Jurnal Governansi, p-ISSN 2442-3971 e-ISSN 2549-7138 Volume 9 Nomor 2, Oktober 2023

## PENERAPAN E-GOVERNMENT MELALUI APLIKASI ‘SITANJAK MAKIN MANTAP’ OLEH DINAS SOSIAL

## E-GOVERNMENT IMPLEMENTATION THROUGH ‘SITANJAK MAKIN MANTAP’ APPLICATION BY SOCIAL OFFICE
Andriyus 1 , Sylvina Rusadi 2* , Monalisa 3 1,2,3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kaharudin Nasution No.113, Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, Riau, Indonesia *Korespondensi: Sylvina Rusadi. Email: sylvinarusadi@soc.uir.ac.id
(Diterima: 07-12-2022; Ditelaah: 08-07-2023; Disetujui: 23-08-2023)

## ABSTRACT
This study intends to describe the implementation of e-government through the Sitanjak Makin Mantap application  by  the  Pekanbaru  City  Social  Office  This  application  is  one  way  of  bringing  the  concept  of  e- government into practice. E-government is innovation and creativity from the government in implementing all forms of policies to serve the public. However, in the implementation of applications, there are still many issues with application deployment, including a lack of funding for technology infrastructure and even a shortage of human resources. This study carried out observations and interviews in data collection Consequently, it may be stated that the study employed phenomenological-style qualitative research methodologies. The findings of the field study demonstrated that the Pekanbaru City social service's efforts to implement the application were still  having  difficulties  due  to  ongoing  funding  and  outreach  issues,  necessitating  changes  in  the  areas  of support,  quality,  and  value.  For  researchers  who  want  to  conduct  research  on  the  same  topic,  it  is recommended to use theory-government.
Keywords : E-Government, Government Innovation, Local Government.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menggambarkan  penerapan  e-government  melalui  aplikasi  Sitanjak Makin  Mantap  oleh  dinas  sosial  kota  Pekanbaru.  Penerapan  aplikasi  ini  merupakan  salah  satu  bentuk  dari pelaksanaan konsep e-government. E-government merupakan inovasi dan kreatifitas dari pemerintah dalam pelaksanaan segala bentuk kebijakan dalam melayani publik. Namun dalam penerapan aplikasi masih banyak terdapat permasalahan yakni kurangnya dukungan sarana teknologi bahkan kurangnya sumber daya manusia. Penelitian  ini  melaksanakan  observasi  dan  juga  wawancara  dalam  pengumpulan  data  sehingga  dapat dikatakan  penelitian  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  tipe  fenomenologi.  Hasil  penelitian  lapangan menjelaskan bahwa penerapan aplikasi oleh dinas sosial Kota Pekanbaru masih belum berjalan baik karena masih kurangnya anggaran serta kurangnya sosialisasi sehingga diperlukan perbaikan dari elemen dukungan, kualitas dan nilai. Bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian dengan topik yang sama direkomendasikan untuk menggunakan teori e-government yang lain.
Kata kunci : E-Government, Inovasi Pemerintah, Pemerintah Daerah.
Andriyus, Rusadi, S., & Monalisa. (2023). Penerapan E-Government Melalui Aplikasi ‘Sitanjak Makin Mantap’ Oleh Dinas Sosial. Jurnal Governansi , 9(2), 95-102.

## PENDAHULUAN
Kemiskinan merupakan permasalahan  penting  yang  bukan  hanya terjadi    di    Indonesia    namun  juga  terjadi secara menyeluruh di setiap negara-negara yang ada di dunia. Angka kemiskinan dunia terus  meningkat  diakibatkan  adanya  salah satu  faktor  yakni  pandemi  virus  Covid-19. Tugas  penting  dalam  menurunkan  angka kemiskinan dibebankan kepada pemerintah sebagai salah satu tujuan negara. Kebijakan serta  berbagai  program  telah  diupayakan dalam  penanganan  berbagai  faktor  yang menyebabkan    kemiskinan    belum memperoleh  hasil  yang  signifikan.  Hal  ini salah    satunya  disebabkan      oleh      masih terjadinya      kesenjangan      antara perencanaan      yang      dibuat      dengan pencapaian    tujuan    sebagai    hasil pelaksanaannya  karena  berbagai  program penyelesaian  masalah  kemiskinan  lebih difokuskan  pada  kegiatan  sektoral  saja. Untuk    itu    diperlukan    inovasi    dan kreatifitas    dari    pemerintah    dalam pelaksanaan    berbagai    kebijakan    salah satunya  melalui penerapan E-Government (Electronic Government).
