Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 2 (1), 2020: 115 - 132
ISSN: 2715-0003; E-ISSN 2714-5514 DOI: http://dx.doi.org/10.19105/al-huquq.v1i2.3073
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ Copyright  (c) 2019 by al-huquq. All Right Reserved Author Correspondence: kudrat.abdillah@iainmadura.ac.id

## Sejarah Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia
Kudrat Abdillah, Yenny Susilawati (Institut Agama Islam Negeri Madura, Jl. Raya Panglegur Km. 4 Pamekasan )
Abstrak :
Tulisan  ini  mengungkapkan  sejarah  kodifikasi  hukum ekonomi syariah di Indonesia. Keluarnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam format Peraturan Mahkamah Agung Nomor  2  Tahun  2008  tidak  lepas  dari  bertambahnya kewenangan  Peradilan  Agama  dalam  menangani  perkara. Kewenangan  Peradilan  Agama  tertuang  dalam  Undang- Undang  Peradilan  Agama  Nomor  3  Tahun  2006 menggantikan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989. Dengan  perubahan  tersebut,  kini  Peradilan  Agama berwenang  menangani  perkara-perkara  ekonomi  syariah, yang  sebelumnya  hanya  menangani  perkara  di  bidang keluarga  Islam.  Dengan  menggunakan  pendekatan  sejarah, tulisan  ini  berusaha  mengangkat  sejarah  perjalanan munculnya  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  serta implikasinya.    Hasilnya  menunjukkan  bahwa  munculnya KHES  merupakan  jawaban  atas  perubahan  kewenangan Peradilan  Agama.  KHES  menjadi  hasil  pemikiran  di  bidang ekonomi  Islam  yang  dikoordinir  oleh  Mahkamah  Agung. Hadirnya  KHES  juga  memberikan  tiga  kontribusi  penting bagi  perkembangan  hukum  di  Indonesia. Pertama KHES menjadi  pedoman  dan  pegangan  hakim  di  Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara ekonomi syariah. Kedua , KHES menjadi bukti hasil produk asli mujtahid di Indonesia dengan  mempertimbangkan  hukum  Islam  dan  karakter keindonesiaan. Ketiga ,  KHES  menunjukkan  sisi  fleksibilitas Hukum  Islam  dalam  menghadapi  perkembangan  zaman. [This  paper  reveals  the  history  of  the  codification  of  sharia economic  law  in  Indonesia.  The  issuance  of  a  Sharia Economic  Law  Compilation  in  the  form  of  Supreme  Court Regulation  Number  2  of  2008  cannot  be  separated  from  the increased authority of the Religious Courts in handling cases.

## Sejarah Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia
The  authority  of  the  Religious  Courts  is  contained  in  the Religious  Courts  Law  Number  3  of  2006  replacing  Law Number  7  of  1989.  With  this  change,  now  the  Religious Courts  have  the  authority  to  handle  sharia  economic  cases, which  previously  only  handled  cases  in  the  field  of  Islamic families.  By  using  a  historical  approach,  this  paper  seeks  to raise  the  history  of  the  emergence  of  the  Islamic  Economic Law Compilation and its implications. The results show that the  emergence  of  KHES  is  an  answer  to  the  change  in  the authority  of  the  Religious  Courts.  KHES  is  the  result  of thoughts in the field of Islamic economics coordinated by the Supreme  Court.  The  presence  of  KHES  also  provides  three important  contributions  to  the  development  of  law  in Indonesia.  First,  KHES  becomes  a  guideline  and  guide  for judges  in  the  Religious  Courts  in  deciding  cases  of  sharia economy.  Second,  KHES  is  proof  of  the  original  product  of the  mujtahid  in  Indonesia  by  considering  Islamic  law  and Indonesian  character.  Third,  KHES  shows  the  flexibility  of Islamic law in facing the times.]
Kata Kunci: Sejarah; Kodifikasi; Hukum Ekonomi Syariah

## Pendahuluan
Penerapan  hukum  ekonomi  di  Indonesia  terdapat  dalam  tiga dimensi  hukum,  yaitu  Hukum  Islam,  Hukum  Adat,  dan  Hukum Positif.  Hukum  Islam  secara  masif  dijalankan  oleh  umat  Islam. Hukum  adat  secara  turun  temurun  dilestarikan  oleh  masyarakat. Sedangkan  hukum  positif  adalah  hukum  yang  terkodifikasi  dan disahkan  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  sebagai  lembaga  yang berwenang,  dalam  bentuk  Undang-Undang  dan  Peraturan Perundang-undangan, serta berlaku bagi seluruh warna Indonesia.
Hukum Islam yang dimaksud diatas lebih khusus pada hukum perkawinan  (perkawinan,  perceraian,  kewarisan)  dan  hukum muamalat. 1 Pada  kenyataannya,  penerapan  hukum  keluarga  ( Fiqh
1 Menurut  Muhammad  ‟Ali  at-Tahanawi,  Syari‟ah  itu  mencakup seluruh aspek ajaran Islam, meliputi aqidah, ibadah, akhlak, dan mu‟amalat. Dalam  Kitab  Kisyaf  Istilahat  al-Funun,  sebagaimana  dikutip  Ahmad  Azhar

