## ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN SABU RAIJUA
Ady Cusrell William Ly Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Nusa Cendana e-mail: williamly0808@gmail.com
Anthon Simon Y. Kerihi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Nusa Cendana e-mail: kerihianthon@gmail.com
Sarlin P. Nawa Pau Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Nusa Cendana e-mail: sarlin.pau@staf.undana.ac.id

## ABSTRAK
Kantor  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Sabu  Raijua  adalah  salah  satu  instansi pemerintahan yang memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.  Dimana  salah  satu  misi  yang  ingin  dicapai  adalah  Meningkatkan  Kualitas Pengawasan  Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah.Namun  permasalahan  yang  terjadi bahwa  Pelaksanaan  fungsi  pengawasan  terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah di  kabupaten  Sabu  Raijua  khususnya  tahun  2019  sampai  dengan  tahun  2021  telah dilaksanakan sesuai ketentuan namun masih  terdapat beberapa sub kegiatan yang belum dilaksanakan  dengan  alas  an  kurangnya  beberapa  sumber  daya  yang  ada.  Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  angket,  wawancara,  dan dokumentasi.  Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualititatif.  Hasil  penelitian  menyimpulkan  bahwa  pelaksanaan  fungsi  pengawasan khususnya  pada  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Sabu  Raijua  tahun  2019  sampai  2021 yakni  audit,reviu,evaluasi,dan  pemantauan  sudah  dilaksanakan  sesuai  ketentuan,  namun ada  beberapa  sub  kegiatan  yang  belum  dilaksanakan  karena  kurangnya  Sumber  Daya Manusia  yang  memadai  serta  alokasi  waktu  pelaksanaan  kegiatan  pengawasan  yang kurang memadai.
Kata kunci : Inspektorat Daerah, Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, Kendala

## ABSTRACT
The  Office  of  the  Regional  Inspectorate  of  Sabu  Raijua  District  is  one  of  the government  agencies that  has  a  supervisory  function  on  the  implementation  of  regional government.  Where  one  of  the  missions  to  be  achieved  is  to  improve  the  quality  of supervision  of  the  implementation  of  regional  government.  However,  the  problem  that occurs  is  that  the  implementation  of  the  supervisory  function  on  the  implementation  of regional government in Sabu Raijua district, especially in 2019 to 2021, has been carried out  according  to  the  provisions,  but  there  are  still  several  sub-activities  that  have  not been  implemented.  implemented  due  to  the  lack  of  available  resources.  Data  collection techniques  used  in  this  research  are  questionnaires,  interviews,  and  documentation.  In this study, the analysis used was descriptive qualitative data analysis. The results of the study  concluded  that  the  implementation  of  the  supervisory  function,  especially  at  the Regional  Inspectorate  of  Sabu  Raijua  Regency  in  2019  to  2021,  namely  audit,  review, evaluation,  and  monitoring  had  been  carried  out  according to  the  provisions,  but  there were several sub-activities that had not been carried out due to lack of adequate human resources and time allocation. implementation of inadequate supervisionactivities.
Keywords : Regional Inspectorate, Audit, Review, Evaluation, Monitoring, Detention

## PENDAHULUAN
Berbagai  masalah  penyimpangan, kecurangan,  penyalahgunaan  wewenang, serta  permasalahan  umum  sebagai  akibat dari  adanya  praktik  korupsi,  kolusi,  dan nepotisme masih sering terjadi di Indonesia  saat  ini.  Untuk  itu  berbagai upaya  dilakukan  Pemerintah  untuk  terus melakukan perbaikan dengan mewujudkan tata  kelola  Pemerintahan  yang  baik (good government) yang mengarah pada Pemerintahan yang bersih (clean
government) .  Salah  satu  cara  untuk mengatasi  permasalahan  tersebut  adalah dengan peningkatan peran fungsi pengawasan,  baik  itu  pengawasan internal maupun  eksternal  yang  memadai  di lingkup  pemerintahan.  Sasaran  atau  target pengawasan pada organisasi Pemerintahan adalah program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.  Untuk  mencapai  target  fungsi pengawasan  yang  telah  ditetapkan  secara maksimal, maka fungsi pengawasan tersebut  harus  dilaksanakan  secara  efektif dan juga efisien. Maka dari itu Pemerintah
juga melaksanakan peningkatan keefektifan  dan  keefisiensian  pekerjaan terhadap fungsi pengawasan yang dilakukan.
Peningkatan  efektivitas  dan  efisiensi dalam  pelaksanaan  pemerintahan  daerah sangat  dibutuhkan  khususnya  aparat  yang akan  melaksanakan  fungsi  pemerintahan yang  ada.  Penyelenggaraan  pemerintahan yang  efektif  merupakan  kebutuhan  yang sangat diperlukan terlebih di masa revolusi industry  4.0  sekarang  ini.  Pendekatannya yaitu difokuskan untuk memberikan pelayanan  kepada  masyarakat  guna  untuk penyampaian kebijakan pemerintah daerah baik  ditingkat  pusat  sampai  desa-desa sekaligus  sebagai  pelaksana  program pemerintahan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan  Daerah,  maka  pemerintah daerah  diberi  kewenangan  yang  besar untuk  mengatur  dan  mengurus  Rumah Tangga  Negara  mereka  sendiri  secara Otonom.  Otonom  atau  otonomi  daerah dimaksudkan untuk memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada
daerah  otonom  dalam  mengatur  dan mengurus kepentingan masyarakat setempat  dengan  tanggung  jawab  kepada perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan  yang  luas  itulah  maka dibutuhkan  fungsi/tugas  pengawasan  yang optimal  yang  dalam  hal  ini  salah  satu instansi  yang  melaksanakannya  adalah Inspektorat Daerah, karena tanpa pengawasan  maka  peluang  terjadinya penyimpangan  seperti  pernyataan  diatas bisa terjadi.
Fungsi  pengawasan  pemerintahan daerah memiliki kewenangan yang terintegrasi dalam mekanisme pengawasan dan pemeriksaan/audit, sedangkan
sasarannya ditemukan
adanya penyimpangan  yang  terjadi.  Pengawasan itu  sendiri  menurut  Handoko  dalam Kusumawardani  (2021)  adalah  proses untuk  menjamin  bahwa  tujuan  organisasi dan manajemen tercapai. Dalam melaksanakan  fungsi  pengawasan,  selain memastikan
pelaksanaan
program/kegiatan telah dilaksanakan secara  efektif,  efisien  dan  ekonomis  (3E) juga  menilai  kinerja  Perangkat  Daerah sehingga jika ditemukan adanya penyimpangan maka tindakan yang dilakukan antara lain memberikan rekomendasi perbaikan kepada Top
Management atau  pimpinan  organisasi  /
Perangkat  Daerah  yang  diperiksa.  Bentuk pengawasan intern  berdasarkan ketentuan Peraturan  Menteri  Negara  Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008  tentang  Standar Audit Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah  (SA-APIP),  adalah  seluruh proses  kegiatan  pemeriksaan/audit,  reviu, pengevaluasian,  dan  pemantauan,  serta kegiatan  pengawasan  lainnya  berupa asistensi sosialisasi dan konsultansi terhadap penyelenggaraan  tugas dan fungsi  pengawasan  organisasi  dalam rangka memberikan keyakinan yang
memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan  secara  efisien  dan  efektif sesuai  dengan  indikator  dan  tolok  ukur kinerja  kegiatan  yang  telah  ditetapkan untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Kabupaten  Sabu  Raijua  adalah salah  satu  Kabupaten  di  Provinsi  Nusa Tenggara Timur yang dibentuk berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten  Sabu  Raijua  di  Provinsi  Nusa Tenggara  Timur  untuk  menyelenggarakan urusan  pemerintahan  di  daerah.    Untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan  di  Kabupaten  Sabu  Raijua sebagaimana  diamanatkan  oleh  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  maka  Pemerintah dan  DPRD  Kabupaten  Sabun  Raijua menetapkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten Sabu  Raijua  Nomor  17  Tahun  2011 tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan  Daerah,  Lembaga  Teknis Daerah  dan  Rumah  Sakit  Umum  Daerah Sabu  Raijua  Kelas  D  Kabupaten  Sabu Raijua yang menyatakan bahwa salah satu Instansi  Pemerintah  untuk  melaksanakan fungsi  pengawasan  adalah  Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua. Salah satu Fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten  Sabu  Raijua,  menghasilkan Opini BPK terhadap jalannya pemerintahan  Kabupaten  Sabu  Raijua berdasarkan  LKPD  yang  ada  yakni  pada Tahun  Anggaran  2020  yaitu  Wajar  Tanpa Pengecualian  (WTP).  Dalam  hal  ini Kabupaten  Sabu  Raijua  mendapat  Opini BPK  yaitu  WTP  pada  tahun  anggaran 2020  dengan  beberapa  catatan  yang dikutip dari www.ntt.bpk.go.id yang menyatakan masih ada penatausahaan aset daerah  yang  belum  sepenuhnya  diperiksa
secara  tertib,  sedangkan  tahun-tahun sebelumnya  (2018  dan  2019)  mendapat opini  BPK  yaitu  WDP  (Wajar  Dengan Pengecualian).    Hal  itulah  yang  menjadi kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten  Sabu  Raijua  sebagai  instansi yang  melaksanakan  fungsi  pengawasan  di lingkup intern pemerintahan untuk melakukan pengawasan.
Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu  Raijua  merupakan  salah  satu organisasi Pemerintahan menurut
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sabu  Raijua Nomor 17 Tahun 2011 yang melaksanakan Fungsi  Pengawasan  terhadap  jalannya
Pemerintahan  Daerah  di  Kabupaten  Sabu Raijua.  Dalam  pelaksanaan  kegiatan pengawasan,
Inspektorat Daerah
Kabupaten  Sabu  Raijua  harus  mengacu atau  berdasarkan  pada  Peraturan  Daerah Nomor  17  Tahun  2011  yang  memiliki Fungsi  Pengawasan  antara  lain  seperti, Perencanaan Program Pengawasan,
Perumusan Kebijakan dan Fasilitasi Pengawasan,  serta  kegiatan  Pemeriksaan (Audit), Reviu, Pemantauan dan
Pengevaluasian  tugas  Pengawasan  pada Instansi  Pemerintah  di  Kabupaten  Sabu
Raijua.
Pelaksanaan  Fungsi  Pengawasan yang  dilakukan  oleh  Inspektorat  Daerah Kabupaten
Sabu Raijua tersebut, dilaksanakan  pada  100  Perangkat  Daerah dan  102  Unit  Sekolah  (TK-SMP).  Namun dalam  pelaksanaanya,  terdapat  contoh kasus  menurut www . korantimor.com yang dapat dikatakan bahwa
Fungsi Pengawasan  yang  dilakukan  Inspektorat Daerah  Kabupaten  Sabu  Raijua  belum maksimal  yaitu,  terdapat  Dana  Desa dengan nilai sekitar 11 Miliar Rupiah pada sebelas  desa  dan  Alokasi  Dana  Desa (ADD)  senilai  5  Miliar  Rupiah  pada sembilan  desa  di  Kabupaten  Sabu  Raijua dengan  Tahun  Anggaran  2019  diduga bermasalah  dan  belum  pernah  diperiksa
oleh  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Sabu Raijua,  serta  atas  perintah  Kepala  Daerah dalam  hal  ini  Gubernur,  Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur ditugaskan melakukan  audit  pada  lima  Perangkat Daerah setiap tahunnya. Hal itu dikarenakan karena ruang lingkup pengawasan  yang  harus  di cover oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu
Raijua  begitu  luas,  dengan  rincian  100 Perangkat  Daerah  dan  102  Unit  Sekolah (TK-SMP),  yang  dilaksanakan  oleh    5 orang  auditor  serta  dibantu  oleh  5  orang pejabat  fungsional  lainnya  (Irban  dan Kasubag).
Berdasarkan pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa permasalahan yang terjadi ialah bahwa pelaksanaan pengawasan  dari  tahun  2019  sejauh  ini belum terlaksana dengan maksimal, diduga  karena  masih  ada  kasus  yang belum  diperiksa  oleh  Inspektorat  Daearh Kabupaten Kupang
dan dalam pelaksanaan  fungsi  pengawasannya  pada lingkup  Pemerintahan  Kabupaten  Sabu
Raijua,  diduga  masih  harus  dibantu  oleh Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur.  Hal  ini  diduga  adanya  kendala yang  menghambat  seperti  kurangnya Sumber  Daya  Manusia  (Auditor)  yang memadai,  kekurangan  Sarana  Prasarana, dan  faktor  lain  seperti  ketersediaan Anggaran  dalam  pelaksanaan  pengawasan dan alokasi waktu.
Maka  dari  fenomena  serta  dugaan yang  ada,  peneliti  ingin  melakukan penelitian  dengan    judul “  Analisis
Pelaksanaan  Fungsi  Pengawasan  Pada Inspektorat Daerah Dalam
Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  di Kabupaten Sabu Raijua “ .

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  pada Kantor  Inspektorat  Daerah  Kabupaten Sabu  Raijua,  Provinsi  Nusa  Tenggara
Timur.  Sumber  Data  dalam  penelitian  ini adalah  Data  Primer  dan  Data  Sekunder. Data  Primer  adalah  data  yang  diperoleh dari  penelitian  lapangan  yang  dilakukan dengan  melakukan  wawancara  langsung dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan  dengan  penelitian  yang  ini yaitu  kepala  Inspektorat  dan  pegawai Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Katingan, sedangka  data  sekunder  diperoleh  dari dokumen-dokumen terkait mengenai pengawasan  inspektorat  seperti  undang- undang dan peraturan.
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:
a. Kuesioner
b. Wawancara
c. Dokumentasi. Dalam  penelitian  ini  analisis  yang digunakan  adalah  analisis  data  deskriptif kualititatif.  Analisis  data  kualitatif  adalah analisis yang tidak menggunakan perhitungan-perhitungan yang bersifat statistik.  Analisis  secara  kualitatif  dalam halini adalah suatu analisis yang mengkaji secara mendalam data yang ada kemudian digabungkan  dengan  data  yang  lain,  lalu dipadukan dengan teori-teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan.  Terdapat  tahapan-tahapan analisis data kualitatif, yaitu:
a. Pengumpulan Data.
b. Penyajian Data.
c. Reduksi Data.
d. Penarikan Kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua A. Audit Pemeriksaan  atau  biasa  disebut  audit menurut Arens,dkk(2011) merupakan pengumpulan  data  dan  evaluasi  bukti tentang  informasi  untuk  menentukan  dan melaporkan  derajat  kesesuaian  antara informasi dan kriteria yang telah
ditetapkan  serta  Audit  dilakukan  oleh orang  yang  kompeten  dan  independen. Audit tidak hanya dilakukan pada perusahaan-perusahaan  besar  atau  instansi swasta,  dilingkup  Pemerintahan  baik ditingkat pusat sampai pada daerah-daerah yakni  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota  juga wajib  dilaksanakan  proses  pemeriksaan atau audit.
Audit dilingkungan instansi Pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah dan juga pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun  2008  tentang  Standar  Audit  Aparat Pengawasan  Intern  Pemerintah,  yang mengatakan bahwa Aparatur Pengendalian Intern  Pemerintah  (APIP)  baik  BPK, Inspektorat  Jenderal  serta  Inspektorat Daerah  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota harus  melaksanakan  pengawasan  yakin kegiatan  audit  di  lingkup  Pemerintahan, antara lain yakni :
a. Audit Laporan Keuangan
b. Audit Kinerja
c. Audit Dengan Tujuan Tertentu
Selain tiga jenis audit tersebut, ada satu jenis  audit  yang  disebut Probity Audit yang  diatur  dalam  pasal  116  Peraturan Presiden  Nomor  54  Tahun  2010  tentang Pengadaan  Barang  atau  Jasa  Pemerintah.
Berdasarkan  hasil  penelitian  diatas berdasarkan  jawaban  yang  diberikan responden  melalui  angket/kuesioner  juga dokumen  Program  Kerja  Pengawasan Tahunan  (PKPT)  dari  tahun  2019  sampai dengan  tahun  2021,  Inspektorat  Daerah Kabupaten Sabu Raijua hanya melaksanakan dua jenis pemeriksaan/audit  yakni  audit  kinerja  dan audit  dengan  tujuan  tertentu,  sedangkan probity audit dan Audit Laporan Keuangan tidak dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah  Kabupaten  Sabu  Raijua  karena
keterbatasan  kewenangan  dan  Sumber Daya Manusia (tenaga auditor).
Berikut hasil wawancara mengenai Fungsi  Pengawasan  (Audit)  di  Inspektorat Sabu Raijua:
“Pada  tahun  2019  s.d  2021  kami  hanya melaksanakan  Audit  Kinerja  dan  Audit Dengan  Tujuan  Tertentu  atau  yang  biasa kami sebut Pemeriksaan Khusus (Pemsus). Sedangkan Audit Laporan Keuangan tidak dilaksanakan  karena  diperiksa  BPK  RI dan  Probity  Audit  tidak  kami  laksanakan dikarenakan untuk pengadaan barang jasa kami  hanya  melakukan  reviu  saja  tidak melakukan pemeriksaan, dan juga keterbatasan  auditor  yang  ada.”  (Hasil wawancara  dengan  seorang  Auditor,  bpk J.S,  tanggal  14  Maret  2022,  pukul  13.41 siang).

## B. Reviu
Menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia  (2019), Reviu  adalah  proses analisis  berdasarkan  standar  pemeriksaan, manajemen  pemeriksaan,  dan  pedoman pemeriksaan  lain  yang  ditetapkan  BPK untuk  menilai  pelaksanaan  pemeriksaan yang  dilakukan  oleh  pemeriksa  dan/atau tenaga  ahli  dari  luar  BPK  yang  bekerja untuk dan atas nama BPK.
Dalam  pemerintahan,  ada  beberapa laporan  yang  harus  dilakukan  reviu  oleh Aparat  Intern  Pemerintah  (APIP),  baik BPKP  hingga  sampai  Inspektorat  Daerah, baik ditingkat pusat sampai kabupaten/kota, antara lain: a. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) b. Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD)
c. Dokumen Perencanaan
d. Dana  Alokasi  Khusus  Fisik  (DAK Fisik)
e. Laporan  Kinerja  Instansi  Pemerintah (LKIP)
Berdasarkan  Hasil  penelitian  yang diperoleh  peneliti  melalui  jawaban  yang diberikan responden
melalui angket/kuesioner  juga  dokumen  Program Kerja  Pengawasan  Tahunan  (PKPT)  dari tahun  2019  sampai  dengan  tahun  2021 diketahui  Inspektorat  Daerah  Kabupaten Sabu  Raijua  telah  melaksanakan  seluruh bentuk  kegiatan  reviu  sesuai  ketentuan yang berlaku.
Berikut hasil wawancara mengenai Fungsi Pengawasan (Reviu) di Inspektorat Sabu Raijua:
“Kalau untuk pelaksanaan kegiatan reviu seluruhnya  sudah  dilaksanakan  oleh Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Sabu Raijua”  (Hasil  wawancara  dengan seorang  Auditor,  bpk  J.S,  tanggal  14 Maret 2022)

## C. Evaluasi
Evaluasi  merupakan  proses  yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menyajikan informasi  tentang  suatu  program  untuk dapat  digunakan  sebagai  dasar  membuat keputusan,  menyusun  kebijakan  maupun menyusun program selanjutnya (Widoyoko,  2012:6). Menurut  Indiahono dalam  Damanik  &  Marom  (2016) , Evaluasi dalam kebijakan
publik/pemerintahan adalah kegiatan mengukur  suatu  kebijakan  berhasil  atau gagal berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Indikator-indikator evaluasi  kebijakan  menunjuk  pada  dua aspek yaitu aspek proses dan hasil.
Di dalam pemerintahan, ada beberapa hal  yang  harus  dilakukan  evaluasi  oleh Aparat  Intern  Pemerintah  (APIP),  baik BPKP  hingga  sampai  Inspektorat  Daerah, baik ditingkat pusat sampai kabupaten/kota, antara lain:
a. Tindak  Lanjut  Hasil  Pengawasan (TLHP)
b. Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah (SAKIP)
c. Dana Desa
d. Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) e. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
f. Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah (BOS) Berdasarkan  hasil  penelitian  terhadap
Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua,  diketahui  bahwa  kegiatan  evaluasi
Penilaian  Mandiri  Pelaksanaan  Reformasi Birokrasi  (PMPRB)  dan  kegiatan  evaluasi Perencanan  dan  Penganggaran  Responsif Gender  (PPRG)  tidak  dicantumkan  dalam Program  Kerja  Pengawasan  Tahunan (PKPT)  Inspektorat  Daerah  Kabupaten Sabu  Raijua    sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  kegiatan-kegiatan  tersebut  belum dilaksanakan.
Berikut  hasil  wawancara  mengenai
Fungsi Pengawasan (Evaluas i ) di Inspektorat Sabu Raijua: “Semua  kegiatan  evaluasi  tersebut Inspektorat Sabu Raijua
belum melaksnakannya.  Jadi  kegiatan  tersebut sudah ada pada target awal di PKPT, tapi saat  perubahan  Anggaran,  disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki, contohnya  auditornya  yang  terbatas. “(Hasil  wawancara  dengan  seorang Auditor, bpk J.S, tanggal 14 Maret 2022).

## D. Pemantauan
Pemantauan  atau Monitoring adalah pemantauan yang dapat dijelaskan sebagai kesadaran tentang apa yang ingin diketahui,  pemantauan  berkadar  tingkat tinggi  dilakukan  agar  dapat  membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukkan  pergerakan  ke  arah  tujuan atau  menjauh  dari  itu  (Rohayati,  2014). Sedangkan  menurut  Mudjahidin  (2012), Monitoring adalah  penilaian  yang  terus menerus terhadap fungsi kegiatan-kegiatan
proyek  di  dalam  konteks  jadwal-jadwal pelaksanaan  dan  terhadap  penggunaan input-input  proyek  oleh  kelompok  sasaran di dalam konteks harapan-harapan rancangan. Di dalam pemerintahan, ada beberapa hal yang harus dilakukan pemantauan/monitoring oleh Aparat Intern Pemerintah  (APIP),  baik  BPK  hingga sampai  Inspektorat  Daerah,  baik  ditingkat pusat sampai kabupaten/kota, antara lain:
a. Tindak  Lanjut  Hasil  Pengawasan (TLHP)
b. Dana Desa
c. Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah
(BOS) d. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Berdasarkan data pada hasil penelitian diatas, diketahui bahwa kegiatan pemantauan telah dituangkan dalam Program  Kerja  Pengawasan  Tahunan (PKPT) tahun 2019 sampai 2021 Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua  dan  didukung  hasil  penelitian melalui angket/kuesioner
diketahui kegiatan-kegiatan pemantauan yakni kegiatan
TLHP dan pemantauan LHKPN/LHKASN telah dilaksanakan oleh  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Sabu Raijua.  Sedangkan  untuk  pemantauan Dana  Desa  dan  Dana  BOS  untuk  tahun 2019  sampai  2021,  belum  dilaksanakan oleh  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Sabu Raijua karena tidak diprogramkan didalam PKPT 2019-2021, dengan alasan menyesuaikan  dengan  kondisi  Sumber Daya  yang  ada  pada  saat  perubahan anggaran.
Berikut  hasil  wawancara  mengenai
Fungsi  Pengawasan  (Pemantauan)  di Inspektorat Sabu Raijua :
“Pelaksanaan kegiatan pemantauan beberapa sudah dilaksanakan oleh Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Sabu Raijua  sesuai  dengan  PKPT  yang  ada.
Tapi  ada  juga  yang  belum  dilaksankan, karena  adanya  perubahan  anggaran, bahwa  setelah  perubahan  anggaran, disesuaikan  lagi  pengawasan  yang  ada dengan kemampuan yang dimiliki.” (Hasil wawancara  dengan  seorang  Auditor,  bpk J.S, tanggal 14 Maret 2022).
Kendala  Dalam  Pelaksanaan  Fungsi Pengawasan  Di  Inspektorat  Daerah Sabu Raijua A. Sumber Daya Manusia
Nawawi, (2011:42) menjelaskan pengertian SDM menjadi dua bagian yaitu makro dan mikro. Pengertian SDM secara makro  adalah  semua  manusia  sebagai penduduk  atau  warga  negara  suatu  negara atau  dalam  batas  wilayah  tertentu  yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang  sudah  maupun  belum  memperoleh pekerjaan  (lapangan  kerja).  Pengertian SDM  dalam  arti  mikro  secara  sederhana adalah  manusia  atau  orang  yang  bekerja atau  menjadi  anggota  suatu  organisasi yang disebut personil, pegawai, karyawan, pekerja, tenaga kerja dan lain-lain.
SDM dalam pelaksanaan tugas pengawasan    dibutuhkan  tenaga  Auditor yang  kompeten  dan  profesional.      Yang dimaksud  dengan  tenaga  auditor  yang berkompeten  adalah  SDM  yang  telah memiliki  sertifikasi  keahlian  di  bidang audit yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten pula.
Sumber daya manusia pada
Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua berdasarkan hasil penelitian, berjumlah  tujuh  belas  orang  pegawai negeri  sipil  (PNS),  yang  terdiri  dari  satu orang  Inspektur,  tiga  orang  Inspektur Pembantu (Irban), lima orang Auditor, dua orang  Kepala  Sub.Bagian  (Kasubag),  dan enam  orang  fungsional  umum.  Namun  di dalam  penelitian  ini  yang  terfokus  kepada pelaksanaan fungsi pengawasan, maka dari itu  Sumber  Daya  Manusia  yang  dimaksud
dalam  penelitian  ini  adalah  Auditor,  yang mana  pada  Inspektorat  Daerah  Kabupaten Sabu  Raijua  berjumlah  lima  orang, Berdasarkan  data  yang  ada  sejak  tahun 2018  hingga  tahun  2021  Inspektorat Daerah  Kabupaten  Sabu  Raijua  hanya memiliki  5  orang  pejabat  fungsional auditor  untuk  melaksanakan  pengawasan pada  202  obyek  pengawasan  (perangkat daerah,  desa  dan  sekolah).    Dengan demikian  maka  dapat  dikatakan  bahwa ketersediaan  SDM  (tenaga  auditor)  tidak memadai  untuk  melaksanakan  kegiatan pengawasan penyelenggaran pemerintahan di  Kabupaten  Sabu  Raijua.  Dampak  dari kurangnya  tenaga  auditor  adalah  adanya obyek  pengawasan  yang  tidak  dapat dijangkau  dalam  kegiatan  pengawasan setiap  tahun  disamping  adanya  kebijakan pelibatan  PNS  fungsional  umum  dalam kegiatan-kegiatan  pengawasan.    Hal  ini dapat  berdampak  terhadap  hasil-hasil pengawasan.
Berikut  hasil  wawancara  mengenai Kendala  (Sumber  Daya  Manusia)  Dalam Melaksanakan  Fungsi  Pengawasan  di Inspektorat Sabu Raijua:
“Ketersediaan  Sumber  Daya  Manusia yang  dimiliki  memang  terbatas  dalam  hal Auditor  di  Inspektorat  Kabupaten  Sabu Raijua. Auditor yang ada hanya berjumlah lima  orang,  satu  orang  auditor  senior nanti di bulan september akan memasukim Batas  Usian  Pensiun  (BUP).  Karena kendala  Sumber  Daya  tersebut,  maka dalam  pelaksanaan  pengawasan  juga melibatkan beberapa orang pejabat struktural  yang  berjumlah  lima  orang yaitu  Inspektur  Pembantu  1,  Inpektur Pembantu  II,  Inspektur  Peembantu  III, Ahli  Muda  Perencana    dan  Kasubag Umum,  Kepegawaian  dan  Keuangan” (Hasil wawancara dengan seorang Auditor, bpk J.S, tanggal 14 Maret 2022) B. Sarana Prasarana
Sarana  dan  prasarana  yang  tersedia pada  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Sabu Raijua  dalam  menunjang  pelaksanaan tugas  dan  fungsinya  berupa  :  Komputer, Laptop,  Printer,  Kamera,  Alat  Tulis Kantor  (ATK),  Meja,  Kursi,  Gedung kantor,    dan  lain  sebagainya.    Khusus sarana  untuk  mendukung  kelancaran operasional  pelaksanaan  tugas  auditor  di Inspektorat Kabupaten Sabu Raijua terdapat  12  unit  laptop  selain  printer  dan sarana  lainnya.      Jika  dilihat  dari  jumlah laptop  yang  ada,  dapat  dikatakan  bahwa keberadaan  Sarana  dan  Prasarana    dalam menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan  pengawasan  penyelenggaraan pemerintahan  di  Kabupaten  Sabu  Raijua telah memadai.
Berikut  hasil  wawancara  mengenai
Kendala (Sarana Prasarana) Dalam
Melaksanakan  Fungsi  Pengawasan  di Inspektorat Sabu Raijua:
“Kalau  untuk  sarana  seperti  Laptop,
Komputer,  ATK,  dan  lainnya  kami menggunakan fasilitas milik kantor kendati  ada  juga  yang  menggunakan fasilitas milik pribadi” (Hasil wawancara dengan  seorang  Auditor,  bpk  J.S,  tanggal 14 Maret 2022)
C. Anggaran
Dalam lingkup
pemerintahan,
anggaran atau yang disebut APBD, sangat diperlukan dalam menjalankan
penyelenggaraan pemerintahan pusat maupun daerah. Menurut  Badrudin (2012) Anggaran Pendapatan Asli Daerah (APBD)  adalah  suatu  rencana  kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan  atau  penerimaan  dan  belanja atau  pengeluaran  pemerintah  daerah,  baik provinsi,  kabupaten,  dan  kota  dalam rangka  mencapai  sasaran  pembangunan dalam  kurun  waktu  satu  tahun  yang dinyatakan  dalam  satuan  uang  dan disetujui  oleh  DPRD  dalam  peraturan
perundangan  yang  disebut  Peraturan Daerah. Ketersediaan Anggaran yang memadai sangat dibutuhkan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pengawasan.    Anggaran  merupakan  salah satu  sumber  daya  (input)  yang  sangat berperan penting dalam pelaksanaan suatu kegiatan  termasuk  kegiatan  pengawasan. Tanpa  anggaran  yang  memadai,  kegiatan tidak  akan  terlaksana  secara  baik  bahkan jika  anggaran  tidak  memadai  akan berdampak  pada  output  atau  hasil  yang diperoleh  baik  dari  aspek  mutu  atau kualitas maupun kepuasan penerima manfaat. Anggaran yang ada pada
Pemerintah terkhususnya Pemerintah
Daerah,  dialokasikan  sesuai  aturan  yang ada.
Berikut  hasil  wawancara  mengenai Kendala (Anggaran) Dalam Melaksanakan Fungsi  Pengawasan  di  Inspektorat  Sabu Raijua:
“Anggaran  yang  ada  sudah  memadai untuk melaksanakan kegiatan pengawasan yang  ada  kendati  belum  sepenuhnya sesuai  ketentuan”  (Hasil  wawancara dengan  seorang  Auditor,  bpk  J.S,  tanggal 14 Maret 2022).
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas, ketersediaan  anggaran  yang  ada  pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu
Raijua  dalam  melaksanakan  kegiatan pengawasan, sudah memadai.
D. Waktu
Berdasarkan  hasil  penelitian  pada
Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua,  yang  diperoleh  dari  wawancara serta  angket  yang  disebarkan,  diperoleh hasil  bahwa  waktu  yang  diberikan  dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, dinilai  belum  cukup  atau  memadai, sehingga bisa berdampak terhadap pekerjaan yang dilakukan.
Berikut  hasil  wawancara  mengenai Kendala  (Waktu)  Dalam  Melaksanakan
Fungsi  Pengawasan  di  Inspektorat  Sabu Raijua:
“Untuk waktu sendiri belum maksimal dan memadai  dalam  pelaksanaan  pengawasan untuk  mengerjakan  langkah  kerja  yang seharusnya dilaksanakan.” (Hasil wawancara  dengan  seorang  Auditor,  bpk J.S, tanggal 14 Maret 2022).

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan  fungsi  pengawasan  terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah pada  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Sabu Raijua, maka peneliti
dapat menyimpulkan:
1. Hasil  penelitian  mengatakan  bahwa kegiatan  audit  yang  dilaksanakan Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Sabu Raijua dari tahun 2019 sampai dengan
2021 dinilai belum maksimal dikarenakan  masih  ada  satu  kegiatan audit  yaitu  probity  audit  yang  belum dilaksanakan dengan alasan kurangnya  Sumber  Daya  Manusia yang  ada.  Hasil  penelitian  juga mengatakan  bahwa  kegiatan  reviu yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten  Sabu  Raijua  dari  tahun 2019  sampai  dengan  2021  dinilai sudah  maksimal,  karena  keseluruhan laporan  yang  harus  direviu  telah dilaksanakan  sesuai  ketentuan.  Hasil penelitian yang berikut juga mengatakan  bahwa  kegiatan  evaluasi yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten  Sabu  Raijua  dari  tahun 2019  sampai  dengan  2021  dinilai belum  maksimal  dikarenakan  data yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara dan kuesioner yang disebarkan, seluruh  evaluasi  yang  dimaksudkan pada  tabel  4.2.1.3,  seluruhnya  belum dilakukan
kegiatan evaluasi,
dikarenakan Inspektorat Daerah
Kabupaten Sabu Raijua saat menyusun PKPT, menyesuaikan dengan  kekuatan  Sumber  Daya  yang dimiliki,  dalam  hal  ini  ketersediaan SDM. Serta berdasarkan hasil penelitian,  kegiatan  pemantauan  yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten  Sabu  Raijua  dari  tahun 2019  sampai  dengan  2021  dinilai belum  maksimal  dikarenakan  dari data yang diperoleh dari hasil wawancara dan kuesioner yang disebarkan,  dari  kegiatan  pemantauan yang  dimaksud  dalam  tabel,  belum terlaksana  seluruhnya,  dikarenakan terbatasnya  SDM  yang  dimiliki  dan alokasi  waktu  yang  dinilai  kurang dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan.
2. Dari  hasil  penelitian  yang  diperoleh dari  wawancara,  angket  yang  ada, serta  data  auditor  yang  didapat, kendala  pertama  yang  dimiliki  oleh Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Sabu Raijua  dalam  pelaksanaan  fungsi pengawasan  tahun  2019  sampai  2021 yaitu  kurangnya  ketersediaan  Sumber Daya  Manusia  dalam  hal  ini  Auditor. Dari hasil penelitian ini juga diperoleh kesimpulan yakni kendala kedua yang dimiliki  oleh  Inspektorat  Daerah Kabupaten Sabu Raijua dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tahun 2019  sampai  2021  yaitu  kurangnya waktu  dalam  pelaksanaan  fungsi pengawasan yang ada.

## Saran
Adapun  berdasarkan  kesimpulan  di atas,  saran  yang  dapat  diberikan  sebagai berikut:
1. Bagi Objek Penelitian Mengingat banyaknya obyek
pengawasan, maka Inspektorat Daerah Kabupaten  Sabu  Raijua  diharapkan segera melakukan komunikasi dengan pejabat  berwenang  dalam  upaya
menambah jumlah SDM dalam hal ini jumlah  auditor  dengan  keahlian  /
kapabilitas sesuai kebutuhan, sehingga  dengan  tersedianya  auditor yang  berkualitas  sehingga  kegiatan pengawasan  yang  dilakukan  akan lebih  maksimal. Selain itu disarankan  agar    memperhatikan alokasi waktu yang diberikan terhadap masing-masing  kegiatan  pengawasan
(Audit,  Reviu,  Evaluasi,  Pemantauan) secara  memadai  sesuai  karakteristik kegiatan pengawasan, agar pengawasan  bisa  berjalan  dengan
efektif,  efisien    dan  mendapat  hasil yang maksimal. 2. Bagi Peneliti Selanjutnya Peneliti selanjutnya diharapkan
mengkaji  lebih  banyak  sumber  atau data  mengenai  fungsi  pengawasan yang  ada  pada  Inspektorat  Daerah karena  pada  penelitian  ini  terkendala adanya  bencana  non  alam pandemic covid-19 sehingga penelitian ini hanya fokus  pada  empat  unsur  pengawasan sedangkan terkait dengan unsur pengawasan  lainnya  tidak  diteliti dengan  asumsi  telah  dilaksanakan sesuai ketentuan. DAFTAR PUSTAKA
Arens,  A.  A.  (2011). Auditing  Dan  Jasa Assurance .  Edited  by  H.  Wibi  and  S. Suryadi. Jakarta: Erlangga.
Damanik,  Y.  T.,  &  Marom,  A.  (2016). "Evaluasi  Kebijakan  Penanggulangan Kemiskinan  Melalui  Program  Pelatihan Keterampilan Di Kelurahan Mangunharjo  Kecamatan  Tembalang Kota  Semarang." Journal  of  Public
Policy  and  Management  Review,  5(3),
1–11.
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jp pmr/article/view/12486 KBBI. (2019). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) . https://www.kamusbesar.com/reviu Mudjahidin,  M.,  &  Dita  Pahang  Putra,  N.
(2012). "Rancang Bangun Sistem Informasi  Monitoring  Perkembangan Proyek  Berbasis  Web." Jurnal  Teknik Industri, 11(1), 75. https://doi.org/10.22219/jtiumm.vol11.no 1.75-83 Nawawi.  (2011). Manajemen  Sumber  Daya
Manusia .  Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press. Pancasari Kusumawardani, V. (2021). "Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan  Inspektorat  Daerah  Di Kabupaten Katingan." Pedagogik: Jurnal Pendidikan, 16(1), 69–82. https://doi.org/10.33084/pedagogik.v16i1 .2333
Rohayati,  M.  (2014). "Membangun  Sistem
Informasi  Monitoring  Data  Inventory  Di Vio  Hotel  Indonesia." Jurnal  Ilmiah Komputer Dan Informatika (KOMPUTA), 1(1), 1–8. Widoyoko,  E.  P.  (2012). Evaluasi  Program Pembelajaran . Yogyakarta: Pustaka Belajar.