## TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Asyifa Tiara Ardin 1) ; Camelia Nur Adiningsih 2) ; Devi Rifqiyani Sofyan 3) ; Ferry Irawan 4)*
1) 4121210014_asyifa@pknstan.ac.id , Politeknik Keuangan Negara STAN
2) 4111210007_camelia@pknstan.ac.id , Politeknik Keuangan Negara STAN
3) 4121210034_devi@pknstan.ac.id , Politeknik Keuangan Negara STAN
4) ferry.irawan@pknstan.ac.id , Politeknik Keuangan Negara STAN* *penulis korespondensi

## Abstract
The government's policy during the Covid-19 pandemic to provide social assistance funds taken from the State Budget,  resulted  in  a  deficit  and  taxes  as  the  main  instrument  in  supporting  the  state  budget  must  play  a multidimensional role. On the one hand, taxes are required to achieve the tax revenue target so that our APBN is healthy, but on the other hand, it must be sensitive and responsive in the economy. The government anticipates the worst  possible  scenarios  for  the  state  budget,  thus  implementing  extraordinary  measures  to  speed up  the  state budget recovery. Starting from this, tax reform is crucial. Tax governance must be better. One of them is Law Number 7 of 2021 concerning the harmonization of tax regulations. The Voluntary Disclosure Program (PPS) is one of the new provisions contained in Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations. This program aims to improve voluntary taxpayer compliance which is carried out based on the principles of simplicity, legal certainty, and expediency. The data analysis technique used in this research is normative juridical which is aimed at written regulations or other legal materials. Normative legal research refers to various secondary legal materials, namely an inventory of various legal regulations, journals, and other written works, as well as related news articles. The purpose of this study is to obtain an overview of taxpayer compliance in the voluntary disclosure program from the perspective of state administrative law. Not many studies have been conducted to investigate the relationship between state administrative law and taxpayer compliance. The results showed that the procedure carried  out  by  the  tax  authorities  in  order  to  improve  tax  compliance  through  voluntary  disclosure  program activities is one of the implementations of state administrative law.
Keywords: Administration law, tax compliance, Voluntary Disclosure Program

## Abstrak
Kebijakan pemerintah saat pandemi Covid-19 untuk menyediakan dana bantuan sosial yang diambil dari APBN, mengakibatkan defisit dan pajak sebagai instrumen utama dalam penyokong APBN negara harus melakukan peran multidimensi. Di satu sisi pajak diminta untuk mencapai target penerimaan pajak agar APBN kita sehat, tapi di sisi  lain  harus  peka  dan  responsif  dalam  perekonomian.  Pemerintah  mengantisipasi  berbagai  kemungkinan terburuk bagi APBN, sehingga menerapkan langkah yang luar biasa untuk melakukan pemulihan APBN dengan cepat. Berawal dari hal tersebut, maka reformasi pajak menjadi krusial. Tata kelola pajak harus menjadi lebih baik. Salah satunya adalah UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Program Pengungkapan Sukarela  (PPS)  menjadi  salah  satu  ketentuan  baru  yang  dimuat  di  dalam  UU  Nomor  7  Tahun  2021  tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.  Program ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak yang diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang ditujukan pada peraturan tertulis atau bahan hukum  lain.  Penelitian  hukum  normatif  mengacu  pada  berbagai  bahan  hukum  sekunder,  yaitu  inventarisasi berbagai  peraturan  hukum,  jurnal-jurnal,  dan  karya  tulis  lainnya,  serta  artikel-artikel  berita  terkait.  Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh gambaran mengenai kepatuhan wajib pajak dalam program pengungkapan sukarela  dari  perspektif  hukum  administrasi  negara.  Belum  banyak  penelitian  yang  dilakukan  untuk menginvestigasi kaitan hukum administrasi negara dengan kepatuhan wajib pajak.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa  prosedur  yang  dilakukan  oleh  fiskus  dalam  rangka  meningkatkan  kepatuhan  pajak  melalui  kegiatan program pengungkapan sukarela merupakan salah satu penerapan hukum administrasi negara.
Kata Kunci: Hukum Administrasi Negara, Kepatuhan Pajak, Program Pengungkapan Sukarela

