Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman Vol. 18, No. 2, Juli 2023, pp. 124~136 DOI: 10.56338/iqra.v18i2.3643 Website: https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/IQRA

## Kebebasan  Beragama  dalam  Negara  Demokrasi:  Perspektif  Pemikiran Elite Partai Keadilan Sejahtera
Freedom of Religion in a Democratic State: Perspectives on the Thoughts of the Prosperous Justice Party Elite
Moh. Nurhakim Universitas Muhammadiyah Malang
Article Info ABSTRAK Article history: Penelitian  ini  berusaha  menganalisis  secara  kritis  pemikiran  beberapa  elite  Partai
Keadilan Sejahtera (PKS) seputar kontroversi tafsir kebebasan beragama dalam konteks negara  demokrasi  di  Indonesia.  Fokus  penelitian  menjelaskan  ideologi  dan  gerakan PKS,  serta  kontruksi  pemikiran  elite  PKS  tentang  kebebasan  beragama.  Melalui pendekatan  kualitatif-fenomenologis,  dengan  teknik  wawancara  mendalam,  lalu dikonfirmasi dengan  dokumen resmi partai serta literatur yang relevan, diperoleh hasil sebagai berikut. Pertama, PKS merupakan partai politik yang dibangun di atas ideologi Islamisme-moderat.  Transformasi  gerakan  dimulai  dari  komunitas  dakwah-Tarbiyah menuju gerakan politik. Kedua, berkenaan dengan masalah kebebasan beragama, para elite  PKS  berpandangan  bahwa  kebebasan  beragama  dalam  konteks  demokratisasi  di tanah air dimaknai sebagai hak individu untuk memilih dan menjalankan agama Bukan bebas  keluar  agama  dan  apalagi  menista  agama  lain  atas  nama  kebebasan.  Sebagai Sikap  toleran  diperlukan  Adapun  sikap  elite  terhadap  pemeluk  agama  lain,  pengikut aliran sesat, sekedar perlu toleransi (tasamuh). Mereka juga mengakui pluralitas agama dan  keyakinan  sebagai  realitas,  tanpa  meyakini  semua  agama  benar  berdasar keyakinannya. Untuk menjamin terjadinya toleransi dan menghindari  kasus penistaan agama, menurut mereka, diperlukan penegakan hukum.

## ABSTRACT
This research seeks to critically analyze the thoughts of some elite Prosperous Justice Party (PKS) regarding the controversy over the interpretation of religious freedom in the context of a democratic country in Indonesia. The focus of the research is to explain the ideology and movement of the PKS, as well as the construction of the thoughts of the PKS elite on religious freedom. Through a qualitative-phenomenological approach, with in-depth interview techniques, then confirmed with official party documents and relevant literature, the following results were obtained. First, PKS is a political party built on the ideology of moderate Islamism. The transformation of the movement starts from the da'wah-tarbiyah community to a political movement. Second, with regard to the issue of religious freedom, PKS elites are of the view that religious freedom in the context  of  democratization  in  this  country  is  interpreted  as  an  individual's  right  to choose and practice a religion. As a tolerant attitude is needed. As for the attitude of the  elite  towards  followers  of  other  religions,  followers  of  heretical  sects,  tolerance (tasamuh)  is  needed.  They  also  recognize  the  plurality  of  religions  and  beliefs  as  a reality, without believing that all religions are true based on their beliefs. According to them, to ensure tolerance and avoid blasphemy cases, law enforcement is needed.
Received 08 June, 2023 Revised 29 June, 2023
Accepted 10 July, 2023
Kata Kunci :
Kebebasan Beragama; Negara Demokrasi; Pemikiran Elit

## Keywords
Religious Freedom; Democracy country; Elite Thinking
This is an open access article under the CC BY-SA license.
Corresponding Author:
Moh. Nurhakim Universitas Muhammadiyah Malang Email: nurhakim@umm.ac.id

## LATAR BELAKANG
Di awal era reformasi muncul dan berkembang pesat gerakan-gerakan Islam baru di Indonesia bagai  jamur  di  musim  hujan.  Gerakan-gerakan  ini  antara  lain    Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majlis Mujahidin Indonesia (MMI), Jama’ah Tabligh,  Front Pembela
Islam (FPI), Jamaah Salafi,  dan lain-lain.
Salah  satu  gerakan  yang  belakangan  menjadi  sorotan  oleh  banyak  kalangan  adalah  gerakan Tarbiyah  yang  kemudian  berubah  menjadi  Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS).  Hal  itu  disebabkan karena  gerakan  ini  dapat  dikata  muncul  secara  fenomenal  dan  kontroversial.  Fenomenal  karena berkembang  secara  cepat,  dan  mampu  menarik  perhatian  banyak  pihak.  Selain  itu,  ia berhasil  mendirikan  cabang-cabang  di  beberapa  daerah  seluruh  tanah  air.  Dukungan  awal  secara signifikan  pun  datang  dari  kaum  muda  aktivis  kampus-kampus  papan  atas.    Sementara  disebut kontroversial,  karena kehadiran PKS tak jarang menimbulkan pro-kontra di masyarakat. Perasaan khawatir pada sebagian masyarakat luas, tetapi pada saat yang sama  menjadi harapan bagi sebagian masyarkat lain yang simpatik.
Pro-kontra  masyarakat  itu  mendorong  banyak  kajian  dilakukan.  Menurut  beberapa  kajian terdahulu terdapat keunikan di dalam partai ini. Pertama, ideologi gerakannya cenderung revivalistik. Sebagai  gerakan revivalis, misalnya PKS berpandangan bahwa: (1)  Islam adalah manhaj al-hayah (sistem kehidupan)  yang bersifat universal dan menyeluruh (syumul); (2) Islam adalah agama dan negara  (al-din  wa  al-daulah;  (3)  kembali  kepada  Islam  yang  sebenarnya,  yaitu  al-Qur’an  dan  al- Sunnah;  dan,  (4)  mengidealkan  masa  depan  masyarakat,  negara  dan  peradaban  dalam  kerangka Syariah Islam.
Kedua,  dalam  memahami  teks  dan  realitas,  pada  prinsipnya  metode  yang  ditempuh  PKS selaras    dengan    gerakan  revivalisme  lainnya  yang  cenderung  tekstual.  Namun,  berdasarkan perkembangan  terakhir,  sejalan  dengan  tuntutan  realitas  politik  di  tanah  air,  PKS  mulai mempertimbangkan pendekatan-pendekatan kontekstual dan objektivikasi, bukan Islamisasi. Slogan “Bersih, Peduli dan Profesional” dengan langkah-langkah baru menunjukkan sisi nasionalitas dan contoh dari pergeseran orientasi gerakan. Meskipun pilihan ini sering kali mengundang pertanyaan masyarakat luas tentang jati diri PKS.
Bahkan,  menurut  Greg  Fealy,  partai  ini  memiliki  keunikan  dan  gaya  tarik  tersendiri  karena menawarkan pendekatan baru dalam berpolitik. PKS (1) mengambil sumber inspirasi ideologi dan organisasi dari Ikhwanul Muslimin di Mesir; (2) satu-satunya partai kader yang murni dalam politik Indonesia  saat  ini;  (3)  satu-satunya  partai  yang  memiliki  jaringan  pelayanan  sosial  yang  luas  dan efektif;  (4)  menjadikan  moralitas  dalam  kehidupan  publik  sebagai  program  utama  politik;  dan  (5) partai yang sangat serius tentang masalah ideologi dan kebijakan dibanding partai-partai besar yang lain (Yon Machmudi, 2005).
Hal  lain  yang  menarik  dicermati  dalam  partai  ini  adalah  kesan  inkonsisten  belakangan  ini terhadap  wacana  demokratisasi  dalam  hubungannya  dengan  masalah-masalah  yang  timbul  sekitar pelaksanaan hak asasi manusia (HAM) seperti kebebasan beragama, berbudaya, dan isu-isu gender. Apakah  dalam  hal  ini  PKS  lebih  bersikap  adaftif  atau  sebaliknya  dibanding  gerakan-gerakan revivalisme  yang  lain.  Jika  pada  visi  Indonesia  yang  dicita-citakan  PKS,  yaitu  “terwujudnya masyarakat  madani  yang  adil,  sejahtera,  dan  bermartabat”  (Tim  PKS,  2007),  tampak  di  sini  PKS konsen  dan  sejalan  pemikirannya  dengan  pikiran-pikiran  baru  tentang  demokratisasi  di  tanah  air. Namun,  jika  dilihat  pada  realitas,  terkadang  kesan  inkonsistensi  terjadi    pada  sikap  warga  PKS, khusunya berkenaan dengan beberapa kasus HAM yang sulit dipahami oleh pihak lain. Misalnya isu- isu gender dan kebebasan beragama.
Berkenaan dengan masalah kebebasan beragama misalnya, memang beberapa politikus PKS mengakui  adanya  kebebasan  beragama,  perlunya  toleransi,  bukan  pluralisme  yang  diartikan pembenaran atau penyamaan agama-agama. Namun, bagaimana hal tersebut menurut para elite dan ulama PKS di mana otoritas pemikiran dan keagamaan berada pada mereka. Bagaimana sikap dan tindakan  mereka  jika  terjadi  konflik  antarumat  beragama,  munculnya  aliran  sesat  dan  agama  atau aliran baru. Dan, juga bagaimana pandangan mereka terhadap isu pindah agama. Jika mereka selama ini menyatakan bahwa pilihan  agama adalah  bebas, tetapi  apakah bebas  juga memilih  untuk tidak beragama dan pindah agama.
Jika  belakangan  ini  sikap  politik  PKS  menunjukkan  gejala  “menengah”  atau  moderat,  dan tampak  bersikap  makin  “religius-nasionalis”,    maka  bagaimana  hal  itu  dihadapkan  pada  tuntutan kebebasan  beragama  di  masyarakat  yang  belakangan  menunjukkan  gejala  kuat.  Seperti,  bebasnya kaum Muslimin  memberikan dukungan kepada aliran sesat, agama baru, pindah agama, dan aliran kepercayaan yang bukan agama.
Dari  pemikiran  di  atas,  pertanyaan  yang  dijawab  melalui  penelitian  ini  adalah,  pertama, bagaimana gambaran yang sebenarnya tentang PKS baik ari segi ideologi maupun gerakan?  Kedua,
bagaimana kontruksi pemikiran elite PKS tentang isu-isu kebebasan beragama dalam konteks negara demokrasi di Indonesia?

## METODE
Untuk  menjawab  pertanyaan  di  atas,  dalam  penelitian  digunakan  pendekatan  kualitatif- fenomenologis. Data diperoleh melalui kajian kepustakaan dan dikonfirmasi dengan kajian lapangan dengan menggunakan metode wawancara dan observasi. Informan terdiri dari para elite PKS yang berjumlah  lima  orang  tersebar  di  seluruh  Indonesia  yang  dipilih  dengan  mempertimbangkan representasi  kompetensi  dan  posisi.  Mereka  adalah  Ustadz  Hilmi,  Ustdz  Surahmat,  Ustdz  Tifatul Sembiring, Ustdz Anis Mata, dan Ustadz Mudzofar.

## HASIL DAN DISKUSI Transformasi dari Gerakan ke Partai Politik
Untuk mengenal secara mendalam, pembahasan mengenahi perkembangan PKS  akan dilihat dari  dua  tahap  transformasi.  Pertama,  tahap  terbentuknya  sebuah  gerakan  dakwah  yang  disebut dengan nama Tarbiyah sebagai asas. Kedua, tahap perkembangan gerakan dakwah menjadi gerakan sosial dan partai politik.

## Lahirnya Gerakan Tarbiyah
Salah satu keunikan PKS dibanding dengan partai-partai politik lain adalah transformasi dari sebuah  gerakan  dakwah  di  kalangan  mahasiswa  Muslim  menjadi  sebuah  partai  politik.  Bahkan, gerakan mahasiswa itu muncul dari   kampus-kampus umum yang biasa dianggap sebagai kampus “sekular”,  seperti  Universitas  Indonesia  (UI),  Institut  Pertanian  Bogor  (IPB),  Institut  Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada  (UGM), Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas Airlangga (UNAIR), Universitas Brawijaya (UB), dan lain-lain lagi. Persoalan  yang perlu dibahas, bagaimana  sebuah  gerakan  yang  semula  dipandang  sebelah  mata  yang,  kemudian  mengalami transformasi menjadi sebuah partai yang diperhitungkan.
Dalam konteks ini, di pertengahan tahun 1970-an hingga 1980-an telah terjadi peningkatan kesadaran  keagamaan  di  kalangan  mahasiswa.  Mereka  gemar  mengkaji    Islam  di  masjid-masjid, mushalla-mushalla,  rumah-rumah,  dan  ruang-ruang  sekitar  kampus.  Kajian-kajian  itu  dilakukan secara  berkelompok,  di  mana  setiap  kelompok  terdiri  sekitar  sepuluh  peserta,  dan  dibimbing  oleh seorang  tutor  yang  disebut  murabbi.  Sementara  kelompok-kelompok  kecil  ini  kemudian  dikenal dengan istilah usrah (keluarga) (Mahmud, 1999).
Pada tahun 1980-an mereka memperluas skop kajian, dan mulai menginstitusikannya melalui gerakan  yang  disebut  Tarbiyah  (Mahmud,  1999).  Tujuannya  tidak  lain  adalah  mendidik  pribadi- pribadi  menjadi  orang  yang  kuat  agamanya.  Gerakan  ini  meliputi  aktivitas-aktivitas  kependidikan dan bimbingan keagamaan yang dilakukan secara intensif baik di kampus maupun di luar kampus. Bahkan, untuk memperluas skop dakwah dan memberikan pengaruh, mereka mendirikan lembaga dakwah yang disebut Lembaga Dakwah Kampus (LDK).
Berdasarkan  pengkajian  terhadap  sumber-sumber  resmi  PKS  dan  data  sekunder,  elemen- elemen pembentuk gerakan itu minimal ada lima. Yaitu, (1) Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII), yang  berperanan  sebagai  pendiri  pertama  dakwah  di  kampus  dan  perancang  dasar–dasar  strategi dakwah. (2) Lembaga Dakwah Kampus (LDK), yang berperanan sebagai penggerak utama dakwah di kampus. (3) Para alumni pendidikan tinggi luar negeri khususnya Timur Tengah  sebagai mentor tarbiyah sekali gus transmitter ideologi manhaj, dan pemikiran. Bahkan para alumni dari pendidikan tinggi  Barat  mengambil  peran  mensuplai  konsep-konsep  sosial,  kebudayaan,  ekonomi  dan  politik Barat.  (4)  Aktivis  organisasi  sosial  Islam  dan  angkatan  muda  Islam  adalah  sebagai  pengelola organisasi dakwah. Dan, (5) para lulusan pesantren menjadi pengajar materi keislaman dan menjadi mentor  pengalaman  ajaran  Islam  sekaligus  menyumbangkan  pengalaman  berdakwah  dalam masyarakat (Rahmat, 2008).
Dari  sistem  pelatihan  yang  diadakan  dalam  LMD  tersebut  berhasil  melahirkan  para  tokoh generasi  ketiga  PKS  yang  datang  dari  kampus  umum  seperti  Mahfudz  Siddik,  Muzammil  Yusuf, Radzikun, Fahri Hamzah, Mustafa Kamal, Zulkiflimansyah,  Priatna, Suswono, dan Rama Pratama (Rahmat, 2008). Sebagian besar mereka ini sekarang menjadi anggauta DPRt, dan memimpin PKS.
Tabel 1. Beberapa Nama Tokoh Perintis PKS Berdasarkan Kategori Generasi Generasi Pertama Generasi Kedua Generasi Ketiga 1. Salim Segaf al-Jufri 2. Rahmad Abdullah 3. Helmi  Aminuddin, et.all 1. Hidayat Nurwahid 2. Surahman Hidayat 3. Tifatul Sembiring 4. Satori Ismail 5. Daud Rasyid 6. Abdul Hasif 7. Untung Wahono 8. Mutammimul Ula, et all. 1. Anis Matta 2. Aunurrafiq 3. Jazuli Juwaini 4. Muhamad  Syamlan
5. Mahfudz Siddiq
6. Muzammil  Yusuf
7. Fahri Hamzah
8. Mustafa Kamal, et all .
Setelah  gerakan  Tarbiyah  tersebar  di  kampus-kampus  seluruh  Indonesia,  dan  kader- kadernya  pun  merasa  perlu  memperluas  lingkup  dakwah,  mereka  bersepakat  mendirikan  satu  lagi elemen  pendukung  gerakan  dakwah.  Terbentuklah  Kesatuan  Aksi  Mahasiswa  Muslim  Indonesia (KAMMI) pada musyawarah nasional Forum Silaturahim Lembaga Dakwah Kampus (FS-LDK) ke- 10 yang diselenggarkan di Masjid AR. Fachrudin Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) pada tangal  26-29  Maret  1998.  Salah  satu  dasar  kelahirannya  adalah  suatu  keprihatinan  para  aktivis mahasiswa Muslim terhadap krisis nasional yang melanda bangsa Indonesia. Untuk menyelesaikan krisis  tersebut,  menurut  KAMMI,  hendaklah  dilakukan  reformasi  di  seluruh  bidang:  politik, ekonomi,  hukum,  budaya,  dan  moral  (Sidiq,  2003).  Dengan  berdirinya  KAMMI,  berarti  gerakan Tarbiyah telah mentransformasikan diri ke dalam skop dakwah yang lebih luas. Melalui sarana yang baru ini, mereka  dapat berwacana dalam masalah-masalah sosial, rakyat, politik dan negara. Bahkan, organisasi  ini  amat  aktif  menyuarakan  tuntutan  Soeharto  meletakkan  jabatan  sebagai  presiden melalui  aksi-aksi  demo dan  lobi-lobi dengan  berbagai  kekuatan  politik  dan  masyarakat.  Bersama- sama dengan kekuatan lain, akhirnya Soeharto pun dapat dijatuhkan pada  21 Mei 1998.

## Menjadi Partai Politik
Jika  dalam  Tarbiyah  orientasi  gerakan  ditekankan  kepada  pembentukan  kader-kader  yang handal,  maka  dalam  gerakan  politik  orientasi  ditekankan  kepada  pembinaan  akses-akses  dan institusi-institusi  politik.  Selanjutnya,  bagaimana  memasukkan  kader-kader  Tarbiyah  terpilih  ke dalam institusi-institusi tersebut guna mengambil peran-peran penting dalam mengelola negara. Oleh karena  itu,  agenda-agenda  gerakan  politik  PKS  dalam  tahap  ini  diorientasikan  kepada  tiga  hal. Pertama,  penguatan  partai,  membuat  efektif  struktur  dan  jaringan  partai,  dan  memastikan pelaksanaan program-program yang telah dirancang. Kedua, membuat citra positif terhadap partai dan para aktor-aktornya. Ketiga, mempercepat proses mobilitas horizontal dan vartikal kader-kader partai guna menguasai sumber-sumber otoritas politik.
Pertama, setelah jatuhnya Presiden Soeharto, era reformasi telah  dimulai. Terbuka peluang bagi  umat  Islam  untuk  mengekspresikan  cita-cita  politik  yang  selama  ini  dalam  keadaan  tertekan. Para  kader  gerakan  Tarbiyah  memanfaatkan  peluang  ini  untuk  mendirikan  partai-partai  Islam. Berdirilah Partai Keadilan (PK) pada tanggal 20 Juli 1998, dan dideklarasikan di Masjid Al-Azhar Jakarta.  Musyawarah  pimpinan  partai  menetapkan  Dr.  Ir.  Nurmahmudi  Isma’il,  M.Sc  sebagai presiden  partai,  Dr.  Salim  Segaf  al-Jufri  sebagai  Ketua  Dewan  Syura,  dan  Anis  Matta  sebagai Sekretaris Jenderal. Adapun jumlah kader dan pendukung saat itu  mencapai lebih dari 30.000 orang (Sidiq, 2003).
Kedua, oleh karena sedikitnya perolehan suara pada Pemilihan Umum tahun 1999, PKS terus bekerja keras membuat struktur dan jaringan yang makin efektif, mempartingkatkan jumlah struktur, dan memastikan pelaksanaan program-program yang telah dirancang. Pada Pemilihan Umum tahun 1999,  struktur  PKS  hanya  menjangkau  1500  struktur  peringkat  desa,  sedangkan  pada  Pemilihan Umum  tahun  2004  telah  meningkat  menjadi  lebih  dari  9.000  struktur  tingkat  desa  (Sidiq,  2003). Program-program  tambahan  yang  diutamakan  pelaksanaannya  adalah  seperti  kunjungan  door  to door,  kerja  dan  bantuan  sosial,  berkunjung  para  tokoh-tokoh,  memanfaatkan  media  komunikasi, memobilisasi massa pada masa kempanye, mengawal Pemilihan Umum, menentang praktek money
politic, meningkatkan kerjasama dengan partai-partai lain,  meningkatkan dana iuran Paratai,  berolah raga  dan  qiyam  al-layl,  jawlah  da’wah,  dan  terus  menerus  meluruskan  niat  kader-kader  dalam berdakwah (1-DPP, 2004).
Ketiga, pada tahun 2004-2009, PKS berusaha mempercepat mobilitas vartikal kader. Setelah para kader dan institusi politik dipersiapkan, PKS berusaha mempercepat dan memperbanyak kader- kader terpilih menempati posisi-posisi penting di pusat-pusat kekuasaan. Berusaha memperbanyak kader-kader  yang  berhasil  menjadi  anggauta    DPR   dan  Menteri,  PKS  membuktikan  penambahan jumlah  kader  yang  dapat  menempati  pos-pos  eksekutif.  Bulan  November  2009  PKS  --  melalui kerjasama dengan partai-partai lain -- berhasil memenangkan 9 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dari 20 Pilkada Provinsi; dan memenangkan 120 Pilkada dari 180 Pilkada yang diikuti PKS di level Kota atau Kabupaten). Ir. Tifatul Sembiring terpilih sebagai Presiden PKS padan tahun 2005-2010 (1-DPP, 2004).
Strategi dan usaha-usaha telah dilakukan secara sistematis dan gigih, namun pada Pemilihan Umum tahun 2009, PKS hanya mampu menaikkan  sedikit suara, yaitu 8.206.955 (7,88 %) (KPU, 2009)  dari  suara  pemilih  nasional,  dan  hanya  mendapat    45  anggauta  DPR,  sama  dengan  jumlah anggauta DPR dari PKS pada Pemilu  tahun 2004. Meskipun demikian, oleh karena PKS mencoba membangun kerjasama dengan Partai Demokrat sebagai partai pemenang pertama Pemilu, akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudoyono memberikan mandat 4 orang PKS sebagai mentri.
Tabel 2. Perbandingan Perolehan Suara PKS dalam Tiga Pemilu Tahun Pemilu Jumlah Kader Utama Menteri – Gubernur - Bupati Perole han Suara % Suara Tingkat Nasional Jumlah Struktur Partai PerolehaKursi di DPR 1999 35.000 1 1.436.563 1,2 1.500 7 2004 450.000 3 – 1 8.325.020 7,34 9000 45 2009 975.000 4 - 9 – 120 8.206.955 7,88 25.000 57
Jika dalam Tarbiyah, orientasi  gerakan ditekankan kepada pembentukan kader-kader yang handal, gerakan politik orientasi pula ditekankan kepada pembinaan akses-akses dan institusi politik, maka  dalam  gerakan  sosial  ditekankan  kepada  pengembangan  asas-asas  sosial  kemasyarakatan. Gerakan tarbiyah, politik dan sosial-kemasyarakatan berjalan seiring. Kedua-duanya bersinergi, dan saling  mendukung  antara  satu  sama  lain.  Sebagai  gerakan  sosial-kemasyarakatan,  PKS mengembangkan  peran-peran  sosial  melalui  strategi  membangun  dan  memanfaatkan  institusi- institusi  ekonomi,  pendidikan,  kesihatan  masyarakat,  dan  media  komunikasi  kemasyarakatan. Institusi-institusi pendidikan dan dakwah yang pernah dibbangun antara lain adalah: sekolah-sekolah Taman  Kanan-kanak  Islam  Terpadu,  Sekolah  Dasar  Islam  Terpadu,  Pendidikan  Anak  Usia  Dini (PAUD),  Lembaga  Pendidikan  Al-Hikmah,  Lembaga  Bimbingan  Belajar  Nurul  Fikri,  Lembaga Dakwah  Khairu  Ummah,  dan  taman-taman  bacaan  umum.  Sedangkan  institusi-institusi  pelayanan kesehatan masyarakat antara lain adalah Pos Wanita Keadilan (POW WK) yang salah satu fungsinya adalah  memberi  bimbingan  kesehatan  kepada  masyarakat.  Adapun  institusi-institusi  media komunikasi antara lain adalah:  kelompok Nasyid, majalah Sabili, dan beberapa penerbit buku seperti Gema Insani Press, Pustaka al-Kautsar, Robbani Press, Al-Ishlahy, Era Intermedia, dan As-Syamil.
PKS tidak sekadar hanya membangun institusi-institusi saja, namun juga turut memperkuat institusi-institusi  sosial  yang  memberikan  layanan  lebih  luas  jangkauannya  kepada  masyarakat seperti Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), Dompet Sosial Ummul Qura (DSUQ), dan Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI). Sementara institusi yang melibatkan bidang kewanitaan adalah organisasi seperti Salimah dan Pos Wanita Keadilan. Selain itu juga, terdapat bidang penguatan ekonomi yang membangun  dan  menangani  Serikat  Pekerja  Keadilan  (SPK)  dan  Koperasi  Syariah  Indonesia (KASINDO). KASINDO membina  jaringan Pengusaha Muslim Indonesia (JPMI), dan sejak tahun 2003 mendirikan dan membina Perhimpunan Petani Nelayan Sejahtera Indonesia (PPNSI).
Demikian perkembangan PKS yang dimulai dari sebuah gerakan dakwah kemudian berubah menjadi gerakan dakwah dan sosial, lalu  menjadi gerakan politik.

## Konstruksi Ideologi
Untuk  mengenal  konstruksi  ideologi  PKS,  perlu  dianalisis  dan  dirujuk  ide-ide  elite  dan pimpinan partai yang telah diinstitusikan ke dalam diri partai menjadi apa yang disebut dengan nama ideologi  partai.  Sebagaiamana  hal  ini  tercatat  dalam  dua  buku  utama  PKS,  yaitu    Falsafah  Dasar Perjuangan  dan  Platform  Kebijakan  Pembangunan  (Tim  MPP-PKS,  2007b).  Buku  pertama  berisi faham Islam dan akidah yang dianut PKS; dan, asas-asas pemikiran filosofis yang dirumuskan tokoh PKS  tentang  keadilan,  individu,  keluarga,  sosial  kemasyarakatan,  politik,  ekonomi,  hukum, kebudayaan, pendidikan, sains, gender, dan kesejahteraan yang dipakai bagi asas-asas menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Sementara buku kedua membahas visi, misi, dan platform kebijakan pembangunan sebagai arah dan pedoman perjuangan kader. Buku kedua ini lebih terperinci dari buku pertama. Untuk mengenal ideologi PKS, kajian ideologi  berikut didasarkan pada kedua buku tersebut. Seterusnya ke dua buku akan dirujuk dalam pembahasan berikut.

## Faham Islam dan Akidah
Sebagai partai Islam, PKS berusaha mendasarkan semua program dan kegiatan  kepada Islam sebagaimana  diyakini  dan  dianut.  Keyakinan  terhadap  Islam  tidak  hanya  menjadi  dasar  platform, program dan kegiatan partai, tetapi merupakan akidah dan fikrah yang membentuk keperibadian para elite dan anggauta partai. Seterusnya corak faham atau keyakinan terhadap Islam bagi para anggauta partai akan menentukan cara-cara mereka menjalankan kegiatan politik. Dengan perkataan lain, apa yang tampak dalam PKS adalah tidak dapat dilepaskan dari corak faham anggauta partai  terhadap Islam dan akidahnya.
Minimal Islam dalam konstruksi pemikiran para tokoh PKS dipandang dalam tiga perspektif. Yaitu, Islam sebagai agama fitrah (din al-fitrah); Islam bersifat universal (kaffah); dan Islam sebagai jalan hidup (manhaj al-hayah). Perspektif ini sangat jelas sebagaimana dikemukakan  berikut:
“Islam  sebagai  wujud  ketundukan  dan  kepatuhan  kepada  kehendak  Allah  yang dimanifestasikan di dalam wahyu-Nya, dalam keseluruhan sistem alam, dan di dalam keseluruhan proses sejarah, merupakan din al-fitrah, sistem hidup yang sesuai dengan sifat dasar  manusia. Oleh sebab  itu  pesan-pesan  yang  disampaikannya  memiliki  watak  fitrah  dan  bersifat  universal.  Islam adalah  manhaj  al-hayah  (jalan  hidup)  dan  sistem  yang  menuntun  dan  mengarahkan  kehidupan, menetapkan hukum, dan mengawasi perilaku manusia sesuai dengan kehendak Allah SWT” (Tim MPP-PKS, 2007b).

## Indonesia yang di Cita-citakan
Termasuk bagian dari  elemen-elemen ideologi PKS yang lain adalah  apa yang terangkum dalam visi dan misi partai. Visi dan misi partai antara lain, merupakan respons pemikiran para elite dan  pimpinan  partai  berkenaan  dengan  gambaran  Indonesia  pada  masa  depanyang  mereka  cita- citakan. Sebagaimana dirumuskan dalam Anggaran Dasar (AD) PKS, bahwa visi partai ini adalah seperti berikut. Pertama, terwujudnya cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  1945). Kedua, terwujudnya masyarakat madani  yang adil dan sejahtera yang diredhai  Allah  SWT. dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Tim MPP-PKS, 2007).
Dari visi yang pertama, difahami bahwa visi partai ini sejalan dengan  apa yang dicita-citakan oleh bangsa dan negara  Indonesia  sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945. Intinya adalah  usaha  untuk  mendirikan  sebuah  negara  yang  berasaskan  pada  nilai-nilai  yang  terdapat  di dalam Pancasila. Intinya,  yaitu  ketuhanan, kemanusiaan,  persatuan, musyawarah, dan keadilan. Hal ini  adalah  argumen  yang  menunjukkan  bahwa  PKS  adalah  partai  Islam  yang  memiliki  komitmen kebangsaan sejajar dengan ideologi kebangsaan PKS.
Sedangkan  visi  kedua  adalah  terwujudnya  masyarakat  madani  yang  adil,  sejahtera,  dan bermartabat.  Bagi  PKS,  masyarakat  madani  adalah  masyarakat  berperadaban  tinggi  dan  maju; berasaskan  kepada  nilai-nilai,  norma,  undang-undang,  moral  yang  didukung  oleh  keimanan, menghormati  kemajemukan,  bersikap  terbuka,  demokratik,  dan  bergotong-royong  untuk  menjaga kedaulatan negara.
Keadilan yang diinginkan oleh para eite PKS adalah suatu kondisi masyarakat Indonesia di mana entitas dan kualitas kehidupannya baik pembinaan politik, ekonomi, undang-undang, maupun sosial-kemasyarakatan  diposisikan  secara  wajar  dalam  parameter  yang  tepat  dan  seimbang,  tidak melampaui batas. Adapun masyarakat yang sejahtera seperti yang dicita-citakan PKS adalah ke arah
pembangunan  kebangsaan  bagi  memenuhi  keperluan  lahir  dan  batin  manusia  secara  seimbang, sehingga mereka dapat melaksanakan fungsinya sebagai hamba dan khalifah Allah (Tim MPP-PKS, 2007).
Bagi PKS eksistensi masyarakat madani juga dapat ditunjukkan melalui kedudukan bangsa yang  bermaruah.  Yaitu  bangsa  yang  mampu  menampilkan  diri  secara  unggul,  baik  dalam  aspek sosial, politik, maupun budaya  sehingga membangkitkan rasa hormat dan kagum dari bangsa-bangsa lain.  PKS  meyakini  bahwa  martabat  muncul  dari  akhlak  dan  budi  pekarti  yang  baik,  mentalitas, budaya kerja, dan integritas diri yang pada gilirannya menjadikan bangsa itu produktif dan kreatif. Dalam platform PKS dinyatakan sebuah moto: “Kami menciptakan Indonesia menjadi negara kuat yang  membawa  misi  rahmat  keadilan  bagi  seluruh  umat  manusia,  agar  bangsanya  menjadi penyumbang tamadun manusia dan buminya menjelma menjadi taman kehidupan yang tenteram dan damai” (Tim MPP-PKS, 2007).
Visi di atas menggambarkan keinginan kuat  PKS menjadi partai yang bervisi kebangsaan. Selanjutnya,  untuk  memperoleh  pengakuan  masyarakat  umum  sebagai  partai  yang  berideologi kebangsaan, selain keislaman, maka para elit dan anggauta PKS mengadakan aktivitas-aktivitas yang menonjolkan isu-isu kebangsaan dari isu-isu keagamaan. Menjelang Pemilihan Umum tahun 2009, PKS mengadakan seminar-seminar bertajuk  kebangsaan, mewacanakan mantan Presiden  Soeharto menjadi pahlawan nasional, memilih wanita-wanita teladan, dan membuat iklan-iklan cinta tanah air di TV.
Untuk  mewujudkan  visi  di  atas,  PKS  menetapkan  tiga  misi  yang  dapat  diringkas  sebagai berikut. Pertama, mempelopori reformasi sistem politik, pemerintah dan birokrasi, mahkamah, dan tentera untuk tujuan penguatan proses demokratisasi. Kedua, mendorong wujudnya lapangan kerja yang seluas-luasnya dan layak demi kemanusiaan dengan tujuan menghapus kemiskinan, mendorong pemerataan  pendapatan,  dan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Ketiga,  mengarahkan pendidikan  yang  berkeadilan  dengan  memberikan  kesempatan  yang  seluas-luasnya  bagi  seluruh rakyat Indonesia. Membangun sistem pendidikan nasional yang berpadu, komprehensif dan bermutu untuk  menumbuhkan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  berdaya-saing  tinggi  serta  guru  yang profesional dan sejahtera (Tim MPP-PKS, 2007).
Rumusan  Misi  PKS  sebagai  mana  telah  dikemukakan  di  atas  memang  berbeda  dengan rumusan Misi PKS sebelum tahun 2005. Kalimat “menyebarkan dakwah Islam”, dan “mendukung penerapan ajaran Islam” tampak pada rumusan Misi sebelum tahun 2005. Sedangkan pada rumusan Misi yang sekarang kalimat itu dihilangkan (Tim MPP-PKS, 2007).
Perubahan  misi  ini  menunjukkan  belakangan  ini  tokoh-tokoh  PKS  menginginkan  partai Islam ini semakin diakui oleh masyarakat umum sebagai partai yang bercorak kebangsaan. Hal ini wajar  karena  walau  bagaimanapun  PKS  ingin  masyarakat  umum  memberikan  kepercayaan  dan dukungan khususnya dalam kaitan dengan Pemilu. Selain itu, penonjolan PKS dari sudut kebangsaan merupakan usaha menterjemahkan faham Islam dalam bentuk kerja dan program yang konkrit seperti dirumuskan dalam misi partai. Faham Islam sebagai rahmat bagi segenap alam dan keyakinan Islam sebagai  pemecahan  masalah  merupakan  asas  dalam  melaksanakan  syariah  melalui  saluran  negara dan pemerintah.

## Falsafah Dasar Perjuangan
Elemen-elemen ideologi PKS yang lain adalah falsafah dasar perjuangan yang dirumuskan menjadi  tiga  belas  asas.  Tiga  belas  asas  ini  merupakan  inti  dari  ajaran  yang  difahami  berasaskan analisis  terhadap  keperluan  bangsa  Indonesia  dan  keyakinan  terhadap  ajaran  Islam  yang  dapat memberikan  penyelesaian  masalah  yang  dihadapi  bangsa  Indonesia.  Selanjutnya  asas-asas  ini dipakai oleh PKS untuk merumuskan platform kebijakan pembangunan masa depan Indonesia. Tiga belas asas dimaksudkan adalah keadilan, tauhid individu, keluarga, sosial kemasyarakatan, ekonomi, hukum,  kebudayaan,  pendidikan,  ilmu  pengetahuan,  gender,  dan  kesejahteraan.  Berikut  adalah gambaran  secara  keseluruhan  dari  Falsafah  Dasar  Perjuangan  dalam  kerangka  (Tim  MPP-PKS, 2007).
ISSN: P-0216-4949 / E-2615-4870

## Tabel 3. Falsafah Dasar Perjuangan PKS

## Kebebasan Beragama dalam Perpektif  Elite  PKS
Kebebasan beragama merupakan masalah yang sering dipersoalkan oleh banyak  orang ketika isu formalisasi syariah dibangkitkan. Pihak-pihak yang tidak setuju menganggap bahwa formalisasi syariah bertentangan dengan hak asasi manusia khususnya dalam hal ini adalah kebebasan beragama dan    termasuk  kebebasan  mengikuti  suatu  keyakinan  dan  kepercayaan.  Pihak-pihak  yang  paling khawatir terhadap efek negatif dari formalisasi syariah adalah golongan minoritas baik agama seperti non-Muslim, aliran kepercayaan, maupun  kelompok Muslim sendiri yang anti terhadap formalisasi syariah.
Bagaimana  pandangan  dan  sikap  sebenarnya  para  tokoh  PKS  terhadap  masalah  kebebasan beragama di Indonesia dalam konteks alam demokratisasi.  Untuk menjawab pertanyaan utama  ini digunakan  empat  sub  pertanyaan  yang  akan  dikaji  meliputi:  (1)  konsep  kebebasan  beragama;  (2) toleransi dan pluralisme agama; (3) kedudukan minoritas non-Muslim; dan, (4) sikap terhadap aliran- aliran sesat.

## Konsep Kebebasan Beragama
Dalam  konteks  demokratisasi  yang  sedang  berlangsung  di  tanah  air,  hal  yang  sering dipolemikkan adalah masalah kebebasan beragama. Apakah semua orang bebas menentukan pilihan
KEADILAN:
Adalah pernyataan kehendak Ilahi, akal budi dan usaha manusia yang melekat baik dalam struktur fisik dan psikhis manusia, yang harus dibuktikan BUDAYA / CULTURE: “Sebagai sistem nilai masyarakat yang berintegrasi dalam perilaku individu dan kolektif dalam rangka mencapai tujuan Tatanan kekuasaan yang demokratis, berjalan dalam koridor hukum dan agama, dan rakyat memperoleh hak-haknya secara penuh. TEOLOGI INDIVIDU KELUARGA SOSIAL POLITIK HUKUM EKONOMI KEBUDAYAAN PENDIDIKAN GENDER IPTEK Ekonomi egaliter sebagai cermin sistem ekonimi yang berkeadilan Tegaknya persamaan hak di depanhukum bagi setiap orang dengan prosedur dan mekanisme yudisial yang berkeadilan
Pluralitas kebudayaan sebagai entitas yang berinteraksi secara harmonis menuju kemajuan
peradaban. Pendidikan integratif untuk membangun manusia yang mampu merealisasikan “amanah” penciptaannya menuju kehidupan yang sejahtera dan kemajuan bangsa.
Pemanfaatan dan peengendalian ilmu pengetahuan dan teknologi secara etis sebagai modal dasar pembangunan peradaban untuk kesejahteraan manusia dan kemandirian bangsa.
Relasi gender yang proporsional yang saling melengkapi dalam rangka merealisasikan
“amanah penciptaan manusia
Hak-hak social masyarakat terdistribusi secara proporsional hingga terbangun kesederajatan social dan kehidupan yang tenteram dan dinamis menuju terbentuknya masyarakat madani. Tauhid sebagai landasan tata kehidupan Membebaskan diri dari sikap mendhalimi diri sendiri. Lingkungan keluarga yang egaliter yang menjadi basis internalisasi dan ideologi nilai-nilai. KESEJAHTERAAN:. “Terpenuhinya kebutuhan warga secara seimbang berdasarkan pemeliharaan lingkungan hidup dan pewarisan nilai luhur. Tercapainya kemajuan bangsa yang tidak hanya diukur dengan investasi fisik dan ekonomi , melainkan juga investasi social berupa kreativitas, intelektualitas, dan spiritual warga.
agama,  pengamalan,  dan    keluar  dari  suatu  agama.  Meskipun    kebebasan  beragama  bagi  setiap individu dijamin oleh Undang-undang dan HAM, namun dalam realitas  sering terjadi pelanggran- pelanggaran  atas  hak-hak  tersebut.  Seperti,  perusakan  tempat  ibadah  tertentu,  menghina  pemeluk suatu  agama,  pembulian  seorang  yang  berpindah  agama,  dan  tindak  kekerasan  terhadap  pengikut suatu aliran sesat.
Terhadap  masalah  ini,  elite  PKS  memberikan  pandangan  yang  mendasar  tentang  konsep kebebasan beragama. Dalam buku Falsafah Dasar Perjuangan, PKS meyakini adanya hubungan yang logis antara tauhid atau penegasan keesaan Allah dan penegakan prinsip-prinsip kesamaan derajat sesama  manusia  yang  diciptakan  oleh  Sang  Khaliq.  Bahwa  keimanan  terhadap  keesaan  Allah meniscayakan  seseorang  mengakui  martabat  manusia  yang  tinggi,  berbeda-beda  jenis,  dan mempunyai derajat yang sama.  Keyakinan ini didasarkan pada al-Quran  surah al-Hujurat ayat 13.
“Hai  manusia,  sesungguhnya  Kami  menciptakan  kamu  dari  seorang  laki-laki  dan  seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal- mengenal.  Sesungguhnya  orang  yang  paling  mulia  di  antara  kamu  disisi  Allah  ialah  orang  yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal” (al- Hujuraat: 13).
Landasan  teologis  ini  membawa  kepada  sebuah  konsep  pemikiran,  bahwa  secara  prinsip, agama-agama  monoteisme menganggap para pengikutnya  bersaudara  walaupun  secara  etnik  dan asal-usul    keturunan  mereka  berbeda.  Oleh  karena  itu,    pengakuan      Islam    terhadap    konsep kesamaan derajat manusia  baik dalam dimensi  agama maupun sosial, merupakan salah satu daya tarik Islam yang terkuat dan konsep yang paling universal (Tim MPP-PKS, 2007).
Lebih lanjut  para elite PKS berpandangan bahwa doktrin Islam jelas dan tegas menghargai setinggi-tingginya  harkat  manusia  dan  kemanusiaan.  Karena  penghargaan  itulah  maka,  meskipun manusia tampak berbeda-beda dalam realitas sosiologis, namun semua manusia dipandang sama, dan yang membedakan antara mereka adalah ketakwaannya kepada Allah.
Oleh  karena  itu,  dapat  dipahami  di  sini  bahwa  manusia  secara  fitrah  juga  diberi  kebebasan individual termasuk kebebasan beragama, “La ikraha fi al-din” (tidak ada pemaksaan dalam agama). Dalam  arti  bahwa  manusia  sejak  dilahirkan  telah  melekat  pada  dirinya  hak-hak  memilih  suatau agama.
Maka, jika ada pandangan HAM yang menghargai kebebasan manusia, menurut Ketua Dewan Syariah PKS Surahman,  hal ini sejalan dengan pemikiran PKS. Dia mengatakan bahwa HAM, “Ada hal  yang  positif  di  dalamnya,  menghargai  manusia.  Tetapi  ia  dalam  konsep  Barat  yang individualistik, sehingga mengabaikan hak-hak kolektif” (Surahman Hidayat, 2007).
Sementara itu, Ustaz Hilmi  Aminuddin menguatkan pandangan ini dengan pernyataan tegas sebagai berikut: “Islam meletakkan dasar ketulusan, kerelaan atau keikhlasan. Artinya pelaksanaan Islam pun atas dasar kerelaan (”La ikraha fi al-din” atau tidak ada paksaan dalam agama), apalagi memaksa agama lain, sebab Allah SWT telah memberi space  untuk berbeda,  ”fa man shaa’ fal- yu’min wa man shaa’ fal-yakfur”,  sebab hal tersebut bukan urusan kita” (Hilmi Aminuddin, 2008).
Pandangan di atas dikuatkan lagi oleh Ustaz Mudhofar, tokoh PKS Jawa Timur.  Menurutnya konsep  kebebasan  beragama  adalah  sebagaimana  dinyatakan  oleh  kitab  suci  al-Qur’an  di  atas. Kebebasan  beragama  juga  meniscayakan  sikap  toleran  kepada  non-Muslim,  dalam  batas  di  luar masalah  akidah.  Namun,  konsep  kebebasan  dan  toleransi  dimaksud  tidak  berarti  bebas  menista agama lain. Di mana orang boleh semau-maunya menista atau menghina agama atau keyakinan orang lain  sebagaimana  hal  terakhir  ini  sering  terjadi  di  Indonesia  dengan  dalih  kebebasan  beragama (Mudhofar, 2008).
Kebebasan memilih agama dalam Islam, menurut Mudhoffar, tidak berarti seorang bebas tidak menjalankan  agama  bahkan  bebas  keluar  masuk  lagi  dari  dan  ke  dalalam  agama  yang  pernah  dia peluk.  Baginya,  bebas  menentukan  agama  hukumnya  wajib  konsisten  menjalankan  ajaran  agama, tidak bisa seenaknya terhadap pengamalan ajaran agama yang sudah dipilih tersebut. Termasuk tidak bebas keluar dari agama tersebut. Meskipun pada hakikatnya dia boleh juga keluar agama tetapi hal itu ada prosedur dan mekanismenya dalam Islam.

## Toleransi dan Pluralisme Agama
Permasalahan  utama  sebenarnya  bukan  terdapat  dalam  konsep  kebebasan  beragama  saja, tetapi dalam konteks demokratisasi di tanah air, justeru dalam realitas masyarakat tak jarang muncul ketegangan  bahkan  konflik  antara  Muslim  yang  mayoritasi  dengan  non-Muslim  yang  minoritas.
ISSN: P-0216-4949 / E-2615-4870
Kelompok  minoritas  merasa  masih  ada  masalah  dengan  pelaksanaan  kebebasan  beragama  di Indonesia. Sementara bagi kaum Muslimin  tidak melihat yang sedemikian itu. Intinya ada hubungan yang kurang harmoni antara kedua. Lalu bagaimana pandangan elit PKS terhadap masalah toleransi umat beragama.
Untuk memberikan respons terhadap masalah ini,  seorang pendakwah PKS Ustaz Mudhofar dari  Surabaya  berpendapat  bahwa  prinsip  hubungan  antara  umat  Islam  dengan  umat  non-Muslim sebagaimana  difahami  oleh  PKS  adalah  bahwa  dalam  hal-hal  yang  berhubungan  dengan  masalah agama  ada  tiga  hal.  Yaitu,  masalah  akidah-ideologi,  masalah  ritual-ibadah,  dan  masalah  undang- undang syariah yang menyangkut halal-haram. Kalau mencakup masalah tiga hal tersebut umat Islam bersifat  eksklusif,  tidak  boleh  saling  bekerjasama,  saling  mengikut,  dan  apalagi  mencampuraduk antarajaran agama (Mudhofar, 2008).
Sementara  dalam  kehidupan  muamalah  umum  seperti  sosial,  ekonomi,  dan  lain-lainnya dimungkinkan  dan  dibenarkan  untuk  berinteraksi  dan  bekerjasama  antara  kaum  Muslimin  dan lainnya.  Adapun  dalam  hal  politik  yang  memang  termasuk  dalam  bidang  muamalah  terbuka hubungannya.  Walau  bagaimanapun,  menurut  Ustazd  Mudhofar,  PKS  tetap  menggunakan  skala prioritas  dalam  menetapkan  perlu  atau  tidak  bekerjasama.  Dicontohkan,  dalam  hal    koalisi,  PKS mengutamakan partai yang secara ideologi lebih dekat. Tetapi tidak menutup kemungkinan koalisi dengan partai yang berbeda akidah, karena ini wilayah muamalah, mesti dilihat dari berbagai sudut. Ukurannya  adalah  kemaslahatan  yang  tanpa  merusak  akidah  masing-masing  (Mudhofar,  2008). Dalam hal ini, faktanya PKS sendiri membangun pernah berkualisi dengan PDS pada Pilihan Kepala Daerah  (Pilkada)  Surabaya,  dan  dalam  keanggotaan  PKS    juga  ada  sebagiannya  yang  dari  agama selain Islam  di beberapa wilayah seperti Manokwari.
Sementara  itu,  Ustaz  Mudhofar  menyinggung  masalah    pluralisme.  Pluralisme  harus dibedakan    dengan  pluralitas  (kemajemukan).    Pluralitas  berarti  mengakui  adanya  kemajemukan agama dan budaya, maka hal ini tidaklah dilarang. Tetapi, pluralisme di sini mengandung sesuatu ideologi  yang  bisa  membawa  suatu  keyakinan  akan  adanya  kesamaan  agama  atau  pembenaran terhadap sebuah agama yang lain, maka ini diingkari. Secara ideologis (baca: akidah), PKS meyakini hanya  Islam  yang  benar,  sebagaimana  agama  lain  meyakini  agamanya  yang  benar.  Secara  sosial, dakwah, politik PKS mengakui keberadaannya. Lebih lanjut dia memberikan alasan,  bahwa “isme” dalam  kata  “pluralisme”    itu    berkenaan  dengan  sesuatu  ideologi  atau    pemahaman  tertentu (Mudhofar,  2008).  Pandangan  ini  dikukuhkan  dengan  pandangan  ustadz  Tifatul  Sembiring  yang mencoba membedakan antara mengakui  kemajemukan dengan menolak penyamaan semua agama benar.

## Kedudukan Minoritas Non-Muslim
Dalam hubungan dengan proses demokratisasi di tanah air di satu sisi, dan upaya partai Islam seperti  PKS  yang  mengusahakan  diterapkannya  syariah,  maka  tuntutan  dalam  kaitan  dengan kebebasan  beragama  sering  muncul  persepsi  dan  perasaan  golongan  minoritas  bahwa  jika  syariah berhasil diformalkan, maka kedudukan agama selain  Islam akan terancam. Bagaimana tokoh PKS memberikan pandangan terhadap masalah ini.
Menurut  Dr.  Surahman  Hidayat,  Islam  jangan  terlalu  ditampilkan  sebagai  sesuatu  yang menakutkan.  Islam  agama  yang  sejalan  dengan  fitrah  manusia,  menjunjung  tinggi  moral,  dan berorientasi kepada kemaslahatan manusia secara keseluruhan. Beliau berpendapat, “syariah Islam diterapkan  bukan  untuk  satu  golongan,  namun  untuk  semua  golongan.  al-Quran  sendiri  mengakui adanya realitas yang bersifat pluralistik” (Hidayat, 2007).
Menurut  Surahman,  untuk menjamin  kesejahteraan hidup bagi siapa pun dan apa pun perlu aturan  dan  undang-undang  ditegakkan.    Beliau  mengilustrasikan  bahwa    hukum  sebagaimana dikemukakan  Ibn  Taimiyah  dibagi  menjadi  dua  bagian.  Ada  syariah  munazzalah  (langsung diturunkan sebagai wahyu), dan ada syariah (baca: hukum) muawwalah yang dibagi menjadi bagian yang  bersifat  tanzhimiyah  (pengelolaan  struktur)  dan  yang  bersifat  tanfidhiyyah  (teknis).  Aturan- aturan dan hukum-hukum yang berlaku lebih banyak pada bagian syariah yang bersifat mu’awwalah- tanzimiyah-tanfidhiyyah.    Untuk  itu,  kata  Surahman,    untuk  menjamin  hak-hak  minoritas  negara perlu mengembangkan dan menegakkan undang-undang yang dalam kategori kedua, “mu’awwalah itu  silakan  ambil  dari  mana  saja,  sementara  yang  syariah  munazzalah    lebih  bersifat  khusus  bagi orang-orang Islam” (Hidayat, 2007).

## Sikap Terhadap Aliran-aliran Sesat
Majlis  Ulama  Indonesia  (MUI)  memfatwakan  beberapa  aliran  agama  Islam  antara  lain  ada yang  dimasukkan  ke  dalam  kategori  sesat  (baca:  aliran  sesat)  seperti  Ahmadiyah-Qadiyani  yang hingga  kini  menjadi  permasalahan  besar  bangsa  Indonesia.  Permasalahan  yang  ditimbulkan,  jika dipandang dari segi UUD 1945 dan HAM oleh sebagian pakar, maka Ahmadiyah-Qadiyani berhak hidup di Indonesia, meskipun terdapat fatwa MUI tentang kesesatannya. Sementara mayoritas umat Islam  berpandangan  seperti  MUI,  bahkan  mereka  meminta  gerakan  ini  dibubarkan.  Ketika pemerintah  belum  memberikan  sikap  yang  tegas  dalam  perkara  ini,  maka  sebagian  umat  Islam mengambil tindakan kekerasan terhadap orang dan lembaga-lembaga Ahmadiyah. Maka, bagaimana pandangan  para  tokoh  PKS  terhadap  masalah  kebebasan  aliran-aliran  sesat  ini  dan  khususnya Ahmadiyah-Qadiyani.
Menurut  Ustaz  Mudhofar  PKS  berpendapat  bahwa  aliran-aliran  sesat  --  dalam  hal  ini Ahmadiyah-Qadiani  --  sudah  berada  di  luar  Islam.  Beliau  memberikan  argumen  sebagaimana berikut: “Karena mereka melakukan penyimpangan dan tetap meyakini dirinya sebagai umat Islam. Ini yang menjadi potensi masalah yang terus-menerus. Kalau mereka menggunakan asas HAM,  ini yang  kita  permasalahkan.  Karena  hal  ini  tidak  termasuk  kebebasan  beragama,  tetapi  merupakan “kebebasan” menista agama Islam. Kita tidak akan mengusik mereka jika mereka memproklamirkan sebagai agama tersendiri, tidak mebawa-bawa al-Quran, Nabi Muhammad SAW” (Mudhofar, 2008).
Sementara  itu  di  tengah-tengah  gemuruhnya  umat  Islam  yang  menuntut  kepada  pemerintah agar  Ahmadiyah  dibubarkan,  Anis  Matta  menyatakan  pendapatnya  secara  tegas,  "Negara  perlu melindungi sekte atau aliran yang ada di Indonesia. Termasuk Jemaah Ahmadiyah,"  Menurut Anis, terkait soal Ahmadiyah yang tak pernah selesai ini diperlukan payung undang-undang yang jelas oleh pemerintah. Pemerintah harus melindungi dan memberikan hak hidup bagi Ahmadiyah sebagai sekte. Alasan  Anis,  prinsipnya  kekerasan  harus  dicegah,  memang  perbedaan  kadang  membuat  bangsa Indonesia  masuk  ke  dalam  konflik.  Sikap  Anis  di  atas  tidaklah    tampak  apakah  Ahmadiyah dibubarkan  seperti  yang  diminta  oleh  umat  Islam  yang  lain,  atau  dibiarkan  tetapi  dilakukan pembatasan-pembatasan supaya tidak sampai dianggap menista agama Islam.
Dari  uraian  di  atas,  dapat  dirumuskan  bahwa    pandangan  elite  PKS  terhadap  masalah kebebasan  beragama  adalah  mengakui  kebebasan  beragama,  perlunya  toleransi,  bukan  pluralisme yang  diartikan  sebagai  pembenaran  atas  yang  lain  atau  penyamaan  agama-agama.  Kebebasan beragama bukan berarti bebas menista agama lain. Sementara itu, PKS menjamin penerapan syariah yang  diperjuangkan  oleh  kaum  Muslimin  tidak  mengancam  hak-hak  minoritas.  Cara  yang ditawarkan, negara memayungi hak-hak mereka dengan undang-undang atau aturan-aturan pula, dan menjamin tidak ada penyerangan terhadap orang yang menjalankan ibadah berdasarkan agama dan keyakinannya.

## KESIMPULAN
Studi  ini  menyimpulkan  bahwa  salah  satu  keunikan  PKS  dibanding  dengan  partai-partai politik lain adalah transformasi dari sebuah gerakan dakwah mahasiswa Muslim di kampus-kampus “sekuler” menjadi sebuah partai politik yang amat diperhitungkan. Dimulai dari sekitar awal tahun 1980-an sekumpulan para mahasiswa Muslim mengadakan kajian-kajian agama secara intensif dan kemudian  mulai  menginstitusikan  diri  melalui  gerakan  yang  disebuat  Tarbiyah.  Untuki memperluaskan  lingkup  dakwah  dan  memberikan  pengaruh,  mereka  mendirikan  lembaga  dakwah yang  disebut  LDK.  Gerakan  ini  sangat  kuat,  cepat  berkembang  dan  amat  dirasakan  di  kalangan kampus dan masyarakat sebagai sesuatu Islam yang memberi alternatif. Perkembangan yang cepat ini antara lain karena didukung oleh berbagai elemen kekuatan dan potensi umat yang mempunyai kesamaan  visi,  yaitu  DDII,  LDK,  para  alumni  pendidikan  tinggi  luar  negara  khususnya  Timur Tengah  dan  Barat,    aktivis  organisasi  sosial  Islam  dan  angkatan  muda  Islam,  dan  para  lulusan pesantren.
Setelah gerakan Tarbiyah tersebar ke kampus-kampus seluruh Indonesia, dan kader-kadernya pun  merasa  perlu  memperluas  lingkup  dakwah,  mereka  bersepakat  menubuhkan  satu  lagi  elemen pendukung  gerakan  dakwah.  Maka,  lahirlah  KAMMI  pada  tanggal  26-29  Maret  1998.    Ketika jatuhnya Presiden Soeharto pada tahun 1998 dan terjadi perubahan iklim politik mengarah kepada reformasi,  maka  gerakan  dakwah  Tarbiyah  berijtihad  untuk  memasuki  gelanggang  politik  dengan mendirikan  sebuah  partai  bernama  Partai  Keadilan  (PK)  yang  kemudian  pada  tahun  2002  beralih nama  menjadi  PKS.  Tujuannya  adalah  memperluas  jangkauan  dakwah  dan  mengamalkan  Islam
dalam  dan  melalui  struktur  negara.    Melalui  partai  baru  ini,  orientasi  dakwah  ditekankan  kepada pembinaan akses-akses dan institusi-institusi politik; memasukkan kader-kader Tarbiyah terpilih ke dalam institusi-institusi tersebut untuk mengambil peranan-peranan penting dalam mentadbir negara. Sementara  itu,  dari  segi  ediologinya,  di  antara  keunikan  PKS  adalah    karena  ia  berideologi  Islam yang  bercorak  revivalistik.  Dalam  arti  bahwa  di  mana  salah  satu  obsesinya  adalah  menerapkan syariah Islam. Keyakinan PKS terhadap Islam tidak hanya menjadi dasar bagi platform, program dan kegiatan partai, tetapi merupakan akidah atau fikrah yang membentuk keperibadian para tokoh dan ahli-ahli  partai.    Islam  diyakini  sebagai  agama  yang  sesuai  dengan  fitrah  manusia  (din  al-fitrah); Islam adalah agama yang sempurna (kaffah) dan menyeluruh ajarannya (shumul); dan Islam sebagai jalan hidup (manhaj al-hayat).
Faham  ideologi  Islam  yang  begini  mendorong  PKS  ingin  mewujudkan  masyarakat  madani yang  adil  dan  sejahtera  yang  diredai  Allah  SWT.  dalam  pangkuan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  (NKRI).  Untuk  mewujudkan  ideologi  dan  visi  nya,  PKS  berusaha  mentransformasikan nilai-nilai Islam yang fundamental ke dalam kancah pembangunan negara yang diusahakan menjadi landasan moral. Nilai-nilai fundamental tersebut meliputi aspek-aspek dan tujuan-tujuan: keadilan, tauhid, individu,  keluarga, sosial kemasyarakatan, politik, ekonomi, undang-undang, kebudayaan, pendidikan, ilmu pengetahuan, gender, dan  kesejahteraan.
Kedua, berkenaan dengan masalah  kebebasan beragama, para tokoh PKS mengakui adanya kebebasan beragama dalam arti bebas menentukan agama masing-masing tanpa pemaksaan. Orang yang  sudah  memilih  suatu  agama  tentu  tidak  berarti  bebas  tidak  menjalankan  agama  atau  keluar- masuk dari agama yang dipeluknya.
Untuk mencapai keharmonisan kehidupan bersama dalam negara demokrasi, maka di antara para pemeluk agama perlu menegakkan toleransi. Dalam hubungannya dengan perlunya toleransi, para tokoh PKS menerima realitas kemajemukan agama dan keyakinan di Indonesia, bukan  faham pluralisme yang diartikan pembenaran (pluralitas) agama lain atau penyamaan agama-agama. Di sisi lain, meskipun menerima faham toleransi dan pluralitas, namun, para tokoh PKS memberikan catatan bahwa kebebasan beragama bukan berarti bebas menista agama lain sebagaimana hal ini tak jarang terjadi belakangan ini dengan dalih kebebasan berekspresi dan beragama. Sementara itu, para tokoh PKS  menjamin  usaha  dakwah  dan  politik  Islam  sebagaimana  diperjuangkan  oleh  kaum  Muslimin tidak mengancam hak-hak minoritas.
Cara yang ditawarkan, dalam konteks negara demokrasi, negara memayungi hak-hak mereka dengan  undang-undang  atau  aturan-aturan  pula.  Kemudian  perlunya  penegakan  hukum  untuk menjamin tidak ada penyerangan terhadap orang yang menjalankan ibadah berdasarkan agama dan keyakinannya.  Hal  ini  untuk  menjamin  kelompok  minoritas  agama  dan  aliran  sesat  dapat  hidup sebagai elemen masyarakat di Indonesia dalam bingkai negara demokrasi.

## DAFTAR PUSTAKA
1-DPP, T. W. (2004). Buku Pegangan Kader dalam Upaya Pemenangan Pemilu. DPP. Ali Abdul Halim Mahmud. (1999). Perangkat-perangkat Tarbiyah Ikhwanul Muslimin. Eraintermedia. Hilmi Aminuddin. (2008). Wawancara Hotel Inna Grand Bali Beach. KPU. (2009). Hasil Akhir Pemilu Legislatif. KPU. M. Imdadun Rahmat. (2008). Ideologi Politik PKS dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen. LKIS. Mahfudz  Sidiq.  (2003).  KAMMI  Pergulatan  Reformasi  Kiprah  Politik  Aktivis  Dakwah  Kampus  dalam Perjuangan Demokratisasi di Tengah Gelombang Krisis Nasional Multidimensi. Intermedia.
Mudhofar. (2008). Wawancara. Ketua Dewan Syariah Wilayah (DSW). Wawancara. Surahman Hidayat. (2007). Ketua Dewan Syariah Pusat PKS, Jabatan DSP PKS. Wawancara pada tanggal 2
Februari 2007.
Tim MPP-PKS. (2007a). Bandingkan dengan Anggaran Dasar PKS. Tim MPP-PKS. (2007b). Falsafah Dasar Perjuangan Parti Keadilan Sejahtera. Majlis Pertimbangan Pusat PKS. Tim PKS. (2007). Platform Kebijakan Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera. MPP-PKS. Yon Machmudi. (2005). Partai Keadilan Sejahtera Wajah Baru Politik Islam Indonesia. yamil Cipta Media. Abdul Aziz, et all. (1989), Gerakan Islam Kontemporer.  Jakarta: Pustaka Firdaus. A.E. Priyono, et al (2003), Gerakan Demokrasi di Indonesia Pasca-Soeharto. Jakarta: Demos. Anis Matta 2002), Menikmati Demokrasi Strategi Dakwah Meraih Kemenangan. Jakarta: Pustaka Saksi. Asep Gunawan dan Dewi Nurjulianti (ed) (1999), Gerakan Keagamaan dalam Penguatan Civil Society Analisis Perbandingan  Visi dan Misi LSM dan Ormas Berbasis Keagamaan. Jakarta LSAF-TAF. Bahtiar Effendy (2003), Islam and the State in Indonesia. Singapore: ISEAS.
Basyir, Abu Umar  (2006), Ada Apa dengan Salafi Jawaban atas Tuduhan dan Koreksi terhadap Istilah Salaf,
Salafi dan Salafiyyah. Solo: Rumah Dzikir.
Bamualim,  Chaider  S.  et  al.,  Radikalisme  Agama  dan  Perubahan  Sosial  di  DKI  Jakarta.UIN  Syarif Hidayatullah & Bappeda Pemda DKI Jakarta, 1999/2000.
Billah, M.M., “Gerakan Kelompok Islam di Yogyakarta”,dalam  Abdul Aziz, et al. (ed.) (1989). Gerakan Islam Kontemporer di Indonesia. Jakarta: Pustaka Firdaus.  pp. 289-337.
Bruinessen, Martin van (2002), “Genealogies of Islamic Radicalism in Indonesia”. South East Asia Research 10 no.2 117-154.
Burhan Bungin (ed.) (2001), Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
_________  (2003),  Analisis  Data  Penelitian  Kualitatif  Pemahaman  Filosofis  dan  Metodologis  ke  Arah Penguasaan Model Aplikasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Al-Chaidar (1419), Reformasi Prematur Jawaban Islam terhadap Reformasi Total, c.4. Jakarta: Darul Falah. Casanova, Jose (1994), Public Religions in the Modern World.USA:  The University of Chicago Press. Deliar Noer (1991), Gerakan Moderen di Indonesia 1900-1942. c.6. Jakarta: LP3ES. Endang Turmudi dan Riza Sihbudi (ed.), (2005). Islam dan Radikalisme di Indonesia. Jakarta: LIPI Press. Esposito, John L. & John O.Voll (1999), Islam and Democracy. (Terj.) Rahmani Astuti. Bandung: Mizan. ________ (1990), Islam and Politics.(Terj.) H.M. Joesoef Sou’yb. Jakarta: Bulan Bintang. ________ (1994), The Islamic Threat: Myth or Reality? (Terj.) Alwiyah Abdurrahman. Bandung: Mizan. Federspiel,  Howard  M.  (2001),  Islam  and  Ideology  in  the  Emerging  Indonesian  State:  the  Persatuan  Islam (PERSIS), 1923 to 1957. Leiden: Brill.
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬_______ (2006), Indonesian Muslim Intellectuals of the 20th Century. Singapore: ISEAS.
Goenawan Permadi (2003). Fantasi Terorisme. Semarang: Mascom Media.
Greg Fealy dan Anthony Bubalo (2007), Joining the Caravan?: The Middle East,   Islamism and Indonesia. (Terj.) Akh Muzakki, Bandung: Mizan, h. 30.
Hamid, Tijani Abdul Qadir (2001), Pemikiran Politik dalam al-Qur’an. Jakarta: GIP. Ibrahim, Abdulfatah Harun (2002), ‘Aqidah Ahli Sunnah wal Jama’ah dan Kebatinan. Kuala Lumpur: Jakim. Jamhari (2003), “Mapping Radical Islam in Indonesia”. Jurnal Studia Islamika. Vol.10. No.3. 2003. pp.1-28. Khamami  Zada  (2002),  Islam  Radikal:  Pergulatan  Ormas-Ormas  Islam  Garis  Keras  di  Indonesia.  Jakarta:
Teraju.
Luthfi  Assyaukanie (2004), “Democracy and the Islamic State: Muslim  Arguments  for Political Change  in Indonesia”, The Copenhagen Journal of Asian Studies, 20, 2003, pp.32-46.
M. Natsir (2001), Agama dan Negara dalam Perspektif Islam. Jakarta: Media Dakwah. Moleong, Lexy J. (2000), Metodologi Penelitian Kualitatif, c.11. Bandung: Rosdakarya. Moh.Nurhakim (2011), “Gerakan Revivalisme Islam dan  Wacana Penerapan Syariah di Indonesia:  Telaah Pengalaman PKS dan Salafi” dalam Ulul Albab Jurnal Studi Islam. Vol. 12, N0.1, Tahun 2011.
Al-Utsaimin,  Syaikh  Muhammad  bin  Shalih  (2002),  Al-Sakhwah  al-Islamiyyah  Dawabit  wa  Taujihat.
Muhammad Ihsan Zainuddin (ter.). Jakarta: Darul Haq.
Tim PKS (2007), Platform Kebijakan Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera. Jakarta: MPP-PKS. Yon Machmudi (2005), Partai Keadilan Sejahtera Wajah Baru Politik Islam Indonesia.  Bandung: Syamil Cipta Media.