## Peranan Satuan Binmas dalam  Mencegah Perang Suku di Distrik Kwamki Narama

## Wisnu Hadi
Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Jl. Tirtayasa Raya Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

## Abstract
This paper wants to know the role of Mimika Police Unit in preventing tribal war in Kwamki Narama District of Mimika Regency, to know the efforts made by Mimika Police Unit and the existing obstacles in preventing tribal war in Kwamki Narama District of Mimika Regency. The research findings indicate that Mimika Polres has applied sociocultural approach in Polmas also negotiation and mediation in handling conflict. Conflict resolution in the Mimika community is more using customary law in the form of agreements between tribes as parties to the conflict. Form of agreement in the form of fines or materials that can be divided for Waimum (warlord), victims and troops of war. The Binmas Unit seeks to reduce social conflict in the Kwamki Narama District with a sociocultural approach, the adoption of a polmas approach, negotiation, and mediation / peace.
Keywords: Conflict, Tribal War, Prevention, Unit Binmas, Mimika

## Abstrak
Tulisan ini ingin mengetahui peranan Satuan Binmas Polres Mimika dalam mencegah perang suku di Distrik Kwamki Narama Kabupaten Mimika, guna mengetahui upaya yang dilakukan satuan Binmas Polres Mimika dan kendala-kendala yang ada`dalam mencegah perang suku di Distrik Kwamki Narama Kabupaten Mimika. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Polres Mimika telah menerapkan pendekatan sosiokultural dalam Polmas juga negosiasi dan mediasi dalam penanganan konflik. Penyelesaian konflik di masyarakat Mimika lebih menggunakan hukum adat berupa kesepakatan antar suku selaku pihak bertikai. Bentuk kesepakatan berupa denda atau materi yang dapat dibagi bagi Waimum (panglima perang), korban dan pasukan perang. Satuan Binmas berupaya meredam konflik sosial di Distrik Kwamki Narama dengan pendekatan sosiokultural, penerapan pendekatan polmas, negoisasi, dan mediasi/perdamaian.
Kata kunci : Konflik, Perang suku, Pencegahan, Satuan Binmas, Mimika

## Pendahuluan
Konflik sosial yang terjadi di Papua sangat beragam dan mencakup semua lini kehidupan, mulai dari aspek sosial, budaya, politik dan ekonomi. Konflik sosial yang terjadi di Papua beberapa tahun belakangan ini tidak terlepas dari pokok permasalahan tersebut. Konflik sosial utamanya dipicu oleh perbedaan suku, budaya dan golongan atau kelompok, sesuai dengan karakteristik yang dianggap sebagai salah satu permasalahan yang dapat merugikan dan mengganggu bahkan melanggar aturan dan norma yang berlaku pada suku-suku yang ada. Konflik sosial yang ada di daerah ini kerap disebut perang suku. Biasanya perang suku yang terjadi di Distrik Kwamki Narama (Kecamatan Kwamki Narama) adalah antara suku-suku asli Papua yang mendiami daerah tersebut, seperti; suku Dani, suku Nduga, suku Damal, suku Moni, suku Mee, suku Amungme, suku Kamoro dan suku- suku lainnya. Suku-suku tersebut mempunyai tradisi perang yang sangat kuat. Diakui perang suku memang sudah merupakan kebiasaan masyarakat Papua yang menjadi tradisi turun temurun.
Distrik Kwamki Narama  merupakan salah satu distrik yang ada di Kabupaten Mimika yang dihuni 7 suku asli Papua yaitu suku Dani, suku Nduga, suku Damal, suku Moni, suku Mee, suku Amungme dan suku Kamoro. Pada awalnya suku tersebut adalah suku-suku yang menghuni areal tambang PT. Freeport kecuali suku Kamoro yang merupakan penduduk di pesisir pantai Kabupaten Mimika. Dalam kesehariannya, suku-suku tersebut hidup dalam kehidupan yang kompleks karena walaupun sama-sama suku Papua tetapi sering terjadi perang suku akibat adanya gesekan permasalahan antara  mereka. Adapun penyebab terjadinya perang suku tersebut antara lain seperti : 1) Melakukan pembunuhan terhadap suku lain; 2) Jika 4 orang bekerja di tempat yang sama sedangkan 1 orang suku lain, maka apabila 1 orang tersebut mati setelah pulang kerja karena dianggap 3 orang suku lain tersebutlah yang menyebabkan kematiannya; 3) Pemerkosaan perempuan dari suku lain; 4) Penculikan perempuan suku lain; dan 5) Memanen atau berburu di ladang milik suku lain.Apabila kasus-kasus tersebut di atas tidak terselesaikan secara membayar ganti rugi berupa babi dan uang, maka akan terjadilah perang antar suku tersebut.
Dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian mengamanatkan bahwa fungsi Kepolisian adalah salah satunya di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan tujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Di satu sisi fungsi Binmas merupakan pengemban fungsi di bidang pembinaan Kamtibmas di Kepolisian Negara Republik Indonesia secara pre-emtif. Fungsi Binmas Polres Mimika dikepalai oleh Kasat Binmas yang bertanggungjawab kepada Kapolres dalam menjalankan tugasnya tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Binmas Polres Mimika salah satunya dihadapkan pada pencegahan perang antar suku yang terjadi di wilayah hukum Polres Mimika khususnya di Distrik Kwamki Narama. Perang antar suku tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu konflik, oleh karena itu di dalam pencegahan konflik tersebut memerlukan langkah-langkah pencegahan aktif dari pihak kepolisian khususnya dari Satuan Binmas Polres Mimika.
Tulisan ini dibuat untuk mengetahui peranan dari Satuan Binmas Polres Mimika dalam mencegah perang antar suku di Distrik Kwamki Narama Kabupaten Mimika Papua. Oleh karena itu tulisan ini mengangkat permasalahan tersebut sebagai fokus penulisan, dengan tema utama “Peranan
Satuan Binmas Polres Mimika Dalam Mencegah Perang Antar Suku Di Distrik Kwamki Narama Kabupaten Mimika”.

