Malia: Jurnal Ekonomi Islam Accreditation of Sinta 4 Number 36/E/KPT/2019 Volume 13 Number 2, June 2022, Pages 229-244 Print : 2087-9636 Online  : 2549-2578
PEMANFAATAN FINTECH PEER TO PEER SYARIAH: PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH

## Muhlis
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
muhlis.masin@uin-alauddin.ac.id
Article Info
ABSTRACT
Article History:
Received Mar 02 th, 2022 Revised Jun 01 th, 2022 Accepted Jun 28 th, 2022
Available onlineon Jul 07, 2022
This study aims to examine fintech from the perspective of its muamalah fiqh elements. The methodology used in this paper  is  to  use  a  library research  model  with  a  literature study  approach.  Research  results  show  that  fintech  is  a breakthrough  and  new  innovation  in  all  economic activities.  It  can  be  seen  the  benefits  in  various  sectors, especially in the financial sector, will be left behind if the institution  is  not  supported  by  fintech.  The  application  of sharia principles in sharia Peer To Peer Lending fintech is in accordance with the Fatwa of the MUI National Sharia Council  No.  117/DSN-MUI/II/2018  to  be  kept  away  from usury,  gharar  (uncertain),  maysir  (speculation),  tadlis (secret), dharar (make loss to the other party) and haram.
Keyword: Fiqh Muamalah, fintech,
Peer To Peer Sharia
DOI: 10.35891/ml.v13i2.3265
Corresponding Author: Muhlis, email: muhlis.masin@uin-alauddin .ac.id
Paper type : Research paper
MALIA CC BY license. Copyright © 2022, the author(s)
Abstrak :  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji fintech perspektif  unsur  fiqih muamalahnya. Metodologi yang dipakai dalam penulisan ini yakni menggunakan model library  riset dengan  pendekatan  studi  pustaka.  Hasil  riset  menunjukkan  bahwa fintech sebagai  terobosan  serta  inovasi  baru  dalam  seluruh  kegiatan  ekonomi.  Hal  itu  bisa terlihat penggunaannya diberbagai sektor khususnya pada sektor keuangan, akan sangat tertinggal  lembaga  tersebut  bila  tidak  didukung  oleh fintech .  Penerapan  prinsip  syariah pada fintech  Peer  To  Peer  Lending syariah  telah  sesuai  dengan  Fatwa  Dewan  Syariah Nasional MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 untuk dijauhkan dari riba, gharar (tidak pasti), maysir (spekulasi), tadlis (merahasiakan  kecacatan), dharar (membuat  rugi  pihak  lain) dan haram.
Kata Kunci : Fiqih Muamalah, fintech , Peer To Peer Syariah

## A. PENDAHULUAN
Financial  technologi  merupakan  kependekan  dari fintech (teknologi finansial). fintech merupakan  istilah  yang  populer  dalam  beberapa  tahun terakhir  ini.  Ketika  seseorang  mendengar  istilah fintech ,  maka  yang  terlintas dalam  pikirannya  adalah  segala  kemudahan  dan  kecepatan  dalam  transaksi keuangan,  seperti  kemudahan  dan  kecepatan  dalam  pembayaran,  peminjaman, pengiriman,  dan  sebagainya.  Dengan fintech diharapkan  dapat  menghemat waktu,  pikiran,  tenaga,  dan  biaya.  Pada  hakikatnya, fintech adalah  layanan keuangan  berbasis  teknologi.  Pembayaran  tagihan  listrik,  cicilan  kendaraan, atau premi asuransi secara online adalah beberapa contoh produk fintech yang sering  digunakan  dalam  keseharian,  demikian  juga  dengan  pengiriman  uang atau pengecekan saldo melalui online banking (Fahlefi, 2018).
Teknologi digital merupakan terobosan serta inovasi baru dalam seluruh kegiatan  ekonomi.  Hal  tersebut  dapat  mempengaruhi  sektor  perdagangan, pertanian dan secara khusus pada sektor keuangan. Salah satu sektor yang saat ini  dikembangkan  yaitu  finansial  technology  atau  lebih  dikenal  dengan  istilah fintech yang  menjadi  inovasi  terbaru  masa  kini.  Pengertian fintech Syariah menurut  Mukhlisin  dalam  Dodi  (2018)  adalah  kombinasi,  inovasi  yang  ada dalam bidang keuangan dan teknologi  yang memudahkan proses transaksi dan investasi  berdasarkan  nilainilai  syariah.  Ia  berpendapat,  walaupun fintech ini merupakan  terobosan  baru  tetapi  mengalami  perkembangan  yang  pesat.  Islam merupakan  agama  yang  komprehensif  sehingga  dalam  bidang  keuangan  ini harus  memiliki  aturan  yang  sesuai  dengan  prinsipnya  sesuai  syariah  (Yarli, 2018).
