## MENCAPAI KEBERLANJUTAN EKOSISTEM LAUT MELALUI MARINE SPATIAL PLANNING (MSP): MUNGKINKAH? Achieving Marine Ecosystem Sustainability Through Marine Spatial Planning (MSP): Is it possible?
*Andrian Ramadhan 1 dan Wilmar A. Salim 2
1 Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Gedung BRSDM KP I Lt. 4, Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924
2 Institut Teknologi Bandung Jl. Ganesha No.10, Lb. Siliwangi, Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132, Indonesia Diterima tanggal: 3 Januari 2019 Diterima setelah perbaikan: 18 Maret 2019 Disetujui terbit: 26 Juni 2019

## ABSTRAK
Pesisir dan laut telah sejak kala mengalami tekanan aktivitas manusia sehingga mengancam keberlanjutan fungsi-fungsi ekosistem di dalamnya. Seiring dengan berjalannya waktu, perhatian terhadap masalah ini menjadi semakin besar dan melahirkan konsep-konsep keberlanjutan pada wilayah pesisir dan laut seperti Marine Spatial Planning (MSP). Tulisan berikut mengeksplorasi konsepsi MSP dan hambatan yang dihadapi dalam tinjauan prosedur perencanaan. Metode yang digunakan adalah systematic review dalam rangka mengidentifikasi, mengevaluasi dan menginterpretasi berbagai literatur atau hasil kajian terkait. Hasil yang diperoleh menunjukkan adanya problematika empiris untuk diimplementasikan dalam tataran praktis. Idealisme MSP yang menggabungkan pendekatan komprehensif dan partisipatif akan menghadapi berbagai rintangan mulai dari ketiadaan data dan informasi, terbatasnya pengetahuan, keterikatan terhadap nilai dan budaya, sampai dengan isu dominasi kekuasaan atas suatu perencanaan yang bersifat kolaboratif. Penulis berargumentasi bahwa perencana perlu memberikan perhatian terhadap kekuasaan dan mampu mengontrol kekuasaan tersebut. Hal ini diperlukan agar kelemahan konsep MSP dapat tertutup dengan keberpihakan kekuasaan terhadap isu- isu keberlanjutan .
Kata Kunci: Marine Spasial Planning (MSP); keberlanjutan; ekosistem laut; problematika; kolaboratif

## ABSTRACT
Since a long time ago, the coast and the sea have undergone hard pressure from human activities that threaten the sustainability of the ecosystem functions. As time goes by, the attention to this problem becomes greater and creates sustainability concepts in coastal and marine areas such as MSP. The following article explores MSP conceptions and its theoretical problems by reviewing the planning procedures. The method used in this study is a systematic review in order to identify, evaluate and interpret various literatures or results of related studies. The results indicate a theoretical weakness to be implemented. The idealism of MSP which combines a comprehensive and participatory approach will face various obstacles starting from the absence of data and information, limited knowledge, attachment to value   and culture, to the issue of domination of power over a collaborative plan. I argues that planners need to pay attention to power and take control of it. This is necessary so that the weakness of the MSP concept can be covered by the alignment of power towards sustainability issues.
Keywords: Marine Spasial Planning (MSP); sustainability; marine ecosystem; problematic; collaborative
* Korespodensi Penulis: email: iansosek30@yahoo.com Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Gedung BRSDM KP I Lt. 4, Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia

## PENDAHULUAN
Laut dan pesisir memainkan peran penting bagi kesejahteraan manusia berkat jasa-jasa ekosistem yang didapatkan secara langsung maupun tidak langsung. Jasa secara langsung
merupakan aktivitas eksploitasi manusia terhadap sumber daya yang memberikan keuntungan ekonomi, termasuk sebagai sumber makanan, energi dan kenyamanan. Tipe manfaat secara langsung umumnya dapat dengan mudah dimonetisasi. Pada sisi lain, manfaat tidak langsung
diperoleh manusia dari keberadaan ekosistem sebagai penyedia siklus nutrien, rantai makanan, dan berbagai fungsi ekologis lainnya (Nunes, van den Bergh & Nijkamp, 2000)
Pemanfaatan jasa ekosistem laut dan pesisir oleh beragam pihak untuk kepentingan yang berbeda-beda mengakibatkan situasi yang rawan  konflik.  Misalnya  hasil  penelitian  Mujio, Adrianto, Soewardi & Wardiatno (2016) yang menemukan  konflik  kepentingan  antara  industri migas dengan aktivitas perikanan dan pariwisata bahari di pesisir Kota Bontang. Mahmud, Satria & Kinseng (2015) mengungkapkan adanya perbedaan kepentingan dalam pemanfaatan ruang laut menjadi dasar perjuangan kelompok- kelompok dalam melakukan perubahan zonasi. Menurut Thomas (1979) eksploitasi sumber daya alam merupakan bentuk kontrol manusia atas dunia melalui kekuasaan yang dimilikinya. Pada konteks sumber daya laut dan pesisir sayangnya kontrol manusia atas sumber daya alam juga dibatasi oleh sifat sumber daya alam yang bersifat barang publik. Oleh karenanya upaya kontrol yang dilakukan seseorang dapat menimbulkan  konflik  dengan  orang  lainnya. Sebagai contoh, aktivitas perikanan dan wisata bahari  yang  menimbulkan  konflik  aksesibilitas. Nelayan kesulitan mengakses perairan di sekitar pulau-pulau wisata karena telah diklaim sepihak untuk  aktivitas  wisata.  Konflik  juga  muncul antara  kegiatan konservasi ekosistem dengan konversi lahan pesisir sebagai bentuk naiknya permintaan lahan akibat pertumbuhan penduduk dan meningkatnya aktivitas ekonomi di wilayah pesisir. Akibatnya, ekosistem menjadi terdegradasi sehingga mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya manfaat yang diterima oleh manusia (Douvere, 2008). Fenomena ini melahirkan tuntutan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem pada lingkungan laut melalui suatu perencanaan secara spasial.
Laut pada sisi lain merupakan salah satu objek perencanaan spasial yang belum banyak dieksplorasi secara keilmuan. Perhatian terhadap perencanaan spasial ruang pesisir dan laut baru muncul kurang dari dua dekade yang ditandai dengan pertemuan para ahli di bawah UNESCO pada tahun 2006 (Ehler & Douvere, 2009). UNESCO pada pertemuan pertamanya tersebut mengungkapkan bahwa pendekatan perencanaan spasial laut atau umum disebut Marine Spatial Planning (MSP) secara konsepsi masih miskin. Untuk itu diperlukan upaya yang besar untuk
mendapatkan pengetahuan yang sesuai dengan karakteristik yang melekat padanya.
