Salim & Fathur. Jurnal Ekonomi-Qu # No. # (2021) ###-### http://dx.doi.org/10.35448/jequ.####
Jurnal Ekonomi-Qu P-ISSN: 2089-4473; E-ISSN: 2541-1314

## Research Article
Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan di Indonesia: Kasus Kebijakan Sentralisasi, Desentralisasi, dan Pandemi Covid-19
Salim Fauzanul Ihsani 1 * , M. Fathur Rohman 2
1 Department of Economics, Universitas Gadjah Mada 2 Department of Economics, Universitas Gadjah Mada *Correspondence author: salim.f@mail.ugm.ac.id
Article Info: Received: 12-01-2022 | Revised: 20-02-2022 | Accepted: 15-03-2022
Abstract: This article reviews the problem of income distribution and poverty in Indonesia based on the case of policies in the era of centralization, decentralization, and the COVID-19 pandemic. This article was compiled using the literature study method. The Centralization period began with good results until the late 1980s and early 1990s there were problems with income distribution and poverty, and then exacerbated by the 1997-1998 economic crisis. The decentralization period began with  an  upward  trend  in  income  inequality  after  1998,  but  empirically,  fiscal  decentralization  has proven  to  be  better  at  reducing  regional  income  inequality.  The  existence  of  the  Covid-19 Pandemic  has  a  very  large  impact  on  economic  growth,  reduced  community  economic  activity makes economic growth decline, The decline in economic growth causes an increase in the poverty rate. The Covid-19 pandemic caused high inequality in urban areas, but not too high at the rural level, this indicates that inequality in urban areas is much more serious than rural areas. The policy strategy needed to address the problem of income distribution and poverty should pay attention to aspects of institutional intervention policies, sustainable fiscal policies, special policies for the very poor, and equitable development policies. The Presidential Instruction on Disadvantaged Villages (IDT), Economic Equity Policy (KPE), and National Economic Recovery (PEN) are 3 important policies  that  have  been  carried  out  by  the  government  in  overcoming  the  problem  of  income distribution and poverty in Indonesia.
Keywords: Income Distribution, Poverty, Indonesia, Centralization, Decentralization, Covid-19 JEL Classification: D63; I30; O53
© 2022 Department of Economics, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## 1. Introduction
Perekonomian  yang  berkualitas  tidak  hanya  dilihat  dari  aspek  pertumbuhannya  saja, namun  perlu  dilihat  juga  aspek  distribusi  pendapatan  dari  perekonomian  tersebut. Distribusi pendapatan perlu dilihat untuk menentukan seberapa baik aspek pemerataan dari perekonomian  suatu  negara,  khususnya  di  Negara  Sedang  Berkembang.  Proses pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu diikuti dengan distribusi pendapatan yang porsinya merata di antara pelaku ekonomi.
Sebagian besar negara sedang berkembang (NSB) yang mengalami pertumbuhan tinggi pada tahun 1960-an mulai menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tidak bisa secara tuntas menyelesaikan  permasalahan  kemiskinan.  Sebagian  besar  warga  NSB  justru  mengalami stagnasi  bahkan  dalam  kasus  negara  tertentu  ada  pula  yang  tingkat  kehidupan  riilnya mengalami  penurunan.  Dalam  konteks  NSB,  pertumbuhan  pendapatan  per  kapita  justru dapat menimbulkan penurunan absolut dalam tingkat hidup orang miskin di perkotaan dan pedesaan karena trickle down effect dari pertumbuhan ekonomi tidak terjadi (Arsyad, 2010).
Kondisi  ideal  yang  diinginkan  adalah  ekonomi  terjaga  tumbuh  dan  distribusi pendapatan  cenderung  merata.  Sebagaimana  pertumbuhan  ekonomi  yang  secara  umum dapat memberikan dampak positif terhadap pengentasan kemiskinan, distribusi pendapatan juga memiliki keterkaitan yang erat dengan kemiskinan. Apabila terjadi permasalahan dalam distribusi  pendapatan  yang  pada  akhirnya  akan  menyebabkan  ketimpangan,  maka permasalahan lain yang mungkin terjadi adalah kemiskinan.
Masalah  distribusi  pendapatan  dan  kemiskinan  selalu  ada  di  sepanjang  perjalanan bangsa  Indonesia.  Artikel  ini  mengulas  masalah  distribusi  pendapatan  dan  kemiskinan  di Indonesia pada tiga era kebijakan yaitu sentralisasi, desentralisasi, dan penanganan Pandemi Covid-19.  Sentralisasi  dan  desentralisasi  merupakan  dua  kebijakan  penting  yang  menarik untuk  diulas  keberhasilannya  untuk  mengatasi  masalah  distribusi  pendapatan  dan kemiskinan.  Selain  kedua  kebijakan  tersebut,  perlu  dibahas  juga  secara  khusus  tentang kebijakan extraordinary yang  dilakukan  pemerintah  dalam  mengatasi  masalah  distribusi pendapatan dan kemiskinan pada era pandemi Covid-19.
Adapun tujuan dari ulasan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Untuk  mengetahui  fenomena  masalah  distribusi  pendapatan  dan  kemiskinan  di Indonesia pada periode sentralisasi
2. Untuk  mengetahui  fenomena  masalah  distribusi  pendapatan  dan  kemiskinan  di Indonesia pada periode desentralisasi
3. Untuk  mengetahui  fenomena  masalah  distribusi  pendapatan  dan  kemiskinan  di Indonesia pada periode Pandemi Covid-19
4. Untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang  terkait  dengan  masalah  distribusi  pendapatan dan kemiskinan di Indonesia
5. Untuk  mengetahui  strategi  kebijakan  dalam  mengatasi  masalah  distribusi  pendapatan dan kemiskinan di Indonesia
6. Untuk mengetahui kebijakan penting apa saja yang sudah dan sedang dilakukan dalam mengatasi masalah distribusi pendapatan dan kemiskinan di Indonesia

## 2. Literature Review
Distribusi  Pendapatan  merupakan  salah  satu  jenis  ketidakmerataan  dari  aspek  aset. Terdapat  pula  jenis  ketidakmerataan  yang  dapat  dilihat  dari  aspek  lain  seperti  kekuasaan, tingkat partisipasi, kebebasan memilih, dan sejenisnya. Distribusi pendapatan berdasarkan Arsyad  (2010)  dapat  dibagi  menjadi  tiga  jenis  yaitu  distribusi  pendapatan  perorangan, distribusi pendapatan sektoral, dan distribusi pendapatan regional.
Distribusi  Pendapatan  Perorangan  merupakan  indikator  sederhana  dan  paling  umum yang  menunjukkan  hubungan  antara  individu-individu  dengan  pendapatan  yang  mereka miliki.  Namun  demikian  terdapat  beberapa  hal  yang  tidak  diperhatikan  seperti  cara mendapatkan sumber pendapatan, lokasional sumber pendapatan, dan okupasional sumber pendapatan.  Data  terkait  distribusi  pendapatan  perorangan  secara  umum  dapat  disajikan dengan cara membagi penduduk ke dalam 5 kelompok (kuintil) atau 10 kelompok (desil). Pembagian  tersebut  biasanya  disusun  dengan  tingkat  pendapatan  uang  semakin  meninggi untuk  kemudian  ditentukan  proporsi  dari  pendapatan  nasional  total  yang  diterima  oleh masing-masing kelompok tersebut.
Distribusi  pendapatan  fungsional  disebut  juga  sebagai  distribusi  pangsa  pendapatan atau faktor produksi ( factor share distribution ). Distribusi pendapatan ini menjelaskan pangsa yang  diterima  oleh  setiap  faktor  produksi  yang  antara  lain  meliputi  tenaga  kerja,  tanah, modal, dan kewirausahaan. Persentase penghasilan tenaga kerja (upah) secara keseluruhan akan  dibandingkan  dengan  persentase  pendapatan  total  yang  berwujud  sewa,  bunga,  dan laba. Distribusi pendapatan fungsional dinilai memiliki relevansi yang kurang tajam karena tidak  memperhitungkan  pengaruh  dari  kekuatan-kekuatan  non-pasar,  seperti  kekuatan politik, dalam menentukan tingkat harga dari masing-masing faktor produksi.
Distribusi  pendapatan  regional  adalah  jenis  distribusi  pendapatan  yang  ditinjau berdasarkan cakupan daerah seperti antar kota/kabupaten, antar provinsi, antar pulau, atau antar  desa-kota.  Distribusi  pendapatan  ini  dapat  menunjukkan  adanya  perbedaan  tingkat kesejahteraan  dari  masing-masing  wilayah  atau  daerah.  Penyebab  adanya  perbedaan distribusi  pendapatan  ini  antara  lain  adalah  kepemilikan  sumber  daya  alam,  ketersediaan infrastruktur,  dan  kualitas  sumber  daya  manusia.  Jenis  distribusi  pendapatan  yang  secara umum diulas oleh artikel ini adalah distribusi pendapatan regional. Ketimpangan regional adalah  masalah  utama  yang  ditimbulkan  dari  distribusi  pendapatan  regional  yang  tidak merata.  Masalah  utama  tersebut  sangat  erat  kaitannya  dengan  masalah  kemiskinan  yang terjadi di Indonesia.
