Volume 1  Issue 2, August 2019:  pp. 259-276.
Copyright  ©  2019  Halu Oleo Legal Research.  Faculty  of  Law,  Halu Oleo  University, Kendari,  Southeast Sulawesi, Indonesia.
Open Access at: http:/ /ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/
Halu Oleo Legal Research is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Ratio Decidendi Terhadap Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 454/Pid.B/2010/PN.Kdi)
Ratio Decidendi on the Abuse of Authority in Criminal Action of Corruption (Study of Decision No: 454/Pid.B/2010/Pn. Kdi)

## Alsabda Liwati
Universitas Halu Oleo E-mail: Alsabda.liwati92@gmail.com

## Sabrina Hidayat
Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: sabrina.hidayat54@yahoo.com
Oheo K. Haris Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: oheokh@gmail.com
Abstract: This research is normative legal research. Normative legal research is a process to find a rule of law, legal principles, and legal doctrines in order to answer the legal issues faced. The results of this study indicate that: 1) Verification by the prosecutor  that  the  defendant's  actions  were  illegal  because  asking  for  a  sum  of money in the certificate delivery activities after the activity was carried out was a mistake  because  in  accordance  with  the  cooperation  agreement  by  UNHALU  and LPMP, one of the points regarding DIPA was in fact not included in the budget for submitting  diplomas  held  in  the  Grand  Awani  building  and  the  cost  of  legalizing diplomas etc. So that the defendant's actions to announce the payment of a sum of money for the activities of giving certificates and so on are not a violation because they have not been regulated in PP No: 74 of 2008 concerning Teachers, for which prosecutors  cannot  be  proven.  2)  The  panel  of  judges  gave  a  free  verdict  to  the defendant from all prosecutors' charges as stated in the judge's ruling which stated: Declare  the  defendant  Nana  Sumarna,  S.Pd.  M.Kes.  not  proven  legally  and convincingly  guilty  of  committing  a  crime  in  the  Primary,  Subsidary  and  More Subsidiary charges; and Freeing Defendant  Nana Sumarna, S.Pd. M.Kes. therefore, from the indictments (Vrijspraak); and  Restoring the rights of defendants in their capacity, position and dignity; because the  prosecutor cannot present evidence or information that can convince the judge that the defendant has committed a criminal act of corruption.
Keyword: ratio decidendi; use of authority; Corruption Crime
Abstrak: Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pembuktian tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan pada Putusan  Nomor:  454/Pid.B/2010/PN.Kdi.  2)  Untuk  mengetahui  dan  menganalisis, ratio  decidendi hakim  dalam  menjatuhkan  vonis  bebas  terhadap  terdakwa  pada Putusan Nomor: 454/Pid.B/2010/PN.Kdi).
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  hukum  normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi.  Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa:  1)  Pembuktian  oleh  jaksa  bahwa  perbuatan terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum karena meminta sejumlah uang dalam  kegiatan  penyerahan  sertifikat  setelah  kegiatan  terlaksana  merupakan sebuah kekeliruan karena sesuai dengan perjanjian kerja sama oleh pihak UNHALU dan LPMP yang salah satu poinnya mengenai DIPA pada kenyataannya tidak masuk dalam  anggaran  untuk  penyerahan  ijazah  yang  dilaksanakan  di  gedung  Grand Awani  serta  biaya  legalisasi  ijazah  dll.  Sehingga  perbuatan  terdakwa mengumumkan  pembayaran  sejumlah  uang  untuk  kegiatan  penyerahan  sertifikat dan lain sebagainya bukan merupakan sebuah perbuatan yang melanggar karena belum diatur dalam PP No: 74 tahun 2008 tentang Guru, untuk itu dakwaan jaksa tidak  dapat  dibuktikan.  2)  Majelis  hakim  memberikan  vonis  bebas  terhadap terdakwa  dari  segala  dakwaan  jaksa  seperti  disebutkan  dalam  amar  putusannya majelis hakim yang menyatakan: Menyatakan terdakwa Nana Sumarna ,S.Pd. M.Kes. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primer, Subsider dan Lebih Subsider; dan Membebaskan terdakwa Nana Sumarna, S.Pd. M.Kes. oleh karena itu dari dakwaan-dakwaan tersebut (Vrijspraak); serta Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;  disebabkan  jaksa  tidak  dapat  menghadirkan  bukti  maupun keterangan yang dapat meyakinkan hakim bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
Kata kunci: ratio decidendi; penyalahgunaan wewenang; Tindak Pidana Korupsi

## PENDAHULUAN
Korupsi bukanlah suatu hal yang asing bagi setiap kalangan masyarakat di dunia. Bahkan hal  ini  merupakan  masalah  terbesar  di  Negara-negara  berkembang  seperti  Indonesia. Korupsi sepertinya sudah menjadi budaya yang berkembang di kalangan masyarakat kelas atas sampai bawah. Korupsi dapat dilihat dengan mata telanjang di berbagai institusi, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif. Parahnya hampir semua pejabat-pejabat tinggi Negara melakukannya, tanpa mereka pikirkan bahwa tindakan ini merugikan Negara itu sendiri. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  nilai  luhur  suatu  individu  atau  yang  sering  disebut  moral mengalami penurunan. Tidak adanya kesadaran seorang individu tentang etika dan aturan hukum yang berlaku membuat korupsi semakin meningkat. Akan tetapi tidak hanya moral individu itu saja yang dapat mempengaruhi terjadinya korupsi, banyak hal yang menjadi
