## ANALISIS YURIDIS PEMAKNAAN PASAL 33 (1) UUD 1945 BERDASARKAN PANCASILA DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA
Jawalsen, Ralian 1 , Aartje Tehupeiory 2 , Fernando Silalahi 3
1,2,3 Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia (UKI), Jakarta Email: ralianjawalsen@gmail.com

## ABSTRAK
Kata kunci: Yuridis, Pancasila, Hukum Tata Negara, Perspektif Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) Menguraikan dan menganalisis bagaimana pemaknaan  Pasal  33  ayat  (1)  UUD  1945  berdasarkan  Pancasila  dan  persfektif hukum  tata  negara,  dan  2)  Menguraikan  dan menganalisis  bagaimana  kepastian hukum  yang  berpihak  dalam  mewujudkan  kesejahteraan  sosial  dan  berkeadilan dalam  kehidupan  bermasyarakat  dalam  negara  Pancasila.  Penulis  melakukan penelitian  ini  dengan  menggunakan  teori  Keadilan  dari  John  Rawls  dan  teori konseptual Pancasila. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana pendekatakan penelitian adalah normatif  yuridis. Teknik  pengumpulan  data  yang dilakukan  oleh  penulis  adalah teknik  pengumpulan  data  secara  triagulasi  (gabungan),  analisa  data  bersifat induktif/kualitatif,  dan  hasil  penelitian  kualitatif,  dan  hasil  penelitian  kualitatif lebih  menekankan  makna  dari  pada  generalisasi.  Hasil  penelitian  yang  penulis dapatkan adalah pemaknaan Pasal  33 (1) UUD 1945 berdasarkan Pancasila dari Persfektif Hukum Tata Negara yaitu bahwa koperasi menjadi gagasan Faunding Father (bapak pendiri) bangsa dimana bahkan sebelum Indonesia merdeka sudah mempersiapkan negara kesejahteraan sosial.

## ABSTRACT
Keywords: Juridical, Pancasila, Constitutional Law, Perspective The purpose of this research is to 1) Describe and analyse how the meaning of Article 33 paragraph (1) of  the 1945 Constitution  based on Pancasila and the perspective  of  constitutional  law,  and  2)  Describe  and  analyse  how  legal certainty is in favour of realising social welfare and justice in social life in the
Pancasila nation. The writer conducts this research using John Rawls' theory of Justice and the conceptual theory of Pancasila. The research method used in this study uses qualitative research methods where the research approach is juridical normative.  The  data  collection  techniques  carried  out  by  the  writer  are triagulation (combined) data collection techniques, inductive /  qualitative data analysis,  and  qualitative  research  results,  and  qualitative  research  results  are more emphasis on the meaning than generalisation. The results of the research that the author gets are the meaning  of Article 33 (1) of the 1945 Constitution based on Pancasila from the perspective of Constitutional Law, that is, non-profit economic enterprise is the idea of the founding fathers of the nation which even before Indonesia's independence had prepared a social welfare state.

## PENDAHULUAN
Tujuan bernegara pada dasarnya adalah menciptakan masyarakat adil dan makmur, di mana  pemerintah  menfasilitasi  rakyatnya  untuk  hidup  sejahtera  dengan  baik.  Namun,  untuk mewujudkan  itu  dibutuhkan  pemerintah  hadir  melindungi  rakyatnya  (Manan  et  al.,  1995; Rawls, 2020). Di mana, Kemiskinan yang harus dijadikan pusat perhatian dapat dilihat sebagai masalah  kultural,  yaitu  budaya  dan  struktur  kemiskinan.  Kemiskinan  bisa  terjadi  karena struktur  budaya  yang  membentuknya,  melalui  sistem  starata  sosial  di  masyarakat.  Bahwa, orang  miskin  menjadi  miskin  karena  masyarakat  telah  membentuk  kelas-kelas  di  dalam
masyarakat.  Keduanya  juga  dapat  dan  harus  dibedakan  satu  sama lain  (Saifulloh, 2021).  Di samping  itu,  budaya  kemiskinan  semakin  berkembang  apabila  sistem  ekonomi  dan  sosial secara berlapis-lapis mengalami kerusakan atau mengalami perubahan dan pergeseran seperti dalam masa transisi dari era feodal ke era kapitalis, atau melalui perubahan karena penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi baru (Wahono, 2020).
Jumlah  penduduk  miskin  sebanyak  26,50  juta,  dari  273  juta  penduduk  Indonesia. Kementrian  Dalam  Negeri  (Kemendagri)  melalui  Direktorat  Jenderal  Dukcapil  baru  saja merilis  data  Kependudukan  Semester  II  Tahun  2021  tanggal  30  Desember  2022.  Isinya, diketahui jumlah penduduk Indonesia adalah 273.879.750 jiwa.  Berdasarkan data BPS  jumlah penduduk miskin per September 2020 sebanyak 27,55 juta orang atau setara dengan 10,19% dari  total  penduduk  (Kwik,  1998;  Mauleny  &  Firdausy,  2019).    Namun,  September  2019 tercatat sebanyak 9,22 juta orang jumlah penduduk miskin. Sedangkan September 2020 naik menjadi 2,76 juta orang atau naik 0,97% poin. Menjadi catatan, antara tahun 2019 dan 2020, jumlah pengangguran di dunia makin meningkat dari 185,95 juta menjadi 222,67 juta orang, salah  satunya  karena  dampak  pandemi  Covid-19.  Pada  tahun  2021,  seperti  dikutip  dari  dari buku  Jimly  Asshiddiqie    jumlah  penganggur  bertambah  hampir  214,21  juta.  Sementera  itu, berdasarkan data BPS pada Februari 2022, jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai 144,01 juta jiwa. Jumlah tersebut mencapai 69,06 persen dari total penduduk usia kerja yang berjumlah 208,54 juta jiwa (Chairy & Gultom, 2023).
Bila dilihat dari hasil survei BPS maka masalah kemiskinan tidak bisa dianggap sepele, hal  ini  akan  berdampak  bagi  berlangsungnya  pembangunan  ekonomi  di  Indonesia  karena kejahatan  terjadi  akibat  kemiskinan  yang  tidak  tertanggulangi  dengan  baik  (Rannie,  2021). Karena  itu,  jika  pembangunan  mepunyai  tujuan  untuk  mewujudkan  kesejahteraan anggoatanya,  maka  selayaknya  diwujudkan  sarana  dan  prasarana  kesejahteraan  di  dalam masyarakat, khususnya lebih memperhatikan prasarana-prasarana bagi masyarakat yang paling lemah. Itulah yang dituntut oleh keadilan sosial.
Pada hakekatnya, perbedaan antara orang kaya dan orang miskin tetap akan ada kapan pun, dan di mana pun, atau dalam sistem sosial ekonomi mana pun. Dalam hal ini yang lebih diperlukan  adalah  bagaimana  memperkecil  kesenjangan  sosial  sehingga  lebih  mendekati harapan umum tentang keadilan sosial (Mastuti & Syarwi, 2023; Rannie, 2021). Bila melihat data kemiskinan yang dikeluarkan pemerintah melalui BPS diakui terjadi penurunanan angka kemiskinan, namun dengan jumlah di atas 20 juta orang miskin bukan jumlah yang sedikit.
Negara  Pancasila  yang  mempertimbangkan  nilai-nilai  kemanusiaan  yang  adil  dan beradab  dan  masyarakat  harus  memiliki  rasa  keadilan  sosial  di  dalam  hidupnya.  Hal  yang dipahami bahwa kemiskinan dapat diukur menggunakan pelbagai cara dan tolok ukur yang di tiap-tiap  negara  berbeda  satu  dengan  yang  lain  (Rahmawati,  2023).  Hal  itu  terjadi  karena adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup batas garis kemiskinan yang digunakan setiap negara. BPS menggunakan batas miskin dari besaran rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan digunakan angka patokan 2.100 kalori per  hari,  sedangkan  pengeluaran  kebutuhan  minimum  bukan  makanan meliputi  pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa.
Pemerintah pro aktif dan wajib  mensejahterahkan rakyatnya. Berbeda dengan Negara Kesejahteraan  ( Walfare  State ) lebih mempertimbangkan memberikan  bantuan  kepada  orang miskin  dikarenakan  sebuah  pemberian  untuk  menjaga  keseimbangan  dalam  menghindari kesenjangan sosial yang sangat tajam antara si miskin dan si kaya, dan walfatre State dijalankan oleh  negara-negara  kapitalis  (Caporaso  &  Levine,  2008).  Sementara  itu,  konsep  Negara Pancasila dalam  membangun bangsa yang berkehidupan baik dan berkeadilan adalah menjadi mutlak  adanya.  Tidak  ada  yang  membantah  bahwa  kesejahteraan  sosial  merupakan  impian setiap  warga  negara.  Tidak  ada  stratifikasi  mengenai  kesejahteraan  sosial,  artinya  siapapun
orangnya,  apapun  etnisnya,  agamanya,  sukunya,  tingkat  pendidikannya  berhak  untuk  hidup sejahtera.

## METODE PENELITIAN
Dan  juga,  metode  penelitian  yang  digunakana  dalam  penelitian  ini  menggunakan metode penelitian kualitatif, pendekatakan penelitian normatif yuridis, yakni dimana penelitian dengan  menganalisa  serta  mengadakan  konstruksi  secara    metodologis,  sistematis  dan konsisten  berdasarkan  penelitian  perundang-undangan  yang  berlaku.  Dalam  hal  ini,  peneliti menggunakan  metode  pendekatan  perundang-undangan.  Selanjutnya,  dalam  penelitian  juga melakukan pendekatan konsep. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain- lain.  primer  berdasarkan  sumber  utama  dari  Undang-Undang  Dasar  1945,  dan  turunannya undang-undang yang berkaitan dengan ekonomi. Selanjutnya, berbagai sumber sekunder dari pendapat beberapa ahli, dan berbagai dokumentasi yang berkaitan dengan konsep penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan dengan menggunakan analisa deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berbicara  Negara  Kesejahteraan  Sosial  tidak  bisa  dilepaskan  dari  ekonomi.  Istilah ekonomi memiliki makna yang berbeda tidak lepas satu dengan yang lain. Kata ekonomi itu sendiri berasal dari “oikos” yang berarti rumah tangga, dan “nomos” yang berarti hukum. Jadi ekonomi  secara  tersurat  adalah  hukum  rumah  tangga.  Selain  itu,  UUD  1945  juga  memuat ketentuan  mengenai  perekonomian  tersendiri.  Mengenai  Perekonomian  Nasional  dan Kesejahteraan  Sosial  dalam  UUD  1945.  Menurut  Arif  Budiman,  sebuah  masyarakat  dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Namun, dalam pertumbuhan ekonomi cukup tinggi bila tidak terjadi pemerataan dan keadilan  maka  yang  ada  terjadi  kesenjangan  (Mauleny  &  Firdausy,  2019).  Oleh  karena  itu, ekonomi  kerakyatan  adalah  cita-cita  para  pendiri  bangsa,  di  mana  kemandirian  dibidang ekonomi menjadi penting untuk keluar dari hegemoni negara adidaya. Perekonomian Indonesia lebih  menekankan  kebersamaan  hal  ini  tertuang  dalam  konstitusi  usaha  bersama,  yang dipahami penulis adalah sistem ekonomi Pancasila.
Dengan kata lain, ekonomi Indonesia yang bersumber pada Ideologi Pancasila dengan cara mewujudkan amanat pasal 33 UUD 1945 beserta penjelasannya adalah sistem ekonomi kerakyatan yang sekaligus bersifat moralistik (mengacu pada Ketuhanan Yang Maha Esa) yang menjamin  ketangguhan  dan  keandalan  ekonomi  nasional.  Jika  negara  sejahtera  maka  akan memberikan  tingkat  keamanan  dan  kenyamanan  bagi  warga  negaranya  dengan  baik.  Tidak heran  bila tujuan akhir pembangunan nasional adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat  Indonesia.  Bukan  korporasi  atau  kelompok  tertentu,  tetapi  seluruh  rakyat  Indonesia tanpa terkecuali.
Dalam  perekonomian  Indonesia  lebih  menekankan  kebersamaan,  dan  Pemerintah melindungi  setiap  warga  negara  dalam  melakukan  aktivitas  ekonomi.  Pemerintah  tidak menafikan  persaingan  secara  individualis,  namun  pemerintahlah  menjadi  wasit  atau  hakim yang memberikan perlindungam kepada para pelaku ekonomi baik para pengusaha-pengusaha besar atau mereka yang melakukan pelaku ekonomi menengah dan kecil. Dalam melindungi pelaku ekonomi jelas Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 mengatakan, Perekonomian disusun sebagai usaha  bersama  berdasar  atas  asas  kekeluargaan.  Tidak  bisa  dinafikan,  usaha  keadilan  dan kesejahteraan soisal itu harus bersendikan nilai-nilai kekeluargaan Indonesia yang terkandung dalam sila-sila Pancasila (Asshiddiqie, 2016).
Secara  ringkas  dapat  dikatakan  bahwa  sistem  ekonomi  Pancasila  menekankan  usaha bersama  berdasarkan  asas  kekeluargaan  yang  berorientasi  kerakyatan,  atau  public  secara
keseluruhan), dengan bersendikan nilai etis ketuhanan menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yudi Latif mengatakan, Soko guru perekonomian untuk merealisasikan sistem ekonomi  Pancasila  itu  adalah  prinsip  “gotong-royong”  (koperasi).    Koperasi  bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun  tatanan  perekonomian  Nasional  dalam  rangka  mewujudkan  masyarakat  yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.  Jadi jelas bahwa  koperasi  adalah  perekonomian  yang  digerakan  oleh  rakyat  berdasarkan  asas kekeluargaan  dengan  meningkatkan  kesejahteraan  para  anggotanya  (Asshiddiqie,  2016; Mauleny & Firdausy, 2019).
Kata  “koperasi”,  pertama-tama  harus  dipahami  sebagai  “kata  kerja”  (proses),  yakni semangat  tolong  menolong:  semangat  kekeluargaan  yang  senantiasa  mengupayakan keuntungan  bersama,  solidaritas  sosial  yang  berorientasi  “berat  sama  dipikul,  ringan  sama dijinjing”.  Pada Pasal 33 ayat (1) “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan.”Jadi jelas berdasarkan penjelasan tentang UUD 1945, pasal ini merupakan dasar dari dekmokrasi ekonomi, bahwa “produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan  atau  pemilihan  anggota-anggota  masyarakat.  Selain    itu,  kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang (Yahman, 2019).
Pasal  33  UUD  1945  memiliki  sejarah  yang  sangat  panjang.  Sejak  dari  pennjajahan Belanda, Mohammad Hatta sudah memandang bahwa  untuk membangun ekonomi Indonesia diperlukan cita-cita untuk membangkitkan ekonomi bagi masyarakat yang terjajah, koperasi sebagai soko guru yang akan mampu membangkitkan perekonomian, khususnya para petani dan kaum buruh. Hatta menyatakan, koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan kegotong royongan (Anugroho et al., 2017).  Hal itu, karena koperasi  memiliki  watak  sosial  karena  sasaran  utama  adalah  masyarakat.  Sehingga,  jelas mempunyai peran dan fungsi untuk mensejahterahkan masyarakat.
Tidak dapat dipungkiri bahwa Koperasi merupakan soko guru perekonomian Indonesia. Bapak  koperasi  Indonesia,  Mohammad  Hatta,  menggarisbawahi  pengertian  dari  koperasi, yakni  usaha  bersama  untuk  memperbaiki  nasib  penghidupan  ekonomi  berdasarkan  tolong- menolong.    Pada  pasal  33  Ayat  (1)  UUD  1945  menyatakan,  Perekonomian  disusun  sebagai usaha  bersama  berdasarkan  atas  asas  kekeluargaan.  Apa  yang  dimaksud  dengan  kata  (i) disusun,  (ii)  usaha  bersama,  dan  (iii)  asas  kekeluargaan.  Dengan  menyatakan  bahwa perekonomian  disusun,  tentu  yang  dimaksud  adalah  bahwa  perekonomian  itu  merupakan susunan, yaitu suatu susunan kebijakan yang sistematis dan menyeluruh, mulai susunan yang bersifat  nasional  sampai  susunan  didaerah-daerah  provinsi  dan  kabupaten/kota  diseluruh Indonesia.
Namun, sayangnya prinsip usaha bersama, tolong menolong, dan memperbaiki nasib penghidupan  ekonomi,  hingga  dewasa  ini  masih  jauh  panggang  dari  api,  masih  jauh  dari koperasi  yang  didefinisikan  Bapak  Koperasi  Indonesia,  Mohammad  Hatta.    Disamping  itu, dalam Pasal 33 ayat (1) disebutkan jika perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Artinya,  sistem  perekonomian  yang  digunakan  dan  dikembangkan  seharusnya  tidak menggunakan asas persaingan dan individualistik. Adanya kebersamaan yang dilakukan oleh anggotanya  dalam  kegiatan  usaha,  baik  dalam menjajakan  hasil  produksi  dan  usaha  simpan pinjam yang bertujuan untuk kesejahteraan para anggota koperasi.
Seyogyanya,  dalam  sistem  ekonomi  Indonesia  lebih  mempertimbangkan  sistem kebersamaan  dan  kekeluargaan,  dimana  Pemerintah  hadir  dalam  mengatur  setiap  kegiatan masyarakat dengan  baik, dengan memberikan regulasi dalam perekonomian yang berpihak, tanpa menafikan bahwa masyarakatnya untuk berkembang dan maju. Selain itu, Menurut Arif Firmansyah, dalam Pasal 33 UUD 1945 dalam Membangun Perekonomian Indonesia (2012), Pasal 33 ayat (1) juga bisa dimaknai jika perekonomian disusun mulai dari tingkat nasional
hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Seluruh susunan perekonomian ini didasarkan pada asas kekeluargaan.
Dari pengertian Pasal 33 ayat (1)  UUD 1945, dikatakan perekonomian usaha bersama dan asas kekeluargaan (Tambunan, 2016). Membuktikan bahwa negara (pemerintah) memiliki peran aktif dalam melindungi usaha masyarakat tanpa terkecuali. Dalam hal ini usaha bersama atas  dasar  kekeluargaan  itu  dapat  dilihat  dari  tiga  segi,  yaitu  pengertian  mikro,  pengertian makro, dan usaha bersama itu dapat dikaitkan sebagai prinsip atau sebagai jiwa.  Dalam usaha baik  secara  mikro  dan  makro  pemerintah  mengatur  bahwa  perekonomian  yang  dilakukan dengan kemandirin, dengan kehadiran pemerintah dalam persaingan ekonomi mengatur. Tidak melakukan  pembiaran  kompetisi  antara  pengusaha  besar  terhadap  pengusaha  kecil  dan menengah.
Dengan kata lain, tujuan dari Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yakni menguntungkan bagi masyarakat secara bersama-sama. Seperti yang dikemukakan Jimly, dalam pengertian mikro dan sempit, pengertian usaha bersama itu tentu dapat dikaitkan dengan koperasi sebagai bentuk usaha  bersama.  Namun  demikian  apabila  pengertian  sempit  itu  dipaksa,  maka  pengertian keseluruhan  ayat  itu  akan  menimbulkan  keanehan  dan  kerancuan,  seolah-olah  keseluruhan susunan  perekonomian  identik  dengan  koperasi  sebagai  badan  usaha.    Akan  tetapi,  bila dipahami  untuk  meningkatkan  kesejateraan  masyarakat  maka  diperlukan  koperasi  sebagai usaha bersama sesama anggota.
Menteri  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  Menengah  Republik  Indonesia  (Menkop  UMKM RI)  Teten  Masduki    mengatakan,  Koperasi  mempunyai  poetensi  besar  dalam  meningkatkan ekonomi masyarakat, selain meningkatkan ekonmi anggota. Namun, sampai saat ini koperasi belum  menjadi  lembaga  pilihan  ekonomi  rakyat,  hal  ini  dilihat  dari  rendahnya  partisipasi penduduk untuk menjadi anggota koperasi yang baru sekitar 8,1 % masih dibawah rata-rata dunia yang sudah mencapai 16,31 % (Tutik & SH, 2016).  Rendahnya partisipasi ini menurut peneliti bukan kerena masyarakat yang pasif, akan tetapi pemerintah pusat dan daerah  kurang memberikan sosialisasi ekonomi rakyat kepada masyarakat sehingga masyarakat minim akan pengetahuan akan koperasi. Langkah yang tepat bila adanya sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat. Terbukti ketika terjadi krisis ekonomi Indonesia tahun 1998, justru ekonomi usaha kecil dan menengah yang digerakan masyarakat  yang tetap eksis.
Karenanya,  Teten  Masduki  mengatakan,  khsusus  terkait  koperasi  dan  target  Produk Domestik  Bruto  (PDB)  ditingkatkan  5,55  %  dari  PDN  nasional,  dan  pengembangan  500 koperasi  modern  pada  tahun  2024.  Cara  meningkatkan  target  tersebut  rebranding  koperasi sebagai entitas yang modern, kontributif, dan kompentitif. Dan juga dengan regulasi Undang- Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  7  Tahun  2021  Tentang  Kemudahan,  Pelindungan,  dan  Pemberdayaan  Koperasi  dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Menurut Kwik Kian Gien, Konsep peningkatan kemakmuran juga sudah disusun, yang bahkan tertulis dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945, yaitu koperasi. Pemerintah juga sudah mengenali dan mengakui sebagai hal sangat penting, sehingga pemerintah sejak semula sudah mempunyai  departemen  khusus  masalah ini.    Namun  demikian  diakui  Indonesia merasakan bahwa koperasi belum memainkan peran seperti yang diharapkan. Jadi ada sesuatu yang salah. Kwik mengemukakan, yang salah adalah penanganannya karena koperasi masih bersifat top down, sedangkan seharusnya bottom up. Ini yang harus berubah (Kwik, 1998; Yohanes et al., 2022).
Adapun mekanisme kerja yang optimal dipelajari dari negara-negara yang koperasinya menjadi dominan seperti di Swedia. Seandainya sejak awal pemerintah  sudah sangat serius mengembangkan koperasi, kesenjangan sosial ekonomi yang Indonesia rasakan niscaya tidak setajam sekarang. Dan juga, ciri-ciri sistem ekonomi Indonesia menurut Pasal 33 ayat (1) UUD
1945  disimpulkan  dalam  penjelasan  yakni,  Koperasi  merupakan  satu-satunya  bentuk perusahaan  yang  beroperasi  dalam  wilayah  cabang-cabang  produksi  yang  menguasai  hajat hidup orang banyak.
Apa  yang  dikemukakan  di  atas,  maka  dalam  sistem  ekonomi  Indonesia,  eksistensi kopoerasi  memiliki  landasan  ideal,  landasan  konstitusional,  dan  landasan  operasional. Landasan ideal Koperasi adalah Pancasila, landasan konstitusional adalah Pasal 33 UUD 1945, dan  landasan  operasional  koperasi  adalah  peraturan  perundang-undangan  tentang Perkoperasian. Seperti yang dikemukakan dalam Penjelasan UUD 1945 ayat (1), dinyatakan bahwa koperasi berkedudukan sebagai “soko guru perekonomian nasional” dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional.
Dalam  pengertian  yang  mikro  dan  sempit,  pengertian  usaha  bersama  itu  tentu  dapat dikaitkan  dengan  koperasi  sebagai  bentuk  usaha  bersama  itu.  Namun  demikian,  apabila pengertian yang sempit itu dipakai, maka pengertian keseluruhan ayat itu akan menimbulkan keanehan  dan  kerancuan,  seolah-olah  keseluruhan  susunan  perekonomian  identik  dengan koperasi sebagai bentuk badan usaha.   Pemahaman yang lebih tepat mengenai usaha bersama itu dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 itu dapat juga dilihat dari segi yang lebih luas, yaitu konteks suatu susunan sistemik mengenai perekonomian Indonesia seperti dimaksud di atas.
Koperasi  sebagai  ekonomi  rakyat    belum  menunjukkan  sebagai  soko  guru  ekonomi Indonesia. Karena itu, partumbuhan koperasi dan pertumbuhan bisnisnya dari waktu ke waktu perlu selalu ditingkatkan sehingga koperasi menjadi bagian substansif dan integralistik dalam perekonomian  nasional.  Dengan  demikian,    maka  koperasi  merupakan  organisasi  ekonomi yang  berwatak  sosial,  beranggotakan  orang-orang,  atau  badan-badan  hukum  koperasi,  yang merupakan  tata  susunan  ekonomi  sebagai  usaha  bersama-sama  berdasarkan  atas  asas kekeluargaan.  Dan  juga,  dalam  penjelasan  UUD  1945,  ketentuan  ini  juga  dikaitkan  dengan pengertian mengenai bangun usaha koperasi yang dipandang paling cocok dengan semangat yang  terkandung  dalam  Pasal  33  UUD  1945  itu.  Artinya,  usaha  bersama  dengan  asas kekeluargaan yang dapat dipahami dalam pengertian yang luas itu, harus pula tercermin dalam satuan-satuan pelaku usaha, yang salah satunya yang dianggap paling sesuai ialah bentuk usaha koperasi.  Dalam menggerakkan koperasi dibutuhkan keterampilan teknik, ekonomis, sosial, dan  ketekunan  serta  disiplin  tertentu  sesuai  dengan  dinamika  keprofesionalan  dan  derap partisipasi yang popular dari anggota yang terlibat dalam koperasi saat ini dan mendatang.
Peristiswa Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP-SB), dan koperasi simpan pinjam  (KSP)  Indosurya  merupakan  catatan  hitam  dalam  sejarah  demokrasi  ekonomi Indonesia.  Dimana,  demokrasi  ekonomi  yang  didesain  para  pendiri  bangsa  ini  adalah memperbaiki  nasib  ekonomi  yang  dilakukan  secara  bergotong  royong.  Salah  satu  gagasan Soekarno dalam Tri Saktinya, berdikari dalam ekonomi. Namun, triliunan rupiah masyarakat dirugikan  dalam  KSP-SB  dan  KSP  Indosurya,  bahwa  bukti  pemerintah,  khususnya Kementerian Koperasi dan UKM tidak hadir sebagai penjaga perekonomian masyarakat.
Disebutkan, Koperasi Simpan Pinjam harus memperoleh izin usaha simpan pinjam dari Menteri.  Artinya, Menteri Koperasi dan UKM mengetahui kegiatan yang dilakukan KSP-SB dan  KSP  Indosurya  bukan  melepas  begitu  saja.  Karena  setiap  kegiatan  untuk  berdirinya koperasi  simpan  pinjam  akan  diketahui  macam  kegiatan  yang  akan  dilakukan.  Selanjutnya, untuk memperoleh izin usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koperasi Simpan Pinjam harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri.  Dalam melakukan kegiatan  koperasi  simpan  pinjam  maka  Kementerian  Koperasi  dan  UKM    mengetahui  jenis koperasi simpan yang dilakukan. Jika terjadi penyimpangan dari yang dilakukan dua koperasi tersebut,  sehingga  pemerintah  sudah  dapat  mengeliminir  kerugian  masyarakat.  Terlebih, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyelenggarakan pengawasan
koperasi.    Dengan  demikian  setiap  kegiatan  koperasi  tidak  akan  terjadi  penyimpangan  jika adanya pengawasan dilakukan dengan maksimal.
Kasus  KSP-SB  dan  KSP  Indosurya  menjadi  evaluasi  bagi  ekonomi  koperasi  yang seharusnya dijadikan soko guru perekonomian Indonesia namun menimbulkan masalah yang merugikan masyarakat yang tergabung dalam dunia koperasi. Bahkan, dua koperasi tersebut mengakibatkan  puluhan  ribu  orang  dirugikan,  dengan  ratusan  triliun  rupiah.  Bukti    bahwa kekuasan  dibidang  ekonomi  masih  jauh  dari  harapaan  sebagai  berbangsa  dan  bernegara. Karena, pengertian demokrasi tidak hanya mencakup politik, tetapi juga demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial.  Namun, sangat disayangkan yang dianggap berdaulat dalam ekonomi, bukan rakyat tetapi pasar dan kapital. Sistem ekonomi liberal biasanya dikaitkan dengan istilah free-market capitalism, bukan istilah demokrasi.
John  Rawls mengatakan peran prinsip kesempatan yang adil adalah untuk memastikan bahwa sistem kerjasama adalah salah satu keadilan prosedural murni. Bahwa dalam kegiatan masyarakat, khususnya dalam ekonomi harus ada hukum yang mengatur dengan baik, dengan tidak menguntungkan perseorangan atau korporasi sementara masyarakat mayoritas dirugikan. Jika hal ini dilakukan maka yang ada akan menimbulkan ketimpangan, dan yang menikmati roti pembangunan hanya segelintir orang saja. Tanpa ada keadilan yang diterapkan maka tidak mungkin adan kesejehateraan.
Dikeluarkannya  PP  No.  7  Tahun  2021  tentang  Kemudahan,  Pelindungan,  dan Pemberdayaan  Koperasi  dan  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  masih  belum  menunjukan pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  berasaskan  kekeluargaan.  Kasus  KSP-SB  dan  KSP Indosurya  yang  merugikan  masyarakat  ratusan  triliun  membuktikan  bahwa  Pemerintah, khususnya Kemenkop UKM belum hadir maksimal dalam melindungi para pelaku ekonomi koperasi. Karena, landasan hukum kesejahteraan yang terdapat dalam UUD 1945 dan Pancasila merupakan  landasan  pemikiran  dalam  mengembangkan  sistem  ekonomi  kerakyatan.  Sebab, dalam  negara  kesejahteraan  termuat  nilai-nilai  keadilan  yang  merupakan  roh  pembangunan ekonomi.

## KESIMPULAN
Pemaknaan Pasal 33 (1) UUD 1945 berdasarkan Pancasila dari Persfektif Hukum Tata Negara  yaitu,  bahwa  koperasi  menjadi  gagasan  Faunding  Father  (bapak  pendiri)  bangsa. Sebelum Indonesia merdeka sudah mempersiapkan negara kesejahteraan sosial. Salah satunya meletakan koperasi sebagai soko guru ekonomi Indonesia. Sehingga, Pasal 33 ayat (1) UUD 1945  bukan    berdiri  begitu  saja,  akan  tetapi  lahir  dari  proses  yang  panjang  yang  digagas Mohammad Hatta dengan melakukan studi banding ke Eropa, dengan belajar ke Swedia untuk mempersiapkan  ekonomi  Indonesia  dalam  mencapai  kesejahteraan  sosial.  Namun,  sangat disayangkan  sampai  saat  ini  perekonomian  berasaskan  kekeluargaan  itu  belum  maksimal diterapkan di Indonesia. Bahkan, pada Pemerintahan Soeharto peran koperasi sebagai ekonomi rakyat  tidak  maksimal,  karena  koperasi  yang  didirikan  masyarakat  stagnan,  sebaliknya digembosi dengan berdirinya Koperasi Unit Desa (KUD). Kemudian, Pasal 57 ayat (1) UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa koperasi menjadi wadah tunggal melalui  Dewan  Koperasi  Indonesia  (Dekopin)  sehingga  koperasi  sebagai  lembaga  ekonomi rakyat tidak diberikan leluasa untuk berkembang, dan ditentukan oleh wadah Dekopin.
Maka disarankan, lebih memusatkan perekonomian masyarakat, sesuai dengan tujuan berbangsa  dan  bernegara  yang  termaktub  dalam  amanat  Pembukaan  UUD  1945,  dengan mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Bernegara tanpa terwujudnya kesejahteraan sosial maka  akan  menjadi  negara  gagal.  Sehingga,  untuk  mewujudkan  masyarakat  sejahtera  maka perlunya  peran  pemerintah  hadir  melalui  regulasi  atau  pembuatan  undang-undang perekonomian yang memberdayakan masyarakat dalam pelaku ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA
Anugroho,  A.,  Lestarini,  R.,  &  Hayati,  T.  (2017).  Analisis  Yuridis  terhadap  Asas  Efisiensi Berkeadilan  Berdasarkan  Pasal  33  ayat  (4)  UUD  1945  dalam  Peraturan  Perundang- undangan di bidang Ketenagalistrikan. Jurnal Hukum & Pembangunan , 47 (2), 183–210. Asshiddiqie, J. (2016). Konstitusi Ekonomi, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara . B.  Hestu  Cipto  Handoyo,  (2015). Hukum  Tata  Negara  Indonesia ,  Universitas  Atma  Jaya Yogyakarta.
Bagir Manan, (1995). Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara , Bandung, Mandar Maju.
Caporaso,  J.  A.,  &  Levine,  D.  P.  (2008).  Teori-teori  ekonomi  politik. Yogyakarta:  Pustaka Pelajar .
Chairy, R. V. Y., & Gultom, E. R. (2023). Larangan Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Thrift) oleh Pemerintah Ditinjau dari Perspektif Negara Kesejahteraan. Indonesia Berdaya , 4 (3), 1137–1146.
ID.  G  Palguna,  (2020). Welfare  State  VS  Globalisasi:  Gagasan  Negara  Kesejahteraan  di Indonesia , Depok, Raja Grafindo Persada.
Francis  Wahono,  (2020).  Ekonomi  Politik  Daulat  Rakyat  Indonesia:  Pancasila  Sebagai Ancaman Paradigma, Kompas Media Nusantara, Jakarta.
James A. (2018). Caporaso et al, Teori-teori Ekonomi Politik, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Jhon  Rawls,  (2011) Teori  Keadilan:  Dasar-dasar  Filsafat  Politik  untuk  mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara , Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cetakan II. Jimly Asshiddiqie, (2016) Konstitusi Ekonomi, Jakarta, Kompas Media Nusantara. John Rawls, (2016). A Theory Of Justice , dalam buku rangkuman disertasi Aartje Tehupeioiry, Konsingosi  Dalam  Pengadaan  Tanah  Untuk  Kepentingan  Umum,  Jakarta,  Program Doktor Hukum Universitas Indonesia.
Khudzaifah  Dimyati    et  al,  Geneologi  Negara,  Hegemoni  Koorporatokrasi  Negara  Hukum Kesejahteraan Indonesia, Yogyakarta, Genta Publishing, cetakan pertama, 2020
Kwik, K. G. (1998). Gonjang-ganjing ekonomi Indonesia: badai belum akan segera berlalu . Gramedia Pustaka Utama & Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBII.
Manan, B., Mashudi, & Magnar, K. (1995). Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara . Mandar Maju.
Mastuti,  S.,  &  Syarwi,  P.  (2023).  Kebijakan  Pelarangan  Ekspor  Bijih  Nikel  Indonesia  Dari Sudut Teori Keadilan John Rawls. Communitarian: Jurnal Prodi Ilmu Politik , 4 (2). Mauleny, A. T., & Firdausy, C. M. (2019). Koperasi dalam sistem perekonomian Indonesia.
(No Title) .
Rahmawati, F. (2023). Analisis Putusan Pengadilan Dan Peraturan Tentang Akibat Perjanjian Pinjam Nama Terhadap Kepemilikan Tanah Berdasar Teori Keadilan . Rannie, M. (2021). Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum , 7 (2), 163–174.
Rawls, J. (2020). A theory of justice: Revised edition . Harvard university press. Saifulloh, P. P. A. (2021). Gagasan Konstitusi Pangan: Urgensi Pengaturan Hak Atas Pangan Warga Negara dalam Amandemen Kelima UUD 1945. Jurnal HAM , 12 (2), 227. Siswono Yudo Husodo, (2009). Menuju Welfare State: Kumpulan tulisan tentang kebangsaan, ekonomi dan polititk , Jakarta, Baris Baru. Soekarno, (2006). Filsafat Pancasila , Yogyakarta, Penerbit Media Presindo, cetakan pertama. Steven Levitsky et al , (2019). Bagaimana Demokrasi Mati: Apa yang Diungkapkan Sejarah tentang Masa Depan Kita, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
Tambunan,  E.  R.  (2016). Tinjauan  Yuridis  Tentang  Pencabutan  Hak  Asasi  Politik  Ditinjau Dari Perspektif Hukum Tata Negara .
Tutik, T. T., & SH, M. H. (2016). konstruksi hukum tata negara Indonesia pasca amandemen UUD 1945 . Prenada Media.
Wahono,  F.  (2020).  Ekonomi  politik  daulat  rakyat  Indonesia:  pancasila  sebagai  acuan paradigma. (No Title) . Yahman, S. H. (2019). Peran advokat dalam sistem hukum nasional . Prenada Media.
Yohanes,  T.,  Widiyastuti,  Y.  S.  M.,  Krismantoro,  D.,  &  Handoyo,  B.  H.  C.  (2022).  Kajian Ideologis  Pancasila  terhadap  Penyelenggaraan  Pendidikan  Inklusif. Pancasila  Jurnal Keindonesiaan , 2 (1), 92–113.

## This Work is Licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License