## PENGARUH UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP TENAGA KERJA DI INDONESIA

## Ricky Ignatius Sadana Gultom
Universitas Tarumanagara Email: ricky.205210233@stu.untar.ac.id

## ABSTRAK
Kata kunci: Cipta  Kerja,  Pancasila, Konstitusi, Investor Abstract Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja merupakan sebuah undang-undang  yang  dibuat  oleh  lembaga  legislatif  negara  yaitu  Dewan Perwakilan Rakyat, yang memiliki tujuan yang pada intinya untuk membentuk pemerintahan  Negara  Indonesia  dan  mewujudkan  masyarakat  Indonesia  yang sejahtera, adil, dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan konstitusi Negara Republik  Indonesia.  Yang  mana  dalam  menyelesaikan  artikel  ini,  metode penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  dengan  jenis  penelitian yuridis normatif. Kalangan buruh terus menyoroti kinerja DPR dan pemerintah dengan dikebutnya pembahasan omnibus law cipta kerja. Salah satunya adalah persoalan karyawan kontrak dan outsourcing seumur hidup, tanpa batasan waktu dan jenis pekerjaan. UU ciptakerja yang menuai pro dan kontra ini setelah adanya UU  ini  diharapkan  banyak  investor  asing  yang  memulai  investasinya  ke Indonesia. ABSTRACT Keywords : Job Creation, Pancasila, Constitution, Investors Law Number 11 of 2020 Concerning Job Creation is a law enacted by the state legislature, namely the People's Legislative Council, which has the objective of essentially  forming  the  government  of  the  State  of  Indonesia  and  realizing  a prosperous, just and prosperous Indonesian society based on Pancasila and the constitution of the Republic of Indonesia. Which in completing this article, the research  method  used  is  legal  research  with  the  type  of  normative  juridical research. The workers continue to highlight the performance of the DPR and the government with the speedy discussion of the work copyright omnibus law. One of them is the issue of contract employees and outsourcing for life, without time limit and type of work. The job creation law, which has reaped its pros and cons after the existence of this law, is expected to attract many foreign investors to start investing in Indonesia.

## PENDAHULUAN
Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja merupakan sebuah peraturan Perundang-undangan  yang  masih  sering  menjadi  pembahasan  di  dalam  hidup  bermasyarakat akhir-akhir ini (Supriyadi & Purnamasari, 2021). Pembahasan ini menjadi topik hangat di segala lapisan masyarakat bukan hanya pada pegawai pemerintahan, pegawai swasta. Namun, undang- undang  ini  menjadi  pembahasan  hangat  juga  di  kalangan  buruh  atau  tenaga  kerja.  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja merupakan sebuah  undang-undang yang dibuat  oleh  lembaga  legislatif  negara  yaitu  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  yang  memiliki  tujuan yang  pada  intinya  untuk  membentuk  pemerintahan  Negara  Indonesia  dan  mewujudkan masyarakat  Indonesia  yang  sejahtera,  adil,  dan  makmur  yang  berdasarkan  Pancasila  dan konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan harapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dapat membantu  dalam  penyerapan  tenaga  kerja  Indonesia  yang  sebanyak-banyaknya  dan  seluas- luasnya di tengah persaingan global yang semakin kompetitif. Upaya yang ingin dilaksanakan dengan  adanya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  kerja  ini,  yaitu  upaya
perubahan  pengaturan  yang  berkaitan  kemudahan,  perlindungan,  dan  pemberdayaan  koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis  nasional,  termasuk  peningkatan  perlindungan  dan  kesejahteraan  pekerja  dilakukan melalui  perubahan  undang-undang  ini.  UU  Cipta  Kerja  juga  mengatur  perlindungan  dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan buruh. Jika, kita melihat pengertian dari tenaga kerja itu  sendiri,  menurut  Yamin  tenaga  kerja  adalah  jumlah  seluruh  penduduk  suatu  negara  yang memproduksi maupun non produksi barang dan jasa, jika ada permintaan tenaga mereka dan jika mereka  mau  berpartisipasi  dalam  aktivitas  tersebut  (Ningsih  &  Abdullah,  2021).  Lalu  buruh menurut  ILO  adalah  seseorang  yang  bekerja  pada  orang  lain/badan  hukum  dan  mendapatkan upah sebagai imbalan atas jerih payahnya menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan kepadanya, dengan kata lain semua orang yang tidak memiliki alat produksi dan bekerja pada pemiliki alat produksi  maka  bisa  dikatakan  sebagai  buruh  (Hasanah,  2018)  (Safitri,  2022).  Sebagai  aturan turunannya, terdapat 4 PP yang mengatur pelaksanaan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) serta menyempurnakan ketentuan mengenai waktu kerja, hubungan kerja, dan pemutusan hubungan kerja (PHK), serta pengupahan (Safa’at et al., 2022).
Hal  ini  dapat  dilihat  pada  pertimbangan  di  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2011 Tentang  Cipta  Kerja.  Dimana  jika  suatu  hal  dinyatakan  pada  awal  sebuah  undang-undang, ditambah  lagi  dinyatakan  pada  bagian  pertimbangan  sebuah  undang-undang.  Semakin mengesankan  bahwa,  upaya  yang  akan  dilakukan  ini  menjadi  hal  yang  utama  dan  terutama. Pertimbangan  itu  sendiri  merupakan  sebuah  hal  yang  menjadi  dasar  pertimbangan  untuk membuat,  merancang,  mengesahkan,  dan  mengundangkan  sebuah  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2011  Tentang  Cipta  kerja  ini  yang  memiliki  pengaruh  sangat  besar  bagi  kesejahteraan masyarakat  di  Indonesia.  Karena  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  jika  berbicara  tentang ketenagakerjaan,  yang  menjadi  hal  utama  dan  sangat  sensitif  yaitu  mengenai  pendapatan  dan jaminan-jaminan  yang  didapatkan  dari  tempat  mereka  bekerja  yang  dapat  menjamin  dan membantu mereka dalam mewujudkan kesejahteraan hidup mereka atau masyarakat. Ditambah lagi,  kesejahteraan  rakyat  merupakan  suatu  hal  yang  menjadi  sangat  penting  yang  tidak  bisa terpisahkan dari konstituisi negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dapat dikatakan seperti itu, dikarenkan pada konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita anut yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pada pembukaan Undang-Undang Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  alinea  ke-4,  mencantumkan  mengenai  tujuan  atau  cita-cita negara,  yaitu  “Kemudian  daripada  itu  untuk  membentuk  suatu  Pemerintah  Negara  Indonesia yang  melindungi  segenap  bangsa  indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian  abadi  dan keadilan sosial.” Jika harus  dibebankan  kepada  negara,  juga  tidak  mungkin  dan  tidak  masuk  akal  jika  JKP  untuk karyawan  kontrak  dan  outsourcing  dibayar  negara.  Karena  jumlah  karyawan  kontrak  dan outsourcing  itu  70%  sampai  80%  dari  total  jumlah  buruh  formal  yang  bekerja  sekitar  56  juta orang, serta turn over keluar masuk mereka sangat tinggi akan merusak APBN (BURUH, 2018).

## METODE PENELITIAN
Dalam  menyelesaikan  artikel  ini,  metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian hukum  dengan  jenis  penelitian  yuridis  normatif.  Penelitian  Yuridis  Normatif  adalah  pada dasarnya  merupakan  suatu  kegiatan  yang  akan  mengkaji  aspek-aspek  (untuk  menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam) internal dari hukum positif (Benuf & Azhar, 2020). Selain itu, menurut Soerjono Soekanto, yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka (Aziz, 2012).  Dimana kami berusaha mengkaji isu hukum dengan memfokuskan pada penerapan hukum positif dan kaidah – kaidah hukum.
Adapun  pendekatan  yang  digunakan  yaitu  Pendekatan  perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan akan digunakan untuk mengkaji semua regulasi yang terkait dengan permasalahan dan menjadi dasar  analisa  untuk  memberikan  penyelesaian  hukum  (Basyir,  2014).  Jenis  penelitian  Yuridis Normatif  dengan  pendekatan  perundangan-undangan  dan  konseptual  yang  digunakan  dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh Informasi mengenai,  Pengaruh Undang-Undang nomor 10 Tahun 2020 tentang cipta kerja terhadap tenaga kerja Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kalangan  buruh  terus  menyoroti  kinerja  DPR  dan  pemerintah  dengan  dikebutnya pembahasan  omnibus  law  cipta  kerja.  Salah  satunya  adalah  persoalan  karyawan  kontrak  dan outsourcing  seumur  hidup,  tanpa  batasan  waktu  dan  jenis  pekerjaan.  Hal  ini  telah  mengusik kepentingan  para  buruh.  Dengan  sistem  tersebut,  bisa  jadi  tidak  ada  pengangkatan  karyawan tetap.  Sehingga  pengusaha  akan  cenderung  mempekerjakan  buruh  kontrak  dan  outsourcing. Ketika tidak ada karyawan tetap dan banyaknya buruh kontrak yang mudah dipecat, maka dengan sendirinya pesangon dan jaminan sosial seperti pensiun, hari tua, serta jaminan kesehatan akan berpotensi hilang (tidak didapatkan buruh).
Pasal 58 ayat (1) Perppu Cipta Kerja mengatur, PKWT tidak dapat mensyaratkan masa percobaan kerja. Apabila ternyata ada masa percobaan kerja, maka masa percobaan itu batal demi hukum dan tetap dihitung sebagai masa kerja. Selanjutnya, Pasal 59 ayat (1) Perppu Cipta Kerja mengatur,  PKWT  hanya  dapat  dibuat  untuk  pekerjaan  tertentu  menurut  jenis  dan  sifatnya maupun  kegiatan  pekerjaan  yang  akan  selesai  dalam  waktu  tertentu.  PKWT  yang  tidak memenuhi ayat (1) maupun (2) demi hukum akan menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Adapun ketentuan terkait jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas perpanjangan PKWT, masih akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Sementara itu, berakhirnya  perjanjian  kerja  antara  pekerja  dan  pemberi  kerja  atau  pengusaha  tertuang  dalam Pasal 61 Perppu Cipta Kerja. Pasal tersebut merinci bahwa perjanjian kerja akan berakhir apabila: Pekerja atau buruh meninggal dunia, Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, selesainya suatu pekerjaan  tertentu,  adanya  putusan  pengadilan  dan/atau  putusan  lembaga  penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Adanya keadaan atau  kejadian  tertentu  yang  dicantumkan  dalam  Perjanjian  Kerja,  Peraturan  Perusahaan,  atau Perjanjian Kerja Bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Perppu Cipta Kerja mengatur, perjanjian kerja tidak berakhir karena pengusaha meninggal dunia maupun ada peralihan kepemilikan, baik melalui penjualan, pewarisan, atau hibah. Apabila terjadi pengalihan perusahaan, maka hak-hak pekerja atau buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru. praktik sistem kerja outsourcing oleh perusahaan dimaksudkan untuk Menghindari pesangon, Tunjangan Hari Raya (THR), upah, dan hak normatif lainnya, melemahkan gerakan buruh, sebab dengan sistem ini buruh enggan dan takut untuk berorganisasi, perusahaan tidak terganggu dengan aksi buruh  seperti  demonstrasi,  mogok  dan  lain  sebagainya  yang  mengancam  eksistensi  produksi perusahaan,  cost  rekruitmen  buruh,  dan  peningkatan  kemampuan  dan  skill  buruh  tidak  lagi menjadi tanggung-jawab perusahaan melainkan penyedia jasa buruh.
Berdasarkan  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Indonesia  Tahun  1945  , kesejahteraan  rakyat  merupakan  suatu  hal  yang  dijamin  dan  menjadikan  hal  tersebut  sebagai suatu  hal  yang  ingin  dicapai  atau  dengan  kata  lain  menjadi  tujuan  dasar  Negara  Republik Indonesia. Sehingga semakin jelas bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja memiliki beban yang sangat berat dan penting. Sehingga, menjadi banyaknya tanggapan atau rekasi yang ditimbulkan oleh para pihak terkait Sebelum mebahas mengenai undang-undang ini lebih lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai apa itu cipta kerja.
Jika dilihat pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan
pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan  kemudahan  berusaha,  dan   investasi  Pemerintah  Pusat  dan  percepatan  proyek  strategis nasional. Jadi, dapat disimpulkan bahwa undang-undang ini ingin mengedepankan memperbesar dan  mempermudah  masyarakat  untuk  medapatkan  pekerjaan  melalui  penciptaan  kerja.  Lalu, salah satu unsur penting yang terdampak atau mendapatkan pengaruh dari undang-undang ini, yaitu tenaga kerja itu sendiri. Sehingga, penting untuk mengetahui apa itu tenga kerja. Menurut Simanjuntak,  tenaga  kerja  adalah  kelompok  penduduk  dalam  usia  kerja,  dimana  ia  mampu bekerja  atau  melakukan  kegiatan  ekonomis  dalam  menghasilkan  barang  dan  jasa  untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, merupakan sebuah undang- undang yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Republik Indonesia  pada tanggal 5 Oktober 2020 dan diundangkan pada 2 November 2020.  Undang- Undang Cipta Kerja ini sudah menuai banyak pendapat dari berbagai pihak, bahkan sejak undang-undang ini belum disahkan. Telah terjadi penolakan atau protes dari pihak tenaga kerja. Protes ini dilakukan dengan cara berunjuk rasa  di  depan  Gedung  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  sejak  Januari  2020. Pengunjuk rasa, menuntut dan mendesak untuk membatalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini. Dikarenakan, pengunjuk rasa berpendapat untuk menolak beberapa aturan baru, yaitu : 1. Menghapusan  Upah  Minimum  Sektoral  (UMSK)  dan  pemberlakuan  Upah  Minimum Kabupaten/Kota bersayarat,
2. Menolak perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PWKT)
3. Menolak Outsourcing seumur hidup
4. Menolak jam kerja yang eksploitatif
5. Kembalikan Hak cuti dan hak upah atas cuti
6. Menurut jaminan pensiun dan kesehatan bagai karyawan kontrak dan outsorcing Penghapusan  Upah  Minimum  Sektoral  (UMSK)  dan  Pemberlakuan  Upah  Minimum Kabupaten/kota  merupakan  sebuah  aturan  yang  dihapuskan.  Undang-Undang  sebelumnya mengenai ketenagakerjaan, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Pada pasal 88 angka 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan  menyatakan,  bahwa  “  Pemerintah  menetapkan  upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan mem-perhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.” Pada huruf a, ini menyatakan “upah minimum”. Sedangkan pada ketentuan baru pada Pasal 81 Angka 24  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  cipta  kerja  menyatakan  tentang  perubahan  Pasal  88  Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang ketenagakerjaan. Pada angka 4, menyatakan “Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengupahan diatur dalam Peraturan Pemerintah.” (SIHOTANG, 2022). Pasal ini dianggap sebagai pasal karet. Dimana, masyarakat berpendapat bahwa dengan adanya ketentuan baru ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan dikhawatirkan dapat membuat  atau  memberikan  kerugian  kepada  para  tenaga  kerja.  Karena  dapat  dilihat  pada peraturan  sebelumya,  peraturan  tersebut  dengan  tegas  manyatakan  bahwa  upah  minimum disesuaikan  dengan  kebutuhan  hidup  dan  layak  dan  memperhatikan  produktivitas  dan pertumbuhan  ekonomi.  Sehingga,  jelas  adanya  bahwa  upah  minimum  disesuaikan  dengan keadaan  yang  nyata  dimasyarakat.  Sedangkan,  pada  ketentuan  baru  tidak  menyatakan  secara tegas  dan  langsung  mengenai  upah  minimum  tersebut  dan  harus  merujukan  pada  ketentuan pengupahan  pada  peraturan  pemerintah.  Dengan  klausa  tersebut  menimbulkan  banyak kekhawatiran  dari  masyarakat  atau  tenaga  kerja  karena  kalimat  ketentuan  yang  tidak  disusun secara pasti secara tegas.
