## Vol. 21 No. 2 Tahun 2022 | Hal. 65 – 76

## Pelaksanaan fungsi partai politik dan dampaknya pada konsolidasi demokrasi
Febriansyah Kurniawan a, 1* , Retno Sari Handayani b, 2
a Staf KPU Kabupaten Batanghari dan mahasiswa Magister Ilmu Politik Universitas Andalas, Indonesia 1 febriansyahkurniawann@gmail.com *; 2 retno.esha@gmail.com *korespondensi penulis
Informasi artikel ABSTRAK Diterima: 11-02-2022 Disetujui: 22-02-2022
Kata kunci:
Reformasi Partai politik Demokrasi Pemilu Partai  politik  sebagai  indikator  negara  demokrasi  tidak  sebatas  mengenai keberadaannya saja. Partai politik idealnya menunjukkan peran dan fungsinya sebagai bagian  dari  masyarakat.  Penelitian  ini  bertujuan  menganalisis  pelaksanaan  dan penyebab  kegagalan  fungsi  partai  politik  di  Indonesia  serta  dampaknya  terhadap konsolidasi demokrasi yang dilaksanakan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan yang analisisnya berfokus pada beberapa sumber rujukan seperti hasil penelitian sebelumnya, dan didukung dengan data sekunder dari sumber lainnya. Data dianalisis menggunakan sejumlah konsepsi mengenai fungsi ideal partai politik yang relevan dengan masalah yang dikaji. Penelitian ini menggunakan empat aspek untuk  menguraikan  penyebab  ketidakoptimalan  fungsi  partai  politik,  di  antaranya: lemahnya penerapan prinsip demokrasi di internal partai politik, regulasi partai politik, mekanisme literasi demokrasi serta politik, dan krisis pendanaan partai politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partai politik belum menampilkan performa yang baik  dalam  menjalankan  peran  dan  berbagai  fungsinya,  sehingga  berdampak  pada konsolidasi  demokrasi  yang  hakikatnya  menempatkan  partai  politik  sebagai  aktor kunci  dalam  pelaksanaannya.  Masyarakat  dan  partai  politik  terpecah  sebagai  dua entitas yang saat ini hanya bertransaksi dengan pertimbangan pragmatis. Penting bagi negara untuk hadir tidak hanya melalui regulasi mengenai literasi demokrasi dan politik kepada masyarakat, namun juga perubahan atas regulasi partai politik yang lebih baik dalam mengatasi persoalan mengenai penguatan integritas partai politik.

## ABSTRACT
Received: 11-02-2022 Accepted: 22-02-2022 Keywords: Reform Political parties Democracy Election The implementation of political party function and the impact on the consolidation of democracy. Political parties as indicators of a democratic state are not limited to their existence.
Political parties ideally show their roles and functions as part of society. This study aims to analyze the causes of the failure of the function of political parties and their impact on the implementation of democratic consolidation. The research method used is a literature study method whose analysis focuses on several reference sources such as the results of previous studies and is supported by secondary data from other sources. The data were analyzed using conceptions of the ideal function of political parties that are relevant to the problem being studied. This study uses four aspects to describe the causes of the non-optimal functioning of political parties, including: the weak application of democratic principles in internal political parties, political party regulations, democratic and political literacy mechanisms, and political party funding crises. The results of this study indicate that political parties have not performed well in carrying out their roles and various functions, so that it has an impact on the consolidation of democracy which essentially places political parties as key actors in its implementation. Society and political parties are divided as two entities that currently only transact with pragmatic considerations.  It  is  important  for  the  state  to  be  present  not  only  through  regulations  regarding democratic and political literacy to the public, but also changes to political party regulations to better address issues regarding strengthening the integrity of political parties.
Copyright © 2022 (Authors). All Right Reserved How to Cite: Kurniawan, F. & Handayani, R.S. (2022). Pelaksanaan fungsi partai politik dan dampaknya pada konsolidasi demokrasi . Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi , 21(2), 65-76. DOI:
http://dx.doi.org/10.21009/jimd.v21i2.26013
PELAKSANAAN FUNGSI PARTAI POLITIK DAN DAMPAKNYA PADA KONSOLIDASI DEMOKRASI
Febriansyah Kurniawana, 1 , Retno Sari Handayani 2 Hal. 65-76
This  work  is  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution-ShareAlike  4.0  International  License .  Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal holds the copyright.

## Pendahuluan
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  peralihan rezim yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 diiringi pula dengan perubahan besar pada sistem politik yang ada. Perubahan ini selanjutnya secara nyata  menempatkan  partai  politik  sebagai  salah satu  pilar  penyangga  sistem  demokrasi  yang dijalankan. Tidak hanya memiliki peran strategis sebagai perantara antara penyelenggara pemerintahan dengan warga negara, partai politik pun  hakikatnya  memiliki  sejumlah  fungsi  yang mampu  menjamin  pelaksanaan  demokrasi  yang efektif  apabila  fungsi-fungsi  tersebut  dijalankan dengan semestinya.
Unsur utama dari demokrasi adalah adanya partai politik, pemilu dan kebebasan utama yang dimiliki oleh rakyat yakni: kebebasan berserikat, berkumpul,  dan  menyatakan  pendapat  yang gradasinya  bergelombang  (Mohsin,  2018).  Akan tetapi  nyatanya,  partai  politik  sebagai  salah  satu unsur utama demokrasi tersebut justru seringkali menampilkan aktivitas yang bertentangan dengan yang  diharapkan  dari  makna  demokrasi  itu sendiri,  sehingga  masyarakat  pun  cenderung memiliki  pandangan  skeptis  terhadap  partai politik.  Sikap  skeptis  ini  setidaknya  dipengaruhi oleh  berbagai  faktor,  salah  satunya  adalah  citra dan  perspektif  partai  politik  yang  terbangun  di benak  masyarakat.  Mengemukanya  dua  kasus korupsi  pada  tahun  2020  yang  melibatkan petinggi  pemerintahan  dengan  latar  belakang politisi  pun  menjadi  salah  satu  contoh  perilaku politisi  yang  semakin  menguatkan  citra  buruk partai politik, terlebih lagi salah satu kasus korupsi tersebut  melibatkan  dana  bantuan  sosial  bagi masyarakat  guna  menghadapi  dampak  ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Kelembagaan  partai  politik  di  Indonesia belum  semuanya  memiliki  orientasi  pada pemberantasan  korupsi  (Rachim,  2016).  Hal  ini sejalan  dengan  pernyataan  yang  dikemukakan oleh  Bakir  Ihsan  dalam  sebuah  artikel  di  situs berita  sindonews.com  bahwa  "Politik  identik dengan  uang  karena  Parpol  menempatkan  uang sebagai modal utama untuk mendapatkan jabatan dan  modal  untuk  menghidupi  partai.” (Rakhmatulloh, 2020).
Tidak sampai di situ, bukti-bukti mengenai disfungsi  partai  politik  juga  nyatanya  semakin sering  mencuat  di  tengah  masyarakat.  Menteri
Koordinator  Bidang  Politik  Hukum  dan Keamanan,  Mahfud  MD,  melalui  artikel  yang diterbitkan  dalam  okezone.com  menyebutkan bahwa partai politik belum maksimal menjalankan  fungsi  pendidikan  politiknya (Utama,  2020).  Dalam  pelaksanaan  fungsi rekrutmen  politik  pun  partai  politik  nyatanya lebih  mendasarkan  pertimbangannya  pada popularitas,  elektabilitas  dan  kekuatan  modal finansial  (Fitriyah,  2020).  Selanjutnya,  maraknya aksi untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja pada Tahun 2020 juga turut menunjukkan adanya kegagalan partai politik untuk menjalankan fungsi artikulasi  dan  agregasi  kepentingan  yang dimilikinya.
Berbagai  studi  mengenai  peran  dan  fungsi partai politik di Indonesia jamak menyimpulkan bahwa peran dan fungsi yang dimiliki oleh partai politik  belumlah  dilaksanakan  dengan  optimal dan sesuai harapan. Sebut saja kajian dari Aprista Ristyawati  yang  menyimpulkan  sistem  politik Indonesia saat ini diwarnai dengan politik kartel di  mana  aktivitas  para  politisi  tidak  lagi difokuskan untuk mengusung kepentingan publik atau konstituennya, namun lebih mengutamakan urusan internalnya sendiri.  Hal ini disebakan oleh melemahnya ideologi partai, kurang berkualitasnya  sistem  pengadministrasian  dan pola  rekrutmen  serta  kaderisasi  anggota  partai politik,  dan  krisis  pengumpulan  dana  partai politik (Ristyawati, 2019).
Jika  ditilik  balik  ke  belakang,  partai  politik hakikatnya terbentuk atas dasar kesamaan tujuan dan  juga  ideologi,  sebagaimana  pandangan  dari Ramlan Surbakti yang menyebutkan partai politik merupakan  kumpulan  dari  anggota  yang terorganisir dengan rapi dan stabil yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilu guna melaksanakan alternatif  kebijakan  umum  yang  disusun (Surbakti, 1992). Ideologi  hakikatnya  akan  berperan  sebagai pedoman nilai dan pegangan setiap kader ataupun pengurus  partai  politik  dalam  melaksanakan program  serta  aktivitas  politiknya  di  tengah masyarakat.  Selain itu, ideologi juga menjadi titik pijakan partai politik untuk memosisikan dirinya saat  mendiskusikan,  memperdebatkan  dan menyelesaikan berbagai permasalahan kemasyarakatan  yang  ada,  dan  yang  paling

## Vol. 21 No. 2 Tahun 2022 | Hal. 65 – 76
penting  adalah  ideologi  partai  politik  menjadi modal  utama  untuk  menarik  dukungan  pemilih dalam kontestasi pemilu.
Penelitian  Nico  Harjanto  menyebutkan bahwa  buruknya  pelaksanaan  fungsi  kaderisasi menjadi permasalahan serius yang dialami partai politik di Indonesia. Hal ini terlihat dari semakin menguatnya  politik  kekerabatan  dan  strategi partai politik yang cenderung mendorong tokoh- tokoh  eksternal  dalam  penyelenggaraan  pemilu ataupun pemilihan kepala daerah dengan tujuan untuk  memenangkan  sebanyak-banyaknya  kursi politik tanpa ada proses pengenalan rekam jejak kandidat,  uji  kompetensi  dan  analisa  terhadap program-programnya. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa partai politik tidaklah peduli terhadap pengembangan demokrasi dan penguatan  partai  politik  itu  sendiri  (Harjanto, 2011).
Sejalan  dengan  dua  studi  sebelumnya,
Aloysius  Jondar  melalui  kajiannya  pun menyimpulkan  bahwa  peran  dan  fungsi  partai politik saat ini telah berubah hanya terbatas pada menjalankan  aspirasi  individu  dan  golongan tertentu. Keberadaan partai politik belum mampu menyentuh persoalan substansi yaitu menghimpun aspirasi rakyat (Jondar, 2018).
Banyak  ahli  merumuskan  fungsi-fungsi partai  politik  yang  hakikatnya  dapat  menjamin terlaksananya  demokrasi  yang  efektif  apabila dijalankan  dengan  baik  dan  optimal.  Sebut  saja fungsi  partai  politik  yang  dikemukakan  oleh Almond  dan  Powel,  yakni:  rekrutmen  politik, sosialisasi  politik  dan  artikulasi  serta  agregasi kepentingan (Muhadam & Teguh, 2015).
Selanjutnya,  Firmanzah  membagi  fungsi partai  politik  ke  dalam  dua  kategori  yaitu:  (1) fungsi internal, meliputi peran partai politik untuk membina, memberikan pembekalan, pendidikan, dan  melakukan  kaderisasi  terhadap  anggotanya guna  melanggengkan  ideologi  politik  sebagai pondasi  pendirian  partai  politik;  dan  (2)  fungsi eksternal,  fungsi  partai  politik  di  ruang  lingkup masyarakat,  bangsa  dan  negara.  Partai  politik memiliki  tanggung  jawab  konstitusional,  moral dan  etika  untuk  membawa  kondisi  serta  situasi masyarakat agar menjadi lebih baik (Firmanzah, 2011). Tidak jauh berbeda dengan peran dan fungsi partai politik yang dirumuskan oleh sejumlah ahli di  atas,  ketentuan  Pasal  11  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2008  tentang  Partai Politik  pun  secara  tegas  telah  mengatur  fungsi dan  peran  yang  harus  dijalankan  oleh  partai politik di Indonesia, antara lain: (a) sebagai sarana
pendidikan  politik  bagi  anggota  dan  masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar  akan  hak  dan  kewajibannya  dalam kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan bernegara;  (b)  sebagai  sarana  penciptaan  iklim yang  kondusif  bagi  persatuan  dan  kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat; sebagai sarana penyerap, penghimpun,  dan  penyalur  aspirasi  politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan  Negara;  (c)  sebagai  sarana  partisipasi politik warga Negara Indonesia; dan (d) sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan  politik  melalui  mekanisme  demokrasi dengan  memperhatikan  kesetaraan  dan  keadilan gender.
Namun  berbanding  terbalik  dengan  peran serta fungsi ideal partai politik sebagaimana telah diuraikan  sebelumnya,  dinamika  yang  terjadi dalam kehidupan sosial dan politik Indonesia hari ini  justru  membuat  masyarakat  kehilangan kepercayaannya kepada partai politik. Selain itu, gagalnya  partai  politik  menerapkan  mekanisme kaderisasi, ideologisasi dan pendidikan politik di tengah masyarakat pun selanjutnya menimbulkan efek  yang  buruk  kepada  tatanan  demokrasi substansial  yang  diharapkan.  Dari  sini  muncul pertanyaan  lebih  lanjut,  bagaimana  pelaksanaan fungsi  partai  politik  dan  dampaknya  terhadap konsolidasi demokrasi di Indonesia?

## Metode
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan  metode  studi  kepustakaan  yang  fokus pada  penelaahan  terhadap  sejumlah  literatur seperti  buku,  catatan  ataupun  laporan-laporan yang  memiliki  keterkaitan  dengan  permasalahan yang akan dipecahkan.
Dengan demikian, untuk menguraikan atau mendeskripsikan  permasalahan  yang  menjadi pokok  kajian,  penulis  menggunakan  berbagai hasil  dari  penelitian  terdahulu  sebagai  data literatur  dan  selanjutnya  didukung  dengan  data- data  sekunder  dari  sejumlah  sumber  yang berkaitan  dengan  pelaksanaan  fungsi  partai politik  di  Indonesia.  Data-data  tersebut selanjutnya  dianalisis  berdasarkan  konsepsi  atau teori  peran  dan  fungsi  partai  politik  untuk mempertajam  serta  memperkuat  analisis  yang diuraikan.

## Hasil dan pembahasan
Munculnya persoalan atas ketidakoptimalan peran  dan  fungsi  partai  politik  pada  dasarnya tidaklah serta merta dapat disalahkan sepenuhnya
PELAKSANAAN FUNGSI PARTAI POLITIK DAN DAMPAKNYA PADA KONSOLIDASI DEMOKRASI
Febriansyah Kurniawana, 1 , Retno Sari Handayani 2 Hal. 65-76
kepada  partai  politik  itu  sendiri.  Asal  muasal persoalan  mengenai  partai  politik  di  sebuah negara  demokrasi  tentulah  dilandasi  pula  oleh sejumlah aspek. Berdasarkan hal tersebut, penulis selanjutnya  mendeskripsikan  sejauh  mana persoalan  dan  penyebab  ketidakoptimalan pelaksanaan  fungsi  partai  politik  di  Indonesia dengan  bercermin  pada  fenomena  dan  isu-isu yang mengemuka, serta dampak yang ditimbulkannya  terhadap  konsolidasi  demokrasi yang dicita-citakan.

## Pelaksanaan fungsi partai politik di Indonesia
Sejumlah  fenomena  yang  mengemuka  dan berbagai  hasil  penelitian  mengenai  pelaksanaan peran dan fungsi partai politik sebagaimana telah diuraikan sebelumnya menunjukkan bahwa partai politik  di  Indonesia  belumlah  optimal  dalam menjalankan  fungsi-fungsi  idealnya.  Berpijak pada  konsep  yang  dikemukakan  oleh  Almond dan  Powel  (1966),  ketidakoptimalan  ataupun kegagalan  pelaksanaan  fungsi  partai  politik berdasarkan  fungsi  rekrutmen  politik,  sosialisasi politik  dan  artikulasi  serta  agregasi  kepentingan digambarkan lebih jauh melalui uraian berikut ini:
a. Persoalan dalam fungsi rekrutmen politik Fungsi  rekrutmen  politik  yang  dijalankan dengan  baik  hakikatnya  dapat  menghadirkan kesempatan  bagi  seluruh  lapisan  masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam proses pengisian berbagai jabatan politik melalui mekanisme yang demokratis  dan  juga  selektif,  sehingga  dapat menjamin  tersedianya  kader  partai  politik  yang berkualitas serta berintegritas.  Dengan demikian, pengembangan sistem rekrutmen dan kaderisasi politik  menjadi  sangat  penting  untuk  dilakukan oleh  partai  politik  sebagai  tahap  awal  guna mendapatkan  sumber  daya  manusia  yang memiliki  kualitas  guna  menduduki  berbagai jabatan  politik  dan  posisi  elit  di  internal organisasi.
Lester Seligman mengemukakan bahwa pola rekrutmen  politik  meliputi  dua  proses  yakni: perubahan peran dari non politik menjadi peran politik  yang  berpengaruh,  dan  penetapan  serta seleksi  orang-orang  untuk  memegang  peranan politik  yang  khusus  (Seligman,  1964).  Mengacu pada  kedua  proses  rekrutmen  politik  yang dikemukakan  oleh  Lester  Seligman  tersebut, dapat  disimpulkan  terdapat  dua  pola  rekrutmen yang  idealnya  dilakukan  partai  politik  di antaranya:  rekrutmen  anggota  baru  partai  dan rekrutmen anggota partai yang memenuhi syarat
melalui  proses  seleksi  untuk  menduduki  posisi penting  baik  di  internal  organisasi  partai  politik ataupun jabatan-jabatan politik yang diperebutkan melalui kontestasi pemilu.
Akan  tetapi,  kepengurusan  serta  posisi- posisi penting di internal organisasi partai politik saat ini justru hanya diisi melalui mekanisme yang sangat  kental  praktik  oligarkis,  tidak  transparan dan  juga  transaksional.  Kedudukan  tinggi  di sejumlah partai politik seperti di PDI Perjuangan, Demokrat  hingga  Gerindra  faktanya  cenderung dipegang  oleh  politisi  yang  masih  memiliki hubungan  kekerabatan  dengan  pimpinan  partai tersebut. Sebagai contoh:  Puan Maharani, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Hasyim Djoyohadikusumo  yang  menjadi  gambaran suburnya  oligarki  di  tubuh  partai  yang  dapat dipastikan  akan  membuat  langkah  para  politisi muda yang berada di luar lingkaran terhambat. Selanjutnya,  merujuk  pada  data  pemilihan Kepala  Daerah  Tahun  2020  yang  dimiliki  oleh KPU,  tercatat  setidaknya  25  daerah  yang melaksanakan  pemilihan  kepala  daerah  dengan calon  tunggal.  Meningkatnya  jumlah  calon tunggal di setiap periode pemilihan kepala daerah menunjukkan  ada  yang  salah  dengan  pola rekrutmen  dan  kaderisasi  yang  dijalankan  oleh partai politik.
Jika bercermin dari sistem multipartai yang hingga  saat  ini  diterapkan,  kemajemukan masyarakat  serta  jumlah  pemilih  yang  besar  di Indonesia  selayaknya  diimbangi  pula  dengan tingkat  kompetisi  yang  tinggi,  sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Titi Anggraini melalui  sebuah  artikel  yang  diterbitkan  oleh kompas.com  yakni  “fenomena  calon  tunggal menjadi anomali demokrasi di Indonesia, di mana calon  tunggal  saat  pemilu  di  beberapa  negara biasanya terjadi di daerah dengan jumlah pemilih yang sedikit. Namun, hal sebaliknya justru terjadi di  Indonesia  yang  jumlah  pemilihnya  terbilang cukup besar” (Aditya, 2020).
Bahkan  lebih  jauh  lagi,  sudah  menjadi rahasia  umum  bahwa  rekrutmen  politik  yang dilakukan oleh partai politik sangat erat dan dapat dipastikan  selalu  diiringi  dengan  praktik transaksional  yang  lebih  dikenal  dengan  istilah “mahar  politik”.  Hal  ini  semakin  diperkuat dengan majunya Bupati Jember, Hj. Farida dalam Pilkada  Kabupaten  Jember  tahun  2020  melalui jalur perseorangan akibat biaya harus dikeluarkan untuk  mendapatkan  rekomendasi  partai  politik terbilang cukup besar hingga mencapai puluhan miliar, sebagaimana pernyataan yang

## Vol. 21 No. 2 Tahun 2022 | Hal. 65 – 76
diberikannya  dalam  sebuah  artikel  yang  dimuat kompas.com. Hal senada juga dikemukakan oleh Rizal  Ramli  yang  menyatakan  pernah  dijanjikan oleh partai politik untuk mendapatkan dukungan menjadi caon Presiden pada Pemilu Tahun 2009 dengan  mahar  Rp.  300  miliar  per  partai  politik (Supriadi, 2020).
Selain  itu,  menjamurnya  dinasti  politik  di banyak daerah hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari lemahnya fungsi rekrutmen yang dijalankan. Dinasti  politik  dan  partai  politik  seolah-olah menjadi  satu  kesatuan  yang  tidak  bisa  lepas  di setiap  pemilihan  kepala  daerah.  Dikutip  dari sebuah  artikel  yang  dimuat  dalam  suara.com, setidaknya tercatat ada 158 kandidat calon kepala daerah  pada  pilkada  tahun  2020  yang  berlatar belakang dinasti politik, dan yang paling kentara terlihat adalah anak serta menantu dari presiden Joko  Widodo  yakni  Gibran  Rakabuming  dan Bobby Nasution (Raharjo & Ardiansyah, 2020).
Praktik rekrutmen dan kaderisasi instan yang dilakukan  oleh  partai  politik  hari  ini  sedikit banyaknya  telah  menutup  peluang  bagi masyarakat  dan  banyak  kader  partai  yang sebenarnya  memiliki  kualitas  namun  tidak memiliki sumber daya yang mencukupi ataupun jaringan politik yang kuat.
b.Persoalan dalam fungsi sosialisasi politik Menurut James W. Vander Zanden, terdapat dua hal pokok dalam proses sosialisasi antara lain: (1)  mengenai  proses,  yaitu  suatu  transmisi pengetahuan,  sikap,  nilai,  norma  serta  perilaku esensial; dan, (2) mengenai tujuan, yakni sesuatu yang  diperlukan  untuk  berpartisipasi  efektif dalam masyarakat. Jika dikaitkan dengan politik, makna  sosialisasi  politik  dapat  didefinisikan sebagai  sebuah  proses  transmisi  pengetahuan, sikap, nilai, norma dan perilaku esensial dalam hal politik  agar  mampu  berpartisipasi  efektif  dalam kehidupan politik (Damsar, 2010).
Sejalan dengan definisi sosialisasi politik di atas, Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell Jr  pun  mengemukakan  bahwa  sosialisasi  politik merupakan sebuah proses di mana budaya politik dibentuk, dipertahankan dan diubah. Dari definisi sosialisasi  politik  yang  diberikan,  dapat  dilihat bahwa  Gabriel  A.  Almond  dan  G.  Bingham Powell Jr lebih cenderung mengatakan sosialisasi politik  sebagai  proses  pembentukan  budaya politik  yang  di  dalamnya  terdapat  penanaman nilai-nilai politik (Suleman, 2010).
Berdasarkan definisi sosialisasi di atas, dapat disimpulkan  bahwa  sosialisasi  politik  sangat identik dengan proses pembentukan sikap politik
masyarakat,  Melalui  sosialisasi  politik  yang dilakukan  oleh  partai  politik,  masyarakat  akan mendapatkan  pengetahuan  serta  pemahaman yang  kemudian  menjadi  dasar  pertimbangan mereka  untuk  menentukan  sikap  dan  orientasi politiknya.  Dengan  demikian,  sosialisasi  politik hakikatnya  sangat  erat  kaitannya  dengan partisipasi  politik.  Bahkan  dapat  dikatakan partisipasi politik adalah dampak atau akibat yang muncul  dari  adanya  sosialisasi  politik  (Efriza, 2012).
Partisipasi aktif dari warga negara utamanya dalam kehidupan politik merupakan satu hal yang sangat  substansial,  karena  tingkat  partisipasi politik  masyarakat  serta  bagaimana  partisipasi politik  tersebut  dilakukan  menjadi  salah  satu indikator dalam menentukan kualitas demokrasi yang  tengah  dijalankan.  Sangat  penting  bagi masyarakat  sebagai  pemilik  kedaulatan  tertinggi dalam negara demokrasi untuk memahami peran dan  fungsinya.  Akan  tetapi,  tumpulnya  fungsi sosialisasi politik yang seharusnya dijalankan oleh partai politik membuat masyarakat menjadi tidak paham atas seberapa penting dan besarnya peran serta  pengaruh  mereka  dalam  kebijakan  politik yang  digulirkan  pemerintah  bersama  lembaga legislatif.
Partai politik faktanya cenderung mengabaikan  dan  sangat  jarang  menjalankan fungsi  sosialisasi  politik  yang  diamanahkan kepadanya.  Pelaksanaan  sosialisasi  politik  yang dilakukan partai politik hanya sebatas menjelang pemilu  dan  pelaksanaan  kampanye.  Padahal partisipasi  masyarakat  tidak  terbatas  pada aktivitas  mengikuti  kampanye  dan  juga  pemilu, akan  tetapi  juga  dalam  penyelenggaraan pemerintahan yang sedang dijalankan.
Dalam sebuah Focus Group Discussion (FGD) bertema "Partai Politik dan Pendidikan Politik" di Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (20/7/2019),  Wakil  Ketua  Badan  Pengkajian MPR,  Martin  Hutabarat  mengemukakan  bahwa pendidikan  politik  kepada  masyarakat  idealnya dilaksanakan agar masyarakat mau berpartisipasi dalam politik dan mengikuti pemilu, namun yang terjadi justru pemilih banyak yang memilih karena faktor  identitas  atau  agama,  dan  hal  ini  terjadi karena  parpol  dan  negara  belum  memberikan pendidikan politik yang baik. Masih dalam forum yang  sama,  Rambe  Kamarul  Zaman  juga menyatakan  bahwa  partai  politik  seharusnya memberikan pendidikan politik kepada masyarakat  di  bawah  utamanya  mengenai pertimbangan mereka dalam menentukan pilihan yakni dengan dengan melihat latar belakang dan
PELAKSANAAN FUNGSI PARTAI POLITIK DAN DAMPAKNYA PADA KONSOLIDASI DEMOKRASI
Febriansyah Kurniawana, 1 , Retno Sari Handayani 2 Hal. 65-76
kemampuan  calon.  Akan  tetapi,  pemilih  justru memilih karena money politic dan ini menunjukkan gagalnya  pendidikan  politik  kepada  masyarakat (Budilaksono, 2019).
Sudah menjadi fakta yang tidak terhindarkan bahwa  rendahnya  pendidikan  politik  akan mengakibatkan  rendahnya  partisipasi  pemilih dalam  pemilu  dan  bahkan  memicu  tingginya praktik money  politic .  Masyarakat  selaku  pemilih cenderung bersikap pragmatis serta mendasarkan pilihannya  atas  pertimbangan  untung  rugi  yang bersifat sementara.
c.Persoalan dalam fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan
Artikulasi  dan  agregasi  kepentingan  pada dasarnya  adalah  bagian  dari  proses  komunikasi politik.  Ramlan  Surbakti  mengemukakan  bahwa komunikasi politik merupakan proses penyampaian  informasi  tentang  politik  dari pemerintah  kepada  masyarakat  serta  dari masyarakat  kepada  pemerintah,  dan  partai politiklah  yang  menjadi  perantaranya.  Dengan demikian, dalam komunikasi politik inilah fungsi artikulasi serta agregasi kepentingan yang dimiliki oleh partai politik dilaksanakan (Surbakti, 1992).
Artikulasi  kepentingan  merupakan  sebuah proses  penginputan  berbagai  kebutuhan, tuntutan  serta  kepentingan  melalui  perwakilan yang  ada  di  dalam  lembaga  legislatif  dengan tujuan agar kepentingan, tuntutan dan kebutuhan kelompoknya  dapat  terwakili  dan  terlindungi dalam  pembuatan  kebijakan  publik.  Sementara itu,  agregasi  kepentingan  adalah  suatu  metode dimana  kepentingan  dari  banyak,  pendapat  dan anspirasi  tersebut  kemudian  digabungkan  serta diolah  sedemikian  rupa  untuk  selanjutnya  dapat diturunkan menjadi rumusan-rumusan kebijakan yang  mengakomodir  kepentingan  lebih  luas (Wibowo, 2013)
Gatut  Priyowidodo,  dkk  mengungkapkan bahwa fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan pada  dasarnya  bersifat  sangat  operasionalistik, bagi  partai  politik.  Sensitivitas  partai  politik sangat  penting  karena  akan  menentukan  sejauh mana  partai  politik  bersedia  menghimpun  suara rakyat  yang  menjadi  konstituennya.  Selain  itu, kemampuan partai politik untuk menerjemahkan kepentingan  rakyat  pun  akan  menjadi  poin tersendiri  bagi  partai  politik,  terlebih  lagi  jika kepentingan-kepentingan  tersebut  tidak  hanya dihimpun namun juga diperjuangkan oleh partai politik (Priyowidodo et al., 2015).
Mengemukanya  berbagai  persoalan  akhir- akhir  ini  memperlihatkan  partai  politik  di Indonesia nyatanya belumlah menjalankan fungsi artikulasi  dan  agregasi  kepentingan  bagi masyarakat  selaku  konstituennya.  Sejumlah kebijakan  yang  ditentang  oleh  rakyat  justru dikeluarkan oleh pemerintah, sebagai contoh: UU Cipta  Kerja  yang  memicu  reaksi  keras  dari sebagian  besar  rakyat  Indonesia  dan  juga  revisi UU  KPK  yang  telah  mendapatkan  penolakan berulang kali dari masyarakat. Bahkan lebih jauh lagi, hampir seluruh partai politik yang berada di lembaga  legislatif  menyetujui  penetapan  UU Cipta  kerja.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa sebagian besar partai politik di Indonesia seolah- olah  berada  di  ruang  yang  berbeda  dengan konstituennya. Apa yang dinarasikan oleh partai politik justru berbanding terbalik dengan aspirasi yang disuarakan oleh rakyat di bawah.
Kegagalan partai politik dalam menjalankan fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan, tentu saja  sangat  berdampak  pada  relasi  antara  partai politik  dan  masyarakat  selaku  konstituennya. Ketidakpercayaan  masyarakat  akan  semakin membesar kepada partai politik yang seharusnya menyalurkan  aspirasi  mereka  melalui  para wakilnya  di  parlemen,  sehingga  menjadi  sangat wajar  apabila  banyak  partai  politik  yang  tidak mengakar  kuat  di  tengah  masyarakat.  Ada  hal yang tidak dijaga dengan baik oleh partai politik dan  menyebabkan  hilangnya  ‘minat’  masyarakat kepada  partai  tersebut.    Dari  sini  dapat disimpulkan  bagaimana  partai  politik  belum mampu  mengelola  diri  dengan  baik  sehingga konstituennya berpindah hati.

## Penyebab  ketidakoptimalan  fungsi  partai politik
Mengurai persoalan ketidakoptimalan partai politik dalam menjalankan fungsi-fungsi idealnya, dapat dilihat melalui sejumlah aspek di antaraya: a.Penerapan   prinsip   demokrasi   internal   partai yang lemah
Fenomena di mana posisi-posisi penting di internal  partai  politik  yang  cenderung  hanya diduduki oleh individu-individu dengan kepemilikan  sumber  daya  yang  dinilai  sangat penting  untuk  keberlangsungan  organisasi menunjukkan  bahwa  partai  politik  di  Indonesia begitu kuat mengarah pada oligarki dan elitisme, sebagaimana  pendapat  Jeffrey  A.  Winters  yang menyebutkan  bahwa  kekayaan  materi  adalah sumber  daya  utama  dari  para  oligark  yang dipergunakan  untuk  mempertahankan  posisinya

## Vol. 21 No. 2 Tahun 2022 | Hal. 65 – 76
di  dalam  organisasi  partai  politik.  Selain  itu, Winters juga mengemukakan empat jenis sumber daya  lainnya,  antara  lain:  hak  politik,  kekuasaan jabatan  resmi  di  pemerintahan  dan  organisasi, kekuasaan pemaksaan serta kekuasaan mobilisasi. Jika keempat sumber daya tersebut dikuasai dan dimiliki oleh seseorang secara terkonsentrasi akan menghasilkan elit (Winters, 2011).
Alih-alih  menerapkan  demokrasi  di  dalam model  kepemimpinannya,  partai  politik  justru menampilkan pola yang melanggengkan personalisasi  kekuasaan  serta  membuka  ruang bagi  tumbuh  suburnya  oligarki  di  organisasi partai. Hal ini diperkuat dengan pendapat Pangi Syarwi  Chaniago  (2020)  dalam  sebuah  artikel yang  diterbitkan  oleh  nasional.kompas.com. Pangi  Syarwi  Chaniago  menilai  bahwa  partai politik hanya memberi peluang kepada segelintir individu untuk memimpin dan tidak memberikan peluang bagi kader biasa. Lebih jauh lagi, Pangi menyatakan  bahwa  “hampir  tidak  terjadi pertukaran  elite  secara  regular,  bahkan  anaknya sudah  disiapkan  untuk  menggantikannya”. Faktanya  memang  sejumlah  partai  politik  yang ada  di  Indonesia  hari  ini  cenderung  dikelola seperti  halnya  perusahaan  keluarga,  sebut  saja Agus Harimurti Yudhoyono yang secara aklamasi ditunjuk  sebagai  ketua  umum  Partai  Demokrat menggantikan ayahnya Susilo Bambang Yudhoyono (Purnamasari, 2020).
Terpilihnya  Kepala  Daerah  atau  Wakil Kepala Daerah menjadi Ketua Partai di tingkatan daerah  pun  semakin  memperlihatkan  bahwa pengisian elit dan pemimpin partai politik hanya didominasi oleh sedikit individu yang tentu saja memiliki sumber daya tanpa adanya proses yang demokratis.  Sebagai  contoh,  Ahmed  Zaki Iskandar  yang  merupakan  Bupati  Tangerang terpilih  secara  aklamasi  sebagai  Ketua  DPD  I Partai Golkar DKI Jakarta 2020-2025, H. Aming sebagai Wakil Bupati Purwakarta terpilih menjadi Ketua  DPD  PAN  Purwakarta  2020-2021  dan Gun  Gun  Gunawan  yang  merupakan  Wakil Bupati  Kabupaten  Bandung  menduduki  posisi sebagai Ketua DPD PKS Kabupaten Bandung.
Semakin menguatnya oligarki serta elitisme di partai politik secara pasti melemahkan pihak- pihak lain yang hakikatnya memiliki ambisi yang sama  dalam  berpolitik.  Persoalan  ini  idealnya mampu diidentifikasi oleh banyak pihak sebagai salah  satu  faktor  yang  akan  menumpulkan demokrasi di internal partai politik itu sendiri.
Dapat  dikatakan  bahwa  partai  politik memang  faktanya  saat  ini  memiliki  persoalan dalam  hal  rekrutmen  politik  bahkan  di  dalam
partai itu sendiri. Jika bercermin pada persoalan tersebut  maka  wajar  adanya  jika  muncul pertanyaan  “bagaimana  mungkin  partai  politik akan  dapat  menjalankan  fungsinya  dengan  baik dan  optimal  apabila  partai  tersebut  memiliki persoalan di dalam organisasinya sendiri?”.
b.Regulasi partai politik Demokrasi perwakilan yang diterapkan saat ini tidak lagi hanya mensyaratkan eksistensi partai politik, namun juga menuntut adanya kontribusi yang  positif  dari  partai  politik  dalam  rangka mewujudkan  demokrasi  perwakilan  yang berkualitas  melalui  pelaksanaan  peran  dan fungsinya.  Dengan  demikian,  aktivitas  partai politik  menjadi  salah  satu  variabel  yang  sangat mempengaruhi  kualitas  demokrasi  (Manan, 2012). Perundangan-undangan  partai  politik  di Indonesia  yakni  UU  No.2/2008  Tentang  Partai Politik  sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU No.2/2011  hingga  saat  ini  masih  menjadi pedoman  utama  yang  digunakan  dalam pembentukan dan pengelolaan partai politik. Jika merujuk  pada  penjelasan  umum  perundang- undangan  tersebut,  Undang-Undang  Partai Politik  hakikatnya  memiliki  cita-cita  untuk membangun  penataan  serta  menyempurnakan partai  politik  guna  mewujudkan  sistem  politik yang  demokratis  dan  mendukung  terbangunnya sistem  presidensial  yang  efektif.  Upaya  untuk melakukan  penataan  partai  politik  setidaknya diarahkan pada dua hal pokok yang salah satunya adalah memaksimalkan pelaksanaan fungsi partai politik tidak hanya bagi negara, akan tetapi juga bagi masyarakat (Teguh, 2012).
Undang-Undang  partai  politik  pada dasarnya  secara  tegas  telah  mengatur  berbagai fungsi  yang  menjadi  tanggung  jawab  dari  partai politik.  Akan  tetapi  sangat  disayangkan  bahwa tidak  terdapat  satupun  ketentuan  pasal  dalam Undang-Undang  tersebut  ataupun  regulasi lainnya  yang  memuat  pengaturan  mengenai mekanisme  pengawasan  ataupun  sanksi  ketika berbagai  fungsi  tersebut  tidak  dijalankan  oleh partai politik. Sebuah regulasi yang baik idealnya mampu  menjawab  berbagai  persoalan  yang muncul  sebagaimana  sejumlah  persoalan  yang telah  diuraikan  sebelumnya.  Namun,  regulasi partai  politik  yang  ada  saat  ini  terkesan ditempatkan hanya sebagai wasit yang pasif dan juga abai.
Pembaharuan  regulasi  yang  mengatur tentang  partai  politik  menjadi  sangat  penting untuk dipertimbangkan, sebagaimana pernyataan
PELAKSANAAN FUNGSI PARTAI POLITIK DAN DAMPAKNYA PADA KONSOLIDASI DEMOKRASI
Febriansyah Kurniawana, 1 , Retno Sari Handayani 2 Hal. 65-76
yang diberikan oleh Feri Amsari melalui sebuah artikel  dalam  harnas.co  yang  mengemukakan bahwa  UU  Partai  Politik  sudah  selayaknya menjadi  salah  satu  regulasi  yang  masuk  dalam prolegnas,  karena  di  Tahun  2024  banyak  partai yang akan memasuki masa transisi kepemimpinan. Kondisi ini dikhawatirkan dapat menimbulkan  kegaduhan  yang  dipicu  oleh kewenangan  Ketua  Umum  dalam  menentukan kader  partai  yang  berhak  mengikuti  kontestasi pemilihan  umum.  Selain  itu,  berdasarkan  hasil survei yang dilakukan, para kader partai di daerah menunjukkan  keinginannya  untuk  menciptakan demokrasi di internal partai (Pusparini, 2020).
Sementara regulasi partai politik masih diam di tempat, undang-undang mengenai penyelenggaraan  pemilu  justru  telah  melalui perubahan  beberapa  kali.  Harapan  yang ditumpukan  pada  regulasi  penyelenggaraan pemilu  idealnya  sejalan  pula  dengan  berbagai regulasi yang memiliki keterkaitan dengan pemilu itu sendiri, agar upaya untuk menguatkan peran partai  politik  tidak  hanya  dilakukan  pada  saat penyelenggaraan  pemilu  saja,  namun  juga dilakukan  secara  berkesinambungan  selama demokrasi di Indonesia masih terus dijalankan.
c.Literasi demokrasi dan politik masyarakat Muara  dari  proses  literasi  demokrasi  dan politik  adalah  partisipasi  politik  masyarakat, karena  muatan  inti  dari  literasi  politik  yang dijalankan tidak lain adalah partisipasi politik serta pemahaman kritis atas berbagai hal terkait politik yang  dilakukan  Literasi  politik  sangat  erat kaitannya dengan fluktuasi partisipasi politik yang dilakukan oleh masyarakat, karena muatan pokok dari  literasi  politik  adalah  partisipasi  politik  dan pemahaman  kritis  warga  terhadap  berbagai  hal pokok terkait politik (Bashori, 2018).
Rendahnya pemahaman masyarakat akan isu dan  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  politik sebagai  dampak  dari  minimnya  literasi  politik cenderung berujung pada sikap apatis masyarakat terhadap  dinamika  politik  dan  juga  proses demokrasi, sehingga partisipasi politik masyarakat pun akhirnya turut menjadi rendah.
Di  Indonesia,  partai  politik  masih ditempatkan  sebagai  ujung  tombak  pelaksanaan literasi demokrasi dan politik kepada masyarakat. Namun  kenyataannya,  fungsi  yang  sangat substansial ini justru belum dilaksanakan dengan optimal  oleh  partai  politik,  bahkan  masyarakat cenderung menunjukkan sifat pragmatis terhadap partai  politik.  Karena  itu,  pelembagaan
mekanisme literasi demokrasi dan politik menjadi sangat  jelas  urgensinya  untuk  dikedepankan, sehingga  masyarakat  secara  signifikan  mampu memahami dengan baik apa yang menjadi peran dan fungsi mereka dalam sistem demokrasi yang dibangun.  Dibutuhkan  jurus  jitu  untuk mendongkrak  literasi  demokrasi  dan  politik masyarakat, tidak hanya ditumpukan sepenuhnya kepada partai politik saja.
Peningkatan  literasi  demokrasi  dan  politik dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan politik  yang  berkesinambungan,  dan  lembaga terbaik untuk penanaman pemahaman demokrasi serta politik adalah lembaga pendidikan. Jenjang pendidikan yang panjang dapat dianggap sebagai jalan terbaik untuk menanamkan pendidikan dan pemahaman  politik,  mengingat  bukan  saja mengenai  siapa  yang  berkompeten  dalam penyampaian  informasi  namun  juga  metode terbaik  harus  disesuaikan  dengan  tumbuh kembang pola pikir sesuai usia.
Namun  faktanya,  literasi  demokrasi  dan politik  hari  ini  belumlah  ditempatkan  sebagai salah  satu  literasi  yang  harus  dipahami  dan dikuasai oleh generasi muda di Indonesia. Hal ini terlihat  dari  enam  literasi  dasar  yang diprogramkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  harus  dikuasai  oleh  para  siswa,  di antaranya:    literasi  baca  tulis,  numerasi,  digital. sains, finansial dan budaya. Dari keenam literasi dasar tersebut, demokrasi dan politik sama sekali tidak terwakili. Padahal, isu-isu mengenai politik dan demokrasi selayaknya diajarkan juga kepada generasi  muda  di  Indonesia  sehingga  generasi penerus  bangsa  ini  menjadi  individu-individu yang  melek  politik,  memahami  politik,  tumbuh menjadi generasi yang tidak terjebak oligarki, dan mampu  menandingi buzzer politik  yang  kian marak terjadi.
Wasburn dan Covert mengemukakan bahwa literasi  politik  dilakukan  mulai  dari  lingkungan keluarga,  sekolah,  tempat  ibadah,  kelompok sosial serta media. Masing-masing lingkungan ini baik  secara  mandiri  ataupun  bersama-sama, memiliki  peran  yang  cukup  besar  untuk membentuk  sikap  serta  perilaku  politik masyarakat (Wasburn & Covert, 2017). Dengan demikian,  literasi  demokrasi  dan  politik  non lembaga pun idealnya harus dikembalikan kepada kesadaran  masyarakat  itu  sendiri,  dan  didukung oleh  berbagai  pihak  seperti  keluarga,  tokoh agama,  Ormas,  LSM,  Lembaga  Adat,  dan kelompok-kelompok sosial lainnya.

## Vol. 21 No. 2 Tahun 2022 | Hal. 65 – 76
d.Krisis pendanaan partai politik Dalam  hasil  kajiannya,  Ristyawati  (2019) menyebutkan  bahwa  salah  satu  penyebab munculnya  politik  kartel  di  Indonesia  saat  ini adalah  adanya  krisis  pengumpulan  dana  pada partai politik. Tidak berhenti sampai di situ, krisis dalam  pengumpulan  dana  pun  turut  menjadi salah  satu  sumber  tidak  berjalannya  berbagai fungsi  partai  politik  di  Indonesia,  karena  tidak dapat dipungkiri bahwa partai politik membutuhkan dana dalam jumlah yang besar dan lancar  guna  menjalankan  berbagai  fungsi  yang dimilikinya.
Bagi partai politik, tersedianya dana menjadi kewajiban  yang  tidak  dapat  ditawar-tawar  lagi. Hal  inilah  yang  kemudian  cenderung  membuat partai  politik  bersikap  pragmatis  serta menghalalkan  segala  cara  untuk  mengumpulkan dana  yang  diperlukan  utamanya  di  masa-masa pemilu. Mahar politik yang seringkali dipersyaratkan  partai  politik  kepada  calon anggota  legislatif  dan  calon  kepala  daerah  yang akan diusungnya sudah jelas bertentangan dengan harapan  proses  rekrutmen  politik  yang demokratis.
Selanjutnya,  kebutuhan  akan  dana  yang besar  juga  menjadi  penyebab  utama  munculnya sejumlah  persoalan  yang  dihadapi  oleh  partai politik  termasuk  persoalan  yang  berujung  ada kasus  korupsi.  Pemanfaatan  kader-kader  yang telah  memiliki  berbagai  posisi  strategis  dalam pemerintahan  seringkali  dilakukan  oleh  partai politik  guna  mengumpulkan  dana  secara  ilegal namun  dibuat  seolah-olah  suatu  hal  yang  legal. Wajar saja kiranya apabila terdapat suatu institusi yang disebut sebagai “Sapi Perah” karena menjadi perpanjangan tangan partai (Muhadam & Teguh, 2015).
Kebutuhan dana yang besar juga seringkali memaksa  partai  politik  untuk  menerima sumbangan  dari  berbagai  pihak  yang  umumnya bergerak di sektor bisnis. Sumbangan-sumbangan itu  justru  kemudian  menjadi  akar  permasalahan yang  membuat  fungsi  artikulasi  dan  agregasi kepentingan  yang  seharusnya  dijalankan  oleh partai politik menjadi terabaikan karena desakan serta kepentingan pihak-pihak penyumbang dana yang harus menjadi prioritas bagi para legislator di lembaga perwakilan (Sukriono, 2018).
Bahkan  Ubedilah  Badrun  (2018)  dalam sebuah artikel yang dilansir dari nasional.kontan.co.id  menyatakan  bahwa  telah terjadi  pergeseran  dalam  dunia  politik  di Indonesia dari politik nilai dan politik pragmatis
ke  politik  industrial  dan  pragmatis.  Saat  politik telah  berubah  menjadi  industri,  maka  proses kapitalis  antara  pemilik  modal  akan  mendorong kader  partai  mengincar  setidaknya  tiga keuntungan,  antara  lain:  akses  atas  kekuasaan, akomodasi  kepentingan  bisnis  dalam  regulasi yang  dilahirkan  di  parlemen  dan  kemudahan akses  serta  kepastian  diimplementasikannya regulasi  yang  menguntungkan  segelintir  orang (Hadiyantono, 2018).

## Dampak  ketidakoptimalan  fungsi  partai politik pada konsolidasi demokrasi
Esensi  dari  sebuah  konsolidasi  demokrasi tidak lain adalah legitimasi, di mana setiap pihak meyakini  bahwa  demokrasi  merupakan  satu- satunya  sistem  pemerintahan  yang  terbaik  serta menjadi satu-satunya aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan  pemerintahan.  Sebagaimana dikemukakan  oleh  Larry  Diamond  bahwa konsolidasi  demokrasi  adalah  sebuah  proses untuk  mencapai  legitimasi  yang  kuat  serta  luas, sehingga  semua  aktor  politik  meyakini  bahwa rezim demokrasi adalah rezim yang paling tepat bagi  masyarakat.  Dengan  begitu,  para  pemain politik menghormati berbagai aturan dan struktur yang disediakan oleh demokrasi berupa hukum, prosedur,  dan  institusi  yang  dibentuk  sebagai satu-satunya  kerangka  kerja  yang  layak  untuk mengatur masyarakat dan memajukan kepentingan mereka sendiri (Diamond, 2003). Diperlukan lebih dari sekadar penyelenggaraan pemilu dan rentang waktu yang panjang  serta  peran  serta  seluruh  pihak  untuk membangun keyakinan atas penerapan demokrasi.  Terdapat  tujuh  agenda  yang dirumuskan  oleh  Larry  Diamond  untuk memperlancar konsolidasi demokrasi, antara lain:
(1)  memperluas  akses  warga  negara  terhadap sistem peradilan dan membangun suatu rule of law yang sesungguhnya; (2) mengendalikan pertumbuhan  korupsi  politik;  (3)  penguatan pembuatan  hukum  dan  kekuasaan  investigatif badan  legislatif  sehingga  menjadi  badan  yang profesional  dan  independen;  (4)  desentralisasi kewenangan negara dan penguatan pemerintahan daerah, sehingga demokrasi dapat lebih responsif dan  bermakna;  (5)  menciptakan  partai  politik yang mampu memobilisasi serta merepresentasikan kepentingan yang berkembang  di  masyarakat;  6)  membangun kekuatan  masyarakat  sipil  dan  media  yang independen yang dapat memelihara modal sosial, partisipasi warga, membatasi tetapi memperkuat kewenangan  konstitusional  dari  negara;  (7)
PELAKSANAAN FUNGSI PARTAI POLITIK DAN DAMPAKNYA PADA KONSOLIDASI DEMOKRASI
Febriansyah Kurniawana, 1 , Retno Sari Handayani 2 Hal. 65-76
memperkenalkan  program  pendidikan  warga yang baru, baik di dalam maupun di luar sistem persekolahan  yang  dapat  menumbuhkan kemampuan untuk berpartisipasi dan meningkatkan  toleransi,  nalar,  moderasi,  dan kompromi, sebagai tanda dari warga negara yang demokratis (Diamond, 2003).
Merujuk pada agenda konsolidasi demokrasi di  atas,  proses  konsolidasi  demokrasi  nyatanya membutuhkan  peran  banyak  pihak,  terutama partai  politik  dengan  fungsi-fungsi  yang dimilikinya.  Namun,  fakta  politik  dan  idealisme posisi partai politik dalam konsolidasi demokrasi saat ini faktanya belumlah sinkron. Sebagai aktor kunci dalam konsolidasi demokrasi, partai politik belum mampu secara optimal menjalankan tugas dan fungsinya. Fungsi rekrutmen dan kaderisasi yang  dijalankan  tanpa  proses  yang  selektif  serta demokratis oleh partai politik tentu saja berujung pada  tidak  berkualitasnya  para  pemimpin  yang mengisi  jabatan  politik,  menyuburkan  oligarki, melanggengkan dinasti politik serta memunculkan  banyak  kasus  korupsi  yang merugikan negara.
Begitu  pula  dengan  adanya  perumusan kebijakan  hari  ini  yang  cenderung  mengabaikan aspirasi  rakyat  sebagai  dampak  dari  tidak berjalannya  fungsi  artikulasi  dan  agregasi kepentingan  akan  berdampak  pada  tumbuhnya sikap  paragmatis  dan  ketidakpercayaan  rakyat kepada  partai  politik.  Selain  itu,  tingkat pengetahuan  serta  pemahaman  demokrasi  dan politik  masyarakat  yang  rendah  akibat  sangat jarangnya partai politik melaksanakan pendidikan politik  berujung  pada  tingat  partisipasi  politik rakyat yang rendah dalam sistem demokrasi yang dijalankan.

## Simpulan
Eksistensi partai politik di negara demokrasi tidak dapat luput dari peran dan fungsinya, bukan saja  kepada  konstituen  namun  juga  kepada negara. Posisi pemimpin negara sudah pasti akan ditempati  oleh  individu-individu  dari  partai politik  melalui  penyelenggaraan  pemilihan, karena  itu,  baik  buruknya  sebuah  partai  politik dapat dipastikan akan berdampak pula pada baik buruknya  sebuah  negara.  Partai  politik  yang berperan  sebagai  mesin  penggerak  masyarakat dalam  upayanya  mendapatkan  kekuasaan  di pemerintahan  sebagaimana  pendapat  yang dikemukakan oleh Sigmund Neumann, nyatanya sudah  tidak  relevan  lagi  dengan  kenyataan  yang hadir di Indonesia.
Sebagian besar bahkan hampir seluruh partai politik  belumlah  optimal  menjalankan  fungsi- fungsi  yang  dimilikinya,  sehingga  melahirkan sikap  apatis  masyarakat  terhadap  keberadaan partai  politik  itu  sendiri.  Tidak  hanya  itu, masyarakat  juga  kemudian  turut  bersikap pragmatis dan menempatkan partai politik hanya sebagai  objek,  utamanya  di  masa  pemilu  yang membutuhkan  partisipasi  mereka  sebagai pemilih.  Dengan  demikian,  akhirnya  dapat disimpulkan bahwa masyarakat dan partai politik merupakan  dua  entitas  yang  saat  ini  hanya bertransaksi dengan pertimbangan pragmatis. Selanjutnya,  kegagalan  partai  politik  dalam menjalankan berbagai fungsi yang dimilikinya ini pada akhirnya pun turut melemahkan konsolidasi demokrasi  yang  tengah  diupayakan  akibat berbagai  aktivitas  dari  partai  politik  yang  justru bertentangan  dengan  fungsi-fungsi  idealnya sendiri, seperti: praktik koruptif, pengabaian atas peningkatan  literasi  demokrasi  dan  politik masyarakat,  serta  sistem  rekrutmen  politik  yang normatif dalam penerapan prinsip demokratis di internal partai politik.
Peran partai politik sebagai roda penggerak demokrasi, pada dasarnya akan menjadi optimal apabila  didukung  oleh  berbagai  pihak,  yakni pembuat  aturan  dan  masyarakat.  Tidaklah sempurna  ketika  sebuah  ambisi  besar  hanya didukung  oleh  ‘pemain  tunggal’. Sangat  penting bagi  negara  untuk  hadir,  tidak  hanya  melalui regulasi  mengenai  literasi  demokrasi  dan  politik kepada  masyarakat,  namun  juga  perubahan  atas regulasi  partai  politik  yang  lebih  baik  untuk mengatasi  persoalan  mengenai  penguatan integritas partai politik.

## Referensi
Aditya,  R.  Nicholas.  (2020).  “Fenomena  Calon Tunggal  Pada  Pilkada  Dinilai  Sebagai Anomali  Demokrasi  Halaman  All  - Kompas.Com.”  Retrieved  February  16, 2022 (https://nasional.kompas.com/read/2020/ 12/17/20530711/fenomena-calon-tunggal- pada-pilkada-dinilai-sebagai-anomali- demokrasi?page=all).
Almond,  G.  A.,  &  Powell,  G.  B.  (1966). Comparative  politics:  A  developmental approach (No. JF51 A57).
Bashori, Khoiruddin. (2018). “Pendidikan Politik Di  Era  Disrupsi.” Sukma:  Jurnal  Pendidikan 2(2):287–310. doi: 10.32533/02207.2018.
Budilaksono, Imam. (2019). “FGD MPR: Parpol

## Vol. 21 No. 2 Tahun 2022 | Hal. 65 – 76
Belum Maksimal Melaksanakan Pendidikan
Politik  -  Tribunnews.Com.”  Retrieved
February 16, 2022 (https://www.tribunnews.com/mpr- ri/2019/07/21/fgd-mpr-parpol-belum- maksimal-melaksanakan-pendidikan- politik).
Damsar, Sinta. (2010). Pengantar Sosiologi Politik . Diamond,  Larry.  2003. Developing  Democracy
Toward Consolidation . Yogyakarta: Universitaire Press.
Efriza. (2012). Political Explorer : sebuah kajian ilmu politik . Bandung: Bandung: Alfabeta. Firmanzah, Ph D. (2011). Mengelola Partai Politik . Jaka:  Yayasan  Pustaka  Obor  Indonesia. Hlm.
Fitriyah,  Fitriyah.  (2020).  “Partai  Politik,
Rekrutmen  Politik  Dan  Pembentukan Dinasti  Politik  Pada  Pemilihan  Kepala Daerah (Pilkada).” Politika: Jurnal Ilmu Politik 11(1):1–17. doi: 10.14710/politika.11.1.2020.1-17.
Hadiyantono, Tane. (2018). “Para Pengusaha Di Balik Partai Politik.” Retrieved February 16,
2022 (https://nasional.kontan.co.id/news/para- pengusaha-di-balik-partai-politik).
Harjanto,  Nico.  (2011).  “Politik  Kekerabatan Dan  Institusionalisasi  Partai  Politik  Di Indonesia.” Analisis CSIS 40(2):138–59.
Jondar,  Aloysius.  (2018).  “Telaah  Kritis  Fungsi Partai Politik Di Indonesia.”
Manan,  Munafrizal.  (2012).  “Partai  Politik  Dan
Demokrasi Indonesia Menyongsong
Pemilihan  Umum  2014.” Legislasi  Indonesia 9(4).
Mohsin,  Aiyub.  (2018).  “Partai  Politik  Dan Sistem Demokrasi.” Jurnal Populis 3(6):777–
88.
Muhadam,  Labolo,  and  Ilham  Teguh.  (2015).
Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia:  Teori,  Konsep  Dan  Isu  Strategis . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Priyowidodo, Gatut, Grace Swestin, and Titi Nur Vidyarini.  (2015). Komunikasi  Politik  Dan Resolusi  Konflik  Pada  Organisasi  Politik . Yogyakarta: ANDI.
Purnamasari, M. Deti. (2020). “Tren Parpol Saat Ini  Dinilai  Menguat  Ke  Oligarki  Dan Elitisme.”  Retrieved  February  16,  2022 (https://nasional.kompas.com/read/2020/ 01/17/11350371/tren-parpol-saat-ini- dinilai-menguat-ke-oligarki-dan-elitisme). Pusparini, Esti. (2020). “Regulasi Politik Kurang Perhatian.”  Retrieved  February  16,  2022
(http://www.harnas.co/2020/01/31/regul asi-politik-kurang-perhatian).
Rachim,  Akmaluddin.  (2016).  “Menata  Ulang Kelembagaan  Partai  Politik  Agar  Bebas Korupsi.” Selisik Vol. 2(4):122–38. Raharjo,  D.  Bowo,  and  Novian  Ardiansyah.
(2020).  “Dinasti  Politik  Pilihan  Rasional Politikus,  Untungkan  Parpol  Sekaligus.” Retrieved February 16, 2022 (https://www.suara.com/news/2020/12/1
6/210023/dinasti-politik-pilihan-rasional- politikus-untungkan-parpol-sekaligus).
Rakhmatulloh.  (2020).  “Korupsi  Edhy  Dan Juliari  Pertaruhan  Akhir  Integritas  Kader Parpol.”  Retrieved  February  16,  2022 (https://nasional.sindonews.com/read/258 966/12/korupsi-edhy-dan-juliari- pertaruhan-akhir-integritas-kader-parpol- 1607299965).
Ristyawati,  Aprista.  (2019).  “Penguatan  Partai Politik  Sebagai  Salah  Satu  Bentuk Pengadministrasian  Dan  Pelembagaan Sistem  Demokrasi.” Administrative  Law  and Governance  Journal 2(4):710–120.  doi:
10.14710/alj.v2i4.710-120.
Seligman,  Lester  G.  (1964).  “Elite  Recruitment and  Political  Development.” The  Journal  of Politics 26(3):612–26. doi: 10.2307/2127510. Sukriono,  Didik.  (2018).  “Desain  Pengelolaan Keuangan Partai Politik Berbasis Demokrasi Menuju Kemandirian Partai Politik.” JIPPK 3(1):37–46. Suleman,  Zulfikri.  (2010). Demokrasi  Untuk Indonesia:  Pemikiran  Politik  Bung  Hatta . Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Supriadi,  Bagus.  (2020).  “Cari  Rekomendasi Parpol  Butuh  Miliaran  Rupiah,  Bupati Jember  Pilih  Jalur  Perseorangan  Halaman All - Kompas.Com.” Retrieved February 16, 2022 (https://regional.kompas.com/read/2020/ 09/07/13493821/cari-rekomendasi-parpol- butuh-miliaran-rupiah-bupati-jember-pilih- jalur?page=all).
Surbakti, Ramlan. (1992). Memahami Ilmu Politik .
Jakarta: PT. Grasindo.
Teguh, Imansyah. (2012). “Regulasi Partai Politik Dalam Mewujudkan Penguatan Peran Dan Fungsi  Kelembagaan  Partai  Politik.” Jurnal RECHTS  VINDING:  Media  Pembinaan Hukum Nasional 1:375–95. doi: http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.
v1i3.91.
Utama,  Felldy.  (2020).  “Mahfud  MD  Sindir Banyak  Parpol  Belum  Optimal  Lakukan
PELAKSANAAN FUNGSI PARTAI POLITIK DAN DAMPAKNYA PADA KONSOLIDASI DEMOKRASI
Febriansyah Kurniawana, 1 , Retno Sari Handayani 2 Hal. 65-76
Pendidikan  Politik :  Okezone  Nasional.”
Retrieved February 16, 2022
(https://nasional.okezone.com/read/2020 /10/28/337/2300966/mahfud-md-sindir- banyak-parpol-belum-optimal-lakukan- pendidikan-politik). Wasburn,  Ph.  C.,  and  T.  J.  A.  Covert.  (2017). Making Citizens : Political Socialization Research and Beyond . New York: Palgrave Macmillan. Wibowo,  P.  A.  (2013). Mahalnya  Demokrasi, Memudarnya Ideologi: Potret Komunikasi Politik Legislator-Konstituen .  Jakarta:  Penerbit  Buku Kompas. Winters,  J.  A.  (2011). Oligarchy .  Cambridge University Press.