E-  government  merupakan  suatu jenis perubahan birokrasi yang tidak hanya difokuskan  pada  upaya  pemanfaatan teknologi  namun  juga  adanya  upaya mengikutsertakan masyarakat dalam pengambilan  keputusan  (Rozikin  et  al.,
2020). E-government biasanya
digambarkan  sebagai  pemanfaatan  Teknik Informasi  maupun  Komunikasi  oleh pemerintah yang kemudian akan dipadukan dengan reformasi birokrasi yang bertujuan untuk  memperbaiki  struktur  dan  tindakan pemerintahan (Field, Muller, Lau, 2003).
Awal mula pelaksanaan e- government  di  Indonesia  bersumber  dari penerbitan  Instruksi  Presiden  Nomor  3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional  Pengembangan  E-Government. Dasar  hukum  ini  dibuat  bertujuan  untuk mensinergikan  pemahaman  pemerintah secara  nasional  dalam  penyelenggaraan pemerintahannya hingga dapat
mewujudkan  pemerintahan  yang  terbuka, bertanggung jawab serta efektif efisien dan tentunya  melalui  keterlibatan  masyarakat dalam  sistem  pemerintahan.  Namun sayangnya  pelaksanaan  e-government  di negara Indonesia ditemukan kendala, salah satunya  yang  terjadi  pada  penerapan  e- government melalui aplikasi sitanjakmakin mantap  yang  diterapkan  oleh  dinas  sosial kota Pekanbaru.
Aplikasi Sitanjak Makin Mantap merupakan kepanjangan dari Sistem Terpadu Layanan Jangkauan  Masyarakat  Miskin  yg  Mudah, Aman,  Nyaman,  Tepat,  Akuntabel  dan Profesional.  Aplikasi  ini  merupakan terobosan dari dinas sosial kota Pekanbaru dalam memberikan layanan dalam penanggulangan  kemiskinan.  Aplikasi  ini berisikan  aplikasi    pelayanan    dalam pengaduan    pelayanan    kemiskinan    dan diutamakan  bagi  yang menerima layanan KIS    (Kartu    Indonesia  Sehat),  KIP  (Kartu Indonesia  Pintar),  KKS  (Kartu  Keluarga Sejahtera) dan Jamkesda (Jaminan
Kesehatan  Daerah).
Gambar 1. Tampilan Aplikasi Sitanjak Makin Mantap
Aplikasi  ini  adalah  salah  satu implementasi  dari  e-government  yang dijalankan oleh dinas sosial kota Pekanbaru sejak  25  Juni  2018.  Namun    di    dalam
pelaksanaannya masih ditemukan berbagai permasalahan yakni:
1.  Terindikasi  kurangnya  sosialisasi  yang dilakukan    oleh    Dinas    Sosial    Kota Pekanbaru dalam   pengenalan   aplikasi serta   manfaat   aplikasi   terlebih   yang menjadi      sasaran  pengguna  adalah masyarakat miskin.
2.  Terindikasi    kurangnya    sarana    dan prasarana    yang    menyangkut pelayanan    terhadap  aplikasi,  hal  ini ditandai  dengan  adanya  kesulitan pengguna dalam mengakses aplikasi.
3.  Terindikasi    kurangnya    tenaga    ahli Dinas    Sosial    Kota    Pekanbaru    dalam mengatasi berbagai permasalahan yang berhubungan dengan aplikasi.
4.  Terindikasi  belum  siapnya  pengguna dalam  penerapan  aplikasi  tersebut  hal ini ditandai lebih banyaknya pengguna yang  memperoleh  layanan  secara manual dengan datang ke kantor Dinas Sosial Kota Pekanbaru.
Dari  penjelasan  tersebut  di  atas terlihat  bahwa  dalam  penerapan  e- government melalui objek aplikasi sitanjak makin  mantap  masih  banyak  terdapat permasalahan.  Untuk  itu  perlu  adanya upaya  penting  yang  dilakukan  oleh  dinas sosial  untuk  mengatasi  permasalahan tersebut. Berdasarkan penjabaran tersebut maka perlu dilakukannya penelitian terkait e-government  untuk  melihat  sejauh  mana dinas  sosial  kota  Pekanbaru  dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi.

## MATERI DAN METODE
Teori yang Relevan
E-government merupakan cara tersistem  dalam  mengartikan  nilai-nilai sektor publik sehingga memudahkan dalam pelaksanaan  tugas  pemerintah  dan  juga bertujuan untuk mengkolaborasikan setiap pandangan  stakeholder  (Flak  et  al.,  2009). Selanjutnya  keberhasilan  e-government sangat  dipengaruhi  oleh  pandangan  dan dukungan masyarakat (Scott et al., 2016). E-
government  perlu  dikembangkan  lebih lanjut guna pencapaian akselerasi pembangunan  negara  yang  tentunya  akan berdampak terhadap kelanjutan pembangunan yang bisa  diperhatikan dari sisi ekonomi, sosial dan ekologi (Sudirman & Saidin, 2022).
Evolusi e-government memiliki tujuan akhir  yakni  peningkatan  keterlibatan masyarakat  di  dalam  penyelenggaraan pemerintah.  Bentuk  partisipasi  yang dimaksudkan  adalah  1)  memberikan evaluasi  terhadap  keberhasilan  kebijakan pemerintah  yang  akan  dilaksanakan  atau yang  telah  terorganisir  di  setiap  institusi melalui akses email secara bebas dan aktif; 2)  mendapatkan  informasi  maupun  data yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan keseharian  dari  sejumlah  website  yang pemerintah  miliki;  serta  3)  mengikuti bermacam  diskusi  ataupun  public  hearing yang  berlangsung  melalui  daring  (Indrajit, 2005).
Ada  beberapa  manfaat  e-government yang perlu dijelaskan, yakni : 1) perubahan menyeluruh e-government dapat dijadikan sebagai sarana bagi masyarakat yang penuh dengan informasi, 2) meningkatkan suasana investasi serta kompetisi, 3) meningkatkan keterbukaan,  pertanggungjawaban,  dan good governance, 4) meningkatkan keterlibatan publik, 5) menciptakan produk kebijakan  baru  dan  manajemen  keilmuan, 6) meningkatkan akses dan kualitas layanan terhadap  masyarakat,  dan  7)  efisiensi manajemen sumber (Hanna, 2010).
Upaya  dalam  mengembangkan  e- government memiliki empat level aktivitas, diantaranya  pertama  persiapan,  kedua pematangan, ketiga pemantapan, serta yang terakhir  pemanfaatan.  Tahapan  pertama adalah  persiapan  yang  dimulai  dengan langkah  mempersiapkan  sarana  dan prasarana pendukung, dasar aturan hukum, perangkaian  situs  di  dalam  setiap  unsur organisasi,  pengenalan  situs  terhadap stakeholder,  kemudian  kesiapan  sumber daya  manusia  dalam  layanan  yang menggunakan  e-government.  Tahapan
kedua  adalah  upaya  pematangan,  yakni peningkatan  layanan  yang  menyangkut aktivitas pembuatan situs informasi publik yang menarik, mengolah serta menyiapkan penyediaan  isi  dari  produk  informasi  dan pelayanan, ataupun pembuatan antarmuka sinergitas  dengan  lembaga  lain.  Tahap selanjutnya  adalah  pemantapan  yang merupakan  tahapan  ketiga  yang  dimulai dengan  kegiatan  peningkatan  yang  lebih baik  komunikasi  dalam  bentuk  dua  arah antara  masyarakat  yang  menggunakan layanan yang berhubungan dengan aksesibilitas  informasi  publik,  perakitan situs transaksi dalam layanan publik, serta perangkaian interoperabilitas dari data dan juga  aplikasi  melalui  lembaga  lainnya. Tahapan  akhir  adalah  tahap  pemanfaatan yang dimulai melalui pengaksesan layanan secara  daring.  Tahap  pemanfaatan  ini  juga selalu  disertai  dengan  pembuatan  aplikasi yang mengandung unsur yang pertama G2G (Government  to  Government),  yang  kedua G2B  (Government  to  Business),  dan  yang ketiga  G2C  (Government  to  Citizen)  yang saling berhubungan.
Dari  temuan  kajian  literatur  dengan tema  e-government  diketahui  bahwa  ada beberapa  faktor  yang  dapat  menghambat dalam  pengaplikasian  pemberlakuan  e- government  di  Indonesia  diantaranya  : (Kumar  et  al.,  2007);(Surendo,  2009);(El- Hadadeh et al., 2010)
1.  Belum  terdapat  ukuran  baku  yang tampak  di  dalam  penyelenggaraan  e- government  serta  belum  adanya sosialisasi  mengenai  apa  yang  harus dilakukan dalam pencapaian e- government yang riil serta ideal
2.  Belum  adanya  SDM  yang  memiliki kapasitas dalam pengelolaan e- Government.
3.  Belum tersebarnya
Infrastruktur jaringan informasi yang sama di setiap daerah-daerah yang ada di Indonesia
4.  Kebanyakan penduduk Indonesia berada  pada  tingkatan  menengah  ke bawah  sehingga  penyerapan  keilmuan
dan  pengetahuan  e-government  masih relatif rendah
5.  Komitmen  yang  belum  kuat  dari pemerintah  dalam  mendukung  e- government
6.  Lembaga  pemerintah  belum  memiliki Budaya Organisasi yang bersifat saling berbagi dalam keterkaitan informasi.
Selain    itu  menurut    (Indrajit,  2002), untuk  mengimplementasikan  keilmuan digitalisasi dalam pemerintahan maka perlu memperhatikan  3  (tiga)  faktor  elemen ataupun indikator sukses dari e- government yakni:
1. Support Element support merupakan  unsur  utama  di dalam  pengembangan e-government . Political  will  yang  bersumber  dari  pejabat publik berupa dukungan sangat diperlukan dalam  penerapan  konsep e-government. Dukungan  yang  dimaksudkan  disini  dapat berupa  inisiatif  pembangunan  maupun pengembangan e-government oleh  stake holder seperti halnya kesepakatan kerangka dasar e-government yang merupakan  unsur  utama  kesuksesan pemerintah  di  dalam  pencapaian  visi  dan misi  negaranya.  Selanjutnya  perlu  adanya sosialisasi secara menyeluruh, berkelanjutan  dan  konsisten  kepada seluruh  kalangan  tingkatan  pemerintahan maupun kepada masyarakat umum.

## 2. Capacity Element
capacity merupakan kekuatan penting yang dibutuhkan dalam pembangunan serta pengembangan  e-government  agar  dapat segera diwujudkan. Ada tiga kekuatan atau yang  harus  diwujudkan  diantaranya kecukupan  finansial  dalam  pelaksanaan konsep e-government . Keberadaan infrastruktur teknologi dan informasi yang tercukupi karena termasuk dalam sebagian besar dari keberhasilan penyelenggaraan e- government.  Keberadaan  SDM  yang memiliki kemampuan yang diperlukan agar
pengimplementasian e-government sesuai dengan kemanfaatannya.

## 3. Value Element
value merupakan nilai kegunaan yang didapat  oleh  pemerintah  dalam  memberi pelayanan kepada publik sebagai penerima layanan  e-government.  Unsur  value  ini sangat  menentukan  besar  atau  kecilnya penyerapan  manfaat  e-government  yang diterima  oleh  publik.  Oleh  sebab  itu diperlukan  adanya  ketepatan  dalam memilih  program-program  yang  menjadi prioritas  kebutuhan  publik  yang  perlu untuk didahului.
Artikel  ini  bersumber  dari  penelitian dengan  jenis  kualitatif.  Penelitian  ini menggunakan  metode  kualitatif.  Penelitian metode kualitatif adalah kegiatan mengumpulkan data secara natural dengan tujuan  memberikan  pemaknaan  akan fenomena-fenomena  yang  terjadi  dengan peran  peneliti  sebagai  informan  utama dengan  pengambilan  contoh  sumber  data melalui  langkah  purposive  sampling  dan snowball  sampling,  mengumpulkan  data triangulasi, menganalisis data yang bersifat induktif,  dengan  menghasilkan  penelitian yang  bersifat  generalisasi  (Anggito  & Setiawan, 2018).
Selanjutnya penelitian dengan pendekatan  kualitatif  dapat  dijabarkan sebagai  penelitian  yang  memiliki  tujuan untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang  permasalahan  yang  terjadi  di kehidupan manusia bukan menggambarkan secara singkat seperti halnya dalam metode kuantitatif  (Gunawan,  2013).  Kemudian sebagai  tambahan  penelitian  kualitatif merupakan  suatu  kajian  yang  melakukan pengamatan  tentang  adanya  kualitas hubungan,  kegiatan,  kondisi  atau  berbagai sumber, sehingga dapat diartikan penelitian ini  memfokuskan  pada  gambaran  subjek secara  menyeluruh  dengan  penjelasan secara lengkap mengenai kondisi subjek di lapangan (Fadli, 2021).

