Proses Penanganan Sampah Secara Kolaboratif Antara Swadaya Masyarakat dan Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Tingkat Kelurahan (Kasus Penanganan Sampah di Kelurahan Jembatan Lima Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat)

## Edwin Rinaldo
Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Administrasi dan Kebijakan Publik Pascasarjana Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Email edwinrinaldo@yahoo.co.id Amy Yayuk Sri Rahayu
Staf pengajar pada Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Email : amy.sri.rahayu@gmail.com

## Abstrak
Penanganan  sampah  merupakan  salah  satu  wujud  pelayanan  publik  dari  pemerintah,  disisi  lain masyarakat  juga  harus  berpartisipasi  serta  berkolaborasi  dengan  pemerintah  didalam penyelenggaraan,  pengambilan  keputusan,  dan  pengawasan  penanganan  sampah.  Dengan menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriptif,  penelitian  ini  menjawab  bagaimana  proses  tata kelola  kolaboratif  dalam  penanganan  sampah  antara  swadaya  masyarakat  dengan  PPSU  tingkat Kelurahan serta faktor- faktor yang mempengaruhinya . Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penanganan  sampah  secara  kolaboratif  telah  terbangun  dengan  adanya  keterlibatan  aktor pemerintah  dan  non  pemerintah,  terdapat  pembagian  kewenangan,  kerjasama  antara  Partisipasi swadaya masyarakat, Organisasi Bank Sampah Masyarakat, PPSU Tingkat Kelurahan dan Suku Dinas Lingkungan  Hidup  Kota  Administrasi  Jakarta  Barat  yang  bekerja  sama  dengan  pihak  swasta.  Telah terbangun dialog, kepercayaan, pemahaman, komitmen hingga mencapai hasil antara. Keterlibatan swasta  dalam  proses  tata  kelola  kolaboratif  masih  terbatas  pada  tahapan  kegiatan  pemilahan sampah.  Penelitian  juga  menemukan  bahwa  proses  kolaboratif  ini  belum  sempurna  faktor-  faktor yang  turut  mempengaruhi  antara  lain  masih  rendahnya  pemahaman  masyarakat  akan  pemilahan sampah,  pola  pikir  masyarakat  yang  masih  tradisional  dalam  penanganan  sampah,  kurangnya motivasi  petugas  sampah  RT  dan  RW  serta  prasarana  dan  manajemen  pengangkutan  yang  kurang optimal.  Untuk  itu  diperlukan  sosialisasi,  penyuluhan  yang  lebih  intensif,  pendampingan  untuk mengubah perilaku masyarakat serta inovasi didalam merangsang partisipasi aktif dari masyarakat.
Kata Kunci :
Tata  Kelola  Kolaborasi,  Penanganan  Sampah,  pemilahan  sampah,  pengumpulan  sampah, pengangkutan sampah, PPSU

## Abstract
Waste  management  is  one  form  of  public  service  from  the  government.  On  the  other  hand  the community  must  also  participate  and  collaborate  with  the  government  in  the  implementation, decision making, and supervision of waste handling. By using a descriptive qualitative approach, this study answers how collaborative governance processes in handling waste between community self- help and Public Facility Maintenance Officers (PPSU) and the factors that influence it. The results of the  study  show  that  collaborative  waste  management  processes  have  been  built  with  the involvement  of  government  and  non-government  actors,  there  are  a  division  of  authority, collaboration  between  community  self-help,  community  waste  bank  organization,  public  facility maintenance  (PPSU)  and  the  jakarta  barat  Environtment  agency  in  collaboration  with  the  private sector.  Dialogue,  trust,  understanding,  commitment  have  been  established  to  achieve  temporary result.  Private  involvement  in  collaborative  governance  processes  is  still  limited  to  the  stages  of waste sorting activities. Research also found that this collaborative process was not perfect. factors
that influence, among others are the low understanding of the community about sorting waste, the people's mindset that is still traditional in handling waste, lack of motivation from garbage officers, and  less  optimal  infrastructure  and  management  of  garbage  truck  transportation. For this reason, socialization, more intensive counseling, assistance to change community behavior and innovation in stimulating active participation from the community are needed.
Keywords :
Collaborative  Governance,  Waste  Management,  waste  sorting,  waste  collection,  waste transportation, Facility Maintenance Officers (PPSU)
A. PENDAHULUAN Masyarakat
berhak untuk mendapatkan pelayanan kebersihan terutama didalam  bidang  penanganan  sampah  yang berwawasan  lingkungan  dari  Pemerintah Daerah,  namun  disisi  lain  masyarakat  juga harus  terlibat  dan  berpartisipasi  serta berkolaborasi  dengan  pemerintah  didalam penyelenggaraan, proses pengambilan keputusan,  dan  pengawasan  pengelolaan sampah (Perda Prov DKI Jakarta 3/2013). Kota Jakarta  sebagai  Ibukota  Negara  mengalami pembangunan yang pesat serta tingginya arus urbanisasi  penduduk.  Kondisi  ini  akan mengakibatkan  terjadinya  perluasan  lahan yang  dibutuhkan  untuk  tempat  tinggal,  lahan perkantoran  serta  membawa  dampak  negatif bagi  lingkungan  salah  satunya  dalam  hal penanganan  masalah  sampah.  Di  daerah padat, akibat terbatasnya tempat penampungan  sampah,  seringkali  sampah dibuang  pada  tempat  yang  tidak  semestinya seperti  dibiarkan  tergeletak  di  bahu  jalan, dibuang ke saluran. Untuk itulah  Penanganan sampah  di  kota  besar  seperti  Jakarta  perlu dilaksanakan  dengan  pendekatan  kolaboratif yang terpadu agar dapat dirasakan manfaatnya  bagi  masyarakat  baik  dari  segi ekonomi, kesehatan, manfaat bagi lingkungan serta  terjadi  adanya  perubahan  perilaku masyarakat.
Kota  Administrasi  Jakarta  Barat merupakan kota yang memiliki laju pertumbuhan  penduduk  tertinggi  di  Provinsi DKI  Jakarta  yaitu  sebesar  1,28  persen  pada tahun 2017. Selain itu Kota Jakarta Barat juga menjadi  kota  terpadat  dengan  jumlah
penduduk  sebesar  2,53  juta  jiwa  dan kepadatan  penduduk  mencapai  19,52  juta jiwa/km2  (BPS,  2017).  Jumlah  produksi sampah  per  hari  di  DKI  Jakarta  adalah sebanyak  7147,36  Ton  Dengan  produksi sampah  per  hari  terbanyak  terdapat  di Wilayah  Kota  Administrasi  Jakarta  Timur (1849 Ton/hari) dan Kota Administrasi Jakarta Barat (1574 Ton/hari (BPS, 2017).
Kelurahan  Jembatan  Lima  merupakan salah  satu  kelurahan  di  Kecamatan  Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat yang memiliki kepadatan  penduduk  tertinggi  yaitu  53.591 jiwa / km2 dan juga angka Produksi / timbulan sampah per hari yang paling tinggi dari daerah lainnya  di  Provinsi  DKI  Jakarta,  sehingga menjadi  menarik  untuk  meneliti  bagaimana bentuk kolaborasi antara swadaya masyarakat dan  pemerintah  dalam  hal  ini  Kelurahan sebagai  lini  terdepan  pelayanan  publik  di bidang penanganan sampah.
Melihat  kondisi  diatas,  Pemda  DKI mengantisipasinya dengan mengeluarkan “ Perda  Nomor  3  (tiga)  Tahun  2013  tentang Pengelolaan  sampah ” yang  kemudian  diikuti Peraturan  Gubernur  Nomor  251  Tahun  2014 tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kelurahan yang  mengatur  Fungsi  Kelurahan  untuk  salah satunya terlibat langsung didalam penanganan  sampah  dan  selanjutnya  muncul “ Peraturan  Gubernur  Provinsi  DKI    N0  169 Tahun 2015 Tentang Penanganan & Prasarana Umum (PPSU) Kelurahan ” sebagai mitra kerja yang  berada  dibawah  Kelurahan  yang  salah satu  fungsinya  adalah  penanganan  segera masalah  persampahan  di  ruang  publik  di Tingkat Kelurahan.
Gambar 1 Kolaborasi Penanganan Sampah antara Swadaya Masyarakat dengan PPSU tingkat Kelurahan

## Sumber : Olahan Penelitian
Proses  Kolaborasi  antara  swadaya masyarakat,  PPSU  tingkat  Kelurahan  dalam penanganan  sampah  pada  penelitian  ini dibatasi  pada  tiga  aktivitas  yaitu  pemilahan, pengumpulan  dan  pengangkutan  sampah  ke Tempat  Pembuangan  Sampah  sementara (TPS).  Dari  gambar  diatas  terlihat  adanya proses kolaborasi dalam penanganan sampah. Aspek – aspek  tradisional  mulai  ditinggalkan dengan  adanya  kolaborasi  yang  dimana didalamnya  terdapat  interaksi,  kerjasama, kompromi  beberapa  pemangku  kepentingan. Nilai-nilai  yang  mendasari  suatu  kolaborasi adalah  adanya  tujuan  yang  ingin  dicapai bersama,  persepsi  dan  kemauan  untuk berproses  secara  bersama-  sama,  saling bermanfaat  bagi  sesama,  saling  jujur,  serta berbasiskan masyarakat (CIFOR/PILI, 2005).
Proses penanganan sampah di
Kelurahan Jembatan Lima, Kecamatan Tambora,  Kota  Administrasi  Jakarta  Barat telah  terbangun  ke  arah  kolaboratif  dengan adanya  peserta  yang  berasal  dari  aktor
pemerintah  dan  non  pemerintah.  Adanya pembagian kewenangan tugas, kerjasama dan tanggung  jawab  antara  Partisipasi  swadaya masyarakat, Organisasi Bank Sampah Masyarakat, PPSU Tingkat Kelurahan dan Suku Dinas  (Sudis)  Lingkungan  Hidup  Kota  Adm. Jakarta Barat yang bekerja sama dengan pihak swasta  didalam  pembukuan  bank  sampah (Bank BNI) dan penjualan kembali barang daur ulang (Danone).
Kolaborasi  antara  swadaya  partisipasi masyarakat dengan PPSU ini telah berlangsung  kurang  lebih  tiga  tahun.  Kondisi terkini  Kolaborasi  terdapat  indikasi,  PPSU menjadi  lebih  dominan  didalam  penanganan sampah. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya jumlah volume sampah yang ditangani secara swadaya  oleh  masyarakat  dan  disisi  lain terdapat peningkatan Volume Sampah
Organik  yang  berasal  dari  kegiatan  domestik sehari- hari warga yang beralih menjadi beban PPSU seperti yang terdapat di Tabel berikut :
Tabel I Total Volume Sampah Organik dan Anorganik Di Kelurahan Jembatan Lima yang ditangani swadaya masyarakat dan PPSU tahun 2015 sampai dengan 2017 (Dalam Ton)
Total Ditangani Swadaya Masyarakat Ditangani PPSU Sisa tidak Tertangani Total Ditangani Swadaya Masyarakat Ditangani PPSU Sisa tidak Tertangani Total Ditangani Swadaya Masyarakat Ditangani PPSU Sisa tidak Tertangani Sampah Organik 25.99 18.20 7.79 27.57 11.20 16.07 29.55 9.80 18.92 Sampah Anorganik 22,37 8.00 13.35 23.74 7.53 15.72 25.54 6.80 18.24 Jumlah 48,36 26.20 21.14 1.02 51.31 18.73 31.79 0,79 54.99 16.60 37.16 1.23 1.02 0,79 1.23 Jenis Sampah 2015
2016
2017
Sumber  :  diolah  dari  data  laporan  Tahunan  Kewilayahan  Kelurahan  Jembatan  Lima  dan  Data Satpel Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan Tambora Tahun 2018
Faktual  problem  selanjutnya  terjadi penurunan  kinerja  petugas  sampah  RT  dan RW  penyebabnya  adalah  keengganan  warga mengeluarkan biaya tambahan untuk pengangkutan  sampah,  sehingga  motivasi Petugas  sampah  RT  dan  RW  juga  menjadi rendah,  sehingga  terdapat  kondisi  beberapa petugas sampah mengundurkan diri, selain itu prasarana  gerobak  sampah  yang  ada  juga kurang  optimal.  Silalahi  dalam  Pesadi  (2013)
mengatakan  pengangkutan  sampah  dari tempat  penimbunan  sampah  dari  tempat pembuangan  sampah  sementara  (TPS)  telah diupayakan  oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup selesai  sebelum  jam  08.00  pagi.  Namun kenyataannya  pekerjaan  itu  tak  jarang berlangsung  sampai  siang  hari.  Karena petugas  sampah  Rw  memakai  gerobak  dan tenaganya  juga  sedikit  kapasitas  mereka terbatas.
Tabel 2 Petugas Sampah yang dikelola Pengurus Rw serta prasarana gerobak sampah yang dimiliki
Rw Se Kelurahan Jembatan Lima Tahun 2015 – 2017 2015 2016 2017 Berasal dari Pemerintah Swadaya Masyarakat 1 1 3 Orang 3 Orang 3 Orang 6 4 2 2 4 Orang 4 Orang 4 Orang 6 2 3 3 4 Orang 3 Orang 3 Orang 6 1 4 4 5 Orang 5 Orang 5 Orang 6 2 5 5 6 Orang 6 Orang 5 Orang 6 2 6 6 5 Orang 5 Orang 4 Orang 6 2 7 7 5 Orang 5 Orang 4 Orang 6 2 8 8 6 Orang 6 Orang 4 Orang 6 2 38 Orang 37 Orang 32 Orang 48 17 No RW Jumlah Petugas Sampah Jumlah Gerobak Sampah yang dimiliki Petugas Sampah Rw Ket.

## Jumlah
Sumber : Laporan Kewilayahan Kelurahan Jembatan Lima Tahun 2015 - 2017
Pada Proses Pengolahan  sampah  baik untuk  jenis  sampah  Organik  maupun Anorganik,  meski  telah  terbangun  tata  kelola kolaboratif,  namun  hingga  bulan  Mei  tahun 2018 transaksi hasil penjualan  nilai  ekonomis
sampah  yang  di  jual  ke  Bank  Sampah  Induk Kota  Administrasi Jakarta  Barat  masih  minim. Meskipun  terdapat  10  bank  sampah  yang dibentuk  oleh  pengurus  Rt,  Rw  maupun Kelurahan  hanya  2  bank  sampah  saja  yang
rutin menimbang hasil pemilahan sampahnya ke Bank Sampah Induk Satu Hati milik Sudis LH Kota  Administrasi  Jakarta  Barat.  Dapat diindikasikan  bahwa  partisipasi  masyarakat
dalam pemilahan sampah dan penjualan hasil pemilahan  sampah  tersebut  ke  bank  sampah yang  sudah  dibentuk  di  Rw  nya  masing- masing masih rendah.
Tabel  3.  Bank  Sampah  di  wilayah  Kelurahan  Jembatan  Lima  Kota  Adm.  Jakarta  Barat berikut rata- rata transaksinya dari bulan Januari sd Mei 2018
No RW Nama Bank Sampah Jumlah Nasabah No SK Pendirian Tanggal SK Pendirian Nama Ketua Alamat Jumlah Transaksi Ke Bank Sampah Induk Sudis LH (sd Mei 2018) 1 1 Bank Sampah Pasar Mitra 10 Orang 18 Tahun 2017 03 Nov 2017 H. Dudung Pasar Jembatan Lima, Jln KH Moch Mansur Rp210.000 2 2 Bank Sampah Jembatan Lima Raya 10 Orang 17 Tahun 2017 03 Nov 2017 Lurah Jembatan Lima Jln Stasiun Angke Rt 014 Rw 04 Rp245.000 3 3 Bank Sampah Rw 01 10 Orang 23 Tahun 2017 27 Des 2017 Idham Fadilah Rw 01 Kelurahan Jembatan Lima 4 4 Bank Sampah Rw 02 14 Orang 24 Tahun 2017 27 Des 2017 Chaerul Anwar Rw 02 Kelurahan Jembatan Lima 5 5 Bank Sampah Rw 03 11 Orang 25 Tahun 2017 27 Des 2017 Muhayat Rw 03 Kelurahan Jembatan Lima 6 6 Bank Sampah Rw 04 14 Orang 26 Tahun 2017 27 Des 2017 Robby Rw 04 Kelurahan Jembatan Lima 7 7 Bank Sampah Rw 05 13 Orang 27 Tahun 2017 27 Des 2017 M. Nurjaman Rw 05 Kelurahan Jembatan Lima 8 8 Bank Sampah Rw 06 14 Orang 28 Tahun 2017 27 Des 2017 Sukardi Rw 06 Kelurahan Jembatan Lima 9 9 Bank Sampah Rw 07 11 Orang 29 Tahun 2017 27 Des 2017 Sofwan Rw 07 Kelurahan Jembatan Lima 10 10 Bank Sampah Rw 08 12 Orang 30 Tahun 2017 27 Des 2017 Indradi Rw 08 Kelurahan Jembatan Lima
Sumber :  Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Barat Tahun 2018
B. Rumusan Permasalahan Dengan melihat beberapa
permasalahan  yang  ada  maka  pertanyaan penelitian  yang  kemudian  muncul  adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana Proses Tata Kelola Kolaborasi Penanganan Sampah antara  Masyarakat  dengan  Petugas Penanganan  Prasarana  dan  Sarana
Umum tingkat Kelurahan ?
2. Faktor – faktor  apa  saja  yang berpengaruh  terhadap  penanganan sampah  secara  kolaboratif  antara Masyarakat dengan Petugas Penanganan  Prasarana  dan  Sarana Umum tingkat Kelurahan ?

## C. Tinjauan Literatur
1. Governance
Definisi  Governance  pada  umumnya menunjuk  kepada  serangkaian  aktivitas ataupun suatu proses interaksi dan hubungan dalam  pemerintahan.  Definisi  dari  UNDP
(1997)  menyatakan  bahwa  governance  ialah suatu  bentuk  pelaksanaan  kewenangan ekonomi,  politik  dan  administratif  untuk mengelola  urusan  negara.  UNDP  juga menyatakan  bahwa  governance  ialah  suatu proses, mekanisme, dan kompleksitas hubungan antara warga negara dan kelompok-kelompok  yang  mengartikulasikan kepentingannya  didalam  melaksanakan  hak dan kewajibannya serta memfasilitasi perbedaan-perbedaan yang ada antara mereka.
Perkembangan  dari  Paradigma  Ilmu administrasi publik sangatlah dinamis, diawali dari paradigma OPA (Old Public Administration)
yang bersifat kaku,
sentralistik, serta kurang merespon kebutuhan masyarakat, kemudian bergeser ke paradigma  baru  yaitu  NPM  ( New  Public Management) , NPS (New Public Services) yang kemudian  dikenal  dengan  konsep Good Governance .  Menurut  UNDP (United  Nations Development  Programme) karakteristik  dari Good governance menurut Rondinelli
(Rondinelli,  2007:  7)    terdiri  dari  :  partisipasi,
penegakan hukum, transparan, cepat tanggap, berorientasi pada konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi.
Tata  kelola  pemerintahan  yang  baik dapat  menjamin  sinergitas  atau  kolaborasi antara para pemangku kepentingan baik state actor dan nonstate  actor dalam  perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, implementasi,  maupun  evaluasi.  Kolaborasi tidak  hanya  dilakukan  untuk  tujuan  masing- masing aktor, namun untuk tujuan yang lebih besar.  Berikut  peranan  dari  masing  masing aktor (suhandy dan Fernanda, 2001).
1. Negara  /  Pemerintah  :  Pengertian Negara umumnya mencakup lembaga politik  (legislatif,  eksekutif,  yudikatif) dan  sektor  publik.  Peranan  serta tanggung  jawab  Negara  diantaranya menyelenggarakan  kekuasaan  dalam bentuk  memerintah  dan  membangun lingkungan  yang  kondusif  untuk mencapai tujuan pembangunan ;
2. Sektor  swasta  :  Peran  swasta  dalam pembangunan adalah sebagai sumber peluang untuk peningkatan
produktifitas, menyerap  tenaga kerja, sumber  penerimaan,  investasi  publik serta pertumbuhan ekonomi.   Swasta disini  mencakup  insan  usaha  yang aktif  dalam  interaksi  sistem  pasar seperti  industri,  perdagangan,  jasa, koperasi,  perbankan  dan  sektor informal ;
3. Masyarakat (Civil  Society) diartikan sebagai  kumpulan  institusi  atau organisasi non pemerintah dan sektor swasta  dan  dapat  berupa  ruang tempat  kelompok  -kelompok  sosial dapat  bergerak.  bentuknya  adalah
Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM), Organisasi  Non  Pemerintah,  akar rumput,  media,  institusi  pendidikan, asosiasi profesi, organisasi
keagamaan, dan lain lain.

## 2. Collaborative Governance Chris Ansell dan Allison Gash (2007)
Tata kelola kolaborasi menurut Ansell
&  Gash  (2007,  P;544)  adalah  suatu pengaturan  yang  dilakukan  dimana  terdapat satu  atau  lebih  lembaga  publik,  dilakukan pemerintah dan melibatkan aktor non negara sebagai  pemangku  kepentingan  didalam pengambilan  keputusan  secara  kolektif  dan formal,  berorientasi  pada  konsensus  dan deliberatif  dengan  tujuan  untuk  membuat atau  menerapkan  kebijakan  publik,  atau pengelolaan aset publik.
Pengertian  dari  tata  kelola  kolaborasi yang disebutkan oleh Chris Ansell dan Gash di atas  setidaknya  meliputi  enam  parameter antara  lain  :  (1)  adanya  musyawarah  tata kelola  kolaborasi  yang  di-inisiasi  oleh  institusi publik  /  lembaga  ;  (2)  terdapat  non  state actors  sebagai  partisipan  didalam  forum  tata kelola  kolaborasi  ;  (3)  proses  pembuatan keputusan  melibatkan  partisipan  secara langsung,  partisipan  idak  hanya  berkonsultasi dengan  lembaga  publik  ;  (4)  forum  ini diorganisir  secara  formal  dan  memiliki intensitas  pertemuan  yang  kolektif  ;  (5) keputusan  yang  dihasilkan  oleh  forum diperoleh  melalui  consensus  ;  dan  (6)  proses kolaborasi  difokuskan  kepada public  polic y maupun public management.

