## ANALISIS PELAKSANAAN HUKUM MAWARIS PADA MASYARAKAT MUSLIM DI KOTA PAREPARE

## A. Haris
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: ahris.philosof@gmail.com

## Abstrak
Pokok  permasalahan  yang  terdapat  dalam  penelitian  ini  adalah  setelah  adanya  ikatan perkawinan  akan  menimbulkan  kewarisan  dan  bagaimana  sebenarnya  sistem  hukum  waris dalam  masyarakat  Kecamatan  Ujung,  Bacukiki,  Bacukiki  Barat  dan  Soerang  pelaksanaan pembagian harta warisan adat dalam masyarakat muslim Kota Parepare. Tujuan dari penelitian ini  meliputi  yaitu  1)  menganalis  pelaksanaan  hukum  waris  pada  masyarakat  muslim  Kota Parepare.  2)  mendeskripsikan  dampak  pelaksanaan  hukum  waris  pada  masyarakat  muslim Kota  Parepare.  Dalam  upaya  menemukan  jawaban  dari  permasalahan  yang  dikaji,  peneliti melakukan penelitian lapangan, yakni mengumpulkan data yang sifatnya emperis-observasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yakni, mengungkap data yang sudah terjadi sebelumnya  tanpa  memanipulasi  data  yang  terdapat  di  lapangan,  data  digambarkan  dalam bentuk angka-angka dan analisis data menggunakan statistik. Dengan Kata lain, penelitian ini mendeskripsikan  hasil  penelitian  dalam  bentuk  presentase  atau  angka-angka  tentang  hasil pelaksanaan hukum waris pada masyarakat muslim Kota Parepare. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa dalam praktiknya masyarakat di Kecamatan Ujung, Bacukiki, dan Bacukiki Barat lebih memilih pembagian waris secara adat. Dalam pembagian harta warisan ini perempuanlah yang  paling  diutamakan  mendapatkan  warisan.  Penerapan  kewarisannya  secara  adat  ini tercermin dari ketentuan adat yang menetapkan  pembagian  warisan  yang dilakukan dengan cara  mengedepankan  perdamaian  dan  musyawarah  mufakat  dan  mengedepankan  azas kepatutan.
Kata Kunci: Hukum Waris, Masyarakat Muslim, Kota Parepare;

## Abstract
The  main  problem  contained  in  this  study  is  that  after  the  marriage  bond  will  give  rise  to inheritance  and  how  does  the  legal  system  of  inheritance  in  the  people  of  Ujung,  Bacukiki, West Bacukiki and Soerang sub-districts implement the distribution of customary inheritance in the Muslim community of Parepare City. The aims of this study include: 1) to analyze the implementation of inheritance law in the Muslim community of Parepare City. 2) describe the impact of the implementation of inheritance law on the Muslim community in Parepare City. In  an  effort  to  find  answers  to  the  problems  studied,  researchers  conducted  field  research, namely  collecting  empirical-observational  data.  This  study  uses  a  quantitative  approach, namely, uncovering data that has occurred before without manipulating data contained in the field, data is described in the form of numbers and data analysis using statistics. In other words, this study describes the results of research in the form of percentages or figures regarding the results of the implementation of inheritance law in the Muslim community of Parepare City. This  research  shows  the  results  that  in  practice  the  people  in  Ujung,  Bacukiki  and  West Bacukiki  sub-districts  prefer  customary  distribution  of  inheritance.  In  the  division  of
A. Haris
inheritance, it is women who are most prioritized to receive inheritance. The application of this customary inheritance is reflected in customary provisions which stipulate the division of inheritance  which  is  carried  out  by  prioritizing  peace  and  consensus  deliberation  and prioritizing the principle of decency.
Keywords: Inheritance Law, Muslim Community, City of Parepare;

## A. PENDAHULUAN
Konsep  harta  dalam  Islam,  memiliki  pengertian  yang  tersendiri  yang  berbeda  dengan pengertian  harta  secara  perspektif  sivil.  Menurut  KBBI,  harta  adalah;  (1)  barang  (baik berupa  uang  atau  yang  lainnya)  yang  menjadi  kekayaan  atau  barang  milik  seseorang  (2) kekayaan yang berwujud ataupun tidak berwujud yang bernilai. 1
Ada tiga sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia yaitu, sistem Hukum waris  Islam, sistem hukum waris  Adat dan system hukum waris Perdata. Ketiga system hukum tersebut memiliki perbedaan yang  sangat  mendasar  seperti  antara  hukum waris  Islam  dan hukum waris  adat,  berbeda  dalam  hal  sistem  kekeluargaan,  pengertian  kewarisan,  harta peninggalan  ahli waris, bagian  ahli waris,  lembaga penggantian  ahli  waris  dan  sistem hibah.  Hukum  waris  Islam  diatur di dalam al-Qur’an, hadist dan ijtihad, berbeda dengan hukum waris adat menurut  Betrand  TerHaar  hukum  waris  adat  adalah  proses  penerusan dan peralihan kekayaan materiil dan immaterial secara turunan temurun. 2
Dalam  ajaran  Islam  hukum  waris  disebut  menggunakan  istilah  “ Faraid ”.  “ faraid” merupakan bentuk jamak dari faridah yang berasal dari kata fardu yang berarti ketetapan. Semua harta peninggalan dalam ajaran Islam baik harta orang yang mati baik yang bersifat kebendaaan  atau  hak  disebut  dengan  istilah  “ tarikah/tirkah .  Harta  tarikah  ini  tidaklah menjadi  harta  yang  otomatis  menjadi  harta  warisan  yang  akan  diwariskan  kepada  ahli waris. 3
Meninggalnya  seseorang  mengakibatkan  penyelesaian  hak  dan  kewajiban  terhadapnya, diatur di dalam hukum waris. Ahli hukum Indonesia maupun dalam hukum kepustakkan di Indonesia sampai saat ini belum terdapat kesamaan pemahaman dalam membuat pengertian
1 Pengertian harta menurut ketentuan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), lihat https://kbbi.web.id/harta, Tanggal 10 Juli 2023.
2 Betrand  Ter  Haar, Asas-Asas dan Susunan  Hukum  Adat ,  terj.  K  Ng  Soebakti  Poesponoto  (Surabaya: Fadjar, 1953), h. 197.
3 Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2012), h. 57.
hukum  “waris”  sehingga  istilah  untuk  hukum  waris  beranekaragam.  Seperti  Wirjono Prodjodokoro, mengunakan istilah “hukum  warisan”. Hazairin, memakai istilah  “Hukum Kewarisan”. Soepomo menggunakan istilah “HukumWaris”. 4
Pembagian  harta  warisan  banyak  menimbulkan  konflik  di masyarakat,  bahkan  konflik mengenai  warisan  ini  terjadi  sebelum  pewaris  meninggal  dunia.  Konflik  ini  selain  di sebabkan oleh kesadaran masyarakat akan hukum tergolong sangat rendah, serta diakibatkan oleh permasalahan yuridis yang berkenaan dengan praktek hukum waris di Indonesia. Hal ini diakibatkan oleh belum terdapatnya keseragaman pengguaan hukum waris di Indonesia dan  akibat  karena  hukum  kewarisan  dalam  prakteknya  di  Indonesia  masih  bermacam- macam, maksudnya setiap golongan masih memiliki aturan hukum waris sendiri- sendiri.
Peraktek pelaksanaan hukum waris Islam terhadap masyarakat muslim Kota Parepare dapat dilihat di dalam Hukum Kewarisam Islam, hukum Adat, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Ketiga sistem hukum ini memiliki karakteristik dan ciri khas masing masing yang  mengakibatkan  terjadinya distingsi antara  yang  satu  dengan  lainnya.  Persoalan hukum  waris  tidak  terlepas  dari  tiga  unsur  pokok,  yaitu:  adanya  harta  peninggalan, pewaris, dan ahli waris.
Hukum  kewarisan  Islam  menurut  ilmu faraid ,  dalam  istilah  bahasa,  adalah  takdir ( qadar ) atau ketentuan, dan dalam istilah shara‘ adalah bagian-bagian yang ditentukan bagi ahli waris. Dengan demikian faraid } adalah bagian ahli waris yang telah ditentukan besarkecil  pembagian  oleh shara' . 5 Sedangkan  hukum  kewarisan  ditinjau  dari  hukum adat adalah aturan-aturan mengenai cara bagaimana peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi kepada generasi selanjutnya, 6 atau peraturan- peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoper barang-barang yang tidak berwujud  benda  ( immateriele  goederen )  dari  suatu  angkatan  manusia  ( Generatio ) kepada  turunannya. 7 Jadi  hukum  waris  adat  sesungguhnya  adalah  hukum  kelanjutan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.
4 Eman  Supratman, Hukum  Waris  Indonesia  Dalam  Perspektif  Islam (Bandung:  PT  Rafika  Aditama, 2011), h. 2.
5 Fatchur Rahman, Ilmu Waris , Cet. II (Bandung: Penerbit al-Maarif, 1982), h. 32.
6 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam (Yogyakarta: UII Press, 2001), 119
7 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam , h. 121.
A. Haris
Hukum  kewarisan  Islam  yang  tertuang  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  bagi golongan  masyarakat  Muslim  Kota  Parepare  baik  mengenai  tata  cara  pembagian  harta pusaka, besarnya bagian antara laki-laki dari anak perempuan, dan anak angkat. Lembaga peradilan berhak memeriksa dan memutuskan apabila terjadi perselisihan di antara para ahli waris  dan  lain  sebagainya.  Di  mana  mekanisme  hukum  waris  sebahagian  juga  ada  yang menyerahkan  kepada  hukum  perdata  (Kitab  undang-undang  hukum  perdata).  Untuk masyarakat  selain  Muslim,  mereka  tunduk  kepada  hukum 'urf masing-masing  yang dipengaruhi oleh unsur-unsur agama dan kepercayaan.
Dari sekian varian perbedaan hukum waris, belum ada keseragaman tentang pengertian dan makna  hukum  waris  yang  dipedomani  dan  berlaku  untuk  seluruh  wilayah  Republik Indonesia.  Perkembangan  hukum  Indonesia  tidak  dapat  dilepaskan  dari  sejarah  yang menyertainya. Sejarah  tersebut  menunjukkan  bagaimana  Indonesia  mengenal  tiga  sistem hukum, 8 dimana sistem satu sama lain memberikan pengaruh, sesuai dengan kemampuan beradaptasi  dengan  masyarakat  Muslim  di  Kota  Parepare  yang  beragam  suku,  bahasa, budaya  dan  lain  sebagainya.  Salah  satunya  adalah  bidang  hukum  waris  yang  mendapat pengaruh dari hukum Islam dan hukum barat. Pengaruh ini memiliki dampak besar terhadap hubungan  manusia  dengan  manusia  lainnya,  terutama  dalam  hubungan  hukum  antara anggota keluarga dalam solusi sengketa waris. Sengketa waris dapat muncul manakala ada tidak adanya atau ketidakjelasan aturan dalam menyelesaikan permasalahan waris. Sengketa tersebut  tidak  hanya  dapat  menimbulkan  pertengkaran,  bahkan  sampai  kepada  tindakan saling  membunuh  antara  para  ahli  waris. Pertanyaan  kemudian  yang  muncul  pada  setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, adalah "Bagaimana harta peninggalannya (jika ada) harus dibagikan kepada yang berhak menerimanya dan kepada siapa saja harta itu ditransfer, serta bagaimana caranya. semua ini harus diatur dalam hukum kewarisan ". 9
Dalam ajaran islam, melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan hukum waris islam adalah  suatu  keharusan  yang  harus  dilaksanakan,  karena  itu  merupakan  wujud  keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Dalam islam, telah  ditetapkan bagian dari  ahli  waris  laki-laki  dengan  perempuan,  yaitu  bagian  dari  laki-laki  lebih  banyak  dari
8 Sistem hukum adat, Sistem hukum barat dan sistem hukum Islam.
9 Kamaruddin, Beragam Norma Hukum Dalam Penerapan Waris, Jurnal Al-Risalah , Volume 13 Nomor 1 Mei 2013, h. 22
pada  perempuan,  yakni  laki-laki  dua  kali  lebih  banyak  dari  bagian  perempuan. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS an-Nisa/4 ayat: 11
ۡۖۡمُكِدََٰل ۡوَأ ٓيِف ُ هللَّٱ ُمُكي ِصوُي
ۡتَناَك نِإ َو  َۡۖك َرَت اَم اَثُلُث هنُهَلَف ِنۡيَتَنۡثٱ َق ۡوَف  ٗءٓاَسِن هنُك نِإَف  ِِۚنۡيَيَثنُ ۡلۡٱ ِ ظَح ُلۡثِم  ِرَكهذلِل نِإَف  ِۚ دَل َو ۥُهَل َناَك نِإ  َك َرَت اهمِم  ُسُدُّسلٱ اَمُهۡنِ م  ٖد ِح ََٰو ِ لُكِل ِهۡي َوَبَ ِلۡ َو  ُِۚف ۡصِ نلٱ اَهَلَف ٗةَد ِح ََٰو َي  ۡمهل ٓۥُهَث ِر َو َو   دَل َو ۥُههل نُك ۡوَأ ٓاَهِب ي ِصوُي  ٖةهي ِص َو ِدۡعَب  ۢنِم  ُِۚسُدُّسلٱ ِهِ مُ ِلَِف  ة َو ۡخِإ ٓۥُهَل َناَك نِإَف  ُِۚثُلُّثلٱ ِهِ مُ ِلَِف ُها َوَبَأ ۡمُكُؤٓاَنۡبَأ َو  ۡمُكُؤٓاَباَء  ٍۗ نۡيَد
ِ م ٗةَضي ِرَف ِۚاٗعۡفَن  ۡمُكَل  ُب َرۡقَأ  ۡمُهُّيَأ َنو ُر ۡدَت  َلَ
ا ٗميِكَح اًميِلَع َناَك َ هللَّٱ هنِإ ٍِۗ هللَّٱ َن

## ١١
Terjemahnya:
11.  Allah  mensyari'atkan  bagimu  tentang  (pembagian  pusaka  untuk)  anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari  harta  yang  ditinggalkan;  jika  anak  perempuan  itu  seorang  saja,  maka  ia memperoleh  separo  harta.  Dan  untuk  dua  orang  ibu-bapa,  bagi  masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka  ibunya  mendapat  sepertiga;  jika  yang  meninggal  itu  mempunyai  beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam.  (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu,  kamu  tidak mengetahui siapa di  antara  mereka yang lebih  dekat  (banyak)  manfaatnya  bagimu.  Ini  adalah  ketetapan  dari  Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. 10
Hukum  waris  islam  mempunyai  aturan  tersendiri  dalam  mengatur  masalah  kewarisan, begitu  juga  hukum  kewarisan  adat.  Sistem pembagian  waris  yang  dilakukan  masyarakat muslim  di  kota  Parepare  cenderung  pada  kesepakatan  para  ahli  waris  itu  sendiri  secara adat. Hal  ini  kemudian  menarik  untuk  diteliti  lebih  lanjut  mengenai perbandingan antara sistem waris islam dan sistem waris adat pada masyarakat muslim kota Parepare

## B. METODOLOGI PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  adalah  kuantitatif asosiatif dengan  metode ex  post  facto ,  yaitu penelitian  yang  dilakukan  untuk  mengungkap  data  yang  sudah  terjadi  sebelumnya  tanpa memanipulasi data yang terdapat di lapangan, data digambarkan dalam bentuk angka-angka dan analisis data menggunakan statistik. 11 Dengan Kata lain, penelitian ini mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk presentase atau angka-angka tentang hasil pelaksanaan hukum waris pada masyarakat muslim Kota Parepare..
10 Depertemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan , h. 78.
11 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Cet. XIII; Bandung, Alfabeta, 2011), h. 7.
A. Haris
Penelitian  ini  menggunakan  fenomenalogi  sebagai  metode  mengamati  peristiwan pelaksanaan hukum mawaris pada kota Parapare. Selain itu, penelitian ini juga menggunaka pendekatan yuridis empiris. Metode yuridis empiris digunakan untuk mendapatkan jawaban dari  permasalahan  dengan  melihat  berbagai  aspek yang  terdapat  dalam  masyarakat  yang berhubungan dengan studi komparatif hukum waris Islam dengan hukum waris adat dalam masyarakat  muslim  Kota  Parepere.  Sedangkan,  Pendekatan  filosofis  digunakan  karena penelitian  ini  tidak  terlepas  dari  pemikiran  terhadap  objek  yang  diteliti.  Sedangkan pendekatan emperis untuk melihat perspektif dan keadaan yang terjadi di lapangan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Muslim Kota Parepare
Dalam  pengertian  bahasa  hukum  kewarisan  istilah  harta  warisan biasa  disebut  dengan tarikah atau tirkah ,  seperti  kata miras atau  harta  yang  ditinggalkan  oleh  seorang  yang mempunyai harta, untuk ahli warisnya dinamakan tarikah si mati. 12 Masyarakat muslim kota Parepare merupakan masyarakat matrilineal yaitu masyarakat yang menarik garis keturunan dari  ibu.  Dalam pembagian harta  warisan  dalam  adat di  kota Parepare yang menjadi  ahli waris hanya anak perempuan di dalam pembagian harta peninggalan kekayaan orang tuanya. Dalam pelaksanaan pembagian secara adat tidak menetapkan sistem atau cara tertentu dalam hal  pelaksanaan  pembagian  harta  warisan  yang  ditinggalkan,  yang  mana  prakteknya biasanya dilaksanaan baik secara tulisan atau secara lisan.
Masyarakat  muslim  kota  Parepare  adalah  masyarakat  yang  menganut  adat , yang  secara prinsipil memiliki persamaan dengan adat yang berlaku, yang ada di Kecamatan Unjung, Soerang Bacukiki, dan Bacukiki Barat. Adat masyarakat muslim yang ada di ketiga kecamatan memiliki ciri tersendiri dengan segala bentuk adatnya, berbeda dengan adat istiadat yang berlaku di masing-masing daerah. Oleh karena itu adat yang dianut oleh masyarakat umum Parepare ini dapat disebut juga dengan adat yang diturunkan secara turun temurun . Sebagai bentuk adat yang bersifat matrilineal maka kaum perempuan mempunyai kedudukan yang esensial
12 Tengku  Muhammad  Hasbiash-Shiddieqy, Fiqh  Mewaris ,  (Semarang:  PT.  Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 9.
dan istimewa dalam pandangan adat di masyarakat muslim Parepare, sebab pada kaum ibulah berpusatnya sistem kekeluargaan.
Di  dalam  masyarakat  adat  muslim  Parepare,  perempuan  selalu  ditinggikan  derajatnya, karena  di  dalam  Islam  juga  dikatakan  bahwa  hormatilah  ibumu,  ibumu,  dan  ibumu  baru ayahmu.  Maka  masyarakat  Natal  mengambil  dasar  itu  dalam  membagikan  harta  warisan dimana  perempuanlah  yang  berhak  menerima  warisan.Selain  itu,  dalam  mengelola  harta perempuan dianggap lebih mumpuni dalam menjaga dan mempergukan dengan lebih hemat dari pada laki-laki. Seperti contoh, apabila yang menguasai harta warisan adalah laki-laki cenderung harta warisan tersebut akan mudah dijual olehnya apabila ia membutuhkan uang sewaktu-waktu,  selain  itu  perempuan  juga  lebih  memiliki  perasaan  dalam memberikan sebagainharta  yang  diperolehnya  dari  warisan  tersebut  kepada  saudara  yang  lain  yang dianggap lebih membutuhkan dari dirinya.

## Gambar 1 Statistik Deskriptif Berdasarkan Asal Daerah
Sebagai orang yang berkuasa dalam keluarga maka kaum perempuanlah yang yang bertugas mengawasi  harta  pusaka  dalam  arti  yang  luas,  namun  bukan  berarti  perempuan  bisa bertindak semena-mena terhadap harta pusaka tersebut, sebab pengawasan tetap dilakukan oleh  pihak laki-laki (mamak).  Di  dalam  pembagian  harta  warisan  yang  terdapat  di  suatu
Parepare 67% Diluar Parepare … Asal Daerah Parepare Diluar Parepare
A. Haris
keluarga di dalam masyarakat yang ada di kecamatan Ujung, Bacukiki, dan Bacukiki Barat, dilaksanakan berdasarkan adat dimana yang menjadi ahli waris ialah anak perempuan. Tetapi bukan berarti anak laki-laki tidak mendapatkan hak, anak laki-laki berhak atas warta warisan itu  apabila  harta  yang  diwariskan  tersebut  telah  dijual.  Dalam  arti  apabila  harta  warisan tersebut masih berbentuk barang maka anak laki-laki tidak berhak atas warisan tersebut, dan anak perempuanlah yang berhak menguasai rumah atau tanah yang ditinggalkan tersebut .
Dalam adat masyarakat di kecamatan Ujung, Bacukiki, dan Bacukiki Barat, dikenal ada 3 (tiga) bentuk harta, yakni:

## 1. Harta bawaan
Harta  bawaan  adalah  suatu  harta/kekayaan  seorang  laki-laki  yang  dibawanya  kerumah isitrinya saat ia mengucapkan akad nikah.

## 2. Harta dapetan
Suat harta/kekayaan yang didapati seorang laki-laki dirumah atau dalam keluarga istrinya baik berupa harta pemberian dari orang tua sang istri maupun harta kekayaan sang istri yang diperoleh saat sang istri masih belum menikah.

## 3. Harta benda
Suatu harta yang menjadi pusaka bagi anak, cucu, dan kemenakan dikemudian hari. 13
Ketiga bentuk harta tersebut pada akhirnya akan menjadi harta pusaka. Sementara itu harta pusaka juga dibagi menjadi 2 (dua) bagian masing-masing, yaitu:
a. Harta pusaka rendah
b. Harta pusaka tinggi 14
Menurut pandangan adat, harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah itu disebut juga dengan:

## 1. Harta tumbilang ameh
Harta tumbilang ameh ialah suatu harta/kekayaan yang diperoleh dari. harta kekayaan orang tua.
13 Wawancara dengan Bapak Herman selaku warga muslim kecamatan Ujung di rumahnya pada Tanggal 11 April 2023.
14 Wawancara dengan Ibu Salmah selaku warga muslim kecamatan Bacukiki di rumahnya pada Tanggal 11 April 2023.

## 2. Harta tumbilang perak
Harta  tumbilang  perak  ialah  harta/kekayaan  yang  diperoleh  dari peninggalan nenek/buyut secara turun temurun. 15
Terhadap  harta  bawaan,  harta  dapetan,  dan  harta  benda,  apabila  terjadi  silangsengketa terhadap pasangan suami istri sehingga menimbulkan perceraian, atau terjadi kematian salah satu  diatara  suami  istri  atau  bahkan  keduanya meninggal  dunia  sementara anak/keturunannya belum ada, maka harta/kekayaan tersebut tetap tinggal ditempatnya dan tidak boleh dibawa oleh siapapun, semua akan diambil alih oleh orang tua aatu ahli warisnya masing-masing.
Gambar 1.2 Statistik Deskriptif Berdasarkan Pendidikan
Pembagian harta warisan di dalam masyarakat Kecamatan Ujung, Bacukiki, dan Bacukiki Barat  biasanya  dalam  melakukan pembagian  waris  diawali dengan  musyawarah para  ahli waris  terlebih  dahulu,  tetapi  apabila  ada  masalah  yang  dianggap tidak  bisa  diselesaikan sendiri oleh ahli waris maka para keluarga akan memanggil pihak keluarga lain atau sanak saudara yang lain dalam memecahkan masalah tersebut. Dan jika masalah tersebut belum
15 Wawancara dengan Ibu Riska Astuti selaku warga muslim kecamatan Bacukiki Barat di rumahnya pada Tanggal 11 Januari 2023.
SMA/Diplom a 37% Sarjana 63% Pendidikan SMA/Diploma Sarjana
A. Haris
juga dapat terselesaikan maka akan dipanggil para pemuka adat serta para perangkat desa dalam musyawarah tersebut, guna tercapainya kesepakatan yang terbaik. 16
Di dalam masyarakat adat muslim Kecamatan Ujung, Bacukiki, dan Bacukiki Barat, apabila terjadi  perselisihan  atau  pebedaan  pendapat  maka  akan  dilakukan  musyawarah/mufakat antara pihak-pihak yang berselisih dengan ditengahi oleh pemuka adat agar para pihak tidak merasa  tegang  atau  kaku  saat  melakukan  musyawarah/mufakat  tersebut.  Dalam musyawarah/mufakat  tersebut  akan  diambil  keputusan  yang  berdasarkan  dengan aluo  jo patuik atau  disebut  dengan  azas  kepatutan,  yaitu  keputusan  yang  bagaimanakah  yang dianggap patut atau pantas di ambil dalam sebagai jalan tengah dalam perselisihan ini.
Gambar 1.3 Usia Masyarakat yang diwawancarai
Oleh karena itu, dalam pembagian harta warisan ini musyawarah dengan melibatkan para pemangku adat atau para pemuka adat agar pembagian waris tersebut itulah saran dari para pemuka  adat  dan  pemangku  adat  supaya  dapat  dilakukan  denga  cara  kekeluargaan,  serta dalam pembagiannya dapat saja didorong dengan pertimbangan mengutamakan keluarga, hubungan keharmonisan keluarga, kebersamaan, gotong-royong, musyawarah dan mufakat. Dengan  demikian,  menjadi  logis  apabila  nanti  antara  ahli  waris  laki-laki  dan  perempuan memiliki  bagian  yang  sama  selama  para  pihak  tersebut  menyepakati prinsip  tersebut  dan telah mengetahui hak mereka masing- masing.
16 Wawancara dengan Ibu Rahmawati Usman selaku warga muslim kecamatan Bacukiki Barat di rumahnya pada Tanggal 13 Januari 2023
< 30 Tahun
15% > = 30 Tahun 85% Usia < 30 Tahun > = 30 Tahun
Gambar 1.4 Jenis kelamin yang diwawancarai
Contoh  kasusnya  seperti  yang  terjadi  di  dalam  keluarga  adat  Sumando  di  Kecamatan Bacukiki  Barat,  pada  keluarga  bapak  almarhum  Ahmad  Sholihin  memiliki  ahli  waris sebanyak 8 (delapan) orang, yaitu seorang istri dan 7 (tujuh) orang anak, anak-anak tersebut terdiri dari 3 (tiga) anak perempuan dan 4 (empat) anak laki-laki. Adapun harta peninggalan yaitu berupa 1 (satu) unit rumah, sebidang tanah kosong dan sebidang tanah yang ditanami sawit seluas  2  hektar. Oleh ahli  waris, harta  peninggalan tersebut  sepakat dibagi, dimana rumah  tersebut  dijual  dan  hasil  dari  penjualannya  senilai  100  juta  rupiah.  Uang  dari penjualan rumah tersebut dibagi, istri mendapatkan uang sebesar 30 juta rupiah, dan sisanya sebanyak 70 juta di bagi kepada masing-masing anak sebeasar 10 juta perorang. Kemudian melalui kesepakatan  bersama tanah kosong dari peninggalan tersebut diberikan kepada anak perempuan  tertua,  sedangkan  kebun  seluas  2  hektar  diberikan  kepada  2  (dua)  anak perempuan lainnya, masing-masing 1 hektar. 17
Variabel Laten / Variabel Teramati Nilai SLF*) ≥ 0.51 Nilai Error Validitas Reliability NonHWI NonHWIL 0.99 0.01 Validitas baik CR = 0.99; VE = 0.99 Kesimpulan: Reliabilitas baik HWI HWIL 0.99 0.01 Validitas baik CR = 0.99; VE = 0.99 Kesimpulan: Reliabilitas baik
17 Abdul Rahman, Penduduk setempat, wawancara pribadi di rumahnya pada tanggal 17 Januari 2023.
Laki-Laki 48% Perempua n 52% Jenis Kelamin Laki-Laki Perempuan
A. Haris
DAMPAK DAMPAKL 0.99 0.01 Validitas baik CR = 0.99; VE = 0.99 Kesimpulan: Reliabilitas baik

## Tabel 1 Validitas dan Reliabilitas Variabel Laten pada Uji CFA
3. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Hukum waris Pada Masyarakat Muslim Kota Parepare
a. Hukum Adat Waris
Adat berarti sebagai kebiasaan yang dalam asumsi masyarakat telah terbentuk baik sebelum maupun sesudah adanya masyarakat. Dalam bahasa Istilah adat berasal dari tata bahasa Arab Adah yang berarti ragam perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Begitu juga adat, hukum juga berasal dari istilah Arab hukum (bentuk jamak ahkam) yang berarti suruhan. Penegertian  hukum  ini  memberi  pengaruhi anggota  terhadap  masyarakat  terutama  yang beragama  Islam.  Kata  hukum  adat  yang  menunjuk  pada  istilah  aturan  kebiasaan  dikenal sudah sangat lama di Indonesia. 18
Para tokoh dalam mengartikan adat, yaitu:
1. Soepomo  Hukum waris adat  memuat  aturan-aturan yang mengatur proses pemindahan serta peralihan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (immateriele goederen) dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada turunannya. 19
2. Soerojo Wignjodipoero Hukum waris adat menetapkan harta kekayaan baik yang bersifat materiil maupun yang immaterl dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya termasuk  di  dalamnya  aturan-aturan  meliputi  yang  menetapkan  hak  dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. 20
3. Betrand Ter Haar Hukum waris adat adalah proses peralihan dan pemindahan  kekayaan materil  immateriil  dari  seseorang  ke  orang lain . 21
18 J  Gede  A.B.Wiranata, Hukum  Adat  Indonesia ( B a n d u n g :   P.T.  Citra  Aditya  Bakti, 2005), h. 3.
19 Soepomo, Bab-Bab  Tentang  Hukum  Adat .  (Jakarta:  pradnya Paramita, 1993), h. 79.
20 Soerojo Wignjodipoero, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat. Cet ke-8, (Jakarta: Haji Masagung, 1989), h. 161.
21 Betrand Ter Haar, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, Terj. K. Ng.Soebakti Poesponoto, (Surabaya: Fadjar, 1953), h. 197.
4. Hilman Hadikusuma Hukum Waris Adat adalah Hukum Adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan dasar-dasar hukum Waris tentang harta warisan, pewaris, dan waris serta  cara bagaimana pelaksanaan harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris.
b. Adat Nan Diadatkan
Adat  nan  diadatkan  juga  merupakan  aturan-aturan  yang  dibuat/disusun  oleh  para  leluhur masyarakat  kota  Parepare  secara  umum  yang  berpedoman  kepada  nilai-nilai  hikmah  dan kebijakan  yang  terkandung  dalam  penjabaran  adat  nan  sabana  adat  yang  antara  lain mengatur tentang:
1. Peran dan kedudukan seseorang sebagai individu atau pribadi
2. Peran dan kedudukan seseorang sebagai kepala atau anggota keluarga
3. Peran dan kedudukan seseorang sebagai pemimpin atau anggota masyarakat
4. Peran dan kedudukan seseorang sebagai pemimpin atau anggota pemerintahan, agama, politik, hukum dan perekonomian dan lain bebagainya.
5. Peran  dan  kedudukan  seseorang  sebagai  anggota  atau  pemimpin  atau  urang  sumando untuk dapat mewujudkan sosial yang bermasyarakat yang berperikemanusiaan. 22 c. Adat Nan Taradat
Adat nan taradat merupakan aturan-aturan yang disusun oleh para datuk atas perintah tuanku (raja)  disetap  nagari  untuk  dapat  mewujudkan  kesejahteraan  hidup  dan  kehidupan  bagi masyarakatnya.  Perlu  diketahui  bahwa  adat  nan  taradat  tidak  sama  pada  tiap-tiap  negeri, namun dalam pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan adat nan sabana adat. Artinya tetap dalam satu kesatuan yang utuh.
d. Adat Istiadat
Adat  istiadat  adalah  merupakan  kebiasaan  dalam  kehdupan  masyarakat  itu  sendiri  yang sifatya  menggembirakan,  tetapi  terkadang  juga  bisa  mengharukan  apabila  digelar pertunjukannya dapat pula memancarkan daya tarik tersendiri sebagai seni budaya dalam suatu daerah.
Secara singkat dari 4 (jenis) adat diatas, dapat pula dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:
22 Betrand Ter Haar, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, Terj. K. Ng.Soebakti Poesponoto, h. 200.
A. Haris
1. Adat nan mati (bersimpul mati)

## 2. Adat nan hidup (bersimpul hidup ) 23
Adat  nan  mati  adalah  gabungan  antara  adat  nan  sabana  adat dan  adat  nan  diadatkan, sementara adat nan babuhuo sentah adalah gabungan antara adat teradat dan adat istiadat. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa adat yang babuhuo sentak tidakah sama di setiap tempat dan keadaan, sedangkan adat yang babuhuo mati adat yang tidak boleh ditawar-tawar lagi, tidak akan berubah karena sifatnya yang tidak akan lekang karena panas, dan tidak akan lapuk  karena  hujan,  sebab  dia  adalah  adat  yang  bersendikan  syara‟  dan  syara‟  yang bersendikan kitabullah.

## 4. Pembagian Harta waris Masyarakat Muslim kota Parepare Berdasarkan Faraid
Waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kemilikan harta pewaris kepada ahli waris yang berhak. Kewarisan yang ada di Indonesia mempunyai sistem yang berbeda- beda  pada  setiap  masyarakat  yang  ada.  Namun  di  masyarakat  muslim  kota  Parepare seseorang hanya dapat menjadi ahli waris dari anggota keluarga terdekat yaitu istri dan anak, untuk  bapak ibu  serta kerabat  tidak diperbolehkan mendapat  bagian, kecuali jika pewaris tidak mempunyai anak dan istri.
Mereka menyatakan bahwa bangunan hukum kewarisan berdasarkan hukum Islam ini memiliki dasar yang kuat, yaitu ayat-ayat al-Qur'an yang selain kedudukannya qat'i al- wurud, juga  qat'i al-dalalah, meskipun  pada  dataran tanfiz (aplikasi),  sering  ketentuan baku  al-Qur'an  tentang  bagian-bagian  warisan,  mengalami  perubahan  pada  hitungan nominalnya, misalnya kasus radd dan 'aul.
Standar  keadilan tentang  ketentuan  pembagian dua  berbanding  satu (2:1) seperti  yang tertera dalam al-Qur'an harus dikomparasikan dengan perspektif yang lain, dimana laki- laki memiliki kewajiban materi jauh lebih besar daripada perempuan. Pertama, laki-laki berkewajiban  membayar  mahar  (maskawin),  sementara perempuan tinggal menerima dan  menikmatinya. Kedua, laki-lakilah yang  berkewajiban  mencari  nafkah  keluarga, sementara perempuan hanya berkewajiban mentaati dan melayani suaminya. Kewajiban
23 Abdul Rahman, Penduduk setempat, wawancara pribadi di rumahnya pada tanggal 17 Januari 2023.
mencari nafkah ini telah dinyatakan secara tegas oleh Allah dalam QS al-Nisa/4: ayat 34.
ِّلاَوْمَا  ْنِّم ا ْوُقَفْنَا ٓاَمِّبَّو  ٍضْعَب ى ٰلَع ْمُهَضْعَب ُ هاللّٰ َلَّضَف اَمِّب ِّءۤاَسِّ نلا ىَلَع َن ْوُماَّوَق ُلاَج ِّ رلَا ٌت ٰتِّن ٰق  ُت ٰحِّلهصلاَف ۗ ْمِّه
ُجْهاَو َّنُه ْوُظِّعَف َّنُه َز ْوُشُن َن ْوُفاَخَت ْيِّتهلاَوۗ ُ هاللّٰ َظِّفَح اَمِّب ِّبْيَغْلِّ ل  ٌت ٰظِّف ٰح
ْنِّاَف ۚ  َّنُه ْوُب ِّرْضاَو ِّعِّجاَضَمْلا ىِّف َّنُهْوُر
اارْيِّبَك اًّيِّلَع َناَك َ هاللّٰ َّنِّاۗ  الَْيِّبَس َّنِّهْيَلَع ا ْوُغْبَت  َلََف ْمُكَنْعَطَا ٣٤

## Terjemahnya
34.  Laki-laki  (suami)  adalah  penanggung  jawab  atas  para  perempuan  (istri)  karena Allah  telah  melebihkan  sebagian  mereka  (laki-laki)  atas  sebagian  yang  lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika  (suaminya)  tidak  ada  karena  Allah  telah  menjaga  (mereka).  Perempuan- perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang  tidak  menyakitkan).  Akan  tetapi,  jika  mereka  menaatimu,  janganlah  kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
Dengan demikian, laki-laki memperoleh dua kali bagian perempuan adalah yang paling adil dan relevan. Memberikan  laki-laki bagian warisan yang sama dengan atau malah separoh  dari  bagian  perempuan  justru  menjadi  tidak  adil,  sebab  akan  member  at  kan laki-laki  yang  menanggung  tanggung  jawab  ekonomi  yang  lebih  besar  dari  pada perempuan.  Oleh  sebab  itu,  ketentuan  dua  berbanding  satu  tetap  tidak  akan  pernah kehilangan nilai relevansinya.
Kalau  seandainya  ada  orang  tua  yang  merasa  bahwa  ketetapan  Allah  tersebut  tidak menjadi  adil  apabila  dia  telah  memenuhi  banyak  kebutuhan  anak laki-lakinya,  maka jalan  keluar  yang  dapat  ditempuh  adalah  memberi  anak perempuannya  semasa  hidup dan sehatnya, jumlah yang dianggapnya dapat menghasilkan keadilan di antara anak- anaknya. Allah memberi wewenang kepada pemilik harta semasa hidup dan sehatnya untuk  menggunakan  hartanya  sesuai  kehendaknya  dalam  bat  as  yang  halal  dan  adil. Apabila dia meninggal dunia, maka dia tidak lagi memiliki wewenang dan harta tersebut menjadi  milik  Allah,  dan  hanya  Dialah  yang  berwenang  penuh  membaginya
A. Haris
sebagaimana ditetapkan-Nya dalam ketentuan hukum waris.
Penduduk masyarakat muslim kota Parepare, dalam kerangka faraid islah inilah seorang ahli waris yang mendapat bagian warisan seperti yang ditentukan dalam syariat Islam, pada akhirnya tidak mendapat kan seperti yang ditentukan oleh syariat Islam tersebut. Dalam pembagian harta waris tidak membedakan kedudukan anak laki-laki dan perempuan karena setiap orang berhak mendapatkan warisan. Pembagian terjadi ketika sudah ahli waris menikah dan pembagiannya dilakukan ketika pewaris masih hidup. Mereka selalu menganut asas kekeluargaan dalam pembagian waris karena sama-sama anaknya.
Dengan  cara  ini  dirasakan  mudah  dalam  melaksanakan  ketentuan  yang  ditetapkan agama, karena pembagian menurut faraid (hukum waris  Islam) telah mereka  lakukan, walaupun kemudian berdasarkan kerelaan masing-masing menyerahkan haknya kepada ahli waris lain sesuai dengan kesepakatan di antara ahli waris.
Berdasarkan  pada faraid  islah ini  aspek  kepentingan  keluarga  dan  kondisi  ahli  waris serta  penerima  warisan  lainnya  menjadi  pertimbangan  utama.  Maksudnya,  seseorang ahli waris yang menurut faraid mendapat kan bagian lebih besar, dan yang bersangkutan termasuk orang yang mapan (sukses kehidupan ekonominya), maka akan mendapatkan bagian harta warisan yang sedikit, atau bahkan tidak sama sekali. Begitulah seterusnya akibatnya  prosentasi  pembagian  menurut faraid pada  akhirnya  tidak  dipakai  lagi, sehingga bagian warisan yang diterima oleh ahli waris dan pewaris lainnya dapat sama rata,  atau  ada  yang tidak mendapatkan,  atau ada  yang mendapatkan  sedikit,  atau  ada yang mendapatkan banyak.
Ada yang menyatakan bahwa pembagian harta warisan dengan cara faraid islah , yang didahului  dengan  cara  masing-masing  pihak  memahami  bagiannya  masing-masing, sebagai  bentuk  sikap  mendua.  Di  satu  sisi  mereka  menginginkan  ketentuan  syara' sebagai  acuan  dalam  pembagian  harta  warisan dilaksanakan,  tetapi  di  sisi  lain, kenyataannya mereka membagi harta warisan dengan cara islah (damai).
Jika  diperhatikan,  pembagian  harta  warisan  dengan  cara faraid  islah tidak  otomatis
dianggap  sebagai  sikap  mendua.  Karena  cara  penyelesaian faraid  islah (awalnya, ditentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris ataupun penerima lainnya berdasarkan wasiat atau hibah wasiat, kemudian mengetahui besarnya bagian warisan yang mereka terima, maka kemudian mereka menyatakan menerimanya. Akan tetapi dalam hal ini tidak  berhenti  hanya  sampai  di  situ  melainkan  diteruskan  dengan  kesepakatan memberikan  harta  warisan  yang  merupakan  bagiannya  kepada  ahli  waris  lain  atau penerima waris lainnya.

## D. PENUTUP
Berdasarkan  data  yang  telah  dihimpun,  ditabulasikan,  dan  diinterpretasikan,  dapat disimpulkan  analisis  pelaksanaan  hukum  waris  pada  masyarakat  muslim  Kota  Parepare, sebagai berikut:
1. Di dalam suatu keluarga dalam masyarakat muslim pada kecamatan Ujung, Bacukiki, dan  Bacukiki  Barat,  pembagian  harta  warisan  yang  terdapat  di  suatu  keluarga dilaksanakan berdasarkan adat dimana yang menjadi ahli waris ialah anak perempuan.
Tetapi bukan berarti pewaris laki-laki tidak mendapatkan hak anak laki-laki berhak atas harta warisan itu apabila harta yang diwariskan tersebut telah dijual. Dalam arti apabila harta  warisan  tersebut  masih  berbentuk  barang  maka  anak  laki-laki  tidak  berhak  atas warisan tersebut, dan anak perempuanlah yang berhak menguasai rumah atau tanah yang ditinggalkan  tersebut.  Di  dalam  masyarakat  muslim  kecamatan  Ujung,  Bacukiki,  dan Bacukiki  Barat,  apabila  terjadi  perselisihan  atau  pebedaan  pendapat  maka  akan dilakukan  musyawarah/mufakat  antara  pihak-pihak  yang  berselisih  dengan  ditengahi oleh  pemuka  adat  agar  para  pihak  tidak merasa  tegang  atau  kaku  saat  melakukan musyawarah/mufakat  tersebut.  Dalam  musyawarah/mufakat  tersebut  akan  diambil keputusan  yang  berdasarkan  dengan  azas  kepatutan,  yaitu  keputusan  yang bagaimanakah  yang  dianggap  patut  atau  pantas  di  ambil  dalam  sebagai  jalan  tengah dalam perselisihan ini. Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat  muslim Kota Parepare lebih memilih hukum waris adat dalam melaksanakan pembagian waris selain
A. Haris
dari  pada  faktor  kekerabatan  yang  bersifat  matrilineal,  yaitu: Pertama ,  faktor Kesepakatan  dari  Ahli  Waris.  Musyawarah  dengan  tercapainya  kesepakatan  antara keluarga  dan  para  ahli  waris  dalam  pembagian  waris  pada  masyarakat  muslim  di kecamatan Ujung, Bacukiki, dan Bacukiki Barat. Kedua , faktor ikatan kekeluargaan dan ekonomi. Hal ini berarti bahwa warisan itu jangan sampai menimbulkan perselisihan dan sakit hati diantara para ahli waris. Pembagian warisan bisa berpengaruh dengan tingkat ekonomi, karena jika ada salah satu ahli waris yang membutuhkan biaya hidup dalam arti  kurang  mampu  maka  dalam  pelaksannan  pembagianya  para  ahli  waris  tidak sungkan-sungkan  untuk  membantu  keuangan  ahli  waris  tersebut  dengan  memberikan bagian  warisan  yang  sudah  dibagikan kepada  ahli  waris  yang  kurang  mampu  tersebut itulah yang dimaksud dengan faktor ikatan kekeluargaan disini. Pembagian warisan bisa berpengaruh  dengan  tingkat  ekonomi,  karena  jika  ada  salah  satu  ahli  waris  yang membutuhkan  biaya  hidup  dalam  arti  kurang  mampu  maka  dalam  pelaksannan pembagianya  para  ahli  waris  tidak  sungkan-sungkan  untuk  membantu  keuangan  ahli waris  tersebut  dengan memberikan bagian warisan yang sudah dibagikan  kepada  ahli waris yang kurang mampu tersebut.
2. Dampak pelaksanaan hukum waris pada masyarakat muslim Kota Parepare yang paling jelas  terlihat  ialah  pada  sistem  kekerabatan  yang  digunakan  adalah  patrilineal  dan bilateral sedangkan dalam hukum waris adat sistem kekerabatan yang digunakan dalah sistem kekerabatan patrilineal. Selain itu dari segi bagian ahli waris juga berbeda, dalam sistem  pembagian  waris  menurut  islam,  bagian  ahli  waris  itu  ditetapkan  berdasarkan dengan penggolongan atau sesuai dengan golongan ahli waris itu sendiri, dan mengenai bagian  atau  porsinya  memang  sudah  ada  nilai  dan  ketetapannya  dalam  bentuk perbandingan, sedangkan dalam  system waris adat bagian ahli waris sudah di tentukan sejak awal, dan bukan berdasarkan golongan ahli waris atau berdasarkan perbandingan melainkan memang seluruh harta dikuasai oleh anak perempuan tertua, hal ini berlaku apa bila pewaris masih hidup.  Berbeda halnya apabila ahli waris sudah meninggal, maka
harta warisan tersebut akan dibagi untuk anak-anak yang lain tetapi masih tetap  untuk anak perempuan saja. Hak anak laki-laki ada apabila harta warisan tersebut dijual, dan hasil  penjualannya  akan  dibagi  kepada  anak  laki-laki,  sesuai  dengan  keinginan  anak perempuan berapa yang akan diberikan.

## Daftar Pustaka
Pengertian  harta  menurut  ketentuan Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (KBBI),  lihat https://kbbi.web.id/harta, Tanggal 10 Juli 2023.
Betrand  Ter  Haar, Asas-Asas  dan  Susunan  Hukum  Adat ,  terj.  K  Ng  Soebakti  Poesponoto, Surabaya: Fadjar, 1953.
Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2012. Eman Supratman, Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Bandung: PT Rafika Aditama, 2011.
Fatchur Rahman, Ilmu Waris , Cet. II, Bandung: Penerbit al-Maarif, 1982. Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam, Yogyakarta: UII Press, 2001. Kamaruddin, Beragam Norma Hukum Dalam Penerapan Waris, Jurnal Al-Risalah , Volume 13 Nomor 1 Mei 2013.
Depertemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan .
Aminuddin,  Usman  Jafar,  dan  Supardin, Hibah  Sebagai  Alternatif  Pembagian  Harta  Pada Masyarakat Suku Pattae (Telaah Atas Hukum Islam) , Jurnal Diskursus Islam, Vol. 6 No. 2 2018.
H. Supardin, Fikih Mawaris & Hukum Kewarisan Studi Analisis Perbandingan, Cet. I, Gowa: CV Berkah Utami, 2020.
Husnain Muhammad  Makhluf, Al-MawarisFisy-Syari‟at  atAl-Islamiyah , Qahirah: matabi‟Al-Ahram At-Tijariyah,1971.
A.Assaad Yunus, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: PT. Al-Qushwa, 1987. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Cet. XIII; Bandung, Alfabeta, 2011.
Tengku  Muhammad  Hasbiash-Shiddieqy, Fiqh  Mewaris ,  (Semarang:  PT.  Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 9.
J  Gede  A.B.Wiranata, Hukum  Adat  Indonesia, B a n d u n g :   P.T.  Citra  Aditya  Bakti, 2005.
Soepomo, Bab-Bab  Tentang  Hukum  Adat ,  Jakarta:  pradnya Paramita, 1993.
Soerojo  Wignjodipoero, Pengantar  Dan  Asas-Asas  Hukum  Adat. Cet  ke-8,  Jakarta:  Haji Masagung, 1989.
Betrand  Ter  Haar, Asas-Asas  dan  Susunan  Hukum  Adat, Terj.  K.  Ng.Soebakti Poesponoto, Surabaya: Fadjar, 1953.