## Temuan dan Pembahasan
Wilayah Kabupaten Mimika yang didiami oleh tujuh suku yang diakomodir oleh pemerintah daerah, yaitu Suku Amungme, Kamoro, Dani, Damal, Nduga, Mee, dan Moni. Suku Kamoro mendiami wilayah dataran rendah hingga wilayah Mimika pantai dan Suku Amungme kebanyakan mendiami daerah pegunungan. Kedua suku ini banyak disebut sebagai suku asli Mimika, sedangkan lima suku lainnya datang dari wilayah kabupaten sekitar Mimika. Suku Dani wilayah asalnya dari kabupaten Jayawijaya (Wamena) bagian barat. Sedangkan Suku Damal berasal dari Mulia, pertengahan antara Kabupaten Jayawijaya dengan Kabupaten Paniai. Pribadi yang keras dan tegas adalah ciri khas dari warga pribumi terlepas dari pengaruh topografi alam serta pola hidup di daerah pedalaman. Akibatnya, saat berhadapan dengan perkembangan daereh yang cukup signifikan, menyebabkan terjadinya shock culture (kaget budaya). Sehingga kadangkala perubahan ini dihadapi dengan sikap emosional dan berujung pada adu kekuatan fisik. Mengacu pada tugas pokok Polri, untuk mewujudkan masyarakat yang aman tertib dan tentram, serta untuk menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif maka Peranan Satuan Binmas Polres Mimika salah satunya adalah mencegah perang antar suku yang terjadi di wilayah hukum Polres Mimika khususnya di Distrik Kwamki Narama.

