## KONSEKUENSI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MELALUI PENGENAAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP KEPALA DESA  DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
Oleh:

## Septina Andriani Naftali
Email: septina.andrianin@gmail.com Kejaksaan Negeri Lumajang
I Gede Widhiana Suarda Email: Igedewidhiana.suarda@unej.ac.id Fakultas Hukum Universitas Jember
R.A. Rini Anggraini Email: rini.anggraini@unej.ac.id Fakultas Hukum Universitas Jember

## Abstrak
Realisasi  penyaluran  Dana  Desa  sepanjang  (2015-2018)  sebesar  189,04  triliun.  Dalam perkembangannya,  dana  desa  yang  berlimpah  tersebut  rawan  praktik  korupsi.  Senyatanya praktik  korupsi  oleh  aparatur  desa  terus  meningkat  setiap  tahunnya,  selain  itu  terdapat konsekuensi pengembalian kerugian keuangan negara oleh Kepala Desa melalui pengenaan ganti kerugian negara terhadap Kepala Desa dan juga terdapat perbedaan mengenai aturan undang-undang  mengenai  pengembalian  keuangan  negara  yang  disebabkan  korupsi. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  Konsekuensi  dan  konsep  pengaturan  tentang pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala  desa.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  Yuridis  Normatif  serta  menggunakan tiga  pendekatan  diantaranya  pendekatan  Perundang-undangan  dan  Konseptual,  adapun hasil dari penelitian ini diperlukan penyelarasan UU no 31 tahun 1999 Jo UU no 20 Tahun 2021  tentang  PTPK  kedepanya  seharusnya  menselaraskan  dengan  UU  No  1  tahun  2004 tentang  Perbendaharaan  negara  dalam  hal  mengutamakan  mekanisme  pengembalian kerugian keuangan negara secara hukum administrasi.
Kata kunci: Korupsi, Kepala Desa, Pengembalian, Kerugian Negara

## Abstract
The realization of Village Fund distribution throughout (2015-2018) was 189.04 trillion. In its  development,  abundant  village  funds  are  prone  to  corrupt  practices.  In  fact,  corrupt practices  by  village  officials  continue  to  increase  every  year,  apart  from  that  there  are consequences for returning state financial losses by the Village Head through the imposition of state compensation against the Village Head and there are also differences regarding the legal regulations regarding the return of state finances caused by corruption. This research aims  to  analyze  the  consequences  and  regulatory  concepts  regarding  the  recovery  of  state financial losses resulting from criminal acts of corruption committed by village heads. This research  uses  a  Normative  Juridical  approach  and  uses  three  approaches  including  the Legislative and Conceptual approaches. The results of this research require harmonization of  Law  No.  31  of  1999  in  conjunction  with  Law  No.  20  of  2021  concerning  PTPK.  In  the future, it should be harmonized with Law No. 1 of 2004 concerning State Treasury. in terms of prioritizing the mechanism for returning state financial losses according to administrative law.
Keywords : Corruption, Village Head, Returns, State Losses

## PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Munculnya  banyak  kasus  korupsi ditingkat  desa  pada  tahun  2022   sebanyak 155  kasus  korupsi,  serta  kerugian  negara mencapai lebih dari Rp381 miliar 1 menjadikan  penelitian  ingin  mengetahui dan  menganalisa  konsekuensi  pengem- balian  kerugian  keuangan  Negara  atau daerah  melalui  penyelesaian  kerugian keuangan  Negara  atau  daerah  terhadap kepala  desa  dalam  perkara  tindak  pidana korupsi  dan  kebijakan  tersebut  dikaitkan dengan  ketentuan  pasal  4  Undang-Undang Nomor  20  tahun  2001  tentang  Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  (selanjutnya  disebut  dengan  UU PTPK)  yang  menjelaskan  bahwa  pe- ngembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian  Negara  tidak  menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  2  dan pasal 3 UU PTPK.
Adapun  kedudukan  kepala  desa bertugas  menyelenggarakan  pemerintahan desa,  melaksanakan  pembangunan  desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa
1 https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/
20230821-kenali-berbagai-modus-korupsi-di- sektor-desa , diakses pada tanggal 30 Agustus 2023
sebagaimana  ketentuan  Pasal  122  huruf  m UU  nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil  Negara  (UU  ASN)  dan  Pasal  26  ayat (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. 2
Sebagaimana tugas  dan fungsi kepala desa  dijelaskan  dalam  pasal  6  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia nomor  84  tahun  2015  tentang  susunan organisasi  dan  tata  kerja  pemerintah  desa menyatakan  bahwa  kepala  desa  yang mempunyai  wewenang,  tugas  dan  ke- wajiban  untuk  menyelenggarakan  rumah tangga  desanya  dan  melaksanakan  tugas dari  pemerintah  dan  pemerintah  daerah. Sehingga  kepala  desa    merupakan  pejabat pemerintah desa yang tergolong pejabat lain yaitu  pejabat  negara  dan  pejabat  pe- nyelenggara  pemerintahan yang  tidak berstatus pejabat Negara.
Tindak  pidana  korupsi  oleh  kepala desa  yang merugikan keuangan negara atau daerah  dapat  dikenakan  sanksi  pidana sesuai  ketentuan  dalam  Undang-Undang nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pem- berantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang nomor 20 Tahun 2001 (UU PTPK). Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK tersebut  menyatakan  bahwa  setiap  orang
2 M.  Sri  Astuti  Agustina, Pertanggungjawaban Kepala Desa Dan Peran Badan Permusyawaratan Desa, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, h. 37
yang melakukan perbuatan melawan hukum yang secara langsung mengakibatkan kerugian  keuangan  negara  atau  pere- konomian  negara  yang  besar  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  singkat  4 (empat)  tahun  dan  paling  lama  20  (dua puluh)  tahun  serta  denda  paling  sedikit Rp.200.000.000,-  (dua  ratus  juta  rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
Dalam  hal  korupsi  yang  dilakukan oleh  kepala  desa  ,  selain  sanksi  pidana, kepala  desa    juga  dapat  dikenakan  sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Sanksi administratif yang dapat dikenakan tergantung  pada  jenis  pelanggaran  yang dilakukan, antara lain dapat berupa pemecatan  dari  jabatan,  pencabutan  hak pensiun atau pencabutan hak untuk menjabat dalam pemerintahan.
Pada  era  reformasi  seperti  saat  ini, terwujudnya good  governance antara  lain harus didukung dengan penegakkan hukum terhadap  tindak  pidana  korupsi.  Hal  ini selaras  dengan  tujuan  yang  diamanatkan oleh  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 1999  tentang  Penyelenggara  Negara  yang bersih  dan  bebas  dari  Korupsi,  Kolusi,  dan Nepotisme. Selanjutnya, beberapa peraturan perundang-undangan dibentuk dalam upaya memberantas korupsi tersebut, yaitu: Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
Korupsi  yang  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi.  Selanjutnya,  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  dan  Undang  Undang  Nomor  46 Tahun  2009  tentang  Pengadilan  Tindak Pidana Korupsi
Penulis  menekankan  pengembalian kerugian  negara  terkait  tindak  pidana korupsi dalam penelitian ini. Tindak pidana korupsi  merupakan  perbuatan  yang  bukan saja dapat merugikan keuangan negara akan tetapi  juga  dapat  menimbulkan  kerugian pada  perekonomian  rakyat.  Barda  Nawawi Arief  berpendapat  bahwa,  tindak  pidana korupsi  merupakan  perbuatan  yang  sangat tercela,  terkutuk  dan  sangat  dibenci  oleh sebagian  besar  masyarakat;  tidak  hanya oleh  masyarakat  dan  bangsa  Indonesia tetapi  juga  oleh  masyarakat  bangsa-bangsa di dunia. 3
Penyelenggaraan  negara  yang  bersih menjadi  penting  dan  sangat  diperlukan untuk  menghindari  praktek-praktek  korupsi yang tidak saja melibatkan pejabat bersangkutan, tetapi juga oleh keluarga dan kroninya,  yang  apabila  dibiarkan,  maka rakyat  Indonesia  akan  berada  dalam  posisi yang  sangat  dirugikan.  Nyoman  Serikat
3 Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief. Bunga  Rampai Hukum Pidana . Bandung: Alumni. 1992. h. 133
Putra Jaya juga menyebutkan bahwa tindak pidana  korupsi  tidak  hanya  dilakukan  oleh penyelenggara  negara,  antar  penyelenggara negara,  melainkan  juga  penyelenggara negara  dengan  pihak  lain  seperti  keluarga, kroni  dan  para  pengusaha,  sehingga merusak sendi-sendi kehidupan ber- masyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi Negara. 4
Salah  satu  unsur  Tindak  Pidana Korupsi dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang- Undang  No.  31  Tahun  1999  jo  Undang- Undang  No.  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK)  adalah  adanya  unsur  kerugian keuangan  negara,  unsur  tersebut  memberi konsekuensi  bahwa  pemberantasan  Tipikor tidak  hanya  bertujuan  untuk  membuat  jera para  Koruptor  melalui  penjatuhan  pidana penjara yang berat, melainkan juga memulihkan keuangan negara akibat korupsi  sebagaimana  ditegaskan  dalam konsideran  dan  penjelasan  umum  UU Tipikor. Kegagalan pengembalian aset hasil korupsi dapat mengurangi makna penghukuman terhadap para koruptor.
Penegakan  hukum  tindak  pidana korupsi  tersebut  masih  terkendala  beberapa hal,  diantaranya  yaitu  adanya  multitafsir atau perbedaan pemahaman terkait pengembalian  kerugian  keuangan  negara.
4 Nyoman  Serikat  Putra  Jaya.  2005. Tindak  Pidana Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme  di  Indonesia . Semarang: Badan Penerbit Undip. h. 2
Terkait  hal  ini,  Pasal  4  UU  PTPK  tersebut secara  jelas  mengatur  bahwa  pengembalian kerugian keuangan negara atau pe- rekonomian  negara  tidak  menghapuskan dipidananya  pelaku  tindak  pidana  korupsi. Artinya bahwa meskipun tersangka korupsi mengembalikan  kerugian  keuangan  negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukannya,  ia  tetap  diproses  secara hukum sebagaimana mestinya. Namun pada praktiknya,  adanya  pengembalian  kerugian keuangan  negara  tersebut  menyebabkan pihak  penyidik  mengeluarkan  SP3  terkait kasus  dugaan  korupsi  tersebut  dengan berbagai  macam  alasan  yang  salah  satunya merupakan  tidak  cukup  bukti  karena kerugian  keuangan  negara  sudah  di- kembalikan  sehingga  kerugian  keuangan negara  tersebut  tidak  terbukti  karena  tidak ada lagi.
Pengembalian kerugian keuangan negara,  bagi  bangsa  Indonesia  sangatlah urgen,  adanya  aset  yang  memadai  tentunya dapat  mempercepat  pencapaian  sasaran pembangunan di segala bidang yang tengah kita  jalankan  sejak berdirinya republik  ini. 5
Oleh  karenanya  penyelesaian  kerugian keuangan  negara  dalam  dimensi  hukum administrasi  negara  pada  prinsipnya  be- rorientasi pada pemulihan kerugian keuangan  negara  tersebut,  serta  dapat
5 Marwan  Effendy, Kejaksaan  Republik  Indonesia, Posisi  dan  Fungsinya  dari  Perspektif  Hukum, Jakarta  :    PT.  Gramedia  Pustaka  Utama,2005, h.165.
diberlakukan  secara  kumulatif  dengan sanksi lain, yaitu sanksi pidana, administratif dan keperdataan. 6
Dalam  hal  pengembalian  kerugian keuangan  negara  atau  daerah  melalui penyelesaian  kerugian  keuangan  negara atau  daerah  terhadap  kepala  desa    dalam Penegakan  Hukum  terkait  tindak  pidana korupsi  telah  didukung  dengan  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia Nomor 25/PUU-XIV/2016 dan Surat Edaran  Mahkamah  Agung  nomor  4  Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat  Pleno  Kamar  Mahkamah  Agung Tahun  2016  sebagai  Pedoman  Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
Kejaksaan  selain  berwenang  sebagai Penuntut  Umum,  juga  mempunyai  tugas dan  wewenang  melakukan  penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang  (Pasal  30  ayat  (1)  UU  RI nomor  16  tahun  2004  tentang  Kejaksaan Republik  Indonesia  jo.  UU  RI  nomor  11 tahun  2021  tentang  Perubahan  UU  RI nomor  16  tahun  2004  tentang  Kejaksaan Republik Indonesia. 7
Secara administratif formal, Kejagung juga mempunyai kewenangan dalam mengeluarkan suatu kebijakan dalam bentuk  Surat Edaran.  Surat Edaran tersebut
6 Muhammad Djafar Saidi, dkk. Op.Cit. h. 154
7 UU  RI  nomor  16  tahun  2004  tentang  Kejaksaan
Republik  Indonesia  jo.  UU  RI  nomor  11  tahun 2021  tentang  Perubahan  UU  RI  nomor  16  tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
dapat berisi pemberitahuan, himbauan, atau petunjuk  mengenai  tata  cara  pelaksanaan hal  tertentu  yang  dianggap  penting  dan mendesak.  Surat  Edaran  tersebut  berlaku untuk anggota Kejagung, termasuk kejaksaan  yang  ada  di  bawahnya  atau kejaksaan  yang  menjadi  binaannya.  Hal tersebut  diatur  dalam  Pasal  35  Huruf  (a) UU Kejaksaan yang menyatakan: “menetapkan  serta  mengendalikan  ke- bijakan  penegakan  hukum  dan  keadilan dalam  ruang  lingkup  tugas  dan  wewenang kejaksaan.” 8
Surat  Edaran  yang  berkaitan  dengan Tindak  Pidana  Korupsi,  yang  isinya dianggap melemahkan pemberantasan tindak  pidana  korupsi.  Surat  Edaran  di- maksud  adalah  Surat  Edaran  No.  B- 113/F/FD.1/05/2010  Perihal  Prioritas  dan Pencapaian  Dalam  Penanganan  Perkara Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Surat  Edaran  No.  B-113/F/FD.1/05/2010), yang mempertimbangkan untuk tidak menindaklanjuti  atas  korupsi  yang  nilainya kecil. 9 Namun  hal  ini  tidak  berarti Kejagung  membiarkan  kerugian  negara yang  timbul.  Kejagung  sebagai  aparatur penegak  hukum  mewakili  negara  hanya menuntut  kepada  pelaku  tindak  pidana korupsi  yang  nilainya  kecil  tersebut  untuk mengembalikan  kerugian  negara  yang
8 Ibid
9 Ketentuan Angka 1 Surat Edaran Jaksa Agung No. B-113/F/FD.1/05/2010 .
ditimbulkannya. 10
Melihat dari latar belakang tersebut penulis ingin menggambarkan  mengenai  konsekuensi dari  pengembalian  kerugian  negara  yang disebabkannya tindak pidana korupsi.

## 1.2. Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa Konsekuensi dari Pengembalian kerugian  keuangan  negara  akibat  tindak pidana  korupsi  yang  dilakukan  oleh  kepala desa?  Dan  bagaimana  konsep  kedepan mengenai pengembalian kerugian keuangan negara  dalam  tindak  pidana  korupsi  yang dilakukan oleh Kepala Desa ?

## METODE PENELITIAN
Pada  metode  penelitian  ini,  peneliti memaparkan  jenis  penelitian  yang  diguna- kan      yuridis  normatif,  metode  pendekatan (perundang-undangan,  perbandingan,  kon- septual).  Sumber  bahan  hukum  primer terdiri  dari  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi,  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2004  tentang  Perbendaharaan  Negara, Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004 tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan Tanggung  Jawab  Keuangan  Negara,  PP  38
tahun  2016  tentang  Tata    Cara  Tuntutan Ganti  Kerugian  Negara/  Daerah  Terhadap Pegawai  Negeri  Bukan  Bendahara  Atau Pejabat  Lain,  dan  Surat  Edaran  No.  B- 113/F/FD.1/05/2010  Perihal  Prioritas  dan Pencapaian  Dalam  Penanganan  Perkara Tindak  Pidana  Korupsi.  Sumber  bahan hukum skunder  hukum  yang diperoleh  dari buku  teks,  jurnal-jurnal  asing,  pendapat para  sarjana,  kasus-kasus  hukum,  serta simposium  yang  dilakukan  para  pakar terkait  pembahasan  tentang  kedaulatan rakyat dalam pemilihan umum legislatif. 11
Menurut  Soeandyo  Wignjosubroto bahan  hukum  sekunder  adalah  seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang  pernah  berlaku  dalam  suatu  Negara. Berbagai  makalah,  jurnal,  surat  kabar, majalah-majalah serta internet yang sekiranya  berkaitan  dengan  permasalahan yang  dibahas,  Analisis  bahan  hukum merupakan  suatu  metode  atau  cara  untuk menemukan  jawaban  atas  permasalahan yang dibahas. Dengan menggunakan bahan- bahan  hukum  tersebut,  maka  penulisan  ini menggunakan metode deduktif yaitu proses penarikan  kesimpulan  yang  dilakukan  dari pembahasan  mengenai  permasalahan  yang mempunyai  sifat  umum  menuju  per- masalahan  yang  bersifat  khusus.  Hasil  dari kesimpulan tersebut diharapkan tercapainya
11 Soetandyo  Wignjosoebroto, Hukum  Konsep  dan Metode , (Solo TB Rahma Solo, 2013). h. 19
tujuan yang diinginkan dalam penulisan ini. Analisis  dalam  penulisan  hukum  ini dilakukan secara deskriptif kualitatif artinya metode ini dilakukan dengan cara menggambarkan  pokok  permasalahan  dan selanjutnya  dianalisis  berdasarkan  bahan hukum.  Setelah  dianalisis  kemudian  ditarik kesimpulan  dengan  menggunakan metode deduktif ,  yaitu  dengan  mengambil  dan menganalisis kesimpulan yang umum untuk mendapatkan kesimpulan yang khusus.

## PEMBAHASAN
3.1. Konsekuensi  Dari  Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa
Keuangan  berasal  dari  terjemahan kata monetary atau  moneter,  sedangkan kata  ﬁnance  mempunyai  arti  pembiayaan. Sementara  itu,  istilah  keuangan  Negara biasa  dikaitkan  dengan public  ﬁnance . Finance atau  pembiayaan  adalah  kegiatan yang  berkaitan  dengan  uang.  Prof  Padmo Wahyono memberikan pengertian keuangan negara yaitu APBN “plus” dikatakan bahwa 12
“APBN adalah anggaran pendapatan dan  belanjanya  pemerintah  pusat. kekayaan  Negara  yang  dipisahkan untuk  mendirikan  perusahaan  milik Negara bukanlah pengeluaran
12 Siti  Khoiriah  &  Utia  Meylina, Analisis  Sistem Pengelolaan  Dana  Desa  Berdasarkan  Regulasi Keuangan Desa , Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 2017, 1 (1):h.  23
konsumtif  melainkan  pengeluaran produktif  yang  diusahakan  untuk menjadi  sumber  pendapatan  baru bagi  APBN.  Dengan  perkataan  lain, meskipun  dipisahkan  dari  APBN, namun  dalam  waktu  tertentu  dan secara  berangsur-angsur  diharapkan dapat  'bergabung'  kembali.  APBN diadakan  berdasarkan  atas  kuasa undangundang  yang  membagi  wi- layah  Negara  kesatuan  kita  menjadi daerah-daerah otonom Demikian juga  kedudukan  perusahaan  daerah terhadap APBD adalah serupa dengan  kedudukan  perusahaan  milik pusat terhadap APBN”
Jimly Asshiddiqie berpendapat keuangan  daerah  sebenarnya  adalah  juga keuangan  Negara.  Desa  sebagai  kesatuan pemerintahan  terkecil  dalam  pemerintahan Indonesia memiliki sistem keuangan tersendiri  yang  terintegral  kedalam  pen- dapatan  asli  desa  dan  merupakan  bagian dari APBN 13 .
Pendapatan  desa  terbagi  menjadi tujuh  bagian  diantaranya:  Pendapatan  Asli Desa;  Alokasi  APBN;  Bagian  dari  DPRD Kabupaten/kota; Alokasi Dana Desa (ADD);  Bantuan  Keuangan  dari  APBN Provinsi/Kabupaten/kota; Hibah dan sumbangan pihak ketiga; Lain-lain pendapatan yang sah.
Dari ketujuh poin diatas, Dana Desa (DD)  memiliki  posisi  yang  sangat  strategis bagi  pendapatan  desa.  Dalam  Undang- Undang  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa diatur tentang pendapatan desa yaitu bahwa
13 Ibid h.  23
desa  mempunyai  sumber  pendapatan  yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara,  bantuan  keuangan  dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah Provinsi  dan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  Kabupaten/Kota,  serta hibah  dan  sumbangan  yang  tidak  mengikat dari  pihak  ketiga.  Bantuan  keuangan  dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah Provinsi  dan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  Kabupaten/Kota  kepada Desa  diberikan  sesuai  dengan  kemampuan keuangan  Pemerintah  Daerah  yang  ber- sangkutan.  Bantuan  tersebut  diarahkan untuk  percepatan  Pembangunan  Desa. Sumber  pendapatan  lain  yang  dapat diusahakan  oleh  Desa  berasal  dari  Banda Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan  kawasan    wisata  skala  Desa, pengelolaan  tambang  mineral  bukan  logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan  alat  berat,  serta  sumber lainnya  dan  tidak  untuk  diperjualbelikan. Bagian  dari  dana  perimbangan  yang diterima  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/ Kota  paling  sedikit  10%  (sepuluh  persen) setelah  dikurangi  Dana  Alokasi  Khusus (DAK)  yang  selanjutnya  disebut  Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi anggaran untuk
Desa  yang  bersumber  dari  Belanja  Pusat dilakukan  untuk  mengefektifkan  program yang  berbasis  Desa  secara  merata  dan berkeadilan . 14
APBN  merupakan  sumber  pem- biayaan  bagi  dana  desa  yang  ditujukan untuk  desa  yang  dapat  ditransfer  melalui APBD  kabupaten  atau  kota  dan  diperguna- kan  dalam  melakukan    pendanaan  bagi penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksana- an  pembangunan,  serta  pembinaan  dan pemberdayaan  masyarakat.  Lebih  lanjut dinyatakan  bahwa  pembangunan  desa berupaya  untuk  meningkatkan  kehidupan yang berkualitas atau peningkatan kesejahteraan  masyarakat  pedesaan.  Pem- berdayaan  masyarakat  desa  adalah  upaya untuk  pengembangan  kemandirian  dan kesejahteraan masyarakat melalui pe- ningkatan  pengetahuan,  perilaku,  kesada- ran, sikap, keterampilan, kemampuan, serta pemanfaatan  sumber  daya  dengan  me- netapkan kegiatan, program, dan kebijakan, serta pendampingan yang perlu disesuaikan dengan  esensi  permasalahan  dan  prioritas kebutuhan  masyarakat  desa.  Dana  desa boleh  dipergunakan  untuk  pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penggunaan  dana  desa  diprioritaskan  bagi pembangunan  desa  dengan  alokasinya untuk  mencapai  tujuan  pembangunan  desa yakni  dengan  peningkatan  kesejahteraan
14 Jimly Asshiddiqie, Gagasan Konstitusi Sosial , Jakarta: LP3ES, 2015,h. 372
dan  kualitas  hidup  serta  dapat  menang- gulangi  kemiskinan  dengan  memenuhi kebutuhan  dasar,  pembangunan  sarana  dan prasarana,  pengembangan  ekonomi  lokal yang  potensial,  dan  pengelolaan  sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.  Program/kegiatan  tersebut diharapkan pelaksanaannya berkaitan dengan aspek tujuan pembangunan desa. 15
Aspek  Keuangan  dana  desa  berasal dari APBN yaitu Alokasi dengan mengefektifkan  program  yang  berbasis Desa  secara  merata  dan  berkeadilan,  bagi Kabupaten/Kota  yang  tidak  memberikan ADD, Pemerintah dapat melakukan penundaan  dan/atau  pemotongan  sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana  Alokasi  Khusus  yang  seharusnya disalurkan ke desa. Dana Desa yang berasal dari  APBD  Kabupaten/Kota  yaitu  paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah. Paling  sedikit  10%  dari  dana  perimbangan yang  diterima  Kabupaten/Kota  dana  desa diperhatikan  dengan  mengalokasikan  dana Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara untuk dana desa dan alokasi dana desa serta upaya menginventarisasi dan meningkatkan asset desa .
