## Vol 4 No 2, Desember 2020

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) TERHADAP WARGA TERDAMPAK COVID-19 DI DESA CIBADAK
Fika Nurahmawati 1 dan Sri Hartini 2
fikanurrahma21@yahoo.com 1
srihartini@uika-bogor.ac.id 2
Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun, Bogor 1,2

## ABSTRAK
BLT (Bantuan Langsung Tunai) merupakan salah satu tindakan yang diambil oleh pemerintah kita untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang membutuhkan di Indonesia.Tingkat kesejahteraan di negara kita dianggap masih sangat kuramg dikarenakan masih begitu banyak masyarakat  yang  memiliki  kehidupan  yang  kurang  layak  yang  diakibat  oleh  beberapafaktor seperti pengangguran, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Apalagi ditengah pandemi covid- 19  banyak  sekali  masyarakat  yang  kehilangan  mata  pencahariannya  karena  dirumahkan ataupun  perusahaan  tempat  bekerja  bangkrut  maka  dari  itu  pemerintah  membuat  kebijakan bantuan  berupa  dana  maupun  kebutuhan  pangan  bagi  masyarakat  Indonesia.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  sudah  sesuaikah  pembagian  bantuan  di  desa  ini  sesuai  dengan regulasi  pemerintah.Data  penelitian  dikumpulkan  dengan  mengunakan  instrumen  kuesioner, interview, dan observasi.
Kata  Kunci:  BLT  (Bantuan  Langsung  Tunai),  Implementasi  Kebijakan  Program, Terdampak Covid-19.

## PENDAHULUAN
Bantuan  Langsung  Tunai  (bahasa Inggris: cash transfers) atau disingkat BLT di  Indonesi  adalah  program  bantuan pemerintah  berjenis  pemberian  uang  tunai atau  beragam  bantuan  lainnya,  baik bersyarat (conditional
cash transfer)maupuntak
bersyarat (unconditional cash transfer) sesuai dengan Peraturan  Pemerintah  Republic  Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan  Dan  Belanja  Negara.  Negara yang  pertama  kali  memprakarsai  BLT adalah Brasil, dan selanjutnya diadopsi oleh negara-negara  lainnya.  Besaran  dana  yang diberikan  dan  mekanisme  yang  dijalankan
dalam program BLT berbeda-beda tergantung  kebijakan  pemerintahdi  negara tersebut. Indonesia juga merupakan negara penyelenggara  BLT,  dengan  mekanisme berupa  pemberian  kompensasi  uang  tunai, pangan, jaminan kesehatan, dan pendidikan dengan  target  pada  tiga  tingkatan:  hampir miskin,  miskin,  sangat  miskin.  BLT dilakukan  pertama  kali  pada  tahun  2005, berlanjut  pada  tahun  2009  dan  di  2013 berganti  nama  menjadi  Bantuan  Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Indonesia termasuk  Negara  yang  paling  sukses menyelenggarakan bantuan berjenis langsung  tunai  kepada  masyarakat  miskin dibandingkan  Negara  lain.  Hal  ini  mereka
buktikan dengan laporan tri wulanan ketiga pada tahun 2010.Dalam laporan itu mereka berkomentar pemerintah Indonesia berhasil menyalurkan  kepada  sepertiga  rumah tangga  di  Indonesia  hanya  dalam  waktu kurang dari 5 bulan.Penyaluran ke keluarga sasaran  di  Indonesia  juga  dinilai  tepat waktu  oleh  Bank  Dunia,  dan  hal  itu berdampak  positif  pada  pembangunan masyarakat dan menjadi insentif bagi yang tidak produktif. Program BLT juga sebagai salah  satu  program yang  bertujuan menurunkan  jumlah  warga  miskin  Hal  itu dia  buktikan  dengan  bukti  bahwa  pada tahun 2007 warga miskin berjumlah 37 juta, namun berkurang pada tahun 2008 menjadi 35  juga  warga  miskin.  