## UPAYA KUA KECAMATAN TAKERAN DALAM MENGATASI  PEMALSUAN DATA MELALUI SIMKAH WEB

## Dwi Runjani Juwita
Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Madiun
dwi.runjani@gmail.com

## Arif Shaifudin
Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Madiun arifsaifudin191127@gmail.com

## Nur Farida Badriyah
Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Madiun nurfaridabadriyah@gmail.com
Abstrak : Pemalsuan data terjadi di KUA Kecamatan Takeran yang terjadi  karena belum  berfungsinya  Simkah  Web.  Pemalsuan  akta  cerai  yang  dilakukan  oleh seorang mempelai perempuan ini karena adanya celah untuk melakukan pemalsuan itu  sendiri.  Si  calon  mempelai  perempuan  sudah  pernah  menikah,  dan  ketika mengurus  akta  cerai  dengan  suaminya  terdahulu  menyerahkan  proses perceraiannya  kepada calo di Pengadilan Agama sehingga tidak tahu bagaimana prosedur perceraian yang benar seperti apa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif,  dengan  menggunakan  wawancara  dan  studi  dokumentasinya  sebagai tehnik  pengumpulan  data. Dari  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan  bentuk pemalsuan data yang terjadi di KUA Kecamatan Takeran terjadi karena terdapat beberapa faktor diantaranya faktor kurang tahunya hukum, faktor saling percaya, dan  faktor diri  sendiri.  Sedangkan langkah-langkah yang dapat dilakukan  untuk mencegah pemalsuan data adalah memfokuskan pada isian data calon pengantin. Jika calon pengantin sebelumnya pernah menikah, maka ada data yang harus diisi seperti  nomor  akta  cerai dan  nama  suami  terdahulu  sehingga  data  yang  sudah diisikan  sudah  terhubung  dengan  aplikasi  pemerintah  lainnya.  Sedangkan hambatan  dalam  mengaplikasikan  Simka  Web  adalah  terbatasnya  sumber  daya manusia.
Kata Kunci : Pemalsuan Data, Simkah Web

## PENDAHULUAN
Pernikahan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat  penting dalam kehidupan  manusia  dengan  berbagai  konsekuensi  hukumnya,  dimana  hukum sendiri mengatur masalah pernikahan ini secara detail. karena dibalik pernikahan itu  sendiri  memiliki  makna  berupa  perjanjian  suci  antara  seorang  laki-laki  dan
perempuan  untuk  memenuhi  tujuan  hidup  berumah  tangga  sebagai  suami  istri dengan  memenuhi  syarat  dan  rukun  yang  telah  ditentukan  oleh  syariat  Islam. 1
Dan  juga  bertujuan  untuk  mewujudkan  kehidupan  rumah  tangga  yang  sakinah, mawaddah,  dan  rahmah. Serta  tercapainya  tujuan  reproduksi,  pemenuhan kebutuhan  biologis,  dan  sebagai  bentuk  menjaga  diri  dari  maksiat,  serta  untuk menyempurnakan ibadah.
Diantara tujuan lain dari pernikahan yang Serupa dengan salah satu tujuan syariah  Islam  ( maqasid  asy-syari’ah )  adalah hifz  an-nasl yakni  terpeliharanya kesucian keturunan manusia sebagai pemegang amanah khalifah fi al-ard . Tujuan syariah ini dapat dicapai melalui jalan pernikahan yang sah menurut agama, diakui oleh Undang-Undang dan diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat. 2
Pencatatan  perkawinan  bertujuan  untuk  mewujudkan  ketertiban perkawinan  dalam  masyarakat  Ini  merupakan  suatu  upaya  yang  diatur  melalui perundang-undangan,  untuk  melindungi  martabat  dan  kesucian  (mitsaqan ghalidhan) perkawinan, dan lebih khusus lagi untuk melindungi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga. 3
Terkait hal diatas, kesadaran masyarakat sebagai subyek  hukum sangatlah minim, karena pada kenyataannya masih banyak kasus-kasus yang bertentangan dengan  aturan-aturan  perkawinan  yang  telah  ditetapkan,  seperti  kasus  poligami tanpa  izin,  poligami  dalam  masa  iddah,  kasus  pernikahan  dini,  yang  sedang mirisnya adalah beredarnya surat nikah palsu.
Seperti halnya kasus yang terjadi di KUA Kec. Takeran yang akan menjadi tempat  penelitian,  yaitu  kasus  pemalsuan  Akta  Cerai.  Dalam  prakteknya ketika semua  berkas  persyaratan  nikah  sudah  lengkap  kemudian  didaftarkan  ke  KUA Kec.Takeran serta dilakukan pemeriksaan data nikah, tidak ditemukan masalah.
1 M.  Afnan  Hafidh  dan  A.  Ma‟ruf  Asrori, Tradisi  Islami:  Panduan  Prosesi Kelahiran , Perkawinan dan Kematian (Surabaya: Khalista, 2009), 88.
2 Abdurrahman, Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia ,  cet.  ke-3  (Jakarta:  Akademika Pressindo, 2001), 114.
3 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia , (Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2015), 91
namun pada saat akan di langsungkan akad Nikah muncul keganjalan pada surat Akta  Cerainya  yang  ternyata  pada  saat  itu  juga  catin  istri  mengakui  kalau pengurusan  Akta  Cerai  lewat  oknum  yang  kurang  bertanggung  jawab  dan  akta cerai  jandanya  palsu.  Tentunya  hal  ini  selain  merugikan  terhadap  pihak  KUA sebagai Pegawai Pencatat Nikah yaitu mengurangi integritas KUA sendiri, namun juga kepada keluarga baik dari pihak Suami yang pertama maupun calon suami yang baru karena telah dirusak kepercayaannya.
Masalah diatas  merupakan satu  dari beberapa masalah  yang bermunculan dalam kehidupan masyarakat. Bisa jadi mungkin karena tidak tahu atau karena ada motif  lain,  sehingga  ketentuan-ketentuan  yang  berlaku  belum  dapat  berjalan dengan baik dan mengakibatkan banyak hal yang dilakukan untuk mempolitisasi dan mengelabuhi hukum, yang jelas termasuk tindakan melawan hukum.
Dalam  perkembangannya,  teknologi  telah  memberikan  dampak  dalam berbagai segi kehidupan manusia termasuk dalam hal Pelayanan  Pernikahan. Hal ini  kemudian  juga  dimanfaatkan  oleh  Kementerian  Agama  (Kemenag)  dalam rangka  memaksimalkan  pelayanan  kepada  masyarakat  dengan  meluncurkan Sistem  Informasi  Manajemen  Nikah  berbasis  Website  (SIMKAH  Web) diluncurkan pada 8 November 2018. Peluncuran tersebut merupakan tindaklanjut dari nota kesepahaman antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 470/5711/SJ dan Nomor 20 tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam Lingkup Kementerian  Agama.  SIMKAH  Web  merupakan  program  Aplikasi  Komputer berbasis  Windows  yang  berguna  untuk mengumpulkan  data-data  Nikah  dari seluruh  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  di  Wilayah  Republik  Indonesia  secara online  maupun  offline.  data  akan  tersimpan  dengan  aman  di  KUA  setempat,  di Kabupaten/Kota  di  Kantor  Wilayah  Provinsi  dan  di  Bimas  Islam.  Data-data tersebut  berguna  untuk  membuat  berbagai  analisa dan  laporan  sesuai  dengan berbagai keperluan.
Aplikasi ini mengalami pengembangan dari aplikasi generasi pertama yang berbasis desktop. Simkah Web juga dirancang untuk mempermudah pengelolaan
administrasi  nikah  dan  rujuk  pada  KUA,  dengan  dukungan  validitas  data  yang terintegrasi.  Bahkan  sudah  terkoneksi  dengan  data  kependudukan  dan  catatan sipil.  Dengan  layanan  berbasis  online,  juga  perekaman  data,  semuanya  terjadi secara  otomatis.  Data  yang  terintegrasi  juga  meningkatkan  aspek  layanan kependudukan  dan  catatan  sipil.  Keterlibatan  dinas  kependudukan  dan  catatan sipil  (disdukcapil)  mutlak  diperlukan.  Menginat  model  daya  yang  dimasukkan secara online berkaitan dengan nomor induk kartu tanda penduduk elektronik (E- KTP). Dalam perjalannnya aplikasi SIMKAH Web banyak mendapatkan respon dari berbagai  pihak. Beberapa di  antaranya tanggapan positif baik  dari operator SIMKAH  pada  KUA  (internal)  maupun  masyarakat  umum  (External).  Karena Fungsi dan manfaat dari Simkah di antaranya:
1. Membangun  Sistem  Informasi  Manajemen  Penikahan  dicatat  di KUA-KUA;
2. Membangun infrastruktur database dengan memanfaatkan teknologi yang dapat mengakomodasi kebutuhan manajemen dan eksekutif;
3. Membangun  infrastruktur  jaringan  yang  terintegrasi  antara KUA  ditingkat daerah sampai Kantor Pusat;
4. Penyajian  data  yang  cepat  dan  akurat  serta  mempermudah pelayanan, pengendalian dan pengawasan;
5. Pelayanan  bagi  publik  untuk  mendapatkan  informasi yang lengkap,  cepat dan akurat.
Melihat  keunggulan  dan  Manfaat  dari  SIMKAH  Web  ini  diharapkan, permasalahan-permasalahan  yang  berhubungan  dengan  proses  pelayanan pencatatan pernikahan seperti pemalsuan data sedikit demi sedikit bisa berkurang dan teratasi. Pencacatan atau pendaftaran perkawinan melalui SIMKAH Web ini belum pernah diteliti khususnya di daerah Magetan. Berawal dari persoalan diatas, penulis  tertarik  untuk  mengkaji  lebih  dalam  terkait   Upaya  KUA  Kecamatan Takeran  Kabupaten  Magetan  dalam  mengatasi  permasalahan  dalam  pencatatan pernikahan  yang  mana  dalam  hal  ini  dititik  beratkan  kepada  permasalahan Pemalsuan Data Pernikahan melalui Aplikasi Simkah Web.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini  memusatkan  perhatiannya  pada  suatu  fenomena  dalam  konteks  sosial  secara alamiah  dengan  mengedepankan  proses  interaksi  komunikasi  yang mendalam antara  peneliti  dengan  fenomena  yang  diteliti.  Fenomena  yang  diteliti  dalam kualitatif  merupakan  satu  kesatuan  antara  subjek  dengan  lingkungan  sosialnya. 4
Dengan demikian gejala-gejala yang ditemukan tidak memungkinkan untuk diukur oleh angka-angka, melainkan melalui penafsiran yang logis teoritis  yang berlaku atau  terbentuk  begitu  saja,  Karena  realitas  yang  baru,  yang  menjadikan  indikasi signifikan  untuk  terciptana  konsep  baru. 5 Dengan  menggunakan  pendekatan  ini penulis akan mendeskripsikan tentang  analisis penggunaan Simkah Web sebagai upaya  mengatasi pemalsuan data di KUA Kecamatan Takeran.

## PEMBAHASAN

## Pengertian Simkah Web
SIMKAH Sebagai Aplikasi Pengelola Pelayanan Nikah, SIMKAH adalah singkatan  dari  “Sistem  Informasi  Manajeman  Nikah”  sebuah  program  Aplikasi Komputer berbasis Windows yang berguna untuk mengumpulkan data-data Nikah dari seluruh Kantor Urusan  Agama (KUA) di Wilayah Republik Indonesia secara online maupun offline, data akan  tersimpan  dengan  aman  di  KUA  setempat,  di Kabupaten/Kota  di Kantor  Wilayah  Propinsi  dan  di  Bimas  Islam.  Data-data tersebut  berguna  untuk  membuat  berbagai  analisa  dan  laporan  sesuai  dengan berbagai keperluan. Ada 2 tujuan utama yang hendak dicapai adalah:
1. Diperlukan sistem penyeragaman Data
2. Diperlukan Backup Data yang terintegrasi.
4 Haris  Hardiansyah, Metodologi  Penelitian  Kualitatif  Untuk  Ilmu-ilmu  Sosial ,  (Jakarta: Salemba Humanika, 20120), 8-9.
5 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum , (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 58
Penyeragaman data diperlukan karena diharapkan data dapat lebih efektif dan  efisien  sehingga  penangannya  lebih  mudah  apalagi  melalui suatu program yang  memadai.  Diperlukannya  backup  data  adalah  upaya  untuk  menyelamatkan dan menghimpun data dari berbagai masalah yang dihadapi seperti bencana alam dan sebagainya.
Dengan adanya Program SIMKAH diharapkan data-data KUA di wilayah Republik Indonesia dapat seragam dan terkini sehingga  bisa secara cepat, akurat dan efisien dianalisa. Program SIMKAH ini dirancang agar dapat digunakan dengan mudah untuk semua golongan baik sebagai pengguna pemula bahkan untuk yang terbiasa dengan komputer.
Intansi  pemerintah,  termasuk  Ditjen  Bimas  Islam  Kementerian  Agama, mencoba mewujudkan tuntutan jaman ini dengan melahirkan aplikasi pengelolaan nikah pada KUA yang disebut  SIMKAH. Pengelolaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pernikahan yang sudah diterapkan oleh Ditjen Bimas Islam semakin banyak  berperan  dalam  mewujudkan  sistem  perkantoran  modern  pada  Kantor Urusan Agama.
Dalam perkembangannya aplikasi SIMKAH banyak mendapatkan respon dari  berbagai  pihak.  Beberapa  di  antaranya  tanggapan  positif  baik  dari  operator SIMKAH pada KUA (internal) maupun masyarakat umum (External). Respon yang membangun ini sangat dibutuhkan oleh pengelola SIMKAH karena pada akhirnya menjadi bahan evaluasi kebijakan pengembangan sistem informasi nikah.

## Fungsi dan Manfaat Simkah
Fungsi dan manfaat dari Simkah di antaranya:
a. Membangun Sistem Informasi Manajemen Penikahan dicatat di KUA- KUA;
b. Membangun infrastruktur database dengan memanfaatkan teknologi yang dapat mengakomodasi kebutuhan manajemen dan eksekutif;
c. Membangun  infrastruktur  jaringan  yang  terintegrasi  antara  KUA ditingkat daerah sampai Kantor Pusat;
d. Penyajian  data  yang cepat dan  akurat serta mempermudah  pelayanan, pengendalian dan pengawasan;
e. Pelayanan  bagi  publik  untuk  mendapatkan  informasi  yang  lengkap, cepat dan akurat.

## Penggunaan Aplikasi Simkah
1. Mengakses Aplikasi
Untuk  menggunakan  aplikasi  SIMKAH  Online,  terlebih  dahulu  jalankan aplikasi browser Google Chrome atau Mozilla Forefox. Pada kolom isian alamat website tersebut ketikkan alamat sebagai berikut: http://simkah.kemenag.go.id/ lalu tekan tombol ENTER pada keyboard Anda. Kemudian akan tampil halaman utama dari aplikasi SIMKAH.
2. Data Peristiwa Nikah
Halaman  ini  menampilkan  informasi  laporan  data  peristiwa  nikah  yang terjadi pada periode tertentu.Informasi ditampilkan dalam  bentuk grafik.
3. Info Pendaftaran nikah
Setelah  memilih  tombol  ‘Klik’  pada  halaman  awal,  aplikasi  akan menampilkan halaman pendaftaran pernikahan seperti gambar dibawah:
Gambar 3.2
Halaman pendaftaran bagian awal terdiri dari:
1) Menu  Pendaftaran ,  bagian  ini  menujukkan  tahapan  pendaftaran yang telah dilakukan oleh catin.
2) Informasi pendaftaran ,  bagian yang  berisi  informasi alur pelayanan nikah
3) Informasi  Dokumen ,bagian  ini  berisi  dokumen  atau  persyaratan yang harus dilampirkan saat pendaftaran
4) Tombol ‘Lanjut’ , digunakan untuk memproses ke halaman  memproses ke halaman selanjutnya.
4. Login
Untuk  dapat  melakukan  pendaftaran  nikah  dan  menggunakan fungsi aplikasi pada wesite maka user petugas harus login terlebih  dahulu.
Gambar 3.3
Adapun langkah- langkah untuk login adalah sebagai berikut:
a. Isi kolom username / ID Pengguna
b. Isi kolom password / Kata sandi
c. Berikan tanda centang pada Remember Me, jika pengguna ingin username dan password selalu tersedia pada aplikasi . Namun jika tidak kolom Remember Me dapat dikosongkan .
d. Kemudian klik tombol ‘ Login’

## 5. Halaman Beranda
Setelah berhasil melakukan login, maka secara default aplikasi akan menampilkan halaman Beranda. Halaman ini berisi ringkasan data kegiatan petugas  KUA  dan  grafik  serta  list  data  kegiatan  yang  ada  pada  aplikasi SIMKAH.
Berikut beberapa bagian yang ada pada halaman beranda :
a. Menu  bar,  bagian  ini  terdiri  dari  modul-modul  utama  yang  dapat diakses oleh petugas KUA
b. Profil  pengguna,  bagian  ini  untuk  menunjukkan  nama  pengguna yang login dan link logout untuk keluar dari aplikasi.
c. Left  Menu,  bagian  ini  terdiri  menu  pendaftaran  nikah,  daftar penghulu, dan rekomendasi nikah masuk.
d. Grafik,  bagian  ini  untuk  menampilkan  data  rekap  kegiatan  KUA dalam bentuk garfik.
e. List  Rekap  Data,  bagian  ini  untuk  menampilkan  data  rekap kegiatan KUA dalam bentuk tabel.
6. Melihat Data Pendaftaran Nikah
Halaman list pendaftaran nikah ini menampilkan :
a. List Data , yang menampilkan data pendaftaran nikah
b. Fitur Search , berfungsi untuk  melakukan  pencarian data   berdasarkan keyword yang diinputkan.
c. Fitur  View  Detail ,  berfungsi  untuk  menampilkan  data  detail  dari satu nomor pendaftaran.
d. Fitur  Verifikasi ,  berfungsi  untuk  menampilkan  form  verifikasi untuk pendaftaran nikah.
e. Fitur Print , berfungsi untuk mencetak daftar nikah
f. Fitur  Display ,  untuk  mengatur  tampilan  baris  data  yaga  akan ditampilkan
g. Pagination, untuk berpindah halaman selanjutnya
7. Menambah Daftar Nikah

## Gambar 3.5
Untuk dapat menambahkan data pendaftaran nikah maka petugas KUA menigisi form sebagai berikut:
a. Aplikasi  otomatis  mengisi  daerah  KUA  berada,  kolom  daerah  tidak  dapat diubah
b. Pilih  ‘Nikah  di’,  jika  yang  dipilih  ‘Di  Luar  KUA’  maka  Catin  akan dikenakan biaya PNBP
c. Jika catin memilih ‘di KUA’ maka catin tidak akan dikenakan biaya.
d. Pilih Tanggal dan waktu - Kemudian pilih ‘Lanjut’ - Maka form pengisian data catin akan tampil dibawah - Isi alamat tempat akad pernikahan, field ini tersedia jika catin memilih menikah di Luar KUA
Gambar 3.6
Selanjutnya petugas akan mengisi data catin pria dan wanita, terdapat 3 tab yang ada  pada  halaman  ini  yaitu  :  tab  calon  suami, tab  calon  istri,  dan  tab  cheklist dokumen
1) Untuk pengisian data catin pria, pilih tab calon suami
2) Isi data kolom NIK
3) Klik tombol ‘Validasi’
4) Aplikasi akan menampilkan detail data dari catin pria berdasarkan data yang terdaftar di dukcapil
5) Data yang tidak sesuai dapat diubah, dengan ketik ulang pada field data yang akan Diubah
6) Petugas isikan nomor handphone dari catin pria Gambar 3.8
7) Selanjutnya upload foto catin pria, klik tombol upload
8) Kemudian  petugas  lanjutkan  untuk  mengisi  data  catin
Gambar 3.7
wanita, pindah ke tab ‘Calon Istri’- Isi data kolom NIK- Klik tombol ‘Validasi’
9) Aplikasi  akan  menampilkan  detail  data  dari  catin  wanita berdasarkan data yang terdaftar di dukcapil
10) Data yang tidak sesuai dapat diubah, dengan ketik ulang pada field data yang akan diubah
11) Petugas isikan nomor handphone dari catin wanita
12) Selanjutnya upload foto catin wanita, klik tombol upload
Gambar 3.9
13) Petugas  melanjutkan  dengan  melakukan  pengecekan dokumen, pindah ke tab checklist dokumen Gambar 3.10
14) Kemudian berikan tanda centang pada checkbox ‘ apakah anda yakin data yang diisi benar dan valid’
15) Kemudian Pilih ‘Lanjut untuk menyimpan Pendaftaran
16) Maka  aplikasi  akan  menampilkan  halaman  ‘Bukti Pendaftaran’ dan mengirimkan Nomor Pendaftaran ke
alamat email catin
17) Jika ingin mencetak Bukti Pendaftaran ,pilih ‘Cetak’
Gambar 3.11

## Pemeriksaan Nikah
Setelah  melakukan  pendafftaran  nikah,  catin  harus  melanjutkan  ke tahapan  pemerikasaan  nikah.  Pada  tahap  ini  petugas  melakukan  pemeriksaan terhadap  persyaratan  dan  kelengkapan pendaftaran.
Untuk melakukan pemeriksaan langkahnya adalah dengan mengisi setiap Tab  yang  telah  disediakan.Pengisian  tab  tersebut  ada  yang  bersifat  wajib  dan optional (dapat dikosongkan) berikut penjelasannya :
1. Tab ‘Calon Suami’, Tab ini akan menampilkan form dengan isi berupa data calon suami yang telah  diisi pada bagian pendaftaran
2. Tab ‘Calon  Istri’, Tab ini akan menampilkan form dengan isi berupa data
calon istri yang telah diisi pada bagian pendaftaran
3. Tab ‘Wali Nikah’
4. Tab ini akan menampilkan form dengan isi berupa data wali  yang telah diisi pada  bagian  pendaftaran.  Pada  form  ini  terdapat  tombol  ‘Validasi’  untuk pengecekan data Nomor NIK/ KTP
5. Tab Wakil Wali Nikah, Tab ini akan diisi dengan data wakil dari wali.
Wakil wali disini adalah orang diberi kuasa oleh wali untuk mewakilkannya sebagai wali didalam pernikahan, Pada form ini terdapat tombol ‘Validasi’ untuk pengecekan data Nomor NIK/ KTPSeorang wakil wali harus memiliki surat kuasa yang diupload pada bagian ‘Lampiran’
6. Tab  Wakil  Suami,  Tab  ini  akan  diisi  dengan  data  wakil  dari  suami. Pengisian bersifat otional, jika ada bisa diisi. Pada form ini terdapat tombol ‘Validasi’  untuk  pengecekan  data  Nomor  NIK/  KTP.  Seorang  wakil  wali harus memiliki surat kuasa yang diupload pada bagian ‘Lampiran’
7. Tab Orang Tua/ Ayah KandungTab ini diisi dengan data  ayah kandung dari pihak  suami/istri.  Tab  ini  hanya  akan  tampil  jika  tab  utama  yang  dipilih adalah tab ‘Calon Suami’ dan tab ‘Calon Istri’
8. Tab Orang Tua/  Ibu Kandung, Tab ini diisi dengan data ibu kandung dari pihak  suami/istri.  Tab  ini  hanya  akan  tampil  jika  tab  utama  yang  dipilih adalah tab ‘Calon Suami’ dan tab ‘Calon Istri’.
9. Tab  Jika  Duda  bercerai  atau  Jika  Janda,  Tab  ini  diisi  jika  status  calon pengantin adalah duda karena bercerai. Tab ini hanya akan tampil jika tab utama yang dipilih adalah tab ‘Calon Suami’ .
10. Jika yang tab utamanya  yang dipilih adalah calon istri maka form yang akan tampil adalah:
- Tab Jika Beristri Tab ini diisi jika status calon pengantin sudah memiliki istri. Tab ini hanya akan tampil jika tab utama  yang dipilih adalah tab ‘Calon Suami’ . Pada Tab ini data petugas juga harus menginputkan data istri yang dimiliki, jika terdapat dua isi sampai pada tab 2. Jika 3 isi juga Tab 3
- Tab Hubungan Tab ini diisi jika terdapat hubungan nasab, radiah, atau musharah antara catin wanita dengan pria. Tab ini hanya akan tampil jika tab utama yang dipilih adalah tab ‘Calon Suami’ dan ‘Calon Istri’.
11. Tab Anggota TNI/Polri, Tab ini diisi jika catin memiliki pekerjaan sebagai anggota TNI/Polri
12. Tab  WNA,  Tab  ini  diisi  jika  catin  merupakan  warga  negara  asing. Tab  ini  hanya  akan  tampil  jika  tab  utama  yang  dipilih  adalah  tab  ‘Calon Suami’ dan ‘Calon Istri’.
13. Tab  <19  atau  <16,  Tab  ini  hanya  akan  tampil  jika  tab  utama  yang  dipilih adalah  tab  ‘Calon  Suami’.  Tab  ini  akan  terisi  otomatis  jika pada  awal pendaftaran syarat-syarat sudah dilengkapi. Tab ini hanya akan tampil jika tab utama yang dipilih adalah tab ‘Calon  Istri’. Tab ini akan terisi otomatis jika pada awal pendaftaran syarat-syarat sudah dilengkapi.
14. Tab  <21,  Tab  ini  diisi  jika  catin  berumur  kurang  dari  21  tahun.  Tab ini hanya akan tampil jika tab utama yang dipilih adalah tab ‘Calon Suami’ dan ‘Calon Istri’. Tab ini akan terisi otomatis jika pada awal pendaftaran syarat- syarat sudah dilengkapi.
15. Tab Mas Kawin, Tab ini diisi untuk mencatat data mas kawin yang diberikan
16. Tab Perjanjian Perkawinan, Tab ini diisi untuk mencatat data perjanjian
17. Tab Taliq Talaq, Tab ini diisi jika catin pernah mengucapkan ta’lik/talaq
18. Tab PPN/Penghulu, Tab ini diisi untuk mencatat data penghulu yang akan menghadiri pernikahan

## Pencatatan Nikah
Pendaftaran  yang  telah  selesai  proses  pembayaran  dan  pencatatan pemeriksaan  dapat  melengkapi  data  dengan  mengis  mengisi  data  detail  saksi- saksi, pencatatan nikah dan buku nikah. Aplikasi akan menampilkan form yang sudah terisi sesuai degan data pendaftaran sebelumnya dan tab - tab yang harus dilengkapi sebagai berikut :
1. Tab Saksi- saksi,Terdiri dari dua tab yaitu saksi 1 dan saksi 2. Dengan mengisi nomor NIK kemudian Pilih ‘Validasi’ untuk pengecekan data, aplikasi akan
menampilkan data sesuai data Dukcapil
2. Tab Pencatatan Nikah dan Tab Buku Nikah

## Bentuk Pemalsuan Data di KUA Kecamatan Takeran
Sebagai  yang  dijelaskan  dalam  bab  selanjutnya  bahwa  pemalsuan  data yang  terjadi  di  KUA  Takeran  adalah  pemalsuan  akta  cerai  sehingga menyebabkan  pernikahan  tidak  dapat  dilanjutkan.  Diketahui  bahwa Agustina Dwi Astuti  memalsukan  akta  cerainya  sehingga  menyebabkan  pernikahannya dengan Budi Prabowo tidak dapat dilanjutkan.
Di  dalam  perkawinan  apabila  terjadinya  pemalsuan  identitas  maka  itu akan berdampak  pada  timbulnya  pembatalan  perkawinan,  ini  karena  unsur penipuan atau salah sangka mengenai  diri suami atau isteri sebagaimana  yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal  72  ayat  (2)  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  yang  menyatakan  bahwa seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
Apabila dilihat dari segi yuridis pemalsuan surat perkawinan mempunyai dua kemungkinan yaitu perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan surat palsu dapat dimintakan pembatalannya dan  apabila tidak dimintakan pembatalannya maka status perkawinan tetap sah. Dengan demikian dapat diketahui konsekuensi pemalsuan surat  perkawinan itu adalah kejahatan  yang terjadi dalam  lapangan hukum perdata yang diakhiri dengan hukum pidana yaitu melanggar ketentuan Pasal-Pasal dalam KUHPidana sebagaimana yang tercantum  dalam  Pasal  253, 264,  266,  267,  268,  269,  270,  271,  274,  275,  dan ditambah dengan Pasal 242 tentang sumpah palsu dan keterangan palsu. Dengan demikian untuk memperkuat kejelasan dari status identitas maka dibutuhkannya administrasi kependudukan, dalam  Undang-Undang  Nomor 24  Tahun  2013  di  dalam  Pasal  1  ayat  (1) menjelaskan  bahwa  “administarasi  kependudukan  adalah  rangkaian  kegiatan penataan  dan  penertiban  dalam  penertiban  dokumen  dan  data  kependudukan melalui  pendaftaran  penduduk,  pencatatan  sipil,  pengelolaan  informasi
administrasi  kependudukan  serta  pendayagunaan  hasilnya  untuk  pelayanan publik dan pembangunan sektor lain”.
Selain itu dijelaskan juga di dalam Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 24  Tahun  2013  tentang Administrasi  Kependudukan  yang  menyatakan  bahwa “dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  sebagai  alat  bukti  autentik  yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan  sipil”. Hal ini dilakukan  karena  administrasi  kependudukan  sebagai  suatu  sistem,  bagi penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administrasi penduduk  dalam  pelayanan  publik  serta  memberikan  perlindungan  yang berkenaan dengen penerbitan dokumen. 6

## Pembuktian Terhadap Pemalsuan Identitas
Dalam suatu sengketa perdata, sudah pasti para pihak telah merasa yakin apa yang diperjuangkan, yang dituntut didepan hakim adalah sesuatu yang bisa dibuktikan  kebenarannya.  Pembuktian  kebenaran  itu,  disebabkan  oleh ketersediaan  bukti-bukti  berupa  dokumen,  saksi-saksi,  dan  berbagai  alat pendukung lainnya yang menurut persepsi mereka akan mendukung tuntutan haknya.
Pembuktian adalah penyajian alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim  yang  memeriksa  suatu  perkara  guna  memberikan  kepastian  tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. 49 Membuktikan dalam arti logis adalah memberi kepastian yang bersifat mutlak atas suatu peristiwa yang sulit dibantah kebenarannya oleh siapa saja, termasuk oleh pihak lawan. Adapun membuktikan dalam arti konvensional adalah membuktikan suatu peristiwa tetapi tidak bersifat mutlak (sehingga kepastiannya sangat relatif). 7
Beban pembuktian haruslah berjalan secara objektif, adil, dan seimbang agar masing-masing dapat membuktikan sesuatu yang benar dan dimungkinkan
6 Ahmadi,  Analisis Terhadap  Pemalsuan  Identitas  Calon  Pengantin (Studi  Kasus  di KUA Kec. Bantarbolang, Pemalang), Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo 2016.
7 Sudikno  Mertokusumo, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia ,  ( Liberty,  Yogyakarta,1981), 96
pula  seseorang  dapat  membuktiksn  apa  yang  tidk  benar.  Aturan-aturan pembuktian  yang  dicakup  dalam  hukum  pembuktian  dimaksudkan  untuk digunakan dalam memeriksa sengketa untuk mencapai pada suatu putusan akhir baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana. 8
Jadi, untuk membuktikan adanya unsur penipuan dan pemalsuan identitas dalam  perkawinan  maka  penggugat  harus  membuktikan  berupa  bukti  tertulis yaitu  fotokopi  kutipan  akta  nikah,  fotokopi  kartu  keluarga,  fotokopi  akta kelahiran,  dan  juga  saksi  karena  memang  pada  dasarnya  beban  pembuktian tidak terletak pada hakim melainkan pada masing-masing pihak yang berperkara baik penggugat maupun tergugat.
Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa bisa saja terjadi pemalsuan  data  yang  dilakukan  oleh  oknum-oknum  yang  bersangkutan  untuk memudahkan proses administrasi. Adapun pemalsuan akta cerai yang terjadi di KUA Kecamatan Takeran peneliti mendapat informasi sebagai berikut :
1. Pihak KUA Kecamatan Takeran
Pengamatan  yang  peneliti  lakukan  dibantu  oleh  berbagai  pihak  yang terkait,  baik  pelaku,  pegawai  Kantor  Urusan Agama,  orang  tua  atau  wali  dari pihak  laki-laki  dan  juga  modin  (petugas  desa)  setempat  yang  mengetahui permasalahan tersebut.
Proses  pelaksanaan  perkawinan  antara  Agustina  dan  Budi  dijalankan sesuai  dengan  ketentuan  prosedur  Perkawinan.  Hla  ini  sebagaimana  yang dikemukakan  oleh  Bapak  Wagimun  selaku  kepala  KUA  Kecamatan  Takeran bahwa pelaksanaan perkawinan antara Agustina dan Budi  Prabowo dijalankan sesuai  prosedur  perkawinna  yang  berlaku  dimana  kedua  calon pengantin memenuhi syarat administrasi perkawinan seperti dokumen N1 sampai N7 dan
8 Teguh  Samudera, Hukum  Pembuktian  dalam  Acara  Perdata ,  ( PT.  Alumni,  Bandung, 2004), 12
dokumen  lain  yang  dibutuhkan  untuk  mengajukan perkawinan  di  KUA  pada umumnya. 9
Adapun praktiknya perkawinan antara Agustina dan Budi ada yang tidak sesuai  dengan  sebenarnya,  yaitu  pemalsuan  akta  cerai  Agustina.  Kejadian tersebut    diketahui    ketika    penghulu    KUA    Kecamatan    Takeran    akan mengakadkan Agustina dengan Budi dan memeriksa kembali berkas persyaratan menikah.
2. Dari pihak pelaku
Menurut  pelaku  bahwa  motf  dari  pemalsuan  akta  cerai  adalah  karena persyaratan  administratif  perceraian  sangat  sulit  sehingga  membuat  Agustina menerima  tawaran  seorang  calo  yang  menawarkan  untuk  mengurus  proses perceraiannya dengan hanya menawarkan sejumlah uang.
3. Dari pihak orang tua atau wali pengantin laki-laki.
Pada awalnya, kami sebagai orang tua mengetahui status Agustina sudah menikah  dengan  orang  lain.  Jadi  kami  tidak  mengira  bahwa  Budi  memiliki hubungan yang serius dengan Agustina, lalu kami tanyakan sendiri kepada Budi bahwa benar Budi memiliki hubungan yang cukup serius dengan Agustina. Lalu kami menanyakan status Agustina, dan Agustina mengaku sudah berpisah dengan suaminya  terdahulu.  Kami  percaya  saja  apa  yang  dikatakan Agustina  karena memberikan bukti berupa akta cerai. 10
Selanjutnya  adanya  pemalsuan  akta  cerai  yang  terjadi  disebabkan  oleh beberapa faktor, yaitu :
1. Faktor kurang sadar hukum
Dari  uraian  pelaku  sudah  cukup  jelas  bahwa  terjadinya  perkawinan dengan  memalsukan  identitas  (pemalsuan  akta  cerai)  menandakan  kurang sadarnya  terhadap  hukum  yang  mengaturnya.  Mengurus  akta  cerai  dengan
9 Wawancara dengan Bapak Wagimun (Kepala KUA Kecamatan Takeran tanggal 2 Juli 2020
10 Wawancara dengan orang tua Budi Prabowo, tanggal 3 Juli 2020
menggunakan  calo  dan  tidak  pernah  menghadiri  sidang  perceraiannya  dengan suami pertama menjadi bukti konkret bahwa kurang sadarnya hukum.

## 2. Faktor Saling Percaya
Adanya faktor saling percaya dapat menimbulkan mudahnya seseorang seseorang memalsukan akta cerai sebagaimana yang terjadi di KUA Kecamatan Takeran. Misalnya saja, ada seseorang yang akan menikah maka mempercayakan begitu  saja  dokumen  pernikahannya  kepada  modin setempat,  sehingga  modin tidak  mengecek  keabsahan  dokumen  tersebut,  sebagaimana  yang disampaikan bapak modin dengan peneliti berikut ini :
“ Kalau ada orang yang menikah, yang penting N1 sampai N10 lengkap maka selanjutnya langsung di bawa ke KUA. Para modin seperti saya percaya saja dokumen  yang  diberikan  bahwa  dokumen  tersebut  asli. Untuk  mengecek keabsahan  sebuah  dokumen  sebenarnya  bukan  wewenang  kami,  karena sebagaimana tugas kami yaitu membantu dalam pencatatan nikah” 11
Selain  itu,  ketika  hal  tersebut  sudah  terjadi  maka  dokumen  dibawa  ke KUA  untuk  didaftarkan  pernikahan  maka  sudah  menjadi  wewenang  KUA setempat untuk menentukan apakah persyaratan nikah tersebut sudah terpenuhi atau belum sehingga bisa melangsungkan pernikahan atau belum. Sebagaimana kutipan wawancara peneliti dengan operator Simkah berikut ini :
“ Memang kalau ada pendaftaran nikah selanjutnya entri data ke Simkah untuk memudahkan pencatatan nikah. Namun misalnya ada sebuah pernikahan yang sebelumnya  bercerai,  kami  dari  operator  Simkah  tidak  dapat  mengecek keabsahan dokumen tersebut karena dalam aplikasi Simkah tidak menyediakan fasilitas tersebut. Kecuali memang harus di cek ke website Pengadilan Agama
11 Wawancara dengan Bapak Muntoha (Modin Desa Jomblang) tanggal 1 Juli 2020
yang  mengeluarkan.  Tetapi  biasanya  kami  percaya  saja  bahwa  dokumen- dokumen yang diserahkan sudah asli. ” 12
Hal  inilah  yang  kemudian  menjadi  celah  bagi  para  oknum  dapat melakukan  pemalsuan  akta  cerai  karena  adanya  saling  percaya  antar  pihak sehingga tidak perlu menindaklanjuti keaslian sebuah dokumen.
3. Faktor kurang Optimalisasi pemerintah kepada KUA
Memang  segala  hal  yang  berkaitan  dengan  pernikahan  menjadi wewenang  KUA,  akan  tetapi  dengan  dibebankannya  segala  permasalahan pernikah dan tugas-tugas KUA lainnya menyebabkan peran KUA kurang optimal jika  tidak  dibarengi  dengan  perhatian  pemerintah  kepada  KUA.  Sebagaimana kutipan wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Takeran berikut ini :
“ Kantor  Urusan  Agama  memiliki  banyak  sekali  tugas  yang  dijalankan,  akan tetapi  dengan  sedikitnya  sumber  daya  manusia  yang  tersedia. Masing-masing sudah punya tugas dan tanggung jawabnya sendiri- sendiri.” 13

## 4. Faktor diri sendiri
Faktor  diri  sendiri  inilah  yang  harus  dipahami,  pada  pihak  KUA  harus lebih teliti dan tidak hanya percaya pada modin desa saja, modin desa juga jangan hanya percaya pada calon pengantin harus  benar-benar diteliti asal usul walau sebatas dari keluarga terdekat calon pengantin dan juga kepada pelaku harus sadar bahwa yang dilakukannya akan menimbulkan dampak hukum yang sangat besar apabila hal tersebut  dilakukan.
12 Wawancara  dengan  Bapak  Misbah  Zain  (Operator  Simkah  KUA  Kecamatan  Takeran) tanggal 2 Juli 2020
13 Wawancara dengan Bapak Wagimun (Kepala KUA Kecamatan Takeran tanggal 2 Juli 2020
Langkah-langkah  Penggunaan  Aplikasi  Simkah  Web  Sebagai  Upaya Menangani Bentuk Pemalsuan data di KUA Kecamatan Takeran
SIMKAH  (Sistem  Informasi  Manajemen  Nikah)  merupakan  aplikasi komputer berbasis windows,yang berguna untuk mengumpulkan data-data nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Republik Indonesia secara “ On-line ”.  Program  ini  menggunakan  teknik  internet  yang dipandang sebagai cara  yang  lebih  tepat,  cepat  dan  aman  selain  teknik Back-  Up dari  yang konvensional. Salah satu tujuan dari program ini adalah dapat mengecek nomor seri yang kemungkinan ganda,sehingga mengurangi kesalahan dan pemalsuan, serta  dapat  mengecek  identitas  mempelai  dari  berbagai  kemungkinan.  Hal-hal yang diperlukan dalam program  ini adalah adanya sistem penyeragaman data, serta Back-Up data yang harus terintegrasi. 14
Program  SIMKAH  ini  dipandang  perlu  dalam  upaya  meningkatkan kualitas  dan  kinerja  pelayanan  administrasi  nikah  pada  Kantor  Urusan Agama (KUA)  Kecamatan,  maka  sejak  tahun  2007  Dirjen  Bimbingan  Masyarakat Islam(Bimas  Islam)  telah  berkomitmen  meningkatkan  kapasitas  KUA  melalui perbaikan pelayanan berbasis IT ( Information and Technology), khusus pelayanan nikah  dalam  hal  pencatatan  perkawinan  yang  selama  ini  dilakukan  secara manual. 15
Program  Simkah  sendiri  dirancang  agar  dapat  digunakan  dengan  mudah untuk semua  golongan  baik  sebagai  pengguna  pemula  bahkan  untuk  yang  terbiasa dengan komputer. Program Simkah di KUA Kecamatan takeran telah menerapkan secara  online  yang  mempermudah  dalam  memverifikasi  data para  calon pengantin. Hal ini berarti mempermudah para pegawai  KUA dalam administrasi. Yang tadinya dibutuhkan 3 staf dalam memeriksa berkas pernikahan, sekarang
14 Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama  Provinsi  Bengkulu,  Buku  Panduan  Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), (Bengkulu: Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari’ah, 2015), 1.
15 Kementerian Agama  RI,  Buk  u  Panduan Aplik  asi  Sistem  Informasi  Manajemen Bimas Islam (SIMBI), (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2013), h,1
cukup 1 orang saja yang ditunjuk sebagai ahli dalam operator Simkah. Kemudian juga  dengan  online  ini  memudahkan  KUA  Kecamatan  Takeran  dalam mempublikasikan jumlah pernikahan perbulan dan atau pertahunnya.
Staf  operator  Simkah  yang  ditunjuk  dapat  mulai  memasukkan  data  di folder Daftar Nikah, setelah proses transaksi pendafaran nikah  yang dilakukan di hadapan PPN. Dari entry nikah ini, petugas dapat dimudahkan dalam melakukan proses pencatatan nikah di modul NB, dan secara online pihak-pihak terait dapat memantau  transaksi  pendaftaran  dalam  seminggu/sebulan/setahun  yang dilakukan  di  masing-masing  KUA.  Dari  data  daftar  nikah  ini,  kita  dapat melakukan  print  out  laporan  calon  pengantin  yang  akan  menikah  dalam seminggu/sebulan/setahun. Sehingga untuk mencegah terjadinya pemalsuan data dikemudian hari adalah dengan cara mengintergrasikan aplikasi Simkah dengan website  lembaga  terkait,  misalnya saja  website  Pengadilan  Agama  untuk mengecek keaslian sebuah dokumen.
Seperti yang dijelaskan bahwa dalam aplikasi Simkah Web terdapat data- datang  yang  harus  dimasukkan,  terutama  kepada  calon  pengantin  laki-laki maupun  perempuan.  Adapun  jika  salah  seorang  calon  pengantin  berstatus duda/janda terdapat data-data yang harus dimasukkan, seperti berapa nomor akta cerai  dan Pengadilan Agama mana  yang mengelurkan akta cerai  tersebut. Oleh karena itu salah satu hal efektif yang dapat dilakukan adalah memfokuskan entry data  seorang  calon  pengantin,  karena  aplikasi  Simkah  Web  sudah  terhubung dengan aplikasi lembaga pemerintahan lainnya. Hal ini sebagai kroscek keaslian data agar tidak terjadi penipuan data  lagi dikemudian hari.
Di dalam kolom tersebut terdapat isian berupa bukti cerai berupa (berarti akta  cerai  ),  Instansi  (berarti  Pengadila  Agama  mana  yang  mengeluarkan), dan nomor (nomor akta cerai). Jika dalam pengisian ini tepat dan lengkap, maka pemalsuan data dapat dicegah dan tidak akan terjadi karena Simkah Web sudah terhubung  dengan  website  instansi  pemerintah  lainnya.  Jadi  misalkan  saja memasukkan  nomor  akta  cerai  akan  tetapi  nomor  akta  cerai  tersebut  tidak terdapat dapat data, maka system akan menolak isian yang dimasukkan.
Simkah sebenarnya sudah mengantisipasi apabila terjadi pemalsuan data dikemudian hari, oleh sebab itu upaya dalam memaksimalkan pemalsuan data adalah dengan memasukkan data  dengan lengkap dan tepat.

## Kendala  dalam  Penggunaan  Aplikasi  Simkah  Web  dalam  Mengatasi
Pemalsuan Data
Sebagaimana  yang  dijelaskan  diatas  bahwa  belum  ada  aplikasi  yang terintegrasi  dengan  aplikasi  lainnya  sehingga  tidak  bisa  mengecek  kevalidan sebuah data, dalam hal ini adalah akta cerai. Sebagaimana kutipan wawancara peneliti dengan pegawai KUA berikut ini :
“ Memang  aplikasi  Simkah  belum  terhubung  dengan  aplikasi lainnya  yang  terintegrasi.  Sehingga  apabila  misalnya  ada  sebuah perkawinan  yang  misalnya  membutuhkan  data-data  lain  untuk melengkapi  persyaratan  nikah,  misalnya  akta  cerai,  atau  akta kematian  tidak  dapat  langsung  mengetahui  keaslian  akta  tersebut kecuali  mengecek  langsung  kepada  website  Pengadilan Agama  atau website Dispenduk setempat”. 16
Berkaitan  dengan  hambatan  yang  terjadi  di  KUA  Takeran  terhadap pengaplikasian  Simkah  Web  dapat  dikaitkan  dengan  teori  efektivitas  hukum. Dalam  teori  efektivitas  hukum  terdapat  beberapa  faktor  yang  memengaruhi fungsi hukum dalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut dapat disarikan menjadi empat faktor. Pertama, adanya materi hukum yang baik. Kedua, adanya penegak hukum  yang  baik.  Ketiga,  adanya  masyarakat  hukum  yang  baik.  Keempat, adanya  sarana  dan  prasarana  hukum  yang  baik.  Masing-  masing  faktor  yang disebutkan dapat dikemukakan secara rinci dalam poin- poin berikut ini :
1. Materi  hukum  yang baik,  yakni  adanya ketentuan  yang mengatur suatu  masalah  dalam  masyarakat.  Di  mana  ketentuan  tersusun
16 Wawancara dengan Bapak Wagimun  (Kepala KUA Takeran) tanggal 30 Juni 2020
secara baik dan mengandung materi yang baik pula. Materi hukum disebut juga dengan kaidah hukum.
2. Penegak hukum yang baik, bermaskud aparat penegak hukum telah melaksanakan tanggung jawabnya, selau penegak hukum. Seingga, hukum akan berlaku efektif ketika penegak materi hukum yang ada juga baik.
3. Masyarakat hukum yang baik, bermaksud bahwa masyarakat secara sadar tunduk dan patuh tehadap ketentuan yang ada.
4. Sarana dan prasaran hukum  yang baik,  bermaksud bahwa hukum dapat  ditegakkan  secara  efektif  jika  diimbangi  dengan  adanya sarana  dan  prasarana  penegakan  hukum.  Misalnya,  adanya mobilitas penegak hukum dalam menjalankan tugas-tugasnya.
Berdasarkan  penjelasan  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  sebuah kebijakan  hukum  dapat  diberlakukan  kepada  masyarakat  secara  efektif  ketika telah memenuhi beberapa faktor pendukungnya, yaitu materi hukm yang tertuan dalam  peraturan,  adanya  pelaksana  yang  baik,  masyarakat  serta  sarana dan prasarana  hukum  yang  baik.  Keempat  faktor  ini  harus  ada  dan  bersifat kumulatif,bukan  alternatif.  Artinya,  semua  faktor  pendukung  tersebut  harus terpenuhi  secara  keseluruhan.  Dengan  demikian,  suatu  ketentuan  akan  dapat efektif untuk ditegakkan dalam masyarakat.
Dalam  penerapan  Simkah  untuk  tiap-tiap  KUA  Kematan  di  Indonesia khususnya Kecamatan Takeran masih ditemukan beberapa kendala, baik kendala internal maupun eksternal itu sendiri. Kendala-kendala yang dimaksudkan pada dasarnya  lebih  kepada  tehnik  operasional  aplikasi  Simkah  dan  kesiapan  pihak KUA  dalam  menerapkan  aplikasi  tersebut.  Adapun  kendala-kendala  yang dimaksudkan adaah sebgai berikut :
1. Minimnya  SDM  yang  handal  di  KUA  yang  menguasai  ilmu  Komputer karenan memang di KUA pada umumnya diisi oleh Sarjana Agama Islam yang tidak begitu mahir dalam Teknologi Informasi.
2. Awalnya ada keraguan sebagian KUA mengaplikasikan Simkah, dikarenakan
belum ada perintah tegas  untuk  pemakaian Simkah. Keraguan  yang muncul didasari  belum  adanya  regulasi  yang  jelas  tentang  pemakaian  Simkah  ini. Namun,  berdasarkan  Instruksi  Dirjen  Bimas  Islam  seperti  telah disebutkan keraguan tersebut dapat ditangani secara perlahan.
3. Kurangnya pemahaman sebagian KUA tentang aplikasi Simkah disamping itu kurangnya jangkau internet untuk sebagian daerah KUA Kecamatan.
4. KUA  masih  menungg  regulasi  yang  jelas  dan  tegas,  misalnya  daam  bentuk Keputusan  Presiden  yang  mengatur  lebih  rinci  tentang  pengaplikasian Simkah.
5. Kurangnya  sosialisasi  nternal  instansi  terkait.  Misalnya,  antara  Kemenag di
Kabupaten dengan KUA yang berada di tiap-tiap kecamatan.

## Problem dan Cara Mengefektifkan Simkah
No Problem Program Simkah Cara Mengefektifkan Program Simkah 1 Masih  kurangnya  pembinaan dan  sosialisasi  dari  Kemenag terhadap Operator Simkah Menyelenggarakan pelatihan program Simkah terhadap operator  Simkah  dan/atau pegawai-pegawai yang ditunjuk 2 masih belum bekerjsama dengan  Dukcapil  sehingg  data dapat dipalsukan KUA  harus  bekerja  sama  dengan Dukcapil,  agar tersinkronisasi data dan terhindar dari pemalsuan data 3 Belum tersedianya dana opeasional khusus untuk pengelolaan dan pengoprasian program Simkah Pengajuan  pengalokasian  dana untuk  program  Simkah,  baik berbentuk  sarana  maupun pelatihan 4 Sarana  prasarana  penunjang Simkah yang kurang memadai Penambahan  sarana  prasarana untuk menunjang program Simkah
5 Dua tahap pengerjaan pencatatan  nikah  yang  sama, yaitu  mencatat  Nikah  pada buku besar dan menginput data pada program Simkah, sehingga  mengurangi  progress kinerja pegawai Pengoptimalan  program  Simkah sehingga mengurangi beban pegawai  dan mempercepat  proses pencatatan nikah.

## PENUTUP

## Kesimpulan :
1. Bentuk pemalsuan data yang dilakukan oleh Agustina Dwi Astuti diakibatkan ketidaktahuan  hukum.  Agustina  mencari  cara  yang  mudah untuk  segera mendapatkan akta cerai sehingga apa yang dilakukannya dengan menggunakan calo  dalam  mengurus  perceraiannya.  Sehingga  apa  yang  dilakukan  oleh Agustina sebenarnya termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum dan memenuhi  syarat  unsur  penipuan.  Akan  tetapi  bukan  berarti  perbuatan  yang dilakukan  Agustina  dapat  dipidanakan  mengingat  sifat  hukum  pidana  yaitu ultimum remedium.
2. Penyebab  akta  cerai  palsu  yang  terjadi  di  KUA  Kecamatan  Takeran  terjadi karena beberapa faktor yaitu diantaranya kurang sadarnya hukum, sikap saling percaya, faktor kurang optimalnya pemerintah terhadap KUA, dan faktor diri sendiri.  Sehingga  untuk  mengantisipasi  tidak  terjadinya pemalsuan  akta  cerai atau  pemalsuan  data  lainnya  adalah  dengan  mengisi  data  dengan  benar  dan lengkap,  karena  aplikasi  Simkah  Web  sudah  terintegrasi  dengan  website pemerintah lainnya.
3. Ada  beberapa  kendala  dalam  pengaplikasian  Simkah  diantaranya  minimnya SDM  yang  handal,  adanya  keraguan  mengenai  aplikasi  Simkah,  kurangnya sosialisasi internal.

## Saran
1. Dengan adanya pemalsuan akta cerai yang terjadi di KUA Kecamatan Takeran maka  menjadi  pembelajaran  bagi  semua  pihak  khususnya  pihak  KUA
Kecamatan  Takeran  untuk  lebih  berhati-hati  dalam  menerima sebuah berkas dan  perlu  untuk  memvalidasi  keaslian  sebuah  dokumen  sehingga  tidak menyebabkan kerugian bagi pihak yang bersangkutan.
2. Perlunya upaya perbaikan aplikasi Simkah yaitu dengan cara menghubungkan aplikasi  Simkah  dengan  aplikasi  terkait  jika  dibutuhkan  untuk  mengecek keabsahan dan keaslian sebuah dokumen.
3. Perlunya  peningkatan  SDM  agar  aplikasi  Simkah  dapat  dijalankan  secara maksimal sehingga kendala-kendala dari internal dapat diatasi dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman,  Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia,  cet.  Ke-3.  Jakarta: Akademika Pressindo, 2001
Ahmadi, Analisis Terhadap Pemalsuan Identitas Calon Pengantin (Studi Kasus di KUA  Kec.  Bantarbolang,  Pemalang),  Skripsi,  Fakultas  Syariah  dan Hukum UIN Walisongo 2016.
Hafidh,  M.  Afnan  dan  A.  Ma‟ruf  Asrori,  Tradisi  Islami:  Panduan ProsesiKelahiran, Perkawinan dan Kematian. Surabaya: Khalista, 2009
Herdiansyah,Haris  Metodologi  Penelitian  Kualitatif  Untuk  Ilmu-Ilmu  Sosial, Jakarta: Salemba Humanika, 2012
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Buku Panduan Aplikasi Sistem  Informasi  Manajemen  Nikah  (SIMKAH),  Bengkulu:  Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari’ah, 2015.
Kementerian Agama RI, Buk u Panduan Aplik asi Sistem Informasi Manajemen
Bimas Islam (SIMBI), Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2013
Rofiq, Ahmad. Hukum islam di  Indonesia,cet ke-2 ,Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,1997
Rofiq,  Rofiq.  Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia.  Depok:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2015
Saebani, Beni Ahmad Metode Penelitian Hukum, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008.
Samudera,  Te gu h Hukum  Pembuktian  dalam  Acara  Perdata ,  PT.  Alumni,
Bandung, 2004.
Sudikno  Mertokusumo, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia ,  Liberty, Yogyakarta,1981.
Wawancara dengan Bapak Wagimun (Kepala KUA Kecamatan Takeran tanggal 2 Juli
2020
Wawancara dengan Bapak Muntoha (Modin Desa Jomblang) tanggal 1 Juli 2020
Wawancara  dengan  Bapak  Misbah  Zain  (Operator  Simkah  KUA  Kecamatan Takeran) tanggal 2 Juli 2020
Wawancara dengan orang tua Budi Prabowo, tanggal 3 Juli 2020