## PENAHANAN IJAZAH ASLI PEKERJA DALAM HUBUNGAN KERJA SEBAGAI BAGIAN KEBEBASAN BERKONTRAK
I Wayan Agus Vijayantera Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati E-mail: agus.vije@gmail.com

## ABSTRAK
Penahanan  ijazah  asli  pekerja  dilakukan  pengusaha  sebagai  jaminan pekerja  bekerja  di  perusahaan.  Tujuan  penulisan  adalah  untuk  mengetahui sumber  hukum  penahanan  ijazah  asli  pekerja  dalam  hubungan  kerja  serta kesepakatan  penahanan  ijazah  asli  pekerja  sebagai  bagian  kebebasan berkontrak.  Pada  pembahasan  terkait  sumber  hukum  penahanan  terhadap ijazah asli pekerja  berdasarkan pada sumber hukum ketenagakerjaan di luar peraturan  perundang-undangan  karena  terdapat  kekosongan  hukum  dalam perundang-undangan  ketenagakerjaan.  Asas  kebebasan  berkontrak digunakan  sebagai  kebebasan  dalam  menentukan  isi  perjanjian  terutama terkait  penahanan  ijazah.  Pada  hakekatnya  penahanan  ijazah  bertentangan dengan  Hak  Asasi  Manusia  yakni  hak  untuk  mendapat  pekerjaan  sehingga mendapatkan  penghasilan  yang  layak.  Oleh  karena  itu  perlu  peran pemerintah  dalam  membentuk  pengaturan  mengenai  penahanan  ijazah  asli pekerja demi mengisi kekosongan  hukum.
Kata kunci : penahanan, ijazah, kesepakatan, pekerja.

## ABSTRACT
Detention  original  certificate  of  workers  do  employers  as  guarantee workers  are  employed  at  company.  The  purpose  of  writing  is  to  know  the source  of  law  detention  original  certificate  of  workers  in  employment relationships and agreement of detention original certificate as part of freedom of contract. In the discussion related to legal sources detention against original certificate  workers  based  labor  law  outside  the  legislation  because  there  is  a legal vacuum in the labor law. The freedom of contract are used as the freedom to  determine the  content of  the  agreement  especially related the  detention  of certificate.  In essence the  certificate  detention is  contrary to  human  rights  or the  right  to  found  a  job  so  get  a  decent  income.  Therefore  it  needs  role  of government  in  shaping  the  regulation  concerning  the  detention  of  original certificate to fill the legal vacuum.
Keywords: detention, certiificate, agreements, workers.
Pendahuluan Manusia dalam kehidupannya memiliki kebutuhan-kebutuhan  yang  harus dipenuhi  mulai  dari  kebutuhan pokok  hingga  kebutuhan  yang timbul  dari  hasrat  untuk  memiliki sesuatu  benda.  Untuk  memenuhi kebutuhan-kebutuhan
tersebut, maka  manusia  harus  bekerja.
Seiring  berkembangnya  zaman, pendidikan  saat  ini  dipandang sebagai  syarat  untuk  bekerja. Untuk dapat bekerja pada perusahaan, seseorang menempuh pendidikan  terlebih  dahulu  untuk mendapatkan  ijazah  sebagai  bukti bahwa  dirinya  telah  menempuh pendidikan.
Berkenaan  dengan  ijazah bahwa  ijazah  sebagai  benda  yang didalamnya melekat hak milik bagi seseorang  yang  menjadi  bukti bahwa  orang  tersebut  telah menempuh pendidikan. Pada dasarnya ketika seseorang melamar pekerjaan pada perusahaan melampirkan fotocopy ijazah dan telah dilegalisir sebagai bukti  bahwa  ijazah  tersebut  sama dengan  aslinya  sehingga  bisa digunakan untuk melamar pekerjaan. Pada beberapa perusahaan  ada  yang  menerapkan sistem  penahanan  terhadap  ijazah asli  pekerja  bagi  pekerja  yang melamar pekerjaan di perusahaannya baik dengan waktu pengembalian  ijazah  asli  yang ditentukan  atau  tidak  ditentukan oleh pengusaha.