untuk  warga terdampak  covid  -19  BLT  dapat  menjaga daya beli masyarakat dan melepas keterpurukan.  Untuk  saat  ini  mengenai penanggulangan  dampak  dari  covid  -19 agar masyarakat tetap sejahtera pemerintah pun mengeluarkan sebuah kebijakan bantuan  dana  yang  berupa  BLT  yang dimana  warga  itu  sendiri  kehilangan pekerjaan  nya  sebagai  sumber  dana kehidupan  sehari  hari.  Pemerintah  terus menghadirkan  program  bantuan  langsung tunai  (BLT)  bantuan  sosial  hingga  subsidi untuk membantu warga di tengah pandemi Covid-19  hingga  Desember  2020.  Meski terdapat  program  bantuan  yang  harus ditunda karena membutuhkan waktu untuk melakukan verifikasi data penerima bantuan.  Misalnya  BLT  bagi  pekerja anggota  aktif  BPJS  Ketenagakerjaan  yang memiliki upah di bawah Rp5 juta per bulan. Program  ini  terpaksa  ditunda  sebab Kementerian Ketenagakerjaan masih membutuhkan waktu untuk check list data. Selain  itu,  pemerintah  juga  menyiapkan subsidi  bagi  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah (UMKM), subsidi listrik, bantuan  sosial  melalui  program  Kartu
Prakerja  dan  BLT  Dana  Desa.  Syarat penerimanya  adalah  keluarga  miskin  yang bukan termasuk penerima Program Keluarga
Harapan (PKH), tidak memperoleh  Kartu  Sembako  dan  Kartu Prakerja.  Dalam  pelaksanaannya  meliputi tahap  pendataan  calon  penerima  yang mengacu  pada  data  terpadu  kesejahteraan sosial  (DTKS),  data  warga  miskin  (SK Bupati), warga miskin kehilangan pekerjaan, atau  memiliki anggota  keluarga mempunyai  penyakit  kronis,  serta  warga miskin terdampak ekonomi karena kehilangan  pekerjaan.  Pendataan  calon penerima  BLT  Desa  nempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.Ketentuan mengenai mekanisme pendataan, penetapan data  penerima  manfaat,  dan  pelaksanaan pemberian  BLT  Desa  dilakukan  sesuai ketentuan  Menteri  Desa  PDTT.Besaran BLT  adalah  Rp600.000/bulan/  Keluarga Penerima  Manfaat  (KPM)  yang  diberikan selama  3  bulan,  yaitu  April  hingga  Juni 2020.  BLT  dianggarkan  dalam  APBDesa maksimal sebesar 35% dari Dana Desa atau lebih  dengan  persetujuan  pemerintah kabupaten/kotamadya.  Penyaluran  Dana Desa juga dipermudah melalui penyederhanaan  dokumen  dan  penyaluran yang  diupayakan  agar  lebih  cepat.Kepala Desa  merupakan  pihak  yang  bertanggung jawab atas penggunaan, penyaluran hingga pertanggung  jawaban  BLT  Desa.  BLT Dana  Desa  merupakan  program  prioritas yang  harus  dianggarkan  oleh  Pemerintah Desa. Jika Pemerintah Desa tidak menganggarkan BLT Dana Desa, Pemerintah  Desa  akan  dikenakan  sanksi mulai dari pemotongan sebesar 50% untuk penyaluran  Dana  Desa  tahap  berikutnya hingga penghentian penyaluran Dana Desa Tahap  III.  Teknis  pembagian  BLT-DD dilaksanakan memenuhi protokol
pencegahan Covid-19 dengan mengundang penerima  secara  bergiliran,  tempat  duduk antrian berjarak aman, menyediakan tempat
cuci  tangan/hand  sanitizer,  dan  memakai masker.

## METODE PELAKSANAAN
Metode  ini  saya  lakukan  dengan mengumpulkan data berdasarkan kuesioner,  interview,  dan  observasi  yang merupakan  salah  satu  jenis  pengumpulan data yang terdapat dalam metode penelitian kualitatif. Karena di pelaksanaan KKN kali ini  agar  kita  dapat  mengetahui  apakah prosedur  pembagian  BLT  di  desa  Cibadak ini  sudah  sesuai  dari  regulasi  pemerintah atau belum serta hambatan kelancaran dan pelaksanaan  pembagian  BLT  ini  kepada warga  maka  dari  metode  kualitatif  yang saya  pilih  ini  cocok  untuk  mengetahui semua  pertanyaan  pada  penelitian  kali  ini. Tahap  pertama,  saya  mengumpulkan beberapan data dan besaran dana yang telah tersalur dengan uji kelayakan nya di kantor desa  Cibadak.  Saya  mencoba  untuk menjabarkan  pembagian  BLT  tersebut sudah  sesuai  dengan  prosedur  apa  belum sesuai  pendataan  warga  yang  menerima nya.  karena  metode  yang  saya  ambil  yaitu metode  kualitatif  maka  dari  itu  saya
melakukan kerja lapangan langsung bersama  dan  beraktivitas  dengan  orang orang  yang  diteliti  untuk  mendapatkan keabsahan  data,  tahap  selanjutnya  yaitu interview  dan  melakukan  observasi  saya akan  mendatangi  beberapa  dari  banyak penerima.  BLT  untuk  meyakini  bahwa pemberian BLT berjalan sesuai dengan data yang sebelumnya saya dapat di kantor desa. Hasil  dari  penelitian  ini  selanjutnya diharapkan  dapat  memberikan  manfaat yang  berguna  sebagai  referensi  kebijakan pemerintah desa Cibadak dalam menanggulangi kemiskinan serta mengajak pemerintah  daerah  desa  Cibadak  untuk lebih memperhatikan masyarakat di daerah setempat  terkait  perekonomiannya.  Dan juga  hasil  penelitian  ini  dapat  dijadikan sebagai  masukan  bagi  yang  hendak melakukan  penelitian  mengenai  Analisis Program  BLT  di  daerahnya  guna  aman, menyediakan  tempat  cuci  tangan/hand sanitizer, dan memakai masker.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kuesioner,  Interview  dan  Observasi sebagai cara dalam pengumpulan data yang saya  lakukan  menjadi  tahap  akhir  dalam penelitian ini. Setelah itu saya mengajukan 5  pertanyaan  dalam  bentuk  quisioner kepada beberapa masyarakat cibadak yang berkaitan  dengan  pembagian  dana  BLT  di desa ini sekaligus untuk mengetahui apakah warga  mendapatkan  hak  nya  dengan  baik melalui program bantuan pemerintah ini.
Kuesioner  kepada  warga  Cibadak  seputar BLT
1. Apakah  pendistribusian  BLT  di  desa  ini telah  merata  kepada  seluruh  warga cibadak?
2. Cukup membantukah program pembagian BLT ditengan pandemi ini?
0% 100% YA TIDAK YA TIDAK
3. Saudara/i  penerima  bantuan  terdampak covid ini berupa BLT atau Sembako?
4. Ketepatan  waktu  dalam  pembagian bantuan berupa BLT apakah selalu tepat?
5. Dari keseluruhan pembagian BLT selama  ini  apakah  saudara/i    sudah merasa terpenuhi hak nya sebagai warga terdampak covid-19? Interview 5 pertanyaan kepada kepala desa dan staff mengenai pembagian BLT-DD ini No  Pertanyaan Jawaban 1 Apakah  Bantuan  Langsung Tunai  (BLT-Dana  Desa)  bisa dibagi  rata  untuk  semua penduduk  yang  terdampak covid-19? Pemerintah  sudah  menyiapkan pintu2 bantuan dalam bentuk lain bagi  warga  yg  tidak  menerima bantuan  secara  tunai,  misalnya sembako.  Dalam  hal  ini  program Pemdes  tidak  lepas  dari  program Pemerintah  pusat,  jika  anggaran desa tidak mencukupi, ada bantuan  dalam  bentuk  lain  dr pemerintah pusat. BLT DD hanya diperuntukan  keluarga  kurang mampu 2 Bagaimana  Jika  Anggaran yang Dialokasikan tidak Mencukupi  karena  Jumlah Keluarga Miskin Terlalu Besar Memang sudah ada anggaran nya (semuadesa)yg semula dianggarkan  buat  Pembangunan Infra struktur (pengaspalan, Betonisasi.dll)  karna  merebaknya Wabah  Covid  19  ada  Surat  dari Pusat  (Kemendes)  untuk  Dana Desa  dialihkan  ke  Penanganan Covid  19  jadi  kita  mengikuti  jd tdk ada Pembangunan phisik 3 Bagaimana  jika  desa  tidak menganggarkan  BLT-  Dana Desa? Pelaksanaan jlnnya pemdes selalu berkoordinasi ketat dgn pemerintahan diatasnya. Kemungkinannya kecil bila pemdes  tdk  menganggarkan  blt
0% 100% YA TIDAK YA TIDAK 0% 100% BLT SEM BLT 0% 50% 100% YA TIDAK Ya Tidak 0% 50% 100% YA TIDAK YA TIDAK
dlm  pengelolaan  anggaraannya. Jika ada desa yg tdk menganggarkannya  mungkin  sj karena  kurangnya  koordinasi  dgn pemerintahan diatasnya. 4 Bagaimana  tahap  pendataan dan  penyaluran  BLT-Dana Desa? Direkomendasi  oleh  Ketua  RT, RW,  Kepala  Dusun  dan  Badan Permusywrtn Desa. Dihimpun dan dimusyawarahkan lagi dlm musdes  bersama  muspika  desa, dan disetujui bersama yg dituangkan  dlm  Berita  Acara penerima bantuan Dana Desa.
