## Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Di Kota Semarang
Periode Tahun 2005-2009
(The Influence of Economic Growth, Regional Own Revenue, and General Allocation Fund to the Capital Expenditure Budget  in Semarang City  period 2005-2009)

## Iin Indarti  *) Sugiartiana  **)

## Abstract
The  implementation  of  fiscal  decentralization  in  addition  to  give  authority  to  local governments also influence the ability of regions to meet the public interest. The aim of this study is to examine the influence of Economic Growth, Regional Revenue and General Allocation Fund to the Capital Budget Appropriation in Semarang City in 2005-2009. This research was Field Study  research. The analysis used in the research was quantitative analysis. The quantitative analysis tools were classic assumption test and multiple linear regression test. Based on the examination and discussion, it could be concluded that the classical assumption test, which consists of multikoliniaritity test, heteroscedasticity, autocorrelation test and the test for normality found that there were some deviations from the test of heteroscedasticity and test of multikoliniaritity which showed the form of equations used was BLUE. To overcome that thing was by issuing a variable height that was a variable whose  colinierity was high, namely Economic growth (GDP Per Capita), which had a very high kolinierity. And transformed the data in the form of the natural logarithm.  While the results of multiple linear regression test which consisted of Regional Own Revenue (x1) and General Allocation Fund (x2), which was an independent variable either simultaneously or (F test) had positive and significant impact on the Capital Expenditure Budget (Y) in the city of Semarang.  And partially (t) showed that only the General Allocation Fund which had positive and significant influence on the allocation of capital expenditure while the Regional Income did not significant influence the capital expenditure budget. ............................
Keywords: Economic Growth, Regional Own Revenue, General Allocation Fund, the capital expenditure budget.
*) Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggala
**) Alumni Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggala

## Abstrak
Pelaksanaan desentralisasi fiskal selain memberikan kewenangan pada Pemerintah Daerah juga mempengaruhi kemampuan daerah untuk memenuhi kepentingan publik sehingga penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal di Kota Semarang periode tahun 2005-2009. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus. Selanjutnya dalam penelitian ini, hanya berfokus meneliti data keuangan Kota Semarang periode tahun 2005- 2009. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan uji regresi yang dilakukan dengan menguji efek dari variabel independen ke variabel dependen. Analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis kuantitatif. Dengan mengunakan alat analisis kuantitatif yaitu uji asumsi klasik dan uji regresi linier berganda. Berdasarkan pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa  pengujian uji asumsi klasik, yang terdiri dari uji multikoliniaritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi dan uji normalitas ternyata terdapat beberapa penyimpangan dari uji multikoliniaritas dan uji heteroskedastisitas yang menunjukan bentuk persamaan yang digunakan bersifat BLUE. Untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan mengeluarkan variabel yang kolinieritasnya tinggi yakni variabel Pertumbuhan Ekonomi (PDRB Per Kapita) yang mempunyai kolinieritas sangat tinggi. Dan mentranformasi data dalam bentuk logaritma natural. Sedangkan hasil pengujian regresi linier berganda yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah(x 1 ) dan Dana Alokasi Umum(x 2 ) yang merupakan variabel bebas secara simultan atau (uji F) berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran Belanja Modal (Y) di Kota Semarang. Dan  secara parsial atau (uji t) menunjukkan bahwa hanya Dana Alokasi Umum yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran Belanja Modal sedangkan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap anggaran Belanja Modal.
Kata Kunci: Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,

