INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 10502-10513 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-42468
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Kualitas Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo Atas Tata Kelola Pemerintahan Desa Di Kabupaten Wajo (Studi Kasus di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo)
Besse Herlina 1 ✉ , Sumarni 2 , Sutrisman Basir 3 , Fitra Turahmi 4
Universitas Puangrimaggalatung Email: besseherliana23@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya literatur yang ada tentang administrasi publik, khususunya audit  sektor  publik.  Penelitian  dilakukan  melalui  pengujian  terhadap  kualitas  laporan  pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo atas pengelolaan Dana Desa (DDS) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Penelitian  ini  juga  menganalisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  efektivitas  dan  ketidakefektifan laporan hasil pengawasan tersebut. Purposive sampling diterapkan dalam penelitian ini. Informan kunci yang terlibat dalam penelitian ini antara lain:  auditor;  pejabat sektor publik  (auditi); dan manajemen. Penelitian  ini  menemukan  kelemahan-kelemahan  laporan  hasil  pengawasan  pada  aspek  muatan informasi,  yakni:  ruang  lingkup,  bukti  audit,  dan  objektifitas,  dan  pada  aspek  komunikasi  informasi, yakni:    informasi  yang  mudah  dipahami;  penerbitan  laporan  tepat  waktu,  serta  pada  aspek  tindak lanjut, yakni: rekomendasi yang realistis. Faktor penghambat kualitas laporan hasil pengawasan, antara lain:  kesenjangan  kapabilitas  auditor;  pengaruh  konteks  sosial,  dan  beban  kerja  pengawasan  yang terlalu  besar.  Sedangkan  faktor  pendukung,  di  antaranya:  adanya  penguatan  APIP  untuk  menjaga independensi dan integritas, serta sumber daya yang cukup. Penelitian ini bersifat eksploratif, sehingga dapat dikembangkan penelitian lebih lanjut terkati sejauh mana faktor-faktor tersebut mempengaruhi kualitas laporan hasil pengawasan.
Kata Kunci : Inspektorat, Laporan Hasil Pengawasan, Desa

## Abstract
This  study  aims  to  enrich  the  existing  literature  on  public  administration,  especially  public  sector auditing. The research was carried out by testing the quality of Wajo Inspectorate supervisory report on the management of Village Funds (DDS) and Village  Fund Allocation (ADD). This study also analyzes the  factors  that  influence  the  effectiveness  and  ineffectiveness  of  the  supervisory  report.  Purposive sampling was applied in this research. Key informants involved in this research include: auditors; public sector officials (auditees); and management. This study reveals weaknesses of the supervisory report in the information content aspect, namely: scope, audit evidence, and objectivity, and in the information communication aspect, namely: understandable information; timely report, as well as on the follow-up aspect, namely: realistic recommendations. The discouraging factors of the quality of the supervisory report include: gaps in auditor capabilities; the social context, and the over-load supervisory work. In addition, supporting factors include: the efforts of strengthening APIP to maintain independence and integrity,  and  sufficient  resources.This  research  is  exploratory,  so  that  further  research  can  be developed regarding the extent to which these factors affect the quality of the monitoring report. Keywords: inspectorate, audit report, village

