## Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi
Lembaga Penellitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Volume 23(2), Juli 2023, 1615-1622 DOI: 10.33087/jiubj.v23i2.3596

## Kekerasan dalam Rumah Tangga: Konsekuensi Hukum dan Perlindungan Korban

## Yusuf Gunawan
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Correspondence: yusufgunawan@iblam.ac.id
Abstrak. Baru-baru ini stasiun TV, medsos diramaikan berita tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan artis FI terhadap istrinya yang juga seorang artis bernama VM di sebuah hotel di Jawa Timur. Sebelumnya, dihebohkan juga KDRT sesama artis LK yang mengalami kekerasan yang dilakukan oleh RB dan Kasus  ini  berakhir  dengan  perdamaian  dan  pencabutan  laporan  kepolisian.  Pada  media  sosial  viralnya  video KDRT yang dialami seorang anak dari bapaknya yang seorang pengusaha bernama RIS yang telah ditetapkan sebagai  tersangka  atas  laporan  dari  istrinya  usai  pemeriksaan  dan  gelar  perkara.  KDRT  terhadap  anak  yang menghebohkan publik Indonesia terjadi pada tahun 1984 yang dialami oleh AH berusia 7 tahun yang meninggal dianiaya  ayah  dan  ibu  kandungnya  sendiri.  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  menyatakan  ME  bersalah  dan dijatuhi  hukuman  penjara  selama  5  tahun  sedangkan  istrinya  S  dijatuhi  hukuman  penjara  selama  3  tahun. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa Peraturan Perundang Undang dengan pendekatan yuridis empiris dengan mengkaji konsep normatif  atau  yuridis  mengenai  pelaksanaan  perlindungan  hukum  bagi  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga (KDRT) yang menjadi korban dalam tindak pidana. Kesimpulan penelitian ini adalah adapun alasan terjadinya tindak  kekerasan  fisik  dalam  lingkup  rumah  tangga  (KDRT)  oleh  suami  terhadap  isteri  dan/atau  anak:  faktor perselingkuhan,  faktor  ekonomi,  faktor  spikologi  dan  sifat  suami,  faktor  pendidikan,  faktor  pihak  ke-tiga (keluarga)  dan  konsekwensi  hukum  akibat  tindak  kekerasan  fisik  dalam  lingkup  rumah  tangga  (KDRT)  oleh suami  terhadap  isteri  dan/  atau  anak  dapat  dilakukan  dengan  non-litigasi  melalui  P2TP2A  dan  Komnas Perempuan sedangkan penanganan litigasi melalui pelaporan kepolisian.
Kata kunci : kekerasan dalam rumah tangga; konsekuensi hukum; perlindungan korban
Abstract.  Recently,  TV  stations  and  social  media  were  enlivened  by  news  about  domestic  violence  (KDRT) committed  by  artist  FI  against  his  wife  who  is  also  an  artist  named  VM  in  a  hotel  in  East  Java.  Previously, domestic violence among fellow LK artists was also horrified who experienced violence perpetrated by RB and this case ended with recovery and revocation of the police report. On social media, the viral video of domestic violence  experienced  by  a  child  from  his  father,  a  businessman  named  RIS,  has  been  determined  as  an allegation  of  a  report  from  his  wife  after  the  examination  and  case  title.  Domestic  violence  against  children which shocked the Indonesian public occurred in 1984 which was experienced by 7-year-old AH who died after being abused by his own biological father and mother. The South Jakarta District Court found Saya guilty and was sentenced to 5 years in prison while his wife S was sentenced to 3 years in prison. This research method uses a type of normative legal research that is carried out or focuses on positive legal norms in the form of laws and  regulations  with  an  empirical  juridical  approach by  reviewing  normative  or  juridical  concepts  regarding the implementation of legal protection for victims of domestic violence (KDRT) who are victims of crime. The conclusion of this study is that the reasons for the occurrence of acts of physical violence within the household (KDRT) by husbands against wives and/or children: infidelity factors, economic factors, psychological factors and the nature of the husband, educational factors, third party factors (family) and legal consequences due to acts  of  physical  violence  within  the  household  (KDRT)  by  husbands  against  wives  and/or  children  can  be carried out through non-litigation through P2TP2A and Komnas Perempuan while handling litigation through police reporting.
Keywords : domestic violence; legal consequences; victim protection

## PENDAHULUAN
Baru-baru  ini  stasiun  TV,  medsos diramaikan  berita  tentang  kekerasan  dalam rumah  tangga  (KDRT)  yang  dilakukan  artis  FI terhadap  istrinya  yang  juga  seorang  artis bernama  VM  di  sebuah  hotel  di  Jawa  Timur.
Kasus  ini  ditangani  oleh  Polisi  Daerah  Jawa Timur  (Polda  Jatim)  dan  masih  dalam  proses klarifikasi  korban  dan  pelaku  dengan  dugaan motif sementara ini adalah adanya kesalahpahaman  yang  memicu  cekcok  dan berakhir dengan kekeraasan yang dilakukan oleh
pelaku/  terlapor  (CNN  Indonesia,  2023). Sebelumnya,  dihebohkan  juga  KDRT  sesama artis  LK  yang  mengalami  kekerasan  yang dilakukan  oleh  RB  dan  RB  resmi  ditahan  polisi sebagai tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga  (KDRT)  terhadap  istrinya,  LK.  RB ditahan  penyidik  usai  menjalani  serangkaian proses  pemeriksaan.  Kisah  ini  berawal  dari korban dan terlapor yang merupakan suami istri, dan  terlapor  ketahuan  berselingkuh  setelah KDRT  yang  dialami  LB,  korban  meminta  agar dirinya  dipulangkan  ke  rumah  orang  tuanya, namun permintaan itu justru menyulut emosi RB dan  terjadilah  tindak  kekerasan.  melakukan tindakan  kekerasan  (CNN  Indonesia,  2022). Kasus  ini  berakhir  dengan  perdamaian  dan pencabutan laporan kepolisian.
Dunia media sosial (medsos) dihebohkan  dengan  viralnya  video  KDRT  yang dialami  seorang  anak  dari  bapaknya  yang seorang  pengusaha  bernama  RIS  yang  telah ditetapkan  sebagai  tersangka  atas  laporan  dari istrinya  usai  pemeriksaan  dan  gelar  perkara. Ternyata  KDRT  yang  dialami  adalah  istri  dan kedua anaknya yang dibawah umur (DetikNews, 2023). KDRT terhadap anak yang menghebohkan  public  Indonesia  dan  membuat miris setiap orang yang membacanya adalah apa yang  dialami  oleh  AH  berusia  7  tahun  yang meninggal  dianiaya  ayah  dan  ibu  kandungnya sendiri  pada  8  November  1984.  Korban  AH tergeletak  tak  bernyawa  di  kamar mayat  RSCM dengan  sekujur  tubuh  babak  belur  akibat pukulan  ayahnya  (ME)  dan  ibu  tirinya  (S) dengan  alasan  AH mencuri  uang  di  sekolahnya. Kisah pilu ini sempat diangkat dalam film layar lebar  dengan  judul  nama  korban  pada  tahun 1985.  Kasus  ini  berlanjut  sampai  pada persidangan  di  Pengadilan  Negeri  Jakarta Selatan dan ME dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman  penjara  selama  5  tahun  sedangkan istrinya  S  juga  dinyatakan  bersalah  dan  dijatuhi hukuman  penjara  selama  3  tahun  (kompas.com, 2022).
Perkawinan  adalah  suatu  hubungan antara  dua  orang  yang  diakui  sah  oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perkawinan yang  berlaku.  Dalam  perkawinan,  masing- masing  individu  akan  memulai  suatu  kewajiban dan  berbagi  peran  yang  sifatnya  baru  dengan pasangannya.  Fungsi  peran  akan  menentukan tugas  dan  kewajiban  individu  dalam  suatu keluarga yang harmonis. Pada masa selanjutnya, pasangan tersebut akan menjadi sebuah keluarga yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak atau
tanpa  anak  sekalipun  (Dewi  &  Hartini,  2017). Rumah  tangga  merupakan  sekelompok  orang yang  tinggal  bersama-sama  di  sebuah  tempat tinggal, dimana didalamnya tercipta keharmoninsan,  kerukunan  dan  kebahagiaan. Negara  Republik  Indonesia  adalah  negara  yang berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian,  setiap  orang  dalam  lingkup  rumah tangga  melaksanakan  hak  dan  kewajibannya harus  didasari  oleh  agama  dan  kemanusiaan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut, bergantung pada setiap orang dalam satu lingkup rumah  tangga  terutama  dalam  sikap,  perilaku, pengendalian diri setiap orang di lingkup rumah tangga tersebut.
Dalam  menjalani  kehidupan  berumah tangga,  tentunya  tidak  semudah  dan  semulus yang  dibayangkan,  pastinya  juga  terdapat beberapa masalah  yang  harus  dihadapi  keluarga tersebut.  Dengan  demikian,  pengertian  dan  rasa kebersaman  kekeluargaan  sangat  dibutuhkan untuk  saling  memahami  satu  sama  lain  dan nantinya semua dapat dihadapi dengan bijak jika ada  suatu  masalah.  Namun,  disisi  lain  ada keluarga yang merasa frustrasi dan kurang bijak dalam  bersikap  sehingga  masalah  tersebut manjadi  hal  yang  sangat  besar  yang  kemudian berujung  pada  tindak  kekerasan  dalam  rumah tangga  yang  dilakukan  pada  anggota  keluarga tersebut (Soeroso, 2012). Menurut Pasal 1 Butir 1  UU  Nomor  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga (UU  PKDRT)  bahwa  KDRT  adalah  setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik, seksual,  psikologi,  dan/atau  penelantaran  rumah tangga  termasuk  ancaman  untuk  melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan  secara  melawan  hukum  dalam lingkuprumah tangga.
Tindak  kekerasan  secara  fisik  yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya dan/ atau anaknya  merupakan  suatu  tindakan  yang bertentangan  dengan  norma  kehidupan,  terlebih sangat  bertentangan  dengan  tujuan  dibentuknya suatu  perkawinan.  Kekerasan  fisik  yang  berupa pemukulan  akan  menimbulkan  efek  terhadap korban aitu istri yang menyebabkann kepercayaan semakin menurn terhadap suaminya,  cacat  mental,  cacat  fisik  bahkan  ada yang berujung sampai pada kematian (Manumpahi  et  al.,  2016).  Negara  dan pemerintah bukan hanya bertanggungjawab atas penyelenggaraaan perlindungan atas anak, tetapi
juga  bertanggung  jawab  untuk  menyediakan fasilitas  dan  aksesibilitas  bagi  anak,  sehingga menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara  optimal,  yang  harus  dilaksanakan  sedini mungkin  sejak  janin  dalam  kandungan  sampai berumur  18  tahun.  Setiap  anak  yang  bahkan sejak lahirnya sudah dilengkapi dengan berbagai hak,  dan  anak  memiliki  hak  untuk  tumbuh  dan berkembang  serta  terlindungi  dari  bentuk kekerasan, diskriminasi, penelantaran dan eksploitasi (Kemenpppa, 2021).
Tindak  pidana  terhadap  anak  tidak pernah  surut,  dari  awal  tahun  2022  hingga sekarang  berdasarkan  data  dari  SIMFONI-PPA terdapat  17.594  kasus  dengan  56,6%  korban anak-anak,  dan  sebanyak  594  kasus  terjadi  di DKI  Jakarta  (Kemenpppa,  2021).  Dan  yang lebih mengkhawatirkan bahwa pelaku kejahatan seksual  dan  kasus  kekerasan  terhadap  anak paling  banyak  adalah  orang  terdekat.  Kejahatan dan kekerasan terhadap anak tersebut menimbulkan  banyak  kerugian,  baik  kerugian fisik  maupun  non-fisik.  Kerugian  fisik  dapat berupa cacat, luka-luka bahkan sampai kematian,  kerugian  non-fisik  dapat  berupa mental yang terganggu, maupun rasa takut yang berakibat menjadi trauma. Mattalata berpendapat bahwa  usaha  pemberian  bantuan  kepada  korban bukanlah kewajiban pelaku saja, melainkan juga kewajiban  warga  masyarakat  dan  Negara (Dwiatmodjo,  2011).  Tujuan  penelitian  ini adalah  untuk  alasan  terjadinya  tindak  kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga (KDRT) oleh suami  terhadap  isteri  dan/atau  anak,  dan konsekwensi  hukum  akibat  tindak  kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga (KDRT) oleh suami terhadap isteri dan/atau anak.

## METODE
Metode  penelitian  ini  menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa Peraturan Perundang Undang dengan pendekatan  yuridis  empiris  dengan  mengkaji konsep normatif atau yuridis mengenai pelaksanaan  perlindungan  hukum  bagi  korban kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT)  yang menjadi korban dalam tindak pidana.
HASIL Adapun latar belakang penyebab terjadinya  KDRT  yang  disarikan  dari  berbagai sumber dan penelitian adlah sebagai berikut: (1) faktor  perselingkuhan;  (2)  faktor  ekonomi, Suami  dan/  atau  kepala  rumah  tangga  tidak
dapat  memenuhi  kebutuhan  ekonomi  keluarga disamping itu istri tidak punya cukup ketrampilan dan pekerjaan menunjang kebutuhan  keluarga;  (3)  faktor  spikologi  dan sifat  suami:  Emosional/  temperamental,  kurang matang  emosinya,  temperamental,  sebagai  laki- laki  (suami  dan/  atau  bapak)  harus  dominan, paling berkuasa, harus tunduk dan harus dituruti. Disamping  itu  kelakuan  suami  yang  suka mabuk,  judi,  main  perempuan  dan  foya-foya dapat  menyebabkan  KDRT.  Perbedaan  sifat, prinsip,  kebiasaan,  perilaku,  tata  krama  dan dalam  berbicara  masing-masing  suami  dan  istri juga  dapat  menyebabkan  pertengkaran  dan berujung  pada  KDRT;  (4)  faktor  pendidikan, rendahnya  pendidikan  ditambah  ketrampilan memyebabkan  peluang  untuk  bekerja  dan menghasilkan  uang  untuk  keperluan  keluarga menyebabkan ketidak harmonisan dalam keluarga.  Pendidikan  juga  berarti  pendidikan perilaku,  sopan  santun  dan  cinta  kasih  yang didapat  dalam  keluarga  suami/  istri  semasa anak-anak sampai memasuki pernikahan seringkali  tidak  mendapat  cukup  bekal  teladan dari  keluarganya  masing-masing;  dan  (5)  faktor pihak  ke-tiga  (keluarga),  faktor  eksternal  dapat terjadi  dari  pihak  keluarga  suami  dan/  atau  istri yang  cukkup  dominan  mempengaruhi  suami dan/ atau istri sehingga menimbulkan percekcokan dengan berakhir pada KDRT.

## Konsekuensi Hukum
Saat ini kekerasan terhadap perempuan/istri  sedang  menjadi  perbincangan dan dipelajari oleh sejumlah kalangan masyarakat  hingga  ke  tingkat  dunia.  Istilah  ini menjadi  populer  terutama  merujuk  kepada korbannya yaitu perempuan. Bukan berarti, laki- laki  tidak  menjadi  korban  tindak  kekerasan, namun dari pengungkapan hasil-hasil pembelajaran maupun penelitian pada masyarakat ditingkat lokal sampai internasional, didapati  fenomena  yang  mengejutkan  bahwa kebanyakan  perempuan  dan  anak-  anak  adalah korban  kekerasan  (Karya,  2013).  Keutuhan  dan kerukunan  rumah  tangga  dapat  terganggu  jika pengendalian  diri  tidak  dapat  dikontrol  yang pada  akhirnya  mengakibatkan  kekerasan  dalam rumah  tangga  sehingga  timbul  ketidakamanan atau  ketidakadilan  terhadap  orang  yang  berada dalam  lingkup  rumah  tangga,  dalam  hal  ini adalah  istri.  Hal  ini  dapat  menimbulkan ketidakharmonisan  rumah  tangga  yang  dapat berakhir perceraian. Untuk mencegahnya, melindungi  korban  dan  menindak  pelaku
kekerasan dalam rumah tangga sangat dibutuhkan (Karya, 2013)
Kenyataannya, ada beberapa yang menjadi  tujuan  dari  perkawinan  kadang-kadang tidak  tercapai  ang  disebabkan  pasangan  suami istri  tersebut  sering  bertengkar.  Hal  ini  dapat diketahui  dari  data  yang  dimiliki  oleh  Pusat Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  (P3A) tentang  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan selama 2019, kekerasan terhadap istri menempati  peringkat  teratas  diantara  kasus terhadap  perempuan.  Setidaknya,  pada  2019 P3A  menerima  laporan  66  kasus  kekerasan terhadap  istri.  Kasus  kekerasan  terhadap  istri selalu  menjadi  perhatian  P3A  sebab  kasus  itu menimpa  perempuan  dewasa  yang  menjadi  ibu rumah  tangga.  Kasus  tersebut  belum  termasuk yang  melapor  melalui  telpon.  Kurang  lebih  10 (sepuluh) tahun terakhir ini, pemerhati ketahanan  keluarga  menengarai  banyaknya korban  KDRT,  rumah  tangga  yang  seharusnya menjadi  tempat  berlindung,  menjadi  tempat yang tidak aman. Rumah  tangga yang seharusnya  menjadi  tempat  curahan  kasih sayang,  menjadi  seperti  neraka  yang  membakar jiwa  raganya.  Sepanjang  tahun  2004,  menurut data yang terdapat di LRC- KJHAM (salah satu lembaga  swadaya  masyarakat  yang  peduli  pada KDRT)  telah  terjadi  132  peristiwa  KDRT, dengan korban meninggal sebanyak 18 (delapan belas)  orang.  Bentuk  kekerasan  yang  dialami oleh  istri  adalah  kekerasan  fisik,  yaitu  seperti pemu-  kulan,  penyiksaan,  kekerasan  psikis, seperti  penghinaan,  ancaman  dan  penelantaran rumah  tangga.  Segala  bentuk  kekerasan, terutama  kekerasan  dalam  rumah  tangga merupakan  pelanggaran  hak  asasi  manusia  dan merupakan kejahatan terhadap martabat manusia serta  bentuk-bentuk  diskriminasi  yang  harus dihapuskan.  Biasanya  yang  menjadi  korban kekerasan  dalam  rumah  tangga  kebanyakan adalah perempuan, maka mereka harus mendapat  perlindungan  dari  negara  atau masyarakat  agar  terhindar  dari  kekerasan  atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakukan yang merendahkan derajat dan martabat manusia.
Banyaknya  kasus  kekerasan,  terutama kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  dilakukan oleh  suami  terhadap  istri.  Hal  ini  menjadi  salah satu  pertimbangan  diundangkannya  Undang- undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga. Undang-undang  ini,  selain  mengatur  hal  ihwal pencegahan  dan  perlindungan  serta  pemulihan
terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga  mengatur  secara  spesifik  kekerasan  yang terjadi  dalam  rumah tangga  dengan  unsur-unsur tindak  pidana  yang  berbeda  dengan  tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP.
Pasal  5  Undang-Undang  No.  23  Tahun 2004  menyatakan  “Setiap  orang  dilarang melakukan  kekerasan  dalam  rumah  tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan  cara  :  (a)  kekerasan  fisik;  (b)  kekerasan psikis; (c) kekerasan seksual, atau (d) penelantaran  rumah  tangga.  Pasal  6  Undang- Undang  No.  23  Tahun  2004  menyatakan “Kekerasan  fisik  sebagaimana  yang  dimaksud dalam  Pasal  5  huruf  a  adalah  perbuatan  yang mengakibatkan  rasa  sakit,  jatuh  sakit  atau  luka berat”  Sedangkan  ketentuan  pidana  dalam Undang-Undang  No.  23  Tahun  2004  diatur dalam  Bab  VIII  mulai  Pasal  44  sampai  dengan Pasal  53.  Adapun  ketentuan  pidana  untuk kekerasan  yang  dilakukan  oleh  suami  terhadap istri yang bentuk kekerasannya adalah kekerasan fisik  diatur  dalam  Pasal  44  Ayat  (1)  sampai dengan Ayat (4). Pasal 44 Undang- Undang No. 23  Tahun  2004  menyatakan:  (1)  Setiap  orang yang  melakukan  perbuatan  kekerasan  fisik dalam  lingkup  rumah  tangga  sebagaimana  yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  atau pidana  denda  paling  banyak  Rp  15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka  berat,  dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  atau  denda paling  banyak  RP  30.000.000,00;  (tiga  puluh juta rupiah); (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  15  (lima belas)  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp 45.000.000,00;  (empat  puluh  lima  juta  rupiah); dan  (4)  Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  oleh  suami terhadap  istri  atau  sebaliknya  yang  tidak menimbulkan  penyakit  atau  halangan  untuk menjalankan  pekerjaan  jabatan  atau  mata pencaharian  atau  kegiatan  sehari-hari,  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  4  (empat) bulan atau denda paling banyak p 5.000.000,00; (lima juta rupiah).
Pasal 50 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004  menentukan  “Selain  pidana  sebagaimana dimaksud dalam bab ini hakim dapat menjatuhkan  pidana  tambahan  berupa  :  (1)
Pembatasan  gerak  pelaku  baik  yang  bertujuan untuk  menjauhkan  pelaku  dari  korban  dalam jarak  dan  waktu  tertentu,  maupun  pembatasan hak-hak  tertentu  dari  pelaku;  dan  (2)  Penetapan pelaku  mengikuti  program  konseling  di  bawah pengawasan lembaga tertentu Pasal 51 menentukan  bahwa  “Tindak  pidana  kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.”

## Perlindungan Korban KDRT
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  15  huruf  b dan  huruf  d  UU  No.  23  Tahun  2004,  diatur bahwa  setiap  orang  yang  mendengar,  melihat, atau  mengetahui  terjadinya  kekerasan  dalam rumah  tangga  wajib  melakukan  upaya-upaya sesuai  dengan  batas  kemampuannya  untuk memberikan  perlindunggan  kepada  korban  dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan atas korban. Sedangkan terkait  upaya  perlindungan  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  15  di  atas,  lebih  lanjut  dalam ketentuan  Pasal  16  UU  No.  23  Tahun  2004, diatur  bahwa:  “Dalam  waktu  1  x  24  (satu  kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui  atau  menerima  laporan  kekerasan dalam  rumah  tangga,  kepolisian  wajib  segera memberikan  perlindungan  sementara  pada korban.  Perlindungan  sementara  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam  terhitung  sejak  pemberian  perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib  meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.”
Selanjutnya  dalam  ketentuan  Pasal  17 UU No. 23 Tahun 2004, mengatur bahwa dalam rangka  memberikan  perlindungan  sementara, kepolisian  dapat  bekerja  sama  dengan  tenaga kesehatan,  pekerja  sosial,  relawan  pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi  korban.  Disamping  itu,  dalam rangka  melakukan  pendampingan  terhadap korban  KDRT,  terutamanya  terkait memberikan perlindungan dan pelayanan sebagaimana diatur dalam  ketentuan  Pasal  25  UU  No.  23/2004, maka  seorang  advokat  wajib  :  Memberikan konsultasi  hukum  yang  mencakup  informasi mengenai  hak-hak  korban dan  proses  peradilan; Mendampingi  korban  di  tingkat  penyidikan, penuntutan,  dan  pemeriksaan  dalam  sidang pengadilan  dan  membantu  korban  untuk  secara lengkap  memaparkan  kekerasan  dalam  rumah tangga  yang  dialaminya;  atau  Melakukan
koordinasi  dengan  sesama  penegak  hukum, relawan  pendamping,  dan  pekerja  sosial  agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.
Perlindungan  Yang  Dilakukan  Lembaga Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (LPSK) Sebagaimana  diketahui,  bahwa  selain  telah diatur  di  dalam  undang-undang  khusus  tentang tindak  KDRT,  perlindungan  yang  dilakukan LPSK  bagi  saksi  dan/atau  korban  tindak  pidana KDRT  saat  ini  juga  diatur  di  dalam  ketentuan Pasal  5,  Pasal  6  dan  Pasal  7  Undang-undang Nomor  31  tahun  2014  tentang  Perubahan  atas Perubahan  Undang-undang  Nomor  13  tahun 2006  tentang  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan Korban  (UU  No.  31  Tahun  2014),  terutamanya saksi  dan  korban  kekerasan  rumah  tangga  yang menghadapi  situasi  yang  sanngat  mengancam (Asmadi, 2020). Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam  konstitusi  Indonesia,  anak  memiliki peran  strategis  yang  secara  tegas  dinyatakan bahwa  negara  menjamin  hak  setiap  anak  atas kelangsungan  hidup,  tumbuh,  dan  berkembang serta atas pelindungan dari kekerasan, diskriminasi, penelantaran dan eksploitasi (UUD 1945).
Undang-Undang  No.  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak,  menjelaskan  secara eksplisit  dalam  Pasal  1  Ayat  (2),  “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar  dapat hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan martabat kemanusiaan, serta mendapat kekerasan  dan  diskriminasi”.  Dengan  demikian maka anak memang wajib dilindungi agar dapat bertumbuh sebagai salah satu komponen penerus generasi  bangsa  yang  bisa  secara  optimal memberikan kebanggan bagi bangsa dan negara, atau  dengan  kata  lain  perlindungan  anak dilakukan  untuk  meningkatkan  mutu  sumber daya  manusia  yang  dimiliki  oleh  bangsa Indonesia.
Undang-undang paling baru yang dikenal  dengan  nama  UU  No.  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  dibuat untuk menggantikan dan meniadakan UU No. 3 Tahun  1997  tentang  Peradilan  Anak.  Sistem Peradilan Pidana Anak pada UU ini diatur lebih luas  dan  komprehensif  dimana  pada  UU  ini proses peradilan juga akan diikuti oleh tindakan hukum  lain  demi  kepentingan  dan  masa  depan anak. Pada UU baru ini, ada hal pengaturan baru yang  menjadi  terobosan  berupa  Diversi  (proses
penyelesaian  per-  kara  anak  diluar  mekanisme pidana) yang diatur secara jelas. Pada menyebutkan bahwa diversi diberlakukan dengan  tujuan  agar  anak  dapat  dipulihkan keadaannya  dari  situasi  menghadapi  hukum
(restorative justice) . konsep diversi pengaturannya  tercantum  sebagai  berikut  : Mencapai  perdamaian  antara  korban  dan  anak; Menyelesaikan  perkara  anak  diluar  proses peradilan; Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;  Mendorong  masyarakat  untuk berpartisipasi;  dan  Menanamkan  rasa  tanggung jawab kepada anak.
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia menjamin  kesejahteraan  tiap-tiap  warganegara, termasuk perlindungan terhadap anak-anak yang merupakan Hak Asasi Manusia. Anak merupakan  generasi  penerus  bangsa  yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan difat  khusus  yang  menjamin  kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara di asa depan. Oleh karena  itu,  anak  perlu  mendapat  kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang  secara  optimal  baik  fisik  maupun mental,  maka  diperlukan  upaya  perlindungan serta  mewujudkan  kesejahteraan  anak  dengan memberikan  jaminan  terhadap  pemenuhan  hak- haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.
Dalam Pasal 59 Undang-Undang No. 35 Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahawa “Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  dan  lembaga negara  lainnya  berkewajiban  dan  bertanggung jawab  untuk  memberikan  Perlindungan  Khusus kepada  Anak”  .  selanjutnya  dalam  ayat  2 menyebutkan  bahwa  Perlindungan  Khusus kepada  Anak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  diberikan  salah  satunya  yaitu  kepada  Anak korban  Kekerasan  fisik  dan/atau  psikis.  Bentuk perlindungan  hukum  terhadap  anak  yang bermasalah  dengan  perkara  kekerasan  dalam rumah  tangga  adalah  :  adanya  berbagai  upaya preventif  maupun  represif  yang  dilakukan  baik oleh  masyarakat  maupun  pemerintah  (melalui aparat  penegak  hukumnya),  seperti  pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman  yang  dapat  membahayakan  nyawa korban,  pemberian  bantuan  medis  maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan.
Perlindungan  Khusus  bagi  Anak  korban Kekerasan  fisik  dan/atau  psikis  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  59  ayat  (2)  huruf  i
dilakukan melalui upaya: (a) penyebarluasan dan sosialisasi  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yang  melindungi  Anak  korban  tindak Kekerasan;  dan  (b)  pemantauan,  pelaporan,  dan pemberian sanksi.
Penjatuhan  pidana  yang  diutamakan adalah  pelaku  sebagai  bentuk  tanggungjawab dari  perbuatan  yang  dilakukannya  dengan dipenjara  sekian  tahun,  korban  hanya  dapat menerima  tindakan  pembalasan  tersebut  dengan penjatuhan  hukuman  yang  diberikan  hakim kepada  pelaku.  Setelah  mendapat  putusan  yang bersifat incracht dari pengadilan, si anak sebagai korban  dikembalikan  pada  orangtuanya  tanpa direhabilitasi.  Kemudian  dalam  hal  medis, seperti  melakukan  perawatan  (kalau  terdapat luka  fisik),  dan  visum  anak  sebagai  korban dibebani biaya sendiri. Dalam hal ini anak tidak memperoleh  ganti  kerugian  seperti  restitusi maupun  kompensasi  dan  bantuan  hukum lainnya.
Perlindungan  hukum  KDRT  untuk  istri perlakuannya  sama  dengan  orang  dewasa lainnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya  (UUD  1945),  diatur  bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di  dalam  hukum  dan  pemerintahan  dan  wajib menjunjung hukumdan pemerintahan itu dengan tidak  ada  kecualinya”.  Selanjutnya  dalam ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 diatur, bahwa  “Setiap  orang  berhak  atas  perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta  benda  yang  di  bawah  kekuasaannya,  serta berhak  atas  rasa  aman  dan  perlindungan  dari ancaman  ketakutan  untuk  berbuat  atau  tidak berbuat  sesuatu  yang  merupakan  hak  asasi”. Kemudian dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 juga  diatur,  bahwa  “Setiap  orang  berhak mendapat  kemudahan  dan  perlakuan  khusus untuk  memperoleh  kesempatan  dan  manfaat yang  sama  guna  mencapai  persamaan  dan keadilan”.  Oleh  karenanya  setiap  manusia berhak  memperoleh  jaminan  perlindungan hukum  dan  hak  asasi  untuk  mendapatkan kesempatan  dan  manfaat  yang  sama  dalam persamaan dan keadilan.
Pelaksanaan  Perlindungan  Hukum  Korban KDRT
Pelaksanaan perlindungan hukum korban KDRT dapat dilakukan melalui lembaga yang telah disedikan yaitu:
1. Penanganan melalui non-litigasi:
a. Melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak (P2TP2A), pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  Anak  Republik  Indonesia (Peraturan  menteri  Pemberdayaan  dan Perlindungan Anak Nomor 5 tahun 2010 tentang  Panduan  Pembentukan  dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu),  yaitu  upaya  pencegahan, upaya penanganan dan upaya pemulihan.
b. Pengaduan  melalui  Komisi  Nasional Anti  Kekerasan  Terhadap  Perempuan (Surat  Keputusan  Presiden  Nomor  181 tahun  1998  dan  diperkuat  melalui Peraturan  Presiden  Nomor  65  tahun 2005),  yaitu  Unit  Pengaduan  dengan sistem Rujukan dan Mekanisme Kerja. 2. Penanganan melalui litigasi:
Laporan/Pengaduan  Tindak  KDRT  pada Kepolisian  Republik  Indonesia  melalui  Unit PPA  (UU  No.  8/1981  Jo.  UU  No.  23/2004 Jis.  Per.  Kapolri  No.  14  tahun  2012  Jo.  Per. Kapolri No. 10/2007).
Restorative  justice (keadilan  restoratif) merupakan  suatu  alternatif  atau  cara  lain  dari peradilan  kriminal  (peradilan  pidana:  pen) dengan  mengutamakan  integrase  pelaku  dan korban  atau  masyarakat  sebagai  satu  kesatuan untuk  mencari  solusi  serta  kembali  pada  suatu pola  hubungan  yang  baik  antara  pelaku  tindak pidana.  Restorative  justice  menekankan  pada perbaikan  hubungan  antara  pelaku  dengan korban  dan  masyarakat  yang  telah  rusak  oleh tindak  pidana  yang  dilakukan  pelaku.  Secara fundamental,  restorative  justice  merubah  peran korban  dalam  proses  sistem  peradilan  pidana (SPP) yaitu dengan memberdayakannya sehingga  korban  memilki  hak  pribadi  untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian perkara pidana (Prayitno, 2012)..
Pemberdayaan korban itulah yang menjadi  landasan  filosofis  dalam  konsep restorative  justice.  Atas  dasar  filsafat  tersebut, maka  secara  objektif  titik  persoalan  dalam hukum pidana bukan pada beratnya pemidanaan sebagai  bentuk  pelampiasan  balas  dendam terhadap  pelaku  tindak  pidana.  Namun,  untuk memperbaiki  atau  merestorasi  kerugian  atau luka-luka  yang  diderita  korban  sebagai  akibat dari  terjadinya  tindak  pidana.  Di  dalam  konsep restorative  justice,  peradilan  ditempatkan  pada posisi  sebagai  mediator  dengan  model  asensus yaitu  suatu  model  yang  mementingkan  dialog
antara  yang  berselisih  untuk  menyelesaikan masalahnya. Sehingga muncul istilah Alternative Dispute  Resolution (ADR)  yang  dalam  hal-hal tertentu  dianggap  lebih  memenuhi tuntutan keadilan dan efisiensi.
Restorative  justice merupakan  konsep keadilan yang diusulkan dalam gerakan abolisionis  untuk  menggantikan  konsep  yang digunakan  dalam sistem peradilan  pidana  yaitu retributive  justice .  Konsep  keadilan  restoratif tidak  memfokuskan  diri  pada  kesalahan  yang telah  lalu,  tetapi  bagaimana  memecahkan masalah  tanggung  jawab  dan  kewajiban  pada masa  depan  dari  pelaku.  Model  perlawanan digantikan  oleh  model  dialog  dan  negosiasi. Penjeraan  diganti  dengan  rekonsiliasi  dan restorasi  sebagai  tujuan  utama.  Masyarakat dianggap  merupakan  fasilitator  dalam  proses restoratif  dan  persan  korban  dan  pelaku  dikaui. Stigma harus dihapus melalui tindakan restoratif dan  kemungkinan  selalu  terbuka  untuk  bertobat dan memaafkan asal mereka membantu perbaikan situasi yangvdiakibatkan oleh perbuatannya.  Jika  proses  perdamaian  tidak terwujud  ( restorative  justice) maka  proses dilanjutkan  sampai  dengan  penuntuktan  dalam persidangan  dan  putusan  majelis  Hakim  ayng mengadili dalam perkara KDRT tersebut.

## SIMPULAN
Kesimpulan  dari  hasil  penelitian  ini adalah  alasan  terjadinya  tindak  kekerasan  fisik dalam  lingkup  rumah  tangga  (KDRT)  oleh suami  terhadap  isteri  dan/atau  anak:  a)  Faktor perselingkuhan,  b)  Faktor  ekonomi,  c)  Faktor spikologi dan sifat suami, d) Faktor pendidikan, e) Faktor pihak ke-tiga (keluarga). Konsekwensi hukum  akibat  tindak  kekerasan  fisik  dalam lingkup  rumah  tangga  (KDRT)  oleh  suami terhadap  isteri  dan/  atau  anak  dapat  dilakukan dengan  Penanganan  melalui  non-litigasi  yakni melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), pada Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Peraturan menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Nomor 5 tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan  Terpadu),  yaitu  upaya  pencegahan, upaya penanganan dan upaya pemulihan. Kedua melalui  pengaduan  melalui  Komisi  Nasional Anti  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  (Surat Keputusan Presiden Nomor 181 tahun 1998 dan diperkuat  melalui  Peraturan  Presiden  Nomor 65 tahun  2005),  yaitu  Unit  Pengaduan  dengan
sistem  Rujukan  dan  Mekanisme  Kerja.  Ketiga penanganan
melalui litigasi
yakni laporan/Pengaduan Tindak KDRT pada Kepolisian  Republik  Indonesia  melalui  Unit PPA  (UU  No.  8/1981  Jo.  UU  No.  23/2004  Jis. Per. Kapolri No. 14 tahun 2012 Jo. Per. Kapolri No. 10/2007).

## DAFTAR PUSTAKA
Asmadi,  E.  2020.  Perlindungan  Hukum  Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara  Pidana. Iuris  Studia:  Jurnal Kajian Hukum , 1 (2), 51-60.
CNN Indonesia, 2022, Kronologis Kasus KDRT
Rizky  Billiar  ke  Lesti  Kejora  Hingga Resmi Ditahan , diakses https://www.cnnindonesia.com/hiburan/
20221013170917-234- 860223/kronologi-kasus-kdrt-rizky- billar-ke-lesti-kejora-hingga-resmi- ditahan CNN  Indonesia,  2023, Ferry  Irawan  Terseret
Kasus  KDRT  Venna  Melinda  Mengaku Sering Diancam , diakses https://www.cnnindonesia.com/nasional/
20230110072444-12-898222/ferry- irawan-terseret-kasus-kdrt-venna- melinda-mengaku-sering-diancam Dewi,  I.  D.  A.  D.  P.,  &  Hartini,  N.  2017. Dinamika  forgiveness  pada  istri  yang mengalami  kekerasan  dalam  rumah tangga (KDRT). Insan: Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental , 2 (1), 51-62.
Dwiatmodjo,
H. 2011. Pelaksanaan Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak yang  Menjadi  Korban  Tindak  Pidana  di Wilayah  Hukum  Pengadilan  Negeri
Banyumas. Jurnal  Dinamika  Hukum , 11 (2), 201-213. DetikNews,  2023, Babak  Baru  KDRT  Anak
Beujung Status Tersangka Raden Indrajana , diakses
https://news.detik.com/berita/d- 6506704/babak-baru-kdrt-anak- berujung-status-tersangka-raden- indrajana Kompas.com,  2022, Kisah  Arie  Hanggara Bocah  7  Tahun  yang  Tewas  di  Siksa
Ayah Kandungnya , diakses
https://www.kompas.com/tren/read/202 2/11/15/203000065/kisah-arie- hanggara-bocah-7-tahun-yang-tewas- disiksa-ayah-kandungnya?page=all
Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak (Kemenpppa), 2021,
Peta  Sebaran  Jumlah  Kasus  Kekerasan Menurut Provinsi Tahun 2021, SIMPONI-PPA diakses melalui http://kekerasan,kemenpppa.go.id/ringka san Karya, D. 2013. Tindak Pidana Kekerasan dalam
Rumah  Tangga  yang  Dilakukan  Suami terhadap Istri. DIH: Jurnal Ilmu Hukum ,
9 (17), 35-46.
Manumpahi,  E.,  Goni,  S.  Y.,  &  Pongoh,  H.  W. 2016.  Kajian  kekerasan  dalam  rumah tangga  terhadap  psikologi  anak  di  Desa
Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten  Halmahera  Barat. Acta Diurna Komunikasi , 5 (1).
Prayitno,  K.  P.  2012.  Poin-Poin  Penting Implikasi  Uu  Bantuan  Hukum. Kosmik Hukum , 12 (1).
Soeroso, M. H. 2012. Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Sinar Grafika.
Undang-Undang  No.  35  Tahun  2014  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak
Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2004  tentang Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah Tangga