SULTAN JURISPRUDENCE
Jurnal Riset Ilmu Hukum

## SULTAN JURISPRUDANCE: JURNAL RISET ILMU HUKUM
Volume 2 Nomor 2, Desember 2022, hlm. (196-213) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2798-5598 | e-ISSN: 2798-2130 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/index
Dialektika Norma Islam dan Norma Hukum Positif dalam Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Al- Qur’an di Provinsi Gorontalo
Rahmat Teguh Santoso Gobel Fakultas Syariah, IAIN Sultan Amai Gorontalo Jl. Gelatik No. 1 Kota Gorontalo Email: rtsg@iaingorontalo.ac.id
Moh. Ihsan Husnan Fakultas Syariah, IAIN Sultan Amai Gorontalo Jl. Gelatik No. 1 Kota Gorontalo Email: moh.husnan72@gmail.com
Novendri Nggilu Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo Jl. Jend. Sudirman No. 6, Kota Gorontalo Email: novendrilawfaculty@ung.ac.id

## Raihan Sahrul Adnan
Fakultas Syariah, IAIN Sultan Amai Gorontalo Jl. Gelatik No. 1 Kota Gorontalo Email: raihanadnan45@gmail.com

## Moh. Hidayat Muhtar
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo Jl. Jend. Sudirman No. 6, Kota Gorontalo Email: hidayatmuhtar21@ung.ac.id
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2.
Info Artikel |Submitted : 19 Agustus 2022 |Revised : 6 Oktober 2022 |Accepted : 12 Oktober 2022
How to cite: Rahmat Teguh Santoso Gobel, Moh. Ihsan Husnan, Novendri Nggilu, Raihan  Sahrul  Adnan,  Moh.  Hidayat  Muhtar ,  “ Dialektika  Norma  Islam  dan Norma Hukum Positif dalam Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Al- Qur’an  di  Provinsi  Gorontalo”, Sultan  Jurisprudance:  Jurnal  Riset  Ilmu  Hukum , Vol. 2 No. 2,  (Desember, 2022), hlm. 196-213.

## ABSTRACT:
This  article  discusses  the  problems  of  regulating  Koranic  education  in  regional  regulations  in Gorontalo Province. This is based on the consideration of the Ministry of Home Affairs which states that the draft regional regulation on Koranic education cannot be regulated separately but is integrated with existing regional  regulations  for  the  provision  of  education.  These  problems  will  be  answered  methodologically  by using  normative  legal  research.  The  author  uses  this  legal  research  because  the  focus  is  on  reviewing literature  studies,  laws  and  regulations  and  court  decisions  related  to  the  object  of  research.  Based  on  the results of the study, this  article concludes that the establishment of a regional regulation in the Gorontalo province regarding Qur'anic Education has the potential to cause conflict with the principles of establishing legislation. This is based on the material content of regional regulations that require protection for all groups and  religions  to  prevent  discriminatory  actions  on  the  formation  of  a  regional  regulation.  The  basis  for regulating  Qur'anic  education  should  be  used  as  part  of  local  wisdom  where  the  province of  Gorontalo  is
known as the Serambi Medina area with a majority Muslim population supported by a strong culture so that a  legal  policy  for  the  Gorontalo  Provincial  government  is  needed  to  accommodate  Qur'anic  education  in regional regulations regarding the implementation of education in the region so that later the values of the Koran are not only accepted in the sociological scope but are recognized juridically. Therefore, it is necessary to  revise  regional  regulations  on  the  implementation  of  education  by  including  a  chapter  on  religious education  which  does  not  only  regulate  Koranic  education,  but  other  religions  can  also  be  included  in the chapter. If the regional regulations have been revised, the next effort is to strengthen Koranic education, it is necessary to make an implementing regulation, namely the governor's regulation on Koranic education as a follow-up to regional regulations on the implementation of education..
Keyword : Koranic Educations, Local Regulations

## ABSTRAK:
Artikel  ini  membahas  problematika  pengaturan  pendidikan  alquran  dalam  peraturan daerah di Provinsi Gorontalo. Hal ini didasari oleh pertimbangan Kementerian Dalam Negeri yang menyatakan  bahwa  draft  rancangan  peraturan  daerah  tentang  pendidikan  alquran  tidak  bisa diatur  secara  tersendiri  melainkan  diintegrasikan  dengan  peraturan  daerah  penyelenggaraan pendidikan  yang  sudah  ada.  Permasalahan  tersebut  akan  dijawab  secara  metodeologis  dengan menggunakan  penelitian  hukum  normatif (normative  legal  research) .  Penulis  menggunakan penelitian hukum ini dikarenakan fokusnya adalah mengkaji studi literatur, peraturan perundang- undangan  dan  putusan-putusan  pengadilan  yang  berhubungan  dengan  objek  penelitian. Berdasarkan hasil kajian artikel ini menyimpulkan bahwa Pembentukan peraturan daerah provinsi gorontalo  tentang  Pendidikan  Alquran  berpotensi  menimbulkan  pertentangan  dengan  asas-asas pembentukan perundang-undangan. Hal ini didasari oleh materi muatan peraturan daerah yang menghendaki  adanya  pengayoman  terhadap  semua  kelompok  maupun  agama  untuk  mencegah tindakan  diskriminatif  atas  pembentukan  suatu  peraturan  daerah.  Landasan  pengaturan pendidikan Alquran semestinya dijadikan sebagai bagian dari kearifan lokal yang mana provinsi gorontalo  dikenal  daerah  serambi  madinah  dengan  mayoritas  penduduk  islam  yang  didukung oleh  kultur  yang  kuat  sehingga  dibutuhkan  kebijakan  hukum    pemerintah  daerah  Provinsi Gorontalo  untuk  mengakomodir  pendidikan  Alquran  dalam  peraturan  daerah  tentang penyelenggaraan  pendidikan  di  daerah  agar  nantinya  nilai-nilai  alquran  bukan  hanya  diterima dalam ruang lingkup sosiologis tetapi diakui secara yuridis. Olehnya diperlukan revisi peraturan daerah  tentang  penyelenggaraan  pendidikan  dengan  memasukan  satu  BAB  tentang  pendidikan keagamaan  yang  didalamnya  tidak  hanya  mengatur  pendidikan  alquran,  melainkan  agama  lain pun dapat dimasukan ke dalam BAB tersebut. Apabila peraturan daerah tersebut sudah direvisi, upaya  selanjutnya  adalah  untuk  memperkuat  pendidikan  alquran,  maka  perlu  dibuat  peraturan pelaksana  yaitu  peraturan  gubernur  tentang  pendidikan  alquran  sebagai  tindaklanjut  peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan..
Kata Kunci : Pendidikan Alquran, Peraturan Daerah

## Pendahuluan
Gorontalo dikenal dengan falsafahnya  yakni  “ Adati  hula-hulaa  to saraa,  saraa  hula- hulaa  to  Kur’ani” yang diartikan sebagai “adat bersendi syarak, syarak  bersendi  Kitabullah”.  Konteks tersebut  yang  selanjutnya  menjadi bingkai  dari  penciri  tradisi  Islam Gorontalo.  Dalam  berbagai  perspektif kearifan  lokal Adati  hula-hulaa  to  saraa, saraa  hula- hulaa  to  qur’a ni, ditanggapi dan dipersepsikan  oleh berbagai kalangan sebagai penentu bagi
perjalanan  dan  konstruksi  budaya masyarakat Gorontalo  pada  masa  lalu menuju  masa  depannya  yang civilize (berperadaban). 1
Lebih  lanjut  Alim  S.  Niode sebagaimana  dikutip  oleh  Mashadi mengemukakan  bahwa  prinsip  “ Adati hula-hulaa  to  saraa,  saraa  hula-hulaa  to kuruani” (di  Minang  “Adat  bersendi syarak,  syarak  bersendi  kitabullah), merupakan  formulasi  nilai-nilai  lokal Gorontalo,  yang  oleh  faktor  eksternal dan  internal  mempengaruhi  perubahan sosial,  menjadikan  prinsip  tersebut menjadi mozaik culture , sehingga diperlukan  langkah  strategis  dalam menemukan dan mengenali keselarasan adat  dan  agama,  yakni  dengan melakukan rekonstruksi budaya. 2
Keputusan MPR-RI melalui sidang  amandemen  ke-2  pada  Tahun 1999 menetapkan dalam salah satu Pasal yaitu Pasal  18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa, “Setiap Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah”. Menurut  penulis  ini  berarti  bahwa Pemerintahan Daerah memiliki
1 Mashadi,  ‘Realitas  Adati  Hula -Hulaa  To Syara’i, Syara’i Hula - Hulaa To Qur’ani’, Jurnal Al- Ulum , 12.1 (2022), hlm216.
2 Alim  S  Niode,  “ASQ  (Aadati  hula -hulaa to  sara,  saraa  hula-hulaa  to  kuruani)  Sebagai Ideologi Lokal (Upaya Menemu Kenali
Keselarasan  Adat  dan  Agama  di  Gorontalo,” Makalah untuk Seminar Adat Daerah Gorontalo 1, no. 1 (2020):2.
kewenangan  menetapkan  Peraturan Daerah  dan  peraturan-peraturan  lain untuk  melaksanakan  otoNomi  dan tugas pembantuan. Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) untuk mendorong  dan  mengoptimalisasikan pembangunan  daerah  hanya  dapat terwujud apabila pembentukan
Peraturan  Daerah  didukung  dengan cara  dan  metode  yang  sesuai  dengan peraturan
perundang-undangan, kebutuhan  daerah  dan  kearifan  lokal dengan  sungguh-sungguh.  Mengenai perundang-undangan  atau  pembuatan produk  perundang-undangan,  tidak satu negara pun dapat
mengabaikannya,  terlebih  lagi  pada Indonesia  yang  menyatakan  dirinya sebagai  negara  hukum.  Sebagai  negara hukum,  pemerintah  mengemban  tugas menyelenggarakan kesejahteraan umum, dimana negara atau pemerintah ikut campur dalam mengurusi kesejahteraan  rakyat.  Hal  ini  menajadi suatu yang absolut atau tidak terelakkan dalam konsep negara hukum Salah satu ciri khas daerah yang bersendikan  adat  dan  agama  adalah terdapat  produk  hukum  daerah  yang mengatur  praktek  keagamaan  dalam bentuk
Pendidikan Alquran. Contohnya,  Provinsi  Sumatera  Barat yang  membentuk  Peraturan  Daerah Provinsi  Sumatera  Barat  Nomor  3 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Alquran.  Selanjutnya  Provinsi  Sulawesi Selatan yang telah membentuk Peraturan  Daerah  Provinsi  Sulawesi Selatan  Nomor  4  Tahun  2008  Tentang Pendidikan Alquran. Kemudian Provinsi  Kalimantan  Selatan  yang  telah menerapkan  Peraturan  Daerah  Provinsi Kalimantan  Selatan  Nomor  3  Tahun 2009  Tentang  Pendidikan  Alquran. Ketiga  daerah  tersebut  dikenal  sebagai daerah  yang  sangat  kental  dengan  adat dan  agama  sehingga  eksistensinya ditunjukan melalui produk hukum yang bernuansa keagamaan. Pun sama halnya dengan  Provinsi  Gorontalo  yang
memiliki  kultur  adat  dan  agama  yang kuat,  tetapi  masih  belum  mempunyai peraturan  daerah  yang  mengatur penyelenggaraan pendidikan alquran. Berbeda  dengan  ketiga  daerah diatas, Provinsi Gorontalo baru memasukan  penyusunan  rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan alquran ke dalam Program Penyusunan Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA)  Provinsi  Gorontalo
Tahun  2019  yang  menjadi  usul  insiatif DPRD  Provinsi  Gorontalo.  Hal  tersebut telah  menjadi  keseriusan  pemerintah daerah  untuk  mengurangi  jumlah  buta huruf Alquran yang masih relatif tinggi angkanya.
Patut  disadari  bahwa  adanya peraturan  daerah  yang  berorientasi pada  pengembangan  sumber  daya manusia dalam memahami,
mempelajari,  membaca  dan  menulis Alquran  menjadi  faktor  penting  dalam menumbuh kembangkan kerarifan lokal yang ada di Provinsi Gorontalo. Entitas kebudayaan  dan  keagamaan  yang sangat  kental  di  gorontalo  mestinya berbanding  lurus  dengan  adanya peraturan  daerah  yang  mengakomodir kepentingan masyarakat dalam meningkatkan  pemahaman  keagamaan khususnya mempelajari Alquran.
Menurut  Adnan  Entengo  selaku Ketua  Badan  Pembentukan  Peraturan Daerah  (Bapemperda)  DPRD  Provinsi Gorontalo  bahwa  Gorontalo  masih memiliki  jumlah  siswa  Muslim  yang membaca  dan  menulis Alquran  dengan tingkat  kemahiran  rendah.  Menyikapi banyaknya  siswa  buta  membaca  Al- Qur'an,  DPRD  Provinsi  Korontalo menetapkan  peraturan  daerah  dan mulai  menyusun  peraturan  daerah tentang  pengelolaan  pendidikan  Al- Qur'an.  Dasar  hukumnya  tidak  hanya mengacu  pada  jenjang  pendidikan formal.  Esensi  utama  dari  statuta pendidikan  Al-Qur'an  daerah  adalah untuk  melindungi  karakter  generasi
muda  Gorontalo,  yang  diharapkan menjadi karakter generasi yang mendukung  nilai-nilai  agama,  adat istiadat dan budaya Gorontalo. 3
Rancangan  peraturan  daerah tentang  penyelenggaraan  pendidikan alquran  mendapat  respon  positif dari Kementerian Agama pada saat melakukan  konsultasi  panitia  khusus rancangan peraturan daerah Pendidikan Alquran. Kementerian Agama langsung memberikan  dukungan  atas  rancangan tersebut  karena  dapat  menguatkan kewenangan  di  bidang  agama  untuk perbaikan karakter generasi kedepan.
Keinginan  untuk  membentuk peraturan  daerah  tentang  pendidikan alquran  akan  menguatkan  program Kementerian  Agama  utamanya  yang terkait  dengan  program  pendidikan Alquran.  Penyelenggaraan  pendidikan Alquran harus bisa melibatkan dukungan  dari  semua  pihak  terkait, baik  Dinas  Pendidikan dari  Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hubungan  dari  Dinas  Pendidikan misalnya,  penambahan  jam  mata pelajaran  untuk  pembelajaran  Alquran, dukungan  guru  yang  berkompeten  dan dukungan  pendanaan  yang  bersumber dari  APBD  untuk  pemberian  insentif para Guru ngaji. 4
Setelah  mendapat  dukungan dari Kementerian Agama, justru Kementerian Dalam Negeri memberikan  pertimbangan  lain  yang mana  penyelenggaraan  pendidikan Alquran  tidak  bisa  dijadikan  peraturan daerah karena berpotensi menimbulkan diskriminasi.  Sebab  dalam  menyusun peraturan  daerah  tidak  bisa  mengatur satu  kelompok  tertentu  karena  dapat memicu  diskriminasi  kepada  kelompok yang  lain.  Kementerian  Dalam  Negeri
3 Andi Arifuddin, “70 Persen Siswa Muslim di  Gorontalo  Buta  Baca  Tulis  Alquran,” Gopos.id , 2020.
4 DPRD  Gorontalo,  “Ranperda  Alquran, Dikbud  Harus  Ambil  Peran,” Gorontaloprov.id , Desember 2020.
mengarahkan
penyelenggaraan
pendidikan  Alquran  diintegrasikan kedalam  peraturan  daerah  tentang pendidikan sebagai bagian dari kearifan lokal. 5 Olehnya  dalam  hal  penyusunan rancangan  peraturan  daerah  tentang penyelenggaraan  pendidikan  alquran mengalami  jalan  buntu  karena  tidak mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri. Padahal dalam penyusunanya perda pendidikan alquran  Provinsi  Gorontalo  turut melakukan  beberapa  observasi  awal dalam  penyusunanya  seperti  melihat Peraturan  Daerah (PERDA)  Kabupaten Wajo  Nomor  5  Tahun  2014  tentang Pendidikan Al-Qur'an
yang telah
disahkan  dan  berlaku.  Perda  ini  pada prinsipnya sangat penting hal ini terkait dengan  data  buta  huruf  Alquran  di Provinsi  Gorontalo  khusus  siwa  yang mencapai  angka  70%.  Ini  menjadi kontradiktif  dengan  julukan  Provinsi Gorontalo  sebagai  serambi  madinah yang  walaupun  tidak  dan  atau  bukan daerah  syariah  layaknya  aceh  akan tetapi  integrasi  nilai-nilai  islam  lewat Alquran  merupakan  hal  wajib  dalam pelaksanaan  pendidikan.  Problematika ini  muncul  bukan  kali  pertama,  sebab pada  tahun  2019  Kementerian  Dalam Negeri  menolak  Rancangan  Peraturan Daerah  Jawa  Barat  tentang  Pesantren yang dianggap diskriminatif. 6

## Metode Penelitian
Kajian  ini  merupakan  kajian hukum  normatif,  yaitu  kajian  hukum kepustakaan  yang  membahas  tentang norma-norma  hukum  yang  terdapat dalam  peraturan  perundang-undangan
5 DPRD  Gorontalo,  “Pemerintah  Provinsi
Gorontalo  Siap  Mendukung  Penyelenggaraan Pendidikan  Alquran,” Gorontaloprov.id ,  Desember
2020.
6 Rina  Suci,  “Raperda  Pesantren  dari Pemprov Jabar Ditolak Keme ndagri,” jurnaljabar.id , Desember 2020.
baik  nasional  maupun  internasional. 7 Fokus kajiannya adalah hukum positif 8 , Yang disebut hukum positif adalah hak yang  berlaku  pada  waktu  dan  tempat tertentu,  yaitu  norma  tertulis  atau norma yang dirumuskan dan diumumkan secara resmi oleh lembaga, 9 di  samping  hukum  yang  tertulis tersebut  terdapat  norma  di  dalam masyarakat  yang  tidak  tertulis  yang secara efektif mengatur perilaku anggota masyarakat.

## Asas Penyusunan Peraturan Daerah
Ketentuan  Pasal  237  UU  No  23 Tahun  2014  menyebutkan  bahwa  asas pembentukan  dan  materi  muatan peraturan  daerah  berpedoman  pada ketentuan peraturan perundang- undangan  dan  asas  hukum  yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak
bertentangan  dengan  prinsip  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Merujuk pada  Pasal  5  UU  No  12  Tahun  2011 menjelaskan  bahwa  dalam  membentuk Peraturan  Perundang-undangan  harus dilakukan  berdasarkan  pada  asas pembentukan  peraturan  perundang- undangan yang baik, yang meliputi: 10 a. Kejelasan  tujuan,  yaitu  bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai  tujuan  yang  jelas  yang hendak dicapai. b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan
perundang- undangan  harus  dibuat  oleh
7 Jimmly  Asshiddiqie, Konstitusi  dan Konstitusionalisme  Indonesia (Jakarta:  Konstiusi
Press, 2005) Hlm 160. 8 Andrey Sujatmoko, “Pengadilan
Campuran  (‘Hybrid  Tribunal’)  sebagai  Forum Peneyelesaian  atas  Kejahatan  Internasional,” Jurnal  Hukum  Humaniter 3, no.  5  (2007):  hlm. 977- 978.
9 Azyumardi Azra, “Agama dan Otentisitas Islam,” n.d.
10 Pemerintah  NKRI,  “UU  No  12  Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan” (2011).
lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan  atau  batal  demi  hukum bila  dubuat  oleh  lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
c. Kesesuaian  antara  jenis  dan  materi muatan,  yaitu  dalam  pembentukan peraturan perundang-undangan harus  benar-benar  memperhatikan materi  muatan  yang  tepat  dengan jenis peraturan perundang- undangan. d. Dapat  dilaksanakan,  yaitu  bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut  di  dalam  masyarakat,  baik secara  filosofis,  yuridis  maupun sosiologis.
e. Kedayagunaan  dan  kehasilgunaan, yaitu  setiap  peraturan  perundang- undangan  dibuat  karena  memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. f. Kejelasan  rumusan,  yaitu  setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan  kata  atau  terminologi,  serta bahasa  hukumnya  yang  jelas  dan mudah  dimengerti  sehingga  tidak menimbulkan  berbagai  macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
g. Keterbukaan,  yaitu  dalam  proses pembentukan peraturan perundang-undangan  mulai  dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat  transparan  dan  terbuka. Dengan  demikian  seluruh  lapisan masyarakat mempunyai
kesempatan  seluas-luasnya  untuk memberikan  masukan  dalam  prose pembuatan  peraturan  perundang- undangan.
Selanjutnya  pada  Pasal  6  UU  No 12  Tahun  2011  menjelaskan  bahwa materi  muatan  Peraturan  Perundang- undangan harus mencerminkan asas:
a. Asas  pengayoman,  bahwa  setiap materi  muatan  peraturan  daerah harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat. b. Asas  kemanusiaan,  bahwa  setiap materi  muatan  peraturan  daerah harus mencerminkan
perlindungan  dan  penghormatan hak-hak  asasi  manusia  serta harkat  dan  martabat  setip  warga Negara  dan  penduduk  Indonesia secara proporsional.
c. Asas  kebangsaan,  bahwa  setiap muatan  peraturan  daerah  harus mencerminkan  sifat  dan  watak bangsa  Indonesia  yang  pluralistik (kebinekaan) dengan tetap menjaga  prinsip  Negara  kesatuan Republik Indonesia.
d. Asas  kekeluargaan,  bahwa  setiap materi  muatan  peraturan  daerah harus mencerminkan musyawarah untuk  mencapai  mufakat  dalam setiap pengambilan keputusan.
e. Asas kenusantaraan, bahwa setiap materi  muatan  peraturan  daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia  dan  materi  muatan peraturan daerah  merupakan bagian  dari  system  hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
f. Asas  bhineka  tunggal  ika,  bahwa setiap  materi  muatan  peraturan daerah  harus  memperhatikan keragaman  penduduk,  agama, suku  dan  golongan,  kondisi daerah  dan  budaya  khususnya yang menyangkut masalah- masalah sensitive dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
g. Asas  keadilan,  bahwa  setiap materi  muatan  peraturan  daerah harus  mencerminkan  keadilan secara  proporsional  bagi  setiap warga Negara tanpa kecuali.
h. Asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap materi  muatan  peraturan  daerah tidak  boleh  berisi  hal-hal  yang bersifat membedakan berdasarkan latar  belakang,  antara lain  agama, suku,  ras,  golongan,  gender  atau status sosial.
i. Asas  ketertiban  dan  kepastian hukum,  bahwa  setiap  materi muatan  peraturan  daerah  harus dapat  menimbulkan  ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum. j. Asas  keseimbangan,  keserasian dan  keselarasan,  bahwa  setiap materi  muatan  peraturan  daerah harus mencerminkan keseimbangan,  keserasian  dan keselarsan  antara  kepentingan individu  dan  masyarakat  dengan kepentingan bangsa dan Negara. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan
dan materi muatan  yang  telah  diuraikan  diatas, digunakan  untuk  menyusun  peraturan daerah termasuk dalam rangka menyusun  peraturan  daerah  tentang penyelenggaraan  pendidikan  Alquran. Apabila pembentukan peraturan daerah telah  sesuai  dengan  asas-asas  tersebut, maka  penyusunan  peraturan  daerah yang  ada  tidak  hanya  memenuhi kebutuhan  secara  yuridis  saja,  namun memenuhi  kebutuhan  secara  sosiologis dan  empiris  terhadap  pemenuhan pendidikan  yang  berbasis  pada  nilai- nilai  agama  yang  mengikuti  kearifan lokal.

## Produk  Hukum  Daerah  Berbasis
Syariat Ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 menjelaskan bahwa Pemerintah  daerah  berhak  menetapkan
peraturan  daerah  dan  peraturan- peraturan  lain  untuk  melaksanakan otonomi  dan  tugas  pembantuan.  Lebih lanjut  UU  No.  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan  Daerah  pada  Pasal  236 ayat  (1)  dan  (2)  menjelaskan  bahwa Untuk  menyelenggarakan  Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk  peraturan  daerah  yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
Kewenangan  pemerintah  daerah dalam  membentuk  produk  hukum daerah  merupakan  konsekuensi  logis dari  adanya  otonomi  daerah.  Dimana otonomi  daerah  memiliki  dimensi kewenangan untuk melakukan pengaturan dan juga mengurus pemerintahan di daerah. Dalam Ketetapan  MPR  No.  III/MPR/2000 Pasal  3  ayat  (7)  menyebutkan, “Peraturan Daerah
merupak an peraturan  untuk  melaksanakan  aturan hukum  di  atasnya  dan  menampung kondisi  khusus  dari  daerah  yang bersangkutan,  terdiri  dari  peraturan provinsi,  peraturan  daerah  kabupaten/ kota, dan peraturan desa”. 11
Menurut  Suko  Wiyono  seperti dikutip  oleh  Mahendra  Putra  Kurnia, Peraturan
Daerah merupakan penjabaran  lebih  lanjut  dari  peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi serta merupakan peraturan yang dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada
diatasnya  dengan  memperhatikan  ciri khas  masing-masing  daerah.  Peraturan Daerah  dilarang  bertentangan  dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi serta peraturan daerah daerah lain. 12
11 MPR RI, “Ketetapan Majelis Permusyawaratan  Rakyat  atau  MPR  Republik Indonesia  Nomor  III/MPR/2000  mengatur tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang- undangan” (2000).
12 Mahendra Putra Kurnia, Pedoman Naskah Akademik Peraturan Daerah Partisipatif (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007) Hlm 55.
Setelah  reformasi,  Indonesia telah  mengalami  perubahan  yang signifikan  dari  sistem  sentralisasi  yang semula  menjadi  sistem  desentralisasi.
Mengadopsi sistem desentralisasi dengan  pembagian  kerja  pusat  dan daerah.  Salah  satu  konsekuensi  dari desentralisasi Indonesia adalah munculnya  beberapa  aturan  syariah daerah. Desentralisasi memberikan kewenangan  lebih  kepada  pemerintah daerah untuk mengembangkan peraturan daerah dan peraturan daerah lainnya,  termasuk  peraturan  daerah yang bernuansa Islam. Peraturan daerah merupakan  level  terendah  dari  sistem hukum  dan  peraturan  di  Indonesia. Peraturan  Daerah  Syariah  adalah peraturan  perundang-undangan  yang memuat  nilai-nilai  dan/atau  norma- norma  Islam  yang  bersumber  dari  Al- Qur'an  dan  Hadist  yang  berlaku  di suatu  daerah.. Pertama ,  pada  dasarnya semua  persoalan  patut  diserahkan kepada daerah untuk mengidentifikasikan,  merumuskan,  dan memecahkan  persoalan,  kecuali  untuk persoalan-persoalan  yang  tak  mungkin diselesaikan  oleh  daerah  itu  sendiri dalam  perspektif  keutuhan  negara- bangsa  (pendekatan federalistik ). Kedua , seluruh  persoalan  pada  dasarnya  harus diserahkan  kepada  pemerintah  pusat kecuali untuk persoalan-persoalan tertentu yang telah dapat ditangani oleh daerah (pendekatan unitaristik). 13
Muatan  syariat  Islam  dalam suatu
peraturan daerah dapat
dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori antara  lain, pertama terkait al-ahwâl  asy- syakhshiyyah yang  mengatur  hukum keluarga, kedua mengatur  urusan ekonomi dan keuangan, ketiga mengatur masalah  moralitas  dan  praktik  (ritual) keagamaan, keempat mengatur mengenai penerapan  pidana  Islam  ( hudûd,  qadzaf
13 Ija  Suntana, Politik  Hukum  Islam (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014) Hlm 359.
dan qishâsh ),  dan kelima penerapan ideologi Islam. 14
Kehadiran  peraturan  daerah yang  bernuansa  pada  Syariat  Islam seperti  peraturan  daerah  anti  maksiat, pidana qishash, baca tulis  Alquran bagi calon  pengantin  tidak  saja  menarik dicermati  karena  adanya  pro  dan kontra,  tetapi  juga  pergulatan  ide  yang ada di balik beberapa peraturan daerah tersebut.  Peraturan  daerah  sebagai produk  dari  kebijakan  publik  tidak dapat  dilepaskan  dari  sebuah  proses politik yang dapat dilatarbelakangi oleh berbagai  macam  idealisasi  politik  yang dianut  oleh  para  pembuat  kebijakan. Dalam kaidah kebijakan, sebuah produk kebijakan publik termasuk di dalamnya beberapa  peraturan  daerah  di  atas lazimnya  ditujukan  untuk  mengatur kepentingan  umum  yang  di  dalamnya terdapat  banyak  nilai-nilai  tidak  saja kolektif  tetapi  juga  individual  yang harus  dipertimbangkan  sebagai  norma dasar  kehidupan  bersama.  Dilihat  dari kemunculan  berbagai  peraturan  daerah bernuansa  Syariah  Islam  tersebut, nuansa yang berkembang hampir sama, yakni  nafas  melindungi  kepentingan publik  yang  bernama  moralitas  kolektif dengan  menggunakan  pelaksanaan syariat Islam sebagai instrument operasionalnya. 15
Dalam  otonomi  daerah  ini sebenarnya  terdapat  kebebasan  dan kemandirian dalam melaksanakan sesuatu  urusan  pemerintahan  oleh pemerintah  daerah  yang  menerima penyerahan  otonomi  tersebut,  bahkan dapat  dikatakan  bahwa  kebebasan  dan kemandirian  itu  merupakan  hakekat  isi
14 Ahmad  Mudhar  Libbi  dan  et  all, “An alisis  Peraturan  Daerah  perspektif  Syariah Islam di Indonesia ditinjau dari Konsep Hak Asasi Manusia,” Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember 1, no. 1 (2013): 5. 15 Pudjo Suharso, “Pro Kontra
Implementasi  Perda  Syariah,  ‘Tinjauan  Elemen Masyarakat,’” Al-Mawarid XVI,  no.  1  (2006)  Hlm 230-231.
otonomi. 16 Termasuk dalam pembentukan peraturan daerah terdapat  kebebasan  dan  kemandirian dalam membentuknya namun tetap saja ada batasan-batasan yang perlu dipedomani  sebagaimana  dijelaskan dalam pasal 250 Undang-Undang No. 23 tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah sebagai berikut:
(1) Perda dan Perkada dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang  lebih  tinggi,  kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
(2) Bertentangan  dengan  kepentingan umum meliputi:
a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
b. terganggunya  akses  terhadap pelayanan publik;
c. terganggunya  ketenteraman  dan ketertiban umum;
d. terganggunya  kegiatan  ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau e. diskriminasi terhadap suku, agama  dan  kepercayaan,  ras,
antar-golongan, dan gender.
Selain itu, dalam proses pembentukan  peraturan  daerah  perlu juga  untuk  merujuk  pada  Pasal  7  ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan yang menjelaskan  bahwa  Jenis  dan  hierarki Peraturan  Perundang-undangan  terdiri atas:
a. Undang-Undang  Dasar  Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
16 Bagir Manan, Politik Perundang-Undangan Dalam  Pembinaan  Hukum  Nasional (Jakarta:  UI Press, 1993) Hlm 2.
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Urgensi  Penyelenggaraan  Pendidikan Al – Qur’an di Provinsi Gorontalo
Alquran secara ilmu kebahasaan berakar dari kata qara’a - yaqra’u - qur’anan yang berarti “bacaan atau yang dibaca”. Secara  general  Alquran  diartikan sebagai  kitab  yang  berisi  kumpulan kalimat-kalimat  Allah,  mukjizat  yang diturunkan  kepada  Nabi  Muhammad melalui  malaikat  Jibril,  ditulis  dalam sebuah  naskah  yang  selalu  dijaga kemurniannya dan bacaannya merupakan  ibadah.  Al-Qur'an  juga merupakan pedoman hidup manusia di dunia  dan  di  akhirat.  Secara  general Alquran  berarti  sebagai  sebuah  kitab yang  berisi  himpunan  kalam  Allah, suatu mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. melalui perantaraan  malaikat  Jibril,  ditulis dalam  mushaf  yang  kemurniannya senantiasa terpelihara, dan membacanya merupakan  amal  ibadah.  Al-Qur'an membuktikan  kepada  pikiran  dan kekuatan bahwa Allah itu hidup dalam penciptaan.  Meskipun  ada  berbagai macam bukti dan tanda yang menunjukkan  kebesaran  Allah  SWT, keberadaan  Allah  dan  Pencipta  segala sesuatu  di  dunia,  segala  sesuatu  yang Allah  ciptakan  tidak  akan  kosong.  Jika kita  meneliti  ayat-ayat  Al-Qur'an,  akan muncul bukti dan hikmah penciptaannya. 17 Pemerintah yang secara konstitusional berwenang untuk melindungi warganya, memajukan kesejahteraan  umum,  dan  mendidik warganya.  Selanjutnya,  Pasal  29  Ayat  1 Undang-Undang Dasar Negara
Republik  Indonesia  Tahun  1945-nya menyatakan bahwa negara berdasarkan
17 Eva  Iryani,  “Al - Qur’an  dan  Il mu Pengetahuan,” Jurnal  Ilmiah  Universitas  Batanghari Jambi 17, no. 3 (2017) Hlm. 68.
Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Artinya kehidupan masyarakat terbentuk dalam kerangka  ajaran.  Idealnya,  sebagai bangsa  yang  religius,  kita  harus  lebih beradaptasi  dengan  perkembangan menuju  kemajuan  warga  negara  agar lebih memahami ajaran yang terkandung dalam agama islam. Salah satu rencana pembangunan negara adalah meningkatkan  kualitas  sumber  daya manusia  yang  beriman  kepada  Allah SWT,  berakhlak  mulia  sebagai  ciri bangsa  Indonesia,  atau  lebih  dikenal dengan  pendidikan  intelektual  yaitu sumber daya intelektual, bakat keilmuan, simpati. Lingkungan
bertanggung  jawab  atas  kelangsungan hidup  bangsa.  dan  dunia.  Oleh  karena itu,  sumber  daya  manusia  tersebut harus  memiliki  keseimbangan  budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ajaran dan  praktik  moral  umat  Islam merupakan sumber ajaran utama Islam, yang  diambil  dari  kitab  suci.    Oleh karena itu, bagi umat
Islam, kemampuan dan pemahaman Al-Qur'an adalah mutlak. 18
Di sisi lain, pendidikan agama di sekolah  pada  umumnya  juga  belum dilandasi oleh pendidikan multikultural yang  baik,  begitu  pula  sebaliknya. Akibatnya,  konflik  sosial  seringkali diperparah  dengan  hadirnya  ajaran kebenaran agama yang diajarkan dalam pendidikan agama di sekolah-sekolah di daerah rawan konflik. Hal ini menciptakan konflik yang berakar pada keyakinan  dasar  agama  dan  dipahami sebagai  bagian  dari  profesi  keagamaan, sehingga semakin sulit untuk mengatasi konflik kekerasan sosial.
Realita  tersebut  menunjukkan bahwa  pendidikan  agama  baik  di
18 Imam  Mahdi,  “Kebijakan  Pemerin tah Daerah  Dalam  Mengentaskan  Buta  baca  Al- Qur’an,  Persiapan  Penerapan  Perda  Nomor  5 Tahun  2014  tentang  Wajib  Bisa  Baca  al- Qur’an Bagi  Siswa  dan  Calon  Penganten  di  Kabupaten Bengkulu Tengah,” Manhaj 1, no. 3 (2013):20-21.
sekolah  umum  maupun  sekolah  agama lebih  bercorak  eksklusif,  yaitu  agama diajarkan  dengan  cara  menafikan  hak hidup  agama  lain,  seakan-akan  hanya agamanya  sendiri  yang  benar  dan mempunyai  hak  hidup,  sementara agama  yang  lain  salah,  tersesat  dan terancam  hak  hidupnya,  baik  di kalangan  mayoritas  maupun  minoritas. Seharusnya  pendidikan  agama  dapat dijadikan sebagai  wahana  untuk mengembangkan  moralitas  universal yang ada dalam agama-agama sekaligus mengembangkan  teologi  inklusif  dan pluralis.
Pendidikan  Islam  menghadapi banyak  tantangan,  mulai  dari  masalah etika  dan  moral  hingga  masalah nasional  dan  global,  dan  masyarakat modern  membutuhkan  pendidikan lanjutan  untuk  mengatasi  berbagai masalah kehidupan. Kita telah mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi  maju,  tetapi  dari  sudut pandang  lain,  ilmu  pengetahuan  dan teknologi maju tidak dapat berkembang. karakter  mulia.  Dunia  modern  saat  ini, termasuk  Indonesia,  ditandai  dengan kemerosotan  moral  yang  benar-benar mengkhawatirkan.  Gejala  kemerosotan moral  ini  tidak  hanya  menimpa  orang dewasa saat ini, tetapi juga para pelajar muda. Banyak orang tua, pendidik, dan mereka  yang  bekerja  di  bidang keagamaan  dan  sosial  mengeluhkan kenakalan,  nakal,  mabuk-mabukan, tawuran,  pesta,  dan  obat-obatan  dari beberapa siswa. 19
Belajar  adalah  cara  belajar  bagi setiap orang untuk memperoleh pengetahuan  dan  memahami  sesuatu dengan baik. Mempelajari dan mendalami ilmu dalam Islam merupakan anjuran dan kewajiban bagi umat  Islam.  Rahmat  moral  dicapai melalui  pendidikan,  tauhid  terbentuk
19 H. Abuddin Nata, Manajemen Pendidikan: Mengatasi  Kelemahan  Pendidikan  Islam  di  Indonesia (Jakarta: Kencana, 2010) Hlm 106.
dalam jiwa melalui pendidikan. Ilmu itu didapat  melalui  pendidikan.  Oleh karena  itu,  pendidikan  penting  untuk menyelamatkan  umat Islam dari kebodohan.  Al-Qur'an,  sumber  dari semua  kitab  suci, telah menyatakan hal ini. “ Allah akan meninggikan derajat orang- orang yang beriman di antaramu dan orang- orang  yang  diberi  ilmu  pengetahuan “  (QS. Al-Mujadalah, 11). 20 Pencapaian  pendidikan  secara praksis  setidak-tidaknya  menjadikan anak-anak  sebagai  manusia  terdidik,
manusia berilmu dan manusia berpengetahuan. Sebagai manusia terdidik dapat diukur dari  perilakunya, yaitu  berperilaku  yang  normatif  baik, sebagai  manusia  berilmu  dapat  diukur dari  cara  memecahkan  masalah  hidup mereka  yakni  dengan  cara-cara  yang obyektif benar, bukan dengan cara yang menyimpang.  Dan  sebagai  manusia berpengetahuan  dapat  diukur  luasnya wawasan  hidup  mereka.  Sedangkan sebagai  manusia  berbudaya,  maka dapat diukur dari cara menyikapi hidup pribadinya  dan  cara  menyikapi  hidup bersama  dalam  masyarakat  yang membangun bangsa dan negara.
Nilai  tertinggi  pendidikan  bagi Islam  adalah  keamanan,  keamanan dunia  dan  masa  depan.  Tujuan  dasar pendidikan nasional adalah menjadikan manusia  yang  beriman  dan  bertakwa kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa, berakhlak mulia, berakal  budi,  berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung  jawab.  Hal  ini  untuk mengembangkan  potensi  siswa. 21 Lebih lanjut  Quraish  Shihab  menyatakan bahwa setiap penyajian materi
20 Departemen  Agama  RI, Al-Quran Terjemahan (Bandung:  CV  Darus  Sunnah:
Departemen Agama RI, 2015).
21 Tim  Penyusun  Naskah  Akademik Kabupaten  Lombok  Utara,  “Na skah  Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara  Tentang  Penyelenggaraan  Pendidikan Berbasis Gerakan Kembali Ke Khittah Pendidikan 2017” (2017) Hlm 18.
pendidikan  harus  mampu  menyentuh jiwa  dan  akal  peserta  didik,  sehingga dapat  mewujudkan  nilai  etis  atau kesucian  yang  merupakan  nilai  dasar sebagai  seluruh  aktivitas  manusia.  Hal ini  menjadi  keharusan  karena  ia merupakan  tujuan  pendidikan  konsep Alquran. 22 Menurut Abdul Rachman Assegaf  sebagaimana  dikutip  oleh  Ari Hasan Ansori bahwa Realitas pendidikan  Islam  saat  ini  sedang mengalami kebuntuan intelektual. Berikut  arahannya:  Pertama,  upaya reformasi  masih  kurang  dan,  jika demikian,  akan  diatasi  oleh  perubahan sosial,  politik,  ilmu  pengetahuan  dan teknologi.  Kedua,  praktik  pendidikan Islam sampai saat ini masih melanggengkan  warisan  kuno  dan kurang  berpikir  kreatif,  inovatif,  dan kritis  terhadap  persoalan-persoalan kehidupan nyata.
Ini terlalu menekankan  pendekatan  linguistik  dan menyangkal pentingnya interaksi pedagogis  dan  komunikasi  manusia antara  guru  dan  siswa.  Keempat,  arah pendidikan Islam menitikberatkan pada pembentukan  'hamba-hamba  Allah' yang  tidak  seimbang  dengan  persepsi pribadi muslim sebagai muslim. khalifah fi al-ardl. 23
Alquran  dan  hadits  dalam pendidikan  Agama  Islam  adalah  dua sumber yang dijadikan sebagai landasan umat Islam. Untuk lebih bisa memahami dan mempelajari isi kandungan  Alquran,  maka  seorang muslim  harus  memiliki  kemampuan membaca  dan  menulis  Alquran.  Selain itu,  untuk  dapat  membaca  Alquran dengan baik dan benar, maka ditempuh melalui  proses  pendidikan.  Karena pendidikan merupakan salah satu aspek
22 Quraish  Shihab, Membumikan  Al- Qur’an (Bandung: Mizan, 1996) Hlm 172.
23 Ari Hasan Ansori, “Strategi Peningkatan Sumber Daya Manusia Dalam Pendidikan Islam,”
Jurnal Qathrunâ 2, no. 2 (2015) Hlm 22.
kehidupan  manusia  yang  peranannya sangat penting. Melalui proses
pendidikan  seseorang  diarahkan  dan dibimbing  untuk  dapat  menghadapi kehidupan  ini  dengan  sebaik-baiknya. Pendidikan  agama  dalam  kehidupan manusia  dengan  Allah  maupun  dalam hubungan manusia, baik secara individual maupun kelompok
memberikan  integrasi  sosial  manusia dalam  masyarakat,  keluarga  maupun lingkungan  sekolah.  Membaca  Al- Qur'an  adalah  wajib  bagi  umat  Islam karena Al-Qur'an adalah sumber utama dalam  kehidupan  sehari-hari  umat Islam.  Soal  kemampuan  membaca  dan menulis Al-Qur'an selalu berbeda-beda, ada  kalanya  orang  bisa  membaca  dan menulis  dengan  baik,  ada  juga  orang yang  memiliki  kemampuan  membaca Al-Qur'an. Sama seperti ada yang tidak pandai  menulis  ayat,  ada  juga  yang tidak  pandai  membaca  Al-Qur'an. namun  dia  tidak  bisa  menulis  dan merupakan  orang  biasa  dalam  hal  bisa membaca  dan  menulis  ayat-ayat  Al- Qur'an dengan baik dan benar.
24
Kajian tentang kehidupan
berbangsa  penting  untuk  mencapai tujuan  daerah  Indonesia,  salah  satunya melalui  pendidikan.  Menurut  Pasal  31 (1)  UUD  1945,  setiap  warga  negara berhak  atas  pendidikan.  Pendidikan nasional  berfungsi  sebagai  kesatuan bangsa,  pemerataan  kesempatan  dan pengembangan diri. Pendidikan diharapkan dapat mempererat persatuan  negara  dan  memberikan kesempatan  yang  sama  bagi  seluruh warga  negara  untuk  pembangunan secara  menyeluruh.  Dalam  rangka meningkatkan  pemerataan  pelayanan pendidikan, mutu dan nilai pendidikan, serta efisiensi dan efektivitas  pelayanan
24 Siti  Qurrotul  A’yun,  “Pengaruh  Latar belakang  Pendidikan  Formal,  Non-formal  dan Informal  Siswa  terhadap  Kemampuan  Membaca Alquran  di  MAN  Tulungagung  1  dan  MAN Tulungagung  2”  (IAIN  Tulungagung,  2015) Hlm 1.
pendidikan, maka pembangunan pendidikan  harus  meningkatkan  akses masyarakat  terhadap  pendidikan  yang berkualitas. Pendidikan
yang berkualitas  menciptakan  sumber  daya manusia,  daya  saing,  kemandirian  dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.  Secara  keseluruhan, kemampuan  membaca  dan  menulis  Al- Qur'an merupakan sifat yang diinginkan  bagi  umat  Islam  untuk mempelajari agama mereka
sepenuhnya.  Pelajaran  agama  Islam diajarkan  kepada  anak  sekolah  dari pendidikan  dasar  hingga  pendidikan tinggi dalam kurikulum nasional, selalu dengan tes membaca dari kitab suci Al- Qur'an  dan  Sunnah  Nabi.  Kedua sumber ilmu ini dapat dipahami dengan kemampuan membaca Al-Qur'an. 25 Rasulullah  SAW  menyatakan keutamaan  membaca  Alquran  melalui sabdanya  yang  disampaikan  oleh Aisyah  sebagai  berikut:  “orang  yang membaca  Alquran  dengan  fasih  dan benar  akan  dikelompokkan  dengan orang-orang  yang  mulia,  orang  yang membaca Alquran  dengan  tidak lancar, namun  ia  tetap  berupaya  untuk membacanya  maka  ia  akan  mendapat dua  pahala.  Dan  pada  hadits  yang  lain dinyatakan  sebagai  berikut:  ”Barang siapa  membaca  satu  huruf  dari  kitab Allah maka baginya satu kebaikan, dan satu  kebaikan  itu  dibalas  sepuluh  kali lipatnya.  Aku  tidak  mengatakan  alif lammim  itu  satu  huruf,  tetapi  alif  satu huruf,  lam  satu  huruf,  dan  mim  satu huruf. Dan pada hadits yang lain beliau bersabda:  “Sebaik -baik  kamu  ialah orang  yang  belajar  Alquran  dan mengajarkannya. Al-Qur'an memberikan  banyak  manfaat  kepada anak-anak  dalam  hal  belajar,  membaca dan  menulis,  yaitu  memiliki  peluang yang  besar  serta  menjadi  dasar  untuk membaca  dan  menghafal  Al-Qur'an
25 Tim  Penyusun  Naskah  Akademik Kabupaten Lombok Utara. hlm 8.
sebagai sumber ajaran Islam. setiap hari) untuk  mengajarkan  nilai-nilai  moral; cerita  demi  cerita.  -  Mata  pelajaran agama dan akhlak yang baik bagi siswa. Anak-anak  usia  ini  menerima  semua yang diajarkan kepada mereka. Metode pengajaran  membaca  dan  menulis  Al- Qur'an  dilakukan  secara  berkelompok yang mendorong persatuan dan kebersamaan
umat. 26
Pemerintah daerah provinsi gorontalo memiliki visi untuk  menjadikan  agama  sebagai  salah satu  instrumen  menanamkan  moralitas dan akhlak kepada masyarakat. Dengan adanya  kebijakan  penyelenggaraan pendidikan  Alquran  bisa  membangun sistem  kehidupan  yang  agamis  di lingkungan  masyarakat  sebagai  suatu bentuk  pengejawantahan  eksistensi provinsi  gorontalo  sebagai  daerah serambi madinah.
Olehnya, peraturan daerah yang secara khusus mengatur tentang Pendidikan Alquran di Provinsi
Gorontalo  dipandang  sangat  penting mengingat  banyak  ditemukan  masalah yang  terkait  dengan  keagamaan. Penyelenggaraan  Pendidikan  Alquran di Provinsi Gorontalo dapat mendorong kehidupan  masyarakat  yang  dinamis dan progresif dalam rangka peningkatan kualitas kepribadian masyarakat dalam menjalankan
kehidupan  yang  berlandaskan  pada Alquran dan hadits.
Pembentukan  peraturan  daerah tentang  penyelenggaraan  pendidikan Alquran  memiliki  dampak-dampak strategis, antara lain: 27 Pertama, dampak yuridis.  Selama  ini  agama  dan  budaya paling banyak dijadikan sebagai hukum tidak  tertulis  atau  sudah  menjadi sebuah  tradisi  yang  mengikat  umat
26 Tim  Penyusun  Naskah  Akademik Kabupaten Lombok Utara. hlm 38.
27 Hayadin,  “Kesesuaian  Isi  Peraturan Daerah  Kabupaten  Banjar  Nomor  4  Tahun  2004 Tentang Baca Tulis Al- Qur’an De ngan Kurikulum Nasional Pendidikan Agama Islam,” EDUKASI 11, no. 1 (2013) Hlm 22.
dalam menjalankan aktivitas keagamaan.  Dengan  kata  lain  bahwa pengaturan  hukum  tidak  tertulis seringkali mudah digerus oleh perkembangan  zaman  yang  terus berubah  secara  cepat.  Hal  ini  dapat mengancam ketahanan tradisi keagamaan yang berimbas pada robohnya  karakter  dan  watak  manusia. Oleh  sebab  itu,  hadirnya  pengaturan secara  tertulis  ini  melalui  peraturan daerah  dapat  memberikan  garansi terhadap  ketahanan  tradisi  ibadah  dan nilai-nilai keagamaan yang pada materi muatan  pengaturannya  mencerminkan adanya pembagian tugas-tugas stakeholder  dalam  penyelenggaraan pendidikan Alquran. Kedua, dampak
politik. pembentukan peraturan daerah tentang pendidikan Alquran Provinsi Gorontalo memberi  pengakuan  terhadap  kearifan lokal  yang  memiliki  falsafah  adat bersendikan syarah’, syarah’ bersendikan  kitabullah.  Dalam  konteks ini dapat dipahami bahwa falsafah yang telah  disematkan  kepada  Provinsi Gorontalo  tersebut  seirama  dengan political  will dari  pemerintahan  daerah berkaitan  pentingnya  penyelenggaraan pendidikan  Alquran  sebagai  wadah spritual  dalam  rangka  memperdalam kajian  dan  memperkaya  pengetahuan mengenai Alquran dan hadits. Pendidikan  Alquran  berperan  untuk membentuk  perilaku  sosial  di  tingkat paling mendasar dan menengah dengan dalih  bahwa  suatu  peradaban  generasi manusia  hanya  dapat  ditopang  dengan pemahaman dan kekuatan berpendidikan  agama  yang  baik.  Atas dasar inilah, tanggungjawab pemerintah dalam  membentuk  perilaku  sosial  yang menjadi  krusial  untuk  dilaksanakan melalui  peran  sekolah  formal  dalam bekerja secara bottom-up guna memperkuat  sumber  daya  manusia dalam  memahami  nilai-nilai  agama yang benar.
Ketiga ,  dampak  sosial.  Dalam konteks pembentukan peraturan daerah tentang  pendidikan  Alquran  Provinsi Gorontalo,  sejatinya  dapat  memberi proteksi kepada penyelenggara pendidikan  dan  masyarakat  agar  dapat berperan  aktif  terhadap  pengembangan kemampuan  dan  watak  peserta  didik demi  membentuk  sistem  pendidikan yang  religius,  beradab,  berbudaya  dan bermartabat.  Dengan  demikian,  label Provinsi  Gorontalo  sebagai  serambi madinah  dapat  dipahami  sebagai  spirit kebangsaan untuk memperkuat khazanah keagamaan khususnya
peningkatan minat baca tulis Alquran.
Bentuk  Pengaturan  Pendidikan  Al- Qur’an
Pada  dasarnya  konsepsi  HAM mengatur  hak-hak  yang  mendasar  bagi setiap  manusia,  termasuk  didalamnya perlindungan terhadap kebebasan untuk  menganut  kepercayaan  dan melaksanakan  ibadahnya,  menjunjung tinggi  nilai  yang  tumbuh  dalam masyarakat (komunitas atau masyarakat adat)  tertentu,  termasuk  penghargaan terhadap  kearifan  lokal  ( local  wisdom ). Substansi dalam peraturan daerah yang bernuansa  syariah  seharusnya  dapat direlevansikan atau dihubungkan dalam arti  disinergikan  dengan  konsep  HAM yang  bersifat  universal,  sehingga  perda dapat  pula  menjadi  regulasi  yang menumbuhkembangkan nilai-nilai HAM seperti diantaranya sikap toleransi  antar  umat  beragama.  Maka untuk  mengedepankan  prinsip  nilai- nilai HAM perlu ditindaklanjuti dengan membentuk regulasi yang bisa
mengakomodir  semua  agama  agar terhindar  dari  tindakan  diskriminatif. Oleh  karena  itu,  mengatur  pendidikan alquran  ke  dalam  peraturan  daerah tersendiri  cenderung  disriminatif  dan sangat berpotensi menimbulkan ketersinggungan  antar  umat  beragama. Dengan  demikian,  keinginan  untuk mengatur pendidikan keagamaan secara
umum  dan  pendidikan  alquran  secara khusus  patutlah  mengikuti  perintah peraturan  perundang-undangan  dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sasaran penyelenggaraan pendidikan  alquran  adalah  siswa-siswi sekolah  menengah  yang  menjadi tanggungjawab pemerintah daerah provinsi. Olehnya, patut untuk diatur ke dalam peraturan daerah tentang penyelenggaraan  pendidikan.  Hal  ini sebagai  konsekuensi  logis  dari  kondisi kultural  masyarakat  Gorontalo  yang perlu didukung oleh kebijakan pendidikan  Alquran  yang  bertujuan menjaga  dan  menyangga  basis  sosio- kultural  masyarakat  yang  religius melalui  pendidikan  menengah  yang sasarannya  adalah  melandasi  siswa- siswi  pendidikan  menengah  dengan pendidikan alquran. Pembentukan peraturan  daerah  tentang  pendidikan alquran  dapat  menguatkan  peran sekolah
untuk memaksimalkan pembelajaran  pendidikan  keagamaan. Selain  itu,  penguatan  keagamaan  yang ada  khususnya  agama  non-islam  dapat diakomodir  dalam  peraturan  daerah menyangkut pendidikan keagamaannya sebagai  implementasi  sila  kesatu Pancasila  yaitu  Ketuhanan  Yang  Maha Esa.
Bentuk  pengaturan  pendidikan alquran dalam peraturan daerah tentang penyelenggaraan  pendidikan  adalah menambahkan satu BAB dalam peraturan  daerah  provinsi  gorontalo tentang  penyelenggaraan  pendidikan yang  tujuannya  untuk  meletakan  dasar penyelenggaraan  pendidikan  alquran sebagai kearifan lokal termasuk didalamnya mengatur pendidikan keagamaan non-islam. Olehnya penamaan BAB dalam peraturan daerah penyelenggaraan  pendidikan  menjadi BAB  tentang  Pendidikan  Keagamaan yang  ruang  lingkupnya  mencakup semua  agama  yang  dianut  oleh  peserta didik.  Hal  ini  menjadi  jalan  tengah
untuk keluar dari kebuntuan penyusunan  peraturan  daerah  tentang penyelenggaraan  pendidikan  alquran yang  telah  dihadang  oleh  Kementerian Dalam  Negeri  untuk  dihentikan  pada proses pembahasan.
Berkaitan  dengtan  itu  sebaiknya skema  kelayakan  suatu  perda  bukan hanya mempertimbangkan aspek materi muatan  perda  akan  tetapi  aspek  sosial sebagai salah satu dorongan pembentukan perda pendidikan alquran harus  di  jadikan  sebagai  indikator. Sebagaimana  telah  dijelaskan  di  atas Gorontalo  sebagai  serambi  madinah tingkat melek Baca Alquran dikalangan siswa  hanya  mencapai  30%  berarti  ada 70% siswa yang tidak bisa baca Alquran. Oleh  sebab  itu  penting  untuk  turut menilai  perda  bukan  hanya  pada  spek yuridis  tetapi  pada  aspek  sosiologis dikarenakan  perda  dibuat  berdasarkan kebutuhan  daerah  khusus  Provinsi Gorontalo.
Meski pendidikan alquran
diakomodir  dalam  peraturan  daerah tentang  penyelenggaraan  pendidikan, tetapi  penting  juga  untuk  membuat peraturan  pelaksana  berupa  peraturan gubernur  tentang  pendidikan  alquran yang menjadi peraturan pelaksana yang mengatur  secara  teknis  mengenai operasionalisasi  pendidikan  alquran. Selain itu, peraturan pelaksana tersebut dapat  menjadi  pedoman  perangkat daerah  terkait  untuk  menganggarkan penyelenggaraan pendidikan alquran.

## Kesimpulan
Pembentukan  peraturan  daerah provinsi  gorontalo  tentang  Pendidikan Alquran berpotensi menimbulkan pertentangan dengan asas-asas pembentukan perundang-undangan.
Hal  ini  didasari  oleh  materi  muatan peraturan  daerah  yang  menghendaki adanya  pengayoman  terhadap  semua kelompok  maupun  agama  untuk
mencegah  tindakan  diskriminatif  atas pembentukan suatu peraturan daerah.
Landasan pengaturan pendidikan Alquran  semestinya  dijadikan  sebagai bagian  dari  kearifan  lokal  yang  mana provinsi  gorontalo  dikenal  daerah serambi  madinah  dengan  mayoritas penduduk  islam  yang  didukung  oleh kultur  yang  kuat  sehingga  dibutuhkan kebijakan  hukum    pemerintah  daerah Provinsi Gorontalo untuk mengakomodir  pendidikan  Alquran dalam peraturan daerah tentang penyelenggaraan  pendidikan  di  daerah agar  nantinya  nilai-nilai  alquran  bukan hanya  diterima  dalam  ruang  lingkup sosiologis  tetapi  diakui  secara  yuridis. Olehnya  diperlukan  revisi  peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan  dengan  memasukan  satu BAB  tentang  pendidikan  keagamaan yang didalamnya tidak hanya mengatur pendidikan  alquran,  melainkan  agama lain  pun  dapat  dimasukan  ke  dalam BAB tersebut. Apabila peraturan daerah tersebut sudah direvisi, upaya selanjutnya  adalah  untuk  memperkuat pendidikan  alquran,  maka  perlu  dibuat peraturan  pelaksana  yaitu  peraturan gubernur  tentang  pendidikan  alquran sebagai  tindaklanjut  peraturan  daerah tentang penyelenggaraan pendidikan.

## Daftar Pustaka
A’yun,  Siti  Qurrotul.  “Pengaruh  Latar belakang  Pendidikan  Formal, Non-formal  dan  Informal  Siswa terhadap Kemampuan Membaca Alquran di MAN Tulungagung 1 dan  MAN Tulungagung  2.” IAIN Tulungagung, 2015.
Ansori, Ari Hasan. “Strategi Peningkatan Sumber Daya Manusia Dalam  Pendidikan
Islam.” Jurnal  Qathrunâ  2,  no.  2 (2015).
Arifuddin,  Andi.  “70  Persen  Siswa Muslim  di  Gorontalo  Buta  Baca Tulis Alquran.” Gopos.id. 2020.
Asshiddiqie,  Jimmly.  Konstitusi  dan
Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstiusi Press, 2005. Azra, Azyumardi. “Agama dan Otentisitas Islam,” n.d. Gorontalo, DPRD. “Pemerintah Provinsi Gorontalo  Siap  Mendukung Penyelenggaraan Pendidikan Alquran.” Gorontaloprov.id. Desember 2020. ———.  “Ranperda  Alquran,  Dikbud Harus Ambil Peran.” Gorontaloprov.id. Desember 2020. Hayadin.  “Kesesuaian  Isi  Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor  4  Tahun  2004  Tentang Baca  Tulis  Al- Qur’an  Dengan Kurikulum  Nasional  Pendidikan A gama Islam.” EDUKASI 11, no. 1 (2013). Iryani,  Eva.  “Al - Qur’an  dan  Ilmu Pengetahuan.” Jurnal  Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 17, no. 3 (2017). Kurnia,  Mahendra  Putra.  Pedoman Naskah  Akademik  Peraturan Daerah  Partisipatif.  Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007.
Libbi,  Ahmad  Mudhar,  dan  et  all. “Analisis Peraturan Daerah perspektif  Syariah  Islam  di Indonesia  ditinjau  dari  Konsep Hak  Asasi  Manusia.” Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa  Fakultas  Hukum Universitas  Jember  1,  no.  1
(2013).
Mahdi,  Imam.  “Ke bijakan  Pemerintah Daerah  Dalam  Mengentaskan Buta  baca  Al- Qur’an,  Persiapan Penerapan  Perda  Nomor  5 Tahun  2014  tentang  Wajib  Bisa Baca  al- Qur’an  Bagi  Siswa  dan Calon  Penganten  di  Kabupaten Bengkulu  Tengah.” Manhaj  1, no. 3 (2013).
Manan,  Bagir.  Politik  Perundang- Undangan  Dalam  Pembinaan Hukum  Nasional.  Jakarta:  UI
Press, 1993.
Mashadi. “Realitas Adati Hula -Hulaa To Syara’i,  Syara’i  Hula -Hulaa  To Qur’ani.” Jurnal Al- Ulum 12, no.
1 (2022): 1 – 23. Nata, H. Abuddin. Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan  Pendidikan  Islam  di
Indonesia.  Jakarta:  Kencana, 2010.
Niode, Alim S. “ASQ (Aadati hula -hulaa to  sara,  saraa  hula-hulaa  to kuruani)  Sebagai  Ideologi  Lokal (Upaya Menemu Kenali Keselarasan Adat dan Agama di Gorontalo.” Makalah untuk Seminar  Adat  Daerah  Gorontalo 1, no. 1 (2020). NKRI,  Pemerintah.  UU  No  12  Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan (2011). RI,  Departemen  Agama.  Al-Quran Terjemahan. Bandung: CV Darus Sunnah:  Departemen  Agama  RI, 2015. RI, MPR. Ketetapan Majelis Permusyawaratan  Rakyat  atau MPR Republik Indonesia Nomor
III/MPR/2000 mengatur tentang sumber  hukum  dan  tata  urutan peraturan  perundang-undangan (2000).
Shihab,  Quraish.  Membumikan  Al- Qur’an . Bandung: Mizan, 1996. Suci,  Rina.  “Raperda  Pesantren  dari
Pemprov Jabar Ditolak Kemendagri.” jurnaljabar.id. Desember 2020. Suharso, Pudjo. “Pro Kontra
Implementasi  Perda  Syariah, ‘Tinjauan  Elemen  Masyarakat.’”
Al-Mawarid XVI, no. 1 (2006).
Sujatmoko, Andrey. “Pengadilan Campuran  (‘Hybrid  Tribunal’) sebagai  Forum  Peneyelesaian atas  Kejahatan  Internasional.” Jurnal  Hukum  Humaniter  3,  no. 5 (2007): hlm. 977-978.
Suntana,  Ija.  Politik  Hukum  Islam. Bandung:  CV  Pustaka  Setia,
2014.
Utara, Tim Penyusun Naskah Akademik
Kabupaten  Lombok.  Naskah Akademik  Rancangan  Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara  Tentang  Penyelenggaraan Pendidikan  Berbasis  Gerakan Kembali  Ke  Khittah  Pendidikan 2017 (2017).