## MIZAN
Journal of Islamic Law P-ISSN: 2598-974X.  E-ISSN: 2598-6252 Vol. 6 No. 2 (2022), pp. 189-202 https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index

## Masa Tunggu Eksekusi Terpidana Mati Di Indonesia Dalam Pendekatan Teori Kepastian Hukum dan Maqasid
Al Syariah Suatu Kajian Perbandingan*
Muhammad Ishar Helmi, 1 Dian Ayu Refriani 2
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
https://doi.org/10.32507/mizan.v6i2.1624

## Abstract
The number of cases of death row convicts in Indonesia waiting to be executed has caused unrest. This is because many people think that the length of waiting period received by the convicts  is  contrary  to  human  rights  and  one  of  the  maqasid  al-syariah  concepts,  namely hifz nafs. In addition, the length of the waiting period received by the death row inmate is also  echoed  which  can  result  in  a  double  sentence.  The  method  used  in  this  study  is  a qualitative research method with a literature approach. The results of the study stated that the  absence  of  regulations  governing  the  waiting  period  for  executions  for  death  row convicts  indirectly  made  the  death  row  convicts  receive  two  sentences,  namely imprisonment  during  the  death  penalty  waiting  period  and  death  penalty  after  the execution time was determined in a previously unknown time.
Keywords: Waiting Period; Dead execusion; Legal certainty; Maqasid Al Sayriah

## Abstrak
Banyaknya  kasus  terpidana  mati  di  Indonesia  yang  sedang  menunggu  untuk  dieksekusi menimbulkan  keresahan.  Hal  ini  disebabkan  banyak  masyarakat  yang  menganggap bahwasanya  lamanya  masa  tunggu  yang  diterima  oleh  terpidan  amati  tersebut bertentangan dengan HAM dan salah satu konsep maqasid al-syariah yaitu hifz nafs. Selain itu, lamanya masa tunggu yang diterima oleh terpidana mati juga digaung-gaungkan dapat mengakibatkan  terjadinya  hukuman  ganda.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  literature.  Hasil  penelitian menyatakan  bahwa  tidak  adanya  peraturan  yang  mengatur  tentang  batas  masa  tunggu eksekusi bagi terpidana mati secara tidak langsung membuat terpidana mati mendapatkan dua  hukuman  yaitu  pidana  penjara  selama  masa  tunggu  eksekusi  mati  dan  pidana  mati setelah waktu eksekusi ditentukan dalam waktu yang belum diketahui sebelumnya.
Kata Kunci: Masa Tunggu; Eksekusi Mati; Kepastian Hukum; Maqasid Al Sayriah
* Manuscript received date: January 13, 2022, revised: January 22, 2022, approved for publication: August 30, 2022.
1 Muhammad Ishar Helmi adalah dosen Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Email: izharhelmi@uinjkt.ac.id
2 Dian Ayu Refriani adalah Peneliti pada Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

## A. PENDAHULUAN
Hukuman  bagi  terpidana  mati  di  Indonesia  masih  sangat  tinggi,  pada  tahun 2020  tercatat  ada  538  terpidana  mati  yang  tengah  menungu  waktu  eksekusi  mati  di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Dari 538 terpidana yang menunggu waktu eksekusi mati tersebut, 4 (empat) diantaranya telah menunggu waktu eksekusi mati lebih dari 20  tahun.  Kemudian,  terpidana  yang  menunggu  waktu  eksekusi  selama  16-20  tahun sebanyak  16  orang.  Terpidana  yang  menunggu  waktu  eksekusi  selama  11-15  tahun sebanyak 37 orang. Lalu, terpidana yang menunggu eksekusi  mati selama 6-10 tahun sebanyak 97 orang, dan yang menunggu selama 8 bulan-5 tahun sebanyak 204 orang. 3
Jika  melihat  perbandinagan  dengan  negara  tetangga,  berdasarkan  data  dari kasus eksekusi mati di Negara Malaysia misalnya, pada tahun 2016 tercatat sedikitnya 36  orang terpidana  mati,  sembilan  orang  dieksekusi  mati,  dan  jumlah  terpidana  mati (per  April  2016)  mencapai  1.042  orang.  Pada  Maret  2017  terdapat  1.122  orang  masih berada dalam hukuman mati. Dari data di atas, dapat kita  lihat bahwasanya terdapat peningkatan 80 terpidana mati dari April 2016 sampai dengan Maret 2017. Dari jumlah terpidana  mati  di  atas  (413)  diantaranya  merupakan  warga  Negara  asing  (termasuk pekerja migran), kemudian jenis kejahatan yang paling sering dijatuhi hukuman mati dari data di atas ialah kasus pembunuhan, perdagangan narkoba, perdagangan senjata api,  dan  penculikan. 4 Kemudian,  pada  tahun  2020  Amnesty  Internasional  mencatat bahwasannya  terdapat    22+  terpidana  yang  diberi  hukuman  mati,  sedangkan  orang yang  diketahui  terancam  hukuman  mati  pada  akhir  tahun  2020  sebanyak  1.314+ orang. 5
Banyaknya  kasus  terpidana  mati  di  Indonesia  yang  sedang  menunggu  untuk dieksekusi  mati  tersebut,  menimbulkan  keresahan.  Hal  ini  disebabkan  banyak masyarakat yang menganggap bahwasanya lamanya masa tunggu yang diterima oleh terpidan amati tersebut bertentangan dengan HAM dan salah satu konsep maqasid al- syari’ah yaitu hifz nafs. Selain itu, lamanya masa tunggu yang diterima oleh terpidana mati  juga  digaung-gaungkan  dapat  mengakibatkan  terjadinya  hukuman  ganda. Sedangkan  jika  membandingkan  dengan  negara  lain,  misalnya  di  negara  Malaysia, apabila  terpidana  tidak  mengajukan  grasi  kepada  Dewan  Pengampunan,  maka  masa tunggu  eksekusi  pidana  mati  hanya  dalam  hitungan  hari  sejak  vonis  hukuman  mati dijatuhkan.  Hal  ini  dikarenakan  hak  atas  grasi  tidak  otomatis  dan  prosesnya  tidak memiliki  aturan  yang  pasti  dan  jelas.  Dewan  Pengampunan  di  Malaysia  jarang bertemu  dengan  terpidana  mati  dan  melakukannya  tanpa  frekuensi  tetap.  Sehingga para pemohon hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mengajukan kasus mereka di hadapan  Dewan  Pengampun  dan  Dewan  Pengampun  tidak  diharuskan  untuk
3 kompas.com,  “538  Terpidana  Mati  Tengah  Tunggu  Eksekusi,  Empat  di  Antaranya  Sudah Menunggu  Lebih  dari  20  Tahun,” Kompas.com ,  Oktober  2020,  diakses  pada  3  April  2021,  Pukul  10.37, https://nasional.kompas.com/read/2020/10/08/17555811/538-terpidana-mati-tengah-tunggu-eksekusi- empat-di-antaranya-sudah-menunggu.
