Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                            e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 1, 2024 |pp: 764-769 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2453

## Penyuluhan Hukum Tentang Prosedur Pendaftaran Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Di Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela
1) Al Qindy Hikmatiar Fatria, 2) Umami Mustafa Allan, 3) Satriawan Alvina Hera, 4) Wahyuddin 1,2,3,4) Universitas Mataram, Mataram, Indonesia Email: fatriahikmatir_fh@unram.ac.id, allanumami@unram.ac.id, haraaalvinasatriawan@gmail.com

## INFORMASI ARTIKEL ABSTRAK
Kata Kunci: Hak Atas Tanah, Pendaftaran Tanah, Sertifikat Tanah Pendaftaran tanah adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengukuhkan kepemilikan dan hak atas suatu tanah secara resmi di hadapan pihak berwenang. Menurut Boedi Harsono pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Negara/Pemerintah secara terus menerus dan teratur, berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah tertentu yang ada  di  wilayah-wilayah  tertentu,  pengolahan,  penyimpanan,  dan  penyajiannya  bagi  kepentingan rakyat,  dalam  rangka  memberikan  jaminan  kepastian  hukum  di  bidang  pertanahan,  termasuk penerbitan tanda buktinya dan pemeliharaannya. Di Kelurahan Karang Pule masih banyak tanah- tanah yang belum bersertifikat dan belum didaftrakan. Maka Pemerintah wajib memberikan fasilitas dan  kemudahan  kepada  pemegang  hak  atas  tanah  berupa  keringanan  dalam  pembiayaan  dan mempercepat  proses  penyelesaian  sertifikat.  Pada  situasi  yang  demikian  maka  peningkatan kesadaran  serta  pengetahuan  masyarakat  tentang  pentingnya  pendaftaran  tanah  penting  untuk dilakukan  sehingga  perlu  dilakukan  penyuluhan  hukum  tentang  pendaftaran  tanah  dengan menggunakan metode tatap muka secara langsung melalui Ceramah, diskusi interaktif atau tanya jawab, konsultasi. Warga Kelurahan Karang pule mengalami beberapa permasalahan diantaranya kurang  mendapatkan  informasi  mengenai  mekanisme,  tidak  memperbaharui  data  yuridis  dalam sertifikat  tanah  dan  pentingnya  pendaftran  tanah  untuk  menjamin  kepastian  hukum.Mekanisme pendaftran  tanah  yang  dilakukan  Masyarakat  adalah:  Pendaftran  Tanah  untuk  pertama  kalinya, Pemeliharaan  pendaftran  tanah,  pembuatan  peta  dasar,  Penentapan  batas  bidang-bidang  tanah,
Pengukuran  dan  pemetaan  bidang-bidang  tanah,  Pembuatan  Peta  pendaftran,  Pembuatan  daftar tanah, Pembuatan surat ukur, Pembuktian hak baru.

## ABSTRACT
Keywords: Land rights, Land Registration, Land certificate Land registration is a process carried out to officially confirm ownership and rights to land before the authorities. According to Boedi Harsono, land registration is a series of activities carried out by the State/Government continuously and regularly, in the form of collecting information or certain data regarding certain lands in certain areas, processing, storing and presenting them for the benefit of the people. in order to provide guarantees of legal certainty in the land sector, including the issuance of proof of evidence and its maintenance. In Karang Pule Village there is still a lot of land that has not been certified and has not been registered. So the Government is obliged to provide facilities and convenience to land rights holders in the form of relief in financing and speeding up the certificate completion process. In such a situation, it is important to increase public awareness and  knowledge  about  the  importance  of  land  registration,  so  it  is  necessary  to  provide  legal education regarding land registration using direct face-to-face methods through lectures, interactive discussions or questions and answers, consultations. Residents of Karang Pule Village experience several problems including lack of information about the mechanism, not updating juridical data in land  certificates  and  the  importance  of  land  registration  to  ensure  legal  certainty.The  land registration  mechanism  carried  out  by  the  community  is:  Land  registration  for  the  first  time, Maintenance of land registration, making a base map, Determining the boundaries of land parcels, Measurement  and  mapping  of  land  parcels,  Making  registration  maps,  Making  land  registers, Making measuring letters, Proving new rights.
This is an open access article under the CC–BY-SA license.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                            e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 1, 2024 |pp: 764-769 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2453
Penyuluhan Hukum Tentang Prosedur Pendaftaran Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun …

## I. PENDAHULUAN
Kepastian hukum dan kepastian akan hak atas tanah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Undang-undang tersebut telah meletakan kewajiban kepada Pemerintah untuk melaksanakan Pendaftraan Tanah yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia sehingga masyarakat memperoleh jaminan kepastian hukum hak atas tanahnya. Jaminan Kepastian Hukum ini tercantum dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 yang berbunyi : 1
“Untuk menjamin kepastian Hukum hak dan tanah oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan”.
Pendaftran  Tanah  merupakan  kegiatan  mendaftarkan  suatu  hak  milik  atas  tanah  supaya  mempunyai kekuatan hukum dan menjamin kepastian hak atas tanah tersebut.
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  adalah  serangkaian kegiatan  yang  dilakukan  pemerintah  secara  terus  menerus,  berkesinambungan,  dan  teratur  meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data-data yuridis dalam bentuk peta, daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang  tanah  yang  sudah  ada  haknya  dan  hak  milik  satuan  rumah  susun  serta  hak-hak  tertentu  yang membebaninya.
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  adalah  serangkaian kegiatan  yang  dilakukan  pemerintah  secara  terus  menerus,  berkesinambungan,  dan  teratur  meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data-data yuridis dalam bentuk peta, daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang  tanah  yang  sudah  ada  haknya  dan  hak  milik  satuan  rumah  susun  serta  hak-hak  tertentu  yang membebaninya.

## II. MASALAH
1 .  Apa saja permasalahan agraria yang terjadi di Karang Pule?
2.  Bagaimana mekanisme pendafatran tanah sesuai Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997?

## III. METODE
1. Ceramah
Metode ceramah yang di gunakan untuk  menyampaikan materi penyuluhan ini meliputi dasar hukum, Peraturan  Perundang-Undangan  di  bidang  Hukum  Pertanahan  dan  kebijakan  pemerintah  yang  mendasari Pendaftaran Tanah. Dengan metode ini diharapkan dapat menjangkau seluruh peserta kegiatan secara merata dan penyampaian materi dapat di lakukan secara sistematis.
2. Diskusi Interaktif atau Tanya Jawab
Metode  ini  di  gunakan  untuk  mengetahui  seberapa  jauh  masyarakat  memahami  materi  ceramah  yang disampaikan  dan  untuk  menggali  lebih  dalam  permasalahan  yang  dihadapi  masyarakat  khususnya  pada pendaftaran tanah.
3. Konsultasi
Metode  ini  sangat  efektif  digunakan  untuk  membantu  para  peserta  yang  tidak  berani  mengemukakan permasalahannya/bertanya  dimuka  umum,  sehingga  tim  fasilitator  dapat  mengelaborasikan  lebih  dalam problematika atau kesulitan yang dialami oleh peserta penyuluhan atau warga masyarakat. Dengan 4. Metode Evaluasi
Dalam  metode  ini,  kegiatan  yang  dilakukan  adalah  pembagian  kuesioner  yang  di  isi  oleh  responden. Dengan  demikian  dapat  diperoleh  informasi  secara  detail,  mendalam  dan  akurat,  yang  kemudian  akan dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  penyuluhan  hukum  yang  dilakukan  ada    beberapa  permasalahan  yang  terjadi  di Kelurahan Karang Pule diantaranya : permasalahan mengenai tanah yang tidak memiliki alas hak yang sah, tidak  diperbahurui data  yuridis yang  ada di Sertifikat  hak  Milik,  sertifikat  ganda,  sengketa  waris,anggapan
1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                            e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 1, 2024 |pp: 764-769 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2453
masyarakat ketika mendaftarkan tanah dikenakan biaya yang tinggi,  kurangnya pengetahuan atau sosialisasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengenai Pendaftran Tanah dan permasalahan pertanahan lainnya.
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang  bersangkutan.  Kalau  dilihat  Pasal  19  ayat  (2)  huruf  c  UUPA,  maka  di  sebutkan  jika  sertifikat  itu merupakan surat berupa tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat.  Sertifikat ganda disebabkan oleh  beberapa  faktor,  yakni  tidak  adanya  itikad  baik  dari  pemohon  sertifikat,  adanya  kesalahan  dari  pihak Kantor Pertanahan yaitu mengenai hal penyerahan dan pengolahan data fisik dan data yuridis tanah, belum tersedianya peta pendaftaran tanah secara menyeluruh, dan karena domisili pihak yang berkepentingan berada di luar kota.
Ketika terjadi sertifikat hak milik ganda, dapat muncul masalah hukum dan konflik antara pihak-pihak yang bersaing untuk hak kepemilikan properti tersebut. Penyelesaian masalah semacam ini sering memerlukan tindakan  hukum,  investigasi,  atau  mediasi  untuk  menentukan  hak  kepemilikan  yang  sah.  Tujuan  akhirnya adalah untuk mengklarifikasi dan mengamankan hak kepemilikan properti sehingga tidak ada ketidakpastian atau perselisihan yang tersisa. Sertifikat ganda hak milik adalah masalah yang serius dan melanggar  hukum dalam  hampir  semua  yurisdiksi.  Dalam  berbagai  negara,  ada  aturan  hukum  yang  ketat  yang  mengatur kepemilikan properti dan pemberian sertifikat hak milik. Penerbitan sertifikat ganda hak milik, entah sengaja atau tidak, dapat menyebabkan konflik hukum yang kompleks.
Tanggung  Jawab  Penerbitan  dilakukan  oleh  Lembaga  yang  menerbitkan  sertifikat  hak  milik,  seperti kantor  catatan  properti  atau  badan  pendaftaran  tanah,  memiliki  tanggung  jawab  hukum  untuk  memastikan bahwa sertifikat tersebut adalah salinan yang sah dari catatan yang ada. Kesalahan administratif, kecerobohan, atau  tindakan  penipuan  dalam  penerbitan  sertifikat  dapat  menjadi  dasar  untuk  sertifikat  ganda  hak  milik. Sertifikat hak milik adalah bukti sah tentang hak kepemilikan properti. Jika terdapat dua sertifikat yang berbeda untuk properti yang sama, hukum biasanya akan menentukan pemilik sah dengan mengacu pada bukti yang paling kuat dan akurat. Kriteria Sertifikat hak milik atas tanah yang dijadikan sebagai alat bukti kuat dan sah harus dibuat dari Pemegang Hak yang beriktikad baik, diterbitkan oleh instansi yang berwenang, dan obyek tanah dikuasai secara nyata selama lebih dari 5 (lima) tahun.
Pendaftaran  tanah    adalah  rangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  secara  terus  menerus  , berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, penyajian, serta pemeliharaan data fisik data yuridis dalam bentuk peta daftar, mengenai bidang-bidang tanah yang udah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. 2 Dalam pendaftaran tanah terdapat beberapa asas – asas yang pengertiannya sebagai berikut :
1. Asas Sederhana
Asas ini dimaksud agar ketentuan-ketentuan pokok maupun prosedur pendaftaran tanah dengan mdah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak.
2. Asas Aman
Asas  ini  dimaksudkan  untuk  memberikan  petunjuk  bahwa  pendaftran  tanah  perlu  diselenggarakan dengan teliti dan cermat, sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai dengan tujuannya. Demikian dapat diperoleh informasi yang valid pada peserta penyuluhan (masyarakat).
3. Asas Terjangkau Asas  ini  dimaksudkan  agar  pihak-pihak  yang  memerlukannya  dapat  menjangkaunya,  terutama golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan pendaftran tanah harus dapat terjangkau oleh pihak yang memerlukan
4. Asas Mutahir
Dalam  asas  ini  dimasuk  kan  kelengkapan  yang  meemadai  dalam  pelaksanaan  dan  kesinambungan pemeliharaan  data  pendaftara  tanah,  data  yang  tersedia  harus  menunjukan  keadaan  yang  Mutahir, sehingga perlu diikuti kewajiban mendaftar dan pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi.
5. Asas Terbuka
2 Pasal 1 Angka 1 PP Nomor 24 Tahun 1997
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                            e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 1, 2024 |pp: 764-769 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2453
Asas ini dimaksdukan supaya Masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data fisik dan data yuridis yang benar setia saat. 3
Menuruk  Bapak  Izhan  Mardjun,  selaku  Lurah  Karang  Pule  mengemukakan  pendafatran  tanah  di Kelurahan  Karang  Pule  belum  sepenuhnya optimal.  Hal  ini  dikarenakan  karena  warga  Karang  Pule  belum sepenuhnya  memahami  pentingnya  mendaftarkan  tanah  mereka  dan  bagaimana  mekanisme  mendafatrkan tanahnya. Ketika terjadi perselihan tentang alas hak maka mereka biasanya meminta pendapat lurah. Hal ini menjadi  tugas  untuk  penulis  untuk  menyampaikan  penyuluhan  hukum  tentang  prosedur  pendaftaran  tanah berdasarkan perturan pemerintah nomer 24 tahun 1997  tentang pendaftaran tanah serta memberikan edukasi kepada Masyarakat kelurahan Karang pule.
Tujuan pendaftaran tanah menurut Pasal 4 ayat 1 UUPA adalah untuk memberikan keastian hukum dan perlindungan  kepada  pemegang  hak  atas  suatu  bidang  tanahsatuan  rumah  susun  dan  hak-hak  lain  yang terdaftar, agar lebih mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang haknya diberikan sertifiat sebagai surat tanda butinya .Dalam pasal 19 Ayat 1 UUPA  telah ditentukan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh  pemerintah  diadakan  pendaftran  tanah  di  seluruh  wilayah  indoneisia  menurut  peraturan  perundang- undangan. Kegiatan pendaftraan tanah berdasarkan Pasal 19 ayat 2 meliputi :
1. Pengukuran, pemetaan, dan pembukuan ;
2. Pendaftran hak-hak atas tanah dan peralhian hak-hak tersebut ; dan
3. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
Kegiatan  pendaftran  tanah  sebagaimana  dikemukan Pasal  19  ayat  2  UUPA,  yang  kemudia  dijabarkan lebih lanjut dalam Perturan Pemeriintah Nomer 24 Tahun 1997 yaitu:

## 1. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali
Pendaftaran  Tanah  untuk pertama  kalinya  adalah  kegiatan  pendaftaran  tanah  yang  dilakukan  terhadap objek pendaftaran tanah yang dilakukan pertama kali terhadap objek pendaftaran tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah  no  24  tahun  1997.  Pelaksanaan  pndaftraan  tanah  untuk  pertama  kalinya  dilakukan  melalui pendaftaran  tanah  secara  sistematik  dan  sporadic.  Pendaftraan  tanah  secara  sistematik  dilaksanakan  atas Prakarsa dari Badan Pertanahan Nasional yang didasakan atas suatu rencana kerja jangka Panjang dan rencana kerja yang dilakukan secara berkesinambungan. Sedangkan pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas  permintaan  pihak  yang  berkepentingan  yaitu  pihak  yang  berhak  atas  objek  pendaftaran  tanah  yang bersangkutan. Kegiatan tanah untuk pertama kalinya meliputi :
a. Pengumpulan dan Pengolahan data fisik ;
b. Pembuatan Daftar Tanah ;
c. Pembuatan Surat Ukur ; dan
d. Pembuktian hak dan Pembukuannya.
2. Kegiatan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah
Pemeliharaan data pendaftaran tanah yang dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis objek pendftaran tanah yang telah di daftarkan. Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan  data  fisik  atau  data  yuridis  tersebut  kepada  kantor  Pertanahan  kabupaten/kota  setetmpat  untuk dicatat dalam buku tanah 4 Adapun persyaratan pendaftran tanah sebagai berikut:
1. Formulir permhonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai ;
2. Surat kuasa apabila dikuasakan ;
3. Fotokopi identitas pemohon  (KTP,KK) dan kuasa apabila dikuasakan dengan aslinya oleh petugas loket;
4. Bukti kepemilikan tanah/alas hak milik adat/hak milik bekas adat ;
5. Fotocopy  SPPT  PBB  tahun  berjalan  yang  telah  dicocokan  dengan  aslinya  oleh  petugas  loket  dan menyerahkan bukti SSB (BPHT) ; dan
6. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan.
3 Brotosoelarno, soelarman 1997 Aspek tehnis yuridis pendaftaran tanah  berdasarkan pp no 24 tahun 1997, Makalah Seminar ansional kebikan pendaftaran tanah. Deputi BPN pusat Yogyakarta
4 Pasal 36 PP Nomor 24 Tahun 1997
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                            e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 1, 2024 |pp: 764-769 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2453
Penyuluhan Hukum Tentang Prosedur Pendaftaran Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun …
Setelah menyiapkan berkas diatas selanjt menyiapkan keternagan dan bukti berikut :
1. Identitas diri ;
2. Luas,letak, dan pengunaan tanah yang dimohon ;
3. Pernyataan tanah tidak sengketa;
4. Pernyataan tanah/bangunan dikuasai secara fisik.
Sedangkan  biaya  pendatran  tanah  sesuai  PP  No  13  tahun  2010  tentang  jenis  dan  Tarif  Atas  Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) yang berlaku di BPN sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 adalah:
a. Luas Tanah sampai 10 hektar, TU = (L/500x HSBKu)+ Rp 100.000
b. Luas tanah diatas 10 hektar s/d 1.000 hektar, TU+ (L/4.000xHSBKu) +Pr. 14.000.000
c. Luas tanah diatas 1.000 hektar , TU+ ( L / 10.000x HSBKu) + Rp.134.000.000
Sementara tarif pelayanan pemeriksaan tanah diatur dalam Pasal 7 ayat 1 sebagai berikut :
a. TPA = (L 500x HSBKpa) + Rp 350.000
b. Pelayanan Pendaftaran Tanah ( Pasal 17 ayat 1 dan lampirannya)
c. Pendaftraan untuk pertama kallinya Rp 50.000
d. Biaya transportasi, konsumsi dana komodasi (Pasal 20 ayat 2) ditanggung sendiri oleh Pemohon
e. Biaya sertifikat tanah. 5
Setelah  melalui  tahap  pendaftarannya,  maka  setelahnya  penerbitan  sertifikat  tanah  sesuai  dengan  PP Nomer 24 tahun 1997.
Dalam Pasal 9 telah dinyatakan bahwa yang menjadi subjek dari Pendaftaran Tanah adalah : a. Tanah yang akan dipunyai dengan hak milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan hak Pakai ;
b. Tanah Hak Pengelolaan ;
c. Tanah Wakaf ;
d. Hak Milik atas satuan rumah susun ;
e. Hak tanggungan ; dan
f. Tanah Negara.
Pendaftaran tanah secara sistematis sangat diharapkan untuk memberikan keyakinan hukum bagi pemilik tanah yang belum terdaftar, terutama bagi orang-orang berpendapatan menengah kebawah. Pendaftaran tanah untuk  pertama  kalinya  sangat  penting,  karena  tanah  yang  sudah  terdaftar  akan  menerima  sertifikat  dan memiliki  keyakinan  hukum.  Saat  ini,  jumlah  angka  dalam  persentasi  sertifikat  kepemilikan  tanah  yang didaftarkan untuk pertama kalinya di Indonesia masih rendah. Sementara, orang dapat menggunakan tanah mereka sebagai sertifikat pendukung untuk mendapatkan uang itu sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit di lembaga-lembaga perbankan 6 .
Gambar 1. Lokasi PkM
5 TU (tarif Ukur), L (luas tanah), HSBku (harga satuan biaya khusus biaya pengukuran), HSBKpa ( Harga SAtuan Biaya Khusus Panitia Penilai A), HSBKpb ( Harga Satuan Biaya Khusus Panitia Penilai B)
6 Sibuea, H. Y. P. (2016). Arti penting pendaftaran tanah untuk pertama kali. Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan , 2 (2), hlm 287
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                            e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 1, 2024 |pp: 764-769 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2453
Penyuluhan Hukum Tentang Prosedur Pendaftaran Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun …
Gambar 2. Foto Bersama

## V. KESIMPULAN
Warga  Kelurahan  Karang  pule  mengalami  beberapa  permasalahan  diantaranya  kurang  mendapatkan informasi  mengenai  mekanisme,  tidak  memperbaharui  data  yuridis  dalam  sertifikat  tanah  dan  pentingnya pendaftran tanah untuk menjamin kepastian hukum.. Mekanisme pendaftran tanah yang dilakukan Masyarakat adalah:  Pendaftran  Tanah  untuk  pertama  kalinya,  Pemeliharaan  pendaftran  tanah,  pembuatan  peta  dasar, Penentapan  batas  bidang-bidang  tanah,  Pengukuran  dan  pemetaan  bidang-bidang  tanah,  Pembuatan  Peta pendaftran, Pembuatan daftar tanah, Pembuatan surat ukur, Pembuktian hak baru.

## DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah A. P.  Parlindungan, Pendaftaran  Tanah  Di  Indonesia  Berdasarkan  PP.  No.  24/1997  dilengkapi  dengan Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah PP. 37 Tahun 1998 , Cet. 1, Bandung: CV. Mandar Maju, 1999. Boedi  Harsono, Hukum  Agraria  Indonesia  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok  Agraria  Isi  Dan Pelaksanaannya , Jilid I, Edisi Revisi, Cet. 11, Jakarta: Djambatan, 2007. Supriyadi, Sejarah Pendaftaran Tanah di Indonesia, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2016.