## PENYELESAIAN MASALAH HUKUM PIDANA DI DESA SUKAHARJA , BOGOR, JAWA BARAT
Yunan Prasetyo Kurniawan 1 , Kunthi Tridewiyanti 2 , Muhammad Soleh Bagja 3 , Theo Andreas 4 , Salwa Ummu Fazya 5 , Annisa Fitri 6 , dan Henri Christian Pattinaja 7
1 Fakultas Hukum Universitas Pancasila Emaill: yunanprasetyo@univpancasila.ac.id
2 Fakultas Hukum Universitas Pancasila Email: kunthitridewiyanti@univpancasila.ac.id
3 Fakultas Hukum Universitas Pancasila
4 Fakultas Hukum Universitas Pancasila
5 Fakultas Hukum Universitas Pancasila
6 Fakultas Hukum Universitas Pancasila
7 Fakultas Hukum Universitas Pancasila Email: henrichristian02@gmail.com

## ABSTRACT
The problem of criminal law is a problem that does not escape people's lives, both rural and urban, including the people of Sukaharja Village, Bogor, West Java. They feel anxious because theft is rampant in their village area, children are addicted to playing gadgets causing unwanted consequences for parents such as trying drugs and victims of cyberbullying, as well as the fear felt by witnesses, especially in buying and selling land. Therefore, the Faculty of Law, University of Pancasila in collaboration with Sukaharja Village held legal counseling which aims to provide a way out for people who continue to experience problems related to criminal law, such as ensuring that witnesses will get legal protection who need not be afraid of things that are wrong with them. bad enough to traumatize them. In this activity, what is felt by the community in the field of criminal law is jointly discussed, then tried to provide a solution by lecturers in the field of criminal law. In overcoming gadget addiction to children, village heads can build shared playgrounds so that children can play outside the house with parental supervision and the government can provide free tourist support so that children can learn from the natural environment naturally together with their parents. In addition, witnesses should be treated like humans who should not be chased until they are traumatized when they become witnesses and not ask questions that intimidate witnesses, both in terms of buying and selling land and other cases.
Keywords: Child, Witness, Theft, Legal Counsel, Gadget Addiction

## ABSTRAK
Problema hukum pidana merupakan masalah yang tidak luput dalam kehidupan masyarakat, baik desa maupun kota, tidak terkecuali masyarakat Desa Sukaharja, Bogor, Jawa Barat. Mereka merasa keresahan sebab pencurian merajalela di daerah desa mereka, anak-anak yang kecanduan bermain gadget sehingga timbul akibat yang tidak diinginkan oleh orang tua seperti mencoba narkoba dan korban cyberbullying, serta ketakutan yang dirasakan oleh saksi, terutama dalam jual beli tanah. Oleh karena itu, Fakultas Hukum Universitas Pancasila bekerja sama dengan Desa Sukaharja mengadakan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk memberikan pandangan jalan keluar bagi masyarakat yang terus mengalami permasalah terkait hukum pidana, seperti meyakinkan bahwa saksi akan mendapatkan perlindungan hukum yang tidak perlu takut akan hal- hal yang buruk sehingga timbul trauma bagi mereka. Dalam kegiatan ini, apa yang dirasakan masyarakat di bidang hukum pidana secara bersama-sama didiskusikan, kemudian mencoba memberikan jalan keluarnya oleh para dosen bidang hukum pidana. Dalam mengatasi kecanduan gadget terhadap anak, kepala desa dapat membangun taman bermain bersama agar anak-anak dapat bermain di luar rumah dengan pengawasan orang tua serta pemerintah dapat memberikan dukungan tempat wisata gratis agar anak-anak dapat belajar dari lingkungan alam secara alami bersama dengan orang tua. Di samping itu, para saksi seharusnya dilakukan seperti manusia yang tidak sepatutnya sampai dikejar-kejar hingga membuat rasa trauma ketika menjadi saksi serta tidak memberikan pertanyaan yang mengintimidasi saksi, baik dalam hal jual beli tanah maupun kasus lainnya.
