Perspektif  Hukum  Islam  Dalam  Sistem  Bagi  Hasil  Waralaba ( Francise ) Di Indonesia

## Dewi Pratika, Achmad Irwan Hamzani, Moh. Taufik
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal Email: dewipratika88@gmail.com

## Abstract
A  franchise  or  franchising  is  a  special  right  owned  by  an individual or business entity to a business system with business characteristics in order to market goods and/or services that have been proven successful and can be exploited and/or used by other parties based on a Franchise Agreement. Franchise businesses in Indonesia have experienced rapid growth in the last decade. Business actors, both beginners (start-ups) and those who are developing their business, choose franchise businesses because of their potential for generating profits. However, in practice, the distribution of results is often not in accordance with what is expected, moreover, the concept applied to the distribution of results contains usury in it, this gives rise to debate because the majority of religions in Indonesia adhere to Islam. The type of method used by the author is using the library research method (Library Research), which is a method used by studying literature books, legislation and other written materials. The results of this research show the perspective of Islamic  law  on  the  distribution  of  franchise profits in Indonesia. Based on the results of this research, it is hoped that it will provide information and input for students, academics and all parties in need, especially within the Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal.
Keywords: Profit Sharing, Franchising, Islamic Law

## Abstrak
Franchise atau waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang  dan/atau  jasa  yang  telah  terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan Perjanjian Waralaba. Bisnis waralaba ( francise) di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat dalam satu dasawarasa terakhir. Para pelaku  usaha  baik pemula( start-up ) maupun yang sedang mengembangkan bisnisnya memilih  bisnis  waralaba  ( franchise )  karena  pertimbangan  potensinya  dalam menghasilkan keuntungan. Namun dalam pratiknya seringkali dalam pembagian hasil tidaklah sesuai dengan apa yang diharapkan, terlebih lagi konsep yang diterapkan pada pembagaian  hasil  terdapat  riba  didalamnya,  hal  tersebut  menimbulkan  suatu perdebatan  dikarenakan mayoritas agama di Indonesia menganut agama  Islam. Jenis metode  yang  digunakan  penulis  yaitu  menggunakan  metode  penelitian kepustakaan
Dewi Pratika, Achmad Irwan Hamzani, Moh. Taufik
( Library Research ) yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku literatur, perundang-undangan, dan bahan-bahan tertulis lainnya. Hasil penelitian ini menunjukan  tentang  bagaimana  perspektif  hukum  islam  terhadap  pembagian  hasil waralaba (franchise) di  Indonesia.  Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  diharapkan  akan menjadi  bahan  informasi  dan  masukan  masiswa,  akademisi,  dan  semua  pihak  yang membutuhkan terutama dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
Kata Kunci : Pembagian Hasil, Waralaba(Franchise), Hukum Islam

## Pendahuluan
Pertumbuhan  ekonomi  yang  signifikan  merupakan  syarat  yang  penting untuk  menilai  keberhasilan  pembangunan suatu Negara, pertumbuhan ekonomi suatu  negara  ditentukan  oleh  pertumbuhan  penduduk,  SDM,  teknologi,  dan Modal  yang  tersedia,  untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  dapat dilakukan  dengan  berbagai  cara,  salah  satunya  dengan  cara  binis  waralaba (francise), dalam pengertiannya Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71  Tahun  2019, franchise atau  waralaba  adalah  hak  khusus  yang  dimiliki  oleh orang  perseorangan  atau  badan  usaha  terhadap  sistem  bisnis  dengan  ciri  khas usaha  dalam  rangka  memasarkan  barang  dan/atau  jasa  yang  telah  terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan Perjanjian Waralaba.
Bisnis  waralaba  ( francise )  di  Indonesia  mengalami pertumbuhan yang pesat dalam satu dasawarasa terakhir. Para pelaku usaha baik pemula(start-up) maupun yang  sedang  mengembangkan  bisnisnya  memilih  bisnis  waralaba(franchise) karena pertimbangan potensinya dalam menghasilkan keuntungan.
Kecenderungan  pada bisnis ini dapat dikatakan sebagai prefensi pragmatis yang didukung dengan kesiapan modal karena prosesnya lebih instan dan menjanjikan (Erfan,  et.al,  2021).  Namun  dalam  pembagian  hasil  dari  pada  keuntungan  dari waralaba(franchise)  seringkali  terjadi  perbedaan  pendapat,  Sistem  bagi  hasil merupakan  sebuah  bentuk  perjanjian  yang  dilakukan  oleh  pengusaha  dengan investor  untuk  mendapatkan  laba  atau  keuntungan.  Hal  ini  ditandakan  dengan adanya  kontrak  kerja  sama  antara  kedua  belah  pihak  di  mana  jika  perusahaan menghasilkan  keuntungan,  maka  akan  dilakukan  pembagian  dari  hasil  laba.
