Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1 No. 1 – Juli 2020 hal. 39-45| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA HIBAH PENGADAAN BIBIT SAPI (STUDI PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-TPK/2019/PN DPS)
I Kadek Edy Sanjaya, I Nyoman Gede Sugiartha, Ida Ayu Putu Widiati Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia kadekedysanjaya06@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dana hibah pengadaan  bibit  sapi.  Isu  hukum  yang  muncul  dari  penelitian  ini  meliputi:  Bagaimana  pengaturan  hibah  dan hubungannya dengan tindak pidana korupsi, serta pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana korupsi  pengadaan  bibit  sapi  (Putusan  Nomor  1/PPid.Sus-TPK/2019/PN  Dps).  Meto de  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekataan perundang- undangan, konseptual dan  kasus. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal:  1)  Pengaturan hibah diatur  dalam Pasal 1666, 1682 dan 1682 KUH Perdata; 2) Hubungan hibah dengan tindak pidana korupsi terkait dengan hibah merupakan ladang basah yang dimanfaatkan oknum  untuk  melakukan korupsi. 3)  Berdasarkan Putusan Nomor 1/Pid.Sus- TPK/2019/PN Dps, terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi jo Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2002.  Bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi berupa  pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi masa tahanan sementara dan berdasarkan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, serta dibebankan untuk membayar  uang  pengganti  sebesar  Rp  127.350.000,-  (seratus  dua  puluh  tujuh  juta  tiga  ratus  lima  puluh  ribu rupiah). Adapun saran yang dapat diberikan kepada pembaca yaitu melalui pendidikan dan sikap keteladanan dari pada pemimpin yang menjadi tombak utama sebagai cerminan dari pemerintah terhadap generasi penerus. Bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti mengenai tindak pidana korupsi agar dapat menggali lebih mendalam lagi tentang bagaimana pemerintah berperan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Pelaku; Korupsi; Hibah

## Abstract
This study aims to analyze the "Criminal Accountability of Corruption Actors in  Grants for Beef Procurement Grants". Legal issues arising from this study include: How is the arrangement of grants and their relationship with criminal acts of corruption, as well as criminal liability for perpetrators of corruption in the procurement of cattle (Decision Number 1/PPid. Sus-TPK/2019/PN Dps). The research method used in this research is normative legal  research  with  statutory,  conceptual  and  case  approaches.  Based  on  the  results  of  this  study,  it  can  be concluded several things: 1) Grant arrangements are regulated in Article 1666, 1682 and 1682 of the Civil Code; 2) The relationship between grants and corruption related to grants is a wet field that is used by individuals to commit corruption. 3) Based on Decision Number 1 / Pid.Sus-TPK / 2019 / PN Dps, the defendant is proven to have  violated  Article  3  in  conjunction  with  Article  18  of  Law  Number  31  of  1999  concerning  Eradication  of Corruption Crimes in conjunction with Law Number 20 of 2002. Form of criminal liability the perpetrators of corruption  in  the  form  of  imprisonment  for  2  (two)  years  and  4  (four)  months  minus  the  temporary  detention period and based on orders so that the defendant remains in custody and a fine of Rp 50,000,000 (fifty million rupiah) subsidair 2 (two) a month of confinement, and is charged to pay a replacement money of Rp 127,350,000 (one hundred twenty seven million three hundred fifty thousand rupiah). The advice that can be given to the reader is through education and exemplary attitude from the leader who becomes the main spear as a reflection of the government towards the next generation. For further researchers who will examine the crime of corruption in order to dig deeper about how the government plays a role in efforts to prevent corruption.
