DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5 Received: 17 Juni  2024, Revised: 14 Juli 2024, Publish: 16 Juli 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Implementasi Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2014 terhadap Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Lubuk Buaya Kota Padang
Danisa Luthfi Azura 1 , Tengku Rika Valentina 2 , Indah Adi Putri 3
1 Universitas Andalas, Padang, Indonesia, danisaluthfia@gmail.com 2 Universitas Andalas, Padang, Indonesia, tengkurika@soc.unand.ac.id 3 Universitas Andalas, Padang, Indonesia, indahputri1981@yahoo.com
Corresponding Author: danisaluthfia@gmail.com
Abstract: The implementation of regulations carried out by the Padang City Government so far still has shortcomings. This study aims to review the effectiveness of the implementation of  Padang City Regional Regulation  No. 03/2014 on the arrangement  and empowerment  of street  vendors  (PKL)  in  Lubuk  Buaya  Market,  Padang  City.  This  study  uses  a  qualitative approach  with  a  focus  on  aspects  of  goal  achievement,  integrity,  adaptation,  policy objectives,  resources,  and  the  regulation  implementation  process.  The  results  show  that  the socialization  and  enforcement  efforts  conducted  by  the  Padang  City  government,  especially through the Trade Office and Satpol PP, have played an important role in ensuring a clear understanding of the regulation. Nonetheless, there are challenges in the implementation of the regulation, such as resistance from some street vendors resulting in repeated violations.
Keyword: Policy Implementation, Arrangement, Street Vendors.
Abstrak: Implementasi  peraturan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota  Padang  selama  ini masih terdapat kekurangan. Penelitian ini ingin mengulas efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 03 Tahun 2014 terhadap penataan dan pemberdayaan pedagang kaki  lima  (PKL)  di  Pasar  Lubuk  Buaya,  Kota  Padang.  Studi  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif dengan fokus pada aspek pencapaian tujuan, integritas, adaptasi, sasaran kebijakan, sumber daya, dan proses implementasi peraturan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya sosialisasi  dan  penegakan  aturan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Kota  Padang,  terutama melalui  Dinas  Perdagangan  dan  Satpol  PP,  telah  memainkan  peran  penting  dalam memastikan pemahaman yang jelas terhadap peraturan tersebut. Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam implementasi peraturan, seperti penolakan dari sebagian pedagang kaki lima yang mengakibatkan pelanggaran berulang.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Penataan, Pedagang Kaki Lima.

## PENDAHULUAN
Dalam  konteks  kebijakan  publik,  efektivitas  mencakup  sejauh  mana  peraturan  dan kebijakan mencapai target  yang telah ditetapkan. Implementasi, sebagai bagian integral dari efektivitas,  merujuk  pada  pelaksanaan  atau  penerapan  peraturan  tersebut  (Rosalina,  2012). Pertumbuhan Pedagang Kaki Lima (PKL) meningkat secara signifikan akibat urbanisasi  dan perkembangan ekonomi di kota-kota besar. Meskipun lapangan pekerjaan terbuka luas, tidak semua  masyarakat  urban  memenuhi  kriteria  yang  ditetapkan,  sehingga  banyak  yang  beralih ke sektor informal seperti menjadi PKL.
Keberadaan  PKL  mencerminkan  dinamika  sosial  dan  ekonomi  kota,  menyediakan barang dan jasa dengan  harga terjangkau serta menciptakan lapangan kerja, khususnya bagi mereka yang memiliki keterbatasan modal atau keterampilan (Ramadhan, 2015). Pemerintah menghadapi  dilema  antara  mendukung  PKL  sebagai  bagian  dari  ekonomi  informal  dan mengatur  mereka  untuk  menjaga  ketertiban  dan  keamanan  kota  (Yuliani  et  al.,  2022).  Oleh karena  itu,  diperlukan  kebijakan  yang  seimbang  yang  mengakui  kontribusi  positif  PKL sambil melindungi hak dan kesejahteraan mereka.
PKL  merupakan  elemen  penting  dalam  ekosistem  perkotaan,  namun  keberadaan mereka menimbulkan tantangan seperti gangguan lalu lintas, masalah sanitasi, dan persaingan dengan ritel modern. Regulasi perizinan yang rumit dan biaya tinggi juga menjadi hambatan bagi PKL untuk beroperasi secara legal (Fadoli, 2011). Dengan pendekatan yang tepat, PKL dapat  terus  berkontribusi  pada  keberlanjutan  dan  inklusi  sosial-ekonomi  perkotaan.  Dalam studi  ini,  fokus  akan  diberikan  pada  langkah-langkah  yang  diambil  untuk  meningkatkan kesejahteraan pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Lubuk Buaya, Kota Padang, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014.
Penataan  dan  pemberdayaan  PKL  melibatkan  berbagai  aspek,  termasuk  pemetaan lokasi  pedagang,  pembangunan  fasilitas  pendukung  seperti  tempat  jualan  yang  tertata, sanitasi  yang  memadai,  serta  aksesibilitas  bagi  pedagang  dan  konsumen.  Selain  itu,  upaya pemberdayaan mencakup pelatihan keterampilan, bantuan modal, dan akses pasar yang lebih luas. Implementasi kebijakan ini juga harus mencakup prosedur pengawasan dan penegakan aturan untuk memastikan kepatuhan pedagang terhadap peraturan yang ditetapkan (Afifah et al., 2019).
PKL  memainkan  peran  penting  dalam  dinamika  sosial  dan  ekonomi  kota.  Mereka tidak hanya menyediakan barang dan jasa dengan harga terjangkau tetapi juga menciptakan lapangan  kerja  bagi  masyarakat  dengan  keterbatasan  modal  atau  keterampilan.  Namun, keberadaan  PKL  juga  menimbulkan  tantangan  bagi  pemerintah  kota  dalam  menjaga ketertiban  dan  estetika  ruang  publik,  serta  mengatasi  isu  sanitasi  dan  Kesehatan  (Bastiar  et al., 2022).
Kota  Padang  menghadapi  tantangan  signifikan  dalam  mengelola  PKL  yang  kerap beroperasi  di  lokasi-lokasi  yang  tidak  sesuai  dengan  peraturan.  Hal  ini  menyebabkan kemacetan, mengurangi estetika kota, dan menciptakan ketidakteraturan. Meskipun demikian, pertumbuhan  PKL  terus  meningkat  seiring  dengan  urbanisasi  dan  perkembangan  ekonomi kota.  Implementasi  komunikasi  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota  Padang  selama  ini diduga  masih  terdapat  kekurangan.  Contohnya,  PKL  hanya  diinformasikan  bahwa  mereka tidak boleh berjualan di trotoar atau jalan, tanpa disertai penjelasan lengkap tentang kebijakan penataan  PKL  yang  mencakup  ancaman  sanksi  pidana  dan  denda  bagi  PKL  serta  warga masyarakat yang membeli dagangan mereka.
Secara  teori,  setiap  kebijakan  harus  disampaikan  secara  lengkap  kepada  semua sasaran. Dalam hal ini, PKL sebagai sasaran kebijakan harus diberikan informasi menyeluruh mengenai peraturan penataan PKL. PKL harus mengetahui hak dan kewajiban mereka dalam menjalankan usaha dagangannya.
Pedagang kaki lima yang menjajakan dagangan di pinggir jalan sering menyebabkan penyempitan  jalan,  terutama  di  kawasan  dengan  lalu  lintas  padat,  yang  dapat  memicu kemacetan  (Ibnu  Sulthan,  2018).  Selain  itu,  parkir  sembarangan  oleh  beberapa  pedagang  di sepanjang  jalan,  terutama  di  dekat  lapak  mereka,  dapat  menghambat  aliran  lalu  lintas  dan memperburuk kemacetan, terutama jika parkir dilakukan di jalur utama atau di tikungan.
Penempatan barang dagangan  yang menghalangi  akses keluar-masuk suatu area juga dapat  mengganggu  arus  lalu  lintas  dan  memperparah  kemacetan.  Selain  itu,  penempatan barang  dagangan  di  dekat  penyeberangan  pejalan  kaki  atau  perlintasan  dapat  menyebabkan gangguan  pada  pergerakan  pejalan  kaki  dan  menghambat  arus  lalu  lintas.  Penelitian  ini berfokus  pada  efektivitas  implementasi  Peraturan  Daerah  Nomor  03  Tahun  2014  di  Pasar Lubuk  Buaya,  Kota  Padang.  Dengan  pendekatan  yang  komprehensif,  penelitian  ini  akan mengevaluasi  dampak  peraturan  tersebut  terhadap  kondisi  sosial-ekonomi  PKL,  ketertiban ruang publik, dan keberlanjutan bisnis PKL. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL dalam konteks lokal Kota Padang.
Efektivitas  merupakan  hasil  dari  upaya  kolektif  menuju  pencapaian  tujuan,  dengan tingkat  keberhasilan  yang  mencerminkan  tingkat  efektivitas  tersebut.  Dengan  kata  lain, efektivitas dapat diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kata 'keefektifan' berasal  dari  'efektif',  yang  menurut  Badudu  dan  Sutan  Mohammad  berarti  memiliki  efek, pengaruh,  atau  akibat;  memberikan  hasil  yang  memuaskan;  serta  memanfaatkan  waktu  dan cara dengan sebaik-baiknya. Tulisan ini menggunakan teori efektivitas dari Supriyono karena teori  ini relevan dan sesuai  dengan konteks penelitian  yang sedang dilakukan,  yaitu tentang efektivitas kebijakan dalam pemberdayaan pedagang kaki lima di pasar Lubuk Buaya. Teori ini  membantu  menjelaskan  bagaimana  upaya  yang  dilakukan  oleh  pihak-pihak  terkait  dapat menghasilkan  pencapaian  tujuan  yang  diinginkan,  serta  bagaimana  tingkat  efektivitas kebijakan tersebut dapat diukur berdasarkan hasil yang dicapai.
Dalam  konteks  penelitian  ini,  teori  efektivitas  dari  Supriyono  memberikan  kerangka kerja  yang  komprehensif  untuk  menganalisis  bagaimana  kebijakan  pemberdayaan  PKL diterapkan  dan  seberapa  baik  kebijakan  tersebut  mencapai  tujuan  yang  diinginkan.  Dengan mempertimbangkan  berbagai  aspek  seperti  pengaruh  kebijakan,  hasil  yang  dicapai,  dan penggunaan  waktu  serta  sumber  daya  yang  efisien,  teori  ini  memungkinkan  peneliti  untuk mengevaluasi  secara  mendalam  tingkat  keberhasilan  kebijakan  dalam  memberdayakan  PKL di  pasar  Lubuk  Buaya. Selain itu, teori  ini juga dapat  membantu  mengidentifikasi  area-area yang  memerlukan  perbaikan  atau  penyesuaian  untuk  meningkatkan  efektivitas  kebijakan  di masa depan.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Pendekatan  penelitian  ini mencakup  seluruh  metode  kegiatan  penelitian,  mulai  dari  perumusan  masalah  hingga kesimpulan  (Sugiyono,  2017).  penelitian  ini  merupakan  bagian  dari  studi  kasus  yang dilakukan  di  wilayah  Kota  Padang.  Dengan  menggunakan  penelitian  kualitatif,  mulai  dari perumusan masalah hingga kesimpulan selalu dirumuskan berdasarkan pendekatan kualitatif . Penulis  menggunakan  teori  implementasi  dari  Sugiyono  karena  teori  ini  relevan  dan  sesuai dengan konteks penelitian yang sedang dilakukan, yaitu tentang efektivitas kebijakan dalam pemberdayaan  pedagang  kaki  lima  di  pasar  Lubuk  Buaya.  Dasar  hipotesis  dalam  penelitian ini  adalah  efektivitas  Peraturan  Daerah  Kota  Padang  Nomor  03  Tahun  2014  terhadap Penataan  dan  Pemberdayaan  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  di  Pasar  Lubuk  Buaya  Kota Padang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Efektivitas  pelaksanaan  peraturan  bagi  pedagang  kaki  lima  (PKL)  sangat  penting untuk  memastikan  aktivitas  perdagangan  mereka  berjalan  tertib  dan  sesuai  ketentuan, sehingga  tercipta  lingkungan  kota  yang  aman  dan  rapi  (Eka  Evita,  Bambang  Supriyono, 2013).  Penilaian  terhadap  efektivitas  implementasi  peraturan  PKL  tidak  hanya  didasarkan pada  tercapainya  tujuan  yang  ditetapkan,  tetapi  juga  pada  dampak  positifnya  terhadap kesejahteraan  masyarakat  dan  pembangunan  perkotaan  (M.  Irfan,  2018).  Penelitian  ini menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur kebijakan publik yang bertujuan menata dan memberdayakan PKL.
Berdasarkan  wewenang  dari  pemerintah  pusat,  pemerintah  Kota  Padang  telah mengeluarkan  peraturan  daerah  No.  03  Tahun  2014  tentang  penataan  dan  pemberdayaan PKL. Peraturan ini mencakup pengaturan penataan dan pemberdayaan PKL dan memerlukan partisipasi  masyarakat  melalui  pengawasan  sosial,  pemberian  saran,  pendapat,  keberatan, serta  penyampaian  informasi,  laporan,  dan  pengaduan  terkait  pelanggaran  dalam  penataan dan pemberdayaan PKL.
Kota Padang merupakan daerah otonom yang terbentuk melalui undang-undang yang memberikan  hak  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahannya  sendiri  (Azura, 2023).  Salah  satu  masalah  yang  memerlukan  perhatian  serius  dari  Pemerintah  Daerah  Kota Padang  adalah  terkait  dengan  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL).  Keberadaan  PKL  seringkali menimbulkan permasalahan karena mereka menggunakan ruang publik seperti trotoar, bahu jalan,  badan  jalan,  dan  taman  kota  untuk  berjualan,  yang  sebenarnya  bukan  diperuntukkan untuk aktivitas perdagangan.
Akibatnya,  selain  mengganggu  ketertiban  dan  keindahan  kota,  masyarakat  yang berjalan  kaki  merasa  dirugikan  karena  harus  turun  ke  badan  jalan.  Pengguna  jalan  juga mengalami  kerugian  karena  penyempitan  ruas  jalan,  yang  menghambat  lalu  lintas  dan meningkatkan  tingkat  kemacetan.  Pertumbuhan  PKL  yang  pesat  dan  tidak  terkendali  dari tahun ke tahun memperparah kondisi ini.
Meskipun  Pemerintah  Kota  Padang  telah  berusaha  merelokasi  PKL  ke  tempat  yang telah  disediakan,  para  PKL  sering  hanya  bertahan  sebentar  sebelum  kembali  ke  lokasi semula.  Hal  ini  menunjukkan  perlunya  pendekatan  yang  lebih  efektif  dalam  penataan  dan pengelolaan  PKL  agar  tidak  hanya  memindahkan  masalah  tetapi  benar-benar menyelesaikannya  dengan  mempertimbangkan  hak  dan  kebutuhan  para  pedagang  serta kenyamanan masyarakat umum.

## Sasaran Kebijakan Daerah No. 03 Tahun 2014 di Lubuk Buaya
Sasaran  Peraturan  Daerah  No.  03  Tahun  2014  adalah  PKL  di  sekitar  lahan  parkir Pasar  Lubuk  Buaya.  Meskipun  peraturan  ini  telah  ditetapkan,  wilayah  pasar  Lubuk  Buaya masih belum sepenuhnya mematuhinya. Banyak PKL masih menggelar lapak di tempat yang dilarang,  seperti  trotoar,  meskipun  sudah  berkali-kali  ditertibkan.  Pendekatan  ini  bertujuan untuk mengidentifikasi tujuan organisasi dan mengukur keberhasilan dalam mencapainya.
Dalam  konteks  Perda  No.  03  Tahun  2014,  kebijakan  ini  mengatur  penataan  dan pemberdayaan  PKL,  serta  menetapkan  area  khusus  untuk  para  pedagang  berjualan.  Sasaran utamanya adalah PKL yang sering melanggar aturan, dengan tujuan menciptakan pasar yang tertib dan teratur. Dalam konteks peraturan ini, penting untuk memperhatikan penerapan dan dampaknya  pada  pihak  yang  terlibat  dan  terdampak.  Sumber  daya  yang  diperlukan  untuk memastikan  pelaksanaan  peraturan  berjalan  sesuai  dengan  tujuan  dapat  dibagi  menjadi  tiga kelompok  utama:  pembuat  peraturan,  pembina,  dan  penegak.  Masing-masing  kelompok memiliki  tugas  berbeda,  dan  koordinasi  yang  baik  di  antara  mereka  diharapkan  dapat mengoptimalkan  hasil  penerapan  peraturan.  Sumber  daya  yang  mendukung  pelaksanaan peraturan meliputi pembuat kebijakan (Walikota dan DPRD), pembina (Dinas Perdagangan),
dan  penegak  (Satpol  PP).  Koordinasi  yang  baik  antara  ketiga  elemen  ini  diperlukan  agar implementasi  peraturan  berjalan  optimal.  Pemerintah  kota  memerlukan  kerjasama  dengan lembaga terkait untuk memastikan efektivitas pelaksanaan peraturan.

## Proses dalam Penertiban PKL Pasar Lubuk Buaya
Implementasi  peraturan  menghadapi  hambatan  sejak  awal,  termasuk  penolakan  dari pedagang  toko  dan  PKL  yang  merasa  dirugikan.  Satpol  PP  melakukan  penertiban,  tetapi pedagang  tetap  melanggar  dengan  kembali  berjualan  di  tempat  yang  dilarang  setelah penertiban.  Hambatan  lainnya  termasuk  kurangnya  penggunaan  fasilitas  yang  disediakan, seperti bangunan pasar dua lantai, yang dianggap tidak praktis oleh pedagang. Meskipun ada upaya penegakan oleh Satpol PP, implementasi Perda No. 03 Tahun 2014 masih menghadapi banyak tantangan dan belum sepenuhnya efektif.

## Penertiban PKL Pasar Lubuk Buaya
Pemerintah  Kota  Padang  berupaya  memastikan  efektivitas  peraturan  bagi  pedagang kaki  lima  (PKL)  dengan  mengadakan  sosialisasi  rutin,  membagikan  selebaran,  dan melakukan  berbagai  langkah  lainnya.  Langkah-langkah  ini  bertujuan  untuk  memberikan pemahaman  yang  jelas  kepada  PKL  agar  tidak  terjadi  kesalahpahaman  dan  penerapan peraturan berjalan lancar. Standar yang dikeluarkan pemerintah bertujuan untuk menciptakan lingkungan usaha  yang tertib, bersih, nyaman, dan aman, khususnya di Pasar Lubuk Buaya. Penerapan  peraturan  ini  terbukti  efektif  melalui  sosialisasi  yang  dilakukan  dan  penataan lokasi pedagang serta parkir yang teratur, sehingga tujuan peraturan tersebut tercapai dengan baik.  Dalam  penerapan  peraturan  di  Pasar  Lubuk  Buaya,  setelah  perencanaan  oleh pemerintah, aturan ini ditujukan kepada Pedagang Kaki Lima (PKL).
Dinas Perdagangan melakukan sosialisasi secara rutin untuk menyampaikan informasi mengenai  peraturan  penataan  dan  lapak  berjualan,  serta  mencari  solusi  jika  ada  kendala. Upaya  ini  bertujuan  agar  PKL  memahami  peraturan  dengan  jelas  dan  mencegah  konflik berkepanjangan.  Jika  terjadi  kerusuhan,  Satpol  PP  akan  turun  tangan  untuk  menyelesaikan masalah  dan  meminimalisir  konflik  antara  pedagang  toko  dan  PKL.  PKL  di  sekitar  Pasar Lubuk  Buaya  mengakui  adanya  sosialisasi  dari  Dinas  Perdagangan.  Mereka  menerima informasi  langsung  tentang  kebijakan  penataan  dan  pemberdayaan  PKL.  Meskipun  ada pelanggaran  oleh  beberapa  pedagang,  pemerintah  Kota  Padang  tetap  memberlakukan peraturan  dengan  memberikan  teguran  atau  melakukan  razia.  Sosialisasi  dilakukan  secara berkala  dengan  komunikasi  intensif  antara  dinas  dan  PKL  untuk  mengatasi  miskomunikasi. Namun, beberapa PKL masih melanggar aturan dengan membuka lapak di tempat yang tidak sesuai.  Meskipun  integritas  sudah  tercermin  dalam  tindakan  pemerintah,  diperlukan  kontrol yang lebih maksimal agar peraturan dapat berjalan dengan baik.
Dalam  menerapkan  peraturan  sesuai  dengan  kondisi  lingkungan  target.  Dinas Perdagangan  melakukan  pengawasan  dan  sosialisasi  berulang  kali  untuk  memastikan pemahaman  yang  jelas.  Meskipun  ada  pedagang  yang  menolak  aturan  ini,  upaya  adaptasi dilakukan  melalui  berbagai  metode  komunikasi.  Kritik  dan  penolakan  masih  ada,  tetapi peraturan  tetap  dijalankan  tanpa  perubahan  signifikan.  Efektivitas  dalam  konteks  ini  berarti bahwa  Dinas  Perdagangan  telah  mengawasi  Peraturan  Daerah  dan  mensosialisasikan peraturan  tersebut  kepada  pedagang,  baik  toko  maupun  kaki  lima,  melalui  selebaran, penyampaian  informasi,  dan  pengeras  suara.  Dinas  Perdagangan  juga  siap  mendengarkan masukan dari pedagang untuk memastikan pemahaman yang jelas tentang peraturan. Namun, meskipun upaya sosialisasi  telah dilakukan, masih terdapat  pedagang kaki  lima (PKL)  yang menolak Perda No 03 Tahun 2014 dan tetap berjualan di tempat yang dilarang, seperti lahan parkir  dan  jalan.  Beberapa  PKL  merasa  aturan  ini  memberatkan  karena  mengurangi  jumlah
pembeli,  sementara  pelanggan  merasa  kesulitan  jika  harus  naik  ke  lantai  dua  untuk berbelanja.

## KESIMPULAN
Efektivitas  pelaksanaan  peraturan  bagi  pedagang  kaki  lima  (PKL)  sangat  penting untuk  memastikan  aktivitas  perdagangan  berjalan  tertib  dan  sesuai  ketentuan,  menciptakan lingkungan  kota  yang  aman  dan  rapi.  Pemerintah  Kota  Padang,  dengan  wewenang  dari pemerintah pusat, telah mengeluarkan peraturan daerah No. 03 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan PKL.
Peraturan  ini  mencakup  penataan  dan  pemberdayaan  PKL.  Untuk  memastikan peraturan  ini  efektif,  pihak  berwenang  melakukan  beberapa  tindakan,  seperti  mengadakan sosialisasi rutin oleh Dinas Perdagangan, membagikan selebaran kepada PKL, dan lain-lain. Langkah-langkah  ini  bertujuan  menghindari  kesalahpahaman  di  kalangan  PKL.  Penelitian menunjukkan  bahwa  Dinas  Perdagangan  melakukan  sosialisasi  secara  teratur  untuk menyampaikan  informasi  tentang  peraturan  penataan  dan  pemberdayaan.  Pihak  berwenang juga  melakukan  pengawasan  terhadap  peraturan  daerah  dan  sering  mensosialisasikan peraturan tersebut kepada pedagang.
Peraturan  Daerah  No.  03  Tahun  2014  tentang  penataan  dan  pemberdayaan  PKL  di Pasar Lubuk Buaya Kota Padang telah diimplementasikan dengan berbagai upaya sosialisasi dan  penataan.  Meskipun  ada  hambatan  dan  penolakan  dari  pedagang,  upaya  pemerintah menunjukkan  bahwa  tujuan  peraturan  ini  tercapai  secara  signifikan.  Integritas  dan  adaptasi pemerintah  dalam  sosialisasi  dan  penegakan  aturan  menunjukkan  komitmen  yang  kuat, meskipun masih diperlukan pengawasan lebih ketat untuk mengatasi pelanggaran yang terus terjadi .

## REFERENSI
Afifah,  N.,  Rahmawati,  R.,  &  Purnamasari,  I.  (2019).  Implementasi  Peraturan  Daerah  Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Bogor. Administratie: Jurnal Administrasi Publik , 2 (1), 1–8.
Azura, D. L. (2023). Pelaksanaan Fungsi Komunikasi Politik, Fungsi Artikulasi dan Agregasi Kepentingan Partai Gerakan Indonesia Raya Sumatera Barat Tahun 2019-2022. Jurnal Suara Politik , 2 (2), 8–17.
Bastiar,  Y.,  Muhammad  Danial,  R.  D.,  &  Suwiryo,  D.  (2022).  Analisis  Implementasi Peraturan Daerah Kota Sukabumi Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima  (Studi  Kasus  Peraturan  Daerah  Kota  Sukabumi  Nomor  10  Tahun  2013). Jurnal Governansi , 8 (2), 79–90. https://doi.org/10.30997/jgs.v8i2.4389
Eka  Evita,  Bambang  Supriyono,  I.  H.  (2013).  Implementasi  Kebijakan  Penataan  Pedagang Kaki Lima (Studi pada Batu Tourism Center di Kota Batu). Jurnal Administrasi Publik , 1 (5), 943–952.
Fadoli,  M.  (2011). Implementasi  Perda  No.  17/2003  tentang  Ijin  Penataan  dan Pemberdayaan PKL di Kecamatan Sukolilo (Issue 1).
Ibnu  Sulthan,  H.  I.  (2018).  Implementasi  Kebijakan  Publik  Tentang  Penataan  dan Pemberdayaan PKL. Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik , 2 (1), 93–103.
M. Irfan, N. kania. (2018). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota  Serang. Journal  of  Indonesian  Public  Administration  and  Governance  Studies , 2 (1), 83–93.
Ramadhan,  A.  (2015).  Implementasi  Model  Zonasi  Penataan  Pedagang  Kaki  Lima  di  Kota Bandung. Pandecta: Research Law Journal , 10 (1).
Rosalina,  I.  (2012).  Efektivitas  Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  Mandiri Perkotaan  Pada  Kelompok  Pinjaman  Bergulir  Di  Desa  Mantren  Kec  Karangrejo Kabupaten Madetaan. Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat , 1 (1), 1–5. Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D . Alfabeta. Yuliani,  R.,  Ramdani,  F.  T.,  Hernawan,  D.,  &  ...  (2022).  Implementasi  Kebijakan  Penataan Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)(Studi  Kasus  di  Pasar  Cikereteg  Kecamatan  Caringin Kabupaten Bogor). Karimah Tauhid , 1 (5), 651–655.