..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 10 Nomor 2 Juni 2019 :::..

## AZAS-AZAS KEBIJAKAN SISTEM PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN PASURUAN

## Hambali
hambali@yudharta.ac.id Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya
Abstract : Government efforts in overcoming the global economic crisis  are  carried  out  jointly  with  the  community,  especially business  people,  one  of  the  main  reasons  for  stabilizing  the economy  and  maintaining  monetary  balance  and  avoiding  the bankruptcy  of  most  companies  that  have  an  impact  on  the majority of workers and ends in termination of relations work. So the  role  of  the  actors  in  implementing  local  regulations  is expected to be overcome, and can realize the capability that exists so  that  they  can  run  local  regulations  and  can  improve  their respective roles which ultimately can create a balance between the government,  companies  and  workers  who  are  disadvantaged  but with  the  high  school  to  get  good  welfare  company  workers  and the  government  so  that  they  can  improve  performance  with  a work  ethic,  then  show  human  resources  that  can  encourage economic growth and development and realize advanced regions, independent  work  competitiveness  and  no  more  problems  for implementing actors Implementation of the Perda. This study was designed with a qualitative research method that uses a case study approach  to  determine  the  role  of  actors  in  implementing Regional Regulation No. 22 of 2012 concerning the Employment Management  System  (Study  of  Industrial  Relations  in  Pasuruan Regency.  The  data  analysis  uses  interactive  model  data  analysis developed by Miles, Huberman and Saldana, while data collection was  conducted  through  literature  studies,  field  observations,  and indept  interviews,  all  data  were  simulated in  depth, comprehensively,  and  corrected  each  other  in  a  Focus  Group Discussion (FGD).
Keywords :  Local  Regulation,  Employment,  Implementation  of Public Policy.
MALIA: Jurnal Ekonomi Islam
Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Yudharta Pasuruan
P-ISSN (Cetak)   : 2477-8338 http://yudharta.ac.id/jurnal/index.php/malia E-ISSN (Online)  : 2548-1371 (Terakreditasi)
288 }{ Azas-Azas Kebijakan Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 10 Nomor 2 Juni 2019 :::..

## PENDAHULUAN
Produk hukum ketenagakerjaan tidak semata mementingkan pelaku usaha,  melainkan  memperhatikan  dan  memberi  perlindungan  kepada pekerja  yang  secara  sosial  mempunyai  kedudukan  sangat  lemah,  jika dibandingkan  dengan  posisi  pengusaha  yang  cukup  mapan.  Hukum memberi manfaat terhadap prinsip perbedaan sosial serta tingkat ekonomi bagi  pekerja  yang  kurang  beruntung,  antara  lain  seperti  tingkat kesejahteraan,  standar  pengupahan  serta  syarat  kerja,  sebagaimana  diatur dalam peraturan perundang-undangan dan selaras dengan  makna keadilan menurut ketentuan Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945,  bahwa : “Tiap-tiap  warga  negara  berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang layak  bagi  kemanusiaan”.  Demikian  pula  ketentuan  Pasal  28  D  ayat  (2)
Undang-Undang  Dasar  1945,  bahwa:  “Setiap  orang  berhak  untuk  bekerja serta  mendapat  imbalan  dan  perlakuan  yang  adil  dan  layak  dalam hubungan  kerja”,  produk  hukum  normatif  pada  tingkat  implementasi memberikan kontribusi dalam bentuk pengawasan melalui aparat penegak hukum  dan  melaksanakan  penindakan  terhadap  pihak-pihak  yang  tidak mematuhi  ketentuan  hukum.  Sedangkan  menurut  Peraturan  Bupati Pasuruan  Kabupaten  Pasuruan  Nomor  16  Tahun  2013  Tentang  Petunjuk Teknis  Pelaksanaan  Program  Pembangunan  Partisipatif  Kabupaten Pasuruan,  desa  didefinisikan  sebagai  berikut  “Desa  adalah  kesatuan masyarakat  hukum  yang  memiliki  kewenangan  untuk  mengatur  dan mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat  yang  diakui  dalam  sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten”.
Prisma  Pembangunan  yang  berbasis  strategi  orientasi  ekspor menuntut dipersiapkannya angkatan kerja industri yang disiplin serta upah dan kondisi kerja yang buruk, karena hanya dengan cara itu produk-produk kita  bisa  bersaing  di  arena  pasar  internasional.  Untuk  memudahkan aplikasi  strategi  itu  maka  pemerintah  mengeluarkan  berbagai  kebijakan yang  kurang  menguntungkan  buruh,  tetapi  sebaliknya  memberikan  ruang gerak  yang  lebih  leluasa  dan  jaminan  stabilitas  kepada  para  pengusaha untuk melakukan akumulasi capital.
Ada  beberapa  kebijakan  yang  secara  langsung  melemahkan  posisi tawar  buruh  dan  juga  mempersempit  ruang  gerak  buruh  diantaranya: Pertama,  upaya-upaya  yang  secara  sistematis  melemahkan  posisi  tawar buruh dengan memandulkan serikat pekerja. Kedua Tindakan represif dan intimidatif  dari  aparat  keamanan  terhadap  kaum  buruh  yang  dianggap
287
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 10 Nomor 2 Juni 2019 :::..
potensial  mengancam  stabilitas  nasional.  Ketiga  Prosedur  penyelesaian konflik perburuhan yang menutup ruang gerak pihak lain untuk ikut secara formal menangani masalah perburuhan. Birokrasi penyelesaian juga terlalu panjang.  Dalam  kondisi  seperti  ini  hampir  selalu  buruh  kalah  sebelum vonis dijatuhkan. Secara terperinci, penelitian ini memiliki tujuan khusus, yakni:  mendeskripsikan,  menganalisis,  dan  menginterpretasikan  tentang peran  aktor  dalam  Implementasi  Peraturan  Daerah  Nomor  22 tahun  2012 Tentang  Sistem  ketenagaan  di  Kabupaten  Pasuruan.  Permasalahan permasalahan yang ada dalam ketengakerjaan di Kabupaten Pasuruan.

## KAJIAN PUSTAKA

## 1. Landasan State The Art
Yasin  mengatakan  bahwasannya  implementasi  kebijakan  pada prinsipnya  adalah  cara  agar  sebuah  kebijakan  dapat  mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan  publik,  ada  dua  pilihan  langkah  yang  ada,  yaitu  langsung mengimplementasikan  dalam  bentuk  program  atau  melalui  formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. 1
Pengertian  implementasi  kebijakan  dan  faktor-faktor  yang mempengaruhi  keberhasilan  suatu  implementasi  Van  Meter  dan  Van Horn  juga  mengemukakan  beberapa  hal  yang  dapat  mempengaruhi keberhasilan  suatu  implementasi,  yaitu:  (1)  Ukuran  dan  tujuan kebijakan,  (2)  Sumber-sumber  kebijakan,  (3)  Ciri-ciri  atau  sifat Badan/Instansi  pelaksana  (4)  Komunikasi  antar  organisasi  terkait dengan  kegiatan-kegiatan  pelaksanaan,  (5)  Sikap  para  pelaksana,  dan Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik. 2

## 2. Konsep Peranan
Peranan  merupakan  aspek  yang  dinamis  dari  kududukan (status).  Apabila  seseorang  melaksanakan  hak  dan  kewajibannya sesuai  dengan  kedudukannya,  maka  hal  ini  berarti  menjalankan  suatu peranan.  Keduanya  tidak  dapat  dipisah-pisahkan  dan  saling bertentangan satu dengan yang lain. Setiap orang mempunyai macam- macam  peranan  yang  berasal  dari  pola-pola  pergaulan  hidupnya.  Hal
1 Yasin, Moch. 2000. Dasar-dasar Demografi . Lembaga Demografi FEUI, Jakarta. 221.
2 Mattew  B.  Miles,  A.  Michael  Hubberman,  and  Johnny  Saldana  (2014) .  Qualitative Data Analysis:  A  Methods  Sourcebook  (3rd  Edition)  Arizona  State  University,  CA:  Sage Publications.
290 }{ Azas-Azas Kebijakan Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 10 Nomor 2 Juni 2019 :::..
tersebut  sekaligus  berarti  bahwa  peranan  menentukan  apa  saja  yang diperbuatnya  bagi  masyarakat  kepadanya.  Peranan  lebih  banyak menekankan  pada  fungsi,  penyesuaian  diri  dan  sebagai  suatu  proses. 3
Jadi  peranan  menunjukkan  keterlibatan  diri  atau  keikutsertaan individu,  kelompok  yang  melakukan  suatu  usaha  untuk  mencapai tujuan  tertentu  atas  suatu  tugas  atau  bukti  yang  sudah  merupakan kewajiban dan harus dilakukan sesuai dengan kedudukannya. 4

