## POLA KOMUNIKASI DALAM PEMBERIAN SANKSI ADAT TERHADAP PELAKU KAWIN LARI
Oleh:

## YANTO
Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Dehasen Bengkulu

## ABSTRACT
In order to achieve a common goal in a society, sometimes the exchange of messages can be  biased,  therefore it is  important  how the  communication  patterns  in  giving  a  support  to  the elopement,  so  that  problems  do  not  arise  in  the  future.  Therefore,  the  writer  wants  to  see  and know the communication patterns that take place in the granting of sanctions to the elopement in BatuEjung village. This type of research is qualitative research, data sources in this study were taken  from  primary  data  and  secondary  data,  data  collection  techniques  were  carried  out  by interview  observation  and  documentation.  Analysis  techniques  by  data  reduction,  data presentation, then  drawing conclusions / verification.  The  results  of  studies  of  various  types  of communication  patterns,  ranging  from  primary  communication  patterns,  secondary communication  patterns,  linear  communication  patterns  and  circular  communication  patterns, the most suitable and approaching in sanctioning elopement actors are primary communication patterns  because  they  include  which  elements  in  the  pattern  This  is  divided  into  two  symbols, verbal  symbols  and  nonverbal  symbols.  In  verbal  or  language  symbols,  it  can  be  seen  how dialogue  patterns  that  occur  between  indigenous  people  and  the  host  convey  the  problem directly, in a nonverbal pattern the process of communicating thoughts by the communicator to the communicant using a symbol, known as "tepunjung" both yellow arbor and white arbor, and payment of a fine in cash.

## Keywords: communication patterns, customs, elopement

## PENDAHULUAN
Setiap  orang    tidak  akan    bisa  terlepas dari komunikasi,
sebab
dengan berkomunikasi orang akan mendapat kemudahan  dalam  hidupnya. Dalam hidup bermasyarakat  seseorang  akan  memperoleh kemudahan dalam hidupnya karena memiliki banyak sahabat.
Melalui
komunikasi,  juga  kita  dapat  berusaha membina  hubungan  yang  baik,  sehingga menghindari  dan  mengatasi  terjadinya
konflik  –  konflik  di  antara  kita,  apakah dengan  tetangga, teman kantor, atau dengan orang lain (Cangara, 2012).
Cangara (2012:3) mengungkapkan bahwa  dalam  melakukan  komunikasi  yang baik  akan  menghasilkan  umpan  yang  baik pula. Komunikasi diperlukan untuk mengatur    tata  krama  pergaulan  antar manusia,  sebab  berkomunikasi  dengan  baik akan  member  pengaruh  langsung  pada
struktur  keseimbangan  seseorang  dalam bermasyarakat.
Dalam  kehidupan  masayarakat  ada beberapa  aturan  yang  akan  diterapkan  salah satuya  adalah  hokum  adat,  banyak  hal  yang diatur  dalam  hukum  adat,  salah  satunya adalah hukum tentang perkawinan. Pernikahan  merupakan    ikatan  lahir  batin yang  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa.  Dalam  Undang-Undang  No  1  Tahun 1974  dijelaskan  bahwa    pernikahan  adalah ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang bahagia  dan  kekal  berdasarkan  ketuhanan yang maha esa.
Unsur  pokok  suatu  perkawinan  dalam syari’at  agama  Islam  adalah  laki-laki  dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan  akad  dengan  si  suami,  dua orang  saksi  yang  menyaksikan  telah berlansungnya akad perkawinan dan  mahar. Para  ulama  menetapkan  akad,  kedua mempelai,  wali  si  perempuan  dan  saksi sebagai  rukun  dari  perkawinan,  yang  bila tidak ada salah satu diantaranya perkawinan tersebut  tidak  sah.  (Amir  Syarifudin, 2003:81).
Bentuk ketidakhadiran wali atau waliadhal dalam  hukum  Islam,  dalam hokum  adat  dinamakan  dengan kawin  lari . Dalam  hokum  adat  di  Indonesia  kawin  lari terbagi  lagi  kepada  dua  bentuk  yaitu  : (Soerjono Soekanto,1990:248) 1. Kawin  Lari  Bersama yaitu  bila  calon Istri-Suami  melakukan  lari  bersama dengan tiada peminangan atau
pertunangan  secara  formal,  maka  terjadi perkawinan lari  bersama atau  sama-sama melarikan  diri.  Perkawinan  dengan  cara lari bersama ini dilakukan untuk menghindarkan diri dari berbagai keharusan  sebagai  akibat  perkawinan dengan cara pelamaran atau peminangan, atau  juga  untuk  menghindarkan  diri  dari
rintangan  –  rintangan  dari  pihak  orang tua  dan  sanak  saudara,  yang  terutama datangnya dari pihak orang tua dan sanak saudara pihak perempuan.
2. Perkawinan Bawa Lari adalah berupa lari dengan  seorang  perempuan  yang  sudah ditunangkan  atau  dikawinkan  dengan orang lain atau membawa lari perempuan dengan paksaan.
Dalam  adat  desa  Batu  Ejung,  bentuk kawin  lari  yang  banyak  dilakukan  adalah kawin  lari  dalam  bentuk  pertama,  yaitu kawin  lari  bersama  yaitu  dilakukan  dengan cara  seorang  laki  -  laki  dan  perempuan melarikan bersama-sama untuk melansungkan  pernikahan  keluar  daerah dengan  tanpa  izin  dan  sepengetahuan  orang tua, keluarga dan adatdesa.
Dalam  hukum  adat  di  Indonesia  tidak mengatur  tentang  sanksi  kawin  lari,  begitu pun  dengan  hukum  Islam  juga  tidak menetapkan  sanksi  terhadap  pernikahan yang  dilakukan  dengan  ketidakhadiran walinasab  dan  akan  dinikah  kan  oleh  wali hakim,  tetapi  berbeda  halnya  dengan  adat yang  berlaku  di  desa  Batu  Ejung,  yang menerapkan  sanksi  adat  bagi  pelaku  kawin lari.
Dalam  aturan  adat  desa  Batu  Ejung, kawin  lari  yang  dilakukan  oleh  masyarakat Batu Ejung merupakan pembangkangan dan perlawanan  terhadap  adat  desa  Batu  Ejung, maka  bagi  siapa  yang  melakukannya  akan dikenakan  sanksi  adat,  sebagaimana  yang tercantum  dalam  Peraturan  Adat  Desa  Batu Ejung  Nomor  01  tahun  2017  Pasal  4  yakni membayar denda dan berbagai ritual .
Demi  tercapainya  sebuah  tujuan  bersama dalam  suatu  masarakat  kadang  pertukaran pesan bisa menjadi bias, oleh karena itu ada beberapa  pola  yang  bisa  terbentuk  dalam komunikasi  terutama  dalam  komunikasi adat,  terlebih  dalam  pemberian  sanksi terhadap  pelaku    kawin  lari,  agar  tidak muncul  permasalahan  di  kemudian  hari, mengingat  pemberian  sanksi  adalah  suatu
hukuman  yang  diterima  oleh  pelaku,  agar menyenangkan  semua  pihak  maka  perlu pola komunikasi yang baik dalam pemberian sanksi tersebut.
Pola  Komunikasi  adalah  proses  yang dirancang untuk mewakili kenyataan keterpautannya  unsur  -  unsur  yang  dicakup beserta
keberlangsunganya, guna memudahkan  pemikiran  secara  sistematik dan  logis  (Effendy,1989).    Pola  komunikasi merupakan  bagian  dari  proses  komunikasi. proses  komunikasi  akan  dapat  ditemukan pola  yang  cocok  dan  mudah  digunakan dalam berkomunikasi .
Berdasarkan  latar  belakang  diatas, peneliti  ingin  melihat  lebih  lanjut  dalam sebuah penelitian mengenai pola komunikasi yang berlangsung dalam pemberian  Sanksi  Adat  terhadap  pelaku Kawin  Lari  di  Desa  Batu  Ejung Kecamatan Teramang  Jaya  Kabupaten  Muko-Muko Provinsi Bengkulu.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan  penelitian  kualitatif.  Penelitian kualitatif  ditujukan  untuk  mendeskripsikan dan  menganalisis  fenomena,  peristiwa, aktivitas  sosial,  kepercayaan,  persepsi,  dan pemikiran  orang  secara  individual  ataupun kelompok.
Bungin (2003:302) mengatakan, pendekatan  kualitatif  memusatkan  perhatian pada prinsip– prinsip umum yang mendasari perwujudan sebuah makna dari gejala-gejala sosial  di  masyarakat.  Objek  analisisnya adalah  makna  dari  gejala-gejala  sosial  dan budaya dengan mempelajari pola komunikasi yang dibentuk dalam pemberian sanksi kepada pelaku  kawin lari yang ada di desa Batu Ejung.

## Sumber Data
A. Sumber Data Primer Data  primer  yaitu  data  yang  diperoleh dari  respon  dan  langsung  dari  orang-
orang  atau  sumber  pertama.  Data  primer dari  penelitian  ini  adalah  data  yang diperoleh  dari    ketua  adat  desa  Batu Ejung,  kepala  kaum  desa  Batu  Ejung, peraturan  adat  desa  Batu  Ejung  dan pelaku.

## B. Sumber Data Sekunder
Data  sekunder  adalah  data  yang  terlebih dahulu  ditelusuri  dan  dilaporkan  oleh orang  lain  diluar  peneliti.  Data  sekunder meliputi  dokumen-dokumen,  arsip-arsip, catatan-catatan,  gambar-gambar  terkait dengan penelitian ini.

## Teknik PengumpulanData
Teknik  pengumpulan  data  merupakan langkah yang  paling strategis  dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian  adalah  mendapatkan  data.  Dalam usaha  pengumpulan  data  serta  keterangan yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini  adalah penulis  menggunakan  metode  pengumpulan data sebagai berikut:
1. Obeservasi Nasution dalam Sugiono (2005:64) menyatakan  bahwa  observasi  adalah dasar  semua  ilmu  pengetahuan.  Yaitu fakta  mengenai  dunia  kenyataan  yang diperoleh  melalui  observasi.  Sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis  terhadap  gejala  yang  tampak pada  objek  penelitian.  Dalam  melakukan observasi  ini  peneliti  menggunakan  akan menyatakan  terus  terang  kepada  sumber data, bahwa sedang melakukan penelitian.  Jadi  mereka  yang  diteliti mengetahui  sejak  awal  sampai  akhir tentang aktivitas peneliti (Sugiono,
2005:66).  Metode  observasi  ini  penulis gunakan  untuk  mengadakan  observasi pendahuluan, pengamatan langsung mengenai kegiatan yang berkaitan dengan  pola  komunikasi  pemberian sanksi  adat  pada  pelaku  kawin  lari  di desaBatu Ejung.
2. Wawancara Menurut Bungin (2003:108) wawancaraa  dalah  proses  memperoleh keterangan  untuk  tujuan  penelitian dengan  tanya  jawab  sambil  tatap  muka antara  pewawancara  dengan  responden atau  orang  yang  diwawancarai  dengan atau  tanpa  mengunakan  pedoman . Metode pengumpulan data yang dilakukan  melalui  wawancara  untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan pada para responden. Untuk mendapatkan  informasi  yang  relative lebih  objektif,  maka  wawancara  di  sini dilakukan terhadap satu orang responden,  yang  termasuk  responden yang sekiranya dapat membantu peneliti untuk  memberikan  informasi  dan  untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.  Data  yang  diperoleh  dengan interview  ini  mengenai  informasi  dan data  tentang  hal-hal  yang  bersifat objektif.  Dalam  melakukan wawancara peneliti manggunakan metode
wawancara  semi  terstruktur,  dimana dalam  pelaksanaannya  lebih    bebas. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan lebih terbuka,  dimana  pihak  yang  diajak wawancara  diminta  pendapat,  dan  ide- idenya.
3. Dokumentasi
Menurut  Guba  dan  Lincol  dalam Moleong (2000:161) dokumentasi adalah  setiap  bahan  tertulis  atau  film dari  record  yang  tidak  dipersiapkan karena  adanya  permintaan  dari  seorang penyelidik. Metode documenter
merupakan  pengumpulan  data  yang diperoleh  dari  berbagai  catatan  atau arsip  penting.  Metode  ini  digunakan untuk memperoleh data tentang segalapenjelasan, serta menunjang
validitas dan efektifitas dalam pengambilan data, yakni struktur
sejarah,  sumber  daya  manusia,  dan sebagainya.

## Teknik Analisis Data
Langkah  yang  diambil  dalam  teknik analisis  data  dalam  penelitian  ini  ialah menggunakan  analisis  data  kualitatif  oleh model  interaktif    Miles  &  Huberman (1992:20).  Dimana  analisis,  yang  dilakukan ialah pengumpulan data terdiri atas tiga alur kegiatan  yang  terjadi  secara  bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Pada reduksi  data  yang  diartikan  sebagai  proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi  data  “kasar”  yang  muncul  dari catatan-catatan  tertulis  di  lapangan  hingga berlanjut  terus  sesudah  penelitian  lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.
Sedangkan  pada  penyajian  data  yang diartikan  sebagai  sekumpulan  informasi tersusun  yang  memberikan  kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan  tindakan,  selain  itu  juga dengan  melihat  penyajian-penyajian  penulis akan  dapat  memahami  apa  yang  sedang terjadi  dan  apa  yang  harus  dilakukan. Kegiatan  analisis    ketiga  yang  penting adalah  menarik  kesimpulan  dan  verifikasi . Kesimpulan-kesimpulan  “final”  mungkin tidak  muncul  sampai  pengumpulan  data terakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, observasi,  pengkodeannya,  penyimpangan, dan  kecakapan penelitian.

## HASIL PENELITIAN
Pola  komunikasi  adalah  proses  yang dirancang untuk mewakili kenyataan keterpautan  unsur-unsur yang  dicakup beserta keberlangsungan, guna memudahkan pemikiran  secara  sistematik  dan  logis. Begitu  juga  halnya  penegekan  hokum  adat bertujuan untuk menentramkan dan merubah perilaku  masyarakat  yang  adadisekitar  adat.
Dan  pola  penyampaian  pesan  harus  juga dilakukan  dengan  baik.  Dalam  komunikasi dikenal  beberapa  pola,  dalam  pemberian sanksi  adat  kepada  pelaku  kawin  lari  lebih mendekati pola primer yang mana lambang- lambang  yang  digunakan  baik  itu  verbal maupun non verbal.  Penegakan  hukum adat sebuah kewajiban ditegakkan pola komunikasi  dalam  pemberian  sanksi  adat terhadap pelaku kawin lari.

## Pelaksanaan  Sanksi  Adat  Kawin  Lari  Di Desa Batu Ejung
Dalam  aturan  adat  desa  Batu  Ejung, kawin  lari tercantum  dalam  Peraturan  Adat Desa  Batu  Ejung  Nomor  01  tahun  2017 Pasal  4  berupa  :  “Membayar  denda  Adat sebesar Rp 1.000.000,-, Satu buah Punjuang Kuning dan satu buah Punjuang Putih serta bermaaf-maafan kepada majelis yang hadir”. Pada  ayat  berikutnya,  jika  sanksi  adat tersebut  tidak  dilaksanakan  maka  “keluarga yang  bersangkutan  belum  bisa  dilayani pekerjaan  baik  maupun  pekerjaan  buruk  di rumahnya oleh orang adat. Dari aturan yang ditegakkan  dan  pemberian  sanksi  kepada pelaku kawin lari ada beberapa langkah awal yang harus dilalui diantaranya:
1. Orang  tua  menyampaikan  kepada  kepala kaum, untuk dilakukan penyelesaian
2. Kepala  kaum  menyampaikan  perihal tersebut  kepada  ketua  adat  bahwa  anak kaumnya telah melakukan kawin lari dan berdasarkan laporan orang tuanya
3. Ketuaadat  menjadwalkan  pelaksanaan penyelesaian masalah
4. Kepala  kaum  mengundang  pegawai  adat yang  terdiri  dari:  ketua  adat,  kepala- kepala  kaum  yang  lain  dan  kepaladusun. Dan  pegawa  isyara’  yang  terdiri  dari:
Imam Kadi, Khatib dan Bilal.
Setelah  melakukan  kawin  lari,  orang  tua menyampaikan perihal kawin lari yang telah dilakukan  oleh  anaknya  kepada  kepala kepala  kaumnya  dan  bermaksud  untuk mencari  jalan  penyelesaiannya  secara  adat
desa  Batu  Ejung.  Setelah  mendapat  laporan dari anak kaumnya, kepala kaum menyampaikan  perihal  tersebut  kepada ketua  adat  bahwa  anak  kaumnya  telah melakukan  kawin  lari  dan  berdasarkan laporan  orang  tuanya  bermaksud  untuk mencari  penyelesaiannya  secara  adat  yaitu dengan melaksanakan sanksi adat sebagaimana  ketentuan  adat  desa  Batu Ejung. Setelah  dikomunikasikan  dengan  ketua adat tentang jadwal pelaksanaan pembayaran sanksi adat, maka kepala kaum memerintahkan  kepada  orang  tua  yang bersangkutan  untuk  menyiapkan  seluruh perlengkapan  berupa punjuang  kuniang, punjuang putiah dan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya,  kepala  kaum  mengundang pegawai  adat  yang  terdiri  dari  ketua  adat, kepala-kepala  kaum  yang  lain  dan  kepala dusun.    Dan    pegawai  syara’  yang  terdiri dari : Imam Kadi, Khatib dan Bilal.
Tahapan Pelaksanaan
Pembayaran

## Sanksi Adat Kawin Lari
Adapun  tahapan  dalam  pelaksanaan pembayaran  sanksi  adat  kawin  lari  adalah sebagai berikut :
1. Dimulai oleh kepala kaum yang bersangkutan dengan menyampaikan maksud  undangan  dan  kesalahan  yang telah  dilakukan  oleh  anak  kaumnya  dan bermaksud  untuk  melaksanakan  sanksi adat  sebagaimana  peraturan  adat  desa Batu Ejung.
2. Dijawab oleh kepala dusun dengan untuk dilakukan pembayaran sanksi adat.
3. Diperintahkan  oleh  kepala  kaum  kepada kedua  pasangan  untuk  menyampaikan ucapan  mohon  maaf  karena  telah menyalahi  aturan  adat  desa  Batu  Ejung dengan menyalami majlis yang hadir satu persatu secara bergiliran.
4. Kemudian dilanjutkan dengan doa pernikahan  yang  dipimpin  oleh saih (pembantu pegawai syara’).
5. Dilanjutkan  dengan  makan  bersama, Kemudian dihidangkanlah punjuang putih dihadapan Imam Kadi dan punjuang kuniang dihadapan Ketua Adat, serta makan-makanan lainnya yang sudah disiapkan oleh tuan rumah.
6. Penyampaian  nasehat  kepada  pengantin oleh ketua adat tentang adat istiadat serta perlunya  menaati  adat  istiadat  dalam desa.  Kemudian  nasehat  disampaikan imam kadi tentang nasehat keagamaan.
7. Pembagian uang denda dengan pembagian sebagai berikut :
a. Untuk kepala kaum yang bersangkutan Rp.100.000,-
b. Untuk ketua adat Rp100.000,-
c. Untuk majelis yang hadir Rp.800.000,-
8. Diakhiri  dengan  penyampaian  kata-kata pamitan  pulang  oleh  kepala  dusun  serta dijawab oleh kepala kaum yang bersangkutan.

## Pola Komunikasi Primer
Pola komunikasi primer merupakan suatu proses penyampaian pikiran oleh komunikator  kepada  komunikan  dengan menggunakan  suatu lambang sebagai media atau saluran. Dalam  pola ini terbagi menjadi dua  lambing  yaitu  lambang  verbal  dan lambang  non  verbal.  (Onong  Uchjana Efendy, 2003 :33).
1. Lambang Verbal
Dalam proses komunikasi bahasa sebagai lambang verbal paling banyak dan paling sering  digunakan,  oleh  karena  hanya bahasa  yang  mampu  mengungkapkan pikiran  komunikator  mengenai  hal  atau peristiwa,  baik  yang  konkret  maupun yang  abstrak,  yang  terjadi  masa  kini, masa lalu dan masa yang akan datang.
2. Lambang Non Verbal Lambang    non  verbal  adalah  lambang yang  dipergunakan  dalam  komunikasi,
yang bukan bahasa, misalnya kias, isyarat dengan anggota tubuh, antara lain kepala, mata, bibir, tangan, dan jari.
Pola komunikasi ini dinilai sebagai model klasik,  karena  model  ini  merupakan  model pemula  yang  dikembangkan  Aristoteles, kemudian  Lasswell  hingga  Shannon  dan Weaver  (HafiedCangara,  1998:45).  Dari hasil  temuan  di  lapangan  dapat  diketahui bahwa  pola  komunikasi  yang  dilakuan  oleh adat  dalam  pemberian  sanksi  yaitu  pola komunikasi primer atau dikenal juga dengan model  klasik.  Yang  terdiri  atas  tiga  unsur, yakni: komunikator,  pesan, dan komunikan. Yang  menjadi  komunikator  dalam  hal  ini adalah  perangkat  adat  dalam  hal  ini  ketua adat  dan  kepala  kaum,  adapun  pesan  yang disampaikan berupa hukuman-hukuman yang  berlaku  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku, sedangkan yang menjadi komunikan  adalah  bukan  saja  kedua mempelai  akan  tetapi  keluarga  besar  kedua mempelai, karena hukumannya juga berlaku untuk sekeluarga.
Dalam  pola  komunikasi  primer  dikenal juga  dengan  proses  penyampaian  pikiran oleh komunikator kepada komunikan dengan  menggunakan  suatu  symbol  dalam pemberian  sangsi  adat  dikenal  dengan bahasa“tepunjung”  baik  punjung kuning maupun punjung putih serta bermaaf-maafan kepada  majelis  yang  melambangkan  sebuah simbol  penghargaan  kepada  nenek  moyang untuk  menjaga  jangan  ada  perbuatan  yang mengganggu keseimbangan masyarakat yang  dikaitkan  dengan  keagamaan  dan mistis.
Selanjutnya  dalam  komunikasi  primer lambang  nonverbal  adalah  lambang  yang dipergunakan  dalam  komunikasi,  yang bukan  bahasa  yaitu  sanksi  adat  berupa, membayar    sejumlah  uang  denda  adat merupakan  sebuah  tanggungjawab  yang harus  dipinggul  oleh  pasangan yang melakukan kawin lari, dengan adanya denda seperti  ini  diharapkan  ada  efek  jera  yang
diberikan  kepda  para  pelaku  yang  berniat melakukan kawin lari.
Bahasa  sebagai  lambang  verbal  yaitu paling  banyak  dan  paling  sering  digunakan, karena  bahasa  mampu  mengungkapkan pikiran  komunikator  dalam  hal  ini  jelas terlihat bagaimana dialog yang terjadi antara orang  adat  dan  tuan  rumah  yang  bersifat dialogis., dimana orang-orang adat menyampaikan pandangan yang telah dilakukan  oleh  pelaku  kawin  lari,  dan  efek yang  ditimbulkan,  bahwa  apabila  hukuman ini  tidak  dilakukan,  atau  tidak  dipenuhi, makabukan  hanya  pelaku  kawin  lari  yang menerima  hukuman,  melainkan  keluarga kedua  belah  pihak,  tidak  akan  dilayani  dan tidak  diikutsertakan  dalam  kegiatan  baik maupun kegiatan buruk didalam masyarakat desa.  Dan  keluarga  yang  bersangkutan belum  bisa  dilayani  pekerjaan  baik  maupun buruk  di  rumahnya  oleh  orang  adat  desa Batu Ejung.

## PENUTUP Kesimpulan
Komunikasi akan dapat ditemukan pola yang  cocok  dan  mudah  digunakan  dalam berkomunikasi,  dalam  hal  pemberian  sanksi adat  terhadap  pelaku  kawin  lari  penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pola yang tepat  digunakan  adalah  pola  komunikasi primer  yang  mana  dalam  pola  ini  terbagi menjadi  dua  lambang  yaitu  lambang  verbal dan lambang non verbal sehingga memadukan keduanya menjadi proses komunikasi  dengan  pola  ini  akan  lebih efektif.
Dalam pola non verbal proses penyampaian  pikiran  oleh  komunikator kepada  komunikan  dengan  menggunakan suatu  simbol,  dalam  hal  ini  pemberian sanksi adat dikenal dengan bahasa “tepunjung”  baik  punjung  kuning  maupun punjung  putih.  dan  membayar  sejumlah uang  denda  adat.  Dalam  lambang  verbal atau  bahasa  yaitu  paling  banyak  dan  paling
sering  digunakan,  terlihat  bagaimana  pola komunikasi yang bersifat dialog yang terjadi antara  orang  adat  dan tuan  rumah  pada  saat pelaksanaan  penyelesaian  pemberian  sanksi kepada pelaku kawin lari dan orang tua.

## Saran
Hendaknya  dalam  pemberian  sanksi terhadap pelaku kawin lari, juga mengundang perangkat pemerintahan karena dalam  ketatanan  pemerintah,  kepala  desa menjadi orang nomor satu di desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Arni, Muhammad. 2004. Komunikasi Organisasi. Jakarta, Bumi Aksara Bungin,  Burhan.  2003. Metode  Penelitian Kualitatif .  Jakarta,  PT  Raja  Grafindo Persada.
Cangara,  Hafied.  2012 Pengantar  Ilmu Komunikasi .  Jakarta,  PT  Raja  Grafindo Persada.
Efendy,  Onong  Uchjana.  2003. Ilmu , Teori dan Filsafat Komunikasi. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti Effendy,  Onong  Uchjana.  1993. Dinamika Komunikasi. Bandung,  PT.  Remaja
Rosdakarya Hadikusuma, Hilman. 1977. Hukum Perkawinan Indonesia . Bandung, Alumni,
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia.  1996.
Jakarta, Balai Pustaka,
Marhaeni,  Fajar.  2009. Ilmu  Komunikasi Teori&Praktik. Yogyakarta, Graha
Ilmu,.
Nico,  Ngani.  2012. Perkembangan  Hukum Adat di Indonesia . Yogyakarta, Pustaka Yustisia Setiady,  Tolib.  2009. Intisari  Hukum  Adat Indonesia  Dalam  Kajian  Kepustakaan. Bandung, Alfabeta Sobur,Alex, 2006. Ensiklopedia Komunikasi Jakarta,  Simbiosa Rekatama
Soebekti.  1997 Asas-Asas  dan  Susunan Hukum Adat . Jakarta, PT. Pradnya Soerjono,  Soekanto.  1990. Hukum  Adat  Di Indonesia. Jakarta, Rajawali Sukmadinata,  Nana  Syaodih.  2012 Metode Penelitian Pendidikan. Bandung, Remaja Rosdakarya Suharsimi, Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian. Bandung, Rosda Karya
Susanto,  Eko  Harry.  2010. Komunikasi Manusia  Esensi  dan  Aplikasi  dalam Dinamika  Sosial  Ekonomi  Politik, Jakarta, Mitra Wacana Media Syahuri,  Taufiqurrahman.  2013. Legislasi Hukum  Perkawinan  Di  Indonesia. Jakarta, Kencana Paramita Syarifudin,  Amir.  2003.  G aris-Garis  Besar
Fiqh. Jakarta, Prenada Media Wiryanto. 2004 Pengantar Ilmu Komunikasi . Jakarta, Gramedia