## KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT PESERTA PELATIHAN KELOMPOK PRAKOPERASI DI KECAMATAN NAMLEA KABUPATEN BURU

## THE ECONOMIC WELFARE OF THE COMMUNITY MEMBERS JOINING THE PRE-COOPERATIVE GROUP TRAINING IN NAMLEA DISTRICT, BURU REGENCY
Ateng Wesa, Yoyon Suryono MAN 2 Ambon, Universitas Negeri Yogyakarta Ateng.wesa@yahoo.com, yoyonsuryono@yahoo.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  proses  pembentukan  kelompok  prakoperasi  di Kecamatan Namlea, faktor pendukung dan penghambat pelatihan kelompok prakoperasi di Keca- matan  Namlea,  dandampak  pelatihan  terhadap  anggota  kelompok  Prakoperasi  di  Kecamatan Namlea. Penelitian ini merupakan penelitian kasus dengan pendekatan kualitatif naturalistik. Data yang diperoleh dianalisis secara interaktif dengan tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data  dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kelompok  prakoperasi  di- bentuk dari organisasi kelompok masyarakat yang memiliki pola pikir yang sama, dengan bantuan dari  Dinas  Koperasi  lewat  sosialisasi  tentang  proses  pembentukan  prakoperasi  dan  syarat-syarat yang  harus  dipenuhi  untuk  mendirikan  prakoperasi.  Biaya  pelatihan  disediakan  oleh  pemerintah daerah Kabupaten Buru masih kurang sehingga waktu pelatihan terbatas sedangkan fasilitator su- dah baik. Diklat yang dilaksanakan disambut baik oleh peserta dari kelompok prakoperasi karena materi  yang  diberikan  disesuaikan  dengan  kebutuhan  peserta  pelatihan  dilapangan  dalam mengelola  usaha  atau  membuka  usaha  baru.  Pelaksanaan  pelatihan  didukung  oleh  biaya  dari pemerintah  daerah  Kabupaten  Buru,  memiliki  fasilitator  pelatihan  yang  memadai  dan  didukung oleh  peserta  pelatihan  yang  memilik  motivasi  untuk  belajar  agar  dapat  menambah  pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola koperasi maupun usaha sendiri.Kontribusi pelatihan terhadap peserta pelatihan adalah dapat meningkatkan sumber daya manusia (SDM), membangkitkan sema- ngat untuk berkoperasi dan berwirausaha, serta membantu masyarakat khususnya anggota kelom- pok prakoperasi dalam meningkatkan ekonomi keluarganya. Namunkurang transparansi keuangan dari pengurus kepada anggota sehingga banyak koperasi yang kurang berkembang.
Kata kunci : pelatihan, kelompok prakoperasi

## Abstract
This research was aimed to know: the process of forming of pre-cooperative group in Namlea District,  supportingand  obstacle  factors  and  of  pre-cooperative  group  training  in  Namlea  District, training effects towards pre-cooperative groups in Namlea District. This was a case research using a qualitative naturalistic approach. Data obtained was analyzed interactively by steps ofdata gathering, data  reduction,  data  presentation  and,  drawing  conclusion.  The  research  result  showed  that  pre- cooperative groups was established from community group organization that had the same patterned thinkers with the aids of Cooperative Office through a socialization on pre-cooperative establishment process  and  requirements  to  fulfill  to  establish  a  pre-cooperative.  Training  fee  provided  by  Buru Regency regional government was still less so that training time was limited, while the facilitators had been  good.    The  education  and  training  conducted  was  well  welcomed  by  the  training  participants from pre-cooperative groups due to the modules given was adjusted to field training participant needs in managing business and run new businesses. The training enforcement was aided by Buru Regency regional governmental that had adequate training facilitators and supported by training participants who  were  motivated  to  learn  in  order  that  they  could  increase  knowledge  and  skills  to  manage  a cooperative as well as self business. The training contribution towards training participants was to be able to improve human resources (SDM), ignited enthusiasm to run cooperative and to do business and also to help people, especially pre-cooperative group members to improve their family economics. However, the lack of financial transparency from the co-operative administrators to the members so that a lot of cooperatives were less-developed.
Keyword s: training, pre-cooperative groups.

## 150 -
Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat, Volume 1 – Nomor 2, November 2014

## PENDAHULUAN
Kesulitan  untuk  memenuhi  kebutuh- an  hidup  yang  dialami  oleh  masyarakat menimbulkan kemiskinan. Apabila kita me- lihat  secara  menyeluruh  kebutuhan  utama (pokok)  dan  kebutuhan  tambahan,  pendu- duk  di  negara  ini  kemiskinan  masih  ter- golong tinggi. Kemiskinan bukan kekurang- an  sandang  dan  pangan  saja,  tetapi  juga pemukiman yang sehat, pendidikan, hukum dan kekurangan komunikasi.
Badan Pusat Statistik Indonesia mem- perkirakan  jumlah  masyarakat  yang  tergo- long miskin pada tahun 2011 mancapai 30,02 juta orang atau 12,49% dan pada tahun 2012 masyarakat  miskin  mencapai  29,13  juta orang  atau  11,96%.  Hal  tersebut  sangat memprihatinkan masyarakat Indonesia yang terbelenggu  dalam  kemiskinan.  Untuk  me- ngurangi  kemiskinan  pemerintah  melaku- kan langkah-langkah penanganan kemiskin- an  antara  lain  melalui  Dinas  Koperasi  dan Usaha  Kecil  Menengah  (UKM)  dengan  ber- bagai  inovasi  untuk  membangun  kekuatan ekonomi  dari  berbagai  lapisan  masyarakat sebagai  penggerak  perekonomian  nasional yang dimulai dari lapisan masyarakat paling bawah.
Usaha pemerintah dalam pengentasan kemiskinan  dengan  program  pengembang- an  Koperasi  dan  UKM  telah  mengalami peningkatan  Pada  tahun  2010,  jumlah  Ko- perasi  dan  UKMsebanyak  177.  482  unit, jumlah  itu  bertambah  4,15%.  Pada  tahun 2011,  jumlah  Koperasi  dan  UKM  mencapai 188.181  unit  atau  naik  6,03%  dari  tahun sebelumnya.Pada tahun 2012 jumlah Kope- rasi  dan  UKM  mencapai  192.443  unit  de- ngan  jumlah  anggotanya  mencapai  33,68 juta orang
Proses  percepat  pertumbuhan  kope- rasi  di  Indonesia  dilaksanakan  dengan  stra- tegi  tertentu.  Demikian  pula  dengan  Pro- vinsi  Maluku  sebagai  salah  satu  propinsi  di Indonesia  merupakan  salah  satu  daerah yang  cukup  potensial  dalam  pertumbuhan dan pengembangan koperasi. Dalam konsep strategi  pengembangan  koperasi  di  daerah Maluku  secara  umum  dan  khusus  pada Kabupaten  Buru,  koperasi  dapat  mengem- bangkan perekonomian rakyat dalam
meningkatkan  kesejahteraan  anggota  kope- rasi. Pengembangan  koperasi di pulau Buru bersandar  pada  konsep-konsep  pengem- bangan  koperasi  secara  nasional  dan  disi- nergikan  dengan  budaya  daerah,  kebiasaan penduduk  untuk  mempertahankan  hidup menjadi  pertimbangan  praktis  dalam  pe- ngembangan  koperasi  untuk  dapat  mem- perbaiki  taraf  kesejahteraan  ekonomi  ang- gota dan masyarakat umum.
Dinas  Koperasi  Kabupaten  Buru  ber- upaya mengembangkan koperasi untuk me- ningkatkan  kesejahteraan  ekonomi  masya- rakat  miskin.  Salah  satu  bentuk  upaya  ter- sebut  adalah  mendirikan  prakoperasi  dan pelaksanaan  program  pendidikan  dan  pela- tihan kepada anggota prakoperasi. Kegiatan pendidikan  dan  pelatihan  merupakan  salah satu prasyarat dalam pendirian prakoperasi. Langkah  ini  sangat  penting  sebagai  upaya dan  kesiapan  anggota  prakoperasi  yang secara bersama mengatur rencana dan stra- tegi  dari  kelompok  prakoperasi  yang  ber- gerak  dalam  bentuk  usaha  kecil  dan  mene- ngah  yang  berada  di  masyarakat.  Pengem- bangan  koperasi  di  Kecamatan  Namlea memberi  kontribusi  bagi  anggotanya  untuk meningkatkan  ekonomi  keluarga,  melalui usaha  prakoperasi  dibidang  simpan  pinjam yang  diperuntukan  bagi  anggotanya  untuk membuka  usaha  maupun  mengembangkan usaha yang telah ada.
Prinsip  dan  asas  koperasi  meliputi pengelolaan  usaha,  tantangan  dan  peluang menjadi  bahan  pertimbangan  dalam  proses pembentukan koperasi.Oleh karena itu apa- bila ada usulan dari masyarakat untuk men- dirikan  koperasi,  Pemerintah  Kabupaten Buru dalam hal ini Dinas Koperasi lebih me- nekankan  pada  kegiatan  prakoperasi  yang mencakup persyaratan yang  harus dipenuhi oleh  anggota  prakoperasi,  termasuk  meng- ikuti  pendidikan  dan  pelatihan  untuk pengembangan  prakoperasi  menjadi  kope- rasi.  Setelah  kegiatan  pelatihan  dilaksana- kan  belum  pernah  diadakan  evaluasi  ter- hadap  dampak  pelatihan  terhadap  anggota prakoperasi  baik  dari  dinas  koperasi  mau- pun dari pihak  lain.  Oleh karena itu dipan- dang  perlu  dilakukan  penelitian  tentang pengaruh  pelatihan  terhadap  kesejateraan ekonomi bagi masyarakat yang telah meng-
ikuti  pelatihan  prakoperasi.  Tujuan  pene- litian  ini  adalah  mendeskripsikan  proses pembentukan  kelompok  prakoperasi  di Kecamatan  Namlea  mendeskripsikan  faktor pendukung  dan  penghambat  pelatihan  ke- lompok  prakoperasi  di  Kecamatan  Namlea, dan  menjelaskan  dampak  pelatihan  terha- dap  anggota  kelompok  prakoperasi  di Kecamatan Namlea
Huraerah  (2011,  p.29)  mengatakan bahwa  individu,  keluarga  atau  masyarakat yang  mengatasi  masalah  sosialnya  lebih sejahtera.  Begitu  pula,  individu,  keluarga atau  masyarakat  yang  kebutuhannya  terpe- nuhi,  seperti  kebutuhan  makanan,  pakaian, rumah,  pendidikan,  kesehatan,  air  bersih, dan  transportasi  akan  merasa  sejahtera. Demikian  pula,  individu,  keluarga  atau masyarakat  menjadi  sejahtera  jika  memiliki kesempatan  sosial  untuk  mengembangkan dan merealisasikan potensi-potensinya.
Berdasarkan  Undang-Undang  No.11 Tahun  2009  Pasal  1  Ayat  1,  kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuh- an  material,  spiritual,  dan  sosial  warga negara  agar  dapat  hidup  layak  dan  mampu mengembangkan  diri,  sehingga  dapat  me- laksanakan fungsi sosial. Perserikatan Bang- sa-Bangsa  (Suharto,2010,  p.1)  memberikan batasan  kesejahteraan  sosial  sebagai  kegiat- an-kegiatan  yang  terorganisasi  yang  bertu- juan untuk membantu individu atau masya- rakat  guna  memenuhi  kebutuhan-kebutuh- an dasarnya dan meningkatkan kesejahtera- an selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat.
Merujuk  pada  penjelasan  Spicker (Suharto,  2010,  p.9)  mengenai  konsep welfare berarti “the  provision  of  social  ser- vices  provided  by  the  state” dan  sebagai “ certain  types  of  benefits,  especially  means- tested social security, aimed at poor people”. Artinya  pembangunan  kesejahteraan  sosial menunjuk pada pemberian pelayanan sosial yang  dilakukan  oleh  negara  atau  jenis-jenis tunjangan  tertentu,  khususnya  jaminan sosial yang ditujukan bagi orang miskin.
Sulistiati (Huda, 2009, p.73) mengata- kan  bahwa,  kesejahteraan  sosial  adalah  ke- seluruhan usaha sosial yang terorganisir dan mempunyai  tujuan  utama  untuk  mening- katkan  taraf  hidup  masyarakat  berdasarkan
konteks  sosialnya.  Di  dalamnya  tercakup pula  unsur  kebijakan  dan  pelayanan  dalam arti  luas  yang  terkait  dengan  berbagai  ke- hidupan  dalam  masyarakat,  seperti  penda- patan,  jaminan  sosial,  kesehatan,  perumah- an,  pendidikan,  rekreasi  budaya,  dan  lain sebagainya.  Lebih  lanjut  dalam  konteks  In- donesia  sendiri  kesejahteraan  sosial  dapat dimaknai  terpenuhinya  kebutuhan  sese- orang,  kelompok,  atau  masyarakat  dalam hal material, spiritual maupun sosial.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  ma- ka  kesejahteran  sosial  merupakan  suatu bentuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia yang berlangsung secara sistematis, baik  yang  terjadi  pada  lembaga-lembaga sosial maupun di kelompok-kelompok yang ada  dalam  masyarakat,  untuk  memenuhi kebutuhan  hidup  perorangan,  keluarganya dan masyarakat.
Selain  kesejahteraan  sosial  juga  ada kesejateraan  ekonomi.  Ilmu  ekonomi  nor- matif (normative economics ) yang berkaitan dengan  atau  mempelajari  tentang  yang  se- harusnya  atau  bagaimana  masalah-masalah ekonomi  yang  dihadapi  oleh  masyarakat seharusnya  diselesaikan  (Salvatore,  2006, p.2).
Rintuh  dan  Miar  (2009,  pp.13-14) menjelaskan  bahwa  konsep  ekonomi  yang dimaksud  adalah  konsep  ekonomi  kesejah- teraan  ( welfare  economics ).  Perkembangan konsep  ekonomi  kesejahteraan  menjadi teori  kebijaksanaan  ekonomi  yang  menarik untuk dipahami dalam usaha membanding- kan  apakah  kondisi  perekonomian  menju- rus ke keadaan yang lebih baik atau sebalik- nya. Beberapa konsep tentang kriteria kese- jahteraan  masyarakat  bermanfaat  bagi  para pengambil keputusan dan kebijakan ekono- mi terutama dalam pemberdayaan ekonomi rakyat
Tugas  pokok  dari welfare  economic adalah  membanding-bandingkan  berbagai kondisi perekonomian ( economic  state ) un- tuk menentukan apakah perubahan  kondisi suatu  perekonomian  menjurus  kearah  yang lebih  baik  atau  sebaliknya.  Tujuan  dari welfare  economic adalah  mengevaluasi  ke- inginan  masyarakat  terhadap  berbagai  per- nyataan atau kebijaksanaan ekonomi, demi-
kian  Henderson  dan  Quandt  (Rintuh  & Miar, 2009, p.15).
Sesuai  dengan  penjelasan  tersebut, teori  ekonomi  kesejahteraan  mempelajari berbagai kondisi di mana cara penyelesaian dari model ekuilibrium umum dapat dikata- kan  optimal.  Hal  tersebut  memerlukan lokasi  optimal  faktor  produksi  diantara  ko- moditi  dan  alokasi  optimal  komoditi,  yaitu distribusi  pendapatan  diantara  konsumen (Salvatore, 2006, p.244).
Pusat  perhatian  dari  kajian  para  eko- nom adalah pertukaran ekonomi, pasar, dan ekonomi.  Sedangkan  masyarakat  dianggap sebagai  sesuatu  yang  luar,  dipandang  seba- gai  sesuatu  yang  telah  ada (given ).  Sebalik- nya, sosiologi memandang ekonomi sebagai bagian  integral  dari  masyarakat.  Sumarto (2010,  p.34)  menjelaskan  bahwa,  di  dalam ilmu  ekonomi,  pola  konsumsi  mayarakat sangat  diperhatikan  karena  konsumsi  ma- syarakat  merupakan  salah  satu  indikator keberhasilan  pembangunan  perekonomian. Semakin  besar  konsumsi  masyarakat  maka hal tersebut mengindikasikan pertumbuhan ekonomi yang sekian besar pula.
Dapat  dikatakan  bahwa  ekonomi  rak- yat adalah segala kegiatan dan upaya rakyat untuk  memenuhi  segala  kebutuhan  hidup- nya yaitu dengan, pangan, papan, pendidik- an dan kesehatan. Dengan kata lain, ekono- mi  rakyat  adalah  kegiatan  ekonomi  yang dilakukan  oleh  rakyat  dengan  mengelola sumber  daya  yang  dapat  dikuasainya,  dan ditunjukan  untuk  memenuhi  kebutuhan dasar  beserta  keluarganya.  Dalam  konteks permasalahan  yang  sederhana,  ekonomi rakyat  adalah  strategi  bertahan  hidup ( survival) dari rakyat miskin (Rintuh & Miar, 2009, p.4).
Mubyarto  (Hamid,  2012,  pp.8-9)  me- ngatakan  bahwa  ekonomi  rakyat  adalah kancah  kegiatan  ekonomi  bagi  masyarakat kecil, orang kecil, Wong cilik, yang merupa- kan  kegiatan  keluarga,  tidak  merupakan usaha  formal  berbadan  hukum,  tidak  juga secara  resmi  diakui  sebagai  sektor  ekonomi yang berperan penting dalam perekonomian nasional.  Dalam  literatur  ekonomi  pemba- ngunan  disebut  sebagai  sektor  informal, “ underground  economy ”,  atau  “ extralegal sector ”.  Dalam  demokrasi  ekonomi  Indo-
nesia  produksi  tidak  hanya  dikerjakan  oleh sebagian  warga  tetapi  oleh  semua  warga masyarakat,  dan  hasilnya  dibagikan  kepada anggota masyarakat secara adil dan merata.
Sumarto  (2010,  p.96)  menambahkan bahwa  dalam  menjalankan  roda  perekono- mian yang berdasarkan kepentingan masya- rakat,  tata  nilai  dalam  kehidupan  ekonomi yang  kokoh.  Ekonomi  yang  berbasis  kerak- yatan  tidak  hanya  mementingkan  kepen- tingan segelintir atau sekelompok kecil ma- syarakat yang memegang modal dalam skala mayoritas. Ekonomi yang berbasis nilai-nilai kerakyatan  harus  bisa  menjembatani  dan menggerakan  komunitas  ekonomi  “kelas bawah”  dalam  hal  ini  Koperasi  dan  UMKM menjadi  ekonomi  “kelas  menengah”  atau bahkan “kelas atas.
Sesuai  dengan  penjelasan  tersebut maka  disimpulkan,  yang  berkaitan  dengan ekonomi  rakyat  atau  masyarakat  meliputi dua  hal  yaitu  masyarakat  harus  mendapat jaminan untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang  dianggap  layak  dan  sesuai  dengan  ke- adaan mereka. Maupun mencipta pekerjaan agar  dapat  meningkatnya  daya  beli  masya- rakat  sehingga  angka  pertumbuhan  ekono- mi masyarakat meningkat.
Peningkatan  ekonomi  kerakyatan  ha- rus  diimbangi  dengan  peningkatan  sumber daya  manusia.  Oleh  karena  itu  pemerintah mengupayakan  dengan  mengadakan  pela- tihan  bagi  kelompok  masyarakat  untuk meningkatkan sumber daya manusia. Flippo (Kamil,  2012,  p.3)  mengemukakan  bahwa “ training is the act increasing the knowledge and  skill  of  an  employee  for  doing  a  par- ticular  job” Pelatihan  adalah  tindakan  me- ningkatkan  pengetahuan  dan  keterampilan seorang pegawai untuk melaksanakan tugas tertentu.  Hal  senada  ditambahkan  oleh Beach (Kamil, 2012, p.10) yaitu “ The objective of  training  is  to  achieve  a  change  in  the behavior of those training” . Tujuan pelatihan adalah  untuk  memperoleh  perubahan  da- lam  tingkah  laku  mereka  yang  terlatih. Seiring  dengan  pengertian  tersebut  dapat disimpulkan bahwa pelatihan kaitannya de- ngan pekerjaan tertentu, pada kenyataannya tidak  selalu  dikaitkan  bagi  pegawai,  tetapi juga dapat dikaitkan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh setiap orang sehari-hari, baik
dalam lingkungan organisasi maupun usaha pribadi.  Bhatti  dan  Kaur  (2010,  p.1)  men- jelaskan  pelatihan  merupakan  salah  satu teknik  pengembangan  sumber  daya  manu- sia  yang  paling  penting  dan  dapat  diandal- kan untukmeningkatkan produktivitas orga- nisasi dan karyawan.
Dalam  Inpres  No  15  Tahun  1974, pengertian  pelatihan  adalah  bagian  dari pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk  memperoleh  dan  meningkatkan pengetahuan  dan  keterampilan,  berlaku dalam  waktu  relatif  singkat  dengan  metode mengutamakan  praktik  dari  pada  teori.  Pe- latihan  memiliki  dua  sasaran,  yakni  partisi- pasi  dan  organisasi.  Kegiatan  pelatihan diharapkan  terjadi  perbaikan  tingkah  laku pada  partisipan  pelatihan  yang  sebenarnya merupakan  anggota  suatu  organisasi,  dan yang kedua perbaikan organisasi itu sendiri, yakni agar menjadi efektif.
Mujiman  (2011,  p.58) mengungkapkan bahwa  menetukan  kebutuhan  pelatihan bukan hal sederhana sebab kebutuhan pela- tihan  terkait  dangan  siapa  yang  dilatih, tujuan  pelatihan;  untuk  kebutuhan  siapa pelatihan  itu  dilakukan,  siapa  penyeleng- gara  pelatihan,  dan  merupakan  paket  yang tak  dapat  dipecah-pecah  sesuai  dengan  ke- inginan  pembelajar  ( teacher-controlled ), ataukah  dapat  dipilih  materinya  oleh pembelajar sendiri ( learner-controlled ). Pelatihan tidak bermanfaat jika peser- ta  tidak  mendapatkan  kemampuan  atau motivasi  untuk  mendapatkan  keuntungan darinya.  Berkaitan  dengan  kemampuan, peserta butuh (di antara hal-hal lain) bacaan yang disyaratkan, keterampilan menulis dan metematika, dan persyaratan tingkat pendi- dikan  intelegensi,  dan  pengetahuan  dasar. Oleh  karena  itu,  apabila  seseorang  sangat menginginkan  sesuatu,  jalan  nampaknya terbuka  untuk  memperolehnya  dan  yang bersangkutan berupaya mendapatkannya.
Siagian  (2008,  p.292)  menjelaskan dengan  cara  yang  sangat  sederhana,  teori harapan  bermakna  bahwa  jika  seseorang menginginkan  sesuatu  dan  memperoleh sesuatu itu cukup besar, yang bersangkutan sangat  terdorong  untuk  memperoleh  hal yang  diinginkannya  itu.  Sebaliknya,  jika harapan  memperoleh  hal  yang  diinginkan-
nya  itu  tipis,  motivasinya  pun  untuk  ber- upaya  menjadi  rendah.  Dari  penjelasan diatas bila dikaitkan dengan koperasi sangat memiliki  hubungan  dengan  motivasi  ang- gota  koperasi  untuk  memenuhi  kebutuhan hidup kearah yang lebih baik. Hatta (Baswir, 2012,  p.2)  menjelaskan  bahwa  Koperasi didirikan sebagai persekutuan  kaum  yang lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai  keperluan  hidupnya  dengan  ong- kos  yang  semurah-murahnya  itulah  yang dituju.  Pada  koperasi  didahulukan  keperlu- an bersama, bukan keuntungan.
Lebih  lanjut  Baswir  (2012,  p.68)  men- jelaskan  peran  koperasi  dalam  bidang  eko- nomi  yaitu:  (1)  membangkitkan  semangat kemanusiaan  untuk  usaha  koperasi  dalam bentuk  pelayanan  bagi  masyarakat  dan bukan  mencari  keuntungan;  (2)  pembagian sisa  usaha  tidak  berdasarkan  pada  modal, tetapi  sesuai  jasa  dan  partisipasinya;  (3) mengurangi  monopoli  dalam  berbentuk perkumpulan modal, sebagai usaha bersama untuk  meningkatkan  kesejateraan  anggota koperasi;  (4)  menawarkan  barang  dan  jasa yang  lebih  murah  sebagai  pelayanan  utama koperasi  dari  pada  perusahaan;  (5)  keun- tungan yang diperoleh tidak dinikmati oleh ketua/pengurus,  tetapi  diperuntukan  bagi anggota  sesuai  dengan  partisipasi;  (6)  me- ngurangi  usaha  niaga,  dan  melingdungi konsumen  dari  iklan  yang  membingunkan serta  menghapuskan  tata  niaga  yang  tidak benar dan jujur; (7) mengutamakan kejujur- an  dan  keterbukaan  untuk  semua  anggota agar  mengetahui  keuangan  serta  meng- awasinya;  (8)  koperasi  menjaga  keseim- bangan  antara  permintaan  dan  penawar- an,serta  menghidari  penumpukan  barang dengan  tujuan  untuk  mencari  keuntungan; (9) masyarakat dilatih memafaatkan penda- patan  secara  baik  untuk  memenuhi  kebu- tuhan  hidaup  dan  hemat  agar  dapat meningkatkan kesejahteraan.
Fungsi  koperasidari  aspek  ekonomi dan  sosial  mencerminkan  adanya  proses pendidikan  nonformal  yang  berlangsung hingga mampu membentuk perilaku masya- rakat  sesuai  dengan  konteks  ekonomi  dan sosial yang lebih demokratis. Peran koperasi dari  sisi  ekonomi  sebagai  pembuktian  bah- wa  kegiatan  koperasi  berlangsung  dalam
formula  pendidikan  nonformal.  Sasaran yang  dikehendaki  dalam  bidang  ekonomi memberi  sinyal  tentang  proses  pendidikan nonformal  yang  berlangsung  dalam  kegiat- an  koperasi,  baik  sejak  awal  penentuan hingga kegiatan operasionalnya.
Dikaji  secara  mendalam  pelatihan yang  diberikan  untuk  koperasi/KUD  dan prakoperasi  merupakan  suatu  upaya  pem- berdayaan  masyarakat  oleh  Dinas  Koperasi Kabupaten  Buru  melalui  gerakan  koperasi, yang  dimulai  dengan  kelompok-kelompok organisasi  masyarakat  yang  hendak  men- dirikan koperasi. Sebagai suatu bentuk pem- berdayaan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi keluarga dan masyarakat.
Suryono  dan  Sumarno  (2012,  p.142), menjelaskan  konsep  pemberdayaan  masya- rakat  diperkenalkan  sebagai  upaya  mem- bantu masyarakat untuk melakukan sebuah perubahan  menuju  kehidupan  yang  lebih berkualitas  baik  untuk  diri,  keluarga  mau- pun  lingkungan  sekitarnya,  maka  model pendampingan lebih memiliki makna kesetaraan ( equlity ).
Pemerintah  tidak  lepas  tangan  dalam pemberdayaan  masyarakat,  oleh  sebab  itu pemerintah  secara  terus-menerus  melaku- kan  pembinaan  untuk  masyarakatmelalui pendidikan  dan  pelatihan  dengan  tujuan agar  masyarakat  memilki  kecakapan  hidup atau  lifeskill.  Berdasarkan  Undang  Undang Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan nonformal adalah  jalur  pendidikan  diluar  pendidikan formal  yang  dapat  dilaksanakan  secara terstruktur  dan  berjenjang.  Pendidikan informal  adalah  jalur  pendidikan  keluarga dan  lingkungan  masyarakat.  Untuk  itu kedua jalur pendidikan  tersebut terdiri atas keluarga, kelompok belajar, lembaga kursus, pelatihan,  majelis  taklim  dan  pusat  kegitan belajar masyarakat (PKBM).
Sistem  pendidikan  yang  bersifat nonformal  disusun  secara  sistematis  dan terorganisir,  yang  diselenggarakan  di  luar sistem  persekolahan,  serta  diperuntukan kepada individu, kelompok dan masyarakat, agar  dapat  meningkatkan  pendidikan  dan ketrampilan  bagi  masyarakat  baik  secara fisik  maupun  nonfisik  sehingga  masyarakat
terbebas  dari  kebodohan,  kemiskinan  dan keterbelakangan.
Pendidikan  dan  keterampilan  untuk kelompok  prakoperasi  dipandang  sangat penting  dalam  menghadapi  perkembangan kondisi  ekonomi  masyarakat  yang  semakin sulit.  Masyarakat  dihadapkan  dengan  ke- adaan  ekonomi yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu yang sangat tinggi, se- hingga  masyarakat  sangat  sulit  untuk  me- menuhi  kebutuhan  hidupnya  sehari-hari. Upaya  yang  dilakukan  dapat  bermanfaat, serta  dipandang  sebagai  aktifitas  ekonomi yang  siap  untuk  menghadapi  suatu  per- saingan  yang  dapat  membawa  masyarakat menuju  kesejahteraan  hidup  yang  lebih baik.  Untuk  mengembangkan  masyarakat serta meningkatkan kebutuhan masyarakat, melalui pengembangan sumber daya manu- sia  yang  diselenggarakan  baik  pihak  swasta maupun  pemerintah,  telah  bersama-sama melakukan  suatu  upaya  yang  bermanfaat bagi  masyarakat  hal  ini  memberikan  pen- didikan dan pelatihan yang berupa kecakap- an hidup atau lifeskill .
Sehingga dalam penelitian lebih terta- rik  melihat  permasalah  tentang  bagaimana proses  pembentukan  kelompok  prakoperasi di Kecamatan Namlea, faktor-faktor apakah yang  menjadi  pendukung  dan  penghambat pelatihan  kelompok  prakoperasi  di  Keca- matan  Namlea,  dan  bagimana  dampak  pe- latihan  terhadap  anggota  kelompok  prako- perasi di Kecamatan Namlea.

## METODE
Penelitian  inimerupakan  penelitian kasus  yang  dilaksanakan  di  Kecamatan Namlea Kabupaten Buru. Penelitian dilaksa- nakan  pada  bulan  Februari  sampai  dengan bulan April 2013.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif  naturalistik  dengan  subjek  pene- litian sebanyak 4 unit kelompok prakoperasi dikecamatan Namlea, dan yang objek dalam penelitian  ini  adalah  anggota  prakoperasi yang  telah  mengikuti  pendidikan  dan  pela- tihan  pada  tahun  2012  serta  pihak  penye- lenggara pelatihan.
Metode pengumpulan data yang digu- nakan  dalam  penelitian  adalah  observasi, wawancara,  dan  dokumentasi.  Dan  peneliti
sendiri sebagai instrumen kunci yang secara langsung  terun  ke  lapangan  untuk  me- ngumpulkan  data  dengan  menggunakan beberapa  data  instrumen  tambahan  lain. Instrumen  tambahan  adalah  lembaran pengamatan,  pedoman  wawancara,  doku- mentasi.
Teknik  analisis  data  dalam  penelitian ini  menggunakan  model  interaktif,  yang dimuali  dari  pengumpulan  data,  reduksi data,  penyajian  data  dan  penarikan  kesim- pulan. Untuk mendapatkan keabsahan data dalam  penelitian  ini,menggunakan  teknik trianggulasi,  perpanjangan  pengamatandan meminta pendapat ahli.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Proses Pembentukan Kelompok Prakoperasi di Kecamatan Namlea
Hasil  wawancara  dengan  penyeleng- gara  dan  peserta  pelatihandiperoleh  data bahwa  proses  pembentukan  kelompok  pra- koperasi  di  Kecamatan  Namlea,  pemben- tukannya  dari  kelompok  masyarakat  yang ada  dalam  organisasi  masyarakat  maupun tidakdan  diprakasasi  oleh  tokoh  masyara- kat.  Pelaksanaan  pelatihan  bagi  kelompok prakoperasi  merupakan  suatu  upaya  pem- berdayaan  masyarakat  oleh  Dinas  Koperasi Kabupaten  Buru  melalui  gerakan  koperasi yang  dimulai  dengan  kelompok  kelompok organisasi  masyarakat  yang  hendak  mendi- rikan koperasi. Tujuan pelaksanaan pelatih- an  manajemen  pengelolaan  prakoperasi adalah  untuk  meningkatkan  Sumber  Daya Manusia dalam gerakan koperasi khususnya kepada pengurus, pengawas pengelolah dan anggota  prakoperasi.  Sehingga  terwujud koperasi  atau  KUD  yang  tangguh,  kuat  dan mandiri  serta  memiliki  daya  saing  tinggi dan  mampu  memberikan  pelayanan  yang maksimal  bagi  anggota  dan  masyarakat umumnya,  serta  dapat  memberikan  kontri- busi  positif  dalam  meningkatkan  pendapat asli daerah (PAD).
Proses  pembentukan  kelompok  pra- koperasi  di  Kecamatan  Namlea  tidak  ada campur tangan dari Dinas Koperasi. Kelom- pok yang terbentuk melapor di Dinas Kope- rasi,  selanjutnya  Dinas  Koperasi  Kabupaten
Buru  menindak  lanjuti  laporan  tersebut dengan  melakukan  sosialisasi  kepada  ma- sing-masing  kelompok  prakoperasi  yang telah  mendaftarkan  kelompok  prakoperasi di  Dinas  Koperasi.  Sosialisasi  dari  Dinas Koperasi  bertujuan  untuk  memberikan  pe- mahaman  kepada  masyarakat  khususnya yang mendirikan prakoperasi tentang struk- tur kepengurusan, selain itu sosialisasi dila- kukan untuk memberikan informasi tentang persyaratan  mendirikan  prakoperasi  dan syarat  prakoperasi  menjadi  koperasi  yang berbadan hukum.
Selain  itu  Dinas  Koperasi  Kabupaten Buru  melakukan  pelatihan-pelatihan  yang diberikan kepada koperasi KUD mapun pra- koperasi  yang  dilaksanakan  di  Kecamatan Namlea,  diberikan  secara  berasamaan  de- ngan tidak mambeda-bedakan  antara kope- rasi/KUD  maupun  prakoperasi.  Dengan maksud  agar  semua  peserta  memiliki  pe- mahaman  yang  saman  dalam  mengelola usaha.
Untuk itu Kurikulum pelatihan mana- jeman  pengelolaan  koperasi/KUD  dan  pra- koperasi sama, namun Dinas Koperasi Buru masih  mengunakan  kurikulum  yang  belum terstruktur  atau  bersifat  sementara  dan  di- sesuaikan dengan kebutuhan koperasi/KUD dan  prakoperasi.  Tujuan  dilaksanakan  ke- giatan  pelatihan  manajemen  pengelolaan koperasi/KUD  dan  prakoperasi  adalah  un- tuk  meningkatkan  Sumber  Daya  Manusia dalam  gerakan  koperasi  khususnya  kepada pengurus,  pengawas  pengelola  dan  anggota koperasi.
Biaya pelatihan yang digunakan Dinas Koperasi  Kabupaten  Buru  bersumber  dari APBD  Kabupatan  Buru.  Sasaran  pelatihan adalah (1) terwujudnya pengurus, pengawas, pengelola  dan  anggota  koperasi  yang  pro- fessional  sesuai  dengan  kebutuhan  yang diinginkan,  (2)  terwujudnya  koperasi  yang kuat,  tangguh  dan  mandiri  serta  memiliki daya saing yang tinggi, (3) terciptanya kope- rasi  yang  mampu  memberikan  pelayanan secara  maksimal  serta  dirasakan  langsung oleh  anggota  koperasi  dan  masyarakat umumnya,  (4)  terciptanya  koperasi  yang dapat  memberikan  kontribusi  positif  bagai peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

## 156 - Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat, Volume 1 – Nomor 2, November 2014
Selain itu sarana prasarana penunjang pela- tihan masih sangat terbatas dan seadanya.
Materi  pelatihan  yang  diberikan  oleh fasilitator  dari  Dinas  Koperasi  Kabupaten Buru meliputi pelatihan manajemen penge- lolaan  koperasi,fungsi  manajemen  dalam pengembangan  koperasi,  Pokok-pokok  ke- bijakan  dan  program  pemerintah  dalam pemberdayaan  koperasi  dan  UKM,  Fungsi menajemen  dalam  meningkatkan  pengem- bangan  koperasi,  dan  kewirausahaan.  Pen- didikan  dan  pelatihan  yang  dilaksanakan oleh  Dinas  Koperasi  Buru  hanya  diperun- tukan  bagi  anggota  kelompok  prakoperasi atau pengurus. Rata-rata anggota kelompok prakoperasi  yang  mengikuti  pelatihan  me- miliki motivasi sangat tinggi, sebab pelatih- an dapat menambah pengetahuan dan kete- rampilan  peserta  serta  membangkitkan  se- mangat  usaha  dari  masing-masing  anggota prakoperasi.Waktu  pelatihan  belum  sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat oleh Dinas  Koperasi,  tetapi  pelaksanaan  pelatih- an disesuaikan dengan biaya yang dialokasi- kan  oleh  pemerintah  daerah  Kabupaten Buru  yang  diperoleh  dari  APBD.  Sehingga waktu  pelatihan  rata-rata  kurang  lebih  ha- nya 3 hari.
Fasilitator/narasumber mempunyai peran yang sangat penting untuk keberlang- sungan  pelatihan  manajemen  pengelolaan koperasi. Fasilitator/narasumber yang mem- berikan materi pelatihan semua berasal dari Dinas  Koperasi  Kabupaten  Buru  telah  me- miliki  pengetahuan  maupun  keterampilan khusus  yang memadai.  Fasilitator yang ber- ada  dalam  lingkup  Dinas  Koperasi  Kabu- paten  Buru  sudah  memenuhi  kriteria  baik dari  segi  pendidikan  formalnya  maupun pendidikan nonformal yang pernah diikutinya.
Anggota  kelompok  prakoperasi  me- miliki latar belakang kehidupan dan ekono- mi  yang  beragam.  Ada  petani  minyak  kayu putih, karyawan bengkel, ibu rumah tangga, pengungsi  korban  kerusuhan  Ambon,  nela- yan,  pedagang,  dan  ada  juga  pegawai. Anggota  kelompok  prakoperasi  mengakui kehidupan  ekonomi  sebelum  menjadi  ang- gota prakoperasi sangat sederhana tidak ada yang berlebihan. Namun setelah meng-ikuti pelatihan  anggota  kelompok  prakoperasi
dapat  memiliki  pengetahuan  dan  keteram- pilan  dalam  mengelolah  usaha,  sehingga anggota  yang  sudah  memiliki  usaha  dapat menggunakan strategi dan manajemen yang lebih baik lagi dalam megembangkan usaha- nya  menjadi  lebih  maju.  Rata-rata  peserta yang  sudah  mengikuti  pelatihan  dan  sudah mempunyai  usaha,  usahanya  menjadi  lebih baik  atau  mengalami  kemajuan.  Sedangkan anggota  yang  belum  memiliki  usaha  terins- pirasi untuk membuka usaha sesuai dengan kemampuan masing-masing dan lingkungan tempat  anggota  berdomisili  dengan  tujuan agar  dapat  meningkatkan  perekonomian keluarga.
Faktor Pendukung dan Penghambat Pelatih- an Prakoperasi di Kecamatan Namlea.
Faktor  pendukung  Pelaksanaan  pela- tihan sehingga pelatihan dapat berlangsung dengan  lancer  didukung  oleh  biaya  yang telah  disediakan  pemerintah  daerah  Kabu- paten  Buru  untuk  pelaksanaan  pelatihan bagi  koperasi/KUD  dan  prakoperasi,  serta motivasi  dari  anggota  yang  sangat  ting- gi,dengan  mengikuti  pelatihan  dapat  me- nambah  pengetahuan,  dan  keterampilan anggota prakoperasi dalam mengelola usaha dan meningkatkan usahanya sehingga dapat meningkatkan  perekonomian  keluarga.  Se- lain  itu  yang  menjadi  faktor  penghambat pelaksanaan pelatihan yakni anggota kelom- pok  prakoperasi  ada  yang  mempunyai  pe- kerjaan  tetap  sehingga  tidak  dapat  meng- ikuti  pelatihan,  kesibukan  anggota  pra- koperasi  mengurusi  usaha  dan  masalah  da- lam  keluargaserta  tingkat  pendidikan  yang dimiliki  oleh  anggota  prakoperasi  yang tergolong  rendah  sehingga  sulit  mengerti memehami materi pelatihan yang diberikan oleh fasilitator.
Dampak Pelatihan terhadap Kelompok Pra- koperasi di Kecamatan Namlea
Dampak  Pelatihan  bagi  anggota  pra- koperasi  yang  telah  mengikuti  pelatihan, diantaranya adalah peserta yang mau mem- buka  usaha  disesuaikan  dengan  kemampu- an  masing-masing,  meningkatkan  dan memperbesar  usaha,  serta  saling  membel- ajarkan  diantara  yang  sudah  mengikuti pelatihan  dengan  yang  belum  mengikuti
pelatihan,  sehingga  terjadi  peningkatan kesejateraan  ekonomi  pada  masing-masing anggota. Sedangkan dampak negatifnya yak- ni  kurangnya  transparasi  pengurus  pada anggota dapat meneyebabkan ketidakperca- yaan  anggota  peda  pengurus  prakoperasi, selain  itu  pengurus  prakoperasi  sibuk dengan  usaha  pribadinya  jadi  mengabaikan tugasnya  sebagai  pengelolah  prakoperasi mengakibatkan sebagian prakoperasi menjadi macet.

## Pembahasan
Terkait  dengan  proses  pembentukan kelompok prakoperasi di Kecamatan Namlea,  proses  pembentukan  kelompok prakoperasi  diprakarsai  oleh  tokoh-tokok masyarakat  baik  yang  ada  dalam  organisasi maupun  yang  tidak  tergabung  dalam  orga- nisasi. Langkah-langkah pembentukan kelompok  prakoperasi  diawali  dengan  per- temuan  untuk  berembuk  tentang  siapa  saja yang  mau  bergabung  dalam  kelompok  pra- koperasi,  penentuan  nama  koperasi,  peng- urus  koperasi,  dan  penentuan  jumlah simpanan  wajib  serta  simpanan  pokok.  Se- lanjutnya  kelompok  prakoperasi  melapor- kan  ke  Dinas  Koperasi  sebagai  kelompok prakoperasiyang  baru  dibentuk.  Dinas  Ko- perasi  menindak  lanjuti  laporan  tersebut dengan  memberikan  sosialisasi  kepada kelompok  prakoperasi  untuk  memperjelas bidang  usaha  yang  dikelola  oleh  prakope- rasi, yang kemudian diikuti dengan pelatih- an bagi pengurus kelompok prakoperasi.
Pelaksanaan  pelatihan  bagi  kelompok koperasi,  KUD  dan  prakoperasi  belum  me- miliki  kurikulum  terstruktur.  Kurikulum yang  digunakan  disesuaikan  dengan  kebu- tuhan,  tujuan dan sasaran yang di inginkan oleh  kelompok  koperasi/KUD  maupun  ke- lompok  prakoperasi  agar  memiliki  penge- tahuan  dan  keterampilan  dalam  mengelola usaha.  Perumusan  tujuan  pelatihan  tidak melibatkan peserta pelatihan atau koperasi/ KUD  dan  prakoperasi.  Sebelum  pelatihan Dinas Koperasi melakukan analisis kebutuh- an  dilapangan  untuk  mengetahui  permasa- lahan  yang  dihadapi  oleh  kelompok  kope- rasi/KUD dan prakoperasi.
Hasil  yang  diperoleh  di  lapangan dijadikan  dasar  untuk  perumusan  tujuan
pelatihan  dan  dimasukan  kedalam  tujuan instruksional  umum  dan  tujuan  instruk- sional  khusus.  Namun  dalam  pelaksanaan pelatihan  tersebut  Dinas  Koperasi  Kabupa- ten Buru belum memiliki sarana dan prasa- rana pelatihan yang baik.
Pelatihan  dilaksanakan  yang  oleh Dinas  Kabupaten  Buru  bagi  pengurus  atau anggota  koperasi/KUD  dan  prakoperasi  da- lam bentuk Diklat yang dilaksanakan secara bersamaan.  Dengan  tujuan  agar  peserta yang  mengikuti  pelatihan  memiliki  kesung- guhan  dalam  mengikuti  diklat  sehingga mereka  dapat  memiliki  pendidikan  dan keterampilan dalam mengelolah usaha. Ma- teri diklat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan  sehingga  tidak  ada  kurikulum yang terstruktur dalam pelatihan. Pokok ba- hasan  dalam  pelatihan  disesuaikan  dengan indikator pencapaian agar dapat meningkat- kan  Sumber  Daya  Manusia  dan  mewujud- kan  koperasi  yang  kuat,  tangguh  ulet  serta memberikan  kontribusi  bagi  anggota  kope- rasi/KUD maupun prakoperasi dalam mengelola  usaha  sehingga  dapat  mening- katkan ekonomi anggota, serta memberikan kontribusi bagi daerah.
Waktu pelatihan terbatas karena dise- suaikan  dengan  anggaran  yang  dikeluarkan oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Buru. Fasilitator yang memberikan diklat memiliki tingkat  pendidikan  S-1  dan  pernah  meng- ikuti  pelatihan,  sehingga  fasilitator  mampu mengidentifikasi  kebutuhan  dari  peserta, dan mampu merancang pelatihan yang baik, serta  dapat  memberikan  pelatihan  yang maksimal  kepada  peserta  pelatihan  sehing- ga memberikan manfaat bagi peserta.
Kegiatan  ekonomi  yang  dijalankan oleh  kelompok  prakoperasi  di  Kecamatan Namlea  Kabupaten  Buru  bergerak  dibidang simpan  pinjam,  dengan  tujuan  agar  ang- gotanya  dapat  meminjam  modal  dari  pra- koperasi  untuk  meningkatkan  usahanya bagi  anggota  prakoperasi  yang  sudah  me- miliki  usaha  dan  bagi  anggota  yang  belum memiliki  usaha  agar  termotivasi  untuk membuka  usaha  sesuai  dengan  keinginan- nya,  dengan  satu  harapan  agar  masing- masing anggota mempunyai usaha.
Keberhasilan  pelaksanaan  pelatihan dapat  dilihat  dengan  adanya  perubahan
perekonomian  peserta  pelatihan  dan  ang- gota  kelompok  prakoperasi  setelah  meng- ikuti  pelatihan.  Walaupun  tidak  semua anggota  kelompok  prakoperasi  mengikuti pelatihan,  namun  anggota  kelompok  pra- koperasi  yang  sudah  mengikuti  pelatihan membelajarkan  anggota  yang  belum  meng- ikuti pelatihan tentang bagaimana memenej usaha  dan  mengelolah  usaha  supaya  ber- kembang.  Sehingga  rata-rata  anggota  pra- koperasi memiliki tingkat kesejateraan lebih baik  setelah  menjadi  anggota  prakoperasi dibandingkan  sebelum  menjadi  anggota prakoperasi.
Selain  itu  keberhasilan  pelaksanaan pelatihan  juga  karena  didukung  oleh  biaya dari  pemerintah  daerah  Kabupaten  Buru lewat  Dinas  Koperasi,  kerja  sama  antara peserta  pelatihan  dimana  anggota  yang sudah  faham  akan  membelajarkan  kepada peserta  yang  belum  faham,  memiliki  fasili- tator/narasumber  pelatihan  yang  dapat diandalkan  baik  segi  pendidikan  maupun pengalaman  di  bidang  masing-masing,  dan didukung  oleh  para  peserta  pelatihan  yang bersungguh-sungguh untuk belajar agar da- pat  menambah  pengetahuan  dan  keteram- pilan  dalam  mengelola  koperasi  maupun usaha masing-masing anggota.
Kendala-kendala  yang  mempengaruhi pelaksanaan  pelatihan  adalah  faktor  usia peserta diklat yang beragam ada yang muda juga  ada  yang  sudah  tua  dan  tingkat  pen- didikan yang beragam mulai SMP sampai S1, hal  ini  sangat  berpengaruh  dalam  mema- hami  materi  dan  berinteraksi  selama  pela- tihan.  Selain  itu  Waktu  pelatihan  yang  ter- batas  karena  biaya  pelatihan  yang  terbatas dan  saranadan  prasarana  yang  belum  baik, serta kondisi alam.
Kontribusi  pelatihan  terhadap  kelom- pok  prakoperasi  yang  dilaksanakan  oleh Dinas  Koperasi  Kabupaten  Buru  di  Keca- matan  Namlea  adalah  dapat  meningkatkan sumber daya manusia (SDM), membangkit- kan  semangat  untuk  mendirikan  koperasi dan  berwirausaha,  dan  turut  membantu masyarakat  khususnya  anggota  kelompok prakoperasi  dalam  meningkatkan  ekonomi keluarganya.
Selain  itu  ada  dampak  positf  yang dirasakan  oleh  anggota  prakoperasi  adalah
masing-masing  anggota  mempunyai  kegiat- an yang bergerak dalam bidang usaha, yang dapat  meningkat  ekonomi  keluarga  dari yang  sebelumnya  sehingga  dapat  mening- katkan  kesejahteraan  ekonomi  keluarga. Sedangkan  dampak  negatif  yang  dialami oleh  kelompok  prakoperasi  setelah  meng- ikuti  pelatihan  yakni  kurangnya  transparasi pengurus menimbulkan rasa curiga anggota kepada  pengurus  dan  kesibukan  pengurus pada  usaha  masing-masing  membuat  peng- urus  lalai  dalam  mengurus  prakoperasi sehingga  ada  prakoperasi  yang  mengalami kemunduran bahkan macet.

## PENUTUP

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pem- bahasan  dapat disimpulkan bahwa (1) input kelompok  pra  kopresai  dibentuk  dari  orga- nisasi  kelompok  masyarakat  yang  memiliki pandangan yang sama, dengan bantuan dari Dinas Koperasi lewat sosialisasi tentang pro- ses  pembentukan  prakoperasi,  syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendirikan pra- koperasi, memiliki tujuan dan  sasaran  serta kurikulum,  di  biayai  oleh  PEMDA  Kabupa- ten  Buru,  namun  sarana  dan  prasarana belum memadai. Proses pelatihan dilaksana- kan  dalam  bentuk  diklat,  dapat  memberi motivasi  bagi  anggota  pelatihan,  materi sesuai  dengan  kebutuhan  anggota  pra  ko- perasi,  waktu  pelatihan  sangat  singkat,  dan fasilitator  dari  Dinas  Koperasi  memadai. Output menunjukan  setelah  menjadi  ang- gota  prakoperasi  dan  mengikuti  pelatihan dapat  menumbuhkan  keinginan  berwira- usaha  bagi  peserta  pelatihan  yang  belum memiliki  usaha  dan  memberikan  motivasi bagi  yang  sudah  memilki  usaha  untuk  me- ningkatkan usahanya. (2) faktor pendukung pelatihan  yakni  dana  pelatihan,  fasilitator/ narasumber,  motivasi  anggota  prakoperasi mengikuti  pelatihan  untuk  menambah pengetahuan  dan  keterampilan  mengelola usaha.  Faktor  penghambat,  usia  terlalu  tua, tingkat  pendidikannya  rendah,  masalah  da- lam  keluarga,  waktu  pelaksanaan  pelatihan sering  terlambat  dari  jadwal  yang  ditetap- kan,  sarana  prasarana  yang  kurang  mema- dai,  keterbatasan  kemampuan  anggota  pra-
koperasi  melakukan  interaksi,  tempat  ting- gal  jauh  dari  tempat  pelatihan.  (3)  dampak pelatihan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota dalam mengelola usaha  sehingga  dapat  meningkatkan  per- ekonomian  anggota  prakoperasi.  Dampak negatifnya  tidak  adanya  transparansi  peng- urus  dengan  anggota  dalam  mengelolah keuangan,  menyebabkan  kurangnya  keper- cayaan anggota terhadap pengurus sehingga prakoperasi tidak dapat berkembang.

## Saran
Perhatian  Dinas  Koperasi  Kabupaten Buru  kepada  organisasi  masyarakat  yang hendak mendirikan prakoperasi, serta mem- percepat prakoperasi menjadi koperasi yang memiliki kekuatan hukum/berbadan hukum.  Perlunya  penambahan  biaya  dari Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Buru  yang diperuntukan  bagi  pelatihan  koperasi/KUD dan  prakoperasi  sehingga  pelaksanaannya dapat  berlangsung  sesuai  dengan  rencana yang  dibuat.  Waktu  pelatihan  harus  diting- katkan  dari  yang  sebelumnya  agar  peserta yang mengikuti pelatihan dapat memahami materi  dengan  baik,  serta  menyediakan.Ke depan  Dinas  Koperasi  Kabupaten  Buru  ha- rus memiliki sarana dan prasarana pelatihan yang  baik  agar  peserta  yang  mengikuti pelatihan  merasa  nyaman  selama  pelatihan berlangsung.

## DAFAR PUSTAKA
Baswir, Revrison. (2012). Koperasi Indonesia . Yogyakarta: BPFE
Bhatti,  M  Awais  and  Kaur,  Sharan.  (2010). The  role  of  individual  and  training design  factors  on  training  transfer. The  Journal  of  European  Industrial Training,  Vol.  34.  Diakses  dari
www.emeraldinsight.com/0309- 0590.htm.  pada  tanggal  5  Januar 2013.
Hamid,  Edy  Suandi.  (2012). Dinamika ekonomi  Indonesia .  Yogyakarta:  UII Press.
Huraerah,  Abu.  (2008). Pengorganisasian dan pengembangan masyarakat model  dan  strategi  pembangunan berbasis kerakyatan . Bandung: Humaniora.
Kamil,  Mustofa.  (2012). Model  pendidikan dan  pelatihan:  konsep  dan  aplikasi . Bandung: Alfabeta.
Mujiman,  Haris.  (2011). Manajemen  pelatih- an  berbasis  belajar  mandiri .  Yogya- karta: Pustaka Pelajar Offset
Republik Indonesia. (2009). Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun  2009  Tentang  Kesejahteraan Sosial.
Rintuh, Cornelis & Miar. (2005). Kelembaga- an  dan  ekonomi  kerakyatan .  Yogya- karta: BPFE-Yogyakarta.
Salvatore, Dominick. (2006). Mikro ekonomi Jakarta: Erlangga
Siagian,  Sondang  P.  (2008). Manajemen sumber daya manusia . Jakarta: Bumi Aksara.
Suharto, Edi. (2010). Membangun mayarakat memberdayakan rakyat, (kajian stra- tegis  pembangunan  kesejahteraan (sosial & pekerjaan sosial) . Bandung: Refika Aditama.
Suryono, Yoyon & Sumarno. (2012). Pembel- ajaran  kewirausahaan  masyarakat. Yogyakarta: Aditya media.