## UPAYA PREVENTIF DAN REPRESIF TERHADAP PELAKU KEJAHATAN YANG MELARIKAN DIRI KE LUAR NEGERI

## Ilham Adittiya
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, iadittiya21@gmail.com
Rexzy Fawzi Adrian
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, rexzyfwx@gmail.com

## ABSTRAK
Tulisan ini berisi tentang suatu kejahatan yang terorganisir yang akan terus ada, terutama kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kekuasaan yang pada akhirnya kekuasaan tersebut disalahgunakan untuk melindungi dirinya sendiri maupun para koleganya dalam membuat keputusan atau  kebijakan.  White  Collar  Crime  merupakan  suatu  kejahatan  luar  biasa,  maka  dari  itu  maka seharusnya upaya yang dilakukan juga harus luar biasa agar dapat meminimalisir masalah tersebut. Negara  mempunyai  kewenangan  penuh  untuk  mengatur  lalu  lintas  orang  yang  masuk  atau  keluar wilayah negaranya, Negara mempunyai kewenangan untuk melakukan pencegahan dan penangkalan kepada orang untuk masuk atau keluar wilayah negaranya didasarkan pada kepentingan nasional dari Negara.

## Kata Kunci: Kejahatan, Upaya, Negara

## PENDAHULUAN
Salah satu bentuk hak asasi manusia adalah hak atas kebebasan bergerak. Hak ini-pun dicantumkan  didalam Universal  Declaration  of  Human  Rights dan  didalam International Covenant on Civil and Political Rights. Di masa modern ini hak asasi manusia menjadi sesuatu hal yang sangat diperhatikan dunia internasional sehingga adanya penghormatan yang tinggi terhadap  hak  asasi  manusia.  Di  era  globalisasi  dengan  perkembangan  teknologi  dan informasinya pergerakan manusia jadi semakin mudah, dikarenakan hal ini hak atas kebebasan bergerak menjadi hak yang banyak diperbincangkan didunia. Semenjak terbentuknya paham Negara  kebangsaan,  masing-masing  Negara  mempunyai  kepentingan  yang  berbeda-beda sehingga  hal  ikhwal  mengenai  pergerakan  manusia  disetiap  Negara  mempunyai  pengaturan yang berbeda.
Kejahatan yang dianggap sebagai fenomena sosial pasti mengikuti perkembangan sosial. Perkembangan  kejahatan  WCC  sudah  pasti  mengikuti  perubahan-perubahan  yang  terjadi dalam  interaksi  manusia.  Paradigma  modern  ‘White  Collar  Crime’  sudah bukan  lagi  tertuju pada pemerintahan, namun juga pada sektor swasta dalam bentuk badan hukum (korporasi). Adanya  simbiosis  mutualisme  kejahatan  antara  sektor  pemerintah  dan  swasta  menjadi perkembangan baru dalam dunia hukum. Seolah hukum yang tertinggal dalam perkembangan kejahatan. 1
Dalam hal ini Negara mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah negaranya, Negara mempunyai kewenangan untuk melakukan pencegahan  dan  penangkalan  kepada  orang  untuk  masuk  atau  keluar  wilayah  negaranya
1 Firman  Firdausi, Eksistensi ‘White Collar Crime’ Di Indonesia: Kajian Kriminologi Menemukan Upaya Preventif ,  Jurnal Unitri Vol. 6, No. 1, 2016, Hal. 85.
didasarkan  pada  kepentingan  nasional  dari  Negara  tersebut.  Hal-hal  demikianlah  yang membatasi  kebebasan  gerak  manusia,  sehingga  dunia  internasional  perlu  mengatur  hal-hal mengenai  hak  atas  kebebasan  bergerak  manusia  untuk  membatasi  kewenangan-kewenangan yang  berlebih  dari  suatu  Negara.  Dunia  internasional  juga  mengakui  adanya  kepentingan- kepentingan  yang  berbeda  disetiap  Negara  sehingga  adanya  batas-batas  dalam  hak  atas kebebasan bergerak yang dapat dikecualikan. Atas dasar itu Negara masih dapat menggunakan pencegahan dan penangkalan selama masih didalam batas-batas yang wajar.
Sebagaimana keimigrasian yang ditentukan di dalam Bab 1 Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar  Wilayah  Indonesia  serta  pengawasannya  dalam  rangka  menjaga  tegaknya  kedaulatan negara.Terlebih lagi dengan adanya suatu kejahatan terorganisasi yang terjadi lintas perbatasan negara dan melibatkan kelompok atau jaringan yang bekerja di lebih dari satu negara untuk merencanakan dan melaksanakan bisnis ilegal.
Hal tersebut diatas menjadikan pemerintah harus lebih selektif dalam memberikan izin terhadap warga negara asing yang dikiranya dapat membahayakan kedaulatan negeri, melihat bahaya  yang  ditimbulkan,  maka  kita  harus  memberikan  perhatian  khusus  terhadap  upaya pemberantasan White Collar Crime.karena White Collar Crime adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang terhormat dan mempunyai kedudukan sosial yang tinggi di dalam melaksanakan jabatan atau profesi mereka. Mereka (pelaku) sehari-hari bisa merupakan bankir, seorang  eksekutif,  seorang  birokrat  bereselon  puncak,  seorang  pengusaha,  bahkan  seorang jaksa,  hakim,  polisi  atau  advokat  dan  apabila  mereka  sudah  berada  dalam  kelompok  kerja (pokja) bisa terjadi kolusi dan korupsi. 2
Hukum di Indonesia seringkali dilabelkan sebagai simbol kekakuan yang hanya berpacu pada teks peraturan perundang-undangan. Selain itu, model pemidanaan yang bersifat punitif mulai banyak dikritik. Sudah saatnya kekakuan dari sifat hukum ini berguna dalam menangani suatu kejahatan. Tujuan hukum yang meliputi keadilan dan kepastian menjadi mutlak dalam penegakan  hokum.Pencegahan  (preventif)  merupakan  jalan  terbaik  mengatasi  kejahatan  ini, sebab upaya represif yang telah dilakukan sangat sulit diterapkan pasca terjadinya kejahatan.
Selanjutnya  bahan  hukum  yang  digunakan  meliputi  bahan  hukum  primer  dan  bahan hukum  sekunder.  Bahan  hukum  yang  diperoleh  dari  hasil  studi  kepustakaan  selanjutnya dikumpulkan,  dikelompokan  sesuai  variabel  masing-masing,  untuk  selanjutnya  dianalisis secara kualitatif. Selanjutnya penelitian akan disajikan dalam bentuk deskriptif.

## PEMBAHASAN

## 1. TINDAKAN PREVENTIF TERHADAP PELAKU KEJAHATAN YANG HENDAK MELARIKAN DIRI KE LUAR NEGERI
Upaya  untuk  mencegah  pelaku  tindak  pidana  yang  sebelum,  sedang  maupun  telah  di proses  di  pengadilan  yang  kabur  melarikan  diri  ke  luar  negeri  harus  perlu  terlebih  dahulu dikedepankan dan dimaksimalkan sedapat mungkin. Hal ini mengingat untuk menangkap para pelaku tindak pidana tersebut yang telah terlanjur melarikan diri ke luar negeri memerlukan upaya yang begitu sulit dan memakan waktu yang relatif lama serta sumber daya manusia yang kurang  memadai.  Untuk  dapat  mencegah  pelaku  tindak  pidana  tersebut  yang  melarikan  diri atau kabur ke luar negeri, dapat dilakukan upaya pencegahan dan penangkalan (cekal).  Upaya
2 Dian Ekawaty Ismail, The White Collar Crime , Jurnal INOVASI Volume 9, No.2, Juni 2012, Hal 3.
penangkalan  dapat  dilakukan  dengan  cara  pencekalan.  Pencekalan  akan  lebih  baiknya dilakukan sejak pelaku tindak pidana tersebut diperiksa dalam status apapun.
Kejaksaaan  seharusnya  berkoordinasi  dengan  pihak-pihak  terkait  terutama  Imigrasi. Pencekalan  merupakan  hal  yang  lazim,  namun  upaya  tersebut  biasanya  kurang  efektif  dan relatif lambat untuk dilakukan, karena masalah birokrasi, dan kurang adaya koordinasi antar lembaga  terkait.  Bahkan  tidak  jarang  diketemukan  bahwa  pelarian  tersebut  dibantu  oleh oknum-oknum  tertertu.  Untuk  mengatasi  hal  tersebut,  maka  diperlukan  kerjasama  dan koordinasi  dari  lembaga-lembaga  yang  terkait.  Apabila  hal  tersebut  sulit  dilakukan  yang disebabkan oleh oknum-oknum yang membantu pelarian tersebut, maka setiap ada kasus harus dilakukan penyelidikan oleh aparat penegak hukum yang berwenang untuk mengetahui siapa pihak-pihak yang paling bertanggungjawab atas kaburnya pelaku tindak pidana tersebut.
Para  oknum  yang  terbukti  secara  hukum  membantu  pelaku  tindak  pidana  untuk  dapat melarikan diri ke luar negeri harus dikenakan sanksi yang tegas berupa pemecatan dan kalo perlu  dikenakan  sanksi  pidana  sesuai  undang-undang  yang  berlaku  di  Negara  Indonesia. Sederhana  saja  bahwa  sebetulnya  mudah  saja  diungkap  siapa  pihak  yang  berperan  akan kaburnya  pelaku  tersebut  karena  keluar  masuknya  setiap  orang  yang  hendak  pergi  ke  luar negeri diproses oleh Lembaga Imigrasi.
Upaya selanjutnya yang dapat  dilakukan oleh aparat  penegak hukum  untuk  mencegah terjadinya pelarian diri ke luar negeri yaitu dengan menyita atau membekukan harta kekayaan yang dimiliki oleh pelaku tersebut. Hal ini untuk mengurangi atau mempersempit ruang gerak dari pelaku tersebut, mengingat bahwa kebutuhan biaya akan pelarian ke luar negeri sangatlah besar. Sehingga ketika proses hukum sedang berjalan , maka pelaku tidak dapat secara leluasa menggunakan harta kekayaan yang dia miliki tersebut.
Selama  menjalani  proses  hukum,  harta  kekayaan  tersebut  disita  oleh  Negara  melalui aparat  penegak  hukum  yang  berwenang  sampai  dengan  dikeluarkannya  suatu  putusan  dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Upaya penyitaan atau pembekukan harta kekayaan ini sangatlah efektif apabila di terapakan bagi para pelaku tindak pidana korupsi, karena apabila yang bersangkutan tidak berhasil diketemukan maka harta yang telah disita akan menjadi milik Negara. Upaya ini merupakan sebuah langkah progresif yang harus diterapkan.

## 2. UPAYA  REPRESIF  TERHADAP  PELAKU  KEJAHATAN  YANG  MELARIKAN DIRI KE LUAR NEGERI
Upaya untuk pengembalian atau pemulangan seorang tersangka maupun terpidana yang melarikan  diri  keluar  negeri  dapat  dilakukan  dengan  upaya  Ekstradisi.  Ekstradisi  sendiri merupakan penyerahan oleh suatu Negara kepada Negara yang meminta penyerahan seseorang yang  disangka  atau  dipidana  melakukan  suatu  kejahatan  diluar  wilayah  Negara  yang menyerahkan dan di dalam yuridiksi wilayah Negara yang meminta penyerahan tersebut karena berwenang untuk mengadili dan memidananya. 3
Di lapangan mengungkapkan, bahwa praktek dari Negara-negara dalam proses ekstradisi sangatlah  beragam.  Seperti  di  Negara  Indonesia,  Afrika  Selatan,  Kolombia,  dan  Kanada bersedia menyerahkan pelaku kejahatan kepada Negara yang meminta walaupun tidak adanya suatu  perjanjian  ektradisi  antara  kedua  Negara.  Selanjutnya,  terdapat  Negara-negara  yang bersedia  menyerahkan  pelaku  kejahatan  harus  dengan  adanya  suatu  perjanjian  internasional mengenai  ekstradisi.  Contohnya  yaitu  Negara  Belanda,  Israel,  Turki,  dan  Ethiophia.  Untuk
3 Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1979.
menjawab adanya keberagaman praktek-praktek  tersebut  maka Menurut  I Wayan Parthiana, upaya  ekstradisi  dapat  berdasarkan  perjanjian  ekstradisi  yang  diadakan  sebelumnya  atau berdasarkan prinsip timbal balik. 4

## A. PERJANJIAN EKSTRADISI
Perjanjian ekstradisi merupakan perjanjian internasional yang ketentuannya tunduk pada Konvensi Wina 1969. Perjanjian internasional diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 huruf a Konvensi Wina  1969  yang  berbunyi “Treaty  means  an  international  agreement  concluded  between States  in  written  form  and  governed  by  international  law,  whether  embodied  in  a  single instrument of in two or more related instruments and whatever its particular designation.”
Untuk  mengatasi  dan  menjawab  kaburnya  para  pelaku  kejahatan  keluar  negeri  maka Negara  Indonesia  melakukan  ratifikasi  atas  Konvensi  Wina  1969  melalui  Undang-undang nomor  37  tahun  1999  tentang  hubungan  luar  negeri.  Dalam  pasal  1  ayat  3  Undang-undang nomor 37 tahun 1999 menerangkan definisi dari perjanjian internasional merupakan Perjanjian internasional  adalah  perjanjian  dalam  bentuk  dan  sebutan  apapun  yang  diatur  oleh  Hukum Internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih  Negara,  Organisasi  Internasional,  atau  sbjek  Hukum  Internasional  lainnya,  serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat  hukum Publik.
Beberapa  perjanjian  ekstradisi  yang  telah  diadakan  oleh  Negara  Indonesia  dengan Negara-negara lain antara lain :
1. Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Malaysia 1974, yang telah diratifikasi dan diundangkan oleh pemerintah RI melalui Undang-undang nomor 9 tahun 1974;
2. Perjanjian  ekstradisi  antara  Indonesia  dengan  Australia  yang  ditandantangani  22 April  1992,  yang  telah  diratifikasi  dan  diundangkan  oleh  pemerintah  RI  melalui Undang-undang nomor 8 tahun 1994;
3. Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Hongkong yang ditandatangani 5 Mei 1997, dan telah diratifikasi dan diundangkan oleh Indonesia melalui Undang-undang nomor 1 tahun 2001. 5
Perjanjian-perjanjian  internasional  bagi  Negara  Indonesia  sangatlah  diperlukan  dalam upaya  pengembalian  seorang  tersangka  atau  terpidana  dari  luar  negeri,  atau  bisa  disebut ekstradisi tidak dapat dilakukan sebelum ada perjanjian antara Negara yang meminta dengan Negara  yang  diminta.  Sesuai  dengan  pendapat  dari  Von  Martens  bahwa  jika  tidak  ada perjanjian  ekstradisi,  maka  Negara  diminta  tidak  memiliki  kewajiban  untuk  menyerahkan pelaku  kejahatan  kepada  Negara  Peminta.  Perjanjian  ekstradisi  merupakan  landasan  hukum bagi kedua Negara untuk melakukan ekstradisi terhadap pelaku kejahatan. 6
Seperti contoh pengekstradisian seorang pelaku kejahatan warga Negara Australia, Peter Dundas. Tersangka merupakan pelaku kasus pencabulan 3 (tiga) orang anak di bawah umur (phedopillia) yang dilakukannya di Lombok dari tahun 1997 sampai dengan 2006. Perbuatan tersebut  adalah  tindak  pidana  berdasarkan  Pasal  82  UndangUndang  Nomor  23  Tahun  2002
4 I  Wayan  Parthiana,  Ekstradisi  dalam  Hukum  Internasional  dan  Hukum  Nasional  Indonesia,  Penerbit  CV  Mandar  Maju, Bandung, 1990, halaman 12-13.
5 Deli Waryenti, “Ekstradisi dan Beberapa Permasalahannya”. Volume 5 No. 2, Summer 2012.
6 Karina  Kurniawati  Harriman,  “Penolakan  Hongkong  Atas  Permintaan  Ekstradisi  Oleh  Amerika  Serikat:  Kasus  Edward Snowden”. Volume 7 No. 1, Summer 2018.
tentang  Perlindungan  Anak  dan  Pasal  292  KUHP  dengan  ancaman  hukuman  maksimal  15 (lima belas) tahun penjara. Peter Dundas Walbran, diekstradisi dari Australia ke Indonesia pada 21  Oktober  2011.  Peter  adalah    warga  Negara  Australia  dan    merupakan  mantan  tenaga pengajar di Australian International School (AIS) di Jakarta dan telah menjadi buronan sejak tahun 2007 dan telah dimintakan ekstradisinya  sejak tahun 2008.
Ekstradisi  Peter  Dundas  Walbran  mengalami  banyak  kendala  mengingat  tersangka adalah  Warga  Negara  Australia  dan  keberadaan  yang  bersangkutan  di  Australia  baru diketahui,  yaitu  di  daerah  pinggiran  Australia,    di  Lakeview  Parade.  Peter  Dundas  berhasil ditangkap otoritas kepolisian federal di Australia pada tanggal 3 Maret 2010 di Sidney Airport Australia pada saat tersangka akan melarikan diri keluar wilayah Australia. Penangkapan ini berhasil  dilakukan  berdasarkan  permohonan  penahanan  sementara  (provisional  arrest)  dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta tindak lanjut atas kerjasama yang erat antara pihak  Attorney  General’s  Australia,  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia,  dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 7

## B. PRINSIP TIMBAL BALIK
Apabila  terdapat  kendala  mengenai  tidak  adanya  suatu  perjanjian  internasional  antara Negara yang meminta dengan Negara yang diminta maka langkah lain yang dapat ditempuh yaitu  menyerahkan  pelaku  kejahatan  berdasarkan  prinsip  timbal  balik  (asas  reciprositas). Bahwa prinsip timbal balik ini, dimana Negara yang diminta dengan adanya suatu itikhad baik yang  dimilikinya  agar  berkenan  untuk  memberikan  atau  menyerahkan  pelaku  kejahatan tersebut  kepada Negara  yang meminta. Prinsip  ini berlaku apabila di  kemudian hari Negara yang diminta dapat melakukan hal yang sama kepada Negara yang sebelumnya telah meminta.
Menurut I Wayan Parthiana, penyerahan pelaku kejahatan atas prinsip timbal balik dapat dilakukan  apabila  memenuhi  persyaratan  diantaranya  belum  ada  perjanjian  ekstradisi  antara kedua  Negara,  undang-undang  ekstradisi  kedua  Negara  tidak  melarang  penyerahan  pelaku kejahatan  berdasar  asas  timbal  balik,  ada  permintaan  ekstradisi    yang  diajukan  oleh  Negara Peminta kepada Negara Diminta.
Terdapat  beberapa  kelebihan  dari  penerapan  prinsip  timbal  balik  ini  dalam  upaya ekstradisi, yaitu  lebih luas jangkauannya, karena permintaan ekstradisi bisa dilakukan kepada semua  Negara,  lebih  mudah  prosesnya,  karena  tidak  memerlukan  proses  seperti  dalam perjanjian  ekstradisi,  waktunya  juga  lebih  singkat  karena  tidak  melewati  berbagai  proses seperti dalam perjanjian ekstradisi, memberi peringatan kepada para pelaku kejahatan bahwa mereka dapat diekstradisi dengan mudah walaupun belum ada perjanjian ekstradisi sebelumnya antara Negara-negara yang bersangkutan.
Seperti  Negara-negara  Spanyol,  Perancis,  Swiss,  Irak,  Belgia,  Jepang,  Meksiko, Luxemburg, Thailand, Argentina, Kolombia, dan juga Austria yang menerapkan prinsip timbal balik  dalam  upaya  ekstradisi  pelaku  kejahatan.  Negara  Indonesia  juga  menerapkan  prinsip timbal balik ini, dengan diundangkannya pasal 2 ayat 2 yang berbunyi : “Dalam hal belum ada perjanjian tersebut dalam ayat (1), maka ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik dan jika kepentingan Negara Republik Indonesia menghendakinya”. 8
Prinsip timbal balik ini oleh Negara Indonesia sudah pernah diterapkan pada kasus yang menimpa mantan bendahara partai Demokrat yaitu M. Nazaruddin. Bendahara partai Demokrat
7 Kompas, 22 Oktober 2011.
8 Pasal 2 Undang-Undang tahun 1979.
tersebut disangka telah terlibat dalam kasus suap pembangunan Wisma Atlet di Palembang, M. Nazaruddin sebelum diperiksa telah melarikan diri keluar negeri. Pada akhir Juli tahun 2011, atas kerjasama baik antara INTERPOL, POLRI dengan pemerintah Kolombia, M. Nazaruddin dapat dipulangkan kembali ke Negara Indonesia tanpa mengalami kesulitan dan tanpa melalui proses ang sangat panjang. Dan akan berarti bahwa Negara Indonesia memiliki kewajiban yang sama akan proses ekstradisi ini terhadap Negara Kolombia.

## PENUTUP

## KESIMPULAN
a. Untuk dapat mencegah pelaku tindak pidana yang sebelum, sedang maupun telah di proses di pengadilan yang kabur melarikan diri ke luar negeri, dapat dilakukan upaya pencegahan dan penangkalan (cekal).  Upaya penangkalan dapat dilakukan dengan cara pencekalan. Pencekalan  akan  lebih  baiknya  dilakukan  sejak  pelaku  tindak  pidana  tersebut  diperiksa dalam  status  apapun.  Upaya  pencegahan  dapat  dilakukan  dengan  menyita  atau membekukan harta kekayaan yang dimiliki oleh pelaku tersebut.
b. Upaya untuk pengembalian atau pemulangan seorang pelaku tindak pidana yang sebelum, sedang maupun telah di  proses  di  pengadilan yang kabur melarikan diri ke luar negeri, dapat  dilakukan  dengan  upaya  Ekstradisi.  Ekstradisi  dapat  dilakukan  berdasarkan perjanjian ekstradisi yang diadakan sebelumnya atau berdasarkan prinsip timbal balik.

## SARAN
a. Dibutuhkan  peran  dari  Negara  dalam  mengeluarkan  suatu  kebijakan  yang  nyata  dalam penegakan atau penerapan hukum.
b. Diperkuatkannya suatu kerjasama antar Lembaga agar pengawasan di daerah-daerah dapat diketahui oleh pusat.

## DAFTAR PUSTAKA

## SUMBER BUKU:
I  Wayan  Parthiana,  1990. Ekstradisi  dalam  Hukum  Internasional  dan  Hukum  Nasional  Indonesia , Penerbit CV Mandar Maju, Bandung.

## SUMBER LAIN:
Deli Waryenti, 2012. “Ekstradisi dan Beberapa Permasalahannya”. Volume 5 No. 2, Summer. Dian Ekawaty Ismail, 2012. The White Collar Crime , Jurnal Inovasi Volume 9, No.2, Juni. Firman Firdausi, 2016. Eksistensi ‘White Collar Crime’ Di Indonesia : Kajian Kriminologi Menemukan Upaya Preventif , Jurnal Unitri Vol. 6, No. 1. Karina Kurniawati Harriman, 2018 . “Penolakan Hongkong Atas Permintaan Ekstradisi Oleh Amerika Serikat: Kasus Edward Snowden”. Volume 7 No. 1, Summer.
Kompas, 22 Oktober 2011.

## SUMBER PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.