Editorial Office: Syaria Faculty, IAIN Kediri
Sunan Ampel Street No.7, Ngronggo, City District, Kediri City, East Java Province, Postal Code: 64127, Phone: (0354) 689282 Email: redaksi.qawanin@iainkediri.ac.id Website: http://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/qawanin

## Menyoroti Penyelesaian Sengketa Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia: Sebuah Alternatif dan Tantangan
Nur Sulistiyaningsih 1 , Anang Setiyawan 2
1- 2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta
nursulis@staff.uns.ac.id Article Abstract Keywords: Penyelesaian, Sengketa,
Hukum, Ekonomi, Syariah
Article History: Received: June, 1, 2024 Reviewed: June, 16, 2024 Accepted: June, 29, 2024 Published: June, 30, 2024
DOI:
10.30762/qaw.v8i1.532
Penelitian ini mengkaji penyelesaian sengketa hukum ekonomi Syariah di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan model penyelesaian sengketa hukum ekonomi Syariah  yang  dilakukan  sejak  masa  Rasulullah  dan  Hukum Positif di Indonesia serta mengkaji lebih mendalam mengenai pilihan  alternative  dan  solusi  atas  tantangan  tersebut. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  normative  yang menggunakan  sumber  data  kepustakaan  dimana  peneliti mengumpulkan  data-data  secara  sistematis  dan  dianalisis secara  obyektif.  Hasil  penelitian  yang  diperoleh  adalah berdasarkan  Hukum  Islam  Klasik  di  zaman  Rasulullah, penyelesaian  sengketa  diselesaikan  dengan  2  jalur:  melalui kekuasaan  kehakiman  dan  di  luar  kekuasaan  kehakiman.
Sedangkan berdasarkan Hukum Positif Indonesia, penyelesaian  sengketa  hukum  diselesaikan  melalui  jalur litigasi dan non-litigasi. Pada Hukum Islam Klasik dan Hukum Positif memiliki kesamaan yaitu sama-sama dapat diselesaikan melalui  jalur  pengadilan  dan  di  luar  pengadilan.  Metode tersebut juga dipakai dan diakomodir dalam Hukum Positif di Indonesia  berupa  mediasi  dan  arbitrasi,  bahkan  ada  metode lainnya  yang  dapat  dipilih,  yaitu:  negosiasi,  konsiliasi, konsultasi  dan  penilaian  ahli.  Sehingga,  semakin  pesatnya perkembangan  ekonomi  Syariah  diimbangi  dengan  model
penyelesaian  sengketa  hukum  yang  dapat  menjadi  pilihan. Namun  pada  realitanya,  pemerintah  juga  membentuk  LAPS SJK  yang  diberi  kewenangan  oleh  OJK  untuk  menyelesaikan sengketa  keuangan,  sehingga  mengesampingkan  fungsi Basyarnas yang telah ada sebelumnya.
This research examines the resolution of Sharia economic law disputes in Indonesia. The aim of this research is to compare the Sharia economic law  dispute resolution  models  that have been  implemented  since  the  time  of  the  Prophet  and  those accommodated  by  Positive  Law  in  Indonesia  and  examine  in more  depth  alternative  options  and  solutions  to  these challenges.  This  research  is  normative  research  that  uses library  data  sources  where  researchers  collect  data systematically and analyze it objectively. The research results obtained are based on Classical Islamic Law at the time of the Prophet,  dispute  resolution  was  resolved  in  2  ways:  through judicial power and outside judicial power. Meanwhile, based on  Indonesian  Positive  Law,  legal  disputes  are  resolved through  litigation  and  non-litigation.  Classical  Islamic  Law and Positive Law have similarities, namely that they can both be  resolved  through  the courts  and  outside  the  courts.  In  the time  of  the  Prophet,  the  court  route  was  known  as  al  qadha. This method is also used and accommodated in Positive Law in Indonesia in the form of mediation and arbitration, there are even  other  methods  that  can  be  chosen,  namely:  negotiation, conciliation,  consultation  and  expert  assessment.  Thus,  the increasingly  rapid  development  of  Sharia  economics  is balanced with legal dispute resolution models that can be an option.  However,  in  reality,  the  government  also  formed  the LAPS SJK which was given the authority by the OJK to resolve financial  disputes,  thereby  overriding  the  function  of Basyarnas which had previously existed.
©2022; This is an Open Access Research distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (https://Creativecommons.org/licences/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works are properly cited .

