  apakah  daerah  Kabupaten  Toraja  Utara sudah  mampu  menjalankan  roda  pemerintahan  daerah  dengan  baik  paska  pemekaran, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah. Hal ini dimaksudkan agar dapat  diketahui  sejauh  mana  pemerintah  menjalankan  tugasnya  dalam  roda pemerintahan,  pembangunan  dan  pelayanan  masyaraat  dengan  menyampaikan  laporan keuangan. Kemampuan pemerintah daerah daerah dalam mengeloah keuangan termasuk anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  (APBD)  yang  menggambarkan  kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan. Dalam menajalankan  otonomi  daerah,  pemerintah  dituntut  untuk  menjalankan  roda pemerintahan yang efektif dan efisien mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pemabangunan,  serta  meningkatkan  pemerataan  dan  keadilan  dengan  mengembangkan seluruh  potensi  yang  dimiliki  oleh  masing-masing  daerah.  Salah  satu  alat  untuk menganalisis  keuangan  pemerintah  daerah  adalah  dengan  melakukan  alisis  rasio terhadap  kinerja  keuangan  daerah  yang  telah  ditetapkan  Rasio  Efektivitas  PAD,  Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Pertumbuhan, Rasio Keserasian, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

## KAJIAN LITERATUR

## Kinerja Keuangan
Menurut  Jumingan  (2006:239)  “kinerja  keuangan  adalah  gambaran  kondisi keuangan  perusahaan  pada  suatu  periode  tertentu  baik  menyangkut  aspek penghimpunan  dana,  yang  biasanya  diukur  dengan  indikator  kecukupan  modal, likuiditas, dan profitabilitas”.
Menurut  Sutrisno  (2008:53)  “kinerja  keuangan  perusahaan  merupakan  prestasi yang  dicapai  perusahaan  dalam  suatu  periode  tertentu  yang  mencerminkan  tingkat kesehatan peruhasaan tersebut”.
Menurut Irham (2011:2) “Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan  pelaksanaan  keuangan  secara  baik  dan  benar.  Kinerja  perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan  alat-alat  analisis  keuangan,  sehingga  dapat  diketahui  mengenai  baik  buruknya keadaan  keuangan  suatu  perusahaan  yang  mencerminkan  prestasi  kerja  dalam  periode tertentu.  Hal  ini  sangat  penting  agar  sumber  daya  digunkan  secara  optimal  dalam menghadapi perubahan lingkungan”.
Dari  pendapat  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  kinerja  keuangan  adalah  cerminan pencapaian  kerja  yang  telah  dicapai  oleh  perusahaan  yang  diketahui  dengan menganalisis laporan keuangan.

## Keuangan Daerah
Keuangan daerah adalah hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelengaran pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan  yang  berhubungan  dengan  hak  dan  kewajiban  daerah  tersebut.  Pengertian keuangan  daerah  sebagai  mana  dimulai  dalam  penjelasan  pasal  156  ayat  1  Undang- Undang  nomor  32  tahun  2004  tentang  pemerintah  daerah  sebagai  berikut  “keuangan daerah  adalah  semua  hak  dan  kewajiban  daerah  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  dan segala  sesuatu  berupa  uang  dan  barang  yang  dapat  dijadikan  milik  daerah  yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajuban tersebut.”

## Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Kinerja  pemerintah  daerah  adalah  prestasi  kerja  atau  pelaksanaan,  pada prinsipnya  kinerja  disimpulkan  sebagai  kontribusi  yang  diberikan  oleh  suatu  unit  bagi pencapaian tujuan organisasi. Menurut Mahsun (2012:25) “ kinerja pemerintah daerah adalah  gambaran  mengenai  tingkat  pencapaian  pelaksanaan  suatu/kebijakan  dalam mewujudkan  sasaran,  tujuan,  misi  dan  visi  organisasi  yang  tertuang  dalam  strategic planning  suatu  organisasi.”  Dari  pengertian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  kinerja keuangan  daerah  adalah  tingkat  capaian  dari  hasil  kerja  dibidang  keuangan  daeah dengan  menggunakan  indikator  keuangan  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya  dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan suaut daerah dalam mengelolah keuanganya.

## Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah
Tujuan  pengukuran  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  menurut  Mardiasmo (2002:12) adalah untuk memenuhi tiga maksud yaitu :
1. Untuk  memperbaiki  kinerja  pemerintah,  ukuran  kinerja  dimaksudkan  untuk membantu  pemerintah  berfokus  pada  tujuan  dan  sasaran  program  unut  kerja, sehingga  pada  akhirnya  akan  meningatkan  efektivitas  dalam  memberi  pelayanan publik.
2. Untuk mengalokasikan sumber daya dalam pembuatan keputusan.
3. Untuk  mewujudkan  pertanggungjawaban  publik  dan  memperbaiki  komunikasi kelembagaaan.

