## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 8 Nomor 1, Februari 2022 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## STUDI  SOSIO-LEGAL  TERHADAP  PENGATURAN  DAN  POLA  PERDAGANGAN LINTAS BATAS NEGARA DI POS LINTAS BATAS NEGARA (PLBN) ENTIKONG
Budi Hermawan Bangun
Universitas Tanjungpura E-mail: budi.hermawan.bangun@hukum.untan.ac.id
Info Artikel Abstract
Masuk: 1 Desember 2021 Diterima: 12 Januari 2022 Terbit: 1 Februari 2022
Keywords: Cross-border post, cross-border trade. This research focuses on the effect of the opening of Entikong  cross-border  posts  on  cross-border  trade activities in relation to the fulfillment of community welfare, especially in Entikong District. This research is  a  non-doctrinal  legal  research  with  a  socio-legal approach. The data used are primary data obtained through  observations  and  open  interviews  and secondary data obtained through literature studies, then  the  data  that  has  been  obtained  is  analyzed qualitatively. The  research  results  showed  that  the opening of the Entikong cross-border post along with all of its complementary facilities was assessed by the people  in  Entikong  District  tas  not  yet  improving their  welfare.  With  its  potential,  the  border  region such  as  Entikong  District  can  actually  become economic development area as same as the fore.
Abstrak Kata kunci: Pos Lintas Batas Negara, perdagangan lintas batas. Penelitian ini berfokus pada pengaruh pembukaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong terhadap kegiatan  perdagangan  lintas  batas  negara  dalam kaitannya  dengan  pemenuhan  kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kecamatan Entikong.Penelitian  ini  merupakan  penelitian
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
Corresponding Author: Budi Hermawan Bangun hukum  yang  bersifat  non-doktrinal  dengan pendekatan  socio-legal.  Data  yang  digunakan adalah  data  primer  yang  diperoleh  melalui observasi  dan  wawancara  yang  bersifat  terbuka serta  data  sekunder  yang  diperoleh  melalui  studi kepustakaan, selanjutnya data yang telah diperoleh dianalisis  secara  kualitatif.  Hasil  penelitian menunjukan  bahwa  pembukaan  PLBN  Entikong beserta dengan segala fasilitas pelengkapnya dinilai oleh  masyarakat  di  Kecamatan  Entikong  belum meningkatkan  kesejahteraan  mereka.  Dengan potensi  yang  dimilikinya,  wilayah  perbatasan seperti  Kecamatan  Entikong  sesungguhnya  dapat menjadi kawasan perkembangan ekonomi sekaligus cikal bakal kota.
@Copyright 2021.

## PENDAHULUAN
Kawasan  perbatasan  Kalimantan  Barat  yang  berbatasan  dengan  Sarawak (Malaysia  Timur)  memiliki  persoalan-persoalan  yang  sangat  kompleks,  salah satunya adalah pengelolaan perdagangan lintas batas di kawasan perbatasan.
Berkaitan  dengan  pengaturan  transaksi  perdagangan  lintas  batas  yang dilakukan  di  kawasan  perbatasan  negara  banyak  pelanggaran-pelanggaran  yang dilakukan oleh para pelaku perdagangan lintas batas maupun oleh masyarakat dan juga  oknum  penegak  hukum.  Pelanggaran-pelanggaran ini  berkaitan  dengan pengaturan  hukum  terhadap  transaksi  perdagangan  lintas  batas  pada  kawasan perbatasan  negara  yang  dihadapkan  pada  banyak  kendala  dalam  upaya pengembangan  dan  penerapan  aturan-aturan  yang  ada,  padahal  di  sisi  lainnya mengandung banyak potensi ekonomi yang dapat dikembangkan melalui kegiatan perdagangan. Akibatnya kegiatan perdagangan lintas batas yang terjadi selama ini belum mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara signifikan. 1 Selain  itu,  kondisi  kawasan  perbatasan  yang  belum  berkembang  secara  optimal menyebabkan ketergantungan ekonomi terhadap wilayah negara tetangga seperti Malaysia, Dengan  pola  perdagangan  yang  tidak  seimbang  dan  cenderung monopolistik  ini,  dalam  jangka  panjang  jelas  merugikan  masyarakat  kita  sebagai konsumen. 2
1 Mamiloto, 2017, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Transaksi Perdagangan Lintas Batas pada Daerah Perbatasan”, Lex Privatum, 5 (8), hlm 1.
2 Kurnia, 2017, “Strategi Optimalisasi Perdagangan Lintas Batas Indonesia-Malaysia Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan”, Jurnal Supremasi, 7 (1), hlm. 6
Selama  ini  kegiatan  perdagangan  antara  masyarakat  Indonesia  dengan Malaysia  didasarkan  pada  ketentuan  tata  niaga  perdagangan  wilayah  perbatasan atau perjanjian perdagangan lintas batas atau Agreement on Border Trade between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia yang ditandatangani  oleh  pemerintah  kedua  negara  pada  tanggal  24  Agustus  1970 (Border Trade Agreement) . Perjanjian tersebut mengatur bahwa perdagangan lintas batas  antara  Indonesia-Malaysia  dapat  dilakukan  melalui  jalur  darat  dan  laut. Khusus untuk peardagangan lintas daratan dapat dilakukan di daerah-daerah yang telah  ditetapkan  dalam Basic  Arrangement  on  Border  Crossing. Hal  tersebut mencakup 5 Kabupaten di Kalimantan Barat yang terdiri dari 15 Kecamatan dan 98 Desa  yang  memiliki  kurang  lebih  50  jalur  setapak  di  55  desa  yang  berhubungan darat langsung dengan 32 kampung di wilayah Serawak (Malaysia Timur).
Ketergantungan  ekonomi  terhadap  wilayah  negara  tetangga,  seperti Malaysia  juga  disebabkan  oleh  harga  barang  yang  lebih  murah  dibanding  harga produk  sejenis  di  Indonesia.  Kondisi  ini  memang  seringkali  dimanfaatkan  oleh masyarakat  perbatasan  untuk  meningkatkan  modal  keuangannya  dengan  cara berbelanja  produk-produk  Malaysia  untuk  selanjutnya  dijual  lagi  di  wilayah Indonesia. Namun rezim perdagangan lintas batas tradisional antara Indonesia dan Malaysia yang didasarkan pada Border Trade Agreement dinilai sudah tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi terkini. Selain nilai tukar yang sudah berbeda antara Rupiah  dan  Ringgit  antara  tahun  1979  dengan  sekarang,  kebutuhan  masyarakat perbatasan terhadap barang-barang produk Malaysia juga semakin besar. 3
Dengan  kebijakan  pembangunan  wilayah  perbatasan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  Indonesia  dalam  beberapa  waktu  terakhir,  harus  diakui  bahwa ketergantungan ekonomi terhadap Malaysia mulai berkurang. Salah satu kebijakan pembangunan  wilayah  perbatasan  dilakukan  dengan  dikeluarkannya  Instruksi Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2015  tentang  Percepatan Pembangunan 7 (tujuh) Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu dan sarana  serta prasarana  penunjang  di  kawasan  perbatasan,    yaitu:  PLBN  Aruk  (Kabupaten Sambas), PLBN Entikong (Kabupaten Sanggau), dan PLBN Nanga Badau (Kabupaten Kapuas Hulu), ketiganya di Provinsi Kalimantan Barat; PLBN Motaain (Kabupaten Belu),  PLBN  Motamasin  (Kabupaten  Malaka),  dan  PLBN  Wini  (Kabupaten  Timor Tengah  Utara),  ketiganya  di  Provinsi  Nusat  Tenggara  Timur;  serta  PLBN  Skouw (Kota  Jayapura, Provinsi Papua). Pembangunan tujuh PLBN tersebut merupakan tahap pertama dari pembangunan PLBN di seluruh wilayah Indonesia.
Pembangunan PLBN sendiri dinilai sangat strategis dan memiliki beberapa tujuan  sekaligus.  Selain  sebagai  pintu  keluar  masuk  dari  dan  ke  wilayah  Negara Kesatuan Republik Indonesia, PLBN yang dibangun dengan megah dan dilengkapi
3 Bangun,  2017,  “Implikasi  Kerjasama  Pengelolaan  Perbatasan  Negara  Bagi  Pemenuhan  Hak  Ekonomi Masyarakat (Studi di Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak)”, Prosiding (Buku 2) Seminar Nasional PIPT III , Universitas Tanjungpura, hlm. 33.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
dengan  sarana  dan  prasarana  penunjang  dimaksudkan  untuk  mengangkat kewibawaan, harkat dan martabat bangsa di kawasan perbatasan negara. Tujuan lain  yang  sangat  penting  dari  dibangunnya  PLBN  adalah  agar  dapat  mendorong perekonomian  dan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  di  kawasan perbatasan.
Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu dilakukan upaya perbaikan. Pelaku bisnis  dan  masyarakat  setempat  terus  memperbaharui  informasi,  agar  tidak ketinggalan  dengan  perkembangan  yang  berlaku  sekitar  perdagangan  di  lintas batas.  Regulasi  terkait  kegiatan perdagangan  lintas  batas  juga  sebaiknya  harus memperhatikan  kearifan  lokal  masyarakat  setempat. Oleh  karena  itu,  diperlukan dukungan  regulasi  yang  kuat,  terutama  regulasi-regulasi  terkait  kegiatan perdagangan lintas batas dan mekanisme atau manajemen di PLBN.
Tulisan  ini  mengkaji  pengaruh  pembukaan  PLBN  terhadap  kegiatan perdagangan  lintas  batas  negara  dalam  kaitannya  dengan  pemenuhan kesejahteraan masyarakat serta menemukan formulasi atau model pengaturan yang ideal  agar  kegiatan  perdagangan  lintas  batas  yang  dilakukan  di  perbatasan Indonesia-Malaysia,  terutama  melalui  PLBN  Entikong,  Kecamatan  Entikong, Kabupaten  Sanggau,  Kalimantan  Barat.  Sistematika  tulisan  ini  dimulai  dengan pendahuluan, metode dan dilanjutkan dengan pembahasan yang berisi penjelasan mengenai  gambaran  PLBN  Entikong,  aktivitas  ekonomi  dan  pola  perdagangan masyarakat  di  Kecamatan  Entikong dan dilanjutkan  mencari  model  untuk mewujudkan Entikong sebagai kawasan pengembangan ekonomi sebelum akhirnya ditutup dengan kesimpulan.

## Metode
Penelitian ini merupakan penelitian hukum non-doktrinal. Dalam penelitian hukum non-doktrinal hukum dikonsepkan secara sosiologis sebagai gejala empiris yang  dapat  diamati  di  dalam  kehidupan.  Gejala  empiris  ini  berupa  sikap  dan pendapat masyarakat, pengambil keputusan dan kebijakan (pemerintah), serta para stake  holders dalam  kaitannya  dengan  pengaturan  perdagangan  lintas  batas  di Kecamatan  Entikong  dan  kaitannya  terhadap  pemenuhan  kesejahteraan masyarakat.
Dilihat dari ranah kajiannya, penelitian ini berada dalam ranah kajian socio- legal. Socio-legal merupakan  ranah  kajian  dalam  ilmu  hukum  yang  tidak mendasarkan pendekatannya pada melihat fakta sebagaimana adanya, tetapi mulai melihat karakter tertentu dari perilaku sosial dengan menggunakan bantuan ilmu- ilmu lain. Dengan kata lain merupakan suatu studi yang meninjau hukum sebagai fakta  sosial  yang  bisa  tersimak  di  alam  pengalaman  sebagai  pola  perilaku  dalam
wujud pranata sosial atau institusi sosial, kajian hukum yang mengkonsepkan dan menteorikan hukum sebagai fakta sosial yang positif dan empiris. 4
Terkait dengan tipe penelitian sebagaimana diuraikan di atas, penelitian ini ditopang oleh baik data primer (data yang dicari sendiri oleh peneliti) maupun data sekunder (data yang didapatkan dengan memanfaatkan hasil penelitian pihak lain). 5 Khusus untuk pencarian data primer, pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan observasi dan wawancara .
Data  (baik  primer  maupun  sekunder)  yang  telah  terkumpul  selanjutnya dipelajari dengan seksama sehingga diperoleh makna dan intisari yang terkandung di dalamnya baik berupa ide, usul dan argumentasi maupun ketentuan-ketentuan yang  terkait.  Selanjutnya  dilakukan  proses  analisis  secara  kualitatif  untuk selanjutnya menarik kesimpulan yang menjawab masalah yang dibahas sekaligus memberikan  preskripsi  berdasarkan  argumentasi  yang  telah  dibangun  di  dalam kesimpulan.

## Pembahasan

## Gambaran PLBN Entikong
Di Kecamatan Entikong terdapat Pos Lintas Batas Negara (PLBN), yaitu di Desa Entikong,  dan  karenanya  dikenal  sebagai  PLBN  Entikong.  PLBN  Entikong merupakan salah satu dari tiga PLBN yang sudah dibangun di Provinsi Kalimantan Barat dan dari total tujuh PLBN yang sudah dibangun atau direvitalisasi di seluruh Indonesia pada tahap pertama pembangunan PLBN. 6 Sesungguhnya PLBN Entikong merupakan  pos  lintas  batas  yang  pertama  sekaligus  tertua  di  seluruh  Indonesia. Semula  berstatus  sebagai  Pos  Pemeriksaan  Lintas  Batas  (PPLB)  yang  mulai beroperasi sejak tanggal 1 Oktober 1989, PPLB Entikong berada di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Sanggau kemudian Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, PLBN  Entikong  sekarang  berada  di  bawah  naungan  Badan  Nasional  Pengelolaan Perbatasan (BNPP).
Pembangunan  PLBN  ini  merupakan  salah  satu  perwujudan  dari  “Nawacita” yang merupakan agenda prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo, khususnya poin  ke- 3  yaitu:  “ Membangun  Indonesia  dari  pinggiran  dengan  memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan .”
4 Wignjosoebroto, 2002, Hukum: Paradigma, Teori dan Masalah, Jakarta : ELSAM dan HUMA, hlm. 183.
5 Faisal, 1990, Penelitian Kualitatif; Dasar-Dasar dan Aplikasi , Malang: YA3, hlm. 17.
6 Di  Kalimantan  Barat  selain  PLBN  Entikong  sudah  dibangun  juga  PLBN  Aruk  dan  PLBN  Badau, sementara  itu  pemerintah  juga  telah  membangun  atau  merevitalisasi  PLBN  Wini,  PLBN  Motaain  dan PLBN Motamasin di Nusa Tenggara Timur serta PLBN Skow di Papua. Pemerintah secara bertahap telah memulai  lagi  pembangunan  4  PLBN  dari  keseluruhan  rencana  11  PLBN  yang  diatur  dalam  Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan. Keempat PLBN tersebut adalah: PLBN Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat; PLBN Sota di Kabupaten Merauke, Papua; serta PLBN Long Midang dan PLBN Sei Pancang Sebatik di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
Agenda untuk membangun wilayah perbatasan negara tersebut selanjutnya dijabarkan  melalui  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN) 2015-2019 serta Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara 2015-2019. Dalam politik anggaran pembangunan wilayah perbatasan juga terjadi kenaikan signifikan dari  9  trilyun  rupiah  pada  tahun  2016  menjadi  17,83  trilyun  rupiah  pada  tahun 2017.
Pembangunan  PLBN  Entikong  dimulai  sejak  tahun  2015  berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan. dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 21 Desember 2016. Pembangunan gedung PLBN  sendiri  merupakan  bagian  dari  pembangunan  tahap  I,  yaitu  pembangunan zona inti dengan dana sebesar 152 milyar rupiah di atas lahan seluas 10,26 hektar dan pembangunan tahap II berupa fasilitas pendukung mencakup zona sub inti yang terdiri  dari:  gedung  karantina  kesehatan  dan  kantor,  mess  pegawai,  masjid, car wash/disinfectant dan mobile  X-ray serta  zona  pendukung  yang  meliputi:  pasar tradisional, toko serba ada (convenience store), food court, parkir kendaraan, Wisma Indonesia serta ruang terbuka hijau (Plaza Entikong) senilai 421 milyar rupiah, di atas lahan seluas 37.068 m2 termasuk dengan pembebasan lahan dan akan selesai pada akhir tahun 2019 ini.
Di area PLBN Entikong, ada beberapa fasilitas pelayanan yang sudah berjalan. Pelayanan di pintu perbatasan ini berlangsung setiap hari mulai dari pukul 05.00 hingga 17.00 WIB. Pelayanan dibagi menjadi dua, yaitu pelayanan untuk pelintas batas yang menggunakan paspor dan yang menggunakan Pas Lintas Batas (PLB).
Para  pelintas  akan  diperiksa  oleh  petugas  bila  membawa  barang-barang  di dalam  tas  dengan  menggunakan X-ray ,  kemudian  mereka  harus  melewati pemeriksaan  di  imigrasi,  bea  cukai  dan  karantina.  Bagi  para  pelintas  batas  yang membawa kendaraan pribadi, khususnya yang berasal dari Indonesia ketika akan masuk harus mengurus borang (sejenis surat kendaraan lintas batas negara) dan membayar asuransi.