Fenomena  dana  desa  menjadikan jabatan kepala desa sebagai bentuk prestise dan  tidak  lagi  pelayanan  sesuai  dengan
15 Inten  Meutia,    &  Liliana, Pengelolaan  Keuangan Dana  Desa ,  Jurnal  Akuntansi  Multiparadigma, 2017 8 (2): h. 339-347.
kebutuhan  warga  setempat.  Penyaluran dana  desa  oleh  Pemerintah  Pusat  ke  Desa pada  periode  Pemerintahan  Kabinet  Kerja 2014-2019,  anggaran  dana  desa  yang dikucurkan  pemerintah  sebesar  Rp.257 triliun dan Realisasi penyaluran Dana Desa sepanjang  (2015-2018)  sebesar  189,04 triliun. Dalam perkembangannya, dana desa yang  berlimpah  tersebut  rawan  praktik korupsi.  Berdasarkan  hasil  pemantauan Indonesia  Corruption  Watch  (ICW),  kasus korupsi  dana  desa  mengalami  peningkatan dari  tahun  ke  tahun,  sejak  tahun  2015 hingga  Semester  I  (satu)  tahun  2018. Tercatat  sedikitnya  sudah  ada  181  kasus korupsi  dana  desa  dengan  184  tersangka korupsi dan nilai kerugian sebesar Rp 40,6 miliar.  Pada  tahun  2015,  kasus  korupsi mencapai 17  kasus dan meningkat  menjadi 41  kasus  pada  tahun  2016.  Lonjakan  lebih dari  dua  kali  lipat  kemudian  terjadi  pada tahun  2017  dengan  96  kasus.  Total  kasus korupsi  yang  ditemukan  sebanyak  154 kasus. Beragam modus dilakukan oleh para aktor  korupsi  di  desa,  di  antaranya  praktik penyalahgunaan  anggaran  sebanyak  51 kasus, penggelapan 32 kasus, laporan fiktif dengan  17  kasus,  kegiatan/proyek  fiktif  15 kasus,  dan  penggelembungan  anggaran sebanyak 14 kasus.
Tabel 1.
Data jumlah Kasus Korupsi Dana Desa di
Indonesia Priode 2015-2018 No Tahun Jumlah Kasus Korupsi Dana Desa 1. 2015 17 Kasus 2. 2016 14 Kasus 3. 2017 96 Kasus 4. 2018 102 Kasus Sumber : nasional.tempo.com 16
Korupsi  dana  desa  telah  menjadi perhatian  khusus  Komisi  Pemberantasan Korupsi  (KPK).  Korupsi  dana  desa  ini masuk  dalam  tiga  terbanyak  kasus  korupsi pengelolaan  keuangan  negara.  Sepanjang tahun 2015-2022, sejak dana desa dikucurkan,  KPK  telah  menyelidiki  851 kasus korupsi. Dari 851 kasus korupsi dana desa  tersebut,  pelakunya  sebanyak  973 orang  dan  50  persen  di  antaranya  adalah kepala  desa  (kades).  Lainnya  adalah perangkat  desa,  seperti  bendahara.  “Kades selaku  pihak  paling  berwenang  mengelola dana  desa,  sering  memanfaatkannya  untuk memperkaya  diri  sendiri,  modus  yang digunakan  pelaku  korupsi  dana  desa  itu seperti  melakukan mark  up anggaran, pemalsuan  tanda  tangan  atau  stempel, manipulasi belanja ke giatan dan sebagainya. 17
16 ICW  Catat  Lonjakan  Kasus  Korupsi  Dana  Desa, https://nasional.tempo.co/read/1270010/icw-catat- lonjakan-kasuskorupsi-dana-desa/full&view=ok diakses 19 Januari 2024.
17 Senator, Ratusan  Kades  Terlibat  Korupsi  Dana Desa ,  Majalah  Dewan  Perwakilan Daerah Republik Indonesia EDISI : JULI 2023, h.10
Bentuk  penyimpangan  korupsi  desa terjadi  pada  beberapa  titik  rawan  korupsi dalam  proses  pengelolaan  anggaran  desa. Adapun  titik  rawan  menurut,  tersebut diantaranya,  yaitu  Proses  perencanaan, Proses  pertanggungjawaban,  Proses  mo- nitoring  dan  evaluasi,  Proses  pelaksanaan, Proses  pengadaan  barang  dan  jasa,  Proses penyaluran  dan  pengelolaan  dana  desa. Berdasarkan hasil pemantauan ICW, terindentifikasi  7  (tujuh)  bentuk  korupsi yang  umumnya  dilakukan  pemerintah  desa yaitu Penggelapan;, Penyalahgunaan anggaran, Penyalahgunaan wewenang, Pungutan  liar,  Mark  up,  Laporan  fiktif, Pemotongan  anggaran,  Suap.  Adapun obyek  yang  sering  dikorupsi  oleh  kepala desa atau aparat pemerintah desa, diantaranya sebagai berikut: 18
1. Anggaran  Desa  yang  meliputi  Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi  Hasil  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Khusus.;
2. Tanah Kas Desa (TKD), misalnya tanah tersebut  dijual  tanpa  melalui  prosedur hukum  yang  berlaku  atau  dilakukan tukar guling  tidak sesuai dengan  aturan yang  berlaku,  dengan  komitmen  fee dibelakang  antara  kepala  desa  dengan pihak pembeli tanah tersebut;
18 Ismarandy, Peran  Kejaksaan  Dalam  Pencegahan Dan  Penanganan  Tindak  Pidana  Korupsi  Dana Desa  Di  Wilayah  Hukum  Kejaksaan  Tinggi Sumatera ,  IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum Peranan Kejaksaan Dalam Pencegahan… Volume 2 Nomor 2, Juni 2021, h.192
3. Sertifikasi Masal, PTSL (Prona), pengurusan terkait keterangan kepemilikan  tanah,  terkait  layanan public  seperti  penerbitan  domisili  / KTP, umumnya dilakukan pengutan liar (padahal program tersebut gratis);
4. Dana  sosial  atau  dana  bantuan  dari Provinsi,  Kabupaten,  misalnya  dana sosial dalam bentuk bantuan hewan sapi kemudian  hewan  tersebut  dikelola sendiri.
5. Dana infrastruktur (irigasi, jalan).
Berdasarkan  5  poin  diatas  penyebab adanya korupsi juga dikarenakan minimnya pengetahuan  dan  rendahnya  kemampuan manajerial  aparatur  desa,  juga  merupakan menjadi penyebab kendala dalam penyaluran  dan  pengelolaan  dana  desa, sehingga ditengarai dalam penyerapan dana desa  menjadi  tidak  optimal  danmengendap di  kas  pemerintah  daerah.  Beberapa  titik rawan  penyimpangan  pengelolaan  dana desa  yang  menyebabkan  gagal  atau setidaknya,  menurunnya  nilai  maupun volume  proyek-proyek  pembangunan  di desa  tersebut  tidak  mustahil  pada  akhirnya akan  berlanjut  dan  bermuara  pada  proses hukum.  Dan  bertolak  dari  realitas  sed- emikian. 19
Terdapat  factor  internal  dan  factor eksternal  penyebab terjadinya korupsi dana desa sebagaimana berikut
19 Ibid, h. 193

## a. Faktor Internal
Faktor  internal  adalah  aspek  yang menyebabkan  terjadinya  tindak  pidana korupsi  dana  desa  yang  berasal  dari  diri pribadi aparatur pemerintahan desa sebagai pelaku.  Terdapat  3  (tiga)  aspek  yang berkaitan dengan diri pribadi yang menjadi pendorong  prilaku  koruptif,  yaitu  :Aspek Kewenangan  Jabatan;  Aspek  Kebutuhan Ekonomi; Aspek Faktor Lingkungan.
b. Faktor eksternal
Faktor  Eksternal  adalah  aspek  yang menyebabkan  terjadinya  tindak  pidana korupsi  dana  desa  yang  berasal  dari  luar diri  pribadi  aparatur  pemerintahan  desa sebagai  pelaku.  Beberapa  kasus  korupsi yang  menimpa  pemerintah  desa  dalam penyalahgunaan wewenang, anggaran, korupsi  aset,  dan  pengadaan  barang  dan jasa.  Dalam  persoalan  terjadinya  tindak pidana  korupsi  dana  desa,  faktor  penyebab yang dapat mempengaruhi terjadinya terdiri dari 4 (empat) aspek, yaitu: 20 Aspek regulasi dan  kelembagaan,  Aspek  tata  laksana, Aspek  pengawasan,  Aspek  sumber  daya manusia.
Melihat  kedua  faktor  diatas  serta banyaknya  kasus  korupsi  yang  dilakukan oleh  kepala  desa  maka,  kepala  desa  yang
20 Maratul  Makhmudah, Pencegahan  Terhadap Tindak  Pidana  Korupsi  Pemerintahan  Desa: Kajian Politik Kebijakan Dan Hukum Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  Des a,  Fakultas Hukum  Universitas  Islam  Malang,  Fakultas Hukum  Universitas  Brawijaya  Malang”.  Yustisia 95 Mei-Agustus 2016
melakukan  tindak  pidana  korupsi  jika dikaitkan  dengan  toeri  hokum  kewenangan milik S.F. Marbun,  maka kepala desa yang melakukan  tindak  pidana  korupsi  tidak mampu  untuk  melakukan  tindakan  publik atau  tidak  mampu  bertindak  sesuai  dengan aturan  undang-undang  yang  berlaku  untuk melakukan  hubungan-hubungan  hukum. Dengan  demikian  seharusnya  kepala  desa harus  memiliki  sifat-sifat  antara  lain:  (1) express  implied  (2)  jelas  maksud  dan tujuannya;  (3)  terikat  pada  waktu  tertentu; (4)  tunduk  pada  batasan-batasan  hukum tertulis  dan  tidak  tertulis;  dan  (5)  isi wewenang  dapat  bersifat  umum  (abstrak) dan konkrit 21
Seperti penelitian terdahulu oleh Dimas  Putra  Pradhyksa 22 kasus  dugaan tindak  pidana  korupsi  di  Kejaksaan  Negeri Tabanan perihal penyelewengan Dana Desa Sai  T.A  2017  di  Desa  Sai  Kabupaten Tabanan  Bali  senilai  29.754.500  yang dimana anggaran Dana Desa tersebut diakui oleh Kepala Desa digunakan pribadi setelah terbitnya  perhitungan  kerugian  negara  oleh inspektorat Kabupaten Tabanan, berikutnya penyelewengan  dana  Desa  Senganan  yang mengakibatkan  kerugian  negara  senilai
21 Nata  Irawan ,  Tata  Kelola  Pemrintahan  Desa  Era UU Desa, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2017,
h.45
22 Dimas Putra Pradhyksa, Penghentian Penyelidikan  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi Oleh Kejaksaan Dalam Hal Adanya Pengembalian Kerugian Negara, Thesis, Program Studi  Hukum  Program  Magister  Fakultas  Hukum Universitas Islam Indonesia 2022, h. 70
27.844.000  yang  dilakukan  oleh  oknum sekretaris  desa  dan  diakui  setelah  hasil perhitungan  kerugian  negara  diterima menurut  beberapa  tim  Jaksa  Penyelidik yang  menangani  dua  kasus  tersebut terungkap bahwa:
“perkara  dugaan  tindak  pidana korupsi  Dana  Desa  Sai  Tahun Anggaran  2017  di  Desa  Sai  dengan hasil  perhitungan  kerugian  Negara senilai  Rp.29.754.000  (  Dua  Puluh Sembilan  Juta  Tujuh  Ratus  Lima Puluh  Empat  Ribu  Lima  Ratus Rupiah)  dan  penyelewengan  Dana Desa Senganan dengan hasil perhitungan kerugian Negara sebesar Rp.27.844.000  (  Dua  Puluh  Tujuh Juta  Delapan  Ratus  Empat  Puluh Empat  Ribu  Rupiah  )  telah  di- upayakan  dan  berhasil  dikembalikan oleh  oknum  tersebut  dalam  tahap penyelidikan  sehingga  kasus  tersebut dihentikan  penyelidikannya  dengan dasar  surat  Jaksa  Agung  Muda Tindak  Pidana  Khusus  Surat  Edaran Jaksa  Agung  Muda  Tindak  Pidana Khusus Nomor Nomor: B113/
F/Fd.1/05/2010  tanggal  18  Mei  2010 salah  satu  poin  dalam  sinya  adalah menginstruksikan kepada seluruh Kejaksaan Tinggi yang isinya himbauan  agar  dalam  kasus  dugaan tindak  pidana  korupsi  masyarakat yang  dengan  kesadaran  diri  telah mengembalikan seluruh kerugian Keuangan  Negara  perlu  dipertim- bangkan untuk tidak ditindaklanjuti.”
Agar  terhindarnya  terjadinya  ke- rugian negara/daerah akibat tindakan melanggar  hukum  atau  kelalaian  Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, dalam  UndangUndang  Nomor  1  Tahun 2004  tentang  Perbendaharaan  Negara  telah
diatur  ketentuan  mengenai  penyelesaian kerugian negara/daerah. Selanjutnya Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004 tentang  Perbendaharaan  Negara  tersebut mengamanatkan Pemerintah untuk mengatur  mengenai  tata  cara  Tuntutan Ganti  Kerugian  negara/daerah.  Amanat tersebut  tertuang  dalam  Pasal  63  ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004 tentang  Perbendaharaan  Negara  yaitu  tata cara  Tuntutan  Ganti  Kerugian  negara/ daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah. 23 .
Kepala desa adalah pejabat pe- merintah desa yang mempunyai wewenang, tugas  dan  kewajiban  untuk  menyeleng- garakan  rumah  tangga desanya dan  melak- sanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah  daerah.  Di  dalam  UU  Desa nomor  6  tahun  2014  yang  saat  ini  berlaku, penghasilan kepala desa dan perangkat desa bersumber  dari pemerintah  pusat  atau APBN,  akan  tetapi  dana  tersebut ditransfer lebih  dahulu  ke  APBD  sebagai  Dana Alokasi  Umum.  Sementara  itu  sesuai penjelasan  Pasal  2  ayat  (2)  Peraturan
23 SISWANTO, Analisis  Kebijakan  Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, Desember 2018 dapat diakses pada http://repository.upstegal.ac.id/6814/1/4_LAPOR AN%20PENELITIAN%20ANALISIS%20KEBIJ AKAN%20PENYUSUNAN%20RANCANGAN %20PERATURAN%20DAERAH%20TATA%20 CARA%20PENYELESAIAN%20GANTI%20KE RUGIAN%20DAERAH%20%20DI%20LINGKU NGAN%20PEMERINTAH%20KABUPATEN%2 0TEGAL.pdf
Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2016  tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/ Daerah  Terhadap  Pegawai  Negari  Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang dimaksud  dengan  pejabat  lain  adalah pejabat  penyelenggara  pemerintah  yang tidak berstatus pejabat negara yang dibiayai APBN  (Anggaran  Pendapatan  Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).
Maka  apabila  terjadi  adanya  tindak pidana  korupsi  yang  dilakukan  oleh  kepala desa  dengan  kategori  ringan  lebih  dari  Rp. 200.000.000,-  (dua  ratus  juta  rupiah) sampai  dengan  Rp.  1.000.000.000,00  (satu miliar  rupiah. 24 sebagaiman  contoh  kasus diatas  yang  telah  penulis  cantumkan  maka dalam hal ini kepala desa dapat melakukan pengembalian  keuangan  negara  sesuai dengan  pasal  Pasal  63  ayat  (1)  dan  (2), menyatakan  pengenaan  ganti  kerugian negara/daerah  terhadap  pegawai  negeri bukan  bendahara  ditetapkan  oleh  menteri/ pimpinan lembaga/ gubernur/ bupati/ walikota.  Tata cara  tuntutan ganti  kerugian negara/daerah  diatur  dengan  peraturan pemerintah.
Konsekuensi  pengembalian  kerugian keuangan negara oleh Kepala Desa melalui pengenaan  ganti  kerugian  negara  terhadap Kepala  Desa  yang  belum  ditetapkan
24 Lihat Pasal 6 peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2  dan  Pasal  3  Undang-undang  tindak  Pidana Korupsi
sebagai  Tersangka  maupun  Terdakwa  oleh Aparat  Penegak  Hukum  tersebut  yaitu dapat  dikenai  sanksi  administrasi.  Hal tersebut memperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat  (3)  UU  RI  nomor  15  tahun  2004 tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan Tanggungjawab  Keuangan  Negara  tentang kewajiban  pejabat  memberikan  jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan  selambat-lambatnya  60  (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan  diterima.  Hal  itu  didukung SEMA  nomor  4  tahun  2016  tentang Pemberlakuan  Rumusan  Hasil  Rapat  Pleno Kamar  Mahkamah  Agung  Tahun  2016 Sebagai  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Bagi Pengadilan  pada  Rumusan  Hukum  Kamar Pidana poin 5.
Ketentuan  batas  waktu  60  hari pengembalian kerugian negara atas rekomendasi  Badan  Pemeriksa  Keuangan/ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat sesuai ketentuan Pasal  20  ayat  (3)  UU  Nomor  15  Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab  Keuangan  Negara  tidak berlaku bagi Terdakwa yang bukan Pejabat (swasta)  yang  mengembalikan  kerugian negara  dalam  tenggang  waktu  tersebut, ketentuan  tersebut  hanya  berlaku  bagi Penyelenggara  Pemerintahan,  tetapi  tidak bersifat  mengikat  manakala  pengembalian kerugian negara oleh Penyelenggara
Pemerintahan  dilakukan  setelah  batas waktu  60  (enam  puluh)  hari.  Adalah kemudian  menjadi  kewenangan  Penyidik melakukan proses hukum apabila ditemukan indikasi Tindak Pidana Korupsi.

## 3.2. Konsep
Kedepan Mengenai Pengembalian  Kerugian  Keuangan Negara  Dalam  Tindak  Pidana Korupsi  Yang  Dilakukan  Oleh Kepala Desa
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2003  tentang  Keuangan  Negara  mem- berikan pengertian bahwa Kerugian keuangan  negara  adalah  berkurangnya kekayaan  negara  yang  disebabkan  oleh penyalahgunaan wewenang atau ke- sempatan  atau  sarana  yang  ada  pada seseorang karena jabatan dan ke- dudukannya,  sedangkan  Keuangan  Negara adalah  semua  hak  dan  kewajiban  negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu  baik  berupa  uang  maupun  berupa barang  yang  dapat  dijadikan  milik  negara berhubungan  dengan  pelaksanaan  hak  dan kewajiban  tersebut.    Salah  satu  peraturan perundang-undangan dalam penegakan hukum  tindak  pidana  korupsi  adalah Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi. Dalam  penjelasan  UU  TPK  menyatakan bahwa  tindak  pidana  korupsi  yang  selama
ini  terjadi  secara  meluas,  tidak  hanya merugikan  keuangan  negara,  tetapi  juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak- hak  sosial  dan  ekonomi  masyarakat  secara luas,  sehingga  tindak  pidana  korupsi  perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya  harus  dilakukan  secara luar biasa. 25
Dalam  Undang-Undang  nomor  6 tahun  2014  tentang  Desa  Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  Pada pasal  25  pemerintah  desa  sebagaimana dimaksut dalam pasal 23 adalah kepala desa atau  yang  disebut  dengan  nama  lain  dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut  dengan  nama  lain. 26 Sedangkan menurut  permendagri  nomor  113  tahun 2014  kepala  desa  (kades)  merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa  dan  mewakili  pemerintah  desa  dalam kepemilikankekayaan  milik  desa  yang dipisahkan. 27 Kekuasaan  cenderung  untuk korupsi  dan  kekuasaan  yang  absolut cenderung melakukan korupsi secara absolut  pula.  Setiap  kekuasaan  selalu
25 Penjelasan  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
26 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6 Tahun 2014 Tentang Desa
27 Sumber  Saparin,  Tata  Pemerintahan  dan Administrasi  Pemerintahan  Desa,  Jakarta,  Ghalia Indonesia, 1986, h. 30
mengandung  potensi  disalahgunakan  atau dilaksanakan  sewenang-wenang  atau  di- laksanakan  dengan  melampaui  wewenang, hal  ini  dapat  terjadi  karena  dua  hal, yaitu: 28 (1).  Kekuasaan  mengandung  hak dan  wewenang;  (2).  Hak  dan  wewenang memberikan  posisi  lebih  jika  dibandingkan dengan  subyek  yang  dituntut  atau  pencari keadilan.
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang Desa.  Kepala  desa  dalam  menjalankan perannya  sebagai  pemerintahan  daerah memiliki  tugas  dan  fungsi  yaitu  sebagai berikut: 29
a) memimpin penyelenggaraan
Pemerintahan Desa;
b) mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
c) memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
d) menetapkan Peraturan Desa;
e) menetapkan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Desa;
f) membina kehidupan masyarakat Desa;
g) membina  ketenteraman  dan  ketertiban masyarakat Desa
h) membina dan meningkatkan pe- rekonomian Desa serta mengin-
tegrasikannya agar mencapai
28 Kristian & Yopi Gunawan, Tindak Pidana Korupsi, (Refika Aditama: Bandung, 2015) h.25
29 C.S.T.  Kansil,  Desa  Kita  Dalam  Peraturan  Tata Pemerintahan  Desa,  Jakarta,  Ghalia  Indonesia, 1988, h. 83
perekonomian  skala  produktif  untuk sebesar-besarnya
kemakmuran masyarakat Desa;
i) mengembangkan  sumber  pendapatan Desa;
j) mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
k) mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
l) memanfaatkan teknologi tepat guna;
m) mengoordinasikan  Pembangunan  Desa secara partisipatif;
n) mewakili  Desa  di  dalam  dan  di  luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan
o) melaksanakan  wewenang  lain  yang sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Dalam menjalankan tugas fungsinya Kepala Desa dibantu perangkat desa seperti sekretaris  desa,  staf  sekretaris  dan  staf wilayah hal ini untuk memberikan pelayanan demi terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat desa, namun dikarenakan  tidak  adanya  regulasi  yang mengatur  secara  jelas  dan  kurangnya partisipasi  masyarakat  khususnya  me- ngawasi pembangunan desa maka terjadilah
tindak  pidana  korupsi  ini. 30 Maka  dari  itu penyelenggaraan pemerintahan daerah harus senantiasa didasarkan dan taat kepada asas-asas  penyelenggaraan  pemerintahan daerah yang telah diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,  dalam  hal  ini  adalah  Undang- Undang  Pemerintahan  Daerah. 31 Sistem pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu  pada  kepentingan  publik.  Hal  ini tidak  saja  terlihat  dari  besarnya  porsi anggaran tetapi juga pada besarnya partisipasi  masyarakat  dalam  perencanaan, pengawasan,  dan  pelaksanaan  pengelolaan keuangan  daerah.  Kejelasan  misi  dari pengelolaan keuangan daerah pada umumnya  dan  anggaran  daerah  pada khususnya.
Aspek  administrasi  atau  manajemen yang  dimaksud  pengelolaan  keuangan daerah adalah proses pengurusan, penyelenggaraan, penyediaan, dan pengguna  uang  dalam  setiap  usaha  kerja sama  kelompok  orang  untuk  mencapai suatu tujuan. 32 Pengelolaan keuangan daerah  tidak  terlepas  dari  pembahasan
30 Rantika  Safitri Analisis  Penyalahgunaan  Alokasi Dana  Desa  Oleh  Kepala  Desa  (Studi  Kasus  di Desa  Taman  Jaya) Jurnal  Petitum,  Vol.  2,  No.  1, Februari 2022, h. 35
31 Rahyuni  Rauf,  2016, Asas  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Jakarta :Pustaka Harapan , 2016) h.69
32 Agustinawaty  U.  Gubali, Penyelesaian  Ganti Kerugian  Negara/Daerah  Oleh  Pegawai  Negeri Yang  Bukan  Bendahara  di  Kabupaten  Gorontalo , Lex Administratum, Vol. VII/No. 4/Okt- Des/2019,h.55
Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah (APBD)  yang  dilaksanakan  setiap  tahun anggaran.  Oleh  karena  itu  harus  dikelola dengan  baik  dan  dapat  bertanggung  jawab dengan benar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 33
Kerugian negara dapat terjadi karena  pelanggaran  hukum  atau  kelalaian pejabat  negara  atau  pegawai  negeri  bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan  kebendaharaan.  Penyelesaian kerugian  negara  perlu  segera  dilakukan untuk  mengembalikan  kekayaan  negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan  disiplin  dan  tanggung  jawab para pegawai negeri/pejabat negara. Adanya kerugian negara atau perekonomian negara  menjadi  unsur  utama  dari  delik korupsi  Dengan  demikian  Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi  tidak  semata  sebagai  alat  penegak hukum,  tetapi  juga  penegak  keadilan  sosial dan  ekonomi.  Hal  ini  berarti  bukan  semata memberi  hukuman  bagi  mereka  yang terbukti  bersalah  dengan  hukuman  yang seberat-beratnya,  melainkan  juga  agar kerugian  negara  yang  diakibatkan  oleh perbuatannya  dapat  kembali  semua  dalam waktu yang tidak terlalu lama. 34
33 Ibid
34 Karel  Antonius Paeh  Pengembalian  Kerugian Keuangan  Negara  Berdasarkan  Rekomendasi
Pasal  1  ayat  22  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2004  tentang  Per- bendaharaan Negara yang dimaksud dengan kerugian negara atau daerah adalah “Kekurangan  uang,  surat  berharga,  dan barang  yang  nyata  dan  pasti  jumlahnya sebagai  akibat  perbuatan  melawan  hukum baik  sengaja  maupun  lalai,  hal  tersebut berkaitan pembendaharaan dan ganti rugi. 35
Proses  penyelesaian  ganti  kerugian  negara oleh pegawai negeri  yang bukan bendahara tertuntut  harus  mengetahui  apa  saja  yang mengakibatkan  kerugian  negara,  sehingga dalam penyelesaiannya bisa diproses sesuai aturan  dan  Undang-undang  yang  berlaku. Adanya penyelesaian penyalahgunaan wewenang  yang  menimbulkan  kerugian negara  sebagaimana  disebutkan  di  atas, seakan  aparat  penegak  hukum  lain,  seperti Kepolisian,  Kejaksaan,  dan  KPK  tidak boleh  lagi  mengusutnya.  Padahal,  seperti dikemukakan  dalam  Pasal  4  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi, bahwa  pengembalian  kerugian  keuangan negara  atau  perekonomian  negara  tidak menghapuskan  dipidananya  pelaku  tindak pidana. Pelaku tetap harus mem-
Badan  Pemeriksa  Keuangan  (Bpk)  Hubungan Dengan  Unsur  Kerugian  Negara  Dalam  Tindak Pidana  Korupsi e  Jurnal  Katalogis,  Volume  5 Nomor  2  Februari  2017  hlm  49-56  ISSN:  2302- 2019
35 Halim,  Abdul  dan  Bawono,  2011  “Pengelolaan Keuangan Negara Daerah:Hukum Kerugian Negara, dan Badan Pemeriksa Keuangan Daerah”, Kreasi Wacana, Yogyakarta, h.36.
pertanggungjawabkan  perbuatannya  secara pidana.
Dalam  pasal  62  ayat  (2)  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2004  dikatakan apabila dalan pemeriksaan kerugian negara/daerah  ditemukan  unsur  pidana, Badan  Pemeriksa  Keuangan  menindak- lanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan  yang  ada.  Pasal  64, bahwa:  Bendahara,  pegawai  negeri  bukan bendahara,  dan  pejabat  lain  yang  telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Putusan  pidana  tidak  membebaskan  dari tuntuan  ganti  rugi.  Bertalian  dengan  proses pengembalian kerugian negara dalam ketentuan  Pasal  4  UU  No.  31  Tahun  1999 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi.  Sebagaimana  disebut  dalam  Pasal 4  UU  No.  30  Tahun  1999,  bahwa: Pengembalian  kerugian  keuangan  negara atau  perekonomian  negara  tidak  meng- hapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  dan Pasal 3 menjadi kontroversi dengan UU No. 30  Tahun  2014  sebagaimana  dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian  kerugian  keuangan  negara paling  lama  10  hari  kerja  terhitung  sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan. Pengembalian kerugian negara sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4) dibebankan  kepada  Badan  Pemerintahan,
apabila  kesalahan  administratif  sebagai- mana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang.  Pengembalian  kerugian  negara sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4) dibebankan  kepada  Pejabat  Pemerintahan, apabila  kesalahan  administratif  sebagai- mana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan wewenang. 36
Dari uraian permasalahan di atas patut dilihat ketentuan Pasal  62  ayat  (2)  UU  No. 1  Tahun  2004  yang  menyebutkan,  bahwa: ”Apabila  dalan  pemeriksaan  kerugian negara/daerah  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  ditemukan  unsur  pidana,  Badan Pemeriksa  Keuangan  menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang- undangan  yang  ada”.  Kalau  mengacu kepada ketentuan Pasal 62 ayat (2) UU No. 1  Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan Negara di atas, penggantian ganti rugi tidak menutup  tuntutan  pidana.  Artinya  bahwa pengembalian kerugian negara tidak menutup tuntutan pidana. Penulis sependapat  dengan  ketentuan  UU  No.  1 Tahun 2004 dan Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 yang mengatakan, bahwa pengembalian  kerugian  keuangan  negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan  dipidananya  pelaku  tindak pidana.  Karena  itu,  pengembalian  kerugian
36 Marojahan JS Panjaitan, Loc.Cit
negara  sebagaimana  dimaksusd  oleh  UU No.  30  Tahun  2014  tidak  menghapus tuntutan pidananya.
Bahwa  saat  ini  terdapat  perbedaan konsep  pengembalian  kerugian  keuangan negara  dan  prinsip  dalam  Undang-undang tindak Pidana Korupsi yang mengutamakan sanksi  tipikor  secara  hukum  pidana  yang meskipun  ada  pengembalian  kerugian keuangan negara maka tidak menghapuskan perkara  pidananya,  sedangkan  dalam  UU Perbendaharaan    Negara  mengutamakan penyelesaian  perkara  tipikor  melalui  sanksi administrasi dengan pengembalian kerugian keuangan  negara  dalam  jangka  waktu tertentu  dapat  menghentikan  perkaranya. Hal  tersebut  dengan  memperhatikan Asas Lex Spesialis Sistematis . Melihat penjelasan tersebut maka seharusnya terdapat penyelarasan  UU  no  31  tahun  1999  Jo  UU no 20 Tahun 2021 tentang PTPK kedepanya seharusnya menselaraskan dengan UU No 1 tahun  2004  tentang  Perbendaharaan  negara dalam  hal  mengutamakan  mekanisme pengembalian  kerugian  keuangan  negara secara  hukum  administrasi  selanjutnya sebagai upaya ultimum remedium kemudian  melakukan  penindakan  secara hukum pidana.

## KESIMPULAN
Konsekuensi  pengembalian  kerugi- an  keuangan  negara  oleh  Kepala  Desa melalui  pengenaan  ganti  kerugian  negara terhadap Kepala Desa yang belum ditetapkan  sebagai  Tersangka  maupun Terdakwa  oleh  Aparat  Penegak  Hukum tersebut yaitu dapat dikenai sanksi administrasi.  Hal  tersebut  memperhatikan ketentuan  Pasal  20  ayat  (3)  UU  RI  nomor 15  tahun  2004  tentang  Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara tentang kewajiban pejabat memberikan jawaban atau penjelasan kepada  BPK  tentang  tindak  lanjut  atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan  selambat-lambatnya  60  (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan  diterima.  Hal  itu  didukung SEMA  nomor  4  tahun  2016  tentang Pemberlakuan  Rumusan  Hasil  Rapat  Pleno Kamar  Mahkamah  Agung  Tahun  2016 Sebagai  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Bagi Pengadilan  pada  Rumusan  Hukum  Kamar Pidana poin 5.
Konsep pengembalian kerugian keuangan  negara  dan  prinsip  dalam  UU PTPK  yang  mengutamakan  sanksi  tipikor secara  hukum  pidana  yang  meskipun  ada pengembalian  kerugian  keuangan  negara maka tidak menghapuskan perkara pidananya,  sedangkan  dalam  UU  Per- bendaharaan
Negara mengutamakan
penyelesaian  perkara  tipikor  melalui  sanksi administrasi dengan pengembalian kerugian keuangan  negara  dalam  jangka  waktu tertentu  dapat  menghentikan  perkaranya. Hal  tersebut  dengan  memperhatikan  Asas Lex  Spesialis  Sistematis.  Pengembalian kerugian  keuangan  negara  Pengembalian kerugian  keuangan  negara  atau  pere- konomian  negara  tidak  menghapuskan dipidananya  pelaku  tindak  pidana  hal  ini sesuai  dengan  pasal  4  UU  PTPK,  melihat penjelasan tersebut maka seharusnya terdapat penyelarasan UU no 31 tahun 1999 Jo  UU  no  20  Tahun  2021  tentang  PTPK kedepanya seharusnya menselaraskan dengan  UU  No  1  tahun  2004  tentang Perbendaharaan negara dalam hal mengutamakan  mekanisme  pengembalian kerugian  keuangan  negara  secara  hukum administrasi  selanjutnya  sebagai  upaya ultimum  remedium  kemudian  melakukan penindakan secara hukum pidana.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustinawaty  U.  Gubali, Penyelesaian
Ganti  Kerugian Negara/Daerah  Oleh
Pegawai Negeri Yang Bukan Bendahara  di  Kabupaten  Gorontalo , Lex  Administratum,  Vol.  VII/No. 4/Okt-Des/2019,.
C.S.T.  Kansil,  Desa  Kita  Dalam  Peraturan Tata  Pemerintahan  Desa,  Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988.
Dimas Putra Pradhyksa, Penghentian
Penyelidikan  Perkara  Tindak  Pidana
Korupsi  Oleh  Kejaksaan  Dalam  Hal
Adanya Pengembalian Kerugian Negara, Thesis, Program Studi Hukum  Program  Magister  Fakultas
Hukum  Universitas  Islam  Indonesia
2022.
Halim, Abdul dan Bawono, 2011 “Pengelolaan Keuangan Negara
Daerah:Hukum Kerugian Negara, dan Badan Pemeriksa Keuangan Daerah”,
Kreasi Wacana, Yogyakarta.
Inten  Meutia,    &  Liliana, Pengelolaan
Keuangan Dana Desa , Jurnal Akuntansi  Multiparadigma,  2017  8 (2).
ICW  Catat  Lonjakan  Kasus  Korupsi  Dana Desa,
https://nasional.tempo.co/read/127001 0/icw-catat-lonjakan-kasuskorupsi- dana-desa/full&view=ok  diakses  19 Januari 2024.
Ismarandy, Peran Kejaksaan Dalam Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana  Korupsi  Dana  Desa  Di Wilayah  Hukum  Kejaksaan  Tinggi Sumatera ,    IURIS  STUDIA:  Jurnal Kajian  Hukum  Peranan  Kejaksaan Dalam  Pencegahan Volume 2  Nomor 2, Juni 2021.
Jimly Asshiddiqie, Gagasan Konstitusi
Sosial , Jakarta: LP3ES, 2015.
Kristian  &  Yopi  Gunawan,  Tindak  Pidana Korupsi,  Refika  Aditama:  Bandung, 2015.
Karel Antonius Paeh Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan  Rekomendasi  Badan Pemeriksa Keuangan (Bpk) Hubungan  Dengan  Unsur  Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi e Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor  2  Februari  2017  hlm  49-56 ISSN: 2302-2019.
Maratul Makhmudah, Pencegahan
Terhadap  Tindak  Pidana  Korupsi
Pemerintahan  Desa:  Kajian  Politik
Kebijakan  Dan  Hukum  Pengelolaan
Sumber  Daya  Alam  Des a,  Fakultas
Hukum  Universitas  Islam  Malang,
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang”. Yustisia 95 Mei- Agustus 2016. M. Sri Astuti Agustina, Pertanggungjawaban  Kepala  Desa Dan  Peran  Badan  Permusyawaratan Desa, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung.
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief. Bunga Rampai  Hukum  Pidana .  Bandung: Alumni. 1992.
Marwan  Effendy, Kejaksaan  Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif  Hukum, Jakarta  :    PT. Gramedia Pustaka Utama,2005.
Nata  Irawan ,  Tata  Kelola  Pemrintahan
Desa Era UU Desa, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2017.
Nyoman  Serikat  Putra  Jaya.  2005. Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme  di  Indonesia .  Semarang:
Badan Penerbit Undip. h. 2
Rantika  Safitri Analisis  Penyalahgunaan Alokasi  Dana  Desa  Oleh  Kepala Desa  (Studi  Kasus  di  Desa  Taman
Jaya) Jurnal  Petitum,  Vol.  2,  No.  1,
Februari 2022.
Rahyuni Rauf, 2016, Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,  Jakarta  :Pustaka  Harapan , 2016.
Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Konsep dan  Metode ,  (Solo  TB  Rahma  Solo, 2013).
Siti  Khoiriah  &  Utia  Meylina, Analisis
Sistem  Pengelolaan  Dana  Desa
Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa , Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 2017, 1 (1) Senator, Ratusan  Kades  Terlibat  Korupsi Dana Desa , Majalah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia EDISI : JULI 2023. SISWANTO, Analisis Kebijakan Penyusunan  Rancangan  Peraturan Daerah  Tata  Cara  Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Di Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten Tegal, Desember  2018  dapat  diakses pada
http://repository.upstegal.ac.id/6814/1 /4_LAPORAN%20PENELITIAN%2 0ANALISIS%20KEBIJAKAN%20P ENYUSUNAN%20RANCANGAN% 20PERATURAN%20DAERAH%20 TATA%20CARA%20PENYELESAI AN%20GANTI%20KERUGIAN%20 DAERAH%20%20DI%20LINGKUN GAN%20PEMERINTAH%20KABU PATEN%20TEGAL.pdf
Sumber  Saparin,  Tata  Pemerintahan  dan Administrasi Pemerintahan Desa, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986.

## PERUNDANG-UNDANGAN
UU  RI  nomor  16  tahun  2004  tentang Kejaksaan Republik Indonesia jo. UU RI  nomor  11  tahun  2021  tentang Perubahan  UU  RI  nomor  16  tahun 2004  tentang  Kejaksaan  Republik Indonesia.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  20  Tahun  2001  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang Republik
Indonesia
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Surat  Edaran  Jaksa  Agung  No.  B- 113/F/FD.1/05/2010 .

## INTERNET
https://aclc.kpk.go.id/aksi- informasi/Eksplorasi/20230821- kenali-berbagai-modus-korupsi-di- sektor-desa,  diakses  pada  tanggal  30 Agustus 2023.

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Penulis adalah  Mahasiswa  Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Negeri
Jember,    saat  ini  penulis  bekerja  sebagai
Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri
Lumajang,  penulis  bekerja  di  Kejaksaan sejak tahun 2008 hingga sampai sekarang.