Volume 6 Issue 2, 2022 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Penegakan  Hukum  Dan  Pengawasan  Terhadap Kewajiban Korporasi Reklamasi Pasca Tambang
Elviandri 1
1 Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia. E-mail: ee701@umkt.ac.id.
Abstract: This  study  aims  to  analyze  law  enforcement  and  supervision  of  corporate  post-mining reclamation  obligations  as  well  as  to  find  an  effective  model  of  law  enforcement  and  supervision  of corporations  in  post-mining  reclamation  implementation.  The  research  method  used  is  normative juridical research. The results of the study show that law enforcement for corporations that do not carry out post-mining reclamation starting from Administrative Law, Civil Law and Criminal Law as a form of legal  consequences  for  not  carrying  out  an  obligation  is  a  repressive  effort  on  a  problem,  because sanctions are one of the legal consequences that coercive when an obligation that has been mandated by a  regulation  is  not  carried  out.  In  relation  to  the  implementation  of  post-mining  land  reclamation activities  as  part  of  the  process  of  utilizing  natural  resources,  the  sanction  that  can  be  applied  is  the obligation to pay fines to community mining business actors if the post-mining land reclamation activities are  not  carried  out  as  planned.  Giving  the  obligation  to  pay  fines  to  these  business  actors  does  not eliminate the obligation of smallholder mining businesses and local governments to restore post-mining environmental  damage  by  providing  the  lack  of  funds  needed  by  third  parties.  This  aims  to  provide  a deterrent  effect  to  other  smallholder  mining  business  actors  so  that  post-mining  environmental  damage does  not  occur  again.  An  effective  monitoring  model  for  corporations  in  the  implementation  of  post- mining reclamation which is the offer of this research, there are two efforts that can be carried out. First, the need to establish an integrated environmental licensing system like in the Netherlands to facilitate the implementation  of  coordination,  as  well  as  optimal  supervision,  so  that  cooperative  actions  mutually support  each  other  to  achieve  harmony  in  the  end  will  result  in  good  cooperation  between  all  parties, according to  the principle of  coordination. An integrated environmental licensing system is  expected to increase  efficiency  in  terms  of  time  and  cost.  Second,  the  need  for  community  involvement,  especially around  the  mine  which  is  directly  affected  by  the  mining  business  or  through  Non-Governmental Organizations  (NGOs),  universities/research  institutions  and  the  community  also  have  complementary roles to each other, to establish partnerships to play a role in carrying out social supervision, in the form of providing advice, suggestions and concern for the environment.
Keywords : Reclamation, Monitoring, Environment.

## 1. Pendahuluan
Indonesia  memiliki  sumber  daya  alam  yang  berlimpah  termasuk  bahan  galian pertambangan  dan  Indonesia  memiliki  ketergantungan  tinggi  teradap  pemanfaatan bahan  galian  pertambangan  tersebut  sebagai  modal  pembangunan.  Berdasarkan    Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 “Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber  daya alam  strategis  yang  terkandung  di  dalam  bumi  Wilayah  Hukum  Pertambangan Indonesia  merupakan  kekayaan  nasional  yang  dikuasai  negara".  Sumber  daya  alam tersebut  harus  memperhatikan  kondisi  lingkungan  sosial  disekitarnya.  Salah  satu sumber  daya  alam  yang  dapat  dimanfaatkan  tersebut  yaitu  batubara.  Dalam  sebuah proses  pengambiannya  memiliki  beberapa  proses  dan  prosedur  yang  sangat  panjang yang  dinamakan  dengan  kegiatan  pertambangan.    Namun  pada  kenyatannya  kegiatan pertambangan yang kekayaannya dikuasai oleh negara tidak hanya memiliki peran yang menguntungkan  saja,  tapi  juga  sebagai  faktor  perusak  lingkungan  yang  sangat berpotensi  besar  terhadap  lingkungan  disekitar  pertambangan  tersebut.(Alkad  dkk, 2018)  Ada  adagium  yang  menyatakan  “tiada  pertambangan  yang  tidak  merusak
lingkungan”.  Banyaknya  kasus  lingkungan  beserta  akibatnya  yang  terjadi  diberbagai belahan  dunia,  termasuk  Indonesia,  membuktikan  bahwa  apa  yang  diperingatkan  oleh Rachel  Carson  pada  tahun  1962  dalam  bukunya  “ The  Silent  Spring ”,  menjadi kenyataan.  (Sundari,  2000)    Terlepas  dari  banyaknya  pro  dan  kontra  terhadap pernyataan  tersebut,  buku  carson  telah  membuka  mata,  pemikiran,  serta  perhatian masyarakat  dunia  terhadap  masalah  lingkungan.  Vittachi  bahkan  berpendapat,  bahwa peringatan Rachel Carson dalam bukunya tersebut merupakan pemikiran  yang pertama kali menyadarkan manusia mengenali lingkungan hidup.(Carson,1990) Untuk mengantisipasi dampak negatif dari kegiatan pertambangan tersebut, Pemerintah telah mengatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf n Undang-Undang Mineral dan Batu Bara, yaitu  adanya  kewajiban  pemohon  IUP  Ekplorasi  untuk  membuat  Analisis  Mengenai Dampak  Lingkungan  (AMDAL).  Selanjutnya  Pasal  99  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  2020  tentang  Mineral  dan  Batubara,  menyatakan  bahwa  setiap  pemegang  IUP dan  IUPK  wajib  menyusun  dan  menyerahkan  rencana  reklamasi  dan/atau  rencana pascatambang  pada  saat  mengajukan  permohonan  IUP  Operasi  Produksi  atau  IUPK Operasi  Produksi  sebagai  lanjutan  dari  Pasal  99  Undang-Undang  Mineral  dan  Batu Bara,  pemerintah  mengeluarkan  Peraturan  Pemeintah  (PP)  Nomor  78  Tahun  2010 tentang  Reklamasi  dan  Pascatambang  sebagai  acuan  dalam  pelaksanaan  kegiatan reklamasi dan pasca tambang. (UU No. 03, 2020).
Demi terlaksana suatu kegiatan reklamasi dan pascatambang oleh perusahaan tambang, sangat  penting  untuk  dilakukannya  suatu  penegakan  hukum  oleh  pemerintah  daerah maupun pemerintah pusat, sehingga pengeloaan pertambangan  dapat  menghasilkan  dampak  yang  positif  salah  satunya  memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. (Hayati, 2015).

## Tabel 1
Data Perusahaan Di Kaltim yang Belum Melaksanakan Reklamasi (Kompas, 2016) NO Perusahaan Lokasi 1 PT. Kitadin Desa Bangun Rejo Kec. Tenggarong Seberang 2 PT. Bara Sigi Mining (BSM) Desa Sebulu Modern, RT 14 (jalan poros Tenggarong- Sebulu), Kecamatan Sebulu 3 PT. Muliana Jaya Kelurahan Jawa RT. 4 Kecamatan Sangasanga. 4 PT. Multi Harapan Utama (MHU) RT 3, Kelurahan Loa Ipuh Darat, Kecamatan Tenggarong 5 KSU Wijaya Kusuma Desa Sumber sari Kec. sebulu 6 PT. Bukit Baiduri Energi Desa Bukit Raya RT. 19 Kec. Tenggarong Seberang 7 PT. Bukit Baiduri Energi Desa Bukit Raya RT. 19 Kec. Tenggarong Seberang 8 PT. Kitadin Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara
Diantara Koporasi yang merusak lingkungan sebagai akibat kegiatan suatu pertambagan yang  terbuka  lebar  tanpa  reklamasi  maupun  telah  ada  upaya  reklamasi  namun  belum sepenuhya menjalankan kewajibannya sebagai berikut:
Meskipun  sudah  diatur  dalam  undang-undang  secara  tegas  mengenai  kewajiban  untuk melakukan  reklamasi  dan  pascatambang,  tingkat  keberhasilannya  masih  terbilang rendah, karena banyaknya perusahaan meninggalkan lubang bekas galian tambang yang dibiarkan  sengaja  terbuka.  Tetapi  perusahaan  tambang  besar/legal  umumnya mempunyai  komitmenyang  sangat  baik  dalam  melaksanakan  kegiatan  reklamasi.
9 PT. Insani Bara Perkasa KM. 9, RT 18, Desa Purwajaya, Kec. Loa Janan 10 PT. Hymco Coal Sungai Kerbau Kec. Sambutan 11 PT. Hymco Coal Sungai Kerbau Kec. Sambutan 12 PT. Hymco Coal Sungai Kerbau Kec. Sambutan 13 PT. Panca Prima Mining Sambutan Idaman Permai, Pelita 2 14 PT. Panca Prima Mining/ PD. PAU Sambutan Idaman Permai, Pelita 2 Samarinda 15 PT. Insani Bara Perkasa Blok B RT.20, Simpang Pasir, Palaran 16 Tak teridentifikasi Sambutan, Pelita 4, Handil Kopi, Blok L No 4 17 PT. Energi Cahaya Industritama Kel. Rawa Makmur Kec. Palaran 18 PT. Graha Benua Etam Sempaja, Samarinda 19 PT. Cahaya Energi Mandiri Sambutan, Samarinda 20 PT. Lanna Harita Indonesia Sungai Siring, Samarinda 21 PT. Transisi Energi satunama Lok Bahu, Samarinda 22 CV. Atap Tri Utama Bantuas, Palaran Samarinda 23 CV. Panca Bara Sejahtera Samarinda Ulu 24 PT. Insani Bara Perkasa Palaran, Samarinda 25 PT. Bumi Energi Kaltim Buluminung, Penajam Paser Utara
Namun  terdapat  juga  beberapa  perusahaan  kecil  atau  tambang  illegal  yang  tidak memiliki  komitmen  terhadap  lingkingan  sehingga  setelah  melakukan  galian  tambang dibiarkan begitu saja yang membuat lubang bekas tambang.
Lemahnya  pengawasan  yang  dilakukan  pemerintah  khususnya  Dinas  Energi  dan Sumber  Daya  Mineral  terhadap  pelaksanaan  reklamasi  dan  pascatambang  membuat beberapa  perusahaan  batubara  merasa  tidak  perlu  mematuhi  peraturan  yang  berlaku dalam meaksanakan reklamasi dan pascatambang dengan menerbitkan ketentuan hukum yang  mengikat  para  pemegang  IUP  untuk  bertanggung  jawab  secara  langsung  dalam melakukan reklamasi pascatambang melalui pembinaan.(Linanda & Mukti, 2016)
Berdasarkan  Pasal  2  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  78  Tahun  2019  tentang Reklamasi  dan  Pascatambang  Pemegang  IUP  Eksplorasi  dan  IUPK  Eksplorasi  wajib melaksanakan  reklamasi,  tetapi  reklamasi  yang  dilakukan  juga  harus  wajib  memiliki prinsip  perlindungan  dan  pengeloaan  hidup  serta  keselamatan  kerja  sehingga  bekas galian tambang yang ditinggalkan dapat digunakan kembali sesuai dengan sebagaimana mestinya.(Kuluq, 2020)

## 2. Metode Penelitian
1.  Jenis Penelitian
Dalam  pelaksanaan  penulisan  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif (doktrinal),  karena  memiliki  sasaran  penelitian  berupa  sekumpulan  norma  ( black letter  law )  pada  tingkat  aplikasi  ( professional  constituency ),  atau  pada  tingkatan tertentu pendekatan ini sampai pada analisis teori hukum (legal norma ( black letter law ) pada tingkat aplikasi ( professional constituency ), atau pada tingkatan tertentu pendekatan  ini  sampai  pada  analisis  teori  hukum  (legal  theory),  ilmu  hukum (jurisprudence),  dan  filsafat  hukum  ( legal  philosopy )  sebagai academic constituency. (Shaleh & Elviandri, 2022)
2. Sumber Bahan
Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer  yakni  peraturan perundang-undangan bahan  hukum  sekunder berupa  buku- buku,  dokumen,  jurnal,  data  elektronik  serta  hukum  sekunder  berupa  buku-buku, dokumen, jurnal, data elektronik serta berbagai artikel yang mendukung penelitian ini. Bahan hukum tersier, berupa kamus dan ensiklopedia.  Teknik pengolahan data akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.
3. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data
Data  yang  diperoleh  dan  diperiksa/diteliti  dari  penelitian  lapangan  (field research)  dan  penelitian  kepustakaan  (library  research)  diolah  dengan  cara  editing yakni  data  yang  telah  diperoleh  dari  penelitian  lapangan  atau  penelitian kepustakaan, baik dengan cara mencatat atau merekam, di edit terlebih dahulu guna mengetahui  apakah  data-data  yang  telah  diperoleh  tersebut  sudah  sesuai  dan lengkap, atau masih belum lengkap. Setelah semua data terkumpul baik data primer maupun data sekunder, maka data tersebut kemudian diolah dan dianalisis, dengan menggunakan  analisis  secara  kualitatif  sehingga  didapatkan  kesimpulan  yang berhubungan dengan penelitian. Analisis kualitatif ini bersifat deskriptif yakni suatu kegiatan  yang  dilakukan  penulis  untuk  menentukan  isi  atau  makna  aturan  hukum
yang  dijadikan  rujukan  dalam  menyelesaikan  permasalahan  hukum  yang  menjadi objek penelitian. (Ali, 2011)

## 3. Hasil dan Pembahasan

## A.  Penegakan  Hukum  dan  Pengawasan  Terhadap  Kewajiban  Koorporasi Reklamasi Pasca Tambang
Penegakan  hukum  sesungguhnya  merupakan  upaya  mendekatkan  antara  ide  yang bersifat  abstrak  dengan  kenyataanya.  Kedalam  hal  yang  bersifat  abstrak  itu  dapat digolongkan  tentang  keadilan,  kepastian  hukum,  dan  kemanfaatan  sosial.  Keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial adalah unsur-unsur yang harus masuk dalam kerangka  penegakan  hukum.  Suatu  usaha  untuk  mewujudkan  ide  abstrak  menjadi kenyataan. Proses untuk mewujudkan ide abstrak itulah merupakan inti dari penegakan hukum.  Sedangkan  inti  dari  prosesnya  sendiri  merupakan  diskresi  yang  menyangkut perilaku pembuatan  keputusan  yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi bertumpu pada unsur penilaian pribadi (rohani), untuk  mewujudkan harmonisasi kehidupan secara proposional. Penegakan hukum biasa disebut oleh berbagai kalangan dalam  bahasa  inggris,  yaitu  law  enforcement  dan  dalam  bahasa  belanda  disebut rechtshandaving .  Istilah  penegakan  banyak  dipahami  masyarakat  umum  selalu dialakukan  dengan  force,  pendapat  itu  bermuara  pada  anggapan  bahwa  penegakan  itu dalam  konteks  hukum  pidana  saja.  Presepsi  ini  tidak  dapat  dipersalahkan,  tetapi  tidak dapat  juga  dibenarkan  sepenuhnya,  karena  pada  tataran  realitas,  penegakan  hukum hanya bersandar pada teks formal hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, diamana  ketika  teks  diformalkan,  maka  teks  akan  terlihat  oleh  pakem-pakem  dalam bahasa suatu sistem.
Penegakan hukum dalam konteks lebih luas, masih ada pejabat negara  yang peran dan fungsinya  sebagai  penegak  hukum,  yaitu  pejabat  administrasi.  Sejalan  dengan  itu, bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma  hukum  serta  nyata  sebagai  pedoman  perilaku  dalam  lalu  lintas  atau hubungan-hubungan  hukum  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara.  Dalam konteks hukum pertambangan, apabila dilihat dari sudut subjek dan objeknya termasuk dalam pengertian hukum dalam arti luas. Karena didalamnya menyangkut berbagai segi penegakan hukum, yaitu hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana.

## 1. Penegakan Hukum Administrasi
Salah  satu  hal  yang  paling  penting  dalam  usaha  perbaikan  tata  kelola  pertambangan mineral  dan  batubara  di  Indonesia  adalah  mengenai  sejauh  mana  ketaatan  pemegang IUP/IUPK  untuk  melaksanakan  kegiatan  reklamasi  dan  pascatambang.  Tidak  berjalan optimal  disebabkan  kegiatan  pertambangan  telah  selesai  dilakukan,  sehingga  tidak berdampak pada upaya kepatuhan perusahaan pertambangan yang memegang IUP atau IUPK.  Olehnya  itu  sebagai  upaya  meningkatkan  kepatuhan  terhadap  pelaksanaan kegiatan  reklamasi  dan  pascatambang,  sebagaimana  diatur  pada  Pasal  100  Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 telah mengatur kewajiban bagi para pemegang IUP dan IUPK  untuk  dapat  menyediakan  dana  jaminan  reklamasi  dan  pasca  tambang.  Dana jaminan  reklamasi  dan  pasca  tambang  tersebut  juga  menjadi  hal  yang  seharusnya termuat  dalam  IUP  atau  IUPK  yang  akan  diterbitkan.  Kemudian  dalam  pengaturan sanksi administratif sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, terdapat mengenai pemberi sanksi dan jenis sanksi.
Perubahan  pemberian  sanksi  tersebut  mengambil  kewenangan  dari  pemerintah  daerah kepada  pemerintah  pusat,  sehingga  konsekuensinya  kewenangan  dalam  memberikan sanksi itupun hanya  dapat diberikan oleh Menteri. Sehingga tidak ada lagi second  line enforcement  (penegakan  hukum  lini  kedua),  apabila  pemerintah  daerah  tidak menjatuhkan  sanksi  sebagaimana  yang  telah  diatur  pada  Pasal  151  Undang-Undang Nomor  3  Tahun  2020.  Dengan  adanya  penarikan  kewenangan  memberikan  sanksi tersebut,  membuat  warga  masyarakat  yang dirugikan sulit  mengakses  keadilan,  karena untuk  membuat  dan  mengajukan  pelaporan  atau  pengaduan  pelanggaran  masyarakat menjadi  berjarak,  berbelitbelit,  yang  awalnya  dapat  melalui  kepada  pemerintah  daerah di  wilayahnya  menjadi  kepada  Menteri  di  Pemerintah  Pusat  sehingga  masyarakat menjadi terbatas dan agak sulit untuk memberikan laporan atau mengadukan terjadinya pelanggaran  yang  adadi  wilayahnya.  Pada  dasarnya,  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2020  mengatur  dengan  mewajibkan  para  pemegang  IUP  dan  IUPK  untuk  dapat melaksanakan  kegiatan  reklamasi  dan  pasca  tambang.  Olehnya  itu,  sebagaimana disebutkan  pada  Pasal  99  ayat  (1)  jo  Pasal  39  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2020 yang mengatur rencana kegiatan reklamasi dan pasca tambang, wajib mengantongi dan memenuhi persyaratan sebelum mengajukan IUP atau IUPK.
Akan  tetapi,  terhadap  pelanggaran  kewajiban  pelaksanaan  kegiatan  reklamasi  dan pascatambang  tersebut  hanya  dapat  diikuti  dengan  sanksi  administratif  berupa peringatan  tertulis,  penghentian  kegiatan,  atau  pencabutan  izin.  Namun  pada  akhirnya dikenakannya sanksi administratif ini. Pelaksanaan penegakan hukum administrasi lebih bersifat preventif dalam  rangka  mendorong  pelaku usaha pertambangan  untuk  menaati dan memenuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam izin yang dalam hal ini adalah IUP,  IPR  dan  IUPK.  Oleh  karena  itu,  dalam  konteks  penegakan  hukum  administrasi sering pula dilakukan melalui pendektan-pendekatan negosiasi, persuasi, dam supervisi agar  peraturan hukum  atau  syarat-syarat  izin  ditaati.  Artinya,  pihak pertama dan  pihak utama  dalam  penegakan  hukum  administrasi  adalah  pejabat  administrasi  yang mengeluarkan  izin.  Secara  teori  hal  itu  dapat  dipahami,  karena  pejabat  administrasi negara  yang  mengeluarkan  izin  seyogyanya  lebih  mengetahui,  apakah  kegiatan  itu memiliki  izin  atau  tidak,  atau  apakah  pemegang  izin  yang  dikeluarkannya  melanggar rambu-rambu yang tertuang dalam izin atau sebaliknya malah dilanggar.
Penegakan  hukum  adminstrasi  sesuai  fungsinya  bersifat  preventif,  maka  penerapan instrumen administrasi terutama dimaksudkan untuk pemulihan keadaan atau perbaikan kerusakan  atau  dengan  kata  lain  ditunjukan  kepada  perbuatannya.  Karena  esensi penegakan hukum melalui instrumen hukum administratif bertujuan agar tindakan atau pengabaian  yang  sifatnya  melanggar  hukum  atau  tidak  mematuhi  persyaratan- persyaratan yang tertuang dalam izin. Dengan demikian, perbuatan tersebut harus segera diberhentikan dan segera mematuhi dengan cara melaksanakan persyaratan-persyaratan yang  dimaksud.  Artinya,  simpul  penegakan  hukum  administrasi  adalah  pada  objek perbuatannya,  dan  wewenang  untuk  menekan  penerima  izin  mematuhi  ketentuan  atau persyaratan yang tertuan dalam izin yang dimaksud adalah paksaan administratif. Selain kewenangan  paksaan,  hukum  administratif  mengenal  apa  yang  disebut  sanksi administratif lainnya, yaitu penutupan perusahaan, uang paksaan, dan penarikan izin.
Berkaitan  dengan  penerapan  instrumen  administratif  dalam  konteks  penyelenggaraan pengolaan  usaha  pertambangan,  pemerintah  mempunyai  kewenangan  dalam  hal pembinaan  dan  pengawasan,  yang  otoritasnya  dilaksanakan  oleh  Menteri  Energi  dan
Sumber  Daya  Mineral.  Kewenangan  pemerintah  dalam  hal  pembinaan  diatur  dalam Pasal 139 Undang-undang Minerba:
a. Pemberian pedoman standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
b. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
c. Pendidikan dan pelatihan;
d. Perencanaan,  penelitian,  pengembangan,  pemantauan,  dan  evaluasi pelaksanaan  penyelengaraan  usaha  pertambangan  di  bidang  mineral  dan batubara.

## 2. Penegakan Hukum Perdata
Hukum  lingkungan  keperdataan  bertujuan  untuk  memberikan  perlindungan hukum bagi korban pencemaran lingkungan dengan cara mengajukan gugatan sengketa lingkungan  diperadilan  umum  untuk  mengganti  kerugian.  Penyelesaian  sengketa lingkungan  diartikan  sebagai  gugatan  ganti  kerugian  atas  dasar  perbuatan  melawan hukum dibidang lingkungan keperdataan oleh korban pencemaran lingkunganlingkungan  diartikan  sebagai  gugatan  ganti  kerugian  atas  dasar  perbuatan melawan hukum dibidang lingkungan keperdataan oleh korban pencemaran lingkungan. Pendapat  lain  yang  lebih  tegas  mengenai  pengertian  hukum  lingkungan  keperdataan dikemukakan  Siti  Sundari  Rangkuti,  bahwa  hukum  lingkungan  keperdataan  terutama mengatur perlindungan hukum bagi korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan akibat perbuatan pencemar yang menimbulkan kerugian bagi korban dan menyebabkan penderita berhak mengajukan gugatan ganti kerugian terhadap pencemar.
Perbuatan  melanggar  hukum  secara  yuridis  mempunyai  konsekuensi  terhadap pelaku  maupun  orang-orang  yang  mempunyai  hubungan  hukum  dalam  bentuk pekerjaan  yang  menyebabkan  timbulnya  perbuatan  melawan  hukum.  Jadi,  akibat  yang timbul  dari  suatu  perbuatan  melawan  hukum  akan  diwujudkan  dalam  bentuk  ganti kerugian  terhadap  korban  yang  mengalami.  Penggantian  kerugian  sebagaimana  akibat dari  adanya  perbuatan  melanggar  hukum,  dapat  berupa  penggantian  kerugian  materiil dan  immateriil.  Lazimnya  dalam  praktik  penggantian  kerugian  dihitung  dengan  uang, atau  disetarakan  dengan  uang  disamping  adanya  tuntutan  penggantian  benda  atau barangbarang  yang  dianggap  telah  mengalami  kerusakan/perampasan  sebagai  akibat adanya  perbuatan  melanggar  hukum  pelaku.  Dalam  prose  penegakan  aturan  ketentuan keperdataan, perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan KUHPerdata adalah  dua  jenis  kewajiban,  kewajiban  kontraktual  dan  pertanggungjawaban  untuk kegiatan illegal perbuatan melawan hukum.
Perbedaan antara kewajiban kontraktual  dan pertanggungjawaban untuk kegiatan illegal  perbuatan  melawan  hukum  terletak  pada  hubungan  hukum  atau  hubungan kontrak  non-kontrak.  Jika  ada  kesepakatan,  kewajiban  adalah  kewajiban  kontraktual. Sebaliknya,  jika  tidak  tercapai  kesepakatan,  tetapi  salah  satu  pihak  merugikan  pihak lain,  pihak  yang  dirugikan  dapat  menuntut  pihak  yang  menyebabkan  kerugian  akibat perbuatan  melawan  hukum  tersebut.  Undang-Undang  Lingkungan  Hidup  Nomor  32 Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  hidup  (UUPPLH) dalam  Bab  XIII  Pasal  84  sampai  dengan  Pasal  93.  Aspek-aspek  keperdataan  yang tercantum  dalam  pasal-pasal  tersebut  berisikan  tentang  penyelesaian  sengkata lingkungan  hidup  yang  dapat  ditempuh  melalui  jalur  litigasi  maupun  jalur  non  litigasi
berdasarkan  pilihan  para  pihak  yang  bersengketa  baik  berdasarkan  kesepakatan  para pihak  maupun  menggunakan  jasa  mediator  dan/atau  arbiter.  Gugatan  melalui  jalur litigasi (gugatan  pengadilan)  baru dapat  ditempuh  jika upaya  penyelesaian  sengketa di luar pengadilan tidak berhasil dilakukan.
Menurut  Muhammad  Akib  dalam  bukunya  berpendapat,  bahwa  hukum lingkungan  keperdataan  secara  substansial  memuat  ketentuan  yang  berkaitan  dengan pemenuhan hak-hak keperdataan seseorang, kelompok orang, dan badan hukum perdata dalam  kaitannya  dengan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat.  Jika  hak-hak keperdataan  ini  dirugikan  oleh  salah  satu  pihak,  misalnya  karena  terjadi  pencemaran atau  perusakan  lingkungan,  maka  dalam  upaya  perlindungan  hukumnya  digunakan sarana  hukum  lingkungan  keperdataan.  Perlindungan  lingkungan  bagi  korban pencermaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan  diberikan  dengan  cara  memberikan  hak kepada  penggugat  untuk  mengajukan  gugatan  ganti  kerugian  atau  tindakan  pemulihan lingkungan  terhadap  pencemar.  Melalui  proses  hukum  perdata  pada  kenyataannya kurang begitu disenangi oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia. Padahal menurut hukum  ruang  penegakan  hukum  perdata  adalah  menjadi  salah  satu  instrument  proses penegakan  hukum  yang  mengatur  hal-hal  khusus  yang  berkaitan  dengan  sengketa keperdataan  secara  formal  harus  melalui  peradilan  perdata  disamping  menggunakan jalur  arbitrase.  Dalam  pembahasan  sengketa  perdata  dibidang  pertambangan  lazimnya hanya berkaitan dengan sengketa perdata antara warga masyarakat dengan pelaku usaha tambang  Proses  hukum  perdata  secara  nyata  kurang  diminati  atau  disenangi  oleh masyarakat  di  negara  kita,  padahal  secara  yuridis,  ruang  penegakan  hukum  perdata adalah  salah  satu  instrumen  penegakan  hukum  yang  mengatur  bahwa  khusus  yang berkaitan  dengan  materi  keperdataan  secara  formal  harus  melalui  proses  peradilan perdata disamping melalui abritase.
Selain  proses  peradilan  perdata  yang  memakan  waktu,  tenaga,  biaya,  hal  yang harus  disadari  bahwa  sengketa  perdata  dalam  konteks  pengusahaan  pertambangan  di negara  kita  yang  marak  terjadi  saat  ini  adalah  sengketa  antara  pemilik  lahan  dengan pelaku  usaha  pertambangan.  Menyadari  akan  hal  tersebut  dalam  konteks  sengketa perdata,  sebagaimana  diuraikan  di  atas,  terdapat  dua  kecenderungan.  Pertama,  di  satu pihak,  masyarakat  setempat  sebagai  pemilik  lahan  cenderung  menjadi  korban.  Kedua, pelaku  usaha  pertambangan  cenderung  lebih  senang  memakai  jalur  perdata  karena dengan berbagai kekuatannya meskipun sengketa pengadilan berlangsung, pelaku usaha masih dapat melakukan kegiatan penambangannya dengan tenang.
Secara teoritis, penggantian kerugian sebagai akibat dari suatu perbuatan melawan hukum  diklasifikasikan  ke  dalam  dua  bagian,  yaitu  kerugian  yang  bersifat  aktual  dan kerugian  yang  akan  datang.  Dikatakan  kerugian  yang  bersifat  aktual  adalah  kerugian yang  mudah  dilihat  secara  nyata  atau  fisik,  baik  yang  bersifat  materiil  maupun immateriil.  Kerugian  ini  didasarkan  pada  halhal  kongkrit  yang  timbul  sebagai  akibat adanya  perbuatan  melanggar  hukum  dari  pelaku.  Sedangkan  kerugian  yang  bersifat  di masa mendatang adalah kerugian-kerugian yang dapat diperkirakan akan timbul di masa mendatang  akibat  adanya  perbuatan  melanggar  hukum  dari  pihak  pelaku.  Ganti kerugian di masa mendatang ini haruslah didasarkan pula pada kerugian yang sejatinya dapat dibayangkan di masa mendatang akan terjadi secara nyata.
Penggunaan  hukum  perdata  dalam  sengketa  pertambangan  biasanya  berkaitan dengan  penyelesaian  lingkungan  hidup  akibat  terjadinya  kerusakan  lingkungan  yang
dilakukan  oleh  pelaku  usaha  tambang.  Peran  hukum  perdata  dalam  hal  ini  sebagai permintaan  ganti  rugi  oleh  warga  masyarakat  yang  mengalami  pencemaran  dan perusakan  lingkungan  hidup  kepada  pihak  pencemar  dalam  hal  ini  perusahaan pertambangan  yang  telah  dianggap  menimbulkan  dampak  pencemaran  lingkungan. Pasal  87  Ayat  (1)  UUPPLH  yang  mengatur  bahwa,  Setiap  penanggungjawab  usaha dan/atau  kegitan  yang  melakukan  perbuatan  melanggar  hukum  berupa  pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan  hidup  wajib  membayar  ganti  tugi  dan/atau  melakukan  tindakan  tertentu. Dalam ketentuan pasal tersebut, maka terdapat beberapa unsur, yakni:
a. Adanya perbuatan melawan hukum;
b. Adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
c. Adanya kerugian pada orang lain atau lingkungan;
d. Adanya penanggung jawab kegiatan membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
Berdasarkan  unsur-unsur  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  perbuatan yang  bersifat  melawan  hukum  berdasarkan  kesalahan  dan  akibatnya  menimbulkan kerugian bagi pihak lain, dan perbuatan ini bersifat khusus, yakni di bidang lingkungan hidup,  yang  pada  prinsipnya  sama  dengan  perbuatan  melawan  hukum  berdasarkan kesalahan  yang  termaktub  dalam  dalam  Pasal  1365  KUHPerdata.  Pasal  1365 KUHPerdata  yang  menyatakan  bahwa  “Tiap  perbuatan  melanggar  hukum,  yang membawa  kerugian  bagi  orang  lain,  mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya menerbitkan  kerugian,  mengganti  kerugian  ersebut”.  Untuk  dapat  dituntut pertanggungjawabannya  berdasarkan  Pasal  1365  KUHPerdata,  suatu  perbuatan  harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
a. Adanya perbuatan melawan hukum
b. Adanya unsur kesalahan
c. Adanya kerugian
d. Adanya  hubungan  sebab  akibat  yang  menunjukkan  bahwa  adanya  kerugian disebabkan oleh kesalahan seseorang
Dapat  dikatakannya  perbuatan  tersebut  suatu  perbuatan  melawan  hukum  jika terdapat unsur-unsur berikut:
a. Bertentangan dengan hak orang lain
b. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri
c. Bertentangan dengan kesusilaan
d. Bertentangan  dengan  keharusan  yang  harus  diindahkan  dalam  pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.
Unsur-unsur  tersebut  pada  dasarnya  bersifat  alternatif,  artinya  untuk  memenuhi suatu perbuatan melawan hukum, tidak harus dipenuhi semua unsur tersebut. jika suatu perbuatan dapat memenuhi satu unsur saja, maka perbuatan tersebut dapat dikatakannya sebagai  perbuatan  melawan  hukum.  Akomodasi  gugatan  perdata  atas  kegiatan  usaha pertambangan  yang  merugikan  masyarakat  sesungguhnya  memperolah  ruang  atau letimigasi hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 145 ayat (1) UU Minerba,
yang  menegaskan  bahwa  masyarakat  yang  terkena  dampak  neagtif  langsung  dari kegiatan  usaha  pertambangan  berhak  untuk  memperoleh  ganti  rugi  yang  layak  akibat kesalahan  dalam  pengusahaan  kegiatan  pertambangan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  dan  mengajukan  gugatan  kepada  pengadilan  terhadap kerugian  akibat  pengusahaan  pertambangan  yang  menyalahi  ketentuan.  Tidak  ada ketentuan  lebih  lanjut  atau  penjelasan  lainnya  tentang  apa  yang  dimaksud  akibat kesalahan  dalam  pengusahaan  kegiatan  pertambangan  kesalahan  kesalahan-kesalah tersebut  cenderung  mngarah  kepada  aspek-aspek  teknis,  yaitu  kesalahan  yang disebabkan oleh human eror, kesalahan implementasi kerja, atau kealahan perencanaan, dimana akibat dari kesalahan tersebut menyebabkan kerugian bagi masyarakat setempat, masyarakat  sekitar  kegiiatan  tambang  dan/atau  masyarakat  yang  berada  dalam jangkauan kesalahan itu sendiri.
a. Dalam  konteks  sengketa  perdata,  terdapat  dua  pendekatan  masalah,  yaitu Disatu  pihak,  warga  masyarakat  sekitar  tambang  adalah  pemilik  lahan  yang cenderung menjadi korban dari dampak eksploitasi tambang;
b. Pelaku usaha pertambangan cenderung lebih aman menggunakan penyelesaian keperdataan,  karena  dengan  kekuatan  yang  dimilikinya  meskipun  sengketa berlanjut di pengadilan, pelaku usaha masih tetap dapat menjalankan kegiatan penambangannya .
Upaya  gugatan  perdata  yang  diajukan  atas  kegiatan  usaha  pertambangan  yang telah  merugikan  masyarakat  secara  jelas  memperoleh  ruang  atau  legitimasi  hukum sebagaimana yang diatur pada Pasal 145 Ayat 1 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2020, yang menegaskan bahwa masyarakat sekitar yang terkena dampak negatif langsung dari Kegiatan Usaha Pertambangan:
a. Berhak  memperoleh  ganti  rugi  yang  layak  akibat  kesalahan  dalam tindakan/pengusahaan kegiatan Pertambangan sebagaimana  yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan; dan/atau
b. Berhak  mengajukan  gugatan  melalui  pengadilan  atas  kerugian  akibat pengusahaan  Pertambangan  yang  jelas-jelas  menyalahi  ketentuan  yang  telah diatur

## 3. Penegakan Hukum Pidana
Penerapan sanksi dalam hukum pidana terhadap sengketa pidana berkaitan dengan adanya suatu tindak pidana, perbuatan pidana, atau peristiwa pidana yang terjadi dalam kegiatan  usaha  pertambangan.  Sengketa  ini  berkaitan  sertadengan  adanya  aturan ketentuan  pidana  dalam  peraturan  perundang-undangan  pada  bidang  pertambangan mineral dan batubara, baik yang diatur dalam undang-undang maupun dalam peraturan lainnya,  dengan  memungkinkan  ketentuan  pidana  tetap  diatur  didalam  instrument hukum  tersebut.  Sanksi  hukum  dapat  diberikan  baik  kepada  perorangan  maupun perusahan  pertambangan  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2020  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan  Mineral  dan  Batubara.  Ketentuan  dari  norma  hukum  sanksi  pidana tersebut  dinilai  sebagai  sarana  atau  upaya  terakhir  (ultimum  remedium)  dalam  upaya menegakkan  kewajiban  hukum  perusahaan  pertambangan  untuk  melaksanakan reklamasi dan pascatambang.
Sanksi pidana  yang dimaksud berdasarkan Pasal 161B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yaitu :
Setiap orang yang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan:
a. Reklamasi dan/atau Pascatambang; dan/atau
b. Penempatan  dana  jaminan  Reklamasi  dan/atau  dana  jaminan  Pascatambang, dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan  denda  paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).
Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), eks pemegang IUP atau IUPK dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka  pelaksanaan  kewajiban  Reklamasi  dan/atau  Pascatambang  yang menjadi kewajibannya. Apabila mengacu pada ketentuan Pasal 10 KUHP, yang merupakan  pidana  tambahan  berupa  pencabutan  beberapa  hak  tertentu, perampasan barang tertentu serta pengumuman putusan hakim. Kemudian yang dimaksud  dengan  pidana  tambahan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  164 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 berupa:
a. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
c. Kewajiban  membayar  biaya  yang  timbul  akibat  tindak  pidana.  didalamnya. Akan tetapi sanksi yang lebih sering diterapkan untuk menyelesaikan sengketa reklamasi dan pascatambang sejauh ini adalah sanksi administratif.
Kemudian  secara  umum,  ketentuan  pidana  dalam  Nomor  3  Tahun  2020, meliputi :
a. Naiknya besaran ancaman pidana denda;
b. Adanya penambahan tindak pidana baru;
c. Dipertahankannya pasal kriminalisasi masyarakat; dan
d. Dihapusnya  tindak  pidana  bagi  pejabat.  Perubahan  tersebut  di  atas  ini  tidak sepenuhnya baik ataupun buruk..
Akan  tetapi  dapat  dilihat  perubahan  sisi  baiknya,  dimana  terdapat  penekanan subjek pidana korporasi dengan adanya tambahan besaran ancaman pidana denda (dari 10  miliar  rupiah  menjadi  100  miliar  rupiah)  dan  mengurangkan  pidana  penjara  seperti yang  diatur  pada  Pasal  158,  159,  160  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2020  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009.  Hal  ini  sejalan  dengan ungkapan  para  pakar  hukum  pidana  yang  menyatakan  bahwa  ancaman  pidana  bagi korporasi  yang  tepat  adalah  dengan  pemberian  sanksi  moneter/finansial,  berupa  denda (.Selain  itu,  UndangUndang  Nomor  3  Tahun  2020  menambahkan  larangan memindahtangankan IUP sebagai tindak pidana (Pasal 161 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 79 2020), sebelumnya larangan ini tidak memiliki akibat sanksi dalam UU No. 4 Tahun  2009  Ketentuan  sanksi  pidana  tersebut  dilakukan  apabila  sanksi  administratif dianggap  belum  mampu  dalam  menyelesaikan  pelanggaran  yang  ternyata  ditemukan adanya  unsur  pidana  Ketentuan  pidana  dalam  UU  Minerba  adalah  instrumen  terakhir yang  diatur  dalam  undang-undang,  merupakan  ketentuan  yang  disesuaikan  dengan perkembangannya  dan  tantangan  dunia  pertambangan  setelah  pergantian  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2011  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Pertambangan,
konsekuensi  dari  adanya  ketentuan  pidana  dalam  UU  Minerba  maka  hukum  atau ketentuan itu harus ditegakkan.
Ketentuan sanksi pidana dalam UU Minerba diatur dalam Pasal 158 sampai Pasal 165,  yang  memuat  dua  jenis  sanksi  pidana,  yaitu  sanksi  hukuman  penjara  dan  sanksi hukuman  kurungan.  Kedua jenis  sanksi itu  diikuti  oleh sanksi denda, ketentuan sanksi pidana dimaksud sebagaimana Pasal 158 menyatakan:
bahwa  setiap  orang  yang  melakukan  usaha  pertambangan  tanpa  IUP,  IPR,  dan IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1),  Pasal  74  ayat  (1)  atau  ayat  (5)  dipidana  dengan  penjara  paling  lama  10  (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Selanjutnya, Pasal 159 UU Minerba menyatakan:
bahwa  pemegang  IUP,  IPR  atau  IUPK  yang  dengan  sengaja  menyampaikan laporan sebagaimana dimaksu dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (1),  Pasal  105  ayat  (4),  Pasal  110  atau  Pasal  111  ayat  (1)  dengan  tidak  benar  atau  80 menyampaikan  keterangan  palsu  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 10.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Undang-undang Minerba Pasal 162, yang berbunyi:
“ Setiap  orang  yang  merintangi  atau  meganggu  kegiatan  usaha  pertambangan dari  pemegang  IUP  atau  IUPK  yang  telah  memenuhi  syarat  sebagaimana dimaksud  Pasal  136  ayat  (2)  dipidana  dengan  pidana  kurungan  paling  lama  1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) .”
Selanjutnya, sanksi pidana bagi badan hukum yang melakukan pelanggaran selain pidana  yang  dijatuhkan  kepada  pengurusnya  juga  diberlakukan  terhadap  badan hukumya itu sendiri. Sebagaimana diatur dalam Pasal 163, ada beberapa sanksi pidana tersebut. Pertama, berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan. Kedua, pidana tambahan berupa  pencabutan  izin  usaha  dan/atau  pencabutan  status  badan  hukum.  Sedangkan Pasal  164  UU  Minerba,  mengatur  ketentuan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  yang melanggar  ketentuan  Pasal 158,  Pasal  159,  Pasal 160,  Pasal  160,  Pasal 161,  dan  Pasal 162,  dapat  dikenai  pidana  tambahan  berupa  perampasan  barang  yang  tidak  digunakan dalam  melakukan  tindak  pidana,  perampasan  keuntungan  yang  diperoleh  dari  tindak pidana dan/atau kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.
Selanjutnya,  Pasal  165  mengatur  ketentuan  tentang  sanksi  pidana  yang  berkenan dengan  menyalahgunakan  wewenang  oleh  pejabat  administrasi  negara,  yang  berbunyi: “Setiap  orang  yang  mengeluarkan  IUP,  IPR,  atau  IUPK  yang  bertentangan  dengan Undang-undang Minerba dan 81 menyalahgunakan kewenanganya diberi sanksi pidana paling  lama dua tahun penjara dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta  rupiah).”  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2020  juga  menambahkan  delik/tindak pidana  terhadap  reklamasi  dan/atau  pascatambang  dan/atau  penempatan  dana  jaminan reklamasi  dan/atau  pascatambang  ketika  IUP  atau  IUPK  dicabut  atau  berakhir  yang tidak  dijalankan  oleh  pelaku  usaha  tambang  (Pasal  161  B  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  2020).  Faktanya di daerah sekitar  tambang banyak sekali lubang  tambang  yang ditinggalkan  begitu  saja  secara  tidak  bertanggung  jawab  oleh  perusahaan  sehingga menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit utamanya anak-anak.

## 4. Kesimpulan
1.Setiap  pemegang  IUP  dan  IUPK  wajib  menyerahkan  rencana  reklamasi  dan rencana pasca tambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK  Operasi  Produksi.  Pelaksanaannya  dilakukan  sesuai  dengan  peruntukan  lahan pasca  tambang.  Hal  ini  dicantumkan  dalam  perjanjian  penggunaan  tanah  antara pemegang  IUP  atau  IUPK  dengan  pemegang  hak  atas  tanah.  Pemegang  wajib menyediakan  dana  jaminan  reklamasi  dan  pasca  tambang.  Menteri,  gubernur,  atau bupati/  walikota  sesuai  dengan  kewenangannya  dapat  menetapkan  pihak  ketiga dengan dana jaminan yang telah disediakan pemegang. Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK  Eksplorasi  wajib  melaksanakan  reklamasi  dan  pascatambang.  Reklamasi dilakukan  terhadap  lahan  terganggu  pada  kegiatan  eksplorasi.  Reklamasi  dan pascatambang  dilakukan  terhadap  lahan  terganggu  pada  kegiatan  pertambangan dengan sistem dan metode: penambangan terbuka; dan penambangan bawah tanah.
Penegakan  hukum  kepada  koroporasi  yang  tidak  melaksanakan  reklamasi  pasca tambang mulai dari Hukum Administrasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana sebagai salah  satu  bentuk  akibat  hukum  atas  tidak  dilaksanakannya  suatu  kewajiban merupakan  upaya  represif  atas  suatu  permasalahan,  karena  sanksi  merupakan  salah satu  akibat  hukum  yang  bersifat  memaksa  ketika  tidak  dilaksanakannya  suatu kewajiban  yang  telah  diamanatkan  oleh  suatu  peraturan.  Dalam  kaitannya  dengan pelaksanaan  kegiatan  reklamasi  lahan  pascatambang  sebagai  bagian  dari  proses pemanfaatan  sumber  daya  alam,  sanksi  yang  dapat  diterapkan  adalah  pemberian kewajiban untuk membayar denda kepada pelaku usaha pertambangan rakyat apabila kegiatan  reklamasi  lahan  pascatambang  tidak  dilaksanakan  sebagaimana  yang  telah direncanakan.  Pemberian  kewajiban  untuk  membayar  denda  kepada  pelaku  usaha tersebut  rakyat  tidak  menghilangkan  kewajiban  pelaku  usaha  pertambangan  rakyat beserta  pemerintah  daerah  untuk  memulihkan  kerusakan  lingkungan  pascatambang dengan  cara  menyediakan  kekurangan  dana  yang  dibutuhkan  oleh  pihak  ketiga.  Hal ini bertujuan untuk  memberikan efek jera kepada pelaku usaha pertambangan rakyat yang lain agar pembiaran atas kerusakan lingkungan hidup pascatambang tidak terjadi lagi.
2.Model  pengawasan  yang  efektif  terhadap  koorporasi  dalam  pelaksanaan reklamasi  pasca  tambang  yang  menjadi  tawaran  penelitian  ini  ada  dua  upaya  dapat dilakukan  dilakukan.  Pertama,  perlunya  pembentukan  sistem  perizinan  lingkungan yang  terpadu  seperti  halnya  di  Belanda  untuk  memudahkan  pelaksanaan  koordinasi, serta optimalnya pengawasan, sehingga dengan demikian tindakan kerja sama saling menunjang  untuk  mendapatkan  keselarasan  pada  akhirnya  akan  menghasilkan  kerja sama yang baik antara semua pihak, sebagaimana prinsip koordinasi. Sistem perizinan lingkungan yang terpadu diharapkan akan meningkatkan efisiensi dari segi waktu dan biaya.  Kedua,  perlunya  keterlibatan  masyarakat,  terutama  di  sekitar  tambang  yang memperoleh  dampak  langsung  dari  usaha  pertambangan  ataupun  melalui  LSM relevan,  untuk  menjalin  kemitraan  berperan  dalam  melakukan  pengawasan  sosial, yang berupa pemberian saran, usul serta kepedulian terhadap lingkungan sebagaimana harapan  Pasal  70  UUPLH  untuk  mendukung  optimalnya  pelaksanaan  pengawasan. Peran  pemerintah  yang  begitu  luas  juga  diimbangi  dengan  peran  dan  fungsi  dari seluruh  stakeholder  yang  ada.  Selain  pemerintah  dan  perusahaan  tambang,  Lembaga
Swadaya  Masyarakat  (LSM),  perguruan  tinggi/lembaga  penelitian  dan  masyarakat juga memiliki peran yang saling melengkapi satu sama lain.

## Daftar Pustaka
Absori,  “Penegakan  Hukum  Lingkungan  Pada  Era  Reformasi”,  Jurnal  Ilmu  Hukum, No. 2, Vol 8, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005.
Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), (Jakarta: Toko Gunung Agung,2002).
Angela  Pingkan  Kuluq,  Pelaksanaan  Reklamasi  KerusakanLingkunganHidup  Bekas Tambang  Batubara  di  Kabupaten  Kutai  Barat,  Skripsi  Ilmu  Hukum,  Fakultas Hukum Univ. Atmajaya Yogyakarta, 2020.
Anthon,  Freddy  Susanto.Semiotika  Hukum:dari  Dekontruksi  Teks  Menuju Progresivitas Makna. Refika Aditama. Bandung. 2005.
Arief  Sidharta,  1994,  Filsafat  Hukum  Mazhab  dan  Refleksinya,  Bandung:  Remaja Rosda Karya.
Asikin zainal, Pengantar Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 2012) Ayu  Linanda  dan  Hudali  Mukti,  “Kewajiban  Perusahaan  Pertambangan  Dalam Melaksanakan  Reklamasi  dan  Pascatambang  di  Kota  Samarinda”,  Vol.  8  No.  2 (2016): September.
Diana Halim Koencoro, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004. Djati Murjanto. 2011. Karekterisasi dan Perkembangan Tanah Pada Lahan Reklamasi Bekas Tambang Batubara PT. Kaltim Prima Coal. Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.
Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari Memahami Hukum, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo 2010).
Ebra Alkad dkk, (2018) Perenanaan dan Biaya Reklamasi Lahan Bekas Tambang Area Tambang  Batubara  PT.  Baturona  Adimulya  Desa  Supat  Barat  Kecamatan  Babat Supat  Kabupaten  Musi  Banyuasin,  Jurnal  Bina  Tambang,  Vol.  3,  No.  3,  Tahun 2018.
Fenty  Puluhulawa,  “Kewenangan  Perizinan  Dalam  Pengelolaan  Lingkungan  Pada Usaha  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara”,  Jurnal  Hukum  Legalitas,  Vol  3, Nomor 2, 2 Agustus 2010.
Harun M.Husen, 1990, Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.
Herma  Yanti.,  Mekanisme  Pengawasan  Terhadap  Peraturan  Daerah  Menurut  Unang- Undang Nomor 32 Tahun 2004.
Ibnu  Syamsi,  Administrasi Perlengkapan  Materiil Pemerintahan Daerah,  Bina Aksara, Jakarta, 1982.
Irsan, dkk,  Kebijakan  Reklamasi  Pasca  Tambang  Sebagai Bentuk  Pengendalian  Lahan Bekas  Tambang  Batubara  Ditinjau  Dari  Kewenangan  Otonomi  Daerah  Di Sumatera Selatan. E-journal UNSRI.
Jum Anggraini, Hukum Administrasi Negara, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
Lukman  Santoso,  Hukum  Perikatan:  Teori  Hukum  dan  teknis  Pembuatan  Kontrak, Kerja Sama, dan Bisnis, Setara Press, Malang, 2016.
Maharani Siti Sophia, “Catatan Ketidakadilan HukumAtas Lingkungan”, Jurnal Hukum Jentera, Edisi 18,  Tahun IV, 2008.
Maryati  Abdullah,  dkk,  Koordinasi  dan  Supervisi  Sektor  Pertambangan  Mineral  dan Batubara  :  Temuan-Tindak  Lanjut-Capaian  Laporan,  Jakarta  Selatan:  Publish What You Pay Indoensia, 2017.
Muchsan,  Sistem  Pengawasan  Intern  Pada  Kementerian  Koordinator  Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2008
Muhammad  Akib,  Hukum  Lingkungan:  Perspektif  Global  dan  Nasional,  Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
Muhammad Erwin, Filsafat Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, 2012.
Munir  Fuady,  Hukum  Kontrak  Dari  Sudut  Pandang  Hukum  Bisnis,(  Bandung:  Citra Aditya Bakti, 2001).
Nandang  Sudrajat.  Teiri  dan  Praktik  Pertambangan  Indonesia.  Pustaka  Yustisia.
Yogyakarta.
Peraturan Mentri Energi Sumber Daya Mineral No 7 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang Pada pertambangan mineral Dan Batubara Peter  Mahmud  Marzuki,  Pengantar  Ilmu  Hukum,  Kencana  Prenanda  Media  Group,
Jakarta, 2009. .
Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum,(Jakarta: Kencana, 2008) Rachel  Carson,  Musim  Bunga  Yang  Bisu  (Judul  asli  The  Silent  Spring,  terjemahan
Budi Kaswowro), (Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 1990)
Rawan  Soejito,  Hubungan  Pemerintah  Pusat  Dan  Pemerintah  Daerah,  Rineka  Cipta,
Jakarta, 1990.
Riduan  Syahrani,  Rangkuman  Intisari  Ilmu  Hukum,  (Bandung:  Citra  Aditya  Bakti,
1999)
Shaleh  &  Rauf  (2022)  The  Effectiveness  of  the  Establishment  of  a  Special  Election Court in the Development of National Law in the 2020 Regional Head Elections in the Covid 19 Era in Indonesia, Proceedings of the 2nd Riau Annual Meeting on Law and Social Sciences (RAMLAS 2021) , Pp. 161-163. Atlantis Press.
Shaleh  &  Fatwa  (2022)  Peralihan  Status  Pegawai  Komisi  Pemberantasan  Korupsi (Kpk) Di Era Reformasi Birokrasi, Jurnal Literasi Hukum , Vol.6 No.2. Pp. 76-88. Siti Sundari Rangkuti, 2006, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Edisi Ketiga,Surabaya: Airlangga University Press.
Siti  Sundari  Rangkuti,  Hukum  Lingkungan  dan  Kebijaksanaan  Lingkungan  Nasional, (Surabaya: Universitas Airlangga Press, 2000) .
Siti Sundari Rangkuti,  Hukum  Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Universitas Airlangga Press, Surabaya.
Sitorus,  M.  2003.  Pengaruh  Pemberian  Batu  Fosfat  Alam  dan  Mikoriza  Vesikular Arbuskular  Terhadap  Ketersediaan  dan  Konsentrasi  P  daun  Jagung  pada  Ultisol. Skripsi. Fakultas Pertanian Universitas Jambi.
Soerjono  Soekanto,  1983,  Faktor-faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum,  UI Pres, Jakarta.
Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakata: PT. Sinar Grafika, 2003)
Soewarno  Handayaningrat,  Pengantar  Studi  Ilmu  Administrasi  Negara,  Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.
Suriansyah  Murhaini,  Manajemen  Pegawasan  Pemerintahan  Daerah,  Pustaka  Pelajar, Yogyakarta, 2014.
T. Subarsyah Sumadikara. Penegakan Hukum Sebuah Pendakatan Politik Hukum dan Politik Kriminal. Kencana Utama. Bandung. Februari 2010.
Tri Hayati, Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009,
Ctk. Pertama, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015.
Undang-Undang  No.  32  tahun  2009  tentang  perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara
Yovita  A.  Mangesti  &  Bernard  L.  Tanya,  Moralitas  Hukum,  Yogyakarta:  Genta Publishing. 2014
Zainuddin Ali, 2011, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafik.
Conflict  of  interest  statement :  The  author(s)  declares  that  the  research  was  conducted  in  the  absence  of  any commercial finance relationship that could be construed as a potential of interest.
Copyright :  @ UIRL Rev .  This  is  an  open  access  article  distributed  under  the  terms  of  the  Creative  Commons Attribution 4.0 International License (CC-By 4.0),  which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.
UIR  Law  Review ( UIR LRev )  is  an  open  access  and  peer-reviewed  journal  published  by  Faculty  of  Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.