ISSN Print: XXXX-XXXX     ISSN Online: XXXX-XXXX Volume 1 Nomor 2 Juni 2020 Halaman 75-88

## SANKSI ADMINISTRASI BAGI PERAWAT YANG BEKERJA TANPA MEMILIKI SIPP DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI BAHAR KABUPATEN MUARO JAMBI
Fazlur Rahman Setiadi
Mahasiswa Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi fazlur@gmail.com

## Arrie Budhiartie
Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi budhiartie@unja.ac.id

## Fitria
Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi fitria@unja.ac.id

## Abstract
Nurses  in  carrying  out  their  nursing  practices  in  private  health  service  centers  and  health service centers such as in hospitals must have permits in accordance with statutory regulations, these permits are issued by the Minister of  Health in the  form of STR and permits from local governments  in  the  form  of  SIPP.  The  study,  entitled  "Administrative  Sanctions  for  Nurses Practicing  Without  a  License  in  the  Sungai  Bahar  District  General  Hospital,  Muaro  Jambi District", has the problem formulation of How the Supervision Mechanism for Nurses Post the Entry  into  force  of  Law  Number  38  of  2014  concerning  Nursing  and  How  to  Form Administrative Sanctions for Nurses Practicing in Hospitals Without SIPP. The purpose of this study was to determine how the application of supervision of nurses after the enactment of Law Number  38 of 2014 concerning Nursing and to find out how to apply administrative sanctions for  nurses  who  practice  in  hospitals  without  having  a  SIPP.  This  research  is  in  the  form  of Juridical  Empirical  and  uses  primary  and  secondary  data  and  performs  Descriptive  analysis. The results showed that supervision of nurses after the enactment of Law Number 38 of 2014 concerning  Nursing  was  very  lacking,  because  there  were  still  many  nurses  who  did  not  yet have  a  permit  in  the  form  of  STR  and  SIPP  acting  in  hospitals.  Although  there  are  already administrative  sanctions  arrangements  in  the  legislation  but  these  sanctions  have  not  been given  to  nurses.  Because  supervision  is  lacking  nurses  without  permission  can  work  in  the hospital.
Keywords; Hospital, Nurses, Permission, Supervision, Administrative Sanctions.

## Abstrak
Perawat dalam melakukan peraktik keperawatannya di pusat pelayanan kesehatan pribadi maupun  pusat  pelayanan  kesehatan  seperti  di  Rumah  Sakit  wajib  memiliki  izin  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan,  izin  tersebut  dikeluarkan  oleh  Menteri  Kesehatan yang  berbentuk  STR  dan  izin  dari  Pemerintah  daerah  yang  berbentuk  SIPP.  Penelitian dengan  judul  “Sanksi  Administrasi  Bagi  Perawat  Yang  Berperaktik  Tanpa  Surat  Izin  dI
Jurnal  Office: Bagian  Hukum  Administrasi  Negara,
Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi 36361
Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Sungai  Bahar  Kabupaten  Muaro  Jambi”,  memiliki  rumusan masalah Bagaimana Mekanisme Pengawasan Terhadap Perawat Pasca Berlakunya Undang- Undang  Nomor  38  Tahun  2014  tentang  Keperawatan  dan  Bagaimana  Bentuk  sanksi Administrasi  Bagi  Perawat  yang  Berperaktik  di  Rumah  Sakit  Tanpa  Memiliki  SIPP.  Tujuan penelitian  ini  adalah    untuk  mengetahui  bagai  mana  penerapan  pengawasan  terhadap perawat  pasca  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  2014    tentang  Keperawatan dan  untuk  mengetahui  bagaimana  penerapan  sanksi  administrasi  bagi  perawat  yang berprakrik di rumah sakit tanpa memiliki SIPP. Penelitian ini berbentuk Yuridis Empiris dan menggunakan  data  primer  dan  data  sekunder  serta  melakukan  analisis  Deskriptif.  Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengawasan terhadap perawat pasca berlakunya Undang- Undang  Nomor  38  Tahun  2014  tentang  Keperawatan  sangat  kurang,  karena  masih  banya perawat yang belum memiliki izn yang berbentuk STR dan SIPP berperaktik di Rumah Sakit. Walaupun  sudah  ada  pengaturan  sanksi  administrasi  di  perundang-undangan  tapi  sankis tersebut  belum  ada  yang  diberikan  pada  perawat.  Karena  pengawasan  yang  kuranglah perawat tanpa memiliki izin dapat berkerja di Rumah Sakit.
Kata Kunci; Rumah Sakit, Perawat, Izin, Pengawasan, Sanksi Administrasi.

## A. Pendahuluan
Kesehatan merupakan hak asasi
manusia  dan  menjadi  salah  satu  unsur kesejahteraan  yang  harus  diwujudkan sesuai  dengan  cita-cita  Bangsa  Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang  Dasar  1945.  Pasal  28  H ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  1945 meyatakan  bahwa  “setiap  orang  berhak hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang  baik  dan  sehat  serta  berhak memperoleh pelayanan kesehatan,” selanjutnya. Pasal  34  ayat  (3)  menyatakan  Bahwa “Negara bertanggung jawab atas
penyediaan  fasilitas  pelayanan  kesehatan dan  fasilitas  pelayanan  umum  yang  layak,” Hal  itu  menunjukan  pemerintah  wajib menyehatkan  yang  sakit  dan  berupaya mempertahankan  yang  sehat  untuk  tetap sehat. Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor
36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan menyatakan  bahwa  “setiap  orang  berhak atas  kesehatan”,  Pengertian  kesehatan menurut  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun 2009  tentang  Kesehatan  (yang  selanjutnya disebut UU Kesehatan) menyebutkan bahwa “kesehatan  adalah  keadaan  sehat,  baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang  memeungkinkan  setiap  orang  untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis”.  Dengan  demikian  kesehatan sebagai  hak  asasi  manusia  kesehatan  juga menjadi suatu investasi.
