http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jhp17

## PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI ARAB SAUDI BERDASARKAN KONVENSI TENTANG PERLINDUNGAN HAK SEMUA BURUH MIGRAN
Fazar Ramadana
Fakultas Hukum (Prodi,Sarjana Ilmu Hukum , Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya) Surel: fazarramadana716@gmail.com
Syaifullah Yusuf
Fakultas Hukum (Prodi,Sarjana Ilmu Hukum , Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya) Surel: ucupipul@gmail.com
Muh. Jufri Ahmad
Fakultas Hukum (Prodi,Sarjana Ilmu Hukum , Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya) Surel: djufriahmad@untag-sby.ac.id

## Abstrak
Persaingan  dalam  mendapatkan  pekerjaan  di  Indonesia  membuat  seseorang  lebih  memilih  menjadi seorang migran tanpa berfikir sulitnya menjadi  seorang migran terutama disektor pembantu rumah tangga  dan  bagaimana  seorang  pekerja  migran  menjadi  sasaran  empuk  dengan  direndahkan martabatnya  dan  keselamatan  yang  tergadaikan  bukan  tanpa  sebab  untuk  memilih  sebagai  pekerja migran. Semakin sulitnya mencari pekerjaan di Indonesia adalah faktor utama dan keinginan untuk mendapatkan  gaji  yang  jauh  lebih  layak  adalah  minat  tersendiri  bagi  pekerja  migran,  akan  tetapi perjalanan  mereka  tidaklah  mudah  seperti  yang  telah  dibanyangkan,  banyaknya  resiko  akan diskriminasi,  pelecehan  seksual  bahkan  sampai  hukuman  mati  sudah  menjadi  pemandangan  yang lumrah.  Sekalipun  sangat  berperan  bagi  perekonomian  dalam  Negeri  atau  biasa  disebut  sebagai pahlawan  devisa  tidak  membuat  pekerja  migran  terjamin  dan  penuh  akan  kepastian  hukum  bagi keselamatanya. Dan justru sebaliknya pemerintah sangat lamban dalam menangani setiap kasus bagi warganya,  perlindungan  yang  sangat  masif  dan  masih  bisa  dimui  Masalah  diskriminasi  untuk  saat ini.  Yang  menjadi  pertanyaan  utama  bagaimana  peran  pemerintah  dan  lembaga  –  lembaga  dunia untuk  melindungi  pekerja  migran  dari  segala  bentuk  masalah  HAM  tersebut.  Semua  data  yang diambil  merupakan  pertimbangan  dari  keseluruhan  sumber  yang  sebelumnya  pernah  melakukan penelitian  yang  sama  dengan  mengambil  poin  penting  yang  disampaikan  beberapa  sumber  dan dilandasi  dari  konvenan  internasional  yang  telah  diratifikasi  maupun  belum  diratifikasi  terutama konvenan  Konvensi  Internasional  Tentang  Perlindungan  Hak  Semua  Buruh    Migran  dan  Anggota Keluarganya yang telah diratifikasi menjadi UU No 18 Tahun 2017. Kajian tentang ini sangat berguna bagi  seseorang  yang  ingin  menjadi  calon  migrant  agar  memahami  hukum  yang  mengatur  baik  dari Negara Indonesia dan hukum Negara tujuan terutama di Arab Saudi. Kata kunci : Perlindungan Pekerja Migran

## Abstract
The competition for employment in Indonesia makes people choose to become migrants without thinking about how  difficult  it  is  to  be  a  migrant  especially  in  the  household  assistance  sector  and  how  a  migrant  worker becomes  an  easy  target  with  humiliation  and  the  safety  pawned  is  not  without  reason  to  choose  as  a  migrant worker, It is increasingly difficult to find work in Indonesia, the main factor and the desire to get a salary that is far more worthy of special attention for migrant workers. but their journey is not as easy as one might imagine, many  risks  of  discrimination,  sexual  harassment even  to the  death  penalty  has  become  a  common sight. Even though they play an important role in the domestic economy or commonly called foreign exchange heroes do not make  migrant  workers  guaranteed  and  full  of  legal  certainty  for  their  safety.  And  on  the  contrary  the government  is  very  slow  in  handling  every  case  for  its  citizens,  the  problem  of  massive  protection  and discrimination  still  exists  today. The  main  question  is  how  the  role  of  governments  and  world  institutions  to protect migrant workers from all forms of human rights problems. All data taken is a consideration of all sources
that have previously carried out the same research by taking important points from several of these sources and is  based  on  international  conventions  that  have  been  ratified  or  have  not  been  ratified,  specifically  the International  Convention  on  the  Protection  of  the  Rights  of  All  Migrant  Workers  and  Members  of  Their Families. which has been passed into Law No. 18 of 2017. This research is very useful for someone who wants to be a prospective migrant to understand the laws governing the State of Indonesia and the laws of the destination country, especially in Saudi Arabia.
Keywords: Protection of Migrant Workers

## Pendahuluan Latar Belakang
Indonesia sebagai Negara dengan jumlah penduduk terbanyak nomer empat setelah amerika  tentu  saja  banyak  sekali  pekerjaan  rumah  bagi  pemerintah  dalam  mengatasi persoalaan dalam negeri. Salah satunya ialah semakin sulitnya mencari lapangan kerja yang ada di Indonesia sekalipun ada persaingan di dunia kerja juga semakin ketat dengan kiteria tinggi dengan gaji minim. Jadi tak jarang bagi masyarakat dengan keterbatasan pendidikan lebih  memilih  untuk  bertransmigrasi  ke  negara  lain  dengan  catatan  sebagai  pekerja  kasar. memilih untuk bekerja keluar negeri sebenarnya juga bukan pilihan dengan resiko jauh dari keluarga dan rentan akan siksaan tentu saja bukan tanpa maksud sehingga membuat pikiran mereka bulat untuk tetap berangkat dengan harapan gaji tinggi sekalipun menjadi pekerja kasar  dan  kebanyakan  dari  migran  mereka  berkeinginan  untuk  bekerja  di  Arab  Saudi alasanya  tidak  lain  karena  tawaran  gaji  yang  lebih  tinggi  dan  Indonesia  sebagai  negara dengan penduduk muslim terbanyak didunia saat ini tentu harapan mereka bisa singgah di tanah arab tidak lain bisa beribadah ketanah suci. Singgah di tanah arab atau Saudi Arabia Pekerja  migran  indonesia  merupakan  pahlawan  devisa  yaitu  memberikan  dampak  positif bagi  ekonomi  Indonesia.  PMI  yang  berada  di  arab  saudi  mencapai  angka  1,4  juta  jiwa. Mereka  umumnya  bekerja  sebagai asisten  rumah  tangga(ART)  yang  sangat  rentan  dengan berbagai  masalah  mulai  dari  gaji  tidak  dibayar,  penyiksan  atau  kekerasan  fisik,  hingga pelecehan seksual. Lalu bagaimana dengan jaminan perlindungan untuk para tenaga kerja Indonesia  di  luar  negeri,  dengan  adanya  Undang-Undang  No.39  tahun  2004  tentang penempatan  dan  perlindungan  tenaga  kerja  Indonesia  di  luar  negeri,  dengan  adanya Undang-Undang tersebut sangat diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum dan penempatan yang lebih mudah bagi tenaga kerja migran asal Indonesia.(Michael, 2011)
Dalam  Undang-undang  tersebut  mengharuskan  Negara  membuat  sebuah  Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang baru ada pada tahun 2007 yang mempunyai tugas khusus untuk menangani semua masalah PMI dan mengupayakan  perlindungan  bagi  PMI  secara  optimal.  Adanya  Undang-Undang  No.39 tahun 2004 dan pembentukan BNP2TKI diharapkan bisa memberikan kepastian hukum dan perlindungan  hukum  serta  menjawab  segala  persoalan  yang  dihadapi  oleh  PMI. 1 Selama bekerja  di  Negara  tersebut,  PMI  tentu  saja  dalam  menjalankan  pekerjaanya  sehari-hari pernah  mengalami  sakit.  Pada  keadaan  tersebut  jaminan  kesehatan  merupakan  kebutuhan dasar  hidup  sekaligus  hak  setiap  orang yang  harus  dijamin,  dilindungi dan  dipenuhi  oleh Negara.  Perlindungan  terhadap  PMI  di  Negara  tujuan  dipenuhi  oleh  Negara  melalui Asuransi  Tenaga  Kerja  Indonesia.  Asuransi  tenaga  kerja  Indonesia  di  luar  negeri  yang selanjutnya disebut dengan asuransi PMI adalah suatu bentuk perlindungan bagi PMI dalam
1 Devi rahayu. Perlindungan bagi buruh migran terhadap tindakan perdagangan perempuan. JURNAL HUKUM NO.1 VOL.18 JANUARI 2011: 115-135
bentuk santunan berupa uang sebagai akibat resiko yang dialami PMI sebelum, selama dan sesudah bekerja di luar negeri. 2 Dalam konvensi wina terdapat prosedur yang sama untuk penyusunan naskah perjanjian internasional. Langkah awal yang harus dilakukan oleh para pihak adalah melakukan penunjukan wakil-wakilnya yang telah diberikan surat kuasa (full power)  untuk  melakukan  perundingan.  Full  power  menurut  konvensi  wina  adalah  suatu dokumen  resmi  yang  dikeluarkan  oleh  pejabat  yang  berwenang  dari  suatu  Negara  yang menunjukan  satu  atau  beberapa  utusan  untuk  mewakili  negaranya  dalam  berunding, menerima  atau  membuktikan  keaslian  naskah  suatu  perjanjian,  menyatakan  persetujuan Negara  untuk  diikat  suatu  perjanjian  atau  melaksanakan  perbuatan  lainnya  sehubungan dengan suatu perjanjian. 3 Pasal 7 ayat 1 konvensi Wina 1969 berbunyi: Seseorang dianggap sebagai  mewakili  Negara  untuk  tujuan  mengadopsi  atau  mengotintifikasi  teks  sebuah perjanjian atau untuk tujuan mengungkapkan persetujuan dari Negara untuk terikat dengan sebuah  perjanjian  apabila:  (a)  ia  menghasilkan  sesuai  dengan  kuasa  penuh  atau:  (b)  itu muncul dari prakter di Negara yang bersangkutan atau dari keadaan yang lain niat mereka adalah  untuk  mempertimbangkan  orang  itu  mewakili  Negara  untuk  persetujuan  tersebut dan untuk mengeluarkan dengan kuasa penuh”. Dalam pasal tujuh huruf (a) tersebut, para pihak wajib menjamin perlindungan yang efektif terhadap hak PMI dan juga termasuk hak untuk  mendapat  upaya  hukum  yang  efektif  yang  telah  ada  dalam  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  termasuk  hukum  internasional.  Peraturan  perundang-undangan yang  terkait  dalam  hukum  nasional  Indonesia  yang  mengatur  perlindungan  PMI  adalah Undang-undang nomor 39 tahun 2004.
Peranan  pemerintah  dalam  melindungi  PMI,  karena  selama  ini  belum  ada penanganan  masalah  PMI  secara  maksimal.  Tenaga  kerja  yang  bekerja  di  luar  negeri  ini disebut dengan buruh migran yang artinya adalah seseorang yang bekerja di suatu Negara diamana dia bukan merupakan warga Negara tempat dia bekerja dalam waktu yang relative lama.  Buruh  migran  ini  disebut  dengan  istilah  PMI  yaitu  setiap  warga  Negara  Indonesia yang  memenuhi  syarat  untuk  bekerja  di  luar  negeri  dalam  hubungan  kerja  untuk  jangka waktu  tertentu  dengan  menerima  upah  (pasal  1  angka  1  UU  No.  39  tahun  2004  tentang penempatan  dan  perlindungan  PMI)  dengan  adanya  warga  negara  yang  bekerja  di  luar negeri tersebut pemerintah Indonesia mempunyai tugas untuk melindungi warga negaranya yang  berada  di  luar  negeri  tersebut.  Dalam  melindungi  PMI  yang  bekerja  di  luar  negeri tersebut  Negara  dihadapkan  permasalahan  antara  kepentingan  untuk  melindungi  warga Negara  yang  berada  di  luar  negeri  dengan  hukum  yang  berlaku  di  tempat  warga  Negara tersebut berada. Perlindungan terhadap warga Negara memiliki dua wilayah hukum yang berbeda, yaitu wilayah hukum nasional dan wilayah para PMI bekerja. Karena perlindungan Negara terhadap warga Negara tersebut memiliki dua wilayah, maka selama PMI tersebut masih  berada  di  Indonesia  apabila  terjadi  pelanggaran  terhadap  atau  penipuan  terhadap calon  PMI  tersebut,  maka  yang  diberlakukan  adalah  tetap  hukum  yang  ada  di  Indonesia, tetapi  akan  bebrbeda  lagi  jika  PMI  sudah  berada  di  tempat  para  PMI  bekerja,  maka  yang akan  diberlakukan  adalah  hukum  diamana  para  PMI  tersebut  bekerja.  Karena  hukum Indonesia  sudah  tidak  bisa  menjangkaunya  atau  sudah  diluar  wewenangnya.  Sehingga apabila  terjadi  permasalahan  di  luar  negeri  maka  penegakan  ukumnya  mengikuti  hukum
2 Agusmidah, hukum ketenagakerjaan Indonesia: dinamika dan kajian teori, Ghalia Indonesia, 2010. Hal.98.
3 Boer mauna, Hukum internasional, alumni, bandung, 2001, hlm 100
yang berlaku di Negara tempat mereka berada. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.  39  tahun  2004  bahwa  pemerintah  bertanggung  jawab  untuk  meningkatkan  upaya perlindungan  PMI  di  luar  negeri,  maka  disini  diperlukan  peran  aktif  dari  pemerintah bagaimana  cara  untuk  bisa  melindungi  PMI  tersebut  tanpa  adanya    desakan  dari  pihak- pihak  lain.  Dalam  rangka  melindungi  PMI  tersebut  juga  memerlukan  adanya  peran  serta dari  berbagai  pihak  mulai  dari  organisasi  tenaga  kerja  sampai  keluarga  PMI.  Sehubungan dengan permasalahan perlindungan hukum terhadap PMI sudah menyangkut antar Negara, maka perlu adanya kesepakatan antara Negara Indonesia dengan Negara diamana para PMI tersebut  berada.  Kesepakatan  tersebut  dinamakan  perjanjian  dalam  bentuk  dan  nama tertentu  yang  diatur  dalam  hukum  internasional  yang  dibuat  secara  tertulis  serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum public. 4
Kasus  penganiyaan  PMI  di  arab  Saudi  Buruh  migran  Indonesia,  Tuti  Tursilawati, dieksekusi mati oleh pemerintah Arab Saudi pada Senin, 29 Oktober 2018. Menurut Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo, Tuti dieksekusi mati tanpa ada pemberitahuan resmi kepada  pemerintah  Indonesia.  Tuti  Tursilawati,  PMI  asal  Majalengka,  berangkat  ke  Arab Saudi  pada  2009.  Tujuannya  untuk  mendapatkan  kehidupan  yang  lebih  baik.  Tuti  bekerja sebagai  penjaga  lansia  pada  sebuah  keluarga  di  Kota  Thaif.  Di  sana,  ia  bekerja  selama  8 bulan  dengan  sisa  gaji  tak  dibayar  6  bulan.  Berdasarkan  laman  Serikat  Buruh  Migran Indonesia,  Tuti  ditangkap  kepolisian  Arab  Saudi  pada  12  Mei  2010  atas  tuduhan membunuh  ayah  majikannya,  Suud  Mulhaq  Al  Utaibi.  Tuti  ditangkap  sehari  setelah kejadian  pembunuhan.  Setelah  membunuh  korban,  Tuti  Tursilawati  kabur  ke  Mekkah dengan membawa perhiasan dan uang 31.500 riyal Arab Saudi milik majikannya. Dalam perjalanannya ke Mekkah, Tuti diperkosa 9 pemuda Arab Saudi. Mereka juga mengambil perhiasan  dan  uang  yang  dibawa  Tuti.  Sembilan  pemuda  tersebut  telah  ditangkap  dan dihukum  sesuai  ketentuan  hukum  Arab  Saudi.  Sejak  ditangkap  dan  ditahan  pihak kepolisian,  Konsulat  Jenderal  RI  Jeddah  melalui  satgasnya  di  Thaif,  Said  Barawwas, memberikan pendampingan dalam proses investigasi awal di kepolisian. Kemudian, Said Barawwas  juga  mendampingi  proses  investigasi  lanjutan  di  Badan  Investigasi.  Selama proses investigasi, Tuti Tursilawati mengakui pembunuhan ayah majikannya. Ia beralasan sering  mendapatkan  pelecehan  seksual  dan  kekerasan.  Apa  yang  dilakukannya  adalah pembelaan diri. Permohonan peninjauan kembali terhadap kasus Tuti sempat dikabulkan oleh  pengadilan  di  Arab  Saudi.  Pemerintah  pun  mengupayakan  pembebasan  terhadap Tuti, namun TKI asal Majalengka itu keburu dieksekusi.

## Rumusan Masalah
Tidak dapat dipungkiri memang tidak mungkin untuk menghindarkan pekerja migran dari  segala  permasalahan  yang  ada  jadi berdasarkan masalah  tersebut  masalah yang  ingin kami  jawab  adalah  bagaimana  perlindungan  pekerja  migran  Indonesia  di  Arab  Saudi berdasarkan  konvensi PMI?

## Pembahasan

## Masalah HAM yang dialami pekerja migran di Arab saudi
Pekerja  Migran Indonesia merupakan  pahlawan devisa  bagi  Negara  ini akan  tetapi perlindungan sangat minim bagi keselamatan migran dalam pelaksanaanya, dalam jaminan
4 Zulfikar judge. Perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri, lex jurnalica Volume 9 nomor 3, desember 2012
perlindungan  dan  pemenuhan  hak  –  hak  yang  seharusnya  didapat  pekerja  migran  itu sendiri.  Pemerintah  Indonesia  sudah  berupaya  secara  maksimal  untuk  mewujudkan kesejahteraan  pekerja  migran  yaitu  dalam  melindungi    hak  dan  pengakuan  perlindungan bagi  pekerja  migran,  adapun  konvensi  Internasional  yang  telah  banyak  mengatur  tidak cukup untuk mengendalikan akan terjadinya penyiksaan terhadap pekerja migran Indonesia karena  yang  menjadi  permasalahan  adalah  apakah  pemerintahan  Arab  Saudi  juga menandatangani  konvenan  –  konvenan  tersebut.  Jadi  tanpa  adanya  retivikasi  dari  Negara Arab Saudi tidak adanya keselarasan peraturan yang bisa diterapkan apabila terjadi masalah dalam bentuk penyiksaan tersebut. Bahkan tidak cukup disana pemerintah Indonesia sudah sering  melakukan  hubungan  diplomasi  dengan  pemerintah  Arab  Saudi  dalam  urusan pekerja migran Indonesia, dan tentu saja masalah – masalah tersebut terjadi karena hukum di  Negara  Arab  Saudi  itu  sendiri  yang  dimana  pekerja  migran  sama  sekali  tidak dimanusiakan  atau  dapat  tikatakan  mereka  masyarakat  Arab  Saudi  menganggap  pekerja migran  adalah  “budak”  yang  dalam  arti  budak  bisa  diperlakukan  apa  saja  mulai  dari jam kerja yang terlalu lama, tidak mendapat hari libur dan dibayar dengan upah minim bahkan bisa saja diperkosa dan dianiyaya. 5
Tidak  ada  rasa  menghargai  sesama  manusia  dan  untuk  melindungi  diri  kerap  kali pekerja migran indonesia melakukan perlawanan sehingga membuat majikanya meninggal dan  yang  menjadi  sorotan  adalah  sekalipun  dianggap  melakukan  perlindungan  diri  tetap saja  pekerja  migran  yang  disalahkan  atas  dasar  pembunuhan  dan  berakibat  dijatuhkan hukuman mati terhadap pekerja migran tersebut. Pasalnya memang hal tersebut merupakan budaya  dari  Negara  Arab  Saudi  itu  sendiri.  atas  dasar  tersebut  masalah  HAM  seperti  ini dianggap  biasa  oleh  kerajaan  Arab  Saudi  karena  dianggap  itu  sudah  merupakan  suatu kewajaran hukum yang berlaku di Negara Arab Saudi atau biasa disebut qishos yang berarti nyawa dibayar nyawa, dan jika melihat dari kasus tuti membunuh karena sering mendapati tindakan kekerasan beserta ancaman sekalipun membunuh alasanya adalah melindungi diri itu juga dapat dijatuhi hukuman mati. Dan hukuman mati sendiri juga sudah diatur dalam konvenan  sosial  dan  politik  tentang  hak  hidup  yang  terdapat  dalam  pasal  4  yang  berisi “setiap  orang  mempunyai  hak  untuk  dihormati  kehidupanya,  hak  ini  dilindungi  oleh undang  –  undang,  dan  pada  umumnya,  dari  saat  pembuahan.  Tidak  seorang  pun  dapat dirampas  kehidupanya  demgam  sewenang  –  wenang.” 6 dan  sebenarnya  tuti  sudah mendapatkan  maaf  dari  ke  4  anaknya  tetapi  ada  satu  yang  menyerukan  hukuman  mati tersebut tetap dijalankan.
Kondisi dan sering didengarnya berita hukuman mati terhadap pekerja migran akan banyakmya  kasus  dan  rentan  penyiksaan  di  Arab  Saudi  tidak  menyurutkan  minat  bagi warga Negara Indonesia untuk ingin mengadu nasib dan menjadi sebagai pekerja migran. Karena menurut data 2014 dari bank BI jumlah migran indonesia di arab berkisar 1,01 juta jiwa  yang  berupa  pekerja  formal  dan  informal  yang  merupakan  Negara  penerima  pekerja migran  Indonesia  terbanyak  di  wilayah  timur  tengah 7 .  pilihan  itu  diambil  bukan  tanpa alasan yaitu pendidikan minim dan iming – iming gaji besar merupakan yang menjadi daya
5 Antoinette Vlieger, 2012, “Domestic Workers in Saudi Arabia And The Emirates, New Orleans, Lousiana : qoid Pro Books Hal 8
6 Konvenan Internasional Hak – hak sipil dan politik
7 https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2910120/13-juta-tki-kerja-di-timteng-terbanyak-arab-saudi
tarik tersendiri. Bicara masalah gaji tidak sedikit laporan yang diterima KBRI di Arab Saudi bahwa gaji yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian kontrak sebelumnya permasalahan ini  ada  bisa  saja  disebabkan  majikan  nakal  dan  tidak  memberikan  hak  yang  sudah diperjanjikan, dokumen tidak lengkap, pendidikan rendah, keterbatasan pemahaman bahasa dan juga kurangnya pengetahuan hukum di Negara Arab Saudi bagi pekerja migran adalah penyebab utama pekerja rentan akan masalah di Negara orang. Kita ambil contoh masalah Tuti  tursilawati  seorang  warga  Majalengka  jawa  barat,  yang  divonis  hukuman  mati  oleh kerajaan arab saudi dan dalam pelaksanaan eksekusi tanpa adanya pemberitahuan ke pihak Indonesia. Dalam Pasal 16 Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya dalam poin 7 yaitu a. Konsuler atau pejabat diplomatik Negara  asalnya  atau  Negara  tersebut,  harus  diberitahukan  dengan  segera  mengenai penangkapan atau penahanan tersebut beserta alasan – alasanya, apabila yang bersangkutan memintanya.  b.  Orang  yang  bersangkutan  harus  mempunyai  hak  untuk  berkomunikasi dengan pejabat-pejabat yang disebut diatas. Komunikasi dari orang tersebut kepada pejabat yang disebut diatas harus segera disampaikan, dan Ia berhak untuk menerima komunikasi yang  dikirimkan  oleh  pejabat  tersebut  dengan  segera.  c.  Orang  yang  bersangkutan  harus segera diberitahu mengenai hak ini dan hak yang berasal dari perjanjian yang relevan jika ada,  yang  berlaku  antara  Negara-negara  yang  bersangkutan,  untuk  berkorespondensi  dan bertemu  dengan  pejabat  diatas,  dan  untuk  mengatur  pengacara  dengan  mereka. 8 Dengan demikian  pihak  kerajaan  Arab  Saudi  secara  tidak  langsung  sundah  tidak  menghargai hubungan  diplomatik  antara  kedua  Negara.  Dan  tidak  tanggung  –  tanggung  mengenai laporan yang berkaitan tentang pelecehan terhadap rumah tangga di timur tengah mencapai 87%  dari  keseluruhan  tenaga  kerja Indonesia  dan  kasus  pelecehan  pelecehan  terbanyak di Negara Arab Saudi kendati demikian respon Negara untuk menyelesaikan masalah ini tidak memberikan langkah – langkah yang akurat untuk menekan kembali terjadinya kasus ini. 9

## Konsep HAM Dalam Mengatur Masalah Migran
Pada  awalnya  pengertian  HAM  merupakan  hak  kodrati  yang  melekat  dan  tidak dapat  dicabut  oleh  siapapun  berdasarkan  pengertian  HAM  tersebut  sebenarnya  setiap individu  sudah  diberikan  hak  perlindungan  dan  memberikan  jaminan  kebebasan  dan kesetaraan  terhadap  setiap  individu  dan  yang  menjadi  pertanyaan  adalah  lalu  siapa  yang bertanggung  jawab  dalam  melindungi  hak  kodrati  tersebut  para  ahli  dibidang  tersebut akhirnya memberikan pendapat mereka, Thomas Paine, Jean Jacques Rousseau, John Locke dan filsuf lain pada abad 17 dan 18 mengajukan pemikiran mengenai teori hak-hak kodrati. Negara  sebagai  wakil  Tuhan  di  dunia  yang  diberikan  mandat  untuk  menjaga  ketertiban, apapun  yang  dilakukan  sematamata  untuk  untuk  melindungi  hak-hak  kodrati  setiap individu,  yaitu  hak  untuk  hidup,  kekebasan,  keamanan,  kekayaan,  kebahagiaan  dan  lain sebagainya.  Sesuai  dengan  pengertian  tersebut  kita  semua  memang  tau  bahwa  itu  semua memang  peran  dari  sebuah  Negara  dalam  melindungi  dan  mewujudkan  kesetaraan  dan
8 Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak Semua Buruh  Migran dan Anggota Keluarganya
9 Riwanto Tirto Sudarmo, 2018 The Politics of Imigration in Indonesia and Beyond, Jakarta : springer Hal 131
kebebasan setiap individu agar diakui oleh HAM atau yang berkewajiban untuk mejudkan konsep HAM adalah Negara untuk melindungi warganya. 10
Indonesia  sebagai  salah  satu  Negara  dengan  pengirim  migran  terbesar  di  dunia Indonesia sudah banyak merativikasi konvenan – konvenan internasional seperti hak sosial dan politik, konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak  manusiawi  dan  merendahkan  martabat  manusia  dan  lainya.  Upaya  ini  dilakukan Negara  untuk  jaminan  HAM  bagi  warga  Negaranya.  Dalam  upaya  tersebut  pemerintah mengatur  dalam  Pasal  28  i  ayat  4  menyebutkan  bahwa  “perlindungan  ,  pemajuan  , penegakan  dan  pemenuhan  hak  asasi  manusi  adalah  tanggung  jawan  Negara  terutama pemerintah”.  Indikasi  ini  menandakan  Indonesia  merupakan  Negara  hukum.  Dan selanjutnya  bagaimana  peraturan  internasional  apabila  tidak  meratifikasi  suatu  konvenan internasional yang saya maksut disini apabila Indonesia mengakui konvensi pekerja migran dan  ternyata  ada  permasalahan  terhadap  pekerja  migran  indonesia,  akan  tetapi  yang menjadi  permasalahan  bagaimana  apabila  Negara  tujuan  migran  tersebut  tidak  mengakui atau  tidak  meratifikasi  konvenan  tersebut.  Kendati  demikian  suatu  Negara  yang  telah meratifikasi maupun tidak harus tetap berkiblat dengan instrumen HAM internasional, tetap melaksanakan  nilai  –  nilai  HAM  dan  wajib  bagi  setiap  Negara  untuk  menghormati instrumen  HAM  yang  diakui  dunia  internasional.  Prinsip  ini  dikenal  jus  cogens,  yaitu peraturan  yang  telah  ditetapkan  oleh  dunia  internasional  dan  apabila  suatu  Negara membuat  peraturan  serupa  tidak  boleh  menyimpang  dan  harus  tetap  berkiblat  pada instrumen internasional dan dipatuhi oleh masyarakat internasional. 11

## Hak Dan Kewajiban Sebelum, Selama Dan Setelah Menjadi Migran
Bicara  mengenai  hak  sebelum  berangkat  menjadi  seorang  migrant  tentu  saja beberapa  sudah  dijeskan  oleh  pihak  perusahaan  atau  badan  usaha  yang  berbadan  hukum mereka yang berkewajiban menjelaskan keseluruhkan dari program yang akan dijalani dan penjelasan  tersebut  mulai  dari  keselamatan,  perlindungan,  penempatan  pekerja  bahkan besaran  gaji  yang  akan  diterima  oleh  migran.  Sebenarnya  masalah  hak  ini  sudah  diatur dalam  Undang  –  Undang  tentang  perlindungan  pekerja  migran  Indonesia.  dan  saya  akan sebutkan hak – hak yang merupakan harus diperoleh bagi migran sebelum keberangkatnya antara lain : 12
a. Setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi standar yang telah ditentukan dapat berangkat  dan  wajib  mengetahui  lembaga  yang  akan  memberangakatkanya  seperti lisensi dan lembaga yang dapat dipercaya.
b. Pekerja migran yang telah bekerja sudah seharusnya mendapatkan gaji yang sudah diperjanjikan dan telah disepakati kedua belah pihak.
c. Mendapatkan  perlindungan  bagi  calon  pekerja  migran  untuk  keseluruhuhan kegiatan bekerja mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja
d. Jaminan  sosial  bagi  kehidupan  yang  layak  dalam  bentuk  pemenuhi  kehidupan pekerja migran
10 Sri Lestari Rahayu, PERLINDUNGAN HAM PEKERJA MIGRAN: KAJIAN NORMATIF KEWAJIBAN INDONESIA BERDASAR PRINSIP-PRINSIP DAN NORMA-NORMA HUKUM INTERNASIONAL , Yustisia Vol.2 No.1 Januari – April 2013, Hal 113
11 Riri Anggriani , Perlindungan Hukum Bagi Irregular Migrant Workers Indonesia dikawasan Asia Tenggara ( Dalam Prespektif Hukum HAM Internasional) , Yuridika: Volume 32 No 2, Mei 2017 Hal 323
12 UNDANG-UNDANG TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
e. Hak kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya
f. Hak memperoleh kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lain sesuai dengan peraturan undang-undang di negara tujuan.
g. Hak untuk memperoleh jaminan hukum sesuai dengan peraturan perundangan atas tindakan  yang  dapat  merendahkan  harkat  dan  martabatnya  serta  pelanggaran  atas hak-hak  yang  telah  ditetapkan  sesuai  dengan  peraturan  undang-undang  selama penempatan di luar negeri.
h. Hak  untuk  memperoleh  jaminan  perlindungan  keselamatan  dan  keamanan  saat kepulangan ke tempat asal dan hak untuk memperoleh naskah perjanjia kerja yang asli.
i. pembinaan  akan  semua  kebutuhan  dan  pekerjaan  yang  akan  dijalankan  di  Negara tujuan
Melihat  daftar  diatas  tentu  saja  banyak  sekali  hak  yang  harus  didapatkan  oleh seorang  migran  dengan  resiko  besar  bekerja  di  Negara  orang  tentu  saja  itu  semua  dapat dikatakan wajar dan peran Negara selanjutnya adalah bagaimana agar semua hak tersebut dapat  dijalankan  untuk  mengurangi  resiko  rentanya  migran  yang  melanggar  aturan  di negara  lain.  Dan  memang  itu  semua  terjadi  Negara  memang  yang  berkewajiban menyelesaikan  atau  melindungi  segenap  rakyatnya  melalui  kedaulatan  penuh  negara  ini, karena Negara Indonesia mengenal konsep perlindungan rakyatnya terdapat pada alenia 4 pembukaan  UUD  1945  yang  berkaitan  tentang  tujuan  Negara  yang  berisi  melindungi, meningkatkan,  mencerdaskan  dan  ikut  serta  melaksanakan  ketertiban  dunia  berdasarkan perdamaian abadi itulah keempat poin yang sangat penting yang sudah sepatutnya untuk dilaksanakan.  Upaya  nyata  yang  telah  dilakukan  Indonesia  ialah  dengan  membentuk BNP2TKI selain itu Negara juga mulai membatasi migran untuk menjadi pembantu rumah tangga dan lebih diutamakan yang memiliki keahlian khusus untuk mengurangi terjadinya masalah  pelecehan.  Indonesia  tiak  bisa  melarang  untuk  mencari  pekerjaan  yang  layak sekalipun di luar Negeri di atur dalam UU No 13 Tahun 2003 sedangkan UU No 39 Tahun 2004  untuk  menjamin  hak  –  hak  dan  kewajiban  agar  terpenuhi.  Dan  sebenarnya  untuk perlindungan  migran  pemerintah  Arab  saudi  juga  mengatur  melalui  kementrian  ketenaga kerjaan  Arab  Saudi  No  M.  /51  yang  menyebutkan  memberikan  jaminan  perlindungan hukum terhadap tenaga kerja asing umumnya dan migran khususnya yang bekerja di Arab Saudi sebenarnya baik Negara Indonesia dan Arab Saudi sama – sama memiliki aturan yang jelas  mengenai  perlindungan  terhadap  pekerja  migran. 13 Dan  selanjutnya  hak  setelah menjadi  pekerja  migran  adalah  upaya  pemberdayaan  dan  dibekali  keahlian  yang  lebih khusus agar jika kembali menjadi migran tidak lagi berada pada sektor rendahan.

## Hak Migran Dalam Penempatan Kerja
Penempatan kerja bagi migran merupakan tanggung jawab suatu instansi atau badan usaha yang berbentuk badan hukum aturan ini sesuai dengan isi pasal 1 UU No 18 Tahun 2017.  Sebelum  bicara  mengenai  penempatan  kerja  perlu  kita  tahu  berasaran  minat  untuk menjadi migran  dengan  keahlian  PRT jauh  lebih  besar  ketimbang angka  Negara  –  Negara yang menerima pekerja kasar tentu hal ini merupakan masalah bagi tenaga kerja Indonesia karena keterbatasan keahlian menjadikan peluang untuk diberangkatkan akan semakin kecil
13 Badruzzaman, skripsi: Perlindungan Hukum Terhadap TKI di Saudi Arabia menurut Hukum Indonesia dan Arab Saudi” (Jogjakarta: UINSKalijaga, 2016), Hal 36
dan sebenarnya peran pemerintah disini sangatlah dibutuhkan karena program  – program berkelanjutan agar Indonesia tidak hanya dikenal sebagai Negara dengan pengekspor tenaga kerja  kasar  saja  melainkan  perlunya  skil  agar  warga  Indonesia  selama  di  luar  negeri mendapatkan  pekerjaan  yang  layak  selain  itu  mengurangi  agar  terjadinya  kekerasan maupun  pelecehan  terhadap  pekerja  kasar  yang  selama  ini  terjadi.  Dan  penempatan ketenagakerjaan  harus  melihat  tingkat  keamanan  sebagai  Negara  penerima  adapun peraturan yang mengatur ialah Pasal 77 UU PPTKILN yaitu perlindungan dimulai dari pra penempatan, masa penempatan sampai dengan purna penempatan selanjutnya sebagaimana mestinya  pekerja  migran  wajib  mendapatkan  pembinaan  akan  semua  kebutuhan  dan pekerjaan yang akan dijalankan di Negara tujuan dan mengapa ini dianggap penting karena untuk  mengantisipasi  pekerja  migran  melakukan  kesalahan  di  dalam  penempatanya  agar mereka  paham  benar  peraturan,  hukum  yang  berlaku  di  Negara  tujuan  dan  mereka  juga mudah  mengakses  informasi  apabila  masalah  yang  tidak  diinginkan  terjadi  pembinaan memanglah  sangat  penting  berguna  sebagai  aspek  penunjang  calon  migran  yang  diatur dalam  Pasal  83  UU  PPTKILN. 14 Karena  sekalipun  tempat  ditentukan  tidak  menutup kemungkinan dapat terjadi suatu masalah data yang dimuat muali dari 2011  – 2014 masih banyak  sekali  laporan  ketika  pekerja  migran  mulai  untuk  bekerja  laporan  yang  diterima antara lain :
Berdasarkan grafik diatas laporan dari tahun ketahun semakin turun ini menunjukan program  yang  dijalankan  pemerintah  cukup  efektif  untuk  meredam  terjadinya  kasus deskriminasi  terhadap  migran Indonesia.  memang  ini  hanya  enam dari  jumlah  total  enam belas jenis laporan yang terjadi, sekalipun hanya bagian kecil tentu saja sangat berpengaruh
14 Adharinalti, perlindungan Terhadap Tenagakerja Indonesia Irregular diluar Negeri, volume 1 Nomer 1 Januari – April 2012, Hal 162
No Jenis Permasalahan 2011 2012 2013 2014 1 Pekerjaan  yang  dilakukan tidak  sesuai  dengan  yang diperjanjikan 636 842 200 108 2 Jumlah  gaji  migran  tidak dibayarkan 1.239 852 559 346 3 Penganiyaan  yang  dialami migran 319 141 57 30 4 Pelecehan  seksual  terhadap PRT 92 49 14 6 5 Sakit  yang  di  akibatkan kerja (paksa) 297 221 109 68 6 Pemberentihan Kerja sepihak (PHK) 85 52 15 18 Total 2.688 1.797 954 576
rekapan ini sebagai acuan untuk menanggulangi dari banyaknya masalah terhadap migran Indonesia. 15 Bicara  mengenai  penempatan  kerja  didasari  dari  UU  No  18  Tahun  2017 pengganti  UU  NO  39  Tahun  2004  yang  telah  mengatur  keseluruhan  dari  kegiatan  pekerja migran  mulai  dari  sebelum  bekerja,  saat  bekerja  bahkan  pasca  kerja  dan  penempatan tertuang  dalam  pasal  1  poin  12  yang  ber  isi  “Perjanjian  Kerja  Sama  Penempatan  adalah pedanjian  tertulis  antara  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  dan  Mitra Usaha  atau  Pemberi  Kerja  yang  memuat  hak  dan  kewajiban  setiap  pihak  dalam  rangka penempatan  dan  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  di  negara  tujuan  penempatan.” Melihat  isi  pasal  tersebut  berarti  ada  persetujuan  antara  kedua  belah  pihak  badan  usaha maupun pekerja itu sendiri selain itu ada banyak hal yang perlu di pahami pekerja migran sebelum  diberangkatkan  mulai  dari  perjanjian  penenmpatan  kerja  tertulis,  perjanjian  kerja yang  berisi  hak  dan  kewajiban  bagi  seorang  migran,  visa  kerja,  Surat  Izin  Perusahaan Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (SIP3MI),  SIP2MI,  Jaminan  sosial  terhadap  migran. Adapun Pelindungan Pekerja Migran Indonesia memiliki asas: keterpaduan, persamaan hak, pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan  gender,  nondiskriminasi,  anti-perdaganganmanusia,  transparansi,  akuntabilitas, dan  berkelanjutan.  Dengan  ini  sekalipun  menjadi  migran  warga  Negara  Indonesia  tetap mendapatkan  ksemua  kebebasan  yang  telah  disebutkan  tadi  dan  apabila  terjadi  batasan untuk  melakukan  itu  semua  pekerja  migran  dapat  mengajukan  laporan  karena  sudah  ada aturan hukum yang telah menjaminya.

## Penegakan Dan Penanganan Pekerja Migran Yang Bermasalah
Melindungi pekerja migran merupakan kewajiban Negara agar terhindar dari segala permasalahan  yang  terjadi  saat  ini.  Dan  dalam  hal  ini  sebenarnya  sudah  diatur  dalam konvenan  internasional  yang  dapat  di  temukan  dalam  Konvensi  Internasional  Tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya, berbagai permasalahan yang  pernah  dialami  oleh  pekerja  migran  sebenarnya    sudah  diatur  dalam  konvenan  ini. Masalah pertama yang sering terjadi adalah perbudakan yang seharusnya masalah ini dapat terurai karena bagaimanapun isi pasal 11 konvensi internasional tentang perlindungan hak semua buruh migran dan anggota keluarganya, yang menyatakan tidak seorangpun pekerja migran dapat jadikan budak ataupun di perlakuan kasar hingga kerja paksa, selain masalah perbudakan konvensi ini juga mengatur masalah kekerasan dan hak penerimaan gaji, yang terdapat  dalam  pasal  5  apabila  seseorang  yang  telah  memenuhi  prasyarat  dan  telah melakukan  sebuah  pekerjaan  wajib  mendapatkan  gaji  sesuai  dengan  apa  yang  telah diperjanjikan,  dan  jika  melihat  fakta  lapangan  memang  masih  banyak  ditemui  penugakan gaji  bahkan  gaji  tidak  dibayarkan  oleh  seorang  majikan  oleh  sebab  itu  pasal  ini  dapat dijadikan  acuan  bagi  pekerja  migran  dalam  pemenuhan  hak  yang  seharusnya  dapat  di terima oleh pekerja migran, sedangkan isi pasal 10 dengan jelas menyatakan baik itu pekerja maupun  keluarganya  tidak  dapat  dijadikan  sasaran  penyiksaan  oleh  majikan  dan selanjutnya  juga  dipertegas  dalam  pasal  16  atas  kebebasan  dan  keamanan  pribadi  bahkan perlindungan yang dilakukan Negara secara efektif dari kekerasan, kerugian fisik, ancaman, bahkan  intimidasi.  Berarti  dengan  demikian  jika  melihat  kasus  yang  dialami  tuti  pekerja migran Indonesia yang di kenai sanksi hukuman mati tidak dapat disalahkan sepenuhnya
15 Rizka Puspitasari, Analisis Penyebab Praktik Kerja Paksa Di Arab Saudi: Fenomena Kerja Paksa Terhadap TKI INFORMAL (2011-2014) Hal 214
atas  pembunuhan  tersebut  karena  itu  semua  dilakukan  karena  dalam  usaha mempertahankan  diri  dari  ancaman,  kekerasan  hingga  intimidasi  yang  sebenarnya dilindungi  dalam  konvensi  internasional  tentang  perlindungan  hak  semua  buruh  migran dan  anggota  keluarganya  yang  seharusnya  berperan  atas  semua  perlindungan    terhadap pekerja  migran,  dan  bagaimana  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya  masalah  terjadi  karena keterlambatan penangan yang dikarenakan kurangnya pengetahuan pekerja migran atas hak yang wajib di dapat.
Penanganan  pekerja  migran  sudah  banyak  upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah Indonesia  untuk  melindungi  segenap  warga  Negaranya,  dari  dari  banyaknya  upaya  yang dilakukan oleh  pemerintah salah satunya ialah merativikasi konvensi internasional pekerja migran, dan baru – baru ini pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang – Undang No 18  Tahun  2017  tentang  perlindungan  pekerja  migran,  yang  bertujuan  untuk  menangani apabila  ternjadi  masalah  –  masalah  yang  di  dapati  oleh  pekerja  migran  Indonesia,.  Tidak sampai disitu dalam upaya penangan dan penegakan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia melakukan hubungan diplomasi dengan Negara tujuan seperti Arab Saudi untuk penandatangan  perjanjian  MoU  tentang  perlindungan  pekerja  migran  meskipun  sampai dengan  saat  ini  belum  juga  adanya  kesepakatan  akan  tetapi  pemerintah  terus  melakukan pendekatan  agar  tercapainya  penandatangan  tersebut.  Menyediakan  media  informasi  dan organisasi perlindungan pekerja migran juga merupakan upaya nyata pemerintah Indonesia menanggapi  keseriusan  isu  atas  dasar  kasus  HAM  yang  telah  terjadi  sampai  saat  ini. Organisasi  ini  dikenal  dengan  nama  BNP2TKI  yang  memberikan  suatu  kebijakan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia yang mengarah pada suatu pemberdayaan fase purna kerja, dan diatur dalam peraturan kepala BNP2TKI Nomor 4 Tahun 2017 tentang yang bertujuan untuk menekan pengiriman pekerja migran yang tidak terdidik. 16

## Penutup Kesimpulan
Menjadi pekerja migran memang penuh resiko akan tetapi esistensinya masih sampai dengan  saat  ini    tanpa  berfikir  akan  adanya  maut  yang  menanti  seorang  pekerja  migran hanya  berfikir  keuntungan  apabila  bekerja  di  luar  negeri  dan  telah  dikatan  penuh  resiko karena Masih begitu lemahnya perlindungan terhadap buruh migran indonesia yang bekerja di  sektor  pembantu  rumah  tangga  di  Arab  Saudi  banyak  faktor  yang  mempengaruhinya, faktor  utamanya  ialah  masyarakat  arab  saudi  itu  sendiri,  masih  banyak  para  majikan menganggap  para  pekerja  migran  sebagai  budak  yang  bisa  diperlakukan  sesuai  yang dikehendaki dan  termasuk  disiksa maupun  diperkosa  dan menghiraukan  atas keberadaan HAM dan banyaknya konvenan internasional yang telah mengatur. Atas kejadian tersebut sering  kali  warga  Negara  Indonesia  melakukan  perlawanan  dalam  arti  untuk  melindungi diri  dari  perbuatan  keji  seorang  majikan  alhasil  sampai  dengan  pembantu  rumah  tangga tersebut membunuh dan tetap akan disanksi sekalipun alasan membunuh ialah melindungi diri. Karena hukum di Arab Saudi di kenal dengan qishos yang berarti nyawa harus dibalas dengan nyawa. Dan apabila ada warga Negara Indonesia akan dieksekusi mati seharusnya ada pemberitahuan terhadap pemerintah Indonesia dan itu semua tidak dilakukan sampai pada terlaksananya eksekusi mati tersebut tidak ada pemberitahuan dari kerajaan arab saudi
16 Rizky, Budy, Legal Politics Protection Of Indonesian Migrant Workers In Fullphase Of Work, Vol. 20, No. 1, (April, 2018), Hal 173
kepada  pemerintah  Indonesia  yang  menyulitkan  pemerintah  untuk  melindungi  pekerja migran Indonesia. Memang Arab Saudi tidak mengenal hukum tersebut. Kendati demikian apabila pemerinth Indonesia menganggap serius masalah ini sudah seharusnya ada langkah tepat  seperti  memberikan  informasi  yang  akurat  terhadap  seluruh  masyarakat  Indonesia yang  berada  diluar  negeri  melalui  pembentukan  lembaga khusus  hal  tersebut  yang  diatur dalam  UU  No.13  tahun  2003.  Tidak  sampai  disana    melalui  kementerian  ketenagakerjaan Arab  Saudi  juga  mengatur  tenntang  ketenagakerjaan  yang  menyebutkan  memberikan jaminan  perlindungan  hukum  terhadap tenaga  kerja  asingnya.  Dan  tugas  dari  pemerintah Indonesia ialah harus membekali sebuah keahlian kepada para calon pekerja migran supaya dapat  menjalankan  pekerjaan  dengan  baik  di  Negara  tujuan.  dan  meninggalkan  kesan bahwa Indonesia Negara yang sebatas pengekspor di sektor pekerja kasar saja.
Saran
Bentuk  perlindungan  berdasarkan  UU  No  18  Tahun  2017  sudah  cukup  mewakilkan masalah  yang  terjadi  selama  ini  terhadap  pekerja  migran,  semoga  dengan  adanya  aturan baru ini lebih menjamin atas keselamatan bagi warga Negara Indonesia yang bekerja diluar Negeri dan sebagai calon migran agar melengkapi dokumen yang telah ditetapkan instansi terkait  untuk  menghindari  terjadinya  perdagangan  manusia  maupun  lainya,  jika  memang tidak  bisa  memenuhi  segala  syarat  yang  telah  ditentukan  diharapkan  tidak  memilih  jalur ilegal  karena  tanpa  jalur  yang  resmi  tentu  akan  menyulitkan  Negara  dalam  mendata maupun  membantu  apabila  migran  tersebut  mendapati  suatu  masalah.  Dan  ini  semua merupakan penyebab utama terjadinya masalah terhadap pekerja migran apabila menyalahi aturan  dan  Negara  Indonesia  harus  lebih  tegas  lagi  apabila  suatu  Negara  enggan  untuk melakukan  perjanjian  MoU  yang  berkaitan  tentang  pekerja  migran  karena  tanpa  adanya perjanjian  tersebut  Indonesia  tidak  memiliki  kekuatan  penuh  dalam  melindungi  segenap warga Negara Indonesia.
Daftar Bacaan Perundang – undangan : Konvenan Internasional Hak – hak sipil dan politik Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak Semua Buruh  Migran dan Anggota Keluarganya

## Jurnal dan Buku :

## Jurnal hukum perlindungan hukum bagi buruh migran terhadap tindakan perdagangan perempuan
Agusmidah, hukum ketenagakerjaan Indonesia: dinamika dan kajian teori, Ghalia Indonesia, 2010.
Jurnal pembaharuan hukum perlindungan hukum terhadap tenaga koerja Indonesia di luar negeri
Riwanto Tirto Sudarmo, 2018 The Politics of Imigration in Indonesia and Beyond, Jakarta : springer Sri
Lestari Rahayu, PERLINDUNGAN HAM PEKERJA MIGRAN: KAJIAN NORMATIF KEWAJIBAN INDONESIA BERDASAR PRINSIP-PRINSIP DAN NORMA-NORMA HUKUM INTERNASIONAL , Yustisia Vol.2 No.1 Januari – April 2013
Riri Anggriani , Perlindungan Hukum Bagi Irregular Migrant Workers Indonesia dikawasan Asia
Tenggara ( Dalam Prespektif Hukum HAM Internasional) , Yuridika: Volume 32 No 2, Mei 2017
Badruzzaman,  skripsi:  Perlindungan  Hukum  Terhadap  TKI  di  Saudi  Arabia  menurut Hukum Indonesia dan Arab Saudi” (Jogjakarta: UINSKalijaga, 2016)
Adharinalti, perlindungan Terhadap Tenagakerja Indonesia Irregular diluar Negeri, volume 1 Nomer 1 Januari – April 2012
Rizka  Puspitasari,  Analisis  Penyebab  Praktik  Kerja  Paksa  Di  Arab  Saudi:  Fenomena  Kerja Paksa Terhadap TKI INFORMAL (2011-2014)
Rizky, Budy, Legal Politics Protection Of Indonesian Migrant Workers In Fullphase Of Work, Vol. 20, No. 1, (April, 2018)

## Internet
:
Antoinette Vlieger, 2012, “Domestic Workers in Saudi Arabia And The Emirates, New Orleans, Lousiana : qoid Pro Books
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2910120/13-juta-tki-kerja-di-timteng- terbanyak-arab-saudi