Selain  pelintas  batas  dengan  paspor  dan  PLB,  ada  pula  pelintas  yang menggunakan Kartu Identitas Lintas Batas (KILB) yang diperuntukkan khusus bagi warga  Kecamatan  Entikong  dan  Kecamatan  Sekayam  yang  membawa  barang belanjaan untuk kebutuhan pokok sesuai dengan perjanjian yang disepakati antara pihak Indonesia  dan  Malaysia,  yaitu Border  Trade  Agreement yang  mulai  berlaku sejak tahun 1970.  Perjanjian ini menyepakati bahwa diperuntukkan khusus bagi warga  yang  tinggal  di  wilayah  perbatasan  dapat  membeli  dan  membawa  masuk barang  untuk  kebutuhan  pokok  sehari-hari  dengan  nllai  maksimal  600  Ringgit Malaysia.  Di  PLBN  Entikong,  petugas  Bea  Cukai  memeriksa  para  pelintas  dengan
KILB dan memastikan bahwa barang-barang yang dibawanya dari wilayah Malaysia tidak melebihi batas yang ditetapkan dan minimal terdiri dari tiga jenis barang.
Gedung  PLBN  yang  merupakan  zona  inti  sendiri  memiliki  desain  dengan ornamen-ornamen  khas  daerah,  yaitu  suku  Dayak.  Sebagai  pos  lintas  batas  yang sudah lama berdiri, PLBN Entikong merupakan PLBN yang paling ramai di seluruh Kalimantan Barat dan mungkin di seluruh Indonesia dengan jumlah pelintas batas mencapai 1.000-1.500 orang per hari. Jumlah ini bisa meningkat menjadi lebih dari 2.000 orang pada musim liburan.
Selain fasilitas yang menjadi standar bagi seluruh PLBN yang telah dan akan dibangun  di  seluruh  wilayah  perbatasan  Indonesia,  salah  satu  hal  yang  menarik bahwa  PLBN Entikong memiliki  fasilitas  tempat  penyimpanan  jenazah (mortuary cabinet) sebanyak  2  unit.  Alasan  dari  dibuatnya  fasilitas  inni  adalah  mengingat selama ini sering warga Indonesia, terutama yang berprofesi sebagai Tenaga Kerja Indonesia  (TKI)  yang  bekerja  di  Malaysia  meninggal  di  sana  dan  ketika  dibawa pulang ke Indonesia melewati Entikong terkadang tidak dalam kondisi yang layak seperti  tanpa  peti  atau  sekedar  hanya  ditutup  dengan  tikar.  Dengan  adanya mortuary cabinet, maka jenazah yang datang bisa disimpan terlebih dahulu sampai dokumen-dokumennya lengkap sebelum diserahkan ke pihak keluarga.
Presiden Joko Widodo pada saat meresmikan PLBN Entikong mengharapkan bahwa  pembangunan  PLBN  Entikong  harus  dapat  mendorong  pertumbuhan ekonomi  masyarakat  setempat.  Presiden  juga  mengharapkan  bahwa  dengan pembangunan  tersebut  dapat  turut  mencegah  maraknya  penyelundupan  yang terjadi,  termasuk  penyelundupan  narkotika  dan  obat-obatan  terlarang  dari Malaysia. 7
Pembangunan atau revitalisasi PLBN Entikong juga disertai dengan perbaikan akses menuju PLBN Entikong. Pembangunan jalan pararel perbatasan yang kelak akan  membentang  sepanjang  1.920  km  dan  rencananya  akan  selesai  pada  tahun 2024  telah  mulai  setahap  demi  setahap  dikerjakan  dan  terhubung  mulai  dari Temajuk  di  Kalimantan  Barat  hingga  ujung  perbatasan  di  Kalimantan  Utara. Pembangunan  dan  perbaikan  akses  jalan  dari  PLBN  Entikong-Balai  Karangan- Kembayan sepanjang 42 km telah ditambah lebarnya dari semula 6 meter menjadi 7,5 meter, dan sepanjang 4,8 km di antaranya dibuat menjadi 4 lajur dari dan ke arah PLBN Entikong dengan total anggaran sebesar 449 milyar.
Dengan kondisi jalan yang baik, maka perjalanan dari PLBN Entikong menuju ke  Sanggau  sebagai  ibukota  kabupaten  dan  juga  ke  Pontianak  sebagai  ibukotas provinsi  dapat  ditempuh  dengan  semakin  mudah  dan  lancar.  Namun  demikian, layanan angkutan umum yang melayani rute Entikong ke Sanggau atau ke Pontianak belum memadai. Terminal penumpang memang tengah diselesaikan sebagai salah
7 https://setkab.go.id/resmikan-wajah-baru-plbn-entikong-presiden-jokowi-nyatanya-kita-bisa-kan/, [diakses tanggal 26 Agustus 2019].
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
satu sarana pendukung dari PLBN Entikong sendiri, namun yang perlu diperhatikan adalah  meningkatkan  kuantitas  dan  kualitas  armada  angkutan  umum  yang beroperasi di Entikong. Secara kasatmata dapat terlihat bahwa angkutan-angkutan umum seperti angkutan pedesaan dan bus yang beroperasi di Entikong jumlahnya sedikit dan kondisinya memprihatinkan karena rata-rata berumur di atas 20 tahun. Masalah lain yang muncul adalah banyak taksi tidak berizin dan adanya angkutan antar jemput (AAJ) yang beroperasi hingga di depan pintu gerbang PLBN Entikong. Ke  depannya  pemerintah  perlu  membenahi  sektor  transportasi  umum  ini mengingat  sarana  dan  prasaran  yang  mendukung  hal  tersebut  sudah  tersedia dengan kondisi yang baik.

## Aktivitas Ekonomi dan Pola Perdagangan Masyarakat di Kecamatan Entikong
Sebagai wilayah perbatasan yang telah lama dibuka PPLB yaitu sejak tahun 1989 yang kemudian menjadi PLBN, Entikong merupakan daerah perbatasan yang dapat  dikatakan  relatif  lebih  maju  dari  daerah  perbatasan  lainnya  di  Kalimantan Barat.  Fasilitas-fasilitas  yang  mendukung  tumbuhnya  sebuah  wilayah  perkotaan sesungguhnya  sudah  ada  sejak  lama  di  Entikong,  seperti  terminal,  pertokoan, penginapan  bahkan  tempat-tempat  hiburan meskipun  semuanya  pada  level  yang dapat  dikatakan  sederhana.  Demikian  juga  dengan  fasilitas  yang  mendukung terlaksananya  pemerintahan  dan  perekonomian  seperti  kantor-kantor pemerintahan yang sejalan dengan pembangunan PLBN Entikong juga mengalami pembenahan.  Kantor-kantor  seperti  Kantor  Imigrasi,  Kantor  Pengawasan  dan Pelayanan  Bea  Cukai,  Karantina  (yang  terdiri  Kantor  Karantina  Kesehatan,  Balai Karantina  Ikan  dan  Stasiun  Karantina  Pertanian)  direnovasi  sehingga  menjadi sangat  representatif.  Kantor-kantor  lain  seperti  Kantor  Camat,  Markas  Komando Rayon Militer, Markas Kepolisian Sektor Entikong hingga Kantor Cabang Kejaksaan Entikong juga sangat memadai.
Layanan  perbankan  di  Entikong  juga  sangat  memadai.  Beberapa  bank, terutama  milik  pemerintah  maupun  pemerintah  daerah  membuka  kantor cabangnya di Entikong, seperti Bank Kalbar, Bank Mandiri, BRI dan BNI 46 lengkap dengan fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang tersedia di beberapa lokasi di Entikong.
Masyarakat  di  Entikong  sangat  heterogen  karena  tidak  saja  terdiri  dari masyarakat  lokal,  melainkan  juga  masyarakat  pendatang  yang  sudah  bertempat tinggal  di  Entikong  maupun  mereka  yang  sekedar  mencari  nafkah  di  daerah perbatasan entikong dan sekitarnya. Karena itu pula aktivitas ekonomi masyarakat Entikong juga sangat variatif. Masyarakat lokal yang rata-rata masih memiliki lahan pertanian memilih sektor pertanian maupun perkebunan sebagai mata pencarian utama  mereka  dengan  menanam  berbagai  macam  jenis  tanaman  seperti  padi (terutama padi ladang), kelapa sawit, lada, kakao, buahan-buahan musiman seperti
langsat  dan  durian  maupun  jenis  tanaman  lainnya.  Selain  itu,  banyak  di  antara mereka  juga  yang  memiliki  pekerjaan  sambilan  sebagai  kuli  angkut  barang  atau lebih dikenal dengan istilah “pemikul” atau “pengaleng”.
Penduduk  Entikong  lebih  tertarik  untuk  menjual  hasil  pertanian  dan perkebunannya ke Malaysia dengan alasan lebih mudah, cepat dan harga jual yang relatif  tinggi.  Salah  satu  hasil  pertanian  yang  diandalkan  oleh  banyak  penduduk Entikong adalah lada atau yang oleh penduduk setempat disebut “sahang”. Telah lama  diketahui  bahwa  wilayah  perbatasan  Kalimantan  Barat  dengan  Serawak, khususnya Entikong merupakan penghasil lada berkualitas baik. Namun demikian, sebagaimana  dengan  hasil  pertanian  lain  seperti  karet  dan  kelapa  sawit,  harga tanaman lada sangat fluktuatif. Pada saat harga lada melambung tinggi, seperti di tahun  2016,  hingga  mencapai  sekitar  180  ribu  rupiah  per  kilogram,  masyarakat petani lada memperoleh keuntungan yang sangat besar bahkan hingga ratusan juta rupiah setiap kali panen. Namun ketika harga lada turun, seperti yang terjadi saat ini harga jual lada di Entikong adalah 28 ribu rupiah per kilogram untuk lada hitam dan  35  ribu  rupiah  per  kilogram  untuk  lada  putih  menyebabkan  banyak  petani merugi karena harga jual yang tidak sesuai dengan ongkos produksi. 8
Terkait dengan penjualan hasil pertanian, terutama lada ke Malaysia, para petani maupun kelompok tani menjual lada berkualitas tersebut secara mentah per kilogramnya kepada tengkulak dari Malaysia. Lazim diketahui bahwa selanjutnya di Malaysia,  lada  tersebut  kemudian  dikemas  atau  diolah  lagi  sebelum  dipasarkan sebagai produk Malaysia dengan harga jual yang lebih tinggi lagi. Hal ini sebenarnya membuka peluang bagi industri pengolahan langsung atau melakukan hilirisasi dan ekspor  langsung  ke  negara  tujuan  mengingat  permintaan  pasar  dunia  akan  lada yang masih cukup tinggi. 9
Sementara itu masyarakat pendatang yang umumnya tidak memiliki lahan lebih  memilih  mata  pencarian  di  bidang  perdagangan  dan  jasa.  Banyak  rumah- rumah  makan,  toko  ataupun  warung,  bengkel  dan  tempat  usaha  lainnya  yang dimiliki  oleh  warga  pendatang.  Sebelum  beroperasinya  PLBN  atau  ketika  masih berstatus  sebagai  PPLB,  aktivitas  perdagangan  yang  berlangsung  di  sekitar  areal PPLB  sangat  beragam,  mulai  dari  jasa  penukaran  uang,  jasa  pengisian  blanko bepergian ke luar negeri, pedagang asongan hingga apa yang disebut “pasar kaget”.
Fenomena  “pasar  kaget”  sendiri  mulai  terjadi  sejak  krisis  ekonomi  yang melanda Indonesia di tahun 1997. Hal ini sebenarnya bertentangan dengan aturan
8 Wawancara dengan warga masyarakat Entikong, tanggal 7 Oktober 2019.
9 Konsumsi lada di seluruh dunia dalam beberapa tahun terakhir meningkat hingga mencapai sekitar 60% hingga  mencapai  sekitar 400 ribu  metrik ton. Indonesia sendiri  masih berada pada posisi ketiga  sebagai eksportir  lada  setelah  Vietnam  dan  Brazil,  padahal  Indonesia  memiliki  luas  tanaman  yang  paling  tinggi yaitu  sebesar  74,61  persen.  Selain  masalah  produktivitas  tanaman,  persoalan  lainnya  adalah  kurangnya inovasi dan pemasaran di sektor hulu dan hilir.
Lihat
https://www.kompasiana.com/sae/5a9e2ea6cbe523398f68e922/prospek-tantangan-dan-terobosan- pengembangan-lada?page=all , [diakses tanggal 12 Oktober 2019].
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
yang ada karena seharusnya tidak boleh ada kegiatan lain di luar kegiatan pos di areal  PPLB,  namun  karena  menjadi  dilema  bagi  pengelola  PPLB  pada  saat  itu akhirnya  “pasar  kaget”  ini  sempat  diformalkan  sebagai  jalan  tengah dengan  cara membangun  kios-kios  di  sekitar  areal  PPLB.  Bahkan  pemerintah  setempat  pada waktu itu menarik retribusi dari pedagang yang umumnya merupakan warga dari luar  Entikong.  Barang- barang  yang  diperjualbelikan  di  “pasar  kaget”  didominasi oleh barang keperluan sehari-hari seperti peralatan rumah tangga, kosmetik, sepatu dan mainan anak- anak. Pembeli yang datang ke “pasar kaget” tidak hanya penduduk Entikong  sendiri  dan  bahkan  lebih  banyak  adalah  warga  Malaysia  yang  menilai bahwa harga barang-barang tersebut lebih murah disbanding dengan harga barang dengan kualitas yang sama yang dijual di negaranya. 10
Sejalan dengan pembangunan dan penataan PLBN beserta dengan fasilitas pendukungnya  serta  juga  penguatan  fungsi-fungsi  di  PLBN,  terutama Custom, Immigration,  Quarantine  &  Security  (CIQS), maka  aktivitas-aktivitas  tersebut tersebut menghilang, setidaknya di sekitar areal PLBN yang kini jauh lebih rapi dan tertib. Namun demikian, aktivitas yang dilakukan oleh “pemikul” dan “pengaleng” masih bisa ditemukan terutama di zona netral. 11
Para  “pemikul”  atau  “pengaleng”  biasanya  mendapatkan  upah  antara  10 ribu  hingga  20  ribu  dari  setiap  barang  yang  diangkutnya. 12 Barang-barang  yang dibawa “pemikul” atau “pengaleng” tersebut umumnya bukan merupakan barang mereka  sendiri.  Sejak  Indonesia  dan  Malaysia  membuat  perjanjian Border  Trade Agreement (BTA)  pada  tahun  1970  yang  tujuan  utamanya  adalah  untuk memudahkan jual beli di perbatasan darat kedua negara praktek penyalahgunaan KILB  sudah  mulai  terjadi,  yaitu  munculnya  juragan  atau  penadah  yang  memasok barang-barang  dari  Malaysia  untuk  selanjutnya  dibawa  dan  dijual  di  wilayah Indonesia. Ada dua modus dalam penyalahgunaan KILB tersebut, pertama adalah juragan/penadah  mengumpulkan  pemilik  KILB  dan  mengupah  mereka  untuk berbelanja  di  Malaysia  dan  yang  kedua  adalah  juragan/penadah  tersebut  sendiri yang  berbelanja  di  Malaysia  lalu  membayar  “pemikul”  atau  “pengaleng”  untuk membawa barang belanjaannya tersebut masuk ke Indonesia.
10 Lihat  Bangun,  2013, Pemanfaatan  Perjanjian  Kerjasama  Pengelolaan  Perbatasan  Negara  Bagi Pemenuhan  Hak  Ekonomi  Masyarakat  (Studi  di  Perbatasan  Kalimantan  Barat-Sarawak ,  Disertasi  pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. Lihat juga Siburian, 2002, “Entikong: Daerah Tanpa Krisis Ekonomi di Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak”, Jurnal Antropologi Indonesia, 67.
11 Zona netral merupakan areal sepanjang kurang lebih 15 meter atau seluas kurang lebih 300 meter persegi yang dibatas pagar besi yang terletak di antara perbatasan Indonesia (Entikong) dan Malaysia (Tebedu). Menjadi pemahaman umum bahwa di areal ini yurisdiksi Indonesia maupun Malaysia tidak berlaku. Hal ini  menyebabkan  bahwa  petugas-petugas  terkait  merasa  enggan  untuk  melaksanakan  tugasnya  karena merasa tidak memiliki kewenangan di areal tersebut.
12 Wawancara dengan “pemikul” atau “pengaleng” di zona netral, tanggal 8 Oktober 2019.

## Gambar 1

## Aktivitas “Pemikul” atau ”Pengaleng di Zona Netral
Namun  dengan  semakin  ketatnya  pengawasan  yang  dilakukan  petugas, khususnya  Bea  Cukai  di  PLBN  jumlah  “pemikul”  atau  “pengaleng”  semakin berkurang  karena  mereka  tidak  leluasa  seperti  sebelumnya  dalam  membawa barang-barang dari Malaysia masuk ke Indonesia. Petugas Bea Cukai yang berada di PLBN saat ini memastikan bahwa setiap orang yang membawa barang masuk ke Indonesia paling tidak harus memiliki Kartu Identitas Lintas Batas (KILB) 13 yang masih berlaku dan terdaftar atas nama orang yang bersangkutan. Selanjutnya kuota belanja yang masing-masing adalah sebesar 600 RM (Ringgit Malaysia) per orang per  bulan  akan  dipotong  senilai  harga  barang  yang  dibawa  oleh  “pemikul”  atau “pengaleng”  tersebut. 14 Hal  ini  membuat  masuknya  barang  dari  Malaysia  ke Indonesia tidak semudah dulu.
Apa  yang  dilakukan  oleh  pihak  Bea  Cukai  Entikong  dilihat  dari  sudut pandang  efektivitas  hukum  adalah  upaya  dari  para  pelaksana  hukum  untuk menegakkan  aturan,  terutama  BTA  1970  dan  peraturan  perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan ekspor-impor barang. Namun demikian, masyarakat memiliki perspektifnya sendiri. Praktek yang salah dari penyalahgunaan KILB yang sudah  terjadi  dalam  jangka  waktu  yang  lama  telah  membentuk  pandangan masyarakat  bahwa  saat  ini  muncul aturan  baru  yang  menyusahkan  bagi  mereka. Para  “pemikul”  atau  “pengaleng” yang  berada  di  zona  netral  mengeluhkan bagaimana  pendapatan  yang  mereka  terima  turun  drastis  dari  pendapatan  yang
13 KILB  adalah  kartu  yang  dikeluarkan  oleh  Direktorat  Jenderal  Bea  Cukai  melalui  kantor  pabean  yang membawahi PLBN  yang diberikan  kepada pelintas batas  yang  memenuhi syarat tertentu, yaitu terutama penduduk  dari  daerah  perbatasan  seperti  Entikong  yang  dibuktikan  dengan  KTP  dan  juga  memiliki  Pas Lintas Batas (PLB). PLB sendiri merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh Imigrasi kepada penduduk yang berdomisili di daerah perbatasan.
14 Wawancara dengan “pemikul” atau “pengaleng” di zona netral, tanggal 8 Oktober 2019.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
mereka  terima  dulu  sebelum  PLBN  Entikong  dioperasionalisasikan  atau  lebih tepatnya dibenahi secara fisik dan fungsinya. 15
Keluhan  mengenai  semakin  susahnya  barang  Malaysia  masuk  juga dikeluhkan  oleh  masyarakat  Entikong  yang  memang  memiliki  ketergantungan sangat  kuat  terhadap  barang-barang  dari  Malaysia  yang  dibuktikan  dengan banyaknya barang-barang dari Malaysia yang diperjualbelikan di wilayah Entikong hingga Sekayam. Ketergantungan tersebut disebabkan barang-barang dari Malaysia harganya lebih murah dari produk sejenis yang berasal dari Indonesia selain juga dipercaya bahwa kualitasnya lebih baik.

## Tabel 1

## Harga Barang Kebutuhan Pokok dari Malaysia dan Indonesia
Komoditas Asal Produk Malaysia Indonesia Beras Rp. 13.000,-/kg Rp. 15.000,-/kg Gula Rp. 10.00,-/kg Rp. 13.500,-/kg
Sumber: Wawancara dengan pemilik kios di Pasar Entikong (2021).
Beberapa  contoh  kurang  percayanya  masyarakat  maupun  pedagang  di Entikong terhadap kualitas produk asal Indonesia misalnya seperti tahu. Maraknya temuan  tentang  tahu  berformalin  di  beberapa  wilayah  di  Indonesia  membuat hampir  tidak ada  tahu asal  Indonesia  yang  dijual  di  Entikong.  Demikian  pula  gas yang  didominasi  oleh  gas  Petronas  asal  Malaysia  yang  dinilai  lebih  aman  dan memiliki tabung lebih tebal dibanding gas dari Indonesia. Pupuk asal Malaysia lebih disukai daripada pupuk asal Indonesia karena dinilai lebih cocok untuk tanaman seperti  lada,  padi  ataupun  sawit,  meskipun  memasukkan  pupuk  Malaysia  ke Indonesia sekarang sudah cukup sulit karena bukan termasuk barang kebutuhan pokok yang diperbolehkan oleh BTA tahun 1970. 16
Masyarakat yang hendak berbelanja ke Malaysia biasanya membeli barang- barang tersebut di tempat-tempat tertentu. Tempat berbelanja yang terdekat dari garis  perbatasan  adalah Tebedu  Inland  Port ,  yaitu  tempat  perizinan  terpadu  dan pemeriksaan barang yang masuk atau keluar dari Malaysia. Di tempat ini pula warga Malaysia dapat melakukan izin untuk membeli dan menjual barang ke Indonesia. Dengan demikian warga Indonesia yang ingin membeli barang dari Malaysia bisa langsung  mendatangi Tebedu  Inland  Port dan  membeli  barang-barang  secara
15 Wawancara dengan “pemikul” atau “pengaleng” di zona netral, tanggal 8 Oktober 2019.
16 Wawancara dengan pemilik kios di Pasar Entikong, tanggal 8 Oktober 2019.
langsung  setelah  proses  perizinan  dan  pemeriksaan  dari  pihak  Malaysia  sudah selesai.  Tempat  lainnya  adalah  toko  swalayan  yang  letaknya  dekat  dengan perbatasan ataupun sebuah pasar baru di kawasan Tebedu yang bernama Bandar Mutiara.
Terhadap  masuknya  barang-barang  dari  Malaysia  yang  dibawa  oleh pemegang KILB, pihak Bea Cukai Entikong memeriksa apakah barang-barang yang dibawa  tersebut  sesuai  dengan  aturan  dalam  BTA  tahun  1970,  yaitu  merupakan barang kebutuhan pokok yang nilainya tidak boleh melebihi 600 RM per orang per bulan.  Namun  selain  itu  juga,  pihak  Bea  Cukai  Entikong  melakukan  kebijakan (diskresi)  untuk  memastikan  barang-barang yang  dibawa  masuk  tersebut  benar- benar  digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  setempat  dan  bukan untuk dijual lagi ke pihak lain. Kebijakan yang dilakukan tersebut adalah dengan memeriksa variasi atau kuantitas dari barang yang dibawa masuk, misalnya gula dibatasi  sebanyak  1  karung  (seberat  50  kilogram)  meskipun  nilainya  masih  di bawah  600  RM.  Hal  ini  juga  dilakukan  guna  memberi  pemahaman  kepada masyarakat bahwa BTA tahun 1970 dibuat dengan tujuan adalah untuk memenuhi kebutuhan  pokok  masyarakat  perbatasan  semata  dan  juga  untuk  menekan penyalahgunaan KILB. 17
Jumlah nilai transaksi dari perdagangan lintas batas, terutama barang yang masuk  ke  Indonesia  dengan  menggunakan  KILB  di  PLBN  Entikong  sebenarnya cukup besar. Dari data yang diperoleh tercatat pada tahun 2018 nilai impor barang pelintas  batas  sebesar  Rp.  148.187.298.600,00  dengan  jumlah  KILB  terpakai sebanyak  74.857  buah.  Sementara  hingga  semester  I  tahun  2019  nilai  impor pelintas  batas  sebesar  Rp.  35.296.582.200,00  dengan  jumlah  KILB  terpakai sebanyak  19.136  buah.  Dari  jumlah  nilai  transaksi  tersebut  sekitar  90%  di antaranya adalah nilai impor dari 20 komoditi terbesar. 18

## Mewujudkan  Entikong  Sebagai  Kawasan  Pengembangan  Ekonomi:  Peluang dan Tantangan
Salah  satu  persoalan  terpenting  dalam  pengelolaan  wilayah  perbatasan negara  adalah  administrasi  dan  manajemen. 19 Dalam  ruang  lingkup  pengelolaan inilah  sebuah  negara  dituntut  untuk  mengurusi  wilayah  perbatasannya  secara optimal,  termasuk  untuk  menghadirkan  kesejahteraan  kepada  warganya  yang tinggal  di  wilayah  perbatasan.  Dalam  konteks  pengelolaan  wilayah  perbatasan antara  Indonesia  dengan  Malaysia,  persoalan  yang  berkaitan  dengan pengembangan  kawasan  perbatasan  adalah  minimnya  pembangunan  sosio-
17 Wawancara dengan Dwi Jogyastara, Kepala Kantor KPPBC TMP C Entikong, tanggal 8 Oktober 2019.
18 Data tertulis dan wawancara dengan Heri, Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis, Kantor KPPBC TMP C Entikong, tanggal 8 Oktober 2019.
19 Stephen B. Jones membagi ruang lingkup pengelolaan perbatasan dalam empat bagian, yaitu: allocation, delimitation, demarcation dan administration/management . Lihat Jones dalam Madu, et. al., (eds.), 2010, Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 12.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
ekonomi  di  kawasan  perbatasan.  Kemiskinan  dan  keterbelakangan  ekonomi, minimnya  infrastruktur  dan  kurangnya  pelayanan  yang  berkaitan  dengan pemenuhan hak dasar merupakan fenomena yang secara umum ditemui di wilayah- wilayah perbatasan Indonesia.
Akibatnya timbul kesenjangan taraf kehidupan penduduk  yang tinggal di sisi  wilayah  Indonesia  dengan  yang  tinggal  di  sisi  wilayah  negara  tetangga, khususnya dengan Malaysia, kesenjangan itu dapat begitu tingginya sehingga dapat menimbulkan  persoalan-persoalan  keamanan  dan  ketergantungan  penduduk  di wilayah Indonesia terhadap layanan dan fasilitas yang disediakan oleh Malaysia. 20 Perubahan paradigma pengelolaan perbatasan negara dari inward looking yang  menekankan  pada  pendekatan  keamanan  menjadi outward  looking merupakan  respon  atas  permasalahan-permasalahan  yang  berkaitan  dengan ketertinggalan  wilayah  perbatasan  negara.  Dalam  Undang-Undang  No.  17  Tahun 2007  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  (RPJPN)  periode 2005-2025  terdapat  tiga  pendekatan  yang  diarahkan  dalam  konteks  pengelolaan perbatasan  negara,  yaitu  pendekatan  keamanan,  kesejahteraan  dan  lingkungan secara sekaligus.
Dengan  demikian,  pembangunan  wilayah  perbatasan  dilakukan  dengan menjadikannya  sebagai “halaman  depan”  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  (NKRI)  yang  mengoptimalkan  peran  perbatasan  negara  sebagai  pintu gerbang aktivitas ekonomi dengan negara tetangga. Hal ini menyebabkan prospek dan  peluang  bagi  peningkatan  kesejahteraan  dan  pertumbuhan  ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan menjadi terbuka.
Wilayah  perbatasan  yang  memiliki  karakteristik  khusus  yang  berbeda dengan wilayah lainnya dalam hal ini tentu saja memerlukan regulasi, kebijakan dan program  yang  lebih  spesifik.  Mengikuti  pendapat  John  Rawls,  regulasi,  kebijakan dan  program  yang  spesifik  untuk  wilayah  perbatasan  merupakan  cerminan  dari keadilan  distributif  atau  sebagai  insentif  untuk  merubah  kondisi  ketertinggalan menjadi  daerah  yang  setara  dengan  daerah  lainnya.  Bahkan  dalam  kebijakan pemerintahan  Presiden  Joko  Widodo,  wilayah  perbatasan  ingin  benar-benar dijadikan sebagai beranda depan atau sebagai etalase dari NKRI.
Sebagai tindak lanjut dari RPJPN 2005-2025, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 dan Peraturan BNPP No. 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015- 2019,  arah  kebijakan  pembangunan  kawasan  perbatasan  difokuskan  pada  tiga aspek  yaitu:  aspek  pembangunan  infrastruktur,  pembangunan  ekonomi  kawasan perbatasan  dan  pelayanan  sosial  dasar.  Untuk  itu,  strategi  dalam  pembangunan
20 Bangun,  2014,  “Konsepsi  dan  Pengelolaan  Wilayah  Perbatasan  Negara:  Perspektif  Hukum Internasional” , Tanjungpura Law Journal, 1 (1) .
wilayah  perbatasan  di  antaranya  mencakup  pengembangan  Pusat  Kawasan Strategis  Nasional  (PKSN),  terbukanya  aksesibilitas,  mengupayakan  regulasi  dan kerja  sama  perdagangan  antar  negara  dengan  mengandalkan comparative advantage ,  tersedianya  fasilitas  CIQS  yang  memadai  dan  terpadunya  program pengelolaan perbatasan antara kelembagaan pusat dan daerah yang terkoordinasi dengan baik. 21
Sebagai salah satu wilayah perbatasan dan juga lokasi dari keberadaan PLBN Entikong, Kecamatan Entikong, telah ditetapkan sebagai salah satu dari 26 PKSN yang ada di Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
Melalui Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, ditetapkan kriteria PKSN sebagai berikut:
a. pusat  perkotaan  yang  berpotsnsi  sebagai  pos  pemeriksaan  lintas  batas  dan berfungsi  sebagai  pintu  gerbang  internasional  yang  menghubungkan  dengan negara tetangga; dan
b. pusat  perkotaan  yang  merupakan  simpul  utama  transportasi  yang menghubungkan wilayah sekitarnya; dan/ atau
c. pusat  perkotaan  yang  merupakan  pusat  pertumbuhan  ekonomi  yang  dapat mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya.
Melalui PKSN, pendekatan kesejahteraan secara spasial akan direfleksikan melalui  pengembangan  kota-kota  utama  di  kawasan  perbatasan  dan  kemudian dijadikan motor pertumbuhan bagi wilayah-wilayah di sekitar perbatasan negara. 22 Daerah-daerah di kawasan perbatasan seperti Entikong dirubah sebagai cikal bakal kota.
Pembangunan  yang  cukup  mulai  terlihat  di  wilayah-wilayah  perbatasan negara.  Pembangunan  dan  renovasi  berbagai  PLBN  yang  bukan  saja  memenuhi aspek  estetika  dan  artisitik,  namun  juga  dilengkapi  dengan  fungsi-fungsi  yang modern dari CIQS . Berbagai fasilitas, sarana dan prasarana pendukung juga mulai dan sudah dibangun, seperti fasilitas penunjang perekonomian, kantor-kantor yang melaksanakan  fungsi  layanan  jasa  dan  pemerintahan  dan  termasuk  sarana transportasi seperti jalan raya.
Berbagai fasilitas, sarana dan prasarana tersebut seharusnya dapat berfungsi secara  optimal  dan  secara  langsung  dapat  meningkatkan  aktivitas  ekonomi sekaligus  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Entikong  sendiri  memiliki
21 Yuliana,  “Kedaulatan  Dari  Aspek  Ekonomi:  Potret  Dinamika  Ketergantungan  dalam  Pemenuhan Kebutuhan  Hidup  di  Perbatasan”,  dalam  Noveria,  et.  al.,  2017, Kedaulatan  Indonesia  di  Wilayah Perbatasan: Perspektif Multidimensi, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 164.
22 Wangke, “Integrasi Pengelolaan Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan”, dalam Wangke (ed.),  2017, Kerja  Sama  Indonesia-Malaysia  dalam  Pengelolaan  Perbatasan  di  Kalimantan, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 124.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
pengalaman di masa lampau dimana fasilitas yang dibangun dengan tujuan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi kemudian menjadi sia-sia. Sekitar tahun 2005, ada tiga  fasilitas  yang  dibangun  oleh  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Barat berdasarkan konsep yang disebut gubernur kala itu, Usman Dja’far sebagai “ Border Development  Center”. Ketiga  fasilitas  tersebut  adalah;  Rumah  Susun  Sewa (Rusunawa),  Balai  Latihan  Kerja  (BLK)  dan  Pasar  Perbatasan.  Pembangunan Rusunawa  yang  terdiri  dari  2  blok  atau  96  pintu tersebut  kala  itu menelan  dana sekitar Rp. 10 milyar. Dalam kenyataannya Rusunawa yang diperuntukkan bagi TKI yang  bekerja  di  Sarawak  dengan  asumsi  mereka  tetap  akan  tinggal  di  Indonesia kemudian selama bertahun-tahun tidak pernah dihuni oleh satupun TKI. Demikian pula  dengan  BLK  yang  tujuannya  untuk  melatih  calon  TKI  kemudian  kurang berfungsi  karena  calon  TKI  asal  Entikong  jumlahnya  tidak  terlalu  banyak  untuk ditampung dan dilatih di BLK yang bangunannya cukup besar, sementara calon TKI dari luar Entikong lebih memilih untuk mengikuti pelatihan di BLK di tempatnya masing-masing. 23 Sedangkan pasar perbatasan yang dibangun untuk menampung para  pedagang  di  “pasar  kaget”  kemudian  menjadi  tidak  berfungsi  karena kekeliruan pemerintah dalam menetapkan mekanisme kegiatan perdagangan lintas batas  saat  itu  di  samping  kurangnya  keamanan  karena  berkembangnya  praktik ‘pungutan liar”.
Saat  ini  pasar  modern  Entikong  yang  nantinya  diharapkan  akan  bisa mengakomodir pelaku usaha kecil, mikro dan menengah sudah hampir siap untuk difungsikan. Sama dengan fasilitas-fasilitas lain yang dibangun untuk melengkapi PLBN Entikong, pasar modern tersebut juga cukup megah. Namun pengalaman di masa  lalu  harus  memuat  bahwa  mekanisme  yang  mengatur  kemudahan  dalam aktivitas jual beli di pasar tersebut harus dibuat secara seksama agar pasar modern nantinya bisa benar-benar berfungsi dengan baik.
23 Setelah  hampir  bertahun-tahun  minim  kegiatan,  beberapa  waktu  lalu  BLK  Entikong  dapat  dikatakan berfungsi kembali. Saat ini jumlah pencari kerja yang dilatih di BLK Entikong sebanyak 80 orang, dengan masing-masing  jurusan  komputer  32  orang,  las  16  orang,  otomotif  16  orang  dan  listrik  16  orang.  Hasil wawancara  dengan  Markus  Dalon,  Kepala  UPT  Latihan  Kerja  Industri  Entikong  dan  Duli  Marten, Kasubbag Tata Usaha UPT Latihan Kerja Entikong, tanggal 8 Oktober 2019.

## Gambar 2 Pasar Modern Entikong
Dengan  potensi  sumber  daya  alam  yang  melimpah,  kawasan  perbatasan sesungguhnya  memiliki  modal  untuk  menjadi  pusat  pertumbuhan ekonomi  baru. Selama ini potensi sumber daya alam yang ada tidak dapat termanfaatkan secara optimal.  Minimnya  infrastruktur  menyebabkan  ketergantungan  ekonomi masyarakat kepada wiayah negara tetangga. Karena itu, apabila daerah perbatasan ditunjang dengan berbagai infrastruktur yang memadai maka potensi sumber daya alam  yang  dimiliki  dapat  dimanfaatkan  secara  optimal  dan  akan  mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan serta merubah kawasan perbatasan dari  daerah  miskin  dan  tertinggal  menjadi  sebuah  kawasan  yang  menjadi  pusat aktivitas ekonomi.
Dengan  potensi  sedemikian  rupa,  kawasan  perbatasan  seperti  Kecamatan Entikong dapat menjadi gerbang dari perdagangan lintas batas dalam skala  yang lebih  besar  ketimbang  perdagangan  lintas  batas  secara  informal  yang  dilakukan selama  ini.  Perdagangan  lintas  batas  secara  informal  menurut  FAO (Food  and Agricultural  Organization) adalah  keseluruhan  atau  sebagian  dari  pergerakan barang dan jasa sebagai bagian dari aktivitas perdagangan yang tidak tercatat atau tidak  diakui  oleh  pemerintah  dan  tanpa  mematuhi  persyaratan  prosedural  dari institusi formal yang ada. 24 Dalam prakteknya pola perdagangan lintas batas yang
24 Hailemeskel, dkk. dalam Wangke, op. cit., hlm. 105.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
terjadi  dilakukan  di  kawasan  perbatasan  Indonesia-Malaysia  sudah  tidak relevan lagi  dengan  pemahaman  dalam  BTA  Tahun  1970  yang  sifatnya  terbatas  pada perdagangan tradisional dengan tujuan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan pokok  masyarakat  perbatasan.  Karena  itu,  dalam  BTA  Tahun  1970,  pemaknaan ”barang”  yang  dimaksud  sebenarnya  terbatas  pada  barang  bawaan  oleh  pelintas batas negara (dalam hal ini adalah masyarakat di wilayah perbatasan), dengan nilai perdagangan tidak lebih dari RM. 600/orang/bulan.
Tuntutan  atau  keinginan  sebagian  masyarakat  di  wilayah  perbatasan termasuk Kecamata Entikong agar nilai perdagangan dalam BTA ditingkatkan lebih dari  RM.  600/orang/bulan  memang  selayaknya  bisa  ditinjau  ulang  untuk mendorong aktivitas ekonomi yang lebih besar lagi di wilayah perbatasan. Namun pada sisi lain jika batasan ambang nilai perdagangan tersebut terlampau besar bisa membuat impor dari Malaysia menjadi melonjak. 25
Praktek  yang  terjadi  dalam  jangka  waktu  yang  lama  ini  sejatinya  telah banyak merugikan negara karena maraknya perdagangan yang tidak tercatat dan tanpa pembayaran pajak serta di sisi lain tidak membawa kemanfaatan yang cukup besar  bagi  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  di  kawasan  perbatasan. Ketidakjelasan  dalam  rezim  pengaturan  perdagangan  lintas  batas  juga  telah menimbulkan kekaburan antara mana yang benar-benar merupakan perdagangan lintas batas yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan mana perdagangan lintas batas yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam tujuan mencari keuntungan ekonomi.
Ke depan, perlu dilakukan penataan terhadap perdagangan lintas batas ini dengan  memisahkan  antara  perdagangan  tradisional  yang  dilakukan  oleh masyarakat perbatasan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dengan berdasarkan BTA  Tahun  1970  dengan  perdagangan  lintas  batas  formal  yang  dilakukan  oleh pelaku usaha yang harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan yang mengatur perdagangan antar negara.
Di Entikong dimana pelabuhan darat (dry port) telah dibangun dengan tujuan untuk  mengatur  arus  ekspor-impor  antara  Indonesia  dengan  Malaysia. Dry  port akan digunakan sebagai tempat lintas batas logistik antar negara. Permasalahannya adalah  hingga  kini  pemerintah  melalui  Kementerian  Perhubungan  belum memberikan  kode  pelabuhan  sehingga  aktivitas  ekspor-impor  belum  bisa dilakukan.  Selain  itu,  belum  ada  regulasi  yang  jelas  menyangkut  ekspor-impor melalui pelabuhan darat (dry port). 26 Peluang bagi peningkatan ekonomi di Entikong dengan hadirnya dry port sangat besar karena akan terdapat peningkatan dari arus barang dan terutama adalah meningkatkan ekspor Indonesia ke Malaysia karenanya
25 https://ekonomi.bisnis.com/read/20190912/12/1147633/perdagangan-di-perbatasan-revisi-bta-ri- malaysia-bisa-jadi-celah-pelanggaran-, [diakses tanggal 23 Oktober 2019]
26 https://pontianakpost.co.id/puluhan-tahun-tak-dapat-pajak-ekspor/, [diakses tanggal 23 Oktober 2019}
Kementerian  Perhubungan  harus  mensegerakan  pembangunan  terminal  barang internasional sekaligus memberikan kode bagi pelabuhan darat (dry port) Entikong, sementara Kementerian Perdagangan harus segera membuat regulasi mekanisme ekspor-impor  melalui  PLBN  agar  produk-produk  dari  Indonesia  bisa  mudah mengalir ke Malaysia.

## Gambar 3
Pelabuhan Darat (Dry Port) Entikong
Saat ini nilai ekspor Indonesia melalui PLBN Entikong tercatat sebesar Rp. 112,116 milyar untuk tahun 2018 dan hingga bulan Juli 2019 mencapai Rp. 73,234 milyar. 27 Sementara  itu  juga  Kantor  KPPBC  TMP  C  Entikong  berupaya  untuk mendorong  nilai  ekspor  dengan  membantu  kemudahan  bagi  eksportir-eksportir yang ingin melakukan kegiatan perdagangan melalui PLBN Entikong. Dari data yang diperoleh terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun 2018 ke semester pertama 2019. Jumlah dokumen pemberitahuan ekspor barang melalui PLBN netikong yang berjumlah  731  dokumen  di  tahun  2018  hingga  bulan  Juli  tahun  2019  saja  telah mencapai  1246  dokumen,  sementara  jumlah  eksportir  yang  melakukan  kegiatan naik dari 12 eksportir di tahun 2018 menjadi 25 eksportir hingga bulan Juli 2019. 28 Harus  disadari  bahwa  globalisasi  telah  menjadikan  wilayah  perbatasan negara  sebagai  wilayah  yang  bukan  saja  sebagai  penghubung  antara  dua  negara, tetapi  juga  sebagai  tumpuan  dari  konektivitas  regional.  Dalam  konteks  regional negara-negara ASEAN, keberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community) serta berbagai bentuk kerjasama bilateral maupun sub regional seperti Brunei-Indonesia-Malaysia-Phillipines  East  Asian  Growth  Area  (BIMP  EAGA) dapat
27 Data tertulis dan wawancara dengan Heri, Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis, Kantor KPPBC TMP C Entikong, tanggal 8 Oktober 2019.
28 Data tertulis dan wawancara dengan Heri, Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis, Kantor KPPBC TMP C Entikong, tanggal 8 Oktober 2019.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
dioptimalkan  untuk  meningkatkan  kerjasama  perdagangan  dan  investasi.  Dalam perlaksanaan dari berbagai kesepakatan ini, wilayah perbatasan seperti Kecamatan Entikong  harus  diposisikan  sebagai  pusat  pertumbuhan  ekonomi  dan  pintu  dari perdagangan internasional.
Melalui kebijakan pembangunan wilayah perbatasan yang ditopang dengan peran yang lebih besar dalam melakukan ekspor-impor sehingga bukan saja negara mendapatkan  penghasilan  yang  lebih  besar  dari  sektor  pajak,  tetapi  keuntungan bagi  masyarakat  di  wilayah  perbatasan.  Dengan  model  perdagangan  lintas  batas yang  secara  jelas  memisahkan  antara  perdagangan  lintas  batas  tradisional  dan perdagangan  lintas  batas  formal  maka  kegiatan  ini  dapat  diawasi  dan  dikelola dengan baik. Peran yang lebih besar dalam melakukan ekspor-impor ini juga akan membuat  bahwa  daya  saing  daerah  akan  meningkat  dan  memicu  tumbuhnya investasi  di  daerah,  baik  dalam  skala  mikro,  kecil  maupun  menengah.  Dengan demikian  masyarakat  perbatasan  juga  akan  mendapatkan  lapangan  pekerjaan, sehingga pembangunan fisik di perbatasan seperti Entikong juga bisa betul-betul mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, kemudahan untuk melalukan investasi di wilayah perbatasan juga perlu  dipikirkan.  Pemerintah  harus  dapat  mendorong  investor  untuk  mau menanamkan  modalnya  dalam  bentuk  membangun  industri-industri  di  wilayah perbatasan  dengan  cara  memberikan  insentif  kepada  investor.  Masing-masing wilayah  perbatasan  seperti  Entikong  memiliki  potensi  masing-masing  yang sebenarnya potensial untuk dikembangkan sebagai lahan bisnis dan industri. Jika hal ini dapat diwujudkan akan semakin menambah peluang terjadinya peningkatan ekonomi yang menunjang masyarakat setempat. 29

## Kesimpulan
Beroperasinya PLBN Entikong beserta dengan segala fasilitas pelengkapnya pada  saat ini  oleh  masyarakat  di  Kecamatan Entikong dinilai belum  memberikan dampak  bagi  peningkatan  kesejahteraan  mereka.  Meskipun  mengapresiasi pembangunan  PLBN  dan  berbagai  infrastruktur  penunjang,  masyarakat mengeluhkan  kehadiran  PLBN  yang  dinilai  lebih  menghambat  aktivitas  mereka karena  adanya  peraturan-peraturan  berkaitan  dengan  aktivitas  lintas  batas  yang akan  membatasi  ruang  gerak  masyarakat  yang  dulunya  cenderung  lebih  bebas dalam melakukan aktivitas lintas batas negara, termasuk perdagangan lintas batas. Sementara  dilihat  dari  sisi  hukum,  penataan  mengenai  aktivitas  lintas  batas terutama  perdagangan  lintas  batas  adalah  sebagai  upaya  dari  penegakan  hukum yang dilakukan oleh aparat-aparatnya.
29 Wawancara dengan Dwi Jogyastara, Kepala Kantor KPPBC TMP C Entikong, tanggal 8 Oktober 2019.
Dengan  potensi  yang  dimilikinya,  wilayah  perbatasan  seperti  Kecamatan Entikong  sesungguhnya  dapat  menjadi  kawasan  pengembangan  ekonomi  dan bahkan  sebagai  cikal  bakal  kota.  Pembangunan  infrastruktur  serta  pembuatan regulasi  serta  kebijakan  diperlukan  untuk  mewujudkan  hal  tersebut.  Kawasan perbatasan  Entikong  juga  harus  diproyeksikan  sebagai  pintu  gerbang  aktivitas ekonomi  antar  negara  dan  juga  secara  regional  dengan  mengoptimalkan  ekspor- impor  dan  investasi  industri  yang  sekaligus  mampu  mengembangkan perekonomian daerah Entikong sekaligus menyerap tenaga kerja.
Pembangunan  infrastruktur  di  kawasan  perbatasan  seperti  Kecamatan Entikong  perlu  terus  dilakukan  tetapi  juga  diikuti  dengan  perubahan  pola  pikir masyarakat  untuk  dapat  mewujudkan  kawasan  pertumbuhan  sebagai  kawasan pertumbuhan  ekonomi  baru.  Untuk  itu  pembuatan  regulasi  dan  kebijakan  harus terus menerus disosialisasikan kepada masyarakat.
Pembangunan  infrastruktur  juga  semestinya  ditopang  dengan  peran  yang lebih besar dalam melakukan ekspor-impor dan juga investasi di bidang bisnsi dan industri sehingga bukan saja negara mendapatkan penghasilan yang lebih besar dari sektor pajak, tetapi keuntungan bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Peran yang lebih  besar  dalam  melakukan  ekspor-impor  ini  juga  akan  membuat  bahwa  daya saing  daerah  akan  meningkat  dan  memicu  tumbuhnya  investasi  di  daerah,  baik dalam  skala  mikro,  kecil  maupun  menengah.  Dengan  demikian  masyarakat perbatasan juga akan mendapatkan lapangan pekerjaan.

## Daftar Pustaka
Bangun,  B.H.,  2013, Pemanfaatan  Perjanjian  Kerjasama  Pengelolaan  Perbatasan Negara  Bagi  Pemenuhan  Hak  Ekonomi  Masyarakat  (Studi  di  Perbatasan Kalimantan  Barat-Sarawak ,  Disertasi  pada  Program  Doktor  Ilmu  Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
Bangun,  B.H.,  2014,  “Konsepsi  dan  Pengelolaan  Wilayah  Perbatasan  Negara: Perspektif Hukum Internasional” , Tanjungpura Law Journal, 1 (1) , 52-63. Bangun,  B .H.,  2017,  “Implikasi  Kerjasama  Pengelolaan  Perbatasan  Negara  Bagi Pemenuhan  Hak  Ekonomi  Masyarakat  (Studi  di  Perbatasan  Kalimantan Barat- Sarawak)”, Prosiding (Buku 2) Seminar Nasional PIPT III , Universitas Tanjungpura.
Faisal, S., 1990, Penelitian Kualitatif; Dasar-Dasar dan Aplikasi , Malang: YA3. https://ekonomi.bisnis.com/read/20190912/12/1147633/perdagangan-di- perbatasan-revisi-bta-ri-malaysia-bisa-jadi-celah-pelanggaran-
https://www.kompasiana.com/sae/5a9e2ea6cbe523398f68e922/prospek-
tantangan-dan-terobosan-pengembangan-lada?page=all https://pontianakpost.co.id/puluhan-tahun-tak-dapat-pajak-ekspor/
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
https://setkab.go.id/resmikan-wajah-baru-plbn-entikong-presiden-jokowi- nyatanya-kita-bisa-kan/
Kurnia,  M.P.,  2017,  “Strategi  Optimalisasi Perdagangan  Lintas  Batas  Indonesia- Malaysia  Untuk  Meningkatkan  Kesejahteraan  Masyarakat  Pulau  Sebatik Kabupaten Nunukan”, Jurnal Supremasi, 7 (1), 1-14. Madu, L., et. al., (eds.), 2010, Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas, Yogyakarta: Graha Ilmu.
Mamiloto,  S.,  2017,  “Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelanggaran  Transaksi Perdagangan Lintas Batas pada Daerah Perbatasan”, Lex Privatum, 5 (8), 49- 56.
Noveria,  M.,  et.  al.,  2017, Kedaulatan  Indonesia  di  Wilayah  Perbatasan:  Perspektif Multidimensi, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Siburian,  R.,  2002,  “Entikong:  Daerah  Tanpa  Krisis  Ekonomi  di  Perbatasan Kalimantan Barat- Sarawak”, Jurnal Antropologi Indonesia, 67, 87-93. Wangke,  H.,  (ed.),  2017, Kerja  Sama  Indonesia-Malaysia  dalam  Pengelolaan Perbatasan di Kalimantan, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Wignjosoebroto, S., 2002, Hukum: Paradigma, Teori dan Masalah, Jakarta : ELSAM dan HUMA.