Analysis of the Supreme Court's Decision Regarding the Judicial Review of the Governor of Aceh Regulation Number 5/2018:
The Siyasah Al-Qadhaiyyah Approach (Analisis Siyasah Al-Qadhaiyyah terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/Hum/2018 tentang Uji Materil Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5/2018)
Syuhada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh Edi Yuhermansyah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh Ulfa Yuranisa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh syuhada@ar-raniry.ac.id
Abstract: This paper aims to examine the Supreme Court's (MA) Decision Number 39-P/HUM/2018  regarding  the  right  to  judicial  review  of  the  Aceh  Governor's Regulation  Number  5/2018  concerning  the Jinayat Procedural  Law.  This  decision relates to the petition for judicial review of the applicant regarding Article 30 of the Governor's Regulation which states that the caning is carried out in an open place at the  Correctional  Institution,  or  Detention  Center,  or  Detention  Center  Branch.  In essence, the Supreme Court does not accept applications from applicants. The problem is how the Supreme Court Judges consider the rejection of the request for review of the  Aceh  Governor  Regulation,  and  how  the siyasah  al-qadha'iyah analysis  of  the Supreme Court judge's decision. The results of the analysis that the consideration of the Supreme Court Judge in the case of the Supreme Court's decision refers to the legal standing  of  the  applicant.  According  to  the  Supreme  Court,  the  petitioners  have absolutely no legal standing because the provisions of Article 31 paragraph (2) of Law Number  3  of  2009  concerning  the  Supreme  Court  have  not  been  fulfilled.  The applicant is in an inappropriate position and has no legal standing. The applicant is unable  to  prove the loss  of  his  rights to the  enactment  of the  Pergub.  The  Supreme Court judge's decision is under the siyasa al-qadha'iyah review. The Supreme Court Justice has the right to reject, accept, or cancel regulations that have been made by the government  through  examining  articles  based  on  clear  reasons  and  arguments.  The Supreme Court has very clearly and unequivocally stated its considerations in rejecting the  application.  The  refusal  is  following  the  rules  of  Islamic  law,  requiring  that  a decision  must  be  accompanied  by  certain  arguments  (al-dalil).  The  decision  of  the supreme judge is also determined based on considerations of benefit.
Keywords : Siyasah al-Qadhaiyyah , Supreme Court's Decision , the Governor of Aceh Regulation
Abstrak:  Tulisan  ini  hendak  mengkaji  Putusan  Mahkamah  Agung  (MA)  Nomor  39- P/HUM/2018  tentang  hak  uji  materiil  Peraturan  Gubernur  Aceh  Nomor  5/2018 tentang  Hukum  Acara  Jinayat.  Putusan  ini  berhubungan  dengan  permohonan  uji materiil  pemohon  menyangkut  Pasal  30  Pergub  yang  menyatakan  bahwa pencambukan dilakukan di tempat terbuka di Lembaga Pemasyarakatan, atau Rumah Tahanan, ataupun Cabang Rumah Tahanan. Intinya, MA tidak menerima permohonan dari  pemohon.  Permasalahan  ialah  bagaimana  pertimbangan  Hakim  MA  terkait penolakan permohonan pengujian Peraturan Gubernur Aceh tersebut, dan bagaimana analisis  siyasah  al-qada’iyah  terhadap  putusan  hakim  MA  tersebut.  Hasil  analisis bahwa  pertimbangan  Hakim  MA  dalam  perkara  putusan  MA  mengacu  pada  legal standing pemohon. Menurut MA, para pemohon sama sekali tidak mempunyai legal standing karena ketentuan Pasal 31 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang MA tidak terpenuhi. Pemohon berada pada posisi yang tidak tepat dan tidak mempunyai legal  standing.  Pihak  pemohon  tidak  mampu  membuktikan  kerugian  haknya  atas diberlakukannya Pergub tersebut. Putusan hakim MA sudah sesuai dengan tinjauan siyasah  al-qadha’iyah.  Hakim  Agung  memiliki  hak  untuk  menolak,  menerima,  atau membatalkan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah melalui pengujian pasal- pasal dengan berdasarkan pada alasan dan dalil yang jelas. MA dalam telah sangat jelas dan tegas menyatakan pertimbangannya dalam menolak permohonan tersebut. Penolakan tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah fikih, mengharuskan satu keputusan harus  disertakan  dengan  dalil-dalil  (al-dalil)  tertentu.  Putusan  hakim  agung  juga ditetapkan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.
Kata Kunci:  Siyasah  al-Qadhaiyyah,  Putusan  Mahkamah  Agung,  Peraturan Gubernur Aceh

## A. Pendahuluan
Pada  dasarnya  Aceh  merupakan  daerah  yang  diberikan  kekhususan  untuk menerapkan syariat Islam. Bahkan, pengaturan kehidupan masyarakat Aceh melalui syariat Islam ini diakui sebagai bagian dari penghargaan atas local wisdom (kearifan lokal)  yang  secara  historis  terbukti  keberlangsungannya. 1 Kekhususan  Aceh  dalam menerapkan  syariat  Islam  secara  yuridis  diejawantahkan  dan  diakui  oleh  beberapa regulasi  hukum,  seperti  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  1999  tentang
1 Abdul Manan, Mahkamah Syar’iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), 170.
Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, selanjutnya di dalam Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus  bagi  Provinsi Daerah  Istimewa  Aceh  sebagai  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam,  dan  beberapa regulasi  lainnya.  Terakhir  yaitu  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang Pemerintahan Aceh.
Melalui regulasi tersebut di atas, Aceh memiliki kedudukan yang khusus dan istimewa  hingga  saat  ini,  dan  diberi  keluasan  dalam  menetapkan  berbagai  regulasi, kebijakan,  yang  berkait  erat  dengan  pengaturan  kehidupan  masyarakat  Aceh  sesuai dengan  hukum  Islam.  Di  antara  wujud  dari  keluasan  pengaturan  itu  adalah ditetapkannya  Qanun  Aceh  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Hukum  Jinayat  sebagai hukum  materiil  pidana,  Qanun  Aceh  Nomor  7  Tahun  2013  tentang  Hukum  Acara Jinayat sebagai hukum formil pidana.