Keuangan  syariah  adalah  suatu  sistem  keuangan  yang  pelaksanaannya berdasarkan  hukum  Islam  (syariah).  Pembentukan  sistem  ini  berdasarkan adanya  larangan  dalam  agama  Islam  untuk  meminjamkan  atau  memungut pinjaman  dengan  mengenakan  bunga  pinjaman  (riba),  serta  larangan  untuk berinvestasi  pada  usaha-usaha  berkategori  terlarang  (haram),  yang  tidak  dapat dijamin oleh system konvensional. fintech merupakan salah satu bisnis berbasis software dan  teknologi  modern  yang  menyediakan  jasa  keuangan.  Perusahaan fintech pada  umumnya  adalah  perusahaan  start-up  yang  memberikan  layanan dan  solusi  keuangan  kepada  pelanggan  seperti  pembayaran  mobile,  transfer uang,  pinjaman,  penggalangan  dana,  dan  bahkan  manajemen  aset. fintech Syariah  berarti  layanan  dan  solusi  keuangan  yang  diberikan  perusahaan teknologi/startup fintech ,  yang  berbasis  hukum-hukum  Islam/syariah  ( fintech ,
2017).
fintech adalah  sebuah  layanan  yang  menyediakan  produk  produk keuangan  dengan  menggunakan  dan  memanfaatkan  teknologi  informasi  yang mengalami  perkembangan  yang  pesat. Dan  juga, fintech bukanlah  termasuk layanan yang telah disediakan oleh lembaga perbankan akan tetapi model bisnis baru  yang  memanfaatkan  kemajuan  tekologi  yang  sangat dapat membantu masyarakat dalam memenuhi  kebutuhannya. Jasa  maupun  produk  yang ditawarkan  oleh  perusahaan fintech guna  mendukung  masyarakat  perihal bertransaksi dalam keuangan tanpa memilki rekening  layaknya perbankan. Meski fintech bukanlah lembaga keuangan seperti  perbankan  akan tetapi  telah diatur  dalam  Otoritas  Jasa  Keuangan  dan  Bank  Indonesia  agar  masyarakat terjamin dan terlindungi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, suatu lembaga keuangan berbasis keuangan harus atau wajib mendaftarkan ke dalam Otoritas Jasa  Keuangan  (OJK)  agar  menjadi  lembaga  yang  legal.  Jenis  dari fintech memang  memiliki  berbagai  sektor  dari: payment,  lending,  agregator, crowfunding, personal or financial planning (Maziyah et al., 2020).
Pelaksanaan fintech Syariah di Indonesia pun mulai mendapat perhatian dari pemerintah dengan dikeluarkannya Fatwa berkaitan dengan fintech Syariah oleh  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI)  Nomor 117/DSN-MUI/II/2018  tentang  Layanan  Pembiayaan  Berbasis  Teknologi Informasi  berdasarkan  Prinsip  Syariah.  Namun  sayangnya  pendahulu  dari fintech syariah yakni fintech konvensional memberikan citra  yang kurang baik dengan munculnya pemberitaan dan stigma negatif tentang pelaksanaan fintech yang terjadi di masyarakat. Beberapa demo bahkan kasus bunuh diri terjadi di masyarakat dikarenakan fintech yang berbentuk pinjaman online yang menjerat kalangan  masyarakat  menengah  kebawah.  Kehadiran fintech syariah  yang berlandaskan pada prinsip syariah diharapkan mampu memperbaiki tujuan awal dari  kehadiran fintech yang  seharusnya  memudahkan  masyarakat  dalam melaksanakan  kegiatan  dan  transaksi  ekonomi  yang  berlandaskan  prinsip syariah (Hiyanti et al., 2020).
Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi BerdasarkanPrinsip Syariah  adalah  penyelenggaraan  layanan  jasa  keuanganberdasarkan  prinsip syariah  yang  mempertemukan  atau  menghubungkan  Pemberi  Pembiayaan dengan  PenerimaPembiayaan  dalam  rangka  melakukan  akad  pembiayaan melaluisistem  elektronik  dengan  menggunakan  jaringan  internet.  Sistem Elektronik  adalah  serangkaian  perangkat  dan  prosedur  elektronik  yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan,  menampilkan,  mengumumkan,  mengirimkan,  atau  menyebarkan informasi  elektronik  di  bidang  layanan  jasa  keuangan.  Teknologi  Informasi
adalah  suatu  teknik  untuk  mengumpulkan,  menyiapkan,  menyimpan, memproses,  mengumumkan,  menganalisis,  atau  menyebarkan  informasi  di bidang  layanan  jasa  keuangan.  Pemberi  Pembiayaan  adalah  pihak  yang memiliki dana dan bermaksud memberikan pembiayaan untuk membantu pihak yang  membutuhkan  dana.  Penerima  Pembiayaan  adalah  pihak  yang menggunakan  dana  yang  bersumber  dari  Pemberi  Pembiayaan  (DSN-MUI, 2018).