latar  belakang  korupsi  salah  satunya  seperti  kekuasaan,  yang  dikenal  sebagai abuse  of power atau penyalahgunaan kekuasaan. 1
Tanpa disadari, korupsi muncul dari kebiasaan yang dianggap lumrah dan wajar oleh  masyarakat  umum.  Seperti  memberi  hadiah  kepada  pejabat/pegawai  negeri  atau keluarganya  sebagai  imbal  jasa  sebuah  pelayanan.  Kebiasaan  itu  dipandang  lumrah dilakukan  sebagai  bagian  dari  budaya  ketimuran.  Selama  ini  kosa  kata  korupsi  sudah popular di Indonesia. Hampir semua orang pernah mendengar kata korupsi. 2
Regulasi  tentang  mengatur  mengenai  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  telah memadai dan mengandung materi dan spirit pemberantasan korupsi yang sangat tinggi, namun  regulasi  yang  cukup  memadai  dan  kuat  tidaklah  cukup  untuk  memberantas korupsi  di  tengah  praktik  korupsi  di  negeri  ini  yang  semakin  banyak  terjadi.  Praktik korupsi  di  negeri  ini  sudah  berlangsung  sistematis  dengan  menggunakan  modus konvensional sampai dengan modus super canggih. Karena itu, sangat dibutuhkan para aparat  penegak  hukum,  mulai  kepolisian,  kejaksaan,  sampai  pengadilan  yang  memiliki spirit  pemberantasan  korupsi  yang  tinggi  dan  memiliki  pemahaman  dan  penerapan hukum yang progresif. 3
Salah satu tipe korupsi yang bersumbangsih besar dalam terjadinya peningkatan tindak pidana korupsi adalah tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan, Tipe ini tercantum pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK). 4
Penyalahgunaan kewenangan menurut Lilik Mulyadi, dapat diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu:
1. Penyalahgunaan  kewenangan  untuk  melakukan  tindakan-tindakan  yang bertentangan  dengan  kepentingan  umum  atau  untuk  menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
1 Murtir Jeddawi, Negara Hukum, Good Governance dan Korupsi di Daerah , Yogyakarta: Total Media, 2011, hlm. 27.
2 Ibid .
3 Ibid .
4 Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya . Bandung: PT. Alumni, 2011, hlm. 51.
2. Penyalahgunaan  kewenangan  dalam  arti  bahwa  tindakan  pejabat  tersebut adalah  benar  ditujukan  untuk  kepentingan  umum,  tetapi  menyimpang  dari tujuan  kewenangan  yang  diberikan  oleh  undang-undang  atau  peraturan- peraturan lainnya;
3. Penyalahgunaan  kewenangan  dalam  arti  menyalahgunakan  prosedur  yang seharusnya  dipergunakan  untuk  mencapai  tujuan  tertentu,  tetapi  telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana. 5
Penyalahgunaan wewenang dianggap sama dengan unsur melawan hukum. Seperti diketahui  bahwa  Unsur  "melawan  hukum"  merupakan  " genus "-nya,  sedangkan  unsur "penyalahgunaan wewenang" adalah " species "-nya. "Penyalahgunaan wewenang" subjek deliknya  adalah  pegawai  negeri  atau  pejabat  publik,  berbeda  dengan  unsur  "melawan hukum" subjek deliknya setiap orang. 6
Dalam  konsep  hukum,  setiap  pemberian  wewenang  kepada  suatu  badan  atau kepada  pejabat  administrasi  negara  selalu  d isertai  dengan  “tujuan  dan  maksud“ diberikannya  wewenang  itu,  sehingga  penerapan  wewenang  itu  harus  sesuai  dengan “tujuan  dan  maksud“  diberikannya  wewenang  itu.  Dalam  hal  penggunaan  wewenang tersebut tidak sesuai dengan “tujuan dan maksud“ pemberian wewena ng itu maka telah melakukan penyalahgunaan wewenang (“ detour nement de pouvoir ”). Parameter “tujuan dan  maksud“  pemberian  wewenang  dalam  menentukan  terjadinya  penyalahgunaan wewenang  dikenal  dengan  asas  spesialitas.  Secara  substansial  asas  spesialitas mengandung makna bahwa setiap kewenangan memiliki tujuan tertentu. 7
Tindak pidana  penyalahgunaan kewenangan  dengan  tujuan menguntungkan  diri sendiri dapat dilihat dalam Perkara putusan nomor: 454/Pid.B/2010/PN.Kdi atas nama terdakwa  Nana  Sumarna,  S.Pd.,  M.Kes.,  yang  dituntut  oleh  jaksa  karena  melakukan perbuatan tindak pidana korupsi seperti yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  karena  perbuatan  terdakwa  menurut  jaksa penuntut "Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau
5 Ibid ., hlm. 52
6 P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika. 2009, hlm. 61.
orang  lain  atau  suatu  korporasi  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau perekonomian negara. 8
Pada  perkara  tersebut,  jaksa  penuntut  umum  menyebutkan  dalam  surat dakwaannya  bahwa  “terdakwa  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  secara melawan  hukum,  atau  dengan  menyalahgunakan  kekuasaannya  memaksa  seseorang memberikan  sesuatu  atau  membayar,  atau  menerima  pembayaran  yang  seharusnya perbuatan  terdakwa  tidak  dilakukan  karena  pembiayaan  kegiatan  penilaian  sertifikasi guru  oleh  Universitas  Halu  Oleo  sebagaimana  dimaksud  dalam  surat/pengumuman tertulis  telah  dianggarkan  oleh  negara  yang  kemudian  di  buat  dalam  surat  Nomor: 1058a/F./F41/2008/1125a/H29/2008.
