How to cite: Lookman, W. (2024). Analisis Yuridis Tentang Tanggung Jawab Pidana Atas Kematian Atlet Tinju dalam Pertandingan. Syntax Literate . (9)6. http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i6 E-ISSN: 2548-1398
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 9, No. 6, Juni 2024

## ANALISIS  YURIDIS  TENTANG  TANGGUNG  JAWAB  PIDANA  ATAS KEMATIAN ATLET TINJU DALAM PERTANDINGAN

## Wiraatmaja Lookman
Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Indonesia Email: wiralookman@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah kematian atlet tinju memiliki akibat hukum bagi atlet  lawannya  ditinjau  dari  peraturan-peraturan  perundang-undangan  yang  ada  dan  siapa sajakah yang dapat bertanggung jawab jika terjadi kematian atlet tinju di dalam pertandingan. Pada tahun 1967, PERTINA resmi masuk sebagai anggota KONI sama halnya dengan induk organisasi lain melalui pengukuhan Keputusan Presiden No. 57 tahun 1967, sehingga tinju sejak saat itu dianggap sebagai cabang olahraga dan pasal 182 sampai dengan pasal 186 KUHP tentang perkelahian tanding tidak dapat diterapkan pada tinju, undang-undang yang berlaku bagi tinju adalah Undang-undang no. 11 tahun 2022 tentang keolahragaan (UU Keolahragaan). Pasal  103  UU  Keolahragaan  tidak  mengenal  pidana  terhadap  atlet  sehingga  kematian  atlet dalam pertandingan tidak memiliki akibat hukum bagi lawannya, namun pasal 103 ayat 1 UU Keolahragaan mengancam pidana bagi penyelenggara yang tidak memenuhi ketentuan pasal 52 UU Keolahragaan. Dunia olahraga mengenal prinsip Lex sportiva yang dapat dijelaskan sebagai hukum khusus yang mengatur tentang olahraga yang dibuat oleh institusi olahraga itu sendiri  yang  berlaku  serta  ditegakkan  oleh  dan  untuk  lembaga  olahraga  itu  sendiri  tanpa intervensi dari hukum positif suatu negara maupun hukum internasional. Pasal 61 dan pasal 102  ayat  5  UU  Keolahragaan  mengakui  secara  eksplisit  prinsip  ini  dan  konsekuensi  dari pengakuan  statuta  cabang  olahraga  di  dalam  UU  Keolahragaan  menjadikan  statuta  cabang olahraga  tinju  (statuta  IBA)  menjadi lex  spesialis bagi  UU  Keolahragaan.  Pelanggaran penyelenggara pada pasal 103 ayat 1 UU Keolahragaan juga diatur dalam pasal 9 juncto pasal 26 juncto pasal 32 kode etik IBA sehingga dalam hal ini pasal 103 ayat 1 juncto pasal 52 UU Keolahragaan  tidak  dapat  diterapkan  pada  penyelenggara  dalam  hal  terjadi  kematian  atlet dalam pertandingan.
Kata Kunci: Keolahragaan, tinju, perkelahian tanding, lex sportiva, PERTINA, KONI, IBA, BAORI

## Abstract
This research aims to see whether the death of a boxing athlete has legal consequences for the opposing athlete in terms of existing laws and regulations and who can be responsible if a boxing athlete dies in a match. In 1967, PERTINA officially entered as a member of KONI along with other parent organizations through the inauguration of Presidential Decree No. 57 of 1967, so that since then boxing has been considered a sport and articles 182 to 186 of the Criminal Code concerning sparring cannot be applied to boxing, the law that applies because boxing is Law no. 11 of 2022 concerning sports (Sports Law). Article 103 of the Sports Law does not recognize criminal penalties against athletes so that the death of an athlete  in  a  match  has  no  legal  consequences  for  their  opponents,  however  article  103 paragraph 1 of the Sports Law threatens criminal penalties for organizers who do not comply with the provisions of article 52 of the Sports Law. The world of sports knows the principle of Lex sportiva which can be explained as a special law governing sports created by the sports institution itself which applies and is enforced by and for the sports institution itself
without intervention from the positive law of a country or international law. Article 61 and article  102  paragraph  5  of  the  Sports  Law  explicitly  recognize  this  principle  and  the consequence  of  recognizing  sports  statutes  in  the  Sports  Law  makes  the  boxing  sports statutes (IBA statutes) become specialist lex for the Sports Law. Violations by organizers in article 103 paragraph 1 of the Sports Law are also regulated in article 9 in conjunction with article 26 in conjunction with article 32 of the IBA code of ethics so that in this case article 103  paragraph  1  in  conjunction  with  article  52  of  the  Sports  Law  cannot  be  applied  to organizers in the event of the death of an athlete in a match.
Keywords: Sports, boxing, sparring, lex sportiva, PERTINA, KONI, IBA, BAORI

## Pendahuluan
Tinju sudah ada sejak 3000 tahun lalu sebelum masehi pada zaman Mesir kuno, namun baru populer pada tahun 1600 di Inggris, di mana tinju dengan tangan kosong ini menjadi pertandingan pertaruhan atau dikenal dengan nama prizefighting dan belum ada aturan  baku  yang  mengatur  tentangnya  (Abdurrojak  &  Imanudin,  2016).  James Broughton adalah orang pertama yang menyusun peraturan pertandingan tinju London prize ring code dan juga sebagai pencipta sarung tinju kulit yang pertama, yang resmi diperkenalkan pada tanggal 10 Agustus 1743 di Inggris dan Broughton dianggap sebagai bapak tinju. Pada tahun 1867, John Graham Chambers dari Inggris menyusun peraturan baru yang kemudian menjadi sumber bagi peraturan tinju modern dewasa ini, meskipun diciptakan oleh John Graham namun nama peraturan ini meminjam nama dari seorang bangsawan inggris bernama Marquis of Qweensberry, sehingga kemudian dikeluarkanlah peraturan tinju yang bernama Marquis of Qweensberry rules untuk menggantikan London prize  ring  code ,  peraturan  ini  mengharuskan  penggunaan  sarung  tinju  sebagai  syarat pertandingan (Duval, 2020; Sitanggang, 1981).
Tinju  merupakan  salah  satu  cabang  olahraga  beladiri  dengan  tangan  kosong  di mana para atlet yang bertanding saling berusaha untuk mendaratkan pukulan ke daerah kepala  atau  badan  (daerah  di  atas  pinggang)  lawannya  untuk  mendapatkan  poin  atau membuat lawannya sampai tidak dapat melanjutkan pertandingan. Hakim pertandingan akan  memberikan  poin  kepada  petinju  berdasarkan  dari  kekuatan,  ketepatan,  dan  juga keagresifan pukulan dari atlet tinju. Atlet tinju bertanding di dalam sebuah ring berbentuk kotak dengan ukuran panjang tiap sisinya antara 4,9 meter hingga 7,3 meter dan dipagari oleh tali di keempat sisinya dengan menggunakan panggung bermatras kanvas sebagai lantai pertandingan. Para atlet kemudian berhadapan dengan lawannya dalam beberapa ronde  yang  berlangsung  selama  3  menit  tiap  rondenya.  Pertandingan  dipimpin  oleh seorang wasit yang mengontrol jalannya pertandingan di mana ia dapat memutuskan atlet tidak  dapat  melanjutkan  pertandingan  dan  juga  memberhentikan  sementara  untuk melakukan perawatan pada atlet yang terluka. Pertandingan tinju amatir memiliki lama waktu  pertandingan  adalah  3  ronde  x  3  menit,  sedangkan  pada  tinju  profesional  lama waktu pertandingan adalah 12 ronde x 3 menit (Olympics, 2023).
Tinju  pertama  kali  diperkenalkan  di  Indonesia  pada  zaman  penjajahan  Belanda melalui Koninklijk  Nederlands  Indisch  Leger (KNIL)  atau  tentara  kerajaan  Belanda. Tinju merupakan olahraga wajib di kalangan KNIL sehingga di Jakarta, Surabaya, dan Bandung banyak ditemukan ring-ring tinju sebagai bukti dari kegiatan-kegiatan ini, dan pada  tahun  1930  di  Jakarta  banyak  diselenggarakan  pertandingan  tinju  yang diselenggarakan  oleh  promotor  asing,    dan  petinju  yang  berlaga  berasal  dari  negara- negara  lain  seperti  Filipina,  Hongkong,  dan  Singapura.  Pada  tahun  1958  lahirlah Persatuan  Tinju  Nasional  (PERTINA)  pada  tahun  1959  atas  prakarsa  dari  Sudharto
Sudiono yang merupakan realisasi usaha bertahun-tahun untuk meresmikan tinju di tanah air,  karena  sebelumnya  sasaran  tinju  adalah  uang  dan  mengalahkan  lawan  dan  bukan olahraga resmi. Pada tahun 1967, PERTINA resmi masuk sebagai anggota KONI sama halnya  dengan  induk  organisasi  lain  melalui  pengukuhan  Keputusan  Presiden  No.  57 tahun 1967, sehingga tinju sejak saat itu dianggap sebagai cabang olahraga (Sitanggang, 1981).
Tinju adalah cabang olahraga amatir dan profesional yang diatur dalam Undang- undang no.11 tahun 2022 tentang Keolahragaan (UU Keolahragaan), Pasal 1 ayat 6 UU Keolahragaan  menyebutkan  bahwa  “olahragawan  adalah  peolahraga  yang  mengikuti pelatihan  dan  kejuaraan  olahraga  secara  teratur,  sistematis,  terpadu,  berjenjang  dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.” Pasal 36 ayat 1 UU Keolahragaan menyebutkan “untuk  kepastian  hukum  perlindungan  bagi  olahragawan  dan  pelaku  olahraga  dalam peningkatan prestasi, masyarakat membentuk 1 (satu) induk organisasi cabang olahraga.” untuk cabang olahraga tinju adalah PERTINA, dijelaskan lebih lanjut pada pasal 36 ayat 3 bahwa “induk organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri  dan  dikelola  secara  profesional  oleh  pengurus  yang  memiliki  kompetensi keolahragaan.” Pasal 37 ayat 1 UU Keolahragaan juga menyebutkan “Induk organisasi cabang  olahraga  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  36  membentuk  komite  olahraga nasional.”  (dalam  hal  ini  tergabung  dalam  KONI).  Pasal  50  UU  Keolahragaan menyebutkan  bahwa  induk  organisasi  cabang  olahraga  bertanggung  jawab  terhadap penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat internasional, nasional dan wilayah, di mana penyelenggaraan olahraga nasional dilaporkan kepada komite olahraga nasional (dalam hal ini KONI) dan penyelenggaraan olahraga internasional dilaporkan kepada pemerintah pusat,  komite  olimpiade  indonesia.  Pasal  52  UU  Keolahragaan  menyebutkan  bahwa “penyelenggara  kejuaraan  olahraga  wajib  memenuhi  persyaratan  teknis  kecabangan, kesehatan,  keselamatan,  ketentuan  daerah  setempat,  keamanan,  ketertiban  umum,  dan kepentingan  publik.”  Pasal  61  butir  c  UU  Keolahragaan  menyebutkan  bahwa  “setiap olahragawan berkewajiban menaati peraturan dan kode etik yang berlaku dalam setiap cabang  olahraga  yang  diikuti  dan/atau  yang  menjadi  profesinya.”  Pasal  62  ayat  1  UU Keolahragaan  menyebutkan  bahwa  “olahragawan  amatir  memperoleh  pembinaan  dan pengembangan dari induk cabang olahraga amatir.” dan Pasal 62 ayat 2 UU Keolahragaan menjelaskan  “olahragawan  profesional  memperoleh  pembinaan  dari  cabang  olahraga profesional dan /atau bergabung dalam cabang olahraga amatir.” namun badan pembina olahraga  profesional  yaitu  Badan  Olahraga  Profesional  Indonesia  (BOPI)  dibubarkan oleh presiden Jokowi melalui Peraturan presiden (Perpres) no. 112 tahun 2020 (Amrisyah & Bakti, 2022).
Olahraga  tinju  sangat  berbahaya  terlebih  pada  tinju  profesional  dikarenakan banyak  atlet  yang  meninggal,  berdasarkan  artikel  berita  oleh  Ben  Morse  untuk Cable News  Network Sport (CNN  Sport)  pada  17  Oktober  2019  disebutkan  dalam  judulnya “Tiap  tahun,  Rata-rata  13  Petinju  Meninggal  di  Dalam  Pertandingan”,  lebih  lanjut dijelaskan dari tahun 1890 sampai 2011 terdapat kurang lebih 1604 atlet yang meninggal akibat  luka  yang  diperolehnya  di  dalam  pertandingan  (Morse,  2019).  Kematian  atlet merupakan hal yang tidak diinginkan oleh setiap orang namun merupakan hal yang tidak terelakkan dan hal ini terjadi pada acara olahraga tinju yang dipelopori oleh Holywings pada tanggal 27 Februari 2022 melalui acaranya Holywing Sport Show (HSS 2021) di mana salah satu petinju yang bertanding di acara tersebut yaitu Hero Tito meninggal tidak lama  setelah  kalah Technical  Knockout (TKO)  melawan  James  Mokoginta.  Hero  Tito dinyatakan koma selama beberapa hari di rumah sakit dan harus meregang nyawa pada 3
maret 2022, penyebab kematian Hero Tito diakibatkan oleh trauma diotak yang diduga diperolehnya  dari  pertandingan  tersebut.  Kematian  Hero  Tito  membawa  duka  yang mendalam kepada pihak keluarga, ia meninggalkan istri dan kedua anak yang masih di bawah  umur,  menurut  website  berita Voice  of  Indonesia (VOI)  pada  4  Maret  2022 berjudul “Hero Tito Petinju Indonesia ke 31 yang Tewas Usai bertanding: Jangan Ada Lagi yang Menyusul, Semoga Ini Terakhir”.
Dilihat dari kasus ini, bahwa apabila dalam pertandingan tinju terdapat kematian seorang atlet bagaimana pertanggung jawaban pihak lawan ataupun pihak-pihak lain yang terkait dalam hal ini dipandang dari segi hukum di Indonesia?
Berdasarkan latar belakang tersebit, tujuan penelitian ini adalah; (1) untuk melihat apakah  kematian  atlet  tinju  memiliki  akibat  hukum  bagi  atlet  lawannya  ditinjau  dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada, dan (2) untuk melihat siapa sajakah yang dapat bertanggung jawab jika terjadi kematian atlet tinju di dalam pertandingan.

## Metode Penelitian

## Pendekatan Hukum
Pendekatan Hukum dalam thesis ini menggunakan pendekatan perundang-undangan ( statute  approach ),  pendekatan  konseptual  ( conceptual  aApproach ),  dan  pendekatan studi kasus ( case approach ) yang dapat dijabarkan sebagai berikut (Mahmud, 2017);
1. Pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ),  adalah  pendekatan  yang dilakukan  dengan  mengkaji  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dan diimplementasikan terhadap permasalahan yang sedang diteliti.
2. Pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ),  adalah  pendekatan  yang  dilakukan dengan berpedoman dari doktrin-doktrin dan pandangan para ahli-ahli hukum dan pakar- pakar  hukum  sebagai  landasan  untuk  diimplentasikan  terhadap  permasalahan  yang sedang diteliti.
3. Pendekatan  kasus  ( case  approach ),  adalah  pendekatan  yang  dilakukan  dengan menelaah kasus yang beredar di masyarakat yang di mana telah terjadi kematian atlet akibat pertandingan pada acara yang digelar oleh Holywings pada tanggal 27 Februari 2022 melalui acaranya HSS 2021.

## Sumber Penelitian Hukum
Penelitian  ini  menggunakan  2  (dua)  bahan  hukum  yaitu  primer  dan  sekunder  yang dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan dalam thesis ini, yaitu:
o Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
o UU no. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
o UU no.11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.
o UU no. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
o PP no. 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan
o PP no. 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga
o Keputusan  Presiden  No.  57  tahun  1967  tentang  Komite  Olahraga  Nasional Indonesia
o Peraturan  Presiden  no.  112  Tahun  2020  tentang  Pembubaran  Dewan  Riset Nasional,  Dewan  Ketahanan  Pangan,  Badan  Pengembangan  Wilayah  Surabaya- Madura,  Badan  Standardisasi  dan  Akreditasi  Nasional  Keolahragaan,  Komisi Pengawas  Haji  Indonesia,  Komite  Ekonomi  dan  Industri  Nasional,  Badan
Pertimbangan  Telekomunikasi,  Komisi  Nasional  Lanjut  Usia,  Badan  Olahraga Profesional Indonesia, dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia
o Anggaran Dasar KONI 2020
o Anggaran Rumah Tangga KONI 2020
o Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERTINA 2021
o IBA Technical and Competition Rules
o IBA Disciplinary and Ethics Code
o Piagam Olimpiade / Olympic Charter (International Olympic Committee, 2023)
2.  Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk menunjang bahan hukum primer, bahan hukum ini berupa asas-asas, doktrin-doktrin, literatur-literatur, jurnal-jurnal,  dan  yurisprudensi  dari  para  ahli-ahli  hukum  dan  pakar-pakar  hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.
o Lex sportiva
o Moeljatno. KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , Bumi Aksara, Cetakan 34, Jakarta, 2021
o Sianturi S.R.. Tindak Pidana di KUHP , Alumni AHM, Jakarta, 2016
o Soesilo  R.. Kitab  Undang  Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  serta  komentar- komentar lengkap Pasal Demi Pasal , Politeia, Bogor, 1995

## Langkah Penelitian
1.  Pengumpulan bahan hukum Pengumpulan bahan hukum pada thesis ini dilakukan dengan melakukan inventarisasi bahan-bahan  hukum  secara  studi  pustaka  yang  kemudian  dikualifikasikan  terhadap bahan-bahan  hukum  yang  sesuai  untuk  menganalisis  rumusan  masalah,  dan  untuk mempermudah  pemahaman  dilakukan  penyusunan  bahan-bahan  tersebut  secara sistematis.
2. Analisis bahan hukum
Penelitian dilakukan dengan sifat yuridis normatif, sehingga metode yang digunakan adalah metode deduksi yaitu melalui  proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum  ( premis )  untuk  mencapai  suatu  kesimpulan  logis,  sehingga  dalam thesis ini data-data  bersifat  umum  akan  digunakan  untuk  memberikan  jawaban  terhadap rumusan masalah untuk menghasilkan jawaban yang bersifat khusus.

## Hasil dan Pembahasan

## Pengertian dan Hakekat Perkelahian Tanding

## Perkelahian Tanding Sebagai Bagian Aktivitas Olahraga
Olahraga  tinju  menurut  sejarah  awalnya  bukan  diciptakan  sebagai  kegiatan olahraga murni namun sebagai aktivitas perkelahian tanding untuk kegiatan pertaruhan, hal  ini  dikuatkan  dengan  sejarah  awal  tinju  pada  tahun  1600  di  Inggris  yang  dikenal dengan prizefighting dan  awal  sejarah  tinju  di  Indonesia  yang  sejatinya  memang ditujukan  untuk  mencari  uang  dari  pertaruhan  hal  ini  berdasarkan Nederlandse Boeksbond (NBB) yang menyatakan bahwa selama pendudukan Belanda di Indonesia, tinju profesional tidak pernah dilaksanakan di bumi Indonesia, yang diselenggarakan oleh para  aktivitasnya  adalah  tinju  bayaran,  tinju  pengalaman,  dan  tinju  kawakan  menurut terminologi mereka sendiri (Sitanggang, 1981).
Tinju  pertama  kali  diperkenalkan  di  Indonesia  pada  zaman  penjajahan  Belanda melalui Koninklijk  Nederlands  Indisch  Leger (KNIL)  atau  tentara  kerajaan  Belanda. Tinju merupakan olahraga wajib di kalangan KNIL sehingga di Jakarta, Surabaya, dan
Bandung banyak ditemukan ring-ring tinju sebagai bukti dari kegiatan-kegiatan ini, dan pada  tahun  1930  di  Jakarta  banyak  diselenggarakan  pertandingan  tinju  yang diselenggarakan  oleh  promotor  asing,    dan  petinju  yang  berlaga  berasal  dari  negara- negara lain seperti Filipina, Hongkong, dan Singapura. Tinju sempat terhenti pada masa penjajahan Jepang di mana olahraga tinju banyak digantikan oleh olahraga dari Jepang seperti sumo dan kendo (Sitanggang, 1981).
Pada  zaman  kemerdekaan  Indonesia,  tinju  kembali  muncul  meskipun  secara sporadis terutama di kota-kota besar di area yang dulu ditempati Belanda, dan pada tahun 1953  bertepatan  dengan  pasar  malam  pertama  di  Jakarta  diadakan  pertandingan  tinju pertama di zaman Republik Indonesia yang digemborkan sebagai pertandingan tinju yang terbesar di zamannya yang dipelopori oleh promotor Oliveiro Jr. dan akhirnya pada tahun 1954  didirikanlah  Persatuan  Tinju  dan  Gulat  (PERTIGU)  dengan  bantuan  Kepolisian, sebagai  lembaga  satu-satunya  yang  berwenang  memberikan  izin  pelaksanaan pertandingan  tinju  di  Jakarta  (pertandingan  tinju  apabila  diadakan  tanpa  ijin  dari kepolisian  merupakan  hal  yang  ilegal  dan  dapat  dikenakan  dengan  pasal  perkelahian tanding).  PERTIGU  disahkan  menjadi  badan  hukum  dengan  Ketetapan  Menteri Kehakiman tanggal 26 April 1955 np. J.A. 3/48116, Berita Negara R.I. tanggal 3 Februari 1955 No. 10 (Sitanggang, 1981).
Pada tahun 1958, banyak desakan dari kalangan tinju untuk mendesak pemisahan organisasi karena dianggap landasan PERTIGU sudah tidak memadai, sehingga lahirlah Persatuan  Tinju  Nasional  (PERTINA)  pada  tahun  1959  atas  prakarsa  dari  Sudharto Sudiono yang merupakan realisasi usaha bertahun-tahun untuk meresmikan tinju di tanah air,  karena  sebelumnya  sasaran  tinju  adalah  uang  dan  mengalahkan  lawan  dan  bukan olahraga resmi (Sitanggang, 1981).

## Analisis Akibat Hukum Atas Kematian Atlet Tinju
Tinju merupakan cabang olahraga yang telah diakui di Indonesia dengan masuknya PERTINA sebagai anggota KONI melalui Keputusan Presiden No. 57 tahun 1967. Pasal 1 ayat 2 UU Keolahragaan menjelaskan bahwa keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan  dengan  olahraga  yang  memerlukan  pengaturan,  pendidikan,  pelatihan, pembinaan,  pengembangan,  peningkatan,  pengawasan  dan  evaluasi,  oleh  karenanya dalam pasal 1 ayat 23 dan 24 UU Keolahragaan disebutkan perlunya dibentuk sebuah induk  organisasi  cabang  olahraga  nasional  yang  merupakan  anggota  federasi  cabang olahraga internasional untuk menyelenggarakan olahraga di Indonesia sesuai ketentuan perundang-undangan  (Heriadi,  2019;  Nugroho  &  Effendi,  2019).  Tinju  memiliki PERTINA sebagai induk cabang olahraga nasional yang tergabung dengan IBA sebagai federasi internasional yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan olahraga di Indonesia.  Dasar  hukum  atlet  dan  organisasi  cabang  tinju  menurut  UU  Keolahragaan adalah sebagai berikut;
1. Atlet tinju merupakan olahragawan yang tunduk terhadap UU Keolahragaan yang di mana menjelaskan bahwa petinju profesional untuk dapat melaksanakan profesinya maka  diperlukan  beberapa  syarat  sesuai  dengan  yang  diatur  dalam  pasal  59  UU Keolahragaan. Atlet tinju juga wajib menaati peraturan dan kode etika dalam setiap cabang olahraga yang diikuti atau menjadi profesinya sebagaimana diatur dalam Pasal 61 UU Keolahragaan serta berhak memperoleh pembinaan dan pengembangan dari cabang olahraga yang diikutinya, untuk olahragawan amatir memperoleh pembinaan dari  cabang  olahraga  amatir  (dalam  hal  ini  PERTINA)  sedangkan  untuk  cabang olahraga profesional memperoleh pembinaan dari cabang olahraga profesional dan /
atau amatir (dalam hal ini BOPI) sesuai amanat pasal 62 UU Keolahragaan, namun sejak BOPI dibubarkan oleh Presiden Jokowi melalui Perpres 112 tahun 2020 maka pembinaan tinju profesional kembali dilakukan oleh PERTINA sesuai dengan pasal 62 ayat 2 UU Keolahragaan.
2. PERTINA merupakan organisasi cabang olahraga tinju yang dibentuk sebagai wadah untuk membina dan mengembangkan olahraga prestasi dan profesional di Indonesia. Pasal  28  dan  30  UU  Keolahragaan  menyebutkan  bahwa  dalam  tugasnya  untuk membina  olahragawan  maka  PERTINA  wajib  membentuk  organisasi  di  tingkat kabupaten/kota,  provinsi  dan  profesional  dan  memiliki  tenaga  ahli  yang  memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi. PERTINA dalam pembinaannya memiliki tugas untuk  menyelenggarakan  kompetisi  /  pertandingan  tinju  secara  berjenjang  dan berkelanjutan sehingga didapatkan tujuan olahraga sesuai dengan pasal 30 ayat 1 yang dilakukan  dengan  pendekatan  ekonomi  /  bisnis  yang  beretika.  Pasal  50  UU Keolahragaan  menyebutkan  bahwa  PERTINA  bertanggung  jawab  terhadap penyelenggaraan  kejuaraan  olahraga  tingkat  internasional,  nasional  dan  wilayah,  di mana penyelenggaraan olahraga nasional dilaporkan kepada KONI.
Kematian  atlet  tinju  dalam  pertandingan  tidak  dapat  dikenakan  dengan  pasal  182 sampai dengan 186 KUHP dikarenakan pertandingan tinju merupakan kegiatan olahraga yang diatur dalam UU Keolahragaan, di mana atlet tinju dan organisasi cabang olahraga wajib untuk mengikuti dan melaksanakan pertandingan untuk mencapai tujuan olahraga. Pasal  103  UU  Keolahragaan  merupakan  satu-satunya  pasal  yang  mengatur  tentang ketentuan pidana yang akan mengancam pelaku olahraga dan organisasi cabang olahraga sehingga analisis kematian atlet tinju adalah sebagai berikut;
Pasal 103 UU Keolahragaan tidak mengenal adanya tindak pidana yang dilakukan oleh atlet  dan  disebutkan  pada  pasal  59 juncto pasal  61 juncto pasal  62  ayat  2  UU Keolahragaan bahwa tiap olahragawan wajib tergabung dan memperoleh pembinaan dari organisasi cabang olahraga yang diikuti sesuai keahliannya dan menaati peraturan dan kode  etik  cabang  olahraga  yang  diikutinya  dalam  hal  ini  atlet  tinju  wajib  tunduk  dan terikat  dengan  statuta  PERTINA    /  IBA  yang  merupakan  turunan  dari  statuta  federasi internasional. Pasal 18 statuta IBA tentang sistem penilaian IBA menjelaskan tentang tata cara memperoleh nilai dalam pertandingan  untuk memperoleh kemenangan yaitu pada pasal 18.11 yaitu dengan cara;
a. Banyaknya pukulan telak yang didaratkan pada tubuh lawan
b. Dominasi atlet dalam pertandingan dari segi teknis dan taktis.
c. Kekompetitifan dari atlet.
Atlet tinju memperoleh nilai dengan semakin banyak memberikan pukulan yang telak ke tubuh lawan, di mana telak artinya adalah dengan keras dan mematikan, dominasi berarti atlet terus memberikan tekanan kepada lawan tanpa memberikan kesempatan untuk dapat melawan  kembali,  sedangkan  kekompetitifan  memiliki  perbedaan  yang  sangat  tipis dengan agresivitas, sehingga sistem perolehan nilai yang ditetapkan pada pertandingan tinju memiliki perbandingan terbalik dengan keselamatan atlet, sehingga semakin banyak nilai yang didapatkan oleh atlet untuk memenangkan pertandingan semakin berbahaya bagi segi kesehatan dan keselamatan lawannya. Pasal 45 statuta IBA mengatur tentang penggunaan pelindung kepala dalam pertandingan namun khusus pertandingan atlet pria profesional  penggunaan  pelindung  kepala  justru  tidak  diperbolehkan,  di  mana  hal  ini justru sangat berbahaya dan terbalik dikarenakan atlet tinju profesional memiliki teknik dan pukulan yang lebih mematikan dibandingkan dengan atlet amatir atau peolahraga. Atlet  tinju  profesional  di  dalam  pertandingan  dapat  dikatakan  menjalankan  tugas  dan
kewajibannya sebagai atlet untuk memberikan pukulan yang mematikan ke pihak lawan dan  juga  menerima  pukulan  yang  dapat  merugikan  dan  mengancam  kesehatan  dan keselamatan jiwanya, sehingga alasan ini menjadi alasan pembenar sesuai dengan pasal 50 KUHP dan oleh karena hal tersebut pasal 182 sampai dengan pasal 186 KUHP tidak dapat diterapkan pada atlet tinju.
Atlet Tinju apabila di dalam pertandingan tidak mentaati peraturan dan kode etik yang telah  digariskan  dalam  statuta  IBA  dan  mengakibatkan  pihak  lawan  meninggal  atau mengalami  cacat  tidak  dapat  diancam  dengan  pasal  359  dan  360  KUHP,  dikarenakan semua jenis pelanggaran atlet dalam pertandingan telah ditulis dengan sangat detail pada pasal 21 statuta IBA dan semua pelanggaran serius yang dapat mengakibatkan luka dan bertentangan  dengan  kode  etik  IBA  tersebut  sesuai  dengan  ketentuan  pasal  23  ayat  8 statuta  IBA  para  pihak  yang  bersengketa  wajib  membawa  masalah  tersebut  ke  badan integritas  olahraga  independen  (BIIU)  yang  di  mana  sanksi  bagi  olahragawan  yang melanggar  terdapat  pada  pasal  9  kode  etik  IBA.  Pasal  102  UU  Keolahragaan  juga menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa olahraga melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga (dalam hal ini PERTINA sebagai BIIU) dan apabila mufakat tidak dapat tercapai maka selanjutnya dilakukan penyelesaian melalui  mediasi,  konsiliasi  atau  arbitrase,  hal  ini  juga  didukung  oleh  pasal  103  UU Keolahragaan  yang  mengatur  tentang  ketentuan  pidana,  di  dalamnya  tidak  ditemukan ancaman pidana terhadap olahragawan yang bertanding sehingga ada vacumn recht di dalam UU ini.
Pertandingan Tinju antara Mike Tyson dan Evander Hollyfield pada tanggal 28 Juni 1997 di Las Vegas merupakan contoh di mana negara tidak ikut campur dalam penegakan pelanggaran  serius  yang  terjadi  di  pertandingan.  Pertandingan  yang  sangat  brutal  ini mendapatkan julukan The Bite Fight , di mana Mike Tyson memutilasi kuping lawannya hingga putus. Mike Tyson melakukan perbuatan melawan hukum dan juga melanggar statuta yang ada pada cabang olahraga tinju, dalam buku autobiograhy di Sydney Daily Telegraph, Mike Tyson mengakui bahwa ia melakukannya atas kesadaran dan ia sangat ingin membunuh lawannya pada waktu itu (Lutz, 2013). Perbuatan Mike Tyson terhadap lawannya tidak membuatnya di penjara namun federasi tinju menjatuhkan sanksi berupa pencabutan  izin  tinju  dan  denda  sebesar  3  juta  dollar  Amerika  kepadanya.  Otoritas Kepolisian Las Vegas juga menjelaskan atas fakta bahwa kejadian tersebut dilakukan di dalam  ring  tinju  membuat  Mike  Tyson  tidak  di  penjara  atas  perbuatannya  memutilasi kuping  lawannya  (Chicago  Tribune,  1997).  Sistem  peradilan  hukum  pidana  Indonesia mengenal asas oportunitas di mana dijelaskan sebagai asas yang memberikan wewenang pada Jaksa Agung untuk tidak melakukan tuntutan demi kepentingan umum (Santosa et al., 2021), asas ini tertuang dalam pasal 35 butir c. UU no. 16 tahun 2004 sehingga apabila terjadi kematian atlet terhadap pihak lawannya meskipun ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan terhadap lawan namun pihak keluarga korban enggan menuntut karena diberikan uang ganti rugi (seperti yang umum terjadi pada kecelakaan lalu lintas) maka aparat  penegak  hukum  akan  enggan  membawa  pelaku  ke  pengadilan  hukum  pidana dikarenakan apabila hal itu dilakukan maka akan menimbulkan tidak digantinya keluarga korban  dan  kemarahan  dari  federasi  cabang  olahraga  yang  bersangkutan.  Praktek seponering oleh penegak hukum dapat dimaklumi dan sangat mungkin terjadi dalam hal adanya kematian atlet lawan dalam pertandingan tinju.
Pasal 103 UU Keolahragaan meskipun tidak mengenal pidana terhadap atlet namun mengatur tentang ketentuan pidana yang dapat mengancam penyelenggara pertandingan apabila terjadi kematian atlet akibat pertandingan. Pasal 28 juncto pasal 30 juncto pasal
50 UU Keolahragaan menyebutkan bahwa PERTINA dalam tugasnya untuk membina olahragawan,  bertanggungjawab  dan  wajib  untuk    menyelenggarakan  kompetisi  / pertandingan  tinju  secara  berjenjang  dan  berkelanjutan  sehingga  didapatkan  tujuan olahraga  yang  didukung  dengan  tenaga  ahli  yang  memiliki  kualifikasi  dan  sertifikat kompetensi.  PERTINA  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  pasal  ini  bertindak  sebagai penyelenggara dapat diancam dengan ketentuan pidana pasal 103 ayat 1 juncto pasal 52 yang menerangkan penyelenggara olahraga yang tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 52 dapat dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda, sehingga apabila terjadi kematian atlet dalam pertandingan maka;
1. Penyelenggara  dapat  diancam  pidana  apabila  tidak  memenuhi  salah  satu  dari persyaratan yang telah diatur dalam pasal 52 UU Keolahragaan.
2. Penyelenggara tidak dapat diancam dengan pidana apabila telah memenuhi semua ketentuan yang diatur di dalam pasal 52 UU Keolahragaan.
Kematian  atlet  tinju  di  Pekan  Olahraga  Provinsi  Jawa  Timur  (PORPROV  JATIM) pada tanggal 11 September 2023 adalah contoh di mana kepolisian turun tangan dalam melakukan penyelidikan terhadap kematian atlet. Farhat Mika Rahel Riyanto adalah atlet tinju berumur 15 tahun yang ikut berlaga dalam PORPROV JATIM di mana di dalam pertandingan ia tiba-tiba pingsan dan meninggal tidak lama kemudian di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jombang, penyelenggara kemudian memutuskan menghentikan kompetisi cabang olahraga tinju di ajang PORPROV JATIM dan tidak melanjutkannya lagi. “Sudah diputuskan dalam rapat bersama Gubernur, KONI, PERTINA, dan panitia besar bahwa pertandingan tidak akan dilanjutkan” kata Andi selaku ketua panitia besar PORPROV  JATIM  (Manumoyoso,  2023).  Kepolisian  Resor  Jombang  melakukan pemeriksaan terhadap KONI, PERTINA, dan pihak penyelenggara untuk melihat apakah ada pelanggaran di dalam pertandingan meskipun tidak ada laporan atas kematian atlet, tim  penyidik  kepolisian  terbuka  untuk  melakukan  penyelidikan  apabila  ada  temuan kejanggalan  baik  yang  dilaporkan  maupun  tidak.  Bidang  hukum  KONI  Jawa  Timur mengatakan berdasarkan laporan tim delegasi bahwa “prosedur dan tahapan pertandingan sudah dilaksanakan dan tidak ditemukan pelanggaran oleh penyelenggara dan kontingen. Standar  keamanan,  kesehatan,  dan  prosedur  pertandingan  juga  sudah  dicek” (Manumoyoso, 2023). Kasus kematian atlet PORPROV JATIM selesai dan ditutup oleh kepolisian  tanpa  menetapkan  tersangka  pada  pihak  penyelenggara  dikarenakan  telah memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 52 UU Keolahragaan. Pertandingan  PORPROV  JATIM  2023  seandainya  terbukti  ditemukan  pelanggaran oleh  penyelenggara  pada  pelaksanaannya  dan  pihak  korban  tidak  melakukan  tuntutan apakah tetap akan berlanjut pada pidana? Menurut pasal 102 UU Keolahragaan diatur tentang penyelesaian sengketa wajib diselesaikan melalui badan arbitrase keolahragaan, di  mana  dalam  hal  ini  akan  dilakukan  oleh  BAORI.  Penyelenggara  yang  dalam melaksanakan pertandingan tidak mematuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 52 UU Keolahragaan juga diatur di dalam pasal 9 juncto pasal 26 juncto pasal 32 ayat 1 kode etik IBA yang merupakan lex spiasilis dari UU Keolahragaan sehingga penyelenggara sesuai  peraturan  yang  tertulis  dalam  kode  etik  IBA  akan  mendapatkan  hukuman  dari federasi internasional yaitu IBA melalui badan integritas tinju (dalam hal ini BAORI) di mana hukuman yang dijatuhkan pada penyelenggara diatur dalam pasal 9 juncto pasal 26 juncto pasal 32 kode etik IBA yang pada intinya dihentikan sementara (maksimal 4 tahun) atau permanen semua kegiatannya pada cabang olahraga tinju, didenda uang pengganti sebesar maksimum CHF 50.000,- (Lima puluh ribu swiss franc) atau setara dengan Rp. 887.294.000,- (delapan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat
ribu  rupiah).  Asas ne  bis  in  idem dalam  pidana  juga  mengatur  bahwa  seseorang  tidak dapat diadili untuk perkara yang sama kedua kalinya, sehingga apabila penyelenggara sudah diadili oleh badan arbitrase olahraga (BAORI) maka pasal 103 ayat 1 juncto pasal 52 UU Keolahragaan sukar diterapkan pada penyelenggara dalam hal terjadi kematian atlet  dalam  pertandingan.  Pasal  102  UU  Keolahragaan  juga  telah  mengatur  bahwa penyelesaian  sengketa  wajib  dilaksanakan  oleh  badan  arbitrase  keolahragaan  yang bersifat mandiri, final dan mengikat. Pasal 1 butir 2 juncto pasal 1 butir 3 juncto pasal 3 UU no. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU APS) menyebutkan  bahwa  sengketa  yang  ditangani  arbitrase  adalah  yang  memiliki  subjek hukum menurut hukum perdata maupun hukum publik (pidana) dan pengadilan negeri tidak  berwenang  untuk  mengadili  sengketa  para  pihak  yang  telah  terikat  perjanjian arbitrase, oleh karena atlet tinju dan penyelenggara tunduk dan terikat dalam statuta IBA maka  para  pihak  harus  menyelesaikannya  melalui  BAORI,  lain  halnya  apabila  pihak korban dalam pertandingan tidak terikat oleh statuta IBA (seperti penonton) maka pasal 103 ayat 1 UU Keolahragaan dapat diterapkan. Asas oportunitas juga dapat diterapkan kepada penyelenggara dalam hal ini sehingga aparat penegak hukum enggan membawa pelaku  ke  pengadilan  hukum  pidana  dikarenakan  akan  menimbulkan  tidak  digantinya keluarga korban dan kemarahan dari federasi cabang olahraga .

## Pertanggungjawaban Pidana Atas Hilangnya Nyawa Seorang Atlet Tinju Kronologis Kasus Atas Kematian Atlet Tinju
HSS 2021 pada tanggal 27 Februari 2022 merupakan acara yang sangat dinantikan oleh penonton di seluruh Indonesia dengan menampilkan petinju amatir selebgram Paris Pernandes  “salam  dari  Binjai”  dengan  petinju  profesional  Jackson  Karmela  “Kkajhe” serta laga antara selebritis Vicky Prasetyo melawan Aldy Taher, namun sayang acara ini berakhir dengan diwarnai kejadian berdarah di saat salah satu petinju yang bertanding di acara tersebut yaitu Hero Tito meninggal tidak lama setelah kalah TKO melawan James Mokoginta. Hero tito dinyatakan koma selama beberapa hari di rumah sakit dan harus meregang  nyawa  pada  3  maret  2022.  HSS  2021  merupakan  acara  perdana  dari  pihak penyelenggara yang tidak memiliki pengalaman dalam menyelenggarakan pertandingan tinju sebelumnya. Hal ini berdasarkan berita dari Liputan 6 pada 4 Maret 2022 melalui wawancara dengan Co-Founder Holywings Ivan Tanjaya yang mengatakan “Ini adalah pertama kalinya Holywings menyelenggarakan pertandingan tinju yang dipromotori oleh Armin Tan, jadi semua urusan teknis tentang pertinjuan kami serahkan kepada badan tinju yang ditunjuk promotor. Jadi kita hanya menyediakan tempat dan hadiah kepada petinju yang bertanding di Holywings” (Thomas, 2022).
Pihak penyelenggara telah menggandeng promotor Armin Tan dan wasit dari asosiasi tinju  Indonesia  (IBA)  untuk  mengawasi  jalannya  pertandingan  namun  ternyata  hal  ini tidak  dapat  mencegah  terjadinya  musibah  berdarah  tersebut.  Rosa  Kusuma,  seorang penata tanding tinju profesional mengatakan bahwa Hero Tito latihannya tidak terkontrol karena tidak bernaung di bawah satu sasana dan dia lebih banyak melatih member untuk tinju  aerobik  ketimbang  berlatih  khusus  untuk  pertandingan”  (Thomas,  2022).  David Koswara,  mantan  juara  kelas  ringan  dan welter Pan  Asian  Boxing  Association mengatakan  kepada  VOI  pada  tanggal  3  Maret  2022  bahwa  “Pokok  permasalahannya adalah soal pengawasan, ketika masih ada BOPI, tinju pro kita masih berantakan. Apalagi sekarang setelah BOPI dibubarkan, semakin berantakan tinju kita. Rambu-rambu yang ada selalu dilanggar, misalnya soal kewajiban memeriksa buku hitam. Sekarang mana ada yang peduli soal buku hitam, padahal itu SIM-nya petinju” (Winardi, 2022). Buku
hitam  merupakan  catatan  setiap  pertandingan  petinju.  Buku  tersebut  wajib  disertakan ketika petinju menghadapi sebuah pertandingan, seorang petinju mendapatkan izin naik ring atau tidak, salah satunya berdasarkan catatan yang ada di dalam buku tersebut. Hero Tito    adalah  petinju  dengan  frekuensi  bertanding  sangat  banyak,  bahkan  berlebihan. Terhitung sejak November 2021, dia setiap bulan naik ring. Armin Tan selaku promotor Hero Tito mengatakan bahwa sebenarnya dia sudah diingatkan untuk tidak bertanding pada 27 Februari 2022, karena sebulan sebelumnya di Januari, Hero Tito telah bertanding di  Malang  dan  rencana  juga  akan  bertanding  lagi  pada  12  Maret  2022  di  Toowomba, Brisbane, Australia. Peringatannya Armin tidak dihiraukan Hero dikarenakan ia sedang perlu biaya untuk membangun rumahnya.
Catatan rekor pertandingan Hero Tito yang terdapat pada boxrec.com mengungkapkan fakta yang berbeda dari apa yang diberitakan di media massa, di mana di dalam catatan pertandingan  Hero  Tito  sebelum  bertanding  dengan  James  Mokoginta  adalah  pada tanggal 5 Desember 2021 di Hyderabad, India, sehingga fakta bahwa Hero Tito setiap bulan naik ring adalah tidak benar (Tito, 2023).

## Gambar 1. Catatan Pertandingan Hero Tito boxrec.com
Hero  Tito  memiliki  catatan  kekalahan  KO  sebanyak  6  kali,  di  mana  kekalahan  KO terakhir  adalah  4  Mei  2019  di  Altona  North,  Australia  melawan  petinju  Qamil  Balla, setelah kekalahan KO nya Hero Tito berhenti bertanding dan baru bertanding kembali pada 14 April 2021 di Jakarta melawan Hebi Marapu setelah hampir setahun lamanya, Hero Tito setelah kekalahan KO terakhirnya telah menjalani masa suspensi dan dalam keadaan yang sehat untuk bertanding, selain itu sebelum seorang petinju dapat bertanding ia harus memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam pasal pasal 2 juncto 4 juncto 5 juncto 10  statuta  IBA  yang  termasuk  penyerahan  buku  hitam  dan  mendapat  surat rekomendasi dokter sehingga Hero Tito dapat naik ring sudah memenuhi kelayakan untuk
bertanding.

## Analisis Pertanggung jawaban Pidana Atas Hilangnya Nyawa Atlet Tinju
Kematian  Hero  Tito  akibat  dari  pendarahan  di  otak  yang  diperolehnya  dalam pertandingan  dan  bahwa  lawannya  selama  pertandingan  telah  memenuhi  syarat  yang ditetapkan  dalam  pasal  61  UU  Keolahragaan juncto pasal  18  statuta  IBA  dan  tidak melanggar pasal 21 juncto pasal 23 statuta IBA maka dalam hal ini tidak dapat dihukum. Pihak  penyelenggara  (HSS  dan  PERTINA/  IBA)  telah  memenuhi  persyaratan kelayakan yang diatur dalam pasal 52 UU Keolahragaan juncto pasal 2, 4, 5 dan 10 statuta IBA sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kematian Hero Tito yang merupakan  konsekuensi  dari  pertandingan  tinju  yang  penuh  dengan  kekerasan  dan kalaupun di dalam pertandingan terdapat kelalaian penyelenggara sesuai pasal 103 ayat 1 juncto pasal 52 UU Keolahragaan, penerapannya akan mengalami kendala dikarenakan asas lex  sportiva pada  pasal  61 juncto pasal  102  UU  Keolahragaan  mengharuskan penyelesaian melalui badan integritas olahraga  / arbitrase dan penyelenggara diancam dengan sanksi pasal 3 ayat 2 juncto pasal 3 ayat 4 juncto Pasal 26 kode etik IBA, sehingga sesuai asas ne bis in idem penyelenggara tidak dapat diadili lagi dengan pasal 103 ayat 1 juncto pasal 52 UU Keolahragaan. Penerapan asas oportunitas oleh penegak hukum juga sangat  mungkin  diterapkan  dalam  hal  ini  untuk  menghindari  konflik  dengan  federasi internasional.
Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulannya adalah: (1) kematian atlet tinju dalam  pertandingan  akibat  dari  pukulan  atlet  lawannya  baik  apabila  ditemukan pelanggaran maupun tidak, alit lawan tidak dapat diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, dan (2) pasal 103 UU Keolahragaan adalah satu-satunya pasal yang mengatur tentang ketentuan pidana bagi cabang olahraga tinju dan berdasarkan pada ketentuan pasal ini pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas  kematian  atlet  di  dalam  pertandingan  adalah  penyelenggara  pertandingan,  namun apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan pasal 103 juncto pasal 52 UU Keolahragaan  penyelenggara  juga  tidak  dapat  diancam  dengan  pidana  sesuai  dengan hukum yang berlaku di Indonesia dikarenakan asas lex sportiva pada pasal 61 juncto pasal 102  UU  Keolahragaan  yang  mengatur  tentang  badan  integritas  olahraga  dan  arbitrase yang  akan  mengakibatkan ne  bis  in  idem yang  membuat  kejaksaan  menerapkan  asas oportunitas dan memberhentikan kasus ini.

## BIBLIOGRAFI
Abdurrojak,  H.,  &  Imanudin,  I.  (2016).  Hubungan  antara  reaction  time  dan  kekuatan maksimal  otot  lengan  dengan  kecepatan  pukulan  pada  cabang  olahraga  tinju. JTIKOR (Jurnal Terapan Ilmu Keolahragaan) , 1 (2), 53–58.
Amrisyah, A. F., & Bakti, A. P. (2022). Tingkat Pemahaman Faktor dan Jenis Cedera Olahraga  Atlet  Muaythai  Pada  Klub  Knockout  Surabaya. Jurnal  Kesehatan Olahraga , 10 (04), 85–92.
Chicago  Tribune.  (1997). Ring  Actually  Saved  Tyson  From  Charges . Chicagotribune.Com.  https://www.chicagotribune.com/news/ct-xpm-1997-07-02- 9707020043-story.html
Duval, A. (2020). Transnational sports law: The living lex sportiva. TMC Asser Institute for International & European Law-Asser Research Paper , 6 . Heriadi,  I.  (2019). Pemidanaan  Pelaku  Perkelahian  Tanding  Ditinjau  Dari  Pasal  184
Ayat (1) Dan (5) Kuhp . Universitas 17 Agustus 1945. International Olympic Committee. (2023). Olympic Charter . Olympics. https://stillmed.olympics.com/media/Document  Library/OlympicOrg/General/EN- Olympic-Charter.pdf
Lutz,  T.  (2013). Mike  Tyson  ‘wanted  to  kill’  Evander  Holyfield .  Theguardian.Com. https://www.theguardian.com/sport/2013/oct/23/mike-tyson-evander-holyfield-ear- bite
Mahmud, M. P. (2017). Penelitian Hukum edisi revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group . Manumoyoso,  A.  H.  (2023). Pertandingan  Tinju  Porprov  Jatim  Dihentikan,  Petinju Tetap Mendapat Apresiasi . Kompas.Id. https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/09/13/pertandingan-tinju-porprov- jatim-dihentikan-petinju-tetap-mendapat-apresiasi
Morse,  B.  (2019). Each  Year,  13  Boxers  On  Average  Die  in  The  Ring .  CNN. https://edition.cnn.com/2019/10/17/sport/boxing-deaths-patrick-day-spt-intl- trnd/index.html
Nugroho,  E.  C.,  &  Effendi,  T.  (2019).  Korelasi  Lex  Sportiva  Dengan  Hukum  Pidana Terhadap  Tindak  Pidana  Di  Dalam  Sepak  Bola  Indonesia. Simposium  Hukum Indonesia , 1 (1), 90–99. Olympics. (2023). Boxing . https://www.olympics.com/en/sports/boxing/ Santosa,  I.  K.  D.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  &  Mangku,  D.  G.  S.  (2021).  Pengaturan  Asas Oportunitas  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Di  Indonesia. Jurnal  Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 9 (1), 70–80. Sitanggang, H. (1981). Sudharto Sudiono:  hasil karya  dan pengabdiannya . Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional.
Thomas.  (2022). Petinju  Hero  Tito  Meninggal  Dunia,  Begini  Tanggapan  Holywings . Liputan6.Com. https://www.liputan6.com/bola/read/4902550/petinju-hero-tito- meninggal-dunia-begini-tanggapan-holywings
Tito, H. (2023). Box Rec . https://boxrec.com/en/proboxer/540673 Winardi, A. D. (2022). Petinju Hero Tito Meninggal Usai Kalah KO: BOPI Dibubarkan Jokowi,  Olahraga  Profesional  Indonesia  Berjalan  Tanpa  Kontrol .  VOI.Id. https://voi.id/bernas/141020/petinju-hero-tito-meninggal-usai-kalah-ko-bopi- dibubarkan-jokowi-olahraga-profesional-indonesia-berjalan-tanpa-kontrol
Copyright holder: Wiraatmaja Lookman (2024)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: