## [1]

## Kybernan : Jurnal Studi Kepemerintahan
Vol. I Bulan Maret 2016
Efektivitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Pengurangan Resiko Bencana

## Di Kota Baubau

## Anwar Sadat
Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Buton Email : nua_nsa@yahoo.com

## ABSTRAK
Dalam  penelitian  ini  merumuskan  Efektivitas  Kinerja  Pemerintah  Daerah  Dalam Penanggulangan  Bencana  Pada  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  Kota  Baubau. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan maksud untuk mendapatkan deskripsi yang  mendalam  mengenai  Efektivitas  Kinerja  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah Dalam Pengurangan Resiko Bencana di Kota Baubau.
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  Efektivitas  kinerja  pemerintah  daerah  dalam penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau suatu pencapaian  hasil  yang  memuaskan  dalam  Produktifitas  Aparat,  Kualitas  Layanan  korban bencana  banjir,  Responsivitas  dalam  kemampuan  aparat  pada  Badan  Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau untuk mengenali kebutuhan korban bencana, melalui tahap- tahap  pra  bencana,  saat  tanggap  darurat,  pasca  bencana  merupakan  upaya  Badan Penanggulangan  Bencana  Daerah  Kota  Baubau.  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah Kota  Baubau  merupakan  serangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  untuk  mengurangi  atau menghilangkan  risiko  bencana,  baik  melalui  pengurangan  ancaman  bencana    maupun kerentanan  pihak  yang  terancam  bencana  dengan  tanggung  jawab  baik  Masyarakat  yang terkena bencana.
Kata  Kunci  :  Efektifitas,    Kinerja,  Penanggulangan  Resiko  Bencana,  Universitas Muhammadiyah Buton

## [2]

## Kybernan : Jurnal Studi Kepemerintahan Vol. I Bulan Maret 2016

## A. Pendahuluan
Sulawesi  Tenggara  merupakan  salah  satu daerah  yang  rawan  bencana,  kebencanaan merupakan  penanganan  masalah  sosial yang  bersifat  lintas  sektoral,  sehingga harus  melibatkan  banyak  stakeholder. Banyak  pengalaman  yang  membuktikan bahwa  kapasitas  pemerintahan  dalam mengurangi resiko bencana dapat berjalan lancar  jika  dibuka  ruang  yang  cukup  bagi masuknya  partisipasi  stakeholder  lain, termasuk masyarakat sebagai obyek sekaligus  subyek  pelaku.  Paradigma  yang berkembang  berikutnya  adalah  Paradigma Mitigasi,  yang  tujuannya    lebih    diarahkan pada    identifikasi    daerah-daerah      rawan bencana, mengenali  pola-pola  yang   dapat menimbulkan  kerawanan,  dan    melakukan kegiatan-kegiatan  mitigasi    yang    bersifat struktural (seperti
membangun
konstruksi) maupun non-struktural seperti    penataan    ruang, building    code dan
sebagainya.
(http://bnpb_indonesia_blogspot.com  atau www.bnpb.go.id.indeks Rawan  Bencana Indonesia, diakses tanggal 23 Mei 2013
Selanjutnya  paradigma  penanganan bencana  berkembang  lagi      mengarah kepada    faktor-faktor    kerentanan    di dalam    masyarakat    yang    ini    disebut dengan  Paradigma  Pembangunan.  Upaya- upaya  yang  dilakukan  lebih  bersifat mengintegrasikan upaya penanganan bencana  dengan  program  pembangunan. Misalnya  melalui  perkuatan  ekonomi, penerapan teknologi, pengentasan kemiskinan  dan  sebagainya.  Paradigma yang    terakhir    adalah    Paradigma Pengurangan    Resiko.    Pendekatan  ini merupakan  perpaduan dari sudut pandang teknis      dan      ilmiah      dengan  perhatian kepada    faktor-faktor  sosial,  ekonomi    dan politik    dalam    perencanaan  pengurangan bencana. Dalam paradigma ini penanganan    bencana  bertujuan  untuk meningkatkan  kemampuan    masyarakat
untuk  mengelola  dan  menekan  resiko terjadinya  bencana.    Hal      terpenting dalam  pendekatan      ini      adalah memandang    masyarakat    sebagai    subyek dan    bukan    obyek    dari    penanganan bencana dalam proses pembangunan.
Kota Baubau, masih banyak penduduk  yang    menganggap    bahwa bencana    itu  merupakan  suatu  takdir.  Hal ini merupakan gambaran bahwa paradigma konvensional  masih  kuat   dan berakar    di    masyarakat.  Pada    umumnya mereka  percaya    bahwa    bencana    itu adalah    suatu    kutukan    atas    dosa    dan kesalahan yang  telah  diperbuat,  sehingga seseorang    harus    menerima    bahwa    itu sebagai takdir akibat perbuatannya. Sehingga  tidak  perlu  lagi  berusaha  untuk mengambil  langkah-langkah  pencegahan atau penanganannya. Pemberdayaan
komunitas lokal (masyarakat) dalam proses pengurangan resiko bencana membuat  mereka  dapat  berperan  dan berbuat (bagi mereka sendiri) dalam setiap tahap/tingkat kebencanaan.
Pengembangan  kapasitas  manajemen bencana berbasis komunitas pada prinsipnya  adalah  menuntun  komunitas lokal untuk memahami dan meng- implementasikan  seperangkat  aksi  yang efektif  yang  dapat  menolong  diri  mereka sendiri  dalam  mengurangi  resiko  bencana yang  terjadi,    menjadi  lebih  siap  jika bencana  terjadi,  dan  menjadi  lebih  cepat bangkit/pulih  dari  bencana  yang  dialami melalui  program  yang  berkesinambungan. Dalam  Paradigma  ini  ini,  setiap  individu, masyarakat di daerah terutama di daearah Sulawesi  tenggara  diperkenalkan  dengan berbagai ancaman yang ada di wilayahnya, bagaimana  cara  mengurangi  ancaman ( Hazards )  dan  Kerentanan  ( vulnerability ) yang dimiliki, serta meningkatkan kemampuan  ( capacity )  masyarakat  dalam menghadapi  setiap  ancaman.  Pikirkan bahwa  masyarakat  dan  lingkungannya adalah  terancam  terhadap  bencana  dan

## [3]

## Kybernan : Jurnal Studi Kepemerintahan Vol. I Bulan Maret 2016
bagaimana  kesanggupan  masing-masing melawan  akibat  dari  kerusakan  oleh bencana.
Dengan  kata  lain,  ketika  menentukan keterancaman  masyarakat  atas  dampak kedaruratan,  penting  untuk  memastikan kemampuan masyarakat beserta lingkungannya untuk mengantisipasi, mengatasi  dan  pulih  dari  bencana.  Jadi dikatakan  sangat  terancam  bila  dalam menghadapi  dampak  keadaan  bahaya hanya  mempunyai  kemampuan  terbatas dalam menghadapi kehilangan
dan
kerusakan,  dan  sebaliknya  bila  kurang pengalaman  menghadapi  dampak  keadaan bahaya namun mampu menghadapi kehilangan dan kerusakan, dikatakan tidak terlalu  terancam  terhadap  bencana  dan kegawatdaruratan. (www.bnpb.go.id.indeks Rawan  Bencana  Indonesia  diakses  tanggal 23 Mei 2013).
Perpres RI No. 8 Tahun 2008 tentang Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana (BNPB)  adalah  organisasi  non  departemen setingkat  menteri  Badan  Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi (BPBD Prov) dan Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah Kabupaten/Kota (BPBD Kab/Kota)  dimana mempunyai  tugas  dan  fungsi  yang  saling terkait  satu  sama  lain.  Salah  satu  fungsi BPBD  Kota  Baubau  yaitu  penanganan resiko bencana.
Dalam  gambaran  latar  belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini adalah  “Bagaimana  Efektivitas  Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana  Pada  Badan  Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau”?

## B. Metode Penelitian
Jenis  Penelitian  ini  adalah  deskriptif kualitatif, untuk mengungkap dan memahami  seuatu  dibalik  fenomena  yang sedikitpun  belum  diketahui  kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif.
Penentuan
sampel penelitan
menggunakan pendekatan purposive sampling. Sampel  penelitian  meliputi Key  Informan  yaitu  Kepala  BPBD, Sekretaris  Badan,  Kepala  Bidang,  Kepala Seksi dan Kepada Sub. Bidang, sedangkan  Informan  tambahan  adalah staff lapangan yang berjumlah 13 orang. Data  diperoleh  melalui  wawancara, obsevasi  dan  telaah  dokumen.  Analisa data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini merupakan metode kualitatif.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Dalam  penelitian  ini  penulis  mendapatkan data  sekunder  berupa  dokumen  pada Badan  Penanggulangan  Bencana  Kota Baubau  yang  sering  di  landa  bencana banjir,  seperti  yang  terjadi  di  Kecamatan Bungi, namun kurang tanggapnya penanggulangan bencana menjadi hal yang menakutkan  bagi  masyarakat  setempat. Hal  ini  disebabkan    koordinasi  untuk penanggulangan  bencana  tidak  berjalan dengan  baik.  Pada  situasi  daraurat  sering terjadi  kesimpangsiuran  informasi  yang mengakibatkan  mempersulit  penanganan. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam kegiatan penangananan, seta pelaksanaan  penanganan  terkesan  lambat, kurang merata dan sulit terpantau.
Banjir merupakan salah satu “bencana” yang tidak asing bagi masyarakat  Kota  Baubau,  kejadiannya berupa  terbenamnya  daratan  oleh  air. Peristiwa banjir timbul jika air
menggenangi daratan yang biasanya kering.  Banjir  pada  umumnya  disebabkan oleh air sungai yang meluap ke lingkungan sekitarnya sebagai akibat curah hujan yang tinggi.  Kekuatan  banjir  mampu  merusak rumah dan menyapu fondasinya. Air banjir juga  membawa  lumpur  berbau  yang  dapat menutup segalanya setelah air surut.
Untuk  mengetahui  efektifitas  Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan

## [4]

## Kybernan : Jurnal Studi Kepemerintahan Vol. I Bulan Maret 2016
Bencana  Pada  Badan  Penanggulangan Bencana  Daerah  Kota  Baubau  dalam menanggulangi  bencana  dan  musibah, peneliti  mengambil  4  indikator  dan dianalisis  berdasarkan  hasil  Wawancara yang  di  lakukan  terhadap  informan penelitian  yaitu  terdiri  dari  2  lokasi  yaitu kantor BPBD Kota Baubau dan masyarakat yang  terkena  Bencana.  Adapun  kronologis kejadian bencana banjir yaitu :
“Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 pukul 10.45  Wita terjadi  bencana  banjir  di Waliabuku  dan  Kampeonaho  Kecamatan Bungi  Kota  Baubau  Sulawesi  Tenggara, Korban Nihil diperkirakan kerugian
terhadap harta benda sekitar Rp. 8.000.000,-  dan  253  ha  sawah  yang  siap panen  terendam  banjir  sehingga  21  ha sawah  mengalami  kerusakan  berat,  di kelurahan  Waliabuku  21  rumah  rusak ringan,  28  rumah  rusak  sedang,  6  rumah rusak  berat,  sedangkan  di  kelurahan Kompeanaho  2  rumah  rusak  ringan,  54 rumah  rusak  sedang.  Penyebab  Kejadian  : Diakibatkan  adanya  Pendangkalan  sungai sehingga  pada  saat  curah  hujan  tinggi sungai  tidak  dapat  menampung  air  hujan sehingga  sungai  meluap.  Upaya  :  -  BPBD dibantu  SAR  dan  masyarakat  setempat melakukan  penyelamatan  dan  evakuasi terhadap masyarakat yang terkena bencana  terutama  pada  kelompok  renta seperti  lansia  dan  balita  -  Mengadakan pengkajian secara tepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan. Mengusahakan pemenuhan  kebutuhan  dasar  (Pangan,  air bersih,  sanitasi  kesehatan  dan  mendirikan dapur  umum)  -  Melakukan  pemulihan sarana  dan  prasarana  Vital  yang  terkena Banjir.  -  Status  Masa  Tanggap  Darurat  10 hari  mulai  terhitung  tanggal  14  Juni  sd  24 Juni 2013”.
Untuk  mengetahui  hasil  wawancara  dapat dideskripsikan sebagai berikut:

