## KONSEKUENSI AKAD AL-ARIYAH DALAM FIQH MUAMALAH MALIYAH

## PERSPEKTIF ULAMA MADZAHIB AL- ARBA’AH
Jamaluddin
Dosen Tribakti Lirboyo Kediri jamalauddin1@yahoo.com

## Abstrak:
Hidup  dimuka  bumi  ini  selalu  melakukan  yang  namanya  kegiatan  ekonomi  dalam kehidupan sehari-hari. Bertransaksi (berakad) untuk  menjalankan  kehidupan, tanpa disadari bahwa dalam  kehidupan selalu melakukan akad al - Ariyah (pinjam-meminjam).  Pinjam- meminjam dilakukan, baik berupa barang, uang, ataupun lainnya. Terlebih pada saat ini banyak peristiwa,  pertikaian,  atau kerusuhan  di  masyarakat dikarenakan persoalan pinjam-meminjam. Tidak heran kalau hal ini muncul persoalan setiap masyarakat dan berakhir di pengadilan. Hal ini terjadi dikarenakan ketidak pahamannya akan hak dan kewajiban terhadap persoalan hal pinjam- meminjam.
Kajian tentang pinjaman  ( al - Ariyah ),  penulis  berminat  untuk  membahas tentang : Konsekuensi  Akad  al-Ariyah  dalam  Fiqh  Muamalah  Maliyah  Perspektif  Ulama  Madzahibul Arba’ah yang penulis kaji dari berbagai aspeknya, pengertian, hukum, konsekuensi, dan lainnya tentang pinjam  meminjam  ( al - Ariyah )  agar  tidak  ada  kesalah-pahaman dan  paham  yang  salah mengenai akad al - Ariyah (pinjam meminjam).
Harta adalah komponen pokok dalam kehidupan manusia, di mana harta merupakan unsur ad - dharuri yang  memang  tidak dapat ditinggalkan  begitu  saja.  Dengan  harta  manusia  dapat memenuhi  kebutuhan hidupnya,  baik  kebutuhan primer maupun sekunder  dalam kehidupan sehari-hari.  Dalam  matarantai  interaksi  sosial dan untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya,  maka terjadilah hubungan horizontal antar manusia, yaitu yang berkaitan dengan Muamalah Maliyah , karena  pada  dasarnya  manusia  tidak  ada  yang  sempurna,  dan  saling  membutuhkan,  karena menusia  juga  memiliki  hasrat  untuk  mencukupi  kebutuhan  hidupnya,  yang  tidak  ada  habisnya, kecuali  dengan  rasa  syukur  dan  ikhlas  kepada  Allah  swt.,  secara kontekstual hal ini  pula  perlu mengenalkan adanya Allah swt. yang memberi nikmat dan rizki kepada manusia sehingga dapat merasakan kebahagiaan dalam dirinya.

## Abstract:
Living on this earth always commits activity what is called economic activity in everyday life. Transaction (contract) to run a life, without realizing that in life always do the contract of al-Ariyah (borrowing and lending). The borrowing is done by some ways, whether in the form of goods, money, or other things. Moreover, there are many eventsat present, disputes, or chaos in the community due to lending and borrowing problems. No wonder this problem arises in every society  and  ends  in  court.  This  happens  because  of  his  lack  of  understanding  of  rights  and obligations to the issue of lending and borrowing.
The study of loans (al-Ariyah), the author is interested in discussing about: Consequences of contract al-Ariyah in Muamalah Fiqh Maliyah Ulama Madzahibul Arba'ah Perspective which the authors examine from various aspects, understanding, law, consequences, and others about borrowing(al -Ariyah)  so  that  there  is  no  misunderstanding  and  misunderstanding  of  the  al- Ariyah contract (lending and borrowing).
Property  is  a  basic  component  in  human  life,  where  wealth  is  an  element  of  ad-dharuri which cannot be abandoned. With human assets, they can fulfill their daily needs, both primary and secondary needs in daily life. In the link of social interaction and to fulfill their needs, there is  a  horizontal  relationship  between  humans,  which  is  related  to  Muamalah  Maliyah,  because
basically human beings are not perfect, and need each other, because humans also have a desire to fulfill their needs, which are endless, except with gratitude and sincerity to the AlmightyAllah, contextually this matter also needs to introduce the existence of Allah Almighty. who gives favors and blessings to humans so they can feel happiness in him.

## Keywords : Ariyah contract, Maliyah Muamalah Fiqh, Madzahibul Arba'ah

## PENDAHULUAN
Akad al- I’arah tidak  begitu  dikenal dalam literatur bahasa  Indonesia, termasuk di kalangan  santri  dalam  berbagai  kajian  kitab- kitab  klasik  di  pondok  pesantren,  yang  lebih dikenal  adalah  akad al-Ariyah (pinjaman).
Istilah ini identik dengan istilah al- ‘Ida (untuk akad Wadi’ah ). Kata al- I’arah, al - Wadi’ah, & al-Hibah tidak menunjukkan prosesnya, tetapi menunjukkan  obyeknya,  yaitu  kata al-Ariyah (obyek pinjaman), al-W adi’ah (obyek titipan), dan al-Hibah (obyek  hibah/al-mauhub).
Sedangkan  istilah al- I’arah dan kata al- ‘Ida menunjukkan akad atau perjanjianya. 1
Demikian pula akad al- Wadi’ah termasuk akad yang aktual karena eksistensinya melekat pada lembaga keuangan syariah, terutama perbankan syariah. Dalam  kajian  kitab Mu’ja m Maqayis al-Lughah ,  karya  Ibn  Faris  dijelaskan  bahwa arti al- Wadi’ah secara  etimologi  adalah tinggal ( al-Tark ) dan kosong ( al-Takhliyyah ).
al- Wadi’ah menunjukkan  pada  benda  yang ditinggalkan  kepada  pihak/orang  yang  dapat dipercaya.  Kata al- Wadi’ah dalam  bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi titipan yang namanya  sejalan,  sehingga  nama  tersebut
1 Jaih  Mubarok  &  Hasanuddin, Fikih  Mu’amalah Maliyah Akad Tabarru’ (Bandung: Simbiosa Rekatama, 2017), h. 31.
diatur  dalan  BW.  Dengan  demikian  penulis akan  menyajikan  kajian  tentang  akad al- Ariyah (obyek pinjaman) dalam Fqih
Muamalah Maliyah Perspektif Ulama
Madzahibul Arba’ah .
Perkembangan perbankan syariah yang berkaitan dengan pinjma-meminjam ( al - Ariyah), baik uang maupun barang merupakan  fenomena  yang  menarik  untuk dikaji,  baik di  kalangan  akademisi,  praktisi, bahkan  IMF  sendiri  telah  melakukan  kajian- kajian atas praktik perbankan syariah sebagai alternatif  sistem  keuangan  internasional  yang memberikan  peluang  upaya  penyempurnaan sistem keuangan internasional yang belakangan  ini  dirasakan  banyak  mengalami persoalan keuangan, goncangan, dan ketidakstabilan  yang  menyebabkan  krisis  dan keterpurukan ekonomi akibat lebih dominannya sektor finansialnya dibandingkan dengan sektor real dalam hubunganya dengan perekonomian dunia.
Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis di dalam perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut  dimaksudkan sebagai  perantara anatara  pihak  yang  mempunyai  kelebihan dana dan pihak yang kekurangan ( membutuhkan )  dana.  Lembaga  keuangan
bank  ( perbankan  syariah )  bergerak  dalam kegiatan  pembiayaan,  pinjam-meminjam  ( al - Ariyah) dan  berbagai layanan jasa keuangan lainya yang  diberikan  untuk  melayani kebutuhan  masyarakat dan melancarkan mekanisme  sistem  pembayaran  bagi  semua sektor  perekonomian. 2 Perbankan  sebagai lembaga  keuangan  berorientasi  pada  bisnis dan melakukan  berbagai akad  ( transaksi ).
Akad  ( transaksi ) perbankan  yang  utama adalah  menghipun  dana  ( funding )  dan menyalurkan  dana  ( lending ) disamping akad ( transaksi ) perbankan  lainya  dalam  rangka mendukung kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana serta memberikan jasa-jasa bank lainya ( services ). 3
Sistem perbankan di Indonesia disebutkan  dengan dual  banking  system, artinya dari istilah dual banking system adalah terselenggaranya dua sistem perbankan (konvensional dan syariah) secara perdampingan  yang  pelaksanaanya  diatur dalam berbagai peraturan perundang- undangan yang berlaku.

## PENGERTIAN AKAD AL-ARIYAH
Al-Ariyah  berasal  dari  bahasa  Arab ( ُﺔَﯾِرﺎَﻌْﻟا ) diambil  dari  kata  ( ر ﺎ ﻋ )  yang  berarti datang atau pergi. Menurut sebagian pendapat al-ariyah  berasal  dari  kata  ( ر و ﺎ ﻌ ﺘ ﻟ ا )  yang artinya  sama  dengan  ( ل و ﺎ ﻨ ﺘ ﻟ ا ب و ﺎ ﻨ ﺘ ﻟ ا )  artinya saling  tukar  menukar,  yaitu  dalam  tradisi
2 Muhammad Djumhana , Hukum Perbankan di Indonesia (Jakarta: Citra Aditya, 1993), h. 1
3 Trisadin  Prasastianah  Usanti, Prinsip  Kehati- hatian pada Transaksi Perbankan Surabaya: Airlangga Universitas Press, 2013), h. 1
pinjam-meminjam. Sedangkan menurut istilah dapat  dikatakan  suatu  kegiatan  muamalah yang memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada  orang  lain  untuk  diambil  manfaatnya, dengan  tidak  merusak  zatnya  agar  zatnya tetap dapat dikembalikan  kepada  pemiliknya, sedangkan  dalam  definisi  para  Ulama’ sebagai berikut :
a. Menurut Syarkhasy dan ulama Malikiah “pemilikan  atas  manfaat suatu benda tanpa pengganti ” b. Menurut ulama S yafi’iah dan
Hanbalia “pembolehan untuk mengambil manfaat tanpa mengganti” Perbedaan pengertian tersebut menimbulkan adanya perbedaan dalam akibat hukum selanjutnya, pendapat pertama memberikan  makna  kepemilikan  kepada peminjam, sehingga  membolehkan  untuk meminjamkan  lagi  terhadap  orang  lain  atau pihak  ketiga  tanpa  melalui  pemilik  benda, sedangkan pengertian yang kedua menunjukkan arti kebolehan dalam mengambil  manfaat  saja, sehingga  peminjam dilarang meminjamkan terhadap orang lain.
Akad  dalam  ariyah  berbeda  dengan hibah,  karena  dalam ariyah  hanya  untuk diambil manfaatnya tanpa mengambil dzatnya.  Tetapi  dalam  Hibah  dapat  diambil keduanya,  baik  dari dzatnya  maupun  dari manfaatnya.
Dalam kitab  Undang-undang Hukum
Perdata dikatakan hak kebendaan ( zekelijkrect) adalah  hak  mutlak  atas  suatu benda tersebut, dimana hak tersebut memberikan kekuasaan langsung pada pemiliknya. 4
Dalam ketentuan kitab Undang- undang  Hukum Perdata  pasal  1754  dijumpai ketentuan  yang  berbunyi  sebagai  berikut  : “ pinjam-meminjam  adalah  suatu  perjanjian dengan  mana  pihak  yang  satu  memberikan kepada  pihak  yang  lain  suatu  jumlah  tertentu barang-barang  menghabis  karena pemakaian, dengan  syarat  bahwa  pihak  yang  belakangan ini akan mengembalikan sejumlah  yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. 5
Al-Ariyah secara  bahasa  berarti  obyek yang  dipinjamkan.  Kata  tersebut  sering digunakan  untuk  menunjuk  akad  pinjaman (barang).  Kata al-Ariyah ( al- I’arah )  diambil dari  kata ‘Ara yang  berarti  pergi  ( dzahaba ) dan  datang  ( ja’a ).  Pendapat  lain  mengatakan bahwa  kata al-Ariyah berasal  dari  kata al-
Ta’awur yang  berarti  saling  bergantian (al- tadawul wa al-tanawub. 6
4 Sulaiman Rashd, Fiqh Islam (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), h. 37
5 Sri Soedewi Masychoen Sofwan, Hukum Perdata: Hukum  Kebendaan (Yogyakarta: Liberty Yogya, 1924), h. 48.
6 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh fi Islami wa Adillatuh , Vol.  V (Damakus:  Dar  al-Fikri,  2004), h.  4.035; Abu Abd. al- Mu’thi Muhammad Ibn Umar Ibn Ali Nawawi al-Jawi,  Menegaskan  bahwa al-Ariyah secara istilah adalah kebolehan mengambil manfaat harta milik pihak lain  secara  kekal  hartanya; Abu  Abd.  al- Mu’thi Muhammad  Ibn  Umar  Ibn  Ali  Nawawi  al-Jawi , Nihayat  al-Zain  fi  Irsyad  al- Mubtadi’in, (Semarang: Karya Thoha Putra, t.th), h. 262.
Dalam kitab Mughni al-Muhtaj, Takmilat  Fath  al-Qadir  dan  Hasyiah  Ibn Abidin, al-Jauhari menjelaskan tentang adanya  yang  menduga  bahwa  kata al-Ariyah berasal  dari  kata al- ‘ar yang  berarti  tercela (‘ aib )  karena  meminjam  dianggap  perbuatan tercela.  Namun  pendapat  ini  dibantah  para ulama, karena Rasulullah saw. telah melakukanya  ( hadits  fi’liyah ).  Seandainya meminjam  termasuk  perbuatan  tercela  tentu Rasulullah saw. tidak akan melakukanya. 7
Al-Sarkhasi  menjelaskan  dalam  kitab al-Mabsuth bahwa arti al- I’arah secara istilah adalah :
Artinya: “ Pemindahan  kepemilikan manfaat (barang) tanpa imbalan ” 8
Ulama Syafi’iah dan Hanabila h, sebagaimana terdapat dalam kitab Mughni al- Muhtaj dan Kasyaf  al- Qina’ menjelaskan bahwa  yang  dimaksud  akad al-I ’ arah secara terminologis adalah :
Artinya: “Izin  kepada  pihak  lain  untuk mengambil manfaat (benda) tanpa imbalan ” 9
7 Wahbah  al-Zuhaili, al-Fiqh  fi  Islami  wa Adillatuh, Vol.  V (Damakus:  Dar  al-Fikri,  2004), h. 4.035; Muhammad  Ibn  Ismail  al-Kahlani  , Subul  al- Salam Syarh: Bulugh  al-Maram min  Jami’  Adillat  al - Akhkam, Vol III (Bandung:  Dahlan, t. th), h. 67
8 Taqiy  al-Din  Abi  Bakr  Ibnu  Muhammad  al- Husaini, Kifayat al-Akhyar fi Hill Ghayat al-Ikhtishar, Vol  I (Semarang:  Taha  Ptra, t.th),  hlm.  291; Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh fi  Islami wa  Adillatuh, Vol.  V (Damakus: Dar al-Fikri, 2004), h. 4.036.
9 Taqiy  al-Din  Abi  Bakr  Ibnu  Muhammad  al- Husaini, Kifayat al-Akhyar fi Hill Ghayat al-Ikhtishar , Vol I (Semarang: Taha Putra, t.th), h. 291
Dari  kedua  pengertian  tersebut  di  atas memilik  kesamaan  dalam hal  pemindahan kepemilikan  manfaat tanpa  imbalan.  Adapun perbedaanya  anatra  lain  dijelaskan  oleh Wahbah  al-Zuhaili yang  menyatakan  bahwa antara  kata al-Tamlik dan  kata al-Ibahah memiliki perbedaan  yang  signifikan  dari  segi cakupan hukumnya. Kata al-Tamlik menunjukkan bahwa peminjam boleh meminjamkan  lagi  barang  tersebut  kepada pihak  ketiga  (pihak  lain)  atau  bahkan  boleh menyewakannya  ( al - Ijarah ).  Sedangkan  kata al-Ibahah menunjukkan  bahwa  peminjam tidak boleh meminjamkan lagi atau menyewakan  barang  tersebut  kepada  pihak lain. Barang pinjaman hanya boleh dimanfaatkan oleh peminjam. 10 Pengertian al- I’arah secara
terminologis  menunjukkan  boleh  tidaknya peminjam melakukan perbuatan hukum tertentu.  Ulama  Hanafiah  (di  antaranya  al- Sarkhasi) berpendapat bahwa barang pinjaman  boleh  dipinjamkan  lagi  kepada pihak  lain,  sedangkan  ulama  Syafi’iah  dan Hanabilah melarangnya.
Akad al- I’arah nerupakan  akad  yang dilakukan  dalam  rangka  mendekatkan  diri kepada  Allah  swt. ( qurbah ),  sesuai  dengan dalil  al- Qur’an  surat  al - Ma’idah ayat 2 untuk saling tolong menolong  dalam  kebaikan  dan taqwa, sbb :
10 Wahbah  Al-Zuhaili, Al-Fiqh fi  Islami wa Adillatuh, Vol.  V (Damakus:  Dar al-Fikri,  2004), h. 4.036.
.... ۖ ۖ
ِ Artinya: “… dan  tolong-menolonglah kamu  dalam  (mengerjakan)  kebajikan dan takwa, dan jangan tolong- menolong  dalam  berbuat  dosa  dan pelanggaran.
Bertakwalah kamu kepada Allah swt., karena sesungguhnya  Allah  Amat  berat  siksa- Nya ” 11 . (QS. al-M a’idah, 2)
Ayat di atas merupakan perintah untuk saling  tolong  menolong  dalam  kebaikan  dan taqwa kepada sesama umat manusia.
Demikian  juga  al- Qur’an  surat  an - Nisa’ ayat 58 Allah swt. berfirman sbb :
ۚ

## ۗ
Terjemahnya  : “Sesungguhnya Allah  menyuruh  kamu  menyam-paikan amanat kepada yang berhak menerimanya,  dan  (menyuruh  kamu) apabila  menetapkan  hukum  di  antara manusia  supaya  kamu  menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi  pengajaran  yang  sebaik- baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah  Maha  mendengar  lagi  Maha melihat” (QS. al- Nisa’, 58)
11 Kementerian Agama RI., al- Qur’an dan Terjemah (Jakarta: Dharma Art, 2007), h. 106
Apabila seseorang tidak mengembalikan  barang  peminjaman-nya  atau menunda  waktu  pengembaliannya,  maka  itu berarti  berbuat  khianat (tidak  amanah),  dan berbuat maksiat kepada pihak yang menolongnya.  Perbuatan  semacam ini  jelas bukan  merupakan  suatu  tindakan  terpuji, sebab  selain  tidak  berterima  kasih  kepada orang yang menolongnya, pihak peminjam itu sudah mendhalimi pihak yang sudah membantunya.  Ini  berarti  bahwa peminjam telah melanggar amanah dan melakukan suatu yang dilarang agama.
Sebab  perbuatan  yang  semacam itu, bertentangan  dengan ajaran  Allah swt. yang mewajibkan  seseorang untuk menunaikan amanah dan dilarang berbuat khianat.
Demikian  juga  dalam  hadits fi’liyah yang  dijadikan dalil  akad I’arah antara  lain hadits :
1. Hadits  yang  diriwayatkan  oleh
Imam Ahmad, Bukhori, Muslim, &
Anas, beliau berkata : ... ﻪ ﻟ : : ) (
Artinya: “ Pada  suatu  malam  di Madinah  terdengar  suara  yang  aneh dan menakutkan , maka Rasulullah saw. meminjam  seekor  kuda  milik  Abu Thalhah  yang  bernama  mandub  untuk
mendatangi  tempat  suara  itu.  Ketika Rasulullah saw. kembali dari tempat itu, beliau  berkata:  “Kami  t idak  melihat apa-apa  di  sana  dan  kami  mendapati langkah  kuda  ini  panjang  (kudanya berkualitas  unggul)” 12 (HR.  Imam Ahmad, Bukhori, Muslim, & Anas).
2. Hadits  yang  diriwayatkan Imam Abu  Daud,  al- Nas’i,  Ah mad,  dan hadits  tersebut  Shahih  menurut  al- Hakim,  dari  Shafwan  Ibn  Umayah bahwa :
ﻨ ، : : : ﺎ ﻋ ﺎ ﻀ ﻓ : ) ، ، (
Artinya  : “Nabi  saw.  meminjam beberapa  baju  perang  darinya  pada hari  Hunain.  Shafwan  lalu  bertanya, apakah  engkau  merampasnya  wahai Muhammad?  Nabi  saw.  menjawab “ Tidak,  ini  adalah  pinjaman yang dijamin gantinya. Beberapa baju perang  itu  ternyata  ada  yang  hilang, lalu  Nabi  saw.  mengatakan  kepada Shafwan  bahwa  baju-baju  yang  hilang
12 Muhammad  Ibn  Ali  Ibn  Muhammad  al- Syaukani, Nail  al-Authar  Syarh    Muntaqa  al-Akhbar min  Ahadits  Sayyid  Al-Akhbar , Vol.  V (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1347 H.), h. 252
itu  akan  diganti.  Namun  Shafwan berkata: “ Sekarang saya lebih menginginkan  Islam  dari  pada  baju perang  itu” (HR. Imam  Abu  Daud,  al- Nas’i, Ahad) .
Dalam  riwayat  lain  dikatakan  bahwa Rasulullah  saw.  bersabda:  “ Bal  Ariyah Mu’addah ” (tidak, tetapi pinjaman yang akan dikembalikan). 13 Dalam konteks hadits tersebut terdapat dua kata  yang menunjukkan arti yang berbeda, yaitu kata madhmunah dan mu’adah . Yang dimaksud dengan madhmunah adalah benda yang dipinjam akan diganti  (dibayar)  dengan  nilainya  apabila rusak. Sedangkan yang dimaksud dengan kata mu’adah adalah  benda pinjaman  yang  harus dikembalikan  kepada  pemiliknya  dengan wuhud  bendanya secara  utuh,  tidak  diganti dengan  nilainya  apabila  rusak. 14 (barang pinjaman  diperbaiki  terlebih  dahulu  apabila rusak,  bukan  diganti  dengan  barang  lain  atau dibayar harganya).
Ulama Hanafiah berpendapat  bahwa syarat  rukun i’arah pernyataan  pemberian pinjaman  ( al-ijab )  dari  pemberi  pinjaman.
Adapun  pernyataan  penerimaan  ( al-qabul ) dari  pinjaman  tidak  termasuk  rukun  dalam pandangan jumhur Hanafiah.

## RAGAM AKAD AL-ARIYAH
13 Muhammad  Ibn  Isma’ il  al-Kahlani, Subul  al- Salam  Syarh  Bulugh  al-Maram  min  Jam  Adillat  al- Akhkam , h. 69 14 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh fi Islami wa Adillatuh, h. 4.037.
Konsekuensi memahami dan menjelaskan  hakikat al-Ariyah dari  sudut pandang  yang  berbeda,  maka  para  ulama berbeda  pendapat  dari  berbagai  persepsinya, anatara lain:
1. Makna  akad i’arah secara  hakiki  ( bukan majazi) 15 ,  sebagaimana  dijelaskan  dalam kitab al-Mabsuth adalah  akad  pimjaman barang  yang  dapat  dimanfaatkan  tanpa rusak atau hilang. Menurut ulama Hanafiah, akad i’arah merupakan  akad yang membuat berpindahnya barang kepemilikan  manfaat  ( tanpa  imbalan ) dari pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman  ( tamlik  al-manfaat ).  Sedangkan al- Kurkhi  dari  ulama  Syafi’iah  dan Hanabilah  dalam  kitab  Mughni  al-Muhtaj, al-Muhadzab, al-Mughi, berpendapat bahwa  akad I ’arah adalah  akad  yang mengakibatkan  penerima  pinjaman  boleh memanfaatkan obyek pinjaman ( ibahat al- intifa’ ).
2. Konsekuensi  akad I ’arah ,  menurut  ulama Hanafiah adalah bahwa penerima pinjaman,  disamping  secara  langsung berhak  memanfaatkan  barang  pinjaman berhak  pula  mengalihkan  haknya  kepada pihak  lain  dengan  cara  menyewakannya. Sedangkan ulama  Syafi’i  &  Hanabilah,
15 Makna al- i’arah secara  majazi  adalah peminjaman  suatu  barang  yang  dapat  ditakar, ditimbang,  dan  dihitung  dengan  pikiran  yang  logita logika  tidak  bisa  diambil  manfaatnya,  kecuali  melaluii konsumsi , maka makna al- I’arah secara majazi adalah utang-piutang  dari  segi  subtansinya al-qard secara majazi. Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh fi  Islami wa Adillatuh, h. 4.037.
penerima pinjaman hanya berhak memanfaat-kan  barang  pinjaman  untuk dirinya (tidak  boleh  dialihkan  kepada orang lain) .
3. Alasan  ulama  Hanafiah adalah  bahwa dalam  akad I’arah terkandung  akad wakalah yang  bersifat  mutlak, yaitu pemilik  barang  telah  memberikan kuasa penuh (al-Taslith ) kepada peminjam untuk memanfaatkan  barang  pinjaman  tersebut, dan pemberian kuasa penuh untuk mengambil  manfaat  barang  pinjaman merupakan pemberian kepemilikan
manfaat
( tamlik al-manfaah ).
Konsekuensinya  adalah  bahwa  pinjaman memiliki  kebebasan  untuk  melakukan apapun  dalam  mengambil  manfaat  barang pinjaman,  baik  oleh  dirinya  sendiri maupun oleh orang lain.
4. Alasan ulama Syafi’iah & Hanablah adalah bahwa akad I’arah hanya mengandung izin pemanfaatan  ( bukan  wakalah  mutlak ).
Oleh karena  itu  barang  pinjaman  hanya dizinkan  untuk  diambil  manfaatnya  oleh dirinya  sendiri.  Dalilnya  adalah  analogi ( qiyas) pada  jamuan  ( al-dhiyafah  (al- dhaif );  misalnya  jamuan  makan  malam), tamu diberikan izin oleh tuan rumah untuk mengkonsumsi makanan yang teah disajikan,  dan  tidak  boleh  (tidak  diberikan izin)  makanan  itu  untuk  mengalihkan  hak itu kepada pihak lain.
5. Ulama  Hanafiah,  Syafi’iah  &  Hnabilah sepakat  bahwa  pinjaman  tidak  boleh
menyewakan  barang  dimaksud  kepada orang  lain.  Alasanya  kesepakatan ulama tentang  bolehnya  akad I’arah tanpa  batas waktu  ( jangka  waktu  pinjaman  barang ), sedangkan  akad  ijarah ( sewa )  harus  jelas jangka  waktunya.  Disamping  itu,  akad I’arah termasuk  dalam  domain  akad tabarru’ (sosial)  dean  apabila  dialihkan pun harus pada lingkup yang sama 16 .
Bentuk  pemanfaatan  barang  pinjaman oleh  peminjam,  dalam  perspektif  ulama Syafi’iah  dan  Hamabilah 17 bersifat  terbatas, yaitu  jenis  pemanfaatannya  tergantung  pada izin  dari  pemiliknya.  Sedangkan  ulama Hanafiah berpendapat bahwa untuk pemanfaatan  barang  pinjaman  bergantung pada  bentuk  akad  pinjaman  ( al- I’arah ) apakah  bersifat  tidak  terbatas  ( muthlaq )  atau terbatas ( muqayyad ). 18
Apa  yang  dimaksud  dengan  pinjaman tidak terbatas ( muthlaq) adalah akad pinjaman tanpa ada  pejelasan  dan/atau  kepastian mengenai  apakah  barang  pinjaman  akan digunakan oleh dirinya sendiri, atau pihak lain tanpa  ada  kesepakatan  mengenai  cara pemanfaatan  barang  pinjaman tersebut serta
16 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh fi Islami wa Adillatuh, h. 4.040-4.042 17 Ulama  Hanabilah,  sebagaimana  dijelaskan  al- Sayyid Sabiq, berpendapat bahwa pinjaman tidak boleh meminjamkan  barang  pinjaman  kepada  pihak  lain, apalagi menyewakannya, kecuali setelah mendapat izin dari pemiliknya, Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah (Bairut: Dar al-Fikr, 1983), Vol III, hlm 232
18 Muhammad Nawawi Ibn Umar Al-Jawi, Tausyih ala  Ibn  Qasim (Ind onesia:  Maktabah  Dar  Ihya’  a l- Kutub al-Arabiyyah, t.th), h. 159.
tanpa  dibatasi oleh waktu  dan  tempat penggunaan barang pinjaman. 19
Sedangkan pinjaman terbatas ( muqayyad )  adalah  akad  pinjaman  yang disertai  kejelasan  atau  kepastian  mengenai apakah  pinjaman  akan  menggunakan  barang pinjaman  oleh  dan  untuk  dirinya  sendiri  atau untuk  pihak  lain;  adanya  kesepakatan mengenai  cara pemanfaatkan  barang  pijaman atau  adanya  pembatasan  waktu  dan  tempat penggunakan barang pinjaman.
Orientasi pinjaman terbatas ( muqayyad ) antara lain :
1. Apabila disepakati bahwa barang pinjaman itu hanya boleh digunakan oleh peminjam,
pinjaman hanya boleh menggunakan barang untuk  kepentingannya  sendiri
(peminjam  tidak  boleh  meminjamkannya kepada pihak lain).
2. Apabila pemilik barang (yang meminjamkan) menentukan  waktu  atau tempat  penggunaan  barang  pinjaman, kemudian  peminjam  melanggarnya,  maka peminjam  wajib bertanggung  jawab  dan melakukan  ganti  rugi  apabila  terjadi kerusakan barang pinjaman. 3. Apabila pihak yang meminjamkan menentukan  batas  maksimun  atas  barang yang  bole  diangkut  oleh  barang  pinjama (misalnya barang jaminan berupa kendaraan atau kuda), kemudian peminjam melanggarnya,  maka  peminjam  wajib bertanggung  jawab  dan  melakukan  ganti
19 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh fi  Islami wa Adillatuh, hlm. 4.041
rugi  apabila  terjadi  kerusakan  barang pinjaman.
4. Apabila pihak yang meminjamkan menentukan batas mengenai kondisi daerah ( lokasi ) yang ( boleh ) dapat dilewati atau  tempat penyimpanannya  (misalnya barang  pinjaman  tidak  boleh  digunakan untuk  berkunjung  ke  daerah  konflik  atau kendaraan  yang  tidak  boleh  disimpan selain  di  garasi  pada  malam  hari), kemudian  peminjam  melarangnya,  maka peminjam  wajib  bertanggung  jawab  dan ganti  rugi  apabila  terjadi  kerusakan  dan kehilangan barang pinjaman.

## AKAD AL-ARIYAH AMANAH & DHAMANAH
Secara  teknis  pinjaman ( akad  I’arah ) terkadang  tertukar  dengan  istilah al-Qardh (pinjam-meminjam).  Dalam  hal  ini  dapat dibandingkan  mengenai  sifat  benda  berharga secara  syariah.  Setidaknya  pembagian  harta dapat  dibagi  menjadi  harta isti’mali (harta yang  tidak  habis  karena  dipakai)  dan  harta istilahi (konsumtif;  habis  karena  dipakai). Disamping  itu,  dikenal  pula  pembagian  harta menjadi harta mistli/mitsaliyyat (ada bandinganya  di  publik)  dan ghair  mitsli (khusus eksklusif), tidak ada bandingannya di publik.
Disamping  berhubungan  secara  tidak langsung  dengan  akad Qardh ,  akad I’arah , juga  memiliki  hubungan  tidak  langsung dengan  akad  wadi’ah  keduanya  memiliki
kesamaan  dari  segi  karakter  obyeknya,  yaitu harta  yang  dipinjamkan  memiliki  karakter yang sama dengan harta yang dititpkan,  yaitu harta  isti’mali  yang  wajib  dikembalikan, sebagaimana  adanya  (tidak diganti  dengan harta  lain),  misalnya  harta  ( mal  mitsli )  yang harganya  sama).  Oleh  karena  itu  untuk melihat  perbedaan  antara  akad I’arah dan akad qardh serta  akad wadi’ah (aqd  al- ida’) harus memperhatikan hak-hal sbb : 1. Akad Qardh , disebut  juga  akad pinjam- meminjam.  Obyek  yang  pinjam  adalah uang  ( nuqud )  atau  harta  mitsaliyat.  Harta pinjaman  dimanfaatkan  oleh  peminjam, sedangkan harta peminjam dikembalikan/diganti  dengan  harta  yang sejenis (yang sama nilainya).
2. Akad  Wadi’ah ,  merupakan  akad  penitipan barang ( sil’ah/al -ain ), baik harta mitsaliyah maupun  harta ghair  mitsli .
Harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan. Yang wajib dikembalikan kepada  penitip  ( pemilik )  adalah  harta  asal, sebagaimana harta  sediakala  (tidak  diganti dengan benda mitsli lainya).
3. Akad  Ariyah, disebut  juga  akad  pinjaman.
Obyeknya  yang  dipinjam    adalah  barang ( sil’ah/al -ain ), baik harta mitsaliyat maupun harta ghair mitsli . Harta pinjaman dimanfaatkan  oleh  peminjam,  sedangkan harta peminjam dikembalikan (tidak diganti dengan harta yang sejenis).
Orientasi  dari  tiga  akad  tersebut memiliki  perbedaan  dan  persamaan  masing-
masing.  Dari segi  pengembalian obyek,  akad Ariyah mirip dengan akad Wadi’ah . Sedangkan dari segi pemanfaatan obyek, akad ariyah mirip  dengan  akad qardh, yaitu  pihak penerima  pinjaman memperoleh  manfaat  dari harta yang dipinjamnya.
Disamping menghubungkan akad ariyah dengan wadi’ah dan  akad qardh ,  para ulama  menjelaskan  pula  sifat  akad ariyah dengan  tanggung  jawab,  apakah  mengganti barang pinjaman apabila  barang pinjaman itu rusak  atau  hilang.  Persoalan  ini  para  ulama terdapat beragan pendapat, antara lain : 1. Ulama  Hanafiah , sebagaimana  dijelaskan dalam  kitab al-Mabsuth berpendapat bahwa barang pinjaman merupakan amanah  yang  berada  di  bawah  kekuasaan peminjam,  baik  pada  saat  barang  itu dipakai  maupun  tidak  dipakai.  Peminjam tidak perlu mengganti atas rusaknya barang pinjaman    ( al-dhaman ),  kecuali  kerusakan tersebut terjadi karena perbuatan peminjam yang  melampui  batas  ( al- ta’adi ) dan  tidak melakukan  perbuatan  yang  seharusnya dilakukan  ( al-taqshir ). 20 Alasanya  adalah
20 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh fi  Islami wa Adillatuh, h. 4.047- 4.050  dan  Muhammad Ibn Isma’il al-Kahlani,  menyampaikan  perbedaan  pendapat  ulama tentang jaminan  dalan akad al-ariyah , yaitu : a. Ibn  Abbas,  Zaid Ibn  Ali ,  Atha’  Ahmad  Ishaq,  & al- Syafi’i berpendapat bahwa peminjam wajib bertanggung  jawab    secara mutlak  (wajib  mengganti barang yang di pinjam apabila barang tersebut rusak).
b. al-Hadi berpendapat  bahwa  peminjam  tidak bertanggung  jawab  atas  rusaknya  barang  pinjaman, kecuali diperjanjikan dalam akad.
c. al-Hasan  dan  Abu  Hanifah berpendapat  bahwa peminjam  tidak  bertanggung  jawab  atas  rusaknya barang pinjaman, meskipun dipersyaratkan dalam akad. Lihat Muha mmad Ibn Isma’il al -Kahlani, h. 67.
analogi  (qiyas)  kepada  akad ijarah (sewa) dan akad wadi’ah (titipan),  sebagaimana firman  al- Qur’an  surat  al -Rahman  ayat  60 sbb :
Terjemahnya  : “… tidak  ada Balasan kebaikan kecuali kebaikan
(pula) ” QS. Al-Rahman, 60).
2. Ulama  Malikiah, sebagaimana  dijelaskan dalam  kitab  Bidayat  Al-Mujtahid  dan
Hasyiyah  al-Dasuki  membagi  barang pinjaman  menjadi  dua  : Pertama ,  barang pinjaman yang memungkinkan disembunyikan, seperti pakaian dan perhiasan. Kedua, barang  pinjaman  yang tidak  mungkin  disembunyikan,  seperti binatang dan kendaraan.
Peminjam wajib mengganti
barang  pinjaman  yang  rusak  masuk kategori/kelompok  yang  pertama,  karena sulit  dibuktikan,  rusak  atau  hilangnya barang pinjaman bukan karena kelalaiannya.  Sedangkan  pinjaman  tidak wajib mengganti atas rusak atau hilangnya  barang  pinjaman  yang  masuk kategori/kelompok  kedua,  kecuali  hilang atau  rusaknya  barang  pinjaman  karena kelalaian. Alasan  (dalil)  yang  digunakan adalah  beberapa  hadits  Nabi  Muhammad saw.  yang  dikatakan  kepada  Sofwan  Ibn Umayah, Nabi bersabda :
...
Artinya  : “tidak, tetapi pinjaman yang  akan  dikembalikan ” (HR. Sofwan Ibn Umayah)
... Artinya  : “tidak,  ini  adalah pinjaman  yang  dijamin  gantinya” (HR. Sofwan Ibn Umayah)
)

## (
Artinya  : “Peminjam  yang  tidak berkhianat  tidak  wajib  menjamin  ganti pinjaman itu dan orang yang dititipi yang tidak  berkhianat  juga  tidak  harus menjamin ganti titipan itu” (HR. Sofwan Ibn Umayah)
3. Ulama  Syafi’iah, sebagaimana  dijelaskan dalam  kitab  al-Muhadzzab  &  kitab  al- Majmuk, beliau berpendapat bahwa barang pinjaman  bersifat dhamanah di  tangan peminjam.  Oleh  karena  itu,  peminjam wajib  bertanggung  jawab  (pengganti  dan mengembali-kan)  barang  pinjaman  yang rusak  atau  hilang  karena  pemakaian  yang berkelebihan/melampuan  batas  ( al- ta’ adi ). Sebaliknya, peminjam tidak wajib mengganti barang pinjaman yang hilang/rusak  karena  penggunaan  yang diizinkan,  bahkan  peminjam  tidak  harus bertanggung  jawab  atas  rusak/hilangnya barang karena disewakan atau dipinjamkan
(ulang)  yang  dilakukan  atas  izin  dari pemiliknya.
Sesuai  dengan  hadits  Nabi  saw.  yang diriwayatkan  Shofwan  Ibn  Umayah,  yang artinya “tidak,  ini  adalah  pinjaman  yang dijamin  gantinya” .  Oleh  krena  itu,  barang pinjaman wajib dikembalikan kepada pemiliknya, sehingga peminjam harus menggantinya  atau  membayar  harganya apabila  barang  pinjaman  itu  dalan  kondisi rusak/hilang  atas  penggunaan  yang  tidak diizinkan oleh pemiliknya ( al- ta’adi ).
Ulama Hanabilah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab  al-Mughni  & kitab al- Qawa’id,  beliau  berpendapat  bahwa  akad pinjaman ( al- I’arah ) bersifat tanggungan ( al- dhaman) secara  mutlak.  Oleh  karena  itu, barang  pinjaman  wajib  mengganti  atau membayar  harganya  apabila  barang  pinjaman itu  dalan  kondisi  rusak/hilang,  baik  atas pamaian  yang  tidak  diizinkan  maupun pemakaian  yang  melampui  batas. Alasanya hadits  Nabi  saw.  yang  diriwayatkan  Shofwan Ibn  Umayah,  beliau  bersabda “tidak,  ini adalah pinjaman yang dijamin gantinya” dan hadits  yang  diriwayatkan  Imam  Ahmad  dari Hasan  Ibn  Samurah  Ibn  Jundab,  Rasulullah saw. bersabda:
... )
( Artinya
: “Orang yang
mengambil  sesuatu,  wajib  bertanggung jawab  atas  apa  yang  dia  ambil  hingga dia menerahkan kembali kepada
pemiliknya” (HR. Ahmad dari Hasan Ibn Samurah Ibn Jundab).
Kajian  tentang tannggung  jawab peminjam karena rusak atau hilangnya barang pinjaman dikengkapi dengan kajian kewajiban peminjam untuk mengganti barang pinjaman  yang  rusak  atau  hikang  yang bersifat kontraktual (diperjanjikan  dalam akad),  yaitu  bagaimana  apabila  pemberi pinjaman  sepakat  bahwa  peminjam  wajib mengganti  atau  membayar  harga  karena rusak  atau  hilang  barang  pinjaman.  Para ulama  sependapat  mengenai hukum  syarat penggantian  barang  pinjaman  yang  bersifat kontraktual, anatara lain :
a. Ulama Hanafiah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab hasyiyah ibn abidin, berpendapat tentang batalnya syarat yang diwajibkan peminjam diwajibkanya mengganti  atau  membayar harga  atas rusak  atau  hilangnya  barang  pinjaman karena kedudukan barang pinjaman sama barang titipan.
b. Ulama  Malikian, dijelaskan  dalam  kitab Bidayat  al-Mujtahid  bahwa  pelaksanaan penggantian  barang  pinjaman  yang  rusak atau hilang (meskipun telah diperjanjikan dalam  akad)  merupakan  penggantian yang  tidak  mendasar.  Artinya,  syarat yang  dibuat  dalam  perjanjian  merupakan syarat yang harus diabaikan.
c. Ulama  Syafi’ ah  &  Hanabilah, dijelaskan dalam  kitab  al-Mughni  bahwa  mengenai bolehnya mengabaikan syarat
penggantian  atas  rusak  atau  barang pinjaman dan peminjam boleh melanggar syarat tersebut. 21
Pada  intinya  barang  pinjaman  yang bersifat amanah bagi  peminjam.  Oleh  karena itu  peminjam  tidak  wajib  mengganti  barang pinjaman  yang  rusak  atau  hilang  karena kelalaian.  Dalam  kitab  al- Bada’i  al - Shama’i dijelaskan tentang wajibnya peminjam mengganti atau membayar harga karena rusak atau  hilangnya  barang  pinjaman  dalam kondisi berikut :
1. Peminjam  secara  sengaja menghilangkan barang  pinjaman,  misalnya  dengan  cara membuangnya, meminta pihak lain untuk mencurinya,  atau  tidak  menyerahkannya kepada  pemiliknya  setelan  berakhirnya masa pinjaman.
2. Lalai  dalam  menjaga barang  pinjaman pada saat dimanfaatkan atau disewakan.
3. Menggunakanya  untuk  sesuatu yang
tidak  disepakati  ( mukhalafat al-syuruth ) atau  untuk  sesuatu  penggunaan  yang tidak  umum  untuk  barang  pinjaman tersebut. 22

## KARAKTERISTIK AKAD AL-ARIYAH
21 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh fi Islami wa
Adillatuh, h. 4.050-4.051 22 Wahbah  al-Zuhaili, al-Fiqh  fi  Islami  wa Adillatuh, Muhammad  Ibn  Ali  Muhammad  al- Syaukani ,  Nail  Al-Authar  Syarh  Muntaqa min Ahadits Sayyid  al-Akhbar (Mesir:  Musththafa  al-Babi  al- Halabi,  1347  H),  al-Sayyid  Sabiq,  menyamapaikan pendapat uluma Hanafiah & Malikiah yang menyatakan  bahwa  peminjam  ( musta’ir )  tidak  wajib bertanggung  jawab  atas  rusak  atau  hilangnya  barang pinjaman,  kecuali  orang  yang  bersangkutan  lalai  atau melampaui  batas,  Lihat  al-Sayyid  Sabiq, Fqh  al- Sunnah, Vol. III (Bairut: Dar al-Fikr, 1983), h. 234
Akad al-Ariyah merupakan akad  yang bersifat tabarru’ karena  dalam  akad  ini pemilik  barang  yang  dipinjamkan  tidak memperoleh  imbalan  atas  manfaat  barang pinjaman  yang  diterima  pihak  peminjam. Karenanya  para  ulama  berbeda  pendapat 23 , diantaranya :
1. Ulama Hanafiah  &  Syafi’iah sep-akat bahwa akad I’arah boleh dilakukan tanpa batas jangka waktu penggunaan baqr4rang jaminan. Konsekuensinya bahwa  pihak  yang  meminjamkan  boleh memnita kembali barang pinjaman kepada  peminjam  kapan  saja,  baiki  akad I’arahnya  yang  bersifat  mutlak  muapu n bersifat  terbatas 24 . Sesuai  hadits  yang diriwayatkan  oleh  Abu  Daud,  Turmidzi, Abu Umamah, & Ibnu Abbas, Rasulullah saw. bersabda:
) (
Artinya : “Pinjaman
harus
dikembalikan (kepada pemiliknya), Manihah 25 harus  dikembalikan  kepada
23 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh fi Islami wa
Adillatuh, h. 4.043-4.045. 24 al-Sayyid Sabiq  menjelaskan  bahwa Mu’ir (pemberi  pinjaman)  boleh  meminta    kembali  barang yang dipinjamkan kapan saja, dengan nsyarat tidak me- mudharat -kan  pihak Musta’jir .  lihat pendapat  al- Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah , vol. III (Bairut: Dar al- Fikr, 1983), h.233.
25 Manihah adalah barang pinjaman yang manfaatnya  adalah  apa  yang  dihasilkan  oleh  barang pinjaman  tersebut,    misalnya  meminjamkan  kambing untuk diambil  susunya, pohon  untuk diambil buahnya, & tanah untuk bercocok tanam. Wahbah al-Zuhaili, al- Fiqh fi Islami wa Adillatuh, h. 4.043.
pemberinya,  utang  harus  dilunasi,  dan pinjamin merupakan pihak yang berhutan” (HR.  Abu  Daud,  at-Turmudzi,
Abu Umamah, & Ibn Abbas).
2. Ulama Malikiah berpendapat  bahwa pemberian pinjaman tidak boleh meminta kembali  barang yang pinjamkan,  kecuali setelah peminjam mengambil manfaatnya barang pinjaman tersebut. Apabila pinjaman  bersifat  terbatas  (waktu),  pihak yang meminjamkan tidak boleh mengambil  barang  pinjaman  sebelum jangka  waktunya  selesai.  Apabila  tidak terbatas  oleh  waktu,  maka  pemberi pinjaman harus  mengikuti  jangka  waktu yang  bersifat  umum. al-Dardir dalam kitab al-Syarh al-Kabir ,  dan  kitab Bidayat  al-Mujtahid, berpendapat  bahwa pendapat  yang  paling  kuat  adalah pendapat yang mengatakan bahwa pemberi pinjaman boleh meminta kembali barang pinjaman kapan saja 26 .
3. Ulama Hanafiah menganalisis  pinjaman tanah  dari  segi  sifat  akad  i’arah  terikat
( muqayyadah ) atau tidak terikat ( muthlaq ). Apabila tanah yang
dipinjamkan bersifat tidak terikat ( muthlaq ), maka pemberi pinjaman dapat mengambil  kembali  pinjaman  kapan  saja dan  pinjaman  wajib  mencabut  pohon
26 Muhammad  Ibn  Ahmad  Ibn  Muhammad  Ibn Ahmad  Ibn  Rusyd  al-Qurtubi  al-Andulusi, Bidayat  al- Mujtahid  wa  Hihayat  al-Muqtashid (Bairut:  Dar  al- Kutub al-Ilmiyah, 2010), h. 697.
yang ditanamnya  dan/atau  meruntuhkan bangunanya yang didirikan di atasnya.

## BERAKHIRNYA  AKAD AL-ARIYAH
Akad pinjaman dapat berakhir karena beberapa hal, antara lain :
1. Pemberi  pinjaman  meminta  agar  barang pinjaman  dikembalikan karena  akad pinjaman termasuk ghairu lazim , sehingga dapat berakhir karena pembatalan ( fasakh ),
2. Peminjam mengembalikan barang pinjaman, baik setelah jangka waktu yang disepakati berakhir atau belum,
3. Peminjam  dan/atau  pemberi  pinjaman tidak  cukup  hukum,  baik  gila,  dungu ( safah ),  taghoyur  (akalnya  berubah- ubah),  maupun  karena  berada  di  bawah pengampunan (di hukum),
4. Meninggalnya pinjaman atau  pemberi pinjaman karena akad pinjaman (sebagian  jumhur  ulama)  merupakan  izin pemanfaatan. Izin berakhir karena meninggalnya  pemberi  izin  dan/atau penerimanya,
5. Taflis ,  bangkrutnya  pemberi  pinjaman, pihak  yang  brangkrut  tidak  boleh mengabaikan  manfaat  benda  miliknya, terutama yang berkaitan dengan kepentingan pemberi utang kepadanya 27 .
27 Muhammad  al-Syarbini  al-Khathib, al- Iqna’  fi Hill al- Fazh Abi Syuja’ , (Indonesia: Dar Ihya’ al -Kutub al-Arabiyah, t.th), vol II, h. 53-54. Salim Ibn Ubaid al- Mathiri, al- Af’al  Almu’atstsirah  fi  Uqud  al -Muamalat (Riyadh: Dar al- Syami’i, 2014) , h. 559.

## PENUTUP
Dari  uraian  di  atas,  penulis  ringkas dan  dapat  dijadikan sebuah  kesimpulan sebagai berikut :
1. al-Ariyah adalah  nama  barang  yang dituju oleh orang  yang  meminjam. Dasar hukum al-Ariyah berasal  dari al-Quran dan beberapa Hadis  Nabi  Muhammad saw.
2. Ada dua  macam al-Ariyah ,  yaitu  : al-
Ariyah Muqayyadah , yaitu bentuk pinjam meminjam  barang  yang  bersifat  terikat dengan  batasan waktu tertentu  dan al- Ariyah  Mutlaqah ,  yaitu  bentuk  pinjam meminjam  barang  yang  bersifat  tidak dibatasi oleh waktu.
3. Rukun  al-Ariyah  menurut  Hanafiyah yaitu  ijab  dan  kabul,  m enurut  Syafi’ah,
rukun al-Ariyah adalah lafazh; Mu’ir dan
Musta’ir , benda yang dipinjamkan.
4. Hikmah  dari al-Ariyah dapat  ditujukan bagi  peminjam  seperti  dapat  memenuhi kebutuhan  seseorang  terhadap  manfaat sesuatu  yang  belum  dimiliki  dan  bagi yang memberi pinjaman seperti membantu orang yang membutuhkan.
5. Setiap  pinjaman  wajib  dikembalikan,
sehingga  berdosalah  orang  yang  tidak mau membayar mengembalikannya.
Dalam  pinjam  meminjam baik Mu’ir maupun Musta’ir harus  memperhatikan syarat,  rukun,  tatacara,  &  etika  (adab) dalam  pinjam  meminjam  dan  saling bertanggung jawab atas barang pinjaman.
6. Apabila  barang  yang  dipinjam  itu  rusak, selama dimanfaatkan sebagaimana fungsinya,  si  peminjam  tidak  diharuskan mengganti,  akan  tetapi  kalau  kerusakan barang yang  dipinjam  akibat  dari pemakaian  yang  tidak  semestinya  atau oleh sebab lain, maka wajib menggantinya.
7. Perbedaan  antara Qardh dengan al- Ariyah yaitu  kalau Qardh, pemberian barang  yang  dipinjamkan  ke  orang  lain dan  dikembalikan  dengan  jenis  yang serupa,  terjadi  pemindahan  kepemilikan. Contohnya,  uang  satu  juta  dikembalikan uang  satu  juta,  dan  beras  satu  kilo dikembalikan  beras  satu  kilo.  Sedang al- Ariyah , tidak terjadi pemindahan kepemilikan,  yang  dikembalikan  barang yang dipakai.
Demikian  tulisan  singkat dan  sangat sederhana ini  penulis  sampaikan, dari  berbagai referensi ,  buku, kitab  salaf  maupun  kholaf, dengan  berharap  ridlo  dan  inayah  Allah  swt. semoga  tulisan ini  berguna  dan  bermafaat  serta bernilai amal jariyah bagi para pembacanya.

## DAFTAR PUSTAKA
al-Andulusi,  Muhammad  Ibn  Ahmad  Ibn Muhammad  Ibn  Ahmad  Ibn  Rusyd  al- Qurtubi, Bidayat al-Mujtahid wa Hihayat  al-Muqtashid ,  (Beirut:  Dar  al- Kutub al-Ilmiyah, 2010).
al-Asqalani,  Ibnu  Hajar, Bulugh al  Maram min  Adillat al  Hakam (Jakarta, Akbar, 2007).
al-Husaini,  Taqiy  al-Din  Abi  Bakr  Ibnu
Muhammad, Kifayat  al-Akhyar  fi  Hill
Ghayat  al-Ikhtishar ,  (Semarang:  Taha Putra, t.th.). al-Jawi,  Abu  Abd.  al- Mu’thi  Muhammad  Ibn Umar Ibn Ali Nawawi , Nihayat al-Zain fi  Irsyad  al- Mubtadi’in, (Semarang: Karya Thoha Putra, t.th.).
Al-Jawi,  Muhammad  Nawawi  Ibn  Umar,
Tausyih  ala  Ibn  Qasim ,  (Indonesia:
Maktabah  Dar  Ihya’  al -Kutub  al- Arabiyyah, t.th.). al-Jazairi,  Abu  Bakar, Ensiklopedia Muslim,
Bab
V, Muamalah (Jakarta:
Rajagrafindo, 2004).
al- Kahlani, Muhammad Ibn Isma’il, Subul al- Salam Syarh Bulugh al-Maram min Jam Adillat al-Akhkam , 1987. al-Khalafi,  Abdul  Azhim  bin  Badawi, al- Wajiz  fi  Fiqhus  Sunnah  wal  Kitabil Aziz,  atau al-Wajiz  Ensiklopedi  Fiqh Islam  dalam  al- Qur’an  dan  as -Sunnah ash-Shahihah ,  terj.  Ma’ruf  Abdul  Jalil,
Pustaka as-Sunnah, t.th. al-Khathib,  Muhammad  al-Syarbini, al- Iqna’ fi  Hill  al- Fazh  Abi  Syuja’ ,  (Indonesia:
Dar Ihya’ al -Kutub al-Arabiyah, t.th.). al-Mathiri, Salim Ibn Ubaid, al- Af’al
Almu’atstsirah  fi  Uqud  al -Muamalat ,
(Riyadh: Dar al- Syami’i, 2014).
al-Syaukani, Muhammad Ibn Ali Ibn
Muhammad, Nail  al-Authar  Syarh
Muntaqa al-Akhbar min Ahadits Sayyid
Al-Akhbar , (Mesir: Musthafa al-Babi al- Halabi, 1347 H.). al-Syaukani, Muhammad Ibn Ali Muhammad ,
Nail  Al-Authar  Syarh  Muntaqa min
Ahadits Sayyid al-Akhbar , Mesir:
Musththafa al-Babi al-Halabi, 1347 H. al-Zuhaili, Wahbah, al-Fiqh  fi  Islami  wa
Adillatuh , (Damakus:  Dar  al-Fikri,
2004).
Djumhana, Muhammad , Hukum Perbankan di Indonesia , (Jakarta: Citra Aditya, 1993).
Hasan,  M.  Ali, Berbagai  Macam  Transaksi dalam  Islam ,  (Jakarta:  Darul  Falah,
2000).
Karim, Helmi, Fiqh Muamalah , (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997).
Kementerian  Agama  RI., al- Qur’an  dan Terjemahanya , (Jakarta:  Dharma  Art, 2007).
Mubarok, Jaih & Hasanuddin, Fikih
Mu’amalah  Maliyah  Akad  Tabarru’ , (Bandung: Simbiosa Rekatama, 2017).
Mulyadi,  Ahmad, Fiqh (Bandung:  Penerbit Titian Ilmu, 2006).
Rashdy,  Sulaiman, Fiqh  Islam , (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994).
Sabiq, Sayyid, Fiqh  al-Sunnah , (Beirut:  Dar al-Fikr, 1983).
Sofwan,  Sri  Soedewi Masychoen, Hukum Perdata: Hukum Kebendaan , (Yogyakarta: Liberty, 1924).
Usanti, Trisadin Prasastianah, Prinsip Kehati- hatian  pada  Transaksi  Perbankan , (Surabaya: Airlangga Universitas Press, 2013).