## Gambaran Umum Perang Antar Suku Di Distrik Kwamki Narama
Ada dua masalah pokok yang biasanya membuat warga ‘angkat panah’ (perang suku), pertama keinginan membalas dendam karena salah seorang anggota keluarga ada yang disakiti atau dibunuh. Yang kedua adalah masalah perselingkuhan, baik antara keluarga maupun dengan kerabat suku lain. Berikut adalah penjelasan mengenai penyebab terjadinya perang dan akibat yang biasanya ditanggung.
1.  Bila anak gadis diambil tanpa sepengetahuan orang tua atau keluarga dekat anak gadis itu, maka penyelesaiannya adalah dengan didenda lima ekor babi (tahun 1990-an), tapi sekarang denda bisa diganti uang.
2.  Bila istri berselingkuh dengan pria lain (meskipun lelakinya masih kerabat keluarga), maka didenda lima ekor babi lalu, tapi jika pihak laki-laki bersikeras maka sesudah denda adat maka istri akan dicerai.
3.  Pencurian terhadap barang berharga, seperti ; kulit kerang yang biasa dipakai sebagai mas kawin dari pihak laki-laki. Maka akan dibuat adat pemotongan dua ekor babi dan barang yang dicuri harus dikembalikan.
4.  Pencurian terhadap hewan piaraan, seperti babi, burung, atau tanaman di ladang. Maka akan digelar rapat dan pembayaran dilakukan dengan denda tiga ekor babi sebagai ganti rugi.
5.  Bila dua orang berbeda marga makan bersama, lalu setelah itu salah satunya jatuh sakit, ini bisa menimbulkan rasa curiga pada orang yang makan bersamanya sebelum ia sakit.
6.  Bila ada 10 orang bekerja di ladang kemudian salah seorang terluka, maka kecurigaan korban dilukai oleh 9 orang yang lain bisa muncul, jika tidak ada penjelasan kepada keluarganya.
7.  Bila ada 3 anak kecil bermain bersama kemudian salah satunya tiba-tiba sakit, maka dua anak lainnya akan dimintai penjelasan. Bila tidak ada penjelasan yang baik dari kedua anak tersebut, maka orang tua yang akan menyelesaikannya.
Konflik  adalah  suatu keadaan dimana dua orang atau dua kelompok saling bertentangan (Suparlan, 2008:685). Konflik dapat terwujud sebagai pertentangan simbolik, pertentangan verbal dan pertentangan fisik. Di sini pertentangan fisik dapat terwujud sebagai kekerasan antara dua orang atau dua kelompok dalam bentuk saling menghancurkan secara fisik (mencederai atau melukai dan/ atau membunuh masing-masing lawan, dan/atau menghancurkan harta benda milik lawan). Teori konflik melihat pertikaian dan konflik dalam sistem sosial. Teori konflik melihat, bahwa di dalam masyarakat tidak akan selamanya berada pada keteraturan. Buktinya dalam masyarakat manapun pasti pernah mengalami konflik-konflik atau ketegangan-ketegangan. Kemudian teori konflik juga melihat adanya dominasi, koersi, dan kekuasaan dalam masyarakat.
Berbeda dengan itu menurut Coser (1956 : 41)  konflik dapat merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan dan pemeliharaan struktur sosial. Konflik dapat menempatkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok. Konflik dengan kelompok lain dapat memperkuat kembali identitas kelompok dan melindunginya agar tidak lebur ke dalam dunia sosial sekelilingnya. Lebih jauh lagi Coser menambahkan jika seluruh fungsi positif konflik tersebut dapat dilihat dalam ilustrasi suatu kelompok yang sedang mengalami konflik dengan kelompok lain. Coser (1956:72) juga mengutip hasil pengamatan Simmel yang meredakan ketegangan yang terjadi dalam suatu kelompok. Dia menjelaskan bukti yang berasal dari hasil pengamatan terhadap masyarakat bahwa peningkatan konflik kelompok dapat dihubungkan dengan peningkatan interaksi dengan masyarakat secara keseluruhan. Bila konflik dalam kelompok tidak ada, berarti menunjukkan lemahnya integrasi kelompok tersebut dengan masyarakat.
Pada umumnya secara hipotesis dapat diketahui bahwa dalam setiap masyarakat terdapat potensi- potensi konflik karena setiap warga masyarakat akan mempunyai kepentingan yang harus dipenuhi, yang dalam pemenuhannya ada kemungkinan akan mengorbankan kepentingan warga masyarakat lainnya. Upaya pemenuhan kepentingan yang dilakukan oleh seseorang yang mengorbankan kepentingan seseorang lainnya dapat menjadi potensi konflik. Sedangkan bila dalam masyarakat tersebut ada aturan-aturan main yang diakui bersama oleh warga masyarakat tersebut sebagai adil dan beradab, maka potensi-potensi konflik akan mentransformasikan diri dalam berbagai bentuk persaingan. Jadi, potensi-potensi konflik tumbuh dan berkembang pada waktu dalam hubungan antar individu muncul dan berkembang serta mantapnya perasaan-perasaan yang dipunyai oleh salah seorang pelaku akan adanya perlakuan sewenang-wenang dan tindakan-tindakan tidak adil serta biadab yang dideritanya yang diakibatkan oleh perbuatan pihak lawannya. Ketidakadilan dan kesewenang-wenangan biasanya dilihat oleh pelaku yang bersangkutan dalam kaitannya dengan konsep hak yang dimiliki (harta, jati diri, kehormatan, keselamatan dan nyawa) oleh diri pribadi, keluarga, kerabat, dan komuniti atau masyarakatnya). Sesuatu pelanggaran atau perampasan atas hak milik yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang akan dapat diterima oleh seseorang atau sekelompok orang tersebut bila sesuai menurut norma-norma dan nilai-nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat setempat atau memang seharusnya demikian. Tetapi tidak dapat diterima oleh yang bersangkutan, bila perbuatan tersebut tidak sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku.
Konflik dapat dilihat sebagai sebuah perjuangan antar individu atau kelompok untuk memenangkan sesuatu tujuan yang sama-sama ingin mereka capai. Kekalahan atau kehancuran pihak lawan dilihat oleh yang bersangkutan sebagai sesuatu tujuan utama untuk memenangkan tujuan yang mereka capai. Berbeda dengan persaingan atau kompetisi, dimana tujuan utama adalah pencapaian kemenangan melalui keunggulan prestasi dari yang bersaing, maka dalam konflik tujuannya adalah penghancuran pihak lawan sehingga seringkali tujuan untuk memenangkan sesuatu yang ingin dicapai menjadi tidak sepenting keinginan untuk menghancurkan pihak lawan. Konflik sosial yang merupakan perluasan dari konflik individual, biasanya terwujud dalam bentuk konflik fisik atau perang antar dua kelompok atau lebih, yang biasanya selalu terjadi dalam keadaan berulang. Sesuatu kontak fisik atau perang biasanya berhenti untuk sementara karena harus istirahat supaya dapat melepaskan lelah atau bila jumlah korban pihak lawan sudah seimbang dengan jumlah korban pihak sendiri. Setelah istirahat, konflik atau perang diteruskan atau diulang lagi pada waktu atau kesempatan yang lain setelah itu. Proses konflik tersebut dapat dilihat dalam kehidupan di Distrik Kwamki Narama Kabupaten Mimika. Kwamki Narama adalah sebuah desa yang dihuni sebagian besar oleh berbagai suku yang berasal dari pegunungan dan pantai yang memiliki rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Sebelum Kwamki Narama mengalami berbagai konflik, Kwamki Narama sebelumnya adalah Desa yang aman, damai, dan penuh rasa kekeluargaan. Dimana setiap instansi saling mendukung dan bersatu hati mewujudkan Kwamki Narama yang bebas dari konflik yang berkepanjangan. Namun, setelah adanya berbagai konflik yang terjadi antara lain perang suku, karena tanah, karena perempuan merupakan masalah yang sering terjadi di desa ini sehingga banyak penghuni Kwamki Narama yang merasa tertekan, dihimpit dalam masalah-masalah seperti ini.
Di dalam kehidupannya sehari-hari masyarakat Distrik Kwamki Narama masih menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari tetapi hukum adat tersebut tidak dibuat dalam bentuk baku dan tertulis. Mereka hanya membuat kesepakatan di depan polisi dan kesepakatan inilah yang dijadikan dasar bagi mereka untuk menyelesaikan masalah. Mereka biasanya menuntut pelaku dihukum dengan hukum positif dan hukum adat berupa denda. Sebagian besar warga pedalaman belum paham ( melek) hukum. Jadi, ketika berhadapan dengan keharusan mengikuti hukum positif, sangat sulit. Mereka lebih taat kepada hukum adat daripada hukum nasional. Yang lebih mendominasi pikiran mereka adalah aturan adat. Ini juga terbentuk karena hidup di pedalaman penuh tantangan. Bukan hanya alam yang keras, tuntutan mencari nafkah mengharuskan mereka berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun naik turun gunung dan lembah. Hal tersebut sedikit banyak membentuk karakter mereka yang cenderung keras dan selain itu didukung oleh tradisi perang suku yang sangat kuat. Mereka lebih senang menggunakan hukum adat daripada hukum positif dalam menyelesaikan masalah.
Dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari memang biasanya masyarakat Distrik Kwamki Narama cenderung berakhir dengan adanya perang suku, namun selama ini penanganan perang suku yang sudah terjadi dan dilakukan secara adat terbukti tidak mampu mengatasi perang suku secara permanen. Penanganan yang hanya mengedepankan persoalan cultural itu justru semakin mengukuhkan penyebab utama konflik, yaitu kategorisasi sosial.  Berdasarkan hal tersebut di atas, perang antar suku yang terjadi Distrik Kwamki Narama Kabupaten Mimika apabila dikaitkan dengan teori-teori tersebut diakui hal tersebut adalah konflik sosial.
Di dalam konflik fisik yang terjadi di dalam perang antar suku di Distrik Kwamki Narama
Kabupaten Mimika tersebut sebenarnya terdapat orang dan golongan sosial atau suku bangsa yang berbeda dan yang semula adalah teman baik, tetapi akan menghapus hubungan pertemanan yang baik tersebut menjadi hubungan permusuhan atau setidak-tidaknya menjadi hubungan penghindaran. Hubungan mereka menjadi hubungan golongan, yaitu masing-masing mewakili golongannya dalam hubungan konflik yang terjadi, bahkan orang-orang luar yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kelompok-kelompok yang sedang dalam konflik fisik tersebut bila mempunyai atribut-atribut yang memperlihatkan kesamaan dengan ciri-ciri dari pihak lawan akan digolongkan sebagai lawan dan tanpa permisi atau meminta penjelasan mengenai jati diri golongannya akan juga dihancurkan.

## Peranan Satuan Binmas Polres Mimika Dalam Pencegahan Perang Antar Suku
Sebuah persyaratan penting meredam atau menghentikan konflik sosial adalah mentransformasikan dirinya menjadi kerusuhan sosial yang ditandai oleh menonjolnya kontak fisik/ perang antar suku yang saling menghancurkan di Distrik Kwamki Narama Kabupaten Mimika tersebut, itulah aturan main yang adil dan adanya penegak hukum yang dapat bertindak adil dan bertindak sebagai pengayom masyarakat. Bila petugas kepolisian sebagai penegak hukum tidak dapat bertindak adil dan tidak dapat bertindak sebagai pengayom masyarakat, maka konflik fisik/ perang antar suku tersebut tidak dapat dicegah. Oleh karena itu sebagai aparat penegak hukum, para personel pada Satuan Binmas Polres Mimika tentunya harus berupaya di dalam mencegah perang antar suku di Distrik Kwamki Narama Kabupaten Mimika dimaksud. Dan di dalam pelaksanaan tugasnya tersebut, sebagai aparat penegak hukum, personel Satuan Binmas Polres Mimika tentunya harus bersikap adil dan bertindak sebagai pengayom masyarakat. Upaya-upaya Satuan Binmas Polres Mimika di dalam mencegah perang antar suku di Distrik Kwamki Narama Kabupaten Mimika :

## 1.  Pendekatan Sosiokultural
Satuan Binmas Polres Mimika melakukan pendekatan sosiokultural (hukum adat). Pendekatan sosiokultural dilakukan karena sifatnya yang mengakomodir kepentingan kultur daerah setempat dan lebih dapat diterima oleh masyarakat setempat. Menurut Supomo (1982 :161), penyelenggaraan hukum adat baik dalam hal penerapan peradilan maupun penyelidikannya dengan melukiskannya (menyesuaikannya) daerah demi daerah. Papua merupakan salah satu daerah yang masih menerapkan hukum adat. Peran kepala suku masih cukup dominan dalam mengatur kehidupan di masing-masing suku daerah sehingga ikut mempengaruhi situasi kamtibmas di Papua. Dalam penyelesaian konflik, penyelesaian secara adat ini dikedepankan. Namun dalam perkembangannya apabila tidak tercapai kesepakatan atau konsensus dari para pihak yang berkonflik maka hukum positif yang akan diterapkan, dalam hal ini pihak kepolisian mengambil kendali penyelesaian masalah. Secara teori, penerapan pendekatan sosiokultural atau kognitif sosial menekankan bagaimana hukum menyertakan kebudayaan ke dalam penalaran, interaksi sosial, dan pemahaman diri mereka dalam menyelesaikan masalah.

## 2.  Penerapan Polmas
Dalam konsep Polmas, bahwa Polmas mengandung 2 (dua) unsur utama yaitu, pertama menciptakan kemitraan dengan masyarakat. Kedua menyelesaikan permasalahan sosial dalam masyarakat lokal ( problem solving ). Satuan Binmas Polres Mimika melakukan pendekatan- pendekatan secara adat terhadap para pihak-pihak yang berkonflik. Sehingga konflik tersebut
dapat diredam dan dapat dilakukan penyelesaian. Tindakan yang dilakukan oleh Satuan Binmas Polres Mimika untuk menyelesaikan konflik diantaranya dengan melakukan pertemuan dengan para stake holder terkait seperti Kapolres, Wakapolres, Kasat Binmas, Kasat Reskrim, Pemda, Koramil dan tokoh-tokoh adat, serta mengundang pihak pengadilan dan kejaksaan. Pertemuan tersebut bertujuan untuk sama-sama menyelesaikan masalah perang antar suku ini sampai keakar- akarnya. Selain itu, setelah terjadi konflik, dilakukan pendekatan non formal selain penegakan hukum formal dengan ujung tombaknya adalah Polmas. Dengan melakukan pertemuan di Honai, kalau di Jawa disebut Balai (Honai adalah rumah adat). Oleh karena itu, semua pihak harus turut berperan sehingga pertemuan di Honai tersebut akhirnya membuahkan hasil positif. Berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa penegakan hukum formal dan pendekatan secara hukum adat melalui pendekatan Polmas dapat menyelesaikan konflik yang terjadi. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Soerjono Soekanto “bahwa penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan atau law enforcement dan bukan pula sekedar melaksanakan keputusan-keputusan hakim. Secara teoritis menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawahtahkan dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”. Hal ini telah dilakukan oleh Satuan Binmas Polres Mimika dengan baik. Hal ini berkaitan dengan tindakan kepolisian non formal seperti memberikan kegiatan- kegiatan yang bersifat sosial, contohnya adalah memberikan arahan-arahan kepada masyarakat dengan bertatap muka langsung, memberikan bantuan sembako, memberikan bantuan dalam kegiatan ibadah masyarakat setempat (pemberian alkitab, gitar, dll), dan juga memberikan sarana untuk masyarakat di dalam menyalurkan hobi berolahraga mereka seperti bola volly, bola sepak dan lain sebagainya. Mengacu pada tugas pokok Polri, untuk mewujudkan masyarakat yang aman tertib dan tentram, serta untuk menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh petugas Polmas meliputi, membangun kemitraan dengan masyarakat dan petugas Polmas melakukan sosialisasi masyarakat. Tujuan penerapan pendekatan Polmas adalah mencegah agar permasalahan konflik antar suku yang terjadi dapat dicegah melalui langkah-langkah Polmas oleh Satuan Binmas Polres Mimika. Dengan mengedepankan langkah-langkah preventif dan penanganan secara dini terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi dapat ditangani dengan baik dan meminimalisir terjadinya konflik. Mengacu pada konsep Polmas yaitu menciptakan kemitraan antara Polri dengan masyarakat dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat, untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam pelaksanaan tugasnya, Polmas tersebut digunakan secara filosofi dan strategi.

## 3. Negosiasi
Negosiasi merupakan mekanisme yang utama dan prioritas dalam penyelesaian kasus konflik antar suku di wilayah Satuan Binmas Polres Mimika. Negosiasi merupakan suatu cara dimana warga Distrik Kwamki Narama khususnya yang terlibat konflik berkomunikasi satu sama lainnya. Dengan negosiasi tersebut, dapat dicari solusi terhadap permasalahan konflik yang terjadi. Sesuai dengan hakekat Polmas itu sendiri, yaitu mencari penyelesaian terhadap permasalahan sosial yang terjadi. Adapun negosiasi dapat dilakukan dalam dua cara, pertama, negosiasi dilakukan oleh pihak-pihak berkonflik, yang difasilitasi oleh Satuan Binmas Polres Mimika dengan ujung tombaknya adalah petugas Polmas. Kedua, negosiasi yang dilakukan oleh Satuan Binmas Polres
Mimika dengan melakukan pertemuan-pertemuan yang membahas untuk mencari penyelesaian konflik yang terjadi dengan menerapkan pendekatan Polmas.

## 4.  Mediasi atau Perdamaian
Mediasi adalah suatu proses penyelesaian konflik atau masalah dengan melibatkan orang atau pihak ketiga. Agar terciptanya kondisi yang kondusif di wilayah hukum Polres Mimika, maka Satuan Binmas Polres Mimika memfasilitasi penyelesaian konflik yang terjadi, atau menjadi mediasi untuk kedua suku yang berkonflik. Langkah-langkah mediasi yang dilakukan oleh Satuan Binmas Polres Mimika dengan mengedepankan petugas Polmas, yaitu dengan mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik, sehingga dapat melakukan negosiasi yang dihadari oleh para tokoh masyarakat, Pemerintah daerah, Satuan Binmas Polres Mimika dan petugas Polmas, Danramil bahkan pihak kejaksaan dan pengadilan. Dengan adanya pertemuan untuk melakukan negosiasi tersebut, mendapat pemecahan masalah ( problem solving ) yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

## Kendala-kendala Satuan Binmas Polres Mimika Mencegah Perang Suku di Distrik Kwamki Narama
Adapun Kendala-kendala yang dialami dalam mencegah perang antar suku di Distrik Kwamki Narama Kabupaten Mimika dapat dibagi menjadi 2, yaitu :

## 1. Kendala internal
a.  Faktor penerapan hukum.
Masyarakat di wilayah Mimika masih menghendaki dilakukannya penerapan hukum adat. Pendekatan Polmas, dan upaya Polres Mimika untuk membawa masyarakat lebih mempercayai dan menerapkan hukum formal atau hukum positif juga masih memerlukan waktu. Tidak seluruh permasalahan yang menjadi konflik dapat diselesaikan dengan hukum formal, sehingga hal tersebut juga menjadi salah satu kendala.
b.  Faktor sarana dan prasarana.
Satuan Binmas Polres Mimika sangat terbatas bahkan dapat dikatakan kurang sarana dan prasarananya, terutama berkaitan dengan sarana mobilitas untuk mendukung transportasi personil. Tingginya curah hujan yang ada di wilayah Distrik Kwamki Narama menyebabkan kebutuhan akan alat transportasi mobil sangat besar.
c.  Jumlah personil yang kurang.
Jumlah personil Polres Mimika saat ini  masih kurang. Dari Daftar Standar Personil Polri (DSPP) yang harus dipenuhi, belum ada 2/3 kekuatan yang ada. Hal ini menjadi keterbatasan dan kendala internal dalam mencegah terjadinya konflik di wilayah hukum Polres Mimika. Mengingat wilayah yang luas, tentunya memerlukan jumlah personil yang mencukupi untuk melaksanakan pengamanan wilayah.
d.  Sumber daya manusia yang terbatas.
Sumber daya manusia yang ada di Polres Mimika khususnya anggota Satuan Binmas
Polres Mimika sangat terbatas. Keterbatasan ini dapat ditinjau dari aspek jumlah maupun kemampuan melaksanakan tugas. Ditinjau dari aspek karakteristik pendidikan, rata-rata pendidikan yang dimiliki adalah Sekolah Menengah, masih sulit ditemukan anggota Polres yang memiliki jenjang pendidikan sarjana atau magister. Disamping itu, sebagian besar anggota Satuan Binmas Polres Mimika belum mengikuti pendidikan kejuruan fungsi teknis Binmas.

## 2.  Kendala eksternal
a.  Karakter masyarakat yang keras dan pendendam
Masyarakat Distrik Kwamki Narama memiliki sikap keras dan pendendam. Karakter masyarakat yang keras dan pendendam ini cukup dominan menjadi kendala dalam mencegah konflik terjadi kembali. Dengan karakter keras dan pendendam ini, masyarakat Distrik Kwamki Narama Mimika  sangat mudah terprovokasi untuk melakukan perang dengan dimunculkannya alasan yang sepele atau kecil.
b.  Masyarakat melihat dan menilai sesuatu dengan materi.
Masyarakat Distrik Kwamki Narama Mimika memiliki kultur melihat dan menilai suatu hal dengan materi. Derajat seseorang, statusnya, kelayakan untuk dihargai dan dihormati, termasuk dalam menyelesaikan suatu permasalahan akan diukur dengan sejumlah materi, baik itu berupa barang ataupun uang.
c.  Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah.
Karakteristik tingkat pendidikan masyarakat di Distrik Kwamki Narama Mimika umumnya berpendidikan sekolah tingkat dasar. Bahkan cukup banyak yang tidak berpendidikan, meskipun sekolah menengah juga ada di wilayah tersebut. Masyarakat umumnya beranggapan, kalau sudah dapat membaca dan menulis sudah bisa untuk bekerja dan berkehidupan. Sehingga tidak perlu lama-lama sekolah karena harus segera bekerja mencari uang.
d.  Taraf pendapatan masyarakat.
Taraf pendapatan masyarakat di Distrik Kwamki Narama Mimika juga tergolong rendah dibanding Distrik yang lain. Masyarakat setempat harus mampu bersaing secara ekonomi dengan para pendatang, khususnya yang bekerja di Perusahaan tambang di Mimika.
e.  Adanya pasokan logistik perang dari pihak ketiga.
Adanya pasokan logistik perang dari pihak ketiga dalam hal ini pihak-pihak diluar suku yang berkonflik yaitu Pemerintah Kabupaten Mimika dan DPRD Mimika yang dimintai bantuan logistik juga menjadi faktor yang memperpanjang konflik antar suku. Hal ini karena masing-masing suku merasa memiliki bekal logistik yang cukup untuk tetap melanjutkan dan melakukan perang. Permohonan ini dilakukan atas nama Waimum selaku Panglima Perang yang bertanggung jawab terhadap penyediaan logistik perang dan dia yang akan mendapatkan bagian terbesar apabila perang telah usai dan ada pembagian harta rampasan ataupun denda.

## Kesimpulan
Dari pemaparan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1.  Perang suku yang terjadi Distrik Kwamki Narama Kabupaten Mimika merupakan salah satu konflik sosial. Konflik sosial yang terjadi Distrik Kwamki Narama Kabupaten Mimika ini dapat terjadi antara dua kelompok atau lebih, berbentuk konflik antara mereka yang tergolong sebagai anggota-anggota kelompok yang berlawanan. Di dalam konflik fisik yang terjadi di dalam perang antar suku di Distrik Kwamki Narama Kabupaten Mimika tersebut sebenarnya terdapat orang dan golongan sosial atau sukubangsa yang berbeda dan yang semula adalah teman baik, tetapi akan menghapus hubungan pertemanan yang baik tersebut menjadi hubungan permusuhan atau setidak-tidaknya menjadi hubungan penghindaran. Hubungan mereka menjadi hubungan golongan, yaitu masing-masing mewakili golongannya dalam hubungan konflik yang terjadi, bahkan orang-orang luar yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kelompok-kelompok yang sedang dalam konflik fisik tersebut bila mempunyai atribut-atribut yang memperlihatkan kesamaan dengan ciri-ciri dari pihak lawan akan diglongkan sebagai lawan dan tanpa permisi atau meminta penjelasan mengenai jatidiri golongannya akan juga dihancurkan. Pengingkaran kesekapatan yang dilakukan antar kepala suku yang lalu dilanggar entah sengaja maupun tidak sengaja dan ketidakmampuan salah satu pihak dalam membayar denda yang telah disepakati juga merupakan salah satu pemicu terjadinya perang suku.
2.  Satuan Binmas Polres Mimika telah melakukan upaya di dalam mencegah perang antar suku yang terjadi, dan juga telah melakukan pendekatan secara sosiokultural terhadap pihak-pihak yang bertikai agar dapat menyelesaikan konflik yang terjadi, dengan peran aktif dari petugas Polmas. Pendekatan-pendekatan melalui Polmas (karena ini yang dianggap positif), tetapi hukum formal dan hukum adat tetap ditegakkan. Sehingga pendekatan Polmas termasuk efektif. Pendekatan Polmas dapat membantu tugas kepolisian di dalam menyelesaikan konflik yang terjadi.
3.  Dalam mencegah perang antar suku di Distrik Kwamki Narama Kabupaten Mimika tersebut tentunya ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Polmas dapat dibagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal (faktor hukum itu sendiri dan faktor sarana dan prasarana) dan faktor eksternal (faktor masyarakat dan kebudayaan). Kedua faktor tersebut, internal dan eksternal tidak dapat dijalankan secara terpisah namun harus dilakukan secara bersama-sama dan seiring untuk mencegah terulangnya konflik antar suku. Keterlibatan ketua suku, sebagai seseorang yang dihormati dan disegani oleh anggota suku, tetua adat dan tokoh masyarakat akan mempermudah tugas kepolisian dalam melakukan pencegahan terhadap kemungkinan timbulnya kembali perang suku tersebut.

## Daftar Pustaka

## Buku/Makalah :
Arikunto, S. 2005. Manajemen  Penelitian . Jakarta: Rineka Cipta. Assiddiqie, Jimly. 2006.Makalah “ Pembangunan Hukum Dan Penegakan Hukum ”. Berry, David. 1983. Pokok-pokok Pikiran Dalam Sosiologi. (“The Rules of Sociological Method” New York: Free Press,1964 edition). disunting oleh Paulus Wirutomo. Jakarta : Rajawali.
Coser A Lewis. 1956. The Fungtions of Sosial Conflict , New York, USA, The Free Press.
Farouk Muhammad dan Djaali, 2005. Metodologi Penelitian Sosial , Edisi Revisi, Jakarta: PTIK Press dan Restu Agung.
Friedman, R. Robert. 1998. Community Policing Comparative Perspectives and Prospect ( Kegiatan Polisi Dalam Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Perbandingan Perspektif dan Prospeknya ). Jakarta: PT. Cipta Manunggal.
Goodman, Douglas J dan Ritzart, George. 2007. Teori Sosiologi Modern , Jakarta: Prenada Media Group. Gulo, W. 2002. Metode Penelitian . Jakarta: PT. Grasindo.
Hidayah, Zulyani. 1999. Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia . Jakarta: Pustaka LP3S.
Horton & Hunt. 1996. Sosiologi, Jilid 2. Jakarta: Erlangga.
Kepolisian Daerah Aceh. 2011. Polmas dan Ketokohan Tokoh Masyarakat ( Dalam rangka penerapan strategi perpolisian masyarakat dengan pendekatan budaya Aceh di Aceh ). Polda Aceh. Koentjaraningrat. 1989. Budaya Mentalitet dan Pembangunan . Jakarta: PT. GramediaUtama.
Kratcoski dan Duane Dukes (ed.). 1995. Community Policing.” Issues in Community Policing . Cincinnati : Anderson Publishing Company.
Kunarto (Penyadur). 1998. Robert R. Friedmann. Community Policing Comperative Perspectives and Prospects. Jakarta: PT Cipta Manunggal.
Miall, Hugh, dkk. Penerjemah Tri Budhi Sastrio. 2002. Resolusi Damai Konflik Kontemporer : menyelesaikan, mencegah, melola dan mengubah konflik bersumber politik, sosial, agama dan ras. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Raho, Bernard. 2007. Teori Sosiologi Modern , Jakarta: Prestasi Pustaka. Satjipto, Rahardjo, 1986. Hukum dan Masyarakat, Bandung : Angkasa. Soekanto, Soerjono.1983. Pribadi dan Masyarakat. Bandung: Alumni.
Soekanto, Soerjono. 2009. Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru . Rajawali Pers Jakarta Sutanto, dkk. 2008. Polmas Falsafah Baru Pemolisian Cet.2. Jakarta: Pensil-324. Suparlan, Parsudi. 2004. Hubungan Antar Suku Bangsa. Jakarta: YPKIK.
Suparlan, Parsudi (ed). 2004. Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia. Jakarta: YPKIK.
Suparlan, Parsudi. 2008. Menjadi Guru Efektif. Yogyakarta: Hidayat.
Tecnikon SA. 1995. Community Policing. Study Guide : Printed TSA-South Africa.
Supomo, 1982. Sejarah Politik HUKUM ADAT, Cetakan Kedua . Jakarta Pusat: PT. Pradnya Paramita Wahyudi. 2006. Manajemen Konflik dalam Organisasi . Bandung: Alfabeta.

## Perundang-Undangan :
Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang No. 2 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.
Peraturan Kapolri  Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
Surat Keputusan Kapolri No Pol : Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005  tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.