## PENDAHULUAN
Di era pandemi covid-19, pemerintah tentu membutuhkan dana yang sangat besar dalam rangka menyediakan bantuan sosial  yang saat ini masih ditopang dengan  APBN (Silalahi & Ginting,  2020).  Efeknya,  defisit  APBN  melebar  di  atas  ambang  batas  yang  tadinya
diperbolehkan  oleh  undang-undang  keuangan  negara.  Pajak  sebagai  instrumen  utama  dalam penyokong APBN negara, harus melakukan peran multidimensi. Di satu sisi Direktorat Jenderal Pajak diminta untuk mencapai target penerimaan pajak agar APBN kita sehat dan segera pulih. Tantangan  bagi  pajak  adalah  harus  melakukan  penerimaan,  tapi  di  sisi  lain  harus  peka  dan responsif dalam perekonomian. Selain itu, berbekal dari latar belakang untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan terburuk bagi APBN, maka pemerintah perlu menerapkan langkah yang luar biasa untuk melakukan pemulihan APBN dengan cepat. Berawal dari hal tersebut, maka reformasi  pajak  menjadi  krusial.  Tata  kelola  pajak  harus  menjadi  lebih  baik.  Salah  satunya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Program Pengungkapan Sukarela (PPS) menjadi salah satu ketentuan baru yang dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Melalui PPS, wajib pajak dapat mengungkapkan harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam  surat  pernyataan sebagaimana dimaksud dalam  Undang-Undang tentang Pengampunan  Pajak  (UU  PP),  sepanjang  belum  ditemukannya  data  dan/atau  informasi mengenai harta dimaksud (Hasanah et al., 2021). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan  sukarela  wajib  pajak  dan  diselenggarakan  berdasarkan  asas  kesederhanaan, kepastian  hukum,  serta  kemanfaatan.    Target  dari  produk  hukum  ini  adalah  pengungkapan sukarela  wajib  pajak.  Sehingga  yang  menjadi  fokus  utama  adalah  kepatuhan  sukarela  agar nantinya wajib pajak bisa masuk dalam sistem perpajakan yang telah dibuat pemerintah.
Dalam pelaksanaan hukum  perpajakan di  Indonesia, juga terdapat  peran penting dari hukum  administrasi  negara  (HAN).  Hubungan  hukum  perpajakan  terjadi  apabila  terjadi peristiwa hukum pajak, maka pada saat itulah terjadi hubungan hukum pajak antar subjek pajak dan subjek pajak dengan objeknya. HAN disini berfungsi sebagai sarana preventif agar wajib pajak tidak melanggar norma-norma dan ketentuan-ketentuan hukum perpajakan (Elisa, 2021).
Kesadaran  masyarakat  membayar  pajak  masih  belum  mencapai  tingkat  sebagaimana yang diharapkan. Umumnya masyarakat masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak  karena  masih  merasa  sama  dengan  upeti,  memberatkan,  pembayarannya  sering mengalami  kesulitan,  ketidakmengertian  masyarakat  apa  dan  bagaimana  pajak,  dan  merasa ribet mengenai perhitungan dan pelaporannya. Namun, masih ada upaya yang dapat dilakukan sehingga  masyarakat  sadar  sepenuhnya  untuk  membayar  pajak  dan  ini  bukan  sesuatu  yang mustahil terjadi. Ketika masyarakat memiliki kesadaran maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela bukan keterpaksaan (Purnamasari & Oktaviani, 2020).
Wajib pajak yang dulu pernah mengikuti tax amnesty diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajaknya (Karnedi & Hidayatulloh, 2019). Di sisi lain, sangat mungkin masih ada yang belum sepenuhnya mengungkapkan harta yang dimilikinya sampai saat ini. Jika ini terjadi maka nanti wajib pajak tersebut bisa dikenai sanksi yang besar bahkan ditambah sanksi 200%. Rendahnya  kesadaran  masyarakat  inilah  yang  melahirkan  sikap  ketidakpatuhan.  Sehingga Pemerintah mengadakan program dengan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk secara  sukarela  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya  dengan  baik  mengungkapkan hartanya.
Pentingnya membangun kesadaran, kepedulian dan kepatuhan wajib pajak berkorelasi secara  dengan  pencapaian  target  penerimaan  pajak  (Muhammad  &  Sunarto,  2018)  Meski demikian,  dukungan  seluruh  lapisan  masyarakat  sangat  dibutuhkan.  Dalam  membangun kesadaran  dan  kepedulian  sukarela  wajib  pajak,  diperlukan  landasan  pemikiran  bahwa kesadaran membayar pajak harus datang dari diri sendiri dan dipupuk sejak masa kanak-kanak (Valianti et al., 2021). Salah satu hal yang dapat dilakukan dalam rangka membangun kesadaran serta  sukarela  wajib  pajak  adalah  dengan  melakukan  sosialisasi  dengan  cara  menanamkan pengertian dan pemahaman tentang pajak yang bisa diawali dari lingkungan keluarga sendiri yang  terdekat,  melebar  kepada  tetangga,  lalu  dalam  forum-forum  tertentu  dan  ormas-ormas
tertentu.  Dengan  tingginya  intensitas  informasi  yang  diterima  oleh  masyarakat,  maka  dapat secara  perlahan  merubah  mindset  masyarakat  tentang  pajak  ke  arah  yang  positif.  Jika  wajib pajak memiliki kesadaran dalam mengungkapkan jumlah pajaknya, maka fiskus atau pemungut pajak  bisa  melanjutkan  tugasnya  dengan  mudah  dan  hukum  dapat  berjalan  sebagaimana mestinya.  Penelitian  ini  bertujuan  utuk  menganalisis  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  program pengungkapan sukarela dari perspektif hukum administrasi negara.

