## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.43-56 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.313

## PENERAPAN E-GOVERNMENT SISTEM INFORMASI PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KELURAHAN PUTAT JAYA
Mohamad Geoveza Putra Syahtoni 1 , Oktarizka Reviandani 2
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Correspondet author : oktarizka.r.adneg@upnjatim.ac.id Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

## Abstract
The  aim  of  this  research  is  to  determine  the  implementation  of  the  Women  and  Child Protection  Services  Information  System (SIAP-PPAK)  in Putat Jaya  Village.  Women and  Child Protection  Services  Information  System  is  a  website-based  application  designed  as  a  one click for all solution to integrated women's, children's and family problems. The idea for this e- Government  innovation  came  from  the  Department  of  Women's  Empowerment  and  Child Protection  and  Population  Control  and  Family  Planning  (DP3APPKB)  of  Surabaya  City.  This study  used  descriptive  qualitative  method.  The  data  collection  technique  is  carried  out through  data  triangulation  which  combines  interviews,  observation,  literature  study  and documentation.  The  research  results  show  that  the  implementation  of  SIAP-PPAK  in  Putat Jaya Subdistrict has been carried out well by fulfilling the six (6) indicators of the Van Meter and  Van  Horn  theoretical  models.  Although,  there  are  still  several  obstacles,  these  can  be overcome  so  that  women  and  child  protection  services  using  SIAP-PPAK  can  be  provided with quality.

## Keywords:  e-Government;  Implementation;  Protection  of  Women  and  Children;  Service Information Systems

## Abstrak
Identitas  merupakan  hak  konstitusional  bagi  seluruh  warga  Indonesia.  Tidak  hanya  bagi warga yang berusia 17 tahun namun juga bagi warga yang berusia belum 17 tahun dengan penerbitan  Kartu  Identitas  Anak.  Penerbitan  Kartu  Identitas  Anak  dilakukan  oleh  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  dimana  didukung  dalam  Peraturan  Daerah  Kota Surabaya  Nomor  6  Tahun  2019  Pasal  1  Ayat  20  yang  menyatakan  bahwa  Kartu  Identitas ANak merupakan identitas resmi bagi anak yang berusia kurang dari 17 tahun. Penelitian ini menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  deskriptif.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah penerapan  website  Klampid  New  Generation  dalam  penerbitan  Kartu  Identitas  Anak  di Kelurahan  Medokan  Ayu  yang  sudah  cukup  baik  namun  memerlukan  peningkatan  aspek melalui telekomunikasi, layanan dan sumber daya manusia.

## Kata Kunci: e-Government; Penerapan; Perlindungan Perempuan dan Anak; Sistem Informasi Pelayanan
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## PENERAPAN E-GOVERNMENT SISTEM INFORMASI PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KELURAHAN PUTAT JAYA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 1 (February-April 2024), pp.43-56          Mohamad Geoveza P. S., Oktarizka Reviandani DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.313 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## PENDAHULUAN
Permasalahan  tindakan  kekerasan  perempuan  dan  anak  cenderung  meningkat. Kekerasan  merupakan  kejahatan  dengan  tingkat  perkembangan  yang  pesat  dan merupakan  salah  satu  tindak kriminal  yang  paling  serius  dan  memerlukan  perhatian  khusus serta  pelayanan  yang  tepat.  Menurut  Windu  (1992)  menyatakan  bahwa  kekerasan merupakan  sebuah  serangan  penganiayaan  fisik  terhadap  individu  lain  atau  serangan mental yang  bertujuan  untuk  menghancurkan  perasaan  terhadap  diri  sendiri  atau  sesuatu yang  mungkin  milik  orang  tersebut.    Tindakan  kekerasan  menimbulkan  dampak serius  bagi para  korban,  khususnya  perempuan  dan  anak.  Memar,  luka  dalam,  masalah  kesehatan jangka  panjang,  infeksi  seksual  menular  (HIV/AIDS)  adalah  beberapa  contoh  kekerasan secara  fisik.  Sebaliknya,  kekerasan  secara  mental  dapat  digambarkan  sebagai penghancuran  diri  karena  gangguan  psikologis  seperti  kecemasan  yang  berlebihan,  stress pasca  trauma,  rendahnya  harga  diri,  disfungsi  seksual,  depresi,  bunuh  diri,  dan  aborsi. (Andini, 2019).
Gambar 1. Angka Kejadian kasus kekerasan tahun 2023
Sumber: https://kekerasan.kemenpppa.go.id

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.43-56 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.313

## Gambar 2. Grafik Kekerasan berdasarkan umur
Sumber: https://kekerasan.kemenpppa.go.id
Gambar 3. Angka kasus kekerasan di provinsi Jawa TImur

## Sumber: https://kekerasan.kemenpppa.go.id
Berdasarkan  data  yang  dihimpun  Sistem  Informasi  Online  Perlindungan  Perempuan dan  Anak (SIMFONI  PPA)  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak Republik  Indonesia,  tingkat  kekerasan  yang  terjadi  di  Indonesia  per  tanggal  1  Januari  2023 hingga  18  Desember  2023  berjumlah  20.537  kasus  yang  mayoritas  di  dominasi  oleh

