## PENGGUNAAN INFORMASI MEDIS PASIEN DALAM PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PRIVASI
Yudi Yasmin Wijaya Fakultas Hukum, Universitas Jember email: yudiyw123@gmail.com
Edy Suyanto
Fakultas Kedokteran, Universitas Airlangga email: edisuyanto61@yahoo.co.id
Fanny Tanuwijaya
Fakultas Hukum, Universitas Jember email: fannytanuwijaya2018@yahoo.com
disampaikan 27/01/2020 – di -review 01/06/2020 – diterima 03/12/2020 DOI: 10.25123/vej.3717

## Abstract
Medical records contain confidential information of patient’s medical condition and treatment given. In the public interest or for the sake of law enforcement, the confidentiality of medical records may be breached.      Stake  holders  (patients,  health  workers  and  law  enforcers)  should  take  cognizance  of what procedures and limitation exist when requesting the acquisition of medical records in the public interest.  Using  a  juridical  doctrinal  method,  the  prevailing  rules  and  regulation  related  to  medical record and its breach of confidentiality shall be analysed.  One important finding is that there is a dire need  to  seek  a  balance  between  satisfying  public  interest  and  the  protection  of  patient’s  privacy rights.
Keywords: medical information, confidentiality, public interest

## Abstrak
Rekam  medis  yang  memuat  informasi  medis  pasien  memiliki  sifat  rahasia.  Tetapi  demi kepentingan  publik  atau  penegakan  hukum,  kerahasian  ini  diperbolehkan  untuk  diterobos. Berkenaan  dengan  itu  para  pemangku  kepentingan  (pasien,  tenaga  kesehatan  dan  penegak hukum)  perlu  memperoleh  pemahaman  tentang  prosedur  yang  harus  ditempuh  dan  batasan- batasan yang harus diperhatikan ketika membongkar kerahasiaan dan menggunakan data medis demi  kepentingan  publik.    Dengan  menggunakan  metoda  yuridis  doctrinal  ditelaah  peraturan perundang-undangan tentang kerahasian rekam medis dan pembongkaran kerahasiaan ini.  Satu temuan  adalah  pentingnya  menjaga  keseimbangan  antara  kepentingan  publik  dengan perlindungan hak privasi pasien.
Kata kunci:
informasi medis, kerahasiaan rekam medik, perlindungan publik.

