## ANALISIS BIAYA CADANGAN RISIKO PINJAMAN DAN CADANGAN RISIKO PINJAMAN DALAM LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN UNIT PENGELOLA KEUANGAN

## (STUDI KASUS: BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT DI
KABUPATEN BANTUL PROVINSI DIY)
Kurniawan* Dody Hapsoro
Program Studi Akuntansi STIE YKPN *email: kurniawan.afandi1991@gmail.com

## ABSTRACT

## INFO ARTIKEL
This study examines whether there are differences in the cost of the loan  risk reserves  and the loan  risk reserves between audit results data and financial reporting. The research sample consisted of the audit results report on 50 BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) in  Kabupaten  Bantul  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta  which have  been  audited  by  Budiman,  Wawan,  Pamudji  and  Partners Public Accounting Firm in 2014.
This study found that the cost of the loan risk allowances and loan risk  allowances  between  audit  result  and  reporting  differed significantly.  The  study  concluded  that  almost  all  of  BKM  not charge cost and reserve risk of the loan according collectibility list that is used as the source of the audit results calculation.
Diterima: 10 Oktober 2016 Direview: 18 Oktober 2016 Disetujui: 5 Desember 2016 Terbit: 7 Desember 2016 Keyword:
Cost of the loan risk reserves, loan  risk  reserves,  audit results, reporting.

## PENDAHULUAN
Sebagai  usaha  dalam  menanggulangi kemiskinan  di  daerah  perkotaan,  pemerintah mencanangkan Program Penanggulangan Kemiskinan  di  Perkotaan  (P2KP).  Program  ini telah  dilaksanakan  sejak  tahun  1999.  Sebagai upaya untuk membangun kemandirian masyarakat  dan  meningkatkan  keefektifan penanggulangan
kemiskinan
yang
berkelanjutan, pemerintah meluncurkan
Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat (PNPM) Mandiri sejak tahun 2007. Penerimaan bantuan tersebut dikelola oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).
Dengan  kinerja  ekonomi  yang  baik, BKM diharapkan memperoleh opini wajar tanpa
pengecualian (WTP) dari pihak auditor independen  sebagai  syarat  untuk  mendapatkan pemupukan  modal  dari  pemerintah  untuk  tahun berikutnya.  BKM  dituntut  dapat  menjalankan kegiatan ekonominya dengan menyalurkan dana kepada  kelompok  masyarakat  miskin  untuk menciptakan lapangan kerja baru dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
Dalam  kondisi  perekonomian  yang  labil maupun stabil, setiap perusahaan membutuhkan laporan keuangan yang handal untuk pengambilan  keputusan  yang  tepat.  Kondisi keuangan  tersebut  dapat  dilihat  dari  informasi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi serta laporan keuangan pendukung lainnya.
Laporan  posisi  keuangan  yang  dibuat oleh  BKM  harus  sesuai  dengan  standar akuntansi  yang  berlaku  di  Indonesia.  BKM dikategorikan  dalam  UKM  yang  merupakan organisasi  masyarakat  atau  entitas  yang  tidak memiliki  akuntabilitas  publik  karena  tidak memberikan  laporannya  ke  bursa  efek  dan menerbitkan  laporan  keuangan  hanya  untuk tujuan  umum  (general  purpose  financial statement)  bagi  pengguna  eksternal  (Martani, 2011). Hal tersebut merupakan ciri entitas  yang dalam penyusunan laporan keuanganya menggunakan SAK ETAP. SAK ETAP diterbitkan  tahun  2009  dan  berlaku  efektif  1 Januari  2011  dan  dapat  diterapkan  lebih  awal yaitu Januari 2010. Dengan adanya SAK ETAP, perusahaan  kecil  dan  menengah  diharapkan mampu  untuk  menyusun  laporan  keuangannya sendiri  dan  dapat  diaudit  serta  mendapatkan opini  audit  sehingga  dapat  menggunakan laporan  keuangannya  untuk  memperoleh  dana untuk pengembangan usahanya.
Dalam  praktik  yang  dilakukan  di lapangan,  gugus  tugas  BKM  yang  bertanggung jawab  atas  laporan  keuangan  adalah  Unit Pengelola  Keuangan  (UPK).  UPK  merupakan lembaga  masyarakat  gugus  tugas  dari  BKM yang dikelola atas dasar prinsip profesionalisme serta  berdasarkan  pedoman  pengelolaan  dana bergulir.  UPK  mempunyai  tanggung  jawab penuh  dalam  pengelolaan  dana  bergulir  BKM. Dalam  pelaksanaan  kegiatan  operasi  keuangan, BKM  diharuskan  untuk  membuat  laporan keuangan  yang  disajikan  dalam  satuan  rupiah, disajikan  sesuai  standar  operasional  prosedur (SOP)  yang telah ditetapkan oleh Proyek P2KP dan  tidak  terlepas  dari  prinsip  akuntansi  yang berlaku  umum  di  Indonesia.  Konsep  yang digunakan  adalah  konsep  harga  historis,  sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan  Entitas  Tanpa  Akuntabilitas  Publik (SAK  ETAP)  yang  diterbitkan  oleh  Institut Akuntan  Publik  Indonesia  (IAPI)  serta  prinsip dan praktik yang berlaku di Indonesia.
Saat  penulis  melakukan  kerja  praktik  di Kantor  Akuntan  Publik  (KAP)  Budiman, Wawan,  Pamudji  dan  Rekan  untuk  mengaudit laporan  keuangan  BKM  khususnya  laporan yang  dibuat  UPK,  penulis  menemukan  bahwa terdapat banyak UPK BKM yang mencadangkan  risiko  pinjaman  tidak  sesuai
dengan saldo yang ada dalam daftar kolektibilitas pinjaman dengan persentase cadangan  berdasarkan  kelompok  umur  piutang yang  telah  ditetapkan  berdasarkan  buku petunjuk teknis pinjaman bergulir. Pencadangan risiko  pinjaman  pada  laporan  posisi  keuangan yang tidak sesuai berakibat pada tidak sesuainya pembebanan  biaya  cadangan  risiko  pinjaman yang ada pada laporan laba rugi UPK.