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  merupakan  upaya  Pemerintah dalam mewujudkan kemandirian desa, baik pada aspek pemerintahannya maupun pada aspek kemasyarakatannya.  Lahirnya  Undang-Undang  tersebut  membuka  otonomi  yang  luas  bagi Desa  untuk  mengatur  dirinya,  termasuk  dalam  hal  sumber  pendapatan  desa.  Dengan kewenangan  tersebut,  Pemerintah  Pusat  memberikan  dukungan  finansial  kepada  desa  sejak 2015  dengan  jumlah  yang  terus  meningkat  melalui  DDS  dan  ADD  yang  merupakan  bagian yang  tidak  terpisahkan  dari  pengelolaan  keuangan  desa  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Desa (APBDes).
Dengan  sumber  daya  keuangan  yang  besar  tersebut,  tingkat  risiko  terjadinya kecurangan  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  yang  dilakukan  oleh  perangkat  desa meningkat  (Databoks,  2022).  Untuk  mencegah  fenomena  tersebut,  pemberian  kewenangan dan  dukungan keuangan kepada Desa harus disertai  dengan  sistem pengawasan yang baik dan mumpuni. Salah satu pihak yang berfungsi melakukan pengawasan dan pendampingan atas pengelolaan keuangan desa adalah Pemerintah Daerah yang dalam hal ini dibantu oleh Aparat  Pengawasan  Intern  Pemerintah  (APIP),  dalam  hal  ini  adalah  unit  kerja  Inspektorat sebagai  pengendali  mutu  pengelolaan  keuangan  internal.  Fungsi  pengawasan  pengelolaan keuangan desa tersebut diamanatkan dalam Pasal 75 Peraturan Bupati Wajo Nomor 12 Tahun 2020  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Bupati  Nomor  5  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan
Keuangan Desa dan Pasal 35 nomor (2) Peraturan Bupati Wajo Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata  Cara  Pengadaan  Barang/Jasa  di  Desa.  Pengawasan  dan  pembinaan  pengelolaan keuangan  desa  oleh  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Wajo  dilaksanakan  melalui  Kegiatan Pengawasan  Pelaksanaan  Urusan  Pemerintahan  dalam  bentuk  audit  pengelolaan  keuangan Dana Desa (DDS) dan Alokasi Dana Desa (ADD).
Dari hasil pengawasan tersebut, kondisi saat ini menunjukkan bahwa pengawasan oleh Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Wajo  atas  pengelolaan  keuangan  desa  masih  menemukan hambatan sehingga belum dapat dikatakan efektif dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang baik dan berkualitas. Hal tersebut dapat dilihat dari temuan hasil audit pengelolaan keuangan  desa  oleh  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Wajo  yang  mencatat  masih  adanya masalah dalam hal transparansi dan akuntabilitas laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana  Desa  (DDS)  dan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD).  Fungsi  pengawasan  dan  pembinaan  yang dilaksanakan oleh  Inspektorat Daerah  Kabupaten Wajo  seharusnya dapat meminimalisir  dan mencegah terjadinya permasalah seperti dibahas sebelumnya.
Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa penting untuk melakukan penelitian secara mendalam  mengenai  kualitas  laporan  hasil  pengawasan  Inspektorat  Daerah  atas  tata  kelola pemerintahan  desa  di  Kabupaten  Wajo  serta  faktor  penghambat  dan  pendukung  kualitas laporan hasil pengawasan tersebut.
Selain  itu,  masih  rendahnya  literatur  bertema  pengawasan  internal  di  tingkat Kabupaten/Kota  di  Indonesia  yang  membahas  secara  detail  tentang  kualitas  laporan  hasil pengawasan, menjadi motivasi tersendiri bagi penulis untuk melakukan penelitian tersebut.
Dalam  penelitian  tentang  pengujian  kualitas  laporan  hasil  pengawasan  sektor  publik, penulis merujuk kerangka analisis pelaporan informasi audit sektor publik yang dikembangkan oleh  Dwiputrianti  (2011).  Dwiputrianti  (2011)  melakukan  pengujian  efektifitas  laporan  hasil pengawasan dengan menguji kualitas informasi dalam laporan hasil pengawasan dan menguji faktor yang menentukan  tindak lanjut  laporan hasil pengawasan tersebut.  Kualitas  informasi laporan hasil pengawasan dapat diuji dengan menguji muatan informasi, komunikasi informasi serta tindak lanjut atas informasi dalam laporan hasil pengawasan.

## Muatan informasi
Kualitas  informasi  laporan  hasil  pengawasan  dapat  diuji  dengan  menguji  lingkup, sasaran, serta objektifitas dan kredibilitas muatan informasi dalam laporan tersebut.

## Ruang lingkup dan sasaran pengawasan
Menurut  Brown  and  Pethtel  dalam  Wheat  (1991,  h.  386),  ruang  lingkup  dan  sasaran
audit kinerja meliputi pengujian dan analisis terhadap struktur organisasi auditi, perencanaan, pemutusan  kebijakan,  sumber  daya  manusia,  kualitas  layanan  dan  pengadaan  barang, efisiensi,  output  dan  ketercapaian  program  dan  kegiatan,  standar  kinerja  dan  strategi kebijakan. Terjadi perubahan paradigma audit dari audit keuangan menjadi audit kinerja. Hal tersebut terjadi  karena tuntutan masyarakat untuk menguji ulang  pencapaian lembaga atau unit  kerja  Pemerintah.  Hal  tersebut  disebabkan  karena  audit  keuangan  pada  dasarnya membatasi  ruang  lingkup  audit  (Guthrie  1992,  h.  27)  hanya  pada  output  kegiatan.  Audit keuangan  tidak  dapat  menjawab  pertanyaan  masyarakat  atas  akuntabilitas  kinerja  lembaga pemerintah.  Oleh  karena  itu,  audit  tidak  boleh  lagi  hanya  memfokuskan  diri  pada  nilai seberapa besar anggaran dihabiskan tanpa menilai seberapa besar manfaatnya (Mikesell 2003, h. 216). Glynn et al. (1992, h. 66) menyatakan bahwa audit yang efektif adalah audit yang dapat menilai  seberapa  besar  proporsi  tujuan  dan  sasaran  pembangunan  telah  dicapai  oleh pemerintah.

## Bukti audit
Menurut  Tandon  (2007,  h.  77 – 78),  pelaporan  hasil  audit  dapat  dikatakan  efektif  jika didukung  dengan  bukti  audit  yang  cukup,  patut,  akurat  dan  dapat  diandalkan.  Beliau mendefinisikan kecukupan bukti audit sebagai kecukupan jumlah; dalam hal ini kuantitas bukti audit. Sedangkan kepatutan didefinisikan sebagai tingkat relevansi dan keandalan bukti; dalam hal ini kualitas bukti audit. Adapun akurasi bukti didefinisikan sebagai kecakapan auditor untuk menyediakan informasi yang mewakili fakta secara hati-hati dan presisi. Sedangkan bukti yang reliable  adalah  seberapa  besar  keyakinan  auditor  dalam  pengujian  orisinalitas  bukti  audit. Wilkins (1995, h. 424) menambahkan, keandalan dokumen yang dimiliki dan disediakan oleh auditi harus menjadi bahan utama pelaporan kinerja dan kualitas layanan instansi pemerintah.
Oleh karena itu, efektifitas audit dapat pula diukur dari kemampuan dan kesanggupan auditor dalam mengakses data dan informasi dan menjadikannya bukti audit. Sangat penting dalam audit sektor publik bagi auditor untuk memiliki akses terhadap catatan dan dokumen yang berisi informasi operasional instansi pemerintah (Barrett, 1996, h. 137 – 146). Dengan itu, auditor  dapat  menyajikan  bukti  yang  relevan,  cukup  terpercaya  untuk  dijadikan  dasar penilaian,  kesimpulan  dan  rekomendasi  yang  efektif;  dan  sebaliknya  bukti  audit  yang  tidak cukup  hanya  akan  menghasilkan  penilaian,  kesimpulan  dan  rekomendasi  yang  tidak  efektif untuk perbaikan (Larson, 1983, h. 280).
Objektifitas dan kredibilitas informasi
Objektifitas  informasi  adalah  kriteria  dasar  sehingga  laporan  hasil  pengawasan  dapat dikataka  berkualitas.  Yang  dimaksud  dengan  informasi  yang  objektif  adalah  informasi  yang
dikeluarkan  oleh  auditor  yang  disusun  dengan  menggunakan  teknis  audit,  serta  dilengkapi dengan kertas kerja yang dapat mewakili professional judgment-nya (Sikka et al., 2009, h. 145). Sehingga dengan itu, para stakeholder atau pembaca laporan hasil audit dapat meyakini fakta lapangan, analisis dan temuan yang disajikan dalam laporan hasil audit. Tanpa informasi yang objektif, auditor tidak dapat mengajukan koreksi dan dan rekomendasi yang objektif pula. (Al- Nofaie,  2003,  h.  22 – 24).  Pada  akhirnya,  objektifitas  informasi  dapat  didefinisikan  sebagai informasi  yang  disajikan  oleh  auditor  dengan  menggunakan  teknik  audit  dan  professional judgment yang cukup untuk menghasilkan opini dan rekomendasi yang efektif.
Informasi  yang  objektif  juga  dapat  dimaknai  sebagai  informasi  yang  tidak  bias  dan bebas dari pengaruh dan kepentingan. Menjadi tugas auditor untuk menyajikan kondisi dalam bentuk  informasi  hasil  audit  yang  tidak  bias  dan  bebas  kepentingan.  Dan  informasi  yang objektif hanya dapat dicapai oleh auditor jika pelaksanaan audit bebas dari bias dan pengaruh (Russell  &  Regel,  1996;  Tandon,  2007,  h.  211).  Pengaruh  yang  dimaksud  dapat  berasal  dari tekanan  internal  maupun  eksternal.  Tekanan  internal  cenderung  berasal  dari  keyakinan personal  auditor  tentang  nilai,  sedangkan  tekanan  eksternal  dapat  berasal  dari  auditi  itu sendiri  (Ferguson  &  Rafuse,  2004,  h.  10 – 15)  maupun  dari  stakeholder  lainnya.  Dengan penyajian  informasi  hasil  audit  yang  objektif,  laporan  hasil  audit  dapat  terhindar  dari penyalahgunaan dan kepentingan politis.