Kadar  kehalalan fintech sangat  dipengaruhi  oleh  seberapa  besar terpenuhinya  aspek-aspek  kehalalannya  dan  seberapa  kecil  kadar  aspek-aspek keharamannya,  seperti  Payment  Gateway,  Dompet  Digital  ( Digital  Wallet ), Manajemen  Kekayaan  ( Wealth  Management ),  Pembiayaan  Sosial  ( Social Crowdfunding) ,  Peminjaman  ( Lending )  halal  dari  sisi  terotitik,  tetapi  bisa haram  dari  sisi  praktik  karena  aspek  kehalalannya  tidak  terpenuhi.  Sebuah produk fintech Syariah  bisa  juga  halal  dari  sisi  teoritis  akan  tetapi  bernilai subhat ketika aspek kehalalan dan keharamannya sama. Begitu juga produknya halal, tetapi dijalankan oleh perusahaan yang berbeda, maka kehalalannya bisa berbeda  pula  tergantung  dari  aspek  apa  yang  terpenuhi  dari  sisi  kehalalannya. Masyarakat sering terjebak dalam produk yang berlabel syariah tanpa melihat aspek operasionalnya. Tidaklah  salah  melihat  sebuah  prodak  muamalah berlabel Syariah adalah halal, namun ada yang lebih penting dari narasi syariah yakni hakikat Syariah sendiri, yakni bahwa sebuah perbuatan muamalah wajib terhindar  dari  transaksi  yang ribawi,  maysir,  gharar,  risywah,  tadlis,  israf, kehalalan.  Namun,  dalam  transaksi fintech nilai  kesyariahan  juga  harus memperhatikan  aspek  akuntabilitas,  Adil  dalam  bertransaksi,  transparasi informasi,  Kewajaran,  Kesetaraan,  Kesalehan  sosial  agar  kadar  kesyariahan atau kehalalan lebih tinggi. Jadi kesyariahan itu memiliki kadar yang berbeda- beda  tergantung  seberapa  besar  terpenuhi  unsur  syari’nya.  Literasi  tentang Syariah  perlu  ditingkatkan  untuk  menghidari  perilaku  masyarakat  yang  sering mengambil keuntungan pribadi maupun kelompok, dari ketidakfahaman makna syariah.  Bahwa  umat  muslim  dengan  cepatnya  perkembangan  teknologi  tidak dapat menjastifikasi kesyariahannya sebelum melihat proses operasionalannya. Hukum fintech sangat  fluktuatif  berkenaan  dengan  manfaat  dan  kemadorotan yang ditimbulkan dari proses tersebut (Aziz, 2020).
Antusiasme masyarakat terhadap pertumbuhan praktek ekonomi syariah sangat  tinggi,  terlebih  dengan  menjamurnya  pendirian  lembaga  keuangan syariah (LKS) salah satunya adalah fintech syariah. fintech syariah merupakan inovasi  layanan  keuangan  berbasis  syariah  dengan  memanfaatkan  kemajuan teknologi. Selain memberikan penawaran dan skema yang berbeda dari layanan
konvensional,  juga  memberikan  batasan  tertentu  terhadap  penggunaan  dana yang  di  berikan  oleh  investor  atau  pemberi  pinjaman.  Kenyamanan  yang ditawarkan fintech berbasis syariah tidak lepas dari karakteristik bisnis syariah yang  bersandar  kepada  pondasi  ekonomi  syariah  yaitu  ketuhanan (ilahiah ), keadilan (al-adl), kenabian ( an nubuwah ), pemerintahan (al khalifah), dan hasil (al  maad). Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi dalam  Pasal  1  angka  3  Peraturan  toritas  Jasa  Keuangan  77/POJK.01/2016, adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman  dengan  penerima  pinjaman  dalam  rangka  melakukan  perjanjian pinjam  meminjam  dalam  mata  uang  rupiah  secara  langsung  melalui  sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. fintech ( fintech) merupakan inovasi  layanan  keuangan  dengan  menggunakan  teknologi  agar  masyarakat dapat dengan mudah mengakses produk dan layanan keuangan yang tidak bisa diakomodir  oleh  layanan  keuangan  tradisional.  Adapun  keuntungan  yag didapatkan  ketika  menggunakan  layanan fintech syariah  ialah  antara  penerima pinjaman  atau  pembiayaan  tidak  perlu  bertatap  muka  langsung  dan  kebutuhan finanssial  lebih  mudah  terpenuhi  serta  sebagaimana  umat  muslimyaitu melakukan kegiatan keuangan bersadasarkan syariah Islam (Wahyuni, 2019b).

## B. KAJIAN TEORI
1. Definisi fintech ( fintech )
fintech merupakan salah satu bisnis berbasis software dan teknologi modern yang menyediakan jasa keuangan. Perusahaan fintech pada umumnya adalah perusahaan start-up yang memberikan layanan dan solusi keuangan  kepada pelanggan sepertipembayaran mobile, transfer uang, pinjaman, penggalangan  dana,  dan  bahkan  manajemen  aset. fintech menjanjikan  ekosistem  baru  industri  keuangan dengan biaya rendah, meningkatkan kualitas layanan keuangan, dan menciptakan
lanscapekeuangan  yang  lebih  beragam  dan  stabil.  Payung  hukum fintech memakai  Peraturan  OJK  Nomor  77/POJK.01/2016  tanggal  29  Desember 2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi Informasi  dan  PBI  (Peraturan  Bank  Indonesia  18/40/PBI/2016  tanggal  14 November 2016 tentang penyelanggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.  Meskipun  belum  ada  payung  hukum  yang  khusus  untuk fintech syariah,  namun  beberapa  startup  sudah  mulai  bermunculan. Kira- kira  peraturan  untuk fintech Syariah  berbunyi  seperti  ini:  “Layanan  Jual Beli/Kemitraan/Pembiayaan/Sewa Menyewa Syariah”. Menurut data fintech Office Bank  Indoensia  2017  kontribusi  sektor  formal  jasa  keuangan
besarannya  hanya  36%  dan  sisanya  64%  merupakan  kontribusi  dari  sektor keuangan  informal.  Trilogi pemberdayaan Konsumen memiliki hubungan yang erat  dalam  mewujudkan  masyarakat  yang well  literate ,  dapat memanfaatkan  produk  dan  layanan  jasa  keuangan  yang  sesuai  untuk mencapai  kesejahteraan  keuangan  yang  berkelanjutan (financial  well being ).  Adalah  manfaat  bagi  konsumen  dan  pelaku  bisnis  jasa  keuangan syariah serta perekonomian (Djawahir, 2018).
Teknologi keuangan pada dasarnya dapat mempermudah pergerakan manusia  dalam  bertransaksi  keuangan.  Konsep  teknologi  keuangan memanfaatkan jaringan internet dalam jaringan  yang digunakan setiap saat oleh  manusia.  Teknologi keuangan  meminimalisir  atau  bahkan menghilangkan  regulasi  dan  syarat  yang  harus  dipenuhi  dalam  transaksi keuangan, diantaranya adalah adanya perjanjian dan kewajiban bertemunya produsen  dan  konsumen.  Konsep  yang  demikian  cocok  bila  diterapkan dalam  lingkup  konvensional.  berbeda  dengan  syariah  yang  pada  dasarnya masih  menganjurkan  adanya  akad  dan  pertemuan  antara  produsen  dan konsumen. Dua aspek tersebut bertujuan untuk menghindari adanya potensi penipuan  dan  dirugikannya  salah  satu  pihak.  Namun,  dalam  maenghadapi masa  depan,  kedua  aspek  tersebut  mulai  disesuaikan  kembali.  Dewan Standar  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  membuat  fatwa  yang menjabarkan  bahwa  tidak  harus  dipenuhinya  syarat  adanyakad  langsung dan  bertemunya  produsen  dan  konsumen.  Dalam  hal  ini  akad  bisa digantikan  dengan  dokumen  elektronik  asalkan  memenuhi  syarat keseimbangan, kewajaran, dan keadilan sesuai syariah (Narastri, 2020).

## 2. Landasan fintech Syariah
Digitalisasi  saat  ini  memungkinan  sektor  perbankan  dan  jasa keuangan  syariah  melakukan  transformasi  untuk  meraih  pasar  yang  lebih luas  dan  menciptakan  produk  praktis  yang  cocok  untuk  kebutuhan masyarakat. Sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia,  layanan  keuangan  digital  atau fintech ( fintech )  syariah  memiliki potensi pertumbuhan yang besar, terutama melalui adanya layanan investasi dan  pembiayaan  syariah.  Secara  jangka  panjang,  kehadiran  perusahaan teknologi  finansial  yang  berbasis  syariah  juga  bisa  memberikan  akses  dan edukasi  kepada  masyarakat  dari  berbagai  kalangan  khususnya  di  daerah untuk mendapatkan layanan jasa keuangan syariah dengan mudah dan cepat fintech syariah  di  Indonesia  di  atur  dan  mengacu  pada  Fatwa  Dewan Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN  MUI)  Nomor  117/2018 tentang  Layanan  Pembiayaan  Berbasis  Teknologi  Informasi  Berdasarkan
Prinsip  Syariah.  Berdasarkan  fatwa  tersebut,  yang  dimaksud  dengan layanan fintech berdasarkan  prinsip  syariah  adalah  penyelenggaraan layanan  jasa  keuangan  berdasarkan  prinsip  syariah  yang  mempertemukan atau  menghubungkan  pemberi  pembiayaan  dengan  penerima  pembiayaan dalam  rangka  melakukan  akad  pembiayaan  melalui  sistem  elektronik dengan menggunakan jaringan internet (Wahyuni, 2019).
fintech syariah menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam
transaksinya.  Sehingga,  terdapat  perbedaan  dalam  bunga  atau  riba,  akad, mekanisme  penagihan  hingga  penyelesaian  sengketa,  serta  harus memberikan  kebermanfaatan  bagi  pihak-pihak  yang  saling  bertransaksi. Perkembangan fintech Syariah  di  Indonesia  di  dukung  oleh  keberadaan Asosiasi fintech Syariah  Indonesia  (AFSI).  AFSI  didirikan  sebagai  wadah untuk  memajukan  ekonomi  syariah  melalui  teknologi  finansial.  Saat  ini AFSI  telah  membentuk  lembaga  khusus  yaitu  AFSI  Institute  yang mempunyai  beberapa  program  seperti  workshop  dan  pelatihan  fiqih muamalah,  AFSI Goes  To  Campus ,  konsultasi  bisnis  syariah  serta melakukan  riset  dan  kajian-kajian  mengenai  ekonomi  Islam,  guna mendukung realisasi  potensi fintech Syariah di  Indonesia. Saat  ini anggota dari  AFSI  berasal  dari  berbagai  vertikal fintech seperti Peer  To  Peer lending , aggregator ,  dan equity  crowdfunding .  Dalam  perkembangannya, fintech Syariah mengalami berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah  rendahnya  literasi  di  kalangan  masyarakat  terkait  keberadaan layanan keuangan Syariah berbasis teknologi. Guna menjawab tantangan ini dibutuhkan  kerjasama  dari  berbagai  pihak  untuk  mendukung  edukasi  dan sosialisasi fintech Syariah di Indonesia (Aftech, 2019).

## C. METODE
Fokus  tujuan  pada penelitian ini untuk mengkaji  Pemanfaatan fintech Peer  To  Peer Syariah  dalam  Perspektif  fiqih  muamalah.  Penelitian  ini menggunakan  metode  kepustakaan  atau literature  review, yaitu dengan mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang  sejenis,  artikel,  catatan,  serta  berbagai  jurnal  yang  berkaitan  dengan masalah  yang  ingin  dipecahkan  (Sari  &  Asmendri,  2020).  Riset  dilakukan secara  sistematis  untuk  mengumpulkan,  mengolah,  dan  menyimpulkan  data guna  mencari  jawaban  atas  permasalahan  yang  dihadapi  (Wicaksono  & Maunah, 2021). Pengumpulan data terkait Pemanfaatan fintech Peer To Peer Syariah  dalam  Perspektif  fiqih  muamalah,  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan
(POJK),  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN- MUI),  Peraturan  Perundang-undangan  yang  bersumber  dari  website  resmi Bank  Indonesia,  OJK,  DSN-MUI,  serta  artikel  ilmiah,  majalah,  dan  buku. Data  yang  diperoleh  kemudian  dilakukan  identifikasi  dan  analisis  konten terkait  Pemanfaatan fintech  Peer  To  Peer Syariah  dalam  Perspektif  fiqih muamalah.  Selanjutnya,  dilakukan  analisis  kemudian  penarikan  kesimpulan terkait  Pemanfaatan fintech  Peer  To  Peer Syariah  dalam  Perspektif  fiqih muamalah di Indonesia.

## D. PEMBAHASAN
Perkembangan  industri fintech yang  semakin  meningkat  menawarkan berbagai  inovasi  layanan  keuangan  seperti  dalam  industri  perbankan  dan lembaga  keuangan  yang  sudah  ada.  Peran  dan  fungsi  industri fintech semakin penting  dalam  sektor  keuangan  karena  nilai  tambah  yang  diberikan  terutama inovasi  teknologi  informasi  sehingga  perbankan  syariah  harus  merespon dengan  baik  dari  beberapa  aspek.  Dari  aspek  benefit  diketahui  bahwa  faktor prioritas  adalah  hemat  biaya  operasional  dan  pemasaran  melalui  kolaborasi dengan fintech .  Aspek opportunity antara  lain  bahwa fintech merupakan peluang mempromosikan perbankan syariah sebagai lembaga keuangan inklusif yang menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat.  Faktor prioritas  dari aspek  cost  adalah  infrastruktur  pendukung fintech mengandung  biaya  tinggi sehingga  diperlukan  persiapan  yang  matang.  Aspek  pangsa  pasar  menjadi faktor risk serius bagi perbankan syariah. Tergerusnya pangsa pasar perbankan syariah oleh industri fintech menjadi ancaman serius apabila perbankan syariah mengabaikan strategi yang tepat. Namun, secara umum keberadaan fintech bagi perkembangan  perbankan  syariah  di  Indonesia  adalah  peluang  ( opportunity ) yang  memberikan  harapan.  Peluang  tersebut  bisa  diraih  dengan  melakukan sinergi  atau  kerjasama  strategis  perbankan  syariah  dengan  industri fintech sebagai bagian integral yang tidak dapat dipisahkan (Helmi Muhammad, 2020).
Perkembangan  teknologi  menjadi  peluang  bagi  semua  industry termasuk  industri  keuangan  khususnya  industri fintech syariah  untuk merevolusi kegiatan konvensional menjadi sebuah inovasi layanan dan produk digital  yang  memudahkan  masyarakat  dalam  mengaksesnya.  Namun,  potensi disruptif pada fintech syariah tidak boleh diremehkan. Disrupsi fintech syariah bak pisau bermata dua, ia dapat berayun kepada dua arah. Sisi baiknya, Inovasi fintech memberikan  pilihan  yang  lebih  selaras  dengan  kebutuhan  individu. Dengan  lebih  banyak  pilihan,  konsumen  menikmati  biaya  layanan  keuangan yang  lebih  kompetitif.  Sehingga,  teknologi  terbaru  yang  dianut  oleh fintech
yang  memanfaatkan  internet,  perangkat  seluler  dan  integrasi  media  sosial menjadikan  transaksi  keuangan  lebih  mudah  dan  nyaman  digunakan.  Namun sebaliknya, fintech syariah  menemui  beberapa  masalah  dan  tantangan  yang dihadapi  dalam  proses  pengembangan  skema  syariah  di  dalam  industri keuangan nasional (Alfaris et al., 2019).
Sumber: (Fitranto, 2022)
Gambar 1: Skema Peer To Peer (P2p) fintech Syariah
fintech dengan  basis  pemanfaatan  teknologi  di  bidang  keuangan, melalui fintech agar  memberi  kemudahan  dalam  memenuhi  kebutuhan keuangan. Kehadiran fintech memberiken akses dan kemudahan tanpa bertemu langsung  dengan  pihak  yang  menggunakan  transaksi  keuangan.  Selain  itu, fintech syariah memberikan akses keuangan yang lebih fleksibel dapat diakses selama 24 jam bagi penggunanya. Produk-produk fintech syariah saat ini telah berkembang  dan  banyak  digunakan  oleh  masyarakat  luas,  tanpa  terkecuali untuk kegiatan investasi. Secara umum ada tiga jenis produk dari fintech , yaitu produk multypayment (alat  pembaayaran),  urunan  dana  ( crowdfunding ),  dan Peer To Peer Lending (P2P). kesemua produk ini dapat diakses dengan mudah oleh  masyarakat  luas.  Dalam  bertransaksi  menggunakan fintech syariah  harus dipastikan  bahwa  perusahaan  itu  legal  (resmi),  berizin  dan  atau  terdaftar  di lembaga  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK).  Jenis fintech yang  dapat  menjadi pilihan  untuk  berinvestasi  yaitu Peer  To  Peer  Lending (P2P),  investor  dapat menempatkan  dananya  melalui  perusahaan fintech dengan  nominal  tertentu, jadi investor dapat memilih langsung, perusahaan fintech dan jenis bisnis yang ingin dibiayai.
Keuntungan  yang  diperoleh  dapat  dilakukan  melalui  simulasi,  dengan nominal  yang  ingin  dibiayai.  Saat  ini  telah  hadir fintech konvensional  dan fintech syariah  dengan  produk  P2P  dapat  dijadikan  wadah  untuk  berinvestasi.
Keuntungan  berinvestasi  pada  P2P  investor  dapat  memilih  langsung  bisnis- bisnis yang ingin didanai, sehingga dapat prospek dari usaha tersebut. Saat ini jenis fintech P2P  syariah  juga  sudah  banyak  dan  menawarkan  pembiayaan bisnis dengan nominal investasi yang relatif sangat murah, mulai dari 100.000 rupiah  dapat  membiayai  proyek  bisnis  tertentu.  Dalam  jangka  waktu  tertentu dapat  memperoleh  imbal  hasil  dari  penempatan  dana  investasinya  di  P2P syariah. Jenis fintech P2P syariah hanya menawarkan produk-produk yang halal yang  sesuai  dengan  prinsip  syariah,  sehingga  tidak  ada  produk-produk  non halal.  Investasi  melalui fintech syariah  dilakukan  dengan  mudah,  dan  dapat membiayai  sektor  riil  termasuk  untuk  sektor  UMKM,  jadi  investor  dapat memperoleh  keuntungan  dan  dapat  memberi  dukungan  untuk  pertumbuhan ekonomi.
Perbedaan antara fintech Peer To Peer Lending syariah dan fintech Peer To  Peer  Lending konvensional  antara  lain:  Pertama,  dari  aspek  regulasi  yang mengaturnya, pada fintech konvensional penyelenggaraan fintech Peer To Peer
Lending diatur dalam Peraturan BI No.19/12/PBI/2017 mengenai
Penyelenggaraan fintech .  Kebijakan  dari  BI  dan  OJK  tersebut  juga  menjadi landasan  hukum  penyelenggara  bagi fintech Peer  To  Peer  Lending syariah. Yang membedakannya  yaitu adanya perhatian dari MUI terkait dengan hal ini sehingga dikeluarkannya fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 mengenai  pelayanan  pembiayaan  menggunakan  teknologi  yang  berdasarkan prinsip syariah.
Kedua,  adanya  Dewan  Pengawas  Syariah  dalam fintech syariah,  selain menjadi  pembeda  dengan fintech konvensional,  juga  sebagai  penjamin  dan pengawas  dalam  pelaksanaan fintech syariah.  Ketiga,  dalam  mekanisme  kerja antara fintech konvensional  dan fintech syariah  yang  membedakan  tentunya dengan  adanya  prinsip  syariah. Berkenaan  dengan  produk fintech syariah, Perbedaan  prinsipnya  setidaknya  terdapat  pada  tiga  hal  yang  tidak  boleh  ada pada fintech syariah,  yaitu  gharar  (adanya  ketidakpastian),  maysir  (bertaruh atau judi), dan riba (jumlah bunga  yang melewati  ketetapan). Keempat,  dalam prakteknya,  pada fintech konvensional  umumnya  pinjaman  yang  diberikan bersifat  konsumtif,  sedangkan  dalam fintech syariah  adanya  pembiayaan  yang produktif dan lebih bervariasi misalnya untuk pendidikan, haji, umroh dan lain- lain yang tidak ada pada fintech konvensional. Penerapan prinsip syariah pada fintech Peer  To  Peer  Lending syariah  telah  sesuai  dengan  Fatwa  Dewan
Syariah  Nasional  MUI  No.117/DSN-MUI/II/2018  yaitu:  dijauhkan  dari riba , gharar (tidak  pasti), maysir (spekulasi), tadlis (merahasiakan  kecacatan),
dharar (membuat rugi pihak lain) dan haram ; Akad baku sesuai dengan prinsip keseimbangan, keadilan dan wajar yang ditetapkan oleh hukum Syariah (Lova, 2021).
Dalam  menjadi  pendana  di  amartha,  prinsip-prinsip  Islam  dalam berinvestasi  dilakukan  di  Amartha.  Pertama,  dana  dari  pendana  tidak diinvestasikan  pada  hal-hal  yang  haram.  Pendana  dapat  memilih  peminjam- peminjam  di  Amartha,  data-data  peminjam  ditampilkan  dalam  situs  amartha, baik  itu  jenis  usahanya,  plafon  yang  diberikan,  bahkan  oleh  tim  Amartha diberikan scoring kepada para peminjam. Kedua, dengan keterbukaan data yang ada  maka  akan  memperkecil  resiko  diantara  pendana  dan  pembiaya.  Pendana secara  bebas  dapat  memilih  untuk  memberikan  dananya  kepada  yang membutuhkan.  Ketiga,  dalam  akad  yang  dilakukan  pihak  amartha menggunakan  prisnsip  syariah  dengan  menggunakan  akad  murabahah,  ijarah, dan  hiwalah.  Dengan  akad  ini  pendana  terhindar  dari  unsur  riba.  Pendana  di Amartha  juga  diberikan  proteksi  atas  dana  yang  diberikan  sehingga  tidak  ada gharar atau kezoliman  yang menimpa pendana.  Syariah  Islam bertujuan  untuk memberikan  kebahagiaan  kepada  manusia  baik  di  dunia  maupun  di  akhirat. Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta dan menjaga akal  merupakan  bentuk  penjagaan  dari  syariah  Islam  agar  manusia mendapatkan  kebahagiaan.  Penjagaan  maslahat  khususnya  hifdhu  al-mal  bagi pemberi  dana  dengan  pemberian  proteksi  dan  pembayaran  lancar (Latuconsina.etc, 2020).
Semua  dimensi  kehidupan  manusia  terfokus  pada  tujuan  syariah ( maqashid  syariah ),  yaitu  tercapainya  maslahah  dengan  menjaga  lima  dasar penting aspek kehidupan, yaitu; perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan kekayaan.  Beberapa  peran  hukum  Islam  dalam  mengembangkan  teknologi keuangan  dibagi  menjadi  tiga:  aspek  kunci:  pertama,  sebagai  mekanisme pencegahan  untuk  menghindari  transaksi  penipuan.  Kedua,  sebagai  pedoman moral  (etika  pedoman)  untuk  menjaga  agar  semua  transaksi  diprioritaskan prinsip  kejujuran  dan  kepatuhan  prinsip  syariah.  Ketiga,  sebagai  sarana bersosialisasi  Hukum  Islam,  terutama  dalam  transaksi  yang  menggunakan instrumen  teknologi  keuangan.  Diantara  beberapa  aturan  yang  dapat  dijadikan sebagai  dasar  untuk  penciptaan  teknologi  keuangan  kegiatan  yang  selaras dengan tujuan syariah adalah sebagai berikut, yaitu; pertama, aturan “kesulitan melahirkan kemudahan” ( al-mashaqqah tajlibual-taysr ). Kedua, “bahaya harus dihilangkan”  ( aldararu  yuzâlu ).  Ketiga,  aturan  "menghindari  kejahatan"
didahulukan daripada mengambil keuntungan” ( Dar'u Al-Mafâsid
Muqaddamun ‘Ala Jalbi Al-Mashâlih ) (Hakim & Irawan, 2019).
fintech syariah  mempunyai  landasan  maqashid  syariah  dan  juga mempunyai  payung  hukum  yang  jelas  dan  sudah  tertuang  dalam  undang- undang.  Dibuktikan  bahwa fintech syariah  telah  memenuhi  ke  lima  maqasyid syariahyaitu  menjaga  agama,  menjaga  jiwa,  menjaga  keturunan,  menjaga  akal dan menjaga harta serta telah adanya payung hukum berupa perlindungan konsumen yang sudah dimuat dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 dan Undang- Undang  terkait,  yaitu Undang-Undang Nomer 8 Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Peraturan Pemerintah Nomer 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggara Sistem dan  Transaksi Elektronik  (PP PSTE), yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Nafiah & Faih, 2019).

## E. KESIMPULAN
Peer To Peer Lending (P2PL) adalah startup yang menyedikan platform pinjaman  secara  online.  Investree  adalah  salah  satu  contoh  startup  yang bergerak  di  bidang  ini.  Startup  ini  bertujuan  untuk  memenuhi  kebutuhan finansial  masyarakat  dengan  cara  mengisi  syarat  dan  mengikuti  prosedur  di website  Investree.co.id.  Perjanjian  antara  penerima  pinjaman  dan  pemberi pinjaman  dilakukan  pada  media  internet  dalam  platform  penyedia  jasa fintech berbasis Peer  To  Peer  Lending (P2PL)  pada  umumnya  merupakan  perjanjian utang  piutang.  Bentuk  perjanjian  pinjam  meminjam  tersebut  adalah  perjanjian elektronik  yang  memiliki  kekuatan  hukum  yang  sama  sebagaimana  perjanjian pada  umumnya.  Oleh  sebab  itu  perjanjian  elektronik  berlaku  sebagai undangundang  bagi  mereka  yang  membuatnya.  Syarat  dan  prosedur  yang  ada pada investree.id ini sudah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku  yaitu pasal 19 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016  Tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  berbasis Teknologi  Informasi,  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  19/12/PBI/2017 Tentang  Penyelenggaraan  Teknologi  Finansial,  dan  Fatwa  DSN  MUI  Nomor 117/DSN-MUI/II/2018  tentang  Layanan  Pembiayaan  Berbasis  Teknologi Informasi  Berdasarkan  Prinsip  Syariah. P2PL  yang  termasuk  perusahaan Financial  Technology  sesuai  syariah  berdasarkan  Fatwa  DSN  MUI  Nomor 117/DSN-MUI/II/2018  tentang  Layanan  Pembiyaan  Berbasis  Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.
Produk  syariah  investree  dikhususkan  untuk  produk  pembiayaan berbasis invoice ( invoice financing ). Akad syariah yang digunakan adalah akad
Al-Qard dan  akad  Wakalah  Bil  Ujrah.  Konsep Al-Qard diajalankan  saat pemberi pinjaman memberikan sejumlah dana pada penerima pinjaman sebagai pihak  yang  membutuhkan  pinjaman.  Atas  dana  yang  diberikan  ini,  pihak penerima  pinjaman  wajib  mengembalikan  kepada  pihak  pemberi  pinjaman dengan  nilai  yang  sepadan.  Adapun  selain Al-Qard ,  dalam  hal  transaksi teknisnya  digunakan  juga  akad  Wakalah  Bil  Ujrah,  Wakalah  (pelimpahan kuasa)  dari  pihak  penerima  pinjaman  kepada  pemberi  pinjaman  untuk melakukan  penagihan  langsung  kepada  pihak  payor  atas  invoice  yang  sudah disampaikan oleh penerima pinjaman kepada pihak payor. Sebagai wakil yang ditunjuk melaksanakan pengelolaan dan penagihan invoice kepada payor, pihak pemberi pinjaman berhak untuk mendapatkan pengembalian imbal jasa (ujroh). Investree sebagai pihak penyelenggara layanan mendapatkan upah/fee atas jasa penyediaan platform  marketplace dari pihak penerima pinjaman sebagai  pihak yang membutuhkan dana untuk mendapatkan bantuan dana dari pihak pemberi pinjaman.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfaris, M. R., Mursida, M. W., Irfan, M., & Syahroni, D. (2019). Model Regulasi Financial  Technology  Syariah  Dalam  Kerangka  Hukum  Indonesia :  Studi Perbandingan Malaysia dan Inggris. Legislatif .
Aziz, F. A. (2020). Menakar Kesyariahan fintech Syariah di Indonesia. Al-Manahij:
Jurnal Kajian Hukum Islam . https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.3567
Djawahir, A.  U. (2018).  Keuangan dan Value Pada fintech Syariah Di  Indonesia : Perspektif S-O-R ( Stimulus-Organism-Response ) Model. Annual Conference For Muslim Scholars .
DSN-MUI. (2018). Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:
117/DSN-MUI/II/2018  Tentang  Layanan  Pembiayaan  Berbasis  Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah . 14.
Fahlefi,  R.  (2018).  Inklusi  Keuangan  Syariah  Melalui  Inovasi fintech Di  Sektor Filantropi. Batusangkar International Conference III , 205–212.
fintech ,  T.  G.  B.  F.  S.  (2017).  Kajian  Bisnis fintech Syariah. Telkom  Digital
Services . https://doi.org/10.1111/j.1365-2966.2008.13419.x
Fitranto, R. (2022). Skema P2P Lending Syariah . https://dunia fintech .com/skema- p2p-lending-syariah/
Hakim,  R.,  &  Irawan,  M.  D.  (2019).  Islamic  Rulings  and  Financial  Technology  ( fintech ): An Analysis on the Relevance and Implications. Madania .
Helmi  Muhammad,  N.  P.  S.  (2020).  Pengaruh  Financial  Technology  Terhadap Perbankan  Syariah:  Pendekatan  ANP-BOCR  (The  Influence  of  Financial Technology  on  Islamic  Banking:  ANP-BOCR  Approach). Islamic  Banking and Finance Journal .
Hiyanti,  H.,  Nugroho,  L.,  Sukmadilaga,  C.,  &  Fitrijanti,  T.  (2020).  Peluang  dan Tantangan fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia. Jurnal Ilmiah
Ekonomi Islam . https://doi.org/10.29040/jiei.v5i3.578
Latuconsina.etc,  N.  (2020). fintech Peer  To  Peer  Lending Dalam  Perspektif Maqashid Al-Syariah (Studi pada PT. Amartha Mikro Fintek). Tahkim , 16 (2).
Lova, E.  F. (2021).  Financial Technology Peer To Peer Lending Syariah: Sebuah Perbandingan Dan Analisis. Jeblr , 1 (2), 29–41.
Maziyah,  M.  B.,  Iqbal  Pratama,  R.  S.,  &  Surya  Pratikto,  M.  I.  (2020).  Strategi Pengembangan fintech Syariah  Dengan  Pendekatan. Journal  Of  Economics ,
4 (2).
Nafiah, R., & Faih, A. (2019). Analisis Transaksi Financial Technology ( fintech ) Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah. IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah , 6 (2), 167–175. https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v6i2.2479
Narastri,  M.  (2020).  Financial  Technology  ( fintech )  Di  Indonesia  Ditinjau  Dari Perspektif  Islam. Indonesian  Interdisciplinary  Journal  of  Sharia  Economics (IIJSE) . https://doi.org/10.31538/iijse.v2i2.513
Sari,  M.,  &  Asmendri.  (2020).  Penelitian  Kepustakaan  (Library  Research). NATURAL SCIENCE , 2 (1), 15. https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/naturalscience/article/view/1555/1 159
Wahyuni,  R.  A.  E.  (2019a).  Perkembangan  Ekonomi  Islam  di  Indonesia  Melalui Penyelenggaraan fintech Syariah. Mahkamah:  Jurnal  Kajian  Hukum  Islam ,
4 (2), 184–192.
Wahyuni,  R.  A.  E.  (2019b).  Perkembangan  Ekonomi  Islam  Di  Indonesia  Melalui
Penyelenggaraan fintech Syariah. Mahkamah .
Wicaksono,  Y.  K.,  &  Maunah,  B.  (2021).  Peran  Negara  Dalam  Ketahanan Perbankan  Syariah  Di  Masa  Pandemi  Covid-19. An-Nisbah:  Jurnal  Ekonomi Syariah , 8 (1), 206–225. https://doi.org/10.21274/an.v8i1.3600
Yarli,  D.  (2018).  Analisis  Akad  Tijarah  Pada  Transaksi fintech Syariah  Dengan Pendekatan Maqhasid. Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam . https://doi.org/10.21043/Yudisia.V9I2.4766
244 | Pemanfaatan Fintech Peer To Peer Syariah Perspektif Fiqih Muamalah