^ƌŝ^ƵďĞŬƟ͕^͘,͕͘D͘D͕͘^Ɖ͘E͕͘D͘,͗͘ ANALISIS YURIDIS TENTANG HUKUM ASURANSI...
ANALISIS YURIDIS TENTANG HUKUM ASURANSI DALAM TRANSAKSI ELECTRONIC COMMERCE MELALUI PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG
Oleh :  Sri Subekti, S.H., M.M., Sp.N., M.H.

## Abstrak
Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi di dunia, berbagai hal baru muncul di  dalam  kehidupan  kita  sehari-hari.  Salah  satunya  adalah  konsep  jual  beli  secara  online melalui  internet  dengan  menggunakan  E -Commerce .  Dengan  E -Commerce konsep  jual  beli tradisonal yang mempertemukan pembeli dan penjual dalam satu ruangan berubah menjadi konsep  jual  beli  jarak  jauh  atau telemarketing .  Dengan  adanya  konsep  ini,  tentu  saja  baik penjual dan pembeli akan merasa di untungkan, karena transaksi jual beli yang terjadi dapat dilakukan  24  jam  penuh  dengan  tidak  dibatasi  oleh  wilayah  tertentu.  Akan  tetapi  selain memberikan  keuntungan,  tentu  saja  konsep  jual  beli  jarak  jauh  melalui  E -Commerce juga dapat menimbulkan banyak resiko kerugian, salah satunya adalah serangan cyber crime yang dapat menyebabkan penyalahgunaan data para pihak dalam e-commerce sehingga mengalami kerugian.
Metode penelitian yang di pakai dalam penulisan makalah ilmiah ini adalah metode Penelitian hukum  normatif   yang  bertujuan  untuk  menemukan  landasan  hukum  yang  jelas  dalam meletakkan  persoalan  yang  diangkat,  dalam  perspektif   Kitab  Undang-Undang  Hukum Dagang,  khususnya  yang  terkait  dengan  masalah  penerapan  asuransi  dalam  transaksi E -Commerce.
Hasil  penelitian  terungkap  bahwa  dari  pengertian  dan  batasan  tentang  asuransi  di  dalam KUHD, transaksi E-Commerce merupakan obyek yang dapat di asuransikan, karena segala kegiatan  didalam  transaksi  E -Commerce, dapat  menimbulkan  kehilangan  atau  kerusakan bagi para pihak yang ada didalamnya.
Pengaturan asuransi mengenai E -Commerce di dalam KUHD sebenarnya perlu diatur secara rinci, sehingga pemerintah hendaknya melakukan revisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, sehingga dapat memberikan pengaturan jelas mengenai asuransi dalam transaksi bisnis E -Commerce atau cyber insurance.
Kata kunci : e-commerce , asuransi, KUHD

## JURIDICAL ANALYSIS  OF INSURANCE LAW IN ELECTRONIC COMMERCE TRANSACTIONS THROUGH THE PERSPECTIVE OF LAW ON COMMERCIAL LAW

## Abstract
Along with the development of  technology and information in the world, new things arise in our daily lives. One is the concept of  buying and selling online through the Internet using ecommerce. With e-commerce site selling the traditional concept together buyers and sellers in one room transformed into the concept of  distance selling or telemarketing. In this concept, both sellers and buyers will IHHODWSURÀWDEOHEHFDXVHWKHVDOHDQGSXUFKDVHWUDQVDFWLRQVWKDWRFFXUGRDIXOOKRXUVZLWKQRW limited by a particular region. However, in addition to providing the advantages, of  course, the concept of  distance selling via e-commerce can also cause a lot of  risk of  loss, one of  which is the crime of  cyber attacks that could lead to misuse of  the data of  the parties in the e-commerce making a loss.
Research methods in use in the writing of  this paper is the normative legal research method aims to ÀQGDFOHDUOHJDOEDVLVLQSXWWLQJWKHLVVXHVUDLVHGLQSDUWLFXODU.8+'SHUVSHFWLYHRQLVVXHVUHODWHG to the implementation of  the insurance business transactions through the Internet (E-Commerce).
7KHUHVXOWVRI WKHVWXG\UHYHDOHGWKDWRXWRI WKHGHÀQLWLRQDQGOLPLWVRI LQVXUDQFHLQWKH&RPPHUFLDO code,  e-commerce  transaction  is  an  object  that  can  be  insured,  because  of   all  the  activities  in e-commerce  transactions,  may  cause  loss  or  damage  to  the  party  in  it.  Insurance  arrangements on e-commerce in the real KUHD regulated in detail so the government should revise Law No. 40 of  2014 on assurance, so as to provide clear regulation on insurance business in e-commerce transactions.

## Keywords : e-commerce, insurance, KUHD

## BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Kegiatan  bisnis  perdagangan  melalui internet  yang  dikenal  dengan  istilah Electronic  Commerce saat  ini  merupakan suatu  kegiatan  yang  banyak  dilakukan  oleh setiap orang, karena transaksi jual beli secara elektronik  ini  dapat  mengefektifkan  dan PHQJHÀVLHQVLNDQ ZDNWX sehingga  seseorang dapat  melakukan transaksi jual  beli dengan setiap  orang  dimanapun  dan kapanpun. Semua  transaksi  jual  beli  didalam  transaksi Electronic  Commerce dilakukan  tanpa  ada tatap  muka  antara  para  pihaknya,  mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa  kepercayaan  satu  sama  lain,  sehingga perjanjian  jual  beli  yang  terjadi  diantara para  pihak  pun  dilakukan  secara  elektronik
pula  baik  melalui  e-mail  atau  cara  lainnya, oleh  karena  itu  tidak  ada  berkas  perjanjian seperti pada transaksi jual beli konvensional. Kondisi seperti ini tentu sangat bersiko tinggi, karena,  jaringan  internet  merupakan  suatu jaringan  terbuka,  yang  dapat  diakses  oleh siapa saja dan dimana saja. Resiko kerugian akibat  adanya  manipulasi  data,  maupun kerusakan  data  yang  diakibatkan  oleh  para perentas  dunia  maya  atau  yang  kita  kenal sebagai hacker tentu  saja  dapat  merugikan pihak penyedia layanan e-commerce , penjual, maupun  pihak  pembeli  didalam  transaksi electronic commerce .
Untuk  itu,  dalam  rangka  menjamin keamanan  didalam  transaksi electronic commerce muncullah berbagi solusi keamanan seperti 'LJLWDO 6LJQDWXUH .XQFL NULSWRJUDÀV ,
^ƌŝ^ƵďĞŬƟ͕^͘,͕͘D͘D͕͘^Ɖ͘E͕͘D͘,͗͘ ANALISIS YURIDIS TENTANG HUKUM ASURANSI...
maupun Secure Electronic Transaction (SET) yang di buat oleh penyedia electronic commerce pada website  mereka  dengan  tujuan,  untuk melindungi  para  konsumen.  Akan  tetapi, berbagai  solusi keamanan  tersebut  tidak memberikan  jaminan  sepenuhnya  kepada perusahaan  penyedia electronic  commerce untuk terbebas dari kerugian. Tidak adanya jaminan bahwa transaksi ecommerce terbebas dari upaya perusakan/manipulasi data tentu akan berdampak pada turunnya kepercayaan masyarakat  terhadap  system  ini.  Padahal dalam  trasaksi  bisnis  di  era  global  seperti sekarang, kepastian dan keamanan merupakan  salah  satu  pilar  penompang berkembangnya aktivitas ekonomi.
Sesuai  dengan  yang  disebutkan  atas, secara  teoritis  apapun  resiko  yang  muncul dan    mampu  menimbulkan  kerugian  dapat dijadikan  obyek  asuransi  atau  dengan  kata lain dapat diasuransikan. Ini berarti, segala bentuk transaksi didalam electronic commerce seharusnya dapat di asuransikan untuk dapat menjamin  kepastian  dan  keamanannya dalam  bertransaksi,  serta  memperkecil resiko kerugian yang dapat terjadi. Namun, regulasi  yang  ada  di  Indonesia  saat  ini belum secara jelas mengatur tentang adanya asuransi  yang  berkaitan  dengan electronic commerce atau yang kita kenal dengan istilah cyber insurance. Hal ini dikarenakan Negara Indonesia  sampai  saat  ini  masih  memakai peraturan perundang-undangan lama SHQLQJJDODQ 1HJDUD %HODQGD GHQJDQ D]DV
konkordasi.
Perasuransian  dalam perspektif  hukum di Indonesia menjadi suatu hal yang menarik untuk diperdalam kaitanya fenomena bahwa dari  satu  sisi  bisnis  atau  industri  asuransi menempatkan  posisi regulasi  market dalam  ruang  kehidupan  ekonomi  namun pada  sisi  lain regulasi  state ditempatkan pada  posisi  pengaturan  untuk  menjaga ruang  keseimbangan  dalam  konteks  antara pergerakan  kehidupan  ekonomi  ataupun pasar  dengan  kepentingan  perlindungan
masyarakat yang membutuhkan ikut campur tangan  negara melalui produk hukum.
Tentunya untuk membahas lebih lanjut  tidak  dapat  dilepaskan  dari  sejarah hukum  asuransi  di  Indonesia,  maka  dapat dijelaskan  yang  ditarik  dari  akar  sistem hukum Indonesia, oleh  Liliana Tedjosaputro disampaikan bahwa sistem hukum Indonesia berasal  dari  Hukum  Perdata  yang  dibawa oleh  oleh  pemerintah  kerajaan  Belanda ke  Indonesia  pada  masa  penjajahan.  Dan hukum  perdata  tersebut  dapat  ditelusuri akarnya  ke  Hukum  Perdata  Prancis  ke Hukum  Romawi 1 .  Keberadaan  hukum DVXUDQVLGL,QGRQHVLDEHUDNDUGDUL.RGLÀNDVL Hukum  Perdata  ( Code  Civil )  dan  Hukum Dagang  ( Code  de  Commerce )  pada permulaan  abad  ke-19  semasa  pemerintah Kaisar  Napoleon  di  Perancis.  Pada  waktu itu,  Hukum  Dagang  Belanda  hanya memuat  pasal-pasal  mengenai  asuransi  laut sampai  diundangkannya  rancangan  Kitab Undang-Undang  Hukum  Dagang  ( Wet Boek vanKoopenhandel WDKXQ\DQJ memuat peraturan-peraturan mengenai asuransi kebakaran, asuransi hasil bumi dan asuransi jiwa. Sistem inilah yang juga dianut untuk  Hindia  Belanda  dahulu  yang  sampai sekarang masih berlaku di Indonesia 2 .
Asuransi atau pertanggungan timbul karena  kebutuhan  manusia.  Seperti telah  dimaklumi,  bahwa  dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini, manusia  selalu  dihadapkan  kepada sesuatu  yang  tidak  pasti,  yang mungkin  menguntungkan,  tetapi mungkin  pula  sebaliknya.  Manusia mengharapkan keamanan atas harta benda mereka, mengharapkan kesehatan  dan  kesejahteraan  tidak kurang  sesuatu  apa  pun,  namun
1 Liliana Tedjosaputro, Materi Kuliah Kebijakan Hukum Ekonomi, Pada Program Doktor Ilmu Hukum Untag Semarang, 2016
2 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Asuransi di Indonesia, Internesa 1986, hal 15.
manusia  hanya  dapat  berusaha, tetapi Tuhan Yang Maha Kuasa yang menentukan segalanya.
Adapun  pasal  yang  mengatur  masalah
Asuransi atau Pertangungan didalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang (KUHD  )  adalah  pasal  246  sampai

## GHQJDQ SDVDO  .8+' 3DGD SDVDO
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang (KUHD)  menyebutkan  bahwa  Asuransi atau  pertanggungan  adalah perjanjian,  di mana penanggung  mengikat  diri  terhadap tertanggung  dengan  memperoleh  premi,  untuk memberikan kepadanya  ganti  rugi  karena suatu  kehilangan,  kerusakan,  atau  tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin  akan  dapat  diderita  karena  suatu peristiwa yang tidak pasti . Namun pada pasal 247,  disebutkan  Pertanggungan  itu  antara lain  dapat  mengenai: bahaya kebakaran;
(KUHD  287  dst.)  bahaya  yang  mengancam hasil pertanian yang belum dipanen; (KUHD
299 dst.) jiwa satu orang atau lebih; (KUHD
302 dst.) bahaya laut dan bahaya perbudakan; (KUHD  592  dst.)  bahaya  pengangkutan  di darat,  di  sungai,  dan  perairan pedalaman.
(KUHD 686 dst.) .
Dari  pengertian  diatas,  dapat  kita  lihat bahwa  KUHD  tidak  secara  jelas  mengatur tentang  asuransi  atau  pertangungan  yang berkaitan dengan transaksi electronic commerce .  Hal  ini  dikarenakan  transaksi electronic  commerce baru  diperkenalkan  di Dunia,  pada  tahun  1994  dan  di  Indonesia sendiri  baru  diperkenalkan  sekitar  tahun 1996  oleh  Dyviacom  Intrabum  atau  D-net. 3 Padahal,  peraturan  Perundang-undangan yang  dibuat  oleh  Pemerintah  RI  tentang asuransi, adalah sesuatu yang sangat relevan untuk diketengahkan dalam makalah ini  adalah  bagaimana  aspek  pengaturan dan    perjanjian  asuransi  dalam  perspektif hukum  di  Indonesia,  dengan  mengkaitkan
3 www.ecomm.lecture.ub.ac.id/2011/11/ diakses pada tanggal 16 November 2016
perbandingan aspek pengaturan dan pelaksanaan muatan Undang-Undang Nomor 2  Tahun  1992  tentang  Usaha  Perasuransian dengan  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun 2014 tentang Perasuransian maupun dengan kaedah hukum asuransi sebagaimana dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  dagang (KUHD),  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  (KUHPerdata)  sebagai  bentuk spektrum  hukum.  Atas  dasar  belum  pernah ada  penelitian  hukum  yang  mengangkat tentang  masalah  ketidakadaan  aturan hukum yang secara khusus mengatur tentang asuransi  dalam electronic  commerce inilah, akhirnya  penulis  tertarik  untuk  mengambil penulisan  makalah  ilmiah  hukum,  dengan judul “ANALISIS  YURIDIS TENTANG HUKUM  ASURANSI  DALAM  TRANSAKSI
ELECTRONIC  COMMERCE MELALUI PERSPEKTIF  KITAB  UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG”.

## B. Permasalahan
Beberapa  permasalahan  yang  diambil dalam penulisan makalah ilmiah hukum ini, yaitu:
1. Bagaimana Asuransi dalam transaksi jual beli  melalui  internet (e-commerce), jika di tinjau dari perspektif  Kitab Undang- Undang Hukum Dagang (KUHD)?
2. Siapakah  pihak  yang  dapat  menjadi subyek  dan  obyek  asuransi  dalam transaksi  elektronik  melalui  internet
(e-commerce) ?
3. Apakah  yang  menyebabkan  asuransi dalam transaksi electronic commerce perlu diatur secara khusus di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ?

## BAB II METODE PENELITIAN
Untuk  mengetahui  dan  penjelasan mengenai  adanya  segala  sesuatu  yang berhubungan  dengan  pokok  permasalahan di  perlukan  suatu  pedoman  penelitian
^ƌŝ^ƵďĞŬƟ͕^͘,͕͘D͘D͕͘^Ɖ͘E͕͘D͘,͗͘ ANALISIS YURIDIS TENTANG HUKUM ASURANSI...
yang  disebut  metode  penelitian  yaitu  cara melukiskan  sesuatu  dengan  menggunakan pikiran  secara  seksama  untuk  mencapai suatu  tujuan,  sedangkan  penelitian  adalah suatu kegiataan untuk mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan. 4
Dengan  demikian  metodologi  penelitian sebagai  cara  yang  dipakai  untuk  mencari, merumuskan  dan  menganalisa  sampai menyusun  laporan  guna  mencapai  satu tujuan. Untuk mencapai sasaran yang tepat dalam  penelitian  penulis  menggunakan metode penelitian sebagai berikut :
1. Jenis Penelitian
Penelitian yang dilakukan adalah
penelitian  hukum  normatif.  Penelitian hukum  normatif   pada  makalah  ilmiah  ini didasarkan pada bahan hukum primer yaitu dengan  cara  meinventarisasi  pasal-pasal yang  berkaitan  dengan  penerapan  asuransi dalam  transaksi  bisnis  melalui  internet (E-Commerce) yang  terdapat  didalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang (KUHD)  sebagai  dasar  regulasi  utama . Selain  itu  dipergunakan  juga  bahan-bahan tulisan  ilmiah  lain  yang  berkaitan  dengan penerapan  asuransi  dalam  transaksi  bisnis melalui  internet (E-Commerce) .  Penelitian ini  bertujuan  untuk  menemukan  landasan hukum  yang  jelas  dalam  meletakkan persoalan  yang  diangkat,  dalam  perspektif Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang (KUHD)    khususnya  yang  terkait  dengan masalah penerapan asuransi dalam transaksi bisnis melalui internet ( E-Commerce).
2. Pendekatan
Dalam  kaitannya  dengan  penelitian normatif   di  sini  akan  digunakan  beberapa pendekatan, yaitu : 5
1) Pendekatan perundang-undangan
4 Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metode Penelitian, Jakarta : Bumi Pustaka, 1997.
5 Johnny Ibrahim, Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif , Bayumedia Publising, Malang, Jawa Timur, 2007, hlm. 300
(statute
approach)
Pendekatan perundang-undangan (statute approach) adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap  berbagai  aturan  hukum  yang berkaitan  dengan  penerapan  asuransi dalam  transaksi  bisnis  melalui  internet (E-Commerce) ,  seperti  :  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Dagang  (KUHD),
Kitab Undang-undang Hukum Perdata  (KUHPdt)  ,  Undang-undang Nomer  2  Tahun  1992  tentang  Usaha
Perasuransian,  Undang-undang  Nomer 40  Tahun  2014  tentang  Perasuransian, Undang-Undang  Nomer  11  Tahun WHQWDQJ ,QIRUPDVL GDQ 7UDQVDNVL elektronik, Peraturan Pemerintah Nomer 73  Tahun  1992  tentang  Penyelesaian Usaha  Pengasuransian  dan  peraturan organik  lain  yang  berhubungan  dengan objek penelitian.
1) Pendekatan Konsep (conceptual approach) Pendekatan konsep ( conceptual approach )  digunakan  untuk  memahami konsep-  konsep  tentang  :  konsep perdagangan  dan  pemasaran  jarak jauh  melalui  internet  ( telemarketing ). Dengan  didapatkan  konsep  yang  jelas maka  diharapkan  penormaan  dalam aturan hukum kedepan tidak lagi terjadi pemahaman yang kabur dan ambigu.

## 3. Jenis dan sumber bahan hukum
Pengumpulan  data  yang  digunakan dalam penyusunan makalah ilmiah ini adalah melalui  penelitian  kepustakaan  ( Library Research) untuk  mendapatkan  konsep- konsep,  teori-teori  dan  informasi-informasi serta  pemikiran  konseptual  dari  peneliti pendahulu  baik  yang  berupa  peraturan perundang-undangan  dan  karya  ilmiah lainnya. Sumber data kepustakaan diperoleh dari :
a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari :
1) Norma atau kaedah dasar ;
2) Peraturan dasar ;
3) Peraturan perundang-undangan yang
terkait  dengan  penerapan  asuransi dalam  perdagangan  dan  transaksi bisnis melalui internet (E-Commerce), terutama  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Dagang  (KUHD) , beserta  peraturan-peraturan  terkait lainnya.
b. Bahan Hukum Sekunder, seperti : hasil- hasil penelitian, laporan-laporan, artikel, majalah dan makalah ilmiah, hasil-hasil seminar  atau  pertemuan  ilmiah  lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
c. Bahan  Hukum  Tersier  atau  bahan hukum  penunjang  yang  mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan  penjelasan  terhadap  bahan  hukum primer  dan  sekunder,  seperti  kamus umum, kamus hukum serta bahan-bahan primer,  sekunder  dan  tersier  di  luar bidang  hukum  yang  relevan  dan  dapat dipergunakan  untuk  melengkapi  data yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini. Pada bab ini merupakan bab pendahuluan yang  menguraikan  mengenai  hal-hal yang  berkaitan  dengan  Latar  Belakang, Perumusan  Masalah,  Selanjutnya Situs Web juga  menjadi  bahan  bagi  penulisan makalah  ilmiah  ini  sepanjang  memuat informasi yang relevan dengan penelitian ini.
4. Teknik Memperoleh Bahan Hukum
Untuk  memperoleh  suatu  kebenaran ilmiah  dalam  penulisan  makalah    ilmiah, maka penulis menggunakan metode pengumpulan  bahan  hukum  dengan  cara studi  kepustakaan (Library Research) , yaitu  mempelajari  dan  menganalisa  secara sistematis  buku-buku,  majalah-majalah, surat kabar, peraturan perundang-undangan dan  bahan-bahan  lain  yang  berhubungan dengan materi yang dibahas dalam makalah ilmiah ini.

## 5. Teknik Analisis Bahan Hukum
Teknik  analisis  bahan  hukum  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah
analisis  kualitatif   yaitu  mengelompokkan dan  menyeleksi  data  yang  diperoleh  dari penelitian  di  lapangan  yang  kemudian dihubungkan  dengan  teori-teori,  asas- asas,  dan  kaidah-kaidah  hukum  yang diperoleh  dari  studi  kepustakaan  sehingga diperoleh  jawaban  atas  permasalahan  yang dirumuskan.

## BAB III PEMBAHASAN
A. Asuransi  Dalam  Transaksi  Elektronik Melalui  Internet (E-Commerce) Dalam Prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 246 menyebutkan bahwa Asuransi atau  pertanggungan  adalah perjanjian,  di mana  penanggung  mengikat  diri  terhadap tertanggung  dengan  memperoleh  premi,  untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan,  kerusakan,  atau  tidak  mendapat keuntungan  yang  diharapkan,  yang  mungkin akan  dapat  diderita  karena  suatu  peristiwa yang tidak pasti .
'DUL GHÀQLVL WHUVHEXW NLWD GDSDW mengambil  3  unsur  tentang  pengertian asuransi yaitu :
1) Terdapat  suatu  kerugian  akibat  adanya suatu  kehilangan,  kerusakan,  atau tidak  mendapatkan  keuntungan  yang diharapkan  akibat  dari  suatu  peristiwa yang tidak pasti terjadi.
2) Pihak  tertanggung  berjanji  membayar uang  premi  kepada  pihak  penanggung sekaligus atau dengan angsuran.
3) Pihak penanggung berjanji akan
membayar  sejumlah  uang  kepada tertanggung,  sekaligus  atau  secara angsuran  jika  terjadi  /  terlaksana  unsur pada point a. 6
Dari  pengertian  diatas,  dapat  kita ketahui bahwa transaksi jual beli elektronik atau e-commerce merupakan obyek
6 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Asuransi di Indonesia ,Bandung,Penerbit PT Intermasa,1987, hal 1
^ƌŝ^ƵďĞŬƟ͕^͘,͕͘D͘D͕͘^Ɖ͘E͕͘D͘,͗͘ ANALISIS YURIDIS TENTANG HUKUM ASURANSI...
asuransi,  karena  segala  kegiatan  didalam transaksi  elektronik  atau e-commerce, dapat menimbulkan  kehilangan,  kerusakan,  atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan bagi  para  pihak  yang  ada  didalamnya. Asuransi dalam transaksi elektronik ini kita kenal sebagai cyber assurance .
Apabila  kita  analisis  dari  pihak-pihak yang  terlibat  di  dalam  transaksi ecommerce yang  antara  lain  :  pembeli,  penjual ( merchant ), issuer,  acquirer ,  dan  lembaga RWRULWDV VHUWLÀNDW /26 VHVXQJJXKQ\D pihak  yang  paling  bertanggung  jawab atas  adanya  kerugian  didalam  transaksi electronic  ( e-commerce )  adalah  lembaga RWRULWDV VHUWLÀNDW /26 \DQJ EHUSHUDQ sebagai  pengaman  transaksi  elektronik, karena  pihak  perusahaan e-commerce akan menyerahkan  keamanan  websitenya  kepada /HPEDJD 2WRULWDV 6HUWLÀNDW /26 XQWXN dapat  memberikan  perlindungan  penuh terhadap website e-commerce yang dimilikinya dari serangan para cybercrime . Hal inilah yang pada akhirnya PHQ\HEDENDQ /HPEDJD 2WRULWDV 6HUWLÀNDW (LOS)  mengalihkan  resiko  yang  ia  emban kepada pihak perusahaan asuransi,
dengan  perjanjian  asuransi  antara  pihak /HPEDJD2WRULWDV6HUWLÀNDW/26WHUKDGDS perusahaan asuransi.
Perjanjian  asuransi  antara  lembaga RWRULWDV VHUWLÀNDW GHQJDQ SHUXVDKDDQ asuransi pada dasarnya merupakan asuransi pertanggungjawaban  ( liability  insurance ) karena yang diasuransikan adalah tanggung jawab  dari  LSO  akibat  terbongkarnya pengamanan dalam e-commerce yang menyebabkan  salah  satu  pihak  mengalami kerugian.
Kewajiban  penanggung  memberikan penggantian  kepada  tertanggung  yaitu pemberian  ganti  rugi.  Ganti  rugi  oleh penanggung  dalam  asuransi e-commerce diberikan  bila  tertanggung  mengalami peristiwa  di  mana  tertanggung  gagal
melaksanakan  jasa  profesinya  atau  oleh siapapun tertanggung dianggap bertanggung jawab secara hukum atas jasa.
Dalam secure  electronic  transaction objek \DQJGLPDNVXGDGDODKNXQFLNULSWRJUDÀ\DQJ memiliki kemungkinan untuk dicuri. Apabila dikaitkan dengan ketentuan yang tercantum dalam  Pasal  256  KUHD  tentang  polis asuransi,  maka  perjanjian  asuransi  antara SLKDN OHPEDJD RWRULWDV VHUWLÀNDW GHQJDQ perusahaan asuransi harus menyatakan : 7
1) Hari dibuatnya asuransi;
2) Nama orang yang menutup asuransi atas tanggungan sendiri atau atas tanggungan orang ketiga;
3) Suatu uraian yang cukup jelas mengenai benda yang dipertanggungkan;
4) Jumlah  uang  untuk  berapa  diadakan asuransi;
5) Bahaya-bahaya  yang  ditanggung  oleh penanggung;
6) Saat  bahaya  mulai  berlaku  untuk tanggungan  penanggung  dan  saat berakhirnya bahaya dimaksud;
7) Premi  asuransi  tersebut;  dan  Jumlah premi  asuransi  tergantung  pada  objek yang diasuransikan.
8) Pada  umumnya,  semua  keadaan  yang kiranya penting bagi penanggung untuk diketahuinya  dan  segala  syarat  yang diperjanjikan antara para pihak
Objek  dari  perjanjian  asuransi e-commerce adalah  sistem  keamanan  jaringan  yaitu NXQFL NULSWRJUDÀ WDSL \DQJ GLDVXUDQVLNDQ adalah  tanggung  jawab,  yaitu  tanggung jawab  dari  tertanggung  yang  dalam  hal  ini, DGDODK /HPEDJD 6HUWLÀNDW 2WRULWDV /26 untuk  mengganti  kerugian  apabila  kunci- kunci  yang  diterbitkannya  dicuri  atau dipergunakan  secara  tidak  sah  oleh  pihak yang tidak bertanggung jawab. Pengggunaan
7 Elisatris Gultom, Perlindungan Transaksi Elektronic ( e-commerce ) Melalui Lembaga Asuransi, Eprint Artikel
Universitas Pajajaran, Bandung, 2011 hal 15
kunci  tersebut  mengakibatkan  konsumen kehilangan  sejumlah  uang  yang  disimpan di  lembaga  keuangan  penerbit  kartu  atau bank.  Sehingga  dari  analisa  diatas,  cukup jelas  bahwa  jenis  asuransi  yang  terjadi DQWDUD /HPEDJD 2WRULWDV 6HUWLÀNDW /26 dengan perusahaan asuransi adalah asuransi pertanggungjawaban ( liability insurance ).
B. Subyek  Dan  Obyek  Pertanggungan  / Asuransi  Dalam  Transaksi  Elektronik Melalui Internet (E-Commerce)
1) Pihak  yang  dapat  menjadi  Subyek Pertanggungan / Asuransi dalam transaksi  elektronik  melalui  internet
(E-Commerce) .
Di  dalam  asuransi  dikenal  adanya beberapa subyek (para pihak yang berkepentingan)  yaitu,  pihak  penanggung dan  tertanggung.  Pemaparannya  adalah sebagai berikut :
a) Pihak Penanggung
Penanggung adalah pihak yang bersedia untuk  menerima  dan  mengambil  alih  resiko dari  pihak  tertanggung.  Perjanijian  tentang pertanggungan / asuransi terjadi antara kedua belah  pihak,  dimana  penanggung  bersedia dan berjanji untuk memberikan penggantian (konpensasi)  kepada  pihak  tertanggung, apabila pihak tersebut mengalami kerugian, kerusakan,  atau  kehilangan  keuntungan karena  suatu  peristiwa  yang  tidak  tentu, sesuai  yang  disepakati  di  dalam  perjanjian. Penanggung  dapat  berupa  pribadi  kodrati (perorangan), ataupun berupa badan hukum (perusahaan asuransi).
Apabila kita analisis dan kita kaitkan pada asuransi  dalam  dunia  transaksi  elektronik melalui  internet,  menurut  penulis,  yang menjadi  pihak  penanggung  pada  transaksi elektronik  melalui  internet  ( e-commerce )
8 Direktorat Jenderal Perdagangan dalam Negeri Republik Indonesia berkerja sama dengan LKHT-FHUI, Laporan Penelitian Tahap Pertama versi 1.04, Jakarta, 2001, hal. 161
adalah  perusahaan  asuransi  yang  menerima jasa  asuransi  dunia  maya  ( cyber  assurance ).  Contoh  kongkrit  perusahaan  asuransi di  Indonesia  yang  menerima  jasa  asuransi dunia  maya,  misalnya  :  PT.  Asuransi  Adira Dinamika ( Adira Insurance).

## b) Pihak Tertanggung
Tetanggung  adalah  pihak  yang  sesuai perjanjian  akan  ditanggung  oleh  pihak penanggung. Yang dapat menjadi tertanggung adalah pribadi kodrati (perorangan), sekelompok  orang  atau  lembaga,  badan Hukum termasuk perusahaan, atau siapapun yang dapat menderita kerugian.
Apabila  kita  analisis  dan  kita  kaitkan pada  asuransi  dalam  dunia  transaksi elektronik melalui internet, menurut penulis, yang  dapat  menjadi  pihak  tertanggung dalam  asuransi  dunia  maya  adalah  pihak /HPEDJD2WRULWDV6HUWLÀNDW/26VHEDJDL pihak yang dapat mengalami kerugian.
Lebih  lanjut,  berdasarkan  pasal  1 butir  (7)  UU  No.  40  tahun  2014  tentang Perasuransian,
”Usaha  Reasuransi  adalah  usaha  jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang  dihadapi  olehperusahaan  asuransi, perusahaan  penjaminan,  atau  perusahaan reasuransi lainnya.”
maka  ditemukan  apa  yang  dikenal sebagai perusahaan reasuransi, yaitu perusahaan  yang  memberikan  jasa  dalam pertanggungan  ulang  terhadap  resiko  yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Kerugian dan atau Perusahaan Asuransi Jiwa. Fungsi perusahaan Reasuransi disini adalah pihak  (badan  hukum  bukan  perorangan) yang  menanggung  kerugian  yang  dialami oleh  Perusahaan  Asuransi.  Jadi  dalam hubungannya  perusahaan  Asuransi  adalah pihak tertanggung dan perusahaan reasuransi adalah pihak penanggung. Menurut penulis, resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi berkenaan  dengan  asuransi  dunia  maya ( cyber assurance ) juga dapat di reasuransikan
^ƌŝ^ƵďĞŬƟ͕^͘,͕͘D͘D͕͘^Ɖ͘E͕͘D͘,͗͘ ANALISIS YURIDIS TENTANG HUKUM ASURANSI...
kepada pihak perusahaan reasuransi, misalnya  :  Perusahaan  Asuransi  Adira Finance  sebagai  pihak  penanggung  resiko

## NHUXJLDQ/HPEDJD2WRULWDV6HUWLÀNDW'LJLWDO
Symantec  Corporation,  mereasuransikan resikonya kepada perusahaan reasuransi, PT. Reasuransi Nasional Indonesia (PT. RNI).
2) Hal yang dapat menjadi Obyek Pertanggungan / Asuransi dalam transaksi  elektronik  melalui  internet
(E-Commerce) .
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang,  hal  yang  dijadikan  sebagai  objek dalam suatu perjanjian asuransi adalah segala sesuatu yang merupakan isi atau bagian dari perjanjian  tanggung  menanggung  antara penanggung  dengan  tertanggung  yang mencakup  benda  dan  jasa,  jiwa  dan  raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi atau berkurang nilainya.

## 2EMHNDVXUDQVLPHQXUXWSDVDO.LWDE
Undang-Undang  Hukum  Dagang.  Adalah semua kepentingan yang :
a) Dapat dinilai dengan sejumlah uang.
b) Dapat  takluk  terhadap  bermacam- macam bahaya.
c) Tidak dikecualikan oleh undang-undang. Berdasarkan penjelasan mengenai obyek pertanggungan  asuransi  secara  umum menurut  KUHD,  maka  jika  kita  analisis lebih mendalam, hal-hal yang dapat menjadi objek asuransi di dalam transaksi elektronik antara lain :
a) Transaksi Elektronik
Transaksi  elektronik  dapat  dijadikan objek dari asuransi, dalam arti bahwa resiko yang  perlu  diasuransikan  adalah  kerugian yang terjadi dalam hal data pesan ( message ) yang  hendak  disampaikan,  gagal  sampai  ke tempat tujuan karena sesuatu hal.
b) Sistem Keamanan Jaringan
6XDWX RWRULWDV VHUWLÀNDW PHQ\HGLDNDQ sarana  atau  sistem  untuk  melakukan
hubungan  telekomunikasi  antara  para pengguna  jasa.  Hubungan  komunikasi tersebut dapat terjadi kapan saja dan dapat dilakukan  oleh  siapa  saja.  Sistem  yang disediakan oleh penyedia jasa tersebut dapat mengalami  gangguan  kerusakan,  baik  itu bersifat  teknis  sementara  maupun  yang bersifat  memaksa  karena  bencana  alam misalnya.
C. Urgensi Peraturan Yang Khusus Mengatur Asuransi  Dalam  Transaksi  Elektronik Melalui  Internet (E-Commerce) Di Indonesia.
Saat  ini  kegiatan  transaksi  bisnis  yang menggunakan e-commerce pada  dasarnya belum diatur secara tegas dan rinci, adapun sekumpulan  peraturan  internasional  yang mengatur  berkaitan  dengan  transaksi  bisnis yang  menggunakan  e-commerce  ini  masih bersifat  umum  sehingga  dalam  rangka penyelesaian  sengketa  transaksi  bisnis yang  menggunakan  e-commerce  ini  masih terjadi  kekaburan  hukum,  keadaan  dimana terjadinya  kekaburan  hukum  dalam  hal penyelesaian  sengketa  transaksi  bisnis  yang menggunakan  e-commerce  ini  dapat  dilihat dari ketiadaan aturan hukum yang jelas dan rinci  sehingga  hal  ini  akan  menghasilkan ketidakmampuan  beberapa  aspek  dalam menjalakan  fungsi  penegakkan  hukum. Ketiadaan  aturan  hukum  ini  juga  terjadi pada  pengaturan  hukum  asuransi  dalam transaksi bisnis e-commerce .
Pada  dasarnya  didalam  Kitab  Undang- undang  Hukum  Dagang  (KUHD)  pasal 247  menyebutkan  bahwa  : Pertanggungan itu  antara  lain  dapat  mengenai:  bahaya kebakaran;  (KUHD  287  dst.) bahaya  yang mengancam  hasil  pertanian  yang  belum dipanen;  (KUHD  299  dst.)  jiwa satu  orang atau lebih; (KUHD 302 dst.) bahaya laut dan bahaya perbudakan; (KUHD 592 dst.) bahaya pengangkutan di darat, di sungai, dan perairan pedalaman. (KUHD 686 dst.) . Apabila kita
analisis, didalam pasal ini sudah jelas bahwa KUHD  tidak  mengenal  adanya  asuransi yang  berkaitan  dengan e-commerce .  Bahkan regulasi terbaru yang dibuat oleh pemerintah Republik  Indonesia  yang  mengatur  tentang asuransi,  yaitu  Undang-Undang  No.  40 Tahun  2014  tentang  Perasuransian  pun belum  mengatur  asuransi  yang  berkaitan dengan transaksi elektronik e-commerce.
Hal  ini  menurut  penulis  wajar,  apabila kita  melihat  realita  yang  terjadi  saat  ini, karena urgensinya, asuransi yang melindungi transaksi electronic commerce tetap disediakan oleh beberapa perusahaan asuransi,
dengan  alasan  transaksi e-commerce dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak yang ada  di  dalamnya  dan  segala  bentuk  obyek yang  dapat  menimbulkan  kerugian  berarti dapat di asuransikan.
Perdagangan  melalui  Internet  dengan menggunakan electronic  commerce seperti dijelaskan  sebelumnya  memiliki  banyak resiko.  Resiko-resiko  tersebut  adalah  : penyadapan, penipuan, penggandaan informasi  transaksi,  pencurian  informasi rahasia,  dan  sebagainya.  Dalam  transaksi electronic  commerce yang  memanfaatkan NULSWRJUDÀ NHMDKDWDQ WHUVHEXW GDSDW dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya adalah  pembobolan  kunci  dan  pencurian kunci.
Pembobolan  kunci  yang  dimaksud adalah ketika si pembobol memakai berbagai cara  untuk  menemukan  kunci  yang  sama dengan  yang  asli.  Cara  pembobolan  yang paling umum digunakan adalah yang dikenal dengan  istilah brute  force  attack ,  dimana, si  pelaku  mencoba  berbagai  kemungkinan hingga  akhirnya  ia  menemukan  kunci  yang cocok.
Secure Electronic Transaction \DQJ PHQJJXQDNDQ NULSWRJUDÀ GDODP
pengamanannya adalah sistem perdagangan Internet  yang  relatif   paling  aman  dari serangan-serangan yang mungkin dilakukan
dalam  Internet,  antara  lain  pembobolan kunci  dan  pencurian  kunci.  Pembobolan kunci  mungkin  saja  terjadi.  Besar  kecilnya kemungkinan ini ditentukan oleh panjangnya kunci. Semakin panjang kunci maka semakin sulit pula untuk membobolnya.
Di  lain  pihak  khususnya  di  Indonesia, dalam  konteks  kekaburan  hukum  yang berkenaan  dengan cyber  insurance atau asuransi  yang  berkaitan  dengan  transaksi electronic  commerce, bukan  menjadikan masalah yang menyebabkan penegak hukum untuk  tidak  menyelesaikan  suatu  perkara yang  diberikan  kepadanya,  bagaimanapun keadaannya  sebagaimana  yang  tertuang dalam  ketentuan  pasal  22  AB  dan  pasal  14 Undang-Undang  No.  14  tahun  tahun  1970 yang  kemudian  diubah  dengan  pasal  16 Undang-Undang  No.  4  Tahun  2004  tentang kekuasaan  kehakiman  mewajibkan  “hakim untuk  tidak  menolak  mengadili  perkara yang  diajukan  kepadanya  dengan  alasan tidak  lengkap,  atau  tidak  jelas  Undang- Undang yang mengaturnya melainkan wajib mengadilinya.”
Untuk  mengatasinya  dalam  pasal  27 Undang-Undang  No.  14  tahun  1970  yang NHPXGLDQ GLUXEDK GHQJDQ SDVDO  D\DW 1  Undang-Undang  No.  40  tahun  2004 menyebutkan  :  “hakim  sebagai  penegak hukum  dan  keadilan  wajib  menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang  hidup  di  dalam  masyarakat”.  Artinya seorang  hakim  harus  memiliki  kemampuan dan  keaktifan  untuk  menemukan  hukum ( rechtsvinding ).  Yang  dimaksud  dengan rechtvinding adalah  proses  pembentukkan hukum oleh hakim / aparat penegak hukum lainnya  dalam  penerapan  peraturan  umum terhadap peristiwa yang kongkrit. Dan hasil penemuan  hukum  menjadi  dasar  baginya untuk mengambil keputusan.
Namun,  dalam  penegakan  hukum  yang berkenaan  dengan  perkembangan  teknologi dan  informasi,  seharusnya  pengaturan
^ƌŝ^ƵďĞŬƟ͕^͘,͕͘D͘D͕͘^Ɖ͘E͕͘D͘,͗͘ ANALISIS YURIDIS TENTANG HUKUM ASURANSI...
tentang hal tersebut telah ditetapkan dalam peraturan  tertulis,  karena  pada  dasarnya, perkembangan teknologi akan terus menerus PHQJDODPL SHUNHPEDQJDQ \DQJ VLJQLÀNDQ sehingga  peraturan  yang  ada  harus  dapat mengikuti  perkembangan  teknologi  yang ada, untuk dapat menjamin adanya kepastian hukum bagi masyrakat.
Perselisihan  atau  persengketaan  dalam asuransi  merupakan  suatu  keadaan  yang tidak  dikehendaki  oleh  para  pihak  baik tertanggung  maupun  penanggung.  Artinya jika  para  pihak  didalam  asuransi  senang bersengketa/berselisih,  dapat  dipastikan bahwa  pihak  tersebut  tidak  sehat.  Akan tetapi  dalam  pergaulan  di  masyarakat apalagi  yang  menyangkut  transaksi  bisnis yang menggunakan e-commerce, dimana kita hidup  di  tengah  orang  yang  berbeda  tabiat dan  kepentingan,  kita  pasti  tidak  akan  bisa sama sekali untuk tidak berhadapan dengan perselisihan/  persengketaan.  Perselisihan /  persengketaan  di  dalam  asuransi  yang berkenaan  dengan  transaksi  bisnis  yang menggunakan e-commerce itu bisa disebabkan adanya  wanprestasi  dari  para  pihak  baik penanggung maupun tertanggung, misalnya apabila  klaim  asuransi  yang  diajukan oleh tertanggung terlambat ataupun tidak  dibayarkan  oleh  pihak  penanggung, ataupun  pihak  tertanggung  yang  tidak mau  membayarkan  premi  asuransi  sesuai dengan  polis  yang  telah  disepakati  pada saat  pengajuan  asuransi  dalam  transaksi e-commerce (cyber insurance).
Suatu  perselisihan  /  sengketa  dalam transaksi bisnis yang menggunakan ecommerce pada prinsipnya akan melibatkan beberapa  Negara  yang  berbeda  sehingga dalam  penyelesaian  perselisihan  /sengketa, akan  terdapat  beberapa  masalah  yang berkaitan dengan hukum yang diberlakukan ( applicable  law )  masalah  tempat  /  forum penyelesaian  perselisihan  /  sengketa,  dan masalah  eksekusi  putusan  pengadilan  /
ADR. 9
Dari  uraian  diatas,  dapat  diperhatikan bahwa  perkembangan  teknologi  informasi, sadar atau tidak, telah memberikan dampak terhadap  perkembangan  hukum,  hal  ini merupakan  tantangan  sekaligus  peluang yang  harus  dihadapi  khususnya  dibidang ekonomi dan hukum.
Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan  model  transaksi  baru  dalam dunia  perdagangan  dan  hal  ini  juga  akan menimbulkan  sengketa  dalam  transaksi bisnis  tersebut.  Untuk  itu,  menurut penulis  diperlukan  adanya  revisi  peraturan perundang-undangan tentang asuransi, yang  didalamnya  terdapat  bab  khusus, yang  dapat  memberikan  pengaturan  jelas mengenai asuransi yang berhubungan dengan transaksi bisnis e-commerce (cyber insurance) , sehingga  para  pihak  yang  secara  langsung berhubungan dengan hal ini, misalnya Bank, Lembaga  Penyedia  Layanan e-commerce , /HPEDJD2WRULWDV6HUWLÀNDWVHUWDNRQVXPHQ yang  biasa  bertransaksi  lewat  dunia  maya, akan  mendapatkan  kepastian  hukum, sehingga  tujuan  hukum  yang  sebenarnya dapat  terrealisasikan.  Transaksi e-commerce tidak akan pernah luput dari risiko kerugian. Perjanjian asuransi antara lembaga otoritas VHUWLÀNDW GHQJDQ SHUXVDKDDQ DVXUDQVL merupakan  cara  tepat  untuk  mengalihkan risiko  kerugian,  terutama  pada  transaksi e-commerce yang menggunakan kunci NULSWRJUDÀGDQ secure electronic transaction.
Upaya  ini  sekaligus  sebagai  salah  satu sarana  perlindungan  hukum  bagi  pihak- pihak  yang  berkepentingan  di  dalamnya. Menurut  penulis,  sekalipun  perjanjian cyber insurance DQWDUD OHPEDJD RWRULWDV VHUWLÀNDW dengan  perusahaan  asuransi  merupakan perjanjian  asuransi  yang  sifatnya  baru  dan perlu diatur secara khusus di dalam Undang-
9 Yahya Ahmad Zein , Kontrak Elektronik dan Penyelesaian Sengketa Bisnis E-commerce, Bandung, Penerbit Mandar Maju, 2009, hal. 7
Undang,  namun  dalam  pemberlakuannya harus  tetap  memenuhi  prinsip-prinsip  yang ada  dalam  Kitab  Undang-  Undang  Hukum Dagang  sebagai  dasar  peraturan  tentang asuransi di Indonesia.

## BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan Kesimpulan yang dapat penulis kemukakan  pada  penulisan  makalah  ilmiah ini adalah sebagai berikut :
1. Asuransi dalam transaksi jual beli melalui internet (e-commerce), jika  di  tinjau dari  perspektif   Kitab  Undang-Undang Hukum  Dagang  (KUHD)  dapat  dibagi menjadi  2  bagian  pokok  pembahasan, yaitu :

## a) 'DUL GHÀQLVL DVXUDQVL GDODP SDVDO
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang (KUHD),  dapat  kita  ketahui  bahwa transaksi  jual  beli  elektronik  atau e-commerce merupakan  obyek  asuransi, karena segala kegiatan didalam transaksi elektronik atau ecommerce, dapat menimbulkan  kehilangan,  kerusakan, atau  tidak  mendapat  keuntungan  yang diharapkan  bagi  para  pihak  yang  ada didalamnya.  Asuransi  dalam  transaksi elektronik  ini,  kita  kenal  sebagai cyber assurance .  Sedangkan,  pihak  yang paling  bertanggung  jawab  atas  adanya kerugian  didalam  transaksi  electronic ( e-commerce )  adalah  lembaga  otoritas VHUWLÀNDW /26 \DQJ EHUSHUDQ VHEDJDL pengaman  transaksi  elektronik,  karena pihak  perusahaan e-commerce akan menyerahkan  keamanan  websitenya NHSDGD /HPEDJD 2WRULWDV 6HUWLÀNDW
(LOS) untuk dapat memberikan perlindungan  penuh  terhadap website e-commerce yang dimilikinya dari serangan para cybercrime .
b) Apabila  dikaitkan  dengan  ketentuan yang tercantum dalam pasal 256 KUHD tentang  polis  asuransi,  maka  perjanjian
asuransi  antara  pihak  lembaga  otoritas

## VHUWLÀNDW GHQJDQ SHUXVDKDDQ DVXUDQVL
harus menyatakan:
1) Hari dibuatnya asuransi;
2) Nama orang yang menutup asuransi atas tanggungan sendiri atau atas tanggungan orang ketiga;
3) Suatu uraian yang cukup jelas mengenai benda yang dipertanggungkan;
4) Jumlah  uang  untuk  berapa  diadakan asuransi;
5) bahaya-bahaya  yang  ditanggung  oleh penanggung;
6) Saat  bahaya  mulai  berlaku  untuk tanggungan  penanggung  dan  saat berakhirnya bahaya dimaksud;
7) Premi  asuransi  tersebut;  dan  Jumlah premi  asuransi  tergantung  pada  objek yang diasuransikan.
8) Pada  umumnya,  semua  keadaan  yang kiranya penting bagi penanggung untuk diketahuinya  dan  segala  syarat  yang diperjanjikan antara para pihak.
Perjanjian  asuransi  antara  lembaga RWRULWDV VHUWLÀNDW GHQJDQ SHUXVDKDDQ asuransi pada dasarnya merupakan asuransi pertanggungjawaban  ( liability  insurance ) karena yang diasuransikan adalah tanggung jawab  dari  LSO  akibat  terbongkarnya pengamanan dalam e-commerce yang menyebabkan  salah  satu  pihak  mengalami kerugian.
2. Pihak  yang  dapat  menjadi  Subyek Asuransi  dalam  transaksi  elektronik commerce adalah :
a) Pihak  penanggung  pada  transaksi elektronik  melalui  internet  adalah Perusahaan asuransi yang menerima jasa asuransi dunia maya (cyber assurance) .
b) Pihak tertanggung dalam asuransi dunia maya  adalah  pihak  Lembaga  Otoritas 6HUWLÀNDW  /26  VHEDJDL SLKDN \DQJ dapat mengalami kerugian.
^ƌŝ^ƵďĞŬƟ͕^͘,͕͘D͘D͕͘^Ɖ͘E͕͘D͘,͗͘ ANALISIS YURIDIS TENTANG HUKUM ASURANSI...
Sedangkan  hal-hal  yang  dapat  menjadi Objek  asuransi  di  dalam e-commerce antara lain  :  Transaksi  Elektronik  dan  Sistem Keamanan jaringan.
3. Asuransi  dalam  transaksi electronic commerce perlu  diatur  secara  khusus  di dalam  peraturan  perundang-undangan di  Indonesia  karena  perkembangan teknologi  informasi  telah  memberikan dampak terhadap perkembangan hukum,  hal  ini  merupakan  tantangan sekaligus  peluang  yang  harus  dihadapi khususnya dibidang ekonomi dan hukum. Perkembangan teknologi informasi  telah  melahirkan  model transaksi baru dalam dunia perdagangan dan  hal  ini  juga  akan  menimbulkan sengketa dalam transaksi bisnis tersebut. Untuk  itu,  menurut  penulis  diperlukan adanya  revisi  peraturan  perundang- undangan tentang asuransi, yang didalamnya  terdapat  bab  khusus,  yang dapat  memberikan  pengaturan  jelas mengenai  asuransi  yang  berhubungan dengan  transaksi  bisnis e-commerce (cyber  insurance) ,  sehingga  para  pihak yang  secara  langsung  berhubungan dengan hal ini, misalnya Bank, Lembaga Penyedia Layanan e-commerce , Lembaga 2WRULWDV6HUWLÀNDWVHUWDNRQVXPHQ\DQJ biasa  bertransaksi  lewat  dunia  maya, akan  mendapatkan  kepastian  hukum, sehingga tujuan hukum yang sebenarnya dapat terrealisasikan. Transaksi e-commerce tidak  akan  pernah  luput dari risiko kerugian. Perjanjian asuransi DQWDUDOHPEDJDRWRULWDVVHUWLÀNDWGHQJDQ perusahaan  asuransi  merupakan  cara tepat untuk mengalihkan risiko kerugian, terutama pada transaksi e-commerce yang PHQJJXQDNDQ NXQFL NULSWRJUDÀ GDQ secure  electronic  transaction. Perjanjian cyber  insurance antara  lembaga  otoritas VHUWLÀNDW GHQJDQ SHUXVDKDDQ DVXUDQVL merupakan  perjanjian  asuransi  yang sifatnya  baru  dan  perlu  diatur  secara
khusus di dalam undang-undang, namun  dalam  pemberlakuannya  harus tetap  memenuhi  prinsip-prinsip  yang ada  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum Dagang ( KUHD ) sebagai dasar peraturan asuransi di Indonesia.

## B. Saran
Saran  yang  dapat  penulis  kemukakan  pada penulisan  Artikel  ilmiah  ini  adalah  sebagai berikut:
1. Bagi perusahaan penyedia jasa e-commerce , hendaknya mempercayakan perlindungan website miliknya kepada Lembaga 2UWRULWDV 6HUWLÀNDW /26 \DQJ GDSDW menjaminkeamanan website  e-commerce dari segala bentuk kejahatan dunia maya ( cybercrime /HPEDJD2UWRULWDV6HUWLÀNDW (LOS)  ini  sesungguhnya  sangat  rentan terhadap kerugian, karena keamanan suatu website e-commerce merupakan  tanggung jawab  LOS.  Sehingga  menurut  penulis, untuk  mengurai  resiko  kerugian  yang terjadi,  hendaknya  Lembaga  Ortoritas 6HUWLÀNDW /26 MXJD PHQJDVXUDQVLNDQ resikonya  kepada  perusahaan  asuransi, sehingga  terjadi  pengalihan  resiko  dari /HPEDJD 2UWRULWDV 6HUWLÀNDW /26
kepada perusahaan asuransi.
2. Bagi Pemerintah, perkembangan teknologi informasi telah melahirkan model transaksi baru  dalam  dunia  perdagangan  dan  hal ini  juga  akan  menimbulkan  sengketa baru  dalam  transaksi  bisnis e-commerce . Menurut  penulis,  pemerintah  hendaknya melakukan  revisi  peraturan  perundang- undangan tentang asuransi yaitu Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2014  tentang Perasuransian,  yang  seharusnya  terdapat bab  khusus,  yang  dapat  memberikan pengaturan  jelas  mengenai  asuransi dalam  transaksi  bisnis e-commerce  (cyber insurance) ,  sehingga  para  pihak  yang secara  langsung  berhubungan  dengan  hal ini,  misalnya  Bank,  Lembaga  Penyedia
Layanan e-commerce ,  Lembaga  Otoritas 6HUWLÀNDW VHUWD NRQVXPHQ \DQJ ELDVD bertransaksi  lewat  dunia  maya,  akan mendapatkan kepastian hukum, sehingga tujuan  hukum  yang  sebenarnya  dapat terrealisasikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku
Liliana  Tedjosaputro,  2016, Materi  Kuliah
Kebijakan Hukum Ekonomi , Pada
Program  Doktor  Ilmu  Hukum  Untag, Semarang.
:LUMRQR 3URGMRGLNRUR Hukum
Asuransi  di  Indonesia ,  Penerbit  PT
Intermasa, Bandung.
Cholid  Narbuko  dan  Abu  Achmadi,  1997,
Metode Penelitian, Bumi Pustaka,
Jakarta.
Johnny  Ibrahim,  2007 Teori,  Metode  dan Penelitian  Hukum  Normatif ,  Bayumedia Publising, Malang.
Yahya  Ahmad  Zein  ,  2009, Kontrak Elektronik  dan  Penyelesaian  Sengketa Bisnis  E-commerce, Penerbit  Mandar Maju, Bandung.

## Artikel Ilmiah
Elisatris  Gultom, Perlindungan  Transaksi Elektronic ( e-commerce ) Melalui Lembaga Asuransi, Eprint  Artikel  Universitas
Pajajaran, Bandung
Direktorat  Jenderal  Perdagangan  dalam Negeri Republik Indonesia berkerja sama dengan  LKHT-FHUI,  2001,  Laporan Penelitian  Tahap  Pertama  versi  1.04, Jakarta.

## Internet
Nanang  Suryadi,  2011, Perkembangan e-commerce di Indonesia dan di Dunia , www.ecom.lecture.ub.ac.id/2011/11/
(16
November 2016 )
Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2014 Tentang Perasuransian