## Indonesia Journal of Criminal Law
Website: https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL Vol. 3, No. 2, Desember 2021, pp 119-134 p-ISSN:2656-9922, e-ISSN: 2684-916X DOI:
Hak Masyarakat Adat: Studi Perbandingan Deklarasi PBB Tentang Hak-Hak Masyarakat Adat Dan Pasal 18 B Ayat 2 UUD NRI Tahun 1945
Muh. Zulkifli Muhdar 1* & Jasmaniar 1
1 Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
* Koresponden Penulis, Email: zulkiflimuhdar@umi.ac.id
Artikel info Artikel history: Received: 05-05-2021 Revised: 10-06-2021 Accepted: 18-09-2021 Published: 20-09-2021
Keywords: Adat: Deklarasi PBB; Konstitusi
Kata Kunci: Indigenous: United Nations Declaration; Constitution
Abstract. . This  study  attempts  to  analyze  and  explain  the  rights  of  the community  custom  in  the  un  declaration  on  the  rights  of  the  community customs and in article 2 paragraph 18 b UUD NRI 1945 year constitution. The  research  is  normative,  research  the  research  done  by  means  of  the materials  laws  relating  to  the  proposed  in  this  research.  The  result  of  this research is the un declaration regarding the rights and article indigenous 18 b verse 2 constitution  years 1945 having a difference in the use of certain groups  of  the  indigenous.The  rights  of  the  custom  in  the  united  nations declaration  can  only  be  made  if  in  the  constitution  nri  years  1945  also regulates indigenous community. adat law is not Need to let the government of the republic of indonesia formulate convention to include the perception of indigenous people and the customary law the. That can use indigenous as.
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan perbandingan  hak  masyarakat  adat  dalam  deklarasi  PBB  tentang  hak masyarakat  adat  dan  dalam  pasal  18  b  ayat  2  UUD  NRI  Tahun  1945. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  Normatif,  yaitu  penelitian  yang dilakukan  dengan  cara  pengumpulan  bahan-bahan  hukum  yang berkaitan  dengan  masalah  yang  diajukan  dalam  penelitian  ini.  Hasil penelitian ini adalah Deklarasi PBB Tentang Hak Masyarakat Adat Dan Pasal 18 B Ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 memiliki perbedaan dalam hal penggunakan  peristilahan  terhadap  kesatuan  kelompok  tertentu  yaitu masyarakat  adat.  Hak-hak  masyarakat  adat  dalam  Deklarasi  PBB hanya  dapat  dituangkan  jika  dalam  UUD  NRI  Tahun  1945  juga mengatur  tentang  masyarakat  adat  bukan  masyarakat  hukum  adat. Perlu  kiranya  pemerintah  Republik  Indonesia  merumuskan  konvensi ketatanegaraan  dengan  mencantumkan  persamaan  persepsi  antara masyarakat adat dan masyarakat hukum adat tersebut. Kiranya dapat menggunakan  peristilah  masyarakat  adat  sebagai  yang  dicantumkan dalam Deklarasi PBB.
Coresponden author:
* Email: zulkiflimuhdar@umi.ac.id A rtikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY

## PENDAHULUAN
Hak  masyarakat  adat  adalah  hak  yang  melekat  pada  setiap  orang  sebagai  masyarakat asli  atau  masyarakat  pribumi  sebagai  pemangku  hak  dan  kewajiban  serta  sebagai perwujudan dari hak asasi manusia pada umumnya (Patittingi, 2012) . Masyarakat adat yang  berada  pada  suatu  wilayah  tertentu  dengan  hukum  adat  tertentu  yang  dijadikan sebagai  pedoman  dan  landasan  hidupnya.  Hak-hak  masyarakat  adat  yang  dimaksud adalah hak Pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup, Hak Spritualitas dan Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya serta berbagai macam hak lainnya (Sabardi, 2014) .
Tahun  1989  dibentuk  Konvensi  169  tentang  masyarakat  asli  dan  kesukuan  di  negara- negara  merdeka  ( Convention  Concerning  Indigenous  and  Tribal  Peoples  in  Independent Countries ) (Muhdar  &  Jasmaniar,  2020) .  Dalam  mukaddimah  dinyatakan  bahwa masyarakat asli dan kesukuan mempunyai kontribusi yang khas terhadap keharmonisan lingkungan  dan  umat  manusia  ( the  Distinctive  Contributions  of  Indigenous  and  Tribal Peoples to the Cultural Diversity and Social and Ecological Harmony of Humankind) oleh sebab itu hak-hak dasarnya harus terpenuhi. Berbeda dengan konvensi sebelumnya, ILO 169  didasarkan  pada  asumsi  dasar  bahwa  masyarakat  asli  mempunyai  hak  untuk menentukan arah perkembangan budaya mereka sendiri. Ada dua kewajiban yang harus dilakukan pemerintah:
1. Menjamin  keikutsertaan  masyarakat  yang  bersangkutan  dalam  setiap  proses pembangunan yang terkait dengan masyarakat asli.
2. Setiap proses pembangunan yang akan mempengaruhi sifat-sifat dan karakteristik mereka  yang  spesifik,  konvensi  menjamin  hak-hak  masyarakat  asli  untuk memutuskan sendiri prioritas pembangunan tersebut dan melakukan pengawasan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya mereka sendiri.
Konvensi  ini  juga  mewajibkan  pemerintah  untuk  menghormati  hal-hal  penting  dari kebudayaan  dan  nilai-nilai  masyarakat  yang  bersangkutan  terkait  dengan  tanah  atau wilayah  atau  keduanya  yang  mereka  gunakan  terutama  aspek  kolektivitas  dari hubungan tersebut. Sebelum konsep negara kerajaan atau kesultanan dikenal di seluruh pelosok  Nusantara  ini  (sebagian  menjadi  wilayah  Indonesia)  telah  hidup  dan berkembang  kesatuan-kesatuan  sosial  politik  yang  berdaulat.  Mereka  secara  otonom mengatur dan mengurus dirinya serta mengelola tanah dan sumber daya alam lainnya di habitat masing-masing (Nuhroho, 2016) .
Komunitas-komunitas  ini  telah  mengembangkan  aturan-aturan  (hukum)  dan  juga sistem kelembagaan (sistem politik/pemerintahan) untuk menjaga keseimbangan antar warga di dalam komunitas tersebut dan juga antara komunitas tersebut dengan alam di sekitarnya (Nugroho,  2014) .  Sekelompok  penduduk  yang  hidup  berdasarkan  asal  usul yang diwariskan oleh leluhurnya ini secara mendunia dikenal sebagai indigenous peoples dan di Indonesia dikenal dengan berbagai penyebutan dengan pemaknaannya masing- masing  seperti  masyarakat  adat,  penduduk  asli,  bangsa  pribumi  umumnya  memiliki perbedaan  antara  satu  komunitas  dengan  komunitas  lain  di  sekitarnya.  Keragaman sistem lokal ini sering juga muncul pada satu suku atau etnis atau bahkan pada sub-suku yang sama yang umumnya juga memiliki bahasa dan sistem kepercayaan/agama asli.
Deklarasi tentang Hak-Hak Masyarakat Adat disetujui oleh Majelis Umum PBB pada 13 September  2007  di  New  York  ( United  Nation  Declaration  on  the  Rights  of  Indigenous People ) bahwa deklarasi ini bertujuan mempertahankan, memperkuat dan mendorong pertumbuhan  adat,  budaya,  institusi  dan  tradisi.  Deklarasi  ini  juga  menghapuskan
diskriminasi terhadap masyarakat adat dan mendorong partisipasi aktif mereka dalam hal menyangkut masa lalu, masa sekarang dan masa depan mereka.
Pengakuan  dan  penghormatan  terhadap  kesatuan  Masyarakat  Adat    di  Indonesia terdapat pada ayat 2 pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  yang diatur dalam undang-undang (Thontowi, 2013) . Ayat 3 Pasal 28I UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan  perkembangan  zaman  dan  peradaban.  Pasal  ini  secara  eksplisit  menunjuk kepada  eksistensi  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  menjadi  objek  dan  subjek  yang harus dilindungi oleh Negara.
Keberadaan  masyarakat  hukum  adat  merupakan  bagian  dari  keberadaan  Indonesia sebagai bangsa. Masyarakat hukum adat merupakan unsur esensial masyarakat hukum nasional  dalam  lingkup  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (Mandasari,  2014) . Indonesia sebagai bangsa yang majemuk terdiri atas ratusan suku bangsa, bahasa dan lingkungan  masyarakat  adat  yang  tersebar  di  ribuan  pulau.  Masyarakat  adat  yang merupakan lingkungan masyarakat yang masih sederhana dan melekat dengan alam (di sekitar  hutan)  menjadi  bagian  penting  dari  keberadaan  bangsa  Indonesia  di  samping masyarakat perkotaan yang telah memiliki teknologi tinggi (Alting, 2011) .
Negara  tidak  memiliki  hak  untuk  menguasai  hak  masyarakat  adat,  akan  tetapi  Fungsi Negara  hanya  sebagai control atau  hanya  mengatur  hak  masyarakat  adat  tersebut. Kehidupan  bermasyarakat  di  dunia  ini  cenderung  berubah (Sembiring,  2016) . Komunitas-komunitas  lokal  dengan  cepat  lebur  dan  terintegrasi  kedalam  kehidupan urban-industrial  yang  berskala  dan  berformat  nasional.  Inilah  perkembangan  yang disebut dengan from old societies to a new state.
Masyarakat  adat  Indonesia  membentuk  suatu  Aliansi  yang  dinamakan  dengan  Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ( AMAN ) pada tahun 1999 sebagai wadah yang bertujuan untuk  mendapatkan  perlindungan  terhadap  hak-hak  masyarakat  adat  sebagai masyarakat  asli  suatu  Negara  dalam  pengelolaan  dan  pemanfaatan  sumber  daya alamnya  sebagai  perwujudan  dari self-  governance serta    mengatasi  segala  bentuk permasalahan  masyarakat    adat  secara  umum  .  Dengan  mengeluarkan  slogan  yang berbunyi, Jika Negara tidak mengakui kami, maka kami tidak mengakui Negara.
Pemerintah yang dalam hal ini presiden B.J. Habibie menerima dan mengakui keberadan AMAN  tersebut.  Akan  tetapi,  sampai  saat  ini  Pemerintah  Indonesia  masih  krisis  pada implementasi suatu peraturan yang telah dibuat (Asriati & Muhdar, 2020) . Kondisi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat adat di suatu negara berbeda dengan di negara lain,  bahkan  antara  satu  daerah  dengan  daerah  lainnya  di  dalam  satu  negara.  Namun demikian, ada kesamaan yang mendasar di antara mereka sebagai kelompok penduduk minoritas, yaitu pengalaman hidup ditindas, dieksploitasi dan disingkirkan dalam waktu sedemikian  panjang,  oleh  kelompok-kelompok  penduduk  lainnya  yang  mayoritas  dan dominan.
Masyarakat  adat  ini  menjadi  minoritas  bukan  semata-mata  karena  populasi  mereka yang  kecil,  tetapi  lebih  banyak  bersumber  dari  kondisi  mereka  sebagai  kelompok penduduk  yang  memiliki  ideologi,  sistem  sosial  budaya  dan  sistem  politik  yang  khas serta bersifat lokal-spesifik, baik yang dibangun atas kesamaan wilayah hidup bersama
secara turun-temurun, basis teritorial maupun atas kesamaan nenek-moyang/leluhur , hubungan darah atau perpaduan antara keduanya.
Perubahan-perubahan  terjadi  dengan  berbagai  masalah  yang  ditimbulkan  berkaitan dengan  persoalan  tertib  kehidupan  masyarakat  serta  sarana  kontrol  dengan  segala aspek  hukumnya (Usman,  2015) .  Perubahan  tidak  hanya  terjadi  pada  skala  lokal  ke nasional, regional ke global, tetapi juga dalam kontrak strukturalnya dari yang homogen ke yang heterogen dan dari yang dependen ke yang interdependen .
Pentingnya  mekanisme  penyelesaian  sengketa  bagi  masyarakat  yang  memiliki  sistem pengurusan diri sendiri self-governance menjadi hal utama. Jika masyarakat adat ingin memiliki  keyakinan  akan  adat  istiadat  mereka  sendiri  maka  mereka  harus  merasa bahwa  kelembagaan  dalam  masyarakatnya  dapat  menjalankan  pengaturan  secara  adil jika keadilan ini tidak terjamin maka warga masyarakat adat akan mencari kepastian.
Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang merupakan salah satu masyarakat Adat yang ada  di  Indonesia  dan  sampai  saat  ini  masih  hidup  berdasarkan  adat  para  leluhurnya, dipimpin oleh seorang kepala suku yang disebut sebagai Amma (Wahyuni & Sjaf, 2019) . Pemenuhan  hak-hak  Masyarakat  Hukum  Adat  Kajang  belum  seluruhnya  direalisasikan oleh  pemerintah.  Ini  dibuktikan  dengan  adanya  diskriminasi  terhadap  Masyarakat Hukum  Adat  Kajang  dalam  pengelolaan  dan  pemanfaatan  Hutan  Adat  yang  dilakukan oleh Pemerintah. Dalam hal ini PT. Longsum sebagai perusahaan yang mengelolah dan memanfaatkan  Hutan  Adat Riallaa yang  dimiliki  Oleh  Masyarakat  Hukum  Adat  Kajang menjadi  bukti  bentuk  diskriminasi  Pemerintah  terhadap  Masyarakat  asli  tersebut. Dengan  pengelolaan  dan  pemanfaatan  Hutan  Adat  ini  oleh  pemerintah,  maka Masyarakat Hukum Adat Kajang tidak dapat memanfaatkan hutan adatnya sendiri dan terdapat empat ribu Masyarakat Adat yang tidak memiliki tempat tingal.

## METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  Normatif,  yaitu  penelitian  yang dilakukan  dengan  cara  pengumpulan  bahan-bahan  hukum  yang  berkaitan  dengan masalah yang diajukan dalam penelitian ini. Penelitian kepustakaan merupakan upaya untuk  lebih  jauh  menjajaki  sekaligus  mendalami  suatu  masalah  dengan  mencukupkan pada  kajian  norma-norma  atau  doktrin  hukum  terkait  sehingga  menemukan  norma- norma yang memiliki makna berbeda dengan norma-norma lainnya.

## PEMBAHASAN
A. Hak Masyarakat Adat Dalam Deklarasi PBB Tentang Hak Masyarakat Adat Dan Dalam Pasal 18 B Ayat 2 UUD NRI Tahun 1945

## 1.  Hak Masyarakat Adat Dalam Deklarasi PBB
Sejarah  awal  lahirnya  UNDRIP  dimulai  pada  saat  Augusto  Wiliemsen  Diaz,  seorang pejabata  pada  HAM  PBB  di  Jenewa.  Augusto  menaruh  perhatian  besar  terhadap pentingnya  hak-hak  masyarakat  adat  diterima  dalam  mekanisme  PBB.  Perjuangan deklarasi  ini  dimulai  secara  khsuus  pada  tahun  1982,  pada  saat Working  Group  On Indigenous  Population  (WGIP) terbentuk  dan  selanjutnya  Menyusun  draft  Deklarasi. Selama  11  tahun  draft  tersebut  tersusun  dan  diserahkan  ke  Sub  Komisi  pada  tahun 1993.  Selanjutnya,  draft  tersebut  diserahkan  ke  Komisi  HAM  PBB  pada  tahun  2006. Komisi HAM PBB membentuk Working Group On The Draft Of The Declaration (WGDD).
Deklarasi  Perserikatan  Bangsa–bangsa  tentang  Hak-Hak  Penduduk  Asli  adalah  sebuah deklarasi  yang  disahkan  Majelis  Umum  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (MU  PBB)  New York pada 13 September 2007. Deklarasi ini menggariskan hak individual dan kolektif para penduduk asli (pribumi) dan juga hak mereka terhadap budaya, identitas, bahasa, pekerjaan,  kesehatan,  pendidikan  dan  isu-isu  lainnya.  Deklarasi  ini  juga  menekankan hak  mereka  untuk  memelihara  dan  memperkuat  institusi,  budaya  dan  tradisi  mereka dan hak mereka akan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi mereka. Deklarasi  ini  juga  melarang  diskriminasi  terhadap  penduduk  asli  dan  memajukan partisipasi mereka secara penuh dan efektif dalam segala hal yang menyangkut masalah mereka  serta  hak  mereka  untuk  tetap  berbeda  dan  mengusahakan  visi  pembangunan ekonomi dan sosial mereka sendiri.
Deklarasi  ini  terdiri  dari  46  pasal.  Pada  sidang  umum  PBB,  merumuskan  24  dasar pertimbangan. Dasar pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Berpedomankan  pada  tujuan-tujuan  dan  prinsip-prinsip  piagam  PBB  serta keyakinan yang kuat atas terpenuhinya kewajiban-kewajiban yang ditanggung oleh Negara-Negara sesuai dengan piagam.
2. Menegaskan  bahwa masyarakat  adat sejajar  dengan  semua  masyarakat  lainnya, sementara  tetap  mengakui  hak  semua  orang  untuk  berbeda,  untuk  memandang dirinya berbeda dan untuk dihargai karena perbedaan tersebut.
3. Menegaskan  pula  bahwa  semua  kelompok  masyarakat  memberikan  kontribusi terhadap keberagaman  dan kekayaan peradaban dan kebudayaan yang merupakan warisan Bersama umat manusia.
4. Menegaskan lebih jauh bahwa semua doktrin, kebijakan dan praktek-praktek yang didasarkan  pada  atau  yang  mendukung  superioritas  kelompok  masyarakat  atau individu-individu atas dasar asal-usul kelompok masyarakat, perbedaan-perbedaan ras, agama, etnik atau budaya adalah rasis, secara ilmiah sala, secara hukum tidak benar, secara moral terkutuk dan secara social tidak adil.
5. Menegaskan  Kembali  bahwa masyarakat  adat ,  dalam  melaksanakan  hak-haknya harus bebas dari segala bentuk diskriminasi apa pun jenisnya.
6. Memperhatikan bahwa masyarakat adat telah mengalami penderitaan dari sejarah ketidakadilan  sebagai  akibat  dari  antara  lain,  penjajahan  dan  pencabutan  tanah- tanah,  wilayah  dan  sumber-sumber  daya  mereka  sehingga  menghalangi  mereka untuk  menggunakan  terutama  hak  mereka  atas  pembangunan  sesuai  dengan kebutuhan-kebutuhan dan kepentingannya.
7. Mengakui adanya kebutuhan yang mendesak untuk menghormati dan memajukan hak-hak  yang  melekat  pada masyarak  adat ,  yang  berasal  dari  politik,  ekonomi, struktur  social  dan  budaya  mereka,  tradisi-tradisi  keagamaan,  sejarah-sejarah  dan filsafat  mereka,  khususnya  hak-hak  mereka  atas  tanah,  wilayah  dan  sumber  daya mereka.
8. Mengakui  adanya  kebutuhan  mendesak  untuk  menghormati  dan  memajukan  hak- hak  masyarakat  adat  yang  ditegaskan  dalam  perjanjian-perjanjian,  kesepakatan- kesepakatan dan pengaturan-pengaturan konstruktif dengan negara-negara.
9. Menyambut    fakta  bahwa masyarakat  adat mengorganisir  dirinya  untuk memperbaiki politik, ekonomi, sosial dan budaya serta untuk menghentikan segala bentuk diskriminasi dan tekanan yang terjadi dimanapun.
10. Meyakini  bahwa  kontrol masyarakat  adat terhadap  pembangunan  yang berdampak pada mereka dan tanah-tanah mereka, wilayah dan sumber daya alam
mereka  akan  memungkinkan  mereka  untuk  menjaga  dan  memperkuat  Lembaga- lembaga,  budaya-budaya  dan  tradisi-tradisi  mereka  dan  untuk  memajukan pembangunan  mereka  selaras  dengan  aspirasi-aspirasi  dan  kebutuhan-kebutuhan mereka.
11. Mengakui  bahwa  penghormatan  terhadap  pengetahuan,  budaya  dan  praktek- praktek adat tradisional memberikan sumbangan bagi pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan serta pengelolaan lingkungan secara tepat
12. Menekankan  kontribusi  dari  pengosongan  militer  atas  tanah-tanah  dan  wilayah- wilayah masyarakat  adat terhadap  perdamaian,  kemajuan  dan  perkembangan ekonomi dan sosial, saling pengertian dan hubungan yang bersahabat antar bangsa dan antar kelompok masyarakat di dunia.
13. Mengakui  secara  khusus  hak  keluarga-keluarga  dan  komunitas-komunitas  adat untuk  mempertahankan  tanggungjawab  Bersama  bagi  pengasuhan,  pelatihan, Pendidikan dan kesejahteraan anak-anak mereka, sesuai hak-hak anak,
14. Menimbang  bahwa  hak-hak  yang  ditegaskan  dalam  perjanjian-perjanjian, persetujuan-persetujuan  dan  pengaturan-pengaturan  konstruktif  lainnya  antara negara-negara  dan  masyarakat  adat,  dalam  beberapa  keadaan  adalah  benar-benar persoalan yang menjadi perhatian, tanggungjawab dan menjadi peran internasional.
15. Menimbang  bahwa  perjanjian-perjanjian,  persetujuan-persetujuan  dan  penetapan- penetapan  kosntruktif  lainnya  dan  hubungan  yang  mereka  wakilkan  adalah  dasar bagi pengakuan Kerjasama antara masyarakat adat dan negara-negara.
16. Mengakui  bahwa  Piagam  Perserikatan  Bangsa-Bangsa,  Konvenan  Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak  Sipil  dan  Politik  sebagaimana  Deklarasi  dan  Program  Aksi  Vienna, menegaskan  makna  mendasar  betapa  pentingnya  hak  menentukan  nasib  sendiri untuk  semua  kelompok  masyarakat,  yang  atas  dasar  hak  ini  mereka  bebas mementukan  status  politik  mereka  dan  bebas  mengejar  pembangunan  ekonomi, sosial dan budaya mereka.
17. Memastikan  bahwa  tidak  ada  satu  ketentuan  pun  dalam  Dekalarasi  ini  yang  bisa digunakan  untuk  mengingkari  hak-hak  kelompok  masyarakat  manapun  untuk menentukan  nasib  sendiri  yang  dilaksanakan    dalam  keselarasan  dengan  hukum internasional.
18. Meyakini  bahwa  pengakuan  atas  hak-hak masyarakat  adat dalam  Deklarasi  ini akan meningkatkan keharmonisan dan hubungan Kerjasama antara negara dengan masyarakat  adat,  yang  didasarkan  pada  prinsip-prinsip  keadilan,  demokrasi, penghormatan  terhadap  Hak  Asasi  Manusia,  tanpa  diskriminasi  dan  dapat dipercaya.
19. Mendorong  negara-negara  untuk  tunduk  pada  dan  melaksanakan  secara  efektif semua  kewajiban  yang  berlaku  terhadap masyarakat  adat sesuai  dengan instrumen-instrumen  internasional,  khususnya  yang  berkaitan  dengan  Hak  Asasi Manusia,  melalui  Konsultasi  dan  bekerjasama  dengan  masyarakat  adat  yang bersangkutan
20. Menegaskan  bahwa  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  mempunyai  peran  yang  sangat penting dan berkelanjutan dalam memajukan dan melindungi hak-hak masyarakat adat.
21. Meyakini  bahwa  Deklarasi  ini  merupakan  suatu  Langkah  maju  penting  yang  lebih jauh dalam rangka pengakuan, pemajuan dan perlindungan hak-hak dan kebebasan-
kebebasan  masyarakat  adat  dan  dalam  pengembangan  kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang relevan di bidang ini.
22. Mengakui  dan  menegaskan  Kembali  bahwa  warga-warga  masyarakat  adat  diakui, tanpa  perbedaan  dalam  semua  hak-hak  asasi  manusia  yang  diakui  dalam  hukum internasional  dan  bahwa  masyarakat  adat  memiliki  hak-hak  kolektif  yang  sangat diperlukan dalam kehidupan dan keberadaan mereka dan pembangunan  yang utuh sebagai kelompok masyarakat.
23. Mengakui  bahwa  situasi  masyarakat  adat  berbeda-beda  dari  region  ke  region  dan dari  negara  ke  negara  dan  bahwa  berbagai  sejarah  khusus  nasional  dan  regional serta latar belakang budaya harus menjadi pertimbangan.
24. Dengan  khidmat  mengumumkan  bahwa  Deklarasi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat ini sebagai sebuah standar capaian yang harus dipatuhi dalam semangat kebersamaan dan saling menghargai.
Deklarasi  ini  menyatakan  bahwa  organ-organ  dan  badan-badan  khusus  dalam  sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi-organisasi antar pemerintah yang lain akan memberikan kontribusi bagi realisasi sepenuhnya ketentuan-ketentuan dalam Deklarasi ini, melalui mobilisasi antara lain kerjasaman keuangan dan bantuan teknis.
Pelaksanaan  hak-hak  yang  dinyatakan  dalam  deklarasi  ini,  hak-hak  asasi  manusia  dan kebebasan  dasar  harus  dihormati.  Pelaksanaan  hak-hak  yang  terdapat  di  dalam deklarasi  ini  harus  ditunjukan  hanya  untuk  pembatasan-pembatasan  yang  ditetapkan oleh hukum, sesuai dengan kewajiban-kewajiban hak-hak asasi manusia internasional. Pembatasan apapun itu, tidak boleh diskriminatif dan hanya ditujukan untuk menunjang jaminan pengakuan dan penghargaan hak-hak dan kebebasan bagi pihak lain dan untuk menciptakan  syarat-syarat  kemungkinan  yang  adil  dan  paling  menunjang  bagi  suatu masyarakat yang demokratis.
Deklarasi ini juga memuat hal-hal yang menjadi Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh  sebuah  negara  dalam  pengimplementasian  pasal  tersebut.  Kewajiban  negara tersebut adalah sebagai berikut:

## 1.  Pasal 8
Masyarakat  adat  dan  warga-warganya  memiliki  hak  untuk  tidak  menjadi  target  dari pemaksaan percampuran budaya atau pengrusakan budaya mereka.
Langkah yang dilakukan Negara
a. Negara akan menyediakan mekanisme yang efektif untuk mencegah dan mengganti kerugian atas:
1) Setiap  Tindakan  yang  mempunyai  tujuan  atau  berakibat  hilangnya  keutuhan mereka sebagai kelompok masyarakat yang berbeda atau dari nilai-nilai kultural atau identitas etnik mereka
2) Setiap Tindakan yang mempunyai tujuan atau berakibat pada hilangnya hak-hak mereka terhadap tanah,wilayah atau sumber daya mereka
3) Setiap  bentuk  pemindahan  penduduk  yang  mempunyai  tujuan  atau  berakibat melanggar atau mengurangi hak apapun kepunyaan mereka
4) Setiap  bentuk  pemaksaan  pencampuran  budaya  atau  penggabungan  dengan budaya lain
5) Setiap bentuk propaganda yang mendukung atau menghasut diskriminasi rasial atau diskriminasi etnis yang ditujukan langsung untuk terhadap mereka.

## 2.  Pasal 11
Masyarakat  adat  mempunyai  hak  untuk  mempraktikkan  dan  memperbaharui tradisi-tradisi  dan  adat  budaya  mereka.  Hal  ini  meliputi  hak  untuk mempertahankan,  melindungi  dan  mengembangkan  wujud  kebudayaan  mereka  di masa lalu, sekarang dan yang akan datang,
Langkah yang dilakukan negara Negara-negara  akan  melakukan  pemulihan  melalui  mekanisme  yang  efektif termasuk  restitusi,  yang  dibangun  dalam  hubungannya  dengan  masyarakat  adat, dengan rasa hormat pada kekayaan budaya, intelektual, religi dan spiritual mereka yang  telah  diambil  tanpa  persetujuan  bebas  dan  sadar  dari  mereka  atau  yang melanggar hukum-hukum, tradisi dan adat mereka.

## 2.  Pasal 12
Masyarakat  adat  mempunyai  hak  untuk  mewujudkan,  mempraktikkan, mengembangkan  dan  mengajarkan  tradisi,  kebiasaan  dan  upacara  spiritual  dan religi  mereka,  hak  untuk  mempertahankan,  melindungi  dan  mempunyai  akses dengan  keleluasaan  pribadi  terhadap  situs-situs  religi  dan  kultural  mereka,  hak akan  penggunaan  dan  kontrol  terhadap  objek-objek  seremonial  mereka  dan  hak akan repatriasi jasad manusia mereka.
Langkah yang dilakukan negara.
Negara  akan  mencari  akses  yang  memungkinkan  dan/atau  mengembalikan  objek- objek upacara dan tempat-tempat pemakaman kepada mereka melalui mekanisme yang  transparan  dan  efektif  yang  dibangun  dalam  hubungannya  dengan  apa  yang menjadi perhatian masyarakat adat yang bersangkutan
3.  Pasal 15
Masyarakat  adat  mempunyai  hak  atas  martabat  dan  keragaman  budaya,  tradisi, sejarah  dan  aspirasi-aspirasi  mereka  yang  secara  jelas  tercermin  dalam  semua bentuk Pendidikan dan informasi public.
Langkah yang dilakukan negara Negara  akan  mengambil  Langkah-langkah  yang  efektif,  dalam  konsultasi  dengan masyarakat  adat  yang  bersangkutan  untuk  melawan  prasangka  dan  menghapus diskriminasi dan untuk memajukan toleransi, saling pengertian dan hubungan yang baik antara masyarakat adat dengan semua unsur masyarakat yang lain.

## 4.  Pasal 21
Masyarakat adat memiliki hak, tanpa diskriminasi untuk perbaikan kondisi-kondisi ekonomi  dan  sosial  mereka,  termasuk  juga  diantaranya  dibidang  Pendidikan, pekerjaan,  pelatihan-pelatihan,  pendiidkan  kejuruan,  perumahan,  kebersihan, Kesehatan dan keamana sosial. Langkah yang dilakukan negara Negara  akan  mengambil  upaya-upaya  yang  efektif  dan  jika  perlu  mengambil Langkah-langkah  khusus  untuk  memastikan  kemajuan  yang  berkelanjutan  atas kondisi-kondisi ekonomi dan sosial mereka. Perhatian utama akan diberikan pada hak-hak  dan  kebutuhan-kebutuhan  khusus  dari  para  manula,  perempuan,  kaum muda, anak-anak dan orang-tang catat.
5.  Pasal 26
Masyarakat adat memiliki hak atas tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya yang  mereka  miliki  atau  duduki  secara  tradisional  atau  sebaliknya  tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya yang telah digunakan atau yang telah didapatkan. Langkah yang dilakukan negara Negara  akan  memberikan  pengakuan  hukum  dan  perlindungan  atas  tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya tersebut. Pengakuan itu harus dilakukan sejalan dengan  pengormatan  atas  kebiasaan-kebiasaan,  tradisi-tradisi  dan  sistem penguasaan tanah pada masyarakat adat yang bersangkutan.
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis dapat merumuskan bahwa:
1. Deklarasi PBB tentang Masyarakat Adat secara umum mengatur perlindungan hukum dan pemenuhan hak masyarakat adat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
2. Deklarasi  ini  hanya  menggunakan  prase  “ masyarakat  adat ”  bukan  “ masyarakat hukum adat ”.
3. Setiap negara harus melaksanakan seluruh isi dari Deklarasi ini.

## B.  Hak Masyarakat Adat Dalam Pasal 18 B Ayat 2 UUD NRI Tahun 1945.
Indonesia  sebagai  Negara  yang  lahir  dari  penjajahan  selama  ratusan  tahun,  hak  asasi manusia bukanlah merupakan hal yang baru. Oleh karena itu, bangsa Indonesia sangat memahami makna dan hakikat hak-hak asasi manusia. Sebagai bukti, pembukaan UUD NRI  Tahun  1945  adalah  tekad  untuk  menghapuskan  penjajahan  dari  permukaan  bumi karena  tidak  sesuai  dengan  peri  kemanusiaan  dan  peri  keadilan.  Itulah  sebabnya Indonesia mempunyai komitmen untuk mewujudkan dan melindungi hak-hak manusia. Deklarasi  universal  tentang  hak-hak  masyarakat  adat  merupakan  penjabaran  dari Deklarasi Universal tentang hak asasi manusia.
Pengakuan  bahwa  hukum  Negara  merupakan  hukum  tertinggi  dan  hukum  lainnya bersifat inferior terhadap hukum negara, tergambar secara nyata dalam pasal 33 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945. Pasal tersebut memberikan landasan hukum bagi negara sebagai pelaku  tunggal  dalam  pengelolaan  kekayaan  alam  di  Indonesia.  Dalam  praktek penyelenggaraan  negara  selama  lebih  dari  tiga  dekade  terakhir  ini,  pemerintah  Orde baru khususnya secara sadar telah memanipulasi makna hakiki dari konsep penguasaan dan  pemanfaatan  sumber  daya  alam  seperti  yang  dimaksud  UUD  NRI  Tahun  1945. Terdapat dua hal pokok yaitu:
1. Pemerintah  orde  baru  memberi  interptretasi  sempit  dan  tunggal  atas  terminologi negara  (state).  Negara  pada  dasarnya  terdiri  atas  pemerintah  dan  rakyat,  tetapi selama  pemerintah  orde  baru,  negara  diartikan  semata-mata  sebagai  pemerintah (government)  saja.  Bukan  sebagai  rakyat  dan  pemerintah.  Oleh  karena  itu, kemudian  diciptakan  paradigm  pengelolaan  sumber  daya  alam  yang  didominasi oleh  pemerintah  (government  dominated  resouercde  management)  bukan paradigama state based resource management seperti yang dimaksudkan pasal 33 ayat 3 UUD NRI tahun 1945.
2. Konsekuensinya  dalam  praktek  penyelenggaraan  negara  seperti  di  atas memposisikan rakyat menjadi tidak sejajar dengan kedudukan pemerintah, karena diciptakan  relasi  yang  menempatkan  rakyat  subordinasi  dan  pemerintah  sebagai inferior dan pemerintah berada dalam kedudukan yang superior.
Berdasarkan  dua  hal  tersebut,  maka  posisi  masyarakat  hukum  adat  termarginalisasi akan  merespon  suatu  perlawanan  sehingga  konflik  akan  meluas.  Pada  sisi  yang  lain
Hak Masyarakat Adat … ( Muhdar & Jasmaniar) | 128
kebijakan  pembangunan  hukum  ( legal  development )  yang  diarahkan  untuk  mencapai unifikasi  hukum  guna  membentuk  hukum  nasional  sebagai  satu-satunya  hukum  yang berlaku  bagi  semua  warga  negara  di  seluruh  wilayah  Indonesia  cenderung  akan mengabaikan  sistem-sistem  hukum  yang  secara  nyata  hidup  dalam  masyarakat.  Selain bentuk weak legal pluralism terdapat juga strong legal pluralism . Strong legal pluralism (pluralism  hukum  yang  kuat)  merupakan  produk  para  ilmuwan  sosial,  dalam  hal  ini lahir dari pengamatan ilmiah mengenai fakta adanya kemajemukan tatanan hukum yang terdapat  di  semua  kelompok  masyarakat,  tidak  terdapat  hierarki  yang  menunjukkan sistem hukum yang satu lebih tinggi dari hukum yang lain.
Pasal  33  UUD  NRI  Tahun  1945  bahwa  “Negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan- kesatuan masyarakat  hukum  adat beserta  hak-hak  tradisionalnya sepanjang  masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia , yang diatur dalam undang-undang ”.

## 1. Masyarakat Hukum Adat
Bahwa  pasal  tersebut  mengatur  tentang  masyarakat  hukum  adat  yang  berbeda dengan Deklarasi PBB yang hanya mengatur masyarakat adat.
2. Sepanjang Masih Hidup
Tidak  semata-mata  melakukan  pengamatan  dari  luar,  melainkan  juga  dari  dalam, dengan menyelami perasaan masyarakat setempat (pendekatan partisipatif).

## 3. Sesuai dengan Perkembangan Masyarakat
Syarat  ini  menanggung  resiko  untuk  memaksakan  ( imposing )  kepentingan  besar atas nama “perkembangan masyarakat”. Tidak memberi peluang untuk membiarkan dinamikan masyarakat setempat berproses sendiri secara bebas.
4. Sesuai dengan Prinsip NKRI
Kelamahan  paradigm  aini  melihat  NKRI  dan  masyarakat  adat  sebagai  dua  antitas yang berbeda dan berhadap-hadapan
5. Diatur dalam Undang-Undang
Indonesia adalah negara yang berdasar hukum, apabila dalam negara yang demikian itu  segalanya  diserahkan  kepada  hukum,  maka  kehidupan  sehari-hari  tidak  akan berjalan dengan produktif. Hukum yang selalu ingin mengatur ranahnya sendiri dan merasa  cakap  untuk  itu  telah  gagal  (apabila  tidak  melibatkan  fenomena  sosial lainnya).
Sebagai implementasi dari pasal 18 b ayat 2 UUD NRI Tahun 1945, terdapat beberapa undang-undang  yang  mengatur  tentang  masyarakat  hukum  adat  tersebut,  diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Undang-undang  No.  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria.
Keberadaan masyarakat adat dengan Nilai dan norma hukumnya tertuang pada UU. No. 5 Tahun 1960 yang dikenal dengan UUPA. Lahirnya UUPA disebabkan adanya dualism hukum dalam pengaturan hukum tanah nasional yaitu adanya tanah-tanah yang tunduk pada  hukum  Barat  dan  tanah-tanah  yang  tunduk  pada  pada  hukum  adat.  Untuk menghilangkan  dualisme  dalam  hukum  tanah  di  Indonesia  tersebut,  maka diberlakukanlah UUPA tersebut, sehingga tercipta hukum tanah nasional.
Konsep  yang  digunakan  dalam  UUPA  berkaitan  dengan  agraria  tidak  diartikan  dalam arti yang sempit, yaitu berupa tanah semata, melainkan juga dipahami dalam arti yang
luas yaitu agraria dipahami sebagai bumi, air dan ruang angkasa (BARA) karena UUPA merupakan pengejawantahan pasal 33 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945.
Pengakuan secara tegas terhadap penerimaan konsep hukum adat tertuang dalam pasal 3 UUPA yang menyatakan:
Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaa hak ulayat dan hak-hak  yang  serupa  dengan  itu  dari  masyarakat  hukum  adat,  sepanjang  menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa, sehingga sesuia dengan kepentingan nasional  dan  negara  yang  berdasarkan  atas  persatuan  bangsa  serta  tidak  boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi.
Keberadaan  masyarakat  hukum  adat  juga  terdapat  dalam  pasal  5  UUPA  yang menyatakan  bahwa  hukum  yang    berlaku  atas  bumi,  air  dan  ruang  angkasa  adalah hukum  adat  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  kepentingan  nasional  dan  negara. Penggunaan  konsep  hukum  adat  dalam  penguasaan  sumber  daya  alam  merupakan kemajuan besar dalam konteks peraturan perundang-undangan di Indonesia.

## 2.  Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa
Undang-undang No. 6 Tahun 2104 tentang pemerintahan desa yang sebelumnya diatur dalam  UU.  NO.  5  tahun  1979  bersifat  homogenisasi  bentuk  dan  susunan  pemerintah desa  dengan  corak  nasional.  Daerah  yang  sedianya  mempunyai  satu  karakteristik tersendiri  harus  mengalami  suatu  proses  penyeragaman  yang  dilakukan    oleh pemerintah  Orde  Baru.  Dalam  konsideran  menimbang  sub  b  undang-undang  tersebut dinyatakan:
Sesuai dengan sifat Negara Kasatuan Republik Indonesia, maka kedudukan pemerintah desa  sejauh  mungkin  diseragamkan,  dengan  mengindahkan  keragaman  keadaan  desa dan ketentuan adat istiadat yang masih berlaku untuk memperkuat pemerintahan desa agar  semakin  mampu  menggerakkan  masyarakat  dalam  partisipasinya  dalam pembangunan  dan  menyelenggarakan  administrasi  desa  yang  semakin  meluas  dan efektif.
Penjelasan umum nomor 4 dapat diketahui tujuan utama dari undang-undang ini, yaitu penyeragaman  bentuk  dan  susunan  pemerintah  desa  dengan  corak  nasional  yang menjamin terwujudnya demokrasi pancasila secara nyata. Undang-undang dibuat tanpa menghiraukan  heterogenitas  masyarakat  hukum  adat  dan  pemerintahan  asli,  undang- undang  tersebut  melakukan  melakukan  penyeragaman  pemerintahan  pada  level  desa secara  nasional.  Menurut  undang-undang  ini,  semua  yang  berada  di  bawah  Camat  di dalam  kotamadya  disebut  kelurahan  yang  di  luar  kotamadya  disebut  desa.  Tujuan undang-undang  ini  adalah  menyeragamkan  pemerintahan  yang  terbawah  di  bawah camat.
Konsekuensi  dari  undang-undang  ini  adalah  suatu  konversi  dari  sistem  pemerintahan setingkat  desa  diberbagai  daerah  kedalam  suatu  keseragaman  struktur  desa  yang merupakan model pengorganisasian masyarakat menurut sistem di Jawa.
Desa  dalam  perkembangan  sejarah  ketatanegaraan  dan  ketatapemerintahan  sampai sekarang  merupakan  suatu  wilayah  yang  ditempati  oleh  sejumlah  penduduk  yang mempunyai organisasi pemerintah terendah lansung di bawah camat telah memiliki hak meyelenggarakan  rumah  tangganya.  Secara  sosiologis  dan  filosofis,  undang-undang tersebut  kurang  mempertimbangkan  kenyataan  bahwa  masyarakat  Indonesia
merupakan  masyarakat  majemuk,  akan  tetapi  menurut  Hazairin  dalam  Nurul Firmansyah bahwa:
Masyarakat-masyarakat  hukum  adat  itu  dari  dulu  sampai  sekarang  menjadi  landasan bagi  mendirikan  kerajaan-kerajaan  asli,  kekuasaan  colonial  dan  juga  bagi  negara republik Indonesia. Kekuasaan kerajaan-kerajaan boleh hilang, kekuasaan colonial boleh tumbang,  demikian  negara  kesatuan  republik  Indonesia  dapat  terhapus  tetapi masyarakat-masyarakat  hukum  adat  itu  akan  terus-menerus  melanjutkan  hidupnya. Jelaslah bahwa masyarakat-masyarakat hukum adat itu lebih berurat di atas pemgkuan ibu  pertiwi.  Sebab  itu,  kewajiban  bagi  negara  republik  Indonesia  untuk  memelihara, menyuburkan dan mengingat ihwal pedesaan itu.
Keberadaan  masyarakat  hukum  adat  terdapat  pada  Bab  XIl  tentang  Lembaga kemasyarakatan  desa  dan  Lembaga  adat  desa  dan  Bab  XIII  tentang  Ketentuan  Khusus Desa Adat UU.No. 6 Tahun 2014 bahwa:
Pasal 96
Pemerintah,  Pemerintah  Daerah  Provins  dan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota melakukan  penataan  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  dan  ditetapkan  menjadi  Desa Adat.

## Pasal 97
1) Penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 memenuhi syarat:
a. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional
b. Kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak  tradisionalnya  dipandang  sesuai dengan  perkembangan masyarakat; dan
c. Kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak  tradisionalnya  sesuai  dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2) Kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak  tradisionalnya  yang  masih  hidup sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a  harus  memiliki  wilayah  dan  paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya:
a. Masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok.
b. Pranata pemerintahan adat.
c. Harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau
d. Perangkat norma hukum adat.
3) Kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak  tradisionalnya  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b  dipandang  sesuai  dengan  perkembangan masyarakat apabila:
a. Keberadaannya  telah  diakui  berdasarkan  undang-undang  yang  berlaku  sebagai pencerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral; dan.
b. Substansi  hak  tradisional  tersebut  diakui  dan  dihormati  oleh  warga  kesatuan masyarakat  yang  bersangkutan  dan  masyarakat  yang  lebih  luas  serta  tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.
4) Suatu  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak  tradisionalnya  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  c  sesuai  dengan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  apabila  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  tersebut  tidak  mengganggu keberadaan  Negara  Kesatuan  Republik  lndonesia  sebagai  sebuah  kesatuan  politik dan kesatuan hukum yang:
131 | Indonesian Journal of Criminal Law, Vol. 3, No. 2, Desember 2021
1. Tidak  mengancam  kedaulatan  dan  integritas  Negara  Kesatuan  Republik lndonesia; dan
2. Substansi  norma  hukum  adatnya  sesuai  dan  tidak  bertentangan  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.  Undang-Undang No. 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah  Menjadi Undang-Undang  serta  perubahan  atas  Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Pemikiran mengenai otonomi sebagai alternatif dari pilihan bentuk negara federal telah dimulai sejak masa kemerdekaan. Pada saat penyusunan UUD 1945, otonomi salah satu pokok pembahasan kemudian dimuat dalam UUD 1945. Undang-undang No. 32 Tahun 2004  tentang  pemerintahan  daerah,  bahwa  desa  yang  terdapat  dalam  pasal  1  ayat  12 tentang ketentuan umum:
Desa  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas-batas  wilayah  yang berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat, berdasarkanasal-usul  dan  adat  istiadat  setempat  yang  diakui  dan  dihormati  dalamk sistem pemerintahan negara republik Indonesia.
Pasal 2 ayat 9 undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah bahwa:
Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia.
Berlakunya undang-undang No. 2 tahun 2015 tentang perubahan atas  Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang didalamnya memuat pengaturan tentang  otonomi  desa,  terdapat  harapan  untuk  memberdayakan  daerah  terutama eksistensi masyarakat hukum adat. Sebagaimana disyaratkan bahwa otonomi desa akan dikembalikan  pada  asal  usulnya,  yaitu  pemerintah  adat.  Inilah  salah  satu  momentum bagi bangkitnya hukum adat di era reformasi.
Undang-undang  No.  No.  2  tahun  2015  tentang  perubahan  atas  Undang-undang  No.  23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah tidak mencantumkan secara jelas keberadaan masyarakat adat, akan tetapi dalam pasal 371 disebutkan  bahwa:
1) Dalam Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk Desa.
2) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Desa.
Ketentuan umum Undang-undang No. 23 Tahun 2014 pasal 1 menjelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur  dan  mengurus  Urusan  Pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul  dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.  Undang-undang  No.  19  Tahun  2004  Tentang  Kehutanan  Perubahan  atas Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
Undang-undang  No.  41  Tahun  1999  tentang  kehutanan  juga  mengatur  keberadaan masyarakat  hukum  adat  yang  tertuang  dalam  pasal  67  ayat  1  yang  menyatakan keberadaan masyarakat hukum adat menurut kenyataannya memenuhi unsur:
1)  Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban ( rechtgemenschap ).
2)  Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasaan adatnya.
3)  Ada wilayah hukum adat yang jelas.
4)  Ada  pranata  dan  perangkat  hukum  yang  khususnya  peradilan  adat  yang  masih ditaati.
5)  Mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk memenuhi hidupnya sehari-hari.
Kriteria  penentu  ada  atau  tidaknya  hak  ulayat  dihubungkan  dengan  keberadaan  hak ulayat tersebut adalah:
1)  Adanya  masyarakat  hukum  adat  yang  memenuhi  ciri-ciri  tertentu  sebagai  subjek hukum ulayat.
2)  Adanya  tanah/wilayah  dengan  batas-batas  tertentu  sebagai  ruang  hidup ( lebensraum ) yang merupakan objek hak ulayat.
3)  Adanya  kewenangan  masyarakat  yang  berhubungan  dengan  tanah,  sumber  daya alam lain, serta perbuatan-perbuatan hukum.
5.  Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi  Manusia (HAM).
Keberadaan  masyarakat  hukum  adat  dalam  kaitan  dengan  perlindungan  terhadap  hak asasi  masyarakat  hukum  adat  tertuang  dalam  UU.  No.  39  Tahun  1999  tentang  HAM. Pasal 6 undang-undang No. 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa:
1) Dalam  rangka  penegakan  hak  asasi  manusia  perbedaan  dan  kebutuhan  dalam masyarakat  hukum  adat  harus  diperhatikan,  dilindungi  oleh  hukum,  masyarakat dan pemerintah.
2) Identitas  budaya  masyarakat  hukum  adat,  termasuk  hak  atas  tanah  ulayat dilindungi selaras dengan perkembangan zaman.
Penyelenggaraan pembangunan harus memperhatikan hak-hak penguasaan tanah yang dimiliki  oleh  masyarakat  adat  terhadap  tanah  ulayatnya.  Pada  hakikatnya  masyarakat tidak anti terhadap pelaksanaan pembangunan, akan tetapi yang perlu dilakukan adalah penerapan  konsep Prior  informed bagi  masyarakat  hukum  adat  yang  tanah  ulayatnya akan digunakan untuk kepentingan pembangunan.
6.  Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang atas Perubahan Undang-undang No. 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang.
Pengakuan atas eksistensi hukum adat khsusnya dalam hal terjadinya proses ganti rugi atas  pihak  yang  dirugikan  akibat  adanya  penataan  ruang  tertuang  dalam  UU.  No.  24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang penjelasan pasal 4 ayat 2 yang menyatakan bahwa:
Penggantian yang layak diberikan pada orang yang dirugikan selaku pemegang hak atas tanah,  hak  pengelolaan  sumber  daya  alam,  seperi  hutan,  tambang,  bahan  galian  atau ruang yang dapat membuktikan secara langsung dirugikan sebagai akibat pelaksanaan kegiatan  pembangunan  sesuai  dengan  rencana  tata  ruang  sebagai  akibat  penataan ruang. Hak tersebut didasarkan atas ketentuan perundang-undangan ataupun atas dasar hukum adat dan kebiasaan yang berlaku.
Dasar  perundang-undangan  berlakunya  hukum  adat  yang  berasal  dari  zaman  kolonial dan pada zaman sekarang masih tetap berlaku adalah 131 ayat 2 sub b IS . Berdasarkan ketentuan tersebut, ada dua hal pokok penting yaitu:
1.  Ketentuan  tersebut  adalah  suatu  pasal  kodifikasi  ( codificatie  artikel ),  yaitu ketentuan tersebut memuat suatu tugas kepada pembuat undang-undang menurut IS .  Pembuat  ordonansi  untuk  mengadakan  suatu  kodifikasi  hukum  privat  bagi golongan  hukum  Indonesia  asli  dan  golongan  hukum  timur  asing.  Hukum  yang hendak  dikodifikasi  adalah  hukum  adat  mereka  dengan  diberi  perubahan  jika memungkinkan.
2.  Selama  redaksi  pasal  131  ayat  2  sub  b IS ini  berlaku,  redaksi  ini  berlakuk  sejak tanggal 1 Januari 1920 (antara tanggal 1 Januari 1920 dan tanggal 1 Januari 1926 redaksi  pasal  131 IS berlaku  sebagai  redaksi  yang  baru  dari  pasal  75  RR  1854) maka,  kodifikasi  yang  diperintahkan  kepada  pembuat  ordonansi  itu  belum  terjadi. Dalah  hal  ini,  menegaskan  pasal  131 IS hanya  memuat  tugas  kepada  pembuat undang-undang bukan kepada hakim.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  maka  hakim  dalam  menyelesaikan  perkara  privat antara  orang  Indonesia  asli  terdapat  dalam  pasal  131  ayat  6 IS .  Pasal  131  ayat  6 IS menerangkan bahwa selama hukum perdata serta hukum dagang yang sekarang berlaku bagi kedua golongan hukum itu. Jadi selama belum ada kodifikasi bagi kedua golongan itu, maka tetap berlaku hukum adatnya, seperti sebelum tanggal 1 Januari 1920, telah ditentukan oleh pasal 75 ayat 3 redaksi lama RR 1854. Hingga saat ini, kodifikasi yang diperintahkan  dalam  pasal  131  ayat  2  sub  b IS belum  dilakukan.  Jadi  aturan  tersebut masih diberlakukan.
Berdasarkan keberadaan masyarakat hukum adat yang diatur dalam berbagi peraturan perundang-undangan  sebagaimana  yang  disebutkan  di  atas,  maka  teori  perjanjian  dan teori  implementasi  sesuai  digunakan  sebagai  landasan  teori  dalam  penelitian  ini. Meskipun Deklarasi ini berisikan ketentuan yang umum dan bersifat formal, akan tetapi pihak-pihak  pada  deklarasi  tersebut  berjanji  untuk  melakukan  kebijaksanaan  tertentu dimasa akan datang. Sebagai perwujudan deklarasi tersebut, Indonesia sebagai negara anggota PBB membuat peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat.
Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa penulis dapat menganalisi:
1. Aturan hukum di Indonesia baik UUD NRI Tahun 1945 maupun peraturan yang ada dibawahnya  memberikan  prase  “ masyarakat  hukum  adat ”  bukan  “ masyarakat adat ”.
2. Dengan  demikian  yang  diatur  lebih  jauh  di  Indonesia  terhadap  perlindungan  dan pengakuan hak-haknya adalah masyarakat hukum adat
3. Aturan  hukum  di  Indonesia  memiliki  perbedaan  dengan  Deklarasi  PBB  dalam  hal perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat.

## SIMPULAN
Deklarasi  PBB  Tentang  Hak  Masyarakat  Adat  Dan  Pasal  18  B  Ayat  2  UUD  NRI  Tahun 1945  memiliki  perbedaan  dalam  hal  penggunakan  peristilahan  terhadap  kesatuan kelompok  tertentu  yaitu  masyarakat  adat.  Hak-hak  masyarakat  adat  dalam  Deklarasi PBB  hanya  dapat  dituangkan  jika  dalam  UUD  NRI  Tahun  1945  juga  mengatur  tentang masyarakat adat bukan masyarakat hukum adat.

## SARAN
Perlu  kiranya  pemerintah  Republik  Indonesia  merumuskan  konvensi  ketatanegaraan dengan  mencantumkan  persamaan  persepsi  antara  masyarakat  adat  dan  masyarakat hukum  adat  tersebut.  Kiranya  dapat  menggunakan  peristilah  masyarakat  adat  sebagai yang dicantumkan dalam Deklarasi PBB.

## DAFTAR BACAAN
Alting,  H.  (2011).  Penguasaan  Tanah  Masyarakat  Hukum  Adat  (Suatu  Kajian  terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate). Jurnal Dinamika Hukum , 11 (1), 87-98.
Asriati,  A.,  &  Muhdar,  M.  Z.  (2020).  Studi  Perbandingan  Hak-Hak  Masyarakat  Adat: Hukum Nasional Dan Hukum Internasional. PETITUM , 8 (2), 170-186.
Mandasari,  Z.  (2014).  Politik  Hukum  Pengaturan  Masyarakat  Hukum  Adat  (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi). Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 21 (2), 227-250.
Muhdar,  M.  Z.,  &  Jasmaniar,  J.  (2020).  Studi  Perbandingan  A'borong  (Musyawarah) Masyarakat  Hukum  Adat  Kajang  Dihubungkan  Dengan  PERMA  Nomor:  1  Tahun 2016 Tentang Mediasi. PETITUM , 8 (1 April), 57-70.
Nugroho, W. (2014). Konsistensi Negara Atas Doktrin Welfare State Dalam Pengelolaan Sumber  Daya  Hutan  Oleh  Masyarakat  Adat. Jurnal  Hukum  Lingkungan Indonesia , 1 (2), 22-49.
Nugroho, W. (2016). Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Hutan Adat: Fakta Empiris Legalisasi Perizinan. Jurnal Konstitusi , 11 (1), 109-129.
Patittingi,  F.  (2012).  Hak  Masyarakat  Hukum  Adat  Dalam  Pengeloaan  Sum2berdaya Alam. Amanna Gappa , 289 .
Sabardi, L. (2014). Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat dalam Pasal 18B UUDN  RI  Tahun  1945  untuk  Identifikasi  Adanya  Masyarakat  Hukum  Adat. Jurnal Hukum & Pembangunan , 44 (2), 170-196.
Sembiring,  J.  (2016).  Hak  menguasai  negara  atas  sumber  daya  agraria. BHUMI:  Jurnal Agraria dan Pertanahan , 2 (2), 119-132.
Thontowi,  J.  (2013).  Perlindungan  dan  pengakuan  masyarakat  adat  dan  tantangannya dalam hukum Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 20 (1), 21-36.
Usman,  A.  H.  (2015).  Kesadaran  Hukum  Masyarakat  Dan  Pemerintah  Sebagai  Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia. Jurnal Wawasan Yuridika , 30 (1), 26-53.
Wahyuni, E. S., & Sjaf, S. (2019). The Paradox of Recognition Principles in Village Law in Ammatoa Kajang Indigenous Community. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan , 7 (3), 195-211.