## IMPLEMENTASI ASEAN TOURISM STRATEGIC PLAN (ATSP) DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA SUMATERA BARAT
Implementation of ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP) in the Development of West Sumatera Tourism
Haiyyu Darman Moenir 1 , Abdul Halim 2 , Ajeng Masna Rifamida Maharani 3 1 Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat
haiyyu_darman@soc.unand.ac.id
2, 3 Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya, Palembang, Sumatra Selatan abdul_halim2410@yahoo.com, amrmaharani99@gmail.com
Diterima: 12 Maret 2021. Disetujui: 14 Juni 2021. Dipublikasikan: 28 Juni 2021

## Abstrak
Pariwisata  dalam  konteks  ASEAN  dinilai  penting  dalam  mendukung  percepatan pertumbuhan  ekonomi  di  masing-masing  negara  ASEAN.  Oleh  karenanya,  ASEAN membentuk  strategi  bersama  dalam  mendukung  pengembangan  pariwisata  di  masing- masing negara anggota ASEAN melalui pembentukan ATSP (ASEAN Tourism Strategic Plan) . Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN juga memiliki konsentrasi yang besar  di  bidang  pariwisata.  Salah  satu  provinsi  dengan  peluang  pariwisata yang  baik  di Indonesia adalah Sumatera barat. Penelitian ini akan melihat bagaimana Sumatera Barat memaksimalkan potensi pariwisata melalui pengimplementasian ATSP di tatanan daerah. Pendekatan yang dipilih untuk menjelaskan dan menganalisis masalah dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analisis. Pendekatan kualitatif memungkinkan  peneliti  untuk  menghasilkan  gambaran  rinci  tentang  kebijakan  yang diambil  oleh  Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat  dalam  kerangka  ATSP  guna pengembangan  pariwisata  daerah.  Hasil  temuan  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa pemerintah  Sumatera  Barat  masih  belum  memaksimalkan  potensi  daerah  dalam  sektor pariwisata dan belum mengimplementasikan ATSP secara menyeluruh.
Kata Kunci : ASEAN, ATSP, kebijakan regional, pariwisata, Sumatera Barat

## Abstract
Tourism in the ASEAN context is considered substantial in supporting the economic growth acceleration in each ASEAN country. Therefore, ASEAN has formed a joint strategy to support tourism development in each ASEAN member country through the formation of the ATSP (ASEAN Tourism Strategic Plan). Indonesia is one of the ASEAN member countries also  has  a  focus  on  the  tourism  sector.  One  of  the  provinces  with  good  tourism opportunities  in  Indonesia is West  Sumatra.  This  study  will  analyze  how  West  Sumatra maximizes tourism potential through the implementation of ATSP. The method chosen to explain and analyze the problem in this research is a qualitative method with a descriptive- analytic type of research. Through a qualitative approach allows researchers to be able to produce a detailed description of the policies taken by the Government of West Sumatra
within the framework of the ATSP for regional tourism development. The findings of this study indicate that the government of West Sumatra has not yet maximized the potential of the region in the tourism sector and has not implemented ATSP thoroughly.
Keywords: ASEAN, ATSP, regional policy, tourism, West Sumatra
© 2021 Direktorat Kajian Strategis

## PENDAHULUAN
Pembentukan masyarakat ASEAN sebagai sebuah cita-cita bersama negara- negara di Asia Tenggara didasarkan pada tiga  pilar,  yaitu ASEAN  Economic Community (AEC), ASEAN  Security Community (ASC),  dan ASEAN  Socio- Cultural  Community (ASCC).  Sebagai panduan, disusunlah master plan tentang ASEAN Connectivity yang berisi tentang target  pencapaian  dan  hambatan  yang berpotensi  mengganggu  terwujudnya ASEAN Community . Pelaksanaan kegiatan  yang  tercantum  dalam master plan ini  memiliki  strategi  untuk menghubungkan  ASEAN  menjadi  lebih erat,  yaitu physichal  connectivity,
meliputi  peningkatan  pembangunan infrastruktur fisik; institusional connectivity mencakup  institusi  yang efektif, proses, dan mekanismenya; serta people-to-people  connectivity, yaitu peningkatan interaksi antarwarga negara di  negara-negara  ASEAN.  Konektivitas ASEAN  yang  berfokus  pada people-to- people  connectivity dilakukan,  salah satunya, melalui sektor pariwisata.
Pariwisata merupakan sektor strategis  yang  dapat  meningkatkan devisa  negara  dan  memberi  implikasi yang  signifikan  bagi  perekonomian negara  tersebut.  Melihat  banyaknya benefit yang dihasilkan sektor pariwisata, ASEAN berupaya untuk lebih mengintegrasikan konektivitas antarnegara-negara anggota agar memudahkan  akses  pariwisata  kawasan sehingga  dapat  memupuk  keuntungan yang  lebih  besar.  Konektivitas  menjadi salah satu elemen penting bagi ASEAN guna memajukan  pariwisata  di  kawasan
tersebut. Hal ini terlihat dari pengangkatan  banyak  isu  konektivitas dalam beberapa agenda kegiatan
ASEAN.  Misalnya,  dalam ASEAN Community ,  isu  transportasi  mulai dibahas  melalui  pertemuan  atau  forum khusus  seperti ASEAN  Transport Minister  Meeting dan  pembentukan
ASEAN  Tourism  Forum (ATF).  Selain itu, ASEAN juga mengeluarkan blueprint yang berjudul ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP) yang didalamnya juga  membahas  isu  transportasi  untuk menunjang  perkembangan  pariwisata  di ASEAN. ATSP merupakan landasan dari ASEAN  Tourism  Marketing  Strategy (ATMS),  yang  diadopsi  oleh  menteri- menteri pariwisata ASEAN pada Januari 2012.  Rencana  strategis  ini  merupakan rencana  yang  disusun  oleh  organisasi pariwisata regional negara-negara
ASEAN  untuk  menjaga  pertumbuhan pariwisata  di  atas  dua  digit (ASEAN, 2012).  ATSP  secara  umum  bertujuan untuk  membangun blueprint terkait dengan  kebijakan,  program,  dan  proyek dalam  area  pemasaran,  pengembangan produk,  standar,  pengembangan  SDM, investasi,  dan  komunikasi  antarnegara anggota ASEAN.
Pembentukan ide komunitas ASEAN  merupakan  keputusan  kolektif pemimpin  ASEAN.  Dengan  demikian, Indonesia memiliki kewajiban untuk ikut serta  dalam  menyukseskan  hal  ini. Terkait  dengan  konektivitas  ASEAN, tugas  terbesar  dalam  menghubungkan kawasan  ASEAN  berada  di  pundak Indonesia.  Hal  ini  disebabkan  kondisi geografis  Indonesia  terdiri  atas  ribuan pulau  dan  menjadi  sentral  dari pelaksanaan  konektivitas  ini  (Kemlu,
2011).  Di    Indonesia,  Presiden  Joko
Widodo  (Jokowi)  pada  tahun  2014 meluncurkan  Kebijakan  Poros  Maritim, yang menjadi dasar dari Kebijakan Luar Negeri Indonesia (CNN, 2014). Agenda NAWACITA butir ke-enam menjelaskan,  peningkatan  daya  saing dilakukan dengan memanfaatkan potensi yang  belum  tergarap dengan  baik  tetapi memberi peluang besar untuk meningkatkan  akselerasi  pertumbuhan ekonomi nasional. Ada lima sektor yang dipilih  menjadi  sektor  prioritas  untuk mempercepat  pertumbuhan  ekonomi nasional.  Sektor  tersebut  meliputi infrastruktur,  maritim,  energi,  pangan, dan  pariwisata  (Ratman,  2016,  hal  28). Salah satu sektor baru yang dipilih dalam mendukung  percepatan  pertumbuhan ekonomi nasional adalah sektor Pariwisata. Dalam paparan mengenai Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas  2016 – 2019,  pariwisata dianggap  sebagai  kunci  pembangunan, kesejahteraan, dan kebahagiaan.
Pariwisata juga dianggap sebagai sektor unggulan  ( tourism  is  leading  sector ) melalui  peningkatan  destinasi  dan investasi  pariwisata  karena  mampu menjadikan  pariwisata  sebagai  faktor kunci dalam pendapatan ekspor,
penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan  infrastruktur.  Selain  itu, pariwisata  mengalami  ekspansi  dan diversifikasi  berkelanjutan  sehingga menjadi  salah  satu  sektor  ekonomi dengan  pertumbuhan  terbesar  dan tercepat di dunia. Di sisi lain, meskipun krisis  global  sering  terjadi,  sektor pariwisata tidak kehilangan peminat. Hal ini dibuktikan dengan jumlah perjalanan wisatawan internasional yang tersebar di seluruh dunia yang semakin hari semakin meningkat.  Pada  tahun  1950,  jumlah wisatawan  internasional  hanya  25  juta. Pada 1980 meningkat menjadi 278 juta; pada  tahun  1995  terjadi  peningkatan hampir  dua  kali  lipat,  yakni  528  juta orang; dan pada tahun 2014, terdapat 1,1
miliar  orang  melakukan  perjalanan wisata  di  berbagai  belahan  dunia (UNWTO, 2014).
Berdasarkan  data,  pariwisata Indonesia  di  tahun  2014,  pada  sektor makro berkontribusi terhadap PDB baru pada angka 9% sedangkan jumlah devisa yang  dihasilkan  adalah  sebesar  140 triliun  rupiah.  Sektor  pariwisata  juga memberi  kontribusi  pada  kesempatan kerja sebesar 11 juta orang.
Pada  sektor  mikro,  indeks  daya saing  kepariwisataan  Indonesia  adalah #70  sedangkan  jumlah  kedatangan wisatawan mancanegara berjumlah 9 juta orang dan perjalanan wisatawan nusantara  sebesar  250  juta  orang (Ratman, 2016:30). Capaian  percepatan ekonomi Indonesia dalam pengembangan sektor pariwisata
membuat  target  dalam  pencapaiannya. Target  tersebut  diharapkan  mampu tercapai  pada  2019.  Target  yang dicanangkan  dari  sisi  makro  antara  lain adalah  peningkatan  kontribusi  terhadap PDB  dari  9%  menjadi  15%.  Devisa negara  yang  awalnya  hanya  140  triliun diharapkan dapat meningkat hingga level 280 triliun. Kontribusi terhadap kesempatan  kerja  juga  diharapkan meningkat hingga 13 juta orang. Pada sisi mikro  sendiri,  target  yang  ingin  dicapai meliputi  indeks  daya  saing  pariwisata, peningkatan  jumlah  wisatawan  asing menjadi  20  juta  orang  pada  2019,  serta wisatawan  nusantara  yang  ditargetkan mencapai angka 275 juta orang (Ratman, 30). Percepatan pengembangan ekonomi Indonesia dalam sektor pariwisata seperti yang  ditargetkan  pemerintah  harus ditunjang  oleh  kontribusi  dari  setiap daerah  di  Indonesia  dalam  mendukung dan  mempercepat  pelaksanaan  tujuan tersebut.  Tulisan  ini  menjabarkan implementasi ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP)  sebagai  sebuah  rencana strategis bersama dalam sektor
pariwisata  ASEAN  yang  diterapkan dalam  konteks  daerah  di  Indonesia. Implementasi tersebut diharapkan
membantu  pengembangan  pariwisata secara  cepat,  tepat,  dan  baik    dengan tujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata serta sebagai dukungan dalam pelaksanaan konektivitas ASEAN. Tulisan ini berfokus pada Implementasi  ATSP  dalam  kebijakan pariwisata  Sumatera  Barat.  Sumatera Barat  dipilih  karena  memiliki  potensi pariwisata yang tinggi. Potensi pariwisata  tersebut  meliputi  wisata pantai,  kontur  alam  yang  masih  sangat alami,  perbukitan,  lembah,  ngarai,  serta budaya  masyarakat  lokal  yang  masih begitu  kental.  Dengan  potensi  yang dimiliki,  Sumatera  Barat  hanya  mampu menduduki peringkat ke-12 sebagai pintu masuk  wisatawan  asing  dengan  jumlah peningkatan angka wisatawan asing yang datang tidak terlalu signifikan.
Berdasarkan latar belakang di atas, didapat  sebuah  rumusan  masalah mengenai  bentuk  implementasi  ATSP dalam  kebijakan  pariwisata  Sumatera Barat,  serta  bagaimana  implementasi dilakukan  dan  apa  persoalan  yang dihadapi  dalam  pengembangan  sektor pariwisata tersebut.

## Kerangka Konseptual
1. Kebijakan Kepariwisataan Kebijakan  kepariwisataan  terkait erat dengan perencanaan kepariwisataan. Menurut Edgell, dkk. (2008) perencanaan kepariwisataan memperkuat kedudukan  kebijakan  kepariwisataan dalam pembangunan. Model perencanaan pariwisata mencakup pernyataan visi dan misi yang diikuti oleh serangkaian tujuan,  sasaran, strategi, dan taktik dalam pengembangan pariwisata. Kebijakan dan perencanaan kepariwisataan seharusnya dapat berfungsi  secara  efektif  sebagai  arah pembangunan  kepariwisataan  suatu destinasi. Akan tetapi, pada kenyataannya  banyak  sekali  konflik kepentingan  para  pengambil  keputusan pada saat mengimplementasikan
kebijakan maupun perencanaan kepariwisataan  yang  sebenarnya  sudah disepakati bersama sehingga perkembangan  pariwisata  tidak  lagi mengacu pada kebijakan dan perencanaan yang sudah dibuat. 2. Subnational Government
Subnational  Government atau SNG  diidentifikasi  sebagai  aktor  dalam hubungan  internasional.  Aktor  tersebut muncul  karena  kompleksnya  aktivitas dalam hubungan internasional yang tidak mampu  direspon  secara  efektif  oleh pemerintah pusat. SNG berperan sebagai aktor  yang  berhubungan  langsung dengan masyarakat dan komunitas. SNG memiliki dua peran  ketika  berhubungan dengan  dunia  internasional  (Smith  dan Cohn,  1996):  pertama,  dalam  bidang ekonomi,  dapat  dilakukan  melalui  tiga tindakan, yaitu 1. membangun  jaringan  luar  negeri untuk mengejar pengaturan komersial yang  akan  meningkatkan  iklim ekonomi  wilayah,  seperti  pekerjaan, teknologi,  dan  operasi  komersial lainnya. Tujuannya adalah menyejahterakan  ekonomi  wilayah dan  mengelola  anggaran  daerah dengan bijaksana; 2. menggiatkan jaringan ekonomi internasional  yang  ada  di  sekitar lingkungan  SNG  dengan  membuka daerahnya  melalui  pembangunan infrastruktur yang mendukung aktivitas komersial; dan
3. memberi  insentif  keuangan  melalui paket  rangsangan,  menghilangkan pajak  dan  umpan  keuangan  lainnya, kemudian  melakukan  kerja  sama bilateral  atau  kelompok  regional multilateral untuk membangun aliansi. Kapasitas SNG dalam berhubungan langsung dengan masyarakat memberi dampak yang besar bagi masyarakat di daerah yang dikelola oleh  SNG  jika  dibandingkan  dengan pemerintah pusat. Setiap SNG memiliki
cara yang berbeda-beda untuk mengelola daerahnya, begitu pula penerapan SNG di masing-masing negara, bergantung pada ideologi dan sistem yang digunakan oleh negara tersebut. Menurut James Rosenau,  kedaulatan  suatu  negara  tidak hanya dimiliki oleh pemerintah nasional namun  juga  daerah  karena  SNG
merupakan sovereignity-free  actor yang memiliki  kapasitas  untuk  berinteraksi langsung dengan aktor-aktor internasional (Smith dan Cohn, 1996:30- 31).
SNG  memiliki  dua  kapasitas utama:  pertama,  SNG  sebagai primary actor dalam  hubungan  global  secara langsung,  baik  dalam  aliran  hubungan dari  dalam  ke  luar,  dari  luar  ke  dalam, atau  secara  bersamaan.  Interaksi  yang dilakukan oleh SNG dapat menyebabkan pembentukan  kebijakan  atau  agenda publik.  Kedua,  SNG  sebagai mediating actor yakni  ketika  SNG  mempengaruhi pemerintah  pusat  untuk  membuat  suatu kebijakan  umum  yang  bermanfaat  bagi kondisi  daerah,  contohnya  pada  area perdagangan  dan  investasi  luar  negeri (Smith dan Cohn, 1996:26--28).

## METODE
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif yang  bertujuan  untuk  menyelidiki, mengamati, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial  yang  tidak  dapat  dijelaskan, diukur,  atau  digambarkan  melalui pendekatan kuantitatif yang mendeskripsikan  objek  penelitian  yang akan diteliti. Model  penelitian yang digunakan adalah deskriptif  analitis  melalui pendekatan kualitatif sehingga menghasilkan  gambaran  rinci  tentang arah  kebijakan  yang  diambil  oleh
Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat yang  diimplementasikan  dari  kerangka
ATSP dalam mengembangkan pariwisata daerah.
Teknik pengumpulan data menggunakan  data  sekunder  ( library research )  dengan  cara  menggunakan studi  pustaka,  melalui  jurnal,  buku, media online, website resmi, dan sumber internet  lainnya  yang  berhubungan dengan  masalah  yang  diteliti.  Melalui prosedur  studi  pustaka  ini,  peneliti menghimpun  informasi-informasi  yang relevan dengan penelitian ini agar dapat menguraikan dan memberikan penjelasan penelitian secara mendalam. Penelitian-penelitian mengenai pariwisata  Sumatera  Barat lebih  banyak menekankan pada skema daerah
mengenai peran masyarakat dan
pemerintah  dalam  skup  sangat  lokal.
Penelitian-penelitian  tersebut  meliputi artikel yang berjudul “Antara Potensi dan Kendala dalam Pengembangan
Pariwisata  di  Sumatera  Barat”  yang ditulis  oleh  Henny  Ferniza  tahun  2017, “Potensi  Daya  Tarik  Obyek  Pa riwisata dalam Pembangunan Ekonomi Sumatera Barat” yang ditulis oleh Ansofino tahun 2012,  “Partisipasi  Masyarakat  Daerah Tujuan  Wisata  dan  Implikasinya  dalam Pengembangan  Pariwisata”  yang  ditulis oleh Sarbaitinil tahun 2018, dan “Strategi Pengembangan  Wisata  Syariah  di Sumatera  Barat:  Analisis  SWOT”  yang ditulis  oleh  Rimet  pada  tahun  2019. Penelitian  ini  hadir  dengan  pembeda yang cukup mendasar dengan mengaitkan kerangka internasional dalam konteks lokal yang dikenal dengan pendekatan  internestik  (internasional domestik)
Berdasarkan  penjelasan  di  atas, arah  penelitian  ini  dapat  digambarkan melalui kerangka konsep berikut:

