## GANTI RUGI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA JAMAAH UMROH DENGAN PT FIRST TRAVEL ATAS KEGAGALAN PEMBERANGKATAN UMROH
Lita Ayu, Tri Setiady Universitas Wiralodra
Email : litaayupuspita68@gmail.com , trisetiady@unwir.ac.id

## ABSTRACT
This research is based on the reality that occurs in the community that PT First Travel as the  organizer  of  the  Umrah  pilgrimage  trip  (PPIU)  violates  Law  Number  8  of  1999  and Regulation of the Minister of Religion Number 8 of 2018 so that it has resulted in losses to consumers  of  Umrah  pilgrims.  .  PT  First  Travel  does  not  carry  out  its  obligations  as  a business  actor  and  does  not  fulfill  the  consumer  rights  of  the  Umrah  pilgrims.  The  legal relationship that begins with the sale and purchase agreement for Umrah travel services, consumers will depart as promised by PT First Travel, namely 6 months after payment is paid.  However,  this  agreement  was  denied  by  PT  First  Travel  so  that  they  must  be responsible for compensation to consumers for negligence and mistakes that resulted in the congregation failing to leave for Umrah . In this study, the method used in this case is the Normative  Juridical  approach  method  with  data  collection  techniques  by  means  of literature  studies  on  legal  materials,  both  primary  legal  materials,  secondary  legal materials and tertiary legal materials and field studies as a complement . The results of this study indicate that the responsibility of PT First Travel which is regulated in Law Number 8  of  1999  concerning  Consumer  Protection  in  providing  compensation  and  /  or compensation to consumers of Umrah pilgrims is not carried out by PT First Travel, and legal remedies are carried out in practice that occurred in the field of Umrah congregation consumers in defending their right to receive compensation ended in dispute resolution by filing a civil suit with the Depok District Court .
Keywords :  First Travel, Liability, Indemnity, Dispute Resolution

## I. PENDAHULUAN
Perkembangan perekonomian, perdagangan, dan perindustrian  yang kian hari kian meningkat  telah  memberi  kemanjaan  yang  luar  biasa  kepada  konsumen  karena  ada beragam  variasi  produk  barang  dan/  jasa  yang  bisa  dikonsumsi,  dengan  ini  para  pelaku usaha  memanfaatkan  peluang  untuk  memenuhi  kebutuhan  barang  dan/  jasa  baik  secara jasmani  maupun  rohani.  Pelaku  usaha  yang  menjalankan  bisnisnya  dalam  bentuk pelayanan  jasa  perjalanan  atau travel ,  pada  perkembangannya  tidak  hanya  menyediakan paket  perjalanan  wisata,  akan  tetapi  menyediakan  juga  paket  perjalanan  umrah.  Biro perjalanan  umroh  merupakan  usaha  penyedia  dan  pelayanan  jasa  yang  segala  sesuatunya berhubungan  dengan  perjalanan  ibadah  umroh.  Biro  perjalanan  umrah  terlebih  dahulu harus memperoleh izin dari Kementerian Agama sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah. Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan
Perjalanan  Ibadah  Umrah,  Pasal  1  angka  (2)  menyebutkan  Penyelenggara  Perjalanan Ibadah  Umroh  yang  selanjutnya  disingkat  PPIU  adalah  biro  perjalanan  wisata  yang  telah mendapat izin dari Menteri untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umroh.
PPIU  menawarkan  pelayanan  jasa  perjalanan  umroh  kepada  masyarakat  sebagai konsumen  pengguna  jasa  tersebut.  Hal  ini  akan  menimbulkan  hubungan  hukum  antara pelaku usaha dengan konsumen yang perlu dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang- undangan yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan  konsumen  mempunyai  cakupan  yang  luas  meliputi  perlindungan  konsumen dalam  memperoleh  barang  dan  jasa,  yang  berawal  dari  tahap  kegiatan  untuk  mendapat barang  dan  jasa  hingga  ke  akibat-akibat  dari  pemakaian  barang  dan  jasa  itu.  Cakupan perlindungan konsumen dalam dua aspeknya yaitu, dapat dijelaskan sabagai berikut: 1
1. Perlindungan  terhadap  kemungkinan  diserahkan  kepada  konsumen  barang  dan  atau jasa  yang  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  telah  disepakati  atau  melanggar  ketentuan undang-undang.
2. Perlindungan  terhadap  diberlakukannya  kepada  konsumen  syarat-syarat  yang  tidak adil.
Terdapat  salah  satu  pelaku  usaha  atau  PPIU  yang  bermasalah  yaitu  PT  First Anugerah  Karya  Wisata  atau  lebih  dikenal  dengan  PT  First  Travel.  Pendiri  sekaligus pemilik  PT  First  Travel  adalah  pasangan  suami-istri  yaitu  Andika  Surachman  sebagai Presiden Direktur PT First Travel dan Anniesa Desvitasari Hasibuan sebagai Direktur PT First  Travel.  Paket  promo  umroh  yang  ditawarkan  PT  First  Travel  ini  sangat  murah sehingga  berhasil  menarik  banyak  calon  jamaah  yang  mencapai  72.672  orang.  Sejak Desember  2016  hingga  Mei  2017,  First  Travel  hanya  mampu  memberangkatkan  14.000 jamaah,  sedangkan  58.682  calon  jamaah  lainnya  merugi,  dengan  total  nilai  kerugian Rp848,7 miliar 2 .
Berikut pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan PT First Travel :
1) PT First Travel melanggar pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:
“Pelaku  usaha  dalam  menawarkan  barang  dan/atau  jasa  melalui  pesanan  dilarang untuk :
1 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia , Cet. Ke-3, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 7.
2 Dian  Cahyaningrum, Tanggung  Jawab  Hukum  First  Travel  Dalam  Kasus  Penipuan,  Penggelapan,  Dan Pencucian  Uang  Dengan  Modus  Umrah ,  Majalah  Info  Hukum  Singkat,  Vol.  IX,  No. 16/II/Puslit/Agustus/2017, hlm. 2.
a. Tidak  menepati  pesanan  dan/atau  kesepakatan  waktu  penyelesaian  sesuai dengan yang dijanjikan;
b. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.”
2) PT  First  Travel  telah  melanggar  Pasal  7  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang Perlindungan Konsumen yakni tidak melaksanakan kewajiban pelaku usaha sebagaimana mestinya.
Adapun Pasal 7 UUPK menyebutkan : 3
“Kewajiban pelaku usaha adalah:
a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang  dan/atau  jasa  serta  memberi  penjelasan  penggunaan,  perbaikan  dan pemeliharaan;
c. memperlakukan  atau  melayani  konsumen  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif;
d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
f. memberi  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian  atas  kerugian  akibat penggunaan,  pemakaian  dan  pemanfaatan  barang  dan/atau  jasa  yang diperdagangkan; memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang  dan/atau  jasa  yang  diterima  atau  dimanfaatkan  tidak  sesuai  dengan perjanjian .”
3) PT  First  Travel  telah  melanggar  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang  Perlindungan  Konsumen  yakni  tidak  memenuhi  hak-hak  konsumen sebagaimana mestinya.
Adapun Pasal 4 UUPK menyebutkan: 4
a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c. hak  atas  informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan barang dan/atau jasa;
d. hak  untuk  didengar  pendapat  dan  keluhannya  atas  barang  dan/atau  jasa  yang digunakan;
e. hak  untuk  mendapatkan  advokasi,  perlindungan,  dan  upaya  penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. hak  untuk  diperlakukan  atau  dilayani  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif;
3 Lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
4 Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
h. hak  untuk  mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian,  apabila barang  dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  atau  tidak sebagaimana mestinya;
i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
4) PT  First  Travel  telah  melanggar  Pasal  65  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang berbunyi :
“PPIU dilarang menelantarkan jemaah umroh yang mengakibatkan jemaah umroh:
a. Gagal berangkat ke Arab Saudi;
b. Melanggar masa berlaku visa, atau;
c. Terancam keamanan dan keselamatannya.”
5) PT First Travel telah melanggar Pasal 10 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun  2018  Tentang  Penyelenggaraan  Perjalanan  Ibadah  Umroh  yakni  menetapkan biaya  murah  di  bawah  biaya  penyelenggara  ibadah  umroh  (BPIU)  referensi  yang berlaku.
Pasal 10 ayat 2 menyebutkan bahwa :
“Dalam  hal  PPIU  menetapkan  BPIU  di  bawah  BPIU  Referensi,  PPIU  wajib melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal.”
Dalam fakta yang terjadi hingga tahun 2019 calon jamaah belum juga mendapatkan kompensasi/ganti rugi dari PT First Travel untuk diberangkatkan umroh atau mendapatkan kembali  uang  yang  telah  disetor.  Pada  tanggal  4  Maret  2019  calon  jamaah  mengajukan gugatan  perdata  ke  Pengadilan  Negeri  Depok  untuk  mempertahankan  hak-haknya  dalam memperoleh  ganti  rugi,  gugatan  ini  dilakukan  setelah  putusan  Mahkamah  Agung  Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 dibacakan 31 Januari 2019 lalu, dalam putusan tersebut  bahwa aset yang  bernilai  ekonomis  dirampas  untuk  negara.  Hal  ini  sebenarnya  menunjukkan  bahwa sengketa konsumen ini terlihat adanya sengkarut hukum dalam menyelesaikan perkara PT First Travel dengan jamaah umroh yang berujung pada ketidakpastian pada ganti kerugian yang harus diperoleh konsumen pengguna jasa layanan umroh ini.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  di  atas,  maka  peneliti  tertarik  untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat judul : “Tinjauan Yuridis Terhadap Ganti Rugi Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Antara  Jamaah  Umroh  Dengan  Pt  First  Travel  Atas Kegagalan  Pemberangkatan  Umroh  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.

## II. PERMASALAHAN
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dijelaskan,  maka  permasalahan  yang  akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :
1. Bagaimana  bentuk  tanggungjawab  atas  ganti  rugi  PT  First  Travel  terhadap  jamaah umroh akibat  gagal  diberangkatkan menurut  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ?
2. Bagaimana  upaya  hukum  yang  bisa  dilakukan  konsumen  Jemaah  Umroh  PT  First Travel  untuk  menuntut  ganti  rugi  menurut  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang Perlindungan Konsumen ?

## III. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif  ( normatif legal  research ).  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  studi  kepustakaan.  Data  yang digunakan  adalah  data  primer  berdasarkan  perundang-undangan  dan  data  sekunder  yang didapat dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang  diperoleh  kemudian  dianalisis  secara  kualitatif  dan  dipaparkan  secara  deskriptif analitis.

## IV. PEMBAHASAN
4.1. Bentuk  Tanggungjawab  Atas  Ganti  Rugi  Pt  First  Travel  Terhadap  Jamaah Umroh Akibat Gagal Diberangkatkan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Merugikan pengguna jasa atau konsumen bertentangan dengan yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya ditulis  UUPK.  UUPK  merupakan  “payung”  yang  mengintegrasikan  dan  memperkuat penegakan  hukum  di  bidang  perlindungan  konsumen 5 .  Barang  dan/atau  jasa  dalam penggunaannya  dijamin  akan  nyaman,  aman  maupun  tidak  membahayakan  konsumen penggunanya,  maka  konsumen  diberikan  hak  untuk  memilih  barang  dan/atau  jasa  yang dikehendakinya  berdasarkan  atas  keterbukaan  informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur.  Jika terdapat  penyimpangan  yang  merugikan,  konsumen  berhak  untuk  didengar,  memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi ganti rugi 6 .
5 Kurniawan, Hukum  Perlindungan  Konsumen  :  Problematika  Kedudukan  Dan  Kekuatan  Putusan  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) , UB Press, Malang, 2011, hlm 29.
6 Gunawan  Widjaja  dan  Ahmad  Yani, Hukum  tentang  Perlindungan  Konsumen ,  Cetakan  ketiga,  Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm 30.
Penyimpangan  yang  dilakukan  PT  First  Travel  sebagai  penyedia  jasa  layanan umroh seperti  yang telah diuraikan sebelumnya mengakibatkan kerugian materill  maupun immateriil bagi jamaah. Hal tersebut menimbulkann tanggung jawab PT First Travel yang harus  dipikulnya.  Tanggung  jawab  hukum  ini  erat  kaitannya  dengan  hak  dan  kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha. Tanggung jawab pelaku usaha di atur khusus dalam satu bab  yaitu  bab  VI  UUPK  mulai  dari  pasal  19  sampai  dengan  pasal  28.  Pasal  19  UUPK merumuskan tanggung jawab pelaku usaha yang berbunyi: 7
(1) Pelaku  usaha  bertanggung  jawab  memberikan  ganti  rugi  atas  kerusakan, pencemaran,  dan/atau  kerugian  konsumen  akibat  mengkonsumsi  barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
(2) Ganti  rugi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  berupa pengembalian  uang  atau  penggantian  barang  dan/atau  jasa  yang  sejenis atau  setara  nilainya,  atau  perawatan  kesehatan  dan/atau  pemberian santunan  yang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
(3) Pemberian  ganti  rugi  dilaksanakan  dalam  tenggang  waktu  7  (tujuh)  hari setelah tanggal transaksi.
(4) Pemberian  ganti  rugi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2) tidak  menghapuskan  kemungkinan  adanya  tuntutan  pidana  berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila  pelaku  usaha  dapat  membuktikan  bahwa  kesalahan  tersebut merupakan kesalahan konsumen.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  19  UUPK  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha ini termasuk ke dalam pertanggung jawaban privat atau keperdataan yang bersifat dari hubungan kontraktual maupun di luar hubungan kontraktual.  Dari  kasus  PT  First  Travel  yang  dibahas,  menunjukan  adanya  hubungan kontraktual  antara  jamaah  dengan  PT  First  Travel  maupun  dari  pihak  agen  sebagai perantara  atas  jasa  yang  diperdagangkan.  Hubungan  kontraktual  ini  timbul  akibat  dari hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen. Hubungan hukum antara PT First Travel  dengan  jamaah  timbul  karena  ada  hubungan  jual  beli  jasa  perjalanan  umroh, sehingga mengakibatkan adanya hak dan kewajiban yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban  pihak  yang  lain.  Hubungan  hukum  tersebut  sebagai  hubungan  hukum  antara pelaku  usaha  dengan  konsumen.  adapun  hubungan  hukum  antara  PT  First  Travel  dengan konsumen jamaah umroh memuat hak dan kewajiban yang diatur dalam ketentuan UUPK yakni  pada  pasal  4  memuat  ketentuan  hak  konsumen  dan  pasal  5  memuat  ketentuan kewajiban konsumen sedangkan pada pasal 6 memuat ketentuan hak konsumen dan pasal 7
7 Lihat Pasal 19-28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
memuat  ketentuan  kewajiban  pelaku  usaha.  Adapun  kewajiban  pelaku  usaha  sebagai penyelenggara  perjalanan  ibadah  umroh  tercantum  pada  pasal  11  dan  pasal  13  Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh.
Dalam  hukum,  khususnya  hukum  perdata,  setiap  tuntutan  pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan seseorang harus (wajib) bertanggung jawab,  hal  yang  menyebabkan  lahirnya  kewajiban  bertanggung  jawab.  Dasar pertanggungjawaban itu menurut hukum perdata ada dua yaitu: 8
1. Pertanggungjawaban  atas  dasar  kesalahan  yaitu  tanggung  jawab  yang  dapat  lahir karena  terjadinya  wanprestasi,  timbulnya  perbuatan  melawan  hukum,  baik  yang disebabkan karena perbuatan yang kurang hati-hati atau karena kesengajaan.
2. Pertanggungjawaban  atas  dasar  resiko  yaitu  tanggung  jawab  yang  harus  dipikul sebagai resiko yang harus diambil oleh seorang pelaku usaha atas kegiatan usahanya.
Secara  garis  besar  prinsip-prinsip  tanggung  jawab  produk  di  dalam  hukum perlindungan konsumen sebagai berikut: 9
1) Prinsip  tanggung  jawab  berdasarkan  unsur  kesalahan (fault  liability  atau  liability based  on  fault) .  Prinsip  ini  menjelaskan  bahwa  seseorang  baru  dapat  dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum apabila ada unsur kesalahan yang dilakukan, dimaksudkan prinsip ini dengan harapan bahwa pelaku usaha yang berbuat kesalahan dan  menimbulkan  kerugian  bagi  konsumen  harus  memberikan  ganti  kerugian terhadap  konsumen  yang  dirugikan,  dan  besar  ganti  rugi  yang  diberikan  harus sebanding atau senilai dengan nilai kerugian yang di derita oleh konsumen;
Prinsip  ini  terdapat  dalam  KUHPerdata  Pasal  1365,  Pasal  1366,  Pasal  1367,  yang menyatakan  seseorang  baru  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban    secara  hukum jika  ada  unsur  kesalahan  yang  dilakukan.  Pasal  1365  KUHPerdata  dikenal  sebagai pasal Perbuatan Melawan Hukum. Adapun unsur pokok yang harus dipenuhi yaitu : adanya  perbuatan;  adanya  unsur  kesalahan;  adanya  kerugian  yang  diderita;  adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.
2) Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (presumption of liability principle) . Prinsip  ini  menjelaskan  bahwa  tergugat  selalu  dianggap  bertanggung  jawab,  sampai dia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah, jadi beban pembuktian terdapat pada pihak  tergugat  dan  hal  tersebut  sering  dikenal  dengan  istilah  beban  pembuktian
8 Janus Sidabalok , Op.Cit, hlm 90.
9 Eli Wuria Dewi, Hukum Perlindungan Konsumen, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 76.
terbalik.  Meskipun  demikian  ketika  prinsip  ini  diterapkan  dalam  kasus  hukum perlindungan  konsumen,  maka  asas  praduga  tak  bersalah  ini  akan  menjadi  cukup relevan  karena  yang  memiliki  kewajiban  untuk  membuktikan  kesalahan  tersebut adalah pihak pelaku usaha bukan konsumen.
Prinsip  ini  terdapat  dalam  UUPK  yang  ditegaskan  pada  ketentuan  Pasal  19,  Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 28 UUPK mengenai beban pembuktian terbalik.
3) Prinsip  praduga  untuk  tidak  selalu  bertanggung  jawab (presumption  of  non  liability principle) . Prinsip ini hanya dikenal dalam transaksi konsumen yang sangat terbatas dan pembatasan yang demikian secara common sense dapat dibenarkan.
4) Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability). Adapun yang menjadi alasan-alasan prinsip ini diterapkan dalam hukum tentang product liability :
a. Di  antara  konsumen  atau  korban  di  satu  pihak  dan  produsen  di  lain  pihak,  di antara  kedua  pihak  tersebut  beban  kerugian  seharusnya  ditanggung  oleh  pihak yang  memproduksi  dan/atau  mengeluarkan  barang-barang  cacat  atau  berbahaya tersebut dipasarkan;
b. Dengan menempatkan atau mengedarkan barang-barang di pasaran;
c. Tanpa  harus  menerapkan  prinsip  ini,  pelaku  usaha  yang  melakukan  kesalahan dapat dituntut melalui proses penuntutan beruntun.
5) Prinsip  tanggung  jawab  dengan  pembatasan (limitation  of  liability) ,  prinsip  ini merupakan  salah  satu  prinsip  yang  digemari  oleh  pelaku  usaha  untuk  dicantumkan sebagai  klausula  eksonerasi  di  dalam  perjanjian  standar  yang  dibuatnya  secara sepihak,  untuk  membatasi  maksimal  tanggung  jawab  yang  diberikan  kepada konsumen.
Problematika  kegagalan  pemberangkatan  umroh  yang  terjadi,  PT  First  Travel berkewajiban melaksanakan tanggungjawabnya sesuai  dengan ketentuan  Pasal  19 UUPK. Artinya, PT First Travel wajib memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang ( refund ) maupun untuk penggantian jasa yang sejenis. Apabila ganti rugi dalam bentuk penggantian jasa  yang  sejenis  atau  memberangkatkan  jamaah  umroh,  PT  First  Travel  tidak  memiliki izin  operasional  sebagai  PPIU  karena  telah  dicabut  Kemenag  RI  berdasarkan  Keputusan Menteri  Agama  (KMA)  Nomor  589  Tahun  2017  per  tanggal  1  Agustus  2017,  artinya jamaah umroh dapat  diberangkatkan melalui biro penyelenggara umroh  yang lain  dengan biaya  yang  ditanggung  oleh  PT  First  Travel.  Dari  jumlah  calon  jamaah  yang  terdaftar  di First Travel mencapai 72.672 orang. Sejak Desember 2016 hingga Mei 2017, First Travel
hanya mampu memberangkatkan 14.000 jamaah, sedangkan 58.682 calon jamaah lainnya merugi. Dengan demikian, jamaah umroh berhak mendapatkan haknya berupa kompensasi dan/ganti  kerugian  dari  PT  First  Travel  menurut  ketentuan  UUPK  karena  lahir  dari hubungan  hukum  antara  pelaku  usaha  dengan  konsumen  sebagai  bentuk  perlindungan terhadap konsumen sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UUPK.

## 4.2. Upaya Hukum Yang Bisa Dilakukan Konsumen Jemaah Umroh PT First Travel Untuk  Menuntut  Ganti  Rugi  Menurut  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Upaya  hukum  adalah  langkah  hukum  yang  ditempuh  subyek  hukum  atas  pihak- pihak  yang  menyatakan  keberatan  atas  suatu  perkara,  baik  itu  perkara  yang  masih berlangsung  maupun  telah  diputuskan  pengadilan.  Tujuan  upaya  hukum  tersebut  ialah permintaan  ke  pengadilan  agar  memutuskan  sesuai  dengan  kepentingan  hukum  atau  hak yang  mengajukan 10 .  Kepentingan  hak  yang  diajukan  dalam  hal  ini  sengketa  antara konsumen  dengan  pelaku  usaha,  sebenarnya  telah  di  atur  pula  pada  ketentuan  pasal  23, pasal  28,  pasal  45,  pasal  47,  pasal  48  UUPK  yang  berhubungan  dengan  penyelesaian sengketa konsumen.
Menurut  UUPK  pada  BAB  X  tentang  penyelesaian  sengketa  diatur  secara  tegas pada ketentuan pasal 45 yang berbunyi :
(1) Setiap  konsumen  yang  dirugikan  dapat  menggugat  pelaku  usaha  melalui lembaga  yang  bertugas  menyelesaikan  sengketa  antara  konsumen  dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
(2) Penyelesaian  sengketa  konsumen  dapat  ditempuh  melalui  pengadilan  atau diluar  pengadilan  berdasarkan  pilihan  sukarela  para  pihak  yang bersengketa.
(3) Penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (2)  tidak  menghilangkan  tanggung  jawab  pidana  sebagaimana  diatur dalam Undang-undang.
(4) Apabila  telah  dipilih  upaya  penyelesaian  sengketa  konsumen  di  luar pengadilan,  gugatan  melalui  pengadilan  hanya  dapat  ditempuh  apabila upaya  tersebut  dinyatakan  tidak  berhasil oleh  salah  satu  pihak  atau    oleh para pihak yang bersengketa.
4.3. Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan
1) Penyelesaian sengketa dengan jalan damai
Penyelesaian  sengketa  konsumen  pada  pasal  45  ayat  (2)  jo  pasal  47  tidak  menutup kemungkinan  penyelesaian  damai  oleh  para  pihak  yang  bersengketa.  Pada  setiap  tahap
10 V. Harlen Sinaga, Hukum Acara Perdata Dengan Pemahaman Hukum Materiil , Jakarta, Erlangga, 2015, hlm. 266.
diusahakan  untuk  menggunakan  penyelesaian  damai  oleh  kedua  belah  pihak  yang bersengketa. Yang dimaksud dengan penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak  yang  bersengketa  (pelaku  usaha  dan  konsumen)  tanpa melalui  pengadilan  atau  badan  penyelesaian  sengketa  konsumen  dan  tidak  bertentangan dengan Undang-undang ini. Penyelesaian sengketa secara damai dilakukan sebelum pihak bersengketa menempuh jalur melalui BPSK atau badan peradilan 11 .
2)   Penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
Menurut  ketentuan  Pasal  47  UUPK  Penyelesaian  sengketa  konsumen  di  luar pengadilan  diselenggarakan  untuk  mencapai  kesepakatan  mengenai  bentuk  dan  besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau  tidak  akan  terulang  kembali  kerugian  yang  diderita  oleh  konsumen.  Mekanisme penyelesaian  sengketa  konsumen  di  luar  pengadilan  dapat  ditempuh  dengan  mengajukan pengaduan atau gugatan atas kerugian yang diderita melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diselesaikan dalam bentuk mediasi, konsiliasi maupun arbitrase sesuai pilihan  sukarela  dari  pihak  yang  bersengketa.  BPSK  merupakan  lembaga  yang  bertugas dan  berwenang  menyelesaikan  sengketa  antara  pelaku  usaha  dengan  konsumen sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  52  UUPK.  Dengan  adanya  BPSK  maka penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan secara cepat, mudah dan murah. Karena undang-undang menentukan dalam tenggang waktu 21 hari kerja BPSK wajib memberikan putusannya (Pasal 55 UUPK).
Melihat  fakta  yang  terjadi,  konsumen  jamaah  umroh  ini  tidak  melakukan pengaduan kepada BPSK melainkan kepada Kementerian Agama RI terkait keluhan jadwal keberangkatan yang umroh yang tidak jelas pada tahun 2017. Artinya Kementerian Agama RI  ini  mengagendakan  mediasi  antara  pihak  First  Travel  dengan  calon  jamaah  dan  agen sejak  18  April  2018.  Upaya  mediasi  ini  dilakukan  hingga  beberapa  kali  namun  tidak  ada panggilan  satu  pun  yang  dihadiri  pihak  PT  First  Travel.  Hal  ini,  penyelesaian  sengketa melalui mediasi pun gagal dan ganti rugi belum dapat diperoleh.

## 4.4. Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  48  UUPK  Penyelesaian  sengketa  konsumen  melalui pengadilan  mengacu  pada  ketentuan  tentang  peradilan  umum  yang  berlaku  dengan memperhatikan  ketentuan  dalam  Pasal  45.  Di  dalam  Pasal  45  ayat  (4)  gugatan  melalui Pengadilan  dilakukan  manakala  penyelesaian  sengketa  konsumen  di  luar  pengadilan
11 Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
dinyatakan  tidak  berhasil  oleh  salah  satu  pihak  atau  oleh  para  pihak  yang  bersengketa Dengan  demikian,  hukum  acara  pada  peradilan  umum  ini  berdasarkan  pada Herziene Inlandsch Reglement (HIR) atau Rechtsreglemen Buitengewesten (R.Bg) .
Pengajuan  gugatan  yang  berlaku  dalam  hukum  positif  Indonesia  yaitu  dikenal dengan asas Hakim bersifat pasif, hal ini berarti pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hak  akibat  kerugian  yang  diderita  dapat  mengajukan  gugatan  seperti  dalam  pasal  1365 KUHPerdata  yaitu  setiap  orang  yang  mendalilkan  bahwa  ia  mempunyai  sesuatu  hak  atau guna  meneguhkan  haknya  sendiri  maupun  membantah  suatu  hak  orang  lain,  menunjuk pada  suatu  peristiwa,  diwajibkan  membuktikan  adanya  hak  atau  peristiwa  tersebut. Kemudian  dapat  dilihat  bahwa  dalam  rumusan  pasal  1865  KUH  Perdata  tersebut mengandung beberapa makna, yang mana makna tersebut terdiri dari: 12
a) Seseorang dapat mengajukan suatu peristiwa, dalam hal ini wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, untuk menunjukkan haknya.
b) Peristiwa yang diajukan itu harus dibuktikan.
Sedangkan menurut Pasal 46 UUPK gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh :
a) seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
b) sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
c) lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
d) pemerintah dan/atau instansi terkait.
Berhubung  dengan  kasus  PT  First  Travel  yang  merugikan  ribuan  calon  jamaah umroh,  akan  lebih  efektif  apabila  jamaah  umroh  mengajukan  gugatan  perwakilan kelompok (class  action). Gugatan  Pewakilan  Kelompok  sesuai  ketentuan  Pasal  1  huruf  a Peraturan  Mahkamah  agung  (PERMA)  Nomor  1  Tahun  2002  tentang  Acara  Gugatan Perwakilan  Kelompok  adalah  suatu  tata  cara  pengajuan  gugatan  dalam  mana  satu  orang atau lebih  yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang  yang jumlahnya banyak,  yang memiliki kesamaan fakta atau dasar  hukum  antara  wakil  kelompok  dan  anggota  kelompok  yang  dimaksud.  Prosedur gugatan class  action sebagaimana  yang  diatur  dalam  UUPK  terutama  menyangkut kerugian-kerugian konsumen yang bersifat massal, telah membuka akses konsumen untuk
12 Redaksi Aksara, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Redaksi Aksara Sukses, Yogyakarta,  2013, hlm 470.
mendapatkan  keadilan  ( consumer  access  to  justice ) 13 .  Butir  3e  Resolusi  Majelis  Umum Perserikatan  Bangsa-Bangsa  tanggal  16  April  1985  Nomor  A/RES/39/248  tentang Pedoman Perlindungan Konsumen (Guidelines for Cunsumer Protection) mengetengahkan salah  satu  kebutuhan  konsumen  yang  harus  diupayakan  pemerintah,  yaitu  tersedianya penyelesaian ganti rugi yang efektif 14 . Gugatan perwakilan kelompok ini diakui pula oleh Pasal 46 UUPK.
Sengketa  konsumen  jamaah  umroh  dengan  PT  First  Travel  belum  menemukan solusi  dalam  penyelesaian  perkara  tersebut.  Upaya  hukum  sebagai  langkah  terakhir  yang dilakukan  jamaah  umroh  untuk  melindungi  kepentingan  haknya  yang  belum  dipenuhi PT First  Travel  yakni  mengajukan  gugatan  secara  perdata  kepada  Pengadilan  Negeri  Depok dengan  Nomor  Perkara  52/Pdt.G/2019/PN.Dpk,  gugatan  ini  diajukan  terhadap  hasil putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018. Kasus sengketa konsumen yang bermula  dari  keperdataan  yang  berasal  dari  hubungan  pelaku  usaha  dengan  konsumen, namun  diproses  secara  pidana  membuat  aset  PT  First  Travel  harus  dirampas  negara, sehingga dari putusan MA tersebut jamaah menggugat secara perdata dengan harapan uang jamaah dapat dikembalikan sebagai hak milik dari aset yang dimiliki PT First Travel.
Gugatan  perdata  diajukan  konsumen  jamaah  umroh  ke  Pengadilan  Negeri  Depok dalam  nomor  perkara  52/Pdt.G/2019/PN.Dpk  pada  4  Maret  2019  lalu.  Penggugat  yang diwakili  oleh    Anny  Suhartaty,  Hj.  Ira  Faizah,  Devi  Kusrini,  Zuherial,  Ir.  Ario  Tedjo Dewanggono  mengajukan  gugatan  kepada  Andika  Surachman  dengan  Turut  Tergugat Kepala  Kejaksaan  Agung  Republik    Indonesia  cq  Kepala  Kejaksaan  Negeri  Depok. Penggugat  menuntut  ganti  kerugian  materiil  sebesar  Rp  49.075.199.560  (empat  puluh sembilan  milyar  tujuh  puluh  lima  juta  seratus  sembilan  puluh  sembilan  ribu  lima  ratus enam  puluh  rupiah)  dan  kerugian  immateriil  yang  mana  jamaah  telah  lama  menunggu untuk  diberangkatkan  ke  Baitullah,  sehingga  besar  harapan  jamaah  agar  dengan  adanya upaya hukum ini, keinginan jamaah untuk berangkat umroh dapat terlaksana dalam waktu dekat. Gugatan perdata tersebut dibacakan putusannya oleh Pengadilan Negeri Depok pada 2 Desember 2019 dengan amar putusan : Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ( Niet ontvankelijke verklaard ) dan Menghukum Para Penggugat untuk membayar
13 Yusuf Shofie, Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm 295.
14 Ibid , hlm 297.
biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang sampai saat ini sejumlah Rp 811.000,- (delapan ratus sebelas ribu rupiah) 15 .
Bila  putusan  yang  dinyatakan  NO  oleh  hakim  dilihat  dari  unsur-unsur  gugatan perwakilan kelompok ( class action ), maka terdapat beberapa unsur  yang belum terpenuhi sehingga  gugatan  tersebut  tidak  dapat  diterima.  Adapun  unsur-unsur class  action sebagai berikut: 16
1) gugatan secara perdata;
2) wakil kelompok (class representatif);
3) anggota kelompok (class member);
4) adanya kerugian yang nyata-nyata diderita;
5) kesamaan peristiwa atau fakta dan dasar hukum.
Kelima  penggugat  yang  menjadi  perwakilan  dalam  gugatan  perdata  yang dilayangkan  ke  PN  Depok,  dimana  Penggugat  I,  Penggugat  II,  dan  Penggugat  III  adalah agen,  Pengugat  IV  dan  Penggugat  V  adalah  jamaah  First  Travel  yang  gagal  berangkat umroh.  Maka  penggugat  yang  terdiri  agen  ini  berada  di  pihak  tergugat.  Sehingga Penggugat (agen) yang menjadi wakil kelompok dinilai keliru sebagai Penggugat dan tidak memiliki kepentingan hukum dalam hal kerugian yang nyata-nyata diderita.
Kekeliruan  bertindak  sebagai  Penggugat  maupun  Tergugat  dapat  mengakibatkan gugatan  tersebut  mengandung  cacat  formil.  Cacat  formil  dalam  manentukan  pihak Penggugat maupun Tergugat dinamakan Error in Persona. Secara konvensional hak gugat hanya bersumber pada prinsip “tiada gugatan tanpa kepentingan hukum” ( point d’interest point  d’action ).  Kepentingan  hukum  ( legal  interest )  yang  dimaksud  di  sini  adalah merupakan  kepentingan  yang  berkaitan  dengan  kepemilikan  (propietary  interest)  atau kepentingan material berupa kerugian  yang dialami secara langsung ( injury in fact ). Asas point  d’interest  point  d’action berhubungan  erat  dengan  asas  legitima  persona  standi  in judicio,  yakni  kecakapan  atau  kewenangan  untuk  bertindak  di  depan  pengadilan  selaku pihak, baik selaku pihak Penggugat maupun selaku pihak Tergugat 17 .
Menentukan siapa yang akan menjadi wakil kelas merupakan aspek penting dalam gugatan class action , terdapat sejumlah kualifikasi untuk menentukan wakil kelas. Hal ini penting  karena  wakil  kelas  memiliki  arti  penting  dalam  mempengaruhi  dikabulkan  atau
15 Sistem  Informasi  Penelusuran  Perkara,  dalam  http://sipp.pn-depok.go.id/list_perkara/search.  Diakses  1 agustus 2020 pukul 11.00 WIB.
16 Erry  Meta, Gugatan  Class  Action ,  dalam  https://errymeta.wordpress.com/artikel/artikel-perdata/gugatan- class-action/. Diakses 3 September 2020 pukul 14.00 WIB
17 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm 53.
tidak  dikabulkannya  gugatan  yang  diajukan  dan  berkaitan  dengan  kemampuan  untuk mengelola  kelas 18 .  Berdasarkan  PERMA  kapasitas  yang  dimiliki  wakil  kelompok  adalah memiliki hak dan kewenangan sebagai kuasa kelompok. Tanpa menggunakan surat kuasa khusus dari anggota kelompok, dan tanpa memerlukan persetujuan dari anggota kelompok, demi hukum bertindak sebagai wakil kelompok 19 .

## V. PENUTUP

## 5.1. Simpulan
Berdasarkan  uraian  dari  penelitian  di  atas,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai berikut :
1. Bentuk  tanggungjawab  PT  First  Travel  atas  ganti  rugi  terhadap  konsumen  jamaah umroh berkewajiban melaksanakan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan Pasal 19  UUPK.  Artinya,  PT  First  Travel  wajib  memberikan  ganti  rugi  berupa pengembalian  uang  ( refund )  maupun  untuk  penggantian  jasa  yang  sejenis  yakni memberangkatkan  jamaah  umroh,  namun  PT  First  Travel  tidak  memiliki  izin operasional  sebagai  PPIU  karena  telah  dicabut  Kemenag  RI  yang  artinya  jamaah umroh  diberangkatkan  melalui  biro  penyelenggara  umroh  yang  lain  dengan  biaya yang  ditanggung  oleh  PT  First  Travel.  PT  First  Travel  harus  bertanggung  jawab kepada  jamaah  umroh  dengan  pertanggungjawaban  atas  dasar  kesalahan  yang  telah menimbulkan wanprestasi serta perbuatan melawan hukum.
2. Upaya  Hukum  yang  bisa  dilakukan  konsumen  untuk  menuntut  ganti  rugi  menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pada BAB X tentang penyelesaian sengketa diatur secara tegas pada ketentuan pasal 45 ayat (1). Upaya hukum penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui pengadilan maupun di  luar  pengadilan.  Karena  sengkarut  hukum  terjadi  dalam  perkara  ini,  konsumen jamaah  umroh  melakukan  upaya  hukum  dengan  mengajukan  gugatan class  action kepada Pengadilan Negeri Depok.

## 5.2. Saran
Berdasarkan  uraian  dari  simpulan  di  atas,  maka  dapat  dikeukakan  saran  sebagai berikut :
18 Harjono, Bahan  Kuliah  Hukum  Acara  Class  Action ,  dalam  https://jurnal.uns.ac.id  dikutip  dari  Jurnal Verstek Vol. 1 No. 3, 2013. Diunduh 3 September 2020 pukul 16.00 WIB.
19 Yahya  Harahap, Hukum  Acara  Perdata  tentang  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan,  Pembuktian,  dan Putusan Pengadilan , Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm 146.
1. Pemerintah  diharapkan  memperketat  pengawasan  terhadap  agen-agen  travel khususnya agen travel jamaah umroh sebab oomatis akan beraviliasi dengan banyak masyarakat  dan  kasus  PT  First  Travel  yang  telah  menimbulkan  wanprestasi  serta perbuatan melawan hukum tidak kembali terjadi.
2. Undang-undang  perlindungan  konsumen  sudah  mengantisipasi  kejadian  seperti  ini, namun  akan  lebih  baik  lagi  jika  para  penegak  hukum  dapat  menjalankan  tugasnya dengan lebih baik dan professional.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Eli Wuria Dewi, Hukum Perlindungan Konsumen, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm 76.
Harlen  Sinaga, Hukum  Acara  Perdata  Dengan  Pemahaman  Hukum  Materiil ,  Jakarta, Erlangga, 2015, hlm 266.
Gunawan  Widjaja  dan  Ahmad  Yani, Hukum  tentang  Perlindungan  Konsumen ,  Cetakan ketiga, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm 30.
Kurniawan, Hukum  Perlindungan  Konsumen  :  Problematika  Kedudukan  Dan  Kekuatan Putusan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK) ,  UB  Press,  Malang, 2011, hlm 29 .
Janus  Sidabalok, Hukum  Perlindungan  Konsumen  Di  Indonesia ,  Cet.  Ke-3,  Citra  Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm 7.
Redaksi  Aksara, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata ,  Redaksi  Aksara  Sukses,
Yogyakarta, 2013, hlm 470.
Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm 53.
Yusuf  Shofie, Kapita  Selekta  Hukum  Perlindungan Konsumen  di  Indonesia ,  Citra  Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm 295.
Yahya  Harahap, Hukum  Acara  Perdata  tentang  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan , Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm 146.

## B. Jurnal
Dian  Cahyaningrum, Tanggung  Jawab  Hukum  First  Travel  Dalam  Kasus  Penipuan, Penggelapan, Dan Pencucian Uang Dengan Modus Umrah , Majalah Info Hukum Singkat, Vol. IX, No. 16/II/Puslit/Agustus/2017, hlm 2.
Erry  Meta, Gugatan  Class  Action ,  dalam https://errymeta.wordpress.com/artikel/artikel- perdata/gugatan-class-action/. Diakses 3 September 2020 pukul 14.00 WIB
Harjono, Bahan  Kuliah  Hukum  Acara  Class  Action ,  dalam  https://jurnal.uns.ac.id  dikutip dari  Jurnal  Verstek  Vol.  1  No.  3,  2013.  Diunduh  3  September  2020  pukul  16.00 WIB.

## C. Undang-undang
Peraturan  Menteri  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2018  tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah
Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  Nomor  1  Tahun  2002  tentang  Acara Gugatan Perwakilan Kelompok
Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2008  Tentang  Penyelenggaraan Ibadah Haji
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

## Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 Tentang

## D. Website
Sistem Informasi Penelusuran Perkara, dalam http://sipp.pndepok.go.id/list_perkara/search . Diakses 1 agustus 2020 pukul 11.00 WIB.