Akan tetapi dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik itu bukti-bukti yang dihadirkan jaksa penuntut umum, keterangan saksi dan keterangan ahli serta audit BPKP  menurut  majelis  hakim  upaya  terdakwa  meminta  pembayaran  sejumlah  uang kepada  para  peserta  (guru  yang  mengikuti  uji  sertifikasi)  dengan  menggunakan kewenangannya  sebagai  panitia  penyelenggara  untuk  membiayai  biaya  sertifikat (penulisan,  pengesahan,  pengelolaan)  dan  pengeluaran  saat  penerimaan  sertifikat (konsumsi  peserta,  akomodasi  dan  perjalanan  tim  PSG,  pengelolaan)  yang  akan dilaksanakan  di  gedung  Grand  Awani  tidak  tersedia  dalam  anggaran  penyelenggaraan kegiatan tersebut.
Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa perkara tersebut, telah menjatuhkan putusan yang pada intinya menerangkan bahwa perbuatan terdakwa tidak  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  karena  beberapa  unsur  yang  dimaksudkan dalam  undang-undang  tindak  pidana  korupsi  tidak  terpenuhi  seperti  unsur  perbuatan melawan  hukum,  unsur  memperkaya  diri  sendiri  sehingga  majelis  memberikan  vonis bebas dan lepas dari segala tuntutan atau dakwaan.
Sehubungan  dengan  permasalahan  yang  telah  diuraikan,  di  atas  maka  penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, mengenai alasan-alasan pertimbangan majelis hakim dalam memberikan vonis bebas serta seperti apakah proses pembuktian dalam  perkara  tersebut,  dengan  judul  “ Ratio  Decidendi Terhadap  Penyalahgunaan
Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor:
454/Pid.B/2010/PN.Kdi).”
8 Analisa  penulis,  dalam  surat  dakwaan  jaksa  penuntut  umum  pada  Putusan  Nomor: 454/Pid.B/2010/PN.Kdi

## METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  penulis  gunakan  dalam  penelitian  adalah  penelitian  normatif. Adapun  pendekatan  yang  penulis  gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan perundang-undangan  ( statute  approach ),  pendekatan  kasus  ( case  approach )  dan pendekatan konsep. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan  pemaparan  penelitian  ini  adalah  studi  dokumen  (studi  kepustakaan),  yang dilakukan dengan  cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder  yang  terdiri dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan bahan hukum tertier.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Pembuktian  Tindak  Pidana  Korupsi  Penyalahgunaan  Kewenangan  Pada  Putusan Nomor: 454/Pid.B/2010/PN.Kdi)
Undang-Undang  pemberantasan  korupsi  di  Indonesia,  pada  era  reformasi  ini.  Contoh kongkretnya dalam reformasi perundang-undangan di Indonesia setelah diterbitkannya Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 baru berlaku selama tidak lebih 2 (dua) tahun telah terasa memiliki kelemahan dan kekurangan sehingga terasa harus di perbaharui kembali dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Fakta ini menunjukkan  kebenaran  pendapat  Satjipto  Raharjo  yang  menyatakan  bahwa  hukum (Undang-Undang)  selalu  dalam  proses  menjadi,  artinya  tidak  akan  pernah  tercipta Undang-Undang yang sempurna sejak lahirnya. 9
Di  dalam  Undang-Undang  Tidak  Pidana  Korupsi  terdapat  tiga  (3)  istilah  hukum yang  perlu  diperjelas,  yaitu  istilah  tindak  pidana  korupsi,  keuangan  negara  dan perekonomian negara. Yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi sesuai Pasal 2 dan 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999, adalah:
1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi  yang  dapat  merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana
9 Abdullah H,. Membangun Gerakan Antikorupsi Dalam Perspektif Pengadilan , Yogyakarta: LP3 UMY, 2011, hlm. 63
yang  ada  padanya  karena  jabatan  atau  kedudukan  yang  dapat  merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 10
Sedangkan  keuangan negara dalam undang-undang ini  adalah Seluruh  kekayaan negara  dalam  bentuk  apa  pun  baik  yang  dipisahkan  maupun  yang  tidak  dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya: 11
Ungkapan  melawan  hukum  dalam  tindak  pidana  korupsi  dapat  pula  mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Perbuatan melawan hukum di sini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan  perundang-undangan,  namun  apabila  perbuatan  tersebut  dianggap  tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana sesuai dengan Pasal 2 ayat 1. 12
Tindak pidana korupsi dalam undang-undang ini dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formal, hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan formal yang dianut dalam undang-undang ini berarti meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada  negara,  pelaku  tindak  pidana  korupsi  tetap  diajukan  ke  Pengadilan  dan  tetap dipidana.  Pengembalian  kerugian  negara  atau  perekonomian  negara  tersebut  hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan pidana bagi pelakunya. 13
Sejalan dengan penjelasan pada teori di atas, berdasarkan apa yang tertera dalam putusan  Pengadilan  Negeri  Kendari  (Nomor:  454/Pid.B/2010/Pn.Kdi)  pembuktian adanya sebuah tindak pidana korupsi dilakukan jaksa penuntut umum dengan hadirnya alat  bukti  surat,  keterangan  saksi  dan  keterangan  saksi  ahli,  sementara  pembuktian adanya kerugian negara dari hasil audit BPKP tidak ditemukan adanya penyimpangan.
Pada  prosesnya  pembuktian  oleh  jaksa  diawali  dengan  adanya  dakwaan  yang disebutkan dalam dakwaan primer bahwa: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31  tahun  1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi  Jo  pasal  55  ayat  1  ke-1  KUHP.  Sedangkan  pada  dakwaan  subsider
10 Ibid.
11 Nyoman  Jaya  S, Tindak  Pidana  Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme  di  Indonesia, Semarang:  Universitas Diponegoro. 2005, hlm. 52
12 Ibid., hlm. 59
13 Krisna Harahap, Pemberantasan Korupsi di Indonesia Jalan Tiada Ujung , Bandung: Grafitri, 2009, hlm. 60
disebutkan bahwa: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  menjadi  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Jo  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1 KUHP.
Adapun  dalam  dakwaan  jaksa  penuntut  umum  pada  dakwaan  Lebih  Subsider disebutkan bahwa: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal  3  Undang-undang  Nomor  20  tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
Pada  prosesnya  pembuktian  oleh  jaksa  diawali  dengan  pembuktian  apa  yang disebutkan  dalam  dakwaan  primer. Berdasarkan  bukti-bukti  yang  di  hadirkan  dalam persidangan  jaksa  tidak  dapat  membuktikan  terpenuhinya  seluruh  unsur-unsur  tindak pidana yang disebutkan dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Akan tetapi ada juga unsur dalam dakwaan yang terbukti kebenarannya.
Berdasarkan  dakwaan  yang  disebutkan  dalam  dakwaan  primer  pada  intinya dikatakan  bahwa  terdakwa:  "Pegawai  Negeri  atau  penyelenggara  Negara  yang  dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan  kekuasaannya  memaksa  seseorang  memberikan  sesuatu,  membayar, atau  menerima  pembayaran  dengan  potongan,  atau  untuk  mengerjakan  sesuatu  bagi dirinya sendiri”
Menurut  penulis  berdasarkan  pembuktian  di  persidangan  dengan  apa  yang disebutkan  dalam  dakwaan  primer  maka  jaksa  hanya  dapat  membuktikan  bahwa terdakwa Nana Sumarna, S.Pd,M. Kes., benar adalah seorang pegawai negeri sipil tidak bisa terbantahkan oleh majelis hakim karena terdakwa yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  Nomor:162c/SK/42.H15/C/1995  yang  ditugaskan  sebagai  Sekretaris  dalam susunan  Panitia  Sertifikasi  Guru  (PSG)  berdasarkan  SK  Rektor  UNHALU Nomor:240A/SK/H29/PP/2008,  yang  kemudian  ditunjuk  sebagai  Ketua  Pelaksana berdasarkan  Surat  Tugas,  Nomor:  199a/H29.1/2009,  tanggal  06  Mei  2009,  yang ditandatangani  oleh  Dekan  FKIP  Drs.  H.  Barlian,  M.Pd.  (Penanggung  jawab  Pelaksana dalam susunan PSG/Ketua Pelaksana Rayon 26)
Sedangkan pembuktian oleh jaksa penuntut umum adanya unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau ora ng lain“ yang dilakukan oleh terdakwa yaitu bermula saat  terdakwa  Nana  Sumarna,  S.Pd.,  M.Kes.  selaku  Sekretaris  dalam  susunan  Panitia Sertifikasi  Guru  (PSG)  yang  kemudian  ditunjuk  sebagai  Ketua  Pelaksana  berdasarkan Surat  Tugas,  Nomor:199a/H29.1/2009,  tanggal  06  Mei  2009,  tidak  tetap  didakwakan kepada  terdakwa  Nana  Sumarna,  S.Pd,  M.Kes.,  karena  dalam  pelaksanaan  kegiatan sertifikasi yang dilaksanakan tidak ada keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa.
Penulis  melihat,  pada  kenyataannya  pengumuman  secara  tertulis  kepada  para peserta/guru  penerima  sertifikat  pendidikan  untuk  melakukan  pembayaran  atau menyetorkan  sejumlah  uang,  yang  pada  poin  2  huruf  A  Surat  pengumuman  tertulis tersebut menyebutkan bahwa “Biaya sertifikat (Penulisan, pengesahan, pengelolaan, da n lain-lain) sebesar Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang dan diterima oleh PSG Rayon 26 UNHALU sebelum penerimaan Sertifikat "dan huruf B menyebutkan“ biaya penerimaan  sertifikat  disesuaikan  dengan  pengeluaran  saat  penerimaan  (konsumsi peserta, akomodasi dan perjalanan tim PSG, pengelolaan  dll.) dan berhasil memperoleh uang sebesar Rp.36.450.000, (tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), benar  adanya  bahwa  uang  tersebut  digunakan  sepenuhnya  untuk  acara  kegiatan penyerahan  sertifikat  tanpa  adanya  keuntungan  yang  didapatkan  oleh  terdakwa pengumpulan dana tersebut.
Dari uraian bukti serta keterangan saksi maupun saksi ahli di dalam persidangan jaksa  telah  keliru  menafsirkan  perbuatan  terdakwa  menyelenggarakan  penyerahan sertifikat  yang  dilaksanakan  di  gedung  Grand  Awani,  karena  dari  audit  BPKP  tidak ditemukan adanya penyimpangan keuangan yang menggambarkan adanya upaya dalam kegiatan penyerahan sertifikat “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain“  bahkan  dari keterangan  saksi  10.  Saksi  Prof.  Dr.  Ir.  Usman  Rianse,  MS,  yang  pada intinya  menyebutkan:  Bahwa  seluruh  kegiatan  sertifikasi  tersebut  sudah  ada  biayanya dari Negara melalui APBN hingga proses sertifikat jadi tetapi untuk penyerahan dan acara penyerahan  tidak  ada  biaya  dari  DIPA  atau  APBN;  dan  saksi  13  saksi  ahli  Dra.  Santi Ambarukmi,  M.Ed;  yang  pada  intinya  menyebutkan  bahwa  bagi  peserta  yang  lulus Portofolio maupun PLPG sertifikatnya diserahkan bersama sama dan untuk pembuatan sertifikat sudah masuk dalam APBN sedangkan untuk fotokopi legalisasi tidak ada biaya dari  APBN/DIPA;  Bahwa  untuk  Acara  penyerahan  sertifikat  yang  diadakan  di  Gedung
Grand Awani tidak ada biaya dari APBN/DIPA dan menurut saksi Acara tersebut juga tidak wajib;
Kemudian saksi 9.Saksi Hj. Masnah, S.Ip,; Bahwa saksi adalah PNS pada FKIP Unhalu dan  untuk  kegiatan  Penyelenggaraan  sertifikasi  guru  berdasarkan  SK  Rektor  Unhalu Nomor:290A/SK/H29/PP/2O08  tanggal  07  November  2008,  saksi  sebagai  bendahara mengatakan  telah  ada  audit  dari  BPKP  dan  tidak  ditemukan  penyimpangan  keuangan. Sehingga  Pembuktian  bahwa  terdakwa  melanggar  pasal  12  huruf  e  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Jo.  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  KUHP  yang unsur-unsurnya  adalah  sebagai  berikut;  Pegawai  Negeri  atau  penyelenggara  Negara; Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain Secara melawan hukum, atau menyalah gunakan kekuasaannya; Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau  menerima  pembayaran  dengan  potongan,  atau  untuk  mengerjakan  sesuatu  bagi dirinya sendiri, tidak terpenuhi unsurnya.
Menurut penulis, unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” ini bersifat a lternatif, artinya cukup dengan terbukti salah satu saja dari 3 (tiga) alternatif “menguntungkan” tersebut, yaitu menguntungkan diri sendiri, atau menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu  korporasi, maka unsur ini telah terpenuhi.
Mengenai  hal  tersebut  berdasarkan  yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  dengan  putusannya  tertanggal  29  Juni  1989  Nomor:  813  K/Pid/1987  dalam pembuktiannya  hukumnya  majelis  hakim  menyatakan  antara  lain  bahwa  unsur “menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  badan”  cukup  dinilai  dari kenyataan  yang  terjadi  atau  dihubungkan  dengan  perilaku  Terdakwa  sesuai  dengan kewenangan  yang  dimilikinya  karena  jabatan  atau  kedudukan.  Untuk  itu  jika  melihat sesuai  dengan  apa  yang  telah  disebutkan  dalam  putusan  Perkara  Nomor: 454/Pid.B/2010/PN.Kdi  maka  terdakwa  tidak  layak  dikatakan  bahwa  dalam  kegiatan tersebut ada maksud menguntungkan diri sendiri karena faktanya dari beberapa alat bukti perincian  penggunaan  dana  tersebut  semuanya  terpakai  untuk  kegiatan  penyerahan sertifikat.
Selanjutnya  adapun  dalam  pembuktian  adanya  unsur  “Secara  Melawan  Hukum“ yang di dakwakan oleh jaksa penuntut umum. Menurut penulis, unsur melawan hukum. ini  adalah  syarat  umum  dapat  dipidananya  suatu  perbuatan.  Sifat  melawan  hukum
materiil,  Perbuatan  melawan  hukum  materiil  ( materiel  wederrechtelijkheid )  adalah perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum tidak tertulis yakni hukum kebiasaan dan rasa keadilan dalam masyarakat serta nilai kepatutan di dalam masyarakat. Melawan hukum menggunakan kewenangan meliputi menggunakan kewenangannya bertentangan dengan hukum tertulis (peraturan  perundang-undangan) ataupun hukum tidak  tertulis (apabila  di  dalam  hukum  administrasi  hukum  tidak  tertulis  merupakan  asas  umum pemerintahan yang baik), akan tetapi melawan hukum di sini tetap berpedoman pada asas legalitas sebagai dasar hukum pidana.
Dalam  Perkara  Nomor:  454/Pid.B/2010/PN.Kdi,  walaupun  mengenai penyelenggaraan  sertifikasi  menurut  jaksa  dalam  penyelenggaraannya  tersebut  tidak pungut biaya sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 74 tahun 2008 tentang Guru Bagian Ketiga, Anggaran Peningkatan Kualifikasi Akademik dan Sertifikasi Pendidik bagi Guru Dalam Jabatan.
Berdasarkan  peraturan  tersebut  di  atas,  jaksa  menyatakan  bahwa  perbuatan terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum karena meminta sejumlah uang dalam kegiatan penyerahan sertifikat setelah kegiatan terlaksana merupakan sebuah kekeliruan karena sesuai dengan perjanjian kerja sama yang disepakati oleh pihak UNHALU dan LPMP yang  salah  satu  poinnya  memuat  Daftar  Isian  Pelaksanaan  Anggaran  (DIPA)  pada kenyataannya  tidak  memasukkan  anggaran  penyerahan  ijazah  yang  dilaksanakan  pada gedung Grand Awani serta biaya legalisasi ijazah dan biaya lainnya.
Menurut  penulis  berdasarkan  penjelasan  di  atas  maka  dalam  kaitannya pembuktian unsur melawan hukum yang di dakwakan oleh jaksa penuntut dalam Putusan Perkara  Nomor:454/Pid.B/2010/PN.Kdi  tersebut  tidak  terpenuhi  karena  jika  melihat fakta  yang  tertera  pada  putusan  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  untuk mengadakan  Acara Penyerahan Sertifikat  di gedung Grand Awani dengan cara menarik pembayaran  dari  guru-guru  sebesar  Rp.75.000.-yang  ditempel  di  papan  pengumuman FKIP  Unhalu  dengan  merinci  penggunaan  anggaran  tersebut  untuk  biaya-biaya  sewa gedung, konsumsi ( snack dan makan), fotokopi sertifikat dan legalisasi dan pengelolaan lain  adalah  untuk  kegiatan  Acara  Penyerahan  Sertifikat  Guru  yang  tidak  dianggarkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagaimana juga di jelaskan oleh saksi ahli  dalam  persidangan  untuk  itu  seharusnya  unsur  melawan  hukum  tidak  layak didakwakan  oleh  jaksa  terhadap  terdakwa.  Di  samping  itu  berdasarkan  pemahaman
penulis pada asas legalitas, suatu perbuatan yang secara  formal terbukti tidak melawan hukum maka terdakwa tidak boleh dipidana.
Adapun pembuktian dalam dakwaan lebih subsider oleh jaksa yang menyebutkan bahwa  perbuatan  terdakwa  “dapat  merugikan  negara  atau  perekonomian  negara” menurut penulis sama sekali tidak beralasan karena berdasarkan pada keterangan saksi Hj.  Masnah,  S.Ip.,  menyebutkan  bahwa  telah  dilakukan  audit  BPKP  dan  tidak  ada penyimpangan  keuangan  negara  yang  dapat  merugikan  perekonomian  negara,  dengan adanya hal tersebut, maka unsur dakwaan subsider oleh jaksa yaitu melanggar Pasal 3 Jo. Pasal  18  Undang-undang  Nomor  31  tahun  1999  tentang  Pemberantasan  tindak  Pidana Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  menjadi  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Jo.  Pasal  55  ayat  1  ke-1  KUHP  unsur- unsurnya  telah  terbantahkan  dengan  sendirinya  karena  berdasarkan  hasil  audit  BPKP tidak ada penyimpangan keuangan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum tidak terbukti.
Ratio Decidendi Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Bebas Terhadap Terdakwa Pada Putusan No: 454/Pid.B/2010/Pn.Kdi)
Pertimbangan  hakim  merupakan  salah  satu  aspek  terpenting  dalam  menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan ( ex aequo et bono ) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. 14
Hakim  tidak  dapat  menjatuhkan  suatu  putusan  sebelum  nyata  baginya  bahwa peristiwa/fakta  tersebut  benar-benar  terjadi,  yakni  dibuktikan  kebenarannya,  sehingga tampak  adanya  hubungan  hukum  antara  para  pihak.  Selain  itu,  pada  hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:
1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya  analisis  secara  yuridis  terhadap  putusan  segala  aspek  menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
14 Tri Andrisman, Hukum Acara Pidana , Lampung: Universitas Lampung, 2010, hlm. 88
3. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara  satu  demi  satu  sehingga  hakim  dapat  menarik  kesimpulan  tentang terbukti/tidaknya  dan  dapat  dikabulkan/tidaknya  tuntutan  tersebut  dalam amar putusan. 15
Menurut Malcolm Davies, A jugde who is ready to decide what is justice and for the public weal without any knowledge of history and precedent is an egoist and an ignoranmus artinya seorang hakim yang siap memutus atas nama keadilan kesejahteraan umum wajib memiliki  pengetahuan  tentang  hukum  dengan  baik  maupun  pengetahuan  tentang yurisprudensi. 16
Dalam  menjatuhkan  putusan  terhadap  suatu  perkara,  terlebih  putusan pemidanaan,  hakim  harus  benar-benar  menghayati  dan  meresapi  arti  amanat  dan tanggung  jawab  yang  diberikan  kepadanya  sesuai  dengan  fungsi  dan  kewenangannya, masing-masing ke arah tegaknya hukum, demi terciptanya tujuan dari hukum itu sendiri yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 17
Selain  pertimbangan  yuridis  dari  delik  yang  didakwakan,  hakim  juga  harus menguasai  aspek  teoritis,  pandangan  doktrin,  yurisprudensi,  dan  posisi  kasus  yang ditangani,  barulah  kemudian  secara  limitatif  ditetapkan  pendiriannya.  Menurut Muhammad Abdulkadir, setelah diuraikan mengenai unsur-unsur delik yang didakwakan, ada tiga bentuk tanggapan dan pertimbangan hakim, antara lain: “Tiga bentuk tanggapan dan pertimbangan hakim yakni: 18
1. Ada  majelis  hakim  yang  menanggapi  dan  mempertimbangkan  secara  detail, terperinci, dan substansial terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pleidoi dari terdakwa atau penasihat hukum.
2. Ada  pula  majelis  hakim  yang  menanggapi  dan  mempertimbangkan  secara selintas  terhadap  tuntutan  pidana  dari  penuntut  umum  dan  pleidoi  dari terdakwa atau penasihat hukum.
15 Ibid ., hlm. 99
16 Malcolm Davies, Criminal Justice: An Introduction to The Criminal Justice System in England and Wales , London: Pearson Education Limited, 2005, hlm 21.
17 Abdul Manan, Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan ,  Jakarta:  Kencana  Perdana Group, 2008, hlm. 37
18 Muhammad Abdulkadir, Etika Profesi Hakim , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 45
3. Ada  majelis  hakim  yang  sama  sekali  tidak  menanggapi  dan mempertimbangkan  terhadap  tuntutan  pidana  dari  penuntut  umum  dari pleidoi dari terdakwa atau penasihat hukum.” 19
Putusan pengadilan setelah diucapkan akan mengikat secara yuridis kepada para pihak yang berperkara dan setiap orang yang disebutkan secara tegas dalam isi putusan dengan  tanpa  mengurangi  hak-hak  bagi  para  pihak  untuk  mengajukan  upaya  hukum kepada badan peradilan yang lebih tinggi jika ia merasa tidak puas terhadap isi  putusan yang dijatuhkan. Sedangkan secara sosiologis putusan juga mengikat setiap orang, baik secara  langsung  maupun  secara  tidak  langsung,  karena  pada  hakikatnya  dalam  setiap putusan  yang  dijatuhkan  tersirat  kewajiban  bagi  setiap  orang  untuk  menghormati  isi putusan  itu  sebagaimana  setiap  orang  diwajibkan  untuk  menghormati  hukum  yang berlaku. 20
Putusan  pengadilan  merupakan  seluruh  rangkaian  proses  pemeriksaan persidangan  sampai  pada  sikap  hakim  untuk  mengakhiri  perkara  yang  disidangkan. Putusan  pengadilan  tidak  dapat  dipahami  hanya  membaca  amar  putusan,  melainkan secara  keseluruhan.  Formalitas  putusan  terdiri  dari  4  (empat)  bagian  yaitu  kepala putusan,  identitas  para  pihak,  pertimbangan  dan  amar  Putusan  pengadilan  yaitu  hasil akhir  proses  peradilan.  Putusan  pengadilan  merupakan  mahkota  bagi  hakim  dan  inti mahkotanya  terletak  pada  pertimbangan  hukumnya,  sedangkan  bagi  para  pencari keadilan  pertimbangan  hukum  yang  baik  akan  menjadi  mutiara  yang  berharga. Pertimbangan  hukum  putusan  merupakan  bagian  paling  penting  dalam  sistematika putusan  karena  itu  akan mencerminkan  bentuk  tanggung  jawab  hakim  kepada  hukum yang berlaku. Menurut Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), putusan  pidana  dijatuhkan  apabila  pengadilan  berpendapat  bahwa  terdakwa  bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. 21
Berdasarkan hasil pemeriksaan di sidang pengadilan dengan bertitik tolak kepada surat dakwaan, pembuktian, musyawarah majelis, dan mengacu pada Pasal 191 ayat (1)
19 Ibid., hlm. 46
20 Edy Wibowo, “ Peranan Hakim dalam Pencegahan dan Pembrantasan Korupsi ”. Jurnal Legislasi Indonesia Volume 7 November 4 Desember 2010, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. hlm. 19
21 Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Penegakan Hukum , Jakarta: Diadit Media, 2009, hlm. 81.
dan Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka bentuk dari putusan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi dapat berupa putusan bebas dan putusan pemidanaan. 22
Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP ialah: Keterangan saksi, Keterangan ahli,  Surat,  Petunjuk,  Keterangan  terdakwa.  Adapun  mengenai  tindak  pidana  korupsi dalam  UU  No.  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 26A ada tambahan mengenai alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk, yaitu: 1. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim,  diterima,  atau  disimpan  secara  elektronik  dengan  alat  optik  atau  yang  serupa dengan itu; dan 2. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca,  dan  atau  didengar  yang  dapat  dikeluarkan  dengan  atau  tanpa  bantuan  suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, maupun yang terekam  secara  elektronik,  yang  berupa  tulisan,  suara,  gambar,  peta,  rancangan,  foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna. 23
Menurut penulis pemberian vonis bebas oleh hakim pada Putusan Perkara Nomor: 454/Pid.B/2010/PN.Kdi  merupakan  sesuatu  yang  wajar  karena  sudah  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  karena  dari  proses  persidangan  yang dilakukan maka hakim menemukan  bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur dakwaan primer, dakwaan subsider dan dakwaan lebih subsider.
Penulis,  melihat  dalam  hal  majelis  hakim  memberikan  vonis  bebas  terhadap terdakwa dari segala dakwaan jaksa seperti disebutkan dalam amar putusannya majelis hakim yang menyatakan: Menyatakan terdakwa Nana Sumarna, S.Pd., M.Kes. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  Melakukan tindak  pidana dalam dakwaan Primer, Subsider dan Lebih Subsider; dan Membebaskan terdakwa  Nana Sumarna, S.Pd., M.Kes. oleh  karena  itu  dari  dakwaan-dakwaan  tersebut  ( Vrijspraak );  serta  Memulihkan  hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; disebabkan jaksa tidak  dapat  menghadirkan  bukti  maupun  keterangan  yang  dapat  meyakinkan  hakim bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
Putusan  Bebas/ vrijspraak dalam  Perkara  Nomor:  454/Pid.B/2010/PN.Kdi  oleh hakim  terjadi  karena  tidak  terdapatnya  alat  bukti  seperti  ditentukan  asas  minimum pembuktian  menurut  undang-undang  secara  negatif  sebagaimana  dianut  oleh  KUHAP, pada Pasal 184 (1) Alat bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat,
22 P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia , Bandung: Sinar Baru. 2004, hlm. 110.
23 Ibid., hlm. 35.
d. petunjuk, e. keterangan terdakwa. Sehingga wajar adanya jika hakim memberikan vonis bebas sesuai bunyi pasal 191 KUHAP.

## KESIMPULAN
1. Pembuktian  tindak  pidana  korupsi  penyalahgunaan  kewenangan  pada Putusan  Nomor:  454/Pid.B/2010/PN.Kdi.  Pembuktian  oleh  jaksa  bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum menyalahgunakan  kewenangan,  serta  menguntungkan  diri  sendiri  karena meminta sejumlah uang dalam kegiatan penyerahan sertifikat setelah kegiatan terlaksana  merupakan  sebuah  kekeliruan  karena  sesuai  dengan  perjanjian kerja  sama  yang  disepakati  oleh  pihak  UNHALU  dan  LPMP  yang  salah  satu poinnya  memuat  Daftar  Isian  Pelaksanaan  Anggaran  (DIPA)  pada kenyataannya  tidak  masuk  dalam  anggaran  untuk  penyerahan  ijazah  yang dilaksanakan pada gedung Grand Awani serta biaya legalisasi ijazah dan biaya lainnya.  Sehingga  wajar  adanya  perbuatan  terdakwa  yang  mengumumkan pembayaran  sejumlah  uang  untuk  kegiatan  penyerahan  sertifikat  dan  lain sebagainya  bukan  merupakan  sebuah  perbuatan  yang  belum  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor:  74  tahun  2008  tentang  Guru,  untuk  itu dakwaan jaksa tidak terbukti secara sah.
2. Ratio  decidendi hakim  dalam  menjatuhkan  vonis  bebas  terhadap  terdakwa pada Putusan Nomor: 454/Pid.B/2010/PN.Kdi seperti disebutkan dalam amar putusannya majelis hakim yang menyatakan: “terdakwa Nana Sumarna, S.Pd.,
M.Kes. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan tindak pidana  dalam  dakwaan  Primer,  Subsider  dan  Lebih  Subsider;  dan Membebaskan  terdakwa  Nana  Sumarna,  S.Pd.,  M.Kes,  disebabkan  karena majelis  hakim  dalam  pertimbangan  yuridis  dan  non  yuridis  majelis  hakim menerangkan  bahwa  unsur  tindak  pidana  korupsi  seperti  unsur menguntungkan  diri  sendiri,  unsur  melawan  hukum  serta  unsur  merugikan keuangan  negara  tidak  terpenuhi  dalam  perkara  tersebut  seperti  yang  di dakwakan oleh jaksa penuntut umum.

## Daftar Pustaka

## Buku
Adji, Indriyanto Seno. Korupsi dan Penegakan Hukum , Jakarta: Diadit Media, 2009.
Andrisman, Tri. Hukum Acara Pidana , Lampung: Universitas Lampung, 2010.
Davies, Malcolm. CriminalJustice: An Introduction to The Criminal Justice Systemin England and Wales , London: Pearson Education Limited, 2005.
H, Abdullah . Membangun Gerakan Antikorupsi Dalam Perspektif  Pengadilan , Yogyakarta: LP3 UMY, 2011.
Harahap, Krisna. Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Jalan Tiada Ujung . Bandung: Grafitri, 2009.
Jeddawi,  Murtir. Negara  Hukum,  Good  Governance  Dan  Korupsi  Di  Daerah ,  Yogyakarta: Total Media, 2011.
Lamintang, P.A.F. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia . Bandung: Sinar Baru. 2004.
Lamintang, P.A.F. dan Lamintang, Theo. Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Manan, Abdul . Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan , Jakarta: Kencana Perdana Group, 2008.
Muhammad, Abdulkadir. Etika Profesi Hakim , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
Mulyadi,  Lilik .  Tindak  Pidana  Korupsi  di  Indonesia  Normatif,  Teorits,  Praktik  dan Masalahnya . Bandung: Alumni, 2011.
Saputra,  Nyoman  Jaya. Tindak  Pidana  Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme  di  Indonesia, Semarang: Universitas Diponegoro, 2005.

## E- Jurnal
Wibowo,  Edy.  “ Peranan  Hakim  dalam  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Korupsi ”.  Jurnal Legislasi  Indonesia  Volume  7  November  4  Desember  2010,  Direktorat  Jendral Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981Tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.