## Belanja Anggaran Modal
1.  Pendahuluan
Dampak pelaksanaan otonomi daerah adalah tuntutan terhadap pemerintah dalam menciptakan good governance sebagai prasyarat dengan mengedepankan akuntanbilitas dan transparansi. Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah karena terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan mengawasi kinerja pemerintah melalui anggaran. Bentuk pengawasan ini sesuai dengan agency theory yang mana pemerintah daerah sebagai agen dan DPRD sebagai prinsipal. Hal ini menyebabkan penelitian di bidang anggaran pada pemerintah daerah menjadi relevan dan penting. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  (APBD), Anggaran  sector  publik  pemerintah  daerah  dalam APBD  sebenarnya merupakan output pengalokasian sumberdaya. Keterbatasan sumberdaya sebagai pangkal masalah utama dalam pengalokasian anggaran sektor publik dapat diatasi dengan pendekatan ilmu ekonomi melalui berbagai teori tentang teknik dan prinsip seperti yang dikenal dalam public expenditure management (Fozzard, 2001 dalam Darwanto dan Yustikasari, 2007: 3).
Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah- daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah (Halim,2001 dalam Darwanto dan Yustikasari, 2007:3). Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Hal ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik, karena aset tetap yang dimilki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah (Darwanto dan Yustikasari, 2007 :3). Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relative kurang produktif. Saragih (2003:129) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Stine (1994) dalam Darwanto dan Yustikasari (2007:4) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik. Kedua pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan anggaran belanja untuk berbagai kepentingan publik.
Andirfa  (2009),  mengemukakan  dalam  penelitiannya  yang  berjudul,“  Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten/ Kota Pemerintah Aceh”. Menurutnya dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemeritahan Aceh telah memberikan kewenangan yang lebih kepada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk mengelola keuangan daerah termasuk kebijakan investasi yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Darwanto, dan Yustikasari (2007) juga meneliti hal serupa dalam penelitiannya yang berjudul, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah se Jawa-Bali”. Menurutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi anggaran Belanja  Modal,  yaitu  Pertumbuhan  Ekonomi,  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD),  dan  Dana Alokasi Umum (DAU).
Untuk itu dalam penelitian ini penulis tertarik untuk menganalisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) di Kota Semarang. Alasan pertama penulis ingin meneliti Kota Semarang, karena kota ini termasuk kedalam salah satu kota dengan Dana alokasi Umum buruk. Menurut Fitra (Suara Merdeka,19 Juni 2010), dengan 70 % dana APBD di tiap daerahnya untuk membiayai belanja pegawai. Biaya belanja pegawai melebihi kapasitas dana alokasi umum (DAU) yang diberikan pemerintah pusat, dan alokasi belanja tidak langsung jauh lebih besar dari belanja pembangunan langsung untuk masyarakat.  Alasan kedua pada tahun 2009 kontribusi masing-masing sektor usaha terbesar adalah sebagai berikut :  Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 30,81 % (yang terdiri dari : Perdagangan 25,33 %, hotel 2,44 % dan restoran 3,04 % ), industri pengolahan  sebesar 27,08 %, dan sektor bangunan sebesar 15,27%. Hal tersebut menggambarkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat Kota Semarang  didominasi oleh sektor  industri pengolahan dan perdagangan (BPS,
2009). Sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi  dengan mengalokasikan secara lebih efisien berbagai potensi lokal untuk kepentingan layanan publik. Alasan ketiga jika dilihat dari sektor pariwisatanya, kota ini memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang mendukung serta bangunan bersejarah digunakan sebagai objek pariwisata, sektor pariwisata ini sendiri akan berpotensi meningkatkan pajak dan retribusi daerah dan nantinya akan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai kontribusi terhadap pengalokasian anggaran Balanja Modal di Kota Semarang. Tujuan Umum dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar seperti Pertumbuhan Ekonomi , Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) mempengaruhi Anggaran Belanja Modal di Kota Semarang periode tahun 2005-2009

## 2.  Metode Penelitian
Pengalokasian  Anggaran  Belanja  Modal. Dalam  rangka  meningkatkan  pelayanan publik,  anggaran  daerah  merupakan  salah  satu  alat  yang  memegang  peranan  penting karena  di  dalamnya  tercermin  kebutuhan  masyarakat  dengan  memperhatikan  potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah. Tujuan utama proses perumusan anggaran adalah menterjemahkan perencanaan ekonomi pemerintah, yang terdiri dari perencanaan input dan output dalam satuan keuangan . Oleh karena itu, proses perumusan anggaran harus dapat menggali dan mengendalikan sumber-sumber dana publik. Proses pembuatan satu tahun anggaran tersebut dikenal dengan istilah penganggaran. Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang  sudah  disusun.  Dalam  perspektif  keagenan,  hal  ini  merupakan  bentuk  kontrak ( incomplete contract ), yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran  oleh  eksekutif.  Pengalokasian  sumberdaya  ke  dalam  belanja  modal ( capital expenditure ) merupakan  sebuah  proses  yang  sarat  dengan  kepentingan-kepentingan politis. Anggaran ini sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan prasarana umum yang diberikan secara cuma-cuma oleh pemerintah daerah. Namun, adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran menyebabkan alokasi belanja modal terdistorsi dan sering tidak efektif  dalam  memecahkan  permasalahan  di  masyarakat ( Keefer  dan  Khemani, 2003 dalam Darwanto dan  Yustikasari, 2007:10). Dalam  konteks  pengelolaan  keuangan daerah, anggaran belanja modal sangat berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang, terutama pembiayaan untuk pemeliharaan aset tetap yang dihasilkan dari belanja modal  tersebut.  Konsep Multi-Term  Expenditure  Framework ( MTEF ) menyatakan bahwa kebijakan  belanja  modal  harus  memperhatikan  kemanfaatan ( usefulness ) dan kemampuan  keuangan  pemerintah  daerah ( budget  capability ) dalam  pengelolaan  aset tersebut dalam jangka panjang ( Allen dan Tommasi, 2001 dalam Abdullah dan Halim , 2006:2). Dalam  perspektif  keagenan,  hal  ini  merupakan  bentuk  kontrak ( incomplete contract ), yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif.  Pengalokasian  sumberdaya  ke  dalam  belanja  modal ( capital  expenditure ) merupakan sebuah proses yang sarat dengan kepentingan-kepentingan politis. Anggaran ini  sebenarnya  dimaksudkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  publik  akan  sarana  dan
prasarana  umum  yang  diberikan  secara  cuma-cuma  oleh  pemerintah  daerah.  Namun, adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran menyebabkan alokasi belanja modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan permasalahan di masyarakat ( Keefer dan Khemani, 2003 dalam Darwanto dan  Yustikasari, 2007:10). Dalam  konteks  pengelolaan  keuangan  daerah,  anggaran belanja modal sangat berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang, terutama pembiayaan untuk pemeliharaan aset tetap yang dihasilkan dari belanja modal tersebut. Konsep Multi-Term  Expenditure  Framework ( MTEF ) menyatakan bahwa kebijakan belanja modal harus memperhatikan kemanfaatan ( usefulness ) dan kemampuan keuangan pemerintah  daerah ( budget  capability ) dalam  pengelolaan  aset  tersebut  dalam  jangka panjang ( Allen dan Tommasi, 2001 dalam Abdullah dan Halim , 2006:2).
Anggaran Belanja Modal. Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan  prasayarat  utama  dalam  memberikan  pelayanan  publik  oleh  pemerintah daerah.  Untuk  menambah  aset  tetap,  pemerintah  daerah  mengalokasikan  dana  dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset  tetap  oleh  pemerintahan  daerah,  sesuai  dengan  prioritas  anggaran  dan  pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial ( Abdullah dan Halim, 2006  dalam  Andirfa, 2009:5) . Belanja  Modal  adalah  pengeluaran  yang  manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah jumlah aset atau kekayaan organisasi sektor publik, yang selanjutnya akan menambah anggaran operasional untuk biaya pemeliharaannya (Nordiawan , 2006 : 50 ). Berdasarkan PP RI No. 24 Tahun 2005 tentang Laporan Realisasi Anggaran, Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan  aset  tetap  dan  aset  lainnya  yang  memberi  manfaat  lebih  dari  satu  periode akuntansi ( SAP, 2005:94). Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tidak berwujud . Belanja modal dimaksudkan untuk  mendapatkan  aset  tetap  pemerintah  daerah,  yakni  peralatan,  bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya.  Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset  tetap  tersebut,  yakni  dengan  membangun  sendiri,  menukarkan  dengan  aset  tetap lainnya, atau juga dengan membeli. Namun, untuk kasus di pemerintahan, biasanya cara yang dilakukan adalah membangun sendiri atau membeli ( Andirfa, 2009:6). Hal senada juga dinyatakan, bahwa belanja modal memiliki karakteristik spesifik dan menunjukkan adanya  berbagai  pertimbangan  dalam  pengalokasiannya ( Munir, 2003 dalam  Adi dan Andrea, 2009:5). Pemerolehan  aset  tetap  juga  memiliki  konsekuensi  pada  beban operasional dan pemeliharaan pada masa yang akan datang ( Bland & Nunn, 1992 dalam Adi dan Andrea, 2009:5). Dewi ( 2006 ) dan Syaiful ( 2008 ) dalam Adi dan Andrea (2009:5) mengutarakan bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap / inventaris yang memberikan manfaat  lebih  dari  satu  periode  akuntansi,  termasuk  didalamnya  adalah  pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.