Sistem  penahanan  ijazah  asli ini  biasanya  dilakukan  oleh pengusaha  dengan  alasan  agar pekerja tidak menjadikan perusahaannya sebagai batu loncatan  yang  mengakibatkan pengusaha  kehilangan  pekerja yang  berdampak  pada  penurunan kinerja  perusahaan.  hal  ini  karena pekerja  merupakan  komponen yang  penting  dalam  perusahaan karena posisi pekerja sebagai roda penggerak  perusahaan.  Tanpa  ada pekerja  maka  perusahaan  tidak
akan  dapat  beroperasi  dalam kegiatan  usahanya.  Pada  sisi lainnya,  hal  yang  dilakukan  oleh pengusaha  terkait  dengan  sistem penahanan  ijazah  asli  pekerja dapat  dikatakan  bertentangan dengan  hak  seseorang  untuk bekerja  yang  dimaknai  bahwa pengusaha  menghalangi  ketika seseorang tersebut mencari pekerjaan yang layak. Jika  melihat  pada  ketentuan Undang-Undang  Ketenagakerjaan yakni  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  13  Tahun  2003 beserta peraturan pelaksanaannya, tidak  terdapat  peraturan  yang mengatur tentang penahanan ijazah  asli.  Hal  ini  mengakibatkan adanya kekosongan hukum terkait boleh  atau  tidaknya  dilakukan penahanan ijazah. Akibat kekosongan  hukum  ini  maka pengusaha  melakukan  penahanan ijazah  asli  pekerja  sebagai  syarat diterimanya pekerja untuk bekerja berdasarkan kebiasaan yang terjadi  pada  dunia  kerja  serta dengan dasar kebebasan berkontrak. Cicero  pernah  mengatakan
“ ubi societas  ibi  ius” ,  di  mana  ada masyarakat  di  situ  ada  hukum (Erwin,  2013).  Hukum  ada  di masyarakat  guna  menciptakan hubungan  antara  orang  yang  satu dengan  orang  yang  lain  menjadi teratur.  Kekosongan  hukum  yang terjadi  terhadap  penahanan  ijazah asli pekerja perlu adanya pengaturan  terkait  sehingga  dapat menjadi  payung  hukum  demi melindungi  hak  dan  kepentingan pekerja  maupun  pengusaha  agar sama-sama tidak merasa dirugikan
dalam  melaksanakan  hubungan kerja,  sehingga  di  sini  peran  dari pemerintah  sangat  diharapkan baik  dalam  membentuk  peraturan maupun  mengeluarkan  kebijakan demi  mengisi  kekosongan  hukum yang terjadi di masyarakat terutama terkait terjadinya tindakan  penahanan  ijazah  asli pekerja. Berdasarkan  hal  tersebut maka  “ Penahanan  Ijazah  Asli Pekerja  Dalam  Hubungan  Kerja Sebagai Bagian Kebebasan Berkontrak ” sangat menarik untuk dikaji terkait dengan permasalahan terkait sumber hukum  penahanan  ijazah  asli pekerja  dalam  hubungan  kerja serta kesepakatan penahanan ijazah  asli  pekerja  sebagai  bagian kebebasan berkontrak. Pembahasan Sumber Hukum Penahanan Ijazah  Asli  Pekerja  Dalam Hubungan Kerja Hubungan kerja sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 1 ayat (15) menyatakan bahwa : “ Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian  kerja,  yang  mempunyai unsur  pekerjaan,  upah,  dan perintah”. Menurut Lanny Ramli, hubungan  kerja  dikaitkan  dengan pelaksanaan pekerjaan atau bekerja mempunyai arti “kegiatan - kegiatan  pengerahan  tenaga/jasa seseorang,  yaitu  pekerja  secara terus  menerus  dalam  waktu tertentu  dan  secara  teratur  demi kepentingan orang yang memerintahkannya  -  majikan  - sesuai  dengan  perjanjian  kerja yang  disepakati  bersama.  Jadi, hubungan kerja adalah pelaksanaan  dari  perjanjian  kerja yang telah dibuat oleh pekerja dan majikan” (Ramli;2008). Pada  dasarnya  hubungan kerja  tercipta  antara  pekerja  dan pengusaha  ketika  pekerja  mulai diterima  untuk  bekerja  di  tempat pengusaha sehingga pekerja tersebut  dapat  dapat  melakukan pekerjaannya  sesuai  perintah  dari pengusaha  serta  pekerja  tersebut mendapatkan  hak  berupa  upah. Jadi  hak  dan  kewajiban  yang melekat  pada  diri  pekerja  dan pengusaha muncul ketika hubungan  kerja  tersebut  telah terjalin. Pengaturan  mengenai  segala hal tentang hubungan kerja antara pekerja  dengan  pengusaha  di Negara  Indonesia  diatur  dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan  serta  beberapa peraturan pelaksanaannya. Peraturan hukum ketenagakerjaan ini  sangat  penting  keberadaannya sebagai payung hukum, namun bila melihat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pengaturan sebelum hubungan  kerja  tercipta  yang berupa proses penerimaan pekerja oleh pengusaha terutama mengenai  penahanan  ijazah  asli pekerja tidak terdapat pengaturannya  dalam  peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal  ini  menjadi  suatu  kekosongan
hukum  terkait  pengaturan  yang membolehkan  atau  tidak  atas tindakan pengusaha yang melakukan  penahanan  terhadap ijazah asli pekerja. Jika kita melihat pada hukum ketenagakerjaan  sebagai  payung yang  melindungi  hak  pekerja, maka  hal  ini  perlu  diatur  dalam peraturan  hukum  sehingga  hak pekerja  dapat  terlindungi  secara jelas.  Apabila  melihat  pada  tujuan hukum  ketenagakerjaan,  Menurut Manulang tujuan hukum ketenagakerjaan yakni : a. Untuk mencapai / melaksanakan keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan; b. Untuk  melindungi  tenaga kerja  terhadap  kekuasaan yang  tidak  terbatas  dari pengusaha (Khakim, 2014). Berdasarkan  hal  tersebut, jelas  hukum  ketenagakerjaan  ini sangat diperlukan sebagai peraturan  dalam  dunia  kerja sehingga dapat memberikan keadilan terkait hak dan kewajiban antara  pekerja  dan  pengusaha, kemudian  pula  guna  memberikan perlindungan bagi pekerja mengingat  pengusaha  sebagai pemberi kerja memiliki kekuasaan yang  lebih  sehingga  perlu  adanya pembatasan agar pengusaha sebagai  pemberi  kerja  tidak semena-mena dalam memperlakukan  pekerjanya  baik dalam pemberian beban kewajiban maupun  pemberian  hak  pekerja tersebut.
Mengingat  bahwa  hukum ketenagakerjaan itu sangat penting keberadaannya  dalam dunia  kerja,
maka  perlu  ditelaah  dasar  atau sumber  hukum  yang  digunakan pengusaha untuk melakukan penahanan  ijazah  asli  pekerja sehingga  dapat  diketahui  tindakan tersebut  bertentangan  atau  tidak dengan Hak Asasi Manusia ataupun  peraturan  hukum  yang ada. Adapun yang menjadi sumber hukum  ketenagakerjaan  terdiri dari  sumber  hukum  formal  dan sumber  hukum  materiil.  Sumber hukum ketenagakerjaan dalam arti materiil adalah pancasila, sedangkan sumber hukum ketenagakerjaan dalam arti formal terdiri dari sebagai berikut (Ramli, Op.Cit) :
a. Undang-Undang;
b. Peraturan lain;
c. Kebiasaan;
d. Putusan;
e. Perjanjian.
Berdasarkan  hal  tersebut, ketenagakerjaan tidak hanya bersumber pada peraturan perundang-undangan  saja,  masih ada  sumber  lain  yang  dapat digunakan  sebagai  sumber  hukum ketenagakerjaan. Ditinjau dari segi sumber  hukum  materiil,  pancasila merupakan  sumber  dari  segala hukum sehingga dalam pembentukan  hukum  maupun kegiatan  sehari-hari  tidak terlepas dari nilai-nilai pancasila. Nilai yang terkandung pada pancasila tersebut  kemudian  direfleksikan dalam  peraturan  berupa  Undang- Undang  Dasar Republik Indonesia. Penahanan ijazah asli milik pekerja oleh  pengusaha  jika  ditinjau  dari peraturan  Undang-Undang  Dasar Republik Indonesia, tindakan tersebut  melanggar  hak  pekerja
sebagaimana  dalam  pasal  27  ayat
(2)  Undang-Undang  Dasar  yang menyatakan “ Tiap-tiap warga negara  berhak  atas  pekerjaan  dan penghidupan  yang  layak  bagi kemanusiaan .” Maksud dari ketentuan ini demi melindungi hak pekerja untuk mendapat pekerjaan sehingga  mendapat  penghasilan demi  memenuhi  kehidupannya secara layak.