Dalam  konteks  pelaksanaan  hukuman  cambuk  menurut  peradilan  Islam, haruslah dilakukan di tempat yang terbuka untuk umum. Ini diakui oleh banyak ulama, seperti  pada  kasus  hukum  zina,  di  mana  pelaksanaan    sanksinya  secara  tegas dinyatakan agar orang-orang mukmin dapat melihat sebagai pembelajaran, sehingga diharapkan memberi efek jera bagi pelaku juga pengajaran bagi masyarakat luas. Dalil yang bicara soal ini terbaca dalam QS. al-Nūr [24]: ayat 2.
Terkait  jumlah  orang  yang  menyaksikan  uqubat  bagi  terpidana  zina,  Ibnu Katsir  dalam  kitabnya  tafsirnya  menukilkan  beberapa  pendapat  para  sahabat  terkait tafsir dari kata “ٌ ةَفِئاَط”. Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas menyatakan kata “ٌ ةَفِئاَط” dimulai  dari  angka  satu  orang  dan  seterusnya.  Mujahid  dan  Ikrimah  menyatakan “ٌ ةَفِئاَط”  dapat  berarti  satu  hingga  seribu.  Atas  dasar  itu  Imam  Ahmad  bin  Hanbal berpendapat sah uqubat jika disaksikan oleh satu orang. Mufassir lain semisal ‘Atha
bin Abi Rabah dan juga Ishaq bin Rahawaih menyatakan kata “ٌ ةَف ِئاَط” bermakna dua orang dan seterusnya. Al-Zuhri menyatakan tiga orang karena kata jamak dimulai dari angka  tiga.  Ibnu  Wahab  menukil  pendapat  Imam  Malik  berpandangan  kata  “ٌ ةَفِئاَط” berarti  empat  orang  dan  seterusnya  merujuk  pada  4  orang  syarat  saksi  yang  harus terpenuhi dalam jarimah zina. Pendapat ini pula yang diambil oleh Imam Syafi’i terkait masalah ini. Rabi’ah berpendapat lima orang. Hasan al Bashry berpendapat sepuluh orang.  Qatadah  berpandangan  tidak  ada  batasan  tertentu  bagi  jumlah  orang  yang menyaksikannya,  sebab  Allah  swt.  dalam  ayat  tersebut  hanya  menyuruh  untuk disaksikan  oleh  sekelompok  orang  tanpa  menyebut  batasan  apapun,  agar  menjadi pengajaran sekaligus pelajaran bagi semua.
Imam  al-Qurthubi  dalam  Tafsirnya  mengulas  beberapa  pendapat  ulama mengenai  jumlah  saksi.  Mujahid  menyatakan  harus  ada  satu  orang  dan  seterusnya hingga seribu orang. Ibnu Zair berkata harus ada 4 orang atau lebih, menurut al-Hasan harus  ada  10  orang,  dan  Rabi’  menyatakan  harus  ada  lebih  dari  3  orang. 2 Ini menandakan  bahwa  Alquran  mewajibkan  pelaksanaan  hukuman  cambuk  ini  secara terang-terangan di hadapan masyarakat.
Di Aceh, pelaksanaan hukum cambuk tersebut diakui secara jelas dalam qanun Aceh, yaitu Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat sebagai hukum formil  pidana,  Pasal  262  ayat  (1):  “ ‘uqūbāt    cambuk  dilaksanakan  di  suatu  tempat terbuka  dan  dapat  dilihat  oleh  orang  yang  hadir ”.  Pasal  tersebut  secara  langsung memberi gambaran bahwa pelaksanaan hukuman cambuk yang ideal dan dikehendaki ialah agar dilakukan di tempat terbuka, baik itu di lapangan terbuka, tempat-tempat
2 Imam Al-Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi , Jilid 12 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 432.
lainnya. Praktik yang sudah dilakukan di Aceh terbukti bahwa “tempat terbuka” dan “dapat dilihat orang yang hadir” diaktualisasikan di beberapa tempat, yaitu di halaman depan  masjid,  dan  tempat  lapang  lainnya. 3 dan  pelaksanaan  hukuman  cambuk  di beberapa daerah di Kota Banda Aceh.
Ketentuan  Pasal  262  ayat  (1)  Qanun  Acara  Jinayat  di  atas  cenderung dipersempit  pengertiannya  dengan  hadirnya  Peraturan  Gubernur  Aceh  Nomor  05 Tahun  2018  tentang  Pelaksanaan  Hukum  Acara  Jinayat.  Pada  Pasal  30  dinyatakan bahwa  hukuman  cambuk  di  tempat  terbuka  itu  ditafsirkan  di  Tempat  Lembaga Pemasyarakatan, Rutan, atau Cabang Rutan. Bunyinya pasal tersebut adalah:
Ayat (1) : Uqūbāt cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir.
Ayat (2) : Pelaksanaan  ‘uqūbāt  cambuk  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak boleh dihadiri oleh anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun.
Ayat (3) : Tempat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat di Lembaga Pemasyarakatan/Rutan/Cabang Rutan.
Bunyi Pasal 30 Pergub di atas terbaca  jelas mempersempit makna Pasal 262 ayat (1) Qanun Acara Jinayat, dan mengesampingkan pelaksanaan hukuman cambuk di muka publik seperti di halaman masjid sebagaimana telah dipraktikkan selama ini. Atas  dasar  itulah,  beberapa  pihak,  baik  akademisi,  praktisi,  maupun  politisi  tidak setuju dengan ketentuan pasal tersebut. Akibatnya, Pasal 30 tersebut diuji oleh Tgk. H.  Muharuddin,  S.Sos.I,  yaitu  Ketua  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Aceh  (DPRA)  ke Mahkamah  Agung  (MA)  dan  telah  dituangkan  dalam  Putusan  Nomor  39 P/HUM/2018.
3 Chadijah  Rizki  Lestari  and  Basri  Efendi,  “Tinjauan  Kritis  Terhadap  Peratura  Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayah,” Hukum Samudra Keadilan 13, no. 2 (2018): 227.
Pengujian  pasal  peraturan  perundang-undangan  di  bawah  undang-undang (dalam  hal  ini  Pergub  Aceh)  dalam  praktik  peradilan  hukum  tata  negara  memang menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Lain halnya jika yang diuji itu adalah materi pasal  yang  terdapat  di  dalam  undang-undang  terhadap  Undang-Undang  Dasar  yang menjadi  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi. 4 Permohonan  Pemohon  tentang keberatan  atas  keberadaan  Pasal  30  Pergub  Aceh  cenderung  tidak  dipertimbangkan oleh  Hakim  Mahkamah  Agung.  Pada  putusan  akhirnya,  semua  permohonan  yang diajukan oleh pemohon tidak dapat diterima oleh hakim. 5 Artinya, keberlakuan Pasal 30  Pergub  hingga  saat  ini  masih  tetap  berlaku  di  Aceh,  yaitu  hukuman  cambuk dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan.
Beranjak dari uraian permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh  tentang  bagaimana  pertimbangan  hukum  Hakim  Mahkamah  Agung  dalam perkara  putusan  Nomor  39  P/HUM/2018  tentang  penolakan  permohonan  pengujian Pasal 30 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara  Jinayat,  dan  bagaimana  pula  analisis siyasah  al-Qadhaiyah terhadap  putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2018.

## B. Konsep Hukuman dan Siyasah Al-Qadhaiyyah
Istilah  hukuman  merupakan  bentuk  derivatif  dari  kata  hukum  yang  artinya undang-undang. 6 Undang-undang sendiri merupakan peraturan yang dibuat oleh suatu
4 Jimly  Asshiddiqie, Pengantar  Hukum  Tata  Negara ,  Cet.  9  (Depok:  Rajawali  Pers,  2017), 267.
5 Mahkamah Agung, “Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2018” (2018).
6 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Pustaka Perguruan, 1954), 263.
badan legislatif ( sulthah al-tasyri’iyah ) mengikat kepada setiap masyarakat di mana undang-undang  itu  diberlakukan. 7 Dalam Kamus  Bahasa  Indonesia ,  kata  hukum mempunyai empat makna, yaitu: (a) peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) dan adat yang berlaku bagi semua orang dalam suatu masyarakat (negara), (b) undang- undang peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat, (c)  patokan  ataupun  kaidah,  ketentuan  mengenai  suatu  peristiwa  (alam  dan sebagainya)  yang  tertentu,  (d)  keputusan  pertimbangan  yang  ditetapkan  oleh  hakim (dalam pengadilan) atau vonis. 8
Dari  kata  hukum,  kemudian  membentuk  beberapa  bentuk  lainnya  seperti menghukum, hukuman, terhukum, menghukumkan, dan beberapa istilah lainnya yang seakar  dengan  kata  hukum.  Kata  hukuman  sendiri  berarti  menetapkan  sanksi  atau beban  tanggung  jawab  hukum  yang  harus  diterima,  biasanya  diterima  orang  yang melakukan  kesalahan,  pelanggaran  atau  kejahatan  pidana.  Di  dalam  bahasa  hukum lainnya uqubah (Arab), punishment (Inggris)  atau straf (Belanda).  Menurut  makna yang lebih luas, ditemukan banyak definisi hukuman.
Menurut  Abdul  Qadir  Audah,  hukuman  ( uqubah )  adalah  pembalasan  yang ditetapkan  untuk  kemaslahatan  masyarakat,  karena  adanya  pelanggaran  terhadap ketentuan-ketentuan  syarak. 9 Menurut  Ali  Abubakar  dan  Zulkarnain  Lubis  bahwa uqubah ialah  hukum  yang  dapat  dijatuhkan  oleh  hakim  terhadap  pelaku jarimah . 10
7 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Indonesia , Cet. 2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 6.
8 Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 531.
9 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam , Cet. 3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), x.
10 Ali  Abubakar  and  Zulkarnain  Lubis, Hukum  Jinayat  Aceh:  Sebuah  Pengantar (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 3–4.
Istilah jarimah dalam  pengertian  tersebut  bermakna  sama  dengan jinayah ,  berarti kejahatan, kriminal, 11 atau segala tindakan yang dilarang syariat yang pelakunya oleh Allah SWT diancam dengan hudud (hukuman tertentu yang tersebut di dalam Alquran dan hadis) atau ta’zir (kadar hukuman sesuai dengan kebijakan hakim). 12
Istilah kedua adalah siyasah al-qadhaiyyah , yang tersusun dari dua kata, yaitu siyasah dan al-qada’iyah . Kata siyasah secara bahasa berasal dari kata sasa , berarti mengatur,  mengurus.  memerintah, pemerintahan,  politik  dan  pembuatan kebijaksanaannya. 13 Al-Qaradhawi  menyebutkan  artinya  sebagai  kepemimpinan.
Makna  ini  ia  kutip  dari  keterangan  Ibn  Munzir. 14 Jadi,  kata siyasah secara  bahasa dipahami sebagai suatu tindakan mengatur, mengurus dan memimpin berbagai urusan masyarakat secara bijak.
Menurut  terminologi,  terdapat  banyak  pengertian.  Abdul  Wahhab  Khallaf mendefinisikan istilah siyasah sebagai pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara  ketertiban  dan  kemaslahatan  dan  mengatur  keadaan. 15 Abdul  Manan mengemukakan berbagai pandangan ahli tentang makna politik, di antara tokoh yang ia  kutip adalah  Miriam  Budiardjo,  bahwa  politik adalah  kegiatan  pada  suatu  sistem politik  negara  yang  menyangkut  proses  menentukan  tujuan-tujuan.  Daliar  Noer menyebutkan politik adalah segala aktivitas atau sikap yang berkait dengan kekuasaan
11 Mustofa Hasan and Beni  Ahmad Saebani, Hukum Pidana  Islam: Fiqh Jinayat (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 13–14.
12 Imam  Al-Mawardi, Ahkam  Sulthaniyah:  Sistem  Pemerintahan  Khilafah  Islam (Jakarta: Qisthi Press, 2014), 372.
13 Muhammad  Iqbal, Fiqh  Siyasah  Kontekstualisasi  Doktrin  Politik  Islam ,  Cet.  2  (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 3.
14 Yusuf Al-Qaradhawi, Pengantar Politik Islam (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), 28.
15 Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam , 4.
dan  yang  bermaksud  untuk  mempengaruhi,  ialah  dengan  jalan  mengubah  atau mempertahankan suatu macam bentuk susunan masyarakat. 16 Di dalam catatan yang lain,  Yusuf  al-Qaradhawi  mengemukakan  bahwa  kata siyasah (politik)  bermakna pelaksanaan sesuatu yang maslahat. 17
Kata kedua adalah al-qadha’iyah , secara bahasa diambil dari kata qadha , yang kemudian  membentuk  istilah qadhi artinya  hakim.  Disebut  sebagai  hakim  karena mengharuskan orang dan untuk dapat memaksakan orang untuk mematuhi hukum. 18 Istilah al-qadha’iyah yang  merupakan  bentuk  turunan  dari  kata qadha biasanya dimaknai sebagai yudikatif. Hal ini sama seperti pemaknaan kekuasaan yudikatif yang disebut al-salthah al-qadha’iyah sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Iqbal. 19
Berdasarkan  pemaknaan  di  atas,  maka  istilah siyasah dan al-qadha’iyah merupakan  konsep  yang  ada  di  dalam  konteks  hukum  Islam.  Gabungan  dua  kata tersebut  membentuk  istilah  baru  yang  biasa  disebut siyasah  al-qadha’iyah .  Dalam makna sederhana, siyasah al-qadha’iyah bisa didefinisikan sebagai suatu politik atau cara-cara yang diatur di dalam Islam dalam mengatur kehidupan masyarakat menjadi lebih baik melalui proses kelembagaan kehakiman atau badan peradilan. Dalam makna lain, siyasah  al-qadha’iyah ialah  cara-cara  yang  ditetapkan  hukum  Islam  dalam menjalankan fungsi peradilan. Menurut Al Yasa’ Abubakar, seperti yang ia kutip dari keterangan  Muhammad  Iqbal,  bahwa siyasah  al-qadha’iyah ini  dimaknai  sebagai
16 Abdul  Manan, Perbandingan  Politik  Hukum  Islam  Dan  Barat ,  Cet.  2  (Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2018), 2.
17 Al-Qaradhawi, Pengantar Politik Islam , 28.
18 Manan, Mahkamah Syar’iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional , 2.
19 Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam , 188.
peradilan.  Dalam  kutipan  yang  sama,  ia menyebutkan  satu  ulasan  dari al-Mawardi, bahwa ruang lingkup kajian fiqh siyasah mencakup pada kebijaksanaan pemerintah mengenai peraturan perundang-undangan yang disebut siyasah dusturiyah , ekonomi dan  moneter  yang  disebut  dengan siyasah  maliyah ,  hukum  perang  yang  disebut siyasah harbiyah , administrasi negara disebut siyasah idariyah .

## C. Pelaksanaan Hukuman dalam Islam dan Prosedur Formil Penghukuman
Teori  pelaksanaan  hukuman  secara  garis  besar  mempunyai  titik  temu  dan kesamaan  dengan  teori  hukum  konvensional  (Barat).  Misalnya,  sebuah  hukuman dilaksanakan  untuk  membuat  efek  jera  bagi  para  pelaku  kejahatan.  Namun  begitu, secara  prinsip,  pelaksanaan  hukuman  menurut  hukum  Islam  memiliki  keunikan tersendiri. Di dalam pelaksanaan hukuman kepada pelaku tindak pidana, dikenal satu teori  intimidasi  ( intimidation  theory ),  yang  memandang  bahwa  pemidanaan  adalah sarana  untuk  mengintimidasi  mental  si  terpidana.  Menurut  teori  ini,  sekali  seorang dijatuhi  satu  hukuman  pidana,  secara  psikologis  ia  akan  terkondisikan  untuk menghindarkan  suatu  perbuatan  pidana  yang  membuat  ia  bisa  dikenakan  hukuman lagi. 20
Dalam Islam, pelaksanaan hukuman pada awalnya juga ditujukan untuk tujuan dan maksud penjeraan si pelaku. Namun, asal mula pemidanaan dalam Islam secara prinsip sekedar untuk pembalasan atau penebusan dosa, yang kemudian memunculkan istilah jawabir .  Belakangan  baru  muncul  konsep  penjeraan  (efek  jera)  baik  kepada
20 Nadirsyah Hosen, “Pidana Islam: Antara Zawajir Dan Jawabir,” accessed November 1, 2020, http://luk.staff.ugm.ac.id/kmi/isnet/Nadirsyah/Pidana.html.
pelaku maupun pada masyarakat yang kemudian memunculkan konsep zawajir . 21 Jadi, tujuan pemidanaan itu ada dua bentuk, yaitu:
a. Jawabir (pembalasan dan penghapusan dosa)
b. Zawajir (efek jera)
Konsep zawajir (membuat efek jera) tersebut kemudian menuntut kepada teori mawani’ yaitu  teori  penghalang,  di  mana  orang  lain  menjadi  terhalang  sebab  tidak berani  melakukan  perbuatan  dan  tindakan  serupa  sebagaimana  dilakukan  oleh pelaku. 22 Dengan begitu, hukum pidana Islam bertujuan di samping dijadikan sebagai balasan  dan  penghapusan  dosa  ( jawabir ),  juga  dimaksudkan  untuk  tujuan  efek  jera ( zawajir ),  membawa  kepada  penghalang  ( mawani’ ),  yaitu  menghalangi  orang  lain untuk melakukan tindakan serupa.
Dalam  perkembangannya,  teori  tentang  pelaksanaan  hukuman  mengarah kepada konsep yang lebih matang. Para ulama belakangan justru melihat ke arah yang lebih  substansial,  di  mana  pemidanaan  dalam  hukum  pidana  Islam  tersebut mempunyai  hubungan  yang  erat  dengan  landasan  filosofis  sehingga  muncul  teori maqashid al-syariah , artinya tujuan-tujuan pensyariatan hukum Islam. Hal ini selaras dengan keterangan Yusuf al-Qaradhawi, 23 bahwa hukum di dalam Islam mempunyai tujuan  luhur  dan  maksud  mulia  yang  sangat  diinginkan  oleh  pembuat  syariat  untuk terealisir dalam kehidupan manusia. 24
21 Amran  Suadi  and  Mardi  Candra, Politik  Hukum ,  Cet.  1  (Jakarta:  Prenada  Media  Group, 2016), 379.
22 Mardani, Hukum Pidana Islam , Cet. 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 164.
23 Yusuf Al-Qaradhawi, Pengantar Kajian Islam , Cet. 5 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010), 139.
24 Al-Qaradhawi, 139.
Jika  diperhatikan  di  berbagai  literatur  Islam,  disebutkan  bahwa maqashid (tujuan)  ditetapkannya  hukum  Islam  ( syariah ),  termasuk  tujuan  pemidanaan  bagi pelaku pidana adalah untuk menciptakan kemaslahatan hamba ( mashalih al-ibad ) dan kebaikan-kebaikan  hidupnya.  Ibn  Qayyim,  seperti  dikutip  Amran  Suadi  dan  Mardi Candra, bahwa hukum Islam itu bersendi dan berasal kepada kemaslahatan manusia. Demikian  pula  Abdul  Wahhab  Khallaf,  dikutip  oleh  Ahmad  Sukardja  dalam Muhammad Tahir Azhary, bahwa syariat itu ditetapkan untuk menegakkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan. 25 Menurut al-Syathibi, seperti dikutip oleh Abdul Manan, semua ketentuan hukum Islam itu untuk merealisasikan kebaikan dan kemaslahatan. Ulasan  serupa  juga  dikemukakan  oleh  Abu  Zahrah. 26 Tujuan  pelaksanaan  hukuman dalam hukum Islam setidaknya mencakup dalam lima hal:
a. Menjaga agama ( hifz al-din ) dalam kasus larangan murtad
b. Menjaga jiwa ( hifz al-nafs ) dalam kasus larangan pembunuhan
c. Menjaga akal ( hifz al-‘aql ) dalam kasus larangan minuman keras
d. Memelihara harta ( hifz al-mal ) dalam kasus pencurian
e. Memelihara keturunan ( hifz al-nasl ) dalam kasus perzinaan. 27
Kelima  tujuan  hukum  tersebut  kemudian  dinamakan  dengan dharuriyyat  al- khams . 28 Namun begitu, sebagian ulama yang lain menambahkan satu bentuk tujuan
25 Muhammad  Tahir  Azhary, Beberapa  Aspek  Hukum  Tata  Negara,  Hukum  Pidana,  Dan Hukum Islam , Cet. 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), 44.
26 Abdul  Manan, Pembaruan  Hukum  Islam  Di  Indonesia (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2017), 71.
27 Abu  Yasid, Logika  Ushul  Fiqih:  Interelasi  Nalar,  Wahyu,  Dan  Maqashid  Al-Syari’ah (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 67.
28 Busyro, Maqashid  Al-Syariah:  Pengetahuan  Mendasar  Memahami  Maslahah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 112.
hukum lainnya, yaitu menjaga kehormatan ( hifz al-ird ). Yang terakhir ini merupakan gagasan dan pendapat yang dikemukakan oleh al-Imam Syihabuddin al-Qarafi. 29
Penghukuman  dalam  Islam  memiliki  tata  cara  prosedur  formil  tersendiri, misalnya  dalam  pelaksanaan  hukuman  cambuk  kepada  pelaku  kejahatan.  Dalam keterangan  Abdul  Qadir  Audah,  Islam  tidak  menetapkan  hukuman  cambuk  secara sembarangan,  tetapi  berdasarkan  karakter  manusia,  akal,  dan  psikologis  mereka. 30
Maksudnya,  pelaksanaan  hukuman  dalam  Islam  memiliki  prosedur  formil  tertentu dengan memperhatikan kondisi-kondisi tertentu pula. Oleh sebab itu ulama dalam hal ini terbilang cukup intens dalam menetapkan mekanisme menghukum pelaku dengan suatu hukuman yang sudah ditetapkan.
Prosedur  formil  pelaksanaan  hukuman  kepada  pelaku  kejahatan  dilakukan minimal mempertimbangkan dua ketentuan, yaitu prosedur formil mengenai alat dan cara penggunaannya pada saat penghukuman, ataupun prosedur formil terkait  keadaan pelaku.
a. Prosedur formil penghukuman menyangkut alat dan cara penggunaannya. Alat  yang  digunakan  untuk  menghukum,  seperti  di  dalam  konteks  cambuk, hendaklah  cambuk  itu  berukuran  sedang.  Alat cambuk tersebut  harus  kering supaya tidak menyakiti yang dapat membuat pelaku terluka. Kemudian, pada ujung alat cambuk itu tidak boleh ada ikatan atau simpul yang dapat mengenai tubuh. Ujung cambuk tidak harus bercabang, apabila ternyata bercabang, maka di setiap cabang cambuk itu dihitung satu kali cambukan. 31
b. Prosedur formil penghukuman menyangkut kondisi pelaku. Pelaku  tindak  kejahatan  yang  dapat  dihukum  cambuk  dapat  secara  langsung dieksekusi  apabila  pelaku  dalam  kondisi  sehat  dan  kuat,  serta  kondisi  cuaca juga  normal.  Artinya,  hukuman  cambuk  tidak  dilaksanakan  apabila  keadaan hujan  dan  kondisi  cuaca  yang  terlalu  panas.  Pada  kondisi  ini, imam dapat
29 Yusuf Al-Qaradhawi, Fiqih Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual Dan Aliran Liberal-Kautsar , Cet. 2 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), 148.
30 Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (Bogor: Karisma Ilmu, n.d.), 43.
31 Audah, 237.
langsung menghukum pelaku tanpa harus di tunda. Sebab, perkara fardhu tidak dapat ditunda kecuali dengan alasan-alasan tertentu. 32
Ulama  berbeda  pendapat  dalam  menetapkan  apakah  pelaku  harus menanggalkan pakaiannya pada saat dihukum cambuk atau  tidak. Imam Hanafi dan Imam  Malik  berpendapat  bahwa  laki-laki  yang  dihukum  harus  melepas  pakaiannya kecuali pakaian yang menutup aurat. Menurut Imam Syafi’i dan Ahmad, orang yang dihukum tidak harus melepas pakaian. 33
Ulama juga berbeda terkait bagian tubuh yang dicambuk. Menurut Imam Abu Hanifah, seluruh bagian tubuh boleh dicambuk kecuali muka dan kelamin. Menurut Imam Malik, bagian tubuh yang dicambuk adalah daerah seputaran punggung saja. 34 Menurut Imam Syafi’i, bagian tubuh pelaku harus dikenai hukuman cambuk kecuali bagian muka dan bagian kelamin. 35 Dalam kitab al-Umm , Imam Syafi’i menyatakan pemukulan atau menjilid itu tidak sampai mengeluarkan darah. 36 Imam al-Mawardi, seorang  ulama  kalangan  mazhab  Syafi’i  menyatakan  seluruh  tubuh  pelaku  harus merasakan  cambukan  kecuali  bagian  tubuh  seperti  muka,  dan  bagian  yang  sensitif yang  dapat  membawa  kematian.  Adapun  pandangan  Imam  Ahmad,  seluruh  bagian tubuh harus merasakan cambukan. 37
32 Wahbah Zuhaili, Fiqh Imam Syafi’i , Cet. 2 (Jakarta: Almahira, 2012), 278.
33 Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam , 237.
34 Audah, 237; Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Minhajul Muslim (Surakarta: Ziyad Books, 2018),
647.
35 Zuhaili, Fiqh Imam Syafi’i , 279.
36 Imam  Abi  ‘Abdullah  Muhammad  bin  Idris  Al-Syafi’i, Al-Umm ,  Jilid  10 (Kuala  Lumpur: Victory Agencie, n.d.), 70.
37 Al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam , 429.
D.    Analisis    Siyasah    Al-Qadhaiyyah    Terhadap  Putusan  Mahkamah  Agung Nomor  39  P/HU M/2018  Tentang  Uji  Materil  Peraturan Gubernur  Aceh Nomor 5/2018
1. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung
Sejauh  bacaan  terhadap  putusan  Nomor  39  P/  HUM/2018  tersebut,  penulis menemukan  hanya  ada  satu  pertimbangan  yang  digunakan  oleh  hakim  Mahkamah Agung  dalam  menolak  permohonan  tersebut.  Pertimbangan  tersebut  ialah  tentang formalitas  permohonan  di  dalam  hal  ini  kedudukan  hukum  ( legal  standing )  pihak pemohon.  Alasan  dan  pertimbangan  Mahkamah  Agung  mengenai  pemohon  tidak mempunyai legal standing merujuk kepada Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang No 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, intinya menyebutkan bahwa orang yang menjadi pemohon harus  mempunyai  kerugian  terhadap  materi  pasal  yang  diberlakukan  uji  materi  itu. Karenanya,  jika  pemohon  tidak  menjelaskan  kerugiannya,  pemohon  di  dalam permohonannya  tidak  dipandang  sebagai  pihak  yang  tepat  mengajukannya  ke Mahkamah  Agung.  Adapun  bunyi  Pasal  31  ayat  (2)  yang  menjadi  dalil  alasan  dan Pertimbangan Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:
Permohonan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  hanya  dapat  dilakukan  oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang, yaitu:
a. Perorangan warga negara Indonesia;
b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang  masih  hidup dan sesuai dengan perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. Badan hukum publik atau badan hukum privat.
Mahkamah  Agung  memandang,  pemohon  dalam  pengujian  peraturan perundang-undangan  di  bawah  undang-undang  terhadap  peraturan  perundang undangan yang lebih tinggi harus menjelaskan terlebih dahulu minimal dua persoalan penting, yaitu menyangkut kedudukan pemohon sebagaimana di atur dalam Pasal 31 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2009, dan ada tidaknya hak pemohon yang dirugikan sebagai akibat  berlakunya  peraturan  perundang-undangan  di  bawah  undang-undang  yang dimohonkan pengujian.
Untuk  dapat  membuktikan  bahwa  hak  pemohon  memang  benar-benar dirugikan maka pemohon harus mengemukakannya secara terang dan jelas di dalam materi  permohonannya.  Mahkamah  Agung  sendiri  menggunakan  4  (empat)  putusan hakim  Agung  untuk  dijadikan  penguat  ketika  seorang  atau  kelompok  atau  lembaga hukum  ingin  menjelaskan  tentang  unsur-unsur  kerugian  hak  mereka.  Putusan  yang dijadikan  dalil  Mahkamah  Agung  dalam  permohonan  ini  yaitu  Putusan  No.  54 P/HUM/2013,  No.  62  P/HUM/2013,  No.  64  P/HUM/  2013  dan  Putusan  Nomor  11 P/HUM/2014.  Berdasarkan  keempat  putusan  ini,  Mahkamah  Agung  menuturkan bahwa para pemohon harus memenuhi lima syarat ketika ingin membuktikan haknya merasa dirugikan karena peraturan yang dimohonkan, yaitu:
a. Adanya  hak  pemohon  yang  diberikan  oleh  suatu  peraturan  perundangan- undangan.
b. Hak  tersebut  oleh  Pemohon  dianggap  dirugikan  oleh  berlakunya  suatu peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian.
c. Kerugian itu harus bersifat spesifik serta aktual, atau setidak-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi.
d. Ada  hubungan  sebab  akibat  ( causal  verband )  antara  kerugian  dimaksud  dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan untuk diujikan.
e. Adanya  kemungkinan  bahwa  dengan  dikabulkannya  permohonan  maka kerugian dimaksud tidak akan terjadi.
Alasan-alasan  di  atas  cenderung  sama  seperti  pemenuhan  pembuktian  hak konstitusional  pemohon  dalam  mengajukan  permohonan  uji  materi  atau judicial review di  Mahkamah  Konstitusi.  Karena,  dalam  uji  materiil  Undang-Undang  atas Undang-Undang  Dasar  1945  yang  diajukan  ke  Mahkamah  Konstitusi  juga  harus memenuhi legal  standing ,  yaitu  pemohon  harus  dapat  membuktikan  bahwa  hak- haknya  dirugikan  dengan  diberlakukannya  undang-undang  terkait.  Hal  serupa  juga harus dipenuhi dalam pengujian peraturan di bawah undang-undang, seperti di dalam permohonan pemohon pada putusan a quo .
Terhadap  pertimbangan  tersebut,  Mahkamah  Agung  berpandangan  bahwa pemohon sama sekali tidak mempunyai legal standing , sehingga ketentuan Pasal Pasal 31  ayat  (2)  UU  No.  3  Tahun  2009  tentang  Mahkamah  Agung  tidak  terpenuhi  atau sekurang-kurangnya  tidak  dapat  diterima.  Mahkamah  Agung  secara  prinsip  tidak memberikan  tanggapan  terhadap  pokok  permohonan  pemohon.  Mahkamah  Agung tidak menyinggung sama sekali mengenai alasan pemohon tentang pokok uji materiil Pasal 30 ayat (3) Pergub No: 5/2018, yang mengatur tempat atau locus pencambukan yang semula di lapangan terbuka (ditafsirkan dan dimanifestasikan seperti di halaman- halaman  masjid)  menjadi  di  Lapas,  Rutan,  atau  Cabang  Rutan.  Alasan  Mahkamah Agung tidak menyinggung pokok permohonan pemohon ialah karena pemohon sendiri berada  pada  posisi  yang  tidak  tepat  dan  tidak  mempunyai legal  standing ,  tidak membuktikan  kerugian  haknya  atas  diberlakukannya  Pergub  No:  5/2018.  Pemohon tidak dalam kapasitas mewakili rakyat Aceh, tidak juga di dalam kapasitasnya sebagai orang yang mempunyai kerugian materiil dari adanya Pergub No: 5/2018.

## 2. Analisis Siyasah Al-Qadhaiyyah terhadap Putusan MA
Pembahasan  sebelumnya  cukup  menegaskan  bahwa  yang  menjadi  dasar pemohon  dalam  memohonkan  uji  materiil  sebagaimana  tercantum  dalam  Putusan Hakim  Mahkamah  Agung  Nomor  39  P/HUM/2018  adalah  menyangkut  redaksi “tempat  terbuka”  yang  kemudian  diatur  di  dalam  Peraturan  Gubernur  No:  5/2018 menjadi di Lapas, Rutan, atau Cabang Rutan. Prosesi pencambukan di tempat dan area terbuka  sebagaimana  di  atur  di  dalam  regulasi  sebelum  Pergub  ini  diterbitkan cenderung tidak dikhususnya. Misalnya, dalam Pasal 262 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013  tentang  Hukum  Acara  Jinayat,  tidak  disebutkan  secara  tegas  apakah  yang dimaksud  dengan  “tempat  terbuka”  dan  “bisa  dilihat  oleh  orang  yang  hadir”.  Oleh karena  itu,  untuk  membuat  ketentuan  tersebut  lebih  jelas  dan  pasti,  gubernur  Aceh kemudian mengkhususkan maksud dari “tempat terbuka” tersebut adalah di Cabang Rumah  Tahanan  (Cabang  Rutan),  Rumah  Tahanan  (Rutan)  dan  Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).
Pasal  30  Pergub  Aceh  No.  5/2018  sebagaimana  tersebut  di  atas  sebetulnya ingin mengatur kembali makna umum frasa “tempat terbuka” sebagaimana yang diatur di dalam Qanun Acara Jinayat. Dengan begitu, Secara fungsional, Pergub Aceh No. 5/2018 cenderung telah memenuhi unsur yuridis, sebab kedudukannya memang untuk melaksanakan peraturan daerah di tingkat provinsi, dalam hal ini Qanun hukum acara jinayat.  Peraturan  Gubernur  bersifat  mengatur  atau regeling yang  fungsinya  untuk melaksanakan peraturan daerah provinsi. Secara fungsional peraturan gubernur ialah pelaksana dari peraturan daerah provinsi. Pencambukan di Lembaga Pemasyarakatan dalam  Pasal  30  Pergub  Aceh  No.  5/2018  secara  yuridis  tidak  bertentangan  dengan hukum,  artinya  bahwa  tidak  menyalahi  sistem  pembentukan  peraturan  perundang- undangan.
Eksistensi  Pergub  Aceh  Nomor  5/2018  tersebut  sebelumnya  diakui  secara hukum,  sepanjang  keberadaannya  itu  diperintahkan  oleh  peraturan  perundang- undangan yang berada di atasnya. Hal ini sejalan pula dengan Pasal 8 ayat (2) Undang- Undang  No.  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan yang menyebutkan bahwa peraturan gubernur diakui dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang “ diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ” atau bisa juga “ dibentuk berdasarkan kewenangan ”. Untuk itu kehadiran dan keberadaan Pergub Aceh No. 5/2018 secara yuridis diakui juga berdasarkan Pasal 246 ayat  (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah. Di dalamnya dikemukakan bahwa peraturan gubernur dibentuk “ untuk  melaksanakan  Peraturan  Daerah ”  atau  “ Atas  kuasa  peraturan  perundang- undangan ”.  Dengan  begitu,  Pergub  Aceh  No.  5/2018  sebetulnya  dibentuk  karena untuk  bisa  melaksanakan  Peraturan  Daerah  (PERDA)  berupa  Qanun  Hukum  Acara Jinayat (Qanun Nomor 7 Tahun 2013), atau dengan kata lain karena diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Mencermati  ulasan  di  atas  maka  dapat  diketahui  bahwa  permohonan  pihak pemohon  menguji  Pergub  Aceh  No.  5/2018  di  dalam  Putusan  Hakim  Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2018 sebetulnya tidak mampu membuktikan hak-hak yang dirugikan  sebagai  pemohon.  Inilah  yang  menjadi  alasan  Mahkamah  Agung  dalam menolak permohonan a quo .
Dilihat  dalam  tinjauan siyasah  al-qadha’iyah ,  maka  putusan  Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2018 tersebut sebelumnya dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, baik dari sudut pandang keputusan Mahkamah Agung yang tidak menerima permohonan  pemohon,  maupun  dari  sudut  pandang  hukuman  cambuk  pada  pelaku
jarimah yang dilakukan di tempat terbuka sebagaimana dirumuskan di dalam Pergub Aceh  No.  5/2018  seperti  yang  dimohonkan  oleh  pemohon  dalam  permohonannya. Kedua-dua sudut pandang tersebut dapat dilihat dalam kajian siyasah al-qadha’iyah melalui beberapa kaidah fikih.
Kaidah  pertama  yang  relevan  dengan  tinjauan siyasah  al-qadha’iyah ialah kaidah  fikih  tentang  keputusan  pemerintah  (termasuk  di  dalamnya  adalah  hakim) dilandaskan  kepada  kemaslahatan  rakyat  atau  masyarakat.  Adapun  bunyi  kaidah tersebut ialah sebagai berikut:
.ِةَحَلإصمإلاِبٌٍط إوُنَمٌِةَيِع ُّرلاٌىَلَعٌُماَمِ إلْاٌ َف ُّرَصَت 38
Artinya:  Ketetapan  atau  kebijakan  pemerintah  (imam)  kepada  rakyatnya  dibangun dengan pertimbangan kemaslahatan.
Kaidah  tersebut  mengandung  makna  bahwa  apapun  kebijakan  pemerintah harus mempertimbangkan aspirasi rakyatnya. Sebab, jika aspirasi rakyat tersebut tidak diperhatikan, maka keputusan pemerintah tidak akan efektif berlaku. Dalam hal ini, pemerintah tidak boleh menciptakan peraturan yang merugikan rakyatnya, karena itu kebijakan  pemerintah  harus  sejalan  dengan  kepentingan  umum,  bukan  untuk kepentingan golongan tertentu. 39 Kaidah di atas juga bermakna bahwa tiap kebijakan, keputusan  hukum,  dan  peraturan  pemerintah  harus  ditetapkan  dengan  pertimbangan kemaslahatan.  Pemerintah  (dalam  hal  ini  ialah  Gubernur  Aceh  atau  dalam  konteks putusan  tersebut  adalah  Mahkamah  Agun)  bisa  mengeluarkan  satu  regulasi  hukum
38 Jalaluddin Al-Suyuthi, Asybah Wa Al-Nazha’ir , Juz’ 1 (Riyadh: Mamlakah al-‘Arabiyah al- Su’udiyyah, 1997), 202.
39 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah ..., hlm. 18.
atau keputusan hukum yang mengikat kepada masyarakat dengan mempertimbangkan sejauh mungkin sisi-sisi maslahah yang ada.
Pertimbangan  hakim  Mahkamah  Agung  dalam  menolak  permohonan  dari pemohon  dalam  putusan  Nomor  39  P/HUM/2018  adalah  bagian  dari  ijtihad  hakim yang  didasari  oleh  pertimbangan  kemaslahatan.  Demikian  pula  jika  dilihat  dalam konteks pokok permohonan pemohon, bahwa peraturan Gubernur yang dilakukan uji materiil  itu  sebetulnya  sudah  sesuai  dengan  prinsip  pengambilan  sisi-sisi  baik  dan kemaslahatan masyarakat.
Tinjauan siyasah  al-qadha’iyah terhadap  putusan  Mahkamah  Agung  No  39 P/HUM/2018 juga dapat dilihat dalam kaidah fikih lainnya, yaitu menyangkut

## .هيلعٌليلدلاٌةماقاٌىلاٌجاتحيٌمكحللٌتبثملا
Artinya: Penetapan suatu hukum diperlukan adanya dalil.
Melalui  kaidah  fikih  di  atas,  bisa  dikemukakan  bahwa  putusan  Mahkamah Agung  No.  39  P/HUM/2018  yang  menolak  permohonan  pemohon  lantaran  adanya landasan  yang  mendukungnya.  Pemohon  tidak  sanggup  atau  sekurang-kurangnya tidak  mampu  mendalilkan  kerugian  hak  atas  diberlakukannya  Pergub  Aceh  No. 5/2018. Secara prinsip, pemohon idealnya harus secara rinci menyatakan kerugian apa yang  dialaminya  terhadap  pergub  tersebut.  Mahkamah  Agung  dalam  hal  ini  tidak melihat adanya alasan yang kuat bagi pemohon dalam memohonkan kerugian haknya terkait  uji  materiil  Pergub  Aceh.  Alasan  inilah  yang  menjadi  dalil  bagi  Mahkamah Agung dalam menolak permohonan pemohon. Ini menunjukkan bahwa dari sisi kaidah fikih  di  atas,  Mahkamah  Agung  dipandang  sudah  tepat  dan  selaras  dengan tinjauan siyasah al-qadha’iyah .
Memperhatikan  ulasan  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  putusan  Mahkamah Agung No 39 P/HUM/2018 sesungguhnya telah sesuai dengan perspektif siyasah al- qadha’iyah .  Hakim  Agung  memiliki  hak  untuk  menolak,  menerima,  ataupun membatalkan  satu  peraturan  yang  telah  dibuat  oleh  pemerintah  melalui  pengujian pasal-pasal  dengan  berdasarkan  pada  alasan  yang  jelas.  Mahkamah  Agung  dalam putusan a  quo sudah  sangat  jelas  dan  tegas  menyebutkan  pertimbangan  dan  sebab hukum  kenapa  permohonan  tersebut  ditolak  atau  tidak  diterima.  Untuk  itu,  adanya penolakan  tersebut  disertakan  dengan  dalil-dalil  ( al-dalil )  tertentu.  Putusan  hakim agung  tersebut  juga  ditetapkan  berdasarkan  kemaslahatan,  karena  asas  dasar  tiap keputusan  hakim  dan  regulasi  pemerintah  itu  dikembalikan  kepada  kemaslahatan masyarakat.

## Daftar Kepustakaan
Abubakar, Ali, and Zulkarnain Lubis. Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
Agung, Mahkamah. Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2018 (2018).
Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. Minhajul Muslim . Surakarta: Ziyad Books, 2018.
Al-Mawardi, Imam. Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam .
Jakarta: Qisthi Press, 2014.
Al-Qaradhawi, Yusuf. Fiqih Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual Dan Aliran Liberal-Kautsar . Cet. 2. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
———. Pengantar Kajian Islam . Cet. 5. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010.
———. Pengantar Politik Islam . Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019.
Al-Qurthubi, Imam. Tafsir Al-Qurthubi . Jilid 12. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
Al-Suyuthi, Jalaluddin. Asybah Wa Al-Nazha’ir . Juz’ 1. Riyadh: Mamlakah al-

## ‘Arabiyah al-Su’udiyyah, 1997.
Al-Syafi’i, Imam Abi ‘Abdullah Muhammad bin Idris. Al-Umm . Jilid 10. Kuala Lumpur: Victory Agencie, n.d.
Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Hukum Tata Negara . Cet. 9. Depok: Rajawali Pers,
2017.
Audah, Abdul Qadir. Ensiklopedi Hukum Pidana Islam . Bogor: Karisma Ilmu, n.d.
Azhary, Muhammad Tahir. Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Dan Hukum Islam . Cet. 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
Busyro. Maqashid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
Hasan, Mustofa, and Beni Ahmad Saebani. Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayat . Bandung: Pustaka Setia, 2013.
Hosen, Nadirsyah. “Pidana Islam: Antara Zawajir Dan Jawabir.” Accessed November 1, 2020. http://luk.staff.ugm.ac.id/kmi/isnet/Nadirsyah/Pidana.html.
Iqbal, Muhammad. Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam . Cet. 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
Lestari, Chadijah Rizki, and Basri Efendi. “Tinjauan Kritis Terhadap Peratura Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayah.”
Hukum Samudra Keadilan 13, no. 2 (2018).
Manan, Abdul. Mahkamah Syar’iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional . Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2018.
———. Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
———. Perbandingan Politik Hukum Islam Dan Barat . Cet. 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
Mardani. Hukum Pidana Islam . Cet. 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2019.
Muslich, Ahmad Wardi. Hukum Pidana Islam . Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
Poerwadarminta, W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia . Jakarta: Pustaka Perguruan, 1954.
Redaksi, Tim. Kamus Bahasa Indonesia . Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
Rofiq, Ahmad. Hukum Perdata Islam Indonesia . Cet. 2. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
Suadi, Amran, and Mardi Candra. Politik Hukum . Cet. 1. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
Yasid, Abu. Logika Ushul Fiqih: Interelasi Nalar, Wahyu, Dan Maqashid Al-
Syari’ah . Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
Zuhaili, Wahbah. Fiqh Imam Syafi’i . Cet. 2. Jakarta: Almahira, 2012.