## UPAYA HUKUM PERLAWANAN PIHAK KETIGA

## ( DERDEN VERZET ) TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN  HUKUM TETAP DALAM PERKARA PERDATA
Oleh :
Bendesa Made Cintia Buana, S.H., M.H. E-mail: cintiabuana@yahoo.com

## Abstract
In any  civil activity always bore legal  consequences for the parties  concerned. But there are times when the parties are not able to carry out the legal consequences. So that there  arises  a  civil case  that  later  settled  in  the  district  court  where  the  legal  events  that occurred. Starting from the existence of a lawsuit filed by the plaintiff, then the plaintiff and defendant mutually upfront faced trial. From this civil proceedings conducted until the final stage of the court decision.
Keywords : Remedies, Resistance third party, Civil Case.

## PENDAHULUAN
Pada  setiap  kegiatan dalam  bidang keperdataan selalu melahirkan akibat hukum bagi  para  pihak  yang  berkepentingan. Namun adakalanya para pihak tidak mampu melaksanakan  akibat  hukum  tersebut, contoh  ketika  terjadi  kredit  macet  sebagai suatu keadaan dimana nasabah tidak mampu membayar  lunas  kredit  bank  tepat  pada waktunya.  Untuk  itu  timbul  suatu  perkara perdata  yang  kemudian  diselesaikan  pada pengadilan  negeri  dimana  peristiwa  hukum itu terjadi.
Dimulai  dari  adanya  gugatan  yang diajukan  oleh  penggugat  (kreditur), kemudian  pihak  penggugat  dan tergugat saling dihadapkan dimuka persidangan. Dari sini proses  beracara  perdata  dilaksanakan sampai pada tahap final putusan pengadilan. Putusan  hakim  lazimnya  merupakan finalitas  dari  suatu  perkara  perdata,  demi memberikan  kepastian  hukum  dan  keadilan para  pihak.  Sebagaimana Undang-Undang kekuasaan  kehakiman  menyatakan  bahwa hakim  wajib  menggali,  mengikuti,  dan memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Sejalan dengan hal tersebut Sudikno Mertokusumo  berpendapat  bahwa  suatu putusan  dimaksudkan  untuk  menyelesaikan suatu  persoalan  atau  sengketa  dan menetapkan  hak  atau  hukumnya. Ini  tidak berarti  semata-mata  hanya  menetapkan  hak
atau  hukumnya  saja,  melainkan  juga realisasi atau pelaksanaannya (eksekusinya) secara  paksa. Kekuatan mengikat  saja  dari suatu  pengadilan  belum cukup  dan  tidak berarti  apabila  putusan  itu  tidak  dapat direalisir  atau  dilaksanakan.  Oleh  karena putusan  itu  menetapkan  dengan  tegas  hak atau  hukumnya  untuk  kemudian  direalisir, maka  putusan  hakim  mempunyai kekuatan eksekutorial , yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan  itu  secara  paksa  oleh  alat-alat Negara. 1
Setelah  putusan  tersebut inkrach,  pada tenggang waktu yang telah ditentukan dalam undang-undang,  terdapat  kesempatan  bagi pihak  yang  merasa  dirugikan  untuk mengajukan  upaya  hukum.  Namun  hal  ini tidak  hanya  melibatkan  para  pihak  yang berperkara,  bisa  saja  dan  dimungkinkan pada  putusan  pengadilan  tersebut  juga menimbulkan akibat hukum pada pihak lain yang tidak ikut berperkara atau lebih dikenal dengan pihak ketiga. Sehingga pihak ketiga dapat mengajukan upaya hukum perlawanan (verzet).
Perlawanan  ( Verzet )  merupakan  upaya hukum  terhadap  putusan  yang  dijatuhkan diluar  hadirnya  tergugat  (Pasal 125  ayat  3 jo. 129 HIR, 149 ayat 3 jo. 153 RBg). Pada asasnya  perlawanan  ini  disediakan  bagi pihak  tergugat  yang  (pada  umumnya)
1 Sudikno  Mertokusumo, 2006, Hukum  Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta. hal. 219
dikalahkan.  Pada  asasnya  suatu  putusan  itu hanyalah  mengikat  para  pihak  yang berperkara  dan  tidak  dapat  mengikat  pihak ketiga  (Pasal 1917  BW).  Akan  tetapi  bila pihak  ketiga  hak-haknya  dirugikan  oleh suatu  putusan  maka  ia  dapat  mengajukan perlawanan  terhadap  putusan  tersebut (Pasal 378 RV).
Perlawanan  ini  diajukan  pada  Hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan  menggugat  para  pihak  yang bersangkutan dengan acara biasa (Pasal 379 RV). Pihak ketiga yang hendak mengajukan perlawanan  terhadap  suatu  putusan  tidak cukup  hanya  mempunyai  kepentingan  saja, tetapi harus nyata-nyata telah dirugikan hak- haknya.
Apabila  perlawanannya  itu  dikabulkan maka  putusan  yang  dilawan  itu  diperbaiki sepanjang  merugikan  pihak  ketiga  ( Pasal 382  RV).  Istilah  asli  yang  dipergunakan dalam HIR atau Rv adalah ” verzet ”. Apabila yang  mengajukan  pihak  ketiga,  dia dirangkai  menjadi  istilah  ” Derden  Verzet ”.
Begitu  juga  dalam  asli  yang  dirumuskan dalam Pasal 195 ayat (6) HIR dipergunakan istilah ”verzet”. Jika yang mengajukan salah satu  pihak  yang  bersengketa  itu  sendiri, dirangkai  menjadi  ”Partai  Verzet”.  Akan tetapi  perangkaian  dimaksud  hanya  untuk membedakan  kapasitas  atau  kedudukan pihak yang mengajukan perlawanan. Sedang dalam  praktek,  secara  umum  disebut  saja verzet.
Berdasarkan latar  belakang yang telah  diuraikan,  maka  permasalahan dirumuskan sebagai berikut :
1. Apakah  putusan  pengadilan  yang berkekuatan  hukum  tetap  selalu  dapat dieksekusi?
2. Apakah  yang  menjadi  prinsip hukum bagi  pihak  ketiga  dalam  melakukan upaya  hukum  perlawanan  terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap?
3. Apakah  pihak  ketiga  dapat  menjadi pelawan  atas  putusan  pengadilan berkekuatan  hukum  tetap  terhadap perkara perdata ?

## Metode Penelitian
Penelitian  merupakan  suatu  sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan  maupun  teknologi. Penelitian memiliki  tujuan  untuk  mengungkapkan kebenaran  secara  sistematis, metodologis dan  konsisten,  termasuk  penelitian  hukum. Penelitian hukum berbeda dengan penelitian sosial karena hukum tidak termasuk kategori ilmu sosial. Ilmu hukum adalah sui generis 2 artinya  hukum  merupakan  ilmu  yang mempunyai karakter sendiri.
Metode pendekatan  masalah  yang digunakan,  adalah  pendekatan  Perundang- undangan  ( statute approach ),  yaitu  suatu pendekatan  yang  dilakukan  dengan  segala
2 Philipus  M. Hadjon,  Tatik  Sri  Djatmiati, 2005, Argumentasi  Hukum ,  GajahMadaUniversity Press, Yogyakarta, hal. 1.
peraturan  perundang-undangan  yang  terkait dengan  isu-isu  hukum  yang  diteliti. Pendekatan  Konsep  ( conceptual approach ) yaitu  beranjak  dari  padangan  sarjana  dan doktrin-doktrin  hukum  yang  terkait  dengan isu-isu  hukum.  Pendekatan  kasus  ( case approach ) yaitu dilakukan dengan menelaah yurisprudensi  /  putusan  pengadilan  yang telah berkekuatan hukum tetap.

## PEMBAHASAN
Putusan  Hakim  Yang  Berkekuatan Hukum Tetap Selalu Dapat Dieksekusi
Penegakan  hukum  dalam  tataran masyarakat  sebagai  hal  yang  diutamakan dan  harus  diwujudkan  secara  konkrit. Sebagaimana tujuan hukum adalah mencapai ketertiban, keadilan dan kepastian hukum. Hukum  selalu  berkaitan  dengan keadilan, 3 sebagaimana  yang  pernah dikatakan  oleh  Cicero”  tidaklah  mungkin mengingkari karakter hukum sebagai hukum yang  tidak  adil,  sebab  hukum  seharusnya adil”.  Jadi  walaupun  tujuan  hukum  adalah kepastian  hukum  dan  kemanfaatan  hukum, tetapi  tujuan  hukum  yang  paling  subtantif adalah keadilan.
Konsep keadilan pertama kali dicetuskan  oleh  Plato  seorang  filsuf  asal yunani.  Dalam  konsep  ini  keadilan
3 Dominikus  Rato,2010, Filsafat  Hukum:  Mencari, Menemukan,  dan Memahami Hukum , Laksbang Justitia, Surabaya,hal 58-59
merupakan kewajiban moral yang mengikat para  anggota  dari  suatu  masyarakat.  Plato dalam  bukunya Republic mengemukakan adanya 4 kebajikan pokok, yakni: 4
1. Kearifan ( wisdom )
2. Ketabahan ( courage )
3. Pengendali-dirian ( discipline )
4. Dan keadilan ( justice )
Dari  Plato  kemudian  Aristoteles  yang merupakan murid dari plato mengembangkan  tentang  rumusan  keadilan yang membagi keadilan dalam 2 jenis yaitu justitia  correctiva (keadilan  korektif/ memperbaiki)  dan justitia distributiva (keadilan disteributif/membagi). 5
Sedangkan konsep keadilan John Rawls dalam  pandangannya, keadilan diartikan sebagai fairness yang  mengandung  asas- asas, bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan  kepentingan-kepentingan- nya hendaknya memperoleh suatu kedudukan  yang  sama  pada  saat  akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental  bagi  mereka  untuk  memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki. 6
John  Rawls  berpendapat  bahwa  perlu adanya  keseimbangan,  kesebandingan,  dan keselarasan  (harmoni)  antara  kepentingan pribadi  dengan  kepentingan  bersama  atau
4 The  Liang  Gie , 1979, Teori-Teori Keadilan ,
Penerbit Super, Yogyakarta, hal. 8
5 Dominikus Rato, Opcit , hal 64 6 Satjipto Rahardjo,2006, Ilmu Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 163-165
kepentingan  masyarakat,  termasuk  juga  di dalamnya  adalah Negara 7 . Konsep keadilan John  Rawls  dipusatkan  pada  susunan/ struktur  dasar  masyarakat  yang  meliputi semua  institusi  dan  pranata  sosial,  politik, hukum,  budaya, dan  ekonomi  seperti konstitusi,  pemilikan  pribadi  atas  sarana produksi,  pasar  kompetitif  dan  susunan keluarga monogami. 8
Untuk mencapai keadilan, hukum telah memberikan  sarana  bagi  masyarakat  yang terlibat  sengketa.  Ada  dua  alternatif  jalur penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh, pertama,  jalur  litigasi  yaitu  penyelesaian sengketa  dilakukan  oleh  lembaga  peradilan (in  court  dispute  setlement) .  Kedua,  jalur non  litigasi  yaitu  penyelesaian  sengketa dilakukan  di  luar  lembaga  peradilan (out court dispute setlement). Pada penyelesaian sengketa  melalui  lembaga  peradilan, biasanya  dilakukan  oleh  seseorang  yang merasa dirugikan haknya dengan mengajukan tututan hak atau dikenal dengan gugatan ke pengadilan.
Proses  di  pengadilan  tersebut  meliputi pengajuan  tuntutan  hak,  pemeriksaan, putusan  dan  sampai  pada  pelaksanaan putusan,  yang  keseluruhannya  tunduk  pada hukum  acara  perdata.  Sebagaimana  kita ketahui  penyelesaian  sengketa  melalui pengadilan  adalah  tindakan  yang  bijaksana dan  menghindarkan  diri  dari  main  hakim
7 Dominikus Rato, Op.cit, hal 78 8 Ibid , hal 81
sendiri.  Setelah  semua  proses  dalam peradilan  perdata  dilalui,  tentunya  para pihak  yang  terlibat  sengketa  menginginkan suatu  kepastian  hukum,  yaitu  putusan hakim.
Putusan  adalah  hasil  akhir dari  suatu pemeriksaan  perkara,  yang  terdiri  atas duduk perkara, analisa fakta, analisa hukum dan  kesimpulan  dari  hakim,  sehingga  suatu putusan  juga  mencerminkan  tingkat intelektual  bahkan  tingkat  moralitas  dari hakim  yang  memutuskan  perkara  itu. Adalah  tidak  berlebihan  bila  kemudian orang  menyatakan  bahwa  putusan  adalah mahkotanya hakim.
Dari  segi  keperluan  praktek,  maka putusan  tersebut  adalah  akhir  dari  suatu acara  persidangan  dan  dilain  pihak  putusan merupakan titik tumpu dari suatu eksekusi. 9 Prinsip  lain  yang  mesti  terpenuhi,  putusan tersebut memuat amar condemnatoir . Hanya putusan  yang  bersifat condemnatoir yang dapat dieksekusi,  yaitu  putusan  yang  amar atau  diktumnya  mengandung  unsur “penghukuman”.  Putusan  yang  amar  atau diktumnya  tidak  mengandung  unsur penghukuman,  tidak  dapat  dieksekusi  atau “nonekesekutabel”.
Sehubungan  dengan  prinsip  ini,  perlu diketahui adanya dua sifat yang terkandung dalam putusan :
a. Putusan yang Bersifat Condemnatoir
9 Mahkamah  Agung  RI, 2005, Bunga  Rampai Makalah Hukum Acara Perdata, hal 98
Putusan  yang  bersifat condemnatoir ialah  putusan  yang  mengandung  tindakan “penghukuman” terhadap diri tergugat. Pada umumnya putusan yang bersifat condemnatoir terwujud dalam perkara yang berbentuk kontentiosa ( Contentiosa ).
Perkara  yang disebut berbentuk kontentiosa ( contentieuse  rechtspraak,  contentious jurisdiction ) sebagai berikut :
1) Berupa  sengketa  atau  perkara  yang bersifat partai ( party ).
2) Ada  pihak  penggugat  yang  bertindak mengajukan  gugatan  terhadap  pihak tergugat, dan
3) Proses  pemeriksaannya  berlangsung secara  kontradiktor  ( contradictoir ), yakni  pihak  penggugat  dan  tergugat mempunyai  hak  untuk  sanggah- menyanggah  berdasarkan  asas audi et alteram partem .
Demikian  ciri  pokok  bentuk  perkara kontentiosa.  Pada  umumnya,  putusan  yang mengandung  amar condemnatoir hanya dijumpai  dalam  putusan  perkara  yang berbentuk  kontentiosa.  Namun  demikian, asas  umum  tersebut  tidak  mengurangi kemungkian  bahwa dalam  gugatan  yang berbentuk  kontentiosa  tidak  mengandung amar condemnatoir .  Bisa  saja  amar  atau diktumnya hanya mengandung “pernyataan” hukum,  yang  disebut  amar  yang  bersifat “ declaratoir ” ( declaratoir ).
b. Putusan yang Bersifat Declaratoir
Kebalikan  dari putusan  yang  bersifat condemnatoir ialah  putusan  “ declaratoir ” ( declaratoir voniis ).Pada  putusan  yang bersifat declaratoir ,  amar  atau  dictum putusan,  hanya  mengandung  “pernyataan” hukum, tanpa dibarengi dengan penghukuman.
Putusan declaratoir pada  umumnya terdapat  dalam  perkara  yang  berbentuk “volunter”  ( voluntair ),  yakni  perkara  yang berbentuk  “permohonan”  secara  sepihak. Pada  bentuk  perkara  volunter,  seseorang mengajukan  permohonan  ke  pengadilan secara sepihak. Dalam permohonan itu :
1) Pemohon mengajukan  permintaan  ke pengadilan,  agar  pemohon  ditetapkan mempunyai kedudukan tertentu
terhadap keadaan tertentu;
2) Permohonan tidak mengandung sengketa  dengan  pihak  lain,  oleh karena  itu  pada  perkara  yang berbentuk  volunter  tidak  ada  pihak yang  digugat (tidak  ada  pihak tergugat),  dan  proses  pemeriksaannya berbentuk ex parte ;
3) Putusan  volunter  yang  bersifat declaratoir hanya mempunyai kekuatan  hukum  mengikat  pada  diri pemohon sendiri. Itu sebabnya perkara volunter  tidak  mengandung  kekuatan hukum eksekutorial.
c. Ciri Putusan Condemnatoir
Secara  umum,  putusan  dapat  dianggap bersifat condemnatoir apabila  amar  atau
dictum  putusan  mengandung  unsur “penghukuman”.
Amar
putusan menjatuhkan  hukuman  kepada  pihak tergugat,  dan hukuman  yang  dijatuhkan  itu berupa hubungan atau tindakan hukum yang mesti  ditaati  dan  dijalankan  dan  dipenuhi tergugat (pihak yang dikalahkan).
Untuk memudahkan
pengertian
memahami putusan yang bersifat condemnatoir ,  ada  baiknya  diajukan  acuan yang  menjadi  ciri  putusan condemnatoir .
Dari  acuan  ciri  tersebut  akan  segera  dapat diketahui,  apakah  suatu  putusan  bersifat condemnatoir atau declaratoir .  Apabila salah  satu  ciri  dimaksud  terdapat  dalam amar  atau  dictum  putusan,  berarti  putusan yang  bersangkutan  bersifat condemnatoir dan  pada  dirinya  melekat kekuatan eksekutorial.
Hal ini sesuai dengan asas bahwa pada setiap keputusan yang bersifat condemnatoir ,  dengan  sendirinya  melekat kekuatan eksekutorial. Oleh karena itu, pada putusan  yang  bersifat condemnatoir , putusan  tersebut  dapat  dieksekusi  apabila tergugat  tidak  mau  menjalankan  putusan secara  sukarela. Ada  beberapa  ciri  yang dapat dipergunakan sebagai indikasi putusan condemnatoir .  Apabila  salah  satu  ciri terdapat dalam suatu putusan, putusan yang bersangkutan bersifat condemnatoir .
Adapun ciri-ciri  yang  dapat  dijadikan indikator menentukan suatu putusan bersifat condemnatoir ,  dalam  amar  atau  dictum
putusan terdapat perintah yang menghukum pihak  yang  kalah,  yang  dirumuskan  dalam kalimat:
1) Menghukum  atau  memerintahkan menyerahkan suatu barang.
2) Menghukum  atau  memerintahkan pengosongan  sebidang tanah  atau rumah.
3) Menghukum  atau  memerintahkan melakukan suatu perbuatan tertentu.
4) Menghukum  atau  memerintahkan penghentian  suatu  perbuatan  atau keadaan.
5) Menghukum  atau  memerintahkan melakukan  pembayaran  sejumlah uang.
Itulah karakteristik yang dapat dijadikan pedoman  acuan dalam menentukan  ciri putusan pengadilan yang bersifat condemnatoir .  Jika  salah  satu  ciri  tersebut terdapat  dalam  amar  putusan,  putusan  itu bersifat condemnatoir .  Misalnya, dalam amar  putusan  terdapat  salah  satu  dictum yang  menghukum  atau  memerintahkan tergugat  untuk  menyerahkan  suatu  barang, maka  amar yang  demikian  telah mengandung  ciri condemnatoir ,  dan menjadikan  putusan  tersebut  mempunyai kekuatan eksekutorial.
Apabila  tergugat  tidak menaati  dan menjalankan  pengosongan  secara  sukarela, pengosongan  dapat  dilakukan  secara  paksa melalui  upaya  hukum  eksekusi.  Demikian juga putusan yang mengandung  amar yang
menghukum atau memerintahkan para pihak untuk  melakukan  pembagian  harta  warisan, adalah  putusan  yang  mengadung  ciri condemnatoir yang  dapat  dieksekusi  secara paksa  apabila  para  pihak  atau  salah  satu pihak  tidak  menjalankan  pembagian  secara sukarela.  Atau  putusan  yang  mengandung amar menghukum tergugat untuk membayar utang (sejumlah uang). Amar yang demikian berciri condemnatoir , yang dapat dieksekusi apabila  tergugat  enggan  memenuhi pembayaran secara sukarela.
Prinsip Hukum Pihak  Ketiga  ( Derden Verzet )  terhadap  Putusan  Hakim  Yang Berkekuatan Hukum Tetap
Produk    dari    hasil    pemeriksaan perkara  di  persidangan  ada  tiga  macam yaitu:  putusan,  penetapan  dan  akta perdamaian. Putusan merupakan pernyataan hakim    yang    dituangkan    dalam    bentuk tertulis  dan  diucapkan  oleh  hakim  dalam sidang    terbuka untuk    umum,    sebagai hasil    dari    pemeriksaan    perkara    gugatan (kontentius).  penetapan    ialah    pernyataan hakim    yang    dituangkan    dalam    bentuk tertulis  dan  diucapkan  oleh  hakim  dalam sidang  terbuka  untuk  umum,  sebagai  hasil dari    pemeriksaan    perkara    permohonan (voluntair). Sedangkan    akta    perdamaian ialah  akta  yang  dibuat para  hibah  / penggugat dan tergugat. Putusan perdamaian  dibuat  oleh  hakim  dan
merupakan  putusan  yang  mempunyai kekuatan  hukum  tetap, kedua  belah  pihak kehilangan  hak  untuk  menggunakan  upaya hukum.
Namun  pada  umumnya  terhadap  setiap keputusan  pengadilan  terdapat  pranata upaya  hukum    yang    dapat    ditempuh apabila    yang    bersangkutan    mendapati bahwa  penetapan  atau  putusan  itu  tidak mencerminkan  keadilan. Sesuai  dengan ketentuan Pasal 178  HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, majelis hakim  karena  jabatannya  melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan.
Proses  pemeriksaan  dianggap  selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat  yang  dibarengi  dengan  replik  dari penggugat maupun duplik dari tergugat dan dilanjutkan dengan proses tahapan pembuktian  dan  konklusi  (Vide Pasal 121 HIR, Pasal 113 dan Pasal 115 Rv).
Asas  sebuah  putusan  pengadilan  harus memenuhi  hal-hal  sebagi  berikut  (Vide Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG dan UU No. 4  Tahun  2004): 10 Hakim  sebagai  manusia biasa  di  dalam  menjatuhkan  putusan pengadilan  tidak  luput  dari  kekeliruan  atau keberpihakan  pada  salah  satu  pihak (subjektif),  sehingga  putusannya  tidak mencerminkan rasa keadilan, yang
10 Putusan (Hukum Perdata) , http://po- box2000.blogspot.com/2010/12/putusan-hukum- acara-perdata.html
menyebabkan  ada  yang  merasa  tidak  puas atas putusan tersebut. Oleh karenanya demi keadilan setiap putusan pengadilan hendaknya  dapat  dilakukan  pemeriksaan ulang sehingga kekeliruan terhadap putusan atau  putusan  yang  memihak  (subjektif) dapat  diperbaiki  sehingga  dapat  memenuhi rasa keadilan para pihak pencari keadilan. 11
Pada  prinsipnya  setiap  putusan pengadilan tidak diperkenankan mengabulkan  melebihi  tuntutan  yang dikemukakan  dalam  gugatan.  Larangan  ini disebut ultra  petitum  partium. Hakim  yang mengabulkan  melebihi  posita  maupun petitum  gugatan,  dianggap  telah  melampui batas  wewenang  atau ultra  vires yakni bertindak melampui wewenangnya. Apabila putusan  mengandung ultra  petitum harus dinyatakan cacat  ( invalid) meskipun hal itu dilakukan  hakim  dengan  itikad  baik  (good faith)  maupun  sesuai  dengan  kepentingan umum (public interest). 12
Mengadili  dengan  cara  mengabulkan melebihi  dari  apa  yang  digugat,  dapat dipersamakan    dengan  tindakan  yang  tidak sah  (ilegal)  meskipun  dilakukan  dengan itikad  baik.  Oleh  karena  itu  hakim  yang melanggar  prinsip ultra  petitum sama dengan pelanggaran terhadap prinsip rule of law :
11 Tim  Pengajar  Hukum  Acara  Perdata,  Fakultas Hukum  Universitas  Udayana,    2007, Hukum Acara Perdata , hal. 91-92 12 Frances  Russell  Dan Christine  Loche,  English Law And Language, Cassel, London, 1992, Hlm. 30
a. Karena  tindakan  itu  tidak  sesuai dengan  hukum  pada  hal  sesuai dengan  prinsip rule  of  law semua tindakan  Hakim  mesti  sesuai  dengan hukum ( accordance with the law ).
b. Tindakan  hakim  yang  mengabulkan melebihi  dari  yang  dituntut,  nyata- nyata  melampui  batas  wewenang yang  diberikan Pasal 178  ayat  (3) HIR kepadanya,  pada  hal  sesuai dengan prinsip rule of law siapa pun tidak boleh melakukan tindakan yang melampui batas wewenangnya. 13
Putusan judex  facti yang  didasarkan pada  petitum  subsidair  yang  berbentuk ex aequo et bono dapat  dibenarkan asal masih dalam kerangka yang sesuai masing-masing dirinci  satu  persatu,  tindakan  hakim  yang mengabulkan  sebagian  petitum  primair dianggap  tindakan  yang  melampui  batas wewenang  maka  dari  itu  tidak  dibenarkan. Hakim  tidak  dibenarkan  menggunakan kebebasan  cara  mengadili  dengan  jalan mengabulkan petitum premair atau mengambil sebagian dari petitum subsidair. Apalagi  mengabulkan  sesuatu  yang  sama sekali  tidak  diajukan  dalam  petitum  nyata- nyata  melanggar  asas ultra  petitum oleh karena itu harus dibatalkan.
Oleh karena itu di dalam Hukum Acara Perdata  bagi  Tergugat  yang  dijatuhkan
putusan dengan putusan verstek oleh hakim, para  pihak  dan  pihak  lain  yang berkepentingan diberikan kesempatan untuk mengajukan  upaya  hukum.  Dalam  hal  ini Tergugat  akan  mengajukan  upaya  hukum perlawanan  (verzet).  Adapun  alasan diajukannya verzet ini antara lain, misalnya karena Pengadilan Negeri tidak memperhatikan  ketentuan Pasal 122  HIR tentang  tenggang  waktu  pemanggilan  hari sidang  yaitu  yang  ditegaskan  tidak  boleh lebih dari 3 hari kerja.
Dengan ditemukan adanya  kekeliruan dan  kehilafan  yang  dilakukan  oleh  pihak Pengadilan Negeri, maka diharapkan hakim yang  memeriksa perkara  ini  dapat memperbaikinya  dan  menerima  upaya hukum  perlawanan  (verzet)  dari  pihak Tergugat. Hal  ini  sangatlah  berguna  untuk melindungi  pihak  Tergugat  yang  beritikad baik  (jujur)  yang  selalu  ingin  mewujudkan kebenaran  dan  keadilan  dari  upaya  hukum yang  telah  diajukannya.  Dengan  demikian diharapkan  dengan  diajukannya  upaya hukum perlawanan (verzet) ini hakim dapat memperbaiki putusan  tersebut  dengan seadil-adilnya.
Secara  umum  istilah  verzet  diartikan perlawanan  yang  merupakan  salah  satu upaya hukum terhadap putusan. Verzet atau perlawanan merupakan  upaya  hukum terhadap  putusan  yang  dijatuhkan  di  luar
hadirnya  tergugat 14 . Verzet  dilakukan  oleh pihak  yang  kalah  dalam  gugatan  biasanya adalah si Tergugat. Dengan kata lain verzet dalam  Hukum  Acara  Perdata merupakan suatu  upaya  hukum  terhadap  putusan verstek  (putusan  yang  dijatuhkan  diluar hadirnya  Tergugat).  Untuk  menjatuhkan putusan verstek, Hakim harus memperhatikan  ketentuan Pasal 125  HIR terlebih  dahulu.  Sedangkan  dasar  hukum Verzet adalah Pasal 125 ayat 3 jo 129 HIR dan  149  ayat  3  jo  153 RBg.  Dalam Pasal 125  ayat  3  /  149  ayat  3 RBg dinyatakan bahwa : Jika  gugatan  diterima  maka  atas perintah  ketua  diberitahukan  putusan  itu kepada  pihak  yang  dikalahkan  serta diterangkan  kepadanya  bahwa  ia  berhak mengajukan  perlawanan  terhadap  putusan tidak hadir itu kepada pengadilan negeri itu dalam  tempo  dan  dengan  cara  yang ditentukan dalam Pasal 153 RBg/ 129 HIR. Substansi  dari Pasal 153 RBg /  129  HIR adalah  mengenai  tatacara  perlawanan  atau verzet terhadap putusan verstek yaitu:
a. Tergugat  yang  dikalahkan  dengan putusan  verstek  dan  tidak  menerima putusan  itu  dapat  mengajukan perlawanan  (verzet)  terhadap  putusan itu.
b. Jika  putusan  itu  diberitahukan  kepada tergugat  sendiri,  maka  perlawanan (verzet)  dapat  diterima  dalam  14  hari
14 Sudikno  Mertokusumo, Hukum  Acara  Perdata , 2002, Liberty, Yogyakarta, hal 224
sesudah  pemberitahuan.  Jika  putusan itu tidak diberitahukan kepada tergugat sendiri  maka  perlawan  (verzet)  masih diterima  pada  hari  ke -8  sesudah peneguran seperti yang tersebut dalam Pasal 207 RBg/196HIR atau dalam hal tidak  hadir  sesudah dipanggil  dengan patut  sampai  pada  hari  ke -14  (RBg) atau  ke 8  (HIR)  sesudah  dijalankan surat  perintah  seperti  tersebut  dalam Pasal 208 RBg/197 HIR.
c. Perlawanan  (verzet  terhadap  verstek diajukan dan diperiksa putusan dengan cara  biasa  sama  halnya  dengan gugatan perkara perdata).
d. Ketika  perlawanan  telah  diajukan kepada  ketua  pengadilan  negeri  maka tertundalah  pekerjaan  menjalankan putusan  verstek  kecuali  kalau  telah diperintahkan bahwa putusan itu dapat dijalankan walaupun ada perlawanan. e. Jika  telah  dijatuhkan  putusan  verstek untuk kedua kalinya maka
perlawannan
selanjutnya yang diajukan  oleh  tergugat  tidak  dapat diterima.
Sedangkan  yang  dimaksud derden
verzet
(Perlawanan Pihak
Ketiga) merupakan  upaya  hukum  atas  penyitaan milik pihak ketiga 15 . Memang pada azasnya putusan  pengadilan  hanya  mengikat  para pihak  yang  berperkara    sebagaimana  yang
15 Yahya  harahap,  hukum  acara  perdata, Sinar Grafika: 2009. Jakarta hal 299
termuat  dalam Pasal 1917 KUHPdt 16 . Namun  tidak  tertutup  kemungkinan  ada pihak  ketiga  yang  dirugikan  oleh  suatu putusan pengadilan.
Tergugat sering mengajukan keberatan atas  penyitaan  yang  diletakkan  terhadap harta  kekayaannya  dengan  dalih,  barang yang disita adalah milik pihak ketiga. Dalil dan  keberatan  itu  kebanyakan  tidak dihiraukan pengadilan atas alasan, sekiranya barang  itu  benar  milik  pihak  ketiga,  dia dapat  mengajukan  keberatan  melalui  upaya derden  verzet. Terhadap  putusan  tersebut, pihak  yang  dirugikan  dapat  mengajukan perlawanan  (derden  verzet)  kepada Hakim Pengadilan  Negeri  yang  memutus  perkara tersebut.
Pihak  ketiga  yang merasa dirugikan, menggugat  para  pihak  yang  berperkara (Pasal 379 Rv). Apabila perlawanan tersebut dikabulkan  maka  terhadap  putusan  yang merugikan  pihak  ketiga  tersebut  haruslah diperbaiki (Pasal 382 Rv). Terhadap putusan perlawanan  yang dijatuhkan  oleh  Hakim Pengadilan  Negeri,  dapat  diajukan  upaya hukum  banding,  kasasi,  dan  peninjauan kembali.
Perlawanan  dari  pihak  ketiga  pada umumnya didasarkan atas hak milik. Yakni barang yang disita itu sesungguhnya adalah milik orang lain, dalam hal ini pihak ketiga tersebut. Mengenai hak milik diatur dalam
Pasal  570  BW  menyatakan,  bahwa: " Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat  bebas  terhadap  kebendaan  itu dengan  kedaulatan  sepenuhnya,  asal  tidak bersalahan  dengan  undang – undang  atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan  yang  berhak  menetapkannya, dan  tidak  mengganggu  hak – hak  orang lain;  kesemuanya  itu  dengan  tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak  itu  demi  kepentingan  umum  berdasar atas ketentuan undang –undang dan dengan pembayaran ganti rugi. "
Disamping  itu  juga, Pasal  20  Undang- Undang Pokok Agraria juga menyatakan bahwa:
1. Hak  milik adalah  hak  turun- menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat  dipunyai  orang  atas  tanah, dengan  mengingat  ketentuan  dalam pasal 6.
2. Hak  milik  dapat  beralih  dan dialihkan kepada pihak lain.
Adapun  perlawanan  pihak  ketiga  adalah perlawanan  pihak  ketiga  terhadap sita eksekutorial,  perlawanan  pihak  ketiga terhadap  sita  jaminan  dan  perlawanan  dari orang  yang  kena  sita  pada  terhadap penyitaan.  Karena  pada prinsipnya  pihak ketiga  mengajukan  perlawanan  adalah  hak kepemilikan  barang  yang  dipunyai  oleh pihak  ketiga  dijadikan  jaminan. Yang
merupakan  badan  pribadi  pertama-tama ialah  orang  juga  badan  hukum.Terhadap benda  sama  halnya  yang  merupakan  benda pertama-tama  ialah  barang  berwujud  yang dapat  ditangkap  dengan  panca  indra  tapi barang yang tak berwujud.

## Perlawanan
Pihak  Ketiga  (Derden Verzet) Terhadap Putusan
Penyelesaian  perkara  perdata  pada umumnya  dilakukan  melalui  jalur  litigasi, dengan mendayagunakan lembaga peradilan yang ada, yakni Pengadilan Negeri. Sampai sekarang masyarakat masih  memandang keberadaan  peradilan  sebagai  pelaksana kekuasaan  kehakiman  tetap  dibutuhkan. Tempat  dan  kedudukan  peradilan  dalam negara  hukum  dan  masyarakat  demokrasi masih dapat diandalkan, antara lain berperan sebagai  berikut  M.  Yahya  Harahap,  dalam Suyud Margono:
1. Peradilan  berperan sebagai  katup penekan  atau pressure  valve atas segala  pelanggaran  hukum,  ketertiban masyarakat dan pelanggaran
ketertiban umum.
2. Peradilan  masih  tetap  diharapkan berperan  sebagai the  last  resort atau tempat  terakhir  mencari  kebenaran dan keadilan sehingga peradilan masih tetap  diandalkan  sebagai  badan  yang berfungsi  menegakkan  kebenaran  dan
keadilan  ( to  enforce  the  truth  and enforce justice ).
Dalam praktek,  penyelesaian  dengan litigasi  ini  dilakukan  dengan  pengajuan gugatan  atau  langsung  eksekusi  kepada lembaga  Pengadilan  Negeri.  Penanganan perkara perdata di Pengadilan Negeri dapat ditempuh dengan beberapa cara, antara lain melalui gugatan biasa   sampai permohonan eksekusi.
Bermula pada pengajuan gugatan biasa, untuk mencapai suatu eksekusi atas putusan hakim  dalam  proses  gugatan  biasa diperlukan tiga tingkatan peradilan, yaitu :
a) Tingkat  Pertama / Pengadilan Negeri;
b) Tingkat  Banding / Pengadilan
Tinggi, dan
c) Tingkat Kasasi/Mahkamah Agung
Proses  perkara  perdata  di  Pengadilan Negeri  dilakukan  secara  terbuka dan  kedua belah  pihak  diperlakukan  sama  dan  tidak memihak.  Kedua  belah  pihak  diberi kesempatan  untuk  memberi  pendapatnya dan didengar keterangannya. Namun, setiap argumen yang dikemukakan oleh para pihak mengenai  pokok  sengketa  tentunya  harus didukung  oleh alat  bukti  yang  ditentukan menurut hukum acara perdata yang berlaku. Pada  akhirnya  setelah  cukup  proses  jawab- menjawab antara para pihak yang didukung oleh  bukti-bukti  yang  diajukannya,  maka pengadilan  menjatuhkan  putusan  dengan
memuat  alasan-alasan  putusan  yang dijadikan dasar untuk mengadili.
Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam proses perkara ini adalah kehandalan para pihak  atau  kuasanya  dalam memformulasikan  gugatan  sehingga  baik subjek,  objek,  posita,  maupun  petitum gugatan  sudah  sesuai  dengan  hukum  acara perdata  yang  berlaku.  Dengan  demikian, adanya  cacat  formal  dalam  gugatan  dapat dihindari sedini mungkin.
Yang  tidak  kalah  pentingnya  adalah pokok  perkara  itu  sendiri.  Pengadilan  akan menilai pokok permasalahan tersebut secara menyeluruh.  Sebaliknya,  jika  penggugat dapat  membuktikan  dalil-dalil  gugatannya yang mengakibatkan gugatannya dikabulkan,  masalah  yang akan  dihadapi adalah upaya-upaya hukum banding, kasasi, bahkan  peninjauan  kembali  akan  ditempuh oleh tergugat.
Selanjutnya, jika putusan atas gugatan tersebut  mempunyai  kekuatan  hukum  yang tetap, atas permohonannya dapat dimintakan pelaksanaan  eksekusi  kepada  Ketua Pengadilan Negeri. Dalam tahapan eksekusi jaminan  atau  harta  kekayaan  tergugat  ini, tidak  tertutup  kemungkinan  adanya perlawanan dari tergugat sendiri atau pihak ketiga.
Eksekusi  putusan  pengadilan  pada hakikatnya  merupakan  tugas  penguasa, namun pada pihak lain menghendaki bahwa aparatur  negara  (pengadilan)  baru  akan
melaksanakan  eksekusi  setelah  ada permohonan dari pihak yang menang (yang mempunyai title) menurut putusan tersebut. Hal  ini  berarti  kepentingan  umum menghendaki  agar  putusan-putusan  hakim Negara  tidak  merupakan  putusan  sia-sia belaka  karena  tidak  dapat  dilaksanakan, tetapi di samping itu harus ada inisiatif dari pihak  yang  menang  (perdata)  untuk menggerakkan mekanisme eksekusi tersebut.  Dengan  demikian,  eksekusi putusan  hakim  yang  dilaksanakan  sesuai ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang harus diajukan oleh orang yang mempunyai hak berdasarkan putusan atau akta tersebut.
Adakalanya suatu putusan berkekuatan  hukum  tetap  mendapatkan perlawanan  dari  pihak  ketiga  yang  disebut sebagai Derden  Verzet. Pihak  ketiga tersebut bukan bagian dari para pihak yang berperkara atau tidak memiliki sangkut paut terhadap perkara sebelumnya. Justru  pihak ketiga  hadir  dikarenakan  terkena  dampak dari  pelaksanaan  putusan  tersebut,  maka diajukanlah perlawanan terhadapnya.
Syarat  untuk  mengajukan  perlawanan adalah  putusan  hakim  yang  secara  nyata telah merugikan pihak ketiga. Ada sejumlah unsur  penting  yang  harus  diperhatikan dalam mengajukan Derden Verzet,  yaitu :
a). Adanya  kepentingan  dari  pihak ketiga itu.
b). Secara  nyata  hak  pihak  ketiga
dirugikan.
Apabila perlawanan tersebut dikabulkan,  maka  putusan  pengadilan  yang terbukti  telah  merugikan  pihak  ketiga tersebut harus diperbaiki. Pihak ketiga yang mengajukan perlawanan disebut “Pelawan”, sedangkan penggugat semula yang memohonkan  agar  sita  tersebut,  disebut sebagai  “Terlawan  Penyita”,  dan  pihak terguggat  yang  disita  disebut  “terlawan tersita”,  perkara  yang  diajukan  disebut bantahan  atau perlawanan  pihak  ketiga derden verzet atau verzet door derden). 17
Perlawanan terhadap sita dalam hal ini objek  sengketa yang  diajukan adalah  milik pihak  ketiga yang harus  dibuktikan.  Dalam hal  Pembuktian  diperlukan  dalam  suatu perkara  yang  mengadili  suatu  sengketa  di muka  pengadilan (juridicto Contentiosa ) maupun dalam perkara-perkara permohonan yang  menghasilkan  suatu  penetapan (juridicto  voluntair). Dalam  suatu  proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau  tidak.  Adanya  hubungan  hukum  inilah yang  harus  terbukti  apabila  penggugat menginginkan  kemenangan  dalam  suatu perkara.  Apabila  penggugat  tidak  berhasil untuk membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya tersebut akan  ditolak,  namun  apabila  sebaliknya
17 Tim  Pengajar  Fakultas  Hukum  Universitas  Sam Ratulangi, Manado, Praktek  Peradilan Perdata ,
maka gugatannya tersebut
akan dikabulkan. 18
Pasal 283 RBg/163  HIR  menyatakan  : “ Barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak  atau  mengemukakan  suatu  perbuatan untuk  meneguhkan  haknya  itu,  atau  untuk membantah  hak  orang  lain,  haruslah membuktikan adanya perbuatan itu.”
Pada hal  pembuktian  tidak  selalu pihak  penggugat  saja  yang  harus membuktikan  dalilnya.  Hakim  yang memeriksa  perkara  tersebut  yang  akan menentukan siapa diantara pihak-pihak yang berperkara  yang  diwajibkan  memberikan bukti,  apakah  pihak  penggugat  atau  pihak tergugat.  Dengan  perkataan  lain  hakim sendiri  yang  menentukan  pihak  yang  mana akan  memikul  beban  pembuktian.  Hakim berwenang  membebankan  kepada  para pihak  untuk  mengajukan  suatu  pembuktian dengan cara yang seadil-adilnya.
Hakim  dalam  melakukan  penilaian terhadap pembuktian dalam perkara perdata, dapat menggunakan teori sebagai berikut:
1. Teori pembuktian bebas
Teori menghendaki kebebasan hakim  untuk  menentukan  dan melakukan penilaian terhadap
pembuktian,  dengan  kata  lain  tidak ada ketentuan yang mengikat hakim. 18 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam
Teori dan Praktek, Alumni, Bandung, 1983, hlm.

## 2. Teori pembuktian negatif
Sebaliknya    pada  teori  ini, mengharuskan  adanya  ketentuan- ketentuan  yang  mengikat  yang bersifat negatif, yaitu ketentuan yang harus  membatasi  pada  larangan kepada  hakim  untuk  melakukan sesuatu  yang  berhubungan  dengan pembuktian.  Jadi  disini  hakim dilarang dengan pengecualian (Pasal 169 HIR, 308 RBg. 1905 BW).
3. Teori pembuktian positif Di  samping  adanya  larangan,  teori ini  menghendaki  adanya  perintah kepada  hakim.  Di  sini  hakim diwajibkan  tetapi  dengan  syarat (Pasal 165  HIR,  285 RBg,  1870 BW).
Dari  ketiga  teori  yang  ditawarkan, hanya  satu  teori pembuktian  bebas  yang memberi  kewenangan  mutlak  pada  hakim, untuk berkehendak bebas dalam melakukan penilaian pada pembuktian. Karena memang seyogyanya hakim bukanlah sebagai corong Undang-Undang semata,  tetapi  hakim  juga melakukan penemuan hukum yang didasarkan  pada  keyakinan  hakim,  bukan berdasarkan  peraturan  perundang-undangan semata.
Pada  proses pemeriksaan  perkara  di pengadilan berjalan seimbang. Azas Audi et Alteram
Partem yang artinya
“Mendengarkan  dua  belah  pihak”  atau mendengarkan juga pendapat atau
argumentasi  pihak  yang  lainnya  sebelum hakim  menjatuhkan  putusan.  Seorang Hakim wajib untuk mendengarkan pembelaan  dari  pihak  yang  disangka  atau didakwa  melakukan  suatu  tindakan  yang melanggar  hukum  guna  menemukan kebenaran  materiel  dalam  suatu  perkara yang  diadilinya.  Hak  untuk  didengar pendapatnya  sebagai  perwujudan  asas audi et  alteram  partem ini  juga  adalah merupakan  suatu  hak  yang  dijamin  dan dilindungi oleh UUD 1945, yaitu hak untuk didengar  dan  dipertimbangkan,  baik argumen maupun alat bukti yang diajukan di depan  suatu  badan  peradilan  yang  mandiri dan  imparsial  dan  setara  untuk  setiap individu. 19
Dalam  melakukan  pembuktian  seperti yang  telah  disebutkan  di  atas,  para  pihak yang berperkara dan hakim yang memimpin pemeriksaan  perkara  di  persidangan  harus mengindahkan  ketentuan-ketentuan  dalam hukum  pembuktian  yang  mengatur  tentang cara  pembuktian,  beban  pembuktian, macam-macam  alat  bukti  serta  kekuatan alat-alat bukti tersebut, dan sebagainya.
Hukum pembuktian ini termuat dalam HIR  ( Herziene  Indonesische  Reglement ) yang berlaku di wilayah Jawa dan Madura, Pasal 162  sampai  dengan Pasal  177  RBg ( Rechtsreglement  voor  de  Buitengewesten ) berlaku  diluar  wilayah  Jawa  dan  Madura,
19http://hukum.kompasiana.com/2012/03/12/asas- audi-et-alteram-partem-441940.html
Pasal 282  sampai  dengan Pasal 314;  Stb. 1867  No.  29  tentang  kekuatan  pembuktian akta  di  bawah  tangan;  dan  BW  (Burgerlijk Wetboek) atau KUHPerdata Buku  IV Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1945.
Pasal  1865 KUHPdt :“Setiap  orang  yang mengaku  mempunyai  suatu  hak,  atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan  haknya  itu  atau  untuk membantah  suatu  hak  orang  lain,  wajib membuktikan  adanya  hak  itu  atau  kejadian yang dikemukakan itu.”
Pasal  1866 KUHPdt  :  “ Alat  pembuktian meliputi,  bukti  tertulis,  bukti  saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah. Semuanya tunduk pada  aturan-aturan yang tercantum dalam bab-bab berikut.”

## PENUTUP

## Kesimpulan
1. Pada  prinsipnya  setiap  putusan  yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat  di  eksekusi  baik  secara  sukarela maupun  secara  paksa.  Dalam  hal  ini hanya putusan yang bersifat kondemnatoir  yang  bisa  dieksekusi yaitu  putusan  yang  amar  atau diktumnya mengandung unsur penghukum. Putusan yang  amar  atau dictum  yang  tidak mengandung  unsur penghukum tidak dapat dieksekusi atau “ nonexecutable”.
2. Prinsip  hukum  pihak  ketiga  bahwa pihak  ketiga  tidak  terikat putusan
kecuali para  pihak yang  bersengketa. Akan  tetapi  pihak  ketiga  mempunyai hak  untuk  mengajukan  perlawanan terhadap  kerugian yang  diderita  dalam hal  ini  memiliki  hak  milik  atas  benda yang  hendak  dilakukan  sita  eksekusi terhadapnya.
3. Bahwa  perlawanan  bisa  dilakukan dengan  cara  melakukan  gugatan  biasa yang  diajukan  di  pengadilan  negeri yang  selanjutnya  atas  perintah  Ketua Pengadilan  Negeri  dan  terhadap  pihak pelawan  dapat  melakukan  perlawanan atas  eksekusi  terhadap  objek  sengketa, asalkan  dapat  membuktikan  bahwa objek  tersebut  adalah  miliknya. Sebagaimana Azas Audi  et  Alteram Partem yang mana  para  pihak  berhak mendalilkan apa  yang  akan  dibuktikan dan  Hakim  mendengarkan serta memperhatikannya.

## Saran
a. Putusan  pengadilan  yang  memerlukan pelaksanaan  adalah  putusan  yang bersifat  menghukum  (kondemmatoir). Pelaksanaan  tersebut  memerlukan bantuan dari pihak yang kalah perkara, yang artinya  pihak  yang  bersangkutan harus  dengan  sukarela  melaksanakan putusan  pengadilan.  Melaksanakan putusan  pengadilan  artinya  bersedia memenuhi kewajiban untuk berprestasi
yang  dibebankan  oleh  pengadilan melalui putusannya.
b. Bahwa  perlawanan  bagi  pihak ketiga dapat  dilakukan  dengan  upaya  hukum biasa pada asasnya terbuka untuk setiap putusan  selama  tenggang  waktu  yang ditentukan oleh undang-undang.
Dimana  upaya  hukum  biasa  bersifat menghentikan  pelaksanaan  putusan sementara.  Upaya  hukum  biasa  ialah perlawanan,  banding  dan  kasasi.  Jadi pihak ketiga dapat menggunakan upaya hukum biasa dalam menghadapi upaya hukum perlawanan.
c. Bahwa  pihak  ketiga  dapat  melakukan perlawanan  terhadap  putusan  yang berkekuatan  hukum  tetap  apabila, ternyata  barang  yang  dijadikan  obyek sengketa  adalah  miliknya  dan  dapat membuktikan hak miliknya itu.   Pihak ketiga (Derden Verzet) dapat melakukan perlawanan terhadap perkara  perdata. Untuk  itu  dibutuhkan suau kejujuran dalam proses penegakan hukum khususnya pada perkara derden verzet.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU TEKS
Abdulkadir  Muhammad, Hukum  Acara Perdata Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti,2000.
Ahmad  Yani  dan  Gunawan, Hukum Arbitrase ,  Cetakan  Kedua,  Rajawali Pers, Jakarta, 2001
Bunga  Rampai  Makalah  Hukum  Acara Perdata, Mahkamah Agung RI, 2005
Dikutip  dari  Thomas  Suyatno  dkk, Kelembagaan  Perbankan ,  Cet.  I, Jakarta, Perbanas; 1988
Darwin  Prinst, Strategi  Menyudun  dan Menangani Gugatan Perdata , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996
Herowati Poesoko, Parate Executie (Obyek Hak  Tanggungan) ,  Cetakan  Pertama, Yogyakarta  :  Laksbaang  Pressindo, 2007
H.R. Daeng Naja, Hukum Kredit dan bank Garansi,  The  Bakers  Hand  Book ,  PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005
Ivilda  Dewi  Amrih  Sucidan  Herowati Poesoko, Hak  Kreditor  Separatis Dalam  Mengeksekusi  Benda  Jaminan Debitor  Pailit , LaksBang  Pressindo,
Yogyakarta, 2009
Krisna  Harahap¸ Hukum  Acara  Perdata , Bandung : PT. Grafitri Bandung,2007.
Lilik  Mulyadi. Hukum  Acara  Perdata Menurut  Teori  dan  Pratek  Peradilan Indonesia .
Mgs.  Edy  Putra The’aman, Kredit Perbankan  suatu  Tinjauan  Yuridis , Liberty, Yogyakarta, 1986.
Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia, Bunga Rampai Makalah Hukum Acara Perdata , 2005
Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia, Pedoman  Pelaksanaa  Tugas  dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan  Peradilan ,  Buku  II,  Edisi
2007, 2009 Munir Fuady, Hukum Perkreditan Kontemporer ,  PT.  Citra  Aditya,
Bandung, 1996
Mohammad  Amin, Praktek  Peradilan Perdata  dan  Pidana  di  Pengadilan Negeri ,  Malang  :  Fakultas  Hukum Universitas Brawijaya, 1985
M.  Nur  Rasaid, Hukum  Acara  Perdata , Jakarta: Sinar Grafika, 1999
Nasrun  Tamin, Kiat  Menghindari  Kredit Macet , Dian Rakyat, Jakarta, 2012
Pendidikan  dan  Pelatihan  Calon  Hakim, Upaya  Hukum  Perdata ,  Mahkamah Agung, 2009.
Philipus  M.  Hadjon,  Tatik  Sri  Djatmiati, Argumentasi  Hukum ,  Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
Peter  Mahmud  Marzuki, Pengantar  Ilmu Hukum ,  Kencana  Pranada  Media Group, Jakarta
Riduan  Syahrani, Hukum  Acara  Perdata  di Lingkungan  Peradilan  Umum ,  Pustaka Kartini, Jakarta, 1988.
Sudikno  Mertokusumo, Hukum  Acara Perdata Indonesia Yogyakarta, Liberty, 2006.
Tim Pengajar Hukum Acara Perdata, Bahan Ajar Hukum Acara Perdata, Denpasar, Fakultas  Hukum  Universitas  Udayana, 2007
Tim  Pengajar  Fakultas  Hukum  Universitas Sam  Ratulangi  Manado, Praktek
Peradilan Perdata , Manado, 2011
Victor  M.  Situmorangdan  Cormentyna Sitanggang, Grosse  Akta  Dalam
Pembuktian  dan  Eksekusi , Rineka
Cipta, Jakarta, 1993 Wildan Suyuthi Mustofa, Praktek Kejurusitaan  Pengadilan ,  Cet.  Ke-6, Mahkamah Agung RI, 2006. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang
Perdata ,  Edisi  Kedua,  Penerbit  Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

## B. JURNAL ILMIAH
Diktat  Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia, Catatan  Hukum  Acara Perdata , 2008.
Syamsul Bahri Borut, Upaya Hukum Dalam Proses  Perkara  Perdata .  Makalah.
2009
Yurisprudensi Mahkamah Agung

## C. INTERNET
4Za,  Putusan Hukum  Acara  Perdata , http://hukum.unsrat.ac.id/uu/RBg.pdf http://hukum.unsrat.ac.id/uu/ hir.pdf http://po-box2000. blogspot.com /2010/ 12/ putusan-hukum-acara-perdata.html

## D. PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

## Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

## HIR ( Herziene Inlandsch Reglement)
RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten)
Undang-Undang Nomor  14  Tahun  1970 tentang  Ketentuan  Pokok  Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan
Undang-Undang Nomor  48  Tahun  2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Nomor  3  Tahun  2009 tentang Mahkamah Agung
Surat  Edaran  Mahkamah  AgungNomor  3 tahun 2000 Tentang Putusan sertamerta (uitvoerbaar bij vooraad) dan Provisionil.

## BIODATA SINGKAT PENULIS

## Bendesa Made Cintia Buana, S.H., M.H.
Menyelesaikan  pendidikan  Master  dan memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.