## ASPEK HUKUM TERHADAP PRODUK SYARI’AH
DI BANK KONVENSIONAL
(Kajian terhadap Regulasi Perbankan Syari’ah di Indonesia)
Syaugi
IAIN Antasari Jl. Ahmad Yani km. 5 Banjarmasin Email: syaugimubarakseff@yahoo.com

## Abstrak
Lahirnya  peraturan  perundang-undangan  dan  peraturan-peraturan  lainnya  tentang perbankan  syari’ah  merupakan  sebuah  momentum  pengembangan  perbankan syari’ah  di  Indonesia.  Adanya  sejumlah  peraturan  perundang-undangan  yang berkaitan  dengan  perbankan  syari’ah  menunjukkan  pemberlakuan  hukum  Islam dalam  konteks  kenegaraan  tidak  sebatas  pada  hal-hal  yang  bersentuhan  dengan bidang  ibadah  tetapi  juga  menyentuh  bidang  muamalah,  khususnya  dalam  bidang ekonomi. Tulisan ini mencoba mengupas penguatan institusi perbankan syari’ah dari aspek regulasi dalam ranah positivisasi hukum Islam sambil melakukan kritik dalam upaya  perbaikan  regulasi  untuk  penguatan  perbankan  syari’ah  Indonesia  ke depannya. Setidaknya ada dua  hal  yang disoroti  dalam tulisan  ini: pertama, pijakan hukum institusi perbankan syari’ah di Indonesia, di mana sejumlah regulasi (undang- undang) dikeluarkan; Kedua, tawaran untuk perbaikan regulasi terkait kemungkinan bank  konvensional  menjual  produk  syari’ah  dengan  atau  tanpa  harus  membuka islamic  financial  institution tetapi  cukup financial  institution (bank  konvensional) yang sudah ada.
Kata kunci : Bank Syari’ah, Bank Konvensional, produk bank, peraturan, hukum

## Abstract
The enactment of laws and other regulations on Shariah banking is a momentum of development of Shariah banking in Indonesia. The existence of a number of laws and regulations relating to Shariah banking shows that Islamic law is applied in Indonesia not  only  related  to  areas  of  worship (‘ iba>da>t )  but  also  related  to muamalah field, especially  in  the  economic  field.  This  paper  analyzes  the  strengthening  of  the Shari'ah  banking  institutions  in  the  realm  of  regulatory  aspects  of  Islamic  law,  and this also criticizes the regulations in order to improve the Indonesian Shariah banking system in the future. There are at least two things that are highlighted in this paper: firstly, the legal footing of Shariah banking institutions in Indonesia, where a number of  regulations  (laws)  is  issued;  Secondly,  an  offer  for  improvement  of  regulations related  to  the  possibilities  of  conventional  banks  sell  Shariah  products  with  or without  having  to  open  the  Islamic  financial  institution  but  sufficient  with  the existing financial institution of the conventional banks.
Keywords : Shariah banking, conventional banking, banking products, regulations, laws

## A. Pendahuluan
Penerapan syari'ah dalam ekonomi  syari'ah  setidaknya  dipahami dalam  dimensi  eksklusif  dan  inklusif. 1
Secara  ekslusif  artinya  menempatkan syari'ah  dalam  posisi  internal  dan integratif  dari  ajaran  Islam  sebagai sebuah kesatuan yang sistematis,
menyeluruh ( ka>ffah ), dan mandiri. Secara internal  berarti  semua  pemeluk  Islam (muslim)  mutlak  menempatkan  syari'ah di  atas  segala-galanya  yang  harus  pula terimplementasi  dalam  segala  dimensi kehidupan,  tak  terkecuali  di  bidang ekonomi.  Dalam  hal  ini,  sistem  ekonomi syari'ah  merupakan  pilihan  yang  tidak mungkin  ditawar-tawar  lagi.  Dengan tidak  menempatkan  syari'ah dalam setiap dimensi  kehidupannya  akan  berakibat fatal karena telah melakukan pengingkaran  terhadap  pesan  al-Qur'an untuk ber-Islam secara ka>ffah ( udkhulu> fi al-silmi ka>ffah ). Secara inklusif artinya menempatkan  syari'ah  bukan  dalam posisi  yang  mandiri  terlepas  dari  sistem- sistem  yang  berkembang  di  sekitarnya, melainkan  harus  dipandang  sebagai bagian sistem kehidupan secara keseluruhan. Dari perspektif ini, ekonomi syari'ah merupakan  salah satu sistem dari beberapa  sistem  ekonomi  yang  ada  di dunia.  Secara  inklusif,  sistem  ekonomi syari'ah harus diposisikan sebagai alternatif di antara sistem-sistem ekonomi konvensional  yang  ada  dan  berkembang saat ini. Artinya, sistem ekonomi syari'ah tidak  berbeda  dengan  yang  lainnya  yang bisa dipilih  ataupun tidak dipilih. Hal  ini sangat bergantung pada selera, keyakinan,  sistem,  dan  keunggulan kompetitif  yang  melekat  di  dalamnya atau karena pertimbangan khusus lainnya. 2
Dimulai  dengan  kegagalan  Eropa dalam  menyelesaikan  krisis  utang  dan masalah pengangguran di Amerika Serikat,  serta  adanya  krisis  ekonomi  dan kebijakan  pemerintah  di  bidang  ekonomi yang  tidak  berpihak  pada  kepentingan
rakyat  banyak,  ikut  memikul  sektor perekonomian nasional.
Menurut
Mubyarto, 3 meledaknya  ”bom  waktu” krisis
moneter yang nyaris menghancurkan ekonomi Indonesia, disebabkan  kekeliruan  kebijakan  dan strategi  pembangunan  Indonesia  yang bersifat  ”konservatif”  dan  cendrung kebarat-baratan”,  dan  menutup  diri  dari perkembangan pemikiran-pemikiran yang bersifat kerakyatan.
Krisis yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 yang menghantam seluruh sendi-sendi perekonomian bangsa telah meluluhlantahkan komponen
fundamental  ekonomi,  menyiratkan  ada sesuatu  yang  perlu  diperbaiki  dalam sistem ekonomi Indonesia, karena sistem ekonomi  Indonesia  masih  memegang prinsip-prinsip  kapitalis  di  mana  bunga adalah  ”nyawa”  dari  sistem  ini  yang berakibat  pada  stagnannya  sektor  riil. 4
Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia, termasuk krisis perbankan yang menyebabkan kepercayaan nasabah turun secara  drastis,  menjadikan  pemerintah mulai melirik pada sistem yang berangkat dari  sistem  ekonomi  syari'ah  lewat pengembangan  perbankan  syari’ah  di Indonesia,  karena  lembaga  keuangan syari’ah berperan penting dalam pemulihan perekonomian  Indonesia. 5
Lahirnya  peraturan  perundang- undangan dan peraturan-peraturan lainnya  tentang  perbankan syari’ah merupakan sebuah momentum
pengembangan  perbankan  syari’ah  di Indonesia.  Undang-undang  ini  menjadi batu  pijakan  berdirinya  sistem  ekonomi syari’ah  di  Indonesia  dalam  menjawab tantangan  krisis  yang  ada.  Lahirnya sejumlah  peraturan  perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syari’ah menunjukkan pemberlakuan hukum  Islam  dalam  konteks  kenegaraan tidak sebatas pada hal-hal yang bersentuhan  dengan  bidang  ibadah  tetapi juga  menyentuh  bidang  muamalah, khususnya dalam bidang ekonomi.
Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini mencoba mengupas penguatan institusi  perbankan  syari’ah  dari  aspek regulasi  dalam  ranah  positivisasi  hukum Islam  sambil  melakukan  kritik  dalam upaya perbaikan regulasi untuk penguatan  perbankan  syari’ah  Indonesia ke  depannya.  Setidaknya  ada  dua  hal yang  disoroti  dalam  tulisan  ini: pertama pijakan hukum institusi perbankan syari’ah  di  Indonesia,  di  mana  sejumlah regulasi  (undang-undang)  dikeluarkan; kedua tawaran  untuk  perbaikan  regulasi terkait  kemungkinan  bank  konvensional menjual  produk  syari’ah  dengan  atau tanpa  harus  membuka islamic  financial institution ,  seperti  Unit  Usaha  Syari’ah, sebagaimana  amanat  Undang-Undang No.  10  tahun  1998  tentang  Perbankan, tetapi  cukup financial  institution (bank konvensional) yang sudah ada.

## B. Regulasi  Perbankan Syari’ah
Praktek ekonomi syari’ah sesungguhnya  sudah  lama  dilaksanakan oleh  masyarakat  muslim  Indonesia, namun  dalam  bentuk  positivasi  baru terjadi  setelah  era  reformasi,  yaitu lahirnya  Undang-Undang  No.  7  tahun 1992  tentang  Perbankan  dan  selanjutnya Undang-undang  No.  10  tahun  1998 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan terakhir  Undang-Undang  No.  21  Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari’ah. 6
Undang-Undang  No.  10  tahun 1998  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  No.  7  tahun  1992  tentang Perbankan,  yang  diundangkan  pada tanggal  10  November  1998,  menandai sejarah  baru  di  bidang  perbankan  yang mulai  memberlakukan  sistem ganda dual banking system di Indonesia, yaitu sistem perbankan  konvensional  dengan  piranti bunga  dan  sistem  perbankan    syari’ah dengan  piranti  akad-akad  yang  sesuai dengan prinsip syari’ah. 7
Lahirnya  Undang-undang  No.  10 tahun  1998  tentang  Perbankan  semakin menguatkan  eksistensi  prinsip  syari’ah
dalam  perbankan  syari’ah,  di  mana  pada undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang  No.  7  tahun  1992 tentang  Perbankan  penyebutan  prinsip syari’ah  belum  muncul  dan  untuk menunjuk  makna  ”prinsip  syari’ah” menggunakan kata ”prinsip bagi hasil”.
Lahirnya  peraturan  perundang- undangan dan peraturan-peraturan
lainnya  tentang  perbankan syari’ah merupakan sebuah momentum pengembangan  perbankan  syari’ah  di Indonesia.  Undang-undang  ini  menjadi batu  pijakan  berdirinya  sistem  ekonomi Islam  di  Indonesia  dalam  menjawab tantangan krisis yang ada.
Undang-Undang
tentang perbankan  syari’ah  lahir  sebagai  bentuk apresiasi  dan  akomodasi  pemerintah terhadap  nilai-nilai  masyarakat  ( living law ).  Hal  ini  berbeda  dengan  tiga dasawarsa sebelumnya di mana paradigma  pembangunan  hukum  yang dianut  pemerintah  cenderung  bersifat sentralisme  hukum  ( legal  centralism ), melalui  implementasi  politik  unifikasi dan kodifikasi hukum bagi seluruh rakyat dalam  teritori  negara  ( rule-centered paradigm ) yang berimplikasi pada hukum negara yang cenderung menggusur, mengabaikan dan
mendominasi  keberadaan  sistem-sistem hukum yang lain. 8
Perkembangan  kegiatan  usaha berdasarkan prinsip syari’ah begitu pesat, di mana ekonomi syari’ah perkembangannya  mencapai  49% sedang ekonomi konvensional 19% (Firmanzah/Republika,  2013).  Perbankan Syari’ah  mampu  berkembang  di  tengah krisis  yang  pernah  melanda  Indonesia pada  tahun  2008.  Menurut  Islamic Development  Bank  (IDB)  aset  finasial syari’ah  global  saat  itu  telah  mencapai US$  900  miliar  dengan  pertumbuhan 20%  per  tahun. 9 Selain  itu  juga perkembangannya  dibuktikan  dengan perkembangan  institusi  bisnis  syari’ah yang  berupa;  1)  pendirian  perbankan syari’ah  baik  yang  berupa  Bank  Umum
Syari’ah  (BUS),  Unit  Usaha  Syari’ah (UUS)  pada  bank  umum  konvensional dan  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syari’ah (BPRS);  2)  pendirian  Baitul  Mal  wat- Tamwil  (BMT)  untuk  pembiayaan  bagi pengusaha  kecil  dan  menengah;  3) pendirian perusahaan pembiayaan ( leasing syari’ah),  perusahaan  asuransi syari’ah;  dan  4)  pendirian  perusahaan sekuritas syari’ah  yang  bergerak di pasar modal syari’ah. 10
C. Regulasi Perbankan Syari’ah:
Telaah  Awal  Terhadap  Produk Syari’ah di Bank Konvensional Lahirnya  Undang-Undang  No.  21 tahun  2008  tentang  Perbankan  Syari’ah semakin  memberikan  landasan  hukum yang  jelas  dan  kuat  bagi  bank  syari’ah baik  dari  segi  kelembagaannya  maupun dari segi operasionalnya. Lahirnya sejumlah  regulasi  tentang  perbankan syari’ah menjadikan akses praktek ekonomi  dengan  prisip  syari’ah  menjadi mudah  di  mana  dalam  kegiatan  usaha bank,  bank  umum  dimungkinkan  untuk menjalankan  kegiatan  usahanya  secara konvensional  dan  sekaligus  dapat  juga menjalankan pola pembiayaan dan kegiatan lain berdasarkan prinsip syari’ah.
Sampai  tahun 2012, jumlah Bank Umun  Syari’ah  (BUS)  dan  Unit  Usaha Syari’ah  (UUS)  sampai  dengan  Oktober 2012  berjumlah  11  buah  (BUS)  dan  24 buah  (UUS).  Sedangkan  Kantor  Cabang (KC)  dan  Kantor  Cabang  Pembantu (KCP)  dan  Kantor  Kas  (KK)  berjumlah 508  kantor  (KC)  dan  440  kantor  (KCP dan  KK). 11 Layanan  perbankan  syari’ah berjumlah  3.540  jaringan  kantor  yang tersebar  di  33  provinsi,  termasuk  kantor bank  konvensional  yang  menyediakan layanan syari’ah ( office channeling ). Jasa layanan  perbankan  syari’ah  juga  sudah terhubung dengan jaringan ATM Bersama  dan  ATM  Prima  (ATM  BCA) serta fasilitas mobile banking. 12 Dari segi pertumbuhan  aset,  maka  pertumbuhan aset  perbankan  syari’ah  lebih  tinggi
daripada  pertumbuhan  aset  perbankan konvensional  yang  hanya  mencapai  16,8 persen  secara year  on  year ( yoy )  (Radar Banjar/14 Mei 2013).
Sekalipun demikian, pangsa perbankan  syari’ah  terhadap  industri perbankan  nasional  relatif  masih  kecil, yaitu  sekitar  empat  sampai  lima  persen (Firmanzah/Republika,2013). Padahal dengan jumlah penduduk yang mayoritas Islam, seharusnya market share perbankan  syari’ah  bisa  lebih  dari  lima persen.  Salah  satu  sebab  ketimpangan aset perbankan syari’ah dengan perbankan  konvensional  adalah  tidak terlepas dari kurangnya akses masyarakat terhadap  outlet  syari’ah  (A  Riawan
Amin/Republika, 2013). Hal ini disebabkan  karena office  channeling , yaitu  layanan  syari’ah  pada  kantor  bank konvensional, belum benar-benar dioptimalkan dalam bentuk regulasi.
Munculnya  lembaga  perbankan yang  memberlakukan  sistem  ganda dual banking system di Indonesia,  menjadikan masing-masing perbankan berjalan secara sendiri-sendri  dan  mandiri.  Dengan  kata lain  lembaga  perbankan  konvensional beroperasi  dengan  piranti  bunga  sedang lembaga  perbankan  syari’ah  beroperasi dengan  piranti  prinsip  syari’ah.  Satu lembaga  perbankan  baik  konvensional maupun  syari’ah  tidak  bisa  beroperasi dengan piranti bunga dan prinsip syari’ah secara  bersama-samaan.  Hal  ini  diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992 Pasal 6:
(1)  Bank  umum  atau  bank  perkreditan rakyat  yang  kegiatan  usahanya  semata- mata berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil. (2)  Bank  umum  atau  bank  perkreditan rakyat  yang  kegiatan  usahanya  tidak berdasarkan  prinsip  bagi  hasil  tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil.
Kalaupun  seandainya  perbankan konvensional  ingin  beroperasi  secara
prinsip  syari’ah,  maka  Undang-Undang No.  10  tahun  1998  tentang  Perbankan memperkenankan  bank  umum  yang melakukan  kegiatan  usahanya  secara konvensional  juga  melakukan  kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari’ah melalui kantor khusus. Tetapi sebaliknya bank  syari’ah  tidak  dibenarkan  sama sekali  untuk  melakukan  kegiatan  usaha secara  konvensional  sekalipun  dengan cara  membuka  suatu  kantor  cabang  yang khusus  hanya  melakukan  kegiatan  usaha secara  konvensional.  Politik  hukum  dari regulasi  tersebut  adalah  dalam  rangka memberi kesempatan dan peluang kepada bank  umum  untuk  secara  massif  juga beroperasi secara syari’ah.
Undang-Undang No.10 tahun
1998  tentang  Perbankan  membolehkan bank umum untuk melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip syari’ah.
Hal  ini  diatur  dalam  Pasal  1  ayat  (3): “Bank umum adalah bank yang melaksanakan  kegiatan  usaha  secara konvensional  dan  atau  berdasarkan prinsip  syari’ah    yang  kegiatannya memberikan  jasa  dalam  lalu  lintas pembayaran”.    Agar  bank  umum  bisa beroperasi secara syari’ah, maka ia harus membuka  cabang  baru  yang  sebelumnya didahului dengan membentuk Unit Usaha Syari’ah  (UUS).  Secara  yuridis  regulasi ini memberikan kepastian hukum tentang kompetensi  lembaga  yang  beroperasi secara syari’ah di mana agar tidak terjadi percampuran  antara  sistem  bunga  dan bagi hasil dalam satu financial institution , yaitu  bank  konvensional.  Dengan  kata lain,  bank  konvensional  tidak  bisa bertransaksi  secara  syari’ah  dan  produk- produk  syari’ah.  Regulasi  tersebut  juga memberikan  semacam  dorongan  bagi bank konvensional untuk  juga  beroperasi secara  syari’ah  melalui  Unit  Usaha Syari’ah. Dari sisi Hukum Islam, regulasi ini  sejalan  dengan  hadis  Nabi  yang memberi  batas  pemisah  antara  yang  hak (prinsip  syari’ah)  dengan  yang bathil (riba)  ( al-h}ala>l  bayyinun  wal  h}ara>m bayyinun ).
”Sesungguhnya  yang  halal  itu  jelas,  dan yang haram itu jelas, dan di antara yang halal dan yang haram terdapat mutasyabihat,  sebagian  besar  manusia tidak menyadarinya. (kitab Syara>h} Fath}ul Ba>ri> : Ibnu Hajar al-‘Asqalani)
Keberadaan  Unit  Usaha  Syari’ah dari bank konvensional sepertinya menjadi  “anak  tiri”  yang  bukan  menjadi bagian dari bank konvensional. Akibatnya  akses  masyarakat  terhadap oulet syari’ah terbatas dan keberadaannya tidak semasif bank konvensional. Regulasi  mengenai  keharusan  membuka Unit Usaha Syari’ah terlebih dahulu oleh bank konvensional  yang  ingin  beroperasi secara  syari’ah  sebagaimana  amanat dalam  Undang-undang  No.  10  tahun 1998  tentang  Perbankan,  perlu  ditinjau ulang  dalam  rangka  meningkatkan  aset dan market  share perbankan  syari’ah. Sekalipun  regulasi  tersebut  memberikan kebijakan  yang  berbeda  antara  bank konvensional  dan  bank  syari’ah,  di  satu sisi    bank  konvensional  dibolehkan melakukan  kegiatan  usaha  berdasarkan prinsip  syari’ah  dengan  terlebih  dahulu membuka  cabang  khusus,  sedang  bank syari’ah  tidak  diperkenankan  melakukan kegiatan  usaha  perbankan  konvensional sekalipun  dengan  membuka  cabang khusus.  Akibatnya,  regulasi  tersebut menjadikan  bank  konvensional  (tanpa UUS)  tidak  bisa  bertransaksi  secara syari’ah.
Adanya office channeling sebagai solusi  agar  akses  masyarakat  terhadap outlet syari’ah  terjangkau  belum  benar- benar  dioptimalkan    dalam  bentuk regulasi. Ada lima alasan mengapa outlet konvensional  enggan  menjual  produk Bank  Umum  Syari’ah. Pertama produk bank  syari’ah  bukan  merupakan  produk bank  konvensional,  melainkan  produk Unit  Usaha  Syari’ah  (UUS)  atau  Bank Umum  Syari’ah  (BUS); kedua bukan
bagian  dari key performance  indicator (KPI)  dari  bank  konvensional; ketiga penjualan produk bank syari’ah oleh bank konvensional  tidak  memiliki  dampak terhadap  laporan  keuangan; keempat tidak  ada support dari  pimpinan  pada bank  konvensional;  dan kelima otoritas moneter  tidak  memberikan  dorongan terhadap pimpinan pada bank konvensional (A Riawan Amin/Republika). Pertanyaannya adalah apakah yang dilarang itu transaksinya (akad) atau juga  institusinya?  Mengapa  pelaksanaan transaksi  yang  sesuai  dengan  prinsip syari’ah  harus  juga  diwadahi  dengan institusi  syari’ah?  Mengapa  institusi konvensional  tidak  bisa  mewadahi  atau menjual produk syari’ah dan bertransaksi secara syari’ah?
Ilmu  hukum  menyebutkan  bahwa subjek  hukum  dapat  berupa  pribadi  dan badan hukum. Manusia sebagai pribadi/orang  mampu  dan  cakap  untuk melakukan  suatu  tindakan  hukum  oleh undang-undang.  Mengenai  kecakapan ( bekwaamheid,  capacity ),  dalam  Pasal 1329  KUHPdt  menyatakan: “Setiap orang  adalah  cakap  untuk  membuat perikatan-perikatan kecuali undang- undang menyatakan tidak cakap.” Sedang Pasal 1330 KHUPdt
menyebutkan  siapa-siapa  yang  tidak cakap,  yaitu:  (i)  mereka  yang  belum dewasa;  (ii)  mereka  yang  ditaruh  di bawah  pengampuan;  (iii)  perempuan yang  telah  kawin  dan  hal-hal  yang ditentukan  undang-undang  dan  pada umumnya  semua  orang  yang  oleh undang-undang  dilarang  untuk  membuat perjanjian  tertentu.  Dalam  KHUPdt Indonesia,  ada  dua  penafsiran    mengenai standar  usia  untuk  dikategorikan  sebagai cakap  melakukan  perbuatan  hukum, yaitu: pertama ,  usia  21  tahun  dengan landasan  penafsiran a-contrario terhadap rumusan  Pasal  1330  KUHPdt  dan  Pasal 330  KUHPdt; kedua :  usia  18  tahun dengan  landasan  penafsiran  terhadap a- contrario terhadap  rumusan Pasal 47 dan
50  Undang-Undang  No.  1  tahun  1974 tentang Perkawinan. 13
Adapun  dalam  hukum  Islam, dikenal  dengan ahliyyah yang  merujuk pada  kapasitas  legal  seseorang,  yaitu kelayakan  seseorang  dalam  menerima hukum  dan  bertindak  hukum. Ahliyyah secara bahasa berarti keahlian, kepantasan,  kecakapan,  atau  kelayakan. Secara  istilah, ahliyyah mengandung  arti kelayakan seseorang untuk melaksanakan hak-hak  yang  diwajibkan  kepadanya. 14 Dengan kata lain ahliyah adalah kemampuan atau kecakapan untuk mendapatkan hak-hak dan mempergunakannya serta untuk menerima kewajiban dan menjalankannya. Pengertian ini
mengindikasikan dua tipe kapasitas, yaitu ahliyyatul wuju>b dan ahliyyatul ada>’ . Ahliyyatul wuju>b adalah  kecakapan menerima hukum, yaitu kelayakan seseorang  untuk  menerima  hak  dan memikul  kewajiban,  sedang ahliyyatul ada>’ adalah  kecakapan  bertindak  hukum, yaitu kelayakan seseorang untuk perkataan  dan  perbuatannya  sah  secara hukum syari’ah. 15
Badan hukum adalah badan-badan atau  perkumpulan-perkumpulan  tertentu di  dalam  hukum  dapat  memiliki  hak-hak dan kewajiban-kewajiban  seperti seorang manusia.  Hal  ini  merupakan fictie dari manusia  pribadi/orang  yang  merupakan konstruksi hukum. Badan hukum sebagai subyek  hukum  didukung  oleh  lima  teori: 1)  teori  fiksi  dari  Von  Savigny  yang menyatakan  bahwa  sebenarnya  menurut alam  hanya  manusia  yang  dapat  menjadi subjek  hukum,  tetapi  orang  menciptakan dalam  bayangannya,  jadi  orang  bersikap seolah-olah  ada subjek  hukum  yang  lain; 2) teori organ dari Otto van Gierke  yang menjelaskan  bahwa  badan  hukum  bukan suatu  yang  abstrak,  tetapi  benar-benar ada;  3)  teori  kekayaan  bersama  dari  R. van  Jiaring  yang  menjelaskan  bahwa badan  hukum bukanlah  abstarksi  atau organisme,  tetapi  badan  hukum  adalah kumpulan manusia yang pada hakekatnya
hak dan kewajiban hukum adalah hak dan kewajiban  bersama;  4)  teori  kekayaan bertujuan dari A. Brintz yang menjelaskan bahwa badan hukum merupakan kekayaan yang bukan merupakan kekayaan perseorangan tetapi terikat  tujuan  tertentu;  5)  teori  keyataan yuridis  dari  Mujers  dan  Paul  Scholten yang  menjelaskan  bahwa  badan  hukum adalah  suatu  realitas,  konkret,  riil, walaupun  tidak  dapat  diraba,  bukan khayal, tetapi kenyataan yuridis, hendaknya dalam mempersamakan badan hukum  dengan  manusia  hanya  terbatas pada bidang hukum saja. 16
Penambahan  kata  syari’ah  pada bank yang melakukan kegiatan berdasarkan  prinsip  syari’ah  menurut penulis bukan didasarkan pada islamisasi korporasi,  tetapi  lebih  kepada  islamisasi bisnis perbankan. Dengan kata lain, yang ditekankan adalah sejauh mana korporasi tersebut melaksanakan kegiatannya tunduk kepada norma-norma syari’ah. Kalau  badan  hukum  disamakan dengan  manusia, 17 maka  dalam  konteks muamalah  seorang  muslim  dibolehkan bertransaksi  dengan  seorang  non  muslim sepanjang  transaksi  itu  tidak  menyalahi prinsip  syari’ah.    Artinya, financial institutions bertindak  seperti  individu yang    bisa  melakukan  transaksi  ekonomi antara satu dengan lainnya. Penekanan al- Qur’an  tidak  terletak  pada  bentuk lembaga  yang  merupakan  bagunan  dari sebuah  fungsi,  tetapi  pada  akhlak/etika lembaga tersebut. Dalam konteks institusi perbankan,  maka  sesungguhnya  tanpa membuka  unit  usaha  syari’ah-pun,  bank konvensional  dapat  menjual  produk- produk  syari’ah.    Dengan  demikian, lembaga  yang  bertindak  seperti  individu ini memilki kewajiban  yang sama seperti layaknya individu.
Apalagi
konsep financial institution tidak  disebut  secara  eksplisit dalam  al-Qur’an.    Namun  jika  yang dimaksud  lembaga  itu  sesuatu  yang memiliki  unsur-unsur  seperti  struktur, manajemen,  fungsi,  serta  hak  dan
kewajiban,  maka  semua  lembaga  itu disebut  secara  jelas.  Kata-kata  seperti kaum,  umat  (kelompok  masyarakat), mulu>k (pemerintahan), bala>d (negeri), su>q (pasar) dan sebagainya mengidentifikasikan  bahwa  al-Qur’an mengisyaratkan  nama-nama  itu  memiliki fungsi dan peran tertentu dalam perkembangan masyarakat. Dalam konteks perbankan syari’ah,  maka  bank  umum  yang  oleh undang-undang diperbolehkan
melakukan  kegiatan  berdasar  prinsip syari’ah,  tidak  perlu  membuka islamic financial  institution ,  seperti  Unit  Usaha Syari’ah,  kantor  cabang  Syari’ah,  atau melalui office  channeling ,  tetapi  cukup financial  institution yang  ada.  Artinya bank konvensional dapat menjual produk-produk syari’ah baik dengan atau tanpa  membuka  Unit  Usaha  Syari’ah, kantor  cabang  Syari’ah,  atau  melalui office  channeling di  bank  konvensional. Pembukaan  cabang  syari’ah  dilakukan dalam rangka menambah jaringan kantor, bukan  sebuah  syarat  sebagaimana  yang diamanatkan dalam undang-undang perbankan. Jika outlet bank konvensional (bukan  UUS  atau  cabang  bank  syari’ah) boleh  menjual  produk  syari’ah,  maka ketimpangan  aset  dapat  teratasi  dan market  share perbankan  syari’ah  dapat meningkat. Dalam jumlah kantor layananan,  maka  bank  konvensional memiliki  jumlah  kantor  yang  sangat banyak  dibandingkan  dengan  jumlah kantor yang dimiliki bank syari’ah. Bank Mandiri  memiliki  1.800  kantor  layanan dengan  aset  Rp.  635,6  triliun,  BRI memilki  7.975  kantor  layanan  dengan aset Rp. 551.3 triliun, BNI dengan 1,585 kantor  layanan  dengan  aset  Rp.  333.3 triliun, sedang BTN  memiliki 756 kantor layanan  dengan  aset  Rp.  111.7  triliun. Kalau ditotal semuanya berjumlah 12.116 kantor  layanan.  Kalau  dibandingkan dengan  perbankan  syari’ah  yang  hanya memiliki  2.188  kantor  layanan,  maka tentu sangat jauh.
Oleh  karenanya  Undang-Undang
No.  10  tahun  1998  tentang  Perubahan Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan perlu direvisi khususnya  yang terkait  dengan  pembukaan  cabang  baru yang  mengakomodasi  prinsip  syari’ah. Sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  6 huruf  (m)  UU  No.  10 tahun  1998  bahwa “menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan  kegiatan  lain  berdasarkan prinsip syari’ah, sesuai dengan ketentuan yang  ditetapkan  oleh  Bank  Indonesia”. Dalam  penjelasan  pasal  6  huruf  (m) disebutkan  bahwa  pembukaan  kantor cabang  bank  syari’ah  oleh  bank  umum konvensional pada dasarnya dapat dilakukan  melalui  tiga  cara,  yaitu:  (1) membuka  kantor  cabang  baru,  (2) mengkonversi kantor cabang konvensional  menjadi  kantor  cabang syari’ah, dan (3) meningkatkan status dan merubah kantor cabang pembantu konvensional  menjadi  kantor  cabang syari’ah.
Oleh  karena  itu,  hal  tersebut memerlukan  regulasi  yang  responsif  di bidang  perbankan  syari’ah  terhadap tuntutan perkembangan perbankan
syari’ah  itu  sendiri.  Yang  dimaksud dengan regulasi  yang responsif di bidang perbankan syari’ah adalah sebuah regulasi  yang  tidak  hanya  melihat perlunya  pengaturan  karena  tuntutan kekinian  sebagai  dampak  dari  kemajuan informasi  dan  teknologi,  tetapi  juga sebagai respons yang sifatnya inovasi dan inisiasi  dalam  rangka  mengembangkan dan  memperkuat  institusi  perbankan syari’ah  di  tengah  hegemoni  bank konvensional.
Selain itu pula diperlukan terobosan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)  terkait  dengan  permasalahan  di atas.  Selama  ini  fatwa  Dewan  Syari’ah Nasional  (DSN)–MUI  terkait  dengan produk perbankan syari’ah sangat responsif.  Terobosan-terobasan  ijtihad mereka  sangat  mendukung  dalam  rangka kreasi  dan  inovasi  terhadap  produk- produk perbankan syari’ah.
Norma  yang  ada  dalam  Pasal  6
huruf  (m)  tersebut  yang  membolehkan usaha bank umum menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain  berdasarkan  prinsip  syari’ah  sudah tepat. Norma ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi bank
konvensional untuk menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syari’ah. Namun penjelasan  dalam  Pasal  6  huruf  (m) menurut  penulis  perlu  ditinjau  ulang, karena  bank  umum  yang  melakukan kegiatatan  usaha  secara  konvensional, untuk  juga  melakukan  kegiatan  usaha berdasarkan  prinsip  syari’ah  tidak  perlu membuka islamic  financial  institution , seperti  Unit  Usaha  Syari’ah,  kantor cabang  Syari’ah  atau  melalui office channeling di  bank  konvensional,  tetapi cukup financial institution yang ada. Bagaimana dari segi hukum Islam boleh tidaknya institusi perbankan konvensional  menjual  produk  syari’ah?
Kalau  dikaitkan  dengan  subjek  hukum,
sebagai individu seorang muslim dibolehkan  melakukan  kegiatan  ekonomi dengan orang non muslim. Hal ini pernah dipraktekkan  oleh  Rasulullah  SAW ketika  beliau  berutang  dengan  seorang Yahudi. Bahkan pada masa pemerintahan Umar  bin  Khattab,  diberikan  perhatian terhadap  perdagangan  antar  negara.  Di antarara  bukti  perhatian  Umar  tentang hubungan  ekonomi  dengan  negara  lain adalah  riwayat  yang  mengatakan  bahwa sebagian  pedagang  dari aḥlu  harbi (penduduk yang sedang berperang dengan negara Islam) meminta izin untuk masuk  ke  daerah  Islam  dengan  tujuan dagang  dan  beliau  mengizinkannya, karena  kaum  muslimin  mendapatkan maslahat dengan perdagangan tersebut. 18
Dalam  hukum  Islam,  kegiatan ekonomi  yang  dilarang  bukan  terletak pada person atau istitusinya, tetapi sejauh mana  kegiatan  itu  bersesuaian  dengan prinsip  syari’ah.  Dalam  penjelasan  Pasal 2  Undang-Undang  No.  21  tahun  2008 tentang  Perbankan  Syari’ah  disebutkan bahwa perbankan Syari’ah dalam
melakukan kegiatan usahanya tidak boleh mengandung  unsur riba’ , 19 maisir , 20
garar, 21 ḥaram , 22 dan ẓalim . 23 Nilai-nilai moral  dalam  sistem  perbankan  Syari’ah yang  dikedepankan  adalah ṣiddiq , 24 tablig , 25 amanah , 26 dan faṭanah . 27
Dengan kata lain sepanjang transaksi atau kegiatan  ekonomi  itu  sesuai  dengan prinsip syari’ah yaitu bebas ribᾱ’ , maisir , garar, ḥaram ,  dan ẓalim ,  maka  siapapun atau badan hukum apapun yang melakukannya,  maka  tetap  dibenarkan. Dalam  konteks  ini,  maka  institusi  bank konvensional sebenarnya terbuka peluang untuk dibolehkan menjual produk syari’ah. Jika seandainya regulasi membolehkan  produk  syari’ah  dijual  di bank konvensional, maka akses perbankan  syari’ah  menjadi  semakin mudah dijangkau dengan jumlah jaringan kantor  mencapai  14.304  kantor  (kantor bank  syari’ah  ditambah  dengan  kantor empat bank konvensional milik pemerintah). Bahkan akan bertambah lagi dengan masuknya bank swasta. Argumentasi  di  atas  didasarkan pada  karakter  dasar  ekonomi  syari’ah yaitu sifatnya yang universal dan inklusif.
Ekonomi  syari’ah  mengajarkan  tegaknya nilai-nilai keadilan, kejujuran, transparansi, anti korupsi, dan eksploitasi. Artinya  misi  utama  ekonomi  syari’ah adalah  tegaknya  nilai-nilai  akhlak  mulia dalam  aktivitas  bisnis.  Selain  itu  juga argumentasi  didasarkan  pada  aspek hukum  Muamalat, 28 yang  bertumpu pada ajaran Ilahiah ,  akhlak,  kemanusiaan  dan pertengahan  ( wasat}iyah ). 29 Selain  itu juga  banyak  sekali  norma-norma  hukum baik  yang  berasal  dari  sumber  primer, yaitu  al-Qur'an  dan  hadis,  dan  dari sumber sekunder yang mengatur bagaimana aktivitas ekonomi itu
seharusnya dilaksanakan. Beberapa
norma  ajaran  al-Qur’an  dan  hadis  antara lain adalah :
1. Firman  Allah  dalam  Surah  al- Baqarah  (2),  275: ”...  Dan  Allah
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”
2. Firman  Allah  dalam  Surah  al-Nisa (4),  29: ”Wahai  orang-orang  yang beriman,  janganlah  kamu  sekalian memakan  harta  kamu  dengan  cara yang  bathil,  kecuali  jual  beli  atas dasar saling ridha.”
3. Firman Allah dalam Surah Hud (11), 85: ”Wahai  kaumku,  cukupkanlah takaran  dan  timbangan  dengan  adil dan  janganlah  kamu  merugikan manusia terhadap hak-haknya...,” 4. Hadis  Nabi: ”Sesungguhnya  Nabi
Muhammad Saw telah ditanya tentang  usaha  apa  yang  lebih  baik;
Nabi  berkata:  Usaha  seseorang dengan tangannya dan jual beli yang mabrur.” Menurut Ibn Khaldun, sebagaimana dikutip oleh Maulana Hasanudin  dan  Jaih  Mubarak, 30 bahwa pada prinsipnya manusia adalah makhluk yang  bersifat  kreatif  dan  inovatif  ( al- insa>n  madani>y  bi  al-t}ab‘i> ).    Dalam konteks  ini,  maka  kegiatan  muamalah dibolehkan sepanjang tidak ada dalil yang melarangnnya.  Hal  ini  didasarkan  pada asas yang berlaku dalam bidang muamalah,  yaitu  setiap  transaksi  dan segala  persyaratannya  itu  dibolehkan, kecuali  ada  ketentuan  yang  melarangnya ( al-as}l fi> al-mu’a>malah al-iba>h}ah ). Hal ini berbeda  dengan  asas  dalam  bidang ibadah,  yakni  setiap  ibadah  itu  dilarang kecuali ada ketentuan yang memerintahkannya  ( al-as}l  fi  al-‘iba>dah al-tah}ri>m ) . 31 Dengan  mengutip  pendapat Ibnu  Taimiyyah,  Muhammad  Usman Syubair mengatakan bahwa pada umumnya  larangan  al-Qur’an  dan  hadis yang  terdapat  dalam  bidang  muamalah adalah  jika  di  sana  tidak  terwujud keadilan  dan  terjadi  kezaliman,  seperti memakan  harta  orang  lain  dengan  cara yang  tidak  sah,  yang  wujudnya  bisa dalam bentuk riba atau gambling . 32
Selain  norma-norma  al-Qur’an dan  hadis,  di  dalam  hukum  Islam  ada beberapa  kaidah  pokok  ( al-qawa>’id al-
fiqhiyyah ) yang  menjadi pedoman umum dalam  praktik  muamalah.  Kaidah  pokok tersebut adalah sebagai berikut : 1. Pada dasarnya setiap bentuk
muamalah adalah dibolehkan kecuali jika  terdapat  larangan  dalam  al-
Qur'an atau hadis.
2. Hanya Allah-lah yang berhak mengharamkan  dan  menghalalkan suatu  hal.  Manusia  hanya  memiliki hak untuk berijtihad, yaitu menafsirkan  apa  yang  dijelaskan oleh al-Qur’an dan hadis.
3. Sesuatu  yang  bersifat  najis  dan merusak  harkat  manusia  adalah haram.
4. Sesuatu  yang  menyebabkan  kepada yang haram adalah haram.
5. Tujuan  atau  niat  baik  tidak  dapat membuat yang haram menjadi halal.
6. Halal dan haram adalah berlaku bagi siapapun  yang  muslim,  berakal  dan merdeka.
7. Keharusan  dalam  menentukan  skala prioritas dalam pengambilan
keputusan, yaitu:
a. Menghindari  kerusakan  lebih diutamakan  dari  pada  mencari kebaikan;
b. Kepentingan  sosial  dan  luas diutamakan daripada kepentingan individu yang sempit;
c. Manfaat kecil dapat dikorbankan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar;
d. Bahaya  kecil  dapat  dikorbankan untuk  menghindari  bahaya  yang lebih besar. 33

## D. Penutup
Lahirnya  sejumlah  regulasi  yang berkaitan  dengan  perbankan  syari’ah merupakan sebuah momentum
pengembangan  perbankan  syari’ah  di Indonesia.  Sekarang  dan  ke  depan diperlukan regulasi  yang  responsif,  yaitu sebuah regulasi yang tidak hanya melihat perlunya  pengaturan  karena  tuntutan kekinian  sebagai  dampak  dari  kemajuan informasi  dan  teknologi,  tetapi  juga sebagai respons yang sifatnya inovasi dan inisiasi  dalam  rangka  mengembangkan dan    memperkuat  institusi  perbankan syari’ah  di  tengah  hegemoni  bank konvensional. Adanya regulasi yang membolehkan bank umum untuk melaksanakan  kegiatannya  berdasarkan prinsip syari’ah, ditinjau dari aspek syar’i adalah  agar  tidak  terjadi  percampuran antara sistem bunga dan bagi hasil dalam satu financial  institution ,  yaitu  bank konvensional. Regulasi ini sejalan dengan hadis  Nabi  yang  memberi  batas  pemisah antara yang hak (prinsip syari’ah) dengan yang ba>t}il (riba)  ( al-h}ala>l  bayyinun  wa al-h}ara>mu  bayyinun ).  Dalam  rangka meningkatkan  aset  dan market  share perbankan  syari’ah  serta  mempermudah akses masyarakat terhadap outlet syari’ah,  maka  bank  umum  yang  akan melakukan  kegiatan  berdasar  prinsip syari’ah,  tidak  perlu  membuka islamic financial institution tetapi cukup financial  institution yang  ada.  Artinya bank konvensional dapat menjual produk-produk syari’ah baik dengan atau tanpa  membuka  Unit  Usaha  Syari’ah, kantor  cabang  Syari’ah,  atau  melalui office channeling di bank konvensional.
Catatan Akhir :
1 M.  Arifin  Hamid, Hukum  Ekonomi Islam  (Ekonomi  Syari’ah)  di  Indonesia: Aplikasi dan  Prospektifnya (Bogor:  Ghalia  Indonesia, 2007), hlm. 22.
2 Ibid ., hlm. 22-23.
3 Mubyarto, Tanggung  Jawab  Sosial Teknokrat dalam Mewujudkan Ekonomi Pancasila (Yogyakarta: Aditya Media Yogyakarta,2004), hlm. 4.
4 Abdul  Basith, Islam  dan  Manajemen Koperasi:  Prinsip  dan  Strategi  Pengembangan
Koperasi  di  Indonesia, (Malang:UIN_Malang Press,2008), hlm. 29-30.
5 Syahril  Sabirin ,  Perjuangan  Keluar dari Krisis (Yogyakarta: BPEF, 2003), hlm. 393.
6 Muhammad  Syakir  Sula, Asuransi Syari’ah  (Life  and  General),  Konsep  dan  Sistem Operasional (Jakarta:  Gema  Insani  Press,  2004), hlm. 635-695.
7 Ahmad    Kamil  dan  M  Fauzan, Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syari’ah (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2007), hlm. v.
8 I  Nyoman  Nurjaya, Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Persfektif Antropologi Hukum (Malang:  Universitas  Negeri  Malang,
2006), hlm. 9-10.
9 Prasetyo Adi Sulistyono, dkk,
“Pengukuran Kesehatan Bank Syari’ah berdasarkan Islamicity  Performance  Index (Studi pada BMI dan BSM) ”, dalam Seminar Proceeeding  The  1 st Islamic  Economic  and Finance  Research  Forum (Jakarta:  Ikatan  Ahli Ekonomi Islam Indonesia, 2012), hlm. 441.
10 Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarok, Perkembangan  Akad  Musyarakah (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 3.
11 Data  diambil  dari  laporan  Bank Indonesia  dalam Outlook Perbankan  Syari’ah 2013.
12 Neni  Sri  Imaniyati,  “Perlindungan Hukum  Terhadap  Nasabah  Bank  Syari’ah  dari Produk  yang  tidak  Sesuai  dengan  Prinsip Syari’ah”,  dalam Seminar  Proceeedings:  The  1 st Islamic  Economic  and  Finance  Research  Forum (Jakarta:  Ikatan  Ahli  Ekonomi  Islam  Indonesia, 2012), hlm. 651.
13 Agus  Yudha  Hernoko, Hukum Perjanjian  Asas  Proporsionalitas  dalam  Kontrak Komersial (Yogyakarta:  LaksBang  Mediatama, 2008), hlm. 161-168.
14 ‘ Ali>  Muh}yi>  al-Di>n  ‘Ali>  al-Qarda>gi>, Mabda’ ar-Rid}a>’ fi al-‘Uqu>d: Dira>sah Muqa>ranah fi>  al-Fiqh  al-Isla>mi>  wa  al-Qanu>n  al-Madani>  (ar- Rumma>ni> wa al-Faransi> wa al-Injili>zi> wa al-Mis}ri> wa  al-‘Ira>qi>),  (Beirut:  Da>r-  al-Basya>’ir  al- Isla>miyyah, 1985), I: 264.
15 Kecakapan  bertindak  hukum  dalam hukum Islam dapat dikatakan sempurna manakala menginjak  usia  dewasa.  Mayoritas  ahli  hukum Islam  mengidentifikasi  kedewasaan  dengan mengacu pada tanda-tanda fisik berupa haid, atau bilamana  tanda-tanda  itu  tidak  muncul,  maka kedewasaan  ditandai  dengan  umur,  yaitu  15 tahun.  Tidak  jauh  berbeda  dengan  KUHPdt Indonesia,  di  mana  kecakapan  untuk  melakukan perbuatan hukum diukur dari standar usia dewasa atau cukup umur.
16 FX  Suhardana,  dkk, Hukum  Perdata (Jakarta: Prenhallindo, 1987), hlm. 58-59.
17 Berbeda dengan  hukum Islam sebagaimana  dikemukakan  para  fuqoha  yang tidak  mengakui  personalitas  korporasi.  Adanya ahliyyatul  wuju>b dan ahliyyatul ada>’ harus didasarkan  pada z\immah dan ‘aql. Sebagian ulama  mazhab  Hanafi  berpandangan  bahwa z\immah dan ‘aql adalah dua  syarat  esensial  bagi kapasitas legal. Untuk memperdalam diskursus ini lihat  lebih  lanjut  dalam  Imran  Ahsan  Khan Nyazee, Islamic  Law  of  Busines  Organization (Corporations) ,  diterjemahkan  ke  dalam  Bahasa Indonesia dengan judul Fikih Korporasi:
Membincang  Hukum  Organisasi  Bisnis  Islam (Surabaya: JP Books, 2008).
18 Jaribah  bin  Ahmad  al-Harisi, Fikih Ekonomi  Umar  Bin  Khathab ,  terj.  Asmuni Solihan  Zamakhsyari  (Jakarta;  Khalifa,  2006), hlm. 545.
19 Kaidah pelarangan riba , menganjurkan pembiayaan  bersifat  bagi  hasil  ( equity  based financing) dan melarang riba. Diharapkan produk- produk non-riba ini akan mendorong terbentuknya  kecendrungan  masyarakat  untuk tidak  bersikap  memastikan  dan  bergeser  ke  arah sikap untuk berani menghadapi resiko.
20 Kaidah  pelarangan maisir atau  judi tercermin  dari  kegiatan  bank  yang  melarang investasi  yang  tidak  memiliki  kaitan  dengan sektor  riil.  Kondisi  ini  akan  membentuk kecendrungan  masyarakat  untuk  menghindari spekulasi di dalam aktivitas investasinya.
21 Kaidah pelarangan gharar, mengutamakan  transparansi  dalam  bertransaksi dan  kegiatan  operasi  lainnya  dan  menghindari ketidakjelasan
22 Kaidah  pelarangan  haram,  adalah untuk  menghindari  transaksi  yang  objeknya dilarang dalam syari’ah.
23 Kaidah pelarangan zalim adalah untuk menghindari segala transaksi yang bisa menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.
24
S}iddi>q , memastikan bahwa pengelolaan  bank  Syari’ah  dilakukan  dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan  nilai  ini  pengelolaan  dana  masyarakat akan dilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang  diperkenankan  ( halal )  serta  menjauhi  cara- cara yang meragukan ( syubhat ) terlebih lagi yang bersifat dilarang ( haram ).
25 Tabli>g ,  secara  berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa  perbankan  Syari’ah.  Dalam  melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengedepankan pemenuhan  prinsip  syari’ah  semata,  tetapi  juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan Syari’ah.
26 Amanah , menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian  dan  kejujuran  dalam  mengelola
dana  yang  diperoleh  dari  pemilik  dana  ( s}a>h}ibul ma>l )  sehingga  timbul  rasa  saling  percaya  antara pihak pemilik dan pihak pengelola dana investasi ( mud}a>rib ) .
27
Fat}anah , memastikan bahwa pengelolaan  bank  dilakukan  secara  profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat resiko yang ditetapkan  oleh  bank.    Lihat  dalam Cetak    Biru Pengembangan  Perbankan  Syari’ah  Indonesia , hlm. 9.
28 Bidang ini membahas :1) jual beli ( al- bay’ ); 2) gadai ( al-rahn ); 3) kepailitan ( tafli>s ); 4) pengampunan ( al- h}ajr ); 5) perdamaian ( al- s}ulh} );
6)  pemindahan  utang  ( al- h}iwa>lah );  7)  jaminan utang  ( ad}-d}aman  wa  al-kafa>lah );  8)  perseroan dagang  ( syirkah );  9)  perwakilan  ( waka>lah );  10) titipan  ( al- wadi>’ah );  11)  pinjam  meminjam  ( al- ‘a>riyah ); 12) merampas atau merusak harta orang lain ( al-ghasb ); 13) hak membeli paksa ( syuf’ah );
14)  memberi modal dengan bagi untung ( qira>d} ); 15)  penggarapan  tanah  ( al-muza>ra’ah  wa  al- musa>qah );  16)  sewa-menyewa  ( al-ija>rah ),  17) mengupah  orang  untuk  menemukan  barang  yang hilang  ( al-ji‘a>lah );  18)  membuka  tanah  baru ( ih}ya>’  al-mawa>t );  dan  19)  barang  temuan
( luqat}ah ).    H.  A.  Jazuli, Ilmu  Fiqh:  Penggalian, Perkembangan,  dan  Penerapan  Hukum  Islam (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group,  2006), hlm. 50.
29 Hamzah Ya’kub, Etika Islam (Bandung: CV. Diponegoro, 1996), hlm. 14.
30 Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak,
Perkembangan Akad Musyarakah (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 1.
31 Muhammad  Usman  Syubair, Al- Mu‘a>malah al-Ma>liyah al-Mu‘a>s}irah fi> al-Fiqh al- Isla>mi>,  cet.  6 (Yordania: Da>r  al-Nafa>’is  li  al- Nasyr wa al-Tauzi>‘ , 2007), hlm. 19.
32 Ibid. , hlm. 20.
33 Pusat  Pengkajian  dan  Pengembangan Ekonomi  Islam  (P3EI), Ekonomi  Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 35.

## DAFTAR PUSTAKA
Azizy,  A.  Qadri. Eklektisisme  Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum .
Yogyakarta: Gama Media, 2002. Basith,  Abdul. Islam  dan  Manajemen Koperasi:  Prinsip  dan  Strategi Pengembangan Koperasi di Indonesia. Malang:  UIN  Malang Press, 2008.
Fanani,  Muhyar. Membumikan  Hukum Langit: Nasionalisasi Hukum Islam  dan  Islamisasi  Hukum Nasional Pasca Reformasi .
Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008.
Hamid, M. Arifin. Hukum Ekonomi Islam
(Ekonomi  Syari’ah)  Di  Indonesia Aplikasi dan Prospektifnya , Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
Al-Harisi,  Jaribah  bin  Ahmad. Fikih Ekonomi Umar Bin Khathab , terj. Asmuni  Solihan  Zamakhsyari. Jakarta: Khalifa, 2006.
Hasanudin,  Maulana,  dan  Jaih  Mubarok. Perkembangan Akad Musyarakah .  Jakarta:  Kencana, 2012. Hernoko, Agus Yudha. Hukum Perjanjian  Asas  Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial . Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2008.
Ibrahim,  Anis. Legislasi  dan  Demokrasi: Interaksi  dan  Konfigurasi  Politik
Hukum dalam Pembentukan
Hukum  di  Daerah .  Malang:  In- Trans Publishing, 2008.
Ikatan  Ahli  Ekonomi  Islam  Indonesia.
Seminar  Proceeedings:  The  1 st Islamic  Economic  and  Finance Research  Forum .  Jakarta,  Ikatan Ahli  Ekonomi  Islam  Indonesia, 2012.
Jazuli,  H.A. Ilmu  Fiqh:  Penggalian, Perkembangan,  dan  Penerapan
Hukum  Islam. Jakarta:  Kencana
Prenada Media Group, 2006. Jazuni. Legislasi Hukum  Islam  di Indonesia .  Bandung:  PT.Citra    Daditya
Bakti, 2005. Kamil,  Ahmad,  dan  M  Fauzan. Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syari’ah . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
Lev,  Daniel  S. Hukum  dan  Politik  di Indonesia:Kesinambungan dan
Perubahan . Jakarta: LP3ES, 1990.
Mahfud  MD,  Moh. Perdebatan  Hukum Tata  Negara  Pasca  Amandemen Konstitusi. Jakarta: LP3ES, 2007.
Mubyarto. Tanggung Jawab Sosial Teknokrat  dalam  Mewujudkan
Ekonomi  Pancasila. Yogyakarta: Aditya Media, 2004.
Nurjaya, I Nyoman. Pengelolaan Sumber
Daya  Alam  dalam  Persfektif
Antropologi Hukum . Malang: Universitas Negeri Malang, 2006.
Nyazee,  Imran  Ahsan  Khan. Fikih Korporasi  Membincang  Hukum Organisasi Bisnis Islam . Surabaya: JP Books, 2008. Pusat  Pengkajian  dan  Pengembangan
Ekonomi  Islam  (P3EI). Ekonomi Islam . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
Al-Qarda>gi>, ‘ Ali>  Muh}yi>  al-Di>n  ‘Ali>. Mabda’  ar-Rid}a>’  fi  al-‘Uqu>d: Dira>sah  Muqa>ranah  fi>  al-Fiqh  al- Isla>mi> wa al-Qanu>n al-Madani>
(ar-Rumma>ni> wa al-Faransi> wa al- Injili>zi>  wa  al-Mis}ri>  wa  al-‘Ira>qi>). Beirut:  Da>r-  al-Basya>’ir  al- Isla>miyyah, 1985.
Sabirin, Syahril. Perjuangan Keluar dari Krisis . Yogyakarta: BPEF, 2005. Suhardana,  FX.,  dkk. Hukum  Perdata , Jakarta: Prenhallindo, 1987. Sula,  Muhammad  Syakir. Asuransi Syari’ah  (Life  and  General): Konsep  dan  Sistem  Operasional . Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
Syubair, Muhammad Usman. Al- Mu‘a>malah al-Ma>liyah al- Mu‘a>s}irah  fi>  al-Fiqh  al-Isla>mi>. Yordania: Da>r  an-Nafa>’is  li  an- Nasyr wa at-Tauzi>‘ , 2007. Wignjosoebroto, Soetandyo. Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya . Yogyakarta:  Elsam  dan  Huma, 2002.
Ya’kub,  Hamzah. Etika  Islam ,  Bandung: CV. Diponegoro, 1996.