## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3

## Pendaftaran Izin Usaha Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online Single Submission di Kabupaten Solok-Selatan
Kharina Aggita Putri 1* , Azmi Fendri 2 , Muhammad Hasbi 3
1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia
* Corresponding Author : kharina.aggita@yahoo.com Info Artikel Abstrak Diterima, 18/08/2023 Notaris  mempunyai  wewenang  untuk  membuat  akta  autentik  yang  diperluas dengan  adanya  kewenangan  lainya.  Perluasan  wewenang  yang  telah  ada berdasarkan atas perencanaan yang baik dengan mengacu pada kenyataan yang ada  ditengah-tengah  masyarakat,  yaitu  tuntunan  akan  bantuan  terhadap  jasa notaris. Izin Perseroan Terbatas diterbitkan oleh Lembaga sistem online single submition (OSS) untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau  Bupati  dan  Walikota  setelah  pelaku  usaha  mendapatkan  izin  usaha  dan untuk  melakukan  kegiatan  komersial  atau  operasional  dengan  memenuhi persyaratan  atau  komitmen.  Lembaga  OSS  bertanggung  jawab  untuk mengeluarkan  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB).  Metode  pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  sosiologis,  yaitu  Penelitian Hukum  yang  dilakukan  terhadap  keadaan  nyata  masyarakat  atau  lingkungan masyarakat  dengan  maksud  dan  tujuan  untuk  menemukan  fakta  ( fact-finding ) dan  kemudian  diidentifikasi  ( problem-identification )  dan  pada  akhirnya menuju  kepada  penyelesaian  masalah  ( problem-solution ).  Berdasarkan  hasil pembahasan  pada  dan  hasil  penelitian  yakni  1)  Notaris  tidak  memiliki kewenangan  dalam  menjalankan  OSS,  hal  ini  dikarenakan  sistem OSS bisa dijalankan oleh setiap orang yang ingin mendaftarkan badan usaha, serta dalam Pasal  1  ayat  (7)  Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  2018  tentang  Pelayanan Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik  menjelaskan  bahwa Pendaftaran  adalah  pendaftaran  usaha  dan/atau  kegiatan  oieh  Pelaku  Usaha melalui OSS .  Dalam  mendapatkan  izin  usaha  di OSS ,  terlebih  dahulu mendapatkan  izin  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB)  yang  merupakan  identitas pelaku  usaha  yang  di  terbitkan  oleh  lembaga OSS setelah  pelaku  usaha melakukan  pendaftaran.  Tata  cara  membuat  NIB  Perseroan  Terbatas  dalam laman  resmi  pemerintah  yang  bernama OSS (Online  Single  Submission). Adapun  langkah-langkah  dalam  cara  membuat  NIB  PT  dengan  melalui OSS adalah:  a.  Mendaftarkan  Hak  Akses,    b.  Login  ke  dalam  situs,  c.  Ajukan permohonan  pembuatan  izin  usaha,  d.  Submit  form  registrasi  pembuatan  izin 2)  alasan  pelaku  usaha  tidak  melakukan  pendaftaran  perseroan  terbatas  (PT) melalui sistem  online  single  submition yakni,  sistem  masih  cenderung  lemah, Sistem OSS tersebut  tidak  melakukan  proses  perizinan  secara  keseluruhan, Kekurangan lain yang terjadi dalam pengurusan izin usaha melalui OSS adalah, banyak  dari  pelaku  usaha  pendirian  perseroan  terbatas  (PT)  yang  masih membutuhkan  bantuan  konsultan  untuk  mengisi  form  yang  ada  dalam  sistem OSS .  3)  Kendala  dalam  pendaftaran  perizinan  melalui OSS yakni  pengusaha kendala  yang  dirasakan  yaitu  waktu  pengurusan  perizinan  usaha  yang tergolong  cukup  lama  serta  harus  menghadapi  birokrasi  yang  menurut pandangan  pengusaha  hal  tersebut  sangat  menghambat  mereka.  Upaya  yang dilakukan  dalam  mengatasi  masalah  pengurusan  perizinan  usaha  yaitu pemerintah  dalam  menyederhanakan  perizinan  berusaha  dan  menciptakan model  pelayanan  perizinan  terintegrasi,  cepat  dan  murah,  serta  memberi kepastian
Direvisi, 27/09/2023
Dipublikasi, 20/10/2023

## Kata Kunci:
Notaris, Perseroan Terbatas, Sistem Online Single Submission

## Abstract
Keywords: Notary, Limited Liability Company, Online Single Submission System Notary has the authority to make an authentic deed which is extended by the presence  of  other  authorities.  Expansion  of  existing  authority  based  on  good planning with reference to the reality that exists in the midst of society, namely the guidance of assistance to notary services. The Limited Liability Company license is issued by the OSS Institution for and on behalf of the Minister, Head of  the  institution,  Governor,  or  regent  and  mayor  after  the  business  actor obtains  a  business  license  and  to  carry  out  commercial  or  operational activities  by  fulfilling  the  requirements  or  commitments.  The  OSS  agency  is responsible  for  issuing  the  attempted  Master  Number  (NIB).  The  method  of approach  used  in  this  study  is  juridical  sociological,  namely  legal  research conducted on the real state of society or the community environment with the intent and purpose to find the facts (fact-finding) and then identified (problem - identification) and ultimately lead to the resolution of the problem (problem - solution).  Based  on  the  results  of  the  discussion  and  the  results  of  the  study, namely  1)  notaries  do  not  have  the  authority  to  run  the  OSS,  this  is  because the OSS system can be run by anyone who wants to register a business entity, as  well  as  in  Article  1  Paragraph  (7)  of  Government  Regulation  No.  24  of 2018  concerning  the  electronically  integrated  Business  Licensing  Service explains that registration is the registration of business and/or oieh activities of  business  actors  through  OSS.  In  obtaining  a  business  license  in  OSS,  first obtain a business license number (NIB) which is the identity of business actors issued  by  the  OSS  institution  after  business  actors  register.  Procedures  for creating  a  limited  liability  company  NIB  on  the  official  government  website called  OSS  (Online  Single  Submission).  The  steps  in  how  to  make  NIB  PT through OSS are: a.Access rights, b. Login to the Site, c. Apply for a business license, d. Submit registration form for making permits 2) the reason business actors  do  not  register  a  limited  liability  company  (PT)  through  the  single submission online system is, the system still tends to be weak, the OSS system does  not  carry  out  the  licensing  process  as  a  whole,  other  deficiencies  that occur in the management of business licenses through the OSS is, many of the business  actors  of  the  establishment  of  a  limited  liability  company  (PT)  still need the help of consultants to fill out forms in the OSS system. 3) constraints in  the  registration  of  licensing  through  the  OSS  that  entrepreneurs  perceived constraints  that  are  time  management  of  business  licenses  are  classified  as long  enough  and  have  to  face  the  bureaucracy  that  in  the  view  of entrepreneurs it is very hinder them. Efforts are being made to overcome the problem  of  business  licensing  management,  namely  the  government  in simplifying  business  licensing  and  creating  an  integrated  licensing  service model, fast and cheap, and providing certainty.

## PENDAHULUAN
Notaris merupakan profesi yang terhormat dan selalu berkaitan moral dan etika ketika menjalankan tugas jabatannya. Saat menjalankan tugas jabatannya, Notaris berpegang teguh dan  menjunjung  tinggi  martabat  profesinya  sebagai  jabatan  kepercayaan  dan  terhormat. Karena  lekatnya  etika  pada  profesi  Notaris  disebut  sebagai  profesi  yang  mulia  ( Afficum Nobile ).
Notaris  sebagai  pejabat  umum  yang  menjalankan  profesi  dalam  memberikan  jasa hukum  kepada  masyarakat,  perlu  mendapatkan  perlindungan  dan  jaminan  demi  tercapainya kepastian hukum. Jaminan perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum terhadap pelaksanaan  tugas  notaris  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  2  tahun  2014  tentang Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  (UUJN). Namun,  beberapa  ketentuan  dalam  Undang-Undang  tersebut  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu dilakukan perubahan, yang
juga dimaksudkan untuk lebih menegaskan dan memantapkan tugas, fungsi, dan kewenangan notaris  sebagai  pejabat  yang  menjalankan  pelayanan  publik,  sekaligus  sinkronisasi  dengan undang-undang lain. 1
Fungsi profesi notaris sebagai pejabat umum sangat dibutuhkan keberadaannya  sebagai  tempat  bagi  masyarakat  guna  memperoleh  nasihat  serta segala  sesuai  yang  ditulis  dan  ditetapkan  oleh  notaris (konstatir) adalah  benar  serta  dapat dikatakan  bahwa  seorang  notaris  merupakan  pembuat  dokumen  terkuat  dan  memiliki  sifat pembuktian  yang  sempurna  dalam  suatu  proses  penegakan  hukum.  Perkembangan  era globalisasi  menerjang  semua  negara,  dan  perkembangan  ini  menuntut  agar  para  notaris senantiasa up  to  date dalam  perkembangan  tentang  media  teknologi  yang  terbaru  dikaitkan dengan  keperdataan.  Perkembangan  era  globalisasi  dalam  hal  krisis  keuangan  global merupakan topik  isu  utama di  seluruh belahan dunia yang terjadi sejak tahun 1997, dan hal ini  terjadi  hingga  sampai  saat  ini,  dan  notaris  dituntut  untuk  menghadapi  tantangan perkembangan era globalisasi tersebut. 2
Dalam  pendirian  suatu  perusahaan  wajib  didaftarkan  dalam  daftar  perusahaan  dan perusahaan yang wajib didaftarkan  adalah setiap  perusahaan yang berkedudukan di  wilayah Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  menurut  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku sehingga  memiliki  kewenangan  mengadakan  suatu  perjanjian.  Menurut  C.S.T.  Kansil perusahaan  merupakan  semua  bentuk  badan  usaha  yang  menjalankan  jenis  usaha  yang bersifat  tetap  dan  terus  menerus,  dan  didirikan,  bekerja,  serta  berkedudukan  dalam  wilayah negara Indonesia untuk tujuan mendapatkan keuntungan. 3
Mendirikan  suatu  perusahaan,  pelaku  usaha  harus  membuat  akta  pendirian  terlebih dahulu kepada notaris. Berdasarkan Pasal 1 angka (7) UUJN bahwa, akta notaris adalah akta autentik  yang  dibuat  oleh  atau  dihadapan  notaris  menurut  bentuk  dan  tata  cara  yang  di tetapkan  dalam  Undang-Undang  ini.  Akta  autentik  menjadi  bukti  dari  setiap  sahnya perjanjian  maupun  tindakan  hukum  yang  tercantum  didalamnya  menjadikan  produk  hukum notaris  tersebut  harus  mengikuti  tatacara  pembuatannya  sebagaimana  telah  diatur  dalam peraturan  perundang-undangan  yang  artinya  apa  yang  tercantum  dalam  akta  tersebut  harus dianggap  benar  adanya,  sampai  ada  pihak  yaitu  biasanya  pihak  lawan  harus  dapat membuktikan  bahwa  apa  yang  tercantum  dalam  akta  tersebut  tidak  benar.  Salah  satu  syarat sahnya  perjanjian  yang  diatur  dalam  Pasal  1320  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata), yaitu kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian.
Notaris  dalam  melakukan  tugas  dan  wewenangnya  didasari  oleh  UUJN tersebut  intinya  menyatakan  bahwa  tugas  utama  seorang  notaris  adalah  membuat  akta-akta autentik.  Pasal  1868  KUHPerdata  menjelaskan  suatu  akta  autentik  adalah  suatu  akta  yang didalam  bentuk  yang  ditentukan  oleh  undang-undang  dibuat  oleh  atau  di  hadapan  pegawai- pegawai  umum  sang  berkuasa  untuk  itu  di  tempat  di  mana  akta  dibuatnya.  Akta  notaris berperan  penting  dalam  menciptakan  kepastian  hukum  karena  sifat  autentik  dan  dapat
1 Erina Permatasari, 2017, Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran  Badan  Hukum  Perseroan  Terbatas  Melalui  Sistem  Online,  Jurnal  Akta,  Vol.  4  No.  3 September, hlm 401
2 Aris Yulia,2019, Profesi Notaris di Era Industrialisasi dalam Perspektif Transendensi Pancasila, Jurnal Law and Justice, Vol. 4 No. 1 April, hlm 57
3 Noname,  Pengertian  Badan  Usaha, www.hukumonline.com di  akses  pada  hari  senin,  tanggal  10Oktober 2022.
digunakan  sebagai  alat  pembuktian  yang  kekuatan  pembuktiannya  lahiriah  dan  penuh  bila terjadi  masalah  yang  berhubungan  dengan  akta  tersebut  di  kemudian  hari.  Modern  ini kebutuhan  terhadap  akta  autentik  sebagai  pembuktian  semakin  meningkat  seiring  dengan meningkatkanya  hubungan  bisnis  di  berbagai  bidang  usaha  baik  dari  skala  lokal  hingga internasional. 4 Notaris  pun  dituntut  untuk  bisa  menggunakan  konsep cyber  notary agar tercipta suatu pelayanan jasa yang cepat, tepat dan efisien,sehingga mampu mempercepat laju pertumbuhan  ekonomi. 5 Salah  satu  bentuk  pelayanan  jasa  yang  diberikan  oleh  penghadap sebagai  bentuk  kepercayaan  terhadap  notaris  adalah  diberikannya  kuasa  untuk  pengurusan perizinan perusahaan melalui perizinan OSS.
Pendaftran izin usaha melalui sistem elektonik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Eletronik. Dalam  pelayanan  perizinan  berusaha  telah  mengalami  sebuah  revolusi  dalam  pelayanan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 menentukan  bahwa  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  secara  Elektronik  atau Online  Single Submission (OSS) merupakan Perizinan Berusaha yag diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan  atas  nama  menteri,  pimpinan  lembaga,  gubernur  atau  walikota/bupati  kepada  Pelaku Usaha melalu sistem elektronik yang terintegrasi
Secara  era  globalisasi  saat  ini  pengurusan  perizinan  memanfaatkan  perkembangan teknologi dan informasi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari oleh siapapun yang telah  memberikan  dampak  yang  sangat  besar  dalam  berbagai  bidang  kehidupan  umat manusia.  Dampak  nyata  perkembangan  teknologi  dan  informasi  tersebut  tidak  hanya  dapat dilihat  dalam  bidang  sosial  budaya  dan  ekonomi,  tetapi  juga  dibidang  hukum  kenotariatan yaitu  ditandai  dengan  adanya  ketentuan  yang  menyebutkan  secara  tegas  bahwa  seorang Notaris  memiliki  kewenangan  dibidang Cyber  Notary dan  pendaftaran  izin  usaha  melalui Online Single Submission. 6
Notaris pun dituntun untuk bisa menggunakan konsep Cyber Notary agar tercipta suatu pelayanan  jasa  yang  cepat,  tepat  dan  efisien,  sehingga  mampu  mempercepat  laju pertumbuhan  ekonomi. 7 Salah  satu  bentuk  pelayanan  jasa  yang  diberikan  oleh  penghadap sebagai  bentuk  kepercayaan  terhadap  notaris  adalah  diberikannya  kuasa  untuk  pengurusan perizinan perusahaan melalui Perizinan Berusaha Terintergrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS).
Penerapan  mengenai  aturan  terhadap  pelaksanaan  Perizinan  Berusaha  terintegrasi secara  Elektronik  ( Online  Single  Submission )  ini  dipertegas  dalam  ketentuan  Pasal  4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 yang mengatur tentang: a. Jenis, pemohon dan penerbit Perizinan Berusaha
b. Pelaksanaan Perizinan Berusaha
c. Reformasi Perizinan Berusaha sektor
4 Sjaifurahman & Habib Adjie, Op. Cit, hlm. 7-8.
5 R.A.  Emma  Nurita,  2012,  Cyber  Notary,  Pemahaman  Awal  dalam  Konsep  Pemikiran,  RefikaAditama, Bandung, hlm. 17.
6 Sari Dewa Ayu Widya, 2017, Kewenangan Notaris Di Bidang Cyber Notary Berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004 Tentang Jabatan Notaris, JURNAL HUKUM, Universitas Udayana, Bali, hlm. 219.
7 R.A.  Emma  Nurita,  2012,  Cyber  Notary,  Pemahaman  Awal  dalam  Konsep  Pemikiran,  Refika  Aditama, Bandung, hlm. 17
d. Sistem OSS
e. Lembaga OSS
f. Pendanaan OSS
g. Insentif atau disinsentif pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui OSS
h. Penyelesaian permasalah dan hambatan Perizinan Berusaha melalui OSSdan
i. Sanksi.
Permasalahan dalam pelaksanaan izin usaha dengan menggunakan OSS,  yaitu PP No. 24  tahun  2018  tidak  mengatur  masa  transisi  pemberlakuannya.  PP  No.  24  tahun  2018 langsung berlaku pada saat diundangkan, yaitu 21 Juni 2018, sedangkan masih ada perizinan yang diatur dalam Lampiran PP yang belum dapat dilayani melalui sistem OSS. Sistem OSS yang belum siap, antara lain karena sistem komputer antar kementerian dan lembaga, baik di pusat  maupun  daerah  yang  belum  terkoneksi  dengan  baik.  Terkait  NSPK  dari  K/L  dan Pemerintah Daerah. Pasal 88 ayat (5) PP No. 24 tahun 2018 standar perizinan berusaha yang ditetapkan  paling  lama  15  hari  sejak  diundangkannya  PP  No.  24  tahun  2018.  Akan  tetapi, hingga  saat  ini  belum  semua  NSPK  dari  K/L  dan  Pemda  sesuai  dengan  PP  sehingga berdampak  pada  legalitas  perizinan  OSS  yang  telah  terbit  tanpa  NSPK  dari  sektor. Permasalahan  berikutnya,  salah  satu  standar  integrasi  sistem  OSS  berdasarkan  Pasal  91  PP No.  24  tahun  2018  mencakup  tanda  tangan  digital  antar  sistem  perizinan  berusaha  dengan sistem OSS. Berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa syarat sahnya keputusan antara lain meliputi penetapan oleh pejabat  yang  berwenang.  Untuk  diketahui,  perizinan  OSS  saat  ini  hanya  memiliki  QR  code tanpa ada digital signature . 8
Notaris  di  Kabupaten  Solok  Selatan  menyatakan  adanya  beberapa  masalah  secara umum  mengenai  pendaftaran  izin  usaha  Perseroan  melalui  OSS  yaitu  software  OSS  yang masih  lelet,  titik  koordinat  masih  belum  mendetail  atau  kurang  akurat  dan  seringnya mengalami  pembaruhaan  system  oleh  karena  itu  Masyarakat  tidak  mau  memahami  sistem OSS  dan  Lebih  efektif  mendaftarkan  melalui  notaris  karna  pelaku  usaha  merasa menghabiskan banyak waktu jika masyarakat melakukan pendaftran sendiri.
