e-ISSN 2621-6159
Sanksi Pidana Bagi Pegawai Negeri Sipil (Pns) Yang Tidak Netral  dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Baubau  Berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara I La Ode Dedi Abdullah

## SANKSI PIDANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) YANG TIDAK NETRAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) KOTA BAUBAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA

## Oleh
La  Ode Dedi Abdullah Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton

## ABSTRACT
This research aims to know the criminal sanctions for civil servants (CIVIL SERVANTS) who are not neutral in the election of the head of the area (of the elections) town of Baubau on the basis of legislation ASN. The method used is the normative research methods, the data obtained will be analyzed are descriptive. Results found is the Neutrality of CIVIL SERVANTS, is the solution to solve the problems of the participation  of CIVIL SERVANTS in political parties. With the inception of law No. 2014 about 15 years of Civilian rule, State Apparatus is expected to  neutralize  Government  and  then  the  Government  should  be  able  to  realize  the  regulation,  thus the  goal  of neutrality  would  be  achieved  .  Law  enforcement  against  the  neutrality  of  CIVIL  SERVANTS,  in  its  realization have difficulties, because the arrangements regarding law enforcement civil service neutrality which is regulated in Act No. 43 Of 1999 Staffing issues, namely article 3 and The common explanation I number 6, giving sanctions for CIVIL SERVANTS who violate this regulation be removed from civil servants, these regulations only set up for CIVIL SERVANTS and members of the Executive Board of the Centre, so that the regulation has not been able to resolve any violations about neutrality.
Keywords: Criminal Sanctions, Civil Servant, Elections

## A. Latar Belakang
Negara Indonesia adalah Negara hukum, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945.Salah  satu  ciri  negara hukum yaitu adanya sistem demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Penyelanggaraan sistem demokrasi Negara harus bertumpu pada partisipasi dan kepentingan rakyat. Salah satu ciri negara hukum yang demokratis adalah penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih pemimpin  secara  langsung.Pemilihan  umum  ada  2,yaitu  pemilihan  umum  Presiden  dan Wakil  Presiden  serta  pemilihan  umum  LegislatifKepala  Daerah.Tulisan  ini  yang akanmembahas lebih rinci ialah tentang pemilihanKepala Daerah.
Pada  pasal  18  ayat  (4)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia PemilihanKepala  Daerahdan  Wakil  Kepala  Daerah,  atauseringkalidisebut  Pilkada,  adalah pemilihan  untuk  memilih  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah  secara  langsung  di
e-ISSN 2621-6159
Sanksi Pidana Bagi Pegawai Negeri Sipil (Pns) Yang Tidak Netral  dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Baubau  Berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara I La Ode Dedi Abdullah
Indonesia  oleh  penduduk  daerah  setempat  yang  memenuhi  syarat.  Sebelumnya,  Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah  Langsung  atau  sering  disebut  Pilkada  Langsung merupakan mekanisme demokratis dalam rangka rekrutmen pemimpin di daerah, dimana rakyat  secara  menyeluruh  memiliki  hak  dan  kebebasan  untuk  memilih  calon-calon  yang didukungnya.  Indonesia  sendiri  baru  memberlakukan  Pilkada  secara  langsung  ketika dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 mengenai Tata Cara Pemilihan,  Pengesahan, Pengangkatan,  dan  Pemberhentian  Kepala  Daerah,  merupakan  tonggak  baru  penegakan kedaulatan rakyat daerah di Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ditetapkan pada Oktober 2004 memberikan perubahan yang sangat sigifikan dalam tata pemerintahan dan bahkan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Ini berarti semangat untuk memberikan  kesempatan  seluas-luasnya  bagi  masyarakat  daerah  untuk  berbenah  sesuai dengan keinginannya. Pada akhirnya setiap Kepala Daerah akan terasa lebih dekat dengan rakyat.  Artinya  semua  kebijakan  yang  akan  diambil  Kepala  Daerah  benar-benar berdasarkan kebutuhan rakyat yang sesungguhnya.
Perhelatan  ini  tentu  membutuhkan  beragam  dukungan  dan  bantuan  dari  semua pihak.  Seluruh  lapisan  anak  bangsa  hendaknya  memberikan  sumbangsihnya  bagi berhasilnya  pilkada  serentak  ini.  Namun,  dukungan  dan  bantuan  tersebut  hendaknya dalam  porsinya  masing-masing  dan  tidak  keluar  dari  norma  dan  aturan-aturan  yang berlaku. Dukungan ini juga berasal dari para Aparatur Sipi Negara (ASN), namun dukungan ini tidak boleh keluar dari prinsip netralitas yang harus dipegang oleh stiap individu ASN. Prinsip  netralitas  ini  perlu  dijaga  agar  profesionalitas  dan  pelayanan  public  yang merupakan  tugas  utama  mereka,  tetap  dapat  dilaksanakan  dengan  maksimal.  Netralitas birokrat  ini  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  53  Tahun  2010  tentang disiplin  PNS,  bahwa  kepala  daerah  bertanggung  jawab  menegakkan  sanksi  kepada  PNS yang  terlibat  pelanggaran  dalam  pilkada,  baik  dalam  hal  netralitas  maupun  pemanfaatan fasilitas  Negara.  Karena  kepala  daerah  adalah  PPK  (pejabat  Pembina  kepegawaian). Institusi birokrasi dan individu birokrat harus dijaga ketidakberpihakannya kepada salah
e-ISSN 2621-6159
Sanksi Pidana Bagi Pegawai Negeri Sipil (Pns) Yang Tidak Netral  dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Baubau  Berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara I La Ode Dedi Abdullah
satu  peserta  pilkada,  semua  kandidat  harus  diperlakukan  sama,  tanpa  perbedaan  baik dalam hal keterlibatan langsung, maupun tidak langsung.
Ketidak berpihakan ini juga berlaku untuk pemberian fasilitas Negara untuk mereka gunakan, terutama jika kandidatnya adalah  petahana. UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN juga mengatur hal ini, bahwa dalam upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh 8 partai politik  dan  untuk  menjamin  keutuhan,  kekompakan,  dan  persatuan  ASN,  serta  dapat memusatkan  segala  perhatian,  pikiran,  dan  tenaga  pada  tugas  yang  dibebankan,  ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
Netralitas  merupakan  salah  satu  azas  penyelenggaraan  kebijakan  dan  Manajemen ASN  dalam  UU  No  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara.  Yang  dimaksud  dengan “asas  netralitas”  adalah  bahwa  setiap  Pegawai  ASN  tidak  berpihak  dari  segala  bentuk pengaruh  manapun  dan  tidak  memihak  kepada  kepentingan  siapapun.  Tulisan  ini bertujuan  untuk  mengkaji  tentang  “Sanksi  Pidana  Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  yang tidak Netral Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Baubau Berdasarkan Undang- Undang ASN”.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  masalah  diatas  maka  yang  menjadi  fokus identifikasi  permasalahan  dalam  penulisan  karya  tulis  ini  adalah  mengarah  pada  kajian hukum  tentang  netralitas  PNS  dilahat  dari  landasan  yuridisnya  tentang  undang-undang ASN.  Adapun  rumusan  masalah  yang  akan  hendak  di  teliti  adalaha  bagaimana  sanksi pidana bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Baubau Berdasarkan Undang-Undang ASN?

## B. Metode Penelitian
Metodologi  merupakan  cara  kerja  bagaimana  menemukan  atau  memperoleh sesuatu atau menjalankan sesuatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian  normatif,  data  yang  diperoleh  akan  dianalisa  secara  deskriptif.  Penelitian  ini mengarah pada kajian tentang netralitas PNS dilahat dari landasan yuridisnya berdasrkan undang-undang ASN. Sumber bahan karya tulis ini terdiri dari undang-undang, buku dan literatur  lainnya  yang  relevan.  Analisis  data  merupakan  suatu  metode  atau  cara  untuk
e-ISSN 2621-6159
Sanksi Pidana Bagi Pegawai Negeri Sipil (Pns) Yang Tidak Netral  dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Baubau  Berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara I La Ode Dedi Abdullah
menemukan  jawaban  atas  permasalahan  yang  dibahas.  Proses  menemukan  jawaban  atas permasalahan  yang  dibahas  menurut  Peter  Mahmud  Marzuki  dilakukan  dengan  tahap sebagai berikut:
1.   Mengidentifikasi  fakta  hukum  dan  mengelimir  hal-hal  yag  tidak  relevan  untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2.   Pengumpulan  bahan-bahan  hukum  dan  bahan-bahan  non  hukum  yang  dipandang mempunyai relevansi;
3.   Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4.   Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5.   Memberikan  persepsi  berdasarkan  argumentasi  yang  telah  dibangun  didalam kesimpulan
Hasil  analisa  bahan  hukum  sekunder  tersebut  diatas  kemudian  dibahas  dengan metode  deduktif  untuk  mendapatkan  pemahaman  atas  permasalahan  sehingga  dapat ditarik  suatu  kesimpulan  yang  dapat  dipertanggungjawabkan.  Metode  deduktif  yang dimaksud  adalahsuatu  metode  yang  diunakan  untuk  mengambil  kesimpulan  dari pembahasan  yang  bersifat  umum  menjadi  kesimpulan  yang  bersifat  khusus  sehingga jawaban atas permasalahan dalam Karya tulis dapat tercapai.

## C. Hasil Penelitian

## 1. Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Selama  ini,  PNS  menjadi  perdebatan  dalam  kehidupan  demokrasi  di  Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1999 dan terakhir dengan Peraturan pemerintah No.37 tahun 2004 tentang Larangan  PNS menjadi Anggota  Partai  Politik  ini  di-maksudkan  untuk  menjawab  permasalahan  yang  selama  ini terjadi. Peraturan tersebut dimaksudkan PNS netral dalam partai politik.
Peraturan ini pula diharapkan dapat memberi angin segar dalam kehidupan partai politik di  Indonesia  karena selama ini  PNS digunakan guna mendukung salah satu  partai politik saja. Adanya peraturan ini diharapkan kehidupan berpolitik di Indonesia akan lebih demokratis tanpa diwarnai rasa saling curiga.
e-ISSN 2621-6159
Sanksi Pidana Bagi Pegawai Negeri Sipil (Pns) Yang Tidak Netral  dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Baubau  Berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara I La Ode Dedi Abdullah
Keadaan Pegawai Negeri pada masa Orde Baru yaitu 11 Maret 1966 sampai dengan 21  Mei  1998,  yang  dijadikan  alasan  era  reformasi  untuk  segera  membenahi  peraturan tentang  keikut  sertaan  PNS  dalam  partai  politik.  Hal  ini  dimulai  dari  Pengunduran  diri Soeharto sebagai Presiden tanggal 21 Mei 1998 merupakan tonggak baru dalam kehidupan pemerintahan  di  Indonesia.  Bersamaan  dengan  itu,  hembusan  angin  reformasi  yang berkaitan  dengan  partai  politik  dijadikan  agenda  utama.  Pada  masa  reformasi,  hal  yang berkaitan  dengan  PNS  dalam  partai  politikpun  menjadi  hangat  dibicarakan  akhirnya timbullh kebijakan tentang netralitas PNS.
Akibat  permainan  politik  yang  dilakukan  pada  Orde  Baru  tentang  pegawai  negeri dalam  partai  politik  mengakibatkan  ketidakseimbangan  dalam  perolehan  suara  setiap pemilu.  Bahkan  ini  merupakan  sumber  konflik  dalam  partai  politik.  Kabinet  Reformasi Pemerintah  Habibie  berupaya  akan  melakukan  reformasi  di  segala  bidang,  dalam  rangka reformasi politik menuju kehidupan politik yang lebih demokratis.
Upaya tersebut guna menciptakan pemerintahan yang baik, berwibawa dan bersih, termasuk  di  dalamnya  tentang  kedudukan  Pegawai  Negeri  Sipil  dalam  kehidupan  partai politik  sudah  saat-nya  ditinjau  kembali.  Keinginan  reformasi  Pegawai  Negeri  Sipil  dalam partai  politik  ini  disebabkan  Adanya  pegawai  negeri  yang  dijadikan  alat  politik  golkar tersebut, meng-akibatkan fungsi PNS/birokrasi itu akan terganggu. Sebab setiap birokrasi dalam pembentukan dan perwujudan kebijaksanaan publik adalah sebagai “ implementing agency ” yaitu menghantarkan kebijaksanana publik itu ke masyarakat.
Atas dasar dan kenyataan masa Orde  Baru ini, seyogyanya PNS itu Netral. Penulis setuju bahwa PNS untuk saat ini harus netral. Netralitas PNS dalam partai politik memang untuk saat ini sangat diperlukan. Hal ini seperti dinyatakan oleh Mahfud bahwa: Salah satu persoalan  besar  bangsa  ini  dalam  kehidupan  bernegara  adalah  persoalan  netralitas pegawai negeri karena secara teoritis sulit ditemukan landasan teoritis yang dapat mem- berikan  alasan  pembenar  bagi  dimungkinkannya  pegawai  negeri  untuk  terlibat  dalam kegiatankegiatan politik praktis. Akibat penyelewengan yang dilakukan itu, tuntutan agar Pegawai  Negeri  Sipil  netral  dalam  partai  politik  dalam  keanggotaan  dan  kepengurusan dalam  partai  politik  adalah  wajar.  Karena  selama  Orde  Baru  KORPRI  dijadikan  mesin
e-ISSN 2621-6159
Sanksi Pidana Bagi Pegawai Negeri Sipil (Pns) Yang Tidak Netral  dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Baubau  Berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara I La Ode Dedi Abdullah
politik  Golkar.  Sedangkan  keanggotaan  KORPRI  sebagian  besar  adalah  Pegawai  Negeri Sipil.
Jadi netralitas pegawai negeri diperlukan sepanjang sifatnya hanya sementara dan selama masa transisi, bukan bersifat langgeng untuk jangka  waktu yang panjang. Karena apabila  berlangsung  lama  mengkibatkan  hilangnya  kebebasan  berserikat  bagi  pegawai negeri  sipil.  Dengan  demikian  netralitas  pegawa  negeri  diperlukan  hanya  untuk menyelesaikan konflik yang terjadi selama Orde Baru.
Netralitas  PNS  yang  sudah  berjalan  selama  10  tahun,  perlu  direnungkan  kembali, konsekensi  terhadap  kualitas,  moralitas,  pengalaman  anggota  dewan.  Anggota  dewan adalah wakil rakyat yang akan menjadikan negara ini kearah mana, sehingga diharapkan anggota dewan syarat dengan nama besar tersebut.
Netralitas  diharapkan  untuk  perbaikan  untuk  masa  mendatang.  Dalam  mengkaji netralitas, dibatasi dalam pengertian sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pe-merintah No.  5  Tahun  1998  yang  kemudian  dirubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  No.  12  Tahun 1998,  yang  sekarang  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  37  Tahun  2004  tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota Partai Politik. Netralitas diatur pasal 3  adalah  Dalam  kedudukan  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  2,  pegawai  negeri  sipil harus  bersikap  netral  dan  menghindari  fasilitas  negara.  Selanjutnya  Netralitas  ini  juga dimaksudkan  Pasal  4  adalah  Pegawai  negeri  sipil  dalam  menyelenggarakan  tugas pemerintah  dan  pembangunan  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  2  tidak  diskriminatif khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Menurut  Marbun  makna  netralitas  adalah  Bebasnya  Pegawai  Negeri  Sipil  dari pengaruh kepentingan partai politik tertentu atau tidak memihak untuk kepentingan partai tertentu atau tidak berperan dalam proses politik. Namun Pegawai Negeri Sipil masih tetap mempunyai hak politik untuk memilih, dan berhak untuk dipilih dalma pemilihan umum.
Namun  tidak  diperkenankan  aktif  menjadi  anggota  dan  pengurus  partai  Maksud netralitas yang lain adalah jika seorang Pegawai Negeri Sipil aktif menjadi pengurus partai politik  atau  anggota  legislatif,  maka  ia  harus  mengundurkan  diri.  Dengan  demikian
e-ISSN 2621-6159
Sanksi Pidana Bagi Pegawai Negeri Sipil (Pns) Yang Tidak Netral  dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Baubau  Berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara I La Ode Dedi Abdullah
birokrasi pemerintahan akan stabil dan dapat berperan mendukung serta merealisasikan kebijakan atau kehendak politik manapun yang sedang berkuasa dalam pemerintahan.
Makna  netralitas  tersebut  di  atas  adalah  bebasnya  Pegawai  Negeri  Sipil  dari pengaruh kepentingan partai politik tertentu atau tidak memihak untuk kepentingan partai tertentu atau tidak berperan dalam proses politik karena dikhawatirkan pegawai tersebut menyalahgunakan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan partai seperti yang telah terjadi pada masa Orde Baru. Jadi tidak ada larangan keterwakilan pegawai negeri dalam Lembaga perwakilan rakyat.
Netralitas,  seyogyanya  tidak  dikaitkan  dengan  keterwakilan  Pegawai  negeri  di dalam  anggota  Dewan.  Sejarah  membuktikan  bahwa,  pegawai  negeri  merupakan  orang karier  yang  berpengalaman,  bekerja  tanpa  imbalan  yang  menggiurkan  sesuai  dengan perannya,  yang  masih  memikirkan  kehormatan  dirinya,  untuk  keluarga,  masyarakat  dan tugas-tugasnya,  sehingga  apabila  pegawai  negeri  selesai  menjalankan  tugasnya  sebagai dewan.  Mereka  masih  berharap  kembali  menjadi  seorang  yang  disegani  dan  dihormati, bahkan waktu berjalan juga menunjukkan jarang pegawai negeri terlibat skandal, korupsi ini  menunjukan  budaya  malu  masih  sangat  dijunjung  tinggi  Dengan  demikian  netralitas Pegawai  negeri,  adalah  tidak  melarang  pegawai  negeri  duduk  di  anggota  Dewan,  yang bukan dari partai politik melalui perwakilan.
Data  tersebut  di  atas  juga  didukung  oleh  data  yang  lain  bahwa  seseorang  yang mendapat  kesempatan  belajar,  seorang  yang  mempunyai  karier  untuk  mengembangkan pengetahuannya,  dan  masih  selalu  memper-hatikan  terhadap  etika,  rasa  malu  jika melakukan  pelanggaran  adalah  Pegawai  Negeri  baik  PNS,  POLRI,  maupun  TNI,  sehingga netralitas  Pegawai  negeri  memang  diperlukan.  Jadi  netralitas  PNS  tidak  termasuk  dalam larangan  keterwakilan  PNS  dalam  anggota  Dewan.  Apalagi  menyimak  kondisi  anggota dewan yang akhir-akhir ini menjadi sorotan publik terhadap etika anggota dewan.
2. Sanksi Pidana Bagi PNS yang Terlibat Politik Praktis
Pelaksanaan  penyelenggaraan  pemilihan  kepala  daerah  (Pilkada)  serentak  tahun 2018, pemilihan legislatif (Pileg) tahun 2019, dan pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres)  tahun  2019,  semakin  dekat.  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan
e-ISSN 2621-6159
Sanksi Pidana Bagi Pegawai Negeri Sipil (Pns) Yang Tidak Netral  dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Baubau  Berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara I La Ode Dedi Abdullah
Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur, pada 27 Desember 2017 telah mengirimkan surat  kepada  para  pejabat  Negara  (mulai  menteri  Kabinet  Kerja  sampai  Gubernur, Bupati/Wali Kota) mengenai pelaksanaan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Berdasarkan  Pasal  2  huruf  f  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  ASN, bahwa  setiap  pegawai  ASN  tidak  berpihak  dari  segala  pengaruh  manapun  dan  tidak memihak  kepada  kepentingan  siapapun,”  tulis  Asman  Abnur  dalam  suratnya,  seperti dilansir hukumonline dari situs Setkab , Senin (2/1). Menteri PANRB mengingatkan, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 41/PUU-XIII/2014 tanggal 6 Juli 2015, PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati,  Wali  kota/Wakil  Wali  kota  wajib  menyatakan  pengunduran  diri  secara  tertulis sebagai PNS sejak ditetapkan sebagai calon peserta Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali kota/Wakil Wali kota.
Mengutip  Undang-Undang  (UU)  Nomor:  10  Tahun  2016,  Menteri  PANRB  Asman Abnur  juga  menegaskan,  pasangan  calon  dilarang  melibatkan  ASN  anggota  Polri  dan anggota TNI, dan Kepala Desa atau perangkat Desa lainnya.
“Gubernur  atau  Wakil  Gubernur,  Bupati  atau  Wakil  Bupati,  Wali  kota  atau  Wakil Wali  kota  dilarang  melakukan  pergantian  pejabat  6  (enam)  bulan  sebelum  tanggal penetapan  pasangan  calon  sampai  dengan  akhir  masa  jabatan  kecuali  mendapat persetujuan tertulis dari Menteri,” bunyi surat Menteri PANRB mengutip Pasal 71 Ayat (2) UU Nomor: 10 Tahun 2016.
Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Wali kota atau Wakil Wali kota,  lanjut  Menteri  PANRB,  dilarang  menggunakan  kewenangan  program  dan  kegiatan yang  menguntungkan  atau  merugikan  salah  satu  pasangan  calon,  baik  di  daerah  sendiri maupun di daerah lain 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan  penetapan  pasangan  calon  terpilih.  “Ketentuan  sebagai  dimaksud  berlaku  juga untuk Pejabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota,” tegas Menteri PANRB dalam surat tersebut.

## 3. Etika dan Netralitas PNS
e-ISSN 2621-6159
Sanksi Pidana Bagi Pegawai Negeri Sipil (Pns) Yang Tidak Netral  dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Baubau  Berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara I La Ode Dedi Abdullah
Etika dan Netralitas PNS dalamsurat tersebut, Menteri PANRB Asman Abnur juga mengutip  ketentuan  dalam  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor:  42  Tahun  2004  tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS). “PNS dilarang melakukan perbuatan  yang  mengarah  pada  keberpihakan  salah  satu  calon  atau  perbuatan  yang mengindikasikan  terlibat  dalam  politik  praktis/berafiliasi  dengan  partai  politik,”  Berikut contoh larangan dimaksud:
1. PNS  dilarang  melakukan  pendekatan  terhadap  partai  politik  terkait  rencana pengusulan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
2. PNS  dilarang  memasang  spanduk/baliho  yang  mempromosikan  dirinya  atau  orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
3. PNS  dilarang  mendeklarasikan  dirinya  sebagai  bakal  calon  Kepala  Daerah/Wakil Kepala Daerah;
4. PNS  dilarang  menghadiri  deklarasi  bakal  calon  Kepala  Daerah/Wakil  Kepala  Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik;
5. PNS  dilarang  mengunggah,  menanggapi  atau  menyebarluaskan  gambar/foto  bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media online maupun media sosial;
6. PNS  dilarang  melakukan  foto  bersama  dengan  bakal  calon  Kepala  Daerah/Wakil Kepala  Daerah  dengan  mengikuti  simbol  tangan/gerakan  yang  digunakan  sebagai bentuk keberpihakan;
7. PNS dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik.
Untuk  menjamin  efektivitas  pelaksanaan  Surat  Menteri  PANRB  ini,  para  pimpinan Kementerian/Lembaga  dan  Pemerintah  Daerah  agar  melakukan  pengawasan  terhadap Aparatur  Sipil  Negara  yang  berada  di  lingkungan  instansi  masing-masing,”  bunyi  akhir surat Menteri PANRB Asman Abnur, yang tembusannya disampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden.
Dalam  suratnya  itu,  Menteri  PANRB  Asman  Abnur  juga  menyampaikan  beragam sanksi yang mengancam Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS)
e-ISSN 2621-6159
Sanksi Pidana Bagi Pegawai Negeri Sipil (Pns) Yang Tidak Netral  dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Baubau  Berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara I La Ode Dedi Abdullah
jika  tidak  menjaga  netralitas  dalam  penyelenggaraan  Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada), Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg), dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Berdasarkan  Pasal  15  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor:  42  Tahun  2004, terhadap pelanggaran berbagai jenis larangan kepada PNS dikenakan sanksi moral,” tulis Menteri Asman.
Selanjutnya  atas  rekomendasi  Majelis  Kode  Etik  (MKE),  PNS  yang  melakukan pelanggaran  kode  etik  selain  dikenakan  sanksi  moral,  dapat  dikenakan  tindakan administratif  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  “Tindakan  administratif dapat  berupa  sanksi  hukuman  disiplin  ringan  maupun  hukuman  disiplin  berat  sesuai dengan pertimbangan Tim Pemeriksa.
Dalam  hal  PNS  yang  diduga  melakukan  pelanggaran  kode  etik  adalah  PNS  selain Sekretaris Daerah, menurut Menteri PANRB Asman Abnur, pembentukan Majelis Kode Etik dan  Tim  Pemeriksa  dilakukan  oleh  Pejabat  Pembina  Kepegawaian  Instansi  PNS  yang bersangkutan.
Adapun  dalam  hal  PNS  yang  diduga  melakukan  pelanggaran  kode  etik  adalah Sekretaris  Daerah  Kabupaten/Kota,  pembentukan  Majelis  Kode  Etik  dan  Tim  Pemeriksa dilakukan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah. Sedangkan dalam hal PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik adalah Sekretaris Daerah Provinsi, pembentukan Majelis Kode Etik dan Tim Pemeriksa dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
Menteri  PANRB  juga  mengingatkan  adanya  ancaman  Hukuman  Disiplin  Tingkat Sedang berupa:
i) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
ii)   Penundaan  kenaikan  pangkat  selama  1  (satu)  tahun;  dan  iii)  penurunan  pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun:
a.   Bagi  PNS  yang  memberikan  dukungan  kepada  calon  Kepala  Daerah/Wakil Kepala  Daerah  dengan  cara  memberikan  dukungan  dan  memberikan  surat dukungan disertai fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk;
e-ISSN 2621-6159
Sanksi Pidana Bagi Pegawai Negeri Sipil (Pns) Yang Tidak Netral  dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Baubau  Berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara I La Ode Dedi Abdullah
b.   Bagi  PNS  yang  memberikan  dukungan  kepada  calon  Kepala  Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon  Kepala  Daerah/Wakil  Kepala  Daerah  serta  mengadakan  kegiatan  yang mengarah  kepada  keberpihakan  kepada  pasangan  calon  yang  menjadi  peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.
Adapun Hukuman Disiplin Tingkat Berat berupa:
1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
2. Pemindahan dalam rangka penurunan pangkat setingkat lebih rendah;
3. Pembebasan dari jabatan; dan
4. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS:
a.  Bagi  PNS  yang  memberikan  dukungan  kepada  calon  Kepala  Daerah  atau  calon Wakil  Kepala  Daerah,  dengan  cara  menggunakan  fasilitas  yang  terkait  dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
b.  Membuat  keputusan  dan/atau  tindakan  yang  menguntungkan  atau  merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.
Penjatuhan  hukuman  disiplin  oleh  pejabat  yang  berwenang  menghukum dilaksanakan  sesuai  dengan  tata  cara  yang  telah  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor: 53 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 21 Tahun 2010 tengang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, tulis Menteri PANRB.
Menteri  PANRB  meminta  kepada  para  Pejabat  Pembina  Kepegawaian  atau Penjabat/Pelaksana  Tugas  Kepala  Daerah  dan  Penjabat  Yang  Berwenang  pada  instansi pemerintah untuk melaksanakan dan mensosialisasikan Surat Menteri PANRB ini dengan sebaik-baiknya.

## D. Kesimpulan
Netralitas  PNS,  merupakan  solusi  untuk  menyelesaikan  permasalahan  tentang keikutsertaan  PNS  dalam  partai  politik.  Dengan  lahirnya  Undang-Undang  No  15  Tahun 2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara,  peraturan  ini  diharapkan  dapat  menetralkan pemerintah  dan  kemudian  pemerintah  harus  mampu  merealisasikan  peraturan  tersebut,
e-ISSN 2621-6159
Sanksi Pidana Bagi Pegawai Negeri Sipil (Pns) Yang Tidak Netral  dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Baubau  Berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara I La Ode Dedi Abdullah
dengan  demikian  tujuan  netralitas  akan  dapat  tercapai.  Penegakan  hukum  terhadap netralitas  PNS,  dalam  realisasinya  mengalami  kesulitan,  karena  Pengaturan  mengenai penegakan  hukum  netralitas  pegawai  negeri  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  No.43 Tahun  1999  Tentang  Pokok-Pokok  Kepegawaian,  yaitu  Pasal  3  dan  Penjelasan  Umum  I angka 6, memberi sanksi bagi PNS yang melanggar peraturan ini diberhentikan dari PNS, Peraturan  ini  hanya  mengatur  bagi  PNS  yang  menjadi  anggota  dan  pengurus  parpol, sehingga  peraturan  tersebut  belum  dapat  menyelesaikan  setiap  pelanggaran  tentang netralitas.

## DAFTAR PUSTAKA
Gafar, Afan, 1999. Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta : Pustaka.Pelajar ; Hadjon,  Philipus  M., Perlindungan  Hukum  dalam  Negara  Pancasila ,  Makalah  simposium tentang  Politik  Hak  Asasi  Manusia  dan  Pembangunan  Hukum,  dalam  Rangka Dies Natalis XL/Lustrum Universitas Airlangga, Surabaya 3 November 1994;
Hartini,  Sri,  Setiajeng  K  dan  Tedi  S.  2008. Hukum  Kepegawaian  Indonesia ,  Jakarta:  Sinar Grafika;
Kadarsih, Setiajeng, dan Sri Hartini. 2005. Makalah Netralitas Pegawai Negeri Sipil, Jakarta: Mahkamah Konstitusi;
M.D., Mahfud. 1988. Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia . Yogyakarta: Gema Media
Marbun,  S.F.1998. Reformasi  Hukum  Tata  Negara”,  Netralitas  Pegawai  Negeri  dalam Kehidupan  Politikdi  Indonesia .  Yogyakarta:  Fakultas  Hukum  Universitas  Islam Indonesia;
Muchsan.1982. Hukum Kepegawaian . Jakarta:Bina Aksara;
Pandoyo, Toto. 1981. Ulasan Terhadap Beberapa Ketentuan UUD 1945 dan Perkembangan Kehidupan  Demokrasi ,Yogyakarta:  Liberty;  Soewoto, Kebebasan  Berserikat  dan Berkumpul ,  Makalah  Penataran  Hukum  Administrasi,  diselenggarakan  oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga bekerjasama dengan Utrecht Universiteit Belanda, 8-13 Februari 1999;
Wijaya, A.W. 1986. Administrasi kepegawaian Suatu Pengantar. Jakarta: CV. Rajawali.