## PENDAHULUAN
Sejak  Ekonomi  dan  Keuangan  Syariah  berkembang  pada  tahun  1991,  pertumbuhan ekonomi Syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan. Sampai dengan juni 2023  pertumbuhan  asset  keuangan  Syariah  di  Indonesia  mencapai  2.450,55  Triliun 1 yang
1 https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20231013165255-29-480399/potensi-keuangan-syariah-di-indonesia- sebesar- diakses pada 15-6-2024 ini#:~:text=Secara%20keseluruhan%20pertumbuhan%20aset%20keuangan,94%25%20terhadap%20total%20ke uangan%20nasional . Diakses pada 15-06-2024
menempatkan  Indonesia  pada  peringkat  3  S tate  of  the  Global  of  Islamic  Economic . 2
Pertumbuhan ini akan terus meningkat seiring laporan Bank Indonesia yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dan keuangan Syariah tahun 2024 akan mencapai 4,7-5% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3.93% 3 .
Selain  itu,  dari  data  Bank  Indonesia  dan  Badan  Pusat  Statistik  menunjukkan  bahwa pertumbuhan  ekonomi  Syariah  telah  memberikan  kontribusi  perekonomian  yang  terus meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2018 kontribusi ekonomi Syariah mencapai 6.1% dari PDB dan tahun 2023 telah mencapai 9.3%, digambarkan sebagai berikut;
Tabel 1. Kontribusi Ekonomi Syariah Tahun Kontribusi dalam % Total PDB Nilai Kontribusi 2018 6.1 1042 63.56 2019 6.8 1119 76.56 2020 7.5 1058 79.35 2021 8.1 1140 92.34 2022 8.7 1185 103.09 2023 9.3 1230 114.39
Diolah dari berbagai sumber
Pertumbuhan ini memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan Lembaga keuangan Syariah  di  Indonesia  yang  semakin  meningkat  dan  menunjukkan  kesadaran  masyarakat terhadap prinsip-prinsip  ekonomi Syariah yang dianggap lebih sesuai  dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. 4 Seiring dengan peningkatan perkembangan ekonomi Syariah ini maka akan  mempengaruhi  potensi  peningkatan  jumlah  sengketa  dalam  bidang  ini  di  masa  depan. Untuk itu diperlukan aturan dan kebijakan yang mendukung iklim pertumbuhan dalam bidang ekonomi Syariah ini yang mencakup masalah pemberian kepastian hukum bagi pelaku ekonomi dan  investor  melalui  regulasi  yang  jelas  dan  kuat,  diperlukannya  lembaga  dan  mekanisme penyelesaian  sengketa  yang  efektif  sesuai  prinsip-prinsip  syariah, 5 serta  tentunya  peran pemerintah yang kuat dalam sosialisasi, pengawasan dan penegakan aturan yang kuat terutama dalam penyelesaian ekonomi Syariah. 6
Sengketa  ekonomi  Syariah  dapat  dibagi  menjadi  4  kategori,  yaitu  antara  Lembaga keuangan dan Lembaga pembiayaan Syariah dengan nasabah, anatra Lembaga keuangan dan
2 https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/8027/ekonomi-dan-keuangan-syariat-semakin-maju- dan-berkelanjutan?lang=1 diakses pada 15-6-2024
3 https://majalah.tempo.co/read/info-tempo/170982/bi-catat-tren-positif-pertumbuhan-ekonomi-syariah
4 Rosmansyah, Y., & Solimun, A. (2020). The growth of Islamic economic law as a new economic perspective in Indonesia. Indonesian Journal of Islamic Law, 2(1), 1-13.
5 Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shariah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility . The American Journal of Islamic Social Sciences, 24(1), 25-45
6 Obaidullah,  M.  (2005). Islamic  Financial  Services .  Islamic  Economics  Research  Center,  King  Abdulaziz University
Lembaga  pembiayaan  syariat,  antara  orang  yang  beragama  islam  yang  dalam  akadnya disebutkan dengan jelas akan diselesaikan menggunakan prinsip-prinsip Syariah dan perkara penyataan  pailit  atau  penundaan  kewajiban  permbayaran  utang  di  bidang  ekonomi  syariah 7 . Sengketa ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya ketidaksepahaman proses bisnis, akad kontrak yang sulit dilaksanakan karena para pihak kurang cermat selama proses negosiasi/ perundingan,  para  pihak  tidak  memiliki  keahlian  atau  kemampuan  merumuskan  norma  dan mengidentifikasi potensi resiko serta lemahnya integritas/ kejujuran salah satu pihak. 8
Perkembangan  pesat  ekonomi  Syariah  serta  potensi  masalah  yang  semakin  meningkat dari tahun ke tahun harus diimbangi dengan proses mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi Syariah  yang  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  penyelesaian  sengketa  ekonomi  Syariah  yang mengandung  prinsip  keadian,  efesiensi  dan perdamaian .  Berdasarkan  data  yang  diperoleh Peneliti,  setiap  tahunnya  banyak  sengketa  ekonomi  Syariah  yang  didaftarkan  ke  pengadilan, bahkan  di  tahun  2016,  kasus  tersebut  melonjak  hingga  10  kali  lipat.  Oleh  karena  itu,  urgen dilakukan  pengkajian  mendalam  mengenai  penyelesaian  sengketa  hukum  ekonomi  syariah, sehingga  tidak  hanya  berakhir  di  pengadilan,  namun  dapat  mengoptimalkan  alternatif penyelesaian sengketa yang lain, tentunya yang sesuai dengan prinsip Syariah.

## METODE
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan yang terkait dengan masalah yang akan diteliti. 9 Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang mengkaji dan menguraikan problematika yang ada di masyarakat dengan mendeskripsikannya. 10 Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan  ( statue  approach) ,  pendekatan  sejarah  ( historical  approach) dan pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach). 11 Selanjutnya,  penelitian  ini  menggunakan sumber data kepustakaan seperti buku, artikel dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Data tersebut selanjutnya dianalisis dan disajikan dalam bentuk narasi pada bagian hasil dan pembahasan penelitian.

## PEMBAHASAN
Ekonomi Syariah menurut M.A. Mannan merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah ekonomi rakyat  yang diilhami  nilai  islam,  yang  menurut  Kahf, ilmu ini  bagian dari
7 Ahmad Mujahidin, Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia , Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, h. 18-19
8 https://pa-tangerangkota.go.id/?p=15845#_ftn1 diakses pada 15-6-2024
9 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Nornatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) hlm. 13-14.
10 Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. PT Citra Aditya Bakti: Bandung. Hal.  50
11 Peter Mahmud Marzuki. 2010. Penelitian Hukum. Prenada Media: Jakarta. Hlm. 135
ilmu ekonomi yang interdisipliner yang memerlukan penguasaan ilmu pendukungannya yang berfungsi sebagai alat analis seperti statistic, logika dan ushul fiqh. Tujuan ekonomi Syariah adalah  untuk  mewujudkan  keadilan  dan  kesejahteraan  umat  manusia  dalam  kegiatan ekonominya melalui prinsip-prinsip islam 12 .
Ekonomi  Syariah  memiliki  perbedaan  yang  menjadi  ciri  khas  pembeda  baik  dengan system ekonomi sosialis maupun kapitalis yaitu 13 :

## 1. Ekonomi Ketuhanan
Ekonomi  Syariah  bersumber  dari  Wahyu  dalam  bentuk  syariat  islam  yang merupakan  bagian  dari  pengamalan  agama  Islam.  Artinya  aktivitas  kegiatan  ekonomi harus sesuai dengan ajaran agama islam.

## 2. Ekonomi Pertengahan
Ekonomi  Syariah  memilili  keseimbangan  antara  berbagai  aspek,  artinya  hak individu  dan  masyarakat.  Hal  ini  berbeda  dengan  ekonomi  kapitalis  yang  cenderung menekankan pada hak individu dan ekonomi sosialis yang menekankan pada hak kolektif 3. Ekonomi Berkeadilan
Ekonomi Syariah memperhatikan aspek keadilan, baik dalam distribusi kekayaan maupun perlakuan terhadap semua pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi tersebut. Hal ini bertujuan untuk menghindari eksploitasi dan ketidakadilan ekonomi.
Setidaknya terdapat  tiga model ekonomi Islam, yaitu model ekonomi Islam tradisional yang  merujuk  pada  praktik  ekonomi  pada  zaman  Rasulullah  Muhammad  yang  menekankan pada prinsip keadilan, larangan riba dan kerjasama serta berbagi 14 . Kedua, model kontemporer yang mengadopsi prinsip ekonomi islam ke dalam model ekonomi modern yang dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi global yang semakin kompleks untuk tetap memenuhi kebutuhan umat islam 15 . Dan ketiga adalah model ekonomi partisipatif yang menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan distribusi kekayaan. Partisipasi ini dalam terlihat dalam berbagai bentuk, misalnya koperasi, kemitraan yang sesuai dengan prinsi-prinsip ekonomi islam 16 .
12 Siddiqi, M. N. (2008). Islamic economics: An introduction. Islamic Research and Training Institute
13 Prasetyo, Y. (2018). Ekonomi syariah . Penerbit Aria Mandiri Group.
14 Chapra, M. U. (2000). "What Is Islamic Economics?" dalam Jeddah: Islamic Research and Training Institute
15 Iqbal, M., & Llewellyn, D. T. (2002). "An introduction to Islamic finance: Theory and practice." John Wiley & Sons.
16 Ahmad, K. (2002). "Islamic microfinance: An alternative financial system for rural development." The Pakistan Development Review, 41(4), 491-504.

## Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah
Prinsip-prinsip ekonomi Syariah didasarkan dari ajaran Islam yang merupakan pembeda dengan  sistem  ekonomi  lain.  Prinsip  ini  suatu  kesatuan  dari  konsep  ekonomi  Syariah  yang membentuk praktik-praktik ekonomi yang adil dan berkelanjutan, antara lain 17 :

## 1. Prinsip Tauhid
Prinsip  tauhid  adalah  pijakan  utama  dalam  segala  aktivitas  manusia.  Menurut  Quraish Shihab, tauhid mengarahkan manusia dalam bidang ekonomi untuk mempercayai bahwa segala kekayaan  yang  dimiliki  seseorang  adalah  milik  Allah.  Pandangan  seperti  ini  membentuk tindakan  yang  bertanggung  jawab  kepada  Tuhan,  dengan  prinsip  syariah  sebagai  pedoman. Kualitas tauhid yang baik diharapkan mendorong terbentuknya integritas, yang pada gilirannya mendukung good  government .  Kesadaran  akan  tauhid  membawa  keyakinan  pada  kehidupan akhirat,  sehingga  pelaku  ekonomi  tidak  hanya  mengincar  keuntungan  materi  sehingga  dapat menghindari eksploitasi terhadap sesama manusia
2. Prinsip Keadilan
Prinsip ini menekankan pada perlakuan yang adil dan seimbang terhadap pelaku aktifitas ekonomi.  Pelaksanaan  prinsip  ini  dalam  aktifitas  ekonomi  berbentuk  prinsip  interaksi  yang melarang terdapatnya unsur riba, maysir, gharar dan haram.

## 3. Prinsip Maslahat
Menurut prinsip ini, aktifitas ekonomi dipandang memenuhi kemaslahatan atau kebaikan jika setidaknya memenuhi 2 unsur, yaitu ketaatan ( halal ) dan kebaikan ( thayyib ). Tujuan prinsip ini adalah memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat pelaku ekonomi.

## 4. Prinsip Ta’awun (tolong menolong)
Dalam ekonomi islam, uang dipandang untuk memenuhi kebutuhan pokok, sekunder dan tersier dengan tujuan untuk mendapatkan ridha Allah secara individual dan komunal. Artinya, aktifitas ekonomi dalam islam diharapkan memberikan dampak positif terhadap individu dan masyarakat,  sehingga  tidak  diperkenankan  mendapatkan  harta  yang  dapat  menyebabkan kerugian/kemudharatan bagi pihak lain.
5. Prinsip Keseimbangan
Prinsip ini mencakup beberapa aspek yaitu keseimbangan sektor keuangan dan sektor rill, resiko  dan  keuntungan,  bisnis  dan  kemanusiaan  serta  pemanfaatan  dan  pelestarian  SDA. Artinya pembangunan menggunakan prinsip ini tidak hanya diarahkan pada sektor-sektor besar, namun juga pada sektor lain yang perlu dikembangkan
17 Mursal,  M.  (2015).  Implementasi  Prinsip-Prinsip  Ekonomi  Syariah:  Alternatif  Mewujudkan  Kesejahteraan Berkeadilan. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec, 1(1), 75-84.

## Penyelesaian Sengketa Hukum Ekonomi Syariah

## 1. Berdasarkan Hukum Islam
Penyelesaian  sengketa  pada  masa  Rosulallah  setidaknya  setidaknya  memiliki  tiga mekanisme,  yaitu  melalui Wilayat  al-qadha (kekuasaan  kehakimam), al-shulh (perdamaian) dan tahkim (arbitrase).  Penyelesaian  sengketa  pertama  dalam  islam  yang  dianjurkan  adalah melalui  mekanisme al-shulh (perdamaian),  mekanisme  ini  dilakukan  apabila  para  pihak bersepakat menyelesaikan sengketa dengan dasar keikhlasan. Rukun dan syarat penyelesaian ini  meliputi  adanya  persetujuan  para  pihak,  kesepakatan  atas  ketentuan  perdamaian,  dan kesepakatan mekanisme penyelesaian sengketa jika terdapat pelanggaran terhadap kesepakatan perdamaian. Jika penyelesaian sengketa melalui perdamaian tidak tercapai,  maka para pihak dapat  menggunakan  mekanisme tahkim /  arbitrase  yang  melibatkan  pihak  ketiga  yang independen  yang  bertindak  sebagai  arbiter  untuk  memutuskan  sengketa  berdasarkan  hukum Syariah 18 .
Jika  mekanisme  penyelesaian  sengketa  tersebut  gagal  maka  perselisihan  dapat diselesaikan  menggunakan  mekanisme wilayat  al-qadha (kekuasaan  kehakiman).  Yang pertama  adalah Al-Qadha ,  yaitu  lembaga  yang  memiliki  kekuasaan  untuk  menyelesaikan masalah  dalam  bidang  pidana,  perdata  dan  hukum  keluarga.  Kedua  adalah, Al-Hisbah yaitu Lembaga resmi negara yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran ringan yang tidak memerlukan proses peradilan untuk menyelesaikannya. 19 Dan terakhir adalah Al-Madzalim , yaitu sebuah Lembaga yang dibentuk untuk membela hak orang yang  teraniaya  akibat  penyalahgunaan  kekuasaan  negara  atau  kebijakan  negara  yang  tidak memihak 20 .

## 2. Berdasarkan Hukum Positif Indonesia
Pada prinsinya, penyelesaian sengketa hukum ekonomi syariah di Indonesia juga dapat dilakukan melalui dua cara yaitu secara litigasi dan secara non litigasi. 21
a. Penyelesaian secara litigasi merupakan penyelesaian melalui mekanisme Peradilan Agama.
18 Kamali, M. H. (2008). "Arbitration in Islamic Law." The American Journal of Comparative Law, 56(2), 273- 303.
19 Maskufa, Penyelesaian Sengketa Perjanjian Syariah, al-iqtishad, Vol. V, No. 1, Januari 2013, hlm. 129
20 Mursal, M. (2015). Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec , 1 (1), 75-84.
21 Anshori, A.G (2010). Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Analisis Konsep dan UU No.21 Tahun 2008. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Pengadilan  agama  memiliki  yurisdiksi  penyelesaian  sengketa  yang  berkaitan dengan ekonomi Syariah dan hukum keluarga seperti wasiat, perceraian, zakat maupun perdagangan  yang  melibatkan  prinsip  ekonomi  Syariah  dengan  berdasarkan  pada  Al- Quran,  hadist,  Ijma  dan  qiyas  dalam  memutus  perkara.  Di  Indonesia,  kewenangan peradilan dalam menangani sengketa ekonomi Syariah berdasarkan pada UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Kewenangan absolut peradilan agama dalam memutus sengketa ekonomi Syariah kemudian diperkuat melalui putusan MK No. 93/PPU-X/2012.

## b. Penyelesaian secara non litigasi
Penyelesaian  menggunakan  jalur  non  litigasi  merupakan  penyelesaian  sengketa diluar pengadilan. Mekanisme ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman  dan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (APS).  Dalam  UU  Kekuasaan Kehakiman  pasal  58  menyatakan  bahwa  upaya  penyelesaian  sengketa  perdata  dapat dilakukan  diluar  pengadilan  negara  melalui  arbitrase  atau  alternative  penyelesaian sengketa.  Pada  pasal  60  dijelaskan  bahwa  alternative  penyelesaian  sengketa  dapat dilakukan  melalui  konsultasi,  negosiasi,  mediasi,  konsiliasi  atau  penilaian  ahli. Penyelesaian sengketa menggunakan mekanisme mediasi kemudian dipertegas kembali melalui Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dan Perma No 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.
Selain  itu,  penyelesaian  sengketa  non  litigasi  dalam  ekonomi  Syariah  dapat dilakukan  menggunakan  Badan  Arbritrase  Syariah  nasional  (Basyarnas).  Badan  ini didirikan  MUI  sebagai  respon  meningkatkan  kesadaran  dan  kepentingan  ummat melaksanakan  syariat  islam  terutama  dalam  bidang  ekonomi.  Basyarnas  memiliki kewenangan  untuk  menyelesaikan  sengketa  muamalat  yang  timbul  dalam  aktifitas ekonomi  baik  dalam  bidang  perdagangan,  keuangan,  hukum,  industry  dan  jasa  yang diselenggarakan  berdasarkan  prinsip  Syariah  secara  adil  dan  cepat.  Dan  kewenangan memberikan pendapat hukum yang mengikat atas permintaan para pihak terhadap suatu perkara  muamalah  dalam  sebuah  perjanjian  yang  dibuat 22 .  Penyelesaian  sengketa  di Basyarnas  dilakukan  berdasarkan  ketentuan  penyelesaian  sengketa  sendiri  yaitu berdasarkan peraturan prosedur Basyarnas.
22 https://basyarnas-mui.org/ diakses pada 15-6-2024
Meskipun  demikian,  terdapat  beberapa  catatan  terhadap  penyelesaian menggunakan  Basyarnas,  diantaranya  adalah  tidak  ada  upaya  hukum  banding,  namun sesuai  Pasal  13  (2)  Perma  No  14  Tahun  2016,  pelaksanaan  putusan  arbitrase  syariah dilakukan  oleh  pengadilan  agama  dan  dapat  dibatalkan  melalui  pengadilan  ini berdasarkan  UU  No  30  Tahun  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selain itu, terpenuhinya fasilitas dan sumber daya manusia yang memadai masih menjadi catatan yang berpotensi dapat menghambat proses penyelesaian sengketa seiring meningkatnya jumlah kasus.
Secara umum penyelesaian sengketa hukum ekonomi Syariah menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia dapat digambarkan melalui matrik berikut:
Tabel 2.
Penyelesaian Sengketa Hukum Ekonomi Syariah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif
No Aspek Masa Rosulullah Hukum Positif Indonesia 1 Jenis Penyelesaian Kekuasaan  Kehakiman dan  di  luar  Kekuasaan Kehakiman Litigasi dan Non-Litigasi 2 Litigasi Al-Qadha:  Penyelesaian melalui lembaga peradilan  yang  memutus sengketa berdasarkan hukum Allah Pengadilan  Agama:  Yurisdiksi dan  prosedur  diatur  dalam  UU No.  3  Tahun  2006  tentang Pengadilan Agama 3 Non-Litigasi Al-Hisbah Mediasi Al-Madzalim Arbitrase Sulh Negoisasi Tahkim Konsiliasi 4 Prinsip Keadilan, Perdamaian, Musyawarah Keadilan,  Efesiensi,  Kepastian hukum
Diolah dari berbagai sumber
Sejak masa Rasulullah, penyelesaian sengketa hukum ekonomi Syariah dilakukan secara litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa hukum ekonomi Syariah yang ada saat ini, tidak lepas  dari  sejarah  penyelesaian  sengketa  hukum  ekonomi  Syariah  di  zaman  Rasulullah. Perkembangan ekonomi Syariah di Indonesia menciptakan berbagai peluang bisnis baru yang menyokong  peningkatan  perekonomian  nasional.  Namun,  tidak  dapat  dipungkiri  akses keuangan  yang  dapat  menjadi  mata  pencaharian  baru  bagi  masyarakat  berdasarkan  prinsip Syariah.  Selama  ini,  sengketa  hukum  ekonomis  Syariah  lebih  banyak  diselesaikan  dengan proses  litigasi.  Berdasarkan  data  yang  peneliti  dapatkan,  di  tahun  2016,  sengketa  hukum ekonomi  Syariah  sempat  mengalami  peningkatan  10  kali  lipat.  Ada  beberapa  alternatif penyelesaian sengketa yang seharusnya dapat dipilih untuk menghasilkan win-win solution.
Tantangannya,  landasan  yuridis  mengenai  alternatif  penyelesaian  sengketa  hukum ekonomi yang berbasis Syariah masih menginduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.  Tantangan lainnya,  pemerintah juga mendirikan  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Sektor  Jasa  Keuangan  (LAPS  SJK). Lembaga  tersebut  merupakan  Lembaga  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  yang memperoleh  izin  operasional  dari  Otoritas  Jasa  Keuangan.  Ketentuan  dari  OJK  tersebut mengesampingkan  sekaligus  menutup  ruang  gerak  Basyarnas  yang  notabene  merupakan Lembaga Arbitrase Syariah di Indonesia.
Realitanya,  tidak  ada  data  yang  pasti  dari  pemerintah  yang  menunjukkan  statistik penyelesaian  hukum  ekonomi  Syariah  dari  tahun  ke  tahun,  sehingga  masyarakat  belum memiliki  acuan  dalam  memilih  alternatif  penyelesaian  sengketa  hukum  ekonomi  berbasis Syariah, misalnya: arbiter Syariah atau mediator Syariah. Dalam hal ini,  diperlukan regulasi yang  komprehensif  dan  tidak  tumpang  tindih,  baik  secara  kewenangan  maupun  kompetensi antar  lembaganya,  sehingga  dapat  mengakomodir  penyelesaian  sengketa  hukum  ekonomi Syariah di Indonesia secara humanis. Selain itu, dibutuhkan juga infrasturktur dan sumber daya manusia yang handal dan professional untuk mengimplementasikan hal tersebut.

## KESIMPULAN
Penyelesaian sengketa hukum ekonomi syariah baik klasik di masa Rosulullah maupun di  hukum  positif  Indonesia  memiliki  kesesuaian  dalam  penyelesaian  sengketanya  yaitu keduanya  dapat  diselesaikan  menggunakan  mekanisme  litigasi  maupun  non  litigasi.  Seiring dengan pesatnya perkembangan ekonomi Syariah maka perlu diimbangi dengan tawaran model penyelesaian  sengketa  hukum  yang  beragam.  Bagi  pelaku  ekonomi  berbasis  Syariah, penyelesaian  sengketa  hendaknya  melalui  perdamaian  untuk  mencapai  kata  mufakat  yang menguntungkan  semua  pihak.  Namun,  jika  tidak  menemukan  titik  kesepakatan  maka  dapat menunjuk  mediator,  konsultan,  konsiliator,  ahli  atau  arbiter  untuk  membantu  menyelesaikan sengketa  hukum  yang  dihadapi.  Penting  bagi  pelaku  ekonomi  syariah  untuk  memiliki pengetahuan dan pemahaman yang kuat dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa bisnis dengan  memanfaatkan  lembaga  penyelesaian  sengketa  ekonomi  Syariah  melalui  Basyarnas serta  bentuk  penyelesaian  lainnya  sesuai  dengan  prinsip  syariah.  Hal  ini  menjaid  tantangan tersendiri karena hadirnya LAPS SJK yang diberi kewenangan oleh OJK untuk menyelesaikan sengketa keuangan, sehingga mengesampingkan fungsi Basyarnas yang telah ada sebelumya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir Muhammad. Hukum dan Penelitian Hukum. PT Citra Aditya Bakti: Bandung. 2004. Hal.  50
Ahmad  Mujahidin, Prosedur  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  Di  Indonesia ,  Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, h. 18-19
Ahmad, K. (2002). "Islamic microfinance: An alternative financial system for rural development." The Pakistan Development Review, 41(4), 491-504.
Anshori,  A.G  (2010).  Penyelesaian  Sengketa  Perbankan  Syariah:  Analisis  Konsep  dan  UU No.21 Tahun 2008. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Chapra, M. U. (2000). " What Is Islamic Economics?" dalam Jeddah: Islamic Research and Training Institute
Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shariah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility . The American Journal of Islamic Social Sciences, 24(1), 25-45
Iqbal, M., & Llewellyn, D. T. (2002). "An introduction to Islamic finance: Theory and practice." John Wiley & Sons.
Kamali,  M.  H. (2008). "Arbitration in  Islamic Law." The American Journal  of Comparative Law, 56(2), 273-303.
Maskufa, Penyelesaian Sengketa Perjanjian Syariah, al-iqtishad, Vol. V, No. 1, Januari 2013, hlm. 129
Mursal,  M.  (2015).  Implementasi  Prinsip-Prinsip  Ekonomi  Syariah:  Alternatif  Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec, 1(1), 75-84.
Mursal, M. (2015). Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec , 1 (1), 75-84.
Obaidullah, M. (2005). Islamic Financial Services . Islamic Economics Research Center, King Abdulaziz University.
Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Prenada Media: Jakarta. 2010. Hlm. 135
Prasetyo, Y. (2018). Ekonomi syariah . Penerbit Aria Mandiri Group.
Rosmansyah,  Y.,  &  Solimun,  A.  (2020).  The  growth  of  Islamic  economic  law  as  a  new economic perspective in Indonesia. Indonesian Journal of Islamic Law, 2(1), 1-13.
Siddiqi, M. N. (2008). Islamic economics: An introduction. Islamic Research and Training Institute
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  Penelitian  Hukum  Nornatif  Suatu  Tinjauan  Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) hlm. 13-14.
https://basyarnas-mui.org/ diakses pada 15-6-2024 https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/8027/ekonomi-dan-keuangan-syariat- semakin-maju-dan-berkelanjutan?lang=1  diakses pada 15-6-2024
https://majalah.tempo.co/read/info-tempo/170982/bi-catat-tren-positif-pertumbuhan-ekonomi- syariah diakses pada 15-6-2023
https://pa-tangerangkota.go.id/?p=15845#_ftn1 diakses pada 15-6-2024
https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20231013165255-29-480399/potensi-keuangan- syariah-di-indonesia-sebesar- diakses pada 15-6-2024
ini#:~:text=Secara%20keseluruhan%20pertumbuhan%20aset%20keuangan,94%25%20t erhadap%20total%20keuangan%20nasional. Diakses pada 15-06-2024