## Gambar1. Kerangka Pemikiran

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peningkatan  sektor  pariwisata  di negara-negara  ASEAN  menjadi  salah satu  prioritas  para  anggota.  Kepedulian akan bidang pariwisata mampu memberi pemasukan  besar  bagi  negara-negara ASEAN.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan pembentukan Sub-Committee of Tourism (SCOT) di bawah komite ASEAN yang menangani  masalah  perdagangan  dan pariwisata.  SCOT  dibentuk  pada  tahun 1976 dengan tujuan dasar untuk memulai pengembangan  pada  sektor  pariwisata regional dalam bidang promosi, pemasaran,  serta  penelitian  (ASEAN, 2012).
Pengembangan  sektor  pariwisata ASEAN  berlanjut  dengan  dibentuknya sebuah  pertemuan  untuk  mendorong kepariwisataan  negara-negara  ASEAN untuk  terus  maju  dan  berkembang.
Pertemuan  ini  diberi  nama ASEAN
Tourism  Forum  (ATF) di  Genting
Highlands,  Malaysia,  pada  tahun  1981 (Amalia, 2016:258). ATF secara definisi adalah sebuah kerja  sama  regional  yang  berupaya mempromosikan wilayah ASEAN sebagai  salah  satu  tujuan  wisatawan. Dalam  pembentukannya,  ATF  memiliki 5 tujuan mendasar, yakni mempromosikan ASEAN sebagai tujuan yang atraktif di berbagai sisi; menciptakan dan meningkatkan kesadaran  bahwa  ASEAN  merupakan kawasan tujuan turis yang kompetitif di kawasan  Asia  Pasifik;  menarik  lebih banyak  turis  untuk  datang  ke  setiap negara ASEAN; mempromosikan perjalanan internal ASEAN; dan memperkuat  kerja  sama  antar  sektor dalam industri pariwisata ASEAN (ATF, 2016). Pada  awal  pembentukan  ASEAN Tourism Forum sebagai acuan pengembangan pariwisata Negara- negara ASEAN didasarkan pada
Roadmap  for  Integration  of  Tourism Sector (RITS)  yang  dimulai  pada  tahun 2015  hingga  2010  (Amalia,  2016:258). Dalam perjalanan waktu, disusun sebuah strategi baru yang semakin efektif dalam peningkatan  sektor  pariwisata  negara- negara ASEAN. Peningkatan pengembangan kerja sama pariwisata di negara-negara ASEAN semakin menunjukkan keseriusan pada pertemuan ke-10  ATF  di  Brunei  Darussalam. Pertemuan  itu  menyepakati  sebuah rencana  kerja  jangka  panjang  mengenai pariwisata ASEAN. Kesepakatan jangka panjang  ini  dikenal  dengan  ASEAN Tourism  Strategic  Plan (ATSP)  2011 – 2015.
ATSP 2011 – 2015 ini
menghasilkan  sebuah blueprint terkait dengan  kebijakan,  produk,  dan  proyek dalam  arena  pemasaran,  pengembangan produk,  standar,  pengembangan  sumber daya manusia, investasi, dan komunikasi antarnegara  ASEAN  (Effendy,  2016).
Asean Tourism Strategic Plan (ATSP) Kebijakan dan Perencanaan Kepariwisataan Subnational Government as Primary and Mediating Actor 1. Implementasi ATSP dalam KebijakanKepariwisataan Sumbar 2. Hambatan ImplementasiATSP dalam pengembangan sektor kepariwisataan di Sumbar Arah Kebijakan Kepariwisataan Pemprov Sumbar dari kerangka ATSP dalam pengembangan pariwisata daerah
ATSP  merupakan  sebuah  rencana strategi yang mampu digunakan sebagai media  dalam  mempercepat  konektivitas ASEAN.  Selain  itu,  ATSP  diharapkan mampu  untuk  dikembangkan  dalam bentuk  implementasi  lokal  bagi  negara- negara  ASEAN  untuk  meningkatkan nilai  tawar  di  bidang  pariwisata  agar mampu memberikan kontribusi pemasukan  bagi  negara  masing-masing (Effendy, 2016). Rencana strategi pariwisata
ASEAN  atau  ATSP  2011--2015  yang dibentuk  melalui  ASEAN  Regional Forum meliputi 3 arahan  strategi dasar. Arahan  strategi  tersebut  meliputi pengembangan  produk-produk  kawasan yang  eksperiensial,  pemasaran  kreatif, serta  strategi  investasi;  peningkatan kualitas  pelayanan  dan  sumber  daya manusia; dan peningkatan dan percepatan  fasilitas  pelayanan  serta konektivitas ASEAN (ATSP, 2016).

## 1. Kerangka  Kebijakan  Pariwisata Nasional
Penelitian  acuan  yang  menjadi dasar dari penelitian ini adalah kebijakan pemerintahan Indonesia dalam pengembangan pariwisata dalam kerangka konektivitas ASEAN. Gambaran  mengenai  pentingnya  sektor pariwisata tertuang jelas dalam kerangka kerja  Presiden  Joko  Widodo.  Sektor pariwisata menjadi sektor prioritas dalam pembangunan bangsa Indonesia. Hal ini tergambar  jelas  dalam  IMEPP,  yakni sektor  pariwisata  dijadikan  sektor  ke- lima  dalam  prioritas  pembangunan setelah  infrastruktur,  maritim,  energy, dan  pangan  (Ratman,  2016:28).  Tahun 2016  merupakan  tahun  percepatan  bagi pemerintahan  Presiden  Joko  Widodo. Pada  sidang  kabinet  4  Januari  2016, Presiden Joko Widodo menyampaikan 8 arahan.  Dua  dari  arahan tersebut adalah mendorong  percepatan  pembangunan pariwisata  Indonesia.  Arahan  tersebut adalah memastikan kemajuan di lapangan  pada  10  destinasi  wisata
nasional  serta  harus  ada  sistem  yang terintegrasi dalam promosi perdagangan, pariwisata,  dan  investasi  (Ratman, 2016:29).
Selain itu, dalam agenda prioritas NAWACITA  di  butir  ke-6  juga disebutkan  peningkatan  daya  saing dengan  memanfaatkan  potensi  yang belum  tergarap  dengan  baik  tetapi memberi peluang besar untuk
meningkatkan  akselerasi  pertumbuhan ekonomi  nasional,  yakni  industri manufaktur,  industri  pangan,  maritim, dan pariwisata.
Melalui  dukungan  yang  begitu besar, Kementerian Pariwisata membuat kebijakan  mengenai  strategi  pariwisata Indonesia  dalam  kurun  waktu  2015 – 2019.  Kebijakan  ini  dinamai  Program Peningkatan Daya Saing Kepariwisataan Indonesia.  Kebijakan  dan  strategi pariwisata  itu  kemudian  diturunkan dalam 5 strategi dasar, yakni pengembangan  destinasi  dan  industri pariwisata,  pengembangan  pemasaran pariwisata mancanegara, pengembangan pemasaran pariwisata nusantara, pengembangan kelembagaan pariwisata, dan pengembangan dukungan manajemen (Moenir, 2017:109). 2. Kebijakan  Pemerintah  Daerah Sumatera Barat dalam Pengembangan Pariwisata Pengembangan  pariwisata  Sumatera Barat  memiliki  acuan  yang  jelas  dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi (RIPKP) Sumatera Barat 2014 – 2025.
Pembangunan  kepariwisataan  Sumatera Barat  dititikberatkan  pada  empat  sektor utama,  meliputi  destinasi  pariwisata, pemasaran  pariwisata,  pembangunan industri  pariwisata,  dan  pembangunan kelembangaan pariwisata. Dalam Peraturan  Daerah  Provinsi  Sumatera Barat No. 3 tahun 2014 tentang Rencana Induk  Pembangunan  Kepariwisataan Sumatera  Barat  tahun  2014 – 2025,
disebutkan bahwa melalui visi terwujudnya  Sumatera  Barat  sebagai destinasi  utama  pariwisata  berbasis agama dan budaya di wilayah Indonesia bagian  barat  yang  mampu  mendorong pertumbuhan  ekonomi  daerah  dan kesejahteraan rakyat. Perwilayahan pembangunan  kepariwisataan  provinsi Sumatera Barat merupakan hasil perwilayahan pembangunan kepariwisataan  yang  didasarkan  pada analisis  kualitas  destinasi  beserta  daya dukungnya  yang  terbagi  atas  lima perwilayahan kepariwisataan: 1) Kawasan  Utama  Pariwisata Provinsi (KUPP) adalah kawasan  pariwisata  yang  dari sudut  destinasi,  industri,  dan kelembagaan  pariwisata  yang sudah  berkembang  namun masih belum optimal; 2) Kawasan  Strategis  Pariwisata Provinsi (KSPP) adalah kawasan  pariwisata  yang  dari sudut  destinasi,  industry,  dan kelembagaan  pariwisata  sudah mulai berkembang; 3) Kawasan  Potensial  Pariwisata Provinsi (KPPP) adalah kawasan  pariwisata  yang  dari sudut  destinasi,  industri,  dan kelembagaan  pariwisata  masih bersifat potensial;
4) daerah  tujuan  pariwisata  yang selanjutnya  disebut  destinasi
pariwisata  adalah  kawasan geografis  yang  berada  dalam satu atau lebih wilayah administratif  yang  didalamnya terdapat  daya  tarik  wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata,  aksesibilitas,  serta masyarakat  yang  saling  terkait dan  melengkapi  terwujudnya kepariwisataan; dan 5) daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan,  dan nilai berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya,
lingkungan,  dan  hasil  buatan manusia  yang  menjadi  sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Perwilayahan pembangunan destinasi  pariwisata  yang  dipaparkan  di atas  kemudian  dikerucutkan  dalam  5 wilayah  yang  menjadi  fokus  KUPP, KSPP, dan KPPP berikut ini.
1) KUPP  I  berpusat  di  Kota  Padang, terdiri atas KSPP Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, serta KPPP Kota
Pariaman ;

## Gambar 1. KUPP I
2) KUPP  II  berpusat  di  Kota Bukittinggi,  terdiri  atas  KSPP Kabupaten  Agam,  Kabupaten  50 Kota,  KPPP  Kabupaten  Pasaman, Kabupaten  Pasaman  Barat,  dan KPPP Kota Payakumbuh;

## Gambar 2. KUPP II
3) KUPP  III  berpusat  di  Kabupaten Tanah Datar, terdiri atas KSPP Kota Padang  Panjang,  Kabupaten  Solok, KPPP  Kota  Solok,  dan  KPPP Kabupaten Solok Selatan;

## Gambar 3. KUPP III
4) KUPP  IV  berpusat  di  Kota
Sawahlunto,  terdiri  atas  KSPP Kabupaten  Sijunjung  dan  KPPP Kabupaten Dharmasraya;

## Gambar 4. KUPP IV
5) KUPP V berpusat di Tua Pejat, yang terdiri  atas  KSPP  Sipora,  KSPP Siberut, serta KPPP Pagai Utara dan sekitarnya.
Gambar 5 dan 6. KUPP V
Rencana  Induk  Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat digagas dalam empat tahap, yakni tahap I pada  tahun  2014 – 2015,  tahap  II  pada
tahun  2016 – 2020,  dan  tahap  III  pada 2021 – 2025.  Analisis  tulisan  ini  akan berfokus  pada  pembahasan  tahap  kedua yang  diimplementasikan  dalam  bentuk Rencana  Strategis  Dinas  Pariwisata  dan Ekonomi  Kreatif  2016 – 2021.
Pengembangan  pariwisata  Sumatera Barat    dilakukan  melalui  rencana strategis  Dinas  Pariwisata dan  Ekonomi Kreatif  2016 – 2021  memiliki  visi pengembangan pariwisata, yakni terwujudnya  Sumatera  Barat  sebagai destinasi  pariwisata  berbasis agama dan budaya  yang  mampu  mendorong pertumbuhan  ekonomi  daerah  dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Visi  ini  dilengkapi  dengan  empat  misi utama meliputi pengembangan infrastruktur,  pengembangan  ekonomi kreatif, pemasaran, serta pengembangan sumber daya pariwisata. Tiap misi yang dimiliki  oleh  Dinas  Pariwisata  dan Ekonomi  Kreatif  juga  ditunjang  oleh kebijakan  yang  diambil  dalam  proses pencapaian  visi  serta  misi  yang dipaparkan di atas.
Pada  misi  pertama  mengenai pengembangan infrastruktur, Pemerintah Provinsi  Sumatera  Barat  menekankan pengembangan destinasi pariwisata yang berwawasan  lingkungan  dan  mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera  Barat.  Sasaran  dari  misi  ini adalah  meningkatkan  kualitas  destinasi pariwisata  Sumatera  Barat  yang  ramah lingkungan. Strategi  yang  digunakan  adalah meningkatkan sarana dan prasarana pada objek  wisata  yang  ramah  lingkungan.
Pemaparan  mengenai  misi,  tujuan, sasaran, dan strategi tersebut, mendorong Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat membuat  empat  kebijakan  dalam pencapaian misi pengembangan
infrastruktur tersebut. Kebijakan tersebut meliputi  pengembangan  amenitas  dan aksebilitas  objek  wisata,  penyediaan lahan  untuk  pengembangan  pariwisata, peningkatan  atraksi  pada  objek  wisata, dan  penerapan  sistem burden  sharing
dengan pemkab/pemkot dalam mengembangkan objek wisata.
Misi  kedua  lebih  menekankan pada  pengembangan  ekonomi  kreatif yang  mendorong  sektor  pariwisata. Pengembangan ekonomi kreatif memiliki tujuan  mewujudkan  usaha  ekonomi kreatif  yang  dapat  mendorong  sektor pariwisata.  Sasaran  yang  ingin  dituju adalah  meningkatkan  pemberdayaan pelaku  ekonomi  kreatif  dengan  strategi peningkatan peran serta pelaku ekonomi kreatif. Pencapaian misi ini diimplementasikan  pada  tiga  kebijakan pemerintah  daerah,  yakni  pelibatan ekonomi  kreatif  pada event pariwisata, penyelenggaraan event ekonomi  kreatif tahunan,  dan  peningkatan  jejaring  kerja sama pelaku ekonomi kreatif.
Pemasaran  pariwisata  Sumatera Barat  juga  menjadi  misi  utama  dalam pengembangan  pariwisata  Sumatera Barat  dalam  renstra  yang  telah  dibuat oleh  pemerintah  daerah.  Pemasaran pariwisata memiliki misi mengembangkan  pemasaran  pariwisata Sumatera  Barat  dalam  meningkatkan kunjungan  wisatawan  nusantara  dan mancanegara. Tujuannya adalah terwujudnya  pengembangan  pemasaran pariwisata  Sumatera  Barat  dengan sasaran meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan  nusantara  dan  mancanegara. Strategi  yang  dimiliki  oleh  pemerintah daerah  adalah  meningkatkan  promosi pariwisata  di  dalam  dan  di  luar  negeri. Dalam  pelaksanaannya,  pemerintah daerah  mengimpelentasikan  hal  itu dalam empat bentuk kebijakan: penyelenggaraan event pariwisata tahunan, peningkatan intensitas promosi bersama (joint  promotion) dengan kabupaten/kota,  pemanfaatan  teknologi informasi dalam promosi pariwisata, dan penciptaan branding pariwisata
Sumatera Barat.
Misi  keempat  yang  dimiliki  oleh Pemerintah  Daerah  Sumatera  Barat dalam  pengembangan  pariwisata  adalah mengembangan  sumber  daya  pariwisata
dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan  kredibel.  Misi  ini  memiliki  tujuan terwujudnya  pengembangan  sumber daya  pariwisata  dan  ekonomi  kreatif yang berdaya saing dan kredible dengan sasaran meningkatkan kompetensi sumber  daya  manusia  pariwisata  dan ekonomi kreatif Sumatera Barat. Strategi pencapaiannya adalah peningkatan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang diimplementasikan dalam empat kebijakan pariwista daerah: (1) memfasilitasi sertifikasi profesi bagi SDM  pariwisata,  (2)  penyelenggaraan pelatihan  bagi  pelaku  ekonomi  kreatif, (3)  penyelenggaraan  kompetensi  bagi pelaku  ekonomi  kreatif,  dan  (4) peningkatan  perilaku  sadar  wisata  dan sapta pesona.
Berdasarkan  empat  misi  utama dalam pengembangan
pariwisata Sumatera Barat, pemerintah daerah juga memiliki  program  kerja  dan  kegiatan yang  mendorong  pencapaian  dari kebijakan  yang  telah  diambil  oleh pemerintah  daerah.  Kegiatan  dan program kerja tersebut meliputi program:
• pelayanan administrasi perkantoran;
• peningkatan sarana dan prasaran aparatur;
• peningkatan disiplin aparatur;
• peningkatan sumber daya aparatur; • peningkatan capaian pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
• pengembangan pariwisata meliputi;
• pengembangan ekonomi kreatif ;
• pengembangan kelembagaan, SDM,  pariwisata,  dan  ekonomi kreatif; dan
• pengembangan  destinasi  dan daya tarik pariwisata.
Berdasarkan  sembilan  program kerja  yang  dipaparkan  di  atas,  peneliti hanya  melihat  ada  tiga  program  kerja yang memiliki implikasi langsung dalam
pengembangan  pariwisata  Sumatera Barat. Program kerja tersebut adalah a. program pengembangan pariwisata, yang memiliki kerangka  kerja  turunan  sebagai berikut. 1) peningkatan kualitas promosi anjungan Sumbar TMII 2) familiarization trip 3) penyelenggaraaan event Tour de Singkarak 4) penyusunan data kepariwisataan 5) promosi pariwisata Sumatera Barat di tingkat  nasional  dan internasional 6) promosi event pariwisata daerah 7) penyediaan sarana promosi pariwisata 8) gelar  pesona  Sumatera Barat b. program pengembangan kelembagaan,  SDM,  Pariwisata, dan  ekonomi  kreatif  dengan turunan  kerangka  kerja  sebagai berikut. 1) sertifikasi  kompetensi bagi tenaga kerja pariwisata 2) peningkatan dan pengembangan sadar wisata 3) peningkatan  kapasitas pelaku usaha pariwisata 4) pemberdayaan masyarakat  di  kawasan agrowisata/ekowisata 5) peningkatan  kapasitas pelaku  ekraf  berbasis MDI 6) peningkatan  kapasitas pelaku  ekraf  berbasis seni dan budaya
7) achievement  motivation training bagi  pelaku usaha ekraf
8) workshop design fashion Minangkabau c. program pengembangan destinasi dan daya tarik pariwisata dengan turunan kerangka kerja sebagai berikut. 1) kerja sama pembangunan  destinasi pariwisata kab/kota 2) Peduli Wisata Awards
Tiga  program  kerja  yang  peneliti anggap  berimplikasi  langsung  dalam pengembangan  pariwisata  Sumatera Barat  masih  belum  cukup  dalam menghadapi pasar ASEAN yang semakin bebas.  Peneliti  melihat  ada  dua  pokok kinerja yang tidak terlalu ditekankan oleh pemerintah  daerah,  yakni  mengedukasi masyarakat  mengenai  kepariwisataan serta  peningkatan  jumlah  keterlibatan masyarakat  lokal  dalam  pengembangan pariwisata.

## 3.  Implementasi  Kebijakan  Regional, Nasional dan Daerah
Bagian  ini  akan  menemukan keselarasan dari kerangka kerja regional (ATSP), kebijakan nasional, dan kebijakan daerah, khususnya pemerintah Sumatera Barat dalam sektor pariwisata. Peneliti  membuat  sebuah  tabel  guna menyederhanakan pemahaman agar lebih mudah menemukan benang merah dalam penuruan konsep kebijakan.
Tabel 1. Keselarasan antara Kerangka Kerja Regional, Kebijakan Nasional dan Daerah ATSP Indonesia Sumbar implementasi pengembangan produk kawasan dan pemasaran serta strategi investasi a. pengembangan pemasaran pariwisata Nusantara b. pengembangan pemasaran pariwisata mancanegara c. pengembangan destinasi dan industri pariwisata; PEMASARAN a. penyelenggaraan event pariwisata tahunan
b. peningkatan intensitas promosi
bersama (joint  promotion) dengan kabupaten/kota c. pemanfaatan  teknologi  informasi dalam promosi pariwisata d. penciptaan branding pariwisata Sumatera Barat. peningkatan kualitas pelayanan dan sumber daya manusia 1. pengembangan kelembagaan pariwisata; 2. pengembangan dukungan manajemen 1. memfasilitasi sertifikasi profesi bagi SDM pariwisata 2. penyelenggaraan  pelatihan  bagi pelaku ekonomi kreatif 3. peningkatan  perilaku  sadar  wisata dan sapta pesona. peningkatan dan percepatan fasilitas pelayanan serta konetivitas ASEAN - INFRASTRUKTUR 1. pengembangan amenitas dan aksebilitas objek wisata 2. penyediaan lahan untuk pengembangan pariwisata 3. peningkatan  atraksi  pada  objek wisata 4. penerapan  sistem burden  sharing dengan pemkab/pemko dalam mengembangkan objek wisata.
Tabel  yang  dipaparkan  di  atas merupakan analisis yang dilakukan pada penelitian  ini  untuk  melihat  bagaimana implementasi  kebijakan  pemerintah Sumatera Barat yang diturunkan melalui kerangka kerja sama regional, dalam hal ini  ATSP (ASEAN  Tourism  Strategic Plan) dan kebijakan pariwisata nasional. Kebijakan  pariwisata  Sumatera  Barat, secara garis besar sudah menggambarkan kebijakan  pariwisata  nasional  yang merupakan  turunan  kerangka  berpikir dari kerangka kerja sama regional, yakni ATSP.
Hal  tersebut  tergambar  dari penjabaran pada tiap poin kebijakan yang diambil sudah sesuai dengan ATSP dan kebijakan  pariwisata  nasional.  Bagian pertama kerangka ATSP, yakni implementasi  pengembangan  produk kawasan  dan  pemasaran  serta  strategi investasi,  pemerintah  Indonesia  melalui kebijakan nasional mengimplementasikannya dalam  bentuk pengembangan  pemasaran,  baik  dalam
negeri  maupun  mancanegara,  serta pengembangan  destinasi  dan  industri pariwisata.
Dalam  konteks  kebijakan  daerah Sumatera  Barat,  pemerintah  daerah menurunkan  bagian  ini  dalam  bagian yang lebih spesifik. Pemerintah Sumatera Barat mengartikan poin ini dalam bentuk 8  kebijakan  yang  dibagi  menjadi  dua garis  besar.  Pembagian  ini  meliputi pengembangan infrastruktur dan pengembangan pemasaran. Dalam pengembangan  infrastruktur,  kebijakan dibuat  dalam  empat  bentuk  meliputi pengembangan  amenitas  dan  aksebilitas objek  wisata,  penyediaan  lahan  untuk pengembangan  pariwisata,  peningkatan atraksi  pada  objek  wisata,  penerapan sistem burden sharing dengan pemkab/pemkot dalam mengembangkan objek  wisata.  Dari  sisi  pengembangan pariwisata,  pemerintah  Sumatera  Barat membuat  empat  kebijakan,  yakni penyelenggaraan event pariwisata tahunan, peningkatan intensitas promosi
bersama (joint  promotion) dengan kabupaten/kota,  pemanfaatan  teknologi informasi dalam promosi pariwisata, dan penciptaan branding pariwisata Sumatera Barat.
Poin  kedua  dalam  ATSP,  yakni peningkatan  kualitas  pelayanan  dan sumber daya manusia, serta poin ketiga, yakni  peningkatan  dan  percepatan fasilitas  pelayanan  serta  konektivitas ASEAN,  diartikan  hampir  sejalan  oleh pemerintah  Indonesia  sehingga  kedua poin  tersebut  diterjemahkan  menjadi pengembangan  kelembagaan  pariwisata dan pengembangan dukungan manajemen. Kedua kebijakan tersebut kemudian diturunkan dalam level daerah menjadi  pengembangan  sumber  daya manusia.  Pengembangan  sumber  daya manusia ini kemudian diturunkan dalam 3  bentuk  kebijakan,  meliputi  fasilitasi sertifikasi profesi bagi SDM pariwisata, penyelenggaraan  pelatihan  bagi  pelaku ekonomi  kreatif,  dan  peningkatan perilaku sadar wisata dan sapta pesona.
Ada beberapa hal yang ditemukan oleh peneliti dalam melakukan elaborasi data  yang  didapat  mengenai  kebijakan pariwisata  Sumatera  Barat.  Temuan pertama  adalah  kurangnya  minat pemerintah  untuk  meningkatkan  kinerja kerja  sama  dengan  pihak  luar  guna peningkatan  nilai  investasi.  Hal  ini terlihat  dari  penjabaran  kerangka pertama  ATSP  yang  di  dalamnya terdapat  tiga  aspek  utama,  yakni pengembangan produk kawasan, pemasaran, dan investasi. Ketiga konsep itu  sebenarnya  sudah  sangat  baik dipaparkan  dalam  kebijakan  nasional karena dalam terdapat peningkatan nilai investasi dalam pengembangan pariwisata  Indonesia.  Akan  tetapi, kebijakan  daerah  lebih  menekankan pengembangan infrastruktur,
peningkatan hubungan antara kabupaten dan kota di dalam provinsi, pelaksanaan event tahunan,  serta  promosi  pariwisata yang  bertujuan  untuk  peningkatan
jumlah  wisatawan  yang  berkunjung  ke Sumatera Barat. Sektor investasi terlihat tidak terlalu diperhatikan dalam konteks kebijakan pariwisata Sumatera Barat.
Temuan kedua adalah terdapat 15 kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah Sumatera  Barat  dalam  mengembangkan kepariwisataan.  Hanya  saja,  dari  15 kebijakan tersebut, yang bisa dikategorikan berfokus pada pengembangan pariwisata secara langsung hanya berjumlah 11 kebijakan.
Empat  kebijakan lainnya  lebih  berfokus pada  pengembangan  ekonomi  kreatif karena dianggap berperan dalam pengembangan kepariwisataan Sumatera Barat. Empat kebijakan tersebut meliputi perlibatan  ekonomi  kreatif  pada event pariwisata, penyelenggaraan event ekonomi  kreatif  tahunan,  peningkatan jejaring  kerja  sama  pelaku  ekonomi kreatif, dan penyelenggaraan kompetensi bagi pelaku ekonomi kreatif.

## SIMPULAN
Implementasi  ATSP  ( ASEAN Tourism  Strategic  Plan )  dalam  tatanan kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat  sudah  dilakukan  sangat  baik.  Hal ini  tergambar  jelas  pada  bagian pembahasan. Pada kerangka pengembangan  produk  kawasan  dan pemasaran serta investasi dalam kontestasi  ATSP,  pemerintah  Sumatera
Barat  mengimplementasikannya  dalam pengembangan infrastruktur dan program pemasaran melalui pelaksanaan acara-acara terkait pariwisata.
Peningkatan  kualitas  dan  pelayanan sumber daya manusia diimplementasikan dalam  bentuk  sertifikasi  profesi  sumber daya  manusia  yang  tergabung  dalam sektor pariwisata.
Selain itu,
diselenggarakan  pelatihan  bagi  pelaku ekonomi  kreatif.  Kebijakan  lain  yang juga diimplementasikan adalah
peningkatan  perilaku  dasar  wisata  dan sapta pesona dalam mendukung kemajuan  pariwisata  Sumatera  Barat.
Akan  tetapi,  terdapat  beberapa  kendala, yakni  pariwisata  belum  sepenuhnya menjadi fokus pembangunan serta belum matangnya  perencanaannya  pariwisata pada  keseluruhan  daerah  di  Sumatera Barat.  Hanya  beberapa  kabupaten/kota yang  memiliki  RIPDA, masterplan , RDTR,  dan siteplan pariwisata  di Sumatera  Barat (Haluan, 2017). Potensi wisata sangat lengkap yang dimiliki oleh Sumatera  Barat  seharusnya  mampu menjadikan  pariwisata  Sumatera  Barat sebagai  sektor  andalan  yang  akan  men-
drive pertumbuhan ekonomi masyarakatnya. Konsep pariwisata memang  harus  dilihat  sebagai  satu kesatuan terpadu antarkabupaten kota se- Sumatera  Barat.  Pariwisata  Sumatera Barat tidak bisa dipandang secara parsial dengan  hanya  melihat  dari  sisi  satu kabupaten  atau  kota  saja.  Keragaman produk  pariwisata  lintas  kabupaten/kota akan menjadi strategi jitu untuk menarik wisatawan.  Provinsi  Sumatera  Barat harus  dapat  menjadi main  gate (pintu utama)  dan main  marketer (pemasar utama) pariwisata kabupaten/kota. Harus ada pengaturan kebijakan atau kesepakatan antarkabupaten/kota dengan koordinator  provinsi  untuk  membuat destinasi  pariwisata  setiap  daerah terhubung  ( linkage ),  terpadu,  dan  tidak saling mematikan. Alangkah eloknya jika setiap  daerah  memiliki  destinasi  yang saling  mendukung  dan  menampilkan karakteristik  daerah  masing-masing sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Oleh  karena  itu,  penelitian  selanjutnya diharapkan  dapat  memberi  penjabaran yang lebih rinci terkait grand design yang dapat menggambarkan bagaimana
pengembangan  pariwisata  di  Sumatera Barat  untuk  dapat  digunakan  sebagai acuan  utama  dalam  pengembangan pariwisata Sumatera Barat.

## DAFTAR PUSTAKA
Afifuddin  dan  A.  S.,  Beni.  (2009). Metodologi  Penelitian  Kualitatif . Bandung: CV Pustaka Setia.
Anonim. (2014). Perkenalkan Poros Maritim: Presiden  Joko  Widodo  Dijadwalkan Jadi Pembicara Utama di APEC. Harian Kompas,  No.  126,  Tahun  ke-50,  6 November 2014. APCO.  (2014).  A  Jokowi  Presidency: Politics,  Government  and  Business Under  Indonesia’s  Future  Pr esident. dalam APCO Worldwide, 24 Juli 2014. Aziz,  M.  (2014).  Tantangan  Poros  Maritim Jokowi.  Harian  Suara  Merdeka,  18 Oktober 2014.
Chheang,  V.  Tourism  and  Regional Integrastion  in  Southeast  Asia.  Tokyo: IDE Chuvyers,  L.  dan  Pupphavesa,  W.  (1996). from  ASEAN  to  AFTA,  CAS Discussion Paper, No. 46.
Direktorat  Jenderal  Kerja  sama  ASEAN Republik Indonesia. (2009). Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN 2015.
Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2012), Panduan Penelitian Prioritas Nasional Masterplan  Percepatan  Dan  Perluasan Pembangunan  Ekonomi  Indonesia 2011 — 2025.  Penprinas  Mei  2011-
2025.
Handayani.  R.  (2013).  Mendongkrak Pariwisata  Melalui  Ujung  Jari,  Rumah Aktualisasi.
Hidayat, A. (2003). Implementasi Kebijakan Pariwisata  dalam  Perspektif  General Agreement  on  Trade  in  Services (GATS). Disertasi Program Pascasarjana  Universitas  Padjadjaran. Universitas Padjadjaran: Bandung. Hikmat, H. (1995). Paradigma Pembangunan  dan  Implikasi  dalam Perencanaan Sosial. Jakarta: Universitas Indonesia. Inskeep,  E.  (1991). Tourism  Plainning: Integrated and Sustainable Development  Approach .  New  York: Van Nostrand Reinhold.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik  Indonesia.  (2016).  Laporan Akuntabilitas  Kementerian  Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.  2012.  Rencana  Strategis 2012-2014. Jakarta: Kementerian Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif Republik Indonesia.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Republik  Indonesia.  (2016).  Laporan Akuntabilitas  Kinerja  Kementerian
Pariwisata Tahun 2016.
Kurniawan,  R.  A.  (2013).  Kebijakan Pengembangan Pariwisata dan Pemberdayaan  Masyarakat  di  Sekitar Objek Wisata. Society Jurnal Pendidikan IPS, Edisi IX. KPU.  (2014).  Jalan  Perubahan  Untuk
Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian:  Visi,  Misi,  dan Program Aksi Jokowi-Jusuf Kalla 2014 dalam www.kpu.go.id.
Lumaksono,  A,  et  al.  (2012).  Dampak Ekonomi Pariwisata Internasional pada Perekonomian Indonesia. Forum Pascasarjana, Vol. 35 No. 1, 53--68. Marsetio.  (2014).  Sea  Power  Indonesia.
Jakarta: Universitas Pertahanan.
Mclntyre,  George.  (1993).  Sustainable Tourism Development: Guide for Local Planners, WTO, Spain. Muhamad,  S.  V.  (2014).  Indonesia  Menuju Poros  Maritim  Dunia.  dalam  Info Singkat  Hubungan  Internasional,  Vol. VI, No. 21. November/2014. OECD.  (2014).  The  OECD  Economic Outlook.  Vol.  1.  Paris:  OECD Publishing. Peraturan  Pemerintah  No.  50  tahun  2011 tentang  Rencana  Induk  Pembangunan Kepariwisataan Nasional
(RIPPARNAS) Tahun 2010-2025
Prayini.  I.  (2016).  Pengaruh  Destination Branding terhadap Tourist Retention.
Rosenau, J. N. (1981). The Study of Political
Adaptation:  Essays  on  the  Analysis  of
World  Politics.  New  York:  Nichols Publishing. Sofield. (2000). Rethinking and Reconceptualizing Social and Culture in Southeast  and  South  Asian  Tourism
Development.  Oxford:  Butterworth Heinemann. Spillane,  J.  J.  (1991).  Ekonomi  Pariwisata: Sejarah  dan  Prospeknya.  Yogyakarta:
Kanisius.
Sunario.  (2007).  Indeks  Daya  Saing pariwisata  Dunia  tahun  2007  Melalui The  World  Economic  Forum.  Media
Indonesia. Sutarjo. (2016). Kinerja Promosi Kepariwisataan Daerah. Jurnal Kepariwisataan Indonesia. Thorson,  S.  J.  (1973).  Adaptation  and Foreign  Policy  Theory.  dalam  Sage International  Yearbook  of  Foreign Policy Studies Research Paper, No. 18.
Tourism Strategic Plan 2011--2015 ASEAN.
(2012).
http://www.resonanceco.com/Library/t ourism-strategic-plan-2011-2015/ UNWTO. (2015). UNWTO Tourism Highlights  and  UNWTO  Tourism Barometer.
Viva  News.  (2015).  Keunggulan  wisata Malaysia  dari  Indonesia.  Diakses melalui http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/ 320516-11-keunggulan-wisata- malaysia-dari-Indonesia. Wahyudi,H. (2012). Pariwisata, Pengentasan Kemiskinan,  dan  MDGs.  UPBJJ-UT Denpasar