E-ISSN 2580-9695

## IMPLEMENTASI PROGRAM DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA MADRASAH ALIYAH DARUL AZHAR KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018

## Abdul Rahman MA Darul Azhar Tanah Bumbu
abdulrahman2965395@gmail.com
Rijalul Gadi

## STIA Bina Banua Banjarmasin
rizalulgadi.27@gmail.com
Abstract : The research objectives were to determine the implementation of the 2018 Madrasah Aliyah Darul Azhar School Operational Assistance Fund for Tanah Bumbu Regency, to evaluate the implementation of the School Operational Assistance Program, and to determine the impact of the Implementation of the School Operational Assistance Program.
The research method uses the evaluation method with descriptive evaluation research design, the approach in this study uses a phenemenological approach that is possible to reveal the reality that describes the situation comprehensively with the real context of the Implementation of the BOS Fund Program at Madrasah Aliyah Darul Azhar Tanah Bumbu 2018 The results show that the implementation of the Operational Assistance Program for Madrasah Aliyah Darul Azhar Schools in Tanah Bumbu Regency in 2018 has been going well, it is necessary to emphasize the socialization, communication, and resources of the implementation of the RKAM Program and the BOS LPJ Fund, as well as the impact of good BOS Fund assistance on indicators. which is beneficial for students and helps with madrasah operational costs.
Keywords Implementation, BOS Fund Program
Abstraksi: Tujuan penelitian untuk mengetahui Implementasi Program Dana Bantuan Operasional Sekolah Madrasah Aliyah Darul Azhar Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018, mengevaluasi pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah, dan untuk mengetahui dampak Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah.
Metode penelitian menggunakan metode evaluasi dengan desain penelitian evaluasi deskriptif, pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fenemenologis yang dimungkinkan untuk mengungkap realitas yang menggambarkan keadaan secara komprehensif dengan konteks nyata Implementasi Program Dana BOS di Madrasah Aliyah Darul Azhar Tanah Bumbu 2018 Dari Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah Madrasah Aliyah Darul Azhar Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2018 telah berjalan dengan baik, perlu ditekankan sosialisasi, komunikasi, dan sumber daya Implementasi Program RKAM dan Dana LPJ BOS, serta dampak bantuan Dana BOS yang baik terhadap indikator yang bermanfaat bagi siswa dan membantu biaya operasional madrasah.
Kata Kunci: Implementasi, Program Dana BOS

## PENDAHULUAN
Kemampuan fiskal yang tinggi tanpa dibarengi dengan niat baik (good wiil dan political will) belum tentu akan melahirkan keputusan pengalokasian sejumlah anggaran untuk pendidikan di daerahnya. Hal tersebut menjadi semakin rumit dengan masalah struktur organisasi pada era otonomi. Executing agency program dana BOS di tingkat pusat adalah Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama. Kedua konstitusi ini tidak memiliki kewenangan dalam menginstruksikan daerah untuk melakukan pendanaan bidang pendidikan. Aturan pelanggaran pungutan disekolah oleh pemerintah daerah tidak diikuti dengan pengalokasian dana pendamping BOS dari APBD yang memadai, bahkan banyak yang tidak mengalokasikan dana pendamping sama sekali mengindikasi-kan bahwa dana BOS yang diterima sekolah tidak mencukupi untuk biaya operasional sebagaimana yang diharapkan. Tidak cukupnya dana BOS untuk operasional sekolah sebenarnya telah disadari sejak awal oleh pemerintah terutama apabila BOS diorientasikan untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan. Oleh sebab itu dalam panduan dana BOS disebutkan bahwa apabila dana BOS dari Depdiknas belum mencukupi maka pemerintah daerah wajib memenuhi kekurangan dana operasional dari APBD.
Peran pemerintah daerah juga turut menentukan keberhasilan program pembiayaan pendidikan melalui dana BOS. Kewajiban pemerintah daerah adalah menyediakan dana pendamping BOS dari pusat dengan dana APBD sehingga kebutuhan sekolah dapat dipenuhi sesuai standar nasional. Dalam praktiknya ketentuan ini belum sepenuhnya dijalankan sebagaimana mestinya. Banyak
daerah yang belum mau atau belum mampu mengalokasikan anggaran untuk menutupi kekurangan dana BOS. Itu berarti sekolah dibiarkan beroperasi dengan dana dibawah standar. Praktik penyelenggaraan pendidikan semacam ini dalam jangka panjang akan mempengaruhi mutu layanan pendidikan.
Lingkup peran pemerintah daerah bukan hanya terbatas pada keikutsertaan dalam pembiayaan namun juga peran dan tanggung jawabnya terhadap pelaksanaan program dari tahap awal sampai dengan implementasi termasuk pengawasan. Masalah yang tidak kalah penting nya adalah sejauh mana hak-hak para pemangku kepentingan khususnya para siswa terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku terlebih lagi bagi siswa miskin di sekolah swasta, mengingat sekolah swasta tidak termasuk dalam sasaran implementor sekolah gratis namun sekolah swasta adalah penerima dana BOS yang wajib menggratiskan siswa miskin.

## KAJIAN TEORI

## Implementasi Kebijakan Publik
Implementasi kebijakan public sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik, yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan.
Adapun makna implementasi menurut Daniel A Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008 : 65),
mengatakan bahwa implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan focus perhatian implementasi kebijakan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.
Dari penjelasan-penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai actor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri. Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan.

## Kebijakan Program Dana BOS Tahun 2018
Salah satu indikator penuntasan PMU 12 Tahun diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat MI, MTS dan MA. Pada tahun 2016 APK MI telah mencapai 12,93%, MTs mencapai angka 23,54% dan MA mencapai angka 9,75%. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian program Wajar Dikdas 9 tahun dan dilanjutkan PMU 12 Tahun. Oleh karena itu, mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas madrasah.
Dalam perkembangannya, program BOS mengalami peningkatan biaya satuan dan mekanisme persyaratan penyaluran. Mekanisme penyaluran dana BOS pada madrasah negeri dan madrasah swasta mengalami perubahan, yaitu pada tahun 2016 untuk 500 MIN penyaluran dana BOS melalui DIPA Satker Kantor Kementerian Agama dan untuk MTsN dan MAN masih tetap melalui masing- masing DIPA madrasah dengan tersebar pada AKUN-AKUN kegiatan yang sesuai dengan perencanaan madrasah. Sedangkan untuk madrasah swasta langsung ke rekening madrasah dari KPPN melalui kontrak kerja dengan PPK dan kuitansi penerima yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah. Pada tahun 2015 pemerintah telah melakukan penambahan biaya satuan dana BOS, dan pada tahun 2017 terjadi penambahan biaya satuan pada Madrasah Aliyah, ini merupakan bukti nyata pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dalam menjalankan amanat Undang-Undang.
Sebagaimana telah kita ketahuai Bahwa Bantuan Operasional Sekolah adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Menurut PP 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tidak langsung berupa daya, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain-lain. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. Secara detail jenis kegiatan yang boleh dibiayai dari dana BOS dibahas pada bagian penggunaan dana BOS.
Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan yang bermutu. Secara khusus program BOS bertujuan untuk membebaskan segala jenis biaya pendidikan bagi seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar dan menengah , baik di madrasah negeri maupun madrasah swasta, Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di madrasah swasta.
Sasaran program BOS adalah semua Madrasah Negeri dan Swasta di seluruh Provinsi di Indonesia yang telah memiliki izin operasional. Siswa madrasah penerima BOS adalah lembaga madrasah yang menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar pada pagi hari dan siswanya tidak terdaftar sebagai siswa SD, SMP, atau SMA. Bagi madrasah yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran pada sore hari, dapat menjadi sasaran program BOS setelah dilakukan verifikasi oleh Seksi Madrasah/TOS Kantor Kemenag Kabupaten/Kota.
Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh madrasah, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan:
Madrasah Ibtidaiyah: Rp. 800.000,-/ siswa/tahun
Madrasah Tsanawiyah: Rp. 1.000.000,-/ siswa/tahun
Madrasah Aliyah: Rp. 1.400.000,-/siswa/ tahun
Penyaluran Dana BOS Pada Tahun Anggaran 2018, dana BOS akan diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari sampai Desember 2018, yaitu semester 2 tahun pelajaran 2017/2018 dan semester 1 tahun pelajaran 2018/2019. Penyaluran dana BOS untuk madrasah swasta dilakukan dua tahap (setiap semester), berdasarkan pengajuan RKAM dari madrasah swasta. Sedangkan untuk
madrasah negeri, pencairan dana BOS dilakukan langsung oleh satuan kerja Madrasah. Namun untuk MIN yang anggarannya terletak pada DIPA Kantor Kemenag Kabupaten/Kota pencairannya dilakukan oleh Satuan kerja Kemenag Kantor Kabupaten/Kota.
Peranan Program BOS-MA dalam Pelaksanaan Program Pendidikan Universal, menjadi sarana penting untuk peningkatan akses layanan pendidikan menengah yang terjangkau dan bermutu; Program ini mempersempit gap partisipasi sekolah antar kelompok penghasilan (kaya-miskin) dan antar wilayah (kota-desa);Program ini menyediakan sumber dana bagi madrasah untuk mencegah siswa miskin tidak putus sekolah karena alasan tidak mampu membayar iuran madrasah dan biaya ekstra kurikuler madrasah;

## Komponen Program Kegiatan dan Penggunaan Dana BOS
Adapun Program Kegiatan dan Penggunaan Dana BOS yaitu meliputi pengembangan perpustakaan kegiatan penerimaan siswa baru, kegiatan pembelajaran dan eskstrakurikuler siswa, ,kegiatan ulangan dan ujian, pembelian bahan abis pakai, langganan daya dan jasa perawatan sekolah pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer, pengembangan profesi guru, membantu siswa miskin, pembiayaan pengelolaan BOS, pembelian perangkat komputer, biaya lainnya dari 1 sampai 12 telah terpenuhi.
Dari beberapa program kegiatan yang sangat signifikan dalam realisasi pengunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) maka komponen delapan standar yang menitik beratkan dalam pembiayaan : Pengembangan standar isi yakni pengembangan perpustakaan, pengembangan standar proses, yakni
kegiataan pembelajaran eskul siswa, pengembangan standar pembiayaan, yakni pembelian bahan habis pakai dan pembayaran honorarium bulanan guru dan tenaga kependidikan honorer.

## HASIL PENELITIAN

## Sinergitas Antara KPU Kota Banjarmasin Dengan Disdukcapil Kota Banjarmasin
Menurut UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2016 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa yang dimaksud dengan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, penge-lolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kartu ini wajib dimiliki bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP) yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin.
Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin menerima data agregat kependudukan yang diolah oleh Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mulai dari penduduk yang masih bayi yang sudah didaftarkan NIK-nya sampai dengan lansia. Data agregat ini kemudian diolah menjadi Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4) oleh Komisi
Pemilihan Umum di daerah, yang dalam penelitian ini adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin. Selanjutnya DP4 ini oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin diolah lagi didalam Sistem Informasi Pemilih (Sidalih), namun sebelum diproses dalam Sidalih, DP4 tersebut dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit) oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin yang dilakukan secara berjenjang mulai dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) di kelurahan yang kemudian menurunkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang langsung turun ke lapangan untuk mencocokan dan meneliti data kependudukan (DAK) yang diserahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Dan seringkali data jumlah penduduk yang didapat dari DAK tidak sama dengan data pemilih (DP4), dimana data tersebut bisa bertambah dan bisa berkurang.
Dalam rekapitulasi daftar pemilih tetap KPU Kota Banjarmasin dapat dilihat bahwa penduduk potensial pemilih pemilihan Tahun 2014 memiliki peningkatan jumlah dari 479.626 orang menjadi 483.153. Hal ini dikarenakan meningkatnya jumlah penduduk yang berpotensi untuk melakukan pemilihan, yaitu para pemilih pemula yang sudah berumur 17 tahun dan atau belum berumur 17 tahun namun sudah menikah.
Pilkada serentak 2019 di Kota Banjarmasin didukung hubungan kelembagaan yang antara penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawsalu dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banjarmasin. Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banjarmasin dalam menyusun DP4, secara tupoksinya tidak memberikan secara langsung DAK2 (Data Agregat Kependudukan per
Kecamatan dan DP4 kepada KPU. Dimana, aturan tersebut berlaku secara surut bagai semua KPU termasuk KPU Kota Banjarmasin. Adapun, tugas dan pokok Disdukcapil memiliki kewajiban untuk melakukan kerjasama secara terintegrasi dengan penyelenggara pemilihan umum. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banjarmasin secara prosedural terlebih dahulu berkewajiban memberikan data melalui Kemen-dagri dalam hal ini ditangani langsung oleh Dirjen Capil.
Dari proses pelayanan kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banjarmasin, bahwa dokumen administrasi kependudukan yang banyak dibtutuhkan masyarakat yaitu dalam pembuatan e- KTP, KK (Katu Keluarga), dan akte kelahiran. Pada saat proses pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banjarmasin mengalami kendala dalam memberikan pela-yanannya kepada masyarakat. kondisi tersebut terkendala akibat gangguan jaringan pada saat melakukan proses online untuk terintegrasi dengan pemerintah pusata yaitu Kemendagri. Sehingga layanan kepada masyarakat menjadi terganggu akibat jaringan SIAK yang berbasis online tersebut terganggu server jaringannya. Permsalahan tersebut berdampak pada lambatnya pelayanan kepada masyarakat, sehingga hal tersebut dikeluhkan masyarakat karena harus mengantri lama dan menunggu samapi dokumen selesai.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banjarmasin berdasarkan perannya yang kedua, yaitu dalam proses pemutakhiran data pemilih bersama dengan KPU. Dalam proses ini peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banjarmasin yaitu melakukan koordinasi
koordinasi dengan KPU Kota Banjarmasin. Hal itu dilakukan dalam rangka kepentingan data pemilih seperti dilibatkan dalam rangka pengecekan data untuk mengetahui keakuratan data dan keabsahan data pemilih. Kegiatan tersebut berupa mengecek NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang tidak valid atau NIK yang tidak terdaftar. Pengecekan pemilih yang sudah meninggal, pindah dan data penduduk yang tidak memenuhi sayarat sebagai pemilih, seperti pemilih yang berstatus aktif sebagai TNI-Polri atau masih dibawah umur. Kemudian pemilih yang belum melakukan perekaman e-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik).
Sinergitas pemutakhiran data penduduk antara Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin menurut Kepala Bidang Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin sangat baik, karena sangat membantu dalam pemutakhiran data kependudukan yang ada di Kota Banjarmasin. Namun tidak semua pemutakhiran data pemilih dapat dijadikan acuan dalam pemutakhiran data penduduk, seperti misalnya penduduk yang sudah tidak tinggal atau sudah pindah dari wilayah Kota Banjarmasin seperti ke Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar atau ke Kecamatan Handil Bhakti Kabupaten Barito Kuala. Kebanyakan dari penduduk tersebut keberatan apabila diminta untuk mencabut data kependudukannya dan memindah ke daerah tempat tinggal mereka yang sekarang. Alasan mereka pada umumnya adalah sulitnya birokrasi untuk mengurus kepindahan tersebut ke daerah / wilayah tempat tinggal mereka. Dan kebanyakan dari mereka juga adalah para pekerja yang bekerja di wilayah Kota Banjarmasin baik swasta maupun PNS. Hal inilah yang sering menjadi sebab munculnya
kembali nama penduduk tersebut setelah dilakukan pemutakhiran data pemilih tetap (DPT).

## Kesesuaian proses pemutakhiran data
Proses pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2015 pada 9 Desember 2015 bisa dikatakan relatif berjalan lancar. Tidak ada riak yang mengarah pada gesekan yang bisa berujung konflik. Tapi, di tengah itu, Daftar Pemilih Tetap (DPT) masih sisakan masalah. Masih ada pemilih yang sudah pindah domisili dan telah punya e-KTP dengan alamat baru, tapi masih tercatat sebagai pemilih di tempat lama. Ini jadi pekerjaan rumah bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang punya otoritas memutakhirkan data pemilih.
Banyak penduduk yang namanya masih tercatat sebagai daftar pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di tempat lama ia tinggal. Padahal, ia sudah lama pindah tempat tinggal dari alamat lama ke alamat yang baru. Dan kebanyakan mereka juga telah mengantongi e-KTP dengan domisili yang baru. Artinya, data DPT yang dipakai KPU adalah data Pileg dan Pilpres Tahun 2014.
Dengan melihat hal tersebut, artinya KPU dalam memutakhirkan data pemilih belum akurat. Padahal, pemerintah sendiri untuk membantu KPU dalam memutakhirkan data pemilih telah menyerahkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam hal ini oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Daerah.
Memang, kewenangan memutakhirkan data pemilih adalah otoritas Komisi Pemilihan Umum. Tapi, DP4 itu sendiri memuat elemen yang lengkap NIK, nomor KK, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, status kawin, dan
alamat. Tentunya ini akan sangat membantu KPU dalam memutakhirkan data pemilih sehingga hasilnya lebih akurat.
Namun bisa dikatakan akurasi data pemilih selalu menjadi masalah yang masih susah dipecahkan. Diperlukan keberanian. Perlu menyatukan sistem pemilih pada satu lembaga dan dikoordiansikan secara berkelanjutan. Tanpa itu akan susah dipecahkan, apalagi perbaikannya hanya ketika mau momen Pilkada atau Pileg dan Pilpres.
Saat ini sudah 60 Kementerian/Lembaga memanfaatkan data kependudukan yang dikelola oleh MDN dan permintaan terus bertambah setiap waktunya. Salah satu lembaga yang memanfaatkan data kependudukan adalah Komisi Pemilihan Umum, yang digunakan untuk keperluan demokrasi baik Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden maupun Pemilihan Umum Kepala Daerah. Khusus pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2015, dilakukan melalui penyerahan ke KPU DAK2 pada tanggal 17 April 2015 dan DP4 pada tanggal 3 Juni 2015.
Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, dari jumlah penduduk 666.223 jiwa, jumlah wajib KTP sebanyak 426.589 orang dan yang sudah memiliki e-KTP sebanyak 396.204 orang (92,87 persen). Adapun yang sudah melakukan perekaman data sebanyak 424.376 (99,48 persen) serta belum perekaman sejumlah 2.213 (0,52 persen). Dari data tersebut, hampir 100 persen penduduk di Kota Banjarmasin sudah melakukan perekaman e-KTP sehingga tidak mengancam hak pilih warga negara.
Dampak dari peran Disdukcapil dalam pengelolaan administrasi kependudukan yang kurang berjalan baik hal ini berimplikasi pada uapaya KPU
dalam pengelolaan proses pemutakhiran data pemilih tetap yang mengalami banyak kendala. Sehingga proses politik dalam hal ini partisipasi pemilih dalam pilkada Banten 2017 menjadi terkendala. Hal tersebut dilihat dari proses data pemilih dari mulai wajib KTP hingga penetapan DPT pada saat Pilgub Banten 2017. Hal tersebut telihat dari hasil perbandingan data pemilih dari DP4 menjadi DPT berkurang mencapai 49.686 pemilih. Potensi partisipasi pemilih juga berkurang dari selisih DP4 menjadi DPS mencapai 72.939 pemilih, dengan DPT berkurang sebanyak 65.872 pemilih dan dengan data DPT+DPTb berkurang sebanyak 66.344 pemilih. Proses pengurangan tersebut terjadi dari proses DP4 menju DPS hingga DPT.
Pengurangan data pemilih tersebut disebabkan banyak data yang ganda, sudah pindah domsili, meninggal dan terjadi kesalahan pencatatan kependududkan sehingga pemilih menjadi berkurang. Banyaknya warga masyarakat yang belum memiliki dan melakukan rekaman e-KTP sehingga mereka tidak terdata di DPT. Padahal potensi pemilih tambahan DPTb bisa bertambah jika warga masyarakat aktif datang memilih ke TPS. Sehingga akibat dari proses layanan administrasi kependudukan dan proses pemutakhiran data pemilih menyebabkan kegiatan partisipasi pemilih menjadi terhambat. Akibat dari lemahnya layanan pengelolaan administrasi kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin kepada masyarakat wajib KTP di Kota Banjarmasin. Dampak tersebut menyebabkan dokumen kepen- dudukan berupa KTP elektronik yang seharusnya dimiliki warga. Dari imbas
tersebut, menyebabkan masyarakat tidak terdaftar sebagai daftar pemilih dan menghambat proses menyalurkan hak pilihnya di tempat pemungutan suara.

## Kesesuaian Data Kependudukan
Kerja sama antara Komisi Pemilihan Umum, Kementerian Dalam Negeri dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, sangat dibutuhkan untuk memastikan daftar pemilih tetap Pemilu benar-benar berkualitas dan mampu melindungi hak konstitusional warga. Masyarakat juga perlu memanfaatkan fasilitas yang disediakan penyelenggara pemilu dan pemerintah untuk memastikan namanya masuk daftar pemilih.
Pemanfaatan
data kependudukan
oleh lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian atau badan hukum Indonesia adalah data kependudukan yang sudah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Dengan terwujudnya database kependudukan yang valid dapat dipergunakan sebagai data/bahan/masukan untuk pembangunan database kependudukan kabupaten, juga sebagai dasar dalam pemberian NIK kepada setiap penduduk, untuk mendukung tertib administrasi kependudukan, tertib administrasi pelayanan publik, pelaksanaan pemilu dan untuk pelaksanaan pemilu Kepala Daerah serta dalam jangka panjang digunakan sebagai data dasar dalam rangka Pembangunan Database Penduduk Nasional.
Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengungkapkan bahwa data yang diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi dilapangan sehingga mengharuskan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dan juga Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin melakukan sinkronisasi.

## Kendala Sinergitas Dalam Manajemen Data Kependudukan

## Data Kependudukan yang tidak Valid
Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Drs. Muhammad Yusuf Effendi selaku Kepala Bidang Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, dan Bapak Joko Nugroho, SE selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum Divisi Program dan Data Kota Banjarmasin diketahui bahwa data kependudukan yang tidak valid menjadi salah satu kendala Sinergitas Antara Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Dengan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin Dalam Manajemen Data Kependudukan.

## Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) tidak up date
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa pada saat PPDP melakukan pencocokan dan penelitian dengan sensus door to door , beberapa pemilih yang tidak memenuhi syarat sudah dicoret. Namun, pada saat penetapan data pemilih sementara (DPS), data itu muncul kembali lagi untuk dilakukan perbaikan.

## Banyaknya masyarakat Pendatang
Banjarmasin merupakan kota besar sehingga manarik banyak pihak untuk datang ke Kota Banjarmasin dengan berbagai tujuan. Hal ini juga menjadi salah satu kendala dalam manajemen data kependudukan karena saat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) melakukan pendataan door to door, biasanya masyarakat pendatang akan menolak untuk di data dengan alasan mereka merupakan warga pendatang dan sudah terdaftar di daerahnya masing-masing.

## KEIMPULAN
Sinergi antara Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin merupakan dasar bagi pemutakhiran data kependudukan. Setiap data penduduk yang telah dilakukan pemutakhiran oleh petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) dapat dijadikan acuan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dalam memperbaharui data kependudukan di Kota Banjarmasin, baik untuk penduduk yang telah meninggal dunia, maupun penduduk yang telah pindah domisili, sehingga data kependudukan termutakhirkan. Selain itu juga membantu meringankan beban anggaran bagi Pemerintah Kota Banjarmasin dalam hal pemutakhiran data kependudukan, dimana pemutakhiran dilakukan berbarengan dengan dilakukannya pemutakhiran data pemilih potensial penduduk di Kota Banjarmasin. Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin telah melakukan proses pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap sesuai dengan Pasal 9 sampai dengan pasal 41B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih, namun masih adanya permasalahan yang terjadi di dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap, menunjukkan masih kurangnya partisipasi masyarakat dan pihak yang terkait dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap.
Data kependudukan yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi nyata di lapangan, sehingga mengharuskan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil beserta KPU Kota Banjarmasin melakukan sinkronisasi ulang.
Kendala sinergitas antara Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dalam
manajemen data kependudukan, yaitu: 1) adanya data kependudukan yang tidak valid, 2) Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) tidak up date, dan 3) Banyaknya masyarakat Pendatang.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman. 2011. Implementasi Proses Penyusunan Daftar Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Sintang” (Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka, Sintang).
Al-Iman, Abu Nashr Muhammad. 2016. Membongkar Dosa-dosa Pemilu, Jakarta: Prisma Media.
Arikunto.2015. Manajemen Penelitian. Jakarta: PT. RinekaCipta.
Dunn, William N. (1995) Analisa Kebijakan Publik Kerangka Analisa dan Produsen Perumusan Masalah. Yogyakarta : Hinandita Graha Widya.
FahmiAgus, 2013. Pengertian Koordinasi, Kooperasi dan Sinergi. http://fahmiagus.blogspot.co.id/2013/10/silabus-6.html
Haryanto. (1984). Partai Politik dan suatu tinjauan umum. Yogyakarta : Liberty.
Husaini Usman & Purnomo Setiady Akbar, 2010. Metodologi Penelitian Sosial,
Jakarta : PT BumiAksara.
Juliansyah, E. (2007). Pilkada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Bandung : Mandar Maju.
Matthew Miles dan Michael A. Huberman. 2010. Analisis Data Kualitatif :Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Jakarta : UI Press.
Moleong, Lexy J. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Nugroho, Riant. 2007. Public Policy . Jakarta: Elex Media Komputindo.
Ramlan Surbakti. (1992). Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
Sarundajang 2015. Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah. Jakarta: Sinar Harapan.
Sugiyono, 2013.Metode Penelitian Administrasi, Bandung :Alfabeta.
Siagian, Sondang. P. 2016. Filsafat Administrasi. Jakarta: Bumi Aksara.
Sunggono, Bambang. 1994. Hukum dan Kebijaksanaan Publik. Jakarta : Sinar Grafika
Thoha, miftah. (2008). Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
Tim Penyusun Nasional (2016) Kamus Besar Bahasa Indonesia, Surabaya : Reality Publisher.
Winarno, 2012. Teoridan Proses Kebijakan Publik. Media Presindo.Yogyakarta.
Winarno, Budi. (2007). Kebijakan publik, teori dan proses. Jakarta : Meida Pressindo.
Administraus – Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol 4, No 3 – September 2020 - http://ejournal.stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administraus