Keywords: Criminal Responsibility; Perpetrator; Corruption; Grant

## I. PENDAHULUAN
Perkembangan  pembangunan  dan  peningkatan  pertumbuhan  perekonomian  yang  menjadikan kehidupan masyarakat  menjadi makmur dan sejahtera di pengaruhi oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat  Indonesia  masih  belum  tercapai  secara  maksimal.  Indikator  atau  tolak  ukur  untuk  dapat mengetahui  belum  tercapainya  kesejahteraan  dan  kemakmuran  rakyat  beberapa  diantaranya  adalah tingkat  kemiskinan,  kesenjangan  sosial  berkaitan  dengan  pendapatan,  pengangguran  dan  lain sebagainya. Penyebab belum tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat tersebut dikarenakan masih banyaknya terjadi masalah-masalah yang sangat meresahkan masyarakat, masalah yang paling fenomenal adalah korupsi. Hal ini didukung oleh hasil penelitian dari Wiryawan & Tjatrayasa (2016) yang  menyatakan  bahwa  penyebab  terjadinya  korupsi  yang  banyak  terjadi  di  Indonesia  karena seseorang beranggapan bahwa jika kekayaan didapat maka orang tersebut dapat dikatakan sukses. Maka dari itu orang akan melakukan cara apapun untuk mendapatkan kekayaan tersebut termasuk dengan cara korupsi yang merugikan masyarakat banyak dan negara. Lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika juga  merupakan  penyebab  lain  yang  mengakibatkan  orang  melakukan  korupsi.  Selain  itu,  faktor ekonomi (Hariyani, Priyarsono, & Asmara, 2018); (Toruan, 2014), demi kemakmuran sendiri (Argiya, 2013),  dan  aspek  perundangan  yang  memberikan  peluang  bagi  para  actor  pembuat  kebijakan  untuk melanggengkan korupsi (Riawati, 2016) menjadi pemicu dari tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, pentingnya  peranan  pendidikan  anti  korupsi  dalam  menciptakan  masyarakat  Madani  di  Indonesia (Komara, 2019)..
Ketentuan  mengenai  korupsi  termuat  dalam  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  atau disingkat  UU  PTPK,  artinya  bahwa  korupsi diatur  secara  khusus  dalam  UU  PTPK  diluar  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  atau  KUHP. Tindak pidana korupsi sering diistilahkan sebagai white collar crime atau kejahatan kerah putih yang dalam perkembangannya semakin pesat dirasakan, hal ini disebabkan karena gaya hidup dan kebutuhan yang  semakin  meningkat.  Korupsi  tersebut  secara  meluas  dan  sistematis  tidak  saja  merugikan perekonomian negara, namun juga mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat, maka mesti dilakukan penganggulangan secara luar biasa ( Effendy, 2010) .
Salah satu peluang untuk terjadinya korupsi adalah dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah. Bidang  ini  sangat  berpengaruh  terhadap  proses  membangun  kekuatan  perekonomian  negara,  namun juga  sangat  rentan  terjadinya  penyelewengan terkait  administrasi  yang  tidak  sesuai  yang  berindikasi terjadinya  tindak  pidana  korupsi  yang  akan  menyebabkan  merosotnya  perekonomian  negara. Permasalahan  korupsi  di  Indonesia  masih  saja  terjadi  meskipun  telah  banyak  aturan  hukum  yang mengatur untuk pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal yang memprihatinkan terlebih pelaku-pelaku yang  seharusnya mempertanggungjawabkan  perbuatannya  tersebut  susah  untuk  dihadapkan  di  muka hukum.
Sebelum menyatakan dapat atau tidaknya pelaku korupsi dalam pengadaan barang/jasa dimintai pertanggungjawaban maka sudah barang tentu dikaji terlebih dahulu perbuatannya tersebut termasuk kedalam  benturan  kepentingan  dalam  jabatan  atau  merupakan  kesalahan  dalam  jabatan. Pertanggungjawaban  dalam  jabatan  dibebankan  kepada  negara  atau  pemerintah  berdasarkan  aturan hukum atas kesalahan  dari perbuatan dalam jabatan tersebut, sedangkan pertanggungjawaban pribadi menurut  hukumnya  dibebankan  kepada  seseorang  atas  perbuatan  berdasarkan  asas  kesalahan  dalam perbuatannya secara perseorangan atau pribadi.
Penelitian  terkait  tindak  pidana  korupsi  telah  dikaji sebelumnya  oleh  beberapa peneliti seperti Syamsudin  (2007)  dengan  judul  penelitiannya  “Korupsi  dalam  Perspektif  Budaya  Hukum”;  Anfasa (2014) “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Kedelai Bersubsidi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No.26/Pid.TPK/2012/PN.TK)”; Nugroho (2016) “Pertanggungjawaban  Tindak  Pidana  Korupsi  di  Indonesia  Berdasar  Ajaran  Monistis  dan  Dualistis Dalam  Perspektif  Hakim”;  Setiadi  (2018)  dalam  penelitiannya  berjudul  “Korupsi  Di  Indonesia Penyebab,  Hambatan,  Solusi  dan  Regulasi”  dan  Alhakim  &  Soponyono  (2019)  “Kebijakan Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Terhadap  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi”.  Mengacu pada  latar  belakang  dan  penelitian  sebelumnya  di  atas,  penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengkaji pengaturan  dana  hibah  dan  hubungannya  dengan  tindak  pidana  korupsi,  serta  pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pengadaan bibit sapi.

## II. METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normative dengan pendekatan pendekataan perundang-undangan,  konseptual  dan  kasus.  Data  dari  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data sekunder.  Data  primer  diperoleh  dari  melalui  studi  lapangan  dan  data  sekunder  diperoleh  dari  studi pustaka. Penelitian ini dianalisis secara kualitatif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengaturan Hukum Dana Hibah
Istilah  hibah  sudah tidak  asing lagi  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  hibah  sendiri  merupakan  suatu pemberian  secara  cuma-cuma  namun  tidak  terus  menerus.  Hibah  adalah  suatu  pemberian  oleh seseorang  berupa  suatu  benda yang diberikan secara cuma-cuma kepada si penerima hibah guna suatu keperluannya.
Pendapat  Kansil  mengenai  hibah  merupakan  suatu  perjanjian  antara  dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan suatu barang kepada pihak kedua sebagai penerimanya (Kansil, 2002). R. Subekti mengartikan hibah sebagai pemberian, dimana si pemberi hibah menyanggupi secara cuma-cuma secara mutlak  memberikan  suatu  barang  kepada  penerima  hibah.  Sebagai  suatu  perjanjian  (obligor)  hibah tersebut secara langsung dan salah satu pihak tidak dapat menarik kembali begitu saja secara sepihak (Subekti, 1995).
Hibah  sejauh ini telah  diatur Pada  dasarnya hibah  merupakan suatu pemberian suatu benda oleh seseorang  kepada  orang  lain  guna  suatu  keperluan.  Pasal  1666  -  Pasal  1693  KUHPerdata  mengatur mengenai  hibah.  Meskipun  hibah  dikatakan  sebagai  suatu  perjanjian  yang  sifatnya  sepihak  yang dirumuskan  dalam  pasal  1666  KUH  Perdata  tidaklah  dapat  ditarik  kembali,  namun  apabila  telah mendapat persetujuan dari penerima hibah maka hibah dapat ditarik kembali. Apabila dikemudian hari terhadap  hibah  tersebut  terjadi  suatu  penarikan  ataupun  penghapusan,  maka  apapun  bentuk  hibah tersebut  harus  dikembalikan  tanpa  adanya  beban-beban  yang  melekat  pada  hibah  tersebut.  Hibah merupakan suatu pemberian dari seseorang kepada orang lain guna suatu kepentingan diberikan secara cuma-cuma. Hibah dalam pasal 1667 KUH Perdata merumuskan penghibahan hanya dapat dilakukan apabila benda hibah telah ada, namun jika benda tersebut baru akan ada maka penghibahan tidak dapat dilakukan atau dinyataka batal (Subekti & Tjitrosudibio, 1979).
Korupsi  dapat  diartikan  sebagai  macam  perbuatan  yang  buruk  sebagai  suatu  kebusukan, kehajatan,  ketidakjujuran,  tidak  bermoral,  kata-kata  atau  ucapan  yang  menghina  atau  memfitnah (Hamzah, 1991). Tindak pidana korupsi dapat mengganggu berbagai aspek kehidupan bermasyarakat baik dari aspek sosial, ekonomi serta menghambat tata pergaulan masyarakat yang baik. Unsur-unsur tindak pidana korupsi dirumuskan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) UU PTPK. Pasal 2 merumuskan unsur-unsur:
a. Setiap orang;
b. Menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi;
c. Dengan cara melawan hukum;
d. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Pasal 3 ayat (1) juga merumuskan:
a. Setiap orang;
b. Dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi;
c. Menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan  atau  sarana  yang  ada  padanya  karena  jabatan  atau kedudukan;
d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Korupsi  dalam  lingkup  Dana  Hibah  memang  menjadi  perbincangan  hangat  di  lingkungan masyarakat.  Permasalahan  ini  terjadi  dikarenakan  lemahnya  pengawasan  terhadap  pengajuan, pencairan,  atau  realisasi  dana  hibah  tersebut  yang  menjadikan  suatu  proyek  pengadaan  melalui pemberian dana hibah dijadikan sebagai ladang basah bagi para oknum yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan korupsi.

## Hubungan Hibah dengan Tindak Pidana Korupsi
Adapun permasalahan lain yang dapat terjadi adalah salah sasaran dalam pelaksanaan program, dimana program  yang awalnya  disusun dan dianggarkan untuk dibiayai dialihkan dengan program lain yang dapat  diprioritaskan.  Penyimpangan  yang  terjadi  dalam  proyek  pengadaan  barang  dan/atau  jasa pemerintah  khususnya  yang  bersumber  dari  APBN  sesuai  ketentuan  Pasal  2  Peraturan  Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang diberikan dana  hibah  dapat  ditemui berawal  dari  penggelembungan  dana  permohonan,  data  tender  yang fiktif, serta  kecurangan  yang  dapat  dilakukan  dengan mengalirkan  dana  ke  kantong  pribadi.  Bahkan  untuk dapat mencairkan dana anggaran tersebut tidak jarang mengalir jauh kepada instansi pemerintah yang menaungi bidang Anggaran dan Keuangan Kas Negara (Sutedi, 2012). Berkaitan dengan kasus suatu tindak  pidana  korupsi  di  bidang  hibah  dapat  ditunjukan  atau  dibuktikan  dengan  adanya  indikasi terjadinya  perbuatan  pemalsuan  dokumen,  penentuan  harga  dengan  nilai  tinggi  secara  sendiri, penggelembungan dana anggaran dan pelaporan yang tidak sesuai dengan permohonan.
Kasus tindak pidana korupsi dana hibah pengadaan bibit sapi yang terjadi di Desa Carangsari, Kecamatan  Petang,  Kabupaten  Badung  dalam  Putusan  Nomor  1/Pid.Sud-TPK/2019/PN  Dps  bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan ahli dikaitkan dengan barang bukti dan surat bukti yang ada dan terdakwa, maka diperoleh  fakta-fakta  hukum  dalam  persidangan  yang  didapat  dari  bukti- bukti  serta  keterangan  saksi-saksi  dan  ahli,  terlihat  adanya  data  fiktif  berkaitan  dengan  anggota kelompok  yang  menyatakan  dirinya  tidak  mengetahui  sebagai  anggota  kelompok  dan  tidak  pernah menandatangani  Berita  Acara  Rapat,  kemudian  berdasarkan  hasil  evaluasi  lapangan  tidak  adanya kesesuaian  jumlah  antara  yang  ada  di  lapangan  dengan  yang  dilaporkan,  ini  artinya  bahwa  terjadi pemalsuan dokumen serta penentuan harga dengan nilai tinggi secara sendiri.
Secara  sederhana  hibah  dijadikan  sebagai  kesempatan  bagi  oknum-  oknum  tidak bertanggungjawab  melakukan  korupsi  dengan  menghandalkan  kedudukannya  yang  dapat  merugikan keuangan dan perekonomian negara, maka sudah jelas bahwa tindak pidana korupsi dapat terjadi dalam bidang  hibah  dengan  bertolak  pada  kasus  tersebut  diatas.  Artinya  bahwa  dalam  pelaksanaan  dan pengelolaan  hibah  apabila  kurangnya  pengawasan  di  dalamnya, maka  akan  menimbulkan  terjadinya tindak pidana korupsi, kemudian akan menyebabkan kerugian terhadap keuangan atau perekonomian Negara.

## Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Bibit Sapi
Pengertian pertanggungjawaban pidana tidaklah termasuk kedalam pengertian tindak pidana itu sendiri. Pengertian  tindak  pidana  hanyalah  memberikan  rujukan  bahwa  seseorang  dilarang  melakukan  suatu perbuatan  pidana  dan  dapat  diancam  dengan  sanksi  pidana  (Ali,  2011).  Roeslan  Saleh  mengartikan pertanggungjawaban pidana merupakan suatu peristiwa diteruskannya celaan secara objektif terdapat dalam suatu tindak pidana dan secara subjektif ada dan telah terpenuhinya syarat untuk dapat dipidana. Pada prinsipnya landasan dari suatu tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan landasan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipidana adalah asas kesalahan. Pelaku dapat jatuhi sanksi pidana apabila ia telah memenuhi unsur kesalahan terhadap tindakan pidana yang ia lakukan tersebut (R.M, 2002).
Permasalahan pertanggungjawaban pidana dewasa ini mengalami perubahan  yang  cukup  drastis dengan  ditetapkannya  korporasi  sebagai  subjek  yang  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  pidana dalam  hukum  positif  yang  berlaku  di  Indonesia  (Butarbutar,  2015).  Penyelewengan  dalam  kegiatan pengadaan barang/jasa dari pemerintah yang  berujung  pada terjadinya  korupsi,  perlu  adanya  kejian terhadap  bentuk tindakan  si  pelaku  dalam  kedudukannya  sebagai  anggota  instansi  pemerintah atau berkedudukan  sebagai  orang  pribadi.  Pengkajian  ini  bertujuan  untuk  mengimplikasikan pertanggungjawaban  yang  akan  diminta  kepada  si  pelaku.  Potensi  terjadinya  tindak  pidana  korupsi dalam  pengadaan  barang/jasa  dilakukan  oleh  rekanan  bahkan  pengelola  kegiatan  pengadaan barang/jasa. Resiko terjadinya tindak pidana korupsi biasanya dilakukan bersama-sama dalam kegiatan pengadaan barang/jasa.
Kasus tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan barang/jasa salah satunya adalah korupsi pengadaan  bibit  sapi  yang  terjadi  di  Desa  Carangsari,  Kecamatan  Petang,  Kabupaten  Badung  yang dilakukan  oleh  Ketua  Kelompok  Sapi  “Sari  Amerta”  berdasarkan  Putusan  Nomor  1/Pid.Sud- TPK/2019/PN Dps. Pelaku melakukan tindak pidana korupsi dengan memalsukan Rancangan Anggaran Biaya  (RAB)  proyek  pengadaan  bibit  sapi,  sehingga  terjadi  penggelembungan  dana  dalam  Laporan Pertanggungjawaban yang tidak ada kesesuaian seperti apa yang ada di lapangan.
Berdasarkan uraian di atas bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana dana hibah pengadaan  bibit  sapi  adalah  pertanggungjawaban  pribadi.  Hakim  dalam  mempertimbangkan  suatu perkara  sudah  barang tentu  harus memperhatikan  aspek  yuridis terkait  unsur-unsur  yang terkandung dalam pasal yang didakwakan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap  dalam persidangan dan juga alat bukti  yang  sah.  Berdasarkan  pada  Pasal  44  KUHP  hakim  haruslah  menyatakan  unsur-unsur  yang termuat  dalam  pasal  yang  didakwakan  merupakan  klausula  yang  sah  dan  meyakinkan  serta  tanpa adanya alasan pemaaf atau pembenar.
Sejalan  dengan  apa  yang  diuraikan  diatas  perlu  juga  dicantumkan  hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan yang dikuatkan oleh aspek yuridis yang meliputi aspek akibat, pribadi dan  psikologis  si  pelaku,  kemasyarakatan.  Majelis  Hakim  harus  mempertimbangkan  aspek-aspek tersebut  dalam  menjatuhkan  putusan  guna  putusan  tersebut  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada masyarakat berdasarkan atas hak asasi si pelaku atau rasa keadilan masyarakat dari segi hukum serta harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku yang menjadikan putusan tersebut sah secara hukum. Berdasarkan  kasus  tersebut  diatas  maka  dapat  dianalisis  sebagai  berikut:
Terdakwa  didakwa  telah  melakukan  tindak  pidana  korupsi  dalam  proyek  pengadaan  bibit  sapi, sebagaimana ditemukan adanya penyimpangan antara jumlah dana yang diterima dengan dana yang digunakan,  hibah  tidak  digunakan  sesuai  dengan  proposal  pengajuannya,  pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana dibuat oleh terdakwa seolah-olah dana tersebut habis. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak  pidana korupsi atas dasar pertimbangan hakim bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undaang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta berdasarkan atas fakta-fakta hukum yang dijelaskan dan diterangkan dalam persidangan.
Mengingat berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31Tahun 1999 jo Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undaang  Nomor  31  Tahun  1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan, maka berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Terdakwa I Made Suweca diancam dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4  (empat)  bulan  dikurangi  masa  tahanan  sementara  dan  berdasarkan  perintah  agar  Terdakwa  tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan, serta dibebankan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 127.350.000,- (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang  pengganti  paling  lama  dalam  waktu  1  (satu)  bulan  sesudah  putusan  pengadilan  memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti  tersebut,  dalam  hal  Terdakwa  tidak  mempunyai  harta  benda  yang  mencukupi  untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan).

## IV. SIMPULAN
Berdasarkan hasil yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan  dana  hibah diatur  dalam  Pasal  1666,  Pasal  1682  dan  Pasal 1683 KUH Perdata, dimana pada prinsipnya hibah atau  penghibahan  akan  mengikat  pada  si  penghibah  atau  akan  menimbulkan  sesuatu  sebelum diterimanya  penghibahan  tersebut.  Hubungan  antara  hibah  dan  tindak  pidana  korupsi  berada  dalam ruang  lingkup  dimana  hibah  merupakan  ladang  basah  bagi  oknum  tidak  bertanggungjawab  untuk melakukan  korupsi.  Artinya  bahwa  dalam  pelaksanaan  dan  pengelolaan  hibah  apabila  kurangnya pengawasan didalamnya, maka akan menimbulkan terjadinya  tindak pidana korupsi. Pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  korupsi  adalah  dapat  diancam  dengan pidana  penjara  seumur  hidup  atau  paling singkat  1  tahun  dan  paling  lama  20  tahun  dan/  atau  denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh  juta rupiah) dan  paling  banyak  Rp.  1.000.000.000,-  (satu milyar rupiah). Kasus tersebut diatas, pelaku dipidana penjara selama 2 tahun 4 bulan yang  kemudian dikurangi selama masa tahanan dan dipidana denda sebesar  Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair  2  bulan  kurungan,  serta  dibebankan  untuk  membayar  uang  pengganti  sebesar  Rp.
127.350.000,- (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Hukuman yang dijatuhi kepada  terdakwa  sudah  berdasarkan  atas  bukti-bukti  yang  didapatkan  selama  proses  persidangan, dimana  terjadi  penyimpangan  jumlah  dana  yang  dimohonkan  dengan  yang  digunakan  serta  yang dilaporkan, adanya data fiktif yang seolah-olah dana hibah tersebut habis, serta penggunaan dana hibah tersebut tidak sesuai dengan permohonan yang diajukan. Adapun saran yang dapat diberikan kepada pembaca yaitu  melalui pendidikan dan sikap  keteladanan dari pada pemimpin yang menjadi tombak utama sebagai cerminan dari pemerintah terhadap generasi penerus. Bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti mengenai tindak pidana korupsi agar dapat menggali lebih mendalam lagi tentang bagaimana pemerintah berperan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA
Alhakim,  A.,  &  Soponyono,  E.  (2019).  Kebijakan  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 1 (3), 322–336. doi:https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.322-336 Ali, M. (2011). Dasar-Dasar Hukum Pidana . Jakarta: Sinar Grafika.
Anfasa,  F.  (2014).  Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku  Tindak  Pidana  Korupsi  Kedelai  Bersubsidi (StudiPutusanPengadilanNegeriTanjungKarang No.26/Pid.TPK/2012/PN.TK). POENALE: Jurnal Bagian Hukum Pidana , 2 (4). Retrieved from https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/view/217
Argiya, V. S. P. M. (2013). Mengupas Tuntas Budaya Korupsi yang Mengakar serta Pembasmian Mafia
Koruptor Menuju Indonesia Bersih. RECIDIVE , 2 (2).
Retrieved from
https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/32330
Butarbutar,  R.  (2015). Pertanggungjawaban  Korporasi  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dibidang Kontruksi . Bekasi: Gramata Publishing. Effendy, M. (2010). Pemberantasan Korupsi dan Good Governance . Jakarta: Timpani Publish. Hamzah, A. (1991). Korupsi di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika.
Hariyani, H. F., Priyarsono, D. S., & Asmara, A. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Korupsi di Kawasan Asia Pasifik. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan , 5 (2), 32–44. doi:10.29244/jekp.5.2.32-44 Kansil, C. S. T. (2002). Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka. Komara,  E.  (2019).  Peranan  Pendidikan  Anti  Korupsi  dalam  Menciptakan  Masyarakat  Madani  di Indonesia. Insan Cita: Journal of Islamic Studies in Indonesia and Southeast Asia , 4 (1), 77–88. Retrieved from http://journals.mindamas.com/index.php/insancita/article/view/1200
Nugroho,  D.  M.  (2016).  Pertanggungjawaban  Tindak  Pidana  Korupsi  di  Indonesia  Berdasar  Ajaran Monistis  dan  Dualistis  Dalam  Perspektif  Hakim. QISTIE:  Jurnal  Ilmu  Hukum , 9 (1). doi:http://dx.doi.org/10.31942/jqi.v9i1.1748
R.M, S. (2002). Hukum Pidana Materil: Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan (Edisi Kedu). Jakarta: Sinar Grafika.
Riawati, N. (2016). Potensi Korupsi dalam Kebĳakan Publik Studi Kasus Korupsi Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat di Provinsi Jawa Timur. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 19 (2), 154. doi:10.22146/jsp.10851
Setiadi, W. (2018). Korupsi Di Indonesia Penyebab, Hambatan, Solusi dan Regulasi. Jurnal Legislasi Indonesia , 15 (3), 249–262. Retrieved
from http://e-
jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/234 Subekti, R. (1995). Aneka Perjanjian . Bandung: Citra Aditya Bakti. Subekti,  R.,  &  Tjitrosudibio,  R.  (1979). Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata .  Jakarta:  Pradnta Paramita.
Sutedi, A. (2012). Aspek-aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Dan Berbagai Permasalahannya . Jakarta: Sinar Grafika.
Syamsudin,  M.  (2007).  Korupsi  dalam  Perspektif  Budaya  Hukum. Unisia , 30 (64),  183–194. doi:10.20885/unisia.vol30.iss64.art7
Toruan, H. D. L. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Korporasi. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 3 (3), 397–416. Retrieved
from https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/33
Wiryawan,  P.  A.,  &  Tjatrayasa,  M.  (2016).  Analisis  Hukum  Penyebab  Terjadinya  Tindak  Pidana Korupsi  dan  Pertanggungjawaban  Pidananya. Kertha  Wicara :  Journal  Ilmu  Hukum , 5 (2).
Retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/19138