Wacana Otonomi Pendidikan dalam Media Massa (Joko Sutarso dan Sri Gunarsi)

## WACANA OTONOMI PENDIDIKAN DALAM MEDIA MASSA
Joko Sutarso* dan Sri Gunarsi**
*Program Studi Ilmu Komunikasi FKI **Program Studi PPKn FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta Jl. A. Yani Pabelan Tromol Pos 1 Kartasura Surakarta 57102 Telp. 0271-717417 psw 130

## ABSTRAK
enelitian ini bertujuan untuk mengetahui wacana yang berkembang pada era otonomi daerah dan otonomi pendidikan pada awal implementasinya. Penelitian dilakukan dengan menggunakan sumber sekunder yaitu dokumentasi berita dan opini tentang otonomi pendidikan di harian KOMPAS. Analis dilakukan dengan metode content analysis (analisis isi). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa otonomi telah mendorong penyelenggaraan pendidikan yang semakin mandiri, demokratis dan bertanggungjawab. Namun di sisi lain, banyak kendala pelaksanaan di daerah yang berkaitan dengan pembiayaan, personalia, perlengkapan dan dokumen (P3D). Permasalahan lain yang muncul adalah berkaitan dengan upaya menyusun kurikulum agar menghasilkan lulusan yang berkualitas.
Kata kunci: Otonomi Pendidikan, Kurikulum, dan Peningkatan Mutu.

## PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan kebutuhan inves- tasi kemanusiaan ( human investment ) yang penting bagi sebagian besar masyarakat, kare- na pendidikan yang ditempuh sekarang akan berpengaruh terhadap kehidupan peserta didik di masa mendatang. Keinginan yang kuat ter- hadap peningkatan mutu pendidikan menun- jukkan kepedulian masyarakat terhadap dunia pendidikan yang dirasa tidak mengalami ke- majuan yang cukup berarti, namun di sisi lain pembaharuan terhadap pendidikan nampak- nya masih dibayangi oleh keraguan tentang tepat tidaknya pilihan yang telah dilakukan dan diputuskan menjadi arah kebijakan bi- dang pendidikan.
Ada dua perubahan besar yang terjadi dalam masyarakat Indonesia di era reformasi, yaitu semakin kuatnya arus globalisasi yang sulit
dihindarkan dalam hubungan antar bangsa se- kalipun tidak semua konsekuensinya baik, ter- utama bagi negara berkembang seperti Indo- nesia. Pada saat yang bersamaan pelaksanaan otonomi daerah telah memberi kesempatan kepada daerah untuk mengurus kesejahteraan daerah dengan mendayagunakan potensi SDM maupun SDA yang ada di daerah. Pe- laksanaan otonomi daerah pada gilirannya menuntut penyelenggaraan pendidikan yang otonom pula.
Realitas globalisasi sebagai suatu kenyataan yang tidak bisa dihindari, ditandai oleh sema- kin meningkatnya persaingan dan daya saing baik SDM maupun mutu produk barang dan jasa. Keikutsertaan Indonesia dalam AFTA ( Asean Free Trade Area ) dan AFLA ( Asean Free Labour Area ) dan APEC ditingkat Asia Pasifik menunjukkan bahwa globalisasi ham-pir tidak bisa dihindari namun perlu kiranya diantisipasi
P
Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Vol. 22, No. 2, Desember 2012: 119-124
sehingga dampak negatifnya bisa diminimalisir. Keseriusan semua pihak diper-lukan untuk memikirkan dunia pendidikan agar dapat menghasilkan SDM yang bermutu dan berdaya saing, baik di tingkat nasional dan internasional karena secara teoritis mutu SDM dalam teori human investment sangat dipe- ngaruhi oleh mutu  pendidikan. Dibukanya ijin bagai pekerja asing untuk bekerja  dan beberapa profesi untuk buka praktek di Indonesia menunjukkan semakin ketatnya persaingan di pasar kerja baik di tingkat nasional sekalipun. Apalagi ditingkat internasional, Indonesia nampaknya belum siap bersaing di tingkat itu. Di tingkat daerah, semangat otonomi telah mendorong masyara- kat untuk menggali dan memanfaatkan po- tensi SDM dan SDA untuk kesejahteraan masyarakatnya. Di bidang pendidikan, peme- rintah juga memberikan keleluasaan bagi dae- rah untuk menggali potensi di daerah yang di- integrasikan dalam kurikulum pendidikan di daerah.