Pada  Undang-undang  ketenaga  kerjaan  No  13  Tahun  2003  Perusahaan  dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja atau buruh yang di buat secara tertulis. sedangkan di UU No 11 tahun 2010 pasal 64 dan pasal 65 di hapus, namun di pasal 66 membolehkan menggunakan
tenaga  kerja  outsourching  hanya  untuk cleaning  service,  catering,  scurity,  drive dan  jasa penunjang  migas.  karena  tidak  adanya  batasan  terhadap  jenis  pekerjaan  yang  menggunakan outsourching maka semua jenis pekerjaan dalam pekerjaan utama atau pekerjaan pokok dalam perusahaan  dapat  menggunakan  karyawan outsourching .  Ekspoliatif  kepada  buruh  dengan melebihi  waktu  kerja  yang  sudah  di  tentukan  dalam  waktu  satu  hari  maupun  ketentuan  kerja dalam waktu seminggu, pasal 81 angka 22 UU No 11 Tahun 2020 mengubah ketentuan Pasal 78 ayat 1 Huruf b Undang-undang No 13 Tahun 2003 Mencerminkan penganturan masa waktu kerja yang tidak ramah bagi tenaga kerja yang berkedudukan sebagai orang tua yang memiliki anak yang masi membutuhkan asuhan (Nursyamsi et al., 2015).
Kepastian hukum yang mengatur tentang cuti bagi pekerja atau buruh berhak atas upah penuh dalam menjalanin hak istirahat tahunan atau istirahat panjang ini di atur dalam pasal 81 angka 23 Undang-undang No 11 Tahun 2020 mengubah ketentuan pasal 79 Undang-undang No 13 Tahun 2003 sehingga tidak mencangkup pasal huruf C dan D, ketentuan Pasal 84 UU a quo masi mengatur keberlakuan pasal 79 ayat 2 huruf C dan D. namun pasal 84 UU 13/2003 Pasal 79 ayat 2 sudah tidak lagi mengatur huruf C dan D sebagaimana di maksud dalam Pasal 84 UU 13/2003.  Terkait  ketentuan  waktu  kerja,  pemerintah  tidak  melakukan  perubahan.  Ketentuan waktu kerja tetap selama 7 jam dalam sehari dan 40 jam untuk 6 hari kerja, atau 8 jam dalam sehari dan 40 jam untuk 5 hari kerja. Ketentuan waktu kerja itu tidak berlaku bagi sektor usaha atau  pekerjaan  tertentu  yang  diatur  melalui  Peraturan  Pemerintah  (PP).  UU  Ketenagakerjaan Pasal  79  ayat  (2)  huruf  C,  yang  menyatakan  bahwa  pekerja/buruh  berhak  atas  cuti  tahunan, sekurang-kurangnya  12  hari  kerja  setelah  yang  bersangkutan  bekerja  selama  12  bulan  secara terus-menerus. Melihat hal tersebut, perusahaan yang melanggar dan gagal menyediakan hak cuti bakal dikenakan sanksi, baik secara pidana maupun secara perdata. Sebagai contoh, jika tidak memberikan jatah libur karyawan kurang dari 12 hari dalam setahun, sanksi perusahaan dapat berupa kurungan penjara antara 1 bulan atau paling lama 1 tahun. Tak hanya itu, perusahaan juga setidaknya bisa kenakan denda yang cukup besar, di angka Rp10 juta atau maksimal Rp100 juta. Berdasarkan  uraian-uraian  mengenai  pasal-pasal  yang  terkandung  di  dalam  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja  tersebut. Dapat disimpulkan, bahwa dari kebijakan- kebijakan baru tersebut.
Tenaga  kerja  dengan  perjanjian  kerja  waktu  tertentu  atau  PKWT  minimal  tiga  bulan berturut-turut  berhak  mendapatkan  fasilitas  BPJS  karyawan  kontrak.  Ketentuan  tersebut  telah tercantum dalam Kepmenaker No.KEP-150-/MEN/1999 dan Permenaker Nomor 44 Tahun 2015. Dengan  kata  lain,  perusahaan  wajib  mendaftarkan  BPJS  ketenagakerjaan  untuk  karyawan kontrak. Hal tersebut bertujuan untuk menjamin karyawan yang status pekerjaanya cenderung tidak  menentu.  Selain  itu,  mendaftarkan  BPJS  karyawan  kontrak  juga  membantu  perusahaan untuk melakukan langkah antisipatif jika terjadi hal tidak diinginkan selama periode perjanjian kerja yang singkat tersebut. Untuk diketahui, sistem jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan adalah program perlindungan tenaga kerja dari semua risiko yang bisa menimpa pekerja, seperti cacat permanen, kecelakaan kerja, hingga kematian. Program BPJS Ketenagakerjaan sendiri terdapat empat macam, yakni jaminan kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Pensiun (JP). Ketentuan iuran BPJS karyawan kontrak sama dengan aturan iuran untuk peserta penerima upah, yakni 0,24% hingga 1,74% dari upah untuk JKK dan 0,3% untuk JKM. Iuran tersebut ditanggung oleh perusahaan atau pemberi kerja. Jika upah tidak tercantum,  maka  iuran  menggunakan  persentase  dari  nilai  proyek,  yakni  0,21%  untuk  proyek bernilai hingga 100 juta. Sebagai pemberi kerja, Anda perlu menghitung iuran BPJS karyawan kontrak atau tetap. Lalu Anda perlu memotongnya dari slip gaji dan menyetorkannya ke kantor BPJS  Ketenagakerjaan.  Hal  tersebut  tentu  memerlukan  ketelitian  yang  tinggi.  Jika  Anda melakukannya secara manual, hasilnya tentu tidak akan efektif dan memiliki risiko salah hitung. Yang  paling  penting  adalah  mengetahui  besaran  iurannya,  yaitu  sebanyak  5%  yang  mana  4% ditanggung oleh perusahaan dan 1% ditanggung oleh karyawan. Selain itu, iuran BPJS Kesehatan
perusahaan juga merupakan bagian dari komponen penghitungan pajak karyawan atau PPh Pasal 21.

## KESIMPULAN
Kesimpulan  dari  UU  ciptakerja  yang  menuai  pro  dan  kontra  ini  setelah  adanya  UU  ini diharapkan banyak investor asing yang memulai investasinya ke Indonesia. Perppu Cipta Kerja mempermudah sejumlah perizinan di sektor ekonomi, salah satunya soal label halal. Bila selama ini  yang  mengeluarkan  label  halal  lembaga  seperti  Majelis  Ulama  Indonesia,  kini diperkecualikan  bagi  pedagang  unit  usaha  kecil  dan  menengah  (UMKM).  Dalam  hal  terjadi Pemutusan  Hubungan  Kerja,  Pengusaha  wajib  membayar  uang  pesangon  dan/  atau  uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Lahirnya Undang- undang Cipta Kerja merupakan langkah terobosan sebagai langkah bersama guna mengakselerasi proses  pembangunan  nasional,  utamanya  dengan  memberikan  kemudahan  berusaha, berkembangnya investasi, sehingga mampu menyerap tenaga kerja, menciptakan keadilan, dan kesejahteraan  rakyat.  Omnibus  Law  Cipta  Kerja  juga  mendorong  investasi  yang  berkualitas untuk  mempercepat  transformasi  ekonomi.  Sebab,  untuk  mempercepat  transformasi  ekonomi, investasi  perlu  ditingkatkan  sejalan  dengan  kenaikan  daya  saing  Indonesia  di  kancah internasional.  Cipta  Kerja  berfungsi  menciptakan  lapangan  kerja  yang  berkualitas  melalui pengaturan  terkait  dengan  peningkatan  investasi  pemerintah  dan  percepatan  proyek  strategi nasional.
Tujuan  utama  dari  penerapan  Omnibus  Law,  terutama  di  Indonesia,  adalah  untuk mendukung  ekonomi  dan  memudahkan  investasi.  Namun,  perlu  diperhatikan  dan  dijaga keseimbangannya  dengan  sektor  lain,  seperti  hak  asasi  manusia  dan  masalah  penyalahgunaan dana,  karena  dua  sektor  ini  adalah  yang  paling  rentan  bersinggungan  dengan  ekonomi  dan investasi. Indonesia menghadapi tantangan di depan untuk dapat keluar dari middle income trap dan meraih  cita-cita menjadi  Indonesia Maju.  Untuk  itu, dibutuhkan reformasi struktural  agar pertumbuhan ekonomi dapat dipacu lebih tinggi lagi. Dalam menjalankan transformasi struktural, meningkatkan  investasi  dan  mengakselerasi  pertumbuhan  ekonomi,  Pemerintah  telah mengesahkan  UU  No.  11/2020  tentang  Cipta  Kerja.  UU  Cipta  Kerja  dan  51  Peraturan Pelaksanaannya  mendapatkan  apresiasi  yang  positif  dari  berbagai  lembaga  internasional.  UU Cipta  Kerja  mereformasi  pendekatan  dalam  pemberian  izin  berusaha  dari  yang  sebelumnya menggunakan Pendekatan Berbasis Perizinan (Licenses Based Approach) menjadi Pendekatan Berbasis  Risiko  (Risk  Based  Approach).  Selanjutnya,  Pemerintah  akan  segera  menetapkan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga sebagai pedoman pelaksanaan teknis dan mengoperasionalkan  sistem  Online  Single  Submission  (OSS)  pada  Juni  2021  sehingga diharapkan  investasi  dapat  meningkatkan  dan  lebih  banyak  kesempatan  kerja  dan  peluangan berusaha  akan  tercipta.  Diantara  aturan  turunan  dari  UU  Cipta  Kerja  yang  bertujuan  untuk mendorong investasi adalah Perpres No. 10 Tahun 2021 yang mengatur tentang Daftar Prioritas Investasi. Pemerintah telah menetapkan lebih dari 1.700 bidang usaha terbuka untuk penanaman modal, 245 bidang usaha prioritas, 89 bidang usaha yang dialokasikan untuk kemitraan dengan Koperasi dan UMKM, serta 46 bidang usaha dengan persyaratan tertentu.
Pemerintah  mempertimbangkan  bahwa  untuk  mewujudkan  tujuan  pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan  penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan  melalui  cipta  kerja.  Dengan  cipta  kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang  semakin  kompetitif  dan  tuntutan  globalisasi  ekonomi.  Untuk  mendukung  cipta  kerja diperlukan  penyesuaian  berbagai  aspek  pengaturan  yang  berkaitan  dengan  kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan
ekosistem  investasi,  dan  percepatan  proyek  strategis  nasional,  termasuk  peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.
Adapun investasi bagi sebuah perusahaan dapat dilakukan untuk memperlebar sayap bisnis. Namun,  menarik  calon  investor  bukanlah  hal  yang  mudah.  Salah  satu  hal  yang  bisa dimaksimalkan oleh perusahaan dalam kasus ini adalah dengan membuat laporan keuangan yang baik dan benar. Laporan keuangan yang disusun dengan baik akan membuat perusahaan terlihat profesional dan memiliki kredibilitas yang baik. Dalam hal ini, Anda bisa menggunakan metode yang lebih praktis dan cepat namun tetap akurat yakni melalui penggunaan software akuntansi dan  bisnis  bernama  Accurate  Online.  pengaturan  yang  berkaitan  dengan  kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem  investasi,  dan  percepatan  proyek  strategis  nasional,  termasuk  peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini  belum  dapat  memenuhi  kebutuhan  hukum  untuk  percepatan  cipta  kerja  sehingga  perlu dilakukan perubahan.
Upaya  perubahan  pengaturan  yang  berkaitan  kemudahan,  perlindungan,  dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja  dilakukan  melalui  perubahan  Undang-Undang  sektor  yang  belum  mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam  satu  UndangUndang  secara  komprehensif.  BKSAP  DPR  RI  dan  Pemerintah  Indonesia telah berkomitmen untuk mendukung penuh perkembangan ekonomi digital di Indonesia dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi. Salah satu strateginya adalah dengan mendorong transformasi digital melalui dukungan legislasi dan kebijakan regulasi. Salah satu langkah tersebut ditempuh dengan pengesahan Omnibus Law Cipta  Lapangan Kerja (UU No.  11/2020)  dan  penyusunan  kerangka  pengembangan  ekonomi  digital  nasional  2021. Pemerintah  Indonesia  juga  telah  menerbitkan  program  turunan  UU  Indonesia  digital  roadmap 2021-2024  yang  terdiri  dari  empat  elemen  yaitu  infrastruktur  digital,  tata  kelola  digital, masyarakat  digital  dan  ekonomi  digital.  UU  Keamanan  Siber  dan  RUU  Perlindungan  Data Pribadi  saat  ini  sedang  dibahas  di  DPR  dan  diharapkan  agar  dapat  segera  disahkan. Perkembangan ekonomi digital di Indonesia juga telah menunjukkan tren yang positif dan sejalan dengan  peningkatan  investasi.  Upaya  terbaik  akan  dilakukan  pemerintah  agar  perjalanan ekonomi dan pekerja Indonesia dapat berjalan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Aziz, N. M. (2012). Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Rechts  Vinding: Media  Pembinaan Hukum Nasional , 1 (1), 17–31.
Basyir,  A.  (2014).  Pentingnya  Naskah  Akademik  Dalam  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan Untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif Dan Responsif. Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan , 2 (5), 285–306.
Benuf,  K.,  &  Azhar,  M.  (2020).  Metodologi  penelitian  hukum  sebagai  instrumen  mengurai permasalahan hukum kontemporer. Gema Keadilan , 7 (1), 20–33.
BURUH, C. H. S. (2018). B. SERIKAT BURUH. Dinamika Hubungan Industrial , 133.
Hasanah, Z. (2018). Optimalisasi Peran Buruh Perempuan dalam Pembiayaan Pendidikan Anak (Studi Atas Buruh Perempuan PT. Tanjung Odi Sumenep) . Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
Ningsih,  W.,  &  Abdullah,  F.  (2021).  Analisis  Perbedaan  Pencari  Kerja  dan  Lowongan  Kerja Sebelum dan Pada Saat Pandemi Covid-19 di Kota Malang. Journal of Regional Economics

## Indonesia , 2 (1), 42–56.
Nursyamsi,  F.,  Arifianti,  E.  D.,  Aziz,  M.  F.,  Bilqish,  P.,  &  Marutama,  A.  (2015). Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas . Indonesian Center for Law and Policy Studies.
Safa’at,  M.  A.,  SH,  M.  H.,  Herlindah,  S.  H.,  Kn,  M.,  Mirdinata,  A.  J.,  SH,  M.  H.,  &  Reka Dewantara, S. H. (2022). PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM: Eksistensi, Relevansi, dan Tantangannya di Indonesia Pasca Reformasi . Pustaka Peradaban.
Safitri, A. (2022). Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Buruh Perkebunan Karet Di Desa Bangun Sari Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara .
SIHOTANG,  A.  (2022). Tinjauan  Yuridis  Mengenai  Implikasi  Penetapan  Upah  Minimum Kabupaten/Kota  Yang  Ditentukan  Oleh  Gubernur  Sumatera  Utara  Terhadap  Pekerja Menurut Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 .
Supriyadi, A. I. P., & Purnamasari, A. I. (2021). Gagasan Penggunaan Metode Omnibus Law dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , 15 (2), 257–270.