## ANALISIS METODE KRITIK HADITS DAN PANDANGAN HUKUM INDONESIA TERHADAP BERITA HOAX

## Derry Angling Kesuma
Sumpah Pemuda School of Law (STIHPADA) Palembang, Indonesia Email: kesumaderry@gmail.com

## Abstrak
Pengguna  internet  di  Indonesia  sudah  mencapai  196,7  juta  pengguna.  Era  industri  4.0  ini memungkinkan  pengguna  untuk  mengakses,  mendapatkan  dan  menyebarkan  berita  dan informasi  dimanapun  dan  kapanpun  dengan  lebih  mudah,  namun  hal  ini  juga  memudahkan untuk  berbagai  pihak  menyebarkan  berita  hoax.  Penelitian  ini  berjenis  penelitian  kualitatif dengan  analisis  yuridis-komparatif.  Data  yang  diperoleh  berupa  data  sekunder,  yang diperoleh  melalui  kajian  pustaka.  Analisa  didasarkan  pada  analisis  liturgis  dari  berbagai sumber  data  yang  dianggap  valid,  berdasarkan  kondisi  yang  dialami  masyarakat  saat  ini. Metodologi  penelitian  ini  terdiri  dari  pendekatan  deskriptif  dan  pendekatan  kepustakaan. Dari hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa Metode kritik hadits bisa menjadi acuan bagi masyarakat  untuk  memverifikasi,  apakah  berita  yang  diterima  apakah  ada  penambahan ( ziyādah ), penyisipan ( idrāj ), pembalikan ( iqlāb ) atau pengurangan ( nuqshān ), serta apakah substansinya  sesuai  dengan  kenyataan  atau  tidak.  Sedangkan  menurut  hukum  Indonesia, terdapat  Pasal  45a  yang  mengatur  tentang  ancaman  terhadap  penyebar  berita  bohong  dan pidana  penjara  paling  lama  enam  tahun,  dengan  pidana  denda  paling  banyak  Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) serta penyebar berita palsu dipastikan  Melanggar Pasal 28  (1)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  yang  mengatur  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik.
Kata Kunci: Hoax, Hukum Pidana Islam, Hukum Indonesia.

## Abstract
Internet users in Indonesia have reached 196.7 million users. This industrial era 4.0 allows users  to  access,  obtain  and  disseminate  news  and  information  more  easily  at  any  time,  but this  also  makes  it  easier  to  spread  hoax  news.  This  research  is  a  qualitative  research  with comparative-juridical  analysis.  The  data  obtained  in  the  form  of  secondary  data,  obtained through  a  literature  review.  The  analysis  is  based  on  liturgical  analysis  from  various  data sources that are considered valid, based on the conditions experienced by society today. The research methodology consists of a descriptive approach and a library approach. From the results of this  study, it can be seen that the Hadith  criticism method  can be a reference for the community to verify whether the news received is whether there are additions (ziyādah), insertions (idrāj), reversals (iqlāb), or subtractions (nuqshān), and whether the substance is appropriate with reality or not. Meanwhile, according to Indonesian law, there is Article 45a which regulates threats to spreaders of fake news and a maximum imprisonment of six years, with a maximum fine of Rp. 1,000,000,000,- (One Billion Rupiah) and those who spread fake news  are  confirmed  to  have  violated  Article  28  (1)  of  Law  Number  11  of  2008  which regulates Information and Electronic Transactions.
Keyword: Hoax, Islamic Criminal Law, Indonesian Law.

## A. PENDAHULUAN
Berita  memiliki  peran  khusus  dalam  masyarakat  demokratis:  berita  adalah  sumber utama informasi akurat tentang urusan politik dan sosial, yang menginformasikan pembuatan opini  publik  dan  proses  deliberatif.  Di  sisi  lain,  segala  fasilitas  memberikan  ruang  yang sangat  luas  bagi  penyebaran  hoaks  dan  berita  palsu  di  masyarakat  sehingga  menimbulkan keresahan masyarakat (Pranesti & Arifin, 2019). Berita palsu adalah informasi yang sengaja dibuat  dan  disebarluaskan  dengan  maksud  menipu  dan  menyesatkan  orang  lain  untuk mempercayai kebohongan atau meragukan fakta yang dapat diverifikasi (Purnomo & Joshua, 2021).
Informasi  digital  besar-besaran  yang  tersebar  di  media  sosial  online,  hal  ini merupakan  salah  satu  ancaman  utama  bagi  masyarakat  kita  (Rifaudddin  &  Halida,  2018). Internet  menyediakan  sarana  baru  untuk  menyebarkan  berita  palsu  dalam  skala  luas  dan cepat.  Ketika  internet  tersedia  untuk  umum,  memungkinkan  bagi  siapa  saja  untuk mengaksesnya.  Pada  saat  yang  sama,  inovasi  dalam  komputer  membuat  mereka  tidak terjangkau bagi kebanyakan orang. Membuat informasi tersedia di internet adalah cara baru untuk  mempromosikan  produk  dan  membuat  informasi  tersedia  untuk  hampir  semua  orang secara instan (Choiroh, 2017).