Penyelengara pelayanan  kesehatan sendiri  adalah  semua  fasilitas  kesehatan yang bekerja sama dengan Badan
Penyelengaraan  Jaminan  Sosial  Kesehatan (selanjutnya  disingkat  BPJS  Kesehatan) berupa  fasilitas  pelayanan  kesehatan tingkat  pertama  dan  fasilitas  kesehatan tingkat  rujukan.  Fasilitas  kesehatan  tingkat pertama  meliputi:  Puskesmas  atau  yang
setara,  Praktik  Dokter,  Praktik  Dokter  gigi, Klinik pratama atau yang setara dan Rumah Sakit  kelas  D  pratama  atau  yang  setara, fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutam adalah klinik utama atau yang setara, rumah sakit umum dan rumah sakit khusus.
Rumah  sakit  merupakan  institusi  yang berperan  dalam  pelayanan  kesehatan. Menurut American  Hospital  Association
“Rumah  Sakit  adalah  sutu  institusi  yang fungsi  utamanya  adalah  memberikan pelayanan  kepada  pasien,  pelayanan tersebut merupakan diagnostik dan terapeutik  untuk  berbagai  penyakit  dan masalah kesehatan baik yang bersifat bedah maupun  non  bedah.” 1 Hal  ini  juga dipertegas di dalam Undang-Undang Nomor 44  Tahun  2009  tentang  Rumah  Sakit (selanjutnya di sebut UU RS) dalam Pasal 1 ayat  (1)  menyatakan  bahwa  “Rumah  Sakit adalah  institusi  pelayanan  kesehatan  yang menyelenggarakan  pelayanan  kesehatan peroranggan secara paripurna yang menyediakan  pelayanan  rawat  inap,  rawat jalan, dan gawat darurat.” Soekidjo  Notoatmodjo  bahwa  penga- turan  penyelenggaraan  rumah  sakit  lebih mengutamakan fungsi sosial yang bertujuan:
1 Cecep  Triwibowo, Etika  &  Hukum  Kesehatan , Cetakan  1,  Nuha  Medika,  Yogyakarta,  2014, Hlm. 219.
2 Soekidjo  Notoatmodjo ,  Etika  &  Hukum Kesehatan ,  Cetakan  1,  PT.RINEKA  CIPTA,
Jakarta, 2010, Hlm. 155.
1. Mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,
2. Memberikan  perlindungan  terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan  rumah  sakit  dan  sumber daya manusia di rumah sakit, 3. meningkatkan mutu dan mempertahankan  standar  pelayanan rumah sakit, 4. memberikan  kepastian  hukum  kepada pasien,  masyarakat,  sumber  daya manusia rumah sakit, dan rumah sakit. 2
Rumah  Sakit  sebagai  Intitusi  untuk meningkatkan  mutu  palayanan  Kesehatan bertugas  untuk  memberikan  pelayanan kesehatan  perorangan  secara  paripurna, juga memiliki fungsi yang diatur didalam UU RS, fungsi rumah sakit adalah:
1. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
2. pemeliharaan  dan  peningkatan  kese- hatan  perorangan  melalui  pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
3. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan  sumber  daya  manusia  dalam rangka  peningkatan  kmampuan  dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan 4. penyelengaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan tenologi bidang kesehatan dalam rangka peninkatan pelayanan kesehatan
dengan  memperhtikan  etika  ilmu pengetahuan bidang kesehatan. 3
Selain fungsi rumah sakit yang tertera di atas,  rumah  sakit  juga  memiliki  kewajiban yang  telah  diatur  di  dalam  Undang-Undang dan wajib ditati oleh rumah sakit. Salah satu kewajiban  rumah  sakit  yang  tertera  dalam UU  RS  Pasal  29  ayat  (1)  huruf  b  adalah: “Memberi  pelayanan  kesehatan  yang  aman, bermutu,  antidiskriminasi,  dan  efektif dengan  mengutamakan  kepentingan  pasien sesuai  dengan  standar  pelayanan  rumah sakit.”
Rumah  Sakit  harus  memperkejakan sumber  daya  manusia  yang  kompeten dalam  bidang  kesehatan  agar  pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut bermutu. Sumber  daya  manusia  yang  sebagaimana dimaksud  rumah  sakit  harus  memiliki tenaga  kesehatan  yang  meliputi  tenaga medis  dan  penunjang  medis,  tenaga keperawatan,  tenaga  kefarmasian,  tenaga menejemen  rumah  sakit  dan  tenaga  non kesehatan.  Setiap  tenaga  kesehatan  yang bekerja di  Rumah  Sakit  wajib  memiliki  izin yang  diatur  di  dalam  Pasal  13  ayat  (2)  UU RS,  yang  menyatakan  “setiap  tenaga kesehatan  tertentu  yang  bekerja  di  rumah sakit wajib memiliki izin yang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang- Undangan.” Ketentuan tentang Tenaga kesehatan itu telah di atur di dalam UU No 36 tahun 2014
3 Cecep Triwibowo, Op Cit , Hlm. 220.
tentang  Tenaga  Kesehatan  (selanjutnya disingkat  UU  Tenaga  Kesehatan),  di  dalam Pasal  1  ayat  (1)  UU  Tenaga  Kesehatan menyebutkan  bahwa  Tenaga  Kesehatan adalah  setiap  orang  yang  mengabdikan  diri dalam  bidang  kesehatan  serta  memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui  pendidikan  di  bidang  kesehatan yang  untuk  jenis  tertentu  memerlukan kewenangan untu melakukan upaya kesehatan.