## LANDASAN
TEORI DAN

## PENGEMBANGAN HIPOTESIS
American Accounting Association mendefinisikan akuntansi sebagai berikut:
“Proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang  jelas  dan  tegas  bagi  mereka  yang menggunakan informasi tersebut”
Menurut  Sugiri  dan  Riyono  (2008:  1), akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah untuk menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomik  yang  dimaksudkan  agar  berguna dalam pengambilan keputusan ekonomik. Sementara  itu,  menurut  Jusup  (2011:  4), akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur  aktivitas  bisnis,  mengolah  data menjadi laporan, dan mengomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan. Dari pengertian  akuntansi  di  atas  dapat  disimpulkan bahwa  akuntansi  merupakan  sistem  informasi dari kegiatan jasa pengidentifikasian, pengukuran,  pencatatan,  penggolongan,  dan pengikhtisaran serta pelaporan informasi keuangan  dalam  ukuran  moneter  (uang)  dalam suatu perusahaan atau organisasi yang ditujukan kepada pihak-pihak  yang berkepentingan dalam rangka pengambilan keputusan.
Berdasarkan Petunjuk Teknis
Pembukuan  UPK,  akun/buku  besar  Pinjaman KSM  digunakan  untuk  mencatat  transaksi pencairan pinjaman ke KSM, mencatat penerimaan  angsuran  pinjaman  dari  KSM,  dan mencatat  saldo  Pinjaman  KSM  sama  halnya dengan  piutang.  Menurut  Jusup  (2014:  71), piutang  timbul  apabila  perusahaan  melakukan penjualan barang atau jasa secara kredit kepada pihak  lain.  Piutang  merupakan  tagihan  penjual
kepada pembeli sebesar nilai transaksi penjualan.  Piutang  dapat  juga  timbul  apabila perusahaan  memberi  pinjaman  sejumlah  uang kepada pihak lain.
Berdasarkan
Petunjuk Teknis Pembukuan  UPK,  akun  biaya  cadangan  risiko pinjaman  digunakan  untuk  mencatat  biaya  atas pencadangan  dana  untuk  menanggulangi  risiko pinjaman  Kelompok  Swadaya  Masyarakat (KSM)  selama  tahun  berjalan.  Menurut  Hery (2011: 45), besarnya estimasi atas beban piutang yang  tak  tertagih  akan  diakui  (dicatat)  dalam periode  yang  sama  sebagaimana  penjualan kredit dicatat, tanpa harus  menunggu terjadinya actual  loss  yang  mungkin  baru  terjadi  setelah periode penjualan berlangsung. Besarnya estimasi ini diperoleh berdasarkan hasil pengamatan  atau  pengalaman  masa  lampau mengenai  jumlah  piutang  usaha  yang  macet. Nilai  biaya  cadangan  risiko  pinjaman  adalah sebesar  penyesuaian  cadangan  risiko  pinjaman tahun  yang  diaudit  dibandingkan  dengan cadangan  risiko  pinjaman  tahun  sebelumnya jika  jumlah  cadangan  tahun  ini  lebih  besar daripada  cadangan  tahun  sebelumnya.  Jika jumlah  cadangan  yang  dibentuk  tahun  ini  lebih kecil dibandingkan cadangan tahun sebelumnya, maka  UPK  tidak  perlu  untuk  membebankan biaya cadangan risiko pinjaman tahun ini.
