Vol. 04  No. 2  Desember  2018 e-ISSN : 2460-2345, p-ISSN: 2442-6997 Web: jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/F

## STUDI ALQUR’AN TENTANG PERJANJIAN PERDAGANGAN LINTAS BATAS PEMERINTAH INDONESIA-MALAYSIA

## MUZALIFAH
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya Jalan G. Obos XII, Komplek Islamic Centre Palangka Raya. 73112 kmuzalifah@ymail.com

## Abstract
Cross-border  trade  agreement  between  Indonesia-Malaysia  Government discuss  about  trading  for  the  people  residing  in  state  borders  area. However along with the times these agreements become less effectively. The  mentioned  because  the  agreement  was  long  time  ago  and  abuse  of rigts  by  certain  peoples.  Thereby,  the  agreement  needs  reexamination because  it  is  less  relevant  to  the  Indonesia  economic  development nowadays.  It  can  also  be  detrimental  to  one  of  the  parties  in  the  state borders area. It is not contary to the tenetof islam as concept of fiqh rules on the basis of the society benefits that is part of a study of Al-Qur’an.
Keywords: Study of Al-Qur’an, Trade agreement

## Abstrak
Perjanjian  perdagangan  lintas  batas  antara  Republik  Indonesia  dan Malaysia  membahas  tentang  perdagangan  untuk  masyarakat  yang berada di daerah perbatasan. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman  perjanjian  tersebut  menjadi  kurang  efektif.  Hal  tersebut dikarenakan usia perjanjian tersebut yang sudah tua dan
penyalahgunaan hak oleh oknum tertentu. Dengan demikian, perjanjian tersebut  perlu  pengkajian  ulang/revisi  karena  kurang  relevan  dengan perkembangan  perekonomian  Indonesia  untuk  saat  ini  dan  dapat merugikan salah satu pihak yang berada di daerah perbatasan. Tindakan tersebut  tidak  bertentangan  dengan  ajaran  Islam  sebagaimana  konsep kaidah fiqh  atas dasar  kemaslahatan  yang merupakan  bagian dari studi Alquran.
Kata kunci : studi Alquran, perjanjian perdagangan .

## PENDAHULUAN
Perjanjian  perdagangan  lintas  batas  merupakan  perjanjian  atau kesepakatan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  Indonesia  dan  Malaysia  untuk mengatur perdagangan lintas batas di daerah perbatasan, yang dalam tulisan ini peneliti  singkat  dengan  ABT  ( Agreement  on  Border  Trade ).  Perjanjian  ini  dibuat sebagai  bentuk  administratif  dan  intervensi  oleh  pemerintah  Indonesia  dan Malaysia untuk mengatur perdagangan lintas batas di daerah perbatasan Negara tersebut.  Dengan  demikian  perjanjian(  ABT)  merupakan  dasar  hukum  bagi
Vol. 04  No. 2 Desember  2018
kedua Negara tersebut untuk melakukan perdagangan lintas batas. Berdasarkan paparan  tersebut,  maka  yang  terkena  dampak  dari  perjanjian  ini  adalah masyarakat  yang  berada  di  daerah  perbatasan.  Masyarakat  perbatasan  dapat melakukan  perdagangan  lintas  batas  dengan  catatan  tidak  melanggar kesepakan/perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
Meskipun  masyarakat  perbatasan  dapat  dengan  mudah  keluar  masuk pangkalan  dalam    dan  luar  negeri  dalam  hal  perdagangan  berdasarkan perjanjian  tersebut  tetapi  bukan  berarti  masyarakat  tersebut  paham  akan  batas administrasi  perdagangan,  apalagi  yang  berhubungan  dengan  hukum  maupun regulasi.  Hal  ini  disebabkan  oleh  rendahnya  tingkat  pendidikan  dan  taraf perekonomian  masyarakat  di  daerah  tersebut,  sedangkan  untuk  mengerakkan roda  pembangunan  dan  ekonomi  diperbatasan  diperlukan  SDM  yang berkualitas.  Tingkat  pendidikan  yang  rendah  menyebabkan  minimnya  akses kelapangan kerja maupun lapangan usaha. Oleh karena itu, tingkat pendidikan yang  baik  serta  lapangan  pekerjaan  yang  memadai  didalam  negeri  perlu diwujudkan karena hal-hal ini terkait dengan martabat dan harga diri bangsa. 1
Ketidaktahuan masyarakat perbatasan tentang regulasi dan administratif, memberikan celah bagi sekelompok orang untuk memanpaafkan situasi tersebut menjadi  sebuah  bisnis  yang  menjanjikan.  Misal,  ada  sekelompok  orang  yang membeli  barang  ke  luar  negeri    dengan  memanfaatkan  identitas  masyarakat lintas  batas  tersebut.  Sebagimana  isi  dalam  perjanjian  lintas  batas,  masyarakat hanya  boleh  berbelanja  maksimal  RM  600,-/bulan,  akan  tetapi  dengan memanfaatkan identitas masyarakat para oknum tertentu bisa berbelanja hingga mencapai  RM.  12.000,-/bulan.  Dengan  demikian,  masyarakat  tidak  hanya  rugi dari sisi hukum tetapi juga dari sisi finansial. 2
Adapun  isi  perjanjian  yang  mengatur  standar  transaksi  tersebut sebagaimana  yang  tercantum  pada  halaman  4  Agreement  on  Border  Trade
1 Sutaryo  dkk., Membangun  Kedaulatan  Bangsa  Berdasarkan  Nilai-nilai  Pancasila: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kawasan Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (3T): Kumpulan makalah call for papers   kongres Pancasila VII (Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila UGM, 2015), hlm. 323.
2 Edi  Petebang,  ‚Kisah  Perbatasan:"Merah  Putih  di  Dadaku;  Malaysia  di  Perutku..." (Dimuat  di  Majalah  KR  edisi  169,  September  2009),‛  diakses  19  Oktober  2016, https://www.facebook.com/notes/suara-rakyat/kisah-perbatasanmerah-putih-di-dadaku-malaysia- di-perutku/10150253228975487/?_rdc=1&_rdr.
Between  the  Government  of  the  Republic  of  Indonesia  and  the  Government  of Malaysia sebagaiman tercantum pada foto di bawah ini: 3
Selain  di  bidang  ekonomi,  pendidikan  di  daerah  perbatasan  juga  sangat memprihatinkan. Banyak masyarakat yang putus sekolah. Hal tersebut dikarena terbatasnya  akses  dan  fasilitas  dari  pemerintah  dalam  mengembangkan  sarana dan  prasarana  pendidikan.  Selain  itu,  tidak  banyak  guru-guru  yang  bersedia ditempatkan  di  lokasi  tersebut.  Hal  ini  disebabkan  oleh  beberapa  faktor diantaranya  adalah  fasiltas  dan  sarana  transportasi  yang  kurang  memadai. Padahal  pemerintah  telah  membuat  kebijakan  untuk  memberikan  insentif  bagi guru-guru  yang  bersedia  mengajar  didaerah  tersebut.  Sepertinya  nilai-nilai nasionalis  dan  pahlawan  tanpa  tanda  jasa  masih  belum  berperan  degan maksimal di hati pejuang tersebut. 4
Rendahnya  pendidikan  membuat  masyarakat  perbatasan  bekerja  dan berdagang  hanya  untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-harinya,  belum  berpikir bahwa  mereka  adalah  garis  depan  bagi  Indonesia  di  mata  dunia.  Jika diumpamakan  negara  adalah  sebuah  rumah,  maka  daerah  perbatasan  adalah serambinya  dimana  kemolekannya  dapat  membangun  citra  bangsa.  Dengan demikian  nilai-nilai  negara  dan  harga  diri  bangsa  dipertaruhkan  dalam  hal  ini. Oleh  Karen  itu,  perlu  perhatian  khusus  oleh  pemerintah  khususnya  dalam membuat  regulasi  dan  pengawasannya.  Sebuah  kebijakan  yang  dapat  merubah nasib  anak  bangsa  di  tapal  batas.  Meskipun  jiwa  patriotisme  masih  ada  dalam hati  mereka,  akan  tetapi  jika  tidak  dipupuk  dengan  pelukan  hangat  dari
3 Agreement on Border Trade Between the Government of the Republic of Indonesiaa and the Government of Malaysia, hlm. 4
4 Mustafa  Abubakar, Menata  Pulau-Pulau  Kecil  Perbatasan:  Balajar  dari  Kasus  Sempadan, Ligitan dan Sebatik , 2006 ed. (Jakarta: Kompas, t.t.), hlm. IX.