4 Anti-Death Penalty Asia Network (ADPAN) dkk., “Death Penalty in Malaysia,” Ensemble contre la peine de mort (ECPM) , Maret 2018, h. 3-4.
5 Amnesty  International, Laporan  Global  Amnesty  International:  Hukuman  dan  Eksekusi  Mati  2020 (Amnesty International, 2021), h. 12, amnesty.org.
mengungkapkan  penjelasan  atas  keputusannya.  Selain  itu,  tidak  ada  prosedur  untuk menunda eksekusi sementara permohonan grasi tertunda. 6
Eksekusi  di  Malaysia  dilakukan  secara  rahasia  tanpa  ada  prosedur  yang ditetapkan  untuk  memberitahukan  terpidana  mati  atau  keluarganya.  Pemberitahuan dilakukan paling lama dua hari sebelum terpidana dieksekusi mati. Pada tahun 2016, keluarga dari tiga terpidana yang akan dieksekusi mati menerima pemberitahuan dua hari sebelum eksekusi mati dilakukan, sedangkan terpidana menerima pemberitahuan hanya  satu  hari  sebelum  eksekusi  dilakukan. 7 Hal  tersebut  memang  terkesan  tidak transparan serta membatasi terpidana untuk menerima haknya untuk melakukan grasi dan  Peninjauan  Kembali  (PK).  Terutama  hak  tentang  pemberitahuan  eksekusi  yang diberikan  kepada  terpidana,  keluarga,  dan  pengacara  itu  dirasa  terlalu  cepat.  Akan tetapi, apabila kita ambil dari segi positifnya, terpidana yang vonis hukuman mati di Negara  Malaysia  tidak  mengalami  masa  tunggu  yang  lama,  sehingga  membuat terpidana tidak merasakan hukuman ganda yaitu penjara dan eksekusi mati.
Penerapan pidana mati di Indonesia dalam praktek hukum pidana, tidak jarang menimbulkan  perdebatan.  Ada  yang  pro  ada  pula  yang  kontra.  Meskipun  terdapat kontra akan adanya pidana mati tesebut, akan tetapi kenyataan yuridis formal pidana mati memang dibenarkan. Terdapat beberapa pasal dalam KUHP yang berisi ancaman pidana mati, seperti makar pembunuhan terhadap Presiden (Pasal 104), pembunuhan berencana  (Pasal  340), 8 dan  lain  sebagainya.  Bahkan  terdapat  beberapa  pasal  dalam KUHP  yang  mengatur  tindak  pidana  yang  diancam  hukuman  mati. 9 Diluar  KUHP, pidana mati tidak jarang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana subversi (Undang- undang  Nomor  11/PnPs/1963)  dan   pelaku  tindak  pidana narkotika  (Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976). 10
Pelaksanaan  pidana  mati  dilakukan  setelah  permohonan  grasi  bagi  terpidana ditolak oleh presiden. Sama halnya dengan Negara Malaysia, eksekusi pidana mati di Negara  Indonesia  tidak  dilaksanakan  di  depan  umum,  melainkan  di  tempat  yang tertutup  dan  hanya  orang-orang  tertentu  saja  yang  dapat  menyaksikannya. Pelaksanaan pidana mati bagi wanita hamil atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai wanita  tersebut  melahirkan  atau  orang  sakit  jiwa  tesebut  sembuh.  Menurut  RKUHP tahun  2019,  pidana  mati  dapat  ditunda  dengan  masa  percobaan  selama  10  (sepuluh) tahun jika: 11 1) Reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar; 2) Terpidana menunjukkan  rasa  menyesal  dan  ada  harapan  untuk    diperbaiki;  3)  Kedudukan tepidana  dalam  penyertaan  tidak  terlalu  penting;  dan  4)  Ada  alasan  yang meringankan.
Apabila  tepidana  mati  selama  masa  percobaan  menunjukkan  sikap  dan perbuatan  terpuji,  pidana  mati  dapat  diubah  menjadi  pidana  seumur  hidup  atau
6 “Death Penalty in Malaysia,” h. 5.
7 “Death Penalty in Malaysia,” h. 6.
8 Andi Hamzah, KUHP & KUHAP , Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), h. 44.
9 Waluyo, Pidana dan Pemidanaan , h. 12–13. 10 Waluyo,h. 13.
11 Harrys  Pratama  Teguh  dan  Usep  Saepullah, "Teori  dan  Praktik  Hukum  Acara  Pidana  Khusus" , Pertama (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), h. 354–55.
pidana  penjara  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  dengan  Keputusan  Menteri  yang bertanggungjawab  di  bidang  hukum  dan  hak  asasi  manusia.  Akan  tetapi,  apabila terpidana  selama  masa  percobaan  tidak  menunjukkan  sikap  yang  terpuji  serta  tidak ada  harapan  untuk  diperbaiki,  pidana  mati  dapat  dilaksanakan  atas  perintah  Jaksa Agung.  Apabila  permohonan  grasi  terpidana  mati  tidak  dilaksanakan  selama  10 (sepuluh)  tahun  bukan  karena  terpidana  melarikan  diri,  maka  pidana  mati  tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden. 12
Sebelum  terpidana  mati  menerima  hukuman  mati,  terpidana  mati  tersebut mengalami  sebuah  fase  yang  dinamakan  dengan  masa  tunggu  atau fenomena  deret tunggu. Kedudukan  masa  tunggu  eksekusi  bagi  terpidana  mati  di  Negara  Indonesia tidak  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Akan  tetapi,  terdapat  beberapa faktor yang dapat dibenarkan secara yuridis untuk menunda eksekusi. Pertama ialah, adanya permintaan penundaan eksekusi mati dari terpidana; Kedua, terpidana sedang dalam kondisi hamil; Ketiga, apabila terpidana mengajukan grasi; Keempat, terpidana mengajukan upaya hukum luar biasa berupa kasasi demi kepentingan hukum; Kelima, terpidana  mengajukan  upaya  hukum  luar  biasa  berupa  Peninjauan  Kembali  (PK) kapada Mahkamah Agung.
Tidak  adanya  peraturan  yang  mengatur  tentang  batas  masa  tunggu  eksekusi bagi terpidana mati, secara tidak langsung membuat terpidana mati mendapatkan dua hukuman yaitu pidana penjara (selama masa tunggu eksekusi mati) dan pidana mati (setelah waktu eksekusi ditentukan dalam waktu yang belum diketahui sebelumnya).
Ketidakpastian  hukum  mengenai  masa  tunggu  eksekusi  mati  di  Indonesia berdampak  kepada  tidak  jelasnya  kapan  eksekusi  mati  tersebut  akan  dilaksanakan. Ketidakpastian masa tunggu, hukuman mati tersebut menimbulkan berbagai dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya ialah terpidana dapat menjalani hidup lebih  lama  sehingga  mendapatkan  kesempatan  untuk  bertaubat.  Kemudian,  apabila terpidan  amati  terus  menerus  melakukan  perbuatan  baik  selama  masa  percobaan, maka  tidak  menutup  kemungkinan  terpidana  mati  tersebut  akan  mendapatkan keringanan  hukuman.  Adapun  dampak  negatifnya  ialah  dapat  menimbulkan fenomena hukuman ganda, yang dimana terpidana seolah-olah menjalani 2 (dua) jenis pidana  pokok.  Pertama,  pidana  penjara  di  dalam  lembaga  pemasyarakatan  (Lapas) untuk  waktu  yang  tidak  ditentukan  sampai  eksekusi  mati  dilaksanakan,  dan  yang kedua  adalah  pidana  mati  yang  telah  mamiliki  kekuatan  hukum  tetap  yang  akan dieksekusi. 13
Berbeda  dengan  Indonesia,  meskipun  di  Negara  Malaysia  juga  terdapat  masa tunggu, akan tetapi rentan waktu masa tunggu di Malaysia tidak selama waktu yang diterima  oleh  terpidana  mati  di  Indonesia.  Biasanya  hukuman  gantung  di  Malaysia dilakukan  pada  hari  Jumat  setelah  shalat  shubuh,  atau  sekitar  pukul  06.30  waktu setempat, waktu tersebut diberlakukan untuk terpidana mati yang beragama muslim,
12 Pratama Teguh dan Saepullah, h. 355.
13 Algipahla  Ismai l,  “Analisis  Aturan  Masa  Tunggu  Pelaksanaan  Eksekusi  Mati  Bagi  Terpidana  yang Sudah Divonis Dikaitkan dengan Asas Kepastian Hukum” (Bandung, Universitas Islam Bandung, 2019), h. 77– 78.
sedangkan terpidana yang non-muslim pelaksanaan eksekusi mati dilaksanakan pada hari-hari biasa, khuhusnya hari Selasa sekitar pukul 05.30 waktu setempat. 14
Dari  pembahasan  diatas,  maka  penulis  memfokuskan  pembahasan  pada  dua pertanyaan,  yaitu:  Bagaimana  kebijakan  masa  tunggu  bagi  terpidana  mati  di Indonesia?  Bagaimana  pendekatan  asas  kepastian  hukum  dan  Maqasid  Syariah tentang masa tunggu bagi terpidana mati?

## B. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  empiris  yang  dengan  kata  lain penelitian  hukum  sosiologis  dan  dapat  disebut  pula  penelitian  lapangan,  yaitu  mengkaji ketentuan  hukum  yang  berlaku  serta  apa  yang  terjadi  dalam  kenyataan  di  masyarakat. 15 Pendekatan  masalah  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  sosiologis. Pendekatan  yuridis  sosiologis  adalah  mengidentifikasi  dan  mengkonsepsi  hukum  sebagai institusi yang riil dan fungsional dalam kehidupan yang nyata. 16

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Kebijakan Hukuman Pidana Mati di Indonesia dan Malaysia
Eksekusi pidana mati merupakan hukuman paling terberat yang diterima oleh terpidana  mati.  Hal  ini  dapat  dilakukan  ketika  terpidana  tersebut  telah  melakukan kejahatan  berat  yang  memang  sudah  tidak  dapat  diberi  toleransi.  Pelaksanaan hukuman mati harus melewati serangkaian proses etika hukum sangat ketat. Sehingga, eksekusi  pidana  mati  tidak  dapat  dilaksanakan  apabila  masih  ada  unsur  keragu- raguan.
Hukuman  eksekusi  mati  di  Negara  Indonesia  telah  diterapkan  sejak  tahun 1981,  yaitu  sejak  lahirnya  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  di Indonesia. 17 Sedangkan  hukuman  mati  di  Malaysia  di  terapkan  sejak  Penjara  Pudu yakni sejak tahun 1891. 18
Dapat  kita  ketahui  bersama  bahwasannya  di  Negara  lain  satu  persatu  dari Negara tersebut menghapus pidana mati. Tidak kurang dari setengah Negara-negara di  dunia  telah  menghapus  hukuman  mati.  Negara  yang  telah  menghapuskan hukuman mati untuk seluruh kategori kejahatan berjumlah 88 negara. Untuk kategori
14 Wawancara bersama Bapak Shahidani Bin Abdul Aziz, Peguam Kanan Persekutuan atas nama Penasihat  Undang-undang  Negeri  (Negara  Bagian)  Perak  Darul  Ridzuan,  Malaysia  pada  tanggal  12 Februari  1998  di  Kantor  Penasihat  Undang-undang  Negeri  dan  Timbalan  Pendakwa  Raya,  Perak  Darul Ridzwan, dalam thesis BT. Mohamed Fadzil, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksekusi Hukuman Mati Menurut Undang-Undang di Malaysia,” h. 49.
15 Waluyo, Bambang. 2002. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika, h. 15.
16 Soekanto, Soerjono. 1986, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, h. 51.
17 Rizka  Fatrian  Larasanti,  “Eksekusi  Pidana  Mati  Terhadap  Narapidana  yang  Mengalami  Sakit Kronis,” Jurist-Diction Vol 2 No.5 (1 September 2019): h. 1820.