## Pendahuluan
Kebutuhan  manusia  terhadap  pengelolaan  dokumen  medis  telah  ada  sejak lama.  Hal  tersebut  didasarkan  pada  fakta  bahwa  pemberkasan  dokumen  medis yang diterapkan pertama kalinya pada peradaban Mesopotamia pada tahun 3500
SM  dalam  bentuk  dokumen  terapeutik  serta  lembar  diagnosis  kuno. 1 Penerapan pengelolaan  dokumen  kesehatan  berkembang  pada  bidang  administrasi  yang selanjutnya  diindikasikan  terjadi  pada  tahun  3000  SM  di  Mesir  dengan  adanya tulisan papyri dalam glyph prasasti  Mesir  tentang  pemberkasan  informasi kesehatan. 2 Perkembangan ilmu kesehatan terus berkembang ke berbagai tempat sampai  pada  tahun  2000  SM,  dimana  pada  saat  itu  diformulasikan  etika  dalam bidang pengobatan oleh Hammurabi. 3 Konsep etika ini berbasis pada tiga konsep yaitu:  otonomi,  kebajikan,  serta  keadilan.  Konsep  tersebut  selanjutnya berkembang  menjadi Hippocratic  oath yang  dicanangkan  oleh  Hippokrates  pada tahun 300 SM yang menjadi awal kemunculan konsep hukum kedokteran. 4 Sejak zaman  dimana  sumpah  kedokteran  pertama  kali  dirancang,  perhatian  manusia terhadap  pelayanan  kesehatan  terus  berkembang. 5 Perhatian  masyarakat  pada perkembangan bidang kesehatan merupakan suatu pernyataan bahwa sebenarnya kesehatan  merupakan  hak  dasar  dalam  dari  setiap  manusia  yang  bersifat  vital. Sifat  vital  hak  atas  kesehatan  menjadi  dasar  kewajiban  dalam  hubungan  antara pasien dan tenaga kesehatan yang menciptakan suatu aspek etika yang hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien yaitu aspek kerahasiaan.
Menjaga  kerahasiaan  merupakan  suatu  bentuk  kewajiban  yang  dilakukan untuk  menunjang  kepercayaan. 6 Disaat  proses  konsultasi  yang  merupakan  awal dari  munculnya  tindakan  pengobatan,  informasi  mengenai  seorang  pasien diutarakan secara langsung kepada seorang tenaga kesehatan yang dalam hal ini adalah  seorang  dokter. 7 Tujuan  dari  pengutaraan  informasi  tersebut  dilakukan agar  dokter  sebagai  tenaga  kesehatan  dapat  menjalankan  tugasnya  dalam
1 Lois N. Magner,  A History of Medicine, Taylor & Francis Group, LLC, Boca Raton, 2005, hlm., 1- 151.
2 R.  S.  Evans,  Electronic  Health  Records:  Then,  Now,  and  in  the  Future,  25  Yearbook  of  Medical Informatics, 2016, hlm., 48.
3 Ratna  Suprapti  Samil, Medical  ethics:  its  current  applications,  8  Medical  Journal  of  Indonesia , 1999, hlm., 70
4 M. Jusuf Hanafiah & Amri Amir, Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, 5 th ed., EGC, Jakarta, 2016, hlm. 350.
5 Id. 6 Claudia Carr, Beginning Medical Law, Routledge, Abingdon, 2015, hlm. 155.
7 Nick  Nicholas,  Confidentiality,  disclosure  and  access  to  medical  records,  9  The  Obstetrician  & Gynaecologist, 2007, hlm., 257.
mengobati  pasien  secara  efektif.  Namun,  seorang  tenaga  kesehatan  perlu menyadari  bahwa  informasi  dari  seorang  pasien  dapat  berpotensi  mengandung informasi  yang  bersifat  sensitif. 8 Hal  ini  menyebabkan  tenaga  kesehatan  sebagai penerima  informasi  wajib  menjaga  informasi  yang  telah  dipercayakan  kepada dirinya agar informasi yang bersifat sensitif tertutup oleh publik. Prinsip tentang kerahasiaan  dalam  dunia  pelayanan  kesehatan  khususnya  wilayah  kedokteran didasari  pada  keempat  prinsip  etika  yaitu:  otonomi,  kemurahan  hati,  kebaikan, dan  keadilan 9 .  Kepentingan  atas  kerahasiaan  terutama  pada  prinsip  otonomi pasien  mencakup  hak  atas  kebebasan  kehendak  terhadap  tubuh  jasmani  serta informasi  tentang  diri  sendiri  yang  meliputi  gaya  hidup  dan  kondisi  kesehatan pasien 10 .
Perlindungan  informasi  terhadap  kondisi  kesehatan  seorang  pasien merupakan hak pasien sebagai pemilik identitas yang tunggal. Dalam penjelasan Pasal 1 Angka 1 pada Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) No. 36 Tahun 2012  tentang  Rahasia  Kedokteran,  informasi  medis  adalah  informasi  yang diperoleh  langsung  dari  hasil  pemeriksaan  yang  melibatkan  pihak  tenaga kesehatan  dan  pasien  yang  masuk  pada  ranah  rahasia  kedokteran.  Kerahasiaan informasi  medis  menjadi  tanggung  jawab  tenaga  medis,  yang  terdiri  atas  para dokter  serta  dokter  gigi  sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  Pasal  48  Ayat  1 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Informasi medis yang  memiliki  sifat  kerahasiaan  memerlukan  suatu  kontrol  informasi  medis sebagai  hak  otonomi  seorang  pasien.  Keperluan  atas  control  informasi  medis menimbulkan  suatu  aturan  mengenai  kerahasiaan  yang  diwujudkan  dengan adanya  regulasi  mengenai  pemberkasan  informasi  kesehatan.  Pembentukan regulasi  diperlukan  agar  prinsip  kerahasiaan  dapat  dijalankan  dengan  baik  dan tidak melanggar kepatutan dalam masyarakat 11 , serta mempermudah manajemen
8 Jonathan  Herring,  Medical  Law  and  Ethics,  6 th ed.,  Oxford  University  Press,  Oxford,  2016, hlm.
655.
9 Tom L. Beauchamp & James F. Childress, Principles of Biomedical Ethics, 4 th ed., Oxford University Press, Oxford, 1994 , hlm., 655.
10 J  O’brien  &  C  Chantler,  Confidentiality  and  the  duties  of  care,  29  Journal  of  Medical  Ethics.  36, 2003 , hlm., 36.
11 Carl Wellman, Medical Law and Moral Rights, Springer, Dordrecht , 2005, hlm., 207.
informasi  yang  telah  diutarakan  oleh  pasien  kepada  tenaga  kesehatan. Managemen  informasi  yang  diberlakukan  adalah  sebagaimana  yang  disebutkan dalam  Pasal  13  PERMENKES  Nomor  269/MENKES/PER/III/2008,  yaitu  sebagai pemeliharaan dan pengobatan pasien; alat bukti untuk proses penegakan hukum yang  melibatkan  tenaga  kesehatan,  khususnya  tenaga  medis;  keperluan pendidikan serta penelitian; dasar penghitungan biaya pelayanan kesehatan; dan perekaman  statistik.  Maka  dari  itu,  dapat  dikatakan  bahwa  salah  satu  bentuk upaya pemberkasan kesehatan adalah berupa perekaman informasi medis pasien pada berkas rekam medis.
Pembuatan,  penggunaan,  dan  pengarsipan  berkas  rekam  medis  sebagai berkas  riwayat  pengobatan  pasien  merupakan  salah  satu  kewajiban  tenaga  dan instansi  kesehatan.  Tenaga  medis  sebagai  pihak  yang  diwajibkan  oleh UU  sesuai dengan Pasal 46 UU Praktik Kedokteran, diwajibkan untuk membuat rekam medis yang tata caranya diberlakukan sesuai dengan PERMENKES. Dalam PERMENKES Rekam Medis, tata cara pembuatan rekam medis dilakukan sesuai dengan Bab III dengan  pengisian form dan  penandatanganan  penanggung  jawab,  dilanjutkan dengan Bab IV tentang pengarsipan berkas rekam medis yang terdiri atas durasi penyimpanan  berkas  rawat  inap  dan  persetujuan  tindakan  medis,  dan  diakhiri dengan  ketentuan  dalam  Bab  V,  khususnya  pada  Pasal  13  yang  menyebutkan tentang  pemanfaatan  atas  berkas  rekam  medis  pasien.    Berbagai  ketentuan  ini terbentuk  dikarenakan  berkas  tersebut  mengandung  segala  informasi  kesehatan pasien yang wajib dijaga kerahasiaannya. 12 Instansi kesehatan sebagai pihak yang dipercaya untuk menjaga informasi kesehatan, memerlukan sistem penyimpanan dan perawatan berkas rekam medis. Penyimpanan berkas rekam medis dilakukan untuk  menjaga  keadaan  berkas  agar  tetap  terawat  dan  dapat  digunakan  dengan baik  sekaligus  menjaga  informasi  yang  ada  di  dalamnya.  Selain  untuk  menjaga kerahasiaan,  penyimpanan  dilakukan  juga  dengan  tujuan  untuk  mempermudah proses  administrasi  kesehatan. 13 Keperluan  administrasi  yang  berkaitan  dengan informasi  medis  pasien  memerlukan  isi  dari  berkas  rekam  medis.  Berkaitan
12 Jusuf M. Hanafiah & Amri Amir, supra note 4.
13 Id.
dengan  unsur  kerahasiaan  individu,  proses  administrasi  informasi  medis  pasien memerlukan berbagai ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah ataupun organisasi profesi kesehatan.
Meski  telah  memiliki  ketentuan,  terkadang  masih  ditemukan  berbagai masalah terkait dengan penggunaan berkas rekam medis. Masalah tersebut terjadi karena  pengetahuan  masyarakat,  ahli  hukum,  dan  tenaga  kesehatan  yang  masih kurang  terhadap  ketentuan  tentang  penggunaan  rekam  medis  yang  ditujukan sebagai  upaya  perlindungan  publik.  Pandangan  ini  muncul  karena  anggapan bahwa ilmu kesehatan masih bersifat paternalistik. 14 Anggapan terhadap instansi atau tenaga kesehatan sebagai badan atau pekerjaan yang memiliki keistimewaan masih  sering  terdengar  di  masyarakat.  Hal  ini  juga  berpengaruh  pada  bidang hukum  yang  ditunjukkan  dengan  banyaknya  gugatan  kabur  terkait  penggunaan rekam medis yang ditujukan pada pihak instansi atau tenaga kesehatan. Keadaan tersebut  mencerminkan  bahwa  pengetahuan  tentang  aturan  yang  berkaitan dengan  penggunaan  informasi  dalam  rekam  medis  perlu  untuk  lebih  dipahami oleh masyarakat.
Sebagai  salah  satu  bentuk  penerapan  hukum  dan  etika  kesehatan, kadangkala  informasi  dalam  rekam  medis  diperlukan  sebagai  salah  satu  bentuk perwujudan  perlindungan  publik.  Kepentingan  perlindungan  atas  publik  atau masyarakat  dapat  ditunjukkan  pada  ketentuan  dalam  Pasal  13  PERMENKES Rekam  Medis,  yang  ditunjukkan  pada  salah  satu  tujuan  pemanfaatan  berkas rekam  medis  yaitu  pada  huruf  b  yang  menyatakan  bahwa  berkas  rekam  medis dapat  digunakan  sebagai  alat  bukti  dalam  proses  penegakan  hukum.  Kondisi kepentingan  masyarakat  yang  berkaitan  dengan  hukum  dapat  berpotensi menyebabkan  kebocoran  informasi  medis  dalam  rekam  medis  yang  secara langsung  memiliki  pertentangan  dengan  aspek  kerahasiaan  informasi  medis sebagai  suatu  bentuk  rahasia  kedokteran  sebagaimana  yang  disebutkan  dalam Pasal 1 Angka 1 UU Praktik Kedokteran. Dengan adanya kenyataan tersebut maka penggunaan  informasi  medis  dalam  rekam  medis  sebagai  upaya  perlindungan
14 Gerald L. Higgins, The History of Confidentiality in Medicine: The Physician-Patient Relationship, 35 Canadian Family Physician, 1989 , hlm., 921.
publik  memerlukan  kecermatan  dan  kesesuaian  dengan  etika  profesi  kesehatan serta  kaidah  hukum,  khususnya  di  Indonesia.  Maka  dari  itu,  berdasarkan  latar belakang  di  atas  penelitian  ini  akan  membahas  rumusan  masalah yang pertama, yaitu mengenai bagaimana mekanisme penggunaan informasi medis dalam rekam medis  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  akan  membahas  mengenai prosedur  penggunaan  informasi  medis  dalam  rekam  medis  dari  segi  produk hokum,  khususnya  pada  Undang-Undang  tentang  Praktik  Kedokteran, PERMENKES  Tentang  Rekam  Medis,  serta  PERMENKES  tentang  Rahasia Kedokteran. Dengan adanya rumusan masalah yang pertama maka akan dibahas pula yang kedua, yaitu bagaimana mekanisme penggunaan informasi medis dalam rekam  medis  dalam  peraturan  perundang-undangan  tersebut  dapat  tetap memberikan perlindungan atas privasi pasien yang dalam sesi ini akan dijelaskan mengenai  bagaimana  keterkaitan  prosedur  penggunaan  informasi  dalam  rekam medis  terhadap  upaya  perlindungan  publik  demi  keamanan  masyarakat  serta sekaligus  dapat  mempertahankan  privasi  dari  seorang  pasien  sebagai  pemilik informasi  medis  dalam  rekam  medis.  Penulisan  artikel  dengan  kedua  rumusan masalah tersebut ditujukan untuk mengetahui cara menggunakan informasi medis dalam rekam medis dalam upaya perlindungan terhadap masyarakat. Keberadaan ketentuan  penggunaan  data  rekam  medis  yang  bertentangan  dengan  sifatnya sebagai  suatu  bentuk  rahasia  kedokteran  memerlukan  suatu  kejelasan  agar pelaksanaan  pemanfaatan  informasi  medis  dalam  rekam  medis  dapat  dilakukan secara  benar.  Sasaran  tersebut  sekaligus  untuk  menjelaskan  peran  peraturan perundang-undangan  sebagai  penjamin  kepastian  regulasi,  serta  menjelaskan perlunya  penerapan  yang  benar  dalam  menggunakan  informasi  medis  yang bersifat privat demi kepentingan perlindungan publik.
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian hukum  doktrinal  yang  mempertanyakan  suatu  hukum  pada  suatu  area  yang khusus. 15 Doktrin  adalah  suatu  campuran  aturan,  prinsip,  norma,  dan  hasil interpretasi  yang  menjelaskan,  membuat  koheren,  atau  membenarkan  suatu
15 Mike  McConville  &  Wing  Hong  Chui,  Research  Methods  for  Law,  Edinburgh  University  Press, Edinburgh, 2007 , hlm. 1-2.
aturan  dalam susunan  suatu  sistem  hukum  yang utama. 16 Kegunaan  utama  dari legislasi  dan  kasus  hukum  diteliti  secara  kritis  dan  elemen-elemen  doktrin  yang tadi  disatukan  untuk  menciptakan  suatu  argumen  yang  benar  dan  melengkapi suatu  pernyataan  hukum  dengan  tujuan  untuk  mencari  koherensi  hukum. 17
Metode  penelitian  hukum  doktrinal  memiliki  tujuan  untuk  memberikan  suatu penjelasan  tentang  sistematika  aturan  hukum,  menganalis  hubungan  antar hukum,  dan  menjelaskan  bagian-bagian  yang  sukar  untuk  dipahami  di  dalam suatu  aturan  hukum 18 .  Penelitian  ini  berbasis  kepustakaan  dengan  menganalisis berbagai  bahan  hukum 19 .  Dari  apa  yang  telah  dikemukakan,  dapat  disimpulkan bahwa  penelitian  ini  merupakan  bersifat  kualitatif  dan  tidak  menggunakan  data berbasis  angka  serta  memiliki  metode  pengumpulan  dan  analisis  yang  berbasis kepustakaan. Analisis dengan pendekatan perundang-undangan dan doktrin yang ada akan menjelaskan mengenai mekanisme serta memberikan kepastian hukum penggunaan  informasi  medis  dalam  rekam  medis  yang  ditujukan  untuk  pasien serta masyarakat luas.