## PENERAPAN E-GOVERNMENT SISTEM INFORMASI PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KELURAHAN PUTAT JAYA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 1 (February-April 2024), pp.43-56          Mohamad Geoveza P. S., Oktarizka Reviandani DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.313 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
perempuan  dengan  presentase  79.6%  (17.739  korban)  dan  laki-laki  sebesar  20.4%  (4.553 korban).  Data  tersebut  jika  dipilah  berdasarkan  kelompok  umur  hampir  62.1%  korban kekerasan perempuan dan anak terdiri dari umur 0 – 18 tahun. Lalu kasus tindak kekerasan di provinsi Jawa Timur pada tahun 2023 mencapai 2.184 kasus yang terdiri dari 551 korban laki- laki  dan  1.856  korban  perempuan.  Jika  ditelusuri  lebih  lanjut  kota  Surabaya  menempati urutan  teratas  di  Jawa  Timur  dengan  angka  kekerasan  perempuan  dan  anak  mencapai total 246 kasus.
Melihat  tingginya  angka  kasus  kekerasan  perempuan  dan  anak  di  Kota  Surabaya, maka  pemerintah  melakukan  berbagai  terobosan  inovasi  guna  mengatasi  permasalahan tersebut.  Salah  satu  upaya  Pemkot  Surabaya  bersama  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota  Surabaya  dalam  rangka  untuk  meningkatkan  jangkauan  layanan  perlindungan perempuan  dan  anak  adalah  dengan  meluncurkan  layanan  Sistem  Informasi  Pelayanan Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  (SIAP-PPAK)  pada  tanggal  5  Oktober  2023  yang diresmikan oleh Walikota Surabaya Eri Cahyadi, S.T., M.T. Hal tersebut, selaras dengan Inpres Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2003  tentang  Kebijakan  dan  Strategi  Nasional Pengembangan e-Government dan bukti keseriusan pemerintah dalam meningkatkan mutu kualitas  pelayanan  perlindungan  perempuan  dan  anak  yang  terintegrasi  melalui e- Government di Kota Surabaya.
Kota  Surabaya  mengalami  kemajuan  pesat  dalam  hal  inovasi e-Government . Pemerintah  Kota  Surabaya  telah  memperoleh berbagai prestasi  dalam  bidang  teknologi komunikasi  dan  informasi.  Selain  itu,  Kementerian  Komunikasi  dan  Komunikasi  telah memberikan  penghargaan  ICT  Pura  kepada  Kota  Surabaya.  Penghargaan  tersebut diperoleh  olek  Kota  Surabaya karena  telah  berhasil  mengelola  sarana  teknologi  informasi komunikasi  dengan  baik,  yang  telah  memberikan  manfaat  dan  kontribusi  besar  kepada masyarakat  secara  keseluruhan  (Setianto,  2016).  Di  era  disrupsi,  transformasi  digital  pada pelayanan  perlindungan  perempuan  dan  anak  diharapkan  dapat  meningkatkan  kualitas pelayanan  publik  dengan  mekanisme  yang  lebih  efektif  dan  efisien  serta  menyelesaikan masalah  yang  ada.  Selain  itu,  manfaat  dari  penerapan  SIAP-PPAK  adalah  untuk menyediakan  data  yang  terintegrasi  mengenai  laporan  penanganan  klien  dan  intervensi klien  lintas  perangkat  daerah  dan  sinkronisasi  data  trend  kasus  yang  ditangani  masing- masing unit kerja DP3APPKB Kota Surabaya. Pemkot Surabaya adalah salah satu pemerintah daerah  yang  cepat  beradaptasi  dan  berinovasi  dalam meningkatkan  pelayanan  publik dengan menerapkan e-Government (Setianto, 2016).

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.43-56 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.313
Masyarakat dapat  mengakses  layanan  SIAP-PPAK  dengan  mengunjungi  situs  web “ppa -dp3appkb.suraba ya.go.id”  melalui  ponsel  atau  komputer.  Layanan  SIAP -PPAK memberikan  semua  pelayanan  terkait  perlindungan  perempuan  dan  anak  serta keluarga kepada seluruh warga Kota Surabaya secara gratis. Tujuan dari layanan ini adalah untuk  mempercepat  pengaduan  dan  penanganan  tentang  kekerasan  perempuan  dan anak sehingga dapat menyelesaikan kasus melalui intervensi yang sistematis dan pelaporan ke  perangkat  daerah  serta stakeholder  dalam  bidang  perempuan  dan  anak  serta menyediakan  layanan    telekonsultasi  dengan  konselor  bagi  keluarga.  Selain  itu, menyediakan  pembelajaran tentang  pola  asuh  dalam  keluarga,  kelas  calon  pengantin, layanan  Puspaga  kota  dan  Balai  RW,  UPTD  PPA,  media  komunikasi  informasi  dan  edukasi (KIE) pencegahan serta penanganan kekerasan perempuan dan anak.
SIAP-PPAK sebagai sistem aplikasi integratif holistik yang berfokus pada perlindungan perempuan dan anak. Oleh karena itu, aplikasi ini memiliki banyak layanan termasuk panic button  guna  melakukan  pengaduan  kekerasan  yang  terhubung  langsung  ke  saluran telekomunikasi  UPTD  PPA;  panic  button  konsultasi  masalah  pribadi  maupun  keluarga,  dan calon pengantin yang terhubung langsung ke saluran telekomunikasi Puspaga; dan layanan konsultasi  psikologi  melalui  telekonsul  secara  daring dengan  psikolog  dan  konselor profesional Puspaga.
Adanya Sistem Informasi Pelayanan Perlindungan Perempuan dan anak menjadikan masyarakat  tidak  perlu  kebingungan  untuk  melakukan  pengaduan  jika  menemui  kejadian kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  cukup  dengan  mengakses  laman  SIAP-PPAK kemudian  memilih  layanan  pengaduan.  Dalam  layanan  pengaduan  tersebut  terdapat  3 (tiga)  opsi  pengaduan  yaitu  pengaduan  kekerasan,  konsultasi  Puspaga,  dan  pengaduan pelayanan. Masyarakat dapat memilih secara personal melakukan pengaduan via telepon atau Whatsapp yang  langsung  tersambung  ke  Hotline  bidang  terkait.  Kemudian,  untuk layanan telekonsultasi masyarakat diharuskan melakukan pendaftaran akun terlebih dahulu untuk dapat mengakses layanan tersebut.
Dalam  penelitian  ini  akan  mengulas  mengenai penerapan  SIAP-PPAK,  yang merupakan  salah  satu  inovasi e-Government dalam  bidang  pelayanan  publik  guna meningkatkan kualitas pelayanan perlindungan perempuan dan anak dengan mengadopsi model  implementasi  Van  Meter  dan  Van  Horn.  Adapun  tujuan  pada  penelitian  ini  adalah guna  mengetahui  apakah  penerapan  SIAP-PPAK  telah  memenuhi  indikator  model implementasi Van Meter dan Van Horn atau belum (Prof. DR. Yulianto Kadji, 2015a).

## PENERAPAN E-GOVERNMENT SISTEM INFORMASI PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KELURAHAN PUTAT JAYA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 1 (February-April 2024), pp.43-56          Mohamad Geoveza P. S., Oktarizka Reviandani DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.313 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## METODE
Penelitian  ini  mengadopsi  pendekatan  kualitatif  dengan  metode  penelitian  yang menghasilkan data deskriptif, bertujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena secara rinci dan  memfasilitasi  penerimaan  validitas.  Pencapaian  data  dilakukan  melalui  pencermatan khusus  yang  memberikan  fokus  pada  aspek-aspek  tertentu.  Pemilihan  metode  kualitatif digunakan  sebab  memiliki  karakteristik  yang  sesuai  dengan  topik  penelitian  yang  berfokus pada  sejauh  mana  penerapan  Sistem  Informasi  Pelayanan  Perlindungan  Perempuan  dan Anak  (SIAP-PPAK)  dengan  mengadopsi  indikator  model  implementasi  menurut  Van  Meter dan  Van  Horn  (1875).  Indikator  teori  implementasi  tersebut  mencakup  standar  dan  tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi, sikap pelaksana, komunikasi antar organisasi pelaksana,  dan  lingkungan ekonomi,  sosial  dan  politik.  Lokus  penelitian  ini  adalah  Balai  RW 14 di Kelurahan Putat Jaya Kota Surabaya.
Subjek dalam penelitian ini melibatkan Kader Surabaya Hebat (KSH) RW 14 Kelurahan Putat Jaya, staff Kelurahan Putat Jaya, dan masyarakat. Data primer pada riset ini diperoleh dari  wawancara  dan  observasi  secara  langsung  di  lapangan.  Lalu  data  sekunder  berasal dari  berbagai  literatur,  dokumen,  buku,  catatan,  sumber  internet,  laporan  yang  berkaitan dengan  penelitian.  Kemudian,  teknik  pengumpulan  data  menggunakan  triangulasi  data, dengan melakukan penggabungan wawancara dan studi pustaka.
Data  yang  diperoleh  selanjutnya  dianalisis  secara  kualitatif  dengan  model  interaktif  dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya jenuh, dimulai dari pengumpulan data, reduksi  data,  penyajian  data  dan  kesimpulan  Miles,  Huberman  &  Saldaña  (2014)  dalam (Elwan  et  al.,  2022).  yaitu  data  dianalisis  menggunakan  beberapa  langkah,  yaitu menganalisis  data  dengan  tiga  langkah:  kondensasi  data,  penyajian  data  (data  display), dan  penarikan  kesimpulan  atau  verifikasi  (penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi).  Kondensasi data  mengacu  pada  proses  pemilihan,  pemfokusan,  penyederhanaan,  abstraksi,  dan transformasi data. (La Ode Muhammad Elwan et al., 2022)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
SIAP-PPAK  adalah  singkatan  dari  Sistem  Informasi  Pelayanan  Perlindungan Perempuan dan Anak, sebuah aplikasi berbasis website yang dirancang sebagai solusi one click  for  all  solution yang  terintegrasi.  Gagasan  ini  berasal  dari  DP3APPKB  Kota  Surabaya. Sistem aplikasi ini bertujuan untuk menciptakan sinergi dan integrasi data dalam menangani permasalahan perempuan dan anak, dengan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan. Selain  itu,  SIAP-PPAK  berfungsi  sebagai  instrumen  yang  dapat  diakses  secara  publik  oleh seluruh lapisan masyarakat di Kota Surabaya (Surabaya, n.d.).  Sistem aplikasi ini terhubung dengan  e-Government  yang  ada  di  kota  Surabaya  e-Health,  SSW-ALFA,  dan  aplikasi Wargaku.  Menurut  Ida  Widiyanti,  Kepala  Dinas  DP3APPKB  Kota  Surabaya,  awalnya  jajaran

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.43-56 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.313
internal  dinas  menggunakan  sistem  SIAP-PPAK  untuk  menyampaikan  laporan  hasil pendalaman  untuk  mendampingi  kasus-kasus  yang  terjadi  di  Kota  Surabaya.  Meskipun demikian, sistem aplikasi SIAP-PPAK kemudian diperbarui untuk menjadi lebih multifungsi dan dapat diakses oleh publik.
Dalam  penerapan  program  SIAP-PPAK  tidak lepas  dengan  berbagai  rintangan  dan kendala yang ada dilapangan, yang dihadapi oleh pelaksana program dalam melakukan implementasi program SIAP-PPAK di masyarakat.
Untuk  dalam  memahami  implementasi  kebijakan,  beberapa  referensi  terkadang digunakan sebagai perbandingan pada intsrumen mana sebuah kebijakan itu cocok unutk diadopsi  sesuai  studi  kasus  yang  ditemukan  di  wilayah  studi  penelitian.  Seperti  Teori implementasi Mirelee Grindle (Grindle, 2017) kemudian digunakan pada dua level: Pertama, akan  terlihat  secara  umum  bagaimana  implementasi  kebijakan  yang  dikaji  menjawab pertanyaan  “apa  yang  terjadi”  dan  “bagaimana”.  Grindle  mengatakan,  proses implementasi kebijakan perlu melihat proses kebijakan hingga tingkat program tertentu dan alokasi pendanaannya; Kedua, untuk membantu menjelaskan temuan tahap pertama yaitu menjawab  pertanyaan  “mengapa”,  dilihat  bagaimana  interaksi  proses  implementasi dengan  hal-hal  yang  secara  umum  menurut  Grindle  menentukan  keberhasilan  kebijakan. yaitu  isi  kebijakan  dan  konteks  implementasinya.  Oleh  karena  itu,  untuk  mengukur keberhasilan  dari penerapan  layanan  SIAP-PPAK  dapat  diukur dengan  mengadopsi  model model  kebijakan  menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn  (Markulis,  1985)  yang  menggunakan enam  (6)  indikator  implementasi  kebijakan,  yaitu:  (1)  standar  kebijakan  dan  tujuan;  (2) sumber  daya;  (3)  karakteristik  organisasi  pelaksana;  (4)  komunikasi  antar  organisasi  terkait pelaksanaan  kegiatan;  (5)  sikap  pelaksana  dan  (6)  lingkungan  sosial,  ekonomi,  dan  politik. (Ode et al., 2023)
1. Standar dan tujuan kebijakan
Indikator  pertama  dalam  mengukur  kinerja  implementasi  kebijakan  sistem  informasi pelayanan  perlindungan  perempuan  dan  anak  (SIAP-PPAK)  adalah  standar  dan  tujuan kebijakan.  Konsep  ini  sejalan  dengan  pandangan  Van  Meter  dan  Van  Horn  (1975)  yang dikutip dalam Kurniawan dan Maani (2020). Menurut Van Meter dan Van Horn, pengukuran kinerja  implementasi  kebijakan  harus  difokuskan  pada  standar  dan  tujuan  yang  diinginkan oleh  para  pelaksana  kebijakan.  Karena  kinerja  kebijakan  pada  dasarnya  merupakan penilaian  terhadap  sejauh  mana  standar  dan  tujuan  program  dapat  tercapai  oleh  para pelaksana.  Dalam  konteks  program  SIAP-PPAK,  tujuan  dan  standar  yang  jelas  menjadi landasan bagi pengukuran kinerja implementasi. Adanya kejelasan ini penting untuk menilai sejauh mana program tersebut berhasil mencapai hasil yang diinginkan.
1) Menciptakan Akses Pengaduan yang Efektif dan Efisien.

## PENERAPAN E-GOVERNMENT SISTEM INFORMASI PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KELURAHAN PUTAT JAYA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 1 (February-April 2024), pp.43-56          Mohamad Geoveza P. S., Oktarizka Reviandani DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.313 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
- Standar:  Menyediakan  platform  pengaduan  daring  yang  mudah  diakses, responsif, dan efisien.
- Tujuan:  Memastikan  masyarakat  dapat  melaporkan  permasalahan  perempuan dan anak dengan cepat dan tanpa hambatan.
2) Menciptakan sinergitas dan integrasi data.
-  Standar:  Mengintegrasikan  data  dari  berbagai  sumber  perangkat  daerah untuk  membangun  pemahaman  menyeluruh  terkait  permasalahan  perempuan dan anak.
-  Tujuan:  Mewujudkan  sinergi  antarstakeholder  dan  meningkatkan  efektivitas penanganan masalah perempuan dan anak.
3) Memberikan informasi dan data terkait permasalah perempuan dan anak.
-  Standar:  Menyediakan  informasi  dan  data  yang  akurat  dan  terkini  tentang masalah perempuan dan anak.
-  Tujuan:  Memberikan  pemahaman  yang  mendalam  kepada  masyarakat terkait  korban  kekerasan,  anak  berhadapan  hukum,  korban  trafficking,  pusat kegiatan belajar masyarakat, tim satgas perlindungan perempuan dan anak dan kegiatan pusat pembelajaran di seluruh Kota Surabaya.
4) Memberikan informasi penanganan pemerintah.
-  Standar:  Menyajikan  informasi  transparan  mengenai  tindakan  dan  hasil penanganan masalah perempuan dan anak oleh Pemerintah Kota Surabaya.
-  Tujuan:  Meningkatkan  akuntabilitas  dan  kepercayaan  masyarakat  terhadap upaya pemerintah dalam menangani permasalahan tersebut.
5) Meningkatkan  Komunikasi,  Informasi  dan  Edukasi  (KIE)  tentang  penanganan kekerasan.
-  Standar:  Menyediakan  materi  KIE yang  informatif  dan edukatif  tentang  cara menghentikan dan menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak.
-  Tujuan:  Meningkatkan  pemahaman  masyarakat  tentang  langkah-langkah pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

## 2. Sumber daya
Menurut  Kurniawan  dan  Maani  (2020),  keberhasilan  penerapan  kebijakan  atau program  sangat  tergantung  pada  kemampuan  untuk  memanfaatkan  sumber  daya  yang tersedia.  Pandangan  ini  diperkuat  oleh  teori Van  Meter dan  Van  Horn  (1975),  yang  dikutip oleh AG. Subarsono (2005), yang menyatakan bahwa  implementasi kebijakan memerlukan dukungan  baik  dari  sumber  daya  manusia  maupun  non-manusia.  Sumber  daya  non- manusia  melibatkan  aspek  keuangan  dan  anggaran,  serta  fasilitas,  yang  semuanya merupakan  faktor  kunci  keberhasilan  dalam  implementasi  sistem  informasi  pelayanan perlindungan perempuan dan anak di wilayah Kelurahan Putat Jaya.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.43-56 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.313
Sumber  daya  manusia  yang  terlibat  dalam  pelaksanaan  SIAP-PPAK  di  wilayah Kelurahan  Putat  Jaya  melibatkan  petugas  dari  Unit  Pelaksana  Teknis  Dinas  Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), yang dipimpin oleh Kepala UPTD PPA. Selain itu, terdapat petugas  yang  bertanggung  jawab  untuk  pengelolaan  sistem  IT  terkait.  Penyelenggaraan SIAP-PPAK  di  wilayah  Kelurahan  Putat  Jaya  didukung  oleh  Pemkot  Surabaya  bersama DP3APPKB  Kota Surabaya  dengan  sumber dana  yang  berasal  dari Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah  (APBD)  Kota Surabaya.  Dana  tersebut  digunakan  untuk menyediakan fasilitas  penunjang,  seperti  unit  komputer,  monitor,  printer,  internet,  dan  server untuk meng- hosting web sistem SIAP-PPAK. Semua sumber daya tersebut merupakan bagian integral dari infrastruktur yang mendukung operasional SIAP-PPAK di Kelurahan Putat Jaya.

## 3. Karakteristik Organisasi Pelaksana
Menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn  (1975),  sebagaimana  dikutip  oleh  Hanny Purnamasari,  S.Sos.  dan  Pradana  (2017),  keberhasilan  penerapan  kebijakan  dapat  dicapai dengan  melakukan  identifikasi  dan  pemahaman  terhadap  ciri-ciri  agen  pelaksana.  Ciri-ciri tersebut  melibatkan  struktur  birokrasi,  aturan,  standar,  dan  pola  hubungan  yang  terjadi  di dalamnya.  Pemahaman  terhadap  hal  ini  menjadi  penting  karena  saling  memengaruhi proses  penerapan  kebijakan  yang  telah  ditetapkan,  mengingat  organisasi  membutuhkan pemetaan  agenda  kegiatan  secara  menyeluruh  dan  pemahaman  status  masing-masing bagian  untuk  mengetahui  tugas  dan  fungsi  mereka.  Dalam  konteks  ini,  garis-garis  dalam bingkai  organisasi  menunjukkan  interaksi  yang  terjadi  saat  melaksanakan  pekerjaan  yang telah  diberikan  kepadanya.  Pemahaman  terhadap  dinamika  ini  membantu  dalam menyusun  strategi  dan  mengelola  implementasi  kebijakan  dengan  lebih  efektif, mempertimbangkan peran dan interaksi antarbagian di dalam organisasi.
Organisasi  pelaksana  melibatkan  berbagai  organisasi  perangkat  daerah  (OPD)  di Kota  Surabaya  yang  menunjukkan  luasnya  cakupan  dari  kebijakan  penerapan  SIAP-PPAK. Perbedaan  karakteristik  di  antara  implementator  dapat  memengaruhi  tingkat  keberhasilan pelaksanaan  suatu  kebijakan.  Kelurahan  memainkan  peran  yang  signifikan  dalam menjalankan  layanan  SIAP-PPAK  dan  merupakan  salah  satu  komponen  yang  sangat berperan  dalam  pelaksanaannya.  Kelurahan  Putat  Jaya  melalui  fasilitator  Pusat Pembelajaran  Keluarga  (PUSPAGA)  rutin  melakukan  sosialisasi  pengenalan  kepada masyarakat  mengenai  layanan  SIAP-PPAK  pada  tiap  kegiatan  PUSPAGA  balai  RW. Kemudian,  di  tingkat  kelurahan  terdapat  tim  satgas  PPA  yang  berfungsi  untuk  membantu dalam  mencegah,  menjangkau,  dan  melakukan  identifikasi  kasus  kekerasan  perempuan dan  anak  di  wilayah  kelurahan.  Pihak kelurahan  berperan  melakukan  entri  dan mengelola database tim satgas PPA dalam sistem SIAP-PPAK.
Pihak Kecamatan dalam SIAP-PPAK memiliki peran dalam melakukan entri database

## PENERAPAN E-GOVERNMENT SISTEM INFORMASI PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KELURAHAN PUTAT JAYA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 1 (February-April 2024), pp.43-56          Mohamad Geoveza P. S., Oktarizka Reviandani DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.313 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
tim Pelatihan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat  (PKBM) dan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Dilanjutkan, organisasi perangkat daerah (OPD) berperan melakukan entri data intervensi yang telah dilakukan terhadap klien hasil penjangkauan/pengaduan dalam sistem SIAP-PPAK.  Kelurahan  Putat  Jaya  berkomiten  untuk  menciptakan  keberhasilan  penerapan SIAP-PPAK di Kelurahan Putat Jaya. Hal tersebut dibuktikan dengan telah tersedianya sarana prasarana  berupa  jaringan  internet,  printer  dan  unit  komputer  pada  setiap  balai  RW  yang akan  memudahkan  masyarakat  kurang  mampu/gaptek  teknologi  untuk  menjangkau pelayanan publik berbasis e-Government SIAP-PPAK.

## 4. Sikap Pelaksana
Sikap pelaksanaan kebijakan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap tingkat efektivitas  penerapan  kebijakan.  Apabila  para  pelaksana  kebijakan  memberikan persetujuan  terhadap  isi  kebijakan,  mereka  akan  dengan  senang  hati  melaksanakannya. Sebaliknya, jika mereka tidak sependapat, proses implementasi bisa mengalami hambatan. Menurut Van Meter dan Van Horn, seperti yang dikutip oleh Dr. Joko Widodo (2021), disposisi yang  tinggi  akan  memperngaruhi  keberhasilan  para  pelaksana  kebijakan.  Sikap  ini mencakup  kecenderungan,  keinginan,  dan  kesepakatan  para  pelaksana  untuk melaksanakan kebijakan, dan dianggap sebagai hasil dari disposisi tersebut.
Sikap  yang  ditunjukkan  oleh  pelaksana  dari  kebijakan  SIAP-PPAK  di  Kota  Surabaya, khususnya di Kelurahan Putat Jaya menerima secara terbuka serta menyambut dengan baik mengenai gagasan program yang telah diresmikan oleh walikota Surabaya Eri Cahyadi, S.T., M.T.  Lurah  Putat  Jaya  menunjukkan  antusiasme  dan  semangat  yang  tinggi  terkait penerapan  SIAP-PPAK,  mengingat  wilayah  tersebut  memiliki  potensi  tinggi  untuk  kejadian tindak  kekerasan  perempuan  dan  anak.  Antusiasme  tersebut  tercermin  dalam  kesiapan manajemen  sumber  daya  manusia  dan  tata  kelola  acara  sosialisasi  yang  diatur  dengan baik.  Fasilitator pusat  pembelajaran  keluarga  (PUSPAGA)  dan  kader Surabaya  Hebat  (KSH) secara rutin melaksanakan kegiatan sosialisasi SIAP-PPAK melalui kelas parenting di Balai RW guna  menyebarkan  informasi  layanan  SIAP-PPAK  di  sela-sela  sesi  kegiatan  kepada masyarakat.

## 5. Komunikasi antar organisasi pelaksana
Koordinasi  dianggap  sebagai  mekanisme  yang  memiliki  peran  sentral  dalam pelaksanaan kebijakan, seperti yang disampaikan oleh Hanny Purnamasari, S.Sos. & Pradana (2017).  Tingkat  koordinasi  yang  baik  dalam  komunikasi  antarpihak  yang  terlibat  akan meningkatkan kelancaran proses implementasi kebijakan, dengan asumsi tingkat kesalahan yang  rendah,  dan  sebaliknya.  Namun,  menjalin  komunikasi  merupakan  suatu  proses  yang kompleks dan sulit. Selama proses transfer informasi ke bawah dalam suatu organisasi atau dari satu organisasi ke organisasi lain dan komunikator lain, seringkali terjadi gangguan atau distorsi, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, seperti yang diungkapkan oleh Zulfian

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.43-56 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.313
(2014).
Pada  penelitian  ini,  komunikasi  yang  terjalin  dalam  pelaksanaan  kebijakan  sistem informasi pelayanan perlindungan perempuan dan anak (SIAP-PPAK) antara DP3APPKB Kota Surabaya  dengan  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD),  termasuk  Kelurahan  Putat  Jaya, berupa  pada  kegiatan  sinkronisasi,  koordinasi,  dan  rapat  antar  OPD  di  Kota  Surabaya. Meskipun komunikasi dalam penyelenggaraan SIAP-PPAK dilakukan secara berkala dengan pengawasan  DP3APPKB  Kota  Surabaya,  namun  di  Kelurahan  Putat  Jaya,  masih  terdapat persepsi bahwa komunikasi dari dinas terkait belum mencapai tingkat intensitas dan distribusi informasi yang memadai. DP3APPKB Kota Surabaya dianggap sebagai stakeholders utama dalam implementasi kebijakan SIAP-PPAK di wilayah tersebut. Meskipun demikian, Kelurahan Putat  Jaya  tetap  menunjukkan  keterbukaan  dalam  membentuk  komunikasi  yang  baik dengan masyarakat untuk memperkenalkan dan meningkatkan penggunaan layanan SIAP- PPAK.

## 6. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik
Menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn  (1975),  salah  satu  indikator  terakhir  yang  perlu diperhatikan  dalam  menilai  kinerja  penerapan  kebijakan  publik  adalah  seberapa  berhasil penerapan  kebijakan  yang  telah  ditetapkan  dapat  didorong  oleh  faktor-faktor  eksternal. Penting  untuk  dicatat  bahwa  lingkungan  eksternal  memiliki  dampak  yang  signifikan terhadap pelaksanaan suatu kebijakan. Seperti yang diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn,  sebagaimana  dikutip  oleh  Agustino  (2004),  dukungan  dan  penolakan  dari  lembaga eksternal  memiliki  pengaruh  terhadap  keberhasilan  pelaksanaan  kebijakan.  Apabila lembaga  eksternal  memberikan  dukungan,  pelaksanaan  kebijakan  cenderung  berhasil, sementara  jika  ada  penolakan,  pelaksanaan  kebijakan  dapat  mengalami hambatan  atau kegagalan.
Dari aspek sosial, Kota Surabaya dapat dianggap sebagai kota majemuk, mengingat sebagian besar penduduknya memiliki latar belakang yang berbeda-beda, termasuk suku, agama,  ras,  etnis,  dan  budaya.  Berdasarkan  data  Dispendukcapil  Kota  Surabaya  pada tahun 2022 mengenai proporsi umur penduduk Surabaya didominasi oleh usi produktif pada kelompok  usia  sekitar  35-44  dan  kelompok  lansia  berusia  65  ke  atas  menunjukkan  proporsi yang  masih  kecil.  Hal  tersebut  ini  diperkuat  oleh  hasil  observasi  dan  wawancara  langsung oleh  peneliti  ke  sebagian  besar  masyarakat,  khususnya  ibu-ibu  muda  yang  mendominasi aktif  dalam  kegiatan  kemasyarakatan  (berumur  28  -  45  tahun),  menyambut  baik  adanya penerapan  layanan  SIAP-PPAK.  Mereka  merasa  sangat  terbantu  dengan  adanya  sistem layanan  ini,  terutama  karena  dapat  melakukan  konsultasi  dengan  konselor  PUSPAGA profesional  melalui  telekonsul  SIAP-PPAK.  Mayoritas  masyarakat  menunjukkan  antusiasme dan  keterbukaan  terhadap  implementasi  ini.  Namun  demikian,  masih  ada  sebagian

## PENERAPAN E-GOVERNMENT SISTEM INFORMASI PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KELURAHAN PUTAT JAYA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 1 (February-April 2024), pp.43-56          Mohamad Geoveza P. S., Oktarizka Reviandani DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.313 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
masyarakat  yang  enggan  menerima  perubahan.  Hal  ini  disebabkan  oleh  keterbatasan akses internet atau kurangnya pemahaman teknologi (gaptek), serta ketidakmampuan atau ketidakkesediaan untuk belajar terutama karena faktor umur yang sudah tua. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan dari fasilitator pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) dan kader  Surabaya  Hebat  (KSH)  untuk  membantu  dan  membimbingan  ekstra  dalam mengakses serta memanfaatkan layanan SIAP-PPAK.
Dari  aspek  ekonomi,  pada  penelitian  ini  sangat  mendukung  penerapan  SIAP-PPAK, sebagaimana dibuktikan dengan ketersediaan fasilitas internet, printer dan unit komputer di setiap  balai  RW  di  Kelurahan  Putat  Jaya.  Keberadaan  fasilitas  tersebut  diharapkan  dapat mempermudah seluruh lapisan masyarakat dalam mengakses layanan tersebut.
Dari aspek politik, Kota Surabaya dapat dianggap sebagai kota yang cukup kondusif dan  stabil  dalam  tingkat  konflik  antar  lembaga.  Hal  ini  disebabkan  oleh  keberadaan walikota  yang  berasal  dari  Partai  Demokrasi  Indonesia  Perjuangan  (PDI-P)  dalam  otoritas eksekutif, serta ketua DPRD Kota Surabaya yang juga berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan  (PDI-P)  dalam  otoritas  legislatif.  Kondisi  ini  menyebabkan  minimnya  konflik kepentingan  dan  mendukung  sepenuhnya  program  SIAP-PPAK  yang  telah  dirumuskan bersama-sama.  Hal  ini  menunjukkan  adanya  sinergi  antara  eksekutif  dan  legislatif  dalam menjawab kebutuhan pelayanan masyarakat Kota Surabaya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian,  maka  kesimpulan  dari  tulisan  ini  adalah  penerapan  Sistem Informasi  Pelayanan  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  (SIAP-PPAK)  di  Kelurahan  Putat Jaya  terbukti  berjalan  lancar  dengan  tujuan  meningkatkan  keterjangkauan  layanan  dan sinergitas  data  terkait  perempuan  dan  anak.  Meskipun  terdapat  kendala  terkait  distorsi komunikasi  dan  resistensi  terhadap  teknologi,  terutama  dari  kalangan  yang  lebih  tua, rekomendasi  peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia,  melalui  bantuan  fasilitator  Pusat Pembelajaran  Keluarga  (PUSPAGA)  dan  Kader  Surabaya  Hebat  (KSH),  diusulkan  untuk mengatasi  masalah  tersebut.  Meskipun  demikian,  layanan  SIAP-PPAK  memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan dan berkonsultasi secara daring  dan  gratis  dengan  psikolog  profesional,  serta  memberikan  rekomendasi  untuk membangun kesadaran kolektif dalam menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta mendukung penguatan ketahanan keluarga.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.43-56 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.313

## DAFTAR PUSTAKA
AG. Subarsono. (2005). Analisis kebijakan publik: konsep, teori dan aplikasi . Pustaka Pelajar. Agustino, L. (2004). Dasar-Dasar Kebijakan Publik . 140 – 144.
Andini. (2019). Identifikasi Kejadian Kekerasan Pada Anak Di Kota Malang. Jurnal Perempuan Dan Anak , 2 (1), 13. https://doi.org/10.22219/jpa.v2i1.5636
Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  serta  Pengendalian  Penduduk dan  Keluarga  Berencana  Kota  Surabaya .  (2023). https://dp3appkb.surabaya.go.id/ [Accessed Dec 8, 2023].
Dr.  Joko  Widodo,  M.  S.  (2021). Analisis  Kebijakan  Publik:  Konsep  dan  Aplikasi  Analisis  Proses Kebijakan Publik . Media Nusa Creative.
Hanny  Purnamasari,  S.Sos.,  M.  A.  P.,  &  Pradana,  B.  A.  (2017). IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KECAMATAN MUSTIKAJAYA KOTA BEKASI . 2 (1), 61 – 78. https://doi.org/10.35706/jpi.v2i1.939
Imanuddin  Hasbi,  Hartoto,  Dyah  Maharani,  Sriyani,  Ella  Dewi  Latifah,  Ardhana  Januar Mahardhani,  Indri  Arrafi  J,  Hikmah  Nurain,  Attifah  Meita  Rahmah,  Ahmad  Subagiyo, Juanrico  Alfaromona  Sumarezs  Titahelu,  Charia  Roswita,  Renaldy  Lukmanul  Hakim, Khairul Rij, F. S. D. Putra. (2021). KEBIJAKAN PUBLIK .
Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2003  Tentang  Kebijakan  Dan  Strategi Nasional Pengembangan E-Government Presiden, 2004 Inpres 1 (2004).
Kurniawan,  W.,  &  Maani,  K.  Dt.  (2020).  Implementasi  Kebijakan  Pembangunan  Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin Dengan Menggunakan Model Donald Van Metter Dan Carl Van Horn. Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) , 1 (4), 67 – 78. https://doi.org/10.24036/jmiap.v1i4.95
La  Ode  Muhammad  Elwan,  Muhammad  Yusuf,  &  La  Ode  Herman  Halika.  (2022).  MINING POLICY  CONFLICT:  Recruitment  of  Local  Workers  in  Morosi  Industrial  Estate,  Konawe Regency, Southeast Sulawesi. Journal Publicuho , 5 (3), 626 – 642.
https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18
Muhammad  Elwan,  L.  O.  (2019).  PROBLEM  BIROKRASI  DALAM  MENINGKATAN  PELAYANAN PUBLIK  PADA  SEKRETARIAT  DAERAH  KABUPATEN  MUNA. Journal  Publicuho . https://doi.org/10.35817/jpu.v2i2.7223
Ode,  L.,  Elwan,  M.,  Kadir,  A.,  Rezkiawaty,  S.  U.,  &  Qomariyah,  E.  (2023).  Implementation  of Covid-19  Budget  Policy  in  Southeast  Sulawesi  (  Case  Study  of  Budget  Refocussing  and Reallocation  of  Regional  Revenue  and  Expenditure  Budgets  2020  ). Journal  of Governance and Public Policy , 10 (3), 234 – 252. https://doi.org/10.18196/jgpp.v10i3.16108
Putri, B., & Reviandani, O. (2023). Penerapan E-Government Melalui Pelaksanaan Program KTP Digital  di  Kelurahan  Dr.  Soetomo  Kota  Surabaya.  The  Indonesian  Journal  of  Public Administration (IJPA), 9(1), 78 – 96. https://doi.org/10.52447/ijpa.v9i1.6829
Prabowo,  S.  A.,  &  Rizky,  M.  (2020). IMPLEMENTASI  E-HEALTH  SEBAGAI  ALTERNATIF  ANTRIAN ONLINE  DI  PUSKESMAS  KALIRUNGKUT  KOTA  SURABAYA ,  Vol  1,  No  2  April  2020. Jurnal Syntax Transformastion , 1 (2), 66 – 73.
Prof.  DR.  Yulianto  Kadji,  M.  S.  (2015a). FORMULASI  DAN  IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN KEPEMIMPINAN PERILAKU BIROKRASI DALAM FAKTA REALITAS . UNG Press Gorontalo.
RENCANA  STRATEGIS  TAHUN  2021-2026  DINAS  PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN  DAN PERLINDUNGAN  ANAK  SERTA  PENGENDALIAN  PENDUDUK  DAN  KELUARGA  BERENCANA . (2021).

## PENERAPAN E-GOVERNMENT SISTEM INFORMASI PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KELURAHAN PUTAT JAYA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 1 (February-April 2024), pp.43-56          Mohamad Geoveza P. S., Oktarizka Reviandani DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.313 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Setianto,  W.  A.  (2016).  Inovasi  E-Health  Dinas  Kesehatan  Kota  Surabaya. Jurnal  Ilmu Komunikasi , 14 (3), 165 – 178.
SIMFONI-PPA  Indonesia,  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak Republik . (2023). https://kekerasan.kemenpppa.go.id [Accessed Dec 10, 2023].
Sonhaji,  A.  (Dinas  K.  dan  P.  S.  kota  S.  (2021).  Profil  Perkembangan  Kota  Surabaya. Data Kependudukan , 1 , 109.
Surabaya,  D.  K.  (n.d.). Sistem  Informasi  Pelayanan  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak . https://ppa-dp3appkb.surabaya.go.id . [Accessed Dec 10, 2023].
Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. Administration & society, 6(4), 445-488.
Wicaksono,  F.  (2018).  Dilema  Implementasi  E-Goverment :  Analisis  Partisipasi  Masyarakat Petani di kabupaten gunung kidul. Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial , 2 (3), 227 – 236.
Zulfian.  (2014). Implementasi  Kebijakan  Program  Pendataan  Keluarga  Sejahtera  Dalam Pendistribusian Alat Kontrasepsi Di Kabupaten Sintang . 1 (2), 1 – 23.