## KAJIAN OBLIGASI DAERAH SEBAGAI ALTERNATIF SUMBER PEMBIAYAAN UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH (STUDI KASUS DI PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH)
*) Wawan Setiadi

## Kabid Akuntansi DPPKD Kota Magelang

## ABSTRACT
Laporan  penelitian  ini  mencoba  menguraikan  dan  menganalisis  isu  obligasi  daerah sebagai salah satu alternatif sumber pendanaan pembangunan bagi pemerintah daerah di Jawa Tengah. Fokus dari penelitian ini adalah keuntungan dan kerugian dari penerbitan obligasi  daerah  sebagai  alternatif  sumber  daya  pembiayaan  pemerintah  daerah  dan kelayakan penerbitan obligasi daerah. Penelitian akan terbatas pada satu  propinsi Jawa Tengah.  Studi  kasus  ini  menggunakan  Jawa  Tengah  sebagai  studi  objek  direpre- sentasikan sebagai daerah yang memiliki kemampuan fiskal yang baik. Ini bisa dikenali dari pendapatan sendiri  yang memberikan kontribusi 89% pada tahun 2005 dan 70,5% pada tahun 2006 terhadap total  pendapatan. Dari hasil analisis diketahui  bahwa hal  itu harus memungkinkan secara sah untuk kotamadya, termasuk Jawa Tengah menerbitkan obligasi.  Istilah  dan  ukuran  tergantung  pada  kemampuan  pemerintah  kota  untuk membayar  kembali,  dan  aturan  umum  adalah  bahwa  jangka  waktu  pinjaman  tidak melebihi  umur  ekonomis  proyek.  Namun  di  sisi  lain  pemerintah  Jawa  Tengah  mem- butuhkan  peningkatan  pengalaman  mereka  pada  kemampuan  sumber  daya  manusia mengenai pasar modal, termasuk prosedur obligasi daerah.
Kata Kunci: Keuangan, Obligasi, Pembangunan Daerah.

## 1.Latar Belakang (Background)
Setelah  dilanda  krisis  ekonomi,  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  pada  tahun 2001  masih  rendah  berada  di  level  di  3,3%,  menujukkan  kinerja  ekonomi  yang melambat  tercatat  pertumbuhan  4,8%  pada  tahun  2000.  Meningkat  dari  4,10  persen selama  tahun  2003  dibandingkan  dengan  tahun  2002.  Dan  pertumbuhan  ekonomi mencapai 4,97% pada tahun 2006.
Krisis ekonomi menimbulkan beberapa permasalahan yang harus dihadapi oleh pemerintah  daerah,  isu  ekonomi  yang  utama  adalah  kesinambungan  fiskal  untuk membiayai  pembangunan  ekonomi  daerah.  Masalah  ini  muncul  sebagai  konsekuensi dari penerbitan UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. UU 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah  dengan  dilengkapi  munculnya  dengan  UU  No.  32  tahun  2004  dan  Undang- Undang  No.33  tahun  2004.  Dengan  munculnya  undang-undang  ini  diharapkan pemerintah  daerah  memiliki  kewenangan  yang  lebih  luas  untuk  mengembangkan potensi  dan  sumber  daya  dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat. Tahun 2001 adalah awal  dari desentralisasi  fiskal dan otonomi  daerah di  Indonesia, di mana Pemerintah Kabupaten dan Kota  maupun Pemerintah Provinsi  di  Indonesia pada dasarnya  mempunyai  tanggung  jawab  yang  besar  dalam  rangka  menyediakan  fasilitas publik (public facility). Sebagian besar dari fasilitas publik ataupun proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan  kepemerintahan  yang  dulu  ditangani  dan  dibiayai  oleh  pemerintah pusat  sekarang  akan  menjadi  beban  pemerintah  daerah.  seperti  pekerjaan  umum, kesehatan,  pendidikan  dan  kebudayaan,  komunikasi,  pertanian,  lingkungan  dan  tenaga kerja.
Dengan  demikian  tantangan  Pemerintah  Daerah  di  era  desentralisasi  fiskal adalah dituntut untuk mampu meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawab  mereka  dengan  baik  sebagai  pelayan  publik (public  servant). Tidak  hanya  kapasitas  Pemerintah  Daerah  dalam me-manage pengeluaran atau belanja tetapi juga dalam rangka meningkatkan pendapatan (revenue) guna  membiayai  pembangunan  dan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat. Hal ini juga dihadapi oleh Pemerintah Propinsi Jawa Tengah. Hampir semua keperluan pembiayaan untuk layanan publik dipenuhi oleh sumber pendapatan dari  pajak daerah dan  dana  perimbangan  dari  pemerintah  pusat.  Meskipun  dana  perimbanga  dari pemerintah  pusat    menurun  dari  tahun  2000  sampai  2006,  tetapi  dalam  hal  jumlahnya masih meningkat dari Rp.369.220.000.000,00 pada tahun 2000 menjadi Rp.808.406.000.000,00  pada  tahun  2006.  Ini  menunjukkan  bahwa  Propinsi  Jawa Tengah  masih  bergantung  pada  dana  perimbangan  Pemerintah  Pusat  untuk  memenuhi kapasitas fiskalnya.
Desentralisasi  fiskal  di  Indonesia  mempedomani  UU  No.33  /  tahun  2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah  dimana dalam  pasal  5  ayat  (1)  disebutkan  bahwa  sumber-sumber  Penerimaan  Daerah  dalam pelaksanaan  desentralisasi  dapat  diperoleh  dari  terdiri  dari  Pendapatan  Daerah  dan Pembiayaan.  Pendapatan  Daerah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  berasal  dari: Realisasi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  dana  perimbangan  dan  lain-lain  pendapatan daerah yang sah. Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari: SILPA (sisa  lebih  anggaran  tahun  sebelumnya),  pinjaman  daerah,  dana  cadangan  dan  hasil penjualan aset daerah. Di dalam Pasal 57 s.d.62. Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  ini  mengatur  tentang  kemungkinan pemerintah  menerbitkan  hutang/obligasi  daerah.  Hal  ini  akan  memberikan  solusi alternatif  bagi  pemerintah  daerah  dalam  rangka  membiayai  pembangunan  dengan
mengeluarkan  obligasi  daerah  obligasi  tersebut.  Tapi  tidak  semua  pemerintah  daerah dapat  menerbitkan  surat  hutang  tersebut,  ada  regulasi  ketat  yang    harus  dipenuhi  oleh pemerintah  daerah  untuk  menerbitkan  obligasi  daerah.  Mekanisme  penerbitan  obligasi adalah  kompleks,  memerlukan  biaya  tinggi  dan  ada  kemungkinan  pemerintah  daerah mengalami  kegagalan (default). Hanya  beberapa  Pemerintah  Daerah    saja  yang memiliki  kapasitas  fiskal  yang  baik  yang  dapat  mengeluarkan  obligasi  daerah.  Oleh karena itu dalam  rangka menentukan  pilihan proyek  pembangunan  yang  akan dibiayai dari  obligasi  daerah  harus  memiliki returm  of  investment, sehingga  tidak  akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Pemerintah  Daerah  dapat  menerbitkan  Obligasi  Daerah  hanya  untuk  mem- biayai kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat  bagi  masyarakat  yang  menjadi  urusan  Pemerintah  Daerah  berdasarkan peraturan perundangan  yang berlaku. Obligasi  yang diterbitkan dapat  digunakan untuk membiayai beberapa kegiatan yang berbeda. Adapun kegiatan pemerintah daerah  yang dapat dibiayai dengan obligasi daerah di antaranya:
a. pelayanan air minum;
b. penanganan limbah dan persampahan;
c. transportasi;
d. rumah sakit;
e. pasar tradisional;
f. tempat perbelanjaan;
g. pusat hiburan;
h. wilayah wisata dan pelestarian alam;
i. terminal dan sub terminal;
j. perumahan dan rumah susun;
k. pelabuhan lokal dan regional.

## 2. Identifikasi Masalah (Identification The Problem)
Sebelum  era  desentralisasi  fiskal  dan  otonomi  daerah,  akibat  sistem  peme- rintahan  yang  sentralistik,  dimana  kekuasaan  pemerintahan  sebagian  besar  ditangani oleh  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah  kurang  diberi  keleluasaan  dalam  mengatur keuangan  dan  sumber  pembiayaan  daerah.  Akibatnya  pemerintah  daerah  dalam membiayai operasional kepemerintahan dan pembangunannya sangat tergantung kepada dana tranfer dari pemerintah pusat.
Dengan  diberikannya  kewenangan  otonomi  dan  desentralisasi  kepada pemerintah  daerah  maka  pemerintah  daerah  dituntut  untuk  semakin  mandiri  dalam mencari  alternatif  sumber  pembiayaan  dalam  mencapai  tujuan  untuk  melayani  warga dan  menyediakan  fasilitas  publik  sebaik  mungkin.  Sehingga  timbul  permasalahan, bagaimana  pemerintah  daerah  mencari  alternatif  sumber  pembiayaan  lainnya  bagi peningkatan  kemampuan  keuangan  daerah.  Karena  itu  dalam  tulisan  ini  dikaji  secara teoritis dan data laporan keuangan dalam rangka upaya Pemerintah Daerah menerbitkan obligasi daerah sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan pembangunan.

## 3. Tujuan dan Metodologi Penelitian
Dengan  menggunakan  studi  kasus  di  Pemerintah  Propinsi  Jawa  Tengah,  tujuan  umum dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menguji  kondisi  keuangan  pemerintah  daerah  dan kelayakan  untuk  menerbitkan  obligasi  pemerintah  daerah  sebagai  alternatif  sumber pembiayaan  daerah  terhadap  pembangunan  daerah  dan  untuk  memahami  keuntungan dan kerugian dari penerbitan obligasi daerah.

## 4.Metodologi (Methodology)
Adapun  jenis  penelitan  dalam  skripsi  ini  adalah  penelitian  studi  kasus,  menurut Suharsimi Arikunto penelitian studi kasus adalah suatu penelitan yang di lakukan secara intensif,  terinci  dan  mendalam  terhadap  suatu  organisasi,  lembaga  atau  gejala  tertentu (1) .  Dalam  jhal  ini  semua  informasi  dan  data  yang  dikumpulkan  secara  kritis  diperiksa dan dijelaskan untuk menjawab pertanyaan penelitian.
Penelitian  deskriptif  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus  (cause  study)  yaitu penelitian  yang  dilakukan  secara  intensif,  terinci  dan  mendalam  terhadap  suatu organisasi,  lembaga  atau  gejala  tertentu.  Ditinjau  dari  wilayahnya,  maka  penelitian kasus  hanya  meliputi  daerah  atau  subjek  yang  sempit,  akan  tetapi  ditinjau  dari  sifat penelitian,  penelitian  kasus  lebih  mendalam  dan  objeknya  adalah  laporan  keuangan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah. Adapun tujuan studi kasus ialah untuk memberikan gambaran bagaimana pemerintah daerah mencari alternatif sumber pembiayaan lainnya bagi peningkatan kemampuan keuangan daerah

## 5. Landasan Teori
5.1.  Penerbitan Obligasi Daerah Dipergunakan Untuk Pembiayaan (finance) Pembangunan Infrastruktur (2)
Permasalahan  atau  isu-su  utama  yang  muncul  dengan  adanya  Desentralisasi  fiskal adalah masalah  yang berkaitan dengan kerangka  fiskal antar pemerintah dan keuangan publik pemerintah daerah.  Beberapa hal  yang menjadi perhatian penting  dalam rangka memperkuat  kapasitas  fiscal  daerah  adalah  pajak  pemerintah  daerah,  transfer  antar pemerintah,  pinjaman  pemerintah  daerah.  Berbagai  opsi  sumber  pembiayaan  untuk mendukung masalah keterbatasan kapasitas fiskal bagi pemerintah daerah di  Indonesia adalah sebagai berikut:
a. Melakukan Pinjaman Daerah melalui Pemerintah Pusat (Borrowing from donor through Ministry of Finance)
Untuk  pinjaman  daerah  memerlukan  waktu  dan  proses  birokrasi  yang  panjang, membutuhkan waktu  3-4 tahun untuk memanage dalam rangka mempersiapkan untuk  melakukan  pinjaman,paling  tidak  harus  menyediakan  pendanaan  sendiri 30%  dari  total  biaya  proyek.  Resiko  membayar    beban  tetap  dan  bunga, Diperpanjang jatuh tempo dan biaya keuangan menari
(1) Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek: EdisiRevisi V (Jakarrta Rineka Cipta, 2002), hlm. 120
DONOR MINISTRY OF FINANCE LOCAL GOVERNMENT PROJECT
b. Melakukan pinjaman kepada Bank (Borrowing from bank)
Melakukan  pinjaman  kepada  bank,  pertimbangan  yang  harus  dicermati  adalah bunga  pinjaman  lebih  mahal  dibandingkan  pinjaman  yang  dilakukan  kepada Donor  /  Departemen  Keuangan,  namun  demikian  negosiasi  dapat  dilakukan dalam  waktu  yang  lebih  cepat,  sehingga  dari  segi  waktu  persiapan  melakukan pinjaman lebih efisien
c. Menerbitkan Obligasi Daerah (Issuing Municipal Bond)
Obligasi  daerah  merupakan  pinjaman  jangka  panjang  yang  berasal  dari masyarakat (lebih dari satu tahun sesuai dengan syarat perjanjian pinjaman yang bersangkutan). Obligasi di Indonesia umumnya mempunyai jangka waktu sekitar 5  tahun  atau  lebih,  diterbitkan  melalui  penawaran  umum  kepada  masyarakat  di pasar  modal  dalam  negeri,  nilai  obligasi  daerah  pada  saat  jatuh  tempo  sama dengan  nilai  nominal  obligasi  daerah  pada  saat  diterbitkan,  hasil  penjualan digunakan  untuk  membiayai  investasi  sektor  publik  yang  menghasilkan  pene- rimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Obligasi Daerah merupakan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal. Obligasi  ini  tidak  dijamin  oleh  Pemerintah  Pusat  (Pemerintah)  sehingga  segala resiko  yang  timbul  sebagai  akibat  dari  penerbitan  Obligasi  Daerah  menjadi tanggung  jawab  Pemerintah  Daerah.  Penerbitan  surat  utang  merupakan  bukti bahwa  pemerintah  daerah  telah  melakukan  pinjaman/utang  kepada  pemegang surat utang tersebut. Pinjaman akan dibayar kembali sesuai dengan jangka waktu dan  persyaratan  yang  disepakati.  Pemerintah  daerah  yang  menerbitkan  obligasi daerah  berkewajiban  membayar  bunga  secara  berkala  sesuai  dengan  jangka
BANK LOCAL GOVERNMENT PROJECT BONDHOLDER LOCAL GOVERNMENT PROJECT
waktu  yang  telah  ditetapkan.  Pada  saat  jatuh  tempo  pemerintah  daerah  ber- kewajiban  mengembalikan  pokok  pinjaman.  Tujuan  dari  penerbitan  Obligasi Daerah  adalah  untuk  membiayai  suatu  kegiatan  investasi  sektor  publik  yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Untuk itu perlu  diperhatikan  bahwa  penerbitan  obligasi  tidak  ditujukan  untuk  menutup kekurangan kas daerah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  54  Tahun  2005  tentang  Pinjaman  Daerah, mengamanatkan  bahwa  obligasi  daerah  yang  diterbitkan  hanya  jenis  obligasi pendapatan (revenue bonds). Kegiatan yang didanai melalui penerbitan obligasi daerah harus menghasilkan penerimaan, namun tidak harus mencapai pemulihan biaya  penuh  (full  cost  recovery).  Peraturan  yang  sama  juga  mengamanatkan bahwa apabila kegiatan belum menghasilkan dana yang cukup untuk membayar pokok, bunga, dan denda maka pembayaran dilakukan dari APBD.
5.1.  Pertimbangan Menerbitkan Obligasi Daerah
a. Sebagai sumber pendanaan dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah
Penerbitan  obligasi  bisa  menjadi  sumber  pendanaan  pemda  dalam  percepatan membangun  infrastruktur  daerah.  Manfaat  penerbitan  obligasi  daerah  sebagai sumber  pendanaan  pembangunan  infrastruktur  lantaran  selama  ini  tak  cukup  dana dari  APBD,  keterbatasan  Sumber  Pendapatan  Asli  Daerah,  maupun  dana  transfer APBN  bagi  Pemerintah  Daerah.  Karena  dana  yang  tak  cukup  tersebut,  pem- bangunan  infrastruktur  di  daerah  menjadi  sulit  untuk  direalisasikan.  Keberhasilan penerbitan  obligasi  sebagai  sumber  pendanaan  infrastruktur  di  daerah,  terbukti  di sejumlah  negara-negara  berkembang  lain.  (Nurhaida,  Kepala  Pengawas  Eksekutif Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
b. Adanya dasar hukum/peraturan terkait penerbitan obligasi Daerah Ada dasar hukum yang kuat bagi pemda untuk menerbitkan obligasi daerah. Aturan tersebut  dikemas  dalam Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  No.111/ PMK.07/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah.
c. Membuka peluang banyak investor untuk masuk ke OPemda berinvestasi. Pemerintah  Daerah  akan  mendapatkan  banyak  keuntungan  dan  manfaat  dari penerbitan  Obligasi  Daerah  dengan  mekanisme  penawaran  umum  obligasi  daerah melalui  pasar  modal,  sebab  mekanisme  yang  berlaku  di  pasar  modal  akan memungkinkan  lebih  banyak  lagi  pihak  yang  terlibat  untuk  memberikan  pinjaman dalam  bentuk  obligasi.  Selain  itu  melalui  Obligasi  Daerah,  pemeritah  daerah  akan dimungkinkan  mendapatkan  pinjaman  dari  investor  asing,  mengingat  pinjaman secara  langsung  tidak  diperbolehkan  bagi  Pemerintah  Daerah.Dengan  penerbitan obligasi  daerah  melalui  pasar  modal  akan  berdampak  konstruktif  dalam  dimensi sosial dan keuangan di Indonesia
Obligasi Daerah merupakan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah  yang  ditawarkan  kepada  publik  melalui  penawaran  umum  di  pasar modal. Obligasi ini tidak dijamin oleh Pemerintah Pusat (Pemerintah) sehingga segala  resiko  yang  timbul  sebagai  akibat  dari  penerbitan  Obligasi  Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Penerbitan surat utang merupakan bukti  bahwa  pemerintah  daerah  telah  melakukan  pinjaman/utang  kepada pemegang  surat  utang  tersebut.  Pinjaman  akan  dibayar  kembali  sesuai  dengan jangka  waktu  dan  persyaratan  yang  disepakati.  Pemerintah  daerah  yang menerbitkan  obligasi  daerah  berkewajiban  membayar  bunga  secara  berkala
sesuai  dengan  jangka  waktu  yang  telah  ditetapkan.  Pada  saat  jatuh  tempo pemerintah  daerah  berkewajiban  mengembalikan  pokok  pinjaman.  Tujuan  dari penerbitan  Obligasi  Daerah  adalah  untuk  membiayai  suatu  kegiatan  investasi sektor  publik  yang  menghasilkan  penerimaan  dan  memberikan  manfaat  bagi masyarakat.  Untuk  itu  perlu  diperhatikan  bahwa  penerbitan  obligasi  tidak ditujukan untuk menutup kekurangan kas daerah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  54  Tahun  2005  tentang  Pinjaman  Daerah, mengamanatkan  bahwa  obligasi  daerah  yang  diterbitkan  hanya  jenis  obligasi pendapatan (revenue bonds). Kegiatan yang didanai melalui penerbitan obligasi daerah harus menghasilkan penerimaan, namun tidak harus mencapai pemulihan biaya  penuh  (full  cost  recovery).  Peraturan  yang  sama  juga  mengamanatkan bahwa apabila kegiatan belum menghasilkan dana yang cukup untuk membayar pokok, bunga, dan denda maka pembayaran dilakukan dari APBD.

## 6. Analisa Data
Salah  satu  sasaran  desentralisasi  adalah  mengurangi  alokasi  keuangan  dispa- ritas  dan  menyamakan  pembangunan  antar  wilayah.  Fenomena  ini  akan  membuat kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mencukupi kebutuhan pembangunan dae- rahnya. Menurut  data Pendapatan dan Belanja (APBD) Propinsi Jawa Tengah, total pengeluaran  Propinsi  Jawa  Tengah  menurun  40,17%  dari  Rp.902,121,850,000.00 pada tahun 2000 (sebelum dilaksanakan desentralisasi fiskal) menjadi Rp.1,508,024,900,000.00  di  tahun  2001.  Pemerintah  ProvinsiJawa  Tengah    menye- diakan  sebanyak  24,34%  dari  kebutuhan  masyarakat  di  Pendapatan  Daerah  dan Belanja,  sisanya  untuk  kegiatan  rutin.  Pengeluaran  ini  34,  89%  diperoleh  dari pendapatan asli daerah (PAD), yang lain berasal dari dana transfer pemerintah pusat.
Table.1  Struktur Pendapatan Propinsi Jawa Tengah
(jutaan rupiah)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 PAD 240874.00 320566.59 832975.2 1244711.5 1449421.9 1867394.5 2492648.7 Dana Transfer 369220.05 877305.11 717960.51 985407.99 789076.69 807132.66 808406.00 Pendapatan Lainnya 194205.25 229132.0 229063.0 229063.0 Total 610094.05 1197871.7 1745140.96 2230119.49 2467630.59 2097330.16 3530117.70
Tabel  1  menunjukkan  bahwa  dana  perimbangan  sangat  berkontribusi  terhadap  total pendapatan.  Ini  menujukkan  adanya  ketergantungan  dari  Pemerintah  Daerah  (Propinsi Jawa  Tengah)  terhadapPemerintah  Pusat.  Meskipun  pendapatan  asli  daerah  meningkat dari 2000 hingga 2006, Pemerintah Daerah masih perlu dana transfger dari pemerintah pusat untuk mengatasi kebutuhan fiskal.

## Table 2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah (dalam jutaan rupiah)
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Pajak Daerah 190458.28 269804.2 695365.7 1024176.9 1261489.7 1602699.4 1996141.4 2180000.0 Retribusi Daerah 18872.32 34130.56 68104.7 97303.84 123055.63 146643.88 194158.78 205039.23 Pajak Hiburan 6418.3 1921.48 4323.47 7007.14 9721.36 12808.25 207047.86 94091.71 Lain Lain Pendapatan 23126.1 12710.35 63180.32 114221.56 53152.26 103239.05 93295.73 70586.49 Total Pendapatan Daerah 240874.0 320566.59 832975.2 1244711.5 1449421.9 1867394.5 2492648.7 2551723.4
Tabel  2  menunjukkan  bahwa  pajak  daerah  memberikan  kontribusi  cukup signifikan  setiap  tahunnya  anggaran  tahunan.  Jenis  pendapatan  yang  lain  hanya memberikan kontribusi dalam jumlah kecil.
Table 3.Presentase Pajak Daerah terhadap total Pendapatan
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Pajak Daerah 29.9 30.44 35.95 39.68 51.85 55.58 56.59 60.77 Retribusi Daerah 2.96 3.85 3.52 3.77 5.06 5.08 5.50 5.71 Pajak Hiburan 1.01 0.22 2.23 0.27 0.39 0.44 5.87 2.62 Pajak Lainnya 3.63 1.43 3.26 4.42 2.18 3.58 2.65 1.97
Tabel  di  atas menunjukkan bahwa PAD Propinsi  Jawa Tengah sangat  didominasi oleh pajak  daerah.  Hal  ini  berkisar  antara  29,9%  dan  60,77%,  sedangkan  retribusi  daerah antara  2,96%  dan  5,71%.  Pajak  kendaraan  dan  pajak  bahan  bakar  mendominasi kontribusi terhadap Pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

## Table 4. Komposisi Pendapatan Provinsi Jawa Tengah
(jutaan rupiah) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Bagi HAsil Pajak 39857.46 112677.24 149909.78 199351.25 232479.05 254490.50 256000.00 Bagi Hasil Pajak SDA 10012.19 7285.12 7420.73 4416.39 3533.64 2686.16 2450.00 Dana Alokasi Umum 317350.40 755341.75 560630.00 781640.35 553064.00 549956.00 549956.00 Total Pendapatan Transfer 369220.05 877305.11 717960.51 985407.99 789076.69 807132.66 808406.00 Total Pendapatan 610094.05 1197871.7 1745140.96 2230119.49 2467630.59 2097330.16 3530117.70 Share (%) of total balancing fund to total revenue 41.65 45.36 27.89 40.50 27.36 24.73 22.53
Tabel  3  menunjukkan  bahwa  komposisi  dana  perimbangan  sangat  didominasi oleh  dana  alokasi  umum.  Meskipun  komposisi  dana  perimbangan  menurun  dari  tahun 2000 sampai 2006, tetapi kita dapat lihat bahwa jumlah tersebut masih meningkat dari Rp.369220.05  juta  pada  tahun  2000  menjadi  Rp.808406.00  juta  pada  tahun  2006.  Ini menunjukkan  bahwa  Propinsi  Jawa  Tengah  masih  bergantung  padadana  transfer Pemerintah Pusat untuk memenuhi kebutuhan fiskal.
6.2. Penilaian keuangan  dalam rangka rencana penerbitan Obligasi Daerah Menurut UU 33/2004  dan PMK Nomor 111/ PMK.07 /2012tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah, pemerintah daerah dapat mengeluarkan pinjaman dengan ketentuan :
a. jumlah kumulatif pinjaman, yaitu jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya;
b. Perhitungan  rasio  kemampuan  keuangan  daerah  untuk  mengembalikan pinjaman atau Debt Coverage Service Ratio (DCSR)
Sesuai  peraturan  diatas  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah  dapat  menerbitkan obligasi  daerah  dengan  tidak  melebihi  jumlah  1,58  triliun  (75%  dari  APBD  dari sebelumnya)  untuk  mengatasi  defisit  anggaran  di  tahun  2006.    Selanjutnya,  misalnya Jawa Tengah akan menerbitkan obligasi pada tahun 2006 sejumlah 0,25triliiun dengan tanggal  jatuh  tempo  5  tahun  dan  kupon  11%.  Ilustrasi  perhitungan  DSCR  dapat digambarkan dari data di bawah ini:
Own Revenue (PAD) : 2.11 trillion Intergovernmental transfer (DAU) : 0.78 trillion Revenue Sharing Fund (DBH) : 0.23 trillion Reforestation Sharing Fund (DBHDR): 0 Obligation Expenses : 0.69 trillion Principal : 0.25 trillion Interest : 0.125 trillion Charges 1 : 0.008 trillion
DCSR = (PAD + DAU + (DBH - DBHDR) – Obligation expense ≥ 2.5 Principal + Interest +Charges
= [2.12+0.78+(0.23-0)] – 0.69
0.25 + 0.125+0.008
= 2.44  = 6.4   ≥   2.5
0.38
Dari  perhitungan  DCSR  atas,  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah  memungkinkan untuk  mengeluarkan  obligasi  daerah  guna  mengatasi  defisit  anggaran  di  tahun  2006. Obligasi  ini  diterbitkan  oleh  pemerintah  daerah  untuk  proyek  tertentu  di  mana pemenuhan kewajiban yang muncul dari obligasi daerah adalah dibayar dari pendapatan proyek  sebagaimana  dimaksud  dalam  undang-undang  54/2005  tentang  pinjaman pemerintah daerah.
c. Cost Efficiency
Pemerintah  Jawa  Tengah  dapat  mengumpulkan  dana  dengan  biaya  yang  relatif  rendah untuk  memacu  proses  pembangunan  dengan  menerbitkan  obligasi  daerah.  Proyek- proyek  yang  dibangun  dapat  digunakan  untuk  meningkatkan  pendapatan  pemerintah daerah;  keinginan  pemda  untuk  meminjam  dana  dari  masyarakat  akan  memaksa pemerintah  daerah  untuk  berhati-hati  dan  berprinsip  akuntabilitas  untuk  mendapatkan peringkat  (rating)  yang  baik  pada  obligasi  mereka.  Menaikkan  dana  dengan menerbitkan  obligasi  daerah  melalui  pasar  modal  bisa  menjadi  alternatif  untuk akumulasi  dana  selain  memperolehnya  dari  sistem  perbankan.  Obligasi  memberikan pilihan  keuntungan  dibandingkan  dengan  pinjaman  bank.  Salah  satu  daya  tarik  dari modal  adalah  adanya  efisiensi  biaya  untuk  memperoleh  uangdari  proses  penerbitan obligasi di pasar modal. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
Sumber pendanaan dari pinjaman bank:
Deposit Interest Rate:
11-13% per year
Spread 5 - 8%
Loan Interest Rate : 18-19% per year Sumber pendanaan dari penerbitan obligasi daerah: Coupon of municipal bond 12%   per year Issuing charges 3-4% per year 15-16 % per year
1 Tata  Cara  Menerbitkan  Obligasi  Daerah,  Kementerian  Kuanagan,  2007:  Underwriter  charges approximately 1.5% and issuance charges 1.7% from total amount of bond issuance.
Bagi  pemerintah    provinsi  Jawa  Tengah,  lebih  menguntungkan  menarik    dana  dari penerbitan  obligasi  daerah  daripada  pinjaman  bank.  Karena  biaya  obligasi  emisi  lebih murah (15% -16%) per tahun dibandingkan dengan pinjaman bank (18-19%)

## 7.Kesimpulan dan Rekomendasi ( Conclusion and Recommendation )

## Kesimpulan
Dari  perhitungan  data  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  memungkinkan  bagi Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah  untuk  menerbitkan  obligasi  sebagai  bagian  dari sumber  pembiayaan  bagi  pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah.  Undang-undang  dan Peraturan mendukung pemerintah daerah untuk menerbitkan obligasi daerah. Jadi secara hukum mungkin bagi Jawa Tengah untuk menerbitkan obligasi daerah guna meminjam uang  melalui  pasar  modal.  Saldo  pinjaman  yang  ada  ditambah  jumlah  pinjaman  yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari total pendapatan dalam Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  dari  tahun  sebelumnya.  Dan  rasio kemampuan  keuangan  pemerintah  daerah  untuk  membayar  kembali  pinjaman  (DCSR) harus ≥ 2,5. Dari perhitungan sampel dalam bab 4, Jawa Tengah dapat mengeluarkan obligasi daerah untuk mengatasi defisit anggaran tahun 2006 tidak melebihi jumlah 1,58 triliun.  DCSR  Jawa  Tengah  menunjukkan  jumlah  6,4  lebih  tinggi  dari  2,5,  ini  berarti Jawa Tengah memiliki kemampuan untuk membayar kembali pinjaman jangka panjang mereka.
Obligasi  daerah  dapat  menjadi  alternatif  sumber  pendapatan  bagi  Pemerintah Provinsi  Jawa  Tengah  untuk  mengembangkan  infrastruktur,  dibandingkan  dengan pinjaman  atau  sumber  pendanaan  lainnya,  obligasi  daerah  memiliki  keuntungan: Pemerintah  bisa  menarik  uang  segar  dari  masyarakat  dalam  jumlah  besar  dan  waktu yang  -  Meningkatkan  pendapatan  di  pasar  modal  melalui  obligasi  daerah  sering merupakan  cara  yang  lebih  efisien  untuk  membiayai  belanja  modal  dari  pembiayaan mereka melalui pajak atau transfer atau pinjaman bank.
Adanya  transparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  pemerintah  daerah  yang diklaim dari proses penerbitan obligasi daerah akan membuat masyarakat percaya untuk menanamkan modalnya pada proyek pemerintah daerah.
Rekomendasi
a. Menurut  pertauran    memungkinkan  bagi  pemda  termasuk  Pemerintah ProvinsiJawa  Tengah  untuk  menerbitkan  obligasi  hal  ini  tergantung  pada kemampuan  pemerintah  daerah/provinsi    untuk  membayar  kembali,  dan  aturan umum  adalah  bahwa  jangka  waktu  pinjaman  tidak  melebihi  umur  ekonomis proyek.
b. Obligasi daerah digunakan untuk membiayai proyek pemerintah daerah di mana pendapatan  dari  obligasi  tersebut    akan  menciptakan  pendapatan  langsung, seperti:  jalan  tol,  bandara,  rumah  sakit,  transportasi  umum,  air  bersih, telekomunikasi  di  satu  sisi.  Di  sisi  lain  proyek  publik  ini  akan  menghasilkan multiplier effect dalam kegiatan ekonomi.
c. Penerbitan  Obligasi  daerah  hanya  dapat  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah tertentu, terutama untuk pemerintah daerah yang memiliki kapasitas fiscal yang kuat.  Hanya  pemerintah  daerah  memiliki  kemampuan  untuk  membayar  bunga dan pokok berkala pada tanggal jatuh tempo dan kemampuan fiskal yang tinggi yang dapat menerbitkan obligasi daerah.
d. Pemerintah  Indonesia  perlu  menyediakan  sistem  peringkat  kredit  bagi pemerintah  daerah  dalam  rangka  menjaga  dan  mengontrol  kredibilitas manajemen fiskal mereka, terutama untuk mengeluarkan obligasi.
e. Pemerintah    Provinsi  Jawa  Tengah  membutuhkan  peningkatan  kapasitas  sdm dalam manajemen kuangan ( capacity building) terkait manajemen pasar modal, termasuk  prosedur  obligasi  daerah,  karena  belum  banyak  upaya  edukasi  terkait dengan pasar modal dan penerbitan obligasi daerah.

## References
Asian  Development  Bank,  2003.  Local  Governmrnt  Finance  and  Bond  Market.
Published by the Asian Development Bank
Bambang Brodjonegoro , 200 3 Fiscal Descentralization in indonesia
Elmi,Bachrul.  (2005) Analisa  Obligasi  Untuk  Membiayai  Pembangunan  Daerah (Municipal  Bond)  Kasus  Pemda  Propinsi  Jawa  Barat  (The  analysis  of  the Municipal Bond to finance toward Regional Development, Study Case in West Java Province).
Esme Faerber, 1999. All about Bond and Bond Mutual Funds,Business & Economics City of Johannesburg (2004 ),” City of Johannesburg Municipal Bond Issue” Dalla,  Ismail,  et  al.  (1995). The  Emerging  Asian  Bond  Market. The  World  Bank.  East Asia and Pacific Region, Washington, D.C.
Davey  K,  1983.  Financing  Regional  Government,  international  Practices  and  Their Relevance to the Third World.
Directorate  General  Fiscal  Balance,  Finance  Ministry  of  Indonesia  (2007),  “Data Publication in Sistem Keuangan Daerah” , http://www.djpk.depkeu.go.id/
El Daher, Samir 1997; Municipal bond markets : experience of the USA (English) Finance  Ministry  of  Indonesia,  Capital  Market  Supervisory  Agency  (2005) “Studi Penyusunan Draft Peraturan Mengenai Pedoman Penerbitan Obligasi Daerah (Study of Framing the Rule of Issuing Municipal Bond)”.
Ian Blore, Nick Devas and Richared Slater, 2004 Municipalities and Finance Illias  Dirie,  2005,  Municipal  Finance:innovative  Resourcing  for  Municipal Infrastructure and Service Provision.
James  Leigland,  Rosalind  H.  Thomas,  1999.  Municipal  Bonds  As  Alternative  to PPPs:Facilitating  direct  municipal  access  to  private  capital.  Development Southern Africa Vol 16, No4, Summer 1999
Jozibonds at http://www.joburg.org.za
Lukisari, Dyah. Policy of Manpower planning in the Central Java Province.
Michael Goldblatt ,Palmer Develpment Group, 2005, City of Johannesburg  Innovation and  Knowledge  Exchange  (JIKE).  Best  Prcatice  Case  Study:  The  Municipal Bond Issue.
Michael  Pettis,2000. Building  Local  Bond Market:  an Asian Perspective.  International Finance Corporation
Ngobeni  Jason, Asking The Right Question, Gridlines Note no 33-May 2008 Phelps, Priscilla.(1997). Municipal Bond Market Development . Finance Working Paper. Environmental  and  Urban  Programs  Support  Project  Project  No.  940-1008 Contract No. PCE-1008-I-00-6005-00 Contract Task Order No. 06.
Purwoko,  (2005) Analisis  Peluang  Penerbitan  Obligasi  Daerah  Sebagai  Alternatif Pembiayaan  Infrastruktur  Daerah  (Analisis  of  Feasibility  Issuing  Municipal Bond as an Alternatif of Infratrsucture Financing).
Roland Hunter, 2004 Presentation to IADF Conference.
Roy W Bahl and Johanns F.Linn, 1992. Urban Public Finance in Developing Countries. Sekretariat  Negara  Indonesia  (1999)  „Law  No.  22/1999  concerning  “Regional Government”.
Sekretariat  Negara  Indonesia  (1999)  „Law  No.  25/1999  concerning    “Central-Local Fiscal Balance”.
Sekretariat  Negara  Indonesia  (2000)  „Law  No.  34/2000  concerning  “Local  Tax  and Retribution”.
Sekretariat  Negara  Indonesia  (2004)  „Law  No.  32/2004  concerning  “Regional Government”.
Sekretariat  Negara  Indonesia  (2004)  „Law  No.  33/2004  concerning  “Central-Local Fiscal Balance”.
Sekretariat Negara Indonesia (2004) „Law No. 54/2005 concerning “Regional Loan”. Ter-Minassian,  Teresa ,  “Fiscal  Federalism  In  Theory  and  Practice”,  International Monetary Fund, Washington,1997..