## Pembahasan

## Mekanisme Penggunaan Informasi Medis dalam Rekam Medis dalam Upaya Perlindungan Publik
Informasi  medis  dalam  rekam  medis  memiliki  suatu  proses,  cara,  atau sistem  yang  merupakan  suatu  bentuk  mekanisme. 20 Proses,  cara,  atau  sistem diperlukan agar penggunaan informasi medis dapat dilakukan secara jelas. Dalam hal ini, prosedur penggunaan informasi medis dalam rekam medis akan dijelaskan melalui  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  di  Indonesia.  Penjelasan  akan dimulai melalui pengertian dasar mengenai informasi medis dalam rekam medis
16 Terry Hutchinson, Doctrinal research: researching the jury, Routledge, Oxford , 2013, hlm., 8.
17 Terry Hutchinson & Nigel Duncan, Defining and describing what we do: Doctrinal legal research, 17 Deakin L. Rev ., 2012, hlm., 83-119.
18 Dyah  Ochtorina  Susanti  &  A’an  Efendi,  Penelitian  Hukum (Legal  Research), Sinar  Grafika, Jakarta, 2018, hlm., 52.
19 Id.
20 FD Roosevelt, Mechanism, Merriam-webster, https://www.merriam-webster.com/dictionary/ mechanism. diakses 13 November 2019.
serta dilanjutkan dengan penggambaran mekanisme penggunaanya dalam sistem hukum di Indonesia dalam upaya perlindungan publik.

## 1. Informasi Medis Dalam Rekam Medis
Rekam medis adalah berkas yang terdiri atas catatan dan dokumen tentang identitas  dan  riwayat  prosedur  pengobatan  yang  terdiri  atas  pemeriksaan, pengobatan,  tindakan  dan  pelayanan  lain  yang  telah  diberikan 21 .  Informasi  yang ada di dalam rekam medis merupakan informasi medis yang merupakan riwayat pengobatan  yang  penting. 22 Sifat  penting yang  dimiliki  oleh  rekam  medis  adalah kegunaannya  sebagai  pasokan  informasi  medis  yang  berguna  untuk  menunjang proses pengobatan pasien dan memerlukan perhatian pada cara penggunaan dan penjagaannya.  Penggunaan  informasi  medis  memerlukan  kehati-hatian pengelolaan  informasi  yang  ada  didalamnya.  Kahati-hatian  ini  didasari  oleh informasi  yang  ada  didalamnya,  sesuai  dengan  Pasal  3  PERMENKES  Rahasia Kedokteran,  merupakan  hak  privasi  pasien  yang  terdiri  atas;  identitas,  riwayat pemeriksaan,  dan  hal  lainnya.  Hal  ini  menyebabkan  timbulnya  suatu  pengertian bahwa esensi dari tata cara penggunaan rekam medis berintikan pada informasi medis yang ada di dalamnya, dan sesuai dengan Pasal 4 Ayat 1 dan 2 PERMENKES Rahasia  Kedokteran,  informasi  tersebut  wajib  disimpan  kerahasiaannya  oleh pihak  yang  terlibat  dalam  pelayanan  atau  memiliki  kewajiban  pengelolaan informasi medis.
Perlunya  perhatian  terhadap  penggunaan  rekam  medis  dikarenakan informasi  medis  yang  terkandung  di  dalamnya  berpotensi  memiliki  sifat  yang sensitif  bagi  pasien 23 .  Informasi  yang  bersifat  sensitif  dalam  rekam  medis  dapat berupa berbagai keterangan mengenai penyakit yang diderita sebelumnya hingga disaat  pemeriksaan  terakhir,  riwayat  kecelakaan,  hingga  hasil  lab,  dan  lain sebagainya.  Dengan  demikian,  sensitifitas  informasi  medis  menimbulkan  sifat
21 Amri  Amir,  “Rekam  Medis”  dalam  Etika  Kedokteran  dan  Hukum  Kesehatan,  5 th ed.,  EGC, Jakarta, 2016, hlm., 233.
22 William  H  Roach  et  al,  Medical  Records  and  The  Law,  4 th ed.,  Jones  and  Bartlett  Publishers,
Massachusetts, 2006, hlm., 11.
23 Carole M Cleaver, Privacy Rights In Medical Records, 13 Fordham Urban Law J, 1985, hlm., 165.
kerahasiaan  yang  dapat  masuk  ke  dalam  ranah  rahasia  kedokteran  yang  di Indonesia  termasuk  pada  ketentuan  Pasal  48  UU  Praktik  Kedokteran.  Namun, informasi  medis  dalam  rekam  medis  memiliki  kerahasiaan  yang  tidak  mutlak, sebagaimana  yang  disebutkan  oleh  Pasal  48  Ayat  (2)  UU  Praktik  Kedokteran bahwa  rahasia  tersebut  dapat  dibuka  khususnya  demi  kepentingan  pasien, aparatur  penegak  hukum  untuk  penegakkan  hukum,  permintaan  pasien  sendiri, ataupun  perintah  undang-undang.  Ketentuan  ini  memiliki  praktik  nyata  seperti halnya  mengenai  wabah  penyakit.  Sesuai  dengan  Pasal  9  Ayat  4  huruf  b PERMENKES  Rahasia  Kedokteran,  maka  wabah  penyakit  menular  dapat  menjadi alasan  pembukaan  informasi  medis  yang  berupa  rahasia  kedokteran,  mengingat bahwa sesuai dengan pengertian pada Pasal 1 huruf a, UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang  Wabah  Penyakit  Menular,  penyakit  menular  dapat  menyebar  pada masyarakat  secara  cepat  dan  berpotensi  menimbulkan  malapetaka.    Ketentuan pembukaan  informasi  tersebut  bernaung  pada  ketentuan  Pasal  9  Ayat  1 PERMENKES  Rahasia  Kedokteran  sebagai  perintah  peraturan  perundang- undangan.
Mekipun  memiliki  sifat  kerahasiaan  yang  tidak  mutlak,  informasi  medis yang termasuk sebagai bagian dari rahasia kedokteran tetap memerlukan kehati- hatian dalam pembukaannya. Hal ini disebabkan karena potensi sensitifitas yang terdapat dalam informasi tersebut memiliki kemungkinan menimbulkan kerugian secara  sosial  dan  material  bagi  pasien.  Timbulnya  suatu  kerugian  dapat disebabkan  oleh  penyalahgunaan  informasi  medis  yang  dilakukan  oleh  pihak tertentu. 24 Beberapa  bentuk  dari  penyalahgunaan  informasi  medis  dapat  berupa ancaman  dan  manipulasi  data.  Tujuan  dari  adanya  penyalahgunaan  tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan materiil, menyebabkan seseorang terluka, dan  mungkin  pula  untuk  menurunkan  derajat  seorang  pasien  dan  pihak-pihak yang  berhubungan  dengannya.  Perlu  diingat  bahwa  penyalahgunaan  informasi medis tidak hanya berpotensi dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang namun
24 Iwani  Yvonne  Ndabambi,  Balulwami  Grand  &  Saul  Zulu,  Privacy  and  Confidentiality  in Management of  Patient Records at Princess Marina Hospital in  Botswana, 2  Eur  J  Acad Res. 1, 2014.
juga  dapat  dilakukan  oleh  pihak  yang  berkewajiban.  Kegiatan  tersebut  dapat dilakukan pula oleh tenaga kesehatan yang dapat berupa pemerasan serta lewat pembicaraan antar tenaga kesehatan yang tidak mengenal tempat.

## 2. Mekanisme Penggunaan Informasi Medis Rekam Medis di Indonesia
Perlindungan  terhadap  informasi  seorang  pasien  merupakan  dasar  dari perwujudan  pelayanan  kesehatan  yang  baik. 25 Pernyataan  tersebut  menjelaskan bahwa  perlindungan  terhadap  informasi  pasien  merupakan  suatu  hal  yang dilakukan  demi  menjamin  kualitas  pelayanan  kesehatan.  Pelayanan  kesehatan yang  baik  tercermin  atas  pengelolaan  informasi  medis  yang  dilakukan  secara aman dan berkualitas. Perlindungan informasi medis dalam rekam medis memiliki tujuan untuk menjaga agar informasi medis didalamnya dapat terjaga dengan baik dan  penggunaannya  dapat  melindungi  informasi  pasien  sebagai  pihak  penerima pelayanan kesehatan.
Di Indonesia mekanisme penggunaan informasi medis dalam rekam medis terdapat pada undang-undang maupun peraturan menteri. Sesuai dengan Pasal 46 UU  Praktik  Kedokteran,  seorang  dokter  atau  dokter  gigi  wajib  membuat  rekam medis.  Pernyataan  ini  menjelaskan  bahwa  dokter  atau  dokter  gigi  merupakan tenaga  kesehatan  sesuai  dengan  Pasal  11  Ayat  2  UU  Nomor  36  Tahun  2014 tentang Tenaga Kesehatan yang wajib membuat berkas rekam medis. Selanjutnya, PERMENKES  Rekam  Medis  menjelaskan  mekanisme  atau  tata  cara  pengelolaan dan  penggunaan  rekam  medis  termasuk  informasi  medis  yang  terkandung  di dalamnya. Sesuai dengan Pasal 12 PERMENKES Rekam Medis, kepemilikan berkas rekam medis adalah ditangan institusi kesehatan sedangkan informasi medis yang terkandung di dalamnya merupakan milik pasien. Penggunaan rekam medis yang berkaitan  dengan  unsur  kerahasiaannya  terdapat  pada  Pasal  10  PERMENKES Rekam Medis yang menyatakan bahwa informasi medis didalamnya perlu dijaga oleh  tenaga  kesehatan.  Pembukaan  informasi  tersebut  hanya  boleh  dilakukan berdasarkan  beberapa  ketentuan,  yaitu  demi  kepentingan  pasien,  memenuhi permintaan  penegak  hukum,  persetujuan  atau  permintaan  pasien,  permintaan
lembaga  yang  berwenang  sesuai  undang-undang,  dan  kepentingan  penelitian. Selain itu sesuai dengan Ayat 3 Pasal 10 PERMENKES Rekam Medis, permintaan rekam medis untuk tujuan untuk membuka informasi yang ada di dalamnya wajib dilakukan  secara  tertulis  pada  pimpinan  institusi  pelayanan  kesehatan.  Adanya prosedur  yang  telah  diatur  pada  sistem  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia  menunjukkan  sifat  informasi  dalam  rekam  medis  yang  vital.  Hal tersebut  tertuju  pada  perlindungan  informasi  yang  cukup  rumit  hanya  untuk melindungi  informasi  dari  seorang  pasien.  Perlindungan  yang  ditujukan  kepada setiap  orang  yang  melakukan  pengobatan  pada  institusi  kesehatan  ditujukan untuk  menjaga  kerahasiaan  informasi  yang  telah  dipercayakan  kepada  seorang tenaga kesehatan khususnya pada seorang dokter.
Pada  dasarnya  kerahasiaan  dan  hak  atas  privasi  pada  informasi  medis dalam  rekam  medis  pasien  merupakan  persoalan  yang  serius  secara  hukum. 26
Sifat yang ada pada kerahasiaan informasi medis sebagai hak atas privasi seorang pasien menimbulkan hubungan yang langsung dengan hukum. Sifat rahasia dalam informasi medis dalam rekam medis secara tidak langsung menghubungkan aspek dalam  rekam  medis  kepada  wajib  simpan  rahasia  kedokteran 27 .  Hal  ini menyebabkan  ketentuan  mengenai  rahasia  kedokteran  tidak  dapat  dihindarkan dalam kegiatan pembukaan informasi medis yang bersifat rahasia. Sesuai dengan Pasal 5 PERMENKES tentang Rahasia Kedokteran, maka rahasia kedokteran dapat dibuka  salah  satunya  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan. Selanjutnya,  Pasal  9  Ayat  1  menjelaskan  bahwa  pembukaan  rahasia  dapat dilakukan  tanpa  persetujuan  demi  kepentingan  umum.  Hal  ini  berbeda  dari sifatnya  yang  memerlukan  persetujuan  seperti  halnya  yang  terdapat  pada ketentuan  Pasal  6  Ayat  1  terkait  kepentingan  pemeliharaan  dan  administrasi pasien, serta Pasal 8 Ayat 1 yaitu atas permintaan pasien sendiri, karena memiliki sifat  yang  bertumpu  pada  pribadi  pasien  terlepas  dari  kepentingan  umum  yang mencakup skala di luar pribadi pasien. Prosedur pembukaan dengan persetujuan
26 Anne Mehnke, Managing a breach in patient confidentiality, 5 Nurs Crit Care , 2010, hlm., 48.
27 Pitono Soeparto, ed, Etik dan hukum di Bidang Kesehatan, 2 nd ed., Airlangga University Press,
Surabaya, 2006, hlm., 241.
memerlukan suatu bentuk persetujuan yang dapat diberikan secara lisan maupun tertulis  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  2  Ayat  2  PERMENKES  Nomor 290/MENKES/PER/III/2008  tentang  Persetujuan  Tindakan  Kedokteran,  namun pembukaan  informasi  medis  tanpa  persetujuan  dapat  diberikan  secara  langsung oleh  penanggung  jawab  perawatan  pasien  kepada  pihak  yang  memiliki kewenangan  untuk  itu,  seperti  halnya  badan  penanggulangan  wabah  maupun perlindungan  masyarakat  sebagaimana  yang  disebutkan  pada  Pasal  9  Ayat  5 PERMENKES  Rahasia  Kedokteran.  Dalam  Pasal  9  Ayat  4  terdapat  empat  kriteria kepentingan umum yang dua diantaranya adalah ancaman kejadian luar biasa dan ancaman  secara  individual  atau  masyarakat.  Kedua  aspek  yang  disebutkan sebelumnya  melegalkan  untuk  memberikan  identitas  pasien  kepada  pihak  yang berwajib untuk melakukan tugasnya dalam mengatasi kedua hal tersebut karena sesuai  dengan  ketentuan  kriteria  pada  Pasal  9  Ayat  4  keduanya  memiliki  unsur diluar  lingkup  pribadi  pasien  yaitu  terkait  dengan  perlindungan  atas  pihak  lain yang  dapat  terdiri  atas  individu  yang  lain,  masyarakat,  maupun  negara.  Dari uraian  mengenai  sah-nya  pembukaan  informasi  medis  dalam  rekam  medis  yang telah disebutkan sesuai dengan Pasal 5 Ayat 2, informasi yang dibuka harus tetap memiliki batas sesuai keperluannya. Timbulnya sifat rahasia rekam medis terjadi akibat  informasi  medis  yang  terdapat  di  dalamnya.  Hubungan  mengenai  aturan tentang  rekam  medis  dan  rahasia  medis  menimbulkan  suatu  kesinambungan prosedur  penggunaannya,  yaitu  kewajiban  pembuatan  rekam  medis  oleh  tenaga kesehatan pada UU Tenaga Kesehatan, dan ketentuan perlindungan sebagaimana yang  dijelaskan  dalam  PERMENKES  Rekam  Medis,  serta  prosedur  pembukaan informasi  medis  dalam  rekam  medis  yang  dikategorikan  sebagai  rahasia kedokteran  pada  PERMENKES  Rahasia  Kedokteran  yang  ditujukan  demi melaksanakan kewajiban perlindungan masyarakat maupun pasien.

## Penggunaan  Informasi  Medis  Sebagai  Sarana  Perwujudan  Perlindungan Publik dan Keterkaitannya dengan Privasi Pasien
Mekanisme penggunaan informasi yang telah ditentukan melalui kebijakan pemerintah  lewat  peraturan  perundang-undangan  menunjukkan  bahwa
penggunaannya  memerlukan  dasar  yang  jelas.  Kejelasan  diperlukan  agar  para pihak yang menggunakan informasi tersebut mengerti dan paham mengenai tata cara  menggunakan  informasi  medis  yang  benar  dan  sepatutnya.  Dalam mekanisme penggunaan informasi medis di Indonesia, tercermin berbagai aspek latar  belakang  menggambarkan  tujuan  dari  adanya  pengaturan  mengenai penggunaan  informasi  medis  demi  kepentingan  publik.  Perlindungan  publik dilakukan  sebagai  pelaksanaan  tugas  tenaga  kesehatan  sesuai  dengan profesionalitas.  Profesionalitas  tenaga  kesehatan  dapat  terjamin  dengan  adanya hukum  yang  dapat  menjamin  mereka  bekerja  secara  teliti  dan  berpatokan  pada moralitas.  Pelaksanaan  kewajiban  yang  bermoral  akan  menciptakan  suatu penghormatan  tertinggi  akan  hak  asasi  manusia  serta  menjamin  nilai kemanfaatan,  sesuai  dengan  unsur  tujuan  hukum  yaitu  aspek  kemanfaatan  yang tercipta melalui kepastian hukum.

