## PERTARUNGAN AKTOR DALAM KONFLIK PENGUASAAN TANAH DAN PENAMBANGAN PASIR BESI DI URUT SEWU KEBUMEN *
Devy Dhian Cahyati **
Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract: This paper discusses the political ecology conflict in Urut Sewu between various actors. The conflict was  caused by iron sand mining in  Mirit subdistrict,  Kebumen regency.  The conflict   started  from a claim of the land along the southern coast of Kebumen, covering  Buluspesantren, Ambal and Mirit subdistricts,  was admitted as belonging to armed forces. This claims continued  due to the  issuance of license  on iron sand mining  to a company involving military elites.  In the conflict, there was a change of problem that was the refusal the military exercises. The results showed that the existing conflict was caused by the interests of managing the  natural resources. The conflict was created by elites in order to gain personal benefits by marginalizing the local communities who were highly  dependent  on the  ecology.  There were struggles among the state actor, local communities,  company and NGO.
KKKKKey W ey W ey W ey W ey Wor or or or ords ds ds ds ds: political ecology conflict, elite politic, military, local politic, power
Intisari Intisari Intisari Intisari Intisari: Tulisan ini membahas tentang konflik ekologi politik di Desa Urut Sewu  di Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen. Konflik berawal dari klaim atas tanah di sepanjang pesisir selatan Kebumen yang diakui sebagai milik TNI. Klaim ini berlanjut dengan dikeluarkannya izin penambangan  pasir  besi kepada perusahaan yang melibatkan elit militer. Dalam konflik tersebut, terjadi perubahan isu menjadi konflik menolak latihan TNI. Penelitian ini menemukan bahwa konflik terjadi disebabkan oleh kepentingan penguasaan sumber daya alam yang diciptakan oleh elit untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan memarginalkan masyarakat lokal.  Dalam  perebutan sumber daya ini  terlihat  tarik  menarik kepentingan antara negara, masyarakat  lokal, perusahaan dan NGO.
Kata kunci Kata kunci Kata kunci Kata kunci Kata kunci: konflik ekologi, politik, elit politik, militer, politik lokal, kekuasaan

## A. Pengantar
Otonomi daerah  membawa pengaruh besar terhadap Indonesia, terlebih dengan diterap- kannya pemilihan kepala daerah secara lang- sung. Eksploitasi sumber daya alam meningkat tajam seiring besarnya wewenang daerah dalam pengelolaan sumber daya alam. Tidak jarang, calon kepala daerah yang maju dalam pemi-
lukada didukung oleh perusahaan-perusahaan yang membutuhkan izin pengelolaan sumber daya alam. Fenomena ini hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia dan banyak menda- patkan penolakan dari masyarakat setempat. Alasan yang mendasari penolakan masyarakat diantaranya adalah hilangnya mata pencaharian dan kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam.
Konflik dengan kekerasan yang disebabkan oleh pengelolaan sumber daya alam kini semakin marak terjadi. Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) mencatat bahwa selama tahun 2013 terjadi 369 konflik agraria dengan luasan tanah mencapai 1.281.660.09 hektar yang meli-
* Tulisan ini adalah ringkasan skripsi S1 penulis di Universitas Indonesia tahun 2012 dengan judul “Analisis Konflik Ekologi Politik di Era Desentralisasi Sumber Daya Alam. Studi Kasus: Konflik Penambangan Pasir Besi di Urut Sewu Kabupaten Kebumen.”
** Penulis adalah mahasiswi Pasca Sarjana FISIPOL UGM.
batkan 139.874 keluarga. Dari jumlah tersebut, konflik perkebunan berada di peringkat teratas dengan 180 kasus (48,78%), disusul infrastruktur 105 kasus (28,46%), pertambangan 38 kasus (10,3%), kehutanan 31 kasus (8,4%), pesisir kelautan 9 kasus (2,44%) dan lain-lain enam kasus (1,63%). 1 Selama pemerintahan Presiden SBY dari 2004 hingga 2013, tercatat 897 konflik dengan luasan 3.680.974,58 ha. 2 Walaupun konflik pertambangan “hanya” berjumlah 10,3%, hal ini tetap menarik untuk ditelusuri. Penam- bangan menimbulkan daya rusak yang sangat parah dan relatif permanen dibandingkan dengan daya rusak perkebunan maupun infra- struktur.
Salah satu isu dalam konflik sumber daya alam belakangan ini adalah isu penambangan pasir besi. Hal ini seiring dengan kebutuhan negara industri seperti China, Jepang, untuk mendapatkan bahan mentah berupa bijih besi. Kebutuhan tersebut mendorong perusahaan dan pemerintah memanfaatkan potensi pasir besi di Indonesia untuk kebutuhan ekspor. Penam- bangan pasir besi di satu sisi sejalan dengan kebutuhan pemerintah daerah untuk mening- katkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di sisi lain penambangan tersebut seringkali tidak sejalan dengan kepentingan warga setempat yang menggunakan tanah tersebut untuk bertani.
Penambangan pasir besi juga menjadi agenda pemerintah Kabupaten Kebumen, tepatnya di Desa Mirit Petikusan, Mirit, Tlogodepok, Tlogopragoto, Lembupurwo dan Wiromartan Kecamatan Mirit. Izin eksplorasi sudah diberikan kepada PT MNC (Mitra Niagatama Cemerlang)
sejak tahun 2008. Setelah melalui tahap eksplo- rasi, kemudian diadakan sidang komisi AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Para pamong desa yang turut hadir dalam sidang tersebut menolak kehadiran penambang. Hanya desa Wiromartan melalui kepala desanya men- dukung rencana penambangan sepanjang kegiatannya menguntungkan masyarakat setem- pat. Penolakan kelima desa sejalan dengan peno- lakan tambang pasir besi oleh anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Kebumen. Beberapa anggota DPRD beralasan bahwa penambangan akan menyebabkan rusaknya pantai selatan dan merusak budidaya pertanian berupa tanaman semangka dan melon yang tengah dikembangkan oleh warga. Peno- lakan juga didasari alasan bahwa pesisir selatan lebih tepat jika dilakukan penghijauan.
Pada 21 Januari 2011, dengan alasan untuk meningkatkan pembangunan di Kebumen, pemerintah memberikan izin usaha produksi kepada PT MNC selama 10 tahun. Pemberian izin ini mengejutkan warga karena belum ada sosialisasi sebelumnya. Permasalahan muncul karena kekhawatiran warga akan dampak ling- kungan yang akan terjadi akibat penambangan pasir besi. Kekhawatiran ini sangat beralasan karena Pantai Selatan Jawa di dalam RTRW (Ren- cana Tata Ruang Wilayah) Jawa Tengah masuk di dalam kategori rawan tsunami. Wilayah ini juga memiliki keistimewaan ekologis seperti : gumuk berpindah dan tempat hidup satwa langka seperti angsa hitam. Selain itu, wilayah pesisir selatan Kebumen juga merupakan tanah pertanian holtikultura yang menghasilkan semangka, melon, pepaya, cabai, bawang merah, sayuran. Jika penambangan tetap dilakukan, maka tanah pertanian juga akan beralih fungsi dan masyarakat tidak memiliki kesempatan un- tuk bertani.
Alasan lain yang mendasari penolakan masyarakat adalah menyangkut soal status tanah
1 Konflik Agraria 2013 Meningkat, 21 Warga Tewas, 30 Tertembak diakses di http://www.mongabay.co.id/ 2013/12/22/konflik-agraria-2013-meningkat-21-warga-tewas- 30-tertembak/
2 Ini Data Konflik Agraria di Tanah Air Sepanjang Tahun 2013 diakses di http://www.kpa.or.id/?p=2947
Devy DC: Pertarungan Aktor dalam Konflik Penguasaan .....: 369-386
yang akan ditambang. Tanah menjadi kebutuhan vital bagi petani di Urut Sewu. Wiradi (2009) menyebut bahwa tanah bukan hanya sekedar aset, tetapi juga menjadi basis bagi teraihnya kuasa-kuasa ekonomi, sosial dan politik. 3 Ketim- pangan dalam mengakses tanah, akan sangat menentukan corak suatu masyarakat dan dina- mika hubungan masyarakat, sehingga dapat menyebabkan terjadinya konflik.
Dalam surat izin produksi penambangan, luasan tanah yang akan ditambang adalah 591,07 ha. Dari luasan itu tercatat bahwa 317, 48 ha, diakui sebagai tanah milik Tentara Nasional In- donesia (TNI) Angkatan Darat (AD). Jauh sebe- lum ada rencana penambangan pasir besi, penga- kuan tanah di Urut Sewu sebagai milik TNI AD, ditolak masyarakat Urut Sewu. Masyarakat juga menolak Urut Sewu digunakan sebagai tempat latihan TNI AD dan ujicoba senjata Alutsista (Alat Utama Sistem Persenjataan) karena dapat meru- sak tanah. Pemberian izin produksi penam- bangan pasir besi menjadi sangat kontroversial, apalagi komisaris PT MNC adalah seorang jendral TNI AD, sehingga diduga kuat ada bisnis TNI AD di balik penambangan pasir besi ini.
