Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 2 – September 2020, Hal. 42-46| Available Online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: http://doi.org/10.22225/jph.v1i2.2373.42-46
KEDUDUKAN ANAK ADOPSI DALAM PEWARISAN BERDASARKAN HUKUM ADAT BALI
(studi di Desa Anjingan, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung)
I Gede Eka Julia Artanida Wijaya Fakultas Ilmu Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia

## Abstrak
Hukum waris adalah hukum yang mengatur apa yang harus terjadi dengan harta benda orang yang meninggal, dengan kata lain mengatur peralihan harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal kepada ahli waris. Pada prinsipnya hanya hak dan kewajiban di bidang hukum properti yang dapat diwariskan, dan tidak termasuk hak dan  kewajiban  di  bidang  hukum  yang  tidak  dapat  diwariskan,  seperti  perjanjian  kerja,  hubungan  kerja, keanggotaan individu, dan otorisasi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menggambarkan hak dan kewajiban seorang anak adopsi dalam pewarisan harta benda oleh orang tua adopsinya  dan kedudukan anak adopsi dalam pewarisan  harta  benda  oleh  orang  tua  adopsinya.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak-anak adopsi di Bali berhak menerima harta  warisan  dari  orang  tua  adopsinya  dan  juga  orang  tua  kandungnya.  Hal  tersebut  dikenal  dengan  istilah ma’bubun  dua  ma’saruran  patomali .  Maknanya  memiliki  dua kiblat  oase yaitu  bisa  diberikan  warisan  dari orang tua adopsinya maupun juga orang tua kandungnya. Di sisi lain anak adopsi wajib menjaga dan menjalin relasi kekeluargaan seharmonis mungkin, dan melaksanakan atau menggantikan peran atau kewajiban ayah/ibu adopsinya  terhadap  tugas  wilayah  tempat  tinggalnya  (masyarakat  lokal  setempat).  Selain  itu,  kedudukan  anak adopsi  dalam  pewarisan  harta  benda  oleh  orang  tua  adopsinya  adalah  setara  atau  benar-benar  sama  apabila disandingkan  ke  anak  kandung.  Oleh  karena  itu,  anak  adopsi  juga  berhak  mewarisi  harta  pusaka  dan  juga kekayaan warisan orang tua adopsinya.
Kata Kunci: Anak Adopsi; Pewarisan; Hukum Adat

## Abstract
The law of inheritance is a law that regulates what should happen to the deceased person's property, in other words,  it  regulates  the  transfer  of  property  left  by  the  deceased  to  the  heir.  In  principle,  only  rights  and obligations  in  the  field  of  property  law  can be  inherited,  and  it does  not  include  rights and obligations  in  the field  of  law  that  cannot  be  inherited,  such  as  work  agreements,  employment  relationships,  individual membership,  and  authorizations.  This  research  was  conducted  with  the  aim  of  describing  the  rights  and obligations  of  an  adopted  child  in  inheriting  property  by  the  adopted  parent  and  the  position  of  the  adopted child in inheriting property by the adopted parent. This research was conducted using empirical legal research methods. The results of this study indicated that adopted children in Bali are entitled to receive an inheritance from  their  adopted  parents  as  well  as  their  biological  parents.  This  is  known  as  ma’bubun  dua  ma’saruran patomali. Its meaning has two kiblat oase, that is to be able to be given an inheritance from adoptive parents as well  as  biological  parents.  On  the  other  hand,  the  adopted  child  is  obliged  to  maintain  and  establish  family relationships  as  harmonious  as  possible,  and  carry  out  or  replace  the  role  or  obligation  of  the  adopted father/mother to the duties of the area where he lives (local community). In addition, the position of the adopted child in the inheritance of the property by the adopted parent is equal to or completely the same when compared to  the  biological  child.  Therefore,  the  adopted  child  is  also  entitled  to  inherit  the  inheritance  of  the  adopted parent.
Keywords: Adopted Children; Inheritance; Customary Law

## I. PENDAHULUAN
Anak  mempunyai  kedudukan  penting  dan  merupakan  salah  satu  tujuan  dalam  perkawinan  suatu keluarga  baru  akan  dikatakan  lengkap  apabila  seorang  suami  istri  memiliki  seorang  anak.  Sebab sistem  kekerabatan  yang  umum  berlaku  dalam  masyarakat  adat  di  Bali  adalah  sistem  kekerabatan
patrilinial,  yang  mengharuskan  seorang  mengambil  garis  keturunan  dari  ayah  (laki-laki)  ( Suarini  & Lemes, 2019 ).
Kedudukan  anak  angkat  terhadap  harta  warisan  berdasarkan  hukum  waris  di  Indonesia  diatur berbeda  berdasarkan  hukum  adat,  hukum  islam,  dan  hukum  perdata  (Burgerlijk  Wetboek)  sehingga menimbulkan  pertanyaan  mengenai  kedudukan  anak  angkat  di  ketiga  sistem  hukum  tersebut  dan berapakah bagian yang didapatkan anak angkat dari ketiga sistem hukum waris tersebut ( Gunawan & Putranto,  2020 ).  Berkenaan  dengan  budaya  warga  pulau  dewata,  sistem  kekeluargaan  ada  dalam sistem  “purusa”.  Kaidah  ini  juga  dikenal  dengan  kebapakan.  Hal  ini  mewajibkan  pihak  wanita memasuki  atau  ikut  bersama  keluarga  pihak  suami.  Begitu  juga  dengan  cakupan  permasalahannya bagi keturunan adopsi yang nantinya masuk ke dalam keluarga bapak adopsinya dan tiada relasi yang sesuai kepada ibu adopsinya.
Berdasarkan kitab adat di daerah pulau dewata bali yang berkenaan dengan kaidah kitab adat di pulau  dewata  yang  mengatur  tentang  aturan  bagaimana  hal  yang  didapat  dan  yang  harus  dikerjakan oleh  seorang  anak  yang  diadopsi  oleh  sebuah  keluarga  baru  yang  sebelumnya  sudah  disepakati bersama  apa  saja  konteks  hak  dan  kewajiban  yang  harus  dilakukan  agar  kedudukan  menjadi  sama antara  anak  kandung  dan  anak  yang  diadopsi  ( Faradz,  2009 ; Ummah,  2005 ).  Akibat  hukum  yang paling  nyata  ialah  akibat  hukum  dalam  hukum  waris.  Adoptandus  tidak  lagi  mewaris  dari  keluarga segenetika  asalnya,  sebaliknya  ia  sekarang  mewaris  dari  keluarga  ayah  dan  ibu  yang  mengadopsi dirinya ( Fauzi, 2016 ; Milayani, 2017 ).
Hukum  waris  adalah hukum  yang  mengatur  apa  yang  harus terjadi  dengan  harta  benda  orang yang  meninggal,  dengan  kata  lain  mengatur  peralihan  harta  yang  ditinggalkan  oleh  orang  yang meninggal  kepada  ahli  waris  ( Naskur,  2017 ; Wahyuni,  2018 ).  Pada  prinsipnya  hanya  hak  dan kewajiban di bidang hukum properti yang dapat diwariskan, dan tidak termasuk hak dan kewajiban di bidang  hukum  yang  tidak  dapat  diwariskan,  seperti  perjanjian  kerja,  hubungan  kerja,  keanggotaan individu, dan otorisasi.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas,  penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan menggambarkan apa hak dan kewajiban seorang anak adopsi dalam pewarisan harta benda oleh orang tua  adopsinya  dan  bagaimana  kedudukan  anak  adopsi  dalam  pewarisan  harta  benda  oleh  orang  tua adopsinya.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini didesain dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berkenaan  dengan  kenyataan-  kenyataan  di  lapangan.  Pendekatan  masalah  yang  digunakan  ialah bersifat  empiris-yuridis,  yaitu  dengan  cara  meneliti  kenyataan  berupa awig-awig yang  ada  di  Desa tempat  penelitian,  dan  mengaitkannya  dengan  fakta-fakta  yuridis.  Sumber  data  penelitian  ini  adalah data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  adalah  suatu  data  yang  bersumber  langsung  dari  lokasi penelitian seperti keterangan dari tokoh masyarakat, tokoh desa adat, dan juga prajuru adat yang ada di  Desa  Anjingan,  Kecamatan  Klungkung,  Kabupaten  Klungkung.  Sedangkan  yang  data  sekunder yaitu berupa data yang didapat dari hasil membaca/mengutip buku di perpustakaan, literatur-literatur, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
Teknik/cara  dalam  mengumpulkan  data  dalam  penelitian  ini  yaitu  observasi  langsung  di lapangan  dan  wawancara  dari  para  informan  yang  dijadikan  narasumber.  Di  sisi  lain,  pengumpulan dan pengolahan data sekunder juga dilakukan secara studi pustaka, yaitu untuk memperoleh informasi dengan jalan mencari dan mengumpulkan keterangn-keterangan yang berkaitan dengan adopsi anak, membaca  dan  mencatat  secara  sistematis  semua  fenomena-  fenomena  yang  berkaitan  dan merefleksikannya  dengan  sumber  yang  relevan  sehingga  menjadi  suatu  rangkuman  penelitian  yang valid.  Data  yang  sudah  terkumpul  selanjutnya  diolah  secara  kualitatif  serta  dianalisis  dengan menggunakan cara deskriptif analitis untuk mendapatkan bahwa hukum yang benar dan akurat.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hak  dan  Kewajiban  Seorang  Anak  Adopsi  dalam  Pewarisan  Harta  Benda  oleh  Orang  Tua Adopsinya
Anak adopsi di Bali wajib menjaga dan menjalin relasi kekeluargaan seharmonis mungkin. Selain itu, anak adopsi juga berhak atas kekayaan warisan ayah/ibu adopsinya. Anak adopsi memiliki kewajiban non materiil yang harus diemban, yaitu kewajiban tanggung tegenan (tugas dan kewajiban), seperti:
melaksanakan/menggantikan peran atau kewajiban ayah/ibu adopsinya terhadap tugas wilayah tempat tinggalnya  (warga  masyarakat  lokal  setempat),  dan  melaksanakan  upakara  persembahan  piodalan (upakara  persembahan  peringatan)  pada  merajaan  ataupun  sanggah  (tempat  pemujaan  terhadap leluhur) ayah/ibu adopsinya. Upacara dilakukan dengan persembahan terhadap leluhur yang ditandai dengan mengupacarai secara adat Hindu setelah ayah/ibunya wafat.
Pengadilan dalam praktek telah merintis mengenai akibat hukum di dalam pengadopsian antara anak dengan ayah/ibu sebagai berikut:
1. Relasi  genetika,  berkenaan  dengan  Relasi  ini  dianggap  tidak  mudah  meninggalkan  sebuah hubungan antara ayah/ibu kandung.
2. Relasi  warisan,  cakupan  permasalahan  harta  dengan  tegas  bahwa  anak  sudah  putus  hubungan dan  tidak  bisa  lagi  menerima  apapun  dari  orang  tua  kandung.  Termasuk  semua  harta  yang dimiliki oleh orang tua kandung.
3. Relasi  perwakilan,  dalam  situasi  ini  segala  hal  berkenaan  dengan  wali  maka  akan  diserahkan dari ayah/ibu sebelumnya ke ayah/ibu yang baru yang telah mengadopsinya.
4. Relasi  marga,  adalah  suatu  kejadian  dimana  anak  sudah  tidak  lagi  berkaitan  dengan  garis keturunan  keluarga  sebelumnya  dan  sudah  lahir  kembali  sebagai  kertas  putih  dan  membuka semua lembaran baru bersama ayah/ibu barunya.
Pengadopsian  ialah  sebuah  keputusan  yang  disepakati  sedemikian  rupa  untuk  memulai  suatu pengadopsian  anak  berdasarkan  atas  hukum  Agama.  Dalam  cakupan  permasalahan  seperti  ini,  anak tidaklah  berkenaan  dengan  warisan  kekayaan  yang  berasal  dari  ayah/ibu  adopsinya,  melainkan  ia mendapatkan  suatu  sisi  keuntungan  sebagai  anggota  keluarga  juga  setelah  ayah/ibu  yang  adopsinya meninggal  dunia  anak  adopsi  mendapatkan  jatah  harta  benda  tidak  mencukupi  anak  adopsinya, apabila orang tua adopsinya tidak memiliki anak kandung.
Pengadopsian ialah sebuah keputusan yuridis sehingga hal tersebut menciptakan kaidah hukum. Jadi, hal ini berpengaruh terhadap proses sebuah pengadopsian anak berdasarkan atas hukum Agama, yaitu:
1. Beralihnya tugas dan kewajiban antara pemeliharaan untuk kegiatan rutinitas harian, kebutuhan edukasi dan lainnya dari ayah/ibu awal ayah/ibu yang akan mengadopsinya.
2. Adopsi/Pengadopsian  anak  tidaklah  memutuskan  Relasi  genetika  atau  nasab  diantara  anak adopsi dengan orang tua kandung dengan keluarganya terdahulu, sehingga antara mereka tetap berlaku Relasi genetis dan Relasi saling mewarisi sesuai hukum yang berlaku.
3. Pengadopsian/adopsi  anak  tidaklah  bisa  menciptakan  Relasi  genetika  atau  nasab  antara  anak adopsi  dengan  orang  tua  adopsinya,  jadi  antara  mereka  tiada  Relasi  genetis  serta  Relasi  yang bisa saling mewarisi.
4. Pengadopsian anak menciptakan suatu Relasi yuridis terhadap beralihnya pertanggungjawaban perawatan  bagi  rutinitas  keseharian,  biaya  edukasi  dan  sebagainya  dari  ayah/ibu  asal  kepada ayah/ibu adopsinya.
5. Relasi  sah  antara  anak  adopsi  dan  ayah  kandungnya  tetaplah  dianggap  sebagai  Relasi  genetis dan Relasi saling mewarisi.
Berkenaan  dengan  keterangan  di  atas  dapat  diambil  pengertian  bahwa  berdasarkan  Kepada Peraturan  Perundang-unganan  Nomor  23  pada  tahun  2002  Tentang  Adopsi  Anak  No.  129,  anak adopsi  memiliki  derajat  keturunan  (kandung)  bersumber  dari  ayah/ibu  adopsinya  seperti  halnya seorang  keturunan  yang  dilahirkan  atas  dasar  pernikahan  ayah/ibu  adopsinya.  Demikian  juga  anak adopsi menjadi ahli waris dari keluarga adopsinya.
Di  luar  daripada  itu  pengadopsian  bayi  berdasarkan  atas  kaidah  adat  memiliki  akibat  kaidah yang  bervariasi  yaitu  tentang  derajat  maupun  kewarisannya.  Cakupan  permasalahan  ini  berpatokan terhadap kaidah pengadopsian anak (tatanan kaidah) yang berlaku dan diterapkan di wilayah masing- masing. Pada budaya warga adat Jawa, ayah/ibu yang belum memiliki keturunan genetis (kandung), tetapi  mempunyai  keturunan  adopsi,  jadi  anak  adopsi  harus  beretikat  baik  terhadap  orangtua  yang mengadopsinya.

## 2. Kedudukan Anak Adopsi dalam Pewarisan Harta Benda oleh Orang Tua Adopsinya
Di Pulau Bali pengadopsian anak adalah dapat dikatakan sebagai suatu tindakan tidak mengikat anak dari keluarganya sendiri serta merekrut anak tersebut ke dalam keluarga bapak adopsinya sesuai
prosedur yang diterapkan. Anak tersebut derajatnya setara dengan putra kandung yang nantinya akan melanjutkan genetis bapak adopsinya.
Di  Dusun  Anjingan,  Desa  Getakan  Kecamatan  Banjarangkan,  Kabupaten  Klungkung, berdasarkan  penuturan  dari  prajuru  adat  setempat,  sudah  disepakati  dan  diatur  bahwa  anak  adopsi yang  bersumber  dari  keturunan  orang  lainnya  yaitu  tiada  relasi  kekerabatannya  dengan  ayah/ibu tetaplah  miliki  hak  dan  wajib  diterima  untuk  mewarisi  harta  pusaka  dan  juga  kekayaan  warisan ayah/ibu  adopsi,  dan  kedudukannya  adalah  setara  atau  benar-benar  sama  apabila  disandingkan  ke anak  kandung.  Begitu  juga  anak  ini  tidaklah  mendapat  hal  yang  wajib  diterima  untuk  memperoleh warisan dari ayah/ibu kandungnya terdahulu.
Berdasarkan awig-awig Desa  Pekraman  Anjingan  (Lokasi  Studi)  tentang  pengadopsian  anak yaitu Pawos 97 Indik sentana peperasan:
a. Anak sane ngawa linggih oka sah.
b. Ngawit peperasan sane kaperas kaicalan linggih waris ring umah asalnya tur polih linggih waris sah ring wang sane meras.
Artinya :
a. Orang yang memiliki anak secara sah
b. Anak yang diadopsi dihilangkan hal yang wajib diterima dan kewajiban di tempat asalnya dan mendapat  hal  yang  wajib  diterima  dan  kewajiban  baru  kepada  orang  yang  mengadopsi  anak tersebut.
Berkenaan  dengan  penuturan  Bendesa  Adat  Anjingan,  I  Nengah  Suana,  S.Pd  pada  umumnya proses  pengadopsian  anak  di  Dusun  Anjingan  tiada  bedanya  dengan  di    desa  lain  di  Bali.  Cakupan permasalahan yang paling mendasar ialah anak tersebut dibuatkan upacara dan disaksiskan oleh tokoh adat dan masyarakat setempat. Mengenai hal yang wajib diterima dan tugas yang harus diemban oleh seorang  anak  adopsi  tersebut  nantinya  akan  sama  seperti  anak  kandung.  Pada  beberapa  kasus pengadopsian anak di Dusun Anjingan tidak pernah ada masalah. Sejauh ini ada 6 kasus pengadopsian anak yang ada di Dusun Anjingan, Desa Getakan, Kabupaten Klungkung. Semua proses tersebut telah berjalan lancar dan disaksikan oleh tokoh adat (pemangku, bendesa, kelihan dusun), piHal yang wajib diterima keluarga dan masyarakat.
Berkenaan  dengan  hasil  penelitian  pengadopsian  anak  di  Dusun  Anjingan,  Desa  Getakan, Kecamatan  Banjarangkan,  Kabupaten  Klungkung,  Bali  tidaklah  bisa  terjadi  pemusnahan  hubungan genetis antara anak adopsi dengan ayah/ibu kandungnya dan anak adopsi juga tetap masuk  kedalam kekerabatan  orang  tua  adopsinya.  Perbedaan  keyakinan  adalah  cakupan  permasalahan  yang  wajar terjadi dan antara orang tua adopsi dengan calon anak adopsi tidak menjadi sebuah persoalan karena tujuan umum dari pengadopsian anak di daerah Bali ialah untuk memiliki keturunan sebagai generasi penerus  atau  penyambung  keturunan  yang  nantinya  akan  berkewajiban  terjun  ke  masyarakat  dan melaksanakan  upakara  persembahan  penguburan  seperti  yang  sudah  di  jelaskan  di  atas  bahwa  anak sangat  penting  bagi  masyarakat  Bali  karena  anak  dapat  meneruskan  keturunannya  maupun  untuk meneruskan kewajiban-kewajibannya kepada leluhur.
Anak-anak di daerah Bali tetap memiliki harta yang wajib diterima dari pewaris dari ayah/ibu adopsinya  dan  juga  orang  tua  kandungnya  hal  tersebut  dikenal  juga  dengan  istilah ma’bubun  dua ma’saruran patomali , maknanya memiliki dua kiblat oase yaitu bisa memberikan warisan dari orang tua adopsinya maupun juga ayah/ibu kandungnya.
Hal yang wajib diterima oleh anak adopsi terhadap harta benda orang tua adopsinya yaitu jika seseorang  tidak  punya  anak  alamiah  (mandul)  maka  akan  ditentukan  oleh  keluarga  dekat  atau  yang mewarisi  lain  yaitu  dengan  mempertimbangkan  cakupan  permasalahan-cakupan  permasalahan  yang telah dilaksanakan oleh anak adopsi terhadap kewajiban-kewajibanya terhadap orang tua adopsinya.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Simpulan  dari  penelitian  ini  adalah  anak-anak  adopsi  di  Bali  berhak  menerima  harta  warisan  dari orang  tua  adopsinya  dan  juga  orang  tua  kandungnya.  Hal  tersebut  dikenal  dengan  istilah ma’bubun dua ma’saruran patomali .  Maknanya  memiliki  dua kiblat  oase yaitu  bisa  memberikan  warisan  dari orang tua adopsinya maupun juga orang tua kandungnya. Di sisi lain anak adopsi wajib menjaga dan menjalin relasi kekeluargaan seharmonis mungkin, dan melaksanakan atau menggantikan peran atau kewajiban ayah/ibu adopsinya terhadap tugas wilayah tempat tinggalnya (masyarakat lokal setempat).
Selain  itu,  kedudukan  anak  adopsi  dalam  pewarisan  harta  benda  oleh  orang  tua  adopsinya  adalah setara  atau  benar-benar  sama  apabila  disandingkan  ke  anak  kandung.  Oleh  karena  itu,  anak  adopsi juga berhak mewarisi harta pusaka dan juga kekayaan warisan orang tua adopsinya.

## 2. Saran
Adapun saran yang perlu disampaikan berdasarkan hasil penelitian ini yaitu: kepada orang tua yang mau  mengadopsi  anak  agar  memerphatikan  prosedur  pengadopsian  anak  serta  memahami  dengan jelas hak dan kewajiban anak adopsi.

## DAFTAR PUSTAKA
Faradz, H. (2009). Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam. Jurnal Dinamika Hukum , 9 (2), 153– 159.
Fauzi, M. Y. (2016). Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia. Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam , 9 (2), 53–76.
Gunawan, & Putranto, M. R. D. (2020). Kedudukan Anak Angkat terhadap Harta Warisan Berdasarkan Hukum Waris di Indonesia. Media Iuris , 3 (2), 161–180.
Milayani, O. (2017). Kedudukan Hukum Ahli Waris yang Mewaris dengan Cara Mengganti atau Ahli Waris “Bij Plaatsvervulling” Menurut Burgerlijk Wetboek. Al’Adl , 9 (3), 405–434. Naskur. (2017). Pembagian Harta Warisan di saat Pewaris masih Hidup: Telaah Pasal 187 Ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah , 15 (1), 40–55.
Suarini, N. L. P. D., & Lemes, I. N. (2019). Kedudukan Anak Angkat dalam Hal Waris Ditinjau dari Hukum Adat Bali di Desa Depeha Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng. Kertha Widya , 7 (2), 92–106.
Ummah, K. (2005). Adopsi sebagai Upaya Melindungi Hak-Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Hukum , 12 (29), 76–87.
Wahyuni, A. (2018). Sistem Waris dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I , 5 (2), 147–160.