## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

## Oleh
Ahmad Royani
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan

## ABSTRAK
Jurnal ini berjudul tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dalam kitab undang  undang  hukum  pidana  dan  undang-undang  nomor  11  tahun  2008  tentang  informasi dan  transaksi  elektronik  Latar  belakang  jurnal  ini  diawali  dengan  pertanyaan-pertanyaan mengenai  pertama,  kategori  pencemaran  nama  baik  dalam  kitab  undang-undang  hukum pidana  dan  undang-undang  nomor  11  tahun  2008  tentang  inforasi  dan  transaksi  elektronik yang  menimbulkan  pro  dan  kontra  atas  penerapan  undang-undang  nomor  11  tahun  2008 tentang informasi dan transaksi dalam kehidupan masyarakat.
Kedua,  sanksi  atau  akibat  hukum  yang  diterapkan  terhadap  pelaku  tindak  pidana elektronik khususnya pencemaran nama baik. Untuk masalah pertama dari penelitian sebenarnya secara norma  pencemaran  nama  baik  di  KUHP  itu  sama  dengan  apa  yang  ada  dalam  UU  ITE, namun  bila  dilihat  dari  ancamanya  akan  nampak  perbedaanya.  Untuk  permasalahan  yang kedua mengingat asas lex specialis lex generalis apabila kejahatan dilakukan melalui media internet penerapan pasal 27 ayat (3) UU  ITE  harus didahulukan mengingat bahwa undang- undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik merupakan peraturan khusus  tapi  tanpa  mengesampingkan  kitab  undang-undang  hukum  pidana  (KUHP)  karena keduanya saling melengkapi, hal itu dilakukan karena dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008  tentang    informasi  dan  transaksi  elektronik  tidak  menjelaskan  secara  rinci  tentang kategori pencemaran nama baik. Untuk bentuk dan jenis pencemaran nama baik bisa melihat buku  II  bab  XVI  kitab  undang-undang  hukum  pidana,  tetapi  untuk  penerapan  ancamanya secara  concrit  menggunakan  undang-undang  nomor  11  tahun  2008  tentang  informasi  dan transaksi elektronik.
Kata kunci : tindak pidana, pencemaran nama baik melalui media informasi dan transaksi elektronik.

## A. Pendahuluan
1. Latar belakang
Salah
satu dari permulaan
perkembangan  informasi  dan  transaksi elektronik  yaitu  diciptakanya  masyarakat sosial,kenapa masyarakat dikatakan masyarakat sosial karena kehidupan kehidupan manusia yang saling
membutuhkan  dan  tidak  lepas  dari masyarakat di sekitarnya.
Masyarakat
memanfaatkan informasi  dan  transaksi  elektronik  agar mudah untuk melakuakan semua hal dalam bentuk  informasi  dan  transaksi  elektronik,
diantara  faktor  positif  dari  perkembangan informasi  dan  transaksi  elektronikadalah luasnya pembelajaran dan potensi pendidikan,  mengetahui  sistem  jalanya pemerintahan,  dan  bahkan  bisa  sebagai curahan isi hati.
Perkembangan  internet  di  era globalisasi ini mencapai tahap yang begitu cepat,  sehingga  banyaknya  tempat  yang menyediakan  layanan  internet  seperti hostpot,wifi dan lain-lain.
Canggihya media sosial yang lebih di kenal dengan sebutan (medsos) semakin memudahkan kita untuk mengakses segala informasi  yang  kita  inginkan,  dari  yang jauh menjadi dekat.
Menyebar  luasnya  internet  di seluruh dunia seperti pemerintah, ekonomi, dan pendidikan. banyaknya anak kecil  yang  sudah  menghilangkan  masa kecilnya  dengan  permainan  tradisional berubah menjadi gadget.
Penggunaan  media  sosisl  sering kali  di  gunakan  untuk  melakuakan kejahatan,  Semua  manfaat  positif  dan negatifnya  tergantung  pada  pengguna, penyedia layanan internet hanya menyediakan  dengan  tujuan  memudahkan pengguna  baik  dalam  pekerjaan  maupun aktifitas lainya.
Bangsa  indonesia  tumbuh  dan berkembang  menuju  masyarakat  industri tehnologi dan informasi. Meskipun sebenarnya  dalam  tehnik  informasi  ada beberapa  hal  yang  masih  tertinggal,  salah satu  penyebabnya  yaitu  ketidak  mampuan dalam  mengatasi  masalah  hukum,  yang mengakibatkan  terjadinya  tindak  pidana melalui media internet.
Tanggal  21  april  2008  telah diundangkan  undang-undang  omor  11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik  (ITE).  Undang-undang  ini dibuat  dengan  tujuan  dapat  dilakukan secara  optimal,merata  dan  menyebar  ke seluruh  masyarakat  guna  mencerdaskan kehidupan  bangsa.Perubahan  kehidupan dalam  masyarakat  dalam  berbagai  bidang secara lansung akan mempengarui lahirnya bentuk-bentuk dari perbuatan hukum baru.
Tindak pidana informasi dan transaksi  elektronik  diatur  dalam  9  pasal dari  pasal  27  sampai  dengan  pasal  35, dalam 9 pasal tersebut menjelaskan tindak pidana  dibidang  informasi  dan  transaksi elektronik (ITE).
Disini  penulis  hanya  menerangkan tentang  tindak  pidana  pencemaran  nama baik dalam pasal 27 ayat (3).
Tindakann  pencemaran  nama  baik atau  fitnah  menjadi  salah  satu  kejahatan
yang sering di lakukan baik melalui media elektronik maupun media masa.
Karena  perumusan  dalam  pasal  27 ayat  (3)  undang-undang  no  11  tahun  2008 tentang  informasi  dan  transaksi  (ITE) sangatlah sederhana maka dalam penanganan masalah tindak pidana penceemaran  nama  baik  ini  merujuk kepada  undang-undang  nomor  8  tahun 1981  yang  secara  rinci  menjelaskan tentang  kategori  kejahatan  yang  ada, begitupun terhadap ancaman pidanya kitab undang-undang hukum
pidana merumuskan dengan sesuai dengan kejahatan yang dilakukan, gunanya supaya terciptanya keadilan.
Selain  ganti  rugi  yang  di  berikan, bisa  juga  hukuman  pidana  diharapakan kepeda  pihak  yang  melakukan  tindak pidana  pencemaran  nama  baik,  dalam KUHP di jelaskan 16 pasal yang mengatur tentang penghinaan.
Pasal  310  kitab  undang-undang hukum pidana  “
(1) Barang  siapa  sengaja  menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu  hal,yang  maksudnya  terang supaya  hal  itu  diketahi  umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan  bulan  atau  denda  paling banyak  empat  ribu  lima  ratus rupiah.
(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang
disiarkan,pertunjukan atau di tempelkan  di  muka  umum,  maka  di ancam  karena  pencemaran  tertulis dengan  pidana  penjara  paling  lama satu  tahun  empat  bulan  atau  pidana denda paling bayak empat ribu lima raus rupiah.
(3) Tidak  merupakan  pencemaran  atau pencemaran tertulis, jelas perbuatan jelas  dilakukan  demi  kepentingan umum  atau  karena  terpaksa  untuk membela diri.
tetapi setelah di sahkanya pasal 27 ayat  3  undang-undang    nomor  11  tahun
2008  tentang  imformasi  dan  transaksi elektronik  menjelaskan  ”    setiap  orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama baik. “ketentuan  pidana  yang  di  jelaskn dalam  bab  XI  pasal  45    ayat  1  “ setiap orang  memenuhi  unsur  sebagaimana  di maksud  dalam  pasal  27  ayat  (1),ayat (2),ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana  penjara  paling  lama  6  (enam) tahun  dan/atau  denda  paling  banyak Rp.1.000.000.000.00 ( satu miliar rupiah).
Yang  menimbulkan  pro  dan  kontra yang  berkaitan  dengan  penerapan  hukum jika  terjadi  tindak  pidana  pencemaran nama  baik,  penulis  hanya  membahas tentang  perbedaan  konsep  pencemaran nama  baik  dan  akibat  dari  penggunaan tindak  pidana  elektronik  menurut  KUHP pasal  310dan  pasal  27  ayat  (3)  undang- undang informasi dan transaksi elektonik.
Mengingat azaz lex specialis derogat  legi  generalis  mengandung  makna bahwa aturan hukum khusus akan mengesampingkan  aturan  hukum  yang umum,  oleh  karena  itu  aturan  yang mengatur dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik    mengesampingkan  dalam aturan  yang  mengatur  di  kittab  undang- undang hukum pidana.
Tetapi munculya ketidak adilanantara undang-undang informasi dan transaksi  elektronikyang  mengatur  tentang hukuman  yang  di  jatuhkan  oleh  pelaku tindak pidan, dengan  konsep  yang di atur dalam kitab bab XVI  buku kedua tentang kejahatan undang-undang hukum pidana.
Implentasi  yang  di  alami  dalam penggunaan  undang-undang  nomor  11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik itulah yang menjadikan perdebatan  atau  pro  dan  kontra  di masyarakat.

## 2. Kajian pustaka
Suatu  perbuatan  dapat  dikatakan sebagai  pencemaran  nama  baik  masih
tidak  jelas,  karena  masih  banyak  faktor yang harus di mengerti dan di pelajari. Adanya  hubungan  antara  nama  baik  dan kehormatan  dalam  hal  ini  dapat  di  artikan masing-masing. Nama baik adalah penilaian  baik  dari  anggapan  umum, kepribadian  atau  perilaku  seseorang  yang dilihat  dari  segi  moralnya.  Dan  penilaian dipandang  dari  sudut  masyarakat  umum. Sedangkan  kehormatan  adalah  perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat. Oleh  karena  itu,  penyerangan  salah  satu antara  nama  baik  ataupun  kehormatan dapat  di  jadikan  alasan  menuduh  bahwa orang itu melakukan penghinaan.
Seseorang akan tersinggung jika kehormatannya di serang, prasaan tersinggung  atau  tidak  dapat  ditinjau dengan perbuatan tertentu misalkan seseorang  yang  gila  tau  anak  kecil  yang tidak  tau  apa-apa  tidak  akan  tersinggung jika kehormatanya di serang.
Pencemaran  nama  baik  adalah perbuatan  yang  dilakukan  dengan  cara menyerang  kehormatan  dan  nama  baik seseorang  yang  menyebabkan  kerugian terhadap orang yang merasa harga diri dan nama baiknya diserang.
Menurut  Pasal  310  kitab  undang-undang hukum  pidana    “  dijelaskan  tentag pengertia pencemaran nama baik:
(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau  nama  baik  seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal,yang maksudnya  terang  supaya hal  itu  diketahi  umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama  sembilan  bulan  atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

## 3. Tujuan penelitian
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk  mengetahui  kategori dari  pencemaran  nama  baik antara undang-undang 11 tahun  2008  tantang  informasi, dan  transaksi  elektronik  dan kutab  undang-undang  hukum pidana (KUHP) .
2. Untuk  mengetahui  akibat dari  penggunaanpasal  27  ayat
3  dan  penerapan  pasal  45  ayat
(1)  undang-undang  11  tahun
2008  tantang  informasi  dan transaksi elektronik,terhadap pasal 310 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).

## B. Metode penelitian
Penulis menggunakan metode penelitian  yuridis  normatif  dengan  cara pengumpulan data dari kepustakaan.

## C. Hasil Penulisan  dan pembahasan
Kategori  penghinaan  dalam  kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)
1. Pencemaran pasal (310 KUHP)
2. Fitnah pasal (311KUHP)
3. Penghinaan ringan pasal (315 KUHP)
4. Pengaduan fitnah pasal (317 KUHP)
5. Menimbulkan  persangkaan  pasal (318 KUHP)
6. Pencemaran  terhadap  orang  yang sudah  meninggal  pasal  (320-321 KUHP)
Penerapan  sanksi  dalam  kasus
ini  menggunakan  undang-undang  nomor 11  tahun  2008  tentang  informasi  dan transaks elektronik tapi tanpa mengesampingkan pasal 310 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).
Dalam pasal 45 ayat (1) undang-
undang informasi dan transaksi elektronik (ITE)
“Setiap  orang  yang  memenuhi unsur  yang  di  maksud  dalam  pasal  27 ayat  1,  ayat  2,  ayat  3,  ayat  4    dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  6 (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling banyak  1000.000.000.00  (satu  miliar rupiah)”
Pasal  310  kitab  undang-undang hukum pidana  “
(1) Barang  siapa  sengaja  menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu  hal,yang  maksudnya  terang supaya  hal  itu  diketahi  umum, diancam  karena  pencemaran  dengan pidana  penjara  paling  lama  sembilan bulan  atau  denda  paling  banyak empat ribu lima ratus rupiah.
(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan,pertunjukan atau di
tempelkan  di  muka  umum,  maka  di ancam  karena  pencemaran  tertulis dengan  pidana  penjara  paling  lama satu  tahun  empat  bulan  atau  pidana denda paling bayak empat ribu lima raus rupiah.

## D. Penutup
1. Kesimpulan
a. Menurut  Pasal  27  ayat  (3)  Undang- undang nomor 11 tahun 2008
mengatur kejahatan pencemaran nama baik, tapi dalam perincian jenis,bentuk dan ancaman tidak seperti dalam Buku II(KUHP).
Pencemaran  nama  baik  adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara menyerang kehormatan dan nama baik seseorang yang menyebabkan kerugian  terhadap  orang  yang  merasa harga diri dan nama baiknya diserang.
Dirumuskan  dalam  pasal  27 ayat (3) “setiap  orang  dengan  sengaja  dan tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau  dokumen  elektronik  yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”
Kategori  penghinaan  dalam  kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)
1. Pencemaran pasal (310 KUHP)
2. Fitnah pasal (311KUHP)
3. Penghinaan  ringan  pasal  (315 KUHP)
4. Pengaduan fitnah pasal (317 KUHP)
5. Menimbulkan  persangkaan  pasal (318 KUHP)
6. Pencemaran  terhadap  orang  yang sudah  meninggal  pasal  (320-321 KUHP)
b. Setiap  orang  yang  melakukan  tindak pidana  maka  akan  diminta  pertanggung jawabanya  tidak  terkecuali  dalam  tindak pidana elektronik, tindak pidana elektronik adalah  suatu  perbuatan  yang  oleh  undang- undang  telah  dilarang  dan  di  lakukan melalui mesia massa.
Dalam  pasal  45  ayat  (1)  undang-undang informasi dan transaksi elektronik (ITE) “Setiap orang  yang memenuhi unsur  yang di  maksud  dalam  pasal  27  ayat  1,  ayat  2, ayat  3,  ayat  4    dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun dan/atau denda paling banyak
1000.000.000.00 (satu miliar rupiah)” Pasal 310 ayat (2) tentang pencemaran tertulis “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran  yang  di  siarkan,  dipertunjukkan atau  ditempelkan  dimuka  umum  maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama empat bulan  atau  denda  paling  banyak  tiga  ratus rupiah.”
Tidak adanya unsur keadilan atas ancaman yang ada Dalam pasal 45 ayat (1) undang- undang  informasi  dan  transaksi  elektronik (ITE)    tanpa  diketahui  unsur  dari pencemaran  yang  dilakukan  seperti  yang dijelaskan  dalam  kitab  undang-undang hukum pidan. Inilah yang menjadi pro dan kontra dalam masyarakat umumnya.

## c. Saran
Adapun  rumusan  rumusan  yang diusulkan  penulis  atas  dasar  pemikiran yang didapat selama penulisan:
1. Mengingat  kita  adalah  masyarakat sosial yang tidak bisa hidup sendiri maka  kita  semua  perlu  untuk
menghormati  satu  dengan  yang lainya.
2. Karena  tidak  ada  terperincinya bentuk dan jenis kejahatan pencemaran  nama  baik  maka menurut  saya  perlu  ditambahkan dalam  pasal  27  ayat  (3)  undang- undang  nomor  11  tahun  2008 tentang  informasi  dan  transaksi elektronik  dengan  dicantumkan jenis atau bentuk pencemaran nama baik    dan  ancaman  yang  ada  harus sesuai,agar terciptanya unsur keadilan.
E. Daftar pustaka peter  mahmud  Marzuki,  penelitian hukum , universitas air langga.surabaya. Drs.Adami Chazawi,S.H.,Ardi Ferdian,S.H.,  M.Kn.,tindak  pidana informasi dan transaksi elektronik.Penerbit  Media  Nusa Creative.Malang Prof.  Dr.hj.mulyati  pawennei,S.H,. M.H.,Rahmanuddin tomalili,S.H.,M.H.,hukum pidana.penerbit mitra wacana media,2005.jakarta Kitab undang-undang hukum pidana Undang-undang  nomor  11  tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik http://sigitpriambodo.blogspot.co.i d/2013/04/makalah-skripsi-tindak- pidana.html?m=1 http://glory- pentacostal.blogspot.co.id/2011/11/ v- behaviorurldefaultvmlo.html?m=1 http://indra- satya.blogspot.co.id/2015/04/implikas i-atau-dampak- diterapkanya.html?m=1