Pertumbuhan Ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita diproksi dengan Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) perkapita ( Boediono, 1985 dalam Darwanto dan  Yustikasari, 2007:9). Pertumbuhan  ekonomi  adalah  perubahan jangka panjang secara perlahan dan mantap yang terjadi melalui kenaikan tabungan dan penduduk. Sedangkan menurut Nanga (2001:279), pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa . PDRB dapat diartikan sebagai nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah , atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah ( BPS, 2009 : 1 ). Namun demikian pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ciri pokok dalam proses pembangunan, hal ini diperlukan berhubungan dengan kenyataan adanya pertambahan penduduk. Bertambahnya penduduk dengan sendirinya menambah kebutuhannya akan pangan,  sandang,  pemukiman,  pendidikan  dan  pelayanan  kesehatan.  Pertumbuhan ekonomi  disamping  dapat  berdampak  pada  peningkatan  pendapatan  perkapita,  pada akhirnya juga akan berpengaruh pada pendapatan pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan oleh angka pada PDRB atas dasar harga konstan 2000 merupakan salah satu indikator untuk  melihat  keberhasilan  pembangunan ( BPS, 2009:531). Blakely ( 1994 ) dalam Anggiat (2009:27) juga  mengemukakan  akan  pentingnya  peran  pemerintah,  dengan mengemukakan  sejumlah  faktor  yang  mempengaruhi  pembangunan  daerah.  Faktor- faktor tersebut adalah sumber daya alam, tenaga kerja, investasi modal, kewirausahaan , transportasi,  komunikasi,  komposisi  sektor  industri,  teknologi,  pasar  ekspor,  situasi perekonomian internasional, kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah dan dukungan pembangunan. Berdasarkan uraian tersebut disimpulkan semakin tinggi tingkat pertumbuhan perekonomian tentu akan mengakibatkan bertumbuhnya investasi modal swasta maupun pemerintah. Hal inilah mengakibatkan pemerintah lebih leluasa dalam menyusun anggaran belanja modal.
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) sebagaimana dimaksud dalam  pasal 3 huruf ( a ) Undang-undang  Nomor  25  tahun  1999  tentang  Perimbangan Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah,  menjelaskan bahwa yang  dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber- sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) merupakan sumber utama penerimaan bagi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan,  pinjaman  daerah  dan  penerimaan  lain  merupakan  sumber  pendapatan tambahan  untuk  mendukung  PAD ( Siregar, 2001:395). Pendapatan Asli  Daerah  adalah semua  penerimaan  daerah  yang  berasal  dari  sumber  ekonomi  asli  daerah ,  ( Halim, 2001:64). Selanjutnya,  berdasarkan  Pasal  1  UU  No. 32 Tahun  2004  yang  dimaksud dengan pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan yang berasal dari  sumber  ekonomi  asli  daerah  yang  digunakan  untuk  membiayai  keperluan  daerah dalam pelaksanaan roda pemerintahan. Menurut Soekarwo (2003) pada dasarnya upaya
Iin Indarti Sugiartiana
Pemerintah  Daerah  dalam  mengoptimalkan  Pendapatan  Asli  Daerah ( PAD ) adalah dilakukan dengan cara tiga cara yaitu :
a. Intensifikasi, yaitu suatu upaya mengoptimalkan PAD dengan cara meningkatkan dari yang sudah ada (diintensifkan). Diintinsifkan dalam arti operasional pemungutannya. Pengawasan (untuk melihat kebocoran), tertib administrasi dan mengupayakan Wajib Pajak yang belum kena pajak supaya dapat dikenakan pajak.
b.  Ekstensifikasi, yaitu mengoptimalkan PAD dengan cara mengembangkan subjek dan objek pajak.
c.  Peningkatan pelayan kepada masyarakat, yaitu merupakan unsur yang penting mengingat  bahwa  paradigma  yang  berkembang  dalam  masyarakat  saat  ini  adalah pembayaran pajak dan restribusi ini sudah merupakan hak dan kewajiban masyarakat terhadap Negara, untuk itu perlu dikaji kembali pengertian wujud layanan masyarakat yang bagaimana yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.
Dana Alokasi Umum (DAU). DAU adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai  kebutuhan  daerah  dalam  rangka  pelaksanaan  desentralisasi  (UU  Nomor 33 Tahun  2004).  DAU  diberikan  pemerintah  pusat  untuk  membiayai  kekurangan  dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD-nya. DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah, sehingga perbedaan antar daerah yang maju dan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil. DAU bersifat “Block Grant” yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai  kebutuhan  pembelanjaan.  Berdasarkan  pasal  7  ayat  (1)  UU  No.  25/1999, plafon DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari PDN dalam APBN. Dalam praktek dirinci menjadi (Kuncoro, 2004: 34) :
a.  Dibagi antara Propinsi dan Kabupaten /Kota, dengan rasio 10%  Provinsi dan 90% Kabupaten/Kota. (Pasal 7 ayat (2) UU No. 25/1999).
b.  Dalam Implementasinya, plafon DAU untuk Provinsi 10% lebih kecil dari kebutuhan DAU-nya.
Dana Alokasi Umum digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dana transfer dari Pemerintah Pusat  diharapkan  digunakan  secara  efektif  dan  efisien  oleh  Pemerintah  Daerah  untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan  oleh  Holtz-Eakin  et.  al.  (1985)  dalam  Darwato  dan  Yustikasari  (2007:12) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah. Secara spesifik mereka menegaskan bahwa variabel- variabel kebijakan pemerintah daerah dalam jangka pendek disesuaikan ( adjusted ) dengan
transfer yang diterima, sehingga memungkinkan terjadinya respon yang non-linier dan asymmetric.
Kerangka Teoretis. Berdasarkan permasalahan dan tinjauan teori maka dirumuskan kerangka teoretis penelitian sebagaimana Gambar 1.
Gambar 1. Kerangka Teoretis
Dana Alokasi Umum digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dana transfer dari Pemerintah Pusat diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan oleh Holtz-Eakin et. al. (1985) dalam Darwato dan Yustikasari (2007:12) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah. Secara spesifik mereka menegaskan bahwa variabel- variabel kebijakan pemerintah daerah dalam jangka pendek disesuaikan ( adjusted ) dengan transfer yang diterima, sehingga memungkinkan terjadinya respon yang non- linier dan asymmetric.
Kerangka Teoretis. Berdasarkan permasalahan dan tinjauan teori maka dirumuskan kerangka teoretis penelitian sebagaimana Gambar 1.

## Gambar 1. Kerangka Teoretis
H1 H2 H3 H4
Definisi Opeasional. Definisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut :
1. Anggaran Belanja Modal, Pengalokasian anggaran Belanja Modal daerah di
Kota Semarang dibagi menjadi dua, yaitu untuk aparatur daerah dan pelayanan publik yang terdiri dari total dari belanja modal tanah tahun anggaran 2005- 2009,  Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun anggaran 2005-2009,
Belanja Modal Gedung dan Bangunan, tahun anggaran 2005-2009, Belanja

## Pertumbuhan Ekonomi X1
Pendapatan Asli Daerah (PAD) X2
Dana Alokasi Umum
(DAU) X3
Anggaran Belanja Modal
Y
Definisi Opeasional. Definisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut : 1.  Anggaran Belanja Modal, Pengalokasian anggaran Belanja Modal daerah di Kota Semarang dibagi menjadi dua, yaitu untuk aparatur daerah dan pelayanan publik yang terdiri dari total dari belanja modal tanah tahun anggaran 2005-2009,  Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun anggaran 2005-2009, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, tahun anggaran 2005-2009, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun anggaran 2005-2009, Belanja Modal Fisik Lainnya  tahun anggaran 2005-2009 . Data ini diperoleh dari BPS Provinsi Jawa Tengah Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Semarang.
2.  Pertumbuhan Ekonomi, Penerimaan daerah di Kota Semarang terdiri dari total dari pajak daerah dengan tahun anggaran 2005-2009, hasil retribusi daerah dengan tahun anggaran 2005-2009, hasil perusahaan milik daerah dengan tahun anggaran 2005- 2009 dan hasil penggelolaan kekayaan Kota Semarang dengan tahun anggaran 2005- 2009.  Data  ini  diperoleh  dari  BPS  Provinsi  Jawa  Tengah  dan  Dinas  Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Semarang.
3.  Dana Alokasi  Modal  (DAU), Dana aloaksi umum di Kota Semarang terdiri dari Total dana transfer yang bersifat umum dengan tahun anggaran 2005-2009. Data ini diperoleh dari Kota Semarang dalam angka tahun 2005-2009 di BPS  Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Semarang.
Alat Analisis. Alat analisis yang digunakan adalah (1) uji asumsi klasik, yang merupakan gangguan dalam analisis yang menggunakan alat uji statistik dengan ordinary linier regression (OLS), baik yang berupa multikolonearitas, heteroskedastisitas , autokorelasi dan normalitas. (2) Uji Regresi Linier Berganda, teknik analisis data kuantitatif, yaitu
metode persamaan linier berganda atas tiga variabel bebas melalui uji “F” (Uji secara simultan) dan uji “t” (Uji secara indvidual) dengan tingkat signifikan pengujian sebesar 5%.

## 3.  Hasil dan Pembahasan Uji Asumsi Klasik.
a.  Uji multikolinearitas, Untuk melihat ada atau tidaknya multikolonearitas dalam model regresi dapat dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya (2) variance inflation factor (VIF), jika terdapat gejala multikolonearitas maka nilai tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF >10. Jelasnya lihat tabel 1. Pada tabel tersebut terlihat bahwa nilai tolerance lebih kecil dari 0,1 atau nilai VIF yang lebih dari 10, hal ini berarti terjadi korelasi antar variabel independent yaitu antara PDRB, PAD dan DAU. Jika nilai k antara 100 dan 1000, maka terdapat multikolonieritas moderat ke kuat. Jika k > 1000, maka terdapat multikolonieritas sangat kuat. Dengan cara lain jika CI(=k) nilai antara 10  dan  30  terdapat  multikolonieritas  moderat  ke  kuat,  jika  nilai  CI  >  30  terdapat multikolonieritas sangat kuat. Maka dari itu diperlukan pengobatan untuk masalah multikolonieritas ini sehingga tidak menyesatkan interpretasi dalam penelitian ini. Untuk mengatasi masalah multikolonier ini, terdapat beberapa cara yaitu :
a)  Menggabungkan data cross section dan time series (pooling data)
b) Mengeluarkan variabel yang kolinieritasnya tinggi
c) Mentransformasi data dengan perbedaan pertama
d) Mengunakan model dengan variabel independen yang mempunyai korelasi tinggi hanya semata-mata untuk prediksi (jangan mencoba untuk menginterprestasikan koefisien regresinya).
Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian ini untuk mengatasi multikolinier, yaitu dengan mentransformasi data dalam bentuk logaritma natural, dengan hasil sebagai berikut pada tabel 2. Namun hasilnya masih terjadi multikolinier, dengan nilai VIF lebih dari 10 dan nilai tolerance lebih kecil dari 0,1. Kemudian langkah berikutnya untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan mengeluarkan variabel yang kolinieritasnya tinggi yakni variabel Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) yang mempunyai kolinieritas sangat tinggi. Dari penjelasan tersebut untuk uji multikolinearitas dalam penelitian  ini  ada  pada  tabel  3. Dari hasil uji tersebut dengan nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,1, sehingga hal tersebut menjelaskan bahwa multikolinieritas dapat terobati dan tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.
b.  Uji Heteroskedastisitas, bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pegamatan ke pengamatan lainnya. Cara untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas adalah dengan melihat grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID) dapat dilihat gambar 2. Dan Gambar tesebut menunjukan bahwa titik-titik tidak membentuk pola tertentu, hal ini berarti tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi ini.
c.   Uji Autokorelasi, Tujuan dari uji autokorelasi untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t-1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka ada problem autokorelasi. Cara untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi, yaitu dengan Uji Durbin-Waston (DW test) ini hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag di antara variabel independen. Dapat dilihat pada tabel 4.
Dari tabel tersebut diketahui bahwa: nilai DW = 3,566 Nilai tabel DW untuk k = 2 n = 10  maka dapat terlihat nilai Du dan Dl sebagai berikut: Du = 0,466 Dl = 1,333 Dari data di atas dapat diketahui hasilnya, bahwa : 0 < d < dl yang berarti H0 ditolak, sehingga tidak ada autokorelasi positif dalam model regresi ini.
d.  Uji Normalitas, Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu memiliki distribusi normal. Seperti yang diketahui bahwa uji t dan uji F  mengasumsikan  bahwa  nilai  residual/pengganggu  mengikuti  distribusi  normal.
Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan cara analisis grafik, dengan melihat histogram dan uji statistik dengan uji statistik non parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Uji statistik non parametrik K-S dapat dilihat dari tabel 5. Besarnya nilai K-S adalah 0,473 dan signifikan pada 0,979 (p=0,979> 0,05) hal ini berarti H0 diterima yang berarti data residual terdistribusi normal.
Uji Regresi Linier Berganda. Adanya kolerasi yang tinggi yakni pada variabel Pertumbuhan  Ekonomi  (PDRB)  dan  untuk  menghilangkan  hubungan  antar  variabel independen dalam model regresi ini, maka variabel tersebut dihapuskan/dihilangkan. Adapun bentuk umum persamaan linier berganda dengan dua variabel bebas adalah sebagai berikut:
Belanja Modal = -36,803-0,527 X 1 +2,816 X 2 Persamaan di atas menunjukan bahwa konstanta β 0 sebesar -36,803 menyatakan bahwa variabel independen dianggap konstan, maka rata-rata Belanja Modal Kota Semarang pada lima tahun yang diteliti merupakan nilai yang negatif yaitu sebesar Rp -36,803,-. Koefisien regresi sebesar -0,527 menunjukan bahwa penurunan penerimaan PAD satu satuan akan mengurangi alokasi anggaran Belanja Modal sebesar Rp -0,527,-. Dan koefisien regresi faktor DAU sebesar 2,816  menunjukan bahwa penambahan transfer DAU satu satuan akan meningkatkan alokasi anggaran Belanja Modal sebesar Rp 2,816,-. Berdasarkan uji t, maka dapat diketahui variabel PAD secara statistik tidak berpengaruh terhadap anggaran Belanja Modal, dengan hasil t hitung    -0,491, dengan tingkat signifikan 0,672. Dengan demikian maka hipotesis nol diterima dan tidak menerima hipotesis alternatif. Variabel PAD ini tidak berpengaruh terhadap peningkatan alokasi anggaran Belanja Modal di
Kota Semarang. Berdasarkan paparan di atas yang menjelaskan bahwa penerimaan PAD tidak mempengaruhi anggaran Belanja Modal berbanding terbalik dengan hasil penelitian Darwanto dan Yustikasari, yang berpengaruh signifikan terhadap anggaran Belanja Modal hal ini karena pemanfaatan potensi daerah yang kurang maksimal di Kota Semarang. Walaupun semakin meningkat setiap tahunnya. Dan variabel DAU secara statistik berpengaruh positif terhadap anggaran Belanja Modal. Dengan hasil t hitung 4,266, dengan tingkat signifikan 0,051. Dengan demikian maka hipotesis alternatif di tolak dan tidak menerima hipotesis nol. Variabel DAU ini berpengaruh terhadap anggaran Belanja Modal, hal ini sejalan lurus dengan penelitian Darwanto dan Yustikasari bahwa dalam penelitian tersebut DAU berpengaruh signifikan terhadap anggaran Belanja Modal. Dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak penting. Sedangkan dari  hasil Uji bersama-sama semua variabel independen terhadap variabel dependen atau uji F yang menghasilkan nilai F sebesar 68,816 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,014 pada alfa 5%. Hasil ini menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut signifikan berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen-nya.

## Tabel 1. Uji multikolinearitas output awal
Variabel Collinearity Statistics Independen Tolerance VIF PDRB 0,021 48,704 PAD 0,039 25,689 DAU 0,047 21,298 Variabel Dependen : BM Sumber : Data Seknder 2009 yang diolah Tabel 2. Uji multikolinearitas setelah di transform Variabel Collinearity Statistics Independen Tolerance VIF LNPDRB 0,025 40,206 LNPAD 0,029 34,106 LNDAU 0,088 11,355 Variabel Dependen : LNBM Sumber: Data Sekunder 2009 yang diolah Tabel 3. Uji multikolinearitas setelah dihilangkan satu variabel Variabel Collinearity Statistics Independen Tolerance VIF LNPAD 0,105 9,507 LNDAU 0,105 9,507 Variabel Dependen :LNBM Sumber: Data Sekunder 2009 yang diolah

## Gambar 2. Uji Heteroskedastisitas
Scatterplot

## Dependent Variable: LNBM
Regression Standardized Predicted Value
1.0 .5 0.0 -.5 -1.0 -1.5 -2.0 R egr es si on S tudent iz ed R es idual 1.5 1.0 .5 0.0 -.5 -1.0 -1.5 2009 2008 2007 2006 2005

## Sumber: Data sekunder 2009 yang diolah

## Tabel 4. Uji autokorelasi
Model Summary b .993 a .986 .971 .1257 3.566 Model 1 R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-W atson Predictors: (Constant), LNDAU, LNPAD
a. Dependent Variable: LNBM b.

## Sumber: Data sekunder 2009 yang diolah

## Tabel 5. Uji Analisis Statistik
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
5 -1.11759E-09 8.888310E-02 .211 .182 -.211 .473
.979 N Mean
Std. Deviation
Normal Parameters a,b
Absolute Positive
Negative Most Extreme Differences Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed) Unstandardiz ed Residual Test distribution is Normal. a.
Calculated from data.
b.

## Sumber: Data Sekunder 2009 yang diolah
Iin Indarti Sugiartiana

## Tabel 6. Uji Analisis Statistik
Coefficients a
-36.803 12.673 -2.904 .101 -.527 1.073 -.128 -.491 .672 .105 9.507 2.816 .660 1.113 4.266 .051 .105 9.507 (Constant) LNPAD LNDAU
Model 1 B Std. Error
Unstandardized Coefficients
Beta
Standardi zed Coefficien ts t Sig. Tolerance VIF Collinearity Statistics Dependent Variable: LNBM a.

