Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Studi Kasus PT Shopee Internasional Indonesia) (Suparna Wijaya, Adam Panchar Nirvana) http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index

## VALUE ADDED TAX OF TRADING THROUGH ELECTRONIC SYSTEMS
(CASE STUDY PT SHOPEE INTERNATIONAL INDONESIA)
Suparna Wijaya, Adam Panchar Nirvana Politeknik Keuangan Negara STAN Email : sprnwijaya@pknstan.ac.id , adampanira@gmail.com

## ABSTRACT
The  Indonesian  government  has  started  to  collect  taxes  from  trade  transactions  through  the  electronic  system (PMSE) in The Ordinance Number 2 of 2020. One of the parties appointed as collectors of Value Added Tax (VAT) on  trade  through  the  electronic  system  or  hereinafter  known  as  the  import  of  digital  products  is  PT  Shopee International  Indonesia.  This  is  fascinating,  because  PT  Shopee  International  Indonesia  is  also  a  taxable entrepreneur  who  is  a  domestic  value  added  tax  collector.  The  purpose  of  this  study  is  to  determine  the implementation  of  PMSE  VAT  collection,  differences  in  obligations  as  a  taxable  entrepreneur  and PMSE  VAT collector,  and  to  determine  the  impact  of  the  implementation  of  PMSE  VAT  collection  policies  on  PT  Shopee International Indonesia. The results of this study explain that PT Shopee Internasional Indonesia is obligatory to collect PMSE VAT on the sale of digital services and goods by sellers domiciled outside the customs and excises teritory who make sales through their marketplace. The difference between a taxable entrepreneur and a PMSE VAT collector is in the tax object, input tax credit, and the submission of tax return (SPT). PMSE VAT provides an advantage in  terms of  cash turnover. The emergence of the obligation to  collect  PMSE VAT become a new additional responsibility to PT Shopee Internasional Indonesia.
Keywords : Digital economy, Import of digital products, Taxable Entrepreneur

## PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (STUDI KASUS PT SHOPEE INTERNASIONAL INDONESIA)

## ABSTRAK
Pemerintah Indonesia mulai mengenakan pajak yang berasal dari transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Salah satu pihak yang ditunjuk sebagai pemungut Pajak Pertambahan  Nilai  (PPN)  atas  perdagangan  melalui  sistem  elektronik  atau  selanjutnya  dikenal  dengan  impor produk  digital  adalah  PT  Shopee  International  Indonesia.  Hal  ini  menarik,  karena  PT  Shopee  International Indonesia  juga  merupakan  pengusaha  kena  pajak  yang  merupakan  pemungut  pajak  pertambahan  nilai  dalam negeri. Tujuan penelitian adalah mengetahui pelaksanaan pemungutan PPN PMSE, perbedaan kewajiban sebagai pengusaha  kena  pajak  dan  Pemungut  PPN  PMSE,  dan  mengetahui  dampak  diberlakukannya  kebijakan pemungutan
PPN PMSE terhadap PT Shopee
Internasional Indonesia. Hasil penelitian menjelaskan bahwa PT Shopee Internasional Indonesia wajib melakukan pemungutan PPN PMSE atas penjualan  jasa dan  barang digital oleh penjual  yang berkedudukan di  luar daerah pabean yang melakukan penjualan melalui marketplace miliknya. Perbedaan pengusaha kena pajak dan pemungut PPN  PMSE  adalah  di  objek  pajak,  pengkreditan  pajak  masukan,  dan  penyampaian  surat  pemberitahuan.  PPN PMSE memberikan keuntungan dalam hal perputaran kas. Timbulnya kewajiban pemungutan PPN PMSE menjadi beban tambahan baru yang diterima PT Shopee Internasional Indonesia.
Kata kunci : Ekonomi digital, Impor produk digital, Pengusaha Kena Pajak

## PENDAHULUAN
Tahun 2019 adalah tahun yang tidak biasa karena muncul sebuah virus yang menyebar hampir di seluruh dunia, yaitu virus yang bernama Corona Virus Diseases-19 atau lebih dikenal dengan virus Covid-19. Penyebaran virus Covid-19 terus meningkat seiring waktu berjalan. Per tanggal 21 November 2020 didapatkan data bahwa terdapat sejumlah 493.308 pasien positif, 413.955 pasien sembuh, dan 15.774 pasien meninggal dunia (KPCPEN, 2020). Pandemi memunculkan sebuah kebiasaan baru yang bernama new normal , yaitu kebiasaan baru manusia dalam masa  pandemi  untuk  menyesuaikan  diri  dengan  virus  yang  mewabah,  yang  diatur  oleh  kebijakan  pemerintah. Terkait dengan kebiasaan new normal , Pemerintah Indonesia mengimbau masyarakat untuk melakukan physical distancing . Himbauan  ini  bertujuan supaya   masyarakat  menjaga  jarak  satu sama  lain,  menjauhi aktivitas  yang menyebabkan kerumunan, dan menghindari adanya pertemuan yang melibatkan banyak orang. Himbauan untuk melakukan physical distancing merupakan upaya Pemerintah Indonesia dalam rangka memutus rantai penyebaran virus Covid-19.
Selain  itu,  pandemi  yang  terjadi  juga  memberikan  dampak  terhadap  kegiatan  perekonomian  di  dalam negeri. Ada banyak aktivitas ekonomi yang berkurang pendapatannya atau bahkan berhenti karena  dampak dari Covid-19. Banyak perusahaan yang melakukan pengurangan gaji dan pemutusan hubungan kerja karyawan. Sektor perekonomian di Indonesia  yang terkena dampak  pandemi  mengakibatkan kondisi ekonomi Indonesia semakin melemah.  Kondisi  ekonomi  yang  semakin  melemah  akan  berdampak  juga  terhadap  penerimaan  negara,  baik penerimaan negara bukan pajak (PNBP) maupun penerimaan pajak negara. Pandemi Covid-19 menjadi ancaman terhadap  kondisi  keuangan  negara  karena  menyebabkan  terjadinya  melemahnya  berbagai  aktivitas  ekonomi  di dalam negeri. Tidak hanya dari sisi pemasukan, dampak yang diakibatkan oleh Covid-19 juga mempengaruhi sisi pengeluaran keuangan negara karena penanganan Covid-19 membutuhkan dana yang tidak sedikit. Upaya dalam menanggulangi  dampak  Covid-19  diharapkan  tidak  terlalu  menekan  defisit  APBN  (Silalahi  &  Ginting,  2020). Oleh karena itu, perekonomian negara pada masa pandemi memerlukan strategi dalam pengelolaannya. Salah satu strategi  yang  dapat  dilakukan  adalah  dengan  melihat  adanya  potensi  pajak  yang  ada  dalam  kebiasaan  baru masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi pada masa pandemi.
Himbauan physical  distancing yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Indonesia  memengaruhi  masyarakat untuk menghindari atau mengurangi kegiatan ekonomi yang melibatkan kontak fisik dengan orang lain. Akibatnya banyak masyarakat memilih untuk melakukan kegiatan ekonomi secara digital atau disebut juga dengan digitalisasi ekonomi. Selama pandemi Covid-19 pertumbuhan ekonomi global mengalami penurunan, akan tetapi transformasi ekonomi  menjadi  ekonomi  digital  mengalami  peningkatan.  Didapatkan  data  bahwa  pada  bulan  Januari  2020, Indonesia memiliki persentase penetrasi internet yang mencapai 65% dengan jumlah 175,4 juta pengguna internet. Persentase 65% menunjukkan adanya peningkatan sebesar 17% dari tahun 2019 atau meningkat sejumlah 25 juta pengguna internet. Selain itu, pada bulan Januari 2020 persentase penetrasi media sosial di Indonesia mencapai 59% dengan  jumlah  160 juta pengguna  media sosial  (Kemp, 2020). Statista  (2020)  memperkirakan  pendapatan dalam  bidang e-commerce untuk  mencapai  30.309  juta  USD  pada  tahun  2020.  Pendapatan  diharapkan menunjukkan tingkat  laju pertumbuhan  majemuk tahunan atau CAGR ( Compound Annual  Growth  Rate ) untuk tahun 2020 hingga 2025 sebesar 13,2%. CAGR sebesar 13,2% menghasilkan volume pasar yang diproyeksikan sebesar  56.358  juta  USD  pada  tahun  2025.  Pendapatan e - commerce yang  besar  tentunya  dapat  memberikan peluang adanya pengenaan pajak pada sektor ekonomi digital.
Pemerintah  Indonesia  mulai  mengenakan  pajak  yang  berasal  dari  transaksi  perdagangan  melalui  sistem elektronik  (PMSE).  Pengenaan  pajak  PMSE  dilakukan  melalui  Peraturan  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 2020 yang diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020  mengatur  tentang  kebijakan  keuangan  negara  dan  stabilitas  sistem  keuangan  dalam  rangka  penanganan pandemi  Covid-19  dan/atau  dalam  rangka  menghadapi  ancaman  yang  membahayakan  perekonomian  nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan negara (Aulawi, 2020). Pengenaan pajak PMSE yang dilakukan Pemerintah Indonesia berupa pengenaan pajak pertambahan nilai atau PPN atas pemanfaatan jasa kena pajak (JKP) dan/atau barang  kena  pajak  tidak  berwujud  (BKPTB)  dari  luar  daerah  pabean  di  dalam  daerah  pabean  dengan  melalui PMSE. Selain itu, terdapat pula pengenaan pajak penghasilan atau PPh atas kegiatan PMSE yang dilakukan oleh subjek pajak  luar negeri  dengan  memperhatikan  ketentuan kehadiran ekonomi  signifikan. Fokus dari penelitian yang dilakukan adalah pengenaan PPN atas transaksi melalui PMSE.
Sebelum  adanya  kebijakan  pemungutan  PPN  PMSE,  sebenarnya  pemerintah  Indonesia  sudah  pernah mengeluarkan  peraturan  menteri  keuangan  terkait e-commerce .  Pada  tahun  2018,  Kementerian  Keuangan merumuskan PMK Nomor 210/PMK.010/2018 yang mengatur tentang perlakuan perpajakan atas transaksi PMSE. Namun,  pada  tahun  2019  diterbitkan  PMK  Nomor  31/PMK.010/2019  tentang  pencabutan  PMK  Nomor 210/PMK.010/2020.  Oleh  karena  itu,  mulai  tahun  2019  peraturan  mengenai  perpajakan  transaksi  PMSE  pada PMK-210/PMK.010/2020 menjadi tidak berlaku.
Ketentuan  mengenai  mekanisme  PPN  PMSE  diatur  di  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 48/PMK.03/2020. PMK-48/PMK/03/2020 mengatur mengenai tata cara penunjukan pemungut, penyetoran, dan pelaporan  PPN  atas  pemanfaatan  JKP  dan/atau  BKPTB  yang  berasal  dari  luar  daerah  pabean  di  dalam  daerah
pabean  dengan  melalui  PMSE.  Dengan  diberlakukannya  PMK-48/PMK.03/2020  dapat  diketahui  bahwa pemerintah Indonesia  menjadikan  PPN  atas transaksi PMSE sebagai  salah satu  solusi penggalian potensi pajak dalam digitalisasi ekonomi.
Di dalam PMK Nomor 48/PMK.03/2020 dijelaskan  mengenai pelaku usaha PMSE. Pelaku usaha PMSE adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha di bidang PMSE yang terdiri dari penyedia jasa luar negeri, penyelenggara PMSE luar negeri, pedagang luar negeri, dan/atau penyelenggara PMSE dalam negeri. Pelaku  usaha  PMSE  nantinya  akan  ditunjuk  oleh  menteri  keuangan  untuk  menjadi  pemungut  PPN  PMSE. Pemungut  PPN  PMSE  yang  telah  ditunjuk  oleh  menteri  keuangan  memiliki  tanggung  jawab  untuk  memungut, menyetorkan,  dan  melaporkan  PPN  atas  pemanfaatan  JKP  dan/atau  BKPTB  dari  luar  daerah  pabean  di  dalam daerah pabean yang dilakukan melalui PMSE (Direktorat Jenderal Pajak, 2020).
Sampai dengan bulan November 2020, sudah terdapat beberapa pelaku usaha yang telah ditunjuk sebagai pemungut  PPN  PMSE  oleh  menteri  keuangan.  Penunjukan  pemungut  PPN  PMSE  oleh  menteri  keuangan diumumkan melalui siaran pers direktorat jenderal pajak (DJP). Salah satu pemungut PPN PMSE dalam negeri yang  ditunjuk  oleh  menteri  keuangan  adalah  PT  Shopee  Internasional  Indonesia.  Penunjukan  PT  Shopee Internasional Indonesia sebagai pemungut PMSE dalam negeri dilakukan pada tanggal 8 September 2020 melalui Siaran Pers DJP Nomor SP-41/2020.
Penelitian yang pertama dilakukan oleh Saptono & Ayudia (2020) membahas seluruh kebijakan fiskal yang terbit ketika pandemi Covid-19. Penelitian dilakukan oleh Silalahi  & Ginting  (2020)  juga  membahas kebijakan fiskal  pemerintah  untuk  menanggulangi  dampak  Covid-19.  Penelitian  yang  sedikit  berbeda  adalah  penelitian Widianto & Puspita (2020) yang mengevaluasi dampak pengenaan PPN PMSE. Ada pun penelitian yang dilakukan oleh Miftahudin & Irawan (2020) menyajikan alternatif kebijakan PPN atas transaksi konten dan jasa digital yang berasal dari penyedia luar negeri. Hasil perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan adalah terdapat  perbedaan dalam  hal  fokus penelitian. Dua penelitian terdahulu  membahas  mengenai kebijakan fiskal  Pemerintah  Indonesia  yang  terbit  dalam  rangka  menanggulangi  dampak  Covid-19.  Lain  halnya  dengan penelitian  yang  dilakukan  hanya  terbatas  pada  kebijakan  fiskal  Pemerintah  Indonesia  dalam  hal  pemberlakuan pengenaan PPN dalam PMSE.
Ada  pun  penelitian  yang  mengevaluasi  dampak  pengenaan  PPN  PMSE  sedangkan  penelitian  yang dilakukan meninjau pemungutan PPN PMSE dengan studi kasus pada PT Shopee Internasional Indonesia. Namun penelitian  yang  dilakukan  oleh  Miftahudin  &  Irawan  (2020)  memiliki  arah  yang  sama  dengan  penelitian  yang dilakukan. Penelitian yang dilakukan membahas kebijakan pemungutan PPN PMSE dengan studi kasus pada salah satu  perantara  transaksi  digital,  yang  merupakan  salah  satu  alternatif  kebijakan  yang  dikemukakan  dalam penelitian Miftahudin & Irawan. Meskipun terdapat perbedaan fokus penelitian akan tetapi penelitian yang telah dilakukan dapat berguna untuk menambah bahan kajian literatur dalam penelitian yang dilakukan.
Berangkat  dari  kajian  tersebut,  penulis  tertarik  untuk  meninjau  bagaimana  perlakuan  pajak  PPN  PMSE terutama  dalam  hal  mekanisme  pelaksanaan,  dampak  diberlakukannya  pemungutan  PPN  PMSE,  serta  manfaat yang dihasilkan dari pemungutan PPN PMSE. Dengan diberlakukannya PPN PMSE, penulis  ingin  mengetahui apakah  pengesahan  kebijakan  PPN  PMSE  adalah  keputusan  yang  tepat  untuk  mewujudkan  kondisi  ideal “pemajakan ekonomi digital” yang kenyataannya belum terealisasi secara menyeluruh pada semua pelaku PMSE. Potensi  pajak  yang  terdapat  pada  transaksi  digital  perlu  digali  karena  apabila  dapat  dimaksimalkan  realisasi pajaknya akan sangat membantu penerimaan negara terutama ketika anggaran dalam keadaan defisit sebagai akibat dari  mewabahnya  virus  Covid-19.  Adapun  tujuan  penelitian  adalah  mengetahui  pelaksanaan  pemungutan  PPN PMSE yang dilakukan oleh PT Shopee Internasional Indonesia,  mengetahui perbedaan kewajiban sebagai PKP biasa dan Pemungut PPN PMSE, dan  mengetahui  dampak diberlakukannya kebijakan pemungutan PPN PMSE terhadap PT Shopee Internasional Indonesia.

## TINJAUAN PUSTAKA Teori Bakti
Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi dalam pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Menurut Brotodihardjo (1993, dikutip dalam Halim et al., 2015) terdapat lima teori pemungutan pajak: teori asuransi, teori kepentingan, teori daya pikul, teori asas daya beli, dan teori bakti. Teori bakti didasarkan pada paham organisasi negara yang mengajarkan bahwa negara sebagai organisasi yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Menurut Resmi (2011, dikutip dalam Nadia & Kartika, 2020) teori bakti mengindikasi  bahwa  karena  sifat  suatu  negara  maka  timbul  hak  mutlak  untuk  memungut  pajak,  orang-orang tidaklah berdiri sendiri, dengan tidak adanya persekutuan tidak akan ada individu.
Negara  mempunyai  hak  mutlak untuk memungut pajak dan rakyat harus  membayar pajak sebagai tanda baktinya terhadap negara. Penduduk harus tunduk atau patuh kepada negara karena negara sebagai suatu lembaga atau organisasi  sudah eksis atau sudah  ada  dalam  kenyataannya.  Negara  sebagai  organisasi  atau  lembaga  yang telah ada sebagai suatu kenyataan mewajibkan penduduknya secara mutlak untuk membayar pajak atau dalam kata lain wajib berbakti kepada negara (Marandof et al., 2020). Oleh karena itu, hubungan masyarakat dengan negara menjadi komponen yang krusial menurut teori bakti. Hubungan teori bakti dalam penelitian yang dilakukan adalah
e-ISSN: 2685-5607
bahwa masyarakat yang berbakti ialah masyarakat yang taat akan pajaknya. Semakin tinggi sifat bakti masyarakat maka akan berdampak secara linear terhadap pendapatan pajak negara.

## Pajak
Pajak di Indonesia didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 angka 1. Pajak ialah  kontribusi  wajib  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  kepada  negara,  dengan  tidak  mendapatkan imbalan secara  langsung, memiliki  sifat memaksa berdasarkan  undang-undang, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ada pun definisi pajak menurut Soemitro (2001, dikutip dalam Pertiwi et al., 2014), pajak  adalah  iuran  wajib  yang dibayarkan ke kas negara  oleh rakyat berdasarkan undang- undang,  yang  dapat  dipaksakan,  dengan  tidak  mendapat  timbal  balik    secara  langsung.  Sebagai  salah  satu instrumen dalam penerimaan negara, menurut Priantara  (2012) pajak memiliki dua fungsi, yaitu fungsi  regulasi dan  fungsi  anggaran.  Fungsi  regulasi  mengartikan  bahwa  pajak  juga  dapat  berfungsi  untuk  mengatur  atau melaksanakan kebijakan di bidang ekonomi dan sosial negara. pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui  kebijakan  pajak  yang  ada.  Fungsi  anggaran  menjadikan  pajak  sebagai  suatu  alat  sumber  untuk memasukkan  sebanyak-banyaknya  uang  ke  kas  negara  yang  pada  waktunya  akan  digunakan  untuk  berbagai macam belanja negara.
Irianto  (2015)  berpendapat  bahwa  pemungutan  pajak  adalah  pelaksanaan  yurisdiksi  pajak  kewenangan dalam bidang perpajakan sebagai atribut kedaulatan Indonesia untuk mengatur orang dan objek yang berada dalam wilayah kekuasaannya. Terdapat tiga jenis sistem pemungutan pajak menurut Resmi (2009, dikutip dalam Nisa, 2017). Official assessment system memberikan wewenang kepada fiskus. Fiskus akan menentukan jumlah pajak terutang yang akan dibayarkan wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Self  assessment  system memberikan  wewenang  kepada  wajib  pajak.  Wajib  pajak  akan  berwenang  untuk menentukan  sendiri  besarnya  jumlah  pajak  yang  terutang  setiap  tahunnya  sekaligus  untuk  membayar  dan melaporkannya  sendiri  sesuai  dengan  peraturan  perpajakan  yang  berlaku. With  Holding  System adalah  sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga. Pihak ketiga adalah pihak selain wajib pajak dan pemerintah, yang dalam hal ini adalah DJP. Pihak ketiga nantinya akan menentukan jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak yang terutang setiap tahunnya serta melakukan pemotongan dan pemungutan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

## Pajak Pertambahan Nilai
Definisi PPN berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, adalah pajak  yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pengertian yang lain menurut Marius (2019) “ Value Added Tax (VAT) is an indirect consumption tax, charged on mos trade of goods and service ”. Pajak pertambahan nilai adalah pajak konsumsi tidak langsung yang dibebankan pada perdagangan barang dan jasa. Pajak pertambahan nilai pada hakikatnya merupakan beban  konsumen akhir ( ultimate  consumer )  atau  pihak  yang  akan  mengonsumsi  barang  atau  jasa  yang  menjadi  objek  pajak,  yang pembebanannya  dilakukan  dengan  cara  menggeser  atau  mengalihkan  ( shifting )  ke  pihak  lain  sebagai  sasaran sebelum  pajak  pertambahan  nilai  sampai  ke  sasaran  akhir  atau  pemikul  pajak  yaitu  konsumen  (Pohan,  2016). Sebelum pajak pertambahan nilai sebenarnya sudah terdapat pajak penjualan. Namun, pajak penjualan memiliki beberapa kelemahan yang melatarbelakangi pengubahan pajak penjualan menjadi pajak pertambahan nilai (Safitra & Swasito, 2018). Pertama, pajak penjualan  mengalami  banyak tambal  sulam regulasi. Kedua, pajak penjualan terjangkit masalah pajak berganda sehingga banyak terjadi penghindaran pajak. ketiga, ada beberapa objek yang menganut self  assessment dan  ada  yang  menganut official  assessment (dualisme  sistem).  Yang  terakhir  adalah karena multi-tarif.
Dalam pelaksanaannya, pajak pertambahan nilai memiliki beberapa karakteristik. Sukardji  (2014, dikutip dalam Kamal & Ruliyan, 2019) menyatakan bahwa sebagai pajak yang dikenakan atas kegiatan konsumsi, terdapat delapan  butir  legal  karakter  pajak  pertambahan  nilai,  yaitu  pajak  objektif,  bersifat multi  stage levy ,  merupakan pajak  tidak  langsung,  bersifat  non-kumulatif,  menganut  tarif  tunggal,  dihitung  dengan indirect  substraction method ,  tipe  konsumsi;  dan  pajak  atas  konsumsi  dalam  negeri.  Subjek  pajak  dalam  administrasi  PPN  dapat diartikan  sebagai  pihak  yang  bertanggung  jawab  terhadap  pembayaran  pajak  pertambahan  nilai  ke  kas  negara (Safitra & Swasito, 2018).

## METODE PENELITIAN
Penelitian yang dilakukan termasuk ke dalam penelitian kualitatif. Menurut Nugrahani (2014) penelitian kualitatif adalah  penelitian  yang  berguna  dalam  hal  mengeksplorasi  dan  memahami  makna  yang  berasal  dari  masalah- masalah kemanusiaan atau sosial. Keterlibatan upaya-upaya seperti menyusun prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para  informan, mengajukan pertanyaan,  memverifikasi,  menganalisis,  mereduksi, dan menafsirkan atau menangkap  makna  yang  berasal dari  konteks masalah  yang diteliti  merupakan komponen  yang diperlukan dalam proses penelitian kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan berupa data primer dan
data sekunder. Data primer berasal dari wawancara dengan informan sedangkan data sekunder berupa data yang diperoleh dari pihak pendukung seperti jurnal, laporan, dokumentasi, dan sumber-sumber pustaka lainnya. Dalam hal  teknik  pengumpulan,  teknik  yang  digunakan  dalam  penelitian  yang  dilakukan  adalah  studi  literatur  atau kepustakaan dan wawancara .
Teknik  penelitian  studi  literatur  adalah  teknik  penelitian  yang  dilakukan  dengan  mengumpulkan  data melalui penelaahan terhadap catatan, buku, literatur, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang hendak dipecahkan. Studi literatur menyelesaikan masalah dengan  cara  menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya. Sumber-sumber yang telah didapat kemudian dijadikan sebagai bahan studi literatur dan  disusun  dengan  memperhatikan  kaidah  penulisan  ilmiah.  Beberapa  metode  yang  dapat  dilakukan  untuk melakukan studi literatur adalah mengupas ( criticize ), membandingkan ( compare ), meringkas ( summarize ), dan mengumpulkan ( synthesize ) suatu literatur (Nuryana et al., 2019)
Selain penelitian studi literatur, penulis juga menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah proses komunikasi  atau  interaksi  untuk  mengumpulkan  informasi  dengan  cara  tanya  jawab  antara  peneliti  dengan informan atau subjek penelitian. Menurut Basrowi & Suwandi (2009), dalam penelitian kualitatif dikenal berbagai model wawancara, salah satunya adalah wawancara tidak terstruktur.  Model wawancara yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan adalah  model wawancara tidak terstruktur. Model wawancara tidak terstruktur dipilih karena  wawancara  yang  dilakukan  bertujuan  untuk  menemukan  informasi  yang  bukan  merupakan  informasi tunggal atau bukan merupakan informasi baku. Salah satu penekanan atas hasil wawancara tidak terstruktur adalah pandangan ahli. Informan dalam wawancara tidak terstruktur hanya informan yang dipilih oleh penulis, yaitu yang menurut penilaian penulis  memiliki  informasi dan  pengetahuan  yang diperlukan serta mendalami situasi terkait topik penelitian yang dilakukan.
Dalam penelitian yang dilakukan, informan yang dipilih penulis adalah empat orang ahli yang berprofesi sebagai dosen mata kuliah pajak pertambahan nilai di Politeknik Keuangan Negara STAN. Identitas dari seluruh informan  disamarkan  karena  permintaan  dari  salah  dua  informan  yang  diwawancarai.  Kondisi  pandemi menyebabkan wawancara langsung menjadi terhambat. Oleh karena itu, dengan alasan untuk memudahkan dalam menyesuaikan waktu untuk menjawab pertanyaan wawancara, penulis menggunakan wawancara tidak langsung dengan menyajikan kuesioner secara daring menggunakan google form .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Perkembangan teknologi yang terus berlangsung telah memunculkan peluang baru bagi pebisnis. Hampir seluruh elemen yang ada dalam kegiatan bisnis memanfaatkan teknologi yang ada. Berbagai upaya dilakukan oleh pelaku bisnis  demi  menaikkan  tingkat  penjualan  serta  mengambil  minat  pasar  dengan  melakukan  inovasi  yang memanfaatkan  teknologi  yang  ada.  Kegiatan  bisnis  yang  dilakukan  dengan  memanfaatkan  teknologi  internet disebut dengan e-commerce . Menurut Turban (2014, dikutip dalam Yulianto et al., 2015) e-commerce adalah suatu pertukaran atau proses menjual, membeli, mentransfer informasi, pelayanan, dan produk dengan melalui jaringan komputer  termasuk  internet.  Jadi  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa e-commerce ialah  proses  pengembangan, penjualan,  pembayaran, pemasaran,  pengiriman, dan  pelayanan  berbagai produk dan jasa  yang diperjualbelikan dalam pasar global berjaringan para pelanggan dengan dukungan dari jaringan para mitra bisnis di seluruh dunia (Yulianto et al., 2015).

## Sumber: Badan Pusat Statistik Gambar 1. Statistik E-Commerce Indonesia 2020
Hasil survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (2020), dari 16.277 sampel usaha yang tersebar pada 34  provinsi  di  seluruh  Indonesia  sebanyak  90,18%  melakukan  usaha e-commerce .  Data  tersebut  menunjukkan
90,18% 9,82%
Pelaku Usaha e-commerce
Pelaku Usaha non e-commerce
e-ISSN: 2685-5607
bahwa e-commerce sudah merajai pasar Indonesia. Indikator pendukung lainnya adalah semakin bermunculannya marketplace di Indonesia. Marketplace adalah model bisnis yang didesain sedemikian rupa dengan tujuan untuk menyederhanakan  proses  bisnis  yang  kompleks  sehingga  dapat  tercipta  efisiensi  dan  efektivitas  dengan  tidak hanya membantu mempromosikan barang, tetapi juga memfasilitasi transaksi pembayaran secara daring (Yustiani & Yunanto, 2017).
Tabel 1. Data Marketplace Indonesia dalam Kuartal Ke-4 Tahun 2020
Marketplace Jumlah Kunjungan (dalam satuan juta) Shopee 129,32 Tokopedia 114,66 Bukalapak 38,58 Lazada Indonesia 36,26 Blibli 22,41 Orami 6,19 Bhinneka 4,44 Ralali 4,33 JD.id 4,16 Sociolla 3,09 Sumber: Statista.com
Pada  kuarter  keempat  tahun  2020, marketplace yang  paling  sering  dikunjungi  oleh  konsumen  dengan 129,32 juta kunjungan adalah Shopee (Nurhayati, 2021). Menjadi marketplace dengan urutan pertama dalam hal banyaknya kunjungan tidak terjadi tanpa alasan. Yang membuat shopee menjadi marketplace yang dominan adalah karena  shopee  sanggup  menyediakan  sebuah mobile  application atau  aplikasi smartphone .  Oleh  karena  itu, aplikasi mobile shopee menempati peringkat pertama sebagai aplikasi shopping terpopuler pada perangkat berbasis android  dan  ios  (Wulan  et  al.,  2019).  Dengan  keunggulan  dalam  hal  aplikasi  belanja,  shopee  meningkatkan ketertarikan  konsumen e-commerce untuk  mengunduh  aplikasi mobile shopee.  Shopee  merupakan  salah  satu marketplace yang  menggunakan  model consumer to  consumer atau model  C2C di Indonesia. Dikatakan  model C2C karena marketplace yang dimiliki oleh shopee menjadi penengah atau perantara antara penjual dan pembeli untuk  melakukan  transaksi  bisnis.  Produk  yang  dijual  di  shopee  bervariasi  mulai  dari  kebutuhan  sehari-hari, pakaian, makanan, hingga perangkat elektronik yang dilengkapi dengan layanan pengiriman, metode pembayaran, serta fitur komunikasi dengan penjual yang sudah terintegrasi menjadi satu. Tidak terbatas pada barang berwujud, shopee  juga  menawarkan  barang  tidak  berwujud  seperti  lisensi  perangkat  lunak,  pulsa  telefon  genggam,  pulsa listrik, kuota data, hingga voucher belanja.
Shopee mulai memasuki pasar Indonesia di akhir penghujung tahun 2015 dan berada di bawah naungan PT Shopee  Internasional  Indonesia.  Shopee  sendiri  merupakan  anak  perusahaan  SEA  Group—yang  sebelumnya bernama Garena Group—yang berkantor pusat di Singapura dengan pendiri yang bernama Forrest Li.  Misi yang diemban  oleh  SEA  Group  adalah  untuk  meningkatkan  kualitas  kehidupan  para  konsumen  dan  pengusaha  kecil supaya  menjadi  lebih  baik dengan  memanfaatkan  teknologi. SEA Group sendiri terdaftar di NYSE (New York Stock Exchange) atau bursa efek New York dibawah simbol SE. Berbeda dengan pendirinya, pimpinan atau chief executive officer dari shopee adalah Chris Feng. Chris Feng adalah salah satu mantan pegiat Rocket Internet yang pernah  menjadi  pelopor  dari  Zalora  dan  Lazada.  Selain  itu,  CEO  shopee  adalah  seorang  lulusan  terbaik  di Universitas Singapura (Feng, 2021).
Shopee di Indonesia berpusat di Wisma 77 Tower 2 Lantai 11, di Jalan Letjen S. Parman Kaveling  77, Slipi,  Palmerah,  Jakarta  Barat,  11410.  Hingga  2021,  shopee  tidak  hanya  ada  di  Singapura  dan  Indonesia  saja melainkan telah tersebar di berbagai negara di kawasan Asia Tenggara antara lain Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Bahkan shopee sudah mulai memperluas jangkauan bisnisnya hingga ke Taiwan.

## Pembahasan

## Pelaksanaan Pemungutan PPN PMSE oleh PT Shopee Internasional Indonesia
Indikator utama yang menjadi perbedaan antara pemungutan PPN biasa dengan pemungutan PPN PMSE ada pada objek  pajak  yang dipungut dan tempat peristiwa  atau lokasi pihak-pihak  yang  melakukan transaksi. Penjelasan mengenai  objek  pajak  pemungutan  PPN  biasa  terdapat  dalam  pada  pasal  4  ayat  (1),  pasal  16C,  dan  pasal  16D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Penjelasan  mengenai objek PPN PMSE terdapat pada pasal 2 dan pasal 3  Peraturan Menteri  Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan  BKPTB dan/atau JKP Dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
Pasal  2  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  48/PMK.03/2020  menjelaskan  bahwa  PPN  dikenakan  atas pemanfaatan jasa kena pajak (JKP) dan/atau barang kena pajak tidak berwujud (BKPTB) dari luar daerah pabean di daerah pabean yang dilakukan melalui PMSE. Pengenaan pajak pertambahan nilai pada pasal 2, yang kemudian disebut PPN PMSE, lebih lanjut dalam pasal 3 dijelaskan mengenai pemanfaatan BKPTB dan JKP yang dikenakan PPN PMSE. Pemanfaatan BKPTB juga termasuk pemanfaatan barang digital.  Definisi  ‘barang digital’ menurut pasal 1 angka 6  PMK-48/PMK.03/2020  adalah setiap  barang    yang  tidak berwujud  berbentuk informasi  digital atau elektronik meliputi barang hasil pengalihwujudan atau konversi maupun barang yang secara original memiliki bentuk elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada multimedia, data elektronik, dan/atau perangkat lunak. Tidak terlepas dari pemanfaatan BKPTB, pemanfaatan JKP yang dikenakan PPN PMSE juga termasuk ‘jasa digital’. Definisi  ‘jasa digital’  yang ada pada pasal 1 angka 7 PMK-48/PMK.03/2020  adalah  jasa  yang dikirim  melalui jaringan  elektronik  atau  internet,  hanya  melibatkan  sedikit  campur  tangan  manusia  atau  bersifat  otomatis,  dan tanpa  adanya  teknologi  informasi  tidak  mungkin  untuk  memastikannya,  termasuk  tetapi  tidak  terbatas  pada layanan jasa berbasis perangkat lunak.
Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dalam mekanisme pemungutan PPN PMSE terdapat pihak-pihak  yang  terlibat  di  dalam  mekanisme  pemungutan.  Salah  satunya  adalah  penyelenggara  PMSE  atau PPMSE.  PT  Shopee  Internasional  Indonesia  merupakan  salah  satu  PPMSE  dalam  negeri  karena  PT  Shopee Internasional  Indonesia  menjadi  pihak  yang  menyediakan  media  komunikasi  elektronik  yang  digunakan  untuk transaksi  perdagangan  dan  memiliki  tempat  kedudukan  di  daerah  pabean.  Dengan  digolongkannya  PT  Shopee Internasional Indonesia sebagai salah satu PPMSE dalam negeri menyebabkan PT Shopee Internasional Indonesia termasuk  sebagai  pelaku  usaha  PMSE  karena  pelaku  usaha  PMSE  adalah  badan  atau  orang  pribadi  yang melakukan kegiatan usaha di bidang PMSE yang salah satunya terdiri atas PPMSE dalam negeri.
Seperti  halnya  PKP  yang  memungut  PPN,  terdapat  pemungut  PPN  PMSE  yang  diatur  dalam  PMK- 48/PMK.03/2020.  Dalam  pasal  1  angka  16  PMK-48/PMK.03/2020  definisi  dari  pemungut  PPN  PMSE  adalah pelaku  usaha  PMSE  yang  telah  ditunjuk  oleh  menteri  keuangan  untuk  dilimpahkan  wewenang  memungut, menyetorkan,  dan  melaporkan  PPN  atas  pemanfaatan  JKP  dan/atau  BKPTB  di  dalam  daerah  pabean  dari  luar daerah pabean. Berdasarkan Siaran Pers Direktorat Jenderal Pajak Nomor SP-41/2020 tanggal 8 September 2020, PT Shopee Internasional Indonesia ditunjuk sebagai salah satu pemungut PPN atas barang dan jasa digital yang dijual kepada konsumen di dalam daerah pabean dari luar daerah pabean. Dengan adanya penunjukan pemungut PPN PMSE tersebut maka sejak awal bulan berikutnya setelah tanggal ditetapkan keputusan penunjukan yaitu 1 Oktober 2020, PT Shopee Internasional Indonesia akan  mulai  memungut PPN atas barang  dan  jasa digital. PT Shopee Internasional Indonesia merupakan sebuah marketplace yang menjadi wajib pajak dalam negeri. Dalam hal  pemungut  PPN  PMSE  adalah marketplace maka  pemungutan  PPN  PMSE  hanya  dilakukan  atas  penjualan barang dan jasa digital oleh penjual yang berkedudukan di luar daerah pabean yang menjual melalui marketplace milik PT Shopee Internasional Indonesia.
Dalam hal Supply chain atau rantai pasokan transaksi konten & jasa digital, terdapat marketplace milik PT Shopee  Internasional  Indonesia  menjadi  penengah  antara  konsumen  dan  penjual.  Oleh  karena  itu,  PT  Shopee Internasional Indonesia berperan sebagai perantara atau intermediary dalam transaksi yang melibatkan konten & jasa digital. PT Shopee Internasional Indonesia sebagai intermediary berwenang untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atas nama pedagang atau penyedia jasa luar negeri. Apabila terdapat penyedia jasa luar negeri atau  pedagang  luar  negeri  yang  melakukan  transaksi  dengan  penerima  jasa  dan/atau  pembeli  barang  dengan melalui marketplace milik PT Shopee Internasional Indonesia, maka PPN PMSE yang terutang atas pemanfaatan JKP dan/atau BKPTB di dalam daerah pabean dari luar daerah pabean dipungut, disetorkan, dan dilaporkan oleh PT Shopee Internasional Indonesia. Namun, apabila dalam pemanfaatan  JKP dan/atau BKPTB di dalam daerah pabean dari luar daerah pabean terdapat objek PPN selain yang dikenakan PPN PMSE, maka tetap terutang PPN dan  pemungutan,  penyetoran,  serta  pelaporan  dilakukan  sendiri  oleh  penerima  jasa  dan/atau  pembeli  barang sebagaimana diatur dalam pasal 3A UU PPN.
PT Shopee Internasional Indonesia wajib memungut PPN PMSE dengan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dari  jumlah dasar pengenaan pajak  atau DPP. DPP  PPN PMSE adalah  nilai  berupa uang  yang dibayarkan  oleh penerima jasa dan/atau pembeli barang dengan jumlah yang dibayarkan adalah tidak termasuk PPN yang dipungut. PPN  PMSE  menjadi  terutang  pada  saat  dilakukan  pembayaran  oleh  penerima  jasa  dan/atau  pembeli  barang. Sebagaimana dalam pemungutan PPN biasa, setelah PT Shopee Internasional Indonesia memungut PPN PMSE maka  PT  Shopee  Internasional  Indonesia  wajib  membuat  faktur  atau  bukti  pemungutan  PPN  PMSE  berupa dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak. Dokumen yang menjadi bukti pungut pemungutan PPN PMSE antara lain order receipt,  commercial invoice , billing , atau dokumen sejenis  lainnya  yang  menyebutkan  jumlah pemungutan PPN PMSE dan telah dilakukan pembayaran oleh penerima jasa dan/atau pembeli barang.
PT Shopee Internasional Indonesia, paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir berkewajiban  melakukan  penyetoran  PPN  PMSE  yang  telah  dipungut  untuk  setiap  masa  pajak.  Misalnya,  PT Shopee  Internasional  Indonesia  telah  memungut  PPN  PMSE  untuk  masa  pajak  Maret  2020  maka  PT  Shopee Internasional Indonesia wajib  menyetorkan PPN PMSE yang telah dipungut paling lama 30 April 2020. Dalam hal penyetoran PPN PMSE, PT Shopee Internasional Indonesia dapat memilih menggunakan mata uang Rupiah,
e-ISSN: 2685-5607
mata  uang  Dollar  Amerika  Serikat  dengan  kurs  yang  digunakan  adalah  kurs  KMK  yang  berlaku  pada  tanggal penyetoran,  atau  mata  uang  asing  lainnya  yang  ditetapkan  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP).  Selain  itu, penyetoran ke rekening kas negara dilakukan secara elektronik sesuai dengan ketentuan penyetoran pajak secara elektronik.
Sama halnya dengan PPN, tahap terakhir dalam pemungutan PPN PMSE setelah memungut dan menyetor adalah melapor. PT Shopee Internasional Indonesia berkewajiban melakukan pelaporan PPN PMSE yang sudah dipungut dan telah disetorkan ke rekening kas negara secara triwulanan untuk periode 3 (tiga) masa pajak paling lambat  akhir  bulan  berikutnya  setelah  periode  triwulanan  berakhir.  Sebagai  contoh,  apabila  PT  Shopee Internasional Indonesia telah memungut dan menyetorkan PPN PMSE untuk masa pajak Maret, April, dan Mei 2020 maka PT Shopee Internasional Indonesia wajib melaporkan pemungutan PPN PMSE paling lambat 30 Juni 2020. Pelaporan PPN PMSE  yang dilakukan PT  Shopee Internasional Indonesia paling sedikit  memuat  jumlah pembayaran,    jumlah  PPN  PMSE  yang  telah  dipungut  dan  telah  disetor,  serta  jumlah  penerima  jasa  dan/atau pembeli  barang.  Selain  itu,  pelaporan  PPN  PMSE  melalui  sistem  atau  aplikasi  yang  telah  disediakan  dan/atau ditentukan oleh DJP menggunakan laporan berbentuk elektronik.
DJP dapat meminta PT Shopee Internasional Indonesia untuk memberikan laporan rincian transaksi PPN PMSE yang telah dipungut untuk setiap periode satu tahun kalender berbentuk elektronik dan disampaikan melalui sistem atau aplikasi yang telah disediakan dan/atau ditentukan oleh DJP. Laporan rincian transaksi yang diserahkan kepada  DJP  paling  sedikit  memuat  nama  serta  NPWP  pembeli  barang  dan/atau  penerima  jasa  dalam  hal  bukti pungut  PPN  PMSE  mencantumkan  NPWP  pembeli  barang  dan/atau  penerima  jasa;  jumlah  PPN  PMSE  yang dipungut; jumlah pembayaran; dan nomor dan tanggal bukti pungut PPN PMSE.
Pemungutan PPN PMSE yang dilakukan oleh PT Shopee Internasional Indonesia  merupakan mekanisme pemungutan  PPN  baru.  Sebelumnya,  sesuai  dengan  pasal  3A  ayat  (3)  UU  PPN  dan  PMK  Nomor  PMK- 40/PMK.03/2010,  bahwa  pada  realitasnya  Indonesia  menggunakan  mekanisme customer  collection atau penyetoran sendiri PPN oleh konsumen dalam transaksi konsumsi atau pemanfaatan konten dan jasa digital yang berasal dari penyedia  luar negeri.  Terjadi perubahan  mekanisme dari customer collection menjadi intermediary collection dengan diberlakukannya PMK-48/PMK.03/2020. Sebenarnya, dalam PMK-210/PMK.010/2018 sudah pernah  mengatur  tentang  pemungutan  PPN  dengan  mekanisme intermediary  collection .  Namun,  karena  PMK- 210/PMK.010/2018  statusnya  dicabut,  aturan  mengenai intermediary  collection menjadi  tidak  berlaku. Mekanisme intermediary collection cocok untuk diberlakukan dalam transaksi B2C atau Business-to-Consumer karena dapat mengurangi risiko kepatuhan pajak yang rendah yang disebabkan karena konsumen akhir memiliki pengetahuan pajak yang rendah. Mekanisme intermediary collection memiliki tantangan dan hambatan. Tantangan dan hambatan yang pertama dalam mekanisme intermediary collection adalah cara pemerintah atau otoritas pajak untuk  melakukan enforcement yang  efektif.  Selain  itu,  dengan  mekanisme intermediary  collection akan menimbulkan biaya kepatuhan dan biaya administrasi bagi intermediary . Terakhir, karakteristik penyedia jasa dan konten  digital  luar  negeri,  yang  tidak  memiliki  fisik  di  Indonesia  juga  menjadi  hambatan  dalam  mekanisme pemungutan PPN dengan menggunakan intermediary collection . Pemungutan  yang  dilakukan  oleh  PT  Shopee  Internasional  Indonesia  sebagai intermediary merupakan pemungutan yang efisien karena DJP cukup mengawasi pasar aplikasi PT Shopee Internasional Indonesia tanpa harus  melakukan  pengawasan  terhadap  setiap  penyedia  jasa  luar  negeri  atau  pedagang  luar  negeri.  Namun, penerapan  mekanisme  pemungutan  PPN  dengan intermediary  collection perlu  diperhatikan  agar  tidak  terjadi tumpang tindih dengan pengenaan PPN kepada penyedia jasa luar negeri atau pedagang luar negeri. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan menjadikan intermediary yakni, PT Shopee Internasional Indonesia, sebagai mitra dalam pemungutan PPN PMSE.
Perbedaan Kewajiban PT Shopee Internasional Indonesia Sebagai PKP Biasa & Pemungut PPN PMSE Timbulnya  kewajiban  sebagai  pemungut  PPN  PMSE  dilatarbelakangi  oleh  semakin  meningkatnya  transaksi pemanfaatan  JKP  dan/atau  BKPTB  dari  luar  daerah  pabean  yang  merupakan  objek  pengenaan  PPN  karena dikonsumsi di  daerah pabean. UU PPN mengatur bahwa siapa pun—WP, non-WP, PKP, atau non-PKP—yang memanfaatkan JKP dan/atau BKPTB di dalam daerah pabean dari luar daerah pabean wajib melakukan penyetoran PPN  sendiri  dengan  surat  setoran  pajak  atau  SSP  ke  kas  negara.  Namun,  tidak  semua  pihak  patuh  untuk  setor sendiri  sehingga  terbit  kebijakan  bahwa  diperlukan  pihak  ketiga  untuk  memungut  PPN  atas  pemanfaatan  JKP dan/atau BKPTB dari luar daerah pabean.
Selain berperan sebagai pemungut PPN PMSE, PT Shopee Internasional Indonesia juga merupakan  PKP karena  PT  Shopee  Internasional  Indonesia  melakukan  penyerahan  JKP  dan/atau  BKP  yang  terutang  PPN. Berdasarkan UU PPN pasal 3A yang dirinci pada BAB III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017, apabila terdapat pengusaha yang memiliki omzet atas penyerahan atau ekspor JKP dan/atau BKP melebihi Rp4,8 miliar maka pengusaha tersebut memiliki kewajiban untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Sebelum  membahas  mengenai  perbedaan  kewajiban  PT  Shopee  Internasional  Indonesia  sebagai  PKP  dan pemungut PPN PMSE, perlu dilakukan pembahasan dahulu terkait pengukuhan PKP dan penunjukan pemungut PPN PMSE. Setelah memenuhi syarat utama pengukuhan PKP, yakni omzet usaha telah melewati Rp4,8 miliar
secara  otomatis  timbul  kewajiban  melaporkan  usaha  untuk  dikukuhkan.  Skema  pengukuhan  PKP  dapat  dilihat dalam Gambar 2.

## Gambar 2. Skema Pengukuhan PKP
Lain  halnya  dengan  pemungut  PPN  PMSE.  Pelaku  usaha  PMSE  dapat  menjadi  pemungut  PPN  PMSE  hanya melalui  dua  cara,  yakni  ditunjuk  oleh  menteri  keuangan—yang  wewenangnya  dilimpahkan  kepada  DJP  untuk menunjuk pemungut PPN PMSE—dan melalui permohonan dari pelaku usaha  yang  bersangkutan sebagaimana diatur  dalam  pasal  4  PMK-48/PMK.03/2020.  Menteri  keuangan  menunjuk  pelaku  usaha  PMSE  untuk  menjadi pemungut PPN PMSE dengan  memperhatikan  kriteria tertentu. Dalam  hal pelaku usaha PMSE belum ditunjuk oleh menteri keuangan untuk menjadi pemungut PPN PMSE, pelaku usaha dapat menyampaikan pemberitahuan kepada DJP untuk dapat ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE. Namun, pelaku usaha PMSE yang mengajukan pemberitahuan untuk ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE tetap harus memenuhi kriteria pemungut PPN PMSE terlebih dahulu yang diatur dalam pasal 4 angka (2) PMK-48/PMK.03/2020. Kriteria tersebut meliputi: (1). Jumlah pengakses  atau  jumlah traffic telah  melebihi  angka  tertentu  dalam  kurun  waktu  dua  belas  bulan  dengan  angka tertentu yang dimaksud ditetapkan oleh DJP; dan atau (2) nilai transaksi dengan penerima jasa dan/atau pembeli barang di Indonesia melebihi batas tertentu—yang ditetapkan oleh DJP—dalam jangka waktu dua belas bulan.
Dengan  demikian,  terdapat  perbedaan  ketentuan  mengenai  pengukuhan  PKP  dan  penunjukan  pemungut PPN PMSE. Adanya perbedaan ketentuan tersebut memberi arti bahwa  untuk dapat ditunjuk sebagai pemungut PPN  PMSE,  pelaku  usaha  PMSE  tidak  memiliki  kewajiban  untuk  dikukuhkan  sebagai  PKP  terlebih  dahulu. Sebaliknya, pelaku usaha yang telah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP atau telah dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan oleh DJP, tidak membuat pelaku usaha yang bersangkutan secara otomatis menjadi pemungut  PPN  PMSE.  Sesuai  dengan  fakta  yang  ada,  meskipun  PT  Shopee  Internasional  Indonesia  telah dikukuhkan sebagai PKP, tidak menjadikan PT Shopee Internasional Indonesia menjadi pemungut PPN PMSE. Akan  tetapi,  dengan  diterbitkannya  Siaran  Pers  DJP  Nomor  SP-41/2020  tentang  penunjukan  pemungut  PPN PMSE, barulah membuat PT Shopee Internasional Indonesia menjadi pemungut PPN PMSE secara resmi.
Kewajiban  PT  Shopee  Internasional  Indonesia  sebagai  PKP  dan  sebagai  pemungut  PPN  PMSE  tentu berbeda. Perbedaan utamanya terletak pada objek yang dipungut PPN. PT Shopee Internasional Indonesia sebagai pemungut  PPN  PMSE  wajib  memungut  PPN  hanya  atas  pemanfaatan  JKP  dan/atau  BKPTB  di  dalam  daerah pabean yang berasal dari luar daerah pabean. Sebagai PKP, PT Shopee Internasional Indonesia wajib memungut PPN atas seluruh objek selain negative list PPN yang transaksinya menuju daerah pabean dan berasal dari dalam daerah pabean lainnya.
Sebuah transaksi pada umumnya berbentuk transaksi masuk atau beli dan transaksi keluar atau jual. Sebagai PKP,  PT  Shopee  Internasional  Indonesia  melakukan  transaksi  yang  memiliki  unsur  pajak  masukan  dan  pajak keluaran.  Pajak  masukan  adalah  sejumlah  PPN  yang  dibayarkan  oleh  PT  Shopee  Internasional  Indonesia  atas transaksi  yang terutang PPN yang berhubungan dengan usaha.  Pajak keluaran adalah sejumlah PPN yang telah dipungut oleh PT Shopee Internasional Indonesia sebagai PKP.
Dalam  menyetorkan  PPN  yang  telah  dipungut,  sebagai  PKP  PT  Shopee  Internasional  Indonesia  dapat mengurangi  atau  mengkreditkan  pajak  masukan  yang  telah  dibayarkan  terhadap  pajak  keluaran  sebelum  PPN disetorkan ke rekening kas negara yang diatur dalam pasal 9 UU PPN. Akan tetapi, PMK-48/PMK.03/2020 tidak mengatur  mengenai  pengkreditan  PPN  PMSE.  Dengan  demikian,  sebagai  pemungut  PPN  PMSE,  PT  Shopee
e-ISSN: 2685-5607
Internasional Indonesia tidak dapat melakukan pengkreditan pajak masukan. Oleh karena itu, ketika PT Shopee Internasional Indonesia hendak melakukan penyetoran PPN PMSE yang telah dipungut, seluruhnya disetorkan ke rekening kas negara tanpa dilakukan pengurangan.
Terdapat  perbedaan  kewajiban  PT  Shopee  Internasional  Indonesia  dalam  hal  pelaporan  PPN  yang  telah dipungut dan disetorkan ke rekening kas negara. Sebagai PKP maupun sebagai pemungut PPN PMSE, keduanya memang berkewajiban melaporkan PPN. Namun, jangka waktu pelaporannya berbeda. PT Shopee Internasional Indonesia sebagai PKP wajib melaporkan PPN yang telah dipungut dan disetor ke kas negara setiap bulan dalam SPT Masa PPN. Sebagai pemungut PPN PMSE, PT Shopee Internasional Indonesia wajib  melakukan pelaporan atas PPN PMSE yang telah dipungut dan disetorkan ke rekening kas negara secara triwulanan dalam SPT Masa PPN. Ikhtisar perbedaan kewajiban dapat dilihat pada Tabel 3.

## Tabel 2. Perbedaan Kewajiban PT Shopee Internasional Indonesia
Sebagai PKP Sebagai Pemungut PPN PMSE PT  Shopee  Internasional  Indonesia  wajib memungut  PPN  atas  transaksi  yang  terutang PPN, yang berasal dan menuju daerah pabean. PT  Shopee  Internasional  Indonesia  wajib memungut PPN PMSE hanya atas pemanfaatan JKP dan/atau BKPTB di dalam daerah pabean dari luar daerah pabean melalui PMSE. Setelah memungut PPN, PT Shopee Internasional Indonesia wajib menyetorkan ke kas  negara  setelah  dikurangi  kredit  pajak masukan sesuai ketentuan. Seluruh  PPN  yang  telah  dipungut  wajib disetorkan  ke  kas  negara  oleh  PT  Shopee Internasional Indonesia tanpa dikurangi dengan kredit pajak masukan. Atas PPN yang telah dipungut dan disetor oleh PT  Shopee  Internasional  Indonesia,  wajib dilaporkan  setiap  bulan  di  dalam  SPT  Masa PPN. Pelaporan PPN PMSE yang telah dipungut dan disetor oleh PT Shopee Internasional Indonesia dilakukan secara triwulanan melalui SPT Masa PPN.

## Sumber: diolah penulis

## Pengaruh Pemungutan PPN PMSE Terhadap PT Shopee Internasional Indonesia
Pada dasarnya, dengan diberlakukannya kebijakan untuk memungut PPN PMSE tidak memberikan dampak secara signifikan terhadap pemungut PPN PMSE. Dalam skema PPN, hakikatnya PPN adalah beban konsumen akhir atau pihak yang mengonsumsi barang dan/atau jasa termasuk PPN PMSE. Sebagai ilustrasi, skema PPN dapat dilihat pada Gambar 3.

## Sumber: Kamal & Ruliyan (2019)

## Gambar 3. Skema PPN
Sebenarnya  dampak  yang  diterima  oleh  konsumen  akhir  pun  hanya  dalam  hal  administrasi,  tanpa mengurangi substansi kewajiban dari konsumen tersebut. Sebelum adanya PPN PMSE, konsumen berkewajiban untuk menyetorkan sendiri PPN atas pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP. Setelah adanya pemungutan PPN PMSE, kewajiban  menyetor  dilakukan  oleh  pihak  ketiga  sehingga  ketika  konsumen  melakukan  pembayaran  sudah termasuk PPN. Bagi konsumen dengan kepatuhan pajak tinggi, maka menjadi berkurang beban administrasi untuk menyetorkan PPN ke kas negara. Bagi konsumen dengan kepatuhan pajak rengah maka seolah-olah timbul beban baru, yang sebenarnya sudah ada hanya mekanismenya saja yang berubah.
Namun demikian, pemberlakuan pemungutan PPN PMSE tetap memberikan dampak kepada PT Shopee Internasional  Indonesia.  Dampak  yang  diberikan  dibagi  menjadi  keuntungan  dan  kerugian.  Keuntungan  yang diterima  oleh  PT  Shopee  Internasional  Indonesia  dapat  dilihat  dalam  aktivitas  usahanya  khususnya  dalam  hal perputaran uang atau cash flow . Dikarenakan pelaporan atas PPN yang telah dipungut dan disetor atas pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dilakukan secara triwulanan mengakibatkan uang yang seharunya disetor ke kas negara pada bulan berikutnya dapat ditunda hingga dua bulan ke depan sehingga uang tersebut dapat diputarkan terlebih dahulu untuk kegiatan operasi atau usaha.
PT  Shopee  Internasional  Indonesia  juga  menerima  kerugian.  Kerugian  yang  diterima  oleh  PT  Shopee Internasional  Indonesia  adalah  timbul  beban  administrasi  baru.  Sebelumnya  penyetoran  PPN  PMSE  dilakukan sendiri oleh konsumen sedangkan setelah  berlaku kebijakan pemungutan PPN PMSE, PT Shopee Internasional Indonesia  berkewajiban  untuk  menyetorkan  PPN  PMSE  yang  telah  dipungut.  Terdapat  pergeseran  beban administrasi untuk menyetorkan PPN dari konsumen ke PT Shopee Internasional Indonesia.
Apabila  dilihat  dari  aspek  PPN,  pelaku  usaha  PMSE  hanya  dapat  melakukan  pemungutan  PPN  atas transaksi  dari  dan  menuju  daerah  pabean  setelah  dikukuhkan  menjadi  PKP.  Apabila  terdapat  transaksi  yang menuju  daerah  pabean  dan  berasal  dari  luar  daerah,  pemungutan  PPN  PMSE  hanya  dapat  dilakukan  ketika pengusaha  sudah  ditunjuk  menjadi  pemungut  PPN  PMSE.  Dalam  hal  ini,  karena  PT  Shopee  Internasional Indonesia  merupakan  PKP  sekaligus  pemungut  PPN  PMSE  maka  PT  Shopee  Internasional  Indonesia  dapat memungut PPN atas kedua transaksi.

## PENUTUP
PT  Shopee  Internasional  Indonesia  wajib  melakukan  pemungutan  PPN  PMSE  atas  penjualan  jasa  dan  barang digital  oleh  penjual  yang  berkedudukan  di  luar  daerah  pabean  yang  melakukan  penjualan  melalui marketplace milik PT Shopee Internasional Indonesia. Tarif pemungutan PPN PMSE oleh PT Shopee Internasional Indonesia adalah 10% dari DPP  yang berupa sejumlah uang yang dibayarkan oleh penerima jasa dan/atau pembeli barang dengan tidak termasuk PPN yang dipungut. PT Shopee Internasional Indonesia wajib  menerbitkan faktur pajak setelah  melakukan  pemungutan  dan  juga  wajib  melakukan  penyetoran  PPN  PMSE  yang  telah  dipungut  untuk setiap masa pajak ke rekening kas negara, paling lama akhir bulan berikutnya. Terakhir, PT Shopee Internasional Indonesia wajib melakukan pelaporan atas pemungutan PPN PMSE secara triwulanan untuk setiap tiga masa pajak paling lama akhir bulan berikutnya setelah periode triwulanan berakhir.
Terdapat perbedaan kewajiban PT Shopee Internasional Indonesia sebagai PKP dan sebagai pemungut PPN PMSE. Sebagai pemungut PPN PMSE, objeknya hanya atas pemanfaatan JKP dan/atau BKPTB di dalam daerah pabean dari luar daerah pabean, sedangkan sebagai PKP, objeknya seluruh transaksi yang terutang PPN. Sebagai PKP, PT Shopee Internasional Indonesia dapat melakukan pengkreditan pajak masukan yang dipungut. Namun, dalam  pemungutan  PPN  PMSE, PT  Shopee  Internasional  Indonesia  tidak  dapat  melakukan  pengkreditan  pajak masukan. Perbedaan terakhir ada dalam hal pelaporan. Sebagai PKP, pelaporan wajib dilakukan setiap bulan atau masa pajak sedangkan sebagai pemungut PPN PMSE, pelaporan wajib dilakukan secara triwulanan atau tiga masa pajak.
Dampak  yang  diterima  PT  Shopee  Internasional  Indonesia  atas  berlakunya  kebijakan  pemungutan  PPN PMSE  dibagi  menjadi  keuntungan  dan  kerugian.  Penyetoran  PPN  PMSE  secara  triwulanan  memberikan keuntungan kepada PT Shopee Internasional Indoensia dalam hal perputaran kas atau cash flow . Timbulnya beban administrasi baru untuk melakukan penyetoran PPN PMSE yang telah dipungut menjadi kerugian yang diterima PT Shopee Internasional Indonesia.

## DAFTAR RUJUKAN
Aulawi, A. (2020). Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Pajak Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Keuangan Negara. Jurnal Pendidikan, Akuntansi Dan Keuangan , 3 (7037), 110–132. Basrowi, & Suwandi. (2009). Memahami Penelitian Kualitatif . PT Rineka Cipa. Dara, A. R. (2019). Analisis Semiotika dalam Iklan Shopee 12.12 Birthday Sale Edisi Blackpink . Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
Direktorat Jenderal Pajak. (2020). PPN Impor Produk Digital . https://www.pajak.go.id/id/pajakdigital Direktorat Jenderal Pajak. (2021). Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai | Direktorat Jenderal Pajak . https://www.pajak.go.id/id/pemungutan-pajak-pertambahan-nilai Feng, C. (2021). Tentang Shopee . Shopee Karir. https://careers.shopee.co.id/about Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2015). Perpajakan (Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus). In Penerbit Salemba Empat (Vol. 7, Issue 9). Irianto, E. S. (2015). Pajak Kepemimpinan & Masa Depan . Kanwil DJP Jawa Tengah I. Kamal, F., & Ruliyan, R. (2019). Pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai pada Transaksi Penjualan (Studi Kasus:
PT Elsiscom Prima Karya Jakarta). Jurnal Manajemen Bisnis Dan Inovasi , 6 (1), 51–60. Kemp, S. (2020). Digital 2020: Indonesia . Datareportal. https://datareportal.com/reports/digital-2020-indonesia
e-ISSN: 2685-5607
KPCPEN. (2020). Covid-19 Indonesia . https://covid.go.id
Kusumatrisna, A. L., Rozama, N. N., Syakilah, A., Wulandari, V. C., Untari, R., & Sutarsih, T. (2020). Statistik E-commerce 2020 (L. Anggraini, S. Utoyo, & E. Sari (eds.)). Badan Pusat Statistik Indonesia. Marandof, D. S., Wijaya, A. H. C., & Matani, C. D. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan di Kota Jayapura. Jurnal Akuntansi, Audit & Aset , 3 (1), 29–40. Marius, F. C. (2019). Value Added Tax Fraud . First Publisher. Miftahudin, A., & Irawan, F. (2020). Alternatif Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Atas Konsumsi Atau Pemanfaatan Konten Dan Jasa Digital Dari Penyedia Luar Negeri. Scientax , 1 (2), 131–148. file://ejurnal.pajak.go.id/st/article/view/36
Nadia, P., & Kartika, R. (2020). Pengaruh Inflasi, Penagihan Pajak dan Penyuluhan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi , 20 (2), 497. https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.928
Nisa, I. C. (2017). Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak, Pelayanan Fiskus dan Efektifitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Layanan Drive Thru sebagai Variabel Moderating (Studi pada Kantor Samsat Gowa) . UIN Alauddin Makassar.
Nugrahani, F. (2014). Metode Penelitian Kualitatif . Cakra Books. Nurhayati, H. (2021). Top 10 e-commerce sites in Indonesia Q4 2020, by monthly traffic . Statista. https://www.statista.com/statistics/869700/indonesia-top-10-e-commerce-sites/
Nuryana, A., Pawito, P., & Utari, P. (2019). Pengantar Metode Penelitian Kepada Suatu Pengertian Yang Mendalam Mengenai Konsep Fenomenologi. Ensains Journal , 2 (1), 19. https://doi.org/10.31848/ensains.v2i1.148 Pertiwi, R. N., Azizah, D. F., & Kurniawan, B. C. (2014). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Jurnal Perpajakan , 3 (1), 1–7. Pohan, C. A. (2016). Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai: Teori, Konsep, dan Aplikasi PPN . PT Gramedia Pusaka Utama.
Priantara, D. (2012). Perpajakan Indonesia . Mitra Wacana Media. Safitra, D. A., & Swasito, A. P. (2018). Perpajakan 2 (H. S. Muamarah (ed.)). Unit Penerbitan Politeknik Keuangan Negara STAN.
Saptono, P. B., & Ayudia, C. (2020). Fiscal Policy Perspective on Virtual Business During COVID-19 and Its Challenges: The Case of Indonesia. International Journal of Scientific and Research Publications (IJSRP) , 11 (1), 723–730. https://doi.org/10.29322/ijsrp.11.01.2021.p10987
Silalahi, D. E., & Ginting, R. R. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Untuk Mengatur
Penerimaan dan Pengeluaran Negara Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah) , 3 (2), 156–167. https://doi.org/10.36778/jesya.v3i2.193 Statista. (2020). eCommerce Indonesia . https://www.statista.com/outlook/243/120/ecommerce/indonesia#market-globalRevenue Widianto, Y. W., & Puspita, L. S. (2020). Evaluasi Dampak Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Bappenas Working Papers , 3 (2), 109–125. https://doi.org/10.47266/bwp.v3i2.76
Wulan, W. N. N., Suharyati, S., & Rosali, R. (2019). Analisis Pembelian Tidak Terencana pada Toko Online Shopee. Ekonomi Dan Bisnis , 6 (1), 54. https://doi.org/10.35590/jeb.v6i1.830 Yulianto, Alfiah, F., Harahap, E. P., Pahad, B. A., Andriyanto, Azhari, I. A., & Saputra, R. S. (2015). Analisa Peranan Teknologi Internet Sebagai Media Transaksi E-commerce dalam Meningkatkan Perkembangan Ekonomi. Semnasteknomedia Online , 3 (1), 4-1–25. https://ojs.amikom.ac.id/index.php/semnasteknomedia/article/view/827 Yustiani, R., & Yunanto, R. (2017). Peran Marketplace Sebagai Alternatif Bisnis di Era Teknologi Informasi.
Jurnal Ilmiah Komputer Dan Informatika , 6 (2), 43–48.