Tulisan ini membahas konflik antar aktor yang terjadi dalam kasus penambangan pasir besi di Kabupaten Kebumen dengan menggunakan pendekatan aktor dalam kajian ekologi politik. Kajian  ekologi  politik meletakkan  analisis  poli- tik pada urutan pertama dengan menjelaskan interaksi antara manusia dan  lingkungan yang memiliki keterkaitan dengan menyebarnya degradasi  lingkungan. 4 Ekologi politik melihat bagaimana kekuatan ekonomi politik dapat
mempengaruhi perubahan lingkungan. Konsep ekologi politik berbeda dengan politik ling- kungan ( environmental politic ) yang lebih banyak membahas tentang dampak isu ling- kungan terhadap proses politik formal serta peran negara dalam pengelolaan lingkungan. Tema utama yang diangkat oleh politik ling- kungan hidup adalah gerakan politik hijau, negara dan relasi antar negara. 5
Konflik ekologi politik berkaitan erat dengan perebutan sumber daya alam. Salah  satu sumber daya alam yang diperebutkan yaitu tanah yang sering  dilihat  sebagai  sumber  daya  alam  yang harus dipertahankan  untuk  generasi  menda- tang. Tanah yang di dalamnya  terkandung sumber daya mineral  seringkali  diperebutkan oleh pihak berkepentingan  sehingga terjadi  kon- flik. Sumber daya mineral menarik kelompok kepentingan, militer, pengusaha  internasional, elit  politik,  kelompok  kriminal,  civil  society lokal, internasional dan perusahaan multinasio- nal untuk mendapatkan keuntungan. 6
Dalam bukunya yang berjudul Third World Political Ecology , Raymond L Bryant dan Sinead Bailey menekankan pada peran politik aktor- aktor yang  berbeda  dalam  interaksi  antara manusia dan lingkungan di negara Dunia Keti- ga. 7 Pendekatan aktor memahami bahwa konflik
3 Gunawan Wiradi. 2009. Seluk Beluk Masalah Agraria: Reforma Agraria dan Penelitian Agraria. Yogyakarta: STPN & SAINS, hlm.56.
4 Raymond L. Bryant. Power, knowledge, and political ecology in the third world: a review . (London: Departmen of Geography,1998), hlm.80.
5 Raymond L. Bryant dan Sinead Bailey menjelaskan perbedaan mendasar mengenai ekologi politik dan politik lingkungan hidup. Lihat Raymond L.Bryant dan Sinead Bailey. Third World Political Ecology . (London: Routledge, 1997), hlm.15-20.
6 Abiodun Alao, Natural Resources and Conflict  in Africa: The Tragedy of Endowment , (New York: Univer- sity of Rochester Press, 2007), hlm.67.
7 Menurut Bryant, pendekatan  ini  lebih  mengun- tungkan  diantaranya  dapat  dilakukan penelitian  empiris di  tingkat  lokal  dalam  perspektif  teoritis  dan  perban- dingan; dapat menggambarkan  secara  komprehensif moti- vasi,  kepentingan  dan  tindakan aktor;  menekankan  peran dan  interaksi  aktor  dalam  konflik  ekologi  politik  di Dunia Ketiga. Lihat Bryant, hlm,24.
atau kerjasama adalah hasil dari interaksi aktor- aktor yang berbeda. Aktor-aktor politik yang terlibat dalam konflik ekologi politik diantaranya adalah negara, perusahaan atau kelompok bisnis, NGO ( Non Government Organization ) dan masyarakat.
Aktor pertama yaitu negara yang seharusnya mengkondisikan  kepentingan aktor lain  dalam interaksinya  dengan  lingkungan.  Di  satu  sisi negara harus melakukan pembangunan  ekono- mi untuk mendapatkan pemasukan Negara, na- mun di sisi lain negara harus menjaga ling- kungan  dari  kerusakan. Di sini  negara menjadi “amalgam” yang hanya mengutamakan  kepen- tingan  institusi. Negara jarang berbicara dalam satu suara ketika  terjadi degradasi  lingkungan, sehingga fungsinya menjadi ambigu, antara menjadi “ developer ” atau “ destroyer ” lingkungan.
Aktor yang kedua yaitu perusahaan. Perkem- bangan kekuasaan kelompok bisnis berhu- bungan dengan perkembangan  kapitalisme  glo- bal dan cenderung mendorong degradasi  ling- kungan. Di era globalisasi, kelompok perusahaan tergabung  dalam  TNCs ( Transnational  Corpo- rations /Perusahaan  Transnasional).  Perusahaan ini mengeksploitasi  sumber  daya  alam  di  negara Dunia Ketiga serta memiliki kontribusi besar dalam masalah lingkungan dan sosial. Modal perusahaan  lokal  tidak  selalu  berasal  dari orang lokal, tetapi dari perusahaan  transnasional yang menanamkan modalnya secara tidak langsung atas nama perusahaan lokal. Ketika berbicara sistem kapitalisme global, ada  beberapa tema kunci untuk menjelaskan proses ini. Pertama, ada kecenderungan masyarakat dan lingkungan  diinkorporasi  secara perlahan-lahan ke dalam pasar kapitalisme global untuk memenuhi kebutuhan pengusaha kapitalis. Kedua,  perusahaan  menjalankan  aktivitas  dan operasi  pasar  dengan  logika  akumulasi modal. Ketiga, logika akumulasi modal menyebabkan kontradiksi sosial dan ekologi yang mengancam
bumi.
Aktor yang ketiga adalah NGO yang dibe- dakan menjadi dua yaitu NGO Dunia  Pertama dan  NGO  Dunia  Ketiga.  NGO Dunia Pertama berfokus  pada  permasalahan  lingkungan  Dunia Pertama seperti pemanasan global, meluasnya lubang ozon dan deforestasi. Sedangkan NGO Dunia Ketiga lebih  berfokus  pada  masalah  dasar kehidupan  seperti  isu  pembangunan,  keadilan sosial dan kesetaraan bagi kepentingan masya- rakat lokal yang termarginalkan seiring  pening- katan  degradasi  lingkungan  oleh  negara  dan perusahaan.
Aktor keempat adalah aktor akar rumput yang seringkali termarginalkan dalam pengelolaan sumber daya alam dan  lingkungan. Kelompok ini  terdiri dari petani  desa,  nelayan, dan pela- dang  berpindah.  Bagi  aktor akar rumput  yang hidup di desa, kepentingan mereka untuk mengatur sumber daya lingkungan bukan kare- na besarnya  rasa menghargai pada lingkungan, tetapi lebih kepada ketergantungan pada  sum- ber daya alam. Jika kestabilan lingkungan terganggu, maka mereka akan mempertahankan lingkungannya. Untuk memperjuangkan  ke- adilan dan mempertahankan  lingkungan, mere- ka membentuk organisasi akar rumput di  tingkat lokal. Teori  ekologi  politik  dan  aktor-aktor  yang berpengaruh  di Dunia Ketiga digunakan untuk melihat kepentingan aktor  yang  terkait dengan penambangan pasir besi di Kabupaten Kebumen.
Penelitian ini menggunakan metode peneli- tian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka dan metode pene- litian lapangan. Metode studi pustaka digunakan untuk mendapatkan data sekunder dengan mengumpulkan data dari surat kabar, majalah serta internet. Sedangkan metode penelitian lapangan digunakan untuk mendapatkan data primer dengan melakukan observasi lapangan dan wawancara mendalam ( indepth interview ) dengan informan kunci di Urut Sewu.
Devy DC: Pertarungan Aktor dalam Konflik Penguasaan .....: 369-386
Pembahasan akan diawali dengan uraian konflik yang terjadi di Urut Sewu terkait dengan konflik tanah antara TNI-AD dan warga Urut Sewu, hingga kemudian bermuara pada konflik penambangan pasir besi. Pada bagian berikutnya akan dipaparkan analisis atas konflik tersebut dengan fokus pada hubungan antar-aktor yang berkonflik, serta hubungan antara perusahaan, negara dengan masyarakat dalam kasus tersebut.

## B. Dari Sengketa Pemilikan Tanah Hingga Persoalan Penambangan Pasir Besi
Urut Sewu merupakan sebutan untuk daerah yang membentang sepanjang pesisir selatan dari Cilacap hingga Yogyakarta. Di Kabupaten Ke- bumen, wilayah Urut Sewu meliputi: Kecamatan Klirong, Petanahan, Puring, Buluspesantren, Ambal dan Mirit. Konflik tanah muncul di  wila- yah Urut Sewu khususnya Kecamatan Bulus- pesantren, Ambal dan Mirit. Desa yang terlibat dalam  konflik  terletak  di  sepanjang  pesisir selatan, diantaranya yaitu Ayam  putih, Setroje- nar, Bercong, Entak, Ambal Resmi, Kaibon, Kaibon Petangkuran, Sumberjati,  Kenoyojayan, Mirit petikusan, Mirit, Tlogopragoto, Tlogode- pok, Lembupurwo, dan Wiromartan. Wilayah ini memiliki potensi besar dalam bidang pertanian (semangka, melon, bawang merah, pepaya California, cabai), potensi sumber daya mineral (pasir besi), dan potensi wisata.
Gambar 1. Wilayah Urut Sewu. Sumber: http:// maps.google.co.id/maps?hl=id&tab=wl pada 24 Oktober 2011 pukul 13.40 WIB
Tanah di pesisir selatan Kecamatan Bulus- pesantren, Ambal dan Mirit dibagi menjadi beberapa blok. Blok ini merupakan idiom lokal yang dibuat oleh masyarakat untuk membagi tanah.
Gambar 2. Pembagian Tanah Per Blok di Desa Kaibon Petangkuran. Sumber: Berdasarkan penjelasan dari Seniman, Ketua FPPKS. Wawancara di LBH Pakhis pada Sabtu, 2 Juni 2011 pukul 11.30.
Di wilayah Ambal Petangkuran penamaan blok tersebut yaitu blok dokelan , kuburan , jenggreng , gupakan , pangonan dan kisik . Blok kuburan merupakan tempat untuk mengubur- kan warga yang telah meninggal dunia. Blok pangonan atau dikenal dengan tanah bera sengaja merupakan tempat penggembalaan hewan ternak, sedangkan blok kisik merupakan wilayah tepi pantai. Pada masa penjajahan blok kisik digunakan untuk budidaya garam. Nama- nama blok ini berbeda di tiap desa, kecuali blok kuburan , pangonan dan kisik . Di Desa Setrojenar, blok dongkelan disebut dengan blok kacangan, sedangkan blok gupakan disebut dengan gumuk kewadonan .
Urut Sewu merupakan wilayah yang sangat subur dan memiliki sumber daya alam yang melimpah, diantaranya potensi mineral, per- tanian, wisata, dan budaya. Potensi mineral pesi- sir Urut Sewu sangat melimpah yaitu pasir besi dengan kualitas tinggi yang tersebar di sepanjang pantai Barat Luk Ulo-Cicingguling (meliputi Kecamatan Klirong, Petanahan dan Puring) dan sepanjang pantai timur Luk Ulo-Wawar (meliputi Kecamatan Mirit, Ambal dan Buluspesantren).
U Jalan Daendels Ruas Jalan Lintas Selatan
Dongkelan Jenggereng Kuburan
Gupakan
Pangonan
Kisik
Pantai barat mengandung besi (Fe) sebesar 1.094.854.021 ton dan Pantai Timur Lukulo mengandung besi sebesar 5.640.401.991 ton. 8
Sumber daya yang terkandung di pesisir selatan Kebumen ini mengundang aktor-aktor yang berkepentingan. Pertama , masyarakat yang menggunakan tanah ini untuk tanah pertanian dan akan merasakan dampak langsung dari penambangan pasir besi. Kedua TNI AD yang menggunakan tanah untuk latihan dan uji coba senjata. Dari penambangan ini TNI AD akan mendapatkan keuntungan ekonomi dari peru- sahaan. Ketiga , investor yang akan mengekstrak- si pasir besi. Investor ini merupakan bagian dari perusahaan multinasional. Keempat , Pemkab yang ingin memperoleh pendapatan daerah untuk meningkatkan PAD. Kelima , LSM lokal dan nasional yang mendukung perjuangan masyarakat Urut Sewu.
Konflik di Urut Sewu bermula dari sengketa tanah antara warga dan TNI AD terkait tanah bera sengaja . Bera  sengaja merupakan  idiom lokal  dari  kata bera (tak  produktif)  dan  senga- ja  (disengaja) atau  tanah  yang  sengaja  tidak dibudidayakan. Oleh warga, tanah ini kini dikembangkan  menjadi  wilayah pertanian  yang produktif.  Munculnya  zona bera sengaja pada masa lalu dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama , sebagai manifestasi konsep ekologi masyarakat  tradisional masa  lalu  di Urut  Sewu. Kedua , karena keterbatasan mobilitas tenaga kerja sehingga zona itu “sengaja diberakan” atau belum dibudidayakan. Dalam konteks ini, ia menjadi tanah untuk pemenuhan kebutuhan area penggembalaan bagi  ternak petani di desa pesisir Urut Sewu. 9
Pihak TNI AD mengklaim bahwa TNI AD telah menggunakan tanah di Urut Sewu sejak tahun 1937 10 dengan memanfaatkan tanah negara. Selain itu, pengakuan TNI AD atas tahan tersebut didasarkan persetujuan dari Gubernur Jawa Tengah, Bupati Kebumen, Dirjen  Penataan Ruang  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD) konsentrasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Dincipkataru) Propinsi Jateng, dan (Inventari- sasi Kekayaan Negara) nomor Register 30709034. 11 Klaim yang dilakukan oleh TNI AD dan dilegalkan melalui regulasi pemerintah daerah mendorong terjadinya eksklusi. Menu- rut Hall, dkk (2011) eksklusi merujuk pada proses penyingkiran masyarakat dari tanah dan sumber daya. 12 Ada upaya-upaya yang dilakukan TNI AD untuk membatasi akses masyarakat untuk memanfaatkan tanah di Urut Sewu.
Sementara itu menurut kesaksian tokoh masyarakat yang mengikuti klangsiran 13 pada 1932, tanah itu adalah milik mereka dan bukan milik TNI AD. 14 Mereka berpendapat bahwa pada masa klangsiran, dilakukan pembagian antara
8 Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Sumber Daya Alam dan Energi Kabupaten Kebumen. Data tidak dipublikasikan.
9 Lihat Lampiran  tanggapan  FPPKS  terhadap  surat bupati  no.590/6774  kepada Komnas HAM)
10 Klaim TNI telah menggunakan tanah sejak tahun 1937 disanggah oleh warga Urut Sewu. Hal ini karena yang menggunakan tanah tersebut untuk latihan adalah tentara KNIL.
11 Kronologis  Status  Tanah  dan  Fakta Kejadian Antara  Pasukan  Pengamanan  (Yonif  403/WP) Dengan Warga  Desa  Setrojenar  Kecamatan  Kebumen  Buluspe- santren  Kebupaten  Kebumen Ditinjau Dari Aspek Hukum. Dokumen versi TNI AD ini tidak dipublikasikan.
12 Derek Hall, Philip Hirsch dan Tania Murray Li. 2011. Power of Exclusion: Land Dilemmas in Southeast Asia. Singapura: NUS Press. Hlm.6
13 Merupakan  proses  pemetaan  tanah  di  Urut Sewu yang  dilakukan  oleh  pejabat  (disebut mantri klangsir) pada  masa  penjajahan kolonial  Belanda  yang  pada 1932 waktu  itu dipegang oleh Ratu Wihelmina dan kemudian beralih ke Ratu Yuliana.
14 Kesaksian diberikan oleh Karto Mihardjo atau Karto Bambung (warga Desa Ayamputih) dan Muhammad Samidja (mantan  Kadus Dusun Godi). Kesaksian ini dihim- pun dalam bentuk video oleh Divisi Litbang dan Media Center FPPKS.
Devy DC: Pertarungan Aktor dalam Konflik Penguasaan .....: 369-386
tanah negara dan tanah masyarakat yang ditan- dai dengan pal batas. 15 Sebagai alat buktinya, tanah masyarakat tersebut tercatat di letter C desa, kepemilikan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang), dan sertif ikat tanah yang dimiliki warga. Muhammad Samidja, mantan Kadus Dusun Godi yang telah bekerja sejak tahun 1962 hingga 2006 menyatakan bahwa:
Tanah niku sedoyo tanah pemajekan, tanah rakyat. Batese riyen jaman klangsir saler pal. Seler e pal niku tanah rakyat persil no 5. Jaman kulo narik pajek, ngangge pethuk. Lha ne tanah iku sekidul pal niku hak negara, sanes hak ABRI. [Tanah itu semua merupakan tanah pemajekan, tanah rakyat. Batasnya dulu pada masa klangsiran di utara pal. Di sebelah utara pal itu tanahnya rakyat dengan persil no. 5. Pada saat saya menarik pajak, menggunakan pethuk. Kalau tanah di sebelah selatan pal itu hak negara, bukan hak ABRI].
Pal batas yang dipakai pada zaman klangsiran diyakini sebagai bukti batas tanah negara dan tanah rakyat . Batas ini ditandai dengan kode- vikasi Q222 untuk Desa Setrojenar (Buluspe- santren), Q216 untuk Desa Entak (Ambal) dan Q215 untuk Desa Kaibon (Ambal). Penyebutan pal batas di setiap desa berbeda-beda.
Permasalahan mengemuka ketika pihak TNI AD mendirikan rumah pengintai dan gudang senjata di atas tanah warga. Selain itu, latihan- latihan yang dilakukan pihak TNI AD telah menyebabkan : warga tidak bisa bertani, tanaman pertanian rusak, dan mortir sisa latihan mema- kan korban jiwa berjumlah 5 orang anak pada
tahun 1997. Konflik semakin memanas ketika pada tahun 2007 pihak TNI AD melakukan pematokan tanah selebar 500 m dari bibir pantai, dengan patok cor bertuliskan TNI AD dari Desa Ayamputih sampai Desa Wiromartan. Tindakan TNI AD ini menyulut amarah warga karena menganggap bahwa TNI AD telah mengambil tanah. 16
Tidak semua masyarakat Urut Sewu menolak keberadaan TNI AD di wilayah Urut Sewu. Salah satunya adalah Paguyuban Kepala Desa Keca- matan Ambal yang diketuai oleh Tino, Kades Ambal Resmi. Paguyuban ini mendukung jika kawasan di Kecamatan Ambal menjadi kawasan pertahanan dan keamanan sesuai Raperda RTRW Kebumen.
Konflik menjadi semakin kompleks ketika Urut Sewu yang memiliki kekayaan mineral berupa pasir besi menjadi perhatian beberapa perusahaan sejak Februari 2008. Perusahaan lokal maupun asing berkompetisi untuk men- dapatkan izin penambangan pasir besi. 17 Namun perusahaan-perusahaan yang berminat meng- eksploitasi pasir besi di Urut Sewu pada giliran- nya harus berhadapan dengan TNI AD yang selama ini menguasai tanah tersebut. Hanya perusahaan dari Jakarta yaitu PT Mitra Niagata- ma Cemerlang (PT MNC) yang berhasil mengantongi surat persetujuan pemanfaatan tanah dari pihak TNI AD. 18
15 Pal batas yang dipakai pada zaman klangsiran diyakini sebagai bukti batas tanah negara dan  tanah  rakyat. Tanah negara letaknya berada di sebelah selatan pal batas. Sedangkan di sebelah utara pal batas adalah wilayah tanah masyarakat yang selama ini dikenai pajak. Batas ini ditandai dengan kodevikasi Q222 untuk Desa  Setrojenar (Buluspesantren),  Q216  untuk  Desa  Entak  (Ambal)  dan Q215 untuk Desa Kaibon  (Ambal). Penyebutan  pal  batas di  setiap  desa  berbeda, misal di Desa Setrojenar disebut sebagai Pal Budheg , di Desa Entak  disebut Pal  Keben dan di  Desa  Kaibon  disebut Pal  Tanggulasi .
16 Surat  Warga  Masyarakat  Sesa  Setrojenar,  Keca- matan  Buluspesantren  Kabupaten  Kebumen Kepada Ketua Komisi Hak Asasi Manusia pada 13 Maret 2009.
17 Dalam UU No 4 Tahun 2009, terdapat dua tahapan dalam Izin Usaha Pertambangan. Pertama , IUP eksplorasi yang terdiri dari penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan. Kedua , IUP operasi produksi yang terdiri dari konstruksi dan pekerjaan persiapan, penambangan, pengolahan tanah dan pemurnian, pengangkutan dan pen- jualan.
18 Berdasarkan Surat  TNI  AD  Kodam  IV/Dipo- negoro  tentang  Persetujuan  Pemanfaatan  tanah TNI
Benih konflik terkait rencana penambangan pasir besi tampak ketika pada Sidang Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) muncul penolakan dari perwakilan desa. Empat kepala desa yaitu Mirit Petikusan, Mirit, Tlogodepok, Tlogopragoto dan Lembupur- wo menolak penambangan, kecuali Wiromartan. Meskipun terdapat penolakan, proses perizinan terus berlanjut hingga dikeluarkannya surat izin produksi penambangan pada 20 Januari 2011 oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT).
Aksi penolakan terhadap izin penambangan dilakukan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Mirit Selatan (FMMS). Warga mengajukan 2 alasan untuk menolak penam- bangan pasir besi yaitu keberlanjutan lingkungan dan masalah ekonomi. Jika penambangan tetap dilakukan, warga khawatir akan terjadi kerusakan lingkungan seperti bencana tsunami dan air sumur menjadi asin karena hilangnya pasir besi yang menjadi penyaring. 19 Secara ekonomi, penolakan warga didasarkan oleh ancaman akan hilangnya mata pencaharian utama warga Mirit yaitu petani dan nelayan. Warga juga kecewa kare- na surat izin produksi telah dikeluarkan tanpa sepengetahuan warga. Mereka merasa tidak dili- batkan dalam proses tersebut, kecuali saat sosia- lisasi AMDAL. Terlebih lagi, menurut salah satu anggota DPRD Kebumen terdapat manipulasi dalam proses sosialisasi AMDAL tersebut. 20
Penolakan  penambangan  pasir  besi  bukan hanya  datang dari warga  Mirit, tetapi juga dari masyarakat  Buluspesantren  dan  Ambal  yang tergabung dalam Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan (FPPKS). Penolakan mereka berkaitan dengan dampak penambangan terha- dap kondisi lingkungan dan mata pencaharian petani serta persoalan tanah di Urut Sewu dengan pihak TNI AD yang pada dasarnya belum selesai. 21 Penolakan penambangan pasir besi dilakukan oleh FMMS dan FPPKS dengan melakukan audiensi dan aksi”pasowanan agung” pada 23 Maret 2011. Tuntutan warga pada aksi ini adalah agar  kawasan selatan dijadikan sebagai wilayah pertanian dan pariwisata. Terdapat tiga tuntutan turunan yaitu: menolak penambangan pasir besi; menolak kawasan pertahanan dan keamanan (Hankam) di wilayah pesisir selatan; dan meno- lak program-program yang tidak pro-rakyat. 22 Namun, pada “pasowanan agung” tersebut, warga Mirit membatalkan aksi atas bujukan bupati. 23 Aksi tersebut diikuti dengan keda- tangan Bupati Kebumen ke Urut Sewu untuk melihat pal batas yang didahului oleh pasukan TNI AD dari Semarang, Magelang, Solo dan Bandung sehingga kembali terjadi ketegangan antara TNI AD dan warga.
Menanggapi aksi warga yang semakin besar, Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Kebumen mengadakan kesepakatan untuk saling mendu- kung pembangunan berkelanjutan serta menja- ga situasi kamtibnas di Kebumen. 24 Disaat For- AD  di  Kecamatan  Mirit  Kabupaten  Kebumen  untuk usaha pertambangan  pasir  besi  pada  25  September  2008. Surat persetujuan dari TNI ini menjadi dasar persiapan administrasi perjanjian kerjasama pemanfaatan. Dengan surat ini PT MNC dapat menindaklanjuti pengurusan administrasi perizinan kepada Pemda Setempat, Dinas Pertambangan, Dinas Lingkungan Hidup (AMDAL) dan kepala BPN setempat. Dokumen tidak dipublikasikan.
19 Dalam Raperda RTRW Kebumen, Kecamatan Mirit, Ambal dan Buluspesantren ditetapkan menjadi kawasan rawan tsunami. Alasan Penolakan warga diungkapkan oleh Ketua FMMS, Bagus Wirawan, pada 16 April 2011.
20 Berdasarkan wawancara dengan anggota DPRD Kebumen dari Komisi A pada 29 Juni 2011.
21 Berdasarkan wawancara dengan Ketua FPPKS, Seniman, pada 2 Juni 2011.
22 Berdasarkan informasi dari Ketua FPPKS, Seniman, pada 17 Maret 2011.
23 Bujukan bupati dilakukan pada audiensi tanggal 21 Maret 2011. Bupati menyarankan warga Mirit untuk mem- buat surat penolakan bermaterai. informasi ini diperoleh dari petani Mirit petikusan pada 5 April 2011.
24 “TNI-Polri Tegaskan Solid Kawal Pembangunan di Kebumen”, Radar Banyumas, Kamis Pon 31 Maret 2011.
Devy DC: Pertarungan Aktor dalam Konflik Penguasaan .....: 369-386
pimda melakukan konsolidasi untuk menga- mankan pembangunan, masyarakat Urut Sewu juga membangun jaringan dengan masyarakat Kulonprogo, Lumajang, Tasikmalaya, Cilacap yang juga menolak penambangan pasir besi. 25
Dalam perkembangan selanjutnya, isu konflik bergeser dari masalah penambangan pasir besi menjadi latihan uji coba senjata. Hal ini semakin terlihat ketika pihak TNI AD mengadakan uji coba senjata meriam kaliber 105 MM HOW KH-178 pada 11 April 2011 yang ditolak oleh warga dengan membuat blokade. Pada saat yang sama, warga Mirit dan beberapa anggota DPRD mengadakan pertemuan untuk membahas mengenai penam- bangan pasir besi. Dalam pertemuan tersebut, DPRD mengatakan akan tetap di belakang warga. Berbagai upaya juga dilakukan oleh perusahaan dalam mendekati warga yaitu dengan melang- sungkan studi banding ke Kecamatan Adipala, Cilacap serta memberi uang saku sebesar Rp 200.000,-. 26
Warga Ambal dan Buluspesantren kembali digelisahkan oleh sikap TNI AD yang bersikeras melakukan uji coba senjata di Desa Kenoyojayan pada 16 April 2011. Warga kembali membuat blokade dan melakukan ziarah ke makam korban mortir. Kemarahan warga meledak ketika TNI AD membongkar blokade di saat mereka sedang berziarah. Warga bersama-sama mem- perbaiki blokade hingga merobohkan gapura TNI AD dan membongkar atap bekas gudang amu- nisi. Melihat tindakan warga, pihak TNI AD merespon dengan cara menembak, menangkap, memukul dan mengejar warga yang berusaha menyelamatkan diri.
Insiden  ini menyebabkan  6  petani menjalani hukuman penjara atas dakwaan perobohan
gapura,  13  korban  luka-luka, dimana 6 dianta- ranya akibat tembakan peluru karet. Selain  itu, 12 sepeda motor milik warga  dirusak  dan  bebe- rapa  barang,  seperti telepon seluler  dan  kamera serta data digital yang disimpan di flash disk juga dirampas paksa. Peristiwa ini mengundang perhatian sejumlah LSM seperti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Keke- rasan (Kontras), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, Lembaga Bantuan Hukum (LBH)  Pakhis, Institute dor Social  Strengthering Sudies /Institut  Studi  Untuk  Penguatan Masya- rakat (INDIPT). Pasca bentrokan, lembaga- lembaga  ini  membentuk   Tim  Advokasi  Petani Urut Sewu Kebumen (TAPUK).
Di sisi lain, Urut Sewu semakin terpecah dengan munculnya Forum Komunikasi Konso- lidasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Urut Sewu Kebumen (FK4UK). Menurut Ketua FK4UK, Martijo, organisasi  ini dibentuk untuk menyatukan masyarakat Kebumen Selatan  dan mengubah citra negatif warga Urut Sewu  ter- kait bentrok. Forum ini sendiri selalu bersebe- rangan dengan TAPUK dan warga Urut Sewu yang lain (terutama warga Setrojenar).
Namun, pasca bentrok tersebut, pihak TNI AD melalui George Toisutta sebagai Kasad menegaskan bahwa prajuritnya tidak ada yang menjadi backing usaha tambang pasir besi di kawasan Urut Sewu, Desa Sentrojenar, Keca- matan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Bahkan TNI AD melalui Kodam Diponegoro mengeluarkan surat  pemberitahuan kepada Direktur Utama PT MNC untuk tidak melanjutkan, survei lapangan, dan mengurus administrasi/izin penambangan pasir besi di Desa Mirit Kecamatan Mirit dan Desa Ambal Kec. Ambal. Surat ini  memiliki tiga makna. Pertama, TNI AD berusaha melepaskan tanggung jawab, meskipun secara tidak langsung mengakui bahwa telah mengeluarkan izin untuk penam-
25 Pembentukan jaringan ini dilakukan pada saat peringatan ulang tahun Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulonprogo. Jaringan ini menjadi cikal bakal terbentuknya Forum Komunitas Masyarakat Agraris.
26 Pernyataan ketua FMMS, pada 21 Maret 2011.
bangan pasir besi. Kedua, surat tersebut tidak bisa dimaknai sebagai pencabutan izin tambang, sebab PT MNC telah menyelesaikan proses sur- vey hingga mendapatkan izin produksi penam- bangan dari Pemkab. Terlebih lagi wilayah yang disebut hanya Desa Mirit dan Desa Ambal, se- hingga tidak sinkron dengan keputusan izin penambangan dari KPPT Kebumen. Ketiga, keberadaan surat tersebut tidak lantas meng- gugurkan izin penambangan secara administra- tif.
Sorotan dari publik dan media massa tidak menyurutkan langkah TNI AD untuk kembali melaksanakan latihan militer, bahkan melaku- kan pematokan tanah di Urut Sewu. PT MNC pun belum melakukan operasi penambangan karena terhambat oleh persoalan tanah. Perma- salahan semakin pelik ketika pada awal 2012 muncul isu adanya penambangan pasir besi di Desa Kaibon. Penolakan warga kembali terjadi dengan salah satunya memasang spanduk peno- lakan. Namun, warga yang memasang spanduk dan melakukan penolakan mengalami intimidasi berupa ancaman dan pencarian yang dilakukan oleh preman maupun oleh intelejen. Sementara itu, tersiar kabar bahwa PT MNC akan menga- lihkan penambangan kepada PT Harum. PT MNC sebagai pemegang perizinan menyatakan tidak sanggup melakukan penambangan. 27
Upaya PT MNC untuk berproduksi dan menghindari kerugian terus dilakukan, salah satunya yaitu dengan membuat MoU dengan pihak desa yang masuk area penambangan. Setelah membuat MoU dengan Desa Wiromar- tan yang telah ditandatangani bersama Kepala Desa Wiromartan, PT MNC mendatangkan alat berat, seperti Magnetic Separator, ke Desa Wiro- martan pada Mei 2012 dengan dikawal oleh TNI AD Kodim 0709. Warga Wiromartan yang sebe-
lum kedatangan alat berat terlihat tenang, mulai merasakan kegelisahan sehingga mulai berkum- pul dan bersepakat untuk menolak penam- bangan. Ketika merasa terancam dan dikhianati oleh kepala desa, warga yang tergabung dalam Paguyuban Warga Wiromartan (Pawiro) dan Urut Sewu Bersatu (USB) menyandera alat berat sehingga perusahaan tidak bisa melakukan proses produksi. Warga juga menuntut penca- butan MoU antara pihak desa dengan PT MNC. Namun karena tuntutan tersebut tidak dipenu- hi, warga menandatangani pencabutan mandat terhadap Kepala Desa Wiromartan.
Pertarungan kepentingan aktor di Urut Sewu juga terwujud dalam pemilihan kepala desa (Pilkades) di tiga kecamatan. Siapa yang akan duduk menjadi kepala desa, sedikit banyak akan berpengaruh pada apa yang akan terjadi di desa. Masyarakat yang menolak penambangan pasir besi dan klaim tanah oleh TNI AD, mengajukan calon yang akan bersaing dengan calon kades yang diusung oleh TNI AD. Hasilnya, beberapa desa berhasil memenangkan pilkades dengan calon yang menolak penambangan. Keme- nangan tersebut bukan menjadi jaminan bahwa kades tidak berbalik mendukung TNI AD. Terbukti seorang kades yang sangat dipercaya masyarakat justru berbalik mendukung TNI AD, termasuk sepakat dengan pemagaran oleh TNI AD pada Desember 2013.

## C. Negara Dan Masyarakat Dalam Konflik Penambangan Pasir Besi
Proses penambangan pasir besi dilakukan sejak masa kepemimpinan Rustriningsih pada periode 2005-2010. Rustriningsih mengundur- kan diri karena terpilih menjadi wakil Gubernur Jawa Tengah, sehingga kemudian KH. Moham- mad Nashiruddin Al Mansyur diangkat menjadi bupati periode 2008- 2010. Proses eksplorasi telah dimulai sejak 2008 ketika Nashiruddin menjadi bupati Kebumen. Nashiruddin pula yang mem-
27 Supriyanto. “Warga Mirit Tolak Penambangan Pasir Besi”, Suara Merdeka , 12 Februari 2012.
Devy DC: Pertarungan Aktor dalam Konflik Penguasaan .....: 369-386
berikan surat kepada BLH Jateng (Badan Ling- kungan Hidup Jawa Tengah) mengenai kese- suaian lokasi rencana penambangan pasir besi oleh PT MNC pada 16 April 2010.
Pada Pemilukada yang berlangsung pada April 2010, Nashiruddin yang maju sebagai in- cumbent dikalahkan oleh H. Buyar Winarso, SE. Bersama dengan Djuwarni, Buyar Winarso dapat mengalahkan Nashiruddin yang berpasangan dengan Probo Indartono pada putaran kedua Pemilukada. Salah satu yang menjadi program Buyar Winarso adalah mendatangkan investor untuk melakukan pembangunan Kebumen. Salah satunya yaitu mendatangkan investor untuk mengeksploitasi pasir besi yang ada di Kebumen.
Dengan memberikan izin penambangan kepada PT MNC, Pemkab terlihat mengabaikan kepentingan masyarakat. Mengingat tanah di Urut Sewu masih menjadi sengketa antara TNI AD dan masyarakat, serta adanya penolakan uji coba senjata yang dianggap merugikan petani. Pemberian izin pun terkesan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ini dapat dilihat ketika masyarakat Mirit tidak mengetahui bahwa izin produksi telah dikeluarkan Pemkab.
Kemunculan rencana penambangan pasir besi mendapatkan reaksi yang beragam dari warga Urut Sewu yang ditandai dengan munculnya organisasi akar rumput, seperti FPPKS, FMMS dan Urut Sewu Bersatu (USB). Masyarakat Urut Sewu tetap mempertahankan wilayah Urut Sewu karena melihat tanah sebagai sumber daya alam yang harus dipertahankan untuk keturunan mereka. Tanah sering dilihat sebagai sumber daya alam yang harus dipertahankan untuk generasi mendatang. 28 Ketergantungan  masyarakat  pada tanah membuat masyarakat Urut Sewu meyakini falsafah  jawa sadhumuk  bathuk  sanyari  bumi,
yen perlu ditohi pati (walaupun  hanya menyen- tuh kening atau sejengkal tanah, akan dibela sampai mati). Falsafah ini menggambarkan betapa eratnya hubungan antara manusia dengan tanah. Setiap  jengkal tanah merupakan harga diri yang akan dipertahankan mati-matian dengan seluruh jiwa raga. 29 Ketergantungan masyarakat pada tanah dan hasil bumi yang membuat masyarakat bereaksi keras ketika TNI AD mengklaim tanah tersebut dan akan dilaku- kannya penambangan pasir besi.
Penolakan penambangan pasir besi oleh masyarakat bukan hanya semata karena rasa menghargai mereka kepada lingkungan, tetapi lebih kepada ketergantungan mereka kepada lingkungan dimana mereka tinggal dan mena- nam tanaman holtikultura. Seperti yang dike- mukakan Raymond L. Bryant bahwa kehidupan masyarakat desa memiliki keterikatan yang sangat kuat dengan lingkungan tempat mereka tinggal. Jika ada pengelolaan sumber daya alam yang mengganggu kestabilan lingkungan tempat mereka hidup, maka aktor-aktor akar rumput akan mempertahankan lingkungan mereka. 30
Ekstraksi sumber daya alam seperti mineral yang terkubur di rahim bumi pada praktiknya cende- rung merusak lingkungan. Hal ini juga disadari oleh masyarakat Urut Sewu. Kalaupun perusa- haan menjanjikan adanya reklamasi, masyarakat tidak percaya bahwa reklamasi mampu mengem- balikan tanah mereka seperti semula. Uang kero- himan yang akan diberikanpun tidak akan mam- pu dinikmati oleh anak cucu mereka. 31
Masyarakat Urut Sewu lebih memikirkan
28 Abiodun Alao, Natural Resources and Conflict  in Africa: The Tragedy of Endowment , (New York: Univer- sity of Rochester Press, 2007), hlm.67.
29 Lihat Ririn Darini, “Sengketa Agraria: Kebijakan dan Perlawanan Dari Masa ke Masa”, http:// eprints.uny.ac.id/2998/6/SENGKETA_AGRARIA- MOZAIK.pdf, diakses pada 1 November 2011 Pukul 09.00 WIB.
30 Bryant, op.cit .,hlm.160.
31 Wawancara dengan seorang petani dari Desa Mirit petikusan pada 5 April 2011 pukul 11.00 WIB
keberlanjutan lingkungan untuk generasi men- datang. Setiap masyarakat yang mengetahui dengan tepat dimana anak cucu mereka akan tinggal, cenderung memiliki pandangan yang lebih jauh daripada sebuah masyarakat yang tidak mempunyai keterikatan dengan tempat- tempat disitu. 32 Untuk menjamin keberlanjutan tanah Urut Sewu bagi generasi mendatang, masyarakat lebih memilih menggunakan tanah untuk kegiatan pertanian yang lebih ramah lingkungan dibanding dengan eksploitasi pasir besi.
Upaya masyarakat Urut Sewu meningkatkan perekonomian dengan berpijak pada keberlan- jutan lingkungan tampaknya tidak sesuai dengan kebijakan perekonomian pemerintah. Keuntungan dari penambangan pasir besi dianggap lebih cepat dalam meningkatkan PAD. Meskipun di sisi lain, penambangan pasir besi memiliki ancaman lingkungan yang serius seper- ti perubahan vegetasi , berkurangnya kesuburan tanah, hilangnya gumuk yang berfungsi  sebagai penangkal tsunami dan hilangnya pasir yang berfungsi sebagai penyaring alami air laut. Pemerintah memang memiliki peran penting dalam pertumbuhan kapital dengan mempro- duksi regulasi yang mendukung keberlang- sungan kapitalisme. 33 Dengan mengeluarkan izin penambangan, terlihat pemerintah kabu- paten Kebumen berperan dalam perkembangan akumulasi kapital. Terlebih penambangan pasir besi semata-mata untuk memenuhi kebutuhan industri negara-negara maju.
Keadaan ini diperburuk dengan adanya ker- jasama antara Pemkab dan TNI AD yang menga-
rah pada elite capture sehingga dapat menjadi penghalang  proses  desentralisasi  sumber  daya alam. Menurut Doris Capistrano dan Carol J. Pierce Colfer, elite capture adalah kemampuan dari mereka yang mempunyai kekuasaan/kewe- nangan ( power ) dan kekayaan untuk mengam- bil keuntungan dari kesempatan-kesempatan baru dan memperbesar kekuasaan/kewenangan dan kekayaan mereka. 34 Tindakan elit-elit ini dapat menyebabkan konflik lingkungan sebagai- mana yang diutarakan oleh Paul Robins  bahwa konflik lingkungan  terjadi  ketika bertambahnya kelangkaan melalui perampasan sumber daya oleh otoritas negara, perusahaan  swasta dan elit sosial sehingga mempercepat konflik  kelom- pok. 35 Perampasan sumber daya mulai terlihat sejak TNI AD mengklaim tanah di Urut Sewu dan bekerja sama dengan Pemkab memberikan izin penambangan.
Rencana penambangan pasir besi berimplikasi nyata pada bentuk marginalisasi yang dialami masyarakat. Secara politik, marginalisasi tercer- min dari tidak dilibatkannya warga dalam pem- buatan keputusan mengenai penambangan pasir besi. Sedangkan secara ekonomi, marginalisasi nampak saat masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada pertanian, tidak dapat mengakses tanah tersebut ketika penambangan pasir besi telah dimulai.
Marginalisasi tersebut dirasakan warga seba- gai bentuk ketidakadilan. Mengacu pada Dom Helder Camara, ketidakadilan merupakan salah satu bentuk kekerasan. Atas ketidakadilan ini, masyarakat sebagai pihak yang merasa tertekan
32 Alan Thein Durning, “Mendukung penduduk asli”, dalam Lester R.Brown, ed, Masa Depan Bumi, (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 1995), hlm.436.
33 David Harvey. 2010 . Imperialisme Baru: Genealogi dan Logika Kapitalisme Kontemporer . Yogyakarta: Resist Book t &  Institute for Global Justice , hlm 162.
34 Doris Capistrano dan Carol J. Pierce Colfer, “Desentralisasi: Persoalan, Pelajaran, dan Refeksi” dalam Carol  J. Pierce Colfer  dan Doris Capistrano,ed, Politik Desentralisasi Hutan, Kekuasaan dan Rakyat Pengalaman di berbagai Negara . 367-389, (Bogor: Center  for  Interna- tional Forestry Research (CIFOR), 2006), hlm.370.
35 Paul Robins, Political Ecology , (Oxford: Blackwell Publishing, 2004), hlm.173.
Devy DC: Pertarungan Aktor dalam Konflik Penguasaan .....: 369-386
melakukan perlawanan dengan jalan protes dan pemberontakan untuk mendapatkan keadilan. Camara menyebut ini sebagai kekerasan nomor dua. Dilihat dari pendekatan ekonomi politik, perlawanan petani didasarkan pada pertim- bangan individual rasional petani terhadap perubahan yang dikalkulasi akan merugikan dan mengancam mereka. 36
Ketika perlawanan masyarakat semakin menguat, negara yang terdiri dari Pemkab Kebu- men, DPRD, TNI AD dan Polres mengadakan penguatan internal. Penguatan ini ditujukan untuk mengamankan pembangunan dan situasi kamtibnas yang aman dan kondusif. Penulis melihat bahwa penguatan yang dilakukan negara ini semata untuk menjaga kepentingan mereka atas pembangunan di pesisir selatan Kebumen yang saat ini sangat bergolak. Langkah untuk menghadang gerakan masyarakat dilakukan dengan melemahkan kekuatan masyarakat seperti upaya memecah belah masyarakat, penga- lihan isu dari penambangan pasir besi ke uji coba senjata, represi, kriminalisasi hingga memun- culkan konflik horizontal dalam masyarakat. Seluruh proses ini mencerminkan apa yang dise- but Dom Helder Camara sebagai spiral kekerasan. 37
Represi yang dilakukan oleh negara tidak akan menghentikan kekerasan, tetapi justru
menimbulkan ketidakadilan baru. Bentuk keti- dakadilan yang paling terlihat adalah ketika warga pelaku perusakan harus di tahan di Polres, diadili menurut hukum dan harus mendekam di penjara. Sementara TNI AD yang telah mela- kukan penembakan, perusakan 12 motor dan teror terhadap masyarakat tidak diketahui proses hukumnya hingga saat ini.

## D. Relasi Perusahaan, Negara, dan Masyarakat Dalam Konflik

## Penambangan Pasir Besi di Urut Sewu
PT MNC dikenal sebagai perusahaan lokal dimana direkturnya, Imam Mudzakir, adalah seorang pengusaha asal Kebumen. Sedangkan direktur utama PT MNC adalah Gautama Hartarto dimana memiliki saham sebesar 5 % di perusahaan ini. Gautama Hartarto adalah anak keempat dari Hartarto Sastrosoenarto, pejabat tinggi di masa Soeharto. Sedangkan Komisaris PT MNC adalah Mayjen (Purn) Rianzi Julidar, mantan Koorsahli Kassad. Selain berkarir dalam militer, Rianzi Julidar juga mengembangkan bisnis di bidang pertambangan yaitu batubara dan pasir besi. Dia menjabat sebagai komisaris PT NTC (Nusantara Termal Coal) yang pernah melakukan penambangan batu bara di Muara Bungo, Jambi. Dari bisnis batu bara, Rianzi Julidar melebarkan sayap ke bidang pertambangan pasir besi.
Jika ditelusuri, PT MNC sesungguhnya dapat digolongkan sebagai perusahaan transnasional dan masuk dalam jaringan kapitalisme global, bukan hanya sekedar perusahaan “lokal”. Grup penambangan ini terdiri dari PT HRL (Handini Resource Limited), PT CTI (China Time Inter- nasional Limited), PT TMV (PT Tabang Mineral Venture), PT BRN (Bungo Raya Nusantara), PT BAMA (Bara Adhipratama), dan PT NTC (Nusantara Termal Coal). PT HRL merupakan perusahaan yang berbasis di Perth dan memiliki anak perusahaan yang berbasis di Indonesia dan
36 H.M. Galang Asmara, Arba dan Yanis Maladi. “Penyelesaian Konflik Pertanahan Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal di Nusa Tenggara Barat”. Mimbar Hukum Volume 22, nomor 1, Februari. 2010.
37 Menurut Dom Helder Camara, kekerasan pertama (dasar) terwujud dalam kasus-kasus ketidakadilan. Atas ketidakadilan ini, masyarakat sebagai pihak yang merasa tertekan dan tertindas melakukan perlawanan dengan  jalan protes dan pemberontakan. Camara menyebutnya dengan kekerasan nomor dua.  Apabila  konflik  telah  terwujud dalam  perlawanan  dan  protes  dari masyarakat, para  pengu- asa  memandang  dirinya  wajib menjaga  atau  memulihkan ketertiban  umum,  sekalipun  itu  berarti dipakainya keku- atan; inilah kekerasan no. 3. Dom Helder Camara, Spiral Kekerasan , (Jogjakarta: Resist Book, 2005), hlm.31-36.

## 382 Bhumi No. 39 Tahun 13, April 2014
British Virgin Island. 38 Sebagian besar dari saham tersebut dimiliki oleh Ratna Handini.
Melihat struktur perusahaan, diketahui bahwa PT MNC memiliki jaringan global dan bergerak di lingkup global, sehingga besar kemungkinan PT MNC sengaja dibentuk untuk melakukan penambangan pasir besi di Keca- matan Mirit. Modal perusahaan lokal tidak selalu berasal dari orang lokal, tetapi bisa juga berasal dari perusahaan transnasional yang menanam- kan modalnya secara tidak langsung atas nama perusahaan lokal. 39 Walaupun PT MNC dikenal sebagai perusahaan di tingkat lokal, perusahaan ini dimiliki oleh pengusaha-pengusaha di tingkat internasional.
Pemberian izin penambangan pada PT MNC bukan tanpa sebab. PT MNC berhasil memiliki izin penggunaan tanah di Urut Sewu dari Kodam IV/Diponegoro.  Sebelumnya,  Kasad  juga  telah menyetujui  penggunaan tanah  yang  didaulat sebagai milik TNI AD  untuk  eksploitasi  pasir besi. Hal ini didukung oleh pernyataan Rully Aryanto, asisten manager PT MNC  yaitu untuk masuk  ke  dalam  TNI  AD,  PT  MNC  memiliki koneksi dengan orang dalam. Setelah menga- jukan  permohonan  izin,  PT MNC melakukan presentasi  ke  Kasad mengenai  keuntungan  dan kerugian  bagi TNI AD. 40 Koneksi  orang  dalam tersebut besar  kemungkinan  adalah Rianzi Julidar yang  pernah menjabat  sebagai Koorsahli Kasad.
Fakta bahwa perusahaan ini dimiliki oleh jenderal purnawirawan menunjukkan adanya bisnis militer nonistitusional. Bisnis militer non institusional adalah sejumlah perusahaan milik
keluarga pejabat atau mantan pejabat TNI AD yang dalam melaksanakan bisnisnya memiliki hubungan emosional dan moril dengan instansi militer. 41 Keterlibatan militer dalam politik eko- nomi Indonesia menguat pada masa orde baru. Richard Robinson menjelaskan bahwa beker- janya proses akumulasi kapital di Indonesia tidak bias lepas dari munculnya peran TNI AD dalam memainkan bisnisnya dengan memerankan posisi sebagai pemilik korporasi kapital dan memainkan kepentingan politiknya untuk terus mengakumulasi kapital. 42 Keterlibatan militer dalam bisnis dan politik pada masa orde baru tampaknya masih meninggalkan jejak pasca 15 tahun reformasi, termasuk keterlibatan mereka dalam memberikan persetujuan penambangan pasir besi.
Kerja sama antara Pemkab, PT MNC dan TNI AD menunjukkan bahwa di Kebumen rezim “perburuan rente” (rent seeking) 43 masih berku- asa. Ada kedekatan dan hubungan yang saling menguntungkan antara negara dan PT MNC sebagai kelompok bisnis dimana masing-masing pihak akan mendapatkan keuntungan. Bukan hanya Pemkab Kebumen yang terlibat dalam “perburuan rente”, tetapi juga TNI AD baik di
38 Perusahaan  yang  berbasis  di British Virgin Is- land  yaitu  PT  CTI.  Sedangkan  yang  beroperasi  di Indonesia yaitu PT BRN (Jambi), PT BAMA (Bengkulu), PT TMV (Kalimantan).
39 Bryant., Op.Cit .,hlm.125.
40 Wawancara dengan Rully Aryanto, manager PT MNC di Jakarta pada 3 Maret 2011
41 Lihat Beni Sukadis dan Eric hendra, ed, TNI Yang Profesional Resktruturisasi Bisnis TNI , (Jakarta: LASPERSSI dan Friedrich Ebert Stiftung, 2005), hlm.28.
42 Richard Robinson.2012. Soeharto dan Bangkitnya Kapitalisme Orde Baru. Jakarta: Komunitas Bambu. Hlm. 203.
43 “Perburuan rente” (rent seeking) adalah Fenomena pemberian khusus kepada beberapa pengusaha klien. Dalam ilmu ekonomi, rente adalah keuntungan finansial yang diperoleh akibat kelangkaan sumber daya alam. Rente bisa muncul secara artificial dengan cara membuat kelangkaan secara artificial. Misalnya mekanisme perijinan khusus yang diberikan oleh pemerintah. Lihat Mohtar Mas’oed, “Bisnis dan Otonomi Politik Militer, dalam Anas F. Mahfudz,ed , Military Without Militarism: Suara Dari Daerah, . 301-323, (Jakarta:Puslitbang Kemasyarakatan dan Kebudayaan, 2011), hlm.319.
Devy DC: Pertarungan Aktor dalam Konflik Penguasaan .....: 369-386
tingkat Kebumen maupun tingkat nasional yang telah memberikan rekomendasi penambangan pasir besi pada PT MNC. Dengan rekomendasi dari TNI AD, PT MNC mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan izin secara birokrasi. Seba- gaimana yang disampaikan oleh Mohtar Mas’oed, banyak perusahaan yang berkaitan atau didukung oleh tentara mengandalkan pres- tasinya pada perburuan rente, dan sebagai peru- sahaan yang berkaitan dengan lembaga keten- taraan, mereka dalam posisi yang menguntung- kan dalam berhadapan dengan pembuat kebi- jakan ekonomi. 44
Dari hubungan bisnis yang dijalankan oleh negara dan kelompok bisnis ini, masing-masing pihak akan mendapatkan keuntungan. PT MNC dapat terus mengeruk pasir besi untuk menda- patkan keuntungan sebesar-besarnya. Di awal proses konstruksi, target penambangan sebesar 30.000 MT (Metric Ton) per bulan atau 360.000 MT per tahun. Dari jumlah ini PT MNC akan mendapatkan keuntungan sebesar $ 10.800.000 atau Rp 97,200,000,000,-. 45 Karena telah masuk dalam arus kapitalisme global, PT MNC akan menjalankan aktivitas dan operasi pasar dengan logika akumulasi modal dengan menaikkan penambangan pasir besi hingga mencapai 60.000 MT perbulan atau 720.000 MT per tahun. 46
Proses akumulasi modal juga akan mengun- tungkan negara. Ketika PT MNC dapat mencapai target penambangan sebesar 30.000 MT per tahun, maka negara akan mendapatkan pema- sukan dari pajak, iuran dan retribusi penam- bangan sebesar Rp 4,930,856,630,-. Pendapatan negara akan meningkat menjadi Rp 9,709,566,230,- apabila PT MNC dapat mem-
produksi pasir besi 720.000 MT per tahun. Logika akumulasi modal  dalam mengekstrasi  sumber daya  alam, menyebabkan  adanya  kontradiksi ekologi  dan  sosial.
Negara sendiri menganggap bahwa penam- bangan pasir besi akan  menciptakan lapangan kerja. Padahal tenaga kerja yang diserap dari penambangan pasir besi juga tidak banyak. Hal ini karena penambangan dilakukan dengan menggunakan tenaga mesin. PT MNC hanya membutuhkan tenaga kerja yang dapat menem- pati posisi sebagai engineer, site manager, project manager, arsitek, sipil, mekanik dan electrical. Melihat sumber daya masyarakat desa di Keca- matan Mirit, masyarakat hanya memiliki peluang di sektor informal yaitu dengan menyediakan kebutuhan pekerja proyek (katering, warung minum, mensuplai kebutuhan material untuk proyek). Penciptaan lapangan kerja dalam pe- nambangan pasir besi ini tidak akan sebanding dengan kerusakan lingkungan yang ditimbul- kan. Kerusakan lingkungan ini akan menyebab- kan hancurnya lapangan kerja lain, seperti wilayah pertanian yang digunakan sebagai area penambangan ataupun sektor perikanan yang menurun karena kualitas air yang menurun.
Dalam konflik ini, DPRD Kebumen sendiri menempatkan diri sebagai mediator. Meskipun begitu, DPRD secara institusi lebih cenderung mendukung PT MNC untuk melakukan pe- nambangan pasir besi. Namun, tidak semua anggota DPRD sepakat dengan adanya penam- bangan yang sudah bermasalah sejak perizinan- nya. Salah satunya adalah anggota dari Komisi A yang sudah menyadari bahwa penambangan pasir besi bermasalah. Akan tetapi, anggota DPRD ini merasa tidak bisa berbuat apa-apa karena dibutuhkan suara 50%+1 untuk dapat menolak penambangan tersebut. 47 44 Mohtar Mas’oed, ibid .,hlm.320.
45 Dokumen  Sistem  Penambangan  Pasir  Besi  PT MNC.  Dokumen  tidak dipublikasikan.
46 Penjualan pasir besi Kecamatan Mirit hanya dihargai sebesar Rp 270.000,- per ton atau Rp 2700,- per kg
47 Wawancara dengan Anggota Komisi A pada 29 Juni 2011.

## Bhumi No. 39 Tahun 13, April 2014
Perusahaan sendiri cenderung terlibat kon- frontasi dengan grassroot dan NGO. Di satu sisi, perusahaan berkepentingan untuk melakukan penambangan pasir besi secepat mungkin setelah diadakan pembebasan  tanah. Di sisi  lain, masya- rakat melakukan penolakan dengan alasan  keru- sakan  lingkungan dan masalah ekonomi yang. Penolakan  masyarakat  ini  didukung  oleh  LSM lokal  yaitu  INDIPT melalui  konferensi  pers pada  aksi  “pasowanan  agung”.  INDIPT  meng- inginkan Pemkab tidak hanya mencari PAD dari penambangan pasir besi dan mengabaikan hak- hak masyarakat serta keberlanjutan  ling- kungan. 48 Disini terlihat bahwa konfrontasi tidak hanya terjadi antara perusahaan dan masyarakat, tetapi juga melibatkan LSM di tingkat lokal.
Pemkab,  TNI  AD dan  didukung  oleh  DPRD tetap  bersikukuh  untuk mempertahankan  wila- yah Urut Sewu sebagai  wilayah  pertahanan  dan uji  coba senjata  sekaligus  tetap  bermain  dalam bisnis penambangan pasir besi yang ada dibela- kangnya. Konservasi  lingkungan menjadi  hal yang  kurang  diperhitungkan karena  mereka lebih mencari keuntungan ekonomi dan politik. Sebagaimana menurut Bryant, ketika  negara mengarahkan  kebijakan  antara  degradasi  atau konservasi lingkungan,  negara  tidak  berbicara dengan  satu  suara.  Sehingga  fungsi  negara menjadi ambigu, antara menjadi pembangun - ” developer ” -atau perusak-” destroyer ”- ling- kungan. 49 Terlebih ketika penambangan pasir besi dilakukan, maka fungsi tanah untuk per- tanian akan tersingkir.
Pengesahan Raperda RTRW 50 menjadi perda pada Juli 2012, menunjukkan bahwa Pemkab telah menjadi negara “amalgam” dimana ada
dualisme dalam menghadapi kebijakan yang pro lingkungan. Di satu sisi Pemkab ingin mengem- bangkan kawasan perlindungan dan potensi Urut Sewu yang lebih ramah lingkungan, tetapi disisi lain, Pemkab menempatkan Urut Sewu sebagai kawasan pertahanan dan keamanan serta kawasan pertambangan yang cenderung meru- sak lingkungan. Dilihat dari pemberian izin produksi penambangan pasir besi dan penga- kuan kawasan pertahanan keamanan ini, terlihat bahwa negara lebih memilih sebagai “destroyer” lingkungan. Bagaimanapun, Pemkab tidak akan menarik izin produksi yang diberikan kepada PT MNC. Seperti pernyataan ketua DPRD Kebumen, Budhi Hianto, izin tidak bisa ditarik karena Pem- kab sudah terikat perjanjian dengan PT MNC. 51 Di sini terlihat bahwa Pemkab lebih mengu- tamakan kepentingan ekonomi politik diban- dingkan dengan konservasi lingkungan wilayah Urut Sewu, khususnya Kecamatan Mirit. Bryant menjelaskan bahwa meskipun seharusnya nega- ra berperan sebagai aktor yang menjaga keber- lanjutan lingkungan, namun, karena terjerat sistem kapitalis negara lebih cenderung untuk mengutamakan kepentingan kapitalis. 52 Padahal pengalaman selama ini menunjukkan bahwa eksploitasi pasir besi dilakukan tanpa memper- hatikan daya dukung lingkungan. Lebih dari itu, ekstraksi sumber daya alam secara umum juga cenderung menghancurkan sumber kehi- dupan masyarakat, dan menimbulkan berbagai persoalan seperti korupsi, kekerasan, ketidak- adilan terhadap perempuan, pelanggaran HAM dan militerisme. 53
48 Siaran Pers INDIPT.
49 Bryant., Op cit, hlm..65.
50 Dalam Raperda RTRW Kebumen tercantum bahwa Wilayah pesisir Buluspesantren, Ambal dan Mirit digunakan sebagai kawasan pertahanan dan keamanan.
51 Wawancara dengan Ketua DPRD Kebumen, Budhi Hianto pada 27 juni 2011.
52 Bryant., Op.Cit , hlm. 54.
53 Siti Maemunah, “Industri Ekstraktif, Tak Bermartabat dan Tak Berkelanjutan”, dalam Chalid Muhammad dan Siti Maemunah, ed, Tambang dan Penghancuran Lingkungan , 12-16, (Jakarta: JATAM, 2006), hlm.12.

## E. Kesimpulan
Konflik  ekologi  politik  yang  terjadi  di  Urut Sewu disebabkan karena adanya klaim tanah oleh TNI AD yang mendapat legitimasi dari pemerintah. Klaim ini menyebabkan masyarakat mengalami marginalisasi ekonomi dan politik. Padahal, pemerintah merupakan komponen negara yang berkewajiban mendistribusikan kekayaan alam untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat UUD 35 pasal 33 ayat 3.
Fakta menunjukkan bahwa negara tidak se- rius menangani persoalan ini. Pemerintah justru melakukan pembiaran ketika TNI berusaha reunsertif ikasi tanah di wilayah Urut Sewu dengan menggunakan dasar IKN Nomor Regis- ter 30709034 dalam surat bernomor S-825/KN/ 2011. Surat ini dibuat Direktorat Jenderal Keka- yaan Negara Kementerian Keuangan bertanggal 29 April 2011 yang berisi tentang penelusuran data dokumen tempat latihan uji coba senjata TNI AD di Urut Sewu. BPN yang dikawal oleh TNI AD terus melakukan pengukuran tanah dari desa Wiromartan hingga Ayamputih. Upaya lain ditempuh TNI AD yaitu dengan melakukan pemagaran tanah sejak Desember 2013.
Tahun 2014 menjadi tahun keempat bagi PT MNC sejak diberikannya izin produksi oleh KPPT Kebumen. Artinya, selama empat tahun ini PT MNC tidak melakukan produksi sehingga target keuntungannya tidak tercapai. Sebaliknya, PT MNC harus mengeluarkan dana untuk men- dapatkan MoU dengan pihak desa, membayar biaya untuk berkonsolidasi dengan warga yang mau mendukung program mereka, serta me- nanggung kerusakan alat berat yang ada di Desa Wiromartan. PT MNC hanya memiliki sisa waktu 6 tahun untuk melakukan penambangan jika merunut pada izin produksi. Kecil kemung- kinan PT MNC akan menyerah begitu saja, karena telah mengeluarkan modal yang cukup besar.
Penyelesaian konflik di Urut Sewu tidak akan selesai apabila pemerintah yang memiliki otoritas tidak bertindak tegas dan objektif dalam menye- lesaikan persoalan kepemilikan tanah dan fung- sinya. Ada dua hal yang perlu dilakukan dalam penyelesaian konflik di Urut Sewu. Pertama, menuntaskan sengketa tanah Urut Sewu. Bukti yang dimiliki oleh masyarakat berupa sertif ikat dan letter  C desa menjadi bukti kepemilikan ta- nah yang sah. Sedangkan klaim yang dilakukan TNI AD berdasarkan pengakuan  oleh instansi yang berwenang ini pada hakikatnya hanya pengakuan bahwa di lahan tersebut digunakan sebagai area latihan TNI AD, bukan menyatakan bahwa lahan tersebut adalah milik TNI AD. Kedua, mencabut izin penambangan pasir besi pada PT MNC karena izin tersebut telah cacat dengan adanya rekomendasi oleh Kodam Diponegoro, terlebih rekomendasi tersebut pun telah dibatalkan oleh pihak Kodam Diponegoro.

## Daftar Pustaka
Alao, Abiodun. Natural  Resources and  Con- flict  in  Africa:  The  Tragedy  of Endow- ment. New York: University of Rochester Press, 2007.
Asmara, H.M. Galang, Arba dan Yanis Maladi. “Penyelesaian Konflik Pertanahan Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal di Nusa Tenggara Barat”. Mimbar Hukum Volume 22, nomor
1, Februari . 2010.
Bryant, Raymond L  and Sinead Bailey. Third World Ecology Politic . London and New York: Routledge, 1997.
Bryant, Raymond L. Power, knowledge, and po- litical ecology in the third world: a review . (London: Departmen of Geography,1998), hlm.80.
Camara, Dom Helder. Spiral Kekerasan. Jog- jakarta: Resist Book, 2005.
Capistrano,  Doris  dan  Carol  J.  Pierce  Colfer,
“Desentralisasi:  Persoalan, Pelajaran,  dan
386 Bhumi No. 39 Tahun 13, April 2014
Refeksi”,  dalam  Carol  J.  Pierce  Colfer  dan Doris Capistrano,ed, Politik  Desentralisasi Hutan, Kekuasaan dan Rakyat Pengalaman di berbagai Negara . Bogor: Center for Inter- national Forestry Research (CIFOR), 2006. Durning, Alan Thein, “Mendukung penduduk asli  “ dalam Lester R.Brown, ed, Masa Depan Bumi . Jakarta :Yayasan Obor Indonesia, 1995. Maemunah,  Siti.  “Industri  Ekstraktif,  Tak  Ber- martabat  dan  Tak  Berkelanjutan” dalam Chalid Muhammad dan Siti  Maemunah,
ed, Tambang dan  Penghancuran Ling- kungan . Jakarta: JATAM, 2006.
Harvey, David. 2010 . Imperialisme Baru: Genea- logi dan Logika Kapitalisme Kontemporer .
Yogyakarta: Resist Book t &  Institute for Global Justice
Mas’oed,  Mohtar.  “Bisnis  dan  Otonomi  Politik Militer,  dalam  Anas  F. Mahfudz,ed, Mili- tary  Without  Militarism:  Suara  Dari Daerah . Jakarta: Puslitbang Kemasyara- katan dan Kebudayaan, 2011.
Mitchell, Bruce dkk. Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan . Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003.
Ratnawati, Tri “Mengurai  Benang  Kusut  Konflik Pengelolaan  SDA”,  dalam M.Zaki  Mubarak, ed, Blue Print Otonomi Daerah Indonesia.
Jakarta: Yayasan Harkat Bangsa, 2006.
Robins, Paul. Political Ecology . Oxford: Blackwell Publishing, 2004.
Robinson, Richard .2012. Soeharto dan Bangkit- nya Kapitalisme Orde Baru. Jakarta: Komu- nitas Bambu.
Sukadis, Beni dan Eric Hendra, ed. TNI Yang
Profesional Restrukturisasi Bisnis TNI . Jakarta: LESPERSSI dan Friedrich Ebert
Stiftung, 2005.
Wiradi, Gunawan. 2009. Seluk Beluk Masalah Agraria: Reforma Agraria dan Penelitian Agraria. Yogyakarta: STPN & SAINS Sumber Dokumen dan Berita Kronologis Status Tanah dan Fakta Kejadian Antara  Pasukan  Pengamanan  (Yonif  403/ WP) Dengan  Warga  Desa  Setrojenar  Keca- matan  Kebumen  Buluspesantren  Kebupa- ten  Kebumen Ditinjau Dari Aspek Hukum. Dokumen versi TNI AD ini tidak dipub- likasikan.
Dokumen  Sistem  Penambangan  Pasir  Besi  PT
MNC.  Dokumen  tidak dipublikasikan.
Surat  TNI  AD  Kodam  IV/Diponegoro  tentang Persetujuan  Pemanfaatan  tanah TNI  AD di  Kecamatan  Mirit  Kabupaten  Kebumen untuk  usaha pertambangan  pasir  besi  pada 25  September  2008.  Dokumen tidak dipub- likasikan.
Surat Warga Masyarakat Sesa Setrojenar,  Keca- matan  Buluspesantren  Kabupaten  Kebu- men Kepada Ketua Komisi Hak Asasi Manusia pada 13 Maret 2009.
Lampiran tanggapan FPPKS terhadap Surat Bupati  no.590/6774  kepada Komnas HAM) Supriyanto. “Warga Mirit Tolak Penambangan
Pasir Besi”, Suara Merdeka , 12 Februari 2012.
Konflik Agraria 2013 Meningkat, 21 Warga Tewas, 30 Tertembak diakses di http:// www.mongabay.co.id/2013/12/22/konflik- agraria-2013-meningkat-21-warga-tewas-30- tertembak/