Tidak  hanya  keuntungan  saja,  jika  sebaliknya  bisnis  mengalami kerugian, maka kedua pihak juga harus menanggungnya bersama sesuai dengan pembagian yang telah disepakat. Rasio tingkat angka sangat menentukan perjanjian bagi hasil yang dilakukan  oleh  kedua  pihak.  Bahkan  jika  bisnis  yang  dijalankan  mengalami kerugian  pihak-pihak  tersebut  akan  menanggung  bersama  sesuai  dengan  porsi yang  sudah  disepakati  (Mohamadi,  2023).Konsep  bagi  hasil  menurut  istilah adalah  suatu  sistem  yang  meliputi  tata  cara  pembagian  hasil  usaha  antara penyedia  dana  dan  pengelola  dana.  Sedang  menurut terminologi asing (Inggris) bagi  hasil  dikenal  dengan profit  sharring .  Profit  sharring  dalam  kamus  ekonomi diartikan  pembagian  laba.  Secara  definitif  profit  sharring  diartikan:  "Distribusi
Dewi Pratika, Achmad Irwan Hamzani, Moh. Taufik
beberapa bagian dari laba ( profit ) pada para pegawai dari suatu perusahaan". Lebih lanjut  dikatakan,  bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang  didasarkan pada  laba  yang  diperoleh  pada  tahun-tahun  sebelumnya,  atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan (Rosmiwati, 2023).
Namun  dalam  pratiknya  seringkali  dalam  pembagian  hasil tidaklah sesuai dengan  apa  yang  diharapkan,  terlebih  lagi  konsep  yang  diterapkan  pada pembagaian  hasil  terdapat  riba  didalamnya,  hal  tersebut  menimbulkan  suatu perdebatan  dikarenakan  mayoritas  agama  di  Indonesia  menganut  agama  islam, Menurut laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC), populasi muslim di  Indonesia  diperkirakan  sebanyak  237,56  juta  jiwa.  Jumlah  penduduk muslim tersebut  setara  dengan  86,7%  populasi  di  dalam  negeri.  Dari  hal  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa  terdapat  alternatif  untuk  menyelesaikan  permasalahan  bagi hasil  pada  waralaba  ( franchise )  dengan  menggunakan  sistem  pembagian  hasil menurut perspektif hukum islam
Berdasarkan  pemaparan  peneliti  tentang  waralaba  ( franchise )  dan  juga alas an-alasan yang melatarbelakangi peneliti untuk meneliti isu tersebut, maka peneliti merumuskannya dalam judul “Perspektif Hukum Islam Dalam Sistem Bagi Hasil Waralaba ( Francise ) Di Indonesia”

## Metode Penelitian
Dalam  menyusun  tulisan  ini  penulis  menggunakan  metode  penelitian kepustakaan  ( Library  Research )  yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari  buku  literatur,  perundang-undangan,  dan  bahan-bahan  tertulis lainnya  yang  berhubungan  dengan  materi  pembahasan  yang  penulis  gunakan untuk menyusun tulisan ini (Hamzani, 2020).

## Pembahasan
Menurut  Warren  J.  Keegen  dalam  bukunya Global  Marketing  Management menyatakan,  pengembangan  usaha secara Internasional dapat dilakukan melalui sekurangnya lima macam cara, yaitu :
a. Dengan cara ekspor.
b. Melalui pemberian lisensi.
c. Dalam bentuk franchising (waralaba).
d. Pembentukan perusahaan patungan ( joint ventures ).
e. Total  ownership  atau  pemilikan  menyeluruh yang dapat dilakukan melalui direct ownership (kepemilikan langsung) atau akuisisi (Slamet, 2011). Dari hal disebutkan bahwa dalam pengembangan usaha, waralaba ( franchise ) disebutkan  untuk  pengembangan  usaha  yang  dimana  nantinya akan  berdapak pada ekonomi.