18 BT.  Mohamed  Fadzil,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Eksekusi  Hukuman  Mati  Menurut Undang-Undang di Malaysia,” h. 41.
kejahatan  pidana  biasa,  ada  11  negara  yang  telah  menghapuskannya.  Negara  yang melakukan  moratorium  ( de  facto tidak  menerapkan)  hukuman  mati  berjumlah  30 negara. Negara yang melakuan abolisi (penghapusan) terhadap hukuman mati secara total  berjumlah  129  negara.  Sedangkan  Negara  yang  masiih  menerapkan  praktik hukuman  mati  hanya  ada  68  negara, 19 Negara  Indonesia  dan  Malaysia  merupakan bagian dari Negara yang masih menerapkan eksekusi mati tersebut.
Kesulitan  menghilangkan  hukuman  mati  di  Negara  Indonesia  dikarenakan tingkat  kriminalitas  di  Negara  Indonesia  masih  tergolong  tinggi.  Mengingat  tujuan dari  hukuman  mati  yaitu  untuk  membuat  terpidana  merasa  jera  dan  masyarakat merasa aman. Oleh karena itulah penulis mengganggap bahwa hukuman mati masih sangat  diperlukan  di  Negara  ini,  guna  melindungi  masyarakat  dari  pelaku  kejahatan berat  yang  dapat  mengancam  kelangsungan  hidup  serta  rasa  aman  dalam  diri masyarakat.  Hal  tersebut  diperkuat  oleh  pendapat  beberapa  pakar  pidana,  yang mengungkapkan  tentang  alasan  tetap  dipertahankannya  pidana  mati  di  Indonesia. Alasannya  adalah  karena  pidana  mati  dianggap  mampu  dan  efektif  untuk memberantas  kejahatan  di  negara  ini.  Pidana  mati  di  Indonesia  dipertahankan  baik secara  praktis  maupun  normatif.  Secara  praktis  dapat  kita  lihat  pada  putusan  hakim dalam  sidang  yang  berulang  kali  menjatuhkan  pidana  mati,  terutama  pada  tindak pidana  narkotika,  psikotropika  dan  terorisme.  Sedangkan  secara  normatif  terbukti dengan adanya beberapa Undang-undang yang menuliskan tentang pidana mati. 20
Demikian  pula  dengan  Negara  Malaysia,  banyaknya  tingkat  kejahatan  di negara tersebut membuat Negara Malaysia mengurungkan niatnya untuk menghapus pidana  mati,  karena  sebagaimana  diketahui  bersama  bahwasannya  Negara  Malaysia sempat  ingin  menghapus  hukuman  mati  pada  tahun  2018,  akan  tetapi  hal  tesebut belum  dapat  terealisasikan  hingga  saat  ini.  Pengurungan  niat  terkait  penghapusan pidana  mati  di  negara  Malaysia  juga  disebabkan  oleh  pengaturan  serta  pelaksanaan hukuman  mati  di  negara  Malaysia  yang  sudah  tertera  begitu  jelas  dalam  hukum pidana Malaysia, meskipun terdapat reaksi penolakan dari dalam negeri seperti yang diajukan  oleh  Komisi  Nasional  HAM  Malaysia  dan  juga  penolakan  dari  masyarakat internasional,  hal  tersebut  tepat  tidak  dapat  membuat  Malaysia  mampu  menghapus hukuman  mati  di  negaranya.  Hal  ini  dikarenakan  Malaysia  memang  tidak  memiliki kewajiban internasional untuk menghapus hukuman mati lantaran tidak terikat pada International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) dan Protokol tambahannya. 21 Hal  tersebutlah  yang  membuat  Negara  Malaysia  masih  menerapkan  hukuman  mati hingga saat ini.
19 Isma Nurillah Ahma, “Moratorium Hukuman Mati Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia” (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, t.t.), h. 6.
20 Farid, A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik , ( Percobaan,  Penyertaan,  dan  Gabungan  Delik) dan Hukum  Penintesier (Sumber  Ilmu  Jaya  2002).  h. 326  dalam Jurnal  Fatrian Larasanti, “Eksekusi Pidana Mati Terhadap Narapidana yang Mengalami Sakit Kronis,” h. 1820.
21 Arik  Tamaja,  Pasek  Diantha,  dan  Budi  Ariska,  “Analisis  Yuridis  Hukuman  Mati  Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia Dari Sudut Pnadang Hukum Hak Asasi Manusia Internasional,” h. 4.
Proses  pelaksanaan  eksekusi  pidana  mati  di  Negara  Indonesia  dijalankan dengan cara sesederhana, dan tidak dilakukan di depan umum atau dengan kata lain dilakukan  di  tempat  tertutup.  Pidana  mati  dijalankan  setelah  lewat  30  hari  terhitung mulai  dari  putusan incracht atau  hari  dimana  keputusan  tidak  dapat  diubah  lagi  dan Keputusan  Presiden  tentang  penolakan  Grasinya  sudah  diterima  oleh  Kepala Kejaksaan Negeri. Apabila terpidana hamil, maka pidana mati dijalankan pasca 40 hari dari kelahiran anaknya. 22 Akan tetapi, dalam lagi jangka waktu yang dibutuhkan oleh terpidana  mati  untuk  sampai  pada  titik  pelaksanaan  eksekusi  mati  membutuhkan waktu yang begitu lama. Butuh waktu bertahun-tahun bahkan hingga sampai puluhan tahun  untuk  terpidana  mati  mendapatkan  keputusan incracht. Hal  ini  dibuktikan dengan  data  disebutkan  bahwa  pada  tahun  2020  terdapat  538  terpidana  mati, terpidana yang sedang menunggu waktu eksekusi mati di Lapas melebihi waktu yang ditentukan dalam SE Jampidum 3/1994. Jangka waktu yang ditempuh terpidana mati untuk  menunggu  eksekusi  mati  bervariasi.  Diantaranya  terdapat  4  (empat)  dari  538 terpidana  mati  tersebut  telah  menunggu  waktu  eksekusi  mati  lebih  dari  20  tahun. Kemudian, terpidana yang menunggu waktu eksekusi selama 16-20 tahun sebanyak 16 orang.  Terpidana  yang  menunggu  waktu  eksekusi  selama  11-15  tahun  sebanyak  37 orang.  Lalu,  terpidana  yang  menunggu  eksekusi  mati  selama  6-10  tahun  seanyak  97 orang, dan yang menunggu selama 8 bulan-5 tahun sebanyak 204 orang. 23 Hal tersebut dikarenakan oleh rentetan upaya hukum yang diberikan kepada terpidana mati serta masa  percobaan  selama  10  tahun  yang  diberikan  kepada  terpidana  mati  hingga putusan incrach benar-benar  dijatuhkan.  Sehingga  penulis  merasa  bahwasanya terpidana  mati  di  Indonesia  seolah-olah  menerima  hukuman  ganda,  yakni  berupa hukuman  penjara  yang  tidak  diketahui  berapa  lama  jangka  waktunya  (selama menunggu  waktu  eksekusi  mati).  Akan  tetapi,  dengan  lamanya  masa  tunggu  yang diterima oleh terpidana mati, terdapat HAM dari terpidana mati yang terlindungi, yait hak  untuk  hidup,  karena  pemerintah  sangat  berhati-hati  dalam  hal  penjatuhan eksekusi mati tersebut, supaya tidak salah sasaran.
Tidak  jauh  berbeda  dengan  Indonesia,  eksekusi  terpidana  mati  di  Negara Malaysia  juga  dilaksanakan  di  tempat  yang  tertutup  atau  lebih  tepatnya  dilakukan secara rahasia, dan juga terdapat keringanan bagi terpidana yang sedang hamil. Akan tetapi,  terdapat  perbedaan  disini,  jika  di  Negara  Indonesia  eksekusi  terpidana  mati bagi wanita hamil hanya ditunda sampai dengan 40 hari pasca kelahiran anaknya, di Negara  Malaysia  hukuman  mati  bagi  wanita  hamil  akan  diubah  menjadi  hukuman seumur  hidup  setelah  kehamilan  terpidana  tersebut  telah  terbukti. 24 Hal  tersebut ditetapkan dalam Undang-undang tentang hukuman mati yang diterapkan di Negara Malaysia.
22 “Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No. B-235/E/3/1994.”
23 kompas.com,  “538  Terpidana  Mati  Tengah  Tunggu  Eksekusi,  Empat  di  Antaranya  Sudah Menunggu  Lebih  dari  20  Tahun,” Kompas.com ,  Oktober  2020.  diakses  pada  3  April  2021.  pukul  10.37. https://nasional.kompas.com/read/2020/10/08/17555811/538-terpidana-mati-tengah-tunggu- eksekusi- empat-di-antaranya-sudah-menunggu.
24 “Death Penalty in Malaysia,” h. 2.
Berbicara  mengenai  grasi,  Indonesia  memberikan  kesempatan  kepada terpidana  mati  untuk  melakukan  grasi  dan  berbagai  macam  upaya  hukum  lainnya seperti Kasasi, PK, dll. Upaya hukum tersebut dapat diajukan langsung oleh terpidana mati  atau  kuasa  hukumnya.  Terpidana  yang  telah  divonis  mati  di  Negara  Malaysia juga  diberi  kesempatan  untuk  mengajukan  grasi  atas  inisiatifnya  sendiri.  Kemudian, permohonan  grasi  yang  diberikan  oleh  terpidana  mati  ditinjau  kembali  oleh  Dewan Pengampunan Negara. Kemudian, Dewan Pengampunan Negara memberikan nasehat kepada  Penguasa  Negara.  Penguasa  Negara  memiliki  kekuatan  grasi  paling  tinggi. Akan  tetapi,  meskipun  Penguasa  Negara  memiliki  kekuatan  grasi,  sampai  saat  ini belum  ada  aturan  jelas  yang  mengatur  perihal  proses  pengajuan  grasi  di  Negara Malaysia  tersebut.  Proses  disini  maksudnya  ialah  mengenai  siapa  yang  dapat mengajukan  grasi,  bagaimana  cara  untuk  melakukannya,  berapa  lama  waktu  yang dibutuhkan,  dan  lain  sebagainya.  Kurangnya  transparansi  ini  mengakibatkan  tidak ada  cara  untuk  menilai  apakah  otoritas  pemberi  pengampunan  menggunakan kebijaksanaan mereka dengan cara yang diskriminatif. 25
Meskipun terpidana mati di Negara Malaysia memiliki hak untuk mengajukan grasi,  akan  tetapi  prosesnya  tidaklah  transparan  dan  juga  tidak  adil.  Hak  atas  grasi tidak  otomatis  dan  prosesnya  tidak  memiliki  aturan  yang  pasti  atau  jelas.  Dewan pengampunan  jarang  bertemu  dengan  terpidana  mati  yang  mengajukan  grasi  dan melakukannya tanpa frekuensi yang tetap. Hal ini mengakibatkan para pemohon tidak memiliki  kesempatan  untuk  mengajukan  kasus  mereka  di  hadapan  Dewan Pengampunan  dan  Dewan  Pengampunan  tidak  diharuskan  untuk  mengungkapkan penjelasan  atas  keputusannya  yang  menunjukkan  bahwa  keputusan  itu  sendiri mungkin  tidak  jelas  dan  dibuat  sewenang-wenang.  Selain  itu,  tidak  ada  prosedur untuk  menunda  eksekusi  sementara  permohonan  grasi  tertunda.  Kemudian,  apabila terpidana tidak mengajukan grasi kepada Dewan Pengampunan, maka  masa tunggu eksekusi  pidana  mati  hanya  dalam  hitungan  hari  sejak  vonis  hukuman  mati dijatuhkan. 26 Hal  tersebutlah  yang  menyebabkan  masa  tunggu  di  Negara  Malaysia lebih  singkat  jika  dibandingkan  dengan  masa  tunggu  eksekusi  mati  di  Negara Indonesia, karena Negara Indonesia memiliki upaya hukum yang beragam, ditambah terdapat  masa  percobaan  selama  10  tahun  terhadap  terpidana  mati  tersebut  yang diatur dalam RKUHP tahun 2019, mengakibatkan proses pelaksanaan eksekusi mati di Indonesia terlihat lebih lambat apabila dibandingkan dengan Negara Malaysia. Dibalik lamanya  masa  tunggu  yang  diterima  oleh  terpidana  mati  di  Indonesia  tersebut, terdapat  kehati-hatian  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Indonesia  supaya  tidak melakukan  kesalahan  saat  menjatuhkan  hukuman  mati  nanti,  ditambah  pemerintah memberikan  kesempatan  untuk  trpidana  mati  untuk  melakukan  upaya  hukum  guna meringankan pemberian hukuman kepada terpidana mati tersebut.
25 “Death Penalty in Malaysia,” h. 2.
Sampai  saat  ini  memang  belum  ada  ketentuan yang  mengatur  tentang jangka waktu perihal masa tunggu di Indonesia. Akan tetapi secara yuridis, terdapat beberapa hal yang dapat membenarkan perihal penundaan eksekusi pidana mati yersebut. 27

## Pertama, adanya permintaan penundaan eksekusi mati dari terpidana
Dasar  dari  penundaan  eksekusi  mati  bedasarkan  permintaan  terpidana terdapat dalam Pasal 6 ayat (2) UU 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradailan Umum dan Miiter 28 yang  telah  ditetapkan  oleh  undang-undang  menjadi  Undang-Undang  No.  5  Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang yang menegaskan bahwa: “Apabila terpidana hendak mengemukakan  sesuatu,  maka  keterangan  atau  pesannya  itu  diterima  oleh  Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut.”

## Kedua, terpidana sedang dalam kondisi hamil
Apabila  terpidana  mati  sedang  dalam  kondisi  hamil,  maka  diperkenankan baginya  untuk  menerima  penundaan  eksekusi  mati  sampai  40  hari  setelah  anaknya lahir ke dunia. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 UU 2/PNPS/1964 29 yang menegaskan bahwa:  “Apabila  terpidana  hamil,  maka  pelaksanaan  pidana  mati  baru  dapat dilaksanakan empat puluh hari setelah anaknya dilahirkan.” Penundaan eksekusi mati bagi  terpidana  yang  sedang  hamil  menunjukkan  bahwa  hukum  di  Indonesia  begitu mempertimbangkan  kondisi  biologis  terpidana  dan  janin.  Karena  apabila  tetap  di eksekusi  ketika  terpidana  sedang  hamil,  maka  akan  ada  dua  orang  sekaligus  yang menerima hukuman, yaitu terpidana yang melakukan kejahtan dan janin yang masih berada dalam kandungan. Hal tersebut sangat tidak adil bagi si jabang bayi, lantaran dia tidak tahu menahu perihal kejahatan yang dilakukan oleh Ibunya. Oleh karena itu, Pasal  7  UU  No  2/PNPS/1994  memberikan  aturan  tentang  penundaan  eksekusi  mati bagi terpidana yang sedang hamil sampai bayi tersebut telah berada di dunia selama 40 hari.

## Ketiga, apabila terpidana mengajukan grasi
Ketentuan tentang pengajuan grasi yang pada UU No 22 Tahun 2002 Tentang Grasi 30 tidak  disebutkan  secara  spesifik  tentang  berapa  jumlah  maksimal  pengajuan grasi  yang  diberikan  oleh  terpidana.  Hal  tersebut  membuat  terpidana  semakin  lama menjalani  masa  tunggu,  lantaran  apabila  pengajuan  grasi  pertama  ditolak,  maka terpidana akan terus mengajukan grasi hingga beberapa kali, dengan harapan supaya dapat  disetujui  permohonan  grasi  tersebut.  Karena  hal  tersebut  muncullah  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  2010  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  22
27 Efendi,  “Konstitusionalitas  Masa  Tunggu  Eksekusi  bagi  Terpidana  Mati  dalam  Sistem Pemidanaan,” h. 305-306.
28 “Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Di Jatuhkan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer.”
29 “Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Di Jatuhkan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer.”
30 “Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi,” Oktober 2002.
Tahun 2002 tentang Grasi 31 yang memberikan ketegasan perihal pengajuan grasi yang hanya dapat diajukan satu kali saja. Dengan hadirnya revisi Undang-Undang tersebut diharapkan dapat membuat masa tunggu yang diterima oleh terpidana mati menjadi berkurang waktunya.

## Keempat,  terpidana  mengajukan  upaya  hukum  luar  biasa  berupa  kasasi  demi kepentingan hukum
Kasasi  menjadi  salah  satu  faktor  yang  secara  konstitusional  dapat  menunda proses eksekusi mati. Hal ini dikarenakan putusan yang dapat diajukan upaya hukum kasasi  merupakan  putusan  yang  mengandung  kekeliruan  dalam  penerapan  hukum, cara  mengadili  tidak  dilaksanakan  menurut  ketentuan  undang-undang  dan pengadilan  telah  melampaui  batas  wewenangnya.  Oleh  karena  itu  kasasi  diajukan sebagai  bentuk  kehati-hatian  dalam  menjalankan  pidana  mati.  Kasasi  dapat  menjadi penyaring  supaya  tidak  terjadi  kesalahan  dalam  penerapan  hukum  yang  dapat merugian terdakwa atau terpidana. 32
Kelima,  terpidana  mengajukan  upaya  hukum  luar  biasa  berupa  Peninjauan  Kembali (PK) kapada Mahkamah Agung
Berdasarkan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA)  Nomor  7  Tahun  2014 pengajuan PK perkara pidana hanya dapat diajukan satu kali saja, hal ini tertera pada poin  3  (tiga)  yang  menyatakan bahwa:  “Berdasarkan  hal  tersebut  di atas,  Mahkamah Agung  berpendapat  bahwa  permohonan  peninjauan  kembali  dalam  perkara  pidana dibatasi hanya 1 (satu) kali” 33 Mengenai batasan pengajuan PK tersebut berarti apabila permohonan  yang  diberikan  ditolak,  maka  dengan  demikian  sebagai  kausalitasnya adalah terpidana harus segera dieksekusi.
Berdasarkan beberapa faktor penundaan eksekusi di atas, menunjukkan bahwa terdapat  beberapa  hal  yang  membuat  terpidana  mati  di  Indonesia  mendapatkan kesempatan  untuk  hidup  lebih  lama,  akan  tetapi  dapat  membuat  terpidana  mati mengalami  masa  tunggu  yang  cukup  lama,  hingga  akhirnya  menerima  hukuman ganda yaitu berupa penjara dan eksekusi mati dikemudian hari.
Dari beberapa penjelasan di atas mengenai kebijakan hukuman pidana mati di Indonesia  dan  Malaysia  yang  diatur  dalam  berbagai  ketentuan  tersebut  sebenarnya memiliki  tujuan serta esensi  yang  sama  dan juga  merupakan  upaya  yang  sama-sama dilakukan oleh pemerintah guna membangun ketertiban dalam masyarakat.
31 “Undang-Undang  No.  5  Tahun  2010  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun 2002 Tentang Grasi.”
32 Efendi,  “Konstitusionalitas  Masa  Tunggu  Eksekusi  bagi  Terpidana  Mati  dalam  Sistem Pemidanaan,” h. 305-306.
33 “Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  7  Tahun  2014  Tentang  Pengajuan  Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana.”
2.  Pendekatan  Asas  Kepastian  Hukum  dan  Maqasid  Al- Syari’ah  Tentang  M asa Tunggu Bagi Terpidana Mati
Ketidakpastian  hukum  mengenai  masa  tunggu  eksekusi  mati  di  Indonesia berdampak  pada  ketidakjelasan  perihal  kapan  eksekusi  mati  tersebut  akan dilaksanakan  dan  berdampak  pula  tehadap  kondisi  psikis  terpidana  mati  karena perlakuan  kurang  baik  yang  diterima  oleh  terpidana  mati  ketika  menjalani  masa tunggu  untuk  dieksekusi  mati  di  dalam  Lapas.  Ketidakpastian  akan  masa  tunggu hukuman  mati  tersebut,  menimbulkan  berbagai  dampak  positif  dan  dampak  negatif bagi  terpidana  mati.  Dampak  positifnya  ialah  terpidana  dapat  menjalani  hidup  lebih lama  lagi  dan  mendapatkan  kesempatan  untuk  bertaubat,  sehingga  HAM  yang dimiliki oleh terpidana perihal hak untuk hidup. Akan tetapi hal positif tersebut juga dapat  menimbulkan  dampak  negatif,  lantaran  hal  tersebut  menimbulkan ketidakpastian  hukum  bagi  terpidana  mati  tersebut.    Ketidakpastian  hukum  tersebut juga  menimbulkan  fenomena  hukuman  ganda,  yang  dimana  terpidana  seolah-olah menjalani 2 (dua) jenis pidana pokok. Pertama, pidana penjara di dalam Lapas untuk waktu  yang  tidak  ditentukan  sampai  eksekusi  mati  dilaksanakan,  dan  yang  kedua adalah  pidana  mati  yang  telah  memiliki  kekuatan  hukum  atau  telah  mencapai keputusan incracht tetap yang akan dieksekusi. 34
Melihat  fakta  tersebut,  membuat  penulis  berasumsi  bahwa  kepastian  hukum sangatlah  diperlukan  disini,  supaya  dampak  negatif  dari  ketidakpastian  hukum tersebut  dapat  diminimalisir  dan  hukum  dianggap  dapat  berfungsi  dengan  baik apabila terpidana mati segera memperoleh kepastian hukum tersebut.
Berbicara  perihal  eksekusi  pidana  mati,  maka  berkaitan  pula  dengan  salah satu konsep maqasid al-syari’ah yaitu hifz al-nafs yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan jiwa  seperti  memperoleh  kehidupan  yang  layak,  memperoleh  jaminan  keamanan, kesehatan  serta  kesejahteraan.  Terdapat  hak  yang  harus  dilindungi  dalam  proses eksekusi  mati  tersebut, oleh  karena  itu  sebelum  terpidana  mati  dieksekusi,  terpidana mati  tersebut  harus  melalui  proses  yang  panjang  dan  penuh  kehati-hatian  supaya hukuman tersebut tidak salah sasaran.
Terdapat  proses  hukum  acara  yang  panjang  dan  juga  teliti  yang  harus diterapkan  sebelum  menerapkan  hukuman  mati  tersebut.  Dalam  hukum  Islam, ‘Awdah  mengatakan,  terdapat  3  (tiga)  syarat  yang  harus  diperhatikan  dalam memutuskan  hukuman  mati.  Pertama, rukn  al-shar’I (legalitas),  kedua rukn  al-maddi (perbuatan  pidana),  dan  ketiga  yaitu rukn  l-adabi (kondisi  pelaku).  Apabila  3  (tiga) kriteria  tersebut  terpenuhi  dalam  hukum  acara  hukuman  mati.  Maka  dalam  Hukum Pidana Islam, pelaku kejahatan tersebut harus diberi hukuman mati. 35
Tidak  jauh  berbeda  dengan hukum  Islam. Penerapan eksekusi  pidana  mati  di Indonesia  juga  melalui  proses  yang  panjang  sampai  benar-benar  dilaksanakan eksekusi  tersebut.  Proses  panjang  tersebut  juga  membutuhkan  waktu  yang  lama
34 Algipahla  Ismail ,  “Analisis  Aturan  Masa  Tunggu  Pelaksanaan  Eksekusi  Mati  Bagi  Terpidana  yang Sudah Divonis Dikaitkan dengan Asas Kepastian Hukum” (Bandung, Universitas Islam Bandung, 2019), h. 77– 78.
35 Imran, “Eksekusi Hukuman Mati Tinjauan  Maqasid Al-Syariah dan Keadilan,” h. 187.
hingga  bertahun-tahun  bahkan  sampai  berpuluh-puluh  tahun  lamanya.  Peristiwa tersebut  disebut  sebagai fenomena  deret tunggu ,  sesuai  dengan  penjelasan  yang  tertera di sub bab sebelumnya.
Tidak sedikit orang yang mengatakan bahwasanya fenomena terpidana mati di Indonesia yang berada dalam deret tunggu eksekusi dalam ketidakpastian merupakan bentuk  pelangaran  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  lanjutan  bagi  terpidana  mati.  Dalam masa-masa  tersebut,  tidak  jarang  ditemukan  kisah  terpidana  mati  yang  mengalami trauma  psikis  yang  mengakibatkan  penurunan  kualitas  kesehatan  baik  secara  fisik maupun  kejiwaan. 36 Akan  tetapi,  apabila  kita  telisik  lebih  dalam  lagi.  Lamanya  masa tunggu yang diterima oleh terpidana mati tersebut merupakan salah satu bentuk dari perlindungan HAM berupa hak untuk hidup, karena memberikan kesempatan kepada terpidana untuk hidup lebih lama lagi, lamanya masa tunggu tersebut juga merupakan penerapan  dari  salah  satu  konsep maqasid  al-syari’ah yaitu hifz  nafs (mendapatkan perlindungan  jiwa).  Hal  ini  dikarenakan  pemerintah  sangat  berhati-hati  dalam menjatuhkan hukuman mati kepada terpidana mati tersebut. Sehingga meminimalisis terjadinya  salah  sasaran  dalam  hal  pemberian  penjatuhan  hukuman  eksekusi  mati tersebut.

## D. KESIMPULAN
Mekanisme  kebijakan  masa  tunggu  bagi  terpidana  mati  di  Indonesia  relatif lama  dikarenakan  terpidana  mati  diberikan  kesempatan  untuk  menerima  masa percobaan  selama  10  tahun,  dan  terdapat  beberapa  hal  yang  dapat  membenarkan perihal  penundaan  eksekusi  mati  tersebut.  Pertama  ialah,  adanya  permintaan penundaan  eksekusi  mati  dari  terpidana;  Kedua,  terpidana  sedang  dalam  kondisi hamil;  Ketiga,  apabila  terpidana  mengajukan  grasi;  Keempat,  terpidana  mengajukan upaya  hukum  luar  biasa  berupa  kasasi  demi  kepentingan  hukum;  Kelima,  terpidana mengajukan  upaya  hukum  luar  biasa  berupa  Peninjauan  Kembali  (PK)  kapada Mahkamah Agung. Hal tersebutlah yang membuat masa tunggu di Indonesia terkesan begitu lama.
Pendekatan  asas  kepastian  hukum  dan maqasid al-syari’ah tentang  masa tungu bagi  terpidana  mati  di  kedua  Negara  tersebut  yakni  Indonesia  dan  Malaysia  ialah sama-sama tidak memiliki asas kepastian hukum yang mengatur tentang jangka waktu masa tunggu bagi terpidana mati untuk menunggu eksekusi mati. Akan tetapi, apabila kita telisik lebih dalam lagi. Lamanya masa tunggu yang diterima oleh terpidana mati di  Indonesia  merupakan  salah  satu  bentuk  dari  perlindungan  HAM,  karena memberikan  kesempatan  kepada  terpidana  untuk  hidup  lebih  lama  lagi,  lamanya masa  tunggu  tersebut  juga  merupakan  penerapan  dari  salah  satu  konsep maqasid  al- syari’ah yaitu hifz  nafs (mendapatkan  perlindungan  jiwa),  hal  ini  dikarenakan pemerintah  sangat  berhati-hati  dalam  menjatuhkan  hukuman  mati  kepada  terpidana
36 Adhigama Andre Budiman dan Maidina Rahmawati, " Fenomena Deret Tunggu Terpidana Mati di Indonesia", (Institute  for  Criminal  Justice  Reform  (ICJR)  Jalan  Kompleks  Departemen  Kesehatan  Blok, 2020), h. 22.
mati  tersebut.  Sehingga  meminimalisis  terjadinya  salah  sasaran  dalam  pemberian penjatuhan  hukuman  eksekusi  mati  tersebut.  Hal  ini  dikarenakan  hukuman  mati bukan hanya sebagai sarana pembalasan bagi pelaku tindak pidana berat, akan tetapi juga sebagai usaha menjaga serta menegakkan HAM.

## REFERENSI:

## Buku
Algipahla  Ismail,  “Analisis  Aturan  Masa  Tunggu  Pelaksanaan  Eksekusi  Mati  Bagi Terpidana  yang  Sudah  Divonis  Dikaitkan  dengan  Asas  Kepastian  Hukum”, Bandung, Universitas Islam Bandung, 2019.
Algipahla  Ismail,  “Analisis  Aturan  Masa  Tunggu  Pelaksanaan  Eksekusi  Mati  Bagi Terpidana  yang  Sudah  Divonis  Dikaitkan  dengan  Asas  Kepastian  Hukum”, Bandung, Universitas Islam Bandung, 2019.
Amnesty  International,  Laporan  Global  Amnesty  International:  Hukuman  dan Eksekusi Mati 2020 Amnesty International, 2021, amnesty.org.
Andi Hamzah, KUHP & KUHAP, Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
Anti-Death  Penalty  Asia  Network  (ADPAN)  dkk.,  “Death  Penalty  in  Malaysia,” Ensemble contre la peine de mort (ECPM), Maret 2018.
Arik  Tamaja,  Pasek  Diantha,  dan  Budi  Ariska,  “Analisis  Yuridis  Hukuman  Mati Terhadap  Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI)  di  Malaysia  Dari  Sudut  Pnadang Hukum Hak Asasi Manusia Internasional,”
BT.  Mohamed  Fadzil,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Eksekusi  Hukuman  Mati Menurut Undang-Undang di Malaysia.”
Efendi, “Konstitusionalitas Masa Tunggu Eksekusi bagi Terpidana Mati dalam Sistem Pemidanaan.”
Farid, A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik,
Fatrian Larasanti, “Eksekusi Pidana Mati Terhadap Narapidana yang Mengalami Sakit Kronis,”.
Harrys Pratama Teguh dan Usep Saepullah, "Teori dan Praktik Hukum Acara Pidana Khusus", Pertama (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), h. 354–55.
Imran, “Eksekusi Hukuman Mati Tinjauan Maqasid Al-Syariah dan Keadilan,” h. 187.
Isma  Nurillah  Ahma,  “Moratorium  Hukuman  Mati  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Indonesia” (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, t.t.
Rizka  Fatrian  Larasanti,  “Eksekusi  Pidana  Mati  Terhadap  Narapidana  yang Mengalami Sakit Kronis,” Jurist-Diction Vol 2 No.5 (1 September 2019).
Waluyo, Bambang. Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.  Waluyo.

## Website
Kompas.com,  “538  Terpidana  Mati  Tengah  Tunggu  Eksekusi,  Empat  di  Antaranya
Sudah  Menunggu  Lebih  dari  20  Tahun,”  Kompas.com,  Oktober  2020,  diakses pada 3 April 2021, Pukul 10.37, https://nasional.kompas.com/read/2020/10/08/17555811/538-terpidana-mati- tengah-tunggu-eksekusi-empat-di-antaranya-sudah-menunggu.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, Oktober 2002.
Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.
Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No. B-235/E/3/1994.”
Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  7  Tahun  2014  Tentang  Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana.