## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) ONLINE TINGKAT SMP DI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BULELENG
Oleh : Hijriatul Aini dan I Nyoman Mudarya

## Abstraksi
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pelaksanaan  kebijakan Penerimaan Peserta  Didik  Baru (PPDB)  tingkat  SMP yang belakangan ini sudah dilaksanakan  secara  online  demi  memudahkan  calon  peserta  didik  supaya  tidak perlu lagi datang ke sekolah yang akan dituju.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  beberapa  pokok  permasalahan  yang muncul  dalam  penelitian  ini  adalah  :  1)  bagaimanakah  implementasi  kebijakan PPDB online tingkat SMP di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng  ?  ;  2)  apakah  faktor-faktor  pendukung  dan  penghambat  pelaksanaan PPDB online tingkat SMP di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng  ?
Berdasarkan  hasil  penelitian  ditemukan  fakta  implementasi  kebijakan PPDB online tingkat SMP di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng  dipengaruhi  oleh  empat  variabel  yaitu  komunikasi,  sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.
Faktor  pendukung  internal  pelaksanaan  PPDB  online  tingkat  SMP  di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng adalah sumberdaya manusia pelaksana kebijakan tersebut yang memiliki kehandalan, kompetensi dan pengalaman serta adanya dukungan dana yang dikucurkan melalui APBD. Faktor pendukung eksternalnya adalah adanya Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021, SK Bupati  Buleleng,  dan  Surat  Edaran  Kepala  Dinas  Pendidikan,  Pemuda  dan Olahraga Kabupaten Buleleng. Juga kondisi geografis dimana sebagian wilayah di Buleleng  sudah  terjangkau  jaringan  internet  serta  sebagian  besar  masyarakat sudah  memiliki  HP  android.  Sedangkan  faktor  penghambat  internalnya  adalah keterbatasan  teknologi  yakni  kemampuan  server  aplikasi  dalam  menerima  dan menginput  data.  Faktor  penghambat  eksternalnya  adalah  adanya  ketidaktaatan orang tua calon peserta didik dalam mematuhi segala aturan dan persyaratan yang sudah ditetapkan..
Kata kunci : implementasi kebijakan, PPDB online

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang  sangat  pesat sekarang ini, baik  disadari maupun tidak disadari telah membuat  perubahan pola pikir,  budaya,  serta  cara  pandang  dan  juga  tingkah  laku  masyarakat. Perkembangan  yang  dimaksud  antara  lain  munculnya  sebuah  teknologi  yaitu komputer.  Keberadaan  komputer  telah  banyak  mempengaruhi  sektor  kehidupan manusia  terutama  pada  sektor  pendidikan.  Perkembangan  teknologi  disisi  lain juga  menuntut  dunia  pendidikan  agar  dapat  memanfaatkan  teknologi  untuk
memberikan  pelayanan  pendidikan  yang  ada  di  Indonesia  agar  tidak  tertinggal dengan Negara lain.
Ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  (IPTEK)  dalam  setiap  periode  selalu melakukan  perkembangan  yang  begitu  pesat.  Sejalan  dengan  perkembangan teknologi  membuat  masyarakat  sangat  beruntung  dan  membutuhkan  informasi yang begitu cepat, akurat, ini karena informasi adalah bagian yang begitu penting agar  dapat  menjalin  sebuah  komunikasi  yang  baik. Teknologi  informasi  semakin mudah  diakses  oleh  siapapun  dan  dimanapun,  karena  adanya  media  informasi serta komunikasi yang begitu canggih. Perkembangan teknologi dapat mendorong begitu banyak aspek agar lebih mengefisienkan sebuah pekerjaan sehingga dapat diakses menggunakan website dengan mudah.
Pendidikan  adalah  sebuah  pondasi  dari  proses  pembangunan  atau pembentukan  kualitas  sumber  daya  manusia.  Terciptanya  sumber  daya  manusia berkualitas  perlu  adanya  layanan  pendidikan  yang  baik  pula.  Pemerintah  dalam hal  ini  sangat  berperan  penting  untuk  menciptakan  sebuah  layanan  pendidikan yang  berkualitas  agar  terciptanya  sumber  daya  manusia  yang  baik.  Sekolah merupakan  sebuah  lembaga  pendidikan  formal  yang  bertugas  agar  menerapkan layanan  pendidikan  yang  berkualitas.  Berdasarkan  Undang-undang  Sistem Pendidikan  Nasional  tahun  2003  pasal  11  ayat  1,  menyebutkan  Pemerintah  dan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dalam memberikan sebuah layanan serta kemudahan,  dan  juga  menjamin  agar  terselenggaranya  pendidikan  yang berkualitas  untuk  setiap  masyarakat  tanpa  adanya  diskriminasi,  layanan pendidikan yang sangat mengutamakan kepuasan peserta didik.