Sedangkan  pengelompokan  Tenaga Kesehatan  yang  di  atur  dalam  Pasal  11  UU Tenga  Kesehatan  yang  terdiri  dari    tenaga medis,  tenaga  psikolog  klinis,  tenaga keperawatan,  tenaga  kebidanan,  tenaga kefarmasian,  tenaga  kesehatan  masyarakat, tenaga  kesehatan  linkungan,  tenaga  gizi, tenaga  keterapian  fisik,  tenaga  keteknisan medis,  tenaga  teknik  biomedika,  tenaga kesehatan  tradisional,  tenaga  kesehatan lain.  Perawat  sebagai  salah  satu  tenaga Kesehatan  hampir  terdapat  pada  semua sarana kesehatan yang ada di desa maupun di  perkotaan,  dan  perawat  juga  berperan dalam  membantu  peningkatan  pelayanan kesehatan  yang  ada  di  puskesmas  maupun di rumah sakit.
Perawat juga merupakan tenaga kesehatan  yang  dominan  di  rumah  sakit baik  segi  jumlah  maupun  keberdaannya dalam  memberikan  pela-yanan  kesehatan kepada  pasien,  Keperawatan  adalah  salah satu  profesi  di  Indonesia  harus  punya landasan  dan  lindungan  hukum  yang  jelas.
Menurut  hasil  Lokakarya  Keperawatan Nasional  tahun  1983,  keperawatan  adalah suatu  bentuk  pelayanan  professional  yang merupakan  bagian  integral  dari  pelayanan kesehatan  yang  didasarkan  pada  ilmu  dan kiat keperawatan, berbentuk pelayanan bio- psiko-sosio-spritual  yang  komprehensif, ditujukan  kepada  indifidu,  keluarga  dan masyarakat  baik  yang  sakit  maupun  sehat mencakup seluruh siklus hidup manusia. 4
Perawat  dengan  tingkat  pndidikan minimal  D  III  dalam  melakukan  tugasnya berperan  sebagai  pelaksana,  pendidik, pengelola  dan  peneliti, 5 perawat  sebagai tenaga  kesehatan  dalam    melaksanakan tugas  dan  kewenangan  nya  wajib  memilliki izin, kewajiban perawat dalam memiliki izin di  atur  di  dalam  UU  Kesehatan,  yaitu  Pasal
23 ayat (3), menyatakan “dalam menyelenggarakan  pelayanan  kesehatan masyarakat  wajib  memiliki  izin  dari pemerinta.” Izin perawat dalam melakukan
peraktiknya  diberikan  dalam  bentuk  Surat izin  peraktik  perawat  (yang  selanjutnya akan  disebut  SIPP)  dan  Surat  Tanda Reistrasi  (yang  selanjutnya  disebut  STR), perawat harus memiliki STR dan SIPP , SIPP perawat diberikan  oleh  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota  yang  mana  telah  diatur dalam  Pasal  19  ayat  (3)  UU  No.  38  Tahun
4 Sri Praptianingsih, Kedudukan Hukum Perawat Dalam  Upaya  Pelayanan  Kesehatan  di  Rumah Sakit ,  PT  RAJAGRAFINDO  PERSADA,  Jakarta, 2006, Hlm. 25.
5 Ibid. , Hlm. 34.
2014 tentang Keperawatan (yang selanjutnya disingkat UU Keperawatan). SIPP diberikan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  atas  rekomendasi  pejabat kesehatan  yang  berwenang  di  kabupeten/ kota tempat perawat menjalankan peraktiknya. Perawat yang ingin
mendapatkan  SIPP  harus  memenuhi  syarat yang  telah  diatur  dalam  UU  Keperawatan Pasal  19  ayat  (4)  menyatakan  perawat harus melampirkan Salinan STR yang masih berlaku,  rekomendasi  dari  Organisasi Profesi  Perawat  dan  surat  pernyataan memiliki  tempat  pertik  atau  surat keterangan dari pemimpin Fasilitas.
Berdasarkan uraian diatas yang akan di bahas  didalam  artikel  ilmiah  ini  adalah mengenai mekanisme pengawasan terahadap penyelenggaraan Peraktik Keperawatan dan bentuk sanksi administrasi bagi perawat yang berperaktik di Rumah Sakit tanpa memiliki SIPP.

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan didalam  artikel  ilmiah  ini  adalah  yuridis empiris,  dengan  melakukan  penelitian terhadap  data  sekunder  yang  kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer  di  lapangan,  atau  terhadap masyarakat, 6 pendekatan  yuridis  empiris digunakan  dalam  penelitian  ini  dengan
6 Soekidjo  Notoatmojo, Etika  &  Hukum Kesehatan ,  Cetakan  1,  PT  RINEKA  CIPTA, Jakarta, 2010, Hlm. 52.
tujuan untuk mengetahui sanksi administrasi  bagi  perawat  yang  bekerja
tanpa memiliki SIPP di Rumah Sakit Umum Daerah  Kabupaten  Muaro  Jambi,  dimana data  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini salah satunya diperoleh melalui wawancara.