Kebijakan pendidikan sebagai salah satu bentuk kebijakan pendidikan ( public policy ) meruapakan hasil keputusan politik pemeri- ntah yang  isinya dipengaruhi oleh opini pub- lik ( public opinion ). Kebijakan publik ini juga memerlukan media untuk mengadakan sosia- lisasi kebijakan ketika keputusan politik telah diambil dan hendak diterapkan di tengah ma- syarakat. Media massa memiliki peran yang penting dalam menggalang opini publik untuk mempengaruhi isi kebijakan, dan ketika ke- bijakan telah diputuskan maka media massa dapat turut serta mensosialisasikan kebijakan itu di tengah masyarakat luas agar kebijakan itu mendapat dukungan dalam pelaksanaan- nya.
Penelitian ini mendokumentasikan, me- rangkai dan menganalisa berita dan opini wacana pendidikan dalam media massa agar diperoleh pemahaman bagaimana media mas- sa menampung berita dan opini pendi-dikan sebagai masukan kepada pemerintah dan ma- syarakat. Dengan penelitian terhadap wacana
pendidikan sebagaimana termuat dalam berita dan opini dalam media masa maka diharapkan dapat diperolah pema-haman tentang wacana otonomi pendidikan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini meruapakan eksplanasi un- tuk mendapatkan data dan informasi tentang konsep dan implementasi otonomi pendidikan yang dilaksanakan sejalan dengan  dilaksa- nakannya otonomi daerah  sejak tanggal 1 Januari 2001. Sebagai bentuk penelitian eks- planasi maka didalamnya meliputi kegiatan mengumpulkan bahan penelitian, mengi- dentifikasi, mengklasifikasi, menganalisa dan meng-interpretasi data dan informasi pene- litian sehingga dapat dicari dan dijelaskan pokok permasalahannya. Yang hendak dieks- planasikan meliputi latar belakang otonomi pendidikan; makna atau sigfinikansi gagasan- gagasan otonomi pendidikan dalam men- jawab permasahan-permasalahan pendidikan pada khususnya dan pembangunan masya- rakat pada umumnya; mendokumentasikan respon baik positif ataupun negatif terhadap pembaharuan kebijakan pendidikan.
Seluruh data dan informasi yang dikum- pulkan dalam penelitian ini berasal dari sum- ber sekunder, yaitu dikumpulkan dari berita dan opini tentang pendidikan yang termuat dalam surat kabar harian KOMPAS edisi bulan Januari sampai dengan Juni 2001. Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan melakukan identifikasi terhadap berita dan opini pendi- dikan, setelah bahan penelitian terkumpul dibuat kliping sebagai media pengumpulan data. Selanjutnya dari kliping data dan informasi dilakukan klasifikasi menurut sub-sub tema atau pokok permasalahan baik konsep maupun implementasi, kemudian dilakukan analisa sehingga diperoleh diskripsi kualitatif tentang wacana otonomi pendidikan dalam awal-awal pelaksanaannya. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode content analysis (analisis isi).

## Wacana Otonomi Pendidikan dalam Media Massa (Joko Sutarso dan Sri Gunarsi)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penyelenggaraan otonomi telah memun- culkan berbagai ekses-ekses yang menunjuk- kan bahwa tidak mudah untuk melaksanakan otonomi dalam berbagai bidang seperti yang diharapkan semula, bahkan belakangan mun- cul kecenderungan otonomi daerah menjadi kurang realistis. Demikian juga penyelengga- raan otonomi daerah berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diundangkan dalam satu paket dengan UU No. 25 tahun 1999 menimbulkan kewe- nangan yang luas terhadap pemerintahan di daerah, sehingga berpotensi menimbulkan “hiper-otonomi”. Disamping itu, isu utama reformasi untuk memberantas KKN, dengan otonomi daerah justru KKN berpindah dari pusat ke daerah. Bahkan lebih jauh Wakil Gubernur Sumatera Utara mengatakan bahwa sejumlah kepala daerah bertindak sebagai “raja-raja” kecil di daerahnya tanpa mengin- dahkan aturan.  Berbagai fenomena adminis- tratif maupun kultural di atas menunjukkan kesan bahwa otonomi daerah dilaksanakan secara tergesa-gesa. Dalam hal ini Riyaas Rasyid, konseptor otonomi daerah, merisau- kan ketidaksiapan pelaksanaan otonomi daerah. Ketidaksiapan itu antara lain ditun- jukkan adanya ketidaksiapan peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah dan Kepres sehingga daerah tidak melaksanakan otonomi dengan caranya sendiri .
Dalam bidang pendidikan yang menjadi fokus penelitian ini, otonomi diwujudkan de- ngan menyerahkan urusan administrasi guru dari tingkat Sekolah Dasar sampai dengan tingkat SMU/SMK menjadi bagian dari urusan pemerintah daerah baik Kabupaten/Kota. Penyerahan kewenangan pusat kedaerah ter- sebut meliputi pembiayaan, personalia, per- lengkapan dan dokumen atau P3D. Urusan penggajian dan administrasi lainnya menjadi kewenangan daerah dan anggaran pemerin- tah untuk guru-guru itu dilakukan oleh Pe- merintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah
Kabupaten/Kota mendapatkan tambahan dari DAU (Dana Alokasi Umum) untuk mem- bayar gaji-gaji guru-guru tersebut. Untuk pe- gawai negeri sipil (PNS) guru sebetulnya tidak terlalu masalah, namun bagi PNS non-guru otonomi daerah menimbulkan kendala yang diakibatkan oleh besarnya gaji yang harus di- bayar Pemerintah kota atau kabupaten ter- hadap PNS daerah bahkan 1.600 PNS di Kabupaten Kebumen dijadikan guru dan perawat (16/06/2001). Lebih drastis lagi ada beberapa daerah yang tidak mampu membayar gaji beserta kenaikannya sehingga Propinsi DIY merencanakan program pensiun dini bagi 10.000 karyawannya.
Bila di Jawa umumnya tenaga guru cukup memadai bahkan berlebihan di luar Jawa tenaga guru masih mengalami kekurangan misalnya kekurangan ribuan guru di NTT (28/04/2001) dan di Kalimantan. Untuk mengatasi keeng- ganan para guru menempati tempat terpencil terutama daerah terpencil di luar Jawa, beberapa pemerintah daerah memberikan stimulus. Misalnya, para guru di Riau yang ditempatkan di daerah terpencil diberikan modal kerja yang dikembangkan di daerah tempatnya bekerja. Disamping itu, upaya mengatasi kekurangan tenaga guru dengan memberi stimulan agar mereka mau bekerja di tempat terpencil, kondisi pendidikan juga diwarnai oleh berita tentang rusaknya gedung-gedung sekolah, terutama sekolah dasar baik di Jawa maupun luar Jawa sehingga tidak bisa digunakan sebagai tempat proses belajar-mengajar sebagaimana mestinya. Berita dan opini tentang pemikiran ter- hadap peningkatan kualitas pendidikan me- ngingat otonomi pendidikan merupakan fe- nomena baru yang tentunya diharapkan dapat memberi semangat bagi para praktisi pen- didikan. Beberapa kelemahan pendidikan berikut dapat memberikan gambaran perlunya perbaikan dan pembenahan pendidikan di era otonomi dan liberalisasi. Laila Ratna Komala, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Bap- penas mengemukakan bukti keterpurukan pendidikan Indonesia dengan mengutip pe-
Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Vol. 22, No. 2, Desember 2012: 119-124
ringkat Human Development Idex (HDI)
UNDP 2000 yang menempatkan Indonesia dalam peringkat 109 dibawah Vietnam (108), Cina (99), Sri Langka (84), Filipina (77) Thailand (76), Malaysia (61), dan Singapura (24) (29/03/2001). Masih berkaitan dengan keterpurukan pendidikan Dr. Rocky Gerung menyatakan bahwa secara umum pendidikan Indonesia telah gagal menghasilkan rasionali- tas. Padahal, perkembangan kemajuan tingkat pendidikan akan dilihat dari lahirnya rasio- nalitas dalam masyarakat.
Dalam kesempatan lain Mendiknas  juga menyatakan keprihatinannya  bahwa 10 per- sen penduduk Indonesia yang berada di atas umur 10 tahun masih buta huruf. Hasil studi terhadap kemampuan membaca yang dila- kukan oleh International Education Achie- vement (IEA) menyatakan bahwa SD di Indonesia berada di urutan 38 dari 39 negara peserta studi, sedangkan kemampuan ilmu pe- ngetahuan alam (IPA) berada di urutan ke- 32 dari 38 negara. Selanjutnya Mendiknas melihat secara nasional paling tidak ada tiga masalah yang menonjol. Pertama, masih ren- dahnya pemerataan memperoleh pendidikan, Kedua, masih rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan, dan Ketiga, masih lemahnya manajemen pendidikan serta belum terwujud- nya keunggulan ilmu pengetahuan dan tek- nologi di kalangan akademisi Selanjutnya berkaitan dengan pelaksanaan otonomi masih banyak penyimpangan yang menimbulkan paling tidak lima dampak negatif. Pertama, persepsi yang kurang tepat tentang kewena- ngan. Kedua, pembentukan lembaga daerah yang tidak proposional. Ketiga, penempatan personil yang menjurus daerahisme dan tidak berdasarkan profesionalisme. Keempat, tidak ada prioritas anggaran pembangunan dalam APBD. Kelima, timbulnya kerancuan kewe- nangan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten (27/04/2001). Analisis mendiknas ini  juga bisa berlaku secara umum dan sebab- nya sama yaitu belum lengkapnya peraturan pelaksana UU No. 22 tahun 1999 dan UU
No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Ke- uangan Antara Pusat dan Daerah yang men- jadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Pem- bagian wewenang pusat dan daerah harus diperjelas agar tidak menimbulkan kecancu- an kewenangan. Masalah pendidikan yang lain adalah ber- kaitan dengan kurikulum. Syalil Hermawan guru SMP Negeri 1 Cikini menyatakan bahwa beratnya beban kurikulum di sekolah saat ini justru kontraproduktif dengan tujuan pendi- dikan yang akan dicapai. Beratnya kurikulum membuat  anak menjadi malas belajar  dan membenci mata pelajaran tertentu. Tak heran ada keinginan yang kuat untuk mengurangi mata pelajaran atau alokasi waktunya menjadi salah satu perhatian dalam berbagai pem- bahasan kurikulum. Hasil “polling” Pusat Kurikulum di 10 propinsi dan melibatkan 168 responden menyatakan hal yang sama, bahwa para guru yang menjadi responden  menging- inkan pengurangan jumlah mata pelajaran dan alokasi waktu belajar bagi siswa. Oleh karena itu, Prof Dr S Hamid Hasan MA, Pembantu Rektor I UPI Bandung mengusul- kan untuk mengadakan reformasi kurikulum dan untuk mengadakan reformasi kurikulum perlu didukung oleh semua sistem sosial yang ada di Indonesia. Kontroversi seputar masalah pendidikan nilai, watak atau kepribadian yang selama ini dibebankan kepada mata pelajaran Agama dan PPKn untuk tingkat SD sampai SMU/ SMK cukup menarik. Hasil “polling” Pusat Kurikulum menunjukkan bahwa   ada enam mata pelajaran yang perlu dikurangi, yaitu Agama, Pancasila, Pendidikan Kewargane- garaan (PKn), Sejarah, Geografi, Pendidikan Seni, dan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan (Penjaskes). Pendapat ini tentu berlawanan dengan wacana publik yang berkembang di tengah masyarakat bahwa krisis multidimen- sional yang meruntuhkan perekonomian In- donesia adalah sebagai akibat dari rusaknya moralitas para pemimpin bangsa khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Isu

## Wacana Otonomi Pendidikan dalam Media Massa (Joko Sutarso dan Sri Gunarsi)
moralitas dalam pendidikan juga muncul dalam berita peringatan hari Pendidikan Nasional dan Tajuk Rencana KOMPAS yang menulis himbauan Presiden bahwa pendidikan perlu menekan aspek kejujuran dan moralitas. Hal ini dipandang perlu karena dalam kehidupan tidak hanya mengandalkan ilmu pengetahuan dan teknologi semata. Namun di sisi lain, “polling” Pusat Kuri- kulum itu juga menjawab bahwa mata pela- jaran yang perlu ditambahkan dan dimuncul- kan adalah mata pelajaran Budi Pekerti, hal ini menunjukkan bahwa pendidikan nilai, watak dan kepribadian masih tetap diperlukan untuk menghindari rusaknya moralitas bangsa. Dalam hal ini, perubahan nama dan label sering hanya merubah kulitnya tetapi bukan essensi permasalahannya. Justru yang lebih penting adalah bagaimana memberdayakan mata pelajaran yang telah ada sesuai dengan misi dan visi idealnya sehingga pendidikan budi pekerti dapat diintegrasikan dengan mata pelajaran yang relevan. Secara teoritis pendi- dikan budi pekerti sebetulnya bukan semata- mata tanggung jawab mata pelajaran tertentu, namun merupakan tanggung jawab para pendidik dan lembaga sekolah secara bersama- sama. Berkaitan dengan rencana penginte- grasian pendidikan Budi Pekerti kedalam mata pelajaran PKn, dalam pandangan Drs. Djauzak Ahmad menyatakan bahwa itu tidak mengatasi masalah masalah. Persoalannya, nilai-nilai yang ditanam guru di  muka kelas selalu bertolak belakang belakang dengan lingkungan murid. Unsur keteladanan susah ditemui murid, termasuk dari guru mereka. Mata pelajaran lain yang perlu ditambah- kan menurut hasil “polling” adalah Komputer, Filsafat, Psikologi, Bela Negara, dan Bahasa Asing. Beberapa  usul terhadap mata pelajaran baru atau perlu ditambah jamnya ini menun- jukkan perhatian para guru responden ter- hadap besarnya tantangan di masa depan, ter- utama berkaitan dengan isu globalisasi yang sudah di depan mata.
Terhadap metode pembelajaran yang lebih memberdayakan para peserta didik menjadi perhatian berbagai pihak. Muhtar Buchori menyatakan perlunya metode pembelajaran yang demokratis sehingga nalar dan kreativitas anak berkembang dan mampu menjawab tan- tangan jaman. Menurut Ricky Gerung hubungan antara pendidikan dengan dengan demokrasi adalah sangat erat. Disamping itu, keberhasilan  otonomi daerah dan otonomi bidang pendidikan sangat tergantung pada akuntabilitas pubik para pejabat birokrasi, utamanya birokrasi di daerah. Tanpa akuntabilitas publik, prakarsa  dan partisipasi masyarakat  sebagai inti ke-kuatan daerah sulit dibangun, sehingga akun-tabilitas publik merupakan kunci keberhasilan otonomi pendidikan. Peran masyarakat dan swasta, baik yayasan pendidikan maupun dunia usaha, sangat penting dalam peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan. Peran masyarakat dan sektor swasta juga sangat penting dalam pembaruan sektor pendidikan yang pada gilirannya menentukan keberhasilan bangsa di masa depan.

## KESIMPULAN
Pada awal pelaksanaan otonomi pen- didikan mengalami berbagai kendala ber- kaitan dengan desentralisasi yang meliputi pembiayaan, personalia, perlengkapan dan dokumen (P3D) yang mengakibatkan per- ubahan dalam administrasi dan penggajian dari pusat atau wilayah kepada pemerintah kabupaten atau kota. Disamping masalah P3D, masalah yang muncul pada awal implementasi otonomi pendidikan adalah masalah pem- baruan kurikulum yang dianggap terlalau berat dan sekaligus hendak menjawab keterpurukan pendidikan Indonesia. Dalam pembaharuan kurikulum, disamping ada usulan sejumlah mata pelajaran dihapus atau dikurangi, ada sejumlah mata pelajaran yang perlu dimun- culkan atau ditambahkan sesuai dengan per-
spektif mereka dalam memandang dan me- rumuskan masa depan. Untuk peningkatan mutu pendidikan, disamping pembaruan
kurikulum juga perlu dipilih dan diterapkan metode pendidikan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran.

## DAFTAR PUSTAKA
Buchori, Moctar. 2001. Pendidikan Antisipatoris. Yogyakarta: Kanisius.
Boediono. 1997. Pendidikan dan Perubahan Sosial Ekonomi. Yogyakarta: Aditya Media.
Faisal, Sanafiah. 1992. Format-format Penelitian Sosial: Dasar-dasar dan Aplikasi. Jakarta: CV Rajawali.
Suryadi Ace. 1999. Pendidikan, Investasi SDM dan Pembangunan: Isu, Teori, dan Aplikasi. Jakarta: Balai Pustaka.
Tjiptoherijanto, Priyono. 1999. Keseimbangan Penduduk, Manajemen Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Daerah. Jakarta: Sinar Harapan.
Yin. Robert K. 1997. Studi Kasus: Desain dan Metode. Jakarta: CV. Rajawali.