PENGATURAN MONOPOLI KARTEL OLEH PELAKU USAHA DALAM PERSAINGAN USAHA GARAM : SUATU KAJIAN PUTUSAN KPPU NO. 10/KPPU-L/2005
Rizal Aji Pratama Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Universitas Semarang

## ABSTRAK
Undang-Undang  RI  No.  5  Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktek Monopoli  Dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  merupakan  pedoman  bagi pelaku  usaha  untuk  menjalankan  usahanya  agar  terciptanya  persaingan usaha yang kondusif dan sehat. Dalam implementasinya, peraturan tersebut belum  ditaati  oleh  seluruh  pelaku  usaha.  Terbukti  dengan  adanya  praktek kartel garam yang  dilakukan di daerah Sumatera Utara, bahwa ada 7 (tujuh) pelaku usaha yang melakukan perjanjian kartel yakni PT Garam, PT Budiono, dan  PT  Garindo  yang  bertindak  sebagai  pemasok  garam  yang  disebut dengan  kelompok  G3  dengan  PT  Graha  Reksa,  PT  Sumatera  Palm,  UD Jangkar Waja dan UD Sumber Samudera yang disebut dengan kelompok G- 4. Praktek tersebut menyebabkan kerugian bagi konsumen serta persaingan usaha tidak sehat. Berdasar kondisi tersebut ada 2 (dua) permasalahan yang penulis  ambil,  yakni  :  Bagaimana  pengaturan  mengenai  larangan  praktek monopoli kartel dalam persaingan usaha garam dalam kajian putusan KPPU no.  10/KPPU-L/2005  dan  Bagaimana  pengaturan  ideal  mengenai  praktek monopoli kartel dalam persaingan usaha garam dalam kajian putusan KPPU no. 10/KPPU-L/2005.
Metode  pendekatan  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  yuridis normatif.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  analitis.  Jenis  data yang  digunakan  adalah  data  sekunder.  Metode  pengumpulan  data  meliputi studi  kepustakaan  dan  studi  dokumentasi  yang  kemudian  dianalisis  secara kualitatif.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  dapat  diketahui  bahwa  pengaturan  kartel diatur  dalam  Pasal  4  (larangan  oligopoli),  Pasal  5  -  Pasal  6  (larangan penetapan  harga),  dan  Pasal  11  (larangan  kartel)  Undang-Undang  RI  No.  5 Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  Dan  Persaingan  Usaha Tidak  Sehat  sedangkan  untuk  pengaturan  idealnya  perlu  disempurakan dan/atau dirumuskan klausul pasal yang mengatur tentang perluasan definisi pelaku  usaha,  menerapkan  penegakan  hukum  dengan  asas  ekstra teritorialitas, memperjelas kedudukan dan kewenangan KPPU, penyempurnaan penerapan liniciency program, perubahan sanksi administratif, pembenahan sistem merger.
Kata Kunci: Kartel, Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU.

## ABSTRACT
Republic  of Indonesia  Law  No. 5 year 1999 concerning Prohibition of  Monopolistic  Practices  and  Unfair  Business  Competition  is  a  guideline for  business  actors  to  carry  out  their  business  in  order  to  create  a conducive  and  healthy  business  competition.  In  its  implementation,  the regulation has not been adhered to by all business actors. It is proved by the practice salt cartels carried out in the area of North Sumatra. There are 7 (seven) business actors who entered into a cartel agreement namely PT Garam, PT Budiono, and PT Garindo which acted as salt suppliers called G3  groups  with  PT  Graha  Reksa,  PT  Sumatera  Palm,  UD  Jangkar  Waja and  UD  Sumber  Samudera  called  G-4  groups.  Such  practices  cause losses  to  consumers  and  unfair  business  competition.  Based  on  these conditions  there  are  2  (two)  problems  that  the  author  took  to  his consideration,  namely:  How  is  the  regulation  regarding  the  prohibition  of cartel monopolistic practices in the salt business competition in the review of  KPPU's  decision  no.  10/KPPU-L/2005  and  How  is  the  ideal arrangement regarding the cartel  monopoly practices  in the salt business competition in the review of KPPU's decision no. 10/KPPU-L/2005.
The  approach  method  used  was  a  normative  juridical  research method.  This  research  is  a  descriptive  analytical  study.  The  type  of  data used  was  secondary  data.  Data  collection  methods  include  literature studies and documentation studies which were analyzed qualitatively.
Based  on  the  results  of  the  study,  it  can  be  seen  that  the  cartel arrangement  is  regulated  in  Article  4  (prohibition  of  oligopoly),  Article  5  - Article  6  (prohibition  of  pricing),  and  Article  11  (cartel  ban)  of  Republic  of Indonesia  Law  No.  5  year  1999  concerning  Prohibition  of  Monopolistic Practices and Unfair Business Competition while for ideal arrangements it is  necessary  to  refine  and/or  formulate  clauses  in  articles  governing  the expansion  of  the  definition  of  business  actors,  implementing  law enforcement  with  the  principle  of  extra  territoriality,  clarifying  the  position and  authority  of  KPPU,  improving  the  implementation  of  the  liniciency program  ,  changes  in  administrative  sanctions,  revamping  the  merger system.
Keywords: Cartel, Unfair Business Competition, KPPU.

## A.  LATAR BELAKANG
Hukum merupakan ilmu sosial yang dalam perkembangannya selalu berubah mengikuti perkembangan  jaman  yang semakin  maju.  Hukum  tidak dapat  bersifat  stagnan  karena posisi  tersebut  menjadikan hukum tidak mampu diterapkan dengan baik. Hukum harus mampu merespon  perubahan  setiap perilaku manusia, perkembangan  sosial,  sampai pada perkembangan (ekonomi) usaha atau bisnis. Hukum  yang  mengatur tentang ekonomi ditujukan agar  dalam  aktivitas  ekonomi dilakukan  secara  sehat  ( fair )
dalam  tolok  ukur  aturan  yang berlaku,  agar  setiap  aktivitas ekonomi  tidak  menimbulkan kerugian materiil maupun imateriil  dari  pelaku  usaha maupun  konsumen.  Aktivitas perekonomian dalam perkembangannya semakin maju  dan  semakin  kompleks, banyak  sekali  hal-hal  atau terobosan  aktivitas  ekonomi yang  dengan itu hukum  harus mampu mengimbangi dan melindungi dengan mengaturnya.  Seperti  ketika pelaku  usaha  dalam  bersaing dengan  pelaku  usaha  lainnya harus  dilakukan  secara  sehat (fair)  sesuai  aturan yang berlaku,  tidak  menggunakan cara  yang  melanggar  hukum agar tidak menimbulkan
dampak kerugian bagi konsumen  dan  pelaku  usaha lainnya. Secara  umum  dalam menjalankan aktivitas ekonomi, secara konstitusional negara Indonesia berdasar pada Pasal  33  Undang  Undang Dasar Republik Indonesia (UUD  NRI)  1945.  Pasal  33 UUD  NRI  1945  merupakan dasar perekonomian Indonesia. Pada pasal tersebut mengandung semangat dan cita –cita perekonomian dilaksanakan dengan  paham  kebersamaan dan  asas  kekeluargaan.  Oleh karena itu dalam pembangunan hukum ekonomi  Indonesia  Pasal  33 Undang  Undang  Dasar  1945 sifatnya  memaksa,  sehingga dalam perundang-undangan bidang  ekonomi  dinyatakan bahwa mengutamakan kemakmuran masyarakat banyak,  bukan  kemakmuran individu-individu. Pesan konstitusional  tersebut  jelas bahwa  yang  dituju  adalah suatu sistem ekonomi tertentu,  yang  bukan  ekonomi kapitalistik  (berdasar  paham individualisme). Kemudian dengan perkembangan  perekonomian yang semakin kompleks, Negara  Indonesia  merespon aktivitas ekonomi seperti dalam  hal  persaingan  usaha salah satunya dengan
mengeluarkan Undang- Undang RI No. 5 Tahun 1999 Tentang  Larangan  Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha  Tidak  Sehat.  Undang- Undang ini lahir dengan tujuan  agar  “usaha  dapat tumbuh serta berkembang secara  sehat  dan  benar, sehingga tercipta iklim persaingan usaha yang sehat, serta  terhindarnya  pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan  atau  kelompok tertentu.” 1 Undang-Undang  RI No.  5  Tahun  1999  Tentang Larangan  Praktek  Monopoli Dan  Persaingan  Usaha  Tidak
Sehat  secara  garis  besarnya mengatur mengenai perjanjian yang  dilarang,  kegiatan  yang dilarang, posisi dominan, Komisi  Pengawas  Persaingan
Usaha  (KPPU),  penegakan hukum,  dan  ketentuan  lain- lain.
Secara  umum  dalam
melakukan  usaha  atau  bisnis setiap  pelaku  usaha  tentu tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Pelaku  usaha  tentunya  juga memiliki  ambisi    bahwa  apa yang  menjadi  produk  atau jasanya  adalah  benar-benar yang  dibutuhkan  dan  yang paling dicari konsumen. Sehingga  dengan  itu  pelaku usaha  selalu  ingin  menguasai dalam  hal  pasar  karena  hal tersebut menunjukan 1 Penjelasan Umum Undang-Undang RI
No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha.
eksistensi  usaha  dan  dapat berdampak membawa keuntungan  yang  besar  untuk pelaku usaha. Praktek monopoli tentunya  merupakan  suatu keuntungan  yang  dimiliki  oleh pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Namun  dalam  kaidah-kaidah hukum  yang  berlaku,  praktek monopoli dilarang karena merugikan konsumen dan pesaing usaha lainnya. Lahirnya Undang- Undang RI No. 5 Tahun 1999 Tentang  Larangan  Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha  Tidak  Sehat  sebagai acuan  dan  pedoman  dalam melakukan  kegiatan  usaha bagi pelaku-pelaku usaha untuk  bersaing  secara  sehat (kondusif),  namun  demikan pada  faktanya  masih  ada pelaku-pelaku usaha yang bersaing dengan pelaku usaha  lainnya  secara  tidak sehat. Seperti  yang  terjadi  di daerah Sumatera Utara, terdapat praktek monopoli dan perjanjian  penetapan  harga jual atau yang disebut praktek kartel  yang  dilakukan  oleh beberapa  perusahaan  garam. Hal tersebut merupakan praktek  yang  dilarang  dalam Undang-Undang  RI  No.  5 Tahun 1999 Tentang Larangan  Praktek  Monopoli Dan  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat. Diketahuinya praktek monopoli dan perjanjian
penetapan  harga  jual  atau
yang  disebut  praktek  kartel  di Sumatera  Utara  berawal  dari laporan dan pemeriksaan pendahuluan  yang  dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Daerah Sumatera Utara merupakan provinsi yang  tidak  memiliki  sentra produksi garam sehingga untuk  memenuhi  kebutuhan tersebut selalu mendatangkan garam bahan baku dari sentra produksi lain yaitu dari Madura. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU mengetahui ada persekongkolan  secara  lisan untuk  penetapan  harga  dan praktek monopoli yang dilakukan  oleh  PT  Garam,  PT
Budiono, dan PT Garindo atau sering  disebut  G3  dan    PT Graha  Reksa,  PT  Sumatra
Palm,  UD  Jangkar  Waja,  UD Sumber  Samudra  atau  sering disebut G4. Bahwa PT Garam,  PT  Budiono,  dan  PT Garindo  atau  sering  disebut G3  menjual  garam  secara kontinu  ke  PT  Graha  Reksa, PT Sumatra Palm, UD Jangkar  Waja,  UD  Sumber Samudra  atau  sering  disebut G4.  Bahwa  posisi  tersebut adalah PT Garam, PT Budiono, dan PT Garindo atau sering  disebut  G3  sebagai pemasok, sedangkan PT Graha  Reksa,  PT  Sumatra Palm,  UD  Jangkar  Waja,  UD Sumber  Samudra  atau  sering disebut G4 sebagai
distributor.  PT  Garam,  PT Budiono, dan PT Garindo atau
sering  disebut  G3  menjual secara  kontinu  kepada  PT Graha  Reksa,  PT  Sumatra Palm,  UD  Jangkar  Waja,  UD Sumber  Samudra  atau  sering disebut G4. Apabila ada perusahaan yang ingin membeli  garam  langusng  dari PT  Garam,  PT  Budiono,  dan PT Garindo atau sering disebut G3 maka akan kesulitan  dan  harganyapun lebih mahal. 2
Berdasarkan penjelesan  tersebut  terlihat PT  Garam,  PT  Budiono,  dan PT Garindo atau yang disebut G3  menguasai  pasar  sebagai pemasok  garam,  sedangkan PT Graha Reksa, PT Sumatra Palm,  UD  Jangkar  Waja,  UD
Sumber Samudra sebagai distributor di provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan
kesenjangan  antara  cita-cita pembangunan  ekonomi  dan aturan  dengan  fakta  yang terjadi  dilapangan  yang  tidak berjalan seimbang serta terjadinya pelanggaran- pelanggaran aktivitas ekonomi yang  terjadi  tentunya  tidak lepas dari adanya kekurangan dari segi normatif, yakni peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai  persaingan  usaha itu  sendiri  dengan  itu  Peneliti tertarik untuk membahas
“PENGATURAN  MONOPOLI
KARTEL OLEH PELAKU USAHA DALAM
2 Putusan KPPU NO. 10/KPPU-L/2005. Hlm. 6 -7
PERSAINGAN USAHA GARAM  :  SUATU  KAJIAN PUTUSAN KPPU NO. 10/KPPU- L/2005.” B.  Pengaturan Mengenai Larangan  Praktek  Monopoli Kartel  Dalam  Persaingan Usaha  Garam  Dalam  Kajian Putusan KPPU No. 10/KPPU-L/2005 Persaingan usaha diatur  dalam  Undang-Undang RI  No.  5  Tahun  1999  tentang
Larangan  Praktek  Monopoli dan  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat.  Undang-Undang  RI No.  5  Tahun  1999  tentang Larangan  Praktek  Monopoli dan  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat  dibentuk  berdasarkan cita-cita    yang  terkandung dalam  Undang-Undang  Dasar NRI 1945, yakni sebagaimana yang  tercantum  dalam  Pasal 33. Pasal tersebut menghendaki bahwa kesempatan  yang  sama  bagi setiap  warga  negara  untuk membuka dan melakukan usaha  atau  bisnisnya.  Pasal 33  juga  menghendaki  bahwa setiap  orang  yang  bersaing dalam usahanya harus secara sehat. Dalam pelaksanaan peraturan tersebut dalam realisnya  belum  terlaksana dengan sempurna. Hal tersebut  dibuktikan  dengan diketahuinya  pelaku  usaha yang melakukan praktek monopoli dan perjanjian penetapan  harga  jual  atau yang  disebut  praktek  kartel
yang dilakukan oleh beberapa perusahaan  garam  di  daerah
Sumatra Utara. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU mengetahui ada persekongkolan  secara  lisan untuk  penetapan  harga  dan praktek monopoli yang dilakukan  oleh  PT  Garam,  PT Budiono, dan PT Garindo atau sering  disebut  G3  dan    PT Graha  Reksa,  PT  Sumatra Palm,  UD  Jangkar  Waja,  UD Sumber  Samudra  atau  sering disebut G4. Bahwa PT Garam,  PT  Budiono,  dan  PT Garindo  atau  sering  disebut G3  menjual  garam  secara kontinu  ke  PT  Graha  Reksa, PT Sumatra Palm, UD Jangkar  Waja,  UD  Sumber Samudra  atau  sering  disebut G4.  Bahwa  posisi  tersebut adalah PT Garam, PT Budiono, dan PT Garindo atau sering  disebut  G3  sebagai pemasok, sedangkan PT Graha  Reksa,  PT  Sumatra Palm,  UD  Jangkar  Waja,  UD Sumber  Samudra  atau  sering disebut G4 sebagai
distributor.  PT  Garam,  PT Budiono, dan PT Garindo atau sering  disebut  G3  menjual secara  kontinu  kepada  PT Graha  Reksa,  PT  Sumatra Palm,  UD  Jangkar  Waja,  UD Sumber  Samudra  atau  sering disebut G4. Apabila ada perusahaan yang ingin membeli  garam  langusng  dari PT  Garam,  PT  Budiono,  dan
PT Garindo atau sering disebut G3 maka akan
kesulitan  dan  harganyapun lebih mahal. 3 Kartel merupakan salah  satu  bentuk  perjanjian yang  dilarang  dalam  Undang- Undang RI No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha  Tidak  Sehat.  Jenis perjanjian  ini  sering  terjadi dalam praktek kegiatan usaha,  yang  ditentuakn  oleh pelaku usaha di bidang tertentu, dengan maksud mencari  keuntungan  secara mudah atau bahkan menyingkirkan  pesaing  usaha tidak  sehat.  Jenis  kartel  yang paling umum terjadi dikalangan penjual adalah perjanjian  penetapan  harga dan perjanjian pembagian wilayah pasar atau pelanggan. Dari apa yang dilakukan  oleh  G3  dan  G4 melanggar beberapa peraturan  yang  diatur  dalam Undang-Undang  RI  No.  5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yakni Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 11. Pasal-pasal tersebut diatas pada pokoknya mengatur  larangan  membuat perjanjian antara pelaku usaha  dengan  pelaku  usaha lainnya untuk secara bersama-sama menetapkan harga  atau  mempengaruhi harga  atas  suatu  barang
3 Putusan KPPU NO. 10/KPPU- L/2005. Hlm. 6 -7
dan/atau  jasa  yang  harus dibayar konsumen baik konsumen  yang  sama  atau berbeda, melakukan penguasaan  produksi  barang dan/atau  jasa  yang  dapat mengakibatkan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Secara  umum  kartel akan merugikan perekonomian,  karena  para pelaku  usaha  anggota  kartel akan  setuju  untuk  melakukan kegiatan yang berdampak pada pengendalian harga, seperti  pembatasan  jumlah produksi yang akan menyebabkan inefisiensi alokasi.  Kartel  juga  dapat menyebabkan inefisiensi dalam  produksi ketika mereka melindungi  pabrik  yang  tidak efisien,  sehingga  menaikkan biaya  rata-rata  produksi  suatu barang atau jasa dalam suatu industri. 4
C.Pengaturan Ideal Mengenai  Praktek  Monopoli
Kartel  Dalam  Persaingan
Usaha  Garam  Dalam  Kajian
Putusan  Kppu  No.  10/Kppu- L/2005
Negara Indonesia sebagai  negara  hukum  yang sistem  hukumnya  cenderung mengarah pada hukum tertulis (civil law) selalu mengedepankan aturan tertulis sebagai prioritas
dalam  penegakan  hukumnya.
4 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010, Hlm. 9.
Meruntut dengan kondisi tersebut tentunya negara Indonesia  telah  banyak  sekali mengeluarkan peraturan perundang-undangan, yang salah satunya adalah Undang-Undang  RI  No.  5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sebagai negara hukum  dengan  basis  hukum tertulis,  suatu  peraturan  yang diundangkan selalu dilihat dan tinjau  secara  berkelanjutan. Apakah  aturan  yang  berlaku tersebut  dalam  aplikasinya mampu  berjalan  dengan  baik atau tidak, serta masih relevan dengan perkembangan  zaman    atau tidak. Karena apabila peraturan tersebut tidak mampu memenuhi atau mengakomodir kebutuhan tersebut, maka memang sudah  sepatutnya  peraturan tersebut untuk di evaluasi dan kemudian kedepan untuk diperbaiki. Dalam  hal  Undang- Undang RI No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha  Tidak  Sehat  dalam pelaksanaan  atau  penegakan hukumnya harus ditinjau (dievaluasi)  untuk  mengukur efektivitasnya. Dalam mengukur efektivitas Undang-Undang  RI  No.  5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam penegakan hukumnya dapat menggunakan teori dari Lawrence Friedman dan Gustav Radbrcuh. Teori Lawrence Friedman  menjelaskan  bahwa efektivitas  dalam  penegakan hukum  dapat  diukur  melalui struktur, substansi dan budaya hukum. Struktur hukum  yaitu  kerangka  bentuk yang  permanen  dari  sistem hukum  yang  menjaga  proses tetap  berada  di  dalam  batas- batasnya.
Terkait dengan struktur disamping aparat hukum lainnya seperti kepolisian,
jaksa,  advokat,  hakim,  KPPU juga  masuk  dalam  struktur penegakan hukum. KPPU
merupakan lembaga yang secara  khusus  dibentuk  untuk mengawasi  dan  menegakkan hukum  terhadap  terjadinya praktek-praktek  monopoli  dan persaingan usaha tidak sehat.
Kewenagan yang dimiliki  oleh  KPPU  menurut penulis mempunyai kewenangan  yang  tumpang tindih.  Karena  KPPU  memiliki kewenangan mulai proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan sekaligus peradilan.  KPPU  mempunyai kewenangan yang multi- functions . Dalam kondisi tersebut, menurut penulis kewenangan yang multi-
functions tidak  baik  dalam  hal penegakan  hukum.  Karena hal  demikian  sangat  rawan penyalahgunaan wewenang
( abuse of power) .
Kelemahan
selanjutnya  dari  sisi  struktur
Menurut  Komisioner  KPPU Anna  Maria  Tri  Anggraini, KPPU selaku lembaga pengawas juga memiliki beberapa hambatan lain (dikutip  dari  materi  “Seminar Amandemen UU 5/99 Apakah Satu-satunya  Solusi  Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha yang Efektif?” pada 17 Maret 2011) yaitu: 5 Pembebanan  multi tugas  dan  fungsi  dengan pembatasan kewenangan, Ketidakjelasan status pegawai, Keterbatasan kuantitas  pegawai:  turn-over yang  tinggi  dan  Keterbatasan anggaran operasional. Selanjutnya tinjauan dari segi substansi, ada beberapa  pasal  yang  harus direvisi demi terciptanya kondusifitas persaingan usaha dikemudian  hari,  yakni  seperti pada  Pasal  1  ayat  5  yang mengatur  mengenai  definisi pelaku usaha. Pada pokoknya definisi  pelaku  usaha  dalam pasal  tersebut  adalah  pelaku usaha  yang  didirikan  serta berkedudukan atau sepanjang melakukan aktifitasnya di
dalam wilayah Indonesia.
5 Hukum Online, “sanksi KPPU”,
( online ), http://www.hukumonline.com/klinik/detail /cl4657/kppu-berwenang-jatuhkan- sanksi-pidana_perdata, diakses 1
agustus 2018)
Padahal  pelaku  usaha  dalam perkembangannya tidak hanya  dalam  negeri  saja,
tetapi  dapat  juga  dari  luar tertiorial negara Indonesia.
Ketua KPPU Nawir Messi mengatakan perubahan ini harus dilakukan dan sangat penting apalagi definisi tersebut  menggunakan  asas ekstra teritorial. Menjadi
penting  sebab  selama  ini banyak  peserta  tender  tidak hanya  berasal  dari  Indonesia, tetapi  juga  ada  yang  berasal dari  Amerika  Serikat,  Korea Selatan.
Bahkan, hampir semua  peserta  tender  tidak memiliki  kantor  perwakilan atau afiliasi apapun di Indonesia. 6 Setelah itu, perlu disempurnakan dan diterapkannya leniency program dalam Undang- Undang RI No. 5 Tahun 1999.
“Leniency  program  adalah
keistimewaan bagi pelaku usaha yang terindikasi melakukan  kartel.  Syaratnya, pelaku usaha tersebut bersedia  membuka  data  dan informasi kepada KPPU mengenai kartel yang 6 Hukum Online, “usulan perubahan anti praktik monopoli”,
( online ), http://www.hukumonline.com/berita/baca /lt530dc5522d523/ini-beberapa-usulan- perubahan-uu-anti-praktik-monopoli, diakses 7 Agustus 2018)
dilakukan.” 7 Disisi lain, ada substansi yang perlu diperbaharui yakni terkait sanksi  administratif.  Sanksi merupakan  ujung  tombak  dari konsekuensi atas dilanggarnya  sebuah  aturan yang  berlaku.  Sanksi  yang dapat  diberikan  oleh  KPPU adalah sanksi denda sebagaimana  yang  tercantum dalam  Pasal  47  tercantum pengenaan  denda  serendah- rendahnya Rp 1.000.000.000,00  (satu  miliar rupiah)  dan  setinggi-tingginya Rp  25.000.000.000,00  (dua puluh lima miliar rupiah). Jika meninjau dari ketentuan tersebut, bagi pelaku-pelaku usaha yang melakukan kartel dengan keuntungan  yang  lebih  besar daripada  sanksi  administratif tersebut  maka  bagi  pelaku usaha  akan  tetap  melakukan praktek kartel tersebut. Adanya  batas  ( limit) atas sanksi  administratif  memiliki sisi kekurangan tersebut. Adapun ketentuan sanksi administratif lebih dapat  memberikan  efek  jera bagi  pelaku  kartel  adalah dengan  menggunakan  sistem presentase keuntungan kartel.
Dalam  sistem  ini  perlu  juga diperhatikan kebijaksanaan pemangku jabatan yang
7 Hukum Online, “liniency program”,
( online ), http://www.hukumonline.com/berita/baca /lt4d81f77e90173/bongkar-kartel- dengan-leniency-program, diakses 9 agustus 2018)
berwenang untuk mengenakan  sanksi,  karena apabila  pengenaan  sanksi  ini terlalu  tinggi  maka  dapat berdampak pada ruginya pelaku usaha yang bisa mengkibatkan  gulung  tikar. Dampak  runtutan  dari  hal tersebut berimbas pada ketidakstabilan  ekonomi  dan para pekerja dari usaha tersebut  bisa  di  PHK  masal karena alasan efisiensi. Selanjutnya dari substansi,  harus  dilakukan pengaturan  dan  pembenahan sistem  meger.  Sebagaimana dijelaskan dalam lampiran pedoman meger bahwa tindakan penggabungan, peleburan dan/atau pengambilalihan  disadari  atau tidak,  akan  mempengaruhi persaingan  antar  para  pelaku usaha di dalam pasar bersangkutan  dan  membawa dampak  kepada  konsumen dan masyarakat. Merger dapat memberi dampak positif ketika dia berhasil mengalokasikan secara efisien dan efektif penggunaan sumber daya
yang  ada  sehingga  dapat menciptakan produk baru atau teknologi  baru  yang  berguna untuk masyarakat.
Terlepas  dari  dampak
positif  merger  jika  berhasil dengan baik, dalam praktiknya  selama  ini  semua penggabungan  merger  atau
pengambilalihan  perusahaan itu harus dilaporkan ke KPPU, tetapi  persoalannya  adalah laporan  diserahkan  kepada
KPPU  setelah  merger  atau akuisisi  terjadi.  Bagi  pelaku usaha  baiknya  yang  ingin melakukan merger atau akuisisi  harus  malapor  ke KPPU.  Jika  diizinkan,  maka merger  baru  boleh  dilakukan. Cara  ini  lebih  efektif  untuk mencegah terjadinya kartel. 8
Terakhir  dari  substansi yang  perlu  ditambahi  adalah dari  kelembagaan  KPPU  itu sendiri. Meninjau dari kewenangan KPPU yang multi-function yakni  mulai  dari pengawasan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai  pada  pengadil  atau pemutus akan sangat beresiko terjadinya penyalahgunaan wewenang ( abuse of power) . Ketidakjelasan kedudukan KPPU sebagai lembaga negara dalam Undang-Undang  RI  No.  5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,  membawa  implikasi terhadap  status  kelembagaan
8 Hukum Online, ( online ), Revisi UU persaingan usaha”, http://www.hukumonline.com/berita/baca /lt575805e2373f0/uu-persaingan-usaha- diubah--pahami-lima-fokus-revisi, diakses 11 agustus 2018)
KPPU yang belum terintegrasi dengan  sistem  kelembagaan dan  kepegawaian  nasional,
meskipun
pembiayaan operasional  KPPU  bersumber dari  APBN.  Sehingga  sampai saat ini Anggota KPPU belum dianggap sebagai pejabat negara  dan  bahkan  tidak pernah disumpah/ atau dilantik oleh Presiden/Mahkamah Agung meskipun  di  dalam  Undang- Undang RI No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha  Tidak  Sehat  dikatakan dalam  Pasal  31  ayat  (2) bahwa: Anggota Komisi diangkat  dan  diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 9 Sub terakhir yang perlu ditinjau dari terkait budaya hukum dalam aktivitas ekonomi,  peneliti  mengkaji terbentuknya  budaya  adalah karena perilaku terus menerus atau diulang-ulang oleh manusia.  Budaya  hukum  itu tidak  lain  dari  keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh  tempatnya  yang logis  dalam  kerangka  budaya milik masyarakat umum.
9 Op cit , ( online ), http://www.dpr.go.id/doksileg/proses1/R J1-20170427-101602-9088.pdf
Budaya hukum terkait ekonomi penting untuk diperbaiki  dan  selalu  diawasi. Hal ini karena kegiatan ekonomi  dalam  prakteknya lebih mengarah pada pragmatisme.  Pelaku-pelaku usaha secara ringkas tentunya ingin bagaimana caranya  untuk  mendapatkan keuntungan  yang  cepat  dan sebanyak-banyaknya.  Dalam kondisi  inilah  yang  dapat mendorong pelaku usaha untuk  melakukan  perbuatan curang,  dalam  konteks  ini melakukan praktek kartel. Dari sisi  penegakan  hukumnya, terkait  dengan  budaya  hukum KPPU  telah  mampu  bekerja dengan  baik  dan  menindak lanjuti  atas  laporan  serta pengawasan dalam persaingan usaha agar dilakukan secara sehat sebagaimana  aturan  hukum yang berlaku. Kemudian  tolok  ukur kedua untuk efektif atau tidaknya atas penegakan hukum dan berlakunya Undang-Undang  RI  No.  5 Tahun 1999 Tentang Larangan  Praktek  Monopoli Dan  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat adalah teori dari Gustav Radbruch,  yang  menyebutkan bahwa hukum dan pengeakan hukum  harus  mencapai  3
(tiga) nilai tujuan yakni
keadilan,  kepastian  hukum, dan  kemanfaatan.  Ketiga  nilai yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan orientasinya adalah untuk menciptakan harmonisasi pelaksanaan  dan  penegakan hukum. Mengenai nilai keadilan, keadilan secara filosofi hukum merupakan nilai paling  mendasar  dari  tujuan hukum. Dalam sudut pandang ini  dinyatakan  bahwa  tujuan hukum adalah untuk keadilan, jika  tidak  ada  keadilan  maka ia  bukan  hukum.  Kemudian dalam kepastian hukum, merupakan  perlindungan  bagi semua  subjek  hukum  dan dalam  itu  pula  tercantum  hal- hal  atau  tindakan  apa  saja yang  boleh  dilakukan  dan tidak boleh dilakukan.
terpelihara  dan  terjaminnya keteraturan  (kepastian)  dan ketertiban.  Kepastian  hukum merupakan kepastian undang- undang atau peraturan,
segala  macam  cara,  metode dan  lain  sebagainya  harus berdasarkan  undang-undang atau peraturan. Terakhir mengenai kemanfaatan, bahwa dalam berlakunya sebuah  peraturan  perundang- undangan dan penegakan hukumnya  harus  memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sejak  diberlakukannya
Undang-Undang  No.  5  Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat  tatanan  perekonomian Indonesia secara konstitusional  telah  memulai pergeseran dari ekonomi yang syarat dengan campur tangan negara menuju demokrasi ekonomi  yang  menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara  untuk  berpartisipasi  di dalam  proses  produksi  dan pemasaran  barang  dan/atau jasa sehingga mendorong ekonomi pasar yang wajar. Dalam implementasi Undang-Undang  No.  5  Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat  secara  umum  telah memberi  dampak  baik  dan menjawab nilai keadilan, kepastian,  dan  kemanfaatan. Namun  harus  diakui  pula  ada poin-poin yang harus dievaluasi  agar  ketiga  nilai tersebut  dapat  diterapkann dengan  baik  untuk  kedepan. Hal  ini  dikarenakan  dalam perkembangan persaingan usaha  yang  begitu  cepat  dan kompleks, sehingga terkadang aturan hukum tertulis tidak mampu mengimbanginya. Dalam penegakan hukumnya
konsekuensi  dari  peraturan tertulis disempurnakan melalui pendekatan  kasuistik.  Artinya, substansi Undang-Undang No.  5  Tahun  1999  tentang Larangan  Praktek  Monopoli dan  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat nantinya akan dilengkapi  melalui  putusan- putusan KPPU. Dengan demikian, untuk dapat memahami konsep-konsep hukum  persaingan  usaha  di Indonesia dan perkembangannya, pendekatan kasuistik juga dilakukan. Hal tersebut terkadang  memiliki  dampak positif yakni mencegah kekosongan  aturan  hukum, disisi lain juga memiliki dampak  negatif  yakni  kurang terjaminnya  kepastian  hukum sehingga  membuat  pelaku- pelaku usaha
berpikir bertindak  apa  yang  tidak diatur  dalam  hukum  adalah boleh.

## C.  KESIMPULAN
Dari  uraian-urain  pada  bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa : 1.  Persaingan  usaha  diatur dalam Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan  Praktek  Monopoli dan  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat. Dalam
implementasinya peraturan
tersebut belum dipatuhi secara utuh oleh pelaku usaha.  Hal  tersebut  diketahui dari  adanya  praktek  monopoli kartel  garam  yang  terjadi  di sumatera  utara  yakni  ada  7
(tujuh) pelaku usaha yakni PT
Garam,  PT  Budiono,  dan  PT Garindo yang bertindak sebagai pemasok garam utama yang disebut dan tergabung  dalam  kelompok G3  dan  PT  Graha  Reksa,  PT Sumatera  Palm,  UD  Jangkar Waja dan UD Sumber Samudera  yang  disebut  yang disebut  dan  tergabung  dalam kelompok G-4 bertindak sebagai  distribusi  garam  di Sumatera  Utara.  Dari  praktek yang  dilakukan  oleh  7  (tujuh) pelaku usaha tersebut melanggar  beberapa  Pasal dalam Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan  Praktek  Monopoli dan  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat yakni Pasal 4 (larangan oligopoli),  Pasal  5  -  Pasal  6 (larangan  penetapan  harga), dan Pasal 11 (larangan kartel).  Praktek  tersebut  tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dan Tujuan pembentukan  undang-undang ini  adalah  untuk  menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional, mewujudkan iklim usaha yang kondusif,  mencegah  praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha,  terciptanya  efektivitas dan  efisiensi  dalam  kegiatan usaha. 2.  Undang-Undang  RI  No.  5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang selama ini berjalan dibarengi dengan pesatnya perkembangan usaha  tentunya  ada  evaluasi- evaluasi  yang  mengarahkan untu perbaikan guna mencapai  aturan  yang  lebih ideal  kembali.  Diantaranya memperjelas  kedudukan  dan kewenangan KPPU, memperluas  definisi  pelaku usaha  dengan  menggunakan asas  ekstra  teritorial  karena pelaku usaha tidak hanya dari dalam negeri saja, penyempurnaan leniency program  untuk  mengungkap praktek kartel lainnya,
perubahan sistem sanksi adminitrasi denda dengan presentase  keuntungan  dari praktek  kartel,  pembenahan sistem meger untuk
meminimalisir praktek kartel.
D, SARAN Berdasarkan uraian-uraian
pada bab sebelumnya terdapat  beberapa  kendala
dalam implementasi dan pencegahan  monopoli  dan persaingan  tidak  sehat  maka saran yang dapat disampaikan oleh peneliti adalah sebagai berikut : 1.  Bagi  pemerintah,  bahwa pengaturan monopoli dan persaingan  usaha  tidak  sehat perlu pembaharuan, agar tercapainya tujuan meningkatkan  kesejahteraan rakyat dan menjaga kepentingan umum, mewujudkan iklim usaha yang kondusif,  mencegah  praktek
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Adapun poin-
poin penting yang harus dimasukan dan/atau disempurnakan dalam pembaharuan peraturan perundang-undangan tersebut yakni, perluasan definisi pelaku  usaha,  menerapkan penegakan  hukum  dengan asas ekstra teritorialitas, pembagian kewenangan KPPU, penyempurnaan penerapan liniciency program, perubahan sanksi administratif, pembenahan sistem merger. 2.  Bagi  pelaku  usaha,  dalam menjalankan  usahanya  wajib mematuhi kaidah-kaidah hukum yang berlaku khususnya peraturan
perundang-undangan terkait anti  monopoli  dan  persaingan usaha tidak sehat. 3.  Bagi  masyarakat, aktif dan kritis dalam memantau perkembangan kegiatan usaha  dan/atau  persaingan usaha  yang  dilakukan  oleh pelaku  usaha  agar  dapat mencegah  persaingan  usaha yang  tidak  sehat    yang  dapat merugikan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Anthon  Susanto,  2010, Ilmu Hukum Non Sistematik  ;Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia, Bandung : Genta Publishing. Ashshofa,  Burhan,  1996, Metode Penelitian Hukum Jakarta: Rineka Cipta. Hanitijo  Soemitro,  Ronny,  1990, Metode Penelitian Hukum  dan  Jumitri, Yogyakarta:  Ghalia Indonesia. Lili Rasjididan I.B Wyasa Putra, 1993, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung : Mandar Maju.
M.  Friedman,  Lawrence,  2001,
American  law:  An
Introduction,  Hukum Amerika:Sebuah Pengantar,
Penerjemah: Wishnu, Jakarta: Tatanusa. M.  Friedman,  Lawrence,  2009, Sistem Hukum ;Perspektif Ilmu Sosial (The Legal  System  ;  A Social Science Perspective), Bandung : Nusa Media. Mukti  Fajar  ND  dan  Yulianto Achmad, 2013, Dualisme  Penelitian Hukum  Normatif  & Empiris .  Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis, 2018 , Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pasca sarjana Universitas Semarang. Soekanto dan Sri Mamudji, Soerjono, 2004, Penelitian Hukum Normatif Jakarta: Rajawali Pers. Soekanto, Soerjono, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta:  Universitas
Indonesia  Press
Winarno,    Surachmad,  2004,
Dasar    dan    Teknik
Research Pengantar Metodologi    Ilmiah, Bandung: CV Tarsito. Yosephus  L.  Sinuor,  2010, Etika Bisnis , Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.

## PERUNDANG – UNDANGAN
Undang-Undang Dasar NRI 1945 Undang-Undang  RI  No.  5  Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan  Usaha Tidak Sehat Peraturan Komisi Pengawas Persaingan  Usaha Nomor 4 Tahun 2010.

## INTERNET
DPR.go,    Antimonopoli,  Website http://www.dpr.go.id/ doksileg/proses1/RJ 1-20170427-
101602-9088.pdf. Diakses  tanggal  1 agustus  2018hukum online, sanksi KPPU, Website http://www.hukumon line.com/klinik/detail /cl4657/kppu- berwenang- jatuhkan-sanksi- pidana_perdata,
diakses  1  agustus 2018 Hukum Online, usulan perubahan anti praktik monopoli,  Website http://www.hukumon line.com/berita/baca
/lt530dc5522d523/in i-beberapa-usulan- perubahan-uu-anti- praktik-monopoli, diakses  7  Agustus 2018 Hukum Online, Revisi UU persaingan  usaha, Website http://www.hukumon line.com/berita/baca /lt575805e2373f0/uu -persaingan-usaha-
diubah--pahami- lima-fokus-revisi, diakses  11  agustus 2018