Berdasarkan Petunjuk
Teknis
Pembukuan  UPK,  cadangan  risiko  pinjaman digunakan  untuk  mencatat  cadangan  yang dibentuk  di  sisi  kredit  dan  cadangan  yang digunakan di sisi debit yang sifatnya pembukuan  non  cash  (non  tunai)  sama  halnya dengan  cadangan  kerugian  piutang.  Menurut Sumarsan  (2013:  30),  penyisihan  penghapusan piutang berdasarkan metode cadangan (allowance method) ditentukan dengan persentase berdasarkan kelompok umur piutang. Umur  piutang  adalah  lamanya  piutang  yang belum dilunasi oleh pelanggan. Oleh karena itu, selama  umur  piutang  tersebut  belum  dilunasi maka semakin tinggi persentase tak tertagih atas piutang  dagang  tersebut.  Kebijakan  cadangan risiko  pinjaman  didasarkan  pada  ketentuan umum  pengelolaan  pinjaman  untuk  BPR  yang dikeluarkan BI No.13/26/PBI/2011.
Berdasarkan Pedoman Teknis Pengelolaan  Keuangan  dan  Audit  Independen LKM, auditor diharapkan memberikan
keyakinan  secara  independen  atas  akuntabilitas penggunaan dana oleh BKM/Lembaga Keswadayaan  Masyarakat  (LKM)  beserta  UPK dan  pihak-pihak  pelaksana  kegiatan  atau  KSM. Menurut  Jusup  (2014:  10),  pengauditan  adalah suatu  proses  sistematis  untuk  memperoleh  dan mengevaluasi  bukti  yang  berhubungan  dengan asersi  tentang  tindakan-tindakan  dan  kejadian- kejadian  ekonomi  secara  obyektif  untuk menentukan  tingkat  kepatuhan  antara  asersi tersebut  dengan  kriteria  yang  telah  ditetapkan dan  mengomunikasikan  hasilnya  kepada  pihak- pihak  yang  berkepentingan.  Audit  laporan keuangan  dilakukan  untuk  menentukan  laporan keuangan  sebagai  keseluruhan,  yaitu  informasi kuantitatif  yang  akan  diperiksa  dinyatakan dengan  kriteria  tertentu  yang  telah  ditetapkan. Tanggungjawab  utama  auditor  independen  atau akuntan  publik  adalah  melakukan  fungsi pengauditan  atas  laporan  keuangan  yang diterbitkan  entitas  dan  mengomunikasikan laporan auditor kepada pihak yang bertanggung jawab  menyalurkan  dana  (prinsipal)  kepada BKM  selaku  agen.  Menurut  Jensen  dan Meckling  (1976),  teori  keagenan  adalah  sebuah kontrak  antara  manajemen  (agen)  dengan pemilik  (prinsipal).  Agar  hubungan  kontraktual ini  dapat  berjalan  lancar,  pemilik  akan mendelegasikan  otoritas  pembuatan  keputusan kepada manajer. Menurut Sunarto (2009), dalam teori  keagenan  manajemen  menyajikan  laporan keuangan  dimotivasi  oleh perilaku oportunistik. Motivasi tersebut mendorong manajemen melakukan manajemen laba (earnings management).
Manajemen cenderung menyajikan  laba  lebih  tinggi  daripada  yang sesungguhnya  karena  berhubungan  dengan kompensasi yang akan diterima oleh manajemen.

## Pengembangan Hipotesis
Pada saat ikut melakukan pemeriksaan di beberapa  BKM  di  Kabupaten  Bantul  Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, peneliti menemukan beberapa kejanggalan pada pencadangan  risiko  pinjaman  realisasi  laporan posisi  keuangan  di  UPK  yang  sering  tidak sesuai  dengan  saldo  dalam  daftar  kolektibilitas yang  telah  dibuat  berdasarkan  pada  ketentuan umum  pengelolaan  pinjaman  untuk  BPR  yang dikeluarkan  oleh  BI  No.  13/26/PBI/2011  dalam
petunjuk teknis pinjaman bergulir yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Cipta Karya- Kementrian  Pekerjaan  Umum.  Besarnya  nilai cadangan  risiko  pinjaman  terhadap  saldo  total pinjaman KSM menggambarkan kurang cermatnya UPK dalam memberikan persetujuan kredit  pinjaman  kepada  KSM.  Hal  ini mengakibatkan  kondisi  keuangan  UPK  yang kurang  sehat  karena  banyak  pinjaman  yang bermasalah bahkan dikategorikan macet. Besarnya  selisih  cadangan  risiko  pinjaman tahun  yang  bersangkutan  terhadap  saldo  akhir tahun  sebelumnya  berakibat  pada  terlalu besarnya  biaya  cadangan  risiko  pinjaman  yang harus dibebankan dalam laporan laba rugi UPK. Oleh  karena  itu  pada  praktik  yang  dilakukan, banyak  UPK  mencadangkan  risiko  pinjaman lebih kecil dibandingkan saldo yang tertera pada daftar kolektibilitasnya untuk tujuan manajemen laba (earnings management). Motivasi oportunistik mendorong UPK untuk menyajikan laba  lebih  tinggi  daripada  yang  sesungguhnya karena  kompensasi  yang  akan  diterima  berupa perguliran dana untuk tahun berikutnya.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  di  atas, hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
H1:  Terdapat perbedaan antara biaya cadangan risiko  pinjaman  hasil  audit  dan  biaya cadangan  risiko  pinjaman  pelaporan  pada BKM  di  Kabupaten  Bantul  Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
H2:  Terdapat  perbedaan  antara  cadangan risiko  pinjaman  hasil  audit  dan  cadangan risiko  pinjaman  pelaporan  pada  BKM  di
Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## METODOLOGI PENELITIAN Jenis Penelitian
Dalam  penelitian  ini,  jenis  penelitian yang  dilakukan  adalah  deskriptif  dengan pendekatan  kuantitatif.  Dalam  penelitian  ini, peneliti  akan  berusaha  menggambarkan  secara jelas inti permasalahan yang dihadapi dan upaya untuk mengatasi masalah tersebut.

## Jenis Data dan Sumber Data
Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder
merupakan data yang dipublikasikan oleh pihak lain.  Data  yang  diteliti  meliputi  50  Laporan Hasil  Audit  BKM  di  Kabupaten  Bantul  Tahun 2014  yang  telah  diaudit  oleh  KAP  Budiman, Wawan, Pamudji dan Rekan.

## Teknik Sampel dan Fokus Analisis Sampel
Teknik sampling  yang digunakan adalah sampel  populasi  yaitu  menggunakan  seluruh populasi sebagai sampel. Sampel yang digunakan  dalam  penelitian  ini  terfokus  pada dua  akun  laporan  keuangan,  yaitu  biaya cadangan  risiko  pinjaman  dan  cadangan  risiko pinjaman  pada  setiap  BKM  di  Kabupaten Bantul.  Masing-masing  akun  tersebut  memiliki kategori  pengukuran  yang  berbeda,  yaitu berdasarkan  hasil  audit  dan  pelaporan.  Data Biaya  Cadangan  Risiko  Pinjaman  hasil  audit berasal  dari  nilai  penyesuaian  saldo  cadangan risiko  pinjaman  hasil  audit  dibandingkan  saldo cadangan  risiko  pinjaman  tahun  lalu  jika cadangan  risiko  pinjaman  tahun  ini  lebih  besar daripada  saldo  dalam  laporan  auditor  tahun sebelumnya. Jika cadangan risiko yang dibentuk lebih  kecil  daripada  cadangan  risiko  pinjaman tahun  sebelumnya,  maka  UPK  tidak  perlu membebankan  biaya  cadangan  risiko  pinjaman pada  laporan  laba  rugi.  Data  Biaya  Cadangan Risiko  Pinjaman  pelaporan  berasal  dari  saldo yang tertera dalam laporan laba rugi BKM. Data Cadangan  Risiko  Pinjaman  hasil  audit  berasal dari saldo yang tertera dalam daftar kolektibilitas  pinjaman.  Data  Cadangan  Risiko Pinjaman  pelaporan  berasal  dari  saldo  yang tertera dalam laporan posisi keuangan.

## Teknik Analisis Data
Pengujian  hipotesis  penelitian  dilakukan dengan  pengujian  statistik  parametrik  dan  uji beda  dua  populasi  Paired  Sampel  T  Test (sampel  berpasangan).  Hal  tersebut  dilakukan untuk  mengetahui  perbedaan  antara  biaya cadangan  risiko  pinjaman  hasil  audit  dengan biaya cadangan risiko  pinjaman pelaporan serta cadangan  risiko  pinjaman  hasil  audit  dengan cadangan risiko pinjaman pelaporan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Deskripsi Data
Penelitian  ini  menguji  perbedaan  antara biaya  cadangan  risiko  pinjaman  hasil  audit dengan cadangan risiko pinjaman pelaporan dan cadangan  risiko  pinjaman  hasil  audit  dengan cadangan risiko pinjaman pelaporan.
Berdasarkan  analisis  deskriptif,  rata-rata  biaya cadangan  risiko  pinjaman  hasil  audit  jauh  lebih besar  dibandingkan  rata-rata  biaya  cadangan risiko  pinjaman  pelaporan.  Rata-rata  biaya cadangan  risiko  pinjaman  juga  menunjukkan perbedaan yang signifikan antara hasil audit dan pelaporan.
Tabel 1 Data Hasil Audit Statistik Deskriptif N Minimum Maximum Mean Biaya cadangan risiko pinjaman hasil audit 50 0 225477798 27788761,20 Cadangan risiko pinjaman hasil audit 50 0 236790327 35405116,49
Tabel 2 Data Pelaporan Statistik Deskriptif N Minimum Maximum Mean Biaya cadangan risiko pinjaman pelaporan 50 0 12000000 1821733,81 Cadangan risiko pinjaman pelaporan 50 3375 88564905 9667001,53

## Uji Normalitas Data
Berdasarkan  hasil  uji  normalitas  data dengan  nilai  signifikansi  yang  digunakan  (α)  = 5%,  tidak  ada  data  yang  berdistribusi  normal pada  Tabel  3.  Oleh  karena  asumsi  normalitas dibutuhkan untuk pengujian statistik parametrik, maka  perlu  dilakukan  transformasi  data  dengan transformasi  akar  kuadrat.  Transfromasi  akar kuadrat  dilakukan  bila  data  tidak  memenuhi
kehomogenan ragam (Hidayat: 2013). Transformasi akar kuadrat dilakukan karena ada sebaran  data  yang  memiliki  nilai  nol  (0)  dan dirumuskan dalam fungsi = SQRT (Data Asli + 0,5)  dalam  aplikasi  statistik.  Setelah  dilakukan transformasi  hasil  uji  menunjukkan  semua  data berdistribusi normal pada Tabel 4.
Tabel 3 Data Asli
Kolmogorov-Smirnov Biaya Cadangan Risiko Pinjaman Hasil Audit Biaya Cadangan Risiko Pinjaman Pelaporan Cadangan Risiko Pinjaman Hasil Audit Cadangan Risiko Pinjaman Pelaporan N 50 50 50 50 Asymp. Sig. (2-tailed) ,002 ,010 0,001 0,008
Tabel 4 Data Transfromasi Kolmogorov-Smirnov Biaya Cadangan Risiko Pinjaman Hasil Audit Biaya Cadangan Risiko Pinjaman Pelaporan Cadangan Risiko Pinjaman Hasil Audit Cadangan Risiko Pinjaman Pelaporan N 50 50 50 50 Asymp. Sig. (2-tailed) ,356 ,565 ,696 ,088

## Pengujian Hipotesis dan Pembahasan
Perbedaan  tentang  Biaya  Cadangan  Risiko Pinjaman
Hipotesis  1  menyatakan  bahwa  terdapat perbedaan antara biaya cadangan risiko
pinjaman  hasil  audit  dan  biaya  cadangan  risiko pinjaman  pelaporan  pada  BKM  di  Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## Tabel 5
Perbedaan Biaya Cadangan Risiko Pinjaman
t df Sig (2-tailed) Pair 1 Biaya  cadangan  risiko  pinjaman  hasil  audit  -  Biaya cadangan risiko pinjaman pelaporan 6,177  49 0,000 Hasil  uji  statistik  menunjukkan  nilai derajat kebebasan (degree of freedom) d.f. = 50 – 1= 49. Hasil uji menunjukkan nilai  t  statistik sebesar 6,177 lebih besar daripada t tabel 5% = 2,00958. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan cadangan  risiko  pinjaman  ini  adalah  signifikan secara  statistik.  Hasil  uji  menunjukkan  nilai signifikansi  Sig  (2-tailed)  sebesar  0,000.  Oleh karena  nilai  signifikansi  Sig  (2-tailed)  =  0,000 lebih kecil daripada tingkat signifikansi (α) yang digunakan  =  0,05,  dapat  disimpulkan  bahwa
terdapat  perbedaan  signifikan  antara  biaya cadangan  risiko  pinjaman  hasil  audit  dan  biaya cadangan  risiko  pinjaman  pelaporan.  Hal  ini mengindikasikan  bahwa  sebagian  besar  BKM belum  membebankan  biaya  cadangan  risiko pinjaman sesuai dengan hasil audit yang berasal dari nilai penyesuaian cadangan risiko pinjaman berdasarkan hasil audit tahun 2014 dibandingkan  saldo  cadangan  risiko  pinjaman laporan  auditor  tahun  2013  jika  cadangan  yang dibentuk  tahun  ini  lebih  besar  daripada  tahun
sebelumnya. Jika cadangan yang dibentuk tahun ini  lebih  kecil  dibandingkan  tahun  sebelumnya, maka  UPK  tidak  perlu  membebankan  biaya cadangan  risiko  pinjaman  pada  laporan  laba rugi.
Perbedaan tentang Cadangan Risiko

## Pinjaman
Hipotesis  2  menyatakan  bahwa  terdapat perbedaan antara cadangan risiko pinjaman hasil audit  dan  cadangan  risiko  pinjaman  pelaporan pada  BKM  di  Kabupaten  Bantul  Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## Tabel 6 Perbedaan tentang Biaya Cadangan Risiko Pinjaman
t df Sig (2-tailed) Pair 1 Cadangan risiko pinjaman hasil audit - Cadangan risiko pinjaman pelaporan 5,534  49 0,000 Hasil  uji  statistik  menunjukkan  nilai derajat kebebasan (degree of freedom) d.f. = 50 – 1= 49. Hasil uji menunjukkan nilai  t  statistik sebesar  5,534  lebih  besar  dari  t  tabel  5%  = 2,00958. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan cadangan  risiko  pinjaman  ini  adalah  signifikan secara  statistik.  Hasil  uji  menunjukkan  nilai signifikansi  Sig  (2-tailed)  sebesar  0,000.  Oleh karena  nilai  signifikansi  Sig  (2-tailed)  =  0,000 lebih kecil daripada tingkat signifikansi (α) yang digunakan  =  0,05,  dapat  disimpulkan  bahwa terdapat  perbedaan  signifikan  antara  cadangan risiko  pinjaman  hasil  audit  dan  cadangan  risiko pinjaman  pelaporan.  Hal  ini  mengindikasikan bahwa sebagian besar BKM belum mencadangkan  risiko  pinjaman  sesuai  dengan daftar  kolektibilitasnya  berdasarkan  ketentuan umum  pengelolaan  pinjaman  untuk  BPR  yang dikeluarkan BI No.13/26/PBI/2011 dalam petunjuk teknis pinjaman bergulir yang dikeluarkan oleh Kementrian Pekerjaan Umum- Direktorat Jendral Cipta Karya.

## KESIMPULAN
Sebagian  besar  UPK  BKM  belum mencadangkan risiko pinjaman dan membebankan  biaya  cadangan  risiko  pinjaman sesuai  hasil  audit  berdasarkan  peraturan  dan prinsip  akuntansi  yang  berlaku.  Banyak  UPK yang menganggap bahwa biaya cadangan risiko pinjaman  yang  didasarkan  pada  kenaikan  nilai cadangan  risiko  pinjaman  terhadap  cadangan risiko  pinjaman  tahun  sebelumnya  tidak berdampak  langsung  pada  kondisi  keuangan
BKM  karena  sifat  pembukuan  yang  non  cash (non  tunai).  Oleh  karena  sifat  pembukuan tersebut,  UPK  enggan  mencadangkan  risiko pinjaman  sesuai  daftar  kolektibilitas  yang digunakan sebagai dasar perhitungan hasil audit. Kekhawatiran  akan  penyajian  laba  di  laporan laba  rugi  yang  semakin  kecil,  membuat  UPK tidak  mencadangkan  risiko  pinjaman  secara penuh sesuai daftar kolektibilitas dalam laporan posisi  keuangan.  Bagi  petugas  UPK  selaku pengelola dan pembuat laporan keuangan BKM menganggap  bahwa  tolok  ukur  utama  kinerja UPK  BKM  diukur  berdasarkan  laba  yang diperoleh  dalam  satu  periode  akuntansi,  yaitu  1 Januari  sampai  31  Desember.  Manajemen  laba yang  dilakukan  UPK  atas  dasar  motivasi oportunistik mengakibatkan berkurangnya kualitas penyajian informasi keuangan.

## Keterbatasan
Penelitian ini memiliki tiga keterbatasan, yaitu:
1.  Periode  waktu  sumber  data  yang  digunakan hanya  satu  tahun,  yaitu  laporan  hasil  audit tahun 2014.
2.  Jumlah  sampel  yang  terbatas  untuk  laporan hasil audit yang dimiliki oleh KAP Budiman, Wawan, Pamudji dan Rekan.
3.  Fokus pembahasan hanya pada akun cadangan  risiko  pinjaman  dan  akun  biaya cadangan  risiko  pinjaman  karena  kegiatan utama  BKM  dalam  memberikan  pinjaman kepada KSM berpengaruh langsung terhadap kedua akun ini.

## Saran
Saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:
1.  Periode waktu sumber data perlu diperpanjang  dengan  menggunakan  data beberapa  tahun  agar  dapat  diolah  untuk memperoleh informasi trend data. 2.  Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan sampel yang lebih besar, yaitu seluruh  kabupaten  di  Provinsi  Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi Kabupaten  Kulon  Progo,  Bantul,  Sleman, Gunung  Kidul,  dan  Kota  Yogyakarta  agar diperoleh gambaran yang jelas untuk masing- masing kabupaten.
3.  Fokus  pembahasan  perlu  ditambah  dengan rasio keuangan atau akun lainnya yang masih berhubungan  dengan  aktivitas  utama  BKM dalam memberikan pinjaman.

## REFERENSI
Bank Indonesia. 2011. Peraturan Bank Indonesia No. 13/26/PBI/2011 tentang  Perubahan  atas  Peraturan Bank  Indonesia  Nomor  8/9/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan  Aktiva  Produktif  Bank Perkreditan  Rakyat.  Gubernur  Bank Indonesia. Jakarta.
Hery.  2011. Akuntansi  Aktiva,  Utang  dan
Modal . Yogyakarta: Gava Media.
Hidayat,  Anwar.  2013.  Transformasi  Data. http://www.statistikian.com.  diakses pada tanggal 18 Agustus 2016.
Hidayat,  Anwar.  2013.  Uji t  Paired dengan SPSS. http://www.statistikian.com.
diakses  pada  tanggal  18  Agustus 2016. Jensen,  M.  C.  and  Meckling,  W.H.  1976. Theory  of  the  Firm:  Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership  Structure.  Journal  of Financial  Economics.  October,  1976,
V. 3, No. 4, pp. 305-360. http://papers.ssrn.com .  diakses  pada tanggal 1 September 2016.
Jusup, Al. Haryono. 2011. Dasar-dasar Akuntansi. Edisi 7. Jilid 2. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN. Jusup, Al. Haryono. 2014. Auditing (Pengauditan  Berbasis  ISA).  Edisi  7. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN. Martani, Dwi. 2011. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik .  Materi ini dipresentasikan
pada kegiatan
Konferensi  Regional  Akuntansi  III,
Riau, 15 Maret.
Pedoman  Teknis  Pengelolaan  Keuangan  dan Audit  Independen  LKM.  Direktorat Jenderal  Cipta  Karya-Kementerian Pekerjaan Umum.
Petunjuk  Teknis  Pembukuan  Unit  Pengelola Keuangan (UPK). Direktorat Jenderal
Cipta  Karya-Kementerian  Pekerjaan
Umum.
Petunjuk  Teknis  Pinjaman  Bergulir,  Direktorat Jendral Cipta Karya-Kementrian Pekerjaan Umum. Sugiri,  Slamet  dan  Bogat  Agus  Riyono.  2008. Akuntansi  Pengantar  1.  Edisi  7. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan  Sekolah  Tinggi  Ilmu Manajemen YKPN. Sumarsan, Thomas. 2013. Akuntansi  Dasar dan Aplikasi  Dalam  Bisnis  Versi  IFRS. Jakarta: PT Indeks.
Sunarto. 2009. Teori Keagenan dan Manajemen Laba. Kajian Akuntansi. Hal. 13 – 28, Vol.  1  No.  1.  ISSN:  1979-4886. http://www.unisbank.ac.id. diakses pada tanggal 2 September 2016.