## PENGARUH PENGAWASAN FUNGSIONAL,
PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN KEJELASAN

## SASARAN ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT KOTA MALANG
Maria Novriana Mina Email: minanovriana30@gmail.com
Anwar Made

## Rita Indah Mustikowati
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis, Universitas Kanjuruhan Malang

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  menguji  dan  mengetahui  pengaruh  pengawsan  fungsional, pengelolaan keuangan, dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja Inspektorat Kota  Malang.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kuantitatif,  sumber  data  yang  digunakan adalah data primer,  teknik pengambilan sampel menggunakan metode total sampling, selanjutnya dianalisis dengan model regresi linear berganda. Hasil penelitian  menunjukan  bahwa pengawsan fungsional, pengelolaan keuangan  dan kejelasan  sasaran anggaran  secara simultan berpengaruh terhadap  akuntabilitas  kinerja,  secara  parsial  pengawasan  fungsional  berpengaruh  terhadap akuntabilitas  kinerja,  pengelolaan  keuangan  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  kinerja  dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.
Kata  kunci :  pengawasan  fungsional,  pengelolaan  keuangan,  kejelasan  sasaran  anggaran, akuntabilitas kinerja .

## ABSTRACT
This  research  was  conducted  to  examine  and  determine  the  effect  of  functional  supervision, financial  management,  and  clarity  of  budget  targets  on  the  performance  accountability  of  the Inspectorate of Malang. This type of research is quantitative research, the source of the data used is primary  data,  sampling  techniques  using  total  sampling  method,  then  analyzed  with  multiple linear regression models. The results showed that functional oversight, financial management and clarity  of  budget  objectives  simultaneously  affect  performance  accountability,  functional supervision  partially  influences  performance  accountability,  financial  management  influences performance accountability and clarity of budget targets affects performance accountability.
Keywords :  functional  supervision,  financial  management,  clear  budgetary  objectives, performance accountability.

## PENDAHULUAN
Perkembangan  akuntansi  sektor  publik,  khususnya  di  Indonesia  semakin  pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah otonomi daerah dan  desentralisasi  fiskal  yang  menitikberatkan  pada  pemerintah  daerah.  Selain  itu, maraknya  globalisasi  yang  menuntut  daya  saing  disetiap  negara  juga  menuntut  daya saing  disetiap  pemerintah  daerahnya.  Daya  saing  pemerintah  daerah  ini  diharapkan akan  tercapai  melalui  peningkatan  kemandirian  pemerintah  daerah  yang  dapat  diraih melalui adanya otonomi daerah.
Fenomena yang terjadi ditahun lalu cukup banyak menyedot perhatian masyarakat Malang, diketahui bahwa postur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) kota
Malang  tahun  2018  masih  didominasi  kebutuhan  belanja  tidak  langsung.  Belanja  tidak langsung menyedot anggaran sekitar Rp 2,1 triliun atau 56,76% yang terbagi dalam enam pos  dari  total  APBD  sebesar  Rp  3,7  triliun.  Angka  belanja  tidak  langsung  tersebut membuat  beberapa  kalangan  mengaitkannya  dengan  kinerja  Organisasi  Perangkat Daerah (OPD) kota Malang, khususnya di alokasi belanja pegawai ada penilaian besaran belanja  pegawai  tidak  selaras  dengan  capaian  yang  diharapkan,  hal  ini  terjadi  masih lebih  dominan  belanja  tidak  langsung,  untuk  belanja  langsung  atau  program  bagi masyarakat  angkanya  turun  dari  Rp  1,143  triliun  menjadi  Rp  1,064  triliun.  Belanja langsung  masih  ada  juga  jatah  gaji  atau  tunjangan-tunjangan  dari  luar  pokok  gaji pegawai  artinya  tidak  murni  untuk  masyarakat.  Penggunaan  sisah  lebih  pengguna anggaran  (Slipa)  sebagai  penambal  kebutuhan  belanja  dinilai  merupakan  imbas  dari buruknya perencanaan program (Malang Times, 2 November 2018).
Akuntabilitas  yang  baik  merupakan  pertanggungjawaban  yang  dilakukan  dengan review,  evaluasi,  pemantauan,    dan    kegiatan  pengawasan    lain    terhadap penyelenggaraan tugas  dan  fungsi  organisasi  dalam  rangka  memberikan  keyakinan yang memadai bahwa  kegiatan  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  tolok  ukur yang telah   ditetapkan   secara   efektif   dan   efisien   untuk   kepentingan pimpinan dalam mewujudkan  tata  kepemerintahan  yang  baik  (Peraturan  Wali  Kota  Malang  nomor  8 tahun 2016 tentang Piagam Pelaksanan Pengawasan Inspektorat Kota Malang).
Pengawasan  fungsional  sangat  berperan  dan  memiliki  kaitan  langsung  dengan akuntabilitas  dalam  tata  kelola  pemerintah  yang  memberi  landasan,  pedoman  dan batasan kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan bagi aparat Inspektorat untuk  menjamin  terlaksananya  pelaksanaan  tugas  pengawasan  keuangan  pemerintah maupun  pembangunan  pemerintah,  agar  terwujudnya  aparatur  yang  bersih  dan berwibawa  (  Halim,  2010).  Maka  hal  tersebut,  dapat  menyimpulkan  bahwa,  Tujuan utama  dari  pengawasan  fungsional    untuk  pemerintah  yang  akuntabilitas  yaitu mengatur  aparat  pemerintah  yang bersih dari Korupsi,Kolusi  dan Nepotisme sehingga sebagai upaya good governance .
Pengelolaan  pemerintah  daerah  yang  akuntabilitas,  juga  tidak  terlepas  dari anggaran,  Salah  satu  karakteristik  anggaran  adalah  kejelasan  sasaran  anggaran,  Pada konteks pemerintah daerah, sasaran anggaran tercakup dalam Rencana Strategik Daerah (Renstrada) dan Program Pembangunan Daerah (Propeda). Dalam keberhasilan kejelasan sasaran  anggaran  maka  diharapkan  akan  tercapainya  tugas  suatu  organisasi  sehingga akan  mewujudkan  akuntabilitas  publik.  Akuntabilitas  publik  dapat  terwujud  dengan adanya pelaksanaan anggaran yang efektif, efesien dan transparan.
Dari  uraian  tersebut  peneliti  dapat  menulis  rumusan  masalah:  1.  Bagaimana pengaruh  pengawasan  fungsional,  pegelolaan  keuangan,  kejelasan  sasaran  anggaran terhadap  akunbtabilitas  kinerja  Inspektorat  Kota  Malang?  2.  Bagaimana  pengaruh pengawasan  fungsional  terhadap  akuntabilitas  kinerja  Inspektorat  Kota  Malang?  3. Bagaimana  pengaruh  pengelolaan  keuangan  terhadap  akuntabilitas  kinerja  Inspektorat
Kota Malang? 4. Bagaimana pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja Inspektorat Kota Malang?

## TINJAUAN PUSTAKA Akuntansi Sektor Publik
Menurut  Halim  (2010) good  governace merupakan  sesuatu  penyelenggaraan manajemen  pembangunan  yang  bertanggung  jawab  dengan  sejalan  prinsip  demokrasi, penghindaran  salah  alokasi  dana  investasi,dan  pencegahan  korupsi  baik  secara  politik maupun secara administratif. Good governance mendasarkan suatu konsep yang mengacu kepada  proses  pencapaian  keputusan  dan  pelaksannya  dapat  dipertanggungjawabkan secara  bersama.  Menurut  Mardiasmo  (2009) good  governace merupakan  suatu  konsep pendekatan yang berorentasi kepada pembangunan sektor publik oleh pemerintah yang baik.
Akuntabilitas
Akuntabilitas  merupakan  pemberian  informasi  dan  pengungkapan  ( disclosure ) atas  aktivitas  dan  kinerja  finansial  pemerintah  daerah  kepada  pihak-pihak  yang berkepentingan dengan principal (Mardiasmo: 2004).
Akuntabilitas  pablik  sebagai  bentuk  kewajiban  mempertanggung  jawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam segala aktifitas yang menjadi tanggung jawab kepada pihak yang memberi amanah.
Akuntabilitas kinerja akuntansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu istansi  pemerintah  untuk  mempertanggungjawabkan  keberhasilan  atau  kegagalan pelaksanan misi organiasasi dalam maencapai tujuan dan sasaran yang telah di tentukan. Pengukuran  akuntabilitas  dapat  di  ukur  melalui  alat  pertanggungjawaban  secara periodik yaitu proses, program, kebijakan, hukum dan kejujuran.

