Volume 4 Issue 1, April 2022: pp. 76-88. Copyright  ©  2022  Halu  Oleo  Legal  Research.  Faculty  of  Law,  Halu  Oleo  University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia.
Open Access at: http:/ /ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/
Halu Oleo Legal Research is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Penguatan Putusan Hukum Adat Melalui Penetapan Pengadilan dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum

## Strengthening Customary Law Decisions Through Court Decisions in the
Settlement of General Crime Cases

## David
Universitas Halu Oleo E-mail: dhebber65@gmail.com
Oheo K. Haris Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: oheokh@gmail.com

## Handrawan
Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: handrawansaranani84@gmail.com
Abstract: In each, the purpose of this study is to analyze the strength of the application of customary law in the settlement of criminal customary cases. To analyze the criminal law policy regarding the determination of customary law decisions through the courts. Statute approach, conceptual  approach  and case  approach  with primary  and  secondary  legal materials with prescriptive analysis techniques. Based on the results of the study, it showed that there were 69 cases of criminal cases that were resolved through customary law, of which  40  were  discontinued  and  29  cases  were  continued  to  court.  The  reason  for submitting to the court is because the case has been issued by the Government Letter of Commencement of Investigation (SPDP). In relation to the case study approach to Case Decision Number 65/Pid.B/2019, the Kendari District Court, the decision has violated the principle of nebis in idem because it continues to impose a sentence of 4 months and the judge's decision only uses customary law decisions as a reason for commuting sentences, not erasing criminal. It is important for criminal law policies regarding the determination of customary law decisions through the courts to be contained in Law No. 48 of 2009 concerning Power and Law No. 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code as a legal  umbrella  for  the  recognition  of  customary  law  decisions  which  have  not  been regulated in regulations. legislation. The need for court rulings on customary law decisions so that they become the basis for terminating cases at the investigation level through laws that  can  technically  be  regulated  through  the  National  Police  Chief  Regulation,  the Attorney General's Office Regulation and the Supreme Court Regulation.
Keyword: Customary Decision, Determination, Court
Abstrak: Dalam  setiap  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  kekuatan berlakunya hukum adat dalam penyelesaian perkara adat pidana. Untuk menganalisis kebijakan hukum pidana tentang penetapan putusan  hukum adat melalui pengadilan, pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ),  pendekatan  konseptual ( conseptual  approach )  dan  pendekatan  kasus  ( case  approach )  dengan  bahan  hukum primer  dan  sekunder  dengan  teknis  analisis  preskriptif.  Berdasarkan  hasil  penelitian menunjukkan bahwa Terdapat 69 kasus perkara tindak pidana yang diselesaikan melalui hukum adat di antaranya 40 kasus yang tidak dilanjutkan dan 29 kasus yang dilanjutkan ke  pengadilan.  Alasan  pengajuan  ke  pengadilan  karena  perkara  tersebut  sudah  terbit Surat  Pemerintah  Dimulainya  Penyidikan  (SPDP).  Dalam  kaitannya  dengan  studi pendekatan kasus atas Putusan Kasus Nomor 65/Pid.B/2019 Pengadilan Negeri Kendari maka putusan telah melanggar asas nebis in idem karena tetap menjatuhkan pidana selama  4  bulan  dan  putusan  hakim  tersebut  hanya  menjadikan  putusan  hukum  adat sebagai alasan peringanan hukuman bukan penghapus pidana. Kebijakan hukum pidana tentang penetapan putusan hukum adat melalui pengadilan adalah penting untuk dimuat di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP sebagai payung hukum atas pengakuan putusan hukum adat yang selama ini belum diatur dalam peraturan perundang-undang. Perlunya penetapan  pengadilan  terhadap  putusan  hukum  adat  agar  menjadi  dasar  dalam penghentian perkara di tingkat penyidikan melalui undang-undang yang secara teknis dapat  diatur  melalui  Peraturan  Kapolri,  Peraturan  Kejaksaan  Agung  dan  Peraturan Mahkamah Agung.
Kata kunci: Putusan adat; Penetapan; Pengadilan

## PENDAHULUAN
Dalam  hukum  nasional  saat  ini,  masyarakat  hukum  adat  diakui  oleh  konstitusi  Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal  18B ayat (2) UUD  1945  yang  menyebutkan bahwa Negara mengakui  dan  menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
Di Indonesia jauh sebelum kemerdekaannya, bahkan jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa  ke  Bumi  Nusantara,  masyarakat  sudah  mempunyai  sistem  hukum  sendiri,  sebagai pedoman dalam pergaulan hidup masyarakat yang dinamakan hukum adat 1 . Istilah Adat yang telah diserap ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kebiasaan, maka istilah hukum adat dapat disamakan dengan hukum kebiasaan. 2 Namun menurut van Dijk, kurang tepat bila hukum adat diartikan sebagai hukum kebiasaan. Menurutnya hukum kebiasaan adalah kompleks peraturan
1 Harisman, Sabrina Hidayat, Handrawan, “ Penyelesaian Delik Perzinaan dalam Hukum Adat Tolaki ” , Halu Oleo Legal Research, Vol. 1, No. 1, April 2019. hlm. 58.
2 Soepomo, Hubungan Individu dan masyarakat dalam Hukum Adat , Jakarta: Pradnya Paramita, 1970, hlm.
hukum yang timbul karena kebiasaan jadi, menurut van Dijk, hukum adat dan hukum kebiasaan itu memiliki perbedaan. 3
Dalam  hierarki  kekuasaan  kehakiman  putusan  hakim  adat  tidak  diakui  secara  tegas, tetapi dalam praktiknya keberadaan putusan hakim adat tetap diakui sepanjang masyarakat hukum adatnya telah juga telah diakui dan diatur dalam Peraturan Daerah setempat. Sehingga, setiap putusan yang dikeluarkan oleh hakim adat berlaku mengikat bagi masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Meski memang, menurut logika hukumnya putusan pengadilan lebih memiliki kekuatan hukum dibandingkan dengan putusan pengadilan adat karena didasarkan pada hukum positif. 4
Dalam praktik empiris putusan hukum adat hanya dapat diakui apabila  hal  tersebut dilakukan sebelum proses penyidikan serta adanya kesepakatan para pihak. Keadaan tersebut menjadikan  putusan  hukum  adat  sangat  dibatasi  prosedur  keberlakuannya,  oleh  sebab  itu dalam konstruksi KUHAP dimasa yang akan datang perlu mengatur pengakuan putusan hukum adat secara komprehensif terutama terkait dengan perlunya penetapan melalui pengadilan agar perkara tersebut dapat berhenti dan tidak dilanjutkan dalam ranah hukum positif. Pentingnya ruang penetapan bagi hukum adat dalam KUHAP agar putusan adat tersebut dapat mengikat bagi penyidik dan penuntut umum.
Ada beberapa problem normatif dalam praktik empiris tentang putusan hukum adat yakni meskipun pengakuan hukum adat diakui dalam peraturan perundang-undangan namun sifatnya  terbatas.  Dalam  praktiknya  penyelesaian  melalui  hukum  adat  tidak  memberikan kepastian hukum sebab penyelesaian hukum tetap mengacu pada hukum nasional, hukum adat tidak memberikan kepastian hukum yang dimaksud penulis adalah banyak putusan adat yang tidak mengikat sebab perkara tersebut tetap diajukan ke pengadilan. Alasan pengajuan tersebut meliputi 3 hal: (a). Putusan adat hanya menjadi alasan yang meringankan dalam pemidanaan. (b). putusan  adat  tidak  menjadi dasar hapusnya pertanggungjawaban  pidana dalam hukum nasional. (c) kedudukan tindak pidana sebagai delik biasa. Selain itu dalam praktik Penyelesaian melalui hukum adat hanya dapat diterima oleh penyidik kepolisian apabila dilakukan sebelum terbitnya Surat perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan hal ini membatasi ruang penerapan hukum adat.
3 Muhamad Sadi Is, Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015, hlm. 119
4 Kasnidar , “ Peran Tuha Peut dalam Menyelesaikan Konflik di Dalam Masyarakat (Studi di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan) ”, Skripsi, Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar Raniry Darussalam, 2018, hlm. 39
Dengan demikian, maka konstruksi hukum dimasa yang akan datang dapat menjadikan Putusan  hukum  adat  dapat  mengikat  bagi  penyidik  apabila  terlebih  dahulu  dimintakan penetapan  melalui  pengadilan.  Selain  itu,  problem  Penetapan  putusan  hukum  adat  melalui pengadilan tidak diatur di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang  Hukum  Acara Pidana  (KUHAP)  sehingga ini perlu dikonstruksi dalam  hukum  acara dimasa  yang  akan  datang  dan  dengan  melalui  putusan  hukum  adat  yang  telah  dimintakan penetapan dapat menjadi rujukan penghentian dan penghapusan pidana untuk perkara tindak pidana tertentu di semua level penuntutan.
Terdapat beberapa alasan perlunya penguatan putusan hukum adat melalui penetapan pengadilan sebagai berikut:
1. Melalui putusan hukum adat dapat mempermudah kinerja kekuasaan kehakiman dalam hal ini aparat penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.
2. Melalui  putusan  hukum  adat  dapat  sejalan  dengan  prinsip  asas  hukum  tentang peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dapat terpenuhi.
3. Melalui putusan hukum adat dapat mencegah peningkatan Jumlah narapidana di Indonesia yang akan berdampak pada sistem pemasyarakatan yang sehat
4. Melalui  putusan  hukum  adat  nilai-nilai  kearifan  lokal  semakin  tumbuh  dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat hukum Indonesia sebagai identitas kebudayaan.
5. Melalui putusan hukum adat dapat menjadi pedoman bagi pembentukan hukum acara pidana di Indonesia yang sejalan dengan nilai kearifan lokal.
Secara normatif pengakuan putusan hukum adat masih bersifat terbatas di Indonesia hanya ada dua daerah yang berdasarkan otonomi khusus dapat memberlakukan peradilan adat yakni Provinsi Aceh berdasarkan pengakuan dalam sistem otonomi daerah, yakni dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat dan Provinsi Papua berdasarkan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dimana diatur adanya dua sistem peradilan di Papua, yaitu peradilan adat dan peradilan negeri. Pengadilan adat  ini  memeriksa  dan  mengadili  sengketa  perkara  perdata  adat  dan  perkara  pidana berdasarkan hukum adat. Pengadilan Adat tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa perdata dan perkara pidana yang salah satu pihak yang bersengketa atau pelaku pidana bukan warga  masyarakat  hukum  adatnya.  Pengadilan  Adat  juga  tidak  berwenang  menjatuhkan hukuman pidana penjara atau kurungan. Putusan Pengadilan Adat mengenai delik pidana yang
perkaranya  tidak  dimintakan  pemeriksaan  ulang  oleh  Pengadilan  tingkat  pertama,  menjadi putusan akhir dan berkekuatan hukum tetap. 5
Dalam sejarah perkembangan pengakuan putusan hukum adat di Indonesia terdapat beberapa putusan pengadilan yang menguatkan putusan hukum adat yang memberi kontribusi bagi pembentukan hukum adalah sebagai berikut:
1. Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tertanggal 12-4-1976 No. 23/Pid/Sum/1976 jo. Putusan  Pengadilan  Tinggi  Denpasar  tertanggal  26-8-1977/Pid.  Jo.  Putusan  M.A. tertanggal 8-10-1979 No. 195K/Kr/1978.
2. Putusan  Pengadilan  Negeri  Klungkung  tertanggal  31  Oktober  1983  Nomor 33/PN.KLK/Pid/SUMIR/1983 jo. Putusan MA tertanggal 30 Oktober 1984 Nomor 854 K Pid/1983.
3. Putusan  Pengadilan  Negeri  Denpasar  tertanggal  3  Februari  1984  Nomor 79/TOL.PID/1983/Denpasar.
4. Putusan  Pengadilan  Negeri  Klungkung  tertanggal  27  Januari  1986  Nomor 1/Pid/S/1988/PN.KLK. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tertanggal 21 April 1988 Nomor 22/Pid/S/1988/PT. Denpasar.
5. Putusan  Pengadilan  Negeri  Sengkang  tertanggal  20  April  1985  Nomor 87/Pid/B/1985/PN.Sengkang.  jo.  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Ujung  Pandang tertanggal 5 Agustus 1985 Nomor 187/Pid/1985/PT. Ujung Pandang jo. Putusan MA tertanggal 26 Mei 1988 Nomor 1370 K/Pid/1986.
6. Putusan  Pengadilan  Negeri  Kendari  tertanggal  15  Juni  1987  Nomor 17/Pid/B/1987/PN.  Kendari  jo.  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Sulawesi  Tenggara tertanggal 11 November 1987 Nomor 32/Pid/B/1987/PT. SULTRA jo. Putusan MA tertanggal 15 Mei 1991 Nomor 1664 K/Pid/1988.
7. Pengadilan Negeri Poso tertanggal 28 Februari 1995 Nomor 85/Pid.B/1995/PN. Poso  jo.  Pengadilan  Tinggi  Sulawesi  Tengah  di  Palu  tertanggal  30  Januari  1996 Nomor  23/Pid.B/1995/PT.  PALU  jo.  Putusan  MA  tertanggal  15  November  1996 Nomor 984 K/Pid/1996.
Berdasarkan hasil prapenelitian yang dilakukan pada Polresta Kendari ditemukan fakta bahwa terdapat beberapa kasus tindak pidana yang telah dilaporkan kepada pihak kepolisian
5 M. Hatta Ali, “ Peradilan Sederhana, Cepat & Biaya Ringan (Menuju Keadilan Restoratif) ”, Bandung: Alumni, 2013, hlm. 354. Dalam Budi Suhariyanto, “ Problema Penyerapan Adat oleh Pengadilan dan Pengaruhnya bagi Pembaruan Hukum Pidana Nasional ”, Mimbar Hukum, Vol. 30, No. 3, Oktober 2018, hlm. 425
diselesaikan  melalui  jalur  kekeluargaan  dengan  proses  hukum  secara  adat  dengan  adanya kesepakatan bersama yang dilakukan oleh antara pelapor dan terlapor untuk menyelesaikan prosesnya  melalui  jalur  kekeluargaan.  Jenis  tindak  pidana  yang  diselesaikan  melalui penyelesaian hukum adat adalah Kekerasan dalam Rumah Tangga yang terdiri dari 3 kasus yang dilakukan oleh suami terhadap istri, tindak pidana penganiayaan yang terdapat 3 kasus, tindak pidana pengeroyokan terdapat 1 kasus dan tindak pidana pencurian yang terdapat 2 kasus.

## METODE PENELITIAN
Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan ( statute approach ), pendekatan konseptual ( conseptual approach ) dan pendekatan kasus ( case approach ) dengan bahan hukum primer dan sekunder dengan teknis analisis preskriptif.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Kekuatan Berlakunya Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Adat Pidana Dalam  rangka  penegakan  hukum law  enforcement terdapat  kehendak  agar  hukum  tegak, sehingga nilai-nilai  yang diperjuangkan  melalui instrumen  hukum  yang  bersangkutan dapat diwujudkan. Sedangkan dalam menggunakan hukum, cita-cita yang terkandung dalam hukum belum tentu secara sungguh-sungguh hendak diraih, sebab hukum tersebut digunakan untuk membenarkan  tindakan-tindakan  yang  dilakukan to  use  the  law  to  legitimate  their  actions. 6
Konstitusi  Indonesia  sebelum  amandemen  tidak  secara  tegas  menunjukkan  kepada  adanya pengakuan  dan  pemakaian  istilah  hukum  adat.  Setelah  amandemen  konstitusi,  hukum  adat diakui sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2). Adat istiadat  maupun  hukum  yang  berlaku  dalam  masyarakat  adat  Tolaki  merupakan  suatu peninggalan yang masih terpelihara dan dijunjung tinggi oleh masyarakat hukum adat Tolaki secara utuh serta turun temurun. Hukum adat ini masih mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam  menyelesaikan  sengketa  dan  perselisihan-perselisihan  dalam  masyarakat  dan  hingga putusan adatnya masih ditaati, dihormati dan dipatuhi oleh anggota masyarakat. Dalam hal ini masyarakat adat Tolaki menganggap bahwa hukum adatnya merupakan bentuk penyelesaian hukum yang tepat dalam menyelesaikan pelanggaran atas hukum adat bagi masyarakat Tolaki.
6 Oheo K. Haris, “ Telaah Yuridis Penerapan Sanksi di Bawah Minimum Khusus pada Perkara Pidana Khusus ” , Jurnal Ius Constituendum, Vol. 2, No. 2, 2017, hlm. 241.
Berikut  ini  akan  disajikan  bahan  hukum  terkait  dengan  jumlah  tindak  pidana  yang diproses melalui mekanisme hukum adat sebagai berikut:
Tabel 1 . Jumlah Tindak Pidana yang Diproses Melalui Mekanisme Hukum Adat.
No. Tahun Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Hukum Adat Keterangan 1 2017 12 Selesai 2 2018 16 Selesai 3 2019 19 Selesai 4 2020 22 Selesai Jumlah 69 Selesai
Sumber bahan hukum: Diperoleh dari kumpulan berbagai sumber
Bahan  hukum  di  atas  menunjukkan  bahan  peran  hukum  adat  dalam  menyelesaikan permasalahan hukum pada masyarakat Tolaki mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya. Di Tahun 2017 penyelesaian melalui hukum adat sebanyak 12 kasus. Tahun 2018 terdapat 16 kasus, tahun 2019 terdapat 19 kasus dan tahun 2020 terdapat 22 kasus sehingga jumlah kasus yang diselesaikan melalui hukum adat Tolaki dalam 4 tahun terakhir adalah sebanyak 69 kasus. Perlu  penulis  jelaskan  bahwa  bahan  hukum  yang  diperoleh  penulis  berasal  dari  berbagai wilayah  yang  dikumpulkan  berdasarkan  tahun.  Bahan  hukum  tentang  jumlah  penyelesaian tindak pidana melalui hukum adat penulis batasi hanya pada 2 jenis tindak pidana yakni perkara kesusilaan seperti perzinaan dan pencemaran nama baik.
Berikut  ini  akan  disajikan  data  menurut  jenis  tindak  pidana  yang  dilakukan  sebagai berikut:
Tabel 2 . Jenis Tindak Pidana yang Dilakukan per Tahun.
No. Tahun Jenis Tindak Pidana Jumlah Kesusilaan Pencemaran 1 2017 8 4 12 2 2018 12 4 16 3 2019 11 8 19 4 2020 15 7 22 Total 46 23 69
Sumber bahan hukum: Diperoleh dari kumpulan berbagai sumber
Berdasarkan  uraian  bahan  hukum  di  atas  menunjukkan  bahwa  sebanyak  46  kasus kesusilaan yang diselesaikan melalui hukum adat sejak tahun 2017 sampai pada tahun 2020 dan sebanyak 23 kasus pencemaran yang diselesaikan melalui hukum adat sejak tahun 2017 sampai pada tahun 2020 dari 69 kasus dalam 4 tahun terakhir.
Berikut ini penulis akan menyajikan data kasus tindak pidana yang diselesaikan melalui hukum adat sebagai berikut:
Tabel 3 . Data Kasus Tindak Pidana yang Diselesaikan Melalui Hukum Adat.
No. Tahun Jenis Tindak Pidana Tidak lanjut Lanjut 1 2017 12 8 4 2 2018 16 11 7 3 2019 19 8 11 4 2020 22 13 9 Jumlah 69 40 29
Sumber bahan hukum: Diperoleh dari kumpulan berbagai sumber
Dari  69  kasus  sejak  tahun  2017  sampai  dengan  2020  terdapat  40  kasus  yang  tidak dilanjutkan  dan  terdapat  29  kasus  yang  dilanjutkan  ke  pengadilan.  Alasan  pengajuan  ke pengadilan  karena  perkara  tersebut  sudah  terbit  Surat  Pemerintah  Dimulainya  Penyidikan (SPDP). Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis diperoleh keterangan bahwa kasus yang dilanjutkan  tersebut  kebanyakan  tidak  selesai  berdasarkan  tenggang  waktu  yang  diberikan penyidik 14 hari dalam jangka waktu 14 hari penyidik akan memproses dan menaikkan status perkara tersebut ke tingkat penyidikan.
Dalam rangka memperkuat hasil penelitian ini, maka penulis akan menyajikan Putusan Kasus  Nomor  65/Pid.B/2019  Pengadilan  Negeri  Kendari  yang  telah  diselesaikan  melalui hukum adat dengan isi penyelesaian adat sebagai berikut:
1. Bahwa korban dan para terdakwa telah sepakat menyelesaikan perkara ini dengan penyelesaian secara adat Tolaki.
2. Bahwa adapun bentuk penyelesaian adat Tolaki dimaksud adalah para terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ditambah 2 (dua)  ekor  sapi  dan  kelengkapan  adat  sehingga  keseluruhan  jumlahnya  ditaksir sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
Terkait  Putusan  Pengadilan  Negeri  Nomor  65/Pid.B/2019/PN  Kendari  yang  telah menjatuhkan pidana dua kali terhadap terdakwa dengan mengabaikan putusan hukum adat Tolaki merupakan keputusan yang kurang tepat meskipun perbuatan terdakwa telah diatur di dalam pasal 287 KUHP, akan tetapi kedua belah pihak telah sepakat dan tidak berkeberatan mana kala diselesaikan melalui hukum adat. Menurut penulis tidak tepat/cermatnya Putusan Pengadilan Negeri Nomor 65/Pid.B/2019/PN Kendari sebab putusan tersebut bertentangan dengan  asas nebis  in  idem yang  terdapat  dalam  Pasal  76  KUHP.  Selain  itu  putusan  tersebut
mengabaikan  putusan  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1664 K/PID/1988 tanggal 15 Mei 1991 yang isi menguatkan putusan hukum adat dalam perkara pidana  dan  praktik  penguatan  hukum  adat  tersebut  telah  dipraktikkan  dalam  putusan pengadilan negeri di berbagai wilayah Indonesia seperti putusan hukum adat di Bali dan Aceh.

## Kebijakan  Hukum  Pidana  Terkait  Pengakuan  Keberlakuan  Hukum  Adat  dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat.
Pengakuan  terhadap  hukum  adat  pidana  baik  hukum  adat  pidana  yang  ada  bandingannya maupun yang tidak ada bandingannya dengan KUHP -semakin mantap setelah berkembang dalam  bentuk  yurisprudensi.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  adanya  beberapa  putusan Mahkamah  Agung,  antara  lain:  Putusan  MA  tanggal  19  November  1977  yang  memperkuat putusan  Pengadilan  Negeri,  Pengadilan  Tinggi  dan  Mahkamah  Agung,  Banda  Aceh  No. 93/K/Kr/1976 terhadap perbuatan zina yang menimbulkan kehamilan. Dengan menyinggung Pasal  5  ayat  (3)  b  UU  No.1/1951,  maka  bandingannya  dengan  Pasal  284  KUHP  menurut pengadilan  dianggap  kurang  tepat,  karena  perzinaan  dalam  Pasal  284  KUHP  mensyaratkan bahwa para pelaku mempunyai status dalam ikatan perkawinan, padahal kedua pelaku tidak atau  belum  kawin  menurut  hukum.  Dengan  demikian  perbuatan  tersebut  merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat dan hukum agama. Begitu juga Putusan MA No. 195/K/Kr tanggal 8 Oktober 1979 yang telah menolak permohonan kasasi oleh penuntut kasasi yang telah dinyatakan salah telah melakukan kejahatan Lokika Sangraha. Penolakan itu ditujukan kepada putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara di Denpasar yang tidak menerima permohonan  banding  tertuduh  terhadap  putusan  Pengadilan  Negeri  yang  telah  memutus melakukan kejahatan hukum adat Bali Lokika Sangraha tersebut. 7
Bila  ditelusuri  tata  hukum  Indonesia,  dapat  ditemukan  adanya  beberapa  peraturan perundang-undangan  yang  esensinya  mengandung  makna  sebagai  aturan  yang  memberi tempat  bagi  pemberlakuan  hukum  pidana  adat  dalam  praktik  peradilan  pidana.  Peraturan perundang-undangan tersebut di antaranya adalah: 8
7 Nandang  Sambas,  “ Eksistensi  Hukum  Pidana  Adat  dalam  Pembentukan  Hukum  Pidana  Nasional ”,  Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. XI. No. 3, November 2009, hlm. 237.
8 Elwi  Danil,  “ Peluang  Penerapan  Hukum  Adat  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Pidana ”,  makalah  yang disampaikan dalam Musyawarah Adat di Solok tanggal 24 Maret 2012, dalam Hendra Eka Saputra, “Upaya Penyelesaian Sengketa Yang Berkaitan dengan Tindak Pidana dan Aturan-aturan yang Ditetapkan oleh Masyarakat Hukum Adat (Studi Kasus pada Nagari Lubuak Batingkok Propinsi Sumatera Barat)”, Tesis, Jakarta: Fakultas Hukum Program Pascasarjana, 2012, hlm. 35-36.
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan  Kesatuan  Susunan,  Kekuasaan  dan  Acara  Pengadilan- pengadilan Sipil;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Pembentuk undang-undang telah membangun jembatan yuridis untuk mengaktualisasi hukum pidana adat dalam praktik peradilan pidana melalui ketentuan Pasal 5 (3) sub b Nomor 1  Drt  Tahun  1951.  Di  dalam  ketentuan  tersebut  dirumuskan  aturan  yang  dapat  dipahami, bahwa bagi mereka yang dinyatakan bersalah menurut hukum adat, namun tidak menjalani hukumannya,  maka  perbuatannya  tetap  dianggap  sebagai  perbuatan  pidana  yang  diancam dengan hukuman tidak lebih dari 3 bulan penjara berdasarkan KUHP. Artinya, perbuatan yang di  dalam  masyarakat  diakui  sebagai  perbuatan  yang  melanggar  hukum  pidana  adat  tetap dianggap sebagai perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman menurut KUHP. 9
Di samping itu, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dapat pula diposisikan sebagai aturan yang memberi tempat bagi hukum yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan tersebut meliputi: 10
1. Pasal  4  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman  yang  menentukan  bahwa “pengadilan mengadili  menurut  hukum dengan tidak  membeda-bedakan orang”. Kata “menurut hukum” dapat  diartikan secara luas mencakup legalisasi formil dan materiil. Pasal ini merupakan petunjuk bagi hakim untuk senantiasa memperhatikan peraturan tertulis dan hukum yang benar-benar hidup dalam masyarakat, apabila hendak menegakkan keadilan;
2. Pasal  5  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman  menentukan  bahwa “hakim dan  hakim  konstitusi  wajib  menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;
3. Pasal  10  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa “ Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dal i h bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. ” Jika  kata  hukum  yang  dimaksud  dalam  rumusan  ini  adalah  yang  tertulis,  maka
9 Elwi  Danil ,  “ Konstitusionalitas  Penerapan  Hukum  Adat  dalam  Penyelesaian  Perkara  Pidana ”, Jurnal Konstitusi, Vol. 9, No. 3, September 2012, hlm. 587.
hakim wajib memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya meskipun hukum tertulis itu tidak secara nyata mengaturnya. Dengan demikian hakim harus menggali hukum yang tidak tertulis.
4. Pasal  50  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan  dasar  putusan,  juga  memuat  pasal  tertentu  dari  peraturan  perundang- undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
Adanya ruang pengakuan atas putusan hukum adat baik dalam tataran asas, norma dan aturan hukum sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 5 (3) sub b Nomor 1 Drt Tahun 1951, Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan, maka penetapan putusan hukum adat melalui pengadilan perlu diatur  di  dalam  Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  agar  putusan hukum  adat  memiliki  legitimasi  yang  kuat  terhadap  sifat  mengikat  putusan  tersebut  bagi penyidik. Kekosongan aturan hukum yang mengatur tentang perlunya dimintakan penetapan pengadilan tentang putusan hukum adat menjadi problem hukum yang dihadapi masyarakat adat  dan  lembaga  adat.  Di  sisi  lain  pengakuan  atas  hukum  adat  diakui  oleh  konstitusi sebagaimana diatur di dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi sebagai salah satu landasan  konstitusional  masyarakat  adat  menyatakan  pengakuan  secara  deklaratif  bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. 11
Baik ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, Pasal 1 ayat 1 KUHP, Pasal 5 (3) sub b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951, Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 50  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  sangat  jelas  bahwa hukum adat diakui keberadaannya, artinya bahwa jika hukum adat diakui keberadaannya maka seluruh proses penyelesaian tindak pidana melalui hukum adat juga harus diakui. Namun dalam praktiknya putusan hukum adat dibatasi oleh undang-undang dalam hal ini hukum nasional dianggap sebagai menjadi  hukum tertinggi dalam  menyelesaikan perkara tindak pidana.  Ini menunjukkan  penyelesaian  melalui  hukum  adat  hanya  bersifat  sekunder  atau  hukum  adat menjadi hukum level kedua di Indonesia.
Menurut penulis dengan adanya putusan hukum adat melalui lembaga adat semestinya menjadi  solusi  bagi  hukum  nasional  yang  terlalu  rumit  dalam  proses  penyelesaiannya.
11 Rizal Akbar Maya Poetra, Quo Vadis Masyarakat Hukum Adat Pasca UU Cipta Kerja , Makassar: Nas Media Pustaka, 2021, hlm. 63.
Keberadaan putusan hukum adat seharusnya menjadi bagian integral dalam menata hukum nasional atau membantu hukum nasional dalam menyelesaikan perkara. Perlu diakui bahwa penyelesaian  hukum  perkara  melalui  hukum  nasional  dalam  hal  ini  hukum  positif membutuhkan waktu yang cukup lama dengan biaya yang tidak sedikit oleh sebab itu melalui putusan  hukum  adat  yang  berfungsi  menyelesaikan  perkara  pelanggaran  hukum  dalam masyarakat  sangat  diperlukan  bagi  hukum  nasional  karena  dapat  meringankan  perkerjaan, penyidik, penuntut dan pengadilan.
Selain itu menurut penulis dalam rangka mewujudkan kebijakan hukum pidana pada tataran formulasi maka putusan hukum adat perlu dimuat di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP sebagai payung hukum dalam prosedur penanganan perkara di tingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Dengan dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan tersebut maka putusan  hukum  adat  tidak  lagi  dibatasi  ruang  lingkup  keberlakuannya,  meskipun  terdapat perkara-perkara  tertentu  dimana  hukum  adat  dengan  segala  putusannya  harus  tunduk terhadap hukum nasional seperti kejahatan terhadap keamanan negara atau kejahatan yang sifat ekstra ordinary crime .

## KESIMPULAN
Kekuatan berlakunya hukum adat dalam penyelesaian perkara adat pidana pada masyarakat Tolaki  adalah  Masyarakat  adat  Tolaki  menganggap  bahwa  hukum  adat  merupakan  bentuk penyelesaian hukum yang tepat dalam menyelesaikan pelanggaran atas hukum. Terdapat 69 kasus perkara tindak pidana yang diselesaikan melalui hukum adat di antaranya 40 kasus yang tidak dilanjutkan dan 29 kasus yang dilanjutkan ke pengadilan. Alasan pengajuan ke pengadilan karena perkara tersebut sudah terbit Surat Pemerintah Dimulainya Penyidikan (SPDP). Dalam kaitannya  dengan  studi  pendekatan  kasus  atas  Putusan  Kasus  Nomor  65/Pid.B/2019 Pengadilan  Negeri  Kendari  maka  putusan  telah  melanggar  asas nebis  in  idem karena  tetap menjatuhkan pidana selama 4 bulan dan putusan hakim tersebut hanya menjadikan putusan hukum adat sebagai alasan peringanan hukuman bukan penghapus pidana. Selain itu, kebijakan hukum  pidana  tentang  penetapan  putusan  hukum  adat  melalui  pengadilan  adalah  penting untuk dimuat di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP sebagai payung hukum atas pengakuan putusan hukum adat yang selama ini belum diatur dalam peraturan perundang-undang.

## Daftar Pustaka

## Buku
Faisal, Emil El dan Mariyani, Buku Ajar Filsafat Hukum , Palembang: Bening Media Publishing,
2020.
Is, Muhamad Sadi, Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
Poetra, Rizal Akbar Maya, Quo Vadis Masyarakat Hukum Adat Pasca UU Cipta Kerja , Makassar:
Nas Media Pustaka, 2021 .
Soepomo, Hubungan Individu dan masyarakat dalam Hukum Adat , Jakarta: Pradnya Paramita, 1970.

## Jurnal
Ali,  M.  Hatta,  “ Peradilan  Sederhana,  Cepat  &  Biaya  Ringan  (Menuju  Keadilan  Restoratif) ”,
Bandung: Alumni, 2013.
Danil,  Elwi,  “ Konstitusionalitas  Penerapan  Hukum  Adat  dalam  Penyelesaian  Perkara  Pidana ”,
Jurnal Konstitusi, Vol. 9, No. 3, September 2012.
Danil,  Elwi,  “ Peluang  Penerapan  Hukum  Adat  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Pidana ”,  makalah yang disampaikan dalam Musyawarah Adat di Solok tanggal 24 Maret 2012.
Haris,  Oheo  K.,  “ Telaah  Yuridis  Penerapan  Sanksi  di  Bawah  Minimum  Khusus  pada  Perkara Pidana Khusus ” , Jurnal Ius Constituendum, Vol. 2, No. 2, 2017.
Harisman,  Sabrina  Hidayat,  Handrawan,  “ Penyelesaian  Delik  Perzinaan  dalam  Hukum  Adat Tolaki ” , Halu Oleo Legal Research, Vol. 1, No. 1, April 2019.
Kasnidar,  “ Peran  Tuha  Peut  dalam  Menyelesaikan  Konflik  di  Dalam  Masyarakat  (Studi  di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan) ”, Skripsi, Banda Aceh: Fakultas Dakwa h dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar Raniry Darussalam, 2018.
Sambas, Nandang, “ Eksistensi Hukum Pidana Adat dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional ”,
Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. XI. No. 3, November 2009.
Saputra, Hendra Eka, “Upaya Penyel esaian Sengketa Yang Berkaitan dengan Tindak Pidana dan Aturan-aturan yang Ditetapkan oleh Masyarakat Hukum Adat (Studi Kasus pada Nagari Lubuak Batingkok Propinsi Sumatera Barat)”, Tesis, Jakarta: Fakultas Hukum Program Pascasarjana, 2012.
Suhariyanto, Budi,  “ Problema  Penyerapan  Adat  oleh  Pengadilan  dan  Pengaruhnya  bagi Pembaruan Hukum Pidana Nasional ”, Mimbar Hukum, Vol. 30, No. 3, Oktober 2018.