## a) Produktifitas Aparat
Berkaitan  dengan  hal  ini,  berikut  ini ditampilkan  hasil  wawancara  penulis dengan  Kepala  Pelaksanana  BPBD  Kota Baubau Bapak Ir. Muslihi, M.Si menyatakan bahwa :
“…efektifitas kinerja pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana dalam penanggulangan
bencana dan musibah, perlu
diperhatikan dalam pencapaian tujuan  organisasi  adalah  penciptaaan sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu dengan mengadakan pendidikan dan
pelatihan  lanjutan,    namun  pada pelaksanaannya pendidikan dan pelatihan  lanjutan  tidak  berjalan dengan  semestinya.  Minimnya  jumlah pegawai  yang    diikut  sertakan membuat lambatnya peciptaan pengembangan  sumber  daya  manusia dan
kegiatan tersebut tidak
dilaksanakan secara rutin”.(Hasil wawancara penulis tanggal 2

## September 2013)
Demikian juga apa yang dikemukakan oleh Sekretaris  BPBD  Kota  Baubau  Bapak  Drs. Ruslan  RZ,  M.Si  dalam  wawancara  dengan penulis  :
“…Pendidikan dan pelatihan
merupakan faktor utama dalam mengembangkan  kemampuan  sumber daya  manusia.  Dalam  rangka  proses mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas yang dimiliki BPBD Kota Baubau, pendidikan dan pelatihan untuk dapat mengembangkan  kemampuan  fisik maupun  pengetahuan  sehingga  dapat mewujudkan penanggulangan
bencana  maupun  musibah  dengan cepat,  tepat  dan  aman”.  ”.(Hasil wawancara penulis tanggal 2 September 2013)

## [5]

## Kybernan : Jurnal Studi Kepemerintahan
Vol. I Bulan Maret 2016
Dari  uraian-uraian  tersebut  di  atas menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  tugas aparat pada Badan Penanggulangan Bencana  Daerah  Kota  Baubau  dari  aspek efektivitas  yang  dilihat  dari  Produktifitas Aparat.  Walaupun  masih    ditemui  aparat yang menunda pekerjaan yang menimbulkan keterlambatan
dalam
penyelesaian  suatu  permasalahan  dalam penanganan bencana.

