Email: swarajustisia@unespadang.ac.id Online: http://www.swarajustisia.unespadang.ac.id E-ISSN : 2579-4914
P-ISSN : 2579-4701 Volume 3, Issue 4, January 2020

## PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA OLEH NOTARIS DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

## IMPLEMENTATION OF THE CUSTOMER DUE DILIGENCE IN PREVENTION AND ERADICATION OF MONEY LAUNDERING
Ridho Ilham, Elwi Danil, Yoserwan, Master of Notarial Law, Faculty Of Law Andalas University Email: ridhojusticia@gmail.com

## ABSTRAK
Dilibatkannya  notaris  sebagai  pihak  pelapor  dalam  pencegahan  dan  pemberantasa  tindak pidana  pencucian  uang  memunculkan  dilema,  notaris  diberi  kewajiban  baru  untuk menerapakan  prinsip  mengenali  pengguna  jasa  dan  melaporkan  setiap  transaksi  yang dinalai  mencurigakan  kepada  Pusat  Pelaporan  Analisis  Transaksi  Keuangan.  Dalam ketentuan  rahasia  jabatan  notaris  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  f  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa notaris  dalam  menjalankan jabatannya  wajib  untuk  merahasiakan  segala  sesuatu  mengenai  akta  yang  dibuatnya  dan segala  keterangan  yang  diperoleh  guna  pembuatan  akta  sesuai  dengan  sumpah/janji jabatan,  kecuali  Undang-Undang  menentukan  lain.  Dalam  Pasal  tersebut  jelas-jelas berbunyi  hanya  Undang-Undang  yang  bisa  membuka  jabatan  notaris.  Sedangkan  jabatan notaris  dimasukkan  sebagai  pihak  pelapor  dalam  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak pencucian uang diatur melalui peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang pihak pelapor dalam tindak pencegahan dan pemberantasan tindak pencucian uang. Kata Kunci :Pencucian Uang, Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, Notaris

## ABSTRACT
The involvement  of  a notary  public  as a  reporting  party in  order  to  prevent  and  eradicate  of the crime  of  money  laundering  raises  a  dilemma,The  notary  is  given  a  new  obligation  to  apply customer due diligence and report any suspicious transaction to the financial transaction analysis reporting center. In the confidential provisions of the notary position in  clause 1 verse (1) Letter f of  Constitution  Number  2  of  2014 about  the  Notary  Position  stated  that  notaries  in  carrying  out their positions are required to keep all confidentiality in every details ofnotarial deed he made and all  information  obtained  for  making  the  deed  in  accordance  with  oaths  of  office,  unless  the regulation stipulates otherwise. This Article clearly states that only Constitution able todisclose the notary position. Notary position is included as a reporting party in prevention and eradication of money  launderingacts  regulated  through  government  regulation  Number  43  of  2015  concerning the  reporting  party  in  the  prevention  and  eradicating  of  money  laundering  acts.  And  notary obligations  are  added  by  applying  the  principle  of  Customer  Due  Diligence.  Notary  through National  Notarial  law  has  applied  this  provision  that  the  user  must  be  known  by  a  notary  or introduced by two witnesses.
Key words : Money Laundering, Customer due Diligence, Notary

## Pendahuluan
Dikeluarkan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  yang  berisi  perbaikan  beberapa  hal  dari Undang-Undang sebelumnya. Perbaikan yang dimaksud adalah mengatur lebih rinci tindak pidana pencucian dan mengatur 25  (dua puluh  lima) tindak pidana asal  dantindak pidana lain-lain yang diancam pidana penjara empat tahun atau lebih. Berdasarkan Pasal 1 angka 1  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  menjelaskan  bahwa  tindak  pidana  pencucian uang  adalah  segala  perbuatan  yang  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana  sesuai  dengan ketentuan  dalam  Undang-Undang  ini.  Tindak  pidana  pencucian  uang  tidak  hanya mengancam  stabilitas  perekonomian  dan  integritas  sistem  keuangan,  tetapi  juga  dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Institusi for Criminal Justice Reform, 2015:6).
Salah  satu  bentuk  keseriusan  pemerintah  dalam  menangani  tindak  pidana pencucian  uang  adalah  dengan  membentuk  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi Keuangan  (PPATK).  Pengertian  PPATK  berdasarkan  Pasal  1  angka  2  pada  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  2010  adalah  lembaga  independen  yang  dibentuk  dalam  rangka mencegah  dan  memberantas  tindak  pidana  pencucian  uang.  PPATK  sebagai  pemegang peranan  kunci  dari  mekanisme  pemberantasan  tindak  pidana  pencucian  uang,  apabila PPATK  tidak  menjalankan  fungsinya  dengan  benar  maka  efektivitas  pelaksanaaan Undang-Undang tindak pidana pencucian uang tidak akan tercapai (Sutan Remi Sjahdeni, 2003:248).
Pelaku  kejahatan  menyembunyikan  hasil  kejahatan  dalam  sistem  keuangan  atau dalam  berbagai  bentuk  upaya  lainnya.  Tindakan  menyembunyikan  hasil  kejahatan  atau dana-dana  yang  diperoleh  dari  tindak  pidana  dimaksudkan  untuk  mengaburkan  asal  usul harta  kekayaan.  Praktek  pencucian  uang  merupakan  tindak  pidana  yang  amat  sulit dibuktikan, karena kegiatannya yang amat kompleks dan beragam, akan tetapi para pakar telah berhasil menggolongkan proses pencuci  uang ini ke dalam tiga tahap yang masing- masing berdiri sendiri tetapi seringkali juga dilakukan secara bersama-sama yaitu dengan cara placement, layering dan integration .
Ada  berbagai  modus  untuk  menyelundupkan  uang  haram  agar  tidak  mudah terdeteksi PPATK, misalnya dengan cara menginvestasikan uang haramnya dalam bentuk
sektor usaha, yakni dalam bentuk kepemilikan saham pada korporasi atau perusahaan, baik itu  menanamkan  saham  atau  modal  pada  pendirian  suatu  Perseroan  Terbatas  (PT), membeli saham  pada PT yang telah  ada,  atau investasi  saham  di  pasar modal.  Pencucian uang dengan modus pembelian saham memerlukan jasa notaris dalam hal pembuatan akta dan  di  dalam  anggaran  dasar  perseroan  ditentukan  cara  pemindahan  hak  atas  saham menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Andi Khamisah, 2014:134).
Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 pihak pelapor adalah  setiap  orang  yang  menurut  Undang-Undang  ini  wajib  menyampaikan  laporan kepada  PPATK.  Penjelasan  mengenai  “setiap  orang  yang  menurut  Undang-Undang  ini” terdapat  pada Pasal  17 yaitu  meliputi penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan /atau jasa  lain.  Selain  itu  juga  terdapat  penambahan  pihak  pelapor  yang  diatur  pada  Peraturan Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2015  tentang  Pihak  Pelapor  dalam  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Pihak  pelapor  berdasarkan  Pasal  3  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2015 mencakup  beberapa  profesi  seperti  advokat,  notaris,  pejabatpembuat  akta  tanah,  akuntan, akuntan  publik,  dan  perencana  keuangan.  Selanjutnya,  pada  Pasal  4  menjelaskan  bahwa pihak  pelapor  yang  telah  disebutkan  sebelumnya  memiliki  kewajiban  untuk  penerapan prinsip  mengenali  pengguna  jasa.  selanjutnya,  pengertian  mengenai  prinsip  mengenali pengguna  jasa  dijelaskan  pada  Pasal  1  angka  3  Peraturan  Kepala  Pusat  Pelaporan  dan Analisis  Transaksi  Keuangan  Nomor:  Per-10/1.02.1/  PPATK/09/2011  tentang  Penerapan Prinsip  Mengenali  Pengguna  Jasa  Bagi  Penyedia  Barang  Dan/Atau  Jasa  Lainnya  yaitu prinsip  yang  diterapkan  penyedia  barang  dan/atau  jasa  lainnya  dalam  rangka  mengetahui profil,  karakteristik,  serta  pola  transaksi  pengguna  jasa  dengan  melakukan  kewajiban sebagaimana ditentukan dalam peraturan ini.
Prinsip  mengenali  pengguna  jasa  merupakan  kewajiban  tambahan  bagi  notaris untuk mengenali pengguna jasa secara mendalam. Dalam UUJN mengenali pengguna jasa hanya sebatas  kenal  secara formil  saja, cukup dikenalkan oleh dua orang  saksi  dan kenal melalui kartu identitas. Hal ini lah yang menjadi pertanyaan, apakah mampu notaris untuk menerapkan prinsip ini.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  penulismengkaji  lebih  dalam  melalui  jurnal  yang berjudul  “Penerapan  Prinsip  Mengenali  Pengguna  Jasa  Oleh  Notaris  Dalam  Pencegahan
dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  UangDitinjau  Dari  Kerahasiaan  Jabatan Notaris ”.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  permasalahan  dalam  penelitian  ini  dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  Pertanggung-Jawaban  Notaris  Dalam  Pembuatan  Akta  Yang  Patut Diduganya Merupakan  Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Bagaimanakah  penerapan  prinsip  mengenali  pengguna  jasaoleh  notaris  sebagai  pihak pelapor dalam tindak pidana pencucian uang?

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  bersifat  adalah  preskriptif  deskriptif.  Jenis  penelitian  ini  adalah penelitian hukum normatif. Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :
1. Bahan  hukum  primer  yang  berupa  norma/peraturan  dasar  dan  peraturan  perundang- undangan yaitu
a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
c. Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa.
d. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  43  Tahun  2015  tentang  Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
e. Undang-undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
f. Undang-undang  Jabatan  Notaris  No  2  tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang- undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
g. Keputusan  Kepala  PPATK  Nomor:2/1/KEP  PPATK/2003  tentangPedoman  Umum Pencegahan dan Pemberantasan TPPU bagi penyedia jasa keuangan
h. Peraturan  kepala  PPATK  Nomor  11  tahun  2016  tentang  tata  cara  penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan bagi profesi
2. Bahan  hukum  sekunder  yaitu  bahan  yang  memberikan  penjelasan  mengenai  bahan hukum primer yang berupa buku, hasil-hasil penelitian dan atau karya ilmiah.
3. Bahan  hukum  tersier  yaitu  bahan  yang  memberikan  petunjuk  dan  penjelasan  terhadap bahan  hukum  primer  dan  sekunder  seperti  kamus  umum,  kamus  hukum,  ensiklopedia dan lain sebagainya
Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah menggunakan  :  metode  penelitian  kepustakaan  ( library  research ).  Untuk  lebih mengembangkan  data  penelitian  ini,  dilakukan  analisis  secara  langsung  kepada  informan dengan menggunakan pedoman analisis yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Penelitian ini  juga  didukung  wawancara  Para  Notaris  yang  berkedudukan  di  Padang,  sehingga diperoleh data yang diperlukan sebagai data pendukung dalam penelitian jurnal ini.

## Pertanggung  Jawaban  Notaris  Dalam  Pembuatan  Akta  Yang  Patut  Diduganya Merupakan  Tindak Pidana Pencucian Uang
KUHAP  dalam  tataran  hukum  pidana  formil  sebagai  legal  generali mengkalsifikasikan  bentuk  perkara  pidana  yang  dianggap  serius  seperti  perkara  korupsi, pencucian  uang,  dan  perkara  narkoba  serta  perkara  terorisme.  Disini  dinyatakan  secara jelas dalam Pasal 103 KUHP. 1
Yang  dengan  konkrit  menjelaskan  bentuk  penyimpangan  yang  bersifat  khusus  dalam tataran  UU  TPPU  yang  mempunyai  dampak  terhadap  makna  hukum  formil  yang  secara tidak  langsung  menyimpang  dari  ketentuan  KUHAP.  Dalam  konteks  ini,  dapat dikelompokkan kedalam dua jenis pelanggaran terhadap asas-asas dan fungsi hukum yang baku.  Penyimpangan  pertama  yakni  terhadap  fungsi  hukum  pidana  ultium  remedium. Seperti  pendapat  Blunt  yang  mengemukakan  bahwa  penyimpangan  memgenai  hal-hal khusus  diperbolehkan  asal  menghadapi  keadaankeadaan  sebagai  berikut  (Romli Atmasasmita, 2010:192):
1 Pasal  103  KUHP  merupakan  alas  hukum  (hak)  negara  untuk  mengkriminalisasi  perbuatan- perbuatan yang belum diatur dalam KUHP atau tidak ada padanannya di dalam KUHP baik dari sisi normatif maupun  ancaman  sanksi  pidananya  atau  sanksi  pidana  dalam  KUHP  tidak  relevan  dengan  perkembangan masyarakatnya. Ketentuan Pasal 103 KUHP harus dibedakan dengan asas hukum “lex specialis derogate lege generali” dan asas concursus (perbarengan tindak pidana) dalam Pasal 63 ayat (2) yang berbunyi: “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka yang khusus itulah yang diterapkan.”
(a) Korban karena kejahatan sangat besar
(b) Terdakwa residivis
(c) Kerugian korban tidak dapat dipulihkan.
Kelalaian ( culpa ) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa dipandang  lebih  ringan  dibanding  dengan  sengaja,  oleh  karena  itu  delik  culpa, culpa itu merupakan  delik  semu  ( quasideliet )  sehingga  diadakan  pengurangan  pidana.  Delik culpa mengandung  dua  macam,  yaitu  delik  kelalaian  yang  menimbulkan  akibat  dan  yang  tidak menimbulkan  akibat,  tetapi  yang  diancam  dengan  pidana  ialah  perbuatan  ketidak  hati- hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan  akibat  dengan  terjadinya  akibat  itu  maka  diciptalah  delik  kelalaian,  bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah  diancam  dengan pidana (Achmad Arif Kurniawan, 2019:th).
Istilah  “patut  diduganya”  atau  istilah-istilah  lain  yang  mempunyai  makna  serupa seperti  “patut  diduga”,  “menduga”,  “menduga-duga”,  “selayaknya  dapat  menduga”, “sepatutnya menduga”, kesemuanya semula merupakan istilah yang dalam Hukum Pidana digunakan  sebagai  ukuran  adanya  “kelalaian”,  yaitu  salahsatu indicator  of  blame dari pembuat  tindak  pidana.  Dalam  hal  ini  dipandangterdapat  kelalaian,  apabila  pembuat mengabaikan  suatu  “kewajiban  hukum”terhadap  suatu  hal,  yaitu:  “menduga-duga sebagaimana diwajibkan orang lainmenduga-duga”. Pengabaian kewajiban hukum tersebut dapat  dipandang  suatubentuk  “kelalaian”,  jika  menimbulkan  kejadian  tertentu  yang dilarang. 2
Kelalaian  ( culpa )  terletak  antara  sengaja  dan  kebetulan,  bagaimanapun  juga  culpa dipandang  lebih  ringan  dibanding  dengan  sengaja,  oleh  karena  itu  delik  culpa,  culpa  itu merupakan  delik  semu  ( quasideliet )  sehingga  diadakan  pengurangan  pidana.  Delik  culpa mengandung  dua  macam,  yaitu  delik  kelalaian  yang  menimbulkan  akibat  dan  yang  tidak menimbulkan  akibat,  tetapi  yang  diancam  dengan  pidana  ialah  perbuatan  ketidak  hati- hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan  akibat  dengan  terjadinya  akibat  itu  maka  diciptalah  delik  kelalaian,  bagi
2 http://huda-drchairulhudashmh.blogspot.com/2015/06/hal-ihwal-tentang-harta-kekayaan- hasil.html,diakses pukul 23.24, tanggal 8 agustus 2019.
yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah  diancam  dengan pidana.
Dengan demikian yang dimaksud TPPU oleh Pasal 1 angka 1 3 ialah segala sesuatu perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana pencucian uang sebagaimana dirumuskan  dalam  Pasal  3 4 ,  4 5 ,  serta  pasal  5 6 Undang-Undang  TPPU.  TPPUyang dirumuskan  dalam  Pasal  3,  dan  Pasal  4  Undang-Undang  TPPU  merupakan  TPPU  aktif yang  lebih  mengedepankan  pada  penjatuhan  sanksi  pidana  bagi  para  pelaku  pencucian uang  sekaligus  tindak  pidana  asalnya  dan  terhadap  pelaku  pencucian  uang  yang  terlibat dan mengetahui serta menduga denganmencurigai bahwa hasil harta kekayaan berasal dan bersumber  dari  perbuatan  tindak  pidana,  sedangkan  TPPU  yang  diberada  dalam  Pasal  5 Undang-Undang  PPTPPU  adalah  TPPU  pasif  yang  lebih  mengutamakan  pada  pemberian sanksi pidana bagi pelaku yang menikmati hasil dari kejahatan dan bagi pelaku yang juga turut  serta  berpartisipasi  menyembunyikan  dan  menyamarkan  asal  usul  hasil  harta kekayaan (R.Wiyono, 2014:23)
Ruang  lingkup  pertanggungjawaban  notaris  meliputi  kebenaran  materil  atas  akta yang  dibuatnya.  Notaris  tidak  bertanggung  jawab  ketidakbenaran  isi  akta  yang  dibuat  di hadapannya berdasarkan keterangan para pihak. Notaris bertanggung jawab bentuk formal akta  otentik  sesuai  yang  diisyaratkan  oleh  Undang-undang.  Namun,  Notaris  tidak  boleh lalai  dan  harus  hati-hati  dalam  menuangkan  semua  bukti  formil  kedalam  akta.  Notaris, dengan  ilmu  hukum  dan  intelektualitasnya  sebagai  seorang  pejabat  harus  pandai
3 Pasal 1 ayat 1 UU No. 8 Tahun 2010 : Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
4 Pasal  3  UU  No.  8  Tahun  2010  :Setiap  Orang  yang  menempatkan,  mentransfer,  mengalihkan, membelanjakan,  membayarkan,  menghibahkan,  menitipkan,  membawa  ke  luar  negeri,  mengubah  bentuk, menukarkan  dengan  mata  uang  atau  surat  berharga  atau  perbuatan  lain  atas  Harta  Kekayaan  yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)  dengan  tujuan  menyembunyikan  atau  menyamarkan  asal  usul  Harta  Kekayaan  dipidana  karena  tindak pidana  Pencucian  Uang  dengan  pidana  penjara  paling  lama  20  (dua puluh)  tahun  dan denda  paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
5 Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010: Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber,  lokasi,  peruntukan,  pengalihan  hak-hak,  atau  kepemilikan  yang  sebenarnya  atas  Harta  Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat  (1)  dipidana  karena  tindak  pidana  Pencucian  Uang  dengan  pidana  penjara  paling  lama  20  (dua  puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
6 Pasal  5  UU  No.  8  Tahun  2010  :  Setiap  Orang  yang  menerima  atau  menguasai  penempatan, pentransferan,  pembayaran,  hibah,  sumbangan,  penitipan,  penukaran,  atau  menggunakan  Harta  Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat  (1)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan  denda  paling  banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
menganalisis secara logis dan kritis terhadap surat atau bukti formil yang serahkan kepada Notaris oleh para pihak. Apalagi dalam mempersiapkan berkas perjanjian Notaris di bantu oleh  pekerjanya,  yang  secara  keilmuan  dan  intelektualitasnya  di  bawah  Notaris,  Notaris sebagai pemberi kerja harus teliti dan hati-hati atas apa yang di kerjakan oleh pekerjanya. Konsep  pertanggungjawaban  ini  apabila  dikaitkan  dengan  jabatan  Notaris,  maka  Notaris dapat  dipertanggungjawabkan  atas  kesalahan  dan  kelalaiannya  dalam  pelaksanaan  tugas dan jabatannya (Achmad Arif Kurniawan, 2019:th).

## Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris
Penerapan  Prinsip  mengenali    pengguna  jasa  Notaris  Dalam  Mengenal  Para Penghadap  merupakan  suatu  posisi  yang  dilematis  bagi  notaris.  Karena  menurut  Pasal  4 tentang sumpah dan janji Notaris dan Pasal 16 ayat (1) huruf (f) Undang-Undang Jabatan Notaris  mewajibkan  Notaris  untuk  menjaga  kerahasiaan  segala  sesuatu  mengenai  akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah janji jabatan kecuali Undang-Undang menentukan lain.
Notaris  tidak  memiliki  kompetensi  untuk  mengenali  penghadap  secara  detail, misalnya  apa  pekerjaan  sebelumnya,  apakah  pernah  menduduki  jabatan  politik,  darimana asal  usul  kekayaan,  kecuali  penghadap  sudah  diberitakan  secara  umum  bahwa  yang bersangkutan  sedang  dalam  penyidikan  tindak  pidana  korupsi,  terorisme  dan  narkotika. Menurut notaris Martalena, persoalan ini terlalu berat bagi notaris, karena juga diwajibkan untuk  melapor  secara  berkala  melalui aplikasi Gathering  Report  Information  Processing System ( GRIPS).  Kalau  notaris  tidak  mendaftar  melalui  grips,  maka  notaris  tidak  bisa meng-akses  sisminbakum.  Beliau  berpendapat,  bahwa  kewajiban  pelaporan  terhadap dugaan  pencucian  uang  akan  lebih  efektif  jika  dilakukan  oleh  lembaga  keuangan.  Cara- cara  perbankan  dan  jasa  keuangan  tidak  bisa  diterapkan  kepada  notaris.Karena  notaris tidak mempunyai kemampuan untuk menjangkau dan mengetahui asal usul kekayaan dan transaksi keuangan penghadap. 7
Jika para Penghadap sudah memenuhi semua syarat formil maka itu cukup menjadi dasar  Notaris  untuk  melakukan  perbuatan  hukum  yang  diinginakan  para  penghadap.
7 Hasil wawancara, Martalena, Notaris Kota Padang, pada hari rabu tanggal 18 Februari 2019, pukul 12:00 WIB.
Notaris tidak dibebani untuk mencari kebenaran secara materil, tetapi ketika ada keraguan dan  keanehan  dari  dokumen-dokumen  yang  menjadi  syarat  untuk  pembuatan  akta  para penghadap.  Maka  notaris  hendaknya  mencari  kebenaran  secara  materil  atas  dokumen penghadap.  Demi  tercapainya  prinsip  kehati-hatian  Notaris  dalam  mengenal  para penghadap. Jika terdapat keraguan dan kesalahan atas dokumen-dokumen para penghadap Notaris sebaiknya menolak untuk membuat akta otentik, untuk tercapainya prinsip kehati- hatian mengenal para penghadap dan tidak menjadi sengketa dikemudian hari. 8
Notaris hanya berkewajiban memverivikasi para pihak secara legal formal saja dan melakukan perbuatan hukum dalam hal pembuatan akta sesuai dengan Standar Oprasional Notaris,  melakukan  pembuatan  sesuai  dengan  prosedur-prosedur  yang  belaku.  Notaris tidak bisa menyimpulkan sesuatu sebagai pencucian uang begitu saja ketika melihat profil para  penghadap  tidak  sesuai  dengan  transaksi  yang  dilakukan.  Lanjut  notaris  bercerita, bahwa  umumnya  penghadap  yang  menghadap  kepadanya  hanya  dikenali  melalui  legal formil  saja,  terkecuali  penghadap  tertentu  yang  dikenal  notaris  secara  pribadi.  Ketika notaris  diwajibkan  menanyakan  asal  usul  keuangan  penghadap,  hal  tersebut  dirasa  tidak etis  karena  bisa  mengakibatkan  ketidak-nyamanan  bagi  penghadap.  Notaris  sangat bergantung  dari    honorarium  penghadap,  karena  notaris  tidak  digaji  oleh  negara.  Oleh karena itu notaris wajib menjaga kepercayaan penghadap. 9
Notaris merasa terbebani dengan kewajiban pelaporan terhadap transaksi keuangan yang  mencurigakan  ini.  Hal  ini  membuat  Notaris  harus  mencurigai  para  penghadap, apakah penghadap yang  melakukan perbuatan hukum dihadapan Notaris merupakan hasil dari  transaksi  mencurigakan  seperti  pencucian  uang.Peraturan  ini  dianggap  tidak  sejalan dengan  kewajiban  Notaris  yang  ada  di  dalam  Pasal  39  ayat  (2)  Undang-Undang  Jabatan Notaris yang hanya mewajibkan notaris untuk Sesuai yang tertera dalam:
“Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2  (dua)  orang  saksi  pengenal  yang  berumur  paling  rendah  18  (delapan
8 Hasil wawancara, Martalena, Notaris Kota Padang, pada hari rabu tanggal 18 Februari 2019, pukul 12:00 WIB.
9 Hasil  wawancara,  Desrizal  Idrus  Hakimi    Notaris  Kota  Padang,    pada  hari  kamis  tanggal  1  Juli 2019, pukul 14:00 WIB.
belas)  tahun  atau  telah  menikah  dan  cakap  melakukan  perbuatan  hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.“
Dalam  hal  Notaris  tidak  mengenal  penghadap,  maka  penghadap  tersebut  harus diperkenalkan  oleh  dua  penghadap  lainnya  atau  oleh  dua  saksi  penghadap  lainnya.  KTP atau identitas lainnya hanyalah data pendukung untuk keperluan pembuatan aktanya.
Dari  hasil  wawancara  yang  penulis  lakukan,  terdapat  perbedaan  pendapat dikalangan  notaris  sendiri  mengenai  penerapan  prinsip  pengguna  jasa  serta  kewajiban pelaporan  transaksi  keuangan  yang  mencurigakan.  Notaris  masih  berlindung  dibalik ketentuan  kerahasiaan  jabatan.  Notaris  berpendapat  bahwa  hanya  undang-undang  yang bisa  membuka  rahasia  jabatan  notaris.  Sedangkan  notaris  sebagai  pihak  pelapor  hanya disebutkan dalam peratutan pemerintah No.43 Tahun 2015.
Sampai  saat  wawancara  ini  dilakukan  belum  ada  sosialisasi  dari  PPATK  maupun organisasi kenotariatan (INI). Sehingga Notaris merasa enggan untuk melaporkan transaksi yang terindikasi mencurigakan.Keengganan tersebut dilakukan bukan tanpa alasan, Notaris melakukan hal itu karena selama ini dalam UUJN Notaris hanya diwajibkan menggali hal- hal  yang  bersifat  formil.  Selain  itu  pada  prinsipnya  para  Notaris  harus  tetap  memegang asas presumption of innocence , atau yang lebih dikenal dengan asas praduga tak bersalah, dalam  artian  bahwa  notaris  wajib  menganggap  para  pihak  yang  ingin  menggunakan jasanya  sebagai  tidak  bersalah  sampai  adanya  putusan  pengadilan  yang  menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Undang-Undang tentang.
Jika  Penghadap  sudah  memenuhi  semua  syarat  formil  maka  itu  cukup  menjadi dasar  Notaris  untuk  melakukan  perbuatan  hukum  yang  diinginakan  penghadap.  Notaris tidak  dibebani  untuk  mencari  kebenaran  secara  materil,  tetapi  ketika  ada  keraguan  dan keanehan  dari  dokumen-dokumen  yang  menjadi  syarat  untuk  pembuatan  akta  para penghadap.  Maka  notaris  hendaknya  mencari  kebenaran  secara  materil  atas  dokumen penghadap.  Demi  tercapainya  prinsip  kehati-hatian  Notaris  dalam  mengenal  para penghadap. Jika terdapat keraguan dan kesalahan atas dokumen-dokumen para penghadap Notaris sebaiknya menolak untuk membuat akta otentik, untuk tercapainya prinsip kehati- hatian mengenal para penghadap dan tidak menjadi sengketa dikemudian hari
Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  yang  berlaku  di Indonesia  memang  tidak  secara  tegas  mencantumkan  fungsi  notaris  untuk  membantu
mencegah  terjadinya  money  laundering  seperti  di  negara-negara  lain  yang  memasukkan profesi notaris sebagai reporting parties (pihak pelapor), untuk mencegah agar tidak terjadi kejahatan money laundering yang timbul dari profesi tersebut.

## Kesimpulan
1. Istilah  “patut  diduganya”  dalam  pasal  4  UU  TPPU  merupakan  istilah  yang  dalam Hukum Pidana digunakan sebagai ukuran adanya “kelalaian”, yaitu salahsatu indicator of  blame dari  pembuat  tindak  pidana.  Dalam  hal  ini  dipandangterdapat  kelalaian, apabila  pembuat  mengabaikan  suatu  “kewajiban  hukum”terhadap  suatu  hal,  yaitu: “menduga-duga  sebagaimana  diwajibkan  orang  lainmenduga-duga”.  Pengabaian kewajiban hukum tersebut dapat dipandang suatubentuk “kelalaian”, jika menimbulkan kejadian  tertentu  yang  dilarang.  Notaris,  dengan  ilmu  hukum  dan  intelektualitasnya sebagai seorang pejabat harus pandai menganalisis secara logis dan kritis terhadap surat atau bukti formil yang serahkan kepada Notaris oleh para pihak.
2. Konsep  menganali  pengguna  jasa  Dalam  UUJN  dan  UUTPPU  sangat  berbeda.  Dalam UUJN  mengenali  penghadap  hanya  sebatas  kenal  formil  saja,  sedangkan  dalam UUTPPU,  notaris  dituntut  mengenali  profil,  karakeristik  dan  sumber  dana  penghadap. Banyak notaris merasa keberatan dengan dimasukkannya notaris sebagai pihak pelapor dalam  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pencucian  uang.  Notaris  merasa  enggan untuk memberikan informasi yang diperoleh dalam jabatannya selaku pejabat pembuat akta.  Karena  notaris  telah  terikat  sumpah  jabatan  dan  wajib  menyimpan  rahasia jabatannya selama tidak ada Undang-Undang yang membukanya.

## Saran
1. Notaris harus menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dalam rangka pelaksanaan Notaris  sebagai  pelapor  dalam  TPPU.  Hal  ini  dilakukan  dalam  rangka  untuk  menjaga kepentingan  notaris  sendiri  agar  jasanya  tidak  digunakan  oleh  pihak-pihak  tertentu dalam  upaya  melakukan  TPPU  dan  sehingga  ke  depannya  notaris  tidak  terkena permasalah-permasalahan  hukum  yang  dapat  merugikan  waktu  dan  nama  baik  dari notaris sendiri.
2. Bagi  Notaris  dituntut  untuk  lebih  profesional  dan  meningkatkan  integritas  dalam melaksanakan tugas jabatannya. Notaris hendaknya tidak memiliki konflik kepentingan
dengan penghadap (klien) dan bertindak pro-aktif, yakni dengan melibatkan diri hingga pengurusan  di  lapangan.  Dan    Notaris  harus  lebih  peka  terhadap  adanya  indikasi mengaburkan  atau  menyamarkan  asal-usul  uang  yangdigunakan  oleh  pihak  dalam pembuatan  akta.  Bagi    Pemerintah  dalam  hal  ini  PPATK  harus  lebih  meng-edukasi notaris  bahwa  kewajiban  penerapan  pengguna  jasa  ini  juga  untuk  menyelamatkan notaris dari pihak-pihak yang ingin memanfaatkan jabatan  notaris untuk mengaburkan asal usul uang haram.

## Daftar Pusatka

## Buku
Achmad  Arif  Kurniawan, Pertanggungjawaban  Pidana  Notaris  Dalam  Hal  Pekerja Notaris  Melakukan  Tindak  Pidana  Pemalsuan  Surat, jurnal  Universitas  Brawijaya, 2019.
Andi  Khamisah,  2014,  “ Kewenangan  Notaris  dalam  Pencegahan  Tindak  Pidana Pencucian  Uang  Melalui  Pembelian  Saham ”, Jurnal  Analisis Desember  Vol.  3  No.  2, Program Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.
R.Wiyono,2014, Pidana Pencucian Uang , Jakarta: Sinar Grafika.
Romli Atmasasmita, 2010, Globalisasi dan Kejahatan Bisnis, Jakarta: Prenada.
Institusi  for  Criminal  Justice  Reform,  2015, Mengurai  Implementasi  dan  Tantangan AntiPencucian Uang di Indonesia , ICJR, Jakarta.
Sutan  Remi  Sjahdeni,  2003,  “ Pencucian  Uang:  Pengertian,  Sejarah,  Faktor  Penyebab, dan Dampaknya Bagi Masyarakat ”, Jurnal Hukum Bisnis, Vol 22 No 3.
Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  43  Tahun  2015  tentang  Pihak  Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
Undang-undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak Pidana Pencucian Uang.
Undang-undang Jabatan Notaris No 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
Keputusan  Kepala  PPATK  Nomor:2/1/KEP  PPATK/2003  tentangPedoman  Umum Pencegahan dan Pemberantasan TPPU bagi penyedia jasa keuangan.
Peraturan  kepala  PPATK  Nomor  11  tahun  2016  tentang  tata  cara  penyampaian  laporan transaksi keuangan mencurigakan bagi profesi.

## Website
http://huda-drchairulhudashmh.blogspot.com/2015/06/hal-ihwal-tentang-harta-kekayaan- hasil.html