Indikator Distribusi Pendapatan berdasarkan Arsyad (2010) dapat diukur salah satunya berdasarkan  kurva  Lorenz  dan  koefisien  gini.  Kurva  Lorenz  merupakan  kurva  yang menggambarkan  hubungan  antara  kelompok  penduduk  dan  pangsa  ( share )  pendapatan penduduk.  Koefisien  Gini  adalah  sebuah  ukuran  ketidakmerataan  agregat  yang  nilainya berkisar antara 0 (kemerataan sempurna) dan 1 (ketidakmerataan sempurna).
Distribusi  Pendapatan  dan  Kemiskinan  memiliki  keterkaitan  yang  erat  ditinjau  dari aspek  pembangunan  ekonomi.  Masalah  yang  terjadi  dalam  distribusi  pendapatan  dapat berdampak kepada realita kemiskinan yang ada. Begitupun sebaliknya, potret kemiskinan di suatu wilayah boleh jadi menjadi pertanda bahwa ada yang tidak beres dengan mekanisme distribusi pendapatan di sana.
4 Author et al.
Ketimpangan  berfokus  pada  distribusi  atribut,  seperti  pendapatan  atau  konsumsi,  di seluruh  populasi.  Dalam  konteks  analisis  kemiskinan,  ketimpangan  memerlukan pemeriksaan  jika  seseorang  percaya  bahwa  kesejahteraan  individu  tergantung  pada  posisi ekonomi  mereka  relatif  terhadap  orang  lain  dalam  masyarakat  (Haughton  dan  Khandker, 2009).
Artikel  ini  mencoba  mengaitkan  secara  khusus  tentang  distribusi  pendapatan  dan kemiskinan  berdasarkan  tiga  aspek  yaitu  Model  PGI,  Konsep  Kemiskinan  Relatif,  dan Alasan Kepedulian.
(1) Model The Poverty-Growth-Inequality Triangle (PGI)
Perubahan  kemiskinan  di  suatu  negara  sangat  dipengaruhi  oleh  perubahan pertumbuhan  dan  ketimpangan  pendapatan.  Hubungan  antara  ketiganya  dianggap sebuah tantangan nyata untuk membangun strategi pembangunan. Model Poverty- Growth-Inequality  Triangle  (PGI)  melihat  interaksi  antara  pertumbuhan  ekonomi dan ketidaksetaraan/ketimpangan secara satu kesatuan dalam merumuskan strategi untuk  megurangi  kemiskinan.  Model  ini  mengisyaratkan  bahwa  pengentasan kemiskinan  memerlukan  kombinasi  kebijakan  yang  berfokus  pada  pertumbuhan ekonomi dan juga pengurangan ketimpangan, bukan hanya fokus kepada salah satu kebijakan (Bourguignon, 2004).
Change in Poverty ≡ F(growth,distribution, change in distribution) Pernyataan formal dari identitas di atas – yaitu ekspresi fungsi F( ) dengan asumsi bahwa  fungsi  distribusi  adalah  log-normal  yang  merupakan  perkiraan  standar  dari distribusi  empiris  dalam  literatur  terapan.  Ditunjukkan  bahwa  pertumbuhan  dan elastisitas ketimpangan kemiskinan adalah fungsi peningkatan tingkat pembangunan dan  fungsi  penurunan  derajat  ketimpangan  pendapatan  relatif.  Ini  juga menunjukkan  bagaimana  identitas  dekomposisi  dapat  diterapkan  pada  periode pertumbuhan  yang  diamati  dimana  data  distribusi  tersedia  pada  awal  dan  akhir periode.
(2) Konsep Kemiskinan Relatif
Konsep  kemiskinan  relatif  didasarkan  pada  kemiskinan  cenderung  lebih  banyak ditentukan  oleh  keadaan  sekitarnya  dari  lingkungan  orang  yang  bersangkutan (Arsyad, 2010). Dalam konsep ini garis kemiskinan akan mengalami perubahan jika tingkat  hidup  masyarakatnya  berubah.  Semakin  besar  ketimpangan  antara  tingkat penghidupan  golongan  atas  dan  golongan  bawah,  maka  akan  semakin  besar  pula jumlah  penduduk  yang  dapat  dikategorikan  miskin.  Studi  tentang  kemiskinan banyak yang berfokus pada segmen termiskin (misalnya, seperlima atau dua perlima termiskin) dari populasi dengan demikian dapat dimaknai bahwa orang miskin akan selalu ada (Haughton dan Khandker, 2009).  Konsep pengukuran kemiskinan relatif ini  lebih  tepat  dipandang  lebih  dekat  sebagai  ukuran  kasar  ketidaksetaraan  atau ketimpangan daripada kemiskinan absolut.
(3) Dasar Kepedulian yang sama Terdapat  tiga  alasan  yang  sama-sama  bisa  dijadikan  dasar  kepedulian  untuk kemiskinan  dan  ketimpangan  yaitu  harga  diri  manusia  ( human  dignity ),  kekurangan dan  kemampuan  ( deprivation  and  capabilities ),  serta  alasan  instrument  ( instrumental reason ). Ditinjau dari human dignity , kemiskinan maupun ketidaksetaraan dapat dilihat
sebagai  pelanggaran  terhadap  martabat  manusia  karena  keduanya  menimbulkan distorsi  dalam  hubungan  ekonomi,  sosial  dan  politik.  Ditinjau  dari deprivation  and capabilities ,  kekhawatiran  yang  lebih  luas  dengan  kekurangan  dapat  membuat  kita peduli  pada  kemiskinan  dan  ketidaksetaraan.  Ditinjau  dari instrumental  reason , kemiskinan  dan  ketimpangan  adalah  hambatan  bagi  tujuan  sosial,  ekonomi,  dan politik lainnya (Bucelli, 2017).

## 3. Methods
Penelitian ini merupakan studi deskriptif yaitu studi yang ditujukan untuk memperoleh data yang menggambarkan topik yang diminati. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu  data  yang  telah  disediakan  oleh  institusi  tertentu  dan  tidak  perlu  dikumpulkan  oleh penulis. Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi literatur, yaitu suatu proses di mana  literatur  dari  sumber  data  sekunder  yang  terkait  dengan  topik  yang  dibahas diidentifikasi,  kemudian  dievaluasi  keterkaitannya  dengan  topik  yang  dibahas,  dan didokumentasikan  dalam  makalah.  Metode  ini  dilakukan  dalam  tiga  langkah,  yaitu:  (1) Mencari  literatur  terkait  topik  yang  dibahas;  (2)  Mengevaluasi  hubungan  literatur  dengan topik  yang  dibahas;  (3)  Mendokumentasikan  karya  sastra  ke  dalam  karya  sehari-hari (Sekaran dan Bougie, 2016).
Metode  ini  dipilih  untuk  mendeskripsikan  masalah  distribusi  pendapatan  dan kemiskinan  di  Indonesia  berdasarkan  kasus  kebijakan  sentralisasi,  desentralisasi,  dan pandemi Covid-19 secara garis besar, sehingga diharapkan dapat menjadi gambaran umum tentang perbandingan kebijakan mengenai masalah distribusi pendapatan dan kemiskinan di Indonesia dari ketiga periode tersebut.

## 4. Results and Discussion
Data Deskriptif
Gambar 1. Nilai Koefisien Gini Indonesia Tahun 1976-2021
Sumber: Badan Pusat Statistik 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 1976 1978 1980 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1998 1999 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Perkotaan Perdesaan Perkotaan dan Perdesaan
6 Author et al.
Gambar  1  menunjukkan  distribusi  pendapatan  nasional  yang  diukur  dengan menggunakan nilai koefisien Gini dari tahun 1976 sampai tahun 2021, pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai koefisien Gini Nasional tahunan berkisar antara 3,1 sampai 4,1. Nilai  koefisien  Gini  terbesar  terjadi  pada  tahun  2011-2014  sebesar  4,1,  sedangkan  nilai koefisien  Gini  terkecil  terjadi  pada  tahun  1999.  Gambar  tersebut  juga  menjelaskan  lebih spesifik nilai koefisien Gini menurut sektor, yaitu perdesaan, perkotaan atau perdesaan dan perkotaan.  Nilai  koefisien  Gini  nasional  pada  tahun  1976  sampai  tahun  2004  belum memiliki  perubahan  yang  berarti,  bahkan  Nilai  koefisien  Gini  hanya  berkisar  antara  0,3 sampai 0,34 kecuali pada tahun 1978 dan tahun1996.
Gambar 2. Nilai Koefisien Gini dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 1976-2021 Sumber: Badan Pusat Statistik
Gambar  2  menunjukkan data  tentang  nilai  koefisien  Gini  dan  persentase  kemiskinan. Secara  visual  dapat  dilihat  bahwa  pada  umumnya  nilai  koefisien  Gini  yang  tinggi  pernah disertai dengan fenomena kemiskinan yang tinggi pada tahun 1970an. Pada periode krisis 1997-1998,  persentase  kemiskinan  meningkat  namun  nilai  koefisien  Gini  justru  turun karena  hampir  semua  warga  negara  Indonesia  merasakan  dampak  ekonomi  pada  periode tersebut, tentunya ini bukanlah hal yang diinginkan karena rendahnya nilai koefisien Gini pada  periode  tersebut  dapat  diartikan  sebagai  “cenderung  sama -sama  miskin  secara merata”. Dalam lima belas tahun terakhir, persentase kemiskinan secara umum m engalami tren  yang  terus  menurun,  namun  tidak  demikian  dengan  masalah  distribusi  pendapatan. Nilai  koefisien  Gini  cenderung  masih  terus  berada  di  atas  0,35,  bahkan  pada  tahun  2013 sempat mencapai nilai tertinggi yaitu 0,41 meskipun setelahnya nilai tersebut kembali turun. Hal  ini  menandakan  menurunnya  persentase  kemiskinan  tidak  secara  langsung  akan berdampak pada turunnya ketimpangan.
0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 1976 1978 1980 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1998 1999 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Indeks Gini Kemiskinan
Gambar 3. Nilai Koefisien Gini per Provinsi 2019 - 2021
Sumber: Badan Pusat Statistik
Grafik  3  menunjukkan  nilai  koefisien  Gini  dari  2019  semester  pertama  hingga  2021 semester pertama. Secara grafis dapat dilihat bahwa semua provinsi yang ada di pulau Jawa dan sebagian provinsi di pulau Sulawesi memiliki nilai yang cenderung lebih tinggi daripada daerah lain. Nilai koefisien Gini tertinggi dalam 5 periode terakhir ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang selalu berada di atas 0,42. Nilai koefisien Gini terendah ada di Provinsi Bangka Belitung dengan yang selalu berada di bawah 0,28. Dalam grafik terlihat wilayah  timur  Indonesia,  khususnya  Nusa  Tenggara,  Maluku,  dan  Papua  memiliki  nilai koefisien yang cenderung rendah dibandingkan provinsi-provinsi lain, bahkan lebih rendah dari  nilai  koefisien  nasional.  Rendahnya  nilai  tersebut  memang  dimaknai  bahwa  tingkat ketimpangannya rendah, namun kita perlu melihat kondisi kemiskinan di provinsi tersebut.
Gambar 4. Persentase Penduduk Miskin per Provinsi 2019 - 2021 Sumber: Badan Pusat Statistik
Grafik 4 menunjukkan persentase kemiskinan per provinsi dari 2019 semester pertama hingga 2021 semester pertama. Persentase kemiskinan di Indonesia memang sudah berada di  bawah  9%,  kecuali  dalam  2  semester  terakhir  yang  naik  di  atas  10%  akibat  adanya
0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 2019.01 2019.02 2020.01 2020.02 2021.01 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 2019.01 2019.02 2020.01
2020.02 2021.01
8 Author et al.
pandemi  Covid-19.  Namun  apa  bila  dilihat  per  provinsi,  sebagian  besar  provinsi  di Indonesia  khususnya  yang  ada  di  wilayah  timur  masih  memiliki  persentase kemiskinan  di atas 10% bahkan sebagai ada yang di atas 15% hingga 25%. Data ini menunjukkan adanya ketimpangan  regional  yang  terjadi  antar  provinsi  di  Indonesia.  Selain  itu  kita  juga  dapat mengetahui  dengan  melihat  grafik  5  dan  6,  bahwa  di  sebagian  besar  wilayah  timur Indonesia,  memang  tidak  terjadi  ketimpangan,  namun  yang  terjadi  adalah  adanya kecenderungan  kemerataan  kemiskinan,  dan  tentu  saja  hal  ini  juga  bukan  kondisi  yang diinginkan.

## Periode Sentralisasi
Ketimpangan  pembangunan  antara  wilayah  sudah  menjadi  masalah  utama  dalam pembangunan  di  Indonesia  sejak  awal  pemerintahan  Orde  Baru  dengan  dimensi ketimpangan  regional  yang  tidak  terbatas  pada  indikator  umum  ekonomi  seperti pendapatan dan tingkat kemiskinan, namun juga meliputi berbagai indikator sosial (Arsyad, 2016).  Pada  saat  Orde  Baru,  Indonesia  dipimpin  oleh  satu  presiden  saja  yaitu  Soeharto. Pada  masa  itu  Indonesia  menerapkan  pemerintahan  dengan  sistem  sentralisasi  di  mana kewenangan pembangunan, baik untuk pusat dan daerah, sepenuhnya ada di pemerintahan pusat.
Berdasarkan  Studi  Hill  (1992),  ditemukan  bahwa  tidak  ada  kenaikan  ketimpangan regional  di  Indonesia  sejak  awal  tahun  1970-an.  Studi  yang  menganalisis  ketimpangan regional  dengan  indikator  sosial  dan  ekonomi  tersebut  menyatakan  bahwa  keberhasilan pembangunan  pada  masa  itu  didorong  oleh  sejumlah  variabel  politik,  administratif,  dan ekonomi. Selain itu didorong juga oleh komitmen pemerintah untuk pembangunan regional seperti  transfer  antar  provinsi  /  subsidi  silang,  pola  pengeluaran  pemerintah  pusat  dan daerah,  serta  adanya  program-program  sektoral  seperti  intensifikasi  padi,  keluarga berencana, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur.
Booth (2000) dalam studinya tentang penilaian terhadap Kemiskinan dan Ketimpangan di Era Soeharto memberikan setidaknya dua temuan penting. Pertama, Kemiskinan relatif telah  menurun  lebih  lambat  daripada  tingkat  kemiskinan  pada  akhir  tahun  1980-an  di Indonesia, namun terjadi peningkatan di beberapa daerah perkotaan antara tahun 1987 dan 1996.  Kedua,  terkait  strategi  kebijakan  yaitu  program-program  pembangunan  pedesaan yang  ditujukan  untuk  kebutuhan  khusus  masyarakat  miskin  di  daerah  miskin,  khususnya partisipasi  pada  pendidikan  untuk  usia  7-15  tahun,  akan  menjadi  penting  jika  kemiskinan pedesaan ingin lebih dikurangi.
Boediono  (2017)  menjelaskan  bahwa  pada  masa  Orde  Baru,  angka  kemiskinan menurun  secara  signifikan.  Pada  tahun  1970,  sekitar  60%  orang  Indonesia  dikategorikan miskin — proporsinya telah menurun menjadi 11% pada tahun 1996, tahun sebelum krisis keuangan  Asia.  Sepanjang  sebagian  besar  masa  Orde  Baru,  nilai  koefisien  Gini  stabil  di kisaran 0,32 – 0,33. Pada tahun-tahun sebelum krisis, indeks mulai meningkat, mencapai 0,36 pada tahun 1996. Selama krisis, tren berbalik: indeks turun menjadi 0,30. Krisis mengurangi pengeluaran konsumsi setiap kelompok warga, tetapi penurunan terbesar tampaknya terjadi di  antara  kelompok-kelompok  dengan  pendapatan  yang  relatif  tinggi.  Krisis  berhasil
mendorong  kesetaraan,  tetapi,  tentu  saja,  itu  bukan  cara  yang  diinginkan  untuk mempersempit kesenjangan ketimpangan.
Akita dan Alisjahbana (2002) dalam studinya tentang ketimpangan pendapatan daerah di  Indonesia  dan  dampak  awal  krisis  ekonomi  tahun  1997-1998  menemukan  beberapa catatan penting. Pertama, antara tahun 1993 dan 1997, ketika tingkat pertumbuhan rata-rata tahunan  Indonesia  melebihi  7%,  ketimpangan  pendapatan  daerah  meningkat  secara signifikan, hal ini utamanya disebabkan oleh peningkatan ketimpangan di dalam provinsi, terutama  di  Riau,  Jakarta  dan  Jawa  Barat  dan  Timur.  Kedua,  krisis    moneter  tahun  1997 menyebabkan  pertumbuhan  PDB  per  kapita  kembali  ke  tingkat  tahun  1995,  tetapi dampaknya  tersebar  tidak  merata  di  seluruh  provinsi  dan  kabupaten.  Ketiga,  pada  tahun 1998 ketimpangan pendapatan daerah menurun ke level 1993-1994. Berbeda dengan 1993- 1997, tiga perempat dari penurunan tahun 1998 disebabkan oleh perubahan ketimpangan antar provinsi, dengan wilayah Jawa-Bali memainkan peran penting di mana krisis terutama menimpa perkotaan Jawa dan perkotaan Sumatera.
Disparitas  antar  wilayah  juga  dapat  menimbulkan  konflik  vertikal  dalam  jalannya pemerintahan, hal ini pernah terjadi pada masa orde baru.  Tadjoeddin dkk. (2001) dalam studinya tentang Disparitas Daerah dan Konflik Vertikal di Indonesia memberikan analisis yang mendalam terkait hal tersebut. Kebijakan pemerataan rezim Orde Baru menghasilkan tingkat ketimpangan kesejahteraan yang rendah dengan mentransfer kekayaan dari provinsi kaya sumber daya ke daerah yang lain. Banyak provinsi-provinsi yang memberikan subsidi membenci strategi ini yang telah menghambat pembangunan daerah mereka. Oleh karena itu  mereka  menunjukkan  aspirasi  terhadap  ketidaksetaraan  ketika  mereka  berusaha  untuk menghentikan transfer kekayaan tersebut dan untuk memperoleh kontrol yang lebih besar atas  sumber  daya  mereka  sendiri.  Namun  penekanan  kebijakan  ekonomi  di  atas pembangunan  institusi  politik  telah  membuat  sistem  politik  tidak  memiliki  sarana  yang efektif  untuk  menangani  keluhan-keluhan  daerah,  yang  kini  termanifestasi  dalam  konflik vertikal  antara  pusat  dan  daerah.  Dari  pada  menggunakan  dana  pembangunan  untuk mendistribusikan  kekayaan  secara  merata  di  daerah,  kebijakan  harus  bertujuan  untuk pemerataan kesempatan masyarakat dan menjamin standar minimum pelayanan dasar bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa menghambat potensi pertumbuhan daerah.
Dari  berbagai  studi  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  pada  awal  orde  baru,  sistem sentralisasi  cenderung  menunjukkan  hasil  yang  menggembirakan  di  mana  indikator ketimpangan  regional  dan  juga  kemiskinan  dipandang  cukup  baik.  Keberhasilan pembangunan  pada  masa  itu  didorong  oleh  sejumlah  variabel  politik,  administratif,  dan ekonomi. Namun di akhir periode 1980an mulai ada indikasi permasalahan kemiskinan di mana terdapat peningkatan kemiskinan relatif di beberapa daerah perkotaan antara tahun 1987  dan  1996,  meskipun  secara  umum  tingkat  kemiskinan  relatif  di  Indonesia  masih menurun.  Disusul  antara  tahun  1993  dan  1997,  ketika  tingkat  pertumbuhan  rata-rata tahunan  Indonesia  melebihi  7%,  ketimpangan  pendapatan  daerah  meningkat  secara signifikan.  Hal  ini  diperparah  dengan  adanya  krisis  ekonomi  tahun  1997-1998  yang mengurangi pengeluaran konsumsi setiap kelompok warga untuk kemudian krisis tersebut berhasil  mendorong  kesetaraan,  tetapi,  tentu  saja,  itu  bukan  cara  yang  diinginkan  untuk mempersempit  kesenjangan  ketimpangan.  Periode  sentralisasi  ditutup  dengan  adanya temuan tentang konflik vertikal antara pemerintahan pusat dan daerah di mana penekanan
kebijakan ekonomi di atas pembangunan institusi politik telah membuat sistem politik tidak memiliki sarana yang efektif untuk menangani keluhan-keluhan daerah.

## Periode Desentralisasi
Berakhirnya era Orde baru ditandai dengan pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola keuangan daerahnya dan daerah diberikan kewenangan dalam menggali sumber-sumber penerimaan sesuai dengan potensi yang dimiliki atau dapat disebut desentralisasi fiskal.
Berdasarkan data BPS tentang distribusi pendapatan, baik melalui Nilai koefisien Gini dan  melalui  distribusi  ketimpangan  pendapatan  menurut  Bank  Dunia,  setelah  reformasi atau setelah tahun 1998 Indonesia mengalami tren kenaikan pada ketimpangan pendapatan. Kenaikan  nilai koefisien Gini  pada  perdesaan  dan  perkotaan  terus  terjadi,  hal  ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan mengalami tren kenaikan baik di masyarakat perdesaan  ataupun  perkotaan.  Jika  dilihat  dari  share  pengeluaran  pendapatan  40  persen penduduk  dengan  pendapatan  terendah,  dapat  kita  ketahui  bahwa  tren  penurunan  angka pengeluaran  terjadi  setelah  tahun  1998,  hal ini menunjukkan  bahwa  ketimpangan pendapatan sesudah reformasi cenderung meningkat, walaupun tidak signifikan.
Siburian  (2020)  dalam  studinya  yang  mengkaji  tentang  pengaruh  desentralisasi  fiskal terhadap ketimpangan pendapatan daerah di Indonesia. Dengan menggunakan data tingkat provinsi  selama  periode  2001 – 2014,  studi  ini  menyimpulkan  bahwa  desentralisasi  fiskal mengurangi  ketimpangan  pendapatan  daerah.  Dibandingkan  dengan  sistem  terpusat, pemberian  otonomi  kepada  pemerintah  daerah  memungkinkan  mereka  untuk  merancang program-program  pembangunan  yang  sesuai  dengan  karakteristik  unik  dari  suatu  wilayah tertentu dan mendistribusikan sumber daya yang lebih seimbang di dalamnya. Selanjutnya, desentralisasi memungkinkan pemerintah daerah untuk secara efisien menyediakan layanan publik  yang  dibutuhkan.  Akhirnya,  desentralisasi  memotivasi  politisi  lokal  untuk  secara efektif mengalokasikan barang dan jasa publik lokal. Ini karena kepala daerah dipilih melalui pemilihan langsung di Indonesia dan mereka ingin dipilih kembali dengan melayani pemilih dengan lebih baik.
Selain  aspek  desentralisasi,  hal  menarik  lain  dalam  konteks  distribusi  pendapatan regional  yang  dapat  diulas  adalah  tersierisasi  yaitu  pergeseran  dari  sektor  primer  dan sekunder ke sektor tersier atau sektor jasa dan industri jasa. (Alisjahbana dan Akita (2020) dalam  studinya,  berdasarkan  data  2005 – 2013,  menemukan  bahwa  tersierisasi  ekonomi telah  mengangkat  pentingnya  kegiatan  pelayanan  dalam  menentukan  ketimpangan  antar provinsi  secara  keseluruhan,  khususnya  ketimpangan  di  Jawa-Bali.  Sektor  tersier menyumbang  lebih  dari  setengah  dari  total  PDB  di  Jawa-Bali,  dan  banyak  kegiatan  jasa, seperti  Information  and  Communication  (IC),  perbankan,  jasa  bisnis  dan  jasa  swasta, terkonsentrasi  di  Jakarta  dan  kabupaten  tetangga.  Bersama  dengan  perbankan,  layanan bisnis  dan  layanan  swasta,  pengembangan  lebih  lanjut  dari  sektor  IC  kemungkinan  akan meningkatkan  ketimpangan  antar  provinsi  di  Jawa-Bali  kecuali  jika  kebijakan  yang  dapat memfasilitasi penyebaran geografis dari aktivitas layanan ini diterapkan.
Dari  berbagai  studi  di  atas  mengenai  ketimpangan  dan  kemiskinan  pada  periode desentralisasi dapat diketahui bahwa periode ini diawali dengan adanya tren kenaikan pada
ketimpangan  pendapatan  setelah  tahun  1998.  Secara  empiris  tahun  2001-2013, desentralisasi  fiskal  mampu  memberikan  kinerja  yang  lebih  baik  dalam  mengurangi ketimpangan  pendapatan  daerah  dibandingkan  dengan  sistem  terpusat.  Periode  ini  juga ditandai  dengan  fenomena  tersieriasi,  di  mana  sektor  tersier  menyumbang  lebih  dari setengah dari total PDB di Jawa-Bali. Namun demikian fenomena tersebut, khususnya pada perkembangan sektor IC, kemungkinan akan meningkatkan ketimpangan antar provinsi di Jawa-Bali kecuali jika kebijakan yang dapat memfasilitasi penyebaran geografis dari aktivitas layanan ini diterapkan.

## Periode Pendemi Covid-19
Gumilar  dan  Resosudarmo  (2021)  menekankan  bahwa  COVID-19  menempatkan infrastruktur  kesehatan  Indonesia  di  bawah  tekanan  karena  rasio  sumber  daya  manusia kesehatan yang sedikit (kurang dari satu dokter dan hanya 1,2 tempat tidur rumah sakit per 1000  penduduk).  Tak  hanya  menyerang  sektor  kesehatan,  berdasarkan  hasil  simulasi, pandemi  berdampak  negatif  bagi  perekonomian  serta  mengurangi  pendapatan  rumah tangga, terutama bagi rumah tangga berpendapatan rendah di kota. Berdasarkan kajian dari Suryahadi  dkk.  (2020)  yang  dirilis  pada  April  2020,  tingkat  kemiskinan  akibat  Pandemi Covid-19 di Indonesia diproyeksikan akan meningkat menjadi 9,7 hingga 12,4 persen pada akhir 2020, yang berarti 8,5 juta orang akan menjadi miskin. Prediksi ini cukup tepat karena berdasarkan  data  BPS  pada  quartal  ke  tiga  2020  tingkat  kemiskinan  di  Indonesia  adalah 10,19 persen, secara year on year naik cukup jauh dari yang sebelumnya hanya 9,22 persen.
Pandemi  Covid-19  memiliki  imbas  yang  sangat  besar  pada  pertumbuhan  ekonomi, berkurangnya  aktivitas  ekonomi  masyarakat  membuat  pertumbuhan  ekonomi  menurun, pertumbuhan ekonomi yang menurun menyebabkan naiknya angka kemiskinan. Studi dari Suryahadi  dkk.  (2020)  mengemukakan  tentang  skenario  pertumbuhan  ekonomi  yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di tahun 2020. Di bawah skenario di mana pertumbuhan ekonomi  melambat  menjadi  4,2%  dan  3%,  tingkat  kemiskinan  masing-masing  meningkat sebesar 0,5 dan 1,4 poin persentase. Itu berarti antara 1,3 dan 3,9 juta lebih banyak orang menjadi  miskin.  Di  bawah  skenario  di  mana  pertumbuhan  ekonomi  melambat  menjadi 2,1%; 1,8%; dan 1%, tingkat kemiskinan masing-masing meningkat sebesar 2,2; 2,5; dan 3,1 poin  persentase.  Dalam  skenario  ini,  5,9;  6,6;  dan  8,5  juta  lebih  banyak  orang  menjadi miskin.  Terakhir,  di  bawah  skenario  terburuk,  di  mana  tingkat  pertumbuhan  ekonomi melambat menjadi -3,5%, tingkat kemiskinan meningkat sebesar 7,3 poin persentase, yang berarti bahwa 19,7 juta lebih banyak orang menjadi miskin.
Brata dkk. (2021) melalui studinya menyatakan bahwa provinsi dengan kasus COVID- 19 yang lebih banyak, cenderung mengalami peningkatan ketimpangan di perkotaan, tetapi ketimpangan  di  pedesaan  menurun,  yang  diukur  dengan  Indeks  Gini.  Selain  itu,  provinsi dengan banyak kasus COVID-19 cenderung mengalami penurunan rasio jumlah penduduk miskin. Dengan demikian, COVID-19 dapat memiliki berbagai implikasi pada ketimpangan spasial  Indeks  Gini  dan  rasio  jumlah  penduduk  miskin.  Gambar  1  di  bawah  ini  adalah Scatter  Plot  yang  menunjukan  hubungan antara  Gini  Index  terhadap  logGDRP  dari  data yang  diambil  pada  maret  2015  sampai  maret  2020,  tabel  tersebut  menunjukan  bahwa Pandemi Covid-19 menyebabkan ketidakmerataan yang tinggi pada perkotaan, namun tidak
terlalu tinggi pada tingkat perdesaan, hal ini menandakan bahwa ketimpangan yang terjadi di perkotaan jauh lebih serius daripada perdesaan.
Gambar 5. Scatter Gini Indeks terhadap Log(GDRP) Maret 2015 – Maret 2020 Sumber: Brata dkk. (2021)
Gumilar  dan  Resosudarmo  (2021)  dalam  artikelnya  memaparkan  bahwa  Pemerintah Indonesia  telah  menerapkan  kebijakan  campuran  kesehatan  dan  ekonomi.  Pertama, kebijakan kesehatan mencakup tindakan pencegahan seperti mendorong social distancing, dan  meningkatkan  kapasitas  infrastruktur  kesehatan  misalnya  meningkatkan  kapasitas testing. Kedua, kebijakan ekonomi terdiri dari stimulus fiskal, dan stimulus sektor moneter- keuangan.  Dari  sisi  fiskal,  yang  dijuluki  Program  Pemulihan  Ekonomi,  pemerintah menggelontorkan  tambahan  Rp  405,1  miliar  (sekitar  20%  dari  APBN  2020)  untuk memperkuat  sektor  kesehatan,  meningkatkan  jaring  pengaman  sosial,  mengembangkan tunjangan pengangguran (Kartu Pra Kerja), dan mendukung sektor swasta.
World  Bank  dan  Kemenkeu  RI  (2020)  pada  laporan  Oktober  2020  tentang  dampak belanja pemerintah dan pajak pada kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia memberikan temuan  bahwa  dengan  pengeluaran  pemerintah  yang  makin  besar,  sebagian  besar masyarakat miskin dan rentan akan secara nominal dilindungi dari kerugian kesejahteraan akibat  COVID.  Namun,  selain  durasi  krisis  itu  sendiri,  hal  ini  sangat  bergantung  pada beberapa  aspek  yang  saling  bersinggungan,  antara  lain,  kemampuan  menjangkau  rumah tangga  miskin  dan  rentan  yang  belum  tercakup  dalam  sistem,  dan  sejauh  mana  rumah tangga  yang  lebih  baru  dapat  dijangkau.  program, terutama  program  bantuan  tunai  tanpa syarat yang telah dilaksanakan, berhasil menghindari tumpang tindih.
Dari berbagai studi di atas mengenai ketimpangan dan kemiskinan pada masa Pandemi Covid-19 dapat diketahui bahwa Covid-19 tidak hanya mengakibatkan dampak buruk pada sektor kesehatan namun juga pada sektor ekonomi. Pandemi Covid-19 memiliki imbas yang sangat  besar  pada  pertumbuhan  ekonomi,  berkurangnya  aktivitas  ekonomi  masyarakat membuat  pertumbuhan  ekonomi  menurun,  pertumbuhan  ekonomi  yang  menurun menyebabkan naiknya angka kemiskinan. Data dari BPS menunjukkan bahwa pada kuartal ketiga 2020 tingkat kemiskinan di Indonesia adalah 10,19 persen, secara year on year naik cukup  jauh  dari  yang  sebelumnya  hanya  9,22  persen.  Pandemi  Covid-19  menyebabkan
ketidakmerataan  yang  tinggi  pada  perkotaan,  namun  tidak  terlalu  tinggi  pada  tingkat perdesaan,  hal  ini  menandakan  bahwa  ketimpangan  yang  terjadi  di  perkotaan  jauh  lebih serius  daripada  perdesaan.  Dalam  rangka  merespon  krisis  akibat  pandemi,  Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan campuran kesehatan (social distancing serta testing and  tracing)  dan  ekonomi  (PEN).  Keberhasilan  pemerintah  dalam  kebijakan  tersebut tergantung pada durasi pandemi dan ketepatan sasaran dalam memberikan intervensi.

## Faktor-faktor yang terkait dengan Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan
Resosudarmo  dan  Vidyattama  (2006)  dalam  studinya  tentang  Disparitas  Pendapatan Regional  di  Indonesia  melalui  analisis  data  panel  memberikan  temuan  menarik  untuk faktor-faktor  yang  berkaitan  dengan  disparitas  pendapatan  periode  1993-2002.  Terdapat konvergensi pertumbuhan bersyarat di Indonesia, artinya PDB per kapita provinsi-provinsi miskin  tumbuh  lebih  cepat  dibandingkan  provinsi-provinsi  kaya  berdasarkan  data  1993- 2002.  Kemudian,  keterbukaan  perdagangan  investasi  fisik  dan  peran  migas  merupakan penentu  pertumbuhan  yang  signifikan.  Dengan  kata  lain,  sebagian  besar  determinan pertumbuhan dalam studi antar negara juga akan menjadi determinan pertumbuhan dalam studi intra negara (sub nasional).
Kuncoro  dan  Murbani  (2016)  dalam  studinya  yang  menggunakan  data  panel  dari  26 provinsi  di  Indonesia  selama  periode  1994-2012,  menemukan  bahwa  tren  ketimpangan cenderung  menurun  selama  periode  1994-2012  dan  membentuk  kurva  U  terbalik  kubik daripada  kuadrat.  Meskipun  temuan  tersebut  sejalan  dengan  hipotesis  Kuznets,  model tersebut menunjukkan bahwa beberapa faktor utama yaitu keterbukaan ekonomi, FDI, dan dummy  regional  juga  mempengaruhi  ketimpangan  regional  secara  signifikan  di  Indonesia selama periode tersebut.
Berbagai  faktor  yang  terkait  dengan  distribusi  pendapatan  juga  dapat  ditinjau  melalui studi  mikroekonomi.  De Silva  dan Sumarto  (2013)  melalui studinya  dengan  data  Susenas periode 2002-2012, menguraikan perubahan kemiskinan menjadi komponen pertumbuhan dan  redistribusi  dengan  menggunakan  beberapa  konsep  dan  indeks  pertumbuhan  yang berpihak  pada  masyarakat  miskin  untuk  mengeksplorasi  perhubungan  pertumbuhan, kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia. Dalam studi tersebut ditemukan bahwa situasi 'trickle-down',  di  mana  orang  miskin  menerima  manfaat  pertumbuhan  yang  secara proporsional  lebih  sedikit  daripada  yang  tidak  miskin.  Semua  langkah  pro-poor menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangat bermanfaat bagi mereka yang  berada  di  atas  distribusi.  Dekomposisi  berbasis  regresi  menunjukkan  bahwa  variasi pengeluaran menurut karakteristik pendidikan yang bertahan setelah mengendalikan faktor- faktor  lain  menyumbang  sekitar  dua  perlima  dari  total  ketimpangan  pengeluaran  rumah tangga di Indonesia.
Wicaksono dkk. (2017) dalam penelitiannya menggunakan kerangka dekomposisi nilai Shapley  dan  pendekatan  dekomposisi  ketimpangan  berbasis  regresi  untuk  menentukan sumber utama ketimpangan di Indonesia. Studi ini menggunakan tiga gelombang data panel Indonesia  Family  Life  Survey  (IFLS),  yang  mewakili  data  tahun  2000,  2007,  dan  2014. Pendidikan,  aset  kekayaan,  dan  sektor  pekerjaan  merupakan  penentu  utama  ketimpangan pendapatan.  Kombinasi  faktor-faktor  ini  dapat  menjelaskan  hampir  60%  ketimpangan
pendapatan.  Lebih  lanjut,  keterkaitan  antara  faktor-faktor  tersebut  dapat  menjelaskan mengapa  ketimpangan  tumbuh  secara  signifikan  dalam  satu  dekade  terakhir.  Kekayaan dapat menentukan lamanya pendidikan serta akumulasi keterampilan, yang pada gilirannya menentukan status pekerjaan dan hasil pasar tenaga kerja.
Berdasarkan studi di atas dapat dirangkum bahwa distribusi pendapatan dan kemiskinan di  Indonesia  memiliki  kaitan  dengan  berbagai  aspek  ekonomi  antara  lain  adalah keterbukaan  ekonomi,  investasi,  faktor  wilayah,  pendidikan,  aset  kekayaan,  dan  sektor pekerjaan.

## Startegi Kebijakan untuk Masalah Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan
Boediono  (2017)  menjelaskan  bahwa  sejauh  mana  suatu  negara  dapat  mengurangi ketimpangan  tergantung  pada  apakah  negara,  melalui  lembaga-lembaganya,  dapat melakukan intervensi secara selektif dan efektif. Masalah ketidaksetaraan memiliki banyak segi, sehingga penanganannya harus melibatkan banyak saluran yang terkoordinasi dengan baik.  Pengembangan  sumber  daya  manusia  memberikan  solusi  permanen.  Di  antara instrumen  kebijakan  yang  ada,  kebijakan  fiskal  yang  baik  adalah  kuncinya. Program  tidak dapat  disegmentasikan;  mereka  harus  menjadi  bagian  dari  strategi  besar  jangka  panjang yang harus menjadi media yang efektif untuk memastikan kesinambungan, konsistensi, dan sinergi  berbagai  program.  Dalam  lanskap  yang  lebih  luas,  strategi  tersebut  tidak  boleh mengabaikan  tetapi  malah  menarik  manfaat  dari  keterkaitan  sinergis  antara  berbagai dimensi pembangunan — terutama antara pertumbuhan, stabilitas, dan target kesetaraan. De  Silva  dan  Sumarto  (2013)  dalam  studinya  menguraikan  penekanan  bahwa  jika pengentasan kemiskinan merupakan salah satu tujuan utama pemerintah Indonesia, maka kebijakan  yang  dirancang  untuk  memacu  pertumbuhan  juga  harus  mempertimbangkan kemungkinan  dampak  pertumbuhan  terhadap  ketimpangan.  Temuan-temuan  ini menunjukkan  pentingnya  seperangkat  kebijakan super  pro-poor .  Yaitu,  kebijakan  yang meningkatkan  partisipasi  dan  prestasi  sekolah,  program  keluarga  berencana  yang  efektif untuk mengurangi angka kelahiran dan beban ketergantungan dalam rumah tangga miskin, memfasilitasi migrasi kota-desa dan mobilitas tenaga kerja, menghubungkan daerah terluar dan tertinggal. Selain itu diperlukan kebijakan yang memberikan prioritas untuk kelompok tertentu  (seperti  anak-anak),  lansia,  buta  huruf,  pekerja  informal  dan  rumah  tangga pertanian) dalam intervensi yang ditargetkan agar dapat berfungsi untuk secara bersamaan membendung  peningkatan  ketidaksetaraan  dan  mempercepat  laju  pertumbuhan  ekonomi dan pengurangan kemiskinan.
Temuan dari Wicaksono dkk. (2017) menunjukkan bahwa untuk meningkatkan ukuran ketimpangan, lebih banyak upaya harus ditujukan untuk mengurangi akses yang tidak setara ke  pendidikan  dan  keuangan.  Selain  itu  pembangunan  yang  lebih  merata  antara  pedesaan dan perkotaan juga penting dalam mengurangi ketimpangan pendapatan di Indonesia.
Dalam  mengatasi  masalah  distribusi  pendapatan  dan  kemiskinan  di  Indonesia, berdasarkan studi di atas, pemerintah perlu memperhatikan aspek-aspek berikut:
(1) Kebijakan intervensi kelembagaan yang selektif dan efektif.
(2) Kebijakan  fiskal  yang  berkesinambungan,  konsisten,  dan  bersinergi  berbagai program.
(3) Kebijakan  khusus  untuk  masyarakat  sangat  miskin  berupa  peningkatan  partisipasi dan  prestasi  sekolah,  program  keluarga  berencana  yang  efektif,  pendampingan migrasi  kota-desa  dan  mobilitas  tenaga  kerja,  serta  pembangunan  konektivitas daerah terluar dan tertinggal.
(4) Kebijakan pembangunan yang merata antara kota dan desa khususnya dalam akses pendidikan dan keuangan.

## Kebijakan Penanganan Masalah Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan
Berbagai  studi  tentang  strategi  dalam  menanggulangi  masalah  distribusi  pendapatan  dan masalah kemiskinan yang telah di ulas, pada umumnya tercermin dalam berbagai kebijakan yang  telah  dan  sedang  dikerjakan  pemerintah.  Dalam  artikel  ini  akan  diulas  tiga  contoh kebijakan  besar  yang  ditujukan  untuk  menyelesaikan  masalah  distribusi  pendapatan  dan kemiskinan  di  Indonesia  yaitu  Inpres  Desa  Tertinggal  (IDT),  Kebijakan  Pemerataan Ekonomi (KPE), dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

## (1) Inpres Desa Tertinggal (IDT)
Inpres Desa Tertinggal (IDT) merupakan program pemerintah pada zaman orde baru yang didasarkan  pada  Instruksi  Presiden  Indonesia  (Inpres)  Nomor  5  Tahun  1993  tentang Peningkatan  Penanggulangan  Kemiskinan.  Program  IDT  merupakan  perluasan  dan peningkatan  berbagai  program  dan  upaya  penanggulangan  kemiskinan  yang  langsung ditujukan untuk menangani masalah kemiskinan pada tingkat perdesaan. Desa/Kelurahan adalah  desa/kelurahan  sebagaimana  pengertian  yang  tercantum  dalam  pasal  1  Undang  - Undang  Nomor  5  Tahun  1979  tentang  Pemerintahan  Desa.  Secara  lebih  rinci  dari Kebijakan IDT adalah sebagai berikut:
(a) Pengelolaan Pelaksanaan
(i) Usaha  dan  kegiatan  ekonomi  keluarga  miskin  di  desa  tertinggal  yang  dibiayai dengan  dana  bantuan  khusus  diatur  bersama  melalui  kelompok-kelompok masyarakat;
(ii) Dalam mengelola usaha dan kegiatan ekonominya, keluarga miskin dan kelompok masyarakat  diberi  bimbingan  oleh  tenaga-tenaga  pembina/penyuluh  setempat termasuk  dari  instansi  sektoral  maupun  lintas  sektoral,  perguruan  tinggi,  dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan serta lembaga kemasyarakatan lainnya;
(iii) Lembaga  Ketahanan  Masyarakat  Desa  (LKMD)  berfungsi  sebagai  forum musyawarah untuk mendorong, membina, dan mengembangkan usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat serta memilih dan memadukan berbagai kegiatan pendukung, baik  dari  instansi  dan  lembaga  pemerintah  maupun  swasta  dan  organisasi masyarakat;
(iv) Diskusi  Unit  Daerah  Kerja  Pembangunan  (UDKP)  berfungsi  sebagai  forum koordinasi untuk menyerasikan rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan antar desa;
(v) Camat,  dibantu  oleh  Kepala  Seksi  Pembangunan  Masyarakat  Desa,  melaksanakan pembinaan dalam pengelolaan dana program IDT di wilayah masing-masing;
(vi) Bupati / Wali Kota Madya Kepala Daerah Tingkat II, bertugas mengkoordinasikan semua kegiatan untuk mendukung program IDT
16 Author et al.

## (b) Tata Cara Penyusunan Kegiatan
(i) LKMD  menghimpun  dan  membahas  semua  usulan  kegiatan  dari  keluarga  miskin melalui kelompok masyarakat;
(ii) Di  samping  kegiatan  pokok  yang  dibiayai  dari  dana  program  IDT,  dalam  usulan tersebut  dimasukkan  pula  kegiatan-kegiatan  yang  akan  dibiayai  dengan  dana program sektoral dan regional;
(iii) Usulan  kegiatan  program  IDT  yang  sudah  disepakati  dalam  forum  musyawarah LKMD  di  tingkat  desa,  diserasikan  untuk  disetujui  dalam  forum  diskusi  Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) di tingkat Kecamatan;
(iv) Usulan kegiatan IDT yang sudah disetujui dalam forum diskusi UDKP merupakan rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh anggota-anggota kelompok masyarakat;
(v) Rencana  kerja  tersebut  menjadi  pedoman  pencairan  dana  yang  selanjutnya diinformasikan kepada Bupati / Wali Kota Madya Kepala Daerah Tingkat II;
(vi) Dengan mengacu kepada rencana kerja tersebut, Bupati / Wali Kota Madya Kepala Daerah Tingkat II, mengkoordinasikan penyusunan program sektoral dan regional untuk  mendukung  pembangunan  desa-desa  tertinggal,  dan  memadukan pelaksanaannya, sehingga benar-benar mencapai sasaran
(c) Penyediaan Penyaluran Dana
(i) Dana untuk pembiayaan program IDT bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
(ii) Dana  program  IDT  disalurkan  kepada  masyarakat  sebagai  bantuan  yang  tidak dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun tercatat di dalam Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD) sebagai pos transito;
(iii) Dana  program  IDT  dicantumkan  dalam  Surat  Pengesahan  Anggaran  Bantuan Pembangunan  (SPABP)  dan  disalurkan  kepada  kelompok  masyarakat  melalui perbankan;
(iv) Berdasarkan  rencana  kerja  yang  sudah  disetujui  oleh  forum  diskusi  UDKP, kelompok masyarakat mengajukan permintaan pencarian dana dengan persetujuan Kepala Desa/Lurah kepada Bank setempat yang ditunjuk;
(v) Berpedoman  pada  permintaan  pencairan  dana  sebagaimana  tersebut,  Bank setempat  mencairkan  dana  program  IDT  dan  langsung  diserahkan  kepada kelompok  masyarakat  melalui  pimpinannya  untuk  selanjutnya  digunakan  sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui.
Kebijakan  IDT  yang  telah  dilakukan  pemerintah  Indonesia  secara  umum  dapat meningkatkan  kondisi  ekonomi  masyarakat  kurang  mampu,  dan  mengurangi  level ketidakmerataan (Akita dan Szeto, 2000). Selama pelaksanaan Program IDT kurun waktu 1993-1996 dapat dicapai pengurangan jumlah penduduk miskin dalam jumlah yang relatif banyak.  Dalam  kurun  waktu  tersebut  penduduk  miskin  berkurang  3,4  juta  atau  13,1% dibanding dengan pengurangan yang terjadi tiga tahun sebelumnya yaitu antara tahun 1990- 1993 sebesar 1,3 juta atau 4,5%  (Priyadi, 1997).
(2) Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE)
Pemerintah meluncurkan Kebijakan Pemerataan Ekonomi  (KPE) pada April tahun 2017, landasan  hukum  di  luncurkannya  kebijakan  ini  adalah  UUD  45  Bab  14  tentang Perekonomian dan Kesejahteraan Nasional pada pasal 33 di mana Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan,  kemandirian  serta  dengan  menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Dalam kebijakan ini terdapat 4 fokus utama dalam mewujudkan pemerataan ekonomi nasional,  yaitu  akses  terhadap  lahan,  kualitas  sumber  daya  manusia,  kesempatan  bekerja, dan bantuan sosial (Tuwo, 2017). Rincian dari Kebijakan KPE adalah sebagai berikut:
(a) Akses terhadap lahan
(i) Melaksanakan reforma agraria dan hutan sosial melalui pendekatan klaster, berbasis komoditi unggulan di KBI maupun KTI;
(ii) Redistribusi lahan sebagai modal masyarakat menengah ke bawah;
(iii) Sertifikasi dalam rangka legalisasi aset;
(iv) Implementasi kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
(v) Menyediakan hunian penduduk miskin perkotaan.
(b) Kualitas sumber daya manusia
(i) Reformasi pendidikan dan pelatihan tenaga kerja menjadi pendidikan dan pelatihan vokasi  berbasis  pekerjaan,  dimulai  dari  sektor  industri,  diikuti  sektor  jasa  dan pertanian, melalui kerja sama Pemerintah, BUMN dan Swasta;
(ii) Kewirausahaan  untuk  mendorong  terciptanya  pengusaha-pengusaha  baru  yang mempunyai daya saing serta mendorong pelaku usaha mikro dan kecil berkembang menjadi pelaku usaha menengah dan besar.
(c) Kesempatan bekerja dan berwirausaha
Reformulasi  dan  penajaman  kebijakan  pengembangan  industri  manufaktur,  pariwisata, perdagangan dan perikanan.
(d) Bantuan Sosial
Mentransformasi  skema  subsidi  secara  bertahap  menjadi  bantuan  tepat  sasaran,  tepat waktu, dan tepat jumlah, serta menyatukannya dengan semua bentuk Bantuan Sosial.
Kebijakan  pemerataan  ekonomi  adalah  kebijakan  yang  besar  namun  bisa  dilakukan segera  (Quick  Win)  yaitu  menyangkut  yaitu  yang  menyangkut  kebijakan  reforma  agraria termasuk  legalisasi  lahan  transmigrasi,  pertanian  dan  perkebunan,  pendidikan  dan  vokasi, perumahan  untuk  masyarakat  miskin  perkotaan  serta  ritel  modern  dan  pasar  tradisional (Tuwo, 2017).
Salah  satu  agenda  besar  dari  kebijakan  pemerataan  ekonomi  adalah  reforma  agraria, adapun  tujuan  dari  reforma  agraria  adalah:  mengurangi  ketimpangan  penguasaan  tanah, menciptakan  sumber-sumber  kemakmuran  dan  kesejahteraan  masyarakat  yang  berbasis agraria,  menciptakan  lapangan  kerja  untuk  mengurangi  kemiskinan,  memperbaiki  akses masyarakat  kepada  sumber  ekonomi,  meningkatkan  ketahanan  dan  kedaulatan  pangan, serta  memperbaiki  dan  menjaga  kualitas  lingkungan  hidup  serta  menangani  dan menyelesaikan konflik agraria.
(3) Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
Program  pemulihan  ekonomi  nasional  (PEN)  diluncurkan  pemerintah  pada  tahun  2020 dengan  dasar  PP  Nomor  23/2020,  program  ini  dibuat  sebagai  respons  adanya  dampak negatif  pandemi  terhadap  ekonomi.  Program  ini  bertujuan  dapat  melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan para pelaku ekonomi termasuk dalam melaksanakan usahanya  selama  pandemi  covid-19.  Untuk  UMKM,  program  ini  diharapkan  dapat memperpanjang nafas UMKM yang terserang dampak negatif akibat pandemi. Rincian dari Kebijakan PEN adalah sebagai berikut:
(a) Sumber modal PEN
(i) Belanja negara;
(ii) Penempatan dana;
(iii) Penjaminan;
(iv) Penyertaan modal negara;
(v) Investasi pemerintah.
(b) Dukungan untuk dunia usaha
(i) Subsidi bunga (Rp34,15 T);
(ii) Insentif pajak PPh 21 DTP, PPh final UMKM DTP (Rp28,06 T);
(iii) Penjaminan untuk kredit modal kerja baru UMKM (Rp6 T);
(iv) KORPORASI  Insentif  Pajak  Rp34,95  T  (bebas  PPh  22  impor,  pengurangan angsuran PPh 25, pengembalian pendahuluan PPN);
(v) Penempatan  dana  Pemerintah  di  perbankan  untuk  restrukturisasi  debitur  UMKM Rp35 T.
(c) BUMN
(i) Penyertaan Modal Negara;
(ii) Pembayaran kompensasi;
(iii) Talangan/investasi modal kerja;
(iv) Dukungan  lain:  optimalisasi  BMN,  Pelunasan  Tagihan,  Loss  Limit  Penjaminan, Penundaan Dividen, Penjaminan Pemerintah, Pembayaran Talangan Tanak Proyek Strategis Nasional (PSN).
(d) Stimulus kredit UMKM
Rp34,15 T Subsidi bunga untuk 60,66 juta rekening penerima bantuan, dengan rincian:
(i) Rp27,26  T  melalui  BPR,  Perbankan,  dan  Perusahaan  Pembiayaan  Untuk  Usaha Mikro  dan  Kecil  Penundaan  angsuran  dan  subsidi  bunga  6%  selama  3  bulan pertama  dan  3%  selama  3  bulan  berikutnya,  sedangkan  Untuk  Usaha  Menengah penundaan angsuran dan subsidi bunga 3% selama 3 bulan pertama dan 2% selama 3 bulan berikutnya;
(ii) Rp6,40 T melalui KUR, UMi, Mekaar, dan Pegadaian, Penundaan cicilan pokok dan subsidi bunga selama 6 bulan;
(iii) Rp0,49  T  melalui  online,  koperasi,  Petani,  LPDB,  LPMUKP,  UMKM  Pemda, Subsidi bunga 6% selama 6 bulan.
Alokasi  anggaran  PEN  pada  periode  2020  dengan  total   anggaran  Rp607,65   T berdasarkan laporan Kemenkeu RI (2020) adalah sebagai berikut:
(a) Perlindungan Sosial (Rp203,90 T )
(i) PKH (Rp37,40 T)
(ii) Sembako (Rp43,60 T)
(iii) Bansos Jabodetabek (Rp6,80 T)
(iv) Bansos Non-Jabodetabek (Rp32,40 T)
(v) Pra Kerja (Rp20,0  T)
(vi) Diskon Listrik (Rp6,90 T)
(vii) Logistik / Pangan / Sembako (Rp25,00 T)
(viii) BLT Dana Desa (Rp31,80 T)
(b) Sektoral K/L dan Pemda (Rp106,11  T)
(i) Program Padat Karya K/L (Rp18,44 T)
(ii) Insentif Perumahan (Rp1,30 T)
(iii) Pariwisata (Rp3,80 T)
(iv) DID Pemulihan Ekonomi (Rp5,00 T)
(v) Cadangan DAK Fisik (Rp8,70 T)
(vi) Fasilitas Pinjaman Daerah (Rp10,00 T)
(vii) Cadangan Perluasan (Rp58,87 T)
(c) UMKM (Rp123,46  T)
(i) Subsidi bunga (Rp35,28 T)
(ii) Penempatan Dana untuk Restru (Rp78,78 T)
(iii) Belanja Imbal Jasa Penjaminan (Rp5,00 T)
(iv) Penjaminan untuk Modal Kerja Stop Loss (Rp1,00 T)
(v) PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah (Rp2,40 T)
(vi) Pembiayaan Investasi kepada Koperasi melalui LPDB KUMKM (Rp1,00 T)
(d) Pembiayaan Korporasi (Rp53,57  T)
(i) Penempatan Dana untuk Restru Padat Karya (Rp3,42 T)
(ii) PMN (Rp20,50 T)
(iii) Talangan (Investasi) untuk Modal Kerja (Rp29,65 T)
(e) Insentif Usaha (Rp120,61 T)
(i) PPh 21 DTP (Rp39,66 T)
(ii) Pembebasan PPh 22 Impor (Rp14,75 T)
(iii) Pengurangan Angsuran PPh 25 (Rp14,40 T)
(iv) Pengembalian Pendahuluan PPN (Rp5,80 T)
(v) Penurunan Tarif PPh Badan (Rp20,00 T)
(vi) Stimulus Lainnya (Rp26,00 T)

## 5. Conclusions and Recommendations
Kondisi  perekonomian  yang  dicita-citakan  bukan  hanya  ekonomi  yang  terus  tumbuh, namun harus disertai dengan distribusi pendapatan merata agar permasalahan kemiskinan mampu dicarikan jalan keluar.
Berdasarkan berbagai ulasan pada artikel ini terkait masalah distribusi pendapatan dan kemiskinan di Indonesia, kesimpulan yang dapat disajikan adalah sebagai berikut:
(1) Periode  sentralisasi  diawali  dengan  capaian  yang  baik  di  mana  indikator ketimpangan regional dan juga kemiskinan dipandang cukup baik. Namun di akhir 1980an  dan  awal  1990an  terdapat  peningkatan  kemiskinan  relatif  di  beberapa
daerah perkotaan dan ketimpangan pendapatan daerah. Krisis ekonomi tahun 1997- 1998  memang  mendorong  adanya  kesetaraan  namun  dengan  tingkat  kemiskinan yang meningkat. Periode sentralisasi ditutup dengan adanya temuan tentang konflik vertikal antara pemerintahan pusat dan daerah.
(2) Periode  desentralisasi  diawali  dengan  adanya  tren  kenaikan  pada  ketimpangan pendapatan  setelah  tahun  1998.  Secara  empiris  dalam  periode  2001-2013, desentralisasi fiskal mampu memberikan kinerja yang lebih baik dalam mengurangi ketimpangan pendapatan daerah dibandingkan dengan sistem terpusat. Periode ini juga  ditandai  dengan  fenomena  tersieriasi,  namun  demikian  fenomena  tersebut, khususnya  pada  perkembangan  sektor  IC,  kemungkinan  akan  meningkatkan ketimpangan  antar  provinsi  di  Jawa-Bali  kecuali  jika  kebijakan  yang  dapat memfasilitasi penyebaran geografis dari aktivitas layanan ini diterapkan.
(3) Pada periode Pandemi Covid-19, adanya pandemi memiliki imbas yang sangat besar pada pertumbuhan ekonomi, berkurangnya aktivitas ekonomi masyarakat membuat pertumbuhan  ekonomi  menurun,  pertumbuhan  ekonomi  yang  menurun menyebabkan  naiknya  angka  kemiskinan.  Pandemi  Covid-19  menyebabkan ketidakmerataan yang tinggi pada perkotaan, namun tidak terlalu tinggi pada tingkat perdesaan, hal ini menandakan bahwa ketimpangan yang terjadi di  perkotaan jauh lebih  serius  daripada  perdesaan.  Dalam  rangka  merespons  krisis  akibat  pandemi, Pemerintah  Indonesia  telah  menerapkan  kebijakan  campuran  kesehatan  ( social distancing serta testing  and  tracing )  dan  ekonomi  (PEN).  Keberhasilan  pemerintah dalam  kebijakan  tersebut  tergantung  pada  durasi  pandemi  dan  ketepatan  sasaran dalam memberikan intervensi.
(4) Faktor-faktor yang terkait dengan masalah distribusi pendapatan dan kemiskinan di Indonesia  antara  lain  adalah  keterbukaan  ekonomi,  investasi,  faktor  wilayah, pendidikan, aset kekayaan, dan sektor pekerjaan.
(5) Strategi  kebijakan  yang  dapat  diterapkan  dalam  mengatasi  masalah  distribusi pendapatan dan kemiskinan di Indonesia hendaknya memperhatikan aspek sebagai berikut  yaitu:  1)  kebijakan  intervensi  kelembagaan  yang  selektif  dan  efektif;  2) kebijakan  fiskal  yang  berkesinambungan,  konsisten,  dan  bersinergi  berbagai program;  3)  kebijakan  khusus  untuk  masyarakat  sangat  miskin;  dan  4)  kebijakan pembangunan yang merata antara kota dan desa khususnya dalam akses pendidikan dan keuangan.
(6) Indonesia  yaitu  Inpres  Desa  Tertinggal  (IDT),  Kebijakan  Pemerataan  Ekonomi (KPE), dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan 3 kebijakan penting yang  telah  dilakukan  dalam  mengatasi  masalah  distribusi  pendapatan  dan kemiskinan di Indonesia.

## References
Akita, T., & Szeto, J. J. K. (2000). Inpres Desa Tertinggal (IDT) program and Indonesian regional inequality. Asian Economic Journal , 14 (2), 167 – 186. https://doi.org/10.1111/1467-8381.00107
Akita, Takahiro, & Alisjahbana, A. S. (2002). Income Inequality in Indonesia. Bulletin of Indonesian Economic Studies , 38 (12630073), 201 – 222.
Alisjahbana, A., & Akita, T. (2020). Economic Tertiarization and Regional Income Inequality in a Decentralized Indonesia: A Bi-dimensional Inequality Decomposition Analysis. In Social Indicators Research (Vol. 151, Issue 1). Springer Netherlands.
https://doi.org/10.1007/s11205-020-02374-z
Arsyad, L. (2010). Ekonomi Pembangunan (5th ed.). UPP STIM YKPN. http://awsassets.wwfnz.panda.org/downloads/earth_summit_2012_v3.pdf%0Ahttp: //hdl.handle.net/10239/131%0Ahttps://www.uam.es/gruposinv/meva/publicacion es jesus/capitulos_espanyol_jesus/2005_motivacion para el aprendizaje Perspectiva alumnos.pdf%0Ahttps://ww
Arsyad, L. (2016). Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah (3rd ed.). BPFE.
Badan Pusat Statistik. (2022). Gini Ratio Menurut Provinsi dan Daerah. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
Boediono. (2017). Revisiting the Problem of Development Distribution. Bulletin of Indonesian Economic Studies , 53 (2), 211 – 217. https://doi.org/10.1080/00074918.2017.1373317
Booth, A. (2000). Poverty and inequality in the Soeharto era: An assessment. Bulletin of Indonesian Economic Studies , 36 (1), 73 – 104. https://doi.org/10.1080/00074910012331337793
Bourguignon, F. (2004). The Poverty-Growth-Inequality Triangle. Indian Council for Research on International Economic Relations .
Brata, A. G., Pramudya, E. P., Astuti, E. S., Rahayu, H. C., & Heron, H. (2021). COVID- 19 and Socio-Economic Inequalities in Indonesia: A Subnational-level Analysis. ERIA Discussion Paper Series , 371 .
Bucelli, I. (2017). Inequality, poverty and the grounds of our normative concerns . 1 – 41. https://eprints.lse.ac.uk/
De Silva, I., & Sumarto, S. (2013). Poverty - Growth - Inequality Triangle: The Case of Indonesia. TNP2K Working Paper , 04 (December).
Gumilar, C., & Resosudarmo, B. P. (2021). The Impact of The Pandemic to Indonesian Households : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik ( JIAP ) , 7 (2), 171 – 182.
Haughton, J., & Khandker, S. R. (2009). Handbook on Poverty and Inequality . The World Bank.
Hill, H. (1992). Regional Development in a Boom and Bust Petroleum Economy : Indonesia since 1970 . 40 (2), 351 – 379.
Kemenkeu RI. (2020). Fiscal Policy and Financial Sector during Covid-19 Pandemic .
Kuncoro, M., & Murbani, N. (2016). Regional inequality in indonesia , 1994-2012. The Business and Mangement Review , 8 (1), 15 – 16.
Priyadi, U. (1997). Pelaksanaan Program Inpres Desa tertinggal dalam Perspektif Pembangunan Pedesaan. Economic Journal of Emerging Markets (EJEM) , 2 (3), 290 – 300. Resosudarmo, B. P., & Vidyattama, Y. (2006). Regional Income Disparity in Indonesia: A
22 Author et al.
Panel Data Analysis. Asean Economic Bulletin , 23 (1), 31 – 44.
https://doi.org/10.1355/ae23-1c
Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). Research methods for business : a skill-building approach (7th ed.). John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1007/978-94-007-0753-5_102084
Siburian, M. E. (2020). Fiscal decentralization and regional income inequality: evidence from Indonesia. Applied Economics Letters , 27 (17), 1383 – 1386. https://doi.org/10.1080/13504851.2019.1683139
Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Suryadarma, D. (2020). Estimating the Impact of Covid-19 on Poverty in Indonesia. Bulletin of Indonesian Economic Studies , 175 – 192. https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1779390
Tadjoeddin, M. Z., Suharyo, W. I., & Mishra, S. (2001). Regional disparity and vertical conflict in Indonesia. Journal of the Asia Pacific Economy , 6 (3), 283 – 304. https://doi.org/10.1080/13547860120097368
Tuwo, L. D. (2017). Kebijakan Pemerataan Ekonomi Dalam Rangka Menurunkan Kemiskinan . https://www.ekon.go.id/source/publikasi/26082017-kebijakan-pemerataan-ekonomi- untuk-menurunkan-kemiskinan-sesmenko-perekonomian-.pdf
Wicaksono, E., Amir, H., & Nugroho, A. (2017). The Source of Income Inequality in Indonesia: A Regression-Based Inequality Decomposition. ADBI Working Paper , 667 , 1 – 16. https://www.adb.org/publications/sources-income-inequality-indonesia
World Bank, & Kemenkeu RI. (2020). Revisiting The Impact of Government Spending & Taxes on Poverty & Inequality in Indonesia. In World Bank .