Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA) Volume 4, Nomor 2, Desember 2021 e-ISSN : 2598-4934 p-ISSN : 2621-119X DOI : https://doi.org/10.31539/kaganga.v4i2.2579

## DAMPAK PEMBATASAN KAMPANYE BAGI PASANGAN CALON
PADA PILKADA SERENTAK 2020
Maria Botifar 1 , Poppi Damayanti 2 , Robeet Thadi 3
Institut Agama Islam Negeri Curup 1
Institut Agama Islam Negeri Bengkulu 2,3
robeet@iainbengkulu.ac.id 3

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  mengevaluasi  dampak  pembatasan  kampanye  bagi  paslon gubernur  Bengkulu  pada  Pilkada  serentak  tahun  2020.  Pendekatan  yang  digunakan kualitatif  metode  deskriptif. Ada  12 informan  penelitian  dari  tim  pemenangan  paslon, dipilih  secara purposif  sampling .  Hasil  penelitian  bahwa  dampak  pertemuan terbatas/metode tatap muka/dialog, paslon memiliki kesempatan untuk lebih dekat dengan komunitas yang dibinanya, namun kurang optimal dalam menjangkau jumlah pemilih dan memiliki  keterbatasan  untuk  mengenalkan  paslon  kepada  masyarakat  secara  langsung, pada  pembatasan  debat  publik,  positifnya  debat  lebih  terarah  karena  tidak  dipengaruhi oleh  suara-suara  pendukung,  lebih  fokus  pada  konten  atau  materi,  pembawa  acara  dapat lebih  terarah  dalam  memandu,  sedangkan  dampak  pembatasan  penyebaran  bahan kampanye  bagi  paslon  ditanggapi  positif  dari  masing-masing  paslon,  karena  aturan  dan regulasi  tidak  mengalami  perubahan,  bahkan  terjaganya  kebersihan  dari  sampah  bahan kampanye.  Simpulan  bahwa  pembatasan  kampanye  bagi  paslon  gubernur  dan  wakil gubernur Bengkulu pada Pilkada serentak tahun 2020 berdampak baik secara positif dan negatif  terutama  pada  pembatasan  pertemuan,  debat  publik  dan  pembatasan  penyebaran bahan  dan  alat  peraga  kampanye  kepada  pemilih  berdasarkan  metode  kampanye  yang digunakan.
Kata Kunci: Dampak Pandemi, Pasangan Calon, Pembatasan Kampanye

## ABSTRACT
This  study  aims  to  evaluate  the  impact  of  campaign  restrictions  for  the  Bengkulu governor  candidate  pair  in  the  simultaneous  regional  elections  in  2020.  The  approach used  is  a  qualitative  descriptive  method.  There  were  12  research  informants  from  the winning  candidate  pair  team,  selected  by  purposive  sampling.  The  results  of  the  study show  that  the  impact  of  limited  meetings/face-to-face  methods/dialogue,  the  candidate pair has the opportunity to be closer to the community it fosters, but it is less than optimal in reaching the number of voters and has limitations in introducing the candidate pair to the public directly, on the limitation of public debate, the positive debate is more directed because  they  are  not  influenced  by  supporting  voices,  more  focused  on  content  or material,  presenters  can  be  more  focused  in  guiding,  while  the  impact  of  limiting  the distribution  of  campaign  materials  for  each  candidate  pair  is  responded  positively  by each  candidate,  because  the  rules  and  regulations  have  not  changed,  even  maintaining cleanliness of campaign material waste. The conclusion is that campaign restrictions for the  Bengkulu  governor  and  deputy  governor  candidates  in  the  2020  simultaneous regional elections have both positive and negative impacts, especially on restrictions on meetings,  public  debates  and restrictions  on the  distribution  of  campaign  materials and props to voters based on the campaign methods used.
Keywords: Campaign Restrictions, Candidate Pairs, Pandemic Impact

## PENDAHULUAN
Pandemi  covid-19  memberikan dampak  yang  luar  biasa  terhadap kehidupan  sehari-hari  di  masyarakat,
mengubah segalanya, pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat, Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar (PSBB), menjaga jarak, larangan berkumpul dan berkerumun serta aturan lain, telah memunculkan permasalah  baru.  Permasalahan  baru yang  muncul  tidak  hanya  pada  sektor kesehatan,  sektor  ekonomi,  sektor sosial,  sektor  pendidikan,  juga  sektor politik.
Pada  sektor  politik  pandemi covid-19  telah  memunculkan  pro  dan kontra  terkait  pelaksanaan  pilkada  di tengah dan penularan virus Sars Cov-II, membuat  interaksi  manusia  harus dibatasi dan menjaga jarak, berbanding terbalik  dengan  aktivitas  pilkada  yang harusnya  berinteraksi secara intens dan mengumpulkan massa dalam kampanye (Muhlis, 2021); (Sari, 2021).
Ada  banyak  artikel  membahas  tentang pilkada  di  masa  pandemi,  sebagian besar  membahas  mengenai  efektivitas penyelenggaraan  pilkada  di  tengah pandemi  (Putri,  2021);  (Ristyawati, 2020)  pendidikan  politik  bagi  pemilih pemula dan partisipasi pemilih (Nurgiansah,  2021),  alternatif  baru pelaksanaan pilkada (Hergianasari, 2020),  serta  problematika  dan  teknis penyelenggaraan pilkada (Akbar, 2020); (Dewanti, 2020), urgensi pelaksanaan pilkada di tengah pandemi (Rajab,  2020).  Belum  ada  yang  secara spesifik  melakukan  evaluasi  tentang dampak  pembatasan  kampanye  bagi paslon  di  tengah  pandemi,  yang  di dalamnya memuat dampak pembatasan pertemuan,  tatap  muka  dan  debat publik, serta pembatasan bahan kampanye  dan  pembatasan  alat  peraga kampanye.
Konsekuensi  tahapan  pilkada dan  kampanye  di  tengah  pandemi, Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan  Umum  Nomor  13  tahun 2020  tentang  Perubahan  kedua  PKPU No. 6 tahun 2020  tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur,  bupati  dan  wakil  bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana  non  alam  covid-19.  Ini menjadi  pedoman  bagi  penyelenggara, peserta,  pengawas  maupun  masyarakat sebagai  pemilih  (PKPU  RI  NO.  13, 2020).
Situasi  abnormal  dengan  ada bencana  non-alam  yakni  pandemi covid-19, mau tidak mau baik penyelenggara  maupun  peserta  harus memformulasi  ulang  mekanisme  dan teknis kampanye. Waktu yang sulit dan situasi  yang  mengharuskan  menjaga jarak,  tidak  memungkinkan  bagi  calon untuk  mengumpulkan  massa.  Padahal, kampanye  dalam  proses  elektoral  di Indonesia identik dengan pengumpulan massa.  Dengan  pengaturan  kampanye tipe  simbolik,  dimana  calon  akan cenderung mengerahkan massa, sementara  ada  kebijakan  PSBB  yang salah  satunya  mengatur  soal physical distancing atau social distancing , tentu hal ini tidak mudah bagi calon.
Pelaksanaan  Pilkada  serentak tahun  2020  terdapat  270  daerah  yang mengikuti  Pilkada  dengan  rincian  9 provinsi,  37  kota,  dan  224  kabupaten yang  ada  di  Indonesia  (Farisa,  2020); (Hertanto,  2021),  propinsi  Bengkulu merupakan  satu  salah  satu  yang menyelenggarakan  pilkada  serentak tahun  2020  dalam  pemilihan  gubernur dan  wakil  gubernur.  Menariknya, pemilihan  calon  gubernur  dan  wakil gubernur  Bengkulu,  diikuti  oleh  tiga pasangan yakni Helmi Hasan-Muslihan D.S, Rohidin Mersyah-Rosjonsyah, dan
Agusrin M. Najamuddin-Imron Rosyadi.  Tiga  pasangan  calon  yang berkontestasi  merupakan  petahana  dari periode  sebelumnya,  tentunya  sebagai pasangan  calon  yang  berkontestasi  di massa  pandemik,  tidak  ada  pilihan dalam  menyampaikan  visi,  misi  dan program  kerja  dengan  memaksimalkan kampanye  melalui  pertemuan  terbatas, tatap muka dan dialog yang patuh pada protokol kesehatan serta memaksiamlkan kampanye secara virtual. Mekanisme ketentuan kampanye  yang  diatur  oleh  KPU berdasarkan  (PKPU RI NO. 13, 2020), tentu menimbulkan dampak bagi paslon  gubernur  dan  wakil  gubernur serta tim pemenangan
dalam mensosialisasikan paslon, visi, misi dan program  kerja.  Untuk  mengevaluasi dampak  pembatasan  kampanye  di tengah  pandemi  dalam  pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubenur Bengkulu  tahun  2020,  penelitian  ini setidaknya  mendalami  pengetahuan dan pengalaman yang dirasakan masing-masing tim
pemenangan pasangan  calon  dalam  kampanye  di tengah pandemi.

## METODE PENELITIAN
Secara  paradigmatik  penelitian ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif metode  dekriptif.  Metode  deskriptif dipilih  karena  dapat  mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, terutama  pengetahuan  dan  pengalaman subjek  penelitian  akan  masalah  yang
diteliti.  Pengumpulan  data  primer melalu  wawancara  mendalam,  sumber data  primer  adalah  tim  pemenangan calon  gubernur  dan  wakil  gubernur Bengkulu  yang  melakukan  aktivitas kampanye,  dipilih  secara purposif
berdasarkan pertimbangan peneliti. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, surat kabar, laporan  penelitian,  dan  sumber  lain yang relevan. Dalam menganalisis data, terdapat  tiga  proses  kegiatan  pokok yang  dilakukan,  baik  sebelum,  selama, dan  sesudah  pengumpulan  data,  yaitu reduksi  data,  penyajian  data,  dan menarik  kesimpulan/verifikasi  (Miles &  Huberman,  1992).  Agar  data  yang diperoleh terjamin validitasnya, peneliti melakukan tahapan:
standar kredibilitas,  standar  transferabilitas, standar  dependabilitas  dan  standar konfirmabilitas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dampak Pembatasan Pertemuan Terbatas,  Pertemuan  Tatap  Muka dan Dialog Hasil wawancara kepada informan  tentang  dampak  pertemuan terbatas,  pertemuan  tatap  muka  dan dialog  bagi  paslon  gubernur  dan  wakil gubernur  di  tengah  pandemi,  menurut informan  memiliki  dampak  positif  dan negatif. Berikut tabel yang memperlihatkan variasi jawaban informan  atas  pembatasan  pertemuan, pertemuan  tatap  muka  dan  dialog  pada kampanye di tengah pandemi.
