## Interrelationship Penunaian Ibadah Haji dengan Kedaulatan Dan Keutuhan NKRI
Robingun Suyud El Syam, Salis Irvan Fuadi, Machfudz
Universitas Sains Al- Qur’an Wonosobo

## Abstract
Maintaining the sovereignty and integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia is the  duty  of  every  citizen.  The  act  of  deceiving  prospective  Furoda  pilgrims  with  fake  visas means  injuring  the  country  in  the  eyes  of  the  international  community.  The  study  uses  an explanatory approach to explain the position and relationship between the pilgrimage and the sovereignty and integrity of the Republic of Indonesia, using literature data to be processed and analyzed comparatively. The research results: that the pilgrimage is a ritual that gives a deep impression on the people so that it can foster a capable militancy of knowledge and high fighting spirit. This spirit is able to move people to act bravely to sacrifice their body and soul in the name of the state for the sake of religion. Here there is a reciprocal action and reaction between the two, on the one hand the pilgrimage can be performed for sovereign citizens, and the state needs its citizens to realize and maintain its sovereignty. This reciprocal relationship binds  each  other  so  that  it  becomes  the  integrity  of  the  Unitary  State  of  the  Republic  of Indonesia, so all actions that cause a bad perception for Indonesia are included in the category of injuring the sovereignty and integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

## Keyword: Interrelationship, Hajj, Sovereignty, Wholeness, NKRI

## Abstrak
Menjaga  kedaulatan  dan  keutuhan  NKRI  merupakan  kewajiban  setiap  warga negara. Tindakan menipu calon jemaah haji Furoda dengan visa palsu berarti menciderai  negara  di  mata  dunia  Internasional.  Penelitian  menggunakan pendekatan  eksplanatif  untuk  menjelaskan  kedudukan  dan  hubungan  antara ibadah  haji  dengan  kedaulatan  dan  keutuhan  NKRI,  memakai  data  lietatur untuk diolah dan dianalisis komparatif. Penelitian menghasilkan: bahwa ibadah haji merupakan ritual yang memberi kesan mendalam terhadap umat sehingga bisa  menumbuhkan  militansi  ilmu  yang  mumpuni  dan  semangat  juang  tinggi. Semangat  ini  mampu  menggerakkan  orang  bertindak  berani  mengorbankan jiwa raga atas nama negara demi agama. Di sini terdapat aksi dan reaksi timbal balik antara keduanya, di satu sisi ibadah haji bisa ditunaikan bagi warga negera yang  berdaulat,  dan  negara  membutuhkan  warganya  untuk  mewujudkan  dan menjaga  kedaulatannya. Relasi  timbal  balik  ini  saling  mengikat  satu sama  lain sehingga  menjadi  keutuhan  NKRI,  maka  segala  tindakan  yang  menimbulkan persepsi  buruk  bagi  Indonesia  termasuk  kategori  menciderai  kedaulatan  dan keutuhan NKRI.
Kata kunci: Interrelationship , Haji, Kedaulatan, Keutuhan, NKRI.

## Robigun Suyud El Syam, dkk

## A. Pendahuluan
Jemaah haji Indonesia dinilai negara lain mempunyai ciri kesantunan dan sikap saling  menghormati  yang  baik,  karenanya  setiap  jemaah  mengemban  misi  menjaga identitas  NKRI  tersebut  (Kemenhub  2010).  Menjaga  nama  baik  NKRI  merupakan suatu  keharusan  bagi  Jemaah  haji  Indonesia,  sebab  realitasnya  mereka  merupakan delegasi dari Indonesia, tidak diperkenankan melakukan tindakan mencederai NKRI selama menunaikan ibadah di tanah suci (Siregar 2022), bahkan, setelah pulang dari tanah  suci  pun,  mereka  seharusnya  lebih  mencintai  tanah  kelahiran  Republik Indonesia serta meningkat kasih sayangnya terhadap sesama (Fauzi 2022).
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  merupakan  warisan  berlian nenek  moyang  bangsa  Indonesia.  Ia  diperoleh  dengan  proses  panjang  dan melelahkan.  Kehadirannya  bukanlah  sekedar  pemberian,  akan  tetapi  didapat  berkat perjuangan  tanpa  lelah  para  pendahulu,  para  pahlawan  kemerdekaan  sehingga eksistensi  NKRI  dikukuhkan.  Mereka  para  berjuang,  demi  menggapai  apa  yang disebut  “kemerdekaan”  rela  mengorbankan  jiwa  raga,  sebuah  jasa  yang  luar  biasa. Karenanya, bangsa Indonesia mesti menghargai keagungan kontribusi para pahlawan kemerdekaan itu, dalam bentuk merawat negara yang berdaulat NKRI (Anam 2014, 210).
Menjaga  persatuan  dan  kesatuan  bangsa  Indonesia  merupakan  sebuah konsensus  nasional  yang  tidak  bisa  ditawar-tawar  lagi.  Para  pemuda  pendiri  bangsa mampu  meredam  berbagai  penghianatan  berupa  pemberontakan,  gerakan  separatis, bahkan  perjuangan  politik  legal  melalui  konstituante  untuk  merubah  konsensus tersebut  (Shaifudin  2020,  34).  Disini,  nasionalisme  bernilai  spiritual  akan  mampu mendorong  seseorang  mengorbankan  harta,  jiwa  dan  raganya  untuk  bangsa.  Segala darma  telah  dibuktikan  para  pahlawan  kemerdekaan  Indonesia.  Dengan  semangat nasionalisme,  mereka  rela  mengorbankan  segala  milikinya  tanpa  pamrih  untuk membebaskan  tanah  air  dari  belenggu  penjajahan  demi  mencapai  NKRI  (Hamid 2018, 24).
Maka  dari  itu,  tidak  diperkenankan  segala  bentuk  tindakan  yang  mencoreng maupun  mengganggu  keutuhan  dan  kedaulatan  NKRI.  Realitasnya,  sangat disayangkan masih ada oknum, baik perorangan maupun intitusi melakukan tindakan
buruk  tersebut,  semisal  Agen  Travel  yang  melakukan  tindakan  teridentifikasi ilegal menipu  ribuan  calon  anggota  jemaah  haji furoda ,  dan  akhirnya  gagal  berangkat  ke Arab Saudi karena terkendala mengenai visa, yang menurut Syam Resfiadi setidaknya berjumlah  4.000,  setidaknya  46  jemaah  haji  dari  agen  ini  yang  di  deportasi  pihak pemerintah Arab Saudi pada tahun ini   (TvOne 2022). Kasus serupa pernah terjadi pada tahun 2012, dimana 60.000 jemaah haji ilegal asal Indonesia di deportasi pihak kerajaan Arab Saudi (Bisnis.com 2012).
Memang Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama, telah mengambil sikap tegas terkait penangan bagi travel yang menipu calon jemaah haji Furoda dengan visa non  resmi   (Kharismaningtyas  2022),  namun  imbas  dari  temuan  jemaah  tanpa  visa haji  resmi  di  Arab  Saudi  tersebut,  kini  jalur  masuk  ke  kota  Mekkah  semakin diperketat.  Selain  pemilik  visa  haji  petugas  tidak  memperbolehkan  masuk  ke  Kota Mekkah.  Pemeriksaan  ketat  ini  sebagai  imbas  temuan  banyaknya  jemaah  yang berupaya  beribadah  tanpa  visa  haji  resmi  (KompasTV  2022).  Direktorat  Jenderal Paspor  ( Jawazat )  Arab  Saudi  juga  menetapkan  sanksi  untuk  jemaah  haji  yang tertangkap sidik jari tanpa izin akan dideportasi dalam jangka waktu 10 tahun (Rafie 2022).
Kasus  tersebut  tentulah  menciderai  nama  baik  NKRI  di  mata  dunia Internasioanal,  terutama  di  hadapan  pemerintahan  Arab  Saudi.  Dengan  begitu, penting untuk memahami hubungan timbal balik ( interrelationship ) antara ibadah haji dengan kedaulatan dan keutuhan NKRI sehingga pemahaman tersebut bisa menjadi acuan  dalam  kerangka  bersikap  dan  bertindak  dalam  rangka  menjaga  nama  baik warga NKRI.
B. Metodologi
Penelitian  menggunakan  pendekatan  eksplanatif  dimana  peneliti  akan menjelaskan kedudukan dan hubungan (Sugiyono 2016, 14) antara ibadah haji dengan kedaulatan  dan  keutuhan  NKRI,  berdasarkan  atas  fakta  sebagaimana  adanya (Nueuman  2014,  22).  Penelitian  termasuk  ke  dalam  jenis  penelitian library  research , maka  menggunakan  data  kepustakaan  (Semiawan  2010),  dari  buku,  koran,  jurnal, serta  berita  online  menjadi  data  utama,  untuk  kemudian  diolah  menguatkan  hasil penelitian.  Data  kualitatif  tersebut  kemudian  dianalisis  komparatif  dengan  terlebih
dahulu menggambarkan sikap jemaah haji  (Yin 2013, 20) idealnya, hubungan timbal balik antara ibadah haji dengan NKRI dimana keereatan realsi ini mesti diresapi oleh semua jemaah haji selepas pulang dari tanah suci.
C. Pembahasan
Peran Penunaian Ibadah Haji terhadap Kedaulatan NKRI
Sejarah mencatat aktivitas haji mempunyai peran penting bagi lahirnya negara Indonesia,  terlihat  jelas  saat  nenjelang  kemerdekaan,  bahkan  jauh  hari  saat  masa kerajaan di mana Indonesia lebih dikenal sebagai Nusantara. Bagi muslim Nusantara, ibadah  haji  bukan  semata  menjalankan  laku  spiritual,  namun  simbol  status  social, legistimasi bagi warga sekitar sebagai orang taat beragama dan mampu (Rosyid 2017, 242). Ibadah haji ditunaikan muslim Nusantara sejak abad ke-16 M (Khan and Khalili 2022), pertama kali bukanlah jemaah haji murni, teta[i pedagang, utusan sultan, dan pencari ilmu (Putuhena 2007, 105).
Carita  Parahiyang mengisahkan  pemeluk  Islam  pertama  sunda  Bratalegawa (1357-1371) bergelar  Raja  Haji  Purwa.  Tokoh  lain  Walang  Sungsang  dan  Rara Santang,  mereka  pergi  haji  tahun  1446-1447.  Di  sana  Rarasantang  dinikahi  Sultan Mesir Syarif Abdullah, melahirkan Syarif Hidayatullah (1448) dan Syarif Arifin (1450). Walang  Sungsang  berganti  nama  Haji  Abdullah  Iman,  Rarasantang  berganti  nama Hajjah  Syarifah  Mudaim  (Zaenal  2012,  97-98).  Syarif  Hidayatullah  (Sunan  Gunung Jati)  beserta  putranya  Hasanuddin  dan  sunan  Ampel  juga  menjalankan  ibadah  haji pada paruh tahun 1500-an (Kompasiana 2017).
Radeh  Fatah  berhaji  tahun  1479,  lantas  Sultan  Turki  mengukuhkan  sebagai Khalifatullah  ing  Tanah  Jawa dengan  gelar  Sultan  Alam  Akbar (Subarkah,  2016). Tahun 1620-an, pangeran Rangsang dari Keraton Mataram menuniakan ibadah haji beserta  rombongan  dn  menghadap  penguasa  otoman  dan  diberi  restu    untuk memakai  gelar  Sultan,  maka  saat  naik  tahta  ia  bergelar  Sultan  Agung Hanyokrokusumo. Sejak saat itu, Raja Mataram bergelar Sultan. Setelah itu ada juga sultan Sultan Ageng Tirtayasa (Banten) juga berhaji.
Tahun  1674,  Sultan  Ageng  Tirtayasa  memberangkatkan  putranya  Abdul  Qahhar menunaikan ibadah haji, kemudian hari  bergelar Sultan Haji. Fungsi haji sebagai legitimasi politik terlihat jelas sekali dalam sejarah Banten (Bruinessen, 1990). Pangeran Diponegoro semasa  hidupnya  telah  melakukan  ibadah  haji  ke  tanah  suci  sebanyak  tiga  kali  dan
Interrelationship Penunaian Ibadah Haji …
yang terakhir di tunaikan tahun 1808, 17 tahun sebelum perang Jawa (1825-1830 M). Pangeran  Diponegoro  mengaungkan  semangat  perang fi  sabilillah  melawan  kolonialis Belanda. Hal ini mendapat banyak simpati dari kaum bangsawan dan para ulama serta Kiai Jawa. Kondisi demikian melibatkan kauam santri ikut serta mengikuti jejak para ulama (Carey, 2012).
Menjelang  kemerdekkaan,  tokoh  yang  kembali  dari  tanah  suci  usai melakasanakan  ibadah  haji  mucul  digarda  depan  memperjuangkan  kemerdekaan. Sebagai  contoh  pendiri  gerakan  Sarekat  Islam,  Haji  Oemar  Said  (HOS) Cokroaminoto.  Ia  kaum  bangsawan  pribumi  lebih  familier  dipanggil  Haji  daripada gelar  bangsawannya.  Saat  berada  ditanah  suci,  mendalami  ilmu  agama,  berinteraksi dengan tokoh Islam dunia, turut serta dalam koferensi Islam sedunia tahun 1926 di Mekkah.  Ia  mengobarka n  semangat  juang  dengan  semboyan  berbahasa  jawa,“ Kerso , Koewoso , Merdiko ” ( kuat, berkuasa, merdeka).
Hal  ini  melecut  semangat  anti  Penjajah,  perlawanan  rakyat  Cianjur  (1883), rakyat Cilegon (1888) dan rakyat Garut (1919). Ia merupakan teladan, bahwa jemaah haji sepulangnya ke tanah air menjelma menjadi simbol perlawanan penjajah. Hal ini merupakan  catatan  penting  betapa  haji  mampu  memberi  dampak  politik,  ditandai menguatnya politik pribumi serta penguatan citra dan budaya bangsa. Oleh karena itu pemerintah  Hindia-Belanda  merasa  waspada  kepada  para  haji,  terutama  pasca proklamasi  kemerdekaan  RI  dan  akhirnya  melarang  warga  Indonesia  berangkat  haji ke Mekkah (Abdul Syukur 2020, 187).
Pasca  proklamsi  kemerdekaan  RI,  pihak  Belanda  di  kampus  Al-Azhar  Kairo menekan  mahasiswa  Indonseia  agar  terus  mengakui  kedaulatan  Belanda  atas Indonesia  dengan  janji  memberi  uang  tunjangan,  tetapi  para  mahasiswa  menolak. Beberapa mahasiswa bergerak melakukan misi diplomatik ke Mesir dan negara Arab lain. Setelah ketahuan Belanda karena melakukan agitasi kepada kalangan pelaut guna mengumpulkan uang, para diaspra muda tersebut mengubah strategi dibawah “misi haji” ke tanah suci. Di sana mereka melancark an semangat  kegamaan dan sentiment anti sekutu kepada jemaah dari negara lain.
Liga Arab merespon mengundang mereka yang diwakili Abdul Latif Sijanten, Ja’far  Jaenudin  dan  Nur  Erik  (Arab  Saudi),  Said  Mahjudin  dan  Fuad  Mohammad (Kairo),  menghadiri  Konferensi  Panitia  Pusat  Kemerdekaan  Indonesia  di  Mekkah

## Robigun Suyud El Syam, dkk
(Waal  1994).  Pada  kesempatan  tersebut  disepakati  setiap  anggota  wajib  megosiasi setiap jemaah haji dari semua negara agar menjadi perantara di negeri masing-masing untuk  memberi  dukungan  perjuangan  kemerdekaan  Indonesia  dan  pengakuan  atas kedaulatan  Indonesia.  Perjuangan  ini  berhasil  memperoleh de  facto kebebasan  warga Indonesia di luar negeri dari perwakilan Belanda, serta pengakuan de facto dan de jure atas kemerdekaan RI dari Liga Arab (Hassan 1980, 64).
Di  Indonesia,  Belanda  memiliki  kebijakan  membuka  kesempatan  haji  ke Mekkah.  Kedatangan  jemaah  binaan  dimaksudkan  mempersatukan  negara  boneka yang  diciptakan.  Meski  telah  dibuka  luas,  jumlah  jemaah  haji  tidak  lebih  dari  100 orang dipimpin Agus Salim. Dipilihnya Agus Salim sebagai salah satu pelobi karena dinilai  pakar  dalam  bidang  diplomasi  dengan  penguasaan  bahasa  Arab  sangat  baik. Pada akhirnya, Indonesia  dari Mesir pada 10 Juni 1947, dari Suriah pada 2 Juli 1947, dari Irak pada 16 Juli 1947, dari Afghanistan pada 23 September 1947, dan dari Arab Sauadi pada 21 November 1947 (Suryanegara 2018).
Pada  tahun  1948  pihak  pemerintah  baru  Indonesia  bertekad  menunaikan ibadah haji mengutus delegasi haji khusus, terdiri atas M. Adnan, Ismail Banda, Salih Suaidy  dan  Samsir  Sutan  Ameh,  dengan  misi  tersembunyi  menghadap  Raja  Arab Saudi  guna  memperoleh  pengakuan  atas  kemerdekaan  Indonesia,  baik de  facto maupun de  jure .  Misi  tersebut  berhasil,  bahkan  memperoleh  dukungan  penuh  dari negara  arab  lain.  Mereka  menunaikan  ibadah  haji  sambil  membawa  bendera  merah putih,  diperlihatkan  kepada  puluhan  ribu  jemaah  haji  dari  berbagai  penjuru  dunia. Kesempatan  itu  juga  digunakan  delegasi  haji  Indonesia  mengadakan  jumpa  pers, memaparkan perjuangan Indonesia melawan penjajah Belanda (Hafi 2020).
Dari  sudut  pandang  lain,  ibadah  haji  juga  sukses  membangun  citra  positif negara  dari  sepak  terjang  jamaah  haji  yang  memiliki iqamah (ijin  menetap)  dalam durasi lama di Mekkah atau Madinah. Di sana menjadi tokoh agama yang mumpuni, sebut saja misal Syekh Arsyad Al-Banjari dikenal ahli fikih asal Kalimantan, penulis buku “ fikih perukunan melayu ”, menjadi rujukan dalam fikih Islam orang-orang melayu sampai  sekarang.  Juga  menlis  kitab  Sabilal  Muhtadin,  rujukan  masyarakat  Islam mazhab syafi’i di seluruh dunia, serta menjadi rujukan Universitas ternama di Mesir, Al-Azhar (Abdullah 2016, 95).
Syekh Juned Al-Betawi, jamaah haji asal Indonesia kemudian menetap lama di
Interrelationship Penunaian Ibadah Haji …
Mekkah  terkenal  ahli  tauhid,  menulis  kitab “ Hidayatus  Shalihin ” .  Siti  Rahmah,  istri beliau  menjadi  panggilan  bagi  jamaah  haji  wanita  Indonesia  saat  itu  hingga  kini, sebagai  bentuk  penghormatan  masyakat  Arab  Saudi  atas  wibawa    dan  ketokohan beliau.  (Suminto  1996,  78).  Ia  menjadi  imam  di  Masjidil  Haram,  memperoleh gelar syaikhul  masyayikh terkenal  sepanjang  abad  ke-18  sampai  ke-19,  khususnya pengikut Syafiiyuah (Faturrozi 2022).
Syekh  Nawawi  Al  Bantani,  jamaah  haji  asal  banten  dan  kemudian  menetap disana  menjadi  ulama  ahli  hadist,  ahli  fikih,  mufti  di  Arab  Saudi  serta  imam  tetap Masjidil haram. Masyarakat dan ulama Arab Saudi memberi gelar kehormatan ‘ sayyidu ulama`il  hadis ’ (pakar  para  ulama  hadist).  Beliau  menulis  lebih  dari  115  kitab  hadist, fikih  dan  tauhid,  menjadi  rujukan  banyak  pesantren  dan  pergurun  tinggi.  Ia merupakan pemegang peran sentral ulama asal tanah Jawa, menginspirasi mereka agar mengkaji Islam dengan serius, berperan mencetak banyak ulama pesantren, mendidik agar  masyarkat Indonesia   bebas  dari  Kolonialisme,  dan  memperoleh  kemerdekaan. Ajaran-ajarannya dipraktekkan di Nusantara (Solahudin 2012).
Syekh  Ahmad  Khatib  Al-Minangkabawi,  berhaji  dan  menetap  lama  disana menjadi pemuka agama dan bahkan ditunjuk pemerintah Arab Saudi menjadi imam masjidil  Haram.  Beliau  merupakan  guru  dari  Ahmad  Dahlan  (pendiri Muhammadiyah), KH. Hasyim Asy’ari (pendiri Nahdhatul Ulama), dan Sulaiman Ar - Rusuli (Pendiri PERTI)  (Mehden 1993), yang merupakan tokoh pejuang pergerakan kemerdekaan  RI.  Posisi  mereka  juga  menguatkan  posisi  negara  Indonesia  dalam jaringan relasi Internasional, penguat kedaulatan NKRI.

## Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Merupakan  sebuah  fakta,  bahwa  Indonesia  merupakan  negara  yang  sangat plural  dilihat  dari  segi  suku,  ras  dan  agama,  karena  menuntut  sebuah  konsep kebersamaan,  bukan  hanya  secara  dalam  bingaki  historis,  sosiologis,  namun  juga teologis. Dari segi historis-sosiologis Indonesia adalah bangsa majemuk, yang sudah berkomitmen  pada  sebuah  wadah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (Saidurrahman  dan  Arifinsyah  2018).  Semua  warga  dibawah  konstitusi  harus menjunjung tinggi komitmen tersebut agar kedaulatan dan keutuhan NKRI bisa terus lestari.

## Robigun Suyud El Syam, dkk
Berdasar latar belakang terbentuknya, NKRI merupakan bentuk negara terdiri atas wilayah luas dan tersebar beragam adat, suku, budaya dan keyakinan, mempunyai tujuan dasar menjadi bangsa merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nilai-nilai persatuan  dan  kesatuan  adalah  jiwa  lahirnya  NKRI  sebab  mengingat  tentang keragaman bangsa Indonesia, yang secara gamplang bisa dipahami dari dasar negara Pancasila  dan  konstitusi  negara,  UUD  RI  1945.  Manfaat  persatuan  dan  kesatuan dalam  kehidupan  bernegara  dapat  dirasakan,  yakni  keutuhan  dan  keamanan  tetap terjaga,  memperkuat  jati  diri  bangsa,  adanya  kemajuan  bangsa  dalam  segala  bidang dan tercipta suasana tentram dan nyaman (KompasTV 2021).
Ma’ruf Amin menilai, bahwa sebagai negara berbentuk republik, hal ini kerap dipandang  tidak  Islami,  sehingga  muncul  pergolakan  dengan  maksud  ingin mengubahnya.  Sementara  di  dalam  Islam,  bentuk  negara  bukanlah  hal  baku.  Maka dari itu, pandangan seperti ini perlu memperoleh perhatian serius dan disikapi dengan toleransi supaya tidak menjadi ancaman bagi kedaulatan NKRI di masa mendatang. Masyarakat harus terus disadarkan, bahwa sesuai fikih Islam, bentuk negara bukanlah suatu kebakuan, tetapi bisa menyesuaikan dengan kesepakatan atau kebutuhan warga negaranya.  Kesepakatan  yang  telah  disusun  para  pendiri  bangsa,  mesti  selalu disepakati dengan tetap menjaga saling toleransi antar umat beragama (Setneg 2020).
Walaupun  ada  perubahan  dalam  UUD  1945,  namun  ada  pembatasan  dalam perubahan,  dimana  sebagai  bagian  dari  konsep  pembentukan  suatu  konstitusi ( constitution making ) pada prosesnya harus mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik  Indonesia  (NKRI).  Aspek  historis  dan  perdebatan  dalam  pembentukan konstitusi  UUD  1945  tentang  pemelihan  formula  NKRI  oleh  para founding  father menjadi sebuah latar belakang kuat supaya terus mempatenkan bagi negara Indonesia bentuk NKRI (Prayitno 2018, 745).
Interrelationship  Penunaian  Ibadah  Haji  dengan  Kedaulatan  dan  Keutuhan NKRI

## 1. Interrelationship sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia
Fakta  historis  tersebut  terdapat  relasi  identik  ibadah  haji  dengan perkembangan  Islam  di  Indonesia  sebagai  sebuah  bangsa  dan  eksistensinya
Interrelationship Penunaian Ibadah Haji …
sebagai sebuah negara. Saat Indonesia masih belum terbentuk dimana era kerajaan menjadi  patron  di  Nusantara,  para  Raja  atau  Pangeran  telah  banyak  yang menunaikan  ibadah  haji  Hal  ini  juga  menunujukkan  bahwa  jaringan  haji  sudah terbentuk  di  era  masa  kerajaan  Nusantara  yang  dikemudian  hari  memunculkan semangat patriotime melawan kolonialsme dari tanah air.
Fakta  dapat  dilihat  semisal  Raden  Fatah  Demak  mengirimkan  bala tentaranya di bawah pimpinan Panglima Pati Unus untuk mengusir Portugis dari Tanah Malaka. Serangan itu terjadi tahun 1513 dilengkapi 12.000 pasukan dan 100 kapal  perang.  Di  bawah  kepemimpinannya  dan  dibantu  Walisongo,  Islam berkembang pesat di tanah Jawa. (Susilo dan Wulansari 2019, 78)
Fatahilah  (Syarif  Hidayatullah)  bersama  bala  tentaranya  berjuang  mengusir penjajah  Portugis  dari  Sunda  Kelapa  yang  kemudian  22  juni  1527  diganti  oleh beliau  dengan  nama  Jayakarta.  Perang  ini  sebagai  misi  menebar  Islam  di  Jawa Barat  (RI  2006).  Nama Faletehan kali  pertama  disematkan João  de  Barros saat melaporkan kapal Brigantin terdampar di Sunda Kelapa karena diserang pasukan Muslim  pimpinan  Fatahillah  dan  semua  laskar  Portugis  terbunuh  di  kapal  itu (Barros  2012,  85). Sultan  Agung  Hanyokrokusumo  dan  pasukannya  tahun  1628 mengobarkan perang menyerbu Belanda di Batavia. Berikutnya tahun 1626 beserta 14.000  pasukan  menyerbu  Belanda  untuk  kedua  kali  (Encyclopædia  Britannica 2020).
Era  berikutnya  pejuang  kemerdekaan  hasil  didikan  haji  tidak  surut,  seperti Pangeran Diponegoro dengan semangat jihad fi sabililah mengusir Belanda dengan startegi gerilya. Imam Bonjol sepulang haji melakukan perlawanan dengan pasukan Paderi-nya. HOS Cokroaminoto sepulang haji mendirikan Sarekat Islam. Ki Hajar Dewantara  berjuang    dengan  strategi    menghidupkan  pendidikan.  Muhammad Da rwis  sepulang  mendirikan  Muhammadiyah.  Hasyim  Asy’ari  sepulang mendirikan  Nadhlatul  Ulama.  Samanhudi  sepulang  haji  mendirikan  Sarekat Dagang Islam.
Hal  tersebut  menunjukakan  bahwa  ibadah  haji  memiliki  hubangan  timbal balik  dengan  semangat  kemerdekaan,  disatu  sisi  ibadah  haji  menambah

## Robigun Suyud El Syam, dkk
pengetahuan  dimana  disana  banyak  bertukar  pikirang  dengan  jemaah  haji  dari berbbgai  belahan  dunia,  dan  di  sisi  haji  menumbuhkan  semangat  juang kemerdekaan merupakan hak dari semua bangsa. Dari sinilah patriotisme muncul sebagai dampak tumbuhnya keyakinan agama.
Ibadah  haji  muslim  Nusantara  awalnya  tanpa  halangan,  namun  sejak datangnya  Belanda pimpinan Cornelis  de  Houtman  tahun  1596  (Djakaria  2014,
71) keadaan berubah. Mereka menyadari umat Islam Nusantara yang berhaji akan berinteraksi dengan muslim seluruh dunia. Hal ini bisa memunculkan ide progresif- radikal ;  sebuah  kesadaran  perlawanan  terhadap  kaum  penindas  Maka  Belanda berusaha  mengantisipasi  dengan  kebijakan  Resolusi  Haji  tahun  1825,  untuk membayar  paspor  110  gulden.  Bagi  yang  melanggar,  didenda  1.000  gulden. Satu jumlah yang fantastis pada waktu itu.
Pengetatan terjadi tahun 1831, warga Indonesia yang berhaji tanpa pas jalan dari  pemerintah  Belanda,  setelah  pulang  didenda  220  gulden,-  (Harapan  dan Murdisi 2003, 34). Namun kebijakan tersebut banyak ditentang, karenanya banyak muslim  Nusantara  berangkat  haji  melalui  Singapura  dan  Malaka.  Tahun  1852 Belanda  menghapus Resolusi  Haji tersebut,  dan  hanya  memberlakukan  pas  jalan, serta  memberikan  itruksi  terhadap  pemerintahan  daerah  agar  mengawasi  jemaah dan aturan wajib lapor saat pergi dan pulang haji (Zaenal 2012, 99)
Tahun  1859  Belanda  mengeluarkan  kebijakan Ordonansi  Haji disebabkan banyaknya alumni haji yang progresif-radikal dan sebagian jemaah tidak kembali lagi ke  Nusantara  (Madjid  dan  Wahyudi  2014,  95).  Kebijakan  ini  mewajibkan  ijin berangkat dan melapor sepulang haji kepada penguasa setempat untuk diuji. Andai lulus,  ia  diperkenankan  menyandang  gelar  dan  pakaian  haji,  berupa  sorban,  peci putih maupun jubah, juga berhaka atas sertifikat haji (Jannah 2018). Kebijakan ini tahun  1922  direvisi  sebab  ada  desakan  dari  muslim  Nusantara  dan  organisasi keagamaan semisal Nahdhatul Oelama dan Muhammadiyah, menuntut perbaikan layanan perjalanan haji.
Menyerahnya tanpa syarat Belanda terhadap Jepang, berarti akhir kolonialis Belanda  atas  Nusantara  (Poesponegoro  dan  Notosusanto  2014,  11).  Namun,
Interrelationship Penunaian Ibadah Haji …
Jepang  (1942- pertengahan  1945),  juga  memberlakukan  ‘ Politik  Islam ’,  sebab khawatir ajaran Islam, lebih banyak memberikan kelonggaran Pertengahan tahun 1942 didirikanlah kantor urusan agama yang disebut Shumubu untuk tingkat pusat dan tingkat daerah. Aturan haji yang lain berasal dari Belanda tetap berlaku selama aturan itu tidak bertentangan dengan aturan Jepang (Harapan dan Murdisi 2003,
50).
Dari uarian di atas dapat relasi timbal balik antara penunaian ibadah haji dan kedaulatan  negara  sebelum  kemerdekaan  RI,  lebih  mengarah  kepada  pengakuan atas  sebuah  bangsa.  Di  masa  era  keajaan,  kedaulatan  lebih  kepada  pengakuan sektoral sesuai dengan teritorialnya. Adapun masa mendekati kemerdekaan sudah mulai  terbangun  kesadaran  atas  pentingnya  sebuah  negara  kesatuan.  Para  haji merupakan  pejuang  di  garda  depan  mewujudkan  ide-ide  perjuangan  tersebut.
Betapapun  penjajah  membuat  kebijakan engennering haji  demi  memuluskan kelestarian  menjajah  namun  pengaruh  ibadah  haji  dipandang  mengekalkan pengaruhnya kepada umat sebagaimana diutarakan (Blunt 2014), terbukti interaksi dalam haji menumbuhkan militansi ilmu yang mumpuni, semangat juang tinggi.
Betapa banyak para haji nusantara yang mumpuni agama sepulang dari haji kemudian  menggerakkan  semangat jihad mengusir  para  penjajah.  Di  masa  awal semisal  Raden  Fatah  (Demak),  Syarif  Hidayatullah  (Jawa  Barat)  Sultan  Agung Hnayokrokusumo  (Mataram),  Sultan  Ageng  Tiryoyoso  (Banten)  Pangeran Diponegoro  (Perang  Jawa)  Imam  Bonjol  (Perang  Paderi).  Di  masa  Pra kemerdekan di antaranya Ki Hajar De wantoro, KH. Hasyim Asy’ari, KH. Ahmad Dahlan,  HOS.  Tjokroaminoto,  A.  Hasan,  H.  Agus  Salim,  KH.  Abdul  Wahab Hasbullah, dan masih banyak lainnya.
Dari  sini  dapat  dipahami,  gelar  haji  pada  awalnya  digunankan  oleh pemerintah  Hindia  Belanda  sebagai  bentuk  “ politikal  engineering ”  dalam  rangka melegitimasi  dan  mengidentifikasi  para  alumni  haji,  namun  pada  akhirnya  oleh umat  muslim  Nusantara,  dijadikan  sebuah  apresiasi  dan  motivasi  khusunya  bagi para haji untuk bisa memantaskan diri. Esensni yang terpatri pada kedalaman diri melalui temapaan haji berrelasi timbal balik melahirkan semangat patriotime atas nama jihad memerangi musuh negeri.

## Robigun Suyud El Syam, dkk

## 2. Interrelationship Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia
Pasca Indonesia merdeka, bangsa dihadapkan dengan rongrongan Belanda yang berniat kembali mengusai Indonesia. Belanda melihat kedudukan Indonesia belum  jelas  di  mata  hukum  internasional.  Ada  syarat  yang  masti  dipenuhi  bagi berdirinya suatu bangsa; pertama , memiliki wilayah tertentu; kedua, memiliki rakyat yang  berdomisili  di  suatu  wilayah;  ketiga,  terdapat  pemerintah  yang  berdulat.
Ketiganya adalah kesatuan yang tak terpisahkan. Walau syarat wilayah dan rakyat terpenuhi,  tetapi  jika  pemerintahannya  tidak  berdaulat  secra  nasional  belumlah dikatakan negara merdeka (Kusnari 1988, 291).
Masa  awal  kemerdekaan  Indonesia,  sulit  memperoleh  pengakuan kedaulatan.  Negara  berdaulat  ialah  negara  dengan  pemerintahan  mandiri,  punya payung hukum, tidak terikat negara lain, dan bisa menentukan nasib sendiri (Setia 2019).  Untuk  mendapat  pengakuan  kedaulatan,  Indonesia  menempuh  dua  jalan; perang  fisik  serta  politik  diplomasi  (Fauzi  dan  Hasanah  2019,  111).  Diplomasi politik  atau  publik  dimaknai  sebagai  proses  komunikasi  pemerintah  terhadap publik  mancanegara  dengan  tujuan  memberi  pemahaman  atas  negara,  sikap, institusi,  budaya,  kepentingan  nasional,  dan  kebijakan  yang  diambil  negaranya (Milfont and Gouveia 2006, 78).
Dalam  hukum  internasional,  pengakuan  keberadaan  sebuah  negara mengarah  kepada de  facto dan de  jure (Ismi  2012,  139).  Pengakuan de  facto adalah pengakuan  sementara,  sebab  pengakuan  tersebut  menunjuk  realitas  tentang kedudukan  pemerintah  baru,  jika  kemudian  dipertahankan kontinu dan perkembangannya  maju,  berubah  secara  natural  menjadi  pengakuan de  jure yang sifatnya  tetap,  diikuti  tinakan  hukum  lainnya.  Pengakuan de  jure merupakan pengakuan sebuah negara atas negara lain, diikuti tindakan hukum tertentu, seperti menjalin hubungan diplomatik dan kerjasama antar kedua negara (Ismi 2012, 136).
Politik  diplomasi  sangat  diperlukan  Indonesia  di  masa  awal  kemerdekaan, sebab  banyak  negara  lain  belum  mengetahui  bahwa  Indonesia  telah  merdeka. Penyebabnya, berita tentang hal tersebut diblokade Belanda dan diganti berita lain dalam  forum-forum  Internasional  (Fauzi  dan  Hasanah  2019,  112).  Boleh  dikata,
rentang waktu 1945-1950, politik diplomasi yang berhasil hanya ke Mesir. Tanggal 23 Maret 1946, Mesir membuat pernyataan atas kemerdekaan Republik Indonesia secara de facto (Rahman 2007, 154).
Dari sini pemeintah Indonesia tahun 1848 mengirim delegasi haji demi misi diplomasi,  menarik  simpati  kemerdekaan  Republik  Indonesia.  Kesempatan  ini digunakan  Indonesia  melakukan  pengalihan  kepada  Belanda,  dengan  dalih menuaikan ibadah haji. Mendengar datangnya delegasi haji Indonesia, sekitar 3000 mukimin Indonesia  menyambut  dengan  antusias  kedatangan  mereka,  sambil memekikan kata “ merdeka , merdeka , merdeka !!! Jaiz Jumhuriah Indonesia ” (Douwes dan Kaptein 1997, 17).
Delegasi  haji  ditemani  H.  Rosjidi  melakukan  kunjungan  resmi  menghadap Raja Ibn Saud di istana negara. Raja menyambut rombongan misi haji Indonesia duduk  berdampingan  dengan  pimpinan  delegasi  Mohammad  Adnan.  Ia mendukung  kemerdekaan  Indonesia  dan  mengajak  seluruh  umat  Islam  bersatu mengusir  penjajah.  Selanjutnya,  delegasi  haji  Indonesia  mendirikah  kemah berdampingan dengan kemah jajaran diplomatik negara Islam. Hal ini menujukkan kedaulatan Indonesia, sejajar dengan negara lain (Najmuddin 2017).
Saat menuiakan wukuf di Arafah 18 Oktober 1948 delegasi haji ini disambut sekitar  500  waraga  Indonesia,  memberikan  penjelasan  perjuangan  bangsa Indonesia  dan  meminta  dukungan  mereka,  sambil  mengibarkan  bendera  merah putih Indonesia. Pimpinan delegasi Mohammad Adnan memimpin doa: Labbaik!
Allahuma  Labbaik! Ya,  Allah!  Kami  datang  ke  hadapan-Mu,  untuk  memohon . Berikan kami,  bangsa  Indonesia  kemenangan  dalam  menegakkan  kemerdekaan .  Ismail  Banda berorasi di media pers Arab Saudi tentang perjuangan Indonesia melawan penjajah Belanda.  Secara  politis  misi  haji  ini  mengundang  simpati  negara-negara  muslim, mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto dan de jure (Muralis 2015).
Fakta  di  atas  menggambarkan  bahwa  para  haji  tidak  bisa  dipisahkan  dari pergolakan mencari pengakuan atas kemerdekaan yang telah dicapai agar memiliki kekuatan hukum di hadapan internasional, baik secara de facto maupun de jure . Jika perjuangan  para  haji  sebelum  kemerdekaan  lebih  kepada  cara-cara  fisik  karena

## Robigun Suyud El Syam, dkk
belum  pun ya  ‘wadah’  negara,  maka  pada  periode  pasca  kemerdekaan  lebih menekankan  kepada  bagaimana    negara  yang  masih  baru  tersebut  dikenal  dan diakui  eksistensinya.  Perjuangan  menjaga  kedaulatan  dan  keutuhan  saat  kekinian berupa usaha-usaha untuk bertindak terbaik sesuai tupoksi masing-masing.
Pengaruh  para  haji  yang  menetap  di  Mekkah  juga  tidak  bisa  diabaikan, dengan doktrin kitab tentang jihad semisal, Nasīhah al - Muslimīn wa Tazkirah al -Mu ’minīn ,  karya  Syaikh  Abd  al-Samad Al-Palimbani  berkisah  tentang  memerangi penjajah  kemudian  dibawa  pulang  oleh  para  haji.  Hasilnya,  menginspirasi perjuangan  para  ulama,  kyai  dan  santri  serta  rakyat  untuk  melawah  kolonilasis Belanda.  Maka  lahirlah  laskar  berbasis  Islam  semisal  laskar  laskar  Sabillah  dan laskar Hizbullah yang bahu-membahu membantu perjuangan kemerdekan . Tidak boleh  dilupakan  bagaiamana  Resolusi  Jihad  KH.  Hasyim  Asyari  mengobarkan semangat perjuangan rakyat mengusir penjajah dari bumi pertiwi.
D. Penutup
Setelah dilakukan kajian yang mendalam, penelitian memberikan hasil: bahwa Ibadah haji merupakan ritual yang memberi kesan mendalam terhadap umat sehingga bisa  menumbuhkan  militansi  ilmu  yang  mumpuni  dan  semangat  juang  tinggi. Semangat ini mampu menggerakkan orang bertindak berani mengorbankan jiwa raga atas  nama  negara  demi  agama.  Di  sini  terdapat  aksi  dan  reaksi  timbal  balik  antara keduanya, di satu sisi ibadah haji bisa ditunaikan bagi warga negera yang berdaulat, dan negara membutuhkan warganya untuk mewujudkan dan menjaga kedaulatannya. Relasi  timbal  balik  ini  saling  mengikat  satu  sama  lain  sehingga  menjadi  keutuhan NKRI,  maka  segala  tindakan  yang  menimbulkan  persepsi  buruk  bagi  Indonesia termasuk kategori menciderai kedaulatan dan keutuhan NKRI.

## Daftar Pustaka
Abdul Syukur, dkk. 2020. "Haji Oemar Said Tjokroaminoto: Biografi, Dakwah dan Kesejahteraan Sosial." Jurnal Dakwah dan Komunikasi Vol. 5, no. 2: 177-190.
Abdullah,  Abdul  Rahman.  2016. "Sejarah,  Tamadun,  Islam,  Masihi,  Nusantara,  Biografi Agung Syeikh Arsyad Al-Banjari". Malaysia: Karya Bestari.
Anam,  Hairul.  2014 .  “Aswaja  dan  NKRI  :  Upaya  Mempertahankan  NKRI  melalui Aswaja.” Jurnal Islamuna Vol. 1, no. 2: 210-228.
Interrelationship Penunaian Ibadah Haji …
Barros,  Joāo  De. 2012. Da  Asia  De  Joāo  De  Barros:  Dos  Feitos,  Que  O s  Portuguezes Fizeram  No  Descubrimento, E  Conquista  Dos  Mares,  E  Terras  Do  Oriente.  Decada Quarta. Parte Primeira. Vol. IV. Lisabon: Na Regia Officina Typografica. Bisnis.com.  2012. Kabar  Haji  :  60.000  Jamaah  Ilegal  Dideportasi. 25  Oktober. https://kabar24.bisnis.com/ (diakses Juli 30, 2022).
Blunt, Wilfrid Scawen. 2014. The Future of Islam. London: CreateSpace Independent Publishing Platform.
Djakaria. 2014. Sejarah Indonesia II. Yogyakarta: Ombak.
Douwes,  Dick,  dan  Nico  Kaptein.  1997. Indonesia  dan  Haji. Dialihbahasakan  oleh Soedarso Soekarno dan Theresia Slamet. Jakarta: INIS.
Encyclopædia  Britannica.  2020. Mataram,  Historical  kingdom,  Indonesia. 4  Agustus. https://www.britannica.com/biography/Agung (diakses Juli 30, 2022).
Faturrozi.  2022. Ulama  Nusantara  yang  Mendunia  (2):  Syekh  Junaid  Al-Batawi. 24  Mei. https://www.duniasantri.co/ (diakses Juli 30, 2022).
Fauzi,  Hilman.  2022. Wamenag  Imbau  Sepulang  Haji  Jemaah  Makin  Cinta  Indonesia  dan Sayang  Sesama  Makhluk. Disunting  oleh  Husni  Anggoro.  27  Juli. https://haji.kemenag.go.id/ (diakses Juli 28, 2022).
Fauzi,  Wildan  Insan,  and  Neni  Nurmayati  Hasanah.  2019.  "Diplomat  dari  Negeri Kata-Kata  (Politik  Diplomasi  Haji  Agus  Salim  pada  Inter  Asia  Relatin Conference dan Komisi Tiga Negara)." Jurnal Historia Vol. 2, no. 2: 111-114.
Hafi,  Muhammad.  2020. "Sejarah  Perjuangan  Misi  Haji  Pertama  Indonesia  yang Heroik". April 13. https://ihram.republika.co.id/ (accessed Juli 26, 2022).
Hamid,  Abdul.  2018.  "Peranan  Pendidikan  Agama  Islam  dalam  Penguatan Nasionalisme di Indonesia." Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol. 17, no. 1: 19- 41.
Harapan,  Sumur,  dan  Murdisi.  2003. Lintas  Sejarah  Perjalanan  Jemaah  Haji  Indonesia. Jakarta: Intimedia Ciptanusantara.
Hassan,  M.  Zain.  1980. Diplomasi  Revolusi  Indonesia  di  Luar  Negeri. Jakarta:  Bulan Bintang.
Ismi,  Hayatul.  2012.  "Pengakuan  dan  Perlindungan  Hukum  Hak  Masyarakat  Adat Atas Tanah Ulayat dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional." Junal Ilmu Hukum Vol. 3, no. 1: 135-146.
Jannah,  Rina  Farihatul.  2018. Kebijakan  penyelenggaraan  perjalanan  haji  Indonesia  tahun 1945-2000 M. Thesis, Surabaya: UIN Sunan Ampel.
Kemenhub.  2010.  “Menteri  Agama  Lepas  Keberangkatan  Jemaah  Haji  di  Medan.”

## Robigun Suyud El Syam, dkk
Kementerian Perhubungan RI. 12 Oktober. http://dephub.go.id/ (diakses Juli 29, 2022).
Khan,  Qaisra  M.,  and  Nasser  David  Khalili.  2022. Hajj  and  the  arts  of  Pilgrimage. British: Assouline.
Kharismaningtyas.  2022. Kasus  Pemulangan  Haji  Furoda,  Menag  Yaqut  Cholil:  Jika  ada Pelanggaran,  Travel  akan  Disanksi. 22  Juli.  https://www.kompas.tv/  (diakses Juli 29, 2022).
Kompasiana.  2017. Kisah  Perjalanan  Haji  Sunan  Gunung  Jati. Februari  17. https://www.kompasiana.com/ (accessed Juli 30, 2022).
KompasTV.  2022. Imbas  Haji  Furoda  Bervisa  Tak  Resmi  Dipulangkan  Pemerintah  Arab Saudi,  Jalur  Masuk  Mekkah  Diperketat. Directed  by  Kharismaningtyas. YouTube.
KompasTV. 2021. Makna Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Directed by Jeje Jainudin. YouTube.
Kusnari, Moh. 1988. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Sinar Bakti.
Madjid,  M.  Dien,  dan  Johan  Wahyudi.  2014. Ilmu  Sejarah  Sebuah  Pengantar. Jakarta: Pernadamedia.
Mehden, Von Der. 1993. Two Worlds of Islam: Interaction between Southeast Asia and the Middle East. Gainesville: University Press of Florida.
Milfont, Taciano L., and Valdiney V. Gouveia. 2006. "Time Perspective and Values: An  Exploratory  Study  of  Their  Relations  to  Environmental." Journal  of Environmental Psychology Vol. 20, no. 1: 72-82.
Muralis. 2015. Fakta Sejarah, Peran Al Washliyah Dalam Misi Haji Dan Kemerdekaan. 27 Juli. http://kabarwashliyah.com/ (diakses Juli 30, 2022).
Najmuddin, Ajie. 2017. Peristiwa Monumental Bendera Merah Putih Berkibar di Arafah. 2 September. https://www.nu.or.id/ (diakses Juli 30, 2022).
Nueuman,  W.  Lawrence.  2014. Social  Research  Methods:  Qualitative  and  Quantitative Approach. 7nd. Harlow: Allyn and Bacon.
Poesponegoro, Marwati Djoened, dan Nugroho Notosusanto. 2014. Sejarah Nasional Indonesia VI. Jakarta: Balai Pustaka.
Prayitno,  Cipto.  2018. “Pembatasan  Perubahan  Bentuk  Negara  Kesatuan  dalam Undang- Undang  Dasar  1945  dalam  Perspektif  Constitution  Making.” Jurnal Konstitusi Vol. 15, no. 4: 732-751.
Putuhena, Shaleh. 2007. Historiografi Haji Indonesia. Yogyakarta: LKiS.
Rafie, Barratut Taqiyyah. 2022. Sanksi Arab Saudi: Deportasi 10 Tahun Bagi Jemaah Haji
Interrelationship Penunaian Ibadah Haji …
yang  Tak  Berizin. 2  Juni.  https://internasional.kontan.co.id/  (diakses  Juli  30, 2022).
Rahman, Suranta Abd. 2007. "Diplomasi R.I di Mesir dan Negara-Negara Arab pada Tahun 1947." Jurnal Wacana Vol. 9, no. 2: 154-172.
RI,  Departemen  Penerangan.  2006. Kotapradja  Djakarta  Raya. Jakarta:  Kementerian Penerangan.
Rosyid, Moh. 2017. "Dinamika Haji Indonesia Sejak Era Kolonial dan Problematika Calon Haji Ilegal." Jurnal Ijtihad Vol. 17, no. 2: 241-259.
Saidurrahman, dan Arifinsyah. 2018. Pendidikan Kewarganegaraan : NKRI Harga Mati. 2. Jakarta: Kencana.
Semiawan, Conny R. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta : Grasindo.
Setia,  Agil  Burhan,  dkk,.  2019.  "Sejarah  Ketatanegaraan  Pasca  Proklamasi Kemerdekaan  17  Agustus  1945  sampai  5  Juli  1959  di  Indonesia." Mimbar Yustitia Vol. 3, no. 1: 30-42.
Setneg.  2020.  “Bentuk  NKRI  Adalah  Hasil  Kesepakatan  Bersama.” Kementerian SekertarIs Negara RI. 9 November. https://www.setneg.go.id/ (diakses Juli 29, 2022).
Shaifudin,  Arif.  2020. “Pendidikan  Islam  Untuk  Keutuhan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).” Jurnal Studi Agama El-Wasathiya Vol. 8, no. 1: 29-40.
Siregar,  Tongkulem.  2022. Jamaah  Haji  Wajib  Jaga  Kesehatan  dan  Nama  Baik  NKRI.
Disunting  oleh  Revi.  18  Juni.  https://rri.co.id/pekanbaru/  (diakses  Juli  28, 2022).
Solahudin, M. 2012. 5 Ulama Internasional dari Pesantren. Kediri: Nous Pustaka Utama.
Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Suminto, Husnul Aqib. 1996. Politik Islam Hindia Belanda. 3. Jakarta: LP3ES.
Suryanegara,  Ahmad  Mansur.  2018. Api  Sejarah:  Mahakarya  Perjuangan  Ulama  dan Santri dalam Menegakkan Negara Republik Indonesia. Bandung: Salamadani. Susilo,  A.,  dan  R.  Wulansari.  2019. “Peran  Raden  Fatah  Dalam  Islamisasi  di Kesultanan Demak Tahun 1478 –1518.” Kebudayaan dan Sastra Islam 19, no. 1: 70-83.
TvOne.  2022. Heboh!  Ribuan  Jemaah  Haji  2022  Furoda  Gagal  Berangkat. Directed  by AKIP TvOne. YouTube.
Waal, Van Der. 1994. Officiële Bescheiden Betreffende de Nederlands-Indonesische Betrekkingen 1945-1950. 's-Gravenhage: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.
Robigun Suyud El Syam, dkk
Yin, Robert K. 2013. Studi Kasus : Desain & Metode. Dialihbahasakan oleh M. Djauzi Mudzakir. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Zaenal. 2012. "Regulasi Haji Indonesia dalam Tinjauan Sejarah." Jurnal Juris Vol. 11, no. 2: 96-113.