## Bagan 1.
Model Tata Kelola Kolaborasi Ansell & Gash
Tergambar  pada  bagan  diatas  bahwa kondisi  awal  dari  tata  kelola  kolaborasi disebabkan  oleh starting  condition berupa adanya kewenangan ataupun ketidakseimbangan sumber daya, yang menyebabkan  dorongan  atau  penghambat pada  partisipasi  serta  terdapatnya  sejarah konflik dan kerja sama sebelumnya.
Kolaborasi  merupakan  suatu  proses  yang selalu berulang. Melalui membangun kepercayaan  diantara pemangku  kepentingan untuk membangun komitmen bersama dalam menjalankan suatu proses, membagi ilmu dan pemahaman  untuk  mendapatkan  beberapa hasil  antara  dan  juga  diadakan  suatu komunikasi  bersama  antar  pihak  untuk bernegosiasi  dalam  memutuskan  sesuatu. Dialog  antar  muka  adalah  juga  bagian  dari sarana  membangun  kepercayaan.  Siklus  ini akan  terjadi  terus  berulang-ulang  dalam kolaborasi.
Dalam kolaborasi juga perlu dibangun institusional desain. Terdapat partisipasi yang bersifat terbuka (inklusif), adanya ketransparanan  aturan,  keterbukaan  dan
proses  yang  transparan.  Dalam  institusional desain,  dalam  proses  kolaboratif  juga  harus didukung  oleh  kepemimpinan  yang  fasilitatif. Rangkaian  keseluruhan  proses  kolaborasi tersebut,  diharapkan  dapat  menghasilkan manfaat  yang  besar  dalam  melaksanakan kebijakan maupun mengelola aset publik.

## 3.  Model  Kolaboratif  dalam  Penanganan Sampah
Salah satu upaya
untuk menyelesaikan  permasalahan  sampah  adalah dengan  menggunakan  metode  pengelolaan sampah  yang  berbasis  masyarakat,  atau  yang biasa  disebut  model  3R+1P (Reduce,  Reuse, Recycle,  Participation) inti  prinsip  dari  model ini  adalah  Pengelolaan  sampah  secara langsung  dari  sumber  sampah  melalui berbagai langkah yang bertujuan meminimalisir  jumlah  sampah  yang  dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir.”

## Sumber : Modul Sampah 3R Puskim PU, 2010
Prinsip-prinsip  atau  pola  yang  dapat digunakan dalam penanganan sampah antara lain  ter diri  dari  prinsip  “3 -R,  4-R  atau  5-R. Penanganan  sampah  dengan  3-R  adalah konsep  penanganan  sampah  melalui  cara reduce  (mengurangi),  reuse  (menggunakan kembali) dan recycle (mendaur-ulang sampah),  sedangkan  4-R  ditambah  satu  R yaitu replace (mengganti)  sampah  mulai  dari sumbernya. Pada pemakaian prinsip 5-R selain 4  prinsip  tersebut  di  atas  ditambahkan  lagi dengan Replant (penanaman  kembali).  Pola penanganan  sampah  4- R  dianggap  penting” serta  efektif  dan  efisien  untuk  diterapkan dalam  rangka  pengelolaan  sampah  padat  di perkotaan, sehingga diharapkan dapat mengurangi  biaya  pengelolaan  sampah. Sedangkan  usaha  3-R  sendiri  ditujukan  untuk mengurangi  dampak  lingkungan    serta meningkatkan nilai ekonomis dari sampah.

## D. Pendekatan Penelitian
Peneliti  menggunakan  pendekatan kualitatif deskriptif karena peneliti menurunkan  konsep,  variabel,  dan  indikator mengenai  proses  tata  kelola  kolaborasi  dan hal-hal  yang  mempengaruhinya  dari  teori Ansell  and  Gash  (2007).  Peneliti  mencoba menggali  dan  memahami  pemaknaan  apa yang  terjadi  pada  suatu  permasalahan khususnya dalam  Pengelolaan  sampah  secara kolaboratif  antara  swadaya  Masyarakat dengan  PPSU  Tingkat  Kelurahan.  Peneliti menggunakan  alur  pemikiran  deduktif  ke induktif  atau  dimulai  dari  menurunkan  teori awal  dan  dikaitkan  dengan  hasil  penelitian dilapangan.

## E. Pembahasan dan analisa
Berikut  ini  akan  di  jabarkan  hasil pembahasan  dan  analisa  dari  penelitian dengan  menggunakan  Teori  tata  kelola kolaboratif  Chris  Ansell  dan  Allison  Gash (2007).

## 1. Proses Tata kelola Kolaborasi A. Dialog Tatap Muka
Sebagai sebuah proses yang berorientasi  pada  konsensus,  komunikasi intensif  yang  dilakukan  melalui  dialog langsung diperlukan bagi pemangku kepentingan  untuk  membicarakan  (negosiasi) peluang  keuntungan  yang  dapat  dicapai bersama, oleh karena itulah semua tata kelola kolaboratif  dibangun  dengan  didasari  dialog tatap muka (Ansell dan Gash, 2007).
Forum  informal  penting  karena  di forum  informal  tersebut  masyarakat  lebih nyaman didalam menyampaikan
pendapatnya. Pertemuan yang bersifat multilateral  diselenggarakan  baik  secara  rutin atau  sesuai  kebutuhan,  baik  secara  formal maupun  informal,  dan  diinisiasi  baik  oleh Pihak Kelurahan, Pihak Sudis LH maupun oleh masyarakat.  media  negosiasi  yang  digunakan ialah  dialog  tatap  muka.  Dialog  disini  tidak hanya digunakan untuk mencapai kesepakatan namun juga sebagai media untuk berbagi  informasi  dan  untuk  pemahaman bersama  antar  pemangku  kepentingan. Kepercayaan  juga  menjadi  aspek  penting untuk  menjadi  landasan  bagi  terbangunnya tata  kelola  kolaboratif  penanganan  sampah antara  swadaya  masyarakat  dengan  PPSU Tingkat Kelurahan. Untuk mencapai hasil tata kelola  kolaboratif,  diperlukan  komitmen jangka panjang dari para pemangku
kepentingan untuk saling menjaga kepercayaan,  untuk  itu  diperlukan  upaya- upaya untuk membina kepercayaan. Kepercayaan  terbangun  karena  komunikasi yang intensif, dan juga adanya hasil kerja yang nyata  yang  telah  ditunjukkan  oleh  masing- masing pemangku kepentingan, dan hubungan  baik  yang  telah  lama  terjalin  antar pemangku kepentingan.

## B Membangun Kepercayaan
Dalam  proses  tata  kelola  tata  kelola kolaboratif  penanganan  sampah  antara swadaya  masyarakat  dengan  PPSU  Tingkat Kelurahan,  upaya-upaya  untuk  menjaga kepercayaan  dilakukan  melalui  sikap  saling menghormati  kewenangan  dari  masing- masing  pemangku  kepentingan  dan  sikap menghargai peran dari masing-masing pemangku kepentingan.
Transparansi dalam pengelolaan manajemen penanganan sampah dan retribusi kebersihan merupakan salah satu hal yang diupayakan untuk menjaga kepercayaan. Tidak  hanya  kepercayaan  dari  masyarakat yang  memberikan  sumbangan  retribusi melainkan  juga  kepercayaan  dari  petugas sampah  /  kebersihan  RT  RW  sebagai  mitra dari RT dan RW dalam penanganan sampah.
Pemangku kepentingan berusaha memberikan  bukti  kontribusi  mereka  dalam proses penanganan sampah secara kolaboratif antara  swadaya  masyarakat  dengan  PPSU Kelurahan.  Hal  ini  akan  memperkuat  jalinan kepercayaan  antar  pemangku  kepentingan dan memberikan pembuktian bahwa pemangku kepentingan tidak hanya memperoleh  manfaaat  dari  kolaborasi  yaitu terciptanya  lingkungan  bersama  yang  bersih, nyaman,  sehat  dan  tertata  namun  juga memberikan  sumbangan  manfaat.  Meskipun masih  ada  kekurangan  seperti  belum  adanya pembinaan yang berkesinambungan terhadap petugas  sampah  RT  dan  RW,  karena  banyak dari  pengurus  RT  dan  RW  juga  kurang maksimal  didalam  melakukan  pembinaan terhadap petugas kebersihan mereka.

## C. Komitmen Terhadap Proses
Dalam tata kelola kolaborasi  masing - masing  pemangku  kepentingan  harus  punya
komitmen terhadap proses kolaborasi. Dalam berkolaborasi, komitmen menjadi faktor yang penting  untuk  menentukan  keberhasilan maupun  kegagalan.  Jika  komitmen  dari pemangku  kepentingan  kurang,  maka  hal tersebut  akan  menjadi  suatu  permasalahan (Ansell & Gash, 2007: 559).
Beberapa point yang merupakan hasil kesepakatan  /  komitmen  bersama  para pemangku  kepentingan  dalam  penanganan sampah  secara  kolaboratif  antara  swadaya masyarakat  dengan  PPSU  tingkat  Kelurahan, yaitu :
1. Mengurangi volume timbulan sampah dengan melakukan pemilahan sampah  anorganik  melalui  program menabung dengan bank sampah ;
2. Percepatan penanganan
pengumpulan  sampah  baik  dari lingkungan  pemukiman  warga  atau dari  prasarana  umum  seperti  jalan umum, taman, saluran dan sebagainya  agar  tercipta  lingkungan
Kelurahan Jembatan Lima yang bersih dan nyaman ;
3. Percepatan penanganan
pengangkutan  sampah  baik  dari lingkungan  pemukiman  warga  atau dari  prasarana  umum  ke  Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) .
Dalam  proses  penanganan  sampah secara kolaboratif antara swadaya masyarakat dengan PPSU Tingkat Kelurahan ini, komitmen diawali kondisi Kelurahan Jembatan Lima yang tingkat  kepadatan  penduduknya  dan  volume sampah per hari nya masuk kategori tertinggi se  Provinsi  DKI  Jakarta.  Sehingga  komitmen bersama yang muncul ialah untuk mempercepat  proses  penanganan  sampah sebelum  jam  08.00  pagi,  agar  sarana  dan prasarana  umum  dapat  dilalui  warga  dengan nyaman,  berfungsi  secara  maksimal  sehingga mendukung  aktivitas  warga  masyarakat  di Kelurahan Jembatan Lima.
Pihak  atau  pemangku  kepentingan yang  bertindak  sebagai  pengingat  komitmen yang  telah  disepakati  sangatlah  diperlukan didalam  proses  tata  kelola  kolaborasi. Pemangku  kepentingan  yang  paling  aktif didalam mengingatkan komitmen para
pemangku  Kepentingan  lain  adalah  Lurah melalui  Kasi  Ekbang  dan  Lingkungan  Hidup Kelurahan  dan  satpel  Lingkungan  Hidup Kecamatan  Tambora.  Media  yang  digunakan untuk  mengingatkan  adalah  melalui  dialog langsung  dengan  masyarakat,  pengurus  RT dan  RW,  petugas  kebersihan  RW  dan  PPSU maupun  pelaku  usaha  ketika  berada  di lapangan.

## D. Pemahaman Bersama
Tujuan  utama  dari  diadakannya program penanganan sampah antara swadaya masyarakat  dengan  PPSU  tingkat  Kelurahan ini adalah antara lain :
1. Guna  mewujudkan  lingkungan  yang sehat dan bersih dari sampah
2. Meningkatkan
peran serta masyarakat  dan  pelaku  usaha  untuk secara aktif mengurangi atau menangani sampah yang berwawasan lingkungan
3. Menjadikan sampah sebagai sumberdaya  yang  memiliki  nilai ekonomis
4. Mewujudkan  pelayanan  prima  di bidang penanganan sampah Permasalahan  utama  yang  timbul dalam  proses  penanganan  sampah  secara kolaboratif ini antara lain kemampuan sumber daya dalam hal ini petugas sampah RT dan RW dan  prasarana  sampah  yang  dimiliki  yang tidak  seimbang  dengan  produksi  sampah  per hari,  pengangkutan  truk  yang  kerap  kali terlambat  serta  pola  pikir  masyarakat  yang masih tradisional dalam penanganan masalah sampah  dan  belum  terbiasa  melakukan pemilahan  sampah  mulai  dari  lingkungan rumah tangga.
Ketika  para  pemangku  kepentingan sudah  sepakat  mengenai  pemahaman  yang menjadi  masalah  bersama,  maka  para pemangku  kepentingan  dapat  bersama-sama mencari kesepakatan untuk mengatasi permasalahan  tersebut.  Dari  beberapa  kali dialog  tatap  muka  baik  secara  langsung maupun formal dan analisis masalah bersama, solusi  dari  permasalahan  tersebut  dicari bersama-sama.
Solusi lainnya yang bisa jadi alternatif untuk  memotivasi  para  pengurus  RT  dan  RW
serta  insan  usaha/  masyarakat  untuk membenahi  atau  perduli  lingkungan  adalah dengan  memotivasi  mereka  dengan  cara melombakannya  serta  perangkat  kelurahan harus  ada  bersama  di  tengah  masyarakat ketika  masalah  muncul  agar  mereka  lebih semangat  dan  merasa  pemerintah  hadir  di tengah mereka.

## E. Hasil Antara
1. Telah  terbentuknya  bank  sampah  di setiap RW guna mendekatkan masyarakat  mengubah  sampah  hasil pilahan  menjadi  bernilai  ekonomis sekaligus bertujuan untuk mengurangi timbulan volume sampah harian yang dihasilkan.  Hal  ini  masih  terkendala tingkat kesadaran masyarakat didalam memilah  sampah  yang  dimulai  dari rumah tangga mereka masih rendah.
2. Target percepatan pengumpulan sampah  dan  pengangkutan  sampah baik  dari  lingkungan  perumahan maupun  prasarana  umum  sejauh  ini dapat  tertangani  karena  ada  kerja sama  petugas  kebersihan  RW  dan  RT yang  didukung  oleh  PPSU  Kelurahan walaupun belum sepenuhnya maksimal  karena  terkendala  sumber daya  dan  prasarana  yang  kurang  dan angkutan  truk  sampah  di  TPS  yang mengantri dan kerap datang terlambat
3. Keperdulian  masyarakat  untuk  turut berperan serta aktif dalam kebersihan lingkungan  seperti  ikut  serta  dalam kerja  bakti,  tidak  buang  sampah sembarangan mulai terlihat meningkat  di  RT  atau  RW  yang pengurus  RT  dan  RW  nya  perduli terhadap lingkungan.
Upaya pengembangan kolaborasi proses penanganan sampah secara kolaboratif antara  swadaya  masyarakat  dengan  PPSU Tingkat  Kelurahan  ke  depannya  Pihak  Sudis Lingkungan  Hidup  akan  melakukan  evaluasi terhadap  bank  sampah  untuk  memonitor masalah yang terjadi dan bank sampah mana saja  yang  tidak  aktif,  selain  itu  dalam  hal pengumpulan dan pengangkutan akan dimaksimalkan koordinasi dan manajemennya
dan  akan  dikembangkan  juga  kerjasama dengan  pihak-  pihak  lain  untuk  memperluas kolaborasi  seperti  memberdayakan  CSR, bekerjasama  dengan  LSM  yang  bergerak  di lingkungan hidup.

## 2.  Faktor - faktor yang mempengaruhi proses kolaborasi

## A. Kondisi Awal
Kondisi  menggambarkan  bagaimana kondisi  para  pemangku  kepentingan  ketika kolaborasi  belum  terbangun,  kondisi  awal  ini berpotensi mencegah  atau justru mendorong para  pemangku  kepentingan  untuk  memulai proses tata kelola kolaboratif. Chris Ansell dan Allison  Gash (2007) membagi kondisi awal  ini menjadi  tiga  yaitu  ada  atau  tidaknya ketidakseimbangan sumber daya / kewenangan,  sejarah  konflik  atau  suksesnya kerja  sama    sebelumnya,  dan  juga  aspek insentif  (motivasi)  dan  kendala  pemangku kepentingan  untuk  berpartisipasi  dalam kolaborasi.
Kondisi awal ketidakseimbangan sumberdaya  terlihat  dari  terbatasnya  TPS  di Kelurahan jembatan lima, rasio perbandingan volume  sampah  dengan  kemampuan  SDM, tingkat  kesejahteraan  dan  prasarana  yang dimiliki petugas sampah RT dan RW yang tidak seimbang  dengan  beban  kerja  mereka. Setelah  adanya  PPSU  terjadi  kolaborasi  dan dukungan PPSU untuk percepatan penanganan  sampah  namun  masih  ada kendala dalam hal pengangkutan truk sampah di  TPS  yang  kadang  terlambat  yang disebabkan  manajemen  dan  koordinasi pengangkutan yang kurang maksimal.
Faktor  yang  memotivasi  pemangku kepentingan  untuk  ikut  dalam  proses  tata kelola kolaboratif penanganan sampah antara swadaya  masyarakat  dengan  PPSU  tingkat kelurahan adalah karena adanya keterbatasan yang  dimiliki  oleh  masing-masing  pemangku kepentingan,  dimana  keterbatasan  itu  dapat ditutupi oleh kehadiran pemangku kepentingan lain. Misalnya masyarakat membutuhkan wilayah yang bersih dan bebas dari  sampah,  maka  pemerintah  dapat membangunkan infrastruktur tempat pembuangan  sampah,  sarana  pengangkutan,
layanan  pengumpulan  dan  pengangkutan sampah.  Pemerintah  memiliki  kewajiban untuk  menjaga  kebersihan  wilayah,  maka disini  peran  masyarakat  sangat  dibutuhkan melalui  pengurus  RT  dan  RW  dengan melakukan pembinaan kepada warga, meningkatkan  partisipasi  warga  dalam  kerja bakti, pemilahan sampah, melakukan pengumpulan dan pengangkutan sampah dari lingkungan  perumahan  warga  ke  TPS  melalui petugas sampah RT dan RW.
Sedangkan  faktor  yang  menjadi kendala  antara  lain  kesadaran  masyarakat dalam  mengurangi  volume  sampah  yang dimulai  dari  rumah  tangga  masih  rendah karena  masyarakat  belum  terbiasa  dan memahami  sepenuhnya  dengan  konsep pemilahan  sampah.  Hal  ini  juga  didorong kapasitas pengurus RT dan RW yang berbeda- beda.  Selain  itu  hkendala  lainnya  yaitu  harga untuk  komoditas  barang  tertentu  seperti kardus,  bodong  di  Bank  Sampah  Induk  Satu Hati Jakarta Barat harganya rendah dibandingkan dengan lapak swasta.
Proses tata kolaboratif sulit dibangun diatas  sejarah  konflik,  seperti  dikemukakan oleh  Ansell  dan  Gash  (2007)  bahwa  konflik cenderung  membuat  tingkat  kepercayaan rendah, yang pada gilirannya akan menghasilkan  rendahnya  tingkat  komitmen, strategi  manipulasi,  dan  komunikasi  yang tidak jujur. Adanya sejarah konflik menciptakan  lingkaran  setan  dari  kecurigaan, ketidakpercayaan,  dan  stereotip,  di  sisi  lain, sejarah  kerja  sama  masa  lalu  yang  sukses dapat  menciptakan  modal  sosial  dan  tingkat kepercayaan  yang  tinggi  yang  menghasilkan lingkaran kolaborasi yang baik.
Sebelum  terbangunnya  kolaborasi penanganan  sampah,  terdapat  beberapa konflik seperti melubernya sampah di TPS dan juga  terdapatnya  titik  pembuangan  sampah liar  dari  warga  sebagai  akibat  wadah  sampah penuh  dan  tidak  tertangani  secara  konsiten yang  mengakibatkan  adanya  layangan  protes ke pihak Kelurahan sehubungan dengan solusi permasalahan tersebut. Setelah terbangunnya kolaborasi melalui dialog dan pencarian solusi bersama  maka  permasalahan  melubernya sampah  di  TPS  dan  juga  titik  pembuangan sampah liar dapat teratasi.

## B. Kepemimpinan Fasilitatif
Dalam  jurnalnya,  Ansell  dan  Gash menjelaskan  bahwa  kepemimpinan  dilihat secara  luas  sebagai  bahan  yang  membawa setiap  bagian  dalam  satu  meja  dan mengarahkan  mereka  untuk  bekerja  sama dalam  proses  kolaborasi.  Kepemimpinan penting  untuk  mengatur  dan  menjaga  aturan yang jelas, membangun kepercayaan, memfasilitasi dialog dan mengeksplore keuntungan  bersama.  Menurut  Vangen  and Huxham  (2003) kepemimpinan  penting untuk merangkul,  membimbing,  memberdayakan dan  melibatkan  pemangku  kepentingan  dan memobilisasi mereka untuk bergerak berkolaborasi.  Pemimpin  kolaborasi  adalah pelayan  dari  proses  perubahan  pelayanan atau  fasilitasi  kepemimpinan  (Chrislip  & Larson 1994).
Dalam  penanganan  sampah  secara kolaboratif  antara  swadaya  masyarakat dengan PPSU tingkat kelurahan ini, kepemimpinan fasilitatif yang dominan diperankan  oleh  Lurah  Jembatan  Lima  dan Kepala  Satuan  Pelaksana  Lingkungan  Hidup Kecamatan  Tambora.  Fungsi  Lurah  dalam fasilitasi
kepemimpinan
ialah
menterjemahkan  apa  yang  menjadi  arahan Walikota dan Camat Tambora ketika mengambil peran dalam pengambilan kebijakan  dalam  kolaborasi  penanganan sampah. Lurah mengkoordinasikan, memfasilitasi  adanya  ide – ide  baru, memberdayakan pemangku kepentingan yang terkait  untuk  berkolaborasi  mencapai  tujuan yang telah ditetapkan.
Sedangkan fungsi dari Kepala Satuan Pelaksana  Sudis  LH  Kecamatan  Tambora berfungsi melaksanakan
sosialisasi
penanganan kebersihan, melakukan himbauan agar tidak buang sampah sembarangan, sosialisasi bank sampah, melakukan  pelayanan  penimbangan  bank sampah,  memonitor  aktivitas  penanganan sampah yang dilakukan masyarakat dan PPSU kelurahan, menyediakan dan mengkoordinasikan  truk  sampah  untuk pengangkutan dari TPS ke TPA.
Terdapat Upaya dari Lurah Jembatan Lima untuk menggerakkan, menjadi fasilitator
untuk menemukan solusi ketika ada permasalahan  yang  terjadi  dalam  kolaborasi, memperluas  kolaborasi  dengan  berbagai pemangku kepentingan yang dilakukan melalui dialog forum formal maupun informal. Sedangkan  peran  pemberdayaan  pemangku kepentingan  dari  Satpel  Lingkungan  Hidup adalah  dengan  melaksanakan  sosialisasi  ke pemangku  kepentingan.  Dari  hasil  fasilitasi yang dilakukan pimpinan kolaborasi dalam hal ini  Lurah  dan  Satpel  LH  Kecamatan,  muncul beberapa  ide-ide  baru  yang  muncul  sebagai bagian  dari  sumbangsih  pemikiran  dari  para pemangku  kepentingan.  Kelurahan  berfungsi sebagai mediator dengan memfasilitasi dialog dan  menjaga  proses  agar  berjalan  adil  dan transparan.

## C. Desain Kelembagaan
Terdapat  tiga  aturan  dasar  yang menjadi dasar kolaborasi penanganan sampah antara  swadaya  masyarakat  dengan  PPSU tingkat  Kelurahan  ini.  Ketiga  aturan  tersebut mewajibkan  dan  melengkapi  para  pemangku kepentingan  untuk  saling  berkolaborasi. Peraturan  dasar  yang  mendasari  adanya kolaborasi penanganan sampah adalah kebijakan  pengelolaan  sampah  yang  tertuang dalam  Peraturan  Daerah  Nomor  03  tahun 2013.  Penyelenggaraan  pengelolaan  sampah menurut  tataran  undang-  undang  tersebut diatas  meliputi  pengurangan  sampah  dan penanganan  sampah.  Penanganan  sampah terdiri  dari  kegiatan  Pemilahan  sampah, pengumpulan  sampah  dan  pengangkutan sampah. Hal ini diikuti dengan penyempurnaan  Peraturan  Gubernur  Nomor 251  Tahun  2014  tentang  Organisasi  dan  Tata Kerja  Kelurahan  yang  mengatur  Fungsi Kelurahan  untuk  tidak  lagi  hanya  mengawasi jalannya  proses  penanganan  sampah  terlibat langsung  didalam  usaha  atau  kegiatan penanganan  sampah.  Keluarnya  Peraturan Gubernur Provinsi DKI Nomor 169 Tahun 2015 Tentang  Penanganan  &  Prasarana  Umum (PPSU)  Kelurahan  menjadi  salah  satu  pemicu dari  kolaborasi  dimana  Kelurahan  menjadi memiliki  mitra  kerja  langsung  yang  berfungsi melakukan percepatan penanganan permasalahan  prasarana  umum  seperti
penanganan  segera  penanganan  sampah  di ruang publik di Tingkat Kelurahan.
Sudah terdapat perjanjian kerjasama formal  antara  Sudis  Lingkungan  Hidup, Kelurahan, Masyarakat dan pemangku kepentingan  lainnya  yang  tertuang  dalam perjanjian  kerjasama  antara  Sudis  LH  Jakarta Barat, Lurah Se- Jakarta Barat dengan PT Bank BNI 46 dan PT Tirta Investama dalam program ayo  menabung  dengan  bank  sampah  pada tanggal  30  agustus  2017  yang  kemudian diturunkan lagi dalam bentuk SK bank sampah RW  dan  pakta integritas  atau  semacam  MOU perjanjian  kinerja  agar  pengurus  RT  dan  RW wajib  menjaga  dan  membina  keamanan, ketertiban  dan  termasuk  terlibat  aktif  serta merangsang  partisipasi  warganya  didalam menjaga kebersihan lingkungan.
Proses tata kelola kolaboratif penanganan sampah antara swadaya masyarakat  dan  PPSU  Kelurahan    masih didominasi oleh masyarakat melalui pengurus RT  dan  RW  dan  pemerintah  melalui  PPSU Tingkat  Kelurahan,  peran  dari  swasta  masih terbatas kerjasama bank sampah tidak terlihat adanya  peran  NGO  yang  bergerak  di  bidang lingkungan  hidup.  Peran  Sudis  LH  sebagai UKPD  yang  bertanggung  jawab  dalam  urusan Lingkungan Hidup adalah melakukan sosialisasi, pelatihan, penyuluhan,
peningkatan  dan  pengembangan  partisipasi masyarakat  dalam  penanganan  sampah.  bagi masyarakat dan Pemerintah Kelurahan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lain  adalah  cara  yang  paling  efektif  untuk mengoptimalkan proses penanganan sampah, sehingga memperkuat motivasi untuk membangun proses tata kelola kolaboratif.

## D. Teknologi
Dalam  proses  tata  kelola  kolaboratif penanganan sampah antara swadaya masyarakat  dengan  PPSU  Tingkat  Kelurahan penggunaan  teknologi  juga  berpengaruh dalam pola dan media komunikasi dan sharing informasi  serta  dalam  hal  tindak  lanjut  dan penyelesaian  pelaporan  masyarakat.  Sharing informasi dapat lebih cepat dan tersebar luas melalui  media,  termasuk  untuk  hal  -hal  yang membutuhkan  masukan  dan  respon  cepat dari  pemangku  kepentingan  yang  lain,
informasi maupun pendapat dapat di- share ke dalam group
Whatsapp
sehingga permasalahan  dan  cara  mengatasinya  dapat dipahami bersama dan direspon secara  cepat oleh  para  pemangku  kepentingan.  Selain penggunaan  media  online,  guna  mendukung proses kolaboratif penanganan sampah antara swadaya  masyarakat  dengan  PPSU  tingkat kelurahan  juga  digunakan  aplikasi  media sosial  Qlue  sebagai  sarana  pelaporan  bagi masyarakat  dan  juga  aplikasi  CRM  ( Citizen Relation  Management )  sebagai  sarana  tindak lanjut  dan  penyelesaian  pelaporan  dari  pihak pemerintah.

## 3. Kesimpulan dan Saran
A. Kesimpulan
1. Proses tata kelola kolaboratif penanganan  sampah  antara  swadaya masyarakat  dengan  PPSU  tingkat kelurahan  telah  terbangun  antara pemerintah  kelurahan,  pengurus  RT dan RW, petugas sampah RT dan RW, PPSU  Kelurahan,  Satuan  Pelaksana
Lingkungan
Hidup Kecamatan Tambora  dan  pihak  swasta  (BNI  46 dan  Danone).  Hal  ini  dikarenakan telah  terbentuk  adanya  kepercayaan dan  kesetaraan  pemahaman  tentang konsep penanganan sampah, komitmen  yang  ditunjukkan  dengan keterlibatan setiap pemangku kepentingan dalam proses kolaborasi, serta  hasil  antara  yang  sudah dirasakan oleh
pemangku kepentingan, dalam tata kelola kolaborasi ini masih terdapat kekurangan  -  kekurangan  seperti masyarakat  belum  terbiasa  dengan kegiatan  memilah  sampah,  adanya pola  pikir  masyarakat  yang  masih tradisional dalam penanganan sampah  dan  motivasi  serta  prasarana petugas  kebersihan  /  sampah  RT  dan RW  yang  kurang  memadai,  namun dengan  adanya  dialog  dapat  menjadi jembatan untuk membangun kepercayaan, pemahaman, komitmen,  mencari  solusi  bersama dan mendapatkan hasil antara.
2. Keterlibatan  pemangku  kepentingan swasta  dalam  proses  penanganan sampah  secara  kolaboratif  ini  masih terbatas  pada  kegiatan  pemilahan sampah Sedangkan keterlibatan
swasta  dalam  kegiatan  pengumpulan dan  pengangkutan  sampah  belum terlihat.  Masing-  masing  pemangku kepentingan  menjalankan  koordinasi dan  menjalankan  kewenangannya dengan  baik,  kolaborasi  yang  terlihat di lapangan nyata dan kuat.

## B.  Saran
Saran  yang  dapat  diberikan  sebagai masukan  maupun  pengembangan  terhadap tata  kelola  kolaborasi  penanganan  sampah antara  swadaya  masyarakat  dengan  PPSU tingkat kelurahan ini antara lain :
1. Satuan  Pelaksana  Lingkungan  Hidup Kecamatan  Tambora  dengan  pihak tim dari Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota  Adm  Jakarta  Barat  harus  Lebih intensif  lagi  didalam  melakukan sosialisasi, penyuluhan ke masyarakat mengenai  bank  sampah,  pemilahan sampah  organik  dan  anorganik  dan mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. peran Kelurahan dalam melakukan pembinaan langsung terhadap RT dan RW baik melalui dialog dan sosialisasi langsung juga perlu lebih diintensifkan,  hal  ini  sesuai  dengan Teori  dari  Chris  Anshel  dan  Allison
Gash yang menyatakan bahwa proses membangun komitmen, proses dialog dalam  suatu  tata  kelola  kolaborasi tidak  hanya  dilakukan  sekali  saja namun harus merupakan suatu proses yang berulang.  Selain  sosialisasi perlu dilakukan pendampingan
di masyarakat,  untuk  pendampingan bisa  juga  dilakukan  pengembangan kolaborasi  dengan  menjalin  kerja sama dengan Non Government Organization atau  LSM yang bergerak di bidang lingkungan hidup.
2. Mengoptimalkan performa dan
motivasi  petugas  sampah  RT  dan  RW dengan mengadakan sosialisasi,
pembinaan  berkesinambungan  dan mengusahakan peningkatan kesejahteraan mereka serta
memperlengkapi  mereka  dengan  pra sarana  yang  lebih  memadai  seperti mengakomodir  setiap  RW  dengan satu  gerobak  motor  sampah  yang tentunya  dapat  meringankan  beban serta  meningkatkan  mobilitas  dari petugs sampah RT dan RW. Selain itu juga  dapat  dilaksanakan  rembuk  dan dialog bersama antara petugas sampah  RT  RW,  pihak  Kelurahan  dan Suku  Dinas  Lingkungan  Hidup  Jakarta Barat  perihal  batasan  komitmen waktu  pengangkutan  dan  kedatangan truk sampah dan perbaikan manajemen pengangkutan sampah.
3. Kedepannya bisa dicoba untuk mengadakan  perlombaan  kebersihan lingkungan  antar  RW  atau  RT  hal  ini dengan pertimbangan melihat contoh yang  sudah  ada,  lingkungan  yang tertata  karena  ketepatan  menjadi lokasi Kampung Branding dan Kampung warna-  warni di RW 07 dan 06  Kelurahan  Jembatan  Lima,  karena wilayahnya telah tertata, secara  tidak langsung  hal  tersebut  mempengaruhi mentalitas  warganya  untuk  tidak membuang sampah sembarangan dan mau  berpartisipasi  dalam  kegiatan pengecatan  mural  dan  lebih  aktif  lagi berpartisipasi dalam kerja bakti.

## DAFTAR REFERENSI

## Buku :
Cheema, Shabbir, Rondinelli, Dennis. A (2007) Decentralizing  governance:  emerging concepts  and  practices,  Brookings Institution Press
Persadi  (2013)  Manajemen  Penanganan Sampah Bernilai Ekonomis, Jakarta Suhandy,  Idup  dan  Desi,  Fernanda.  (2001).
Dasar-Dasar  Kepemerintahan  yang Baik.  Jakarta:  Lembaga  Administrasi Negara.

## Dokumen Lembaga :
Peraturan Daerah  Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan sampah
Peraturan  Gubernur  Nomor  251  Tahun  2014 tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja Kelurahan Peraturan  Gubernur  Provinsi  DKI  Jakarta Nomor  169  Tahun  2015  Tentang
Penanganan  Prasarana  dan  Sarana Umum Tingkat Kelurahan Pusat Penelitian
dan
Pengembangan
Pemukiman  Kementrian  PU,  2010 Modul  Pengelolaan  Sampah  3R.  3 April 2010 http://puskim.pu.go.id/modul- sampah-3r/
Badan  Pusat  Statistik  Kota  Administrasi Jakarta  Barat.  Kota  Jakarta  Barat Dalam  Angka  2017.  Jakarta  :  CV. Josevindo Kelurahan  Jembatan  Lima  Kota  Administrasi Jakarta  Barat,  Laporan  Kewilayahan
Tahun 2015 s.d Tahun 2017. Satuan  Pelaksana  Dinas  Lingkungan  Hidup Kecamatan Tambora,
Laporan Tahunan Tahun 2015 sd 2017 Suku  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Adm
Jakarta  Barat,  Laporan  Bulanan  Seksi
P3SM 31 Mei 2018.

## Jurnal :
Ansell,  Chris  dan  Alison  Gash.  (2007). Collaborative  Governance  in  Theory and  Practice,  ournal  of  Public Administration  Research  and  Theory, Advance  Access  Published,  18:  543 – 571
CIFOR. 2005.  Achievements of the  Center  for International Forestry Research (CIFOR) 1998 – 2005. Bogor,
Indonesia, CIFOR. 53p Vangen,  Siv,  and  Chris  Huxham.  2003a. Enacting  leadership  for  collaborative advantage: Dilemmas of ideology and pragmatism  in  the  activities  of partnership  managers.  British  Journal of Management 14:S61 – 76.