## PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL DALAM MASYARAKAT BALI
Anak Agung Gede Agung Indra Prathama 1 , Ketut Rai Marthania Onassis 2, I Gusti Agung Made Dwi Komara 3
Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai. Jl. Kampus Ngurah Rai No.30, Penatih, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar. E-mail: indraprathama0@gmail.com, marthaniaonassis135@gmail.com, dwikomara99@gmail.com
Abstrak, Kekayaan  Intelektual  adalah  hak  eksklusif yang  diberikan  oleh  negara  kepada kreator,  inventor,  desainer,  dan  pencipta  berkaitan  dengan  kreasi  atau  karya  intelektual mereka. Adapun kekayaan intelektual komunal adalah kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat umum bersifat komunal. Kekayaan Intelektual Komunal yang selanjutnya disingkat  KIK  adalah kekayaan  intelektual yang  berupa  Ekspresi  Budaya  Tradisional (EBT), Pengetahuan Tradisonal (PT), Sumber Daya Genetik (SDG) dan Potensi Indikasi Geografis. Beberapa kekayaan intelektual milik Negara Indonesia sering diakui oleh negara lain, terutama yang menyangkut warisan budaya seperti tari-tarian tradisional. Salah satu kekayaan intelektual komunal milik Negara Indonesia yang pernah di klaim oleh negara lain  adalah Tari  Pendet asal  Provinsi  Bali  pada  tahun  2009  pernah  diklaim  oleh  Negara Malaysia. Maka dari itu untuk mempertahankan hak kekayaan intelektual komunal milik Indonesia  dibutuhkan  perlindungan  hukum  dan  upaya  pemerintah  dalam  mencegah terjadinya kembali klaim atas kekayaan intelektual kominal milik Negara Indonsesia. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Kekayaan Intelektual, Komunal
Abstract,  Intellectual  Property  is  the  exclusive  right  granted  by  the  state  to  creators, inventors,  designers,  and  creators  with  respect  to  their  creations  or  intellectual  works. Communal  intellectual  property  is  intellectual  property  owned  by  the  public  to  be communal. Communal  Intellectual  Property,  hereinafter  abbreviated  as  KIK,  is intellectual  property  in the  form  of  Traditional  Cultural  Expressions  (EBT),  Traditional Knowledge  (PT),  Genetic  Resources  (SDGs)  and  Potential  Geographical  Indications. Some intellectual property belonging to the Indonesian State is often recognized by other countries, especially when it comes to cultural heritage such as traditional dances. One of the communal intellectual properties owned by the Indonesian State that has been claimed by other countries is the Pendet Dance from Provinsi Bali in 2009 once claimed by the State  of  Malaysia. Therefore,  to  maintain  Indonesia's  communal  intellectual  property rights, legal protection and government efforts are needed to prevent the re-occurrence of claims to communal intellectual property owned by the Indonesian State. Keywords: Legal Protection, Intellectual Property, Communal

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara yang memiliki  keragaman  suku,  agama,  ras dan bahasa yang menjadi salah satu dari daya tarik dari Negara Indonesia, dengan adanya  keragaman  itu  maka  beragam pula  adat  istiadatnya.  Keragaman  yang dimaksud  seperti  beragamnya  bahasa daerah,  baju  adat  dan  makanan  khas daerahnya.
Perkembangan zaman yang semakin  pesat  serta  perkembangan teknologi  yang  memudahkan  setiap orang mengakses informasi, salah
satunya  informasi  mengenai  budaya disetiap  negara  didunia.  Teknologi informasi  saat  ini  menjadi  pedang bermata  dua,  karena  selain  memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan,  kemajuan  dan  peradaban manusia,  sekaligus  menjadi  sarang
efektif  perbuatan  melawan  hukum. 1 Salah  satunya  adalah  pencurian  atau klaim  yang  dilakukan  oleh  negara  lain atas  kebudayaan  yang  dimiliki  Negara Indonesia  yang  tentunya  melanggar  hak kekayaan itelektual dan merusak kedaulatan  dari  Negara  Indonesia.  Hak Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif  yang  diberikan  oleh  negara kepada  kreator,  inventor,  desainer,  dan pencipta  berkaitan  dengan  kreasi  atau karya intelektual mereka. 2 Hal-hal mengenai  hak  kekayaan  intelektual komunal diatur dalam beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia, yaitu: 1. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  11  tahun  2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol  on  Access  to  Genetic Resources  and  the  Fair  and Equitable  haring  of  Benefits Arising  from  Their  Utilization  to the  Convention  on  Biological Diversity. 2. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  28  Tahun  2014 tentang Hak Cipta. 3. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  20  Tahun  2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. 4. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  13  Tahun  2016 tentang Paten. 5. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  11  tahun  2019 tentang  Sistem  Nasional  Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi. 1 Mahmuda Pancawisma Febriaharini, “Eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual  Terhadap  Hukum  Siber”, Serat
Acitya  5 ,  No.1,  2016,  hlm.  15, DOI: http://dx.doi.org/ 10.56444/sa.v5i1.296.
