## ANALISIS NILAI GUNA HUTAN SEBAGAI PENYEDIAN AIR BERSIH DAN
IMPLEMENTASI PES ( Payment For Ecosystem Service) BAGI PEMILIK DUSUN DI HUTAN LINDUNG GUNUNG SIRIMAU KOTA AMBON
1 Joseph Latuihamallo*, 2 Jusmy D. Putuhena
1 Dinas Kehutanan Kabupaten Raja Ampat Waisai, Distrik Waigeo Selatan Papua Barat
2 Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Pattimura Ambon Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Poka - 97237 Ambon *Penulis Korespondensi Email : latuihamallojoseph@yahoo.co.id
Diterima : 1 Mei 2016
Disetujuai : 15 Juli 2016

## Intisari
Lima  Daerah  aliran  sungai  di  Kota  Ambon  yang  terdapat  dalam  kawasan  Hutan  lindung  Gunung  Sirimau berperan dalam proses hidrorologis untuk mengatur sistem tata air dan penyediaan air bersih bagi masyarakat di Kota Ambon. Pada kenyataannya aktivitas masyarakat sangat menganggu keutuhan kawasan. Tujuan dari penelitian  ini  adalah  mengetahui  kegiatan  penggunaan  lahan  dan  kegiatan  agroforestry  pada  kelima  hulu DAS  dalam  kawasan  Hutan  Lindung  Gunung  Sirimau,  mengetahui  peran  daerah  aliran  sungai  untuk menyuplai air bersih ke daerah hilir, menemukan nilai pelayanan hutan Lindung Gunung Sirimau, membuat skema implementasi payment for ecosystem service di Hutan Lindung Gunung Sirimau karena kawasan hutan memiliki nilai ekonomi air yang hasil produksinya sebesar Rp. 1.190.411, - / ha per tahun. Penelitian skema PES dilaksanakan di hulu DAS Kota Ambon dengan melibatkan pemerintahan desa diwakili oleh raja, tokoh agama yang diwakili oleh pastor atau ulama dan guru di pedesaan.
Kata kunci : Hutan Lindung Gunung Sirimau, Layanan ekosistem, Perlindungan hutan,

## Abstract
Upstream of the five watersheds in the city of Ambon has been designated as protected areas namely Hutan lindung Gunung Sirimau this area can support the function hidroorologis to regulate the water system and the provision of clean air for people in the city of Ambon, but in fact Kawasan Lindung Gunung Sirimau are a place of settlement for several villages. The purpose of this study is: Knowing the Land Use Activities and Agroforestry activities in the upstream watershed in Forest Protection Gunung Sirimau, Knowing the role of upstream watershed for suppling of Clean Water to the area downstream, Finding the service value of Hutan Lindung  Gunung  Sirimau,  Making  Implementation  scheme  of  Payment  For  Ecosystem  Service  in Ambon.Hutan Lindung Gunung Sirimau have the economic value of water produced per hectare of forest Rp. 1,190,411,  -  /  ha  per  year.  PES  schemes  will  be  implemented  in  the  upstream  watershed  in  Ambon  when there is engagement between the relevant agencies with 3 pillars ; (1) the government figure is represented by Raja; (2) a religious figure represented by Pastor / Ulama; (3) Teacher in the village.
Keyword : Forest protection, Payment for ecosystem service, Sirimau mountain forest

## PENDAHULUAN
Beberapa  tahun  terakhir,  pada  musim penghujan  terjadi  peningkatan  intensitas  badai angin  dan  hempasan  angin  panas,  bencana banjir  tahunan  dan  tanah  longsor.  Sebaliknya pada musim kemarau, terjadi bencana kekeringan (krisis air) yang berkepanjangan.
Berbagai  peristiwa  kebakaran  hutan  selama beberapa  tahun  belakangan  ini  yang  juga  terasa sampai  di  Kota  Ambon  telah  mengakibatkan kerusakan ekosistem, menurunya kualitas lingkungan  hidup  dan bioderversity .  Puncaknya adalah  kebakaran  hutan  yang  terjadi  sepanjang tahun  2015  dan  diawal  bulan  Januari  2016. Jumlah  lahan  hutan  di  kota  Ambon  yang mengalami  kebakaran  dan  kekeringan  periode tahun  2015  sampai  dengan  awal  tahun  2016 diduga  mencapai  >  100  Ha  yang  tersebar  di kawasan  Hutan  Lindung  Gunung  Sirimau, Gunung  Nona,  Desa  Halong  Atas,  Leahari, Hukurila, Hutumury dan Rutong yang merupakan daerah  tangkapan  air  ( Cathment Area )  bagi beberapa  DAS  yang  ada  di  Kota Ambon.  Hal  ini merupakan ancaman bagi keberlanjutan ketersediaan  air  diwaktu  waktu  mendatang mengingat  hutan  yang  ada  didaerah  hulu  DAS sangat  berperan  penting  dalam  memberikan suplay  air  tanah  bagi  penduduk  yang  ada  di daerah hilir.
Pengelolaan sumberdaya air untuk kebutuhan masyarakat di Kota Ambon dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum dan  PT.  Dream  Sukses  Airlindo  yang  meliputi 8.408 sambung pelanggan (59,61%) untuk PDAM (PDAM Kota Ambon, 2008) dan 5.697 pelanggan (40,39%)  untuk  PT.  DSA  (Kota  Ambon  Dalam Angka,  2009),  atau  sebesar  14.105  pelanggan  air minum yang dapat mengkonsumsi air minum.Lokollo  (2002)  menyatakan  bahwa  ada kecenderungan  semakin  berkurangnya  debit minimum  harian,  semakin  meningkatnya  debit maksimum harian, curah hujan yang bersifat acak, dan  koefisien  limpasan  yang  cenderung  terus meningkat.  Konversi  lahan  telah  menyebab-kan meningkatnya  indeks  limpasan  dari  setiap  DAS, demikian  juga  dengan  bertambah cepatnya  waktu konsentrasi aliran.
