Analysis Of Regional Government Expenditure And Performance Findings Based On Audit Findings And The Value For Money Concept In West Sumatra Province TA 2017- 2021
Analisis Temuan Audit Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Di Provinsi Sumatera Barat TA 2017-2021
Widia Fitri Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas widiafitry44@gmail.com 1

## ABSTRACT
This research aims to analyze related findings that occurred in several districts/cities in West Sumatra Province. The analysis  carried  out  is  generally  carried  out  in  five  parts  starting  from  the  analysis  of  found  accounts  in  four districts/cities, then analyzing the pattern of findings and the tendency of repeated findings for findings that occur more than once in the same account, analyzing audit conditions, analyzing the frequency of findings based on the type of regional government financial reports, and analyzing problems with found accounts in four districts/cities in West Sumatra 2017-2021. The research uses secondary data obtained from the BPK Audit Results Report (LHP) in West Sumatra Province during the period 2017 to 2021. The type of research used is qualitative research with an analysis method using content analysis. By using content analysis, by using coding. Code 1 (one) for information about a finding and 0 (zero) for no finding. The results of the research show that the pattern of findings occurs due to a lack of supervision by each level in each region or a multilevel pattern and non-compliance with laws and regulations carried out by government officials, and not all findings that occur more than once on the same account have an indication of the occurrence repeated findings, however, the results of this research analysis show that several accounts have indications of repeated findings. The results are based on the frequency of findings based on the type of financial report. There are still weaknesses in the internal control system and non-compliance with laws and regulations in districts/cities in West Sumatra which are caused by weak internal control system in each SKPD, non-compliance with statutory  regulations,  non-optimal  role  of  other  parties,  incomplete  follow-up,  and  limitations  in  the  quality  and quantity of human resources.
Keywords: Audit  Findings,  Pattern  of  Findings,  Repeated  Findings,  Internal  Control  System  Findings,  Compliance Findings with Legislation

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait temuan yang terjadi pada beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Analisis yang dilakukan secara umum dilakukan atas lima bagian yang dimulai dari  analisis akun- akun  temuan  pada  empat  kabupaten/kota,  kemudian  akan  dianalisis  pola  temuan  dan  kecenderungan  temuan berulang  atas  temuan  yang  terjadi  lebih  dari  satu  kali  pada  akun  yang  sama,  melakukan  analisis  kondisi  audit, menganalisis frekuensi temuan berdasarkan jenis laporan keuangan pemerintah daerah, dan analisis permasalahan atas  akun-akun  temuan  di  empat  kabupaten/kota  di  Sumatera  Barat  2017-2021.  Penelitian  menggunakan  data sekunder yang diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2017 sampai  2021.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  metode  analisis  menggunakan content analysis (analisis isi). Dengan menggunakan content analysis pengkodean. Kode 1(satu) untuk keterangan adanya temuan dan 0 (nol) untuk tidak adanya temuan. Hasil penelitian menunjukkan pola temuan terjadi akibat kurangnya  pengawasan  oleh  setiap  tingkat  di  masing-masing  daerah  atau  pola  bertingkat  dan  ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah, dan tidak semua temuan yang terjadi lebih dari satu kali pada akun yang sama memiliki indikasi terjadinya temuan berulang, akan tetapi hasil analisis penelitian  ini  menunjukkan  beberapa  akun  yang  memiliki  indikasi  temuan  berulang,  hasil  berdasarkan  frekuensi temuan berdasarkan jenis laporan keuangan  masih ditemukannya kelemahan atas sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada kabupaten/kota di Sumatera Barat yang disebabkan oleh  lemahnya  sistem  pengendalian  internal  pada  masing-masing  SKPD,  ketidakpatuhan  terhadap  peraturan perundang-undangan, peran dari pihak lain yang tidak optimal, tidak tuntasnya tindaklanjut, dan keterbatasan dalam kualitas dan kauntitas SDM.
Kata  Kunci :  Temuan  Audit,  Pola  Temuan,  Temuan  Berulang,  Temuan  Sistem  Pengendalian  Internal,  Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

## 1. Pendahuluan
Pemerintah Daerah adalah bagian tak terpisahkan dari struktur pemerintahan Indonesia dan  harus  sejalan  dengan  pemerintahan  nasional.  Sebaliknya,  pemerintahan  negara  harus memperhatikan  peran  penting  pemerintah  daerah,  terutama  dalam  urusan  keuangan  dan administrasi  wilayah.  Untuk  menjaga  akuntabilitas  pemerintah  daerah,  publikasi  berbagai laporan keuangan, termasuk Laporan Keuangan
“Pemerintah  Daerah  (LKPD),  menjadi  aspek  penting.  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  12  Tahun  2019  menetapkan  tanggung  jawab  pemerintah  daerah  untuk menyajikan  laporan  keuangan  sesuai  Standar  Akuntansi  Pemerintah,  serta  menjamin pengendalian  internal  yang  memadai  untuk  mencegah  kesalahan  signifikan  dalam  laporan keuangan.  Oleh  karena  itu,  kualitas  informasi  dalam  laporan  keuangan,  sebagaimana  diatur dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010,  harus  memenuhi  kriteria  relevansi, kehandalan, kemampuan untuk dibandingkan, dan kemudahan pemahaman”.
Masyarakat menuntut transparansi dan akuntabilitas publik dari pemerintah, sehingga penting  bagi  pemerintah  untuk  bersikap  terbuka  dalam  semua  hal  terkait  dengan  tanggung jawab  pemerintah,  memperkuat  Tanggung  jawab  dan  keterusterangan  merupakan  hal  yang mendasar  untuk  memperbaiki  sifat  laporan  anggaran  dan  memperkuat  kontrol  internal  dan konsistensi administratif di area publik. Langkah utama dalam membangun tanggung jawab dan kejujuran dalam ringkasan Fiskal Pemerintah Daerah adalah dengan memperkenalkan laporan anggaran yang telah ditinjau oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Audit BPK dirancang untuk mengevaluasi  kewajaran  penyajian  laporan  keuangan  dan  menyoroti  temuan-temuan  yang signifikan serta memberikan opini atas laporan keuangan.
Bagian ini memperlihatkan kerugian negara/daerah selama periode 2005 hingga 30 Juni 2021 yang telah ditetapkan oleh pengelola anggaran.
Sumber :IHPS BPK Semester I Tahun 2021
Berdasarkan  grafik  data  tersebut,  pemerintah  daerah  mengalami  kerugian  negara sebesar  Rp3,15  triliun  (76%),  merupakan  puncak  tertinggi  dari  total  kerugian  negara/daerah yang tercatat sejak tahun 2005 sampai dengan 30 Juni 2021, yaitu sebesar Rp4,16 triliun. Hal ini menggarisbawahi kebutuhan krusial untuk perbaikan pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah, dengan menekankan pentingnya peningkatan efisiensi Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pengawas internal pemerintah juga diharapkan dapat melaksanakan fungsi audit dengan cermat untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang guna mencegah kerugian negara yang berasal dari pemerintah daerah.
Hasil pemeriksaan BPK berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri dari tiga hal pokok,  yaitu  penilaian  atas  Ikhtisar  Realisasi  Anggaran  (Buku  I),  temuan  atas  Sistem Pengendalian Intern (SPI) (Buku II), dan temuan atas Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-
undangan  (Buku  III).  Pemahaman  yang  memadai  atas  SPI  serta  peraturan  dan  pedoman merupakan hal yang mendasar untuk mendapatkan hasil reviu yang dapat diandalkan.
SPI  adalah  serangkaian  kebijakan  dan  prosedur  yang  dirancang  untuk  memastikan pencapaian  tujuan  dengan  memadai  (Arens  &  Alvin,  2015).  Kemudian,  konsistensi  terhadap peraturan  dan  pedoman  mencakup  kepatuhan  terhadap  sistem,  metode,  dan  aturan  yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang (Arens dan Alvin, 2015). Selanjutnya, baik SPI maupun konsistensi memegang peranan penting dalam menjaga tanggung jawab.
Kelemahan  dalam  SPI  dan  kepatuhan  dapat  mengakibatkan  kerugian  bagi  negara. Sampai saat ini, masih banyak permasalahan data yang tidak sesuai dalam laporan keuangan, seperti angka-angka yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hasil pemeriksaan BPK terhadap 541  LKPD  tahun  2020  menunjukkan  adanya  6.809  temuan,  masalah-masalah  SPI  dan pelanggaran  hukum  dan  peraturan  mencakup  kekurangan  dalam  pembukuan  dan  perincian kerangka  kerja  kontrol,  kontrol  moneter  pendapatan  dan  konsumsi,  dan  struktur  kontrol internal. Selain itu, masalah-masalah resistensi yang berbeda dapat menyebabkan kemalangan atau defisit pendapatan.
Pada tahun 2017 dan 2019, seluruh pemerintah daerah di Sumatera Barat mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun, pada tahun 2021, satu pemerintah daerah tidak memperoleh  WTP  karena  ketidakpatuhan  dan  kelemahan  pengendalian  internal,  yang mengindikasikan adanya masalah berulang dalam pemeriksaan BPK.
Opini  WTP  dari  BPK  merupakan  pencapaian  yang  signifikan,  meskipun  masih  ada temuan yang perlu mendapat perhatian, terutama di Kota Bukittinggi, Kabupaten Kepulauan Mentawai,  Kota  Padang,  dan  Kabupaten  Pasaman  Barat.  Terlepas  dari  masalah-masalah tersebut, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dengan saran. Penilaian review BPK tergantung pada empat ukuran utama, khususnya kesesuaian dengan Prinsip-prinsip Pembukuan  Pemerintah,  kecukupan  pengungkapan,  konsistensi  dengan  peraturan  dan pedoman, dan kelayakan kerangka kerja pengendalian intern.
Meskipun demikian, mayoritas pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat masih memiliki tingkat tindak lanjut yang rendah terhadap rekomendasi BPK. Hanya beberapa daerah seperti Kota Solok dan Kota Payakumbuh yang berhasil menyelesaikan tindak lanjut dengan tingkat yang memadai.  Sebagian  besar  daerah  lainnya  masih  perlu  meningkatkan  upaya  mereka  untuk memperbaiki  sistem  pengendalian  intern  dan  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang- undangan.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan menjelaskan fenomena, peristiwa, dan kejadian  saat  ini.  Menggunakan  pendekatan  analisis  data  sekunder  (ADS),  penelitian  ini memanfaatkan temuan dari penelitian sebelumnya. Fokusnya adalah analisis terhadap temuan sistem  pengendalian  internal  dan  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang tercatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Hal ini bertujuan untuk memahami pola temuan dan kecenderungan terjadinya temuan berulang dalam setiap periode analisis di setiap kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang berupa uraian atau kalimat  mengenai  masalah  yang  ada.  Data-data  yang  dianalisis  berasal  dari  LHP  BPK  terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi  dokumentasi  dan  literatur,  mengakses temuan  dari  kabupaten/kota  di  Sumatera  Barat  melalui  situs  e-ppid  BPK.  Analisis  isi,  yang disajikan secara deskriptif melalui tabulasi, digunakan untuk analisis, termasuk menentukan unit umum  temuan,  pengkodean  berdasarkan  jenis  temuan  SPI  dan  kepatuhan,  serta  analisis terhadap  temuan  yang  berulang  dalam  periode  penelitian.  Dalam  pengkodean  temuan, diterapkan empat konsep, termasuk jenis laporan keuangan, permasalahan akun temuan atas
SPI, permasalahan akun temuan atas kepatuhan, dan kriteria pengendalian internal berdasarkan Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah  (SPIP).  Setiap  temuan  diberikan  kode  angka  1  jika ditemukan, dan 0 jika tidak ditemukan. Tujuan analisis adalah untuk memahami pola temuan berulang  dan  non-berulang  serta  mengelompokkan  temuan  berdasarkan  kriteria  tertentu seperti jenis laporan keuangan, jenis permasalahan SPI, dan kriteria SPIP. Hal ini bertujuan untuk membedakan  antara  jenis  temuan  dan  memahami  karakteristiknya  dalam  setiap  periode penelitian.Hasil dan Pembahasan

## 3.  Hasil dan Pembahasan Deskripsi Objek Penelitian
Penelitian ini berkonsentrasi pada analisis temuan terkait sistem pengendalian intern (SPI)  dan  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  pada  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di empat kabupaten/kota di Sumatera Barat, yaitu Kota Bukittinggi, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang, dan Kabupaten Pasaman Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada tingginya jumlah temuan dengan opini WTP selama periode 2017-2021 dari total 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat.
Hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah temuan SPI dan kepatuhan masih mengalami fluktuasi.  Kota  Bukittinggi  memiliki  total  73  temuan  selama  lima  periode  dengan  opini  WTP, Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami penurunan dari opini WTP ke WDP dengan total 94 temuan, Kota Padang memiliki 104 temuan dengan opini WTP, dan Kabupaten Pasaman Barat mempertahankan opini WTP dengan total 71 temuan. Secara keseluruhan, terdapat 178 temuan SPI dan 164 temuan kepatuhan selama lima periode. Temuan-temuan ini akan diklasifikasikan dan dianalisis sesuai dengan rumusan analisis yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

## Analisis Akun-Akun Berdasarkan Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
Tahap  awal  dari  penelitian  ini  meliputi  analisis  atas  keseluruhan  akun  pada  setiap periode  penelitian  di  Kota  Bukittinggi,  Kabupaten  Kepulauan  Mentawai,  Kota  Padang,  dan Kabupaten  Pasaman  Barat.  Temuan-temuan  terkait  SPI  dan  Kepatuhan  terhadap  Peraturan Perundang-undangan  akan  disajikan  dalam  bentuk  tabel.  Selanjutnya,  temuan-temuan  yang telah ditabulasikan akan dibedah untuk melihat pola-pola yang muncul dari temuan tersebut. Terakhir, temuan-temuan yang spesifik untuk empat kabupaten/kota akan disajikan:
1. Kota Bukittinggi
Langkah awal penelitian ini adalah menganalisis akun-akun dalam setiap periode di Kota Bukittinggi,  Kabupaten  Kepulauan  Mentawai,  Kota  Padang,  dan  Kabupaten  Pasaman  Barat. Temuan  disusun  dalam  tabulasi  untuk  SPI  dan  kepatuhan  peraturan  perundang-undangan. Setelah itu, dilakukan analisis pola temuan. Berikut ringkasan temuan di empat kabupaten/kota tersebut.
2.  Kabupaten Kepulauan Mentawai
Di  Kabupaten  Kepulauan  Mentawai,  temuan  SPI  dan  kepatuhan  terhadap  peraturan perundang-undangan  selama  2017-2021  melibatkan  akun  kas  daerah,  piutang  pajak, persediaan,  investasi,  piutang  lainnya,  aset  tetap,  retribusi  daerah,  belanja  barang  dan  jasa, belanja pegawai, dan belanja modal. Masalah juga terdapat pada laporan Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
3. Kota Padang
Di  Kota  Padang,  dilakukan  analisis  terhadap  akun-akun  temuan  berdasarkan  sistem pengendalian  internal  (SPI)  dan  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  selama periode 2017 hingga 2021. Ditemukan berbagai kendala dalam SPI, termasuk akun kas daerah, piutang  pajak,  persediaan,  aset  tetap,  penerimaan  pajak,  investasi  permanen,  dan  lain-lain.
Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan juga menghadapi masalah pada akun kas daerah, investasi permanen, aset tetap, pendapatan pajak, retribusi, dan belanja.

## 4. Kabupaten Pasaman Barat
Di Kabupaten Pasaman Barat, analisis temuan SPI dan kepatuhan peraturan perundang- undangan  periode  2017-2021  mengungkapkan  permasalahan  pada  akun  piutang  pajak, persediaan, aset tetap, investasi permanen, retribusi daerah, pendapatan daerah, kas daerah, belanja barang dan jasa, belanja modal, serta belanja pegawai. Kepatuhan terhadap peraturan juga  menghadapi  kendala  pada  akun  kas  daerah,  investasi  permanen,  retribusi,  aset  tetap, pendapatan pajak daerah, aset lain-lain, dan belanja.
Dari  analisis  atas  akun-akun  temuan  SPI  dan  kepatuhan,  teridentifikasi  pola  temuan yang berjenjang, dimulai dari pejabat eselon terendah hingga eselon tertinggi dari pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan kelemahan dalam pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab di  setiap  tingkatan.  Sementara  itu,  pola  yang  muncul  dari  temuan  kepatuhan  menunjukkan masih banyak pihak yang tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Hal  ini  berpotensi  menyebabkan  pemborosan keuangan  daerah  akibat  kelebihan  pembayaran,  karena  kurangnya  pemahaman  pihak  yang bertanggung jawab.

## Analisis Frekuensi Temuan berdasarkan Jenis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Setelah  mengevaluasi  hasil  pemeriksaan  BPK,  didapati  bahwa  temuan,  baik  dari  SPI maupun  kepatuhan,  terfokus  pada  komponen  dalam  laporan  keuangan  Neraca  dan  Laporan Realisasi Anggaran. Penjabaran analisis untuk masing-masing temuan pada Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) akan disampaikan dengan lebih detil.
1. Neraca
Dari tabulasi frekuensi kemunculan komponen neraca terkait temuan SPI dan Kepatuhan, terungkap bahwa aset menjadi komponen neraca yang paling sering menghadapi masalah, diikuti oleh kewajiban. Sementara itu, tidak pernah ditemukan temuan pada ekuitas, baik dari SPI maupun kepatuhan..
- Aset:  Temuan  SPI  terutama  berkaitan  dengan  aset  lancar  di  empat  Kabupaten/Kota, sementara temuan kepatuhan mencakup aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya. Secara lebih rinci, temuan pada aset lancar terutama terkait dengan Kas di kas daerah, Persediaan, piutang pajak, piutang retribusi, dan piutang lainnya. Investasi permanen merupakan temuan yang sering muncul pada SPI, sementara pada kepatuhan terdapat temuan pada investasi permanen. Aset tetap yang sering menjadi temuan pada SPI adalah peralatan dan mesin, sedangkan pada kepatuhan adalah tanah dan aset tetap lainnya.
- Kewajiban: Hanya pada Kota Padang di tahun 2021 ditemukan masalah terkait kewajiban jangka pendek, yaitu utang belanja.
- Ekuitas:  Tidak  ditemukan  masalah  terkait  ekuitas  pada  empat  Kabupaten/Kota  yang dianalisis selama periode 2017-2021.
2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dalam LRA, analisis didasarkan pada tiga kelompok akun.
- Pendapatan: Temuan yang sering terjadi pada LRA terkait dengan Pendapatan Asli Daerah pada  SPI  dan  kepatuhan.  Komponen  PAD  yang  sering  memiliki  masalah  adalah  pajak daerah pada SPI dan retribusi daerah pada kepatuhan.
- Belanja: Temuan SPI dan kepatuhan sering terjadi pada Belanja Operasi, dengan temuan terbanyak adalah Belanja Pegawai, Belanja Barang&Jasa, dan Belanja Hibah.
- Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa temuan yang sering muncul pada komponen Neraca terkait SPI adalah aset lancar, investasi permanen, dan aset tetap seperti peralatan dan  mesin.  Sementara  pada  kepatuhan,  temuan  terkait  dengan  aset  lancar,  investasi permanen,  tanah,  dan  aset  tetap  lainnya.  Pada  LRA,  temuan  terbanyak  terjadi  pada Pendapatan  Asli  Daerah,  terutama  terkait  pajak  daerah  pada  SPI  dan  retribusi  daerah pada  kepatuhan.  Sedangkan  pada  Belanja,  temuan  terbanyak  adalah  pada  Belanja Operasi,  terutama  Belanja  Pegawai  dan  Belanja  Barang&Jasa  baik  pada  SPI  maupun kepatuhan.

## Analisis Permasalahan Atas Akun-Akun Temuan
1. Kelemahan  dalam  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah  (SPI)  menurut  Laporan  Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK
Kelemahan dalam SPI terbagi menjadi tiga kelompok: pengendalian internal akuntansi dan pelaporan, pengendalian anggaran belanja, dan pendapatan, serta pengendalian internal secara umum. Analisis menunjukkan temuan terutama terkait kelemahan dalam pengendalian anggaran belanja dan pendapatan. Misalnya, terdapat kesalahan dalam penganggaran belanja pegawai dan belanja modal, ketidaksesuaian antara kas yang disetor dengan laporan keuangan, pelaksanaan kegiatan yang kurang memadai, dan kesalahan dalam pendapatan pajak daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Komponen pada Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
SPIP  memiliki  lima  komponen,  dan  masalah  umum  yang  sering  dijumpai  berkaitan dengan pengendalian kegiatan. Masalah tersebut mencakup pencatatan dan pelaporan yang tidak akurat, perbedaan antara catatan dan keadaan sebenarnya, kelebihan pembayaran, dan perhitungan  yang  tidak  valid.  Temuan-temuan  ini  merupakan  masalah  umum  yang  sering muncul di setiap daerah yang diteliti.
3. Komponen Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan
Berdasarkan  tabulasi  temuan  dari  komponen  ketidakpatuhan  terhadap  peraturan perundang-undangan, terdapat enam komponen yang dianalisis. Temuan tersebut umumnya terjadi  di  setiap  Kabupaten/Kota,  yang  menunjukkan  masih  banyaknya  OPD  yang  belum sepenuhnya  mematuhi  peraturan  yang  berlaku.  Hal  ini  berdampak  pada  kerugian  keuangan daerah, sesuai dengan hasil audit terhadap LKPD.

## Analisis Temuan Berulang
Setelah dilakukan analisis, teridentifikasi kecenderungan temuan yang berulang pada beberapa akun di Kota Bukittinggi. Temuan tersebut meliputi total 34 temuan pada SPI yang tersebar  dalam  13  akun.  Ditemukan  bahwa  akun-akun  tersebut  memiliki  kecenderungan berulang, termasuk kas, piutang pajak, belanja barang dan jasa, tanah, dan investasi permanen. Di sisi lain, pada temuan kepatuhan, terdapat 17 temuan yang tersebar dalam 7 akun, dimana akun-akun tersebut juga menunjukkan kecenderungan temuan berulang, seperti kas, belanja barang dan jasa, retribusi daerah, dan belanja modal.

## Analisis Penyebab Temuan Berulang
Dari  temuan-temuan  berulang  yang  terjadi  selama  beberapa  periode,  dapat disimpulkan  bahwa  tidak  dilaksanakannya  tindak  lanjut  dari  rekomendasi  BPK  menjadi  salah satu penyebabnya. Hal ini menyebabkan banyaknya temuan berulang pada akun dalam laporan keuangan  pemerintah  daerah.  Temuan  tersebut  mencakup  kelemahan  dalam  sistem
pengendalian internal, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, keterbatasan dalam kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, peran yang belum optimal dari pihak lain, dan kurangnya pelaksanaan tindak lanjut yang belum selesai.

## 4.  Penutup Kesimpulan
Analisis LHP BPK empat kabupaten/kota di Sumatera Barat menunjukkan akun paling sering  bermasalah  pada  Laporan  Neraca,  seperti  Kas  Daerah,  Piutang  Pajak,  dan  Investasi Permanen. Sedangkan di Laporan Realisasi Anggaran, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Hibah, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal, dan Belanja Pegawai sering menjadi sorotan. Pola  ini  mencerminkan  ketidakpatuhan  pada  ketentuan  peraturan  perundang-undangan, berdampak pada kerugian keuangan pemerintah daerah.
Permasalahan dalam akun-akun sebagai temuan SPI dapat dikategorikan berdasarkan tiga  konsep.  Pertama,  terdapat  tiga  kelemahan  SPIP  berdasarkan  LHP,  dengan  temuan terbanyak pada sistem pengendalian dan pelaksanaan anggaran pendapatan/belanja. Kedua, dalam  lima  komponen  sistem  pengendalian  internal,  temuan  terbanyak  terjadi  pada komponen lingkungan pengendalian internal dan kegiatan pengendalian. Ketiga, berdasarkan enam komponen ketidakpatuhan peraturan perundang-undangan, terdapat ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian daerah dan potensi kerugian.
Meskipun terdapat kecenderungan temuan berulang pada beberapa akun, hal ini tidak selalu menandakan bahwa temuan tersebut sama. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih rinci untuk memahami permasalahan temuan dan keterlibatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Kecenderungan  temuan  berulang  disebabkan  oleh  lemahnya  sistem  pengendalian internal, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, keterbatasan sumber daya manusia,  kurangnya  optimalisasi  peran  pihak  lain,  dan  belum  tuntasnya  pelaksanaan  tindak lanjut rekomendasi dari BPK. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya penyelesaian tindak lanjut jangka panjang agar tidak terjadi permasalahan yang sama secara berulang.
Saran untuk penelitian selanjutnya adalah menganalisis semua akun temuan dari LHP untuk seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, termasuk yang mendapatkan opini WTP  maupun  tidak.  Penelitian  ini  juga  disarankan  untuk  diperkuat  dengan  data  wawancara kepada pemerintah/kota yang menjadi objek, sehingga dapat memahami secara lebih rinci pola temuan, permasalahan terkait SPI dan Kepatuhan, temuan berulang, serta penyebab dan upaya untuk mengurangi temuan berulang..

## Daftar Pustaka
Alkam, R., & Bastian, I. (2017). Analisis Temuan Berulang Pada Pemeriksaan Bantuan Keuangan Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta . Amyulianthy, R., Khair, J., & Lysandra, S. (2016). Characteristics and Political Connection To Local Government Performance. Characteristics and Political Connection To Local Government Performance , 8 (2), 1–14.
Arens, & Alvin. (2015). Auditing & Jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi. In Erlangga (15 Jilid I). Erlangga.
Bastian,    indra.  (2014). Audit  Sektor  Publik  Pemeriksaan  Pertanggung  jawaban  Pemerintah . Salemba Empat. Boynton, W. C. J., & Kell. (2014). Modern Auditing (Eighth). John Wiley And Sons,Inc. Butt & Lindsey. (2018). Indonesian Law Oxford University Press. In Indonesian Law . Chandler, C, R., Plano, & C, J. (1982). Public Administration Dictionary (John Wiley).
Evans,  J.,  Patton,  J.  (1987).  Signaling  and  monitoring  in  public  sector  accounting. Journal OfAccounting Research , 25 , 130–158.
Fadzil, Faudziah Hanim Nyoto, H. (2011). Fiscal Decentralization after Implementation of Local Government Autonomy in Indonesia. World Review of Business Research , 1 (2), 51–70. Hawari,  K.,  &  Sari,  V.  F.  (2023).  Faktor-  Faktor  yang  Mempengaruhi  Kelemahan  Sistem Pengendalian  Internal  pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  di  Sumatera  Barat. Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA) , 5 (3), 1290–1305. Hery. (2016). Analisis Laporan Keuangan (Adipramono (ed.)). PT Grasindo Hilmi,  A.  Z.,  &  Martani,  D.  (2012).  Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Tingkat Pengungkapan  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Provinsi. Simposium  Nasional  Akuntansi XV , 1–26. IHPS I Tahun 2021. (2021). Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia IHPS I Tahun 2021 . http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/3583
Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Corporate Governance: Values, Ethics and Leadership , 77–132. https://doi.org/10.4159/9780674274051-006
Kundarah,  A.  S.  (2022). Analisis  Belanja  Modal  Dan  Pertumbuhan  Ekonomi  Kabupaten Bantaeng=  Analysis  of  Capital  Expenditure  and  Economic  Growth  of  … . http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/12976/
Lativa,  Y.  (2016). ANALISIS  TEMUAN  AUDIT  BPK  RI  ATAS  LAPORAN  KEUANGAN  PEMERINTAH PUSAT (STUDI KASUS TERHADAP LHP BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2013 DAN 2014 .
Lestari,  S.  T.,  &  Hutagaol,  H.  D.  (2023).  Analisis  Kebijakan  Pemberian  Penghargaan  dan
Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Al Manhaj Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam , 5 (1), 755–772.
https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2699
Meiliza,  R.  (2015).  Studi  Eksploratif  terhadap  LHP  BPK  Atas  LKPD  Tingkat  Provinsi  yang memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian. In Tesis .
Moe, T. M. (1984). The New Economics of Organization. American Journal of Political Science , 28 (4), 739. https://doi.org/10.2307/2110997 Monteiro, J. M. (2019). Polemik Peraturan Presiden dalam .
Mulyadi. (2013). Analisis Penyusunan Anggaran Dan Laporan Realisasi Anggaran Pada BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal EMBA , 1 (4), 202–212. https://doi.org/2303-1174 Noviyanti, N. A., & Kiswanto. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Accounting Analysis Journal , 5 (1), 1– 10.
Nurmiati.  (2016).  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penyerapan  Anggaran. Kinerja:  Jurnal Ekonomi Dan Manajemen , 13 (2), 1–17. http://journal.feb.unmul.ac.id
Pasolong, H. (2010). Teori Administrasi Publik (p. 7). Alfabeta. PP Nomor 71 Tahun 2010. (n.d.). PP Nomor 71 Tahun 2010 .
Putra,  S.  S.,  &  Sentosa,  M.  F.  (2021).  Analisis  Tindak  lanjut  Rekomendasi  BPK  Atas  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. Jurnal Ekonomi Dan Perbankan ,
1 (1), 120–128. Rahmayani, M. W. (2023). Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pengendalian Intern Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan . 6 (2), 293–300. Rina, A. A. A. (2017). Analisa Temuan Aset Tetap Pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga . Saleh, I., & Rahadian, Y. (2023). Akar Permasalahan Tidak Tercapainya Opini WTP :Studi Kasus di Pemerintah  Daerah  XX. INDONESIAN  TREASURY  REVIEW  JURNAL  PERBENDAHARAAN,
KEUANGAN NEGARA DAN KEBIJAKAN PUBLIK , 8 (2), 109–124.
Sekaran,Uma. (2015). Research Methods For Business: Metodologi Penelitian Untuk Bisnis (R. Widyaningrum (ed.); 4th ed.). Salemba Empat. Silalahi, U. (2013). Metode Penelitian Sosial . Refika Aditama.
Simanjuntak, H. Y., Agustiawan, & Putri, A. M. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Ketidak  Patuhan  Pada  Peraturan  Perundang-  Undangan  (  Studi  Pada  BPK  Perwakilan Provinsi Riau ). Accounting and Management Journal , 7 (1), 95–107.
Siregar, M. I., & Rudiansyah, J. (2019). Pengaruh Jumlah Temuan Audit Terhadap Opini Audit
Kabupaten/Kota Se-Sumatera. Jurnal Ecoment Global , 4 (1), 101–124.
https://doi.org/10.35908/jeg.v4i1.576 Sujarweni, & Endrayanto. (2012). penegertian pengumpulan data .
Vandervelde, S. D., Tubbs, R. M., Schepanski, A., & Messier, Jr., W. F. (2009). Experimental Tests of  a  Descriptive  Theory  of  Auditee  Risk  Assessment. Auditing:A  Journal  of Practice&Theory , 28 (2), 145–169. Wardhani, R., Rossieta, H., Martani, & Djamaluddin, S. (2017). The Role of Good Governance in Public  Sector  in  Increasing  the  Government  Expenditure  Efficiency  and  Performance  of Local Government: The Case of Indonesia The Role of Good Governance in Public Sector in Increasing the Government Expenditure Efficiency an . 2 .
Zimmerman,  J.  L.  1977.  (1977).  The  Municipal  Accounting  Maze:  An  Analysis  of  Political Incentives. Journal of Accounting Research , 15 , 107–144.