ASAS-ASAS PERJANJIAN DALAM HUKUM KONTRAK SYARIAH
Munadi *
E-mail: munadi176176@gmail.com

## ABSTRAK
Membicarakan suatu kontrak haruslah di bangun di atas fondasi dan asas yang kuat. Para pakar sudah  mendiskusikan  hal  ini  sejak  lama.  Demi  sah  tidaknya  suatu  kontrak  dalam  perjanjian terset. Terlebih lagi dalam bangunan Syariah. Terutama terkait perjanjian dan kontrak-kontrak dalam bisnis Syariah. Para pakar menawarkan sehuah formulasi kontrak dalam bingkai Syariah, diantaranya  ada  yang  menawarkan  enam  asas,  dan  ada  pula  yang  menawarkan  tujuh  asas. Kompilasi Hukum Syariah menetapkan sebelas asas sementara Syamsul Anwar memberikan sembilan asas yaitu: al-Ibahah, kebebasan berkontrak, konsensualisme, asas janji itu mengikat, keseimbangan,  amanah,  keadilan,  dan  asas  personalia  akad.  Sembilan  asas  tersebut  harus teraplikasikan  secara  kumulatif  dalam  adu  bangunan perjanjian  karenanya  apabila  tidak teraplikasikan  secara  kumulatif,  maka  akan  berimplikasi  pada  sah  dan  tidaknya  suatu perjanjian.

## KATA KUNCI: Syariah, Konsensualisme, Asas-asas

## PENDAHULUAN
Dalam sejarah peradabannya,  manusia mencari sistem dan bentuk yang bisa mem- berinya kemudahan dalam memenuhi kebu- tuhannya.  Dalam  kehidupan  sosial  (mua- malat)nya, peradaban manusia akhirnya me nemukan  apa  yang  disebut  perjanjian  atau dalam  bahasa  hukum  Islam  akad.  Dalam perjalanan sejarah umat manusia, perjanji- an  atau  akad  memiliki  posisi  segnifikan dalam kehidupan sehari-harinya.
Akad  merupakan  sesuatu  yang  sangat penting  dalam  kehidupan  masyarakatnya khususnya masyarakat Muslim. Mulai dari aktivitas jual beli, kontrak, pinjam memin- jam, asuransi,  hutang  piutang,  pernikahan dan  lain  lain  tidak  bisa  dilepaskan  begitu saja dari akad. Akad-lah yang membedakan mantra orang berzina (kumpul kebo) deng- an  orang  yang  sah  melakukan  hubungan suami-istri,  akad  pulalah  yang membeda- kan  antara mana  (riba)  haram  dan  mana yang  tidak  riba  (halal).  Dengan  demikian,
* Dosen Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
akad memfasilitasi aktivitas kehidupannya sekaligus  legalitas. Karena  demikian pen- tingnya  akad  ini,  maka  Islam  memberikan perhatian khsusus yang sangat besar terha- dapnya,  didalam literatur-lieratur  fikih, akad biasanya dibahas di dalam bab tersen- diri dalam fikih Muamalat. Pembahasan di dalamnya  cukup  panjang  lebar  mulai  dari definisi, asas-asas, rukun, syarat, objek dan lain sebagainya.
Namun  demikian,  literatur-literatur tersebut dijumpai dalam bahasa Arab, bisa dihitung  jari  literatur  yang  menggunakan bahasa Indonesia. Padahal kalau dilihat dari jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas Muslim  dan  hanya  sebagian  kecil  dari mereka yang bisa mengakses bahasa Arab, maka  keberadaan  literatur  dalam  bahasa Indonesia  yang  membahas  akad  menjadi sesuatu  yang  sangat  niscaya,  dan  pada kesempatan kali ini, penulis mencoba untuk mengelaborasi  lebih  jauh  dan  mengkaji
tentang asas-asas kontrak yang merupakan hasil temuan dari beberapa literatur.

## PEMBAHASAN
Sebelum beranjak lebih jauh menelusu ri asas-asas  yang  ditenggarai  memilik makna penting adalah pemahaman terhadap makna  dari  asas  itu  sendiri.  Asas  berasal dari  bahasa  Arab asasun  asasun yang berarti  dasar,  basis  dan  fondasi. Secara terminologi asas adalah dasar atau sesuatu yang  menjadi  tumpuan  berpikir  atau berpendapat (KKBI, 2002).
Istilah  lain  yang  memiliki  arti  sama dengan kata asas adalah prinsip yaitu dasar atau  kebenaran  yang  menjadi  pokok  dasar berpikir, bertindak dan sebagainya, hal ini sebagaimana  diungkap  oleh Mohammad Daud Ali mengartikan asas apabila dihubu- ngkan dengan kata hukum adalah kebenar- an yang dipergunakan sebagai tumpuan ber pikir dan alasan pendapat, terutama dalam penegakan hukum  (Mohammad Daud Ali, 2000).
Dalam mengklasifisikan asas-asas perjanjian  dalam  hukum  kontrak  Syariah, terdapat beberapa penawaran yang berbeda di  antara  para  konseptor  Gemala  Dewi dalam bukunya mengemukakan tujuh asas perikatan  Islam (Gembala  Dewi,  Dkk, 2005). Faturahman Djamil mengemukakan enam  asas Adapun  keenam  asas  tersebut antara lain: kebebasan, persamaan, keadil- an, kejujuran  kebenaran  dan  dan  asas tertulis (Faturahman Djamil, 2001). Dalam buku Perjanjian Hukum Syariah, mahakar- ya dari Syamsul Anwar di paparkan secara luas  tentang  asas-asas  perjanjian/akad sebanyak  delapan  asas (Syamsul  Anwar, 2007).
Namun  dalam  diktat  yang  terbaru beliau menambah satu lagi asas  yaitu asas personalia akad. Sementara dalam kompila- si hukum ekonomi syariah memuat sebelas akad  (Mahkamah  Agung  RI Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 21). Secara kasa  mata  asas-asas  yang  dimukakan  para koseptualis  di  atas,  memang  terdapat beberapa  perbedaan  namun  disamping  itu
pula  terdapat  sisi  kediaman.  Perbedaan tersebut  tidak  terlepas  dari  hasil  temuan mereka  dari  berbagai  literatur  yang tentu- nya  merupakan  sumbangsih  ilmiah  yang snagat berarti  dalam  khazanah  ke-ilmuan Islam  pada  umumnya  dan  hukum  bisnis Syariah  pada  khususnya.  Dan  pada  kajian kali ini penyusun akan memfokuskan pada asas-asas  perjanjian yang  diusung  oleh Syamsul Anwar yang secara rinci meliputi:
1. Asas Ibahah ( mabda’ al -Ibahah) Ketika  membahas  tentang  Muamalat, maka  kita  tidak  akan  terlepas  dari  kaidah- kaidah fikih yang telah diformulasikan oleh ulama terdahulu. Para ulama dalam melaku kan istimbat hukum  yang  menyangkut masalah-masalah Syariah, selalu mendasar kan  ketetapannya  dengan  suatu  prinsip pokok  bahwa “ segala  sesuatu  asalnya boleh  (mubah)  kecuali  ada  dalil  yang menunjukkan keharaman sesuatu tersebut. Prinsip  pokok  ini  dikumandangkan oleh Imam  Suyuti  dalam al-Asybah  wa  al- Nad}ir yang  banyak  dikutip  ulama-ulama setelah  Imam  Suyuti. Dalam  perspektif hukum kontrak Syariah, prinsip pokok atau meminjam bahasa Syamsul Anwar adagium  di  atas  dijadikan  salah  satu  asas dalam  membuat  perjanjian. Jadi  asas Ibahah diformulasikan  dari  prinsip  pokok atau  adagium  yang  dikumandangkan  oleh Imam Suyuti di atas.
Muhammad  Yusuf  Qardawi  dalam kitabnya yang sangat terkenal al-Haalal wa al-Haram fi al-Islam yang banyak diterjemahkan  ke  dalam  bahasa  Indonesia mengatakan  bahwa  dasar  pertama  yang ditetapkan  Islam  adalah  asal  sesuatu  Yan diciptakan  Allah  adalah  halal  dan  mubah. Tidak satu pun yang haram, kecuali ada nas yang  sah  dan  tegas  yang mengharamkan- nya. Kalau  tidak  ada  nas}  yang  sah, misalnya  karena  ada  sebagian  hadis  yang lemah, atau tidak ada nas} yang tegas yang menunjukkan  keharamannya,  Mia  hal  itu tetap sebagaimana  asalnya  yaitu  mubah (Yusuf AL-Qardawi, t.th). Pada bagian lain al-Qardhawi  mengatakan  bahwa  adagium segala  sesuatu  asalnya  mubah  (boleh) ini
tidak  hanya  terbatas  pada  masalah  benda saja, tetapi meliputi masalah perbuatan dan pekerjaan yang tak termasuk urusan ibadah, yaitu  yang  biasa  kita  terminologikan dengan  adat  atau  muamalat (Syamsul Anwar, 2007). 2. Asas  Kebebasan  Berakad  ( Mabda’ Hurriyyatu al- Ta’qud)
Kebebasan  berakad  juga  merupakan asas dalam perjanjian hukum kontrak syari- ah yang diakui oleh Islam. Adapun makna dari kebebasan  tersebut  adalah  suatu prin- sip  yang  menyatakan  bahwa  setiap  orang dapat  membbuat  perjanjian  jenis tanpa terikat kepada  nama-nama  yang  telah ditentukan  dalam  undang-undang  Syariah dan memasukkan klausul apa saja ke dalam ranah  perjanjian  yang  disusunnya  sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil.  Asas  kebebasan  merupakan konkreti sasi lebih  jauh  dan  spesifikasi  yang  lebih tegas  lagi  terhadap  asas ibahah dalam Muamalat (Yusuf AL-Qardawi, t.th).
Asas kebebasan berakad dalam hukum Islam  didasarkan  kepada  dalil  antara  lain adalah: (Yusuf AL-Qardawi, t.th).
a. Firman  Allah,  “ Wahai  orang- orang  beriman,  penuhilah  akad- akad (perjanjian) .” (Qs. 5:1)
b. Hadis  Nabi  Saw,  ”Orang -orang Muslim itu senantiasa setia kepada syarat-syarat (janji- janji) mereka.”
c. Hadis  Nabi  Saw,  “Barang  siapa menjual pohon kurma yang sudah dikawinkan, maka buahnya adalah untuk  penjual,  kecuali  apabila pembeli mensyaratkan lain.”
d. Kaidah hukum Islam, “Pad a asas- nya perjanjian  itu  adalah kesepa- katan
e. kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mere- ka tetapkan melalui perjanjian” Kebebasan  membuat  Alda  dalam hukum  islam  tidaklah  mutlak,  melainkan dibatasi. Dalam hukum Islam, pembatasan itu  dikaitkan  dengan  “larangan  memakan
harta sesama  dengan  jalan  yang  batil” (Yusuf AL-Qardawi, t.th).
3. Asas  konsensualisme  ( mabda’ al-

## Radaiyyah)
Asas konsensualisme menyatakan bah- wa untuk  terciptanya  suatu  perjanjian cukup  dengan  tercapainya  kata  sepakat antara  para  pihak  tanpa  perlu  dipenuhinya formalitas-formalitas  tertentu.  Dalam hu- kum Islam ada umumnya perjanjian-perjan jian bersifat  konsensus. (Yusuf  Al- Qardawi, t.th). Dalam al-Quran disebutkan tepat dalam surah al- Nisa’ ayat 29.
ُ َ ۡ َ ُ َ ٰ َ ۡ َأ ْآ ُ ُ ۡ َ   َ  ْا ُ َ اَء  َ ِ ٱ َ َ َ
َ َو ۚۡ ُ ِّ   ٖضاَ َ َ  ًةَ ٰ َ ِ  َن ُ َ  نَأ ٓ ِإ ِ ِ ٰ َ ۡ ِ َ  َ ٱ نِإ ۚۡ ُ َ ُ َأ ْآ ُ ُ ۡ َ ٗ ِ َر ۡ ُ ِ  َن
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu  saling  memakan  harta  sesamamu dengan  jalan  yang  batil,  kecuali  dengan jalan  perniagaan  yang  berlaku  dengan suka  sama-suka  di  antara  kamu.  Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesung guhnya Allah  adalah  Maha  Penyayang kepadamu.
Al-Maududi  dalam  kitabnya menje- laskan bahwa ayat di atas menetapkan dua perkara  sebagai  syarat  bagi  sahnya perda- gangan. Pertama, perdagangan  itu dilaku- kan dengan kerelaan/keridhaan kedua belah pihak. Kedua, jangan  sampai  keuntungan satu  pihak  menyebabkan  kerugian  pihak lain.  Hal  ini  berdasarkan  penjelasan  dari penggalan  ayat: ْﻢُﻜَﺴُﻔْﻧَأ  ا ْﻮُﻠُﺘْﻘَﺗ  َﻻ  َو janganlah kamu  membunuh  dirimu ( Abul  A’la  al - Maududi, 2005). Agar perdagangan itu di lakukan  dengan penuh  kerelaan  lanjut  al- Maududi maka harus memenuhi unsur keju juran, kepercayaan dan ketulusan. Dewasa ini  banyak  ketidaksempurnaan  pasar  yang seharusnya  dapat  dilenyapkan  bila  prissip ini  diterima  oleh  masyarakat  bisnis  dari bangsa  di  dunia (Abul  A’la  al -Maududi, 2005).
Selain ayat di atas juga terdapat hadis Nabi yang dijadikan fondasi asas konsesua lisme  dalam  perjanjian  syariah  yaitu: sesungguhnya  jual  beli  itu  berdasarkan kata sepakat. Selain hadis ini  yang dijadi-
kan  fondasi  asas konsensualisme  adalah kaidah hukum Islam yang berbunyi : “ pada asasnya perjanjian itu adalah kesepakatan para  pihak  dan  akibat  hukumnya  adalah apa yang ditetapkan melalui janji .” Kaidah ini secara tegas menyatakan bahwa perjan- jian  itu  pada  asasnya  adalah  kesepakatan para pihak, sehingga bila tercapat kata sepa kat para pihak, maka terciptalah suatu per- janjian  (Syamsul  Anwar,  2007). Dalam kompilasi hukum syariah pasal 20 disebut- kan bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.
Terkait  dengan  kerelaan  dalam  akad, Fathi  Ahmad  Abdul  Karim  mengatakan bahwa  akad-akad  dalam  Islam  tidak  akan sempurna kecuali jika berlaku dengan prin- sip suka sama suka dan mufakat antara ke- dua belah pihak penyenlenggara akad. Da- lam rangkai impelementasi keridhaan (kon sensualisme)  kepada kedua  belah  pihak Islam  mensyaratkan  kedua  belah  pihak penyelenggara  akad  itu  arus  sama-sama mukallaf  agar  ada  ruang  tawar  menawar diantara  kedua  belah  pihak (Muhammad Syakir Sula, 2004).
Ibnu Taimiyah mengatakan telah terja- di  consensus  diantara  para  ahli  mujtahid Islam bahwa  keridhaan  adalah  asas  dalam semua kontrak Muamalat. Dengan bersan- dar kepada  beberapa  hadis  dan  ayat Wahbah  Zuhaily juga  mengatakan  bahwa di mana ada kerelaan, maka ia akan Mensah kan adanya kontrak Muamalat dan tanggu- ngan-tanggungannya  tanpa adanya  syarat- syarat  tertentu (Muhammad  Syakir  Sula, 2004).
Berangkat dari argumentasi yang dike- mukakan  oleh  para  ahli  di  atas semua menunjukan sigfinikansi prinsip ridha, suka sama suka (konsensualisme) dalam bidang Muamalat,  karena  tanpa  dilandasi  dengan keridhaan, maka seluruh akad dalam mua- malat menjadi batal. Dengan demikian prin sip keridhaan  sangat  penting  dalam  akad- akad yang  dibuat  dalam  Muamalat  yang dilandasi hukum Syariah.
4. Asas Janji Mengikat
Dalam  al-Quran  dan  hadis  terdapat banyak perintah agar memenuhi akad janji. Dalam  kaidah  usul  fiqih  disebutkan, “ Perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib”. Ini berarti bahwa janji itu mengikat dan  wajib  dipenuhi (Syamsul  Anwar, 2007).
Diantara  ayat  dan  hadis  dimaksud adalah “
a. Firman  Allah,  “ dan  penuhilah  janji, sesungguhnya janji itu akan dimintakan pertanggungjawabannya”. (Qs.  17:
34),  “ Hai  orang  yang  beriman penuhilah  akad-akad  itu. (Qs.  Al- Maidah: 1).
b. Atsar dari  Ib nu Mas’ud,  janji adalah hutang (Syamsul Anwar, 2007).
Terkait dengan asas di atas M. Quraish
Shihab  mengatakan  bahwa  salah  satu konsekuensi dari kejujuran adalah pemenuh an  janji  dan syarat-syarat  perjanjian.  Dua pihak  yang  bertransaksi  pada  dasarnya saling  percaya  akan  kebenaran  mitranya dalam  segala  hal  yang  berkaitan  dengan bisnis  mereka.  Maka  jika  janji  atau  syarat perjanjian  diabaikan,  maka  kepercayaan menjadi cedera dan bukan saja dapat mem- batalkan  transaksi  yang  sedang  berlangsu- ng, tetap  juga  menghambat  terjadinya transaksi  baru,  baik  dengan  mitra  tersebut maupun dengan yang lain yang mendengar pencederaan  atau  syarat-syarat  perjanjian (Muhammad Quraish Shihab, 2008).
Al-Quran  dan  Sunnah secara  tegas memerintahkan  untuk  memenuhi  segala macam janji dan ikatan perjanjian (QS. 5:1) dan (QS. 17: 34). Nabi Muhammad meng- ingatkan  bahwa: “persepakatan dibenar- kan antara kaum muslim kecuali persepaka tan yang  menghalalkan  yang  haram  dan mengharamkan yang halal. Kaum muslimin berkewajiban memenuhi syarat-syarat yang mereka tetapkan kecuali syarat yang mengharamkan  yang  halal  atau  yang menghalalkan  yang  haram (Muhammad Quraish Shihab, 2008).
5. Asas Keseimbangan ( Mabda’ al -
Ta’awun fi al - Mu’awadhah)
Menurut  Syamsul  Anwar  meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak yang bertransaksi, namun hukum  perjanjian  Islam  tetap  menekan perlunya keseimbangan itu, baik keseimba- ngan  antara  apa  yang  diberikan  dan  apa yang diterima  maupun  keseimbangan da- lam  memikul  resiko. Asas  keseimbangan dalam  transaksi  tercermin  pada dibatalkan nya suatu akad yang mengalami ketidakse- imbangan  prestasi  yang mencolok.  Asas keseimbangan  dalam  memikul  resiko  atas kerugian  usaha,  sementara  kreditur  bebas sama sekali dan harus mendapat prosentase tertentu  sekalipun  pada  saat  dananya mengalami  kembalian  negatif (Syamsul Anwar, ).
Dalam konteks keseimbangan jual beli. M.  Quraish  Shihab  menegaskan  bahwa antara pembeli dan penjual haruslah seim- bang. Jual  beli  dan riba  keduanya  sama- sama pertukaran, tetapi jual beli dihalalkan karena  pertukaran  itu  menghasilkan keun- tungan yang  seimbang,  sedangkan  iba diharamkan  karena  keuntungan  hanya diperoleh oleh salah satu pihak, sedangkan pihak  lain  merugi  akibat  perlakuan  tidak adil/penganiayaan  satu  pihak  atas  pihak lain  dengan  mengeksploitasi  kelemahan mitranya (Muhammad  Quraish  Shihab, 2008). 6. Asas Kemaslahatan
Diantara  ciri-ciri  hukum  Islam  adalah menegakkan prinsip “ menghilangkan msfsa dat dan  mendatangkan  maslahat” untuk segenap  umat  manusia,  baik  jasmaninya maupun  jiwanya,  rasionya,  masyarakat keseluruhan  dan  maslahah  untuk  seluruh manusia pada setiap masa dan generasi.
Berkorelasi  dengan  maslahah  di  atas, kaidah fikih menyebutkan “ semua kemasla hatan  hukum berkisar  pada  kemaslahatan umat, maka apabila didapat kemaslahatan, di situlah letaknya hukum Allah”. Imam al- Syatibi  dari  mazhab  Maliki  dalam  al- Muwafaqat  menyatakan  “ segala  hukum Muamalat dan segala hukum syarat dapat
diketahui dengan akal bahwa segala hukum itu  didirikan  atas  pemeliharaan  maslahat yang mendatangkan manfaat kepada manu sia  dan menolak  mudarat  dari  mereka. Atau  dengan  ibarat  yang  lain,  segala hukum  itu  didasarkan  bahwa  ialah  yang memberi  mandat  boleh  diperbuat  dan memberi  mudarat  adalah  haram  (tidak dapat diperbuat).
Ibnu  Qayyim  al-Jauziyyah  seoran ulama yang terkenal dari Mazhab Hambali mengataka  “ sesungguhnya  syariat  itu me- wujudkan  atas  hikmah  dan  kemaslahatan terhadap dunianya dan terhadap akhirnya. Selanjutnya  ia  berkata,  “ sesungguhnya segala  macam  hukum  yang  berpautan dengan  muamalah  duniawi  didasarkan atas hikmah. Dan tujuan dari hukum Islam adalah  kemaslahatan  dalam  kehidupan sosial mereka.
Dengan  asas  kemaslahatan  dimaksud bahwa  And  yang  dibuat  para  pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak menimbulkan keru- gian atau memberatkan. Apabila dalam pe- laksanaan akad terjadi suatu perubahan ke- adaan yang tidak dapat diketahui sebelum- nya  serta  membawa  kerugian  yang  fatal bagi  pihak  bersangkutan  sehingga  mem- beratkan, maka  kewajibannaya  dapat diu- bah dan  disesuaikan  kepada  batas  yang masuk akal (Syamsul Anwar).
Ajaran  tentang  keadaan  memberatkan menegaska bahwa akad tersebut dap diubah oleh  hakim  atas  permintaan  pihak  yang mengalami  kerugian  fatal  dengan  cara menyeimbangkan  prestasi dan  kewajiban kedua belah pihak (Syamsul Anwar)
7. Asas Amanah
Amanah  artinya  dapat  dipercaya, ber- tanggung  jawab, dan  kredibel.  Amanah juga bisa dipahami keinginan untuk meme- nuhi sesuatu  sesuai  dengan  ketentuan. Seorang  pebisnis  harus  memiliki  sifat amanah,  karena  Allah  menyebutkan  sifat orang mukmin yang beruntung adalah yang dapat  memelihara amanah  yang  diberikan kepadanya (Hermawan Kertajaya  dan Muhammad Syakir Sula, 2006).

## Sebagaimana terekam dalam teks suci:

## َن ُ ٰ َ  ۡ ِ ِ ۡ َ َو ۡ ِ ِ ٰ َ ٰ َ َ ِ  ۡ ُ   َ ِ ٱَو
Dan orang-orang yang memelihara amanat- amanat (yang  dipikulnya)  dan  janjinya (Q.S. Al-Mukminun).
Dalam  hukum  Islam  terdapat  suatu bentuk perjanjian amanah, asah satu pihak hanya  bergantung  kepada  informasi  jujur dari pihak lainnya untuk mengambil kepu- tusan untuk menutup perjanjian bersangkut an. Diantara  ketentuannya  adalah  bahwa bohong atau penyembunyian informasi ya- ng semestinya  disampaikan  dapat  menjadi alasan  pembatalan  akad  bila  dikemudian hari ternyata informasi tersebut tidak benar dan  telah  mendorong  pihak  lain  untuk menutup perjanjian (Syamsul Anwar).
Dalam  praktek  bisnis  Syariah  dikenal istilah  “bisnis  atas  dasar  amanah”.  Dalam akad-akad bisnis Syariah diperlukan komitmen  semua  pihak  atas  amanah  yang diberikan  kepadanya.  Adanya  salah  satu pihak  yang  khianat  atas  amanah yang dipercayakan kepadanya bisa meng- akibatkan  pembatalan  akad  perjanjian. Integritas seseorang  akan terbentuk sejauh mana  orang  tersebut  dapat  memelihara amanah yang diberikan kepadanya. Pembis nis yang baik asalah yang mampu memeli- hara integritasnya  dan  integritas  yang terpelihara akan menimbulkan kepercayaan (Trust)  bagi  nasabah,  mitra  bisnis,  dan bahkan stakeholder dalam  suatu  bisnis. Dari sinilah bisnis yang didasarkan dengan nuansa Syariah akan bangkit.
Dengan  asas  amanah  dimaksudkan bahwa masing-masing pihak berusaha ber- i’tikad baik dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploita- si ketidaktahuan  mitranya.  Al-Maududi menegaskan bahwa Islam tidak hanya me- nekankan agar memberikan timbangan dan ukuran penuh  akan  tetapi  juga  dalam menimbulkan  i’tikad    baik  baik  melalui transaksi  bisnis,  karena  hal  ini  dianggap sebagai hakikat  dari  bisnis  dewasa  ini (Abdul A’la al -Maududi).
Terkait  dengan  signifikansi  amanah dalam bermuamalat, al-Qardhawi mengan-
capkan diantara nilai transaksi yang terpen- ting dalam bisnis adalah amanah “ kejujur- an ”. Ia  merupaka  puncak  moralitas  iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang  beriman.  Bahkan  kejujuran karakteristik  para  Nabi.  Tanpa  kejujuran, kehidupan  agama  tidak  akan  berdiri  tegak dan  kehidupan  berjalan  dengan  baik. Konsekuensi  amanah  lanjut  al-Qardhawi adalah  mengembalikan  setiap  hak  kepada pemiliknya,  baik  sedikit  ataupun  banyak, tidak  mengambil  lebih  banyak  dari  pada yang  ia  miliki,  dan  tidak  mengurangi  hak orang lain, baik itu berupa hasil penjualan, fee,  jasa  ataupun  upah  buruh (Hermawan Kertajaya).
Menurut  Quraish  Shihab,  dalam ber- bisnis  lebih kuat  pengaruhnya  daripada kesamaan  persamaan  agama,  bangsa bah- kan kekeluargaan yang tidak dilandasi deng an kejujuran.  Diakui  oleh  semua  pihak, kunci  utama  keberhasilan  bisnis  dan kelanggengannya adalah kejujuran (Muhammad Quraish Shihab).
Stephen Covey menegaskan bahwa di dunia ini tidak ada sesuatu pun yang tidak melebihi  kecepatan  sebuah trust atau kepercayaan.  Saling  percaya  antar  sesama pebisnis  membuat  keputusan  lebih  cepat diambil  karena keduanya  pun  saling melindungi. Adiwarman  Karim  dalam bukunya  menegaskan  bahwa  sifat  amanah akan  membentuk  kredibilitas  yang  tinggi dan  sikap  penuh  tanggung  jawab  pada setiap  individu  Muslim. Kumpulan  indivi- du dengan  kredibilitas  yang  tinggi  akan melahirkan  masyarakat  yang  kuat,  karena dilandasi saling percaya antar anggotanya. Sifat  amanah  memainkan  peran  yang fundamental  dalam  ekonomi  dan  bisnis, karena  tanpa  kredibilitas  dan  tanggung jawab, kehidupan ekonomi dan bisnis akan hancur (Bambang Trim, 2008).
8. Asas Keadilan Salah satu prinsip dalam bermuamalat yang  harus  menjadi  akhlak  dan  harus tertanam dalam masyarakat pebisnis adalah sikap  adil.  Keadailan  adalah  tujuan  semua risalah  langit (Bambang  Trim,  2008). Al-
Qardhawi  mengatakan  bahwa  keadilan dalam Islam adalah asasi, oleh Sea itu pilar penyangga  kebebasan  berekonomi  yang berdiri di atas pemuliaan fitrah dan harkat manusia  disempurnakan  dan  ditentutkan oleh  pilar  penyangga  lain,  yaitu  keadilan. Keadilan  dalam  Islam  bukanlah  prinsip sekunder melainkan akar prinsip. Ia adalah dasar  dan  fondasi  kokoh  yang  memasuki semua  ajaran  dan  hukum  Islam  berupa akidah,  Syariah  dan  akhlak ( Yusuf  al- Qardhawi, 2001) Keadilan  adalah  tujuan yang  hendak  dicapai  oleh  semua  hukum. Dalam  hukum  Islam  keadilan  langsung merupakan perintah al-Quran yang menegaskan (Syamsul Anwar).
... ُِ ۡ ٱ ٰۖىَ ۡ ِ   ُبَ ۡ َأ َ ُ  ْا ...
...Berlaku  adillah,  karena  adil itu  lebih dekat kepada takwa.. (QS. Al-Maidah/5:8).
Berkorelasi  dengan  prinsip  keadilan pula,  dengan  mengutip  perkataan  Sayyid Qutb,  Muhammad  Umer  Chapra  dalam bukunya  mengatakan  “ persaudaran meru- pakan bagian  integral  dari  konsep  tauhid dan khilafiah akan menjadi konsep kosong yang  tidak  memiliki  substansi,  jika  tidak dibarengi dengan keadilan sosio-ekonomi. (Muhammad Umer Chapra, 2000).
Majid  Khadduri  dalam  bukunya The Islamic Conception of Justice menegas kan sebagaiman  dikutip  oleh  Umar  Chapra bahwa penegakan keadilan dan penghapus- an semua  bentuk  ketidakadilan  telah ditekankan  dalam  al-Quran  sebagaimana misi  utama  para  Rasul  Allah (QS.  Al- Hadid/57:25).
Ibnu  Taimiyah  memandang keadilan sebgai  hasil  pokok  tauhid  atau  keimanan kepada Tuhan Yang
Maha Esa
(Muhammad Umer Chapra, )
Beliau  sangat  menjunjung  tinggi adagium  yang  berlaku  pada  zamannya, “ Tuhan menjunju-ng Negara  yang  adil sekalipun ia kafir, tetapi tidak menjunjung negara yang  tidak  adil  sekalipun  Islam”, dan  bahwa  “ Dunia  akan  dapat  bertahan dengan  keadilan  meskipun  kafir,  tetapi tidak  akan  bertahan  dengan  kezaliman sekalipun Islam”.
Ibnu  Khaldun  dengan  tegas menyata- kan sebagaimana  dikutip  Chapra  bahwa tidak mungkin suatu negara dapat memba- ngun  tanpa keadilan,  sesuatu  yang  kini diakui,  namun  terlambat,  oleh  begawan ekonomi  pembangunan  setelah  Sean  lama mereka asyik masuk dengan kezaliman.
Abu  Yusuf  menjelaskan  keadilan kepada  khalifah  Harun  al-Rasyid  seraya mengatakan,”me ngantarkan keadilan kepa- da  mereka  yang tersakiti  dan  menghapus kezaliman akan meningkatkan penghasilan, mempercepat  pembangunan  negara,  dan membawa  keberkahan,  disamping menda- patkan pahala  di  akhirat.  Al-Mawardi berpendapat, “keadilan komprehensif mena namkan  rasa saling  mencintai  dan  kasih sayang, ketaatan kepada hukum, pembang- unan  negara perluasan  kekayaan, partum- buhan keturunan, dan keamanan kedaulatan dan bahwa tidak ada unsur yang lebih cepat menghancurkan dunia dan nurani manusia selain kezaliman.
Menurut Saysul Anwar, keadilan meru pakan  sendi setiap  perjanjian  yang  dibuat oleh  pihak.  Sering  kali  di  zaman  modern akad  akan  ditutup  oelh  satu  pihak  dengan pihak  lain  tanpa  ia  memiliki  kesempatan untuk  melakukan  negosiasi  mengenai klausul  akad  tersebut,  karena  lanjut  beliau klausul tersebut telah dibakukan oleh pihak lain.  Tidak  mustahil  dalam  aplikasi  akad tersebut  akan  timbul  kerugian  pada  pihak penerima  syarat  tersebut  karena  didorong oleh kebutuhan. Dalam hukum Islam kon- temporer telah  diterima  suatu  asas  bahwa demi keadilan syarat baku itu dapat diubah oleh  pengadilan  apabila  ada  alasan  untuk itu. Dalam negara Islam menurut Abu A’la al-Maududi pemerintah punya hak sepenuhnya  untuk  mengekang  setiap tran- saksi  apa  saja yang  menarik  keuntungan dari  penderitaan  rakyat  miskin ( Abul  A’la al-Maududi)
Dalam konteks sejarah terekam bahwa Nabi  Muhammad  dalam  perdagangannya benar-benar  mengikuti  prinsip  keadilan dalam  transaksinya.  Selain  itu  beliau  juga selalu  menasehati  para  sahabatnya  untuk
melakukan hal serupa. Ketika berkuasa dan menjadi  kepala  negara  Madinah,  ia  telah mengikis habis transaksi-transaksi muama- lat dari segala macam praktisi yang mengan dung unsur-unsur  penipuan,  riba,  judi, ketidakpastian, keraguan, eksploitasi, peng ambilan untung yang berlebihan dan pasar gelap. Ia juga melakukan standarisasi tim- bangan  dan  ukuran, dan  melarang  orang- orang menggunakan standar timbangan dan ukuran  lain  yang kurang  dapat  dijadikan pegangan (Afzalurrahman, 1997).
Islam  telah  mengharamkan  setiap bisnis  yang  mengandung  kezaliman  dan mewajibkan  terpenuhinya  keadilan  yang teraplikasikan dalam  setiap  hubungan kontrak-kontrak  bisnis.  Oleh  karena  itu, hukum  bisnis  Sarah  melarang ba’i  gharar karena  mengandung  unsur  ketidakpastian yang membahayakan salah satu pihak yang melakukan transaksi. Hal itu akan menjadi kezaliman terhadapnya.
9. Asas Personalia Akad (Syamsul Anwar,
2008).
Asas  ini  mengatakan  bahwa  akibat hukum  yang  ditimbulkan  dari  suatu  akad hanya  berlaku  bagi  pihak  yang membuat- nya. Dasarnya adalah:
a. Firman  Allah, seseorang  memperoleh apa  yang  ia  usahakan  dan  memikul akibat yang ia lakukan.
b. Firman Allah, seseorang tidak memikul kecuali tanggung jawab atas apa  yang  ia  perbuat,  dan  seseorang tidak  memikul  tanggung  jawab  atas apa yang dilakukan oleh orang lain. Penyusun  berpandangan  bahwa  asas- asas di atas harus teraplikasi dalam perjan- jian  syariah secara  kumulatif,  jadi  apabila salah satu dari beberapa asas dia atas tidak dijalankan, maka perjanjian tersebut meng- andung cacat  atau  tidak  memiliki  fondasi
yang  sah  secara  hukum  karena bagaimana juga  yang  namanya asas  adalah  pijakan agar  apa  yang  didasarkan  di  atasnya  tidak roboh (sah).

## SIMPULAN
Dari paparan di atas dapat ditarik ke- simpulan bahwa yang dikehendaki dengan asas  dasar  atau  sesuatu  yang  menjadi tumpuan  berpikir  atau  berpendapat.  Para pakar terjadi perbedaan dalam memberikan penawaran  tentang  asas-asas  perjanjian dalam  hukum  kontrak  Syariah,  ada  yang menawarkan enam asas, dan ada pula yang menawarkan tujuh asas. Kompilasi Hukum Syariah menetapkan sebelas asas sementara Syamsul Anwar memberikan sembilan asas yaitu: al-Ibahah, kebebasan  berkontrak, konsensualisme,  asas  janji  itu  mengikat, keseimbangan, amanah, keadilan, dan asas personalia  akad.  Sembilan  asas  tersebut harus  teraplikasikan  secara  kumulatif da- lam adu  bangunan  perjanjian  karenaya apabila tidak teraplikasikan secara kumula- tif,  maka  akan berimplikasi  pada  sah  dan tidaknya suatu perjanjian.

## DAFTAR PUSTAKA
Afzalurrahman. Muhammad  Sebagai  Seorang  Pedagang,  Jakarta:  Yayasan  Swasena Bhumy, 1997.
Ali, Mohammad Daud. Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, Cet. 8, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.
al- Maududi,  Abul  A’la. Asas  Ekonomi  Islam  al-Maududi, terj.  Imam  Munawwir, (Surabaya: Bina Ilmu, 2005.
al-Qardawi, Yusuf. al-H}ala>l wa al-H}ara>m fi> al-Isla>m, Beiru>t: Da>r al-Fikr, t.th..
............................... Norma dan Etika Eonomi Islam, Jakrta: Gema Insani Press, 2001.
Anwar,  Syamsul. Hukum  Perjanjian  Syariah:  Studi  Tentang  Teori  Akad  dalam  Fikih Muamalat, Jakarta: Rajawali Press, 2007.
............................ Kontrak  Dalam  Hukum  Islam, Diktat  Perkuliahan  Pasca  Sarjana  UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
Badrussalam,  Mariam  et.al. Kompilasi  Perikatan,  cet.3,  Bandung:  Citra  Aditya  Bakti,
2001.
Chapra, Muhammad Umer. Islam dan Tantangan Ekonomi, Jakarta: Gema  Insani Press,
2000.
Departemen  Agama  RI. Al-Quran  dan  Terjemahannya,  Jakarta,  PT.  Sygma  Exemedia Arkanleema, 2007.
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. 3, Jakarta, Balai Pustaka:  2002.
Dewi,  Gembala  Dkk. Hukum  Perikatan  Islam  di  Indonesia, Jakarta:  Kencana  Prenada Media, 2005.
Karim, Adiwarman. Ekonomi Mikro Islam, Jakarta: INTI, 2003.
Kertajaya, Hermawan dan Muhammad Syakir Sula. Syariah Marketing, Bandung: Mizan,
2006.
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariahm Buku II.
Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
Shihab,  Muhammad  Quraish. Berbisnis  Dengan  Allah:  Tips  Jitu  Jadi  Pebisnis  Sukses Dunia Akhirat, Tangerang: Lentera Hati, 2008.
Sula,  Muhammad  Syakir. Asuransi  Syariah  (Life  and  General):  Konsep  dan  Sistem Operasional), Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
Suyatno, Muhammad. Muhammad Busines Strategy & Ethiscs : Etika dan Strategi Bisnis Nabi Muhammad SAW, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2008.
Trim, Bambang. Business Wisdom of Muhammad SAW: 40 Kedahsyatan Bisnis ala Nabi Muhammad , Bandung: Madani Prima, 2008.