## PENDAHULUAN
Pajak merupakan instrumen penting bagi pendapatan negara kita karena pendapatan negara saat ini masih sangat tergantung pada pajak (Aqmarina & Furqon, 2020). Dalam porsi APBN sendiri, pajak mengisi 80% lebih dari total pendapatan negara (Harjowiryono, 2019). Hal inilah yang membuat pajak itu  sangat  penting.  Maka  dari  itu,  diperlukan  berbagai  cara  untuk  menjaga  dan  meningkatkan pendapatan  pajak.  Salah  satu  cara  untuk  meningkatkan  pendapatan  pajak  tersebut  yakni  dengan mendorong masyarakat untuk turut aktif berpartisipasi dalam sistem perpajakan kita (Wisdayanti et al., 2022).
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum  dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) (Presiden RI, 1983) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Presiden RI, 2009) dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Presiden Republik Indonesia, 2020), selanjutnya disebut UU KUP, mengatur bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia  dengan  menggunakan  huruf  Latin,  angka  Arab,  satuan  mata  uang  Rupiah,  dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tempat Wajib Pajak

## Pendampingan Penyampaian SPT Tahunan: Asistensi Kewajiban Pajak Melalui Relawan Pajak
Irwan Aribowo 1 , Oke Wibowo 1 , Miftahul Hadi 1
1 Politeknik Keuangan Negara STAN Jl. Bintaro Utama 5 Jurang Manggu Timur Tangerang Selatan 15222 Banten *E-mail : irwan_aribowo@pknstan.ac.id DOI: https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v10i1.23029
Naskah Diterima 16 November 2023, Revisi 6 Maret 2024, Terbit 17 April 2024

## Abstrak
Kepatuhan wajib pajak dan mekanisme e-filling masih menjadi kendala dalam penyampaian SPT tahunan. Salah satu strategi Inklusi Kesadaran Pajak dalam Pendidikan adalah program relawan pajak. PKN STAN ikut aktif dalam  pelaksanaan  relawan  pajak  ini  melalui  program  pengabdian  kepada  masyarakat  (PkM).  Program  ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada Wajib Pajak (WP) mengenai tata cara pelaporan SPT Tahunan, memberikan  pemahaman  mengenai  penggunaan  dan  cara  melakukan  validasi  NIK  menjadi  NPWP  serta membantu KPP Pratama Pondok Aren dan Kanwil DJP Banten  untuk  meningkatkan  kepatuhan penyampaian SPT Tahunan maupun SPT Masa untuk PPhOP. Kegiatan PkM ini dilaksanakan melalui metode tatap muka dan online (e-form). Pelaksanaan PkM ini mendapat respon yang bagus dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren serta mendapatkan feedback dari wajib pajak kantor tersebut. Sebagai tambahan, kegiatan PkM ini berhasil menemukan beberapa masalah yang dapat digunakan sebagai masukan untuk peningkatan pelayanan di kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren.
Kata Kunci : relawan pajak, kepatuhan, SPT Tahunan, wajib pajak

## Abstract
Taxpayer compliance and the e-filing mechanism remain challenges in the annual tax return submission. One of the  strategies  for  Tax  Awareness  Inclusion  in  Education  is  the  tax  volunteer  program.  PKN  STAN  actively participates in implementing this tax volunteer program through community service (PkM). The program aims to provide understanding to Taxpayers (TPs) about the procedure for submitting Annual Tax Returns, explain the  usage  and  procedure  for  validating  the  Citizenship  Identity  Number  (NIK)  to  become  the  Taxpayer Identification Number (NPWP), and assist the Pratama Tax Office of Pondok Aren and  the Regional Office of Directorate General of Taxes (DJP) Banten in improving compliance with the submission of Annual Tax Returns and Monthly Tax Returns for Individual Income Tax (PPhOP). PkM activities are conducted through face-to- face  and online  (e-form)  methods.  The  implementation  of this  Community  Service  Program  received  positive responses from the Pratama Tax Office of Pondok Aren and received feedback from the taxpayers at that office. Additionally, this PkM program has successfully identified several issues that can be used as input for improving services at the Pratama Tax Office of Pondok Aren .
Key Words : tax volunteer, compliance, annual tax return, individual taxpayer
(WP) terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Bagi Wajib  Pajak  Orang  Pribadi,  penyampaian  SPT  Tahunan  diatur  paling  lama  tiga  bulan  setelah  akhir tahun pajak (Menteri Keuangan RI, 2014).
