## P.Y. Nur Indro
Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan E-mail: nurindropy@gmail.com
Abstract: On poverty reduction is the ultimate goal of human development globally. Amartya Sen offers a perspective known as Development as Freedom, which prioritizes freedom as a goal and instrument development. Categories of development success, especially in humans as subjects who have an ever increasing freedom.
Keywords : freedom, development, poverty, autonomy of human
Abstrak: Pereduksian terhadap kemiskinan merupakan tujuan utama pembangunan manusia secara global. Amartya Sen menawarkan sebuah perspektif yang dikenal sebagai Development as Freedom, yang mengutamakan kebebasan sebagai tujuan dan instrumen pembangunan. Kategori keberhasilan pembangunan terutama pada manusia sebagai subyeknya yang memiliki kebebasan yang semakin meningkat.
Keywords : kebebasan, pengembangan, kemiskinan, otonomitas manusia
kemiskinan yang terdapat di region yang kurang atau bahkan tidak menarik bagi investasi. Selain hal  itu,  dalam  buku  tersebut  di  atas  juga disebutkan  bahwa  hasil  penelitian  UNICEF menyatakan kalau proyek Structural Adjustment Programs cenderung  meningkatkan jumlah kemiskinan (Winarno, 2011 : 53-54). Kemiskinan merupakan masalah sosial yang  membutuhkan  penyelesaian  secara  cepat dan bilamana bisa, serempak. Selain itu, tidak bisa  tidak  kemiskinan  tidak  hanya  berkaitan dengan  aspek  ekonomi  tetapi  seluruh  aspek kehidupan  manusia.  Menurut  Haralambos, untuk  menyelesaian  kondisi  kemiskinan dibutuhkan  dua  langkah  upaya  (Haralambos, 1980 : 140) :
1/  mengidentifikasikan  dan  mendefinisikan kemiskinan
2/  mengkonstruksi  cara-cara  untuk mengukurnya.
Dalam  skala  global  penyebab kemiskinan  secara  umum  dapat  dinyatakan adanya  ketidakadilan  struktural  global. Ketidakadilan  struktural  global  dalam  hal  ini

## Pendahuluan
Tidak bisa diingkari bahwa kemiskinan global  merupakan  permasalahan  yang  sampai saat  ini    belum  berhasil  dipecahkan  secara menyeluruh,  dalam  pengertian  tidak  ada  lagi manusia  yang  terposisikan  di  bawah  standard hidup  layak.  Berbagai  penyebab  kemiskinan telah  dirumuskan  dari  sifat  manusia  tertentu yang  tidak  mau  atau  tidak  mampu  berusaha sampai  dengan  adanya  upaya  sruktural  yang memang merupakan kesengajaan. Ada beberapa program  yang  berusaha  untuk  mengatasi kemiskinan  global  tetapi  belum  menunjukkan hasil  atau bahkan semakin meningkatkan kadar kemiskinan.
Kenyataan  bahwa  sampai  saat  ini kemiskinan  global  belum  bisa  diatasi,  dapat dinyatakan  disebabkan  oleh  beberapa  hal. Dalam buku Isu-Isu Global Kontemporer yang ditulis  oleh  Budi  Winarno  tersurat  bahwa:  1) karena  isu  kemiskinan  tidak  berhubungan langsung dengan negara maju, maka kemiskinan hanya menjadi perhatian Perserikatan Bangsa- Bangsa  yang  kurang  dukungan;  2)  banyak

## Kemiskinan Global Dalam Perspektif ‘Development as Freedom’ Amartya Sen Kasus: Indonesia
dimaknai sebagai adanya penguasaan ide, bahan dasar kehidupan dan kesempatan oleh negara- negara maju kepada negara-negara terbelakang atau  sedang  berkembang.  Sehubungan  dengan pandangan  tersebut  di  atas,  negara-negara terbelakang atau sedang berkembang memang sengaja  dimiskinkan  secara  struktural.  Secara umum terdapat pandangan yang memposisikan berhadapan  antara  negara-negara  terbelakang atau  sedang  berkembang  sebagai  Timur  dan negara-negara  maju  sebagai  Barat.  Mengikuti teori  Modernisasi,  negara-negara  Timur  baru bisa  berkembang  apabila  mengikuti  pola pembangunan  yang  telah  dilalui  oleh  negara- negara Barat. Dengan demikian, manusia hanya bisa berkembang dalam satu garis linier, yang ditentukan dan berisi nilai-nilai Barat. Selain hal tersebut  akan  memunculkan  kenyataan  bahwa negara-negara  terbelakang  atau  sedang berkembang  selalu  tertinggal,  memiliki kesejajaran  dengan  negara-negara  majupun tidak  dimungkinkan.  Dalam  perkembangan selanjutnya,  fenomena  kemajuan  China merupakan  bantahan  langsung  terhadap pandangan Modernisasi tersebut di atas walau tidak sepenuhnya.
Negara seringkali ditunjuk sebagai yang bertanggung jawab atas kemiskinan rakyatnya, karena  harusnya  negara  mampu  membangun berbagai  regulasi  berkaitan  dengan  subsidi, kuota  dan  daya  tahan  terhadap  pemanfaatan eksternal.  Bisa  saja  dalam  hal  ini  secara simplisistis  dilakukan  pembelaan  terhadap negara bahwa globalisasi tidak memungkinkan kedaulatan  negara  bersifat  absolut.  Demikian juga  pemikiran  tentang  pasar  bebas  yang dianggap  mampu  memenuhi  peningkatan  dan kesejahteraan manusiapun juga dipertanyakan, terutama  berkenaan  dengan  pembagian  dan penguasaan  hasil  upaya  kemajuan.  Namun demikian,  para  pembela  pasar  bebas  akan
menunjuk  aturan-aturan  yang  dibentuk  oleh negara  sebagai  penghambat  penciptaan kesejahteraan.
Langkah  yang  dilakukan  oleh  negara- negara  untuk  mengatasi  kemiskinan  yang melanda  rakyatnya,  pada  umumnya  dilakukan pembangunan  yang  dibantu  oleh  lembaga- lembaga  internasional  seperti United  Nations Development  Program .  Berbagai  program pembangunan dibentuk dan diimplementasikan terutama berkaitan dengan penyediaan lapangan kerja,  pembatasan  kelahiran  dan  peningkatan investasi asing. Di negara sedang berkembang usaha  pembangunan  ini  pada  umumnya menempuh model  technokrati, untu meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi . Pada umumnya  negara-negara  sedang  berkembang seperti  Indonesia  tidak  memiliki  modal pembangunan, langkah pertama yang dilakukan adalah  meraih  peningkatan  investasi  asing. Model  tersebut  berusaha  meningkatkan investasi  asing  untuk  pertumbuhan  ekonomi dengan cara meningkatkan stabilitas negaranya. Peningkatan  stabilitas  ini  dilakukan  dengan menutup  aspirasi  rakyat  dan  meningkatkan peran militer.
Amartya  Kumar  Sen  memiliki pemikiran  yang  berbeda  dengan  pengartian pembangunan  di  atas  sebagai  usaha  untuk membangun  pertumbuhan  ekonomi.
Pembangunan  terutama  adalah  untuk  rakyat, sehingga  seharusnya  rakyat  diberi  hak  bebas untuk ikut menentukan. Dalam pandangan Sen, negara-negara  yang  otoriter  tidak  akan  punya kemampuan  untuk  membangun  karena  tidak pernah  mengetahui  kehendak  rakyatnya.  Di samping  itu  seharusnya  pembangunan dilaksanakan  oleh  rakyat  dalam  kebebasan. Tulisan  ini  akan  berusaha  memahami  prinsip Sen  tentang  'development  as  freedom'  dalam kerangka global. Selain itu juga akan memahami
24 P.Y. Nur Indro, Kemiskinan Global Dalam Perspektif ‘Development as Freedom’ Amartya Sen Kasus: Indonesia
kegiatan  United  Nations  Development Programme  sebagai  lembaga  Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berusaha untuk mengatasi kemisknan  yang  merebak  di  negara-negara terbelakang  dan  sedang  berkembang  dengan upaya  pencapaian Millenium  Development Goals/MDGs yang dilandaskan pada pemikiran Sen.
Benturan antara Negara dengan Pasar dalam Konteks Pembangunan
Sebelum munculnya resesi dunia sekitar tahun 1932, pemikiran pasar bebas kaum Liberal terasa lebih  mengemuka terutama  dengan ketiadaan campur tangan negara karena pasar bergerak  secara  otomatis.  Pemikiran Liberalisme  ini  didasarkan  pada  pandangan Adam  Smith  dalam  buku  yang  berjudul The Wealth of Nations yang diterbitkan pada tahun 1776. Prinsip yang mengemuka dari Liberalisme adalah  bahwa  kesejahteraan  masyarakat  akan muncul    dengan  adanya  kebebasan  terhadap pengejaran  kepentingan-kepentingan  pribadi dan  efisiensi  pasar  bebas.  Keadilan  dimaknai sebagai  adanya  pencapaian  yang  bersifat distributif bukan komunitatif, dalam pengertian bahwa kesejahteraan setiap orang tidak sejajar tetapi berdasarkan jasa yang diberikan kepada pasar.  Dalam  bukunya  yang  berjudul Liberal Morality  and  Socialist  Morality, W.B  Gallie menyebutkan beberapa pandangan Liberalisme, sebagai berikut:
a. Keadilan  secara  esensial  merupakan suatu  konsepsi  distributif  yang dilandaskan kepada klaim umum bahwa reward harus proporsional dengan jasa.
b. Keadilan  distributif  paling  baik  bila masing-masing  individu  dibiarkan
bebas  untuk  memutuskan  cara  yang d i a m b i l   d a l a m   m e n g g u n a k a n kapasitasnya sendiri.
c. Fungsi utama dari pemerintah yang baik adalah bersifat negatif dan preventif. Dengan  munculnya  resesi  ekonomi global  tahun  1932,  pemikiran  pasar  bebas terfalsifikasi  karena  ternyata  tidak  mampu bertahan  terhadap  berbagai  perubahan.  Dapat juga  dalam  hal  ini  dinyatakan  adanya  gerak otomatis  dalam  dialektika  antara  pasar  bebas dengan hambatan-hambatan atas pasar bebas. Pasar bebas tidak mampu menahan munculnya sinthesis  yang  mereduksinya,  karena kemunculan kondisi perekonomian yang jenuh. Resesi  berusaha diatasi dengan New Deal, yang merupakan  kesepakatan  agar  negara  campur tangan  dalam  perdagangan  dengan  wujud subsidi,  dan  berbagai  bantuan  lainnya. Ikut campurnya  negara  dalam  pasar  sangat  terasa pada sekitar tahun 1950 sampai dengan 1970an yang dikenal sebagai perspektif pembangunan dengan berbagai teori yang menyertainya, antara lain: teori Saving and Investation dari  Harrold Domar dan   teori The Five Stages of Economics Growth dari Rostow. Sumitro,  ahli  ekonomi  Indonesia, mendefinisikan  pembangunan  sebagai suatu transformasi  dalam  arti  perubahan  struktur ekonomi (Djojohadikusumo, 1994 : 3). Dalam hal  ini  perubahan  struktur  ekonomi  diartikan sebagai perubahan   perimbangan keadaan yang menyangkut  landasan  kegiatan  dan  bentuk susunan ekonomi suatu masyarakat. Pemikiran Sumitro  ini  terkait  dengan  pandangan  Arthur Lewis tentang pentingnya  transformasi struktur ekonomi pertanian ke struktur ekonomi industri dalam  upaya    pertumbuhan  ekonomi.  Dalam konteks  pembangunan,  pertumbuhan  ekonomi sering  dinyatakan  mempunyai  hubungan asosiatif dengan pembangunan.
Tahun  1995  diadakan  Konsensus Washington  yang  menginginkan  negara mereduksi campur tangannya karena korporasi
merasa  tidak  nyaman  dalam  berusaha,  sering bertabrakkan  dengan  peraturan-peraturan negara. Dengan Neo Liberalisme dan bangunan WTO, peran negara tergeser. Dalam buku Budi Winarno  yang  berjudul Melawan  Gurita Neoliberalisme, disebutkan  bahwa  perdebatan antara negara vs pasar akan menjadi isu paling hangat di era globalisasi saat ini. Penganut Neo Liberalisme berpendapat bahwa pasar merupakan  mekanisme  paling  efisien,
di  lain  pihak  para  pengritik  Neo  Liberalisme menyatakan bahwa untuk beroperasi pasar tetap memerlukan negara (Winarno: 2010 : 31). Selain itu, Budi Winarno juga menyatakan bahwa di era globalisasi  ini  terdapat  pergeseran  paradigma, dari stateled development ke arah market-driven development (Winarno: 2011 : 80).
Perspektif    “Development  as  Freedom” Amartya Sen
Pada tahun 1981 Amartya Kumar Sen mulai terkenal di dalam bidang ekonomi politik melalui  tulisannya  dalam  buku  yang  berjudul
Poverty and Famine: An Essay on Entitlement and Deprivation. Menurut Sen, kemiskinan dan kelaparan tidak hanya diakibatkan oleh bencana alam  tetapi  juga  kediktatoran  dalam  sistem politik suatu negara. Lebih lanjut menurut Budi Winarno, teori Sen perlu mendapatkan perhatian khusus sehubungan dengan dua alasan. Pertama, Sen  tidak  hanya  menekankan  pembangunan sebatas  pertumbuhan  ekonomi,  tetapi  juga mengutamakan  pembangunan  sebagai penciptaan  ruang  kebebasan  yang  lebih  luas (Winarno, 2011 : 85).   Bagi Sen pembangunan selalu  berkaitan  dengan  usaha  untuk mengupayakan  munculnya  bangunan kebebasan  nyata  dan  atau  pengembangannya yang  lebih  besar  yang  dapat  dinikmati  oleh rakyat, development can be seen as a process of expanding the real freedoms that people enjoy
(Sen,  1999  :  3).  Tidak  dimungkinkan  adanya keberhasilan pembangunan yang ditentukan dan diarahkan  oleh  segelintir  orang.  Tidak  ada person atau person-person yang menjadi sasaran atau instrumen pembangunan, semuanya adalah subyek  pembangunan  yang  memiliki kebebasan.
Lebih  lanjut  Sen  menyatakan  bahwa kebebasan merupakan tolok ukur pembangunan dengan dua alasan, yaitu:
a. Alasan  evaluatif,  penilaian  atas keberhasilan  pembangunan  dipahami berdasarkan  sejauh  mana  kebebasan m a n u s i a   m e n i n g k a t .   D e n g a n peningkatan  kebebasan,  manusia semakin mampu untuk mengungkapkan dan berusaha memenuhi kebutuhannya dalam pembangunan.
b. Alasan  efektivitas,  keberhasilan pembangunan  sepenuhnya  tergantung pada  manusia  yang  bebas.  Dengan kebebasan  yang  dimilikinya,  manusia menentukan tujuan dan cara pemenuhan kebutuhannya.
Sehubungan  dengan  pembangunan sebagai perluasan kebebasan, menurut Sen perlu didasarkan  atas  dua  sudut  pandang  yaitu: the primary  end, yang  disebut  sebagai  peran konstitutif dan the principal means, yang disebut sebagai peran instrumental (Sen, 1999 : 36).
Peran konstitutif dalam pembangunan mengacu kepada  pentingnya  kebebasan  sesungguhnya dalam  meningkatkan  kehidupan  manusia. Sedangkan  peran  instrumental  dalam pembangunan  mengacu  kepada  sarana-sarana untuk  mencapai  kebebasan  seutuhnya. Instrumental kebebasan terdiri dari lima jenis:
1/ kebebasan politik, 2/ kesempatan-kesempatan dalam  bidang  ekonomi,  3/  kesempatan- kesempatan  dalam  bidang  sosial,  4/  jaminan adanya keterbukaan, dan 5/ jaminan keamanan
(Sen, 1999 : 38). Dalam mewujudkan kebebasan dan atau meningkatkannnya perlu upaya untuk menghilangkan  intoleransi,  kemiskinan  dan pemerintahan yang totaliter.
Bagi  penyanggah  kebebasan  sebagai instrumen  dan  tujuan  pembangunan,  menurut Wiyta  penolakan  terhadap  kebebasan didasarkan  atas  beberapa  argumentasi  sebagai berikut (Wiyta, 2009) :
Pertama, kebebasan  menghambat pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi dalam  hal  ini  sangat  membutuhkan  komando yang  berkuasa  untuk  menentukan  dan mengarahkannya.  Dengan  demikian pembangunan  tidak  menurut  masing-masing individu  tetapi  dipimpin  agar  serempak mencapai tujuan.
Kedua, bagi  manusia  pemenuhan kebutuhan  ekonomi  lebih  utama  daripada kebebasan  politik.  Dalam  hal  ini,  pemenuhan kebutuhan  ekonomi  lebih  berkaitan  langsung dengan  kehidupan  eksistensial  pertama manusia.  Sedangkan  kebebasan  politik merupakan kebutuhan yang baru bisa dipenuhi setelah kebtuhan ekonomi tercapai.
Ketiga, kebebasan  adalah  konsep Barat , sehingga tidak sesuai dengan nilai-nilai Timur. Penerapan kebebasan sebagai konsep Barat di Timur akan menjadi dominasi nilai, penguasaan.
Bagi  Sen,  pembangunan  harus dipandang  sebagai  usaha  untuk  memperluas kebebasan  substantif  atau human  capability (Sen:  1999,  49) . Konsep  tentang human capability dalam  hal  ini dibedakan  dengan human  capital. Konsep human  capital hanya memfokuskan  perhatian  kepada  upaya  untuk meningkatkan produksi atau cara agar manusia lebih  produktif  sehingga  mampu  memberi sumbangan  besar  bagi  pertumbuhan  ekonomi. Sedangkan  konsep human  capability lebih mengacu  kepada  kebebasan  manusia  untuk
mampu memenuhi kehendaknya terutama untuk bebas. Kapabilitas  merupakan  elemen fundamental  manusia  karena  semakin  besar kapabilitas  seseorang,  makin  besar  pula kebebasan  untuk  merespon  peluang-peluang yang  ada.  Selain  itu  kapabilitas  juga  mampu mempengaruhi  perubahan sosial dan ekonomi, hal  ini  sesuai  dengan  yang  diungapkan  Sen bahwa kemiskinan terjadi karena adanya perampasan  kapabilitas  ( capability deprivation ).
Konsep human  capability Sen  dapat dipahami  dengan  membedakan  antara pertumbuhan  dan  perkembangan  ekonomi dalam  konteks  pembangunan.  Pertumbuhan ekonomi  pada  umumnya    diartikan  sebagai upaya memproduksi barang lebih banyak tanpa memikirkan yang terjadi pada produsen maupun konsumennya.  Tujuan  utama  pertumbuhan ekonomi  adalah  menaikkan  pendapatan  per kapita.  Sedangkan  perkembangan  ekonomi menyangkut pengembangan  kemampuan manusia yang  berkaitan  dengan  peningkatan harapan hidup, bebas buta huruf, kesehatan dan pendidikan  dalam  masyarakat.  Dengan demikian  perkembangan  selalu  berkenaan dengan peningkatan harkat manusia shg mampu merasa  berguna  bagi  komunitasnya. Sehubungan  dengan  hal  tersebut  Sen berpendapat bahwa negara seharusnya berfokus kepada tujuan yang nyata, yakni: perkembangan potensi  manusia.  Selain  itu  sebaiknya peningkatan perkembangan ekonomi dipandang berbanding  lurus  dengan  peningkatan  anggota masyarakat  yang  bebas  dari  buta  huruf  dan harapan hidup dari pada pertumbuhan produksi atau tingkat pendapatan.

## Implementasi  “Development  as  Freedom” Amartya Sen Dalam UNDP
P e r s e r i k a t a n   B a n g s a - B a n g s a
merupakan    organisasi  internasional  yang beranggotakan  negara-negara  berdaulat  yang terikat  dalam  kesepakatan  internasional  yang menyatakan hak dan kewajiban negara-negara tersebut  pada United  Nations  Charter.
Kesepakatan ini dicetuskan pada tanggal 26 Juni 1945  dalam  konferensi  internasional  di  San Fransisco.  Tujuan  utama  PBB  adalah  untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, meningkatkan  hubungan baik  antar  negara-negara,  mempromosikan perubahan  sosial,  taraf  hidup  yang  lebih  baik serta  Hak  Asasi  Manusia.  Salah  satu  mandat yang  harus  diperjuangkan  oleh  PBB  adalah mempromosikan  pembangunan,  baik  ekonomi ataupun sosial. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, tujuh puluh persen dari sistem kerja PBB didedikasikan bagi program pembangunan. Hal tersebut  didasari  pandangan  bahwa  untuk menciptakan  perdamaian,  menghilangkan kemiskinan  dan  meningkatkan  kehidupan seluruh manusia di dunia merupakan tugasnya (United Nations, 2004 : 3)
Berdasarkan  piagam  di  atas,  terdapat enam badan utama dalam PBB, yaitu: 1/ General Assembly, 2/Security Council, 3/Economic and Social    Council,  4/  Trusteeship  Council, International  Court  of  Justice  dan  Secretariat. Economic and Social Council merupakan dewan utama PBB yang memiliki kepedulian terhadap isu-isu ekonomi dan sosial yang salah satunya adalah pembangunan. Dewan ini juga memiliki banyak badan-badan khusus yang salah satu di antaranya  adalah The  United  Nations Development Programme (UNDP).
Gagasan  awal  berdirinya  UNDP berkaitan dengan pasca terjadinya Perang Dunia II  yang  berisi  kekacauan  ekonomi  yang membawa  kesengsaraan  kepada  manusia, terutama di negara-negara yang tertimpa perang. Untuk  mengatasi  penderitaan  tersebut,  PBB
mendirikan United  Nations  Relief  and Rehabilitation Administrations (UNRA), dengan misi  utama  untuk  merehabilitasi  dan merekonstruksi negara-negara yang mengalami kehancuran  di  segala  bidang  akibat  perang (United Nations, 2004 : 3).
Dalam  perkembangan  selanjutnya, terjadi perubahan tujuan bantuan yang semula hanya untuk negara-negara yang menderita karena  perang  menjadi  juga  bagi negara-negara  yang  sedang  berkembang. Dengan demikan berdasarkan Resolusi Majelis Umum  PBB  52  (I)  dan  58  (I),  serta  resolusi ECOSOC tahun 1947 yang dilanjutkan dengan Resolusi  Majelis  Umum  200  (III)  tahun  1953 maka  dibentuk United  Nations  Expanded Programme of Technical Assistance. Pada tahun 1958, The  United  Nations  Special  Fund dibentuk sebagai program PBB yang bertujuan untuk  memberi  bantuan  khusus  berupa  modal bagi  negara-negara  sedang  berkembang. Berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB no. 2029  (XX)  tahun  1965  kedua  badan  tersebut digabung  menjadi  satu  yang  dikenal  dengan U N D P.   T u j u a n   u t a m a n y a   a d a l a h mengintegrasikan  bantuan  sumber  dana  dan sumber  daya,  menghubungkan  negara-negara sedang  berkembang  dengan  negara  donor, memberikan advokasi dan rekomendasi kepada negara-negara  sedang  berkembang  berkaitan dengan  pembangunan,  terutama  melalui kegiatan  pemberantasan  kemiskinan  dan pemerataan hasil-hasil pembangunan.
Sebagai sebuah organisasi pembanguan Perserikatan  Bangsa-Bangsa,  UNDP  bekerja untuk  mengatasi  kemiskinan  melalui p e m b a n g u n a n   m a n u s i a   s e c a r a berkesinambungan.  Agar  usaha  tersebut  lebih terarah, dibentuk Millenium Development Goals (MDG's).  Jaringan  dan  berbagai  usaha koordinasi  global  UNDP  terus  berupaya  agar
28 P.Y. Nur Indro, Kemiskinan Global Dalam Perspektif ‘Development as Freedom’ Amartya Sen Kasus: Indonesia
MDG's  sebagai  sasaran  pembangunan  dapat diwujudkan.      MDG's  merupakan  paradigma pembangunan  global  yang  disepakati  secara internasional dalam Konferensi Tingkat Tinggi Millenium  PBB  September  2000.  Majelis Umum  kemudian  melegalkannya  ke  dalam Resolusi  Majelis  Umum  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  No.  55/2  tanggal  18  September  2000 tentang Deklarasi Milenium Perserikatan
Bangsa  Bangsa  (A/RES/55/2-United Nations  Millenium  Declaration).  MDG's merupakan intisari gagasan yang dikembangkan oleh Jeffrey Sachs maupun Amartya Sen.
Sesuai dengan pemikiran Amartya Sen, UNDP mendifinisikan pembangunan berkenaan dengan  MDG's  sebagai  suatu  proses  untuk memperluas  pilihan-pilihan  bagi  warga, a process  of  enlarging  people's  choices. Dalam upaya  mengatasi  kemiskinan,  manusia diposisikan    sebagai the  ultimate  end, bukan instrumen  pembangunan.  Dengan  demikian, sesuai  dengan  ungkapan  Michael  Todaro  dan Stephen  Smith  yang  mengembangkan pandangan  Sen  bahwa  tujuan  pembangunan yang dilaksanakan UNDP paling tidak (Todaro & Smith, 2004 : 28):
1/ Peningkatan  ketersediaan  serta perluasan  distribusi  berbagai  macam barang  kebutuhan  hidup  yang  pokok seperti  pangan,  sandang,  papan, kesehatan dan perlindungan keamanan.
2/ Peningkatan  standar  hidup  yang  tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi  juga  meliputi  penambahan lapangan  kerja,  perbaikan  kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian a t a s   n i l a i - n i l a i   k u l t u r a l   d a n kemanusiaan  yang  tidak  hanya  untuk memperbaiki  kesejahteraan  materiil, melainkan  juga  menumbuhkan  harga diri  dalam  pribadi  dan  bangsa  yang
bersangkutan.
3/ Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan.

## Pencapaian  MDG'S  Dalam  Perspektif “Development as Freedom” Amartya Sen : Kasus Indonesia
Pada  tahun  1998,  ekonomi  Indonesia terpuruk  dalam  pemerintahan  Rejim  Soeharto karena upaya pengembangan  ekonomi terutama keuangan terhambat oleh sistem pemerintahan yang  otoriter.  Hal  tersebut  terlihat  ketika  para ahli  ekonomi    menyadari  sepenuhnya  bahwa harus segera mungkin muncul usaha serius  yang tegas  dan  tepat  untuk  menghentikan kemerosoton  perekonomian  tetapi  tidak  ada yang berani dan sanggup memberitahu Presiden untuk  secepatnya  mengatasi  kondisi  tersebut. Ketidakberanian  ini  karena  pemerintahan presiden Soeharto yang otoriter. Dalam hal ini sangat  berkaitan  dengan  pemikiran  Sen mengenai  peranan  proteksi  demokrasi. Kebutuhan  akan  kehidupan  demokrasi mengemuka  sehubungan  dengan  keterpurukan ekonomi yang kemungkinan besar bisa diatasi a p a b i l a   m e m i l i k i   k e b e b a s a n   y a n g emansipatoris.
Badan  Dunia  untuk  Program
Pembangunan  atau  UNDP  pada  saat  itu menempatkan Indonesia pada urutan ke 111 dari 182  negara  dalam  perkembangan  indeks pembangunan  manusia  (human  development index/HDI). Peringkat Indonesia tersebut lebih rendah  dari  pada  negara-negara  di  Asia Tenggara.  Hal  tersebut  diungkapkan  dalam Laporan  Pembangunan  Manusia  2009:  “Dari laporan terbaru, Indonesia menempati posisi 111 dari  182  negara.  Peringkat  ini  lebih  buruk daripada peringkat Palestina di 110 dan Srilanka di  102  sebagai  negara-negara  yang  masih
dilanda  konflik  bersenjata”  (Suwarno, 2009).
Kualitas hidup manusia merupakan tolok ukur utama penilaian tersebut.
Menurut  Tim  Penyusunan  Laporan Tujuan  Pembangunan  Milenium  (MDG's) Indonesia dengan tujuan untuk menanggulangi kemiskinan dan kelaparan memiliki 2 target:
a/ menurunkan  proporsi  penduduk  yang tingkat pendapatannya di bawah US$ 1 per  hari  menjadi  setengahnya  dalam kurun waktu 1990-2015,
b/ menurunkan  proporsi  penduduk  yang menderita  kelaparan  menjadi setengahnya dalam kurun waktu 1990- 2015. Dalam kurun waktu 1990-2006,
p e r s e n t a s e   p e n d u d u k   d e n g a n pendapatan  di  bawah  US$  1  per  hari mengalami  penurunan  yang  sangat berarti bahwa pada tahun 1990 sebesar 20,60 persen menjadi 7,54 persen pada tahun 2006.
Laporan  PBB    menyatakan  bahwa Indonesia telah mencapai target MDG's sesuai dengan  indikator  pertama  dalam  pengurangan tingkat  kemiskinan.  Terkait  dengan  indikator kedua,  untuk  menurunkan  angka  kemiskinan setengahnya pada tahun 2015 merupakan upaya yang berat unuk memenuhinya. Pada tahun 2006 tingkat  kemiskinan  di  Indonesia  meningkat menjadi  17,75  persen,  karena  meningkatnya inflasi ketika pemerintah Indonesia menaikkan harga  bahan  bakar  minak  dalam  negeri  yang dilakukan  demi  menyehatkan  perekonomian nasional sesuai dengan perubahan harga minyak dunia.  Di  samping  hal  tersebut,  beberapa program  pembangunan  berhasil  memperbaiki perekonomian  yang  membawa  dampak penurunan  kemiskinan  menjadi  16,58  persen pada  tahun  2007  dengan  populasi  penduduk miskin tercatat 37,17 juta jiwa.
Sesuai  dengan  Tim  Penyusunan
Laporan  Tujuan  Pembangunan  Milenium (MDG's)  Indonesia  tahun  2007,  proporsi pengeluaran  untuk  konsumsi  penduduk  20 persen  termiskin  dibandingkan  dengan pengeluaran seluruh penduduk tercatat sebesar 9,3  persen  pada  tahun  1990.  Dalam kurun waktu 15 tahun perkembangan proporsi konsumsi penduduk termiskin dilaporkan sangat lamban.  Nilai  indikator  pada  tahun  2002 mencapai 9,1 persen dan dua tahun berikutnya hanya  meningkat  menjadi  9,7  persen.    Usaha untuk  menurunkan  proporsi  penduduk  yang menderita  kelaparan  menjadi  setengahnya  di tahun  2015  merupakan  target  MDG's.  Secara umum status gizi penduduk semakin  membaik, penderita gizi buruk/kurang menurun dari 37,47 persen  tahn  1989  menjadi  26,36  pada  tahun 1999.  Indikator  status  gizi  ini  terus  membaik, menjadi 27,30 persen pada tahun 2002 namun meningkat  kembali  pada  tahun  2005  menjadi 28,17 persen. Jika menggunakan kondisi tahun 1989 sebagai dasar, Indonesia diharapkan dapat mencapai target 18,74 persen pada tahun 2015. Dalam  hal  ini,  upaya  peningkatan perkembangan  manusia  dalam  prespektif  Sen, belum  sepenuhnya  mengikutsertakan  rakyat Indonesia secara keseluruhan. Anggota Dewan Perwakilan  Rakyat  sangat  diharapkan  untuk lebih  mengatasnamakan  rakyat  bukan  partai politik atau dirinya sendiri.   Dengan demikian rakyat  Indonesia  belum  menjadi  subyek pembangunan,  karena  segenap  aspirasi p e m b a n g u n a n n y a   b e l u m   s e u t u h n y a tersampaikan.
Data Biro Pusat Statistik menunjukkan pengeluaran rumah tangga untuk makanan pada tahun 2006 mencapai 53,01 persen. Pengeluaran rumah tangga untuk makanan ini berkaitan erat dengan  distribusi  pendapatan  masyarakat.  Di samping  itu,  pengeluaran  rumah  tangga  untuk non makanan pada tahun 2006 mencapai 46,99
persen. Data tersebut sangat jelas menunjukkan bahwa pengeluaran untuk makanan lebih besar dibandingkan  dengan  pengeluaran  untuk  non makanan.  Dengan  demikian,  data  tersebut menyatakan  bahwa  Indonesia  masih  negara sedang berkembang karena pengeluaran untuk makanan lebih besar dibanding pengeluaran non makanan. Dalam perspektif Sen, dengan adanya kekurangan  tersebut  di  atas  tentu  saja the principle  means belum  terpenuhi  dalam  arti bahwa  manusia  Indonesia  kurang  memiliki instrumen untuk mewujudkan kebebasan.
Makna  kemiskinan  menurut  Sen ditandakan  oleh  pendidikan,  pengetahuan  dan ketrampilan rendah serta tidak berdaya. Dalam bidang  politik,  tidak  memiliki  kebebasan  dan memiliki  keterbatasan  ruang  partisipasi  yang menghalangi warga untuk terlibat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Akibat  kondisi seperti  tersebut  di  atas,  anggota-anggota masyarakat  Indonesia  berada  dalam  kondisi yang tidak setara untuk mendapatkan akses ke sumber-sumber ekonomi produktif (Alhumami, 2009). Dalam hal ini kemiskinan bukan hanya ketidakadilan  untuk  memperoleh  pendapatan a g a r   m a m p u   m e m e n u h i   k e b u t u h a n konsumtifnya  tetapi  merupakan  kondisi  tidak adanya  pemerataan  kesempatan  untuk mendapatkan hak-haknya . Ukuran kemiskinan berdasarkan  kondisi  tersebut  di  atas,  dengan indikator tingkat pendapatan per kapita atau per satuan  rumah  tangga,  tidak  lagi  memadai. Kebijakan  yang  ditempuh  pemerintah  untuk meningkatkan  pendapatan  agar  memiliki  daya beli  tinggi,  tidak  menyelesaikan  akar kemiskinan  karena  tidak  memungkinkan seluruh  rakyat  tersentuh.  Ketidakseimbangan pendapatan  semakin  terbentuk,  jurang  antara yang  kaya  dan  miskin  yang  jumlahnya  lebih banyak semakin dalam.
Sesuai  dengan    pendapat  Sen,  UNDP
menegaskan  agar  kebijakan  pemberantasan kemiskinan tidak boleh tidak harus menyentuh akar  permasalahan.  Oleh  karena  itu  perlu kebijakan  komnikatif  yang  memperluas  dan mengupayakan  pemerataan  pendidikan, peningkatan  layanan  kesehatan,  pembangunan perumahan,  penciptaan  lapangan  kerja, p e m b a n g u n a n   i n f r a   s t r u k t u r   u n t u k memperlancar  transaksi  perdagangan  serta digalakkannya  pembangunan  daerah-daerah tertinggal  untuk  mengurangi  disparitas perekonomian  antar  wilayah.  Usaha  yang terkandung  dalam  kebijakan  tersebut  di  atas dalam  perspektif  Sen  merupakan  keinginan untuk  memenuhi the  principle  means agar manusia  Indonesia  mampu  menjadi  subyek pembangunan. Kemampuan untuk menentukan cara dan tujuan pembangunan merupakan cara efektivitas perspektif Sen untuk meraih alasan evaluatif  pembangunan,  yakni  memperbesar ruang kebebasan.
Indikator-indikator  kemiskinan  yakni ketidakmerataan  distribusi  ekonomi  dan kelaparan, dalam pengamatan Sen yang diadopsi UNDP  erat  kaitannya  dengan  elemen  moral dalam sistem pengambilan kebijakan di tingkat atas.  Menurut Sen, kelaparan secara substansial dan  absolut  tidak  pernah  terwujud  di  negara manapun  yang  independen,  yang  mengadakan pemilihan  umum  secara  tetap,  yang  memiliki partai-partai  oposisi  dan  mengijinkan  media massa  untuk  menyiarkan  laporannya  dengan bebas  (Nurani, 2006).  Di  negara-negara  yang tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut di atas,  pembangunan  ekonomi  yang  dilaksakan pemerintah  akan  berdampak  memberi  beban semakin berat kepada rakyat kelas bawah karena tingkat kemiskinan yang tinggi. Oleh karena itu sangat  perlu  kesadaran  moral  pengambil kebijakan  untuk  berorientasi  sepenuhnya kepada rakyat.
Sesuai  dengan  perspektif  Sen, pembangunan berkelanjutan yang mengemuka akhir-akhir  ini  seringkali  mengabaikan    fakta bahwa  rakyat  lebih  utama  membutuhkan perlindungan  sosial  bagi  kesadaran  adanya kepedulian ketia bencana dalam bentuk apapun mengganggu kehidupan mereka. Lebih jauh lagi pemikiran Sen yang diimplementasikan UNDP terutama  untuk  Indonesia  adalah  upaya penyadaran  bahwa  pembangunan  seharusnya tidak  menjadi  proses  yang  menakutkan  yang justru mengorbankan rakyat kecil seperti halnya pryek  Sidoarjo.  Pembangunan  lebih  baik bersahabat  dan  mampu  menyentuh  serta berkomnikasi  dengan  segala  lapisan,  karena semua  membutuhkannya.  Selain  itu pembangnan sangat diharapkan menjadi sarana bagi rakyat untuk mengembangkan hidup secara bebas  sesuai  dengan  kehendaknya  termasuk untuk  meningkatkan  kebebasannya.  Pasti  saja dalam  hal  ini  kebebasan  yang  dipikirkan  dan diimplementasikan  tidak  mereduksi kepemilikan atas kebebasan manusia lainnya.
Oleh  karena  itu  berkaitan  dengan pemenuhan kebutuhan dasar, Tim Penyusunan Laporan Tujuan Pembangunan Milenium 2007 merumuskan berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia:
1/ Menjaga  kegiatan  ekonomi  nasional yang pro rakyat agar dapat mendorong turunnya angka kemiskinan.
2/ Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap  pelayanan  dasar  seperti pendidikan, kesehatan dan gizi.
3/ Melibatkan  masyarakat  miskin  untuk dapat  meningkatkan  kapasitasnya sendiri  dalam  menanggulangi kemiskinan.
4/ Membangun  dan  mengembangkan sistem  perlindungan  sosial,  baik  yang berbentuk  bantuan  sosial  bagi  mereka
yang  rentan  maupun  sistem  jaminan sosial berbasis asuransi, terutama bagi masyarakat miskin.
5/ Menghilangkan inter-regional disparity.
Mengikuti Sen, pembangunan dalam arti  pereduksian  terhadap  kemiskinan tidak  hanya  sekedar  bertumpu  pada pertumbuhan  ekonomi  yang  berlipat  tetapi sangatlah  perlu  untuk  memperhatikan  moral terutama  berkaitan  dengan  upayanya. Fundamentalisme  pasar  yang  diungkapkan Adam  Smith  dalam  bukunya The  Wealth  of Nations yang  ditulis  pada  tahun  1776 berkeyakinan  bahwa  ada invisible  hand yang beroperasi  untuk  mengatur  pasar.  Dengan demikian muncul logos yakni pasar bebas yang menjadi  aksioma  Smith  untuk  menyatakan bahwa pasar akan mengatur segalanya. Dalam hal  ini  perlu  diberi  catatan  bahwa segalanya ternyata tetap dalam batasan ekonomi material. Nilai-nilai  moral  tidak  tersentuh  apalagi terkandung  dalam  pasar  bebas.  Bukan  lagi manusia sebagai subyek utama dalam pemikiran Smith  maupun  Neo  Liberalisme  sebagai perkembangannya lebih lanjut,  bahkan manusia menjadi  hanya  sekedar  obyek  dan  sarana pencapaian tujuan.
Isu  moral  diungkapkan  Sen  berkaitan dengan pemikiran Smith yang tidak memandang manusia  sebagai  subyek  pembangunan. Berkaitan dengan pasar bebas, Sri-Edi Swasono dalam  tulisannya  di Kompas mengutip Hilbroner dan Thurow yang menyatakan bahwa pasar adalah pelayan yang rajin bagi si kaya namun tidak peduli terhadap si miskin (Sri-Edi Swasono, Kompas, 2 Oktober 2006). Pengaruh pemikiran  pasar  bebas  Neo  Liberalisme  yang mengemuka  dan  menyebar  menjadi  bersifat fundamental  saat  ini  tidak  memiliki  hirauan terhadap  kemiskinan.  Pasar  tetap  memiliki
32 P.Y. Nur Indro, Kemiskinan Global Dalam Perspektif ‘Development as Freedom’ Amartya Sen Kasus: Indonesia
batas, apalagi diberlakukan sebagai prinsip yang tanpa  menghiraukan  nilai-nilai  kemanusiaan. Bagaimana  prinsip  pasar  bebas  mampu mensejahterakan  manusia  bila  pemahamannya atas manusia tidak utuh, hanya dilihat sebagai modal  ekonomi?  Modernisasi  yang  telah diterapkan di Indonesia yang lebih terspesifikasi dalam model  pembangunan  teknokratis, perlu diberi  catatan  bahwa  rakyat  Indonesia  bukan mesin  raksasa  yang  tidak  memiliki  kesadaran diri. Sistem yang diagung-agungkan oleh Neo Liberalisme  yang  diikuti  Indonesia  sebagai anggota  WTO  akan  membentuk  konfigurasi dalam  implementasi  pembangunan,  yang menempatkan  sebagian  besar  rakyat  dalam posisi marginal dalam sistem tersebut.
Pembangunan  untuk  mengatasi kemiskinan  dengan  berlandaskan  kepada  Neo L i b e r a l i s m e   s e b e t u l n y a   m e n g a l a m i kepincangan,  karena  pada  umumnya  hanya berkaitan dengan masalah-masalah materi tanpa hirau pada nilai. Tulisan Caroline Thomas dalam
The  Globalization  of  World  Politics, mengungkapkan  pandangan  perspektif Mainstream  yang  menekankan  pemenuhan kebutuhan  akan  materi  berkaitan  dengan kemiskinan.  Selain  itu  Thomas  juga mengungkapkan  adanya  pandangan  perspektif Alternatif. (John Baylis & Steve Smith, 2001, The  Globalization  of  World  Politics:  An Introduction  to  International  Relations, New York, Oxford University Press, 563). Pandangan perspektif  Mainstream  menyatakan  bahwa poverty is a situation suffered by people who do not have the money to buy food and satisfy other basic  material  needs. Oleh  karena  itu kemiskinan di atasi dengan transformation of tradional  subsistence  economies  defined  as 'backward'  into  industrial,  commodified economies  defined  as  'modern .  Sedangkan perspektif Altenatif menyatakan bahwa poverty
is situation sufferd by people who are not able to meet  their  material  and  non  material  needs through  their  own  effort. Dalam  hal  ini kemiskinan diatasi deengan creation of human well-being  through  sustainable  societies  in social, cultural, political, and economic terms.
Dengan demikian walaupun Indonesia menjadi anggota  WTO,  sangatlah  diharapkan  tetap mengikutsertakan  nilai-nilai  moral  dalam kebijakan dan mplementasi pembangunannya.

## Penutup
A m a r t y a   S e n   m e n g a r t i k a n pembangunan sebagai development as freedom, oleh  karena  itu  sudah  sewajarnya  bagi  semua kalangan yang dalam hal ini adalah pemerintah, masyarakat  dan  sektor  privat  untuk merealisasikan  prinsip  tersebut  sesuai  dengan tuntunan  UNDP.  Dalam  hal  ini  perlu  adanya upaya  untuk  memperbanyak  pilihan  yang berkualitas  bagi  masyarakat  agar  mampu mengaktualisasikan dan merealisasikan haknya sebagai manusia. Kebutuhan dasar lainnya yang sangat  penting  menurut  Sen,  yang  kemudian diadopsi  oleh  UNDP  sebagai  Indeks Pembangunan Manusia adalah pendidikan dan kesehatan. Selain kedua hal tersebut, perlu juga meningkatkan  kekuatan  daya  beli  masyarakat. Indonesia  sebagai  negara  sedang  berkembang selayaknya  mengikuti  pandangan  Sen  bahwa pembangunan  yang  ditujukan  bagi    usaha mereduksi kemiskinan perlu menyadari bahwa kebebasan  merupakan  tujuan  dan  sekaligus instrumen  pembangunan  yang  paling  pokok. Rakyat  sebagai  subyek  yang  membutuhkan bebas  dari  kemiskinan  harus  sepenuhnya diikutsertakan dalam membangun kebijakan dan mengimplementasikannya.  Perhatian  terhadap otonomitas  manusia  Indonesia  perlu mendapatkan porsi paling utama.

## Referensi
Alhumami,  Amich. Menggugat  Makna
Kemiskinan , Harian Kompas., 16 ktober 2009.
Haas,  Peter  M.  (et.all.), Controversies  in Globalization, Washington D.C.: CQ Press, 2010
Haralambos,  M  (and)  R.M.  Heald, Sociology: Themes  and  Perspectives, Slough: University Tutorial Press, 1980.
Lechner, Frank J. (et.all.ed.), The Globalization:
Reader   , Berlin   :   Blackwell,   2000
Nurani, Amarya  Sen:  Pembangunan sebagai Pembebasan, 2006.
Sachs, Jeffrey, The End of Poverty: How We can Make it Happen in Our Lifetime, New York: Penguin Book, 2005
Sen, Amartya, Poverty  and  Famines, Oxford:
Oxford      University      Press     , 1982 ----------------, Development  as Freedom, New  York:  Anchor  Books,
1999 Suwarno.(2009). Perlu  Kebijakan  Konkrit Untuk Percepatan Pencapaian MDG's, [ h t t p : / / m e l a m p a u i pemilu.com/statement-infid-untuk- hari-anti-pemiskinan-sedunia-17- oktober-2009/].  Diakses  15  Desember 2011.
Todaro,  Michael  P.  &  Smith,  Stephen  C.,
Pembangunan  Ekonomi  di  Dunia Ketiga, Jakarta: Erlangga, 2004. Tim Penyususun Laporan Tujuan Pembangunan Milenium  (MD's)  Indonesia-Tahun 2007, Laporan  Perkembangan Pencapaian  Millenium  Development Goals Indonesia, Jakarta: Kementerian Negara  Perencanaan  Pebangunan Nasional, 2007, 11 United Nations, A Study of the Capacity of the United  Nations  Developmen  System,
Vol.  II,  New  York:  United  Nations Publications, 2004.
Vattimo,  Gianni, The  End  Of  Modernity, Cambridge   :     Polity     Press   , 2003. Winarno,  Budi, Isu-Isu  Global Kontemporer, Yogyakarta: CAPS,2011
- - - - - - - - - - - - - - - - - , M e l a w a n   G u r i t a Neoliberalisme, Jakarta:  Erlangga, 2010
-----------------, Globalisasi:  Peluang  atau Ancaman  Bagi  Indonesia, Jakarta Erlangga, 2008.
-----------------, Globalisasi & Krisis Demokrasi, Yogyakarta: MedPress, 2007.
Wiyta  (2009), Pembangunan  sebagai K e b e b a s a n .
[ http://bocahdoyanmakan.blogspot.co m/2009/02/pembangunan-sebagai- kebebasan-pengantar.html ]. Diakses 15 Desember 2011.