Waralaba  diperkenalkan  pertama  kali pada tahun 1850-an oleh Isaac Singer, pembuat mesin jahit Singer, ketika ingin meningkatkan distribusi penjualan mesin jahitnya.  Walaupun  usahanya  tersebut  gagal,  tetapi  dialah  yang  pertama  kali memperkenalkan format bisnis waralaba ini di AS. Kemudian, caranya ini diikuti
Dewi Pratika, Achmad Irwan Hamzani, Moh. Taufik
oleh  pewaralaba  lain  yang  lebih  sukses,  John  S  Pemberton,  pendiri  Coca  Cola Namun,  menurut  sumber  lain,  yang mengikuti  Singer  kemudian  bukanlah  Coca Cola,  melainkan  sebuah  industri  otomotif  AS,  General  Motors  Industry  pada tahun  1898.  Di  Indonesia,  sistem  waralaba  mulai  dikenal  pada  tahun  1950-an, yaitu  dengan  munculnya  dealer  kendaraan  bermotor  melalui  pembelian  lisensi. Perkembangan  kedua  dimulai  pada  tahun  1970-an,  yaitu  dengan  dimulainya sistem  pembelian lisensi plus, yaitu pewaralaba tidak sekadar menjadi penyalur, tetapi juga memiliki hak untuk memproduksi produknya (Wikipedia, 2023). Waralaba  (f ranchise )  itu  sendiri  diatur  didalam  Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis  dengan  ciri  khas  usaha  dalam  rangka  memasarkan  barang  dan/atau  jasa yang  telah  terbukti  berhasil  dan  dapat  dimanfaatkan  dan/atau  digunakan  oleh pihak  lain  berdasarkan  perjanjian  waralaba.  Dan  diatur  lebih  lanjut Penyelenggaraan  waralaba  di  Indonesia  dalam  Peraturan  Menteri  Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba pihak yang berwenang dalam  penyelenggaraan  waralaba  adalah  Menteri  Perdagangan  Hal  ini dikarenakan,  pembinaan,  evaluasi,  dan  pengawasan  penyelenggaraan  waralaba dilakukan  oleh  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah.  Adapun  rumusan  waralaba yang  berkaitan  dengan  PP  No.  16/1997  dapat  diuraikan sebagai  berikut  (Rivai, 2012):
a. Waralaba  adalah  suatuperikatan.  Rumusan  tersebut  menyatakan  waralaba tunduk  kepada  ketentuan  umum  mengenai  perikatan  yang terdapat  dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
b. Waralaba  melibatkan  hak  untuk  memanfaatkan dan menggunakan Ha katas Kekayaan  Intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha. Adapun hak atas kekayan  intelektual  meliputi  merk,  nama  dagang, logo,  desain,  hak  cipta, rahasia  dagang  serta  paten.  Sedangkan  penemuan  atau  ciri  khas  usaha, misalnya  system  manajemen  serta  cara  penjualan  atau  penataan  atau  ciri distribusi yang merupakan karekteristik khusus dari pemiliknya.
c. Waralaba diberikan dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan dan/atau penjulanbarang/jasa.  Ketentuan  ini mensyaratakan bahwa waralaba tidaklah diberikan  dengan  cuma-cuma.  Pemberian waralaba  senan-tiasa  dikaitkan dengan  imbalan/kompensasi  yang  diminta  oleh  pemberi  waralaba  dari penerima waralaba.
Dalam Peraturan Pemerintah ini,waralaba didefiniskan sebagai : “ hak khusus yang  dimiliki  oleh  orang  perorangan  atau  badan  usaha terhadap sistem bisnis dengan cirri khas  usaha  memasarkan barang  dan  jasa  yang  telah  terbukti  berhasil  dan  digunakan  oleh pihak lain berdasarkan perjanjian  waralaba ”
Maka  berdasarkan  Pasal  3  Peraturan  Pemerintah  Juncto  Pasal  2  ayat  (1) tersebut, bisnis waralaba jika memenuhi persyaratan :
Dewi Pratika, Achmad Irwan Hamzani, Moh. Taufik
a. Bisnis itu memiliki ciri khas usaha.
b. Terbukti telah memiliki keuntungan.
c. Memiliki  standar  atas  pelayanan  barang  dan/atau  jasa  yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis.
d. Mudah diajarkan dan diaplikasikan.
e. Adanya dukungan yang berkesinambungan.
f. Hak kekayaan Intelektual yang telah terdaftar. Selain itu berdasarkan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007, pemberi  waralaba  harus  memberikan  pelatihan,  bimbingan  operasional manajemen, pemasaran, penelitian dan pengembangan kepada penerima waralaba secara  berke sinambungan, karena jika hal ini tidak dilakukan pemberi waralaba dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW).
Pembinaan  dan  evaluasi  oleh  Pemerintah  dilakukan  oleh  Menteri Perdagangan. atau Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan waralaba mempunyai  kewenangan  menerbitkan  Surat  Tanda  Pendaftaran  Waralaba (“STPW”)  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  11  ayat  (2)  Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2019 yang berbunyi:
“ STPW  diterbitkan  oleh  Lembaga  OSS  untuk  dan  atas  nama  Menteri  atau Bupati/Walikota.  Maka  dari  itu,  Menteri  Perdagangan  adalah  menteri  yang  berwenang dalam penyelenggaraan  waralaba .” (Oktavia, 2023).
