## PAMPAS: Journal Of Criminal

## Penegakan Hukum Pidana Terhadap Polisi Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Para Pengunjuk Rasa
Susi Sasmita, Sahuri Lasmadi, Erwin Fakultas Hukum, Universitas Jambi Author’s Email Correspondence: susisasmita1409@gmail.com

## ABSTRAK
Artikel  ini  memaparkan  tentang  pengaturan  penegakan  hukum pidana  dan  akibat  hukumnya  bagi  Polisi  yang  melakukan kekerasan  terhadap  Pengunjuk  Rasa.    Dengan  tujuan  tersebut maka  dalam  artikel  ini  akan  dibahas  tentang:  Pengaturan penegakan  hukum  pidana  dan  akibat  hukum  bagi  Polisi  yang melakukan  kekerasan  terhadap  Pengunjuk  Rasa.  Dengan pembahasan  tersebut maka  metode  penelitian  yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Artikel ini disimpulkan bahwa: 1) Dalam melakukan pengamanan dalam aksi unjuk rasa, aparat penegak  hukum  dalam  hal  ini  Polisi  masih  banyak  yang melakukan tindakan kekerasan untuk menangani pengunjuk rasa yang  anarkis.  2)  Polisi  sebagai  aparat  penegak  hukum  dalam menangani pengunjuk rasa yang anarkis seharusnya mengedepankan  tindakan  pencegahan  dan  tindakan-tindakan lainnya  yang  dalam  aturan  hukum  diperbolehkan  dan memungkinkan  untuk  dilakukan.  3)  Tindakan  kekerasan  dalam menangani  pengunjuk  rasa  yang  anarkis  bagaimanapun  harus dihindarkan untuk dilakukan karena bisa memancing terjadinya anarkis dan kericuhan yang lebih besar lagi. Selain itu, terhadap Pasal  18  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  Tentang Kepolisian  juga  perlu  dilakukan  perubahan  dikarenakan  masih kurang  jelas  dan  tegas  terhadap  penggunaan  pasal  tersebut, serta mengenai batasan atas tindakan yang diperbolehkan untuk dilakukan berdasarkan pada pasal tersebut.
Kata Kunci: Kekerasan,
Penegakan Hukum, Pengunjuk
Rasa.
ARTICLE HISTORY Submission:
Accepted:
Publish:
KEYWORDS: Law Enforcement,
Protesters, Violent.

## ABSTRACT
Article  is  to:  write  about  the  regulation  of  criminal  law enforcement  and  the  legal  consequences  for  the  police who commit violence against protesters. With this aim, in this article, we will discuss: The regulation of criminal law enforcement  and  legal  consequences  for  the  Police  who commit violence against Protesters. With this  discussion, the research method used is normative juridical research. This article concludes that: 1) In providing security during rallies, law enforcement officers, in this case the police, still carry  out  many  acts  of  violence  to  deal  with  anarchic protesters.  2)  The  police  as  law  enforcement  officers  in dealing  with  anarchic  protesters  should  prioritize preventive measures and other actions that are permitted and allowed by law to be carried out. 3) Violent actions in dealing  with  anarchic  protesters  must  be  avoided, however,  because  they  can  provoke  anarchy  and  even greater chaos. In addition, to Article 18 of Law Number 2 of 2002 concerning the Police, amendments also need to
be made because it is still unclear and firm on the use of the article, as well as regarding the limits on actions that are allowed to be carried out based on that article.

## A. PENDAHULUAN
Unjuk  rasa  atau  demonstrasi  merupakan  suatu  kegiatan  yang  dilakukan  oleh seorang  atau  sekelompok  orang,  untuk  mengeluarkan  pendapat  atau  untuk melakukan pertentangan terhadap suatu kebijakan yang dianggap tidak sesuai dan melanggar aturan hukum, serta bertentangan dengan hak asasi manusia. Pengertian unjuk  rasa  juga  dijelaskan  dalam  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1998  Tentang Kemerdekaan  Menyampaikan  Pendapat  di  Muka  Umum  (selanjutnya  penulis menyebutkan  Undang-Undang  Kemerdekaan  Menyampaikan  Pendapat  di  Muka Umum),  dalam  Pasal  1  Angka  3  menyatakan  bahwa,  “unjuk  rasa  atau  Demonstasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum”.
Kebebasan mengeluarkan pendapat merupakan hak setiap orang. Setiap orang diberikan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya penulis menyebut UUD 1945), yang diatur dalam Pasal 28E Ayat (3) yang menyatakan bahwa, “setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  berserikat,  berkumpul,  dan  mengeluarkan pendapat”.  Selanjutnya  juga  dijelaskan  dalam  Pasal  1  Angka  1  Undang-Undang Kemerdekaan  Menyampaikan  Pendapat  di  Muka  Umum  yang  berbunyi  bahwa, “kemerdekaan  menyampaikan  pendapat  adalah  hak  setiap  warga  negara  untuk menyampaikan  pikiran  dengan  lisan,  tulisan,  dan  sebagainya  secara  bebas  dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
Penyampaian  pendapat di  muka  umum  kerap  sekali  menimbulkan  kericuhan. Untuk menghindari terjadinya kericuhan, maka polisi diberikan tugas atau amanat dari pemerintah untuk melakukan pengamanan dalam aksi unjuk rasa. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Ayat (3) Undang-Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang berbunyi bahwa, “dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk  menjamin  keamanan  dan  ketertiban  umum  sesuai  dengan  prosedur  yang berlaku”. Aparatur pemerintah dalam aksi unjuk rasa juga memiliki kewajiban dan tanggung  jawab,  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  Pasal  7  Undang-Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang menyatakan bahwa:
Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, aparatur pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
a. Melindungi hak asasi manusia;
b. Menghargai asas legalitas;
c. Menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan d. Menyelenggarakan pengamanan.
Meskipun dalam kegiatan unjuk rasa  atau demonstrasi diamankan oleh pihak kepolisian, tetap saja tidak menjamin bahwa aksi unjuk rasa dapat berjalan dengan aman,  damai,  dan  tertib.  Banyaknya  orang  yang  tergabung  dalam  perkumpulan membuat  kegiatan  aksi  unjuk  rasa  terkadang  menjadi  sedikit  kacau  dan  tidak kondusif, dan pada akhirnya malah menyebabkan terjadinya tindakan anarkis serta
bentrokan antara para pengunjuk rasa dengan pihak keamanan selama proses unjuk rasa berlangsung.
Pengertian  anarkis  dijelaskan  dalam  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Nomor  9 Tahun  2008  Tentang  Tata  Cara  Penyelenggaraan  Pelayanan,  Pengamanan  dan Penanganan  Perkara  Penyampaian  Pendapat  di  Muka  Umum  (selanjutnya  penulis menyebut  Perkap  Tata  Cara  Penyelenggaraan  Pelayanan,  Pengamanan  dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum), dalam Pasal 1 Angka 8 yang menjelasakan bahwa:
Anarkis adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau terang-terangan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertentangan dengan norma hukum yang mengakibatkan kekacauan, membahayakan keamanan umum, mengancam keselamatan  barang  dan/atau  jiwa,  kerusakan  fasilitas  umum  atau  hak  milik orang lain.
Kegiatan aksi unjuk rasa yang berakhir anarkis dan ricuh terkadang disebabkan oleh  beberapa  orang  yang  tidak  bertanggungjawab,  dengan  melakukan  suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum dan bertindak melampaui batas dalam  aksi  unjuk  rasa  itu  sendiri.  Polisi  sebagai  pihak  keamanan  dalam  kegiatan unjuk rasa harus bertindak cepat dalam menangani tindakan yang melanggar aturan hukum  selama  kegiatan  unjuk  rasa,  serta  memperhatikan  tindakan  dari  para pengunjuk rasa untuk membedakan antara pelaku yang anarkis dengan peserta yang taat  hukum.  Hal  tersebut  juga  diatur  dalam  Pasal  23  Ayat  (1)  Perkap  Tata  Cara Penyelenggaraan  Pelayanan,  Pengamanan  dan  Penanganan  Perkara  Penyampaian Pendapat di Muka Umum, yang menyatakan bahwa:
Dalam menangani perkara penyampaian pendapat di muka umum harus selalu diperhatikan  tindakan  petugas  yang  dapat  membedakan  antara  pelaku  yang anarkis dan peserta penyampaian pendapat di muka umum lainnya yang tidak terlibat pelanggaran hukum;
a. terhadap  peserta  yang  taat  hukum  harus  tetap  di  berikan  perlindungan hukum;
b. terhadap  pelaku  pelanggar  hukum  harus  dilakukan  tindakan  tegas  dan proporsional;
c. terhadap  pelaku  yang  anarkis  dilakukan  tindakan  tegas  dan  diupayakan menangkap  pelaku  dan  berupaya  menghentikan  tindakan  anarkis dimaksud.
Berdasarkan  pasal  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  keadaan  yang bagaimana pun, untuk para pengunjuk rasa yang melakukan aksi unjuk rasa sesuai dengan  aturan  hukum  maka  harus  tetap  dilindungi  dan  tidak  boleh  ditangkap. Sedangkan  untuk  pengunjuk  rasa  yang  melanggar  aturan  hukum  boleh  dilakukan penangkapan  dan  penahanan  dengan  syarat  bahwa  harus  diperlakukan  secara manusiawi,  seperti  yang  dikemukakan  dalam  Pasal  23  Ayat  (2)  Perkap  Tata  Cara Penyelenggaraan  Pelayanan,  Pengamanan  dan  Penanganan  Perkara  Penyampaian Pendapat di Muka Umum, yang mana menyatakan bahwa, “pelaku pelanggaran yang telah tertangkap harus diperlakukan secara manusiawi (tidak boleh dianiaya, diseret, dilecehkan, dan sebagainya)”.
Polisi sebagai pihak keamanan yang ditugaskan dalam suatu aksi unjuk rasa juga terkadang melampaui batas dalam melakukan penanganan terhadap para pengunjuk rasa.  Tindakan  dari  pihak  keamanan  yang  sering  sekali  terjadi  dalam  penanganan unjuk  rasa  yaitu  seperti  melakukan  kekerasan,  melakukan  dorongan  serta pemukulan, melakukan penganiayaan, memberikan himbauan atau teguran dengan
kasar, melakukan pengejaran, melempar balik pengunjuk rasa, dan tindakan lainnya yang  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan,  dan  dapat membahayakan  bagi  para  pengunjuk  rasa  serta  menyebabkan  rasa  sakit  dan perasaan  tidak nyaman  bagi  para  pengunjuk  rasa.  Guntur  Priyantoko  mengatakan bahwa, polisi harus menghindarkan diri dari penyimpangan prosedur. Polisi sebagai aparat  penegak  hukum  tentu  harus  berhati-hati  dalam  bertindak  dan  selalu mengedepankan  aturan  hukum  dalam  setiap  tindakan  yang  akan  dilakukan.  Hal tersebut dilakukan agar citra polisi sebagai aparat penegak hukum tetap tejaga dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, serta dapat menegakkan suatu aturan hukum. 1
Penegakan  hukum  sangatlah  penting  dalam  suatu  negara  hukum.  Untuk menciptakan  suatu  negara  yang  berkeadilan  maka  diperlukan  penegakan  hukum yang mempunyai makna menegakkan dan melaksanakan aturan hukum dengan baik dan  benar.  P.  De  Haan,  dkk.  dalam  Titik  Triwulan  Tutik  Mengatakan  bahwa, “penegakan  hukum  sering  sekali  diartikan  sebagai  penerapan  sanksi.  Sanksi merupakan  penerapan  alat  kekuasaan  ( machtsmiddelen )  sebagai  reaksi  atas pelanggaran  norma  hukum”. 2 Titik  Triwulan  Tutik  juga  mengatakan  bahwa, “Penegakan hukum hakekatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan  merefleksikan  di  dalam  bersikap  dan  bertindak  di  dalam  pergaulan,  demi terwujudnya  keadilan,  kepastian  hukum  dan  kemanfaatan  keadilan  dengan menerapkan sanksi-sanksi”. 3
Laden Marpaung dalam Monika mengatakan bahwa: Peranan  aparat  penegak  hukum  dalam  proses  penegakan  hukum  sangat menentukan  arah  dan  tujuan  serta  hasil  yang  akan  dicapai  dalam  penegakan hukum  itu  sendiri.  Selain  itu,  hal  lain  yang  menjadi  faktor  penting  dalam menentukan  efektifitas  penegakan  hukum  adalah  masalah  kesadaran  hukum oleh subjek hukumnya sendiri. 4
Polisi sebagai aparat penegak hukum harus selalu bertindak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Namun dalam aksi unjuk rasa, sering sekali terlihat bahwa  polisi  melakukan  tindakan  yang  berlebihan  terhadap  para  pengunjuk  rasa. Pihak  kepolisian  memang  diberikan  wewenang  untuk  bertindak  sesuai  dengan penilaiannya sendiri terlebih dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sebagai mana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian (selanjutnya penulis menyebut Undang-Undang Kepolisian), dalam Pasal 18 Ayat (1) menyatakan bahwa, “untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Namun yang menjadi masalah dalam penerapan pasal tersebut adalah bahwa tidak ada penjelasan secara jelas, tegas dan tepat mengenai penerapan atas  aturannya  sehingga  menyebabkan  terjadinya  kekaburan  norma,  serta  tidak adanya  batasan  mengenai  “penilaian  sendiri”  oleh  Polisi  sehingga  memungkinkan
1 Guntur Priyantoko, “Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa ”, Jurnal De Lega Lata , Vol 1 No. 1, 2016, hlm. 132.
2 Titik Triwulan Tutik, Pengantar Ilmu Hukum , Cet. 1, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, hlm.
226.
3 Ibid. 4 Monika Dwi Putri Nababan dan Kabib Nawawi, “Pelaksanaan Hak Tahanan (Tantangan Dan Permasalahan)”, PAMPAS:  Journal  Of  Criminal  Law ,  Vol  1  No.  1,  2020,  hlm.  82.  Diakses  pada https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8271.
Pihak Kepolisian bertindak tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan aturan  hukum.  Namun  dalam  Pasal  18  Ayat  (2)  menyatakan  bahwa,  “pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”.
Mengenai penggunaan kekerasan dalam aksi unjuk rasa tidak ada suatu aturan yang memperbolehkan untuk dilakukan tindakan tersebut. Seperti dalam Peraturan Kepala  Kepolisian  Nomor  16  Tahun  2006  Tentang  Pedoman  Pengendalian  Massa (selanjutnya  penulis  menyebut  Protap  Dalmas),  dimana  dalam  aturan  tersebut ditegaskan bahwa anggota satuan dalmas dilarang bersikap arogan dan terpancing perilaku  massa.  Dalam  aturan  tersebut  sudah  sangat  jelas  anggota  satuan  dalmas dilarang  melakukan  tindakan  kekerasan  yang  tidak  sesuai  dengan  prosedur  dan aturan hukum serta harus selalu menghormati HAM setiap para pengunjuk rasa, serta mengucapkan kata-kata kotor, melakukan pelecehan seksual ataupun memaki-maki pengunjuk  rasa  juga  dilarang  untuk  dilakukan.  Namun  dalam  menghadapi  situasi dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenang,  dimana  terdapat  tindakan  melanggar aturan  hukum  oleh  pengunjuk  rasa  seperti  melakukan  tindakan  anarkis,  maka tindakan tersebut dapat dibenarkan dengan kategori yang wajar dan terkendali, serta tidak  melampaui  batas  dan  berpedoman  pada  peraturan-peraturan  hukum  yang berlaku.
Terhadap para pengunjuk rasa yang melakukan tindakan anarkis tentu sangat memerlukan tindakan yang tegas dari pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kericuhan  yang  lebih  besar  lagi.  Dalam  keadaan  yang  darurat  tentu  memerlukan tindakan  berupa  upaya  paksa  dari  polisi  untuk  mengamankan  pihak  yang  anarkis dalam unjuk rasa. Tubagus Ahmad Ramadan mengatakan bahwa, “penegakan hukum pidana melalui upaya paksa adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan peraturan yang berlaku”. 5 Namun dalam Pasal 24 Perkap Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan  Dan  Penanganan  Perkara  Penyampaian  Pendapat  Di  Muka  Umum menjelaskan bahwa:
Dalam menerapkan upaya paksa harus dihindari terjadinya hal-hal yang kontra produktif, misalnya:
a. tindakan aparat yang spontanitas dan emosional, misalnya mengejar pelaku, membalas melempar pelaku, menangkap dengan kasar dengan menganiaya atau memukul;
b. keluar dari ikatan satuan/formasi dan melakukan pengejaran massa secara perorangan;
c. tidak  patuh  dan  taat  kepada  perintah  kepala  satuan  lapangan  yang bertanggung jawab sesuai tingkatannya;
d. tindakan aparat yang melampaui kewenangannya;
e. tindakan  aparat  yang  melakukan  kekerasan,  penganiayaan,  pelecehan, melanggar HAM;
f. melakukan  perbuatan  lainnya  yang  melanggar  peraturan  perundang- undangan.
5 Tubagus  Ahmad  Ramadan,  “Tindak  Pidana  Penganiayaan  Yang  Dilakukan  Oleh  Aparat Kepolisian Dalam Kasus Salah Tangkap Dihubungkan Dengan Pasal 351 KUHP”, Jurnal Ilmu Hukum , Vol 1 No. 2, 2018, hlm. 423.
Kekerasan  oleh  aparat  kepolisian  terhadap  para  pengunjuk  rasa  terkadang dianggap  sebagai  tindakan  yang  benar  untuk  menghentikan  pengunjuk  rasa  yang anarkis. Tentu hal tersebut menjadi suatu perhatian yang perlu dicari kebenarannya. Dalam mengamankan aksi unjuk rasa  apakah polisi memang diperbolehkan untuk bertindak di luar aturan hukum dan melakukan tindakan kekerasan terhadap para pengunjuk  rasa  yang  anarkis,  apakah  tindakan  kekerasan  dibenarkan  untuk menangani  pengunjuk  rasa  yang  anarkis,  dan  apa  batasan  tindakan  yang diperbolehkan untuk dilakukan oleh aparat penegak hukum yang mengamankan aksi unjuk  rasa.  Berdasarkan  pada  latar  belakang  di  atas,  maka  penulis  tertarik  untuk membahas  dan  melakukan  penelitian  mengenai: “Penegakan  Hukum  Pidana Terhadap  Aparat  Kepolisian  Yang  Melakukan  Kekerasan  Terhadap  Para Pengunjuk Rasa Dalam Perspektif Peraturan Perundang- Undangan” .

## B. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  ini  adalan  tipe  penelitian  normatif,  yaitu  penelitian  yang didasarkan  pada  peraturan  perundang-undangan  dan  bahan-bahan  hukum  yang terdiri  dari  bahan  hukum  primer  meliputi  peraturan  perundang-undangan,  dan bahan hukum sekunder yang meliputi buku, jurnal, dan literatur lainnya.

## C. PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan  Penegakan  Hukum  Pidana  Bagi  Polisi  Yang  Melakukan Kekerasan Terhadap Pengunjuk Rasa
Penegakan hukum pidana tidak hanya membahas mengenai aturan hukumnya saja, tetapi juga berkaitan dengan aparat penegak hukum. Dalam menerapkan suatu aturan  hukum,  polisi  dianggap  sebagai  pedoman,  patokan  dan  contoh  bagi masyarakat sehingga mengharuskan polisi memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas  terhadap  penegakan  hukum.  Dalam  bertindak  polisi  harus  selalu mengedepankan  aturan  hukum  dan  tidak  boleh  melakukan  perbuatan  yang bertentangan dengan hukum.
Polisi  dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenang  Kepolisian  diperbolehkan untuk melakukan tindakan menurut penilaiannya sendiri yang biasa disebut dengan diskresi. Diskresi Kepolisian diatur dalam Undang-Undang Kepolisian, yang terdapat dalam Pasal 18 Ayat (1) yang menyatakan bahwa, “untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat  bertindak  menurut  penilainnya  sendiri”.  Lebih  lanjut  dalam  penjelasan Undang-Undang  Kepolisian  dalam  Pasal  18  Ayat  (1)  menjelaskan  bahwa,  “yang dimaksud dengan “menurut penilaiannya sendiri” adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus  mempertimbangkan  manfaat  serta  resiko  dari  tindakannya  dan  betul-betul untuk kepentingan umum”.
Undang-Undang  Kepolisian  yang  mengatur  mengenai  diskresi  Kepolisian dinilai  masih  kurang  efektif  untuk  diterapkan  karena  terdapat  beberapa  hal  yang kurang  jelas  dan  tidak  dapat dijadikan  sebagai  pedoman  dalam  bertindak.  Seperti kurang jelasnya maksud dan tujuan dari penerapan pasal tersebut, serta tidak adanya penjelasan  lebih  lanjut  terhadap  apa  yang  dimaksud  dengan  bertindak  menurut penilainnya sendiri bagi Kepolisian dan batasan atas tindakan yang diperbolehkan
untuk  dilakukan,  serta  dalam  keadaaan  yang  bagaimana  tindakan  tersebut dibenarkan untuk dilakukan.
Diskresi Kepolisian sangat diperlukan untuk diterapkan terlebih lagi pada saat melakukan tugas dan wewenang dalam aksi unjuk rasa yang dihadapkan pada suatu keadaan yang berbahaya, yang dapat mengancam keselamatan pihak keamanan dan masyarakat sekitar. Bentuk dari diskresi yang dilakukan oleh Polisi dalam aksi unjuk rasa  adalah  melakukan  kekerasan  dan  penggunaan  senjata  api  dalam  melakukan pengamanan terhadap pengunjuk rasa. Penggunaan kekerasan dalam aksi unjuk rasa pada  dasarnya  tidak  dapat  dibenarkan,  bahkan  tidak  ada  suatu  aturan  yang mengatakan bahwa kekerasan diperbolehkan untuk dilakukan. Namun jika melihat keadaan  di  lapangan  dimana  pengunjuk  rasa  melakukan  tindakan  anarkis,  maka diperlukan  untuk  menggunakan  kekuatan  dalam  tindakan  seperti  menggunakan kekerasan  untuk  menghentikan  tindakan  anarkis,  dan  untuk  membubarkan  para pengunjuk rasa.
Peraturan  Kepala  Kepolisian  Nomor  1  Tahun  2009  Tentang  Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, dalam Pasal 2 Ayat (2) mengemukakan bahwa: Tujuan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian adalah:
a. Mencegah,  menghambat,  atau  menghentikan  tindakan  pelaku  kejahatan atau  tersangka  yang  sedang  berupaya  atau  sedang  melakukan  tindakan yang bertentangan dengan hukum;
b. Mencegah pelaku kejahatan atau tersangka melarikan diri atau melakukan tindakan yang membahayakan anggota Polri atau masyarakat;
c. Melindungi diri atau masyarakat dari ancaman perbuatan atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menimbulkan luka parah atau mematikan; atau
d. Melindungi  kehormatan  kesusilaan  atau  harta  benda  diri  sendiri  atau masyarakat dari serangan yang melawan hak dan/atau mengancam jiwa manusia.
Penggunaan  kekuatan  dalam  bertindak  memang  dapat  dibenarkan  untuk dilakukan jika masih dalam batas wajar dan sesuai dengan aturan hukum, serta tidak menyebabkan kerugian bagi pihak keamanan, para pengunjuk rasa, dan masyarakat setempat.  Jika  penggunaan  kekuatan  secara  berlebihan  yang  malah  menyebabkan para  pengunjuk  rasa  mengalami  luka-luka  parah  bahkan  bisa  saja  mengakibatkan meninggalnya para pengunjuk rasa maka dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut termasuk perbuatan pidana yang harus dipertanggung jawabkan oleh si pelaku. Seperti  kasus  yang  terjadi  di  kantor  DPRD  Provinsi  Sultra,  pada  tanggal  26 September 2019. Dalam kasus tersebut dijelasakan bahwa, Randy yang merupakan mahasiswa Jurusan Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Universitas Halu Oleo (UHO) angkatan 2016 tewas tertembak saat melakukan aksi unjuk rasa menolak revisi UU KPK. Selain randy, seorang ibu hamil juga terluka saat unjuk  rasa  menolak  RUU  KUHP  dan  UU  KPK  pada  tahun  2019.  Berdasarkan  pada kejadian  tersebut,  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  menjatuhkan Vonis  penjara  selama  empat  tahun  kepada  Brigadir  Abdul  Malik  (AM)  terdakwa penembak La Randy. Terdakwa dituntut empat tahun penjara karena perbuatannya melanggar  Pasal  359  dan  Pasal  360  ayat  (2)  KUHP,  yakni  karena  kelalaiannya
menyebabkan  orang  lain  meninggal  dunia  (Pasal  359)  dan  karena  kelalaiannya menyebabkan orang lain terluka (360). 6
Polisi  yang  bertindak  secara  berlebihan  dan  tidak  sesuai  prosedur  memang tidak diatur dalam suatu aturan hukum mengenai sanksi atas tindakan berlebihan yang  dilakukannya  dalam  melakukan  pengamanan  dalam  aksi  unjuk  rasa,  namun dalam Undang-Undang Kepolisian dalam Pasal 29 Ayat (1) mengemukakan bahwa, “anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  tunduk  pada  kekuasaan  peradilan umum”. Hal tersebut dimaksudkan bahwa polisi yang melakukan suatu perbuatan pidana  tunduk  pada  aturan  umum  yaitu  KUHP  jika  melakukan  suatu  perbuatan pidana.
Jika dalam aksi unjuk rasa Polisi terbuki bertindak melampaui batas dan tidak sesuai  dengan  prosedurnya  maka  dapat  dikatakan  bahwa  Polisi  telah  melakukan perbuatan melawan hukum dan harus mempertanggung jawabkan tindakannya. Jika terjadi kekerasan dalam aksi unjuk rasa maka dapat dikenakan Pasal 351 mengenai penganiayaan, yang mana menyebutkan bahwa:
(1) Penganiayaan  dihukum  dengan  hukuman  penjara  selama-lamanya  dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500.
(2) Jika  perbuatan  itu  menjadikan  luka  berat,  sitersalah  dihukum  penjara selama-lamanya lima tahun.
(3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama- lamanya tujuh tahun.
(4) Dengan  penganiayaan  disamakan  merusak  kesehatan  orang  dengan sengaja.
(5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.
Dalam penjelasan Pasal 351 KUHP oleh R. Soesilo tidak memberikan ketentuan apakah  yang  diartikan  dengan  penganiayaan  ( mishandeling )  itu.  Menurut yurispudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit ( pijn ), atau luka. Menurut alinea 4 dari pasal  ini,  masuk  pula  dalam  pengertian  penganiayaan  ialah  sengaja  merusak kesehatan orang.
a. Perasaan  tidak  enak  adalah  misalnya  mendorong  orang  terjun  kekali, sehingga basah, suruh orang berdiri diterik matahari dsb.
b. Rasa sakit, misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng dsb.
c. Luka, misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dll.
d. Merusak kesehatan, misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.
Selanjutnya  penjelasan  lebih  lanjut  dalam  KUHP  oleh  R.  Soesilo  juga mengemukakan bahwa:
Berdasarkan pada Pasal 351 mengenai penganiayaan, maka dapat dikatakan bahwa  untuk  dapat  dikatakan  sebagai  tindak  pidana  penganiayaan  maka perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang  patut  atau  melewati  batas  yang  diizinkan.  Penganiayaan  ini  termasuk penganiaayaan  biasa.  Diancam  hukuman  lebih  berat  apabila  penganiayaan biasa  ini  berakibat  luka  berat  atau  mati.  Apabila  luka  berat  itu  dimaksud,
6 Eko Prasetya, “Polisi Yang Tewaskan Mahasiswa di Kendari di Vonis Empat Tahun Bui”, Diakses  Pada  26  Oktober  2021  Pukul  08:39  WIB  https://m.merdeka.com/peristiwa/polisi-yang- tewaskan-mahasiswa-di-kendari-diconis-empat-tahun-bui.html
dikenakan  Pasal  354  (penganiayaan  berat),  sedangkan  jika  kematian  itu dimaksud, maka perbuatan itu masuk pembunuhan (Pasal 338).
Untuk  dapat  mengetahui  apakah  tindakan  kekerasan  yang  dilakukan  oleh pihak keamanan dalam menangani pengunjuk rasa yang anarkis termasuk tindakan yang  benar  serta  boleh  untuk  dilakukan,  atau  termasuk  tindakan  berlebihan  yang tidak sesuai dengan aturan hukum serta tidak sesuai dengan prosedur maka sangat diperlukan adanya suatu aturan yang memberikan batasan bertindak terhadap pihak keamanan dalam mengamankan para pengunjuk rasa dalam suatu aksi unjuk rasa. Selain agar pihak keamanan mengetahui batasan dalam bertindak, hal tersebut juga penting bagi masyarakat sehingga dapat menilai tindakan yang dilakukan oleh Polisi tersebut sudah benar atau telah melewati batas yang seharusnya telah ditentukan. Dari  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  terhadap  Pasal  18  Ayat  (1) Undang-Undang Kepolisian mengenai diskresi Kepolisian perlu diterapkan batasan- batasan  tindakan  yang  boleh  serta  tidak  boleh  dilakukan,  dengan  tujuan  untuk menghindari  terjadinya  kesalahan  dalam  bertindak,  serta  dapat  bertindak  secara tepat tanpa merugikan salah satu pihak. Bagi Polisi yang bertindak melampaui batas dalam  aksi  unjuk  rasa,  yang  melakukan  kekerasan  yang  mengakibatkan  para pengunjuk rasa mengalami luka-luka serta meninggal dunia maka dapat dikenakan sanksi pidana dalam KUHP, berdasarkan pada Undang-Undang Kepolisian Pasal 29 Ayat (1).
2. Akibat  Hukum  Pengaturan  Penegakan  Hukum  Pidana  Bagi  Polisi  Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Pengunjuk Rasa
E. Utrech dalam Ishaq mengatakan bahwa:
Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat  yang  bersangkutan.  Oleh  karena  itu,  pelanggaran  petunjuk  hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah suatu penguasa itu. 7 Hukum merupakan suatu aturan yang mengatur tentang tingkah laku masyarakat yang bersifat mengikat. Hukum dalam masyarakat memiliki kedudukan yang penting sebagai  pedoman  serta  petunjuk  dalam  berperilaku.  Di  dalam  masyarakat  dikenal dengan  hukum  tertulis  dan  hukum  tidak  tertulis.  Kedua  jenis  hukum  tersebut  sama- sama penting di dalam masyarakat untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Satjipto Raharjo dalam Ayu Veronica, bahwa:
Keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat menjadi dasar dibentuknya  hukum,  dengan  maksud  agar  hukum  tersebut  dapat  berjalan sebagaimana  dicita-citakan  oleh  masyarakat  itu  sendiri,  yakni  menghendaki kerukunan  dan  perdamaian  dalam  pergaulan  hidup  bersama.  Orang  yang melakukan  tindak  pidana  akan  mempertanggung  jawabkan  perbuatan  tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila  pada  waktu  melakukan  perbuatan  dilihat  dari  segi  masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukannya. 8
7 Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum , Edisi Revisi, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 3. 8 Ayu  Veronica,  Kabib  Nawawi,  dan  Erwin,  “Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap Penyeludupan Baby Lobster”, PAMPAS: Journal Of Criminal Law , Vol 1 No. 3, 2020, hlm. 47. Diakses pada https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8271
Setiap perbuatan yang dilakukan dengan melawan hukum dan tidak sesuai dengan aturan  hukum  tentu  merupakan  perbuatan  yang  salah  dan  dapat  dikatakan  sebagai perbuatan  pidana.  Orang  yang  telah  terbukti  melakukan  perbuatan  pidana  dapat dikenakan  sanksi  sebagai  akibat  yang  ditimbulkan  dari  perbuatan  pidana  yang dilakukannya.  Seseorang  yang  melakukan  perbuatan  pidana  tidak  dapat  langsung dikenakan  sanksi,  tetapi  harus  terlebih  dahulu  dilihat  apakah  perbuatan  yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan atau tidak.
Roeslan Saleh dalam Mahrus Ali mengatakan bahwa:
Dasar  adanya  perbuatan  pidana  adalah  asas  legalitas,  sedangkan  dasar  dapat dipidananya  pembuat  adalah  asas  kesalahan.  Ini  berarti  bahwa  pembuat perbuatan  pidana  hanya  akan  dipidana  jika  ia  mempunyai  kesalahan  dalam melakukan  perbuatan  pidana  tersebut.  Kapan  seseorang  dikatakan  mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. 9
Ahmad Rifai juga mengatakan bahwa:
Dapat  dipidananya  seseorang  harus  memenuhi  dua  syarat,  yaitu  pertama, perbuatan  yang  bersifat  melawan  hukum  sebagai  sendi  perbuatan  pidana,  dan yang kedua, perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai suatu kesalahan ( asas geen straf zonder schuld ). 10
Selain  harus  memenuhi  dua  syarat  di  atas,  untuk  dapat  menentukan  adanya kesalahan  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  melakukan  perbuatan  pidana  juga  harus dilihat dari unsur-unsurnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Moelyatno dalam Ahmad Rifai, bahwa:
Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana untuk membuktikan adanya kesalahan pidana yang dilakukan oleh terdakwa harus dipenuhi hal-hal sebagai berikut.
a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum).
b. Di atas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab.
c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
d. Tidak adanya alasan pemaaf. 11
Unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
Perbuatan pidana adalah suatu tindakan atau suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan  serta  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  aturan  hukum,  dan  diancam pidana  bagi  yang  melanggarnya.  Moeljatno  dalam  Mahrus  Ali  mengatakan  bahwa, “perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu  ancaman  pidana.  Apakah  orang  yang  melakukan  perbuatan  kemudian  dijatuhi pidana,  tergantung  kepada  apakah  dalam  melakukan  perbuatan  itu  orang  tersebut memiliki kesalahan”. 12
2. Diatas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab
Mampu  bertanggung  jawab  artinya  adalah  bahwa  seseorang  tersebut  telah dewasa,  memiliki  akal  yang  sehat,  serta  dapat  membedakan  antara  perbuatan  yang boleh dilakukan dengan perbuatan yang tidak boleh dan dilarang untuk dilakukan.
Mahrus Ali mengatakan bahwa:
Paling tidak ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab,  yaitu  faktor  akal  dan  faktor  kehendak.  Akal,  yaitu  dapat  membedakan
9 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana , Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 155.
10 Ahmad  Rifai, Penemuan  Hukum  Oleh  Hakim  Dalam  Perspektif  Hukum  Progresif ,  Cet.  2, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 97.
11 Ibid . 12 Mahrus Ali, loc.Cit .
antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak,  yaitu  dapat  menyesuaikan  tingkah  lakunya  dengan  keinsyafan  atas sesuatu yang diperbolehkan dengan yang tidak diperbolehkan. 13
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan Roeslan  saleh  dalam  Mahrus  Ali  mengetakan  bahwa,  “kesalahan  adalah  dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut”. 14
Moeljatno dalam Mahrus Ali juga mengatakan bahwa:
Orang  dapat  dikatakan  mempunyai  kesalahan,  jika  dia  pada  waktu  melakukan perbuatan  pidana,  dilihat  dari  segi  masyarakat  dapat  dicela  karenanya,  yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui  makna  perbuatan  tersebut,  dan  karenanya  dapat  bahkan  harus menghindari perbuatan demikian. 15
a. Kesengajaan
D.Schaffmeister,  N.  Keijzer,  PH.  Sutorius dalam  Mahrus  Ali  mengatakan bahwa,  “wetboek  van  Srafrecht  tahun  1908  mengartikan  kesengajaan sebagai  kehendak  untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan  perbuatan- perbuatan  yang  dilarang  atau  diharuskan  oleh  undang-undang”. 16 Sedangkan Mahrus Ali mengatakan bahwa, “sengaja adalah apabila akibat suatu tindakan dikehendaki, apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan yang dilakukan tersebut”. 17
b. Kealpaan
Simons dalam Mahrus Ali mengatakan bahwa:
Umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan  suatu  perbuatan,  disamping  dapat  menduga  akibatnya. Namun,  meskipun  suatu  perbuatan  dilakukan  dengan  hati-hati,  masih mungkin juga terjadi kealpaan yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari  perbuatan  itu  mungkin  akan  timbul  suatu  akibat  yang  dilarang undang-undang.  Kealpaan  terjadi  apabila  seseorang  tetap  melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui  atau  menduga akibatnya. Dapat  diduganya  akibat  itu  terlebih  dahulu  oleh  pelaku  adalah  suatu syarat  mutlak.  Suatu  akibat  yang  tidak  dapat  diduga  terlebih  dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan. 18
4. Tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf
Chairul Huda dalam Mahrus Ali mengatakan bahwa: Dalam doktrin hukum pidana dibedakan antara alasan yang menghapus sifat  melawan  hukumnya  suatu  perbuatan  atau  dikenal  dengan  alasan pembenar dengan alasan penghapusan kesalahan atau dikenal dengan pemaaf.  Dibedakannya  alasan  pembenar  dari  alasan  pemaaf  karena keduanya  mempunyai  fungsi  yang  berbeda.  Adanya  alasan  pembenar berujung  pada  ‘pembenaran’  atas  tindak  pidana  yang  sepintas  lalu melawan  hukum,  sedangkan  adanya  alasan  pemaaf  berdampak  pada ‘pemaafan’  pembuatannya  sekalipun  telah  melakukan  tindak  pidana yang melawan hukum. 19
13 Ibid ., hlm. 171. 14 Ibid ., hlm. 157. 15 Ibid . 16 Ibid ., hlm. 174. 17 Ibid ., hlm. 175.
18 Ibid ., hlm. 177.
19 Ibid ., hlm. 181.
Tindakan  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  polisi  terhadap  pengunjuk  rasa  telah memenuhi  beberapa  unsur-unsur  dari  adanya  suatu  kesalahan  untuk  dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Namun yang menjadi salah satu alasan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh polisi sulit untuk dipertanggung jawabkan adalah karena adanya alasan pembenar, dimana kekerasan dilakukan untuk menghentikan tindakan anarkis oleh pengunjuk rasa. Pihak kepolisian mengatakan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap pengunjuk rasa telah sesuai dengan prosedur, dimana tindakan tersebut dilakukan karena adanya tindakan dari para pengunjuk rasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum.
Penggunaan  kekerasan  secara  berlebihan  tidak  dapat  dibenarkan  untuk dilakukan. Seperti aksi unjuk rasa yang terjadi di Kompleks Parlemen, Senayan, pada 24- 25 September  2019, terjadi kekerasan yang dilakukan oleh polisi yang menyebabkan sejumlah mahasiswa terluka parah. Polisi yang melakukan tindakan kekerasan tersebut hanya dijatuhkan sanksi disiplin atas perbuatan yang dilakukannya. 20 Berdasarkan pada video  yang  banyak  beredar,  terlihat  dalam  aksi  tersebut  beberapa  polisi  melakukan pengeroyokan terhadap salah seorang pengunjuk rasa.
Berdasarkan pada Pasal 170 KUHP, mengatakan bahwa:
(1) Barangsiapa  yang  dimuka  umum  bersama-sama  melakukan  kekerasan terhadap  orang  atau  barang,  dihukum  penjara  selama-lamanya  lima  tahun enam bulan.
(2) Tersalah dihukum:
1. Dengan  penjara  selama-lamanya  tujuh  tahun,  jika  ia  dengan  sengaja merusakkan  barang  atau  jika  kekerasan  yang  dilakukannya  itu menyebabkan sesuatu luka;
2. Dengan  penjara  selama-lamanya  Sembilan  tahun,  jika  kekerasan  itu menyebabkan luka berat pada tubuh;
3. Dengan  penjara  selama-lamanya  dua  belas  tahun,  jika  kekerasan  itu menyebabkan matinya orang lain.
Mengenai Pasal 170 KUHP dijelaskan lebih lanjut dalam KUHP oleh R. Soesilo, yang mana menjelaskan bahwa:
1. Yang  dilarang  dalam  pasal  ini  ialah  melakukan  kekerasan.  Kekerasan  yang dilakukan ini biasanya terdiri dari merusak barang atau penganiayaan, akan tetapi  dapat  pula  kurang  dari  dari  pada  itu  sudah  cukup,  misalnya  orang- orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang-buang barang  dagangan  sehingga  berserakan,  meskipun  tidak  ada  maksud  yang tentu untuk menyakiti orang atau merusak barang itu.
2. Kekerasan itu harus dilakukan bersama-sama, artinya oleh sedikit-dikitnya dua  orang  atau  lebih.  Orang-orang  yang  hanya  mengikuti  dan tidak  benar- benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini.
3. Kekerasan  itu  harus  ditujukan  kepada  orang  atau  barang.  Hewan  atau binatang masuk pula dalam pengertian barang.
20 Nursita Sari, “Polri dituntut Proses Hukum Polisi yang Lakukan Kekerasan Saat Demo di Sekitar Senayan”, Diakses  Pada  Tanggal  22  September  2021  Pukul  09.04  WIB https://www.google.com/search?q=polri+dituntut+proses+hukum+polisi+yang+lakukan+kekerasan+s aat+demo+di+sekitar+senayan&oq=po&aqs=chrome.0.69i59j69i57j0i131i433i512j0i433i512l3j69i60 l2.1784j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
4. Kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum, karena kejahatan iti memang dimasukkan kedalam golongan kejahatan ketertiban umum. Dimuka umum artinya ditempat publik dapat melihatnya.
Polisi  yang  melakukan  kekerasan  dalam  aksi  unjuk  rasa,  khusunya  dalam menghadapi  pengunjuk  rasa  yang  anarkis  dianggap  telah  melakukan  tindakan  yang benar  dan  sesuai  dengan  prosedur,  sehingga  banyak  dari  pihak  keamanan  tersebut hanya  dikenakan  sanksi  disiplin  dan  kode  etik  profesi  kepolisian  atas  tindakannya tersebut. Macam-macam hukuman disiplin dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003, yang terdapat dalam Pasal 9 yang mengemukakan bahwa:
Hukum disiplin berupa:
a. Teguran tertulis;
b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
e. Mutasi yang bersifat demosi;
f. Pembebasan dari jabatan;
g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari. Pengenaan hukuman disiplin tidak menjadi alasan dihapuskannya sanksi pidana bagi pelaku perbuatan pidana. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian yang mengatakan bahwa,  “penjatuhan  hukuman  disiplin  tidak  menghapuskan  tuntutan  pidana”.  Hal tersebut menjelaskan bahwa pengenaan sanksi disiplin bukanlah suatu  hal yang bisa menjadi alasan untuk tidak dilaksanakannya proses peradilan pidana. Meskipun pelaku telah  menerima  hukuman  disiplin,  proses  peradilan  pidana  tetap  dilakukan  sesuai dengan tindakan perbuatan yang telah dilakukannya.
Pengenaan sanksi pidana selain sebagai suatu hukuman atas perbuatan yang telah dilakukannya,  juga  dilakukan  untuk  memberikan  efek  jera  terhadap  si  pelaku  tindak pidana. Pentingnya pengenaan sanksi pidana terhadap polisi yang melakukan tindakan kekerasan terhadap pengunjuk rasa adalah agar dapat dihindari penggunaan tindakan tersebut  dan  mengupayakan  tindakan  pencegahan,  terlebih  lagi  kepada  masyarakat yang menyampaikan pikiran serta untuk mendapatkan hak-hak mereka.
Berdasarkan  uraian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  sanksi  pidana  bagi  polisi yang  melakukan  tindakan  berlebihan  yang  tidak  sesuai  dengan  aturan  hukum  dan prosedur  maka  dapat  dikenakan  sanksi  pidana  dan  saksi  disiplin  beserta  kode  etik profesi  Kepolisian  secara  bersamaan.  Hal  ini  berdasarkan  pada  Pasal  12  Ayat  (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian.

## D. SIMPULAN
Pengamanan  dalam  aksi  unjuk  rasa  oleh  pihak  kepolisian  masih  banyak  yang tidak sesuai dengan prosedur, dimana sering sekali terjadi tindakan kekerasan yang mengakibatkan  luka-luka,  bahkan  bisa  sampai  menyebabkan  meninggal  dunia. Tindakan  kekerasan  memang  dapat  dibenarkan  untuk  dilakukan  dengan  tujuan untuk mencegah dan menghentikan tindakan melanggar hukum oleh para pengunjuk rasa, dengan tetap memperhatikan aturan hukum dan sesuai dengan prosedur yang seharusnya.  Jika  tindakan  kekerasan  yang  dilakukan  telah  berlebihan  dan bertentangan dengan aturan hukum, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan pidana. Polisi yang bertindak berlebihan serta tidak sesuai dengan aturan
hukum maka dapat dikenakan sanksi melalui proses peradilan pidana. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal  29 ayat  (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian yang mengatakan bahwa, “anggota polri tunduk pada kekuasaan peradilan umum”. Tidak hanya melalui peradilan umum saja, polisi juga akan dikenakan sanksi Disiplin dan Kode Etik Profesi karena profesinya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Kepolisian. UU Nomor 2 Tahun 2002. LNRI Tahun 2002 Nomor 2. TLNRI Nomor 4168.
Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian . UU Nomor 2 Tahun 2003. LNRI Tahun 2003 Nomor 2. TLNRI Nomor 4256
Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. UU Nomor 9 Tahun 1998. LNRI Tahun 1998 Nomor 181. TLNRI Nomor 3789.
Republik  Indonesia. Tata  Cara  Penyelenggaraan  Pelayanan,  Pengamanan  Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum , Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 9 Tahun 2008. BNRI Tahun 2008 Nomor 73.
Republik Indonesia. Pedoman Pengendalian Massa , Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 16 Tahun 2006.
Republik  Indonesia. Penggunaan  Kekuatan  Dalam  Tindakan  Kepolisian .  Perauturan Kepala Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009.
Republik Indonesia. Tata Cara Lintas Ganti Dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara. Peraturan  Kepala  Kepolisian  Nomor  8  Tahun  2010.  BNRI  Tahun 2010 Nomor 133.
Republik Indonesia. Kode Etik Profesi Kepolisian . Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011. BNRI Tahun 2011 Nomor 608.

## Buku
Ali, Mahrus. Dasar-Dasar Hukum Pidana . Cet. 2. Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
Ishaq. Dasar-Dasar Ilmu Hukum . Edisi Revisi. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
Rifai, Ahmad. Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif. Cet. 2. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
Tutik, Titik Triwulan. Pengantar Ilmu Hukum . Cet 1. Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006.

## Jurnal/ Majalah Ilmiah
Kartika,  Yuni  dan  Andi  Najemi.  “ Kebijakan  Hukum  Perbuatan  Pelecehan  Seksual (catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana ”. Jurnal Hukum Pidana, Vol 1 No. 2, 2020. PAMPAS: Journal Of Criminal Law, https://online- journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8271
Nababan, Monika Dwi Putri dan Kabib Nawawi. “ Pelaksanaan Hak Tahanan (Tantangan Dan Permasalahan) ”. Jurnal Hukum Pidana, Vol 1 No. 1, 2020. PAMPAS: Journal Of Criminal Law, https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8271
Priyantoko,  Guntur.  “ Penerapan  Diskresi  Kepolisian  Dalam  Penanganan  Unjuk  Rasa ”. Jurnal De Lega Lata, Vol 1 No. 1, 2016.
Ramadan, Tubagus Ahmad. “ Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Dalam Kasus Salah Tangkap Dihubungkan Dengan Pasal 351 KUHP ”. Jurnal Ilmu Hukum, Vol 1 No. 2, 2018.
Sapari,  Agus  dan  Ni  Made  Taganing  Kurnia.  “ Gambaran  Agresivitas  Aparat  Kepolisian Yang Menangani Demonstrasi ”. Jurnal Psikologi, Vol 1 No. 2, 2008.
Veronica,  Ayu.  Kabib  Nawawi  dan  Erwin,  “ Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap Penyeludupan Baby Lobster ”. Jurnal Hukum Pidana, Vol 1 No. 3, 2020. PAMPAS: Journal Of Criminal Law, https://online-journal.unja.ac.id/ Pampas/article/view/8271

## Internet
Prasetya, Eko. “ Polisi Yang Tewaskan Mahasiswa di Kendari di Vonis Empat Tahun Bui ”, Diakses Pada 26 Oktober 2021 Pukul 08:39 WIB https://m.merdeka.com/peristiwa/polisi-yang-tewaskan-mahasiswa-di- kendari-diconis-empat-tahun-bui.html
Sari, Nursita. “ Polri dituntut Proses Hukum Polisi yang Lakukan Kekerasan Saat Demo di Sekitar Senayan ”. Diakses Pada Tanggal 22 September 2021   Pukul   09.04   WIB https://www.google.com/search?q=polri+dituntut+ proses+hukum+polisi+yang+lakukan+kekerasan+saat+demo+di+sekitar+senay an&oq=po&aqs=chrome.0.69i59j69i57j0i131i433i512j0i433i512l3j69i60l2.17 84j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8