Kata Kunci: Anak, Saksi, Pencurian, Penyuluhan hukum, Kecanduan Gadget

## 1. PENDAHULUAN
Sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan bangsa yang terdapat di dalam Undang- undang Dasar 1945 (UUD 1945), yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka para pengabdi melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan cara mengadakan penyuluhan hukum di Desa Sukaharja. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 yaitu Tridharma Perguruan Tinggi merupakan kewajiban dari setiap perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pihak-pihak yang termasuk antara lain segenap sivitas akademika yaitu dosen dan mahasiswa.
Dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. (Samekto, 2012) Dari situ dapat dipahami bahwa hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Hukum dilahirkan oleh masyarakat, setelah lahir, hukum tersebut akan dimanfaatkan sebagai suatu tatanan untuk membuat masyarakat menjadi tertib, aman, dan sejahtera. Dari banyaknya permasalahan hukum yang terjadi pada masyarakat umum, tindak pidana lah yang paling banyak kita jumpai dimanapun dan kapanpun. Disebabkan banyaknya tindak pidana yang dialami masyarakat, membuat banyak pertanyaan mengenai apakah peraturan terkait hukum pidana yang berlaku dapat melindungi dan menghindari kejahatan-kejahatan yang terjadi.
Pada dasarnya hukum menurut E. Utrecht (Kansil, 1989) merupakan himpunan peraturan- peraturan (perintah – perintah dan larangan – embargo) yg mengurus rapikan tertib suatu rakyat dan sebab itu harus ditaati sang rakyat itu. Pernyataan ihwal apa itu aturan adalah pernyataan yg memiliki jawaban lebih awal satu sinkron menggunakan pendekatan apa yang dipakai oleh karena itu hukum di hakikatnya bersifat abstrak. Fungsi hukum disini sebagai aturan yang mengatur individu maupun lembaga dalam penyelesaian sengketa yang dihadapi guna menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan, dan keadilan. Menurut isinya hukum terbagi menjadi 2 yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum publik sendiri salah satunya meliputi hukum pidana. Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu instrumen dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana. (Abdul Jabar Rahim, 2019)
Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan. Negara wajib menindak suatu pelanggaran hukum atau ketidakadilan yang tidak dapat ditanggulangi secara memadai oleh sarana hukum lainnya. Dengan demikian, pidana adalah dan akan tetap harus dipandang sebagai ultimum remidium . Van Hamel sendiri menyatakan bahwa pidana sendiri adalah suatu penderitaan yang bersifat spesifik yang dijatuhkan sang kekuasaan yang berwenang sebagai penanggung jawab ketertiban hukum umum kepada satu orang pelanggar karena telah melanggar peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara. (Eddy O. S. Hiariej. 2016.)
Berdasarkan paparan tersebut, para pengabdi berperan aktif dalam memecahkan permasalahan hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat maupun yang sedang dihadapi oleh masyarakat
Vol. 5, No. 1, Mei 2022, Hal. 249-256
itu sendiri, seperti di Desa Sukaharja yang terdapat permasalahan kecanduan gadget pada anak sehingga tidak dapat menghindari ancaman pidana dan masalah perlindungan terhadap saksi jual beli tanah yang belum teredukasi dengan baik terkait peraturan yang berlaku. Hal-hal tersebutlah yang akhirnya menimbulkan masalah pidana di masyarakat Desa Sukaharja.
Jika diperinci, permasalahan yang disebutkan di atas dapat dipaparkan lebih lanjut sebagai berikut: Pertama, persoalan mengenai kecanduan gadget pada anak. Di satu sisi, memang benar bahwa di era 4.0 ini segala sesuatu mulai dari komunikasi, transportasi, bahkan pendidikan menggunakan teknologi canggih yang sering disebut sebagai handphone atau gadget , tetapi di sisi lain ternyata penggunaan gadget berlebih terhadap anak di bawah umur dapat memunculkan banyak dampak negatif terutama adanya ancaman pidana yang juga merugikan individu maupun masyarakat sekitar, seperti cyberbullying dan mencoba hal yang tidak seharusnya, yakni narkoba. Kedua, persoalan masalah mengenai perlindungan terhadap saksi jual beli tanah yang belum teredukasi dengan baik terkait peraturan yang berlaku menurut undang-undang. Masyarakat, terutama saksi jual beli tanah kurang memahami bahwa adanya peraturan perundang-undangan saksi dan korban dapat dimintai pertolongan untuk perlindungan kepada mereka.
Berkaitan dengan perlindungan terhadap kepentingan individu, paling tidak ada tiga hal yang dilindungi. Pertama, perlindungan terhadap nyawa. (Eddy O. S. Hiariej. 2016.) Oleh karena itu, dalam KUHP terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap nyawa. Kedua, perlindungan terhadap harta benda yang dituangkan dalam pasal-pasal yang bertalian dengan kejahatan terhadap harta benda. Ketiga, perlindungan terhadap kehormatan, baik kesusilaan maupun nama baik. Dengan demikian di dalam KUHP juga terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kesusilaan dan kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan pencemaran nama baik. Terkadang masyarakat tidak mampu memecahkan permasalahan hukum yang terjadi disekitarnya. Sehubung dengan paparan diatas, keadaan itulah yang terjadi pada masyarakat di Desa Sukaharja. Dari Beberapa hasil amatan diatas, diharapkan kali ini dapat melengkapi kajian dari para pengabdi sebelumnya yang pernah membahas permasalahan yang masih berkaitan dan berharap dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oleh karena itu, tentunya permasalahan- permasalahan diatas perlu direspons, karena jika tidak, maka bisa berdampak pada beberapa hal yang merugikan masyarakat seterusnya.
Berdasarkan paparan latar belakang tersebut, maka selanjutnya artikel atau kajian ini berfokus untuk membahas tentang bagaimana penanggulangan permasalahan hukum yang sering dihadapi oleh masyarakat seperti pencurian, perlakuan yang tidak seharusnya kepada saksi, akibat dari kecanduan gadget terhadap anak masih menjadi persoalan serius yang terjadi di tengah masyarakat Desa Sukaharja, Bogor, Jawa Barat, dengan menggunakan sudut pandang hukum pidana; respons masyarakat terkait hal tersebut; serta peran fakultas Hukum Universitas Pancasila, sebagai bagian dari sistem perguruan tinggi terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat tersebut, dengan tujuan untuk memberikan solusi dalam menghadapi berbagai permasalahan hukum tersebut. Adapun luaran dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk memberikan penyuluhan hukum kepada Desa Sukaharja dalam penyelesaian masalah yang ada di Desa Sukaharja, khususnya dalam rumpun hukum pidana.

## 2. METODE PELAKSANAAN PKM
Kajian ini mendeskripsikan bahan-bahan yang diperoleh melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum dari semua bidang hukum yang ada di Fakultas Hukum Universita Pancasila, terutama bidang hukum pidana, yang bertempat di Desa Sukaharja, Bogor, Jawa Barat. Selain itu, para pengabdi juga menggambarkan kegiatan secara terurai dengan jelas.
Peserta dari penyuluhan hukum kurang lebih berjumlah 50 (lima puluh) orang. Mereka semua berasal dari masyarakat setempat, kepala desa setempat, perangkat pemerintah desa setempat, dan perangkat karang taruna, sedangkan para penyuluh hukum berasal dari Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Bagian Pidana, Bagian Perdata, Bagian Hukum Tata Negara/Hukum Acara Negara, Hukum Internasional, kenotariatan, yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang dengan latar belakang sebagai dosen, advokat, dan notaris. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasila juga dilibatkan dalam kegiatan penyuluhan hukum yang telah diadakan pada tanggal 24 November 2021. Pelaksanaan Pengabdian dilakukan secara Offline dengan para dosen dan masyarakat Desa Sukaharja berinteraksi langsung, serta Online dengan metode teleconference menggunakan media zoom meeting .

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada kegiatan pengabdian masyarakat dengan metode penyuluhan hukum yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Pancasila di Desa Sukaharja Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat pada tanggal 24 November 2021 terdapat permasalahan yang dikonsultasikan kepada Ibu dan Bapak Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila salah dua diantaranya menjadi konsentrasi para pengabdi adalah tindakan pidana yang dilakukan oleh anak karena pengaruh buruk dari gadget dan juga saksi jual beli tanah yang mendapatkan ancaman dari beberapa pihak. Di saat ini, semua negara menghadapi masa pandemi Virus Covid-19, maka seluruh kegiatan mengalami perubahan, salah satunya yang berkaitan dengan proses belajar mengajar yang berubah menjadi dalam jaringan (daring). Oleh karena itu, perubahan membuat anak dalam masa sekolah harus memahami penggunaan gadget, padahal di usia sekolah anak belum sepenuhnya mampu mengendalikan efek buruk dari penggunaan gadget. Masalah yang timbul di Desa Sukaharja merupakan kasus nyata dari pengaruh buruk gadget terhadap anak, bahkan menimbulkan tindak pidana, beberapa di antaranya adalah Cyberbullying, Penipuan, mencoba membuka situs-situs yang diblokir oleh pemerintah, dan yang paling parah bisa menyebarkan HOAX dengan ujaran kebencian ke berbagai pihak yang dapat menimbulkan perpecahan di negara kita.
Kecanduan internet cenderung meningkat di negara-negara berkembang terutama di Negara Asia seperti China dan India, hal ini dikarenakan jumlah penduduk Negara yang tinggi dan tidak adanya filtrasi internet dengan baik yang dilakukan oleh pemerintah di negara tersebut, bahkan internet bisa menjangkau tempat-tempat terpencil yang ada di sana. (Rini Mentari Kusuma dan Titih Huriah) Pada usia emas anak, penggunaan berlebihan gadget dapat menyebabkan screen dependency disorder (gangguan ketergantungan terhadap layar gadget). Akibat dari kecanduan ini akan menjadikan perkembangan anak terhambat, seperti pola interaksi yang lambat dibandingkan dengan teman sebayanya, mengalami masalah bicara dan kosa kata yang terbatas, dan artikulasi tidak jelas dan mengalami masalah perkembangan emosi. Dalam penyuluhan hukum yang telah terselenggarakan, dijelaskan oleh ibu Dr. Shininta Yuliansih, S.H., M.H. secara positif menjelaskan manfaat dari penggunaan gadget yaitu diantaranya menjalin komunikasi, melakukan bisnis, terkoneksi kapan saja, kegiatan belajar mengajar bisa melalui online dan terjangkau, promosi online untuk siskamling, kegiatan pengajian, namun hal tersebut bisa saja menjadi suatu hal yang negatif jika penggunaanya dilakukan secara tidak bijaksana, pada anak dibawah umur sangat diperlukannya bimbingan dari orang tua anak dalam membimbing secara bijak penggunaan gadget tersebut dalam melakukan kegiatan pendidikan melalui daring. Beberapa anak yang melewati waktu luang dengan bermain gadget dapat lebih emosional, pemberontak jika diusik saat asyik bermain game, selain itu anak dapat menjadi emosional yang sombong, bahkan memukul serta, menangis kencang, sampai pada termin
keputusasaan jika gadget tidak dikembalikan dengan segera. (Dwi Wulandari dan Dilfera Hermiati 2019).
Untuk menghindari dampak kecanduan gadget , orang tua perlu mengambil tindakan apabila anak telah menunjukkan tanda-tanda yang tidak baik, seperti lebih menentukan untuk bermain gadget daripada bermain dengan anak-anak lainnya, emosi dan berteriak-teriak saat anak tidak diberikan gadget , serta tanda gejala lain yang tidak biasa. Melakukan pengawasan dengan cara memantau aktivitas browsing, tidak mengenalkan game , dan menerapkan screen time pada gadget menjadi cara selanjutnya yang digunakan oleh orang tua sebagai upaya dalam mencegah kecanduan gadget pada anak. (Kartika Dewi Sisbintari dan Farida Agus Setiawati, 2021. Orang tua juga dapat melakukan perjanjian dengan anak dalam aturan penggunaan gadget, seperti tidak boleh menggunakan gadget dari jam 9 malam, dan memantau aplikasi yang ada. Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 29 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (UU ITE) memuat perbuatan yang dilarang, yang diancam dengan pidana penjara dan pidana denda. Pasal-pasal dalam UU ITE tersebut diatur pula dalam UU lain, seperti UU Pornografi, KUHP, dan UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, sehingga menimbulkan duplikasi dalam penerapannya. Ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 29 UU ITE juga menimbulkan multitafsir dalam penegakan hukumnya. Ada pun juga permasalahan selanjutnya yang terjadi pada desa binaan Fakultas Hukum Universitas Pancasila, yaitu tentang saksi jual beli tanah yang kerap kali sering mendapatkan ancaman dari beberapa pihak yang ingin menang akan sengketa tanah yang terjadi di pengadilan, namun ketidaktahuan yang terjadi kepada saksi tersebut adalah tentang perlindungan saksi yang tertera pada UU No. 13 Tahun 2006 menjelaskan tentang perlindungan saksi dan korban menyatakan bahwa salah satu yang menjadi alat bukti yang sah adalah saksi yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

## Gambar 1.
Pengabdian di Desa Sukaharja Sumber: Penulis, 2021

## Gambar 2.
Interaksi antara Penyuluh dan Masyarakat di Desa Sukaharja Sumber: Penulis, 2021
Pada kegiatan penyuluhan hukum yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Pancasila ke Desa Sukaharja dilakukan dengan cara konsultasi hukum massal dengan memberikan beberapa materi hukum terlebih dahulu kepada warga Desa Sukaharja, dilanjutkan dengan melakukan sesi tanya jawab dari beberapa dosen yang telah memaparkan materi yang telah diberikan. Adapun kegiatan yang telah terselenggarakan, warga sangat antusias mengikuti acara yang telah diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Pancasila, termasuk para pengabdi guna menambah wawasan terkait dengan Hukum bila mana ada warga yang mempunyai masalah yang dihadapi, dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila pun memberikan jawaban terhadap semua pertanyaan dari beberapa warga yang dirasa sedang memiliki keperluan hukum diantaranya ada yang bertanya juga soal hak kepemilikan tanah lalu ada juga tentang waris yang dimana warisan ini diturunkan dari leluhur nya dan masih banyak lagi materi yang diberikan kepada warga Desa Sukaharja, dan sebagainya baik dari bidang perdata maupun bidang pidana, HTN/HAN, Internasional, dan kenotariatan.
Kemudian, setelah memberikan sosialisasi tentang materi hukum yang telah diberikan para dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila memberikan arahan mengenai langkah-langkah yang mudah ditempuh untuk melaporkan masalah hukum yang dihadapi oleh para warga desa Sukaharja sebagai solusi pilihan atau paling tidaknya menjadi respons awal dalam menghadapi masalah hukum yang terjadi, tujuan dari kegiatan penyuluhan hukum dengan metode konsultasi massal adalah menghindari dari pemikiran masyarakat bahwa jalur untuk menyelesaikan masalah secara hukum itu sangat lah rumit untuk dilakukan oleh masyarakat awam terhadap pengetahuan tentang hukum yang berlaku selain itu juga mempunyai tujuan untuk membentuk komunikasi yang sifatnya dari berbagai arah tidak hanya saja dosen memberikan materi, tetapi para warga juga diberikan kesempatan untuk bertanya kepada dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila yang sedang dihadapkan oleh permasalahan yang mempunyai sangkut pautnya terhadap hukum.
Terhadap permasalahan hukum mengenai saksi jual beli tanah yang mendapatkan ancaman dari berbagai pihak yang dihadapi oleh masyarakat desa Sukaharja, secara menyeluruh, para dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila memberikan beberapa masukan atau solusi untuk diikuti sebagai langkah menghadapi masalah tersebut dan memberikan catatan sebagai berikut: Ketika saksi dan korban menerima ancaman, maka saksi serta korban itu memiliki hak penuh untuk dilindungi oleh badan hukum yang ada supaya dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam upaya mencari serta menemukan kejelasan ihwal tindak pidana yang dilakukan atau diduga oleh pelaku tindak pidana. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menjadi salah satu tempat yang dapat dijadikan
Vol. 5, No. 1, Mei 2022, Hal. 249-256
untuk meminta perlindungan hukum ataupun mengkonsultasikan lebih lanjut terkait hal tersebut, adapun juga, tidak hanya ancaman juga yang menjadi masalah untuk saksi dan korban, tetapi beberapa tindakan juga tidak boleh dilakukan terhadap penyidik kepada saksi, yaitu memberikan pertanyaan yang mengintimidasi atau pun memberikan dan melakukan tindakan yang dapat menyudutkan saksi atau korban sehingga mental dan fokus dari si pemberi informasi tersebut jadi terkecoh dengan adanya pertanyaan yang dilantunkan tersebut. Sanksi pidana yaitu ancaman yang bersifat siksaan dan penderitaan. Bersifat penderitaan, karena sanksi atau pemidanaan itu dimaksudkan sebagai hukuman kepada individu yang melakukan pelanggaran terhadap kepentingan hukum yang dilindungi hukum pidana. (Ngakan Made Wira Diputra, I Nyoman Gede Sugiartha, dan Luh Putu Suryani, 2021) Berdasarkan Pasal 3 Undang- undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan bahwa perlindungan didasarkan atas asas harkat dan martabat, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum. Selain itu, saksi dan korban memiliki hak mereka sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta hak- hak tersebut diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006. Para saksi juga dapat konsultasi kepada pihak Fakultas Hukum Universitas Pancasila sebagai pihak yang sebelumnya pernah melakukan penyuluhan hukum di Desa Sukaharja sehingga ikatan antar kedua belah pihak tetap terjaga dan warga Desa Sukaharja merasa nyaman sebab mendapatkan solusi sebagai langkah untuk menghadapi masalah yang ada.
Perihal kecanduan anak terhadap gadget yang menimbulkan efek negatif dari gadget dapat diambil tindakan dari lingkungan internal, yaitu keluarga. Keluarga merupakan lingkungan sosial terkecil yang dimiliki setiap individu, walaupun kecil namun hubungan yang terbangun lebih erat dan intim. Hal tersebut disebabkan karena kelompok orang yang terikat dalam hubungan darah, tidak heran jika keluarga disebut sebagai sistem pendukung yang terbaik, dimana antar anggota keluarga akan saling memberikan dukungan baik dan penuh dalam segala kondisi. Misalnya, anak dapat diminimalisir dalam bermain gadget dengan bermain bersama di ruang keluarga atau taman sembari diberikan pelajaran-pelajaran dasar yang baik sebagai bekal untuk menunjang masa depan mereka, dapat berupa bermain kapal-kapalan, bermain bola karet, dan sebagainya. Apabila anak bermain gadget, anak perlu pengawasan orang tua yang berperan pembatasan sejauh mana dia dapat bermain gadget dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti menjadi korban cyberbullying dan mencari tahu hal yang tidak sewajarnya; narkoba. Peran Kepala Desa sangat dibutuhkan bagi para anak. Kepala Desa beserta dengan jajarannya dapat meminta usulan dana kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk membangun daerah bermain di desa. Hal tersebut yang dikhususkan agar anak-anak dapat bermain bersama-sama di lingkungan bermain yang berkumpul dalam satu taman bermain dan juga para orang tua dapat berkumpul bersama yang berperan dalam mengawasi anak bermain di luar. Anak-anak membutuhkan pengetahuan yang luas sehingga bermain di luar menjadi langkah yang efektif untuk membantu anak mengenal dengan dunia luar, mengetahui makhluk hidup yang ada di dunia, baik tanaman, hewan, alat transportasi dan sebagainya.

## 4. KESIMPULAN
Problem hukum pidana, seperti pencurian, perlakuan yang tidak seharusnya kepada saksi, akibat dari kecanduan gadget terhadap anak masih menjadi persoalan serius yang terjadi di tengah masyarakat Desa Sukaharja hingga kini dan masih menjadi masalah yang belum terselesaikan, bahkan masih ada kekhawatiran dalam melakukan kehidupan di lingkungan desa. Oleh karena itu, para pengabdi bersama dengan Tim Fakultas Hukum Universitas Pancasila dalam menyelesaikan problematika hukum pidana yang ada di desa tersebut, salah satunya dengan
mengadakan kegiatan penyuluhan hukum. Dalam kegiatan ini, apa yang dirasakan masyarakat di bidang hukum pidana secara bersama-sama didiskusikan, kemudian mencoba memberikan jalan keluarnya oleh para dosen bidang hukum pidana. Dengan demikian, masyarakat semakin peduli dengan lingkungan sekitar agar tidak terjadi pencurian kembali, memperketat keamanan rumah. Dalam mengatasi kecanduan gadget terhadap anak, kepala desa dapat membangun taman bermain bersama agar anak-anak dapat bermain di luar rumah dengan pengawasan orang tua serta pemerintah dapat memberikan dukungan tempat wisata gratis agar anak-anak dapat belajar dari lingkungan alam secara alami bersama dengan orang tua. Di samping itu, para saksi seharusnya dilakukan seperti manusia yang tidak sepatutnya sampai dikejar-kejar hingga membuat rasa trauma ketika menjadi saksi serta tidak memberikan pertanyaan yang mengintimidasi saksi, baik dalam hal jual beli tanah maupun kasus lainnya.
Ucapan Terima Kasih ( Acknowledgement )
Para pengabdi menghaturkan ucapan terima kasih kepada Kepala Desa Sukaharja, Bogor, Jawa Barat beserta jajarannya serta kepada masyarakat Desa Sukaharja yang bersedia memberikan kesempatan kepada Tim Fakultas Hukum Universitas Pancasila dalam kegiatan penyuluhan hukum dan menyambut baik kedatangan para pengabdi dan Tim Fakultas Hukum Universitas Pancasila sehingga dapat terselenggara dan berjalan dengan baik.

## REFERENSI
Diputra, Ngakan Made Wira, I. Nyoman Gede Sugiartha, dan Luh Putu Suryani. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tanah (Studi Kasus: Putusan No. 74/Pid. B/2017/Pn Gin)." Jurnal Interpretasi Hukum 2, no. 3 (2021): 651-655.
Eddy O. S. Hiariej. 2016. Prinsip-prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta. Cahaya Atma Pustaka Kansil. 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia . Jakarta. Balai Pustaka Indonesia. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Indonesia. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Prabandari, Ayu Isti. 2022. Keluarga adalah Kelompok Orang yang Terikat Hubungan Darah, Ketahui Fungsinya. https://www.merdeka.com/jateng/keluarga-adalah-kelompok-orang- yang-terikat-hubungan-darah-ketahui-fungsinya-kln.html,
Rahim, Abdul Jabar. "Tinjauan Hukum Terhadap Penyelesaian Pidana Menurut Adat Tolaki Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Desa Tirawuta Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe." Jurnal Hukum Responsif 7, no. 2 (2019): 84-99.
Rini, Mentari Kusuma, dan Titih Huriah. "Prevalensi dan Dampak Kecanduan Gadget Pada Remaja: Literature Review." Jurnal Keperawatan Muhammadiyah 5, no. 1 (2020).
R. Soesilo. 1989. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bogor: Politeia. Samekto, F. Menggugat Relasi Filsafat Positivisme dengan Ajaran Hukum Doktrinal. Jurnal Dinamika Hukum . 2012.
Sisbintari, Kartika Dewi, dan Farida Agus Setiawati. "Digital Parenting sebagai Upaya Mencegah Kecanduan Gadget pada Anak Usia Dini saat Pandemi Covid-19." Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini 6, no. 3 (2021): 1562-1575.
Wulandari, Dwi, dan Dilfera Hermiati. "Deteksi Dini Gangguan Mental dan Emosional pada Anak yang Mengalami Kecanduan Gadget." Jurnal Keperawatan Silampari 3, no. 1 (2019): 382-392.