## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 217-228 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Fenomena Broker Politik dalam Penyelenggara Pemilu
The Phenomenon of Political Brokers in Electoral Commission
Anindita Pratitaswari 1 , Sri Budi Eko Wardani 2
1,2 Pascasarjana Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia
aninditapratitaswari@gmail.com, sri.budi@ui.ac.id
Diterima: 15 November 2020 Direvisi: 21 Desember 2020 Disetujui: 24 Desember 2020 DOI: 10.35967/njip.v19i2.106
Abstrak :  Norma  pemilu  yang  berintegritas  salah  satunya  mensyaratkan  agar  penyelenggara pemilu  dapat  berperilaku  netral  dan  tidak  memihak.  Namun  sejak  periode  pemilu  era  reformasi, masalah integritas penyelenggara pemilu masih krusial. Dalam praktiknya, masih saja ditemukan kasus kecurangan pemilu yang melibatkan penyelenggara pemilu. Berdasarkan kasus yang sudah ada  sebelumnya,  penyelenggara  pemilu  menjadi  aktor  utama  ( broker )  menggerakkan  beberapa penyelenggara  pemilu  lainnya  melakukan  kejahatan  yang  menghancurkan  integritas  Pemilu dengan  berpihak  dan  menerima  suap  dari  salah  satu  kandidat.  Dengan  menggunakan  metode penelitian kualitatif, penelitian ini akan menganalisis dan memahami suatu realitas sosial tertentu peristiwa penyelenggara pemilu sebagai broker politik. Serta melakukan studi dokumentasi yang berisi dokumen putusan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu  maupun dokumen  putusan pidana  pemilu  legislatif  2019.  Adapun  hasil  penelitian  ini  adalah  peran broker penyelenggara pemilu  berbeda  dari  penelitian  sebelumnya  yaitu  bertugas  menghubungkan  antara  kandidat dengan  penyelenggara  pemilu  lainnya  untuk  membantu  kepentingan  elektoral  kandidat  dengan cara  curang.  Adapun  jika  mendasarkan  pada  kasus  pidana  pemilu  sebelumnya,  pemanfaatan penyelenggara pemilu ini biasanya digunakan untuk melakukan manipulasi hasil pemilu.
Kata Kunci: Broker Politik, Kecurangan Pemilu, Penyelenggara Pemilu
Abstract: One  of  the  norms  for  elections  with  integrity  requires  that  election  administrators behave  neutral  and  impartial.  However,  since  the  election  period  in  the  reformation  era,  the integrity  issue  of  the  election  administrators  is  still  crucial.  In  practice,  there  are  still  cases  of electoral  fraud  involving  election  administrators.  Based  on  pre-existing  cases,  the  election organizer has become the main actor (broker) in moving several other election administrators to commit crimes that destroy the integrity of the Election by taking sides and accepting bribes from one  of  the  candidates.  By  using  qualitative  research  methods,  this  study  will  understand  and analyze a particular social reality electoral officer events as a political intermediary. As well as conducting a documentary study containing the decision document for violating the code of ethics of the election organizers as well as the 2019 legislative election criminal decision document. The results of this study show that the role of the election organizer broker is different from previous research, namely, the task of connecting candidates with other election administrators to help the candidate's  electoral  interests  by  means  of  a  cheat.  Meanwhile,  if  based  on  previous  election criminal cases, the use of election administrators is usually used to manipulate election results.
Keywords : Broker Politics, Election Fraud, Electoral Officer

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 217-228 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Pendahuluan
Berawal  dari  pemahaman  kedaulatan  dari  JJ.  Rousseau  bahwa  setiap  manusia memiliki kehendaknya masing-masing, kemudian tanpa paksaan memiliki keinginan untuk mengadakan  perjanjian  bersama  ( volonte  de  tous ).  Melalui  pemahaman  ini  setiap  warga negara dapat bersepakat untuk menyerahkan sebagian hak, kebebasan, dan kekuasaan yang dimilikinya  kepada  negara  ( Suhelmi,  2001 ).  Kekuasaan  rakyat  inilah  yang  nantinya  akan menjadi  sumber legitimasi  kekuasaan negara,  di  mana dalam setiap menjalankan  kegiatan kenegaraan  harus  mendasarkan  pada  kepentingan  umum  melalui  sistem  suara  terbanyak ( Asshidiqie, 2006 ).
Melalui pemahaman ini, tujuan diadakan pemilu sebagai bentuk mekanisme transfer kekuasaan  untuk  memilih  orang-orang  yang  nantinya  bekerja  mewujudkan  kehendak umum  tersebut.  Bahkan  menurut  penelitian  lainnya,  Hans  Kelsen  ( Gaffar,  2013 ),  pemilu juga  dapat  dianggap  sebagai  salah  satu  mekanisme  nominasi  untuk  mengisi  organ  negara yang  nantinya  mewakili  kepentingan  rakyat  yang  dianggap  paling  demokratis.  Namun, pemilu  bukan  satu-satunya  tolak  ukur  bahwa  suatu  negara  telah  menjalankan  proses pergantian  pemerintahan  yang  dilakukan  secara  demokratis,  sementara  dalam  proses  dan pelaksanaan  pemilu  itu  sendiri  masih  banyak  ditemukan  tindakan  yang  dapat  merusak kualitas pemilu itu sendiri. Ini disebabkan proses pemilihan umum menjadi instrumen yang penting  untuk  meningkatkan  kualitas  demokrasi  menuju  transisi  kepemimpinan  yang melibatkan aktor partai politik ( Fandi A. S et.al, 2020 ).
Kualitas  pemilu  di  suatu  negara  dapat  dirusak  oleh  perilaku  manusia  yang sederhana  sekalipun  hal  ini  dikarenakan  oleh  kesalahan  teknis,  ketidaksengajaan,  maupun kurang  kapasitasnya  perilaku  penyelenggara  pemilunya.  Misalnya,  peristiwa  yang  terjadi pada  penyelenggaraan  pemilu  lokal  di  Inggris  Tahun  2014.  Di  mana  mereka  masih menggunakan metode pos untuk memfasilitasi proses pendaftaran pemilih dan pemungutan suara,  sehingga  hal  ini  mengakibatkan  terjadinya  banyak  penipuan  yang  dilakukan  oleh seseorang  yang  mengaku  sebagai  pemilih  ( Electoral  Fraud  in  the  UK  Final  Report  And , 2014 ).  Hal  yang  sama  juga  terjadi  Pada  Pemilu  Presiden  Amerika  tahun  2004,  di  mana telah terjadi kekurangan surat suara di Florida, antrean panjang pada pemungutan suara di Ohio,  daftar  pemilih  tidak  akurat,  petugas  pemungutan  suara  kurang  terlatih,  terjadi kerusakan mesin IT di New York ( James, 2010 ).
Beberapa  contoh  kasus  tersebut  menunjukkan  bahwa  timbulnya  masalah  pemilu yang  terjadi  di  negara  maju  tidak  menutup  kemungkinan  dapat  disebabkan  oleh  perilaku penyelenggara  pemilunya.  Argumen  ini  juga  didukung  oleh  konsep “flawed” or “failed” elections yang  mengartikan  bahwa  penyelenggaraan  pemilu  di  suatu  negara  dapat  gagal atau rusak dikarenakan perilaku penyelenggara pemilunya ( Norris, 2015 ). Padahal negara- negara  tersebut  termasuk  dalam  kategori  negara  yang  memiliki  tingkat  kematangan demokrasi  yang  baik  serta  sudah  barang  tertentu  dipercaya  memiliki  lembaga penyelenggara  pemilu  yang  sumber  daya  manusianya  profesional,  sehingga  kita  dapat beranggapan  bahwa  rasanya  mustahil  di  negara-negara  ini  akan  timbul  masalah  pemilu. Namun  ternyata  tidak  demikian,  bahwa  masalah  pemilu  tidak  saja  terjadi  di  negara berkembang maupun negara rezim otoriter saja melainkan memungkinkan terjadi di negara maju sekalipun.
Ini mengisyaratkan bahwa kualitas pemilu di suatu negara juga tak luput dari peran dan  perilaku  dari  penyelenggara  pemilunya.  Idealnya,  agar  pemilu  di  suatu  negara  dapat memenuhi nilai integritas pemilu mensyaratkan agar pejabat pemilunya ( electoral officials ) bekerja  secara  profesional  ( Alvarez,  R.,  Atkeson,  L.,  &  Hall,  2012 ),  serta  menciptakan pelayanan yang bertanggung jawab dengan memahami tanggung jawab sebagai obligation, accountability , dan cause ( Rahman, 2017 ). Hal inilah yang juga masih terjadi di Indonesia, di mana tindakan kecurangan pemilu (misalnya, jual beli suara, perdagangan suara) masih

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 217-228 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
kerap melibatkan penyelenggara pemilunya. Hal ini sesuai dengan sajian data Tabel 1 .
Tabel 1. Rekapitulasi Putusan DKPP RI Tahun 2019 Berdasarkan Kategori Pelanggaran Kategori Pelanggaran Jumlah Manipulasi Suara 245 Penyuapan 18 Perlakuan Tidak Adil 72 Pelanggaran Hak Pilih 22 Kerahasiaan Suara & Tugas 0 Penyalahgunaan Kekuasaan 48 Konflik Kepentingan 76 Kelalaian Pada Proses Pemilu 563 Intimidasi & Kekerasan 11 Pelanggaran Hukum 200 Tidak Adanya Upaya Hukum Yang efektif 112 Penipuan Saat Pemungutan Suara 19 Pelanggaran Netralitas, Ketidakberpihakan & kebebasan 34 Konflik Internal Institusi 5 Lain-lain 63 Sumber: DKPP RI. Data Diolah. 2019.
Data Tabel  1 membuktikan  bahwa  selama  tahun  2019,  DKPP  RI  telah  menangani dan memutus beberapa jenis  pelanggaran baik  yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu maupun pengawasan pemilu. Data ini sekaligus membuktikan argumen bahwa kasus-kasus kecurangan  pemilu  ini  ternyata  masih  terjadi  dalam  penyelenggaraan  pemilu  di  Indonesia dan telah melibatkan penyelenggara pemilunya.
Hal  inilah  yang  juga dilakukan oleh beberapa penyelenggara pemilu  di  Kabupaten Karawang.  Di  mana  mereka  terbukti  menerima  uang  dari  caleg  DPR  RI  Partai  Perindo Dapil Jawa Barat 7 untuk membantu kepentingan elektoralnya. Bahkan salah satu di antara mereka  berperan  sebagai  jaringan  perantara  menghubungkan  antara  kandidat  dengan beberapa penyelenggara pemilu lainnya. Penyelenggara pemilu ini sampai bersedia menjadi jaringan perantara ( broker ) dari salah seorang caleg karena caleg tersebut juga merupakan mantan  teman  lamanya  semasa  sekolah  dulu.  Dengan  menjadi  aktor  utama  untuk menggerakkan  penyelenggara  pemilu  lainnya  bertemu  dan  menerima  uang  dari  salah  satu peserta  pemilu  ini  menandakan  bahwa  mereka  telah  melanggar  komitmennya  sebagai penyelenggara  pemilu  yang  senantiasa  bekerja  secara  netral,  mandiri,  serta  menjaga  dan menjamin kemurnian hasil suara rakyat.
Perilaku  penyelenggara  pemilu  sebagai broker politik  tidak  hanya  terjadi  di Kabupaten  Karawang  saja,  melainkan  terjadi  pada  beberapa  kasus  lainnya.  Misalnya,  hal yang  sama  juga  terjadi  pada  penyelenggara  pemilu  (Anggota  KPU  Kabupaten)  di Kabupaten Kendal dan di Kabupaten Bungo yang terbukti menerima uang dan menawarkan menambahkan  suara  kepada  salah  seorang  peserta  pemilu  melalui  bantuan  bawahannya (anggota  PPK)  ( vide Putusan  DKPP  RI  No.  43-PKE-DKPP/IV/2020;  44-PKE- DKPP/IV/2020; 28-PKE-DKPP/II/2020).
Sementara  fenomena jaringan  perantara  ( broker politik)  di  Indonesia  bukan merupakan suatu hal yang baru, di mana mereka sudah ada sejak periode pemilu orde baru. Di mana keberadaannya ini berawal dari kendala timbal balik yang dialami para kandidat. Mengingat selama ini pemberian-pemberian dari mereka sering mengalami kendala respons balik  dari  konstituennya.  Bahkan  kebanyakan  pemberian  materi  ini  sekedar  berupa

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 217-228 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
interaksi  satu  kali  ( one-off  interaction )  karena  kebanyakan  para  pemilih  akan  merespons keuntungan  yang  ia  peroleh  dengan  berbagai  cara.  Misalnya,  mereka  merasa  tidak  terikat kewajiban atas pemberian tersebut, atau mereka menganggap pemberian tersebut memang tidak mengikat dirinya. Oleh karena kondisi inilah, para kandidat merasa perlu membentuk jaringan  perantara  untuk  membantu  mengatasi  ketidakpastian  tersebut (Kramon,  2016 ) ; Larreguy et al., 2016 ). Sehingga hal inilah menjadikan keberadaan broker percaya sebagai solusi terutama dalam mendukung kepentingan elektoral bagi kandidat peserta pemilu.
Stokes,  S.,  Dunning,  T.,  Nazareno,  M.,  &  Brusco,  (2013) mendefinisikan broker sebagai  orang  yang dapat  memberikan solusi  bagi  para kandidat  untuk  mencari dukungan politik. Hal ini disebabkan para broker ini merupakan orang-orang yang telah dikenal oleh para pengikutnya serta memahami keadaan sekitar di lingkungannya. Kelebihan inilah yang dibutuhkan  oleh  para  kandidat  agar  dapat  membantu  dirinya  mencari  target  orang  yang dibutuhkan  dalam  mendukung  kepentingan  elektoralnya.  Hal  yang  sama  juga  dijelaskan oleh  Edward  Aspinall  buku  yang  berjudul When  Brokers  Betray:  Clientelism,  Social Networks, and Electoral Politics in Indonesia lebih spesifik menjelaskan fenomena broker di  Indonesia  ( Aspinall,  2014 ) . Broker merupakan  orang-orang  yang  memiliki  organisasi dan  keterampilan.  Biasanya  mereka  berasal  dari  aktivis  partai  lokal,  atau  organisasi  non pemerintah, maupun akademisi dari universitas lokal.
Fenomena broker politik di Indonesia sudah ada sejak penyelenggaraan pemilu orde baru kemudian jenisnya semakin berkembang sejak adanya perubahan sistem pemilu pada pemilu era reformasi. Jika pada periode pemilu orde baru, jaringan perantara pejabat negara ditingkat  masyarakat  maupun berasal  dari para birokrat.  Mereka dimanfaatkan oleh rezim agar mendapatkan dukungan politik demi memenangkan Partai Golkar ( Liddle, 1992 ). Pada periode Pemilu  1999 peran broker dilakukan oleh mesin partai  politik atau struktur partai politik. Menurut Bahtiar Effendy  ( Saydam,  1999 ) hal  ini disebabkan pada periode pemilu ini,  politik aliran tengah  bekerja  di  dalam  kehidupan  politik.  Kemudian  pada  periode pemilu  legislatif  2014-2019  menurut  Aspinall  terdapat  3  (tiga)  jenis  fenomena broker di Indonesia, yaitu: tim sukses, jaringan sosial, dan partai politik (Sukmajati, 2015).
Namun,  dari  beberapa  fenomena broker politik  yang  sudah  dijelaskan  pada penelitian sebelumnya tersebut, belum menggambarkan keseluruhan fenomena broker yang ada  di  Indonesia.  Padahal  sejak  periode  pemilu  legislatif  2014  dan  2019  telah  muncul fenomena broker penyelenggara  pemilu.  Melalui  kasus broker penyelenggara  pemilu  di Kabupaten  Karawang  ini  akan  mengisi  kekosongan  literatur  mengenai  fenomena broker politik di Indonesia. Upaya mengetahui motivasinya sebagai broker juga diperlukan untuk menganalisis beberapa kasus kecurangan pemilu yang melibatkan penyelenggara pemilu.

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  karena  berfokus  untuk memahami  realitas  yang  akan  diteliti,  sehingga  dapat  menginterpretasikan  makna  dari pemikiran  manusia  (Payne,  2004).  Melalui  hal-hal  empiris  (khusus)  inilah  kemudian menyimpulkan menjadi suatu hal yang umum. Adapun antara peneliti dengan yang diteliti memiliki  hubungan  yang  sangat  dekat  karena  mencoba  mendalami  realitas  yang  diteliti ( Patton,  2002 ).  Adapun  realitas  sosial  penelitian  ini  adalah  peran  penyelenggara  pemilu sebagai broker politik.
Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah in-depth interview (wawancara mendalam) dengan menggunakan pedoman umum; riset kepustakaan dengan  mempelajari  berbagai  literatur,  menelaah  kajian  ilmiah  dari  buku  maupun  jurnal; serta  studi  dokumentasi  antara  lain  dokumen  hasil  kajian  pengawas  pemilu  pada penyelenggara  pemilu  di  Kabupaten  Karawang  maupun  dokumen  putusan  pelanggaran kode  etik  penyelenggara  pemilu  dan  putusan  pidana  pemilu.  Jika  biasanya  metode

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 217-228 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
pengumpulan  data  dengan  melakukan  wawancara  dilakukan  secara  bertatap  muka  untuk memunculkan  pandangan  dan  opini  dari  para  narasumber.  Namun,  di  tengah  pandemi covid-19, teknik pengumpulan data yang melibatkan kontak langsung antar peneliti dengan subyek  yang  diteliti  agak  sulit  dilakukan  oleh  peneliti.  Hal  ini  disebabkan,  pada  masa pandemi  ini  juga  sedang  diterapkan  pembatasan  sosial  ( social  distancing ).  Proses komunikasi  antar  personal  dan  teknik  pengumpulan  data  dilakukan  secara  jarak  jauh dengan  menggunakan  media  komunikasi  misalnya  seperti,  telepon, email ,  maupun WhatsApp.
Meskipun  proses  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  yang  sedikit  berbeda, namun  proses  wawancara  kepada  narasumber  tetap  dilakukan  untuk  memperoleh pemahaman  yang  menyeluruh  terhadap  obyek  yang  akan  diteliti.  Melalui  pemahaman kriteria ini, proses wawancara pada penelitian ini dilakukan kepada pengawas pemilu yang menangani  kasus  ini,  yaitu:  Roni  Rubiat  Machri,  Divisi  Penindakan  Pelanggaran  pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Karawang.
Setelah  melakukan  proses  pengumpulan  data  kemudian  peneliti  melakukan  proses analisis data, yaitu mengatur secara sistematis terhadap hasil transkrip wawancara, catatan di  lapangan,  maupun  bahan  lainnya  yang  sudah  peneliti  dapatkan  untuk  kemudian menginterpretasikan  data  yang  diperolehnya  tersebut  ( Biklen,  2006 ).  Setelah  mempelajari dan  menelaah  data  tersebut  kemudian  peneliti  mereduksi  data,  penyajian  data  dan simpulan/verifikasi.

## Hasil dan Pembahasan
Penyelenggaraan  pemilu  di  era  reformasi  ditandai  dengan  semakin  menguatnya praktik  politik  transaksional  seperti vote  buying dan vote  trading sehingga  Aspinall menyebutnya  sebagai  fenomena democracy  for  sale (Berenschot,  2019).  Partai  politik sebagai  lembaga  yang  menjadi  sumber  utama  rekrutmen  pengisian  jabatan  publik ( Hasanuddin,  2018 ),  kali  ini  juga  menunjukkan  sikap  pragmatismenya  dalam  proses rekrutmen  calon  anggota  legislatif.  Kemudian  juga,  terjadi  praktik  politik  transaksional (misalnya, proses jual beli suara) kepada konstituen.
Bahkan praktik politik transaksional kali ini juga melibatkan proses tahapan pemilu, sehingga  memunculkan  tindakan  kecurangan  pemilu  ( electoral  fraud )  yang  melibatkan penyelenggara  pemilu.  Semakin  kompetitifnya  pemilu  telah  memicu  persaingan  yang cukup kuat untuk meraih dukungan maupun kemenangan pada pemilu. Kondisi inilah yang menyebabkan kandidat peserta pemilu legislatif melakukan berbagai bentuk strategi untuk meraih  kemenangannya  termasuk  memanfaatkan  penyelenggara  pemilu,  di  mana  kali  ini penyelenggara pemilu terlibat dan berperan sebagai aktor utama penggerak penyelenggara pemilu lainnya untuk membantu kepentingan elektoral salah seorang peserta pemilu.

## 1. Kasus-kasus Broker Penyelenggara Pemilu
Dalam  upaya  melancarkan  proses  manipulasi  pemilu  ini  tak  jarang  terdapat penyelenggara  pemilu  yang  berperan  sebagai broker politik.  Adapun  tugasnya  sebagai broker adalah  menghubungkan  antara  kandidat  dengan  penyelenggara  pemilu  lainnya.  Ini disebabkan proses perubahan data atau manipulasi pemilu (misalnya, menambahkan suara maupun  mencuri  suara  peserta  lain)  akan  lebih  mudah  jika  oleh  beberapa  orang penyelenggara  pemilu.  Mereka  nantinya  akan  mendapatkan  tugasnya  masing-masing. Misalnya, berdasarkan Putusan Pengadilan  Negeri  Makassar Nomor 955/Pid.Sus/2019/PN Mks,  telah  menyatakan  bersalah  kepada  2  (dua)  orang  anggota  PPK  dan  2  (dua)  orang anggota  PPS  karena  terbukti  melakukan  perubahan  Formulir  DAA1  dan  Formulir  DA1 pada  beberapa  Kelurahan  di  Kecamatan  Panakkukang,  yaitu  Kelurahan  Panaikang, Kelurahan Karampuang, Kelurahan Karuwisi, Kelurahan Tamamaung dan Kelurahan Tello

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 217-228 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Baru, serta perubahan yang paling signifikan terjadi di Kelurahan Panaikang dan Kelurahan Karampuang.
Perubahan  ini  dilakukan  kepada  perolehan  suara  Partai  Golkar  dan  jumlah  suara Calon  Anggota  DPRD  Provinsi  Partai  Golkar  Dapil  Sulsel  2  Makassar  B  di  Kecamatan Panakkukang, yakni: No. Urut 1 atas nama Imran Tenri Tata Amin, No. Urut 2 atas nama Nasruddin  Upel,  No.  Urut  3  atas  nama  Dra.  Shanty  Djelani,  No.  Urut  4  atas  nama  H. Lukman B. Kadi dan No. Urut 6 atas nama Hadijah Hafid yang jumlah perolehan suaranya berkurang,  sedangkan  No.  Urut  5  atas  nama  Rahman  Pina  jumlah  perolehan  suaranya bertambah.  Perubahan  ini  dilakukan  dengan  cara  pembagian  tugas  kepada  keempat penyelenggara  pemilu,  di  mana  Ismail  (Anggota  PPK  Kecamatan  Panakkukang) mengambil  file  form  DAA1  dari  Fitriani  (PPS  Kelurahan  Panaikang).  Adapun  perubahan suara  dilakukan  dengan  cara  mengurangi  jumlah  perolehan  suara  Partai  Golkar  dan beberapa  caleg  DPRD  Provinsi  Partai  Golkar  kemudian  menambahkan  ke  suara  calon anggota  DPRD  Provinsi  Partai  Golkar  No.  Urut  5  atas  nama  Rahman  Pina.  Setelah melakukan perubahan, Ismail mencetak form DAA-1 untuk ditandatangani dan ditetapkan oleh  PPK  Kecamatan  selanjutnya  Fitria  menyesuaikan  jumlah  suara  yang  terdapat  dalam form DAA1 Plano sesuai dengan jumlah suara yang terdapat dalam form DAA1 yang telah diubah oleh Ismail untuk kemudian ditetapkan oleh PPK Kecamatan.
Dari  contoh  kasus  di  atas  tampak  bahwa  kecurangan  pemilu  akan  susah  untuk dilakukan sendiri dan akan lebih muda jika dilakukan oleh beberapa penyelenggara pemilu lainnya. Untuk itu dibutuhkan seseorang  yang memiliki kemampuan mendesak kepatuhan beberapa  orang  lainnya  (pengikut).  Dalam  upaya  mendesak  kepatuhan  beberapa penyelenggara pemilu lainnya, dibutuhkan sosok orang yang juga berlatar belakang sebagai penyelenggara  pemilu,  di  mana  biasanya  sosok  penyelenggara  pemilu  merupakan  orang yang  dihormati,  disegani,  dan  dipercaya  oleh  pengikutnya.  Bahkan  dimata  pengikutnya, mereka merupakan seorang pemimpin yang harus diikuti.

## 2. Pentingnya Melibatkan Penyelenggara Pemilu
Dalam upaya mengetahui pentingnya melibatkan peran penyelenggara pemilu dapat dilihat melalui putusan pengadilan atas pidana pemilu yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu pada Pemilu Legislatif 2019 sebagaimana dideskripsikan pada Tabel 2 .
Tabel 2. Putusan Kasus Pidana Pemilu pada Pemilu Legislatif 2019
Modus Operandi Jumlah Kasus Perbuatan  yang  menyebabkan  suara  seorang  pemilih menjadi  tidak  bernilai  atau  menyebabkan  peserta  pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau menjadi berkurang 26 kasus Kelalaiannya yang mengakibatkan hilangnya atau berubahnya  berita  acara  rekapitulasi  hasil  penghitungan perolehan suara atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara 6 kasus Penyelenggara  pemilu  (anggota  KPU,  KPU  Provinsi,  KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS) yang karena kesengajaannya  mengakibatkan  hilang  atau  berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara atau  sertifikat  rekapitulasi  hasil  penghitungan  perolehan suara 2 kasus
Sumber: DKPP RI. Data Diolah. 2019.

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 217-228 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Berdasarkan Tabel 2 mengindikasikan pentingnya melibatkan peran penyelenggara pemilu  dengan  mendasarkan  pada  jenis  modus  operandi  yang  sering  dilakukan  oleh penyelenggara  pemilu.  Adapun  modus  operandi  yang  paling  banyak  dilakukan  adalah terkait  modus  perbuatan  manipulasi  suara,  sebanyak  26  (dua  puluh  enam)  kasus  yang terdapat  di  Kabupaten  Garut,  Kabupaten  Maluku  Tenggara  Barat,  Kabupaten  Maluku Tengah,  Kabupaten  Kepulauan  Aru,  Kabupaten  Tanjung  Balai  Karimun;  Kota  Kupang, Kabupaten  Ende,  Kabupaten  Puncak,  Kabupaten  Tabanan,  Kabupaten  Halmahera  Utara, Kabupaten  Kepulauan  Sula,  Kota  Ternate,  Kabupaten  Halmahera  Timur,  Kabupaten Indragiri  Hulu,  Kabupaten  Pelalawan,  Kabupaten  Sigi,  Kabupaten  Lombok  Tengah, Kabupaten Nias, Kabupaten Serdang Bedagai.
Pentingnya  keterlibatan  penyelenggara  pemilu  ini  dipercaya  memiliki  peran  yang strategis  terutama  dalam  melakukan  perbuatan  kecurangan  pemilu  (manipulasi  hasil pemilu).  Hal  ini  juga  didukung  oleh  pendapat  penelitian  lainnya  ( Sukmajati,  2015 ),  yang menyebutkan  bahwa  keterlibatan  penyelenggara  pemilu  juga  banyak  terjadi  pada  kasus politik  uang  di  Indonesia  terutama  terkait  kasus  perdagangan  suara  dan  jual  beli  suara. Bahkan  Aspinall  mendefinisikan  istilah  dagang  suara  ( vote  trading), yaitu  fenomena pencurian  suara  dan  penggelembungan  suara  untuk  caleg  dan/atau  partai  politik  tertentu yang  melibatkan  para  penyelenggara  pemilu  pada  semua  tingkatan,  tanpa  keterlibatan pemilih.  Pendapat  Aspinall  ini  dapat  diartikan  bahwa  perubahan  sertifikat  hasil  pemilu dalam  kasus  jual  beli  suara  maupun  perdagangan  suara  tidak  akan  pernah  terjadi  tanpa melibatkan peran penyelenggara pemilu.

## 3. Peran Penyelenggara Pemilu sebagai Broker Politik
Dalam upaya menjelaskan bagaimana peran penyelenggara pemilu sebagai broker, dapat  diungkap  satu  contoh  kasus broker penyelenggara  pemilu  di  Kabupaten  Karawang. Terdapat  seorang  Anggota  KPU  Kabupaten  Karawang  (Asep  Saepudin  Muksin)  terbukti menyalahgunakan  jabatan  dan  kewenangannya  untuk  mempengaruhi  bawahannya  (kedua belas orang anggota PPK di Kabupaten Karawang) agar berpihak dan menerima suap dari salah satu caleg DPR RI Partai Perindo Dapil 7 Jabar yang bernama H. EK. Saputra ( vide Putusan  DKPP  RI  No.    220-PKE-DKPP/VIII/2019  dan  221-PKE-DKPP/VIII/2019). Bahkan berdasarkan pengakuan salah satu anggota PPK atas nama Ade Suardi (Ketua PPK Telukjambe Timur) bahwa ia dan kawan-kawannya bersedia bertemu caleg tersebut karena mengikuti  arahan  pimpinannya  (Asep  Saepudin  Muksin).  Bahkan  ia  juga  menyebutkan bahwa fasilitator dan distributor aliran dana dari caleg adalah komisionernya sendiri  yaitu Asep Saepudin Muksin ( pasundanekspres.co, 2019 ).
Melalui kasus ini Asep Saepudin Muksin juga dapat disebut sebagai sosok jaringan perantara ( broker ). Ini disebabkan ia memiliki kemampuan mengumpulkan beberapa orang pengikutnya  yang  merupakan  bawahannya  bersedia  bertemu  salah  satu  peserta  pemilu. Dengan kata lain, kategori broker politik ini berbeda dari beberapa penelitian sebelumnya. Aspinall  dan  Mada  Sukmajati  yang  fokus  meneliti  fenomena  politik  uang  di  Indonesia menyebutkan  terdapat  3  (tiga)  jenis broker di  Indonesia  yaitu  tim  sukses,  jaringan  sosial, dan  partai  politik.  Sementara  melalui  kasus  keterlibatan  Asep  Saepudin  Muksin  ini menunjukkan  terdapat  fenomena broker penyelenggara  pemilu.  Sosok broker penyelenggara  pemilu  di  Kabupaten  Karawang  ini  merupakan  orang  yang  dihormati, disegani, dan dipercaya oleh pengikutnya. Bahkan dimata pengikutnya, mereka merupakan seorang pemimpin yang harus diikuti.
Kategori broker ini dijelaskan Susan Stokes ( Stokes, S., Dunning, T., Nazareno, M., &  Brusco,  2013 )  yang  menyebutkan  bahwa  keberadaan broker dapat  menjadi  alat pendukung  kepentingan  elektoral  kandidat.  Hal  ini  disebabkan broker juga  memiliki jaringan  lokal  atau  pengikut  lokal  yang  nantinya  dipergunakan  untuk  memperoleh

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 217-228 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
keuntungan  melalui  pengaruh  yang  ia  miliki  maupun  mendukung  kepentingan  elektoral kliennya.
Adapun  awal  mula  kasus broker penyelenggara  pemilu  di  Kabupaten  Karawang adalah  bermula  dari  ajakan  pertemuan  seorang  caleg  DPR  RI  Partai  Perindo  Daerah Pemilihan 7 Jawa Barat yang bernama H. EK Saputra menemui salah satu temannya yang bernama  Asep  Saepudin  Muksin.  Di  mana  pada  saat  ia  mencalonkan  diri  sebagai  caleg, ternyata ia mengetahui temannya yang bernama Asep Saepudin Muksin pada saat itu juga sedang  menjabat  sebagai  Anggota  KPU  kabupaten  Karawang.  Hingga  kemudian  ASM bersedia  dan  menerima  ajakan  pertemuan  temannya  tersebut.  Sementara  itu,  penyebab kesediaan  Asep  Saepudin  Muksin  menemui  teman  lamannya  tersebut  ternyata dilatarbelakangi  adanya  hubungan  pertemanan.  Keduanya  ternyata  merupakan  kawan lamanya semasa bersekolah dulu (mantan teman lamanya semasa SMA). Keduanya berasal dari alumni sekolah yang sama.
Sehubungan  kini  kawan  lamanya  sedang  mencalonkan  diri  sebagai  seorang  calon anggota  legislatif,  H.  EK  Saputra  pada  pertemuan  tersebut  meminta  bantuan  kawan lamanya (Asep Saepudin Muksin) untuk dapat membantu kepentingan elektoralnya. Kawan lamanya tersebut mengetahui bahwa Asep Saepudin Muksin rupanya kini sedang menjabat sebagai  Anggota  KPU  Kabupaten  Karawang  sehingga  ia  meminta  kepada  Asep  Saepudin Muksin  untuk  dapat  dikenalkan  oleh  bawahannya  (penyelenggara  pemilu  di  tingkat kecamatan)  untuk  dapat  membantu  dirinya  melakukan  menggelembungkan  suara  atau menambah  perolehan  suara  dirinya.  Hingga  kemudian  Asep  Saepudin  Muksin  berhasil mengumpulkan beberapa orang bawahannya tersebut menemui H. EK Saputra.
Kesediaan dirinya untuk menuruti kemauan caleg serta keberhasilan Asep Saepudin Muksin mengumpulkan teman-temannya ini sesuai dengan penelitian Tawakkal et.al yang berjudul Social  networks  and  brokerage  behavior  in  Indonesian  elections:  Evidence  from Central Java mengenai bagaimana terbentuknya broker . Menurutnya terbentuknya jaringan perantara salah satunya dilatar belakangi oleh hubungan persahabatan antara broker dengan kandidat. Dari hasil penelitiannya ini Tawakkal menyebutkan bahwa kebanyakan kandidat pada  pemilu  legislatif  kerap  mengandalkan  teman-temannya  untuk  menjadi broker dan membangun  jaringan  perantaranya  ini  dengan  merekrut  teman-temannya  sendiri  untuk menduduki posisi di bawahnya. Hal inilah  yang juga terjadi pada kasus  pelanggaran kode etik  di  Kabupaten  Karawang  pada  pemilu  legislatif  2019  di  mana  sosok broker adalah teman lama semasa SMA dari salah seorang caleg DPR RI dari partai Perindo.
Kemudian  Asep  Saepudin  Muksin  yang  pada  saat  itu  sedang  menjabat  sebagai Anggota KPU Kabupaten Karawang akhirnya memanfaatkan jabatan yang ia punyai untuk menghubungi  bawahannya  yang  bernama  Saepudin  (Ketua  PPK  Rengasdengklok). Kemudian  ia  menceritakan  sosok  kawan  lamanya  tersebut  yang  saat  ini  sedang mencalonkan  diri  sebagai  calon  anggota  legislatif  dan  meminta  kepada  Saepuddin  untuk meneruskan  kepada  semua  Ketua  PPK  yang  ada  di  Kabupaten  Karawang.  Argumen  ini dikuatkan  putusan  DKPP  RI  nomor  220-PKE-DKPP/VIII/2019  dan  221-PKE- DKPP/VIII/2019  menyebutkan  bahwa  pertemuan  antara  caleg  dengan  beberapa penyelenggara  pemilu  pada  kasus  ini  merupakan  inisiatif  Asep  Saepudin  Muksin  untuk memperkenalkan beberapa penyelenggara pemilu di bawahnya (Ketua PPK Se-Kabupaten Karawang) dengan Caleg.
Permintaan  kepada  Saepuddin  ini  tidak  sungkan  dilakukan  oleh  Asep  Saepudin Muksin disebabkan keduanya memang sudah saling mengenal satu dengan lainnya sebagai partner kerja sesama penyelenggara pemilu  sejak Pemilihan Kepala Daerah  (Pilgub) Jawa Barat  2018  dan  berlanjut  Pemilu  Legislatif  2019.  Sebagai  bawahan  yang  sudah  lama mengenal Asep Saepudin Muksin sejak Pilgub 2018 kemarin, Saepuddin tak dapat menolak ajakan  pimpinannya  tersebut.  Kemudian  berkat  bantuan  Saepuddin  (Ketua  PPK

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 217-228 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Rengasdengklok)  inilah  Asep  Saepudin  Muksin  berhasil  mengumpulkan  beberapa penyelenggara  pemilu  (Ketua  PPK)  untuk  nantinya  akan  dikenalkan  pada  kawan lamanya/caleg  tersebut.  Namun  dalam  menjalankan  arahan  pimpinannya  tersebut, Saepuddin (Ketua PPK Rengasdengklok) hanya berhasil mengumpulkan 11 (sebelas) orang kawannya  sesama  Ketua  PPK  di  11  Kecamatan  dari  total  30  Kecamatan  yang  ada  di Kabupaten  Karawang.  Tidak  hanya  itu,  kesediaan broker yang  juga  merupakan penyelenggara  pemilu  ini  juga  didasari  oleh  adanya  iming-iming  materi  yang  lumayan besar  dari  caleg.  Ini  dibuktikan  pada  saat  pertemuan  antara  caleg  dengan broker dan pengikutnya  ini,  Asep  Saepudin  Muksin  tak  mampu  menolak  pemberian  uang  dari  caleg tersebut.  Setelah  caleg  H.  EK  Saputra  menyampaikan  visi  misinya  serta  target  kebutuhan suara  yang  ia  inginkan  (membeli  suara  di  Kabupaten  Karawang  untuk  setiap  pemilih  Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan target dukungan 50.000 (lima puluh ribu) suara), Asep Saepudin Muksin dan ke-12 (dua belas) Ketua PPK tersebut terbukti menerima uang tunai  sebesar  Rp.  600.000  dan  uang  sebesar  Rp.  5.000.000  melalui  M-Banking  kepada masing-masing  penyelenggara  pemilu  tersebut  sebagai  uang  “yasin  mekah”  (inisial  kata yang dapat diartikan sebagai uang imbalan).

## 4. Penyebab Kegagalan Broker Politik
Beberapa  kasus  fenomena broker penyelenggara  pemilu  ini  ternyata  gagal memenangkan kliennya pada pemilu legislatif 2019 kemarin. Misalnya, kasus keterlibatan penyelenggara  pemilu  di  Kabupaten  Karawang  ini  menunjukkan  bahwa  ternyata memanfaatkan broker politik  tidak  selalu  menjamin  kemenangan  bagi  kandidat  peserta pemilu.  Ini sekaligus membantah pendapat Susan C. Stokes (2013) bahwa seorang broker adalah  perantara  lokal  tidak  hanya  mampu  memecahkan  masalah  bagi  pengikutnya, melainkan  juga  dapat  memberikan  manfaat  bagi  kliennya  untuk  dapat  memenangkan pemilu  dengan  cara  mendesak  kepatuhan  para  pengikutnya  tersebut  untuk  berpartisipasi dalam kegiatan politik.
Ini terbukti pada kasus keterlibatan penyelenggara pemilu di Kabupaten Karawang sebagai broker penyelenggara  pemilu  semata-mata  hanya  dimotivasi  imbalan  materi sehingga  melupakan  tugasnya  untuk  menaikkan  suara  H.  EK  Saputra  atau  memenangkan dirinya  pada  pemilu  legislatif  2019.  Motivasi broker pada  kasus  di  Kabupaten  Karawang ini  juga  didukung  oleh  penelitian  lainnya  ( Aspinall,  2014 )  menyebutkan,  dalam  kasus  di Indonesia,  para broker kerap  berkhianat  atau  membelot,  menipu,  mengancam  untuk membelot kepada kandidatnya.  Banyak kandidat  sering mengeluhkan loyalitas pekerjanya (perantaranya).  Hal  ini  disebabkan  para broker kerap  memiliki  kepentingan  yang  berbeda dengan  kliennya.  Melalui  kondisi  inilah,  Aspinall  mengategorikan  mereka  sebagai opportunist brokers yaitu seorang broker yang semata-mata mencari keuntungan materi dan tidak termotivasi mencari keuntungan dalam jangka panjang. Dari masalah loyalitas inilah memungkinkan  penyebab  H.  EK  Saputra  mengalami  kekalahan  pemilu  meskipun  sudah memanfaatkan jasa perantara.

## Kesimpulan
Semakin  kompetitifnya  pemilu  serta  alasan  timbal  balik  materi  dari  kandidat menjadikan  kehadiran  jaringan  perantara  ( broker )  menjadi  penting.  Sejak  periode  pemilu era  reformasi  telah  memunculkan  berbagai  jenis  fenomena broker. Khasanah  ilmu pengetahuan  baru  diperoleh  melalui  kehadiran broker penyelenggara  pemilu.  Mengingat pada  penelitian  sebelumnya  belum  pernah  ada  yang  membahas  mengenai broker penyelenggara pemilu. Peran penyelenggara pemilu sebagai broker berbeda dari penelitian sebelumnya.  Biasanya broker bertugas  menghubungkan  antara  kandidat  dengan  pemilih serta  mampu  memberikan  manfaat  bagi  kliennya  untuk  memenangkan  pemilu.  Namun

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 217-228 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
berbeda dengan peran broker penyelenggara pemilu yaitu bertugas menghubungkan antara kandidat  dengan  penyelenggara  pemilu  lainnya  serta  gagal  memenangkan  kliennya  pada pemilu.
Keterlibatan broker penyelenggara  pemilu  ini  tidak  hanya  disebabkan  kelebihan atau  kemampuan  yang  ia  punyai  karena  berhasil  mengatur  kepatuhan  pengikutnya. Melainkan lebih dari itu, dengan mendasarkan pada beberapa kasus putusan pidana pemilu yang  melibatkan  penyelenggara  pemilu  sebagai  terdakwa  menunjukkan  modus  operandi yang sama. Pelibatan mereka penting terutama dalam perubahan suara. Hal yang sama juga terjadi  pada  fenomena broker penyelenggara  pemilu  Karawang  di  mana  ia  dimanfaatkan oleh kandidat untuk membantu mengenalkan dirinya kepada penyelenggara pemilu lainnya untuk membantu dirinya memperoleh target suara yang diinginkan.
Melalui  fenomena  keterlibatan  penyelenggara  pemilu  dalam  kasus  kecurangan pemilu maupun keterlibatan penyelenggara pemilu berperan sebagai broker penyelenggara pemilu ini, menunjukkan buruknya kualitas penyelenggara pemilu kita. Sementara, kualitas penyelenggara  pemilu  ini  salah  satunya  juga  ditentukan  oleh  bagaimana  suatu  lembaga penyelenggara pemilu mampu memanajemen sumber daya manusianya. Dalam konteks ini, diperlukan  perbaikan  manajemen  seleksi  di  lingkungan  penyelenggara  pemilunya  demi terwujudnya kualitas penyelenggara pemilu yang baik.

## Daftar Pustaka
Alvarez, R., Atkeson, L., & Hall, T. (2012). Evaluating Elections: A Handbook of Methods and
Standards .
. Cambridge: Cambridge
University
Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139226547 .
Aspinall,  E.  (2014).  When  Brokers  Betray:  Clientelism,  Social  Networks,  and  Electoral Politics in Indonesia. Critical Asian Studies , 46 (4), 545–570. https://doi.org/10.1080/14672715.2014.960706 .
Aspinall, E. (2005). Elections  and The Normalization of Politics in  Indonesia. South  East Asia Research, 13(2), 117-156. http://dx.doi.org/10.1016/j.electstud.2013.07.015
Aspinall,  E.,  Rohman,  N.,  Hamdi,  A.,  Rubaidi,  &  Triantini,Z.  (2017).  Vote  Buying  in Indonesia:  Candidate  Strategies,  Market  Logic  and  Effectiveness. Journal  of  East Asian Studies , 17 (1), 1-27. 10.1017/jea.2016.31. Doi: 10.1017/jea.2016.31.
Aspinall,  E.,  &  Hicken,  A.,  (2020).  Guns  for  Hire  and  Enduring  Machines:  Clientelism Beyond  Parties  in  Indonesia  and  the  Philippines. Democratization, 27(1),  137-156. Doi: 10.1080/13510347.2019.1590816
Asshidiqie, J. (2006). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia . Konstitusi Press.
Auyero, J. (2000). The Logic of Clientelism in Argentina: An Ethnographic Account. Latin Studies
American Studies Association, 35(3), 55-81. Doi:
10.1080/13510347.2019.1590816.
Birch,  S.  (2007).  Electoral  System  and  Electoral  Misconduct. Comparative  Political Studies, 40, 1533-1556. Doi: 10.1177/0010414006292886
Biklen,  R.  C.  B.  &  S.  K.  (2006). Qualitative  research  for  education:anintroduction  to theory and method . Pearson Education, Inc.
Blaydes,  L.  (2008).  Authoritarian  Elections  and  Elite  Management:  Theory  and  Evidence

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 217-228 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
From Egypt. Conference on Dictatorships. the Princeton University. https://www.princeton.edu/~piirs/Dictatorships042508/Blaydes.pdf .
Buehler, M., & Tan, P. (2007). Party-Candidate Relationships in Indonesian Local Politics: A  Case  Study  of  the  2005  Regional  Elections  in  Gowa,  South  Sulawesi  Province. Southeast  Asia  Program  Publications  at  Cornell  University .  (84),  41-69. http://www.jstor.org/stable/40376429 .
Bochsler,  L.  L. (2014).  A systematic  approach to study  electoral  fraud. Electoral Studies, 35(3), 33-47. http://dx.doi.org/10.1016/j.electstud.2014.03.005 .
Chaidar, A. (1999). Pemilu 1999 Pertarungan Ideologi Partai-Partai Islam Versus Partai- Partai Sekuler. Darul Falah.
Electoral fraud in the UK Final report and . (2014). January . https://www.electoralcommission.org.uk/sites/default/files/pdf_file/Electoral-fraud- review-final-report.pdf .
Fandi  A.  S,  Wahab  Tuanaya,  M.  W.  (2020).  Kaderisasi  dan  Penetapan  Calon  Legislatif Pada Partai  Politik (Studi  DPD Partai  Nasional Demokrat  Seram  Bagian Barat  2019. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 19 (1), 75–90. 10.35967/jipn.v19i1.7848.
Gaffar, J. M. (2013). Demokrasi dan Pemilu di Indonesia (Konstitusi).
Hasanuddin.  (2018).  Peran  Partai  Politik  dalam  Menggerakkan  Partisipasi  Politik  Rakyat.
Jurnal Ilmu Pemerintahan Nakhoda , 17 (30), 94–
100. https://doi.org/10.35967/jipn.v17i30.7062
James,  T.  S.  (2010).  Researching  electoral  administration  in  America:  Insights  from  the “post-florida” era.
Political
Studies Review , 8 (3), 357–367. https://doi.org/10.1111/j.1478-9302.2010.00213.x
Kramon,  E.  (2016).  Electoral  handouts  as  information:  Explaining  unmonitored  vote buying. World Politics , 68 (3), 454–498. https://doi.org/10.1017/S0043887115000453
Larreguy, H., Marshall, J., & Querubín, P. (2016). Parties, brokers, and voter mobilization: How turnout buying depends upon the party’s capacity to monitor brokers. American Political Science Review , 110 (1), 160–179. https://doi.org/10.1017/S0003055415000593
Liddle, R. W. (1992). Pemilu-Pemilu Orde Baru Pasang Surut Kekuasaan Politik . Jakarta: LPS3ES.
Norris,  P.  (2015).  Why  Do  Elections  Fail?  In Why  Elections  Fail .  Cambridge  University Press. https://doi.org/10.1017/cbo9781107280908.002
Pasundanekspres.co.
(2019), Juni 21). November 30, 2020,
https://www.pasundanekspres.co/jabar/karawang/12-ppk-hanya-jalankan-perintah-am.
Patton,  M.  Q.  (2002). Qualitative  Research  and  Evaluation  Methods  (3rd  ed.) .  Sage Publication. https://doi.org/10.1177/1035719X0300300213
Payne,  G.  P.  &  J.  (2004). Key  Concepts  in  Social  Research .  SAGE  Publications. https://dl.uswr.ac.ir/bitstream/Hannan/132151/1/Geoff  Payne%2C  Judy  Payne  Key

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 217-228 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Concepts in Social Research SAGE Key Concepts series 2004.pdf.
Rahman,  K.  (2017).  Pelayanan  Pemerintahan  Yang  Bertanggung  Jawab. Jurnal  Ilmu Pemerintahan Nakhoda , 16 (28), 34–42. https://doi.org/10.35967/jipn.v16i28.5823
Saydam,  G.  (1999). Dari  Bilik  Suara  ke  Masa  Depan  Indonesia  Potret  Konflik  Politik Pasca Pemilu dan Nasib Reformasi . PT Raja Grafindo Persada.
Stokes,  S.,  Dunning,  T.,  Nazareno,  M.,  &    Brusco,  V.  (2013). Brokers,  Voters,  and Clientelism:  The  Puzzle  of  Distributive  Politics (Cambridge  Studies  in  Comparative Politics). Cambridge:
Cambridge University Press. Doi:
10.1017/CBO9781107324909.
Suhelmi, A. (2001). Pemikiran Politik Barat . Gramedia Pustaka Utama.
Sukmajati, E. A. & M. (2015). Politik Uang di Indonesia Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014le . Penerbit PolGov.
Tawakkal, G. T. I., Damayanti, R., Subekti, T., Alfian, F., & Garner, A. D. (2020). Social networks  and  brokerage  behavior  in  Indonesian  elections:  Evidence  from  Central Java. Asian Affairs(UK) , 47 (3), 226–243. https://doi.org/10.1080/00927678.2020.1765473.