## Pengawasan fungsional
Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga yang tugas  pokok  dan  fungsinya  adalah  melakukan  pengawasan.  Menurut  Baldric  (2015) pengawasan  fungsional  adalah  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  aparat  pengawasan fungsional APBD yang meliputi BPKP, BPK.
Pengawasan fungsional terdiri atas kegiatan pemeriksaan, pengujian, penilaian,
monitoring,  serta  efaluasi  yang  diarahkan  untuk  menjegah  timbulnya  berbagai  macam bentuk  penyimpangan  dan  pelaksanaan  kegiatan  pemerintahan  sudah  sesuai  dengan rencana dan praturan perundang- undang yang berlaku.

## Kejelasan sasaran anggaran
Kejelasan  sasaran  anggaran  menggambarkan  luasnys  pertimbangan  kebutuhan pencapaian dimasa sekarang atau masa yang akan datang. Sasaran anggaran adalah hasil yang dicapai atau target yang diharapkan dari suatu program atau kegiatan (Peraturan Mentri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tetantan Pengelolaan Keuanga Daerah). Menurut  Irine  (2015)  Anggaran  adalah  suatu  rencana  yang  dinyatakan  secara kuantitatif dalam satuan uang yang berjangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. Salah satu karakteristik  anggaran  adalah kejelasan sasaran anggaran,  dengan  adanya  sasaran anggaran yang jelas maka, akan memudahkan individu untuk menyusun target- target anggaran  yang  sesuai  dengan  sasaran  yang  ingin  dicapai  organisasi.  Pada  konteks Pemerintah  Daerah,  kejelasan  sasaran  anggaran  berimplikasi  pada  aparat  untuk menyusun  anggaran  sesuai  dengan  sasaran  yang  ingin  dicapai  instansi  pemerintah. Aparat  akan  memiliki  informasi  yang  cukup  untuk  memprediksi  masa  depan  secara tepat.

## Pengelolaan keuangan daerah
Pengelolaan  keuangan  merupakan    jumlah  alokasi  anggaran  serta  jumlah partisipasi  dalam  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pengawasan  keuanga  daerah  yang dilakukan  dalam  kurun  waktu  tertentu  dan  mempunyai  pengelolaan  keuangan  yang efektif dan efesien sehingga menciptakan akuntabilitas yang tinggi
Pengelolaan  keuangan  yang  diatur  dalam  peraturan  menteri  yang  meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum  memiliki  DPRD,  pelaksanaan  APBD,  pembinaan  dan  pengawasan  pengelolaan keuangan  daerah,  kerugian  daerah  dan  pengelolaan  keuangan  BLUD.  Menurut Permendagri  nomor  59  tahun  2007  tentang  pedoman  pengelolaan  keuangan  daerah, bahwa  pengelolaan  keuangan  daerah  adalah  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  pertanggungjawaban  dan pengawasan keuangan daerah.
H 2 H 3 H 1 H 4

## Gambar 2.2 Kerangka Konsep

## HIPOTESIS PENELITIAN
1. Pengawasan fungsional, pengelolaan keuangan dan  kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja
2. Pengawsan fungsional berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja
3. Pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja
4. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhdap akuntabilitas kinerja

## METODE
Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif,  .  Sumber  data  yang  digunakan yaitu  data  primer,  yaitu  pengambilan  data  secara  langsung  dengan  cara  penyampaian kuesioner  kepada  responden.  Populasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah adalah  seluruh  aparatur  di  inspektorat  kota  Malang  yang  berjumlah  50  orang.  Teknik pengambilan sampel ini menggunakan metode total sampling , menurut Ari Kunto (2012) jika jumlah populasinya kurang dari 100 orang maka jumlah sampelnya diambil secara keseluruhan,  tetapi  jika  jumlah  populasinya  lebih  besar  dari  100  orang,  maka  bisa diambil  10-15%  dari  jumlah  populasinya.  Berdasarkan  penelitian  ini  karena  jumlah populasinya  kurang  dari  100  responden,  maka  peneliti  mengambil  semua  jumlah
Pengawasan
fungsional (X 1 )
Pengeloaan keuangan (X 2 )
Kejelasan sasaran anggaran (X 3 ) Akuntabilitas kinerja (Y)
populasi  yang  ada  di  Inspektorat  Kota  Malang.    Sumber  data  yang  digunakan  dalam penelitin ini adalah  data  primer, data  primer merupakan data  yang yang  pertama  kali dikumpulkan,  diperoleh  atau  dicatat  oleh  peneliti  dari  sumbernya  langsung  (Sarwoko, 2018). Sumber data dalam penelitian ini adalah seluruh aparat Inspektorat Kota Malang. Instrumen  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kuisioner  yang  diambil berdasarkan teori dan tinjaun dari peneliti terdahulu, data diperoleh dengan mengirim kuisioner  secara  langsung  kepada  setiap  responden  yaitu  seluruh  aparat  Inspektorat Kota Malang, Masing-masing variabel diukur dengan skal likert yang mengatakan setuju atau tidak setuju, terhadap pernyataan yang akan diajukan dengan skor 1-5.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis Hasil Penelitian
Uji asumsi klasik merupakan tahap awal yang digunakan sebelum analisis regresi berganda  bertujuan  untuk  mengetahui  model  regresi  benar-benar  menunjukan hubungan signifikan dan representative.
Hasil uji multikolinieritas
Pengujian multikolinieritas  dilihat dari  besaran VIF  ( Variance Inflation Factor) dan tolerance. Jika VIF > 10 maka tidak terjadi gejala multikolonieritas.

## Sumber : data primer diolah 2020
Tabel 4.10 menunjukan bahwa nilai VIF pada kolom Collinearity Statistic , untuk variabel  pengawasan fungsional niali VIF sebesar 1,237, variabel pengelolaan keuangan nilai VIF sebesar 1,432, variabel kejelasan sasaran anggaran nilai VIF sebesar 1,176 karena setiap  variabel  lebih  kecil  dari  10  maka  tidak  menunjukan  adanya  gejala multikoloneritas.
Hasil Uji Autokorelasi
Untuk  mendeteksi  terhadap  gejala  autokorelasi  dilakukan  dengan  pengujian Durbin Watson (d). Hasil Durbin Watson (d) dibandingkan dengan nilai d tabel pada α = 0,05, tabel d memiliki dua nilai yaitu nilai batas atas (d u ) dan nilai batas bawah (d t ) untuk berbagai nilai n dan k.
Tabel 4. 10
Hasil uji multikolineritas Model Unstandardized Coefficients Standardiz ed Coefficient s t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Toleranc e VIF 1(Constant) 23,255 5,996 3,879  ,000 PENGAWASA N FUNGSIONAL ,270 ,094 ,312 2,872  ,006 ,808 1,237 PENGELOLAA N KEUANGAN ,289 ,090 ,374 3,198  ,003 ,698 1,432 KEJELASAN SASARAN ANGGARAN ,318 ,101 ,334 3,155  ,003 ,851 1,176
Copyright © JRMA 2020 e-ISSN. 2715 -7016 Hal | 6
Tabel 4.11 Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary b Mode l R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 ,749 a ,562 ,533 5,460 1,938 Sumber: data primer diolah 2020
Dari tabel 4.11 dilihat  nilai durbin watson 1,938, pengujian autokorelasi dilakukan dengan  cara  membandingkan  nilai  durbin  watson  dengan  nilai  tabel  (d u dan  d t )  pada taraf α  dan  n =  50.  Nilai d u =  1,27 dan  nilai  d L =  1,65 karena  nilai durbin  watson lebih besar dari nilai d u dan lebih kecil dari 4-d u maka dapat dinyatakan model regresi bebas gejala autokorelasi.

## Hasil uji heteroskedastisitas
Model regresi linear mengasumsikan bahwa varian residual besifat konstanta atau  sama,  model  regresi  yang  baik  adalah  tidak  terjadi  heteroskedastisitas.  Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan metode scatterplot, jika grafik  plot  menunjukan  tidak  beraturan  maka  dinyatakan  tidak  terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas disajikan pada gambar:

## Gambar 4.1 Hasil uji heteroskedastisitas
Gambar  4.1  menunjukan  bahwa  gambar scaterplot tidak  beraturan  dan membentuk suatu pola atau gambar tertentu. Hal ini menunjukan bahwa ketidak samaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

## Hasil uji normalitas
Uji  normalitas  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  dalam  model  regresi  variabel pengganggu  mempunyai  distribusi  normal  ataukah  tidak.  Model  regresi  yang  baik adalah  memiliki  distribusi  data  normal  atau  mendekati  normal.  Hasil  uji  normalitas dapat dilihat pada tabel berikut:
Copyright © JRMA 2020 e-ISSN. 2715 -7016 Hal | 7

## Hasil uji normalitas
Sumber: data primer dioleh 2020
Berdasarkan  tabel  4.  12  Menunjukan  bahwa  nilai  signifikan kolmograf  smirnov sebesar  0,200 melebihi 0,05 (5%), hal  ini menunjukan  bahwa data tersebut berdistribusi normal.
Hasil Uji Hipotesi
Pengujian  hipotesis  penelitian  yaitu  pengawasan  fungsional,  pengelolaan keuangan, kejelasan sasaran anggaran secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap variabel dependent yaitu akuntabilitas.
1. Hasil uji simultan (f)
Uji  f  merupakan  yang  pada  dasarnya  menunjukan  apakah  semu  variabel independen yang dimasukan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap  variabel  dependent.  Uji  f  digunakan  untuk  menguji  signifikan  X  terhadap  Y, nilai signifikansi ditunjukan dengan lebih kecil dari α = 0,05. Hasil uji f dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.  1 Hasil uji simultan Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 1756,326 3 585,442 19,639 ,000 b Residual 1371,294 46 29,811 Total 3127,620 49
Berdasarkan tabel 4.1 terlihat bahwa nilai signifikan uji F sebesar 0,000 lebih kecil alpha
0,05,  jadi  hipotesis  pertama  yang  menyatakan  bahwa  variabel  pengawasan  fungsional, pengelolaan  keuangan,  dan  kejelasan  sasaran  anggaran  berpengaruh  terhadap akuntabilitas kinerja dapat diterima.
2. Hasil uji parsial (t)
a. Hasil uji hipotesis kedua
Uji  hipotesis  pertama  menggunakan  uji  t  memperhatikan  tabel  4.13  terlihat bahwa nilai signifikan uji t sebesar 0,006 lebih kecil alpha 0,05, jadi hipotesis kedua yang menyatakan  variabel  pengawasan  fungsional  berpengaruh    terhadap  akuntabilitas kinerja dapat diterima.
b. Hasil uji hipotesis ketiga
Uji  hipotesis  kedua  menggunakan  uji  t,  memperhatikan  tabel  4.13  terlihat bahwa nilai signifikan uji t sebesar 0,003 lebih kecil alpha 0,05, jadi hipotesis ketiga yang menyatakan variabel pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja dapat diterima.
c. Hasil uji hipotesis keempat
Unstandardized Residual N 50 Normal Parameters a,b Mean ,0000000 Std. Deviation 5,29014176 Most Extreme Differences Absolute ,093 Positive ,093 Negative -,066 Test Statistic ,093 Asymp. Sig. (2-tailed) ,200 c,d
Uji hipotesis keempat menggunakna uji t, memperhatiakan tabel 4.13  terlihat bahwa  nilai  signifikan  uji  t  sebesar  0,003  lebih  kesil alpha 0,05,  jadi  hipotesis  keempat yang  menyatakan  variabel  kejelasan  sasaran  anggaran  berpengaruh  terhadap akuntabilitas kinerja dapat diterima. Tabel 4.2 Hasil uji parsial (t) Model Unstandardiz ed Coefficients Standardize d Coefficients T Sig. Correlations B Std. Error Beta Zero- order Parti al  Part 1 (Constant) 23,255  5,996 3,879  ,000 PENGAWASA N FUNGSIONAL ,270  ,094 ,312  2,872  ,006 ,503  ,390  ,280 PENGELOLA AN KEUANGAN ,289  ,090 ,374  3,198  ,003 ,634  ,427  ,312 KEJELASAN SASARAN ANGGARAN ,318  ,101 ,334  3,155  ,003 ,503  ,422  ,308 Sumber: data primer dioleh 2020

## Pengaruh  Pengawsan  Fungsional,  Pengelolaan  Keuangan,  Kejelasan  Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja
Hasil  uji  hipotesis  pertama  menyebutkan  bahwa  pengawasan  fungsional, pengelolaan  keuangan  dan  kejelasan  sasaran  anggaran  berpengaruh  terhadap akuntabilitas  kinerja  yang  didukung  oleh  data  dengan  kata  lain  bahwa  hipotesis diterima.  Hal  ini  berati  bahwa  pengawasan  fungsional,  pengelolaan  keuanga  dan kejelsan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas sebesar 0,562 sedangkan sisanya 0,438 dipengaruh oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

## Pengaruh Pengawsan Fungsional Terhadap Akuntabilitas Kinerja
Berdasarkan hasil penelitian, hipotesis kedua pengawasan fungsional berkontribusi terhadap  akuntabilitas  kinerja.  Tabel  analisis  regresi  linear  berganda  menunjukan  nilai signifikansi variabel pengawasan fungsional sebesar 0,006 (lebih kecil dari α = 0,05).

## Pengaruh Pengelolaan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja
Berdasarkan  hasil  penelitian,  hipotesis  ketiga  pengelolaan  keuangan  berkontribusi terhadap  akuntabilitas  kinerja.  Tabel hasil  analisis regresi  linear  berganda  menunjukan nilai  signifikan  variabel  pengelolaan  keuangan  sebesar  0,003.  Hal  ini  berati  semakin tinggi pengelolaan keuangan maka akuntabilitas kinerja yang dihasilkan semakin baik.

## Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja
Berdasarkan hasil penelitian, hipotesis keempat yang menyebutkan bahwa kejelasan sasaran  anggaran  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  kinerja  berhasil  didukung  oleh data  atau  dengan  kata  lain  hipotesis  diterima.  Tabel  analisis  regresi  linear  berganda menunjukan nilai signifikan variabel kejelasan sasaran anggaran sebesar 0,003 (lebih kecil dari  α  =  0,05).  Hal  ini  berati  semakin  tinggi  kejelasan  sasaran  anggaran,  maka akuntabilitas kinerja yang dihasilkan semakin baik.

## Daftar Pustaka
Arikunto, S. 2010. Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik . Jakarta: Bhineka Cipta Halim, Abdul. 2010. Sistem Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: UUP STIM YKPN Irene. 2015. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  di  SKPD  Merauke. Jurnal  disajikan  dalam
Seminar  Multi  Disiplin  Ilmu  Untuk  Mewujudkan  Poros  Maritim  dalam Pembangunan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Stikubank Semarang MalangTimes  2  novemeber  2018.2,1  Triliun  pendapatan  daerah  kabupaten  malang tersedot belanja tidak langsung.
Mardiasmo. 2004. Akuntansi Sektor Publik .Yogyakarta: Andi Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: Andi
Peraturan  walikota  Malang  No  8  tahun  2016  tentang  Piagam  Pelaksanaan  Pengawasan Inspektorat  Kota  Malang .  (Online),  (hukum.malangkota.go.id),  diakses  21 oktober 2019
Sarwoko, Endi. 2018. Buku Ajar Metodelogi Penelitian
Siregar, Baldric. 2015. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual . Yogyakarta: UPP STIM YKPN