Tabel 1. Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka dan Dialog Informan 1 2
3 4 5 6 Dampak pembatasa n pertemuan berdampak positif bagi paslon, dalam sosialiasi visi, misi dan program, dampak positif paslon dan tim kampanye dapat mendatangi orang-orang tidak signifikan dampaknya to content visi misi beserta turunan program dampak negatif tidak  ada, dampak positif paslon  bisa bertemu dengan kalau untuk paslon tidak berdamp ak, tapi masyarak at sangat berdamp ak, pertemua n dibatasi 50  orang pertitik, itu
Informan 1 2 3 4 5 6 pandemi membatasi interaksi paslon dengan pemilih, peserta  50 orang setiap pertemuan shg, sosialisasi yang dilakukan dirasa tidak optimal untuk menjangka u jumlah pemilih dan  jumlah desa  yang begitu luas. dalam komunitas dan lebih dekat  sudah terkondisi sejak  awal, dampak negatifnya tidak terbatasnya soft corn karena mencakup khalayak luas, tidak menjangkau untuk  massa ini yang perlu ditingkatkan. kerjanya bisa di dengar langsung, bisa di tonton langsung oleh masyarakat kita  melalui media  massa ataupun media sosial. masyarakat , bisa menjangka u masyarakat terkecil, pertemuan biasanya ditempat orang  yang dihormati atau dituakan, dg  dialog masyarakat bisa bertemu langsung dengan paslon. terbatas untuk mengikut i pertemua n yang dijadwal kan,  dan masyarak at tidak dapat maksima l menerim a informasi tentang paslon. dirasakan sangat kurang. berdamp ak dengan penyamp aian  visi misi pada masyarak at. Informan 7 8 9 10 11 12 Dampak pembatasa n pertemuan sangat berdampak , kalau dibandingk an  dengan pengalama n kampanye sebelumny a,  sentuhan langsung itu  sangat berdampak pada masyarakat pemilih, pertemuan langsung bisa  lebih mengenalk an  paslon pada pemilih. Sangat sangat signifikan ketika kampanye akbar ditiadakan berdampak sekali karena yang dirugikan  itu paslon penantang atau  paslon baru,  karena dibatasinya pertemuan itu bisa menguntuka n petahana. jelas berdampak karena kampanye yang kita laksanakan di setiap titik tidak maksimal dan  jumlah orang  yang juga dibatasi, ruang  waktu yang diberikan oleh KPU memaksa kami berkejar- kejaran dengan jumlah  titik yang  sudah ditentukan. Berdampa k,  selama ini ada kampanye akbar  tapi sekarang pertemuan terbatas dengan jumlah peserta terbatas hanya 50 orang”. berdamp ak, dan dampakn ya negatif, karena pertemua n dibatasi hanya  50 orang padahal yang datang lebih dari 50  orang sehingga kampany e tidak bisa maksima l, sedangka n dampak positifny a masyarak at  dapat mengena l  paslon berdamp ak  sekali, paslon ketika pertemua n terbatas, tatap muka, dan dialog bisa memberi kan pandanga n  tentang rencana pembang una kedepann ya dan masyarak at  dapat mengden garkan langsung penjelasa n program dari
Informan 7 8 9 10 11 12 karena atmosfher electoral tidak terjadi.
lebih dekat. paslon. Berdasarkan jawaban 12 informan tentang pembatasan pertemuan  terbatas,  tatap  muka  dan dialog  pada  kampanye  paslon  gubenur di  masa  pandmi,  semua  menjawab berdampak. Informan 1, 2 dan 4 secara tegas  menjawab  bahwa  pembatasan kampanye  di  tengah  pandemi  pada pertemuan  terbatas,  tata  muka  dan dialog  terbatas  berdampak  positif  bagi paslon  dan  tim  kampanye  paslon. Menurut informan 1 dari tim paslon 01 bahwa  pertemuan  yang  dilakukan paslon pada masa kampanye
berdampak  positif  bagi  paslon  dalam rangka mensosialisasikan visi, misi dan program  paslon  namun  masa  pandemi sangat  membatasi  interaksi  paslon dengan calon pemilih karena
pembatasan  jumlah  peserta  50  orang disetiap pertemuan shg sosialisasi yang dilakukan  dirasa  tidak  optimal  untuk menjangkau jumlah pemilih dan jumlah desa yang begitu luas.
Informan  2  pun  mengakui bahwa  pembatasan  kampanye  ada dampak  positif  dan  ada  dampak negatif,  positifnya  paslon  dan  tim kampanye  dapat  mendatangi  orang- orang dalam komunitas dan lebih dekat karena  sudah  terkondisi  sejak  awal. Jawaban informan 2 ini dipertegas oleh informan 4  bahwa paslon  bisa bertemu dengan masyarakat, karena bisa menjangkau masyarakat terkecil, dimana  pertemuan  biasanya  ditempat orang  yang  dihormati  atau  dituakan, dan  dengan  dialog  tersebut  masyarakat bisa  bertemu  langsung  dengan  paslon. Dengan  adanya  pembatasan  kampanye ini setidakanya pasangan calon atau tim pemenangan  dapat  mendatangi  orang-
orang yang tergabung dalam komunitas dan  sifatnya  lebih  dekat  karena  sudah terkondisi sejak awal. Dampak pembatasan pertemuan ini, perlu diperpanjang  waktu  kampanye  supaya bisa menjangkau masyarakat lebih luas.
Sementara  informan  3,  5,  6,  7, 8,  9,  10,  12  cenderung  memberikan arah  jawaban  ke  dampak  negatif meskipun  tidak  begitu  tegas,  berbeda dengan  informan  11  yang  secara eksplisit  menjawab  bahwa  pembatasan kampanye berdampak negatif baik bagi paslon  maupun  masyarakat.  Seperti dikemukakan informan 7 jika dibandingkan dengan pengalaman kampanye sebelumnya, sentuhan langsung  itu  sangat  berdampak  pada masyarakat pemilih, pertemuan langsung  bisa lebih mengenalkan paslon  pada  pemilih.  Dampaknya sangat  signifikan  ketika  kampanye akbar  ditiadakan  karena atmosfher electoral tidak terjadi. Jawaban- jawaban  informan  tentang  dampak pembatasan kampanye di tengah pandemi memperlihatkan adanya dampak  dalam  kegiatan  kampanye. Pembatasan kampanye setidaknya menyulitkan bagi pasangan calon untuk menyampaikan  gagasan-gagasan  dan ide-ide  tentang  visi,  misi  dan  turunan program  kerja  secara  langsung  kepada masyarakat,  yang  menurut  informan akan beda pemahamannya bila visi dan misi  disampaikan  oleh  perwakilan bukan langsung dari pasangan salon.
Berdasarkan  hasil  temuan  di atas diperoleh informasi bahwa pertemuan  terbatas,  tatap  muka  dan dialog,  berdampak  positif  berupa: terfokusnya  sasaran  sosialisasi  visi,
misi dan program, terbangunnya ikatan antara paslon dan pemilih, optimalisasi penggunaan  media  massa  dan  media sosial,  dan  terbangunnya  dialog  yang intensif  dengan  masayarakat  pemilih. Sedangkan  dampak  negatifnya  berupa: kurang  maksimalnya  informasi  untuk masyarakat luas, tidak seluruh masyarakat  memahami  visi,  misi, program dan pasangan calon, berkurangnya atsmosfer electoral, merugikan untuk paslon  yang baru dan menguntungkan  untuk  petahana,  dan kerja  sosialisasi  tidak  maksmal  karena dibatasi oleh waktu yang singkat.

## Dampak  Pembatasan  Pelaksanaan
Debat Publik Antar Paslon Pandemi covid-19 dalam tahapan kampanye sesi debat publik, sebagaimana  diatur  dalam  PKPU  No. 13 tahun 2020 juga dilakukan pembatasan  pelaksanaan  debat  publik atau  debat  terbuka  antar  pasangan calon  disenggarakan  oleh  KPU  dengan ketentuan yang  ketat  dan  wajib mematuhi  ketentuan  mengenai  status penganan  covid-19.  Menurut  informan penelitian  tentang  pembatasan  peserta debat publik antar paslon secara umum tidak  ada  dampak  bagi  paslon  seperti tergambar pada tabel berikut:
Tabel 2. Pembatasan Debat Publik Antar Paslon Informan 1 2 3 4 5 6 Dampak pembatasa n debat publik berdampak positif bagi paslon, pembatasa n dimasa pandemi tidak terlalu berpengaru h negatif terhadap optimalisas i bagi paslon  dlm penyampai an visi, misi dan program hanya  saja karena debat publik dilaksanak an  secara langsung melalui media televisi local. saya kira tidak berdampak, karena di siarkan  live oleh  media elektronik malahan memberikan dampak positif  untuk ke depan, debat itu lebih  terarah tidak dipengaruhi suara-suara para pendukung, lebih fokus. tidak signifikan dampaknya to  content/isi dari visi misi beserta turunan program kerjanya bisa di dengar langsung, bisa di tonton langsung oleh masyarakat kita. tidak ada dampak negatif, justru  saya melihat dampak positif, karena lebih efektif tidak  perlu rame-rame sehingga dihidarkan sorak  sorai tim,  ketika debat publik  tim pemennaga n menonton bareng  di posko pemenanga n. tidak  ada dampak, karena dari  dulu yang hadir juga terbatas, penonton dalam ruangan tidak mempen garuhi  di debat publik tersebut, masyarak at bisa menonto n lewat TV. kalau bisa jangan dibatasi karena ruangan besar, mungkin kurang penyema ngat paslon, misalnya diundang 5  orang dari partai penduku ng paslon.
Informan 7 8 9 10 11 12 Dampak pembatasa n debat publik Tidak berdampak karena masyarakat bisa menyaksik an lewat TV. berdampak juga,  karena terkait kerumunan juga. yang hadir dibatasi tidak berpengaruh, berpengaruh hanya  pada keriuhan saja, masyarakat menyaksikan lewat TV. Tidak berdampak , karena bisa menonton lewat TV”. tidak berdamp ak,  lebih baik karena tidak mengund ang  ricuh karena kondisi lebih tenang, masyarak at bisa menonto n lewat TV. tidak banyak dampakn ya, itu disiarkan media lokal, durasi waktu terbatas paslon tergesa- gesa  dan tidak bisa leluasa menyam paikan visi  dan misinya. Berdasarkan  informasi  dari  12 informan semuanya hampir memberikan  jawaban sama  yakni tidak ada  masalah,  bahkan  memberikan dampak positif dengan adanya
pembatasan  peserta  pada  acara  debat publik antar pasangan calon.  Informan 2  menjelaskan  bahwa  pembatasan peserta  debat  publik  antar  paslon  tidak berdampak,  karena  di  siarkan live oleh media  elektronik  ataupun  medi  digital, dan  malahan  memberikan  dampak positif  untuk  ke  depan,  sehingga  debat itu  lebih terarah tidak dipengaruhi oleh suara-suara  para  pendukung,  lebih fokus. Lebih meberikan dampak positif dengan  pembatasan  audien,  kalau  kita mau  jujur,  debat  lebih  fokus  sehingga pembawa  acara/ host atau  moderator tidak  disibukan  untuk  meredam  dan mengarahkan audien pendukung. Biasanya  kalu  debat-debat  publik ramai,  sehingga  host/moderator  sibuk untuk  meredam/menenangkan  audien pendukung.
Apa  yang  dikemukan  informan 2  sama  dengan  pernyataan  informan  3, menurutnya  pembatasan  debat  publik tidak  signifikan  dampaknya  karena visi,  misi  bisa  disaksikan  langsung melalui  media  yang  digunakan  dalam
live debat  publik,  isi  dari  visi  misi beserta  turunan  program  kerjanya  bisa di  dengar  langsung,  bisa  di  tonton langsung oleh masyarakat.
Debat  publik  itu  merupakan tahapan  terpenting  dalam  kampanye politik  terutama  meyakinkan  kepada masyarakat  akan  kompetensi  calon pemimpian,  namun  demikian  dengan pembatasan  pelaksanaan  debat,  mulai dari  jumlah  peserta  yang  hadir  hingga durasi  debat  juga  tidak  berpengaruh, sebagaimana  pernyataan  informan  4, menurutnya  tidak  ada  dampak  negatif, justru  melihat  dampak  positif,  karena lebih  efektif  tidak  perlu  rame-rame sehingga  dihidarkan  sorak  sorai  tim. Informan  9,  keterlibatan  masyarakat yang  bukan  tergabung  dalam  tim sukses yang tertarik menonton debat di media  massa  masing  sangat  rendah, tetapi  masyarakat  diberikan  ruang untuk  menyaksikan  lewat  televisi, kalau yang hadir dibatasi tidak berpengaruh,  berpengaruh  hanya  pada keriuhan  saja,  sedangkan  masyarakat bisa menyaksikan lewat televisi.
Yang  sedikit  berbeda  jawaban informan  1,  6  dan  8,  informan  1 menegaskan  bahwa  berdampak  positif bagi  paslon  sedangkan  informan  6,
berharap  peserta  debat  publik  tidak dibatasi, sementara informan 6 menganggap  pembatasan  debat  publik ini  berdampak  juga  karena  terkait kerumunan. Berdasarkan informasi dari informan  penelitian  yang  berasal  dari tim pemenangan pasangan calon gubernur  dan  wakil  gubernur,  bahwa pembatasan  pelaksanaan  debat  publik atau  debat  terbuka  antar  pasangan calon  tidak  berdampak  dan  tidak  ada masalah. Pada pemilu sebelumnya juga yang  memfasilitas  debat  publik  adalah penyelenggara,  ada  sisi  positif  dengan pembatasan yang dilakukan, setidaknya keberlangsung debat lebih fokus,
karena  baik  pembawa  acara  dan pemandu  debat  tidak  disibukan  untuk mengatur  peserta  debat  yang  sering ditemukan pada kegiatan debat sebelum pandemi covid-19.
Dengan  demikian  dampak  pada pembatasan debat publik: a) debat lebih terarah  karena  tidak  dipengaruhi  oleh suara-suara  pendukung,  b)  lebih  fokus pada  konten  atau  materi,  c)  pembawa
acara  dapat  lebih  terarah  dalam memandu  debat,  d)  tidak  berpengaruh terhadap  penyampaian  visi,  misi  dan program  kerja,  dan    e)  masyarakat dapat  menyaksikan debat  publik secara terbuka  pada  ruang  media  televisi  dan media sosial.

## Dampak  Pembatasan  Penyebaran Bahan dan Pembatasan Pemasangan APK
Dalam  pembatasan  penyebatan bahan  kampanye  di  tengah  pandemi, dari  informasi  yang  diperoleh  melalu tim  pemenangan  masing-masing  calon memberikan  jawaban  yang  berbeda, ada  yang  memberikan  pernyataan bahwa  pembatasan  bahan  kampanye berdamak dan ada juga yang memberikan  pernyataan  tidak  ada masalah.  Demikian  halnya  dengan pembatasan  pemasangan  alat  peraga kampanye,  informan  juga  memberikan jawaban  bahwa  tidak  ada  masalah  atas pembatasan  sebagimana  diatur  oleh PKPU No. 13 tahun 2020.
Tabel 3. Pembatasan Penyebaran bahan Kampanye dan Pemasangan APK Informan 1 2 3 4 5 6 Dampak pembatasa n penyebara na bahan kampanye tidak terlalu berpenga ruh negatif terhadap tingkat sosialisas i  karena ketentua n dan regulasin ya. tidak ada masalah soal bahan kampanye gak ada masalah juga, pembatasan- pembatasan juga  gk  ada masalah. penyebara n bahan kampanye seperti brosur, leaflet tidak ada masalah pada penyebara n  infomasi visi dan misi paslon. setuju dibatasi untuk menjaga kebersihan, kalau  ada bahan kampnye bisa langsung di  antar  ke rumah2 pemilih. berdampak , karena materinya terlalu ketat,  tapi untuk penyebara nnya dirasa sudah cukup. Dampak Pembatasa n Pemasanga n APK tidak berpenga ruh karena ketentua n dan regulasi terkait tidak ada masalah, penyebara n dan APK ada tempat- tempat tertentu, saya rasa tidak ada masalah. APK  dari KPU  yang ada di jalan-jalan protokol/b esar saja, jadi berdampak untuk APK saya  juga cenderung sepakat dibatasi, karena tidak berpengaru kerjasama penyeleng gara  untuk memberika n informasi dimana titik-titik yang  bisa
Informan 1 2 3 4 5 6 pemasan gan  APK oleh KPU tidak mengala mi perubaha n signifika n  antara masa pandemi dan  dlm situasi normal. sama seperti pilkada sebelumny a, jumlahnya pun  sudah ditetapkan KPU, hampir samalah. pada paslon untuk berkampan ye  melalui APK. h  juga  ke masyarakat , APK yang beserak juga merusak pemandan gan. dipasangi APK  oleh tim  paslon, agar  tidak ada pelanggara n. Informan 7 8 9 10 11 12 Dampak pembatasa n penyebara na bahan kampanye Memang dilema karena bahan kampany e bisa menjadi transmisi penulara n, tapi pembatas an  perlu dan jangkaua n juga terbatas. Berdampa k, kalau yang memiliki modal kecil pembatasa n diuntungka n  tapi  bagi paslon yang memiliki modal besar merasa dirugikan karena tidak  bisa menampak kan kemampua n secara finansial. Tim menerima bahan kampanye dari KPU secara dicicil, waktu diberikan terlalu singkat sehingga tidak terkejar proses penyebarany a. berdampak , karena dari  KPU maka penyebara nnya  tidak maksimal”. berdampak , karena paslon tidak mengeluar kan  biaya yang  besar untuk bahan kampanye namun penyebara nnya  tidak menyeluru h. tidak berdampak karena penyebara n bahan kampanye bisa disebarkan seperti biasanya. Dampak Pembatasa n Pemasanga n APK APK, bentuk, dimensi dibatasi, menjadi catatan juga untuk KPU dalam menyedi akan APK misalnya sama dengan bahan kampanye. terima  kasih KPU telah menyediaka n  APK  akan tetapi  untuk proses pemasangan nya seringkali tidak  sesuai dengan target tim. berdampak , karena APK  dari KPU pemasanga n tidak merata sehingga tidak masuk  ke desa-desa atau kecamatan - Berdampa k, karena APK  dari KPU mengehem at dana paslon, tapi pemasanga n tidak merata hanya di titik-titik tertentu tidak berdampak karena APK  dari KPU sudah ada ketentuan masing- masing  di setiap
kelurahan.
Informan 7 8 9 10 11 12 ketentua n huruf agar  bisa dibaca oleh yang melalui jalan dipasang nya baliho tersebut dengan riset. kecamatan, dan  secara kualitas juga  tidak maksimal. saja termasuk juga tentang besar  kecil APK  perlu diperbaiki lagi. Kampanye  di  tengah  pandemi berimpliksai  pada  pembatasan  bahan kampanye dan pembatasan pemasangan  alat  peraga  kampanye, jawaban informan penelitian mengkonfirmasi  bahwa  pembatasan bahan  kampanye  dan  pembatasan  alat peraga  kampanye  pilkada  2020  di tengah  pandemi,  menimbulkan  dua persoalan, ada yang mengangapnya ada dampak oleh sebagian tim pemenangan karena  hanya  dipasang  pada  titik-titik tertentu  saja,  sementara  sebagian  lagi menganggapnya  tidak  ada  masalah tidak  ada  persoalan  apalagi  ditengah pandemi covid-19.
Informan  1-5  dan  12  tidak berdampak  dan  tidak  masalah  bahan kampanye  dibatasi  apalagi  di  tengah pendemi,  karena  pada  pilkada  serentak 2020  ini  mekanisme  bahan  dan  APK jumlahnya sudah ditetapkan oleh penyelanggara. Sedangkan  informan 6- 12  menganggap  pembatasan  bahan kampanye  ini  berdampak  bagi  paslon, menurut  informan  7  pembatasan  ini memang dilema karena bahan kampanye  bisa  menjadi  transmisi penularan,  tapi  pembatasan  perlu  dan jangkauan juga terbatas. Dipertgas oleh informan  8  bahwa  pembatasan  bahan kampanye  berdampak,  kalau  yang memiliki  modal  kecil  pembatasan diuntungkan  tapi  bagi  paslon  yang
memiliki modal besar merasa dirugikan karena tidak bisa menampakkan
kemampuan secara finansial. Sama  halnya  dengan  pembatasan penyebaran  alat  peraga  kampanye, sebagian informan penelitian menganggap tidak masalah tapi sebagian informan menganggap pembatasan ini berdampak pada paslon dan  masyarakat  pemilih.  Menurut informan  1  dan  2  pemasangan  APK tidak  mengalami  kendala,  tidak  ada masalah,  penyebaran  dan  APK  ada tempat-tempat  tertentu,  sama  seperti pilkada  sebelumnya,  jumlahnya  pun sudah ditetapkan KPU, karena ketentuan dan regulasi terkait pemasangan  APK  oleh  KPU  tidak mengalami perubahan signifikan antara masa  pandemi  dan  dalam  situasi normal. Informan 5 untuk APK
cenderung  sepakat  dibatasi,  karena memandang  APK  tidak  berpengaruh juga ke masyarakat, APK yang beserak juga merusak pemandangan. Sementara informan  10  dan  11  menyatakan pembatasan pemasangan
APK berdampak,  karena  APK  dari  KPU mengehemat dana paslon, tapi pemasangan  tidak  merata  hanya  di titik-titik  tertentu  saja  termasuk  juga tentang besar kecil APK perlu diperbaiki  lagi,  misalnya  mengundang
pakar/konsultan untuk menentukan besar/kecilnya  APK  contohnya  ketika umbul-umbul  dibuat  6  meter  padahal kayu/bambu  untuk  memasang  yang tersedia di pasaran hanya ada 4 meter.
Apa  yang  berhasil  dikonfirmasi kepada informan penelitian ini menggambarkan
bahwa dampak pembatasan  pemasangan  alat  peraga kampanye  bagi  paslon,  diperoleh  hasil berupa  tanggapan  yang  positif  dari masing-masing paslon, karena menganggap:  a)  aturan  dan  regulasi tidak mengalami perubahan, b) terjaganya kebersihan provinsi Bengkulu dari sampah bahan
kampanye,  dan  c)  bahan  kampanye dapat  diantar  ke  rumah-rumah  pemilih apalagi  dalam  situasi  pandemi  covid- 19.

## PEMBAHASAN
Pilkada di tengah pandemi covid-19,  telah  mengubah  bentuk  dan strategi  kampanye  politik  paslon  dan tim  pemenangan,  dalam  komunikasi politik  kampanye  menjadi  salah  satu bagian  penting  karena  tidak  ada peristiwa  politik  yang  luput  dari kampanye  politik  (Husnulwati,  2021).
Menurut Dan Nimmo, kampanye adalah upaya untuk mempropagandakan pemberi suara yang potensial (Nimmo, 2010), sedangkan Roger dan Stroyer kampanye dimaknai sebagai serangkaian  tindakan  komunikasi  yang terencana  dengan  tujuan  menciptakan efek  tertentu  pada  sejumlah  besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu (Fatimah, 2018). Setiap aktivitas  kampanye  mengandung  4 (empat) hal, yaitu: 1) tindakan kampanye ditujukan untuk menciptakan  efek  tertentu;  2)  jumlah khalayak  sasaran  yang  besar;  3) dipusatkan  dalam  kurun  waktu;  dan  4)
melalui serangkaian tindakan komunikasi yang teroranganisasi (Venus, 2004). Kampanye  pilkada  merupakan aktivitas dalam menyapa dan
menyampaikan  visi,  misi,  program kandidat  kepada  masyarakat  sebagai pemilih (Kurniawan, 2009; Nur, 2019). Pada  tahapan  kampanye,  idelanya bagaimana  paslon  memperkenalkan diri  dan  mensosialisasikan  visi,  misi serta  program  kerja  secara massif kepada  pemilih.  Undang-Undang  26 No.  10  tahun  2008  pasal  1  ayat menyatakan  bahwa  kampanye  adalah kegiatan  yang  dilakukan  oleh  peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan  menawarkan  visi,  misi  dan program  yang  ditawarkan  oleh  calon peserta Pemilu (Ahmad et al., 2017).
Apa  yang  menjadi  esensi  dalam kegiatan  kampanye  yaitu  melakukan persuasi  politik,  sedikit  banyaknya mengalami  kendala  karena  berbagai aktivitas  politik  yang  identik  dengan mengumulkan massa menjadi terkendala  oleh  situasi  bencana  non alam  yakni  pandemi  covid-19.  Pada masa  pandemi  covid-19,  beberapa aktivitas kampanye dilarang dilaksanakan untuk mencegah kerumunan  massa  berdasarkan  pasal 88c Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020  (PKPU RI NO. 13, 2020). Menurut peraturan KPU tersebut,  kampanye  yang  dilaksanakan oleh  Partai  Politik  atau  Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim  Kampanye,  dilaksanakan  dengan metode  pertemuan  terbatas,  pertemuan tatap  muka  dan  dialog,  penyebaran Bahan Kampanye kepada umum,
pemasangan  Alat  Peraga  Kampanye, kegiatan  lain  yang  tidak  melanggar larangan  Kampanye  dan  ketentuan peraturan perundang-undangan. Setidaknya hasil penelitian ini
menggambarkan  bahwa  pembatasan kampanye  di  tengah  pandemic  telah memberikan  dampak  bagi  peserta maupun  masyarakat  pemilih  dalam mendapatkan  informasi  kepemiluan terutama  dalam  mendalami  visi,  misi dan program kerja paslon.
Berdasarkan  teori  dan  peraturan kampanye di tengah pandemi, tantangan  terberat  kampanye  pada masa pandemi saat ini adalah bagaimana peserta pilkada dapat mengatur suatu strategi kampanye yang dapat  menyasar  jumlah  khalayak  besar dan  dapat  berefek  menarik  perhatian masyarakat pemilihnya di tengah adanya  pembatasan  yang  ketat  dan harus  mematuhi  protocol  kesehatan. Hal ini dikarenakan pelaksanaan kampanye  pada  Pilkada  serentak  2020 tidak  seperti  kampanye  pada  masa Pilkada tahun-tahun sebelumnya.

## SIMPULAN
Adanya  dampak  pembatasan kampanye  bagi  paslon  gubernur  dan wakil  gubernur  pada  Pilkada  serentak tahun 2020 berdasarkan metode kampanye,  yaitu:  1)  dampak  pada pertemuan terbatas, pada metode pertemuan  terbatas  memiliki  dampak positif  dan  dampak  negatif.  Dampak positifnya paslon  memiliki kesempatan untuk  lebih  dekat  dengan  komunitas yang  dibinanya.  Dampak  negatifnya, yaitu: a) kurang optimal dalam menjangkau  jumlah  pemilih  dan  desa yang  luas,  b)  memiliki  keterbatasan untuk  mengenalkan  paslon  kepada masyarakat secara langsung, c) keterbatasan  dalam  menjangkau  massa yang perlu ditingkatkan, d)
membutuhkan  kehadiran  fisik  paslon dan  tim  pemenangan.  2)  dampak  pada pembatasan  debat  publik,  pada  metode debat publik ini terdapat dampak akibat diterapkannya  pembatasan,  yaitu:  a) debat  lebih  terarah  karena  tidak
dipengaruhi oleh
suara-suara pendukung, b) lebih fokus pada konten atau  materi,  c)  pembawa  acara  dapat lebih terarah dalam memandu debat, d) tidak berpengaruh terhadap penyampaian  visi,  misi  dan  program kerja,  dan    e)  masyarakat  dapat menyaksikan debat publik secara terbuka  pada  ruang  media  televisi  dan media  sosial.  3)  dampak  pembatasan penyebaran  bahan  kampanye  bagi paslon, diperoleh hasil berupa tanggapan  yang  positif  dari  masing- masing  paslon,  karena  menganggap:  a) aturan  dan  regulasi  tidak  mengalami perubahan,  b)  terjaganya  kebersihan Provinsi  Bengkulu  dari  sampah  bahan kampanye,  dan  c)  bahan  kampanye dapat diantar ke rumah-rumah pemilih.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad,  A.  A.,  Cangara,  H.,  & Hasrullah,  H.  (2017).  Pembatasan Kampanye dan Rendahnya Partisipasi  Pemilih  pada  Pilkada Serentak  2015  di  Tiga  Kabupaten di  Sulawesi  Selatan  Sulawesi. Jurnal Komunikasi KAREBA , 6 (1), 63–71 https://doi.org/10.31947/kjik.v6i1. 5165 Akbar,  M.  W.,  &  Benedict,  A.  (2020). Kampanye di Tengah New Normal  Era:  Mampukah  Kita Berdamai dengan Pandemi? Ampera , May , 1–15. https://www.jhsph.edu/covid- %0Ahttps://www.researchgate.net
/publication/341713037_Kampany e_di_Tengah_New_Normal_Era_ Mampukah_Kita_Berdamai_deng an_Pandemi Dewanti,  S.  C.  (2020).  Kebijakan Kampanye  Secara  Daring  Pada Pilkada  Serentak  2020. Pusat Penelitian  Badan  Keahlian  DPR RI , XII , No.19 , 25–30.
Farisa,  F.  C.  (2020).  Mendagri  Sebut
Pilkada  2020  Bermanfaat  untuk UMKM  dan  Penanganan  Wabah.
Kompas . https://nasional.kompas.com/read/ 2020/07/21/15020831/mendagri- sebut-pilkada-2020-bermanfaat- untuk-umkm-dan-penanganan- wabah?page=all Fatimah,  S. (2018).  Kampanye  sebagai Komunikasi  Politik:  Esensi  dan Strategi  dalam  Pemilu. Resolusi: Jurnal  Sosial  Politik , 1 (1),  5–16.
https://doi.org/10.32699/resolusi.v 1i1.154 Hergianasari,  P.  (2020).  Electoral Distancing: Alternatif Penyelenggaraan Pemilihan Kepala  Daerah  2020  Ditengah Covid-19 Di Indonesia. Magistrorum et Scholarium: Jurnal  Pengabdian  Masyarakat , 1 (1), 112–121. https://doi.org/10.24246/jms.v1i12 020p112-121
Hertanto,  H.  (2021).  Pilkada  Di  Masa Pandemi:  Tantangan  dan  Harapan dari  Berbagai  Perspektif.  In Aura Publisher (Vol.  53,  Issue  9,  pp.
1689–1699). www.journal.uta45jakarta.ac.id Husnulwati, S. (2021). Tinjauan Hukum Terkait Kampanye Pilkada Ditengah Pandemi  Covid- 19. Solusi , 19 (1), 67–76.
https://doi.org/10.15408/adalah.v4
i1.15685
Kurniawan,  R.  C.  (2009).  Kampanye
Politik :  Idealitas  dan  Tantangan. Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu Politik , 12 (3), 257–390 https://doi.org/10.22146/jsp.10973
Miles,  M.  B.,  &  Huberman,  A.  M. (1992). Qualitative Data Analysis:
Analisis  Data  Kualitatif .  Jakarta. Universitas Indonesia Press.
Muhlis,  M.  (2021).  Polemik  Pilkada 2020 Di Masa Pandemi Covid-19:
Antara  Demokrasi  dan  Oligarki.
Ganaya:  Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan Humaniora , 4 (1), 116–141 https://jayapanguspress.penerbit.or g/index.php/ganaya/article/view/1 253 Nimmo, D. (2010). Komunikasi  Politik Khalayak  dan  Efek (T.  Surjaman (ed.);  5th  ed.).  Bandung.  Remaja
Rosdakarya Nur,  E.  (2019).  Strategi  Komunikasi Tim  Sukses  Pada  Kampanye Politik Untuk Memenangkan Calon  Legislatif  Kota  Makassar. Jurnal  Diakom , 2 (1),  120–128 https://doi.org/10.17933/diakom.v
2i1.33 Nurgiansah,  T.  H.  (2021).  Partisipasi Politik  Masyarakat  Sleman  di Masa  Pandemi  Covid-19  dalam Konteks Pendidikan Kewarganegaraan. Jurnal  Civic Hukum , 6 (1), 1–9 https://doi.org/10.22219/jch.v6i1.1 4994 PKPU RI NO. 13, 2020. (2020). PKPU 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan
Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil Gubernur,  Bupati  dan  Wakil Bupati,  Dan/Atau  Walikota  dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Ben . 1–34. Putri,  F.  A.,  &  Priandi,  R.  D.  (2021). Efektivitas Kampanye Dalam Jaringan:  Studi  Kasus  Pemilihan Kepala  Daerah  Kabupaten  Luwu Timur  Sulawesi  Selatan. Jurnal Analisa Sosiologi , 10 (Edisi Khusus Sosiologi Perkotaan), 110–130 https://doi.org/10.20961/jas.v10i0. 47645 Rajab,  A.  (2020).  Urgensi  Pelaksanaan Pilkada Di Tengah Pandemi Covid-19 Pada Tahun 2020 Sesuai Perpu No. 2 Tahun 2020.
Rechtsvinding , 2 , 1–5 https://rechtsvinding.bphn.go.id/?
page=artikel&berita=332 Ristyawati,  A.  (2020).  Efektivitas
Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19  Di  Indonesia. Crepido , 2 (2), 85–96. https://doi.org/10.14710/crepido.2. 2.85-96 Sari,  Q.  I.  P.  (2021).  Strategi Kampanye Dalam Jaringan Pasangan Calon Wali Kota Solo di Masa  Pandemi  Covid-19. Jurnal
Analisa  Sosiologi , 10 ,  19–40. https://doi.org/10.20961/jas.v10i0.
47637 Venus, A. (2004). Manajemen Kampanye:  Panduan  Teoritis  dan Praktis dalam Mengefektifkan
Kampanye  Komunikasi .  Bandung. Simbiosa Rekatama Media