NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020)                                                      E-ISSN: 2686-2425, ISSN:2086-1702
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702

## EKSISTENSI WEWENANG NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA BIDANG PERTANAHAN

## Jozan Adolf, Widhi Handoko, Muhamad Azhar
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Email: Ocantenlima@gmail.com

## Abstract
Notary are a public official who has the duty to  carry out  public services.  Notary Public has 3 (three) types of authority, namely general authority, special authority, and authority which  is set later.  One of the special authority of  a notary  is the authority of a  notary to make a deed related to the land deed. The purpose of writing this article is to find out how the  limits  of  the  authority  of  a  notary  in  making  a  deed  relating  to  the  land  deed.  The research  method used in this  journal article  is socio  legal.  The result of this study  is that the  notary  has  the  authority  to  make  a  land  deed  against  uncertified  land  and  state  land, based  on  the  Decision  of  the  Indonesian  Constitutional  Court  No.  5  /  PUU-XII  /  2014 states  that  the  notary  and  PPAT  have  their  respective  authorities  in  accordance  with  the laws  and  regulations  a  very  strict  invitation  to  distinguish  the  authority  of  notary  public and PPAT as general officials  in carrying out their authority, which  is permanent and  in principle does not  change the system of relations  between power and accountability that already exists.

## Keyword : notary, authorituy, deed

## Abstrak
Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  memiliki  tugas  untuk  melakukan  pelayanan  public. Notaris memiliki 3 (tiga) jenis wewenang yaitu wewenang umum, wewenang khusus, dan wewenang  yang  akan  diatur  kemudian.  Salah  satu  wewenang  khsusu  dari  notaris  adalah wewenang  notaris  untuk  membuat  akta  yang  berkaitan  dengan  akta  pertanahan.  Tujuan dari penulisan artikel  ini adalah untuk  mengetahui  bagaimana  batasan wewenang  notaris dalam  membuat  akta  yang  berkaitan  dengan  akta  tanah.  Metode  penelitian  yang digunakan  dalam  artikel  jurnal  ini  adalah  sosio  legal.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah notaris  berwenang  untuk  membuat  akta  tanah  terhadap  tanah-tanah  yang  belum bersertifikat dan tanah negara, berdasarkan Putusan Mahkama Kostitusi Indonesia Nomor 5/PUU-XII/2014  menyatkan  bahwa  notaris  dan  PPAT  mempunyai  kewenangan  masing- masing  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  sangat  tegas  membedakan wewenang  notaris  dan  PPAT  selaku  pejabat  umum  dalam  menyelenggarakan kewenanganya,  yang  sifatnya  permanen  dan  dalam  prinsipnya  tidak  mengubah  sistem hubungan antara kekuasaan dan pertanggujawaban yang telah ada.
Kata kunci: notaris, wewenang, akta
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020)                                                      E-ISSN: 2686-2425, ISSN:2086-1702
- 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702

## A. Pendahuluan
Pasal  1  angka  (1)    Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Notaris adalah  seorang  Pejabat  Umum (Openbaar  Ambtenaar) yang  berweanang  untuk  membuat akta  otentik  dan  memiliki  kewenangn  lain  yang  diatur  dalam  undang-undang  ini  atau Undang-Undang  lainya.(Ngadino,  2019).  Pejabat  Umum  berasal  dari  istilah Openbare Amtbtenaren ,  dimana  menurut  kamus  hukum ambtenaren mempunyai  pengertian  sebagai Pejabat.  Sehingga Openbare  Amtbtenaren memiliki  arti  sebagai  pejabat  yang  mempunyai tugas yang  bertalian dengan kepentingan  masyarakat. Dalam  hal  ini  notaris sebagai pejabat umum  memiliki  tugas  untuk  membuat  akta  otentik  guna  melayani  kepentingan masyarakat.(Habib, 2008)
Notaris sebagai seorang Pejabat Umum adalah suatu keharusan berhubungan dengan definisi  dari  akta  otentik  yang  diberikan  dalam  Pasal  1868  KUH  Perdata,  yaitu  suatu  akta yang  dibuat  dalam  bentuk  yang  ditentukan  oleh  undang-undang  oleh  atau  dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta itu dibuat.Notaris itu diangkat  untuk  melayani  kepentingan  orang-orang  yang  melakukan  tindakan  hukum,  hadir sebagai saksi pada perbuatan-perbuatan hukum yang mereka lakukan dan untuk menuliskan apa  yang  disaksikan.  Notaris  sebagai  pejabat  umum  yang  diangkat  dan  diberhentikan  oleh pemerintah diberikan wewenang dan kewajiban untuk dapat  memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membantu membuat perjanjian, membuat akta beserta pengesahanya yang juga merupakan kewenangan notaris.