## 1. Kewajiban Atas Kerahasiaan
Ketentuan mengenai kewajiban atas kerahasiaan terdapat dalam berbagai ketentuan  dalam  dunia  kesehatan  baik  nasional  maupun  internasional. Berdasarkan atas Sumpah Hippokrates terciptalah berbagai ketentuan mengenai aspek  kerahasiaan  dalam  berbagai  bentuk  aturan  yang  salah  satunya  ada  pada Declaration  of  Geneva (1948)  sebagai  landasan  internasional,  serta  Kode  Etik Kedokteran Indonesia (2012) sebagai salah satu konsep etika nasional. Ketentuan dalam  bentuk  kedua  aturan  tersebut  pada  dasarnya  memiliki  ketentuan  yang sama mengenai kerahasiaan informasi medis. Tenaga kesehatan khususnya tenaga medis  berkewajiban  untuk  melindungi  kerahasiaan  atas  pasien  yang  menjadi tanggung jawabnya 28 . Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan pada profesi tenaga medis adalah patut secara moral berdasarkan atas hubungan kepercayaan antara pasien  sekaligus  pada  masyarakat.  Tidak  terpenuhinya  kewajiban  menjaga kerahasiaan dari seorang tenaga kesehatan dapat menimbulkan keraguan dalam
28 Cristina  M  Beltran-Aroca  et  al,  Confidentiality  breaches  in  clinical  practice:  what  happens  in hospitals?, 17 BMC Med Ethics , 2016, hlm., 52.
diri pasien seorang pasien 29 . Seorang pasien akan membatasi informasi yang ada akan  kondisi  tubuhnya  dan  hal  ini  dapat  saja  mengurangi  akurasi  dari  proses diagnosa  penyakit.  Kurangnya  akurasi  pada  diagnosa  tidak  hanya  akan menimbulkan  hambatan  pada  proses  pengobatan  namun  juga  dapat membahayakan  masyarakat.  Resiko  bahaya  atas  timbulnya  hambatan  dalam proses  diagnosa  penyakit  dapat  memperparah  kondisi  kesehatan  pasien  dan memperlambat  informasi  bila  ada  kemunculan  penyakit  menular  yang  dapat menyebar secara cepat.
Sifat  fundamental  dan  ikatan  kepercayaan  yang  kuat  dalam  aspek kerahasiaan  menjadi  dasar  munculnya  sikap  kehati-hatian  yang  perlu  untuk dimiliki  dalam  menggunakan  informasi  medis.  Prosedur  yang  dilakukan  secara hati-hati pada penggunaan informasi medis dalam rekam medis didasarkan pada sifatnya yang mengandung riwayat hasil pemeriksaan, diagnosis, pengamatan, dan observasi  yang  berkelanjutan. 30 Kandungan  informasi  yang  telah  disebutkan sebelumnya  memiliki  nilai  kerahasiaan  yang  memunculkan  suatu  kewajiban berupa  wajib  simpan  rahasia  kedokteran.  Wajib  simpan  rahasia  kedokteran menyebabkan  informasi  medis  pasien  dalam  rekam  medis  tidak  diperkenankan untuk  dibuka  atau  disebarkan  tanpa  izin  pemilik  berkas  rekam  medis  tersebut. Izin  atau  persetujuan  dari  pemilik  informasi  medis  dalam  rekam  medis  dapat digunakan  untuk  membenarkan  pembukaan  informasi  medis. 31 Pembukaan informasi  yang  ada  dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan  yang  bertanggung  jawab demi  berbagai  kepentingan  yang  salah  satunya  adalah untuk  proses  pengobatan yang  memerlukan  kerja  sama  tim.  Maka  dari  itu  saat  pasien  memberikan  izin tersebut,  seorang  tenaga  kesehatan  biasanya  akan  berpatokan  pada  persetujuan secara tidak tertulis yang terjadi saat pasien mengijinkan tenaga kesehatan untuk melakukan pengobatan pada dirinya.
Pemberian izin secara tidak tertulis atau implied consent merupakan suatu aksi pemberian persetujuan yang dilakukan oleh pasien secara tersirat atau tidak
29 Kartina  Aisha  Choong  &  Jeanne  Pia  Mifsud  Bonnici,  Posthumous  Medical  Confidentiality;  The Public Interest Conundrum, 1 Eur J Comp Law Gov , 2014, hlm., 106.
30 Pitono Soeparto, supra no 27.
31 Jonathan Herring, supra no 8.
dinyatakan 32 . Sifat tersirat yang ada pada pemberian persetujuan ini memerlukan suatu  kehati-hatian  dalam  menyikapinya.  Hal  tersebut  didasarkan  pada  sifatnya yang  tersirat  dapat  menyebabkan  keraguan  dan  dapat  menimbulkan kesalahpahaman  komunikasi  antara  pasien  dan  tenaga  kesehatan. 33 Kesalahpahaman ini dapat terjadi karena perubahan keadaan yang dinamis yang menyebabkan  tenaga  kesehatan  perlu  memastikan  bahwa  pasien  telah  mengerti maksud  dari  persetujuan  yang  ia  berikan 34 .  Suatu  kepastian  diperlukan  untuk menghindarkan suatu konflik yang dapat terjadi karena kesalahan persepsi antara pihak tenaga kesehatan dan pasien. Pemberian persetujuan secara tersirat dapat terjadi dalam berbagai keadaan seperti halnya pada saat tahap konsultasi sebagai tahap  awal  terjadinya  persetujuan  pengobatan. 35 Pada  saat  seorang  pasien  telah menyetujui  akan  melakukan  pengobatan  dengan  tenaga  kesehatan  yang  adalah tenaga  medis  kedokteran,  maka  pada  saat  itu  pula  telah  ada  persetujuan  untuk membuka sebagian informasi medis pasien kepada tenaga medis lain yang bekerja dalam  lingkup  pengobatan  pasien  tersebut.  Pembukaan  informasi  medis  yang dilakukan demi menunjang proses pengobatan individu merupakan tindakan yang tidak menyalahi kaidah dari kerahasiaan.

## 2. Kerahasiaan dan Perlindungan Publik
Perlindungan  publik  merupakan  suatu  bentuk  kepentingan  publik  yang merupakan  suatu  upaya  yang  dilakukan  oleh  otoritas  publik  demi  mencegah tindak  kejahatan  atau  untuk  melindungi  hak  dan  kebebasan  orang  lain. 36 Kaitan informasi  medis  dalam  rekam  medis  dengan  perlindungan  publik  ditunjukkan dalam  aspek  kerahasiaan,  kehati-hatian,  dan  persetujuan  untuk  membenarkan pembukaan  informasi  menyimpulkan  bahwa  tujuan  dari  adanya  prosedur
32 Sudjari  Solichin,  “Persetujuan  Tindakan  Kedokteran (Informed  Consent )”  dalam  Ilmu Kedokteran Forensik dan Med, 8 th ed., Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya, 2012, hlm., 405.
33 Richard  A  McCormick,  “Proxy  Consent  in  the  Experimentation  Situation”  dalam  Biomed  Ethics Law, 2 nd ed., Springer Science+Business Media, New York , 1979, hlm., 297.
34 Jonathan Herring, supra no 8.
35 Mark J Taylor & James Wilson, Reasonable Expectations of Privacy and Disclosure of Health Data, 27 Med Law Rev . , 2019, hlm., 432.
36 Howard  Marsh  &  John  Reynard,  Patient  confidentiality:  ethical,  legal  and  regulatory responsibilities, 104 BJU Int ., 2009, hlm., 164-165.
tersebut  adalah  demi  kepentingan  pasien  serta  orang  lain.  Pernyataan  ini menjelaskan  pula  bahwa  suatu  kerahasiaan  pada  informasi  medis  dalam  rekam medis  tidak  selamanya  dapat  dipertahankan  atau  bersifat  relatif. 37 Terbukanya informasi  medis  seorang  pasien  yang  tidak  sesuai  dengan  tata  caranya  memiliki konsekuensi  yang  berat  terutama  berkaitan  dengan  kelanjutan  hubungan  antara pasien  dan  dokter.  Namun,  kegagalan  atau  tidak  dilakukannya  penggunaan informasi  medis  tersebut  pada  situasi  tertentu  dapat  menyebabkan  berbagai masalah serius yang dapat berdampak pada keadaan pasien maupun masyarakat. Penggunaan informasi medis dapat mempermudah pengendalian resiko terhadap orang  yang  berpotensi  menjadi  korban  maupun  pelaku.  Pengendalian  mengenai resiko  masalah  yang  berpotensi  merugikan  seseorang  ataupun  masyarakat menyebabkan  campur  tangan  hukum  tidak  dapat  dihindarkan. 38 Keterkaitan hukum dalam hal ini adalah memberikan suatu perlindungan kepada setiap pihak, baik itu pasien, masyarakat, ataupun tenaga kesehatan. Keadaan yang mewajibkan adanya  pembukaan  informasi  medis  dapat  berupa  pada  saat  ada  keinginan  dari seorang  pasien  untuk  melakukan  tindakan  yang  mengancam  masyarakat. Keinginan tersebut dapat berwujud keinginan melakukan tindak pidana ataupun pemaksaan  kehendak  untuk  melakukan  aktivitas  terlarang,  sepertihalnya  pada penderita HIV (Human Immunodeficiency Virus) /AIDS (Acquired Immonodeficiency Syndrome) yang dilarang untuk melakukan donor darah.
Ketentuan  mengenai  penggunaan  informasi  medis  digunakan  dengan tujuan  untuk  menciptakan  suatu  kepastian  hukum  yang  digunakan  untuk melindungi  masyarakat,  khususnya  untuk  tenaga  kesehatan,  untuk  menjamin pekerjaannya.  Perhatian  yang  diberikan  bertujuab  untuk  melindungi  serta menjaga rasa aman tenaga kesehatan saat akan melakukan pembukaan informasi medis.  Kewajiban  yang  ada  pada  profesi  tenaga  kesehatan  ini  membentuk ketentuan mengenai perlindungan tenaga kedokteran di Indonesia dalam Pasal 50 UU  Praktik  Kedokteran.  Dengan  adanya  dasar  hukum  tersebut,  ketentuan
37 VIO  Agyapong,  R  Kirrane  &  R  Bangaru,  Medical  confidentiality  versus  disclosure:  Ethical  and legal dilemmas, 16 J Forensic Leg Med , 2009, hlm., 93.
38 Sharon Kling, Confidentiality in Medicine, 23 Curr Allergy Clin Immunol , 2010, hlm., 23.
mengenai  penggunaan  informasi  medis  dalam  rekam  medis  tidak  hanya berpatokan  pada  hak  pasien,  namun  juga  pada  tenaga  kedokteran  dalam pemberian pelayanan kesehatan. Kewajiban pemerintah untuk melindungi publik atau  masyarakat  tergantung  pada  derajat  kepentingan  hukum  pihak  yang bersangkutan. 39 Perlu  adanya  identifikasi  yang  jelas  mengenai  ancaman  pada masyarakat sebelum suatu tindakan pembukaan informasi medis dapat dilakukan dan tidak terlanjur memberikan suatu dampak yang tidak diharapkan. Kesalahan identifikasi  dapat  menimbulkan  kekecauan  dalam  masyarakat  dan  berpotensi menyebabkan  terbukanya  informasi  medis  yang  bersifat  sensitif  kepada masyarakat secara tidak patut. Merupakan suatu prima facie bagi seorang tenaga kesehatan  untuk  memaparkan  informasi  yang  ada  bila  seorang  pasien  memiliki potensi  mengancam  masyarakat. 40 Kewajiban  yang  utama  ini  disebabkan  oleh kepentingan akan keselamatan masyarakat yang perlu untuk diutamakan.
Kewajiban  dalam  menjaga  kerahasiaan  informasi  medis  dalam  rekam medis  bukanlah  merupakan  hal  yang  mutlak  dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan. 41
Penjagaan rahasia yang absolut dalam bidang kesehatan merupakan sesuatu yang kurang  tepat.  Keadaan  ini  disebabkan  karena  upaya  pengobatan  dalam  institusi kesehatan  memerlukan  penyebaran  informasi  medis  dalam  rekam  medis  untuk para  tenaga  kesehatan  dalam  melakukan  tugasnya.  Selain  itu,  sifat  tidak  mutlak dalam menjaga kerahasiaan dapat dilihat pada pembukaan informasi medis dalam rekam  medis  yang  dapat  dilakukan  secara  sah  berdasarkan  pada  kepentingan masyarakat. 42 Kepentingan dalam masyarakat memerlukan suatu perhatian penuh dari  pemerintah  dan  tenaga  kesehatan.  Kemauan  pasien  dalam  membuka informasi  medis  dalam  rekam  medisnya  merupakan  suatu  perwujudan penggunaan  hak  otonomi  pasien  sebagai  individu  yang  memiliki  kehendak
39 K Blightman, S E Griffiths & C Danbury, Patient confidentiality: when can a breach be justified?, 14 Contin Educ Anaesthesia, Crit Care Pain, 2013 , hlm., 52.
40 Kristin  E  Schleiter,  When  patient-physician  confidentiality  conflicts  with  the  law,  11  Am  Med Assoc J Ethics. 146, 2009 , hlm., 146.
41 Emily Jackson, Medical Law: Text, Cases, and Materials, 4 th ed., Oxford University Press, Oxford,
2016 , hlm., 2.
42 Hayley  Rosenman,  Patients’  Rights  to  Access  their  Medical  Records:  An  Argument  for  Uniform Recognition of a Right of Access in the United States and Australia, 21 Fordham Int Law J., 1997 , hlm., 1500.
bebas. 43 Kebebasan  dalam  diri  pasien  merupakan  suatu  hal  yang  mutlak  untuk diperhatikan  oleh  tenaga  kesehatan  dalam  melakukan  segala  tindakannya. Meskipun  demikian,  kebebasan  individu  perlu  untuk  dibatasi  dalam  upaya perlindungan  publik  yang  berdasarkan  kepentingan  masyarakat. 44 Pembatasan yang dilakukan dapat berupa klaim pencegahan kejahatan secara pribadi, secara kelompok,  kesejahteraan  pribadi,  sosial,  dan  penegakkan  hukum.  Suatu pembatasan  terhadap  kebebasan  diperlukan  agar  penghormatan  hak  kepada setiap  manusia  dalam  masyarakat  dapat  terpenuhi.  Pembukaan  kerahasiaan terhadap  informasi  medis  dalam  rekam  medis  memiliki  dua  pandangan  yang berbeda. Pandangan mengenai kebebasan individu serta pembatasannya mengacu kepada  pasien  sebagai  pemegang  hak  otonomi  sesuai  dengan  prinsip  otonomi serta pembatasan kebebasan tersebut. Kedua hal ini tentunya dapat menimbulkan konflik  pada  saat  informasi  tersebut  benar-benar  diperlukan  untuk  dibuka. Konflik yang timbul akibat kedua pandangan yang berbeda dapat diatasi dengan adanya  suatu  pembenaran  atau  justifikasiatas  kepentingan  masyarakat.  Sumber dari kepentingan tersebut dapat berasal dari permintaan dari pasien sendiri lewat expressed atau implied  consent , ancaman  bahaya  dari  seorang  pasien,  indikasi penyakit  menular,  dan  ketentuan  hukum  atau  perintah  peraturan  perundang- undangan 45 .

