## TRANSISI PERALIHAN KEWENANGAN BIDANG PENDIDIKAN SMA/SMK DI PROVINSI BANTEN

## Fikri Habibi
Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya
Email: fikrihabibi81@gmail.com

## Abstract
The  authority  of  SMA  /  SMK,  originally  managed  by  the  Regency  /  City  Government,  has been  transferred  to  the  Provincial  Government.  It  aims  to  increase  and  equal  the  quality  of education.  In  Banten  Province.  there  are  several  issues  related  to  the  transfer  of  authority, including  asset  administration,  both  human  and  physical  assets,  as  well  as  the  ability  to  provide good and equitable services, and budget readiness. There are two approaches to solve it. The first approach  is  cluster  quality  and  achievement,  the  second  is  cluster  of  educational  access.  Both approaches have different program priorities. Inventory and validation of personnel, facilities and infrastructure of SMA/SMK must be submitted to the Province in order to obtain certainty related to the number and needs.
Keywords: Decentralization, Transfer of Authority, and Education

## PENDAHULUAN
Revisi  kebijakan  tentang  Pemerintahan Daerah yang terkandung dalam UU Nomor 23 tahun  2014    membawa  sejumlah  perubahan terutama  pada  pembagian  kewenangan  antara Pusat,  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota.  Satu  di antara perubahan-perubahan yang mendapatkan sorotan adalah, adanya perpindahan kewenangan/urusan dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi begitu  juga  sebaliknya.  Seperti  yang  terjadi pada  kewenangan/urusan  bidang  pendidikan, di  mana  manajemen  pendidikan  SMA/SMK yang  semula  menjadi  milik  kabupaten/kota beralih  menjadi  kewenangan  provinsi.  Dalam lampiran  UU  Nomor  23  tahun  2014 dijelaskan bahwa, urusan  pendidikan dengan sub  urusan  manajemen  pendidikan  telah membagi  kewenangan  antara  pusat,  provinsi, dan kabupaten/kota. Khusus tentang pengelolaan  pendidikan,  pembagian  tersebut yaitu;  Pusat  mengelola  pendidikan  tinggi, Provinsi mengelola pendidikan menengah dan Kabupaten/Kota  mengelola  pendidikan  dasar. Kebijakan  peralihan  kewenangan  SMA/SMK ke  provinsi  sudah  berlaku  dan  sudah  harus dijalankan mulai Januari 2017.
Kebijakan  peralihan  kewenangan  bidang SMA/SMK tersebut menuai pro dan kontra di masyarakat.  Seperti  yang  terjadi  di  Kota Surabaya, di mana ribuan siswa SMA/SMK di Kota  Surabaya  mengirimkan  surat  kepada Presiden  Joko  Widodo  agar  pengelolaan urusan  pendidikan  menengah  tidak  dialihkan ke Provinsi (Sumber:https://m.tempo.co
/news/2016/04/05). Mereka beranggapan, kualitas  pendidikan  selama  ini  sudah  sangat baik  dikelola  oleh  Pemkot  Surabaya  dan belum  tentu  hal  tersebut  terjadi  ketika ditangani  oleh  Provinsi.  Bahkan  Pemkot Tangerang Selatan dan beberapa kabupaten/kota  lainnya  mengajukan  gugatan ke  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  upaya penolakan
pengalihan kewenangan SMA/SMK  ke  provinsi.  Ketentuan  yang digugat  dalam  UU  Nomor  23  tahun  2014 yaitu  pasal  15  ayat  1  dan  2  beserta  lampiran huruf A tentang Pembagian Urusan Pemerintahan  Bidang  Pendidikan  dalam  sub Urusan Manajemen Pendidikan. Pasal tersebut  dinilai  bertentangan  dengan  UUD 1945 dan memberikan kerugian konstitusional warga masyarakat.
Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi menolak  permohonan  tersebut  dan  menilai peralihan kewenangan SMA/SMK ke provinsi telah  mempertimbangkan  kriteria  pemberian kewenangan urusan konkuren kepada provinsi atau  kabupaten/kota  atau  tetap  dipegang  oleh pemerintah Pusat berdasarkan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas serta kepentingan  strategis  nasional.  Menurut pendapat MK, hal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 (http://nasional.kompas.com/read/2017/07/26)
.  Oleh  karena  itu,  keputusan  peralihan kewenangan  bidang  SMA/SMK  ke  provinsi bersifat final dan mengikat.
Bagi  pemerintah  provinsi,  pengalihan kewenangan  bidang  SMA/SMK  bukannya tidak  menimbulkan  masalah.  Setidaknya terdapat  dua  hal  yang  menjadi  sorotan,  yaitu soal  kemampuan  provinsi  dalam  memberikan pelayanan  pendidikan  berkualitas  secara merata  dan  kemampuan  anggaran.  Misalnya terjadi  di  Sumatera  Barat,  di  mana  terdapat  9 kabupaten/kota yang sudah menyelenggarakan pendidikan gratis SMA/SMK.  Ketika  dialihkan  ke  provinsi, dikhawatirkan kebijakan tersebut tidak dilanjutkan  karena  kemampuan  anggaran yang  membebani  provinsi  juga  bertambah. Begitu juga di Banten, seperti yang dijelaskan oleh  Fitron  Nur  Iksan  (Sekretaris  Komisi  V DPRD  Provinsi  Banten)  bahwa  akan  ada gejolak  dari  para  guru  jika  Pemprov  Banten gagal melakukan antisipasi. Misalnya program yang sudah stabil di Kota Tangerang terkait  program  Tangerang  cerdas.  Pasti  akan berubah  perlakuan  ketika  sudah  menjadi wewenang pengelolaannya di provinsi. Pemprov  tidak  akan  mampu  meneruskan program itu pada anggaran APBD
( https://titiknol.co.id Selasa 15/11/2016 10:54 WIB).
Tugas  berat  pemerintah  provinsi  adalah memberikan  standar  pelayanan  pendidikan yang  berkualitas,  atau  minimal  sama  dengan pelayanan yang diberikan oleh kabupaten/kota sebelumnya.  Tetapi  secara  bertahap  ada langkah-langkah  atau  kebijakan  peningkatan
mutu pendidikan. Pemberian layanan pendidikan  ini  tentu  tidak  mudah  karena ruang  lingkup  sekolah  SMA/SMK  yang ditangani  oleh  pemerintah  provinsi  menjadi lebih luas. Implikasi yang langsung dirasakan yaitu bertambahnya beban keuangan pemerintah provinsi dengan adanya pelimpahan kewenangan SMA/SMK.