## Metode
Hasil  penelitian  ini  diperoleh  melalui teknik  perolehan  sampel  secara  purposive sampling dengan cara mengumpulkan data melalui aktivitas awal observasi, kemudian wawancara  dan  terakhir  dokumentasi. Adapun  informan  pada  penelitian  ini berjumlah  tiga  orang  yakni  Kepala  Dinas Sosial  Kota  Pekanbaru,  Kepala  Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin  serta  Kepala  seksi  Pemberdayaan Sosial  dan  Keluarga  Miskin.  Kemudian dilanjutkan  dengan  proses  validasi  data dengan teknik triangulasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam memecahkan fenomena- fenomena yang terjadi dalam penerapan e- government melalui aplikasi Sitanjak Makin Mantap  oleh  dinas  sosial  kota  Pekanbaru peneliti  menggunakan  elemen-elemen sukses  dalm  keberhasilan  e-government yang  dikemukakan  oleh  Indrajit.  Ketiga elemen sukses tersebut adalah (1) Support Element (dukungan);  (2) Capacity  element (Kapasitas);  dan  (3) Value  element (Nilai). Lebih  lanjut  mengenai  hasil  pembahasan dapat  dilihat  pada  penjabaran  masing- masing elemen dijelaskan di bawah ini:
1. Support Element (dukungan)
Dukungan merupakan prioritas yang perlu  dilihat  dalam  berhasil  atau  tidaknya penerapan aplikasi Sitanjak Makin Mantap. Di  dalam  penelitian  lapangan  peneliti mengembangakan  melalui  beberapa  sub elemen penilaian yakni komitmen pemerintah, inovasi dan sosialisasi.
a. Komitmen pemerintah
Dari  hasil  wawancara  dapat  ditemukan bahwa  komitmen  pemerintah  yakni  dinas sosial  kota  Pekanbaru  dalam  penerapan aplikasi  Sitanjak  Makin  Mantap  belum maksimal hal ini ditandai dengan petunjuk teknis  penerapan  aplikasi  hanya  sebatas instruksi  dari  kepala  dinas  sosial  yang belum  dibakukan  melalui  suatu  produk
kebijakan  yang  universal.  Sehingga  dari observasi  peneliti  aplikasi  Sitanjak  Makin Mantap  dinilai  masih  lemah  sehingga rentan untuk terjadi perubahan.
b. Inovasi
Pengamatan  peneliti  serta  penghimpunan hasil  wawancara  mengenai  inovasi  dinas sosial kota Pekanbaru dalam meluncurkan aplikasi Sitanjak Makin Mantap sudah baik karena  mengandung  kebaruan  dari  segi aplikasi  yang  memudahkan  masyarakat untuk  mengakses  dan  memantau  data  KIS (Kartu    Indonesia  Sehat),  KIP  (Kartu Indonesia  Pintar),  KKS  (Kartu  Keluarga Sejahtera) dan Jamkesda (Jaminan Kesehatan  Daerah)  tanpa  harus  bersusah payah  untuk  mengecek  langsung  di  dinas sosial  kota  Pekanbaru  sehingga  dinilai dengan  adanya  aplikasi  ini  memberikan kemudahan bagi masyarakat.
c. Sosialisasi
Sosialisasi  merupakan  hal  penting  yang harus  dilaksanakan  dalam  pengenalan aplikasi  Sitanjak  Makin  Mantap  kepada sasaran  layanan  yakni  masyarakat  kurang mampu.  Namun  dari  hasil  observasi  dan wawancara  diketahui  bahwa  sosialisasi aplikasi  belum  dijadikan  sebagai  agenda rutin  dinas  sosial  kota  Pekanbaru.  Dengan demikian tentunya kemanfaatan aplikasi ini tidak dapat tersalurkan secara menyeluruh dan merata kepada seluruh sasaran layanan di  setiap  unsur  masyarakat  diakibatkan kurangnya  sosialisasi  dalam  penggunaan aplikasi Sitanjak Makin Mantap.
2. Capacity element (Kapasitas)
Kapasitas  merupakan  suatu  bentuk kemampuan pemerintah di dalam menjalankan fungsinya dalam menjalankan suatu kebijakan. Dalam penilaian kapasitas penerapan aplikasi Sitanjak Makin Mantap oleh  dinas  sosial  kota  Pekanbaru,  peneliti membagi penilaian berdasarkan subelemen yakni  sumber  daya  manusia,  sumber  daya teknologi serta sumber daya anggaran.
1.  Sumber daya manusia
Merupakan  unsur  terpenting  yang  harus dimiliki  oleh  dinas  sosial  kota  Pekanbaru. Dari hasil pengamatan langsung peneliti di lapangan  diketahui  bahwa  dinas  sosial hanya  memiliki  1  (satu)  orang  tenaga  IT (Informasi  Teknologi)  yang  berkompeten dalam menangani segala gangguan di dalam penggunaan  aplikasi  Sitanjak  Makin Mantap.  Sehingga  dinilai  belum  adanya kemampuan  sumber  daya  yang  cukup dalam mengoperasikan aplikasi ini.

## 2.  Sumber daya teknologi
Melalui  penghimpunan  data  wawancara diperoleh  dari  masyarakat  pengguna layanan diketahui bahwa mereka kesulitan mengakses aplikasi tersebut karena sering eror  sehingga  tidak  bisa  diakses  dengan baik.  Hal  ini  tentunya  menandakan  bahwa sarana  teknologi  aplikasi  Sitanjak  Makin Mantap belum siap untuk digunakan.
3.  Sumber daya anggaran
Anggaran  merupakan  unsur  utama  bagi dinas  sosial  kota  Pekanbaru  yang  harus terpenuhi, karena dengan adanya anggaran yang  maksimal  tentunya  penerapan aplikasi  Sitanjak  Makin  Mantap  dapat berjalan lancar. Namun dari data lapangan dan  wawancara  diperoleh    hasil  bahwa belum terdapat pos anggaran tetap di dinas sosial  kota  Pekanbaru  yang  dapat digunakan  dalam  pemeliharaan  aplikasi maupun peningkatan sumber sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan.
3. Value element (Nilai)
Nilai  merupakan  kemanfaatan  yang dapat  dirasakan  masyarakat  sebagai penerima  layanan  dari  aplikasi  Sitanjak Makin  Mantap.  Dari  penghimpunan  data observasi dan wawancara kepada masyarakat  sebagai  objek  yang  menerima aplikasi Sitanjak Makin Mantap memperoleh  hasil  bahwa  aplikasi  ini memiliki  manfaat  yang  besar  bagi  publik. Manfaat  yang  dirasakan  publik  melalui keberadaan aplikasi ini adalah kemudahan
di  dalam  mengakses  data  KIS  (Kartu Indonesia  Sehat),  KIP  (Kartu  Indonesia Pintar), KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) dan Jamkesda  (Jaminan  Kesehatan  Daerah) dimana  saja  dan  kapan  saja.  Sehingga  jika ada  permasalahan  dengan  data  tersebut tentunya  masyarakat  dapat  dengan  cepat mencari  solusi  dengan  mendatangi  dinas sosial kota Pekanbaru secara langsung.

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI
Dari  penelitian  lapangan  melalui observasi dan wawancara serta pengumpulan dokumen yang telah dilaksanakan    maka  dapat  diperoleh simpulan yakni :
1. Suport Element (dukungan) disimpulkan belum  sepenuhnya  dimiliki  oleh  dinas sosial Kota Pekanbaru, hal ini dikarenakan  belum  adanya  kebijakan baku  dalam  penerapan  aplikasi  Sitanjak Makin Mantap. Selanjutnya untuk unsur inovasi  dari  aplikasi  sudah  ada  namun belum didukung dengan adanya sosialisasi  aplikasi  secara  konsisten sehingga  ditemukan  masih  adanya masyarakat  yang  belum  mengetahui aplikasi Sitanjak Makin Mantap.
2. Capacity element
(Kapasitas)
disimpulkan  bahwa  dari  unsur  sumber daya  manusia  di  dinas  sosia  kota Pekanbaru  sudah  cukup  baik  dengan memiliki  1  (satu)  orang  tenaga  ahli  di bidang IT (Informasi Teknologi). Namun sayangnya  dinas  sosial  kota  Pekanbaru belum  memiliki  sumber  daya  dalam teknologi dan anggaran dalam pemeliharaan dan pengembangan aplikasi Sitanjak Makin Mantap.
3. Value element (Nilai) disimpulkan bahwa dinas  sosial  kota  Pekanbaru  melalui aplikasi  Sitanjak  Makin  Mantap  berhasil memberikan  manfaat  dalam  pemberian layanan data kemiskinan kepada masyarakat.
Berdasarkan kesimpulan terhadap setiap elemen  dalam  keberhasilan  penerapan e-
government dalam inovasi aplikasi Sitanjak Makin  Mantap  oleh  dinas  sosial  kota Pekanbaru  maka  peneliti  memberikan rekomendasi penelitian yang dapat diberikan yakni :
a. Bagi  dinas  sosial  kota  Pekanbaru, sebaiknya  dapat  membuat  petunjuk baku dalam bentuk produk kebijakan di dalam  penerapan  aplikasi  Sitanjak Makin  Mantap.  Hal  ini  penting  untuk diperhatikan  karena  dengan  adanya standar  baku  tentunya  penerapan aplikasi  dapat  lebih  mudah  dan  efektif dilaksanakan.
b. Bagi  dinas  sosial  kota  Pekanbaru, sebaiknya  dapat  menganggarkan  dana dalam  pemeliharaan  aplikasi  Sitanjak Makin  mantap  agar  kedepannya aplikasi  ini  dapat  dikembangkan menjadi lebih baik dari segi isi produk aplikasi sehingga lebih banyak manfaat yang akan diperoleh masyarakat.
c. Bagi peneliti lainnya, dapat melakukan penelitian  dengan  menjadikan  tulisan ini  sebagai  bahan  masukan  dalam pengembangan penelitian sejenis dengan variabel yang berbeda sehingga penelitian  ini  memiliki  kemanfaatan dalam pengembangan keilmuan khususnya mengenai e-government .

## DAFTAR PUSTAKA
Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif . CV Jejak.
El-Hadadeh,  R.,  Weerakkody,  V.,  &  Al-Shafi,
H. S. (2010). E-Government
Implementation  Challenges:  A  Case Study. AMCIS Proceedings .
Fadli,  M.  R.  (2021).  Memahami  desain metode penelitian kualitatif. Humanika,  Kajian  Ilmiah  Mata  Kuliah Umum , 21 (1), 33–54.
Field, Muller, Lau, G.-R. V. (2003). The case for  e-government:  Excerpts  from  the OECD  report  “The  E-government
Makin Mantap’ Oleh Dinas Sosial Imperative.” OECD Journal on
Budgeting , 3 (1), 62–96.
Flak,  L. S.,  Dertz,  W.,  Jansen,  A.,  Krogstie, J., Spjelkavik, I., & Ølnes, S. (2009). What is the value of eGovernment–and how can we actually realize it? Transforming  Government:  People, Process and Policy .
Gunawan,  I.  (2013). Metode  Penelitian Kualitatif :  Teori  dan  Praktik .  Bumi Aksara.
Hanna,  K.  N.  (2010).  Transforming Government and Building the
Information  Society:  Challenges  and Opportunities  for  the  Developing World. In Springer New York .
Indrajit, R. E. (2002). Electronic Government:
Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan
Publik Berbasis Teknologi Digital . Andi Offset.
Indrajit,  R.  E.  (2005). E-Government  In Action . Andi Offset.
Kumar,  V.,  Baskher,  M.,  &  Irvan,  B.  (2007). Factors  for  successful  e-government adoption: a conceptual framework. The Electronic  Journal  of  E-Government ,
5 (1), 122–133.
Rozikin, M., Hesty, W., & Sulikah, S. (2020). Kolaborasi  dan  E-Literacy:  Kunci Keberhasilan  Inovasi  E-Government Pemerintah  Daerah. Jurnal  Borneo Administrator , 16 (1), 61–80.
Scott, M., DeLone, W., & Golden, W. (2016). Measuring  eGovernment  success:  a public  value  approach. European Journal  of  Information  Systems , 25 (3), 187–208.
Sudirman,  F.  A.,  &  Saidin,  S.  (2022). Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-
Government) dan Pembangunan Berkelanjutan: Reviu Literatur Sistematis: Reviu Literatur Sistematis. Nakhoda:  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan ,
21 (1), 44–58.
Surendo, K. (2009). Implementasi tata kelola teknologi  informasi (Cetakan  I). Informatika.