## A. Penegakkan Hukum dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
Dalam  kasus  penegakkan  hukum  demi  keperluan  perlindungan  publik, penggunaan  informasi  medis  dapat  dilakukan.  Saat  dihadapkan  pada  keadaan tersebut  kesadaran  tenaga  kesehatan  untuk  menimbang  secara  sadar  akan  hak pasien  atas  kerahasiaan  dan  kesejahteraan  masyarakat  luas  sangat  diperlukan. 46
Keseimbangan  akan  kepentingan  individu  dan  masyarakat  memerlukan pertimbangan  kemungkinan  yang  dapat  terjadi  dalam  melakukan  pembukaan
43 Tom L. Beauchamp & James F. Childress, supra no 9.
44 Richard Huxtable, Autonomy, Best Interests and The Public Interest: Treatment, Non-treatment and The Values of Medical Law , 22 Med Law Rev. 3, 2014.
45 Claudia Carr, supra no 6.
46 James W Jones, Limits of confidentiality: To disclose or not to disclose, 58 J Vasc Surg, 2013, hlm., 521.
informasi.  Pemilihan  keputusan  tersebut  tidak  jarang  berujung  pada  tuntutan yang  diajukan  kepada  tenaga  kesehatan.  Namun  adanya  tuntutan  yang  diajukan terhadap tenaga kesehatan dapat gugur akibat adanya justifikasi atas pembukaan informasi medis pasien. Hal ini didasarkan pada derajat kepentingan masyarakat yang dianggap oleh peraturan perundang-undangan dan oleh banyak orang lebih penting.  Keadaan  ini  diperkuat  dengan  adanya  pandangan  bahwa  kewajiban tenaga  kesehatan  atas  kerahasiaan  seorang  pasien  tidak  dapat  melepaskan  diri dari kewajibannya sebagai warga negara. 47 Keadaan ini menyebabkan kewajiban perlindungan  akan  masyarakat  menjadi  lebih  tinggi  derajatnya  dari  pada kepentingan individu yang dapat meniadakan kewajiban simpan rahasia.
Patut diakui bahwa sejak dahulu, kasus yang memerlukan informasi medis dalam  rekam  medis  wajib  untuk  melakukan  pembukaan  informasi  untuk memenuhi perintah pengadilan. 48 Pembukaan informasi medis yang diminta oleh lembaga  peradilan  saat  menangani  suatu  kasus  litigasi  dapat  dilakukan  tanpa mendapatkan  izin  dari  pasien  yang  bersangkutan.  Hal  ini  didasarkan  pada kepentingan  masyarakat  yang  sifat  kepentingannya  lebih  kuat  karena  berkaitan dengan  keselamatan  banyak  orang.  Kepentingan  masyarakat  yang  perlu  dijamin menjelaskan bahwa peran dari hukum adalah untuk menyeimbangkan keadaan. 49
Keselamatan  sebagai  suatu  bentuk  keperluan  menunjukkan  intervensi penegakkan hukum berkaitan dengan adanya kepentingan sosial yang mendesak, sebagai  contoh  dalam  hal  ini  adalah  kepentingan  perlindungan  kesehatan masyarakat. Pernyataan mengenai perintah pengadilan dan peraturan perundang- undangan  menunjukkan  bahwa  fungsi  keduanya  adalah  untuk  melakukan perlindungan  kepada  masyarakat  berskala  luas.  Kondisi  tersebut  dapat menegaskan  bahwa  keperluan  pasien  sebagai  seorang  individu  atas  hak kerahasiaannya  memiliki  kedudukan  yang  lebih  rendah  dari  kepentingan masyarakat.
47 Danuta  Mendelson,  Anne  Rees  &  Gabrielle  Wolf,  Medical  Confidentiality  and  Patient  Privacy,  0 Heal Law Aust , 2018, hlm., 394.
48 Michael Peel, “Human rights and healthcare professionals” dalam Medicolegal Essentials Healthc,
2 nd ed., Cambridge University Press, Cambridge, 2004, hlm., 18.
49 Henriette Roscam Abbing, Medical Confidentiality and Patient Safety: Reporting Procedures, 21 Eur J Health Law, 2014 , hlm., 245.

## B. Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat
Terkadang  pandangan  masyarakat  terhadap  rahasia  terkait  dengan informasi medis dalam rekam medis masih menggunakan perspektif yang statis. 50 Pandangan yang menyatakan bahwa informasi medis mereka memiliki kedudukan kerahasiaan  yang  absolut  mencerminkan  interpretasi  yang  sempit.  Keadaan  ini menyebabkan beberapa usaha penuntutan yang diajukan terhadap seorang tenaga kesehatan tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup untuk menyatakan bahwa tenaga kesehatan tersebut bersalah. Dasar penuntutan yang diajukan kadang-kala menggunakan landasan yang berkaitan dengan penggunaan informasi medis antar tenaga  kesehatan.  Alasan  yang  sebenarnya  mengenai  penggunaan  informasi tersebut merupakan tata cara pengelolaan program kesehatan masyarakat dalam suatu  institusi  pelayanan  kesehatan.  Pelaksanaan  kontrol  dan  peningkatan kualitas  pelayanan  kesehatan  menggunakan  informasi  medis  pasien  merupakan salah  satu  bentuk  penggunaan  informasi  medis  yang  dapat  dibenarkan. 51
Pelaksanaan  audit  dan  program  peningkatan  kualitas  merupakan  suatu perwujudan  dari  kebijakan  pemerintah  untuk  memperbaiki  dan  meningkatkan efektivitas  institusi  kesehatan.  Sebagaimana  yang  telah  dinyatakan  oleh  dalam Pasal  1  Ayat  11  PERMENKES  Nomor  755/MENKES/PER/IV/2011  tentang Penyelenggaraan  Komite  Medik  di  Rumah  Sakit  bahwa  audit  medis  diberikan sebagai  suatu  bentuk  evaluasi  terhadap  mutu  layanan  medis  dengan menggunakan rekam  medis, dilanjutkan dengan ketentuan dalam Pasal 9 Ayat 4 huruf  a  PERMENKES  Rahasia  Kedokteran  serta  Pasal  10  Ayat  2  huruf  e PERMENKES  Rekam  Medis  bahwa,  informasi  medis  dalam  rekam  medis  dapat dibuka  demi  kepentingan  audit  medis,  penggunaan  informasi  medis  dapat dikatakan  sebagai  penunjang  kualitas  pelayanan  kesehatan.  Selain  dari  adanya peningkatan  kualitas,  perlindungan  berbasis  kesehatan  masyarakat  juga merupakan  suatu  bentuk  dari  kepentingan  publik  yang  berupa  pencegahan terhadap  bencana  alam  dalam  bentuk  wabah  penyakit  menular  yang  berpotensi
50 Ingrid Ann Whiteman, The decline of medical confidentiality medical information  management: The illusion of patient choice, 10 Clin Ethics , 2015, hlm., 47.
51 J Stuart Showalter, The Law of Healthcare Administration, Association of University Programs in Health Administration, Chicago , 2017, hlm., 1-547.
dapat terjadi. 52 Tujuan dari adanya penggunaan informasi medis yang ada adalah untuk  melaksanakan  kegiatan  pengawasan  secara  berkala  berkaitan  dengan aktivitas  penyakit  menular  serta  melakukan  pencegahan  terhadap  perkiraan adanya wabah.

## C. Batasan Penggunaan Informasi Medis dalam Rekam Medis
Tidak adanya ketentuan mengenai pembedaan informasi mana yang pantas untuk digunakan memiliki potensi menyebabkan kekaburan batasan pembukaan informasi. 53 Kebingungan yang terjadi dapat menimbulkan pembukaan informasi yang  melampaui  batas  kewenangan  yang  justru  melanggar  kaidah  dari penggunaan informasi medis. Pasal 50 Ayat 2 pada PERMENKES tentang Rahasia Kedokteran  merupakan  dasar  hukum  yang  membatasi  penggunaan  informasi medis  pada  batas  kewajaran.  Terciptanya  aturan  mengenai  batasan  ini dilatarbelakangi oleh karena dalam proses pelaksanaan perlindungan publik yang menggunakan  informasi  medis,  pihak  yang  berwenang,  memegang  kuasa  atas rekam  medis  pasien  yang  berisi  segala  informasi  medis  pasien  tersebut. 54
Keberadaan peraturan ini digunakan untuk memberikan pandangan bahwa tidak semua  informasi  medis  yang  ada  dalam  rekam  medis  seseorang  pantas  untuk dibuka atau digunakan. Informasi lain yang tidak berkaitan perlu untuk dihormati sebagaimana  mestinya  dan  dibiarkan  tetap  tertutup  untuk  menjaga kerahasiaannya.

## Penutup
Mekanisme penggunaan informasi medis dalam rekam medis di Indonesia diawali dengan ketentuan pihak yang berkewajiban yaitu tenaga kesehatan serta institusi  kesehatan  sesuai  dengan  UU  tentang  Praktik  Kedokteran  yang  sifatnya ditentukan  sesuai  dengan  UU  tentang  Rumah  Sakit.  Sistem  pengelolaan  rekam
52 Mark  J  Taylor,  Legal  Bases  for  Disclosing  Confidential  Patient  Information  for  Public  Health: Distinguishing  Between  Health  Protection  and  Health  Improvement,  Med  Law  Rev.  348 ,  2015, hlm., 23.
53 Id.
54 Mark  A  Rothstein  &  Meghan  K  Talbott,  Compelled  Disclosures  of  Health  Records:  Updated Estimates, 45 J Law, Med Ethics, 2017, hlm., 149.
medis  serta  informasi  didalamnya  dilaksanakan  sebagaimana  yang  tertera  pada PERMENKES  Tentang  Rekam  Medis.  Meskipun  memiliki  perlindungan  yang sedemikian  rupa  dengan  adanya  PERMENKES  tentang  Rahasia  Kedokteran, penjagaan  yang  diterapkan  terhadap  rekam  medis  tidak  selalu  dilakukan sebagaimana mestinya akibat adanya kepentingan lain yang melebihi hak otonomi seorang  pasien  yaitu  kepentingan  publik  atau  masyarakat.  Kepentingan masyarakat  menimbulkan  suatu  konsep  yang  dinamakan  sebagai  perlindungan publik  yang  menyebabkan  suatu  informasi  medis  dapat  dibuka  tanpa  menyalahi aturan  hukum.  Pembukaan  informasi  medis  sesuai  dengan  asas  perlindungan publik  memiliki  arti  bahwa  kerahasiaan  individu  dapat  dibuka  jika  memiliki potensi mengancam keamanan masyarakat.
Mekanisme  dalam penggunaan  informasi  medis  dalam  rekam medis  yang dilaksanakan  secara  hati-hati  merupakan  upaya  penghormatan  terhadap  pasien atas informasi yang telah mereka berikan. Tujuan dari adanya basis hukum dalam penggunaan rekam medis adalah menciptakan suatu justifikasi atau pembenaran menurut  hukum  dalam  rangka  membuka  kerahasiaan  informasi  yang  terdapat didalamnya.  Ketentuan  mengenai  justifikasi  menjadi  langkah  eksekusi  fungsi hukum  yang  berkaitan  dengan  kepastian  serta  kemanfaatan.  Terciptanya kepastian  serta  kemanfaatan  ditujukan  secara  utama  kepada  pasien  juga  untuk menjamin  pelaksanaan  tugas  kemanusiaan  tenaga  kesehatan.  Keadaan  ini menunjukkan  bahwa  ketentuan  hukum  perlu  untuk  melihat  konteks  secara  luas agar dapat menciptakan keadaan penggunaan informasi medis secara patut dalam masyarakat.  Penggunaan  informasi  rekam  medis  dapat  dilakukan  dengan  tujuan penegakkan  hukum  dan  pelaksanaan  peraturan  perundang-undangan  sebagai representasi kehendak pemerintah suatu negara dalam melakukan perlindungan publik,  serta  membangun  sistem  pengelolaan  yang  berbasis  kesehatan masyarakat.  Upaya  atas  justifikasi  perlu  memperhatikan  aspek  batasan penggunaan atas informasi.

## Daftar Pustaka
Buku: Amri Amir, “Rekam Medis” dalam Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, 5 th ed., EGC, Jakarta, 2016.
Carl Wellman, Medical Law and Moral Rights, Springer, Dordrecht, 2005, hlm. 207. Claudia Carr, Beginning Medical Law, Routledge, Abingdon, 2015.
Dyah Ochtorina Susanti & A’an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
Emily  Jackson,  Medical  Law:  Text,  Cases,  and  Materials,  4 th ed.,  Oxford  University Press, Oxford, 2016.
J Stuart Showalter, The Law of Healthcare Administration, Association of University Programs in Health Administration, Chicago, 2017.
Jonathan Herring, Medical Law and Ethics, 6 th ed., Oxford University Press, Oxford, 2016.
Lois  N.  Magner,  A  History  of  Medicine,  Taylor  &  Francis  Group,  LLC,  Boca  Raton, 2005.
M. Jusuf Hanafiah & Amri Amir, Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, 5 th ed.,
EGC, Jakarta, 2016.
Michael  Peel,  “Human  rights  and  healthcare  professionals”  dalam  Medicolegal Essentials Healthc, 2 nd ed., Cambridge University Press, Cambridge, 2004. Mike  McConville  &  Wing  Hong  Chui,  Research  Methods  for  Law,  Edinburgh University Press, Edinburgh, 2007.
Pitono  Soeparto,  ed,  Etik  dan  hukum  di  Bidang  Kesehatan,  2 nd ed.,  Airlangga University Press, Surabaya, 2006.
Richard  A  McCormick,  “Proxy  Consent  in  the  Experimentation  Situation”  dalam Biomed  Ethics  Law,  2 nd ed.,  Springer  Science+Business  Media,  New  York, 1979.
Sudjari  Solichin,  “Persetujuan  Tindakan  Kedokteran  (Informed  Consent)”  dalam Ilmu  Kedokt  Forensik  dan  Med,  8 th ed.,  Departemen  Ilmu  Kedokteran Forensik  dan  Medikolegal  Fakultas  Kedokteran  Universitas  Airlangga, Surabaya, 2012.
Terry Hutchinson, Doctrinal research: researching the jury, Routledge, Oxford, 2013. Tom  L.  Beauchamp  &  James  F.  Childress,  Principles  of  Biomedical  Ethics,  4 th ed., Oxford University Press, Oxford, 1994.
William  H  Roach  et  al,  Medical  Records  and  The  Law,  4 th ed.,  Jones  and  Bartlett Publishers, Massachusetts, 2006.

## Jurnal
Anne Mehnke, “Managing a breach in patient confidentiality” (2010)  5:4 Nurs Crit Care 48.
Carole M Cleaver, “Privacy Rights In Medical Records” (1985) 13:1 Fordham Urban Law J 165–204.
Cristina  M  Beltran-Aroca  et  al,  “Confidentiality  breaches  in  clinical  practice:  what happens in hospitals?” (2016) 17:1 BMC Med Ethics 52.
Danuta Mendelson, Anne Rees & Gabrielle Wolf, “Medical Confidentiality and Patient Privacy” (2018) Heal Law Aust 394–434.
Gerald L. Higgins, “The History of Confidentiality in Medicine: The Physician-Patient Relationship” (1989) 35 Can Fam Physician 921–926.
Hayley  Rosenman,  “Patients’  Rights  to  Access  their  Medical  Records:  An  Argument for  Uniform  Recognition  of  a  Right  of  Access  in  the  United  States  and Australia” (1997) 21:4 Fordham Int Law J 1500–1557.
Henriette  Roscam  Abbing,  “Medical  Confidentiality  and  Patient  Safety:  Reporting Procedures” (2014) 21:3 Eur J Health Law 245–259.
Howard  Marsh  &  John  Reynard,  “Patient  confidentiality:  ethical,  legal  and regulatory responsibilities” (2009) 104:2 BJU Int 164–167.
Ingrid  Ann  Whiteman,  “The  decline  of  medical  confidentiality  medical  information management: The illusion of patient choice” (2015) 10:3 Clin Ethics 47–58.
Iwani Yvonne Ndabambi, Balulwami Grand & Saul Zulu, “Privacy and Confidentiality in Management of Patient Records at Princess Marina Hospital in Botswana” (2014) 2:3 Eur J Acad Res 1–13.
J  O’brien  &  C  Chantler,  “Confidentiality  and  the  duties  of  care”  (2003)  29:1  J  Med Ethics 36–40.
James W Jones, “Limits of confidentiality: To disclose or not to disclose” (2013) 58:2 J Vasc Surg 521–523.
James Willis, “Medical records: use and abuse” (2004) 54:506 Br J Gen Pract 725. K Blightman, S E Griffiths & C Danbury, “Patient confidentiality: when can a breach be justified?” (2013) 14:2 Contin Educ Anaesthesia, Crit Care Pain 52–56.
Kartina  Aisha  Choong  &  Jeanne  Pia  Mifsud  Bonnici,  “Posthumous  Medical Confidentiality; The Public Interest Conundrum” (2014) 1:2 Eur J Comp Law Gov 106–119.
Kristin  E  Schleiter,  “When  patient-physician  confidentiality  conflicts  with  the  law” (2009) 11:2 Am Med Assoc J Ethics 146–148.
Mark  A  Rothstein  &  Meghan  K  Talbott,  “Compelled  Disclosures  of  Health  Records:
Updated Estimates” (2017) 45:1 J Law, Med Ethics 149–155.
Mark J Taylor & James Wilson, “Reasonable Expectations of Privacy and Disclosure of Health Data” (2019) 27:3 Med Law Rev 432–460.
Mark  J  Taylor,  “Legal  Bases  for  Disclosing  Confidential  Patient  Information  for Public  Health:  Distinguishing  Between  Health  Protection  and  Health Improvement” (2015) 23:3 Med Law Rev 348–374.
Nick Nicholas, “Confidentiality, disclosure and access to medical records” (2007) 9:4 Obstet Gynaecol 257–263.
R. S. Evans, “Electronic Health Records: Then, Now, and in the Future” (2016) 25:1 Yearb Med Inform 48–61.
Ratna  Suprapti  Samil,  “Medical  ethics:  its  current  applications”  (1999)  8:4  Med  J Indones 70–264.
Richard  Huxtable,  Autonomy,  “Autonomy,  Best  Interests  and  The  Public  Interest:
Treatment, Non-treatment and The Values of Medical Law” (2014) 22:4 Med Law Rev.
Sharon Kling, Kling, Sharon. “Confidentiality in Medicine” (2010) 23:4 Curr  Allergy Clin Immunol 196–198.
Terry Hutchinson & Nigel Duncan, “Defining and describing what we do: Doctrinal legal research” (2012) 17:1 Deakin Law Rev 83–119.
VIO  Agyapong,  R  Kirrane  &  R  Bangaru,  “Medical  confidentiality  versus  disclosure: Ethical and legal dilemmas” (2009) 16:2 J Forensic Leg Med 93–96.
Internet: FD Roosevelt, Mechanism, Merriam-webster,
https://www.merriam- webster.com/dictionary/mechanism. diakses 13 November 2019.

## Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4 Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1984,  L.N.R.I.  Tahun  1984  Nomor  20  Tentang Wabah Penyakit Menular.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, L.N.R.I. Tahun 2004 Nomor 116 Tentang Praktik Kedokteran.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, L.N.R.I. Tahun 2004 Nomor 298 Tentang Tenaga Kesehatan.
Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis.
Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.
Peraturan  Menteri  Kesehatan    (PERMENKES)  Nomor  36  Tahun  2012  tentang Rahasia Kedokteran.
Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit.