## REFORMASI BIROKRASI (Reposisi dan Penerapan E-Government)
Lilis Sholihah 1 * , Mulianingsih 2
1 Institut Pemerintahan Dalam Negeri; lilissholihahdahlan@gmail.com
2 Institut Pemerintahan Dalam Negeri; sunasihmulianingsih@ipdn.ac.id
* Correspondence: lilissholihahdahlan@gmail.com; Jl. Ir. Soekarno Km. 20, Jatinangor, Indonesia
Received: 01-03-2023; Accepted: 26-07-2023; Published: 26-07-2023
Abstrak: Penulisan  ini  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  reformasi  birokrasi  di  Indonesia  dalam  hal Reposisi dan penerapan E-Government. Adapun Metode yang digunakan yaitu dalam kajian ini adalah library research dengan di dukung fenomena yang ada di Indonesia. Reformasi birokrasi di Indonesia yang dijalankan kondisinya  masih  belum  sesuai  harapan  masyarakat  yaitu  tercipta  pemerintah  yang  transfaran  dan  akuntabel seperti yang terjadi di negara maju. Hal ini karena pengaruh kultur masyarakat feodal yang telah di turunkan dari masyarakat zaman dahulu dan kolonial Belanda. Namun  Indonesia  meskipun potret reformasinya dalam birokrasi  masih  jauh  dari  harapan  tapi  sudah  berusaha  mengimplementasikan  reformasi  birokrasi  dengan menggulirkan  regulasi  yaitu  menjalankan  reformasi  birokrasi  dalam  mewujudkan  birokrat  yang  akuntabel dengan  menghadirkan  sistem  reposisi  dan  menerapkan  E-Government  dengan  bantuan  teknologi  internet sebagai tuntutan zaman globalisasi. Agar birokrasi reformasi berjalan dengan baik maka pemerintah Indonesia hendaknya memiliki konsistensi dalam menggulirkan pembaharuan birokrasi pada tingkat pemerintah pusat dan daerah.  Pemerintah  daerah  didorong  untuk  meningkatkan  sumber  daya  manusia  serta  mendidikanya  agar menjadi sumber daya yang berkualitas serta mereposisi aparat agar dapat menempatkankan orang yang sesuai pada tempat yang semestinya dengan mekanisme yang teratur sehingga terhindar dari praktek Kolusi, Korupsi dan  Nepotisme.  Disamping  itu  dapat  memanfaatkan  teknologi  internet  secara  maksimal      dalam  rangka menciptakan pelayanan yang transparan dan akuntabel serta cepat sehingga masyarakat dapat terhubung dengan pemerintah dan mendapatkan pelayanan yang memuaskan.
Kata Kunci : Reformasi Birokrasi; Pelayanan Publik; Reposisi; E-Government.
Abstract: This paper aims to provide an overview of bureaucratic reform in Indonesia in terms of Repositioning and implementing E-Government. The method used in this study is library research supported by phenomena in Indonesia.  Bureaucratic  reform  in  Indonesia  that  is  carried  out  is  still  not  in  accordance  with  public expectations,  namely  the  creation  of  a  transparent  and  accountable  government  as  happened  in  developed countries. This is due to the influence of a feudal culture that has been passed down from ancient and Dutch colonial  society.  However,  Indonesia,  although  the  portrait  of  reform  in  the  bureaucracy  is  still  far  from expectations,  has  tried  to  implement  bureaucratic  reform  by  rolling  out  regulations,  namely  carrying  out bureaucratic  reform  in  realizing  accountable  bureaucrats  by  presenting  a  repositioning  system  and implementing E-Government with the help of internet technology as a demand of the globalization era. In order for  bureaucratic  reform  to  run  well,  the  Indonesian  government  should  have  consistency  in  rolling  out bureaucratic reform at the central and local government levels. Local governments are encouraged to improve human  resources  and  educate  them  to  become  quality  resources  and  reposition  officials  in  order  to  place appropriate people in their proper places with orderly mechanisms so as to avoid Collusion, Corruption and Nepotism. In addition, it can utilize internet technology optimally in order to create transparent and accountable and fast services so that people can connect with the government and get satisfactory services.
Keywords: Bureaucratic Reform; Public Service; Repositioning; E-Government.

