## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6 No. 4 November 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
DOI: 10.36312/jisip.v6i4.3896/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Keabsahan Hukum Perjanjian Kredit Di Bawah Tangan
Tifany Dwi Aprima
Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia
Article Info Abstrak Article history: Received 27 September 2022 Publish 17 November 2022 Perjanjian  kredit  yang  dibuat  dibawah  tangan  oleh  bank,  dewasa  ini  sering  dilakukan dalam  praktek  pemberian  kredit  oleh  pihak  bank  selaku  kreditur  kepada  nasabah peminjam  (debitur).  Namun  dalam  Undang-Undang  Perbankan  tidak  menjelaskan hubungan hukum bagi kedua belak pihak dan tidak diaturnya mengenai bentuk perjanjian tersebut.  Berdasarkan  kondisi  tersebut,  isu  hukum  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini adalah (1) Bagaimana pengaturan mengenai perjanjian kredit yang dibuat secara bawah tangan? dan (2) Bagaimana kekuatan hukum perjanjian kredit yang dibuat secara bawah tangan? Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum Yuridis Normatif dengan  pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan  konsep  dan  pendekatan  sejarah. Sumber  bahan  hukum  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari:  primer,  sekunder  dan  tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan teknik studi kepustakaan. Analisis bahan hukum  yang  berhasil  dikumpulkan  dalam  penelitian  ini  dilakukan  secara  deskriptif  , interpretatif, evaluatif dan argumentatif analisis .
Keywords: Keabsahan Hukum
Perjanjian Kredit
Di bawah Tangan
Info Artikel ABSTRACT Article history: Received 27 September 2022 Publish 17 November 2022 Credit  agreements  made  privately  by  banks,  nowadays  are  often  carried  out  in  the practice  of  providing  credit  by  banks  as  creditors  to  borrowing  customers  (debtors). However,  the  Banking  Law  does  not  explain  the  legal  relationship  between  the  two parties and does not regulate the form of the agreement. Based on these conditions, the legal  issues  raised  in  this  study  are  (1)  How  are  the  arrangements  regarding  credit agreements made under the hands? and (2) What is the legal force of a credit agreement made under the hand? The type of research used is normative juridical law research with a statutory approach, a conceptual approach and a historical approach. Sources of legal materials  in  this  study  consist  of:  primary,  secondary  and  tertiary.  The  technique  of collecting legal materials is a literature study technique. The analysis of legal materials collected  in  this  study  was  carried  out  descriptively,  interpretively,  evaluatively  and argumentatively.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-
BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Tifany Dwi Aprima Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Email : Tifanydwiaprima@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Dalam penyelenggaraan perekonomian nasional  perbankan sangat berperan penting sebagai jantung perekonomian nasional yang berfungsi sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Bank selaku badan usaha (lembaga) yang menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk masyarakat diharap dapat mendukung peningkatan taraf hidup masyarakat. Menurut Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1992 jo UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau dalam bentukbentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.
Lembaga perbankan itu merupakan lembaga yang kedudukannya sangat strategis dalam ruang lingkup  perekonomian  di  Indonesia.  Lembaga  perbankan  di  Indonesia  sendiri  bergerak  dalam kegiatan  perkreditan,  dan  berbagai  jasa  yang  diberikan,  bank  melayani  kebutuhan  pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.
Kegiatan  perbankan  yang  paling  pokok  adalah  pemberian  kredit  yaitu  dengan  cara menghimpun  dana  dari  masyarakat  luas,  kemudian  menyalurkan  kembali  uang  yang  berhasil dihimpun  kepada  masyarakat  melalui  pemberian  pinjaman  atau  kredit.  Kata  kredit  sendiri berdasarkan  etimologi,  berasal  dari  bahasa  Yunani  yaitu  dari  kata  Credere  yang  artinya
kepercayaan.  Kepercayaan  yang  dimaksud  adalah  bank  yang  dilihat  dari  sisi  bank  yang  mana merupakan suatu keyakinan bahwa uang yang akan diberikan akan dapat dikembalikan tepat pada waktunya  sesuai  dengan  kesepakatan  kedua  belah  pihak  yang  tertuang  dalam  akta  perjanjian kredit.  Keyakinan  bank  tentu  berdasarkan  studi  kelayakan  usaha  masing-masing  debitur  yang akan dibiayai.
Pemberian kredit oleh bank kepada kreditur didasarkan atas kepercayaan yang berarti bank akan  memberikan  kredit  kepada  debitur  apabila  pihak  bank  yakin  bahwa  debitur  mampu mengembalikan pinjaman yang diterima sesuai dengan jangka waktu dan persyaratan yang telah ditentukan  serta  disetujui  oleh  kedua  belah  pihak.  Pemberian  kredit  ini    didasarkan  dengan perjanjian. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1313 KUH Perdata, yang dimaksud dengan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya satu sama lain. perjanjian merupakan hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek yang satu berhak atas prestasi dan subjek lainnya berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai yang disepakati para pihak. Perjanjian tersebut terdiri dari perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang dan diikuti dengan perjanjian tambahan berupa perjanjian pemberian jaminan oleh pihak debitor. Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pemberi kredit dan penerima kredit wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian yaitu perjanjian kredit.
Perjanjian  Kredit  adalah  perjanjian  antara  bank  sebagai  kreditur  dengan  nasabah  sebagai nasabah  debitur  mengenai  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu yang  mewajibkan  nasabah-nasabah  debitur  untuk  melunasi  hutangnya  setelah  jangka  waktu tertentu  dengan  jumlah  bunga,  imbalan,  atau  pembagian  hasil  keuntungan.  Tenggang  waktu antara  pemberian  dan  penerimaan  kembali  prestasi  merupakan  sesuatu  yang  abstrak  dan  sulit diraba,  karena  masa  antara  pemberian  dan  penerimaan  prestasi  dapat  berjalan  dalam  beberapa bulan, tetapi dapat pula berjalan selama beberapa tahun. Perjanjian kredit dalam sektor perbankan dikategorikan sebagai perjanjian principal dimana jaminan merupakan assesornya dan besifat riil. Sutan Remy menyatakan bahwa perjanjian kredit bank mempuanyai tiga ciri yang membedakan dari  perjanjian  peminjaman  uang  yang  bersifat  riil.  Ciri  pertama  adalah  sifatnya  konsensuil, dimana hak debitur untuk dapat menarik atau kewajiban bank untuk menyediakan kredit, masih tergantung kepada telah terpenuhinya seluruh syarat yang ditentukan di dalam peminjaman kredit. Ciri kedua, adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada debitor tidak dapat digunakan secara leluasa  untuk  keperluan  atau  tujuan  yang  tertentu  oleh  debitur,  tetapi  kredit  harus  digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan di dalam perjanjian kreditnya. Ciri ketiga, adalah bahwa kredit bank tidak selalu dengan penyerahan secara riil, tetapi dapat menggunakan cek dan atau perintah pemindah bukuan. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa perjanjian kredit bank bukan  suatu  perjanjian  pinjam-mengganti  atau  pinjammeminjam  uang  sebagaimana  yang dimaksud dalam KUHPerdata
Perjanjian  kredit  perlu  mendapat  perhatian  khusus  bagi  pihak-pihak  yang  terkait,  karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan maupun penata  laksanaan  kredit  itu  sendiri.  Perjanjian  kredit  mempunyai  beberapa  fungsi  yaitu diantaranya :
1. Perjanjian  kredit  berfungsi  sebagai  perjanjian  pokok,  artinya  perjanjian  kredit  merupakan sesuatu  yang  menentukan  batal  atau  tidaknya  perjanjian  lain  yang  mengikutinya  misalnya pengikatan jaminan.
2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara kreditur dan debitur.
3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit yang menyangkut jangka waktu, cara penarikan kredit dan pembayaran kembali serta besarnya bunga yang harus dibayar oleh debitur serta perjanjian ikutan lainnya (accessoir)
Undang-undang  Perbankan  tidak  menjelaskan  hubungan  hukum  pemberian  kredit  dengan nasabah  sebagai  peminjam.  Salah  satu  dasar  bagi  bank  mengenai  keharusan  adanya  suatu perjanjian kredit adalah ketentuan Pasal 1 angka 11 UU Perbankan, yang menyatakan bahwa kredit
diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjammeminjam antara bank dengan pihak lain  yang  mewajibkan  pihak  peminjam  untuk  melunasi  utangnya  setelah  jangka  waktu  tertentu dengan  pemberian  bunga.  Persetujuan  tersebut  dituangkan  dalam  perjanjian  kredit  perbankan tersebut  dapat  saja  dibuat    dengan  akta  otentik  ataupun  dengan  perjanjian  di  bawah  tangan dikarenakan  UU Perbankan tidak jelas mengatur mengenai  bentuk  perjanjian kredit perbankan harus dibuat secara tidak tertulis atau tertulis melalui perjanjian di bawah tangan atau bahkan harus dengan perjanjian yang dibuat oleh notaris atau akta otentik (norma kabur).
Belum  adanya  ketentuan  dalam  Undang-Undang  Perbankan  mengenai  bentuk  perjanjian kredit tersebut, maka problemnya setiap bank bebas memilih bentuk perjanjian semaunya bank, seperti misalnya ada yang mengharuskan dengan akta notaris, ada yang hanya dengan perjanjian di  bawah  tangan.  Bahkan  pada  umumnya  bank  membuat  perjanjian  kredit  dengan  bentuk perjanjian baku/standar.  Jika problem  ini tidak segera diatasi, maka akan  berimplikasi terhadap meningkatknya  sengketa  perjanjian  kredit  perbankan  dan  adanya  kesewenang-wenangan  bank, dalam memberikan persyaratan kreditnya yang diberikan dalam bentuk perjanjian baku.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka  penulis  tertarik  untuk melakukan penulisan yang dituangkan dalam bentuk makalah dengan judul ”Keabsahan Hukum Perjanjian Kredit di Bawah Tangan ”

## 2. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  penulis  akan  menggunakan  pendekatan  penelitian  kualitatif  dengan melakukan metode penelitian jenis Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan sejarah. Sebagai sumber datanya adalah data sekunder, yang terdiri  dari  bahan  Hukum  primer,  bahan  Hukum  sekunder  atau  data  tersier.”  Penulisan  karya ilmiah ini melihat pengaturan Hukum yang berhubungan dengan keabsahan Hukum Perjanjian Kredit    di  bawah  tangan,  apakah  aturan  tersebut  secara  tegas  mengatur  menganai  perjanjian, sehingga tersedianya payung hukum yang jelas dan tegas apabila terjadi suatu permasalahan.
Data  dianalisis  secara  kualitatif-normatif,  meneliti  dengan  jalan  menafsirkan  dan membangun  pernyataan  yang  terdapat  dalam  dokumen  per-undang-undangan  dan  teori berdasarkan  Referensi  para  ahli.  Metode  analisis  kualitatif,  berdasarkan  data  sekunder  yang berupa  teori,  makna  dan  substansinya  dari  berbagai  literatur,  peraturan  perundang-undangan, kemudian  dianalisis  dengan  normatifnya  undang-undang,  teori  dan  pendapat  pakar  yang berkaitan,  sehingga  didapat  kesimpulan  tentang  Keabsahan  Perjanjian  Jual  Beli  Secara  Tidak Tertulis Berdasarkan Hukum Perdata.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1.1.Pengaturan Hukum Perjanjian Kredit di Bawah tangan
Perjanjian kredit perbankan dapat dibuat dua bentuk perjanjian yaitu dengan perjanjian di bawah tangan dan perjanjian dengan akta notarial yang dibuat oleh pejabat negara yaitu Notaris.  Dilihat  dari  sudut  bahasa  kredit  berarti  kepercayaan,  dalam  arti  bahwa  apabila seseorang mendapatkan fasilitas kredit maka orang tersebut telah mendapatkan kepercayaan dari pemberi kredit. Seperti telah disebutkan pada bab sebelumnya, pengertian kredit yang diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan adalah sebagai berikut : ”Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.” Setiap kredit yang telah  disetujui  dan disepakati antara pemberi  kredit dan penerima kredit wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian yaitu perjanjian kredit. Dasar hukum yang mengharuskan perjanjian kredit harus dibuat secara tertulis adalah:
1. Tanggal 10 Oktober 1996, menegaskan bahwa bank dilarang melakukan pemberian kredit dalam berbagai bentuk tanpa ada perjanjian kredit yang jelas antara bank dengan debitur, nasabah atau bank-bank sentral dan bank-bank lainnya. Dari sini jelaslah bahwa dalam
memberikan  kredit  dalam  berbagai  bentuk  wajib  dibuatkan  perjanjian  atau  akad kreditnya.
2. Surat Keputusan Direksi bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/17/UPB Tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan  Kebijakan  Perkreditan  Bank  Bagi  Bank  Umum,  yang  menyatakan  bahwa setiap  kredit  yang  telah  disetujui  dan  disepakti  pemohon  kredit  dituangkan  dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis.
3. Surat  Bank  Indonesia  yang  ditujukan  kepada  segenap  bank  devisa  No. 03/1093/UPK/PKD Tanggal 29 Desember 1970, khususnya butir 4 yang berbunyi untuk pemberian  kredit  harus  dibuat  surat  perjanjian  kredit.  Dengan  keputusankeputusan tersebut maka pemberian kredit oleh bank kepada debiturnya menjadi pasti bahwa:
a. Perjanjian diberi nama perjanjian kredit.
b. Perjanjian kredit harus dibuat secara tertulis.
Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 11 dan Pasal 1 angka 12 UU Perbankan yang menyebutkan  bahwa  kredit  diberikan  berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam- meminjam antara bank dengan pihak lain.
Dalam hal akta perjanjian kredit dibuat secara di bawah tangan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu  mengenai beberapa hal yang diantaranya adalah :
a. Kelemahan
Dalam  pembuatan  akta  perjanjian  kredit  yang  dibawah  memiliki  beberapa  kelemahan yaitu:
1) Bila suatu saat nanti terjadi wanprestasi oleh debitur, yang pada akhirnya akan diambil proses hukum melalui peradilan, maka apabila debitur yang bersangkutan memungkiri tandatangannya, akan berakibat hilangnya kekuatan hukum perjanjian kredit yang telah dibuat  secara  bawah  tangan  tersebut.  Dalam  Pasal  1877  KUH  Perdata  disebutkan, bahwa  jika  seorang  memungkiri  tulisan  atau  tandatangannya,  maka  Hakim  harus memerintahkan supaya kebenaran dari pada tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka Pengadilan.
2) Mengingat  perjanjian  di  bawah  tangan  dibuat  hanya  oleh  para  pihak,  di  mana formulirnya telah disediakan oleh Bank, maka besar kemungkinan terdapat kekurangan data yang seharusnya dilengkapi untuk suatu kepentingan pengikatan kredit. Bahkan sering  terjadi  penandatanganan  perjanjian  dilakukan  walaupun  formulir  perjanjian masih  dalam  bentuk  blangko/kosong.  Kelemahan-kelemahan  ini  pada  akhirnya  akan merugikan  bank,  bila  suatu  saat  berperkara  dengan  nasabahnya  dan  nasabah  tidak mengakui tandatangannya.
b. Arsip Surat Asli
Keberadaan arsip surat asli merupakan suatu kelemahan dari perjanjian yang dibuat di bawah tangan, dalam arti bahwa jika akta perjanjian kredit yang dibuat di bawah tangan (aslinya)  tersebut  hilang  oleh  sebab  apapun  dan  bank  tidak  memiliki  arsip  asli  terkait adanya  perjanjian  tersebut  sebagai  alat  bukti,  maka  hal  ini  akan  membuat  posisi  bank menjadi lemah bila terjadi perselisihan sehingga bisa menimbulkan kerugian sendiri bagi pihak bank itu sendiri.
c. Formulir Blangko Perjanjian
Dalam  hal  perjanjian  kredit  dibuat  secara  di  bawah  tangan,  ada  kemungkinan seorang debitur mengingkari isi perjanjian adalah sangat besar. Hal ini disebabkan dalam pembuatan  akta  perjanjian  kredit,  formulir/blangkonya  telah  disiapkan  oleh  bank, sehingga debitur dapat saja mengelak bahwa yang bersangkutan menandatangani blangko kosong yang berarti ia tidak tahu menahu tentang isi perjanjian tersebut.
Sementara itu bentuk perjanjian kredit perbankan yang dibuat dengan akta notariil/akta otentik terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya adalah sebagai berikut:
a. Notaris  merupakab  pejabat  yang  berwenang  membuat  akta  notarial  atau  akta  otentik terkecuali  wewenang  tersebut  diserahkan  pada  pejabat  lain  menurut  undang-undang
seperti  contohnya  yaitu  pejabat  lain  yang  dapat  membuat  akta  otentik  adalah  misalnya seorang  Panitera  dalam  sidang  pengadilan.  Seorang  juru  sita  dalam  membuat  exploit seorang  Jaksa  atau  Polisi  dalam  membuat  pemeriksaan  pendahuluan,  seorang  Pegawai Catatan  Sipil  yang  membuat  akta  kelahiran  atau  perkawinan,  atau  pemerintah  dalam membuat peraturan.
b. Akta  otentik  dibedakan  (1)  yang  dibuat  oleh  dan  (2)  yang  dibuat  di  hadapan  pejabat umum/notaris. Dengan adanya perbedaan antara dibuat oleh dan dibuat dihadapan Notaris, maka dibedakan akta otentik itu antara proses verbal akta yang dibuat oleh dan partij akta yang dibuat dihadapan notaris. Dalam hal membuat proses verbal akta adalah menulis apa yang dilihat dan yang dialami sendiri oleh seorang notaris tentang perbuatan (handeling) dan kejadian (daadzaken); membaca dan menandatangani hanya bersama para saksi akta tersebut di luar hadirnya atau karena penolakan para penghadap, maka dalam hal membuat partij akta, notaris membaca isi akta tersebut, disusul oleh penandatanganan akta tersebut oleh para penghadap dan para saksi, terakhir oleh Notaris itu sendiri.
c. Isi dari pada akta otentik adalah;
(1)  semua  perbuatan  yang  oleh  undang-undang  diwajibkan  dibuat  dalam  bentuk  akta otentik; dan
(2)semua perjanjian dan penguasaan yang dikehendaki oleh mereka yang berkepentingan. Suatu  akta  otentik  dapat  berisikan  suatu  perbuatan  hukum  yang  diwajibkan  oleh undang-undang,  jadi  bukan  perbuatan  oleh  seorang  notaris  atas  kehendak  notaris sendiri, misalnya membuat testament, perjanjian kawin ataupun membuat akta tentang pembentukan suatu P.T., dapat pula berisikan suatu perjanjian yang dikehendaki oleh para pihak misalnya jual beli, sewa-menyewa atau penguasaan (beschikking) misalnya pemberian.
d. Akta otentik memberikan kepastian mengenai tanggal dibuatnya. Seorang notaris memberi kepastian  tentang  tanggal  pembuatan  aktanya,  yang  berarti  bahwa  ia  berkewajiban menyebut  dalam akta bersangkutan, tahun, bulan, dan tanggal  pada waktu  akta tersebut dibuat. Pelanggaran dari pada kewajiban tersebut berakibat akta tersebut kehilangan sifat otentiknya dan dengan demikian hanya berkekuatan sebagai perjanjian di bawah tangan. Adapun kelebihan dari akta otentik sebagai berikut:
1) Kekuatan Pembuktian Pada akta otentik terdapat 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian, yaitu:
(a) membuktikan  antara  para  pihak,  bahwa  mereka  sudah  menerangkan  apa  yang ditulis dalam akta tadi (kekuatan pembuktian formal);
(b) membuktikan  antara  para  pihak  yang  bersangkutan,  bahwa  sungguhsungguh peristiwa yang disebutkan di situ telah terjadi (kekuatan pembuktian material atau yang dinamakan kekuatan pembuktian mengikat);
(c) membuktikan tidak saja antara para pihak yang bersangkutan tetapi juga terhadap pihak ketiga bahwa pada tanggal tersebut dalam akta kedua belah pihak tersebut sudah menghadap di muka pegawai umum (Notaris) dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut (kekuatan pembuktian ke luar).
2) Grosse Akta Pengakuan Hutang
Kelebihan  lain  dari  pada  akta  perjanjian  kredit  yang  dibuat  secara  notariil (otentik) yaitu dapat dimintakan Grosse Akta Pengakuan Hutang. Khusus grosse akta pengakuan  hutang  ini,  mempunyai  kekuatan  eksekutorial  dan  disamakan  dengan keputusan  pengadilan/hakim.  Dengan  demikian  pelaksanaan  eksekusinya  tidak  perlu lagi melalui proses gugatan yang bisa menyita waktu lama dan memakan biaya yang tidak sedikit.
3) Kemitraan Legal Officer Bank dengan Notaris Adanya  legal  officer  pada  bank  juga  mempunyai  peran  yang  besar  dalam pembuatan  akta  perjanjian  kredit,  sehingga  di  dalam  mengadakan  perjanjian kredit/pengakuan hutang oleh atau di hadapan Notaris, legal officer tetap dituntut peran
aktifnya  guna  memeriksa  segala  aspek  hukum  dan  kelengkapan  yang  diperlukan. Kemungkinan  terjadi  kesalahan/  kekeliruan  atas  suatu  perjanjian  kredit/pengakuan hutang yang dibuat secara notariil dapat saja terjadi. Oleh karena itu legal officer tidak secara mutlak bergantung kepada Notaris, melainkan Notaris harus dianggap sebagai mitra  atau  rekanan  dalam  pelaksanaan  suatu  perjanjian  kredit/pengakuan  hutang. Dalam  hubungan  tersebut,  bank  akan  meminta  Notaris  yang  bersangkutan  untuk berpedoman kepada model perjanjian kredit yang telah disiapkan oleh bank.
Perjanjian  kredit  perbankan  yang  di  buat  dengan  akta  notariil,  akan  memberikan kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  bagi  para  pihak,  sempurna  dalam  arti  kebenaran menyangkut  isi  akta  yang  berkaitan  dengan  kehendak  para  pihak,  waktu  pembuatan  yang berkaitan  dengan  tanggal  dibuatnya  akta  dan  kebenaran  para  pihak  yang  menandatangani perjanjian tersebut.
Dalam kalangan perbankan, khususnya pada Bank BUMN, pembuatan perjanjian kredit dapat dengan menggunakan akta notariil dan perjanjian di bawah tangan. Perjanjian di bawah tangan dipakai untuk kredit-kredit yang kurang dari nilai 100 juta sementara kredit dengan jumlah  lebih  dari  nilai  100  juta  dipergunakan  akta  notariil,  tidak  ada  perbedaan  isi  materi antara perjanjian di bawah tangan dan akta notariil.
Tindakan  perbankan  menggunakan  perjanjian  di  bawah  tangan  dan  akta  notariil  ini lebih  disebabkan  adanya  tuntutan  efisiensi  dan  biaya  dalam  pelayanan,  khususnya  dalam perjanjian kredit perbankan. UUJN tidak mengatur secara khusus mengenai perjanjian kredit yang dibuat secara bawah tangan.
UUJN  hanya  mengatur  perjanjian  atau  perjanjian  di  bawah  tangan  pada  umumnya. Pasal 1 angka 1 UUJN menyebutkan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat  akta  autentik  dan  memiliki  kewenangan  lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam undang-undang  ini  atau  berdasarkan  undang-undang  lainnya.  Adapun  kewenangan  notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN yang menyebutkan Notaris berwenang membuat akta autentik  mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian,  dan  penetapan  yang  diharuskan  oleh peraturan  perundang-undangan  dan  yang  dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan  untuk dinyatakan  dalam  akta  autentik,  menjamin  kepastian  tanggal  pembuatan  akta,  menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan  atau  dikecualikan  kepada  pejabat  lain  atau  orang  lain  yang  ditetapkan  oleh undangundang.
Bahwa  pengesahan  tanda  tangan  dan  penetapan  kepastian  tanggal  perjanjian  bawah tangan  ditandatangani,  memb\ukukan  perjanjian  di  bawah  tangan,  membuat  kopi  dari  asli perjanjian  di  bawah  tangan  dan  melakukan  pengesahan  kecocokan  fotokopi  dengan  surat aslinya  maka  perjanjian  di  bawah  tangan  yang  telah  memperoleh  pengesahan  notaris  ini memberikan  kepastian  bagi  hakim  mengenai  tanggal  dan  identitas  dari  para  pihak  yang mengadakan perjanjian itu, serta tanda tangan yang dibubuhkan di bawah tangan perjanjian itu  benar  berasal  dan  dibubuhkan  oleh  orang  yang  namanya  tercantum  dalam  perjanjian bawah  tangan  itu  dan  orang  yang  membubuhkan  tanda  tangannya  di  bawah  perjanjian  itu tidak  lagi  dapat  mengatakan  bahwa  para  pihak  atau  salah  satu  pihak  tidak  mengetahui  isi perjanjian  bawah  tangan  tersebut,  karena  isinya  telah  dibacakan  dan  dijelaskan  terlebih dahulu sebelum para pihak membubuhkan tandatangannya di hadapan Notaris tersebut. Berdasarkan  hal  tersebut  maka  perjanjian  di  bawah  tangan  yang  telah  memperoleh pengesahan  dari  notaris  dapat  membantu  hakim  dalam  hal  pembuktian,  karena  dengan diakuinya  tanda  tangan  tersebut,  maka  isi  perjanjian  bawah  tangan  pun  dianggap  sebagai kesepakatan para pihak, karena perjanjian di bawah tangan kebenarannya terletak pada tanda tangan para pihak. Dengan diakuinya tanda tangan oleh para pihak berarti para pihak juga mengakui isi perjanjian yang berada di  atas tanda tangannya tersebut, oleh karenanya akta tersebut menjadi bukti yang sempurna.

## 1.2. Kekuatan Hukum Perjanjian Di Bawah Tangan
Perjanjian kredit di bawah tangan yang dibuat secara sah juga mengikat para pihak, baik pihak bank maupun debitur. Dalam praktik perbankan, bentuk dan format dari perjanjian kredit diserahkan sepenuhnya kepada pihak kreditur. Akan tetapi, ada hal-hal yang tetap harus dipedomani, yaitu bahwa perjanjian tersebut rumusannya tidak boleh kabur atau tidak jelas, juga perjanjian tersebut sekurang-kurangnya harus memperhatikan keabsahan dan persyaratan secara hukum, sekaligus pula harus memuat secara jelas mengenai jumlah besarnya kredit, jangka  waktu,  tata  cara  pembayaran  kembali  kredit,  serta  persyaratan  lainnya  yang  lazim dalam  perjanjian  kredit.  Hal-hal  yang  menjadi  perhatian  tersebut  perlu,  guna  mencegah adanya  kebatalan  dari  perjanjian  yang  dibuat  (invalidity)  sehingga  pada  saat  dilakukannya perbuatan hukum, (perjanjian) tersebut jangan sampai melanggar suatu ketentuan peraturan perundang-undangan.
Setiap  kredit  yang  telah  disepakati  harus  dituangkan  dalam  perjanjian  kredit  secara tertulis. Bentuk dan formatnya diserahkan oleh Bank Indonesia kepada masing-masing bank untuk menetapkannya, namun dalam upaya pengamanannya maka sekurangkurangnya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan bank;
2. memuat  jumlah,  jangka  waktu,  tata  cara  pembayaran  kembali  kredit  serta  persyaratan- persyaratan  kredit  lainnya  sebagaimana  ditetapkan  dalam  keputusan  persetujuan  kredit dimaksud.
Susunan sebuah perjanjian kredit bank pada umumnya meliputi:
a. Judul
Dalam  dunia  perbankan  masih  belum  terdapat  kesepakatan  tentang  judul  atau penamaan  perjanjian  kredit  bank  ini.  Ada  yang  menamakan  dengan  perjanjian kredit, surat pengakuan utang, persetujuan pinjam uang, dan lain-lain. Judul di sini berfungsi sebagai nama dari perjanjian yang dibuat tersebut, setidaknya kita akan mengetahui bahwa akta atau surat itu merupakan perjanjian kredit bank.
b. Komparisi Sebelum  memasuki  substantive  perjanjian  kredit  bank,  terlebih  dahulu  diawali dengan  kalimat  komparisi  yang  berisikan  identitas,  dasar  hukum,  dan  kedudukan para pihak yang akan mengadakan perjanjian kredit bank. 38 Di sini menjelaskan sejelasnya tentang identitas, dasar hukum, dan kedudukan subjek hukum perjanjian kredit bank. Sebuah perjanjian kredit bank akan dianggap sah apabila ditandatangani oleh  subjek  hukum  yang  berwenang  untuk  melakukan  perbuatan  hukum  yang demikian itu.
c. Substantif
Sebuah  perjanjian  kredit  bank  berisikan  klausula-klausula  yang  merupakan ketentuan  dan  syarat-syarat  pemberian  kredit,  minimal  harus  memuat  maksimum kredit, bunga dan denda, jang waktu kredit, cara pembayaran kembali kredit, agunan kredit, opeinsbaar clause, dan pilihan hukum.
Perjanjian  kredit  pada  BPR  pada  umumnya  menggunakan  2  (dua)  jenis  perjanjian kredit/pengikatan kredit, yaitu:
1. Perjanjian/pengikatan kredit di bawah tangan atau akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan merupakan perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang dibuat hanya  di  antara  bank  dan  debitur  saja  tanpa  melibatkan  notaris.  Pada  umumnya penandatanganan akta perjanjian kredit, tidak membubuhkan tandatangan saksi, padaha; saksi merupakan salah satu alat pembuktian dalam perkara perdata di pengadilan.
2. Perjanjian/pengikatan kredit yang dibuat oleh dan di hadapan notaris (akta notariil) atau akta  otentik.  Akta  perjanjian  kredit  bank  notariil  (otentik)  merupakan  perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang dibuat oleh atau di hadapan notaris. Perjanjian kredit yang dibuat di bawah tangan mengandung kelemahan di mana salah satu pihak khususnya debitur dapat menyangkal tanda tangan yang tertera dalam perjanjian
kredit. Apalagi jika perjanjian kredit tersebut hanya dibubuhi cap jempol. Penyangkalan tanda tangan  dan/atau  cap  jempol  dalam  perjanjian  kredit  tersebut  mengakibatkan  kreditur  wajib membuktikan tanda tangan dan/atau cap jempol tersebut adalah tanda tangan atau cap jempol dari  debitur.  Tujuan  suatu  perjanjian  kredit  harus  dibuat  dalam  bentuk  tertulis  antara  lain perjanjian  kredit  berfungsi  sebagai  perjanjian  pokok,  artinya  perjanjian  kredit  merupakan sesuatu  yang  menentukan  batal  atau  tidak  batalnya  perjanjian  lain  yang  mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan, sebagai alat bukti surat di kemudian hari jika terjadi perselisihan, dan sebagai alat monitoring dan tertib administrasi keuangan perbankan. Penggunaan  perjanjian  kredit  bawah  tangan  boleh  dikatakan  kecil  kemungkinannya untuk  sampai  pada  gugatan  di  pengadilan.  Permasalahan  yang  sering  terjadi  adalah  kredit macet  yang  biasanya  diselesaikan  dengan  negosiasi,  rescheduling,  reconditioning  dan restructuring. Hal ini disebabkan perjalanan perjanjian kredit di bawah tangan pada BPR-BPR tidak  semua  bisa  berjalan  dengan  baik.  Ada  suatu  ketika  perjanjian  kredit  bisa  saja  terjadi masalah. Oleh karena itu setiap bank harus menjaga kualitas kreditnya sebaik mungkin dan mengenali kemunculan penurunan kualitas kredit agar tidak terjadi masalah pada perjanjian kredit. Kredit bermasalah tidak dapat dipersamakan begitu saja dengan kredit macet. Kredit bermasalah  adalah  kredit  dengan  kolekbilitas  macet  atau  kredit  yang  memiliki  kolekbilitas diragukan  yang  mempunyai  potensi  macet.  Sedangkan  kredit  macet  adalah  suatu  keadaan dimana debitur sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan.
Dengan  demikian  pengikatan  jaminan  merupakan  upaya  kreditur  untuk  memperkecil risiko dalam menyalurkan kredit. Kredit bermasalah dalam usaha bank merupakan hal yang sering terjadi, tetapi bank harus melakukan suatu tindakan demi mencegah timbulnya kredit bermasalah  dan  melakukan  upaya  penyelamatan  atau  memperbaiki  kredit  bermasalah tersebut. Upaya penyelamatan kredit oleh bank tujuannya adalah untuk  melancarkan kredit yang sudah tergolong dalam kredit tidak lancar, diragukan atau bahkan telah tergolong dalam kredit macet, untuk kembali menjadi kredit lancar sehingga debitur mempunyai kemampuan untuk membayar kembali segala utangnya disertai dengan biaya dan bunga kepada bank. Untuk membahas kekuatan hukum perjanjian kredit di bawah tangan, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Mengerti Tujuan Diadakannya Perjanjian
Sebagai  suatu  persetujuan  tertulis  yang  dibuat  oleh  dua  pihak  atau  lebih,  maka masingmasing pihak bersepakat akan mentaati apa yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.  Pasal  1313  KUHPerdata  mengatur  bahwa  suatu  persetujuan  adalah  suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
Para  sarjana  hukum  pada  umumnya  berpendapat  bahwa  definisi  perjanjian  yang terdapat di dalam ketentuan tersebut tidak lengkap dan terlalu luas. Tidak lengkap karena hanya mengenai perjanjian sepihak saja dan dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal  yang  mengenai  janji  kawin,  yaitu  perbuatan  di  dalam  lapangan  hukum  keluarga yang menimbulkan perjanjian juga, tetapi bersifat istimewa karena diatur dalam ketentuan tersendiri sehingga Buku III KUHPerdata secara langsung tidak berlaku terhadapnya (lex specialist derogate legigenerali).
A.  Pitlo  dikutip  dalam  R.  Subekti  menyatakan  bahwa  perjanjian  adalah  suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak  yang  satu  berhak  dan  pihak  yg  lain  berkewajiban  atas  suatu  prestasi  bandingkan pendapat lain dikemukakan oleh Salim HS, sebagai berikut: “Perjanjian adalah hubungan hukum  antara  subjek  yang  satu  dengan  subjek  yang  lain  dalam  bidang  harta  kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.”
Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas, maka harus dipahami bahwa dalam suatu perjanjian ada suatu peristiwa yang menimbulkan suatu hubungan antara dua orang yang dinamakan perikatan dan dimana perjanjian tersebut menerbitkan atau menimbulkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya, karena dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janjijanji atau kesanggupan yang diucapkan  atau  ditulis.  Dari  pengertian-pengertian  di  atas  dapat  dilihat  beberapa  unsur- unsur yang tercantum dalam perjanjian, yaitu adanya hubungan hukum yang merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum, artinya akan timbul hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah adanya subjek hukum.
Hal penting lainnya yang harus diperhatikan adalah adanya prestasi, yang menurut Pasal  1234  KUHPerdata  dapat  berupa  memberikan  sesuatu,  berbuat  sesuatu,  dan  tidak berbuat sesuatu. Terakhir yang harus diperhatikan adalah bahwa obyek yang diperjanjikan adanya  di  bidang  harta  kekayaan.  Sebagaimana  diketahui  bahwa  perjanjian  merupakan sumber  terpenting  dalam  suatu  perikatan.  Oleh  karena  itu  perjanjian  pada  umumnya merupakan  kesepakatan  yang  telah  dicapai  antara  dua  atau  lebih  pelaku  bisnis  yang dituangkan  dalam  suatu  bentuk  tertulis  dan  kemudian  ditanda  tangani  oleh  para  pihak, dokumen  tersebut  disebut  sebagai  kontrak  bisnis.  Hal  ini  sesuai  dengan  apa  yang dikemukakan  oleh  R.  Subekti,  bahwa  perikatan  merupakan  suatu  perhubungan  hukum antara  dua  orang  atau  dua  pihak,  berdasarkan  mana  pihak  yang  satu  berhak  menuntut sesuatu  hal  dari  pihak  yang  lain,  dan  pihak  yang  lain  berkewajiban  untuk  memenuhi tuntutan  itu.  Perikatan  dapat  pula  lahir  dari  sumber-sumber  lain  yang  tercakup  dengan nama undang-undang. Jadi, ada perikatan yang lahir dari perjanjian dan ada perikatan yang lahir dari undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dibagi lagi ke dalam  perikatan  yang  lahir  karena  undang-undang  saja  (Pasal  1352  KUHPerdata)  dan perikatan yang lahir dari undangundang karena suatu perbuatan orang.
2. Kriteria Keabsahan Perjanjian di Bawah Tangan Keabsahan perjanjian di bawah tangan sebagaimana perjanjian pada umumnya harus memenuhi kriteria yang dipersyaratkan Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam setiap perjanjian baik  itu  perjanjian  yang  dilakukan  dihadapan  pejabat  publik  atau  perjanjian  yang  tidak dilakukan dihadapan pejabat publik, harus memenuhi unsur Pasal 1320 KUHPerdata yang menentukan tentang syarat sahnya perjanjian, sebagai berikut :
a) Adanya kesepakatan kedua belah pihak.
Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Perikatan merupakan suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan yang mana pihak yang  satu  berhak  menunutut  sesuatu  hal  dari  pihak  yang  lain,  dan  pihak  yang  lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu, maka hubungan hukum antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan;
b) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Menurut KUHPerdata, dewasa adalah 21 tahun bagi lakilaki,dan 19 tahun bagi wanita. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud  dewasa  adalah  mereka  yang  sudah  berusia  19  tahun  bagi  laki-laki  dan berusia 16 tahun bagi wanita;
c) Adanya obyek yang diperjanjikan obyek yang disepakati dalam suatu perjanjian harus jelas atau tidak boleh samar-samar.
Hal  ini penting diatur untuk  memberikan jaminan atau kepastian tentang mencegah timbulnya perjanjian yang fiktif;
d) Adanya kausa/sebab yang halal. Pasal  1335  KUHPerdata  menentukan  bahwa  suatu  perjanjian  yang  tidak  memakai suatu  sebab/kausa  yang  halal,  atau  dibuat  dengan  suatu  sebab  yang  palsu  atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.
Dari  apa  yang  diuraikan  di  atas,  maka  dapat  diketahui  pokok-pokok  perbedaan antara  akta  autentik  dengan  akta  dibawah  tangan  dan  merupakan  ciri-ciri  pada  masing- masing akta tersebut, yaitu akta autentik (Pasal 1868 KUHPerdata) dibuat dalam bentuk sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang; dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum  yang  berwenang;  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna;  bila kebenarannya disangkal, maka pihak yang menyangkal harus membuktikan kebenarannya. Sedangkan  akta  di  bawah  tangan  mempunyai  ciri  sebagai  berikut:  tidak  terikat  bentuk formal; dapat dibuat bebas oleh para pihak yang berkepentingan; apabila tidak disangkal oleh  pihak  yang  menandatangani  akta,  maka  akta  tersebut  mempunyai  kekuatan pembuktian yang sempurna (sama halnya dengan kekuatan pembuktian dari akta autentik); dan  apabila  kebenarannya  disangkal,  maka  pihak  yang  mengajukan  sebagai  bukti  yang harus membuktikan kebenarannya (melalui bukti atau saksi-saksi). Berdasarkan uraian di atas  maka  dapat  dikatakan  bahwa  kekuatan  hukum  perjanjian  kredit  di  bawah  tangan bergantung  pada  pengakuan  para  pihak  terhadap  kebenaran  perjanjian  kredit  di  bawah tangan tersebut. Para pihak diwajibkan membenarkan atau memungkiri tandatangannya, sedangkan bagi ahli warisnya cukup hanya menerangkan bahwa ahli waris tidak kenal akan tandatangan tersebut.

## 4. KESIMPULAN
Kesimpulan  yang  dapat  diambil  mengenai  Perjanjian  kredit  yang  dibuat  secara  bawah tangan  menurut  pengaturan  Hukum  Perbankan  baik  Undang-Undang  Perbankan  ,  Instruksi Presidium Kabinet Nomor 115/EK/IN/10/1996, Surat Keputusan Direksi bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR  dan  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  Nomor  27/17/UPB  Surat  Edaran  Bank Indonesia, mempersyaratkan untuk memberikan kredit dalam bentuk yang dituangkan dalam akad perjanjian  kredit  secara  tertulis,  sedangkan  menurut  UndangUndang  Jabatan  Notaris  (UUJN), mengenai perjanjian di bawah tangan, Notaris hanya berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal pembuatan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (legalisasi).
Kekuatan  hukum  perjanjian  kredit  yang  dibuat  secara  bawah  tangan  pada  Bank Perkreditan  Rakyat  bergantung  pada  pengakuan  para  pihak  terhadap  kebenaran  isi  atau  tanda tangan  dalam  perjanjian  kredit  di  bawah  tangan  tersebut.  Para  pihak  dapat  membenarkan  atau memungkiri  tandatangannya. Perjanjian di  bawah tangan itu mempunyai  kekuatan pembuktian lahir, jika tanda tangan pada perjanjian di bawah tangan tersebut diakui oleh yang bersangkutan, maka perjanjian itu merupakan bukti sempurna. Perjanjian di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian formil jika tanda tangan pada perjanjian tersebut telah diakui. Menurut Pasal 1875 KUHPerdata,  kekuatan  pembuktian  materiil  dari  perjanjian  di  bawah  tangan  yang  diakui  oleh orang yang menandatangani merupakan bukti sempurna seperti akta otentik, sedangkan terhadap pihak ketiga perjanjian di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas.

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH
Pada  Kesempatan  ini  saya  ingin  mengucapkan  terimakasih  kepada  segala  pihak  yang  terlibat dalam pembuatan Jurnal Ilmiah ini, berkat diri saya sendiri, orang tua, dosen-dosen, dan teman- teman  terutama  kucing  dan  pacar  saya  dan  atas  keridhoan  Allah  SWT  saya  dapat menyelesaikannya.

## 6. DAFTAR PUSTAKA PERATURAN
Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Indoneisa. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Staatsblad tahun 1874 ________,  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2998  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
________,  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

## BUKU & JURNAL
Drs.  Muhammad  Djumhana,  S.H.  2000.  Hukum  Perbankan  Indonesia,  Cet.3.bandung.  Citra Aditya Bakti.
Edi Putra The. 1997. Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis. Yogyakarta: Liberty Muhammad Djumhana, 2003. Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti. Munir Fuady, 2003. Hukum Perkreditan Kontemporer Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Rony  Sautma  Bako,  1995.  Hubungan  Banl  dan  dan  Nasabah  terhadap  Produk  Tabungan  dan
Deposito. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Subekti, 2007. Hukum Perjanjian., Cet XXI. Jakarta: PT Intermasa Suharno, 2003. Analisa Kredit. Jakarta. Djambatan
Sutan Remi Sjahdeini. 1993. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
Sutan Remi Sjahdeini. 2009. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Cetakan I. Jakarta: Institut Bankir Indonesia. 2009.