Kewenangan  adalah  suatu  tindakan  hukum  yang  diatur  dan  diberikan  kepada  suatu jabatan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  mengatur  jabatan  yang bersangkutan.  Setiap  wewenang  atau  kewenangan  itu  memiliki  batasnya  sebgaimana  yang tercantum dalam peraturan perundang-undangna  yang  mengaturnya  yang sekaligus  menjadi sumber atau dasar atas kewenangan tersebut. Hukum Adminitrasi membagi kewenangan atau wewenang  menjadi  3  (tiga)  berdasarkan  cara  perolehannya  yaitu  wewenang atribusi, delegasi atau mandat .(Purwaningsih, 2011) Notaris sebagai seorang pejabat umum memiliki wewenang  atau  kewenangan  atribusi  yang  diperoleh  dan  diberikan  dari  UUJN  dan  bukan berasal dari  lembaga  lain  seperti Kementrian Hukum dan HAM. Kewenangan  yang dimilik notaris  itu  diatur  dalam  Pasal  15  UUJN  terbagi  menjadi  3  yaitu  kewenangan  umum, kewenangan khusus, dan kewenangn yang akan ditentukan kemudian.
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020)                                                      E-ISSN: 2686-2425, ISSN:2086-1702
- 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Kewenangan  umum  notaris  diatur  dalam  Pasal  15  UUJN  yaitu  Notaris  berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau dikehendaki oleh yang berkepentingan supaya dinyatakan  dalam  suatu  akta  otentik,  menjamin  kepastian  tanggal  pembuatan  akta, menyimpan  akta,  memberikan  grosse,  salinan  dan  kutipanakta,  semuanya  itu  sepanjang pembuatan  akta-akta  itu  tidak  ditugaskan  atau  dikecualikan  kepada  pejabat  lain  atau  orang lain yang ditetapkan olehundang-undang.
Berdasarkan  pejelasan  Pasal  15  UUJN  di  atas  maka  Notaris  memiliki  wewenang untuk  membuat  akta  otentik  yang  berkaitan  dengan  semua  perbuatan,  perjanjian  dan ketetapan  yang  diharuskan  oleh  undang-undang.  Kewenangan  untuk  membuat  akta  otentik ini  berarti  bahwa  tugas  notaris  adalah  untuk  memformulasikan  keinginan  dari  para  pihak yang  dituangkan  dalam  akta  otentik,  dengan  memperhatikan  aturan  hukum  yang  berlaku. Kewenangan  khusus  notaris  diatur  dalam  Pasal  15  ayat  2  yaitu  mengesahkan  tanda  tangan dan  menetapkan  tanggal  surat  dibawah  tangan  dengan  mendaftarkan  dalam  buku  khusus, membukukan  surat-surat  di  bawah  tangan  dengan  mendaftarkan  dalam  buku  khusus, membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan yang berupa Salinan yang memuat uraian sebagaimana  ditulis  dan  digambarkan  dalam  surat  yang  bersangkutan,  melakukan pengesahan  kecocokan  fotokopi  dengan  surat  aslinya,  memberikan  penyuluhan  hukum sehubung dengan pembuatan akta, membuat akta yang berkaitan dengan pertananahan, dam membuat  risalah  lelang.  Notaris  juga  mempunyai  kewenangan  khusus  sebagaimana  yang diatur dalam Pasal 51 UUJN, yaitu untuk membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan ketik yang  terdapat  dalam  Minuta  akta  yang  telah  ditandatangani,  dengan  cara  membuat  Berita Acara  Pembetulan  dan  Salinan  atas  Berita  Acara  Pembetulan  dan  wajib  untuk menyampaikannya kepada para pihak.
Teori  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  Teori  Triadism  Law  dan  Teori Efektivitas  Hukum.  Menurut  Kelsen,  hukum  adalah  suatu  sistem  norma  yang  merupakan pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau das sollen. Undang-undang yang berisi aturan-aturan  yang  bersifat  umum  menjadi  pedoman,  batasan  bagi  masyrakat  dalam menjalankan  hubungan  dengan  sesame  maupun  dalam  masyarakat.  Adanya  undang-undang dan  pelaksanaan  undang-undang  tersebut  maka  menimbulkan  asas  kepastian  hukum.(Peter, 2008) Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum itu harus mengandung 3 nilai dasar yaitu: Keadilan Hukum, dan Kemanfaatan Hukum, Kepastian Hukum . Menurut Utrecht, kepastian
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020)                                                      E-ISSN: 2686-2425, ISSN:2086-1702
- 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
hukum  memiliki  dua  pengertian,  yaitu  pertama,  adanya  aturan  yang  bersifat  umum  yang membuat  individu  mengetahui  perbuatan  apa  yang  boleh  atau  tidak  boleh  dilakukan,  dan kedua, keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan  yang  bersifat  umum  itu  individu  dapat  mengetahui  apa  saja  yang  boleh  dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.(Dominikus, 2010) Ajaran kepastian hukum ini lahir  dari  aliran  pemikiran  positivis  dunia  yang  cenderung  memandang  hukum  sebagai sesuatu  yang  otonom  dan  mandiri,  sehingga  penganut  aliran  ini  memandang  hukum  hanya sebagai  sekumpulan  aturan.  Aliran  ini  lebih  mementingkan  terwujudnya  kepastian  hukum, yang  dilakukan  dengan  membuat  aturan  hukum  yang  sifatnya  umum.  Sifat  hukum  yang umum  ini  menunjukan  bahwa  aturan  yang  dibuat  tersebut  tidak  berorientasi  untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan  hukum,  melainkan  hanya semata-mata memberikan kepastian hukum.(Achmad, 2002)
Efektivitas  mengandung  arti  keefektifan  pengaruh  efek  keberhasilan  atau kemanjuran/kemujaraban,  membicarakan  keefektifan  hukum  tentu  tidak  terlepas  dari penganalisisan  terhadap  karakteristik  dua  variable  terkait  yaitu:  karakteristik/dimensi  dari obyek sasaran yang dipergunakan.(Brada, 2013) Menurut Soejono Soekanto, ditentukan oleh taraf  kepatuhan  masyarakat  terhadap  hukum,  termasuk  para  penegak  hukumnya,  sehingga dikenal asumsi bahwa, taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem  hukum.  Soerjono  Soekanto  menjelaskan  bahwa  dalam  sosiologi  hukum  masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor  yang  pokok  dalam  mengukur  efektif  tidaknya  sesuatu  yang  ditetapkan  dalam  hukum ini.(Soerjono,  1996)  Studi  efektivitas  hukum  merupakan  suatu  kegiatan  yang memperlihatkan  suatu  strategi  perumusan  masalah  yang  bersifat  umum,  yaitu  suatu perbandingan  antara  realitas  hukum  dan  ideal  hukum,  secara  khusus  terlihat  jenjang  antara hukum  dalam  tindakan  ( law  in  action )  dengan  hukum  dalam  teori  ( law  in  theory )  atau dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitannya antara law in the book dan law in action. (Taneko, 1993)
Kewenangan serta tugas dari notaris itu sendiri memiliki hubungan yang erat dengan perjanjian,  perbuatan  dan  juga  ketetapan-ketetapan  yang  menimbulkan  hak  dan  kewajiban antara para pihak,  yaitu berupa alat bukti terhadap perbuatan, perjanjian dan  juga ketetapan agar  para  pihak  yang  terlibat  di  dalamnya  mempunyai  kepastian  hukum.  Salah  satu kewenangan notaris yang berhubungang dengan suatu perjanjian adalah kewenangan notaris
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020)                                                      E-ISSN: 2686-2425, ISSN:2086-1702
- 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
dalam  membuat  akta  yang  berhubungan  dengan  akta  pertanahan.  Dalam  penjelasan mengenai ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f dikatakan bahwa pasal tersebut “cukup jelas”, yang artinya adalah seharusnya tidak ada perbedaan penafsiran terkait dengan ketentuan ayat tersebut  sehingga  semua  hal  yang  berkaitan  dengan  pertanahan  notaris  berwenang  untuk membuat  akta.  Namun  masih  banyak  perdebatan  mengenai  kewenangan  notaris  dalam membuat akta yang berkaitan dengan akta pertanahan, karena kewenangan tersebut dianggap sebagai  kewenangan  dari  PPAT.  Sehingga  berdasarkan  uraian  tersebut  maka  masalah  yang disusuan adalah sebagai  berikut: “Bagaimana kewenangan notaris dalam membuat akta yang berhubungan dengan akta pertanahan?”
Artikel  ini  memiliki  perbedaan  dari  artikel-artikel  sebelumnya  seperti  halnya  artikel yang  dibuat  oleh  Abdulloh  yang  membahas  tentang  Kewenangan  Notaris  Dalam  Membuat Akta Yang Berkaitan Dengan Pertanahan Dalam Konteks Pendaftaran Tanah dalam jurnal ini permasalahan  yang  dibahas  adalah  makna  dari  akta  yang  berkaitan  dengan  pertanahan sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  dalam  Konteks Pendaftaran  Tanah.(Abdulloh,  2016)  Kemudian  artikel  dengan  Kewenangan  Notaris Membuat  Akta  Yang  Berkaitan  Dengan  Pertanahan  Menurut  Pasal  15  Ayat  (2)  Huruf  (F) Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris  yang  dibuat  oleh  Dela Cahyani,  Zen  Zanibar  MZ  dan,  Amin  Mansyur,  dalam  artikel  ini  membahas  mengenai penafsiran  hukum  mengenai  kewenangan  notaris  membuat  akta  yang  berkaitan  dengan pertanahan  dikaitkan  dengan  Pasal  2  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998 tentang  Peraturan  Jabatan  PPAT.(Chayani,  2016)  Selain  kedua  artikel  tersebut  penulis memberikan  satu  lagi  pembeda  yaitu  artikel  yang  dibuat  oleh  Adi  Rahayu  dengan  judul Pengaturan  Kewenangan  Pembuatan  Akta  Pertanahan  Antara  Notaris  dan  Pejabat  Pembuat Akta  Tanah,  yang  membahas  tentang  akibat  hukum  terhadap  akta  pertanahan  yang  dibuat oleh atau dihadapan notaris yang dibuat oleh pejabat PPAT.(Rahayu, 2018)
Artikel yang dibuat oleh penulis ini adalah artikel yang berbentuk jurnal dengan judul Kewenangan  Notaris  Dalam  Membuat  Akta  Yang  Berkaitan  Dengan  Pertanahan.  Dalam artikel  ini penulis  membahas permasalahan  bagaimana kewenangan  notaris dalam  membuat akta yang  berhubungan dengan akta pertanahan.  Perbedaan dalam artikel  ini dengan artikel yang  dibuat  oleh  penulis  dengan  artikel-artikel  sebelumnya  adalah  bahwa  penulis  lebih menekankan  pada  menjelaskan  wewenang  apa  saja  yang  dimiliki  oleh  notaris  dalam membuat  akta  yang  berkaitan  dengan  akta  pertanahan,  sedangkan  artikel-artikel  jurnal
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020)                                                      E-ISSN: 2686-2425, ISSN:2086-1702
- 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
sebelumnya  membahasan  wewenang  notaris  dalam  membuat  akta  pertanahan  dikaitkan dengan  pendaftaran  tanah  serta  membahas  kekuatan  hukum  serta  akibat  hukum  dari  akta tanah yang dibuat oleh Notaris dan PPAT.

## B. Metode Penelitian
Metode penelitian yang akan digunakan adalah Socio Legal Pada prinsipnya studi socio- legal adalah studi hukum, yang menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial dalam arti yang  luas.  Studi  ini  dapat  dikatakan  menyediakan  “pendekatan  alternatif”  dalam  studi hukum.  Para  peneliti/akademisi  sosio  legal  pada  umumnya  berumah  di  Fakultas  Hukum. Kata ‘socio’ tidaklah  merujuk  pada  sosiologi  atau  ilmu  sosial  namun  merepresentasikan keterkaitan  antar  konteks  di  mana  hukum  berada.  Itulah  sebabnya  mengapa  ketika  seorang peneliti  sosio  legal  menggunakan  teori  sosial  untuk  tujuan  analisis,  mereka  sedang  tidak bertujuan  untuk  memberi  perhatian  pada  sosiologi  atau  ilmu  sosial  melainkan  fokus  pada hukum dan studi hukum.
Jadi,  studi  sosiolegal  dekat  dengan  ilmu  sosial  benar-benar  berada  dalam  ranah metodologinya.  Metode  dan  teknik  penelitian  dalam  ilmu  sosial  dipelajari  dan  digunakan untuk  mengumpulkan  data.  Tradisi  penelitian  kualitatif  tidak  dikenal  populasi  karena  sifat penelitiannya  adalah  studi  kasus.  Objek  yang  diteliti  berupa  domain-domain  atau  situasi sosial  tertentu  yang  meliputi  tempat,  pelaku  dan  kegiatan.  pendekatan socio-legal  research berarti  terdapat  dua  aspek  penelitian.  Pertama,  aspek  legal  research,  yakni  objek  penelitian tetap  ada  yang  berupa  hukum  dalam  arti  “ norm ”---peraturan  perundang-undangan---,  dan kedua, socio research , yaitu digunakannya metode dan teori ilmu-ilmu sosial tentang hukum untuk  membantu  peneliti  dalam  melakukan  analisis.  Pendekatan  ini  menurut  tetap  berada dalam ranah hukum, hanya perspektifnya yang berbeda.(Suteki, 2018)

## C. Hasil Dan Pembahasan
1. Kewenangan  notaris  dalam  membuat  akta  yang  berhubungan  dengan  akta pertanahan
Notaris  berasal  kata notarius atau notarii yang  merupakan  Bahasa  Latin,  yang artinya  adalah  mereka  yang  mencatat  atau  menuliskan  pidato  yang  diucapkan  oleh Cato dalam  senat  Romawi,  kemudia  pada  abad  kelima  dan  ke  6  istilah  kata notarius atau notarii diberikan  kepada  penulis  atau  pencatan  khusus  untuk  kaisar  dan  kepetingan
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020)                                                      E-ISSN: 2686-2425, ISSN:2086-1702
- 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
negara,  dimana  orang-orang  yang  dipercayai  oleh  kaisar.(Habib,  2008a)  Pengertian notaris menurut Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (Ord. Stbl 1860 no 3)
“Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  satu-satunya  berwenang  untuk  membuat  akta otentik  mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian,perjanjian  dan  penetapan  yang  diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam  suatu  akta  otentik,  menjamin  kepastian  tanggalnya,  menyimpan  aktanya  dan memberikan  gross,  Salinan  dan  kutipanya  semuanya  sepanjang  pembuat  akta  itu  oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain”(Tobing, 1995)
Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  otentik  dan kewenangan  lainya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  ini.(Undang-undang Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2004 tentang  Jabatan  Notaris,  n.d.)  Notaris  dikatakan  sebagai  seorang  pejabat  umum  dalam penjelasan  Pasal  Peraturan  Jabatan  Notaris  (Ord.  Stbl  1860  no  3)  dan  Pasal  1  angkat  1 Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2014  karena  ia  diangkat  dan  diberhentikan  oleh pemerintah  dan  diberi  wewenang  dan  kewajiban  untuk  melayani  public  dalam  hal-hal tertentu.  Gelar  pejabat  umum  tidak  hanya  dimiliki  oleh  notaris  saja  namun  klasifikasi pejabat  umum  tersebut  juga  diberikan  kepada  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah  (PPAT)  dan Pejabat  Lelang.  Namun  yang  membedakan  notaris  dari  pejabat  umum  yang  lain  adalah notaris  berperan  melaksanakan  sebagaian  tugas  negara  dalam  hukum  keperdataan,  dan kepada  notaris  dikualifikasikan  sebagai pejabat  umum yang  berwenang  untuk  membuat akta otentik dan akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak dari para pihak yang dituangkan  dalam  akta  notaris  yang  dibuat  dihadapan  atau  oleh  notaris.  Akta  otentik adalah alat bukti yang perlukan masyrakat karena memiliki sifat terkuat dan terpenuh.
Wewenang  atau  sering  disebut  kewenangan  menurut  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  adalah  hak  dan  kekuasaan  untuk  bertindak,  membuat  keputusan,  memerintah, dan  melimpahkan  tanggung  jawab  kepada  orang  lain.  Kata  wewenang  sering  digunakan dalam bentuk kata benda yang sering disejajarkan dengan istilah bevoegheid dalam istilah hukum  Belanda.  Menurut  Philipus  M.  Hadjon,  ada  sedikit  perbedaan  antara  istilah wewnang dan bevoegheid yang terletak pada karakter hukumnya. Bevoegheid digunakan dalam  konsep  hukum  public  maupun  dalam  hukum  privat,  sedangkan  dalam  konsep hukum  Indonesia  seharusnya  digunakan  dalam  hukum  public.  Secara  yuridis,  pengertian
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020)                                                      E-ISSN: 2686-2425, ISSN:2086-1702
- 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan  akibat-akibat  hukum.  Kewenangan  adalah  suatu  tindakan  hukum  yang diatur  dan  diberikan  kepada  suatu  jabatan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku mengatur jabatan yang bersangkutan. Setiap wewenang atau kewenangan itu memiliki  batasnya  sebgaimana  yang  tercantum  dalam  peraturan  perundang-undangna yang  mengaturnya  yang  sekaligus  menjadi  sumber  atau  dasar  atas  kewenangan  tersebut. Hukum  Adminitrasi  membagi  kewenangan  atau wewenang  menjadi  3  (tiga)  berdasarkan cara perolehannya yaitu wewenang atribusi, delegasi atau mandate .
Wewenang yang dimiliki oleh notari adalah wewenang atribusi, karena wewenang yang dimiliki oleh notaris tersebut berasal dari suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum, dalam hal ini wewenang notaris berasal dari UUJN. Notaris sebagai sautu jabatan  memiliki  wewenangnya  sendiri.  Setiap  wewenang  tersebut  harus  ada  dasar hukumnya.  Kalua  kita  berbicara  tentang  wewenang,  makan  wewenang  seorang  pejabat tersebut  harus  secara  jelas  dan  tegas  diatur  dalam  peraturan  undang-undang  yang mengatur tentang jabatan tersebut. Sehingga jika terjadi suatu perbuatan diluar wewenang tersebut  oleh  seorang  pejabat  disebut  sebagai  suatu  perbuatan  melanggar  hukum.  Oleh karena  itu,  suatu  wewenang  tidak  muncul  sebagai  suatu  hasil  diskusi  atau  pembicaraan dibelakang  meja  ataupun  pendapat-pendapat  dari  lembaga  legislative.  Kewenangan notaris  tersebut  diatur  dalam  Pasal  15  ayat  (1),  (2),  dan  (3)  UUJN  No  2  Tahun  2014. Kewenangan  notaris  yang  diatur  dalam  Pasal  15  tersebut  dibagi  menjadi  3  yaitu: kewenangan  umum,  kewenangn  khusus,  kewenangan  notaris  yang  akan  ditentukan kemudian.
Salah  satu  kewenangan  khusus  yang  dimiliki  oleh  notaris  adalah  untuk  membuat akta yang  berkaitan dengan akta tanah sebagaimana  yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN. Berkaitan dengan pembuatan akta yang berhubungan dengan akta pertanahan oleh notaris  ada  3  penafsiran  mengenai  wewenang  ini  yaitu:  Notaris  telah  mengambil  alih semua  wewenag  PPAT,  menjadi  wewenang  notaris  atau  telah  menambah  wewenang notaris;  Bidang  pertanahan  menjadi  wewenang  notaris,  dan;  Tetap  tidak  ada pengambilalihan  wewenang  dari  PPAT  oleh  notaris,  namun  notaris  dan  PPAT  memiliki wewenangnya masing-masing
Untuk  menyelesaikan  hal  yang  tersebut  diatas,  telah  dilakukan  berbagai  upaya dalam  seminar  maupun  diskusi,  memlalui  penafsiran  secara  sistematis,  dan  sudah  tentu
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020)                                                      E-ISSN: 2686-2425, ISSN:2086-1702
- 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702
penafsiran apapun diperkenankan, harus ditentukan penafsiran yang dipakai, karena silang sengketa  kewenangan  tersebut  harus  diselesaikan.  Selama  ini  ada  anggapan  bahwa pasangan  yang  ideal  ketika  diangkat  sebagai  notaris,  adalah  PPAT  dan  sebaliknya  juga demikian  ketika  diangkat  sebagai  PPAT  pasangan  yang  ideal  baginya  adalah  notaris. Ketika hadirnya Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN ditangkap dan dimanfaatkan oleh mereka yang  selama  ini  mengaku  jabatan  sebagai  notaris  untuk  membuat  akta  dibidang pertanahan selama ini menjadi wewenang PPAT.
Ketika hadirnya Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN ditangkap dan dimanfaatkan oleh mereka  yang  selama  ini  mengaku  jabatan  sebagai  notaris  untuk  membuat  akta  dibidang pertanahan  selama  ini  menjadi  wewenang  PPAT.  Namun  dalam  prakteknya  wewenang notaris dan wewenang PPAT itu berbeda. Dimana wewenang PPAT dalam membuat akta yang  berhubungan  dengan  pertanahan  adalah  akta-akta  diatur  dalam  Peraturan  Kepala BPN  RI  Nomor  8  Tahun  2012  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Mentri  Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997. Peraturan Kepala BPN RI  Nomor  8  Tahun  2012  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Mentri  Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 yang terdiri dari:  Akta Jual  Beli,  Tukar  Menukar,  Hibah,  Pemasukan  Kedalam  Perusahaan,  Pembagaian  Hak Bersama, Pemeberian Hak Tangguangn, Pemberian Hak Guna Bangunan, Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik,  dan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan
Dimana  akta-akta  tersebut  merupakan  wewenang  dari  PPAT  sebagai  Pejabat umum  yang  diberikan  kewenangan  untuk  membuat  akta  otentik  mengenai  perbuatan hukum  tertentu  mengenai  hak  atas  tanah  atau  Hak  Milik  Atas  Satuan  Rumah  Susun. Lembaga PPAT itu sendiri lahir dari hasil kristalisasi dari pejabat yang mengalihkan hak atas tanah dalam hukum adat. Pendapat ini juga didukung oleh pendapat dari Dr. Ngadino, S.H, Sp.N, Notaris PPAT di Semarang yang menyatakan bahwa PPAT berwenang untuk membuat  akta  tanah  terhadap  tanah-tanag  yang  telah  bersetifikat  atau  tanah-tanah  yang belum bersertifikat namun adalah tanah adat.
Sehingga notaris hanya dapat membuat akta notaris berkaitan dengan tanah adalah tanah-tanah  yang  belum  bersertifikat  dan  merupakan  tanah  negara.  Hal  ini  berdasarkan Putusan Mahkama Kostitusi Indonesia Nomor 5/PUU-XII/2014 menyatkan bahwa notaris dan  PPAT  mempunyai  kewenangan  masing-masing  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  sangat  tegas  membedakan  wewenang  notaris  dan  PPAT  selaku  pejabat
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020)                                                      E-ISSN: 2686-2425, ISSN:2086-1702
- 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
umum  dalam  menyelenggarakan  kewenanganya,  yang  sifatnya  permanen  dan  dalam prinsipnya  tidak  mengubah  sistem  hubungan  antara  kekuasaan  dan  pertanggujawaban yang  telah  ada.  Salah  satu  contoh  wewenang  notaris  dalam  membuat  akta  yang berhubungan  dengan  pertanahan  adalah  Perjanjian  Pengikatan  Jual  beli  Perjanjian Pengikatan Jual beli ini muncul karena adanya salah satu syarat terpenuhi untuk jual beli dianggap  untuh  sah.  Berdasarkan  wewenang  dari  notaris  untuk  membuat  akta berhubungan  dengan  tanah  ada  suatu  gagasan  untuk  menggabungkan  wewenang  notaris dan  PPAT,  namun  menurut Dr.  Ngadino,  S.H,  Sp.N,  Notaris  PPAT  di  Semarang  hal  tersebut merupakan suatu hal yang idealis  namun aturan hukum belum  memungkinkan  hal tersebut untuk terjadi. Sehingga dengan ketententuan Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN tidak menambah wewenang notaris dalam bidang pertanahan, serta tidak mengambil alih wewenang PPAT, karena PPAT dan notaris memiliki wewenangnya masing-masing.

## D. Simpulan.
Kewenangan  notaris  dalam  membuat  akta  yang  berkaitan  dengan  pertanahan  adalah terhadap  tanah  yang  belum  bersertifikat  dan  tanah  negara.  Kewenangan  notaris  dalam membuat  akta  tanah  adalah  selain  dari  akta-akta  yang  berhubungan  dengan  jual  beli,  tukar menukar,  hibah,  pemasukan  kedalam  perushaan,  pembagian  hak  bersama,  pemberian  hak tanggungan, pemberian  hak guna  bangungan dan pemberian hak pakai atas tanah  hak  milik dan  SKHMHT,  kewenangan  tersebut  adalah  kewenangan  dari  PPAT.  Sehingga  wewenang dari  notaris  itu  sendiri  antara  lain  adalah  membuat  PPJB  dan  PJB.  Dan  wewenang  notaris dalam membuat akta tanah itu berbeda dari wewenang PPAT sebagaimana yang diatur dalam Putusan  Mahkama  Kostitusi  Indonesia  Nomor  5/PUU-XII/2014  menyatkan  bahwa  notaris dan  PPAT  mempunyai  kewenangan  masing-masing  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan yang sangat tegas membedakan wewenang notaris dan PPAT selaku pejabat umum dalam  menyelenggarakan  kewenanganya,  yang  sifatnya  permanen  dan  dalam  prinsipnya tidak mengubah sistem hubungan antara kekuasaan dan pertanggujawaban yang telah ada.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad, A. (2002). Menguak Tabir Hukum ( Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis) . Jakarta: Toko Gunung Agung.
Brada, A. (2013). Kapita Selekta Hukum Pidana . Bandung: Citra Aditya.
Dominikus, R. (2010). Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum .
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020)                                                      E-ISSN: 2686-2425, ISSN:2086-1702
- 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
yogyakarta: Laskbang Pressindo.
Habib, A. (2008a). Hukum Notaris Indonesia, Tafsri Tematik Terhadap UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris . Bandung: Refika Aditama.
Habib, A. (2008b). Hukum Notaris Indonesia . Bandung: PT Refika Aditama.
Ngadino. (2019). Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris di Indonesia . Semarang: UPT Penerbit Universitas PGRI Semarang Press.
Peter, M. (2008). Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: Kencana.
Purwaningsih, E. (2011). Penegakan Hukum Jabatan Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Berdasarkan Pancasila dalam Rangka Kepastian Hukum. 325 Adil , 2 (3), 323–335.
Soerjono, S. (1996). Sosiologi Suatau pengantar . Bandung: rajawali press.
Suteki. (2018). metodologi penelitian hukum (filsafat, teori dan praktik) . depok: rajawali press. Taneko, S. (1993). Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat (R. Press, ed.). Jakarta. Tobing, L. (1995). Peraturan Jabatan Notaris . Penerbit Erlangga.
Abdulloh. (2016). KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA YANG BERKAITAN DENGAN PERTANAHAN DALAM KONTEKS PENDAFTARAN TANAH .
Chayani, D. (2016). Kewenangan Notaris Membuat Akta Yang Berkaitan Dengan Pertanahan Menurut Pasal 15 Ayat (2) Huruf (F) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan , 5 (1).
Rahayu, A. (2018). Pengaturan Kewenangan Pembuatan Akta Pertanahan Antara Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah . 1 (1).
Undang-Undang Dasar 1945
Kitab Undang-Undang  Hukum Perdat a
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris .
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1997 tentang Peraturan Jabatan PPAT
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1997 tentang Peraturan Jabatan PPAT Peraturan Kepala BPN RI Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mentri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020)                                                      E-ISSN: 2686-2425, ISSN:2086-1702
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702