## Pemberian Karang Memadu Sebagai Sanksi Adat Untuk Mencegah Poligami di Desa Adat Panglipuran
I Nyoman Putu Budiartha, I Wayan Suka Wirawan dan I Nyoman Srimurti Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia budiarthaputu59@gmail.com

## Abstrak
Pemberian  lahan  ”Tanah  Karang  Memadu”  bagi  mereka  yang  melakukan  perkawinan  poligami  di  Desa  Adat Pengelipuran, Bangli adalah bentuk sanksi adat dari kearifan lokal setempat yang wajib dilestarikan. Sanksi adat ini telah terbukti mampu mencegah niat masyarakat untuk melakukan poligami. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun  1974  yang  sudah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  16 Tahun  2019  tentang  Perkawinan,  ditegaskan bahwa  perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  laki-laki  dengan  seorang  perempuan.  Jadi  asas  yang dianut  adalah  asas  monogami.  Namun  demikian  tidak  sedikit  masyarakat  karena  alasan  tertentu  melakukan perkawinan  poligami  atau  mempunyai  lebih  dari  satu  orang  istri.  Secara  normatif,  masyarakat  adat  Desa Penglipuran memandang berpoligami itu sebagai pelanggaran norma adat. Karena itulah bagi mereka yang berani melakukan  poligami  dikenakan  sanksi  keluar  dari  pekarangan  desa,  lalu  diberikan  tempat  yang  disebut  sebagai “Karang  Mamadu”.  Penelitian  ini  menjawab  permasalahan,  bagaimanakah  pelaksanaan  sanksi  adat  Karang Memadu  di  Desa  Penglipuran,  dan  apakah  sanksi  adat  Karang  Memadu  terlaksana  dengan  efektif  di  Desa  Adat Penglipuran.  Jenis  penelitian  yang  akan  dipergunakan  dalam  jenis  penelitian  hukum  emperis.  Temuan  hasil penelitian membrikan penegasan bahwa pemberian ”Karang Memadu” adalah salah satu bentuk sanksi adat yang mempunyai  implikasi  hukum  sangat  singinifian  dalam  rangka  mencegah  terjadinya  perkawinan  poligami  atau “memadu”.  Indikasinya  adalah,  sampai  penelitian  ini  selesai  dilakukan  sama  sekali  “karang  memadu”  yang dimaksud  belum  pernah  dimanfaatkan  oleh  mereka  yang  melakukan  perkawinan  poligami.  Saran  yang  dapat direkomenasikan  adalah,  sanksi  pemberian”Karang  Memadu”  ini  agar  dilestarikan  untuk  menjamin  keteraturan sosial.
Kata Kunci: Kar ang Memadu; Sanksi Adat; Pengelipur an; Poligami

## Abstract
The  granting  of  land  "Tanah  Karang  Memadu"  for  those  conducting  polygamous  marriages  in  Pengelipuran Traditional  Village,  Bangli  is  a  form  of  customary  sanction  from  local  wisdom  that  must  be  preserved.  This customary sanction has proven able to prevent the community's intention to practice polygamy. In Law Number 1 of 1974 which has been amended by Law Number 16 of 2019 concerning Marriage, it is emphasized that marriage is  a  physical  and  spiritual  bond  between  a  man  and  a  woman.  So  the  principle  adopted  is  the  principle  of monogamy.  However,  many  people  for  some  reason  have  polygamous  marriages  or  have  more  than  one  wife. Normatively, the adat community of Penglipuran Village views polygamy as a violation of customary norms. That is why those who dare to practice polygamy will be sanctioned to leave the village yard and then be given a place known as "Karang Mamadu". This research answers the problem, how is the implementation of Karang Memadu customary  sanctions  in  Penglipuran  Village,  and  whether  the  Karang  Memadu  customary  sanctions  are implemented  effectively  in  Penglipuran  Traditional  Village.  This  type  of  research  will  be  used  in  this  type  of empirical legal research. The findings of the research confirm that the provision of "Karang Memadu" is a form of customary sanction which has very significant legal implications in preventing the occurrence of polygamous or "Memadu" marriages. The indication is, until this research has been completed, the "Karang Memadu" in question has never been used by those who carry out polygamous marriages. Suggestions that can be recommended are, the sanction of giving this "Karang Memadu" is so that it is preserved to ensure social order .
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License Halaman 54 Published: 30/01/2021
How To Cite:
Budiartha, I. N. P., Wirawan, I. W. S., & Srimurti, I. N ( 2021). Pemberian Karang Memadu Sebagai Sanksi Adat Untuk  Mencegah  Poligami  di  Desa  Adat  Panglipuran. KERTHA  W ICAKSANA:  Sarana  Komunikasi Dosen dan Mahasiswa . 15 (1). Pp 54-61. https://doi.org/10.22225/kw.15.1.2806.54-61

## I.  PENDAHULUAN
Dalam  hal  mengekspresikan  rasa  cinta  kasih dalam  keluarga  oleh  suami  terhadap  istri,  sering caranya  bermacam-macam.  Ada  yang  konsisten mengambil  model  perkawinan  monogami,  hanya dengan  satu  istri  saja.  Namun  demikian  tidak sedikit  juga  masyarakat  yang  memilih  poligami atau mempunyai lebih dari satu istri. Berpoligami sebagai salah satu fenomena sosial dan hukum di masyarakat  adalah  hal  yang  sama  sekali  tidak aneh.  Secara  historis,  kehidupan  berpoligami sudah  dilakukan  sejak  jaman  dahulu  oleh  para penguasa  (raja-raja),  dan  juga  dilakukan  oleh masyarakat  biasa.  Walaupun  sangat  lumbrah dilakukan, berpoligami selalu mendapat perlawanan  dan  penentangan  dari  kelompok masyarakat  lainnya,  terutama  dari  istri  pertama dari  rumah  tangga  yang  berpoligami.  Pada kelompok  masyarakat  tertentu,  berpoligami  atau seorang  suami  mempunyai  dua  atau  lebih  istri, juga  berpoliandri,  yaitu  seorang  istri  mempunyai dua  atau  lebih  suami  justru  menjadi  kebanggaan tersendiri  dan  mendapatkan  penghormatan tersendiri di masyarakat.
Namun  demikian,  apapun  alasannya  model perkawinan poligami secara sosial dan psikhologi bisa  menyakiti  baik  pisik  maupun  mental  pihak istri  pertama,  dan  juga  anak-anaknya.  Hakekat dari  diterbitkannya  Undang-undang  Nomor  1 Tahun 1974 yang sudah direvisi dengan Undang- undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang Perkawinan adalah untuk mempersulit pelaksanan perkawinan  berpoligami  dan  mempersulit  untuk terjadinya perceraian.
Di  Desa  Adat  Penglipuran,  Kelurahan  Kubu, Kecamatan  Bangli,  Kabupaten  Bangli,  Provinsi Bali,  berpoligami  dianggap  sebagai  prilaku menyimpang  dari  norma  dan  dinilai  melanggar hukum  adat  yang  ditaati  dan  dihormati  oleh masyarakat  setempat.  Karena  itulah  bagi masyarakat  Desa  Adat  Penglipuran  yang  berani melakukan perkawinan poligami, maka dikenakan  sanksi  adat  berupa  pemindahan mempelai  dari  kawasan  pemukiman  ke  kawasan lain  yang  relatif  jauh  dari  desa  setempat.  Model sanksi adat ini dikenal sebagai upaya pencegahan poligami.  Presedurnya,  dengan  diberikan  lahan untuk  tempat  membangun  rumah  yang  disebut sebagai  “Karang  Memadu”.  Secara  etemologi karang artinya, “karang” artinya tanah atau lahan, dan “memadu” artinya berpoligami atau memiliki
lebih  dari  satu  istri.  Kaum  laki-laki  tidak diperkenankan  mengangkat  istri  lebih  dari  satu. Mereka  yang  melanggar  aturan  adat  tidak  bisa lagi  tinggal  bersama  masyarakat  di  desa, melainkan  diasingkan  di  Karang  Memadu  yang berada  di  selatan  rumah  penduduk  ( Maharani, 2017 ).
Pada  penelitian  sebelumnya,  ( Sattwika, Sudibya, & Ujianti, 2020 ) mengungkapkan sistem perkawinan  di  Desa  Adat  Penglipuran  adalah sama dengan sistem perkawinan pada masyarakat Bali pada umumnya yaitu mengambil pola ngidih (melamar)  dan  memaling.  Hal  yang  unik  dan menarik  berkaitan  dengan  perkawinan  adalah adanya  penghormatan  terhadap  harkat  martabat wanita  sebagai  seorang  istri  dijungjung  tinggi dengan  pengaturan  larangan  berpoligami  bagi suami.  Menjawab  hasil  Penelitian  sattwika  dkk, ( Ardiani,  2015 )  mengungkapkan  sanksi  karang memadu  di  desa  adat  penglipuran  dilakukan melalui  tiga  tahapan  yaitu tahapan  yang  pertama adalah tahap pemanggilan pihak yang melakukan tindakan  poligami,  tahap  kedua  yaitu  pembuatan gubug  untuk  keluarga  yang  melakukan  tindakan poligami,  sipelaku  poligami  akan  dibuatkan sebuah  gubug  sebagai  tempat  tinggal  mereka nantinya  di  sebuah  lahan  yang  bernama  “karang memadu”,  Tahap  ketiga  yaitu  penempatan keluarga pelaku tindak poligami tersebut di gubug yang sudah dibuatkan oleh warga di areal karang memadu tersebut.
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dijelaskan tersebut  dan  melihat  pula  kenyataan  di  lapangan maka  dalam  artikel  ini  penulis  akan  mengangkat dua permasalahan yang sangat disoroti yaitu yang pertama  Bagaimanakah  pelaksanaan  sanksi  adat Karang Memadu di Desa Adat Penglipuran? Dan kemudian  akan  dibahas  juga  mengenai  Apakah sanksi  adat  Karang  Memadu  dapat  dilaksanakan secara  efektif  di  masyarakat  Desa  Adat Penglipuran?.

## II. METODE
Jenis  penelitian  yang  dipakai  di  dalam penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian  hukum sosiologis  atau  jenis  penelitian  yuridis  emperis yang  merupakan  prosedur  pemecahan  masalah penelitian  dengan  cara  meneliti  data  sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan melakukan  penelitian  terhadap  data  primer dilapangan.  Dalam  penelitian  hukum  empiris, hukum dikonsepkan sebagai suatu gejala empiris
Halaman 55
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Pemberian Karang Memadu Sebagai Sanksi Adat Untuk Mencegah Poligami di Desa Adat Panglipuran
Keywords: Karang Memadu; Customary Sanctions; Pengelipuran; Polygamy
yang  dapat  diamati  dalam  kehidupan  nyata ( Moelong,  2002 ).  Penelitian  hukum  empiris dengan  melakukan  penelitian  langsung  ke lapangan ( field research ) merupakan pengumpulan  data  dengan  studi  kasus  ke  Desa Adat  Penglipuran,  Kelurahan  Kubu,  Kecamatan Bangli,  Kabupaten  Bangli.  Penulis  juga menggunakan  pendekatan  sosiologi  yaitu  hukum yang  dikonsepkan  sebagai  gejala  yang  dapat diamati  dalam  kehidupan  masyarakat  dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta ( fact finding ) yang kemudian menuju pada identifikasi ( problem  identification )  dan  akhirnya  menuju pada penyelesaian masalah ( problem solution ).

## III.  HASIL DAN PEMBAHASAN

## Demografi Desa Adat Penglipuran
Desa  Penglipuran  merupakan  salah  satu  desa adat yang telah berkembang menjadi desa wisata yang  sangat  ramai  dikunjungi  para  wisatawan, lokal  maupun  mancanegara.  Bahkan,  pada  awal penetapannya  desa  ini  sebagai  desa  wisata,  turis asing-lah  yang  sering  memadati  desa  yang terletak di Bangli ini.
Desa  ini  terkenal  sebagai  salah  satu  destinasi wisata di Bali karena masyarakatnya yang  masih menjalankan dan melestarikan budaya tradisional Bali  di  kehidupan  mereka  sehari-hari.  Sebagai salah  satu  desa  tua  di  Bali,  Arsitektur  bangunan dan  pengolahan  lahan  masih  mengikuti  konsep Tri  Hita  Karana,  filosofi  masyarakat  Bali mengenai keseimbangan hubungan antara Tuhan, manusia,  dan  lingkungannya  ( Kasuma  & Suprijanto,  2012 ).  Mereka  berhasil  membangun pariwisata yang menguntungkan seluruh masyarakatnya  tanpa  menghilangkan  budaya  dan tradisi  mereka.  Pada  tahun  1995,  Desa Penglipuran  juga  mendapatkan  penghargaan Kalpataru  dari  Pemerintah  Indonesia  atas usahanya melindungi Hutan Bambu di ekosistem lokal  mereka.  Secara  administratif,  desa  adat  ini termasuk  dalam  wilayah  Keluruhan  Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Total area dari  desa  ini  mencapai  112  hektar  dengan ketinggian  500-600  meter  diatas  laut  dan berlokasi sekitar 5 kilometer dari kota Bangli atau 45  kilometer  dari  Kota  Denpasar.  Desa  ini dikelilingi  oleh  desa  adat  lainnya,  seperti  Desa Kayang  di  utara,  Desa  Kubu  di  timur,  Desa Gunaksa di selatan dan Desa Cekeng. Temperatur bervariasi  dari  sejuk  sampai  dingin  (16-29  °C) dan  curah  hujan  rata-rata  2000  mm  pertahun. Permukaan  tanah  termasuk  rendah  dengan ketinggian 1-15 meter.
Mengenai  asal  mulai  kata  Desa  Penglipuran, ada  2  persepsi  berbeda  yang  diyakini  oleh masyarakatnya. Yang pertama adalah Penglipuran berarti  “pengeling  pura”  dengan  “pengeling” berarti  ingat  dan  “pura”  berarti  tempat  leluhur. Presepsi  yang  kedua  mengatakan  bahwa penglipuran  berasal  dari  kata  “pelipur”  yang berarti  hibur  dan  “lipur”  yang  berarti “ketidakbahagiaan”. Jika digabungkan maka kata “penglipuran”  berarti  tempat  untuk  penghiburan. Persepsi ini muncul karena Raja Bangli pada saat itu  dikatakan  sering  mengunjungi  desa  ini  untuk bermeditasi dan bersantai.

## Desa  Adat  Penglipuran  Sebagai  Destinasi Pariwisata Berbasis Ekowisata
Secara  etimologis  pariwisata  berasal  dari bahasa sansekerta, yang terdiri dari dua suku kata Pari  yang  berarti  banyak,  berkali-kali,  berputar- putar,  lengkap.  Dan  kata  wisata  yang  berarti perjalanan,  bepergian  yang  bersinonim  dengan kata  travel  dalam  bahasa  Inggris,  maka  dapat  di artikan  bahwa  pariwisata  adalah  perjalanan  yang dilakukan  berkali-kali  atau  berputar-putar  dari satu  tempat  ke  tempat  lain.  Pariwisata  adalah segala sesuatu  yang  berhubungan  dengan  wisata, termasuk  pengusahaan  objek  dan  daya  tarik wisata  serta  usaha-usaha  yang  terkait  di  bidang tersebut.
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan, teridentifikasi  ada  beberapa  tujuan  orang melakukan perjalanan wisata, yaitu:
 Untuk  menggunakan  waktu  senggang,  baik rekreasi(berlibur), keperluan kesehatan, pelajaran  dan  pengetahuan,  serta  untuk menjalankan ibadah maupun olahraga
 Untuk keperluan usaha atau bisnis, kunjungan keluarga,  menjalankan  tugas  tugas,  serta menghadiri konferensi. Jika seseorang mengadakan perjalanan kurang dari 24 jam,
 Memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan  dan  meningkatkan  mutu  objek dan daya tarik wisata;
 Memupuk  rasa  cinta  tanah  air  dan meningkatkan persahabatan antar bangsa;
 Memperluas  dan  memeratakan  kesempatan berusaha dan lapangan kerja.
Pengertian  Perkawinan,  Poligami,  dan  Akibat Poligami
Perkawinan  adalah  ikatan  sosial  atau  ikatan
Pemberian Karang Memadu Sebagai Sanksi Adat Untuk Mencegah Poligami di Desa Adat Panglipuran
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 56
perjanjian hukum  antar  pribadi  yang  membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan  antar  pribadi  yang  biasanya  intim  dan seksual.  Perkawinan  umumnya  dimulai  dan diresmikan dengan upacara pernikahan. Umumnya  perkawinan  dijalani  dengan  maksud untuk  membentuk  keluarga.  Tergantung  budaya setempat  bentuk  perkawinan  bisa  berbeda-beda dan  tujuannya  bisa  berbeda-beda  juga.  Tapi umumnya  perkawinan  itu  ekslusif  dan  mengenal konsep  perselingkuhan  sebagai  pelanggaran terhadap  perkawinan.  Perkawinan  umumnya dijalani  dengan  maksud  untuk  membentuk keluarga. Umumnya perkawinan harus diresmikan dengan pernikahan.
Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu  pihak  memiliki  atau  mengawini  beberapa lawan  jenisnya  dalam  waktu  yang  bersamaan. Dalam  antropologi  sosial,  poligami  merupakan praktik  pernikahan  kepada  lebih  dari  satu  suami atau  istri  (sesuai  dengan  jenis  kelamin  orang bersangkutan). Hal ini berlawanan dengan praktik monogami  yang  hanya  memiliki  satu  suami  atau istri. Terdapat tiga bentuk poligami, yaitu:
 Poligini  merupakan  sistem  perkawinan  yang membolehkan seorang pria memiliki beberapa wanita  sebagai  istrinya  dalam  waktu  yang bersamaan.
 Poliandri  adalah  sistem  perkawinan  yang membolehkan  seorang  wanita  mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan
 Pernikahan  kelompok  (bahasa  Inggris:  group marriage)  yaitu  kombinasi  poligini  dan poliandri.
Ketiga  bentuk  poligami  tersebut  ditemukan dalam  sejarah,  tetapi  poligini  merupakan  bentuk yang paling umum terjadi. Walaupun diperbolehkan  dalam  beberapa  kebudayaan, poligami  ditentang  oleh  sebagian  kalangan. Terutama  kaum  feminis  menentang  poligini, karena  mereka  menganggap  poligini  sebagai bentuk penindasan kepada kaum wanita.
Pengertian  Sanksi  Adat  dan  Jenis-jenis  Sanksi Adat
Sanksi  berasal  dari  bahasa  Belanda  yaitu Sanctie  yang  artinya  ancaman  hukuman, merupakan  suatu  alat  pemaksa  guna  ditaatinya suatu  kaidah,  undang-undang  misalnya  sanksi terhadap  pelanggaran  suatu  undang-undang.
Sanksi  adalah  tindakan-tindakan  (hukuman) untuk  memaksa  seseorang  menaati  aturan  atau menaati ketentuan undang-undang. Sanksi adalah alat pemaksa, dimana sanksi memaksa menegakkan hukum atau memaksa mengindahkan  norma-norma  hukum.  Sanksi sebagai alat penegak hukum bisa juga terdiri atas kebatalan perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum.  Baik  batal  demi  hukum  maupun  batal setelah ini dinyatakan oleh hakim.
Sanksi  Adat  adalah  tindakan  adat  atas pelanggaran  terhadap  warganya  sesuai  aturan  - aturan  yang  telah  disepakati  yang  biasanya tertuang  dalam  awig-awig  desa  adat  sebagai pedoman  dalam  norma  dan  tata  krama bermasyarakat  sesuai  dengan  adat  istiadat setempat.  Dimana  pada  umumnya  sanksi diberikan bertujuan agar tercapainya keseimbangan  dalam  masyarakat  untuk  dapat menciptakan kasukertan
sekala-niskala (kedamaian  lahir  bathin).  Menjatuhan  sanksi terhadap  pelanggar  hukum  adat  umumnya  tidak dilakukan  secara  semena-mena,  tetapi  sudah disyaratkan  wenang  mesor  singgih  manut  ring kasisipan  ipun  (berat  ringannya  hukuman  harus sesuai  dengan  tingkat  kesalahannya  atau pelanggarannya)  yang  dapat  berupa  nasehat, teguran  ataupun  peringatan  atau  istilah  lainnya ngetuwel  (membangkang)  atas  pelanggaran terkait awig-awig desa adat sebelum sanksi.
Dengan  demikian,  untuk  dapat  menghindari pengenaan  sanksi  tersebut  yaitu  disebutkan hendaknya  kita  dapat  menjalankan  norma bermasyarakat  sehingga  terciptalah  seperti  apa yang  telah  dicita-citakan  untuk  kebahagiaan setiap orang, masyarakat, maupun negara sebagai warisan yang luhur dalam kelestarian adat budaya masing-masing.  Ada  beragam  sanksi  adat  yang bisa diberikan terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran adat atau siapapun yang bersengketa.

## Lembaga  “Karang  Memadu”  Sebagai  Sanksi Adat
Karang  sendiri  berarti  tempat.  Sedangkan Memadu  artinya  poligami.  Sehingga  Karang Memadu adalah sebutan untuk tempat bagi orang yang  berpoligami.  Karang  Memadu  adalah  lahan kosong seluas 9 x 21meter yang terletak di ujung selatan  Desa  Adat  Penglipuran.  Jika  dilihat bentuknya,  Karang  Memadu  tidak  berbeda dengan  lahan  kosong  pada  umumnya.  Hanya, untuk menandai lahan ini dipasang sebuah papan bertuliskan  Karang  Memadu  yang  tujuannya untuk  membatasi  lahan  biasa  dengan  lahan
Halaman 57 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License

## Pemberian Karang Memadu Sebagai Sanksi Adat Untuk Mencegah Poligami di Desa Adat Panglipuran
khusus itu.
Warga  Desa  Penglipuran  mempunyai  2  jenis hukum  yang  mereka  taati  dan  ikuti  yaitu  Awig- Awig  (peraturan  tertulis)  dan  Drestha  (adat kebiasaan  tak  tertulis).  Mayoritas  penduduk melakukan  pernikahan  dengan  sesama  warga desa.  Oleh  sebab  itu  sebagian  besar  penduduk masih  terikat  hubungan  darah  antara  satu  sama lain.  Jika  terdapat  laki-laki  dari  Desa  Adat Penglipuran yang menikahi gadis dari keluarga di luar  warga  Penglipuran  maka  dia  tetap  harus melakukan  kewajiban  yang  dimilikinya  sebagai warga  Desa  Adat  Penglipuran.  Bagi  para  lelaki Penglipuran  mempunyai  lebih  dari  satu  istri merupakan  hal  yang  dilarang.  Jika  seseorang mempunyai lebih dari satu istri maka ia dan istri- istrinya harus pindah dari Karang Kerti ke Karang Memadu (masih didalam desa tetapi bukan bagian utama).  Hak  dan  kewajibannya  sebagai  warga Desa Adat Penglipuran juga akan dicabut. Setelah orang  tersebut  pindah,  maka  akan  dibuatkan rumah  oleh  warga  desa  tetapi  mereka  tidak  akan boleh melewati jalanan umum ataupun memasuki Pura dan mengikuti kegiatan adat. Ini merupakan bentuk  penghormatan  dan  perlindungan  terhadap kaum perempuan.
Orang  yang  Memadu  juga  tidak  diizinkan untuk  mengikuti  sembahyang  di  pura-pura  yang menjadi  tanggung  jawab  desa  adat.  Tidak  boleh juga  bergaul  di  masyarakat  dengan  bebas.  Dan satu  lagi,  pernikahan  orang  yang  berpoligami tidak  disahkan  oleh  desa.  Sehingga,  upacaranya tidak diselesaikan oleh pemimpin tertinggi di desa dalam  pelaksanaan  upacara  adat  dan  agama. Itulah  Karang  Memadu  yang  secara  tidak langsung  mendidik  kaum  lelaki  untuk  setia terhadap satu pasangan saja. Hal ini juga menjadi bukti bahwa leluhur setempat sejak zaman dahulu memang sangat menjunjung tinggi dan menghormati keberadaan kaum wanita.
Efektivitas  Sanksi  dan  Teori  Pengenaan Sanksi
Sanksi  adalah  akibat  suatu  perbuatan  atau suatu reaksi yang berupa hukuman dari pihak lain (manusia  atau  organisasi  sosial)  atas  perbuatan. Sanksi  pidana  diartikan  sebagai  hukuman  yang diberikan  kepada  seseorang  yang  kedapatan  atau terbukti  melakukan  pelanggaran  atau  kekeliruan yang  dapat  menimbulkan  ketidak  tentraman masyarakat.  Hukuman  merupakan  sanksi  yang harus  diterapkan  pada  setiap  tindak  pidana  yang berupa suatu penderitaan bagi si terpidana dengan putusan  atau  vonis  hakim,  sebagai  dari  akibat
perbuatannya  yang  jahat  atau  salah  yang wujudnya  baik  dengan  mengurangi  atau mengambil  kemerdekaan  dirinya  untuk  bergerak di  masyrakat  ramai  atau  disitanya  harta  benda  si pelaku dengan membayar sejumlah denda sebagai tebusan  perbuatan  tersebut.  Hal  itu  dilakukan sebagai  pencegahan  agar  orang  lain  tidak melakukan hal yang sama dengan. Sanksi pidana mempunyai tujuan yang terarah yaitu selain untuk melindungi  masyarakat  dari  segala  perbuatan jahat  atau  menyesatkan,  menakut-nakuti  mereka yang  akan  berbuat  jahat  atau  yang  akan melanggar  hukum,  yang  terpenting  adalah menginsyafkan,  menyadarkan  dan  memperbaiki jiwa  dan  tingkah  laku  mereka  yang  terpidana. Ketiga  tahap  ini  dilihat  sebagai  suatu  usaha  atau proses  rasional  yang  sengaja  direncanakan  untuk mencapai  tujuan  tertentu  dan  merupakan  suatu keterpaduan  yang  harus  tercapai  secara  selaras dan  seimbang.  Kebijakan  teori  hukum  pidana secara  garis  besar  meliputi  perencanaan  atau kebijakan  tentang  sanksi  atau  penjatuhan  pidana yang  dikenakan  terhadap  pelaku  kejahatan  atau pelaku  perbuatan  terlarang  baik  berupa  pidana ataupun  tindakan  dan  sistem  penerapan hukumnya.
Sanksi pidana tidak memiliki tujuan tersendiri yang  harus  ditemukan  dalam  dirinya  sendiri. Sanksi  tersebut  dimaksudkan  untuk  memberikan perlindungan  terhadap  norma.  Selama  norma belum  dilanggar,  sanksi  pidana  hanya  bersifat preventif.  Seketika  terjadi  pelanggaran,  daya kerjanya seketika berubah dan sekaligus menjadi represif.  Berbicara  mengenai tujuan  pemidanaan, tentunya kita harus melihat teori-teori pemidanaan  yang  ada.  Teori-teori  pemidanaan dapat  dibagi  kedalam  tiga  golongan  besar  yaitu, teori  pembalasan  (teori  absolut/distributif),  teori tujuan (teori relatif), dan teori gabungan.
Teori  pembalasan  (absolut)  dikatakan  sama tuanya  dengan  awal  pemikrian  tentang  pidana, namun  demikian  ajaran  ini  tidak  ketinggalan zaman.  Dasar  dari  teori  ini  adalah  pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana pada penjahat. Negara berhak  menjatuhkan  pidana  karena  penjahat tersebut  telah  melakukan  penyerangan  dan pemerkosaan kepada hak dan kepentingan hukum (probadi,  masayrakat  atau  negara)  yang  telah dilindungi.  Maka  oleh  karena  itu  ia  harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang  dilakukannya.  Meskipun  kecendurangn untuk membalas ini pada prinsipnya adalah suatu gejala  yang  normal  akan  tetapi  pembalasan
Pemberian Karang Memadu Sebagai Sanksi Adat Untuk Mencegah Poligami di Desa Adat Panglipuran
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 58
tersebut  harus  dilihat  sebagai  suatu  reaksi  keras yang  bersifat  emosional dan  karena itu irasional. Karl  O.  Christiansen  dalam  (Usman,  2011) mengidentifikasi lima ciri pokok dari teori absolut yaitu :
Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan  Pembalasan  adalah  tujuan  utama  dan didalamnya  tidak  mengandung  sarana-sarana untuk  tujuan  lain  seperti  kesejahteraan masyarakat
 Kesalahan  moral  sebagai  satu-satunya  syarat untuk pemidanaan
 Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku
 Pidana  melihat  ke  belakang,  ia  sebagai pencelaan  yang  murni  dan  bertujuan  tidak untuk memperbaiki, mendidik, dan meresosialisasi pelaku.
Teori  absolut  mengajarkan  bahwa  pidana diniscayakan  oleh  kejahatan  yang  terjadi  dan sebab  itu  negara  dengan  satu  dan  lain  cara mendapat  pembenaran  untuk  menjatuhkan pidana.  Pandangan  berbeda  ditemukan  dalam ajaran teori tujuan (relatif). Pidana dalam konteks ajaran  ini  dipandang  sebagai  upaya  atau  sarana pembelaan  diri.  Dalama  ajaran  ini  hubungan anatara  ketidakadilan  dan  pidana  bukanlah hubungan  yang  ditegaskan  secara  apriori. Hubungan  antara  keduanya  dikaitkan  dengan tujuan  yang  hendak  dicapai  oleh  pidana  yaitu pelrindungan  kebendaan  hukum  dan  penangkal ketidakadilan atau tertib di dalam masyarakat.
Yang  terakhir  yaitu  teori  gabungan  yang mendasarkan  pidana  pada  asas  pembalasan  dan asas  pertahanan  tata  tertib  masyarakat,  dnegan kata lain dua alas an itu menjadi dasar penjatuhan pidana. Teori gabungan dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu :
 Teori gabungan yang mengutamakan pembalsan,  tetapi  pembalasan  itu  tidak  boleh melampaui  batas  dari  apa  yang  perlu  dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
 Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan  tata  tertib  masyarakat,  tetapi penderitaan  atas  dijatuhinya  pidana  tidak boleh  lebih  berat  daripada  perbuatan  yang dilakukan terpidana.
 Teori  menggabungkan  yang  menganggap
kedua asas tersebut harus dititikberatkan sama.
Pengaruh  Sanksi  Karang  Memadu  Terhadap Jumlah Pelaku Poligami di Desa Penglipuran
Selain  memiliki  budaya  menghormati  alam, penduduk desa Penglipuran Bangli juga memiliki budaya  dan  tradisi  untuk  menghormati  wanita. Hal ini dengan adanya aturan desa yang melarang pria  untuk  melakukan  poligami.  Jika  ketahuan melakukan  poligami  maka  akan  mendapatkan hukuman  dikucilkan  dari  desa.  Tepatnya  adalah diasingkan  ke  Karang  Memadu,  yaitu  kawasan yang  hanya  difungsikan  sebagai  tempat  tinggal pelaku  poligami.  Desa  Adat  penglipuran melarang poligami, dengan alasan pemberdayaan perempuan.  Jika  ada  yang  melanggar  aturan  ini, maka  akan  dikucilkan  dan  dipaksa  tinggal  di kawasan Karang Memadu itu sebagai hukuman.
Dari  pemberlakuan  adat  tersebut  dapat diketahui  bahwa  masyarakat  Desa  Penglipuran sangat  menghargai  emansipasi  wanita.  Menurut sumber  yang  kami  wawancarai  belum  ada satupun warga Desa Penglipuran yang  menghuni Karang  Memadu  hingga  saat  ini.  Mendengar jawaban  tersebut  semakin  menguatkan  bukti bahwa  masyarakat  Desa  Penglipuran  mematuhi warisan  adat  mereka  dan  menjunjung  tinggi emansipasi  wanita.    Dengan  demikian  wanita  di Desa  Panglipuran  telah  mendapatkan  haknya sebagai  seorang  istri  untuk  mendapatakan  cinta dan kasih sayang suami secara utuh dengan tidak dibagi-bagi  dengan  istri  suaminya  yang  lain. Wanita  Desa  Penglipuran  adalah  contoh  sosok ideal istri yang diinginkan wanita lain.

## Pandangan  Masyarakat  Penglipuran  Terhadap Sistem Perkawinan Poligami
Menurut Agama Hindu yang masyarakat Desa Penglipuran  anut  poligami  bukanlah  sebuah harapan  hidup  manusia  yang  normal  tetapi  suatu kenyataan  hidup  bagi  orang-orang  tertentu  yang karena  karmanya  tidak  bisa  menghindari poligami. Jika karma masa lalu harus berbuahkan poligami hal itu tidak dapat dihindari karena buah karma. Agama Hindu mengajarkan pada umatnya untuk  sebisa  mungkin  menghindari  poligami. Begitu  juga  dengan  Desa  Penglipuran  yang melarang  warganya  untuk  beroligami  dan  sebisa mungkin menghindari perbuatan poligami.
Lelaki  Penglipuran  diharuskan  menerapkan hidup  monogami  yakni  hanya  memiliki  seorang istri.  Larangan  berpoligami  ini  diatur  dalam peraturan  adat.  Peraturan  adat  menyebutkan bahwa  laki-laki  Desa  Penglipuran  tidak
Halaman 59 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Pemberian Karang Memadu Sebagai Sanksi Adat Untuk Mencegah Poligami di Desa Adat Panglipuran
diperbolehkan  memiliki  istri lebih  dari  satu. Jika ada  laki-laki  Desa  Penglipuran  yang  sudah beristri  yang  merasa  bisa  berlaku  adil  dan menikahi  wanita  lain,  maka  lelaki  tersebut  akan dikucilkan  di  sebuah  tempat  yang  diberi  nama Karang  Memadu.  Karang  artinya  tempat  dan memadu  artinya  berpoligami.  Jadi,  Karang Memadu  merupakan  sebutan  untuk  tempat  bagi orang yang berpoligami.
Penduduk  desa  akan  membuatkan  penduduk desa  yang  melanggar  sebuah  gubuk/tempaat tingggal  atau  yang  disebut  Karang  Memadu sebagai  tempat  tinggal  bersama  istrinya. Penduduk  desa  yang  dihukum  hanya  boleh melintasi  jalan-jalan  tertentu  di  wilayah  desa. Artinya,  suami-istri  ini  ruang  geraknya  di  desa akan terbatas. Dilarang melintasi utara perempatan  desa.  Selain  itu  suami  istri  Desa Penglipuran  yang  melanggar  pergaulannya  akan dibatasi,  dan  tidak  bisa  bergaul  dengan  warga Desa  Penglipuran  yang  lain.  Tidak  hanya  itu, pernikahan  orang  yang  berpoligami  upacaranya pernikahannya  tidak  dipimpin  oleh  pemimpin tertinggi di desa dalam pelaksanaan upacara adat dan  agama.  Tidak  hanya  itu,  karena  pernikahan itu  dianggap  tidak  sah  maka  orang  tersebut  juga dilarang untuk bersembahyang di pura-pura yang menjadi tanggung jawab desa adat. Mereka hanya diperbolehkan  sembahyang  di  tempat  mereka sendiri.  Tujuan  didirikannya  Karang  Memadu tersebut  diantaranya  adalah  untuk  mencegah terjadinya poligami di Desa Penglipuran. Karang
Memadu
diharapkan dapat mendorong masyarakat  Desa  Penglipuran  agar  tidak berpoligami.  Peraturan  adat  yang  bersifat memaksa dan disertai sanksi yang tegas itu adalah bentuk  penanggulangan  terhadap  perilaku  yang dianggap  tidak  manusiawi  dalam  keyakinan mereka.

## IV.  SIMPULAN
Setelah  menguraiakan  apa  yang  menjadi pembahasan dalam  artikel ini  maka  dapat  ditarik beberapa simpulan yaitu Pelaksanaan sanksi adat Karang  Memadu  di  Desa  Adat  Penglipuran dilakukan  melalui  paruman  Krama  Adat Penglipuran dalam rangka pelaksanaan awig-awig desa adat. Diputuskan melalui “Sangkepan Desa” atau  musyawarah  untuk  mencapai  mufakat. Mempelai  yang  “memadu”  berpoligami  sudah menyadari  akibat  dari  keberaniannya  melakukan poligami  yang  oleh  masyarakat  setempat  di anggap “Ngeregedin Desa” sehingga wajib untuk dikucilkan di tempat khusus jauh dari masyarakat
pada umunya.
Tentang efektivitas penerapan “Sanksi Karang Memadu”  bagi  krama  Desa  Adat  Penglipuran yang  berani  berpoligami,  berdasar  penelitian terbukti  sangat  efektif.  Indikatornya  adalah hampir  sejak  31  Tahun,  (sejak  awig-awig  Desa Adat Penglipuran ini dikukuhkan kembali tanggal 19  Agustus  1989)  yang  lalu,  tidak  ada  satupun krama  Desa  Adat  Penglipuran  yang  beranai melanggar  ketentuan  dilarang  berpoligami. Terbukti  sampai  saat penelitian ini  dilaksanakan, belum  ada  krama  desa  adat  yang  berniat melakukan poligami. Karena diketahui akibatnya adalah dikucilkan di kawasan “Karang Memadu”.
Selanjutnya  melihat  fenomena  tersebut  maka penulis disini hendak memberikan beberapa saran yang kiranya dapat diperhatikan untuk membantu memecahkan  masalah  yang  terjadi  tersebut  yaitu diantaranya  kepada  masyarakat  Desa  Adat Penglipuran  hendaknya  “Sanksi  Adat”  berupa kkearifan  lokal  ini  terus  dipertahankan  karena terbukti mampu menjamin keharmonisan masyarakat  dan  ketentraman  kaum  Ibu-ibu  yang tidak  terancam  dipoligami.  Selain  itu  dapat diperhatikan kepada pengurus/Jero Bendesa, Desa Adat Penglipuran hendaknya semakin inten untuk mensosialisasikan  kepada  generasi  muda  tentang fenomena Sanksi Adat Karang Memadu mungkin dengan  memasang  banner  dengan  narasi  bahwa, Karang Memadu adalah Sanksi Adat yang efektif menegaskan larangan berpoligami

## DAFTAR PUSTAKA
Ardiani,  Y.  (2015).  Karang  Memadu  Desa Penglipuran,Tradisi  Yang  Masih  Terjaga.
Retrieved from https://www.isi-dps.ac.id/ artikel/karang-memadu-desa-penglipuran- tradisi-yang-masih-terjaga/

## Awig-awig Desa Adat Penglipuran Tahun 1989
Kasuma,  I.  P.  A.  W.,  &  Suprijanto,  I.  (2012). Karakteristik Ruang Tradisional Padadesa Adat Penglipuran, Bali. Jurnal Pemukiman , 7 (1), 40– 50.  Retrieved  from  http://dx.doi.org/10.31815/ jp.2012.7.40-50
Maharani,  E.  (2017).  Karang  Memadu,  Areal Pengasingan  Poligami  di  Bali.  Retrieved  from https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam- nusantara/17/10/12/oxp413335-karang-memadu -areal-pengasingan-poligami-di-bali
Moelong.  (2002). Metodologi  Pengabdian  Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Sattwika,  K.  N.,  Sudibya,  D.  G.,  &  Ujianti,  N.  M.  P. (2020).  Penyediaan  Karang  Memadu  Bagi Warga  Yang  Berpoligami  Di  Desa  Adat Penglipuran Kabupaten Bangli. Jurnal

## Pemberian Karang Memadu Sebagai Sanksi Adat Untuk Mencegah Poligami di Desa Adat Panglipuran
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 60
Interpretasi  Hukum , 1 (1),  72–76.  Retrieved from https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/ index.php/juinhum/article/view/2189
Usman,  H.  (2011).  Analisis  Perkembangan  Teori
Hukum  Pidana. Jurnal  Ilmu  Hukum  Jambi , 2 (1), 62–78. Retrieved from https:// www.neliti.com/publications/43258/analisis-
perkembangan-teori-hukum-pidana#cite
Pemberian Karang Memadu Sebagai Sanksi Adat Untuk Mencegah Poligami di Desa Adat Panglipuran