Gambar 1 : Kepala desa Cibadak  (kegiatan wawancara mengenai BLT-Dana Desa dengan pemerintahan desa yang diwakilkan oleh kepala
desa setempat)
Gambar 2: BLT-Dana Desa dalam bentuk lain selain uang tunai, yaitu beras sekaligus membagikan setelah itu
Gambar 3: Kegiatan pengambilan data dengan petugas desa mengenai pembagian blt dan sesnsus penduduk terdampak covid-19 selama ini
Sumber: Warga Cibadak-Kepala Desa Cibadak- Staff Kelurahan Desa Cibadak.

## KESIMPULAN
Dalam  pembahasan  dari  kuisioner, wawancara  dan  observasi  diatas  tersebut, terdapat  beberapa  kesimpulan  dari  setiap point  yang  dinyatakan  yaitu  sebagai berikut,  hasil  dari  kuisioner  ke  1, menunjukan  bahwa  80%  warga  Cibadak Raya  Kecamatan  Ciampea  Kabupaten Bogor  sudah  menerima  bantuan  dari pemerintah  bagi  warga  terdampak  covid- 19.  Hasil  dari  kuisioner  ke  2  menunjukan 80%  cukup  terbantu  dengan  pembagian bantuan  dari  pemerintah  ini.  Hasil  dari kuisioner ke 3 menunjukan bahwa bantuan dari pemerintah terdampak covid didesa ini tidak  hanya  berupa  uang  tunai  akan  tetapi lebih  banyak  juga  warga  juga  yang mendapatkan sembako. Yaitu 40%
penerima  bantuan  berupa  BLT  sementara 60% penerima bantuan berupa sembako.Akan  tetapi  penelitian  yang  saya
ambil  disini  hanya  merupakan  bantuan langsung  tunai  dari  pemerintah  saja.  Hasil dari kuisioner ke4 yaitu menunjukan bahwa 80% warga menerima bantuan dengan tepat waktu sesuai jadwal2 yang telah ditentukan.Dan  hasil  dari  kuisioner  yang terakhir  menunjukan  bahwa  80%  warga cibadak  sudah  merasa  hak  nya  terpenuhi sebagai  warga  negara  atas  bantuan terdampak  covid-19  ini.  Adapun  prosedur pembagian  BLT  di  desa  Cibadak  ini  yaitu dengan beberapa ketentuan seperti menyerahkan  Kartu  Tanda  Penduduk (KTP)  dan  Kartu  Keluarga  (KK)  yang beridentitas atau  berdomisili sebagai warga Desa  Cibadak  dan  pemilik  kartu  Program Keluarga  Harapan  (PKH)  untuk  warga tidak  tetap  atau  sebagai  pendatang  baru yang  tinggal  disebuah  rumah  kontrak  di Cibadak.

## DAFTARPUSTAKA
Raditya,  T.  W.  (2013).  Dampak  kebijakan bantuan langsung sementara
masyarakat terhadap aktivitas
masyarakat  di  Desa  Keboan  Anom Kecamatan  Gedangan  Kabupaten Sidoarjo (Doctoral Dissertation, Upn" Veteran" Jawa Timur).
FINAHARI,  R.  (2017).  Implementasi Kebijakan Tentang Bantuan Langsung  Tunai  (BLT)  Sebagai Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Penaga Kabupaten Bintan Pada
Tahun 2017.
Nurhamlin,  N.,  &  MARINI,  D.  (2015). Dampak Penyaluran Bantuan
Langsung  Tunai  (Blt)  terhadap Masyarakat Miskin di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak  (Doctoral  dissertation,  Riau University).
Rahmona, R., Ningrum,  I. P., & Ransi,  N.
(2016). Sistem Pendukung Keputusan Untuk Menentukan Penerima Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dengan Metode Analytical Hierarchy Process  (Ahp)(Studi  Kasus:  Desa Sambuli,  Kecamatan  Abeli,  Kota
Kendari). semanTIK, 2(1).