## Indikator Kinerja Keuangan Daerah
Pengukuran  kinerja  pemerintah  daerah  harus  mencakkup  pengukuran  kinerja keuangan . hal ini terkait dengan tujuan organisasi Pemda. Menurut Mahsun (2012:196 ) indikator kinerja keuangan daerah meliputi :
1. Indikator  masukan,  misalnya  Jumlah  dana  yang  dibutuhkan,  Jumlah  oegawai  yang dibutuhkan, Jumlah struktur yang ada dan Jumlah waktu yang digunakan
2. Indikator  proses, misalnya ketaatan kepada peraturan perundangan,  Rata-rata yang digunakan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa.
3. Indikator  keluar,  misalnya  Jumlah  produk  dan  jasa  yang  dihasilkan  dan  Ketepatan dalam memproduksi barang dan jasa
4. Indikator hasil, misalnya Tingkat kualitas  produk  dan  jasa yang  dihasilkan dan Produktivitas para karyawan atau pegawai
5. Indikator  manfaat,  misalnya  Tingkat  kepuasan  masyaraka  dan  Tingkat  partisipasi masyarakat
6. Indikator impact, misalnya Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan Peningkatan pendapatan masyarakat

## Analisis Kinerja Keuangan Daerah
Menurut Helfert (1982) dalam Mohamad Mahsun ( 2012 :135) “Analisis laporan keuangan  merupakan alat  yang  digunakan  dalam memahami maslah  dan  peluang yang terdapat  dalam  laporan  keuangan.”  Analisis  rasio  keuangan  APBD  dilakukan  dengan mebandingkan  hasil  yang  dicapai  dari  suatu  periode  diangdingkan  dengan  periode sebelumnya  sehngga  dapat  dikethui  bagaiman  kecenderungan  yang  terjadi.  Selain  itu dapat  dilakukan  dengan  cara  membandingkan  dengan  rasio  keuangan  yang  dimilliki suatu  pemerintah  daerah  tertentudengan  rasio  keuangan  daerh  lain  yang  terdekat atauppun  yang  potensi  daeranya  relative  sama  untuk  dilihat  bagaimana  Posisi  rasio keuangan pemerinth daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainya.
Menurut Halim dalam Zuhri dan Soleh (2015:190) “pemerintah derah mengukur kinerja
keuangannya  dengan  menggunakan  beberapa  Rasio  Kinerja  Keuangan  Daerah,  yaitu Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah  (RKKD),  Rasio  Efektifitas  PAD  Rasio  Efisiensi Keuangan daerah, Rasio Aktivitas, dan Rasio Pertumbuhan”.

## Rasio Kinerja Keuangan Daerah
a. Rasio Kemandirian Keuagan Daerah (RKKD)
Menurut  Halim  (2007:128)  “rasio  kemandirian  keuangan  daerah  menunjukkan kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  membiayai  sendiri  kegiatan  pemerintahan, pembangunan,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat  yang  telah  membayar  pajak  dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah”.
Rasio kemandirian keuangan daerah dapat dirumuskan sebagai berikut: RKKD = 𝑃𝐴𝐷
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟 𝑋 100%
Dengan kriteria sebagai berikut :
Tabel 1 Kriteria Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Persentase Kriteria 0% - 25% Rendah sekali 25% - 50% Rendah 50% - 75% Sedang 75% - 100% Tinggi
Referensi: Muhammad Zuhri dan Ahmad Soleh (2015)
b. Rasio Efektivitas  PAD
Menurut  Mahmudi  (2010:143)  “Rasio  Efektivitas  PAD  menunjukkan  kemampuan pemerintah  daerah  dalam  memobilisasi  PAD  sesuai  dengan  yang  ditargetkan”.  Rumus Rasio Efektifitas adalah sebagai berikut :
Rasio Efektivitas = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝐴𝐷 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷 𝑋 100%
Dengan kriteria sebagai berikut ini :
Tabel 2 Kriteria Efektivitas PAD Persentase Kriteria >100% Sangat Efektif 100% Efektif 90% - 99% Cukup efektif 75% - 89% Kurang efektif <75% Tidak efektif Referensi: Muhammad Zuhri dan Ahmad Soleh (2015)
c. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah
Menurut Abdul Halim (2007:234) “Rasio Efisieansi keuangan daerah menggambarkan perbandingan  antara  besarnya  biaya  yang  dikeluarkan  untuk  memperoleh  pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima”. Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam
melakukan  pemungutan  pendapatan  dikategorikan  efisien  apabila  rasio  yang  dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi keuangan daerah berarti kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio efisiensi adalah :
Rasio Efisiensi = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ Dengan kriteria sebagai berikut: 𝑋 100% Tabel 3 Kriteria Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Persentase Kriteria >100% Tidak efisien 90% - 100% Kurang efisien 80% - 90% Cukup efisien 60% - 80% Efisien Referensi: Abdul Halim (2007)
d. Rasio Aktivitas
Menurut  Abdul  Halim  (2007:236)  Rasio  Keserasian  menggambarkan  bagaimana pemerintah  daerah  memprioritaskan  alokasi  dananya  pada  belanja  operasi  dan  belanja modal secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi  berarti  persentase  belanja  modal  yang  digunakan  untuk  menyediakan  sarana prasarana  ekonomi  masyarakat  cenderung  semakin  kecil.  Secara  sederhana,  rasio aktivitas itu dapat diformulasikan sebagai berikut :
1. Rasio Belanja Operasi
Rasio Belanja Operasi = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
2. Rasio Belanja Modal 𝑋 100%
Rasio Belanja Modal = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ Dengan kriteria sebagai berikut : 𝑋 100% Tabel 4 Kriteria Rasio Aktivitas Persentase Kriteria 0% - 50% Tidak Baik 50% - 100% Baik Referensi: Abdul Halim (2007)
e. Rasio Pertumbuhan
Menurut  Abdul  Halim  (2007:241)  “Rasio  pertumbuhan  mengukur  seberapa  besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya  yang  telah  dicapai  dari  satu  periode  ke  periode  berikutnya”.  Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio pertumbuhan adalah sebagai berikut:
r = 𝑃𝑛−𝑃 0 𝑋 100% 𝑃 0 Keterangan :
r = Rasio Pertumbuhan
Pn =  Total Pendapatan Daerah/  PAD/  Belanja  Modal/  Belanja  Operasi  yang  dihitung pada tahun ke-n
P0 =  Total Pendapatan Daerah/  PAD/  Belanja  Modal/  Belanja  Operasi  yang  dihitung pada tahun ke-0 (tahun sebelum n) Dengan kriteria sebagai berikut:
Tabel 5 Kriteria Rasio Pertumbuhan Persentase Kriteria 0% - 25% Rendah 25% - 50% Sedang 50% - 100% Tinggi Referensi: Abdul Halim (2007)
.

## METODE
Pada  penelitian  ini  metode  yang  digunakan  adalah  kuantitatif.  Penelitian kuantitatif adalah  suatu  jenis  penelitian  yang  pada  dasarnya  menggunakan  pendekatan deduktif-induktif. Selain itu penelitian kuantitatif juga digunakan untuk meneliti sampel tertentu
Jenis Data
Jenis  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  Primer  yaitu  data  yang diperoleh langsung dari kantor BPKAD berupa hasil wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data penelitian yang diperoleh dari dokumen tertulis yang berupa laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian  sumber  daya  keuangan  yang  dikelolah  oleh  pemerintah  daerah  Kabupaten  Toraja Utara mulai dari tahun 2017 hingga tahun 2019 Teknik Pengumpulan Data
Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  dilakukan  dengan  beberapa  cara yaitu  a).  Observasi,  dimana  peneliti  langsung  melakukan  pengamatan  pada  objek penelitian  untuk  memperoleh  sejumlah  data  yang  dibutuhkan.  b)  Wawancara,  yaitu peneliti  mangadakan  Tanya  jawab  kepada  Pegawai  kantor  BPKAD  Toraja  Utara;  c) Dokumentasi,  yaitu  mengumpulkan  data  dari  beberapa  dokumen  yang  berhubungan dengan persoalan penelitian.
Teknik Analisis Data
Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah Rasio Kemandirian Keuagan  Daerah  (RKKD),  Rasio  Efektivitas  PAD,  Rasio  Efisiensi  Keuangan  Daerah, Rasio  Aktivitas  (Rasio  Belanja  Operasi  dan  Rasio  Belanja  Modal)  dan  Rasio Pertumbuhan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL
Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Toraja  Utara  dalam penelitian  ini  merupakan  proses  penilaian  tingkat  kemajuan  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Toraja  Utara  dalam  mencapai  pelaksanaan  pekerjaan  di  bidang  keuangan untuk  kurun  waktu  2017  hingga  2019.  Rasio  yang  digunakan  menganalisis  kinerja keuangan  Pemerintah  daerah  Kabupaten  Toraja  Utara  adalah  Rasio  Kemandirian Keuangan  Daerah,  Rasio  Efektivitas  PAD,  Rasio  Efisiensi  Keuangan  Daerah,  Rasio Aktivitas,  dan  Rasio  Pertumbuhan.  Data  yang  digunakan  dalam  melakukan  penelitian ini  adalah  Laporan  Realisasi  APBD  Pemerintah  Daerah  yang  diperoleh  dari  Badan Pengelolah  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BPKAD)  Kabupaten  Toraja  Utara.  Dari  data yang  diperoleh  akan  diketahui  bagaimana  kinerja  keuangan  Pemerintah  Daerah Kabupaten Toraja Utara. Adapun hasil dari analisis rasio di atas adalah sebagai berikut:
1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)
Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah  (RKKD)  dapat  dihitung  dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
RKKD = 𝑃𝐴𝐷
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟 𝑋 100%
Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah  ini  menggambarkan  kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah, maka  semakin  baik  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah.  Hasil  Perhitungan  RKKD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 1 Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2017-2019 Tahun Anggaran Realisasi PAD Realisasi Pendapatan Transfer RKKD Kriteria 2017 Rp 44.165.976.209,12  Rp 844.103.086.977,00 5,23 % Rendah Sekali 2018 Rp 41.975.878.751,30  Rp 949.917.395.093,00 4,41 % Rendah Sekali 2019 Rp.51.882.966.518,99  Rp.949.031.891.984,00 5.46% Rendah Sekali

## Referensi: BPKAD Kabupaten Toraja Utara (diolah)
Berdasarkan  hasil  pergitungan  pada  tabel  di  atas,  kemampuan  keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara tergolong rendah sekali. Artinya peran dana dari  pemerintah  pusat  lebih  dominan  daripada  PAD  Kabupaten  Toraja  Utara.  Secara
umum  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Toraja  Utara  belum  mampu  membiayai  sendiri kebutuhan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan,dan pelayanan kepada masyarakat.

## 2. Rasio Efektivitas PAD
Rasio Efektivitas dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:
Rasio Efektifitas = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝐴𝐷 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷 𝑋 100%
Rasio  Efektivitas  PAD  ini  menggambarkan  kemampuan  pemerintah  daerah dalam  merealisasikan  PAD  yang  direncanakan  dibandingkan  dengan  target  yang ditetapkan  berdasarkan  potensi  rill  daerah.  Semakin  tinggi  rasio  efektifitas,  maka semakin  baik  juga  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah.  Hasil  perhitungan  Rasio Efektivitas PAD dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 2 Perhitungan Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Daerah
Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2017-2019 Tahun Anggaran Anggaran PAD Realisasi PAD REPAD Kriteria 2017 Rp66.508.803.000,00  Rp44.165.976.209,12  66,41 % Tidak Efektif 2018 Rp58.220.028.100,00 Rp41.975.878.751,30  72,10% Tidak Efektif 2019 Rp56.220.028.100.00 Rp51.882.966.518,99  92.28 % Cukup Efektif

## Referensi:  BPKAD Kabupaten Toraja Utara (diolah)
Berdasarkan  perhitungan  pada  tabel  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  rasio efektivitas dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami peningkatan namun masih dalam kriteria  tidak  efektif  karena  masih  di  bawah  75%.  Artinya  Kabupaten  Toraja  Utara belum  efektif  dalam  mengelola  PAD.  Hal  ini  dipengaruhi  oleh  terlalu  tingginya  target yang  ditetapkan  pemerintah  dan  tidak  tercapainya  target  sumber  PAD  seperti  pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah. Namun Pada Tahun 2019 kembali mengalami  peningkatan  sehingga  berubah  menjadi  cukup  efektif  hal  ini  dapat meningkat setelah pemerintah menurunkan target PAD
3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah
Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dihitung denga rumus sebagai berikut Rasio Efisiensi = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑋 100%
Rasio efisiensi keuangan daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya realisasi belanja daerah dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil rasio efisiensi  keuangan  daerah  berarti  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  semakin  baik. Hasil  dari  perhitungan  Rasio  Efisiensi  Keuangan  Daerah  dapat  dilihat  pada  tabel  di bawah ini :
Tabel 3 Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2017-2018 Tahun Realisasi Belanja Realisasi Pendapatan REKD Kriteria
Anggaran 2017 Rp 784.067.436.621,32 Rp  937.099.748.186,12  83,66 % Cukup Efesien 2018 Rp 860.186.501.978,00 Rp1.058.775.411.390,30  81,43, % Cukup Efesien 2019 Rp 900.996.594.631,00 Rp1.118.131.308.458,12  80,58 % Cukup Efesien

## Referensi: BPKAD Kabupaten Toraja Utara (diolah)
Berdasarkan  perhitungan  pada  tabel  di  atas  menunjukkan  rasio  efisiensi  yang semakin baik namun masih dalam kategori cukup karena masih di bawah 90%. Secara keseluruhan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara sudah cukup efisien  karena  dipengaruhi  oleh  pendapatan  yang  sudah  jauh  lebih  besar  dari  pada belanja  daerah.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pemerintah  daerah  sudah  efisien  dalam mengeluarkan  biaya  untuk  belanja  daerah  dari  pendapatan  yang  diperoleh.  Adapun anggaran  yang  terealisasi  dalam  belanja  daerah  pada  tahun  2017  adalah  sebesar Rp.784.067.436.621.32  dari  total  anggaran  yaitu  Rp.1.027.640.078.268.00  dapat disimpulkan  bahwa  masih  ada  Rp.243.572.641.646.68  yang  tidak  terealisasi  ini dikarenakan  anggaran  belanja  daerah  lebih  tinggi  dibandingkan  pendapatan  daerah kemudian pada tahun 2018 anggaran yang teralisasi pada belanja daerah adalah sebesar 860.186.501.978.00  dari  total  anggaran  yaitu  sebesar  Rp.962.070.582,815.70  dapat disimpulkan  masih  ada  Rp.101.884.080.837,70  yang  tidak  terealisasi  dibandingkan dengan  tahun  sebelumnya  selisi  realisasi  belanja  daerah  lebih  rendah  karena  anggaran pendapatan  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  anggaran  belanja.  Dan  pada  tahun  2019 belanja  daerah  yang  terealisasi  adalah  sebesar  Rp.900.996.594.631.00  dari  total anggaran  yaitu  seesar  Rp.973.377.1011.770  dan  masih  ada  dana  yang  tidak  terealisasi sebesar Rp.72.380.507.139.00

## 4. Rasio Aktivitas
Rasio Aktivitas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Rasio aktivitas dapat  dihitung  dengan  rumus  Rasio  Belanja  Operasi  dan  Rasio  Belanja  Modal  sebagai berikut :
Rasio Belanja Operasi = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑋 100%
Rasio Belanja Modal = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑋 100%
Hasil perhitungan dari Rasio Aktivitas Belanja Operasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 4 Perhitungan Rasio Aktivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2017-2019 (Rasio Belanja Operasi)
Tahun Anggaran Total Belanja Total Belanja Operasi Rasio Belanja Operasi Kriteria
2017 Rp 784.067.436.621,32 Rp 572.496.947.403 ,00 73,01 Baik 2018 Rp 860.186.501.978,00 Rp 643.943.173.033,00 74,86 Baik 2019 Rp 900.996.594.631,00 Rp 658.636.955.417,00 73,10 Baik

## Referensi: BPKAD Kabupaten Toraja Utara (diolah)
Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas diketahui bahwa rasio aktivitas belanja  operasi  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Toraja  Utara  mengalami  peningkatan dari  tahun  2017  hingga  2019  dan  rasionya  termasuk  dalam  kriteria  baik  karena  di atas 50%. Yang berarti bahwa dana yang digunakan sebagian besar untuk membiayai belanja operasi. Adapun yang termasuk dalam belanja operasi adalah, Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja Hibah dan belanja bantuan social.
Hasil perhitungan Rasio Aktivitas Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara datap dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel  5  Perhitungan  Rasio  Aktivitas  Pemerintah  Daerah
Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2017-2019 (Belanja Modal) Tahun Anggaran Total Belanja Total Belanja Modal Rasio Belanja Modal Kriteria 2017 Rp784.067.436.621,32  Rp211.570.489.218,32 26,98 Tidak Baik 2018 Rp 860.186.501.978,00 Rp 216.243.328.945,00 25,13 Tidak Baik 2019 Rp 900.996.594.631,00 Rp 242.326.354.964,00 27,00 Tidak Baik

## Referensi: BPKAD Kabupaten Toraja Utara (diolah)
Berdasarkan  perhitungan  pada  tabel  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  Rasio Aktivitas  Belanja  Modal  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Toraja  Utara  mengalami penurunan  dan  tergolong  tidak  baik  karena  di  bawah  50%.  Hal  ini  dipengaruhi  oleh kecilnya  belanja  modal  dari  dana  belanja  yang  telah  ditetapkan.  Secara  umum  dapat disimpulkan  bahwa  sebagian  besar  dana  belanja  daerah  dialokasikan  untuk  belanja operasi. Adapun yang termasuk dalal belanja modal diantaranya adalah Belanja Modal tanaj, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal asset tetap lainya.
5. Rasio Pertumbuhan
Rumus untuk menghitung rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut : r = 𝑃𝑛−𝑃 0 𝑋 100% 𝑃 0
Keterangan : r     = Rasio Pertumbuhan
Pn  =  Total  Pendapatan  Daerah  /  PAD  /  Belanja  Modal  /  Belanja  Operasi  yang dihitung pada tahun ke-n
P0  =  Total  Pendapatan  Daerah  /  PAD  /  Belanja  Modal  /  Belanja  Operasi  yang dihitung pada tahin ke-0 (tahun sebelum t)
Rasio  pertumbuhan  mengukur  seberapa  besar  kemampuan  pemerintah  daerah dalam  mempertahankan  dan meningkatka  keberhasilannya  yang telah  dicapai  dari satu period ke periode berikutnya.
Hasil perhitungan dari rasio Pertumbuhan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 8 Pertitungan Rasio Pertumbuhan Pemerintah Daerah
Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2017-2019 Keterangan Tahun 2016 2017 2018 2019 Pendapatan Rp.873.277.459.288,95 937.099.748.186,12 1.058.775.411.390.30 1.118.131.308.458 Pertumbuhan Pendapatan 7,31 % 12,99% 5,60 % PAD Rp. 34.896.515.041,55 44.165.976.209,12 41.975.878.751,30 51.882.966.518,99 Pertumbuhan PAD 26,56 4,95% 23,60% Belanja Operasi Rp.672.421.728.515,30 572.496.947.403,00 643.943.173.033,00 658.636.955.417,00 Pertumbuhan Belanja Operasi 14,86% 12,47 % 2,28% Belanja Modal Rp.207.072.717.758,30 211.570.489.218,32 216.243.328.945,00 242.326.354.964,00 Pertumbuhan Belanja Modal 2,17% 2,20% 12,06 %
Referensi: BPKAD Kabupaten Toraja Utara (diolah)
Berdasarkan  perhitungan  pada  tabel  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  Pendapatan, belanja  operasi,  dan  belanja  modal  mengalami  pertumbuhan  yang  positif  namun termasuk  dalam  kriteria  rendah  karena  ada  pada  kisaran  0%  -  25%.  Sedangkan  PAD mengalami penurunan dan termasuk dalam kategori rendah.
Pada rasio Pertumbuhan pendapatan dapat diketahui bahwa pendapatan di Toraja utara  pada  tahun  2017  sampai  tahun  2019  mengalami  naik  turun.  Jika  dilihat  dari perkembangan  pendapatan  dikatakan  belum  berhasil  karena  penerimaan  pendaptan mengalami  penurunan  yang  drastis  pada  tahun  2019  sehingga  pemerintah  kinerja pemerintah kedepannya agar bias mengoptimalkan lagi pendapapatan daerahnya.
Pada  rasio  pertumbuhan  PAD  dapat  dilihat  bahwa  pada  tahun  2017  sbesar 26,56% dan turun menjadi 4,95% dan kemudian pada tahun 2019 naik menjadi 23,60% . jadi pemerintah kabupaten Toraja utara harus selalu meningkatkan PADnya dengan cara
mengoptimalkan berbagai macam potensi yang dimilikinya akan lebih baik apabila tidak terlalu  bergantung  pada  bantuan  dari  pemerintah  pusat  agar  bias  mandiri  dalam mengelola PADnya.
Kemudian pada pertumbuhan rasio belanja operasi dari tahun 2017 sampai 2019 mengalami penurunan ini disebabkan karena pemerintah mulai mengalokasikan dananya untuk belanja modal
Pada  pertumbuhan  rasio  belanja  modal  dari  tahu  2017  sampai  tahun  2019 mengalami  peningkatan  dan  dapat  dikategorikan  baik  hal  ini  membuktikan  bahwa pemerintah  mulai  mengurangi  pengeluara  belanja  operasi  dan  memfokuskan  dananya untuk layanan masyarakat dan infrastruktur.

## PEMBAHASAN
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)
Berdasarkan hasil perhitungan RKKD Kabupaten Toraja Utara tergolong rendah sekali karena ada pada interval 0%-25% yaitu pada tahun 2017 sebesar 5,23% dan pada tahun 2018  sebesar  4,41%  dan  Tahun  2019  sebesar  5,46  %.  Hal  ini  diakibatkan  oleh pendapatan transfer dari pemerintah pusat jauh lebih besar dari PAD Kabupaten Toraja Utara  yaitu  pada  tahun  2017  sebesar  Rp.  Rp  844.103.086.977,00  dari  total  pendapatan sedangkan  PAD  sebesar  Rp.  Rp  44.165.976.209,12  dari  total  pendapatan.  Pada  tahun 2018 pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp. Rp 49.917.395.093,00 dari total  pendapatan  sedangkan  PAD  sebesar  Rp  Rp  41.975.878.751,30  dan  pada  tahun 2019  pendapatan  transfer  sebesar  Rp.949.031.891.984,00  sdangkan  PAD  yaitu  sebesar Rp.51.882.966.518,99.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  tingkat  kemandirian  daerah Kabupaten  Toraja  Utara  masih  sangat  rendah  yang  berarti  bahwa  peran  pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian daerah Kabupaten Toraja Utara.

## Rasio Efektivitas PAD
Dari  hasil  perhitungan  Rasio  Efektivitas  PAD  menunjukkan  bahwa  Anggaran PAD  dari  tahun  2017  ke  tahun  2019  mengalami  peningkatan  yaitu  pada  tahun  2017 sebesar  Rp.  66.508.803.000,00  dari  total  anggaran  pendapatan  dan  pada  tahun  2018 sebesar Rp. Rp 58.220.028.100,00 dari total anggaran pendapatan dan pada tahun 2019 sebesar Rp56.220.028.100.00. Realisasi PAD pada tahun 2017 sampai tahun 2018 juga mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2017 sebesar Rp. 44.165.976.209,12 atau dari total  pendapatan  dan  pada  tahun  2018  sebesar  Rp.  Rp41.975.878.751,30  dari  total pendapatan.
Rata-rata  rasio  efektivitas  PAD  Kabupaten  Toraja  Utara  sebesar  69,96%  dan tergolong tidak efektif. Hal ini karena kurangnya realisasi pendapatan pajak daerah yang disebabkan  oleh  kurangnya  kesadaran  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak  serta kurangnya  ketegasan  petugas  terhadap  wajib  pajak.  Kurangnya  kesadaran  masyarakat
dalam  membayar  pajak  disebabkan  karena  masyarakat  belum  memahami  tentang penggunaan uang pajak itu sendiri. Pendapatan retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah yang belum terealisasi sepenuhnya disebabkan karena target anggaran yang terlalu tinggi.

## Rasio Efisiensi Keuangan Daerah
Dari hasil perhitungan rasio efisiensi keuangan daerah diketahui bahwa rata-rata rasio  efisiensi  keuangan  daerah  Kabupaten  Toraja  Utara  adalah  sebesar  83,66  %  yang termasuk dalam kategori cukup efisien. Adapun anggaran yang terealisasi dalam belanja daerah pada tahun 2017 adalah sebesar Rp.784.067.436.621.32 dari total anggaran yaitu Rp.1.027.640.078.268.00  dapat  disimpulkan  bahwa  masih  ada  Rp.243.572.641.646.68 yang tidak terealisasi ini dikarenakan anggaran belanja daerah lebih tinggi dibandingkan pendapatan  daerah  kemudian  pada  tahun  2018  anggaran  yang  teralisasi  pada  belanja daerah  adalah  sebesar  860.186.501.978.00  dari  total  anggaran  yaitu  sebesar Rp.962.070.582,815.70 dapat disimpulkan masih ada Rp.101.884.080.837,70 yang tidak terealisasi  dibandingkan  dengan  tahun  sebelumnya  selisi  realisasi  belanja  daerah  lebih rendah karena anggaran pendapatan lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran belanja. Dan pada tahun 2019 belanja daerah yang terealisasi adalah sebesar Rp.900.996.594.631.00 dari total anggaran yaitu seesar Rp.973.377.1011.770 dan masih ada dana yang tidak terealisasi sebesar Rp.72.380.507.139.00

## Rasio Aktivitas
Belanja  Operasi  terdiri  atas:  belanja  pegawai,  belanja  barang  dan  jasa,  belanja hibah  dan  belanja  bantuan  social.  Pada  belanja  operasi  selalu  mengalami  peningkatan dari  tahun  2017  sampai  tahun  2019  masing-masing  sebesar,  Rp.784.067.436.621.32, Rp.860.186.501.978.00, Rp.900.996.594.631.00
Belanja  Modal  terdiri  atas:  Belanja  modal  tanah,  belanja  modal  peralatan  dan mesin,  belanja  modal  gedung  dan  bangunan,  belanja  modal  jalan,  irigasi  dan  jaringan dan belanja modal aset tetap lainya. Pada belanja modal selalu mengalami peningkatan tiap  tahunnya.  Menurut  uraian  perhitungan  diatas  bahwa  sebagian  besar  yang  dimiliki pemerintah daerah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja  modal  masih  relative  kecil.  Besarnya  alokasi  dana  pada  belanja  operasi dikarenakan  besarnya  dinas-dinas  otonomi  dan  belanja  pegawai  dengan  ini  dapat dikatakan bahwa pemerintah kabupaten Toraja utara lebih condong kepada pengeluaran- pegeluaran  rutin  untuk  pemenuhan  aktivitas  pemerintah  dan  belum  memperhatikan pembangunan daerah.
Rasio Pertumbuhan
Diketahui  bahwa  Pendapatan,  belanja  operasi,  dan  belanja  modal  mengalami
pertumbuhan  yang  positif  namun  termasuk  dalam  kriteria  rendah  karena  ada  pada kisaran 0% - 25%. Sedangkan PAD mengalami penurunan dan termasuk dalam kategori rendah.  Pada  pertumbuhan  pendapatan  tahun  2017  sebesar  7.31%  kemudian  naik ditahun  2018  menjadi  12.99%  dan  kemudian  mengalami  penurunan  drastis  sebesar 5.60%  penurunan  ini  dikarenakan  pemerintah  daerah  berfokus  untuk  membiayai program pemerintah dibidang infrastruktur
Pada  pertumbuhan  PAD  tahun  2017  sebesar  26,56%  kemudian  mengalami penurunan  pada  tahun  2018  menjadi  4,95%  disebabkan  kurangnya  penerimaan pemerintah  yang  bersumber  dari  Pendapatan  asli  daerah  dan  pada  tahun  2019  naik menjadi 23,60%. Pada pertumbuhan belanja operasi tahun 2017 adalah sebesar 14,86% kemudian  turun  menjadi  12,47%  pada  tahun  2018  dan  kembali  turun  menjadi  2,28% pada  tahun  2019  ini  sebabkan  karena  pemerintah  darh  lebih  memfokuskan  dananya untuk belanja modal. Dan pada pertumbuhan belanja modal tahun 2017 adalah sebesar 2,17%  dan  pada  tahun  2018  naik  menjadi  2,20%  dan  pada  tahun  2019  mengalami peningkatan yang sangat drastis yaitu sebesar 12,06% ini disebabkan karena pemerintah mulai mengurangi belanja operasi dan menaikkan belanja modal

## SIMPULAN
Dari hasil perhitungan Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Toraja Utara tergolong tidak  efektif,  hal  ini  karena  kurangnya  realisasi  pendapatan  pajak  daerah  yang disebabkan  oleh  kurangnya  kesadaran  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak  serta kurangnya  ketegasan  petugas  terhadap  wajib  pajak.  Kurangnya  kesadaran  masyarakat dalam  membayar  pajak  disebabkan  karena  masyarakat  belum  memahami  tentang penggunaan  penerimaan  pajak  itu  sendiri.  Dari  rasio  efesiensi  keuangan  daerah tergolong  Efesien  karena  pendapatan  daerah  lebih  tinggi  dibandingkan  belanja  daerah. Perhitungan  rasio aktivitas  menunjukkan alokasi  dana  masih  dominan mengalokasikan belanja daerah daripada belanja modal. Hal tersebut diakibatkan oleh pemerintah daerah yang  masih  berkonsentrasi  pada  pemenuhan  belanja  operasi.  Berdasarkan  hasil perhitungan RKKD Kabupaten Toraja Utara tergolong rendah sekali hal ini diakibatkan oleh  pendapatan  transfer  dari  pemerintah  pusat  jauh  lebih  besar  dari  PAD  Kabupaten Toraja Utara. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemandirian daerah Kabupaten Toraja  Utara  masih  sangat  rendah  yang  berarti  bahwa  peran  pemerintah  pusat  lebih dominan  daripada  kemandirian  daerah  Kabupaten  Toraja  Utara.  Dengan  demikian Kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  Kabupaten  Toraja  Utara  dari  rasio  kemandirian keuangan  daerah  dalam  memenuhi  kebutuhan  dana  untuk  menyelengarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat mulai membaik
Saran  yang  dapat  diberikan  pada  pemerintah  daerah  sebaiknya  pendapatan daerah yang kurang efektif karena kurangnya masyarakat yang sadar akan wajib pajak agar diberi peringatan yang tegas. Selain itu dalam hal kemandirian daerah agar semakin
ditingkatkan  membiayai  serta  memenuhi  pembangunan  dan  pelayanan  masyarakat. Memperhatikan  apa  yang  benar-benar  mendesak  untuk  dibiayai  dan  dibutuhkan  oleh masyarakat. Selain itu untuk kinerja yang sudah baik agar lebih ditingkat kan lagi.

## DAFTAR PUSTAKA
Bastian, I. (2007). Audit Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
Diah  Nurdiwaty  (2016)  “Analisis  Rasio  Keuangan  Daerah  Untuk  Menilai  Kinerja  Keuangan Daerah Di Kota Kediri ” Innovation in Business and Economics, 7(1), 31-40. Fahmi, Irham (2011) Analisis Laporan Keuangan . Bandung: CV Alfabeta.
Gideon,  N.,  Roreng,  P.  P.,  Randa,  F.,  &  Ma'na,  P.  (2021).  Pengaruh  Akuntabilitas  Publik Dan  Pengetahuan  Dewan  Terhadap  Pengawasan  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja Daerah  Pada  Kantor  DPRD  Kabupaten  Halmahera  Utara. Paulus  Journal  of Management Research , 1 (1), 19-33. Hakim,  M.F.  (2018) Analisis  Kinerja  Keuangan  pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Sleman Tahun  Anggaran  2010  –  2016 .  Diakses  dari https://dspace.uii.ac.id pada  tanggal  15 Oktober 2019.
Halim,  A.  (2007). Akuntansi  Sektor  Publik  Akuntansi  Keuangan  Daerah .  Jakarta:  Salemba Empat.
Halim, A. (2008). Auditing (Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan) . Yogyakarta: Unit Penertbit dan Percetakan STIM YKPN.
Ibnu, S. (1986). Pokok-Pokok Kebijaksanaan, Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasiona l. Jakarta: CV. Rajawali. Jonathan Sarwono. (2006) Metode peneltian Kuantitatif dan kualitatif . Yogyakarta: Graha Ilmu Jumingan. (2006) Analisis Laporan Keuangan (Cetakan Pertama). Jakarta: PT. Bumi Aksara. Mardiasmo.  (2006).  “Perwujudan  Transparansi  dan  Akuntabilitas  Publik  Melalui  Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance” Jurnal Akuntansi Pemerintah , 2 (1), 1-17. Mahmudi.  2010. Analisis  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Edisi  Dua) . Yogyakarta : UPP STIM YPKN.
Mahsun,  M.  (2012). Pengukuran  Kinerja  Sektor  Publik .  Yogyakarta:  BPFE. Mardiasmo. (2012) Akuntansi Sector Public . Yogyakarta: Penerbit Andi Mardismo.  (2002) Otonomi  dan  Manajemen  Keuangan  Daerah .  Yogyakarta:  Penerbit Palalangan,  C.  A.  (2019).  Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Internal  Terhadap  Kualitas Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  Kasus  Pada  Kantor  Dinas  Pekerjaan Umum  Dan  Penataan  Ruang  Kab.  Mamasa). Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  dan  Bisnis , 4 (2), 121-138.
Palalangan, C. A., Paranoan, N., &  Pasanda, E. (2019). Tata Kelola Keuangan pada Objek Wisata Ke’te Kesu di Kabupaten Toraja Utara. Jurnal Buana Akuntansi , 4 (2), 59-72.
Roreng,  P.  P.,  &  Pratama,  A.  K.  (2019).  Analisis  Tata  Kelolah  Dana  Desa  dalam Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Buana Akuntansi , 4 (2), 32-41. Novira Sartika. (2019) “ Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah kepulauan Merantini ”Jurnal Inovasi Bisnis. 7(2), 147-153.
Sutrisno (2008) Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi. Yogyakarta: Ekonisia. Sipi,  A.  D.  S.,  &  Tandi,  A.  (2021).  Pengaruh  Penyajian  Laporan  Keuangan  Daerah  dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah. Jurnal Sosial Teknologi , 1 (11), 1-502.
Zuhri, M dan A. Soleh. 2015. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur.
Diakses dari https://media.neliti.com pada tanggal 16 Oktober 2019.