## Komunikasi informasi
Kualitas informasi dalam laporan hasil audit dapat pula diukur dari bagaimana auditor mengkomunikasikan  informasi  di  laporan  kepada  stakeholder.  Beberapa  kriteria  komunikasi informasi  antara  lain:  informasi  yang  dikomunikasikan  dapat  dipahami,  dan  disusun  tepat waktu (Dwiputrianti, 2011, h. 32).

## Informasi yang dapat dipahami
Kualitas  komunikasi  dan  interaksi  yang  baik  seharusnya  dapat  mencegah kesalahpahaman  antara  auditor  dan  auditi.  (Krishnamoorthy  et  al.,  2002,  h.  3 – 13)  yang berujung  pada  komitmen  keduanya  atas  temuan  dan  rekomendasi  yang  termuat  dalam laporan  hasil  audit.  Russell  &  Regel  (2000,  h.  14 – 16)  mengungkapkan,  laporan  hasil  audit seharusnya user-friendly sehingga para pembaca laporan tersebut dapat memahami dengan mudah isi laporan. Secara umum, laporan yang mudah dipahami adalah laporan yang tidak menimbulkan pertanyaan lanjutan atas apa yang tertulis di dalamnya.

## Ketepatan waktu
Penerbitan  dan  distribusi  laporan  hasil  audit  tepat  waktu  sangat  penting  dalam  hal pengkomunikasian temuan audit. menyebutkan bahwa hasil audit adalah peringatan dini bagi
para  stakeholder.  Jika  auditor  tidak  menyampaian  laporan  hasil  audit  tepat  waktu,  laporan tersebut  tidak  akan  efektif  untuk  melakukan  perbaikan.  Oleh  karena  itu,  ketepatan  waktu dalam  distribusi  laporan  hasil  audit  menjadi  satu  indikator  untuk  menilai  efektifitas  audit (Santiso., 2008, h. 67 – 84 dan Schwartz & Mayne (2005, h. 173).

## Tindak lanjut atas informasi
Rekomendasi yang realistis
Salah  satu  ukuran  kualitas  informasi  yang  efektif  dalam  laporan  hasil  audit  adalah adanya  rekomendasi  perbaikan  yang  realistis.  Wilkins  (1995b,  h.  429)  menyebutkan  bahwa hasil  audit  dan  rekomendasi  hasil  audit  berhubungan  langsung  dengan  peningkatan akuntabilitas sektor publik. Akuntabilitas tersebut hanya dapat dicapai jika auditi melaksanakan rekomendasi hasil audit.

## Tindak lanjut temuan dan rekomendasi
Kualitas  informasi  dalam  laporan  hasil  audit  juga  dapat  dilihat  dari  tindak-lanjut  atas temuan  dan  rekomendasi  audit.  Manfaat  audit  hanya  dapat  terealisasi  jika  temuan  dan rekomendasi  hasil audit telah ditindaklanjuti. Bentuk tindak  lanjut adalah aksi-aksi  perbaikan yang dilakukan oleh entitas teraudit. Tanpa tindak lanjut tersebut, laporan hasil audit menjadi sia-sia dan akuntabilitas tidak dapat dicapai. Oleh karena itu menjadi penting untuk melakukan monitoring  dan  evaluasi  atas  tindak  lanjut  hasil  audit  (Chowdhurry  2005:  905).  Persentase tindak  lanjut  adalah  cerminan  sejauh  apa  auditi  dapat  melakukan  perbaikan  yang  juga tergantung dari kualitas laporan hasil audit. Semakin baik kualitas laporan hasil audit, semakin mudah auditi untuk mengimplementasikan tindakan korektif.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  yang  bersifat  kualitatif  eksploratif  dengan  pendekatan studi kasus di Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo dan Desa di Kecamatan Pammana. Teknik pengambilan data dilakukan melalui observasi, analisis dokumen, serta wawancara mendalam. Selain  itu,  digunakan  teknik purposive  sampling  digunakan  dalam  memilih  informan  agar informasi yang didapatkan dapat dipertanggungawabkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk  mencapai  tujuan  penelitian  ini,  dilakukan  observasi,  analisis  dokumen  dan wawancara  mendalam  kepada  15  (lima  belas)  stakeholder  Laporan  Hasil  Pengawasan Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Wajo.  Stakeholder  internal  diberi  kode  II,  sedangkan stakeholder  eksternal  diberi  kode  IE.  Durasi  wawancara  bervariasi  dari  30  menit  sampai
dengan 90 menit. Hasil wawancara lengkap termuat dalam Turahmi (2023).
Muatan informasi
Ruang lingkup dan sasaran pengawasan
Dari  hasil  wawancara  terhadap  II  dan  IE  terkait  ruang  lingkup  audit,  ditemukan  bahwa hampir seluruh informan memberikan respon positif terhadap pertanyaan apakah Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo telah memuat ruang lingkup audit.

## Bukti audit
Respon  wawancara  mengindikasikan  bahwa  hampir  seluruh  II  merasa  yakin  bahwa mereka telah menjalankan audit sesuai standar audit sehingga mereka memiliki data dan bukti yang  kuat  sebelum  mencantumkan  data  dan  informasi  tersebut  ke  dalam  Laporan  Hasil Pengawasan  (LHP).  Para  IE  pun  satu  suara  bahwa  pembuktian  dalam  Laporan  Hasil Pengawasan  (LHP)  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Wajo  dikuatkan  dengan  praktik  observasi fisik lapangan secara langsung oleh auditor.
Dari observasi penulis di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo, para auditor secara  bertanggungjawab  melaksanakan  pembuktian  untuk  menjamin  bahwa  Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo memiliki data yang valid bila suatu saat validitas bukti pemeriksaan dipertanyakan  oleh  pemangku  kepentingan  eksternal  seperti  Lembaga  Swadaya  Masyarakat atau media massa.

## Objektifitas dan kredibilitas informasi
Tidak  kurang  dari  dua  respon  dari  II  dan  IE  masih  mengutarakan  keraguannya  atas objektifitas dan kredibilitas data dan informasi dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang diterbitkan Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo.
Terdapat indikasi bahwa auditor tidak dapat menyajikan informasi yang kredibel dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dikarenakan independensinya terganggu. Independensi yang terganggu tersebut  bisa  disebabkan karena  auditor  atau  PPUPD menerima  gratifikasi  dalam proses  audit  di  lapangan,  atau  karena  hubungan  sosial  dengan  pimpinan  pada  unit  kerja auditi. Selain itu, reviu berjenjang atas Laporan Hasil Pengawasan (LHP) oleh atasan auditor dan  PPUPD  juga  memberi  peluang  adanya  intervensi  dari  atasan  demi  menjaga  nama  baik pemerintahan,  karena  temuan  yang  materil  dan  berdampak  pada  isu-isu  politik,  dapat mengganggu  stabilitas  pemerintahan.  Selain  gangguan  objektifitas  dan  kredibilitas  dari internal  auditor,  keraguan  atas  objektifitas  dan  kredibilitas  informasi  dalam  Laporan  Hasil Pengawasan (LHP) juga timbul karena kurangnya perhatian dan keterlibatan masyarakat dalam hal pengawasan kinerja pemerintahan.
Komunikasi informasi

## Informasi yang dapat dipahami
Hasil wawancara mengindikasikan persepsi yang beragam  dari II dan IE.  Penelitian ini mencerminkan  bahwa  informasi  dalam  Laporan  Hasil  Pengawasan  (LHP)  Inspektorat  Daerah Kabupaten Wajo masih sulit untuk dipahami oleh sebagian pengguna, terutama pada istilah- istilah  teknis  audit  dan  keuangan  yang  digunakan.  Meskipun  para  II  berargumen  bahwa kemampuan memahami isi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tergantung dari kapasitas auditi, namun  penelitian  ini  menemukan  bahwa  informasi  yang  jelas  dan  sederhana  dapat mengurangi  potensi  kesalahpahaman  isi  dan  membantu  para  pengguna  memahami  isi Laporan Hasil Pengawasan (LHP).

## Ketepatan waktu
Para  II  dan  IE  mengakui  fakta  bahwa  penyelesaian  dan  penerbitan  Laporan  Hasil Pengawasan (LHP) sering terlambat, yang  juga  berakibat pada terlambatnya pendistribusian Laporan  Hasil  Pengawasan  (LHP)  kepada  auditi.  Diakui  pula  bahwa  ketepatan  waktu  yang dimaksud adalah jika Laporan Hasil Pengawasan (LHP) disampaikan kepada auditi dalam kurun waktu/tahun yang sama dengan periode audit. Dengan kata lain, tidak terdapat ukuran yang pasti  keterlambatan  dan  ketepatan  waktu  penyampaian  Laporan  Hasil  Pengawasan  (LHP) kepada auditi.

## Tindak lanjut atas informasi
Rekomendasi yang realistis
Pernyataan  informan  menandakan  bahwa  terdapat  kekurangan  dalam  kualitas rekomendasi  yang  diberikan.  Rekomendasi  masih  bersifat  pemulihan  dan  belum  memberi masukan untuk perbaikan yang bersifat sistematis melalui kebijakan, serta rekomendasi tidak memuat perintah yang cukup aplikatif dan spesifik sehingga kadang membingungkan auditi. Kekurangan  tersebut  disebabkan  besarnya  beban  kerja  yang  berpengaruh  pada  kualitas rekomendasi.

## Tindak lanjut temuan dan rekomendasi
Pernyataan-pernyataan  dari  informan  menegaskan cara kerja auditor  serta  tim tindak lanjut  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Wajo  yang  berusaha  mendorong  percepatan pelaksanaan  tindak  lanjut  dengan  melakukan  pemantauan  tindak  lanjut  secara  berkala  agar temuan  dan  rekomendasi  perbaikan  dari  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Wajo  dapat  segera dilakukan.
Faktor yang mempengaruhi
Independensi auditor dan instansinya
Pemerintah  Pusat  telah  mengetahui  dan  mengambil  perhatian  atas  independensi Inspektorat  Daerah  Kabupaten.  Upaya  pun  dilakukan  untuk  menjamin  bahwa  auditor melaksanakan  tugas-tugas  pengawasan  secara  independen  dan  berpengaruh  pada  kualitas Laporan  Hasil  Pengawasan  (LHP)  yang  diterbitkan.  Dari  berbagai  upaya  yang  telah  lakukan antara  lain:  a)  Penambahan  fungsi  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  dalam  pencegahan  KKN memberi  kewenangan  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  untuk  melakukan  audit  atas  potensi penyalahgunaan  wewenang  dan/atau  kerugian  negara/daerah  tanpa  menunggu  penugasan dari  Bupati  dan  jika  terdapat  indikasi  penyalahgunaan  wewenang  dan/atau  kerugian negara/daerah,  Inspektur  Daerah  Kabupaten  wajib  melaporkan  kepada  Gubernur  sebagai wakil Pemerintah Pusat;  b) Peningkatan  kapasitas  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  melalui pembentukan Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi  c) Pengangkatan  dan pemberhentian  jabatan  Inspektur  Daerah  Kabupaten  harus  sepengetahuan  Gubernur;  d) Kebijakan  penetapan  alokasi  anggaran  untuk  pengawasan  berdasarkan  besaran  dari  total belanja  daerah.  e)  Kebijakan  peningkatan  kompetensi  auditor  dengan  mengamanatkan kegiatan  non  pengawasan  seperti  pendidikan  profesional  berkelanjutan  melalui  pendidikan dan  pelatihan  serta  bimbingan  teknis  minimal  120  jam/tahun  per  APIP;  f)  Kebijakan kemudahan  bagi  PNS  pada  unit  kerja  lain  di  luar  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  untuk mengajukan diri menjadi pejabat fungsional auditor dan ditempatkan di unit kerja Inspektorat Daerah Kabupaten.

## Integritas dan profesionalisme
Tanggapan II internal mengimplikasikan bahwa masih terdapat kekurangan dalam hal integritas  dan  profesionalisme  auditor.  Kritik  atas  masih  lemahnya  profesionalisme  auditor, berdasarkan  observasi  penulis,  disebabkan  belum  sistematisnya  pelaksanaan  standar  audit. Selain  itu,  masih  terdapat  gap  kapabilitas  antara  auditor  yang  satu  dengan  yang  lainnya sehingga  standar  audit  belum  benar-benar  dapat  diterapkan  secara  maksimal.  Selain  itu, respon  negatif  atas  integritas  auditor  disebabkan  lebih  kepada  rasa  kekeluargaan  dan kekerabatan yang kental di Kabupaten Wajo sehingga auditor tidak dapat menolak gratifikasi. Gratifikasi yang dimaksud tidak selalu berupa pemberian uang, namun juga perjamuan makan dan pemberian hadiah atau oleh-oleh pasca pemeriksaan seperti buah-buahan atau makanan khas daerah di mana audit dilaksanakan.

## Sumber daya
Jika dihitung persentase peningkatan anggaran dari tahun 2019 ke tahun 2022, terjadi peningkatan  anggaran  sebesar  5,27%.  Namun,  jika  dihitung  persentase  peningkatan  jumlah anggaran pengawasan sejak penguatan APIP berlaku, yakni tahun 2020 ke tahun 2022, terjadi
penurunan  jumlah  anggaran  sebesar  16,83%.  Kondisi  tersebut  lebih  kurangnya  disebabkan karena pergeseran anggaran di tahun 2020 dan 2021 karena pandemi Covid-19. Meski begitu, masih dapat disimpulkan bahwa alokasi anggaran  untuk pengawasan tidak  banyak  berubah dan  masih  stagnan.  Kondisi  tersebut  berpotensi  menyalahi  target  penguatan  APIP  yakni peningkatan kualitas pengawasan internal di level daerah.
Keadaan yang sama juga terjadi untuk alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan yang juga melonjak pada tahun 2019 ke tahun 2020. Jika dihitung persentase peningkatan anggaran untuk  pendidikan  dan  pelatihan  dari  masa  sebelum  penguatan  APIP  ke  tahun  2022,  terjadi lonjakan sebesar 272%. Kondisi tersebut disebabkan karena banyaknya SDM dari unit kerja lain yang beralih fungsi ke  jabatan fungsional pengawas di Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo. Perpindahan  jabatan  tersebut  sesuai  dengan  rekomendasi  penguatan  APIP,  yakni penambahan  personil  pengawas  melalui  inpassing  dan  membutuhkan  pendidikan  dan pelatihan  dasar  pengawasan.  Hanya  saja,  jika  dihitung  persentase  peningkatan  alokasi anggaran pendidikan  dan  pelatihan dalam 3 tahun terakhir, alokasi anggaran tersebut tidak banyak berubah, dan hanya meningkat sebesar 7,41%.
Namun,  kondisi  sumber  daya  di  atas  dapat  dikatakan  belum  dapat  menyelesaikan persoalan  beban  kerja  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Wajo  yang  terlalu  besar.  Beban  kerja pengawasan  yang  tercantum  pada  dokumen  rencana  pengawasan  berbeda  dengan  beban kerja  di  lapangan.  Hal  tersebut  disebabkan  karena  beban  kerja  rencana  didasarkan  pada jumlah alokasi anggaran yang sifatnya terbatas, bukan pada kebutuhan biaya audit secara riil. Pada  beban  rencana,  jumlah  Laporan  Hasil  Pengawasan  (LHP)  yang  harus  diterbitkan  pada tahun bersangkutan adalah 213 Laporan Hasil Pengawasan (LHP), namun kenyataannya jumlah Laporan  Hasil  Pengawasan  (LHP)  yang  diterbitkan  adalah  1576  Laporan  Hasil  Pengawasan (LHP). Kondisi  tersebut, menurut sebagian besar  II, sangat mempengaruhi kualitas  informasi hasil  pengawasan,  serta  mempengaruhi  ketepatan  waktu  penerbitan  dan  penyampaian Laporan Hasil Pengawasan (LHP) kepada auditi. Auditor harus berkejaran dengan waktu sambil tetap memegang asas kehati-hatian dalam melaksanakan audit. Kondisi seperti itu jelas akan mengganggu fokus auditor dalam melaksanakan audit dan berakibat pada tumpang tindihnya penugasan  dan  tertundanya  penyusunan,  penerbitan  dan  penyampaian  Laporan  Hasil Pengawasan (LHP) kepada auditi.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka dapat disimpulkan:
1. Kualitas  Laporan  Hasil  Pengawasan  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Wajo  atas  Tata Kelola Pemerintahan Desa di Kabupaten Wajo, khususnya Laporan Pengelolaan Alokasi
Dana  Desa  (ADD)  dan  Dana  Desa  (DD)  di  Kecamatan  Pammana  belum  optimal, disebabkan  masih  ditemukan  kelemahan-kelemahan  pada  aspek  muatan  informasi, yakni:  bukti  audit,  dan  objektifitas,  pada  aspek  komunikasi  informasi,  yakni:  informasi yang mudah dipahami, penerbitan laporan tepat waktu, serta pada aspek tindak lanjut, yakni: rekomendasi yang realistis.
2. Faktor  pendukung  kualitas  Laporan  Hasil  Pengawasan  Inspektorat  Daerah  Kabupaten Wajo yaitu adanya penguatan APIP untuk menjaga independensi dan integritas, serta sumber  daya  yang  cukup.  Faktor  penghambat  kualitas  Laporan  Hasil  Pengawasan Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Wajo  yaitu  adanya  kesenjangan  kapabilitas  auditor, pengaruh konteks sosial, dan beban kerja pengawasan yang terlalu besar.

## DAFTAR PUSTAKA
CNN  Indonesia  (2021) ICW:  Tahun  2021,  Aparat  Desa  Paling  Korup  di  Indonesia,  nasional. Available at: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210912162748-12-693206/icw- tahun-2021-aparat-desa-paling-korup-di-indonesia (Accessed: 16 May 2022).
Databoks (2022) ICW: Kasus Korupsi Terbanyak Terjadi di Sektor Anggaran Dana Desa pada 2021
| Databoks. Available at:
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/19/icw-kasus-korupsi-terbanyak- terjadi-di-sektor-anggaran-dana-desa-pada-2021 (Accessed: 16 May 2022).
Dul, J. and Hak, T. (2007) Case Study Methodology in Business Research.
Dwiputrianti, S. (2011) ‘ Effectiveness of public sector audit reports in Indonesia (preceeding and following audit reform)’.
Ferguson, A. and Rafuse, B. (2004) ‘Who Audits the Auditor?: The International Peer Review of the  Office  of  the  Auditor  General  of  Canada’, International  Journal  of  Government Auditing, 31(4), p. 10.
Hancock,  D.R.  and  Algozzine,  B.  (2006) Doing  Case  Study  Research:  A  Practical  Guide  for Beginning Researchers. Teachers College Press.
Harun, H. and Kamase, H.P. (2012) ‘Accounting change and institutional capa city: The case of a provincial  government  in  indonesia’, Australasian  Accounting  Business  &  Finance Journal, 6(2), p. 35.
Kode  Etik  Asosiasi  Auditor  Intern  Pemerintah  Indonesia  (2014)  ‘Kode  Etik  Asosiasi  Auditor Intern Pemerintah Indonesia’.
Miles, M., Hberman, M. and Sdana, J. (2014) Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook.
3rd edn. Sage.
Neuman, W.L. (2013) Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. 7th Revised edition. Pearson Education Limited.
Peraturan  AAIPI  Tahun  2021  tentang  Standar  Audit  Intern  Pemerintah  Indonesia  (2021)
‘Peraturan  Ketua  Asosiasi  Auditor  Intern  Pemerintah  Indonesia  Nomor  PER - 01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia’.
Peraturan  Bupati  Wajo  Nomor  12  Tahun  2020  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Bupati Nomor  5  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa’  (2020).  Pemerintah Kabupaten Wajo.
Peraturan Bupati Wajo Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa’ (2020).
Peraturan Bupati Wajo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo’ (2021).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah' (2019)
Permen  PAN  &  RB  No.  PER/05/M.PAN/3/2008  Tahun  2008  tentang  Standar  Audit  Aparat Pengawasan  Intern  Pemerintah  (2008) Peraturan  Menteri  PAN  dan  RB  No. PER/05/M.PAN/3/2008 Tahun 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
Permendagri  Nomor  35  Tahun  2018  tentang  Kebijakan  Pengawasan  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 (2018) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun  2018  tentang  Kebijakan  Pengawasan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah Tahun 2019
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa