## JARINGAN IDEOLOGI KEILMUAN DAN MODAL POLITIK TEUNGKU DAYAH DI ACEH

## Nirzalin
Program Magister Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh, Indonesia Email: nirzalin@unimal.ac.id
Abstarct: Teungku Dayah in Aceh is defining community action. The objectivity, their commandment is not only heard with Islamic discourse but also widened in the social and political sphere. Although some social research in Aceh showed the charm of their power had suffered a crisis at the end of the new Order era up to a decade after the new order, but now the vibration of their political influence was again  able  to  move  the  masses.  Based  on  the  study  in  Bireuen  District  This  article  is  about  to demonstrate  that  a  network  of  a  scientific  ideology  built,  developed  and  nourished  by  the  constant nurturing  by  Teungku  Dayah  has  been  in  apparent  political  capital  for  them  to  A  solid  and  effective mass.
Abstrak: Teungku  dayah  di  Aceh  merupakan  penentu  tindakan  masyarakat.  Objektifnya,  titah mereka  tidak  hanya  didengar  terkait  dengan  wacana  keislaman,  tetapi  juga  melebar  pada  ranah sosial dan politik. Meskipun beberapa riset sosial di Aceh menunjukkan pesona kekuasaan mereka sempat mengalami krisis dipenghujung era Orde Baru sampai dengan satu dekade pasca Orde Baru, namun kini daya getar pengaruh politik mereka kembali mampu menggerakkan massa. Berdasarkan studi  di  Kabupaten  Bireuen  artikel  ini  hendak  menunjukkan  bahwa  jaringan  ideologi  keilmuan yang  dibangun,  dikembangkan  dan  di  pelihara  melalui  pengasuhan  terus  menerus  oleh  Teungku Dayah  telah  dengan  nyata  menjadi  modal  politik  bagi  mereka  untuk  menggerakkan  massa  yang solid dan efektif.
Keywords: Teungku Dayah, Jaringan, Modal Politik, Aceh

## Pendahuluan
Teungku  dayah  sebagai  pemimpin  Islam  tradisional  di  Aceh,  merupakan  sosok yang penting dan menentukan. Sebagai pemimpin umat, mereka tidak hanya berpengaruh dalam  ranah  keislaman  namun  juga  menentukan  dalam  aspek  sosial-politik.  Namun, pelbagai riset sosial menunjukkan pesona kewibawaan politik mereka pada paruh akhir era Orde Baru hingga dengan dekade pertama pasca Orde Baru telah mengalami krisis. Krisis kewibawaan  politik  teungku  dayah  itu  antara  lain  tercermin  pada  rendahnya  elektabilitas pasangan  yang  mereka  dukung  dalam  pemilihan  kepala  daerah  di  Aceh  baik  di  tingkat propinsi maupun kabulaten/kota, (Kell, 1995, Nirzalin, 2003 dan 2013 serta Suyanta,2008).
Realitas  aktual,  menunjukkan  kewibawaan  politik  teungku  dayah  mulai menunjukkan geliat kembali menguat. Hal itu tercermin pada semakin kokoh dan solidnya massa yang mereka gerakkan dalam pelbagai peristiwa politik baik dalam pemilihan kepala
daerah  maupun  gerakan-gerakan  sosial.  Pada  momentum  pemilihan  kepala  daerah  di kabupaten Bireuen 2017, agensi politik mereka yang mengusung HM Yusuf Abdul Wahab dan Purnama Setia Budi meskipun  tidak sampai berhasil memenangkan kontestasi  namun terlihat  begitu dominan dan sanggup meraih 60.971 atau 28,65 persen berbanding 74.650 atau  35,07  persen  suara  dari  pasangan  Saifannur  dan  Muzakkar  A  Gani yang  akhirnya memenangkan Pemiihan kepala daerah (kompas.com, 20-02-2017).
Menariknya,  pasangan  HM  Yusuf  Abdul  Wahab  dan  Purnama  Setia  Budi maju dalam  ajang  kontestasi  pemilihan  kepala  daerah  di  Bireuen  dari  jalur  independen  dan minim  modal  ekonomi,  sementara  pasangan  Saifannur  dan  Muzakkar  merupakan konglomerat Aceh dan maju melalui dukungan partai politik yang memiliki mesin politik hingga  ke  gampoeng  (desa).  Begitupula,  dalam  agensi  mereka  melarang  berkembangnya paham  wahabiyah  di  Aceh  diikuti  secara  massif  dan  histeris  oleh  massa.  Ribuan  massa hadir  dalam  gerakan  ini  di  Banda  Aceh  dan  kemudian  juga  diikuti  oleh  massa  lain  di Samalanga Bireuen (Acehkita.com, 11-11-2015, dan Republika, 20-10-2017). Keberhasilan memobilisasi massa yang solid dalam dua peristiwa politik ini tidak terlepas dari  pemanfaatan  jaringan  ideologi  keilmuan  yang  dilakukan  oleh  para  teungku  dayah dalam  mengukuhkan  kembali  kewibawaan  politik  mereka  di  Aceh.  Tulisan  ini, menginvestagisasi tentang apa jaringan ideologi keilmuan dan bagaimana jaringan ideologi kewibawaan  politik  itu  digunakan  sebagai  modal  politik  dalam  memobilisasi  massa  oleh teungku dayah di Aceh.

## Perspektif Teoritik: Bourdieu dan Modal Sosial
Kemampuan  seseorang  mewujudkan  keinginannya  termasuk  melakukan  agensi sosial-politik hanya  akan berhasil  jika ia memiliki kekuatan. Kekuatan bagi  seorang agen merupakan  modal  yang  memungkinkan  keinginannya  dalam  menggerakkan  individu maupun massa terwujud. Melalui modal yang ia miliki memungkinkan setiap pembicaraan, perintah  dan  tindakannya  berwibawa  dihadapan  orang  lain  ataupun  komunitasnya  (baca; umat), sehingga dipatuhi. Modal dalam perspektif Bourdieu, menurut Julien (2014) terbagi kedalam 4 (empat) kategori yaitu modal ekonomi, modal Budaya, modal sosial dan modal simbolik.  Modal  ekonomi  merujuk  pada  penguasaan  sumber  daya-sumber  daya  ekonomi, modal  budaya  berwujud  pada  kesarjanaan,  penguasaan  pengetahuan  dan  kewibawaan personal.
Modal  sosial  terdapat  pada  hubungan  sosial  yang  saling  mengikat  antar  anggota komunitas  dalam  suatu  kelompok.  Bentuknya  adalah  sumber  daya-sumber  daya  yang saling  mengikat  anggota  kelompok.  Ikatan  tersebut  dimaknai  oleh  seluruh  anggota kelompok sebagai bagian dari rasa saling percaya, harga diri, sumber daya pengaruh, status dan  kewibawaan.  Keberadaan  modal  sosial  dimasyarakat  ini  menurut  Bourdieu  (1986) mewujud  dalam bentuk  nilai  dan norma, saling  percaya dan jaringan sosial. Para anggota yang  terlibat  dalam  satu  mata  rantai  hubungan  sosial  ini  menjaga  setiap  hubungan  yang terbangun melalui balasan tindakan yang bersifat timbal balik (resiprokal), sehingga antara
yang  satu  dengan  yang  lainnya  saling  menjaga,  membantu,  mendukung,  bekerjasama, memudahkan dan menguatkan.
Modal  sosial  dapat  ditemui  di  dalam  keluarga,  ikatan  suku  maupun  sekolah (termasuk  ikatan  murid  dan  alumni  dayah).  Subtansi  dari  modal  sosial  adalah  (1) sekumpulan  sumber  daya  aktual  dan  potensial.  (2)  entitasnya  terdiri-dari  atas  beberapa aspek  dari  struktur  sosial,  dan  entitas-entitas  tersebut  memfasilitasi  tindakan  individu- individu yang ada dalam struktur tersebut. (3) asosiasi-asosiasi yang bersifat horisontal. (4) kemampuan aktor untuk menjamin manfaat. (5) informasi. (6) norma-norma. (7) nilai-nilai dan norma. (8) resiprositas. (9) kerjasama dan (10) jejaring.
Sementara  modal  simbolik  tercermin  pada  segala  bentuk  prestise,  prestasi,  harga diri, kehormatan, status, pemilihan tempat wisata, tempat makan dan sebagainya. Begitupula dengan kelas sosial yang terdiri dari kelas dominan, kelas Borjuasi Kecil dan Kelas Populer. Kelas dominan adalah kelas elite yang mendominasi penguasaan sumber  daya,  kelas  borjuasi  kecil  adalah  kelas  menengah  dan  kelas  popular  adalah  kelas rakyat  kecil  yang  mayoritas.  Meskipun  tidak  dapat  dipilah  mana  yang  lebih  penting  dari empat  modal  diatas  dalam  menentukan  kewibawaan  seorang  aktor  dalam  suatu  agensi politik, namun  beberapa  studi sosial  menunjukkan modal sosial  memberi  implikasi serius terhadap  lahirnya  hubungan  saling  mendukung  yang  mendorong  terjadinya  perubahan sosial dimasyarakat.
Studi Tocquville dalam Putnam (2004), menemukan bahwa demokrasi di Amerika dapat  bertahan  dengan  sangat  kokoh  karena  melimpahnya  asosiasi-asiosiasi,  hubungan- hubungan  sipil  dan  kemampuan  untuk  bekerja  sama  dalam  masyarakat  Amerika  kala  itu (abad  ke-18),  De  Tocquiville  menyebutnya  sebagai  kemampuan  asosional.  Kemampuan Asosional menurutnya adalah kemampuan untuk menjalin hubungan hubungan sosial dan sikap  untuk  saling  bekerjasama  antar  sesama  anggota  masyarakat.  Kemampuan  asosional untuk  saling  bekerjasama  inilah  yang  menyebabkan  ketangguhan  sistem  demokrasi  di Amerika  Serikat,  selain  itu  kemampuan  asosional  yang  melimpah  juga  membantu meningkatkan  kinerja  pemerintahan  yang  demokratis  dan  pada  akhirnya  menghasilkan pertumbuhan  ekonomi  yang  berkelanjutan.  bahwa  ketersediaan  modal  sosial  yang memadai  tidak  saja  akan  mempromosikan  suatu  pemerintahan  yang  demokratis,  namun lebih  dari  itu  akan  menghasilkan  sebuah  pertumbuhan  ekonomi  yang  berkelanjutan  dan partisipatoris.
Senada  dengan  Tocquville,  Fukuyama  (1999)  menyebutkan  modal  sosial  yang mewujud  dalam  bentuk  kejujuran,  toleransi,  kerjasama,  dan  sikap  saling  percaya ( trust) sesama  warga  negara  berkontribusi  sangat  positif  pada  terciptanya  harmoni  sosial, perubahan  sosial,  demokrasi  dan  menjadi  basis  penting  bagi  tumbuhnya  modal perekonomian  yang  berkelanjutan.  Tidak  kalah  penting  pula,  modal  sosial  berupa terhubungnya para anggota suatu komunitas pada ikatan asosiasi jaringan yang mendorong mereka  memiliki  perasaan  saling  menghormati,  saling  mempercayai,  saling  bekerjasama dan  saling  mensosialisasikan  ideologi  keilmuan  dan  kepentingan  menjadi  energi konstruktif  dalam  melakukan  gerakan-gerakan  sosial  termasuk  gerakan  politik  identitas
(Bourdieu dalam Husu, 2012: 73). Penguatan pengaruh teungku dayah dalam ranah politik di Aceh pasca konflik yang tercermin pada kemampuan mereka menggerakkan massa baik dalam agensi perlawanan terhadap kelompok paham keislaman wahabi yang dituduh sesat maupun  mobilisasi  massa  dalam  menentukan  pilihan  politik  dalam  Pemilihan  Kepala Daerah  maupun  legislatif  di  Aceh  memperlihatkan  intensifikasi  teungku  dayah menggunakan modal sosial terutama jaringan ideologi keilmuan sebagai alatnya.

## Metode Penelitian
Studi ini dilakukan di wilayah pantai timur Aceh khususnya di Kabupaten Bireuen. Perkembangan  pesat  pendidikan  dayah  di  wilayah  pantai  timur  Aceh  terutama  kabupaten Bireuen  pasca  Orde  Baru  dan  konflik  tidak  hanya  mampu  menggeser  wilayah  barat  dan selatan  Aceh  sebagai  pusat  keilmuan  islam  tradisional  di  Aceh  tetapi  juga  mampu mendudukan  para  teungku  dayah  diwilayah  ini  menjadi  penentu  kewacanaan  islam  dan politik  di  Aceh  pasca  Orde  Baru  dan  konflik.  keberadaan  Bireuen  sebagai  kota  dayah  di Aceh  saat  ini  dan  dominannya  wibawa  teungku  dayah  terhadap  masyarakatnya  menjadi alasan pembenar terhadap pilihan wilayah ini.
Pengumpulan  data  dalam  studi  ini  dilakukan  melalui  observasi  terutama  terhadap mobilisasi  jaringan  ideologi  keilmuan  dayah  oleh  teungku  dayah  dalam  menggerakkan massa dalam aktivitas politik. Selain melalui observasi, penelitian ini juga mengumpulkan data melalui wawancara mendalam (indepth interview) dan studi dokumen terkait dengan agensi politik teungku dayah di Aceh. Proses analisis data dilakukan secara dialektis antara data  yang  satu  dengan  yang  lain  sehingga  dapat  ditemukan  makna  yang  tersembunyi dibalik data-data yang telah dikumpulkan.

## Basis dan Sumber Daya Kewibawaan Teungku Dayah
Masyarakat  dayah merupakan komunitas  yang  bersifat  mekanik  karena  nilai-nilai yang  dianut  bersifat  tunggal,  mengedepankan  perasaan  dan  memiliki  jiwa  korsa  (spirit  of the corps) yang tinggi diantara sesama anggota komunitas. Sebagai masyarakat yang diikat oleh spirit relijius, teungku dayah yang menjadi pemimpin dalam komunitas ini diposisikan sebagai  “raja”. Disini, struktur keagamaan dengan struktur sosial  menjadi  suatu kesatuan yang  pada  akhirnya  membentuk  hubungan  sosial  yang  bersifat  sakral  karena  diyakini bersumber dari Tuhan (Romas,2002: 102).
Teungku  dayah sebagai  figur  pemimpin  didayah  memiliki  peran  kunci  dalam menciptakan kohesivitas sosial. Keteraturan sosial dikukuhkan oleh teungku dayah melalui pembentukan  norma-norma  kehidupan  bersama,  transformasi syafa’at dan barakah ,  serta pemberian  sanksi  yang  bersifat  administratif  dan  fisik.  Norma-norma  kehidupan  bersama di  dayah  dinilai  oleh  para  murid  sebagai  yang  sakral  karena  bangunan  norma-norma tersebut merupakan hasil turunan dari al-Qur’an, Hadits dan juga kitab-kitab tasawuf yang diajarkan pada setiap kelas di dayah.
Kitab-kitab  tersebut  adalah:  1. Taisir  Akhlak diajarkan  di  kelas  I.  2. Ta’lim  Wal Muta’alim diajarkan  di  kelas  II.  3. Minhajul  Abidin diajarkan  di  kelas  V.  dan  4. Ihya’ Ulumuddin diajarkan  di  kelas  VII.  Benang  merah  dari  seluruh  ajaran  dalam  kitab-kitab tersebut  mewajibkan  murid  menempatkan  pengajar  (teungku  dayah,  teungku  balee  dan teungku  rangkang)  sebagai  “orang  tua”  yang  wajib  dihormati  dan  diikuti  supaya memperoleh syafaat dan barakah dari Allah SWT.
Ada keyakinan yang ditumbuh kembangkan dikalangan murid, bahwa sebagaimana lazimnya  orang  tua  maka  teungku  dayah  senantiasa  menyayangi  muridnya  dan  apa  yang diperintahkan dan dikatakannya meskipun tidak menyenangkan pasti untuk kebaikan para murid  juga.  Mengenai  bagaimana  cara  menghormati  guru  diantaranya  dijelaskan  dalam kitab Ta’lim-u  ‘L-Muta’allim , karangan  Syeikh  al-Zarnuji,  yaitu  :  ”Hendaknya  jangan berjalan  didepannya,  jangan  duduk  didepannya,  jangan  memulai  pembicaraan  kecuali dengan  izinnya,  jangan  banyak  berbicara  ketika  berada  didekatnya,  jangan  menanyakan sesuatu  ketika  sedang  kelelahan  dan  menghormati  guru  adalah  juga  harus  menghormati anak-anaknya, (Madjid, 1997: 24).
Selain  norma-norma  penghormatan  terhadap  guru  (teungku  dayah)  sebagaimana yang  termaktub  dalam  kitab  Zarnuji  di  atas,  teungku  dayah  juga  menambah  beberapa norma  dalam  berhubungan  antara  murid  dengan  teungku  dayah.  Norma-norma  tersebut adalah; tidak boleh membantah perintah atau ucapan teungku dayah, tidak boleh meminta sesuatu yang bersifat material dan tidak boleh merasa diri sejajar apalagi lebih paham dari teungku dayah terhadap ilmu tertentu.
Tranformasi norma-norma hubungan sosial teungku dayah dan murid yang bersifat intensif dalam pelbagai  kesempatan belajar, secara tidak disadari murid menginternalisasi norma-norma  tersebut.  Lalu,  secara  halus  pula  hal  ini  mendorong  lahirnya  ideologi ” Pantang  Lawan  Guree ”  (pantang  melawan  guru/teungku)  di  dayah.  Secara  empiris, ideologi ini melahirkan semangat ketakziman (kepatuhan) murid tanpa dipertanyakan lagi. Maka keberadaan teungku dayah menjadi sentral, dominan dan absolut.
Penampilan  teungku  dayah  yang  selalu  sederhana,  tutur  kata  yang  lembut  namun tegas,  berpakaian  yang  shar’i  dengan  selalu  menggunakan  sarung  dan  ridak  (kain  yang dilingkarkan  dileher),  selalu  membawa  tasbih,  puasa  sunnah  (puasa  yang  dilakukan  pada tiap hari senin dan kamis) dan pelbagai shalat sunnah pada gilirannya membentuk citra diri teungku dayah sebagai pribadi yang shaleh dan kharismatik. Perpaduan antara pengetahuan agama Islam yang tinggi, norma ideologis pantang melawan teungku dan citra diri teungku dayah sebagai pribadi shaleh yang dapat diteladani ( uswatun hasanah ) menempatkan sosok teungku  dayah  bagi  para  muridnya  sebagai  pribadi  yang  wajib  diikuti.  Strukturisasi ketundukan  terhadap  teungku  dayah  dalam  proses  pembelajaran  yang  dilakukan  secara terus menerus menjadikan penghormatan terhadap teungku dayah bagi murid sebagai suatu habitus  (kesadaran  mental),  (Allen,  2004:  496),  sehingga  kepatuhan  terhadap  teungku dayah lahir sebagai ketundukan yang bersifat alamiah dan otomatis.

## Jaringan Ideologi Keilmuan dan Modal Politik
Teungku  dayah  kharismatik  di  Aceh  saat  ini,  umumnya  memiliki  akar  keilmuan yang sama. Mereka merupakan alumni atau di didik oleh murid lulusan dayah Darussalam Labuhan Haji Aceh Selatan. Dayah yang terakhir itu, didirikan dan dipimpin oleh Teungku Syeikh  Muhammad  Muda  Waly  Al-Khalidy  (1917-1961).  Syeikh  Mudawaly  merupakan ahli  fiqh  dan  tasawuf  yang  sangat  dihormati.  Keberadaan  Syeikh  Mudawaly  sebagai “bapak”  ideologi  menempatkan  yang  terakhir  sebagai hadratus  syeikh (maha  guru). Sebagai hadratus  syeikh maka  ajaran,  pemikiran  dan  tindakan-tindakannya  menjadi rujukan utama para teungku dayah di Aceh.
Pelbagai  konstruksi  pemikiran  para  teungku  dayah  Aceh  saat  ini  baik  secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh sang hadratus syaikh ini. Hal itu dapat ditelusuri  dari  kenyataan  murid  dan  murid  dari  murid-muridnya  yang  menjadi  teungku dayah  dan  tersebar  diseluruh  Aceh.  Murid-murid  dan  murid  dari  murid-murid  Teungku Syeikh Muhammad Muda Waly al-Khalidy yang menjadi para teungku dayah kharismatik dan berpengaruh di Aceh saat ini, menurut Leigh (2007) antara lain adalah:
 Murid-Murid Generasi Pertama
1. Teungku Ahmad Isa Peudada
2. Teungku Abu Jailani Peudada
3. Teungku Abdullah Hanafi (Abu Tanoh Mirah)
4. Teungku Syahbuddin Panton Labu (Abu Keumala)
5. Teungku Haji Ja’far Siddiq Aceh Tenggara
6. Teungku Idrus Padang
7. Teungku Abu Labay Sati
8. Teungku Yusuf Alami Bakongan
9. Teungku Marhaban bin Abu Krueng Kalee
 Murid Generasi Kedua
1. Teungku Aziz bin Teungku M. Shaleh (Abon Samalanga)
 Murid Generasi Ketiga
1. Teungku Muhammad Amien (Tu Mien Blang Blahdeh)
 Murid Generasi Keempat
1. Teungku Daud Zamzami
2. Teungku Muhammad Cot Klat
3. Teungku Muhammad PERTI
4. Teungku Abdullah
5. Teungku Jamaluddin Teupin Punti
 Murid-Murid dari Murid-Murid Abuya Muda Waly antara lain:
a) Murid Abon Aziz Samalanga antara lain:
1. Abu Ibrahim Lamno
2. Abu Kuta Krueng
3. Abu Kasim TB
4. Tu Din Jakarta
5. Abu Lhok Nibong (Abu Lueng Angen)
6. Abu Panton Labu (Teungku Ibrahim Bardan)
b). Murid Abu Tumien Blang Blahdeh, antara lain:
1. Teungku Ismail Yakob
2. Abu Mustafa Paloeh Gadeung
3. Teungku Muhammad Ilyas
4. Teungku Muhammad Diah Tanjoeng Mesjid
5. Teungku Nasruddin bin Ahmad
6. Teungku Zainuddin Bayu
7. Teungku Yunus Adamy
Kesamaan  ideologi  keilmuan  berhasil  mengikat  kesamaan  paham  keislaman diantara para teungku dayah dan para muridnya yang tersebar dipelbagai wilayah, sehingga terbangun perasaan sebagai bagian dari kolektivitas. Dikalangan mereka kemudian muncul perasaan “kita” dan “kami” ketika berhadapan dengan kelompok yang lain. Karena merasa sebagai  komunitas  yang  sama,  maka  rasa  percaya  pada  anggota  komunitas  yang  lain tumbuh  dan  yakin  bahwa  apa  yang  diperjuangkan  oleh  salah  satu  diantara  anggota kelompok  sebagai  suatu  perjuangan  untuk  kepentingan  bersama.  Sementara,  norma kewajiban  menghormati  teungku  dayah  yang  menjadi  habitus  dari  para  murid,  menjadi instrumen yang menopang teungku dayah berkeyakinan bahwa apa yang ingin dan sedang ia perjuangkan tidak akan mendapatkan tentangan dari para muridnya  yang telah menjadi teungku di dayah mereka masing-masing.
Ketiga  aspek  ikatan  ini  yaitu  jaringan  ideologi  keilmuan,  perasaan  saling  percaya dan  norma  ketaatan  pada  teungku  dayah,  merupakan  energi  yang  menentukan  dan menguntungkan  tindakan  teungku  dayah  sebagai  agen  sosial-politik  (Giddens,  1984:131). Selain  sebagai  sumber  daya  keilmuan,  jaringan  ideologi  keilmuan  yang  berupa  teman seangkatan dan murid-murid  mereka  yang  menjadi  imeum  chiek di  gampoeng (desa) dan memimpin dayah yang tersebar dipelbagai wilayah Aceh menjadi salah satu modal politik terpenting  dari  para  teungku  dayah  dalam  memobilisasi  masyarakat  untuk  mendukung sikap-sikap politik mereka. Karena para teman dan murid-muridnya ini siap menjadi agen
bagi  teungku  dayah,  sehingga  jaringan  keilmuan  ini  merupakan  fasilitas  dominasi  bagi teungku dayah untuk mengukuhkan kekuasaan dan kewibawaannya di Aceh.

