Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Terhadap Manajemen

## Organisasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Pelayanan
Dasep Gumilar 1
1 Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Sekolah Tinggi Agama Islam KH Badruzzaman Garut, Indonesia ; gumilardasep@gmail.com
Abstrak  : The  aim  of  this  research  is  to  analyze  the  influence  of  the implementation of rural infrastructure development program policies on the effectiveness of management of local community organizations in improving public facility services for poor communities in rural areas. The methodology used in this study is qualitative analysis which uses rational rules to analyze causal-effectual relationships between variables. The results of the study show that the implementation of rural infrastructure development program policies has  a  positive  influence  on  the  effectiveness  of  management  of  local community  organizations  to  improve  public  facility  services  for  poor communities in rural areas.
Kata Kunci: Policy, Management, Public Service
1 . Pendahuluan
Sumberdaya  alam  yang  melimpah  dan  letak  geogarapis Indonesia  yang  strategis  merupakan  modal  utama  bagi  Indonesia untuk    meningkatkan  kemakmuran  masyarakatnya    namun melimpahnya sumberdaya  belum bisa secara nyata mensejahterakan rakyatnya, ini dapat dilihat Tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan Indonesia  masih  tinggi,  ditandai  dengan  kerentanan  ketidak berdayaan, keterisolasian, dan ketidak mampuan penduduk perdesaan untuk  menyampaikan  aspirasi.  Untuk  mengatasi  kemiskinan, diperlukan  usaha  dan  intervensi  semua  pihak  dalam  pembangunan secara berkesinambungan (Nurwati, 2008; Umar, 2018).
Pembangunan infrastruktur perdesaan adalah salah satu upaya membuka  keterisolasian  wilayah  perdesaan  dari  sumber-  sumber informasi dan penghubung ke pusat-pusat Sosial dan aktifitas ekonomi (Onnoa et al., 2021). Selain itu, Pembangunan infrastruktur perdesaan memudahkan  jangkauan  penduduk  ke  pusat-pusat  pelayanan  sosial,
IDAROTUNA: Jurnal Adminstrative Science Vol 3 No 2 November 2022 https://doi.org/10.3390/idarotuna
Received: September 30, 2022 Accepted: October 17, 2022 Published: November 29, 2022
Publisher’s Note: Program Study Office Adminstrative    stays  neutral  with regard  to  jurisdictional  claims  in published  maps  and  institutional affiliations.
Copyright: ©  2022  by  the  authors.
Submitted  for  possible  open  access publication  under  the  terms  and conditions  of  the  Creative  Commons Attribution (CC BY) license (https://creativecommons.org/licenses/b y/4.0/).
budaya  dan  ekonomi  sehingga  tarap  kehidupan  masyrakat  desa  akan terus meningkat (Bakri, 2015).
Dalam upaya peningkatan  penanggulangan kemiskinan di daerah perdesaan  Kementrian  Pekerjaan  Umum  melalui  Direktorat  Jenderal Cipta  Karya  melaksanakan  berbagai  program    salah  satu  diantaranya Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) yang merupakan program berbasis pemberdayaan di bawah naungan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Melalui PPIP  dirumuskan kembali  mekanisme  upaya  penanggulangan  kemiskinan  yang melibatkan  unsur  masyarakat,  mulai  dari  tahap  perencanaan, pelaksanaan,  hingga  pemantauan  dan  evaluasi.  Melalui  proses pembangunan partisipatif,  kesadaran  kritis  dan  kemandirian masyarakat,  terutama  masyarakat  miskin,  sangat  miskin  dan  kaum perempuan    dapat  ditumbuh  kembangkan  sehingga  mereka  bukan sebagai  obyek  melainkan  sebagai  subyek  upaya  penanggulangan kemiskinan (Poluan et al., 2021).
Mampu secara signifikan meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan infrastruktur perdesaan di Desa  sasaran program. Hal  ini  menandakan  bahwa  kebijakan  Program  Pembangunan Infrastruktur  Perdesaan  (PPIP)  belum  dilaksanakan  secara  optimal sehingga efeknya belum mampu meningkatkan pelayanan infrastrukur dasar   bagi masyarakat miskin  di Desa sasaran Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) (JANNAH, 2016).
Untuk  memenuhi  tuntutan  masyarakat  akan  pelayanan infrastruktur  dasar    yang  baik  Manajemen  Organisasi  Masyarakat Setempat  (OMS)  seagai  ujung  tombak  pelaksana  program,  diharapkan dapat meningkatkan pelayanannya dari berbagai aspek (Djamhari et al., 2022). Berbagai pakta menunjukan  Manajemen Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) belum melaksanakan program dengan optimal  hal ini dapat dilihat dari Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) belum mampu secara signifikan meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap  pelayanan  infrastruktur  perdesaan  di  Desa    sasaran  program (Dahlan  et  al.,  2012).  Hal  ini  menandakan  bahwa  kebijakan  Program Pembangunan  Infrastruktur  Perdesaan  (PPIP)  belum  dilaksanakan

## Dasep Gumilar
secara  optimal    sehingga  efeknya  belum  mampu  meningkatkan pelayanan infrastrukur dasar   bagi masyarakat miskin  di Desa sasaran Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) (FITRIANI et al., 2018).
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  penulis  dalam  paper  ini  akan membahas tentang pengaruh pengaruh pelaksanaan kebijakan program pembangunan  infrastruktur  perdesaan  terhadap  efektifitas  manajemen organisasi masyarakat setempat dalam meningkatkan pelayanan fasilitas umum bagi masyarakat miskin di perdesaandi Kab. Garut

## 2. Metode
Model  kajian  dalam  paper  ini  menggunakan  analisis  kualitatif,  yang meninjau hubungan kasusal efektual antar variabel.  Model analisis ini menggunakan pendekatan analisis rasional yang diperkuat/ dikonfirmasi  dengan  hasil  penelitian  dan/  atau  tinjauan  pustaka  yang membahas  topik-topik  yang  relevan  dengan  fokus  penelitian  (Yaumi, 2016).

## 3. Hasil dan Pembahasan
Fokus penelitian yang akan dilakukan berhubungan dengan konsep administrasi  negara,  karena  dinamika  administrasi  negara  tidak  lepas dari  persoalan  kepentingan  masyarakat  ( public  Interest )  di  berbagai bidang, termasuk bidang kesehatan, yang mempunyai ciri-ciri pelayanan yang  diberikan  oleh  administrasi  negara  bersifat  lebih  urgen,  karena menyangkut kepentingan semua masyarakat. Gejala-gejala ini kemudian harus  ditangkap  dan  diakumulasikan  serta  diformulasikan  oleh pemerintah  dalam  suatu  kebijakan  di  mana  kegiatan-kegiatan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya.
Wado  (dalam  Iskandar,  2005)  mendefinisikan  administrasi  negara sebagai suatu organisasi dan manajemen manusia dalam pemerintahan guna  mencapai  tujuan-tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Selain  itu, administrasi  negara  merupakan  suatu  seni  dan  ilmu  yang  berkaitan dengan  ilmu  manajemen  yang  dipergunakan  untuk  mengatur  urusan- urusan negara dan pemerintahan (Iskandar, 2020). Administrasi Negara juga  berkaitan  erat  dengan  manajemen  pemerintahan,  berangkat  dari sebuah pemikiran bahwa faktor utama dalam suatu Administrasi Publik
( Public  Administration )  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditentukan dengan sarana dan prasarana yang ada termasuk organisasi serta sumber daya  yang  tersedia  adalah  manajemen  pomerintahan  ( Public Management ).  Karena  itu,  manajemen  tidak  lain  adalah  faktor  utama dalam  suatu  organisasi.  Upaya  tersebut  diwujudkan  dalam  berbagai kegiatan pemerintahan yang mencakup berbagai aspek kehidupan dan penghidupan warga dan masyarakatnya (Sawir & Sos, 2021), selanjutnya Kristiadi  dalam  Iskandar    mengemukakan  bahwa,  tugas  pemerintahan yang  paling  dominan  adalah  menyediakan  barang-barang  publik  dan memberikan pelayanan (Khusaini, 2019).
Kebijakan  publik  merupakan  suatu  ilmu  multidisipliner  karena melibatkan  banyak  disiplin  ilmu  seperti  ilmu  politik,  sosial,  ekonomi, dan psikologi. kebijakan publik seperti halnya pengertian kebijakan ada bermacam-macam  (Wahab,  2021).  Hal  ini  dipengaruhi  oleh  berbagai kepentingan  yang  melandasi  perumusan.  Banyak  orang  memberikan penafsiran  bahwa  public  policy  adalah  hasil  dari  suatu  pemerintahan, sedangkan  administrasi  negara  adalah  sarana  untuk  mempengaruhi terjadinya hal-hal tersebut sehingga public policy lebih diartikan sebagai apa yang dikerjakan oleh pemerintah dibandingkan daripada bagaimana proses hasil-hasil itu dibuat (Hidayat, 2019).
Thoha  dalam  Sutmasa  menjelaskan  pengertian  tentang  Kebijakan Publik adalah (Sutmasa, 2021):
“Kebijakan  Publik  (Public  Policy)  adalah  hasil  dari  suatu  pemerintahan, sedangkan administrasi negara adalah sarana untuk mempengaruhi terjadinya hal-hal  tersebut,  sehingga  Kebijakan  Publik  lebih  diartikan  sebagai  apa  yang dikerjakan oleh pemerintah dibandingkan daripada proses hasil yang dibuat”
Sejalan dengan pendapat tersebut,  mengatakan bahwa (Ananda et al., 2021):
“Kebijakan  Publik  adalah  keputusan  yang  diambil  di  dalam  proses administrasi  Negara,  akan  tetapi  keputusan  yang  menjadi  Kebijakan  Publik hanyalah keputusan-keputusan yang mengandung nilai-nilai demi kepentingan masyarakat  (Public  interest)  dan  merupakan  keputusan  yang  baik.  Kebijakan Publik sewbagai suatu keputusan harus mengandung dua hal, yaitu: pertama, merupakan ethical proposition dan kedua, merupakan factual proposition”.
(Wahab, 2021) mengatakan bahwa :
Pertama,  kebijakan  publik  lebih  merupakan  tindakan  yang mengarah  pada  tujuan  daripada  sebagai  perilaku/tindakan  yang  serba acak dan kebetulan.
Kedua,  kebijakan  pada  hakekatnya  terdiri  dari  tindakan-tindakan yang  saling  terkait  dan  berpola  yang  mengarah  pada  tujuan  tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.
Ketiga,  kebijakan  bersangkut  paut  dengan  apa    yang  sengaja dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu.
Keempat,  kebijakan  publik  mungkin  bersifat  positif  mungkin bersifat negatif.
Menurut  (Monoarfa,  2012)  di  dalam  bukunya  yang  berjudul Reformasi  Pelayanan  Publik,  bahwa  pelayanan  publik  dapat didefinisikan sebagai berikut:
“Pelayanan  Publik  adalah  pemenuhan  keinginan  dan  kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara pemerintah serangkaian aktivitas yang dilakukan  oleh  birokrasi  publik  untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakat, Negara didirikan oleh public (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.
Pelayanan  publik  menurut  definisi  diatas  dikatakan  bahwa pelayanan  publik  merupakan  pemenuhan  keinginan  dan  kebutuhan masyarakat  oleh  penyelenggara  pemerintah  untuk  memenuhi kebutuhan  masyarakat.  Pada  hakikatnya  negara  dalam  hal  ini  adalah pemerintah  (birokrat)  harus  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Siti Maryam, 2017).
1. Pelaksanaan Kebijakan Program PPIP
Kebijakan  publik  adalah  apa  saja  yang  dipilih  pemerintah  untuk dikerjakan  atau  tidak  dikerjakan  (Dye  dalam  Iskandar).  Pernyataan tersebut  menunjukkan  bahwa  kebijakan  publik  merupakan  upaya memahami  dan  mengartikan  apa  yang  atau  tidak  dilakukkan  oleh pemerintah  mengenai  masalah,  apa  yang  menyebabkan  atau  yang
memepengaruhi,  dan  apa  pengaruh  dan  dampak  kebijakan  publik tersebut.  Kebijakan  merupakan  upaya  untuk  memahami  dan mengartikan:  1)  apa  yang  dilakukan  (atau  tidak  dilakukan)  atau pemerintah mengenai suatau masalah; 2) apa yang dapat menyebabkan atau  mempengaruhi;  dan  3)  apa  pengaruh  dan  dampak  dari  kebijakan publik tersebut (Herdiana, 2018).
Pelaksanaan  kebijakan  merupakan  suatu  proses  dalam  kebijakan publik yang mengarah pada pelaksanaan kebijakan.  Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses adanya intervensi dari berbagai  kepentingan.  Bahwa  pelaksanaan  kebijakan  menyangkut minimal  tiga  hal  yaitu,  adanya  tujuan  atau  sasaran  kebijakan,  adanya aktivitas  atau  kegiatan  pencapaian  tujuan  dan  adanya  hasil  kegiatan (Kusnadi & Baihaqi, 2020).
Pelaksanaan  kebijakan  adalah  sesuatu  yang  penting,  bahkan mungkin  jauh  lebih  penting  dari  pembuatan  kebijakan.  Kebijakan- kebijakan  hanya  akan  berupa  impian  atau  rencana  yang  bagus,  yang tersimpan rapih dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.
Untuk  menjelaskan  bagaimana  proses  pelaksanaan  kebijakan publik, Edwards III secara lebih rinci dan jelas menerangkan bahwa ada 4  (empat)  faktor  kritis  dalam  kebijakan  yang  saling  berpengaruh  satu sama lain (Herdiana, 2018), keempat faktor tersebut yaitu:
a.  Komunikasi ( communication )
Prasyarat utama bagi komunikasi kebijakan yang efektif adalah para pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang harus mereka kerjakan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah penerapan harus disalurkan kepada orang-orang yang tepat, sehingga komunikasi harus secara akurat diterima oleh para pelaksana.
b.  Sumber daya (Resources)
Meskipun  isi  kebijakan  sudah  dikomunikasikan  secara  jelas  dan konsisten, tetapi apabila imlementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan,  implementasi  tidak  akan  berjalan  efektif.  Sumber  daya tersebut  dapat  berwujud  sumber  daya  manusia,  yakni  kompetensi implementator, dan sumber daya finansial.
c. Sikap pelaksana (Disposisi)
Disposisi  atau  sikap  pelaksana  yang  diartikan  sebagai  keinginan atau  kesepakatan  dikalangan  pelaksana  untuk  menerapkan  kebijakan. Jika  penerapan  kebijakan  dilaksanakan  secara  efektif,  maka  pelaksana bukan hanya harus mengetahui apa yang harus mereka kerjakan tetapi mereka  juga  harus  memiliki  kemampuan  untuk  menerapkan  serta mereka  juga  mempunyai  keinginan  untuk  menerapkan  kebijakan tersebut.
d)  Struktur birokrasi ( bureaucratic structure )
Struktur  birokrasi  yang  bertugas  mengimplementasikan  kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.Salah  satu  dari  aspek  struktur  yang  penting  dari  setiap organisasi adalah adanya Standar Operasi Prosedur (SOP). SOP menjadi pedoman  bagi  setiap  implementator  dalam  bertindak,  struktur organisasi  yang  terlalu  panjang  akan  cenderung  melemahkan pengawasan dan menimbulkan Red-Tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit  dan  kompleks.  Ini  pada  gilirannya  menyebabkan  aktivitas organisasi tidak fleksibel.
Keempat  faktor  tersebut  (komunikasi,  sumber  daya,  sikap pelaksana, struktur birokrasi) saling berkaitan dan saling mempengaruhi,  sehingga  merupakan  suatu  sistem  yang  saling ketergantungan  dimana  suatu  kebijakan  tidak  dapat  mencapai  sasaran jika  salah  satu  komponennya  tidak  berfungsi.  Di  dalam  pelaksanaan kebijakan  tenaga  fungsional  dokter  sangat  diperlukan  keempat  faktor tersebut  untuk  meningkatkan  kinerja  dokter  dan  mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal.
Pendapat tersebut merupakan bukti bahwa kebijakan publik mulai memegang  peranan  dalam  setiap  kajian  ilmu  administrasi  negara. Semenjak administrasi negara mempunyai sikap yang berorientasi pada aplikasi,  maka  studi  ini  mempunyai  perhatian  khusus  terhadap kebijakan  publik.  Keterkaitan  antara  administrasi  negara  dengan kebijakan  publik  sangat  terlihat  pada  perkembangan  paradigma administrasi  negara.  (Thoha,  2017)  menjelaskan  bahwa  paradigma administrasi negara semakin bertambah perhatiannya terhadap wilayah
ilmu  kebijakan,  politik,  ekonomi,  proses  pembuatan  kebijakan pemerintah  dan  analisnya,  serta  cara  pengukuran  dari  hasil-hasil kebijakan yang telah dibuat.
Selanjutnya,  pelaksanaan  kebijakan  dengan  memperhatikan pendapat  Udoji,  dijelaskan  bahwa  pelaksanaan  kebijakan  adalah  suatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar impian dan rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan (Tiza et al., 2014).

## 2.  Manajemen OMS
Iskandar mengatakan bahwa manajemen adalah suatu proses yang sangat khas, terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian,  menggerakan,  dan  pengawasan  yang  dilaksanakan untuk  mendeterminasi  serta  mencapai  sasaran-sasaran  yang  telah ditetapkan  dengan  menggunakan  atau  memanfaatkan  sumber  daya manusia  dan  sumber  daya  lainnya.  Lebih  lanjut  Iskandar  mengatakan bahwa  proses  tersebut  mempunyai  penetapan  yang  bersifat  universal. Hal  ini  sangat  penting  karena  mempunyai  arti  bahwa  fungsi-fungsi manajemen  dapat  dibedakan  antara  fungsi  organik  dan  fungsi  yang bersifat pelengkap (Aceh, 2022)(Afifah et al., 2022).
Berdasarkan  pendapat-pendapat  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa manajemen  berhubungan  dengan  pencapaian  sesuatu  tujuan  yang menitikberatkan  pada  usaha  memanfaatkan  orang  lain  dalam pencapaian tujuannya. Agar tercapainya suatu tujuan maka orang-orang di dalam organisasi  harus  jelas wewenang, tanggung jawab, dan tugas pekerjaannya (Larasati, 2018).
Manajemen  sebagai  suatu  proses  yang  menggunakan  atau memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, proses disini  berarti  suatu  cara  yang  sistematis  untuk  melakukan  sesuatu. Proses  itu  dijelaskan  juga  oleh  Stoner  (dalam  Ramdhani,  2003)  yang mengatakan  bahwa  manajemen  adalah  proses  merencanakan, mengorganisasikan,  meminpin,  mengendalikan  usaha-usaha  untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi yang sudah ditetapkan.

## Dasep Gumilar
Pendapat  tersebut  sejalan  dengan  pendapat  Solihin  (2006)  yang menjelaskan bahwa proses manajemen adalah pelaksanaan serangkaian fungsi manajemen yang dilakukan oleh para manajer untuk memastikan bahwa  tujuan-tujuan  perusahaan  yang  telah  ditetapkan  akan  dapat dicapai secara efektif dan efisien. Fungsi tersebut mencakup perencanaan ( planning ),  pengorganisasian  ( organizing ),  kepemimpinan  ( leading ),  dan pengendalian ( controling).
Daft  (2000)  menyebutkan  bahwa  manajemen  adalah  pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan,  pengorganisasian,  kepemimpinan  dan  pengendalian sumberdaya organisasi.
Selanjutnya
Handoko (2000) mengemukakan manajemen merupakan bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan  dan  mencapai  tujuan-tujuan  organisasi  dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, kepemimpinan dan pengawasan.
Gullick  (dalam  Iskandar,  2005)  menjelaskan  tentang  fungsi manajemen yang terdiri dari :
1.   Dimensi Perencanaan ( Planning )
Perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta, membuat, serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa datang dengan jalan menggambarkan  dan  merumuskan  kegiatan-kegiatan  yang  diperlukan untuk  mencapai  hasil  yang  diinginkan.  Indikator-indikator  yang terdapat dalam dimensi perencanaan yaitu : a) kebijakan dan standar, b) pengembangan rencana, c) evaluasi efektivitas proses perencanaan.
Sebagaimana dikemukakan Siagian (2000:108) bahwa  perencanaan dapat didefinisikan sebagai berikut :
Keseluruhan  proses  pemikiran  dan  penentuan  secara  matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan
Dengan  kata  lain,  pembuatan  suatu  rencana  dapat  dipandang sebagai  masalah  yang  harus  terpecahkan  dengan  sistematis  serta didasarkan kepada tujuh langkah tertentu yaitu :
a. Mengetahui sifat hakiki dari masalah yang dihadapi
b. Kumpulan data-data
c. Penganalisaan data-data d. Penentuan beberapa alternative e. Memilih cara yang kelihatannya terbaik f. Pelaksanaan g. Penilaian hasil yang dicapai
Sehingga perencanaan merupakan suatu garis besar apa yang harus dilakukan untuk mecapai tujuan.
2.   Dimensi Pengorganisasian ( Organizing )
Selain  diperlukan  sebuah  perencanaan,  maka  selanjutnya diperlukan  sebuah  pengorganisasian.  Pengorganisasian  sebagai  fungsi organik manajemen ialah “ Keseluruhan proses pengelompokan orang - orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa  sehingga  tercipta  suatu  organisasi  yang  dapat  digerakan  sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan (Siagian, 2000:116).
Pengorganisasian  adalah  tindakan  mengusahakan  hubungan- hubungan  kelakuan  yang  efektif  antara  orang-orang,  sehinga  mereka dapat  bekerja  sama  secara  efisien  dan  dengan  demikian  dapat memperoleh  kepuasan  pribadi  dalam  hal  melaksanakan  tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan dan sasaran  tertentu.  Pada  dimensi  pengorganisasian  terdapat  indikator- indikator yang mempengaruhi, yaitu : a) pembagian tugas dan pekerjaan, b) evaluasi pengorganisasian dan c) koordinasi.
3.   Dimensi Penyusunan Pegawai ( Staffing )
Penyusunan  pegawai  adalah  semua  hal  yang  berkaitan  dengan seleksi  dan  perekrutan  personil/pegawai  atau  kegiatan  untuk memperoleh  karyawan  yang  efektif  yang  akan  mengisi  jabatan-jabatan kosong di organisasi perusahaan.
Indikator dari penyusunan pegawai (staffing) antara lain :
a. Penentuan  kebutuhan  pegawai,  adalah  proses  menentukan apakah suatu organisasi membutuhkan pegawai atau tidak;
b. Pengadaan  dan  perekrutan,  adalah  proses  penarikan,  seleksi, penempatan,  orientasi,  dan  induksi  untuk  mendapatkan

## Dasep Gumilar
karyawan,  baik  kualitas  maupun  kuantitasnya  harus  sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan.
Training dan pengembangan pegawai, adalah suatu proses dimana pegawai  yang  ada  akan  diberikan  pendidikan  dan  latihan  agar  terjadi suatu peningkatan sumber daya manusia yang ada di organisasi tersebut. 4.  Dimensi Pengarahan ( Directing )
Directing (pengarahan) adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai  tujuan  sesuai  dengan  perencanaan  dan  usaha-usaha pengorganisasian.  Dalam  dimensi  pengarahan,  terdapat  indikator- indikator, yaitu : a) pemberian petunjuk, b) pemberian motivasi, dan c) evaluasi hasil kerja.
5.  Dimensi Pengkoordinasian ( Coordinating )
Pengkoordinasian  ( coordination )  adalah  kegiatan  mengarahkan, mengintegrasikan,  dan  mengkoordinasikan  unsur-unsur  manajemen dan  pekerjaan-pekerjaan  para  bawahan  dalam  mencapai  tujuan organisasi.  Indikator  pengkoordinasian  meliputi  hubungan  antar  unit dan memberikan keterangan.
6.  Dimensi Pelaporan ( Reporting )
Pelaporan  ( reporting )  merupakan  fungsi  terakhir  dari  manajemen, artinya proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan agar pelaksanaan  sesuai  dengan  ketetapan-ketetapan  dalam  rencana. Pelaporan  yaitu  aktivitas  untuk  menjaga  supervisor  dan  bawahannya memperoleh informasi tentang aktivitas seseorang. Indikator pelaporan adalah : a) laporan, b) audit, dan c) akuntabilitas.
7.  Dimensi Penganggaran ( Budgeting )
Anggaran adalah suatu rencana yang menggambarkan penerimaan dan  pengeluaran  yang  akan  dilakukan  pada  setiap  bidang  yang berhubungan dengan perencanaan keuangan, akuntansi dan mengontrol tugas manajemen.
Indikator  anggaran  ( budgeting )  meliputi:  a)  perencanaan  sumber anggaran, b) pengalokasian anggaran, c) penggunaan anggaran, dan d) evaluasi pengelolaan anggaran.

## 3.  Mutu Pelayanan Kesehatan
Menurut  Sinambela  di  dalam  bukunya  yang  berjudul Reformasi Pelayanan Publik, bahwa pelayanan publik dapat (Herdiana, 2018)didefinisikan sebagai berikut:
“Pelayanan  Publik  adalah  pemenuhan  keinginan  dan  kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara pemerintah serangkaian aktivitas yang dilakukan  oleh  birokrasi  publik  untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakat, Negara didirikan oleh public (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.
Pelayanan  publik  menurut  definisi  diatas  dikatakan  bahwa pelayanan  public  merupakan  pemenuhan  keinginan  dan  kebutuhan masyarakat  oleh  penyelenggara  pemerintah  untuk  memenuhi kebutuhan  masyarakat.  Pada  hakikatnya  negara  dalam  hal  ini  adalah pemerintah  (birokrat)  harus  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Siti Maryam, 2017).
Secara  teoritis  menurut  sinambela    (Sinambela,  2006)  dalam bukunya,  tujuan  pelayanan  publik  pada  dasarnya  adalah  memuaskan masyarakat,  untuk  mencapai  kepuasan  itu  dituntut  kualitas  pelayanan prima yang tercemin dari:
a. Transparansi,  yaitu  pelayanan  yang  bersifat  terbuka,  mudah  dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
b. Akuntabilitas, yaitu pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Kondisional,  yaitu  pelayanan  yang  sesuai  dengan  kondisi  dan kemampuan  pemberi  dan  penerima  pelayanan  dengan  tetap berpegang  pada  prinsip  efisiensi  dan  efektivitas.  Partisipatif,  yaitu pelayanan  yang  dapat  mendorong  peran  serta  masyarakat  dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
d. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat  dari  aspek  apapun  khususnya  suku,  ras,  golongan,  agama, status sosial, dan lain-lain.
Dasep Gumilar
e. Keseimbangan  hak  dan  kewajiban,  yaitu  pelayanan  yang mempertimbangkan  aspek  keadilan  antara  pemberi  dan  penerima pelayanan publik.
Dalam pelaksanaan kebijakan program pembangunan infrastruktur perdesaan  akan berdampak terhadap epektifitas Manajemen Organiasai setempat, karena dalam kebijakan program pembangunan infrastruktur perdesaan  sudah diatur tugas pokok dan fungsi organisasi masyarakat setempat  dalam memberikan pelayanan fasilitas umum bagi masyarakat miskin  perdesaan, dengan epektifitas manajemen organisasi masyarakat setempat  yang  baik  maka  akan  berpengaruh  terhadap  terwujudnya pelayanan pasilitas umum bagi masyarakat perdeaan yang optimal.

## 5. Kesimpulan
Pelaksanaan  kebijakan  program  pembangunan  infrastruktur perdesaan    berpengaruh  secara  positif  terhadap  manajemen  organisasi masyarakat setempat dalam meningkatkatkan pelayanan fasilitas umum bagi masyarakat miskin perdesaan.  Sedangkan pada masing – masing sub-sub  hipotesis  yang  diajukan  menujukan  antar  variable  penelitian berpengaruh secara posotifdan signipikan.

## Referensi
Aceh, P. P. (2022). Kerangka sistem .
Afifah, R., Nurjaman,  U., & Fatkhulloh, F. K. (2022). Implementasi Visi Pendidikan Berbasis Agama, Filsafat, Psikologi, Dan Sosiologi Di Lembaga Pendidikan Islam. Al  Qalam:  Jurnal  Ilmiah  Keagamaan  Dan  Kemasyarakatan , 16 (3),  936. https://doi.org/10.35931/aq.v16i3.973
Ananda,  R.  F.,  Rosyidi,  B.,  &  Zetra,  A.  (2021).  Pengaruh  Implementasi  Kebijakan Peraturan  Daerah  Nomor  8  Tahun  2016  Terhadap  Peningkatan  Kualitas Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019-2020. Jurnal Niara , 14 (1), 149 – 160.
Bakri, N. (2015). Evaluasi Program Pembangunan Jaringan Jalan Perdesaan Dengan Pelibatan Masyarakat Di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Universitas Hasanuddin .
Dahlan, I. W., Parawangi, A., & Muhiddin, A. (2012). Peranan Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan  Program  Pembangunan  Infrastruktur  Pedesaaan  (PPIP)  Di  Desa
Sendana  Kecamatan  Mambi  Kabupaten  Mamasa. Otoritas:  Jurnal  Ilmu Pemerintahan , 2 (1).
Djamhari, E. A., Layyinah, A., Mardhiyyah, M., & Wibowo, E. B. (2022). Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa/Kelurahan (Persepsi dan Partisipasi Masyarakat) .
FITRIANI, R. D., Ismanto, G., & Nugroho, K. S. (2018). Implementasi Program Percepatan Dan  Perluasan  Pembangunan  Infrastruktur  Permukiman  Di  Kecamatan  Kasemen . Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Herdiana, D. (2018). Sosialisasi kebijakan publik: Pengertian dan konsep dasar. Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik , 1 (3), 13 – 26.
Hidayat, E. S. (2019). Analisis Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Pada  Dinas  Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Garut. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara , 5 (4), 8 – 16.
Iskandar,  I.  (2020).  Pengaturan  Pengelolaan  Air  Tanah  Di  Daerah  (Ius Constituendum). Sustainable Environmental and Optimizing Industry Journal , 2 (1),
14 – 25.
JANNAH, A. M. (2016). Dampak Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Pesawaran .
Khusaini, M. (2019). Ekonomi Publik . Universitas Brawijaya Press.
Kusnadi, I. H., & Baihaqi, M. R. (2020). Implementasi Kebijakan Sistem Online Single Submission (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  (DPMPTSP)  di  Kabupaten  Subang. The  World  of  Public  Administration Journal .
Larasati, S. (2018). Manajemen sumber daya manusia . Deepublish.
Monoarfa,  H.  (2012).  Efektivitas  dan  efisiensi  penyelenggaraan  pelayanan  publik: Suatu tinjauan kinerja lembaga pemerintahan. Jurnal Pelangi Ilmu , 5 (01).
Nurwati,  N.  (2008).  Kemiskinan:  Model  pengukuran,  permasalahan  dan  alternatif kebijakan. Jurnal Kependudukan Padjadjaran , 10 (1), 1.
Onnoa, R., Ruru, J., & Londa, V. (2021). Perencanaan Pembangunan di Desa Musi Satu Kecamatan Kalongan Kabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal Administrasi  Publik , 7 (106).
Poluan,  K.,  Lengkong,  F.,  &  Londa,  V.  (2021).  Efektivitas  program  pembangunan infrastruktur  pedesaan  melalui  penggunaan  dana  desa  (studi  di  desa  elusan kecamatan  amurang  barat  kabupaten  minahasa  selatan). Jurnal  Administrasi Publik , 7 (111).
Sawir, M., & Sos, S. (2021). Ilmu Administrasi Dan Analisis Kebijakan Publik Konseptual Dan Praktik . Deepublish.
Sinambela,  A.  (2006).  Doha  Development  Agenda  Negotiations  On  Agricultural
Dasep Gumilar
Sector. Indonesian J. Int ’ l L. , 4 , 467.
Siti  Maryam,  N.  (2017).  Mewujudkan  good  governance  melalui  pelayanan  publik.
JIPSI-Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM , 6 .
Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. Jurnal Ilmiah Cakrawarti , 4 (1), 25 – 36.
Thoha, M. (2017). Ilmu administrasi publik kontemporer . Kencana.
Tiza, A. L., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Implementasi program pembangunan desa mandiri anggaran untuk rakyat menuju sejahtera (anggur merah)(studi di badan  perencanaan  pembangunan  daerah  kabupaten  timor  tengah  utara).
Wacana Journal of Social and Humanity Studies , 17 (1), 58 – 67.
Umar,  M.  A.  (2018).  Bonus  demografi  sebagai  peluang  dan  tantangan  pengelolaan sumber daya alam di era otonomi daerah. Genta Mulia: Jurnal Ilmiah Pendidikan , 8 (2).
Wahab,  S.  A.  (2021). Analisis  kebijakan:  dari  formulasi  ke  penyusunan  model-model implementasi kebijakan publik . Bumi Aksara.
Yaumi, M. (2016). Action Research: Teori, model dan aplikasinya . Prenada Media.