## Sumber: Data Sekunder 2009 yang diolah

## 4.  Simpulan
Adanya kolerasi yang tinggi yakni pada variabel Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) dan untuk menghilangkan hubungan antar variabel independen dalam model regresi ini, maka variabel tersebut dihapuskan/dihilangkan. Sehingga variabel yang diteliti menjadi dua variabel bebas yaitu variabel PAD dan DAU. Variabel PAD tidak berpengaruh positif terhadap alokasi anggaran Belanja Modal di Kota Semarang.  Hal ini dikarenakan potensi daerah yang kurang maksimal di Kota Semarang. Dan yang ke dua, variabel DAU berpengaruh  positif  tapi  tidak  signifikan  terhadap  alokasi  anggaran  Belanja  Modal  di Kota Semarang karena dana transfer ini  diperlukan dalam pembangunan daerah. Dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak penting. M odel dalam penelitian ini memiliki koefisien determinasi (R 2 ) sebesar 98,6%. Hal ini menunjukan, bahwa dalam penelitian ini kedua variabel bebas yaitu PAD dan DAU memiliki keeratan hubungan yang erat dengan variabel terikat yaitu Belanja Modal. Sisanya 1,4 % yaitu variabel lain yang mempengaruhi Belanja Modal yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Kondisi Keuangan atau kinerja keuangan di Kota Semarang menunjukan keadaan yang relatif baik tapi belum mampu mengubah struktur  belanja  dengan  bijak,  dilihat  dari  masih  besarnya  anggaran  Belanja  Pegawai atau Operasional dibandingkan anggaran Belanja Modal sebagai prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik. Penerimaan PAD yang melebihi targetnya dan mengalami peningkatan setiap tahunnya dan dana transfer yang naik setiap tahunnya membuat Kota Semarang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya sehingga akan terjadi daerah otonom yang mandiri.
Variabel DAU berpengaruh positif , hal ini sesuai dengan teori yang ada. Untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal dan adanya kebutuhan pendanaan daerah yang cukup besar, pemerintah memberikan dana perimbangan dan salah satu komponen dana ini yang memberikan kontribusi terbesar adalah Dana Alokasi Umum. Sehingga pemerintah diharapkan melakukan kebijakan dalam menerima transfer dari pemerintah pusat untuk pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Peneliti berikutnya sebaiknya menggunaan data yang lebih lengkap dengan rentang periode waktu penelitian yang lebih panjang sehingga lebih mampu untuk dapat dilakukan generalisasi atas hasil penelitian
tersebut. Variabel yang digunakan dalam penelitian yang akan datang diharapkan lebih lengkap dan bervariasi, dengan menambah variabel independen lain baik ukuran-ukuran atau jenis-jenis penerimaan pemerintah daerah lainnya, maupun variabel non keuangan seperti kebijakan pemerintah, kondisi makro ekonomi.

## Daftar Pustaka
Abdullah, Syukriy dan Halim, Abdul. 2006. “Studi Atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja PemeliPemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan” . Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol. 2, No. 2, November 2006 Hal 17-32.
Adi, Priyo Hari dan Harianto David. 2007. “Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapital ”. Simposium Nasional Akuntansi X Makassar.
Andirfa, Mulia. 2009. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal”. (diunduh dari www. http :// jurnalak. blogspot.com/2009/12/pengaruh pertumbuhan-ekonomi-pendapatan.html )
Anonim. 2004. UU RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Semarang : CV Duta Nusindo.
Badan Pusat Statistik.  2007. Kota Semarang Dalam Angka 2006 .
_______, 2009. Produk Domestik Regional Bruto Kota Semarang Tahun 2009 . Semarang.
Christy, Fhino Andrea dan Adi, Priyo Hari. 2009. “ Hubungan antara DAU, Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia “ . (diunduh dari http :// priyohari. files . wordpress .com/2010/01/hubungan antar dau-bm-ipm_revisi. pdf )
Darwanto dan Yustikasari, Yulia. 2007. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal”. (diunduh dari http :// smartaccounting. files . wordpress . com/ 2011/03 /aspp04.pdf )
Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang. 2005-2009. Laporan Realisasi APBD 2005-2009 .
Iin Indarti Sugiartiana
Ghozali, Imam. 2005. Analisis Multivariate dengan Proses SPSS . Edisi 3 . Semarang: UNDIP.
Halim, Abdul.   2001. Menejemen Keuangan Daerah . Yogyakarta: UUP AMP YKPN.
_______, 2002. Akuntansi Keuangan Daerah . Jakarta: Salemba Empat.
Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. Metodologi Penelitian Bisnis : Untuk Akuntansi dan Manajemen. Edisi Pertama . Yogyakarta : BPFE
Kuncoro, Mudrajad. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi,
Perencanaan, Strategi, dan Peluang . Jakarta: Erlangga
Mardiasmo. 2001. Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta : Andi.
Nanga, Muana. 2001. Makro Ekonomi. Edisi Perdana . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Nordiawan, Deddi. 2006. Akuntansi Sektor Publik . Jakarta: Salemba Empat
Saragih, Juli Panglima. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi. Jakarta: Ghalia Indah.
Siregar, Baldric dan Bonni Siregar. 2001. Akuntansi Pemerintahan dengan Sistem Dana. Yogyakarta : YPKP
Suara Merdeka. 2010. ” Pengelolaan Keuangan Daerah Tergolong Buruk ”. Fitra, 19 Juni 2010.
Sukirno, Sadono. 2004. Pengantar Teori Makro Ekonomi . Cetakan Ke limabelas. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Standar Akuntansi Pemerintahan ( PP RI No.24 Tahun.2005). 2005. Jakarta : Sinar Grafika.
Tarigan, Robinson. 2006. Ekonomi Regional. Edisi Refisi. Jakarta: Bumi Aksara.
Ulum MD, Ihyaul. 2008. Akuntansi Sektor Publik. Malang : UMM Press
Http :// id. wikipedia .org/ wiki /Kota_Semarang
Http ://www .kotasemarang.go.id.