## 1. Pendahuluan
Secara historis perjalanan birokrasi di Indonesia mengalami perubahan dari zaman ke  zaman  hal  ini  di  sebabkan  karena  pengaruh  lingkungan  politis  yang  melingkupinya. Yang  terlihat  paling  signifikan  ketika  jatuhnya  pemerintahan  orde  baru  yang  memiliki akibat yang krusial yaitu semakin rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi publik.  Birokrasi  publik  pada  masa  itu  menghadapi  gelombang  protes  dengan  adanya demontrasi yang dilakukan oleh berbagai kalangan, sehingga diperlukan reformasi dalam pelayanan publik. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Agus Dwiyanto dalam bukunya Manajemen  Pelayanan  Publik  mengatakan  bahwa  Perbaikan  pelayanan  publik  menjadi salah satu pekerjaan rumah Indonesia yang belum terselesaikan. Sejak gerakan reformasi berhasil  menggusur  rezim  orde  baru,  banyak  perubahan  telah  dilakukan  kecuali mereformasi pelayanan Publik. 1 Padahal apabila ada tekad dari pemimpin bangsa ini untuk melakukan  perubahan-perubahan  atau  reformasi  birokrasi,  pasti  bisa  seperti  yang ditunjukan oleh negara lain yaitu salah satu contohnya Cina seperti yang  diungkap oleh Administrative  Reforms:  Country  Profiles  of  Fve  Asian  Countries.  United  Nations Department of Economic and Social Affairs dalam Haning, bahwa Pengalaman di Cina, dalam   restrukturisasi organisasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilakukan agar fungsi birokrasi berjalan dengan efisien. Cina, melalui reformasi administratifnya, berhasil membuat  perubahan  pada  organisasi  pelayanan  publik  dalam  merevitalisasi  fungsinya, memperkuat  fungsi makroplanning ,  dan  manajemennya. 2 Dengan  demikian  birokrasi yang berjalan dalam suatu negara kaitannya tidak terlepas dari penyelenggaraan pelayanan publik.  Keterkaitan  antara  birokrasi  dengan  kepuasan  masyarakat  terhadap penyelenggaraan pelayanan publik sangat erat dan signifikan karena apabila masyarakat terpuaskan dengan pelayanan yang ada maka birokrasi suatu negara dikatakan baik.
Penyelenggraan  pelayaanan  publik  menurut  Suryadi  merupakan  “upaya  negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa dan  pelayanan  administrasi  yang  disediakan  oleh  penyelenggara  pelayanan  publik“ 3 . Sementara Pelayanan publik dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor  63/KEP/M.PAN/7/2003  adalah  “segala  kegiatan  pelayanan  yang  dilaksanakan oleh  penyelenggara  pelayanan  publik  sebagai  upaya  pemenuhan  kebutuhan  penerima
1 Agus Dwiyanto, Manajemen Pelayanan Publik (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), 1.
2 Mohammad Thahir Haning, “Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif Administrasi Publik,” Jurnal Analisi Kebijakan dan Pelayanan Publik 4 (2018), journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp.
3 Surjadi, Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik 2012, (Bandung: Refika aditama, 2012), 7.
pelayanan  maupun  pelaksanaan  ketentuan  perundang-undangan.  Kepuasan  pelayanan publik merupakan tolak ukur baik tidaknya suatu birokrasi “ 4
Di  Indonesia  penyelengaraan  pemerintahan  yang  didalamnya  ada  birokrasi mengalami pergeseran paradigma dari konsep mengatur dan memerintah menjadi berubah orientasinya  yaitu  menekankan  pada  perpaduan  dan  strategi  untuk  menciptakan kepemerintahan yang baik. Namun kenyataan yang ada potret birokrasi di Indonesia pada masa  sekarang  pada  tataran  implementasi  menunjukan  belum  efektif  dan  efesien dikarenakan  adanya  keterbatasan  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas.  Hal  tersebut dapat  di  cermati  dengan  adanya  ketidakpuasan  dan  pengaduan      dari  masyarakat  baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media informasi yang tersedia. Adapun bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan misalnya jangka waktu yang tidak menentu, prosedur yang berbelit-belit, biaya yang mahal, sikap petugas yang kurang resfonsip, dan tidak memihak pada masyarakat miskin. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Riant Nugraha dan Idris Patarai dalam buku Ombudsman Kota Makasar yang mengetengahkan beberapa kasus diantaranya kasus tentang pelayanan publik dalam pelayanan kesehatan, yaitu masih sering ditemukan adanya diskriminasi pelayanan bagi keluarga  miskin. 5 Hal  –  hal  tersebut  di  atas  pada  masa  reformasi  ini  menurut  Thoha “menjadi  sebuah  tantangan  pemerintah  Indonesia  dalam  mewujudkan  tata  kelola pemerintahan  yang  baik  dengan  mengatasi  krisis  kepercayaan  masyarakat  terhadap layanan publik seperti yang diungkapkan di atas. Krisis   di atas muncul akibat bangunan birokrasi  selama  periode  orde  baru  memicu  protes  di  tingkat  pusat  maupun  daerah.” 6 Selanjutnya Horhoruw mengatakan dalam Haning  bahwa “ Akibat dari perilaku birokrat yang  cenderung  tidak  mendukung  pelayanan  publik  telah  menyebabkan  tujuan  awal birokrat  dalam  memberikan  layanan  publik  bergeser  ke  arah  pragmatisme  dan menurunkan integritas dan kualitasnya “. 7 Hal tersebut merupakan penyakit yang muncul dalam birokrasi  yang harus di sembuhkan seefektif mungkin agar tidak  menjadi patologi yang kronis. Mengenai Patologi ini SP Siagian mengungkapkan dalam Tjahya Supriatna “salah  satu  penyebab  timbulnya  patologi  birokrasi  adalah  karena  tindakan  para  pelaku
4 https://www.academia.edu/31106165/Birokrasi_Indonesia_Permasalahan_yang_terjadi_dan_solusiny
5 idris  Patarai  Riant  Nugroho  Dwidjowijoto, Ombudsman  Kota  Makasar  (  Pengalaman  Pembangunan Ombudsman  Daerah  Sebagai  Bagian  Dari  Pembangunan  Lembaga  Pengawasan  Di  Indonesia  ) (Makasar: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Di Indonesia, 2008), 100.
6 M.  Thoha, Government  Bureaucracy  and  the  Power  in  Indonesia  (Birokrasi  Pemerintah  dan  Kekuasaan  di Indonesia). (Yogyakarta: Matapena Institute., 2012).
7 Haning, “Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif Administrasi Publik.”
birokrasi yang melanggar norma hukum dan pelaturan perundang-undangan yang berlaku seperti  penggemukan  anggaran,  tidak  jujur,  korupsi,  kriminil,  sabotase,  pencurian  dan sebagainya.” 8 Melihat  kondisi  ril  diatas  maka  diperlukan  upaya  yang  maksimal  dalam penyelenggaraan  pelayanan  publik  secara  berkesinambungan    melalui  perbaikan  sistem pelayanan  dan pengembangaan birokrasi dan peningkatan sumber daya manusia aparatur. Upaya-upaya tersebut adalah bagian dari upaya reformasi birokrasi.
Reformasi  sebagaimana  yang  dinyatakan  oleh  Ryas  Rasyid      adalah  “reformasi berarti suatu upaya perubahan dengan tidak merusak ( to change without destroying ) atau perubahan yang bertujuan memelihara ( to change while preserving ) yang diprakarsai oleh bagian  dari  masyarakat  yang  memimpin  suatu  sistem,  yang  memiliki  kesadaran  bahwa tanpa  reformasi,  sistem  itu  akan  runtuh“ 9 .    Sementara  birokrasi  menurut  Max  Weber adalah “salah satu sistem otorita yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai peraturan, dengan  demikian  birokraai  dimaksudkan  untuk  mengorganisasi  secara  teratur  suatu pekerjaan  yang  harus  dilakukan  oleh  orang  banyak“ 10 .  Oleh  karena  itu,  kita  dapat mengambil  kesimpulan  bahwa  reformasi  birokrasi  adalah  upaya  permbaharuan  dan perubahan  yang  mendasar  tanpa  merusak  yang  disertai  pemeliharaan  terhadap  sistem penyelenggaraan  pemerintahan  yang  diprakarsai  oleh  pemimpin  sistem  sebagai  motor penggerak.  Reformasi  yang  terjadi  mengharuskan  pemerintah  bisa  menghadapi  dan memprediksi kejadian –kejadian yang belum bisa diantisipasi. Kalau kita beroreintasi pada praktek  reformasi  birokrasi  di  atas  adalah  bermakna  perbaikan  kualitas  Sumber  daya manusia juga penyelenggaraan pelayanan publik secara berkesinambungan. Dalam tataran implementasi  reformasi  birokrasi  dalam  menciptakan  pelayanan  publik  yang  berkulitas dalam mewujudkan akuntasi publik, maka dibutuhkan cara dan alat yang secara signifikan dapat membuat kinerja pelayanan publik terukur dengan maksimal sesuai dengan tuntutan zaman globalisasi yang mengharuskan pergerakan perbaikan secara cepat dan akurat.
Adapun  cara  yang  dibutuhkan  untuk  menciptakan  pelayanan  publik  yang berkualitas dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance salah satunya melalui reposisi birokrasi pemerintahan dan   penerapan Electronic Government.
Reposisi birokrasi yang sasarannya adalah para aparatur negara dibutuhkan secara empiris untuk  menjawab  tuntutan  dari  masyarakat  yang  menginginkan  kepemerintahan  yang bersih terlepas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.  Bukan sebaliknya yaitu terjadi
8 Tjahya Supriatna, Birokrasi dan Pemerintahan Daerah (Jakarta: PT Nagakusuma, 2014), 66.
9 Surjadi, Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik 2012 , 13.
10 Hariyoso, pembaruan birokrasi dan kebijaksanaan publik (Peradaaban, 2006), 27.
penyimpangan,  dengan  melakukan  tindakan  korupsi,  kolusi  dan  Nepotisme  sehingga membuat masyarakat menjadi tidak percaya kepada pelayanan publik.  Hal ini seperti yang ditunjukan  oleh  Fenomena  kejadian  yang  menohok  dan  membuat  miris  karena  salah satunya terjadi  di tengah masyarakat yang lagi kondisi menderita karena adanya pandemic covid  19.  Misalnya  seperti  yang  diberitakan  oleh  Liputan6.com  Jakarta  bahwa  KPK menetapkan  Menteri  Sosial (Mensos) Juliari  Batubara sebagai  tersangka  kasus  dugaan korupsi  bansos Covid  19,  hal  ini  berdasarkan  penyidikan  yang  dilakukan  berdasakan operasi  tangkap  tangan  kemarin  di  Bandung  dan  Jakarta.  Dalam  kasus  ini,  KPK  sudah menetapkan  lima  orang  tersangka.  Tiga  orang  diduga  penerima  yakni  Mensos Juliari Batubara,  Matheus  Joko  Santoso  sebagai  pejabat  pembuat  komitmen  di  Kemensos  dan Adi Wahyono. Dua orang lainnya sebagai pemberi yakni Ardian IM dan Harry Sidabuke. Keduanya dari pihak swasta. 11
Cara  yang  dibutuhkan  dalam  reformasi  birokrasi  selanjutnya  adalah  dengan penerapan E – Government dalam rangka menjawab tantangan globalisasi juga menjawab keluhan-keluhan yang terjadi di masyarakat akibat tidak maksimalnya pelayanan publik. Hal tersebut bisa melihat dari fenomena yang ada seperti yang diungkapkan oleh Zudan Arif  Fakrulloh  sebagai  Direktur  Jenderal  (Dirjen)  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri ) bahwa masih terdapat keluhan yang terjadi di masyarakat dalam pelayanan publik di dinas Dukcapil. Seperti pelayanan yang tidak cepat, pelayanan yang mengakibatkan lambatnya persyaratan tertentu, prosedur yang berbelit-belit dan masih ada pungutan liar yang dilakukan oleh calo di beberapa daerah," 12 dengan demikian penerapan E-Government dalam rangka menjawab keluhan masyarakat dibutuhkan.

## 2. Metode
Dengan  melihat  fakta  di  lapangan  dan  hasil  penelaahan  referensi  yang  penulis jadikan  rujukan  maka,    secara  nyata  terlihat  bahwa  meskipun  telah  terjadi  reformasi pemerintahan  secara  umum  dengan  lahirnya  masa  pemerintahan  reformasi,  namun reformasi belum dilakukan secara maksimal terutama dalam hal  mereposisi  sumber daya manusia,  yaitu  para  aparatur  negara  dan  mereformasi  pelayanan  publik,  hal  ini  sampai
11 Liputan6, “No Title,” 2020, https://www.liputan6.com/news/read/4426469/mensos.
12 Dita Angga Rusiana, “Masih Ada Keluhan Masyarakat, Kemendagri Minta Dukcapil Berbenah di 2021,” 2020, https://nasional.sindonews.com/read/286156/15/masih-ada-keluhan-masyarakat-kemendagri-minta-dukcapil- berbenah-di-2021-1609395166.
sekarang  menjadi  pekerjaan  rumah  yang  belum  selesai  dilakukan  oleh  pemerintah Indonesia, dengan demikian artikel ini menarik untuk disajikan  dan artikel ini memiliki tema yang layak untuk dikaji yaitu reformasi birokrasi  melalui reposisi  dan penerapan E- Government.  Dalam artikel ini penulis membahas sejarah birokrasi di Indonesia dari masa ke  masa,  reformasi  birokrasi  di  Indonesia,  reformasi  birokrasi  melalui  Reposisi, E- Government dalam  mewujudkan  reformasi  birokrasi  dan  implementasi E-Government dalam  reformasi  birokrasi.  Adapun  tujuan  atau  output  kajian  dan  penulisan  artikel  ini adalah untuk memberikan gambaran reformasi birokrasi di Indonesia dalam hal Reposisi dan penerapan E- Government.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 1. Konsep Birokrasi
Birokrasi  Pemerintahan  menurut  Tjahya  Supriatna  “pada  dasarnya  keseluruhan organisasi  dan  manajemen  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsi  dalam  berbagai  unit organisasi  pemerintah  pada  suatu  departemen  maupun  non  departemen  baik  di  pusat maupun  di  daerah  dalam  rangka  pelayanan  umum  dan  masyarakat  “ 13 .    Hal  ini  selaras seperti  yang  dijelaskan  Kristiadi  dalam  Harbani  Pasolong  bahwa  “birokrasi  yang dimaksudkan  untuk  menyelenggaraan  bernegara,  penyelenggaraan  pemerintahan termasuk di dalamnya penyelenggraan pelayanan umum dan pembangunan “ 14

## 2. Konsep Pelayanan Publik
Sebuah  Negara  dapat  dikatakan  memiliki  keunggulan  dalam  sebuah  organisasi publiknya manakala memiliki kemampuan yang maksimal dalam memberikan pelayanan publik  yang  efesien.  Karena  pelayanan  merupakan  tugas  pokok  pemerintah  disamping pemberdayaan dan pembangunan. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Ryas Rasyid dalam bukunya Makna Pemerintahan bahwa “salah satu tugas pokok pemerintahan yaitu  memberikan  pelayanan  dalam  segi-segi  yang  menjadi  urusan  pemerintahan  yang tidak  bisa  dikerjakan  oleh  lembaga  non  pemerintahan  “ 15 .    Pemberi  Pelayanan  dalam bidang  pemerintahan  berupa  barang  dan  atau  jasa  publik  dapat  dilakukan  oleh  badan
13 Supriatna, Birokrasi dan Pemerintahan Daerah , 54.
14 Harbani Pasolong, Kepemimpinan Birokrasi (Bandung: Alfabeta, 2013), 7.
15 Muhammad Ryaas Rasyid, Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan (Jakarta: PT Mutira Sumber Widya, 2007), 12.
pemerintah, pejabat  pemerintah atau pihak lain  yang mendapat  mandat  dari pemerintah atau berdasarkan perundang-undangan. 16

## 3. Konsep E-Government
Menurut Indrajit E-Government “ merupakan suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah  dengan  masyarakat  dan  kalangan  lain  yang  berkepentingan,  dengan melibatkan  penggunaan  teknologi  informasi  (terutama  internet)  dengan  tujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan “ 17 . E-Government adalah salah satu tipe sistem pemerintahan  yang  berbasis  teknologi  informatika  yang  dapat  mengendalikan  semua aspek  dalam  penyelenggaraan  pelayanan,  pekerjaan  administrasi  dalam  satu  sistem. E- Government adalah sarana yang mengalami perkembangan pesat melalui jaringan internet untuk  meningkatkan  pelayanan  publik.  Dengan E- Government,  menjadikan  pelayanan publik transparan, akuntabel dan dapat dipercaya.

## 4. Konsep Reposisi
Pandangan  Taliziduhu  Ndraha  dalam  Tjahya  Supriatna  mengemukakan  bahwa “Redefinisi  birokrasi  tidak  dalam  arti  rekonseptualisasi    belaka  tetapi  lebih  dari  itu, redefenisi birokrasi berarti menempatkan birokrasi pada posisi yang tepat (reposisi)  dalam sistem empiris. Posisi birokrasi pemerintahan itu, secara popular dikenal dengan sebutan “aparatur Negara“ yang didalamnya aparatur pemerintah termasuk pegawai negeri.” 18

## 5. Konsep Reformasi Birokrasi
Reformasi  birokrasi  merupakan  upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam rangka  menciptakan  pelayanan  yang  berkualitas.  Birokrasi  terjadi  manakala  kondisi  ril yang ada mengharuskan diadakan perubahan-perubahan tanpa merusak sistem yang ada. Reformasi birokrasi berdasarkan teori Max Weber adalah  “ upaya-upaya strategis dalam menata  kembali  birokrasi  yang  sedang  berjalan  sesuai  prinsip-prinsip span  of  control, division of labor, line and staff, rule and regulation, and professional staff yaitu prinsip- prinsip  rentang  kendali,  pembagian  kerja,  lini  dan  staf,  aturan  dan  regulasi,  dan  staf profesional “ 19 .
16 Sadu Wasistiono, Perkembangan Ilmu Pemerintahan (Sumedang: IPDN PRESS, 2017), 75.
17 Ricardus eko Indrajit, Electronic goverment, Strategi pembangunan dan pengembangan sistem pelayanan public berbasis tehnologi digital , 4.
18 Supriatna, Birokrasi dan Pemerintahan Daerah , 72.
19 Sad Hamzali, “No Title,” n.d., https://saidhamzali.wordpress.com/catatan-kuliah-ip-2010-umy/reformasi- birokrasi/.

## 6. Historis Birokrasi di Indonesia

## a. Birokrasi pada Zaman Kerajaan
Seperti  yang  telah  di  jelaskan  di  atas  bahwa  secara  historis  perjalanan birokrasi  di  Indonesia  mengalami  perubahan  dari  zaman  ke  zaman  hal  ini  di sebabkan karena pengaruh lingkungan politis yang melingkupinya.  Apa pun sistem politik  yang  berlangsung  dalam  masa  waktu  tertentu  itu  berpengaruh  secara signifikan  terhadap  birokrasi.  Dengan  demikian  birokrasi  mengalami  kesulitan untuk  keluar  dari  lingkaran  pengaruh  politik.  Model  birokrasi  yang  terjadi merupakan pencitraan dari politik yang berlaku pada saat itu. Bisa jadi akan menjadi sulit untuk mengimplementasikan birokrasi yang ideal manakala politik yang ada tidak mendukung. Kajian akar sejarah ini menjadi hal yang penting dalam mengurut historis birokrasi di Indonesia.
Sebelum kedatangan Belanda pada abad ke 16, di Indonesia berdiri berbagai kerajaan yang tersebar di seluruh nusantara. Dalam sistem pemerintahanannya lebih kepada  sistem  kerajaan.  Yaitu  raja  memegang  kekuasaan  tertinggi  pada  sistem pemerintahannya.  Semua bentuk kebijakan ada pada tangan raja  dan masyarakat tunduk pada perintah raja.
Dengan  demikian  birokrasi  yang  berjalan  pada  saat  itu  menurut  Agus Dwiyanto adalah:
“Birokrasi  pemerintahan  yang  terbentuk  pada  saat  sebelum  penjajahan belanda  adalah  birokrasi  kerajaan  yang  memiliki  ciri    :  (1)  penguasa menganggap dan menggunakan administrasi publik sebagai urusan pribadi; (2)  administrasi  adalah  perluasan  rumah  tangga  istananya;(3)  tugas pelayanan  ditujukan  kepada  pribadi  sang  raja;  (4)  gaji  dari  raja  kepada pegawai kerajaan pada hakekatnya adalah anugrah yang juga dapat di tarik sewaktu  waktu  sekehendak  raja;  dan  (5)  para  pejabat  kerajaan  dapat bertindak sekehendak hatinya  terhadap rakyat seperti halnya dilakukan oleh raja “ 20

## b. Birokrasi Masa Kolonial
Sementara tata kelola pemerintahan yang ada dan berjalan terbentuk pada saat kolonial berdasarkan pendapat Agus Dwiyanto adalah:
“Selama      pemerintahan  Belanda  berkuasa  di  Indonesia  terjadi  dualisme sistem birokrasi  pemerintahan. Di satu  sisi  telah mulai  diperkenalkan dan diberlakukan sistem administrasi kolonial (Binnenlandshhe Bestuur )  yang
20 Agus Dwiyanto, Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia (Jogjakarta: Gajah Mada University Press, 2006), 10.
mengenalkan sistem birokrasi dan administrasi modern, sedangkan pada sisi lain,  sistem  administrasi  tradisional  (inheemsche  bestuur)  masih  tetap dipertahankan oleh pemerintah kolonial. Birokrasi kolonial di susun secara hirarki yang puncaknya pada raja Belanda”. 21

## c. Birokrasi Masa Orde lama
Pada  tahun  1945  Indonesia  merdeka  lepas  dari  penjajah  dengan  demikian bentuk  birokrasinya  adalah terbentuk  seiring perubahan iklim politik pada waktu itu. Namun birokrasi yang berjalan dalam rangka proses pencarian bentuk. Kondisi tersebut  seperti  yang  diungkapkan  oleh  Agus  Dwiyanto  dalam  buku  Reformasi birokrasi publik adalah sebagai berikut:
“Dalam birokrasi terjadi perbedaan - perbedaan pandangan di antara pendiri bangsa  di  awal  masa  kemerdekaan  tentang  bentuk  negara  yang  didirikan, termasuk dalam pengaturan birokrasinya, telah menjurus kearah disintegrasi bangsa dan keutuhan aparatur pemerintahan. Perubahan bentuk negara dari negara kesatuan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi negara federal  dan  negara  serikat    berdasarkan  konstitusi  RIS    pada  tahun  1950, melahirkan  kondisi  dilematis.  Demikian  pula  penerapan  bentuk pemerintahan  parlementer  dan  sistem  politik  yang  mengiringinya  pada tahun 1950-1959, telah membawa konsekensi sering terjadinya penggantian kabinat hanya dalam tempo beberapa bulan. Seringnya pergantian kabinet menyebabkan  birokrasi  sangat  terfragmentasi  secara  politik.  Di  dalam birokrasi terjadi tarik menarik antar berbagai kepentingan dari partai politik yang  kuat  pada  masa  itu.  Banyak  kebijakan  atau  program  birokrasi pemerintahan yang lebih kental nuansa kepentingan politik dari partai yang sedang berkuasa atau berpengaruh di dalam suatu departemen”. 22

## d. Birokrasi Masa Orde Baru
Pada  masa  orde  lama  mengalami  perubahan-perubahan  bentuk pemerintahan  diantaranya  dengan  perubahan  kepada  bentuk  federal  dan  serikat sehingga  mengakibatkan  birokrasi  menjadi  tidak  sehat  karena  telah  dipicu  dari persaingan    dan kepentingan  kelompok tertentu. Tata kelola pemerintahan  sering tidak dapat melaksanakan fungsinya karena sering terjadi pergantian pejabat dari partai  politik  yang  memenangkan  pemilu.  Hal  ini  menjadi  pemicu  konflik  yang sangat  besar.  Langkah  politik  yang  dilakukan  oleh  Suharto  yaitu  dengan membubarkan  PKI,  termasuk  pembersihan  unsur-unsur  dan  kelembagaan  serta
21 Dwiyanto, 14.
22 Dwiyanto, 32.
pegawai negeri yang terlibat dalam kegiatan PKI. Dari keberhasilan Soeharto dalam mengatasi konflik tersebut lahirlah orde baru.  Birokrasi yang terjadi pada orde baru pada awalnya di bentuk dalam rangka mengendalikan masyarakat secara maksimal kemudian  pemerintah  berusaha  membuat  pencitraan  hubungan  yang  baik  antara pemerintah  dan  publik.  Seiring  dengan  waktu  maka  birokrasi  mengalami pergeseran  menjadi  alat  penguasa  dalam  mempertahankan  kekuasaannya  karena menjadikan  birokrasi  sebagai  kebijakan  politik  yang  bersifat  sentral  bagi pengaturan  kehidupan  bermasyarakat.  Adapun  birokrasi  yang  terjadi  pada  masa orde baru dapat kita lihat dalam Agus Dwiyanto bahwa: “efek dari kebijakan yang menjadikan birokrasi sebagai instrumen kekuasaan adalah tumbuh suburnya budaya organisasi  yang sangat sentralistik  dan berorientasi pada kekuasaan“ 23 .
Dengan  demikian  tata  kelola  pemerintahan  pada  masa  orde  baru menciptakan sistem birokrasi yang sentralistik dan otoriter sehingga sulit di bantah oleh masyarakat karena pola birokrasinya menjaring masyarakat pada suatu kondisi tidak bisa melakukan kritik untuk perbaikan sehingga masyarakat cenderung diam dan dengan sendirinya sulit melakukan kontrol. Namun, masyarakat pada waktu itu ada  titik  jemu  dengan  otoritas  yang  ada  sehingga  melakukan  gelombang  protes dengan  melahirkan  kontroversi  sehingga      mengakibatkan  keruntuhan  orde  baru. Yang  terlihat  paling  signifikan  ketika  jatuhnya  pemerintahan  orde  baru      yang memiliki  akibat  yang  krusial  yaitu  semakin  rendahnya  kepercayaan  masyarakat terhadap birokrasi publik. Birokrasi publik pada masa itu meghadapi tuntutan dari masyarakat akan adanya perubahan dengan jalan demontrasi yang dilakukan oleh berbagai kalangan, hal ini menandakan bahwa birokrasi pada masa itu mengalami citra  yang  kurang  baik  dikarenakan  birokrasi  publik  pada  masa  itu  sebagai  alat penguasa  untuk  mempertahankan  kekuasaannya.  Dengan  runtuhnya  orde  baru menguatkan  pada  masyarakat  yang  mulai  paham  akan  situasi  yang  dihadapinya. Maka seluruh elemen masyarakat bangkit mengadakan pembaharuan sebagai wujud nyata  memperbaiki  sistem  negara  yang  sentralistik  menjadi  pemerintahan    yang menjadikan pemerintah  daerah   yang berciri dinamis  yang bisa mengatur dirinya sendiri    pada  bingkai  NKRI.  Perubahan  tersebut  di  motori  dengan  pergerakan mahasiswa dan elemen masyarakat pada waktu itu. Masyarakat menuntut Soeharto mundur dan digantikan oleh BJ Habibi.
23 Dwiyanto, 44.

## 7. Reformasi Birokrasi di Indonesia
Setelah  turunnya  Soeharto  dari  jabatan  presiden  maka  sejak  saat  itu  digulirkan reformasi  dalam  segala  bidang  khususnya  yang  paling  fundamental  adalah  reformasi birokrasi.    Masyarakat  menaruh  harapan  besar  pada  pemerintah  untuk  meneruskan perjuangan masyarakat dalam menegakan reformasi, agar segala dimensi kehidupan baik bidang  sosial,  politik,  ekonomi  dan  dimensi  lainnya  berjalan  sesuai  dengan  harapan masyarakat menuju Indonesia baru yaitu Indonesia yang sejahtera. Namun sealur dengan dijalankan  reformasi  birokrasi  kondisinya  masih  jauh  dari  harapan  masyarakat  yaitu tercipta  pemerintah  yang  transfaran  dan  akuntabel  seperti  yang  terjadi  di  negara  maju. Fenomena di negara berkembang sampai saat ini masih diliputi maraknya  KKN, begitu juga di Indonesia. Hal ini karena pengaruh kultur masyarakat feodal yang telah diturunkan dari  masyarakat  zaman  dahulu  dan  kolonial  Belanda,  sehingga  untuk  merubah  kultur tersebut  sulit  dilakukan.      Meskipun  demikian  ada  sebagian  dari  elemen  bangsa  ini berfikiran  maju  dengan  mengembangkan  pola  pikirnya  dengan E-government dalam rangka reformasi birokrasi.

## 8. Reposisi Sebagai Wujud Akuntabilitas
Menurut  Surjadi  “reformasi  birokrasi  yang  dijalankan  dalam  prakteknya  dapat mencakup  berbagai  makna  yaitu:  reorientasi  birokrasi,  restrukturisasi,  revitalisasi, refungsionalisasi  dan  reposisi  berbagai  unsur  dari  sistem  birokrasi  pemerintahan.“ 24 Reposisi  selain  sebagai  unsur  dari  sistem  birokrasi  pemerintahan  juga  sebagai  wujud akuntabilitas  publik.    Hal  ini  seperti  yang  diungkapkan  oleh  Tjahya  Supriatna  bahwa “perubahan  mindset  birokrasi  pemerintahan  dengan  melakukan  pergeseran  paradigma lama  menuju  paradigma  baru  birokrasi  pemerintahan  dalam  melaksanakan  fungsi pemerintahan dari goverment menuju governance “.
Gambaran di atas bisa di lihat pada gambar di bawah ini:
24 Hariyoso, pembaruan birokrasi dan kebijaksanaan publik , 14.

## Gambar 1. Pembaharuan Birokrasi Pemerintahan

## 9. E-Government sebagai wujud reformasi birokrasi
Kalau kita beroreintasi pada praktek reformasi birokrasi diatas adalah bermakna perbaikan  kualitas  penyelenggaraan  pelayanan  publik  secara  berkesinambungan  agar tercipta kualitas pelayanan dalam rangka mewujudkan good government . Namun seiring dengan  perkembangan  zaman  perbaikan  pelayanan  akan  menjadi  tepat  sasaran  karena adanya  media  yang  mendukung  salah  satunya  adalah  pemanfaatan  media  internet  dan sekarang hampir dilakukan oleh sebagian besar negara yang ada di dunia. Begitu juga di Indonesia tidak ketinggalan untuk memanfaatkan teknologi informasi yang canggih.
Hal  ini dapat  kita lihat  dari pemerintah  Indonesia dalam menanggapi perubahan zaman   dengan mengeluarkan UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik,  UU    no  11/2008  tentang    informasi  dan  transaksi  elektronik  dan  PP    nomor  82 tahun  2012  tentang  penyelenggaraan  sistem  dan  transaksi  elektronik.  Selain  uu  juga Instruksi Presiden  nomor 6 tahun 2001 tentang kerangka kebijakan pengembangan dan pendayagunaan  telematika  di  Indonesia  serta  Intruksi  Presiden  nomor  3  tahun  2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan E-Government . Dengan demikian E-Government sebagai  alat yang tepat sesuai tuntutan zaman sebagai wujud yang nyata dalam  mempermudah    mengimplementasikan    reformasi  birokrasi,    Meskipun E- Goverment memiliki  manfaat  yang  cukup  besar  dalam  rangka  meningkatkan  kualitas pelayanan  dalam  rangka  menciptakan  birokrasi  yang  tranfaran  serta  akuntabel      dan memiliki  payung hukumnya tapi sejatinya belum terimplementasi secara  maksimal  atau pengembangannya  kurang  optimal  baik  di  tingkat  nasional  maupun  di  daerah,  hal  ini dikarenakan adanya kendala-kendala yang cukup signifikan, sehingga kita dapat  melihat bagimana tingkat readiness atau kesiapan dalam menerapkan E-Goverment tersebut. Hal
PARADIGMA PATOLOGI
BIROKRASI PEMBAHARUAN SISTEM,
KELEMBAGAAN, MANAJEMEN INDIVIDU DAN LINGKUNGAN
ini seperti adanya realitas   kurangnya sumber daya manusia, kurangnya komitmen dari pihak-pihak tertentu untuk konsisten pada keterbukaan, keterbatasan jaringan karena letak geografis  yang  tidak  mendukung,  kurangnya  pendidikan  pada  masyarakat  untuk  sadar akan TIK dan sebagainya.
Senada seperti yang dikemukakan oleh Supangkat bahwa: kurang optimalnya pengembangan E-Government di Indonesia disebabkan oleh:
a. master plan tidak mempunyai kekuatan formal, karena baru berupa kajian sehingga posisi strategis E-Government sulit terealisasi secara optimal dan bukan merupakan kewajiban unit-unit,
b. organisasi  pengambil  keputusan  tidak  cukup  kuat  memastikan  integrasi  arsitektur, pengelolaan portofolio, dan eksekusi proyek TIK tahunan, dan
c. lemahnya koordinasi antar unit dalam rencana tahunan proyek TIK. 25
Meskipun dalam tataran implementasi E-Government ini memiliki kendala dalam menciptakan  reformasi  birokrasi,  namun  pemerintah  sudah  berusaha  keras  dalam mengimplentasikannya,  hal  ini  ditindaklanjuti  oleh  pemerintah  daerah  meskipun  tidak semua pemerintah daerah siap. Namun ada yang sudah mengawalinya dan berjalan sesuai harapan  sehingga  tercipta  birokrasi  yang  tidak  berbelit-belit,  transparan  dan  akuntabel. Contoh  konkritnya  seperti  yang  telah  di  jalankan  oleh  pemerintah  daerah  Surabaya, Jakarta, Bandung, Makasasar, Medan dan provinsi lainnya, meskipun progresnya berbeda- beda di masing-masing daerah.

## 10. Implementasi E-Government dalam Reformasi Birokrasi
Dalam  tataran  implementasi  dalam  menciptakan  pelayanan  publik  yang berkualitas maka dibutuhkan cara dan alat yang secara signifikan dapat membuat kinerja pelayanan publik terukur dengan maksimal sesuai dengan tuntutan zaman globalisasi yang mengharuskan  pergerakan  perbaikan  secara  cepat  dan  akurat.    Karena  ada  zaman globalisasi ini adalah era dimana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami kepesatan yang luar biasa karena adanya dunia internet.
E-Government merupakan seperangkat alat yang menggunakan media internet dan sebagi alat  yang akurat untuk mengukur keberhasilan daripada reformasi birokrasi pada penyelenggaraan pelayanan publik pada suatu pemerintahan. Oleh karena itu diperlukan standarisasi  dalam  mengimplementasikan E-Government agar  output  dari  implementasi
25 and B. Rahmad S. H. Supangkat, J. Sembiring, “‘IT Governance Nasional: Urgensi dan Kerangka Konstruksi,’” Makalah. Pertemuan Dewan Tingkat Nasional , 2007.
E- Government terukur. Pada kerangka konseptual Sisfonas  disebutkan bahwa “ output yang  ingin  diperoleh  dari  implementasi E-Government ini  antara  lain:  sistem  yang terintegrasi, data nasional yang terstruktur, peningkatan pemanfaatan IT, aksesibilitas & kapasitas,  keamanan  dan  keandalan,  penetrasi  layanan  dan  terjangkau,  legitimasi  & dukungan teknis “ 26 .
Adapun standar yang dikembangkan dalam Riani dkk, mengembangkan kerangka dasar  sistem E-Government di  Indonesia  berdasarkan  prinsip-prinsip  sebagai  berikut: “ Reusability yaitu  bersifat  fleksibel; Inform dalam  rangka  memberikan  informasi;
Accelerate ,  yaitu  system  yang ada bisa menghemat waktu; Reduce yaitu   memciptakan sistem  yang    murah,  memberikan  transparansi  biaya;  dan  terakhir Improv e,  yaitu menciptakan sistem yang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat “ 27
“Untuk  mengukur  konsistensi  dalam  mengimplemntasikan  dapat  dilihat  dari tahapan-tahapan E-Government . Tahapan ini menggiring pada sejauh mana suatu pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  dalam  menjaga  konsistensi  dalam implementasi E-Government. Adapun  tahapan  -  tahapan  implementasi  seperti yang  diungkapkan  oleh Center  for  Democracy  and  Technology  dan  InfoDev, proses implementasi E-Government terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan,  yang tidak bergantung satu sama lain, atau harus dilakukan secara berurutan, tetapi masing- masing  menjelaskan  mengenai  tahap interact adalah  tujuan  dari E-Government. Tahapan tersebut antara lain: tahap publish, interact dan transact .“ 28
Tahap publish adalah tahapan untuk  meluaskan  akses informasi  yang diberikan pemerintah  kepada  masyarakat,  sedangkan  tahap interact adalah  tahapan  jalinan komunikasi  yang dibangun pemerintah dengan masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dengan jejaring yang dibangun oleh pemerintah untuk masyarakat sehingga  masyrakat  dapat  mengaksesnya    dan  terakhir  adalah  Tahap  ketiga  adalah transact , yaitu  membangun dan menyediakan layanan pemerintah secara online .
Adapun  contoh  aplikasi  yang  dikembangkan  pemerintah  daerah  dalam mengimplementasi E- Governmen sebagai wujud nyata reformasi birokrasi adalah seperti yang dikembangkan oleh pemerintah Surabaya dengan mengembangkan aplikasi sebagai berikut:
26 “Standarisasi aplikasi e government untuk Instansi Pemerintahan,” n.d., https://www.researchgate.net/publication/301816607_Standardisasi_Aplikasi_E- Government_untuk_Instansi_Pemerintah.
27 “Standarisasi aplikasi e government untuk Instansi Pemerintahan.”
28 https://www.researchgate.net/publication/301816607_Standardisasi_Aplikasi_E- Government_untuk_Instansi_Pemerintah
a. E-Budgeting Untuk  menyusun  sistem  anggaran  dilakukan  dengan E-budgeting dengan  cara  mencantumkan  berapa  besar  biaya  dan  kebutuhan  di  masing-masing Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  dengan  acuan  menggunakan  Standar Nasional  Indonesia  (SNI).  Setiap  dinas  harus  menggunakan  e-budgeting  dalam mengusulkan anggaran.;
b. E-Project. Perencanaan proyek dilakukan menggunakan E-project planning, Dalam E-project planning dicantumkan bagaimana pengerjaan proyeknya beserta jadualnya. Walikota kemudian membuat kontrak kinerja dengan kepala dinas;
c. E-Procurement .Apabila nilai proyek lebih dari Rp 100 juta maka otomatis masuk ke dalam  sistem E-procurement karena  harus  melalui  mekanisme  lelang.  Dalam E- procurement terdapat  jadual  dan  tahapan  pelaksanaan  lelang.  Pelaksanaan E- procurement ini  diatur  lebih  lanjut  dalam  Keputusan  Presiden  No.  4  Tahun  2015 tentang  Perubahan  Keempat  atas  Peraturan  Presiden  No.  54  Tahun  2010  tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mencantumkan sistem lelang elektronik ( E- procurement);
d. E-Delivery .  Sistem E-delivery ini  untuk  membantu  proses  pencairan  dana  proyek. Dalam E-delivery tercantum kontrak yang disepakati bersama-sama antara penyedia jasa dan pelaksana yang sudah disiapkan standar kontraknya. Misalnya terkait termin pembayaran. Secara otomatis pihak dinas akan menghitung sesuai E-project planning dan  melalui E-delivery akan  diketahui  mana  yang  sudah  dicairkan  dan  mana  yang belum dicairkan;
e. E-Controlling. Sistem E-controlling ini  untuk  mengetahui  progress  fisik  masing- masing kegiatan setiap bulan, apakah sesuai E-project planning dan E-delivery atau tidak. Semua dikontrol setiap bulan melalui E- controlling;
f. E-Performance . Di akhir tahun ada E-performance, yakni penghitungan dan penilaian kinerja  masing-  masing  dinas.  Melalui E-performance ini,  maka  akan  dapat dibandingkan kinerja masing-masing dinas antara pelaksanaan dan realisasi sehingga akan  terlihat  capaian  kinerjanya.  Selain  itu,  Pemerintah  Kota  Surabaya  juga melakukan  penerapan E-Government untuk  pelayanan  masyarakat.  Aplikasi  yang berhubungan dengan masyarakat meliputi E-sapawarga, E-perizinan, E-musrenbang, dan pengaduan secara elektronik;
g. E-Sapawarga.  Untuk  mendukung  E-sapawarga,  Pemerintah  Kota  Surabaya memberikan fasilitas internet gratis bagi seluruh RT-RW, sehingga seluruh program bisa diakses oleh warga kota Surabaya;
h. E-Perijinan.  Perijinan  untuk  SIUP  (Surat  Izin  Usaha  Perdagangan)  dan  IUJK  (Izin Usaha  Jasa  Konstruksi)  diberikan  secara  gratis  melalui  e-perizinan.  Penduduk Surabaya cukup mengentri data secara online kemudian diverifikasi, apakah dia benar warga Surabaya atau bukan. Kalau benar penduduk Surabaya maka izin dikeluarkan dan setelah selesai diantarkan ke rumah oleh aparat kelurahan;
i. E-Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Dengan adanya jaringan internet  yang  bisa  diakses  seluruh  masyarakat  Surabaya,  setiap  awal  tahun masyarakat dapat mengajukan usulan proyek, misalnya untuk pelatihan pembibitan lele,  pembangunan  jalan  akses  ke  makam,  lampu  penerangan  jalan,  pembangunan perpustakaan, dan lain-lain melalui e-musrenbang untuk dimasukkan dalam program pembangunan tahun berikutnya. “ 29
29 “e-sapa warga sebagai penghubung warga dan pemerintah kota surabaya,” n.d., e-sapa-warga-sebagai- penghubung-warga-dan-pemerintah-kota-surabaya.

## 4. Kesimpulan
Reformasi birokrasi adalah upaya permbaharuan dan perubahan yang mendasar tanpa merusak yang di sertai pemeliharaan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang di prakarsai  oleh  pemimpin  sistem  sebagai  motor  penggerak.  Reformasi  yang  terjadi mengharuskan pemerintah siap menghadapi tantangan-tantangan yang belum bisa diantisipasi. Dalam  tataran  implementasi  reformasi  birokrasi  dalam  menciptakan  pelayanan  publik  yang berkulitas  dalam  rangka  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik,  maka  dibutuhkan  upaya  yang maksimal yaitu melalui reposisi birokrat dan cara yang tepat dan alat yang secara signifikan dapat  membuat  kinerja  pelayanan  publik  terukur  dengan  maksimal  sesuai  dengan  tuntutan zaman globalisasi yang mengharuskan pergerakan perbaikan secara cepat dan akurat. Adapun cara  yang  dibutuhkan  nuntuk  menciptakan  pelayanan  publik  yang  berkualitas  dalam  rangka tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  atau Good  Governance  salah satunya  melalui  Reposisi aparatur atau birokrat yang tersistem serta penerapan E-Government.
Reformasi birokrasi di Indonesia yang dijalankan kondisinya masih jauh dari harapan masyarakat  yaitu  tercipta  pemerintah  yang  transparan  dan  akuntabel  seperti  yang  terjadi  di negara maju. Fenomena di negara berkembang sampai saat ini masih diliputi maraknya KKN, begitu  juga  di  Indonesia.  Hal  ini  karena  pengaruh  kultur  masyarakat  feodal  yang  telah  di turunkan  dari  masyarakat  zaman  dahulu  dan  kolonial  Belanda.  Namun  Indonesia  meskipun potret  reformasinya  dalam  birokrasi  masih  jauh  dari  harapan  tapi  sudah  berusaha mengimplementasikan  reformasi  birokrasi  dengan  menggulirkan  regulasi  yaitu  menjalankan reformasi birokrasi dalam mewujudkan birokrat yang akuntabel dengan menghadirkan sistem reposisi  dan  menerapkan E-Government dengan  bantuan  teknologi  internet  sebagai  tuntutan zaman globalisasi.
Agar birokrasi reformasi berjalan dengan baik maka pemerintah Indonesia hendaknya memiliki konsistensi dalam menggulirkan reformasi birokrasi pada tingkat pemerintah pusat dan  daerah.  Pemerintah  daerah  didorong  untuk  meningkatkan  sumber  daya  manusia  serta mendidikanya agar menjadi sumber daya yang berkualitas serta mereposisi aparat agar dapat menempatkankan  orang  yang  tepat  pada  tempat  yang  semestinya  dengan  mekanisme  yang teratur sehingga terhindar dari  praktek KKN serta memanfaatkan  teknologi  internet secara maksimal   dalam rangka menciptakan pelayanan yang transparan dan akuntabel serta cepat sehingga  masyarakat  dapat  terhubung  dengan  pemerintah  dan  mendapatkan  pelayanan  yang memuaskan.

## 5. Daftar Pustaka
Dwiyanto,  Agus. Manajemen  Pelayanan  Publik .  Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University Press, 2012.
———. Reformasi  Birokrasi  Publik  di  Indonesia .  Jogjakarta:  Gajah  Mada  University Press, 2006.
“e-sapa  warga  sebagai  penghubung  warga  dan  pemerintah  kota  surabaya,”  n.d.  e-sapa- warga-sebagai-penghubung-warga-dan-pemerintah-kota-surabaya.
Hamzali, Sad. “No Title,” n.d. https://saidhamzali.wordpress.com/catatan-kuliah-ip-2010- umy/reformasi-birokrasi/.
Haning, Mohammad Thahir. “Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif Administrasi  Publik.” Jurnal  Analisi  Kebijakan  dan  Pelayanan  Publik 4  (2018). journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp.
Hariyoso. pembaruan birokrasi dan kebijaksanaan publik . Peradaaban, 2006.
Liputan6. “No Title,” 2020. https://www.liputan6.com/news/read/4426469/mensos.
Pasolong, Harbani. Kepemimpinan Birokrasi . Bandung: Alfabeta, 2013.
Rasyid,  Muhammad  Ryaas. Makna  Pemerintahan  Tinjauan  dari  Segi  Etika  dan Kepemimpinan . Jakarta: PT Mutira Sumber Widya, 2007.
Riant  Nugroho  Dwidjowijoto,  idris  Patarai. Ombudsman  Kota  Makasar  (  Pengalaman Pembangunan  Ombudsman  Daerah  Sebagai  Bagian  Dari  Pembangunan  Lembaga Pengawasan Di Indonesia ) . Makasar: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Di Indonesia, 2008.
Ricardus eko Indrajit. Electronic goverment, Strategi pembangunan dan pengembangan sistem pelayanan public berbasis tehnologi digital . Jogjakarta: Andi, 2006.
Rusiana,  Dita  Angga.  “Masih  Ada  Keluhan  Masyarakat,  Kemendagri  Minta  Dukcapil Berbenah  di  2021,”  2020.  https://nasional.sindonews.com/read/286156/15/masih- ada-keluhan-masyarakat-kemendagri-minta-dukcapil-berbenah-di-2021- 1609395166.
S. H. Supangkat, J. Sembiring, and B. Rahmad. “‘IT Governance Nasional: Urgensi dan Kerangka Konstruksi,.’” Makalah. Pertemuan Dewan Tingkat Nasional , 2007.
“Standarisasi  aplikasi  e  government  untuk  Instansi  Pemerintahan,”  n.d. https://www.researchgate.net/publication/301816607_Standardisasi_Aplikasi_E- Government_untuk_Instansi_Pemerintah.
Supriatna, Tjahya. Birokrasi dan Pemerintahan Daerah . Jakarta: PT Nagakusuma, 2014.
Surjadi. Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik 2012, . Bandung: Refika aditama, 2012.
Thoha, M. Government Bureaucracy and the Power in Indonesia (Birokrasi Pemerintah dan Kekuasaan di Indonesia). Yogyakarta: Matapena Institute., 2012.
Wasistiono, Sadu. Perkembangan Ilmu Pemerintahan . Sumedang: IPDN PRESS, 2017.
©  2023  by  the  authors.  Submitted  for  possible  open  access  publication  under  the  terms  and conditions  of  the  Creative  Commons  Attribution  (CC  BY  SA)  license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/).