Pemerintah  selalu  menekankan  bahwa  masyarakat  memiliki  tanggung  jawab  untuk ambil bagian dalam memecahkan masalah ini. Namun, yang tak kalah penting adalah respons kuat  dari  masyarakat  sipil  yang  secara  tegas  menentang  kecenderungan  penyebaran  berita palsu.  Penting  untuk  menjaga  konsensus  masyarakat  secara  keseluruhan  dan  untuk meningkatkan  kesadaran  kolektif.  Komunikasi  elektronik  telah  menjadi  bagian  penting  dari kebudayaan modern dan telah mengubah perilaku manusia dengan sangat kontras pada saat yang  sama  sehingga  mengubah  cara  pandang  terhadap  suatu  berita  atau  informasi  yang beredar, hal ini perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah.
Sosial  Media  bukan  hanya  mengubah  cara  penyampaian  sebuah  informasi,  namun mengubah juga sudut pandang orang yang menerimanya (Afandi, 2018). Perkembangan yang sangat  besar  tersebut  juga  berdampak  pada  perkembangan  interaksi  hukum  dan  interaksi sosial. Selain memberikan dampak positif berupa kemudahan berinteraksi yang tidak terbatas ruang  dan  waktu,  media  teknologi  informasi  juga  memberikan  dampak  negatif  bagi penggunanya  (Arifin,  2018).  Permasalahan  yang  sering  terjadi  adalah  tidak  adanya pengendalian  dan  cenderung  disalahgunakan  untuk  tindakan  kejahatan  seperti  human trafficking, penyebaran berita hoax, provokasi, fitnah, hacking, pembobolan data khususnya perbankan, dan kejahatan cyber lainnya (Azhar, 2017).
Salah  satu  dampak  terbesar  dari  perkembangan  media  sosial  adalah  gencarnya penyebaran  berita  hoax  (Chumairoh,  2020).  Karena  transmisi  berita  melalui  media  berbasis online  saat  ini  tidak  terbatas  pada  situs  berita  saja,  tetapi  semua  orang  sebagai  pengguna internet  dapat  ikut  serta  dalam  penyebaran  informasi  tersebut  (Hidayat,  Eddy  &  Sahari, 2020).  Sayangnya,  sebagian  besar  informasi  dan  berita  yang  tersebar  secara  individu  atau suatu  kelompok  jauh lebih  tidak bertanggung jawab dalam  hal  ketepatan sumber berita dan validasinya.  Informasi  tersebut  diberikan  sebagai  berita  atau  dapat  ditafsirkan  demikian (Irpan, 2020). Tidak seperti banyak jenis informasi lainnya, berita memainkan peran khusus dalam  masyarakat  demokratis:  berita  adalah  sumber  utama  informasi  akurat  tentang  urusan
politik  dan  kemasyarakatan,  yang  menginformasikan  pembuatan  opini  publik  dan  proses musyawarah (Junaidi, Eddy & Sahari, 2020).
Di Indonesia, maraknya hoax telah meningkat menjadi krisis nasional, menyebabkan konflik,  ketidakstabilan  politik,  dan  gangguan  keamanan  (Mujib,  2017).  Banyaknya  kasus hoaks  yang  terjadi  di  Indonesia  memicu  gelombang  demonstrasi  dan  permusuhan  antar kelompok,  yang  mengakibatkan  ketidakstabilan  nasional,  terutama  menjelang  tahun  politik. Misalnya,  situs  resmi  Kominfo  pada  akhir  Juni  2021  memberikan  daftar  berita  hoax  yang sudah terlanjur tersebar di berbagai sosial media dan telah menciptakan kepanikan di tengah masyarakat, diantaranya: 1) “ 6 Times more people died from the Covid-19 vaccine the virus in Scotland ”; 2) “Pemerintah pinjam Rp. 13 Triliun dari Bank Dunia untuk Lockdown” ; dan 3) “Undangan  Rapat  Koordinasi  Calon  Penerima  dan  Penandatanganan  Perjanjian Program Bantuan Dana Hibah TA. 2021”
Para pelaku penyebar hoax semakin terbantu dengan minimnya pemfilteran berita di media  sosial,  sehingga  memudahkan  penyebaran  berita  apapun  dalam  postingan  seseorang (Novitawati, Parman & Sabardi, 2019).  Hal ini sejalan dengan survei wabah hoaks nasional Masyarakat  Telematika  Indonesia  yang  diketuai  oleh  Sarwoto  Atmosuratno  (Periode  2021- 2024)  menyatakan  bahwa  saluran  distribusi  berita  hoaks  yang  paling  umum  digunakan  di Indonesia  adalah  melalui  media  sosial  (92,40%)  diikuti  oleh  Aplikasi  Chat  (63,80%), Website (35,90%), TV (8,89%), Media Cetak (6%), Email (3,20%) dan Radio (1,30%). Jenis hoaks  yang  paling  banyak  diterima  masyarakat  Indonesia  adalah  terkait  sosial  politik (92,80%) dan isu SARA (87,60%).
Upaya  yang  diprioritaskan  bersifat  preemtif  dan  preventif  tetapi  penegakan  akan dilakukan  jika  tidak  efektif  (Setiawan,  2018).  Telegram  Polri  dibentuk  untuk  mencegah penyebaran,  melalui  Peraturan  Presiden  11  Tahun  2020  Covid-19,  Peraturan  Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang SOS dan Undang-Undang Stabilitas Sistem Keuangan Negara (Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2020)  melalui  Telegram  Polri  untuk  mencegah penyebaran  berita  Covid-19  ini.  Kendala  itu  ada,  baik  secara  yuridis  dengan  kaidah,  teori, fiqh maupun batas-batas etika sosial (Toni, 2020).
Metode  kritik  hadis  dapat  didefinisikan  sebagai  cabang  ilmu  hadis  yang  digunakan untuk  memverifikasi  hadis  untuk  membedakan  antara  yang  shahih  dan  tidak.  Proses otentifikasi hadits harus dilakukan karena transmisi hadits, yang melalui satu generasi orang. untuk  yang lainnya. Orang-orang secara karakteristik  berbeda;  ada  yang  memiliki integritas dan  kepribadian  yang  baik,  ada  pula  yang  amoral  dan  kurang  cerdas.  Selain  itu,  juga merupakan  akibat  dari  pemalsuan  hadits  yang  terjadi  dalam  sejarah  kodifikasi  hadits  itu sendiri.  Dengan  kata  lain,  metode  kritik  hadis  muncul  karena  adanya  informasi  yang  perlu diverifikasi. Metode kritik hadits mencakup dua aspek, yaitu: (1) Sanad (rantai perawi) dan Matan (isi  hadits).  Cendekiawan  Muslim  telah  mengkonstruksi  prinsip-prinsip  dalam membuat  kritik  hadits,  baik  sanad  maupun  matan.  Beberapa  di  antaranya  relevan  untuk dikontekstualisasikan  dalam  memverifikasi  penyebaran  informasi  di  media  sosial.  Pada bagian berikut,  akan dikemukakan bahwa beberapa prinsip dalam metode  kritik hadis dapat digunakan untuk memerangi hoax, hal ini penting diuraikan bagaimana mengkontekstualisasikannya dalam hal media sosial.
Kajian  pemberitaan  hoax  menjadi  penting  karena  lemahnya  penegakan  hukum.  Hal ini dikarenakan berbagai elemen yang mempengaruhi proses penegakan hukum terkait berita
hoax.  Dalam  hal  ini,  substansi  hukumnya  jelas:  laporan  hoax  melanggar  Pasal  28  ayat  1 Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik (Maskum, 2017). Secara teknis, dari sisi aparat penegak hukum dinilai kurang berhasil dalam mengadili pelaku karena tidak memiliki efek jera (Siddiq, 2017).

## B. METODE
Penelitian  ini  berjenis  penelitian  kualitatif  dengan  analisis  yuridis-komparatif.  Data yang  diperoleh  berupa  data  sekunder,  yang  diperoleh  melalui  kajian  pustaka.  Analisa didasarkan pada analisis liturgis dari berbagai sumber data yang dianggap valid, berdasarkan kondisi  yang  dialami  masyarakat  saat  ini.  Metodologi  penelitian  ini  terdiri  dari  pendekatan deskriptif  dan  pendekatan  kepustakaan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dan membandingkan perspektif hukum pidana Islam dan perundang-undangan Indonesia tentang pemberitaan hoax. Penelitian ini mengumpulkan data dari buku, jurnal, dan sumber lain yang terkait  atau  relevan  dengan  tujuan  penelitian.  Metode  deskriptif  digunakan  untuk mendapatkan  informasi  spesifik  tentang  metode  kritik  hadits  dan  hukum  Indonesia  untuk menangkal penyebaran berita hoax.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berita palsu dapat dibagi menjadi beberapa jenis, sebagai berikut: 1) Fabrikasi. Cerita fiksi  yang  terputus  dari  fakta  nyata;  2)  Propaganda.  Contoh  khusus  cerita  rekayasa  yang bertujuan  merusak  kepentingan  pemerintah  dalam  konteks  politik;  3)  Teori  konspirasi. Merujuk  pada  cerita  yang  mencoba  menjelaskan  situasi  atau  peristiwa  dengan  melakukan konspirasi tanpa bukti; 4) Hoaks. Berita yang mengandung fakta palsu atau tidak akurat dan disajikan sebagai fakta yang sah. Kategori ini juga dikenal sebagai cerita setengah kebenaran atau fakta; 5) Berita sepihak. Jenis ini dikenal sebagai berita hiper-partisan dan sangat bias; 5) Rumor. Mengacu pada cerita  yang ambigu atau tidak pernah dikonfirmasi;  dan 6) Click- bait . Mengacu pada penggunaan yang disengaja dari tajuk utama dan konten thumbnail yang menyesatkan  di  Web.  Pemerintah  telah  mengidentifikasi  beberapa  pihak  yang  dapat menyebarkan berita palsu, termasuk 1) Bot; 2) Organisasi Kriminal/Teroris; 3) Aktivis atau Organisasi Politik; 4) Jurnalis; dan 5) Penyebar Teori Konspirasi (Pakpahan, 2017).
Ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya berita palsu di Indonesia, antara lain: 1) Kemudahan memiliki alat komunikasi yang modern dan murah; 2) Kemudahan untuk menerima  dan  terpengaruh  oleh  informasi  yang  tidak  jelas  tanpa  memverifikasi  atau mengkonfirmasi  keabsahan  informasi;  dan  3)  Minimnya  minat  baca  masyarakat  sehingga dalam  menganalisis  suatu  berita  tidak  berdasarkan  data  akurat,  hanya  mengandalkan  daya ingat  atau sumber  yang tidak jelas. Berita palsu  yang beredar di media sosial juga biasanya berupa  ancaman,  termasuk  setiap  perbuatan  melawan  hukum  yang  berupa  ucapan,  tulisan, gambar, lambang, atau gerak tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan ketakutan terhadap orang atau masyarakat  pada  umumnya  atau  menahan  kebebasan  komunitas  tertentu.  Tindak  pidana  ini pada  dasarnya  bersifat  transnasional  dan  terorganisir  karena  bersifat  gerakan  rahasia, terselubung,  atau  bawah  tanah,  lintas  negara  yang  didukung  oleh  pemanfaatan  teknologi modern  di  bidang  komunikasi,  informatika,  transportasi  dan  persenjataan  modern  sehingga memerlukan kerjasama ditingkat internasional.
Oleh  karena  itu,  dengan  menganalisis  definisi  dan  penjelasan  dalam  Hukum Indonesia,  dapat  disimpulkan  bahwa  penggunaan  undang-undang  antiteror  untuk  menjerat pelaku  penyebaran  berita  bohong  tidak  relevan  dan  berlebihan,  karena  di  Indonesia diterapkan asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum lebih banyak diterapkan di lembaga peradilan  dimana  hakim  mengutamakan  peraturan  perundang-undangan  pada  hasil  proses legislasi.  Dalam  perkembangannya,  kedudukan  pengadilan  dan  hakim  dalam  sistem  hukum perdata memiliki beberapa ciri, yaitu: (1) kedudukan dan fungsi hakim terbatas, hakim hanya berfungsi  menerapkan  undang-undang  dan  tidak  boleh  membuat  undang-undang  baru;  (2) kedudukan hakim sebagai bagian dari yudikatif sejajar dengan legislatif dan eksekutif. Jadi, cabang-cabang otorisasi harus saling menghormati. Hakim tidak dapat membatalkan putusan atau produk hukum dari cabang lain; (3) hakim hanya sebagai teknisi hukum sehingga yang dapat dilakukannya hanyalah menganalisis fakta-fakta dalam kasus yang ditangani kemudian mencari  hukum  yang  mengikuti  fakta  tersebut;  dan  (4)  hakim  dalam  sistem  hukum  perdata hanyalah  salah  satu  mata  rantai  dalam  birokrasi  pemerintah  yang  menjalankan  tugas-tugas rutin (Marwan & Ahyad, 2016).
Berdasarkan  ciri-ciri  di  atas,  terlihat  bahwa  putusan  yang  dihasilkan  oleh  hakim Indonesia hanya bersifat yuridis-redaksional. Hakim lebih berpikir dalam lingkup pemecahan masalah  yang  diambil  dari  paparan  hukum  yang  sistemik  dan  berwibawa  dan  mencari penyelesaian  dengan  menggunakan  klausa  dan  prinsip  umum.  Bahkan  dalam  kasus  hoaks, hakim  lebih  banyak  menerapkan  apa  yang  diatur  dalam  UU  ITE  daripada  menggali kebenaran substantif kasus tersebut. Banyak kasus hoax yang beredar dengan menggunakan Pasal 28 Ayat ke-(1) dan (2) UU  ITE, menurut Pasal 28 Ayat ke-(1) UU ITE, setiap warga negara  yang  menyebarkan  berita  bohong  dan  menyesatkan  masyarakat  dengan  sengaja  dan tanpa  hak  menyebabkan  kerugian  dalam  Transaksi  Elektronik  akan  dikenai  hukuman. Mengenai penyebutan kata “menyebarkan berita bohong” dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, terdapat  ketentuan  serupa  dalam  Pasal  390  KUHP.  Namun,  dengan  kalimat  yang  sedikit berbeda, yaitu dengan frasa "menyiarkan berita palsu" . Menurut Pasal 390 KUHP: “Barang siapa  dengan  maksud  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  dengan  menentang  hak untuk menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, dana atau uang surat berharga dengan  menyiarkan  berita  bohong,  dipidana  dengan  pidana  penjara  selama  dua  tahun delapan  bulan”. Diantaranya,  Pasal  28  ayat  (2)  UU  ITE  menyatakan  bahwa “Setiap orang dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  informasi  yang  bertujuan  menimbulkan kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu berdasarkan suku, agama, ras,  dan  antargolongan  (SARA)”. SARA  adalah  topik  yang  sangat  sensitif  di  dalam masyarakat.  Akibatnya,  pasal  ini  diatur  oleh  pelanggaran  formal  daripada  pelanggaran materi. Salah satu contohnya adalah postingan status jejaring sosial  yang berisi hinaan yang ditujukan  kepada  kelompok  etnis/agama  tertentu  untuk  memprofokasi  individu  untuk membenci atau melakukan tindakan anarki terhadap kelompok tertentu.

## Kontekstualisasi Metode Kritik Hadis untuk Menahan Perkembangan Hoax
Otentisitas  hadis  telah  menjadi  perhatian  para  sarjana  Islam  klasik  sejak  masa  awal Islam. Untuk itu, mereka membuat  tolak ukur untuk  menganalisis mana hadits  yang shahih dan mana yang tidak. Tolok ukur atau kriteria tersebut meliputi kriteria eksternal ( al-khārij ) dan internal ( al-dakhilkh ). Ibnu Shalah mengatakan bahwa hadits shahih adalah “hadits yang
memiliki  isnad  yang  berkesinambungan,  terdiri  dari  pelapor  yang  dapat  dipercaya  dari otoritas serupa, dan yang ditemukan bebas dari penyimpangan (yaitu dalam teks) atau cacat (yaitu dalam isnad )”. Definisi yang dijelaskan oleh Ibnu Shalah ini merupakan definisi yang banyak  dipilih  oleh  para  ulama.  Namun,  definisi  tersebut  bukan  tanpa  kritik.  Kritik  tidak hanya datang dari para sarjana Barat tetapi juga para sarjana Muslim kontemporer.
Kriteria  yang  dipertimbangkan  meskipun  mencakup  dua  kriteria,  tetapi  hanya menekankan  kriteria  eksternal,  dan  cenderung  mengabaikan  kriteria  internal.  Hal  ini sebenarnya  bisa  dimaklumi  karena  memang  ulama  klasik  ketika  menguji  validitas  internal hadis  lebih menekankan  pada format  matan;  apakah ada penambahan  ( ziyādah ), penyisipan ( idrāj ),  pembalikan  ( iqlāb )  atau  pengurangan  ( nuqshān )  yang  dapat  mengakibatkan kontradiksi dalam hadits atau antar hadits itu sendiri, yang pada gilirannya akan berdampak pada  hadits  menjadi  lemah.  Cendekiawan  Islam  klasik  kurang  memperhatikan  substansi hadits,  yang  sebenarnya  tidak  kalah  pentingnya  untuk  pengujian.  Melihat  kritik-kritik tersebut,  para  ulama  Islam  kontemporer  tidak  tinggal  diam  dan  kemudian  mencoba merumuskan  metode  ( manhaj )  untuk  mengkaji  aspek  internal,  terutama  dari  segi substansinya.
Pengujian  internal  terhadap  perkembangan  hadits  ini  biasa  disebut  dengan  kritik matan  hadits.  Al-Adlabi  dalam  karyanya  menjelaskan  bahwa  substansi  hadis  tidak  boleh bertentangan  dengan  (a)  Al-Qur'an,  (b)  Hadits  yang  telah  terbukti  shahih,  (c)  Akal,  dan  (d) Sejarah.  Pada  saat  yang  sama,  ad-Dumainī  membedakan  antara  kriteria  yang  dimiliki  oleh ahli hadis dan fuqaha. Menurutnya, di kalangan ahli hadis, sebuah hadits akan lemah ( dha'if ) karena mengandung unsur inkoherensi,  yaitu bertentangan dengan (a) Al-Qur'an, (b) Hadits atau sunnah yang telah dibuktikan kebenarannya. otentik, (c) Hadits atau sunnah yang telah ditetapkan,  (d)  Bahasa  Arab  yang  benar,  (f)  Fakta  sejarah,  prinsip  dan  aturan  syariah  yang tetap, dan (g) Akal sehat.
Sedangkan menurut  ahli hukum,  hadits matan diterima jika koheren, dan sebaliknya ditolak  jika  bertentangan  dengan  (a)  Al-Qur'an,  (b)  hadits  yang  telah  terbukti  shahih,  (c) ijma,  (  d)  praktik  shahabah,  (e)  qiyas,  (f)  prinsip  umum  syariah,  dan  (g)  prevalensi  dalam kasus umum. Merujuk pada kritik terhadap hadits matan di  atas, Syamsul Anwar kemudian mengklasifikasikannya  menjadi  dua  preferensi,  yaitu  kriteria  formal  otentisitas  matan  dan kriteria substansial otentisitas matan. Menurut Syamsul Anwar, kriteria yang termasuk dalam kriteria  formal  otentisitas  Matan  adalah  dua  kriteria  validitas  hadis  yang  telah  dibuat  oleh para  ulama,  yaitu  bebas  dari syāż (anomali)  dan ‘illah . Yang dimaksud dengan “bebas dari syāż ”  adalah  memiliki  tiga  unsur;  (a)  bebas  dari  pertentangan,  (b)  bebas  dari  pencemaran, dan (c) bebas dari kesalahan. Sedangkan  yang dimaksud dengan “bebas  dari ‘illah ” adalah mencakup  beberapa  unsur;  (a)  bebas  dari  kontradiksi  internal  dan  (b)  bebas  dari interpenetrasi  sosial  (pencampuran  satu  matan  dengan  matan  lainnya).  Oleh  karena  itu, secara keseluruhan, unsur-unsur kriteria  formal kritik  Matan ada lima: tiga bebas dari shāż , dan dua lagi adalah unsur yang bebas dari ‘illah.
Kriteria  substansial  otentisitas  matan  yang  dimaksud  Syamsul  Anwar  dalam  hal  ini adalah terbebasnya sebuah hadits matan dari inkoherensi. Yang dimaksud dengan “bebas dari inkoherensi”  adalah  muncul  keselarasan  makna  di  antara  hadis.  Substansi  maknanya  bebas dari  inkoherensi  dengan  beberapa  makna  yang  telah  diterima  dan  diakui.  Bebas  dari inkoherensi juga sebenarnya termasuk dalam salah satu unsur bebas 'illah . Kriteria ini lebih
banyak berkaitan dengan substansi dan makna yang merupakan isi hadits daripada berkaitan dengan  format  matan.  Misalkan  kriteria  informal,  dan  hadits  lebih  dilihat  dari  segi  format matan, seperti apakah matan hadits dibalik urutannya atau tidak.
Salah  satu  prinsip  kritik  sanad  yang  relevan  adalah  mengetahui  secara  pasti  perawi. Artinya  perawi  informasi  bukanlah  orang  yang  tidak  dikenal  ( majhul ),  baik  identitasnya, kepribadiannya maupun kredibilitasnya. Sementara jika sanad hadits berisi orang yang tidak dikenal,  itu  akan  dianggap  sebagai  hadits  yang  lemah.  Prinsip  ini  dapat  diterapkan  saat mendapatkan informasi  melalui media sosial.  Dalam hal  media sosial,  yang dapat  dianggap sebagai narator adalah situs media. Sementara informasi yang dibawa oleh “situs media tidak dikenal”,  kita  tidak  bisa  langsung  percaya  tanpa  mencari  identitas  dan  kredibilitas  media yang dikutip. Dalam ilmu hadits, pencarian identitas dan kredibilitas perawi dapat dilakukan dengan  merujuk  pada  kitab-kitab  para Rawi ( kitab Rijāl dan Tārīkh al-Ruwāh ).  Buku-buku ini  diyakini  oleh  umat  Islam  sebagai  sumber  yang  paling  otoritatif  untuk  mencari  identitas dan kredibilitas perawi hadits.
Pertanyaannya,  kemudian,  adalah  bagaimana  mencari  “kredibilitas”  situs  media? Untuk  itu,  kita  bisa  merujuk  pada  data  otoritatif  tentang  daftar  situs  media  yang  dimiliki Dewan  Pers  Indonesia  (DPI)  atau  Kominfo.  Cara  verifikasi  ini  mungkin  efektif  untuk memerangi  hoax  karena  sumbernya  adalah  media  palsu  dan  situs  media  tidak  dikenal  yang belum  diverifikasi  baik  secara  faktual  maupun  administratif.  Jika  nama  situs  tidak  muncul dalam  pencarian,  berarti  situs  tersebut  belum  diverifikasi.  Kominfo  telah  memberikan peringatan  bagi  masyarakat  luas  untuk  berhati-hati  terhadap  penyebaran  berita  palsu  ini, terutama mengenai pemberitaan pandemi. Kominfo memeberikan langkah-langkah preventif untuk  menghindari  hal  tersebut,  diantaranya:  1)  Hati-hati  dengan  judul  yang  bersifat provokatif.  Biasanya  berita  seperti  ini  menampilkan  judul  yang  sensasional,  yang  langsung menunjuk  kepada  suatu  pihak  sehingga  menimbilkan  persepsi  yang  negatif.  Hal  ini  harus diimbangi  dengan  mencari  referensi  pada  situs  online  yang  resmi;  2)  Mencermati  alamat situs.  Apabila  situs  tersebut  belum  terverifikasi  sebagai  institusi  resmi,  misalnya  situ  yang menggunakan  domain  blog,  perlu  diragukan  kredibilitasnya.  Menurut  catatan  DPI  terdapat sekitar  43.000  situs  yang  mengklaim  sebagai  portal  berita,  namun  yang  terverifikasi  tidak sampai 300-an situs; 3) Memeriksa fakta. Masyarakat hendaknya memperhatikan dari mana sumber  dan  siapakah  yang  menyebarkan  berita  tersebut.  Selain  itu,  berita  yang  diterima haruslah berimbang, dalam arti sumbernya bukanlah sumber berita tunggal. Hal penting yang harus  diamati  oleh  masyarakat  adalah  mengetahui  perbedaan  berita  yang  dibuat  berdasar pada opini atau  fakta; 4) Mengecek keaslian foto berita.   Di  era informasi  saat  ini, banyakl foto  dan  video  yang  bisa  dimanipulasi.  Mengecek  keaslian  foto  di  Google,  bisa  dengan teknik drag-and-drop ke  kolom  pencarian  Google  Images.  Hasil  banding  dari  foto-foto tersebut  bisa  dianalisa  oleh  masyarakat;  dan  5)  Ikut  serta  dalam  grup  diskusi  anti-hoax. Misalnya dalam platform Facebook, terdapat Forum Anti Fitnah, Hasut dan Hoax (FAFHH), FP & Group Indonesian Hoax Buster, FP Indonesian Hoaxes serta Grup Sekoci.

## Pemberitaan Hoax dalam Perspektif Hukum Indonesia
Sejumlah  peraturan  perundang-undangan  yang  akan  dijatuhkan  kepada  pelaku kejahatan,  antara  lain  KUHP,  UU  No  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  dan  UU  No  40  Tahun  2008  tentang  Penghapusan  Diskriminasi  Ras,
mencerminkan peran penting pemerintah dalam memerangi berita hoax. UU yang ditetapkan oleh  Pemerintah  tidak  berbanding  lurus  dengan  jumlah  persidangan  yang  dilakukan olehpenyebar  hoax.  Untuk  menghindari  kekeliruan  dan  mencegah  berkembangnya  dampak negatif  dari  pemberitaan  palsu  ini,  pemerintah  telah  menempuh  prosedur  perundang- undangan yang diperlukan. Beberapa produk hukum yang dapat digunakan untuk memerangi penyebaran  hoaks  antara  lain  Pasal  28  dan  29  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  Pasal  14  dan  15  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1946,  Pasal  311  dan  378  KUHP  dan  UU  No  40  Tahun  2008  tentang  Penghapusan Diskriminasi  Ras  atau  Suku.  Menyebarkan  berita  palsu  membutuhkan  penegakan  hukum untuk  berhati-hati  dan  menerapkan  alasan  hukum  yang  baik  sebelum  mengambil  tindakan terhadap pelakunya (Mufid & Hariandja, 2019).
Sebab,  tidak  semua  penyebaran  berita  bohong  merupakan  pelanggaran  terhadap kepentingan  hukum,  baik  pribadi  maupun  kolektif.  Namun,  dalam  beberapa  kasus,  pelaku berita hoax dapat dijerat dengan pasal penipuan atau aib publik. Secara konsep, menyebarkan berita bohong merupakan tindak pidana penipuan. Misalnya, penipuan dalam mengiklankan dan  memesan  suatu  produk  (barang)  melalui  media  elektronik  dianggap  sebagai  bentuk penipuan (Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat 1 UU).
Perbuatan hoax juga cenderung dikualifikasikan sebagai delik pencemaran nama baik. Hal  ini  karena  berita  bohong  tidak  terkandung  dalam  kebenaran.  Hal  ini  dalam  KUHP tergolong  fitnah  (Pasal  311  KUHP  dan  Pasal  27  Ayat  3  UU  Informasi  dan  Transaksi Elektronik).  Terkait  pemberitaan  hoaks  yang  dapat  merugikan  kepentingan  sosial,  hukum seringkali melihat apakah perbuatan terdakwa dapat menimbulkan masalah serius atau tidak, dan  dapat  menimbulkan  rasa  kebencian  di  kalangan  masyarakat.  UU  No.  1  Tahun  1946 tentang  Hukum  Pidana  (14)  Ayat  1  berbunyi: “Barangsiapa  menyebarkan  berita  atau pemberitahuan  palsu,  dengan  sengaja  membuat  keributan  di  antara  orang-orang,  dipidana selama sepuluh  tahun.” Ayat  2  menyebutkan, “Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan  suatu  pemberitahuan,  yang  dapat  menimbulkan  kerusakan  di  tengah-tengah masyarakat,  sedangkan  ia  dapat  menduga  bahwa  berita  atau  pemberitahuan  itu  adalah dusta, dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun.”
Perbedaan  antara  kedua  ketentuan  di  atas,  khususnya  alinea  pertama,  adalah  bahwa penyebaran berita bohong dimaksudkan untuk  menimbulkan masalah. Pembuat berita palsu jelas  memahami  dan  berniat  menyebarkan  berita  palsu  akan  menimbulkan  masalah. Sebaliknya,  ayat  kedua  merupakan  tindakan  penyadaran  dengan  kemungkinan  dia  harus mengetahui  atau  menduga  bahwa  menyebarkan  berita  bohong  akan  menimbulkan  masalah. Selain  itu,  Pasal  28  Ayat  2  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  mengatur penyebaran  berita  bohong  yang  dapat  menimbulkan  kebencian  terhadap  individu  tertentu, yaitu “Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  izin  menyebarkan  informasi  untuk menimbulkan  kebencian  atau  permusuhan  terhadap  individu  dan/atau  masyarakat  tertentu berdasarkan suku, agama, ras, atau hubungan antargolongan.” Artinya, dengan kembali ke peristiwa  hukum,  sering  kali  tindakan  menyiarkan  berita  bohong  dengan  sengaja  dengan tujuan  menimbulkan  kebencian,  tidak  memuat  kebenaran,  dapat  diklasifikasikan  sebagai berita palsu.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  ini,  pihak  yang  menyebarkan  menyebarkan  berita  bohong  di Indonesia dipastikan melanggar Pasal 28(1) Nomor 11 Tahun 2008. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar. Pasal 45a mengatur tentang ancaman terhadap penyebar berita bohong dan pidana penjara paling lama enam  tahun, dengan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,-  (Satu  Miliar Rupiah). Melanggar  Pasal  28(1)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  yang  mengatur  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode kritik hadits bisa menjadi acuan bagi masyarakat untuk  memverifikasi,  apakah  berita  yang  diterima  apakah  ada  penambahan  ( ziyādah ), penyisipan  ( idrāj ),  pembalikan  ( iqlāb )  atau  pengurangan  ( nuqshān ),  serta  apakah substansinya sesuai dengan kenyataan atau tidak.

## DAFTAR PUSTAKA
Afandi, I. (2018). Hoax Dalam Sejarah Islam Awal (Kajian Kritis Tentang Qs. An-Nur: 11- 20). Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam , 16 (1), 145-161. Arifin,  M.  (2018).  Pandangan  Al-Quran  Dalam  Merespons  Fenomena  Hoax:  Kajian  Tafsir Tematik. Al Itqan: Jurnal Studi Al-Qur'an , 4 (1), 91-111.
Azhar,  H.  (2017).  Aspek  Pidana  dalam  Berita  Bohong  (HOAX)  Menurut  Fiqh Jinayah. Cendikia: Jurnal Studi Keislaman , 3 , 59-70.
Choiroh,  L.  U.  (2017).  Pemberitaan  Hoax  Perspektif  Hukum  Pidana  Islam. Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam , 3 (2), 325-348.
Chumairoh,  H.  (2020).  Ancaman  Berita  Bohong  di  Tengah  Pandemi  Covid-19. Vox Populi , 3 (1), 22-30.
Herawati, D. M. (2016). Penyebaran Hoax dan Hate Speech sebagai Representasi Kebebasan Berpendapat. Jurnal Promedia , 2 (2).
Hidayat, G. H. A. F. U. R., Eddy, T., & Sahari, A. (2020). Peran Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Sumatera Utara Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) , 3 (1), 44- 51.
Irpan,  I.  (2020).  Melawan  Hoax  Melalui  Sosialisasi  Undang-Undang  Informasi  Dan Transaksi Elektronik. Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat , 4 (1a), 32-39. Junaidi, A., Eddy, T., & Sahari, A. (2020). Pemberian Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penyebaran Hoax  Ditinjau  Dari  Aspek  Tindak  Pidana  Terorisme. Journal  of  Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) , 3 (2), 401-411.
Marwan, M. R., & Ahyad, A. (2016). Analisis penyebaran berita hoax di Indonesia. Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma , 5 (1), 1-16.
Mufid,  F.  L.,  &  Hariandja,  T.  R.  (2019).  Efektivitas  Pasal  28  Ayat  (1)  UU  ITE  tentang Penyebaran Berita Bohong (Hoax). Jurnal Rechtens , 8 (2), 179-198.
Mujib, A. (2017). Pesan Al-Quran dalam Menyikapi Berita Hoax: Perspektif Dakwah di Era New Media. Jurnal Komunikasi Islam , 7 (1), 42-65.
Novitawati, N. P. D., Parman, L., & Sabardi, L. (2019). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penyebar Berita Bohong (Hoax). Media Bina Ilmiah , 13 (11), 1723-1730.
Pakpahan,  R.  (2017).  Analisis  Fenomena  Hoax  Diberbagai  Media  Sosial  Dan  Cara Menanggulangi Hoax. Konferensi Nasional Ilmu Sosial dan Teknologi , 1 (1).
Pejchal, V. (2018). Hate speech regulation in post-communist countries: migrant crises in the Czech  and  Slovak  Republics. International  Journal  for  Crime,  Justice  and  Social Democracy , 7 (2), 58.
Pranesti,  D.  A.,  &  Arifin,  R.  (2019).  Perlindungan  Korban  dalam  Kasus  Penyebaran  Berita Hoax di Media Sosial di Indonesia. Jurnal Hukum Media Bhakti .
Purnomo, H., & Yosua, A. (2021). Inkonsistensi Penegakan Hukum Tindak Pidana Hoaks di Indonesia Pasca Reformasi. Jurnal Ius Constituendum , 6 (1), 235-251.
Rifauddin,  M.  A.  N.  H.,  &  Halida,  A.  N.  (2018).  Waspada  cybercrime  dan  informasi  hoax pada  media  sosial  facebook. Khizanah  al-Hikmah:  Jurnal  Ilmu  Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan , 6 (2), 98-111.
Setiawan, B. (2018). Indonesia Darurat Hoaks?. Informasi , 48 (2).
Siddiq,  N.  A.  (2017).  Penegakan  hukum  pidana  dalam  penanggulangan  berita  palsu  (hoax) menurut  Undang-undang  No.  11  tahun  2008  yang  telah  dirubah  menjadi  Undang- undang  No.  19  tahun  2016  tentang  informasi  dan  transaksi  elektronik. Lex  Et Societatis , 5 (10).
Toni,  T.  (2020).  Penegakan  Hukum  Undang-Undang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik Terhadap Hukuman Pengguna Media Sosial Ujaran Kebencian. Informatika , 8 (2), 85- 88.