Akibat  ijazah  asli  pekerja yang  ditahan  oleh  pengusaha, pekerja  tidak  bisa  untuk  mencari kerja  di  perusahaan  lain  dengan penghasilan  yang  lebih  layak  atau lebih  baik  demi  menunjang kehidupan pekerja tersebut. Hal ini mengingat bahwa ijazah merupakan  syarat  yang  wajib diperlihatkan ketika pekerja melamar  pekerjaan  di  sebuah perusahaan.  Oleh  karena  itu tindakan  penahanan  ijazah  oleh pengusaha  tersebut  bertentangan dengan  Pasal  27  ayat  (2)  Undang- Undang  Dasar  karena  tindakan pengusaha  tersebut  menghalang- halangi hak pekerja untuk mendapat pekerjaan dengan penghasilan  yang  layak  ataupun memadai dalam menunjang kebutuhan hidupnya. Pada  sumber  hukum  formil sebagai sumber hukum ketenagakerjaan,  pada  peraturan perundang-undangan tidak ditemui bahwa tindakan penahanan ijazah tersebut dilarang dalam peraturan perundang-undangan,  oleh  karena itu  perlu  dikaji  pula  pada  sumber hukum  formil  selain  peraturan perundang-undangan.  Kebiasaan sebagai  salah  satu  sumber  hukum
formil  hukum  ketenagakerjaan dapat  digunakan  sebagai  sumber hukum  bagi  para  pihak  yakni pekerja  dan  pengusaha  dalam melakukan hubungan hukum yakni hubungan kerja. Kebiasaan merupakan perbuatan manusia yang dilakukan berulang-ulang  terhadap  hal  yang sama, bila satu kebiasaan  tersebut telah  diterima  oleh  masyarakat dan kebiasaan itu selalu dilakukan berulang-ulang,  sehingga  tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan  itu  dirasakan  sebagai pelanggaran perasaan hukum maka  dengan  demikian  timbullah suatu  kebiasaan  yang  dipandang sebagai  hukum  (Asikin, et.  al. 2008).  Kebiasaan  yang  dilakukan secara  berulang-ulang  ini  menjadi sebuah  hukum  yang  berlaku  di masyarakat  di  luar  peraturan perundang-undangan.
Kebiasaan  sebagai  landasan hukum  bagi  para  pihak  dalam membentuk  hubungan  hukum disepakati  melalui  perjanjian  baik itu  perjanjian  yang  dibuat  dalam bentuk  tertulis  maupun  tidak tertulis. Kebiasaan menurut Niewenhus  bahwa  “kebiasaan bermakna  cara  atau  tingkah  laku yang umum diikuti dalam pelaksanaan  suatu  jenis  kontrak tertentu  di  dalam  wilayah  atau bidang usaha tertentu. Selanjutnya cara  atau  tingkah  laku  tersebut diikuti  dalam  praktik  sebagai kewajiban  hukum,  tidak  menjadi apakah  para  pihak  bermaksud mengikuti kebiasaan tersebut (mengetahui atau tidak mengetahui  adanya  kebiasaan tersebut).” (Hernoko, 2010).
Tindakan  penahanan  ijazah asli  milik  pekerja  yang  dilakukan oleh  pengusaha  tidak  terdapat pengaturannya  dalam  peraturan perundang-undangan, namun tindakan  ini  didasarkan  pada kebiasaan sebagai sumber hukumnya  baik  kebiasaan  yang berlaku  dalam  dunia  kerja  pada umumnya  di  masyarakat  maupun kebiasaan  yang  dilakukan  secara berulang-ulang  dalam  perusahaan sehingga  secara  tidak  langsung kebiasaan tersebut menjadi hukum bagi para pihak.
Kebiasaan  yang  dilakukan oleh  pengusaha  dalam  melakukan penahanan ijazah asli milik pekerja tersebut selanjutnya timbul kesepakatan  antara  para  pihak yakni pihak pekerja dan pengusaha  dengan  perjanjian  baik perjanjian  yang  dibuat  secara tertulis  ataupun  secara  lisan  yang didalamnya mengatur terkait waktu  penyerahan  ijazah  asli  oleh pekerja  hingga  terkait  waktu pengembalian  ijazah  asli  tersebut kepada pekerja. Perjanjian  sebagai  sumber hukum ketenagakerjaan bersumber  pada  Undang-Undang maupun  kebiasaan.  Perjanjian dalam Undang-Undang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tindakan penahanan  ijazah  asli  pekerja diperjanjikan  oleh  pengusaha  baik dengan berdasarkan pada kebiasaan  maupun  berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tindakan  penahanan  ijazah asli yang dilakukan oleh pengusaha jika dilihat dari sumber hukum  berupa  kebiasaan  maupun perjanjian, maka tindakan tersebut dapat  dilakukan  oleh  pengusaha. Apabila melihat pada rasa kemanusiaan  terkait  hak  asasi yang  dimiliki  manusia  dalam mendapat pekerjaan serta penghidupan  layak  sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, tindakan pengusaha ini merupakan tindakan yang menghalang-halangi pekerjanya untuk  mendapat  pekerjaan  lain  di luar  perusahaannya  yang  mampu memberi  upah  atau  penghasilan lebih  yang  dapat  memenuhi kebutuhan  hidupnya  daripada tempat  pekerja  bekerja  sekarang.
Oleh  karena  itu  perlu  adanya peraturan  hukum  secara  khusus dalam peraturan perundang- undangan  ketenagakerjaan  yang mengatur terkait penahanan ijazah asli  pekerja  ini  sehingga  jelas tindakan yang dilakukan pengusaha tersebut diperbolehkan atau tidak. Dalam hal terjadi permasalahan  terkait  penahanan ijazah  asli  milik  perkerja  dan permasalahan  ini  sampai  pada upaya  penyelesaian  litigasi,  maka Putusan  Pengadilan  yang  telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat  digunakan  sebagai  dasar atau  sumber  hukum  mengenai boleh  atau  tidaknya  pengusaha melakukan  penahanan  terhadap ijazah  asli  milik  pekerja  dalam menyelenggarakan
hubungan kerja.
Kesepakatan  Penahanan  Ijazah Asli  Pekerja  Sebagai  Bagian Kebebasan Berkontrak
Dalam  perspektif  hukum perdata,  Ijazah  dikategorikan  atau dilihat  sebagai  sebuah benda  yang memiliki  nilai  atau  berharga  dan didalamnya  melekat  hak  milik seseorang terhadap benda tersebut.  Ijazah  dalam  hukum perdata  termasuk  sebagai  benda bergerak  dan  berwujud.  Ijazah sebagai  benda  berwujud  karena ijazah sebagai benda yang memiliki  wujud  fisik  sehingga dapat  diraba  menggunakan  panca indra manusia, serta ijazah sebagai benda  bergerak  karena  sifat  dari ijazah  tersebut  dapat  berpindah atau dipindahkan. Ijazah  sebagai  benda  jika dikaitkan dengan tindakan pengusaha yang melakukan penahanan  ijazah  asli  pekerja, terdapat  peralihan  pihak  yang memegang  ijazah  yang  didasari dengan  perjanjian  yang  disepakati oleh  pekerja  dan  pengusaha.  Hal ini berarti berpindahnya penguasaan terhadap benda berupa  ijazah  asli  pekerja  timbul karena adanya kesepakatan berupa  perjanjian  yang  artinya ijazah  tersebut  sebagai  jaminan agar  pekerja  tidak  mudah  untuk berhenti bekerja dengan pengusaha  dan  mencari  pekerjaan di  tempat  lain.  Berkenaan  dengan perjanjian,  R.  Subekti  menyatakan bahwa  suatu  perjanjian  adalah suatu  peristiwa  dimana  seseorang berjanji  kepada  orang  lain  atau dimana  dua  orang  itu  saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu,  dari  peristiwa  ini  timbul hubungan  perikatan  (Harianto, 2016). Proses terbentuknya perjanjian  mengenai  penahanan ijazah  asli  pekerja  bermula  dari sebelum adanya kesepakatan antara  pekerja  dengan  pengusaha hingga pada pelaksanaan perjanjian.  Mengacu  pada  teori, ada  tiga  tahap  dalam  membuat perjanjian yakni : a. Tahap  pracontractual,  yaitu adanya penawaran dan penerimaan; b. Tahap contractual, yaitu adanya persesuaian pernyataan  kehendak  antara para pihak; c. Tahap post contractual, yaitu pelaksanaan  perjanjian  (HS, 2016). Berdasarkan  teori  tersebut dikaitkan dengan penahanan ijazah  asli  milik  pekerja,  jelas bahwa  tindakan  tersebut  bermula dari  tahap  pracontractual  yakni saat  pekerja  melamar  pekerjaan, ada proses penawaran dan penerimaan  antara  pekerja  dan pengusaha berupa pekerja diterima  bekerja  oleh  pengusaha dengan  catatan  ijazah  asli  milik pekerja  tersebut  ditahan  untuk waktu  yang  ditetapkan  oleh pengusaha.  Pada  tahap  ini,  jelas posisi  pengusaha  sebagai  pemberi kerja  lebih  tinggi  dari  pekerja karena  pekerja  adalah  pihak  yang membutuhkan pekerjaan dan pengusaha  adalah  pihak  yang menentukan diterima atau tidaknya  pekerja  untuk  bekerja  di perusahaannya.  Terkait  dengan penahanan  ijazah  ketika  pekerja tidak  sepakat  dengan  penahanan atas  ijazah  asli  miliknya,  maka konsekuensi  yang  terjadi  adalah
pekerja  tidak  diterima  oleh pengusaha  untuk  bekerja  di perusahaannya.  Hal  ini  terjadi karena  adanya  ketidaksesuaian pendapat  dalam  penawaran  dan penerimaan  sehingga  tidak  bisa dianjutkan pada tahap selanjutnya. Pada tahap selanjutnya yakni tahap  contractual,  pada    tahap  ini terkait dengan persesuaian pernyataan  kehendak  antara  para pihak  yakni  kesepakatan  pekerja dan pengusaha tentang diterimanya pekerja untuk bekerja oleh  pengusaha  dengan  syarat ijazah  asli  milik  pekerja  tersebut ditahan  oleh  pengusaha  sebagai jaminan  dan  dikembalikan  pada waktu yang ditentukan. Pada tahap ini, kesepakatan terutama mengenai  penahanan  ijazah  asli milik pekerja ini dapat dituangkan dalam  bentuk  perjanjian  tertulis maupun tidak tertulis.
Perjanjian  yang  dibuat  oleh para  pihak  dalam  bentuk  tertulis disertai  dengan  tanda  tangan  para pihak  maka  perjanjian  tersebut memiliki  kekuatan  pembuktian yang kuat apabila terjadi permasalahan  dalam  penerapan perjanjian  tersebut  dibandingkan dengan  perjanjian  dalam  bentuk tidak tertulis, namun pada umumnya terkait dengan kesepakatan penahanan ijazah asli pekerja  ini  diperjanjikan  secara lisan  antara  para  pihak.    Pada dasarnya  tidak  ada  masalah  jika para  pihak  membuat  perjanjian secara  tertulis  maupun  tidak tertulis  karena  kebebasan  pada pihak  untuk  membuat  perjanjian tidak boleh dikekang.
Pada  tahap  yang  terakhir yakni  tahap  post  contractual,  ini merupakan tahap pelaksanaan dari perjanjian  yang  telah  disepakati oleh  pekerja  dan  pengusaha terutama  pelaksanaan  penahanan ijazah asli milik pekerja. Pelaksanaan  pada  tahap  terakhir ini dimulai dari penyerahan ijazah asli  pekerja  kepada  pengusaha sebagai  jaminan  pekerja  tidak menjadikan  tempatnya  bekerja sebagai  batu  loncatan  maupun sebagai  syarat  agar  mudah  dalam mengurus pelatihan pekerja, hingga  pada  pengembalian  ijazah asli  tersebut  secara  utuh  seperti dalam  keadaan  semula  kepada pihak pekerja. Perjanjian mengenai penahanan  ijazah  pekerja  ini merupakan  bagian  dari  asas kebebasan  berkontrak.  Salah  satu pilar  hukum  perjanjian  yakni  asas kebebasan berkontrak yang secara universal  dikenal  oleh  sistem hukum  negara  manapun,  sebagai prinsip  andalan  yang  mampu menjamin keleluasaan dan ketinggian  intensitas  kegiatan pasar. Kebebasan berkontrak yang berintikan keleluasaan dalam menentukan  bentuk,  jenis,  dan  isi perjanjian  serasa  tak  akan  lekang oleh  tantangan  zaman  dan  enggan lapuk  akibat  derasnya  kemajuan. Prinsip  ini  memang  merupakan salah  satu  bias  sinar  Hak  Asasi Manusia  yang  selalu  menjunjung tinggi  harkat  kehendak  individu sebagai  makhluk  sosial  (Isnaeni, 2013).
Kebebasan  berkontrak  pada dasarnya  merupakan  perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak
asasi manusia yang perkembangannya dilandasi semangat liberalisme yang mengagungkan kebebasan individu (Hernoko, Op.Cit) . Kebebasan berkontrak adalah asas yang  esensial,  baik  bagi  individu dalam  mengembangkan  diri  baik di  dalam  kehidupan  pribadi maupun kehidupan sosial kemasyarakatan, sehingga beberapa pakar menegaskan kebebasan  berkontrak  merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati (Harianto, op.cit). Berkenaan  dengan  ruang lingkup asas kebebasan berkontrak,  menurut  Sutan  Remi Sjahdeini asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup : a. Kebebasan  untuk  membuat atau tidak membuat perjanjian. b. Kebebasan  untuk  memilih pihak  dengan  siapa  ia  ingin membuat perjanjian.
c. Kebebasan untuk menentukan  atau  memilih kausa  dari  perjanjian  yang akan dibuatnya. d. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian. e. Kebebasan untuk menentukan  bentuk  suatu perjanjian. f. Kebebasan  untuk  menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional ( aanvullend, optional ) (Hernoko;110).
Asas  kebebasan  berkontrak ini  ditemui  peraturannya  dalam
Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata  yang menyatakan bahwa, “semua perjanjian  yang  dibuat  secara  sah berlaku  sebagai  undang-undang bagi  mereka  yang  membuatny a.” Ketentuan  ini  bermakna  semua perjanjian  yang  dibuat  oleh  para pihak baik dalam bentuk dan jenis apapun, selama perjanjian tersebut dibuat  secara  sah  maka  isi  dari perjanjian tersebut berlaku sebagai  undang-undang  bagi  para pihak  yang  membuat  perjanjian tersebut.
Untuk mengetahui perjanjian yang dibuat sudah secara sah atau tidak,  dasar  dari  sahnya  suatu perjanjian  sebagaimana  dalam pasal  1320  Kitab  Undang-Undang
Hukum Perdata harus memenuhi 4 (empat) syarat yakni : 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan  untuk  membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab yang diperbolehkan. Pada syarat-syarat yang ditetapkan  dalam  pasal  1320 tersebut terbagi dalam dua kelompok  yakni  syarat  subjektif dan syarat objektif. Syarat kesepakatan dan kecakapan termasuk  dalam  syarat  subjektif sehingga  apabila  syarat  subjektif ini  tidak  terpenuhi  menimbulkan akibat  hukum  yakni  perjanjian tersebut  dapat  dibatalkan.  Syarat mengenai  hal  tertentu  dan  sebab yang  diperbolehkan  termasuk sebagai  syarat  objektif    sehingga apabila  syarat  objektif  ini  tidak terpenuhi  maka  menimbulkan
akibat  hukum  bahwa  perjanjian tersebut batal demi hukum.
Berkenaan dengan perjanjian penahanan  ijazah  asli  milik pekerja,  terdapat  proses  dimulai dari  mencari  kesepakatan  pihak pekerja  dan  pengusaha  atas penahanan  ijazah  asli    milik pekerja.  Kesepakatan  mengenai penahanan  ijazah  asli  pekerja  ini merupakan  bagian  yang  paling penting  menentukan  terbentuk atau  tidaknya  suatu    perjanjian. Untuk mencapai kesepakatan, para pihak  memerlukan  waktu  untuk berpikir maupun berunding karena kesepakatan dalam perjanjian  tersebut  tidak  boleh didasari  adanya  unsur  paksaan terutama paksaan dari  pengusaha. Kesepakatan yang timbul didasarkan dengan paksaan adalah contradictio  interminis ,  sehingga dengan  adanya  paksaan  sudah menunjukkan adanya ketidaksepahaman atau tidak sepakatnya  salah  satu  pihak sehingga perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Perjanjian mengenai penahanan  ijazah  dalam  hal keempat syarat yang telah dipenuhi  dalam  pasal  1320  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata maka isi dari perjanjian yang telah disepakati  dapat  berlaku  sebagai undang-undang  bagi  para  pihak yang membuat perjanjian. Sebagaimana  dalam  asas privity  of contract yang tertuang dalam Pasal 1340    Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata,  karena  yang dibuat  oleh  para  pihak  adalah perjanjian maka perjanjian tersebut  hanya  berlaku  dan
mengikat  bagi  para  pihak  yang membuat perjanjian tersebut. Asas  kebebasan  berkontrak merupakan  asas  yang  dapat digunakan dalam mengisi kekosongan hukum dalam hal jenis perjanjian  atau  substansi    dari perjanjian  tidak  diatur  dalam peraturan  perundang-undangan, namun  kebebasan  menentukan substansi perjanjian itu harus  pula memandang  hak  asasi  manusia antara  para  pihak  yang  membuat perjanjian tersebut. oleh karena itu kebebasan berkontrak harus berdasarkan  pada  itikad  baik  dari masing-masing pihak yang membuat  perjanjian  sebagaimana dalam  ketentuan  Pasal  1338  ayat (3)  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata. Perlu dimaknai bahwa kebebasan  berkontrak  ini  bukan berarti    bebas    tanpa  ada  batasan. Mengacu  pada  ketentuan  Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata  yang  menyatakan bahwa  “suatu  sebab  adalah terlarang,  apabila  dilarang  oleh undang-undang, atau apabila berlawanan  dengan  kesusilaan baik  atau  ketertiban  umum”  serta Pasal  1339  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  yang  menyatakan bahwa  “suatu  perjanjian  tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya,  tetapi  juga  untuk segala  sesuatu  yang  menurut  sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang- undang” . Berdasarkan pada ketentuan  ini,  maka  yang  dapat digunakan  sebagai  batasan  dari kebebasan berkontrak adalah
perjanjian  tersebut  tidak  boleh bertentangan  dengan  Undang- Undang,  kesusilaan,  ketertiban umum,  kepatutan,  dan  kebiasaan. Mengingat asas kebebasan berkontrak  lahir  dari  perwujudan hak  asasi  manusia,  kebebasan berkontrak  juga  harus  dibatasi dengan  tidak  boleh  bertentangan dengan  Hak  Asasi  Manusia  dari salah  satu  atau  para  pihak  yang membuat kontrak tersebut.
Asas  kebebasan  berkontrak dikaitkan  dengan  perjanjian  kerja yang disepakati antara pekerja dan pengusaha  merupakan  kebebasan antara pihak pekerja dan pengusaha dalam membuat perjanjian terkait penahanan ijazah  asli  pekerja  sebagai  bentuk loyalitas pekerja  bekerja di perusahaan. Asas kebebasan berkontrak sebagai dasar perjanjian  penahanan  ijazah  asli milik  pekerja  tersebut  tidak  boleh bertentangan  dengan  Undang- Undang,  kesusilaan,  ketertiban umum,  kepatutan,  dan  kebiasaan. Kebiasaan perusahaan dalam melakukan penahanan ijazah berlaku  sebagai  hukum  dalam perusahaan yang memperbolehkan terjadinya penahanan ijazah. Peraturan Perundang- undangan  tidak  melarang  adanya penahanan  ijazah,  namun  apabila dikaji  dari  segi  Hak Asasi  Manusia tindakan  penahanan  ijazah  ini bertentangan  dengan  hak  asasi manusia sebagaimana dalam pasal 27  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar bahwa tindakan pengusaha melakukan  penahanan  ijazah  asli ini menghalangi hak pekerja untuk mendapat  pekerjaan  yang  mampu memberikan  penghasilan  yang lebih layak. Atas tindakan penahanan  ijazah  asli  milik pekerja,  maka  hak  pekerja  untuk mencari  penghasilan  yang  layak demi memenuhi kebutuhan kehidupannya seolah-olah diperkosa oleh pengusaha. Semestinya  pengusaha  tidak  perlu untuk melakukan penahanan ijazah, sebagaimana dalam ketentuan  Pasal  62  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003, jika pihak pekerja yang  mengakhiri  hubungan  kerja sebelum waktu berakhirnya jangka waktu  yang  ditetapkan,  maka pekerja  tersebut  wajib  membayar ganti rugi kepada pengusaha. Mengingat tindakan penahanan  ijazah  bertentangan dengan  hak  asasi  manusia,  maka untuk  memberikan  perlindungan terhadap  Hak  Asasi  Manusia  atas hak atas pekerjaan dan penghidupan  yang  layak,  maka pemerintah diharapkan membentuk  peraturan  terkait dengan  penahanan  ijazah  asli pekerja  sehingga  peraturan  ini dapat  digunakan  sebagai  dasar atau  bagian  dalam  kebebasan berkontrak.

## Simpulan
Penahanan  ijazah  asli  milik pekerja  jika  dilihat  dari  sumber hukum  yang  ada  maka  dalam peraturan perundang-undangan terkait  ketenagakerjaan  terdapat kekosongan  hukum  terkait  hal  ini. Atas  kekosongan  hukum  yang terjadi,  pengusaha  melakukan tindakan penahanan ijazah dengan
berdasarkan  pada  kebiasaan  serta perjanjian sebagai sumber hukumnya. Kesepakatan mengenai penahanan ijazah asli milik pekerja yang  dituangkan  dalam  perjanjian merupakan  bagian  dari  asas kebebasan  berkontrak,  namun kebebasan ini bukan berarti bebas tanpa  batas.  Pada  peraturan perundang-undangan memang tidak  dijumpai  pengaturan  terkait penahanan  ijazah  asli  pekerja, namun  dari  segi  Hak  Asasi Manusia, tindakan pengusaha dianggap menghalang-halangi pekerjanya sebagai manusia dalam mencari  penghasilan  yang  dapat menunjang penghidupannya secara layak. Saran Tindakan  penahanan  ijazah perlu  mendapat  pengaturan  yang lebih  jelas  dalam  peraturan perundang-undangan terkait, sehingga diharapkan peran pemerintah  untuk  membentuk peraturan perundang-undangan yang  mengatur  terkait  penahanan ijazah asli pekerja demi melindungi hak asasi manusia dari pihak pekerja. Daftar Pustaka
Buku Asikin,  H.  Zainal, et.  al. 2008, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan , Rajagrafindo Persada, Jakarta. Erwin,  Muhamad,  2013, Filsafat
Hukum  :  Refleksi  Kritis
terhadap  Hukum, Rajawali Pers, Jakarta. Harianto,  Aries,  2016,  Hukum Ketenagakerjaan; Makna Kesusilaan  dalam  Perjanjian Kerja,  Laksbang  Pressindo, Yogyakarta. Hernoko,  Agus  Yudha,  2010, Hukum Perkanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak  Komersial, Kencana, Jakarta. Isnaeni, H. Moch., 2013, Perkembangan Hukum Perdata Di Indonesia, Laksbang Grafiika, Yogyakarta. Khakim,  Abdul,  2014, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung. Ramli,  Lanny,  2008, Hukum Ketenagakerjaan ,  Airlangga University Press, Surabaya.
Salim, HS, 2016, Pengantar Hukum Perdata  Tertulis  (BW) ,  Sinar Grafika, Jakarta.

## Undang-Undang
Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun
1945. Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  13  Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia No.39, 2003, Tambahan Lembaran  Negara  Republik Indonesia No. 4279).