## Analisis Prosedur Terjadinya Piutang Pada PT. Pertani (Persero) Unit Pemasaran Subang

## Iwan Henri Kusandi
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang iwanhenri01@gmail.com

## Abstrak
Pada  dasarnya,  setiap  perusahaan  ataupun  instansi  baik  yang  bergerak  di  bidang  jasa,  dagang, maupun  manufaktur,  memiliki  tujuan  yang  sama  untuk  memperoleh  laba  dan  menjaga kesinambungan  perusahaan  di  masa  akan  datang.  PT.  Pertani  (Persero)  merupakan  perusahaan yang  bergerak  di  bidang  Agribisnis,  mengalami  kerugian  secara  finansial  akibat  pendapatan dalam  piutang.  Kerugian  yang  dialami  disebabkan  oleh  tidak  sesuainya  kebijakan  dalam pemberian kredit dan tidak berjalan secara efektif dan efisien dalam penagihan piutang kepada pelanggan.  Menurut  Soemarso,  piutang  merupakan  kebiasaan  bagi  perusahaan  untuk memberikan  kelonggaran-kelonggaran  kepada  para  pelanggan  pada  saat  melakukan  penjualan. Piutang  terbagi  menjadi  dua,  piutang  dagang,  dan  piutang  non  dagang.  Ada  beberapa  faktor dalam  mempengaruhi  piutang,  serta  terdapat  beberapa  resiko  kerugian  piutang.  Semua  pasti dialami oleh setiap perusahaan yang melakukan penjualan barang atau jasa secara kredit. Hal ini terjadi  di  Pertani  yang  sering  memberikan  kelonggaran  tanpa  menggunakan  jatuh  tempo pembayaran  dan  mempunyai  kebijakan  tersendiri,  sehingga  membuat  perusahaan  mengalami kerugian. Semua memang berawal dari tidak sesuainya kebijakan pemberian kredit yang sudah diatur  dalam  standar  prosedur  operasional  di  Pertani.  Lalu  lemah  atau  kurangnya  SDM  untuk melaksanakan  tugas  khusus  di  bagian  lapangan,  terutama  dalam  penagihan  piutang  kepada pelanggan.  Ada  empat  jenis  piutang,  yaitu  piutang  macet,  lancar,  sehat,  dan  tidak  sehat. Walaupun  Pertani  memberlakukan  termin  pembayaran  hanya  sebagai  formalitas,  Pertani  tetap bisa memantau kondisi piutang berdasarkan jenis piutang yang sudah digolongkan sesuai dengan umur  piutang.  Kondisi  piutang  yang  ada  di  Pertani  itu  lebih  banyak  kondisi  macet,  dan  tidak sehat.  Dua  kategori  piutang  tersebut  merugikan  perusahaan,  dalam  laporan  laba  rugi  setiap bulannya  itu  tidak  ada  pengurangan  jumlah  piutang.  Meskipun  perusahaan  mengalami keuntungan, tetapi dalam segi piutang itu sendiri justru merugikan. Hal ini terjadi karena tidak adanya  kesadaran  pelanggan  untuk  membayar  piutangnya  mereka  kepada  Pertani,  dan  dipihak Pertani  pun  kurang  atau  tidak  adanya  SDM  yang  ditugaskan  khusus  untuk  bisa  melakukan penagihan piutang yang rutin, minimal satu minggu sekali.
Kata Kunci :  Prosedur, Jasa Kredit, Kebijakan

## Abstract
Basically, any company or agency that is engaged in services, trade, or manufacturing, has the same goal to earn profits and maintain the company's sustainability in the future. PT. Pertani (Persero) is a company engaged in the field of Agribusiness, experiencing financial losses due to income  in  receivables.  The  losses  suffered  are  caused  by  the  inappropriate  policies  in  the provision of credit and does not run effectively and efficiently in the collection of receivables to customers.  According  to  Soemarso,  accounts  receivable  is  a  habit  for  companies  to  give concessions  to  customers  when  making  a  sale.  Accounts  are  divided  into  two,  accounts receivable,  and  non-trade  receivables.  There  are  several  factors  in  influencing  accounts receivable, as well as there is some risk of loss of accounts receivable. All must be experienced by  every  company  that  sells  goods  or  services  on  credit.  This  happens  in  Pertani  which  often gives  leeway  without  using  the  due  date  of  payment  and  has  its  own  policy,  thus  making  the company  suffered  losses.  All  indeed  started  from  the  inappropriate  policy  of  lending  that  has been set in standard operating procedures in Pertani. Then weak or lack of human resources to carry out specific tasks in the field, especially in the collection of receivables to customers. There are  four  types  of  accounts  receivable,  namely  bad  debts,  smooth,  healthy,  and  unhealthy. Although  Pertani  imposes  payment  terms  only  as  a  formality,  Pertani  can  still  monitor  the conditions of receivables based on the types of receivables that have been classified according to the  age  of  receivables.  The  conditions  of  receivables  in  Pertani  are  more  stagnant,  and unhealthy. Two categories of receivables are detrimental to the company, in the monthly income statement there is no reduction in the amount of receivables. Although the company experienced a  profit,  but  in  terms  of  receivables  itself  is  detrimental.  This  happens  because  there  is  no awareness  of  customers  to  pay  their  receivables  to  Pertani,  and  Pertani  side  also  lack  of  or absence of human resources specially assigned to be able to collect receivables routine, at least once a week.
Keywords : Procedures, Credit Services, Policies

## Pendahuluan
BUMN  adalah  badan  usaha  yang  seluruhnya  atau  sebagian  besar  modalnya dimiliki  oleh  negara  melalui  penyertaan  secara  langsung  yang  berasal  dari  kekayaan negara  yang  dipisahkan  (berdasarkan  UU  Republik  Indonesia  No.  19  Tahun  2003). BUMN  merupakan  salah  satu  pelaku  ekonomi  dalam  sistem  perekonomian  nasional, disamping  badan  usaha  swasta  (BUMS)  dan  koperasi.  BUMN  berasal  dari  kontribusi dalam perekonomian Indonesia yang berperan menghasilkan berbagai barang dan jasa, guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. BUMN terdapat dalam berbagai sektor seperti
sektor  pertanian,  perkebunan,  kehutanan,  keuangan,  manufaktur,  transportasi, pertambangan,  listrik,  telekomunikasi  dan  perdagangan,  serta  kontruksi.    BUMN memiliki berbagai macam atau jenis bentuk-bentuk yang berdasarkan Undang-Undang Republik  Indonesia  No.  19  Tahun  2003  tentang  BUMN.  Badan  Usaha  Milik  Negara terdiri dari dua bentuk, yaitu badan usaha perseroan (persero), dan badan usaha umum (perum).    Perusahaan  perseroan  (persero)  adalah  BUMN  yang  berbentuk perseroan terbatas yang  modalnya  terbagi  dalam  saham  yang  seluruh  atau  paling  sedikit  51% sahamnya  dimiliki  oleh pemerintah (atas  nama  negara)  yang  tujuan  utamanya mengejar  keuntungan.  Perusahaan  umum  (perum)  adalah  BUMN  yang  seluruh modalnya  dimiliki  negara  dan  tidak  terbagi  atas  saham,  yang  bertujuan  untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
Berkaitan  dengan  perusahaan  perseroan  khususnya  bidang  perdagangan,  dalam menjalankan  usahanya  menyediakan  barang  dan  jasa  yang  bermutu  tinggi,  dan berdaya  sangat  kuat  untuk  tetap  hadir  di  pasar.  Ditambah  lagi  dengan  makin meningkatnya persaingan yang makin sengit, membuat keterbukaan menjadi reputasi yang  merefleksikan  tolak  ukur  usaha  perseroan.  Akhirnya,  perseroan  mulai memutuskan  untuk  melakukan  IPO  atau  sering  disebut  sebagai  Penawaran  Saham Perdana  Publik  (PSPP)  untuk  mendorong  perseroan  mengelola  kegiatan  usahanya secara  transparan,  akuntabel  dan  kredibel  dengan  tata  kelola  yang  layak  dengan melepas sebagian kepemilikan perseroan kepada publik lewat bursa saham.  Perseroan yang  telah  melakukan  PSPP  adalah  perusahaan  yang  secara  finansial  dan  tata  kelola siap  dan  mampu  untuk  mengelola  dan  mengusahakan  kegiatan  didalam  perseroan secara  efektif,  efisien  dan  kompetitif,  serta  mengejar  keuntungan  guna  meningkatkan nilai  badan  usaha.  Perusahaan  perseroan  menyediakan  barang/jasa  untuk  dijual, bahkan ada yang memproduksi sendiri dengan modal bantuan dari Negara, atau yang bisa disebut dengan dana PMN (Penyertaan Modal Negara), lalu dikemas sedemikian rupa sehingga membuat para konsumen tertarik untuk membeli barang yang akan kita jual.  Untuk  melakukan  transaksi  penjualan,  diperlukan  penyusunan  SOP  atau prosedur  penjualan barang tersebut.
Tujuan utama dari perusahaan dagang adalah memperoleh laba yang optimal dan aktivitas  penjualan  memberikan  kontribusi  pendapatan  yang  cukup  besar  atas penerimaan  kas.  Jumlah  transaksi  penjualan  yang  terjadi  biasanya  cukup  besar dibandingkan  dengan  jenis  transaksi  yang  lain  (Soemarso,  2004:164).  Perusahaan membutuhkan suatu sistem dan prosedur untuk mendukung aktivitas penjualan, dan penerimaan  kas  sehingga  perusahaan  mendapatkan  infomasi  yang  dibutuhkan  agar manajemen  lebih  mudah  dalam  mengelola  perusahaan.  Sistem  adalah  suatu  jaringan perusahaan  yang  dibuat  menurut  pola  yang  menyatu  untuk  melaksanakan  kegiatan pokok  perusahaan  (Mulyadi,  2001:5).  Prosedur  merupakan  suatu  urutan  pekerjaan administrasi  dengan  melibatkan  dua  orang  atau  lebih  dalam  suatu  bagian,  guna menjamin adanya perlakuan yang sama terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi (Baridwan, 2002:3).
Sistem  akuntansi  merupakan  jaringan  atau  organisasi  yang  terdiri  dari  catatan- catatan,  formulir-formulir,  alat-alat,  prosedur-prosedur,  dan  sumber  daya  manusia guna  menghasilkan  informasi  dari  suatu  organisasi  guna  keperluan  pengawasan, operasi  dan  juga  kepentingan  dalam  pengambilan  keputusan  bisnis  bagi  pihak  yang berkepentingan  (Narko,  2002:3).    Aktivitas  penjualan  bertujuan  untuk  mendukung bisnis perusahaan dalam mengelola serta memproses data transaksi secara efektif dan efisien,  serta  untuk  menangani  transaksi  penjualan  barang  atau  jasa,  baik  yang dilakukan  secara  tunai,  kredit  maupun  konsinyasi.  Sistem  atau  prosedur  untuk melakukan penjualan barang, diperlukan adanya SOP atau prosedur penjualan barang secara  umum  adalah  pelanggan  memberikan  order  pembelian  ( Purchase  Order) berisi jenis  barang  yang  ingin  dibeli,  lalu  bagian  penjualan  ( Sales) menerima  permintaan pelanggan  dan  meneruskannya  ke  bagian  gudang.  Dari  bagian  gudang  memeriksa apakah barang tersebut masih ada stoknya atau tidak, apabila masih ada stok barang, bagian  gudang  meneruskan  kepada  bagian  penjualan  ( Sales) untuk  membuat  order penjualan  ( Sales  Order) kepada  pelanggan.  Apabila  stok  barang  tidak  ada,  bagian gudang  meneruskan  kepada  bagian  penjualan  ( Sales) untuk  membuat  surat pemberitahuan tidak ada stok barang.
Bagian  penjualan  ( Sales) menyampaikan  surat  pemberitahuan  tidak  ada  stok barang  kepada  pelanggan.  Bagian  penjualan  ( Sales) menyampaikan  order  penjualan ( Sales Order) dan cara pembayaran kepada pelanggan. Pelanggan membayar pembelian barang  melalui  transfer  atau  kartu  kredit.  Lalu  bagian  keuangan  mengkonfirmasi pembayaran  pelanggan.  Apabila  pembayaran  terkonfirmasi,  bagian  keuangan meneruskan  informasi  ke  bagian  gudang  untuk  mengirimkan  barang.  Apabila pembayaran  tidak  terkonfirmasi,  bagian  keuangan  meneruskan  informasi  ke  bagian penjualan  ( Sales) untuk  mengkonfirmasikan  ulang  pembayaran  kepada  pelanggan. Bagian penjualan ( Sales) mengkonfirmasikan ulang pembayaran kepada pelanggan, dan bagian  gudang  mengirimkan  barang  kepada  pelanggan,  setelah  itu  pelanggan menerima  barang  dan  menandatangani  bukti  tanda  terima  barang.  Begitulah  kurang lebihnya  SOP/prosedur  penjualan  dalam  perusahaan  dagang,  baik  swasta  maupun negeri.
Pada dasarnya, setiap perusahaan ataupun instansi baik yang bergerak di bidang jasa,  dagang,  maupun  manufaktur,  memiliki  tujuan  yang  sama,  yaitu  untuk memperoleh laba dan menjaga kesinambungan perusahaan di masa yang akan datang. Di  era  globalisasi  saat  ini,  semakin  menambah  permasalahan  bagi  manajemen  suatu perusahaan atau instansi di dalam mewujudkan usahanya, dan menjalankan aktivitas perusahaaan atau instansinya. Salah satu masalah yang dihadapi adalah persaingan di dalam memasarkan produk barang atau jasa. Untuk dapat mengatasi masalah tersebut maka  perusahaaan  harus  berdaya  upaya  untuk  merebut  pasar  melalui  berbagai kebijakan  untuk  meningkatkan  penjualan.  Piutang  timbul  ketika  perusahaan  menjual produk  barang  dan  jasa  secara  kredit.  Piutang  meliputi  semua  tagihan  dalam  bentuk utang kepada perorangan badan usaha, atau pihak tertagih lainnya. Prosesnya dimulai dari  pengambilan  keputusan  untuk  memberikan  kredit  kepada  pelanggan/ customer , melakukan  pengiriman  barang,  penagihan,  dan  akhirnya  menerima  pembayaran.
Piutang adalah pos penting dalam perusahaan, karena merupakan bagian aktiva lancar yang  likuid  dan  selalu  dalam  keadaan  berputar.  Artinya  piutang  dapat  menjadi  kas dengan segera, dimana jangka waktu paling lama satu tahun. Tetapi seringkali terjadi penagihan  piutang  itu  tidak  tepat  pada  waktu  yang  sudah  ditetapkan  sebelumnya, sementara setiap perusahaan memerlukan aliran kas yang cukup untuk diputar dalam membiayai  aktivitas  operasional  perusahaan  sehari-hari,  dan  memenuhi  kewajiban lancar  perusahaan  tepat  pada  waktunya.  Semakin  tinggi  probabilitas  piutang  dapat diterima pada waktunya, semakin dapat dijadikan jaminan bagi pembayaran kas yang telah  dijadwalkan.  Seberapa  cepat  piutang  dikonversikan  menjadi  kas  merupakan kebijakan perusahaan dengan menghitung perputaran piutang. Piutang disusun dalam laporan  keuangan  dimana  kondisi  keuangan  suatu  perusahaan  sangat  menentukan kelancaran  kegiatan  pembiayaan  dari  perusahaan  tersebut  dan  mengukur  kinerja perusahaan.  Untuk  mengetahui  posisi  keuangan  perusahaan,  perlu  dievaluasi hubungan sumber dana, serta hubungan antara hasil yang dicapai perusahaan dengan pengklasifikasian dana yang diinvestasikan pada aktiva perusahaan.
PT. Pertani (Persero) merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang  bergerak  di  bidang  Pertanian  (Agribisnis),  yang  dikatakan  mengalami  kerugian secara  finansial  akibat  pendapatan.  Kerugian  yang  dialami  disebabkan  oleh  tidak berjalan  secara  efektif  dan  efisien  dalam  penagihan  piutang  kepada pelanggan/ customer ,  sehingga  timbulah  piutang  yang  dikategorikan  dalam  piutang macet,  lancar,  sehat,  dan  tidak  sehat.  Prosedur  atau  kebijakan  dalam  pemberian pelayanan penjualan pun sedikit berbeda/menyimpang dengan SOP perusahaan yang sudah ditetapkan, itu dikarenakan keadaan di lapangan tidak bisa disesuaikan dengan SOP  perusahaan,  banyaknya  kendala  kerugian  ini  untuk  PT.  Pertani  (Persero)  dapat mengganggu kelancaran modal kerja, baik dari segi pengeluaran biaya tidak langsung atau disebut dengan OC (Overhead Cost) , dan biaya langsung atau disebut dengan HC (Handling Cost) , terutama untuk meningkatkan likuiditas perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu mendayagunakan dana yang ada secara efektif dan efisien, sehingga  tingkat  likuiditas  perusahaan  dapat  terjaga.  Salah  satu  dana  yang  dapat digunakan untuk meningkatkan likuiditas adalah piutang. Piutang adalah pos penting dalam  perusahaan  karena  merupakan  bagian  aktiva  lancar  yang  likuid  dan  selalu dalam  keadaan  berputar.  Seberapa  cepat  piutang  dikonversikan  menjadi  kas merupakan kebijakan perusahaan dengan menghitung perputaran piutang.

## Kerangka Teori

## a. Administrasi Keuangan
Menurut  George  (2005;  5)  Administrasi  adalah  perencanaan,  pengendalian,  dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran, serta penggerakan mereka yang melaksanakannya agar  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan. Ridwan  (2003;  29)  Keuangan merupakan ilmu dan seni dalam mengelola uang yang mempengaruhi kehidupan setiap orang dan setiap organisasi. Keuangan berhubungan dengan proses, lembaga, pasar, dan
instrumen  yang  terlibat  dalam  transfer  uang  diantara  individu  maupun  antara bisnis  dan  pemerintah.  Menurut  Mamesah  (1995:  13)  administrasi  keuangan merupakan sesuatu yang baik yang berupa kekayaan atau harta benda yang dapat dinilai  dengan  uang.  Pengertian  keuangan  Negara  itu  sendiri  menurut  Undang- undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan pasal 3 adalah kekayaan Negara dalam bentuk apapun juga baik terpisah maupun tidak (1989: 3). Keuangan  merupakan  suatu  kegiatan  untuk  mengelola  hal-hal  yang  bisa  dihitung dengan  uang  dan  berhubungan  dengan  uang.  Di  dalam  keuangan  Negara  maka pemerintahan  yang  memegang  pimpinan  di  bidang  keuangan  Negara.  Menurut Mamesah  (1995:  14)  mengatakan  bahwa  administrasi  keuangan  adalah  rangkaian kegiatan  dan  prosedur  dalam  mengelola  keuangan  secara  tertib,  sah,  hemat, berdaya  guna,  berhasil  guna  mengelola  keuangan-keuangan  meliputi  penerimaan- penerimaan  dan  sumber-sumbernya  serta  pembiayaan-pembiayaannya.  Sehingga dapat  ditarik  kesimpulan  administrasi  keuangan  adalah  keseluruhan  proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih, untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.  Pengertian  keuangan  adalah  suatu  kegiatan  untuk  mengelola  hal-hal yang bisa dihitung dengan uang dan berhubungan dengan uang. Di dalam proses penganggaran  maka  tidak  lepas  dengan  administrasi,  karena  penganggaran merupakan bagian dari fungsi administrasi, juga di dalam penganggarannya yang berkaitan  dengan  tata  usaha,  pencatatan,  dan  pembukuan.  Sebagai  bentuk pengelolaan,  perlu  ada  beberapa  komponen  di  dalam  administrasi  keuangan. Komponen administrasi keuangan terdiri dari hal-hal sebagai berikut :
1) Perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan yaitu merencanakan pemasukan, serta  pengeluaran  keuangan  ataupun  aktivitas-aktivitas  lainnya  untuk  kurun waktu tertentu.
2) Penganggaran keuangan. Pemasukan, pengeluaran, ataupun aktivitas yang telah direncanakan sebelumnya kemudian didetailkan, dan dibuatkan anggarannya.
3) Pengelolaan  keuangan.  Penggunaan  dana  sedemikian  rupa  agar  dapat bermanfaat secara maksimal.
4) Pencairan  keuangan.  Upaya  mendapatkan  pendanaan  agar  segala  aktivitas organisasi berjalan dengan lancar.
5) Penyimpanan  keuangan.  Upaya  pengumpulan  dana  organisasi,  kemudian menyimpannya dengan aman.
6) Pengendalian  keuangan.  Berkaitan  dengan  penilaian  dan  perbaikan  sistem ataupun kinerja keuangan di dalam organisasi.
7) Pemeriksaan  keuangan.  Berkaitan  dengan  pemeriksaan  atau  audit  internal terhadap penggunaan keuangan, agar penyimpangan dapat dicegah.

## b.  Fungsi Administrasi Keuangan
Seorang  administrator  keuangan  dalam  sebuah  organisasi  melakukan  tugas akuntansi  serta  penganggaran.  Administrator  keuangan  harus  memiliki  gelar sarjana  di  bidang  akuntansi  atau  administrasi  bisnis  dengan  fokus  di  bidang keuangan.  Sebagian  besar  perusahaan membutuhkan  staff  administrasi  keuangan
yang memiliki pengalaman kerja terkait dengan bidang akutansi. Berikut ini fungsi administrasi keuangan perusahaan : Pembayaran dan Penagihan Tugas  staff  administrasi  keuangan  membayar  tagihan  untuk  korporasi.  Fungsi administrasi keuangan, misalnya melakukan prosedur perjanjian pembelian dengan faktur vendor dan menerima laporan untuk memastikan pembayaran yang dikirim untuk pembelian resmi oleh perusahaan hingga diterima. Administrator Keuangan mempunyai rekening penjual dan memastikan keakuratan faktur pada semua bahan yang diterima.
c. Piutang
Pengertian  piutang  menurut  Soemarso  (2004:338)  yang  dimaksud  dengan Piutang yaitu : “Piutang merupakan kebiasaan bagi perusahaan untuk memberikan kelonggaran-kelonggaran  kepada  para  pelanggan  pada  waktu  melakukan penjualan.  Kelonggaran-kelonggaran  yang  diberikan  biasanya  dalam  bentuk memperbolehkan  para  pelanggan  tersebut  membayar  kemudian  atas  penjualan barang atau jasa yang dilakukan. Sedangkan, menurut Enny Pudjiastuti (2004;117) yang  dimaksud  Piutang  yaitu  :  “Piutang (receivables) merupakan  proses  penjualan barang hasil produksi secara kredit”.  Piutang menurut Martono dan Harjito (2007 : 95),  piutang  dagang (account  receivable) merupakan  “tagihan  perusahaan  kepada pelanggan atau pembeli atau pihak lain yang membeli produk perusahaan. Menurut Warren  Reeve  dan  Fess  (2005:324)  menyatakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan piutang adalah sebagai berikut : ”Piutang meliputi semua klaim dalam bentuk uang terhadap  pihak  lainnya,  termasuk  individu,  perusahaan  atau  organisasi  lainnya”. Piutang  menurut  Horne  (2005  :  258)  mengatakan  “Piutang  meliputi  jumlah  uang yang  dipinjam  dari  perusahaan  oleh  pelanggan  yang  telah  membeli  barang  atau memakai  jasa  secara  kredit”.  Menurut  Mohammad  Muslich  (2003:109)  adalah sebagai  berikut  :  ”Piutang  terjadi  karena  penjualan  barang  dan  jasa  tersebut dilakukan secara kredit yang umumnya dilakukan untuk memperbesar penjualan”. Sedangkan  menurut  Smith  (2005  :  286)  mengatakan  “Piutang  dapat  didefinisikan dalam arti luas sebagai hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang, dan jasa. Namun, untuk tujuan akuntansi, istilah ini umumnya diterapkan sebagai klaim yang  diharapkan  dapat  diselesaikan  melalui  penerimaan  kas”.    Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa piutang adalah segala macam bentuk  transaksi  penjualan  berupa  barang  atau  jasa  secara  kredit,  yang  diberikan kelonggaran  oleh  perusahaan  kepada  pelanggan  dalam  membayar  hutangnya dengan  kurun  waktu  yang  telah  ditentukan  oleh  kedua  belah  pihak.  Sebuah  hal yang spesifik pasti memiliki ciri-ciri yang membedakannya dengan hal lain. Berlaku pula untuk akuntansi piutang. Akuntansi piutang memiliki ciri-ciri sebagai berikut : Ada  Nilai  Jatuh  Tempo  (  Nilai  jatuh  tempo  adalah  istilah  yang  menggambarkan penjumlahan  dari  nilai  transaksi  utama,  ditambah  nilai  bunga  yang  dibebankan untuk  dibayarkan  pada  tanggal  jatuh  tempo.  Pembeli  yang  melakukan  transaksi secara kredit bukan hanya membayar berapa nilai barang yang dibelinya, tetapi juga bunga  karena  ia  meminta  waktu  untuk  membayar  barang  tersebut)  dan  Ada
Tanggal  Jatuh  Tempo  (Unsur  kedua  yang  harus  ada  piutang  wesel  dan  juga merupakan  bagian  dari  ciri-ciri  akuntansi  piutang  adalah  adanya  tanggal  jatuh tempo.  Tanggal  jatuh  tempo  bisa  diketahui  dari  umur  piutang  wesel  itu  sendiri. Biasanya,  penjual  menggunakan  dua  jenis  pengukuran  umur  surat  promes,  yaitu bulan dan hari. Jika suatu promes berumur bulanan, maka tanggal jatuh temponya sama  dengan  tanggal  pembeli melakukan  transaksi  kredit  tersebut,  hanya  berbeda bulan. Sedangkan kita promes berumur hari, maka harus dilakukan penghitungan untuk  menentukan  kapan  tanggal  jatuh  tempo  secara  pasti.  Sebagai  tambahan, dalam pelajaran akuntansi, untuk memudahkan penghitungan bunga, penjual akan menganggap  1  tahun  sama  dengan  360  hari);  serta  Ada  Bunga  yang  Berlaku  ( Piutang  wesel  terjadi  karena  pembeli  memutuskan  melakukan  transaksi  secara kredit dan hal ini menimbulkan bunga. Bunga ini harus dibayarkan sebagai bentuk konsekuensi  pembeli  meminta  waktu  pembayaran  tertentu,  dan  sebagai keuntungan  bagi  penjual  karena  harus bersabar   menunggu  pelunasan  tersebut. Besaran  bunga  tersebut  tidak  pasti,  tergantung  kebijakan  penjualnya  dalam menentukan tingkat bunga yang berlaku).

## d. Klasifikasi Piutang
Piutang merupakan aktiva lancar yang diharapkan dapat dikonversi menjadi kas dalam  waktu  satu  tahun  atau  dalam  satu  periode  akuntansi.  Piutang  pada umumnya  timbul  dari  hasil  usaha  pokok  perusahaan.  Namun  selain  itu,  piutang juga  dapat  ditimbulkan  dari  adanya  usaha  dari  luar  kegiatan  pokok  perusahaan. Warren Reeve dan Fess (2005:404) mengklasifikasikan piutang kedalam tiga kategori yaitu piutang usaha, wesel, tagih, dan piutang lain-lain sebagai berikut :
1. Piutang Usaha
Piutang  usaha  timbul  dari  penjualan  secara  kredit  agar  dapat  menjual  lebih banyak  produk  atau  jasa  kepada  pelanggan.  Transaksi  paling  umum  yang menciptakan piutang usaha adalah penjualan barang dan jasa secara kredit. Piutang tersebut dicatat dengan mendebit akun piutang usaha. Piutang usaha semacam ini normalnya  diperkirakan  akan  tertagih  dalam  periode  waktu  yang  relatif  pendek, seperti  30  atau  60  hari.  Piutang  usaha  diklasifikasikan  di  neraca  sebagai  aktiva lancar.
2. Wesel Tagih
Wesel  tagih  adalah  jumlah  yang  terutang  bagi  pelanggan  di  saat  perusahaan telah  menerbitkan  surat  utang  formal.  Sepanjang  wesel  tagih  diperkirakan  akan tertagih dalam setahun. Maka biasanya diklasifikasikan dalam neraca sebagai aktiva lancar.  Wesel  biasanya  digunakan  untuk  periode  kredit  lebih  dari  60  hari.  Wesel bisa digunakan untuk menyelesaikan piutang usaha pelanggan. Bila wesel tagih dan piutang usaha berasal dari transaksi penjualan maka hal itu kadang-kadang disebut piutang dagang ( trade receivable ).
3. Piutang lain-lain
Piutang  lain-lain  biasanya  disajikan  secara  terpisah  dalam  neraca.  Jika  piutang ini  diharapkan  akan  tertagih  dalam  satu  tahun,  maka  piutang  tersebut
diklasifikasikan sebagai aktiva lancar. Jika penagihannya lebih dari satu tahun maka piutang  ini  diklasifikasikan  sebagai  aktiva  tidak  lancer,  dan  dilaporkan  dibawah judul  investasi.  Piutang  lain-lain  ( other  receivable )  meliputi  piutang  bunga,  piutang pajak, dan piutang dari pejabat atau karyawan perusahaan.
Pengklasifikasian  piutang  dilakukan  untuk  memudahkan  pencatatan  transaksi yang  mempengaruhinya.  Menurut  Prinsip  Akuntansi  Indonesia  (Ikatan  Akuntan Indonesia, 1999), piutang dalam arti sempit, yaitu hanya menunjukkan tagihan yang akan dilunasi dengan uang. Piutang-piutang tersebut dapat digolongkan atas :

## 1. Piutang Dagang (Trade Receivable)
Segala  tagihan  dari  penjualan  barang-barang  atau  jasa  yang  dilakukan  secara kredit  oleh  perusahaan.  Jika  tagihan  itu  didukung  dengan  tagihan  tertulis  oleh debitur  kepada  peusahaan  untuk  membayar  pada  suatu  tanggal  tertentu,  piutang tersebut adalah piutang wesel.

## 2. Piutang Non Dagang (Non Trade Receivable)
Tagihan yang tidak berasal dari penjualan barang maupun jasa dalam kegiatan normal  perusahaan.  Pendapat  yang  sama  dengan  pendapat  di  atas  juga dikemukakan  oleh  Budi  Raharjo  (2002:105-106)  yaitu  :  “dalam  mengklasifikasi piutang, perlu dibuat pebeda yang penting antara piutang dagang dan piutang non dagang (trade and non trade receivable)”.
Dalam  mengklasifikasi  piutang,  perlu  dibuat  pembeda  yang  penting  antara piutang dagang dan piutang non dagang (trade and non trade receivable). Selain itu, piutang juga dapat diklasifikasikan menurut lamanya jatuh tempo, di mana piutang itu akan menghasilkan piutang lancer atau piutang jangka pendek dengan piutang tidak  lancar  atau  piutang  jangka  panjang.  Untuk  tujuan  akuntansi,  tagihan  atau piutang tersebut berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa  piutang  diklasifikasikan  menurut  jangka  waktu  yang  diperlukan  untuk merealisasikan  piutang  menjadi  kas  (jatuh  tempo)  yaitu  :    Piutang  lancar,  yaitu tagihan  yang  diharapkan  akan  diterima  pelunasannya  dalam  jangka  waktu  satu tahun  dengan  periode  siklus  kegiatan  normal  perusahaan;  dan  Piutang  jangka panjang,  yaitu  tagihan  yang  waktu  pelunasanya  lebih  dari  satu  tahun,  didalam neraca  piutang  ini  biasanya  disajikan  dalam  akun  “investasi”  yang  dicantumkan setelah aktiva lancar.

## e.    Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Piutang
Piutang  sebagai  salah  satu  unsur  aktiva  lancar  dalam  neraca  memiliki perputaran  yang  cepat  dan  kurang  dari  satu  tahun.  Oleh  karena  itu,  banyak  hal yang  dapat  mempengaruhi  besarnya  piutang  tersebut.  Perputaran  piutang (receivable  turnover) dipengaruhi  oleh  syarat  pembayaran  dan  kecenderungan debitur untuk menepati janji pembayarannya. Apabila rata-rata hari pengumpulan piutang lebih lama dari batas pembayaran, maka cara pengumpulan piutang kurang efektif. Piutang juga merupakan aktiva yang penting dalam perusahaan dan dapat menjadi  bagian  yang  besar  dari  likuiditas  perusahaan.  Besar  kecilnya  piutang
dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah seperti yang dikemukakan oleh Bambang Riyanto (2001:85-87) sebagai berikut :

## 1. Volume Penjualan Kredit
Makin besar proporsi penjualan kredit dari keseluruhan penjualan memperbesar jumlah  investasi  dalam  piutang.  Dengan  makin  besarnya  volume  penjualan  kredit setiap  tahunnya  bahwa  perusahaan  itu  harus  menyediakan  investasi  yang  lebih besar  lagi  dalam  piutang.  Makin  besarnya  jumlah  piutang  berarti  makin  besarnya resiko, tetapi bersamaan dengan itu juga memperbesar profitabilitas ( profitability) .
2. Syarat Pembayaran Penjualan Kredit
Syarat  pembayaran  penjualan  kredit  dapat  bersifat  ketat  atau  lunak.  Apabila perusahaan  menetapkan  syarat  pembayaran  yang  ketat  berarti  perusahaan  lebih mengutamakan  keselamatan  kredit  daripada  pertimbangan profitabilitas.  Syarat yang  ketat  misalnmya  dalam  bentuk  batas  waktu  pembayaran  yang  pendek, pembebanan bunga yang berat pada pembayaran piutang yang terlambat.
3. Ketentuan Tentang Pembatasan Kredit
Dalam  penjualan  kredit  perusahaan  dapat  menetapkan  batas  maksimal  atau plafond  bagi  kredit  yang  diberikan  kepada  para  langganannya.  Makin  tinggi plafond  yang  ditetapkan  bagi  masing-masing  langganan,  berarti  makin  besar  pula dana  yang  diinvestasikan  dalam  piutang.  Sebaliknya,  jika  batas  maksimal  plafond lebih rendah, maka jumlah piutang pun akan lebih kecil.
4. Kebijaksanaan Dalam Mengumpulkan Piutang
Perusahaan  dapat  menjalankan  kebijaksanaan  dalam  pengumpulan  piutang secara  aktif  atau  pasif.  Perusahaan  yang  menjalankan  kebijaksanaan  secara  aktif, maka  perusahaan  harus  mengeluarkan  uang  yang  lebih  besar  untuk  membiayai aktivitas pengumpulan piutang, tetapi dengan menggunakan cara ini maka piutang yang  ada  akan  lebih  cepat  tertagih,  sehingga  akan  lebih  memperkecil  jumlah piutang  perusahaan.  Sebaliknya,  jika  perusahaan  menggunakan  kebijaksanaan secara pasif, maka pengumpulan piutang akan lebih lama, sehingga jumlah piutang perusahaan akan lebih besar. Kebijaksanaan untuk penentuan tipe pelanggan juga merupakan variabel yang menentukan dalam melihat kualifikasi pelanggan dalam mendapatkan  kredit.  Ketika  perusahaan  menerima  pelanggan  yang  kurang  layak kredit, maka akan mengakibatkan biaya gagal bayar.
5. Kebiasaan Membayar Dari Para Langganan
Kebiasaan para pelanggan untuk membayar dalam periode potongan tunai (cash discount) akan  mengakibatkan  jumlah  piutang  lebih  kecil,  sedangkan  pelanggan yang membayar periode setelah potongan tunai (cash discount) akan mengakibatkan jumlah piutang lebih besar, karena jumlah dana yang tertanam dalam piutang lebih lama  untuk  menjadi  kas.  Kunci  mempertahankan  kontrol  atas  penagihan  piutang adalah  fakta  bahwa  probabilitas  gagal  bayar  meningkat  seiring  dengan  umur tagihan.  Kontrol  atas  piutang  terfokus  pada  kontrol  dan  eliminasi  piutang  yang sudah  lewat  jatuh  tempo.  Kekuatan  dan  ketepatan  waktu  penagihan  akan mempengaruhi  periode  tagihan  yang  sudah  jatuh  tempo  tetapi  masih  lalai membayar.

## Metode Penelitian
Metode penulisan tugas akhir ini adalah menggunakan metode penulisan deskriptif. Metode  deskriptif  yaitu  suatu  metode  penelitian  yang  bersifat  menggambarkan kenyataan atau fakta sesuai dengan data yang diperoleh.

## Hasil dan Pembahasan

## a.  Sejarah Singkat PT. Pertani (Persero)
PT.  Pertani  (Persero)  berdiri  pada  tahun  1959  dibentuk  dengan  nama  Badan Perusahaan  Produksi  Bahan  Makanan  dan  Pembukaan  Tanah  (BPMPT).  Terjadi perubahan  pada  tahun  1960  dari  BPMPT  menjadi  Badan  Pimpinan  Umum Perusahaan Pertanian Negara (BPU Pertani). Pada tahun 1963, BPU Pertani berubah menjadi  Perusahaan  Pertanian  Negara  (PN  Pertani).    Pada  tahun  1970/1971  PN Pertani  ditunjuk  sebagai  distributor  pupuk  kepada  petani  dengan  porsi  lebih  dari 50%  jumlah  yang  didistribusikan  diseluruh  Indonesia.  Berlanjut  pada  tahun  1973, status  PN  Pertani  ditingkatkan  menjadi  perseroan  terbatas,  dengan  nama  PT. Pertani  (Persero).  Tahun  1998  dilakukan  perubahan  terhadap  Anggaran  Dasar Perseroan  oleh  Notaris  Imas  Fatimah,  SH.  Pada  tahun  2002  kembali  dilakukan perubahan  terhadap  Anggaran  Dasar  Perseroan  oleh  Notaris  Mintarsih Natamihardja, SH. Tahun 2003-2004, PT. Pertani (Persero) dibentuk dan telah aktif beroperasi  dalam  menjalankan  strategi  bisnis (Strategic  Business) Unit  Perberasan dan  Unit  Holtikultura,  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  kinerja  perusahaan. Tahun  2007,  PT.  Pertani  (Persero)  ditugaskan  oleh  pemerintah  melakukan pelayanan  publik  kepada  petani,  dalam  bentuk  Bantuan  Langsung  Benih  Unggul (BLBU).  Pada tahun 2008, penugasan pelayanan publik oleh PT. Pertani (Persero) mengalami  perluasan  dari  semula  hanya  benih,  ditambah  paket  bantuan  pupuk dalam  bentuk  Bantuan  Langsung  Pupuk  (BLP).  Perseroan  juga  sudah  melakukan perintisan  usaha  pergudangan  dengan  Sistem  Resi  Gudang  (SRG),  dengan  unit pergudangan  pertama  SRG  adalah  unit  Pergudangan  Haurgeulis,  di  Indramayu Jawa Barat. Tahun 2010, PT. Pertani (Persero) membangun jaringan sistem teknologi informasi  berbasis Enterprise  Resource  Planning  (ERP) ,  untuk  membangun manajemen  sistem  informasi  yang  terintegrasi.  Perintisan  pengembangan  jaringan Toko Pertanian Swalayan Indonesia (TOPSINDO) di sentra pertanian.
Dimulai dengan pembukaan jaringan TOPSINDO pertama di Haurgeulis dan di Indramayu Jawa Barat. Lalu, pada tahun 2011 itu PT. Pertani (Persero) berpartisipasi aktif  dalam  pelaksaan  Gerakan  Peningkatan  Produksi  Pangan  bebasis  Korporasi (GP3K)  dengan  realisasi  lahan  tahun  2011  lebih  dari  280.000  ha.  Pengembangan
TOPSINDO  tahap  awal  dilakukan  di  12  lokasi  lain  yang  tersebar  di  11  provinsi, mulai  dari  NAD  (Nangroe  Aceh  Darussalam)  sampai  dengan  ke  NTB  (Nusa Tenggara  Barat),  dan  ke  Utara  sampai  dengan  Sulawesi  Tengah.  Keberhasilan pemantapan  kegiatan  pengelolaan  gudang  dengan  Sistem  Resi  Gudang  (SRG) ditandai  dengan  bertambahnya  unit  yang  dikelola  menjadi  34  unit  gudang  SRG yang mampu menampung 8.000 ton atau 8.000.000 kg beras. Tahun 2012-2014, PT. Pertani  (Persero)  fokus  pada  penjualan  meraih  pasar  bebas (free  marke)t produk sendiri, pengembangan Sistem Resi Gudang di integrasikan dengan aktivitas pasca panen dengan pembentukan Unit Pergudangan Agribisinis. Lalu, pada tahun 2015, PT. Pertani (Persero)  tetap pada pengembangan penjualan pasar bebas (free market) produk  sendiri,  serta  melaksanakan  penugasan  PSO,  dengan  mengupayakan berbagai  sumber  permodalan  seperti  perbankan,  sinergi  PT.  PPA  (Persero),  dan peraihan  PMN  (Penyertaan  Modal  Negara).  Mengupayakan  strategi  peraihan sumber  dana  dari  sinergi  pemberdayaan  asset,  dan  pelepasan  asset  yang  diminati instansi pemerintah dan BUMN.
Jadi,  dari  uraian  di  atas  itu  bisa  disimpulkan  bahwa  PT.  Pertani  (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ada diseluruh Indonesia, awal dibentuk  tahun  1959  sebagai  pionir  yang  fokus  pada  sektor  pertanian  atau  bisa disebut dengan Solusi Agribisnis. Dari waktu ke waktu perseroan telah memainkan peran  penting  sebagai  garda  terdepan  dalam  mendukung  program  pemerintah disektor  pertanian.  Melalui  peran  tersebut  perseroan  tumbuh  dan  berkembang menjadi  pelaku  utama  nasional  di  bidang  agribisnis  yang  memproduksi, mengadakan,  dan  memasarkan  sarana  produksi  dan  komoditi  pertanian.  Berbeda dari  tahun  sebelumnya,  ketahanan  pangan  terus  berkembang  menjadi  isu  global dan  menempati  prioritas  terdepan  dalam  agenda  pembangunan.  Indonesia  secara konsisten mendorong potensi sektor pertanian sebagai pilar pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus ketahanan pangan nasional. Sesuaiaturan jajaran direksi (Strategic Direction) pemegang saham perseroan diposisikan sebagai BUMN yang fokus pada usaha PERGABAHAN untuk mendukung ketahanan pangan nasional, Fokus usaha ini  mendorong  perseroan  mereposisi  diri  untuk  memperkuat  kinerja  dengan membangun kompetensi bisnis inti sebagai pusat pergudangan Agribisnis sekaligus Pusat  Resi  gudang.  Perseroan  telah  memposisikan  kompetensi  inti  bisnis  sebagai pusat  pergudangan  agribisnis  dan  pusat  resi  gudang,  dengan  cakupan  bisnis meliputi  kegiatan on farm (sarana  produksi  pertanian,  peralatan  mesin  pertanian, dan pengelolaan lahan pertanian) dan kegiatan bisnis off-farm (pengelolaan produk pertanian,  pengelolaan  pergudangan  dan  pengelolaan  asset). Visinya  adalah  menjadi  Perusahaan  Agribisnis  nasional  terdepan  dan  terpercaya. Sedangkan misi yakni :
a) Menghasilkan  sarana  produksi  dan  komoditi  pertanian  serta  jasa  bermutu  dan berdaya saing.
b) emasarkan sarana produksi dan komoditi pertanian serta jasa yang bermutu dan berdaya saing.
c) Mendukung peningkatan kesejahtraan petani dan kelestarian lingkungan untuk menghasilkan  produksi  yang  tinggi  dan  serta berperan  aktif  dalam  ketahanan pangan nasional
b.  Pembahasan
PT.  Pertani  (Persero)  adalah  perusahaan  BUMN  yang  bergerak  pada  bidang agribisnis  serta  solusi  ketahanan  pangan,  yang  melakukan  penjualan barang/produk  secara  kredit,  tetapi  kini  sudah  tidak  sesuai  dengan  SPO  (Standar Prosedur  Operasional)  yang  sudah  terdapat  dalam  penyempurnaan  kembali  Surat Keputusan Direksi PT. Pertani
(Persero), dengan nomor SK. 031/Pert.D/HKP.20.0/2017,  tanggal  6  Februari  2017,  tentang  “Penyempurnaan Prosedur  dan  Tata  Cara  Penjualan  Kredit  Barang  atau  Jasa  PT.  Pertani  (Persero)”. Sebelum terjadinya piutang, di dalam buku surat keputusan jajaran direksi tersebut meyampaikan  bahwa  ada  7  (tujuh)  hal  yang  harus  dilaksanakan  dalam  prosedur pemberian kredit kepada pelanggan, yakni :
1) Persyaratan Penjualan Kredit
2) Inventarisasi Calon Pelanggan Sebelum Penjualan Kredit
3) Penentuan Besarnya Batas (plafon) Pemberian Kredit
4) Bentuk Jaminan Penjualan Kredit
5) Mekanisme Pelaksanaan Penjualan Kredit
6) Jangka Waktu Kredit
7) Kelengkapan Dokumen Pendukung Penjualan Kredit
Dari  7  (tujuh) point persyaratan  yang  disampaikan  oleh  jajaran  direksi,  pada kenyataannya yang terjadi di lapangan sungguh berbeda, terdapat adanya beberapa kebijakan  yang  membuat  prosedur  pemberian  kredit  menjadi  piutang  kepada pelanggan  yang  justru  menyimpang,  dan  akibat  dari  penyimpangan  tersebut prosedur itu menjadikan hal-hal yang tidak siginifikan terhadap kondisi perusahaan dalam  perputaran  piutang,  terutama  arus  kas.  Penjualan  kredit  kepada  pelanggan itu kebanyakan menimbulkan adanya piutang atau tagihan. Hal ini disebabkan oleh beberapa  faktor  penyebab  yang  diantaranya  terjadi  karena;  1)  tagihan  macet,  2) kurangnya  penambahan  modal  pada  distributor,  3)  kurangnya  modal  atau  krisis pada konsumen atau toko-toko yang menjual barangnya.  Berdasarkan faktor-faktor penyebab di atas, maka tagihan macet ini terjadi karena keterlambatan barang yang dijual atau di edarkan kepada pihak lain, sehingga mengakibatkan produk tersebut macet  dan  berdampak  pada  pembayaran  kepada  pihak  PT  atau  perusahaan.  Hal lain  yang  terjadi  pada  keadaan  yang  mengakibatkan  piutang  adalah  kurangnya penambahan  modal  serta  keadaan  lapangan  yang  tidak  sesuai  dengan  pemasokan barang.  Contohnya  ketika  ada  barang  masuk  ke  toko,  toko  tidak  bisa  menjual produk  tersebut  dengan  cepat.  Hal  ini  disebabkan  karena  rendahnya  masyarakat dalam  membeli  produk  pertain,  sehingga  menyebabkan  perputaran  atau  modal yang  terjadi  kurang  bersinergi  dengan  baik,  modal  yang  seharusnya  digunakan untuk pembelian barang dalam skala yang lebih besar menjadi tersendat dan tidak berjalan dengan baik. Transaksi kredit paling sedikit melibatkan dua pihak kreditur,
yaitu pihak yang menjual barang atau jasa dan memperoleh piutang, dan debitur, yaitu pihak yang melakukan pembelian dan menjadikan utang.

## b.1 Prosedur Terjadinya Piutang
Menurut  Bambang  Riyanto  (2001:85-87)  bahwa  piutang  sebagai  salah  satu unsur aktiva lancar dalam neraca, memiliki perputaran yang cepat dan kurang dari satu  tahun.  Piutang  terjadi  karena  adanya  penjualan  secara  kredit  kepada pelanggan. Hal ini terjadi pada PT. Pertani (Persero) dengan melakukan penjualan secara  kredit  bukanlah  hal  yang  sangat  mudah,  diperlukan  berbagai  persyaratan agar    bisa  mengantisipasi  hal-hal  yang  bisa  merugikan  pada  perusahaan. Diperlukan  prosedur  yang  kuat,  sehingga  berdampak  pada  penjualan  kredit  dan perputaran  piutangnya  berjalan  dengan  lancar.  PT.  Pertani  (Persero)  tidak  pernah melakukan  penjualan  secara  tunai  dalam  memasarkan  produknya,  karena  selalu melakukan penjualan secara kredit, dan tidak diberlakukannya termin pembayaran untuk  pihak customer /pelanggan.  Termin  memang  ada,  tetapi  itu  hanya  sebagai formalitas  saja  dan  pada  kenyataan  di  lapangan  itu  jauh  berbeda.  Termin pembayaran  tidak  berlaku,  maksudnya  PT.  Pertani  (Persero)  tidak  pernah memberikan  penjualan  secara  tunai.  Penjualan  tunai  memang  ada,  tapi  itu  jarang terjadi.  Kalaupun  ada,  hal  itu  dilakukan  dengan  penjualan  tunai  bersifat  proyek yang  dari  pemerintah  saja,  seperti  penyaluran  pupuk  bersubsidi,  benih  padi bersubsidi,  upsus  (upaya  khusus),  jarwo  (diajar  legowo),  dan  lain-lain.  Pada kenyataan  di  lapangan  saat  ini  dalam  penjualan  kredit  yang  diberikan  oleh  PT. Pertani  (Persero)  kepada  pihak customer /pelanggan  itu  mempunyai  kebijakan tersendiri,  yang  justru  sedikit  menyimpang  dari  SPO  yang  sudah  disampaikan dalam surat keputusan direksi. Kebijakan saat ini diantaranya sebagai berikut :
1) Pertani  memberikan  kepercayaan  terhadap  pihak  pelanggan  untuk  menyimpan produk Pertani di kios masing-masing pelanggan, dan memberikan kepercayaan terhadap  pihak  pelanggan  untuk  mendistribusikan/menjual  produk  Pertani kepada konsumen atau perseorangan/petani.
2) Pihak  pelanggan  yang  sudah  diberikan  kepercayaan  oleh  Pertani  harus mempunyai  syarat  menjalin  kerjasama  yang  baik  dengan  PT.  Pertani  (Persero) minimal lebih dari 1 (satu) tahun, tanpa adanya penyimpangan dan kecurangan untuk memanfaatkan PT. Pertani (Persero).
3) Adanya  tanda  bukti  pendukung  untuk  menjual  barang/produk  secara  kredit, sesuai dengan standar kebijakan yang sudah diterapkan oleh perusahaan, seperti :  SPA  (Surat  Pengantar  Angkutan),  BASTB  (Berita  Acara  Serah  Terima  Barang), DO  ( Delivery  Order ),  Faktur  ( Invoice ),  dan  Kartu  Piutang.  Semua  tanda bukti/dokumen  syarat  penjualan  kredit  itu  harus  ditandatangani  serta cap/stempel dari kedua belah pihak.
Kebijakan yang saat ini diterapkan oleh PT. Pertani (Persero) tidak sesuai dengan SPO (Standar Prosedur Operasional) perusahaan, karena dari kantor pusatnya saja hanya  tahu  bahwa  telah  meningkatkan  banyak omzet penjualan,  dan  memperoleh keuntungan (margin) untuk  memenuhi  laba  perusahaan.  Padahal  menurut  surat
keputusan direksi, prosedur terjadinya piutang harus memenuhi 7 (tujuh) point agar bisa terlaksananya transaksi penjualan secara kredit, yaitu :
1. Persyaratan Penjualan Kredit
Ada 11 (sebelas) persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelanggan agar dapat dilayani penjualan kredit dari PT. Pertani (Persero), yaitu :
a. Karakter : pelanggan telah diyakini memiliki sifat yang baik, antara lain jujur, kooperatif dan mempunyai tanggung jawab menyelesaikan hutangnya dalam kesempatan pertama.
b. Modal : pelanggan mempunyai modal yang cukup untuk untuk menjalankan usahanya.
c. Kemampuan  :  pelanggan  berkemauan  untuk  mengembalikan  segera hutangnya.
d. Jaminan  :  adanya  jaminan  yang  dapat  dicairkan  dari  pelanggan  apabila hutangnya tidak terbayar setelah jatuh tempo.
e. Kondisi : kondisi usaha pelanggan baik dan sehat.
f. Besarnya penjualan kredit tidak boleh lebih besar dari skala usaha pelanggan.
g. Penjualan  kredit  hanya  boleh  diberikan  kepada  pelanggan  yang berpengalaman,  dan  profesional  dibidang  usahanya,  bukan  spekulan  atau petualang.
h. Penjualan kredit hanya boleh diberikan kepada pelanggan yang mempunyai tempat  usaha  dan  berdomisili  tetap,  dan  apabila  tempat  usahanya  kontrak, minimal mempunyai jangka waktu kontrak 2 tahun sejak penentuan sebagai pelanggan.
i. Tidak  dibenarkan  melepas  kredit  berikutnya  melebihi  plafon  yang ditetapkan.
j. Apabila  penjualan  kredit  dilakukan  kepada  proyek  pemerintah,  harus dipastikan bahwa pelayanan hanya dapat dilakukan setelah ada kontrak atau Surat Perintah Kerja (SPK).
k. Penjualan  kredit  agar  memperhatikan  aspek margin ,  pembiayaan  transaksi kredit dan bunga modal yang dapat dipertanggung jawabkan.
2.  Inventarisasi Calon Pelanggan Sebelum Penjualan Kredit
Kepala  wilayah/cabang/unit  pemasaran  melakukan  inventarisasi  dan identifikasi  membuat  data  Proyek  Pemerintah,  BUMN,  Perkebunan  Negara  (PN), Perkebunan Besar Swasta (PBS), Industri, Pedagang Besar dan Pedagang Menengah, serta Kelompok Tani Kerjasama Penangkaran dengan rincian sebagai berikut :
1) Nama Proyek perusahaan/toko/kelompok tani
2) Alamat lengkap dan nomor telepon proyek/perusahaan/toko/kelompok tani
3) Nama pemilik
4) Alamat, NPWP (nomor pokok wajib pajak), dan nomor telepon pemilik
5) Nomor  Surat  Ijin  Usaha  Perdagangan  (SIUP),  kecuali  kelompok  tani  kerjasama penangkar
6) Nomor  surat  penunjukkan  sebagai  penangkar  benih  yang  dikeluarkan  oleh instansi yang berwenang
7) Jumlah/nilai komoditi  PT. Pertani (Persero) atau sejenis yang telah disalurkan pertahun minimal data 3 (tiga) tahun terkahir
8) Riwayat kelancaran pembayaran
Dari  inventarisasi  rincian  tersebut,  kepala  wilayah/cabang/unit  pemasaran  harus melakukan  pengkajian  untuk  menetapkan  klasifikasi  data  pelanggan,  dibuatkan daftar analisisnya dan hasil analisis dilaporkan kepada Direksi cq. Divisi terkait.
Batas  kewenangan    penjualan  kredit  kepada  pelanggan  diatur  sebagai  berikut :Keagenan/Toko/Kios/Distributor : Wilayah maksimal Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), Cabang maksimal Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah),  dan  Unit  Pemasar  maksimal  Rp.  50.000.000,-  (lima  puluh  juta  rupiah). Apabila besaran kredit diatas melebihi batas kewenangan (plafon) yang tercantum, maka  pemberian  kredit  harus  mendapatkan  persetujuan  tertulis  dari  pejabat diatasnya.
Setiap  penjualan  kredit  harus  disertai  jaminan,  bentuk  jaminan  debitur  adalah SKBDN atan Bank Garansi (BG) atau Instrumen Perbankan lainnya, Kontrak Surat Perjanjian  Jual  Beli  (SPJB),  atau  Surat  Perintah  Kerja  (SPK),  dan  Order  Pembelian (OP).
Pelaksanan  oleh  keagenan/distributor/kios  yang  mampu  membeli  dalam jumlah/nilai tertentu untuk didistribusikan kepada penyalur atau pengecer, adalah sebagai  berikut  :  Pelepasan  penjualan  kredit  kepada  pelanggan  harus  dilakukan selektif (memebuhi kriteria penentuan batas plafon dan bentuk jaminan kredit), dan nilai  kredit  yang  diberikan  dibatasi  oleh  kewenangan  pejabat  yang  bersangkutan; Tidak  dibenarkan  memberikan  kredit  baru  sebelum  piutang  debitur  terdahulu dilunasi/melebihi  plafon;  Kerjasama  dengan  pelanggan  harus  dilengkapi  dengan Kontrak  Kerja  dan  Surat  Pengakuan  Hutang,  atau  Surat  Kesanggupan  Membayar yang bersifat mengikat dan menguntungkan perusahaan.
Jangka  waktu  kredit  yang  diberikan  untuk  keagenan/distributor  diberikan maksimal  30  (tiga  puluh)  hari  kalender  sejak  penyerahan  barang  (BASTB). Kelengkapan  Dokumen  Pendukung  Penjualan  Kredit  Untuk  melaksanakan prosedur penjualan kredit harus ada dokumen pendukung juga agar memperkuat dan mengikat kerjasama kita dengan pelanggan, yaitu :
a) Surat kontrak kerja atau Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)
b) Surat Pesanan atau Order Pembelian (OP) dan Surat Perintah Kerja (SPK)
c) Surat Pengakuan Hutang (SPH)
d) Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar (SPKM)
e) DO (Delivery Order) dan Faktur Penujualan
f) Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB)
g) Surat Tagihan
h) Kwitansi Pembayaran
i) Kartu Piutang
j) Jaminan Pemberian Kredit
Dari  pemaparan  prosedur  penjualan  kredit  yang  sebenarnya  di  atas,  sudah sangat  terlihat  betapa  berbedanya  prosedur  yang  dijalankan  saat  ini  dilapangan. Standar prosedur operasional perusahaan juga sebenarnya sama dengan apa yang dikemukakan  oleh    Bambang  Riyanto  (2001:85-87),  bahwa  dalam  menjalankan prosedur  penjualan  kredit  itu  harus  ada  syarat  pembayaran  kredit  dan  ketentuan tentang  pembatasan  kredit.  Maksud  dari  syarat  pembayaran  kredit  adalah perusahaan  harus  menetapkan  syarat  pembayaran  yang  ketat,  berarti  perusahaan lebih  mengutamakan  keselamatan  kredit  daripada  pertimbangan  profitabilitas. Perusahaan  dapat  menetapkan  batas  maksimal  kredit  yang  diberikan  kepada pelanggannya serta menentukan kepada siapa kredit tersebut diberikan. Ketentuan pembatasan  kredit  ini  dapat  bersifat  kuantitatif  dan  kualitatif.  Pembatasan kuantitatif meliputi pembatasan mengenai berapa besar kredit yang dapat diberikan kepada  langganan.  Semakin  tinggi  batas  maksimal  kredit  yang  ditetapkan  bagi langganan  berarti  akan  semakin  besar  pula  dana  yang  diinvestasikan  dalam piutang.  Sedangkan  pembatasan  kualitatif  meliputi  seleksi    terhadap  langganan, dimana  semakin  selektif  langganan  yang  dapat  diberi  kredit    maka  akan  semakin kecil  pula  jumlah  dana  yang  diinvestasikan  dalam  piutang.  Syarat  yang  ketat misalnya dalam bentuk batas waktu pembayaran yang pendek, pembebanan bunga yang berat pada pembayaran piutang yang terlambat. Sedangkan untuk ketentuan pembatasan  kredit  adalah  perusahaan  dapat  menetapkan  batas  maksimal  atau plafon bagi kredit yang diberikan kepada para langganannya. Makin tinggi plafon yang  ditetapkan  bagi  masing-masing  langganan,  berarti  makin  besar  pula  dana yang  diinvestasikan  dalam  piutang.  Sebaliknya,  jika  batas  maksimal  plafon.  lebih rendah, maka jumlah piutang pun akan lebih kecil.
Dalam  perusahaan  BUMN  terutama  yang  bergerak  dalam  bidang  agribisnis tentu tidak terlepas dari keuntungan dan kerugian. Maka dari itu perusahaan tidak hanya  memperhatikan  kualitas  penjualan  tetapi  juga  harus  memperhatikan kuantitas  penjualannya  juga.  Kualitas  penjualan  dilihat  dari  banyak  atau  tidaknya penjualan barang yang dilakukan oleh PT. Pertani, sedangkan kuantitas bisa dilihat dari  cara  penjualan  barang  atau  jasa  dilaporkan  sebagai  nilai  realisasi  bersih  ( net realizable  value ),  yaitu  nilai  kas  yang  diharapkan  ( expected  cash  value ).  Contohnya; kualitas penjualan dilihat dari barangnya, sedangkan kuantitas dilihat dari nilai atau volume barangnya. Hal ini berarti piutang usaha harus dicatat sebagai jumlah bersih dari  estimasi  piutang  tak  tertagih  dan  diskon  dagang.  Tujuannya  adalah  agar piutang  dilaporkan  sebesar  klaim  terhadap  pelanggan  yang  diharapkan  akan tertagih dalam bentuk kas. Jadi, dapat dibandingkan dengan jelas bahwa apa yang diterapkan  PT.  Pertani  (Persero)  dalam  prosedur  penjualan  kredit  itu  sudah  ada beberapa hal menyimpang dari standar prosedur operasional yang telah ditentukan oleh perusahaan, sehingga apa yang sudah berjalan saat ini seolah tampak baik-baik saja,  padahal  ini  sudah  harus  menjadi  bahan  evaluasi  untuk  perusahaan  demi menjaga  kualitas  standar  prosedur  operasional,  dan  memberikan  kontribusi  yang baik  untuk  terus  meningkatkan omzet penjualan,  serta  memberikan  laba  dalam perputaran saldo piutang.

## b.3  Pelaporan Piutang Dalam Kondisi Kredit Macet
Pelaporan  piutang  sangat  berpengaruh  dalam  tingkat  penjualan  kredit, semakin besar proporsi penjualan kredit dari keseluruhan penjualan, maka semakin besar  pula  jumlah  investasi  dalam  piutang.  Namun  hal  seperti  itu  tidak  terjadi  di PT.  Pertani  (Persero).  Penjualan  kredit  yang  dilakukan  oleh  Pertani  menimbulkan banyaknya  laporan  piutang  dengan  kondisi  macet.  Hal  ini  mengakibatkan tersendatnya perputaran arus kas dan kerugian dari piutang. Piutang yang terjadi di PT.  Pertani  (Persero)  mempunyai  umur  piutang  yang  digolongkan  sesuai  dengan umur piutang yang sudah ditentukan oleh perusahaan.  PT. Pertani (Persero) tetap bisa memantau kondisi piutang berdasarkan jenis piutang yang sudah digolongkan berdasarkan umur piutang. Maka, timbulah beberapa macam kategori piutang yang terjadi  di  PT.  Pertani  (Persero)  adalah  sebagai  berikut  :  Piutang  Lancar,  adalah piutang  yang  setiap  minggu/bulannya  ada  angsuran  pembayaran;  Piutang  Sehat, adalah  piutang  yang  setiap  minggu/bulan  terjadi  transaksi,  dan  minggu/bulan depannya langsung dibayar lunas.  Piutang Tidak Sehat, adalah piutang yang masih dapat ditagih, seperti piutang karyawan, pembayarannya dalam jangka waktu yang lama dengan umur piutang lebih dari 1 (satu) tahun. Piutang Macet, adalah piutang yang  berumur  lebih  dari  3  tahun,  masih  dapat  ditagih,  tetapi  susah  sekali. Banyaknya  alasan  dan  kendala  yang  terjadi  dari  pihak  pelanggan,  sehingga  tidak bisa/sanggup  membayar  lagi  angsuran  piutangnya.  Maka  dari  itu  pelanggan memberikan  jaminan  kepada  perusahaan  apabila  pelanggan  memang  sudah  tidak mampu untuk membayar piutangnya.
Setelah  digolongkan  dalam  beberapa  kategori  berdasarkan  umur  piutang, dapat disimpulkan bahwa kebanyakan itu piutang tidak sehat dan piutang macet, dengan perbandingan 80% macet dan 20% tidak sehat. Piutang tidak sehat adalah piutang  yang  tergolong  ke  dalam  umur  lebih  dari  satu  tahun  dan  masih  lancar ditagih,  maksud  dari  tidak  sehat  adalah  piutang  ini  bukan  dimiliki  oleh konsumen/pelanggan  Pertani,  piutang  tidak  sehat  di  khususkan  untuk  piutang karyawan.  Karena  sekitar  20%  karyawan  yang  bekerja  di  Pertani,  pasti  ada  saja masalah yang mengakibatkan karyawan memakai uang perusahaan, sehingga pada saat  nanti  karyawan  memasuki  masa  pensiun  itu  harus  diperhitungkan  berapa hutangnya  ia  ke  perusahaan,  dan  dibayarkan  pada  saat  itu  juga  dengan  sistem pemotongan langsung oleh perusahaan. Contoh; karyawan Pertani bernama Arman, beliau memiliki masalah pribadi, sehingga terpaksa memakai uang hasil penjualan barang/produk  Pertani  kepada  pelanggan.    Bapak  Arman  memakai  uang  setoran piutang dari pelanggan/kios yang bernama Karsono, Kadila, Toto dan H. Tarmedi. Terjadi pemakaian uang hasil ini dari tahun 2014, dan baru terlacak atau ditemukan selisih  di  tahun  2015.  Kepala  cabang  langsung  mengintrogasi  bapak  Arman,  dan akhirnya  beliau  mengaku  bahwa  telah  menggunakan  uang  hasil  setoran  piutang dari  4  (empat)  kios,  dan  uang  hasil  penjualan  produk  Pertani  secara  tunai.  Maka dengan  cepat  kepala  cabang  langsung  membuat  surat  pernyataan  kesanggupan membayar  hutang,  ditanda  tangan  bermaterai  6000.  Pembukuan  langsung  dibuku
kredit,  agar  stok  barang  habis,  lalu  muncul  piutang  atas  nama  Arman,  piutang  4 (empat)  kios  tersebut  dilimpahkan/dipindah  bukukan  ke  piutang  bapak  Arman, supaya tidak tampak lagi angsuran piutang yang belum terselesaikan dari 4 (empat) kios  tersebut.  Sampai  saat  ini,  bapak  Arman  masih  bekerja  di  Pertani,  dan  beliau pasti  akan  membayar  piutangnya  kepada  Pertani,  apabila  nanti  setelah mendapatkan  uang  pensiun  dengan  sistem  langsung  dipotong  oleh  perusahaan. Sedangkan,  piutang  macet  adalah  piutang  yang  sangat  sulit  untuk  ditagih,  umur piutangnya  melebihi  dari  3  (tiga)  tahun.  Piutang  yang  seperti  ini  sangat  banyak terjadi  di  Pertani,  sekitar  80%  kios/pelanggan  nunggak  piutangnya  ke  Pertani. Dalam  penjualan  tidak  adanya  termin  pembayaran  yang  diberlakukan, penjualannya dengan sistem simpan bayar. Jadi maksudnya adalah kios/pelanggan membutuhkan  barang/produk  Pertani,  lalu  Pertani  mengirim  barang  ke  kios tersebut, kios akan membayar apabila barang itu sudah terjual. Tetapi memang  jika tidak terjual pun, pelanggan seharusnya tetap membayar, karena itu sudah menjadi risiko  seorang  pedagang.  Keras  kepalanya  seorang  pelanggan,  dan  lemahnya Pertani  terhadap  pelanggan,  membuat  pelanggan  santai-santai  saja,  seolah  tidak mempunyai kewajiban ke Pertani. Maka dari itu, piutang dari banyaknya kios pun akhirnya  langsung  mencapai  80%  susah,  atau  bahkan  tidak  dapat  tertagih  karena banyaknya  kendala  dari  kedua  belah  pihak,  saldo  piutang  membengkak,  laporan keuangan  merugi,  dan  kegiatan  arus  kas  serta  operational  perusahaan  tersendat. Contohnya; kios Sriwijaya Tani dan Sarana Tani, dengan pemilik bernama Denmas. Beliau  mulai  membeli  kredit  pada  tahun  2012,  berakhir  di  tahun  2014.  Angsuran pembayaran  berhenti  pada  tahun  2015,  karena  usaha  yang  dimiliki  oleh  bapak Denmas  itu  pada  akhirnya  bangkrut.  Bertambah  masalah  tenyata  bapak  Denmas bekerja  sama  juga  dengan  2  (dua)  kios,  yaitu  Kios  Darma  Tani  dan  Kios  Sumber Tani  Jaya.  Bapak  Denmas  melakukan  pembelian  produk  ke  Pertani  dengan memakai atas nama 2 (dua) kios tersebut. Pada saat bapak Denmas membutuhkan barang,  oleh  pihak  Pertani  tidak  diberikan,  karena  sudah  terlalu  banyak  piutang beliau  yang  masih  nunggak.  Maka  dari  itu,  bapak  Denmas  menggunakan  2  (dua) kios tersebut untuk tetap bisa melanjutkan pembelian barang tanpa sepengetahuan Pertani bahwa pembelian itu sebenarnya bukan yang dibutuhkan oleh 2 (dua) kios tersebut.  Dari  sini  2  (dua)  kios  titu  hanya  sebagai  korban  atas  penyalah  gunaan tindakan bapak Denmas, sehingga piutang yang timbul atas nama Kios Darma Tani dan  Sumber  Tani  Jaya  akhirnya  dilimpahkan/disatukan  ke  saldo  piutang  bapak Denmas.  Hal  seperti  ini  sungguh  tidak  pantas  dilakukan,  bapak  Denmas  yang terlalu memaksakan kehendak untuk tetap membeli, terlalu lemahnya d2 (dua) kios itu  untuk  dibujuk  oleh  bapak  Denmas,  dan  kurangnya  pemeriksaan  segera  atau gerak  cepat  dari  Pertani  terhadap  kejadian  penyalah  gunaan  ini.  Piutang  bapak Denmas  amat  besar,  Pertani  membuatkan  surat  pernyataan/pengakuan  hutang, disertai  tandatangan  bermaterai  6000.  Sampai  saat  ini  belum  ada  juga  angsuran apalagi  pelunasan  dari  bapak  Denmas,  beliau  sudah  memberian  jaminan  dengan syarat  Pertani  sabar  menunggu  asset  yang  dijual  bapak  Denmas  terealisasi,  dan
setelah menunggu sekian lama, belum ada juga kabar baik itu hingga sekarang yang terucap dari bapak Denmas.
Dalam pemaparan 2 (dua) jenis piutang yang ada di Pertani beserta contohnya, maka saya dapat menyampaikan ada beberapa faktor penyebab kredit macet yang saya ambil dari 2 (dua) sudut pandang perusahaan dan kios/pelanggan/debitur.
1. Kesalahan dari pihak perusahaan :
1) Keteledoran  pihak  perusahaan  tidak  mematuhi  peraturan  pemberian  kredit yang digariskan.
2) Terlalu  mudah  memberikan  kredit,  yang  disebabkan  karena  tidak  ada patokan  yang  jelas  tentang  standar  kelayakan  permintaan  kredit  yang diajukan.
3) Konsentrasi  dana  kredit  pada  sekelompok  debitur  atau  sektor  usaha  yang beresiko tinggi.
4) Kurang  memadainya  jumlah  eksekutif  dan  staf  bagian  kredit  yang berpengalaman.
5) Lemahnya bimbingan dan pengawasan pimpinan kepada para eksekutif dan staf bagian kredit.
6) Jumlah pemberian kredit yang melampaui batas kemampuan pelanggan.
7) Lemahnya  kemampuan  perusahaan  mendeteksi  kemungkinan  timbulnya kredit bermasalah, termasuk mendeteksi arah perkembangan arus kas (cash flow) debitur lama.
Beberapa  faktor  diatas  itu  sudah  menerangkan  bahwa  pihak  satu  dan  pihak kedua telah menyepakati kesepatakan, akan tetapi tidak mampu bersaing, sehingga terpaksa menerima debitur yang kurang bermutu.
2. Kesalahan dari pihak debitur/kios/pelanggan :
1) Menurunnya kondisi usaha bisnis perusahaan, yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi umum dan/atau bidang usaha dimana mereka beroperasi.
2) Adanya salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan, atau karena kurang berpengalaman dalam bidang usaha yang mereka tangani.
3) Problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan, atau pemborosan dana oleh salah satu atau beberapa orang anggota keluarga debitur.
4) Kegagalan debitur pada bidang usaha atau perusahaan mereka yang lain.
5) Kesulitan likuiditas keuangan yang serius.
6) Munculnya kejadian di luar kekuasaan debitur, misalnya perang dan bencana alam.
7) Watak buruk debitur (yang dari semula memang telah merencanakan tidak akan mengembalikan kredit).
Setelah  saya  jelaskan,  pada  intinya  bahwa  dari  2  (dua)  kategori  piutang tersebut dapat merugikan perusahaan. Menurut laporan laba rugi, setiap bulannya itu  tidak  ada  pengurangan  jumlah  piutang.  Perusahaan  memang  mengalami keuntungan,  tetapi  bukan  dari  jumlah  pengurangan/pembayaran  piutang.  Dari tahun 2015 hingga saat ini, di PT. Pertani (Persero) Unit Pemasaran Subang sudah
tidak lagi melakukan penagihan piutang terhadap customer /pelanggan, karena tidak adanya  orang/SDM  yang  bisa  ditugaskan  untuk  melakukan  penagihan  piutang, dan  juga  tidak  adanya  kesadaran  dari  diri  sendiri  atau  kesadaran  pihak customer /pelanggan untuk membayar piutangnya ke Pertani, padahal Pertani sudah memberikan  keleluasaan/kelonggaran  pembayaran  piutang  dengan  tidak menggunakan  termin/jatuh  tempo  pembayaran.  Berdasarkan  hal  tersebut,  PT. Pertani  (Persero)  memang  kurang  berani  dalam  menerapkan  aturan  kebijakan pengumpulan  piutang  terhadap customer /pelanggan,  sehingga  banyak  sekali  yang nunggak  ke  Pertani,  dan  membuat  Pertani  merugi  atas  segi  piutang  dalam  setiap tahunnya.    Setiap  usaha  yang  dilakukan  untuk  mencapai  suatu  tujuan  akan mengandung  resiko  yang  tidak  dapat  dihindari.  Dalam  hal  ini  resiko  hanya  bisa dikendalikan  agar  berada  dalam  batas  yang  wajar.  Resiko  yang  timbul  karena transaksi  penjualan  secara  kredit  disebut  resiko  kerugian  piutang.  Menurut S.Munawir (2007:258) berpendapat bahwa : Semakin besar lemahnya piutang setiap hari (day’s  receivable) suatu  perusahaan,  semakin  besa  pula  resiko  kemungkinan tidak  tertagihnya  piutang”.  Dan  kalau  perusahaan  tidak  membuat  cadangan terhadap  kemungkinan  kerugian  yang  timbul  karena  tidak  tertagihnya  piutang ( allowance  for  bad  debt )  berarti  perusahaan  telah  memperhitungkan  labanya  terlalu besar  ( overstated ).  Persyaratan  penjualan  kredit  mencerminkan  termin  pembayaran yang disyaratkan kepada langganan yang membeli secara kredit. Persyaratan kredit yang  ditetapkan  perusahaan  dapat  bersifat  ketat  ataupun  lunak.  Apabila perusahaan  menetapkan  persyaratan  kredit  yang  ketat  berarti  perusahaan mengutamakan  keselamatan  kreditnya  daripada  pertimbangan  profitabilitasnya. Persyaratan  kredit  yang  ketat  tercermin  dalam  batas  waktu  pembayaran  yang pendek  dan  pembebanan  bunga  yang  berat  bila  pembayaran  piutang  terlambat. Persyaratan kredit umumnya dinyatakan sebagai berikut : 2/10 net 30. persyaratan kredit seperti ini mengandung pengertian bahwa pembeli akan menerima potongan tunai  sebesar  2%  jika  pembayaran  kredit  dilakukan  dalam  waktu  paling  lama  10 hari  setelah  awal  periode  kredit.  Jika  pembeli  tidak  mengambil  potongan  tunai dalam  arti  tidak  membayar  dalam  waktu  10  hari,  maka  keseluruhan  jumlah hutangnya  harus  dilunasi  dalam  waktu  paling  lama  30  hari  setelah  awal  periode kredit.  Dengan demikian persyaratan kredit meliputi tiga hal, yaitu potongan tunai, periode potongan tunai, dan periode kredit. Perubahan dari ketiga atau pun salah satu  faktor  tersebut  akan  membawa  pengaruh  terhadap  profitabilitas  perusahaan, dan  makin  panjang  batas  waktu  pembayaran  yang  ditetapkan  perusahaan  berarti makin  besar  pula  jumlah  modal  yang  diinvestasikan  dalam  piutang.  Kebijakan pemberian kredit sangat berpengaruh atas apa yang terjadi dengan kondisi piutang saat  ini  di  PT.  Pertani  (Persero).  Kebijakan  yang  sudah  ada  dalam  pedoman  surat keputusan direksi dengan apa yang sudah dijalankan dilapangan membuat masalah yang tidak ada habisnya terselesaikan. Mereka berpikir untuk selalu meningkatkan omzet penjualan,  tetapi  tidak  pernah  berpikir  kebijakan  yang  sudah  dilaksanakan justru malah membuat perusahaan menjadi rugi, dan tidak adanya evaluasi untuk mencari  jalan  keluar  yang  terbaik.  Banyaknya  resiko  dalam  pelaporan  piutang
kondisi  macet  bisa  jadi  membuat  saldo  piutang    memang  tidak  bisa  ditagih  atau tidak  dibayarnya  seluruh  tagihan,  artinya  pelanggan  tidak  potensial  dalam membayar tagihan, karena adanya stabilitas ekonomi dan kondisi toko yang tidak menentu  sehingga  piutang  tidak  dapat  dilunasi.    Lalu,  risiko  atas  keterlambatan pelunasan  piutang,  ini  diakibatkan  tidak  adanya  kejelasan  dalam  pemberian  masa atau jatuh tempo pembayaran serta tidak adanya jaminan yang diberikan pelanggan kepada perusahaan. Risiko tidak tertanamnya modal dalam piutang terjadi karena adanya  tingkat  perputaran  piutang  yang  rendah,  sehingga  akan  mengakibatkan jumlah  modal  kerja  yang  tertanam  dalam  piutang  semakin  besar,  dan  hal  ini  bisa mengakibatkan adanya modal kerja yang tidak produktif.
Risiko-risiko yang terjadi dalam laporan piutang kondisi macet ini membuat perputaran  aliran  kas  menjadi  tersendat,  diantaranya  sulit  mengeluarkan  biaya langsung dan biaya tidak langsung. Pengeluaran biaya langsung adalah biaya yang dikeluarkan  atas  nama  kantor,  maksudnya  adalah  biaya  yang  dibutuhkan  dan terjadi  dalam  kegiatan  ruang  lingkup  kantor.  Contohnya  seperti  biaya  pembelian alat  tulis  kantor,  bahan  bakar  kendaraan,  perjalanan  dinas,  listri,  telepon,  internet, fotocopy, dan lain-lain. Sedangkan biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadi diluar  area  ruang  lingkup  kantor,  seperti  gudang.  PT.  Pertani  (Persero)  memiliki banyak  gudang  disetiap  kabupaten/wilayah  pemasaran  untuk  penyimpanan barang/produk dagang milik Pertani. Contohnya untuk kegiatan pembiayaan yang terjadi  di  area  ruang  lingkup  gudang  itu  berkaitan  dengan  ongkos  angkut  dan ongkos  naik  turun  barang  dari  kendaraan  ke  dalam  gudang,  ataupun  sebaliknya. Banyaknya  kebutuhan  untuk  pembiayaan  yang  terjadi,  maka  perusahaan membutuhkan  suntikan  dana  agar  operasional  perusahaan  tetap  berjalan  dengan semestinya,  maka  dari  itu  perlu  diupayakan  semaksimal  mungkin  agar  dapat tertagihnya  piutang  yang  sudah  dalam  kondisi  macet.    Pada  hal  lain,  menurut pandangan  penulis  dalam  hal  ini  PT.  Pertani  (Persero)  memang  mengalami  kredit macet  dengan  jumlah  yang  tidak  sedikit.  Akan  tetapi,  PT.  Pertani  (Persero)  selalu berusaha untuk bangkit pada setiap persoalannya dengan melakukan pendekatan- pendekatan yang lebih progresif serta melakukan inovasi-inovasi dalam mengatasi persoalan.  Pendekatan  itu  dilakukan  dengan  cara  mendengar  setiap  keluhan  yang terjadi  di  lapangan  terutama  keluhan  dari  penjual  (toko),  maupun  konsumen.  Staf Pertani hadir dan turun langsung dalam persoalan-persoalan yang terjadi atau lebih tepatnya  jemput  bola  tujuannya  agar  lebih  maju  dan  masyarakat  lebih  memilih produk-produk dalam negeri yaitu dari Pertani. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kesepatakan antara pihak Pertani dengan pihak kios.
Selaras  dengan  itu  menurut  Djumhana  (2011:553-573),  penyelesaian  secara administrasi perkreditan antara lain sebagai berikut :
1) Penjadwalan  kembali  ( rescheduling ),  yaitu  perubahan  syarat  kredit  yang menyangkut  jadwal  pembayaran  dan  atau  jangka  waktu  termasuk  masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak;
2) Persyaratan  kembali  ( reconditioning ),  yaitu  perubahan  sebagian  atau  seluruh syarat-syarat  kredit  yang  tidak  terbatas  pada  perubahan  jadwal  pembayaran,
jangka  waktu,  dan  atau  persyaratan  lainnya  sepanjang  tidak  menyangkut perubahan  maksimum  saldo  kredit  dan  konversi  seluruh  atau  sebagian  dari pinjaman menjadi penyertaan bank;
3) Penataan  kembali  ( restructuring ),  yaitu  perubahan  syarat-syarat  kredit  berupa penambahan  dana  bank;  dan/atau  konversi  seluruh  atau  sebagian  tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan/atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan Jika ditarik pernyataan tersebut, di PT. Pertani (Persero) hampir sama mengurai persoalan  untuk  menangani  kasus  mengenai  kredit  macet  secara  satu  persatu/ bertahap (step  by  step) ,  walaupun  yang  terjadi  masih  belum  efektif  secara menyeluruh, upaya demi upaya dilakukan agar masalah pun dapat teratasi dengan baik.

## b.4   Hambatan Yang Terjadi Pada Saat Penagihan Piutang
Dari  apa  yang  sudah  dijelaskan  dari point pembahasan  pertama  tentang prosedur  pemberian  kredit,  laporan  piutang  dengan  kondisi  macet,  maka  dapat dilihat  betapa  banyaknya  masalah  yang  terjadi  di  PT.  Pertani  (Persero)  dalam melaksanakan penjualan barang dagang. Prosedur pemberian kreditnya saja sudah menyimpang,  hasilnya  banyak  piutang  yang  macet,  ditambah  dengan  adanya hambatan  yang  terjadi  pada  saat  penagihan  piutang.    Dalam  hal  ini  perusahaan seharusnya  membuat  kebijaksanaan  tersendiri  untuk  mengumpulkan  piutang, seperti  apa  yang  sudah  dikemukakan  oleh  Bambang  Riyanto  (2001:85-87),  bahwa perusahaan  harus  menjalankan  kebijaksaan  dalam  pengumpulan  piutang  secara aktif  atau  pasif.  Perusahaan  yang  menjalankan  kebijaksanaan  secara  aktif,  maka perusahaan harus mengeluarkan uang yang lebih besar untuk membiayai aktivitas pengumpulan  piutang,  tetapi  dengan  menggunakan  cara  ini,  maka  piutang  yang ada  akan  lebih  cepat  tertagih,  sehingga  akan  lebih  memperkecil  jumlah  piutang perusahaan. Sebaliknya, jika perusahaan menggunakan kebijaksanaan secara pasif, maka pengumpulan piutang akan lebih lama, sehingga jumlah piutang perusahaan akan lebih besar.  Kebijaksanaan untuk penentuan tipe pelanggan juga merupakan variabel  yang  menentukan  dalam  melihat  kualifikasi  pelanggan  dalam mendapatkan  kredit.  Ketika  perusahaan  menerima  pelanggan  yang  kurang  layak kredit akan mengakibatkan biaya gagal bayar. Kunci mempertahankan kontrol atas penagihan piutang adalah fakta bahwa probabilitas gagal bayar meningkat seiring dengan  umur  tagihan.  Kontrol  atas  piutang  terfokus  pada  kontrol  dan  eliminasi piutang yang sudah lewat jatuh tempo. Kekuatan dan ketepatan waktu penagihan akan  mempengaruhi  periode  tagihan  yang  sudah  jatuh  tempo  tetapi  masih  lalai membayar.    Transaksi  penjualan  secara  kredit  akan  timbul  kode  akun  perkiraan yang  dinamakan  piutang.  Menurut  pandangan  penulis  setelah  melakukan penelitian serta observasi dan wawancara di PT. Pertani (Persero) itu memang tidak signifikan, Pertani tetap melakukan penjualan pasar bebas (free market) tanpa termin, padahal itu sudah jelas merugikan perusahaan. Sementara itu banyak piutang yang timbul  dari  pihak customer /pelanggan  yang  bekerjasama  dengan  PT.  Pertani
(Persero),  kendalanya  adalah  tidak  ada  kesadaran  dari  mereka  sendiri  untuk membayar  piutangnya  mereka  kepada  Pertani,  dan  kendala  lainnya  dari  pihak Pertani  pun  jarang  sekali  melakukan  penagihan  piutang  terhadap pelanggan/ customer .  Seharusnya  Pertani  melakukan  penagihan  secara  rutin, minimal  satu  minggu  sekali,  demi  memberikan  kelancaran  arus  kas  yang  ada  di perusahaan dan juga memberikan kelancaran terhadap evaluasi setiap bulan dalam laporan keuangan, terutama laporan laba rugi di PT. Pertani (Persero).
Sejalan  dengan  apa  yang  telah  diungkapkan  oleh  Soemarso  (2004:338)  yang dimaksud  dengan  Piutang  yaitu;  “Piutang  merupakan  kebiasaan  bagi  perusahaan untuk  memberikan  kelonggaran-kelonggaran  kepada  para  pelanggan  pada  waktu melakukan  penjualan.  Kelonggaran-kelonggaran  yang  diberikan  biasanya  dalam bentuk  memperbolehkan  para  pelanggan  tersebut  membayar  kemudian  atas penjualan  barang  atau  jasa  yang  dilakukan.  Hal  inilah  yang  terjadi  di  PT.  Pertani (Persero). Perusahaan sering memberikan kelonggaran tanpa menggunakan termin atau tempo pembayaran, sehingga membuat perusahaan mengalami kerugian.
Dari  segi  sumber  daya  manusia  sangat  memegang  peranan  penting  dalam pembangunan. Oleh karena itu dalam melaksanakan pembangunan suatu wilayah atau  negara  perlu  diketahui  keadaan  sumber  daya  manusia  yang  ada  di  wilayah tersebut.  Semakin  lengkap  dan  tepat  data  mengenai  sumber  daya  manusia  yang tersedia, semakin mudah dan tepat pula perencanaan pembangunan yang di buat.
Kualitas sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam setiap gerak pembangunan. Hanya dari sumber daya manusia yang berkualitas tinggilah yang  dapat  mempercepat  pembangunan  bangsa.  Jumlah  penduduk  yang  besar, apabila tidak diikuti dengan kualitas yang memadai, hanyalah akan menjadi beban pembangunan.  Kualitas  penduduk  adalah  keadaan  penduduk  baik  secara perorangan maupun kelompok berdasarkan tingkat kemajuan yang telah dicapai.
Kualitas SDM bangsa Indonesia, dalam kategori rendah, dan rendahnya kualitas SDM  disebabkan  pula  oleh  rendahnya  kualitas  pendidikan.  Sudah  saatnya  bangsa Indonesia  khususnya  pemerintah  untuk  peduli  meningkatkan  kualitas  pendidikan sebagai modal dasar semua komponen dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.  Diakui  banyak  faktor  yang  mempengaruhi  rendahnya  kualitas  SDM. Menurut  Bambang  Riyanto  (2001  :  85),  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  besar kecilnya dana yang diinvestasikan ke dalam piutang ada 5 (lima) aspek yang harus diperhatikan,  dan  dari  ke  5  (lima)  aspek  tersebut  dianalisis  secara  singkat  untuk mengetahui  apa  saja  hambatan  dalam  penagihan  piutang  yang  ada  di  PT.  Pertani (Persero) adalah sebagai berikut :
1. Tidak  adanya  kesadaran  dari  diri  sendiri  untuk  membayar  piutangnya  mereka kepada  Pertani,  harus  ada  penagihan  terlebih  dulu,  baru  setelah  itu  ada pembayaran,  dan  itu  belum  tentu  dilunasi,  untuk  membayar  angsuran  sedikit demi sedikitpun sangat sulit.
2. Kurang  atau  tidak  adanya  SDM  yang  ditugaskan  khusus  untuk  melakukan penagihan piutang yang rutin, minimal seminggu sekali.
3. Syarat  pembayaran  dalam  penjualan  kredit  yang  dilakukan  oleh  PT.  Pertani (Persero)  ini  bersifat  lunak,  yaitu  lebih  mengutamakan  profitabilitas  daripada keselamatan  kredit.  Hal  ini  dapat  terlihat  dari  tidak  diberlakukannya termin/jatuh  tempo  pembayaran,  dan  tidak  ada  pembebanan  bunga  yang  berat untuk pembayaran piutang yang lambat.
4. Kebijakan  pengumpulan  piutang  bersifat  pasif,  tidak  adanya  surat  teguran  jika telat  bayar,  atau  tidak  membayar  lebih  dari  1  (satu)  tahun,  serta  telah  gagal memilih tipe pelanggan yang kurang layak diberikan kredit.
5. Tidak  terkontrolnya  usaha  penagihan,  serta  terlambatnya  penyelesaian  lebih lanjut untuk kondisi piutang yang sudah macet lebih dari 2 (dua) tahun.
Dalam  pemaparan  ke  5  (aspek)  diatas,  dapat  saya  simpulkan  bahwa  memang kendala/hambatan  yang  terjadi  pada  saat  penagihan  piutang  itu  adalah  dari sumber  manusia  (SDM)  yang  kurang,  serta  lemahnya  manajemen  yang  ada  di Pertani.  Seharusnya  sudah  menjadi  bahan  evaluasi  bagi  perusahaan,  tetapi perusahaan  santai  saja,  seolah  memang  baik-baik  saja.  Sebenarnya  banyak  yang harus  di  evaluasi,  bukan  dari  segi  manajemen,  dan  SDM  saja,  standar  prosedur operasional  perusahaan,  sistem  pembukuan,  administrasi  dan  perpajakan  yang masih  belum  tertata,  serta  usaha  yang  tidak  konsisten.  Kondisi  perusahaan  yang sudah seperti ini, karyawan hanya berharap Pertani selalu dapat mengatasi segala persoalan  dan  diselesaikan  dengan  baik  secara  perlahan  tapi  pasti,  agar  menjadi Pertani yang maju, jaya, dan luar biasa,

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  kiebijakan  pemberian kredit  yang  saat  ini  diterapkan  oleh  PT.  Pertani  (Persero)  tidak  sesuai  dengan  SPO (Standar  Prosedur  Operasional)  perusahaan,  karena  dari  kantor  pusatnya  saja  hanya tahu bahwa telah meningkatkan penjualan, dan memperoleh margin untuk memenuhi laba  perusahaan.  Prosedur  penjualan  kredit  yang  menyimpang  dari  kebijakan  yang telah  ditetapkan  dalam  surat  keputusan  direksi    itu  mengakibatkan  piutang  dalam kondisi yang terbagi menjadi 4 (empat) umur piutang.
Dari  4  (empat)  jenis  piutang  yang  ada  di  PT.  Pertani  (Persero)  itu  dapat disimpulkan bahwa banyak yang termasuk kedalam kategori piutang tidak sehat dan piutang  macet.  Perbandingannya  70%  macet  dan  30%  tidak  sehat.  Sudah  sangat  jelas bahwa 2 (dua) kategori piutang tersebut merugikan perusahaan, bahkan di laporan laba rugi  tiap  bulannya  itu  tidak  ada  pengurangan  jumlah  piutang.  Meskipun  perusahaan mengalami keuntungan, tetapi dalam segi piutang tersendiri itu justru merugikan.
PT.  Pertani  (Persero)  memang  dapat  dikatakan  mampu  memenuhi  kewajiban keuangan  tepat  pada  waktunya,  walaupun  memang  selalu  ada  kendala  di  dalamnya. Akan tetapi jika perusahaan tidak dapat segera memenuhi kewajiban keungannya pada saat  ditagih,  berarti  perusahaan  tersebut  dalam  keadaan  ”ilikuid”.  Kebijakan  yang sudah ada dalam pedoman surat keputusan direksi dengan apa yang sudah dijalankan
dilapangan membuat masalah yang tidak ada habisnya terselesaikan. Mereka berpikir untuk  selalu  meningkatkan omzet penjualan,  tetapi  tidak  pernah  berpikir  kebijakan yang sudah dilaksanakan justru membuat perusahaan menjadi rugi, dan tidak adanya evaluasi  untuk  mencari  jalan  keluar  yang  terbaik.  Memang  sudah  diakui  bahwa  dari sisi management nya  saja  sudah  banyak  yang  harus  di  evaluasi,  tentang  tata  tertib pedoman standar prosedur operasional, tentang harga meraih standar pasar, dan SDM. Mengenai keadaan SDM (Sumber Daya Manusia) di Pertani itu sangat lemah/kurang, terlalu  banyaknya  orang  yang  tidak  diberikan job  desc yang  tidak  sesuai  dengan kemampuan  masing-masing  orangnya.  Dalam  hal  yang  bisa  membuat  perusahaan menghasilkan laba saja tidak ada orang yang ditugaskan khusus memasarkan barang tanpa  harus  menyimpang  dari  standar  prosedur  operasional  yang  sudah  ditentukan, dan  bisa  melaksanakan  kegiatan  rutin  untuk  penagihan  piutang  kepada  pelanggan. Tidak  adanya  evaluasi  untuk  kinerja  karyawan,  dan  selalu  memberdayakan karyawannya agar bisa terus  melakukan penagihan piutang secara rutin, minimal satu minggu sekali, demi memberikan kelancaran arus kas yang ada di perusahaan dan juga memberikan  kelancaran  terhadap  evaluasi  setiap  bulan  dalam  laporan  keuangan, terutama laporan laba rugi usaha di PT. Pertani (Persero).

## Referensi
Alexandry,  Benny.   2013.   Manajemen  Keuangan.   Alfabeta:   Bandung.
Baridwan,  Zaki.   2002.   Sistem  Akuntansi  Penyusunan  Prosedur  dan  Metode . Edisi Pertama.  Salemba Empat:  Yogyakarta.
Djumhana,  Muhammad.  2011.   Hukum  Perbankan di  Indonesia.   Citra  Aditya Bhakti: Bandung.
Fees, Reeve, Warren.   2005.   Pengantar   Akuntansi,  Edisi 21.  Salemba  Empat: Jakarta.
Handayaningrat,      Soewarno.      2011.      Pengantar      Studi      Ilmu      Administrasi      dan Manajemen.   Gunung  Agung:   Bandung.
Mamesah,    D,    J.      1995.    Sistem  Administrasi  Keuangan  Daerah.    Pustaka  Utama: Jakarta.
Mulyadi.   2001.   Sistem  Akuntansi.   Salemba  Empat:   Jakarta.
Munawir.  2002.  Analisa  Laporan  Keuangan.  Liberty:  Jakarta. Narko.   2002.   Sistem Akuntansi.  Cetakan Ketiga.  Yayasan Pustaka Nusatama
Yogyakarta.
Pudjiastuti.  2004.  Dasar-dasar  Manajemen  Keuangan.  UPP STIM: Yogyakarta.
Siagian.  2014.  Filsafat  Administrasi.  Bumi  Aksara:  Bandung.
S.  R,  Soemarso.   2004.  Akuntansi  Suatu  Pengantar.  Salemba  Empat:  Jakarta.
Supramono,  Gatot.    2013.    Perjanjian Utang Piutang.  Kencana  Prenada MediaGroup: Jakarta.
Rahardjo,  Budi.  2002.  Keuangan & Akuntansi  Untuk  Manajer  Non Keuangan.Graha Ilmu: Bandung.
Riyanto,      Bambang.        2001.      Dasar-dasar      Pembelanjaan      Perusahaaan.      BFEE: Yogyakarta.