## KAJIAN PUSTAKA
Menurut (Anggara, 2018) Hukum Administrasi Negara adalah aturan yang menguasai berbagai cabang kegiatan yang isinya berupa ketentuan mengenai campur tangan negara dan alat-alat perlengkapan negara dalam lingkungan swasta, juga menentukan organisasi kekuasaan dan  tugas-tugas  pejabat  administrasi.  Hukum  administrasi  negara  juga  disebut  hukum  tata pemerintahan.  Hukum  ini  dibuat  untuk  mengatur  tugas  pejabat  administrasi  negara  dalam menghadapi  masyarakat,  pada  sisi  lain  hukum  ini  dapat  digunakan  masyarakat  untuk mempengaruhi dan memperoleh perlindungan dari pemerintah. Seiring berkembangnya zaman ruang  lingkup  hukum  administrasi  negara  semakin  menjadi  luas  dan  kompleks  karena kecenderungan  negara  turut  campur  tangan  dalam  kehidupan  masyarakat.  Fungsi  hukum administrasi  negara  meliputi  menjamin  kepastian  hukum,  menjamin  keadilan  hukum,  dan sebagai  pedoman  dan  ukuran.  Sebagai  pedoman,  artinya  sebagai  petunjuk  arah  perilaku manusia. Sedangkan sebagai ukuran artinya untuk menilai apakah pelaksanaan pemerintahan tersebut dilakukan secara benar atau salah.
Di tahun 2021 Pemerintah menerbitkan UU HPP. Dalam UU HPP ini terdapat Program Pengungkapan  Sukarela  (PPS)  bagi  wajib  pajak.  Program  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dengan memberikan kesempatan kepada seluruh wajib pajak mengungkapkan  hartanya  yang  belum  diungkapkan.  Program  pengungkapan  sukarela  ini dilaksanakan  selama  6  bulan  dari  tanggal  1  Januari  2022  sampai  dengan  30  Juni  2022. Kebijakan  program  pengungkapan  sukarela  dicantumkan  dalam  UU  HPP  dalam  rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Irawan & Raras, 2021).
Pandemi  Covid-19  telah  membuat  keadaan  perekonomian  Indonesia  sangat  terpuruk (Sumarni,  2020).  Pada  tahun  2020  penerimaan  perpajakan  mencapai  Rp1.018,83  triliun, terkontraksi  sebesar  15,51  persen  dari  periode  yang  sama  pada  tahun  2019  yang  mencapai Rp1.312,37  triliun.  Pada  tahun  2021  perekonomian  Indonesia  mulai  bangkit  dilihat  dari realisasi  penerimaan  pajak  mencapai  Rp1.227,53  triliun  atau  tumbuh  19,16  persen.  Hal  ini terbukti bahwa pendapatan negara melebihi target APBN maupun capaian prapandemi di tahun 2019.
Pemerintah melakukan berbagai tindakan berupa tindakan nyata dan tindakan hukum. Tindakan  nyata  adalah  tindakan  yang  tidak  ada  hubungannya  dengan  hukum  karena  tidak menimbulkan  akibat  hukum  sedangkan  tindakan  hukum  adalah  tindakan  yang  menimbulkan akibat hukum tertentu yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban (Haris, 2017). Setiap orang dan pihak ketiga juga berhak dan berkewajiban untuk bertindak. Tindakan itu juga berupa  tindakan  hukum  dan  tindakan  nyata.  Pemerintah  juga  memiliki  keterbatasan  dalam menjalankan kewenangannya yaitu harus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Said,  2015).  Bila  pejabat  melaksanakan  tugasnya  tapi  tidak  sesuai  dengan  batasan  tersebut maka  pejabat  tersebut  tidak  berwenang.  Misal  bila  sudah  ada  batasan  waktu,  bahwa  surat permohonan  wajib  pajak kepada Direktur Jenderal  Pajak dalam jangka waktu  paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima, harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan yang diajukan wajib pajak maka apabila jangka waktu telah lewat, tetapi Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan pembetulan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan (Simandjuntak, 2014).

## Volume 2 No. 1, 2022

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  tujuan  untuk  dapat memperoleh makna mendalam atas objek yang diteliti (Rukajat, 2018). Dalam penelitian ini, hal pertama yang dilakukan adalah membuat pendahuluan yang berisi permasalahan yang akan diteliti,  wawasan,  dan  rencana  pemecahan  masalah,  serta  rumusan  tujuan  penelitian. Selanjutnya  adalah  membuat  kajian  pustaka  yang  berisi  rangkuman  kajian  teoritik  yang berkaitan  dengan  masalah  Hukum  Administrasi  Negara  dengan  Program  Pengungkapan Sukarela.  Setelah  itu,  menuliskan  metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  menyelesaikan penelitian. Metode penelitian berisi empat hal, yaitu rancangan penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Setelah itu, membuat hasil dan pembahasan yang  merupakan  hal  utama  dalam  penelitian.  Hal  yang  terakhir  adalah  penutup  berisi kesimpulan  dan  saran.  Berikut  skema  rancangan  penelitian  untuk  meninjau  Hukum Administrasi Negara terhadap kepatuhan wajib pajak dalam Program Pengungkapan Sukarela:
Gambar 1. Skema Rancangan Penelitian

## Sumber: olahan Penulis
Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data- data  yang  berkaitan  dengan  masalah  yang  sedang  diteliti.  Dalam  penelitian  ini  data  yang digunakan  adalah  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  studi  pustaka  ( library  research )  yang bertujuan  untuk  mendapatkan  konsep,  teori,  serta  informasi-informasi  dan  pemikiran konseptual,  baik  berupa  peraturan  perundang-undangan  dan  karya  ilmiah  lainnya.  Data sekunder  yang  digunakan  dalam  penulisan  tersebut  merupakan  bahan  hukum  primer  yang terdiri  dari  peraturan  di  bidang  hukum  tentang  pemungutan  dan  pembayaran  pajak,  bahan hukum  sekunder  yang  mencakup  dokumen-dokumen  resmi,  dan  bahan  hukum  tersier  yang memberikan  petunjuk  atau  penjelasan  bermakna  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  bahan hukum sekunder yakni kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif, maksudnya suatu penelitian yang dilakukan hanya ditujukan pada peraturan yang tertulis atau bahan  hukum  lain.  Penelitian  hukum  normatif  sendiri  mengacu  pada  berbagai  bahan  hukum sekunder yaitu inventarisasi berbagai peraturan hukum, jurnal-jurnal dan karya tulis lainnya, serta artikel-artikel berita terkait.
Hasil  dan  pembahasan  dalam  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  secara sistematis, faktual, dan akurat  tentang kepatuhan  wajib pajak dalam  Program  Pengungkapan Sukarela  atau  PPS.  Program  tersebut  merupakan  program  baru  yang  muncul  dalam  Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau yang biasa disingkat UU HPP. Hukum yang mengatur PPS tertulis dalam UU Nomor 7 tahun 2021 Bab V pada pasal 5 sampai 12.
Data akan dianalisis setelah data penelitian terkumpul melalui studi pustaka dengan cara mengkaji sumber tertulis seperti peraturan perundang- undangan, literatur buku maupun karya ilmiah penelitian, makalah, dan sumber-sumber lainya berupa artikel. Kemudian data penelitian tersebut  dianalisis  dan  dihubungkan  dengan  teori-teori  yang  diperoleh  dari  bacaan  tersebut, sehingga penulis bisa memperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti.
Data  mengenai  hukum  yang  diperoleh  akan  dianalisis  secara  normatif  tentang kepatuhan  wajib  pajak  dalam  Program  Pengungkapan  Sukarela.  Disebut  normatif  karena penelitian  ini  berasal  dari  peraturan-peraturan  yang  ada  sebagai  norma  hukum  positif.
Penelitian  dilakukan  untuk  mendapatkan  pemahaman  setelah  melakukan  analisis  terhadap kenyataan  sosial  yang  menjadi  fokus  penelitian.  Harapan  di  akhir  penelitian  adalah  untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kesukarelaan Wajib Pajak
Permasalahan  yang  dibahas  mengenai  fiskus  sebagai  pemungut  pajak  memiliki keterkaitan dengan hukum administrasi negara, khususnya untuk mencegah wajib pajak supaya tidak  melanggar  norma-norma  dan  ketentuan-ketentuan  hukum  perpajakan.  Wajib  pajak diharapkan  memiliki  kesadaran  diri  untuk  melaporkan  besarnya  pajak  yang  harus  dibayar. Penelitian diarahkan untuk mengetahui seberapa besar kesadaran diri yang  telah wajib pajak lakukan  dalam  mengungkapkan  besarnya  pajak  yang  harus  dibayar  saat  fiskus  tidak  ikut menghitung besaran pajaknya, kejujuran wajib pajak diuji dalam program ini.
Menurut  (Tahar  &  Rachman,  2014)  kepatuhan  mengenai  perpajakan  merupakan tanggung  jawab  kepada  Tuhan,  bagi  pemerintah,  dan  rakyat  sebagai  wajib  pajak  untuk memenuhi  semua  kegiatan  kewajiban  perpajakan  dan  melaksanakan  hal  perpajakannya. Kepatuhan  wajibpPajak  merupakan  perilaku  yang  didasarkan  pada  kesadaran  seorang  wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang- undangan  yang  telah  ditetapkan.  Sehingga,  kepatuhan  wajib  pajak  adalah  suatu  sikap  Wajib Pajak yang didasari oleh kerelaan dan kesediaan  dalam memenuhi  kewajiban perpajakannya sesuai  dengan  ketentuan  perpajakan  yang  berlaku,  misalnya  dalam  hal  melaporkan, menghitung, dan membayar pajaknya dengan tepat waktu. Kepedulian dan kesadaran sukarela Wajib Pajak sangat sulit untuk diwujudkan apabila dalam definisi ‘pajak’ tidak terdapat frase “yang  dapat  dipaksakan”  dan  “yang  bersifat  memaksa.”  Dari  frase  ini  menunjukkan  bahwa membayar pajak bukan semata-mata perbuatan sukarela atau karena suatu kesadaran. Frase ini memberikan  pemahaman  serta  pengertian  bahwa  masyarakat  dituntut  untuk  melaksanakan kewajiban kenegaraan dengan membayar pajak secara sukarela serta penuh kesadaran sebagai aktualisasi  semangat  gotong-royong  atau  solidaritas  nasional  dalam  menciptakan perekonomian nasional.
Gambar 2. Ilustrasi Ajakan untuk Membayar Pajak
Sumber: Materi Terbuka Kesadaran Pajak untuk Perguruan Tinggi Gambar  2  di  atas  memiliki  makna  bahwa  dengan  membayar  pajak  teratur  akan memberikan dampak baik bagi negara, yaitu kemakmuran. Pajak juga diatur oleh hukum dan merupakan  bagian  dari  konsep  hukum  secara  umum.  Hukum  pajak  didefinisikan  sebagai keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk  mengambil kekayaan  seseorang  dan  menyerahkan  kembali  kepada  masyarakat  melalui  kas  negara, sehingga hukum pajak tersebut merupakan hukum publik yang mengatur hubungan negara dan orang-orang  atau  badan-badan  hukum  yang  berkewajiban  membayar  pajak  (Candra  & Sundarta, 2007). Hukum pajak mengatur kontrak sosial antara negara dan warganya sehingga proses  pelaksanaan  hak  serta  kewajiban  perpajakan  dan  penegakan  hukumnya  harus