## C. Mekanisme Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Praktik Keperawatan
Berdasarakan wawancara dengan Bapak Azuardi selaku Kasubag Tata Usaha  Rumah Sakit  Umum  Daerah  Sungai  Bahar Kabupaten  Muaro  Jambi,  menyampaikan bahwa  syarat  untuk  para  perawat  yang ingin  berperaktik  di  Rumah  Sakit  Umum Daerah  Sungai  Bahar  Kabupaten  Muaro Jambi    harus  melampirkan  fotocopi  ijazah, transkip  nilai,  foto  copi  STR  dan  SIPP,  foto, dan  bila  ada  pengalaman  kerja  dengan sertifikat  yang  di  dapat  dan  factor pendukung  lain  yang  berkaitan  dengan bidang  Keperawatan,  seperti  penghargaan- penghargaan individu di bidang Keperawatan yang dapat di jadikan sebagai bahan  pertimbangan  Rumah  Sakit  Umum Daerah  Sungai  Bahar  Kabupaten  Muaro Jambi  untuk  menerima  Perawat  tersebut berkerja di Rumah Sakit, dan hal terpenting adalah STR dan SIPP Perawat sebagai tanda bahwa  perawat  telah  memiliki  izin  untuk
menjalankan  praktik  Keperawatan  dan melakukan tindakan medis. 7
syarat  untuk  para  perawat  yang  ingin berperaktik  di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah Sungai  Bahar  Kabupaten  Muaro  Jambi harus melampirkan fotocopi ijazah, transkip nilai,  foto  copi  STR  dan  SIPP,  foto,  dan  bila ada  pengalaman  kerja  dengan  sertifikat yang  di  dapat  dan  factor  pendukung  lain yang berkaitan dengan bidang Keperawatan, seperti penghargaan-
penghargaan  individu  di  bidang  Kepera- watan  yang  dapat  di jadikan sebagai  bahan pertimbangan  Rumah  Sakit  Umum  Daerah Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi untuk menerima  Perawat  tersebut  berkerja  di Rumah Sakit, dan hal terpenting adalah STR dan  SIPP  Perawat  sebagai  tanda  bahwa perawat  telah  memiliki  izin  untuk menjalankan  praktik  Keperawatan  dan melakukan tindakan medis.
Pengawasan  yang  dilakukan  di  Rumah Sakit  Umum  Daerah  Sungai  Bahar Kabupaten  Muaro  Jambi  hanya  dilakukam oleh Internal Rumah Sakit saja seperti, Dari komite keperawatan, ketua PPNI Organisasi profesi dan kasi keperawatan yang berkerja sama  dengan  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Muaro  jambi,  merekalah  yang  melakukan pengawasan terhadap perawat yang berada di  Rumah  Sakit,  apabila  ada  perawat  yang bermasalah maka perawat tersebut akan di
7 Azuari,  Kasubag  Tata  Usaha  Rumah  Sakit Umum Daerah Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi, Wawancara tanggal 15 Mei 2019.
bina  oleh  komite  keperawatan,  Perawat yang  berasalah  juga  dapat  di  bina  secara umum  yaitu  oleh  PPNI  Organisasi  profesi, yang  dimana  organisasi  tersebut  dapat  di jadiakan  untuk  rekomendasi  perpanjangan STR dan SIPP.
Meskipun telah ada peraturan mengenai perawat  dalam  menjalankan  peraktik keperawatn  di  Rumah  Sakit  wajib  memiliki izin yang berbentuk STR dan SIPP, tapi fakta yang  ditemukan  di  lapangan  oleh  peneliti menemukan  ada  beberapa  perawat  yang berperaktik  di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah Sungai Bahar Kabupaten Muaro jambi yang belum  memiliki  SIPP,  jumlah  perawat  yang berperatik  tidak  memiliki  SIPP  di  Rumah Sakit  Umum  Daerah  Sungai  Bahar Kabupaten  Muaro  Jambi  berjumlah  6 (enam)  perawat  dari  total  keseluruhan perawat  yang  berjumlah  38  (tiga  puluh delapan) perawat.
Pasal 13 ayat (2) UU Rumah Sakit telah mengatur  bahwa  bahwa  setiap  tenaga kesehatan  yang  berkerja  di  Rumah  sakit wajib  memiliki  izin  yang  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan,  perawat sendiri  juga  termasuk  dalam  tenaga kesehatan,  yang  mana  seorang  tenaga kesehatan itu wajib memiliki izin dan dalam Pasal  23  ayat  (3)  mengatur  bahwa  dalam melakukan  penyelenggaraan  kesehatan
Perawat wajib memiliki izin dari
pemerintah,  dan  izin  perawat  tersebut diberkan  dalam  bentuk  STR  dan  SIPP. Walaupaun  telah  tegas  peraturan  tentang
izin  perawat  ini  disebutkan  didalam  UU Rumah  Sakit  dan  UU  Kesehatan  tetapi  di dalam peraktiknya masih ada perawat yang tidak meiliki izin dapat melakukan peraktik di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar.
Azuardi  menyampaikan  bahwa  alasan mengapa  Rumah  Sakit  Umum  Daerah Sungai  Bahar  Kabupaten  Muaro  Jambi menerima perawat yang tidak memiliki izin yang  berbentuk  STR  dan  SIPP  dikarenakan saat itu  Rumah Sakit Umum Daerah Sungai BAhar Kabupaten Muaro Jambi sedang tidak membuka lowongan pekerjaan, dan perawat yang  tidak  memiliki  STR  dan  SIPP  tersebut datang  sendiri  melamar  pekerjaan  di Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Kabupaten Muaro  Jambi,  sebelum  ada  himbauan  dari Gubernur jambi Rumah Sakit Umum Daerah Sungai  Bahar  Kabupaten  Muaro  Jambi terlanjur  menerim  perawat  yang  tidak memiliki STR dan SIPP tersebut.
Dalam  hal  pengawasan  dapat  dibagi menjadi  beberapa  kategori,  yaitu  sebagai berikut:
1. Jenis  Pengawasan  Berdasarkan  Subjek Yang Melakukan Pengawasan:
a) Pengawasan  melekat  merupakan pengwasan  yang  dilakukan  oleh setiap  pimpinan  terhadap  bawahan dalam suatu kerja yang dipimpinnya; b) Pengawasan  fungsional  merupakan pengawasan  yang  dilakukan  oleh aparat yang tugas pokoknya melakukan  pengawasan  seperti
inspektorat jendral, itwilprop, BPKP, dan bapeka; c) Pengwasan legslatif adalah pengawasan  yang  dilakukan  oleh rakyat  baik  di  pusat  (DPR)  maupun di daerah (DPRD).
d) Pengawan  masyarakat  merupakan Pengawasan  yang  dilakukan  oleh masyarakat, seperti yang termuat di dalam media massa atau elektronik; dan e) Pengawasan politis adalah pengawasan  yang  dilakukan  oleh lembaga politis. 8 2. Jenis  Pengawasan  Dilihat  Dari  Pola Pemeriksaan:
a) Pemeriksaan  operasional  adalah pemeriksaan  terhadap  cara  suatu pengelolaan suatu organisasi untuk melaksanakan  tugas  dengan  lebih
baik.  Pemeriksaan  menekankan pada  penilaian  dari  sudut  efisiensi dan kehematan; b) Pemeriksaan finansial adalah pemeriksaan  yang  mengutamakan pada  masalah  keuangan  (transaksi, dokumen,  buku  daftr  serta  laporan keuangan)  anatara  lain  untuk memeproleh kepastian bahwa berbagai transaksi keuangan dilaksanakan sesuain dengan undang-undang, peraturan,
8 Angger  Sigit  Pramukti  dan  Meylani Chahyaningsih, Pengawasan  Hukum  Terhadap Aparatur  Negara, Cetakan  1,  Pusaka  Yustisia, Yogyakarta, 2016, Hlm. 20.
kepastian, intruksi yang bersangkutan dan seterusnya; c) Pemeriksaan Program adalah Pemeriksaan  yang  dimaksud  untuk menilai program secara keseluruhan, contoh: suatu program pengendalian pencemaran air.
Ditinjau  dari  segi  efektiftasnya untuk  mengetahui  apakah  tujuan semula  telah  ditentukan  jug  telah dicapai  serta  apakah  dalam  usaha pencapaian tujuan tersebut digunakan  alternnatif  yang  wajar; dan d) Pemeriksan lengkap adalah pemerksaan  yang  mencakup  tiga pemeriksaan yang diatas. 9
3. Jenis  Pengawasan  Dilihat  Dari  Waktu Pelaksanaan: a) Pengwasan Preventif. Adalah Pengawasan  yang  melalu pre  audit peerjaan di mulai, Contohnya adalah dengan  mengadakan  pengawasan terhadap persiapan-persiapan,
rencana  kerja,  rencana  anggran, rencana  perencanaan  tenaga,  dan sumber-sumber lain; dan b) Pengawasan represif adalah pengawasan  yang  dilaksanakan lewat post udit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan dan sebagainya. 10
9 Ibid., Hlm.19.
4. Jenis  Pengawasan  Berdasarkan  Cara Pelaksanaan:
a) Pengawasan langsung adalah pengawasan  yang  digelar  di  tempat kegiatan  yang  berlangsung,  yaitu dengan  mengdakan  inpeksi  dan pemerisaan; dan
b) Pengawasan  tidak  lansung  adalah pengawasan yang di lakukan dengan pemantauan dan pengkajian laporan dari  pejabat  atau  satuan  kerja  yang bersangkutan,  apparat  pengwas fungsional,  pengawas  legislaatif, pengawas masyrakat. 11
5. Jenis  Pengawasan  Berdasarkan  Waktu Pelaksanannya:
a) Pengawasan yang dilakukan sebelum  kegiatan  dimulai.  Antara lain dengan mengdakan pemeriksaan dan persetujuan rencana kerja dan rencana anggarannya, dan penetapan petunjuk oprasional;
b) Pengawasan  dilakaukan  selama kegiatn  yang  dilakuakan  selama
pekerjaan masih berlansung; dan
c) pengawasan yang dilakuakan setelaah  pekerjaan  selesai  ilaksana- kan, dengan membandingkan dengan anatar rencana dan hasil. 12 6. Dari sisi objek yang diawasi: a) Pengawasan khusus adalah pengawasan  yang  berkaitan  dengan
11 Ibid., Hlm. 20.
keuangan dan pembanguanan Negara; dan b) Pengawasan umum adalalh pengawasan  yang  dilakuakn  secara keseluruhan. 13 Berdasarkan pada jenis-jenis pengawasan  diatas,  penggawasan  yang dilakuakan terhadap Penyelenggaraan
Pelayanan  Keperawatan  bila  dilihat  dari jenis  pengawasan  yang  jenis  pengawasan berdasarkan  subjek  yang  melakukan pengawasan,  maka  pengawasan  tersebut masuk dalam kategori pengawasan fungsional,  yang  dimana  dilakukan  oleh Komite  Keperawatan,  Ketua  PPNI  dan  Kasi Keperawatan,  yang  mengawasi  Perawat yang ada di Rumah Sakit.
Pengawasan  terhadap  penyelenggaraan pelayanan  keperawatan  dilakuakan  oleh kepegawaian  sendiri  atau  kepala  bidang, dan  perawat  yang  berperaktik  di  Rumah Sakit  Umum  Daerah  Sungai  Bahar Kabupaten  Muaro  Jambi    harus  sebelum berperaktik  mereka  harus  melakukan kredensial,  menurut  Peraturan  Menteri kesehatan  Nomor  49  Tahun  2013  tentang Komite  Keperawatan  Rumah  Sakit  Pasal  1 ayat  (5)  kredensial  adalah  proses  evaluasi terhadap  tenaga  keperawatan  untuk menentukan kelayakan
pemberian pelayanan  klinis  dan  Kepala  Komite Keperawatan juga mengatakan bila perawat tidak  meningkat  kemampuan  kinerjanya
13 Ibid., Hlm. 22.
dan  malah  menurun  maka  perawat  akan diturunkan  tingkatnya  sebagai  sanksi karena kinerjanya menurun. 14
Berdasarkan  pada  hasil  wawancara yang  dilakaukan  penulis  dengan  Kasubag Tata usaha dan Komite Keperawatan Rumah
Sakit  Umum  Daerah  Sungai  Bahar Kabupaten Muaro Jambi, bahwa pengawasan terhadap penyelengaraan keperawatan  yang  dilakukan  rumah  sakit tersebut dilakukan oleh Komite Keperawatan, Ketua PPNI Organisasi Profesi dan  Kasi  Keperawatan,  dilihat  dari  jenis pengawasannya  maka  masuk  dalam  jenis pengawasan fungsional, dana dalam Permenkes Pengawasan di Bidang Kesehatan  pasal  7  ayat  (2)  Tenaga Pengawasan Kesehatan sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1)  diangkat  dan ditugaskan  dalam  jabatan  funbsional Tenaga Pengawas Kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Namun dikarenakan
Perundang- undangan  yang  mengatur  tentang  jabatan fungsional  Tenaga  Pengawasan  Kesehatan maka  fungsi  pengawasan  merupakan  tugas tambahan dari pejabat yang ditunjuk, hal ini terter  dalam  Permenkes  Pengawasan  di Bidang Kesehatan Pasal 7 ayat (3) dalam hal belum  adanya  peraturan  perundang- undangan  yang  mengatur  tentang  jabatan fungsional  Tenaga  Pengawas  Kesehatan,
14 Rudianto,  Ketua  Komite  Keperawatan  Rumah Sakit  Umum  Daerah  Sungai  Bahar  Kabupaten Muaro  Jambi, Wawancara tanggal  15  Mei 2019.
maka  fungsi  pengawasan  dari  jabatan Pengawasa  Kesehatan  merupakan  tugas tambahan dari pejabat yang ditunjuk. Berdasarkan hasil penelitian ini didaptkan  fakta  bahwa  masih  ada  perawat berperaktik  di  rumah  sakit  tanpa  memiliki SIPP, hal ini bisa terjadi karena kurang nya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah  Daerah  yang  menyebabkan perawat  dapat  berpraktik  di  Rumah  Sakit tanpa memiliki izin.

## D. Sanksi  Administrasi  Bagi  Perawat Yang  Berperaktik  Di  Rumah  Sakit Tanpa Memiliki SIPP
Sanksi  Administrasi  adalah  salah  satu sanksi  yang  dapat  diterapkan  terhadap suatu  pelanggaran  atas  suatu  peraturan perundang-undangan, sanksi ini bentuk dari pemaksaam  dari  administrasi  negara (pemerintah) terhadap warga Negara dalam hal adananya perintah-perintah, kewajiban- kewajiban,  atau  larangan-larangan  yang diatur dalam peraturan perundang- undangan yang dieluarkan oleh administrasi negara (pemerintah) termasuk didalamnya peraturan perundang-
undangan bidang perizinan.
Perawat  yang  bekerja  di  rumah  sakit dan  menyelenggarakan  pelayanan  keseha- tan  wajib  memiliki  izin  hal  ini  terter  pada Pasal  23  ayat  (3)  UU  Kesehatan.  Izin  yang diberikan  dalam  bentuk  SIPP  dan  STR,  UU Rumah Sakit Pasal 13 ayat (2) juga mengtur tentang  tentang  Tenaga  Kesehatan  yang
bekerja di Rumah Sakit wajib memiliki Izin yang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan,  yang  mana  perawat juga  termasuk  dalam  tenaga  kesehatan. Apabila  perawat  melangar  ketentuan peraturan  perundang-undangan  tersebut maka  perawat  akan  mendapatkan  sanksi administrasi,  Pasal  29  ayat  (4)  Permenkes Pengawasan  di  bidang  kesehatan  mengatur tindakan administrasi yang di berikan pada perawat dapat berupa:
1. Peringatan secara tertulis;
2. Pencabutan  izin  sementara  atau  izin tetap: dan /atau
3. Sanksi administrative lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Perawat  yang  menjalankan  peraktik keperawatan  tanpa  memiliki  izin  dapat dikenakan  sanksi  Administrastif  sesuai dengan ketentuan UU Keperawatan Pasal 58 ayat (2) dan UU Tenaga Kesehatan Pasal 82 ayat  (4)  yaitu  sanksi  Administrasi  dapat berupa:
1. Teguran lisan;
2. Peringatan tertulis;
3. Denda administrative; dan
4. Pencabutan izin Perawat  yang  bekerja  di  rumah  sakit walaupun  sudah  tau  adanya  peraturan  ini tapi masih banyak yang belum memiliki izin.
Contoh  nya  di  Rumah  Sakit  Umum  daerah Sungai Bahar Kabupaten Muaro jambi masih terdapat  6  perawat  yang  belum  memiliki izin.
Perawat  yang  tidak  memilki  Izin tersebut  dipindah  tugaskan  ke  bagian Administrasi  yang  tidak  berhubungan dengan  pasien,  perawat  yang  tidak memilliki  izin  maka  sebagai  sanksi  nya kewenangan  nya  sebagai  pearawat  tidak diberikan  sampai  izin  perawat  tersebut telah  keluar,  dan  perawat  tersebut  di tempatkan  di  bagian  administrasi  atau non medis ,  dan  bila  STR  dan  SIPP  perawat tersebut  telah  keluar  maka  sebelum perawat mendapatkan kewengannya sebagai perawat untuk menjalankan peraktik  keperawatan  maka  perawat tersebut  dilakukan  kredensial  terlebuh dahulu.
Setelah  kredensial  telah  dilakukan  oleh perawat  tersebut  maka  perawat  tersebut baru  akan  mendapatkan  kewenagannya kembali dan dipindah tempatkan ke bagian pelayanan  medis  yang  berkaitan  dengan kewengan  perawat  tersebut.  Dari  hasil wawancara  penulis  dengan  Kasubag  Tata usaha  dan  Ketua  Komite  Keperawatan Rumah  Sakit  Umum  Sungai  Bahar Kabupaten  Muaro  Jambi  bahwa  perawat yang  belum  memiliki  izin  seperti  STR  dan SIPP  di  beri  sanksi  administrasi  yaitu kewenangannya  sebagai  perawat  selama  di Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Sungai  Bahar Kabupaten  Muaro  Jambi  tidak  diberikan oleh pihak Rumah Sakit.
Perawat  tersebut  tidak  akan  dapat melakukan  pelayanan  kesehatan  di  bagian medis  dan  perawat  tersebut  yag  tidak
memiliki  izin  akan  ditempatkan  di  bagian non  medis  seperti  bagian  administrsi, selama  izinnya  belum  keluar  perawat  yang tidak  memiliki  izin  tidak  akan  di  berikan kewenangan nya  sebagai perawat, dan bila perawat  yang  izin  nya  baru  kelur  maka perawat tersebut akan diberikan kewenangannya  sesuai  dengan  perundang- undangan tetapi sebelum diberikan
kewenangannya  perawat  tersbut  harus dilakukan  kredensial  terlebih  dahulu  dan perawat  tersebut  akan  di  pindah  tugaskan dari  pelayanan  non  medis  pindah  ke pelayanan  medis  yang  dimana  semestinya perawat tersebut di tempatkan.
Dari semua perawat yang tidak memiliki izin  peneliti  menemukan  bahwa  dari  hasil wawancara  perawat  tersebut  kendalanya berasal  dari  tidak  lulusnya  perawat  dalam menjalankan  uji  kompetensi,  yang  dimana uji  kempetensi  tersebut  adalah  sarat  wajib yang  harus  dilakuak  oleh  setiap  perawat yang  ingin  mendapatkan  STR,  yang  mana STR  tersebutlah  yang  menjadi  sarat  untuk mendapatkan  izin  peraktik  perawat      yang berbeuntuk  SIPP  yang  di  keluarkan  oleh Pemerintah Daerah.
Bila  perawat  tidak  lulus  uji  kompetensi maka  perawat  tersebut  tidak  akan mendapatkan  STR  dan  bila  tidak  memiliki STR  perawat  tidak  bisa  memiliki  izin peraktik  yang  berbentuk  SIPP  dan  bila perawat  tidak  memiliki  izin  peraktik  maka perawat  tidak  akan  bisa  berpraktik  di
palayanan kesehatan mandiri ataupun pusat pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit.
Sanksi  yang  telah  diberikan  pada perawat dalam kasus ini seharusnya adalah sanksi paksaan pemerintah ( bersturdwang ), yaitu  pemerintah  memaksa  Rumah  Sakit untuk  tidak  menerima  perawat  yang  tidak memiliki izin di karenakan bisa berdampak pada  rumah  sakit  karena  memperkerjakan perawat  tanpa  izin  dan  berdampak  juga pada pasien  karena  ditangani  oleh  perawat yang tidak memiliki izin.

## E. Kesimpulan
Berdasarkan  pada  pembahasan  di  atas maka terdapat dua kesimpulan, yaitu:
1. Pengawasan  terhadap  perawat  pasca berlaku  nya  UU  No.  38  Tahun  2014 tentang  Keperawatan  sangat  kurang, karena  masih  banyak  tenaga  kesehatan lain yang belumemiliki izin yang bekerja di  rumah  sakit,  karena  bukan  hanya rumah sakit umum daerah sungai bahar saja  yang  tenaga  kesehatan  nya  belum meiliki  izin  masih  banyak  rumah  sakit lain  yang  tenaga  kesehatannta  belum meiliki izin; dan
2. Sanksi  administrasi  yang  diberikan  ke pada perawat tidak cocok diberikan dan pengawasan  nya  yang  kurang  ketat, banyak  perawat  atau  tenaga  kesehatan lain  yang  masih  bekerja  di  rumah  sakit dan  bahkan  bukan  hanya  perawat  saja yang  penulis  temukan  belum  memiliki izin dokter pun ada yang izin nya belum
keluar  atau  belum  di  perpanjang  tapi masih dapat berperaktik di rumah sakit.
masih ada rumah sakit yang membutuhkan  tenaga  kesehatan  tetapi banyak perawat yang melamar langsung datang  ke  rumah  sakit  untuk  melamar pekerjaan  tapi  belum  memiliki  izin, sehiangga  ruamah  sakit  menerima  nya dikarena  kaan  rumah  sakit  sedang membutuhkan pekerja. Walaupun sudah ada  peraturan  rumah  sakit  yan  harus memperkerjakan tenaga kesehatan yang memiliki  izin  tetapi  rumah  sakit terpaaksa  menerima  tenaga  kesehatan tersebut Karena rumah sakit membutuhkan.

## F. Saran
Berdasarkan  dari  pengkajian  hasil penelitian  di  lapangan  maka  penulis bermaksud memberkan saran:
1. Pengawasan  itu  sangat  penting  dan harus ditingkatkan supaya keperawatan dan  tenaga  kesehatan  lainnya  yang berkerja di rumah sakit semua nya yang bermutu  dan  memiliki  izin,  dan menjamin  pelayanan  kesehatan  supaya lebih  meningkat,  dan  rumah  sakit  juga harus  menolak  tenaga  kesehatan  yang ingin bekerja di rumah sakit bila tenaga kesehatn  tersbut  belum  memiliki  izin karena  bias  di  anggap  illegal  Karena manjlankan  peraktik  tanpa  memiliki izin, hal ini tidak hanya akan berdampak pada  perawat  atau  tenaga  kesehatan
lain  karena  juga  bisa  berdampak  pada rumah  sakit  karena  memperkerjakan peraawat  atau  tenaga  kesehatan  lain yang belum memiliki izin.
2. Sanksi  yang  diberikan  pada  perawat harus  diganti  karena  sanksi  yang terdapat dalam Undang-Undang
perawat  tahun  2014  tidak  cocok  untuk diberikan,  dan  perawat  atau  tenaga kesehatan  lain  harus  mengetahui perundang-  undangan  yang  terbaru berkaitan  dengan  profesi  mereka masing.  Agar  perawat  yang  ingin bekerja  di  rumah  sakit  atau  pelayanan kesehatan  lainnya  dapat  menerima mereka  karena  telah  memiliki  izin,  dan bagi  perawat  yang  belum  memiliki  izin agar capat mengurus izin mereka untuk terhindar dari sanksi administrasi.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN Artikel/Buku/Laporan
Angger  Sigit  Pramukti  dan  Meylani Chahyaningsih.
2016. Pengawasan
Hukum  Terhadap  Aparatur  Negara.
Cetakan 1. Pusaka Yustisia. Yogyakarta.
Azuari.  Kasubag  Tata  Usaha  Rumah  Sakit Umum Daerah Sungai Bahar Kabupaten Muaro  Jambi. Wawancara tanggal  15 Mei 2019.
Cecep  Triwibowo.  2014. Etika  &  Hukum Kesehatan .  Cetakan  1.  Nuha  Medika.
Yogyakarta.
Rudianto.  Ketua  Komite  Keperawatan Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Sungai
Bahar Kabupaten Muaro Jambi. Wawancara tanggal 15 Mei 2019. Soekidjo  Notoatmojo.  2010. Etika  &  Hukum
Kesehatan .  Cetakan  1.  PT.RINEKA
CIPTA. Jakarta.
Sri Praptianingsih. 2006. Kedudukan Hukum Perawat  Dalam  Upaya  Pelayanan Kesehatan  di  Rumah  Sakit .  PT
RAJAGRAFINDO PERSADA. Jakarta.
Peraturan Hukum Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
Undang-Undang  36  Tahun  2009Tentang
Kesehatan Nomor.
Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2009 Tentang Rumah Sakit.
Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2014 Tentang Tenaga Kesehatan.
Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  2014 Tentang Keperawatan.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  46 Tahun 2013 Tentang Registrasi Tenaga
Kesehatan. Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  17 Tahun 2013 Tentang Izin Penyelenggaraan Perakit Perawat.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  49
Tahun  2013      Tentang  Komite
Keperawatan Rumah Sakit.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  71
Tahun  2013  Tentang  Pelayanan
Kesehatan  Pada  Jamninan  Kesehatan
Nasional.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  10 Tahun  2018  Tentang  Pengawasan  Di
Bidang Kesehatan.