Laman: https://e-journal.upr.ac.id/index.php/JHT
DOI: https://doi.org/10.36873/jht.v19i1.14220 e-ISSN: 2656–9736 p-ISSN: 1693–7643

## Kajian Konflik Tenurial Hutan Berbasis Perubahan Tutupan Lahan di KSA/KPA Bukit Rawi Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah
(Study  of  Tenure  Conflict  Based  on  Land  Cover  Changes  at  KSA/KPA  Bukit  Rawi,  Pulang  Pisau Regency, Central Kalimantan Province)
Maulida Indira 1 , Vera Amelia 2 dan Raden Mas Sukarna 3*
1 Pengendali Ekosistem Hutan Muda Balai Konservasi Sumberdaya Alam Kalimantan Tengah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 Jurusan Agro Teknologi Fakultas Pertanian Universitas Palangka Raya
3 Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Palangka Raya
* Corresponding Author, Email: sukarna@for.upr.ac.id

## Article History

## ABSTRACT
The aims of this  study are to analyze land cover change in 2012 to 2022 and vegetation density using Land Cover Map and Landsat 8 Imagery at KSA/KPA Bukit Rawi. Analyzing tenure problems based on opened areas in 2022. As well as examining the relationship between land cover change and tenure problems in KSA/KPA Bukit Rawi. This study uses several methods including the NDVI method to analyze land cover and vegetation density, and the overlay method to analyze  changes  in  land  cover  tenure  conflicts  that  occur  in  KSA/KPA  Bukit Rawi.  The  results  showed  that  the  dominant  land  cover  change  is  secondary swamp forest cover that turned into opened areas and shrubs, which indicates that  land  degradation  has  occurred.  Based  on  ground  check  of  opened  area location  found  some  indications  of  tenure  conflicts  at  16  points  consisting  of sand mines, oil palm plantations, cemeteries, ponds, rubber plantations and SPN shooting  training  fields.  Based  on  land  cover  analysis  known  that  tenure conflicts only contribute slightly to forest degradation approximately 2.05% of the total area of KSA/KPA Bukit Rawi. The leading causes of forest degradation in KSA/KPA Bukit Rawi is the forest fires that occurred in 2015.
Received  : March 13, 2024 Revised : March 20, 2024 Approved  : March 26, 2024

## Keywords:
tenure  conflict,  land  cover  map,  landsat  8, KSA/KPA Bukit Rawi
© 2024 Authors Published by the Department of Forestry, Faculty of Agriculture, Palangka Raya University. This article is openly accessible under the license:
https://creativecommons.org/licenses/by- nc/4.0/ Sejarah Artikel Diterima  : 13 Maret, 2024 Direvisi : 20 Maret, 2024 Disetujui  : 26 Maret, 2024

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan tutupan lahan tahun 2012 dan 2022 dan kerapatan vegetasi menggunakan peta penutupan lahan dan citra Landsat  8  di  KSA/KPA  Bukit  Rawi.  Analisis  permasalahan  tenurial  di KSA/KPA Bukit Rawi berdasarkan lahan terbuka yang ada pada peta tutupan lahan  tahun  2022,  serta  mengkaji  keterkaitan  antara  perubahan  tutupan  lahan dengan  permasalahan  tenurial  di  KSA/KPA  Bukit  Rawi.  Penelitian  ini menggunakan beberapa metode diantaranya metode NDVI untuk menganalisis tutupan lahan dan tingkat kerapatan vegetasi, dan metode tumpangsusun untuk menganalisa perubahan tutupan lahan konflik tenurial yang terjadi di KSA/KPA Bukit Rawi. Hasil penelitian menunjukan bahwa perubahan tutupan lahan yang dominan  adalah  perubahan  jenis  tutupan  hutan  rawa  sekunder  yang  berubah menjadi area terbuka dan semak belukar, yang menandakan bahwa telah terjadi degradasi  lahan.  Hasil  pemeriksaan  di  lapangan  pada  lokasi  lahan  terbuka ditemukan  indikasi  konflik  tenurial  pada  16  titik  terdiri  dari  tambang  pasir, kebun  sawit,  kuburan,  kolam,  kebun  karet  dan  lapangan  latih  tembak  SPN. Berdasarkan  analisis  tutupan  lahan,  konflik  tenurial  hanya  memiliki  sedikit kontribusi pada terjadinya degradasi hutan yaitu sebesar 2,05 % dari keseluruhan luas  KSA/KPA  Bukit  Rawi.  Penyebab  terbesar  degradasi  hutan  di  KSA/KPA Bukit Rawi adalah kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 2015.

## Kata Kunci:
Konflik  kepemilikan,  peta  tutupan  lahan, Landsat 8, KSA/KPA Bukit Rawi
© 2024 Penulis Diterbitkan oleh Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Palangka Raya. Artikel ini dapat diakses secara terbuka di bawah lisensi:
https://creativecommons.org/licenses/by- nc/4.0/

## 1. Pendahuluan
Indonesia  memiliki  kawasan  konservasi yang  terbagi  menjadi  560  unit  kawasan
konservasi meliputi area terestrial dan perairan seluas  27.048.933,11  ha.  Kawasan  konservasi dimaksud tersebar di seluruh wilayah Republik
Kajian Konflik Tenurial Hutan Berbasis Perubahan Tutupan Lahan di KSA/KPA Bukit Rawi Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah Maulida Indira, Vera Amelia, Raden Mas Sukarna
Indonesia,  yang  terdiri  atas  212  unit  cagar alam, 80 unit suaka margasatwa, 54 unit taman nasional, 133  unit  taman  wisata alam,  36 unit taman hutan raya, 11 unit taman buru, serta  34 unit  kawasan  suaka  alam/kawasan  pelestarian alam  (KSA/KPA) (KLHK,2021).  Di  Provinsi Kalimantan  Tengah  terdapat  15  (lima  belas) kawasan  konservasi  dengan  total  luas  + 1.496.692,46 Ha, yang terdiri atas 2 (dua) unit Cagar Alam (CA) yaitu CA Sapat Hawung dan CA  Pararawen  I  dan  II  ,  1  (satu)  unit  Suaka Margasatwa (SM) yaitu SM Lamandau, 3 (tiga) unit  Taman  Nasional  (TN)  yaitu  TN  Tanjung Puting, TN Sebangau dan TN Bukit Baka Bukit Raya, 1 (satu) unit Taman Wisata Alam (TWA) yaitu  TWA  Tanjung  Keluang,  2  unit  taman hutan  raya (Tahura)  yaitu  Tahura  Lapak  Jaru dan  Tahura  Marang,  1  (satu)  unit  CA/TWA yaitu CA/TWA Bukit Tangkiling.
Berdasarkan  Surat  Keputusan  Menteri Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  No. 529/Menhut-II/2012  tanggal  25  September 2012  tentang  Perubahan  Atas  Keputusan Menteri
Pertanian
Nomor
759/Kpts/Um/10/1982  tentang  Penunjukan Areal  Hutan  di  Wilayah  Provinsi  Dati  I Kalimantan  Tengah  seluas  ±  15.300.000  ha (lima belas juta tiga ratus ribu hektar) sebagai kawasan  hutan, di Provinsi Kalimantan Tengah  ditetapkan  5  (lima)  Kawasan  Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam (KSA/KPA). KSA/KPA  yang  dimaksud  adalah  KSA/KPA Tanjung Malatayur, KSA/KPA Sungai Sebangau, KSA/KPA
Sungai Barito, KSA/KPA  Sungai  Kapuas  dan  KSA/KPA Bukit  Rawi.  KSA/KPA  adalah  kawasan konservasi  yang  belum  ditetapkan  fungsinya secara  definitif.  Untuk  dapat  menentukan fungsi  kawasan  konservasi  pada  KSA/KPA maka perlu untuk dilakukan kegiatan evaluasi kesesuaian  fungsi.  Evaluasi  kesesuaian  fungsi kawasan  ditujukan  untuk  menetapkan  tindak lanjut penyelenggaraan KSA/KPA yang terdegradasi,  baik  dalam  bentuk  pemulihan maupun  penetapan/perubahan  fungsi.  Seluruh KSA/KPA yang terdapat di Kalimantan Tengah sampai dengan saat ini telah dilakukan evaluasi
kesesuaian fungsi yang dilaksanakan oleh Balai KSDA Kalimantan Tengah.
KSA/KPA  Bukit  Rawi  ditunjuk  oleh Menteri Kehutanan berdasarkan Surat
Keputusan  Nomor  SK.  529/Menhut-II/2012 tentang  Perubahan  Atas  Keputusan  Menteri Pertanian Nomor
759/Kpts/Um/10/1982 tentang  Penunjukan  Areal  Hutan di  Wilayah Provinsi  Dati  I  Kalimantan  Tengah  seluas  ± 15.300.000  ha  (lima  belas  juta  tiga  ratus  ribu hektar)  sebagai  kawasan  hutan,  dengan  luas 10.608,43  Hektar.  Penunjukan  KSA/KPA Bukit  Rawi  ini  menimbulkan  adanya  konflik tenurial dikarenakan adanya sebagian masyarakat  yang  berkebun  dan  mengklaim sebagian  wilayah  KSA/KPA  Bukit  Rawi sebagai  milik  mereka.  Evaluasi  Kesesuaian Fungsi (EKF)  telah  dilakukan  namun  sampai dengan  saat  ini  fungsi  kawasan  belum ditetapkan.  Hal  ini  menyebabkan  pengakuan lahan  dan  kegiatan  pengelolaan  di  dalam kawasan oleh masyarakat makin meluas. Batas kawasan yang sangat dekat dengan pemukiman masyarakat  memberikan  akses  yang  mudah bagi  masyarakat untuk memasuki kawasan.
Konflik tenurial hutan disebabkan karena terbatasnya  sumberdaya  hutan,  sementara kebutuhan  masyarakatnya  terus  meningkat. Bertambahnya jumlah penduduk sejalan dengan  berbagai  kepentingan  yang  berbeda atas  sumberdaya  hutan  yang  sama  akan menyebabkan perubahan kondisi kawasan dan perubahan  sosial,  budaya,  ekonomi  dan lingkungan sekitar kawasan. Menurut Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan  Pasal  50  ayat  (3)  huruf  a  telah menentukan  bahwa  setiap  orang  dilarang mengerjakan  dan  atau  menggunakan  dan  atau menduduki  kawasan  hutan  secara  tidak  sah. Penjelasan  pasal  di  atas  dikemukakan  bahwa yang  dimaksud  dengan  mengerjakan  kawasan hutan  adalah  mengolah  tanah  dalam  kawasan hutan  tanpa  mendapat  izin  dari  pejabat  yang berwenang,  antara  lain  untuk  perladangan, untuk pertanian, atau untuk usaha lainnya yang dimaksud  dengan  menggunakan  kawasan hutan  adalah  memanfaatkan  kawasan  hutan tanpa  mendapat  izin  dari  pejabat  yang
Kajian Konflik Tenurial Hutan Berbasis Perubahan Tutupan Lahan di KSA/KPA Bukit Rawi Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah Maulida Indira, Vera Amelia, Raden Mas Sukarna
berwenang, antara lain untuk wisata, perkemahan,  atau  penggunaan  kawasan  hutan yang tidak sesuai  dengan izin yang diberikan; dan  yang  dimaksud  dengan  menduduki kawasan  hutan  adalah  menguasai  kawasan hutan  tanpa  membangun  tempat  permukiman, gedung, dan bangunan lainnya.
Ketergantungan  masyarakat  sekitar  kawasan hutan  dalam  memanfaatkan  hasil  hutan  tidak seluruhnya dipayungi oleh aturan hukum yang ada.  Kegiatan  yang  dilakukan  masyarakat dengan memanfaatkan lahan di dalam kawasan konservasi  sebagai  ladang/kebun,  pertanian, pemukiman dan tempat usaha secara tidak sah merupakan  tindakan  penyerobotan  kawasan hutan,  sehingga  menimbulkan  konflik  dengan pengelola kawasan.
Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya konflik tenurial dalam kawasan hutan konservasi  terjadi  di  kawasan  konservasi lainnya di Indonesia. Konflik tenurial terjadi di Taman  Nasional  Bunaken  di  Manado,  RJ Aneng  (2021).  Menggunakan  metode  analisis tutupan lahan dan metode analisis RaTA, hasil penelitian menunjukan bahwa sosialisasi batas kawasan  TN.  Bunaken  tidak  berjalan  efektif sehingga  masih  terjadi  pemahaman  yang berbeda  antara  masyarakat  dan  Pemerintah terkait  kegiatan  penataan  batas.  Kondisi penutupan  lahan  kawasan TN.  Bunaken  di Pulau  Mantehage  terdiri  dari  hutan  mangrove primer, pertanian lahan kering, kebun campuran,  semak  belukar,  dan  permukiman.
Konflik  tenurial  juga  terjadi  dalam  kawasan hutan CA/TWA Bukit Tangkiling,
(Saptawartono,  2019),  sejak  kawasan  ini ditunjuk  Keputusan  Menteri  Pertanian  RI nomor: 46/Kpts/Um/1/1977, tanggal 25 Januari  1977  dengan  luas  2.594  Hektar, beberapa masyarakat mengklaim telah memiliki surat hak kepemilikan tanah sebelum penunjukkan  kawasan  hutan  namun  ada  juga surat  kepemilikan  yang  dikeluarkan  setelah penujukan  kawasan  ini.  Selain  itu  di  dalam kawasan ini juga terdapat sarana dan prasarana umum milik pemerintah seperti kantor desa dan
sekolah.  Saat  ini  CA/TWA  Bukit  Tangkiling telah  dilakukan  evaluasi  kesesuain  fungsi  dan menunggu  penetapan  fungsi  untuk  dapat dilakukan pengelolaan kawasan.
Berdasarkan  contoh  konflik  tenurial  di atas,  maka  untuk  menyelesaikan  konflik tenurial  di  KSA/KPA  Bukit  Rawi  perlu diketahui  seberapa  besar  luas  wilayah  yang terbuka  akibat  penggunaan  lahan  yang dilakukan  oleh  masyarakat  dengan  melihat bagaimana  penutupan  lahannya.  Hasil  dari penelitian  ini  nantinya  diharapkan  dapat menjadi  bahan  masukan  bagi  pengelola kawasan  dalam  penyelesaian  konflik  tenurial yang  terjadi  di  KSA/KPA  Bukit  Rawi. Diharapkan  dengan  adanya  penyelesaian konflik tenurial di KSA/KPA Bukit Rawi maka pengelolaan  kawasan  dapat  berjalan  dengan baik  dengan  tetap  memberikan  kesejahteraan bagi  masyarakat  sekitarnya.  Berdasarkan  latar belakang  yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka tujuan  penelitian  ini  adalah  1)  menganalisis perubahan tutupan lahan tahun 2012 dan 2022 dan  kerapatan  vegetasi  di  KSA/KPA  Bukit Rawi  dengan  menggunakan  NDVI/Komposit Citra Landsat, 2) Menganalisis konflik tenurial di KSA/KPA Bukit Rawi berdasarkan analisis Opened Area yang ada pada peta tutupan lahan tahun  2022,  3)  Mengkaji  keterkaitan  antara perubahan  tutupan  lahan  dengan  konflik tenurial di KSA/KPA Bukit Rawi.

## 2. Metode Penelitian
2.1. Waktu dan tempat Lokasi penelitian dilaksanakan di KSA/KPA  Bukit  Rawi  Kabupaten  Pulang Pisau,  Provinsi  Kalimantan  Tengah.  Secara geografis  KSA/KPA  Bukit  Rawi  terletak  di posisi  113°56’52,41”–114°2’15,72”  BT  dan 01°58’5,67”-02°7’11,69”LS  dengan  Luas Kawasan : 10.608,43 Ha. Kawasan KSA/KPA sebagian  besar  berada  di  wilayah  Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau yang terdiri  dari  beberapa  desa  di  antaranya  Desa Petuk Liti, Desa Tuwung, Desa Sigi dan Desa Bukit Rawi ( Gambar 1) .
Kajian Konflik Tenurial Hutan Berbasis Perubahan Tutupan Lahan di KSA/KPA Bukit Rawi Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah Maulida Indira, Vera Amelia, Raden Mas Sukarna
Kawasan  KSA/KPA  Bukit  Rawi  masuk  ke dalam  kawasan  bergambut  dengan  status kedalaman  gambut  dangkal/tipis.  Kedalaman gambut di kawasan ini berkisar antara 50 – 100 cm.  Iklim  spesifik  KSA/KPA  Bukit  Rawi mengikuti  Iklim  keseluruhan  Kabupaten Pualng  Pisau  diman  sebagai  daerah  yang beriklim  tropis,  wilayah  Kabupaten  Pulang Pisau  rata-rata  mendapat  penyinaran  matahari di atas 50%. Berdasarkan klasifikasi Oldeman (1975), tipe iklim di wilayah Kabupaten Pulang Pisau  termasuk  tipe  iklim  B1,  yaitu  wilayah dengan bulan basah terjadi  antara 7  – 9 bulan (curah hujan > 200 mm/bulan) dan bulan kering (curah  hujan  <  100  mm/bulan  kurang  dari  2 bulan.  Hujan  terjadi  hampir  sepanjang  tahun dan curah hujan terbanyak jatuh.
Berdasarkan peta dasar tematik kehutanan  jenis  Tanah  di  KSA/KPA  Bukit Rawi adalah podsol. Tanah podsoil terbentuk di daerah  dengan  iklim  sedang  dan  curah  hujan yang  tinggi.  Tanah  podsoil  berwarna  coklat atau  keabu-  abuan.  Tanah  podsoil  banyak mengandung kuarsa. Tanah podsol merupakan tanah  yag  banyak  mengandung  A2  atau  abu- abu  yang  berwarna  pucat.  Tanah  ini  adalah tanah yang terbentuk  karena adanya pengaruh curah  hujan  yang  tinggi  dan  juga  suhu  udara yang  rendah.  Terdapat  satu  sungai  besar  di
sebelah  barat  KSA/KPA  Bukit  Rawi  yaitu sungai  Kahayan,  di  dalam  kawasan  sendiri hanya  terdapat  sungai-sungai  kecil  dan  kanal. Dari  beberapa  titik  pengambilan  sampel  rata- rata pH air sungai di dalam kawasan bernilai 4 yang  berarti  air  sungai  bersifat  asam. Berdasarkan  peta  dasar  tematik  kehutanan ketinggian KSA/KPA Bukit Rawi bagian Barat dan selatan 25 m dpl, sedangkan bagian Utara dan Timur memiliki ketinggian 50 m dpl.

## 2.2. Alat dan Bahan Penelitian
Alat dan bahan yang digunakan meliputi: Citra  Landsat  Kabupaten  Pulang  Pisau  tahun 2012 dan 2022, RBI Kabupaten Pulang Pisau, tutupan lahan tahun 2012 dan tahun 2022, data digital  batas  wilayah  KSA/KPA  Bukit  Rawi, laptop dan software, drone dan  peralatan survei lainnya.

## 2.3. Prosedur Penelitian
Penelitian  yang  dilaksanakan  termasuk dalam  kategori  penelitian  lapangan  ( field research ),  yang  meneliti  peristiwa-peristiwa yang  ada  di lapangan  sesuai dengan kondisinya.  Desain  penelitian  ini  merupakan jenis penelitian deskriptif yang memanfaatkan teknik penginderaan jauh dan Sistem Informasi Geografis.  Penentuan  populasi  dan  sampel
Gambar  1 .  Peta  Rencana  Lokasi  Penelitian  (Sumber:  BKSDA  Kalteng, 2019)
Kajian Konflik Tenurial Hutan Berbasis Perubahan Tutupan Lahan di KSA/KPA Bukit Rawi Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah Maulida Indira, Vera Amelia, Raden Mas Sukarna
disesuaikan  dengan  teknik  penginderaan  jauh memanfaatkan metode Supervised
Classification (klasifikasi terbimbing).
Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian  adalah  tutupan  lahan  KSA/KPA Bukit  Rawi.  Sampel  adalah  sebagian  dari obyek  atau  individu-individu  yang  mewakili populasi  (Tika,  2005).  Dalam  penelitian  ini ditentukan sampel berdasarkan sistem klasifikasi yang mewakili populasi, yaitu empat kelas  penutup  lahan  yaitu  :  hutan  rawa sekunder, opened area (lahan terbuka), semak belukar  dan  belukar  rawa.  Pada  analiasis konflik tenurial didapat dari hasil analisis yang terfokus pada kelas opened area yang terdapat pada tutupan lahan tahun 2022 dengan variabel analisis  yang  lebih  spesifik  seperti  rumah, kebun  sawit,  kebun  karet,  kuburan,  lapangan, kandang ayam dan sarang walet.
Analisis konflik tenurial hutan berdasarkan  perubahan  tutupan  lahan  di KSA/KPA  Bukit  Rawi  Kabupaten  Pulang Pisau dilakukan dengan menggunakan beberapa  metode  diantaranya  metode  NDVI untuk  menganalisis  tutupan  lahan  dan  tingkat kerapatan vegetasi, dan metode tumpangsusun (overlay) untuk menganalisa perubahan tutupan  lahan  konflik  tenurial  yang  terjadi  di KSA/KPA Bukit Rawi.
Analisis data kerapatan dan tutupan lahan Tahun  2022  dibedakan  menjadi  dua  tahap pengolahan, antara lain:
1.  Pra pengolahan ( Pra-Processing )
Pada  tahapan  ini,  hal  yang  dilakukan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu
pengumpulan  data,  koreksi  radiometrik,
koreksi geometrik dan pemotongan citra.
2.  Pengolahan ( Processing )
a) Pembuatan Cloud Masking menggunakan Band Quality Assassement Salah  satu  dari  kelebihan dari  Landsat  8  adalah  adanya Quality Assassement  Band (BQA)  yang  dapat
memberikan informasi penting
mengenai  citra  Landsat  8  itu  sendiri. Informasi  penting  yang  terkandung  di dalam  QA  band  misalnya  awan,  awan
cirrus,  vegetasi,bayangan  awan,  tubuh air, dan sebagainya.
b) Pengolahan NDVI Transformasi NDVI yang  bertujuan  untuk  menentukan tingkat  kerapatan  kanopi  vegetasi. Analisis ini menggunakan metode rasio ternormalisasi ( normalized ratio ) dengan  kanal  NIR  (Near  Infrared)  dan RED  pada  Landsat  8,  Nilai  indeks vegetasi  (NDVI)  dapat  diformulasikan sebagai berikut (Rouse et al., 1974):
NDVI = (NIR-RED) / (NIR+RED) Keterangan: NIR = Band 5 Landsat 8 Red = Band 4 Landsat 8
c) Klasifikasi  Proses  ini  bertujuan  untuk melakukan klasifikasi kerapatan vegetasi  berdasarkan  hasil  dari  proses NDVI  dan  klasifikasi  suhu  permukaan berdasarkan  hasil  dari  proses  LST. Untuk  nilai  NDVI  dihitung  interval kelasnya  menggunakan  perhitungan interval  kelas  kerapatan  berdasarkan rumus sebagai berikut: (Sturgess dalam Roffiq Akbar, 2005):
KL = xt − xr

## k
Keterangan: KL = kelas interval xr   = nilai terendah xt   = nilai tertinggi k   = jumlah kelas yang diinginkan

## d) Uji Akurasi
Uji akurasi dilakukan untuk mengetahui ketelitian  dari  hasil  klasifikasi  citra. Analisis  ini  menggunakan  metode matriks  kesalahan  ( Confusion  Matrix ). Confussion  Matrix merupakan  matriks yang  disusun  untuk  menentukan  nilai akurasi dari akurasi pembuat ( Producers Accuracy ), akurasi pengguna ( User Accuracy ), dan akurasi keseluruhan ( Overall Accuracy ). Matriks  ini juga menghitung error atas kesalahan  dari  hasil  klasifikasi  citra yaitu kesalahan omisi ( Omission Error )
Kajian Konflik Tenurial Hutan Berbasis Perubahan Tutupan Lahan di KSA/KPA Bukit Rawi Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah Maulida Indira, Vera Amelia, Raden Mas Sukarna
dan  kesalahan  komisi  ( Commission Error ).

## 2.4. Analisis Data

## 2.4.1. Analisis Perubahan tutupan lahan
Proses analisis perubahan tutupan lahan dilakukan dengan membandingkan peta penutupan lahan tahun 2012 dan 2022 dengan menggunakan teknik overlay. Teknik ini dapat dilakukan  pada  aplikasi  pengolahan  citra menggunakan  menu  intersect.  Klasifikasi dilakukan dengan metode delineasi pada layar monitor  ( digitasi  on-screen ),  sesuai  kunci interpretasi  dan  sistem  klasifikasi.  Hasil  dari klasifikasi ini berupa peta tutupan lahan.

## 2.4.2. Analisis Konflik Tenurial
Analisis konflik tenurial dilakukan dalam dua tahap yaitu analisia spasial dan groundcheck lapangan. Metode yang digunakan  dalam  analisis  spasial  konflik tenurial di  kawasan konservasi  adalah metode tumpangsusun  (overlay),  yaitu  suatu  proses analisis  yang  menggabungkan  informasi  dari beberapa  layer  data  yang  berbeda  untuk menjawab suatu konflik.
Metode
tumpangsusun (overlay) dengan
menggabungkan informasi dari beberapa jenis data  dan  membandingkannya  satu  sama  lain atas dasar informasi  keruangan adalah konsep dasar  analisis  spasial.  Selanjutnya  kegiatan pengamatan lapangan (groundcheck) dilakukan untuk  mendapatkan  kebenaran  data  tentang keadaan  tutupan  lahan  yang  ada  di  lapangan. Metode pengambilan titik pengamatan dilakukan cara purposive sampling (Sugiyono, 2008).

## 3. Hasil dan Pembahasan
3.1. Analisis Tutupan Lahan
Berdasarkan peta tutupan lahan KSA/KPA  Bukit  Rawi  tahun  2012  terdapat  6 (enam)  jenis  tutupan  lahan  yaitu  belukar, perumahan, Opened Area, hutan rawa sekunder, belukar rawa dan rawa . Data tutupan lahan  tahun  2012  tersaji  pada Gambar  2 dan Tabel  1 .  Penutupan  lahan  tahun  2012 didominasi  oleh  penutupan  lahan  hutan  rawa sekunder sebesar 7.299,11 ha (68,80 %), yang diikuti  dengan  belukar  rawa  sebesar  1.985,02 ha (18,71 %), Belukar sebesar 525,96 ha (4,96 %), Area Terbuka sebesar 519,48 ha (4,90 %),
Kajian Konflik Tenurial Hutan Berbasis Perubahan Tutupan Lahan di KSA/KPA Bukit Rawi Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah Maulida Indira, Vera Amelia, Raden Mas Sukarna
Rawa  sebesar  145,48  Ha  (1,37  %)  dan pemukiman sebesar 133,39 ha (1,26 %).
Tabel  1. Luas  Tutupan  Lahan  KSA/KPA  Bukit  Rawi Tahun 2012
No Tutupan Lahan Luas (Ha) % 1 Belukar 525.96 4.96 2 Pemukiman 133.39 1.26 3 Terbuka 519.48 4.90 4 Hutan Rawa Sekunder 7,299.11 68.80 5 Belukar Rawa 1,985.02 18.71 6 Rawa 145.48 1.37 TOTAL 10,608.43 100.00
Berdasarkan peta tutupan lahan KSA/KPA  Bukit  Rawi  tahun  2022  terdapat perubahan  kondisi  tutupan  lahan  dimana  pada tahun  ini  berdasarkan  peta  tutupan  lahan terdapat 4 (empat) tutupan lahan yaitu belukar, area  terbuka,  hutan  rawa  sekunder  dan  semak belukar. Data tutupan lahan tahun 2022 tersaji pada Gambar 3 dan Tabel 2 .
Tabel  2 .  Luas  Tutupan  Lahan  KSA/KPA  Bukit  Rawi
Tahun 2022 No Tutupan Lahan Luas (Ha) % 1 Belukar 803.80 7.58 2 Terbuka 128.07 1.21 3 Hutan Rawa Sekunder 3,826.21 36.07 4 Belukar Rawa 5,850.36 55.15 TOTAL 10,608.43 100.00
Analisis  perubahan  tutupan  lahan KSA/KPA  Bukit  Rawi  menggunakan  metode perbandingan  data  tutupan  lahan  tahun  2012 dengan data tutupan lahan pada tahun 2022 (10 tahun).  Analisis  perubahan  tutupan  lahan KSA/KPA  Bukit  Rawi  pada tahun  2012  dan 2022  dilakukan  dengan  menggunakan  metode tumpang  susun.  Selanjutnya  diolah  dengan aplikasi  pengolahan  peta  menggunakan  menu intersect. Hasil analisis perubahan tutupan lahan KSA/KPA  Bukit  Rawi  pada  tahun  2012  dan 2022 tersaji dalam Tabel 3 .
Tabel 3 . Perubahan Luas Tutupan Lahan Tahun 2012-2022 TAHUN 2012 TAHUN 2022 Belukar Terbuka Hutan Rawa Sekunder Belukar  Rawa TOTAL Luas (Ha) Belukar 473.28 52.68 525.96 Pemukiman 133.39 133.39 Terbuka 197.13 322.35 519.48 Hutan Rawa Sekunder 128.07 3,826.21 3,344.83 7,299.11 Belukar Rawa 1,985.02 1,985.02 Rawa 145.48 145.48 TOTAL Luas (Ha) 803.80 128.07 3,826.21 5,850.36 10,608.43
Kajian Konflik Tenurial Hutan Berbasis Perubahan Tutupan Lahan di KSA/KPA Bukit Rawi Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah Maulida Indira, Vera Amelia, Raden Mas Sukarna
Perubahan tutupan lahan dapat disebabkan  oleh  beberapa  faktor  diantaranya pembukaan lahan pertanian, kegiatan perkebunan, perluasan pemukiman, dan kebakaran  hutan.  Selain  itu  kebakaran  hutan juga dapat disebabkan oleh aktivitas masyarakat  dalam  pembukaan  lahan  ladang, sehingga  dapat menyebabkan perubahan tutupan  lahan.  Dari  tutupan  hutan  primer  atau hutan  sekunder  menjadi  area  terbuka  maupun semak  belukar.  Tutupan  lahan  hutan  rawa sekunder  mempunyai  kecenderungan  dan kerentanan  untuk  mengalami  kebakaran  hutan dibandingkan dengan hutan primer.
Berdasarkan  pada  model  perubahan tutupan  lahan  periode  tahun  2013-2020 diketahui  bahwa  kecenderungan  perubahan tutupan lahan yang dominan adalah perubahan jenis  tutupan  hutan  rawa  sekunder  yang berubah  menjadi  area  terbuka  dan  semak belukar, yang menandakan bahwa telah terjadi degradasi  lahan  dari  tutupan  lahan  kategori hutan  menjadi  tutupan  lahan  kategori  non hutan.  Perubahan  pemukiman,  area  terbuka dan rawa  menjadi belukar  dan  semak  belukar mengindikasikan  terjadinya  reforestasi  atau indikasi  akan  terbentuknya  hutan  kembali menjadi  hutan  rawa  sekunder.  Perubahan tutupan  lahan  dalam  bentuk  degradasi, reforestasi  dan  tetap  di KSA/KPA Bukit Rawi dapat dilihat pada Gambar 4 dan Tabel 4 .
Tabel  4 .  Perubahan  Degradasi  KSA/KPA  Bukit  Rawi 2012-2022
No  Perubahan Tutupan Lahan Luas (Ha) % 1 Degradasi 3,525.58 33.23 2 Reforestasi 798.35 7.53 3 Tetap 6,284.50 59.24 TOTAL Luas (Ha) 10,608.43 100.00

## 3.2. Analisis Kerapatan Vegetasi
Berdasarkan  hasil  analisis  diperoleh bahwa di KSA/KPA Bukit rawi terdistribusi 5 kelas  NDVI  menjadi  berdasarkan  kerapatan vegetasi.  Kelas  tersebut  antara  lain  Tidak bervegetasi, kerapatan sangat rendah, kerapatan rendah,  kerapatan  sedang,  kerapatan  tinggi. Untuk  kerapatan  vegetasi  diambil  dari  citra landsat 7 tahun 2013 yang diakuisisi tanggal 3 Oktober  2023.  Berdasarkan  hasil  analisis diperoleh  data  Kerapatan  vegetasi  tahun  2013 yang  tersaji  pada Gambar 5 dan luas masing- masing  kelas  kerapatan  vegetasi  tahun  2013 pada Tabel 5 .
Tabel  5 .  Kerapatan  Vegetasi  KSA/KPA  Bukit  Rawi 2013
Tingkat Kerapatan Luas (Ha) % Tidak bervegetasi 26,77 0,25 Kerapatan sangat rendah 204,51 1,93 Kerapatan rendah 379,78 3,58 Kerapatan sedang 2.806,27 26,45 Kerapatan Tinggi 7.191,10 67,79 Total 10.608,43 100,00
Gambar  5 .  Peta  Kerapatan  Vegetasi  KSA/KPA  Bukit Rawi Tahun 2013
Hasil  analisis  data  Kerapatan  vegetasi tahun 2022 dapat  dilihat pada Gambar 6 dan luas  masing-masing  kelas  kerapatan  vegetasi tahun 2013 pada Tabel 6 .
Kajian Konflik Tenurial Hutan Berbasis Perubahan Tutupan Lahan di KSA/KPA Bukit Rawi Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah Maulida Indira, Vera Amelia, Raden Mas Sukarna
Tabel  6 .  Kerapatan  Vegetasi  KSA/KPA  Bukit  Rawi 2022 Tingkat Kerapatan Luas (Ha) % Tidak bervegetasi 53,91 0,51 Kerapatan sangat rendah 400,36 3,77 Kerapatan rendah 1.774,48 16,73 Kerapatan sedang 4.132,09 38,95 Kerapatan Tinggi 4.247,59 40,04 Total 10.608,43 100,00
Gambar  6 .  Peta  Kerapatan  Vegetasi  KSA/KPA  Bukit Rawi Tahun 2022
Analisis  perubahan  kerapatan  vegetasi KSA/KPA  Bukit  Rawi  menggunakan  metode perbandingan  data  kerapatan  vegetasi  tahun 2013  dengan  data  tutupan  lahan  pada  tahun 2022. Analisis perubahan kerapatan vegetasi KSA/KPA Bukit Rawi pada tahun 2013 dan  2022  dilakukan  dengan  menggunakan metode  tumpang  susun.  Selanjutnya  diolah dengan aplikasi pengolahan peta menggunakan menu  intersect.  Hasil  analisis  kerapatan vegetasi  lahan  KSA/KPA  Bukit  Rawi  pada tahun 2013 dan 2022 tersaji dalam Tabel 7 . Hasil  analisis  kerapatan  vegetasi  lahan KSA/KPA  Bukit  Rawi  pada  tahun  2013  dan 2022 adalah sebagai berikut:
1. Kelas  kerapatan  tinggi  yang  mengalami penurunan  dimana  pada  tahun  2013 memiliki luas 7.191,10 Ha menjadi 4.247,59
Ha.
2. Kelas kerapatan sedang mengalami peningkatan  luas  dari  2.806,27  Ha  pada tahun 2013 menjadi 4.132,09 Ha pada tahun 2022.
3. Kelas kerapatan rendah mengalami peningkatan luas dari 379,78 Ha pada tahun 2013 menjadi 1.774,48 Ha pada tahun 2022. 4. Kelas  kerapatan  sangat  rendah  mengalami peningkatan luas dari 204,51 Ha pada tahun 2013 menjadi 400,36 Ha pada tahun 2022.
5. Kelas tidak bervegetasi mengelami peningkatan luas dari 26,77 Ha pada tahun 2013 menjadi 53,91 Ha pada tahun 2023.

## 3.3. Analisis tenurial
Analisis  konflik  tenurial  dilakukan dalam  dua  tahap  yaitu  analisis  spasial  dan groundcheck lapangan. Metode yang digunakan  dalam  analisis  spasial  konflik tenurial di  kawasan konservasi  adalah metode tumpangsusun.  Metode  tumpangsusun  dengan menggabungkan informasi dari beberapa jenis data  dan  membandingkannya  satu  sama  lain atas dasar informasi  keruangan adalah konsep dasar analisis spasial.
Analisis  spasial  tenurial  KSA/KPA Bukit  Rawi  dilakukan  dengan  menumpang susunkan  data  tutupan  lahan  tahun  2022  dan citra landsat tahun 2022. Selanjutna dilakukan analisis  dan  digitasi  peta  yang  terindikasi Opened  Area.  Opened  area  merupakan  area terbuka  yang  terjadi  akibat  aktivitas  manusia yang  bersifat  illegal  (PIKA,  2019).  Hasil analisis opened  area dapat  dilihat  pada Gambar 7 .
Tabel 7. Perubahan Kerapatan Vegetasi KSA/KPA Bukit Rawi 2013-2022
Tahun 2013 Tahun 2022 Jumlah Tidak bervegetasi  Kerapatan sangat rendah Kerapatan rendah  Kerapatan sedang  Kerapatan Tinggi Tidak bervegetasi 12,52 10,93 1,18 2,04 0,09 26,77 Kerapatan sangat rendah 8,91 81,14 97,75 15,42 1,30 204,51 Kerapatan rendah 20,98 0,25 295,05 62,87 0,64 379,78 Kerapatan sedang 10,51 194,70 748,17 1.117,27 735,63 2.806,27 Kerapatan Tinggi 0,99 113,35 632,33 2.934,48 3.509,94 7.191,10 Jumlah 53,91 400,36 1.774,48 4.132,09 4.247,59 10.608,43
Kajian Konflik Tenurial Hutan Berbasis Perubahan Tutupan Lahan di KSA/KPA Bukit Rawi Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah Maulida Indira, Vera Amelia, Raden Mas Sukarna
Gambar  7 .  Peta  Opened  Area  KSA/KPA  Bukit  Rawi Tahun 2022
Berdasarkan  peta opened  area diatas maka dilakukan groundcheck dilapangan untuk memastikan kesesuaian peta dengan kondisi di lapangan. Data yang diambil saat groundcheck adalah titik koordinat indikasi tenurial dan foto lokasi  yang  diambil  menggunakan  kamera maupun drone.
Hasil grondcheck di lapangan menemukan  indikasi  konflik  tenurial  pada  17 (tujuh belas) titik koordinat terdiri dari tambang pasir,  kebun  sawit,  kuburan,  kolam,  kebun karet dan lapangan latih tembak SPN. Kondisi penggunaan  ini  merupakan  ekosistem  buatan yang menunjukkan telah terjadi konflik tenurial pada KSA/KPA Bukit Rawi. Berdasarkan hasil analisis  dan groundcheck dilapangan  maka diperoleh hasil peta indikatif tenurial KSA/KPA Bukit Rawi pada Gambar 8.
Gambar  8. Peta  Indikatif  Tenurial  KSA/KPA  Bukit Rawi Tahun 2022
Dari hasil wawancara dengan masyarakat  sekitar  diperoleh  informasi  terkait status  kepemilikan  tanah  di  dalam  KSA/KPA Bukit Rawi. Beberapa diantaranya adalah milik pribadi  seperti  kandang  ayam,  kolam  dan kebun.  Kepemilikan  lahan  pribadi  dimiliki berdasarkan  SKT  (Surat  Keterangan  Tanah) yang dikeluarkan oleh pemerintah desa, namun saat  ini  pihak  desa  tidak  lagi  mengeluarkan SKT yang lokasinya di dalam KSA/KPA Bukit Rawi.  Kepemilikan  lahan  untuk  penggunaan lahan  untuk  lapangan  latih  tembak  Sekolah polisi  Negara  (SPN)  adalah  milik  Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah yang diperoleh dari hibah  pemerintah  provinsi.  Namun  sebagian lokasi latih tembak ini masuk ke dalam wilayah KSA/KPA  Bukit  Rawi.  Pengelolaan  lahan untuk  kuburan  masyarakat  dikelola  oleh  desa dalam hal ini pemerintahan Desa Sigi.
Konflik yang terjadi di KSA/KPA Bukit Rawi  termasuk  dalam  wujud  konflik  tertutup, yakni  konflik  yang  hanya  diketahui  dan dirasakan  oleh  pihak-pihak  yang  bersengketa. BKSDA Kaliamantan Tengah selaku pengelola kawasan,  belum  dapat  bertindaktegas  kepada para  pengguna  lahan  di  kawasannya  karena status pengukuhan kawasannya belum selesai. Namun  demikian,  saat  ini  pengelola  kawasan ini didukung  oleh Badan Pertanahan Nasional yang  tidak  akan  mengeluarkan  sertifikat  hak milik pada kawasan yang telah ditunjuk sebagai kawasan  konservasi.  Terbukti  dengan  adanya keluhan  masayakat  yang  mengatakan  bahwa mereka tidak bisa mengajukan sertifikat tanah yang  berada  di  dalam  KSA/KPA  Bukit  Rawi dikarenakan  status  di  BPN  adalah  sebagai kawasan  konservasi.  Potensi  konflik  terbuka akan  terjadi  jika  pengelola  kawasan  akan mengeksekusi  lahan-lahan  masyarakat  yang tidak  memiliki  bukti  kepemilikan  yang  sah. Konflik yang terjadi antara pengelola kawasan dengan  pemerintah  desa,  perusahaan  tambang pasir  dan  Kepolisian  Daerah  Kalteng  juga masuk  dalam  kategori  sebagai  konflik  yang tertutup. Menurut Fuad dan Maksamah (2000), konflik tenurial dapat  berupa konflik tertutup, mencuat,  dan  terbuka  tergantung  karakteristik pihak yang berselisih.
Kajian Konflik Tenurial Hutan Berbasis Perubahan Tutupan Lahan di KSA/KPA Bukit Rawi Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah Maulida Indira, Vera Amelia, Raden Mas Sukarna
Berdasarkan  level  konfliknya,  konflik yang  terjadi  merupakan  konflik  vertikal  yang terjadi  antara  masyarakat  dengan  pengelola kawasan  dan  dengan  perusahaan  tambang pasir.  Potensi  konflik  horizontal  akan  terjadi antara  pemerintah  pusat  (pengelola  kawasan) dengan  pemerintah  desa  dan  atau  Kepolisian Daerah  Kalteng  karena  ada  fasilitas  kuburan masyarakat  dan  lapangan  tembak  yang  ada  di dalam kawasan KSA/KPA Bukit Rawi.
Berdasarkan  kajian  konflik  tenurial yang  terjadi,  tipologi  konflik  kehutanan  dapat dibedakan berdasarkan subyek yang berkonflik (Safitri,  dkk.,2011).  Dalam  hal  ini,  tipologi konflik tenurial ditekankan kepada subyek atau aktor yang berkonflik. Untuk KSA/KPA Bukit Rawi,  lembaga  pemerintah  yang  diberi kewenangan mengelolanya adalah Balai Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Bengkulu (BKSDA Kalteng), Direktorat Jenderal
Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup
dan
Kehutanan Republik Indonesia. Namun demikian,  dalam  kawasan  hutan  tersebut terdapat juga penggunaan lahan oleh pihak lain, seperti:  Polda  Kalimantan  Tengah,  swasta ataupun  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  tipologi konflik  yang  terjadi  di  kawasan  ini  dapat dikelompokkan menjadi tiga, yakni:
1. konflik  tenurial  antara  pengelola  dan masyarakat,
2. konflik  tenurial  antara  pengelola  dan pemerintah,
3. konflik  tenurial  antara  pengelola  dan perusahaan swasta.

## 3.4. Analisis tenurial berdasarkan tutupan lahan
Penutupan  lahan  tahun  2012  didominasi  oleh penutupan  lahan  hutan  rawa  sekunder  sebesar 7.299,11  ha  atau  sebesar  68,80  %  dari  luas KSA/KPA  Bukit  Rawi.  Tutupan  lahan KSA/KPA  Bukit  Rawi  pada  tahun  2022 didominasi oleh belukar rawa yang mengalami peningkatan  menjadi  sebesar  5.850,36  ha (55,15  %),  diikuti  dengan  tutupan  hutan  rawa sekunder  yang  mengalami  penurunan  luasan menjadi  3.826,21  ha  (51%).  Penurunan  luas
hutan  sekuder  pada  tahun  2022  menunjukan adanya  degradasi  hutan  di  KSA/KPA  Bukit Rawi  yang  dapat  dijadikan  sebagai  salah  satu indikasi  adanya  konflik  tenurial  di  dalam kawasan.
Selain konflik tenurial, degradasi di KSA/KPA Bukit  Rawi  disebabkan  oleh  beberapa  faktor diantaranya kebakaran hutan. Berdasarkan data kejadian  kebakaran  di  kawasan  konservasi Balai  KSDA  Kalimantan  Tengah  tahu  2015, Kebakaran  hutan  terjadi  di  KSA/KPA  Bukit Rawi  menyebabkan  kerusakan  lahan  terbakar seluas 1.379,3 Ha. Lokasi kebakaran berada di wilayah  hutan  rawa  sekunder  yang  sebagian besar lapiasan tanahnya memiliki gambut tipis. Analisis opened  area KSA/KPA  Bukit  Rawi dilakukan  dengan  menumpang  susunkan  data tutupan  lahan  tahun  2022  dan  citra  landsat  8 tahun 2022, hasil analisis dan digitasi peta yang terindikasi Opened  Area seluas  218,02  Ha. Untuk  memastikan  indikasi  tenurial  maka dilakukan grondcheck ke  lapangan  dimana ditemukan  adanya  indikasi  konflik  tenurial pada 17 (tujuh belas) titik koordinat terdiri dari tambang  pasir,  kebun  sawit,  kuburan,  kolam, kebun karet dan lapangan latih tembak SPN. Jika  dibandingkan  antara  luas  degradasi  pada tutupan  lahan  dan  penurunan  kerapatan vegetasi  dengan  luas opened  area yang terindikasi  tenurial,  maka  indikasi  konflik tenurial hanya memiliki sedikit kontribusi pada perubahan tutupan lahan yaitu sebesar 2,05 % dari  keseluruhan  luas  KSA/KPA  Bukit  Rawi. Penyebab terbesar degradasi hutan di KSA/KPA Bukit Rawi adalah kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 2015.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan hasil olah data dan analisis tutuapan lahan, kerapatan vegetasi dan indikasi tenurial diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 1. Perubahan  tutupan  lahan  yang  dominan adalah  perubahan  jenis  tutupan  hutan  rawa sekunder yang berubah menjadi area terbuka dan  semak  belukar,  yang  menandakan bahwa  telah  terjadi  degradasi  lahan  dari tutupan  lahan  kategori  hutan  menjadi tutupan lahan kategori non hutan. Perubahan
Kajian Konflik Tenurial Hutan Berbasis Perubahan Tutupan Lahan di KSA/KPA Bukit Rawi Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah Maulida Indira, Vera Amelia, Raden Mas Sukarna
pemukiman, area terbuka dan rawa menjadi belukar dan semak belukar mengindikasikan terjadinya  reforestasi  atau  indikasi  akan terbentuknya  hutan  kembali  menjadi  hutan rawa sekunder.
2. Hasil grondcheck di  lapangan  pada  lokasi opened  area seluas  218,02  Ha  ditemukan indikasi  konflik  tenurial  pada  16  (enam belas)  titik  koordinat  terdiri  dari  tambang pasir,  kebun  sawit,  kuburan,  kolam,  kebun karet  dan  lapangan  latih  tembak  SPN. Kondisi penggunaan ini merupakan ekosistem  buatan  yang  menunjukkan  telah terjadi  konflik  tenurial  pada  KSA/KPA Bukit Rawi.
3. Konflik  tenurial  hanya  memiliki  sedikit kontribusi  pada  perubahan  tutupan  lahan yaitu  sebesar  2,05  %  dari  keseluruhan  luas KSA/KPA  Bukit  Rawi.  Adapun  penyebab terbesar degradasi hutan di KSA/KPA Bukit Rawi  adalah  kebakaran  hutan  yang  terjadi pada tahun 2015.

## Daftar Pustaka
Aneng,  R.  J.,  Barkey,  R.  A.,  &  Salam,  M.
(2021). Analysis  of Tenurial  Conflict  of the  Bunaken  National  Park  (A  Case Study  of  Mantehage  Island).  Jurnal Wasian, 8(1), 47-57.
Akhirullah, M. A., & Bakti, B. (2019). Konflik Tenurial  Antara  Kesatuan  Pengelolaan Hutan  Tahura  Pocut  Meurah  Intan Dengan  Masyarakat  Setempat.  Jurnal Ilmiah  Mahasiswa  Bidang  Hukum Kenegaraan, 3(3), 372-387.
Arifin Nuzula, E.R., dan Ratri, M., D. (2018).
Identifikasi Tutupan lahan Kota
Samarinda  Dengan  Memanfaatkan  Citra Satelit Landsat-8 Dan Algoritma NDVI. Elipsoida, Vol. 01(02), 79–84.
Butler, K. (2013, July 24). Band Combinations for  Landsat  8.  Dipetik  Maret  21  2022, dari http://blogs.esri.com/esri/arcgis/2013/07 /24/band-combinations- for-landsat-8/
Baja, S., Neswati, R., & Arif, S. (2019). Using Geospatial  Information  Technology  for Regional Assessment of Food Crop Land in  South  Sulawesi.  IOP  Conference Series: Earth and Environmental Science, 279(1). https://doi.org/10.1088/1755-
1315/279/1/012009
Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalteng,
2019,  Laporan  Evaluasi  Kesesuaian Fungsi KSA/KPA Bukit Rawi, Palangka Raya: BKSDA Kalteng.
Fuad,  F.  dan  Maskanah,  S.  2000.  Inovasi
Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Sumber  Daya  Hutan.  Pustaka  LATIN. Bogor.
Kelautan  dan  Perikanan,  K.  (2019).  Tabel Jumlah  Dan  Luas  Kawasan  Konservasi Perairan  Di  Indonesia  Tahun  2015  - 2019. 2019.
Kriswoyo,  K.,  Pello,  J.,  &  Kaho,  L.  M.  R. (2019).  Peranan  Tiga  Pilar  Dalam
Penyelesaian Konflik Tenurial Di Taman Wisata  Alam  Ruteng,  Flores,  Nusa Tenggara Timur. Bumi Lestari Journal of Environment, 19(1), 36. Https://Doi.Org/10.24843/Blje.2019.V1 9.I01.P05 KSDAE. (2015). Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan
Konservasi di Indonesia. KSDAE, 53(9).
Kusuma, B. A., Purwadi, & Marcos, H. (2021). Pelatihan  Klasifikasi  Tutupan  Lahan Sebagai  Teknologi  Penginderaan  Jarak Jauh untuk Pemantauan Lahan Pertanian Di  Kabupaten  Banyumas.  Community Engagement  and  Emergence  Journal (CEEJ), 2.
Landgrebe,  D.  A.  (2003).  Signal  theory methods in multispectral remote sensing (Vol. 24). John Wiley & Sons.
Lillesand T.M, W.R. Kiefer. (1997). Penginderaan Jauh dan Interpretasi Citra. Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University Press. Prahasta, 2008 dalam Waas, 2010
Kajian Konflik Tenurial Hutan Berbasis Perubahan Tutupan Lahan di KSA/KPA Bukit Rawi Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah Maulida Indira, Vera Amelia, Raden Mas Sukarna
Lapan (2022 Maret 20), dipetik Maret 21 dari http://inderaja-catalog.lapan.go.id/ Menklhk  (2012).  Keputusan  Menteri
Kehutanan No. 529/Menhut-II/2012
tentang
Perubahan  Atas  Keputusan  Menteri  Pertanian Nomor 759/Kpts/Um/10/1982
tentang  Penunjukan  Areal  Hutan  di  Wilayah Provinsi  Dati  I  Kalimantan  Tengah seluas  ±  15.300.000  ha  (lima  belas  juta tiga  ratus  ribu  hektar)  sebagai  kawasan hutan
Prayogo, T., & Mineral, T. S. (2007). Aplikasi sig  untuk  memahami  fenomena  tutupan lahan dengan citra satelit. 8(2), 137–142.
Purwadhi,  S.  H.  (2001).  Interpretasi  citra digital. Jakarta: Grasindo.
Republik Indonesia (2011). Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor 28  Tahun  2011  Tentang  Pengelolaan
Kawasan  Suaka  Alam  Dan  Kawasan
Pelestarian Alam. Government of Indonesia, 2.
Safitri,  M.A,  Muhshi,  M.A.,  Muhajir,  M., Shohibuddin, M., Arizona, Y., Sirait, M., Nagara, dan Santoso, H. (2011). Menuju kepastian  dan  keadilan  tenurial  (Edisi revisi). Epistema Institute. Jakarta.
Salim,  H.  L.,  Afi  Ati,  R.  N.,  &  Kepel,  T.  L.
(2018).  Pemetaan  Dinamika  Hutan
Mangrove  Menggunakan  Drone  Dan Penginderaan  Jauh  Di  P.  Rambut, Kepulauan  Seribu.  Jurnal  Kelautan Nasional, 13(2), 89–98. Https://Doi.Org/10.15578/Jkn.V13i2.66
39
Sampurno, R., & Thoriq, A. (2016). Klasifikasi Tutupan  Lahan  Menggunakan  Citra
Landsat 8 Operational Land Imager (Oli) Di Kabupaten Sumedang. Jurnal Teknotan, 10(2), 61–70. https://doi.org/10.24198/jt.vol10n2.9
Senoaji,  G.,  Hidayat,  M.  F.,  &  Iskandar,  I. Resolusi  Konflik  Tenurial  Pemanfaatan
Kawasan  Hutan  Di  Hutan  Lindung Rimbo  Donok  Kabupaten  Kepahiyang (The  Tenurial  Conflicts  Resolution  of Utilization  of  Forest  Areas  in  Protected Forests Rimbo Donok Kepahiang District). Jurnal Manusia dan Lingkungan, 26(1), 28-35.
Sugandi, D. D., Si, M., & Sugito, N. T. (2008),
HAND OUT Sistem Informasi Geografis (SIG). Universitas Pendidikan Indonesia.
Bandung
Sugiyono, 2008, Metode Penelitian Kuantitatif,
Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta.
Tika  Pabundu.  2005.  Metode  Penelitian Geografi.  Jakarta:PT  Bumi  Pustaka Thoha,  A,  S.,  Saharjo,  B,  H.,  Boer,  R., and Ardiansyah, M. 2019. Characteristics
and  causes  of  forest  and  land  fires  in  Kapuas District,  Central  Kalimantan  Province, Indonesia. Biodiversitas, 20, 110-117.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 41  Tahun  1999  Tentang  Kehutanan. (1999). Jakarta: Sekretariat Negara.
Wang, S. X., Shang, M., Zhou, Y., Liu, W. L., Wang,  F.,  &  Wang,  L.  T.  (2017). Resources  and  environmental  carrying capacity  using  RS  and  GIS.  Polish Journal of Environmental Studies, 26(6), 2793–2800. https://doi.org/10.15244/pjoes/70927