## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.4, Mei 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## Analisis Akuntabilitas dan Pengelolaan Anggaran dalam Mewujudkan Kinerja Keuangan Yang Optimal
Erixa Herlian Agestyn 1 , Yudhanta Sambharakreshna 2 1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo 2 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo
Email : erixaagestyn02@gmail.com 1 , yudhanta_fe@trunojoyo.ac.id 2
Article History: Received: 01 Mei 2024 Revised: 14 Mei 2024
Accepted: 15 Mei 2024
Abstract: Badan Pusat Statistik merupakan Lembaga pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. BPS dikenal sebagai Biro Pusat Statistik yang didirikan berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus Penduduk dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui akuntabilitas dan pengelolaan keuangan dalam mewujudkan kinerja keuangan yang optimal pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui google formular. Keabsahan data yang digunakan dalam memeriksa keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan pengelolaan anggaran dalam mewujudkan kinerja keuangan yang optimal sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023.
Keywords: Akuntabilitas, Pengelolaan Anggaran, Kinerja Keuangan
PENDAHULUAN Seiring perkembangan zaman, pengetahuan masyarakat mengenai akuntabilitas kinerja keuangan menjadi sebuah tantangan bagi pemerintah dalam melakukan pengelolaan anggaran. Menurut Mardiasmo (2006) dalam penelitian Auditya dkk.,(2021), mengemukakan bahwa pemerintah daerah harus beroperasi dengan lebih responsive dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat untuk mencapai good governance. Terdapat 3 (tiga) langkah yang dapat diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai hal ini, yaitu : (1) mendengarkan aspirasi masyarakat dan membangun kemitraan untuk memberdayakan mereka, (2) memperbaiki aturan internal dan mekanisme pengendalian, (3) menciptakan iklim kompetisi dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan memasarkan layanan tersebut. Ketiga Langkah ini saling terkait dan saling mendukung untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pemerintahan daerah.
Akuntabilitas merupakan konsep yang stewardship yang mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas yang secara efisien dan ekonomis tanpa dibebani dengan kewajiban yang diminta untuk melaporkan, sedangkan akuntabilitas mengacu oleh pertanggungjawaban seseorang kepada pemberi tanggung jawab Haryanto dkk.,(2007, hal. 12–13). Penerapan prinsip akuntabilitas
memiliki signifikansi besar dalam menciptakan tata kelola yang efektif dengan memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada publik, serta berfungsi sebagai langkah untuk mengurangi potensi tindakan curang. Menurut Mardiasmo (2002) dalam Hartanti dkk., (2022), bahwa organisasi sektor publik diharapkan untuk menjalankan akuntabilitas baik secara vertikal maupun horizontal, dengan memberikan laporan kepada pihak yang berada diatasnya dan juga kepada masyarakat.
Menurut Pertiwi (2015), pengelolaan anggaran merupakan perencanaan, pengorganisasian, dan implementasi desain yang melibatkan semua anggota dalam sebuah organisasi. Pengelolaan anggaran daerah mencakup pengurusan dan pengaturan finansial wilayah dengan mematuhi prinsip – prinsip yang telah ditetapkan. Menurut Majid (2019, hal. 59–60) anggaran merupakan peran ganda sebagai instrument akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi. Sebagai bagian dari kebijakan ekonomi, anggaran bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas, dan mengurangi kesenjangan pendapatan guna mencapai tujuan nasional. Menurut Berliani (2016) kinerja keuangan merupakan suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan dengan analisis kinerja keuangan yang pada dasarnya digunakan untuk menilai kinerja dimasa lalu dengan menggunakan berbagai analisis, sehingga dapat diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi kinerja yang akan berlanjut. Akuntabilitas pengelolaan anggaran terhadap kinerja keuangan dalam setiap organisasi, digunakan untuk memperoleh dan memberikan hasil secara maksimal dan baik dalam mengelola anggaran. Dalam mewujudkan kinerja keuangan, memiliki adanya strategi seperti perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Dengan adanya hal tersebut, dapat mendorong peningkatan kinerja keuangan. Kinerja keuangan nantinya akan dievaluasi terkait dengan kinerja selama periode tersebut.
Dalam Badan Pusat Statistik ini terdapat adanya fluktuasi dalam realisasi anggaran DMPTTL dan PPIS dari tahun 2020-2022. Pada tahun 2020, realisasi anggaran program DMPTTL dari pagu program DMPTTL sebesar 92,31 persen, realisasi anggaran program PPIS dari pagu program PPIS sebesar 97,02 persen. Penyerapan PPIS lebih tinggi dibandingkan dengan DMPTTL, hal ini maka program PPIS menyumbang realisasi yang cukup banyak dibandingkan dengan Program DMPTTL. Pada tahun 2021, realisasi anggaran program DMPTTL dari pagu program DMPTTL sebesar 99,19 persen, realisasi anggaran program PPIS dari pagu program PPIS sebesar 94,23 persen. Penyerapan program PPIS lebih rendah dibandingkan dengan program DMPTTL yang disebabkan kurangnya optimalisasi pada pagu anggaran maka penyerapan anggaran kegiatan ataupun kegiatan selesai secara keseluruhan sebesar 97,85 persen dari total pagu. Pada tahun 2022, realisasi anggaran program DMPTTL dari pagu program DMPTTL sebesar 98,19 persen, realisasi anggaran program PPIS dari program PPIS sebesar 95,95 persen. Penyerapan program PPIS lebih rendah dibandingkan dengan program DMPTTL, yang disebabkan kurangnya optimalisasi pada pagu anggaran maka penyerapan anggaran kegiatan ataupun kegiatan selesai secara keseluruhan sebesar 96,45 persen dari total pagu.
Selain adanya fluktuasi realisasi anggaran, penilaian SAKIP juga mengalami fluktuasi. Nilai SAKIP yang diperoleh BPS Kab. Ponorogo pada tahun 2020 sebesar 99.56%. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 112,3%, namun mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 109,78%. Nilai SAKIP tahun 2021 mengalami kenaikan dikarenakan adanya tunjangan dari capaian yang cukup pesat terhadap sasaran dalam meningkatnya manfaat data statistik yang berkualitas dan penguatan statistik sectoral K/L/D/I.
Penelitian ini mereplikasi dari penelitian sebelumnya yang berfokus pada akuntabilitas pengelolaan anggaran. Rano Asoka (2022), meneliti mengenai “Analisis Penerapan Prinsip

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.4, Mei 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 828
Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja (Studi Kasus Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin)”. Serta penelitian Purnomo & Putri (2018), meneliti mengenai “Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan dan Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money ” dengan lokasi penelitian SKPD Kota Bandung. Dengan adanya fenomena tersebut maka penulis tertarik dalam melakukan penelitian tersebut yang berjudul “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dalam Mewujudkan Kinerja Keuangan Yang Optimal”.

## LANDASAN TEORI
Akuntabilitas
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban. Akuntabilitas merupakan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan terkait dengan penganggaran, pengelolaan dan pertanggungjawaban yang nantinya pemberi amanah memiliki hak dan berkewenangan dalam meminta pertanggungjawaban atau keterangan tersebut, Molle dkk, (2023). Menurut Mardiasmo (2009) dalam Ariski & Asim Asy’ari (2022), Akuntabilitas publik merupakan tanggung jawab untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan semua aktivitas dan kegiatan kepada pihak – pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.
Akuntabilitas merupakan kunci dalam mewujudkan good governance atau tata kelola yang baik dalam pemerintahan. Hal ini sering diartikan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat atas segala program atau aktivitas yang telah dilakukan (Hartanti dkk., 2022). Menurut Mardiasmo (2002) dalam Hartanti dkk., (2022), bahwa organisasi sektor publik diharapkan untuk menjalankan akuntabilitas baik secara vertikal maupun horizontal, dengan memberikan laporan kepada pihak yang berada diatasnya dan juga kepada masyarakat.
Menurut Molle dkk (2023), bahwa dalam akuntabilitas terdapat beberapa prinsip – prinsip sebagai berikut :
a. Keterbukaan dalam menyampaikan terkait dengan realitas kinerja.
b. Kewajiban dalam mengatasi adanya konsekuensi kinerja.
c. Mengendalikan dan upaya dalam menyelesaikan tugas yang telah diperoleh.
d. Pertanggungjawaban sesuai dengan standar kinerja yang telah ditentukan.
e. Merespon adanya upaya untuk memenuhi harapan pemberi amanah.
Menurut Ellwood, (1993) dan Hopwood dan Tomkins (1984) dalam Hartanti dkk., (2022), bahwa organisasi sektor publik perlu menerapkan akuntabilitas publik dengan memperhatikan beberapa aspek/dimensi. Terdapat beberapa dimensi yang harus diperhatikan yaitu sebagai berikut :
1. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum
2. Akuntabilitas Proses
3. Akuntabilitas Program
4. Akuntabilitas Kebijakan
5. Akuntabilitas finansial
6. Akuntabilitas manajerial / akuntabilitas kinerja
Pengelolaan Anggaran
Menurut Pertiwi (2015), pengelolaan anggaran merupakan perencanaan, pengorganisasian, dan implementasi desain yang melibatkan semua anggota dalam sebuah organisasi. Pengelolaan anggaran daerah mencakup pengurusan dan pengaturan finansial wilayah dengan mematuhi prinsip – prinsip yang telah ditetapkan. Pengelolaan anggaran merupakan sebuah efektivitas
dalam mengelola keuangan oleh pihak yang telah diberikan tanggung jawab atau kepercayaan. Dalam mengelola anggaran, tim pengelolaan anggaran melakukan adanya perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pengeluaran – pengeluaran anggaran tersebut. Menurut Mardiasmo (2002) dalam penelitian Wance (2019), bahwa dalam anggaran terdapat adanya siklus anggaran atau yang biasanya dikenal dengan sebutan tahapan – tahapan anggaran yaitu sebagai berikut :
1. Tahapan Persiapan Anggaran (Budget Preparation Stages)
2.Tahapan Ratifikasi Anggaran
3.Tahapan Pelaksanaan Anggaran (Stages of Budget Implementation)
4.Tahapan Pelaporan dan Evaluasi Anggaran (Budget Reporting and Evaluation Stages)
Kinerja Anggaran Menurut Bastian (2006) dalam penelitian Siregar & Mariana (2020), kinerja merupakan representasi dari pencapaian suatu kegiatan atau program dalam mencapai sasaran, tujuan, misi, dan visi suatu organisasi yang tercantum dalam perencanaan strategis. Adanya hal tersebut merujuk pada bagaimana pelaksanaan rencana strategis suatu organisasi atau program yang dimana tujuannya adalah mencapai hasil yang diinginkan. Menurut Wahyudi (2010) dalam Nofianti & Susanti, (2014), bahwa tugas apparat pengawas internal pemerintah merupakan melakukan pemeriksaan keuangan terhadap laporan sebelum diserahkan kepada BPK untuk audit lebih lanjut. Namun, belum dilakukannya pemeriksaan secara menyeluruh menyebabkan kualitas laporan keuangan pemerintah tidak meningkat secara signifikan.
Menurut Mardiasmo, (2009:121) dalam Halim & Kusufi (2013, hal. 129), bahwa tujuan diadakannya pengukuran kinerja pengelolaan keuangan dapat dijabarkan melalui tiga aspek tersebut yaitu:
1. Meningkatkan adanya kinerja pemerintah
2. Alokasi sumber daya dan pengambilan keputusan.
3. Meningkatkan adanya pertanggungjawaban publik dan komunikasi kelembagaan METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelitian kualitatif merupakan secara interpretasi dapat digunakan dalam menggambarkan, mengungkapkan, dan menerjemahkan suatu kejadian dalam fenomena sosial tidak berulang (Pamungkas & Hariadi, 2015). Dengan teknik pengumpulan data melalui google formular. Lokasi penelitian di Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo. Informan dalam penelitian ini adalah pegawai yang berhubungan langsung mengenai akuntabilitas, pengelolaan anggaran, serta kinerja keuangan seperti, bendahara, kasubag umum, dan pelaksana.
Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi. Menurut Moleong (2017, hal. 330), bahwa teknik triangulasi ini terdapat beberapa jenis seperti teori, metode, penyidik, dan sumber. Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2014, hal. 91–116) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Terdapat tiga jalur aktivitas analisis data kualitatif yaitu data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), dan conclusion drawing/ verifications (penarikan kesimpulan atau verifikasi).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Akuntabilitas Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban oleh pihak yang telah diberikan percayaan oleh pemberi amanah atas kegiatan – kegiatan yang telah tercapai. Adanya pertanggungjawaban ini digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Majid (2019, hal. 59–60)

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.4, Mei 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
anggaran merupakan sarana akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai bagaian dari kebijakan ekonomi, anggaran bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, anggaran bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, stabilitas, dan pemerataan pendapatan demi mencapai tujuan negara.
Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo dalam pertanggungjawaban Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo dilakukan dengan secara online melalui aplikasi yang telah ditentukan. Aplikasi/web yang digunakan dalam sistem akuntansi
dan pelaporan keuangan ini
menggunakan aplikasi akuntansi.bps.go.id/ecalkv2/web.sit.login. Sehingga dalam akuntansi dan pelaporan keuangannya telah dilaksanakan berdasarkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo dengan segala rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lainnya untuk mewujudkan akuntansi. Serta dikembangkan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang berdasarkan dengan peraturan pemerintah yang berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan dalam mengatur kebijakan akuntansi Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo.
Laporan keuangan Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo dalam pertanggungjawaban Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo dilakukan secara online dengan aplikasi yang telah ditentukan oleh pusat yang dilakukan secara rutin semester 1, triwulan 3, dan tahunan. Dalam laporan keuangan ini Menteri Keuangan memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo dengan status belum diperiksa berdasarkan hasil dari BPK serta SAP. Setiap setahun sekali BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) akan meminta pertanggungjawaban kepada Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo dalam anggaran dan kegiatan yang telah dilakukan.
Reviu dan pernyataan tanggungjawab dalam pertanggungjawaban Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo dilakukan secara rutin dan pengarsiban yang mematuhi peraturan atau pedoman yang telah ditetapkan. Dalam pengupload reviu dan pernyataan tanggungjawabnya sudah disediakan secara langsung oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. Kehandalan informasi yang telah disajikan oleh laporan keuangan diperlukan adanya reviu atas laporan keuangan oleh Kementerian/lembaga, BUN, dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo. Hasil reviu akan dituangkan ke dalam pernyataan telah direviu dengan ketentuan mengenai reviu atas laporan keuangan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan.
Pengelolaan Anggaran Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo Menurut Halim & Kusufi, (2017, hal. 48), bahwa anggaran merupakan dokumen yang berisi proyeksi tentang bagaimana kinerja akan terjadi, termasuk penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk nilai uang untuk periode waktu tertentu, serta menggunakan data histiris untuk mengontrol dan mengevaluasi kinerja. Pengelolaan anggaran menjadi alat akuntabilitas yang digunakan untuk mewujudkan pertumbuhan serta kestabilitas perekonomian dan pemerataan [pendapatan serta memiliki tujuan untuk memudahkan pengambilan Keputusan mengenai pengeluaran yang telah dikeluarkan.
Pedoman pendekatan penyusunan RKA, klasifikasi anggaran, bagian anggaran, satker, dan struktur anggaran dalam pengelolaan anggaran Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo. Mengenai anggaran dipandu oleh tim Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur yang berpedoman dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 dan PERKA.BPS Nomor 1 Tahun 2024. Anggaran berpedoman dengan SBM yang diterbitkan secara langsung oleh Kemenkeu dan HSK yang diterbitkan oleh BPS.
Kaidah penganggaran dalam penyusunan rencana kerja anggaran dalam pengelolaan
anggaran Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo mengenai kaidah penganggarannya sesuai dengan intruksi dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. Dalam kaidah penganggaran Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo menggunakan aplikasi SAKTI milik Kemenkeu dan surat resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur sebagai pedoman penyusunan RKA serta melakukan adanya penandaan anggaran dan penajaman kegiatan.
Standar biaya dalam pengelolaan anggaran Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo mengenai standar biaya mengacu pada PMK Nomor 049 Tahun 2023 terkait SBM 2024 yang diterbitkan oleh Kemenkeu dan HKS dalam setiap tahunnya diterbitkan BPS sendiri. Anggaran yang terdapat sisa anggaran perolehan dari DMPTTL dan PPIS dikembalikan kepada kas negara tidak digunakan untuk kegiatan yang lainnya. Dalam standar biaya ini ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan dalam menyusun RKA yang terdiri dari SBM. Melakukan adanya pengawasan dan perhitungan biaya sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.
Kinerja Keuangan Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo Menurut Molle dkk (2023), bahwa kinerja keuangan merupakan tingkat pencapaian kinerja di bidang keuangan dalam mengatur keuangan, dengan menggunakan indikator keuangan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang – undangan selama periode anggaran. Bentuk kinerja keuangan ini melalui dengan melaporkan pertanggung jawaban kepada kepala setiap instansi dalam bentuk perhitungan. Dalam mewujudkan kinerja keuangan, memiliki adanya strategi seperti perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Dengan adanya hal tersebut, dapat mendorong peningkatan kinerja keuangan. Kinerja keuangan nantinya akan dievaluasi terkait dengan kinerja selama periode tersebut.
Pengendalian dan pemantauan kinerja keuangan pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo dilakukan secara online menggunakan aplikasi OMSPAN, SAKTI, BACKOFFICE, dan MONEV. Dalam kinerja keuangan terdapat adanya fluktuasi terhadap penilaian SAKIP yang menurut responden sudah cukup bagus dan meningkat. Mengenai pengendalian dan pemantauan kinerja keuangan terdapat sedikit kendala adanya setiap pegawai belum memahami implementasi SAKIP, rapat capaian kinerja yang dianggap sebagai formalitas. Dengan adanya kendala tersebut, Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo memiliki strategi dengan menyusun target sematang mungkin dan mempertimbangkan capaian kinerja sebelumnya serta peluang dimasa yang akan datang. Evaluasi kinerja keuangan pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo dalam penilaiannya dilakukan oleh BPS Pusat. Adanya evaluasi kinerja keuangan digunakan untuk meningkatkan produktivitas, mereminder target triwulan, dan melakukan adanya monitoring serta evaluasi secara rutin triwulan. Evaluasi kinerja anggaran ini digunakan sebagai instrument penganggaran berbasis kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan peningkatan kualitas yang dilakukan oleh Menteri Keuangan, Menteri Pimpinan.Lembaga, dan KPA BUN.
Data dan informasi pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, dalam memberikan informasi mengenai data dan informasi sudah dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan mempublikasikan melalui web atau datang secara langsung ke Pelayanan Statistik Terpadu yang berada di Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo. Data dan informasi ini diperlukan adanya pengendalian dan pemantauan kinerja anggaran serta mengevaluasi kinerja anggaran melalui sistem monitoring yang telah dikelola Kementerian Keuangan.

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.4, Mei 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## KESIMPULAN Kesimpulan
1. Dalam mewujudkan kinerja keuangan, akuntabilitas dan pengelolaan anggaran Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo mengacu oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 dan Perka BPS Tahun 2024.
2. Akuntabilitas Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo dapat dikatakan akuntabel, yang secara spesifik telah menerapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, laporan keuangan Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, reviu dan pernyataan tanggungjawab.
3. Pengelolaan anggaran Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo juga secara spesifik telah melakukan adanya penyusunan RKA, klasifikasi anggaran, bagian anggaran, satker, dan struktur anggaran, kaidah penganggaran, serta standar biaya.
4. Secara keseluruhan Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo dalam mewujudkan kinerja keuangan, telah menunjukkan dedikasi dengan menjalankan prinsip akuntabilitas dan pengelolaan anggaran sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
5. Kinerja keuangan Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo secara praktik telah melakukan adanya pengendalian dan pemantauan kinerja keuangan, melakukan evaluasi kinerja, memberikan data dan informasi yang valid. Maka dapat dikatakan bahwa Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo telah mewujudkan kinerja keuangan yang optimal.
6. Adanya faktor penghambat untuk mewujudkan kinerja keuangan Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo adalah terdapat pegawai yang belum memahami implementasi SAKIP, rapat capaian kinerja yang masih dianggap sebagai formalitas.
Saran Penelitian ini hanya membahas mengenai akuntabilitas, pengelolaan anggaran, dan kinerja keuangan. berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023. Keterbatasan penelitian ini penulis melakukan wawancara menggunakan Google Formulir dengan jawaban essay karena hal tersebut keinginan responden dengan alasan sulit ditemui adanya permintaan dokumen dan data dari BPK, dan adanya kegiatan pelatihan. Adanya keterbatasan tersebut, penulis tidak melakukan wawancara secara mendalam mengenai akuntabilitas, pengelolaan anggaran, dan kinerja keuangan pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo. Saran bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan interview dengan wawancara secara langsung dan mendalam.

## DAFTAR REFERENSI
Auditya, L., Husaini, & Lismawati. (2021). Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi
Pengelolaan Anggaran Pendapatan.
Jurnal Fairness , 3 (5), 21–41. https://doi.org/https://doi.org/10.33369/fairness.v3i1.15274
Berliani, K. (2016). Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Majalengka. Jurnal Indonesia Membangun , 15 (2), 121–144. Halim, A., & Kusufi, M. S. (2017). Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik dari Anggaran hingga Laporan Keuangan dari Pemerintah hingga Tempat Ibadah edisi ke-2. Jakarta: Salemba Empat
Hartanti, A., Constantia Fanggidae, H., Binawati, E., Aisyah, S., Oscar Fanggidaae, F., Marlin Ala, H., Rosari, R., Isak Lake, F., Sitinjak, C., & Febrianty Lerrick, Y. (2022). Pengukuran
Kinerja Sektor Publik: Teori dan Aplikasi (M. Welhelmina Nisriani Manafe (ed.); Nomor Februari). PENERBIOT MEDIA SAINS INDONESIA, Kota Bandung - Jawa Barat. Haryanto, Sahmuddin, & Arifuddin. (2007). Akuntansi Sektor Publik (Edisi Pert). Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Majid, J. (2019). Akuntansi Sektor Publik . Mardiasmo. (2006). Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik . Moleong, J. L. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi .
Molle, S. S., Manafe, H. A., & Perseveranda, M. E. (2023). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Dan Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah). Jurnal Ilmu Manajemen Terapan , 4 (3), 348–356. Pamungkas, A. R., & Hariadi, B. (2015). Analisis Implementasi Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Pada Lembaga Swadaya Masyarakat. Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.
Pertiwi, D. P. (2015). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Anggaran Berkonsep Value For Money Pada Instansi Pemerintah (Studi Empiris SKPD Provinsi Riau). Jom FEKON , 2 (2), 1–15.
Purnomo, B. S., & Putri, C. (2018). Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan dan Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money. Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan dan Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money , 6 (3), 467–480. https://doi.org/10.17509/jrak.v6i3.14886 Rano Asoka, C. R. (2022). Analisis Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja. Jurnal Ilmiah Akuntansu Rahmaniyah (JIAR) , 6 (1), 49–64. Sugiyono. (2014). Memahami Penelitian Kualitatif .