Peningkatan anggaran dalam bidang pendidikan  juga  disebabkan  pelimpahan  aset- aset  SMA/SMK  menjadi  beban  provinsi  (ada sekitar  1.206  sekolah).  Aset-aset  seperti bangunan  sekolah  yang  dilimpahkan  tidak semuanya  dalam  kondisi  yang  baik.  Oleh karenanya  pemeliharaan  dan  rehabilitasi  dari gedung-gedung  sekolah  tersebut  dibebankan kepada pemerintah provinsi.  Tidak  hanya itu, pembangunan  unit  sekolah  baru  beserta sarana  dan  prasarananya  juga  menjadi tanggung  jawab  provinsi.  Kebutuhan  unit sekolah  baru  (USB)  di  Provinsi  Banten diperkirakan  mencapai  168  unit  dan  2.016 ruang  kelas  baru.  Begitu  juga  dengan limpahan  sumber  daya  manusianya  seperti kepala  sekolah,  guru  dan  staf  baik  yang berstatus  pegawai  negeri  sipil  (PNS)  maupun honorer.  Limpahan  SDM  ini  akan  diikuti dengan  belanja  pegawai  seperti  pembayaran gaji,  honorarium,  sertifikasi  serta  tunjangan- tunjangan  lainnya  yang  meningkat  secara signifikan  yang  harus  dialokasikan  dari APBD Provinsi.
Permasalahan lain yang dihadapi Provinsi Banten dalam peralihan kewenangan SMA/SMK  adalah  administrasi  aset  baik sumber  daya  manusia  maupun  aset  fisik seperti tanah dan bangunan. Ada banyak fakta bahwa  aset-aset  (tanah)  tidak  disertai  dengan sertifikat kepemilikan oleh Pemda Kabupaten/Kota.  Terdapat  sekolah  negeri (SMA/SMK)  yang  berada  di  atas  tanah  milik individu,  pada  tanah  milik  Pusat  atau menumpang  pada  sekolah  SD  atau  SMP.  Hal yang  sama  juga  terjadi  pada  administrasi pegawai  (terutama  yang  berstatus  honorer). Pemerintah  Provinsi  merasa  kesulitan  dengan jumlah pasti tentang data tenaga honorer yang dilimpahkan  dari  kabupaten/kota.  Kesulitan
inventarisasi  aset  ini  dapat  mempengaruhi kebijakan  pendidikan  ke  depan  baik  soal program-program
maupun masalah anggarannya.

## TINJAUAN TEORI

## 1. Desentralisasi dan Otonomi Daerah
Desentralisasi  dalam  studi  ilmu  politik (Smith,  2012:1-2)  merujuk  pada  distribusi kekuasaan berdasarkan kewilayahan (teritorial).  Desentralisasi  berkenaan  dengan sejauh mana kekuasaan ( Power ) dan kewenangan  ( Authority) diserahkan  melalui suatu  hierarki  secara  geografis  dalam  negara dan  juga  berkenaan  dengan  institusi  dan proses  yang  memungkinkan  berlangsungnya pembagian tersebut. Desentralisasi mensyaratkan  pembagian  wilayah  negara  ke dalam  daerah-daerah  yang  lebih  kecil  serta pembentukan  institusi-institusi  administratif dan  politis  di  daerah  tersebut.  Pendapat hampir  sama  dikemukakan  oleh  Hoessein (Muluk,  2009:56)  mengungkapkan  bahwa desentralisasi  mencakup  dua  elemen  pokok. Pertama,  pembentukan  daerah  otonom,  dan kedua penyerahan urusan pemerintahan kepada  daerah  otonom  tersebut.  Dari  kedua elemen  pokok  tersebut  lalu  lahirlah  apa  yang disebut sebagai local government Sementara itu, Syarif Hidayat (Haris, dkk 2003:44-45)  menjelaskan  desentralisasi  yang dibedakan dalam dua perspektif utama , yaitu desentralisasi politik dan desentralisasi administratif.
Desentralisasi politik
mendefinisikan desentralisasi sebagai
devolution  of  Power ,  dari  pemerintah  pusat kepada pemerintah daerah. Sedangkan desentralisasi  administratif  lebih  menekankan definisi desentralisasi sebagai delegasi kewenangan  administratif  dari  pemerintah pusat  kepada  pemerintah  daerah.  Kedua bentuk  desentralisasi  ini  biasanya  memiliki penekanan tujuan yang berbeda.
Desentralisasi  politik  lebih  menekankan  pada demokratisasi  dan  partisipasi  masyarakat, sementara  desentralisasi  administratif  lebih pada efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.  Dalam  praktiknya,  kedua
bentuk  desentralisasi  tersebut  tidak  bersifat dikotomis  dan  menegasikan  satu  sama lainnya.  Meskipun  ada  perbedaan,  mungkin hanya  soal  prioritasnya  saja  mana  yang menjadi titik berat desentralisasinya.
Tujuan  desentralisasi    (Smith  1985, 2012),  (Syaukani,  Raasyid  dan  Gaffar, 2002:20-27),  dan  (Haris  dkk,  2003:46-48), dapat  dilihat  dari  dua  sisi,  yaitu  sisi kepentingan  nasional  dan  sisi  kepentingan daerah.  Dari  sisi  kepentingan  nasional, desentralisasi  memiliki  sedikitnya  tiga  tujuan utama yaitu: ( 1). Political education, maksudnya adalah melalui praktik desentralisasi,  diharapkan  masyarakat  akan belajar  mengenali  dan  memahami  berbagai persoalan  sosial,  ekonomi,  politik  yang mereka  hadapi. (2).  To  provide  training  in political leadership. Melalui proses desentralisasi,  pemerintah  daerah  merupakan wadah  yang  paling  tepat  untuk  Training  bagi politisi atau birokrat sebelum mereka menduduki  berbagai  posisi  penting  di  tingkat nasional.  Oleh  karenanya,  melalui  kebijakan desentralisasi, diharapkan akan mampu memotivasi  dan  melahirkan  calon-calon pimpinan  pada  level  nasional. (3).  To  Create political stability. Para pendukung desentralisasi  percaya  bahwa  desentralisasi akan  mampu  mewujudkan  kehidupan  sosial yang  harmonis  dan  kehidupan  politik  yang stabil
Sedangkan dari sisi pemerintahan daerah, desentralisasi  memiliki  tujuan; (1).  Political equality. Melalui  pelaksanaan  desentralisasi, diharapkan  akan  lebih  membuka  kesempatan bagi  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal. (2). Local  accountability. Desentralisasi  akan menciptakan peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak- hak  dari  komunitasnya  yang  meliputi  hak untuk  ikut  serta  dalam  proses  pengambilan keputusan  dan  implementasi  kebijakan  di daerah, serta hak untuk mengontrol pelaksanaan  pemerintahan  daerah  itu  sendiri dan  (3).  Local  reponseveness. Melalui desentralisasi,  pemerintah  dianggap  lebih
mengetahui  berbagai  masalah  yang  dihadapi oleh  komunitasnya,  maka  melalui  dapat menjadi  jalan  terbaik  untuk  mengatasi  dan sekaligus meningkatkan akselerasi dari pembangunan sosial dan ekonomi di daerah.

## 2. Pembagian Kewenangan
Dalam desentralisasi dan otonomi daerah, hubungan  antara  pemerintah  pusat  dengan daerah  sangat  dipengaruhi  oleh  model  dan besaran  kewenangan  yang  dibagi.  Pembagian kewenangan  ini  dapat  dijadikan  cara  untuk mengharmonisasi  hubungan  pusat  -  daerah sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan baik.  Dalam  hal  ini  Clarke  dan  Stewart (Djaenuri dan Enceng, 2011:2.11-2.12) memberikan  3  model  hubungan  kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Pertama adalah model  relatif,  merupakan  model  yang  dapat memberikan  kebebasan  pada  pemerintah daerah,  dan  pada  saat  yang  sama  tidak mengingkari realitas negara bangsa.
Penekanannya  adalah  dengan  memberikan kebebasan  bertindak  pada  pemerintah  daerah dalam kerangka kerja kekuasaan dan kewajiban  yang  telah  ditentukan.  Hubungan pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah ditentukan perundang -undangan.
Kedua , model agensi di mana pemerintah daerah  berfungsi  sebagai  agen  pelaksana kebijakan  pemerintah  pusat.  Hal  tersebut diyakini  melalui  spesifikasi  yang  terperinci dalam peraturan, perkembangan peraturan dan pengawasan.  Model  yang ketiga yaitu  model interaksi.  Merupakan  model  yang  sulit  untuk menentukan ruang lingkup kegiatan pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah karena  mereka  terlibat  hubungan  yang  rumit di  mana  penekanannya  pada  pengaruh  yang menguntungkan  saja.  Pada  model  ini  sangat sulit  ditentukan  tanggung  jawab  masing- masing  otoritas  karena  penekanannya  pada kerja  sama.  Dalam  batas  tertentu,  model hubungan  pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah  akan  menghasilkan  suatu  partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.  Akan  tetapi,  jika  terjadi kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah
namun cenderung menguntungkan pemerintah pusat,  maka  peran  masyarakat  tidak  sebaik pada model relatif.
Secara teoritis, persebaran urusan pemerintahan  kepada  daerah  dapat  dibedakan dalam  3  (tiga)  ajaran  rumah  tangga  berikut (Djaenuri,  kenceng,  dan  Aisyah,  2016:4.37- 4.30) :
a. Ajaran formal
Dalam  ajaran  rumah  tangga  formil, tidak  ada  perbedaan  sifat  urusan- urusan yang diselenggarakan pemerintah  pusat  dan  daerah  otonom. Bila  dilakukan  pembagian  tugas,  hal itu semata-mata didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang rasional dan praktis. Pembagian tersebut  tidak  karena  materi  yang diatur  berbeda  sifatnya,  tetapi  karena keyakinan bahwa kepentingan- kepentingan  pemerintah  daerah  itu dapat lebih baik/berhasil jika dilakukan  oleh  pemerintah  daerah daripada oleh pemerintah pusat.
b. Ajaran materiil Dalam  rumah  tangga  materiil,  antara pemerintah  pusat  dan  daerah  terdapat pembagian  tugas  yang  terperinci secara  tegas  di  dalam  peraturan perundang-undangan. Kewenangan setiap  daerah  hanya  meliputi  tugas- tugas  yang  ditentukan  satu  per  satu secara normatif.
c. Ajaran riil Sistem  ini  merupakan  upaya  jalan tengah  antara  ajaran  rumah  tangga formil  dan  materiil  dengan  tidak melepaskan  prinsip  sistem  rumah tangga  formil.  Konsep  rumah  tangga riil  bertitik  tolak  dari  pemikiran  yang mendasarkan  diri  kepada  keadaan  dan faktor-faktor  nyata  untuk  mencapai keserasian antara tugas dan kemampuan  dan  kekuatan  baik  yang ada pada daerah sendiri maupun pusat. Dalam ajaran rumah tangga riil, dianut sebuah  kebijaksanaan  bahwa  setiap undang-undang  pembentukan  daerah
mencantumkan beberapa urusan
rumah  tangga  daerah  yang  dinyatakan sebagai modal pangkal dengan disertai segala  atributnya  berupa  kewenangan, personil, alat perlengkapan dan sumber  pembiayaan.  Urusan-urusan pemerintahan dapat ditambahkan dalam  perjalanannya  sesuai  dengan kesanggupan  dan  kemampuan  daerah yang bersangkutan.
Sementara  Wolman  (Gadjong,  2007:95) memberikan  2  kriteria  yang  dapat  digunakan dalam  pembagian  urusan.  Kriteria  yang pertama  yaitu  aspek  efisiensi  ( efficiency value ),  meliputi  ada  atau  tidaknya  manfaat dari skala ekonomi, ada tidaknya eksternalitas,  baik  positif  maupun  negatif, disparitas ekonomi dan kapasitas administrasi, variasi  preferensi  masyarakat  terhadap public goods ,  serta  pemeliharaan  stabilitas  ekonomi makro.  Kriteria  yang  kedua  adalah  aspek pengelolaan pemerintahan, meliputi kepekaan dan akuntabilitas, kemajemukan sosial budaya,  serta  partisipasi  publik.  Leach  dan Davis  berpendapat  bahwa,  dalam  melakukan pembagian urusan pemerintahan harus mengacu pada tujuan dan peran pemerintahan daerah  karena  hal  ini  akan  mempengaruhi rancangan  pembagian.  Terdapat  tiga  dimensi pilihan strategis dalam menetapkan tujuan dan peran  pemerintah  daerah  di  masa  yang  akan datang,  yaitu  (1).  Dimensi  kepemerintahan, (2). Pasar ( market ), (3). Komunitas. Jadi, pada dasarnya  urusan-urusan  pemerintahan  yang diserahkan atau dilimpahkan kepada pemerintah daerah tentunya memerlukan/membutuhkan suatu kewenangan atau kekuasaan
untuk melaksanakannya. Dalam perjalanan pembagian
kewenangan/urusan  antara  pemerintah  pusat dan daerah yang diatur dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah memiliki perbedaan.  Dalam  UU  Nomor  22  tahun  1999 misalnya,  kewenangan/urusan  yang  dibagi dilakukan  prinsip residual  function .  Prinsip ini  dilaksanakan  dengan  membagi  terlebih dahulu kewenangan-kewenangan yang
menjadi  milik  pemerintah  pusat,  dan  sisanya menjadi  kewenangan  pemerintah  daerah. Akan  tetapi,  prinsip  tersebut  kemudian berubah dalam UU Nomor 32 tahun 2004 dan UU Nomor 23 tahun 2014 yang menggunakan prinsip concurrent function termasuk perubahan istilah wewenang/kewenangan menjadi urusan .
Urusan pemerintah yang bersifat concurrent (Abdullah,  2005:17)  yaitu  urusan pemerintahan  yang  penanganannya  dalam bagian atau bidang tertentu, dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan  pemerintah  daerah.  Prinsip  ini  membagi kewenangan  dengan  ketentuan  bahwa  bidang yang  dikerjakan  oleh  pemerintah  pusat, provinsi, kabupaten/kota adalah sama. Perbedaannya  terletak  pada  ruang  lingkup urusan  yang  ditanganinya  saja.  Akan  tetapi hal  tersebut  tidak  berlaku  bagi  kewenangan- kewenangan  absolut  yang  dimiliki  oleh  pusat yang  tidak  dibagi  ke  pemerintahan  daerah. Sementara  itu,  soal  perubahan  wewenang menjadi urusan, Bhenyamin Hoessein (Wignosubroto, 2005:203-204) menilai
bahwa  pemakaian  istilah  urusan  lebih  baik daripada kewenangan dengan berbagai pertimbangan.  Konsep  urusan  pemerintahan menunjukkan  dua  indikator  penting,  yaitu fungsi  atau  aktivitas  dan  asal  urusan pemerintahan  tersebut.  urusan  pemerintahan yang  didistribusikan  hanya  berasal  dari Presiden  dan  tidak  berasal  dari  organ-organ (lembaga-lembaga)  negara  lainnya.  Oleh karena itu, dalam konteks ini muncul berbagai urusan  pemerintahan  seperti  pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan lain-lain.
Penentuan  ruang  lingkup  masing-masing urusan  tersebut  (urusan  konkuren),  dalam kebijakan  pemerintahan  daerah  di  Indonesia menggunakan  kriteria  yaitu  eksternalitas, efisiensi, akuntabilitas dan kepentingan strategis  nasional  (Pasal  13  UU  Nomor  23 tahun  2014  ayat  1).  Dalam  penjelasan  pasal tersebut  yang  dimaksud  dengan “prinsip akuntabilitas ”    adalah    penanggung  jawab penyelenggaraan suatu  urusan  pemerintahan ditentukan  berdasarkan kedekatannya dengan
luas,  besaran,  dan  jangkauan  dampak  yang ditimbulkan    oleh    penyelenggaraan    suatu urusan  pemerintahan. Prinsip    efisiensi adalah    penyelenggara    suatu    urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan  tingkat  daya  guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.
Sementara  itu prinsip    eksternalitas adalah    penyelenggara    suatu    urusan pemerintahan    ditentukan    berdasarkan    luas, besaran,    dan  jangkauan    dampak    yang timbul  akibat  penyelenggaraan  suatu urusan pemerintahan. Dan yang terakhir yaitu prinsip kepentingan    strategis  nasional dalam ketentuan    ini    adalah    penyelenggara    suatu urusan  pemerintahan  ditentukan  berdasarkan pertimbangan  dalam    rangka    menjaga keutuhan    dan    kesatuan    bangsa,  menjaga kedaulatan  Negara,  implementasi  hubungan luar  negeri,    pencapaian    program    strategis nasional  dan pertimbangan  lain  yang  diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan. Selanjutnya pada pasal 13 ayat 2-4 dijelaskan  bahwa  yang  menjadi  kewenangan Pemerintah Pusat yaitu:
a. Urusan
Pemerintahan yang lokasinya  lintas  Daerah provinsi atau lintas negara;
b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya    lintas    Daerah  provinsi atau lintas negara;
c. Urusan  Pemerintahan    yang  manfaat atau  dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan    sumber  dayanya    lebih efisien        apabila    dilakukan    oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
e. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional. Sementara kewenangan pemerintah provinsi  berkaitan  dengan  (a).  Urusan Pemerintahan  yang  lokasinya  lintas  Daerah kabupaten/kota;  (b).Urusan    Pemerintahan yang    penggunanya    lintas    Daerah kabupaten/kota;  (c).  Urusan    Pemerintahan
yang  manfaat  atau  dampak negatifnya lintas Daerah  kabupaten/kota;  dan/atau,  (d).  Urusan Pemerintahan    yang    penggunaan    sumber dayanya    lebih    efisien        apabila    dilakukan oleh Daerah Provinsi. Sementara kewenangan kabupaten/kota meliputi: a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota; b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah kabupaten/kota;
c. Urusan  Pemerintahan    yang  manfaat atau    dampak  negatifnya    hanya dalam    Daerah    kabupaten/kota;
dan/atau
d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan    sumber  dayanya    lebih efisien        apabila    dilakukan    oleh Daerah kabupaten/kota.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data- data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data  primer  didapatkan  melalui  wawancara dengan  informan  yang  memiliki  kompetensi untuk  menjawab  permasalahan  penelitian. Sementara  data  sekunder  bersumber  dari dokumen, laporan, dan berita di media massa.

## PEMBAHASAN
Seperti  yang  dijelaskan  sebelumnya bahwa upaya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan  pemerintahan  antara  pusat- daerah, salah satunya menggunakan instrumen  pembagian  kewenangan.  Tidak hanya  itu,  pembagian  kewenangan  yang seimbang  ini  akan  membawa  harmonisasi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Jika  ada  dinamika  pembagian  kewenangan seperti  peralihan  kewenangan  dari  pusat  ke daerah,  begitu  juga  sebaliknya  atau  antar pemerintahan daerah (provinsi- kabupaten/kota)  semata-mata  ditujukan  demi melayani  masyarakat  yang  lebih  baik.  Hal
tersebut  juga  berlaku  dalam  kewenangan SMA/SMK  yang  dialihkan  ke  pemerintah provinsi  di  mana  sebelumnya  menjadi kewenangan  kabupaten/kota.  Maksud  dan tujuan  peralihan  tersebut  dapat  kita  lihat  dari dua  hal  yaitu  pemerataan  kualitas  pendidikan (khususnya  peningkatan  wajib  belajar  12 tahun) dan manajemen pengelolaan pendidikan  yang  lebih  terfokus  termasuk penggunaan anggaran pendidikan pada masing-masing pemerintahan.
Kemampuan masing-masing daerah Kabupaten/Kota  dalam  memberikan  kualitas pelayanan  pendidikan  sangat  beragam.  Oleh karena  itu,  munculnya  disparitas  kualitas pendidikan  terjadi  di  Kabupaten  dan  Kota meskipun  dalam  satu  Provinsi.  Terdapat Kabupaten  dan  Kota  yang  sudah  mampu menyelenggarakan  pendidikan  gratis  dan berkualitas sampai tingkat SMA/SMK (seperti  Kota  Cilegon,  Kota  Tangerang), sementara  di  sisi  yang  lain  ada  pemerintah daerah  yang  mengalami  kesulitan  meskipun hanya  untuk  mengejar  wajib  belajar  9  tahun. Sehingga  peningkatan  wajib  belajar  menjadi 12 tahun sulit tercapai mengingat kemampuan Kabupaten/Kota  yang  timpang.  Oleh  karena itu,  peningkatan  wajib  belajar  tersebut  dirasa akan  lebih  efektif  jika  diserahkan  kepada Pemerintah  Provinsi.  Dengan  demikian, peningkatan kualitas pendidikan dapat dilakukan  secara  merata  di  Kabupaten  dan Kota.
Peralihan  kewenangan  SMA/SMK  ke provinsi  menjadikan  pengelolaan/manajemen pendidikan menjadi lebih terfokus berdasarkan jenjang pendidikan. Sebelumnya, kabupaten  dan  kota  menanggung  beban  yang sangat  berat  yaitu  bertanggung  jawab  atas pelayanan  pendidikan  dasar  dan  menengah. Pada  lampiran  UU  Nomor  23  tahun  2014 dalam  hal  Pembagian  Urusan  Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan daerah Provinsi  dan  Daerah  Kabupaten/Kota  dalam urusan  pemerintahan  bidang  pendidikan disebutkan sebagai berikut:
Tabel. 2.1 Pembagian Urusan Bidang Pendidikan
No Sub Urusan Pemerintah Pusat Daerah Provinsi Daerah Kabupaten/ Kota 1 Manaje men Pendidi kan Penetapan standar nasional pendidikan Pengelolaan pendidikan tinggi Pengelola an pendidika n menengah Pengelola an pendidika n khusus Pengelolaan pendidikan dasar, Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal
Tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa, masing-masing pemerintahan (Pusat-Provinsi- Kabupaten/Kota) memiliki pengelolaan jenjang  pendidikan  yang  berbeda.  Setiap jenjang  pendidikan  dikelola  oleh  jenjang pemerintahan yang berbeda. Peralihan kewenangan SMA/SMK juga akan mengurangi beban anggaran APBD Kabupaten/Kota
sekaligus lebih
mengoptimalkan  anggaran  pendidikan  di APBD  Provinsi  untuk  SMA/SMK.  Anggaran yang sebelumnya diperuntukkan pada SMA/SMK  pada  APBD  Kabupaten/Kota dapat  dialihkan  guna  peningkatan  kualitas pendidikan dasar, usia dini dan non formal.
Lazimnya dalam sebuah kebijakan, peralihan kewenangan SMA/SMK ke Provinsi  tentunya  menimbulkan  beberapa permasalahan  termasuk  di  Provinsi  Banten. Ada  beberapa  hal  yang  menjadi  perhatian Pemprov  Banten  sebagai  konsekuensi  dari peralihan kewenangan tersebut.

## 1. Pemerataan kualitas pendidikan
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya,  bahwa  ada  disparitas  kualitas pendidikan  khususnya  tingkat  SMA/SMK  di Provinsi  Banten.  Angka  Partisipasi  Kasar (APK)  dan  Angka  Partisipasi  Murni  (APM) pada  tingkat  SMA/SMK  masih  rendah.  Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

## Tabel.2.2

## APK dan APM Menurut Tingkat pendidikan di Provinsi Banten (%)
Tingkat Pendidika n Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Tingkat Pendidikan Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Tingkat Pendidikan 2013 2014 2015 2013 2014 2015 SD/MI 107.47 109.8 9 112.0 7 96.24 96.69 96.98 SMP/MT s 89.85 89.55 92.30 78.17 79.56 79.87 SMA/MA 63.32 72.94 69.73 53.28 56.87 57.04
Sumber: htps://banten.bps.go.id
Sementara  Angka  Partisipasi  Sekolah  (APS)  berdasarkan  kelompok  umur  pada  setiap Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten yaitu:

## Tabel. 2.3

## APS Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur di Provinsi Banten (%)
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur
Kabupaten/Kota 07-12 13-15 16-18 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 Kab Pandeglang 98.17 97.6  98.03  97.48 86.71  91.69  90.14  91.32  56.49  53.29  55.99 63.47 Kab Lebak 96.53  97.40  97.64  99.46 83.76  84.49  85.83  92.71  41.25  44.09  55.58 58.32 Kab Tangerang 98.66  98.62  98.75  99.47 88.41  91.53  91.27  94.69  48.88  58.26  62.31 64.37 Kab Serang 97.37  98.93  98.96  99.89 86.35  91.01  90.84  95.36  54.24  51.14  58.25 64.92 Kota Tangerang 98.95  97.81  99.05  99.60 93.58  94.69  93.34  98.21  64.46  69.55 68 70.17 Kota Cilegon 98.83  98.84  99.79  99.60 90.49  96.76  97.39  98.03  66.67  68.40  72.63 78.19 Kota Serang 96.85  97.05  97.54  99.16 81.44  86.87  85.47  93.22  56.20  58.54  62.95 67.09 Kota Tangerang Selatan 99.79  99.61  99.16  99.47 95.13  93.58  94.79  96.32  73.18  68.85  69.18 74.72 Provinsi Banten 98.23  98.29  98.60  99.29 88.36  90.97  90.90  94.87  56.16  58.58  62.31 66.25
Sumber: htps://banten.bps.go.id
Data  di  atas  menunjukkan  bahwa  angka partisipasi  dan  pemerataan  pendidikan  pada jenjang SMA/SMK di  Provinsi  Banten  masih rendah.  Fakta  ini  menjadi  pekerjaan  yang sangat  berat  bagi  Pemprov  Banten  dalam upaya peningkatan dan pemerataan pendidikan tingkat  SMA/SMK. Fakta lainnya yaitu,  selain  secara  agregat  angka  partisipasi SMA/SMK  masih  rendah,  juga  adanya keragaman  tingkat  partisipasi  dari  masing-
masing  Kabupaten/Kota.  Hal  tersebut  dapat menyulitkan Pemprov Banten dalam melakukan standar mutu pada masing-masing sekolah  di  daerah  kabupaten/kota.  Oleh karena itu,
harus ada perlakuan/kebijakan/pendekatan yang berbeda pada  masing-masing  daerah  kabupaten/kota dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan.
Peningkatan  kualitas  pendidikan  sangat berkaitan  dengan  penyediaan  sarana  dan  pra
sarana (gedung sekolah, laboratorium, perpustakaan,  sarana  pengembangan  minat dan  bakat  dll),  kualitas  tenaga  pengajar  dan kemudahan  akses  bagi  masyarakat.  Kondisi sarana  dan  prasarana  pendidikan  di  Banten, data  menunjukkan  bahwa  persentase  sekolah tingkat  SMA  yang  memiliki  perpustakaan yaitu  64%,  sementara  SMK  hanya  47%  saja. Keadaan yang kurang baik terjadi pada SMK, di  mana  hanya  32%  saja  yang  memiliki laboratorium.  Data  yang  hampir  sama  juga terjadi  dengan  kondisi  ruang  kelas  SMA  dan SMK di Provinsi Banten:

## Tabel. 2.4
Kondisi Ruang Kelas SMA/SMK Provinsi
Banten 2016 No Kondisi Ruang Kelas SMA SMK 1 Baik 2.638 2.450 2 Rusak Ringan 2.072 3.102 3 Rusak Berat 131 121 Sumber:  Neraca  pendidikan  Provinsi Banten 2016
Dibutuhkan  sebuah  kebijakan  (program dan  anggaran)  yang  mampu  mengakselerasi peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan di  Banten.  Guna  peningkatan  pelayanan pendidikan  yang  baik,  dapat  digunakan  dua pendekatan  yang  didasarkan  pada  klasterisasi sekolah. Pertama , cluster pendekatan  mutu dan prestasi. Pendekatan ini ditujukan kepada sekolah-sekolah  yang  sejak  awal  memiliki kualitas yang baik. Kualitas tersebut didasarkan  pada  akreditasi  sekolah,  sarana, mutu pembelajaran, kualifikasi/tingkat pendidikan guru dan lain sebagainya. Kebijakan  yang  diambil  untuk  sekolah- sekolah pada grade ini adalah mempertahankan mutu yang sudah ada (target minimal)  dan  secara  bertahap  dilakukan peningkatan  level  mutu  dan  prestasi.  Target yang  harus  dipenuhi  pada  sekolah-sekolah tersebut, misalnya mampu bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional berdasarkan visi Pemprov Banten.
Kedua , cluster pendekatan akses pendidikan.  Diperuntukkan  bagi  sekolah- sekolah yang masih belum memenuhi standar pelayanan  pendidikan  yang  memadai.  Oleh karena  itu,  program  prioritasnya  adalah memenuhi infrastruktur/sarana dan pra sarana sekolah,  pembangunan  unit  sekolah  baru, penambahan  dan  perbaikan  ruang  kelas, penyediaan  laboratorium  serta  pemenuhan rasio  guru  dan  murid.  Data-data  di  atas menunjukkan  bahwa  seharusnya  prioritas program-program bidang pendidikan diarahkan  pada  pembangunan  infrastruktur pendidikan  sehingga  memenuhi  standar  yang baik.
Selain itu, program-program pembangunan sarana dan prasarana pendidikan juga dapat lebih menyasar wilayah perdesaan  agar  akses  masyarakat  terhadap pendidikan  SMA/SMK  dapat  meningkat secara signifikan. Data BPS 2015 menunjukkan  bahwa,  APS  pada  kelompok umur  16-18  tahun  (SMA/SMK)  di  perkotaan mencapai 73%, sementara di perdesaan hanya 54%.    Masih  sangat  lebar  disparitas pendidikan  antara  perdesaan  dengan  wilayah perkotaan. Alternatif lain yang dapat dilakukan guna peningkatan akses pendidikan yaitu  membuka  SMA/SMK  terbuka  negeri khususnya  di  wilayah-wilayah  perdesaan. Melalui prioritas pembangunan akses pendidikan,  disparitas  wilayah  perdesaan  dan perkotaan akan mampu diperpendek.
Meskipun  prioritasnya  pada  infrastruktur dan akses pendidikan, langkah ini tetap diikuti dengan  peningkatan  mutu  dan  prestasi sekolah  guna  mengejar  sekolah-sekolah  yang sudah  lebih  dahulu  memenuhi  standar. Indikator  yang  paling  sederhana  tentang kualitas  pendidikan  dapat  dilihat  pada akreditasi sekolah.
Tabel. 2.5 Akreditasi SMA/SMK di Provinsi Banten AKREDITASI SMA SMK A 26.2% 28.3% B 29.6% 50.2% C 12.9% 21.5% Tidak Terakreditasi 31.4% - Sumber:  Neraca  Pendidikan Banten 2016
Targetnya, 2-3 tahun kedua pendekatan di atas  dapat  bertemu  pada  titik  yang  sama  dan menunjukkan terjadinya peningkatan sekaligus  pemerataan  mutu  dan  prestasi sekolah di Banten. Misalnya, sudah tidak ada lagi  sekolah  yang  memiliki  akreditasi  C bahkan  belum  tidak  terakreditasi.  Sekolah- sekolah  SMA/SMK  di  Banten,  minimal mendapatkan akreditasi B dan secara bertahap menuju akreditasi A.
2. Penataan  sumber  daya  manusia  dan aset fisik
Pemerintah Provinsi Banten akan menampung  limpahan  SDM  seperti  guru  dan staf baik yang berstatus PNS maupun honorer sebagai  konsekuensi  perlahan  kewenangan SMA/SMK. Jumlah pegawai yang dilimpahkan  sekitar  15.119  guru  baik  PNS maupun  honorer  serta  3.279  pegawai/staf. Pelimpahan  tersebut  akan  berdampak  pada peningkatan  belanja  pegawai  pada  APBD Provinsi  Banten.  Hal  lain  yang  menjadi persoalan  di  samping  peningkatan  beban APBD  Provinsi,  yaitu  soal  administrasi kepegawaian khususnya yang berstatus honorer.
Banyak  guru  dan  staf  honorer  yang  akan dilimpahkan  ke  Pemprov  Banten  hanya bermodalkan  SK  Kepala  Sekolah  ketika dilakukan pengangkatan. Implikasinya, Pemprov  Banten  merasa  kesulitan  dalam menentukan  jumlah  riil  kebutuhan  tenaga honorer tersebut. Hal tersebut dapat menimbulkan  situasi  yang  dilematis  bagi Pemprov Banten. Satu sisi, peralihan kewenangan  SMA/SMK  ke  provinsi  juga diikuti  dengan  peralihan  sumber  daya
manusia, akan tetapi di sisi lain jumlah tenaga honorer  yang  akan dilimpahkan tidak disertai dengan rasio kebutuhan yang akurat. Dampaknya,  Pemprov  Banten  dapat  saja menerima  tenaga  pendidik  dan  staf  honorer tersebut  jauh  melebihi  kebutuhan  di  Provinsi Banten  dan  pastinya  berimbas  pada  beban APBD.
Permasalahan  yang  sama  juga  terjadi pada  aset-aset  seperti  bangunan  dan  tanah yang  diserahkan  kepada  Pemprov  Banten. Faktanya,  masih  banyak  aset-aset  yang tersebut  yang  memiliki  permasalahan,  mulai dari pencatatan, kepemilikan dan lain sebagainya.  Seperti  yang  telah  dikemukakan sebelumnya,  bahwa  ada  sekolah-sekolah negeri (SMA/SMK) yang berada di atas tanah dengan  status  tanah  milik  pribadi  bukan pemerintah.  Kasus  lainnya,  tanah-tanah  ada yang  hanya  memiliki  dokumen  akta  jual  beli (AJB)  dan  sekolah-sekolah  yang  dibangun  di atas tanah pemerintah pusat.
Pemprov  Banten  sudah  membuat  tim verifikasi  guna  inventarisasi  personel,  sarana dan  prasarana  dan  dokumen  (P3D).  Pemprov juga  melakukan  validasi  baik  dokumen maupun verifikasi lapangan untuk memastikan jumlah dan status aset baik SDM maupun  fisik  (bangunan  dan  tanah)  karena akan  mempengaruhi  kebijakan  ke  depan. Misalnya  soal  SDM  yang  berstatus  honorer, setelah lolos verifikasi dan validasi, kemudian akan dibuatkan SK baru  pengangkatan   yang ditandatangani minimal oleh  eselon 1 Pemprov.
Tunjangan-tunjangan yang diberikan baik kepada  kepala  sekolah,  guru,  dan  staf  dibuat flat di  seluruh  wilayah  kabupaten  dan  kota. Namun, ke depan, tunjangan-tunjangan tersebut  juga  dapat  menyesuaikan  dengan variabel  lain  misalnya  UMK  masing-masing kabupaten/kota. Variabel lainnya yaitu tunjangan  guru/kepala  sekolah/staf  untuk daerah-daerah  terpencil  di  Provinsi  Banten. Langkah  ini  dapat  dijadikan  salah  satu  solusi dalam  upaya  pemerataan  guru-guru  sekaligus pemerataan  kualitas  pendidikan.  Tunjangan daerah  terpencil  ini  juga  dapat  berfungsi
sebagai  stimulan  dalam  proses  mutasi pegawai.
Langkah  serupa  dapat  dilakukan  pada aset  fisik,  verifikasi  dan  validasi  aset-aset tersebut  dilakukan  dengan  baik  dan  hati-hati. Setelah  dilakukan  inventarisasi  baik  jumlah aset  maupun  masalah-masalahnya,  Pemprov Banten  dapat  menyelesaikan  persoalan  aset tersebut  secara  bertahap.  Prioritasnya  pada aset-aset  yang  masih  dimiliki  sertifikatnya oleh individu, AJB bahkan tidak ada dokumen sama  sekali.  Aset-aset  ini    harus  segera dibebaskan meskipun akan membebani APBD Provinsi Banten. Akhir tahun 2017 ini merupakan  target  dari  Provinsi  Banten  untuk menuntaskan  persoalan  administrasi  terkait inventarisasi,  verifikasi  dan  validasi  sumber daya manusia dan aset fisik.
Kesiapan  anggaran  Pemprov  Banten  dan provinsi-provinsi  lainnya  menjadi  salah  hal yang mendapatkan perhatian dalam menghadapi  konsekuensi  peralihan  tersebut. Pasti  ada  peningkatan  anggaran  sektor pendidikan,  di  Provinsi  Banten  pada  APBD 2017  dialokasikan  sebesar  438  M  atau  12% dari  APBD.  Persentasi  tersebut  dianggap masih  kecil,  namun  dapat  ditingkatkan  pada setiap  tahun  anggarannya.  Belum  lagi  ada tambahan  bantuan  keuangan  dari  pemerintah Pusat  melalui  BOS  yang  dapat  membantu peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan.  Tahun  2017,  anggaran  urusan pendidikan  dalam  APBD  Banten  termasuk belanja hibah (hibah BOS, Institusi Pendidikan),
belanja bagi hasil
Kabupaten/Kota,  belanja  bantuan  keuangan, dan  belanja  langsung  fungsi  pendidikan mencapai 3.19 T atau 30.13%. Angka tersebut sudah  cukup  besar  dan  mampu  menghadapi konsekuensi peralihan kewenangan SMA/SMK  dari  sisi  anggaran.  Belanja  hibah yang  dahulu  ditransfer  ke  kabupaten/kota untuk pendidikan (SMA/SMK), tinggal dialihkan saja menjadi belanja modal misalnya.
Dukungan
pada program
pendidikan  dapat  dilakukan  melalui  program efisiensi pada masing-masing SKPD. Misalnya,  penghapusan  honorarium  jika
pekerjaan  tersebut  sesuai  dengan  tugas  dan fungsinya, atau mengurangi rapat-rapat di luar kantor  (hotel)  dan  dialihkan  untuk  sektor pendidikan.

## KESIMPULAN
Peralihan  kewenangan  SMA/SMK  ke Pemerintah  Daerah  Provinsi  diharapkan mampu mewujudkan peningkatan dan pemerataan  pendidikan.  Permasalahan  terkait dengan  anggaran,  administrasi  aset  fisik maupun  non  fisik  (sumber  daya  manusia). Tantangan  lainnya  yaitu  kemampuan  untuk memberikan  kualitas  pendidikan  yang  baik jauh  melebihi  pelayanan  pendidikan  yang diberikan  sebelumnya  oleh  kabupaten/kota. Kita  juga  berharap,  ketika  SMA/SMK diserahkan pada pemerintah provinsi, ketimpangan  pendidikan  yang  sebelumnya terjadi dapat terus diminimalkan.
Beberapa  langkah  dapat  dilakukan  oleh Pemprov  Banten, pertama, rasionalisasi sumber  daya  manusia  yang  berasal  dari limpahan pegawai kabupaten/kota baik jumlah  maupun  sebaran  wilayahnya.  Guru dan  staf  (khususnya  honorer)    yang  terkena rasionalisasi  dapat  ditempatkan  di  sekolah- sekolah  baru  yang  akan  dibangun. Kedua , akselerasi pembangunan infrastruktur pendidikan  pada  wilayah-wilayah  selatan Banten  (Lebak  dan  Pandeglang). Ketiga , program  pelayanan  pendidikan  gratis  dapat terus  dipertahankan  dan  dilaksanakan  secara merata  pada  SMA/SMK  negeri  di  seluruh Provinsi Banten.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Rozali, (2005), Pelaksanaan Otonomi  Luas  dengan  Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
Djaenuri,  Aries  dan  Enceng  (2011),  “ Sistem Pemerintahan  Daerah” Universitas Terbuka, Jakarta
Djaenuri,  Aries,  Enceng  dan  Siti  Aisyah (2016), “ Sistem Pemerintahan Daerah” Cetakan Kedua Belas, Universitas Terbuka, Jakarta Gadjong, Agussalim Andi, (2007),
Pemerintahan  Daerah;  Kajian  Politik dan  Hukum, PT.  Ghalia  Indonesia, Bogor
Haris, Syamsuddin.
Dkk, (2003),
Desentralisasi  dan  Otonomi  Daerah; Naskah  Akademik  dan  RUU  Usulan LIPI, Pusat  Penelitian  Politik-LIPI bekerja  sama  dengan  Partnership  for Governance  Reform  in  Indonesia (PGRI), Jakarta
Hoessein,  Bhenyamin,  (2009), Perubahan Model, Pola dan Bentuk Pemerintahan Daerah; Dari Era Orde Baru  ke  Era  Reformasi ,  Departemen Ilmu  Administrasi  FISIP  Universitas Indonesia, Jakarta
http://dindik.bantenprov.go.id/v3/index.php/d apo/rekap.html
https://titiknol.co.id/pemerintahan/peralihan- kewenangan-sma-smk-dinilai-akan- bergejolak/ Selasa 15/11/2016
http://nasional.kompas.com/read/2017/07/26/ 20291101/mk-kukuhkan-pengelolaan- sma-smk-merupakan-kewenangan- pemprov
https://banten.bps.go.id/ https://m.tempo.co/read/news/2016/04/05/079 759769/polemik-alih-pengelolaan- sma-smk-ini-komentar-menteri-anies
Muluk,  M.R.  Khairul,  (2009), Peta  Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah, ITS Press Surabaya bekerjasama dengan Lembaga Penerbitan  dan  Dokumentasi  FIA Universitas Brawijaya Malang
Muthalib,  M.A  dan  Mohd.  Akbar  Ali  Khan.
(1983), Theory  of  Local  Government (Teori Pemerintahan Daerah), Terjemahan  Cetakan  Pertama  2013, Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), Jakarta
Smith,  Brian  C,  (1985), Desentralisasi; Dimensi  Teritorial  Suatu  Negara, Edisi  Terjemahan  Cetakan  Pertama 2012,  Masyarakat  Ilmu  pemerintahan Indonesia (MIPI), Jakarta
Syaukani,  HR,  Afan  Gaffar  dan  M.  Ryaas
Rayid, (2002), Otonomi Daerah Dalam  Negara  Kesatuan, Pustaka
Pelajar, Yogyakarta Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah Wahidin, Samsul, (2013), Hukum Pemerintahan Daerah, Pendulum
Otonomi  Daerah  dari  Masa  ke  Masa, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Wignosubroto, Soetandyo dkk, (2005),
Pasang Surut Otonomi Daerah; Sketsa Perjalanan  100  tahun, Institute  for Local Development-Yayasan  Tifa, Jakarta