Atas  dasar  latar  belakang  tersebut,  maka  penulis  melakukan  pengkajian  dalam  bentuk penelitian  hukum  dikarenakan Online  single  submission merupakan  sistem  perizinan  yang baru berdasarkan PP No. 24 tahun 2018 dimana tidak ditemukan kewenangan notaris dalam hal  perizinan  berusaha  sesuai  dengan  peraturan  tersebut,  namun  dalam  praktiknya  banyak dijumpai  notaris  yang  melakukan  pendaftaran  izin  usaha  terhadap  pelaku  usaha  dan masyarakat  sendiri  banyak  yang  belum  begitu  memahami  mekanisme  dalam  mengurus  izin dalam  mendirikan  usaha  dengan Online  single  submission dengan  merumuskan  judul “Pendaftaran  Izin  Usaha  Perseroan    Terbatas  Melalui Sistem  Online  Single  Submission di Kabupaten Solok Selatan”

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum.  Penilitian  ini  menggunakan  pendekatan yuridis  empiris  yaitu  suatu  pendekatan  masalah  melalui  penelitian  hukum  dengan  melihat
8 Monika Suhayati, 2018, Permasalahan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ( Online  Submission  System ),  Jurnal  Kajian  Singkat  Terhadap  isu  Aktual  dan  Strategis,  Vol.  X, No.23/I/Puslit/Desember, hlm 1
peraturan  hukum  yang  berlaku  dan  akan  menghasilkan  teori-teori  tentang  eksistensi  dan fungsi  hukum  dalam  masyarakat.  Penelitian  ini  juga  menekankan  pada  praktek  dilapangan dikaitkan  dengan  aspek  hukum  atau  perundang-undangan  yang  berlaku  berkenaan  dengan objek  penelitian  yang  dibahas  dan  melihat  norma-norma  hukum  yang  berlaku  kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat.
Adapun  populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  semua  orang  yang  terkait  dalam Pendaftaran  Izin  Usaha  Perseroan  Terbatas  Melalui  Sistem  Online  Single  Submition  Di Kabupaten  Solok  Selatan  serta  dalam  Dalam  teknik  pengambilan  sampel  ini  penulis menggunakan  purpossive  sampling,  yaitu  metode  pengambilan  sampel  berdasarkan  kriteria dengan  pertimbangan  tertentu. 9 dalam  penelitian  ini  yang  menjadi  sampel  adalah  Pejabat Notaris Kabupaten Tanah Datar; Kepala Dinas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  Kabupaten  Solok  Selatan,  pengusaha  yang  terbentuk didalam Perseroan Terbatas (PT) di Kabupaten Solok Selatan.
Teknik  penelitian  yang  digunakan  dalam  jurnal  ilmiah  ini  adalah  teknik  wawancara yakni pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanyajawab secara lisan  dengan  informan.  Wawancara  ini  dilakukan  dengan  cara  wawancara  semi  terstruktur yaitu wawancara secara langsung dan menggunakan studi dokumen dengan cara mempelajari bahan  kepustakaan  atau  literatur-literatur  yang  ada,  terdiri  dari  peraturan  perundang- undangan, dokumen-dokumen, buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di teliti dan memahami penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan di teliti.
Selanjutnya dengan telah dikumpulkannya sejumlah data, maka dilakukan analisis data secara kualitatif  yaitu  dengan melakukan penilaian terhadap data yang  ada dengan berbagai bantuan berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku atau makalah yang terkait serta pendapat  sarjana  yang  kemudian  diuraikan  dalam  bentuk  kalimat.  Berdasarkan  penelitian tersebut  metode  kualitatif  bertujuan  untuk  menginterpretasikan  secara  kualitatif  tentang pendapat atau tanggapan dari narasumber kemudian mendeskripsikannya secara lengkap dan mendetail aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang selanjutnya dianalisis untuk mengungkapkan kebenaran dan memahami kebenaran tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kewenagan Notaris Dalam Pendaftaran Izin Usaha Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online Single Submition Di Kabupaten Solok Selatan
Notaris  dalam  menjalankan  tugasnya  tersebut  mempunyai  wewenang  untuk  membuat akta  autentik  yang  diperluas  dengan  adanya  kewenangan  lainya.  Perluasan  wewenang  yang telah ada berdasarkan atas perencanaan yang baik dengan mengacu pada kenyataan yang ada ditengah-tengah  masyarakat,  yaitu  tuntunan  akan  bantuan  terhadap  jasa  notaris.  dalam menjalankan tugas jabatanya notaris berkewajiban bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri dan  menjaga  kepentingan  pihak-pihak  yang  terkait  dalam  perbuatan  hukum  secara  tidak memihak.
Kewenangan  notaris  dalam  Pasal  15  dari  ayat  (1)-(3)  terbagi  menjadi  kewenangan umum  notaris,  kewenangan  khusus  notaris,  dan  kewenangan  notaris  yang  akan  di  tentukan kemudian.  Pasal  15  ayat  (1)  UUJN  menegaskan  kewenangan  notaris  yaitu  membuat  akta secara umum. hal ini disebut sebagai kewenangan umum notaris dengan batasan sepanjang:
9 Ibid, hlm. 20
1) Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2) Menyangkut  akta  yang  harus  dibuat  atau  berwenang  membuat  akta  autentik  mengenai semua  perbuatan,  perjanjian  dan  ketetapan  yang  diharuskan  oleh  aturan  hukum  atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
3) Mengenai  subjek  hukum  (orang  atau  badan  hukum)  untuk  kepentingan  siapa  akta  itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.
Perseroan Terbatas (PT) merupakan pilihan bentuk badan usaha yang banyak diminati oleh  masyarakat  pada  masa  sekarang,  apalagi  banyak Commanditaire  Vennootschap (CV) yang  berubah  menjadi  Perseroan  Terbatas  (CV).  sehingga  banyak  permintaan  dalam pembuatan badan usaha dalam bentuk perseroan terbatas. 10 Peran Notaris dalam pendirian PT sangat  dibutuhkan  di  era  modern  ini  terlebih  di  Kabupaten  Solok  Selatan,  sehingga  Notaris harus menguasai prosedur pendirian PT dari mulai membuat Akta Pendirian sampai dengan pengurusan  SK  Kemenkumham  dan  urusan  administratif  lainnya,  sehingga  PT  yang bersangkutan dapat beroperasi dengan legalitas yang tepat. 11
Dasar  pengaturannya  tercantum  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  UU  Nomor  40  Tahun  2007 tentang  PT  yang  berbunyi  “Perseroan  didirikan  oleh  2  (dua)  orang  atau  lebih  dengan  akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia”. Penjelasan pasal di atas, yang dimaksud dengan “orang” adalah orang perseorangan, baik  warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum  Indonesia  atau  asing.  Ketentuan  dalam  ayat  ini  menegaskan  prinsip  yang  berlaku berdasarkan  undang-undang  ini  bahwa  pada  dasarnya  sebagai  badan  hukum,  Perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai  lebih dari 1  (satu) orang pemegang saham.
Pendaftaran perizinan PT dalam sistem OSS. OSS merupakan istilah popular Elektronik sebagaimana diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi  Secara  Elektronik.  Pengaturan  OSS  dituangkan  dalam  dalam  suatu  Peraturan Pemerintah (PP), yang mempunyai hierarki perundang yang tinggi, hanya setingkat di bawah Undang-Undang  (UU),  sehingga  semua  Peraturan  Presiden,  Peraturan  Menteri,  Peraturan Daerah dan sebagainya harus tunduk dan menyesuaikan dengan sistem OSS.
Berdasarkan Pasal 5 PP Nomor 24 Tahun 2018, Jenis Perizinan Berusaha terdiri atas:
a. Izin Usaha;
b. dan Izin Komersial atau Operasional.
Pasal 6 ayat (1) Nomor 24 Tahun 2018, Pemohon Perizinan Berusaha terdiri atas:
a. Pelaku Usaha perseorangan; dan
b. Pelaku Usaha non perseorangan.
Pasal  6  ayat  (3)  huruf  a  Nomor  24  Tahun  2018, Pelaku  Usaha  non  perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b terdiri atas: perseroan terbatas;
Dasar  kebijakan  reformasi  perizinan  berusaha  dalam  OSS  diawali  dengan dikeluarkannya  Peraturan  Presiden  Nomor  91  tahun  2017  tentang  Kebijakan  Percepatan Pelaksanaan Berusaha dan setelahnya dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018
10 Wawancara  dengan  notaris  Suci  Astri  Hastuti,  S.H.,  M.Kn,  selaku  Notaris/PPAT  kabupaten  solok-selatan Tanggal 15 mei 2023
11 Wawancara  dengan  notaris  Suci  Astri  Hastuti,  S.H.,  M.Kn,  selaku  Notaris/PPAT  kabupaten  solok-selatan Tanggal 15 mei 2023
tentang  Pelayanan  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik.  Tujuan  utamanya adalah untuk: 12
1. Mempercepat  pelayanan  perizinan  berusaha  melalui  penerapan  Sistem  Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik (OSS).
2. Memberikan fasilitas sistem checklist (hutang perizinan) di kawasan-kawasan ekonomi,
3. Menerapkan sistem data sharing.
4. Untuk  menjaga  efektivitas  dan  kepastian  pelaksanaan  berusaha  dibentuk  satgas-satgas ( leading sector dan pendukung).
5. Untuk mendukung kemudahan pelaksanaan berusaha dilakukan reformasi regulasi.
6. Semua pelayanan perizinan berusaha hanya dilakukan melalui PTSP (BKPM, DPM-PTSP Provinsi,  dan  DPM-PTSP  Kabupaten/Kota)  yang  dikawal  dan  dibantu  penyelesaiannya oleh Satgas.
Dalam hal ini Notaris tidak memiliki kewenangan dalam menjalankan pendafataran izin melalui  OSS,  hal  ini  dikarenakan  sistem  OSS  bisa  dijalankan  oleh  setiap  orang  yang  ingin mendaftarkan  badan  usaha  serta  dalam  Pasal  1  ayat  (7)  PP  24/2018  menjelaskan  bahwa Pendaftaran  adalah  pendaftaran  usaha  dan/atau  kegiatan  oieh  Pelaku  Usaha  melalui  OSS. Serta  di  jelaskan  pada  Pasal  1  ayat  (1)  PP  5/2021  Tentang  Penyelenggaraan  Perizinan Berusaha  Berbasis  Risiko  “ Perizinan  Berusaha  adalah  legalitas  yang  diberikan  kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya ”. Namun dalam prakteknya  para  pelaku  usaha  di  Kabupaten  Solok  Selatan  meminta  bantuan  kepada  notaris dalam proses perizinan melalui OSS. 13
Seiring  berjalannya  waktu  tidak  dapat  dipungkuri  ada  beberapa  pengusaha  yang meminta  bantuan  notaris  berupa  jasa  untuk  mendaftarkan  perizinan  berusaha  mereka  di sistem OSS setelah akta pendirian atau akta perubahan badan usaha beserta pengesahan dan persetujuan dari Kemenkumham yang telah selesai dilaksanakan. Hal tersebut sesungguhnya bukan merupakan kewenangan seorang notaris. 14
Apabila usaha-usaha yang sudah berjalan atau beropersional tentunya pengusaha sudah memiliki  Izin  Usaha  yang  diterbitkan  oleh  instansi  terkait,  hal  tersebut  ketika  didaftarkan perizinan  berusaha  di  sistem  OSS  cukup  mengunggah  izin  yang  telah  ada  dan  mengisi  nili- nilai  investasi.  Notaris  dalam  memberikan  jasa  bantuanya  dalam  pendaftaran  perizinan berusaha  di  sistem  OSS  adalah  hanya  sebatas  membantu  secara  pelayanan  bantuan  hukum kepada  pelaku  usaha  untuk  pendaftaran  perizinan  berusaha  di  sistem  OSS  yaitu  dengan membantu  menerbitkan  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB)  dan  Izin  Usaha,  apabila  adanya  Izin Usaha  yang  perlu  diselesaikan  komitmennya  di  kementerian  atau  lembaga,  maka  notaris menganjurkan  pengusaha  untuk  melaksanakan  hal  tersebut  dengan  sendiri  tanpa  melibatkan notaris  lagi. Mengingat seorang Notaris sesuai  dengan mandat  UUJN adalah pejabat  negara yang harus menjaga marwah dan martabatnya. 15
12 Wawancara  dengan  notaris  Suci  Astri  Hastuti,  S.H.,  M.Kn,  selaku  Notaris/PPAT  kabupaten  solok-selatan Tanggal 15 mei 2023
13 Wawancara  dengan  notaris  Suci  Astri  Hastuti,  S.H.,  M.Kn,  selaku  Notaris/PPAT  kabupaten  solok-selatan Tanggal 15 mei 2023
14 Wawancara  dengan  notaris  Suci  Astri  Hastuti,  S.H.,  M.Kn,  selaku  Notaris/PPAT  kabupaten  solok-selatan Tanggal 15 mei 2023
15 Wawancara  dengan  notaris  Susi  Anggraini,S.H,  selaku  Notaris/PPAT  kabupaten  solok-selatan  Tanggal  16 mei 2023
Tata  cara  membuat  NIB  Perseroan  Terbatas  dalam  laman  resmi  pemerintah  yang bernama  OSS  ( Online  Single  Submission ).  Situs  ini  memiliki  sistem  yang  terintegrasi sehingga  tidak  hanya  dapat  memfasilitasi  pembuatan  NIB  PT  Perorangan,  melainkan  juga bisa untuk izin usaha lainnya. Hanya saja, jika mengurus pembuatan Sertifikat Standar, Izin Komersial,  atau  Izin  Operasional,  prosedurnya  kemungkinan  akan  sedikit  berbeda.  Hal tersebut  terutama  berlaku  jika  perusahaan  termasuk  kedalam  kategori  resiko  Menengah Tinggi atau Tinggi.
Adapun  langkah-langkah  dalam  cara  membuat  NIB  PT  Perorangan  dengan  melalui OSS adalah:

## 1) Mendaftarkan Hak Akses
Cara  membuat  NIB  PT  Perorangan  pertama-tama  adalah  dengan  mengakses  atau menggunakan situs OSS lalu mengajukan pendaftaran hak akses. Caranya adalah, klik-lah tulisan  Daftar  di  kanan  atas  halaman  beranda.  berikutnya,  pilih  skala  perusahaan  (UMK atau non-UMK) dan lengkapi seluruh jenis pelaku usaha (orang perseorangan atau badan usaha).  Sistem  selanjutnya  adalah  melengkapi  form  pendaftaran  dengan  sejumlah  data pribadi. Setelah selesai, submit-lahform tersebut.
2) Login ke dalam situs
Setelah  kamu  mendapatkan  Hak  Akses, Login dengan  menggunakan  username  serta password  yang  sudah  didapatkan.  Sistem  berikutnya  juga  akan  meminta  untuk  mengisi CAPTCHA.
3) Ajukan permohonan pembuatan izin usaha
Sesudah berhasil melakukan Login, kemudian pilihlah opsi Permohonan Baru dalam menu Perizinan  Berusaha,  sesuai  dengan  yang  kamu  perlukan.  Berikutnya,  isi  form  registrasi membuat  atau  pembuatan  NIB  untuk  PT  Perorangan  itu  sesuai  dengan  arahan  sistem dengan  melengkapi  sejumlah  data  yang  menyangkut  identitas  pemilik  dan  badan  usaha yakni:
a) Nama dan NIK
b) Alamat tempat tinggal
c) Bidang usaha
d) Lokasi penanaman modal
e) Besaran rencana penanaman modal
f) Rencana pengguna tenaga kerja
g) Nomor kontak usaha dan/atau kegiatan
h) Rencana permintaan fasilitas fisikal, kepabeanan, dan/atau fasilitas lainya
i) NPWP Pelaku Usaha Perseorangan
4) Submit form registrasi pembuatan izin
Langkah  terakhir  dari  cara  membuat  NIB  PT  Perorangan  dengan  menggunakan  OSS adalah men-submit form registrasi yang sudah isi.  Kemudian tunggu sampai  sistem OSS tersebut selesai memproses registrasi pembuatan NIB.
Pendaftaran pelaku usaha dalam pendirian PT melalui Pendaftaran tahapan pada Ditjen AHU  online.  Permohonan  diajukan  kepada  Menteri  Kemenkumham  untuk  mendapatkan
pengesahan  Anggaran  Dasar  Perseroan  (akta  pendirian)  sebagai  badan  hukum  PT  sesuai dengan UUPT. Persyaratan yang dibutuhkan antara lain: 16
1) Bukti  setor  bank  senilai  modal  disetor  dalam  akta  pendirian  atau  surat  pernyataan  telah menyetorkan modal kepada para pendiri;
2) Bukti  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)  sebagi  pembayaran  berita  acara  negara; Asli  akta  pendirian.  Selanjutnya,  pada  proses  pendaftaran  daplikasi  web  ditjen  AHU online, ada form isian yang harus diisi, yang teridri dari:
a. Data  Perseroan,  pada  form  ini  ada  5  kolom  isian  yang  perlu  diisi,  meliputi  nama perseroan (muncul otomatis), nama singkatan (muncul otomatis), jenis perseroan (pilih salah  satu  jenis  perseroan  yang  cocok:  swasta  nasional,  BUMN,  BUMD,  dll),  NPWP perseroan  (jika  sudah  ada)  jika  belum  memiliki  maka  kolom  ini  bisa  dilangkahi,  dan kolom  isian  jangka  waktu  pendirian  perseroan  yang  bisa  dipilih  antara  terbatas  dan tidak terbatas.
b. Kedudukan Perseroan, pada form ini ada beberapa field yang perlu diisi, yakni; alamat perseroan  lengkap  (provinsi,  kota,  jalan,  RT/RW),  kode  pos  (opsional),  nomor  telepn perseroan, alamat email, dna tahun buku.
c. Maksud  dan  Tujuan,  dalam  form  ini  untuk  mengisi  kegiatan  usaha  yang  akan dijalankan perseroan.
d. Akta Notaris, pada kolom ini field isian berupa nomor kata dan tanggal akta pendirian.
e. Modal  Dasar,  pada  tahap  ini  ada  beberapa  fiel  yakni;  klasifikasi  saham,  total  modal, modal dasar currency, harga perlembar saham.
f. Modal Ditempatkan, pada kolom ini aturannya modal ditempatkan tidak boleh kurang dari 25% dari modal dasar sesuai Pasal 33 undang-undang perseroan terbatas.
g. Modal Disetor
h. Pengurus dan Pemegang Saham
1). Warga Negara Indonesia
2). Warga Negara Asing
i. Pemilik Manfaat
j. Notaris Pengganti
k. Dokumen yang harus diunggah
l. Unggah Akta dan Konfirmasi Permohonan
m. Download SK Pengesahan Pendirian
Dalam proses pengisian form tersebut yang menjadi acuan adalah akta pendirian yang telah  dibuat  oleh  pelaku  usaha.  Proses  pengisian  data  tersebut  sangat  berpengaruh  dengan proses  perizinan  berusaha online  single  submission (OSS),  dimana  sistem  AHU  online terintegrasi  dengan  sistem online  single  submission .  Cara  kerja  sistem  aplikasi web  online single submission adalah dengan melakukan Tarik data ahu, sehingga kesalahan penginputan di  sistem  AHU  oleh  pelaku  usaha  akan  mempengaruhi  penerbitan  perizinan  berusaha  oleh lembaga OSS nantinya.
Mengingat  saat  ini  NIB  merupakan  dokumen  legalitas  yang  harus  dimiliki  oleh perusahaan.  Apabila  tidak  dilakukan  pembaharuan  perizinan  berusaha  yang  sebelumnya SIUP menjadi NIB, dikhawatirkan perusahaan akan menjadi kesulitan untuk mengurus izin- izin  berusaha  lainnya  yang  dibutuhkan  oleh  perusahaan.  Lebih  lanjut,  Pasal  7  Permendag 76/2018  pun  menyatakan  setiap  pelaku  usaha  yang  melakukan  perubahan  data  perusahaan yang didaftarkan wajib melaporkan perubahan data melalui sistem OSS
16 Wawancara  dengan  notaris Susi  Anggraini,  S.H,  selaku Notaris/PPAT  kabupaten  solok-selatan  Tanggal  16 mei 2023
Dalam  hal  proses  perizinan  melalui  OSS  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  yang  selanjutnya  disingkat  DPMPTSP  adalah  perangkat  daerah Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang mempunyai tugas dan  fungsi  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  penanaman  modal  yang menjadi kewenangan daerah.  Berdasarkan Pasal  1 ayat  (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  6  Tahun  2021  Tentang  Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha  Di  Daerah “ Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses  pengelolaannya  secara  elektronik  mulai  dari  tahap  permohonan  sampai  dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu ”
Pasal 5 PP 6/2021 menjelaskan bahwa “Bupati/wali kota mendelegasikan kewenangan Pemerintah  Daerah  kabupaten/kota  dalam  Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha  di  Daerah kepada kepala DPMPTSP kabupaten/ kota.
Pendelegasian kewenangan oleh bupati/wali kota meliputi:
a. penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha  yang  menjadi  kewenangan  Pemerintah  Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha  yang  menjadi  kewenangan  Pemerintah  Pusat  yang dilimpahkan kepada bupati/wali kota berdasarkan asas tugas pembantuan.
Terkait  perndelegasian  kewenangan  berdasarkan  Peraturan  Bupati  Solok  Selatan Nomor  32  Tahun  2022  tentang  Pelayanan  Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko  dan  Non Perizinina  Pada  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten Solok Selatan. Pada Pasal 3 ayat (1)-(3) menjelaskan bahwa
(1) Bupati  dapat  mendelegasikan  kewenangan  dalam  menyelenggarakan  pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
(2) Kewenangan  penyelenggaraan  pelayanan  perizinan  berusaha  sebagaimana  dimaksud dalam ayat (1) di berikan kepada DPMPTSP;
(3) Pendelegasian  kewenangan  pelayanan  perizinan  berusaha  sebagaimana  dimaksud  ayat (2) meliputi:
a. proses  notifikasi  persetujuan  dan/atau  penolakan  permohonan  perizinan  berusaha melalui sistem OSS
b. proses pelayanan administrasi
c. penandatanganan dokumen administrasi pelayanan perizinan berusaha yang dilayani secara elektronik
d. penerbitan produk pelayanan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. pembekuan,  pembatalan,  dan/atau  pencabutan  perizinan  berusaha  sesuai  demgan ketentuan peraturan perundang-undangan
Berdasarkan  analisis  penulis  dikaitkan  dengan  teori  kewenangan  yakni  wewenang dideskripsikan sebagai “r echtsmacht ” (kekuasaan hukum). Dalam hukum publik, wewenang terkait  kekuasaan  terdapat  sedikit  perbedaan  antara  kewenangan  (A uthority,  gezag )  adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari yang diberikan oleh undang-undang  atau  legislatif.  Sedangkan  wewenang  ( competence,  bevoegdheid )  hanya mengenai suatu “ onderdeel” (bagian) tertentu  dari kewenangan. Kewenangan dalam bidang kekuasaan kehakiman atau kekuasaan mengadili lazim disebut kompetensi atau yurisdiksi.
Setiap  penggunaan  wewenang  harus  memiliki  dasar  legalitas  di  dalam  hukum  positif untuk  mencegah  terjadinya  perbuatan  sewenang-wenang.  Penggunaan  wewenang
pemerintahan  selalu  dalam  batas-batas  yang  ditetapkan  sekurang-kurangnya  oleh  hukum positif.  Dalam  hal  ini  dalam  melakukan  perizinan  melalui  OSS  yang  mempunyai  legalitas berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  adalah  pelaku  usaha,  dimana  dijelaskan  Pasal  1 ayat  (7)  PP  24/2018  menjelaskan  bahwa  Pendaftaran  adalah  pendaftaran  usaha  dan/atau kegiatan oieh Pelaku Usaha melalui OSS. Serta di jelaskan pada Pasal 1 ayat (1) PP 5/2021 Tentang  Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko  “ Perizinan  Berusaha  adalah legalitas  yang  diberikan  kepada  Pelaku  Usaha  untuk  memulai  dan  menjalankan  usaha dan/atau kegiatannya ”.
Berdasarkan  hal  tersebut  notaris  tidak  memiliki  kewenangan  dalam  menjalankan pendafataran  izin  melalui  OSS.  Kewenangan  notaris  hanyalah  membuat  akta  notaris  ketika proses  pendirian  PT  sesuai  dalam  Pasal  15  dari  ayat  (1)-(3)  terbagi  menjadi  kewenangan umum  notaris,  kewenangan  khusus  notaris,  dan  kewenangan  notaris  yang  akan  di  tentukan kemudian.  Pasal  15  ayat  (1)  UUJN  menegaskan  kewenangan  notaris  yaitu  membuat  akta secara umum. hal ini disebut sebagai kewenangan umum notaris. Namun notaris memberikan layanan  bantuan  hukum  bagi  pelaku  usaha  dengan  cara  mendampingi  dan  memberikan pemahaman didalam prosedur perizinan melalui OSS.
Sementara  kewenangan  DPMPTSP  Dalam  proses  perizinan  melalui  OSS  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2021  Tentang  Penyelenggaraan  Perizinan Berusaha  Di  Daerah  Pasal  5  PP  6/2021  menjelaskan  bahwa  “Bupati/wali  kota mendelegasikan  kewenangan  Pemerintah  Daerah  kabupaten/kota  dalam  Penyelenggaraan Perizinan  Berusaha  di  Daerah  kepada  kepala  DPMPTSP  kabupaten/  kota,  Kemudian tindaklanjuti oleh Perbub Solok Selatan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinina Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan. Pada Pasal 3 ayat (1)-(3) menjelaskan bahwa (1) Bupati  dapat  mendelegasikan  kewenangan  dalam  menyelenggarakan  pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
(2) Kewenangan  penyelenggaraan  pelayanan  perizinan  berusaha  sebagaimana  dimaksud dalam ayat (1) di berikan kepada DPMPTSP;
(3) Pendelegasian  kewenangan  pelayanan  perizinan  berusaha  sebagaimana  dimaksud  ayat (2) meliputi:
a. proses  notifikasi  persetujuan  dan/atau  penolakan  permohonan  perizinan  berusaha melalui sistem OSS
b. proses pelayanan administrasi
c. penandatanganan dokumen administrasi pelayanan perizinan berusaha yang dilayani secara elektronik
d. penerbitan produk pelayanan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. pembekuan,  pembatalan,  dan/atau  pencabutan  perizinan  berusaha  sesuai  demgan ketentuan peraturan perundang-undangan
Berdasarakan  teori  Kewenangan  di  kenal  dengan  Pendelegasian  yakni  pelimpahan wewenang  pemerintah  dari  satu  organ  pemerintahan  kepada  organ  pemerintahan  yang  lain ( delegatie:  overdrach  van  een  bevoegheid  van  het  ene  bestuurorgaan  aan  een  ander )  yang beralih  adalah  seluruh  wewenang  dari  delegans,  maka  yang  bertanggung  jawab  sepenuhnya adalah delegataris. Syarat-syarat delegasi adalah:
a. Delegasi harus definitif dan pemberian delegasi ( delegans ) tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
b. Delegasi  harus  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  artinya  delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
c. Delegasi  tidak  kepada  bawahan,  artinya  dalam  hubungan  hierarki  kepegawaian  tidak diperkenankan adanya delegasi.
Secara teori kewenangan bahwa DPMPTSP telah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan  yang  berlaku  dalam  melakukan  tugas  dan  kewenangan  didalam  proses  perizinan melalui OSS yang akan dilakukan oleh Pelaku Usaha.

## Alasan  Para  Pelaku  Usaha  Tidak  Melakukan  Pendaftaran  Perseroan  Terbatas  (PT) Melalui Sistem Online Single Submition Di Kabupaten Solok Selatan
Dalam  proses  pendirian  perseroan  terbatas  (PT)  menilai  pelaksanaan Online  Single Submission (OSS) masih banyak masalah sehingga menjadi alasan alasan para pelaku usaha tidak  melakukan  pendaftaran  perseroan  terbatas  melalui sistem  online  single  submition . Berdasarkan hasil penelitian penilus kendala Dalam pelaksanaan pendaftaran izin usaha yakni PT yang terjadi di Kabupaten Solok Selatan yakni: 17
a. sistem masih cenderung lemah. Terdapat di waktu-waktu tertentu laman sistem OSS tidak dapat di akses, tidak dapat masuk ke halaman Log-In , dan terjadi error sistem saat proses penerbitan  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB)  sehingga  akan  kembali  lagi  ke  halaman  awal yang  membuat  hilang  poin-poin  KBLI  yang  telah  di  cantumkan  dalam  sistem  OSS.  Hal tersebut yang membuat sistem yang ada dalam OSS belum berjalan secara penuh. Sistem tersebut  bahkan  belum  mampu  dijangkau  ke  daerah-daerah  terpencil  dengan  jaringan internet lemah maupun daerah yang belum masuk jaringan internet.
b. Sistem  OSS  tersebut  tidak  melakukan  proses  perizinan  secara  keseluruhan.  Sistem  OSS tersebut hanya memberikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk seluruh aplikasi perizinan yang  masuk  dalam  sistem  tersebut.  Dalam  pelaksanaannya,  apabila  terdapat  kesalahan memasukkan  data  dalam  sistem  OSS,  para  perwakilan  pelaku  usaha  atau  pelaku  usaha pendirian  PT  masih  harus  melakukan  pengajuan  laporan  kepada  OSS  pusat,  sehingga cukup menghabiskan waktu yang lama, karena belum tersedia secara online. Hal tersebut yang  membuat  proses  penerbitan  NIB  bagi  pelaku  usaha  pendirian  PT  yang  seharusnya membutuhkan  waktu  kurang  lebih  2  jam,  menjadi  terhambat  hingga  beberapa  hari, dikarenakan  menunggu  jawaban  atas  laporan  kekeliruan  pengisian  data  dari  pusat. Perseroan  Terbatas  (PT)  baru  bisa  registrasi  hanya  sampai  mendapatkan  Nomor  Induk Berusaha (NIB), setelah  itu masih banyak perizinan dari kementerian terkait yang belum terintegrasikan. Salah satunya adalah belum terintegrasinya sistem OSS dengan pajak.
c. Bagi pelaku usaha yang berdomisili di daerah cenderung lebih parah karena banyak yang belum menggunakan sistem OSS, dikarenakan jaringan internet yang belum masuk.
d. Dalam  hal  ini  masih  kurangnya  pemahaman  SDM  pada  stakeholder  pemerintahan Kabupaten  Solok  Selatan  yaitu  DPMPTSP  terkait  pendaftaran  izin  ketika  pelaku  usaha mendapatkan permasalahan pada pendaftaran izin usaha.  Sehingga membuat pelaku usaha
17 Wawancara dengan  Jordi Nasco Vandanu ,S.H , selaku  Direksi PT. Pesona Global Karya, Kabupaten Solok- Selatan Tanggal 19 mei 2023
merasa  bingung  dan  meminta  bantuan  notaris  dalam  melakukan  pedaftaran  izin  melalui OSS
Alasan  lain  pelaku  usaha  tidak  mendaftarkan  izin  melalui  OSS  yakni,  banyak  dari pelaku usaha pendirian perseroan terbatas (PT) yang masih membutuhkan bantuan konsultan untuk  mengisi  form  yang  ada  dalam  sistem  OSS.  Oleh  karena  itu,  help  desk  yang  ada  di DPMPTSP  di  Kabupaten  Solok  Selatan  sangat  diperlukan  karena  banyak  dari  pengguna sistem OSS yang masih kurang memahami terkait panduan berusaha maupun mekanisme dari sistem  OSS.  Dalam  pelaksanaannya,  para  pelaku  usaha  khususnya  pendirian  PT  memang sudah  ada  yang  mengajukan  izin  melalui  usaha,  namun  banyak  dari  pengusaha  yang  masih belum bisa mengisi form yang terdapat di laman sistem OSS. 18
Hambatan  Dalam  Pendafataran  Izin  Usaha  Perseroan  Terbatas  (PT)  Melalui  Sistem Online Single Submition Serta Upaya Notaris Untuk Menyelesaikan Permasalahan
Hambatan-hambatan dalam menggunakan sistem OSS juga dirasakan oleh Notaris suci astir hastuti, beberapa diantaranya adalah: 19
1) Dalam  penginputan  data  untuk  mendapatkan  pengesahan  badan  hukum  di  AHU  Online, NPWP setiap pelaku usaha harus valid dan aktif, jika tidak aktif, maka pelaku usaha harus datang langsung ke kantor pajak setempat.
Perlu  diketahui,  data  perusahaan  di  OSS,  seperti  data  domisili,  data  tersebut  langsung terhubung  melalui  sistem  Administrasi  Hukum  Umum  (AHU).  Ketika  para  pengusaha mendirikan  badan  usaha  di  Notaris,  biasanya  Notaris  sudah  memasukan  data-data perusahan  ke  Sistem  AHU.  Sehingga  untuk  data  perusahaan  di  OSS  tidak  dapat  lagi diubah. Perubahan data perusahaan harus dilakukan melalui sistem AHU.
2) Pada  saat  melakukan  tarik  data  di  sistem  OSS  yang  terintegrasi  dengan  AHU  Online, terkadang  tidak  muncul  data,  karena  salah  pengetikan  Nomor  Induk  Kependudukan, sehingga dibutuhkan ketelitian yang sangat tinggi
3) Terkait  dengan  maksud  dan  tujuan  perseroan,  terkadang  Notaris  dan  klien  kesulitan berkomunikasi  dalam  menentukan  jenis  usahanya  yang  sesuai  dengan  KBLI,  karena banyaknya  pilihan,  sehingga  klien  dituntut  untuk  cermat  dalam  memilih  bidang  usaha yang betul-betul akan dijalankan.
Namun,  dari  kendala  yang  dirasakan  yaitu  waktu  pengurusan  perizinan  usaha  yang tergolong cukup lama serta harus menghadapi birokrasi yang menurut pandangan pengusaha hal  tersebut  sangat  menghambat  mereka.  Pengusaha  berharap  sudah  dapat  mengoperasikan kegiatan-kegiatan  usaha  ketika  sudah  memiliki  akta  pendirian  badan  usaha  berikut  dengan pengesahan  dari  Kemenkumham  RI,  akan  tetapi  terjanggal  proses  pengurusan  perzinan berusaha  di  kementerian  atau  lembaga  yang  terkait.  Mengingat  pendaftaran  perizinan berusaha  memerlukan  legalitas  berupa  akta  pendirian  badan  usaha,  untuk  itu  pendaftaran perizinan berusaha di instansi terkait tidak dapat dijalankan secara pararel, yang artinya harus setahap demi setahap.
18 Wawancara dengan  Rusdiadi , selaku  Direksi PT Prima Trans Utama, Kabupaten Solok-Selatan Tanggal 19 mei 2023
19 Wawancara  dengan  notaris  Suci  Astri  Hastuti,  S.H.,  M.Kn,  selaku  Notaris/PPAT  kabupaten  solok-selatan Tanggal 15 mei 2023
Berlakunya  pendaftaran  perizinan  berusaha  melalui  sistem  OSS  juga  tidak menghilangkan  atau  menghapus  seluruh  kendala  yang  ada,  akan  tetapi  sudah  sangat membantu  pengusaha  memangkas  birokrasi  dan  waktu  pengurusan.  Kendala  yang  dihadapi dalam  pengurusan  perizinan  berusaha  sesudah  berlakunya  OSS  yaitu  apabila  Izin  Usaha tersebut belum berlaku efektif, maka dalam penyelesaian komitmen sehingga izin usaha dapat menjadi  berlaku  efektif,  pengusaha  juga  perlu  hadir  langsung  secara  tatap  muka  ke kementerian atau lembaga terkait.
Dalam  hal  ini  juga  terdapat  banyak  syarat-syarat  yang  harus  dilengkapi  dan  tentunya juga  membutuhkan  jangka  waktu  tertentu  sehingga  kementerian  atau  lembaga  terkait  dapat menyelesaikan  atau  memberikan  Izin  Usaha  yang  berlaku  efektif.  OSS  juga  tidak  dapat mengayomi pendaftaran  seluruh  Izin  Usaha sesuai  dengan kegiatan usaha  yang didaftarkan, ada  beberap  bidang  usaha  yang  dikecualikan  Izin  Usahanya  dalam  sistem  OSS,  seperti diantaranya  bidang  usaha  lembaga  keuangan,  pertambangan,  angkutan  barang.  OSS  hanya menerbitkan  NIB  dari  perusahaan-perusahaan  tersebut,  akan  tetapi  pengurusan  Izin  Usaha juga wajb dilaksanakan di kementerian atau lembaga yang terkait.
Upaya  dilakukan  dalam  mengatasi  masalah  pengurusan  perizinan  usaha  setelah berlakunya OSS. OSS yang pelaksanaanya diatur dalam PP No. 24 Tahun 2018, merupakan upaya  pemerintah  dalam  menyederhanakan  perizinan  berusaha  dan  menciptakan  model pelayanan  perizinan  terintegrasi,  cepat  dan  murah,  serta  memberi  kepastian. 20 Sistem  OSS, izin  berusaha  akan  didapat  oleh  pelaku  usaha  dalam  waktu  kurang  dari  satu  jam,  namun masih ada masalah yang ditemukan dilapangan sehingga perlu dilakukan  upaya-upaya yang dapat mengatasi masalah pengurusan perizinan tersebut.
Upaya  yang  dilakukan  dalam  mengatasi  masalah  pengurusan  perizinan  usaha  setelah berlakunya OSS, segala permasalahan maupun kendala dalam pengurusan perizinan berusaha sebelum  berlakunya  OSS  tentunya  sudah  dijawab  dan  diselesaikan  oleh  Pemerintah  dengan menghadirkan  sebuah  sistem  yang  bersifat  online  atau  daring  (dalam  jaringan)  dalam melakukan pendaftaran perizinan berusaha yaitu sistem OSS, sehingga dapat mengatasi hal- hal  yang  menunda  percepatan  berusaha  dengan  memangkas  birokrasi,  jangka  waktu pengurusan  dan  mencegah  kemungkinan  terjadinya  praktik  korupsi  dalam  pengurusan perzinan berusaha. 21
Bentuk  upaya  yang  dilakukan  oleh  notaris  ketika  terjadi  kendala  dalam  pendaftaran melalui  OSS  yakni  menghubungi  DPMPTSP  dan  mengkirimkan  email  kepada  kementrian terkait dan melakukan call center kementrian terkait, membuat surat permohonan perubahan data OSS, surat permohonan harus mencantumkan alamat email yang salah dan alamat email yang  baru,  Membuat  surat  kuasa,  jika  yang  mengajukan  permohonan  perubahan  data  orang lain,  Kemudian  permohonan  perubahan  data  disampaikan  melalui  email  OSS: helpdesk.oss@bkpm.go.id .
Penyelesaian  komitmen  untuk  mendapatkan  Izin  Usaha  yang  berlaku  efektif  (apabila Izin Usaha yang belum berlaku efektif) juga perlu dilaksanakan secara tatap ke kementerian
20 Wawancara  dengan  notaris  Suci  Astri  Hastuti,  S.H.,  M.Kn,  selaku  Notaris/PPAT  kabupaten  solok-selatan Tanggal 15 mei 2023
21 Wawancara  dengan  notaris  Susi  Anggraini,S.H,  selaku  Notaris/PPAT  kabupaten  solok-selatan  Tanggal  16 mei 2023
atau lembaga terkait serta memerlukan jangka waktu pengurusan yang tidak pasti. 22 Untuk itu sistem  OSS  perlu  dilakukan  pengembangan  atau  penyegaran  secara  terus  menerus  agar kegiatan tatap, muka semaksimal mungkin dapat dihindari dan berfokus pada kegiatan secara daring (dalam jaringan), sehingga segala proses pemenuhan komitmen dapat disampaikan ke kementerian  atau lembaga terkait melalui sistem OSS secara daring (dalam  jaringan) secara keseluruhan.
Mengingat  sejak  awal  peluncuran  sistem  OSS  pada  tahun  2018  dengan  menggunakan sistem  1.0  dan  sejak  awal  tahun  2022  sudah  dilakukan  perkembangan  ke  sistem  OSS  1.1 dengan  migrasi  seluruh  data-data  yang  terdaftar.  Kementerian  atau  lembaga  terkait  perlu mengembangkan  sistem  OSS  agar  dapat  dijangkau  untuk  segala  persoalan  dan  memastikan hanya  dilakukan  melalui  sistem  OSS,  sehingga  memberikan  kepastian  dan  kepercayaan kepada masyarakat khusunya para pengusaha baik perseorangan maupun non perseorangan. 23 Berdasrakan  penjelasan  terkait  kendala,  hambatan  dan  upaya  dalam  proses  perizinan melalui  OSS,  analisis  penulis  Dikaitkan  dengan  teori  pertanggung  jawaban  Seseorang dikatakan  secara  hukum  bertanggung  jawab  untuk  suatu  perbuatan  hukum  tertentu  adalah bahwa  didapat  dikenakan  suatu  sanksi  dalam  kasus  perbuatan  yang  berlawanan.  Menurut teori tradisional, terdapat dua macam pertanggung jawaban yang dibedakan atas pertanggung jawaban  atas  kesalahan  ( basedon  fault )  dan  pertanggung  jawaban  mutlak  ( absolute responsibility ). 24
Pertanggungjawaban  mutlak  ( absolute  responsibility ),  prinsip  tanggung  jawab  mutlak adalah   suatu  tanggung  jawab hukum  yang  dibebankan kepada pelaku perbuatan melawan hukum  tanpa  melihat  apakah  yang  bersangkutan  dalam  melakukan  perbuatannya  itu mempunyai unsur kesalahan atau tidak, dalam hal ini pelakunya dapat dimintakan tanggung jawab  secara  hukum,  meskipun  dalam  melakukan  perbuatannya  itu  pelaku  tidak melakukannya  dengan  sengaja  dan  tidak  pula  mengandung  unsur  kelalaian,  kekurang  hati- hatian  atau  ketidakpatutan.    Karena  itu,  tanggung  jawab  mutlak  sering  juga  disebut  dengan tanggung jawab tanpa kesalahan.
Dalam  hal  ini  pada  proses  pendaftaran  perizinan  kendala  dilakukan  oleh  pelaku usaha  itu  sendiri,  dimana  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  memiliki kewenangan  dalam  proses  perizinan  adalah  pelaku  usaha  dan  bukan  kewenangan  notaris, sehingga  apabila  adanya  penyalah  gunaan  terhadap  pendaftaran  izin  tersebut  jika  notaris yang melakukan pendaftaran izin diluar wewenangnya, maka pertanggungjawaban  tersebut di titik beratkan kepada notaris.
Terkait  dengan  kendala  dan  hambatan  Dalam  Pendafataran  Izin  Usaha  Perseroan Terbatas (PT) Melalui Sistem Online Single Submition, maka yang bertanggungjawab adalah setiap  para  pihak  yakni  pelaku  usaha  yang  mendaftarkan  izin  karena  dalam  proses pendaftaran izin melalui OSS sudah di atur melalui peraturan mengenai mekanisme dan tata caranya.  Dan  pihak  DPMPTSP  juga  bertanggung  jawab  untuk  melakukan  upaya  dalam
22 Wawancara  dengan  notaris  Suci  Astri  Hastuti,  S.H.,  M.Kn,  selaku  Notaris/PPAT  kabupaten  solok-selatan Tanggal 15 mei 2023,
23 Wawancara  dengan  notaris  Suci  Astri  Hastuti,  S.H.,  M.Kn,  selaku  Notaris/PPAT  kabupaten  solok-selatan Tanggal 15 mei 2023
24 Jimly  Asshidiqiedan  Ali  Safaat,  2006,  Teori  Hans  Kelsen  Tentang  Hukum,  Sekretariat  Jenderal  dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 61.
mensosialisasikan  OSS  kepada  pelaku  usaha,  untuk  itu  apabila  SDM  di  DPMPTSP  tidak memahami pengaturan OSS tersebut, maka pertanggung jawabannya berada di DPMPTSP

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  pada  dan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  maka  dapat diambil  kesimpulan,  bahwa  etiap  penggunaan  wewenang  harus  memiliki  dasar  legalitas  di dalam  hukum  positif  untuk  mencegah  terjadinya  perbuatan  sewenang-wenang.  Penggunaan wewenang pemerintahan selalu dalam batas-batas yang ditetapkan sekurang-kurangnya oleh hukum  positif.  Dalam  hal  ini  dalam  melakukan  perizinan  melalui  OSS  yang  mempunyai legalitas berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah pelaku usaha, dimana dijelaskan Pasal  1  ayat  (7)  PP  24/2018  menjelaskan  bahwa  Pendaftaran  adalah  pendaftaran  usaha dan/atau kegiatan oieh Pelaku Usaha melalui OSS. Serta di jelaskan pada Pasal 1 ayat (1) PP 5/2021  Tentang  Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko  “Perizinan  Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya”. notaris tidak memiliki kewenangan dalam menjalankan pendafataran izin melalui OSS. Kewenangan notaris hanyalah membuat akta notaris sesuai dalam Pasal 15 dari  ayat  (1)-(3)  UUJN  menegaskan  kewenangan  notaris  yaitu  membuat  akta  secara  umum. hal ini disebut sebagai kewenangan umum notaris.
Dalam mendapatkan izin usaha di OSS, terlebih dahulu mendapatkan izin Nomor Induk Berusaha (NIB) yang merupakan identitas pelaku usaha yang di terbitkan oleh lembaga OSS setelah  pelaku  usaha  melakukan  pendaftaran.  Tata  cara  membuat  NIB  Perseroan  Terbatas dalam laman resmi pemerintah yang bernama OSS (Online Single Submission).
Mengingat  saat  ini  NIB  merupakan  dokumen  legalitas  yang  harus  dimiliki  oleh perusahaan.  Apabila  tidak  dilakukan  pembaharuan  perizinan  berusaha  yang  sebelumnya SIUP menjadi NIB, dikhawatirkan perusahaan akan menjadi kesulitan untuk mengurus izin- izin  berusaha  lainnya  yang  dibutuhkan  oleh  perusahaan.  Lebih  lanjut,  Pasal  7  Permendag 76/2018  pun  menyatakan  setiap  pelaku  usaha  yang  melakukan  perubahan  data  perusahaan yang didaftarkan wajib melaporkan perubahan data melalui sistem OSS.
Menurut Pasal  1 angka 21 PP  5/2021, OSS (Online Single Submission) adalah sistem perizinan  berusaha  terintegrasi  secara  elektronik  yang  dikelola  dan  diselenggarakan  oleh lembaga  OSS  untuk  penyelenggaraan  perizinan  berusaha  berbasis  risiko.  Sehingga, perusahaan yang akan memperbarui data perusahaannya, yang mencakup perizinan berusaha, harus melalui sistem OSS.
Di  sisi  lain,  Pasal  562  huruf  a  PP  5/2021  mengatur  bahwa  ketentuan  pelaksanaan perizinan  berusaha  berbasis  risiko  dikecualikan  bagi  pelaku  usaha  yang  perizinan berusahanya  telah  disetujui  dan  berlaku  efektif  sebelum  PP  5/2021  ini  berlaku  termasuk persyaratan-persyaratan  yang  telah  dipenuhi,  kecuali  ketentuan  dalam  PP  5/2021  lebih menguntungkan bagi pelaku usaha.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas. Dalam hal Permohonan perubahan anggaran dasar dan/atau data Perseroan diajukan secara elektronik melalui SABH dengan cara mengisi format perubahan dilengkapi  keterangan mengenai  dokumen pendukung.  SABH merupakan Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABH adalah pelayanan jasa
teknologi  informasi  Perseroan  secara  elektronik  yang  diselenggarakan  oleh  Direktorat Jenderal  Administrasi  Hukum  Umum.  Dengan  demikian,  meski  tidak  ada  kewajiban  untuk melakukan  memperbarui  perizinan  berusaha  sebelum  PP  5/2021  ini  berlaku,  namun  dalam hal  ini  notaris  Kabupaten  Solok  Selatan  menyarankan  bagi  perusahaan  untuk  segera memperbarui  perizinan  berusahanya  dengan  memiliki  NIB  berdasarkan  sistem  OSS  Risk Based Approach (OSS RBA) agar dapat menikmati kemudahan berusaha.
Alasan  pelaku  usaha  tidak  melakukan  pendaftaran  perseroan  terbatas  (PT)  melalui sistem online single submition yakni:
a. Sistem masih cenderung lemah.
b. Sistem  OSS  tersebut  tidak  melakukan  proses  perizinan  secara  keseluruhan.  Sistem  OSS tersebut hanya memberikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk seluruh aplikasi perizinan yang masuk dalam sistem tersebut.
c. Kekurangan  lain  yang  terjadi  dalam  pengurusan  izin  usaha  melalui  OSS  adalah,  banyak dari  pelaku  usaha  pendirian  perseroan  terbatas  (PT)  yang  masih  membutuhkan  bantuan konsultan untuk mengisi form yang ada dalam sistem OSS.
Kendala  dalam  pendaftaran  perizinan  melalui  OSS  berusaha  dilakukan  secara  tatap muka dimana pengusaha harus pergi langsung ke instansi terkait, Notaris dalam hal ini tidak pernah melaksanakan pengurusan perizinan berusaha di instansi-instansi terkait.
Namun, dari sisi pengusaha kendala yang dirasakan yaitu waktu pengurusan perizinan usaha yang tergolong cukup lama serta harus menghadapi birokrasi yang menurut pandangan pengusaha  hal  tersebut  sangat  menghambat  mereka.  Pengusaha  berharap  sudah  dapat mengoperasikan  kegiatan-kegiatan  usaha  ketika  sudah  memiliki  akta  pendirian  badan  usaha berikut dengan pengesahan dari Kemenkumham RI, akan tetapi terjanggal proses pengurusan perzinan  berusaha  di  kementerian  atau  lembaga  yang  terkait.  Mengingat  pendaftaran perizinan  berusaha  memerlukan  legalitas  berupa  akta  pendirian  badan  usaha,  untuk  itu pendaftaran perizinan berusaha di instansi terkait tidak dapat dijalankan secara pararel, yang artinya harus setahap demi setahap.
Upaya  yang  dilakukan  dalam  mengatasi  masalah  pengurusan  perizinan  usaha  setelah berlakunya OSS. OSS yang pelaksanaanya diatur dalam PP No. 24 Tahun 2018, merupakan upaya  pemerintah  dalam  menyederhanakan  perizinan  berusaha  dan  menciptakan  model pelayanan perizinan terintegrasi, cepat dan murah, serta memberi kepastian. Sistem OSS, izin berusaha  akan  didapat  oleh  pelaku  usaha  dalam  waktu  kurang  dari  satu  jam,  namun  masih ada  masalah  yang  ditemukan  dilapangan  sehingga  perlu  dilakukan  upaya-upaya  yang  dapat mengatasi  masalah  pengurusan  perizinan  sehingga  memberikan  kepastian  dan  kepercayaan kepada masyarakat khususnya para pengusaha baik perseorangan maupun non perseorangan

## DAFTAR PUSTAKA
Aris  Yulia,  2019. Profesi  Notaris  di  Era  Industrialisasi  dalam  Perspektif  Transendensi Pancasila . Jurnal Law and Justice: Vol. 4 No. 1 April Erina  Permatasari.  2017. Peran  dan  Tanggung  Jawab  Notaris  Terhadap  Pelaksanaan Pendaftaran  Badan  Hukum  Perseroan  Terbatas  Melalui  Sistem  Online .  Jurnal  Akta, Vol. 4 No. 3 September
Jimly  Asshidiqie  dan  Ali  Safaat.  2006. Teori  Hans  Kelsen  Tentang  Hukum .  Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta
R.A. Emma Nurita, 2012. Cyber Notary, Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran . Refika Aditama, Bandung
Monika  Suhayati. 2018.  Permasalahan  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik (Online Submission System) . Jurnal Kajian Singkat Terhadap isu Aktual dan Strategis. Vol. X No.23/I/Puslit/Desember
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Peraturan  Pemerintah  No.  24  tahun  2018  tentang  Pelayanan  Perizinan  BerusahaTerintegrasi Secara Elektronik.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2021  Tentang  Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2021  Tentang  Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan PelayananTerpadu Satu Pintu
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan
Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun 2021  Tentang  Syarat  Dan  Tata  Cara  Pendaftaran  Pendirian,  Perubahan,  Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas
Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis  Risiko  dan  NON  Perizinan  pada  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpatu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan