RELEVANSI PENGAWASAN ISLAM (HISBAH) TERHADAP PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM IMPLEMENTASI SYARIAH COMPLAINCE PERBANKAN SYARIAH

## Ika Prastyaningsih dan Syamsuri
Pasca Sarjana Pragram Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Darussalam Gontor email: zafeenaasiyah@gmail.com dan syamsuri@unida.gontor.ac.id

## Abstract
The aim of research to explain the concept of supervision based on Islamic and its relevance of  supervision  to  the  role  of  Syariah  Supervisory  Board  on  the  implementation  of  syariah compliance  that  accordance  with  the  provisions  of  DSN-MUI  and  BI  regulations.  In  the context  of  banking,  Syariah  compliance  is  a  crucial  issue,  because,  in  many  studies,  people still  have  perceived  that  Islamic  banks  as  the  same  as  conventional  banks  that  used  Riba’ system. In another hand, Syariah Supervisory Board holds a fundamental role for Supervising the  Implementation  of  Syaria  Compliance  in  syariah  banking  operations  also  as  a differentiator  between  syaria  banking  and  conventional  one.  Supervising  of  Syariah Supervisory  Board  plays  an  important  role  in  ensuring  the  quality  of  it  towards  syariah principles. This research used a Descriptive qualitative method.  The results  of this research explained  that  the  role  of  Syariah  Supervisory  Board  supervision  in  the  implementation  of syariah  compliance  has  relevant  by  the  concept  of  supervision  in  Islam,  also  the  principles and methods of supervising that run are relevant by the Islamic rule. As well as the criteria for  appointment  of  members  of  Syariah  Supervisory  Board  meet  the  criteria  of  muhtasib  in Islamic supervision.
Keywords: Syariah Supervisory Board, Syariah Compliance and Syariah Bank.

## Abstrak
Tujuan  penelitian  untuk  menjelaskan  konsep  pengawasan  berdasarkan  syariah  Islam  dan relevansi  pengawasan  terhadap  peran  Dewan  Pengawas  Syariah  pada  pelaksanaan pengaduan  syariah  yang  sesuai  dengan  ketentuan  DSN-MUI  dan  peraturan  BI.  Dalam konteks  perbankan,  keluhan  syariah  adalah  masalah  yang  krusial,  karena  dalam  banyak penelitian,  masyarakat  masih  merasa  bahwa  bank  syariah  sama  dengan  bank  konvensional yang menggunakan sistem Riba. Di lain pihak, Dewan Pengawas Syariah memegang peranan penting untuk mengawasi Pelaksanaan Pengaduan Syariah dalam operasi perbankan syariah juga sebagai pembeda antara perbankan syariah dan perbankan konvensional. Pengawasan Dewan Pengawas Syariah memainkan peran penting dalam memastikan kualitasnya terhadap prinsip-prinsip  syariah.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif.  Hasil penelitian  ini  menjelaskan  bahwa  peran  pengawasan  Dewan  Pengawas  Syariah  dalam pelaksanaan kepatuhan syariah telah relevan dengan konsep pengawasan dalam Islam, juga prinsip-prinsip  dan  metode  pengawasan  yang  berjalan  relevan  dengan  aturan  Islam.  Serta kriteria  penunjukan  anggota  Dewan  Pengawas  Syariah  memenuhi  kriteria  muhtasib  dalam pengawasan Islam.
Kata Kunci: Dewan Pengawas Syariah, Kepatuhan Syariah dan Bank Syariah.

## PENDAHULUAN
Perbankan Syariah adalah Badan usaha yang menghimpun  dana  dari  masyarakat  untuk disalurkan  kembali  kepada  masyarakat.  Hal ini  berdasarkan  kepada  prinsip  hukum  atau syariah  Islam  dengan  mengacu  kepada Al- Quran dan Al-Hadist . 1 Guna menjamin teraplikasinya prinsip-prinsip syariah di lembaga perbankan,  diperlukan  pengawasan  syariah yang  diperankan  oleh  Dewan  Pengawas Syariah (DPS). Pada UU No. 21 tahun 2008 disebutkan tentang Perbankan Syariah harus mempunyai  tiga  orang  Dewan  Pengawas Syariah  (DPS),  Dewan  Pengawas  ini merupakan lembaga independen yang memiliki  peran  penting  dan  strategis  serta mendapatkan  tugas  untuk  memberikan nasehat kepada para direktur serta melakukan  pengawasan  seluruh  operasional perbankan syariah. 2
Berdasarkan beberapa penilitian yang  dilakukan  oleh  Neneng  Nur  hasanah (2013),  Khotibul  Umam  (2013),  Dani  El qorni  (2014),  Ahmad  Baehaqi  (2015),  Fitra Naili  (2015),  Alfina  (2016),  Biki  Zulfikri (2017), Bagya (2017) tentang efektifitas dan peran  DPS  dalam  perbankan  syariah menyyimpulkan  bahwa  peran  DPS  dalam pengawasan pelaksanan prinsip-prinsip syriah  ( syariah  compliance )  dinilai  belum Optimal. 3 Penelitian ini hendak
1 Burhanudin  Susanto, Hukum  Perbankan Syariah  di Indonesia (Yogyakarta:  UII  Press,  2008), 13.  Lihat  juga  Muhammad  Daud  Ali, Hukum  Islam Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Islam  di Indonesia (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo,  1996),  69. Lihat  juga  Dahlan  Siamat, Manajemen  Lembaga Keuangan ,  Cet.  3  (Jakarta:  Lembaga  Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), 183.
2 Pasal  32  Undang-Undang  No.  21  tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
3 Neneng, “Pengawasan Islam dalam Operasional  Lembaga  Keuangan  Syariah”, Mimbar , Vol.29,  No.1  (Juni,  2013).  Dani  El  Qori, “Mekanisme  Pengawasan  Dewan  Pengawas  Syariah terhadap  Bank  Pembangunan  Daerah  (BPD)  Daerah Istimewa  Yogyakarta”, Maraji  Jurnal  Keislaman , Vol.  1,  No.  1  (September,  2014).  Ahmad  Baehaqi, “Usulan  Model  Sistem  Pengawasan  pada  Perbankan Syariah di Indonesia”, Jurnal Dinamika Akutansi dan
menggambarkan  sejauh  mana  peran  dan kiprah  DPS  untuk  mengimplementasikan syariah  compliance ditinjau  dari  konsep pengawasan  syariah  dalam  penelitian  Islam serta  problematika  yang  dihadapi  DPS terutama dalam pelaksanaan pengawasan.
Oleh karena itu, dirumuskan 2 (dua) permasalahan pokok, yaitu pertama, bagaimana  peran  Dewan  Pengawas  Syariah (DPS) dalam implementasi syariah compliance telah  relevan  dengan  konsep pengawasan  dalam  Islam?  Dan  kedua,  apa yang  menjadi  kendala  Pengawasan  DPS terhadap implementasi syariah compliance?

## LITERATURE REVIEW
Penelitian  tentang  relevansi  pengawasan Islam  ( hisbah )  terhadap  peran  Dewan Pengawas  Syariah  dalam  Implementasi Syariah  Complaince  Perbankan  Syariah bukan satu hal yang baru dilakukan. Berikut beberapa  karya  yang  terdokumentasikan terkait permasalahan yang dikaji, pertama,
Ahmad Baehaqi 4 dalam
“Usulan pengawaasan  Syariah pada  Perbankan Syariah  di  Indonesia”.  Menurut  Baehaqi, syariah  compliance inilah  yang  menjadi pilar penting dalam pengembangan Perbankan  syariah  dan  sekaligus  menjadi suatu  yang  fundamental  sebagai  pembeda antara bank syariah dan bank konvensional.
Kedua , Agus Waloyo 5 dalam “ Kepatuhan  Bank  Syariah  terhadap  Fatwa
Bisnis ,  Vol.  1,  No.  2  (September,  2014).  Fitri  Naili, “Problemeatika  Kiprah  Dewan  Pengawas  Syariah (DPS)  di  Perbankan  Syariah”, Al-Masharif ,  Vol.  3, No. 1 (Januari, 2015). Alafina Damayanti, “Efektivitas  Pengawas  dalam  Implementasi  Syariah Complinance  oleh  Dewan  Pengawas  Syariah  pada Bank Syariah”, Diponogero Law Journal , Vol. 5, No. 3,  (Oktober,  2016).    Bagya  Agung,  “Peran  Dewan Pengawas  Syariah  terhadap  Kepatuhan  Syariah dalam  Perbankan  Syariah  di  Indonesia”, Jurnal Hukum Ius Quia Iutum , Vol. 4, No. 1 (Januari, 2017). 4 Ahmad  Baehaqi,  “Usulan  Pengawaasan Syariah  pada  Perbankan  Syariah  di  Indonesia”, Jurnal  Dinamika  Akutansi  dan  Bisnis ,  Vol.  1,  No.  2 (September, 2014): 120.
5 Agus  Waloyo,  “Kepatuhan  Bank  Syariah terhadap  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Pasca
Dewan Syariah Nasional Pasca
Transformasi  Kedalam  Hukum  Positif” . Dalam artikelnya, Agus  menegaskan bahwa prinsip  syariah  harus  mengikuti  ketentuan- ketentuan  syariah  Islam  khususnya  yang menyangkut  tata  cara  bermuamalat  dengan cara menjauhi praktek riba. Oleh karenanya, Sudah menjadi syarat mutlak yang selayaknya  wajib  dipenuhi  oleh  lembaga keuangan  syariah  dalam  seluruh  kegiatan usahanya  selalu  melaksanakan  kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.
Dari kedua topik penelitian yang telah dipaparkan  di atas,  belum  ada  tinjauan  secara khusus  dan  komprehensif  tentang relevansi pengawasan  Islam  ( hisbah )  terhadap  peran
Dewan Pengawas Syariah dalam Implementasi Syariah Complaince
Perbankan Syariah. Oleh sebab itu, d i sinilah letak  perbedaan  studi  ini  dengan  studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya.

## METODOLOGI PENELITIAN
Pendekatatan  penelitian  yang  digunakan adalah  penelitian  kepustakaan.  Penelitian kepustakaan  merupakan  penelitian  yang penemuanya  didapatkan  dengan  mencari data  dari  berbagai  literatur  dan  referensi yang berhubungan dengan materi pembahasan. 6 Penelitian  tentang  relevansi pengawasan  Islam  ( hisbah )  terhadap  peran
Dewan Pengawas Syariah dalam Implementasi Syariah Complaince
Perbankan  Syariah  menggunakan  metode review dokumen dan trend analysis.
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif, yang  berusaha  menggali,  memahami,  dan mencari fenomena sosial. Penelitian kualitatif ini digunakan teknik pengumpulan data  yang  meliputi  observasi,  wawancara mendalam serta kajian literatur.
Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang dilakukan dengan
Transformasi  ke  dalam  Hukum  Positif”, Jurnal INFERENSI ,  Vol. 10, No. 2 (Desember, 2016): 521.
6 Moh.  Nazir, Metode  Penelitian (Bandung: Ghalia Indonesia, 2003), 193.
cara  meneliti  bahan  pustaka  yang  ada. Adapun  langkah-langkah  yang  penulis tempuh  dengan  cara  mengumpulkan  data guna  memperoleh  data  yang  valid,  maka penulis  menggunakan  studi  kasus  ( case study ) , yaitu metode yang dilakukan dengan wawancara  dilakukan  oleh  peneliti  sendiri, peneliti  terjun  langsung  ke  lapangan  untuk mencari sejumlah informasi yang dibutuhkan  berkenaan  dengan  relevansi pengawasan  Islam  ( hisbah )  terhadap  peran
Dewan Pengawas Syariah dalam Implementasi Syariah Complaince
Perbankan Syariah.
Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui observasi (pengamatan), interview (wawancara),  dan  dokumentasi.  Ketiga teknik pengumpulan data tersebut diharapkan dapat saling melengkapi, sehingga diperoleh informasi yang diharapkan.
1) Observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan  dengan  cara  melakukan pengamatan  dan  pencatatan  secara sistematis terhadap fenomena-fenomena dan  keadaan  yang  diselidiki.  Penulis melakukan  observasi  dengan  cara berkunjung  dan  mengamati  secara langsung  aktifitas  dan  situasi  terkait relevansi  pengawasan  Islam  ( hisbah ) terhadap peran Dewan Pengawas Syariah  dalam  Implementasi Syariah Complaince Perbankan Syariah.
2) Wawancara/ interview adalah  bentuk perbincangan, seni bertanya dan mendengar.  Jenis  wawancara  yang dilakukan oleh peneliti berupa wawancara  langsung,  dengan  bentuk wawancara terstruktur di mana dilakukan dengan cara menyusun beberapa  pertanyaan  yang  dirumuskan dalam pedoman wawancara.
3) Dokumentasi,  yaitu  suatu  metode  yang digunakan untuk  mencari  data dari hal- hal  atau variable yang  berupa  catatan, transkip,  buku,  surat  kabar,  majalah, prasasti,  notulen  rapat,  agenda  dan sebagainya. Peneliti melakukan
pengumpulan data melalui dokumentasi dokumen-dokumen dari Koperasi Nusantara Cabang Cangkol Kota Cirebon,  kitab,  buku-buku,  brosur, internet  dan  lain-lain,  yang  berkaitan dengan pembiayaan talangan haji.
Analisis data adalah proses mengorganisasikan  dan  mengurutkan  data kedalam  pola,  kategori,  dan  satuan  uraian dasar  sehingga  dapat  ditemukan  tema  dan dapat  dirumuskan  hipotesis  kerja  seperti yang disarankan oleh data. 7 Setelah beberapa data terkumpul dari hasil observasi dan  wawancara  peneliti  mengkaji  beberapa sumber  lain  dari  buku  serta  artikel  yang digunakan  oleh  penulis  sebagai  landasan untuk  memperkuat  beberapa  pernyataan yang  didapatkan  dan  kemudian  peneliti kembangkan  sebagai  pembahasan  dalam penulisan.
Proses selanjutnya untuk mengetahui apa  saja  yang  telah  ditemukan  dan  di interpretasi dilapangan, maka perlu mengetahui kredibilitasnya dengan menggunakan
teknik perpanjangan kehadiran  peniliti  dilapangan,  observasi yang diperdalam, triangulasi (sumber, metode,  penelitian  dan  teori)  dan  pelacakan kesesuaian  hasil.  Selanjutnya  dilakukan pengecekan  dapat  atau  tidaknya  ditransfer ke latar lain ( transferability ),
ketergantungan
pada konteksnya ( dependability ) dan dapat tidaknya dikonfirmasikan kepada sumbernya ( confirmability ). 8 Jadi,  yang  dimaksud dengan keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi; (1) mendemonstrasikan  nilai  yang  benar,  (2) menyediakan  dasar  agar  hal  itu  dapat diterapkan, dan (3) memperbolehkan keputusan  luar  yang  dapat  dibuat  tentang konsistensi  dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya. 9
7 M.  Burhan  Bungin, Penelitian  Kualitatif (Jakarta: Kencana, 2007), 133-147.
8 Noeng Muhadjir, Metode Penelitian (Jakarta: Acamedia.edu, 2006), 46.
9 Lexy  J.  Moleong, Metode  Penelitian (Bandung: Remaja Rosdaya, 1995), 320.
Berikut  beberapa  yang  dilakukan dalam uji keabsahan data:
1) Perpanjangan Keikutsertaan, keikutsertaan peneliti sangat
menentukan  dalam  pengumpulan  data. Keikutsertaan  tersebut  tidak  hanya dilakukan  dalam  waktu  singkat,  akan tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan pada penelitian dilapangan.
2) Ketekunan  Pengamatan,  yaitu  secara konsisten  mencari  interpretasi  dengan berbagai  cara  dalam  kaitan  dengan proses  analisis  yang  konstan  atau tentative.  Mencari  suatu  usaha  yang membatasi  berbagai  pengaruh  dan mencari  apa  yang  dapat  diperhitungkan dan apa yang tidak dapat. Hal ini berarti peneliti hendaknya mengadakan pengamatan  dengan  teliti  dan  rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol. Kemudian ia  menelaah  secara  rinci  sampai  pada suatu  titik  sehingga  pada  pemerikasaan tahap  awal  tempak  salah  satu  atau seluruh  faktor  yang  ditelaah  sudah dipahami dengan cara yang biasa.
3) Triangulasi  adalah  teknik  pemeriksaan keabsahan  data  yang  memanfaatkan sesuatu  yang  lain.  Di  luar  data  tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding. Teknik triangulasi yang  paling  banyak  digunakan  ialah pemeriksaan  melalui  sumber  lainnya. Hal  itu  dapat  dicapai  dengan  jalan;  (a) membandingkan  data  hasil  pengamatan dengan  data  hasil  wawancara,  (b) membandingkan  apa  yang  dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, (c) membandingkan  apa  yang  dikatakan orang-orang  tentang  situasi  penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang  waktu,  (d)  membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan  orang  seperti  rakyat  biasa, orang  yang  berpendidikan  menengah atau  tinggi,  orang  berada,  orang
pemerintahan  dan  (e)  membandingkan hasil  wawancara  dengan  isi  suatu dokumen yang berkaitan. 10

## KONSEP DASAR Pengertian Pengawasan
Pengawasan  merupakan  istilah  yang  sering disamakan  dengan  istilah  “ supervision” (dalam  Bahasa  Inggris)  dan “controlling” (Bahasa Belanda  dan Ingris). Istilah “supervision” akan lebih akurat untuk mewakili  kriteria  dan  aspek  pengawasan pada  perbankan,  hal  ini  karena  supervisi adalah kegiatan yang tersusun dan terorganisir  oleh  manajer  melalui  aktivitas bimbingan,  pengarahan,  observasi,  motivasi dan  evaluasi  kepada  seluruh  jajaran  staf dalam menjalankan tugas-tugasnya. 11
Pengawasan  secara  etimologi  adalah segala usaha dan kegiatan untuk mengetahui,  menilai,  meyakinkan  serta mengawasi  kenyataan  dari  pelaksanaan tugas  dan  kegiatan  yang  telah  direncanakan pada  realitasnya  telah  sesuai  dengan  yang diharapakan  dan  direncanakan  atau  tidak. Sehingga  pengawasan  ini  mencakup  empat arti  yaitu  menghindari  kesalahan  dan kecurangan,mendapatkan  dan  merumuskan kecurangan,  memastikan  agar  pelaksanaan sesuai rencana, dan meningkatkan efektifitas kerja. 12
Dalam  Bahasa  Arab  pengawasan disebut  dengan  “ Al-hisbah ”  ةسحلا ) ( Berasal dari  kata  “ha-sa-ba”
( ةسح ) .  Adapun  kata kerja dalam Bahasa Arab “ihtisab” )باستحا( yang  berarti  meneliti,  melihat,  mencegah, menahan,  menghitung.  Adapun  pelaku/
10 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian , 327- 331.
11 Neneng, “Pengawasan  Islam  dalam Operasional  Lembaga  Keuangan  Syariah”, Mimbar Hukum , Vol. 29, No. 1 (2013): 14. 12 Dani  El  Qori,  “Mekanisme  Pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap Bank Pembangunan  Daerah  (BPD)  Daerah  Istimewa Yogyakarta”, Maraji Jurnal Keislaman , Vol. 1, No. 1 (September, 2014): 271.
orang  yang  melakukan  kegiatan ihtisab disebut “muhtasib” ةستحملا ) ( . 13
Sehingga  disimpulkan  bahwa hisbah adalah lembaga yang mempunyai
wewenang  untuk  mejalankan amar  ma’ruf dan nahy munkar . Hisbah ini tidak termasuk dari  wewenang  peradilan  dan  pejabat negara,penguasa  dan  pemimpin  negara. Apabila  dijabarkan  dari  pengertian amar ma’ruf  nahy  munkar , dapat ditarik kesimpulan  bahwa  prinsp-prinsip Hisbah, yaitu;  1)  Tauhid  dan  keadilan,  2).  Prinsip transparasi,  3). Independent, 4).  Prinsip langsung dan segera (proaktif atau responsif), 5) Prinsip tegas dan konsiten, 6). Standarisasi,
7). Pembinaan yang berkelanjutan, 8). Ijtima’iyah, 9).
Syumuliyyah (holistic) atau  menyeluruh, 10).  Integrasi  keilmuan,  11)  Kesungguhan, ketekunan, teliti dan cermat, 12) Kebebasan yang  bertangggung  jawab  ( al-huyriayah  wa al-masuliyah ), 13). Persamaan ( al- musawa’ ), 14). tolong-menolong ( At- ta’awun ), dan 15) toleransi ( tasamuh ). 14 Kewenangan lembaga hisbah dan muhtasib adalah mengajak kepada kebaikan dan menjauhi kebatilan dalam seluruh sendi kehidupan yang mencakup 3 (tiga) bidang, 15 antara lain:
1. Bidang Aqidah ; dimana muhtasib berwenang untuk menegur pelaku masyarakat  yang  melakukan  perbuatan
13 Al-Thahir Ahmad al-Zawi dan Muhammad  Farid  Wajdi  dalam  Abdur  Rahman, Ekonomi  Al  Ghazali:  Menelusuri  Ekonomi  Islam dalam  Ihya’  Ulumuddin (Surabaya:  Bina  Ilmu, 2010), 174.
14 Dina  Novianty,  “Pandangan  Ibn  Taimiyah tentang Hisbah dan Relevansinya terhadap Pengawasan  Prinsip  Syariah  di  Perbankan  Syariah”, Jurnal  Keuangan  dan  Perbankan  Syariah ,  Vol.  3, No.  2  (Juni,  2017):  540.  Lihat  juga  Neneng, “Pengawasan  Islam  dalam  Operasional  Lembaga Keuangan  Syariah”, Mimbar  Hukum , Vol. 29, No. 1 (Januari, 2013): 13.
15 Abd.  Ala  Karim  Zaidan ,  Ushul  Al-Aqidah (Beirut:  Daar  Al  Barbar,  1998),  193-194 . Lihat  juga Imam  Al-Mawardi ,  Al-Ahkam  al-Shulthaniyah  fi  al- Waliyah  al-Diniyah (Beirut:  Daar  al-kutub  al- Ilmiyah, tt.), 403.
yang  melangggar  Aqidah  Islam (nahy munkar).
2. Bidang ibadah; muhtasib memiliki kewenangan untuk  mengajak masyarakat muslim  melakukan  ibadah,  zakat,  puasa dan  amal  kebaikan lainnya  (Amar Ma’ruf).
3. Bidang muamalah ; muhtasib memiliki kewenangan untuk mengawasi muamalah antara  manusia  yang  satu  dengan  yang lainnya,  seperti  jualbeli.  Disini muhtasib berwenang  untuk  menegur  dan  melarang segala  kecurangan  yang  terjadi,  seperti kecurangan  dalam  timbangan, tadlis , gharar ,  perbuatan  yang  menimbulkan kericuhan  dan  merusak  ketertiban,  serta hal  yang  berkaitan  dengan  pelanggaran moral.
Landasan  tentang hisbah ada  dalam  al- Qur’an  surat  Ali  Imran  104,  yang artinya; “Dan  kami  adalah  umat  yang menyeru  kepada kebajikan,  menyuruh kepada  yang  ma’ruf  dan  mencegah  dari yang  mungkar,  merekalah  orang  yang beruntung” . 16 Pengawasan  dalam  islam terbagi  dalam  2  hal,  yaitu: Pertama, pengawasan  yang  berasal  dari  diri  sendiri bersumber  pada  tauhid  dan  keimanan kepada  Allah  SWT,  sehingga  masing- masing  pribadi  manusia  selalu  memiliki keyakinan  bahwa  Allah  SWT  selalu mengawasi seluruh perbuatan yang dilakukan hamba- Nya. Hal ini berlandaskan pada  QS  Al-Mujadalah  Ayat  7. Kedua pengawasan  yang  berasal  dari  luar  pribadi setiap  manusia  yaitu  pengawasan  yang dilakukan  oleh  pimpinan  suatu  negara maupun  peraturan  dari  lembaga  suatu pemerintahan.  Pengawasan  ini  berdasarkan pada QS. At taubah ayat 105. 17
Dalam menentukan figural- muhatasib ,  haruslah  memenuhi  beberapa syarat  sebagai  berikut;  merdeka,  adil, mampu  berpendapat,  memiliki  ketajaman
16 QS. Ali Imran (3): 104.
17 Neneng, “Pengawasan  Islam  dalam Operasional  Lembaga  Keuangan  Syariah”, Mimbar Hukum , Vol. 29, No. 1 (Januari, 2013): 13.
berfikir,  memiliki  wawasan  yang  luas, integritas yang tinggi, berpegang teguh pada ajaran  Islam,  dan  memilki  kepahaman dalam  hukum syara’ sehingga  tidak  salah dalam  menetapkan  hukuman.  Memiliki pemahaman  tentang  hukum-hukum  perkara yang  bathil  bukan  anak  kecil,  seorang  yang fasiq, maupun gila. 18

## Meknisme Pengawasan dalam Islam
Dalam Islam, Pengawasan kegiatan perekonomian  sudah  ada  sejak  zaman Rasulullah SAW yang biasa disebut dengan “ wilayat  hisbah ”  dan  berlanjut  sampai zaman khulafaur rasyidin . Dimana Keberadaan “ wilayatul hisbah “ini
selanjutnya dikenal dengan hisbah dan terus berlanjut pada masa Bani Umayah dan Bani Abbasiya,  tugasnya  adalah  menyerukan kepada  kebaikan  dan  meninggalkan  kepada hal-hal  yang  batil (al-amru  bi  al  ma’ruf wanahy al- munkar ).
Pada Masa Rasulullah, hisbah belum berwujud  dalam  sebuah  Lembaga,  hanya sebatas  pada  pelaksanaan al-  amru  bil ma’ruf wanahy an al- munkar . Pelaksanaannya  dilakukan  langsung  oleh Rasulullah.  Beliau  melakukan  Pengawasan secara  langsung  berkeliling  pasar  untuk melihat  pelaksanaan  transaksi  dan  kegiatan perekonomian  agar  terhindar  dari  perbuatan yang  melanggar  syariat  Islam.  Setelah meluasnya  daerah  kekuasaan  Islam  pasca penaklukan Kota Mekkah. Rasulullah mendelegasikan  peran  dan  tugasnya  dengan menunjuk Al  Muhtasib (pengawas)  yaitu Umar bin Khatab dan Sa’ad bin Ash dan Ali bin Abi Thalib. 19
18 Imam al-Mawardi, Al-Ahkam Al- Shulthaniyah ,  399.  lihat  juga  Al-ghazali ,  Ihya Ulumudin ,  (Beirut:  Daar  Al-Fikr,  1991),  108.  Ibnu Qayyim  al-Jauziyah, Al-Thurūq  al-Hukmiyah  fi  al- Siyāsah  al-Syar’iyyah (Jeddah:  Darul  Ilmu  Fawaid, tt.), 178.
19 Muhammad  Abd  al-Rahman  al-Bakr, Al- Sulthan  al-Qadha’iyah  wa  al-Sakhsiyah  al-Qodhi , Cet.  1  (Kairo:  Al-  Zukhra  li  A’lam  al-Arabi,  1998), 49.
Pada zaman khalifah Abu Bakar As- Sidiq, berlanjut peran hisbah masih dibawah pemerintahan  khalifah.  Abu  Bakar  terjun langsung  untuk  mengawasi  kegiatan  pasar dan  melarang  nabi  palsu.  Abu  Bakar  juga mendelegasikan  tugas  hisbah  ini  kepada Umar  bin  Khatab.  Hingga  pada  masa khalifah  Umar  Bin  Khattab  dimana  peran hisbah  sudah  terbagi  secara  jelas  dalam wewenang  peradilan: Wilayat  Al-Qadha, Wilayat Al-Mulazim dan Wilayat Hisbah. 20
Keberadaan wilayat al hisbah sampai  pada  masa  Khalifah  Umar  masih berada dalam kendali dibawah kekhalifahan. Dengan  menunjuk  Al  Jamrah  sebagai muhtasib hingga pada masa Bani Umayyah. Pada masa Bani Umayah keberadaan hisbah sudah  menjadi  Lembaga  tersendiri.  Sudah tidak  ada  campur  tangan  khalifah,  fungsi khalifah  hanya  menetapkan  peraturan. Wilayat  hisbah  dikalangan  khalifah  lebih dikenal  dengan  “قوسلا  لمع”  atau  lembaga pengawas  pasar.  Lembaga  ini  betugas mengawasi  mekanisme  pasar  dan  tidak melakukan  pungutan  pajak.  Menindak pelanggaran hukum-hukum syara’, mengecek  timbangan,  takaran  dalam  pasar. Lembaga  ini  merupakan  lembaga  khusus dibawah  Lembaga  peradilan,  namun  untuk pengangkatan muhtasib /pengawas  masih berada dalam wewenang khalifah. 21
Pada masa pemerintahan Bani Abasiyah  khususnya  pada  pemerintahan Khalifah Al Ma’mun, wilayat  hisbah sudah terkoordinir  dengan  baik,  dan  lembaga hisbah sudah  menjadi  lembaga  tersendiri secara utuh dan mandiri.  Pengangkatan dan pemberhentian muhtasib dilakukan  oleh  Al Qadhi.  Lembaga wilayatul  hisbah ini  pada sebagain besar dunia Islam bertahan sampai sekitar  awal  abad  18.  Pada  dinasti  mamluk, peran  Lembaga  ini  sangatlah  penting, terbukti  dengan  sedikitnya  permasalahan
20 Muhammad  Salam  Mazkur, Al-Qadha  fi al- Islam (Ttp.: Dar- al Nadwah al-Arabiyah), 148.
21 Abdul Aziz Salim, Tarikh Daulah Arabiyah (Iskandariyah:  Muassah  Sabab  al-Jamiah, 1997), 381.
yang  harus  di  selesaikan  hingga  kepada kehakiman. 22

## PEMBAHASAN
Peran  dan  Tanggung  Jawab  Dewan Pengawas  Syariah  dalam  Implementasi

## Syariah Compliance
DPS  adalah  suatu  badan  yang  diberi wewenang  untuk  melakukan  pengawasan terhadap aktivitas lembaga keuangan syariah  agar  lembaga  tersebut  senantiasa mengikuti  aturan  dan  prinsip  syariah,    DPS merupakan  badan  yang  bertindak  secara independent dalam  pelaksanaan  fungsi  dan tugasnya pada suatu bank syariah. 23 Adapun DPS  bertanggung  jawab  secara  organisasi kepadaDSN-MUI Pusat, kredibilitasnya kepada  masyarakat  dan  secara  moral kepadaAllah Swt. 24
Adapun dalam Keputusan DSN-MUI menjelaskan  Dewan  Pengawas  Syariah adalah  badan  yang  bertugas  mengawasi pelaksanaan Keputusan DSN yang berada di Lembaga  Keuangan  Syariah. 25 Peran  pokok DPS pada setiap lembaga keuangan syariah, 26 yaitu:
1. Memberikan  nasihat  dan  saran  kepada direksi,  pimpinan  unit  usaha  syariah dan  pimpinan  kantor  cabang  lembaga
22 Alvin  Mushfy  Abdullah,  “Perbandingan antara Hisbah dan Lembaga Pengawaas Perekonomian  Modern”, Skripsi (Jakarta:  Fakultas Syariah  dan  Hukum  Universitas  Islam  Negeri  Syarif Hidayatullah, 2015), 48.
23 Haniah Ilhami, “Pertanggungjawaban Dewan Pengurus  Syariah sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan  Syariah  bagi  Bank  Syariah”, Mimbar Hukum, Vol. 21, No. 3(Oktober, 2009): 489. 24 Akhmad  Faozan,  “Optimalisasi  Peran Dewan  Pengawas  Syariah  pada  Lembaga  Keungan Syariah”, Jurnal El-Jizya , Vol. 2, No. 1 (Juni, 2014), 26.
25 Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis  Ulama  Indonesia,  No.01/2000  tentang Pedoman Dasar DSN MUI.
26 Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia , No. 2 Tahun 2000 pasal 4 Fungsi Dan Tugas DPS.
keuangan  syariah  mengenai  hal-hal yangberkaitan dengan aspek syariah. 27
2. Melakukan  pengawasan,  baik  secara aktif maupun secara pasif, terutamadalam pelaksanaan fatwa DSN
3. Memberikan pengarahan/pengawasan atasproduk/jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syari'ah.
4. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalammengkomunikasikan  usul  dan saran  pengembangan  produk  dan  jasa dari lembaga  keuangan  syariah  yang memerlukan  kajian  dan  fatwa  dari DSN.  DPS  menempati  posisi  sebagai otoritas pengawasan syariah.
Adapun  tugas  dan  tanggung  jawab yang  menjadi  kewajiban  yang  harus dilaksanakan  dalam  pengelolaan  perbankan yang baik bagi bank umum Syariah dan Unit usaha Syariah adalah:
1. Tugas  dan  tanggung  jawab  DPS memberikan  nasihat  dan  sran  kepada Direksi  serta  mengawasi  kegiatan  bank agar sesuai dengan prinsip syariah.
2. Pelaksanaan  tugas  dan  tanggung  jawab dewan  syariah  sebagaimana  dimaksud pada ayat 1, 28 meliputi:
a) Menilai  dan  memastikan  pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan perbankan.
b) Mengawasi proses pengembangan produk  baru  bank  agar  sesuai  dengan fatwa  DSN-MUI.  Terdiri  dari  2 tahapan, 29 yaitu pertama , tahap sebelum porduk  tersebut  penawaran  ( ex-  ante ), DPS  melakukan  pengawasan  dengan
27 Pasal  35  angka  (1)  Peraturan  Bank Indonesia No. 03/11/PBI/ 2009 tentang Bank Umum Syariah.
28 Pasal  47  PBI  No.11/33/PBI/2009  dan Pasal  35  ayat  (1)  Peraturan  Bank  Indonesia  No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.
29 Pasal  35  ayat  2  Peraturan  Bank  Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah dan pasal  29  ayat  (2)  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 11/23/2009  tentang  Bank  Pembiayaan  Rakyat Syariah.
menilai  dan  memastikan  pedoman produk  yang  dikeluarkan  bank  (hanya untuk BUS), dan mengajukan permohonan  fatwa  kepada  DSN  jika produk yang dikeluarkan belum memiliki  fatwa  yang  melandasi  karena merupakan  produk  baru. Kedua ,  tahap setelah  produk  melalui  penawaran (ex- post).
Pengawasan DPS dengan mengawasi proses pengembangan produk,  serta  melakukan review secara berkala  dan  memastikan  bahwa  setelah produk tersebut ditawarkan dan dipergunakan  oleh  masyarakat  tetap memenuhi  prisip  syariah  terhindar  dari hal-hal  yang  terlarang  dan  memberikan kemanfaatan  dan  keadilan  baik  bagi pengguna  dan  bank  syariah.  Sehingga tetap  mengevaluasi  produk  yang  sudah ditawarkan. DPS memilih untuk menghentikan produk jika tidak memenuhi prinsip- prinsip syariah. 30
c) Pengawasan dalam operasional perbankan syariah, Melakukan
riview secara berkala atas pemenuhan  prinsip  syariah  terhadap mekanisme  penghimpunan  dana  dan penyaluran  dana  serta  pelayanan jasa.
d) Meminta  data  dan  informasi  terkait implementasi aspek syariah complaince dari  satuan  kerja  bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
e) Menyampaikan laporan hasil pengawasan  DPS  secara  semesteran yang paling lambat dua bulan setelah periode semesteran berakhir/ 6 bulan sekali kepada BI,  dimana bank yang telah diawasi telah memenuhi syariah  compliance dan  memuat dalam  laporan  keuangan  Bank  yang bersangkutan. 31
30 Pasal  8  ayat  (1)  PBI  No.  10/17/PBI/2008 tentang  Produk  Bank  Syariah  dan  Unit  Usaha Syariah.
31 Zainal  Abidin,  “Pengawasan  Perbankan Syariah  (Studi  Pemikiran  Muhammad  Syafi’i Antonio)”, Jurnal  Maliyah ,  Vo.  1,  No.  1  (Juni, 2011): 97.
Setiap  Bank  Syariah  dan  Bank Umum  konvesional  yang  memiliki  Unit
Usaha Syariah berkewajiban dalam pembentukan  Dewan  Pengawas  Syariah yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham  atau  rekomendasi  Majelis  Ulama Indonesia. 32 Peraturan  Bank  Indoensia menyebutkan bahwa jumlah anggota DPS di perbankan  syariah  minimal  dua  orang  dan sebanyak-  banyaknya  setengah  dari  jumlah anggota  direksi,  dengan  masa  jabatan terlama  memiliki  kesamaan  dengan  jabatan anggota  direksi  atau  dewan  komisaris. Anggota DPS hanya diperbolehkan merakap jabatan  pada  dua  Lembaga  Keuangan Syariah atau
Satu
anggota
DPS
diperbolehkan  merangkap  jabatan  sebagai anggota DSN. 33
Menurut  standar  AAOIFI,  dewan syariah  setidaknya  harus  terdiri  atas  tiga anggota yang dianggap sebagai ahli syariah, 34 berdasarkan  rapat  Umum  Syariah Pemegang Saham dan DPS tidak merangkap jabatan  sebagai  konsultan  di  seluruh  Bank Umum  Syariah  dan/atau  Unit  Usaha Syariah. 35
Peraturan Undang-Undang
Perbankan Syariah disebutkan untuk kelengkapan  administrasi  suatu  perbankan harus  menempatkan  berkas  persyaratan pengangakatan Direksi dan Dewan Komisaris  dan  juga  DPS. 36 Persyaratan antara  pengangkatan  DPS  dan  Komisaris adalah  keharusan  mengikuti fit  and  proper
32 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 pasal 23. Lihat juga penjelasan pasal 39 PBI No.11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.
33 Pasal  109  Undang-Undang  No.  40  Tahun 2007  tentang  Perseroan  Terbatas  dan  pasal  32 Undang-Undang  No.  21  Tahun  2008  tentang Perbankan  Syariah.  Peraturan  Bank  Indonesia,  No. 6/17/PBI/2004 tentang Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah Pasal 30 Ayat (1-4).
34 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 pasal 109 tentang perseroan Terbatas Point (2).
35 Pasal  51  Peraturan  Bank  Indoensia,  No. 11/33/PBI/209  tentang  pelaksanaan  GCG  bagi  Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
36 Surat  Edaran  Bani  Indonesia  No.11/9/ DPBS perihal Bank Umum Syariah.
test,  harus  mendapatkan  persetujuan  Bank Indonesia  serta  memeuat  ketentetun  terkait pembatalan dna pengangkatan anggota. 37
Posisi  DPS  dalam  struktur  Bank Syariah  termasuk  kedalam  kelompok  pihak terafiliasi.  Pihak  terafiliasi  ini  terdiri  dari  3 yaitu  unsur  internal  perbankan,  unsur  yang memberi  jasa  serta  unsur  pihak  lain  yang turut mempengaruhi pengelolaan perbankan. 38 Maka  dapat  disimpulkan  jika DPS  adalah  pihak  yang  berasal  dari  luar bukan  bagian  unsur  internal  perbankan namun  memiliki  andil  dalam  memberikan jasa pada bank dalam pengelolaan perbankan, termasuk didalamnya pihak yang lain. 39
Ketentuan perseroan menjelaskan bahwa DPS  bukan  merupakan  organ  perseroan, 40 tetapi  setiap  perseroan  wajib  memiliki  DPS yang  bertugas  hampir  sama  dengan  tugas dewan  komisaris. 41 Kedudukan  DPS  setara Dewan  Komisaris  serta  memiliki  kesamaan tugas dan tanggung jawab dalam memberikan pengawasan dan nasehat terhadap  direksi,  namun  yang  membedakan DPS  hanya  terfokus  pada  implementasi syariah compliance . 42
Kesetaraan  kedudukan  DPS  dalam struktur  perbankan  syariah  ini  dilakukan dengan  tujuan  agar  DPS  memiliki  wibawa dan kebebasan pandangan dalam melakukan bimbingan  dan  pengarahan  kepada  seluruh jajaran  direksi  bank  keterkaitan  dengan produk perbankan syariah, agar lebih efektif
37 PBI  No.  11/3/PBI/2009  tentang  Bank Umum Syariah.
38 Lihat  Pasal  1  angka  (15)  Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
39 Haniah Ilhami, “Pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syaraih sebagai Otoritas Pengawas Syariah  bagi  Bank  Syariah”, Mimbar  Hukum ,  Vol. 21, No. 3 (Oktober, 2009): 487.
40 Undang-Undang  No.  40  Tahun  2007 tentang Perseroan Terbatas.
41 Pasal  109  Ayat  (1)  Undang-Undang  No. 40 Tahun 2007.
42 Haniah Ilhami, “Pertanggungjawaban Dewan  Pengawas  Syarih  sebagai  Otoritas  Pengawas Syariah  bagi  Bank  Syariah”, Mimbar  Hukum ,  Vol. 21, No. 3 (Oktober, 2009): 486.
dalam  setiap  pengajuan  masukan  dan nasehat pada RUPS. 43 Mekanisme Pengawasan Dewan

## Pengawas Syariah
Secara  umum  dan  menyeluruh  Pengawasan Bank  Syariah  dilakukan  oleh  BI  sebagai otoritas  pembina  dan  pengawas  bank. 44
Bank  Indonesia  melakukan  pengawasan dengan  menggunakan  2  pendekatan  yaitu Pendekatan pengawasan bank syariah menggunakan pola terpadu yang mengintegrasi  pengawasan  tidak  langsung ( off-site superviso ) dan pengawasan langasung  atau  pemeriksaan  lapangan  ( on - sitesupervison ) serta mengadopsi pengawasan  kepatuhan  dan  pengawasan berdasarkan  resiko. 45 BI  membentuk  badan perwakilan setiap bank syariah yaitu Dewan Pengawas  Syariah,  dimana  DPS  merupakan badan independent yang  memiliki  tugas pengarahan (directing ), pemberian konsultasi  ( conseling ),  melakukan  evaluasi (evaluating ),  dan  pengawasan  ( supervising ) dalam rangka implementasi syariah compliance sesuai dengan fatwa DSN. 46
Di Indonesia, Bank Indonesia secara spesifik  membuat  aturan  yang  mengatur secara komprehensif mekanisme pengawasan Bank Syariah meliputi komposisi, karakter, struktur, dan mekanisme  dasar  yang  wajib  dimiliki  oleh direksi  dan  dewan  komisaris.  Mekanisme pengawasan  tehadap  implementasi syariah compliance merupakan bagian dari
43 Haniah Ilhami, “Pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syarih  Sebagai  Otoritas Pengawas Syariah  bagi  Bank  Syariah”, Mimbar  Hukum ,  Vol. 21, No. 3 (Oktober, 2009): 488.
44 Pasal  30  dan  31  Undang-Undang  No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
45 Maslihat Nur Hidayati,  “Dewan Pengawas Syaraih  dalam  Sistem  Hukum  Perbankan:  Studi tentang  Pengawasan  Bank  Berlandaskan  pada Prinsip-prinsip  Islam”, Lex  Jurnalica ,  Vol.  6,  No. 1(Desember, 2008): 68.
46 Ali Syukron, “Pengaturan dan Pengawasan pada Bank Syariah”, Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 1(2012): 32-34.
pelaksanaan tata kelola perbankan yang baik terbagi menjadi 4 pengawasan yaitu: 47
1. Pengendalian  diri  ( Selfcontrol )  setiap individu/  karyawan  merupakan  syarat utama  dan  mutlak  dalam  pelaksanaan peran  sumber  daya  manusia  dengan memilih  karyawan  yang  tepat  selalu berpedoman pada iman kepada Allah.
2. Pengawasan  yang  berasal  dari  Sumber daya  manusia  secara  pribadi  ( Built-  int control )
3. Internal  audit, aspek kepatuhan Syariah yang  terdiri  dari  DPS,  audit  internal. Pengawasan  ini  merupakan  penilaian yang dilakukan oleh internal.
4. Eksternal  audit.  Pengawasan  ekternal dilakukan oleh OJK, audit eksternal dan akuntan publik.
Efektifitas  pengawasan  DPS  dalam Implementasi Syariah  compliance diukur melalui  3  pendekatan  yaitu: 48 pendekatan sumber ( resource approach ), dalam implemetasinya DPS telah memenuhi kriteria  kualifikasi  integritas,  kompetensi, dan  reputasi  keuangan,  pendekatan  proses (process  approach )  dinilai  DPS  belum optimal  dalam  melakukan  seluruh  tugas fungsi  dan  tanggung  jawab  sesuai  program dan tatanan mekanisme yang diatur UU dan fatwa. Pendekatan sasaran (goals approach ),  DPS  dinilai  telah  efektif  dalam pencapain  tujuan  produk  dan  operasional terkait  implementasi Syariah  Complaince. Adapun  faktor  dan  permasalah  yang menjadi  pengahambat  dalam  pengawasan DPS sehingga dinilai belum optimal adalah: 49
47 Muhamaad  Syafi’i  Antonio, Bank  Syariah dari  Teori  ke  Praktik (Jakarta:  Gema  Insani,  2001), 208-212.
48 Almayanti, et al., “Efektivitas Pengawasan dalam  Implementasi  Syariah  Complaince  oleh Dewan  Pengawas  Syariah  pada  Bank  Syariah”, Diponegoro Law Journal , Vol. 5, No. 3 (2016): 6-10.
49 Bagya  Agung  Prabowo,  “Peran  Dewan Pengawas  Syariah  terhadap  Praktik  Kepatuhan Syariah  dalam  Perbankan  Syariah  di  Indonesia”, Jurnal Hukum Ius Qula Iustum , Vol. 2, No. 1 (2017): 121.
1. Rendahnya  kehadiran  DPS  dalam pengawasan  Bank  Syariah,  hal  ini disebabkan  karena  kebanyakan  DPS merangkap  jabatan  sebagai  tenaga pengajar  atau  dosen  di  universitas,  dan anggota DPS atau DSN.
2. Kurangnya jumlah DPS serta kurangnya  kompetensi  anggota  DPS, ada  anggota  yang  terpilih  hanya berdasarkan  kharisma  dan  popularitas di masyarakat.
3. Belum  adanya  hukum  khusus  yang dipakai  sebagai  referensi  pengawasan khususnya perbankan Syariah.
4. DPS  hanya  sebagai  objek  pelengkap dalam LKS, dimana struktur dapat diisi tanpa ada kriteria khusus.
5. Pengawasan  dinilia  tidak  objektif  dan tidak  adanya  independensi  karena  DPS digaji oleh perbankan
yang bersangkutan.

## Relevansi  Hisbah  Dengan  Peran  Dewan Pengawas Syariah
Relevansi  konsep  pengawasan  dalam  Islam (hisbah) dengan  peran  DPS  dilihat  dari  sisi fungsi  lembaga,  pada  zaman  Rasulullah SAW, wilayat  hisbah berfungsi  sebagai pengawas untuk menjaga perbuatan dari hal yang bathil  dan mengajak kepada kebaikan. Hal  ini  sejalan  dengan  peran  DPS  dalam lembaga  perbankan  yang  fungsi  utamanya adalah  mengawasi  agar  seluruh  kegiatan perbankan  sesuai  dan  patuh  dengan  prisip- prisip Islam (Syariah complaince ).
Pelaku pengawasan atau yang disbut dengan muhtasib. Dari  sisi  persyaratan diangkatanya  seorang  pengawas  DPS  telah relevan  dengan muhtasib dalam  lembaga hisbah .  Dimana  setiap  pengawas/ muhtasib dari hisbah maupun  DPS  harus  memenuhi beberapa  kriteria,  yaitu  merupakan  seorang muslim  yang  adil,  bijaksana,  memilki pengetahuan  dibidang  hukum syara’, dan memiliki  kompetensi  dalam  bidang  fiqih dan keilmuan Islam. DPS tersebar diseluruh unit  kegiatan  perbankan,  karena  DPS  harus dimiliki  oleh  setiap  Lembaga  keuangan syariah.
Pengawasan  dalam  Islam  dibagi menjadi dua  yaitu pengawasan internal atau dari  diri  sendiri  dan  pengawasan  eksternal terkait  dengan  pengawasan  yang  dilakukan oleh  aturan  pemerintahan,  begitu  juga  di dalam  perbankan  pengawasan  dilakukan secara internal khusunya terkait pengawasan dari  setiap  perbankan  dengan  menunjuk DPS,  dan  pengawasan  eksternal  dilakukan Oleh DSN-MUI dan Bank Indonesia.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  ditarik  2 (dua) kesimpulan, yaitu pertama , peran DPS dalam  implementasi Syariah  Compliance telah  relevan  dengan  konsep  pengawasan dalam Islam hal ini terlihat dari beberapa hal diantaranya:
a. Hisbah dan DPS memiliki fungsi sama- sama berfungsi dalam mengajak kepada hal kebaikan yaitu agar seluruh perbuatan dan kegiatan dalam
bermuamalah  selalu  dalam  koridor hukum-hukum  Islam.  Sedangkan  DPS berfungsi  melakukan  pengawasan  agar kegiatan  opersional  perbankan  selalu memenuhi  dan  patuh  terhadap  prinsip- prinsip Islam (Syariah Compilance).
b. Pengawasan Hisbah dan  DPS  selalu mengutamakan  1).  prinsip  Tauhid  dan keadilan  2).  Prinsip  transparasi  3).
Independent 4).  Prinsip  langsung  dan segera  (Proaktif  dan  Responsive)  5) Prinsip tegas dan konsiten 6). Standarisasi 7). Pembinaan yang berkelanjutan 8) Ijtima’iyah , 9). Syumuliyyah (holistik) 10).
Kesungguhan,  ketekunan,  teliti  dan cermat  11).  Integrasi  keilmuan  12) Kebebasan  yang  bertanggung  jawab ( Al-Huyriayah  wa  al-Masuliyah )  13).
Persamaan  ( Al-Musawa’ )  14).  Tolong menolong (At- Ta’awun ) dan 15). Toleransi ( Tasamuh ).
c. Dalam  pengangkatan  pengurus  Hisbah dan  DPS  memilki  kriteria  kesamaan standar bagi seorang muhtasib (pengawas).

## Ika Prastyaningsih danSyamsuri
Kedua ,  faktanya  dalam  pengawasan
DPS terhadap implementasi Syariah Compliance dinilai  belum  optimal,  hal  ini karena;
(1) Rendahnya  kehadiran  DPS  dalam pengawasan Bank Syariah menimbulkan kelalaian dan penyelewengan dalam menjalankan tugas,  serta  belum  adanya  saksi administratif. Hal ini disebabkan kebanyakan  DPS  merangkap  jabatan sebagai  tenaga  pengajar  atau  dosen  di universitas  serta  merangkap  sebagai DSN.
(2) Kurangnya jumlah DPS dalam pengawasan  serta  kurang  kompetensi yang  dimiliki  anggota  DPS  karena biasnaya  anggota  yang  terpilih  hanya berdasarkan  kharisma  dan  popularitas di masyarakat.
(3) Belum  adanya  hukum  khusus  yang dipakai  sebagai  referensi  pengawasan khususnya perbankan Syariah.
(4) DPS  hanya  sebagai  objek  pelengkap dalam LKS, dimana struktur dapat diisi tanpa ada kriteria khusus.
(5) Pengawasan  dinilai  tidak  objektif  dan tidak  adanya  independensi  karena  DPS digaji oleh perbankan yang
bersangkutan.
Pengawasan  dalam  Islam  ( hisbah ) dan  peran  DPS  telah  relevan,  namun  dalam prakteknya  perlu  ada  perbaikan  kuantitas dan kualitas peran DPS dalam implementasi Syariah  Compliance diantaranya  adalah dengan  meningkatkan  mutu  kompetensi sumber  daya  manusia  dari  anggota  DPS berkaitan  dengan  keilmuan  agama  seperti Fiqh,  Muamalat  dan  lain  sebagianya,  serta perlunya untuk menciptakan regulasi hukum khusus untuk standar pengawasan DPS.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Alvin  Mushfy.  “Perbandingan
antara Hisbah dan Lembaga
Pengawaas  Perekonomian  Modern”, Skripsi .  Jakarta:  Fakultas  Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015. Abidin,  Zainal.  “Pengawasan  Perbankan Syariah (Studi Pemikiran Muhammad Syafi’i Antonio)”, Jurnal  Maliyah ,  Vo.  1,  No.  1  (Juni,
2011). Agung,  Bagya.  “Peran  Dewan  pengawas Syariah  terhadap  Kepatuhan  Syariah dalam Perbankan Syariah di
Indonesia”, Jurnal  Hukum  Ius  Quia Iutum , Vol. 4, No. 1 (Januari, 2017). Al-Bakr,  Muhammad  Abd  al-Rahman. Al- Sulthan al-Qadha’iyah wa  al- Sakhsiyah  al-Qodhi ,  Cet.  1.  Kairo: Al- Zukhra li A’lam al-Arabi, 1998. Ali,  Muhammad  Daud. Hukum  Islam Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata Hukum  Islam  di  Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996. Al-Jauziyah,  Ibnu  Qayyim. Al-Thurūq  al- Hukmiyah fi al-Siyāsah al-
Syar’iyyah .  Jeddah:  Darul  Ilmu Fawaid, tt.
Al-Mawardi .  Al-Ahkam  As-Sulthaniyah  fi al-Waliyah  al-Diniyah. Beirut:  Daar Al-kutub al-Ilmiyah, tt.
Almayanti,  et  al.  “Efektivitas  Pengawasan
dalam Implementasi Syariah Complaince oleh  Dewan  Pengawas
Syariah pada Bank Syariah”,
Diponegoro  Law  Journal ,  Vol.  5, No. 3 (2016).
Al-Zawi, al-Thahir Ahmad  dan Muhammad
Farid  Wajdi  dalam  Abdur  Rahman, Ekonomi  al-Ghazali:  Menelusuri Ekonomi Islam alam Ihya’ Ulumuddin .  Surabaya:  Bina  Ilmu, 2010. Antonio,  Muhamad  Syafi’i. Bank  Syariah dari Teori ke Praktik . Jakarta: Gema Insani, 2001.
Baehaqi,  Ahmad.  “Usulan  Model  Sistem
Pengawasan pada Perbankan Syariah
di  Indonesia”, Jurnal  Dinamika Akutansi  dan  Bisnis ,  Vol.  1,  No.  2 (September, 2014).
Bungin,  M.  Burhan. Penelitian  Kualitatif .
Jakarta: Kencana, 2007.
Damayanti,  Alafina.  “Efektivitas  Pengawas
dalam Implementasi Syariah Complinance  oleh  Dewan  Pengawas Syariah pada Bank Syariah”,
Diponogero  Law  Journal ,  Vol.  5,
No. 3, (Oktober, 2016).
El  Qori,  Dani.  “Mekanisme  Pengawasan Dewan  Pengawas  Syariah  terhadap Bank  Pembangunan  Daerah  (BPD) Daerah Istimewa Yogyakarta”,
Maraji  Jurnal  Keislaman ,  Vol.  1, No. 1 (September, 2014).
Faozan,  Akhmad.  “Optimalisasi  Peran
Dewan  Pengawas  Syariah  pada Lembaga  Keungan  Syariah”, Jurnal El Jizya , Vol. 2, No. 1 (Juni, 2014).
Hidayati,  Maslihat  Nur.  “Dewan  Pengawas
Syariah dalam Sistem Hukum Perbankan: Studi tentang Pengawasan Bank Berlandaskan Pada  Prinsip-prinsip  Islam”, Lex Jurnalica ,  Vol.  6,  No.  1  (Desember, 2008). Ilhami, Haniah. “Pertanggungjawaban Dewan  Pengurus    Syariah  sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah bagi Bank Syariah”, Mimbar
Hukum ,  Vol.  21,  No.  3  (Oktober, 2009).
Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama  Indonesia  No.  1  Tahun  2000 tentang Pedoman Dasar DSN MUI.
Kurniawan, Dedi Aris dan Ali Imron, “Studi Fenomenologi  Kegiatan  Koperasi Jasa  Keuangan  Syariah  Amanah Ummah”, Jurnal  Paradigma Vol.  2 No. 2 (2014).
Mazkur, Muhammad Salam. Al-Qadha fi al- Islam .  Ttp:  Dar  al-Nadwah  al- Arabiyah, tt.
Moleong,  Lexy  J. Metode  Penelitian. Bandung: Remaja Rosdaya, 1995.
Muhadjir, Noeng. Metode Penelitian . Jakarta: Acamedia.edu, 2006.
Naili,  Fitri.  “Problemeatika  Kiprah  Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Perbankan  Syariah”, Al-Masharif , Vol. 3, No. 1 (Januari, 2015).
Neneng. “Pengawasan Islam dalam Operasional Lembaga Keuangan
Syariah”, Mimbar  Hukum ,  Vol.  29, No. 1 (Juni, 2013).
Nizar,  Moh. Metode  Penelitian .  Bandung: Ghalia Indonesia, 2003.
Noviyanty, Dina. “Pandangan Ibn Taimiyah tentang  Hisbah  dan  Relevansinya terhadap Pengawasan Prinsip
Syariah  di  Perbankan  Syariah”, Jurnal  Keungan  dan  Perbankan Syariah , Vol. 3, No. 2 (Juni, 2017). Peraturan  Bank  Indonesia  No.  03/11/PBI/
2009 tentang Bank Umum Syariah. Peraturan Bank Indonesia No. 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank  Syariah  dan  Unit  Usaha
Syariah.
Peraturan  Bank  Indonesia  No.  11/23/  2009 tentang  Bank  Pembiayaan  Rakyat Syariah. Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009  tentang  Bank  Umum Syariah. Peraturan Bank Indonesia No. 6/17/PBI/2004  tentang  Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.
Prabowo,  Bagya  Agung.  “Peran  Dewan Pengawas  Syariah  terhadap  Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia”, Jurnal Hukum Ius  Qula  Iustum ,  No.  1,  Vol.  24 (2017).
Salim, Abdul Aziz. Tarikh Daulah Arabiyah .  Iskandariyah:  Muassah Sabab al-Jamiah, 1997.
Siamat,  Dahlan. Manajemen  Lembaga
Keuangan ,  Cet.  3.  Jakarta:  Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi
Universitas Indonesia, 2004.
Surat  Edaran  Bani  Indonesia  No.11/9/
DPBS perihal Bank Umum Syariah.
Susanto,  Burhanudin. Hukum  Perbankan Syariah  di  Indonesia .  Yogyakarta:
UII Press, 2008.
Syukron,  Ali.  “Pengaturan  dan  Pengawasan pada  Bank  Syariah”, Economic: Jurnal  Ekonomi  dan  Hukum  Islam, Vol. 2, No. 1 (2012). Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Waloyo,  Agus.  “Kepatuhan  Bank  Syariah terhadap  Fatwa  Dewan  Syariah
Nasional  Pasca  Transformasi  ke dalam Hukum Positif”, Jurnal INFERENSI ,    Vol.  10,  No.  2 (Desember, 2016). Zaidan,  Abd.  Ala  Karim. Ushul  Al-Aqidah. Beirut: Dar al-Barbar, 1998.