Jurnal Akuntansi dan Manajemen Vol.11, No. 2, 2016, Hal.26-42
Implementasi Akuntabilitas Pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi Kasus : Baznas Kabupaten Agam)
Bella Kurnia Putri 1) , Wiwik Andriani 2) , Rasyidah Mustika 3) Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang
Email : 1) bella.kurnia@gmail.com 2 ) wi_andriani@yahoo.com 3) titik.mustika@gmail.com

## ABSTRACT
Zakat is an alternative that can be utilized in poverty reduction. Zakat is expected to minimize the income gap between the rich and the poor. Therefore, zakat management organizations are required to become accountable  institutions.  This  is  because  funds  managed  by  the  zakat  management  organization  are people's  funds.  This  study  aims  to  determine  the  implementation  of  accountability  in  National  Zakat Agency  (NZA)  Agam  Regency.  The  accountability  principle  used  is  the  principle  stated  by  the Humanitarian Forum Indonesia (HFI) and the Public Interest Research Advocacy Center (PIRAC). Data is collected  through  interviews,  document  review  and  observation.  Analysis  of  the  data  used  is  thematic analysis. The results showed that NZA of Agam Regency had implemented a good management of testes. However, the application of the principle of accountability has not been maximized so that it still needs to be improved. It is expected that  NZA of Agam Regency can maximize the application of the principle of accountability in the future.
Keywords: accountability, accountability principles, zakat management organizations

## ABSTRAK
Zakat  merupakan  alternatif  yang  dapat  didayagunakan  dalam  penanggulangan  kemiskinan.  Zakat diharapkan bisa meminimalisir kesenjangan pendapatan antara si kaya dan si miskin. Oleh karena itu, organisasi pengelola zakat dituntut menjadi accountable institution . Hal ini karena dana yang dikelola oleh  organisasi  pengelola  zakat  merupakan  dana  umat.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui implementasi  akuntabilitas  pada  BAZNAS  Kabupaten  Agam.  Prinsip  akuntabilitas  yang  digunakan adalah  prinsip  yang  dikemukakan  oleh Humanitarian  Forum  Indonesia  (HFI) dan Public  Interest Research  Advocacy  Center (PIRAC).  Data  dikumpulkan  melalui  wawancara,  dokumen  review  dan observasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Agam telah mengimplementasikan akuntabilitas pengelolaan zakar dengan cukup baik.  Hanya  saja,  penerapan  prinsip  akuntabilitas  ini  belum  maksimal  sehingga  masih  harus ditingkatkan  lagi.  Diharapkan  BAZNAS  Kabupaten  Agam  dapat  memaksimalkan  penerapan  prinsip akuntabilitas ini kedepannya.
Kata kunci: akuntabilitas, prinsip akuntabilitas, organisasi pengelola zakat

## PENDAHULUAN
Zakat  merupakan  ibadah  yang  memiliki  posisi    yang  sangat  penting, strategis  dan  menentukan  dari  sisi  pembangunan  kesejahteraan  umat.  Zakat termasuk  rukun  keempat  dari  rukun  Islam.  Zakat  diharapkan  dapat  meminimalisir kesenjangan pendapatan antara si kaya dan si miskin. Melalui zakat, kehidupan fakir, miskin  dan  orang-  orang  menderita  lainnya  akan  terperhatikan  dengan  baik. Potensi  dana  umat  Islam  yang  terkumpul  dari  zakat  merupakan  solusi  alternatif yang dapat didayagunakan bagi upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia dan pemberdayaan  ekonomi  umat,  yang  tidak  dapat  terpecahkan  dan  teratasi  hanya dengan dana APBN yang berasal dari penerimaan pajak maupun hutang luar negeri. Potensi  zakat  di  masyarakat  memang  cukup  besar,  jika  tidak  dikelola  dengan  baik akan menjadi hal yang merugikan. Keberadaan lembaga amil zakat, baik pemerintah atau  independen,  seharusnya  bisa  menjadi  garda  terdepan  dalam  inisiator pemberdayaan masyarakat dengan berbekal funding yang telah dikumpulkan.
Dalam  UU  No.  23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Zakat  disebutkan  bahwa pengelolaan  zakat  berasaskan  syari’at  Islam,  amanah,  kemanfaatan,  keadilan, kepastian  hukum,  terintegrasi  dan  akuntabilitas.  Poin  terakhir  dari  pasal  tersebut merupakan hal yang tidak kalah penting dibanding hal lainnya, mengingat aktivitas di  organisasi  pengelola  zakat  berhubungan  dengan  keuangan  (Asahi,  2014). Akuntabilitas  menjadi urgent bagi  Organisasi  Pengelola  Zakat  (OPZ)  untuk menumbuhkan  kepercayaan  masyarakat  dalam  penyaluran  zakatnya.  Akuntabilitas juga  tersirat  dalam  Al-Qur’an  surat  Al  Baqarah  :  282,  yang  mewajibkan  pencatatan dari setiap aktivitas transaksi (Adlan dalam Endahwati, 2014). Pencatatan transaksi akan memberikan informasi dan akuntabilitas (kekuatan untuk dipertanggungjawabkan) terhadap kondisi riil yang ada kepada publik sebagai objek, pihak yang juga punya hak untuk mempertanyakannya.
Penelitian  Endahwati  (2014)  untuk  memahami  secara  mendalam  bagaimana pengelola  BAZ  memaknai  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  zakat,  infaq,  dan shadaqah  (ZIS).  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif  dengan pendekatan  studi  kasus  ( case  study ).  Ia  menemukan  bahwa  akuntabilitas pengelolaan ZIS pada BAZ Kab. Lumajang didasarkan pada akuntabilitas vertikal dan horizontal.  Prinsip  yang  ditekankan  dalam  akuntabilitas  vertikal  adalah  prinsip amanah. Sedangkan  prinsip  yang  ditekankan dalam akuntabilitas horizontal adalah prinsip  profesional  dan  transparan.  Penelitian  Asahi  (2014)  tentang  memahami akuntabilitas  pada  BAZNAS  Kota  Padang  menggunakan  mekanisme  akuntabilitas yaitu  laporan  dan  pelaporan    keuangan,  penilaian  kinerja,  partisipasi, self- regulation ,  dan  audit  sosial.  Penelitian  menggunakan  metode  kualitatif. Menyimpulkan  bahwa  akuntabilitas  untuk  BAZNAS  cenderung  dilakukan  untuk memenuhi  kebutuhan  informasi  bagi  pihak  eksternal    yaitu  mitra,  pemerintah maupun masyarakat.
Akuntabilitas  merupakan  kewajiban  setiap  lembaga  pengelola  bantuan kemanusiaan  baik  pihak  pemerintah  maupun  institusi  lainnya,  seperti  Lembaga Swadaya  Masyarakat  (LSM),  media  masa,  lembaga  pendidikan,  perusahaan  dan organisasi  keagamaan.  Sebagian  organisasi  pengelola  bantuan  kemanusiaan memahami  bahwa  akuntabilitas  sebatas  pada  pemberian  laporan  yang  telah diaudit  oleh  akuntan  publik.  Padahal,  akuntabilitas  tidak  hanya  mengacu  pada laporan,  hukum  dan  kebijakan  nasional  tapi  juga  pada  aspek-aspek  seperti keterlibatan  penerima  manfaat,  kecepatan  pendistribusian,  ketepatan  menentukan penerima  manfaat  maupun  pendayagunaan  bantuan  serta  bagaimana  organisasi tersebut  mampu  merespon  permasalahan  baru  yang  muncul  berkaitan  dengan pengelolaan  bantuan  yang  diberikan.  Artinya  akuntabilitas  adalah  bentuk pertanggungjawaban  yang  dilakukan  tidak  hanya  kepada  lembaga  donor/donatur tetapi juga kepada masyarakat umum dan penerima manfaat.
Menurut Humanitarian  Forum  Indonesia (HFI)  dan Public  Interest  Research Advocacy Center (PIRAC) , penerapan akuntabilitas yang baik oleh lembaga pengelola bantuan  kemanusiaan  termasuk  di  dalamnya  yaitu  lembaga  pengelola  zakat,  infak dan shadaqah (ZIS) harus berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas. Prinsip-prinsip akuntabilitas  yang  dirumuskan  oleh  PIRAC  diantaranya  independensi,  komitmen organisasi,  kompetensi,  non-diskriminasi,  partisipasi,  transparansi,  koordinasi, pembelajaran  dan  perbaikan,  kemitraan,  non-proselitis,  mekanisme  umpan  balik, kemandirian  dan  keberpihakan  terhadap  kelompok  yang  rentan.  Prinsip-prinsip tersebut dapat dijadikan sebagai self-assessment bagi lembaga pengelola zakat  yang hasilnya bisa dipakai menjadi dasar untuk peningkatan kapasitas lembaga  tersebut.
Selain    itu,    prinsip-prinsip    tersebut    juga    bisa    digunakan    sebagai  upaya memfasilitasi lembaga dalam menilai akuntabilitas kinerjanya masing-masing.
Salah  satu  organisasi  zakat  yang  tergolong  cepat  dibentuk  melalui  campur tangan pemerintah setempat  adalah  Badan  Amil  Zakat  Nasional  Kabupaten  Agam yang  didirikan  tahun  2002.  Sebagai  lembaga  yang  telah  lama  didirikan,  tentu  saja telah banyak masyarakat yang terbantu dengan adanya lembaga ini. Oleh karena itu, penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  pada  BAZNAS  Kab.  Agam  terkait akuntabilitas  yang  ada  pada  organisasi  ini.  Penulis  memilih  prinsip  yang dikemukakan oleh PIRAC dan HFI mengingat BAZNAS Kab. Agam  merupakan  salah satu  dari  lembaga  pengelola  bantuan  kemanusiaan  seperti yang telah dijabarkan sebelumnya.

## TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

## Tinjauan Pustaka Akuntabilitas
Akuntabilitas  merupakan  suatu  cara  pertanggungjawaban  manajemen  atau penerima  amanah  kepada  pemberi  amanah  atas  pengelolaan  sumber-sumber  daya yang  dipercayakan  kepadanya  baik  secara  vertikal  maupun  secara  horizontal (Benveniste  dalam  Endahwati,  2014).  Akuntabilitas  diartikan  sebagai  kewajiban- kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber  daya  publik  dan  yang  bersangkutan  dengannya  untuk  dapat menjawab    hal-hal    yang    menyangkut    pertanggungjawabannya.    Akuntabilitas terkait  erat  dengan  instrumen  untuk  kegiatan  kontrol  terutama  dalam  hal pencapaian  hasil  pada  pelayanan  publik  dan  menyampaikannya  secara  transparan kepada masyarakat.
Akuntabilitas  sangat  penting  bagi  organisasi  amal  dan  sosial  (seperti charity ,  zakat    dan  wakaf)  karena  organisasi  tersebut  melibatkan  kepentingan banyak stakeholder sehingga  pengelola  harus  menunjukkan  bahwa  mereka  adalah pihak  yang  bisa  dipercaya  dan capable dalam  menjalankan  tugasnya.  Menurut Cordery  dan  Morley  (dalam  Ihsan  dan  Gustina,  2008),  akuntabilitas  yang  harus dipenuhi  oleh  sebuah  organisasi  amal  terbagi  atas  beberapa  macam,  yaitu:  (1) Akuntabilitas  finansial,  bertujuan  untuk  meyakinkan  bahwa  uang/harta  yang dibawah  tanggungjawabnya  digunakan  untuk  tujuan  yang  tepat.  (2)  Akuntabilitas proses,  bertujuan  untuk  meyakinkan  bahwa  penggunaan  harta  sesuai  dengan prosedur  yang  benar.  (3)  Akuntabilitas  program,  bertujuan  untuk  meyakinkan bahwa  kegiatan  yang  dilakukan  organisasi  efektif  dan  sejalan  dengan  tujuan pendiriannya.  Dan  (4)  akuntabilitas  priotitas,  bertujuan    untuk    memenuhi kebutuhan  pihak  yang  bekepentingan   dengan organisasi secara efektif.
Menurut Humanitarian  Forum  Indonesia (HFI)  dan Public  Interest  Research Advocacy  Center (PIRAC) , prinsip-prinsip  akuntabilitas  yang  harus  diterapkan lembaga pengelola bantuan kemanusiaan seperti lembaga pengelola zakat, infak  dan shadaqah  (ZIS)  diantaranya  independensi,  komitmen  organisasi,  kompetensi,  non- diskriminasi,  partisipasi,  transparansi,  koordinasi,  pembelajaran  dan  perbaikan, kemitraan, non-proselitis,  mekanisme umpan balik, kemandirian dan keberpihakan terhadap kelompok yang rentan.
Zakat
Di dalam Pernyataan  Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109, zakat diartikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah
untuk  diberikan  kepada  yang  berhak  menerimanya  ( mustahik ).  Zakat  merupakan rukun  Islam  ke-empat  yang  dapat  dijadikan  sebagai  sumber  pendapatan  untuk membantu  menanggulangi  kemiskinan.  Perintah  zakat  terdapat  dalam  beberapa surat  di  dalam al-qur’an,  yaitu:  Q.S.  Al-Baqarah :  43,  Q.S.  At-Taubah  :  103,  dan  Q.S. Adz-Dzariyat  :19.  Perintah  zakat  menjadi  wajib  bagi  yang  memenuhi  syarat  wajib zakat,  yaitu:  islam,  merdeka,  baligh,  memiliki  harta  yang  mencapai  nishap,  milik penuh, dan memenuhi haul (Mukti, 2015). Berdasarkan jenisnya, zakat terdiri atas: (1)  zakat  fitrah  adalah  zakat  yang  diwajibkan  kepada  umat  muslim  pada  bulan Ramadhan,  tepatnya  pada  saat  matahari  terbenam  di  akhir  bulan  Ramadhan  dan lebih  utama  dibayarkan  sebelum  shalat  Idul  Fitri.  Syarat  wajib  bagi  mereka  yang memiliki kelebihan makanan pokok bagi dirinya dan tanggungannya pada saat hari raya. Zakat ini tidak mengenal nisab dan dibayar sebesar satu sha’ (setara dengan 3,5 liter  atau  2,5  kg  makanan  pokok  masyarakat.  (2)  Zakat  harta  adalah  zakat  yang dibayarkan kapan saja asalkan objek zakat telah memenuhi  syarat, mencakup hasil perniagaan,  pertanian,  pertambangan,  hasil  laut,  hasil  ternak,  harta  temuan,  emas, dan  perak,  serta  hasil  kerja  (profesi)  yang  memiliki  perhitungan  sendiri-sendiri (Nurhayati dalam Asahi, 2014).
Golongan yang berhak menerima zakat berdasarkan Q.S. At-Taubah : 60 yaitu : fakir, miskin, amil zakat, muallaf, riqap (budak yang tidak memiliki harta dan ingin merdeka), gharimin (orang yang berutang tidak untuk bermaksiat kepada Allah SWT, dan  tidak  mampu  membayar  hutang  tersebut), fisabilillah (perjuangan  untuk menyebarluaskan  agama  islam),  dan ibnu  sabil (orang  yang  sedang  dalam perantauan).
Menurut  Sartika  (dalam  Putri,  2015)  tujuan  zakat  yaitu  :  (1)  mengangkat derajat  fakir-miskin  dan  membantunya  keluar  dari  kesulitan  hidup  serta penderitaan.  (2)  Membantu  memecahkan  permasalahan  yang  dihadapi  para Mustahiq . (3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat muslim dan  manusia  pada  umumnya.  (4)  Menghilangkan  sifat  kikir  pemilik  harta.  (5) Membersihkan  sifat  iri  dan  dengki  (kecemburuan  sosial)  dari  hati  orang-orang miskin.  (6)  Menjembatani  jurang  pemisah  antara  yang  kaya  dengan  yang  miskin dalam suatu masyarakat. (7) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang  terutama  bagi  mereka  yang  mempunyai  harta.  (8)  Mendidik  manusia untuk  disiplin  menunaikan  kewajiban  dan  menyerahkan  hak  orang  lain  yang  ada padanya.
Sedangkan manfaat yang diperoleh dari zakat menurut Rahman (dalam Putri, 2015) adalah: (1) Memperbaiki kedudukan masyarakat dari segi moral dan material karena    melalui  pendistribusian  zakat,  maka  setiap  anggota  masyarakat  akan menjadi satu sehingga persaudaraan antar muslim semakin kuat. (2) Membersihkan jiwa dari sifat kikir dan bakhil. (3) Dapat menjadi benteng keamanan dalam sistem ekonomi Islam sekaligus menjadi stabilitator dalam kehidupan sosial. (4) Merupakan penyebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta’ala.
Organisasi pengelola zakat (OPZ) adalah sebuah institusi yang bertugas dalam pengelolaan zakat, infaq , dan shadaqah , baik yang dibentuk oleh pemerintah seperti BAZ, maupun yang dibentuk oleh masyarakat dan dilindungi oleh pemerintah seperti LAZ  (Khan  dalam  Wahab,  2011).  Lembaga  zakat  merupakan  sebuah  lembaga keuangan non-profit yang memiliki beberapa dampak langsung pada ekonomi Islam. Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2011  mendefenisikan  pengelolaan  zakat  adalah kegiatan  perencanaan,  pelaksanaan  dan  pengorganisasian  dalam  pengumpulan, pendistribusian  dan  pendayagunaan  zakat.  Berdasarkan  peraturan  perundang-
undangan,  di  Indonesia  terdapat  dua  jenis  organisasi  pengelola  zakat,  yaitu  Badan Amil  Zakat  (BAZ)  dan  Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ).  Badan  Amil  Zakat  adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang bergerak dibidang dakwah,  pendidikan,  sosial  dan  kemaslahatan  umat  yang  bertugas  mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat (Putri, 2015).
Berdasarkan  UU  No.  23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Zakat,  tujuan  dari pengelolaan  zakat  adalah  untuk  meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi  pelayanan dalam  pengelolaan  zakat  dan  meningkatkan  manfaat  zakat  untuk  mewujudkan kesejahteraan  masyarakat  dan  penanggulangan  kemiskinan.  Sedangkan  asas-asas organisasi  pengelola  zakat  adalah  syariat  Islam,  amanah,  kemanfaatan,  keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.
Di  Indonesia  terdapat  dua  lembaga  OPZ  yang  bersifat  yayasan  namun karakteristiknya  berbeda,  yaitu  lembaga  nirlaba  dan  lembaga for  profit .  Lembaga nirlaba  didirikan  benar-benar  bukan  untuk  mencari  laba  sedikit  pun.  Produk lembaga nirlaba adalah nilai dan moral sedangkan produk perusahaan adalah barang dan  jasa.  Sumber  dana  lembaga  nirlaba  adalah  donasi  masyarakat  dan  digunakan sepenuhnya  untuk  kegiatan  operasional  untuk  mencapai  visi  dan  misi  lembaga. Melihat  tugas  dan  fungsi  OPZ,  jelaslah  bahwa  OPZ  adalah  salah  satu  dari  sekian banyak  lembaga  nirlaba.  Oleh  karena  itu,  OPZ  memiliki  karakteristik  yang  sama dengan karakteristik lembaga nirlaba lainnya, yaitu : (1) Sumber daya, baik berupa dana  maupun  barang  berasal  dari  para  donatur  dimana  donatur  tersebut mempercayakan donasi mereka kepada OPZ dengan harapan bisa memperoleh hasil yang  mereka  harapkan.  (2)  Menghasilkan  berbagai  jasa  dalam  bentuk  pelayanan masyarakat dan tidak mencari laba dari pelayan tersebut. (3) Kepemilikan OPZ tidak sama  dengan  organisasi  bisnis.  OPZ  bukanlah  milik  pribadi  atau  kelompok, melainkan  milik  umat  karena  sumber  dayanya  berasal  dari  masyarakat.  Jika  OPZ dilikuidasi, maka kekayaan lembaga tidak boleh dibagikan kepada para pendiri.

## Penelitian Terdahulu
Penelitian  Nikmatuniayah  (2012)  untuk  mengetahui  bagaimana  akuntabilitas laporan  keuangan  yang  dilaksanakan  oleh  BAZIS  Yayasan  Daruttaqwa  Semarang. Dengan menggunakan metode kualitatif menunjukkan bahwa akuntabilitas laporan keuangan  yang  dilaksanakan  oleh  BAZIS  Yayasan  Daruttaqwa  Semarang  belum didukung  dengan  sistem  akuntansi  dan  pelaporan  yang  memadai  untuk  publik. Khaerany  et.al  (2013)  meneliti  untuk  menganalisis  pelaksanaan  akuntabilitas  dan transparansi  Dompet  Dhuafa  Sulawesi  Selatan  dan  pengaruhnya  terhadap  kualitas Dompet  Dhuafa  Sulawesi  Selatan.  Dengan  menggunakan  metode  kuantitatif diperoleh hasil bahwa dalam pandangan muzakki , Dompet Dhuafa Sulawesi Selatan telah  melaksanakan  prinsip  akuntabilitas  dan  transparansi  dengan  baik  serta memiliki kualitas yang baik.
Selain itu, Asahi (2014) melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui akuntabilitas  yang  terdapat  pada  BAZNAS  Kota  Padang  dan  PKPU  Cabang  Padang menggunakan  adalah  metode  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa BAZNAS  dan  PKPU  sama-sama  cenderung  pada  penunjukan upward  accountability dan  akuntabilitas  eksternal.  Pertanggungjawabannya  lebih  diprioritaskan  pada kepuasan  tingkat  atas,  baik  itu  pemerintah  maupun  donatur.  Disimpulkan  bahwa PKPU lebih independen dalam  mengatur dirinya tanpa harus menunggu peraturan
pemerintah terlebih dahulu.  Hal ini indentik dengan karakter PKPU sebagai lembaga kemanusiaan bentukan masyarakat dan tidak terikat pada pemerintah.
Endahwati  (2014)  meneliti  untuk  memahami  secara  mendalam  bagaimana pengelola  BAZ  memaknai  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  zakat,  infaq,  dan shadaqah  (ZIS).  Dengan  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif  dengan pendekatan  studi  kasus  ( case  study )  menemukan  bahwa  akuntabilitas  pengelolaan ZIS pada BAZ Kab. Lumajang didasarkan pada akuntabilitas vertikal dan horizontal. Prinsip  yang  ditekankan  dalam  akuntabilitas  vertikal  adalah  prinsip  amanah. Sedangkan  prinsip  yang  ditekankan  dalam  akuntabilitas  horizontal  adalah  prinsip profesional dan transparan.
Terakhir,  Kurniawan  (2014)  melakukan  penelitian  untuk  mengetahui implementasi Good  Corporate  Governance (GCG)  dari  aspek  akuntabilitas  dalam pengelolaan  ZIS  pada  BAZNAS  Kab.  Jepara.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  bertujuan untuk  mengidentifikasi  implikasi  yang  terjadi  setelah  BAZNAS  Kab.  Jepara mengimplementasikan  (GCG).  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  BAZNAS  Kab. Jepara  telah  mengimplementasikan  (GCG)  dari  aspek  akuntabilitas,  akan  tetapi implementasinya belum  dijalankan  secara  maksimal.  Hal  ini  memberikan  implikasi yang positif kepada lembaga dan masyarakat.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis  bagaimana  organisasi  menerapkan akuntabilitas  dalam  aktivitas  organisasi  yang  meliputi  proses  dan  implikasi  yang terjadi.  Tahapan  penelitian  dimulai  dengan menentukan  topik  penelitian, m elakukan literatur review, membuat indikator prinsip akuntabilitas, mengumpulkan data penelitian, mengolah  data  yang  telah  dikumpulkan,  menganalisis  hasil  penelitian  dan menyimpulkan. Penelitian ini menggunakan prinsip akuntabilitas yang dikemukakan oleh Humanitarian  Forum  Indonesia (HFI)  dan Public  Interest  Research  Advocacy Center (PIRAC) yang  terdiri  dari  beberapa  indikator.  Prinsip  dan  jumlah  indikator tersebut  terdiri  dari  :  independensi  (2),  komitmen  organisasi  (4),  kompetensi  (4), non-diskriminasi (2), partisipasi (2), transparansi (3), koordinasi (2), pembelajaran dan  perbaikan  (2),  kemitraan  (3),  non-proselitis  (2),  mekanisme  umpan  balik  (3), kemandirian (3) dan keberpihakan terhadap kelompok yang rentan (3).
Penulis  mengambil  BAZNAS  Kab.  Agam  yang  didirikan  tahun  2002  dengan nama  BAZIS  Kab.  Agam  sebagai  objek  penelitian.  Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  adalah  wawancara, document  review, observasi.  Analisis  data  dilakukan dengan  analisis  tematik  yang  merupakan  cara    mengidentifikasi  tema-tema  yang terpola  dalam  suatu  fenomena  (Boyatzis  dalam  Putri,  2015).  Tema-tema  ini diidentifikasi,  dikodekan  secara  induktif  ( data  driven )  dari  data  kualitatif  mentah (transkrip  wawancara,  rekaman  dan  sebagainya)  maupun  secara  deduktif  ( theory driven ) berdasarkan teori maupun hasil penelitian terdahulu.

## Pembahasan Sejarah BAZNAS Kabupaten Agam
Merujuk  pada  UU  RI  No.  38  Tahun  1999  tentang  pengelola  zakat,  muncul keseriusan  jajaran  pemerintah  Kabupaten  Agam  untuk  memprakarsai  berdirinya Badan  Amil  Zakat,  Infaq  dan  Shadaqah  Kab.  Agam  (BAZIS  Kab.  Agam)  tahun  2002 dengan dikeluarkan surat keputusan Bupati Agam tanggal 2 Januari 2002. Penamaan BAZIS  ini  berakhir  dengan  lahirnya  UU  No.  23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan
Zakat. Semenjak lahirnya UU ini, maka seluruh BAZIS dan BAZDA yang ada berubah nama  menjadi  BAZNAS.  BAZNAS  Provinsi  untuk  tingkat  provinsi  dan  BAZNAS Kabupaten untuk kabupaten/kota. Undang-undang ini semakin mengukuhkan peran BAZNAS  sebagai  lembaga  yang  berwenang  melakukan  pengelolaan  zakat  secara nasional.  Dalam  UU  tersebut,    BAZNAS    dinyatakan    sebagai    lembaga    pemerintah non-struktural    yang  bersifat  mandiri  dan  bertanggung  jawab  kepada  presiden melalui  menteri  agama.  Dengan  demikian,  BAZNAS  bersama  pemerintah bertanggungjawab  untuk  mengawal  pengelolaan  zakat  yang  berasaskan  syariat Islam,  amanah,  kemanfaatan,  keadilan,  kepastian  hukum,  terintegrasi  dan akuntabilitas.
Untuk  menjalankan  fungsinya  sebagai  lembaga  pengelolaan  zakat,  maka BAZNAS  Kab.  Agam  ini  pun  memiliki  visi  dan  misi  tersendiri.  Visi  yang  dimiliki BAZNAS  Kab.  Agam  adalah  “ Menjadi  Badan  Amil  Zakat  Kabupaten  Agam  yang Amanah, Bertanggungjawab, Transparan dan Profesional. ” Sedangkan misinya adalah sebagai berikut : (1) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui BAZNAS Agam.  (2)  Meningkatkan    penghimpunan    dan    pendayagunaan    zakat    sesuai dengan  ketentuan  syariah.  (3)  Menumbuh-kembangkan  pengelola/amil  zakat  yang amanah, bertanggungjawab, transparan dan profesional. (4) Memaksimalkan peran zakat    dalam menanggulangi kemiskinan di Kab. Agam.
Berdasarkan  Surat  Keputusan  Menteri  Agama  Provinsi  Sumatera  Barat  No. 005  Tahun    2013    Tentang    Perpanjangan    Jabatan    Kepengurusan    Badan    Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Agam, maka diketahui susunan pengurus terdiri dari : dewan  pertimbangan,  komisi  pengawas,  dan  badan  pelaksana.  Sedangkan  susunan amil  sekretariat  terdiri  dari  bidang-bidang  sebagai  berikut,  yaitu:  keuangan, program, administrasi, konter pelayanan mustahik, dan survei yang masing-masing dikepalai  oleh  seorang  ketua  yang  memiliki  beberapa  anggota.  Masing-masing bidang menjalankan tugas yang telah ditentukan.
Dalam  rangka  mengoptimalkan  kinerjanya  sebagai  lembaga  pengelola  zakat, BAZNAS Kab. Agam memiliki beberapa program kerja dalam penyaluran dana zakat kepada  masyarakat.  Program  tersebut  terdiri  dari  Agam  Makmur,  Agam  Cerdas, Agam Sehat, Agam Taqwa, Agam Peduli, dan Zakat Community Development (ZCD).

## Analisis Implementasi Akuntabilitas pada BAZNAS Kabupaten Agam 1. Independensi
Dalam  PP  No.  14  Tahun  2014  Pasal  2  dikatakan  bahwa  BAZNAS merupakan lembaga  pemerintah  non-struktural  yang  bersifat  mandiri  dan  bertanggungjawab kepada presiden melalui menteri. Hal ini terlihat pada program BAZNAS Kab. Agam. Program  yang dimiliki  oleh organisasi ini mengikuti  program  yang ditetapkan  oleh BAZNAS Pusat. Hanya saja, BAZNAS  Kab. Agam  memiliki  cara  tersendiri  dalam  hal pendistribusiannya.  Hal  ini  mencerminkan  adanya  kemandirian  pada  organisasi. Selain  itu,  kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  daerah  sangat  mempengaruhi kinerja.  Disini,  pemerintah  berperan  sebagai  regulator  dan  membuat  sistem  yang memudahkan  kerja  BAZNAS  Kab.  Agam.  Disamping  itu,  pemerintah  juga  berperan sebagai  pengawas,  pengkritisi  dan  pihak  yang  diberikan  pertanggungjawaban. Sedangkan    terkait  keanggotaan  dari  BAZNAS    Kab.  Agam,  organisasi  ini  tidak memiliki  kebijakan  mengenai  pelanggaran  rangkap  jabatan  karena  di  dalam organisasi  ini  tidak  ada  pegawai  yang  memiliki  rangkap  jabatan.  Hal  ini  tercermin dari  struktur  organisasi.  Semua  hal  yang  dilakukan  di  dalam  organisasi  sesuai dengan  tanggung  jawab  masing-masing.  Kewajiban  yang  dimiliki  oleh  satu  orang
berbeda  dengan  lainnya.  Adanya  suatu  tugas  yang  dibantu  oleh  pegawai  lainnya adalah  bentuk  kerja  sama  yang  ada  pada  BAZNAS  Kab.  Agam.  Disimpulkan  bahwa pada  BAZNAS  Kab.  Agam  tidak  terdapat  kebijakan  yang  mengatur  tentang pelarangan  rangkap  jabatan.  Namun,  dalam  penerapan  prinsip  independensi, harusnya  BAZNAS  Kab.  Agam  memiliki  kebijakan  mengenai  pelanggaran  rangkap jabatan  dalam  organisasi  dan  memberikan punishment bagi  siapa  saja  yang melanggar.
UU No. 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa keanggotaan BAZNAS berasal dari unsur  masyarakat  dan  unsur  pemerintah.  Unsur  masyarakat  terdiri  atas  ulama, tenaga  profesional  dan  tokoh  masyarakat  Islam.  Sedangkan  dari  unsur  pemerintah berasal      dari  kementerian/instansi  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  zakat. Peraturan ini telah diterapkan oleh BAZNAS Kab. Agam. Selain itu, organisasi ini juga tidak  berafiliasi  dengan  kepentingan  politik.  Pegawai  yang  bekerja  berasal  dari unsur  masyarakat  dan  pemerintah.  Namun,  tidak  termasuk  ke  dalam  kepentingan politik.  Walaupun  lembaga  ini  merupakan  lembaga  yang  didirikan  melalui pemerintah,  namun  organisasi  ini  memiliki  cara  tersendiri  dalam  pendistribusian zakat  kepada  masyarakat.  Hal  ini  telah  mencerminkan  prinsip  independensi  yang harusnya ada dalam suatu organisasi.

## 2. Analisis Komitmen Organisasi
Ada  beberapa  bentuk  komitmen  yang  dilakukan,  mulai  dari  adanya  dokumen tertulis  dan  resmi  mengenai  visi  dan  misi  organisasi,  adanya  program  kerja  dalam respon  kemanusiaan  serta  program  strategis  dalam  proyek,  adanya  prosedur  atau mekanisme  (SOP)  di  dalam  lembaga  dalam  pelaksanaan  kegiatan  dan  adanya kebijakan  tentang  perlindungan  terhadap  penerima  manfaat.  Poin  pertama  yaitu tentang adanya  dokumen tertulis dan resmi mengenai  visi dan misi organisasi. Hal ini bisa kita lihat pada web organisasi dan laporan berkala yang telah disiapkan oleh organisasi.  Kita  juga  bisa  melihat  visi  dan  misi  ini  pada  web  organisasi  yaitu www.baznas-kabagam.or.id .  BAZNAS  Kab.  Agam  berkomitmen  untuk  membantu masyarakat  yang  memang  layak  dibantu  dengan  dana  yang  telah  dikumpulkan. Salah  satu  cara    yang    ditempuh  adalah  memperluas  media  sosialisasi.  Ada  yang dilakukan  dengan  media  cetak  maupun  media  elektronik.  Media  ini  diharapkan mampu memberikan penjelasan dan gambaran kepada masyarakat mengenai kinerja lembaga.  Melalui  media  cetak,  kita    bisa    lihat    pada    buletin-buletin    yang diterbitkan    organisasi,    sedangkan  media  elektronik  bisa  kita  lihat  pada  web  dan sebagainya.
Selanjutnya tentang  adanya  program  kerja  dalam  respon  kemanusiaan  serta program    strategis  dalam  proyek.  BAZNAS  Kab.  Agam  memiliki  berbagai  program sebagai  upaya  penyaluran  zakat.  Mereka  memiliki  lima  program  kerja  dalam respon  kemanusiaan dan satu program kerjasama dalam organisasi. Lima program tersebut  yaitu  agam  makmur,  agam  cerdas,  agam  sehat,  agam  taqwa  dan  agam peduli.  Sedangkan  program  kerjasama  diberi  nama Zakat  Community  Development (ZCD). Poin selanjutnya yaitu adanya  prosedur  atau  mekanisme  (SOP)  di  dalam lembaga    dalam  pelaksanaan  kegiatan.  BAZNAS  Kab.  Agam  mempunyai  prosedur atau  mekanisme  dan  program  kerja  yang  jelas.  Prosedur  kerja  BAZNAS  Kab.  Agam didasarkan  pada  undang-undang  zakat  yang  berlaku.  Menurut  data  yang  diberikan oleh  pihak  BAZNAS  Kab.  Agam,  mereka  memiliki  SOP  dalam  pelaksanaan  kegiatan dalam  organisasi  tersebut.  Adapun  SOP  yang  dimiliki  oleh  BAZNAS  Kab.  Agam diantaranya  adalah  SOP  pengumpulan  dan  SOP  kepegawaian.  Terakhir,  adanya
kebijakan tentang perlindungan terhadap penerima manfaat. Dalam hal  ini,  BAZNAS Kab.  Agam  selalu  konsisten  mengutamakan  kepada  target  yang  paling membutuhkan seperti fakir, miskin, bantuan berobat dan bencana alam.
Berdasarkan  penjabaran  di  atas,  dalam  implementasi  prinsip  komitmen  ini BAZNAS  Kab.  Agam  telah  memiliki  dokumen  tertulis  dan  resmi  mengenai  visi  dan misi  organisasi,  melaksanakan  tugasnya  sesuai  dengan  prosedur  yang  dimiliki, mempunyai  program-program  strategis  yang  sesuai  dengan  komitmen  organisasi dan adanya perlindungan terhadap mustahik.

## 3. Analisis Kompetensi
Suatu  organisasi  dikatakan  kompeten  jika  mempunyai  tenaga  ahli  yang mumpuni dan mencukupi. BAZNAS Kab. Agam memiliki dua struktur organisasi. Ada struktur  organisasi  kepengurusan  inti  dan  susunan  amil  sekretariat.  Namun,  staf yang dipekerjakan masih kurang. Hal ini terungkap saat anggota BAZNAS Kab. Agam mengatakan bahwa mereka menghentikan sistem jemput zakat ke tempat muzakki karena  menghindari  petugas  yang  bekerja  dua  kali.  Walaupun  demikian,  tidak menyurutkan  semangat  BAZNAS  Kab.  Agam  untuk  mempunyai  tenaga  yang profesional  ditengah  keterbatasan  yang  dimiliki.  Adapun  langkah  yang  ditempuh untuk  meningkatkan  kinerja  dan  profesionalitas  staf  pengelolanya  adalah  dengan melakukan pembinaan dan pengarahan kepada para stafnya. Selain itu, BAZNAS Kab. Agam  juga  mengirimkan  para  stafnya  untuk  mengikuti  pelatihan-pelatihan  tentang pengelolaan  zakat.  Selain  peningkatan  SDM  yang  dimiliki,  BAZNAS  Kab.  Agam  juga konsisten  untuk  meningkatkan  sistem  manajerial  dan  sistem  pelayanan.  BAZNAS Kab.  Agam  mempunyai  daya  dukung  operasional  yang  baik    agar  memenuhi standar  manajemen,  misalnya  sistem    pencatatan  administrasi  yang  berbasis komputer dan finansial yang mencukupi untuk kegiatan operasional.
Untuk  menunjang  pelayanan  yang  baik,  BAZNAS  Kab.  Agam  selalu memperhatikan  kebutuhan  peralatan,  sarana  maupun  prasarana  yang  diperlukan seperti kendaraan dinas, perlengkapan kantor dan lain sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan    yang  demikian,    BAZNAS    Kab.  Agam    terlebih    dahulu    menyusun Rencana  Kegiatan  Aggaran  Tahunan  (RKAT).  Pemerintah  Kab.  Agam  juga  sangat mendukung kelangsungan dari BAZNAS Kab. Agam. Hal itu dibuktikan dari bantuan operasional  yang  diberikan  pada  BAZNAS  Kab.  Agam  berupa  1  (satu)  unit  mobil operasional.  Selain  dalam  bentuk  bantuan  operasional,  bentuk  lain  dari  dukungan pemerintah  Kab.  Agam  adalah  dengan  membuat  kebijakan  yang  mewajibkan  PNS untuk  membayarkan  zakat  mereka  melalui  BAZNAS  Kab.  Agam.  Dukungan  dari pemerintah  tersebut  diharapkan  dapat  meningkatkan  kinerja  BAZNAS  Kab.  Agam. BAZNAS Kab. Agam memiliki prosedur keamanan dan penyelamatan bagi para staf dan relawan di lapangan.
Dari  segi  kompetensi,  BAZNAS  Kab.  Agam  telah  melakukan  upaya  untuk meningkatkan  kualitas  SDM serta memperhatikan daya dukung operasional melalui sarana  dan  prasarana  yang  dibutuhkan.  Selain  itu,  BAZNAS  Kab.  Agam  juga mendapatkan  dukungan  yang  baik  dari  pemerintah  daerah  yang  diberikan  dalam bentuk bantuan operasional.  Hal  ini  bertujuan  untuk  memberikan  daya  dukung manajerial    kepada  BAZNAS  Kab.  Agam  sebagai  upaya  meningkatkan  kinerja lembaga.  Namun, akan lebih baik lagi jika  BAZNAS Kab. Agam merekrut karyawan baru.  Dengan  demikian,  BAZNAS  Kab.  Agam  bisa  menjalankan  kembali  program jemput zakat ke tempat muzakki sehingga bisa memaksimalkan pengumpulan zakat yang ada pada Kab. Agam.

## 4. Analisis Non-Diskriminasi
BAZNAS  Kab.  Agam  dalam  menentukan  target  penerima  bantuan  ZIS  terlebih dahulu  menghimpun  informasi  mengenai  apakah  seseorang  tersebut  memang benar-  benar  layak  menerima  bantuan  atau  tidak.  Salah  satu  cara  yang  dilakukan adalah  dengan  mengadakan  survei  ke  tempat mustahik .  Jika  mereka  memenuhi syarat  sebagai  penerima  bantuan,  maka  akan  memproses  lebih  lanjut.  Sedangkan menyangkut  perlakuan  terhadap  staf,  BAZNAS  Kab.  Agam  mempunyai  spesifikasi dan  persyaratan  terhadap  rekrutmen  pegawainya  sehingga  staf  bekerja  secara efektif  sesuai  dengan  bidangnya  masing-masing.  Jika  organisasi  memerlukan relawan,  semua  permohonan  yang  masuk  akan  dipanggil.  Kemudian  akan  diuji pemahaman tentang zakat.
Disimpulkan  bahwa  BAZNAS  Kab.  Agam  dalam  prinsip  non-diskriminasi  telah memperlakukan mustahik dan stafnya sebagaimana  mestinya.  Tidak  ada  perlakuan khusus antara satu dengan yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kab. Agam  telah  menjalankan  prinsip  non-diskriminasi  dalam  organisasi.  Namun,  akan lebih  baik  lagi  jika  dalam  perekrutan  staf,  BAZNAS  Kab.  Agam  membuat  prosedur perekrutan  yang  transparan  sehingga mencegah terjadinya KKN dan  menghasilkan staf yang profesional.

## 5. Analisis Partisipasi
Dalam  melaksanakan  tugasnya, BAZNAS Kab. Agam  telah melibatkan berbagai macam stakeholder internal  maupun  eksternal. Stakeholder internal  diantaranya semua  anggora  BAZNAS  Kab.  Agam  mulai  dari  Dewan  Pelaksana,  Dewan Pertimbangan,  Dewan  Pengawas  dan  UPZ.  Sementara stakeholder eksternal  adalah pemerintah daerah, mustahik, muzakki dan termasuk media yang mempublikasikan. Dalam hal perencanaan, diketahui bahwa BAZNAS Kab. Agam melakukan rapat dengan  mengundang  semua  anggota  terkait  untuk  pengambilan  keputusan.  Dalam hal  pelaksanaan  melibatkan  banyak  pihak.  Pengumpulan  dana  melibatkan  semua golongan  baik  laki-laki  maupun  perempuan.  Mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan dan evaluasi. BAZNAS Kab. Agam juga memberikan ruang partisipasi kepada publik untuk  menyampaikan  kritik  dan  saran  melalui  kotak  saran.  Selain  itu,  masyarakat juga bisa memberikan pertanyaan, kritik  dan  saran  melalui  telepon, email maupun facebook atau datang langsung ke BAZNAS Kab. Agam.
Disamping  itu,  organisasi  ini  juga  berkoordinasi  dengan  pemangku kepentingan  lain.  Sehingga  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  BAZNAS  Kab.  Agam telah memberikan ruang partisipasi untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini menunjukkan  bahwa  BAZNAS  Kab  .Agam  telah  menerapkan  prinsip  partisipasi dalam organisasi, namun pelaksanaan partisipasi ini masih bisa ditingkatkan.

## 6. Analisis Transparansi
BAZNAS  Kab.  Agam  membuka  informasi  yang  seluas-luasnya  kepada  publik mengenai  semua  hal  yang  menyangkut  pengelolaan  dana  ZIS.  Semua stakeholder bisa  mengakses  informasi  seputar  kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  BAZNAS  Kab. Agam  baik  dengan  mendatangi  kantor  maupun  melalui  media.  Selain  itu  juga melayani konsultasi tentang perhitungan zakat bagi masyarakat. BAZNAS Kab. Agam juga melaporkan semua hasil kerjanya dengan membuat laporan pertanggungjawaban  yang  memuat  semua  informasi  hasil  kinerja  BAZNAS  Kab. Agam.  Laporan  tersebut  disampaikan  kepada  pemerintah  daerah  dan  BAZNAS
provinsi. Tidak hanya itu, mereka juga memberikan laporan pertanggungjawabannya  kepada  menteri  secara  berkala.  Hal  ini  mencerminkan kepatuhan BAZNAS Kab. Agam terhadap UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
Laporan   tersebut   merupakan   upaya   transparansi   yang   dilakukan   oleh BAZNAS  Kab.  Agam.  Hal  ini  bertujuan  untuk  mendorong  efektifitas  dan  efisiensi lembaga  serta  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat.  Selain  untuk  meningkatkan kepercayaan  masyarakat,  tujuan  lain  dari  publikasi  ini  adalah  sebagai  bahan informasi  karena  di  dalamnya  terdapat  informasi  mengenai  pengelolaan  zakat. Disimpulkan  bahwa  penerapan  transparansi  pada  BAZNAS  Kab.  Agam  telah dilakukan  dengan  cukup  baik  karena  memberikan  akses  informasi  kepada pemerintah  dan  publik.  Namun,  sebaiknya  BAZNAS  Kab.  Agam  melakukan  audit dengan  pihak  luar  (akuntan  publik)  agar  laporan  yang  diberikan  benar-benar terpercaya.  Hal  ini  juga  sesuai  dengan  PP  No.  14  Tahun  2014  tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

## 7. Analisis Koordinasi
Dalam  melaksanakan  tugasnya,  BAZNAS  Kab.  Agam  tidak  bisa  lepas  dari kerjasama  dengan  instansi-instansi  lain.  BAZNAS  Kab.  Agam  aktif  melakukan koordinasi dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) agar mencapai pengumpulan zakat yang  maksimal.  Dalam  setiap  UPZ  tersebut  ditunjuk  tiga  orang  yang bertanggungjawab  terhadap  pengumpulan  zakat.  Selain  dengan  UPZ  yang  ada, BAZNAS  Kab.  Agam  juga  berkoordinasi  dengan  pemerintah  daerah  dan  instansi tertentu  agar  mencapai  pengumpulan  zakat  yang  maksimal.  Koordinasi  yang dilakukan oleh BAZNAS Kab. Agam bersifat rutin. Hal ini sesuai dengan pemaparan responden.
Berdasarkan  prinsip  koordinasi,  BAZNAS  Kab.  Agam  melakukan  koordinasi eksternal  dan  internal.  Koordinasi  eksternal  dilakukan  dengan  pemerintah sedangkan koordinasi internal dilakukan dengan seluruh organ dan fungsi BAZNAS Kab.  Agam,  mulai  dari  staf  sampai  dengan  Unit  Pengumpul  Zakat  (UPZ).  Hal  ini menunjukkan  bahwa  BAZNAS  Kab.  Agam  telah  menerapkan  prinsip  koordinasi dalam organisasi.

## 8. Analisis Pembelajaran dan Perbaikan
BAZNAS  Kab.  Agam  melakukan  studi  banding  ke  sejumlah  Badan  Amil  Zakat. Studi  banding  tersebut  diharapkan  dapat  memberikan  ide  maupun  gagasan  guna menjadi  bahan  pembelajaran  oleh  BAZNAS  Kab.  Agam.  Studi  banding  yang  telah dilakukan diantaranya adalah studi banding ke BAZNAS Dhamasraya, Sijunjung dan Sawahlunto.  BAZNAS  Kab.  Agam  juga  melakukan  perbaikan  dengan  cara mengevaluasi  program  yang  telah  dilaksanakan.  Setiap  bulan,  BAZNAS  Kab.  Agam melaksanakan  rapat  pengurus untuk  mengevaluasi  kinerja  yang  telah dicapai.  Dari evaluasi  tersebut  diharapkan  ada  perbaikan  yang  dilakukan  untuk  meningkatkan kinerja  BAZNAS  Kab.  Agam.  Salah  satu  cara  yang  bisa  dilakukan  untuk memaksimalkan  pembelajaran  dan  perbaikan  ini  adalah  dengan  adanya  laporan terstruktur  dan  terjadwal.  Laporan  ini  tidak  hanya  berisi  tentang  hal  baik  saja namun  juga  kendala yang ditemui  di  lapangan. Namun, BAZNAS  Kab. Agam belum menerapkan  hal  ini  dalam  kegiatan  organisasi.  Hal  ini  sesuai  dengan  pemaparan yang diberikan oleh responden pada pembahasan sebelumnya.
Dengan  demikian,  berdasarkan  prinsip  perbaikan  dan  pembelajaran,  BAZNAS Kab.  Agam  melakukan  perbaikan  dan  pembelajaran  melalui  pengalaman  sendiri maupun  belajar  dari  lembaga  lain.  Pembelajaran  melalui  diri  sendiri  berdasarkan pengalaman lapangan sedangkan pembelajaran dari lembaga lain dilakukan dengan studi  banding  ke  sejumlah  BAZNAS.  Namun,  akan  lebih  baik  lagi  jika  BAZNAS  Kab. Agam memiliki laporan lapangan terstruktur  dan terjadwal  yang berisi tentang hal baik  dan  kendala  di  lapangan.  Hal  ini  akan  sangat  membantu  BAZNAS  Kab.  Agam untuk lebih baik lagi kedepannya.

## 9. Analisis Kemitraan
BAZNAS Kab. Agam menjalin kerjasama dengan beberapa  lembaga. Kerjasama tersebut dalam hal pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dalam hal  pengumpulan  zakat,  BAZNAS  Kab.  Agam  bekerjasama  dengan  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  (SKPD)/instansi  dan  sekolah.  Kerjasama  ini  ditandai  dengan dibentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada instansi tersebut. Selain itu, juga ada dari  unsur  swasta  dan  bank  syari’ah.  Sedangkan  dalam  hal  pendistribusian  dan pendayagunaan  zakat,  BAZNAS  Kab.  Agam  juga  bekerja  sama  dengan  berbagai lembaga.  Salah    satunya    dalam    hal    pendistribusian    dan  pendayagunaan  zakat dalam  bidang  agam  cerdas.
Disimpulkan  bahwa  BAZNAS  Kab.  Agam  telah  melakukan  kerjasama  dengan berbagai pihak terkait dalam hal pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.  Hal  itu  dilakukan  demi  memaksimalkan  dana  zakat  yang  dikumpulkan  yang berujung  pada  kesejahteraan  masyarakat.  Diharapkan,  BAZNAS  Kab.  Agam  dapat memperluas kerjasama mereka dengan pihak lainnya di masa yang akan datang

## 10. Analisis Non-Proselitis
Sebagaimana    yang    kita    ketahui    bahwa    BAZNAS    Kab.  Agam    merupakan lembaga  sosial  keagamaan  yang  pengelolaannya  di  bawah  naungan  kementerian agama.  Perintah  zakat,  infak  dan  shadaqah  juga  merupakan  ketentuan  yang  diatur oleh  agama  sehingga  pelaksanaannya  harus  sesuai  dengan  peraturan  agama  dan peraturan  perundang-undangan.  BAZNAS  Kab.  Agam  juga  merupakan  salah  satu lembaga dakwah karena dengan ajaran zakat, infak dan shadaqah dapat mempererat ukhuwah dengan menumbuhkan kepedulian terhadap sesama yang membutuhkan.
Berdasarkan  pembahasan  sebelumnya  diketahui  bahwa  pendistribusian  zakat yang  dilakukan  oleh  BAZNAS  Kab. Agam  disebar  ke  semua  kecamatan  yang ada di Agam.  Berdasarkan  struktur  organisasi,  diketahui  bahwa  BAZNAS  Kab.  Agam memiliki  petugas  survei  pada  setiap  kecamatan  yang  ada  di  Kab.  Agam.  Dari  hasil survei,  petugas  organisasi  kemudian  melakukan  sidang untuk  membuat  keputusan apakah pihak yang disurvei memang  berhak  dibantu  atau  tidak.  Baik  pengurus  inti maupun  pegawai  sekretariat  ikut  hadir  dalam  rapat  tersebut.  Dari    hasil    rapat tersebut    akan    diketahui  masyarakat  yang  berhak  mendapatkan  bantuan  dari BAZNAS  Kab.  Agam.  Bantuan  yang  disalurkan  kepada  masyarakat  bertujuan  untuk meringankan  beban  ekonomi  serta  menumbuhkan  dan  memperkuat  ukhuwah islamiyah bukan untuk mempengaruhi seseorang agar pindah agama.
Prinsip  non-proselitis  pada  BAZNAS  Kab.  Agam  telah  dilaksanakan.  BAZNAS Kab.  Agam  tidak  melakukan    upaya  penyebarluasan  keyakinan  melalui  bantuan yang  diberikan.  Sesuai  dengan  Pasal  29  ayat  2  UUD  1945  yang  menyebutkan bahwa  negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk agamanya  masing-masing  dan  untuk  beribadat  menurut  agamanya  dan
kepercayaannya  itu.  Berdasarkan  pasal  tersebut  dijelaskan  bahwa  setiap  warga negara  memiliki  agama  dan  kepercayaannya  sendiri  tanpa  ada  unsur  paksaan  dari pihak  manapun.  Dan  tidak  ada  yang  bisa  melarang  orang  untuk  memilih  agama yang diyakininya. Namun, pada BAZNAS Kab. Agam tidak terdapat pakta perjanjian internal bagi setiap individu yang terlibat dalam kegiatan program. Akan lebih baik jika  BAZNAS  Kab.  Agam  memiliki  pakta  perjanjian  tersebut.  Hal  ini  akan menunjukkan  bahwa  BAZNAS  Kab.  Agam  telah  menerapkan  prinsip  non-proselitis dengan baik.

## 11. Analisis Mekanisme Umpan Balik
Dalam prinsip partisipasi, BAZNAS Kab. Agam  sebenarnya  telah  memberikan ruang  bagi  masyarakat  untuk  menyampaikan laporan, pertanyaan, kritik maupun saran.  Akan  tetapi,  hal  yang  paling  penting  dalam  penerapan  prinsip  mekanisme umpan  balik  ini  adalah  adanya  tindak  lanjut  terkait  pelaporan,  pertanyaan  dan tanggapan tersebut. BAZNAS Kab. Agam menerima laporan dari staf di lapangan dan masyarakat.  Laporan  dari  staf  biasanya  tentang  aktifitas  staf  di  lapangan  dalam menjalankan  tugasnya.  Laporan  tersebut  pada  akhirnya  dijadikan  sebagai  bahan evaluasi  dalam  rapat  yang  dilakukan  oleh  BAZNAS  Kab.  Agam.  Sedangkan  laporan dari masyarakat biasanya berkaitan dengan bantuan zakat, infak dan shadaqah (ZIS). Agar  mendapatkan  bantuan,  masyarakat  biasanya  datang  ke  kantor  BAZNAS  Kab. Agam  untuk  mengajukan  permohonan.  Namun,  ada  juga  masyarakat  yang memberikan  laporan  atau  informasi  mengenai  adanya  target mustahik yang  layak diberikan bantuan.
Tindak  lanjut  dari  informasi  atau  laporan  yang  diberikan  adalah  dengan mensurvei  target  yang  dimaksud.  Survei  ini  dimaksudkan  untuk  membuktikan kebenaran  laporan  serta  untuk  menilai  apakah  target mustahik yang  dilaporkan benar-  benar  layak  mendapatkan  bantuan  atau  tidak.  Berdasarkan  pemaparan  di atas,  dapat  penulis  simpulkan  bahwa    dalam  prinsip  mekanisme  umpan  balik, BAZNAS  Kab.  Agam  telah  memiliki  prosedur  dalam  menindaklanjuti  laporan,  baik yang berasal dari staf maupun dari masyarakat.

## 12. Analisis Kemandirian
Dalam  prinsip  kemandirian,  BAZNAS  Kab.  Agam  harus  mampu  melakukan upaya-upaya  mobilisasi  sumber  daya  dan  distribusi  dana  yang  tidak  menimbulkan ketergantungan.  Hal  ini  terkait  dengan  penggalangan,  pengelolaan  dan pendistribusian  sumber  daya.  Secara  umum,  praktek  dari  prinsip  kemandirian  ini adalah  tidak  bergantung  kepada  pihak  lain.  Poin  yang  ingin  disampaikan  dalam prinsip  ini  adalah  adanya  sumber  daya  yang  jelas  dan  berkelanjutan  baik  yang bersifat materi maupun non-materi. BAZNAS Kab. Agam telah memiliki sumber daya yang cukup baik. Sumber daya  yang bersifat non-materi misalnya manajemen  yang baik dan sistem pengelolaan yang baik, sementara sumber daya yang bersifat materi contohnya staf yang mumpuni, finansial yang  mencukupi dan lain  sebagainya. BAZN AS  Kab.  Agam  juga  bisa  mengambil  bagian  amil  sebesar  12.5%  dari  dana  yang dikumpulkan  jika  memang  diperlukan.  Selain  itu,  organisasi  ini  melakukan  rapat mingguan,  bulanan  hingga  tahunan  yang  dihadiri  oleh  pengurus  inti  dan  pegawai sekretariat.  Rapat  mingguan  jika  terdapat  sesuatu  yang  perlu  dimusyawarahkan antar pengurus sedangkan rapat bulanan dan tahunan membahas mengenai kinerja organisasi  dan  bagaimana  selanjutnya,  termasuk  disini  penentuan  program organisasi.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari segi kemandirian, BAZNAS Kab. Agam mempunyai  sumber  daya  yang  jelas  dan  berkelanjutan,  melibatkan  sumber  daya dalam  pelaksanaan  program  dan  melibatkan  pemangku  kepentingan  dalam penentuan program. Diharapkan, BAZNAS Kab. Agam dapat meningkatkan prinsip ini di dalam organisasi agar bisa lebih baik lagi di masa yang akan datang.

## 13. Analisis Keberpihakan Kepada Kelompok Rentan
Sebagai lembaga pengelola zakat, infak dan shadaqah (ZIS), BAZNAS Kab. Agam jelas  mempunyai  perhatian  khusus  pada  kelompok  maupun  individu  yang membutuhkan  bantuan.  Target mustahik yang  didasarkan  pada  delapan  golongan sebenarnya sesuai dengan prinsip ini yakni keberpihakan kepada kelompok rentan. BAZNAS  Kab.  Agam  sendiri  dalam  penerapan  prinsip  ini  membagi  ke  dalam beberapa  program  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  taraf  hidup mustahik, diantaranya:
1. Agam Makmur
Program ini ditujukan untuk membantu kegiatan usaha masyarakat, imaksudkan untuk  menunjang  ekonomi  mustahik.  Jika  masyarakat  Agam  membutuhkan tambahan  modal  dalam  usahanya,  maka  BAZNAS  Agam  siap  membantu  dengan mengikuti  aturan  yang  telah  ditetapkan.  Pendistribusian  agam  makmur  ini dilakukan  dengan  3  cara  yaitu  :  (a)  Pengembangan  usaha  dagang  (modal  untuk usaha). (b) Pengembangan usaha ternak, seperti pemberian sapi, kambing, ayam dan lain sebagainya. (c) Peremajaan alat usaha, seperti pemberian gerobak, becak, perahu dan lain sebagainya.
2. Agam Cerdas
Program  ini  ditujukan  untuk  kelangsungan  pendidikan/beasiswa  kepada  pelajar dhu’afa  (asnaf  fisabilillah/gharimin)  yang  diberikan  kepada  pelajar  maupun mahasiswa   yang   ada   di   Kab. Agam.  Hal   ini   juga  sejalan   dengan keinginan pemerintah  setempat  untuk  tidak  membiarkan  adanya  anak-anak  di  Kab.  Agam yang putus sekolah. Oleh karena itu, persentase penyaluran zakat dalam program ini  pun  lebih  besar  jika  dibandingkan  dengan  program  kerja  yang  lainnya. Pendistribusian agam cerdas ini dilakukan dengan cara : (a) Beasiswa SD – SLTA insedentil.  (b)  Beasiswa  insedentil  untuk  perguruan  tinggi.  (c)  Beasiswa insedentil  untuk  masuk  perguruan  tinggi/SNMPTN/  PMDK  baik  dalam  negeri maupun  luar  negeri.  (d)  Untuk  pendidikan  bagi  pelajar  yang  terancam  putus sekolah. (e) Beasiswa binaan BAZNAS Agam (STAIPIQ dan TAMSIS).
3. Agam Sehat
Program  ini  diadakan  untuk  menangani  masalah  kesehatan  masyarakat  yang ada  di  Kab.  Agam.  Adapun  pendistribusian  agam  sehat  ini  melalui:  (a)  Biaya berobat  dan  pendampingan.  (b)  Pembuatan  premi  BPJS  Kesehatan.  (c)  Bantuan pembayaran hutang di RSUD. Dan (d) transportasi biaya rujukan.
4. Agam Taqwa
Program     ini     ditujukan     untuk     menunjang     kegiatan     keagamaan     dan kemaslahatan  umat.  Pendistribusiannya  dilakukan  dengan  cara  :  (a)  Pelatihan edukasi  dakwah  untuk  guru  TPQ/MDA,  imam  dan  khatib  jum’at  dan  generasi muda madani. (b) Pembinaan   muallaf   (siswa-siswi   muallaf   tingkat   SLTA   dan perguruan  tinggi.  (c)  Operasional  da’i  daerah  pelosok.  (d)  Syiar  kegiatan keagamaan. Dan (e) tebar qurban pelosok nagari.
5. Agam Peduli
Program  ini  ditujukan  kepada  musafir,  para  fakir,  dan  hal-hal  yang  berkaitan dengan  bencana  alam  yang  menimpa  masyarakat  Kab.  Agam.  Pendistribusian agam  peduli  dilakukan  dengan  cara  :  (a)  Konsumtif  untuk  jompo  dan  cacat dhu’afa.  (b)  Tanggap  darurat  bencana.  (c)  Bantuan  musafir  dan  gharimin.  (d) Bedah rumah mustahik.
6. Zakat Community Development (ZCD)
Program  ZCD  ini  adalah  program  zakat  yang  dalam  penyalurannya  diberikan kepada  satu  komunitas.  Program  ini  diberikan  kepada  daerah-daerah  yang mayoritas berpenduduk miskin.
Selain  itu,  organisasi  ini  memiliki  kebijakan  tentang  perlindungan  terhadap penerima  manfaat.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  organisasi  ini  memang  melakukan perlindungan  terhadap  yang  membutuhkan.  Penentuan  pendistribusian  dan pendayagunaan  tentu  mempunyai  dasar  tersendiri.  Namun,  yang  menjadi  kendala bagi adalah organisasi ini tidak mengambil data dari BPS. Dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip keberpihakan kepada kelompok rentan  masih memiliki masalah karena  tidak  adanya  data  yang  pasti  mengenai  jumlah  masyarakat  yang  harus dibantu oleh BAZNAS Kab. Agam. Sebaiknya, BAZNAS Kab. Agam memiliki data yang bisa dijadikan acuan. Hal ini akan mempermudah dalam menjalankan tugasnya.
Berdasarkan  pemaparan  terkait  implementasi  dan  analisis  akuntabilitas  pada BAZNAS Kab. Agam, diketahui bahwa BAZNAS Kab. Agam telah menerapkan prinsip akuntabilitas  secara  menyeluruh.  Hanya  saja,  penerapan  prinsip  akuntabilitas  ini belum  mencapai  maksimal  sehingga  masih  bisa  ditingkatkan  lagi.  Diharapkan, BAZNAS  Kab. Agam  dapat  memaksimalkan  penerapan  prinsip akuntabilitas ini ke depannya.

## Kesimpulan
Dari  uraian  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya,  disimpulkan  bahwa  BAZNAS Kab.  Agam  telah  mengimplementasikan  prinsip  akuntabilitas  dalam  organisasi. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, yaitu : (1) belum adanya kebijakan yang  mengatur  tentang  larangan  rangkap  jabatan  dalam organisasi  sejak  didirikan. Walaupun demikian, tidak ada pegawai BAZNAS Kab. Agam yang memiliki rangkap jabatan  dalam  organisasi.  (2)  Tenaga  kerja  dalam  organisasi  kurang  memadai. Berdasarkan  struktur  organisasi,  BAZNAS  Kab.  Agam  memiliki  pengurus  inti  dan pegawai  sekretariat  yang  membantu  jalannya  beberapa  fungsi.  Namun,  pengakuan yang diperoleh dari pegawai bahwa mereka menghentikan satu sistem layanan zakat karena  tidak  ingin  pegawainya  bekerja  ganda.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  tenaga kerja  dalam organisasi  ini  sebenarnya  kurang  memadai.  (3) Belum  adanya  laporan lapangan yang terstruktur dan terjadwal dalam organisasi. Pegawai lapangan hanya membawa berkas yang akan disurvei. Tidak ada laporan lapangan yang terstruktur dan terjadwal yang dimiliki. Jika ada sesuatu yang ditemui di lapangan, hal itu akan disampaikan  kepada pegawai  lainnya  tanpa  ada  laporan  khusus.  (4)  Belum  adanya pakta  perjanjian  internal  bagi  setiap  individu  atau  personil  yang  terlibat  dalam kegiatan  program.  Setiap  orang  memiliki  kebebasan  beragama.  Hal  tersebut  juga diatur  oleh  UU  yang  ada  di  negara  ini.  Oleh  karena  itu,  tidak  dibenarkan  bagi seseorang  untuk  mengajak  orang  lain  agar  menganut  agama  mereka.  Hal  ini  juga disadari  oleh    BAZNAS  Kab.  Agam.  Hanya  saja,  mereka  tidak  memiliki  pakta perjanjian internal akan hal ini.
Beberapa  hal  yang  dapat  direkomendasi,  yaitu  BAZNAS  Kab.  Agam  harus membuat  kebijakan  yang  melarang  adanya  rangkap  jabatan  pada  staf  pengelola. Selain  itu,  juga  memberi  sanksi  pada  yang  melanggar  guna  menghindari  adanya konflik kepentingan Terkait dengan petugas, sebaiknya merekrut tenaga kerja baru untuk  organisasi  ini.  Hal  ini  sangat  berguna  untuk  mengoptimalkan  pengumpulan zakat  pada  BAZNAS  Kab.  Agam.  Melalui  perekrutan  ini,  BAZNAS  Kab.  Agam  bisa menjalankan  kembali  sistem  jemput  zakat  ke  tempat muzakki yang  dulu  sempat terhenti.  Pegawai  lapangan  perlu  membuat  laporan  lapangan  yang  terstruktur  dan terjadwal  (tidak  hanya  hal  baik  saja  tetapi  juga  kendala  di  lapangan).  Hal  ini  akan meningkatkan  kinerja  ke  depannya.  BAZNAS  Kab.  Agam  perlu  membuat  perjanjian internal bagi setiap individu atau personil yang terlibat dalam kegiatan program.
Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah jangka waktu penelitian yang relatif  singkat  (±  2  bulan)  sehingga  penulis  belum  mampu  mengeksplor  prinsip akuntabilitas  secara  kompleks  pada  BAZNAS  Kab.  Agam.  Terbatasnya  waktu informan  kunci  dalam  memberikan  informasi  yang  berkaitan  dengan  topik penelitian  sehingga  data  yang  didapatkan  dari  informan  kunci  masih  terbatas. Masalah aksesibilitas terhadap objek penelitian juga menjadi salah satu kendala yang ditemui  selama  berada  di  lapangan.  Dan  kesibukan  kerja  yang  dihadapi  oleh manajemen  OPZ  menyebabkan  penulis  tidak  bisa  mengakses  setiap  kegiatan  yang terkait  dengan  prinsip akuntabilitas.  Hal  ini  berimplikasi  pada belum  maksimalnya hasil  penelitian  dalam  mengeksplor  lebih  jauh  kinerja  OPZ  dalam  menerapkan akuntabilitas organisasi.
Penelitian  mengenai  akuntabilitas  organisasi  non  profit  khususnya  di  bidang zakat    tidak  hanya  sampai  di  sini.  Kedepannya  diharapkan  adanya  penelitian  di bidang  zakat    dengan  pemilihan  objek  yang  berbeda,  waktu  yang  lebih  lama  dan pembahasan  yang  lebih  dalam  mengenai  isu-isu  akuntabilitas  yang  dirasa  perlu dikembangkan demi kepentingan akademis dan praktik.

## REFERENSI
Al-Qur’an terjemahan Asahi,  Suciana,  Gusti.  2014.  Memahami  Akuntabilitas  Organisasi  Pengelola  Zakat  : Studi  Kasus  Pada  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (Baznas)  Kota  Padang  Dan Lembaga  Kemanusiaan  Nasional  Pkpu  Cabang  Padang.  Politeknik  Negeri Padang
Endahwati,  Yosi,  Dian.  2014.  Akuntabilitas  Pengelolaan  Zakat,  Infaq  dan  Shadaqah (ZIS). Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika JINAH Vol. 4 No. 1 Singaraja Ihsan,  Hidayatul  dan  Gustina.  2008.  Manajemen  dan  Akuntabilitas  Institusi Pengelola  Zakat:  Suatu  Tinjauan  Teoritis. Jurnal  Akuntansi  dan  Manajemen Vol. 3 No. 1, hlm. 17-24
Khaerany, Rizky. Habbe, Abdul, Hamid dan Rasyid, Syarifuddin. 2013.  Akuntabilitas dan  Transparansi  Lembaga  Pengelola  Zakat  dan  Pengaruhnya  terhadap Kualitas  Lembaga  Amil  Zakat  (Pandangan  Muzzaki  dan  Amil  Zakat). Universitas Hassanudin
Kurniawan,  Ahmad.    2014.  Analisis  Implementasi Good  Corporate  Governance dari Aspek  Akuntabilitas  pada  Badan  Amil  Zakat  (Studi  Kasus  pada  BAZNAS Kabupaten Jepara). UIN Walisongo Semarang
LAN dan BPKP. 2000. Akuntabilitas dan Good Governance . Jakarta Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta.
Mukti, Ali. 2015. Studi Analisis Penyaluran Zakat Melalui Program Kampung Berkah Mandiri Di LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Cabang Kudus Nikmatuniayah.  2012.  Akuntabilitas  Laporan  Keuangan  Organisasi  Pengelola Zakat Yayasan Daruttaqwa Semarang
PIRAC  &  HFI.  2011.  Pedoman  Akuntabilitas  Pengelolaan  Bantuan  Kemanusiaan  di Indonesia. Depok
Putri,  Silvia,  Eka.  2015.  Implementasi Good    Governance Pada  Organisasi  Pengelola Zakat  :  Studi  Kasus  Pada  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (Baznas)  Kota  Padang. Politeknik Negeri Padang
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Agam  Nomor  14  Tahun  2007  tentang  Pengelolaan Zakat
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 Undang-Undang    Republik    Indonesia    Nomor    23    Tahun    2011    tentang Pengelolaan Zakat
Wahab,  Norazlina  Abd,  dan  Abdul  Rahim.  2011 .  A  Framework  to  Analyze  Efficiency and Governance of Zakat Institutions . Universitas Utara Malaysia