## RELASI KONSTITUSIONAL-KULTURAL BUPATI / WALIKOTA DENGAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

## Elly Nur Rahmawati, Halili, Muhammad Abdul Aziz
Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta Jln. Colombo No. 1, Caturtunggal, Depok, Sleman, DI Yogyakarta, Indonesia, 55281 ellynur.2022@student.uny.ac.id

## Abstract
The governor's power in exercising his authority in several regions is sometimes found to be disharmonious when it intersects with the operationalization of the regent/mayor's power. The disharmony  that  occurs  in  the  relationship  between  the  governor  and  the  regent/mayor  in several regions makes the writer interested in conducting research on the relationship between the governor and the regent/mayor in the Special Region of Yogyakarta. Elections for regional heads  in  the  Special  Region  of  Yogyakarta  are  carried  out  directly  through  pilkada  only  to elect regional heads at the regency/city level, while regional heads at the provincial level are not  directly  elected  but  rather  through  filling  in  positions  regulated  by  special  laws.  The governor  in  office  also  enthroned  as  King.  The  urgency  of  this  research  is  to  find  out  the harmonization  of  the  Regent/Mayor  relationship  with  the  Governor  which  tends  to  have minimal conflict so that it can become an example for other regions. The research method in conducting  this  study  used  a  qualitative  method  with  the  technique  of  determining  the informants using the snowball sampling method. The data analysis technique in this descriptive research is a qualitative data analysis technique, without using statistical formula aids. The results  of  this  study  have  concluded  that  the  pattern  of  relations  formed  between  the Regent/Mayor and the Governor of the Special Region of Yogyakarta, there are two patterns, the first is a formal legal relationship and the second is a cultural relationship. Both of these relationship  patterns  have  positive  implications  for  governance  both  at  the  district  and provincial levels through harmonization of the relationship between the Regent/Mayor and the Governor of the Special Region of Yogyakarta.
Keywords : Relations; Constitutional; Regent; Governor; Yogyakarta.

## Abstrak
Kekuasaan  gubernur  dalam  menjalankan  kewenangannya  di  beberapa  daerah  terkadang ditemukan  ketidakharmonisan saat bersinggungan dengan operasionalisasi kekuasaan bupati/ wali kota. Disharmoni yang terjadi dalam relasi gubernur dengan bupati/walikota di beberapa daerah membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai relasi gubernur dengan bupati/ walikota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemilihan kepala daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta  dilakukan  secara  langsung  melalui  pilkada  hanya  untuk  memilih  kepala  daerah tingkat  kabupaten/  kota  sedangkan  kepala  daerah  tingkat  provinsi  tidak  dipilih  langsung melainkan  melalui  pengisian  jabatan  yang  diatur  dengan  undang-undang  keistimewaan. Gubernur  yang  menjabat  juga  bertakhta  sebagai  Raja.  Urgensi  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  harmonisasi  relasi  Bupati/  Walikota  dengan  Gubernur  yang  cenderung  minim konflik sehingga dapat menjadi pencontohan daerah lain. Metode penelitian dalam pelaksanaan penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  teknik  penentuan  narasumber menggunakan metode snowball sampling . Teknik analisis data dalam penelitian deskriptif ini adalah teknik analisa data kualitatif, tanpa menggunakan alat bantu  rumus statistik. Adapun hasil  penelitian  ini  memiliki  kesimpulan  yakni  pola  relasi  yang  terbentuk  antara  Bupati/ Walikota dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat dua pola yang pertama relasi
secara  legal  formal  dan  kedua  relasi  secara  kultural.  Kedua  pola  relasi  tersebut  memiliki implikasi  positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan baik  di  tingkat  kabupaten maupun provinsi  melalui  harmonisasi  relasi  Bupati/  Walikota  dengan  Gubernur  Daerah  Istimewa Yogyakarta.
Kata Kunci : Relasi; Konstitusional; Bupati;  Gubernur; Yogyakarta.

## A. Pendahuluan
Pola relasi hubungan antara pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah provinsi  adalah  hubungan    bertingkat. Hubungan bertingkat yang dimaksud adalah hubungan antara pemerintah pusat kemudian pemerintah daerah tingkat provinsi  dan  pemerintah  daerah  tingkat kabupaten/kota. Pemerintah pusat dipimpin oleh  seorang  Presiden,  pemerintah  daerah provinsi  dipimpin  oleh  Gubernur  dan pemerintah  kabupaten/kota  dipimpin  oleh Bupati/Walikota. Hubungan bertingkat tersebut  dipraktikkan  Gubernur  dengan menjalankan  pemerintahan  di  wilayah provinsi  berdasarkan  asas  dekonsentrasi. Asas  dekonsentrasi  yaitu  pelimpahan kewenangan  dari  alat  perlengkapan  negara pusat  kepada  instansi  dibawahnya  guna melaksanakan  pekerjaan  tertentu  dalam penyelenggaraan  pemerintahan.
Kemudian  Pasal  18  ayat  (2)  UUD NRI    1945  ditegaskan  bahwa  pemerintah daerah  provinsi,  daerah  kabupaten/kota mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintahan  menurut  asas  otonomi  dan tugas pembantuan. Ketentuan ini menegaskan  bahwa  pemerintahan  daerah adalah  suatu  pemerintahan  otonom  dalam Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (Huda,  2014).  Tidak  ada  lagi  unsur pemerintah  sentralisasi  dalam  pemerintah daerah.  Gubernur  dan  Bupati/Walikota semata-mata sebagai penyelenggara otonomi  di  daerah.  Hubungan  antara pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah  kabupaten/kota  adalah  hubungan sederajat karena Gubernur dan Bupati/Walikota  sama-sama    menjalankan pemerintahan  di  wilayah  masing-masing berdasarkan  asas  desentralisasi  (otonomi daerah) dan tugas pembantuan.
Gubernur  memiliki  kedudukan atau  peran  ganda  yaitu  sebagai  kepala daerah  provinsi  ( local  self  government ) sekaligus kepala wilayah/wakil pemerintah  pusat  di  daerah  ( local state government ). Istilah  lainnya  sebagai kepala  daerah  otonom  ( local  self government ) dan kepala wilayah administratif  ( field government ), Bupati dan  Walikota  hanya  bertindak  sebagai kepala  daerah  otonom  saja  (Huda, 2007).  Meskipun  Gubernur  memiliki peran  ganda  sebagai  wakil  pemerintah pusat dan masyarakat di daerah, posisi ini tampak  ambigu  ketika  Bupati/Walikota juga diberi kekuasaan yang relatif otonom untuk mengatur wilayahnya. Terlebih lagi, klausul mengenai “hierarki” antar tingkat pemerintahan  tidak  lagi  ditemui,  baik  di dalam UU No. 22/1999 maupun UU No. 32/2004.  Kedua  UU  tersebut  juga  tidak mengatur dengan jelas fungsi dekonsentrasi  dan  tugas  pembantuan dalam hubungan provinsi-kabupaten/kota. Pemberian  otonomi  kewenangan  yang luas  dan    sekaligus  pemilihan  langsung kepala daerah di saat yang sama di tingkat provinsi dan kabupaten/kota menyebabkan  persoalan  yang  rumit  dan akut  dalam  hubungan  kekuasaan  antara Gubernur dan Bupati/Walikota.
Beban  urusan  yang  lebih  besar yang ditanggung oleh provinsi menyebabkan  provinsi  merasa  harus memiliki  otoritas  yang  lebih  besar dibandingkan  dengan  kabupaten/kota. Otoritas
tersebut termasuk mengkoordinasi,
membina, dan
mengawasi  pemerintahan  kabupaten/kota di dalam lingkup administrasinya. Dengan posisi  demikian,  banyak  Gubernur  yang merasa  bahwa    kabupaten/kota  masih merupakan  subordinat  provinsi  sehingga provinsi perlu mengontrol bahkan
menentukan
arah penyelenggaraan pemerintahan  kabupaten/kota.  Sebaliknya, banyak  Bupati  dan  Walikota  yang  merasa bahwa  kabupaten/kota  merupakan  daerah otonom  sehingga  tidak  memerlukan  lagi peran  Gubernur.  Terlebih  lagi  dalam praktiknya,  program-program  dekonsentrasi seperti  tidak    berjalan  efektif  karena Bupati/Walikota dapat berhubungan langsung  dengan  lembaga-lembaga  pusat (nasional)  tanpa  harus  melalui  provinsi. Sampai sekarang anggapan-anggapan semacam  masih  mengemuka  sehingga menimbulkan  konflik  kewenangan  antara gubernur dengan Bupati/Walikota.
Menanggapi  persoalan  hubungan
kekuasaan antara Gubernur dan Bupati/Walikota, pemerintah nasional mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 19 Tahun 2010 (PP No. 19/2010) tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan  Keuangan  Gubernur  sebagai Wakil  Pemerintah  di  Wilayah  Provinsi. Peraturan  ini kemudian diperbarui dengan PP No. 23/2011. Regulasi semacam ini bermaksud  membenahi  sistem  administrasi pemerintahan  termasuk  mengatur  kembali hubungan antar tingkat pemerintahan. Setelah selama satu dekade pelaksanaan desentralisasi  dan  otonomi  daerah  era reformasi,  pemerintah  baru  menegaskan kedudukan  Gubernur  di  dalam  PP  ini.  Apa yang diharapkan dari PP No. 19/2010 atau PP No. 23/2011 ternyata tidak berjalan efektif  di banyak  daerah  karena  tidak  disertai  dengan perubahan  pengaturan  mengenai  rekrutmen kepala  daerah.  Regulasi  ini  bermaksud membenahi sistem administrasi pemerintahan termasuk  mengatur  kembali  hubungan  antar tingkat pemerintahan, tetapi tidak menyentuh persoalan  politik.  Implikasinya,  penataan administrasi  hubungan  pemerintahan  tidak akan  berhasil  efektif  selama  faktor-faktor politik masih terus mengintervensi.
Selama satu dekade terakhir, kekuasaan  Gubernur  dalam  menjalankan kewenangannya sebagai kepanjangan tangan pemerintah  pusat  dan  pemangku  kebijakan daerah  sering  tidak  menemukan  harmoni ketika bersinggungan dengan
operasionalisasi kekuasaan Bupati/Walikota. Konflik antara Gubernur dan  Bupati/Walikota sering terjadi dalam berbagai bentuk, baik berwujud persaingan politik yang tidak fair maupun benturan dalam pelaksanaan kewenangan desentralisasi dan otonomi daerah. Konflik kekuasaan antara Gubernur dan Bupati/Walikota  ini  dapat  dilihat  dari beberapa  kasus  disharmoni  relasi  antara Gubernur dan Bupati/Walikota di beberapa daerah di Indonesia.
Dari  hasil  penelitian  Mardyanto mengenai  Relasi  Kekuasaan  Gubernur dengan  Bupati/Walikota  memaparkan setidaknya terdapat empat pola hubungan konfliktual  antara  Gubernur  dengan kabupaten/kota.
Pola hubungan konfliktual pertama adalah “pembangkangan” Bupati/Walikota terhadap  instruksi  Gubernur.  Gubernur merasa tidak mendapatkan
“penghormatan”  dari  Bupati/Walikota.
Dalam  konteks  pemerintahan,  provinsi kesulitan melakukan koordinasi, pembinaan,  dan  pengawasan  terhadap kabupaten/kota.  Upaya  koordinasi  dalam kegiatan  rapat,  misalnya,  yang  diadakan Gubernur  tidak  mendapatkan  respons yang baik dari para Bupati/Walikota. Pola hubungan  konfliktual  yang  kedua  adalah benturan  kewenangan  antara  Gubernur dan  Bupati/Walikota  ketika  menjalankan suatu kebijakan. Pola hubungan konfliktual  ketiga  adalah  hubungan  yang tidak  harmonis  antara  Gubernur  dan Bupati/Walikota  lantaran  dampak  dari persaingan politik yang tidak fair . Bentuk hubungan  konfliktual  yang  keempat adalah  hubungan  yang  tidak  harmonis antara  Gubernur  dan  Bupati/Walikota lantaran  persoalan  personal  (perseteruan pribadi) (Mardyanto, 2013).
Disharmoni  yang  terjadi  dalam relasi  Gubernur  dengan  Bupati/Walikota dibeberapa  daerah  membuat  penulis tertarik  untuk  melakukan  penelitian mengenai relasi Gubernur dengan Bupati/Walikota  di  Daerah  Istimewa Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta
merupakan salah satu daerah yang memiliki Undang-undang keistimewaan untuk mengatur  tata  kelola  pemerintahannya. Dalam  pelaksanaannya  yang  melaksanakan undang-undang keistimewaan adalah pemerintah daerah ditingkat provinsi. Untuk pemerintah daerah tingkat kabupaten ataupun kota tetap mengikuti Undang-undang pemerintah daerah yang sama seperti daerah lain.  Pemilihan  kepala  daerah  atau  Pilkada tingkat  kota  tetap  dilaksanakan  untuk memilih  kepala  daerah  di  empat  kabupaten dan satu kota madya yang ada di Yogyakarta.
Berdasarkan
undang-undang
keistimewaan untuk Gubernur tidak diadakan pemilihan langsung tetapi melalui pengangkatan.  Proses  pengisian  jabatan Gubernur diatur dalam Undang-Undang No 13  Tahun  2012  tentang  Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta pada pasal 18. Gubernur  Daerah  Istimewa  Yogyakarta bertakhta sebagai Sri Sultan
Hamengkubuwano  dan  Wakil  Gubernur bertakhta  sebagai  Adipati  Paku  Alam. Asumsi penulis dengan adanya takhta yang dimiliki oleh Gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta maka akan berpengaruh terhadap  relasi  Bupati/Walikota  dengan Gubernur  Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas maka penulis merumuskan judul “Penelitian  Relasi  Konstitusional-Kultural Bupati/Walikota  Hasil  Pilkada  dengan Gubernur  Daerah  Istimewa  Yogyakarta”. Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas maka  rumusan  masalah  yang  akan  dikaji adalah  sebagai  berikut Bagaimana  skema pencalonan  kepala  daerah  di  Yogyakarta? Bagaimana  relasi  kepala  daerah  hasil Pilkada  dengan  gubernur  di  Daerah Istimewa  Yogyakarta?  Bagaimana  titik berat  otonomi  daerah  di  Daerah  Istimewa Yogyakarta? Bagaimana harmonisasi relasi Gubernur  dengan  Bupati/Walikota  di Daerah Istimewa Yogyakarta?

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  dalam  penelitian ini  adalah  Penelitian  Hukum  Normatif- Empiris  yakni  metode  penelitian  yang
menggabungkan  unsur  hukum  normatif bersumber  dari  undang-udanng  dan didukung  dengan  data  empiris  yang bersumber dari lapangan. Dalam metode penelitian  hukum  normatif  empiris mengimplementasikan ketentuan hukum normatif  dalam  undang-undang  dan dalam implementasinya di setiap peristiwa  hukum  yang  terjadi  dalam suatu  unsur  masyarakat  (Soemitro, 2010).    Adapun  pendekatan  dalam penelitian ini ada dua yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan filosofis.
Penelitian  ini  dilaksanakan  di Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta dengan mewawancarai Bupati/ Walikota di wilayah DIY. Penelitian ini memfokuskan relasi kepala daerah hasil pilkada dengan gubernur yang bertakhta sebagai Raja di DIY.
Terdapat dua data dalam penelitian ini pertama data primer adalah data  yang  diperoleh  langsung  dari  hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber  atau    informan  yang dianggap    dapat  memberikan  informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan. Peneliti menggunakan data ini untuk  mendapatkan  informasi  langsung tentang  relasi  kepala  daerah  dengan gubernur  DIY.  Informan  yang  akan diwawancarai diantaranya Kepala Daerah  (Bupati/Wali  Kota),  Dosen Hukum Tata Negara, dan pihak Institute for  Research  and  Empowerment  (IRE) Kedua  data    sekunder,    Bahan  hukum sekunder,  yaitu  bahan-bahan  hukum yang  memberikan  penjelasan  mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan  penelitian.  Sumber    data yang    diperoleh    secara    tidak  langsung dari  informan  di  lapangan,  seperti dokumen dan sebagainya yang berkaitan serta berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.
Dokumen yang digunakan
meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Peneliti menerapkan metode analisis data  secara  kualitatif.  Hal  ini  dikarenakan dalam  menganalisis  suatu  objek  penelitian, metode  ini  digunakan  terhadap  penjelasan data  yang  digunakan.  Adapun  data  yang dimaksud  yakni  dalam  hal  penjelesan terhadap  data  hasil  wawancara,  peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian,  data  studi  kepustakaan  yakni literature  yang  yang  berkaitan  dengan permasalahan penelitian.

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Skema Pencalonan Kepala Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta
Berdasarkan UU No. 13/2012 Daerah Istimewa
Yogyakarta
memiliki
keistimewaan  yang  berbeda  dengan  daerah lain  dalam  hal  pencalonan  pada  tingkat provinsi sedangkan pada tingkat kabupaten/kota  tetap  berdasarkan  kepada UU  No.  10/2016  tentang  Perubahan  Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014  Tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati, Dan  Walikota  Menjadi  Undang-Undang. Keberpihakan  hukum  yang  berbeda  dalam satu  wilayah  pemerintahan  tidak  terlalu berimplikasi signifikan dalam skema pencalonan  kepala  daerah  di  Daerah Istimewa  Yogyakarta.  Skema  pencalonan pada  daerah  kabupaten/kota  tidak  berbeda dengan  daerah  lain  yang  dari  perspektif hukum tata negara.
Skema  pencalonan  kepala  daerah kabupaten/kota  memiliki  dua  arah  alur pencalonan,  alur  pencalonan  wajib  (legal formal)  dan  tidak  wajib  (tradisi  budaya Jogja).  Kepatuhan  para  calon  kepala  daerah dalam  hal  syarat  administratif  pencalonan dilaksanakan  berdasar  pada    UU  No. 10/2016.  Skema  atau  tata  cara  pencalonan kepala  daerah  dalam  Pemilihan  Kepala Daerah  kabupaten/kota  yang  dilakukan  di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta berpijak pada dasar hukum  UU No 10/2016 yang berlaku menyeluruh bagi setiap daerah
di  Indonesia  yang  tidak  memiliki  aturan khusus mengenai Pilkada di wilayahnya.
Tahapan pencalonan, persyaratan, dan bahkan rekrutmen bakal calon kepala daerah  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta seluruhnya  berdasarkan  pada  Undang- Undang Pilkada yang berlaku dan terlepas dari Undang-Undang Keistimewaan yang berlaku khusus. Peneliti Ahli dari Institut for  Research  and  Empowerment (IRE) menegaskan  bahwa  intervensi  pengajuan calon  yang  dilakukan  oleh  Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang sekaligus  bertakhta  sebagai  Raja  Jogja tidak  sepenuhnya  benar  (Arie  Sujito, 2018). Kewenangan Ngarsa Dalem tidak sangat  luas  untuk  mendikte  pencalonan kepala  daerah  kabupaten/kota,  sehingga asumsi mengenai kepala daerah kabupaten/kota  adalah  orang-orang  yang ditunjuk  oleh  Sri  Sultan  Hamengku Buwono  melalui hidden  agenda tidak memiliki dasar yang kuat untuk dikukuhkan sebagai sebuah fakta.
Alur  kedua  yang  merupakan  alur pencalonan  kultural  atau  tradisi  budaya Yogyakarta, yang penulis katakan sebagai alur  pencalonan  kultural  dalam  hal  ini adalah sowan kepada Sri Sultan Hamengku  Buwono  dalam  kapasitasnya sebagai pemegang takhta Raja
Ngayogyakarta  yang  sekaligus  sebagai Gubernur  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.
Sowan kepada ngarsa dalem memiliki arti permintaan  restu  bahwa  bakal  calon kepala daerah akan maju dalam pemilihan kepala  daerah  selanjutnya  (Sri  Purnpmp, 2018). Hal semacam ini merupakan adab atau  tata  krama  antara  bawahan  dengan atasan, kawula dengan gusti ,  dan semacam  pemberitahuan  kepada ngarsa dalem bahwa  calon  kepala  daerah  ingin mencalonkan diri sebagai Bupati/Walikota (Hasto Wardoyo, 2018). Namun,  Wakil  Bupati  Bantul menuturkan bahwa hal semacam itu tidak wajib  karena  tidak  ada  dalam  aturan perundang-undangan (Abdul Halim,
2018).  Tradisi  semacam  itu  hanya  salah satu  tradisi  budaya  yang  dimiliki  oleh
masyarakat Yogyakarta dengan menerapkan tata  krama  dalam  ketatanegaraan. Sowan kepada  Sri  Sultan  tidak  menjadi  syarat administratif dalam pemilihan kepala daerah berdasarkan UU No 10/2016 sehingga tanpa sowan kepada ngarsa dalem sekalipun calon kepala daerah tetap dapat maju ke pemilihan kepala  daerah.  Hanya  saja  sebagai  warga Yogyakarta  yang  menjunjung  tinggi  tata krama  maka  sebagian  dari  kepala  daerah melakukan kegiatan kultural semacam sowan tersebut.

## 2.  Pola  Relasi  Bupati/Walikota  dengan Gubernur DIY
Dari  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan  terdapat  dua  pola  relasi  antara Bupati/Walikota dengan Gubernur DIY. Pola yang  pertama  adalah  relasi  yang  terbentuk karena  legal  formal  atau  diatur  dengan undang-undang, dan pola yang kedua adalah relasi yang terbentuk secara kultural.

## a. Relasi Legal Formal
Pola relasi legal formal yang terjalin diantara  Bupati/Walikota  dengan  Gubernur DIY  mencangkup  beberapa  hal  diantaranya mengenai koordinasi, legitimasi politik, dan penentuan  kebijakan  daerah.  Koordinasi Bupati/Walikota  dengan  Gubernur  DIY dilaksanakan melalui rapat koordinasi dalam forum membahas koordinasi urusan pemerintahan umum.
Rapat  koordinasi  yang  dimaksud dalam uraian sebelumnya tidak sama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)  yang  sesuai  dengan    UU  No. 23/2014  sebagaimana  telah  diubah  dengan UU  No.  9/2015  tentang  Pemerintahan Daerah.  Dalam  Undang-Undang  tersebut yang dimaksud dengan Forkopimda terdapat dalam  Pasal  1  ayat  (18)  yaitu  “ Forum Koordinasi  Pimpinan  di  Daerah  yang selanjutnya  disebut  Forkopimda  adalah forum  yang  digunakan  untuk  membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum ”.
Namun  dalam rapat  koordinasi  yang diselenggarakan  oleh  Pemerintah  Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berbeda dengan regulasi yang diatur dalam Undang-
Undang  Pemerintahan  Daerah,  rapat koordinasi  yang  diselenggarakan  di Daerah Istimewa Yogyakarta beranggotakan seluruh pimpinan-
pimpinan dari pimpinan ditingkat kecamatan,  kabupaten/kota,  dan  provinsi yang  dipimpin  secara  langsung  oleh Gubernur. Rapat koordinasi semacam ini hampir  sama  dengan  MUSPIDA  dalam Undang-Undang  No.  5  Tahun  1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Jika  mengacu  pada  Undang-
undang pemerintahan daerah yang berlaku  saat  ini  forum  koordinasi  yang diatur  dalam  Undang-Undang  tersebut dijelaskan dalam Pasal 26 ayat (2) dan (3) yaitu, “Forkopimda provinsi, Forkopimda  kabupaten/kota,  dan  forum koordinasi  pimpinan  di  Kecamatan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) diketuai  oleh  Gubernur  untuk  Daerah provinsi,  oleh  Bupati/Walikota  untuk Daerah kabupaten/kota, dan oleh  camat untuk Kecamatan” (Ayat 2) dan “ Anggota Forkopimda  provinsi  dan  Forkopimda kabupaten/kota  terdiri  atas  pimpinan DPRD,  pimpinan  kepolisian,  pimpinan kejaksaan, dan pimpinan satuan teritorial Tentara  Nasional  Indonesia  di  Daerah” (Ayat 3).
Legitimasi politik Bupati/ Walikota  di  DIY  sama  seperti  kepala daerah  di  daerah  lain  diatur  dalam    UU No.  9/2015  tentang  Pemerintah  Daerah. Bupati/Walikota mengatur urusan pemerinahan dalam hal : Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
perencanaan; pemanfaatan dan pengawasan tata ruang;  Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;  Penyediaan  sarana  dan prasarana  umum;  Penanganan  bidang kesehatan;  Penyelenggaraan  pendidikan; Penanggulangan masalah sosial;
Pelayanan bidang ketenagakerjaan; Fasilitas
pengembangan koperasi;
Pengendalian lingkungan hidup;
Pelayanan petanahan;
Pelayanan
kependudukan dan catatan sipil;
Pelayanan administrasi umum pemerintahan; Pelayanan  administrasi  penanaman  modal; Penyelenggaraan  pelayanan  modal  dasar lainnya;  dan  urusan  lain  yang  diamanatkan oleh undang-undang dasar. Namun dalam hal urusan terkait dengan undang-undang keistimewaan  yakni  pertanahan,  tata  ruang, dan kebudayaan serta kelembagaan legitimasi politik kepala daerah tunduk pada peraturan daerah istimewa atau Perdais.
Pembatasan  kewenangan  tersebut didasarkan  pada  asas  hukum lex  specialis derogat  legi  generali dimana  UU  No  . 13/2012  tentang    Keistimewaan  Daerah Istimewa  Yogyakarta  mengesampingkan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.  Sehingga  urusan  pemerintahan daerah kabupaten/kota yang didasarkan pada UU  No.  23/2014  sebagaimana  telah  diubah dengan UU No. 9/2015 tentang Pemerintahan  Daerah  di  kurangi  urusan pemerintahannya oleh Undang-Undang Keistimewaan.  Keharusan  kabupaten/kota untuk mengacu pada Perdais dalam beberapa aspek yang telah diuraikan diatas disebabkan karena keistimewaan yang diberikan melalui Undang-Undang Keistimewaan yang dimana Peraturan  Daerah  Istimewa  berlaku  hingga ketingkat kabupaten/kota.
Kemudian  kebijakan  daerah  yang dihasilkan  dari  relasi  legal  formal  yang dilakukan  oleh  Bupati/Walikota  dengan Gubernur  yakni  setiap  peraturan  daerah ataupun  peraturan  Bupati  yang  dibuat  oleh pemerintah  di  tingkat  kabupaten  atau  kota tidak boleh bertentangan dengan peraturan di tingkat provinsi ataupun nasional. Dan pada praktiknya produk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tingkat kabupaten/kota  tidak  pernah  ada  yang bertentangan  dengan  peraturan  yang  ada ditingkat provinsi maupun pusat.
Hal  tersebut  dapat  terjadi  karena adanya hubungan sinkronisasi yang dilakukan  oleh  Bupati/Walikota  kepada Gubernur dalam penyusunan produk hukum seperti Perda dan APBD. Dalam pembuatan Perda  dan  APBD  Bupati/Walikota  selalu mengonsultasikannya dengan  Gubernur, sehingga tidak ada peraturan yang
bertentangan dengan pemerintah provinsi. Gubernur dalam hal mengevaluasi rancangan  peraturan daerah  berhak menambahkan  dan/atau  menambahkan substansi  dari  peraturan  daerah  tersebut (Iwan, 2018).
Hubungan struktural yang dilakukan antara Bupati/Walikota dengan Gubernur  tidak  memiliki  garis  perintah langsung  karena  Bupati/Walikota  tetap memiliki  otonomi  dalam  menjalankan pemerintahan  di  wilayahnya.  Gubernur tidak memiliki wewenang untuk mempengaruhi kebijakan Bupati/Walikota dalam tata kelola pemerintahan di wilayah otonomi Bupati/Walikota.  Gubernur  hanya  bisa mengevaluasi pengangkatan pejabat Eselon II  ditingkat  kabupaten/kota, mengevaluasi  Perda  dan  APBD,  serta membatalkan  Peraturan  Daerah  dengan melaporkan  kepada  Menteri  Dalam Negeri.  Jadi,  intervensi  kebijakan  yang menjadi  otonomi  Bupati/Walikota  tidak dapat  dilakukan  dan  otonomi  tersebut tetap menjadi kewenangan kabupaten/kota.
b. Relasi Kultural
Relasi  kultural  yang  terbentuk antara Bupati/Walikota dengan Gubernur DIY bukan dalam status sebagai pemerintah  atau  pejabat  negara.  Para Bupati/Walikota menanggalkan jabatannya  ketika  melaksanakan  relasi kultural.  Bupati/Walikota  adalah kawula atau rakyat biasa dan Gubernur DIY tidak diposisikan sebagai kepala daerah melainkan  sebagai  seorang  Raja  atau biasa  disebut  dengan ngarsa  dalem.
Relasi  kultural  yang  pertama  adalah adanya unggah-ungguh atau  tata  karma yang  dilakukan  oleh  para  calon  Bupati/ Walikota  untuk  datang  kepada  Raja ( sowan ) meminta restu untuk mencalonkan diri sebagai Bupati/ Walikota. Sowan sebelum  mencalonkan diri menjadi Bupati dilakukan oleh Bupati Kulon  Progo  (Hasto  Wardoyo),  Bupati Sleman  (Sri  Purnomo).  Namun  ada  juga calon  Bupati/Wakil  Bupati  yang  tidak
melakukan  proses sowan yakni  Bupati  dan Wakil  Bupati  Bantul,  mereka  beranggapan proses sowan tersebut tidak wajib dan tidak diatur oleh undang-undang sehingga mereka tidak melakukannya.
Relasi  kultural  selanjutnya  adalah adanya pisowanan  agung di  Keraton Yogyakarta  yang  dilaksanakan  pada  saat Hari Raya Idul Fitri. Semua Bupati/ Walikota terpilih  melaksanakan pisowanan  agung dengan sungkem pada  Raja  atau ngarsa dalem pada hari H Hari Raya Idul Fitri dalam tanggalan jawa. Para Bupati/Walikota sungkem untuk  meminta  maaf  kepada  Raja atau ngarsa dalem atas kesalahan yang telah dilakukan.  Para  Bupati/  Walikota  merasa tidak  keberatan  dengan  adanya pisowanan tersebut,
malah menurut para
Bupati/Walikota
pisowanan
dapat mempererat hubungan antara Bupati/
Walikota dengan Gubernur dengan demikian akan  berdampak  pada  semangat  kinerja mereka  untuk  melayani  masyarakat  sebagai kepala  daerah.  Selain  itu  Raja  atau ngarsa dalem juga  sering  memberikan  petuah kepada  para  Bupati/Walikota  salah  satu petuah  yang  disampaikan  adalah  “kalau memerintah  jangan  hanya  sebagai  pejabat, sesuatu  hanya  diputuskan  berdasarkan jabatan  tapi  ya  tugas  jabatan  harus mengembangkan  sebagai  pemomong  yang baik” (Wardoyo, 2018).
Bupati/Walikota juga termasuk bagian  dari  Keraton  Yogyakarta.  Posisi mereka di dalam keraton adalah sebagai abdi dalem .  Dengan  Bupati/Walikota  menjadi abdi  dalem  keraton  maka  Raja  atau ngarsa dalem memberikan  nama  kekancingan  atau gelar kerajaan. Bupati Sleman (Sri Widodo) memiliki  nama  kekancigan  “Kanjeng  Mas Tumenggung  (KMT)  Purnomo  Pradipta”, Bupati  Kulon  Progo  (Hasto  Wardoyo) memiliki  nama  kekancingan  “Kanjeng  Mas Raden  Tumenggung  (KMRT)  Hastodipuro Husodo”,  Walikota  Yogyakarta  (Haryadi Suyuti) memiliki nama kekancingan Kanjeng Mas Tumenggung (KMT) H Kusumadipura. Perbedaan  gelar  KMT  dan  KMRT  adalah gelar  KMT  diberikan  untuk  abdi dalem Bupati/Walikota  yang  tidak  memiliki  garis
keturunan  Keraton  atau  istilah  lainnya tidak  berdarah  biru,  sedangkan  gelar KMRT  diberikan  kepada  abdi  dalem Bupati/  Walikota  yang  masih  memiliki garis  keturunan  dengan  Keraton  atau istilah lainnya berdarah biru.
Dengan  adanya  relasi  kultural seperti  yang  dipaparkan  diatas,  para Bupati/  Walikota  mengaku  memiliki hubungan batiniah yang kuat dengan Raja atau ngarsa dalem. Para Bupati/Walikota turut  dan  patuh  dengan  petuah-petuah yang  diberikan  oleh  Raja  atau ngarsa dalem karena  menurut  mereka  yang disampaikan oleh Raja atau ngarsa dalem adalah  sesuatu  yang  harus digugu dan memiliki tujuan untuk kebaikan bersama.

## 3. Titik  Berat  Otonomi  Daerah  di Tingkat Provinsi
Berdasarkan  UUD  1945  baik sebelum di amandemen maupun setelah di amandemen  tidak  memberikan  kejelasan pada  satuan  pemerintahan  daerah  mana, titik  berat otonom  itu  diletakkan. Sedangkan  berdasarkan  pada  peraturan perundang-undanga di bidang pemerintahan  daerah,  pelaksanaan  titik berat  otonomi  hanya  terjadi  pada  daerah kabupaten/kota,  namun  demikian  dalam Undang-Undang No. 32/2004 jo Undang- Undang No.12 Tahun 2008, dan Undang- Undang  No.  23  Tahun  2014  tidak ditentukan secara eksplisit bahwa kebijakan  titik  berat  otonomi  diletakkan pada daerah kabupaten/kota (Muhammad Fauzan, 2016).
Penitikberatan  otonomi  daerah yang berada di kabupaten/kota dimaksudkan karena kabupaten/kota ialah daerah  yang  langsung  berhubungan dengan  masyarakat.  Titik  berat  otonomi daerah  yang  ada  pada  kabupaten/kota seringkali  menjadi  permasalahan  di beberapa daerah, banyak Bupati/Walikota yang mbalelo atau membangkang kepada gubernur karena Bupati/Walikota menganggap  dirinya  memiliki  otonomi dalam  mengatur  daerahnya  sendiri  tanpa campur tangan dari Gubernur. Sedangkan,
Gubernur masih
menganggap kabupaten/kota  adalah  subordinat  dari pemerintah provinsi yang merupakan tanggungjawabnya. Akibat adanya ambiguitas hubungan antara provinsi dengan kabupaten/kota  maka  dibuatlah  peraturan pelaksanaan  yaitu  PP  No.  19  Tahun  2019 sebagaimana telah diubah dengan PP No 23 Tahun 2011.
Turunnya PP tersebut kurang memberikan efek yang signifikan mengenai garis  koordinasi  antara  Bupati/Walikota dengan  Gubernur.  Hal  tersebut  diakibatkan oleh  faktor  politis  yang  berpengaruh terhadap legitimasi Gubernur dalam mengordinasi Bupati/Walikota. Latar belakang partai politik menjadi permasalahan  didaerah  lain  yang  dalam hubungan  ketatanegaraan  antar  lembaga terhalang oleh masalah politik.
Berbeda dengan wilayah lain, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki pola
hubungan  ketatanegaraan  kabupaten/kota dengan Gubernur yang relatif unik. Perbedaan dasar hukum antara kepala daerah kabupaten/kota dengan kepala daerah provinsi menjadikan pola relasi antara kedua lembaga  pemerintahan  tersebut  berjalan tidak  seperti  daerah  yag  lain.  Dasar  hukum yang  menjadi  pijakan  pemerintahan  daerah kabupaten/kota  adalah    UU  No.  23/2014 sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU  No. 9/2015  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan UU  No.  1/2015  sebagaimana  telah  diubah dengan  UU  No.  10/2016  tentang  Pemilihan Kepala  Daerah.  Sedangkan  di  tingkat provinsi  dasar  hukum  pemerintahan  yang berlaku  adalah  UU  No.  13/2012  tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Perbedaan  dasar  hukum  tersebut berimplikasi  pada  pergeseran  titik  berat otonomi  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Pergeseran tersebut disebabkan oleh regulasi UU  No  13/2012  tentang  Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatur beberapa  urusan  yang  menjadi  kewenangan istimewa  bagi  pemerintah  provinsi  yaitu pertanahan, tata ruang, kebudayaan, kelembagaan dan tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang  Gubernur
dan  Wakil  Gubernur.  Dengan  adanya regulasi  tersebut  terjadi  pembatasan urusan pemerintahan
daerah kabupaten/kota  mengenai  tata  ruang  dan pertanahan. Produk hukum peraturan pelaksana  dari    UU  No.  13/2012  adalah Peraturan  Daerah  Istimewa  (Perdais). Perdais berlaku sampai tingkat kabupaten/kota artinya dalam hal tersebut pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki  kewenangan  untuk  mengatur urusan  wilayahnya  melainkan  harus tunduk  pada  produk  hukum  pemerintah provinsi  yaitu  Perdais.  Regulasi  tersebut menggeser  titik  berat  otonomi  daerah yang jika berdasar pada  Undang-Undang Pemerintahan  Daerah  titik  berat  otonomi berada  pada  daerah  kabupaten/kota, namun dengan adanya UU Keistimewaan titik  berat  otonomi  tersebut  bergeser kepada provinsi.
Regulasi  pengisian  jabatan  dalam UU  Keistimewaan  juga  berpengaruh terhadap  legitimasi  kepala  daerah  di tingkat kabupaten/kota yang berimplikasi pada psiko-politis kepala daerah kabupaten/kota.  Titel  Raja  Yogya  yang melekat  pada  diri  Gubernur  Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pelaksanaan Undang-Undang Keistimewaan berpengaruh terhadap kepatuhan Bupati/Walikota kepada
Gubernur,  hal  yang  berbeda  dengan beberapa  daerah  lain  di  masa  otonomi daerah seluas-luasnya ini.
4. Harmonisasi Relasi Bupati/Walikota dengan Gubernur Relasi konstitusional-kultural yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta berimplikasi pada harmonisnya hubungan
Bupati/Walikota dengan Gubernur.
Secara  konstitusional  UU  No  13/2012 tentang  Keistimewaan  Daerah  Istimewa Yogyakarta berpengaruh terhadap harmonisnya pola relasi antara
Bupati/Walikota dengan Gubernur. Urusan pemerintahan, kewenangan,
kedudukan, hak istimewa, dan tata pemerintahan  yang  diatur  dalam  UU Keistimewaan  secara  implisit  berpengaruh terhadap psikopolitis pemerintahan.
Pasal  25  ayat  2  UU  No  13/2012 menjelaskan  bahwa  “ Sultan  Hamengku Buwono  yang  bertakhta  sebagai  Gubernur dan  Adipati  Paku  Alam  yang  bertakhta sebagai  Wakil  Gubernur  tidak  terikat ketentuan  2  (dua)  kali  periodisasi  masa jabatan sebagaimana diatur dalam undang- undang tentang pemerintahan daerah ”. Ayat tersebut  secara  tidak  langsung  memberikan kesempatan  bagi  Gubernur  untuk  menjabat seumur  hidup  selama  bisa  menjalankan tugasnya.  Hal  tersebut  berimplikasi  pada psiko-politis  kepala  daerah  kabupaten. Semakin  lama  kepala  daerah  berkuasa semakin  kuat  pula  legitimasi  kepala  daerah tersebut.  Sehingga  hal  tersebut  berakibat pada kepatuhan politis dan ketundukan pada produk hukum lex specialis dalam tata kelola pemerintahan di Daerah Istimea Yogyakarta.
Meskipun peraturan pelaksana untuk mengatur garis koordinasi antara kabupaten/kota dengan provinsi telah disahkan  namun  konflik  kewenangan  yang ada  didaerah  lain  tetap  ada.  Namun  hal tersebut  sulit  dijumpai  di  Daerah  Istimewa Yogyakarta,  konflik  kewenangan  antara Bupati/Walikota  dengan  Gubernur  bahkan nyaris  tidak  ada.  Beberapa  hasil  penelitian menyebutkan  salah  satu  faktor  terjadinya konflik  kepentingan  tersebut  diakibatkan oleh faktor politik. Perbedaan latar belakang partai  dan/atau  partai  koalisi  berakibat terjalinnya koordinasi yang buruk.
Perbedaan  latar  belakang  politik tersebut  hanya  ada  diluar  wilayah  Daerah Istimewa Yogyakarta, karena dengan adanya UU Keistimewaan Gubernur Daerah Istimewa  Yogyakarta  tidak  dapat  menjadi anggota partai politik sebagaimana dijelaskan  dalam  Pasal  18  ayat  (1)  huruf  n. Pasal tersebut menjelaskan “ Calon Gubernur dan  calon  Wakil  Gubernur  adalah  warga negara  Republik  Indonesia  yang  harus memenuhi syarat: n. Bukan sebagai anggota partai  politik ”.  Dengan  demikian  konflik
kewenangan  yang  berfaktor  pada  latar belakang politik tidak mungkin terjadi.
Selain itu, relasi kultural yang kuat antara Bupati/Walikota dengan Gubernur memberikan  pola  relasi  yang  sinergis. Dimana  garis  koordinasi  kultural  dalam tata pemerintahan antara Bupati/Walikota dengan  gubernur  disamakan  dengan hubungan  antara abdi  dalem dan Ngarsa Dalem. Dengan  demikian  sinkronisasi hubungan  kultural  dengan  konstitusional berimplikasi pada harmonisnya penyelenggaraan  pemerintahan  antara bupati/walikota dan gubernur.

## D. Simpulan
Pertama, Skema pencalonan kepala  daerah  kabupaten/kota  memiliki dua arah alur pencalonan, alur pencalonan wajib  (legal  formal)  dan  tidak  wajib (tradisi  budaya  Jogja).  Kepatuhan  para calon  kepala  daerah  dalam  hal  syarat administratif  pencalonan  dilaksanakan berdasar  pada    UU  No  10/2016.  Skema atau  tata  cara  pencalonan  kepala  daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah kabupaten/kota yang dilakukan di wilayah Daerah  Istimewa  Yogyakarta  berpijak pada dasar hukum  UU No 10/2016 yang berlaku menyeluruh bagi setiap daerah di Indonesia  yag  tidak  memiliki  aturan khusus  mengenai  Pilkada  di  wilayahnya. Alur  kedua  yang  merupakan  alur pencalonan  kultural  atau  tradisi  budaya Yogyakarta, yang penulis katakan sebagai alur  pencalonan  kultural  dalam  hal  ini adalah sowan kepada Sri Sultan
Hamengku  Buwono  dalam  kapasitasnya sebagai pemegang takhta
Raja Ngayogyakarta  yang  sekaligus  sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedua,  pola  relasi  antara  Bupati/
Walikota  dengan  Gubernur  DIY.  Pola yang pertama adalah relasi yang terbentuk karena  legal  formal  atau  diatur  dengan undang-undang,  dan  pola  yang  kedua adalah  relasi  yang  terbentuk  secara kultural.  Pola  relasi  legal  formal  yang terjalin diantara Bupati/ Walikota dengan Gubernur DIY mencangkup beberapa hal
diantaranya mengenai koordinasi, legitimasi politik,  dan  penentuan  kebijakan  daerah. Relasi kultural yang terbentuk antara Bupati/ Walikota  dengan  Gubernur  DIY  bukan dalam status sebagai pemerintah atau pejabat negara.
Para Bupati/ Walikota
menanggalakan jabatannya ketika melaksanakan relasi kultural. Bupati/ Walikota  adalah kawula atau  rakyat  biasa dan Gubernur DIY tidak diposisikan sebagai kepala  daerah  melainkan  sebagai  seorang raja atau biasa disebut dengan ngarsa dalem. Relasi  kultural  diantaranya sowan sebelum proses  pencalonan  menjadi  Bupati/  Wakil Bupati, pisowanan  agung, pemberian  nama kekancingan,  dan  ikatan  batiniyah  antara Bupati/ Walikota dengan Gubernur DIY.
Ketiga, titik berat otonomi daerah di tingkat  provinsi  Berbeda  dengan  wilayah lain, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki pola hubungan ketatanegaran kabupaten/kota dengan gubernur yang relatif unik. Perbedaan dasar hukum antara kepala daerah kabupaten/kota dengan kepala daerah provinsi menjadikan pola relasi antara kedua lembaga  pemerintahan  tersebut  berjalan tidak  seperti  daerah  yag  lain.  Perbedaan dasar  hukum  tersebut  berimplikasi  pada pergeseran  titik  berat  otonomi  di  Daerah Istimewa  Yogyakarta.  Pergeseran  tersebut disebabkan oleh regulasi UU No 13/2012tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatur beberapa  urusan  yang  menjadi  kewenangan istimewa  bagi  pemerintah  provinsi  yaitu pertanahan, tata ruang, kebudayaan, kelembagaan  dan  tata  cara  pengisisan jabatan,  kedudukan,  tugas,  dan  wewenang Gubernur  dan  Wakil  Gubernur.  Dengan adanya  regulasi  tersebut  terjadi  pembatasan urusan  pemerintahan  daerah  kabupaten/kota mengenai tata ruang dan pertanahan.
Keempat,  harmonisasi  relasi  Bupati/ Walikota  dengan  Gubernur  DIY  Relasi konstitusional-kultural  yang  ada  di  Daerah Istimewa  Yogyakarta  berimplikasi  pada harmonisnya hubungan bupati/walikota dengan  gubernur.  Secara  konstitusional  UU No  13/2012tentang  Keistimewaan  Daerah Istimewa  Yogyakarta  berpengaruh  terhadap
harmonisnya pola relasi antara bupati/walikota dengan gubernur. Urusan pemerintahan,  kewenangan,  kedudukan, hak istimewa, dan tata pemerintahan yang diatur  dalam  UU  Keistimewaan  secara implisit berpengaruh terhadap psikopolitis pemerintahan.  Selain  itu,  relasi  kultural yang  kuat  antara  bupati/walikota  dengan gubernur  memberikan  pola  relasi  yang sinergis. Dimana garis koordinasi kultural dalam tata pemerintahan antara bupati/walikota dengan gubernur disamakan  dengan  hubungan  antara  abdi dalem  dan  Ngarsa  Dalem.  Dengan demikian  sinkronisasi  hubungan  kultural dengan  konstitusional  berimplikasi  pada harmonisnya penyelenggaraan pemerintahan  antara  bupati/walikota  dan gubernur.

## DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie,  J.  (2007). Pokok-Pokok Hukum  Tata  Negara  Indonesia Pasca  Reformasi .  Bhuana  Ilmu Populer.
Denzin,  N.K.,  Lincoln,  Y.S.  (1994).
Handbook Of Qualitative Research . Sage Publications, Inc.
Fauzan,  M.  (2016).  Peluang  Titik  Berat Otonomi  Pada  Daerah  Provinsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik  Indonesia. Jurnal  Media Hukum, 23 (1), 1-19. https://doi.org/10.18196/jmh.2015. 0064. Huda,  N.  M.  (2007). Pengawasan  pusat terhadap daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah . FH UII Press.
Kaur, H. (2010). Urban Local
Government  And  Its  Status  Under The Constitution Of India: A Study Of  Municipal  Corporation  Of Patiala . Punjabi University Moleong, L.J. (2002). Metode  Penelitian Kualitatif . Bandung: Rosda Karya.
Neuman,  L.W.  (2013). Social  Research
Methods: Qualitative
And Quantitative  Approaches .  Pearson Education.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan  Wewenang  Serta  Kedudukan Keuangan  Gubernur  Sebagai  Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan  Wewenang  Serta  Kedudukan Keuangan  Gubernur  Sebagai  Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang  Koordinasi  Kegiatan  Instansi
Vertikal di Daerah.
Putra, R., Suprayogi, A., & Kahar, S. (2013). Aplikasi  SIG Untuk Penentuan Daerah Quick Count Pemilihan Kepala Daerah (Studi  Kasus:  Pemilihan  Walikota
Cirebon  2013,  Jawa  Barat). Jurnal Geodesi  Undip , 2 (4).  Retrieved  from https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/ geodesi/article/view/3708 Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R  &  D.
Alfabeta. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan
Walikota Menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang Negara Republik Indonesia
Nomor  10  Tahun  2016  Tentang
Perubahan  Kedua  Atas  UU  Nomor  1
Tahun 2015 Tentang Penetapan
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  UU
Nomor  1  Tahun  2014  Tentang
Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan
Walikota Menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014
Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015
Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2004.