## b) Kualitas Layanan
Kemudian hasil wawancara penulis menyangkut kualitas layanan tingkat kepuasan pengguna jasa terhadap pelayanan  yang  diberikan  oleh  aparat BPBD  Kota  Baubau,  secara  umum  dapat dikategorikan  cukup,  walaupun  masih ditemukan adanya komplain dari masyarakat,  meskipun  dengan  intensitas yang  relatif  kecil.  Hal  ini  diakui  oleh  Kasi. Penyelamatan,  Evakuasi  dan  Pelayanan Korban  Bencana  Bapak  Darwis,  SH,  yang berhasil dikonfirmasi penulis.
“…Dalam memberikan pelayanan terhadap  korban  bencana,  kami  telah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik.
Namun dalam pelaksanaannya  masih  pernah  terjadi komplain dari pengguna jasa disebabkan  karena  pelayanan  yang diberikan tidak sesuai dengan harapan masyarakat korban bencana. Dalam  hal  ini    korban  bencana    tidak dapat  memenuhi  persyaratan  yang tercantum atau sesuai dengan ketentuan  yang  berlaku  namun  tetap mamaksakan kami untuk menyelesaikan  permasalahan  yang mereka  hadapi  kadang-kadang  tanpa melengkapi persyaratan yang dibutuhkan.”(Hasil wawancara penulis tanggal 3 September 2013)
Dari  keterangan  ini  terlihat  bahwa kualitas pelayanan yang diberikan
terhadap korban bencana telah dilaksanakan  secara  optimal  sehingga dapat  dikatakan  efektivitas  aparat  Pada Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah Kota  Baubau  relatif  baik  walaupun  dalam pelaksanaannya  masih  terdapat  komplain dari  masyarakat.    Hal  ini  disebabkan karena ketidak pahaman masyarakat dalam  permasalahan  yang  dihadapi  dan  di sini  aparat  dituntut  untuk  lebih  tanggap terhadap keluhan, serta memberikan solusi terhadap  persoalan  yang  dihadapi  oleh korban bencana.
Kualitas  layanan  aparat  Pada  Badan Penanggulangan  Bencana  Daerah  Kota Baubau  terhadap  publik  diukur  melalui spontanitas dalam menangani permasalahan, tenggang waktu penyelesaian suatu
permasalahan/ pekerjaan dan tata krama dalam memberikan  pelayanan.  Kualitas  layanan terdiri  dari  berbagai  dimensi  yang  cukup kompleks,  sehingga  pemecahan  masalah terhadap kualitas pelayanan publik tersebut membutuhkan sebuah proses dan cara-cara  yang  tidak  mudah,  hal  ini mengharuskan kita untuk melihat permasalahan yang muncul dengan berbagai dimensi. Dalam konteks ini Badan Penanggulangan  Bencana  Daerah  Kota Baubau  yang  merupakan  media  pelayanan dibidang  administrasi.  Dengan  demikian harus  tetap  melakukan  langkah-langkah perbaikan  di  segala  aspek  kegiatannya, dalam rangka meningkatkan kinerja aparaturnya.
Konsekuensi logis bagi Badan Penanggulangan  Bencana  Daerah  Kota Baubau selaku organisasi pelayanan publik adalah  menempatkan  korban  bencana sebagai faktor terpenting dalam pelaksanaan  tugas.  Hal  ini  erat  kaitannya dengan  kepuasan  pelanggan  terhadap kualitas
pelayanan aparat Badan Penanggulangan  Bencana  Daerah  Kota Baubau,  persepsi  masyarakat  tersebut diambil  dari  hasil  wawancara  penulis

## [6]

## Kybernan : Jurnal Studi Kepemerintahan Vol. I Bulan Maret 2016
terhadap beberapa korban bencana, sebagaimana  yang  telah  penulis  tentukan berdasarkan  data  dan  dokumen  yang tersedia.
“…Kadang-kadang  dalam  pemberian pelayanan,  aparat  terkesan  acuh  tak acuh dengan permasalahan yang kami dihadapi,  hal  itu  disebabkan  karena krangnya fasilitas dan sarana prasarana  sehingga  pelayanan  yang terima  terasa  tidak  maksimal  atau tidak  sesuai  dengan  apa  yang  kami harapkan”.(Hasil  wawancara  penulis tanggal 3 September 2013)
Dalam  penelitian  ini  yang  dimaksud dengan  kualitas  layanan  adalah  seberapa besar  kepuasan  korban  bencana  terhadap layanan  yang  diterima  dari  aparat  pada Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah Kota  Baubau.  Orientasi  pada  pelayanan menunjuk pada seberapa besar kemampuan  aparat  dalam  menampung aspirasi  dan  problem  dari  masyarakat, yang selanjutnya dicarikan solusi pemecahannya.

## c) Responsivitas
Responsivitas dalam konteks penelitian ini adalah  kemampuan  aparat  pada  Badan Penanggulangan  Bencana  Daerah  Kota Baubau untuk mengenali kebutuhan korban  bencana,  menyusun  agenda  dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan  kebutuhan  dan  aspirasi  korban bencana.  Untuk  itu,  aspek  responsivitas akan  dilihat  melalui  keterkaitan  dengan kebutuhan organisasi, daya tanggap aparat dalam  menghadapi  dan  menyelesaikan keluhan-keluhan yang disampaikan korban bencana  dan  tersedianya  wadah  serta kesempatan  untuk  menyampaikan  saran atau keluhan.
Secara singkat, responsivitas mengukur    daya  tanggap  aparat  pada
Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah Kota  Baubau  terhadap  harapan,  keinginan dan aspirasi serta tuntutan korban bencana.  Hal  ini  sangat  diperlukan  karena merupakan  bukti  kemampuan  aparat untuk mengenali kebutuhan korban bencana,  menyusun  agenda  dan  prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program  pelayanan.  Pertama- tama yang akan dibahas adalah bagaimana persepsi  korban  bencana  terhadap  upaya- upaya  yang  telah  dilakukan  aparat  di Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah Kota  Baubau  dalam  rangka  meningkatkan mutu  pelayanan  kepada  korban  bencana, sebagai  wujud  atau  manifestasi  dari responsivitas  aparat  terhadap  kebutuhan dan keinginan  pengguna jasanya.
Persepsi  korban  bencana  tentang  hal ini,  merupakan  aspek  yang  terkait  dengan pengetahuan pengguna jasa tentang upaya- upaya yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan  Bencana  Daerah  Kota
Baubau dan apa manfaat serta keuntungannya bagi pengguna jasa. Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  telah dilakukan, diketahui bahwa berbagai upaya telah  dilakukan  dalam  rangka  menyikapi keluhan-keluhan  dari  masyarakat  korban bencana. Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan seorang pejabat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau:
“…Kami sering juga mendengar keluhan-keluhan
yang bernada miring tentang pelayanan yang diberikan. Dalam rangka
meningkatkan  mutu  pelayanan  kami kepada pengguna jasa. Sebagai bentuk sikap  respon  kami  terhadap  keluhan dan aspirasi pengguna jasa tadi, maka upaya  yang  kami  tempuh  pertama- tama  yaitu  membuat  papan  informasi mengenai  persyaratan  atau  langkah- langkah  yang  harus  ditempuh  dalam menyelesaikan  permasalahan  yang ada  kaitannya  dengan  kewenangan

## [7]

## Kybernan : Jurnal Studi Kepemerintahan
Vol. I Bulan Maret 2016
dari  masing-masing  biro  antara  lain tahapan /prosedur pemasukan berkas sampai  pada  proses  penyelesaian permasalahan yang dihadapi. (Wawancara penulis Tanggal 4 September 2013) “ Keterangan yang disampaikan
menunjukkan bagaimana responsivitas
aparat pada Badan Penanggulangan Bencana  Daerah  Kota  Baubau  untuk mengenali  dan  merespon  kebutuhan  dan aspirasi  masyarakat.  Kemudian  ditemukan juga  pada  penelitian  ini,  bahwa  daya tanggap  aparat  terhadap  keluhan-keluhan dari masyarakat dikatakan cukup responsif,  hal  ini  terlihat  dari  spontanitas aparatur dalam menyikapi keluhan- keluhan  tersebut.  Berikut  ini    hasil wawancara penulis dengan Kabid.
Pencegahan  dan  Kesiapsiagaan  Badan Penanggulangan  Bencana  Daerah  Kota Baubau Dahrul Dahlan, S.STP, M.Si:
“..Dalam  menyikapi  keluhan-keluhan permasalahan  dari  korban  bencana, secara  spontanitas  kami  berusaha membantu  serta  memberikan  solusi dalam  rangka  penyelesaian  masalah yang  dihadapi”  (Wawancara  Tanggal 4 September 2013)”
Pernyataan  di  atas  menyiratkan bahwa
pelayanan pada Badan Penanggulangan  Bencana  Daerah  Kota Baubau dilakukan dengan responsif. Kenyataan ini dapat dilihat dengan serangkaian  upaya  yang  dilakukan  yaitu menampung  dan  mengevaluasi  sejumlah permasalahan yang ditemui untuk
dicarikan solusi pemecahannya oleh pimpinan dengan melibatkan para pegawainya.  Dari  pengamatan  penulis  di lapangan  juga  didapat  bahwa  aparat  pada Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah Kota  Baubau  cukup    responsif  terhadap keluhan-keluhan korban bencana.

## d) Responsibilitas
Dalam pelaksanaan penanggulangan
bencana  dan  musibah  di  Kota  Baubau, peneliti  melakukan  wawancara  dengan Kabid.  Kedaruratan  dan  Logistik  Bapak Muhammad Husni, SH mengenai Responsibilitas dalam menanggulangi bencana dan musibah yaitu :
“…Pada situasi daraurat sering terjadi kesimpangsiuran informasi yang
mengakibatkan Responsibilitas sehingga  mempersulit  penanganan. Kurangnya  koordinasi  antar  instansi terkait dalam
kegiatan penangananan, serta pelaksanaan penanganan  terkesan  lambat,  kurang merata  dan  sulit  terpantau,  juga masyarakat  kurang  Siaga  dalam menghadapi  kemungkinan  terjadinya bencana”. (Wawancara penulis Tanggal 4 September 2013)” Dari uraian tersebut di atas menunjukkan  bahwa  Responsibilitas  yang dilihat dari aspek pengaruh, motivasi serta pemberian  informasi  sangat  berpengaruh terhadap  efektifitas  kinerja  pemerintah daerah  dalam  penanggulangan  bencana pada  Badan  Penanggulangan  Bencana Daerah Kota Baubau.
Dari pengamatan penulis di lapangan juga  didapat  bahwa  Faktor-faktor  yang mempengaruhi  kinerja  pemerintah  dalam penanggulangan  bencana  pada  Badan Penanggulangan  Bencana  Daerah  Kota Baubau  dalam  melaksanakan  kegiatan penanggulangan  bencana  di  Kota  Baubau baik  dalam  tahap  pra  bencana,  saat tangggap  darurat,  pasca  bencana  terjadi secara  terpadu  serta  mencakup  kegiatan, pencegahan,  penyelamatan,  rehabilitasi, dan  rekonstruksi  sesuai  dengan  kebijakan yang  telah  ditetapkan  oleh  BPBD  Kota Baubau,  dalam  rangka  penyelenggaraan penaganggulangan  bencana  pada  dasarnya langkah-langkah  kegiatan  untuk  semua macam bencana adalah sama dan

## [8]

## Kybernan : Jurnal Studi Kepemerintahan Vol. I Bulan Maret 2016
dilaksanakan  melalui  tahap-tahap  pra bencana, saat tanggap darurat.
Pertumbuhan  populasi  memicu  lebih banyak  orang  yang  akan  terpaksa  hidup dan  bekerja  didaerah-daerah  yang  tidak aman  dan  lebih  banyak  orang  yang bersaing  untuk  suatu  jumlah  sumber  yang terbatas  yang  mungkin  menuju  pada konflik  sosial  seperti  yang  terjadi  pada Kecamatan  Sorawolio,  banjir  disebabkan oleh curah hujan yang tinggi di atas normal sehingga sistem pengaliran air yang terdiri dari  sungai  dan  anak  sungai  alamiah  serta sistem drainase dangkal penampung banjir buatan yang ada tidak mampu menampung akumulasi  air  hujan  tersebut  sepertiyang terjadi  di  Kecamatan  Bungi.  Wabah epidemi  demam  berdarah  merupakan kejadian  berjangkitnya  suatu  penyakit menular  dalam  masyarakat  yang  junlah penderitanya  meningkat  secara  nyata melebihi  daripada  keadaan  yang  lazim pada  waktu  dan  daerah  tertentu  serta dapat  menimbulkan  malapetaka  seperti yang  terjadi  di  Kecamatan  Lea-lea  Kota Baubau.

## D. Penutup

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisa  yang  dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Efektivitas kinerja pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau suatu pencapaian  hasil  yang  memumaskan dalam  Produktifitas  Aparat,  Kualitas Layanan  korban  bencana  banjir, Responsivitas dalam kemampuan aparat  pada  Badan  Penanggulangan
Bencana  Daerah  Kota  Baubau  untuk mengenali kebutuhan korban bencana. Dalam rangka penyelenggaraan  penaganggulangan bencana  banjir  Pemerintah  Kota
Baubau  pada  dasarnya  langkah-
langkah kegiatan untuk semua macam  bencana  adalah  sama  dan dilaksanakan melalui tahap-tahap pra bencana,  saat  tanggap  darurat,  pasca bencana  merupakan  upaya  Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang  dapat  mempengaruhi  faktor- faktor  kinerja  pemerintah  dalam penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Baubau
2. Penanggulangan Resiko Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana
Daerah  Kota  Baubau  merupakan serangkaian  kegiatan  yang  dilakukan untuk mengurangi atau
menghilangkan  risiko  bencana,  baik melalui
pengurangan ancaman bencana    maupun  kerentanan  pihak yang  terancam  bencana  dengan tanggung  jawab  baik  Masyarakat yang terkena bencana.

## 2. Saran
Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran, yaitu : 1. Perlu adanya persiapkan para pegawai Badan
Penanggulangan Bencana
Daerah  Kota  Baubau  dengan  cara mengikutkan  pada  kursus-kursus  atau pelatihan  teknis  untuk  meningkatkan Pengembangan  kapasitas  manajemen bencana berbasis
komunitas.
Mengidentifikasi  risiko;  Menganalisis risiko;  Menilai  /  mengevaluasi  risiko; Mengatasi risiko.
2. Pemerintah Kota Baubau harus meminimalisasi resiko bencana,
termasuk  upaya  pencegahan  rawan bencana.  Dalam  hal  bencana  banjir jebolnya tanggul sungai, adanya monitoring tanggul-tanggul
di
sepanjang  sungai  secara  periodik dengan sistem peringatan dini.

## [9]

## Kybernan : Jurnal Studi Kepemerintahan Vol. I Bulan Maret 2016
E. Daftar Pustaka
1. Buku
Bastian, 2001, Kinerja Pegawai dan Kinerja
Organisasi, Bumi Aksara. Jakarta.
Disaster  Risk  Management.  2003.  Hospital Preparedness for Emergencies & Disasters. Indonesian Hospital Association. Participan Manual .
Jakarta.
Hadi,  Soetrisno,  1981 Metodologi  Research Jilid  I, Fakultas  Psikologi  UGM,
Yogyakarta.
Komaruddin,  1994, Teori  Efektifitas  Dalam
Kinerja Karyawan . Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
Moeloeng,  Lexy.  J.,  1990 Metodologi
Penelitian  Kualitatif, PT.  Remaja Karya, Bandung.
Nawawi,  Hadari  H.,  1990 Metodologi Penelitian, Erlangga, Jakarta.
Prawirosentono,  2009, Kinerja  Organisasi, Bumi Aksara. Jakarta.
Sadisun  I.  A.,  2004.  Manajemen  bencana: Strategi  hidup  di  wilayah  berpotensi bencana. Keynote Speaker pada Lokakarya Kepedulian Terhadap Kebencanaan Geologi dan Lingkungan,  Pusat  Penelitian  dan Pengembangan Geologi, Bandung,
Syaiful  Saanin.  2004. Penilaian  Risiko Bencana . BSB Sumbar.
Sondang  P.  Siagian.  2000. Teori  Efektifitas, Gramedia, Bandung
Tjandra  Yoga  Aditama  &  Tri  Hastuti  (Ed.). 2002. Kesehatan  dan  Keselamatan Kerja. Jakarta:  Penerbit  Universitas Indonesia.
2. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  24  Tahun  2007  Tentang Penanggulangan Bencana
PP  RI  No.  8  Tahun  2008  tentang  Badan Nasional Penanggulangan Bencana
www.  bnpb.go.id,  Data  Bencana  Indonesia Tahun 2012.
www.bnpb.go.id.indeks  Rawan  Bencana Indonesia,  di  unduh  tanggal  23  Mei 2013
http://www.bnpb.go.id/website/asp/berit a_list.asp?id=