## Kudrat Abdillah, Yenny Susilawati
Munakahat ) dan hukum muamalat ( Fiqh Muamalah ) dalam masyarakat muslim Indonesia terdapat perbedaan: hukum keluarga itu memang telah dipraktekkan oleh umat Islam sejak lama dengan kesadarannya sendiri, sehingga telah menjadi bagian dari adat istiadat umat Islam. 2 Sedangkan  Fiqh  muamalah,  secara  umum  belum  dipraktekkan  dan belum  menjadi  adat-istiadat  umat  Islam.  Fiqh  muamalat  secara kelembangaan  hanya  dipraktekkan  lewat  Lembaga  Keuangan Syariah 3 yang  secara  hukum  memang  harus  ada  yang  mengaturnya karena  menyangkut  hak-hak  dan  kepentingan  banyak  pihak  dan dalam  skala  yang  lebih  besar. 4 Kejelasan  antar  pihak  terdapat  pada akad yang mereka sepakati, sehingga bisa ditemukan solusinya. 5 Jika  dikaitkan  dengan  teori  kodifikasi  Prof  Minhaji, 6 negara hukum  tidak  bisa  menerapkan  dan  menegakkan  peraturan  kecuali sudah  terkodifikasi.  Kodifikasi  adalah  segala  aturan  hukum  yang telah  disahkan  oleh  legislatif.  Kodifikasi  juga  merupakan  kumpulan peraturan–peraturan  yang  tersusun  dalam  bahasa  undang-undang yang disahkan dan termasuk bagian dari hukum tertulis atau hukum positif.  Kodifikasi  sering  diartikan  sebagai  upaya  positifisasi, terutama Hukum Perdata Islam. 7
Dalam  konteks  hukum,  kita  jarang  mendengar  istilah kompilasi,  meskipun  istilah  kompilasi  relatif  mudah  untuk  dicari  di kamus,  ensiklopedia,  atau  buku  terkait  terminologi  hukum,  namun
Basyir. Lihat Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1988), hlm. 1.
2 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum  Islam  di  Indonesia ,  Cet.  3,  (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Rosada,  1993), hlm. 201. Lihat M.B. Hoeker, Adat Law in Modern Indonesia, (Kuala Lumpur:
Oxford University Press, 1978), hlm. 97.
3 Burhanuddin, Hukum Bisnis Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 107. 4 Abdul  Mughits, Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  dalam  Tinjauan Hukum Islam , Jurnal Al-Mawarid Edisi XVIII Tahun 2008, hlm. 142.
5 Dwi Sutikno, Ayat-Ayat Ekonomi Islam , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2010), hlm. 66.
6 Akh. Minhaji, Sejarah Sosial dalam Studi Islam: Teori, Metodologi, dan Implementasi , (Yogyakarta: SUKA Press, 2013), hlm. 64.
7 Pius  A  Partanto  dan  M  Dahlan  Albarry, Kamus  Ilmiah  Populer ,
(Surabaya: Arloka, 1994), hlm. 344.

## Sejarah Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia
tidak  ada  penjelasan  yang  spesifik  terkait  pengertian  kompilasi. Hal ini  disebabkan  karena  minimnya  penggunaan  istilah  tersebut  dalam penerapanya.  Kita  akan  lebih  familiar  dan  lebih  mengenal  istilah kodifikasi dari pada kompilasi. 8
Perbedaan  antara  kodifikasi/Kitab  undang-undang  dan undang-undang  terletak  pada  materinya.  Kodifikasi  memliki  materi yang  luas  tidak  hanya  satu  sektor  peraturan  namun  bisa  mencakup seluruh  bidang  hukum  dalam  satu frame semisal  Kitab  Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata  (KUHPdt).  Sedangkan  Undang-Undang  hanya  mencakup salah satu sektor  dari hukum semisal UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan begitu, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bisa kita  rumuskan  sebagai  himpunan  atau  kumpulan  atau  ringkasan pendapat-pendapat hukum Islam yang disaring dari sumber-sumber kitab hukum ( fiqh ) tentang ekonomi syariah.
Selama  ini  bisa  dipastikan  semua  materi  Hukum  Islam terdapat  dalam  kitab-kitab  klasik  (kitab  kuning).  Sementara  jika ditegakkan  pada  negara  hukum,  ketika  ada  persinggungan  antara hukum Islam dengan hukum positif, maka akan selalu diprioritaskan hukum positif, yang telah disahkan oleh negara.
Di  Indonesia  sudah  banyak  hukum-hukum  Islam  yang dikodifikasi  ke  dalam  peraturan  perundang-undangan  seperti Undang-Undang  Perkawinan  No.  1  Tahun  1974,  Kompilasi  Hukum Islam dalam Inpres No. 1 Tahun 1991, Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004, Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, dan lain sebagainya.
Kehadiran  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  merupakan wujud respon disahkannya UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas  UU  No.  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama  (UUPA).  UU No.3 Tahun 2006 menjadikan kewenangan Peradilan Agama menjadi luas.  Bukan  tanpa  asalan,  mengikuti  perkembangan  hukum kontemporer dan kebutuhan masyarakat muslim di Indonesia saat ini sangat  diperlukan  agar  antara  peraturan  dan  perkembangan  selalu
8 S.  Wojowasito  dan  WJS.  Poerwadaminta, Kamus  Lengkap  Inggris  – Indonesia –Idonesia– Inggris, (Jakarta: Hasta, 1982), hal. 88.

## Kudrat Abdillah, Yenny Susilawati
sejalan  seirama. 9 Kewenangan  Peradilan  Agama  awalnya  hanya menangani  perkara  di  bidang  perkawinan,  waris,  wasiat,  hibah, wakaf,  dan  sadaqah.  Dengan  undang-undang  yang  baru  Peradilan Agama  juga  berwenang  menyelesaikan  perkara  permohonan pengangkatan  anak  (adopsi)  dan  menyelesaikan  sengketa  dalam zakat, infaq, serta sengketa hak milik dan keperdataan lainnya antara sesama muslim, dan ekonomi syari‟ah. 10

## Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  merupakan  produk pemikiran akademisi Indonesia dalam bidang hukum ekonomi Islam yang terkodifikasi. Membutuhkan perjuangan panjang agar aturan ini disahkan  dan  dapat  digunakan  dalam  sistem  perundang-undangan. Sehingga  permasalahan  ekonomi  syariah  di  Indonesia  kini  sudah mempunyai aturan baku dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008.
Disusunnya  Perma  No.  2  Tahun  2008  tentang  Kompilasi hukum  Ekonomi  Syariah  ini  bermula  dengan  lahirnya  Undang- Undang  Nomor:  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Perubahan ini memperluas ruang lingkup kewenangan Peradilan Agama dalam menangani sengketa, khususnya sengketa Ekonomi Syariah. Sehingga dampak  lain  jelas  menggeser  terhadap  eksistensi  dan  kedudukan Peradilan Agama di Indonesia lebih maju. 11
Semula  Peradilan  Agama  diberi  kewenangan  menyelesaikan permasalahan-permasalahan  Hukum  Keluarga  Islam.  Namun  kini sudah  berwenang  menangani  dan  menyelesaikan  sengketa  dalam bidang  ekonomi  syariah.  Di  antaranya  meliputi  perbankan  syariah, lembaga  keuangan  mikro  syariah,  asuransi  syariah,  reasuransi syariah,  reksadana  syariah,  obligasi  syariah,  dan  surat  berharga
9 Shalah ash-Shawi dan Abdulloh al-Mushlih, Fikih Ekonomi Indonesia,
(Jakarta: Darul Haq, 2015), hlm. 143.
10 Ramdlon  Naning, Penyelesaian  sengketa  dalam  Islam ,  Jurnal  Varia Advokat, VI, Tahun 2008, hlm.29-30.
11 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, (Jakarta: Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, 2013), hlm. 253.

## Sejarah Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia
berjangka menengah syariah, sekuritas  syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiunan lembaga keuangan syariah, serta bisnis syariah.
Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  memutuskan kebijakan-kebijakan untuk realisasi perubahan kewenangan Peradilan Agama. Pertama ,  memperbaharui  sarana-  dan  prasarana  Lembaga Peradilan  Agama,  yang  bersifat  fisik  gedung  dan  ruangan  maupun fasilitas  peralatan  lain  yang  mendukung. Kedua ,  memaksimalkan pelatihan  dan  peningkatan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  Peradilan Agama  dalam  wujud  bekerjasama  dengan  Perguruan  Tinggi  untuk mendidik para aparat Peradilan Agama, terutama para hakim dalam bidang  ekonomi  syariah. Ketiga, menyusun  hukum  (baik  formil  dan maupun  materil)  untuk  dijadikan  pedoman  baku  bagi  aparat Peradilan  Agama  dalam  memeriksa,  mengadili,  dan  memutuskan perkara  di  bidang  ekonomi  syariah. Keempat ,  merekonstruksi prosedur  dan  sistem  supaya  sengketa  perkara  bidang  ekonomi syariah  dapat  diselesaikan  secara  sederhana,  mudah,    dan  berbiaya ringan. 12
Dalam  penyusunan  draft  hukum  formil  dan  hukum  materil ekonomi  syariah,  Ketua  Mahkamah  Agung  RI  membuat  sebuah  tim bernama  tim  Penyusunan  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah.
Keputusan pembentukan tim ini tertuang dalam KMA/097/SK/X/2006 tertanggal 20 Oktober 2006 dengan Ketua tim
Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., S.IP, M.Hum.
Tim  Penyusunan  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah memiliki  beberapa  tugas  penting. Pertama ,  menghimpun  dan mengolah  bahan/materi  yang  diperlukan  tentang  materi  ekonomi syariah. Kedua, menyusun  draft  naskah  Kompilasi  Hukum  Ekonomi Syariah. Ketiga, mengadakan  kajian  diskusi  dan  seminar  yang mengkritisi draft naskah tersebut bersama lembaga, ulama, dan para pakar  ekonomi  syariah. Keempat, menyelaraskan  naskah  Kompilasi Hukum  Ekonomi  Syariah. Kelima, menyampaikan  hasil  penyusunan draft  Kompilasi Hukum  Ekonomi  Syariah  kepada  Ketua  Mahkamah Agung RI.
12 Dr.  Mardani, Kedudukan  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  di Indonesia ,  Jurnal  Islamic  Economics  &  Finance  (IEF)  Universitas  Trisakti,
Tahun 2010, hlm. 7.

## Kudrat Abdillah, Yenny Susilawati
120
Dalam  pelaksanaannya,  tim  penyusun  KHES  membagi  ke beberapa kelompok agar menghasilkan pemikiran yang terarah sesuai dengan tema. Pertama , Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH, S.IP, M.Hum. yang  mengkordinir  kajian  diskusi  yang  berhubungan  dengan Perbankan Syariah. Kedua, kelompok Dr. H. Rifyal Ka‟bah, MA. yang mengkaji  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  lembaga  keuangan  mikro syariah, obligasi dan surat-surat berharga syariah, reksadana syariah, dan pasar modal syariah. Kemudian kelompok ketiga dikoordinatori Dr.  H.  Abdurrahman,  SH.,  MH.  memfokuskan  pada  hal-hal  yang berhubungan  dengan  asuransi  dan  reasuransi  syariah,  pergadaian syariah,  dana  pension,  lembaga  keuangan  syariah,  pembiayaan syariah,  dan  sekuritas  syariah. Keempat, membahas  hal-hal  yang berhubungan  dengan  bisnis  syariah  dan  hal-hal  lain  yang berhubungan  dengan  muamalah  Islam  dengan  coordinator  Drs.  H. Habiburrahman, M.Hum.
Beberapa  langkah  praktis  yang  dilakukan  oleh  tim penyusunan  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  adalah,  Pertama, menyesuaikan  pola  pikir  ( united  legal  opinion ) . Pentingnya menyamakan  persepsi  dan  pola  pikir  dalam  penyusunan  KHES  ini, tim  mengadakan  seminar  diskusi  tentang  ekonomi  syariah  di  Hotel Sahid Kusuma Solo pada tanggal  21 s/d 23 April 2006 dan di Hotel Sahid  Yogyakarta  pada  tanggal  4  s/d  6  Juni  2006.  Kedua  seminar tersebut  dihadiri  oleh  para  pakar  ekonomi  syariah,  baik  dari Perguruan  Tinggi,  Majelis  Ulama  Indonesia/Dewan  Syariah Nasional,  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  ( Basyarnas ),  dan  para praktisi  perbankan  syariah  ( Bank  Muamalat )  serta  para  hakim  baik dari lingkungan Peradilan Umum maupun dari Peradilan Agama. 13 Kedua, Mencari format yang ideal ( united legal frime work ) . Tim Penyusun  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  mengadakan pertemuan  dengan  Bank  Indonesia  untuk  mendapatkan  masukan tentang  segala  hal  yang  berlaku  pada  Bank  Indonesia  terhadap ekonomi  syariah. Selain itu juga sejauh mana pembinaan yang telah
13 Abdul  Mughits, Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  dalam  Tinjauan Hukum Islam , Jurnal Al-Mawarid Edisi XVIII Tahun 2008, hlm. 144.

## Sejarah Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia
dilakukan  oleh  Bank  Indonesia  terhadap  perbankan  syariah  di Indonesia. 14
Kesempatan  tersebut  diselenggarakan  di  Hotel  Bidakara Jakarta  pada  tanggal  7  Juni  2006.  Tim  Penyusun  KHES  juga menyelenggarakan  Semiloka  bertemakan  Ekonomi  Syariah  di  Hotel Grand  Alia  Cikini  Jakarta  pada  tanggal  20  November  2006.  Dalam Semiloka  ini  telah  berbicara  para  pakar  ekonomi  syariah  dari  Bank Indonesia, Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah ( PKES ), Majelis Ulama Indonesia ( MUI ), Ikatan Para Ahli Ekonomi Syariah, dan para praktisi hukum lain.
Langkah ketiga, melaksanakan kajian pustaka ( Library Research ) . Berdasarkan  pembagian  kelompok  sesuai  tema  masing-masing, semua  kelompok  melakukan  kajian  pada  literatur  kitab-kitab  fiqh (kuning  /  klasik)  dan  literatur  ekonomi  kontemporer.  Literatur- literatur tersebut tidak terbatas yang dipublikasikan oleh para pakar ekonomi  syariah  dan  konvensional,  baik  dalam  negeri  maupun  luar negeri.
Beberapa  Kitab  yang  menjadi  rujukan  dalam  proses penyusunan  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  ini  antara  lain adalah:
1) Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh , karya Wahbah al-Zuhaili, Damas-kus: Dar al-Fikr. 2006, Cet ke-9.
2) Al-Fiqh  al-Islami  fi  Tsaubihi  al-  Jadid ,  karya  Mustafa  Ahmad  Al- Zarqa Damaskus: Dar al-Fikr. 2006, Cet ke-9.
3) Al-Mu‟amalat  al-Madiyah  wa  al-  Adabiyah ,  karya  Ali  Fikri,  Mesir, Mustafa al-babi al-Halabi. 1948.
4) Al-Wasith fi Syarh al-Qanun al- Madani al-Jadid , karya Abd. al- Razaq Ahmad al-Sanhuri, Beirut : Dar al-Ihya‟ al-Turats al-„Arabi.
5) Al-Muqaranat  al-Tasyri‟iyyah  baina  al-Qawanin  al-Wadh‟iyah  al- Madaniyah  wa  al-Tasyri  al-Islami , karya  Sayyid  Abdullah  Ali
Husaini, Mesir: Dar al-Salam. 2001, cet. ke 1.
6) Durar al-Hukkam ; Syarh Majallat al- Ahkam, karya Ali Haidar , Beirut : Dar al-Kitab al-Ilmiyah. 1991, cet. ke-1.
14 Ika  Atikah, Eksistensi  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES) sebagai  Pedoman  Hakim  dalam  Menyelesaikan  Perkara  Ekonomi  Syariah  di Pengadilan Agama, Jurnal Muamalatuna, 2017, hlm. 149.

## Kudrat Abdillah, Yenny Susilawati
7) Himpunan Fatwa Dewan  Syari‟ah  Nasional-  MUI,  Jakarta  :  DSN- MUI dan Bank Indonesia. 2006, edisi revisi.
8) Peraturan Bank Indonesia tentang Perbankan Syari‟ah.
9) PSAK  (Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan)  Nomor  59 tanggal 1 Mei 2002 tentang Perbankan Syari‟ah.
Tim  Penyusunan  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  juga menyelenggarakan  studi  banding  ke  Pusat Kajian  Ekonomi  Islam  di Universitas  Islam  Internasional  ( UII )  Kuala  Lumpur,  Pusat  Takaful Malaysia  Kuala  Lumpur,  Lembaga  Keuangan  Islam  dan  Lembaga Penyelesaian  Sengketa  Perbankan  di  Kuala  Lumpur  Malaysia. Kemudian studi banding ke Pusat Pengkajian Hukum Ekonomi Islam di  Universitas  Islam  Internasional  ( UII )  Islamabad,  Federal  Shariah Court Pakistan, Mizan Bank Islamabad Pakistan, Bank Islam Pakistan, serta  beberapa  institusi  lembaga  keuangan  syariah  yang  ada  di Islamabad Pakistan.
Studi  banding  juga    dilakukan  ke  lembaga-lembaga  ekonomi Islam  di  Inggris.  Fokus  studi  banding  ini  untuk  mendapatkan informasi  mekanisme  operasional/pelaksanaan  lembaga  keuangan Islam  di  Inggris,  yaitu  Islamic  Bank  of  Britain  di  Whitehal  London. Selain itu tim juga mengikuti training di Markfield Institute of Higher Education (MIHE), Leicester. Program ini secara khusus didesain agar bisa  mengakomodasi  keinginan  delegasi  Mahkamah  Agung  RI mendapat  informasi  yang  mendalam  berkaitan  dengan  pelaksanaan perbankan  syari‟ah  di  Inggris  serta  mekanisme  penyelesaian sengketa/perkara  ( dispute  settlement) yang  terkait  dengan  perbankan syari‟ah, baik melalui mediasi maupun pengadilan.
Selanjutnya  seluruh  kelompok  melakukan  presentasi  hasil kajian  dan  studi  banding  sesuai  dengan  tema  masing-masing. Kemudian  dilakukanlah  sinkronisasi  antara  satu  bab  dengan  bab lainnya,  sehingga  akhirnya  didiskusikan  untuk  mendapatkan masukan  dari  tim  secara  keseluruhan  (pleno).  Kegiatan  ini dilaksanakan beberapa kali di tempat yang berbeda, yaitu di kampus Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Tirtawening, di Ciburial, di Cipanas Garut, dan lainnya.
Kerja  keras  seluruh  tim  akhirnya  menghasilkan  draft Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syari‟ah  ( Academic  Draft ).  Kemudian dilakukan kajian dan pembahasan bersama dengan tim konsultan dan

## Sejarah Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia
dengan  Mahkamah Agung  RI.    Kemudian  Ketua  Mahkamah Agung RI  mengeluarkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  (PERMA)  No.  02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari‟ah.
Launching PERMA  No.  02  Tahun  2008  dilakukan  ketika RAKERNAS  Mahkamah  Agung  bersama  Para  Ketua  dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Seluruh  Lingkungan  Peradilan  Seluruh  Indonesia  di  Jakarta,  bulan Agustus 2008. Atas isi KHES yang di launching tersebut, muncul kritik dan masukan perbaikan, baik menyangkut redaksi maupun substansi KHES,  dari  beberapa  Ketua  Pengadilan/Hakim  Peradilan  Agama. Setelah  dilakukan  beberapa  perbaikan,  dihasilkanlah  Kompilasi Hukum  Ekonomi  Syariah  yang  berisi  hukum  materi  tentang  Subjek Hukum dan Amwal, Tentang Akad, Zakat dan Hibah, dan Akuntansi Syariah  yang  tertuang  dalam  790  pasal.  Secara  sistematik  Kompilasi Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES)  terbagi  dalam  4  buku:  Tentang Subjek  Hukum  dan  Amwal,  terdiri  atas  3  bab  (pasal  1-19),  Tentang Akad  terdiri  dari  29  bab  (pasal  20-673),  Tentang  Zakat  dan  Hibah yang terdiri atas 4 bab (pasal 674-734), dan tentang Akuntansi Syariah yang terdiri atas 7 bab (pasal 735-796).
Pada  akhirnya,  dengan  disahkannya  Kompilasi  Hukum Ekonomi  Syariah  (PERMA  No.  2  Tahun  2008)  dapat  dijadikan pedoman  oleh  para  hakim  di  lingkungan  Peradilan  Agama  dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syari‟ah. Hal  ini  sekaligus  menjadi  jawaban atas  kegelisahan  para hakim  atas perubahan  kewenangan  Peradilan  Agama  dalam  menyelesaikan perkara ekonomi syariah.

## Kontribusi  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  terhadap Perkembangan Hukum di Indonesia
Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  merupakan  himpunan atau  kumpulan  atau  ringkasan  pendapat-pendapat  hukum  Islam yang  disaring  dari  sumber-sumber  kitab  hukum  ( fiqh )  tentang ekonomi  syariah. 15 KHES  adalah  upaya  positifisasi  hukum  Islam  ke
15 Pius  A  Partanto  dan  M  Dahlan  Albarry, Kamus  Ilmiah  Populer ,
(Surabaya: Arloka, 1994), hlm. 353.

## Kudrat Abdillah, Yenny Susilawati
124
dalam hukum formal (hukum positif) di Indonesia. 16 Hadirnya KHES ini  dalam bentuk PERMA No. 2 Tahun 2008 memberikan kontribusi yang  banyak  terhadap  perkembangan  hukum  Islam  dan  Hukum Positif di Indonesia.
1. Pedoman bagi Hakim Pengadilan Agama.
Selama  ini  aturan  tentang  hukum  ekonomi  syariah  di Indonesia  belum  cukup  diatur  dalam  peraturan  perundang– undangan.  Menurut  Agustianto,  urgensi  KHES  dapat  dilihat  dari berbagai  sisi. 17 Pertama ,  rujukan  hakim  dalam  memutus  perkara ekonomi  syariah  yang  belum  ada  sebagaimana  terdapat  dalam hukum  perkawinan,  warisan,  wakaf,  wasiat,  dan  hibah. Kedua, hukum fikih tentang aspek muamalah ini sangat beragam, apalagi persoalan muamalah ini adalah persoalan yang lebih terbuka bagi ijtihad,  dibanding  masalah  ibadah.  Oleh  karena  itu,  diperlukan kepastian  hukum,  sehingga  keputusan  para  hakim  di  berbagai pengadilan  tidak  berbeda-beda  dalam  kasus  yang  sama. Ketiga, Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  sangat  tidak  memadai  untuk dijadikan  rujukan  dalam  memutus  perkara  ekonomi  syariah, karena  peraturan  yang  dikeluarkannya  hanya  berkaitan  dengan masalah  perbankan,  sedangkan  masalah  hukum  ekonomi  syariah lainya  tidak  diatur,  karena  bukan  wewenangnya.  Demikian  pula dengan  fatwa  –  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN).  Selain kedudukannya  secara  konstitusional  tidak  kuat  dalam  hierarki peraturan perundang – undangan di Indonesia, fatwa tersebut juga masih  sangat  ringkas,  karena  hanya  berupa  intisari  yang membutuhkan penjelasan rinci.
Ketika  wewenang  mengadili  sengketa  hukum  ekonomi syariah  menjadi  wewenang  absolut  hakim  pengadilan  agama, maka dibutuhkan adanya kodifikasi hukum ekonomi syariah yang lengkap agar hukum ekonomi syariah memiliki kepastian hukum dan  para  hakim  memiliki  rujukan  standar  dalam  menyelesaikan kasus-kasus  sengketa  di  dalam  ekonomi  syari‟ah. Dalam  bidang
16 A.  Qadri  Azizy, Eklektisisme  Hukum  Nasional,  Kompetensi  antara Hukum Islam dan Hukum Umum , cet. 1. (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 172-173.
17 Agustianto, Urgensi  Kodifikasi  Hukum  Ekonomi  Syariah dalam http://pesantrenvirtual.com

## Sejarah Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia
perkawinan,  warisan  dan  waqaf,  kita  telah  memiliki  Kompilasi Hukum  Islam  (KHI),  sedangkan  dalam  bidang  ekonomi  syariah (Fiqh Muamalah) kita belum memilikinya.
Berkaca  pada  pengalaman  sebelumnya,  kedudukan KHI  secara  konstitusional  masih  sangat  lemah,  karena keberadaannya  hanyalah sebagai Instruksi Presiden (inpres No. 1 Tahun 1991). Maka dari itu, dibutuhkan suatu aturan hukum yang lebih  kuat  yang  dapat  menjadi  rujukan  para  hakim  dalam memutuskan berbagai perkara di bidang hukum ekonomi syariah. Perumusan  Kodifikasi  Hukum  Ekonomi  Islam  (Fiqh  Muamalah) merupakan  wujud  konkret  menjawab  persoalan  tersebut, sebagaimana  yang  dibuat  pemerintahan  Turki  Usmani  dengan nama Al-Majallah  Al-Ahkam  al-‟Adliyah yang  terdiri  dari  1851 pasal. 18
Dalam  pengambilan  keputusan  di  Pengadilan  dalam bidang  ekonomi  syariah  dimungkinkan  adanya  perbedaan pendapat.  Untuk  itulah  diperlukan  adanya  kepastian  hukum sebagai dasar pengambilan keputusan di Pengadilan. Terlebih lagi dengan  karakteristik  bidang  muamalah  yang  bersifat  “elastis  dan terbuka”  sangat  memungkinkan  berfariasinya  putusan-putusan tersebut  nantinya  yang  sangat  potensial  dapat  menghalangi pemenuhan  rasa  keadilan.  Dengan  demikian  lahirnya  Kodifikasi Hukum  Ekonomi  Syariah  dalam  sebuah  Kitab-Undang-Undang
Hukum Perdata Islam menjadi sebuah keniscayaan. Sebagaimana dimaklumi bahwa formulasi  materi Kodifikasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  tidak  terdapat  dalam Yurisprudensi di lembaga-lembaga peradilan Indonesia. Meskipun demikian,  yurisprudensi  dalam  kasus  yang  sama  bisa  dirujuk sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  prinsip  hukum  ekonomi syariah.  Artinya,  keputusan  hukum  masa  lampau  itu  difikihkan, karena dinilai sesuai dengan syariah. 19
Hadirnya KHES menjadi satu solusi baru bagi para pencari keadilan  di  pengadilan  agama  dan  memudahkan  para  hakim dalam  mengupayakan  putusan  yang  seadil–  adilnya  dalam
18 Majallah al-Ahkam al-„Adliyyah, cet. 5 (Ttp: Ttp., t.t.). 19 Abdullah  Tri  Wahyudi ,  Hukum  Acara  Peradilan  Agama ,  (Bandung:
CV. Mandar Maju, 2014), hlm. 21.

## Kudrat Abdillah, Yenny Susilawati
menyelesaikan  perkara  ekonomi  syariah  yang  masih  sedikit peraturan  hukum  yang  diatur  sebagai  hukum  positif  Indonesia. Meskipun  keberadaannya  hanya  sebatas  Peraturan  Mahkamah Agung (PERMA), namun memiliki urgensi hukum yang mengikat bagi  para  hakim  selain  sumber  –  sumber  hukum  lain  sebagai pedoman  penyelesaian  sengketa.  Tak  dapat  dipungkiri,  adanya KHES  menjadi  kodifikasi  dan  unifikasi  dalam  pembaharuan Hukum  Ekonomi  Syariah  sehingga  kebutuhan  dalam  hukum materiil  maupun  hukum  formiil  menjadi  terpenuhi  bagi  para penegak  hukum  dan  para  pencari  keadilan.  Namun  demikian, peran  hakim  dalam  memutus  perkara  merupakan  hal  krusial sehingga  ijtihad  hakimlah  sebagai  penentu  putusan Ex  Aequo  et
Bono .
2. Merupakan produk ijtihad kolektif pemikir Islam di Indonesia.
KHES  adalah  produk  asli  pemikiran  Para  Mujtahid ekonomi  dan  ekonomi  syariah  yang  berkarakter  keislaman  dan keindonesiaan.  Para  mujtahid  ekonomi  syariah  Indonesia,  bukan saja merumuskan hukum ekonomi baru yang berasal dari norma- norma  fikih/syariah,  tetapi  bagaimana  bisa  memfikihkan  hukum nasional  yang  telah  ada.  Hukum  nasional  yang  bersumber  dari KUH  Perdata  (BW),  kemungkinan  besar  banyak  yang  sesuai syariah,  maka  materi  dan  keputusan  hukumnya  dalam  bentuk yurusprudensi bisa ditaqrir atau diadopsi.
KUH  Perdata  (BW)  yang  mengambil  masukan  dari  Code Civil Perancis ini dalam pembuatannya mengambil pemikiran para pakar  hukum  Islam  dari  Mesir  yang  bermazhab  Maliki,  sehingga tidak  aneh  apabila  terdapat  banyak  kesamaan  prinsip-prinsip dalam  KUH  Perdata  dengan  ketentuan  fikih  Muamalah  tersebut, seperti hibah, wadi‟ah dan lain-lain.
Selain  itu,  yurisprudensi  putusan  ekonomi  syariah, mungkin  juga  bisa  dicari  dari  penerapan  hukum  adat  di  dalam putusan  pengadilan  yang  ada  di negara  kita  yang  sedikit  banyak telah  diinspirasikan  oleh  ketentuan  hukum  Islam.  Yang  paling bagus  adalah  merujuk  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata Islam  yang  pernah  dibuat  di  zaman  Kekhalifahan  Turki  Usmani yang disebut Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah” KUH Perdata Islam ini dapat  dikembangkan  dan  diperluas  bahasannya  disesuaikan

## Sejarah Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia
dengan  perkembangan aktivitas  perekonomian di  zaman  modern ini.
Selain itu, penyusunan Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah atau  Hukum  Perdata  Islam,  harus  menggunakan  ilmu  ushul  fiqh dan  qawa‟id  fiqh.  Disiplin  ini  adalah  metodologi  yurispridensi Islam  yang  mutlak  diperlukan  para  mujtahid.  Dengan demikian maqashid  syariah perlu  menjadi  landasan  perumusan hukum.  Metode  istihsan,  urf,  sadd  zariah,  dan  pertimbangan- pertimbangan „kemaslahatan‟ menjadi penting. Dengan demikian, diharapkan,  selain  akan  dapat  memelihara  dan  menampung aspirasi  hukum  serta  keadilan  masyarakat,  Kodifikasi  Hukum Ekonomi  Syariah  juga  akan  mampu  berperan  sebagai perekayasa (social enginaring ) masyarakat muslim Indonesia. Secara  teoritis  penerapan  Kodifikasi  Hukum  Ekonomi Syariah  di  Indonesia  ini  dapat  terwujud  melalui  peran  penting pemerintah  „ Political  Will‟ Penguasa, sebagaimana telah diterapkan  pada  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  ada  sekarang  ini. Untuk  menyusun  Kodifikasi  Hukum  Ekonomi  Syariah,  peran Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) sangat penting, mengingat IAEI
adalah  kumpulan  para  pakar  ekonomi  syariah  Indonesia  dari berbagai perguruan tinggi terkemuka.
Terlepas dari itu semua, norma hukum Islam menghendaki pemberlakuan  hukum  oleh  setiap  pemeluknya.  Masalah bagaimana cara pemberlakuannya, hal itu kembali kepada metode pendekatannya,  karena  metode  inilah  yang  akan  membedakan antara satu ilmu dengan yang lainnya, meskipun obyeknya sama. 20 Jika  dilacak  dari  segi  materi  hukumnya,  maka  Hukum  ekonomi syariah terus mengalami pengayaan, dari zaman Rasulullah SAW. sahabat,  tabi‟in,  dan  era  Imam  Mazhab  hingga  sekarang.  Lebih jauh  mencermati,  materi  hukum  ekonomi  syariah  tidak  terlepas dari  semakin  banyaknya  metode  yang  muncul  dalam  memahami teks-teks  nash al-Qur‟an maupun as-Sunnah. 21
20 Syamsul  Anwar, Pengembangan  Metode  Penelitian  Hukum  Islam dalam  Ainurrofiq  (ed.), “Mazhab”  Jogja,  Mengagas  Paradigma  Usul  Fiqh Kontemporer . Cet. 1, (Yogyakarta: Penerbit ar-Ruzz Press, 2002), hlm. 152.
21 Mohammad  Mufid,  Ushul  Fiqh  Ekonomi  dan  Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 202.

## Kudrat Abdillah, Yenny Susilawati
128
Melacak sejarahnya keluarnya KHES, banyak sekali pihak- pihak  yang  dilibatkan  untuk  menyusun  dan  membahasnya,
sehingga KHES merupakan produk ijtihad jama‟i (kolektif/bersama).  Pihak-pihak  yang  terlibat  ialah  para  praktisi hukum  (hakim  agung),  akademisi,  ulama-ulama  (MUI),  dan  para praktisi  perbankan  syariah.  Ijtihad  Jama‟i  ini  memang  tidak mengharuskan semua orang harus menguasai persyaratan sebagai mujtahid,  tetapi  cukup  dengan  memberikan  kontribusi  sesuai dengan  bidangnya  masing-masing.  Hakim  Agama,  dalam  kajian hukum  Islam  termasuk  kategori  mujtahid  karena  setiap keputusannya  yang  selalu  mencerminkan  hasil  dari  kegiatan ijtihadnya dan sah secara Syar‟i karena sifatnya yang memaksa dan mengikat  semua  pihak  yang  berperkara.  Artinya,  jika  dalam penyusunan KHES itu melibatkan para hakim agama maka hal itu dapat disebut sebagai hasil ijtihad. 22
3. Menunjukkan  sisi  fleksibilitas  Hukum  Islam  terhadap perkembangan zaman.
Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  adalah  Fiqh
Muamalah  yang  dipositifisasi  (dikodifikasi)  ke  dalam  peraturan perundang-undangan  dengan  bahasa  hukum.  Hal  ini  merupakan satu pembaharuan dalam hukum Islam, karena selama ini  materi fiqh muamalah hanya terdapat dalam kitab-kitab fiqh klasik. Pengembangan suatu ilmu sudah tentu memerlukan proses pengkajian  atas  berbagai  hal  yang  bersangkutan  dengan  ilmu  itu sendiri maupun hal-hal lain yang berhubungan dengannya. Sama halnya  dengan Fiqh , 23 kata al-Fiqh berarti  pemahaman. 24 Fiqih adalah ilmu, oleh karena itu fiqh mempunyai tema pokok dengan kaidah-kaidah  dan  prinsip-prinsip  khusus.  Para fuqaha‟ pun
22 Yusuf  Qaradhawi,  Ijtihad  Kontemporer,  Kode  Etik,  dan  Berbagai Penyimpangan,  alih  bahasa  oleh  Abu  Barzani,  (Surabaya:  Risalah  Gusti, 1995), hlm. 15.
23 Mun‟im  A.  Sirry, Sejarah  Fiqih  Islam:  Sebuah  Pengantar, (Surabaya:
Risalah Gusti, 1995), hlm. vii.
24 Ibid., hlm. 12.

## Sejarah Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia
mempergunakan  metode-metode  tertentu  dalam  memahami sebuah nash, seperti qiyā ṣ , isti ḥ sān, isti ṣḥ āb, dan lain-lain. 25 Kitab-kitab fiqh yang telah dipakai di zaman sekarang tidak lain  bermuara  pada  beberapa  sumber,  seperti  al-Qur‟an,  as- Sunnah,  dan  ijtihad  para  Ulama.  Hasil  dari  ijtihad  para  Ulama tidak  akan  terlepas  dari  situasi  dan  kondisi  yang  ada  di  sekitar ulama  tersebut  berada.  Dari  sini  lah  dapat  terlihat  bahwa  hasil ijtihad tidak bersifat universal dan tidak berlaku sepanjang zaman, karena  penetapan  suatu  hukum  pasti  akan  didasarkan  pada pertimbangan  kemaslahatan  pada  masa  Ulama  menetapkan sebuah hukum.
Perubahan  hukum  yang  disebabkan  oleh  berubahnya waktu, tempat, dan  keadaan,  tidak akan dapat dipungkiri karena kebutuhan  hukum  yang  baru  akan  sangat  dibutuhkan  di  tengah- tengah  masyarakat  yang  baru  pula.  Perubahan yang  terjadi  tidak lain bertujuan untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat di  masanya.  Perubahan  hukum  akan  terus  terjadi  seiring perkembangan  zaman  dan  seiring  berubahnya  sebuah  adat  ( „urf ), waktu,  dan  keadaan  dll.  Perubahan  hukum  yang  dimaksud bukanlah perubahan secara tekstual melainkan secara kontekstual. Pendapat ini dapat dipahami dari kaidah fiqh yang berbunyi:
لاوحلااو ةنكملااو ةنمزلااريغتب ماكحلااريغت 26
Kaidah  ini  menunjukkan  sebuah  hukum  bisa  berubah dengan  adanya  perubahan  waktu,  tempat,  dan  keadaan.  Saat  ini KHES menjadi jawaban dan kebutuhan umat Islam, dalam bidang ekonomi  syariah.  KHES  ada  untuk  menjaga  kemashlahatan  umat banyak, karena menyangkut banyak pihak.
Sebagaimana  teori  Anglo  Saxon.  Dalam  hukum  Islam dikenal  teori  ‟urf  atau  adat,  sebagai  salah  satu  metode  istinbat hukum.  Dalam  teori  ini  hukum  dirumuskan  dengan mempertimbangkan  adat  istiadat  masyarakat.  Sehingga  dalam kajian  istinbat  hukum  Islam  dikenal  kaidah,  ”perubahan  hukum
25 Ibid., hlm. 15. 26 Muslih  Usman, Kaidah-Kaidah  Ushuliyah  dan  Fiqhiyyah ,  (Jakarta:
Rajawali Press, 1996), hlm. 195.

## Kudrat Abdillah, Yenny Susilawati
itu (ditentukan) oleh perubahan waktu, tempat, dan adat-istiadat. 27 Terlebih  bahasan  tentang  ekonomi  syariah  berhubungan  dengan masyarakat secara langsung yang tak lepas dari dimensi sosiologis. Nabi Muhammad SAW., sudah jauh memberi aba-aba bahwa sifat hukum  ekonomi  syariah  itu  dinamis  dan  terbuka. 28 Kaitannya dengan  fleksibilitas  dalam  hukum  ekonomi  syariah  dikenal kaidahdengan  substansi  bahwa  semua  akad  ekonomi  syariah (muamalat)  mutlak  diperbolehkan  hingga  ada  hukum  yang melarangnya. 29

## Kesimpulan
Tulisan  ini  mengungkapkan  sejarah  kodifikasi  hukum ekonomi  syariah  di  Indonesia.  Keluarnya  Kompilasi  Hukum Ekonomi Syariah dalam format Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tidak lepas dari bertambahnya kewenangan Peradilan Agama  dalam  menangani  perkara.  Kewenangan  Peradilan  Agama tertuang  dalam  Undang-Undang  Peradilan  Agama  Nomor  3  Tahun 2006  menggantikan Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989.  Dengan perubahan  tersebut,  kini  Peradilan  Agama  berwenang  menangani perkara-perkara  ekonomi  syariah,  yang  sebelumnya  hanya menangani perkara di bidang keluarga Islam.
Hasilnya menunjukkan bahwa munculnya KHES merupakan jawaban  atas  perubahan  kewenangan  Peradilan  Agama.  KHES menjadi  hasil  pemikiran  di  bidang  ekonomi  Islam  yang  dikoordinir oleh  Mahkamah  Agung.  Hadirnya  KHES  juga  memberikan  tiga kontribusi penting bagi perkembangan hukum di Indonesia. Pertama KHES menjadi pedoman dan pegangan hakim di Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara ekonomi syariah. Kedua , KHES menjadi bukti  hasil  produk  asli  mujtahid  di  Indonesia  dengan mempertimbangkan  hukum  Islam  dan  karakter  keindonesiaan.
27 Ibn  al-Qayyim  al-Jauziyyah, I„lam  al-Muwaqqi„in  „an  Rabb  al- „Alamin, (Beirut: Dar al-Jail. III: 14, 1973), hlm. 14. Lihat Nasrun Rusli, Konsep Ijtihad  asy-Syaukani,  Relevansinya  bagi  Perubahan  Hukum  Islam  di  Indonesia, (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 101.
28 Imam Muslim , Sahih Muslim Syarh An-Nawawi , Juz XV, (Mesir: Al- Matba‟ah Al-Misriyyah wa Maktabatuha, 1934), hlm. 18.
29 Wahbah az-Zuhaili, Ushul Al-Fiqh Al-Islami , Juz II, (Damaskus: Al- Matba‟ah al- „Ilmiyyah, t.t), hlm. 810.

## Sejarah Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia
Ketiga ,  KHES  menunjukkan  sisi  fleksibilitas  Hukum  Islam  dalam menghadapi perkembangan zaman.

## Daftar Pustaka
Agustianto, Urgensi  Kodifikasi  Hukum  Ekonomi  Syariah dalam http://pesantrenvirtual.com Ali, Muhammad Daud, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum  Islam  di  Indonesia ,  Cet.  3,  Jakarta,  PT.  Raja  Grafindo
Rosada, 1993.
Al-Jauziyyah, Ibn al-Qayyim, I„lam al-Muwaqqi„in „an Rabb al-„Alamin, Beirut: Dar al-Jail. III, 14, 1973. Anwar, Syamsul, Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam dalam Ainurrofiq (ed.), “Mazhab” Jogja, Mengagas Paradigma Usul Fiqh Kontemporer . Cet. 1, Yogyakarta, Penerbit ar-Ruzz Press, 2002.
Ash-Shawi, Shalah dan Abdulloh al-Mushlih, Fikih Ekonomi Indonesia, Jakarta, Darul Haq, 2015. Atikah, Ika, Eksistensi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai Pedoman Hakim dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah di
Pengadilan Agama, Jurnal Muamalatuna, 2017.
Azizy,  A.  Qadri, Eklektisisme  Hukum  Nasional,  Kompetensi  antara Hukum  Islam  dan  Hukum  Umum ,  cet.  1,Yogyakarta,  Gama
Media, 2002. Az-Zuhaili,  Wahbah  , Ushul  Al-Fiqh  Al-Islami ,  Juz  II,  Damaskus,  Al- Matba‟ah al- „Ilmiyyah, t.t.
Basyir,  Ahmad  Azhar, Asas-asas  Hukum  Muamalat, Yogyakarta, Fakultas Hukum UII, 1988.
Burhanuddin, Hukum Bisnis Syariah, Yogyakarta, UII Press, 2011.
Hoeker,  M.B., Adat  Law  in  Modern  Indonesia, Kuala  Lumpur,  Oxford University Press, 1978.
Mahkamah  Agung  RI, Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah:  Peraturan
Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2008 , Jakarta, Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, 2013. Majallah al-Ahkam al-„Adliyyah, cet. 5 (Ttp: Ttp., t.t.). Mardani, Kedudukan  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  di  Indonesia , Jurnal Islamic Economics & Finance (IEF) Universitas Trisakti, Tahun 2010.

## Kudrat Abdillah, Yenny Susilawati
Minhaji,  Akh., Sejarah  Sosial  dalam  Studi  Islam:  Teori,  Metodologi,  dan Implementasi , Yogyakarta, SUKA Press, 2013. Mufid,  Mohammad,  Ushul  Fiqh  Ekonomi  dan  Keuangan
Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi, Jakarta, Kencana, 2016.
Mughits,  Abdul, Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  dalam  Tinjauan Hukum Islam , Jurnal Al-Mawarid Edisi XVIII Tahun 2008.
Mun‟im  A.  Sirry, Sejarah  Fiqih  Islam:  Sebuah  Pengantar, Surabaya,
Risalah Gusti, 1995.
Muslim , Ima,m Sahih  Muslim  Syarh  An-Nawawi ,  Juz  XV,  Mesir,  Al- Matba‟ah Al-Misriyyah wa Maktabatuha, 1934.
Naning,  Ramdlon, Penyelesaian  sengketa  dalam  Islam ,  Jurnal  Varia Advokat, VI, Tahun 2008.
Partanto,  Pius  A  dan  M  Dahlan  Albarry, Kamus  Ilmiah  Populer , Surabaya, Arloka, 1994.
Qaradhawi,  Yusuf,  Ijtihad  Kontemporer,  Kode  Etik,  dan  Berbagai
Penyimpangan,  alih  bahasa  oleh  Abu  Barzani,  Surabaya,
Risalah Gusti, 1995.
Rusli, Nasrun, Konsep Ijtihad asy-Syaukani, Relevansinya bagi Perubahan
Hukum  Islam  di  Indonesia, Ciputat,  PT.  Logos  Wacana  Ilmu,
1999.
Sutikno,  Dwi, Ayat-Ayat  Ekonomi  Islam ,  Yogyakarta,  Pustaka  Pelajar, 2010.
Usman,  Muslih, Kaidah-Kaidah  Ushuliyah  dan  Fiqhiyyah ,  Jakarta Rajawali Press, 1996.
Wahyudi, Abdullah Tri , Hukum Acara Peradilan Agama , Bandung CV. Mandar Maju, 2014.
Wojowasito,  S.  dan  WJS.  Poerwadaminta, Kamus  Lengkap  Inggris– Indonesia dan Indonesia–Inggris, Jakarta: Hasta, 1982.