Hal  ini  juga  di  dukung  oleh  Jacob  (2009) menyatakan  bahwa  penurunan  luas  hutan  dapat menaikan  aliran  permukaan,  sehingga  diperlukan luasan  hutan  minimal  30%  untuk  DAS  Batu Gantung  dan  40%  untuk  Pulau  Ambon  untuk menurunkan aliran permukaan, sedangkan Suhendy (2009) menyatakan bahwa  Titik keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan
hutan  kota  terdapat  di  pertengahan  tahun  2012 karena pada tahun tersebut diperkirakan jumlah penduduk Kota Ambon akan mencapai 309.065 jiwa  dengan  kebutuhan  air  sebesar  15.623.991 m3/tahun.  Penduduk  Semenanjung  Leitimor  di Kota  Ambon  memanfaatkan  air  bersih  yang bersumber  dari  lima  DAS  yaitu  DAS  Batu Gantung,  DAS  Batu  Gajah,  DAS  Wai  Tomu, DAS  Batu  Merah  dan  DAS  Wae  Ruhu, sedangkan  sisanya  dari  Sumur  pompa.  Kondisi DAS  di  Kota  Ambon  berada  dalam  kondisi kritis, termasuk kelima DAS ini.
Putuhena  (2013)  menyatakan  Produksi  air di  Kota  Ambon  dibandingkan  dengan  kebutuhan air masyarakat di kota Ambon tidaklah mencukupi  yaitu  kebutuhan  untuk  tahun  2010 sebesar  15.894.849  m 3 sementara  produksi  air yang  di  suplai  kepada  masyarakat  pada  kondisi minimum  dimusim  kemarau  adalah  8.267.275 m 3 dan pada musim hujan sebesar 9.244.885 m 3 atau pasokan  dari  PDAM  dan  DSA  sebagai  penyedia jasa  air  minum  hanya  baru  memenuhi  52,01% (sisanya  yang  belum  terpenuhi  adalah  7.627.574 m 3 ( 47,98%) pada musim kemarau dan kebutuhan air masyarakat Kota Ambon pada musim hujan adalah 48,51% (yang tidak terpenuhi 8.148.297 m 3 ).
Daerah hulu dari kelima DAS yang ada di kota  Ambon  telah  ditetapkan  sebagai  kawasan Lindung yaitu kawasan Hutan Lindung Gunung Sirimau  sehingga  di  harapkan  kawasan  ini  bisa mendukung fungsi hidroorologis untuk mengatur  tata  air  dan  penyediaan  udara  yang bersih  bagi  masyarakat  yang  ada  di  kota Ambon,  namun  kenyataannya  kawasan  hutan lindung  gunung  sirimau  dan  sekitarnya  juga merupakan  tempat  pemukiman  bagi  beberapa desa diantaranya adalah Negeri Soya.
Untuk penduduk yang bermata pencaha-rian petani  (1.200  orang)  hampir  sebagian  besar memiliki  areal  pertanian/petuanan  di  dalam kawasan Hutan Lindung Gunung Sirimau dimana setiap  pembukaan  lahan  untuk  lokasi  pertanian dengan  sistem  agroforestry  yang  mengkombi- nasikan  tanaman  umur  panjang  dengan  tanaman semusim  yang  dikenal  dengan  istilah dusun . Berdasarkan  fenomena  tersebut,  maka  perlu  ada kajian  tentang  Implementasi Payment  For Ecosystem  Service (PES)  bagi  masyarakat  yang hidup  di  daerah  Hulu  yaitu  Negeri  Soya  dan negeri  sekitarnya  yang  berada  di  daerah  Hulu DAS Kota Ambon. Adapun tujuan dari kajian ini adalah  mengetahui  aktivitas  pemanfaatan  lahan dan  kegiatan  agroforestry  di  daerah  hulu  DAS kota  Ambon  khususnya  di  Kawasan  Hutan Lindung Gunung Sirimau, mengetahui peranan
daerah  hulu  Das  terhadap  penyedian  air  bersih bagi  masyarakat  di  daerah  Hilir  yang  hidup  di Kota  Ambon,  mengetahui  berapa  nilai  jasa Hutan Lindung Gunung Sirimau untuk penyediaan  air  bersih  bagi  penduduk  kota Ambon dan membuat skema implementasi PES di daerah hulu DAS Kota Ambon

## METODE PENELITIAN
Metodologi  yang  digunakan  adalah  (1) Diskripsi  dengan  memakai  Studi  Literatur  yang berkaitan dengan DAS dan PES (2) Survey dalam rangka  identifikasi  struktur  dan  Komposisi tanaman  dalam  system  agroforestry  dan  (3) Wawancara dengan berbagai pihak yaitu : Kepala BPDAS  Wae  Hapu-Batu  Merah  Maluku,  Tokoh Adat,  Tokoh  masyarakat,  pemerhati  lingkungan, PDAM Ambon dan masyarakat pemilik Dusun di Negeri Soya dan sekitarnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tata Guna Lahan
Penatagunaan  hutan  kesepakatan  adalah kegiatan  guna  rnenentukan  peruntukan  hutan  di wilayaH  yangbersangkutan  menurut  fungsinya, yang  didasarkan  atas  kesepakatan  antara  instansi yang berkaitan dengan pengunaan lahan.
Dasar-dasar  pertirnbangan  dalarn  penyusu- nan  rencana  penatagunaan  hutan  kesepakatan adalah  letak  dan  keadaan  hutan  (antara  lain potensi,  flora  dan  fauna),  topografi,  keadaan  dan sifat  tanah,  iklirn,  keadaan  dan  perkernbangan rnasyarakat  dan  keterangan  lain-lain  yang ditetapkan  dalam  Surat  Keputusan  Menteri Pertanian Nomor 680/KptslUm/81l993 dan dipertegas oleh Keputusan Presiden RI Nornor 32 Tahun 1990 tentang pengelolahan kawasan
lindung  berdasarkan  skoring/faktor  penciri.  Pada tahun  1993  dilakukan  penataan  tata  batas  Hutan Lindung  Gunung  Sirimau  dengan  panjang  batas 28.269,17  m  dan  ditetapkan  sebagai  kawasan hutan  tetap  dengan  Fungsi  Hutan  Lindung  sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :
10327/Kpts-II/2002, tanggal  30  Desember  2002, dengan luas 3.449 ha.
Berdasarkan analisis peta penutupan lahan Kota  Ambon  tahun  2008  penggunaan  lahan  di dalam kawasan Hutan Lindung Gunung Sirimau sangat  bervariasi  dari  yang  masih  berupa  hutan sampai  kegiatan  permukiman.  Kondisi  hutan lindung  dikelompokan  menjadi  5(lima)  kelom- pok  yaitu  :  hutan  lahan  kering  primer,  hutan lahan kering sekunder, semak belukar, pertanian lahan kering dan permukiman. Kondisi penggunaan lahan pada Hutan Lindung Gunung Sirimau dapat di lihat pada Tabel 1.
Secara  yuridis  kawasan  ini  termasuk  ka- wasan  Hutan  Lindung  yang  dikukuhkan  deng- an  Surat  Keputusan  Menteri  Kehutanan  tetapi secara  de  facto  kawasan  ini  merupakan petuanan  dusun  -dusun  masyarakat.  Sehingga dalam pengelolaannya masyarakat lebih mengutamakan  prinsip  hasil  untuk  menunjang kesejah-teraan  keluarga.  Proses  pengelolaan hutan (dari  hutan primer) yang  dilakukan  oleh masyarakat  yaitu menebang pohon-pohon besar yang  kurang  mempunyai  nilai  ekonomi, membakarnya kemu-dian menanaminya dengan tanaman-tanaman perkebunan. (hutan sekunder, pertanian  lahan kering). Pada  saat  mendekati panen  maka  lahan dusun  kembali  dibersihkan untuk  menanti  panenan  kemudian  lahan ditinggalkan  kembali,  sedangkan  untuk  lahan perladangan berpindah setelah selesai menikrnati  hasil  panennya  maka  berpindah  ke tempat yang baru mencari daerah yang subur. Tabel 1.Jenis Penggunaan Lahan, Luas dan Presentase Nomor Penggunaan Lahan Luas (Ha) % 1 2 3 4 1 Pemukiman 64,20 1,76 2 Semak Belukar 1.753,25 50,93 3 Hutan Lahan Kering Primer 394,02 11,42 4 Hutan Lahan Kering Sekunder 669,12 19,40 5 Pertanian Lahan Kering 568,41 16,49 Jumlah 3.449,00 100
Sumber : Peta penutupan lahan Kota Ambon tahun 2008

## Sistem Agroforestryi
Tipe  Agroforestri  di  Hulu  DAS  Kota Ambon  dimulai  dengan  komposisi  yang  sangat sederhana sampai yang kompleks antara lain:
(1) Kenari dan Pala Terdiri dari strata teratas kenari ( Canarium commune  L )  dan  strata  kedua  adalah  Pala ( Myristica  fragrans  Houtt ).  Walaupun  dua tanaman ini yang dominan terdapat di sana- sini  ada  tanaman  cengkeh  ( Syzygium aromaticum  L ),  melinjo  ( Gnetum  gnemon L ) dan  beberapa  tanaman  lainnya.  Pada pohon kenari terdapat berbagai jenis burung endemik  Maluku  Tengah  yakni  merpati ( Gymnophaps  spp .)  Betet  ( Tanygnathus spp ) dan Uncal ( Macropygia spp ). Terdapat juga  dua  jenis  kusu  yaitu Phalanger orientalis dan Spilocuscus maculatus .
(2) Kelapa dan Coklat Kelapa  sebagai  strata  teratas  dan  coklat pada  strata  kedua.  Pada  strata  kedua  selain coklat  terdapat  juga  pala,  cengkeh,  dan pisang. Pada strata satu selain pohon kelapa ada  juga  pohon  duren.  Tanaman  tambahan selain kelapa dan coklat mungkin sekitar 10 persen  dari  komposisi  kelapa  coklat.  Buah coklat  pada  sistem  kelapa  coklat  ini  bebas dari  serangan  Heliopeltis  dan  Cacao  moth ( Acrocecrops cramerella Sn ).
(3) Dusun  dengan  komposisi  tanaman  campuran pohonan  terdiri  dari  dominasi  Kelapa, Cengkeh,  dan  Pala  atau  yang  didominasi tanaman  buah-buahan  (Duren,  Langsat,
Gandaria,  dan  sebagainya),  Kelapa  dan Kenari.  Pohon  buah-buahan  yang  terdapat dalam  dusun  campuran  itu  pada  umumnya terdiri  dari  Durian  ( Durio  zibethinus  Merr ), Gandaria  ( Borrea  macrophylla  Griff ),  Duku ( Lansium  domesticum  Correa ),  Langsat ( Lansium domesticum Correa ), Kokosan
( Langsium  domesticum  Correa ),  Bacang ( Mangifera  foetida  Lour ),  Kuini  ( Mangifera odorata  Griff ),  Mangga  monoembrionik ( M a n g i f e r a i n d i c a L ) , R a m b u t a n ( Nephelium  lappaceum  L ),  Salak  Bali ( Salacca  zallaca  var  amboniensis  Becc ). Salak Bali berumah satu asalnya dari Maluku tetapi  terkenalnya  di  Bali.  Ini  suatu  pertanda bahwa  keragaman  genetik  salak  Bali  yang lebih besar terdapat di Maluku.
Tanaman  campuran  lain  berupa  berjenis- jenis  bambu  antara  lain,  Loleba  ( Bambusa  atra Lindl ),  Bambu  kuning  ( Bambusa  vulgaris Scharad ),  Bambu  patung  ( Dendrocalamus  asper Backer ), jenis-jenis bambu lainnya, kayu Salawaku ( Albizzia falcata Backer ), Kayu
lenggua  ( Intsia  amboinensis  Thouars ),  Gamutu ( Arenga  pinnata  Mur ),  Kemiri  ( Aleurites  spp. ), pinang  ( Areca  catechu ),  Melinjo  ( Gnetum gnemon ), Petai ( Parkia speciosa Hassk ).
Manfaat Sistem Agroforestri di Daerah Hulu DAS  Bagi  Konservasi  Tanah  dan  Air  dan Ketersediaan Air Bersih bagi daerah Hilir
Siklus air atau siklus hidrologi merupakan konsep  dasar  tentang  keseimbangan  air  secara global  dan  juga  menunjukan  semua  hal  yang berhubungan dengan air. secara skematik, siklus hidrologi  dapat  dijelaskan  sebagai  berikut (Asdak, 2007) :
1. Presipitasi,  merupakan  curah  hujan,  yaitu jatuhnya  air  ke  permukaan  tanah.  Presipitasi terjadi  akibat  naiknya  uap  air  di  atmosfir hingga mencapai suhu dingin dan terkonden- sasi.
2. Intersepsi,  yaitu  tertahannya  air  hujan  oleh tajuk vegetasi sebelum  mencapai  permukaan tanah,  untuk  selanjutnya  diuapkan  kembali atau diserap oleh vegetasi tersebut.
3. Evaporasi,  penguapan  air  dari  permukaan air,  tanah  dan  bentuk  permukaan  vegetasi oleh  proses  fisik.  Unsur  utama  yang  penting adalah energi matahari.
4. Transpirasi,  merupakan  penguapan  air  oleh tanaman  melalui  pori-pori  daun  karena  proses biologi.  Sedangkan  total  air  yang  dikembali- kan  lagi  ke  atmosfer  dari  permukaan  tanah, badan air dan vegetasi karena faktor iklim dan fisiologis vegetasi disebut evapotranspitasi. 5. Infiltrasi,  merupakan  proses  penetrasi  air  ke dalam tanah akibat gaya kapiler atau gerakan arah  vertikal.  Sedangkan  air  yang  tidak terserap  akan  tertampung  sementara  dalam cekungan permukaan tanah, yang selanjutnya mengalir ke tempat yang lebih rendah, lalu masuk ke sungai.
Konservasi  tanah  mempunyai  hubungan dengan konservasi air. Setiap perlakuan yang di berikan pada sebidang tanah akan mempengaruhi  tata  air  pada  tempat  itu  dan tempat-tempat  di  hilirnya.  Oleh  karena  itu konservasi  tanah  dan  konservasi  air  merupakan dua  hal  yang  sangat  berhubungan  erat  sekali  : berbagai  tindakan  konservasi  tanah  adalah merupkan  tindakan  konservasi  air.  Berdasarkan hubungan  ini,  maka  tanggungjawab  sektor pertanian  dalam  masalah  air  ada  2  yaitu  :  (1) memelihara  jumlah,  waktu  aliran  dan  kualitas air,  dan  (2)  mengoptimumkan  manfaat  air melalui  penerapan  cara-cara  pengg-unaan  air untuk pertanian yang efisien (Renne, 1960).
Lisnawati  (2006)  melakukan  penelitian
dengan  judul  Analisis  perubahan  penggunaan lahan dan pengaruhnya terhadap debit sungai dan daya dukung lahan di kawasan puncak Kabupaten Bogor.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa perubahan  lahan  dari  kebun  campuran  mengarah kepada  permukiman  sebesar  250,42  ha  (15,44%). Hasil  analisis  regresi  berganda  menyimpulkan bahwa  hutan  mampu  menurunkan  selisih  debit maksimum  minimum  sebesar  0,027  m  3  /detik jika luas hutan naik sebesar satu hektar.
Perubahan  penggunaan  lahan  merupakan perubahan penggunaan dari satu sisi penggunaan ke penggunaan lainnya yang diikuti dengan  berkurangnya  tipe  penggunaan  lahan dari  suatu  waktu  ke  waktu  berikutnya. Perubahan  atau  perkembangan  penggunaan lahan  dipengaruhi  oleh  dua  faktor  yaitu  faktor alami dan faktor manusia (Vink, 1975).
Ma  dkk,  (2005)  melakukan  penelitian karakteristik  sumberdaya  air  dan  dampaknya akibat  aktivitas  manusia  di  DAS  Shiyang  China dengan  tujuan  untuk  mengetahui  sumberdaya  air tanah  dan  geokimia  air  tanah  akibat  kegiatan manusia.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa aktivitas  manusia  selama  50  tahun  terakhir,  telah menyebabkan  perubahan  luar  biasa  dari  kebera- daan  air  tanah.  Proses  pengisian  ulang  air  tanah telah  berkurang  50%,  akibatnya  secara  umum terjadi  penurunan  sebesar  3-5  meter  dengan penurunan  maksimum  35  meter  di  beberapa  kota sehingga  perubahan  hidrologi  ini  telah  mengaki- batkan degradasi ekosistem  yang  serius, sehingga disarankan  bahwa  teknologi  irigasi  modern  dan peraturan yang terkait dengan pengelolaan air dan
alokasi sumberdaya dalam DAS sangat dibutuh- kan  untuk  mencapai  proses  keberlanjutan sumberdaya air.
Perhitungan  Nilai  Hutan  Sebagai  Penyedia Jasa  Air  Bersih  dan  Implementasi  PES  Bagi Masyarakat Di Daerah Hulu DAS
Payment For Ecosystem Service (PES) atau Pembayaran  untuk  jasa  ekosistem  terjadi  ketika penerima  manfaat  atau  pengguna  dari  layanan ekosistem melakukan pembayaran kepada penyedia layanan tersebut. Dalam prakteknya, hal ini  mungkin  mengambil  bentuk  serangkaian pembayaran  imbalan  untuk  menerima  aliran manfaat  atau  jasa  ekosistem.  Ide  dasarnya  adalah bahwa  siapa  pun  menyediakan  layanan  harus dibayar untuk melakukannya Gambar 2.
Nilai hutan sangat kontekstual, tergantung pada  sifat  dari  hutan  itu  ;  lokasi,  keragaman spesies, ukuran, tahap pertumbuhan, antara lain. Semakin  beragam  hutan,  semakin  besar keragaman kehidupan hewan yang bisa mendukung,  maka  nilai  yang  lebih  besar  akan diberikan.  Jika  hutan  tumbuh  di  sepanjang lereng, nilai pencegahan erosi yang lebih tinggi dari  hutan  yang  tumbuh  di  daerah  yang  rata. Jika  pohon-pohon  yang  masih  muda,  hutan mampu  menyerap  lebih  banyak  karbon  di atmosfer  karena  pohon  muda  tumbuh  lebih cepat dari pohon yang lama.
Jika  kita  memperhitungkan  tidak  hanya manfaat langsung  yang  bisa  diperoleh  dari  hutan, nilai  hutan  sangat  tinggi.  Menurut  Gretchen Harian, seorang ekonom dari Stanford, hutan
Gambar 2. Contoh bagaimana PES bekerja di daerah aliran sungai. Sumber: diadaptasi dari Smith, dkk. 2013
dunia  mungkin  menjadi  bernilai  triliunan  dolar setahun  dalam  hal  barang  dan  jasa  yang  dapat memberikan nilai yang berkelanjutan.
Debit  aliran  sungai  di  Kota  Ambon  ber- dasarkan  perhitungan  koefisien  resim  sungai ternyata  mendapatkan  nilai  yang  lebih  dari  120 artinya  bahwa  debit  sungai  pada  saat  debit minimum untuk puncak kemarau adalah 0,2 m3 /detik (debit aliran bisa terjadi kering atau debit menjadi  nol  (0)).  dan  pada  saat  puncak  musim hujan  menjadi  0,9  m3/detik  (Balai  Sungai Maluku Tahun 2011 dalam Putuhena, 2013).
Kebutuhan  ideal  air  bersih  adalah  60  –  220 liter/orang dengan cakupan pelayanan 55%  - 75% (pelayanan  minimal  untuk  permukiman  dari Keputusan  Menteri  Permukiman  dan  Prasarana Wilayah  No.  534/KPTS/M/2001).  Jika  kebutuhan air  bersih  Kota  Ambon  diasumsikan  100 liter/orang/hari  maka  kebutuhan  air  bersih  untuk Kota  Ambon  dapat  dihitung  dari  perkalian  antara jumlah penduduk dengan jumlah kebutuhan dasar penduduk  untuk  klasifikasi  kota  sedang  (100 liter/orang/hari).  Dengan  demikian  kebetuhan  air bersih  Kota  Ambon  Tahun  2007  sebesar 27.197.200 liter/hari.
Putuhena 2013, menyatakan bahwa Kapasitas  Produksi  air  bersih  di  Kota  Ambon pada  tahun  2007  adalah  sebesar  132  liter/detik. Jika  dianalisa  lebih  lanjut  maka  bisa  dikatakan bahwa  kapasitas  produksinya  tidak  melebihi kapasitas  sumber,  sehingga  Kota  Ambon  masih membutuhkan  peningkatan  kapasitas  produksi, karena  untuk  kebutuhan  air  bersih  saja  sebesar 314  liter/detik.  Jadi  masih  dibutuhkan  pening- katan kebutuhan air bersih yang dihasilkan
sekitar 182,78 liter/detik.
Dari hasil perhitungan rata-rata selama lima tahun  (2002–2007)  yang  didasarkan  pada  fungsi lindung  dengan  keuntungan  normal  sebesar  25% dari  biaya  menghasilkan  nilai  ekonomi  air  untuk memasok kebutuhan PDAM Ambon dan PT DSA adalah  Rp.  1 00,00,- /m3  ( Diasumsikan  dari  harga 1  Tengki  Air  yang  dijual  oleh  mobil  tengki berkapasitas  500  liter  adalah  sebesar  Rp. 50.000,00  per  tengki )  sehingga  PDAM  dan  PT DSA  Ambon  seharus  menyediakan  dana  sebesar Rp.  9.766.656.000,-  per  tahun  untuk  membayar provisi  sumberdaya  air  untuk  seluruh  kebutuhan PDAM Ambon dan PT DSA . Debit  air  yang  digunakan  oleh  PDAM Ambon dan PT DSA dari hutan lindung gunung Sirimau  sebesar  132  liter/detik  atau  42,04  % dari  seluruh  kebutuhan  air  bersih  di  Kota Ambon  (314  liter/detik)  sehingga  seharusnya membayar  provisi  sumberdaya  air  kepada Masyarakat  di  hutan  lindung  gunung  Sirimau sebesar  42,04%  x  Rp.  9.766.656.000,-  =  Rp. 4.105.728.000 , -  per  tahun . Perhitungan  ini didasarkan pada tarif air Rp. 1 00 /liter .
Pengelolaan  sumberdaya  air  untuk  kebutu- han masyarakat di Kota Ambon dilaksanakan oleh Perusahaan  Daerah  Air  Minum  dan  PT.  Dream Sukses  Airlindo  yang  meliputi  8.408  sambung pelanggan  (59,61%)  untuk  PDAM  (PDAM  Kota Ambon,  2008)  dan  5.697  pelanggan  (40,39%) untuk  PT.  DSA  ( Kota  Ambon  Dalam Angka, 2009 ),  atau  sebesar  14.105  pelanggan  air minum yang  dapat  mengkonsumsi  air  minum.  Dengan demikian  nilai  ekonomi  air  yang  dihasil-kan  oleh PDAM Kota Ambon adalah sebesar
59,61  %  x  Rp.  4.105.728.000,-  =  Rp. 2.447.728.000,-  per  tahun  sedangkan  nilai ekonomi  air  yang  dihasilkan  oleh  PT  DSA adalah sebesar 40,39% x Rp. 4.105.728.000,- = Rp. 1.658.303.539,- per tahun.
Hutan  lindung  gunung  Sirimau  yang mengalirkan  air  ke  5  DAS  dikota  Ambon sebagai  lokasi  kajian  memiliki  luas  3.449  ha, dan  memasok  kebutuhan  PDAM  Kota  Ambon dan  PT  DSA  sehingga  nilai  ekonomi  air  yang dihasilkan  per  ha  hutan(Rp.  4.105.728.000,00  : 3.449 ha) = Rp. 1.190.411,-/ha tahun.
Apabila  Skema  PES  dilaksanakan  maka nilai  ekonomi  dari  Hutan  Lindung  Gunung Sirimau dapat dijadikan acuan bagi pembeli jasa PES untuk membayar pemilik Dusun (Petuanan) untuk tetap menjaga dan memelihara daerah resapan air di daerah Hulu DAS.

## Kerangka Hukum dan Kelembagaan PES Di Daerah Hulu DAS Kota Ambon
Penatagunaan  hutan  kesepakatan  adalah kegiatan  guna  menentukan  peruntukan  hutan  di wilayah  yang  bersangkutan  menurut  fungsinya, yang  didasarkan  atas  kesepakatan  antara  instansi yang  berkaitan  dengan  pengunaan  lahan.  Dasar- dasar  pertimbangan  dalam  penyusunan  rencana penatagunaan hutan kesepakatan adalah letak dan keadaan  hutan  (antara  lain  potensi,  flora  dan fauna),  topografi,  keadaan  dan  sifat  tanah,  iklirn, keadaan  dan  perkernbangan  masyarakat  dan keterangan  lain-lain  yang  ditetapkan  dalam  Surat Keputusan Menteri
Pertanian Nomor 680/KptslUm/81l993 dan dipertegas oleh Keputusan  Presiden  RI  Nomor  32  Tahun  1990 tentang  pengelolahan  kawasan  lindung  berdasar- kan skoring/faktor penciri.
Pada tahun 1993 dilakukan penataan tata batas  Hutan  Lindung  Gunung  Sirimau  dengan panjang  batas  28.269,17  km  dan  ditetapkan sebagai  kawaasan  hutan  tetap  dengan  Fungsi Hutan  Lindung  sesuai  Keputusan  Menteri Kehutanan  Nomor  : 10327/Kpts-II/2002, tanggal 30  Desember  2002,  dengan  luas 3.449  ha. Dengan  adanya  kerangka  hukum  ini  maka  akan menjamin  perlindungan  terhadap  daerah  hulu DAS kota Ambon dalam kurun waktu yang lama. Upaya  untuk mengimplemen-tasikan  skema  PES juga  harus  ditunjang  dengan  regulasi  di  daerah terutama  lewat  suatu  Peraturan  Daerah  yang disahkan  oleh  DPRD  Kota  Ambon  yang mengatur tentang besarnya Provisi Sumber Daya Air sebagai kompensasi yang harus diterima oleh masyarakat di Daerah Hulu DAS khususnya para pemilik  Dusun  dari  para  pengguna  layanan  air bersih seperti PDAM, PT
DSA, Rumah Sakit, Hotel, dan lain-lainnya yang selama ini telah menikmati layanan tersebut.
Apabila  regulasi  ini  dapat  dilaksanakan maka  skema  PES  berhasil  sehingga  kebutuhan Air di daerah Hilir tetap terjamin dan disisi lain kawasan  hutan  di  Daerah  Hulu  DAS  dapat terhindar  dari  kerusakan  bahkan  tidak  menutup kemungkinan  Luas  Penutupan  Hutan  pada daerah  Hulu  DAS  akan  semakin  bertambah sehingga secara otomatis kuantitas dan kontiyu- nitas  Air  Bersih  akan  tersedia  sepanjang  tahun di Kota Ambon.
Dalam  mengatur  menjembatani  antara pembeli  layanan  PES  (Pengguna  Air  Bersih) dengan  penjual  (Petani  Pemilik  Lahan),  maka perlu  adanya  kelembagaan  di  tingkat  Negeri sehingga identifikasi  terhadap luas kepemilikan lahan  dusun  dari  tiap-tiap  individu/keluarga dapat  dilaksanakan  sehingga  pembayaran  PES akan  tepat  sasaran  dan  proporsional  serta  tidak menimbulkan  konflik  baru  ditengah-tengah masyarakat.
Kelembagaan  yang  sudah  terbentuk  sejak jaman  dulu  di  Negeri  -Negeri  Adat  yang  ada disekitar Hulu DAS harus dipakai dalam skema PES  ini,  Bapa  Raja  serta  para  Kepala-kepala Soa  sebagai  pembantu-pembantunya  adalah pejabat  birokrasi  di  tingkat  desa  yang  berperan dalam  menyelenggarakan  sistem  pemerintahan yang  ada  termasuk  dalam  mengidentifikasi  dan melakukan  pemetaan  secara  partisipatif  atas kepemilikan  Dusun-Dusun  yang  ada  di  Hulu DAS.
Para  Kepala  Kewang  merupakan  aparatur desa  yang  secara  fungsional  bertugas  menjaga dan  melindungi  sumberdaya  alam  terutama hutan  dari  berbagai  gangguan  yang  disebabkan oleh  ulah  manusia  maupun  gangguan  alam. Penegakan aturan adat yang mengatur pengelolaan  sumber  daya  alam  termasuk  hutan seperti  Sasi  merupakan  Kearifan  Lokal  yang juga  adalah  Modal  Sosial  bagi  pengembangan Skema PES kedepan.
Aturan  kelembagaan  lokal  yang  berlaku pada  Kota  Ambon  umumnya  dan  wilayah  DAS Kota  Ambon  khususnya  masih  berlangsung dengan  baik  dan  ada  aturan  yang  tidak  tertulis serta  ada  kelembagaan  adat  yang  mengurus tentang  pelarangan  atau  penundaan  panen  pada jenis-jenis  tanaman  tertentu.  Aturan  kelembagaan ini  masih  berjalan  sampai  dengan  saat  ini sehingga perlu untuk di pertahankan dalam rangka pelestarian  sumberdaya  alam  secara  umum  dan DAS  khususnya.  Tokoh  Agama  (Pendeta) merupakan  pimpinan  umat  yang  secara  spiritual selalu memberikan pemahaman-
pemahaman teologis kepada masyarakat tentang bagaimana tanggungjawab manusia untuk patuh terhadap  perintah  agama  (Hukum  Tuhan)  serta bagaimana  tanggungjawab  manusia  untuk menjaga alam ciptaanNya.

## Organisasi Pemangku Kepentingan
Peran  stakeholder  dalam  Skema  PES  di Hulu  DAS  Kota  Ambon  nantinya  akan  sangat berdampak  bagi  aspek  ekologi,  ekonomi maupun  sosial.  Peran  stakeholder  ini  untuk menyelesai-kan  faktor  pengungkit  yang  antara lain  adalah  menjaga  debit  aliran  sungai mengalir sepanjang tahun, memenuhi kebutuhan air, dan partisipasi masyarakat tanpa mengurangi pendapatan masyarakat yang menggantukan hidupnya di hutan.
Lembaga  yang  sangat  Berkompeten  dalam Skema  PES  serta  pengelolaan  DAS  Kota  Ambon adalah  Balai  Pengelolaan  DAS  Wae  Hapu-Batu Merah Maluku. Hal ini disebabkan secara internal lembaga  ini  sudah  sangat  baik,  yang  dapat dibuktikan dengan sumberdaya manusia yang baik dan  sumber  pendanaan  untuk  pengelolaan  DAS yang  berasal  dari  APBN.  Dengan  adanya koordinasi dan kerjasama antara berbagai instansi yang  ada  di  Kota  Ambon  maka  kegiatan rehabilitasi  kawasan  DAS  Kota  Ambon  dapat berjalan  dengan  baik  lewat  kegiatan-kegiatan Gerhan.  Namun  kegiatan  Gerhan  ini  hanya dilakukan  sebatas  penanaman  anakan  dilapangan, tanpa  adanya  kegiatan  pemberda-yaan  dan pendampingan  kepada  masyarakat,  sehingga  hal ini menjadi kendala dalam keberlanjutan program rehabilitasi lahan.
Forum  DAS  Maluku  merupakan  perpan- jangan  tangan  dari  BPDAS  Wae  Hapu-Batu Merah yang mempunyai peranan pemberdayaan dan  pendampingan  masyarakat  dalam  rangka rehabilitasi  dan  konservasi  DAS.  Lembaga  ini dapat  dilibatkan  dalam  Skema  PES  dalam  hal mengontrol  dan  memberik  Advis  kepada berbagai pemangku kepentingan.
Putuhena  (2013)  menyatakan  Keterli-batan pihak  tokoh  agama  dalam  hal  ini  Sinode  GPM Maluku  sebenarnya  sangat  besar  dalam  hal pemberdayaan masyarakat dan pelibatan masyarakat  (anggota  jemaat)  untuk  kegiatan  PES di  Hulu  DAS  Kota  Ambon.  Mengingat  bahwa Kota Ambon masih memegang teguh adat istiadat dan budaya  yang masih kental menyebabkan rasa menghormati terhadap tokoh agama sangat tinggi. Dalam  program  kerja  Sinode  GPM  Maluku  juga mengangkat  masalah  bersih  lingkungan  dan pelestarian  sumberdaya  alam,  yang  mana  jika dikolaborasikan dengan program-
program instansi terkait sangatlah kuat.
Apabila  Skema  PES  dapat  diimplemen- tasikan pada desa-desa yang ada di hulu DAS di Kota  Ambon,  maka  seharusnya  dilakukan dengan  adanya  pelibatan  antara  instansi  terkait dengan 3 pilar pemerintah Negeri. Tiga (3) pilar di desa-desa adat (Negeri) di Maluku umumnya di kenal dengan nama Tiga Tungku yang terdiri dari (a) Tokoh pemerintahan diwakili oleh Raja atau  Kepala  Desa,  (b)  Tokoh  Agama  diwakili oleh  Pendeta/Ulama,  (c)  Tokoh  Pendidik  yang diwakili  oleh  Kepala  Sekolah  yang  ada  dalam desa tersebut. Jika ketiga tungku dalam desa ini dilibatkan  oleh  pemerintah  dalam  program apapun  maka  dipastikan  bahwa  tingkat  keber- hasilan program akan lebih baik.
Yang  menjadi  Tokoh  Kunci  keberhasilan Skema  PES  adalah  Pemilik  Dusun  yang merupakan  penyedia  jasa  PES  itu  sendiri. Keterlibatan  pemilik  Dusun  dalam  kegiatan perencanaan sampai dengan evaluasi pelaksanaan  skema  PES  di  daerah  Hulu  DAS adalah hal yang wajib.
Latuihamallo  (2014)  menyatakan  Dalam pengembangan Skema PES maka perlu dibentuk  organisasi  yang  menjadi  wadah  bagi para  pemilik  Dusun  untuk  berkumpul  dan melakuan berbagai aktivitas yang terkait dengan tukar menukar informasi terutama dalam rangka pengelolaan daerah  Hulu DAS serta bagiamana menjamin  keberlangsungan  penyediaan  Jasa Ekosistem teruatama air bersih bagi daerah hilir. Wadah  ini  dapat  dibentuk  secara  serempak disemua  Negeri  adat  yang  ada  di  Hulu  DAS kota  Ambon.  Nama  wadah  berupa  Akronim yang  menarik  dan  mudah  diingat,  dalam  kajian ini  penulis  mengusulkan  nama  wadah  tersebut adalah  :  “Gerakan  Menjaga  DAS,  Hutan  dan Lahan  Petuanan”  disingkat  GEMERLAP  yang akan  menjadi  wadah  yang  dapat  diandalkan oleh  pemerintah  menjadi  agen  pembangunan dibidang  kehutanan  khsusunya  dalam  menjaga dan  melestarikan  sumber  daya  hutan  serta Daerah Aliran Sungai yang ada di Kota Ambon.

## KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Dusun  sebagai  bentuk  Agroforestri  Tradisio- nal  di  Hulu  DAS  Kota  Ambon  memiliki  4 strata  tajuk  sehingga  system  pengolahan  ini mampu  berperan  dalam  mengatur  siklus hidrologi  sama  seperti  yang  ada  pada  hutan alam primer maupun sekunder.
2. Ada  tiga  komponen  yang  dapat  menjamin
suksesnya  implementasi  PES:  permintaan, penawaran  dan  infrastruktur  transaksi  yang sesuai (yaitu pasar). Dalam Skema PES bagi daerah  Hulu  DAS  Kota  Ambon  ternyata memiliki persyaratan dasar yang kuat berupa kajian  ilmiah  dan  informasi  pendukung lainnya.
3. Hutan lindung gunung Sirimau yang mengalir- kan air ke 5 DAS dikota Ambon sebagai lokasi kajian memiliki luas 3.449 ha, dan memasok kebutuhan PDAM Kota Ambon dan PT DSA sehingga nilai ekonomi air yang dihasilkan per ha hutan (Rp. 4.105.728.000,00 : 3.449 ha) = Rp. 1.190.411,-/ha tahun.
4. Para  Kepala  Kewang  merupakan  aparatur Negeri  yang  secara  fungsional  bertugas menjaga  dan  melindungi  sumberdaya  alam terutama  hutan  dari  berbagai  gangguan  yang disebabkan  oleh  ulah  manusia  maupun gangguan  alam.  Penegakan  aturan  adat  yang mengatur  pengelolaan  sumber  daya  alam termasuk  hutan  seperti  Sasi  merupakan Kearifan Lokal yang juga adalah Modal Sosial bagi pengembangan Skema PES kedepan.
5. Skema  PES  akan  dapat  diimplementasikan pada  desa-desa  yang  ada  di  hulu  DAS  di Kota  Ambon  apabila  ada  pelibatan  antara instansi  terkait  dengan  3  pilar  atau  yang dikenal  dengan  nama  Tiga  Tungku  yang terdiri  dari  (a)  Tokoh  pemerintahan  diwakili oleh  Raja  atau  Kepala  Desa  ;  (b)  Tokoh Agama  diwakili  oleh  Pendeta/Ulama;  (c) Tokoh  Pendidik  yang  diwakili  oleh  Kepala Sekolah yang ada dalam desa tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim,  2002.  Basan  Standarisasi  Nasional. SNI  19-6728  .1-2002  Penyusunan  Neraca
Sumberday Air.
Anonim,  2004.  Surat  Keputusan  Menteri
Kehutanan Nomor: 25/KPTS-II/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Departemen Kehutanan, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Penghutanan Sosial, Direktorat Rehabilita-si Lahan dan Konservasi Tanah. Republik Indonesia. Jakarta. Anonim,  2001.  Surat  Keputusan  Menteri
Kehutanan  Nomor  : 10327/Kpts-II/2002, tanggal  30  Desember  2002  Tentang Penetapan Kawasan Hutan Lindung Gunung Sirimau. Departemen Kehutanan, Direktorat  Jendral  Planologi.  Republik Indonesia. Republik Indonesia. Jakarta.
Anonim.  2007.  Badan  Pusat  Statistik  Kota
Ambon, 2007. Kota ambon dalam Angka Tahun 2007-2008
Arsyad  S.  2006.  Konservasi  Tanah  dan  Air. Edisi kedua. IPB Press. Bogor.
Asdak  C.  2007.  Hidrologi  dan  Pengelolaan Daerah  Aliran  Sungai,  Cetakan  keempat, Yogyakarta,  Gadjah  Mada  University Press.
Departemen Kehutanan, 2002. Kepmenhut No : 10327/Kpts-II/2002  Tentang  Penetapan Hutan Lindung Gunung Sirimau.
Djuansah  M.R.,  Sastramihardja  T.P.,  Hadi  I.
2004.  Sumber  Daya  Air  Pulau  Ambon: Tinjauan  Hidrogeologi  dan  Hidrokimia Semenanjung Hitu Pulau Ambon. Sumber Daya  Air  di  Pulau  Kecil.  Penerbit  LIPI Press. Jakarta.
Hartrisari  2007.  Sistem  Dinamik.  Konsep Sistem dan Pemodelan Untuk Industri dan Lingkungan. Seameo Biotrop, Bogor.
Jacob  A.  2009.  Alternatif  Pengelolaan  Lahan Optimal  Untuk  Pelestarian  Sumberdaya Air  di  Pulau  Ambon.  [Disertasi]  Institut Pertanian Bogor. Bogor.
Kartodiharjo  H.,  Murtilaksono  K.,  Sudadi  U., 2004. Institusi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.  Konsep  dan  Pengantar.  Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.
Latuihamallo,  J  (2014).  Pengembangan  Skema PES  di  Hulu  DAS  Kota  Ambon.  Tugas Mata Kuliah Ekonomi Hijau dan Penilaian Hutan. Pascasarjana Manajemen Hutan. Universitas Pattimura. ( T i d a k dipublikasikan). Lisnawati Y. 2006. Analisis Perubahan
Penggunaan Lahan Dan Pengaruhnya Terhadap  Debit  Sungai  Dan  Daya  Dukung Lahan  Di  Kawasan  Puncak  Kabupaten Bogor.  Tesis  Program  Pascasarjana  Institut Pertanian Bogor. Tidak dipublikasikan.
Lokollo  J.A.,  2000.  Analisis  Pengaruh  Perubahan
Fungsi Ruang Hidrologi Terhadap Keseimbangan  Air:  Studi  Kasus  Kawasan Kotamadya Ambon, Propinsi Maluku. Tesis Program  Pascasarjana  Institut  Pertanian Bogor. Tidak dipublikasikan.
Tuhumury,  N.C.  2003.  Analisis  Pengaruh
Perubahan  Penggunaan  Lahan  Daerah Aliran Sungai Brantas Terhadap
Keseimbangan  Air  Daerah  Pesisir  Sungai Brantas.  Tesis  Institut  Pertanian  Bogor. Tidak di publikasikan. Putuhena, J  .  D.,  2013  .  Model  Dinamik Pengelolaan  Daerah  Aliran  Sungai ( watershed )  dalam    upaya  penyediaan Air  yang Berkelanjutan Di semenanjung Leitimor Pulau Ambon. Desertasi Program  Doktoral  Intitut  Pertanian Bogor. Tidak Dipublikasikan.
Vink  A,  P,  A.  1975.  Land  Use  in  Advancing Agriculture.  Berlin  Heidelberg.  New York: Springer-Verlag