Vol. 04  No. 2 Desember  2018
pemerintah maka bukan mustahil mereka akan berpaling dari Negara Indonesia. Pelukan hangat tersebut dapat berupa upaya peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan imprastruktur yang memadai.
Hubungan  antara  pendidikan  dan  perekonomian  sangat  signifikan karena  dalam  jangka  panjang  perekonomian  akan  ditentukan  oleh  kualitas human capital . Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa human capital merupakan penentu  prestasi  perekonomian  suatu  Negara  dalam  jangka  panjang.  Eratnya hubungan  antara  pendidikan  dan  daya  saing  perkonomian  menuntut  lembaga pendidikan  untuk  memperbaiki  diri  agar  dapat  proaktif,  modern  dan  fleksibel. Investasi  terpenting  bagi  suatu  perekonomian  adalah  pendidikan. 5 Selain  itu, Hubungan  pendidikan  dan  produktivitas  kerja  dapat  tercermin  dalam  tingkat penghasilan.  Pendidikan  yang  lebih  tinggi  mengakibatkan  produktivitas  kerja yang  lebih  tinggi  dan  memungkinkan  penghasilan  yang  lebih  tinggi  pula.  Oleh karena itu investasi sumber daya manusia dalam pendidikan merupakan faktor yang  penting,  karena  melalui  perndidikan  dapat  melahirkan  sumber  daya manusia  yang  berkualitas  sehingga  dapat  ikut  berkontribusi  dalam perekonomian dan pembangunan. 6
Sebagaimana  yang  dilakukan  oleh  Negara  Jepang,  dimana  kekuatan Jepang  dewasa  ini  (dan  akan  datang)  terletak  pada  tingginya  tingkat  investasi, dan  baiknya  tingkat  pendidikan  penduduknya.  Tapi  itu  semua  tidak  menjadi berarti  kalah  dibandingkan  kelemahannya.  Pertama,  pondasi  pembangunan ekonomi Jepang masih bertumpu pada masa perang dunia. Jepang hati-hati dan lebih  mengandalkan  pasaran  ekspor.  Ini  akan  menjadi  titik  terlemah  serangan lawan. Kedua Jepang lemah dalam inovasi produk baru, tetapi unggul di bidang teknologi proses. 7 Lihat hasilnya sekarang! Negara Jepang sudah menjadi Negara maju  yang  diperhitungkan  di  mata  dunia.  Lalu  bagaimana  dengan  Indonesia? Indonesia perlu motivator yang mampu merubah persepsi masyarakat, dan yang paling  berpengaruh  dalam  hal  ini  adalah  pemerintah.  Ideologi  Negara  yaitu Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia.
5 Darmin  Nasution, Bank  sentral  itu  harus  membumi (Yogyakarta:  Galang  Pustaka,  2013), hlm. 47.
6 Dr.  H.  Amiruddin  Idris,  S.E.,  M.Si, Pengantar  ekonomi  sumber  daya  manusia (Yogyakarta: Deepublish (Grup penerbitan CV budi utama), 2016), hlm. 31.
7 New business model: strategi ampuh menangani bisnis abad ke-21 (bagaimana perusahaan lama bertahan dan perusahaan baru masuk) (Jakarta: PT alex Media Komputindo (kelompok GRAMEDIA), 2005), hlm. 45.
Pancasila  dasar  negara  dapat  ‚diterapkan‛  dalam  kehidupan  ekonomi bangsa, negara dan masyarakat sebagai berikut: 8
1. Ketuhanan yang Maha Esa. Roda perekonomian digerakkan oleh ransangan- ransangan ekonomi, sosial dan moral
2. Kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab.  Ada  kehendak  kuat  dari  seluruh masyarakat untuk mewujudkan kemerataan sosial (egalitarian), sesuai asas- asas kemanusiaan
3. Persatuan  Indonesia.  Prioritas  kebijaksanaan  ekonomi  adalah  menciptakan perekonomian  nasional  yang  tangguh.  Ini  berarti  nasionalisme  menjiwai setiap kebijaksanaan ekonomi.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Koperasi merupakan sokoguru
perekonomian dan merupakan bentuk paling konkrit dari usaha bersama
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adanya imbangan yang jelas dan  tegas  antara  perencanaan  ditingkat  nasional  dengan  desentralisasi  dan pelaksanaan  kebijakan  ekonomi  untuk  mencapai  keadilan  ekonomi  dan keadilan sosial.
Paparan  tersebut  merupakan  cikal  bakal  yang  lahir  dari  nilai-nilai Pancasila  dapat  membuat  sejarah  peradaban  bagi  Indonesia.  Melahirkan  para cendikia  dan  mampu  membawa  masyarakat  ketujuan  yang  sesungguhnya, sebagaimana  yang  tercantum  pada  alenia  ke-empat  Pembukaan  UUD  1945, yaitu:
Kemudian  daripada  itu  untuk  membentuk  suatu  Pemerintah  Negara Indonesia  yang  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan umum,mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam  suatu  Undang-Undang  Dasar  Negara  Indonesia,  yang  terbentuk dalam  suatu  susunan  Negara  Republik  Indonesia  yangberkedaulatan rakyat  dengan  berdasar  kepada  Ketuhan  Yang  Maha  Esa,  Kemanusiaan yang  adil  dan  berasab,  Persatuan  Indonesia,  dan  Kerakyatan  yang dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan/perwa-
8 Oetojo  Oesman,  Alfian,  dan  Indonesia  Badan  Pembinaan  Pendidikan  Pelaksanaan Pedoman  Penghayatan  dan  Pengamalan  Pancasila, Pancasila  sebagai  ideologi  dalam  berbagai  bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Jakarta: BP-7 Pusat, 1991), hlm. 240-241.
Vol. 04  No. 2 Desember  2018
kilan,  serta  dengan  mewujudkan  suatu  keadilan  srosial  bagi  seluruh rakyat Indonesia. 9
Nilai-nilai  agama  yang  tercantum  dalam  sila  ke-satu  Pancasila,  yang secara  tidak  langsung  mengajarkan  kepada  masyarakatnya  tentang  ajaran tauhid,  saling  menghormati  dan  toleransi  terhadap  umat  beragama.  Dengan demikian  dapat  dikatakan  bahwa  Indonesia  mengakui  agama,  meskipun Indonesia bukan negara agama. 10 Merasa memiliki menjadi akan sesuatu hal lah yang  mampu  merubah  segalanya  bahkan  sebuah  sistem.  Akan  tetapi  dengan menggali  potensi  masyarakat  Indonesia,  khususnya  pemerintah  untuk  manjadi pelopor  untuk  menciptakan  sebuah  perubahan  bagi  masyarakat  perbatasan. Bukan  tidak  mungkin  pemerintah  bisa  menjadikan  daerah  perbatasan  sebagai destisasi  bagi  masyarakat  internasional  dengan  mencari  sumber  yang  potensial dari  masyarakat  perbatasan,  yaitu  dengan  memunculkan  karya  anak  bangsa  di tapal batas sebagai hak cipta Indonesia. Dengan demikian, tingkat perekonomian masyarakat  dapat  ditingkatkan  dan  pertayaan  terbesar  adalah  upaya  apa  yang akan dilakukan pemerintah dalam hal ini?
Berdasarkan paparan tersebut di atas menyatakan pentingnya peran serta pemerintah untuk memperhatikan tingkat pendidikan dan perekonomian daerah perbatasan  sebagai  upaya  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat perbatasan  khsususnya. Oleh  karena  itu,  salah  satu  langkah  kongkrit  yang  bisa membuka  mata  pemerintah  untuk  memperhatikan  daerah  perbatasan  adalah dengan membuat sebuah penelitian yang tidak hanya membahas dari sisi materil tetapi  juga  dari  sisi  spritualnya.  Maka  dari  itu,  penulis  sangat  tertarik  menulis dengan  judul  ‚Studi  Alqur’an  tentang  Perjanjian  Perdagangan  Lintas  Batas Pemerintah Indonesia-Malaysia‛.
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi masalah dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  Studi  Alqur’an  tentang  Perjanjian Perdagangan Lintas Batas Pemerintah Indonesia-Malaysia? Dengan sub masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana efektivitas Agreement on Border Trade Between the Government of  the  Republic  of  Indonesia  and  the  Government  of  Malaysia  terhadap mekanisme pasar diperbatasan?
9 DPR Republik Indonesia, UUD 1945 (Jakarta: Visi Media, 2007), Alenia ke-empat.
10 Kementrian  Agama  RI, Penistaan  Agama  dalam  Persfektif  Pemuka  Agama  Islam (Jakarta: Puslitbang  Kehidupan  Keagamaan  Badan  Litbang  dan  Diklat  Puslitbang  Kementrian  Agama  RI, 2014), hlm. 243.
2. Bagaimana  sudut  pandang  Alqur’an  terhadap  Agreement  on  Border  Trade Between  the  Government  of  the  Republic  of Indonesia  and  the  Government of Malaysia?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan normatif.  Sumber  data  primer  dalam  penelitian  ini  adalah  perjanjian perdagangan  lintas  batas  antara  Indonesia  dan  Malaysia,  sedangkan  data sekunder  adalah  peraturan  dan  perundang-undangan  yang  mendukung  teori tentang  perjanjian  perdagangan  lintas  batas  tersebut  yang  dipublikasikan  di media cetak maupun media sosial. Dengan demikian teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan library riset atau telaah pustaka.  Sedangkan untuk  menganalisis  data  dalam  hal  ini  adalah  dengan  cara  mengkolaborasikan antara  hukum  positif  (regulasi)  pemerintah  dalam  bentuk  perjanjian perdagangan lintas batas dengan sumber hukum Islam yang relevan dengannya, kemudian baru ditarik kesimpulan atas konsep maslahah.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Efektivitas  Agreement  on  Border  Trade  between  the  Government  of  the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia terhadap mekanisme pasar diperbatasan
Peraturan  yang  buat  oleh  pemerintah  dan  disahkan  oleh  DPR  otomatis menjadi hukum tertulis yang harus dipatuhi dan mengikat setiap warga Negara. Dalam  hal  ini  fingsi  DPR  adalah  lembaga  legislasi  yang  menjalankan kekuasaannya  membentuk  Undang-undang 11 .  Demikian  halnya  hukum  atau peraturan  tentang  lintas  batas  negara.  Peraturan  tersebut  akan  mengikat  para pihak  yang  telah  membuat  kesepakatan  dalam  bentuk  perjanjian  bilateral misalnya yaitu antara Malaysia dan Indonesia di lintas batas Entikong. Perjanjian yang  telah  disepakati  menjadi  hukum  bagi  para  pihak  yang  membuat kesepakatan.  Meskipun  demikian  pada  umumnya,  perjanjian  tidak  terikat sepada  suatu  bentuk  tertentu,  dapat  dibuat  secara  lisan,  dan  andaikata  dibuat tertulis  maka  perjanjian  bersifat  sebagai  alat  pembuktian  apabila  terjadi perselisihan 12 .
11 A.M.  Fatwa, Potret  konstitusi  Pasca  amandemen  UUD  1945 (Jakarta:  PT  Kompas  Media Nusantara, 2009), hlm. 116.
12 Richard Eddy, Aspek legal property: teori, contoh dan aplikasi (Yogyakarta: CV. Andi Offset (ANDI), 2010), hlm. 45.
Vol. 04  No. 2 Desember  2018
Perjanjian bilateral atau biasa juga disebut traktat adalah perjanjian antara dua Negara 13 , yang dalam hal ini adalah perjanjian antara Negara Indonesia dan Malaysia dalam bentuk perjanjian perdagangan lintas batas antara kedua Negara tersebut.    Perjanjian  bilateral  sebagaimana  yang  dimaksud  paling  sedikit memuat:  (a)  tempat  pemasukan  atau  pengeluaran  lintas  batas  yang  ditetapkan; (b)  jenis  barang  yang  diperdagangkan;  (c)  nilai  maksimal  transaksi  pembelian barang  di  luar  daerah  pabean  untuk  dibawa  ke  dalam  daerah  pabean;  (d) wilayah  tertentu  yang  dapat  dilakukan  perdagangan  perbatasan;  dan  (e) kepemilikan identitas orang yang melakukan perdagangan perbatasan. 14
Dalam bidang ekonomi perjanjian  sering disebut dengan kontrak, selain bidang  tersebut  perjanjian  disebut  dengan  agreement.  Pemisahan  kata  tersebut diterapkan di Amerika, sedangkan di Indonesia, perjanjian itu sama dengan akad menurut  hukum  Islam,  meskipun  demikian  substansinya  sama,  tidak  ada perbedaan antara penjanjian dibidang ekonomi dan yang lainnya karena kedua- duanya  harus  memenuhi  syarat  sahnya  suatu  perjanjian,  jika  tidak  maka perjanjian  tersebut  batal/dapat  dibatalkan.  Adapun  syarat  sahnya  perjanjian berdasarkan  pasal  1230  KUH  Perdata  antara  lain  sebagai  berikut:  (1)  Mereka sepakat untuk mengikatkan diri; (2) Cakap untuk membuat suatu perikatan; (3) Suatu hak tertentu; dan (4) Suatu sebab yang halal 15 .
Perjanjian perdagangan lintas batas antara Indonesia dan Malaysia dibuat dan  disahkan  pada  masa  pemerintahan  Suharto  yaitu  pada  tahun  1970. Perjanjian  inilah  yang  menjadi  cikal  bakal  sistem  perdagangan  yang  terjadi  di perbatasan  Indonesia-Malaysia  khususnya.  Akan  tetapi  seiring  berkembangnya zaman  perjanjian  sudah  kurang  maksimal  menjadi  landasan  hukum perdagangan  lintas  batas  di  dua  negara  tersebut.  Oleh  karena  itu  perlu  adanya revisi oleh para pihak yang telah membuat kesepakatan atau perjanjian tersebut, yaitu  antara  pemerintahan  Indonesia  dan  Malaysia.  Selain  itu,  sudah  lebih  dari 37  tahun  perjanjian  tersebut    dilaksanakan  akan  tetapi  belum  ada  langkah  riil untuk melakukan perubahan. Misanya dalam hal-hal yang berhubungan dengan dengan sanksi-sanksi atas pelanggaran yang dibuat karena mengingat perjanjian
13 Disiblin hukum yang mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), hlm. 89.
14 Kementerian  Perdagangan  RI,  ‚Menggenggam  Stabilitas  Harga  Pangan,‛ Publikasi Internal Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, INTRA Indonesia TradeInsight 2015, no. V (2014): 1–73. 15 Eddy, Aspek legal property: teori,. . , hlm. 45.
ini  sifatnya  sangat  penting  yaitu  mengenai  harga  diri  setiap  negara  yang bersangkutan.
Perdagangan  perbatasan  juga  mendapat  perhatian  dalam  UU Perdagangan.  Pada  Pasal  55  disebutkan  bahwa  setiap  warga  negara  Indonesia yang  bertempat  tinggal  di  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang berbatasan  langsung  dengan  negara  lain  dapat  melakukan  perdagangan perbatasan  dengan  penduduk  negara  lain  yang  bertempat  tinggal  di  wilayah perbatasan. Namun perdagangan perbatasan tersebut hanya dapat dilakukan di wilayah perbatasan darat dan perbatasan laut yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah,  dan  dilakukan  berdasarkan  perjanjian  bilateral  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 16
Kesepakatan  dalam  bentuk  perjanjian  perdagangan  lintas  batas  antara pemerintah  Indonesia  dan  Malaysia  tersebut  perlu  diimplementasikan  dengan sebaik-baiknya dan jika diperlukan maka pemerintah bisa melakukan intervensi dalam bentuk kebijakan tulisan maupun himbauan kepada warga Negara yang berada  dan  tinggal  di  daerah  perbatasan.  Tindakan  tersebut  sejalan  dengan pernyataan  Dwijowijoto  bahwa  implementasi  mengacu  pada  tindakan  untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional  serta  berusaha  mencapai  perubahan-perubahan  besar  atau  kecil sebagaimana  yang  telah  diputuskan  sebelumnya.  Dalam  artian  bahwa implementasi  kebijakan  pada  prinsipnya  adalah  cara  agar  sebuah  kebijakan dapat mencapai tujuan. 17
Implementasi  pada  hakikatnya  juga  upaya  pemahaman  apa  yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan. Atau dengan kata lain, bahwa  tujuan  kebijakan  adalah  melakukan  intervensi.  Oleh  karen  itu, implementasi  kebijakan  sebenarnya  adalah  tindakan  intervensi  itu  sendiri. Mazmanian dan Sabatier dalam Dwijowijoto memberikan gambaran bagaimana melakukan  intervensi  atau  implementasi  kebijakan  dalam  langkah  berurutan berikut: 18
16 Kementerian Perdagangan RI, ‚Menggenggam Stabilitas Harga Pangan.‛
17 Shofari  Sstp  Abdul  Kadir,  ‚Implementasi  Kebijakan  Pengelolaan  Pasar  Tradisional  Di Kabupaten Bantul‛ (Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2011), hlm. 15,
http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view &typ=html&buku_id=50535&obyek_id=4.
18 Abdul Kadir, ‚Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar....,‛ hlm. 15-16.
Vol. 04  No. 2 Desember  2018
Berdasarkan  pada  pernyataan  Dwijowijoto  tersebut,  maka  perjanjian perdagangan  tersebut  seyogianya  sudah  terimplemetasi  dengan  baik  dan berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia. Meskipun  demikian  ada  beberapa  hal  yang  perlu  mendapatkan  perhatian khusus  oleh  kedua  Negara  tersebut,  khsusnya  dalam  hal  mekanisme perdagangan  sebagaimana  yang  dicantumkan    dalam  perjanjian  tersebut. Diantaranya adalah penyalahgunaan hak oleh oknum tertentu untuk melakukan transaksi  perdagangan  lintas  batas  sebagaimana  yang  diatur  dalam  perjanjian tersebut.  Bentuk  pelanggaran  tersebut  diantaranya  adalah  berbelanja  melebihi RM.  600,-  /bulan  dengan  memanfaatkan  identitas  penduduk  setempat.  Sanksi untuk  tindakan  tersebut  belum  dicantumkan  pada  perjanjian  bilateral  tersebut. Hal  memperlihatkan  bahwa  perjanjian  perdagangan  tersebut  sudah  kurang relevan  dengan  perkembangan  perekonomian  kedua  Negara,  yaitu  antara Negara Indonesia dan Malaysia.
Berdasarkan  paparan  di  atas,  maka  efektivitas  perjanjian  tersebut  sudah mulai  berkurang  karena  dapat  merugikan  salah  satu  pihak  yang  berdampak pada  perubahan  sistem  perekonomian  yang  ada  diperbatasan.  Oleh  Karen  itu, nilai-nilai  hukum  hendaknya  ditamankan  sejak  dini  kepada  masyarakat, mengingat  masyarakat  selaku  warga  Negara  memiliki hak  dan  kewajiban  yang sama  dimata  hukum  yang  perlu  dilindungi  oleh  pemerintah,  sebagaimana regulasi pemerintah tentang persamaan hak diantaranya ada pada peraturan dan perundang-undangan berikut ini:
1. Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 19
2. Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak. 20
19 DPR Republik Indonesia, UUD 1945 , Pasal 27 ayat (2).
Menegaskan tujuan yang hendak dicapai
Merancang struktur proses yang hendak dicapai
Identifikasi masalah yang harus diintervensi
3. Pasal 38 UU nomor 39/1999 mengenai Hak Asasi Manusia: (1) ‚ Setiap warga Negara,  sesuai  dengan  bakat,  kecakapan  dan  kemampuan,  berhak  atas pekerjaan  yang  layak  dan  (2)  Setiap  orang  berhak  dengan  bebas  memilih pekerjaan yang di sukainya dan <‛,
4. Pasal 13 UU nomor 09/1995 tentang usaha kecil: ‚Pemerintah menumbuhkan iklim  usaha  dalam  aspek  perlindungan,  dengan  menetapkan  peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk : (1) menentukan peruntukan tempat  usaha  yang  meliputi  pemberian  lokasi  di  pasar,  ruang  pertokoan, lokasi  sentra  industri,  lokasi  pertanian  rakyat,  lokasi  pertambangan  rakyat, dan  lokasi  yang  wajar  bagi  pedagang  kecil  dan  (2)  memberikan  bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.
Secara tidak lansung peraturan dan perundang-undangan tersebut di atas telah mengikat para pihak agar patuh dan taat pada peraturan  dan perundang- undangan  yang  telah  dibuat  oleh  pemerintah  Indonesia  khususnya.  Dengan demikian  kepala  negara  wajib  membela  dan  memberi  perlindungan  kepada rakyat  serta  menyelesaikan  segala  rupa  kemaslahan  mereka,  baik  mengenai dunia mapun akhirat. 21
Sudut  Pandang  Alqur’an  Terhadap  Agreement  on  Border  Trade  Between  the Government of the Republic of Indonesiaa and the Government of Malaysia.
Keterlibatan  pemerintah  dalam  pasar  bukanlah  hal  yang  bersifat sementara  atau  sesaat.  Ekonomi  Islam  memandang  pemerintah  dalam  pasar merupakan  satu  kesatuan  ( co-existing )  dengan  unit  ekonomi  lainnya  dengan dasar  yang  permanen  dan  stabil.  Dalam  hal  ini,  pemerintah  bertindak  sebagai perencana,  supervisor,  produsen,  juga  sebagai  konsumen. 22 Selain  itu,  pada dasarnya  peran  pemerintah  dalam  perkonomian  yang  Islami,  memiliki  dasar rasionalitas  yang  kokoh.  Peran  pemerintah  dalam  Islam  didasari  oleh  beberapa argumentasi,  yaitu: 23 (1)  Derivasi  dari  konsep  kekhalifahan;  (2)  Konsekuensi
20 DPR RI, ‚UU No.39 Thn 1999 - Hak Asasi Manusia (HAM),‛ Web. Blog, UU No.39 Thn 1999 - Hak Asasi Manusia (HAM), 1999, Pasal 11, http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_39_99.htm.
21 Muhammad  Hasbi  Ash-Shiddieqy, Hukum-Hukum  Fiqh  Islam  yang  Berkembang  dalam Kalangan Ahlus Sunnah, cet-5 (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 581.
22 Ekonomi Mikro dalam Prespektif Islam (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004), hlm. 377-378.
23 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia atas  kerja  sama  dengan  Bank  Indonesia, Ekonomi  Islam (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Persada,  2008), hlm. 446.
adanya  kewajiban-kewajiban  kolektif  ( fard  al-kifayah );  (3)  Adanya  kegagalan pasar dalam merealisasikan falah.
Adapun  peran  pemerintah  yang  berkaitan  dengan  mekanisme  pasar diantaranya  meliputi: 24 (1)  Secara  umum  memastikan  dan  menjaga  agar mekanisme  pasar  dapat  bersaing  dengan  sempurna;  (2)  Membuat  berbagai langkah  untuk  meningkatkan  daya  saing  ( conpetitiveness )  dan  daya  beli ( purchasing  power )  dari  para  pelaku  pasar  yang  lemah,  misalnya  produsen  kecil dan  konsumen  miskin;  (3)  Mengambil  berbagai  kebijakan  untuk  menciptakan harga  yang  adil,  terutama  seandainya  persaingan  yang  sempurna  tidak dimungkinkan  terjadi  pada  pasar.  Kegagalan  pasar  juga  merupakan  latar belakang perlunya pemerintah untuk berperan dalam perekonomian.
Pasar  gagal  dalam  menyelesaikan  beberapa  permasalahan  ekonomi karena  dua  hal,  yaitu:  (1)  ketidaksempurnaan  mekanisme  kerja  pasar;  dan  (2) tidak  berjalannya  mekanisme  kerja  pasar  dengan  efesien. 25 Berdasarkan  peran tersebut, maka pemerintah adalah pemegang amanah Allah untuk menjalankan tugas-tugas  kolektif  dalam  mewujudkan  kesejahteraan  dan  keadilan  ( al-adl  wal ihsan )  serta  tata  kehidupan  yang  baik  ( hayyah  thayyibah )  bagi  seluruh  umat.
Pemerintah  dapat  memiliki  peranan  penting  dalam  menjalankan fard  al-kifayah ini karena kemungkinan masyarakat gagal untuk menjalankan atau tidak dapat melaksanakannya  dengan  baik.  Kemungkinan  kegagalan  masyarakat  dalam menjalankan fard al-kifayah ini disebabkan beberapa hal, yaitu: 26 (1) Asimetri dan kekurangan informasi; (2) Pelanggaran moral; (3) Kekurangan sumber daya atau kesulitan teknis.
Keterlibatan  pemerintah  dalam  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat sebagaimana paparan di atas sangat penting, mengingat wilayah Indonesia yang sangat  luas.  Hal  tersebut  membutuhkan  sebuah  konsep  yang  dapat meningkatkan  persatuan  dan  kesatuan  bangsa  Indonesia,  diantaranya  adalah dengan  menanamkan  nilai-nilai  pancasila  dan  wawasan  nusantara  dalam  jiwa bangsa  Indonesia.  Adapun  yang  dimaksud  dengan  wawasan  nusantara  adalah cara  pandang  bangsa  Indonesia  tentang  diri  dan  lingkungannya  berdasarkan
24 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia atas kerja sama dengan Bank Indonesia, hlm. 462.
25 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia atas kerja sama dengan Bank Indonesia, hlm. 448.
26 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia atas kerja sama dengan Bank Indonesia, hlm. 447.
ideology nasional yang dilandasi oleh Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan aspirasi  bangsa  Indonesia  yang  merdeka,berdaulat  dan  bermanfaat,  serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijakan dalam mencapai tujuan nasional. 27
Wawasan nusantara yang dibingkai agama, bisa dijadikan pertimbangan untuk melakukan perubahan. Perubahan tersebut dapat berupa sebuah regulasi untuk  meningkatkan  taraf  perekonomian  masyarakat  di  tapal  batas.  Regulasi merupakan peraturan tertulis dalam bentuk perundang-undangan yang memuat hak,  kewajiban  dan  sanksi  bagi  setiap  warga  negara.  Adapun  Kebijakan  dan strategi  implementasi  wawasan  nusantara  meliputi  tahap  perumusan  haluan negara,  perencanaan  jangka  panjang,  jangka  sedang  dan  jangka  pendek, pelaksanaan serta penilaian. 28
Regulasi  dalam  bentuk  peraturan  dan  perundang-undangan  dibuat bukan untuk dilanggar, tetapi untuk ditaati dan dipatuhi karena produk hukum tersebut  adalah  bentuk  abstrak  yang  merupakan  perpanjangan  tangan  dari pemerintah  untuk  dilaksanakan  oleh  masyarakat/rakyat  yang  mengikatkan  diri dengan NKRI. Meskipun demikian, hukum yang telah dibuat oleh manusia tidak akan  bisa  menandingi  hukum  Allah  SWT  dalam  Alqur’an.  Hal  tersebut dikarenakan,  firman  Allah  tersebut  bersifat  universal 29 dan  pleksibel. Pemahaman  kontekstual  akan  firman  Allah  tersebut  dengan  pemikiran- pemikiran  manusia  yang  diilhami  oleh  Allah  SWT  dalam  bentuk  akal  bisa dijabarkan  dalam  bentuk  peraturan  dan  perundangan  yang  ada  di  Indonesia khususnya, selama tidak menyimpang dari nilai-ke-Islam-an. hal tersebut sejalan dengan  teori  konstektual  yang  dikemukakan  oleh  J.  R  Firth  (1930)  yang menegaskan  makna  sebuah  kata  yang  senantiasa  terikat  pada  lingkungan kultural dan ekologis pemakai bahasa tertentu. 30
Dalam hal muamalah, dikatakan bahwa apapun boleh dilakukan selama tidak menyimpang dari ajaran Islam, karena secara umum, muamalah diartikan sebagai  aturan-aturan  (hukum-hukum)  Allah  untuk  mengatur  manusia  dalam
27 Aa  Nurdiaman  dan  Betty  Susilawati, Pendidikan  Kewarganegaraan:  Kecakapan  Berbangsa dan Bernegara (Jakarta: PT. Pribumi Mekar, 2017).
28 Santoso  Soeroso, Mengarusutamakan  pembangunan  berwawasan  kependudukan  di  Indonesia (Jakarta: Buku kedokteran EGC, 2005), hlm. 2.
29 Fadlolan Musyaffa’ Mu’thi, M.A, Islam Agama Mudah: Aplikasi Kaidah ‚al-Masaqqah Tajlib al-Tairis‛ dalam Konteks Keindonesiaan (Semarang: Syauqi Press, 2007), hlm. 7.
30 Aam Abdillah dan dkk, Model Penelitian Agama dan Dinamika Sosial: Himpunan Rencana Penelitian (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2002), hlm. 23-24.
kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. 31 Jika ditinjau dari sisi perekonomian,  hal  tersebut  dikarenakan  perkembangan  perekonomian  yang terjadi  saat  ini  berbeda  dengan  perekonomian  yang  terjadi  pada  zaman Rasulullah  SAW.  Selain  itu,  pada  zaman  dahulu  kebijakan  perdagangan  masih bisa  dikendalikan  oleh  kepemimpinan  Beliau  SAW 32 ,  akan  tetapi  setelah kepergian  Beliau  kebijakan  mulai  tidak  menentu,  hal  tersebut  dikarenakan beberapa hal diantaranya adalah masalah politik dan perebutan kekuasaan yang berujung pada terbunuhnnya sahabat Rasulullah, yaitu Ali bin Abu Tholib.
Hal  di  atas  menjelaskan  bahwa  pentingnya  peran  pemimpin  dalam sebuah  negara.  Peraturan  dan  perundang-undangan  yang  dibuat  oleh pemerintah  adalah  titah  yang  harus  dilaksanakan  selama  tidak  bertentangan dengan  syariah  Islam.  Karena  pemimpin  negara  adalah  khalifah  yang merupakan  perpanjangan  tangan  untuk  menyebarkan  siar  Islam  yang  harus ditaati peraturannya. Sebagaimana firman Allah SWT yang artinya:
Hai  orang-orang  yang  beriman,  taatilah  Allah  dan  taatilah  Rasul-Nya, dan  ulil  amri  di  antara  kamu.  Kemudian  jika  kamu  berlainan  pendapat tentang  sesuatu,  maka  kembalikanlah  ia  kepada  Alqur’an  da  Rasul (sunnahnya),  jika  kamu  benar-benar  beriman  kepada  Allah  dan  hari kemudian.  Yang  demikian  itu  lebih  utama  (bagimu)  dan  lebih  baik akibatnya. 33
Firman  Allah  SWT  di  atas  menjelaskan  kepada  umat  untuk  taat  kepada pemimpinnya  selama  kebijakan  tersebut  tidak  menyimpang  dari  ajaran  Islam. Meskipun demikian, produk hukum yang dibuat tersebut adalah hasil pemikiran manusia  yang  yang  levelnya  tidak  akan  sama  dengan  wahyu  Allah  SWT  yaitu Alqur’an  yang  sifatnya  universal,  pleksibel  dan  sesuai  sepanjang  masa.  Oleh karena itu bukan hal yang baru jika terjadi perubahan-perubahan atas kebijakan yang telah dibuat karena perkembangan zaman yang diluar pemikiran manusia atas dasar maslahah.
Kemaslahatan  masyarakat  perbatasan  dalam  hal  ini  perlu  perhatian khusus  dalam  bentuk  materil  maupun  spiritual.  Materil  bisa  dalam  bentuk pembangunan  infastruktur  sedangkan  spiritual  dapat  diimplemetasikan  dalam bentuk  pembangunan  mental  yang  bisa  dilakukan  melalui  pendidikan  dan dakwah/siar  Islam.  Oleh  karena  itu  kebijakan  hendaknya  berpijak  pada
31 Prof.  Dr.  H.  Abdul  Rahman  Ghazaly,  M.A  dan  dkk, Fiqh  Muamalat (Jakarta:  Kencana, 2012), hlm. 3.
32 Mu’thi, M.A, Islam Agama Mudah: Aplikasi Kaidah ‚al-Masaqqah ... , hlm. 7.
33 QS. An-Nisa’ (4): 59
kebutuhan sebagaimana Konsep al-Ghazali yang terdapat dalam kitabnya ushulu al-Khamsah dan  prinsip  fiqh  Islam  (  misal  kaidah  fiqh ‘tasharraful  imam  ‘ala  ma ra’ya  bil  mashlahah ‚kepentingan  umum‛  dalam  menjalankan  kebijakan  dan programnnya) dalam mengenalkan prinsip demokrasi. 34 Selain itu, kemaslahatan dapat diukur melalui beberapa hal diantaranya adalah yang sekemukakan tokoh Islam, yaitu: 35
Menurut al-Buti, kemaslahatan dapat diukur melalui tiga hal:
1. Inheren pada maqasidusy-syariah
2. Tidak bertentangan dengan Alqur’an dan as-sunnah
3. Tidak bertentangan dengan akal sehat
Sementara  menurut  Ibnu  Asyur,  kamaslahatan  dapat  dilihat  dari  salah  satu dari lima hal:
1. Bahwa maslahah dan mafsadah-nya bisa dibuktikan secara nyata
2. Bahwa  maslahah  dan  mafsadah-nya  secara  jelas  dapat  dipahami  oleh para ulama dan cendikiawan
3. Bahwa  maslahah  dan  mafsadah-nya  dapat  diukur,  apakah  lebih  besar maslahah atau mudarrah-nya. Tentu saja, upaya pembandingan tersebut harus dilakukan oleh meraka yang berkompeten.
4. Bahwa  salah  satu  dari  maslahah  dan  mafsadah-  yang  memiliki  kadar yang  sama  atau  seimbang-  dapat  dijelaskan  dengan  menampilkan sejenisnya yang lebih mengunggulkan salah satunya.
5. Bahwa salah satunya diukur dan nyata, sedangkan lainnya mengandung bahaya.
Yang  pasti  sebagai  ukuran  maqasidusy-syariah,  seharusnya  mengacu  kepada kamaslahatan umum (al-maslahah al-ammah)
Berdasarkan  paparan  tersebut,  dapat  ditarik  benang  merah  bahwa kebijakan  pemerintah  yang  mementingkan  mayoritas  masyarakat  perbatasan khususnya adalah tidak bertentangan dengan syariat Islam sebagaimana standar ukur kemaslahatan tersebut di atas. Dengan demikian, pada dasarnya membuat perjanjian  itu  dibolehkan  dalam  Islam  selama  perjanjian  tersebut  tidak mendatangkan  kemudharatan  para  pihak  dan  sejalan    dengan  ajaran  Islam.
34 Fuad  Fachruddin, Agama  dan  Pendidikan  Demokrasi:  Pengalaman  Muhammadiyah  dan Nahdlatul Ulama (Jakarta: Pustaka Alvabet dan Yayasan INSEP, 2006), hlm. 219.
35 Kementrian  agama  RI, Tafsir  al-qur’an  tematik:  pembangunan  ekonomi  umat (Jakarta:  PT. sinergi pustaka Indonesia, 2012).
Vol. 04  No. 2 Desember  2018
Meskipun  demikian,  perjanjian  merupakan  hukum  perdata  yang  erat hubungannya  dengan  muamalah.  Selama  kesepakatan  tersebut  tidak bertantangan dengan ajaran Islam, maka itu dibolehkan.
Selain hal tersebut di atas, konsep ekonomi Islam secara substansi sudah masuk  dalam  butir-butir  perjanjian  Agreement  on  Border  Trade  Between  the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia yang bertujuan  untuk  kemakmuran  masyarakat  perbatasan  khususnya,  meskipun demikian  perjanjian  tersebut  juga  perlu  direvisi  agar  konsep  kemaslahatannya terlihat jelas. Dengan demikian dengan konsep Ekonomi Islam dapat membantu merealisasikan  kesejahteraan  manusia  melalui  alokasi  dan  distribusi  sumber- sumber daya diperbatasan yang seirama dengan maqashid asy syariah. menurut as-Shatibi yaitu menjaga agama (li hifdz al din), jiwa manusia (li hifdz an nafs), akal (li hifdz al ‘akl), keturunan (li hifdz al nash) dan menjaga kekayaan (li hifdz al mal) tanpa mengekang kebebasan individu. 36
Terdapat  beberapa  penelitian  yang  mempunyai  kemiripan  dengan penelitian yang peneliti tulis, diantara adalah Disertasi yang ditulis oleh Ariawan dengan  tujuan  untuk  menganalisis  perjanjian  perdagangan  bebas  dan implikasinya terhadap subjek perjanjian perdagangan bebas termasuk Indonesia, posisi  Indonesia  dalam  perjanjian  perdagangan  bebas  Asean-China  Free  Trade (ACFTA),  efektivitas  ACFTA  serta  kebijakan  Indonesia  dalam  mengoptimalkan ACFTA,  peran  dan  langkah  kebijakan  Indonesia  dalam  menghadapi  perjanjian perdagangan  bebas.  Selanjutnya,    Yohanes  Krisostomos,  A.B  yang  membahas menganai  dampak-dampak  Perjanjian  Perdagangan  Lintas  Batas  terhadap perdagangan  lintas  batas  di  Entikong  dan  membahas  kepentingan  kelompok yang  menghendaki  pemerintah  Indonesia  untuk  merevisi  Perjanjian Perdagangan  Lintas  Batas  1970  juga  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  tidak berubahnya Perjanjian Perdagangan Lintas Batas 1970.
Penelitian  yang  senada  juga  dilakukan  oleh  Antonius  Suhardi 37 yang memperoleh  hasil  bahwa  bahwa  ada  hubungan  satu  arah  dari  FDI  dan  ekspor terhadap  total  investasi  dan  ekspor  dari  pertumbuhan  ekonomi.  Penelitian  ini
36 Muhammad dan Rahmad Kurniawan, Visi dan aksi ekonomi Islam: kajian spirit ethico-legal atas prinsip taradin dalam praktik bank Islam modern (Malang: Intimedia, 2014), hlm. 33.
37 Antonius  Suhardi,  ‚The  Nexus  of  Investments,  International  Trade  and  Economic Growth:
The Case of Indonesia‛ (Universitas Gadjah Mada, 2014),
http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view &typ=html&buku_id=75511&obyek_id=4.
juga  menemukan  hubungan  dua  arah  antara  pertumbuhan  ekonomi  dan investasi  total.  Ada  temuan  menarik  bahwa  ekspor  memiliki  efek  negatif  pada investasi  total  dan  PDB.  Temuan  ini  menunjukkan  bahwa  pertumbuhan Indonesia  didorong  oleh  permintaan  konsumsi  domestik.  Berdasarkan  kondisi tersebut,  Indonesia  dapat  diklasifikasikan  sebagai  supply-side  ekonomi  yang membutuhkan  peningkatan  pasokan  barang  dan  jasa  untuk  memenuhi permintaan pasar internal. Tingginya tingkat permintaan domestik di Indonesia harus  diimbangi  dengan  kebijakan  sisi  penawaran.  Intinya,  kebijakan  sisi penawaran bertujuan untuk mendorong peningkatan kinerja sisi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Dari ketiga hasil penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan  penelitian  ini,  persamaannya  adalah  ketiga  penelitian  tersebut membahas  hal-hal  yang  perhubungan  dengan  perdagangan  dan  perjanjian bilateral maupun multilateral yang juga akan peneliti bahas dalam penelitian ini. Adapun  yang  membedakannya  adalah  pada  peneliitian  ini,  peneliti mengkaloborasikan  hukum  poositif  yang  ada  hubungannya  dengan perdagangan internasional dengan hukum Islam yang terdapat  dalam Alqur’an, dengan  demikian  penelitian  ini  akan  lebih  menarik  karena  memiliki  cita  rasa yang  berbeda  dari  yang  sebelumnya  sehingga  layak  dikonsumsi  oleh  para akademisi.

## PENUTUP
Perjanjian  perdagangan  lintas  batas  merupakan  perjanjian  atau kesepakatan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  Indonesia  dan  Malaysia  untuk mengatur perdagangan lintas batas di daerah perbatasan Indonesia dan Malaysia (BTA).  Status  hukum  dalam  perjanjian  ini  adalah  mengikat  para  pihak berdasarkan  kesepakatan.  Jika  ditinjau  berdasarkan  hukum  Islam,  maka perjanjian  BTA  boleh  dilaksanakan  selama  tidak  bertentangan  dengan  syariah Islam sebagaimana tercantum dalam Alqur’an dan hadis. Karena perjanjian BTA perjanjian  yang  dibuat  oleh  pemimpin  /  khalifah  dalam  sebuah  negara  yang harus dipatuhi, dengan catatan selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hal  ini  di  tegaskan  dalam  Q.S  surah  an-Nisa  ayat  59.  Selain  itu,  mengingat perjanjian  BTA  adalah  bentuk  kesepakatan  yang  dibuat  oleh  manusia,  maka bukan  tidak  mungkin  perjanjian  tersebut  tidak  bisa  lagi  menyesuaikan  dengan
perkembangan  zaman  dibidang  perdagangan,  oleh  karena  itu  perlu direvisi/dikaji ulang lagi dengan atas dasar maslahah.
Selain  paparan  tersebut  di  atas,  seiring  perkembangan  zaman  maka keefektivan  perjanjian  BTA  mulai  berkurang,  oleh  karena  itu  perlu  revisi  / pengkajian  ulang  perjanjian  lintas  batas  Indonsia-Malaysia.  Mengingat  usia perjanjian  lintas  batas  antara  Indonesia  sudah  cukup  lama  sedangkan perkembangan  perekonomian  Negara  sudah  berkembang.  Selain  itu,  fluktuasi nilai  rupiah  yang  selalu  berubah  hendaknya  menjadi  pertimbangan  untuk merevisi peraturan tersebut, misal tentang standar maksimal berbelanja, karena nilai  RM.  600,-  dahulu  berbeda  dengan  sekarang.  Oleh  karena  itu,  perlu pertimbangkan  lagi  sesuai  dengan  tingkat  implasi  negara  yang  membuat kesepakatan.  Selain  itu,  sanksi  tegas  atas  indikasi  terhadap  pelanggaran perjanjian juga belum dijelaskan.
Pengawasan  yang  intensif  dari  para  pihak  yang  membuat  perjanjian dengan  melibatkan  masyarakat  perbatasan  juga  sangat  penting,  mengingat masyarakat  tersebut  adalah  subjek/pelaku  utama  yang  mengenal  betul lingkungnnya,  dengan  demikian  penyeludupan  terhadap  barang  illegal  dapat diminimalkan.  Kepercayaan  pemerintah  tersebut  dapat  menumbuhkan  jiwa patriotisme  di  daerah  perbatasan  yang  mulai  menipis  oleh  arus  globalisasi ekonomi maupun politik. Selain itu, meningkatkan taraf pendidikan masyarakat tapal  batas  (ekonomi,  sosial  dan  budaya)  juga  perlu  perhatian  serius  oleh pemerintah.  Mengingat  banyak  WNI  yang  berada  diperbatasan  yang  putus sekolah.  Hal  tersebut  disebabkan  oleh  rendahnya  minat  masyarakat  terhadap pendidikan  dan  ketersedian  inprastruktur  yang  belum  merata  dan  guru  yang potensial.
Mengingat penelitian ini adalah penelitian normatif dengan analisis studi literatur, pasti ada kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini. Oleh karena itu,  untuk  agar  saling  melengkapi  maka  penelitian  ini  masih  memerlukan  data dari  peneliti  lain  yang  mengkaji  hal  yang  sama  dengan  sudut  pandang  yang berbeda  yaitu    dengan  terjun  lansung  kelapangan  untuk  melihat  realitas perjanjian  perdagangan  (BTA)  yang  terjadi  diperbatasan  saat  ini.  Selain  itu, sangat besar harapan peneliti agar pemerintah membuat tim pengkajian hukum perjanjian lintas batas agar data dan fakta yang didapat dapat dijadikan standar ukur apakah perjanjian BTA layak/tidak untuk direvisi/dikaji lebih lanjut.

## DAFTAR PUSTAKA
Aa  Nurdiaman,  dan  Betty  Susilawati. Pendidikan  Kewarganegaraan:  Kecakapan Berbangsa dan Bernegara . Jakarta: PT. Pribumi Mekar, 2017.
Abdillah,  Aam,  dan  dkk. Model  Penelitian  Agama  dan  Dinamika  Sosial:  Himpunan Rencana Penelitian . Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2002.
Abdul  Kadir,  Shofari  Sstp.  ‚Implementasi  Kebijakan  Pengelolaan  Pasar Tradisional Di Kabupaten Bantul.‛ Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2011. http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=Pe nelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=50535&obyek_id=4.
Abubakar,  Mustafa. Menata  Pulau-Pulau  Kecil  Perbatasan:  Balajar  dari  Kasus Sempadan, Ligitan dan Sebatik . 2006 ed. Jakarta: Kompas, t.t.
A.M.  Fatwa. Potret  konstitusi  Pasca  amandemen  UUD  1945 .  Jakarta:  PT  Kompas Media Nusantara, 2009.
Ash-Shiddieqy,  Muhammad  Hasbi. Hukum-Hukum  Fiqh  Islam  yang  Berkembang dalam Kalangan Ahlus Sunnah, cet-5 . Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
DPR Republik Indonesia. UUD 1945 . Jakarta: Visi Media, 2007.
DPR  RI.  ‚UU  No.39  Thn  1999  -  Hak  Asasi  Manusia  (HAM).‛  Web.  Blog.  UU
No.39 Thn 1999 - Hak Asasi Manusia (HAM), 1999.
http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_39_99.htm.
Eddy, Richard. Aspek legal property: teori, contoh dan aplikasi . Yogyakarta: CV. Andi Offset (ANDI), 2010.
Ekonomi Mikro dalam Prespektif Islam . Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004.
Fachruddin,  Fuad. Agama  dan  Pendidikan  Demokrasi:  Pengalaman  Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama . Jakarta: Pustaka Alvabet dan Yayasan INSEP, 2006.
Ghazaly,  M.A,  Prof.  Dr.  H.  Abdul  Rahman,  dan  dkk. Fiqh  Muamalat .  Jakarta: Kencana, 2012.
Idris,  S.E.,  M.Si,  Dr.  H.  Amiruddin. Pengantar  ekonomi  sumber  daya  manusia . Yogyakarta: Deepublish (Grup penerbitan CV budi utama), 2016.
Vol. 04  No. 2 Desember  2018
Kementerian  Perdagangan  RI.  ‚Menggenggam  Stabilitas  Harga  Pangan.‛ Publikasi  Internal  Kementrian  Perdagangan  Republik  Indonesia,  INTRA Indonesia TradeInsight 2015, no. V (2014): 1–73.
Kementrian  Agama  RI. Penistaan  Agama  dalam  Persfektif  Pemuka  Agama  Islam . Jakarta:  Puslitbang  Kehidupan  Keagamaan  Badan  Litbang  dan  Diklat Puslitbang Kementrian Agama RI, 2014.
Kementrian agama RI. Tafsir al-qur’an tematik: pembangunan ekonomi umat . Jakarta: PT. sinergi pustaka Indonesia, 2012.
L.M.  Gandhi  Lapian. Disiblin  hukum  yang  mewujudkan  kesetaraan  dan  keadilan gender . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
Muhammad,  dan  Rahmad  Kurniawan. Visi  dan  aksi  ekonomi  Islam:  kajian  spirit ethico-legal  atas  prinsip  taradin  dalam  praktik  bank  Islam  modern .  Malang: Intimedia, 2014.
Mu’thi,  M.A,  Fadlolan  Musyaffa’. Islam  Agama  Mudah:  Aplikasi  Kaidah  ‚al- Masaqqah  Tajlib  al-Tairis‛  dalam  Konteks  Keindonesiaan .  Semarang:  Syauqi Press, 2007.
Nasution,  Darmin. Bank sentral  itu  harus  membumi .  Yogyakarta:  Galang  Pustaka, 2013.
Oesman,  Oetojo,  Alfian,  dan  Indonesia  Badan  Pembinaan  Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Pancasila sebagai ideologi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara . Jakarta: BP-7 Pusat, 1991.
Petebang,  Edi.  ‚Kisah  Perbatasan:"Merah  Putih  di  Dadaku;  Malaysia  di Perutku..."  (Dimuat  di  Majalah  KR  edisi  169,  September  2009).‛  Diakses 19  Oktober  2016.  https://www.facebook.com/notes/suara-rakyat/kisah- perbatasanmerah-putih-di-dadaku-malaysia-di- perutku/10150253228975487/?_rdc=1&_rdr.
Pusat  Pengkajian  dan  Pengembangan  Ekonomi  Islam  (P3EI)  Universitas  Islam Indonesia atas kerja sama dengan Bank Indonesia. Ekonomi Islam . Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada, 2008.
Soeroso,  Santoso. Mengarusutamakan  pembangunan  berwawasan  kependudukan  di
Indonesia . Jakarta: Buku kedokteran EGC, 2005.
Suhardi,  Antonius.  ‚The  Nexus  of  Investments,  International  Trade  and Economic  Growth:  The  Case  of  Indonesia.‛  Universitas  Gadjah  Mada, 2014. http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=Pe nelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=75511&obyek_id=4.
Sutaryo,  Wihana  Kirana  Jaya,  Sri  Edi  Swasono,  Revrisond  Baswir,  dan  Irfan Dwidya Prijambada. Membangun Kedaulatan Bangsa Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila:  Pemberdayaan  Masyarakat  Dalam  Kawasan  Terluar,  Terdepan,  dan Tertinggal  (3T):  Kumpulan  makalah  call  for  papers  kongres  Pancasila  VII . Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila UGM, 2015.
Widoatmodjo, Sawidji. New business model: strategi ampuh menangani bisnis abad ke- 21 (bagaimana perusahaan lama bertahan dan perusahaan baru masuk) . Jakarta: PT alex Media Komputindo (kelompok GRAMEDIA), 2005.

## PENGARUH BUDAYA NUSANTARA TERHADAP IMPLEMENTASI NILAI-NILAI ISLAM DI INDONESIA

## DOFARI
Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Suruh Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah dan Pemerhati Budaya dofrismpn1@gmail.com