## Teungku Dayah dan Agensi Politik
Modal  sosial  berupa  jaringan  ideologi  keilmuan  ini  oleh  teungku  dayah  pada gilirannya  dimodifikasi  menjadi  modal  politik  yang  efektif  dalam  menggerakkan  massa dalam melakukan agensi pada pelbagai bentuk gerakan di Aceh baik dalam gerakan sosial, menaikkan  elektabilitas  bahkan  perang  sekalipun.  Historisitas  kehebatan  teungku  dayah memobilisasi  massa  dengan  memanfaatkan  jaringan  ideologi  keilmuannya  dapat  dilacak bahkan  sejak  awal  kedatangan  Islam  di  abad  ke-14.  Dalam  politik,  kemampuan  mereka menggerakkan  massa  telah  terlihat  dominan  dan  menentukan  terutama  ketika  kerajaan Islam  Aceh  harus  melakukan  perang  dengan  para  penyerangnya  baik  Portugis,  Inggris maupun  Belanda.  Ketika  terjadi  peperangan  dengan  Belanda  (1873-1942)  (Veer,1985: 246),  dibawah  kendali  teungku  dayah,  dayah  merupakan  arena  konsolidasi  dan  integrasi rakyat  untuk  memerangi  mereka.  Melalui  ideologisasi  agama  sebagai  basis  dalam menggerakkan  massa  untuk  berperang,  para  teungku  dayah  memulai  gerakan  dan transformasi jihad untuk melawan Belanda di lembaga dayah ini, (Alfian, 1999: 103).
Karena perang melawan Belanda itu digerakkan melalui ideologisasi agama, maka perang tersebut dinamakan sebagai ”Prang Sabi” yaitu perang fi sabilillah atau perang suci untuk  mempertahankan  agama  Islam  dan  tanah  air  dari  serangan  musuh  yang  diklaim sebagai ” kaphe ” (kafir) itu. Berkaitan dengan realitas tersebut Usman (2003) menyebutkan, Secara  historis  peranan  lembaga  agama  (dayah),  baik  pada  masa  kejayaan  Islam,  masa kolonialis  dan  sampai  masa  kemerdekaan  sangat  menentukan  dalam  menjembatani kestabilan  masyarakat.  Pada  masa  sebelum  kemerdekaan  lembaga  agama  menjadi  tempat melatih  para  pemimpin  yang  akan  maju  ke  medan  pertempuran.  Kenyataan  tersebut  di Aceh dikenal dengan semangat Prang Sabi (Perang Sabil). Semangat anti penjajah tersebut ditempa di pesantren (dayah) (Usman, 2003: 75).
Begitupula  dengan  gerakan  sosial-politik  berikutnya  seperti  penyelesaian  kasus gerakan DI/TII, konflik Gerakan Aceh Merdeka, pemenangan Golkar pada era Orde Baru, dayah  memiliki  peran  dan  arti  penting  dalam  prosesi  dan  realisasinya,  (Iskandar,  2003: 2008).  Meskipun  tindakan  teungku  dayah  yang  ”dipaksa”  mendukung  Golongan  Karya (Golkar)  oleh  rezim  yang  berkuasa  pada  era  Orde  Baru  berimplikasi  serius  terhadap terjadinya  krisis  kewibawaan  politik  mereka  di  Aceh  (Nirzalin,2013:  357),  namun,  pasca Orde Baru dan konflik kharisma politik mereka mulai kembali menguat. Hal itu tercermin dari  gerakan-gerakan  politik  mereka  yang  mulai  diikuti  secara  massif  oleh  masyarakat Aceh  seperti  agensi  pemenangan  Muhammad  Yusuf  A.  Wahab dalam  Pemilihan  Kepala Daerah  di  Kabupaten  Bireun  periode  2017-2022  maupun  gerakan  pelarangan  terhadap kelompok paham Wahabi di Aceh.
Meskipun Muhammad Yusuf A. Wahab dan pasangannya dr. Purnama Setia Budi, gagal terpilih sebagai Bupati Bireuen karena kalah dengan H. Saifannur dan Muzakkar. A.
Gani  calon  dari  partai  Golkar,  namun  perolehan  suaranya  yang  mencapai  60.971  (Enam Puluh  Ribu  Sembilan  Ratus  Tujuh  Puluh  Satu)  suara  (Kompas.com.  22/02/2017) menunjukkan  kemampuannya  mempengaruhi  massa  cukup  kuat.  Muhammad  Yusuf  A. Wahab  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  sebutan  Ayah  Tu  Sop  Jeunib  merupakan  seorang teungku dayah (ulama) yang memimpin dayah Babussalam Al-Aziziyah Jeunib Kabupaten Bireuen.
Dalam konteks Pilkada Bireuen 2017, perolehan suara yang mencapai 60.971 suara itu bagi kandidat seperti Tu Sop adalah prestasi besar karena yang terakhir relatif memiliki ”logistik”  yang  minim  untuk  bertarung.  Tu  Sop  maju  dalam  Pilkada  melalui  jalur independen  dan  sebagai  seorang  teungku  dayah  tentu  tidak  memiliki  modal  materi  yang signifikan  untuk  mengikuti  suatu  aktivitas  politik  semacam  pemilihan  kepala  daerah. Bandingkan dengan Saifannur  yang merupakan pengusaha kaya di  Aceh  dan maju dalam Pilkada melalui dukungan partai politik. Bertarung melalui jalur independen sudah barang tentu  tidak  memiliki  sokongan  struktur  partai  yang  ada  hingga  tingkat  desa  dan  modal ekonomi yang minim tentu menyulitkan dalam proses mobilisasi massa.
Namun,  kepiawaiannya  dalam  menggunakan  jaringan  ideologi  keilmuan  berupa saudara  seangkatan  dan  murid-murid  yang  memimpin  dayah  yang  tersebar  di  pelbagai dayah diwilayah Bireuen merupakan modal politik berharga bagi Tu Sop. Terbukti mereka menjadi  agen  politik  terpenting  yang  secara  signifikan  mampu  meng  agensi  massa  untuk memilih  Tu  Sop.  Hasilnya  60.971  (Enam  Puluh  Ribu  Sembilan  Ratus  Tujuh  Puluh  Satu) suara  berhasil  diraih.  Maka,  mobilisasi  modal  politik  berupa  jaringan  ideologi  keilmuan, dukungan partai  politik dan logistik  ekonomi  yang memadai dapat  mengantarkan Tu Sop atau  teungku  dayah  yang  lain  menjadi  pemenang  Pemilihan  Kepala  Daerah  Bireuen  di masa depan.
Selain  pada  agensi  politik,  mobilisasi  jaringan  ideologi  keilmuan  dayah  terbukti efektif  dalam  memobilisasi  massa  pada  gerakan  sosial  berupa  pelarangan  paham wahabiyah  berkembang  di  Aceh.  Ada  dua  wilayah  gerakan  ini  yang  terlihat  berhasil menghentikan laju perkembangannya melalui aksi mobilisasi massa yaitu Banda Aceh dan Bireuen.  Kalangan  dayah  melarang  wahabi  berkembang  di  Aceh  karena  paham  Islam wahabi ini dianggap sesat. Jika dibiarkan paham wahabi ini diyakini oleh kalangan dayah dapat  membahayakan  aqidah  umat  Islam  Aceh,  (Mulyana  Idris  dan  Muhammad  Sahlan, 2018:  80).  Gerakan  perlawanan  terhadap  Wahabi  yang  diikuti  oleh  ribuan  massa  ini dipimpin  oleh  Teungku  Bulqaini  yang  didukung  oleh  Front  Pembela  Islam  (FPI), Himpunan  Ulama  Dayah  Aceh  (HUDA),  Majelis  Ulama  Nanggroe  Aceh  (MUNA), Rabithah Thaliban, dan Perhimpunan Besar  Inshafuddin (Benarnews.10.10.2015).  Puncak dari gerakan perlawanan terhadap wahabi di Banda Aceh berakhir dengan diusirnya salah satu  tokoh  agama  yang  dianggap  penganut  paham  wahabi  yaitu  Ustadz  Firanda  Andirja Abidin saat memberikan ceramah di Masjid Al-Fitrah di Keutapang, Kecamatan Jaya Baru, Banda Aceh pada hari kamis tanggal 13 Juni 2019. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)  Aceh,  Muslim  Ibrahim  menyebutkan  pengusiran  terhadap  Ustadz  Firanda  sebagai langkah  antisipatif  untuk  menghindari  kekacauan  dimasyarakat,  (BBC  News, 14  Juni 2019).
Di Bireuen gerakan perlawanan terhadap kelompok yang dituduh wahabi ditujukan kepada  persyarikatan  Muhammadiyah  setempat.  Aksi  kelompok  yang  menamakan  diri pendukung  ahlusunnah  waljamaah  ini  diikuti  oleh  ratusan  orang  dan  berakhir  dengan terjadinya  pembakaran  terhadap  fondasi  mesjid  At-Taqwa  Sangso  Samalanga,  peristiwa pembakaran  terhadap  fondasi  pembangunan  mesjid  At-Taqwa  Samalanga  itu  terjadi  pada selasa  tanggal  17  oktober  2017,  (Kiblat  Net.  23  Oktober  2017).  Menurut  Ketum  PP Pemuda Muhammadiyah Danil Anzar Simanjuntak penyerangan terhadap muhammadiyah itu karena Mereka dituduh Wahabi karena tidak qunut dan dianggap tidak sesuai ibadahnya dengan  mahzab syafii dan ahlul  sunnah  wal  jemaah ,"  kata  Dahnil  Simanjuntak  Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Pusat, (Kumparan News, 26 juni 2018).
Gerakan-gerakan  agensi  politik  ini  menunjukkan  bagaimana  soliditas  massa mampu  dibangun  secara  efektif  oleh  para  teungku  dayah  dan  aparaturnya  melalui pemanfaatan modal sosial berupa jaringan ideologi keilmuan menjadi modal politik untuk mencapai  target  kepentingan  tertentu.  Dalam  bahasa  Bourdieu,  gerakan  semacam  ini adalah  gerakan  politik  identitas  yang  memanfaatkan  modal  budaya  dan  jaringan kebudayaan berupa kesamaan ideologi keilmuan untuk mempertahankan kepentingan,(Husu,  2012:  273)  .meskipun  disusupi  oleh  label  mempertahankan  identitas kemurnian  Islam  Aceh  namun  secara  politik  ini  adalah  gerakan  untuk  mempertahankan dominasi kewacanaan Islam di masyarakat atau umat khususnya di Aceh.

## Kesimpulan
Kewibawaan  politik  teungku  dayah  di  Aceh  yang  telah  mengalami  krisis  sejak paruh akhir era Orde Baru hingga dengan dekade pertama pasca Orde Baru tampak mulai mengalami penguatan kembali. Kekuatan pesona kharisma politik teungku dayah di Aceh dalam ranah politik dapat dibaca pada semakin kuatnya soliditas massa pada agensi-agensi politik  yang  mereka  lakukan,  baik  dalam  politik  elektoral  maupun  pada  gerakan-gerakan sosial.  Penguatan  kembali  kharisma  politik  teungku  dayah  di  Aceh  ini  tidak  terlepas  dari kecerdasan mereka memobilisasi jaringan ideologi keilmuan menjadi modal politik.
Keberadaan jaringan ideologi keilmuan yang tercermin dalam jati diri para lulusan dayah menjadi efektif digunakan sebagai modal politik, ketika mereka menduduki jabatan struktural  ditingkat  desa  (gampoeng)  sebagai  imeum  chiek  meunasah  atau  mesjid  dan memimpin  dayah  tradisional  yang  tersebar  diseluruh  penjuru  Aceh.  Kewibawaan  mereka yang  dibangun  melalui  pelbagai  pengajian  ajaran  keislaman  dimasyarakat  menempatkan mereka  menjadi  agen  sosial  dan  politik  yang  efektif  untuk  massa  di  akar  rumput,  maka ketika  struktur  jaringan  ideologi  keilmuan  ini  dikomando  oleh  salah  satu  teungku  dayah yang  paling  kharismatik  diantara  mereka  semua  jaringan  ini  bergerak  menjadi  agen. Hasilnya  soliditas  massa  lahir  dan  siap  untuk  dimobilisasi  untuk  pelbagai  kepentingan politik termasuk politik elektoral maupun gerakan sosial.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Allen,  Chris.  2004. Bourdieu's  Habitus,  Social  Class  and  the  Spatial  Worlds  of  Visually Impaired Children . USA: SAGE
Alfian.  Ibrahim.  1999. Wajah  Aceh  Dalam  Lintasan  Sejarah .  Banda  Aceh:  Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh
Bourdieu. Piere.1986. Outline of A Theory Of Practice . UK : University Press
Barbara  Leigh.  dkk.  2007. Daya  Tahan  dan  Karakteristik  Dayah  Salafi  di  Aceh:  Studi Kasus Dayah Darussalam Aceh Selatan . Banda Aceh : Aceh Institute
Fukuyama. Francis. 1999. Social Capital And Civil Society . USA: IMF Conference
Giddens.  Antony.  1984. The  Constitution  of  Society,  Outline  of  The  Theory  of Structuration . Cambridge UK: Polity Press
Husu.  Hanna.  Mari.  2012. Bourdieu  and  Social  Movements:  Considering  Identity Movements  in  Terms  of  Field,  Capital  and  Habitus .  London:  Social  Movement Studies
Julien. Chris, 2014. Bourdieu, Social Capital and Online Interaction . UK: BSA
Kell.Tim.  1995. The  Roots  of  Acehnese  Rebellion  1989  –  1992 .  New  York:  Cornell University
Iskandar.  Heri.  Et.al,  Peny.  2003. Namaku  Ibrahim  Hasan,  Menebah  Tantangan  Zaman . Jakarta; Yayasan Malem Putera
Madjid.  Nurcholish.1997. Bilik-Bilik  Pesantren,  Sebuah  Potret  Perjalanan .  Jakarta  : Paramadina
Nirzalin.2003. Pergeseran Kekuasaan Ulama dalam Masyarakat Aceh . Yogyakarta: UGM ----------.2013. Ulama  dan  Politik  di  Aceh,  Menelaah  Hubungan  Kekuasaan  Teungku Dayah dan Negara . Yogyakarta: Maghza Pustaka
Romas.  Chumaidi.  Syarif.  2002. Praktik  Kekuasaan  Kyai  Dalam  Dua  Komunitas Pesantren, Pondok Pesantren Pandanaran dan Wahid Hasyim . Yogyakarta: UGM Suyanta, Sri. 2008. Dinamika Peran Ulama Aceh . Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry Pers Usman. Rani. A. 2003. Sejarah Peradaban Aceh . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Putnam. Robert. D. 2004. Social Capital And Civic Community . USA: Infed
Veer.  T.  Van.1985. Perang  Aceh,  Kisah  Kegagalan  Snouck  Hurgronje .  Jakarta:  Grafiti Press