berdasarkan  hukum  melalui  peraturan  perundang-undangan.  Peraturan  perundang-undangan mengenai pajak dimulai dari Pasal 23A UUD Tahun 1945 yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain  yang  bersifat  memaksa  untuk  keperluan  negara  diatur  dengan  undang-undang”. Berdasarkan Pasal 23A UUD Tahun 1945 tersebut, pemerintah membuat peraturan perundang- undangan untuk  mengatur lebih lanjut  mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan sebagaimana telah dijelaskan pada Bab VIII.
Gambar 3. Struktur Organisasi Kementerian Keuangan
Sumber: Materi Terbuka Kesadaran Pajak untuk Perguruan Tinggi Gambar  3  merupakan  struktur  organisasi  kementerian  keuangan  selaku  pengatur  dan pengelola  pajak.  Seperti  yang  diketahui,  terdapat  dua  tujuan  pajak,  yaitu budgetair dan reguleren .  Proses  penegakan  hukum  pajak  juga  bertujuan  sama,  yaitu  untuk  memenuhi penerimaan negara dan untuk mengatur agar warga negara bersedia secara sukarela membayar pajak. Dengan adanya penegakan hukum pajak, negara mengharapkan timbulnya kesadaran dan kesukarelaan  dari  warga  negara  yang  patuh,  serta  bagi  warga  negara  yang  tidak  patuh  akan dikenakan  sanksi  sesuai  dengan  kadar  ketidakpatuhannya.  Penegakan  hukum  ini  akan  lebih efektif apabila pengawasannya tidak hanya dilakukan oleh aparatur pemerintah saja, tetapi juga pengawasan bersama dari masyarakat. Pengawasan bersama ini dapat dilakukan dengan cara saling mengingatkan akan kewajiban perpajakan dari masing-masing individu di masyarakat.
Kesadaran wajib pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Namun masih ada upaya yang dapat dilakukan sehingga wajib pajak dapat sadar sepenuhnya untuk  membayar  pajak  dan  ini  bukan  sesuatu  yang  mustahil  terjadi.  Ketika  wajib  pajak memiliki kesadaran maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela bukan keterpaksaan. Kesadaran membayar pajak ini tidak hanya memunculkan sikap patuh, taat, dan disiplin semata tetapi diikuti sikap kritis juga. Semakin maju masyarakat dan pemerintahannya, maka semakin tinggi kesadaran membayar pajaknya namun tidak hanya berhenti sampai di situ justru mereka semakin  kritis  dalam  menyikapi  masalah  perpajakan,  terutama  terhadap  materi  kebijakan  di bidang  perpajakannya,  misalnya  penerapan  tarifnya,  mekanisme  pengenaan  pajaknya, regulasinya, benturan praktek di lapangan, dan perluasan subjek dan objeknya.
Apalagi  manfaat  pajak  yang  mereka  bayar  nantinya  dapat  dinikmati  apabila  sudah memenuhi target penerimaan negara. Kenikmatan yang dimaksud ada dalam berbagai bidang, seperti  kesehatan,  pendidikan,  sosial  maupun  sarana  dan  prasarana  transportasi  yang  cukup maju.  Selain  itu,  pelayanan  medis  gratis,  sekolah  murah,  jaminan  sosial,  dan  alat-alat transportasi  modern  menjadi  bukti  pemerintah  mengelola  dana  pajak  dengan  baik.  Dengan digalakannya kesadaran akan pajak ini diharapkan Indonesia akan menuju kesejahteraan yang
selama ini diharapkan. Slogan “LUNASI PAJAKNYA AWASI PENGGUNAANNYA” tidak hanya suara dan gaungnya semata yang nyaring namun bisa benar-benar terwujudkan bahwa pajak menjadi pendapatan utama negara yang diperuntukkan dan dikelola dengan transparan dan akuntabel bagi kepentingan masyarakatnya sendiri.
Peran  pajak  sangat  besar  dalam  membiayai  berbagai  pengeluaran  negara  khususnya dalam pembangunan. Apalagi jika masyarakat sebagai wajib pajak sadar akan kewajibannya dalam  membayar  pajak  sehingga  pembangunan  dapat  dioptimalkan.  Namun,  sampai  saat  ini dapat dilihat bahwa kepatuhan membayar pajak oleh wajib pajak masih rendah, sebagaimana yang  disampaikan  oleh  Direktur  Penyuluhan,  Pelayanan  dan  Hubungan  Masyarakat  Ditjen Pajak  Hestu  Yoga  Saksama  bahwa  kepatuhan  pajak  masyarakat  Indonesia  dapat  dilihat  dari tingkat tax ratio yang masih 10,3% pada tahun 2017. Apabila dikaitkan dengan teori kepatuhan hukum,  maka  kesadaran  hukum  dapat  mempengaruhi  tingkat  kepatuhan  hukum  masyarakat (Usman, 2014). Sama halnya dengan kepatuhan masyarakat terhadap pajak sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakatnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran pajak  bagi  warga  negara  Indonesia.  Pandangan  bahwa  membayar  pajak  merupakan  wujud kecintaan kepada tanah air sebagaimana dianut oleh warga Jepang juga rasa tanggung jawab untuk berkontribusi mewujudkan kesejahteraan sebagaimana yang dianut warga Australia harus ditanamkan dalam diri warga negara Indonesia.
Gambar 4. Skema Sistem Pajak
Sumber: World Bank (2019)
Prichard  et  al.  (2019)  menyatakan  bahwa  menggabungkan  investasi  komplementer dalam  penegakan  hukum,  fasilitasi,  dan  kepercayaan  tidak  hanya  dapat  memperkuat “kepatuhan  yang  dipaksakan”  tetapi  juga  dapat  mendorong  “kepatuhan  semu  sukarela”, menciptakan  kondisi  yang  kondusif  untuk  memperkuat  fiskal  kontrak,  dan  menghasilkan dukungan  politik  yang  berkelanjutan  untuk  reformasi.  Pada  Gambar  4  bisa  dilihat  bahwa dengan  dukungan  politik  dapat  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  sehingga  hal  ini mendorong wajib pajak menjadi patuh dan sadar pajak. Terdapat dua kepercayaan berbeda yang dicerminkan  yaitu  keadilan  dan  kesetaraan  sistem  pajak,  dan  timbal  balik  dan  akuntabilitas dalam sistem. Dimana pembayar pajak melihat keuntungan yang terlihat sehingga mereka akan lebih bersedia untuk patuh membayar pajak.

## Volume 2 No. 1, 2022

## Dukungan Pemerintah dalam PPS
Dukungan  pemerintah  dalam  meningkatkan  administrasi  negara  diharapkan  akan mampu mengatasi masalah-masalah dalam perpajakan dan merealisasi peraturan perpajakan. Jika administrasi negara ini dapat mengatasi masalah-masalah yang ada, maka tax ratio akan meningkat sehingga mempengaruhi kepatuhan sukarela wajib pajak. De Jantscher (1996) dalam (Masyhur, 2013) mengemukakan bahwa  “keadilan merupakan salah satu elemen yang dapat membantu  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  atas  sistem  perpajakan  dan  selanjutnya meningkatkan  kepatuhan  sukarela  masyarakat  pembayar  pajak.”  Setelah  memperoleh kepercayaan dan dukungan masyarakat dapat dikatakan administrasi negara ini sudah sehat.
Untuk  mendorong  Program  Pengungkapan  Sukarela  (PPS)  pemerintah  juga  harus meningkatkan pemahaman pajak kepada masyarakat supaya mempengaruhi kepatuhan sukarela wajib pajak. Pemerintah dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar pemahaman pajak ini  dapat  merata  ke  seluruh  Indonesia.  Program  Pengungkapan  Sukarela  ini  mengharapkan wajib  pajak  untuk  jujur  dalam  hal  pelaporan  jumlah  peredaran  usaha  sesuai  dengan  kondisi yang sebenarnya karena telah diberikan kepercayaan penuh oleh pemerintah. Selain itu sanksi pajak juga berpengaruh dalam kepatuhan sukarela wajib pajak ini. Hasil studi Siregar (2017) menunjukkan semakin tinggi nilai variabel sanksi pajak semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak  dalam  membayar  pajak.  Indikator  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berupa  sanksi administrasi  dan  sanksi  pidana  mampu  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayarkan pajak. Hasil dari penelitian ini juga sejalan dengan penelitian As’ari & Erawati (2018) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika kepatuhan sukarela wajib pajak ini tidak terjadi maka akan berdampak pada tidak efektifnya penerimaan pajak sehingga mengakibatkan terhambatnya pembangunan sarana dan prasarana Indonesia.
Banyak  manfaat  yang  akan  diperoleh  WP,  di  antaranya,  terbebas  dari  sanksi administratif dan perlindungan data bahwa data harta yang diungkapkan tidak dapat dijadikan sebagai  dasar  penyelidikan,  penyidikan,  dan/atau  penuntutan  pidana  terhadap  WP.  PPS diselenggarakan  dengan  asas  kesederhanaan,  kepastian  hukum,  dan  kemanfaatan  untuk meningkatkan kepatuhan sukarela WP sebelum penegakan hukum dilakukan dengan basis data dari  pertukaran  data  otomatis (AEoI) dan  data  ILAP  yang  dimiliki  DJP.  Dalam  rangka mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak, RUU HPP ini menerapkan program pengungkapan sukarela. Berdasarkan teori tentang kepatuhan yang didukung penelitian empirik di berbagai negara,  upaya  memfasilitasi  itikad  baik  wajib  pajak  yang  ingin  jujur  dan  terbuka  masuk  ke dalam  sistem  administrasi  pajak  dapat  meningkatkan  kepatuhan  pajak  sukarela  di  masa mendatang. Namun program ini tetap harus diikuti upaya pengawasan dan penegakan hukum yang  adil  dan  konsisten,  serta  memberikan  perlakuan  yang  adil  dan  pelayanan  yang  baik terhadap  wajib  pajak  yang  sudah  patuh  dan  berisiko  rendah.  Dalam  konteks  inilah  Program Pengungkapan Sukarela  (PPS) merupakan kebijakan yang tidak dapat  dipisahkan dari narasi besar reformasi perpajakan yang telah kami elaborasi sebelumnya.

## Perbandingan dengan Kebijakan Program Pengampunan Pajak
Untuk  menjamin  pemenuhan  rasa  keadilan  dan  memfasilitasi  wajib  pajak  yang sungguh-sungguh  ingin  patuh,  prinsip  umum  yang  menjadi  komitmen  pemerintah  dan  DPR adalah  besaran  tarif  PPh  final  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  tarif  tebusan  saat  program pengampunan pajak. Program yang akan berjalan selama 6 bulan (1 Januari 2022 s/d 30 Juni 2022) ini akan memberikan kesempatan kepada WP untuk mengungkapkan secara sukarela atas harta  yang  belum  dilaporkan  dalam  program  pengampunan  pajak  2016/2017  maupun  dalam SPT Tahunan 2020, yang terdiri dari 2 kebijakan.

## Kebijakan I
Peserta  Program  Pengampunan  Pajak  Tahun  2016  (untuk  Orang  Pribadi  dan  Badan)  dapat mengungkapkan harta bersih yang belum dilaporkan pada saat Program Pengampunan Pajak, dengan membayar PPh Final sebesar:
a. 11% untuk harta di luar negeri yang tidak direpatriasi ke dalam negeri. b. 8% untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri.
c. 6% untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri, yang diinvestasikan dalam  Surat  Berharga  Negara  (SBN)  dan  hilirisasi  Sumber  Daya  Alam  (SDA)  dan  energi terbarukan.

## Kebijakan II
Wajib Pajak Orang Pribadi (peserta Program Pengampunan Pajak maupun non peserta Program Pengampunan Pajak) dapat mengungkapkan harta bersih yang berasal dari penghasilan tahun 2016 s/d 2020, namun belum dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2020, dengan membayar PPh Final sebesar:
a. 18% untuk harta di luar negeri yang tidak direpatriasi ke dalam negeri. b. 14% untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri.
c.  12%  untuk  harta  di  luar  negeri  yang  direpatriasi  dan  harta  di  dalam  negeri,  yang diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN) dan hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) dan  energi  terbarukan.  Berdasarkan  data  pasca  Pengampunan  Pajak  Tahun  2016,  kepatuhan pelaporan SPT tahunan maupun jumlah pembayaran pajak para peserta
Pengampunan Pajak pada tahun 2017 dan setelahnya mengalami peningkatan kepatuhan cukup signifikan, dan berharap program pengungkapan sukarela ini juga akan memberikan efek positif yang sama dalam rangka meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, karena juga didukung seperangkat aturan tentang keterbukaan informasi dan reformasi sistem administrasi perpajakan yang semakin mumpuni dalam melakukan pengawasan.
Dampak penerapan UU HPP terhadap perekonomian dan masyarakat menjadi perhatian pemerintah.  Melalui  penerimaan  negara  yang  membaik,  belanja  negara  untuk  mengurangi kemiskinan  dan  mendorong  akselerasi  pemulihan  ekonomi  dapat  ditingkatkan.  Dengan demikian penerapan UU HPP bersama dengan reformasi fiskal dan belanja negara yang makin terarah dan tepat sasaran diharapkan akan menghasilkan pemulihan ekonomi yang makin kuat, dan  pengurangan  kemiskinan  yang  semakin  cepat.  Reformasi  perpajakan  adalah  suatu  mata rantai  tak  terpisahkan  dari  reformasi  perpajakan  yang  telah  dijalankan.  Pandemi  Covid-19 menjadi  momentum  untuk  mempercepat  proses  reformasi  perpajakan  untuk  menata  ulang sistem  perpajakan  Indonesia  agar  mampu  mengadopsi  praktik-praktik  terbaik  dan mengantisipasi dinamika sosial ekonomi di masa yang akan datang.

## Reformasi Perpajakan melalui UU HPP
Reformasi  perpajakan  dilakukan  baik  di  dalam  aspek  administrasi  maupun  aspek kebijakan.  RUU  HPP  yang  telah  disepakati  merupakan  bagian  penting  dari  reformasi perpajakan  untuk  membangun  fondasi  perpajakan  yang  adil,  sehat,  efektif,  dan  akuntabel, dalam jangka menengah/panjang, dengan tujuan untuk:
a. Meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian; b. Mengoptimalkan penerimaan negara;
c. Mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum; d. Melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis pajak;
e. Meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.
Diharapkan melalui  RUU HPP ini, pajak benar-benar hadir untuk  mendukung rakyat dan  berkontribusi  dalam  pemulihan  ekonomi  nasional  serta  meningkatkan  keadilan  di masyarakat.  Program  Pengungkapan  Sukarela  (PPS)  pada  Semester  I  Tahun  2022  dapat
meningkatkan  kontribusi  penerimaan  perpajakan  pada  APBN  pada  Tahun  2022  serta mendukung penyehatan kembali APBN dengan defisit maksimal 3% pada tahun 2023. Sejalan dengan  tujuan  meningkatkan  kesadaran  pajak,  maka  keberadaan  generasi  muda  yang  akrab disapa generasi  milenial  menjadi  sangat  penting untuk  mendukung tujuan tersebut.  Generasi milenial  adalah  generasi  yang  lahir  pada  tahun  1980  –  2000an,  dimana  usianya  saat  ini mencapai 17-37 tahun yang merupakan usia produktif. Sebagaimana data menunjukkan bahwa pada  tahun  2045  Indonesia  mengalami  bonus  demografi  yaitu  penduduk  usia  produktif mencapai angka mayoritas di Indonesia. Oleh karena itu, bonus demografi yang dipenuhi oleh generasi milenial ini harus dioptimalkan untuk mendukung budaya sadar pajak yang diharapkan dapat menciptakan wajib pajak yang patuh pajak.

## PENUTUP Simpulan
Fiskus  sebagai  pemungut  pajak  memiliki  keterkaitan  dengan  pelaksanaan  hukum administrasi negara, khususnya untuk mencegah wajib pajak supaya tidak melanggar norma- norma  dan  ketentuan-ketentuan  hukum  perpajakan.  Program  Pengungkapan  Sukarela  (PPS) menuntut  masyarakat  untuk  melaksanakan  kewajiban  kenegaraan  dengan  membayar  pajak secara  sukarela  serta  penuh  kesadaran  sebagai  aktualisasi  semangat  gotong-royong  atau solidaritas nasional dalam menciptakan perekonomian nasional. PPS dikatakan sukarela karena dalam  program  ini  sikap  wajib  pajak  harus  didasari  oleh  kerelaan  dan  kesediaan  dalam memenuhi  kewajiban  perpajakannya  sesuai  dengan  ketentuan  perpajakan  yang  berlaku, misalnya dalam hal melaporkan, menghitung, dan membayar pajaknya dengan tepat waktu.
Proses  pelaksanaan  hak  serta  kewajiban  perpajakan  dan  penegakan  hukum  harus berdasarkan  hukum  melalui  peraturan  perundang-undangan.  Hukum  pajak  di  negara  kita dimulai dari Pasal 23A UUD Tahun 1945 yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa  untuk  keperluan  negara  diatur  dengan  undang-undang”.  Proses  penegakan  hukum pajak bertujuan untuk  memenuhi  penerimaan negara dan untuk  mengatur agar warga negara bersedia  secara  sukarela  membayar  pajak.  Dengan  adanya  penegakan  hukum  pajak,  negara mengharapkan timbulnya kesadaran dan kesukarelaan dari warga negara yang patuh, serta bagi warga  negara  yang  tidak  patuh,  mereka  dikenakan  sanksi  sesuai  dengan  kadar ketidakpatuhannya.  Penegakan  hukum  ini  akan  lebih  efektif  apabila  pengawasannya  tidak hanya  dilakukan  oleh  aparatur  pemerintah  saja,  tetapi  juga  pengawasan  bersama  dari masyarakat. Pengawasan bersama ini dapat dilakukan dengan cara saling mengingatkan akan kewajiban perpajakan dari masing-masing individu di masyarakat.
Sampai saat ini kesadaran wajib pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Namun masih ada upaya yang dapat dilakukan sehingga wajib pajak dapat sadar sepenuhnya untuk membayar pajak dan ini bukan sesuatu yang mustahil terjadi. Semakin maju masyarakat  dan  pemerintahannya,  maka  semakin  tinggi  kesadaran  membayar  pajaknya  dan semakin  kritis  dalam  menyikapi  masalah  perpajakan,  terutama  terhadap  materi  kebijakan  di bidang  perpajakannya,  misalnya  penerapan  tarifnya,  mekanisme  pengenaan  pajaknya, regulasinya, benturan praktek di lapangan dan perluasan subjek dan objeknya.
Program tax  amnesty pada  Tahun  2017  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  secara umum. Untuk itu pada program pengungkapan sukarela Tahun 2022 ini juga dapat memberikan efek yang serupa. Direktorat Jenderal Pajak juga telah meningkatkan kualitas infrastruktur yang lebih memadai dalam rangka melaksanakan pengawasan. Diharapkan melalui RUU HPP ini, pajak  hadir  untuk  mendukung  rakyat  dan  berkontribusi  dalam  pemulihan  ekonomi  nasional serta meningkatkan keadilan di masyarakat serta memperbaiki postur APBN untuk mengurangi defisit.

## Volume 2 No. 1, 2022

## Saran
UU Harmonisasi Perpajakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk  mengungkapkan  pajaknya  secara  sukarela  sehingga  tujuan  penerimaan  pajak  yang optimal melalui peningkatan kepatuhan dapat tercapai. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur efektifitas program pengungkapan sukarela. Selain itu, studi  berikutnya  juga  dapat  mengkaji  sejauh  mana  penerapan  asas-asas  hukum  administrasi negara dilaksanakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggara, S. (2018). Hukum Administrasi Negara. CV Pustaka Setia. As’ari,  N.  G.,  &  Erawati,  T.  (2018).  Pengaruh  Pemahaman  Peraturan  Perpajakan,  Kualitas Pelayanan (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop). Jurnal Ekobis Dewantara, 1(6), 64–76 . https://doi.org/10.29230/ad.v2i1.2221
Candra,  A.,  &  Sundarta,  M.  I.  (2007).  Pelaksanaan  Wewenang  Direktur  Jenderal  Pajak Terhadap Pengurangan dan Pembatalan Ketetapan Pajak Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ( UU KUP ). Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, 28, 59–95 . Elisa, N. (2021). Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pembayaran Pajak. Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan, 4(September), 73–79 .
Haris,  O.  K.  (2017).  Good  Governance  (Tata  Kelola  Pemerintahan  Yang  Baik)  Dalam Pemberian Izin Oleh Pemerintah Daerah Di Bidang Pertambangan. Yuridika, 30(1), 58- 83. https://doi.org/10.20473/ydk.v30i1.4879
Hasanah, U., Na’im, K., Elyani, E., & Waruwu, K. (2021). Analisis Perbandingan Tax Amnesty Jilid  I  dan  Jilid  II  (Program  Pengungkapan  Sukarela)  Serta  Peluang  Keberhasilannya. Owner, 5(2), 706–716 . https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.565
Irawan, F., & Raras, P. (2021). Program Pengungkapan Sukarela Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan  Pajak  Di  Masa  Pandemi  Covid-19. Pengmasku,  1(2),  86–93 . https://doi.org/10.54957/pengmasku.v1i2.107
Karnedi, N. F., & Hidayatulloh, A. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Profita, 12(1), 1-9 . https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.01.001
Masyhur, H. (2013). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis, 04(01), 1–10.
Muhammad,  A.,  &  Sunarto,  S.  (2018).  Pengaruh  Pemeriksaan  Pajak,  Penagihan  Pajak,  dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus pada KPP Pratama Raba Bima Tahun 2012-2015. Akuntansi Dewantara, 2(1), 37–45.
Prichard, W., Custers, A., Dom, R., Davenport, S., & Roscitt, M. (2019). Innovations in Tax Compliance Conceptual Framework. www.worldbank.org/prwp.
Purnamasari, P., & Oktaviani, R. M. (2020). Kesadaran Membayar Pajak Memediasi Hubungan Pengetahuan  Perpajakan  terhadap  Kemauan  Membayar  Pajak.  J urnal  Akuntansi  Dan Pajak, 21(1), 221–230 .
Said,  A.  R.  A.  (2015).  Division  of  the  Central  Government  and  the  Regional  Government Authority  in  the  Autonomy  Based  on  the  Constitution  1945. Fiat  Justisia  Jurnal  Ilmu Hukum, 9(4), 505–530 .
Silalahi, D. E., & Ginting, R. R. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Untuk Mengatur Penerimaan dan Pengeluaran Negara Dalam Menghadapi  Pandemi Covid-19. Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi
Syariah), 3(2), 156–167.
https://doi.org/10.36778/jesya.v3i2.193
Simandjuntak,  R.  (2014).  Pengaturan  Penyelessaian  Sengketa  Pajak  (Ditinjau  dari  Aspek Keadilan). Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 1(1), 1–17.
Siregar, D. L. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Batam. Journal  of Accounting & Management Innovation, 1(2), 119–128.
Sumarni,  Y.  (2020).  Pandemi  Covid  19:  Tantangan  Ekonomi  dan  Bisnis. Al-Intaj  Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 2(1), 46–58 .
https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj/article/viewFile/3358/2666
Tahar, A., & Rachman, A. K. (2014). Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi Dan Investasi, 15(1), 56–67 . Usman, A. H. (2014). Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia. Jurnal Wawasan Hukum, 30(1), 26-53.
Valianti, R. M., Lilianti, E., Darwin, J., & Saladin, H. (2021). Sadar Pajak Sejak Dini dalam Pendidikan. Jurnal PKM: Pengabdian Kepada Masyarakat, 04(02), 130–137 .