Esensi dari perencanaan adalah rasionalitas yang dengannya manusia mencoba untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam mencapai tujuan (Thomas, 1979). Pendapat ini diamini oleh banyak pihak sehingga pendekatan rasionalitas dianut di dalam berbagai arena perencanaan. Salah satunya adalah perencanaan yang berbasis pada lingkungan khususnya pendekatan rasional komprehensif karena bermuara pada penataan ruang dan regulasi (Daniel, 2014). Begitu pula halnya di dalam MSP yang bertujuan untuk menata dan mengatur ruang laut agar tercipta kompatibilitas antar berbagai jenis pemanfaatan.
MSP pada saat yang sama juga mengedepankan proses perencanaan komunikatif untuk meningkatkan efektivitas perencanaan. Proses ini diwujudkan dengan mencantumkan kebutuhan partisipasi dari berbagai pihak yang berkepentingan dalam hampir semua tahapan perencanaan. Partisipasi pada satu sisi merupakan aspek penting dalam perencanaan untuk memediasi konflik  kepentingan  pada  berbagai  skala  (Healy, 2003), namun pada sisi lain menggabungkannya di dalam kerangka perencanaan rasional komprehensif secara teoritis menimbulkan permasalahan. Bagaimana rasional komprehensif yang mengandalkan sains dengan parameter- parameter yang terukur bertemu dalam satu ruang yang komunikatif di mana dalam prosesnya kental dengan negosiasi?
Tulisan berikut bertujuan untuk menggali lebih dalam konsep MSP yang mencoba mempertemukan dua konsep perencanaan di dalam satu arena. Metode yang digunakan adalah systematic review yang  merupakan  metode  untuk  mengidentifikasi, mengevaluasi dan menginterpretasi berbagai literatur atau hasil kajian yang memiliki relevansi dengan tema tertentu (Kitchenham, 2004). Menurut Liberati et al. (2009) metode ini digunakan sebagai upaya untuk mengumpulkan bukti-bukti dari hasil penelitian sebelumnya yang digunakan untuk meminimalkan bias serta menyediakan kesimpulan yang jelas. Metode ini dimulai dengan pernyataan tujuan yang jelas, penilaian yang kritis, dan menyintesis berbagai penelitian yang sesuai (Livinski, Joubert & Terry, 2015).
Penulis berargumentasi bahwa konsep MSP hanya akan berhasil bila pemilik kekuasaan dominan berpihak pada tujuan-tujuan konservasi. Dalam konteks ini, pertimbangan rasional
komprehensif akan mampu menyebarkan “virus” keberlanjutan terhadap pemangku kepentingan lain sehingga partisipasi publik akan sejalan dengan tujuan MSP. Sebaliknya bila pemilik kekuasaan dominan cenderung berpihak kepada ekonomi, maka MSP akan menjadi sarana legitimasi aktivitas ekonomi yang tengah berjalan. Isu keberlanjutan mungkin hanya menjadi penghias agar label keseimbangan antara isu lingkungan dan ekonomi dapat disematkan. Pada situasi di mana tidak ada kekuasaan dominan, MSP akan menemui jalan buntu di dalam proses pengambilan keputusan sehingga akan menghasilkan konsensus dangkal yang multi interpretatif.

## Isu Keberlanjutan Lingkungan dalam Ilmu Perencanaan
Manusia pada hakikatnya memiliki kebebasan di dalam berpikir dan bertindak sebagaimana diyakini oleh para kaum libertarian. Namun demikian kebebasan tersebut menemui kendala manakala kebebasan tersebut memberikan gangguan terhadap pihak lain. Masalah ini banyak ditemui khususnya berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya yang bersifat kepemilikan bersama. Prinsip joint ownership mengatakan bahwa setiap orang memiliki kepentingan yang setara terhadap semua sumberdaya alam oleh karena itu setiap orang memiliki hak veto atas tindakan ekonomi berlebih yang dilakukan oleh orang lain (Hendler, 1995).
Isu lingkungan mula-mula muncul di dalam tulisan pada akhir abad ke 18 yang mengkhawatirkan aktivitas deforestasi dan dampaknya terhadap pemenuhan kebutuhan manusia (Wheeler, 2004). Pandangan ini masih bersifat antroposentris dimana manusia merupakan titik sentral yang harus diutamakan sehingga lingkungan dipandang sebagai pelayan kebutuhan manusia. Perkembangan isu lingkungan mulai beralih menjadi lebih ekologis ketika Aldo (1949) mengungkapkan tentang pentingnya “land ethic” dimana manusia secara instrinsik memiliki tanggung jawab secara etika untuk melindungi ekosistem alam.
Isu keberlanjutan semakin besar pada tahun 1970 an seiring arus kuat deep ecology yang mengubah pola pandang atas hubungan manusia dengan alam. Manusia tidak lagi dianggap sebagai pusat, akan tetapi sebagai bagian kecil dari sistem ekologi kehidupan yang lebih besar (ekosentris). Kondisi ini sejalan dengan pendapat Stein (2001) yang menyatakan pengetahuan modern
mengantarkan manusia pada pemahaman bahwa interaksi antara manusia dan lingkungan penting di dalam kerangka yang lebih luas yaitu sebagai satu kesatuan ekologis. Konsep keberlanjutan kemudian masuk ke dalam terminologi pembangunan yang di definisikan sebagai pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan mereka (WCED, 1987).
Praktik yang mendukung pembangunan berkelanjutan secara prinsip membatasi ruang kebebasan orang lain termasuk kebebasan dalam mengakuisisi sumber daya. Dalam pandangan liberalisme kontemporer, kebebasan seseorang menjadi terbatas mana kala ia berhadapan dengan sumber daya yang menghadapi kelangkaan (Hendler, 1995). Lebih jauh, klaim seseorang atasnya bahkan dapat gugur dan sifat kepemilikannya menjadi seperti barang umum. Oleh karenanya prinsip pembangunan berkelanjutan membawa implikasi pada semakin terbatasnya aktivitas manusia yang dapat dilakukan. Hal ini dilakukan atas nama keadilan itu lingkungan, antar generasi, ekonomi bahkan sosial.
Berkembangnya isu berkelanjutan secara langsung dan tidak langsung turut mempengaruhi pola pikir dan argumentasi para perencana sehingga berdampak pada evolusi teori perencanaan. Pada prinsipnya, teori perencanaan dapat dilihat dari tugasnya  yang  filosofis,  adaptif  dan  translatif (Friedmann,  2008).  Tugas  filosofis  berkaitan dengan pandangan dan respons teori perencanaan terhadap  filosofi  humanis  yang  dalam  kasus keberlanjutan isu humanis berkaitan dengan keadilan antar generasi sehingga mereka mendapatkan kesempatan yang sama untuk sejahtera. Tugas adaptasi berkaitan dengan semakin kompleksnya arena perencanaan yang harus mampu diadaptasi. Kompleksitas arena perencanaan terus tumbuh mengingat aktivitas manusia semakin kompleks serta faktor uncertainty yang membuat lingkungan semakin rentan. Sementara tugas translasi adalah menerjemahkan apa yang dihadapi ke dalam konsep dan pengetahuan perencanaan.
American Institute of Certified Planners (AICP) pada tahun 1978 mengadopsi isu keberlanjutan ke dalam kode etik profesional perencana yang mengharuskan perencana berjuang untuk melindungi lingkungan alami (Wheeler, 2004). Tidak hanya di Amerika, perencana di negara- negara maju lain seperti Perancis, Belanda, Norwegia juga mengadopsi etika yang serupa.
Kondisi ini membawa dampak besar bagi berbagai agenda perencanaan. Bila sebelumnya slogan “ think globally and act locall y” sebagai bagian dari kampanye isu keberlanjutan, sekarang berubah tensinya menjadi lebih kuat yaitu “ think at many scales and act wherever possible ”. Perubahan ini membawa isu keberlanjutan menjadi isu global dimana semua negara didorong secara kuat untuk masuk kedalam isu ini tanpa terkecuali. Kesadaran ini didorong dengan pemahaman bahwa lingkungan saling terhubung, sehingga tidak lagi bisa diatasi secara parsial. Hanya tindakan bersama yang diyakini mampu mengatasi isu ini. Oleh karenanya khazanah perencanaan pun semakin kental dengan nuansa keberlanjutan.
Beberapa komitmen internasional tentang komitmen terhadap perencanaan berkelanjutan dapat dilihat dari kesepakatan Brundtland tahun 1987 yang diikuti kemudian dengan konferensi PBB tahun 1992 tentang lingkungan dan pembangunan (Owens & Cowell, 2011). Beberapa hal yang menjadi komponen kunci adalah perencanaan fisik  yang  berorientasi  pada  lingkungan  di  mana pembangunan dan pengelolaan sumberdaya lahan dilakukan secara terpadu. Kemudian pada tahun 2000 muncul istilah Land Use Planning for Sustainable Development yang dilatarbelakangi oleh isu ketidakadilan ekonomi dan kebencanaan yang menimpa Amerika Serikat dan pentingnya memperhatikan kehidupan yang harmoni dengan alam (Silberstein & Masser, 2014).
Marine Spatial Planning : Perencanaan Laut Berorientasi pada Keberlanjutan
Wilayah laut dan pesisir menghadapi ancaman besar dari aktivitas yang dilakukan oleh manusia baik di darat maupun di laut. Ancaman dari daratan datang dari berbagai jenis limbah yang mengalir masuk ke daerah pesisir seperti limbah industri, rumah tangga, pertanian, wisata dan lain-lain. Berbagai jenis limbah ini membuat perairan tercemar dan beracun sehingga mengancam tidak hanya ekosistem pesisir, tetapi semua organisme hidup yang ada. Lebih parah, rantai makanan yang ada di laut akan membawa dampak lanjutan yang sangat luas seperti terinfeksinya ikan-ikan yang umum dikonsumsi manusia. Alih fungsi lahan yang mengubah tata guna lahan pesisir dan hilangnya ekosistem alami seperti mangrove , terumbu karang untuk berbagai kepentingan seperti pemukiman, pelabuhan,  dan masih banyak lagi lainnya (Caitlin, Benjamin, Mike & Carrie, 2009). Lotze et al. (2006)
mengungkap dalam 150 tahun terakhir telah hilang sebesar 67% lahan basah (termasuk mangrove ), 65% Lamun dan 48 % vegetasi dasar laut lainnya.
Mencermati permasalahan di laut dan pesisir bermunculan berbagai upaya di mana salah satu titik tolak terpentingnya terjadi tahun 1958 dengan dikeluarkannya kesepakatan UNCLOS. Salah satu butir kesepakatan yang diatur adalah tentang perikanan dan konservasi sumberdaya alam hayati di laut. Negara diperbolehkan untuk memanfaatkan sumberdaya perikanan dan sumber daya alam lain di laut dengan batasan bahwa negara harus menghormati hak-hak kepentingan negara lain yang berbatasan dengan laut bebas, dan harus pula memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan pelestarian dan perlindungan laut.
Perencanaan laut yang lebih mementingkan kepentingan ekologis semakin kuat pada tahun 1960-1970 an yang melahirkan gerakan untuk lebih memperhatikan konservasi lingkungan melalui UNEP’s Regional Seas Programmes (Jones, 2014). Pada era ini mulai muncul konsep coastal zone management di Amerika (Kay & Alder, 1999). Tidak lama setelah itu muncul program perlindungan laut Great Barrief Reef di Australia yang menjadi contoh sukses pengelolaan kawasan konservasi dan kemudian banyak ditiru oleh negara lain. Perkembangan selanjutnya mengarah pada Integrated coastal zone management ( ICZM ) sebagaimana diakui oleh World Bank pada tahun 1993. Prinsip utama ICZM adalah penguatan manajemen sektoral, penyediaan dan perlindungan produktivitas dan biodiversitas ekologi dari ekosistem pesisir dan mempromosikan pembangunan yang rasional dan berkelanjutan (Kay & Alder, 1999). Pada tahun 2000-an lahir konsep MSP sebagai evolusi prinsip integrasi tetapi lebih mengedepankan aspek Ecological Based Management sebagai bentuk perhatian lebih terhadap lingkungan yang seringkali terkalahkan dalam kontestasi kepentingan dalam pemanfataan ruang pesisir dan laut. Pada banyak aspek ia memiliki kesamaaan dengan ICZM hanya saja MSP menambahkan pentingnya keterkaitan biofisik  antara  perairan  laut  yang  satu  dengan lainnya, antara perairan lepas dan perairan pesisir. Pada konteks kawasan perlindungan laut atau marine protected area ( MPA ), MSP menekankan pula pentingya jejaring antar satu kawasan MPA dengan MPA lainnya.
Teori ini berkembang cepat dan sudah telah diadopsi sebagai bagian dari perencanaan di lebih dari 70 negara dengan status bervariasi mulai dari
tahap awal (pembentukan otoritas dan pembiayaan awal) sampai dengan tahap revisi dan adaptasi seperti di Belgia, Belanda, Norway, China dan Australia (UNESCO, 2018).  Respon positif dari berbagai negara tersebut menunjukkan adanya permasalahan bersama tentang keberlanjutan ekosistem dilaut yang semakin terancam oleh beragam aktivitas dan gerakan politik ekologi yang semakin diterima secara global. Penerimaan dunia atas perencanaan spasial laut pada satu sisi di dorong oleh konsepsinya yang relatif ideal untuk merekonsiliasi kepentingan aktivitas manusia dan dampaknya terhadap lingkungan laut.
Perencanaan spasial laut dapat didefinisikan sebagai suatu proses perencanaan yang mempengaruhi di mana dan kapan aktivitas manusia terjadi pada wilayah laut dengan tujuan mencari titik keseimbangan antara tujuan lingkungan, ekonomi dan sosial (Douvere, 2008). Ehler & Douvere (2009) menekankan pada pentingnya perlindungan ekosistem di tengah kegiatan pembangunan yang memberi tekanan kepada lingkungan. Pembangunan dimaksud tidak hanya yang secara langsung dilakukan pada wilayah laut tetapi juga pembangunan pada wilayah darat khususnya pesisir yang memberikan eksternalitas pada wilayah laut. Sejalan dengan Smith, Maes, Stojanovic & Ballinger (2011) menegaskan pentingnya memberikan perhatian pada interaksi daratan dan lautan dalam perencanaan spasial laut.
Konsepsi MSP menyatakan terdapat 5 prinsip yang melekat (Douvere, 2008) yaitu: (1) Ecosystem Based; (2) Integrated; (3) Area Based; (4) Adaptive dan; (5) Partisipatif. Prinsip utama Ecosystem based adalah melindungi biodiversitas dan keberlanjutan ekosistem sehingga menghindari aktivitas yang dapat memberi tekanan berat terhadap ekosistem (Foley et al., 2010). Integrasi menekankan pada relasi saling ketergantungan antara satu aktivitas dengan aktivitas lain, antara satu ruang dengan ruang lainnya, serta antara daratan dan lautan. Smith et al. (2011) menggambarkannya sebagai suatu aliran mulai dari air, nutrien, polusi, sedimen, energi, migrasi spesies, yang menghubungkan antara wilayah satu dengan lainnya. Area based, menekankan aspek pengaturan secara spasial sebagai dasar mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam satu area tertentu. Adaptif dimaksudkan  untuk mencapai tujuan secara efektif dimana diterapkan pada proses perencanaan, implementasi dan monitoring dan evaluasi.
Terakhir partisipasi memiliki tujuan utama untuk mereduksi konflik antar pemanfaat.

## Pendekatan Perencanaan dalam MSP
Berdasarkan prinsip yang melekat pada MSP, maka secara tidak langsung menyiratkan setidaknya dua pendekatan perencanaan dalam satu konsep sekaligus yaitu perencanaan komprehensif ( comprehensive planning) dan perencanaan kolaboratif ( collaborative planning) . Perencanaan secara komprehensif mewakili konsep manajemen  berbasis ekosistem (ecosystem based management) dan terintegrasi ( integrated) . Sementara perencanaan kolaboratif mewakili konsep partisipatif ( partipative) dan adaptif ( adaptive) .
Makna rationalitas perencanaan komprehensif secara umum adalah perencanaan yang membutuhkan objektivitas melalui serangkaian metode dan kemudian melahirkan berbagai alternatif untuk memunculkan skenario yang optimal  (Lindblom and Braybrooke 1963). Definisi ini sejalan dengan prinsip manajemen berbasis ekosistem dimana menekankan pentingnya basis ilmu yang dapat memastikan pengaturan secara spasial yang menjamin perilaku dan aktivitas manusia kompatibel dengan tujuan memelihara spesies kunci, biodiversitas, serta konektivitas spesies dan habitat (Foley et al., 2010). Aspek integrasi memiliki keterkaitan dengan wilayah laut sebagai wilayah publik di mana berbagai kepentingan ada di dalamnya. Kondisi ini menyebabkan adanya kontestasi kepentingan dalam memanfaatkan laut sehingga perlu pengaturan secara utuh agar tidak ada pihak- pihak yang dirugikan. Pengaturan ini sesuai dengan ciri perencanaan komprehensif yang harus memperhatikan pertumbuhan aktivitas manusia yang berdampak pada perubahan fisik wilayah serta dampaknya terhadap lingkungan (Kent, 1964).
Altshuler (1965) mengatakan perencanaan komrehensif ditujukan untuk mengatasi permasalahan publik yang luas secara objektif dengan menggunakan metode yang seoptimal mungkin. Oleh karena itu pendekatan ini menggunakan sejumlah aturan atau kriteria penilaian terhadap alternatif yang tersedia. Landasan objektif di sini bermaksud bebas nilai berdasarkan standar ilmu tertentu sehingga dapat menjadi pembenaran atas nama kepentingan publik ketika suatu rencana ditetapkan. Hal ini senada dengan Kent (1964) yang menyatakan bahwa
hanya dengan perencanaan yang bersifat komprehensif kepentingan publik dapat ditegakkan. Perencanaan komprehensif sering kali juga dihubungkan dengan proses pembuatan aturan yang lebih adil dan tidak menimbulkan kesalahan yang berdampak pada hadirnya kerugian pada pihak-pihak tertentu (Sullivan, 2008).
Perencanaan kolaboratif pada intinya melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses perencanaan. Healy (1997) berpendapat bahwa pelibatan stakeholder dalam perencanaan memegang peranan penting, ketimbang perencanaan dilakukan sepihak oleh pemerintah. Pengalaman membuktikan bahwa ketiadaan partisipasi publik menyebabkan sulitnya mencari solusi atas masalah yang komplek yang  bila  dipaksakan  berujung  pada  konflik (baik yang tersembunyi atau terang-terangan) atau minimnya kepatuhan masyarakat. Untuk itu collaborative planning menawarkan alternatif agar konsensus dan jaringan dapat terbangun dalam rangka mengubah masalah menjadi solusi Margerum (2002). Mengenai konsensus ini, Innes (1996) menilainya sebagai metode musyawarah kelompok yang menyatukan perbedaan pihak dan kepentingan  sehingga menyerupai teori rasional komunikatif yang digagas oleh Habermas.
Pada tulisan ini penulis juga memasukkan konsep adaptive sebagai pendekatan collaborative. Hal ini didasarkan oleh pengertian adaptif di dalam MSP sebagai kemampuan untuk belajar dari pengalaman termasuk menggali pengalaman dari partisipan yang telah berubah menjadi nilai dan norma (Ehler, 2011). Adaptif juga diartikan sebagai kemampuan untuk terus berubah menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang erat kaitannya dengan problematik yang dihadapi oleh para pemangku kepentingan.

## Pertarungan Isu Keberlanjutan dan Ekonomi di Bawah Payung MSP
Tak bisa dipungkiri bahwa isu keberlanjutan telah menjadi agenda yang mendunia. Tak bisa dihindari pula oleh berbagai negara untuk masuk ke dalam pusaran isu ini. Meski demikian, isu keberlanjutan tampaknya masih harus bersaing keras dengan isu ekonomi yang telah melatarbelakangi berbagai tindakan manusia (Becker, 1976). Bahkan kata sumber daya, yang belakangan menjadi subjek yang erat dengan isu keberlanjutan, berasal dari terminologi ekonomi. Sesuatu dikatakan sumber daya bila telah diketahui
manfaatnya serta bagaimana mengekstraknya untuk kepentingan manusia. Perkembangan isu keberlanjutan sendiri merupakan respon dari aktivitas manusia yang berdampak pada lingkungan dimana sebagian besar dipicu oleh motif ekonomi. Isu ekonomi pada ranah perencanaan telah muncul lebih dahulu dengan mengangkat topik kemiskinan, pemukiman, ketimpangan akses kapital dan lain-lain. Hal ini menyiratkan bahwa isu ekonomi adalah isu dasar yang paling menarik perhatian manusia dan oleh karenanya menjadi perhatian negara atau para pengambil kebijakan.
Latar belakang kemunculan isu keberlanjutan dan MSP dilihat dari kemunculannya berawal dari negara-negara yang relatif telah “selesai” dengan permasalahan ekonomi seperti Belgia, Belanda, German, Inggris, Australia Canada, dan Amerika Serikat. Negara-negara tersebut adalah negara yang berhasil menjadi negara sejahtera dan maju setelah melewati problem sosial ekonomi pelik dimasa lalu. Uniknya negara-negara ini maju melalui tahap yang sangat merusak lingkungan dengan melakukan deforestasi besar-besaran. Melalui perusakan itu kemudian negara-negara tersebut tumbuh pesat secara ekonomi yang ditopang kemudian dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Tidak sampai disitu, pengembangan pengetahuan ternyata juga menjadi malapetaka isu lingkungan baru dengan kelahiran mesin-mesin uap, alat transportasi, moda-moda produksi yang memberi eksternalitas negatif pada lingkungan. Pada saat itu negara-negara di atas juga masih memiliki ketergantungan kuat terhadap eksploitasi sumber daya alam. Sekarang mungkin mereka mulai beralih, akan tetapi mereka sudah mengakumulasi keuntungan tersebut yang memungkinkan mereka mengurangi ketergantungan terhadap sumberdaya alam. Lalu bagaimana nasib dengan negara-negara berkembang atau di bawahnya?.
Negara-negara berkembang atau di bawahnya sebagian besar masih dihadapkan pada permasalahan ekonomi sebagaimana awal negara- negara di atas membangun negara mereka. Tuntutan memperbaiki kehidupan ekonomi masih sangat kuat sehingga mempengaruhi pola perilaku masyarakat dan juga aparatur negara. Sebagaimana pendapat Becker (1976) bahwa rumah tangga, perusahaan dan negara akan selalu berupaya memaksimumkan fungsi kesejahteraan (dalam hal ini diukur dalam standar ekonomi). Lebih lagi pejabat negara harus membuktikan dirinya mampu memberikan pengaruh nyata terhadap ekonomi
masyarakat bila ingin mempertahankan status kepemimpinan dalam suatu tatanan pemerintahan berbasis demokrasi. Pilihan untuk meningkatkan ekonomi juga tidak sebesar negara maju yang dapat menyubstitusinya dengan menjual teknologi yang dihasilkan dari keuntungan akumulasi pengetahuan, sehingga eksploitasi sumber daya alam sering masih menjadi pilihan.
Perbedaan kondisi ekonomi umum yang dialami tiap-tiap negara berimplikasi pada perilaku secara umum termasuk juga MSP . Rhode Island sebagai contoh mampu menerjemahkan prinsip perencanaan yang komprehensif dan kolaboratif pada saat yang bersamaan. Faktor utama yang mendorongnya adalah keberpihakan politik ekologi oleh pemegang otoritas yang berwenang serta kemauannya melepas sebagian wewenang dengan memberikan tanggungjawab proyek kepada pihak universitas Rhode Island (URI).  URI kemudian melakukan penyusunan dokumen perencanaan dengan menggali kebutuhan riset dari para pakar dan peneliti untuk menghasilkan rekomendasi yang berbasis sains (McCann,  Schumann, Fugate, Kennedy & Young  2013. Meskipun demikian pengetahuan diakui masih perlu dikembangkan untuk menjustifikasi alternatif perencanaan secara ilmiah secara lebih baik mengingat kompleksnya dinamika sistem pada lingkungan laut.Secara bersamaan proses kolaboratif dikembangkan oleh URI dengan membuka komunikasi dengan semua pihak-pihak yang berkepentingan terhadap produk perencanaan seperti masyarakat umum, industri, penyedia energi alternatif, dan nelayan. Untuk meningkatkan kualitas partisipasi pihak URI menyediakan data dan informasi yang bisa diakses, serta menyediakan media transfer pengetahuan baik secara online maupun dialog- dialog yang digelar untuk publik. Secara singkat, Rhode Island telah menyediakan basis model yang sangat baik bagi aplikasi MSP pada dunia nyata.