Sementara  itu  menurut  International  Franchise  Association  (IFA)  yaitu organisasi  Franchise  International  yang  beranggotakan  negara-negara  di  dunia yang berkedudukan di Washington DC, ada empat jenis franchise yang mendasar yang biasa digunakan di Amerika Serikat, yaitu:
a. Product Franchise
Produsen  memberikan  hak  kepada  pemilik  toko  untuk  mendistribusikan barang-barang  milik  pabrik  dan  mengijinkan  pemilik  toko  untuk  menggunakan nama  dan merek dagang pabrik.  Pemilik  toko  harus  membayar  sejumlah  biaya atau membeli persediaan minimum sebagai timbal balik dari hak-hak ini.
b. Manufacturing Franchises
Jenis franchise ini memberikan hak pada suatu badan usaha untuk membuat suatu  produk  dan  menjualnya  pada  masyarakat,  dengan menggunakan  merek dagang  dan  merek  franchisor.  Jenis  franchise  ini  seringkali  ditemukan  dalam industri makanan dan minuman.
c. Business Oportunity Ventures
Bentuk ini  mengharuskan  pemilik  bisnis  untuk  membeli  dan mendistribusikan  produkproduk  dari  suatu  perusahaan  tertentu.  Perusahaan harus  menyediakan  pelanggan  atau  rekening  bagi  pemilik  bisnis,  dan  sebagai timbal  baliknya  pemilik  bisnis  harus  membayarkan  suatu  biaya  atau  prestasi sebagai  kompensasinya.  Contohnya,  pengusahaan  mesin-mesin  penjualan otomatis atau distributorship.
Dewi Pratika, Achmad Irwan Hamzani, Moh. Taufik

## d. Business Format Franchising
Ini merupakan bentuk franchising yang paling populer di dalam praktek, di mana perusahaan menyediakan suatu metode yang telah terbukti kesuksesannya untuk  dioperasikan  oleh  pemilik  bisnis  dengan menggunakan nama dan merek dagang  perusahaan  (Utomo  et  al.,  2022). Dalam hal ini perusahaan menyediakan sejumlah  bantuan  tertentu kepada  Pidato Pengukuhan Guru  Besar sebagai Guru Besar dalam Bidang  Ilmu  Manajemen 6 pada Fakultas Ekonomi (FE) UM, Kamis, 28  April 2011 pemilik bisnis dengan membayar sejumlah biaya atau royalty . Hasil penelitian  Hoffman  and  Preble  (2004)  menunjukkan  bahwa  business  format franchising yang banyak mengalami pertumbuhan adalah ritel dan restaurant.
Franchising merupakan sebuah alat untuk memperoleh keuntungan, Dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa keunggulan sistem Franchising bagi franchisee , adalah :
a. Expansion .  Pihak franchisor memiliki  akses permodalan untuk berbagi biaya dengan franchisee dengan resiko yang relatif lebih rendah.
b. Quick  start .  Pihak franchisee memperoleh  kesempatan  untuk  memasuki sebuah  bisnis  baru  dengan  cara  cepat,  biaya  lebih  rendah  dengan  produk atau jasa yang telah teruji.
c. Training .  Selama  menjalankan  bisnis franchise ,  franchisee  akan  menerima bantuan manajerial secara berkala dalam hal pemilihan lokasi bisnis, desain fasilitas, prosedur operasi, pembelian, dan pemasaran dari franchisor .
Sedangkan kekurangan sistem franchise bagi franchisee adalah:
a. Control
Sistem franchise tidak  memberikan  kebebasan  penuh  kepada  franchisee karena franchisee terikat perjanjian harus mengikuti sistem dan metode yang telah dibuat  oleh franchisor .  Sebagaimana  dinyatakan  dalam  hasil  penelitian Sudarmiatin  (2006)  bahwa  penetapan  harga,  jenis  produk  maupun  kualitas layanan  dalam  bisnis franchise telah  ditetapkan  secara  baku  (terstandard)  oleh franchisor Mc Donald, sehingga franchisee tidak bisa membuat keputusan sepihak dalam menjalankan bisnisnya.
b. Price
Membeli  bisnis  franchise  memerlukan  investasi  relatif  besar,  bahkan franchisee  sering  kali  tidak  punya  pilihan  untuk  mengurangi biaya. Di samping lokasi  toko,  franchisee  harus  pula membayar franchisee fee, royalty , dan kontribusi promosi  kepada  franchisor  serta  memodifikasi  kontrak  dari  waktu  ke  waktu. Walaupun resiko gagal rendah, tetapi untuk dapat mensukseskan bisnis ini perlu kecermatan dan kehati-hatian dalam memilih franchisor dan jenis usahanya.
c. Conflict .
Adanya resiko franchisor melanggar perjanjian yang telah disepakati dengan suatu  alasan.  Bilamana franchisee tidak  membekali  dirinya  dengan  pengetahuan yang  cukup  sebelum bergabung  dalam  bisnis franchise ,  maka  dia  akan  mudah percaya  dengan  janji-janji  franchisor  tanpa  melakukan  investigasi  kepada franchisee lain di bawah naungan franchisor yang sama. Dalam kondisi seperti ini
ada  peluang  bagi  franchisor  yang  nakal  untuk  mengeruk  keuntungan  sepihak (Pidato  Pengukuhan  Guru  Besar  sebagai  Guru  Besar  dalam  Bidang  Ilmu Manajemen 4 pada Fakultas Ekonomi (FE) UM, Kamis, 28 April 2011)
Namun  dalam  prakteknya  Pada  bisnis  waralaba,  seorang franchisee (penerima  waralaba)  harus  membayar  sejumlah royalty  fee kepada franchisor (pemberi  waralaba)  sebagai  bagi  hasil  karena  telah  mengizinkan  terwaralaba ini berusaha  dengan  merek  dagangnya.  Dan  sebaliknya pihak franchisee atau licence franchise dari franchisor untuk  menggunakan  kekhasan  usaha  atau  spesifikasi usaha waralaba tersebut.
Berbicara  tentang  waralaba  terdapat  konsep franchise  fee dan royalty  fee yang ada  pada  waralaba  tersebut.  Pada  umumnya  dalam  aspek pembiyaan  dalam franchise dikenal ada dua jenis Fee yaitu franchise fee dan royalti fee . Selain kedua fee ini,  ada  juga franchisor yang  menambahkan advertising  fee atau  marketing  dan invesment franchise :
a. Franchise Fee (biaya waralaba awal).
Franchise  fee adalah  biaya  pembelian  hak franchise yang  dikeluarkan  oleh franchisee setelah  dinyatakan  memenuhi persyaratan  sebagai  franchisee  sesuai  kriteria franchisor .  Umumnya franchise fee dibayarkan  satu  kali  saja  dan  biasanya  biaya  ini  akan  diberikan  kepada franchisee  dalam  bentuk  fasilitas  pelatihan awal dan dukungan set up awal dari outlet pertama yang akan dibuka franchisee.
b. Royalty Fee
Royalti sering  disebut  uang  waralaba  terus-menerus.  Uang  tersebut merupakan pembayaran atas jasa terus-menerus yang diberikan kepada franchisor . Dalam praktiknya, uang tersebut dihitung dalam bentuk dalam bentuk prosentase dari  pendapatan  kotor franchisee .  Biaya  royalti  yang  ditarik  oleh franchisor secara rutin  diperlukan  untuk  membiayai  pemberian  bantuan  teknik,  manajemen, atau promosi kepada franchisee secara berkelanjutan selama kedua pihak terikat dalam perjanjian.  Umumnya  dalam  perjanjian  waralaba  disebutkan  bahwa franchisee membayar  sejumlah  biaya  waralaba  (royalti)  kepada franchisor berdasarkan penjualan penjualan kotor perbulan (Darmawan, 2016).
Dari  penjelasan  diatas,  aspek  dari  pembiayaan  dalam  waralaba(franchise) dilakukan  dengan  cara  membayar fee . Fee adalah  biaya  yang  harus  dikeluarkan oleh  penerima  hak  waralaba  ( franchisee )  kepada  pemberi  waralaba  ( franchisor ), pada umumnya fee dihitung secara persentase berdasarkan omset penjualan kotor. Fee diberikan dengan cara mengikuti laporan penjualan yang dikeluarkan.
Dilihat  dari  pembagian  hasil  pada  waralaba  ( franchise )  ditentukan oleh  si pemberi  waralaba  ( franchisor )  kepada  penerima  hak  waralaba  ( franchisee )  yang seringkali  terjadi  praktek  sepihak  atau  tidak  dirumuskan secara  bersama  antara pemberi  dan  penerima  waralaba  ( franchise ),  hal ini mengakibatkan penerima hak waralaba  ( franchisee )  mengalami  kerugian. Maka  dari  itu  dalam  konteks  Hukum Islam  tidak  dikenal  dengan  instilah franchise ,  ekonomi  islam  melakukan  sistem sharing. Prinsip dalam ekonomi islam, penentuan fee harus dengan cara yang adil
Dewi Pratika, Achmad Irwan Hamzani, Moh. Taufik
yaitu untung sama-sama di bagi,rugi sama-sama ditanggung. Fee yang adil dalam waralaba  adalah fee yang  ditawarkan  menggambarkan  paket  dukungan  dan infrasrtuktur yang akan di berikan kepada franchisor.
Agama  Islam  memperkenalkan  yang  namanya  konsep  mudharabah, Adapun  definisi  Mudharabah  menurut  Sayyid  (2013)  adalah akad  antara  dua pihak  dimana  salah  satu  pihak  mengeluarkan  sejumlah  uang  (sebagai  modal) kepada  lainnya  untuk  diperdagangkan.  laba  dibagi  sesuai  dengan  kesepakatan. pengertian  mudharabah  yaitu  akad  yang  dilakukan  oleh  shahibul  mal  dengan mudharib  untuk  usaha  tertentu  dengan  pembagian  keuntungan  sesuai kesepakatan.  Keuntungan  yang  dituangkan  dalam  kontrak  ditentukan  dalam bentuk nisbah. Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung  oleh  shahibul  mal  sepanjang  kerugian  itu  bukan  akibat  kelalaian mudharib (Aravik & Zamzam, 2021). Namun jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian  mudharib,  maka  mudharib  harus  bertanggung  jawab  atas  kerugian tersebut.  Dalam  produk  mudharabah  memiliki  dua  metode  pembagian  hasil usaha yaitu: profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih  dari  total  pendapatan  setelah  dikurangi  dengan  biayabiaya  yang dikeluarkan  untuk  memperoleh pendapatan  tersebut.  Revenue  sharing,  yaitu sistem  bagi  hasil  yang  dihitung  dari  total  pendapatan  pengelolaan  dana  tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana (Maharani, et.al, 2021).
a. Jenis-Jenis Akad Mudharabah
Berikut ini adalah jenis-jenis akad mudharabah yang sering digunakan :
1) Mudharabah Mutlaqah
Mudharabah  mutlaqah adalah  jenis  akad mudharabah yang  memberikan kebebasan  penuh  kepada mudharib dalam  mengelola modal yang diberikan oleh shahibul mal . Mudharib dapat  menggunakan  modal  tersebut  untuk investasi  atau bisnis.
2) Mudharabah Muqayyadah
Mudharabah  muqayyadah adalah  jenis  akad mudharabah yang  memberikan syarat tertentu pada pengelolaan modal yang dilakukan oleh mudharib . Syarat ini biasanya berupa jenis usaha atau investasi yang harus dilakukan oleh mudharib . 3) Mudharabah Musytarakah
Mudharabah musytarakah adalah jenis akad mudharabah yang digunakan dalam asuransi syariah. Dalam akad ini, peserta ( shahibul mal ) dan perusahaan asuransi syariah ( mudharib )  bekerja sama untuk mengelola dana kontribusi yang telah dibayarkan oleh peserta. Manfaat yang dihasilkan akan dibagi antara shahibul mal dan mudharib .  (https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/akad- mudharabah-adalah/, diakses pada tanggal 9 Juli 2023).
Selain  itu,  perusahaan  asuransi  syariah  sebagai mudharib juga  akan menyertakan  modal  atau  dananya  dalam investasi bersama dana peserta. Modal atau dana perusahaan asuransi dan dana peserta kemudian diinvestasikan secara bersama-sama  dalam  portofolio.  Perusahaan  asuransi  sebagai mudharib akan mengelola investasi dana tersebut.
Dewi Pratika, Achmad Irwan Hamzani, Moh. Taufik

## b. Rukun dan Syarat Mudharabah
Rukun  adalah  segala  sesuatu  yang  menyebabka  suatu  akad  dapat dilaksanakan,  karena  rukun  adalah  bagian  integral  yang  tidak  terpisahkan sehingga  akad  tersebut  tidak  rusak/batal  ( fasad )  dalam  pelaksanaannya.  Berikut adalah rukun mudharabah menurut jumhur ulama (Latif, 2020):
1) Pihak-pihak  yang  melakukan  akad,  yaitu  pemilik  dana  ( shahibul  maal )  dan pengelola modal ( mudharib ).
2) Modal ( Ra ‟ sul Maal ).
3) Usaha yang dijalankan ( al-amal ).
4) Keuntungan ( ribh ).
5) Pernyataan ijab dan Kabul (sighat akad ) .
Sedangkan syarat mudharabah berkaitan dengan rukunnya, sebagai berikut :
1) Pihak-pihak yang melakukan akad mudharabah diisyaratkan harus memiliki kemampuan  untuk  dibebani  hukum/cakap  hukum  ( mukallaf )  untuk melakukan  kesepakatan,  dalam  hal  ini pemilik  modal  ( shahibul  maal )  akan memberikan  kuasa  dan  pengelola  modal  ( mudharib )  menerima  kuasa tersebut,  karena  di  dalam  akad  mudharabah  terkandung  akad wakalah/Kuasa.
2) Modal  ( Ra ‟ sul  Maal )  dalam  akad mudharabah harus memenuhi kententuan sebagai berikut :
a) Modal harus berupa alat tukar (uang).
b) Modal harus diketahui sehingga mudah untuk diukur.
c) Modal harus dalam bentuk tunai.
d) Modal  harus  dapat  dipindahkan/diserahkan  dari  pemilik  modal  ( shahibul maal )  kepada pengelola modal ( mudharib ) (Aravik & Hamzani, 2021).
Adapun  landasan  Hukum  yang  digunakan  dalam  sistem  bagi  hasil diantaranya  : “Dan  bagimu  (suami -suami)  seperdua  dari  harta  yang  ditinggalkan  oleh isteri-isterimu,  jika  mereka  tidak  mempunyai  anak.  Jika  isteri-  isterimu  itu  mempunyai anak,  maka  kamu  mendapat  seperempat  dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat  yang  mereka  buat  atau  (dan)  seduah  dibayar  hutangnya.  Para  isteri  memperoleh seperempat  harta  yang  kamu  tinggalkan  jika  kamu  tidak  mempunyai  anak.  Jika  kamu mempunyai  anak,  maka  para  isteri  memperoleh  seperdelapan  dari  harta  yang  kamu tinggalkan  sesudah  dipenuhi  wasiat  yang  kamu  buat  atau  (dan) sesudah dibayar hutang- hutangmu.  Jika  seseorang  mati,  baik  laki-laki  maupun  perempuan  yang  tidak meninggalkan  ayah  dan  tidak  meninggalkan  anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki- laki  (seibu  saja)  atau  seorang  saudara  perempuan  (seibu  saja),  maka  bagi  masing-masing dari  kedua  jenis  saudara  itu  seperenam  harta.  Tetapi  jika  saudara-saudara  seibu  itu  lebih dari  seorang,  maka  mereka  bersekutu  dalam  yang  sepertiga  itu, sesudah  dipenuhi  wasiat yang  dibuat  olehnya  atau  sesudah  dibayar  hutangnya  dengan  tidak  memberi  mudharat (kepada  ahli  waris). (Allah  menetapkan  yang  demikian  itu  sebagai)  syari'at  yang  benar- benar  dari  Allah,  dan  Allah  Maha  Mengetahui  lagi  Maha Penyantun.” (Surat  An-Nisa Ayat 12)
“Daud  berkata: "Sesungguhnya  dia  telah  berbuat  zalim  kepadamu  dengan  meminta
Dewi Pratika, Achmad Irwan Hamzani, Moh. Taufik
kambingmu  itu  untuk  ditambahkan  kepada  kambingnya.  Dan  sesungguhnya  kebanyakan dari  orang-orang  yang  berserikat  itu  sebahagian  mereka  berbuat  zalim  kepada  sebahagian yang  lain,  kecuali  orang-orang  yang  beriman  dan  mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah  mereka  ini".  Dan  Daud  mengetahui  bahwa  Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat”. (Surat Shad Ayat 24)
As- Sunnah; Allah swt. berfirman: “ Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat  selama  salah  satu  pihak  tidak  mengkhianati  pihak  yang  lain.  Jika  salah  satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka ." (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah)
Ijma,  Umat Islam sepakat bahwa syirkah (bagi hasil) di perbolehkan. Hanya saja,  mereka  berbeda  pendapat  tentang  jenisnya.  Dengan  demikian  hukum melakukan  syirkah  (bagi  hasil) adalah mubah, demikian juga syirkah (bagi hasil) yamg  dilakukan  antara  orang  Islam  dengan  orang  non-Islam  di  perbolehkan (Hamzani, 2020).
Bagi hasil tersebut di anggap tidak sah, jika di lakukan oleh orang yang tidak boleh  mengelola  harta.  Sebab syirkah (bagi hasil) itu merupakan  transaksi  untuk mengelola  harta.  Sehingga  transaksi  tersebut  di  anggap  tidak  sah,  apabila  yang melakukannya termasuk dalam kategori orang yang tidak boleh mengelola harta. Oleh karena itu, syirkah yang di lakukan oleh orang yang di kendalikan oleh orang lain  ( majhur  alaih ) serta syirkah (bagi hasil) tiap orang yang tidak boleh mengelola harta,  hukumnya  tidak  sah.  Adapun syirkah (bagi  hasil) terbagi atas dua macam, yaitu syirkah  amlak (kepemilikan)  dan syirkah  uqud (kontrak). Syirkah  amlak adalah syirkah yang  bersifat  memaksa  dalam  hukum  positif,  sedangkan syirkah  uqud adalah syirkah yang bersifat ikhtiariyah (pilihan sendiri) (Kartiko, 2019).

## Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dipaparkan, maka dapat  diambil  kesimpulan  sebagai  berikut  : Pertama, Bisnis waralaba ( francise ) di Indonesia  mengalami  pertumbuhan  yang  pesat  dalam  satu  dasawarasa terakhir. Para  pelaku  usaha  baik  pemula ( start-up ) maupun yang sedang mengembangkan bisnisnya  memilih  bisnis waralaba  ( franchise )  karena  pertimbangan  potensinya dalam  menghasilkan keuntungan. Waralaba ( franchise ) itu sendiri diatur didalam Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  42  Tahun  2007  Tentang Waralaba,  Waralaba  adalah  hak  khusus  yang  dimiliki  oleh  orang  perseorangan atau  badan  usaha  terhadap  sistem  bisnis  dengan  ciri  khas  usaha  dalam  rangka memasarkan  barang  dan/atau  jasa  yang  telah  terbukti  berhasil  dan  dapat dimanfaatkan  dan/atau  digunakan  oleh  pihak  lain  berdasarkan  perjanjian waralaba.  Dan  diatur  lebih  lanjut  Penyelenggaraan waralaba  di  Indonesia dalam Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  71  Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba,  pembagian  hasil  pada  waralaba  ( franchise )  ditentukan oleh si pemberi waralaba  ( franchisor )  kepada  penerima  hak  waralaba  ( franchisee )  yang  seringkali terjadi praktek sepihak atau tidak dirumuskan secara bersama antara pemberi dan penerima waralaba ( franchise ).
Dewi Pratika, Achmad Irwan Hamzani, Moh. Taufik
Kedua, Pada konsepsi hukum islam istilah mudharabah , akad antara dua pihak dimana  salah  satu  pihak  mengeluarkan  sejumlah  uang  (sebagai  modal) kepada lainnya untuk diperdagangkan. laba dibagi sesuai dengan kesepakatan. pengertian mudharabah yaitu akad yang dilakukan oleh shahibul mal dengan mudharib untuk usaha  tertentu  dengan  pembagian  keuntungan  sesuai  kesepakatan.  Keuntungan yang dituangkan dalam kontrak ditentukan dalam bentuk nisbah. Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh shahibul mal sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian mudharib. Namun jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian mudharib, maka mudharib harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

## Daftar Pustaka
Aravik,  H.,  &  Hamzani,  A.  I.  (2021). Etika  Perbankan  Syariah:  Teori  dan
Implementasi .
Yogyakarta:
Deepublish.
https://deepublishstore.com/shop/buku-etika-perbankan-syariah-teori- dan-implementasi/
Aravik,  H.,  &  Zamzam,  F.  (2021). Ayat-Ayat  Ekonomi  Syariah .  Palembang:  Rafah Press.
Ari  Kartiko,  (2019). “Konsep Bagi  Hasil  Dalam  Perspektif Islam”, Indonesian Interdisciplinary  Journal  of  Sharia  Economics  (IIJSE) ,Volume  2,  Nomor  1,  Juli, 2019.
Chefi  Abdul  Latif,  (2020). “Pembiayaan  Mudharabah  Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah”, Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah, Volume 2, Nomor 1, Januari, 2020.
Hamzani, A. I. (2020). Buku Panduan Penulisan Skripsi .  Tegal: Fakultas Hukum.
Hamzani,  A.  I.  (2020). Hukum  Islam:  Dalam  Sistem  Hukum  di  Indonesia .  Prenada Media.
M.  Muchtar  Rivai,  (2012). ” Pengaturan Waralaba Di Indonesia:Perspektifhukum Bisnis”, Jurnal Liquidity, Volume 1, Nomor 2, Juli, 2012.
Maharani, et.al., ”Revenue  Sharing  Or  Profit  Sharing  ?  Akuntan Alasannya”, Jurnal Tabarru’ : Islamic  Banking and Finance, Volume 4 Nomor 2, November, 2021.
Moh.Erfan Arif, Rila Anggreani, Risca Fitri Ayuni, (2021). Bisnis Waralaba , Malang: UB Press.
Sri  Redjeki  Slamet,  (2011). “Waralaba (Franchise)  Di Indonesia”, Jurnal  Lex Jurnalica , Volume 8, Nomor 2, April, 2011.
Walid  Darmawan,  (2016). ”Analisis Sistem Penetapan Franchise Fee Dan Royalty Fee  Pada  Franchise  Brc” Al-Iqtishad  Journal  of  Islamic  Economics, Volume  2, Nomor 1, 2016.
Dewi Pratika, Achmad Irwan Hamzani, Moh. Taufik
Bernadetha  Aurelia  Oktavira  (2023), “Ketentuan Pendaftaran  Waralaba  / Franchise”, https://www.hukumonline.com/klinik/a/ketentuan- pendaftaran-waralaba--- ifranchise-i-cl6397, diakses pada 9 Juli 2023
Rijal  Fahmi  Mohamadi,  (2023). “Cara  Pembagian  Keuntungan  pada  Sistem  Bagi Hasil”, https://www.jurnal.id/id/blog/permodalan-dan-cara-\pembagian- keuntungan-pada-sistem-bagi-hasil/, diakses pada tanggal 9 juli 2023
Rosmiwati,
(2023). ”Konsep Bagi Hasil Dalam Islam”, https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/23923/konsep-bagi-hasil- dalam- islam.html ,diakses pada tanggal 9 Juli 2023
Utomo,  K.  W.,  Aji,  R.  H.  S.,  &  Aravik,  H. (2022). Islamic Entrepreneurship : Konsep Berwirausaha Ilahiyah . Jakarta: Media Edu Pustaka.
Wikipedia, (2023). “Waralaba”, https://id.wikipedia.org/wiki/Waralaba,  diakses pada 9 Juli 2023