## METODE PENELITIAN
1. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam  penelitian  ini adalah dengan menggunakan teknik:
a. Wawancara,  dilakukan  untuk  mendapatkan  data  lapangan  guna memperdalam  pengetahuan  tentang  objek  penelitian.  Langkah  ini dilakukan Peneliti untuk meminimalisir kesalahan dalam
menginterpretasikan  makna  simbol-simbol  atau  kegiatan  subjek penelitian  yang  berkaitan dengan  masalah penelitian. Dalam  hal  ini pengumpulan  data  lebih  lengkap,  mendalam  dan  akurat  sehingga membantu  peneliti  untuk  menganalisis  permasalahan  penelitian secara  lebih  tajam  mengenai  fokus  penelitian  Kepatuhan  Pegawai dalam  Implementasi  Kebijakan  Kawasan  Pelaksanaan  Sistem Ketenagaan  di  Kabupaten  Pasuruan  dengan  Informan  penelitian, meliputi:  Kepala  Disnakertrans  Kabupaten  Pasuruan,  Kepala  Dinas Satuan  Polisi  Pamong  Praja  kabupaten  Pasuruan  sebagai  penegak perda,  para  Pengusaha,  para  buruh  dari  berbagai  Perusahaan  di Kabupaten Pasuruan
b. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan observasi partisipan  yakni  peneliti  mengamati  secara  langsung  dan  mencatat informasi  yang  berkaitan  dengan  objek  yang  akan  diteliti  secara sistematik  yakni  Implementasi  Kebijakan  Sistem  Ketenagaan  di Kabupaten  Pasuruan,  baik  pada  saat  supervisi  maupun  perilaku merokok  pegawai  yang  terjadi  di  Instansi  Pemerintahan  kabupaten Pasuruan  yang  berkaitan dengan  fokus penelitian  berupa kepatuhan
3 Susanto  Harris.  2012  Matinya  Sang  Buruh  Penerbit  Koekoesan  Jl.KH.Ahmad  Dahlan V.N0.10 Kukusan, Depok. 23.
4 Hakim,  Lukman.  1999. Kajian  Kebijakan  Publik .  makalah  pada  diklat  SPAMEN angkatan V kelas E, Jakarta.
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 10 Nomor 2 Juni 2019 :::..
pegawai/buruh  dan  pengusaha  dalam  Implementasi  Kebijakan Sistem Ketenagaan di Kabupaten Pasuruan

## 2. Analisis Data
Data  dianalisis  dengan  menggunakan  analisis  data  model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana, yang terdiri  dari  alur  kegiatan:  kondensasi  data  ( Data  Condensation ), menampilkan data ( Data Display ) dan penarikan kesimpulan/verifikasi ( Conclusion Drawing/Verification ). 5
Kondensasi  data  diarahkan  pada  analisis  yang  mempertajam, menggolongkan,  memfokuskan,  membuang,  dan  mengorganisir  data sehingga kesimpulan „final‟ bisa ditarik atau diverifikasi sesuai dengan fokus  penelitian  yakni  peran  actor  dalam  implementasi  Peraturan Daerah. Display  data di  desain  untuk  merakit  informasi  yang terorganisir  ke  dalam  bentuk  yang  padat  dan  langsung  dapat  diakses sehingga  analis  dapat  melihat  apa  yang  sedang  terjadi  dan  dapat menarik  kesimpulan  yang  benar  atau  pun  melangkah  ketahap  analisa berikutnya.  Data-data  yang  disajikan  tentang  peran  actor  dalam implementasi  Peraturan  Daerah.  Penarikan  kesimpulan  merupakan suatu  kegiatan  dari  konfigurasi  utuh  selama  penelitian  berlangsung. Sedangkan  verifikasi  dilakukan  selama  peneliti  menulis,  dengan mengingat  kembali  catatan  hasil  lapang;  atau  verifikasi  bisa  secara menyeluruh dan  mendetail, dengan argumen dan  review  yang panjang dengan  para  kolega  untuk  membuat  “consensus  inter-subyektif”  atau dengan  upaya  yang  ekstensif  mengulangi  temuan  dalam  serangkaian data lainnya. 6
Gambar 1. Komponen-Komponen Analisis Data Model Interaktif
5 Djoko  Heroe  S.  2006. Eksistensi  Hukum  Ketenagakerjaan  Dalam  Menciptakan Hubungan  Kemitraan  Antara  Pekerja  Dengan  Pengusaha ,  Disertasi, Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
6 Dun  Leavy,  Patrick.  1988. Democracy,  Bureaucracy  and  Public  Choice .  Cambrigde University Press, Cambrigde.
292 }{ Azas-Azas Kebijakan Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 10 Nomor 2 Juni 2019 :::..

## 3. Indikator Capaian Terukur
Keutamaan  penelitian  yang  ingin  dicapai  dapat  diukur  dari keberhasilan  mengidentifikasi Peran  Aktor  dalam  Implementasi Peraturan  Daerah  Nomor  22 tahun  2012  tentang  Sistem Ketenagakerjaan  di  Kabupaten  Pasuruan .  Selain  itu  indikator keberhasilan  yang  dapat  diukur  dari  penelitian  ini  adalah  mampu merekonstruksi  model  Implementasi  Sistem  Ketenagkerjaan  di Kabupaten Pasuruan.

## 4. Kerangka Operasional Penelitian

## Gambar 2. Kerangka Operasional Penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Terdapat  tiga  aktor  penting  dalam  implementasi  Peraturan  Daerah (Perda)  Kabupaten  Pasuruan  Nomor  22  Tahun  2012  tentang  Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, antara lain: 1) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi  (Disnakertrans)  Kabupaten  Pasuruan  (Pemerintah  Daerah),  2) APINDO  Kabupaten  Pasuruan,  dan  3)  Serbumusi  (Serikat  Buruh  Muslim Indonesia).  Sebagaimana  teori  Grindle,  ketiga  aktor  tersebut  dipilih  sebagai unsur  (kelompok  sasaran)  yang  paling  berpengaruh  dalam  konten  dan
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 10 Nomor 2 Juni 2019 :::..
konteks  implementasi  Perda  Nomor  22  Tahun  2012  tentang  Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan. 7
Gambar 3. Model Implementasi Kebijakan Grindle
Sumber: Merilee S. Grindle (2017:11)

## AZAS-AZAS  IMPLEMENTASI  DALAM  KONTEN  PERDA  NO.  22
TAHUN 2012
1. Kepentingan kelompok sasaran
Menurut Machmudi,  ST. (wawancara,  2018), bidang Satker Disnakertrans  Kbupaten  Pasuruan  bahwa d alam  implementasi  Perda nomor  22  tahun  2012  Disnaker  berpendapat  bahwa  sampai  saat  ini stabil,dikarnakan  sebagai  keberlangsungan  dunia  usahan  maupu  pekerja, mampu  memberikan  lowongan  lapangan  kerja,  infestasi  perusahan  lebih meningkat  baik  itu  perusahan  maupun  tenaga  kerja  yang  akhirnya mengurangi  pengnganguran.  Pada  prinsipnya  disnaker  hanya  sebatas sebagai mediasi kedua pihak antara apindo dan serikat. Jika kedua pihak ada  kesepakatan  dan  saling  menerima  maka  dengan  otomatis  disnaker tidak mempermasalahkan. 8
7 Dun  Leavy,  Patrick.  1988. Democracy,  Bureaucracy  and  Public  Choice .  Cambrigde University Press, Cambrigde.
8 Sri  Soemantri.  1977. Tentang  Lembaga-Lembaga  Negara  Menurut  UUD  1945 ,  Alumni, Bandung.
294 }{ Azas-Azas Kebijakan Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 10 Nomor 2 Juni 2019 :::..
Sementara  itu  bagi  APINDO  Kabupaten  Pasuruan,  sebagaimana hasil wawancara dengan Hendro (ketua APINDO), ia mengatakan bahwa berbicara  regulasi  perda  nomor  22  tahun  2012  secara  substantif  Perda tersebut  sangat  sarat  dengan  kepentingan  politik,  apalagi  saat  Pilkada sangat sarat adanya pengaruh terhadap serikat khususnya karyawan untuk simpatisan  dan  ajang  janji  serta  adanya  paham  isu  kenaikan  gaji, walaupun  prinsipnya  upah  mimimum  kabupaten  (UMK)  yang mengeluarkan  gubenur,  kepala    daerah  juga  ikut  campur  terkait  dengan besaran kenaikan UMK. 9
Secara historis, menurut Imam Hambali (wawancara, 2018), PAC SABUMUSI Purwosari bahwa awal mula munculnya Perda No. 22 tahun 2012 tersebut berasal dari usulan serikat pekerja yang direkomendasikan kepada  Dewan  Perwaklan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Kabupaten  Pasuruan. Bagi  Mahkamah  Agung  Peda  tersebut  tidak  bertentangan  dengan Undang-undang,  sehingga  Perda  tersebut  secara  sah  berlaku  sampai sekarang. Dengan adanya perda tersebut, seluruh karyawan ada ketenagan tersendr  dalam  berkerja  di  sebuah  perusahan  yang  ada  di  wilayah Kabupaten Pasuruan. Hal ni dkarenakan secara substansiil Perda tersebut sangat  memihak kepada para pekerja yang dimotori oleh serikat pekerja. Misalnya  saja  salah  satu  isinya pada pasal 37 ayat 4 menyatakan  bahwa “ Pengusaha    wajib    menaikkan    Upah    Minimum    bagi    pekerja/buruh yang  sudah  menikah  atau  berkeluarga  dan/atau  sudah  memiliki    masa kerja  1  (satu)  tahun  atau  lebih  sekurang  kurangnya  5  %  (lima  persen) lebih besar dari Upah Minimum Kabupaten yang berlaku ”. 10
9 Simon, Herbert. A. 1988. Administrasi Behaviour . alih bahasa, St. Dianjuy, Bumi Aksara, Jakarta.
10 Djoko  Heroe  S.  2006. Eksistensi  Hukum  Ketenagakerjaan  Dalam  Menciptakan Hubungan  Kemitraan  Antara  Pekerja  Dengan  Pengusaha ,  Disertasi, Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 10 Nomor 2 Juni 2019 :::..
Gambar 4. Grafik Pertumbuhan Nilai UMK Kabupaten Pasuruan 2010-2017

## Sumber: Dokumen PAC APINDO Purwosari Pasuruan

## 2. Jenis Manfaat dari Perda No. 22 tahun 2012
Secara konten  menurut Machmudi Perda  tersebut  sangatlah  baik itu  merupakan  sebagai  pondasi  dasar  hukum  baik  untuk  perusahan maupun  bagi  pekerja  dan  status  perda  sendiri  masih  berlaku  belum  di regulasi/perbaikan.  Jika  ada  permasalahan  maka  disnaker  melakukan perundingan dngan perusahan dengan pihak pekerja, dan  jika  belum ada solusi  maka  permasalahan  di  bawah  ke  HPI  Pengadilan    Hubungan Industri.  Dalam  penerapan  perda  no.  22  tahun  2012  tidak  semua perusahan  menerapkan  kebijakan  perda  dengan  alasan  perusahan  tidak mampu.  Perda  tersebut  terdiri  banyak  pasal  yang  sulit  diterapkan  dan tidak  ada  pengawalan  dalam  implementasinnya.  Jika  dipaksakan  perda yang  ada  maka  banyak  perusahan  yang  lari  dari  pasuruan  dan  berhenti. Pindah  kedaerah  lain  contoh  ke  jember,  Kediri,  dan  Jombang.  Soal manfaat  masih  jauh,  justru banyak  masalah  jika di tegakkan perda  maka banyak  yang  tutup  dan  berakibat  fatal  untuk  ekonomi  pasuruan  dan pengganguran  makin  banyak,  yang  akhirnya  lebih  banyak  kenakalan yang  mengarah  perampasan  sepeda  motor  bahkan  lebih  dari  itu.  Senada dengan  pernyataan  di  atas,  Hendro  juga  menyatakan  bahwa  manfaat perda  ya  bersifat  ambigu  regulasinya  belum  ada  kepastian  dalam implementasinya. 11
11 Scheller,  Randal.  S  dan  Susan  E.  Jakcson.  1997. Human  Resources  Management, Positioning  for  the  21st  Century .  Sixth  Ed.,  alih  bahasa  Nurdin  Sobari  dan Dwi  Kartini Yahya, Gelora Aksara Pratama, Jakarta.
296 }{ Azas-Azas Kebijakan Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 10 Nomor 2 Juni 2019 :::..
Terbitnya  Perda  tersebut  sangat  bermanfaat  bagi  bagi  serikat pekerja  maupun  buruh  yang  ada  di  lingkungan  Kabupaten  Pauruan. Memang disadari bahwa masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam hal sosialisasi,  pengawasan  dan    penindakan  serta  isi  Perda  secara keseluruhan  belum  dapat  diimplementasikan  sekaligus  terdapat  kesan terabaikan,  Perda  nomor  22  tahun  2012  tetap  menjadi  manufer  dan keuntungan tersediri bagi serikat pekerja.

## 3. Perubahan yang Diinginkan
Bagi  Mahmudi,  soal  perubahan  yang  diinginkan  perda  harus  di tinjau  ulang.  Penerapan  perusahan  juga  tidak  banyak  yang  menjalankan perda  itu sendiri, dan  juga  berjalannya perda tidak begitu  jelas untuk  itu perlu adanya perbaikan. Serta tidak banyak cukup adanya perubahan yang di terima oleh karyawan. Selain itu bagi Hendro, Soal perubahan dengan adanya  perda  itu,  justru  memperkeruh  suasana.  Mengapa  demikian? karena Perda tersebut tidak di implementasikan dengan serius dari pihak baik apindo, serikat maupun dinas sendiri, buktinya diam-diam saja.
Sementara  itu,  bagi  serikat  pekerja  (Imam  Hambal),  bahwa perubahan  yang  diinginkan  belum  dikaji  kata  ketua  serikat  Imam hambali,  walaupun  perda  ini  satu-satunya  perda  yang  ada  di  Indonesia pasuruan.  Dan  isi  sebagian  isi  perda  masuk  dlam  perda  pemprov  Jawa Timur.  Jangan  bicara  perubahan  isi  perda  sendiri    sebagian  tidak  di jalankan  oleh  karena  itu  bicara  perubahan  sangat  jauh,  akhirnya  bicara perda atau menerapkan perda tidak  ngefek untuk karyawan,  jika dibahas hanya menghabiskan uang rakyat.

## 4. Program
Pada konten ini Mahmudi menyatakan bahwa Perda tersebut tidak bejalan  justru  banyak  ketimpangan  dengan  peraturan  diatasnya  seperti undang-undang  tahun  2013.  Sistem outsourcing di  perusahan  banyak yang  tidak  sesuai  dengan  perda  yang  seharusnya  diterapkan  justru sebaliknya. Perda nomor 22 tahun 2012 awalnya rekomendasi dari serikat pekerja kepada Dewan Perwakilan  Rakyat Daerah (DPRD), sehingga  isi Perda  banyak  memihak  kepada  kepentingan  pada  serikat  pekerja  saja. Sedangkan  menurut  Hendro  bahwa  program-program  perusahaan  yang senafas  dengan  Perda  tersebut  saya  menilai  hingga  saat  ini  tidak  tepat, tidak  ada  peningkatan  dari  karyawan  hanya  sebatas  perusahan  tertentu
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 10 Nomor 2 Juni 2019 :::..
yang   mau  menerapkan dan  yang tidak  menjalankan, dan  juga tidak  ada teguran. 12
Bagi  serikat  pekerja,  Perda  yang  ada  belum  tepat  sasaran, tergantung  dari  instansi  yang  terkait  pemerintah  kabupaten  pasuruan. Walaupun  Perda  yang  terkait  dengan  ketenagakerjaan  itu  juga  belum efektif dan tidak  maksimal  yang  mana dalam perda adanya pengawasan, penindakan, dan pembinaan itu pun juga tidak berjalan justru petugas dari dinas  ketenagakerjaan  pasuruan  yang  terkait  di  pindahkan  ke  propensi jawa timur, sehingga perda tersebut benar-benar tidak ada nilainya untuk serikat maupun apindo yang terjadi ada yang menjalankan ada juga yang tidak  menjalankan  dan  akhir  statusnya  terabaikan  serta  ada  sediki kecemburuan bagi perusahan yang mampu mnerapkan dengan perusahan yang tidak mampu.
Isi perda tidak terperinci dan tidak diimplementasikan secara utuh baik oleh serikat, maupun dari apindo dan pegawai disnaker sendiri hanya berdali kalau kedua pihak tidak ada keberatan saling menerima serta tidak ada pengaduan saya anggap tidak ada masalah,  jika kami tegakkan yang bersangkutan juga tidak ada tuntutak maka yang ada berjalan apa adanya. Jika  dari  buruh  ada  tuntutan    sebelum  permasalahan  tersebut  selesai  di tingkatan disnaker maupun pengadilan hungan industry kontrak karyawan suda  habis,  sehingga  buruh  mengambil  titik  aman  diam  dan  menerima apa  yang  diputuskan  oleh  perusahan  walaupun  ini  berat,dan  disisi  lain karyawan pertimbangan dengan sulitnya mencari pekerjaan dibandingkan harus melakukan tuntutan dan akhirnya kontrak kerja tidak di perpanjang justru  mala  di  pecat  seterusnnya.  Kalau  ini  yang  dihadapi  maka  satu- satunya  diam  demi  titik  amannya  serta  untuk  memenuhi  kebtuhan keluarga. 13
Perda  sendiri  pada  statusnya  pemerintah  kurang  sosilaisasi    pada karyawan, walaupun iti perda suda  ada, dan serikat pekerja juga kurang maksimalnya  sosialissi  pada  karyawan  buruh  ini  juga  bagian  dari kurangnya  peran  dari  implemnetasi  kebijakan  perda  sangat  tidak  efektif sekali, ada perda tapi tidak adanya nilai.
12 Henry, Nicholas. 1988. Administrasi Negara dan Masalah-masalah Kenegaraan .
13 Kencana Syafii Innu. 1999. Ilmu Administrasi Publik . Rineka Cipta, Jakarta.
298 }{ Azas-Azas Kebijakan Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 10 Nomor 2 Juni 2019 :::..

## 5. Dukungan Sumberdaya
Untuk    dukungan  sumberdaya  belum  ada,  karena  dari  berbagai actor  tidak  banyak  melakukan  perang  dan  engan  menjalankan  perda, disamping  itu  makna  perda  itu  sendiri  tidak  jelas  maka  dukungan  yang mana  yang  harus di  jalankan. Menurut Mahmudi  Perda  tersebut tidak di jelaskan secara rinci, terkait hak dan keajiban apa yang harus di kerjakan oleh  tiga  aktor  ( tripartite) .  Walaupun  UMK  Kabupaten  Pasuruan  tinggi tidak  banyak  perusahan  yang  menjalankan  atau  menerapkan  isi  perda. Walaupun  perda  mengatakan  babwah  pengawasan,  penindakan, pembinaan  ada dalam aturan perda  ada akantetapi sekarang sudah dialih fungsikan  ke  propensi  jawa  timur,  sehingga  makna  perda  adi  bias.  Nilai kesejahtraan  tidak  sebanding  UMK  yang  tingi  di  pasuruan  tidak  banyak memberikan  kontribusi  pada  warga  masyarakat  dalam  peningkatan kesejahtraan  warga  di  pasuruan.  Kepentingan    tidak  seimbang  atara serikat apindo, yg akhirnya perda terkesan tidak  bermakna karena kedua pihak tidak saling mendukung melainkan berjalan sendiri-sendiri  jadi isi perda  pengawasan,  penindakan,  pembinaan  tidak  berlaku,  serta  tidak  di permasalakan oleh tiga tripartite selama perusahan dengan karyawan ada kesepakatan saling menerima. Jadi menurut saya  pribadi “ : Machmudi “ perda  yang  ada  perlu  adanya  perbaikan,  soalnya  kalau  serikat  menuntut UMK  tinggi  maka  saya  kuatir  perusahan  yang  ada  di  pasuruan  pindah mengingat  tol  sekarang  bisa  antar  daerah.  Bagi  para  pengusaha (APINDO)  pun  Perda  tersebut  bukan  muatannya  terinci  akan  tetapi tumpang tindi yang ada dengan peraturan dan undang-undang diatasnya.
Bagi  serikat  pekerja  Perda  yang  ada  kurang  di  dukung  dengan sumberdaya  yang  memadai,  kenapa  perda  tidak  banyak  dijalankan alasannya;Undang-undang  suda  berjalan,  sehingga  perda  yang  ada akahirnya  tidak  lagi  jadi  acuan  sebagai  bijakan,    regulasi  perda  banyak ketimpangan  dengan  undang-undang  serta  terkesan    perda  diabaikan begitu saja. Maka dari itu pihak-pihak yang terkait seperti apindo, serikat dan  disnaker  sendiri  terkesan  tidak  banyak  menyikapi  justru  terkesan mengabaikan,  jika  pihak-pihak  yang  terkait  tidak  lagi  peduli  sehingga program-program  yang  ada  hanya  sebatas  sebagai  bahan  pembicaraan yang  tidak  membawah  makna  nilai  sebagaimana  yang  di  amanatkan  isi perda tersebut.
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 10 Nomor 2 Juni 2019 :::..

## KESIMPULAN
Sebagaimana  hasil  penelitian  dan  pembahasan  di  atas,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  terdapat  opini  yang  berbeda  dari  para  aktor  mengenai konten  implementasi dalam  konten  Perda No. 22 tahun 2012  tentang sistem penyelenggaraan  ketenagakerjaan  Kabupaten  Pasuruan:  1)  Aktor  pertama; bagi  Disnakertrans  Kabupaten  Pasuruan  bahwa dalam  implementasi  Perda nomor  22  tahun  2012  Disnaker  berpendapat  bahwa  sampai  saat  ini  stabil, dikarenakan  sebagai  keberlangsungan  dunia  usahan  maupu  pekerja,  mampu memberikan  lowongan  lapangan  kerja,  infestasi  perusahan  lebih  meningkat baik  itu  perusahan  maupun  tenaga  kerja  yang  akhirnya    mengurangi pengnganguran.  Pada  prinsipnya  disnaker  hanya  sebatas  sebagai  mediasi kedua pihak antara apindo dan serikat. Jika kedua pihak ada kesepakatan dan saling  menerima  maka  dengan  otomatis  disnaker  tidak  mempermasalahkan; 2)  Aktor  kedua;  bagi  APINDO  Kabupaten  Pasuruan,  bahwa  regulasi  Perda nomor  22  tahun  2012  secara  substantif  Perda  tersebut  sangat  sarat  dengan kepentingan  politik,  apalagi  saat  Pilkada  sangat  sarat  adanya  pengaruh terhadap serikat khususnya karyawan untuk simpatisan dan ajang  janji  serta adanya  paham  isu  kenaikan  gaji,  walaupun  prinsipnya  upah  mimimum kabupaten  (UMK)  yang  mengeluarkan  gubenur,  kepala    daerah  juga  ikut campur  terkait  dengan  besaran  kenaikan  UMK;  Aktor  tiga;  bagi  Serikar Pekerja (PAC SARBUMUSI Purwosari) bahwa awal mula munculnya Perda No.  22  tahun  2012  tersebut  berasal  dari  usulan  serikat  pekerja  yang direkomendasikan  kepada  Dewan  Perwaklan  Rakyat  Daerah  (DPRD) Kabupaten  Pasuruan.  Bagi  Mahkamah  Agung  Peda  tersebut  tidak bertentangan  dengan  Undang-undang,  sehingga  Perda  tersebut  secara  sah berlaku  sampai  sekarang.  Dengan  adanya  perda  tersebut,  seluruh  karyawan ada  ketenagan  tersendr  dalam  berkerja  di  sebuah  perusahan  yang  ada  di wilayah  Kabupaten  Pasuruan.  Hal  ni  dkarenakan  secara  substansiil  Perda tersebut  sangat  memihak  kepada  para  pekerja  yang  dimotori  oleh  serikat pekerja.  Misalnya  saja  salah  satu  isinya  pada  pasal  37  ayat  4  menyatakan bahwa “ Pengusaha  wajib  menaikkan  Upah  Minimum  bagi  pekerja/buruh yang sudah menikah atau berkeluarga dan/atau sudah memiliki  masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih sekurang kurangnya 5 % (lima persen) lebih besar dari Upah Minimum Kabupaten yang berlaku ”.
Dengan demikian Berdasarkan uraian tersebut dikemukakan beberapa saran/rekomendasi,  antara  lain:  1)  Secara  substansiil  konten  Perda  No.  22 tahun  2012  tentang  sistem  penyelenggaraan  ketenagakerjaan  Kabupaten
300 }{ Azas-Azas Kebijakan Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 10 Nomor 2 Juni 2019 :::..
Pasuruan memiliki beberapa kelemahan sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali khususnya dalam  hal Pemerintah  Daerah sebagai aktor pengawasan dan  pengendalian  kepatuhan  aktor-aktor  lainnya  dalam  impelentasi  regulasi tersebut,  dan  2)  Peninjauan  kembali  atas  Perda  No.  22  tahun  2012  tentang sistem penyelenggaraan ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan perlu dipahami sebagai  kepentingan  bersama  para  aktor  (Pemerintah  Daerah,  APINDO,  da Serikat  Pekerja)  sehingga  tidak  berkesan  menjadi  media  atau  alat kepentingan politik sesaat saja.

## DAFTAR PUSTAKA
Bellante,  Don  dan  mark  Jackson.  1983. Ekonomi  Ketenagakerjaan .  alih bahasa, Wimajaya, K. Liotohe, FEUI, Jakarta.
Cooper,  J.  Philip,  Cs.  1998. Public  Administration  for  the  Twenty  First Century .
Djoko  Heroe  S.  2006. Eksistensi  Hukum  Ketenagakerjaan  Dalam
Menciptakan Hubungan  Kemitraan  Antara  Pekerja  Dengan Pengusaha ,  Disertasi, Pascasarjana,  Fakultas  Hukum  Universitas Brawijaya.
Dun  Leavy,  Patrick.  1988. Democracy,  Bureaucracy  and  Public  Choice . Cambrigde University Press, Cambrigde.
Frederickson,  George,  H.  1997. The  Spirit  of  Public  Administration .  the Jossey Bass Inc. San Fransisco.
Grindle  Merilee  S.  2017. Politics  and  Policy  Implementation  in  Third World. Princeton Legacy Library , United States of America Hakim,  Lukman.  1999. Kajian  Kebijakan  Publik .  makalah  pada  diklat SPAMEN angkatan V kelas E, Jakarta.
Harcourt Brace & Co, Orlando.
Henry,  Nicholas.  1988. Administrasi  Negara  dan  Masalah-masalah
Kenegaraan .
Ingleson  Jonhn.  2015.Buru,  Serikat,  dan  politik  Indonesia  pada  1920an- 1930an  CV.  Marjin  Kiri  Ragensi  Melati  Mas  A9/Serpong, Tangerang Selatan 15323 www.marjinkiri.com.
Kencana Syafii Innu. 1999. Ilmu Administrasi Publik . Rineka Cipta, Jakarta. Koko  Kosidin.  1996. Aspek-Aspek  Hukum  Dalam  Pemutusan  Hubungan Kerja  Di Lingkungan  Perusahaan  Perseroan ,  Disertasi,  Fakultas Hukum Univ. Pajajaran, Bandung.
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 10 Nomor 2 Juni 2019 :::..
Mac.Millan.  Alexander.  1983. Macro  Economics.  the  Canadian  Contect ,
Prentice Hall Inc., Canada.
Marzuki Peter Mahmud. 2005. Penelitian Hukum , Prenada Media, Jakarta. Mathis,  Robert.  L  dan  John  H.  Jackon.  2001. Human  Resources Management . Alih bahasa Jimmi Sadeli, Salemba Empat, Jakarta.
Mattew  B.  Miles,  A.  Michael  Hubberman,  and  Johnny  Saldana  (2014) .
Qualitative Data  Analysis:  A  Methods  Sourcebook  (3rd  Edition)
Arizona State University, CA: Sage Publications.
Mustopadidjaja,  AR.  1999. Studi  Kebijakan,  Perkembangan  dan Penerapannya dalam  rangka  Administrasi  dan  Manajemen Pembangunan . FEUI, Jakarta.
New York.
Rahardjo S. 2000. Ilmu Hukum , Citra Aditya Bakti, Yogyakarta.
Red  Ford,  Emmette.  1975. Ideal  and  Practice  In  Public  Administration . University Alabama.
Rosen  Bloom,  David.  H.  1986. Public  and  Administration .  Random  House,
Inc.
Scheller,  Randal.  S  dan  Susan  E.  Jakcson.  1997. Human  Resources Management, Positioning for the 21st Century . Sixth Ed., alih bahasa Nurdin  Sobari  dan Dwi  Kartini  Yahya,  Gelora  Aksara  Pratama, Jakarta.
Simon,  Herbert.  A.  1988. Administrasi  Behaviour .  alih  bahasa,  St.  Dianjuy, Bumi Aksara, Jakarta.
Sri  Soemantri.  1977. Tentang  Lembaga-Lembaga  Negara  Menurut  UUD 1945 , Alumni, Bandung.
Susanto  Harris.  2012  Matinya  Sang  Buruh  Penerbit  Koekoesan
Jl.KH.Ahmad Dahlan V.N0.10 Kukusan, Depok.
Yasin,  Moch.  2000. Dasar-dasar  Demografi .  Lembaga  Demografi  FEUI, Jakarta.
302 }{ Azas-Azas Kebijakan Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 10 Nomor 2 Juni 2019 :::..