Negara berkembang seperti Indonesia punya cerita berbeda ketika mencoba mengadopsi konsepsi ini. Indonesia mengintegrasikan MSP ke dalam sistem legislasi nasional dengan lahirnya sejumlah undang-undang seperti UU No. 1. Tahun 2014 yang merupakan revisi atas UU No 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan UU. No. 32 tahun 2014 tentang Kelautan. Secara ringkas peraturan tersebut mensyaratkan perencanaan tata ruang dan zonasi pada wilayah laut dan pesisir yang harus dilakukan secara terintegrasi serta melibatkankan
masyarakat didalam prosesnya. Hal ini sesuai dengan dengan prinsip-prinsip yang diusung oleh MSP. Permasalahan yang muncul terkait regulasi adalah adanya inkompatibilitas dengan regulasi lainnya. Seperti penelitian Yurista dan Wicaksono (2017) yang menemukan inkompatibilitas antara regulasi mengenai RZWP3K dan RTRW yaitu RZWP3K hanya dapat dibentuk pada level provinsi berdasarkan UU. No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sedangkan RTRW dapat dibentuk pada level nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Produk hukum RZWP3K oleh karenanya berupa perda provinsi, sementara RTRW dapat dituangkan dalam perda yang lebih rendah atau pada level kabupaten. Hal ini menimbulkan kerumitan ketika dokumen disusun dimana sangat memungkinkan adanya arah kebijakan yang berbeda antara perda RTRW di kabupaten dan perda RZWP3K di provinsi karena masing-masing merasa memiliki landasan hukum. Yurista dan Wicaksono (2017) juga berpendapat bahwa dinas kelautan dan perikanan tidak mempunyai kewenangan untuk menyusun RZWP3K maupun rencana tata ruang laut karena baik dalam UU. No. 32 tahun 2014 atau UU. No. 1 tahun 2014 hanya memberikan mandat terhadap pengelolaan ruang ruang bukan penataan ruang laut yang harus diintegrasikan dengan RTRW baik provinsi maupun kabupaten/ kota sebagaimana disebutkan dalam UU. No. 26 tahun 2007.
Ketidaksesuaian regulasi lainnya terjadi antara aturan zonasi pada kawasan taman nasional laut dengan zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil. Taman nasional laut yang diperuntukkan untuk konservasi masuk dalam pengelolaan kehutanan berdasarkan UU. No. 41 tahun 1999 yang diturunkan dalam PP No. 28 tahun 2011 tentang pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam serta Permen kehutanan No. P.56/menhut- II/2006 tentang pedoman zonasi taman nasional. Berdasarkan kerangka regulasi yang bersifat sektoral diatas, pengaturan hanya terbatas pada wilayah perairan dan ekosistem yang ada seperti terumbu karang, mangrove, lamun, hutan pantai dan hutan daratan tetapi tidak atas pulau-pulau kecil yang menjadi domain pemerintah daerah. Padahal pengaturan wilayah pesisir dan laut yang berkelanjutan membutuhkan pengaturan yang utuh sebagai satu kesatuan sistem dengan pulau-pulau kecil yang tersebar disekitarnya. Hal  ini  rawan  menumbulkan  konflik  pengaturan dan pemanfaatan wilayah yang berdampak
pada bentuk-bentuk yang inkompatibel dan tidak berkelanjutan.
Presiden RI pada tahun 2015 memerintahkan untuk memaksimalkan potensi yang ada salah satunya di Taman Nasional Laut Kepulauan Togean dengan meningkatkan aksesibilitas, infrastruktur, fasilitas pariwisata, dan sumber daya manusia lokal agar lebih memudahkan wisatawan menuju lokasi wisata ataupun bersosialisasi dengan masyarakat sekitar (Anonim, 2015). Hal yang sama juga terjadi pada Taman Nasional Laut Karimunjawa di Jawa Tengah yang didorong untuk mendapatkan Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP) sebesar-besarnya dari pengembangan aktivitas pariwisata bahari.Mendatangkan sebanyak- banyaknya orang ke dalam lokasi taman nasional jelas mengganggu tercapainya tujuan pelestarian lingkungan. Sebagaimana hasil penelitian  Suryanti (2010), aktivitas wisata pada lokasi taman nasional laut Karimunjawa membawa tekanan terhadap ekosistem karena terkena injakan kaki wisatawan alam ketika sedang melakukan snorkeling.
Pada proses perencanaannya, otoritas yang diberi mandat memiliki tugas berat yaitu pada satu sisi diwajibkan menyusun segala sesuatunya secara komprehensif agar terjadi kompatibilitas antar aktivitas, pada sisi lain sumber daya yang dialokasikan untuk melakukan hal tersebut sangat terbatas khususnya sumber daya manusia dan finansial.  Data  umumnya  ditemukan  tidak  secara periodik dilakukan dengan area sampel yang kurang memadai sehingga dapat dikatakan zonasi dilakukan dengan data yang relatif sangat terbatas. Mereka hanya menggunakan indikator yang sifatnya umum seperti tutupan terumbu karang, luasan mangrove, kecerahan dan yang semisal tetapi belum memasukkan faktor aliran nutien, sedimen, migrasi spesies, keterhubungan habitat dan lain-lain. Situasi ini sejalan dengan pendapat Tafon (2018) yang mengatakan praktik MSP mempertontonkan kekurangan sains untuk menyediakan informasi yang tepat dan akurat tentang fungsi dan layanan ekosistem sehingga banyak dibuat berdasar best  available  scientific knowledge .
Pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain pada sisi lain tidak berjalan ideal. Pertemuan seringkali hanya menjadi ajang formalitas yang pada hakikatnya sudah diputuskan. Pihak otoritas juga tampaknya tidak mampu berdiri netral, akan tetapi tunduk pada kepentingan- kepentingan tertentu seperti kekuatan pemilik modal
yang berkolaborasi dengan penguasa. Contohnya pada kasus penetapan zonasi Taman Nasional Bali Barat di mana mengutamakan kepentingan tiga perusahaan besar yang mendapatkan Izin Pemanfaatan Pariwisata Alam (IPPA) dengan luasan masing-masing 251 ha, 284 ha, dan 40 ha (Mahmud et al., 2015). Dampaknya dari zonasi tersebut adalah hilangnya jalur-jalur penangkapan tradisional nelayan yang biasa digunakan untuk melakukan penangkapan ikan dan hilangnya lokasi budidaya rumput laut yang menjadi sumber mata pencaharian alternatif nelayan. Kasus ini menunjukkan bahwa perencanaan spasial laut melalui sistem zonasi sering kali dipengaruhi oleh kekuasaan yang berkolaborasi dengan sistem kapitalisme. Situasi ini seakan membenarkan argumentasi Swyngedouw (2007) yang melihat MSP dapat menjadi alat legitimasi bagi proses berlangsungnya eksploitasi sumberdaya laut berbasis pasar karena proses perencanaan dapat dimanipulasi oleh kekuasaan atas nama pembangunan dan lingkungan.
MSP sebagai sebuah pendekatan yang memperjuangkan isu keberlanjutan masih memerlukan waktu untuk membuktikan dirinya sebagai pendekatan yang efektif. Secara teoritis, MSP mencoba menggabungkan berbagai pendekatan sebagai upaya menghadirkan idealisme perencanaan. Menggabungkan ide komprehensif, berbasis sains namun sekaligus melibatkan banyak pihak untuk merekonsiliasi konflik  antar  pemangku  kepentingan.  Pada realitasnya, idealisme tersebut akan menghadapi berbagai rintangan mulai dari ketiadaan data dan informasi, terbatasnya pengetahuan, keterikatan terhadap nilai dan budaya, sampai dengan isu dominasi kekuasaan atas suatu perencanaan yang bersifat kolaboratif.
Keberhasilan MSP tampaknya akan lebih ditentukan oleh adanya keberpihakan terhadap isu keberlanjutan dibandingkan sekedar proses perencanaan yang dijalankan. Mengandalkan pendekatan yang komprehensif sebagai basis pengambilan keputusan, dengan berbagai kelemahan yang dimiliki saat ini, jelas bukan pilihan yang bijaksana. Keputusan yang mengedepankan asas keberhati-hatian menjadi lebih penting, meski belum ditopang oleh sepenuhnya oleh data dan pengetahuan yang mumpuni. Mengurangi aktivitas manusia menjadi lebih disukai pada kondisi tidak diketahuinya dampak dari aktivitas tersebut terhadap lingkungan. Begitu pula tidak dapat dilakukan dengan menyerahkannya pada
mekanisme partisipasi yang masih kental dengan dominasi kepentingan dari para pemilik modal. Bekerja dengan keyakinan tinggi dengan mencari dukungan kekuasaan menjadi lebih prioritas bagi para perencana.
Peneliti memiliki keyakinan bahwa perencan tidak akan pernah mampu melepaskan dirinya dari pengaruh kekuasaan di dalam melakukan perencanaan. Namun perencana memiliki kekuatan untuk mempengaruhi, memobilisasi, dan memfokuskan perhatian para pemilik kekuasaan. Perencana bisa menjadi bagian dari kekuasaan tetapi tidak dikontrol olehnya. Untuk itu ia harus memiliki daya tawar yang kuat, yang peneliti yakini berkorelasi dengan kemampuan menjelaskan relasi antara tindakan manusia dan dampaknya terhadap lingkungan melalui pembuktian secara empirik.
Pada konteks Indonesia, MSP akan berhasil bila para perencana berpikir pragmatis yaitu dengan memasukkan ide-ide keberlanjutan kepada pemegang kekuasaan khususnya pada tingkat daerah. Pendekatan dapat dilakukan dengan interaksi yang intensif bahkan sejak calon pemegang kekuasaan saling bersaing baik dalam pemilihan legislatif maupun eksekutif. Ketika pejabat baru terpilih perencana dapat menyajikan sejumlah opsi yang argumentatif mengapa MSP perlu diperjuangkan. Bahkan perencana harus mampu menunjukkan keuntungan yang sifatnya terukur seperti manfaat ekonomi, manfaat sosial, sampai dengan meningkatnya popularitas dan tingkat keterpilihan bagi segmentasi masyarakat tertentu. Peneliti berkeyakinan bahwa struktur kekuasaan masih memegang kunci bagi penentuan perencanaan ruang laut dibandingkan dengan faktor lain seperti tersedianya data dan informasi. Meski demikian, diperlukan penelitian lanjutan untuk mendapatkan bukti empirik yang mendukung tesis ini.

## PENUTUP
Penulis mengakui keterbatasan dalam artikel ini yang sebatas mengangkat fenomena umum dan masih relatif dangkal serta minim bukti-bukti empirik. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengungkap fenomena yang terjadi di dalam proses perencanaan dengan prinsip MSP. Beberapa tema yang dapat digali lebih dalam di antaranya adalah bagaimana pemangku kepentingan mengatasi keterbatasan rasionalitas di dalam menerapkan prinsip perencanaan yang
komprehensif. Apakah pemangku kepentingan mana saja yang memiliki pengaruh serta sejauh mana kekuasaan memainkan peran di dalam mengarahkan proses perencanaan. Bagaimanakah sifat konsensus yang terbangun dan apakah ia mampu mengikat perilaku pemangku kepentingan atau sangat longgar yang dapat diinterpretasikan sesuai kepentingan masing- masing pihak.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Artikel ini di selesaikan atas dukungan dan berbagai masukan berbagai pihak. Untuk itu diucapkan terimakasih kepada Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan serta Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk memperdalam studi sehingga menjadi jalan bagi pembuatan artikel ini. Terimakasih juga diberikan kepada Prof. Haryo Winarso, Ph.D, Hastu Prabatmodjo, Ph.D dan Heru Purboyo Hidayat P., Ph.D yang telah memberikan ilmunya sehingga membantu penulis di dalam penulisan artikel.

## DAFTAR PUSTAKA
Aldo L. (1949).  A Sand County Almanac, Ballantine Books. New York.
Altshuler, A. (1965). THE GOALS OF COMPREHENSIVE PLANNING, Journal of the American Institute of Planners, 31:3, 186-195.
Anonim. (2015). Sail Tomini Perlu Sosialisasi Lebih Gencar, Agar Wisatawan Dalam Dan Luar Negeri Mengetahui Tentang Teluk Tomini – yang Merupakan Bagian Dari Segitiga Terumbu Karang Dunia Taman Nasional Laut Kepulauan Togean atau Dikenal Sebagai The Heart Of Coral Triangle .  http://presidenri. go.id/program-prioritas-2/maksimalkan- p o t e n s i - w i s a t a - b a h a r i - i n d o n e s i a . h t m l. Diakses tanggal 11 November 2018.
Becker G.S. (1976). The Economic Approach for Human Behaviour . The University of Chicago PressChicago and London.
Caitlin M.C., S.H. Benjamin, W. Mike & V.K.
Carrie. (2009). The Year in Ecology and Conservation Biology: Ann. N.Y. Acad. Sci . 1162: 39–62 (2009). doi: 10.1111/j.1749- 6632.2009.04496.
Daniels, T. (2014). Environmental Planning Handbook . New York: Routledge.
Douvere, F. (2008). The importance of marine spatial planning in advancing ecosystem-
based sea use management. Marine Policy , 32 (2008) 762–771. doi:10.1016/j. marpol.2008.03.021.
Douvere, F. & Ehler, C.N. (2009).  New perspectives on sea use management: Initial findings from European experience with marine spatial planning. Journal of Environmental Management, 90 (2009) 77–88. doi:10.1016/j.jenvman.2008.07.004.
Ehler, C. (2011). Marine Spatial Planning: An Introduction . MSP Generic Briefing 30 May-1 Juni 2011. Inter - governmental Oceanographic Commission. UNESCO. Paris, France.
Friedmann, J. (2008). ‘The Uses of Planning Theory:
A Bibliographic Essay’, Journal of Planning Education and Research , 28(2), pp. 247–257. doi: 10.1177/0739456X08325220.
Foley M.M, S.H. Benjamin, F. Micheli, M.H. Armsby, M.R. Caldwell, C.M. Crain, E. Prahler, Ni. Rohr, D. Sivas, M.W. Beck, M.H. Carr, L.B. Crowder, J.E.  Duffy,  S.D.  Hacker  &  K.L.  McLeo.  (2010). Guiding ecological principles for marine spatial planning. Marine Policy , 34(5), 955–966. https:// doi.org/10.1016/j.marpol.2010.02.001.
Healy, P. (1997). Collaborative Planning: Shaping Places in Fragmented Societies . Macmillan Education UK.
Healy, P. (2003). Collaborative planning in perspective.
Journal of Planning Theory , Vol 2(2): 101–123. Sage Publication.
Hendler, S .(1995). Planning Ethics a Reader in Planning Theory, Practice, and Education.
Innes J.E. (1996). Planning Through Consensus Building: A New View of the Comprehensive Planning Ideal. Journal of the American Planning Association , 62:4, 460-472, DOI:
10.1080/01944369608975712.
Jones. P.J.S. (2014). Governing Marine Protected Areas . Resilience Through Diversity. Routledge. New York.
Kay, R. & J. Alder. (1999). Coastal Planning and Management . Routledge. USA p. 345.
Kent, T.J. (1964). The Urban General Plan. San Francisco: Chandler Publishing Company. 1991.2nd Edition. Chicago, IL: Planners Press, American Planning Association.
Kitchenham, B. (2004). Procedures for Performing Systematic Reviews . Eversleigh: Keele University.
Liberati  A,  G.A.  Douglas,  J.  Tetzlaff,  C.  Mulrow,  P.C.
Gøtzsche, J.P.A. Ioannidis, M. Clarke, P.J. Devereaux, J. Kleijnen & D. Moher. 2009. The PRISMA Statement for Reporting Systematic Reviews and Meta-Analyses of Studies That Evaluate Health Care Interventions: Explanation and Elaboration. Journal of Clinical Epidemiology,
62. 31-e34. doi: 10.1016/j.jclinepi.2009.06.00.
Lindblom, C.E., & D. Braybrooke. (1963). A Strategy of Decision: Policy Evaluation as a Social Process . New York: The Free Press, Macmillan.
Livinski, A., D. Joubert & N. Terry. (2015). Undertaking a Systematic Review: What You Need to Know [presentation]. Office  of  Research  Services. National Institutes of Health. US Departement of Health and Human Services. USA.
Lotze, H.K., H.S. Lenihan, B.J. Bourque, R.H. Bradbury, R.G. Cooke, M.C. Kay, S.M. Kidwell , M.X. Kirby, C.H. Peterson & J.B. Jackson. (2006). Depletion, degradation, and recovery potential of estuaries and coastal seas. Science 312: 1806– 1809.
Mahmud A, A. Satria & R.A. Kinseng. (2015). Zonasi Konservasi untuk Siapa? Pengaturan Perairan Laut Taman Nasional Bali Barat. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik . Vol. 18 No.3 Maret 2015. Hal. 237-251. ISSN 1410-4946.
Margerum, R.D. (2002). Collaborative Planning: Building Consensus and Building a Distinct Model for Practice. Journal of Planning Education and Research , 21(3), 237–253. https://doi. org/10.1177/0739456X0202100302.
McCann, J., S. Schumann, G. Fugate, S. Kennedy & C. Young. (2013). The Rhode Island Ocean Special Area Management Plan: Managing Ocean Resources Through Coastal and Marine Spatial Planning . University of Rhode Island Coastal Resources Center/Rhode Island Sea Grant College Program, Narragansett, R.I.
Mujio, L. Adrianto, K. Soewardi & Y. Wardiatno. (2016).
Analisis  Potensi  Konflik  Pemanfaatan  Ruang Kawasan Pesisir: Integrasi Rencana Tata Ruang Darat Dan Perairan Pesisir. Jurnal Sosiologi Pedesaan | Agustus 2016, hal 139-144.
Nunes, P.A.L.D., J.C.J.M. van den Bergh & P. Nijkamp.
(2000). Ecological Economic Analysis. Economic Analysis and Valuation of Biodiversity and Valuation of Biodiversity.  Edward Elgar Publishing Ltd. UK.
Owens, S. & Cowell, R. (2011). Land and Limits . London: Routledge.
Smith H.D., F. Maes, T.A. Stojanovic & R.C. Ballinger. (2011). The Integration of Land and Marine Spatial Planning. J Coast Conservation , 15: 291-303. DOI: 10.1007/s11852-010-0098-z.
Silberstein, C.M. & C. Masser. (2014). Planning For Sustainable Development (Second edition) . CRC Press. Taylor & Francis Group.
Stein J.M. (2001). Classic Reading in Urban Planning: An Introduction . Island Press, 1718 Connecticut Avenue, N.W., Suite 300, Washington, DC.
Sullivan E.J. (2008). Recent Developments in Comprehensive Planning Law Edward J. Sullivan . The Urban Lawyer, Vol. 40, No. 3 (Summer 2008), pp. 549-559.
Suryanti. (2010). Degradasi Pantai Berbasis Ekosistem di Pulau Karimunjawa Kabupaten Jepara [Disertasi]. Universitas Diponegoro.
Swyngedouw, E. (2007). Impossible “sustainability” and the postpolitical condition . The sustainable development paradox: urban political economy in the United States and Europe, 13–40.
Tafon, R. V. (2018). Taking power to sea: Towards a post-structuralist discourse theoretical critique of marine spatial planning. Environment and Planning C: Politics and Space , 36(2), 258–273. https:// doi.org/10.1177/2399654417707527.
Thomas M. J. (1979 ). The procedural planning theory of A . Faludi, Planning Outlook, 22:2, 72-76, DOI: 10.1080/00320717908711582.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun (2007) Tentang Penataan Ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725.
Undang-Undang. No. 1 Tahun (2014) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun (2014) Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
(2014) Tentang Kelautan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603.
UNESCO. (2018). MSP World Application: Overview . http://msp.ioc-unesco.org/world-applications/ overview/. Diakses tanggal 1 November 2018.
Yurista A.P. & D.A. Wicaksono. (2017). Kompati- bilitas Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Rzwp3k) Sebagai Rencana Tata Ruang Yang Integratif. Rechts Vinding , Vo.
6 No. 2. ISSN: 2089-9009.
WCED. (1987). Our Common Future . United Nation
Wheeler, S. (2004). Planning for Sustainability: Creating Livable, Equitable, and Ecological Communities . Routledge. London.