Semakin  berkembangnya  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  dapat memudahkan  beberapa  kegiatan  manusia  untuk  dilakukan  secara online .  Sejalan dengan  hal  ini  penerimaan  peserta  didik  baru  sekarang  ini  menggunakan  sistem online.  Banyak  sekolah-sekolah  telah  menerapkan  sistem  Penerimaan  Peserta Didik  Baru  (PPDB) online ,  salah  satunya  yaitu  di  kabupaten  Buleleng. Penerimaan Peserta Didik Baru khususnya di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)  telah  diselenggarakan  secara online .  PPDB  dengan  sistem  online  adalah salah  satu  cara  penerimaan  peserta  didik  baru  yang  diselenggarakan  oleh  Dinas Pendidikan  Pemuda  dan  Olahraga  Kabupaten  Buleleng  serta  terhubung  dengan
seluruh  sekolah  SMP  yang  berada  di  daerah  tersebut.  Pelaksanaan  PPDB online ini  dilakukan  berdasarkan  pada  Permendikbud  No.  44  Tahun  2019  yang disempurnakan  melalui  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nomor  1  Tahun  2021 mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak- kanak, SD, SMP, SMA dan  SMK.  Berdasarkan  Peraturan  tersebut,  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru (PPDB)  dengan  sistem online dilakukan  dengan  tujuan  untuk  memberikan kesempatan  yang  sama  bagi  setiap  warga  masyarakat  untuk  mendapatkan pelayanan  penerimaan  peserta  didik  baru  secara  cepat,  transparan,  serta  dapat dipertanggungjawabkan.  Penerimaan  peserta  didik  baru  proses  pelaksanaannya berlandaskan pada Permendikbud No. 1 Tahun 2021:
1. Objektif,  berarti  dalam  proses  pelaksanaan  penerimaan  peserta  didik baru semua harus sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku;
2. Transparan,  artinya  dalam  proses  pelaksanaan  penerimaan  peserta didik baru harus bersifat terbuka serta dapat dilihat dan diketahui oleh masyarakat  khususnya  orang  tua/wali  dari  calon  peserta  didik  yang bersangkutan;
3. Akuntabel,  dalam  proses  pelaksanaan  penerimaan  peserta  didik  baru harus  bisa  dipertanggungjawabkan  kebenarannya  kepada  masyarakat mulai dari prosedur maupun hasilnya;
4. Kompetitif atau Berkeadilan, artinya proses penerimaan peserta didik baru dilakukan dengan melalui seleksi dengan berdasarkan pada Nilai Ujian Nasional atau dengan penambahan nilai prestasi.
Penerimaan Peserta Didik Baru dengan sistem online di Kabupaten Buleleng diharapkan  dapat  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  mengenai  pelayanan pendidikan  yang  bermutu.  PPDB  dengan  sistem online dilakukan  dapat menggantikan  PPDB  dengan  sistem  manual  yang  rentan  terhadap  kecurangan- kecurangan yang terjadi.
Berdasarkan petunjuk teknis PPDB Daya tampung calon peserta didik baru yang  melakukan  PPDB  dengan  sistem online ditentukan  oleh  Dinas  Pendidikan.
Daya tampung untuk  calon peserta didik baru berdasarkan jalur zonasi  sebanyak 50% dengan ketentuan diperuntukan kepada peserta didik yang memiliki domisili dalam  wilayah  zonasi,  sekolah  mengutamakan  peserta  didik  yang  kartu
keluarganya  berdomisili  pada  satu  wilayah  Kabupaten  atau  Kota  yang  sama berdasarkan  sekolah  asal.  Daya  tampung  untuk  calon  peserta  didik  berdasarkan jalur  Afirmasi  paling  sedikit  15%  dalam  hal  ini  calon  peserta  didik  baru  yang masuk dengan jalur Afirmasi adalah peserta didik yang bertempat tinggal di dalam atau  di  luar  wilayah  zonasi  sekolah  yang  berkaitan.  (Permendikbud  No  1  Tahun 2021)
Daya tampung calon peserta didik baru berdasarkan jalur perpindahan tugas orang tua wali ditentukan paling sedikit 5% dalam hal ini perpindahan orang tua wali  harus  dibuktikan  berdasarkan  surat  penugasan  dari  instansi  terkait,  jalur  ini juga  dapat  digunakan  pada  anak  guru.  Sedangkan  untuk  daya  tampung  jalur prestasi ditentukan berdasarkan sisa kuota dari ketiga jalur yang telah dijelaskan, jalur  prestasi  ditentukan  berdasarkan  akumulasi  dari  nilai  raport  semester  1 sampai semester 5.
Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  dengan  sistem online dapat  memudahkan calon  pendaftar  atau  calon  peserta  didik  baru  dalam  melakukan  pendaftaran. Calon  peserta  didik  baru  dapat  melakukan  pendaftaran  di  mana  saja  dan  kapan saja  dengan  terus  memperhatikan  jadwal  pendaftaran.  Calon  peserta  didik  baru tidak  perlu  lagi  datang  ke  sekolah  dengan  mengisi  formulir  pendaftaran,  sebab calon  peserta  didik  baru  dapat  melakukan  pengisian  formulir  pendaftaran  secara online kapan  saja.  Melihat  pentingnya  serta  manfaat  dari  adanya  sistem  PPDB online  ini,  sehingga  dalam  penerapannya  harus  dilaksanakan  dengan  baik berdasarkan pada peraturan PPDB dengan sistem online . Oleh karena itu, program PPDB online harus didukung juga dengan perencanaan yang matang, sumber daya manusia  yang  bermutu  baik,  sarana  dan  prasarana  yang  memadai,  sosialisasi kepada  orangtua/wali  siswa  agar  pada  saat  proses  pelaksanaannya  tidak  terdapat kendala atau masalah yang bisa menghambat program tersebut.
Sistem  PPDB online sudah  diterapkan  beberapa  tahun  terakhir  ini  di Kabupaten  Buleleng,  namun  terdapat  sedikit  kekurangan  yaitu  permasalahan informasi  kepada  orangtua/wali  siswa  terkait  dengan  pemetaan  zona  di  masing- masing satuan pendidikan. Akibatnya banyak siswa yang salah jalur dalam  proses melamar sekolah. (Balipuspanews, 2023)
Disamping itu ada beberapa masalah yang lain lagi juga terjadi, diantaranya pada saat proses PPDB online sedang berlangsung, jaringan internet dengan tiba- tiba  melambat.  Masalah  tersebut  berlangsung  beberapa  menit,  akan  tetapi  dapat mengganggu  kelancaran  jalannya  proses  PPDB online .  Melihat  bahwa penggunaan teknologi juga menggunakan jaringan listrik dalam mengoperasikannya,  sehingga  pada  saat  PPDB  berlangsung  terkadang  listrik sekolah padam. Keluhan yang lain adalah calon peserta didik baru atau orang tua wali  kurang  paham  mengenai  tahap  verifikasi,  kurang  maksimalnya  sosialisasi dari  pihak-pihak  terkait  menjadi  penyebab  kurang  pahamnya  mereka  mengenai PPDB dengan sistem online .
Berdasarkan  fenomena  yang  telah  dikemukakan  pada  latar  belakang,  maka peneliti mengambil rumusan masalah yaitu:
1.Bagaimanakah  Implementasi  Kebijakan    Penerimaan  Peserta  Didik  Baru (PPDB)  SMP  Online  Pada  Dinas  Pendidikan,  Pemuda  dan  Olahraga Kabupaten Buleleng ?
2.Faktor-Faktor  Apa  Sajakah  yang  menjadi  pendukung  dan  penghambat Implementasi  Kebijakan    Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  (PPDB)  Online Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  Kabupaten Buleleng ?

## 2. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian diskriptif  kualitatif  karena  data  yang  dikumpulkan  berupa  kata-kata.  Arikunto (2011  :  12)  mengemukakan  bahwa,  penelitian  kualitatif  tidak  menggunakan angka-angka  tetapi  hanya  menggunakan  kata-kata.  Sedangkan    menurut  Bungin (2012  :  32),  penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  menghasilkan  data deskriptif  mengenai  kata-kata  lisan  maupun  tertulis  dan  tingkah  laku  yang  dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.
Yang  menjadi informan dalam penelitian ini terutama adalah  Kepala Dinas, Sekretaris  Dinas,  Kepala  Sub  Koor Perencana,  Operator  Dinas  dan  Sekolah,  dan perwakilan  orang  tua  dan  siswa.  Informan  tersebut  ditunjuk  secara purposive sampling, dengan mempertimbangkan pengetahuan mereka tentang masalah yang ditelaah.  Dalam  artian,  informan  yang  ditunjuk  memiliki  tujuan  untuk  dapat memberikan jawaban atas semua pertanyaan yang diajukan. Dalam hal ini jumlah
informan  tidak  dibatasi,  melainkan  disesuaikan  dengan  tingkat  kejenuhan  data, dalam  artian  pengembangan  informan  dihentikan  jika  data  yang  terkumpul  telah mampu memecahkan atau menjawab masalah penelitian secara tuntas.
Adapun yang  menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:
1. Implementasi  Kebijakan  PPDB  online  Tingkat  SMP  di  Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng, yang meliputi :  a)  Komunikasi;  b)  Sumber  daya;  c)  Disposisi;  dan  d)  Struktur Birokrasi.
2. Faktor  pendukung  dan  faktor  penghambat  pelaksanaan  PPDB  online Tingkat  SMP  di  Dinas  Pendidikan  Pemuda  dan  Olahraga  Kabupaten Buleleng, yang meliputi : faktor internal dan faktor eksternal.
Penelitian ini  mengambil lokasi di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Buleleng, dengan tujuan untuk mengetahui implementasi PPDB online Tingkat  SMP  di  Dinas  Pendidikan  Pemuda  dan  Olahraga  Kabupaten  Buleleng. Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  teknik  observasi,  wawancara  dan pemanfaatan dokumen. Analisis data mengikut apa yang disampaikan Milles dan Huberman  (Sugiyono,2014)  yakni  dengan  empat  tahapan  analisis  data  yang meliputi  pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data,  serta  simpulan  dan verifikasi.
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1  Implementasi  Kebijakan  PPDB  online  Tingkat  SMP  di  Disdikpora Kabupaten Buleleng
Saat  berakhirnya  satu  tahun  ajaran  dan  menjelang  memasuki  tahun  ajaran baru, Pemerintah khususnya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga disibukkan dengan  kegiatan  pelaksanaan  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  (  PPDB  )  untuk semua  satuan  pendidikan.  Untuk  Dinas  Pendidikan  Pemuda  dan  Olahraga Kabupaten Buleleng yang memiliki tupoksi dalam pengelolaan pendidikan dasar, maka  untuk  tahun  ajaran  2024/2025  mengurusu  PPDB  untuk  satuan  pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Terkait  hal  tersebut  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng  mengeluarkan  Surat Keputusan  Bupati  Buleleng  Nomor  100.3.3.2/        /HK/2024  Tentang  Tim
Koordinasi  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  Tahun  Ajaran  2024/2025,  yang susunan keanggotaannya terdiri atas lintas instansi, yakni Dinas Pendidikan,Pemuda  dan  Olahraga,  Kementerian  Agama,  Dinas  Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik,  serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Terkait  implementasi  kebijakan  PPDB  online  tingkat  SMP  di  Kabupaten Buleleng,  sebagai  sebuah  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah,  maka keberhasilan  implementasi  kebijakan  tersebut  akan  ditentukan  oleh  beberapa faktor  atau  variabel,  dam  masing-masing  variabel  tersebut  saling  berhubungan satu  sama  lain.  Variabel-variabel  tersebut  adalah  :  komunikasi,  sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

## 1. Komunikasi
Keberhasilan  implementasi  kebijakan  mensyaratkan  agar  pelaksana kebijakan  atau  implementor  mengetahui  dan  memahami  apa  yang  harus dilakukan.  Pelaksana  kebijakan  harus  menyampaikan  kepada  kelompok  sasaran apa yang menjadi tujuan dari dilaksanakannya kebijakan tersebut. Juga diperlukan adanya  hubungan  komunikasi  antara  pihak  yang  terlibat  dalam  implementasi kebijakan  tersebut.  Terkait  dengan  implementasi  kebijakan  PPDB  online  tingkat SMP  di  Kabupaten  Buleleng,  pelaksana  program  dalam  hal  ini  Tim  Koordinasi PPDB  Tahun  Ajaran  2024/2025  yang  telah  dibentuk  berdasarkan  Keputusan Bupati Buleleng  tersebut harus paham dan mengetahui apa yang harus dilakukan. Beberapa  instansi  yang  terlibat  di  dalamnya  juga  harus  selalu  saling berkomunikasi.
Berdasarkan  penyataan-pernyataan  yang  disampaikan  oleh  para  informan yakni  Kepala  Dinas  Pendidikan,  Pemuda  dan  Olahraga,  Sekretaris  Dinas Pendidikan,  pemuda  dan  Olahraga,  serta  Kepala  Bidang  Pembinaan  SMP  Dinas Pendidikan,  Pemuda  dan  Olahraga  Kabupaten  Buleleng,    dapat  diketahui  bahwa untuk  kelancaran  dan  keberhasilan  pelaksanaan  PPDB  online  tingkat  SMP  di Kabupaten Buleleng , berbagai pihak yang terlibat dalam program tersebut harus mengetahui  apa  yang  harus  dilakukan,  dan  mensisoalisasikan  segala  hal  terkait PPDB  online  SMP.  Instansi-instansi  yang  telah  ditunjuk  untuk  terlibat  dalam pelaksanaan  PPDB  online  SMP  tersebut  juga  harus  selalu  berkoordinasi  dan
berkomunikasi demi kelancaran pelaksanaan PPDB online SMP tersebut.  Hal ini sesuai  dengan  yang  disampaikan  oleh  Edwards  III  (  Subarsono,  2014  )  bahwa salah  satu  variabel  yang  mempengaruhi  implementasi  kebijakan  adalah komunikasi  yang  artinya,  keberhasilan  implementasi  kebijakan  mensyaratkan implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran   ( target group ) sehingga  mengurangi  distorsi  implementasi.  Apabila  tujuan  dan  sasaran  suatu kebijakan  tidak  jelas  dan  tidak  diketahui  oleh  kelompok  sasaran,  maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.
Juga  sesuai  dengan  Model  Implementasi  Kebijakan  Publik  yang disampaikan  oleh  Van  Metter  dan  Van  Horn  (  dalam  Agustino,  2016  ),  bahwa yang  dapat  mempengaruhi  kinerja  dari  implementasi  kebijakan  publik,  salah satunya  adalah  komunikasi  yang  merupakan  salah  satu  cara  dalam  implementasi kebijakan  publik.  Apabila  hubungan  komunikasi  antara  pihak  yang  terlibat didalam  proses  implementasi  berjalan  dengan  baik,  maka  kesalahan-kesalahan yang terjadi akan minim untuk terjadi, begitu juga sebaliknya.

## 2.Sumberdaya
Implementasi  sebuah  kebijakan  sangat  memerlukan  adanya  sumberdaya yang  menjadi  pendukung  pelaksanan  kebijakan  tersebut.  Sehebat  apapun perencanaan  yang  dilakukan,  semulia  apapun  tujuan  dari  dikeluarkannya kebijakan  tersebut,  tanpa  dukungan  sumberdaya  yang  memadai,  kebijakan tersebut  tidak  akan  berhasil.  Sumberdaya  yang  dimaksudkan  disini  adalah sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial serta sumber daya waktu.
Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para informan melalui  proses  wawancara  serta  didukung  hasil  observasi  dan  memanfaatkan berbagai  dokumen  yang  ada  di  lokasi  penelitian,    dapat  diketahui  keberhasilan pelaksanaan PPDB online SMP Tahun Ajaran 2024/2025 di  Kabupaten Buleleng sangat  didukung  oleh  adanya  pelaksana  kebijakan  yakni  Tim  Koordinasi  PPDB bentukan Bupati Buleleng yang terdiri dari beberapa instansi  terkait, koordinator dan anggota Tim yang sesuai kompetensinya, tenaga administrasi yang handal di bidangnya,  dana  yang  memang  sudah  dialokasikan  oleh  pemerintah  melalui APBD  Tahun  Anggaran  2024,  serta  alokasi  waktu  yang  cukup  memadai  Hal  ini
sesuai  dengan  yang  disampaikan  oleh  Edwards  III  (  Subarsono,  2014  ),  bahwa sumberdaya  merupakan  variabel  yang  mempengaruhi  implementasi  kebijakan. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila  kekurangan  sumberdaya  untuk  melaksanakan,  implementasi  tidak  akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi  implementor,  dan  sumberdaya  finansial.  Sumberdaya  adalah  faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya  tinggal  di  atas  kertas  menjadi  dokumen  saja.  Juga  sesuai  dengan  yang disampaikan oleh Meter dan Horn ( Subarsono, 2014 : 100) bahwa implementasi kebijakan  perlu  dukungan  sumberdaya  baik  sumberdaya  manusia  ( human resource ) maupun sumberdaya non manusia ( non human resource )

## 3. Disposisi
Pelaksana  kebijakan  apalagi  kebijakan  yang  bersentuhan  langsung  dengan mayarakat,  haruslah  dipilih  orang-orang  yang  memiliki  komitmen  yang  tinggi untuk  membantu  sesama,  memiliki  kejujuran,  serta  berlaku  adil  dan  bersifat demokratis.  Begitu  pula  dengan  pelaksanaan  PPDB  online  tingkat  SMP  di Kabupaten  Buleleng,  memerlukan  pelaksana  kebijakan  dalam  hal  ini  seluruh Koordinator dan anggota Tim Koordinasi PPDB Tahun Ajaran 2024/2025 adalah orang-orang  yang  memiliki  komitmen,  kejujuran  dan  tipikal  pekerja  keras  untuk mensukseskan pelaksanaan PPDB tersebut.
Berdasarkan  hal-hal yang disampaikan oleh para informan , dapat diketahui bahwa  terkait  implementasi  kebijakan  PPDB  online  tingkat  SMP  di  kabupaten Buleleng,  semua  anggota  Tim  Koordinasi  PPDB  yang  terlibat  haruslah  orang- orang yang jujur, memiliki komitmen untuk membantu sesama, bersikap adil dan demokratis  serta mau menerima masukan dan saran demi perbaikan pelaksanaan program  tersebut  kedepannya.  Seperti  yang  disampaikan  oleh  Edwards  III  ( Subarsono,  2014)  tentang  disposisi  sebagai  salah  satu  variabel  yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Disposisi  adalah watak dan karakteristik yang  dimiliki  oleh  implementor,  seperti  komitmen,  kejujuran,  sifat  demokratis. Apabila  implementor  memiliki  disposisi  yang  baik,  maka  dia  akan  dapat menjalankan  kebijakan  dengan  baik  seperti  apa  yang  dinginkan  oleh  pembuat kebijakan.  Ketika  implementor  memiliki  sikap  dan  perspektif  yang  berbeda
dengan  pembuat  kebijakan,  maka  proses  implementasi  kebijakan  menjadi  tidak efektif.
4. Struktur Birokrasi
Struktur  birokrasi  menjadi  sangat  penting  dalam  implementasi  kebijakan, yang menyangkut dua hal yakni mekanisme dan struktur organisasi pelaksana itu sendiri  yang  tertuang  dalam  Standar  Operasional  Prosedur  (  SOP  )  pelaksanaan. Berkaitan  dengan  implementasi  kebijakan  PPDB  online  tingkat  SMP  di Kabupaten  Buleleng,  maka  mekanisme  pelaksanaannya  dari  proses  perencanaan, pendataan calon  peserta  didik , pendaftaran peserta didik, proses seleksi   sampai proses  penerimaan  calon  peserta  didik  menjadi  peserta  didik  di  sekolah  tertentu tidaklah terlalu rumit.
Berdasarkan  pernyataan-pernyataan  yang  disampaikan  oleh  para  informan tersebut,  didukung  hasil  observasi  di  lokasi  penelitian  serta  melihat  dokumen- dokumen  yang  ada,    dapat  diketahui  bahwa  pelaksana  PPDB  lewat  Tim Koordinasi  PPDB  Tahun  2024/2025  khususnya  PPDB  online  tingkat  SMP  di Kabupaten Buleleng berusaha untuk mempermudah segala proses pelaksanaannya dari proses pendataan,  pendaftaran sampai pada proses diterimanya seorang anak di sekolah tertentu  dengan tidak menerapkan prosedur dan struktur birokrasi yang panjang dan rumit, karena semua itu akan mempersulit masyarakat, orang tua dan calon  peserta  didik.  Meskipun  memang  yang  namanya  struktur  birokrasi  dengan SOP  tersebut  memang  harus  dijalankan.  Hal  ini  sesuai  dengan  yang  dismpaikan oleh Edwards III ( Subarsono, 2014 ) yang mengatakan bahwa struktur birokrasi yang  bertugas  mengimplementasikan  kebijakan  memiliki  pengaruh  yang signifikan  terhadap  implementasi  kebijakan.  Struktur  birokrasi  yang  panjang dengan  SOP  yang  rumit  dan  terkesan  kaku  justru  akan  melemahkan  proses pengawasan dan menimbulkan red-tape , yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

## 5. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat PPDB online Tingkat SMP
Pelaksanaan atau implementasi sebuah kebijakan atau program, apalagi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, maka akan selalu ada faktor pendukung dan  penghambat  kebijakan  tersebut.  Faktor  pendukung  bisa  berupa  pendukung
internal  dan  pendukung  eksternal.  Faktor  penghambat  juga  berupa  penghambat internal dan penghambat eksternal.

## 5.1 Faktor Pendukung
Faktor  pendukung  sebuah  kebijakan  atau  program  berperan  dalam memperlancar  pelaksanaan  program  atau  kebijakan  tersebut.  Berkaitan  dengan faktor pendukung pelaksanaan PPDB online tingkat SMP di Kabupaten Buleleng, maka ada faktor pendukung internal dan faktor pendukung eksternal.

## 1. Faktor Pendukung Internal
Yang  menjadi  faktor  pendukung  internal  pelaksanaan  PPDB  online  tingkat MP di Kabupaten Buleleng adalah sumberdaya baik itu sumberdaya manusia dan sumberdaya non manusia yang dimiliki. Sumberdaya manusia adalah orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan PPDB online tingkat SMP yakni Tim Koordinasi PPDB Tahun Ajaran 2024/2025. Sedangkan sumberdaya non manusianya adalah sarana  dan  prasarana  serta  anggaran  yang  dikelola  oleh  Tim  Koordinasi  PPDB tersebut.
Berdasarkan  pernyataan-pernyataan  yag  disampaikan  oleh  para  informan yakni  Kepala  Dinas  Pendidikan,  Pemuda  dan  Olahraga  Kabupaten  Buleleng, Sekretaris  Dinas  Pendidikan,  Pemuda  dan  Olahraga  Kabupaten  Buleleng,  dan anggota  Tim  Pengawasan  PPDB  online  yang  juga  seorang  Pengawas  Sekolah Dinas  Pendidikan,  Pemuda  dan  Olahraga  Kabupaten  Buleleng,  didukung  dengan pengamatan  atau  observasi  langsung  di  lokasi  penelitian,  serta  memanfaatkan dokumen-dokumen yang ada, dapat diketahui bahwa keberadaan sumberdaya baik itu  sumberdaya  manusia  maupun  sumberdaya  non  manusia  sangat  mendukung pelaksanaan  PPDB  online  tingkat  SMP  di  Kabupaten  Buleleng.  Hal  tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh Meter dan Horn (Subarsono, 2014 : 100), bahwa  implementasi  kebijakan  perlu  dukungan  sumberdaya  baik  sumberdaya manusia  ( human  resource )  maupun  sumberdaya  non  manusia  ( non  human resource ). Juga sesuai dengan pendapat George C. Edwards III (Subarsono, 2014 : 91),  bahwa  implementasi  kebijakan  tidak  akan  berjalan  apabila  implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakannya.

## 2. Faktor Pendukung Eskternal
Yang  menjadi  faktor  pendukung  eksternal  pelaksanaan  PPDB  onlin  tingkat SMP di Kabupaten Buleleng adalah adanya beberapa regulasi pendukung seperti: (1) Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Taman  Kanak-Kanak,  Sekolah  Dasar,  Sekolah  Menengah  Pertama,  sekolah Menengah  Atas  dan  Sekolah  Menengah  Kejuruan;  (2)  Surat  Keputusan  Bupati Buleleng  Nomor  100.3.3.2/    /HK/2024  Tentang  Tim  Koordinasi  Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2024/2025; dan (3) Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Nomor : 400.3.1/7958/Skrt/IV/2024  Tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Penerimaan  Peserta Didik  Baru  Pada  Taman  Kanak-Kanak,  Sekolah  Dasar  dan  Sekolah  Menengah Pertama.
Berdasarkan  pernyataan-pernyataan  yang  disampaikan  oleh  para  informan lewat  hasil  wawancara  ,  didukung  dengan  melihat  berbagai  dokumen  yang  ada, dapat  diketahui  bahwa  adanya  regulasi  tentang  PPDB  berupa  Permendikbud, Surat Keputusan Bupati dan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  Kabupaten  Buleleng  sangat  mendukung  pelaksanaan  PPDB  online tingkat  SMP  di  Kabupaten  Buleleng.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  yang disampaikan oleh Anderson (Islamy,2012 : 108-111), bahwa dalam implementasi kebijakan,  perlu  juga  diketahui  tentang  sebab-sebab  mengapa  setiap  anggota masyarakat  itu  perlu  mengetahui  dan  melaksanakan  kebijakan  publik  yang  telah ditetapkan  oleh  negara.  Hal-hal  tersebut  diantaranya  adalah  :1)respek  anggota masyarakat  terhadap  otoritas  dan  keputusan-keputusan  badan  pemerintah; 2)adanya  kesadaran  untuk  menerima  kebijakan;3)adanya  keyakinan  bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional dan dibuat oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu serta melalui prosedur yang benar;4)adanya hukuman- hukuman tertentu bila tidak melaksanakan kebijakan.
Faktor eksternal lainnya yang menjadi pendukung pelaksanaan PPDB online tingkat SMP di Kabupaten Buleleng adalah faktor geografis Kabupaten Buleleng dimana  tidak  ada  daerah  di  Wilayah  Kabupaten  Buleleng  yang  tidak  terjangkau oleh fasilitas jaringan internet dan sebagian besar masyarakat sudah memiliki HP android.  Hal  ini  berdampak  pada  tidak  sulitnya  masyarakat  untuk  mengakses
internet  untuk  masuk  ke  aplikasi  yang  telah  ditetapkan  oleh  Dinas  Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng untuk PPDB online tingkat SMP.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  para  informan,  didukung  hasil observasi  dan  melihat  data  yang  ada  di  lokasi  penelitian,  dapat  diketahui  bahwa kondisi  geografis  wilayah  Kabupaten  Buleleng  yang  sebagian  besar  sudah terjangkau oleh jaringan internet, ditambah lagi sebagian besar masyarakat bahkan anak-anak  SD  sudah  memiliki  HP  android  menjadi  faktor  pendukung  eksternal yang  memudahkan  dalam  pelaksanaan  PPDB  online  SMP.  Hal  tersebut  sesuai dengan yang disampaikan oleh Masmanian dan  Sabatier (Subarsono, 2014  :  98), bahwa  ada  tiga  variabel  yang  mempengaruhi  keberhasilan  implementasi,  salah satunya  adalah  variabel  lingkungan  kebijakan  yakni  adanya  dukungan  publik terhadap sebuah kebijakan.

## 5.2 Faktor Penghambat
Selain  adanya  faktor  pendukung  implementasi  sebuah  kebijakan,  tentunya akaan  ada  yang  menjadi  faktor  penghambatnya.  Terkait  implementasi  kebijakan PPDB  online  tingkat  SMP  di  Kabupaten  Buleleng,  maka  faktor  penghambatnya adalah faktor penghambat internal dan faktor penghambat eksternal.

## 1. Faktor Penghambat Internal
Yang menjadi faktor penghambat internal pelaksanaan PPDB online tingkat SMP  di  Kabupaten  Buleleng  adalah  kemampuan  server  aplikasi  menerima  data yang  dimasukkan  oleh  para  calon  peserta  didik  tingkat  SMP  yang  untuk  tahun ajaran  2024/2025  mencapai  12.661  orang  dengan  waktu  pendaftaran  yang  hanya 10 hari saja.
Berdasarkan  pernyataan-pernyataan  yang  disampaikan  oleh  para  orang informan lewat hasil wawancara , didukung pengamatan secara langsung di lokasi penelitian, dapat diketahui bahwa keterbatasan kemampuan server aplikasi dalam menerima dan menginput data serta alokasi waktu yang terbatas merupakan faktor penghambat  internal  pelaksanaan  PPDB  online  tingkat  SMP  di  Kabupaten Buleleng. Hal ini sesuai dengan Model Implementasi kebijakan yang disampaikan oleh  Van  Metter  dan  Van  Horn  (  Agustino,  2016  ),  bahwa  yang  dapat mempengaruhi  kinerja  dari  impelementasi  kebijakan  publik  salah  satunya  adalah Sumber daya, dimana selain sumber daya manusia ada sumber daya waktu. Ketika
sumber  daya  manusia  kompeten  dalam  bekerja  dan  dan  ayang  dibutuhkan memadai, akan tetapi bermasalah dengan waktu yang ketat, sehingga hal ini pula dapat menjadi salah satu penyebab tidak berhasilnya implementasi kebijakan.

## 2. Faktor Penghambat Eksternal
Faktor  eksternal  yang  menjadi  penghambat  pelaksanaan  PPDB  online tingkat SMP di  Kabupaten Buleleng adalah perilaku dari calon peserta didik atau orang tuanya yang tidak mentaati aturan serta persyaratan dalam mendaftar secara online  dan  mengabaikan  alokasi  waktu  yang  telah  ditetapkan  sesuai  jalur  yang dipilih. Masih adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh peserta didik, seperti kasus ”numpang KK” yang tentunya menyulitkan tim seleksi karena harus mengecek dan mengkonfirmasi lagi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  para  informan  ,  didukung  dengan observasi  di  lokasi  penelitian  serta  melihat  berbagai  dokumen  khususnya dokumen tentang berbagai  permasalahan yang muncul  pada PPDB online tahun- tahun  sebelumnya  dapat  diketahui  bahwa  yang  menjadi  kendala  eksternal pelaksanaan  PPDB  online  tingkat  SMP  di  Kabupaten  Buleleng  adalah  adanya ketidaktaatan  masyarakat  khususnya  orang  tua  calon  peserta  didik  mematuhi segala aturan dan persyaratan yang telah ditetapkan dan disosialisasikan.  Supaya tidak terjadi hambatan dan masalah maka masyarakat khususnya orang tua calon peserta  didik  harus  taat  dan  patuh  pada  aturan  dan  persyaratan  yang  telah ditetapkan.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  yang  disampaikan  oleh  Anderson (Islamy,2012  :  108-111),  bahwa  dalam  implementasi  kebijakan,  perlu  juga diketahui  tentang  sebab-sebab  mengapa  setiap  anggota  masyarakat  itu  perlu mengetahui  dan  melaksanakan  kebijakan  publik  yang  telah  ditetapkan  oleh negara.  Hal-hal  tersebut  diantaranya  adalah  :1)respek  anggota  masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan pemerintah; 2)adanya kesadaran untuk menerima kebijakan;3)adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional dan dibuat oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu serta melalui prosedur yang benar;4)adanya hukuman-hukuman tertentu bila tidak melaksanakan kebijakan.

## 4. SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bagian di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
1.  Implementasi  Kebijakan  PPDB  online  tingkat  SMP  di  Kabupaten  Buleleng dipengaruhi  oleh  empat  variabel,  yakni  :  komunikasi,  sumberdaya,  disposisi, dan  struktur  birokrasi.  Komunikasi  menyangkut  pemahaman  implementor terhadap  apa  yang  dilakukan.  Dalam  hal  ini  bagaimana  para  pelaksana kebijakan  khususnya  tentang  PPDB  online  memahami  betul  sistem  PPDB online  tersebut.  Juga  dengan  komunikasi  antar  instansi  yang  terlibat  dalam PPDB  online  Sumberdaya  menyangkut  sumberdaya  manusia  yakni  yang menangani secara langsung PPDB online dan sumberdaya non manusia, berupa ketersediaan  dana  dan  alokasi  waktu  yang  mencukupi.  Disposisi  berkaitan dengan  watak  dan  karakter  pelaksana  kebijakan.  Sedangkan  struktur  birokrasi menyangkut mekanisme dan struktur organisasi pelaksana kebijakan.
2.Faktor  pendukung  dan  faktor  penghambat  pelaksanaan  PPDB  online  tingkat SMP di Kabupaten Buleleng, meliputi faktor pendukung internal dan eksternal, serta  faktor  penghambat  internal  dan  eksternal.  Faktor  pendukung  internal adalah adanya sumberdaya yang mendukung pelaksanaan PPDB online tingkat SMP  di  Kabupaten  Buleleng.  Faktor  pendukung  eksternalnya  adalah  berbagai regulasi yang bisa dijadikan pedoman untuk mempermudah dalam pelaksanaan PPDB  online  tingkat  SMP  di  Kabupaten  Buleleng,  seperti  Permendikbud Nomor  1  Tahun  2021,  Surat  Keputusan  Bupati  Buleleng  tentang  Tim Koordinasi  PPDB  Tahun  Ajaran  2024.2025,  dan  Surat  Edaran  Kepala  Dinas Pendidikan,  Pemuda  dan  Olahraga  Kabupaten  Buleleng.    Faktor  pendukung eksternal yang lain adalah secara geografis sebagian besar wilayah Kabupaten Buleleng  sudah  terjangkau  jaringan  intenet  serta  sebagian  besar  masyarakat sudah  memiliki  HP  android.  Faktor  penghambat  internalnya  adalah kemampuan  server  aplikasi  dalam  menerima  data  yang  masih  terbatas. Sedangkan  faktor  penghambat  eksternalnya  adalah  ketidaktaatan  orang  tua calon  peserta  didik  mematuhi  semua  aturan  dan  persyaratan  termasuk mengabaikan alokasi waktu dalam pendaftaran secara online.
Selanjutnya  berkaitan  dengan  implementasi  kebijakan  PPDB  online  tingkat SMP di Kabupaten Buleleng, dapat disarankan beberapa hal :
1. Senantiasa  melakukan  evalusi  terhadap  kinerja  Tim  panitia  PPDB  termasuk terhadap  perangkat  yang  digunakan  supaya  kedepannya  permasalahan- permasalahan  yang  ditemui  bisa  lebih  diminimalisir  sehingga  proses  PPDB online  dapat  berjalan  lancar.  Pemerintah  juga  harus  memperhatikan  kondisi sosial  ekonomi  masyarakat  yang  tidak  sama  antara  yang  tinggal  diperkotaan dengan yang tinggal di pedesaan.
2. Berbagai  faktor  pendukung  pelaksanaan  PPDB  online  tingkat  SMP  di Kabupaten  Buleleng  hendaknya  dipertahankan  dan  ditingkatkan.  Sedangkan faktor  penghambatnya  secepatnya  bisa  dicarikan  solusi  supaya  kedepannya tidak  lagi  menjadi  hambatan  bagi  pelaksanaan  PPDB  online  tingkat  SMP  di Kabupaten  Buleleng.  Apabila  permasalahan  daya  tampung  server  masih menjadi  kendala  maka  kedepannya  harus  ditingkatkan.  Begitu  juga  dengan proses  sosialisasi  yang  harus  dilaksanakan  secara  intensif  supaya  masyarakat benar-benar  paham  dengan  kebijakan  yang  dilaksanakan  dalam  PPDB  online tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino. 2016. Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Alfabeta
Arikunto,Suharsimi,  2011, Prosedur  Penelitian,  Suatu  Pendekatan  Praktik, Raja Grafindo : Jakarta
Bungin,Burhan, 2012, Analisis Data Penelitian Kualitatif : Pemahaman Filosofis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi, Raja Grafindo Perkasa : Jakarta
Dinas  Pendidikan,  Pemuda  dan  Olahraga  Kabupaten  Buleleng,  2023, Profil  dan Informasi Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
Islamy,Irfan, 2012, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara : Jakarta
Permendikbud No. 1 tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-  kanak,  Sekolah  Dasar,  Sekolah  Menengah  Pertama,  Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
Subarsono,  AG.  2014. Analisis  Kebijakan  Publik  Konsep  Teori  dan  Aplikasi . Yokyakarta: Pustaka Pelajar.
Sugiyono.  2014. Metode  Peneleitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Surat  Edaran  Kepala  Dinas  Pendidikan,  Pemuda  dan  Olahraga  Nomor  : 400.3.1/7958/Skrt/IV/2024  Tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Penerimaan Peserta  Didik  Baru  Pada  Taman  Kanak-Kanak,  Sekolah  Dasar  dan Sekolah Menengah Pertama.
Surat  Keputusan  Bupati  Buleleng  Nomor:  100.3.3.2/      /HK/2024  Tentang  Tim Koordinasi Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2024/2025
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional .