NOTARIUS, Volume 13 Nomor 2 (2020)                                     E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086 -
1702

## TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENERAPAN ASURANSI JIWA DALAM KREDIT MULTIGUNA PADA  PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

## Olga Puspita Dewi, Achmad Busro, Irma Cahyaningtyas
Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro E-mail : puspitadewi.olga@gmail.com

## Abstract
History life insurance originated from a risk occurring in human life so that it appears the insurance agency  risk.  Life  insurance  is  regulated  in  the  ACT  No.  40  Of  2014  On  Insurance.  Banks  as financial institutions has a credit program set forth in ACT No.10 Year 1998 About Banking. The multipurpose credit is a banking product offered by PT Bank Rakyat  Indonesia (Persero) Tbk. the purpose of writing this article is to know the implementation of life insurance in the implementation of  the  retrieval  multipurpose  loans  and  how  the  legal  consequences  if  a  person  insured  life insurance died if unresolved multipurpose credit at PT Bank Rakyat  Indonesia (Persero) Tbk. The research method used in this article is the method of juridical empirical.  From the article it can be seen that the implementation of life insurance in the Credit BRIGuna is to prevent the inheritance of debt.  It  is  also  a  good  impact  on  the  existence  of  Credit  BRIGuna  and  be  a  solution  to  the inheritance of debt. Then the legal consequences is incurring the obligation for each party and the most main is the creditors stated that the remainder of the loan is paid off.

## Keywords : life insurance; multipurpose loans; inheritance of debt

## Abstrak
Sejarah  asuransi  jiwa  berawal  dari  sebuah  risiko  yang  terjadi  dalam  kehidupan  manusia  sehingga muncul  lembaga  penjamin  risiko.  Asuransi  jiwa  diatur  dalam  UU  No.  40  Tahun  2014  Tentang Perasuransian.  Bank  sebagai  lembaga  keuangan  memiliki  program  kredit  diatur  dalam  UU  No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Kredit multiguna merupakan produk perbankan  yang ditawarkan oleh  PT  Bank  Rakyat  Indonesia  (Persero)  Tbk.  tujuan  dari  penulisan  artike  ini    adalah  untuk mengetahui  implementasi  asuransi  jiwa  dalam  pelaksanaan  pengambilan  kredit  multiguna  dan bagaimana akibat hukumnya apabila seseorang tertanggung asuransi jiwa meninggal dunia apabila belum  terselesaikan  kredit  multiguna  di  PT  Bank  Rakyat  Indonesia  (Persero)  Tbk.  Metode penelitian  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  adalah  metode  yuridis  empiris.   Dari  artikel  ini  dapat diketahui  bahwa  implementasi  penerapan  asuransi  jiwa  dalam  Kredit  BRIGuna  adalah  untuk menghindarkan  pewarisan  hutang.  Disamping  itu  juga  berdampak  baik  terhadap  eksistensi  Kredit BRIGuna  dan  menjadi  solusi  atas  pewarisan  hutang.  Kemudian  akibat  hukumnya  adalah menimbulkan kewajiban bagi setiap pihak dan yang paling utama adalah pihak kreditur menyatakan bahwa sisa pinjaman tersebut lunas.

## Kata kunci : asuransi jiwa; kredit multiguna; pewarisan utang

## A. Pendahuluan
Kehidupan  penuh  dengan  berbagai  macam  ketidakpastian.  Ketidakpastian  sendiri memiliki  arti  yaitu  hal  yang  dilalui  setiap  manusia  sebagai  makhluk  ciptaan-Nya.  Apa  yang
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 2 (2020)                                     E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
- 1702
terjadi  dalam  kehidupan  manusia  dalam  setiap  hari,  tidak  bisa  diramalkan  terlebih  dahulu. Keadaan-keadaan  tidak  pasti  inilah  yang  kemudian  disebut  sebagai  risiko.  Dalam  risiko mengandung dua konsep yaitu ketidakpastian dan kerugian (Hartono, 1992).
Asal  muasal  lembaga  penjamin  risiko  dibentuk  adalah  berhubungan  dengan  konsep peralihan dan penyebaran risiko.  Upaya manusia  dalam mengalihkan risiko pribadinya  adalah dengan  melakukan  perjanjian  pelimpahan  risiko  yang  kemudian  disebut  sebagai  perjanjian asuransi.
Lembaga  penjamin  risiko  mulanya  terbentuk  karena  suatu  kejadian  yang  terjadi  kurang lebih  4000  SM  oleh  penduduk  di  kawasan  sungai  Tigris.  Pertama  kali  pemanfaatan  gagasan terhadap  pemenuhan  proteksi  tersebut  dilaksanakan  oleh  para  pedagang  yang  merasakan adanya ketidakpastian terhadap keselamatan terhadap kegiatan mereka.
Jalan  formal  yang  ditempuh  yaitu  masuknya  asuransi  di  Indonesia  adalah  sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Belanda di Indonesia adalah atas dasar azas konkordansu yang dimuat dalam stb 1943 no 23, yang diundangkan pada tanggal 1 Mei 1848.
Bank  sebagai  lembaga  penyelenggara  dana  bagi  masyarakat  yang  memiliki  salah  satu fungsi dalam melayani kebutuhan masayarakat kemudian mengeluarkan suatu program fasilitas peminjaman  dana  atau  yang  biasa  disebut  dengan  kredit.  Pengertian  kredit  sendiri  ada  dalam UU  No.7  tahun  1992  tentang  Perbankan,  sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU  No.10  tahun 1998  tentang  Perbankan  (Pasal  1  angka  11)  tentang  Perbankan  (Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  10  Tahun  1998  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1992 Tentang Perbankan, 1992), yaitu:
"Kredit  adalah  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu, berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam  meminjam  antara  bank  dengan  pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga".
Kasmir  menjelaskan  bahwa  baik  kredit  maupun  pembiayaan  dapat  berupa  uang  atau tagihan  yang nilainya diukur dengan uang, kemudian  terdapat kesepakatan antara bank selaku pihak kreditur dengan nasabah  yang menerima kredit  disebut kreditur dengan perjanjian  yang telah  dibuatnya  (Kasmir,  2000).  Perjanjian  kredit  memuat  hak  dan  kewajiban  masing-masing pihak,  termasuk  jangka  waktu  serta  bunga  yang  ditetapkan  berdasar  kesepakatan  bersama. Demikian  pula  dengan  sanksi  yang  terjadi  apabila  si  debitur  ingkar  janji  terhadap  perjanjian yang telah dibuat tersebut.
Menimbang  keadaan  masyarakat  Indonesia  saat  ini,  budaya  konsumtif  sungguh memengaruhi  gaya  hidup  masyarakat  Indonesia.  Globalisasi  juga  merupakan  faktor  pengaruh
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 2 (2020)                                     E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
- 1702 terbesar dari perilaku konsumtif masyarakat, korelasi budaya konsumtif dengan perekonomian di  Indonesia  cukup  erat  dan  saling  mempengaruhi  satu  sama  lain.  Menurut  pendapat  Lubis Sumartono perilaku konsumtif adalah perilaku yang tidak lagi berdasarkan pada pertimbangan yang rasional, melainkan karena adanya keinginan yang sudah mencapai taraf yang sudah tidak rasional  lagi  (Lubis,  1994).  Peranan  kredit  menjadi  erat  dengan  budaya  dan  gaya  hidup masyarakat.
Timbulnya  hal-hal  baru  yang  telah  menjadi  budaya  masyarakat  Indonesia  itulah, kemudian  bank  melakukan  inovasi  yaitu  dengan  diciptakannya  kredit  multiguna.  Kredit  ini dikeluarkan sebagai alat untuk menjawab kebutuhan masyarakat sebgai pemenuhan kebutuhan konsumtif walaupun kredit ini juga bisa membiayai keperluan non konsumtif. Kelebihan yang dimiliki  oleh  kredit  ini,  membuat  kredit  ini  menjadi  eksis  dan  semakin  berkembang  dalam masyarakat.
Kredit  multiguna  adalah  salah  satu  produk  perbankan  yang  memberikan  fasilitas pinjaman  dimana  debitur  diharuskan  untuk  memberikan  agunan  atau  jaminan,  dengan  begitu besarnya  pinjaman  yang  kemudian  dengan  taksiran  barang  yang  dijadikan  jaminan  tersebut. Contoh  yang  dapat  diambil  yaitu,  kebutuhan  konsumtif  yang  dapat  dibiayai  oleh  kreditur adalah  biaya  renovasi  rumah,  biaya  pendidikan,  pembelian  benda  bergerak,  dan  lain sebagainya.
Kredit  multiguna  ini  juga  memiliki  risiko-risiko  yang  akan  terjadi.  Terutama  risiko mengenai  meninggalnya  debitur  pada  saat  masa  belum  terselesaikannya  kredit  tersebut  atau biasa disebut dengan masa pertanggungan. Hal inilah yang kemudian menjadi hal yang sangat ditakuti  bagi  pihak  kreditur  yaitu  bank  selaku  pemberi  kredit.  Meskipun  utang  dapat diwariskan,  dalam  hal  ini  adalah  ahli  waris  dari  debitur  yang  meninggal  yang  kemudian ditanggung oleh para ahli waris yang menerima warisan. Sebagiamana diatur dalam Pasal 1100 KUHPerdata :
“Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu”.
Manajemen  risiko  berdasarkan  pewarisan  utang  tersebut  tetap  dianggap  kurang memberikan  proteksi  yang  cukup  terhadap  kerugian  yang  akan  dialami  oleh  pihak  kreditur apabila debitur meninggal dunia pada saat utang tersebut belum berakhir.
Fungsi  utama  bank  sebagai  penghimpun  dan  pengatur  dana  masyarakat  yang  menganut penerapan prinsip kehati -hatian mengatasi hal tersebut dengan dilakukanlah manajemen risiko oleh bank dengan jalan melakukan kerja sama dengan pihak asuransi, guna menjaga kreditnya
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 2 (2020)                                     E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
- 1702
apabila  debitur  ternyata  tidak  mampu  menyelesaikan  pinjaman  tersebut  (Usman,  2004). Mekanisme  penerapan  asuransi  dalam  suatu  kredit  yaitu  dengan  cara  yang  dibayarkannya premi  asuransi  yang  telah  ditentukan  sesuai  kemampuan  debitur  dan  kemudian  dibayarkan  di awal kredit sebelum kredit dikeluarkan oleh pihak bank. Besarnya premi dari keikutsertaannya pada  asuransi  yang  wajib  dibayarkan  sudah  ditetapkan  oleh  para  perusahaan  asuransi  dengan dapat  memperhatikan  segala  kondisi  dari  yang  tertanggung.  Diberlakukannya  asuransi  dalam setiap  kreditnya  menjadi  cara  bank  untuk menghindarkan  tercipta  nya  kerugian  atas  dampak suatu risiko.
Jenis  asuransi  yang  digunakan  dalam  kredit  memilik  banyak  ragam  yaitu  asuransi kecelakaan  yang merupakan penjamin  kerugian  jika  debitur  tidak  mampu  membayar diakibatkan  oleh  kecelakaan,  asuransi  deposito (deposit  insurance) yaitu  asuransi  penjamin kerugian apabila lembaga keuangan tidak  mampu dalam mengembalikan pokok pinjaman dan bunganya  yang  merupakan  akibat  dari  suatu  peristiwa  tertentu  seperti  likuidasi,  dan  asuransi jiwa kredit (credit life insurance) yaitu asuransi yang menjamin kerugian yang disebabkan oleh meninggalnya  debitur  yang  masih  memiliki  kewajiban  pembayaran  pinjaman  (kredit). Selanjutnya  apabila  debitur  meninggal  dunia  pada  masa  pertanggungan,  maka  pihak  asuransi atau  penanggung  yang  akan  bertanggungjawab  dengan  melunasi  sisa  pinjaman  yang  belum dibayar tersebut.
Berdasarkan uraian tersebut  di  atas  maka  disusun  rumusan  masalahnya  yaitu  :  1. Bagaimana implementasi asuransi jiwa dalam pelaksanaan pengambilan kredit multigunadi PT Bank  Rakyat  Indonesia  (Persero)  Tbk.  2.  Bagaimana  akibat  hukum  yang  terjadi  jika  seorang tertanggung  asuransi  jiwa  meninggal  dunia  pada  saat  masa  belum  terselesaikannya  kredit multiguna di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Mengingat  Penelitian  mengenai  penerapan  asuransi  jiwa  dalam  kredit  multiguna  sudah pernah dilakukan sebelumnya, seperti oleh Audy Aminda Yusandani di tahun 2018. Penelitian ini membahas mengenai  prosedur  dan pelaksanaan perjanjian asuransi secara digital pada PT FWD  Life  Indonesia,  dan  akibat  hukum  yang  ditimbulkan  apabila  terjadi  wanprestasi (Yusandani, 2018).  Kemudian artikel yang ditulis oleh Tia Arminanda di tahun 2017.  Artikel tersebut membahas mengenai syarat, prosedur pemberian kredit dan proses penyelesaian kredit dari debitur yang meninggal dunia serta pelaksanaan klaim asuransi jiwa sebagai penyelesaian kredit dari debitur  yang  meninggal  dunia pada PT.  Bank Sumut Cabang  Sibolga (Arminanda, 2017). Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Angga Sujatmiko di tahun 2016. Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab perusahaan asuransi dan perlindungan  hukum kepada
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 2 (2020)                                     E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
pemegang  polis  asuransi  AJB  Bumiputera  1912  atas  kesalahan  agen  AJB  Bumiputera 1912dalam melaksanakan tugasnya (Sujatmiko, Angga & Budiharto & Mahmudah, 2106).
Maka berdasarkan beberapa artikel penelitian sebelumnya yang telah disebutkan di atas, maka  artikel  ini  mempunyai  perbedaan.  Artikel  ini  lebih  menekankan  pada pelaksanaan implementasi  asuransi  jiwa  dalam  pelaksanaan  pengambilan  kredit  multigunadi  dan  akibat hukum  yang  terjadi  jika  seorang  tertanggung  asuransi  jiwa  meninggal  dunia  pada  saat  masa belum terselesaikannya kredit multiguna di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Pokok  permasalahan  yang  diambil  oleh  artikel  ini  dalam  penulisan  hukum  ini  adalah ketika  debitur  meninggal  dunia  pada  saat  masa  pertanggungan  yang  kemudian  asuransi  jiwa dijadikan alat untuk mengalihkan risiko maka itulah risiko tersebut akan ditanggung oleh pihak bank  akan  berpindah  pada  pihak  lembaga  asuransi  yang  menjadi  penjamin  dari  risiko  yang akan terjadi tersebut. Kemudian dilakukan studi kasus di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.  selaku  pihak  bank  terkait  dan  BRI  Life  sebagai  pihak  asuransi  yang  menangani  kredit- kredit yang dikeluarkan oleh Bank BRI. Berdasarkan pada latar belakang permasalahan diatas, maka artikel ini akan meneliti mengenai “Tinjauan Yuridis Mengenai Penerapan Asuransi Jiwa Dalam Kredit Multiguna pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.”

## B. Metode Penelitian
Metode pendekatan adalah suatu cara untuk mendekati objek penelitian berkaitan dengan mendekati pokok permasalahan dengan cara mencari jawaban dari tujuan penelitian  (Soemitro, 1988).
Artikel  ini  menggunakan  metode  yuridis  empiris.  Metode  pendekatan  ini  bukan  hanya memandang dari segi yuridis saja melainkan juga dengan bantuan ilmu sosial lainnya. Yuridis merupakan  metode  artikel  yang  berdasarkan  pada  hukum  beserta  perundang-undangan  yang berlaku. Selain  itu  empiris  mengacu pada hal-hal  yang benar-benar terjadi  dalam  masyarakat, sehingga  pendekatan  yuridis  merupakan  pendekatan  kepada  masyarakat  untuk  melihat mengenai efektifitas hukum berlaku.
Pendekatan  yuridis  empiris  didefinisikan  sebagai  pendekatan  yuridis  sosiologis,  yaitu suatu  cara  prosedur  yang  digunakan  untuk  memecahkan  masalah  dengan  meneliti  data sekunder  terlebih  dahulu  kemudian  dilanjutkan  dengan  menggunakan  artikel  terhadap  data primer.
Spesifikasi  penelitian  dalam  artikel  ini  adalah  pola  deskriptif  dan  analisis.  Maksudnya adalah memberikan gambaran secara detail dan menyeluruh terkait asuransi jiwa dalam fasilitas kredit  multiguna  di  PT  Bank  Rakyat  Indonesia  (Persero)  Tbk.  Berdasarkan  perundang-
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 2 (2020)                                     E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
- 1702
undangan  yang  berlaku.  Suatu  penelitian  deskriptif  dimaksudkan  untuk  memberikan  data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya (Nazir, 1983).
Penulisan  artikel  ini  memilih  menggunakan  analisis  kualitatif.  Metode  kualitatif  adalah tata  cara  artikel  yang  menghasilkan  data  deskriptif-analitis,  yaitu  apa  yang  dinyatakan  oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dengan demikian diharapkan dapat diperoleh data yang lengkap dan akurat.

## C. Hasil Dan Pembahasan
1. Implementasi  asuransi  jiwa  dalam  pelaksanaan  pengambilan  kredit  multiguna  di  PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
a. Latar belakang kredit multiguna
Kredit  Multiguna  memiliki  nama  yang  beragam  pada  setiap  bank  di  Indonesia, sama  halnya  dengan  bank  lain  yaitu  PT.  Bank  Rakyat  Indonesia  (Persero)  Tbk.  juga memiliki fasilitas kredit multiguna yang bernama Kredit BRIGuna. Tujuan dari kredit ini sama  dengan  kredit  multiguna  yaitu,  untuk  memenuhi  kebutuhan  produktif  dan  non produktif namun bersumber dari penghasilan tetap atau fixed income .
Jenis  Kredit  BRIGuna  dibedakan  menjadi  3  jenis,  yaitu  Kredit  BRIGuna  Karya, Kredit  BRIGuna  Purna,  dan  Kredit  Briguna  Umum.  Perbedaan  diantara  masing-masing kredit  yaitu  pada  sumber  pembayaran (repayment) ,  apabila    Kredit  BRIGuna  Karya sumber    pembayaran  tersebut  berasal  dari  penghasilan  tetap  dan  berbeda  dengan  Kredit Briguna Purna sumber pembayaran nya berasal dari sumber dana pensiun.
b. Analisis ketentuan kredit BRIGuna di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Beberapa ketentuan Kredit BRIGuna yang harus diketahui bagi setiap calon debitur di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., (PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., 2019) yaitu :
1). Bentuk  Kredit  :  Bentuk  kredit  adalah  persekot  dengan  angsuran  tetap  (pokok ditambah bunga) setiap bulan sampai dengan lunas, selama jangka waktu kredit;
2). Jangka  waktu  kredit  :  Jangka  waktu  Kredit  BRIGuna  yaitu  dimulai  dari  1  (Satu) tahun  hingga  15  (lima  belas)  tahun  dengan  ketentuan  (a)  Pegawai,  BRIGuna  telah jatuh  tempo  sesuai  yang  sudah  diatur,  (b)  Pensiunan  BRIGuna  harus  sudah  lunas selambat-lambatnya pada saat debitur berusia 70 (tujuh puluh tahun) ;
3). Suku  Bunga  :  Suku  bunga  Kredit  Briguna  adalah  tetap  selama  jangka  waktu kreditnya.  Pemimpin  Cabang  diberikan  kewenangan  untuk  menetapkan  besarnya
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 2 (2020)                                     E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
suku bunga Kredit BRIGuna di wilayah kerjanya, dengan wajib mempertimbangkan: (a)  Pengembangan  bisnis  di  masing  masing  kantor  cabang,  (b)  Tingkat  persaingan dengan bank lain, (c) Melakukan koordinasi dengan kantor cabang lain yang wilayah kerjanya berdekatan;
4). Provisi  dan  biaya  administrasi  :  Biaya  administrasi  sebesar  Rp  100.000  dan  Jangka Waktu 1,5% dari plafon;
5). Biaya asuransi jiwa: Biaya Asuransi sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh pihak  asuransi  dan  menjadi  beban  debitur.  Apabila  debitur  meninggal  dunia,  maka ahli waris tidak dibebankan biaya pelunasan pinjaman yang belum terselesaikan;
6). Maksimal  Kredit  BRIGuna  :  Maksimal  kredit  Maksimal  kredit  atau  plafon  yang diberikan untuk Kredit BRIGuna adalah sebesar Rp 1.000.000.000,-  dengan jangka waktu  maksimal  15  (lima  belas)  tahun.  Namun  untuk  PT  Bank  Rakyat  Indonesia (Persero)  Tbk.  Plafonnya  sebesar  Rp.  500.000.000,-.  .  Ketentuan  besar  maksimal pada PT Bank  Rakyat  Indonesia (Persero) Tbk.  hanya mencapai  Rp. 500.000.000,-. (lima ratus juta rupiah), tingkat kabupaten berbeda dengan kantor cabang tingkat kota besar maupun provinsi yang akan lebih tinggi dalam memberi plafon yang diberikan;
7). Agunan : Agunan Kredit BRIGuna adalah Penghasilan tetap atau gaji dan SK (Surat Keputusan) pengangkatan sebagai pegawai milik debitur yang bersangkutan, namun apabila  perlu  adanya  agunan  tambahan  sebagai  pendukung  bagi  keamanan  kredit, maka  dalam  pelaksanaannya  akan  menjadi  pengikatan  agunan  tambahan  yang sepenuhnya akan diserahkan kepada pertimbangan pejabat pemutus;
8). Analisis  kelayakan  kredit:  Pada  tahap  ini  AO (Account  officer) BRIGuna  akan melakukan analisa dan evaluasi terhadap permohonan pinjaman tersebut dengan cara (a)  Penilaian  kelayakan  instansi  atau  perusahaan,  (b)  Penilaian  kelayakan  calon debitur.
c. Klasifikasi debitur BRIGuna di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
1. Target pasar kredit BRIGuna di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Berdasarkan pada Surat Edaran PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang berisi tentang pedoman peraturan BRIGuna, targetnya adalah:
1).  Pegawai yang telah diangkat sebagai pegawai tetap;
2).  Pensiunan dan janda atau dudanya dari pegawai;
3).  Pensiunan  pegawai  swasta  yang  instansinya  mempunyai  dana  pensiun,  yang menerima  pensiunan  secara  tetap  dari  perusahaan  asuransi  atau  perusahaan  dana pensiun yang di dirikan sesuai dengan ketentuan menteri keuangan;
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 2 (2020)                                     E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪ ISSN:2086
-
1702
4).  Suami atau istri pekerja BRI yang menjadi pegawai atau pensiunan dari butir satu sampai dengan butir tiga diatas.

## D. Simpulan
Penerapan Asuransi Jiwa dalam Kredit BRIGuna menghasilkan dampak  yang  signifikan bagi kelangsungan dan eksistensi Kredit BRIGuna di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kredit BRIGuna memiliki banyak kelebihan dibandingkan kredit lainnya, sehingga dinyatakan bahwa  kredit  ini  telah  berhasil  menjadi  kredit  program  yang  melayani  masyarakat  dengan tujuan awal  yaitu membantu meringankan beban para pegawai tetap  yang membutuhkan dana tambahan  untuk  kepentingan-kepentingan  konsumtif  seperti  kebutuhan  biaya  dalam  jumlah besar meliputi biaya pernikahan, biaya pendidikan anak, atau biaya renovasi rumah .
Dasar  dari  asuransi  jiwa  dan  Kredit  BRIGuna  adalah  sebuah  perjanjian  yang menimbulkan hak dan kewajiban sehingga terjadi beberapa akibat hukum yang akan terjadi jika seorang  tertanggung  meninggal  dunia  pada  masa  belum  berakhirnya  Kredit  Multiguna  atau yang disebut sebagai Kredit BRIGuna di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Penerapan ini tidak hanya berakibat pada debitur saja namun juga berakibat hukum pada kreditur sebagai pemegang polis asuransi jiwa dan juga pada pihak penanggung yaitu BRI Life atau  PT  Bringin  Jiwa  Sejahtera,  akibat  hukumnya  seperti  Ahli  waris  dari  debitur  Kredit BRIGuna  harus  melengkapi  segala  persyaratan  klaim  seperti  yang  telah  ditetapakan  di  polis asuransi  jiwa  Kredit  BRIGuna  dan  mengumpulkan  syarat  pada  waktu  yang  telah  ditentukan yaitu maksimal 6 (enam) bulan semenjak debitur meninggal dunia, Pihak kreditur atau PT Bank Rakyat  Indonesia  (Persero)  Tbk.  harus  mengembalikan  segala  bentuk  agunan  milik  debitur Kredit BRIGuna kepada ahli waris terkait, Pihak penanggung atau BRI Life harus memberikan uang  pertanggungan  sesuai  dengan  yang  telah  diperjanjikan  dan  telah  diperhitungkan  kepada PT  Bank  Rakyat  Indonesia  (Persero)  Tbk.  selaku  pemegang  polis  asuransi  jiwa,  Kredit BRIGuna  yang  sebelumnya  belum  terselesaikan  akan  dinyatakan  berakhir  atau  lunas  ketika telah  dilakukan  pendebetan  terhadap  rekening  BRI  Life  oleh  PT  Bank  Rakyat  Indonesia (Persero) Tbk., dan  Pihak PT Bank Rakyat  Indonesia selaku kreditur harus memberikan surat keterangan berupa kwitansi yang menyatakan telah lunasnya kredit tersebut dan kemudian akan digunakan  pula  sebagai  bukti  tertulis  dan  pihak  yang  berwenang  atas  gaji  debitur  yang meninggal dunia wajib memberhentikan pemotongan gaji.
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 2 (2020)                                     E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪ ISSN:2086 - 1702

## DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Ali, A. Hasymi. 2012. Pengantar Asuransi. Jakarta : Bumi Aksara
Hartono,  S.  R.  (1992). Hukum  Asuransi  dan  Perusahaan  Asuransi (cetakan  1).  Jakarta:  Sinar Grafika.
Ganie, Junaedy. 1992. Hukum Asuransi Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Kasmir. (2000). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Lubis, M. Solly. (1994). Filsafat Ilmu dan Penelitian . Bandung: Mandar Maju.
Nazir. (1983). Metode Penelitian. Bandung: PT. Ghalia Indonesia.
Prawoto, Agus. 1994. Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi. Yogyakarta: BPFE Soemitro, R. H. (1988). Metodologi penelitian hukum dan jurimetri . Jakarta: Ghalia Indonesia. Usman, F. &an M. A. (2004). Security of Life . Jakarta: Elex Media Komputindo.
Waluyo, Bambang. 2002. Penelitian Hukum dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika
Artikel Jurnal dan Karya Ilmiah :
Arminanda,  T.  (2017).  Tinjauan Yuridis Terhadap  Penyelesaian  Kredit  Dari  Debitur  Yang Meninggal  Dunia  Dengan  Klaim  Asuransi  Jiwa  (  Studi  pada  PT.  Bank  Sumut  Cabang Sibolga) (Universitas
Sumatera Utara Medan). Retrieved from http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/65138/Cover.pdf?sequence=5&isA llowed=y
Sujatmiko, Angga &  Budiharto  &  Mahmudah,  S.  (2106).  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Tanggung Jawab  Perusahaan  Asuransi  Jiwa  Dalam  Penyelesaian  Klaim  Akibat  Kesalahan  Agen (Studi Di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912). Diponegoro Law Journal , Volume 5, . Retrieved from https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12175/11826
Yusandani,  A.  A.  (2018). Analisis  Yuridis  Perjanjian  Asuransi  Digital  (Studi  Pada  PT  FWD  Life Indonesia) (Fakultas  Hukum  Universitas  Lampung  Bandar  Lampung).  Retrieved  from http://digilib.unila.ac.id/54932/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf

## Undang-undang dan Peraturan :
Undang-undang No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  1998  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. , (1992).
Undang-undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 2 (2020)                                     E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
- 1702

## Sumber Online :
PT.  Bank  Rakyat  Indonesia  (Persero)  Tbk.  (2019).  Briguna  karya.  Retrieved  from http://bri.co.id/briguna-karya.