## “Deepening Community Policing” dalam Penanggulangan Radikalisme dan Terorisme
Yopik Gani *

## Abstrak
Radikalisme dan terorisme masih dan akan terus menjadi ancaman yang serius terhadap stabilitas keamanan di Indonesia. Teror bom dan teror bersenjata yang kemudian disertai rentetan penangkapan terhadap tersangka  pelaku teror bom dan teror bersenjata oleh Densus 88, sepanjang tahun 2016 hingga tahun 2017, mengindikasikan bahwa akar-akar radikalisme dan terorisme masih tumbuh subur dalam lingkungan masyarakat. Realitas ini, tentunya membutuhkan perhatian yang serius dari pemerintah dan semua elemen masyarakat, untuk menanggulanginya. Untuk itu perlu dikembangkan strategi penanggulangan yang berorientasi pada akar masalah.  Community Policing atau Polmas melalui Perkap  No. 3 tahun 2015, mengusung misi pendekatan penyelesaian akar masalah dimana masyarakat ditempatkan sebagai pelaku utama. Masyarakat diberdayakan sebagai subjek dalam upaya-upaya penangkalan, pencegahan dan penanggulangan ancaman dan gangguan Kamtibmas, termasuk dalam hal penanggulangan radikalisme dan terorisme. Namun dalam implementasinya Polmas belum optimal mewujudkan misi tersebut. Oleh karena itu, strategi implementasi Polmas perlu didesain ulang dengan mengembangkan program-program yang dapat men-depeening community policing dalam lingkungan masyarakat,  sehingga  internalisasi misi Polmas dapat terwujud, yaitu masyarakat terberdayakan sebagai subjek dalam  penangkalan, pencegahan dan penanggulangan ancaman dan gangguan Kamtibmas, termasuk  penanggulangan radikalisme dan terorisme.
Kata kunci: Radikalisme, terorisme, pemberdayaan, depeening communty policing
* Dr. Yopik Gani, Dosen tetap STIK-PTIK Jakarta

## Pendahuluan
Masih segar dalam ingatan kita  serangan teror bom bunuh yang dilakukan oleh dua terduga pelaku bom bunuh, terjadi Rabu tanggal 24 Mei 2017 malam di Halte bus Trans Jakarta Kampung Melayu. Ledakan pertama terjadi pukul 21:00 WIB, disusul ledakan kedua, sekitar
lima menit kemudian. 1 Pada hari Minggu tanggal 25 Juni 6 Tahun 2017, terjadi penyerangan pos penjagaan Markas Polda Sumatera Utara yang dilakukan oleh dua orang yang diduga pelaku terorisme. Satu polisi gugur setelah ditikam pelaku, sedangkan satu pelaku penyerangan tewas setelah ditembak polisi, satu pelaku lainnya kritis. 2 Berdasarkan catatan Tribunnews. com sepanjang tahun 2016, Kepolisian Negara Republik Indonesia(Polri) telah mengungkap 1   http://www.bbc.com/indonesia/indonesia 2 Kompas Medan. Com
“Deepening Community Policing”  dalam Penanggulangan Radikalisme dan Terorisme
kasus terkait terorisme sebanyak 170 kasus, 6 kasus di antaranya sempat melakukan penyerangan.
Aksi teror bom dan senjata tajam ini, mengindikasikan bahwa radikalisme dan terorisme masih menjadi ancaman serius terhadap keamanan di Indonesia, bahkan hampir semua negara-negara di belahan bumi. Oleh sebab itu, negara harus serius dan fokus dalam penanganannya. H. Yaqut Cholis Qoumas (2015) anggota Komisi III DPR RI dalam sebuah diskusi yang bertema ”Menanggulangi Kekerasan Atas Nama Agama, Mengajarkan Islam Damai di Bumi”, mengungkapkan bahwa “radikalisme dan terorisme ini  sudah menjadi isu internasional. Kita tidak boleh lengah dan harus terus fokus memeranginya”.
Pada dasarnya setiap masyarakat butuh akan rasa aman dalam menjalankan dan menjaga eksistensi kehidupannya. Hal ini juga ditegaskan oleh Chairudin Ismail (2015: 54), bahwa keamanan dan ketentraman masyarakat berkaitan dengan ketertiban umum jika hal itu tidak dapat maka masyarakat lokalitas itu akan bubar, hilang lenyap. Ini artinya, bahwa kebutuhan akan rasa aman dan tentram adalah modalitas dasar masyarakat dalam menjalankan dan menjamin keberlangsungan kehidupannya. Namun sebagian masyarakat masih kurang menyadari dan memahami bagaimana mewujudkan keamanan bagi dirinya sendiri dan lingkungannya. Pemahaman yang sempit terhadap konsep keamanan menimbulkan persepsi yang salah berkait beban tanggungjawab keamanan. Seolah-olah yang bertanggungjawab mewujudkan keamanan itu adalah  pemerintah semata, yang dibebankan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia(Polri). Hemat saya, pemahaman seperti ini kurang tepat. Memang benar, bahwa pemerintah dalam hal ini Polri 3 adalah pemegang otoritas penanganan  masalah 3   Amanat UU No. 2Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
keamanan, namun  itu  akan terwujud secara maksimal jika juga  melibatkan semua elemen masyarakat.
Kurangnya tanggungjawab masyarakat dalam mewujudkan keamanan dapat dilihat dari perilaku mereka dalam keterlibatan menjaga keamanan dalam lingkungan. Masyarakat saat ini cenderung kurang aktif dalam kegiatan pengamanan lingkungannya, dan bahkan tidak peduli (permisif), dengan kondisi keamanan di lingkungannya.
Realita ini dapat kita lihat dan rasakan terutama dilingkungan perumahan yang aktivitas warganya sudah disibukkan dengan rutinitas pekerjaannya. Pergi pagi, pulang malam sehingga waktu untuk berkumpul dengan warga lain sudah tidak ada, sehingga pelaku kejahatan berada disekitar lingkungan perumahan tidak satupun warga yang menyadari. Contoh, misalnya pelaku-pelaku terorisme yang ditangkap oleh Densus 88 Polri yang tinggal di pemukiman perumahan warga terjadi aktivitas teroris.
Dalam pemberitaan media on lain Luwuk Post terkait penangkapan teroris di Luwuk. Masyarakat sama sekali tidak tahu jika ada aktivitas teroris dilingkungan sekitarnya. Hal ini terungkap dalam wawancara dengan Kepala Dusun II Desa Tangaben pada saat penangkapan teroris.
“Dalam penyamarannya, anggota Densus berpura-pura menjadi anggota Pos Polisi yang ditugaskan dari Polres Banggai. Selama seminggu, ketiga anggota Densus berbaur layaknya anggota biasa dengan masyarakat. Bahkan, saat banjir karena curah hujan yang tinggi pekan lalu, ketiga anggota Densus terlihat membersihkan drainase, hingga aliran air berjalan dengan baik. Masyarakat tidak menaruh curiga atas kehadiran ketiganya. Demikian pula dengan keberadaan salah satu anggota jaringan teroris Santoso. Pada saat penangkapan itu saja kita tidak ada yang tahu, masyarakat sekitar juga tidak tahu. Saya
“Deepening Community Policing”  dalam Penanggulangan Radikalisme dan Terorisme
memancing di laut saat ditelepon ada kejadian itu dan langsung pulang”(Luwuk Post, 2015).
Gejala di atas, menunjukan bahwa ada kecenderungan sikap masyarakat seolah-olah tidak peduli dengan keamanan lingkungannya. Dan sikap ketidak pedulian terhadap keamanan lingkungan ini menjadi potensi tumbuh- suburnya paham radikalisme dan terorisme yang kemudian nantinya menjadi ancaman serius terhadap stabilitas keamanan.  Berkait dengan itu, Zuhairi Misrawi(2009: vii), berpendapat bahwa terorisme di Indonesia ibarat tanaman yang telah menjelma sebagai tanaman yang tumbuh subur. Patah tumbuh hilang berganti. Setelah yang satu mati akan yang lain masih ada yang menghirup udara bebas. Tidak ada jaminan langkah mereka akan terhenti. Sebab itu, Zuhairi menghimbau kepada pemerintah dan masyarakat agar tidak lengah dengan tumbuh-suburnya terorisme.
Dalam penanganan radikalisme dan terorisme, tindakan penangkapan( represif) terhadap pelakunya, bukanlah persoalan yang utama. Namun persoalan utamanya,  adalah bagaimana menghilangkan secara perlahan- lahan keyakinan teologis(fundamentalis) yang dapat mempengaruhi pemikiran seseorang untuk bersikap radikal yang kemudian mendorongnya untuk bertindak terorisme. Ini dipertegas oleh Hendropriyono, (2009: xxix), bahwa akar dari terorisme memerlukan tanah untuk hidupnya, dan kesuburan tanah tersebut memberikan pengaruh langsung terhadap juga kesuburan pohon terorisme. Tanah yang subur itu adalah lingkungan masyarakat fundamentalis(ekstrem), yang merupakan habitat, sehingga terorisme selalu timbul tenggelam dalam sejarah kehidupan manusia.
Menyadari hal itu, maka pendekatan represif bukanlah cara paling efektif untuk menangani radikalisme dan terorisme. Melainkan dibutuhkan pendekatan-pendekatan pencegahan baik yang bersifat pre-emtif maupun
preventif yang dapat membangun kesadaran masyarakat bahwa betapa berbahayanya radikalisme dan terorisme terhadap stabilitas keamanan bangsa ini. Pendekatan pencegahan baik yang bersifat pre-emtif maupun preventif dilakukan melalui sinergitas dan kerjasama yang baik dengan semua elemen dalam masyarakat.

## Teroris dan Terorisme
Merujuk pada litaratur yang ada masalah teroris dan terorisme telah banyak ditulis dan telah ada sejak dahulu kala, dan pengertian teroris dan terorisme belum ada kesatuan pengertian sampai saat ini. Hal ini dapat dilihat dari pembahasan tentang teroris dan terorisme masih  beraneka ragam. Berkait hal itu, Yasser Arafat pada tahun 1974 dalam Djamin (2016), mengatakan:
“the difference between the revolutionary and the terrorist lies in the reason for which each faights”.
Kita membaca dalam sejarah seseorang yang awalnya dianggap teroris seperti, Menachem Begin, Nelson Mandela, dan Yasser Arafat dalam perjuangannya dianggap saat itu sebagai teroris. Namun ketika mereka berhasil mencapai apa yang mereka perjuangkan, lalu kemudian dianggap sebagai pahlawan dan negarawan. Djamin (2016:160), mengemukakan bahwa memang sejarah ditulis oleh pemenang dan yang gagal tetap dicap sebagai teroris.
Terlepas dari uraian di atas, pengertian terorisme dapat dipahami dari karakteristiknya, seperti misalnya karakteristik terorisme yang dikembangkan oleh (Louise Richarson dalam Djamin, 2016:160-161), bahwa karakteristik terorisme adalah sebagai berikut:
1.  Memiliki tujuan politik.
2.  Bila kegiatannya tidak berbentuk kekerasan, maka itu bukan terorisme.
3.  Tujuannya adalah untuk menyampaikan
“Deepening Community Policing”  dalam Penanggulangan Radikalisme dan Terorisme

## suatu pesan.
4.  Kekerasan adalah salah satu cara menyampaikan pesan.
5.  Simbol dari sasaran kekerasan lebih berdampak psikologis dari para yang menjadi sasaran.
Sering negara besar mendukung teroris di negara lain dalam “ proxy warfare ”, untuk merubah keadaan di negara tersebut. Karakteristik terorisme, bahwa korban dari kekerasan yang diakibatkannya tidak sama dengan “ audience ” yang menjadi sasaran mereka sebenarnya.
Sengaja menjadikan rakyat banyak sebagai sasaran.
Di samping itu, Golose(2014), juga memberi pengertian tentang  teroris, bahwa terorisme adalah setiap tindakan yang melawan hukum dengan cara menebarkan teror secara meluas kepada masyarakat, dengan ancaman atau kekerasan baik yang diorganisir maupun tidak, serta menimbulkan akibat berupa penderitaan fisik dan/atau psikologis dalam waktu berkepanjangan, sehingga dikategorikan sebagai tindak kejahatan yang luar biasa( extra ordinary crime ) dan kejahatan terhadap kemanusia ( crime againts humanity ).
Terorisme tidak terbatas pada belahan bumi tertentu, tidak hanya menyangkut satu agama atau ideologi politik. Terorisme bahkan telah menjadi salah satu isu global. Budi Winarno(2014), dalam bukunya yang berjudul “Dinamika Isu- Isu Global Kontemporer”, menyatakan bahwa di era global sekarang ini, ancaman terhadap kehidupan manusia tampaknya semakin luas dan beragam. Ancaman tersebut tidak lagi berasal dari perang-perang besar(perang Dunia I dan II) atau ancaman perang nuklir  yang menjadi hantu selama perang dingin. Sebaliknya ancaman tersebut bisa berasal dari kekuatan-kekuatan radikal yang berkembang dalam masyarakat. Terorisme dipraktikan oleh berbagai kalangan
baik penganut Kristen, Yahudi, Hindu, Maupun Islam. Dan terorisme terjadi baik di negara maju maupun negara berkembang tanpa mengenal ideologi maupun sistem pemerintahan yang dianut.
Dalam sejarah Indonesia, masalah radikalisme sudah ada sejak beberapa puluh tahun yang lalu. Golose(2014:40), menjelaskan bahwa radikalisme dalam Islam telah mengakar lama di dalam masyarakat Indonesia, bahkan pada masa pra-kemerdekaan. Pada masa itu kaum Islam radikal kerap bersilangan pendapat dengan golongan lain memperjuangkan kemerdekaan, dan bahkan mereka berbeda visi dengan kaum nasionalis. Padahal, saat itu bangsa Indonesia sedang menyatukan seluruh elemen bangsa dan berupaya menghilangkan sekat-sekat suku, agama ras, dan golongan untuk berjuang merebut kemerdekaan.
Demikianpun halnya tindakan terorisme, dalam sejarah Indonesia tindakan terorisme sudah ada sejak dulu, hingga saat ini. Ini dapat dilihat terjadinya pembajakan pesawat Garuda Woyla di Bangkok oleh kelompok Warman dan teror bom bunuh diri Hotel Marriot, Bom Bali I dan II, dan lain-lain yang dilakukan oleh kelompok Jamaah Islamiah. Dan yang terakhir teror bom dan teror bersenjata yang terjadi di Jakarta dan Sumatera Utara beberapa waktu yang lalu yang disinyalir bagian dari jaringan Islamic State in Iraq and Syria (ISIS). Realitas ini, menggambarkan bahwa masalah radikalisme dan terorisme adalah persoalan dan ancaman serius terhadap stabilitas keamanan bangsa  Indonesia ke depan.
“ Deepening Community Policing ” sebagai strategi Penanggulangan Radikalisme dan Terorisme
Sebagaimana telah di uraikan sebelumnya bahwa masalah radikalisme dan terorisme adalah ancaman serius terhadap stabilitas keamanan bangsa Indonesia ke depan. Oleh karena itu,
“Deepening Community Policing”  dalam Penanggulangan Radikalisme dan Terorisme
sangat mendesak dilakukan langkah-langkah penanggulangan yang bersifat terencana dan sistematis yang mengedepankan pendekatan pencegahan dengan melibatkan semua elemen bangsa.
Upaya penanggulangan terhadap radikalisme dan terorisme telah banyak dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Terorisme(BNPT), dan Detasemen Khusus  (Densus) 88 Polri. Upaya itu, dilakukan baik yang bersifat pre-emtif dan preventif, dengan mengkampanyekan bahaya radikalisme dan terorisme dengan mengadakan diskusi di berbagai Perguruan Tinggi, pesantaren, sekolah-sekolah dan sebagainya.  Maupun yang bersifat represif yang dilakukan oleh Densus 88 Polri.
Namun upaya itu,  terima atau tidak terima harus kita akui belum juga menyelesaikan masalah  radikalisme dan terorisme di Indonesia. P enangkapan terhadap pelaku radikalisme dan terorisme oleh Densus 88 Polri di beberapa tempat akhir-akhir ini, mengindakasikan bahwa radikalisme dan terorisme masih memiliki nafas di dalam lingkungan masyarakat. Sehingga perlu dilakukan penanggulangan yang lebih massif yang melibatkan semua elemen masyarakat. Masyarakat harus diberdayakan untuk memiliki daya tahan yang kuat terhadap pengaruh paham- paham yang mengarah pada radikalisme dan terorisme.
Polri sebagai pemegang otoritas keamanan dalam negeri 4 telah merubah paradigma pendekatannya dalam pengelolaan keamanan dan ketertiban masyarakat(Kamtibmas). Selama ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang menitikberatkan pada pendekatan yang reaktif dan konvensional (kekuasaan). Sekarang bergeser ke pendekatan yang lebih proaktif yang melibatkan  semua stakeholders .  Masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai obyek tetapi
4   Amanat UUD 1945, Psl 30 ayat (4) hasil amandemen ke-4
sebagai subyek dalam mengelola Kamtibmas. Hal ini dipertegas Sulistyo (2010: 212), bahwa Polri mendampingi masyarakat agar mampu membangun sistem keamanan dan ketertiban di lingkungannya melalui program communty policing yang lebih dikenal dengan istilah pemolisian masyarakat yang kemudian disingkat menjadi Polmas.
Program Polmas resmi diimplemetasikan Polri sejak tahun 2005,  dengan Skep. Kapolri No. Pol : SKEP/737/X/2005, tentang Perpolisian Masyarakat yang kemudian diperbarui dengan Perkap. Kapolri No. 3 Tahun 2015. Polmas adalah salah satu model penyelenggaraan fungsi kepolisian yang dikenal dengan berbagai nama, seperti Community Oriented Policing, Community Based Policing dan Neighbouhood Policing dan akhirnya populer dengan sebutan Community Policing atau Pemolisian Masyarakat (Sutanto, 2005 : 1).
Polmas  adalah sebuah model pemolisian yang menekankan kemitraan penuh antara komunitas dengan polisi di dalam mengidentifikasi dan mengatasi segala potensi gangguan Kamtibmas. Polmas mempercayai bahwa kejahatan dan masalah ketidaktertiban adalah milik bersama komunitas (sebagai klien) dengan Polisi (sebagai penyedia jasa layanan). Polmas juga meyakini, bahwa anggota-anggota komunitas perlu berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan publik yang berdasarkan hubungan interaktif dan kooperatif (Leighton, 1991 : 77). Dengan demikian dapat dikemukakan,  bahwa Polmas dapat menciptakan relasi sosial politik antara polisi dan masyarakat yang mencerminkan nilai demoktartis dan prinsip good governance yang merupakan pengejawantahan sistem tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan fungsi kepolisian. Terutama yang berkait dengan tugas   pemeliharaan kamtibmas.
Teori Polmas pada dasarnya merujuk pada teori sponsor normatif( normative sponsorship ).
“Deepening Community Policing”  dalam Penanggulangan Radikalisme dan Terorisme
Teori  ini menyatakan bahwa sebagian besar orang memiliki kemauan baik dan bersedia untuk bekerjasama dengan orang lain demi memenuhi kebutuhan mereka (Sower, 1975 : 71). Konsep Polmas dirujuk dengan berbagai pengertian, seperti pemolisian yang berorientasi komunitas, pemolisian berlandaskan komunitas dan pemolisian yang berorientasi pada masalah (Leighton, 1991: 83).
Sementara itu  Susan Trojanowicz dan Roberts Trojanowicz (1990),  memberi definisi tentang Polmas adalah :
“…any method of policing that includes a police officer assigned to the same area, meeting and working with the residents and  business people who live and work in the beat area. The citizens and police work together to identify the problem of the area and to collaborate in workable resolutions of the problems. The police officer is a catalyst moving neighbourhoods and communities toward solving their own problems, and encouraging citizens to help and look out each other”.
Mengacu pada pengertian Polmas yang dikemukakan oleh Susan Trojanowicz dan Roberts Trojanowicz tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa Polmas  adalah sebuah metode pemolisian dimana polisi dan masyarakat bekerjasama mengidentifikasi masalah di wilayahnya dan secara bersama pula menyelesaikannya. Petugas dan polisi hanya berfungsi sebagai katalisator, yang menggerakkan masyarakat dan komunitas tetanggaan dalam memecahkan masalah-masalah mereka, serta mendorong mereka untuk saling membantu satu sama lain.
Lalu kemudian bagaimana implementasi Polmas di Indonesia?. Merujuk pada Perkap. No. 3 tahun 2015, pada bab I, Psl 1 ayat (2) dijelaskan bahwa Pemolisian Masyarakat ( community Policing ) adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan
anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahannya. Pada pasal 1 ayat (5), dijelaskan bahwa strategi Polmas adalah cara atau kiat untuk mengikutsertakan masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan upaya-upaya penangkalan, pencegahan dan penaggulangan ancaman dan gangguan Kamtibmas secara kemitraan yang setara dengan Polri, mulai dari penetuan kebijakan sampai dengan implementasinya.
Polmas mengusung falsafah pemolisian yang memberdayakan dan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam menangkal segala ancaman Kamtibmas. Ini tersurat dalam Pasal 4, Perkap. No. 3 tahun 2015, bahwa falsafah Polmas (a) menempatkan masyarakat bukan merupakan objek pembinaan, melainkan sebagai subjek dan mitra yang aktif dalam memelihara Kamtibmas di lingkungannya sesuai dengan hukum dan hak asasi manusia; (b) penyelenggaraan keamanan tidak akan berhasil, bila hanya dilakukan oleh Polri, melainkan harus bersama-sama dengan masyarakat dalam menangani permasalahan Kamtibmas.
Mengacu pada pendapat  Hendropriyono (2009), bahwa akar dari terorisme memerlukan tanah untuk hidupnya, dan kesuburan tanah tersebut memberikan pengaruh langsung terhadap juga kesuburan pohon terorisme. Tanah yang subur itu adalah lingkungan masyarakat fundamentalis (ekstrem), yang merupakan habitat, sehingga terorisme selalu timbul tenggelam dalam sejarah kehidupan manusia. Dengan memperhatikan tujuan dan falsafah Polmas, dan kemudian dikaitkan dengan sumber dari akar terorisme, maka Polmas  menjadi salah satu pendekatan yang strategis dalam penanggulangan radikalisme dan terorisme di Indonesia. Demikian, karena radikalisme dan terorisme hanya dapat ditanggulangi jika
“Deepening Community Policing”  dalam Penanggulangan Radikalisme dan Terorisme
masyarakat itu sendiri memiliki keberdayaan untuk melawannya.
Berangkat dari uraian di atas, pertanyaan kristis yang layak untuk diajukan adalah apakah implementasi Polmas atau community policing saat ini telah mampu mewujudkan falsafah pemolisian yang diusung, yaitu memberdayakan dan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam menangkal segala ancaman Kamtibmas?. Terima atau tidak terima, tentu dapat kita jawab bahwa belumlah seperti yang kita harapkan, ibarat panggang masih jauh dari api. Polmas saat ini kurang lebih baru sebatas niat baik ( good will ) untuk memolisikan masyarakat dalam membangun ketahanan keamanan lingkungannya.
Melihat rentang waktu implementasi Polmas di Indonesia yang sudah cukup lama, yakni sejak tahun 2005 hingga tahun 20017(12 tahun). Maka seyogyanya Polmas sudah seharusnya menjadi working community policing dalam masyarakat untuk membangun ketahanan keamanan lingkungannya. Mengapa demikian?, tentunya banyak faktor penyebabnya, tetapi salah satu faktor yang krusial adalah masalah strategi implementasi Polmas yang belum efektif men- deppening community policing dalam masyarakat. Strategi implementasi Polmas yang ada saat ini, masih mengandalkan model institusionalisasi program di dalam masyarakat. Strategi implementasi Polmas dengan salah satu programnya yaitu pembentukan Forum Kemitraan antara Polisi dan Masyarakat(FKPM), adalah bukti kongkritnya.  Padahal sebagaimana kita ketahui model ini cenderung sudah tidak sesuai dengan nilai dan karakteristik masyarakat yang ada pada saat ini. Jadi tidak dapat disalahkan jika dalam implementasi Polmas yang masih mengadopsi model institusinalisasi justru memunculkan persoalan baru. Misalnya, warga yang dilibatkan dalam FKPM menuntut berbagai konpensasi, seperti atribut, insentif dan lain sebagainya, yang kemudian justru kontra
produktif dalam realisasi misi Polmas  dalam lingkungan masyarakat.
Deepening Community Policing (Polmas), adalah konsep yang diadaptasi dari deepening democracy, yaitu konsep tentang bagaimana “ memperdalam kualitas demokrasi” melalui program-program yang dirancang sedemikian rupa yang memungkinkan memberdayakan masyarakat untuk dapat terlibat secara aktif dalam proses demokrasi. Dengan asumsi, bahwa terbangunnya politik yang didasarkan pada prinsip-prinsip  demokrasi yang sebernarnya akan menentukan pembangunan, kemiskinan dapat ditanggulangi jika politik berpihak pada penanggulangan kemiskinan. 5
Mengacu pada kerangka pikir konsep deepening democracy tersebut, kemudian bagaimana mengadaptasikannya dalam Deepening Community Policing sebagai strategi penanggulangan radikalisme dan terorisme di Indonesia. Dalam konsep deepening democracy, dikemukakan bahwa untuk memperdalam kualitas demokrasi, diperlukan menyusun/ mendesain dan mengimplementasikan program-program yang dapat secara efektif mengirim pesan(mengkampanyekan) kepada masyarakat bahwa keterlibatan mereka dalam proses politik akan menentukan nasib mereka ke depan. Berangkat dari kerangka pikir ini, maka dalam men- deepening Community Policing sebagai strategi penanggulangan radikalisme dan terorisme, tentunya juga diperlukan untuk menyusun/mendesain dan mengimplementasikan program- program yang dapat secara efektif mengirim pesan(mengkampanyekan) kepada masyarakat bahwa radikalisme dan terorisme adalah ancaman serius terhadap stabilitas keamanan di Indonesia. Program-program yang dapat dikembangkan dalam hal ini, bisa dalam wujud program sosialisasi yang melibatkan kepolisian,
5   Riant Nugroho, Public Policy: Dinamika Kebijakan-Analisis Kebijakan- Manajemen Kebijakan, 2009, hlm. 4.
“Deepening Community Policing”  dalam Penanggulangan Radikalisme dan Terorisme
pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan tokoh agama, lembaga-lembaga swadaya serta organisasi-organisasi masyarakat yang ada. Implementasi program ini dapat dilaksanakan di dalam lingkungan masyarakat secara langsung, melalui berbagai kegiatan kemasyarakatan yang ada, seperti arisan RT/RW, pengajian dan sebagainya. Lewat program semacam ini, proses deepening community policing dapat terjadi secara efektif. Yang kemudian secara perlahan dapat membangun kesadaran masyarakat pentingnya Polmas sebagai strategi memperkuat ketahanan keamanan lingkungannya, 6 termasuk dalam menangkal dan menanggulangi  bahaya radikalisme dan terorisme, yang mungkin saja terjadi dalam lingkungan mereka.
Oleh karena itu, penanggulangan radikalisme dan terorisme haruslah berangkat dari lingkungan masyarakat yang merupakan tanah yang subur bagi tumbuhnya akar dan pohon terorisme itu. Polmas  menghadirkan pendekatan penyelesaian akar masalah dimana masyarakat ditempatkan sebagai pelaku utama. Masyarakat sebagai subjek dalam upaya-upaya penangkalan, pencegahan dan penanggulangan ancaman dan gangguan Kamtibmas, sedangkan Polri sebatas katalisator yang membantu masyarakat memecahkan masalahnya. Dengan pendekatan Polmas  penanggulangan radikalisme dan terorisme hadir di lingkungan masyarakat. Polmas memberdayakan masyarakat untuk mawas diri terhadap segala potensi gangguan Kamtibmas yang muncul dalam lingkungannya. Singkatnya, Polmas dapat membangun kesadaran setiap warga masyarakat menjadi polisi bagi dirinya sendiri dan lingkungannya.

## Penutup
Masalah radikalisme dan terorisme masih dan akan terus menjadi ancaman yang serius terhadap stabilitas keamanan di Indonesia.
6   Dengan istilah yang sama membangun sense of belongin masyarakat terhadap Polmas
Teror bom dan teror bersenjata yang terjadi, serta rentetan penangkapan terhadap tersangka pelaku teror bom dan teror bersenjata yang dilakukan oleh Densus 88 sepanjang tahun 2016 hingga tahun 2017 ini, mengindikasikan bahwa akar-akar radikalisme dan terorisme masih tumbuh subur dalam lingkungan masyarakat.
Realitas ini, tentunya membutuhkan perhatian yang serius dari pemerintah dan semua elemen masyarakat, untuk menanggulanginya. Untuk itu perlu dikembangkan strategi penanggulangan yang berorientasi pada akar masalah. Seperti diketahui bahwa lahan tumbuh suburnya radikalisme dan terorisme itu sendiri berada dalam lingkungan masyarakat yang cenderung tidak peduli dan permisif terhadap masalah keamanan lingkungannya.
Polmas melalui Perkap Kapolri No. 3 tahun 2015, menghadirkan pendekatan penyelesaian akar masalah dimana masyarakat ditempatkan sebagai pelaku utama. Masyarakat diberdayakan sebagai subjek dalam upaya-upaya penangkalan, pencegahan dan penanggulangan ancaman dan gangguan Kamtibmas. Namun terima atau tidak terima, kita harus akui bahwa strategi implementasi Polmas yang selama ini masih menggunakan pendekatan institusionalisasi belum dapat mewujudkan misi Polmas tersebut, dan bahkan justru memunculkan persoalan baru dalam implementasinya.
Oleh karena itu, desain ulang strategi implementasi Polmas yang dapat lebih efektif memberdayakan masyarakat sebagai subjek dalam upaya-upaya penangkalan, pencegahan dan penanggulangan ancaman dan gangguan Kamtibmas perlu segera untuk dilakukan. Dan strategi implementasi Polmas tersebut dikembangkan dalam bentuk program-program yang dapat men- depeening communty policing dalam masyarakat. Dengan adanya proses depeening communty policing ini, maka ke depan masyarakat semakin sadar urgensi Polmas
“Deepening Community Policing”  dalam Penanggulangan Radikalisme dan Terorisme
dalam membangun ketahanan keamanan dalam lingkungannya. Yang kemudian dengan sendirinya dapat membangun kesadaran mereka dalam menangkal dan menanggulangi radikalisme dan terorisme yang kemungkinan tumbuh  dalam lingkungan mereka.

## Daftar Bacaan
Djamin, Awaloedin. 2016. Masalah Aktual Kepolisian dan Saran Penanganannya . Jakarta. Yayasan Tenaga Kerja Indonesia.
Lihawa, dkk. 2009. Wajah Pemolisian Masyarakat. Jakarta: Kompolnas.
Gani, Yopik. 2006. Community Policing dan Kepercayan Masyarakat terhadap Polisi, Jakarta : Jurnal Studi Kepolisian, Edisi 068 April-Juni 2006. CV. Restu Agung.
Golose, P.R. 2014. Deradikalisasi Terorisme . Jakarta. CV. Aksara Simpati.
Hendropriyono, A.M. 2009. Terorisme, Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam. Jakarta. PT. Kompas Media Nusantara.
Nugroho, Riant. 2009. Public Policy: Dinamika Kebijakan-Analisis Kebijakan- Manajemen Kebijakan, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
Leighton, Barry N.1991. Visions of
Community Policing. Rhetoric and Reality in Canada. Canadian Journal of Criminology 33, 3-4(july-Octber).
Skolnick, Jerome  dan Bayley, David. 1988. Theme and Variation in Community Polcing, dalam Crime and Justice, Vol.10, The University of Chicago.
Sower, C. 1998. Frequently Asked Questions: About Community Policing . Community Policing Pages.
Sutanto. 2006. Polmas Paradigma Baru Polri, Jakarta : Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
Trojanowicz, Robert C. Dan Bonnie, Bucqueroux. 1990. Community Policing: A Contemporary Perspective. Cincinnati, Anderson.
Osse, Anneke. 2007. Memahami Pemolisian , Jakarta: Rinam Antartika.
Winarno, Budi. 2014. Dinamika Isu-isu Global Kontemporer . Yogyakarta. CAPS.
Perkap. Kapolri No.3 Tahun 2015, tentang Polmas.
Majalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme(BNPT).2015. Merajut Kebersamaan, Merawat Perdamaian . Jakarta.
“Deepening Community Policing”  dalam Penanggulangan Radikalisme dan Terorisme