Wajib  Pajak  Orang  pribadi  yang  akan  menjadi target dalam  program  ini  adalah orang  pribadi yang  telah  memiliki  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP)  yang  menyampaikan  SPT  Tahunan  PPh dengan  menggunakan  formulir  1770  S,  1770  SS  dan  1770  eform  untuk  Pengusaha  Bruto  Tertentu. Meskipun  merupakan  kewajiban  setiap  tahun,  namun  tidak  semua  Wajib  Pajak  memahami  cara pengisian SPT dengan baik (PKN STAN, 2023a). Terlebih saat ini, untuk pengisian SPT Tahunan PPh diarahkan  menggunakan  e-filing    (Direktorat  Jenderal  Pajak,  2023).  Bagi  beberapa  Wajib  Pajak, penggunaan e-Filing merupakan kendala tersendiri (Nur & Valentinus, 2020).
Wajib Pajak yang kesulitan menggunakan e-Filing, sebenarnya dapat menghubungi KPP terdekat untuk memperoleh bantuan. Namun demikian, ternyata tidak semua Wajib Pajak merasa nyaman untuk mendiskusikan  pengisian  SPT  dengan  petugas  pajak  (PKN  STAN,  2023a).  Untuk  menyiasati  hal tersebut, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) melalui Bidang P2 Humas  yang  terdapat  di  Kanwil  DJP,  bekerja  sama  dengan  tax  center  di  perguruan  tinggi  untuk merekrut Relawan Pajak (S. Rahayu et al., 2023).
Sejumlah penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa pengetahuan wajib pajak berbanding lurus dengan  tingkat  kepatuhannya  (N.  Rahayu,  2017).  Kepatuhan  yang  dimaksudkan  adalah  tingkat kepatuhan formal dalam penyampaian SPT Tahunan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak, rasio kepatuhan  penyampaian  SPT  Tahunan  belum  pernah  menyentuh  angka  100%,  meski  angka  per tahunnya  cenderung  terus  meningkat  dari  tahun  sebelumnya  (Khairizka,  2023).  Realisasi  Persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi menyentuh angka  73%  untuk  tahun  2019  dan  78%  untuk  tahun  2020  (DJP,  2021).  Terbitnya  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2021  tentang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  (UU  HPP)    memberikan  Amanah mengenai  penggunaan  Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK)  menjadi  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak (NPWP), sehingga perlu memberikan pemahaman kepada WP dan memberikan pendampingan terkait dengan validasi NIK menjadi NIK pada tahun 2024 (BPK RI, 2021).
Berbagai  program  telah  diluncurkan  oleh  DJP  selaku  otoritas  pajak  di  Indonesia  untuk meningkatkan  pengetahuan  pajak  dan  menumbuhkan  voluntary  compliance  di  Indonesia  (Prastiwi, 2021).  Edukasi  pajak  yang  di  dalamnya  ada  program  Inklusi  Kesadaran  Pajak  dalam  pendidikan merupakan salah satunya (Sihite et al., 2022). Inklusi Kesadaran Pajak adalah usaha yang dilakukan oleh DJP bersama dengan kementerian yang membidangi pendidikan untuk meningkatkan kesadaran perpajakan  peserta  didik,  guru  dan  dosen  yang  dilakukan  melalui  integrasi  materi  kesadaran  pajak dalam  kurikulum,  pembelajaran  dan  perbukuan  (Ryantini  et  al.,  2021).  Salah  satu  strategi  Inklusi Kesadaran Pajak dalam Pendidikan adalah program relawan pajak (Darmayasa et al., 2020). Relawan Pajak adalah para mahasiswa perguruan tinggi serta akademisi atau pengajar yang telah direkrut dan memperoleh pelatihan untuk membantu Wajib Pajak dalam melakukan pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan,  khususnya  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  (Muamarah  et  al.,  2022).  Wajib  Pajak  akan memperoleh pendampingan untuk  mengisi sampai menyampaikan SPT Tahunan  melalui laman DJP online.
PKN  STAN  sebagai  salah  satu  perguruan  tinggi  di  Indonesia  ikut  aktif  dalam  pelaksanaan relawan pajak ini (PKN STAN, 2023b). Pada tahun 2023, relawan pajak PKN STAN diperbantukan di KPP Pratama Pondok Aren yang merupakan salah satu KPP di wilayah kerja Kanwil DJP Banten. Tidak berbeda dengan KPP Pratama lainnya, KPP Pratama Pondok Aren juga memiliki target penyampaian SPT Tahunan. Sebagai bagian dari sumbangsih PKN STAN sebagai perguruan tinggi vokasi dengan bidang keilmuan keuangan negara, salah satunya pajak, tax center PKN STAN berperan serta dengan melakukan rekrutmen relawan pajak, peningkatan kapasitas relawan, sampai pendampingan pengisian dan  penyampaian  SPT  Wajib  Pajak  melalui  e-filing.  Relawan  Pajak  yang  direkrut  PKN  STAN membantu  KPP  Pratama  Pondok  Aren  dalam  penerimaan  SPT  Tahunan  Pajak  Penghasilan  Orang Pribadi.
Tabel 1. Permasalahan mitra dan prioritas permasalahan
No Permasalahan Batasan kegiatan yang akan dilakukan Prioritas permasalahan 1 Jumlah  SDM  Pegawai  Pajak belum  mencukupi  mendampingi/ membantu  WP  mengisi  SPT Tahunan Rekrutmen Relawan Pajak Prioritas ke-1 2 Pengetahuan dan kompetensi Relawan Pajak dalam hal perpajakan  dan  pengisian  SPT Tahunan belum merata. Peningkatan  kompetensi  Relawan Pajak Prioritas ke-2 3 Masyarakat Wajib Pajak, terutama orang  pribadi,  merasa  kesulitan melakukan pengisian SPT Tahunan. Asistensi atau pendampingan Wajib  Pajak  dalam  melakukan pengisian, penyetoran, dan pelaporan  SPT  Tahunan  serta melakukan  validasi  NIK  menjadi NPWP pada tahun 2024 Prioritas ke-3

## METODE
Berdasarkan permasalahan yang dihadapi, kegiatan ini dilaksanakan dengan prioritas sebagai berikut:
Tabel 2. Prioritas Penyelesaian Masalah
No Aspek Permasalahan prioritas 1 Tenaga  pendamping/ jumlah relawan • Rekrutmen  jumlah  relawan  yang  memadai  untuk  membantu penyampaian SPT Wajib Pajak 2 Kompetensi Relawan • Peningkatan kompetensi Relawan mengenai pajak secara umum
• Peningkatan kompetensi Relawan untuk mengisi SPT menggunakan e-Filing • Peningkatan kompetensi relawan terkait penggunaan NIK menjadi NPWP 3 Pendampingan  Wajib Pajak oleh Relawan • Kemampuan  me-nyelesaikan  permasalahan  dalam  penggunaan  e- Filing  agar  Wajib  Pajak  dapat  menyelesaikan  penyampaian  SPT
Tahunan
• Kemampuan  dalam  melakukan  asistensi  pelaksanaan  perpajakan agar  Wajib  Pajak  dapat  memenuhi  kewajiban  perpajakannya dengan baik pasca menyampaikan SPT Tahunannya.
• Kemampuan  dalam  memberikan  pemahaman  dan  melakukan asistensi berupa validasi NIK dalam pelaksanaan penggunaan NIK menjadi NPWP tahun 2024. 4 Pendampingan  Pasca Penyampaian SPT • Kemampuan  dalam  menyampaikan  laporan  perpajakan  dan pengetahuan lain terkait dengan perpajakan

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Menyikapi  beberapa  permasalahan  yang  ada,  maka  program  pengabdian  masyarakat  ini menawarkan  program  pemberdayaan  mitra  berupa  pendampingan  penyampaian  SPT  Tahunan  Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui program relawan pajak di KPP Pratama Pondok Aren sekaligus  melakukan  validasi  data  NIK  dalam  rangka  penggunaan  NIK  menjadi  NPWP  pada  tahun 2024. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada Wajib Pajak (WP) mengenai tata cara  pelaporan  SPT  Tahunan,  memberikan  pemahaman  mengenai  penggunaan  Nomor  Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada tahun 2024, membantu dalam melakukan validasi NIK menjadi NPWP serta membantu KPP Pratama Pondok Aren dan Kanwil DJP

## 56 Jurnal Pangabdhi
Banten  untuk  meningkatkan  kepatuhan  penyampaian  SPT  Tahunan  maupun  SPT  Masa  untuk  Pajak Penghasilan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi.  Dalam  rangka  mewujudkan  tujuan  tersebut,  kami melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
Tabel 3. Kegiatan PkM pada KPP Pratama Pondok Aren Kanwil DJP Banten
No Aspek Permasalahan prioritas 1 Tenaga pendamping/ jumlah relawan • Rekrutmen  jumlah  relawan  yang  memadai  untuk  membantu penyampaian SPT Wajib Pajak 2 Kompetensi Relawan • Peningkatan kompetensi Relawan mengenai pajak secara umum
• Peningkatan  kompetensi  Relawan  untuk  mengisi  SPT menggunakan e-Filing
• Peningkatan  kompetensi  relawan  terkait  penggunaan  NIK menjadi NPWP 3 Pendampingan Wajib Pajak oleh Relawan • Kemampuan  me-nyelesaikan  permasalahan  dalam  penggunaan e-Filing  agar  Wajib  Pajak  dapat  menyelesaikan  penyampaian SPT Tahunan
• Kemampuan dalam melakukan asistensi pelaksanaan perpajakan agar  Wajib  Pajak  dapat  memenuhi  kewajiban  perpajakannya dengan baik pasca menyampaikan SPT Tahunannya.
• Kemampuan  dalam  memberikan  pemahaman  dan  melakukan asistensi  berupa  validasi  NIK  dalam  pelaksanaan  penggunaan NIK menjadi NPWP tahun 2024. 4 Pendampingan Pasca Penyampaian SPT • Kemampuan  dalam  menyampaikan  laporan  perpajakan  dan pengetahuan lain terkait dengan perpajakan
Dalam  pelaksanaanya,  kegiatan  PkM  Pendampingan  Penyampaian  SPT  Tahunan  Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi sekaligus validasi NIK menjadi NPWP melalui Program Relawan Pajak Di KPP Pratama Pondok Aren dilaksanakan sebagai berikut :
• Identifikasi  kebutuhan  jumlah  relawan  dan  mengumumkan  rekrutmen  untuk  memperoleh relawan pajak sesuai kebutuhan;
• Pemetaan  kemampuan  relawan,  penyiapan  kurikulum  untuk  mengukur  pemahaman  relawan atas materi;
• Pelaksanaan pendampingan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi.

## KESIMPULAN
Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri dari; (1) rekrutmen relawan pajak; (2) koordinasi, pengukuhan dan peningkatan kompetensi relawan pajak; (3) pendampingan relawan pajak dalam rangka pengisian SPT Tahunan dan validasi NIK; dan (4) pendampingan pemenuhan kewajiban perpajakan pasca penyampaian SPT Tahunan, telah dilaksanakan dan mendapat respon yang bagus dari Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Pondok  Aren  serta  mendapatkan  feedback  dari  wajib  pajak  kantor tersebut. Dan sebagai tambahan,  kegiatan PkM ini berhasil menemukan beberapa masalah yang dapat digunakan sebagai masukan untuk peningkatan pelayanan di kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren. Dengan dilaksanakannya kegiatan pengabdian masyarakat (PkM) ini, diharapkan wajib pajak ke depan  dapat  melakukan  proses  pengisian  dan  penyampaian  laporan  SPT  tahunan  secara  mandiri, melalui kegiatan ini juga diharapkan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pondok Aren yang  menyampaikan  SPT  terus  meningkat  sehingga  meningkatkan  kepatuhan  SPT.  Selain  itu,  ke depannya juga diharapkan selain untuk pendampingan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, program Relawan Pajak dapat menyasar seluruh Wajib Pajak. Relawan Pajak bersama KPP Pratama  dan  Kanwil  DJP  juga  dapat  bersama-sama  mengedukasi  Wajib  Pajak  agar  memiliki pemahaman  untuk  mengisi  SPT  dengan  benar,  lengkap  dan  jelas,  baik  secara  formal  maupun materialnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Aqmarina,  F.,  &  Furqon,  I.  K.  (2020).  Peran  Pajak  Sebagai  Instrumen  Kebijakan  Fiskal  Dalam Mengantisipasi Krisis Ekonomi Pada Masa Pandemi Covid-19. Finansia: Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah , 03 (02), 256–274. https://e-
journal.metrouniv.ac.id/index.php/FINANSIA/article/view/2507%0Awww.febi.metrouniv.ac.id;
BPK RI. (2021). Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan .
Darmayasa,  I.  N.,  Wibawa,  B.  P.,  &  Nurhayanti,  K.  (2020).  E-filling  dan  Relawan  Pajak  dalam Meningkatkan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi. Jurnal  Kajian  Akuntansi , 4 (2),  208. https://doi.org/10.33603/jka.v4i2.3949
Direktorat  Jenderal  Pajak.  (2023). SSD  SPT  Tahunan  PPh .  Pajak.Go.Id.  https://pajak.go.id/ssd-spt- tahunan-pph
DJP. (2021). Laporan Tahunan DJP 2020 . https://www.pajak.go.id/id/tahunan-page
Harjowiryono, M. (2019). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan bendahara pemerintah dalam penyetoran pajak. Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik , 4 (3), 195–217. https://doi.org/10.33105/itrev.v4i3.156
Khairizka,  P.  N.  (2023).  Mengapa  Rasio  Patuh  Lapor  SPT  Belum  100  Persen?  Simak  Jawabannya.
Pajakku.Com . https://www.pajakku.com/read/626638d4a9ea8709cb189e21/Mengapa-Rasio- Patuh-Lapor-SPT-Belum-100-Persen
Mathew, S. K. (2013). Making People Pay: The Economic Sociology of Taxation . Partridge Publishing.
Menteri  Keuangan  RI.  (2014). Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 243/PMK.03/2014
tentang Surat Pemberitahuan (SPT) . https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/15650
Muamarah, H. S., Tresnajaya, R. T. J., & Sopian, S. (2022). Pendampingan Penyampaian SPT Tahunan dalam  Program  Relawan  Pajak. Jurnal  Pengabdian  Pada  Masyarakat , 7 (3),  690–698. https://doi.org/10.30653/002.202273.128
Nur,  T.  F.,  &  Valentinus,  F.  (2020).  Kelemahan  Penggunaan  E-Filling  Pada  Pengisian  Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dengan Periode Penghasilan Kurang Dari 12 Bulan. Jurnal Administrasi Bisnis Terapan , 2 (2). https://doi.org/10.7454/jabt.v2i2.95
Prastiwi, D. (2021). Profile of Tax Compliance Research in Indonesia. Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi , 21 (2), 245–272. https://doi.org/10.25105/mraai.v21i2.9793
Presiden  Republik  Indonesia.  (2020).  Undang  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2020
Tentang Cipta Kerja. Peraturan.Bpk.Go.Id , 052692 , 1–1187.
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020
Presiden  RI.  (2009).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2009.  In Kementerian Sekretariat  Negara .  https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/af545737-c8e9-4976- 90e6-deb277e5b9d9
Rahayu, S., Sumyati, & Susanti. (2023). Evaluasi Pelayanan Asistensi Pelaporan SPT Tahunan Dosen Oleh  Relawan  Pajak  Tax  Center  AP  UIN  Sunan  Gunung  Djati  Bandung. Gunung  Djati Conference Series , 27 , 11–17.
Ryantini,  T.  Des,  Semadi,  Y.  P.,  &  Damayanthi,  L.  P.  E.  (2021).  Inklusi  Kesadaran  Pajak  dalam Pembelajaran MPK Bahasa Indonesia Sebagai Upaya Penguatan Karakter Nasionalis Pada Masa Pandemi. Mimbar Ilmu , 26 (3), 417. https://doi.org/10.23887/mi.v26i3.39195
Sari, D. P. (2020). Persepsi Wajib Pajak Terhadap Citra Perpajakan Indonesia Setelah Fenomena Kasus Korupsi Pajak. Akutansi Bisnis & Manajemen ( ABM ) , 27 (1), 15. https://doi.org/10.35606/jabm.v27i1.550
Sihite,  I.  L.,  Puspitasari,  D.  H.,  &  Asropi.  (2022).  Implementasi  Kebijakan  Pengembangan  Inklusi
Kesadaran Pajak Melalui Tax Center di Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I. Journal of Public Policy and Applied Administration , 35 (7), 802–824. https://jurnal.stialan.ac.id/index.php/jplan/article/view/564
Waluyo, T. (2020). Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Menyampaikan SPT, Ketentuan dan Pemilihannya sesuai SE-15/PJ/2018. In Simposium Nasional Keuangan Negara 2020 (p. 677).
Wisdayanti, S., Burhanuddin, M. H., Amaliah, I. R., & Hamid, H. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Melalui E-Samsat Selama Pandemi Covid-19 Di Bapenda Sulawesi Selatan. Jurnal
Pallangga Praja (JPP) , 4 (1), 99–105. https://doi.org/10.61076/jpp.v4i1.2644
Zuraeva,  M.,  &  Rulandari,  N.  (2020).  Analisis  Kualitas  Pelayanan  Perpajakan  dalam  Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Kpp Pratama Jakarta Senen 2018). Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI) , 2 (1), 37–44. https://doi.org/10.31334/jupasi.v2i1.1108