## Pengakhiran Sepihak Perjanjian Perdagangan Internasional

## Sefriani*

## Abstrak
Diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pada bulan Maret  2014  mengundang  kontroversi.  Pasal  85  dalam  undang-undang  ini  memberi kesempatan pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau pemerintah untuk membatalkan atau  mengakhiri  suatu  perjanjian  perdagangan  yang  telah  dira ﬁkasi  dengan  alasan kepen ngan nasional. Sebagaimana diketahui dalam hukum internasional berlaku prinsip pacta  sunt  servanda .  Negara  yang  terikat  pada  suatu  perjanjian  internasional  harus melaksanakan  perjanjian  internasional  tersebut  dengan  ik kad  baik.  Permasalahan  yang diajukan  dalam  tulisan  ini  menyangkut  legalitas  pengakhiran  perjanjian  secara  sepihak dengan alasan kepen ngan nasional. Pengakhiran sepihak perjanjian internasional hanya dapat dibenarkan apabila sesuai dengan hal yang diatur oleh perjanjian internasional itu sendiri atau apabila perjanjian  dak mengaturnya maka harus sesuai dengan apa yang diatur dalam Vienna Conven on on the Law of Trea es (VCLT) 1969.
Kata kunci : pengakhiran perjanjian, BIT, VCLT, kepen ngan nasional, pacta sunt servanda

## Unilateral Termina on of Interna onal Trade Agreement

## Abstract
The enactment of Law on Trade (Law 7/2014) on March 2014 has drawn controversies, since Ar cle  85  of  the  law  provides  the  opportunity  to  the  house  of  representa ve  (DPR)  or government to withdraw or terminate a trade agrement that has been ra ﬁed by Indonesia on behalf of the na onal interest. It is a familiar concept that interna onal law applies the principle of pacta sunt servanda. The countries bound to an agreement should implement the agreement in good faith. The problem proposed by this ar cle is concerned the legality of unilateral termina on of a trade agremeent on the ground of na onal interest. Unilateral termina on  of  an  interna onal  treaty  can  be  jus ﬁed  if  it  is  in  accordance  with  what  is s pulated by interna onal agreement itself or if the agreement is not men oned then it must be in accordance with what is s pulated in the Vienna Conven on on the Law of Trea es (VCLT) 1969.
Keyword : termina on of treaty, BIT, VCLT, na onal interest, pacta sunt servanda
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
* Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta, sefri_ani@yahoo.com, S.H. (Universitas Gadjah Mada), M.H. (Universitas Padjadjaran), Dr. (Universitas Gadjah Mada).

## A.  Pendahuluan
Pada pertengahan bulan Maret 2014, Indonesia menyampaikan keinginan untuk menghen kan Agreement between the Government of the Republic Indonesia and the Government of the Kingdom of the Netherlands on Promo on and Protec on of Investment, terhitung sejak 1 Juli 2015 kepada Kedutaan Besar Belanda yang ada di Jakarta. Perjanjian ini merupakan Bilateral Investment Treaty (BIT) antara Belanda dengan Indonesia. Dengan demikian, terhitung sejak tanggal 1 Juli 2015 BIT hanya akan diberlakukan untuk investasi yang dibuat sebelum 1 Juli 2015 selama 15 tahun. Indonesia  juga  menyampaikan  akan  menghen kan  ( terminate )  67  BIT  serupa dengan 67 negara yang lain.¹
Tindakan  Indonesia  ini  bukan  yang  pertama  kali  ditemukan  dalam  dunia investasi. Sebelumnya, Afrika Selatan telah menghen kan perjanjian BIT dengan Belgia  dan  Luxemburg  di  tahun  2012  dan  telah  menyampaikan  pemberitahuan serupa  kepada  Jerman  dan  Swiss.²  Langkah  Indonesia  untuk  membatalkan perjanjian  investasi  dengan  Belanda  muncul  karena  Indonesia  menghadapi peningkatan  jumlah  kasus  sengketa  hukum  berbasis  perjanjian  investasi  yang diajukan  perusahaan-perusahaan  transnasional  dengan  mengklaim  ratusan  juta dolar sebagai gan  kerugian.³
Pada  bulan  yang  sama,  tepatnya  11  Maret  2014,  Indonesia  mengesahkan Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2014  tentang  Perdagangan  (UU  Perdagangan). Alasan dikeluarkannya undang-undang  baru ini antara lain untuk memberikan daya dukung  dalam  meningkatkan  produksi,  menciptakan  lapangan  pekerjaan, meningkatkan ekspor dan devisa, memeratakan pendapatan, serta memperkuat daya saing produk dalam negeri demi kepen ngan nasional,⁴ untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang antara lain berlandaskan asas kepen ngan nasional  juga  kepas an  hukum,⁵  serta  untuk  mensinkronkan  seluruh  peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan, mengingat sejak dideklarasikannya kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, belum ada undang-undang yang mengatur  tentang  perdagangan  secara  menyeluruh.  Produk  hukum  yang  setara undang-undang  di  bidang  perdagangan  adalah  hukum  kolonial  Belanda Bedrijfsreglementerings Ordonnan e 1934 yang lebih banyak mengatur perizinan
¹  Kedutaan  Belanda  di  Indonesia,  “Termina on  Bilateral  Investment  Treaty”,  h p://indonesia.nlembassy .org/organiza on/departments/economic-aﬀairs/termina on-bilateral-investment-treaty.htmlc.
²  Tevendale, Craig dan Vanessa Naish, “Indonesia Indicates Inten on to Terminate All of Its Bilateral Investment Trea es?”,  h p://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=96317cf9-e366-4877-b00c-a997ed3389c5, diunduh pada 30 Maret 2014.
³  Media  Profesi,  “Langkah  Berani,  Indonesia  Akhiri  Perjanjian  Investasi  Bilateral  dengan  Belanda“, h p://mediaprofesi.com/ekonomi/2753-langkah-berani-indonesia-akhiri-perjanjian-investasi-bilateral- dengan-belanda.html, diunduh pada 30 Maret 2014.
⁴  Penjelasan Umum (UU Perdagangan).
⁵ Ibid .

## usaha. Adapun undang-undang yang dibuat setelah kemerdekaan untuk menggan
Bedrijfsreglementerings Ordonnan e 1934 di bidang perdagangan bersifat parsial, seper   Undang-Undang  tentang  Barang,  Undang-Undang  tentang  Pergudangan, Undang-Undang tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan, Undang- Undang tentang Sistem Resi Gudang, dan Undang-Undang tentang Perdagangan Berjangka Komodi . Dengan diundangkannya undang-undang ini diharapkan dapat mencapai  tujuan  masyarakat  adil  dan  makmur  serta  dalam  menyikapi perkembangan  situasi  perdagangan  era  globalisasi  pada  masa  kini  dan  masa depan.⁶
Pemberitahuan  kehendak  pembatalan  BIT  kepada  Kedutaan  Besar  Belanda sebagaimana  telah  dipaparkan  sebelumnya  sangat  erat  kaitannya  dengan dikeluarkannya  UU  Perdagangan.  Investasi  adalah  bagian  dari  perdagangan internasional  menurut  hukum  Indonesia.⁷  Dalam  Pasal  85,  undang-undang  ini memberikan otoritas kepada Pemerintah atau Pemerintah bersama dengan DPR untuk  secara  sepihak  membatalkan  perjanjian  perdagangan  internasional  yang telah disetujui sebelumnya, baik yang dira ﬁkasi berupa peraturan presiden atau undang-undang dengan per mbangan kepen ngan nasional. Hal-hal pen ng yang ditegaskan dalam Pasal 85 adalah sebagai berikut:⁸ (1)  Pemerintah  dengan  persetujuan  DPR  dapat  meninjau  kembali  dan membatalkan  perjanjian  perdagangan  internasional  yang  persetujuannya dilakukan  dengan  undang-undang  berdasarkan  per mbangan  kepen ngan nasional;
(2)   Pemerintah  dapat  meninjau  kembali  dan  membatalkan  perjanjian perdagangan internasional yang pengesahannya dilakukan dengan Peraturan Presiden berdasarkan per mbangan kepen ngan nasional.
Penormaan  Pasal  85  ini  cukup  kontroversial  di njau  dari  perspek f  hukum perjanjian internasional, mengingat dalam hukum perjanjian internasional dikenal prinsip pacta sunt servanda yaitu perjanjian mengikat bagi para pihaknya bagaikan undang-undang.  Dengan  demikian  pembatalan  secara  sepihak  perjanjian internasional yang telah dira ﬁkasi dapat menimbulkan masalah hukum, sekalipun alasannya  adalah  demi  kepen ngan  nasional.  Melihat  latar  belakang dicantumkannya  alasan  kepen ngan  nasional  dalam  undang-undang  ini,  dapat dilihat bahwa selama ini ternyata banyak perjanjian internasional khususnya BIT yang merugikan kepen ngan Indonesia. BIT terlalu banyak memberikan hak kepada investor  asing  dan  sebaliknya  memberikan  kewajiban-kewajiban  yang  luar  biasa kepada  negara  tuan  rumah.  Berdasarkan  paparan  di  atas,  tulisan  ini  hendak
⁶  Penjelasan Umum UU Perdagangan.
⁷  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase menyatakan bahwa yang termasuk hukum dagang menurut hukum Indonesia antara lain adalah investasi.
⁸  Pasal 85 UU Perdagangan.

## Pengakhiran Sepihak Perjanjian Perdagangan Internasional
mengkaji bagaimana legalitas penghen an sepihak BIT Indonesia dengan Belanda dan  legalitas  penggunaan  kepen ngan  nasional  untuk  pembatalan  perjanjian perdagangan internasional secara sepihak.
Untuk menjawab dua permasalahan di atas, tulisan ini akan terbagi menjadi lima bagian yaitu: pertama , pendahuluan; kedua , legalitas penghen an sepihak BIT Indonesia-Belanda; ke ga ,  legalitas  penggunaan  kepen ngan  nasional  untuk pembatalan secara sepihak suatu perjanjian perdagangan secara sepihak; keempat , kesimpulan.

## B.  Legalitas Pengakhiran BIT Indonesia – Belanda
Keikutsertaan  suatu  negara  pada  suatu  perjanjian  internasional  dak  dapat dipaksakan.  Apabila suatu  negara  merasa  dirugikan  oleh suatu  perjanjian,  maka negara  dapat  mengajukan  permohonan  untuk  mundur  ( withdrawal )  atau mengakhiri  ( termina on )  perjanjian  tersebut.  Mundurnya  suatu  negara  dalam suatu perjanjian bilateral berakibat sama dengan pengakhiran perjanjian. Namun, mundur dari suatu perjanjian mul lateral  dak otoma s menjadikan perjanjian itu berakhir,  karena  terdapat  kemungkinan  negara  peserta  yang  lain  tetap  ingin melanjutkan  eksistensi  perjanjian  tersebut.  Dalam  kasus  BIT  Indonesia-Belanda, tentu  saja  pengajuan  mundur  dari  BIT  sama  dengan  pengakhiran  perjanjian tersebut.  Pasal  54  Vienna  Conven on  on  the  Law  of  Trea es  (VCLT)  1969 menyatakan bahwa penghen an atau penarikan diri dari suatu perjanjian dapat dilakukan se ap saat setelah melakukan konsultasi dengan negara pihak yang lain.⁹
Permasalahan  akan  muncul  apabila  dalam  suatu  perjanjian  dak  diatur mengenai hak dan prosedur bagi negara peserta untuk mundur atau mengakhiri perjanjian tersebut. Sehingga, apabila hal itu terjadi maka diberlakukan Pasal 56 VCLT yang menyatakan sebagai berikut:
1.  A treaty which contains no provision regarding its termina on and which does not provide for denuncia on or withdrawal is not subject to denuncia on or withdrawal unless:
a.  it  is  established  that  the  par es  intended  to  admit  the  possibility  of denuncia on or  withdrawal; or
b.  a right of denuncia on or withdrawal may be implied by the nature of the treaty.
2.  A party shall give not less than twelve months no ce of its inten on to denounce or withdraw from a treaty under paragraph 1.
Dengan demikian, apabila suatu perjanjian bersifat silent maka  dak dibolehkan
⁹  Pasal 54 VCLT 1969 berbunyi:
The termina on of a treaty or the withdrawal of a party may take place:
(a)  in conformity with the provisions of the treaty; or
(b)  at any  me by consent of all the par es a er consulta on with the other contrac ng States.
negara mengajukan pengakhiran atau pengunduran diri sepihak, kecuali jika para pihak  yang  lain  dalam  perjanjian  itu  mengizinkan  atau  secara  tersirat memungkinkan  suatu  pihak  untuk  mengakhiri  atau  mengundurkan  diri  dari perjanjian tersebut. Dikatakan pula bahwa niat untuk mengundurkan diri itu harus disampaikan minimal satu tahun sebelumnya.
Berdasarkan apa yang diatur dalam pasal-pasal di atas, apabila diterapkan pada kasus  pengakhiran  BIT  Indonesia-Belanda,  maka  yang  dilakukan  Indonesia  pada saat  mengajukan  pemberitahuan  untuk  mengakhiri  BIT  tersebut  satu  tahun sebelumnya kepada Kedutaan Besar Belanda sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam VCLT. Selain itu, Indonesia juga telah memperlihatkan ik kad baiknya dengan menyatakan bahwa pengakhiran BIT  dak akan berdampak pada perjanjian yang telah dibuat sebelum pengakhiran perjanjian tersebut berlaku (1 Juli 2015). Hal ini merupakan  perwujudan  prinsip pacta  sunt  servanda bahwa  Indonesia  tetap menghorma   hal  yang  telah  disepaka   untuk  menjaga  stabilitas  kerjasama  itu sendiri.

## C.  Legalitas  Pengakhiran  Sepihak  Perjanjian  Perdagangan  atas  Dasar Kepen ngan Nasional

## 1.   Pengaturan Pengakhiran Perjanjian Internasional dalam VCLT
Terdapat beberapa is lah yang lazim digunakan dalam pembatalan, pengakhiran, atau pengunduran diri dari suatu perjanjian internasional, is lah-is lah tersebut adalah denuncia on , termina on atau withdrawal .¹⁰  Pembatalan  atau pengunduran diri ( denuncia on ) salah satu pihak dalam perjanjian bilateral secara otoma s akan mengakhiri perjanjian tersebut.¹¹ Meskipun denuncia on juga sering digunakan dalam perjanjian mul lateral, namun menurut Anthony Aust lebih baik digunakan  is lah withdrawal karena  pada  perjanjian  mul lateral,  suatu pembatalan atau pengunduran diri salah satu pihak  dak otoma s menghen kan pelaksanaan  suatu  perjanjian  internasional.¹²  Di  sisi  lain,  banyak  penulis menggunakan withdrawal untuk  pembatalan  perjanjian  terkait  keanggotaan  di suatu organisasi internasional adapun denuncia on untuk pengakhiran perjanjian pada umumnya.¹³ Banyak pula penulis yang menggunakan secara bersamaan is lah withdrawal, denuncia on, termina on, bahkan juga exit , tanpa membedakan satu dengan yang lain secara khusus.
Instrumen  hukum  internasional  yang  digunakan  dalam  hal  ini  adalah  VCLT. Dalam  VCLT  terdapat  pasal-pasal  yang  membahas  mengenai termina on,
nd ¹⁰ Anthony Aust, Modern Treaty Law and Prac ce, 2  edi on, Cambridge: Cambridge University Press, 2007, hlm. 277.
¹¹ Ibid.
¹² Ibid.
¹³  Michael P. Scharf dan Patrick Dowd, “No Way Out? The Ques on of Unilateral Withdrawals referrals to ICC and Other Human Rights Courts”, 9 Chi. J. Int'l L . 573, 2009.

## Pengakhiran Sepihak Perjanjian Perdagangan Internasional
denuncia on atau withdrawal .  Pembatalan  atau  pengakhiran  suatu  perjanjian internasional pada dasarnya harus berdasarkan kesepakatan para pihak, sementara untuk  mekanisme  umumnya  ditentukan  oleh  perjanjian  internasional  yang bersangkutan.¹⁴ VCLT membedakan pengakhiran perjanjian yang didasarkan pada kesepakatan  para  pihak  dengan  pengakhiran  perjanjian  yang  dilakukan  sepihak. VCLT mengakui adanya beberapa situasi berbeda yang mengizinkan salah satu pihak untuk mundur dari suatu perjanjian internasional.
Pertama, ke ka perjanjian itu sendiri mengizinkan para pihak untuk mundur atau  mengakhiri  perjanjian.¹⁵  Sebagai  contoh  Indonesia  pernah  melakukan penangguhan  pelaksanaan  MoU  RI-Malaysia  2006  tentang domes c  workers dengan menghen kan pengiriman tenaga kerja penata laksana rumah tangga ke Malaysia  dengan  alasan  yang  diatur  oleh  MoU  itu  sendiri,  yaitu:  “ each  party reserves right for the reasons of na onal security, na onal interest, public order or public health to suspend temporarily either in whole or in part the implementa on of this MoU ”.¹⁶ Kedua, atas persetujuan semua pihak dalam perjanjian itu setelah permohonan pembatalan diajukan misalnya setahun sebelumnya. Pembatalan dapat diajukan se ap saat dengan persetujuan seluruh peserta yang lain. Hal ini dapat dilakukan meskipun  klausul  pembatalan  dak  ada  dalam  perjanjian  atau  bahkan  jika perjanjian hanya memberikan waktu yang sangat singkat untuk pemberitahuan.¹⁷
Ke ga, ke ka  pembatalan  perjanjian  diperbolehkan  dalam  VCLT  karena terdapat alasan tertentu sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 46, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 60, Pasal 61, dan Pasal 62.¹⁸ Apabila  kondisi  atau  syarat  yang  dikemukakan  dalam  pasal-pasal  tersebut terpenuhi, maka suatu negara dapat membatalkan atau mengundurkan diri secara sepihak dari suatu perjanjian. Hal yang diatur dalam Pasal 46 terkait inkonsistensi hukum nasional dengan perjanjian menyangkut competence to conclude trea es , Pasal  48  terkait error ,  dan  Pasal  49  tentang fraud .  Indonesia  pernah  melakukan pembatalan MoU RI-AS 2010 tentang Oceanic Research karena adanya fraudulent. ¹⁹ Lebih lanjut Pasal 50 tentang corrup on of a representa ve of a State , Pasal 51 tentang coercion of a representa ve of a State , Pasal 52 tentang coercion of a State by the threat or use of force , Pasal 53 tentang trea es conﬂic ng with a peremptory norm  of  general  interna onal  law  (jus  cogens) ,  Pasal  60  tentang  adanya
¹⁴  Damos Dumoli Agusman, Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Kri s Prak k dan Teori di Indonesia , Bandung: Raﬁka, 2010, Op.cit., hlm. 64.
¹⁵  Lea Brilmayer dan Isaias Yemane Tesfalidet, “Treaty Denuncia on and Withdrawal from Customary Interna onal
Law: An Erroneous Analogy with Dangerous Consequences”, 120 Yale L.J. Online 217, 2011, hlm. 219.
¹⁶  Damos Dumoli Agusman, Op.cit. , hlm. 65.
¹⁷  Lea Brilmayer dan Isaias Yemane Tesfalidet, Op.cit., hlm. 220. ¹⁸ Ibid ., hlm.219.
¹⁹  Damos Dumoli Agusman, Loc.cit.
pelanggaran yang serius terhadap perjanjian, Pasal 61 tentang ke dakmungkinan melaksanakan perjanjian karena hilang atau hancurnya obyek perjanjian, Pasal 62 tentang  adanya fundamental  change  of  circumstances, dan  Pasal  63  tentang putusnya hubungan diploma k dan konsuler.²⁰
Pada umumnya, suatu perjanjian telah mengatur sendiri syarat dan mekanisme pembatalan,  pengunduran  diri  atau  pengakhiran  perjanjian.  Untuk  pengakhiran yang dilakukan sepihak harus mengiku  prosedur yang ditetapkan oleh perjanjian itu sendiri atau melalui prosedur VCLT tentang invalidity , termina on withdrawal from or suspension of the opera on of treaty .²¹ Contoh pertama adalah BIT. BIT pada umumnya  mengandung  klausul  bahwa  BIT  masih  tetap  berlaku  sampai  periode tertentu  sejak  BIT  tersebut  dinyatakan  diakhiri.  VCLT  membedakan  pengakhiran perjanjian yang didasarkan kesepakatan bersama para pihak dengan pengakhiran yang  dilakukan  secara  sepihak  seper   pengunduran  diri  atau  pembatalan  atau penghen an  sementara  operasional  perjanjian.  Dalam  kasus  pengakhiran  BIT mengingat  ini  adalah  perjanjian  bilateral  maka  mundurnya  satu  pihak  otoma s akan  mengakhiri  BIT  tersebut.  Tindakan  yang  dilakukan  Indonesia  dengan memberitahukan rencana untuk mengakhiri BIT satu tahun sebelum BIT dinyatakan berakhir  dak melanggar hukum internasional apabila pengakhiran perjanjian itu diizinkan  oleh  BIT  dan  sudah  sesuai  dengan  prosedur  yang  ditetapkan  BIT.  Pada umumnya,  BIT  memperkenankan  pengakhiran  dengan  pemberitahuan  setahun sebelumnya  dan  pemenuhan  segala  kewajiban  yang  muncul  dari  BIT  tersebut. Apabila BIT  dak mengaturnya, maka harus dimintakan persetujuan pihak peserta yang  lain,  dalam  hal  ini  adalah  Belanda.  Pada  Pasal  56  Ayat  (2)  disyaratkan pemberitahuan  lebih  dulu  12  bulan  sebelum withdrawal atau denuncia on dilaksanakan  bilamana  perjanjian  bersifat silent atau  dak  mengatur  masalah pembatalan atau pengakhiran perjanjian.
Dalam  wacana  pengakhiran  BIT  ini,  Indonesia  juga  dinilai  telah  berha -ha , terlihat  dengan  dak  diberlakukan  surut  pengakhiran  BIT  tersebut.  Pernyataan bahwa BIT masih diberlakukan untuk investasi yang telah dibuat sebelum tanggal 1 Juli 2015 saat pengakhiran BIT dimulai menunjukkan hal itu.
Contoh  lain  perjanjian  internasional  yang  mengatur  sendiri  masalah pengakhiran  sepihak  adalah The  Terrorist  Bombings  Conven on 1997.  Pasal  23 perjanjian ini menyebutkan bahwa se ap pihak dapat mengajukan pengunduran diri  dengan  pemberitahuan  secara  tertulis  pada  Sekretaris  Jenderal  PBB. Pengunduran  diri  akan  menimbulkan  akibat  hukum  satu  tahun  sejak  tanggal no ﬁkasi diterima Sekretaris Jenderal PBB.²²
²⁰ Ibid. , hlm. 221. ²¹ Ibid ., hlm. 65.
²²  Anthony Aust, Op.Cit. , hlm. 278-279.

## Pengakhiran Sepihak Perjanjian Perdagangan Internasional

## 2.   Pengakhiran  Sepihak  Perjanjian  Perdagangan  atas  Dasar  Kepen ngan Nasional
Keikutsertaan negara dalam suatu perjanjian internasional bersifat sukarela. Tidak ada negara yang dapat dipaksa untuk ikut serta dalam suatu perjanjian yang dinilai dak  menguntungkan  posisi  negara  tersebut,  terlebih  dalam  suatu  perjanjian internasional  dak  diperkenankan  adanya  unsur  paksaan.  Namun  demikian, apabila  suatu  negara  sudah  memutuskan  untuk  ikut  serta  sebagai  pihak  dalam suatu perjanjian internasional, negara dituntut untuk mematuhi  ga prinsip utama yang menegaskan kekuatan mengikat suatu perjanjian yang tercantum dalam Pasal 26 VCLT.
Prinsip  pertama  adalah  prinsip  kesepakatan.  Prinsip  ini  menegaskan  bahwa dalam membuat suatu perjanjian internasional harus didasarkan pada kesepakatan (Mukadimah  VCLT).  Kesepakatan  ini  dak  boleh  dipengaruhi  atau  ditekan  oleh pihak lain. Prinsip kedua adalah prinsip pacta sunt servanda . Prinsip ini menyatakan bahwa  suatu  perjanjian  yang  sudah  berlaku  akan  mengikat  para  pihak.  Prinsip ke ga adalah prinsip yang mensyaratkan para pihak harus melaksanakan perjanjian dengan ik kad baik (Mukadimah dan Pasal 26 VCLT).²³
Ke ga  prinsip  di  atas  merupakan  prinsip  dasar  yang  berlaku  universal  pada semua sistem hukum di dunia. Prinsip ini merupakan prinsip yang paling pen ng untuk menjaga stabilitas dari treaty rela ons . Senada dengan Huala Adolf, Komisi Hukum Internasional melihat bahwa perumusan Pasal 26 yang mengandung prinsip free  consent dan good  faith serta pacta  sunt  servanda telah  memperoleh pengakuan  secara  universal.  Ke ganya  merupakan  satu  kesatuan  yang  dak terpisahkan.²⁴
Prinsip pacta  sunt  servanda hanya  diterapkan  pada  perjanjian  yang  sudah berlaku.  Meskipun  negara  sudah  menandatangani  suatu  perjanjian,  apabila perjanjian  itu  mensyaratkan  ra ﬁkasi  dan  negara  belum  melakukannya,  maka negara  hanya  memiliki kewajiban  yang  sangat  terbatas  sebagaimana  dinyatakan dalam  Pasal  18  VCLT.²⁵  Prinsip  ini  dak  diterapkan  terhadap  perjanjian  yang invalid .²⁶  Namun  demikian,  daklah  mudah  untuk  menyatakan  bahwa  suatu perjanjian  adalah invalid .  Argumen-argumen  yang  dapat  diajukan  untuk menyatakan  bahwa  suatu  perjanjian  adalah invalid sangat  terbatas  dalam  VCLT. Lebih lanjut, prinsip pacta sunt servanda juga hanya diterapkan terhadap perjanjian yang sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf a VCLT, dinyatakan bahwa  perjanjian  adalah  perjanjian  internasional  yang  diatur  atau  tunduk  pada
²³  Huala Adolf, “Pembatalan Perjanjian Perdagangan”, Harian Kompas , Tajuk Rencana, Edisi 18 Juni 2014, hlm. 7. ²⁴  Anthony Aust, Op.Cit., hlm. 179. ²⁵ Ibid. , hlm. 180. ²⁶  Lihat Pasal 42 VCLT 1969.
rezim hukum internasional. Dengan demikian penerapan prinsip ini dikecualikan terhadap  MoU  yang  para  pihaknya  sepakat  untuk  dak  diatur  oleh  hukum internasional.²⁷
Dengan demikian, ke ka negara  dak melaksanakan kewajiban yang muncul dari perjanjian yang diiku nya maka ar nya negara telah melakukan pelanggaran kewajiban  hukum  internasional  terhadap  pihak  lain  dalam  perjanjian  itu. Pelanggaran  yang  bersifat  materil  akan  memberikan  hak  pada  pihak  lain  untuk meminta  pemberhen an  perjanjian  atau  penundaan perjanjian  sebagian  atau seluruhnya.²⁸
Pasal  26  diiku   oleh  Pasal  27  yang  menyatakan  bahwa  se ap  pihak  dalam perjanjian  dak  bisa  menggunakan  ketentuan  hukum  nasionalnya  sebagai jus ﬁkasi pelanggaran yang dilakukannya dalam pelaksanaan perjanjian. Apabila hukum  yang  baru  atau  modiﬁkasi  terhadap  ketentuan  hukum  yang  sudah  ada diperlukan sebagai upaya pelaksanaan kewajiban dari perjanjian maka negara harus menjamin  hal  tersebut  sudah  dilakukan  se daknya  pada  waktu  perjanjian  itu berlaku terhadapnya. Jika hal ini  dak dilakukan, maka  dak hanya negara yang akan  berisiko  atas  tuduhan  pelanggaran  kewajiban  perjanjian  tetapi  akan  juga berisiko  menghadapi  tuntutan  dari  negara  peserta  yang  lain.  Negara  dak  bisa membela  diri  dengan  alasan  sedang  menunggu  sidang  parlemen  untuk melegislasikan di  ngkat nasional. Meskipun perjanjian  dak berlaku pada negara itu pada saat ia mera ﬁkasi, saat berlakunya perjanjian dimungkinkan terjadi lebih awal  dari  yang  diharapkan,  oleh  karenanya  diharapkan  bahwa  ndakan  legislasi dibuat  sebelum  negara  memberikan  persetujuannya  meskipun  saat  berlakunya legislasi tersebut secara konkret di lapangan dapat ditunda sampai saat berlakunya perjanjian. Negara juga  dak bisa membela diri dengan menyatakan telah terjadi suksesi  pemerintahan  sebagai  upaya  jus ﬁkasi  kegagalannya  melaksanakan perjanjian. Sejak saat perjanjian itu berlaku, atas nama negara, pemerintah yang baru wajib melaksanakan kewajiban yang muncul dari perjanjian tersebut.
Tidaklah  mudah  berdalih  bahwa  perjanjian  adalah invalid dikarenakan persetujuan  yang  diberikannya  pada  perjanjian  telah  melanggar  hukum nasionalnya sendiri.²⁹ Demikianlah prinsip pacta sunt servanda bahwa negara yang telah mengikatkan  diri pada  suatu  perjanjian  harus  melaksanakan  kewajibannya dengan  penuh  ik kad  baik  harus  dihorma   sepenuhnya  oleh  negara  mengingat prinsip ini sudah diakui secara universal.
Pembatalan sepihak tentu berpotensi akan mengganggu atau bahkan merusak stabilitas  suatu  perjanjian  internasional  yang  dijaga  melalui  prinsip pacta  sunt
²⁷ Ibid. ²⁸  Lihat Pasal 60 VCLT 1969. ²⁹ Ibid ., hlm. 181.

## Pengakhiran Sepihak Perjanjian Perdagangan Internasional
servanda .  Ketentuan  mengenai  pembatalan  sepihak  dengan  alasan  kepen ngan nasional yang tercantum dalam UU Perdagangan Internasional juga diatur dalam UU  Nomor  24  Tahun  2000  tentang  Perjanjian  Internasional  (UU  Perjanjian Internasional). Pada Pasal 18 UU Perjanjian Internasional dinyatakan bahwa bahwa perjanjian internasional berakhir apabila:
a.  Terdapat  kesepakatan  para  pihak  melalui  prosedur  yang  ditetapkan  dalam perjanjian;
b.  Tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
c.  Terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian;
d.  Salah satu pihak  dak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
e.  Dibuat suatu perjanjian baru yang menggan kan perjanjian lama;
f.  Muncul norma-norma baru dalam hukum internasional;
g.  Objek perjanjian hilang;
h.  Terdapat hal-hal yang merugikan kepen ngan nasional.
Menurut  penjelasan  Pasal  18  UU  Perjanjian  Internasional,  "kepen ngan nasional"  sebagaimana  dimaksud  pada  bu r  (h)  diar kan  sebagai  kepen ngan umum  ( public  interest ),  perlindungan  subjek  hukum  Republik  Indonesia,  dan yurisdiksi kedaulatan Republik Indonesia.³⁰ Namun demikian apa yang dimaksud lebih  lanjut  dengan  kepen ngan  umum,  perlindungan  subjek  hukum  RI  dan yurisdiksi kedaulatan RI masihlah sangat  dak jelas. Pada Pasal 85 UU Perdagangan bahkan  dak  dijelaskan  sama  sekali  apa  yang  dimaksud  dengan  kepen ngan nasional yang bisa dijadikan dasar DPR dan/atau pemerintah membatalkan sepihak perjanjian  perdagangan  yang  telah  dira ﬁkasi.  Tidak  adanya  kejelasan  apa  yang dimaksud dengan kepen ngan nasional bisa menimbulkan tafsir yang sangat luas dan  berpotensi  mengancam  stabilitas  suatu  perjanjian  internasional  tentang perdagangan.
Apabila  merujuk  pada  sumber  hukum  internasional  maka  se daknya  ada  3 pasal  dalam  VCLT  yang  bisa  dijadikan  rujukan  untuk  menjawab  pertanyaan dapatkah  kepen ngan  nasional  dijadikan  alasan  bagi  pembatalan  sepihak  suatu perjanjian internasional. Pasal-pasal yang dimaksud adalah Pasal 27, Pasal 46, dan Pasal  62.  Disamping  itu  meskipun  dak  menyebutkan  secara  eksplisit  tentang penggunaan hukum nasional namun Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 60, dan Pasal 61 juga dapat digunakan untuk mengakhiri perjanjian secara sepihak.
Pasal  27  menyatakan  bahwa,  “ A  party  may  not  invoke  the  provisions  of  its internal law as jus ﬁca on for its failure to perform a treaty”. Dari apa yang diatur dalam  Pasal  27  VCLT  nampak  bahwa  negara  peserta,  negara  yang  telah  terikat
³⁰  Penjelasan Pasal 18 UU Perjanjian Internasional.
dalam perjanjian internasional  dak bisa menggunakan dalih hukum nasionalnya sebagai  alasan  pembenar  pelanggaran  atau  kegagalannya  dalam  melaksanakan suatu  perjanjian  internasional.  Hal  ini  pen ng  untuk  ditegaskan  demi mempertahankan nilai-nilai dan tujuan luhur suatu perjanjian internasional demi tercapainya ter b masyarakat internasional.
Ketentuan Pasal 27 harus dibedakan dengan apa yang diatur dalam Pasal 46 yang dinyatakan bahwa:
1.  A State may not invoke the fact that its consent to be bound by a treaty has been expressed in viola on of a provision of its internal law regarding competence to conclude trea es as invalida ng its consent unless that viola on was manifest and concerned a rule of its internal law of fundamental importance;
2.   A viola on is manifest if it would be objec vely evident to any State conduc ng itself in the ma er in accordance with normal prac ce and in good faith.
Menurut Pasal 46, suatu negara  dak diperkenankan mengklaim bahwa suatu perjanjian internasional merupakan perjanjian yang  dak sah dan karenanya harus dibatalkan  disebabkan  karena  persetujuannya  untuk  terikat  pada  perjanjian internasional  itu  merupakan  pelanggaran  atas  ketentuan  hukum  nasionalnya. Tegasnya, hukum nasionallah yang mengatur tentang kewenangan untuk membuat maupun  menyatakan  persetujuan  untuk  terikat  pada  suatu  perjanjian internasional.³¹ Pasal 46 memungkinkan adanya pengecualian apabila persetujuan untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian itu ternyata bertentangan dengan kepen ngan nasional yang fundamental.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan,  bahwa  Pasal  27  berkaitan  dengan pelanggaran atau kegagalan melaksanakan perjanjian internasional, adapun Pasal 46  berkaitan  dengan  proses  persetujuan  suatu  negara  untuk  terikat  pada  suatu perjanjian internasional. Dengan demikian, suatu negara  dak bisa menggunakan keberadaan  Pasal  46  untuk  menjus ﬁkasi  pelanggaran  atau  kegagalannya melaksanakan kewajibannya yang muncul dari suatu perjanjian internasional. Di dalam prak k, negara sering mencampuradukkan kedua pasal ini. Sebagai contoh misalnya pada Desember 2002 Argen na menyatakan  dak sanggup melaksanakan kewajiban  untuk  membayar  hutang  berikut  bunga  yang  diatur  dalam  perjanjian hutang  antara  negara  tersebut  dengan  berbagai  lembaga  kreditur  internasional karena keadaan ekonomi nasionalnya ambruk. Irak  dak mau menaa  perjanjian perbatasan  dengan  Kuwait  dengan  alasan  perjanjian  itu  dinilai  merugikan  Irak. Dalam kedua kasus ini kedua negara  dak bisa menggunakan alasan kepen ngan nasional  yang  fundamental  yang  diatur  dalam  Pasal  46  untuk  menjus ﬁkasi pelanggaran  atau  kegagalannya  melaksanakan  perjanjian  internasional. Permasalahan  yang  muncul  dalam  kasus  Argen na  maupun  Irak  bukan
³¹  I Wayan Parthiana, Hukum  Perjanjian Internasional Bagian 2 , Bandung: Mandar Maju, 2005, hlm. 277-278.

## Pengakhiran Sepihak Perjanjian Perdagangan Internasional
permasalahan cacatnya persetujuan negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian internasional,  melainkan  kegagalan  negara  melaksanakan  isi  perjanjian internasional sehingga   dak  bisa untuk menggunakan Pasal 46.³²
Kemungkinan  atau  peluang  penggunaan  Pasal  46  misalnya  dalam  kasus keabsahan MoU regarding Coopera on in Legal Judicial and Human Rights Related Ma ers yang ditandatangani Jaksa Agung, mewakili Pemerintah RI dan UNTAET. MoU  ini  berkaitan  dengan  proses  peradilan  terhadap  pelaku  pelanggaran  HAM yang  berat  di  Timor  Timur.³³  Isi  dari  MoU  serupa  dengan  perjanjian  ekstradisi. Pertanyaannya  adalah  apakah  Jaksa  Agung  memiliki  kewenangan  untuk menandatangani  MoU  tersebut.  Terkait  adanya  surat  kuasa  ( full  power )  dari Pemerintah RI, mengingat berdasarkan Pasal 7 VCLT yang menyatakan bahwa yang dak  memerlukan  surat  kuasa  hanyalah  kepala  negara,  kepala  pemerintahan, kepala perwakilan sebuah misi diploma k, menteri luar negeri, atau perwakilan yang  telah  mendapatkan  akreditasi  yang  dapat  langsung  mewakili  negara  saja, diluar itu memerlukan surat kuasa ( full power ). Pada kasus MoU Jaksa Agung dan UNTAET, tanpa surat kuasa berar  Jaksa Agung telah melampaui kewenangannya dalam mengatasnamakan Pemerintah RI.³⁴ Hal ini melanggar Pasal 7 ayat (2) UU Perjanjian Internasional yang mensyaratkan full powers . Bila dikaitkan dengan Pasal 46 VCLT Pemerintah Indonesia dapat saja menggunakan Pasal 46 untuk menyatakan bahwa  MoU  tersebut  dak  sah  karena  telah  terjadi  pelanggaran  terhadap kepen ngan nasional yang fundamental dalam hal persetujuan negara untuk diikat oleh perjanjian tersebut. Meskipun dalam hal ini juga dapat diperdebatkan apakah yang diatur dalam Pasal 7 (2) UU Perjanjian Internasional yang dilanggar oleh Jaksa Agung  termasuk  kepen ngan  negara  yang  fundamental.  Di  samping  Pasal  46, Indonesia  sebenarnya  dapat  menyatakan  bahwa  MoU  itu  dak  menimbulkan akibat  hukum  kepada  Indonesia  karena  ditandatangani  oleh  orang  yang  dak memiliki kewenangan untuk melakukannya. Hal ini diatur dalam Pasal 8 VCLT yang menegaskan bahwa:
An act rela ng to the conclusion of a treaty performed by a person who cannot be considered under ar cle 7 as authorized to represent a State for that purpose is without legal eﬀect unless a erwards conﬁrmed by that State.
Pasal berikutnya yang bisa dikaitkan dengan pembatalan sepihak karena alasan kepen ngan nasional adalah Pasal 62. Pasal 62 yang terkenal dengan prinsip rebus sic  stan bus mengijinkan  pembatalan  sepihak  perjanjian  bila  terjadi  “ a fundamental change of circumstances ”. Pada Pasal 62 dinyatakan:
³² Ibid., hlm.278.
³³  Hikmahanto Juwana , Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional , Jakarta: Lentera Ha , 2001, hlm. 92. ³⁴ Ibid ., hlm. 93.
A  fundamental  change  of  circumstances  which  has  occurred  with  regard  to those  exis ng  at  the  me  of  the  conclusion  of  a  treaty,  and  which  was  not foreseen  by  the  par es,  may  not  be  invoked  as  a  ground  for  termina ng  or withdrawing from the treaty unless:
1.  the existence of those circumstances cons tuted an essen al basis of the consent of the par es to be bound by the treaty; and
2.  the eﬀect of the change is radically to transform the extent of obliga ons s ll to be performed under the treaty.
Tanpa parameter yang jelas asas rebus sic stan bus dapat disalahgunakan dan mengancam  keberadaan  asas pacta  sunt  servanda yang  menyatakan  bahwa perjanjian  itu  mengikat  para  pihaknya  laksana  undang-undang.  Menurut  Mieke Komar  Kantaatmadja,  asas rebus  sic  stan bus hanya  dapat  digunakan  apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1.  Adanya  perubahan  suatu  kedaan  yang    dak  terdapat  pada  waktu pembentukan perjanjian;
2.  Perubahan  tersebut  adalah  perihal  suatu  keadaan  yang  fundamental  bagi perjanjian tersebut;
3.  Perubahan tersebut  dak dapat diramalkan sebelumnya oleh para pihak;
4.  Akibat perubahan tersebut haruslah radikal, sehingga mengubah luas lingkup kewajiban yang harus dilaksanakan menurut perjanjian itu; dan
5.  Penggunaan asas tersebut  dak dapat diterapkan pada perjanjian perbatasan dan  juga  terjadinya  perubahan  keadaan  akibat  pelanggaran  yang  dilakukan oleh pihak yang mengajukan tuntutan.
Asas rebus sic stan bus sering disamakan atau dikacaukan dengan kondisi force majeure yang dikenal dalam hukum perdata. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, force majeure atau vis major merupakan suatu ke dakmungkinan salah satu pihak peserta  melaksanakan  kewajiban  menurut  perjanjian  ( impossibility  of performance). ³⁵ Alasan  tersebut  dapat  dikemukakan  apabila  pelaksanaan kewajiban  menjadi  dak  mungkin  karena  lenyapnya  obyek  atau  tujuan  yang menjadi  pokok  perjanjian.³⁶  Keadaan force  majeure atau vis  major dapat menyampingkan  kewajiban  pelaksanaan  perjanjian  hanya  apabila  terjadi  suatu keadaan  yang  dak  dapat  dicegah  atau  dak  dapat  diduga  sebelumnya.  Suatu keadaan force majeure atau vis  major terjadi  apabila  pelaksanaan  dak dimungkinkan  secara  ﬁsik  dan  secara  hukum,  dan  bukan  semata-mata  karena adanya kesulitan dalam melaksanakan kewajiban. Jadi keadaan ke dakmampuan pelaksanaan  kewajiban  dalam  perjanjian  yang  disebabkan  bukan  karena  adanya
³⁵  Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Bandung: Alumni , 2003, hlm. 140. ³⁶ Ibid.
³⁷ Ibid., hlm. 141.

## Pengakhiran Sepihak Perjanjian Perdagangan Internasional
kesulitan ekonomi bahkan ke dakmungkinan secara ekonomi.³⁷
Meskipun  dak  ada  parameter  khusus  yang  dibuat  untuk  membatasi penerapan asas rebus sic stan bus , namun dalam prak k masyarakat internasional, per kaian bersenjata atau perang merupakan kondisi yang dapat dijadikan alasan untuk penerapan rebus sic stan bus . Beberapa kasus yang cukup terkenal antara lain adalah kasus ke ka Menteri Luar Negeri Perancis menyatakan bahwa perang adalah  perubahan  keadaan  yang  mencukupi  untuk  melakukan  penundaan  atas jurisdiksi Permanent Court of Interna onal Jus ce pada tahun 1939. Dalam kasus ini Pengadilan Paris menyatakan bahwa kekerasan dapat mengakibatkan perubahan keadaan  yang  menghasilkan  hak  dan  kewajiban  baru  bagi  negara belligerent. Selanjutnya adalah kasus dimana Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt, menunda pelaksanaan kewajiban Amerika Serikat kepada Interna onal Load Line Conven on pada tahun 1930 karena perang dunia kedua.³⁸ Contoh kasus yang lain adalah ke ka Mesir melakukan penundaan atas perjanjian Suez Canal Base dengan Inggris  pada  tahun  1956.  Keputusan  Mesir  ini  disebabkan  atas  serangan  udara Inggris  dan  Perancis  terhadap  Mesir  pada  tahun  1956.  Contoh  yang  lain  adalah konﬂik senjata yang terjadi antara Cina dengan India terkait masalah perbatasan pada  tahun  1962.  Hal  yang  menarik  untuk  dicerma   dalam  kasus  ini  adalah meskipun  beberapa  perjanjian  dinyatakan  ditunda  pelaksanaannya  namun hubungan diploma k kedua negara ini tetap ada. Selanjutnya adalah konﬂik senjata antara Iran dengan Irak pada tahun 1980 sampai dengan 1988. Di dalam konﬂik bersenjata ini kedua negara secara sepihak membatalkan perjanjian internasional tentang batas  negara. Iran  membatalkan  perjanjian  internasional Batas Sha -al- Arab yang dibuat tahun 1937 sementara Irak membatalkan perjanjian internasional Baghdad yang dibuat pada tahun 1975.³⁹
Prak k  Indonesia  menunjukkan  bahwa  Indonesia  pernah  menerapkan  asas rebus  sic  stan bus dapat  ditemukan  dalam  peris wa  Konferensi  Meja  Bundar (KMB). Melalui KMB, Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia atas seluruh bekas wilayah Hindia Belanda dengan penangguhan penyelesaian wilayah Irian Barat (kini Papua). Namun KMB ternyata  dak mampu mewujudkan hubungan baik  antara  Indonesia  dan  Belanda,  bahkan  dak  membawa  penyelesaian mengenai  masalah  Irian  Barat.  Setelah  pembubaran  Uni  Indonesia-Belanda kemudian  Pemerintah  Indonesia  memutuskan  secara  sepihak  keseluruhan perjanjian KMB. Pemutusan ini mendapat persetujuan DPR tertanggal 22 Mei 1956 dan  dimuat  dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  1956  tentang  Pembatalan
³⁸  Indonesia  and  Law,  “Perjanjian  Internasional  dan  Konﬂik  Bersenjata”,  h p://forums.blogspot.com/2007/03, sebagaimana  diku p  oleh  Harry  Purwanto,  “Keberadaan  Asas  Rebus  Sic  Stan bus  dalam  Perjanjian Internasional”, Jurnal Hukum dan Perjanjian Internasional Opinio Juris, Direktorat jendral Hukum dan Perjanjian Internasional Kementrian Luar Negeri RI, Vol. 13 , Mei—Agustus 2013, hlm.72.
³⁹ Ibid. , hlm. 73.
Hubungan  Indonesia  Netherland  berdasarkan  Perjanjian  Meja  Bundar.  Adapun alasan  yang  dipakai  oleh  Pemerintah  Indonesia  dalam  membatalkan  perjanjian KMB adalah sebagai berikut:
“Maka di dalam keadaan yang sudah begitu berubah dan mendesak sekali untuk  membatalkan  perjanjian  KMB  demi  kepen ngan  nasional, pemerintah  dak  mempunyai  pilihan  lain  daripada  membatalkan perjanjian tersebut atas dasar rebus sic stan bus yang berlaku di dalam hukum internasional. Menurut asas rebus sic stan bus yang berar  atas dasar kenyataan adanya perubahan-perubahan yang vital di dalam negeri daripada  salah  satu  pihak  yang  menandatangani,  maka  pihak  tersebut berhak untuk menarik diri dari ikatan perjanjian itu. Dengan lain perkataan dalam  keadaan  demikian,  maka  prinsip rebus  sic  stan bus bisa  dibuat sebagai dasar untuk meniadakan asas pacta sunt servanda tersebut.”⁴⁰ Kasus di atas menunjukkan bahwa bubarnya Uni Indonesia-Belanda dianggap sebagai perubahan keadaan yang fundamental di wilayah Indonesia, sehingga pihak dalam  perjanjian  dalam  KMB  dapat  menyatakan  untuk  mengundurkan  diri  dari perjanjian KMB. Ukuran objek f pertama bahwa telah terjadi perubahan keadaan yang fundamental adalah pembentukan Uni Indonesia-Belanda sebagai salah satu sarana dalam penyelesaian masalah Irian Barat. Ukuran objek f yang kedua sebagai dasar untuk menarik diri dari perjanjian dengan alasan berlakunya asas rebus sic stan bus. Dalam  kasus  ini,  bubarnya  Uni  Indonesia–Belanda  yang  ternyata mempengaruhi kemampuan para pihak.⁴¹
Berdasarkan pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan asas rebus sic stan bus yang diatur dalam Pasal 62 VCLT juga Pasal 18 UU Perjanjian Internasional serta  prak k  penerapan  asas  ini  oleh  negara-negara  dapat  disimpulkan  bahwa daklah  mudah  menggunakan  Pasal  62  sebagai  alasan  untuk  mengakhiri  atau menunda pelaksanaan suatu perjanjian internasional. Seharusnya ada perubahan mendasar yang berar  kondisi tersebut belum ada saat perjanjian dibentuk. Negara dak  bisa  menggunakan  Pasal  62  dengan  alasan  bahwa  perjanjian  tersebut bertentangan dengan kepen ngan nasional apabila syarat yang diminta oleh Pasal 62  dak terpenuhi.
Hanya  apabila  ada  kesalahan  proses  keikutsertaan  dalam  suatu  perjanjian perdagangan  internasional  yang  melanggar  hukum  nasional  yang  fundamental, maka negara dapat mengajukan pembatalan sepihak berdasarkan Pasal 46. Dengan demikian,  dak mudah menggunakan Pasal 46 sebagai dasar pembatalan secara sepihak dalam perjanjian perdagangan internasional yang telah dira ﬁkasi dengan
⁴⁰ Sidik Suraputra, Hukum Internasional dan Berbagai Permasalahannya (Suatu Kumpulan Karangan), Cetakan ke- 2, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta: Diadit Media, 2006, hlm. 182.
⁴¹ Ibid.

## Pengakhiran Sepihak Perjanjian Perdagangan Internasional
mendalilkan  adanya  kepen ngan  nasional.  Adapun  Pasal  27,  secara  tegas  telah melarang negara menggunakan hukum nasionalnya sebagai jus ﬁkasi pelanggaran yang dilakukannya terhadap perjanjian internasional.
Ditambahkan pula bahwa sesungguhnya hukum internasional  dak melarang pembatalan  perjanjian  internasional  sepanjang  prinsip-prinsip  perjanjian internasional  yang  berlaku  ditaa .  Pembatalan  harus  mendapatkan  persetujuan dari  pihak  yang  lain  apabila  perjanjian  tersebut  dak  mengatur  masalah pembatalan prinsip kesepakatan ini mensyaratkan kesepakatan bersama para pihak pembuat perjanjian tersebut. Perjanjian disahkan dengan kesepakatan bersama. Hal  tersebut  memiliki  konsekuensi,  pengakhiran  perjanjian  juga  harus  dilakukan dengan kesepakatan bersama. Jika pengakhiran perjanjian secara bersama  dak bisa dilakukan, misalnya kesepakatan  dak tercapai, langkah yang dapat dilakukan adalah  mengajukan  pembatalan  keikutsertaan  atau  pengunduran  diri  dari perjanjian. Tetapi, langkah ini juga harus sesuai dengan prosedur yang diatur oleh perjanjian  tersebut.  Besar  kemungkinan  adanya  keberatan  dari  negara  lain  bila kepen ngannya  ternyata  dirugikan.  Oleh  karena  itu,  pada  umumnya  perjanjian mensyaratkan  pemberitahuan  setahun  sebelumnya  dan  pemenuhan  segala kewajiban  yang  muncul  dari  perjanjian  tersebut  terlebih  dahulu  sebelum pengunduran diri dikabulkan.
Ada dua alterna f yang ditawarkan merespon suatu perjanjian internasional yang  berpotensi  merugikan  kepen ngan  nasional.  Alterna f  pertama  adalah peninjauan kembali. Peninjauan kembali dalam ar  renegosiasi perjanjian dengan pihak lain apabila misalnya perjanjian merugikan kepen ngan nasional. Renegosiasi lebih  simpa k  karena  kita  menunjukkan  penghormatan  terhadap  prinsip perjanjian. Renegosiasi mencerminkan prinsip kesepakatan bersama.
Selanjutnya,  dalam  alterna f  kedua  langkah  yang  dapat  dilakukan  adalah keha -ha an  dalam  memutuskan  keikutsertaan  terhadap  suatu  perjanjian internasional.    Tidak  ada  paksaan  untuk  mera ﬁkasi  perjanjian  internasional termasuk  yang  telah  ditandatangani  sekalipun.  Oleh  karena  itu,  sangat  pen ng untuk  mengkaji  untung  rugi  perjanjian  dagang  itu.  Ada  beberapa  cara  mengkaji apakah  suatu  peraturan  perundang-undangan  akan  merugikan  secara  ekonomi atau  dak. Contohnya adalah Regulatory Impact Assessments (RIAs). Prinsip RIAs memberikan sinyal langkah-langkah apa yang perlu dilakukan sebelum menyetujui atau mengesahkan suatu peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya menguji  perjanjian  perdagangan  internasional  karena  perjanjian  perdagangan adalah juga peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat negara- negara  di  dunia  yang  mengikatkan  dirinya.⁴²  Apabila  suatu  negara  telah memutuskan  untuk  mera ﬁkasi,  maka  negara  dak  dapat  membatalkan  atau
⁴²  Huala Adolf, Loc.cit.
mengundurkan diri secara sepihak dengan alasan kepen ngan nasional, kecuali ada alasan-alasan yang menjus ﬁkasinya sebagaimana diatur dalam Pasal 46 dan 62 VCLT.

## D.  Kesimpulan
Suatu perjanjian yang sudah berlaku dan mengikat para pihak mewajibkan para pihak  untuk  melaksanakannya  dengan  ik kad  baik.  Negara  dak  dapat mengakhirinya  secara  sepihak  kecuali  memenuhi  persyatan  dan  prosedur sebagaimana  diatur  dalam  perjanjian  itu  sendiri  atau  VCLT  tentang  perjanjian internasional.  Pengakhiran  BIT  Indonesia-Belanda  yang  dilakukan  Indonesia merupakan  suatu  ndakan  yang  sah  berdasarkan  VCLT  karena  telah  dilakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh VCLT.
Pembatalan keikutsertaan pada suatu perjanjian perdagangan secara sepihak atas  dasar  kepen ngan  nasional  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  85  UU Perdagangan  hanya  dapat  dibenarkan  apabila  dilakukan  sesuai  ketentuan  yang berlaku  pada  perjanjian  internasional  itu  sendiri  ataupun  menurut  hukum perjanjian internasional pada umumnya. Pada umumnya ketentuan yang dimaksud adalah  adanya  pemberitahuan  sebelumnya  kepada  seluruh  peserta  perjanjian internasional  yang  dimaksud.  Pembatalan  harus  mendapatkan  kesepakatan  dari pihak yang lain apabila perjanjian tersebut  dak mengatur masalah pembatalan. Perjanjian disahkan dengan kesepakatan bersama. Konsekuensinya, pengakhiran perjanjian juga dilakukan dengan kesepakatan bersama pula. Ketentuan lain yang harus  ditaa   adalah  pemenuhan  seluruh  kewajiban  yang  harus  dilakukan berdasarkan  perjanjian  sebelum  negara  yang  bersangkutan  dinyatakan  resmi mundur dari kepesertaan dalam perjanjian tersebut.
Penggunaan  hukum  nasional  sebagai  alasan  penarikan  diri  sepihak  bisa dijus ﬁkasi berdasarkan Pasal 46 dan 62 VCLT yang  dak mudah penerapannya. Pasal 46 hanya bisa digunakan hanya apabila ada kesalahan proses keikutsertaan dalam suatu perjanjian perdagangan internasional yang melanggar hukum nasional yang  fundamental.  Adapun  Pasal  62  tentang rebus  sic  stan bus hanya  bisa digunakan apabila terjadi perubahan suatu kedaan yang  dak terdapat pada waktu pembentukan perjanjian. Perubahan tersebut adalah perihal suatu keadaan yang fundamental bagi perjanjian tersebut. Perubahan tersebut  dak dapat diramalkan sebelumnya  oleh  para  pihak,  dan  akibat  perubahan  tersebut  haruslah  radikal, sehingga  mengubah  luas  lingkup  kewajiban  yang  harus  dilaksanakan  menurut perjanjian itu. Penggunaan asas rebus sic stan bus dak dapat diterapkan pada perjanjian perbatasan dan juga terjadinya perubahan keadaan akibat pelanggaran yang  dilakukan  oleh  pihak  yang  mengajukan  tuntutan.  Disamping  itu  meskipun dak  menyebutkan  secara  eksplisit  tentang  penggunaan  hukum  nasional  atau

## Pengakhiran Sepihak Perjanjian Perdagangan Internasional
kepen ngan nasional, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 60, dan Pasal 61 VCLT juga dapat digunakan untuk mengakhiri perjanjian secara sepihak.

## Da ar Pustaka
Buku
nd Aust, Anthony, Modern Treaty Law and Prac ce, 2  Edi on , Cambridge University Press, Cambridge, 2007. Damos Dumoli Agusman, Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Kri s Praktek dan Teori di Indonesia , Reﬁka, Bandung, 2010. Hikmahanto  Juwana, Bunga  Rampai  Hukum  Ekonomi  dan  Hukum  Internasional ,
Lentera Ha , Jakarta, 2001.
I  Wayan  Parthiana, Hukum  Perjanjian  Internasional  Bagian  2 ,  Mandar  Maju, Bandung, 2005.
Mochtar  Kusumaatmadja, Pengantar  Hukum  Internasional, Alumni,  Bandung, 2003.

## Dokumen Lain
Bradley, Cur s A dan Mitu Gula , “Withdrawal from Interna onal Custom”, 120 Yale Law Journal 202, 2010.
Damos  Dumoli  Agusman,  “Status  Perjanjian  Internasional  Menurut  Pandangan Mahkamah Kons tusi RI: Kajian Kri s terhadap Keputusan MK tentang Piagam ASEAN”, Makalah  Seminar  Nasional  RUU  Perjanjian  Internasional  oleh Kementrian  Luar  Negeri  RI  dan  Fakultas  Hukum  Universitas  Airlangga  di  JW Marriot Hotel Surabaya, 9 Nopember 2013.
Harry  Purwanto,  “Keberadaan  Asas  Rebus  Sic  Stan bus  dalam  Perjanjian Internasional”, Jurnal  Hukum  dan  Perjanjian  Internasional  Opinio  Juris,
Direktorat  Jendral  Hukum  dan  Perjanjian  Internasional  Kementerian  Luar Negeri R.I, Vol. 13 , Mei-Agustus 2013.
Helfer, Laurence R, “Exi ng Trea es”, 91 Va. L. Rev. 1579, 2005.
______________, “Exi ng Custom: Analogies to treaty Withdrawals”, 21 Duke J. Comp. & Int'l L. 65, 2010. Huala Adolf, “Pembatalan Perjanjian Perdagangan”, Harian Kompas , Tajuk Rencana, edisi 18 Juni 2014, hlm. 7.
Brilmayer, Lea dan Isaias Yemane Tesfalidet, “Treaty Denuncia on and Withdrawal from  customary  Interna onal  Law:  An  Erroneous  Analogy  with  Dangerous Consequences”, 120 Yale Law Journal Online 217, 2011. Kedutaan  Belanda  di  Indonesia,  “Termina on  Bilateral  Investment  Treaty”,
h p://indonesia.nlembassy.org/organiza on/departments/economic- aﬀairs/termina on- bilateral-investment-treaty.html.
Media  Profesi,  “Langkah  Berani,  Indonesia  Akhiri  Perjanjian  Investasi  Bilateral dengan  Belanda”,  h p://mediaprofesi.com/ekonomi/2753-langkah-berani- indonesia-akhiri-perjanjian-investasi-bilateral-dengan-belanda.html Mieke Komar Kantaatmadja, “ Beberapa Masalah Pokok Konvensi Wina Tahun 1969 tentang  Hukum  Perjanjian  Internasional”, Bahan  Kuliah  Hukum  Perjanjian Internasional ,  Fakultas Hukum UNPAD, 1981.
Quigley, John, “The United State Withdrawal from Interna onal Court of Jus ce Jurisdic on in Consular Cases: Reasons and Consequences”, 19 Duke J. Comp. & Int'l L. 263, 2009.
Sandi  Ant.T.T,  Andi  dan  Agus na  Merdekawa ,  “Konsekuensi  Pembatalan  UU Ra ﬁkasi  terhadap  Keterikatan  Pemerintah  Indonesia  pada  Perjanjian Internasional”, Mimbar Hukum , Volume 24, Nomor 3, Oktober 2012, Fakultas
Hukum Universitas Gadjah Mada, 2012.
Scharf,  Michael  P.  dan  Patrick  Dowd,  “No  Way  Out?  The  Ques on  of  Unilateral Withdrawals Referrals to ICC and Other Human Rights Courts”, 9 Chi. J. Int'l L. 573, 2009.
Tevendale, Craig dan Vanessa Naish, “Indonesia Indicates Inten on to Terminate All of Its Bilateral Investment Trea es?”, h p : / / w w w. l e xo l o g y. c o m / l i b ra r y /detail.aspx?g=96317cf9-e366-4877-b00c-a997ed3389c5.
Wisnu Aryo Dewanto, “Status Perjanjian Internasional Pasca Putusan MK dan RUU Perjanjian  Internasional”, Makalah  Seminar  Nasional  RUU  Perjanjian Internasional oleh Kementerian Luar Negeri RI dan Fakultas Hukum Universitas Airlangga di JW Marriot Hotel Surabaya, 9 November 2013.

## Dokumen Hukum
Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen ke-4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Putusan Mahkamah Kons tusi Nomor 33/PUU-IX/2011. Vienna Conven on on the Law of Trea es 1969.

## Pengakhiran Sepihak Perjanjian Perdagangan Internasional