2 Kemenkumham  Jambi,  “Panduan
Kekayaan Intelektual”, diakses dari https://jambi.  kemenkumham.go.id/layanan- publik/ pelayanan-hukum-umum/panduan- kekayaan- intelektual#:~:text=Kekayaan%20Intelektual
%20adalah%20hak%20yangproses%20yang
%20berguna%20untuk%20manusia, pada 14 Desember 2022.
6. Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  48  Tahun  2011
tentang  Sumber  Daya  Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak. 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 67/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tanaman. Seluruh  kebudayaan  yang dimiliki  Negara  Indonesia  termasuk kedalam Kekayaan Intelektual Komunal. Adapun kekayaan intelektual  komunal  adalah  kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat umum bersifat komunal. 3 Kekayaan  Intelektual  Komunal yang selanjutnya  disingkat  menjadi  KIK adalah kekayaan intelektual yang berupa  Ekspresi  Budaya  Tradisional (EBT), Pengetahuan Tradisonal (PT), Sumber  Daya  Genetik  (SDG)  dan Potensi  Indikasi  Geografis 4 sebagai berikut: 1. Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) Ekspresi Budaya Tradisional adalah  segala  bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda  maupun  tak  benda,  atau kombinasi keduanya yang menunjukan  keberadaan  suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi. UU No. 28 Tahun 2014 pada pasal 38 ayat 1 menyebutkan ekspresi  budaya  tradisional  ini mencakup salah satu atau
3 Robiatul  Adawiya  dan  Rumawi, “PENGATURAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM MASYARAKAT
KOMUNAL  DI  INDONESIA”, Jurnal Ilmiah  Hukum  Kenotariatan Vol.  10  Mei 2021, DOI: http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v10i1.67 2.
4 Kemenkumgan NTT, diakses dari https://ntt.kemenkumham.go.id/attachments/ article/ 10546/Inovasi%20 Unggula_Manual%20Book%20KIK.pdf, pada 14 Desember 2022.
kombinasi  dari  segala  jenis kesenian  dan  karya  sastra seperti musik,  gerak  dan  tari,  prosa, drama,  teater,  segala  jenis  seni rupa  dan  yang  terakhir  adalah upacara  adat.  Cara  melindungi ekspresi budaya tradisional adalah dengan adanya pemusatan dan dokumentasi nasional melalui Seksi Ekspresi Budaya Tradisional dalam Subdit Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional. 5 2. Pengetahuan Tradisional (PT) Pengetahuan  tradisional merupakan  pengetahuan  yang dikembangkan  oleh  masyarakat pribumi  atau  karya  intelektual berdasarkan  tradisi.  Pengetahuan ini  mencakup  metode  budi  daya dan pengolahan tanaman, pengobatan, kesenian, serta resep makanan-minuman. 6 3. Sumber Daya Genetik (SDG) Sumber Daya Genetik (SDG)  adalah  material tumbuhan  atau  binatang,  atau jasad  renik  yang  mengandung unit-unit  yang  berfungsi  sebagai pembawa  sifat  keturunan,  baik yang  bernilai  aktual  maupun potensial untuk menciptakan galur, rumpun, atau spseies baru. 7 4. Potensi Indikasi Geografis
Indikasi Geografis adalah suatu  tanda  yang  menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan  geografis  termasuk 5 Badan Penelitian & Pengembangan Provinsi Kalimantan, diakses dari https://litbang
.kalbarprov.go.id/artikel/artikel/urgensi- perlindungan-hki-komunal,  pada  6  januari 2023.
6 Ika,  “Perlindungan  Pengetahuan Tradisional  di  Indonesia,  Perlu  Aturan Tegas”,  Universitas  Gadjah  Mada,  diakses
dari https://www.ugm.ac.id/id/berita/671- perlindungan-pengetahuan-tradisional-di- indonesia-perlu-aturan-tegas, pada 17
Desember 2022, pukul 16:49 WITA.
faktor  alam,  faktor  manusia  atau kombinasi  dari  kedua  faktor tersebut  memberikan  reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada  barang  dan/atau  produk yang dihasilkan. 8 Salah satu kekayaan intelektual  komunal  milik  Negara Indonesia  yang  pernah  di  klaim  oleh negara  lain  adalah  Tari  Pendet  asal Provinsi Bali pada tahun 2009 pernah diklaim  oleh  Negara  Malaysia,  yang dapat dilihat dalam sebuah iklan yang mengiklankan pariwisata Negara Malaysia  yang  menampilkan  fitur penari  Pendet  Bali  yang  sebetulnya memang  bukan  tarian  Malaysia, sehingga  menyebabkan  kemarahan bagi  warga  Indonesia . Bali  menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang masih  menjaga  adat  istiadatnya. Dengan  keadaan  alam  yang  masih terjaga  dan  adat  istiadat  yang  masih dijalankan  serta  di  turunkan  dari generasi  ke  generasi  membuat  Bali menjadi  salah  satu  destinasi  wisata yang  popular  di  wisatawan  lokal maupun mancanegara.
Untuk  menghidari  pristiwa klaim yang dilakukan oleh negara lain atas  kekayaan  budaya  yang  dimiliki Negara Indonesia diperlukannya perlindungan  hukum  atas  kekayaan intelektual  komunal  sehingga  dapat melindungi  kekayaan  budaya  miliki Negara Indonesia yang telah diturunkan oleh nenek moyang Bangsa Indonesia.
7 IndoArgoPedia,  “Sumber  Daya Genetik (SDG)”, diakses dari http://indoagropedia .pertanian.go.id/books/direktorat-perbibitan- dan-produksi-ternak/chapter/sumber-daya- genetik- %28sdg%29#:~:text=Sumber%20Daya%20 Genetik%20(SDG)%20adalah,%2C%20rum pun%2C%20atau%20spseies%20baru,  pada 17 Desember, pukul 16:53 WITA.
8 DJKI, “INDIKASI GEOGRAFIS” diakses  dari  https://www.dgip.go.id/menu- utama/indikasi-geografis/pengenalan, pada 17 Desember 2022, pukul 16:58 WITA.
Dari uraian diatas maka dapat disampaikan  permasalahan  sebagai berikut, yaitu: 1) Bagaimana  perlindungan  hukum bagi  hak  kekayaan  intelektual komunal yang dimiliki oleh
masyarakat Hindu di Bali? 2) Bagaimanakah  upaya  pemerintah Provinsi Bali untuk dapat melindungi hak kekayaan intelektual  komunal  masyarakat Hindu di Bali?

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian dalam penulisan dan  penyusunan  yang  digunakan  adalah pendekatan  yurudis  normatif.  Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian  hukum  kepustakaan  yang dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan- bahan  kepustakaan  atau  data  sekunder belaka. 9 Teknik pengumpulan data dalam penulisan makalah ini yaitu melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan  data-data  berupa  data sekunder yang terkait dengan perlindungan  hukum  atas  hak  kekayaan intelektual komunal. Proses menganalisis data dilakukan setelah seluruh data telah terkumpul. Analisis data dapat dilakukan dengan  cara  membaca,  mepelajari, menelaah serta membandingkan berbagai sumber pustaka dan menginterprestasikan hasil analisis, sehingga dapat menjawab semua permasalahan. Tahap akhir dari penulisan  makalah  ini  adalah  penarikan kesimpuran dari permasalahan yang telah tejawab.
9 Soerjono  Soekanto  dan  Sri Mahmudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif,  Suatu  Tinjauan  Singka t,  Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13. 10 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak
PEMBAHASAN 1. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL YANG DIMILIKI OLEH MASYARAKAT BALI Di Negara Indonesia belum  diaturnya  secara  khusus mengenai  perlindungan  atas hak kekayaan  intelektual  komunal , namun  pada  tahun  1982  telah diaturnya  mengenai  hak  cipta dalam  Pasal  10  Undang-Undang N0.  6  Tahun  1982  tentang  Hak Cipta 10 , yang menyebutkan bahwa: (1) Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan sejarah,  pra  sejarah,  paleo antropologi dan benda- benda budaya nasional lainnya. (2) a.  Hasil  kebudayaan  rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat,  dongeng,  legenda, babad, lagu, kerajinan tangan,  koreografi,  tarian, kaligrafi  dan  karya  seni lainnya dipelihara dan dilindungi oleh negara; b.  Negara  memegang  hak cipta  atas  ciptaan  tersebut pada ayat (2) a terhadap luar negeri. (3) Hak cipta suatu karya demi kepentingan nasional dengan sepengetahuan pemegangnya dapat dijadikan milik negara dengan Keputusan Presiden atas  dasar  pertimbangan Dewan Hak Cipta. (4) Kepada pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberi Cipta, diakses dari https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/ 35825/UU%20Nomor%206%20Tahun% 201982.pdf,pada 6 Januari 2023.
imbalan  penghargaan  yang ditetapkan oleh Presiden. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai  hak  cipta  yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, diatur lebih lanjut  dengan  Peraturan Pemerintah. Selain  diakuinya  dalam UU No.6 tahun 1982 tentang Hak Cipta, hak  kekayaan  intelektual komunal diakui  juga  dalam
Undang-Undang  No.  19  tahun 2002 tentang Hak Cipta dan yang terbaru  diakui  dalam  Pasal  13 Undang-Undang Hak Cipta Nomor  28  Tahun  2014,  yang menyebutkan bahwa: “Pengumuman, Pendistribusiam atau Komunikasi Potret seorang  atau  beberapa orang Pelaku Pertunjukan dalam suatu pertunjukan umum tidak dianggap sebagai pelanggaran  Hak  Cipta, kecuali  dinyatakan  lain atau  diberi  persetujuan oleh Pelaku Pertunjukan atau pemegang hak katas pertunjukan tersebut sebelum  atau  pada  saat pertunjukan berlangsung”. 11 Salah satu kayakaya intelektual  yang  dimiliki  oleh Negara  Indonesia  yang  pernah diklaim adalah Tari Pendet milik masyarakat Hindu di Bali yang di klaim oleh negara lain (Malaysia) yaitu  yang  dimana  kekayaan
11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014  Tentang  Hak  Cipta,  diakses  dari https://peraturan.bpk.go.id/Home/ Downloa/28018/UU%20Nomor%2028%20 Tahun%202014.pdf 12 Badan Penelitian & Pengembangan Provinsi Kalimantan, Loc.Cit. intelektual  yang  diklaim  bersifat ekspresi budaya tradisional, mengingat Provinsi Bali merupakan  salah  satu  provinsi yang  terdapat  di  Indonesia  yang memiliki kebudayaan yang terkenal  hingga  mancanegara. Ekspresi budaya tradisional adalah  segala  bentuk  ekspresi karya  cipta,  baik  berupa  benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukan  keberadaan  suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi. 12 Hal  ini  sesuai  dengan maksud  kata  Ciptaan  yang  ada pada  Pasal  1  angka  3  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2014 Tentang  Hak  Cipta,  sehingga dengan  demikian  pada  dasarnya pengetahuan tradisonal dapat juga disebut sebagai HKI. 13 Ekspresi Budaya Tradisional merupakan  aspek yang sangat penting bagi petubuhan ekonomi maupun sosial di Negara Indonesia, yang dimana Negara Indoensia memiliki  banyak  potensi  dalam aspek karya seni, dimana Indonesia  memiliki  keragaman dalam  suku,  agama,  ras  maupun antargolongan sehingga memiliki  beraga  karya  seni  dan adat-istiadat  yang  lahir  dan terkenal  hingga  mancanegara. Dengan demikian, untuk mencegah  terjadinya  pencurian potensi ekpresi budaya tradisional atau kekayaan intelektual komunal yang
dimiliki  Indonesia  khususnya
13 I Kadek Sukadana Putra dan Gusti Ayu  Nia  Priyantini,  “PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP EKPRESI TRADISIONAL  GEGURITAN  BALI  DI INDONESIA”, Jurnal  Media  Pendidikan Pancasial dan Kewarganegaraan, Volume 3
Nomor  2,  Oktober  2021,  diasesk  dari DOI: https://doi.org/10.23887/jmpppkn.v3i2
, pada 6 Januari 2023.
milik  Masyarakat  Hindu  Bali, maka dibutuhkannya perlindungan hukum atas kekayaan potensi kekayaan intelektual komunal yang dimiliki oleh Provinsi Bali. Selain diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, kekayaan  intelektual  komunal milik  Indonesia  juga  diatur dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Ekspresi budaya tradisional merupakan suatu ciptaan  yang  dilindungi  dan sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 38 ayat (1) UU Hak Cipta bahwa hak  cipta  atas  ekspresi  budaya tradisional dipegang oleh Negara. 14 Dalam Penjelasan Pasal 38 ayat (1) UU Hak Cipta disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "ekspresi budaya  tradisional"  mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut: 15 a. verbal  tekstual,  baik  lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi,  dalam  berbagai  tema dan  kandungan  isi  pesan, yang  dapat  berupa  karya sastra aupun narasi informatif; b. musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
c. gerak,  mencakup  antara  lain, tarian;
d. teater,  mencakup  antara  lain,
pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat; e. seni rupa,  baik  dalam  bentuk dua  dimensi  maupun  tiga dimensi  yang  terbuat  dari berbagai macam bahan seperti  kulit,  kayu,  bambu,
logam,  batu,  keramik,  kertas,
14 I Kadek Sukadana Putra dan Gusti Ayu Nia Priyantini, Op.Cit, hlm. 144.
15 Ibid.
tekstil,  dan  lain-lain  atau kombinasinya; dan f. upacara adat. Lalu menurut pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun  2002  tentang  Hak  Cipta, budaya tradisional termasuk dalam karya ciptaan yang dilindungi.  Hal  ini  ditegaskan dalam  Pasal  10  dan  Pasal  12. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 mengatur tentang folklor dalam hal pemegang Hak Cipta, yakni: 16
pada  ayat  (1) “Negara memegang Hak  Cipta  atas  karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya”; ayat (2) “Negara memegang Hak  Cipta  atas  folklor dari  hasil  kebudayaan rakyat  yang  menjadi milik  bersama  seperti cerita,  hikayat,  dogeng, legenda,  babad,  lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi  dan  karya  seni lainnya.”  Selanjutnya Penjelasan undang- undang tersebut memberikan definisi folklor sebagai sekumpulan ciptaan tradisional,  baik  oleh sekelompok maupun perorangan dalam masyarakat yang menunjukkan  identitas sosial  dan  budayanya berdasarkan standar nilai-nilai yang diucapkan  atau  diikuti secara  turun  menurun, termasuk: 1. cerita rakyat,  puisi  rakyat;  2.
16 I Kadek Sukadana Putra dan Gusti Ayu Nia Priyantini, Op.Cit. Hlm. 115.
lagu-lagu  rakyat  dan musik instrumen tradisional;  3.  tarian- tarian rakyat, permainan  tradisional; 4. hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukir-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen  musik,  dan tenun tradisional. Selain peraturan- peraturan  undang-undang  diatas, ada  beberapa  peraturan  yang menjadi dasar dari hak kekayaan intelektual  kominal  di  Negara Indonesia yaitu: 1. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  11  tahun 2013  tentang  Pengesahan Nagoya  Protocol  on  Access to Genetic Resources and the Fair and  Equitable  haring of Benefits  Arising  from  Their Utilization to the Convention on Biological Diversity 2. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  20  Tahun 2016  tentang  Merek  dan Indikasi Geografis 3. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  13  Tahun 2016 tentang Paten 4. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  11  tahun 2019 tentang Sistem Nasional  Ilmu  Pengetahuan Dan Teknologi 5. Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor 48  Tahun  2011  tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak
6. Peraturan  Menteri  Pertanian
Nomor:
17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018  Tentang  Bahasa,  Aksara,  dan  Sastra Bali, diakses dari file:///C:/Users/user/Downloads/PERDA%2
67/Permentan/OT.140/12/20 06  tentang  Pelestarian  dan Pemanfaatan  Sumber  Daya Genetik Tanaman 7. Peraturan  Menteri  Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia Nomor 13 tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal. 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.2/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/ 2018  Tentang  Akses  Pada Sumber Daya Genetik spesies  Liar  Dan  Pembagian Keuntungan Atas Pemanfaatannya. Hak  keayaan  intelektual komunal  selain  diatur  dalam undang-undang Republik Indonesia, hak kekayaan intelektual  komunal  diatur  juga dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali  Nomor  1  Tahun  2018
tentang  Bahasa,  Aksara,  Dan Sastra  Bali.  Dimana  menurut
Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi  Bali  No.1  Tahun  2018 tentang  Bahasa,  Aksara,  Dan Sastra  Bali  ini  memiliki  masud dan tujuan yang dapat memajukan dan mempertahankan  hak  kekayaan intelektual komunal yang dimiliki  oleh  masyarakat  Hindu di Bali. Tujuan pemajuan, aksara, dan Sastra Bali meliputi: 17
a. mentetapkan  keberadaan  dan kesinambungan  penggunaan Bahasa,  Aksara,  dan  Sastra Bali  sehingga  menjadi  faktor pendukung  bagi  tumbunhnya jati  diri  dan  kebanggaan
Daerah;
0NO%201%20TAHUN%202018%20TENT ANG %20 BAHASA%20SASTRA%20DAN%20AKS ARA%20BALI.pdf, pada 7 Januari 2023.
b. menetapkan  kedudukan  dan fungsi  Bahasa,  Aksara,  dan
Sastra bali; c. melindung, mengembangkan, memperdayakan, memanfaatkan  dan  membina Bahsa,  Aksara,  dan  Sastra Bali  yang  merupakan  unsur utama  kebudaayaan  daerah yang  berfungs  menunjangn kebudaaayan nasional; d. meningkatkan mutu dan pembiasaan penggunaan Bahasa,  Aksara,  dan  Sastra Bali; dan e. memfungsikan bahasa daerah sebagai pembentuk kepribadian  suku  bangsa, peneguhan jati diri kedaerahan, sarana pengungkapan serta pengembangan  sastra  dan budaya Daerah dalam bingkai ke0Indonesiaan, sarana komunikasi  dalam  keluarga dan masyarakat Daeraha, bahasa  media  massa  lokal, sarana  pendukung  Bahasa Indonesia, dan sumber pengembangan Bahasa Indonesia. Dan  menurut  Pasal  2 Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali No.1 Tahun 2018 tentang Bahasa, Aksara, Dan Sastra Bali, peraturan  daerah  ini  memiliki maksud  yaitu:  Peraturan  Daerah ini dimaksudkan untuk melakukan upaya pemajuan Bahasa,  Aksara  dan  Sastra  Bali melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan  pembinaan  potensi  Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali. Walapun sudah diakuinya hak kekayaan intelektual komunal milik Bangsa  Indonesia  itu  penting dalam  membantu  pertumbuhan ekonomi  di  Negara  Indonesia dan  telah  diatur  dalam  undang- undang  nasional  dan  peraturan gubenur  Bali(khusus  Provinsi Bali) yang belaku, namun perlindungan hukum atas kekayaan intelektual yang dimiliki  oleh  negara  Indonesia belum memadai, sehingga sering terjadinya  klain  yang  dilakukan negara  lain  atas  hak  kekayaan komunal  milik  Provinsi  Bali maupun  provinsi  lainnya  di Indonesia.  Diperlukan  peraturan yang lebih tegas dan mengkhusus untuk mengatur mengenai perlindungan hukum atas kekayaan intelektual komunal di Negara Indonesia, termasuk Provisi Bali. 2. UPAYA PEMERINTAH PROVINSI BALI DALAM MELINDUNGI HAK KEKAYAAN  INTELEKTUAL KOMUNAL  YANG  DIMILIKI OLEH MASYARAKAT BALI Kekayaan intelektual komunal  sangat  lah  penting  bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara,  termasuk  juga  kekayaan intelektual komunal yang  dimiliki oleh  masyarakat  Hindu  di  Bali. Dimana  kekayaan  intelekatual komunal  milik  Provinsi  Bali  baik adat-istiadat,  karya  seni  maupun bahasanya  dapat  menarik  minat dari  wisatawan  lokal  maupun wisatawan  internasional,  maka semakin  terkenalnya  kekayaan intelektual komunal yang  dimiliki oleh  masyarakat  Hindu  di  Bali maka semakin renta juga peristiwa klaim yang dilakukan oleh negara- negara  lain.  Salah  satu  kekayaan intelektual  komunal  milik  Negara Indonesia  yang  pernah  di  klaim oleh negara lain adalah Tari Pendet asal Provinsi Bali pada tahun 2009 pernah diklaim oleh  Negara Malaysia. Maka dari itu kekayaan intelektual komunal milik masyarakat  Hindu  di  Bali  perlu mendapatkan  perlindungan  untuk bisa  memberikan  manfaat  yang sebesar-besarnya  bagi  kemajuan
Daerah  Bali  maupun  bagi  Negara Indonesia. Untuk menghindari peristiwa  klaim  yang  dilakukan oleh  negara-negara  lain  atas kekayaan intelektual komunal milik  masyarakat  Hindu  di  Bai diperlukannya peran pemerintahan Provinsi  Bali. Salah  satu  upaya perlindungan yang dapat dilakukan  adalah  dengan  cara melakukan pendaftaran Kekayaan Intelektual tersebut. Selama ini KI masyarakat  di  Provinsi  Bali didaftarkan secara perorangan/individu melalui online (langsung), maupun melalui  Operasional  Perangkat Daerah  (OPD)  terkait,  misalnya Dinas Koperasi, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian  dan  Perdagangan, serta Dinas Kebudayaan. 18 Untuk mengelola KI Bali tersebut, Pemerintah Provinsi Bali merencanakan menyusun Peraturan Gubernur dan peraturan pelaksana turunannya tentang Pelindungan  Hasil  Karya  Budaya Bali. Selain itu dibentuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  yang  bertugas  mengelola KI tersebut, yakni Badan Riset dan Inovasi  Daerah  Provinsi  Bali  dan bidang yang menanganinya adalah Bidang  Pengelolaan  Kekayaan Intelektual. 19 Penyusunan Peraturan  Gubernur  dan  OPD tentang  Pelindungan  Hasil  Karya Budaya Bali didasari oleh pengalaman  pahit  dimana  begitu banyak  kasus  pembajakan  karya budaya  tradisi  di  masa  lalu. 20
Adapun  tujuan  dan  manfaat- manfaatn dari dibangunnya Klinik Kekayaan  Intelektual  tersebut, yaitu: 21
18 BADAN RISET DAN INOVASI
DAERAH  PROVINSI  BALI,  “KLINIK KEKAYAAN INTELEKTUAL (KI)”, diakses dari
1) Tujuan
Tujuan dari dibangun dan dikembangkannya Klinik Kekayaan Intelektual (KI) adalah sebagai berikut: 1. Menginventarisir dan membuat pangkalan data (database) bagi KI yang telah terdaftar dan yang berpotensi KI di setiap Kabupaten/Kota se-Bali sehingga dapat terpublikasi baik secara nasional
maupun internasional dan memperoleh perlindungan hukum; 2. Sebagai sarana konsultasi KI sehingga secara tidak langsung dapat mengedukasi masyarakat
melalui informasi tentang KI dan turut menumbuhkembangkan kreativitas dan inovasi yang bernilai ekonomi serta kewirausahaan berbasis sistem HKI, termasuk di dalamnya mendiseminasi hasil KI ke masyarakat, sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya dengan baik;
3. Menjamin usaha yang sehat dan kompetitif, dan mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran
masyarakat Bali melalui komersialisasi Kekayaan Intelektual.
4. Memfasilitasi dan pemeliharaan KI Provinsi Bali.
2) Manfaat A. Bagi Pemerintah Provinsi Bali
https://brida.baliprov.go.id/klinik-kekayaan- intelektual-ki/, pada 9 Januari 2023.
19 Ibid.
20 Ibid.
21 Ibid.
1. Menjalankan Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Bali Nangun Sat Kerthi Loka Bali ; 2. Menginventarisasi dan pengakuan resmi atas hasil karya budaya Bali yang bersifat KI komunal, KI industri, varietas, Indikasi Geografis (IG) dan hak cipta untuk dilindungi secara hukum; 3. Memberikan perlindungan terhadap KI meliputi pendampingan, pembinaan dan pengawasan; 4. Memberikan perhatian khusus dengan memfasilitasi KI Bali yang unik, sakral, luhur, penting, dan strategis bagi Bali; 5. Mengundang ketertarikan investor dalam berinvestasi di bidang produk-produk yang telah bersertifikasi KI serta diharapkan adanya transfer teknologi dalam pengembangannya; 6. Diplomasi KI ke seluruh dunia. B. Manfaat Bagi Masyarakat 1. Perlindungan  Terhadap Temuan Produk Perlindungan KI terutama  dalam  bidang temuan  atau  produk  asli Bali yang akan memberikan  pendapatan bagi  penemu  (inventor) dan pemilik produk tersebut  berupa  royalti, lisensi, dan sebagainya. Dari sisi pemerintah, dengan meningkatnya pendapatan para
pencipta KI tersebut maka  secara  langsung akan  menambah  dan meningkatkan perekonomian negara melalui meningkatnya kas  negara  dari  produk- produk yang bersertifikat tersebut; 2. Mendorong  Tumbuhnya Inovasi Masyarakat  Bali  akan semakin bersemangat dalam menghasilkan karya-karya otentik yang dapat diakui dunia, sehingga dapat menstimulus  munculnya kreatifitas  dan  inovasi- inovasi  baru.  Dengan banyaknya  inovasi  baru serta  karya  otentik  yang dimiliki, maka kekayaan budaya  dan  kultur  Bali akan  tetap  terjaga  serta menjadi semakin eksis di mancanegara;
3. Pencegahan Kriminalisasi Perlindungan KI ini juga dapat  mengurangi  serta mencegah pihak-pihak yang  tidak  bertanggung jawab yang ingin mengambil  keuntungan secara berlebih dari temuan  /  produk-produk yang dimiliki. Perlindungan  ini  akan meminimalisir terjadinya kerugian pribadi maupun kerugian yang akan mempengaruhi perekonomian negara; 4. Meningkatkan Produktivitas Perlindungan  KI  dapat meningkatkan produktivitas  serta  daya saing dari produk- produk  asli  buatan  Bali. Dengan meningkatnya
produktivitas tersebut maka pendapatan masyarakat  (Bali)  serta negara pun dapat meningkat. C. Manfaat Bagi Investor 1. Memberikan jaminan karena keotentikan produk merupakan hal yang krusial saat melakukan investasi; 2. Mudah Diakses, karena informasi yang ditampilkan akan tersaji secara detail, maka investor dapat dengan mudah mempelajari terkait produk atau temuan yang ingin diinvestasikan tersebut; 3. Bersifat Rintisan Perlindungan KI berupa penemuan (invensi) produk rintisan, memungkinkan investor untuk mengembangkan serta membangun kualitas serta kuantitas hasil karya tersebut. Adapun Peraturn Gubenur  Bali  Nomor  62  Tahun 2019 tentang Standar tarif Pagelaran,  Insesntif,  Hadiah, Dan Honorarium Tentang Tenaga  Ahli  Non  Akademis Bidang Kebudayaan yang mengatur  tentang  hak  kekayaan intelektual dengan tujuan memberikan  Insentif  sebagai motivasi  kepada  kreator  seni dalam  penguatan  dan  pemajuan
Kebudayaan. Meskipun  sudah ada  Pergub  Bali  No  62  Tahun 2019  tentang  Standar  Tarif Pagelaran,  namun  perlindungan dan hasil penggunaan KI tersebut belum  dirasakan  oleh  pencipta KI nya, sehingga sebagai bentuk pengawasan,  Klinik  KI  akan hadir untuk menghitung Royalti, lisensi  dan  hak  lainnya  yang seharusnya diterima oleh
pencipta  KI  tersebut.  Hal  lain yang diperhatikan oleh Klinik KI adalah perlindungan hukum terhadap  adanya  klaim  dan pemalsuan  terhadap  KI  Bali. Melihat  permasalahan  di  atas, maka  kehadiran  Klinik  BRigh’t sangat diperlukan dalam mengelola KI Bali untuk mendukung Pariwisata Bali

## KESIMPULAN
Di Negara Indonesia belum diaturnya secara khusus mengenai perlindungan atas hak kekayaan intelektual  komunal ,  namun  sejak  tahun 1982  telah  diakuinyanya  mengenai  hak cipta  dalam  beberapa  peraturan  maupun undang-undang  yang  berlaku  di  Negara Indonesia, seperti Undang-Undang N0. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak  Cipta, Undang-undang  Nomor  29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang No. 19  tahun  2002  tentang  Hak  Cipta, Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 11 tahun 2013 tentang
Pengesahan  Nagoya  Protocol  on  Access to  Genetic  Resources  and  the  Fair  and Equitable  haring  of  Benefits  Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity, Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun 2016  tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis,  Undang-Undang  Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem  Nasional  Ilmu  Pengetahuan  Dan Teknologi, Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  48  Tahun 2011  tentang  Sumber  Daya  Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak, Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 67/Permentan/  OT.140/12/2006  tentang Pelestarian  dan  Pemanfaatan  Sumber Daya  Genetik  Tanaman,  Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor  13  tahun  2017  tentang  Data Kekayaan  Intelektual  Komunal,  dan Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup Dan  Kehutanan  Republik  Indonesia
Nomor P.2/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2018 Tentang  Akses  Pada  Sumber  Daya Genetik  spesies  Liar  Dan  Pembagian Keuntungan Atas Pemanfaatannya. Selain  itu,  ada  pun  peratura  yang dikeluarkan  oleh  pemerintah  Provinsi Bali  untuk  melindungi  hak  kekayaan intelektual milik daerahnya yaitu Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  No.1 Tahun 2018 tentang Bahasa, Aksara, Dan Sastra  Bali.  Walaupun  telah  diakui  dan diaturnya dalam Hak Kekayaan Intelektual Komunal di Negara Indonesia, namun belum dapat melindungi  kekayaan  intelektual  milik Negara Indonesia temasuk Provinsi Bali, dimana belum adanga pengaturan
mengenai  perlindungan  hukum  bila  ada negara  lain  yang  mengklaim  hak kekayaan  intelektual  komunal  milik Provinsi Bali maupun provinsi lainnya di Indonesia,
Kekayaan  intelekatual  komunal milik  Provinsi  Bali  baik  adat-istiadat, karya  seni  maupun  bahasanya  dapat menarik  minat  dari  wisatawan  lokal maupun  wisatawan  internasional,  maka semakin terkenalnya kekayaan intelektual  komunal  yang  dimiliki  oleh masyarakat Hindu di Bali maka semakin renta juga peristiwa klaim yang dilakukan oleh negara-negara lain. Salah satu kekayaan intelektual komunal milik Negara  Indonesia  yang  pernah  di  klaim oleh negara lain adalah Tari Pendet asal Provinsi  Bali  pada  tahun  2009  pernah diklaim  oleh  Negara  Malaysia. Salah satu  upaya  perlindungan  yang  dapat dilakukan adalah dengan cara melakukan pendaftaran Kekayaan Intelektual tersebut. Untuk mengelola KI Bali  tersebut,  Pemerintah  Provinsi  Bali merencanakan menyusun Peraturan Gubernur  dan  peraturan  pelaksana turunannya  tentang  Pelindungan  Hasil Karya  Budaya  Bali.  Selain  itu  dibentuk Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)
yang  bertugas  Provinsi  Bali  dan  bidang yang  menanganinya  adalah  Bidang Pengelolaan Kekayaan Intelektual.
SARAN
Pengaturan atas kekayaan intelektual  komunal  dapat  segera  diatur dengan tegas dan jelas oleh pemerintahan Indonesia  maupun  pemerintahan  daerah
Bali, sehinggak dapat mencegah terjadinya  pencurian  atau  klaim  yang dilakukan oleh orang lain maupun negara lain.  Upaya  yang  dilakukan  oleh Pemerintahan  Provinsi  Bali  dengan melakukan pendaftaran Kekayaan Intelektual  dan  penyusun  Peraturan Gubernur  dan  peraturan  pelaksana turunannya  tentang  Pelindungan  Hasil Karya  Budaya  Bali dapat  di  jalankan sesuai dengan tujuannya.

## DAFTRA PUSTAKA

## BUKU
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mahmudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singka t,  Jakarta:  Raja  Grafindo
Persada, hlm. 13.

## JURNAL
Mahmuda  Pancawisma  Febriaharini, “Eksistensi  Hak  Atas  Kekayaan Intelektual  Terhadap  Hukum Siber”, Serat  Acitya  5 ,  No.1, 2016. Robiatul Adawiya dan Rumawi, “PENGATURAN HAK KEKAYAAN  INTELEKTUAL DALAM MASYARAKAT KOMUNAL  DI  INDONESIA”, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 10 Mei 2021. I  Kadek  Sukadana  Putra  dan  Gusti  Ayu Nia Priyantini, “PERLINDUNGAN HAK CIPTA  TERHADAP  EKPRESI TRADISIONAL  GEGURITAN
BALI DI INDONESIA”, Jurnal Media  Pendidikan  Pancasial dan Kewarganegaraan, Volume
3 Nomor 2, Oktober 2021.

## INTERNET
Kemenkumham Jambi, “Panduan Kekayaan  Intelektual”,  diakses dari https://jambi. kemenkumham.go.id/layanan-
publik/ pelayanan-hukum- umum/panduan- kekayaanintelektual#:~:text=Ke kayaan%20Intelektual%20adala h%20hak%20yangproses%20ya ng %20berguna%20untuk%20man usia. Kemenkumgan NTT, diakses dari https://ntt.kemenkumham. go.id/attachments/article/ 10546/Inovasi%20Unggula_Ma nual%20Book% 20KIK.pdf.
Badan  Penelitian  &  Pengembangan
Provinsi  Kalimantan,  diakses dari https://litbang .kalbarprov.go.id/artikel/artikel/ urgensi-perlindungan-hki- komunal. Ika, “Perlindungan Pengetahuan Tradisional  di  Indonesia,  Perlu Aturan Tegas”, Universitas
Gadjah  Mada,  diakses  dari https://www.ugm.
ac.id/id/berita/671- perlindungan-pengetahuan- tradisional-di-indonesia-perlu-
aturan-tegas. DJKI, “INDIKASI GEOGRAFIS” diakses dari https://www.dgip.go.id/menu- utama/indikasi- geografis/pengenalan. IndoArgoPedia,  “Sumber  Daya  Genetik (SDG)”, diakses dari http://indoagropedia .pertanian.go.id/books/direktorat
-perbibitan-dan- produksiternak/chapter/  sumber- daya- genetik%28sdg%29#:~:text=Su mber%20Daya%20Genetik% 20(SDG)%20adalah,%2C%20ru mpun%2C%20atau%20spseies
%20baru. BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH  PROVINSI  BALI, “KLINIK KEKAYAAN INTELEKTUAL  (KI)”,  diakses dari https://brida.baliprov.go.id/klini k-kekayaan-intelektual-ki/.

## UNDANG-UNDANG
1. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  6  Tahun  1982 Tentang Hak Cipta. 2. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
3. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2018  Tentang  Bahasa,  Aksara,  dan Sastra Bali.