## KONFLIK ETNO-RELIGIUS 1
DI INDONESIA KONTEMPORER DALAM PANDANGAN ORDE BARU
Imam Iqbal
Dosen UIN Sunnan Kalijaga Yogyakarta
Abstract: Indonesia is destined to be a pluralistic country, both in terms of race, language, customs and religion. Conflicts nuances of ethnic, religious, racial, and inter-group (SARA) is one of the most vicious forms of violence. Historical development of Indonesian nationality colored nuances SARA number of conflicts. SARA nuanced conflict in the archipelago have taken place since the colonial era. Even the issue of SARA is pre-colonial heritage, typical Malay who has been there before Indonesia existed. Similarly, in the early days of independence in the days of the Old Order, conflicts SARA already surfaced. However, in two days, SARA issues arise naturally as a cultural dynamics of society. Unlike the two previous times, the regime tried to suppress racial issues systematically. During the New Order, brought up the issue of SARA into illicit goods into categories considered subversive by the government would be a source of division and disintegration of the nation. The New Order regime has been successful in establishing uniformity in all areas of life, so at that time, this nation seems to be a nation that is quiet, safe, but without real life. The New Order regime disclaims any form of turmoil in any small community, let alone the nuances SARA. Similar upheavals suppressed and hidden in dark corners are not covered by the public browse binoculars. By basing itself on the concept of state
1 Konflik etno‐religius adalah konflik yang melibatkan isu agama dan etnis. Dalam kenyataannya isu agama dan isu kesukuan sulit dibedakan dalam ledakan konflik. Bahkan dalam setiap konflik etnis, isu agama hampir selalu diikutkan.
Volume 9, Nomor 1, April 2017, 1-24.
integrality, New Order imagined as a large family and the citizens should live in harmony and peace in harmony, harmony and balance. Unity in a unified equation is much more preferred than the difference diverse divisions that opened the gap. Various differences in aspirations and interests of social groups, ethnic and religious pressed discharged to the surface, for the sake of unity in the family of nations Indonesia.
Keywords : SARA, Conflicts and Government Affairs.

## Pendahuluan
Sejarah panjang hubungan antaragama, terutama Islam‐Kristen telah menjadi latar belakang setiap kebijakan politik kerukunan antaragama di tanah air. Ketegangan antara keduanya, juga antara berbagai agama lain yang ada di Indonesia, tidak lepas dari sejarah panjang itu. Pergolakan- pergolakan bahkan konflik etno‐religius yang marak belakangan tidak bisa dipisahkan dari jalan terjal hubungan antaragama tersebut. Meskipun konflik antaragama di Indonesia memperlihatkan dimensi dan varian yang sangat beragam, namun konflik Islam‐Kristen merupakan fenomena tersendiri yang cukup kolosal dan dahsyat.
Konflik-konflik  bernuansa  agama  itu  sering  dijadikan  latar  setiap kebijakan  yang  menyangkut  hubungan  antaragama  atau  lebih  popular disebut kebijakan kerukunan antaragama. Kebijakan politik kerukunan ini, menurut cara berpikir pemerintah, dapat menyelesaikan persoalan konflik agama di Indonesia. Berdasar asumsi yang dibangun pemerintah ini, maka sebelum mengupas kebijakankebijakan menyangkut kerukunan agama, akan lebih baik jika kita telusuri terlebih dahulu persoalan konflik etno‐religius yang terjadi di tanah air beserta berbagai variabel dan faktor penyebabnya. Langkah ini penulis anggap penting untuk memverifikasi relevansi konflik bernuansa agama, sebagai salah satu bentuk konflik SARA –sebuah idium yang digunakan oleh Orde Baru, dengan kebijakan kerukunan.

## 2
TASAMUH , Volume 9 Nomor 1, April 201 7

## Konflik Sosial Bernuansa Agama di Indonesia
Indonesia memang “ditakdirkan” menjadi sebuah negara yang plural, baik dalam hal suku, bahasa, adat‐istiadat dan agama. Mereka hidup tersebar dalam ribuan pulau. Persebaran penduduk di pulaupulau tersebut tidak merata; ada pulau yang relatif kecil dengan penduduk yang sangat padat seperti pulau Jawa, yang luasnya hanya sekitar 6,89% dihuni oleh penduduk 59,99%; dan sebaliknya pulau Irian (Irian Jaya) yang luasnya 21,99% dihuni hanya oleh 0,92% penduduk Indonesia. Kepadatan penduduk di pulau Jawa perkilometer persegi 814 jiwa, sedangkan Irian Jaya, untuk luas yang sama hanya dihuni oleh 4 jiwa saja.
Pluralitas  dalam  soal  agama  juga  cukup  menakjubkan.  Sejak  dulu hingga kini, Indonesia dikenal sebagai bangsa yang sangat plural dalam hal agama. Tentang pluralitas agama ini bahkan belum ada ilmuwan yang sanggup menghitung jumlah agama di seluruh Indonesia. Karena jumlah suku bangsa di Indonesia diperkirakan mencapai 300 lebih yang berbicara dalam  300  bahasa,  maka  diperkirakan  ada  300‐an  jumlah  agama  yang dipeluk oleh penduduk Indonesia. Namun, hanya ada beberapa agama besar yang dapat diidentifikasi dan diketahui jumlah pemeluknya. Persebaran penganut agama di Indonesia menurut data statistik penduduk tahun 2002 terdiri atas: Islam 177.528.772 (88, 51%); Kristen (Protestan dan Katholik) 17.294,611 (8, 62%); Hindu 3.651.939 (1.82%); Buddha 1.694.682 (0, 84%); lainnya 411,629 (0.21%). Jumlah penduduk Indonesia tahun 2002 sebanyak  200.581.633  jiwa. 2 Jumlah  itu  tersebar  di  semua  propinsi  di seluruh Indonesia. Persebaran penganut agama menurut propinsi dapat dilihat dalam tabel berikut:
2 Dikutip dari Statistik Penduduk Indonesia Tahun 2002 sebagaimana dipublikasikan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Budaya dan Peran Masyarakat (Puslitbang SERBRAMAS).

## Tabel 1 Jumlah Pemeluk Agama di Indonesia pada Tahun 2002 Berdasarkan Propinsi
No.  PROVINSI ISLAM KRISTEN  HINDU  BUDDHA  AGAMA LAIN JUMLAH 1  NAD 1,687,835          39,936 253 6,435 263    1,734,722 2  Sumut 7,530,839    3,613,421 21,329 324,864 16,355  11,506,808 3  Sumbar 4,147,436          88,138 238 4,998 795    4,241,605 4  Riau 4,214,294        321,461         9,059    198,710 11,652    4,755,176 5  Jambi 2,314,505          60,395          1,771 29,136 1,359    2,407,166 6  Sumsel 6,648,069        105,760       36,417 65,468 1,662    6,857,376 7  Babel 781,992          25,138          2,178 65,017     24,770 899,095 8  Bengkulu 1,523,187          32,143         4,241 2,260 254    1,562,085 9  Lampung 6,357,604        163,922        97,532 27,265 2,858    6,649,181 10  Jakarta 7,157,182        837,682        28,508 313,217 10,494    8,347,083 11  Jabar 34,884,417        703,604        35,114 85,985 14,353  35,723,473 12  Banten 7,746,781        213,135        35,601 93,859 7,433    8,096,809 13  Jateng 29,942,066        874,245        27,297 67,867 12,689  30,924,164 14  DIY 2,863,751        245,062          5,715 3,927 2,023    3,120,478 15  Jatim 33,747,695        799,276      129,655 72,882     16,490   34,765,998 16  Bali 323,853          54,273   2,751,828 16,569 476    3,146,999 17  NTB 3,699,018          15,799      101,898 13,658 224    3,830,597 18  NTT 335,005   3,338,998 5,226 719  128,529 3,808,477 19  Kalbar 2,151,056   1,269,553 7,868 239,408 65,065    3,732,950 20  Kalteng 1,335,290        311,924      141,658 2,296 9,838    1,801,006 21  Kalsel 2,888,001          43,649        13,564 12,440 18,060    2,975,714 22  Kaltim 2,077,428        338,015         6,613 15,595 5,683    2,443,334 23  Sulut 581,677    1,367,032 9,828 3,174 11,729    1,973,440 24  Gorontalo 814,836 12,234 1,778 807 529 830,184

## 4
No.  PROVINSI ISLAM KRISTEN  HINDU  BUDDHA  AGAMA LAIN JUMLAH 25  Sulteng 1,577,511 346,143 77,292 4,318 7,129    2,012,393 26  Sulsel 6,959,472 73,374 53,406 21,168 33,892    7,141,312 27  Sultra 1,692,644 43,415 39,300 913 20    1,776,292 28  Maluku 564,035 577,208 3,858 341 4,457    1,149,899 29  Maluku Utara 571,062 97,603 140 180 848 669,833 30  Papua 410,231  1,282,073 2,774 1,206 1,700 1,697,984 JUMLAH 177,528,772  17,294,611  3,651,939  1,694,682     411,629   200.581.633

## (Sumber: Statistik Penduduk Indonesia Tahun 2002)
Melihat tabel tersebut, persebaran penganut agama di daerah-daerah di Indonesia tidak merata Penganut agama Islam mayoritas di pulau‐pulau Sumatera,  Jawa,  Madura,  Kalimantan,  Sulawesi,  Lombok,  Sumbawa  dan pulau‐pulau  di  Maluku  Utara;  agama  Kristen  mayoritas  di  pulau  Irian (Papua Sekarang); Katolik di pulau Flores, propinsi Timur‐Timur; dan Hindu di pulau Bali. 3 Keaneka ragaman itulah yang dipercaya, paling tidak oleh pemerintah, menjadi akar memunculkan konflik‐konflik antarkelompok.
Dalam  sejarah  Indonesia,  konflik  antaragama  menorehkan  catatan hitam perjalanan bangsa ini. 4 Nusantara, kata Tamrin Amal Tomagola, tidak
3 Sosiolog Universitas Indonesia (UI) Tamrin Amal Tomagola melukiskan mozaik sosial‐budaya Nusantara ini dengan sangat lengkap dan apik. Menurutnya, struktur mozaik sosial‐budaya yang tegak di Nusantara kita ini dapat dideskripsikan dalam tiga aspek, yaitu struktur kesukuan, distibusi wilayah agama, dan dari aspek tingkat pendidikan. Baca Tamrin Amal Tomagola, “Anatomi Konflik Komunal di Indonesia: Kasus Maluku, Poso dan Kalimantan 1998‐2002” dalam Moh. Soleh Isre (ed.), Konflik Etno‐Religius Indonesia Kontemporer (Jakarta: Departemen Agama RI), 2003, h. 43. Baca juga Tamril Amal Tomagola, Republik Kapling (Yogyakarta: Resist Book, 2006), h. 21‐27 4 Dalam  konteks  Indonesia,  Th.  Sumartana  melihat  hampir  semua  peristiwa kekerasan yang terjadi, kecuali Peristiwa 27 Juli 1998 dan peristiwa di Papua‐ selalu terkait dengan faktor agama dan pada umumnya merembet ke tindak perusakan rumah ibadah. Dan sekalipun ada rumah ibadah yang dirusak termasuk masjid, kelenteng dan vihara Buddha, tapi perusakan rumah ibadah (bangunan gereja) Kristen, baik jumlah
pernah sepi dan sunyi dari ledakanledakan konflik komunal sejak tahun 1950‐an. Konflik sejenis ini telah banyak terjadi baik di masa Soekarno maupun era Soeharto dan juga di periode pasca‐Soeharto. Konflik antarsuku di Kalimantan telah mulai terjadi sejak tahun 1950‐an, dalam masa Orda Lama dan juga dalam era Orde Baru dengan meledaknya konflik etnis di Sanggau Ledo, Kalimantan Barat. Konflik terakhir di Sampit, Kalimantan Tengah adalah yang ke‐16 kalinya. Juga masih di masa Orde Baru Soeharto, terjadi  berbagai  pertikaian  bernuansa  agama  di  Jawa  seperti  peristiwa Situbondo,  Tasikmalaya  dan  Pekalongan.  Konflik  antarumat  beragama secara terbatas di Halmahera Utara sering terjadi sejak tahun 1960‐an. Di Poso, paling kurang ada dua gejolak antarumat beragama, masing‐masing pada tahun 1992 dan 1995. 5
Deretan konflik pra‐reformasi itu menepis anggapan bahwa konflik komunal di Indonesia hanya baru marak di era reformasi, pasca‐Soeharto. Memang, pada masa Orde Baru konflik agama hampir tidak terjadi dalam eskalasi  yang  besar.  Bahkan  pada  era  Orde  Baru,  Indonesai  dijuluki sebagai meniatur kerukunan agama dunia. Hal ini wajar karena meskipun Indonesia adalah negara yang majemuk dalam hal agama, namun kehidupan berdampingan  tampak  demikian  harmonis.  “Teologi  kerukunan”  yang diterapkan  Orde  Baru  tampak  berhasil  merukunkan  umat  beragama  di Indonesia.
Runtuhnya  rezim  Orde  Baru  telah  mengubur  semuanya.  Berbagai konflik dan kekerasan agama marak di berbagai wilayah Indonesia dengan eskalasi  yang  tak  terbendung,  terutama  sejak  proses  transisi  pasca‐Mei 1998. Rentetan peristiwa kekerasan itu, yang menghancurkan sama sekali bayangan tentang masyarakat Indonesia yang selama ini dikenal “ramah”,
maupun tingkat kerusakannya bisa dikatakan menonjol, baik gereja Protestan maupun Katholik. Baca Priyono, AE, dkk., Warisan Orde Baru: Studi Fenomena dan Sistem Bablasan Rezim Suharto di Era Reformasi (Jakarta: ISAI, USAID, 2005), h. 259
5 Tamrin Amal Tomagola, Republik Kapling, h. 4

## 6
TASAMUH , Volume 9 Nomor 1, April 2017
sangat sulit dipahami, baik magnitude maupun bentuknya yang biadab, di luar peri kemanusiaan. 6 Bom waktu yang disemaikan oleh rezim Soeharto dalam bentuk berbagai ketidakadilan struktural, perlakuan diskriminatif- institusional yang berlarut‐larut terhadap suatu kelompok tertentu serta budaya kekerasan yang dicontohkan aparat keamanan dengan berbagai organisasi milisi paramiliter yang disuburkan di masa Orde Baru yang telah menumpuk sedemikian rupa, siap untuk meledak setiap saat.
Deretan ledakan konflik bernuansa agama terjadi di akhir penghujung kekuasaan Orde Baru itu. Pada tahun 1997 terjadi kerusuhan sosial di Banjarmasin; 7 tahun  1998‐2000  terjadi  kerusuhan  bereskalasi  besar di  Poso  Sulawesi  Tengah; 8 pada  tahun  1998  juga  terjadi  kerusuhan  di Kupang Nusa Tenggara Timur; tahun 1999 meledak kerusuhan antar‐etnik
6 Cerita tentang konflik komunal di kecamatan Sanggau‐Ledo Kalimantan Barat antara Desember 1996 sampai Maret 1997 yang beredar luas melalui internet, misalnya, yang  menampilkan  foto  eorang  penduduk  sembari  tersenyum  menenteng  kepala seseorang yang baru saja ditebas, atau deretan kepala yang dijadikan hiasan jalan, sangat sulit dibayangkan dapat terjadi di Indonesia.
7 Peristiwa yang terjadi pada 23 Mei 1997 atau yang lebih dikenal dengan “Jum’at Kelabu” lebih dominan bernuansa politik. Kerusuhan merupakan eskalasi kegiatan kampanye pemilu 1997 yang tidak dapat dikendalikan oleh pimpinan parpol yang bersangkutan. Walaupun demikian, nuansa agama tidak dapat diabaikan begitu saja, karena dipergunakannya simbol‐simbol agama dalam peristiwa itu. Selain itu faktor‐ faktor sosial ekonomi ikut berperan pula. Baca Titik Suwariyati “Konflik‐Konflik Sosial Bernuansa Agama di Berbagai Komunitas” dalam Departemen Agama RI, Konflik Sosial Bernuansa Agama di Indonesia (Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Depag RI, 2003), h. 1‐24.
8 Tragedi kerusuhan Poso terjadi dalam tiga babak, yaitu kerusuhan pertama pada tanggal 25‐30 Desember 1998, kerusuhan kedua pada 15‐21 April 2000, dan kerusuhan ketiga terjadi pada 23 Mei‐10 Juni 2001. Menurut catatan Pemda setempat, kerusuhan Poso mengakibatkan tidak kurang dari 504 orang meninggal serta 313 orang terluka. Sebanyak 7.022 buah rumah hangus terbakar, 1.378 unit rusak berat dan 690 rumah rusak ringan. Selain itu sebanyak 31 tempat ibadah, sebuah pesantren, 5 unit rumah dan asrama Polri, 37 bangunan kantor, sekolah, poliklinik, balai desa dan panti asuhan habis dilalap api. Berbagai fasilitas publik dan usaha juga hancur. Kerusuhan ini merupakan konflik horizontal antara kelompok Muslim dan Kristen. Dalam konflik ini agama bukan menjadi.
di Kalimantan Barat; 9 pada tahun yang sama terjadi kerusuhan di Kota Waringin Timur Kalimantan Tengah; 10 pada 2000 terjadi penyebab utama, tetapi lebih berfungsi selaku faktor pengiring yang datang belakangan dan dimanfaatkan  sebagai  alat  penggalangan  solidaritas.  Pemicu  utamanya sangat kompleks menyangkut beragam persoalan di seputar organisasi dan perebutan kekuasaan, kesenjangan ekonomi, fungsi‐fungsi keamanan yang tumpul, efektifitas pemerintahan yang relatif rendah, supremasi hukum yang mandul, pranata budaya lokal yang tergusur, suasana reformasi dan sebagian media massa yang cenderung liar, nakal, partisan dan berorientasi profit yang sangat besar dan kondisi‐kondisi lainnya. 11
Kerusuhan  Kupang  berlangsung  pada  tanggal  30  Nopember  1998. Peristiwa  itu  bermula  dari  upacara  perkabungan  umat  Kristiani  atas terjadinya berbagai kerusuhan SARA di berbagai daerah di luar NTT seperti
9 Konflik sosial ini berlangsung dalam periode yang sangat panjang sejak tahun 1996, namun bentrokan terdahsyat terjadi pada tahun 1999. Konflik ini pada umumnya terjadi antar‐etnis, yakni antara etnis Melayu dengan Madura, atau antara etnis Dayak dengan Madura. Hanya ada satu konflik dalam skala besar yang terjadi di luar ketiga suku tersebut (yaitu antara Suku Batak dengan Cina), di mana konflik ini dipicu oleh upayaupaya Suku Dayak untuk membersihkan etnis Cina dari wilayah Kalimantan Barat. Baca Umar Surur “Konflik Sosial Bernuansa SARA di Berbagai Komunitas Etnik di Kalimantan Barat” dalam Departemen Agama RI, Konflik Sosial Bernuansa Agama, h. 25‐52 10 Peristiwa yang dikenal dengan kerusuhan Sampit ini adalah konflik antara etnis Dayak dan Madura. Kerusuhan terjadi secara bergelombang sejak 15 September 1999 sampai 24 Pebruari 2001. Peristiwa tersebut memakan korban 257 orang tewas, 1.192 rumah terbakar, 748 rumah rusak, 16 kendaraan roda empat, 43 kendaraan roda dua dan 114 becak dibakar, serta ratusan korban luka‐luka. Penyebab kerusuhan ini sangat kompleks meliputi faktor politik, ekonomi, agama dan budaya. Baca Sjuhada Abduh “Tragedi Berdarah di Kota.
11 Baca Mursyid Ali “Konflik Sosial Bernuansa Agama (Studi Kasus tentang Tragedi Kerusuhan Poso)” dalam Departemen Agama RI, Konflik Sosial Bernuansa Agama, h. 79‐105. Kajian yang lebih lengkap tentang konflik ini dilakukan oleh Tamrin Amal Tomagola yang mengkaji struktur piramida konflik Poso. Baca Tamrin Amal Tomagola, Republik Kapling , h. 28‐32. Khusus tentang faktor‐faktor yang melatarbelakangi konflik Poso, baca Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Direktori Penelitian Agama, Konflik dan Perdamaian (Jakarta: Komnas HAM dan IPI, 2005), h. 169‐174.
8 TASAMUH , Volume 9 Nomor 1, April 2017
kasus  Ketapang,  Situbondo,  Ambon  dan  lainlain  yang  tidak  tertangani dengan tuntas oleh pemerintah. Menurut catatan MUI, dalam peristiwa tersebut  sebanyak  18  rumah  ibadah  dinyatakan  rusak  dan  terbakar. Berbagai fasilitas publik juga hancur, di antaranya TK Nursada, Asrama Haji,  Kantor  Pengadilan  Agama  Islam,  Universitas  Muhammadiyah, dan SMP Muhammadiyah. Diperkirakan 4.000 warga mengungsi untuk menyelamatkan diri. Kerusuhan di Mataram Nusa Tenggara Barat antara umat Islam dan Kristen; pada tahun 1999 dan 2000 meledak kerusuhan Ambon; 12 tahun  2001  meledak  kerusuhan  di  Palangkaraya  Kalimantan Tengah; 13 pada tahun 2002 terjadi kerusuhan Lampung; 14 dan berbagai kerusuhan lain yang mewarnai pertiwi di tengah transisi. 15
12 Kerusuhan Ambon adalah konflik antara umat Islam dan Kristen. Konflik yang sudah berlangsung selama tiga tahun lebih ini dapat dibagi dalam tiga fase, yaitu: fase pertama terjadi pada 19 Januari sampai April 1999; fase kedua pada 24 Juli sampai 26 Desember 1999; dan fase ketiga terjadi pada 24 April 2000 sampai tahun 2003. Seluruh  konflik  tersebut  diawali  dengan  peristiwa  kecil  berupa  perkelahian  yang kebetulan melibatkan pemeluk agama yang berbeda. Berbagai pihak melaporkan data yang beragam tentang korban jiwa. Sebuah sumber mencatat, selama kerusuhan Ambon‐ Maluku tercatat korban jiwa meninggal mencapai 12.000 jiwa. TEMPO mencatat, sampai Januari 2000, atau sekitar setahun kerusuhan Ambon, terdapat korban 1.134 warga sipil dan 18 aparat tewas, 35 gedung pemerintahan, 20 sekolah, 4 bank, 719 toko, 45 masjid, 47 gereja, 198 kendaraan roda empat, 128 kendaraan roda dua, dan 7.046 rumah hancur. Menurut Sudjangi, kondisi sosiologis yang melatarbelakangi konflik di Ambon adalah karena perasaan makin terdesaknya umat Kristen secara politik, ekonomi, dan demografis, terutama setelah kedatangan BBM (Bugis, Buton, Makasar). Baca Sudjangi “Konflik‐Konflik  Sosial  Bernuansa  Agama:  Studi  Kasus  Kerusuhan  Ambon”  dalam Departemen Agama RI, Konflik Sosial Bernuansa Agama, h. 153‐207.
13 Kerusuhan yang berlangsung pada 18 Februari 2001 ini merupakan kerusuhan antaretnik sebagai perkembangan dari pertikaian antara etnis Dayak dan etnis Madura di Sampit pada tahun 1999. Baca M. Zainuddin Daulay “Kasus Kerusuhan Bernuansa SARA di Palangkaraya” dalam Departemen Agama RI, Konflik Sosial Bernuansa Agama, h. 209‐225 14 Kerusuhan yang terjadi pada Jum’at, 13 Oktober 2002 di Way Jepara Lampung ini sesungguhnya merupakan kerusuhan antardesa, namun tiba‐tiba berubah dengan eskalasi 15 Waringin Timur (Kasus Dayak dan Madura Tahun 1999) dalam Departemen Agama RI, Konflik Sosial Bernuansa Agama, h. 227‐269. Secara khusus Tamrin Amal Tomagola juga mengkaji peta konflik Sampit ini dalam Tamrin Amal Tomagola, Republik
Jika ditelisik, konflik‐konflik etno‐religius itu melibatkan banyak faktor di luar agama, seperti politik, ekonomi, budaya dan problem struktural lain yang tampak disengaja. Faktor agama, termasuk etnis, dalam berbagai kerusuhan tersebut sering hanya ditempatkan sebagai faktor pembenar tindakan kekeraan atau paling jauh sebagai alat konsolidasi dan penggalangan kekuatan. Di dalamnya kita melihat tumpang tindih yang luar biasa rumit antara kebijakan politik pusat, penggunaan simbol‐simbol keagamaan, dan sekaligus sentimen kedaerahan yang semakin dipupuk oleh peran media massa. Karena itu, Kamajaya Al Katuuk, Direktur Eksekutif Yayasan Institut Pengembangan Manusia Indonesia (YIPMI), berpendapat konflik‐konflik itu paling tidak terjadi dalam rajutan enam faktor berikut:
Pertama , derivasi politik yang, telah menjadi menu keseharian kita. Sayangnya, banyak yang kurang gizi, atau mengandung polutan atau toksin yang merusak. Kedua , derivasi ekonomi , di mana ketimpangan distribusi yang selama ini ada telah menjadikan peta anatomi sosial penuh dengan titik‐titik rawan. Ketiga , derivasi fanatisme agama yang terlihat dari masih dominannya dogma bahwa yang benar hanya kita, dan selebihnya laknat dan  tersesat  dalam  retorika‐retorika  khotbah  para  pemimpin  agama, serta dominannya keyakinan bahwa posisi pemimpin agama ditentukan oleh banyaknya jumlah umat yang dikelolanya. Keempat , derivasi supra kedaerahan yang berperan, misalnya, dalam rekrutmen pegawai sehingga menghambat penerapan merit system. Kelima , derivasi mutasi sosial negatif, yaitu kedatangan wabah dendam yang dibawa oleh para pengungsi korban
Kapling , h. 39‐50. Baca juga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Direktori Penelitian Agama, h. 136‐143. Peristiwa ini terjadi pada Senin dan Selasa, 17‐18 Januari 2000, sehingga dikenal dengan peristiwa 171. Kerusuhan ini berawal dari pengrusakan Gereja Protestan GPIB Immanuel yang terletak di belakang kantor Wali Kotamadya Mataram oleh sejumlah massa yang emosional sepulang mereka menghadiri Tabligh Akbar dalam rangka solidaritas terhadap muslim di Maluku. Ada indikasi kuat kerusuhan Mataram ini berkaitan erat dengan kasus Maluku yang terkesan lamban penanganannya oleh pemerintah. Baca hasil penelitian Bashori A. Hakim, “Kasus Kerusuhan di Mataram Januari 2000” dalam Departemen Agama RI, Konflik Sosial Bernuansa Agama, h. 53‐78

## 10
TASAMUH , Volume 9 Nomor 1, April 2017
kerusuhan. Keenam , derivasi kreativitas sosial yang rendah yang sangat besar. Peristiwa ini bermula dari peristiwa kecil yaitu perampokan terhadap dua suami‐istri yang sedang mengendarai motor. Akibat kerusuhan ini 59 rumah terbakar. 16
Negara  ini,  sejak  awal  dibangun  bukan  saja  oleh  mitos,  tetapi pemberangusan  kreativitas. 17 Berkelindannya  berbagai  faktor  itu membuat konflik antaragama menjadi sesuatu yang rumit dan tidak bisa disimplifikasikan.  Karena  itulah  menjadikannya  sebagai  alasan  untuk meregulasi hubungan antaragama, sebagaimana yang ditulis dalam berbagai konsideran perundang‐undangan, harus dipertanyakan. Berikut ini akan diulas  bagaimana  konflik  SARA,  termasuk  di  dalamnya  konflik  agama, menjadi bagian tak terpisahkan dari diskursus politik Orde Baru.

## SARA 18 dalam Pandangan Rezim Orde Baru
Konflik  bernuansa  suku,  agama,  ras,  dan  antar‐golongan  (SARA) merupakan salah satu bentuk kekerasan yang paling ganas. Menurut Nono Anwar Makarim, jumlah korban jiwa dalam konflik ini lebih besar daripada korban akibat terorisme dan perang antarnegara. 19 Makarim menyebutkan bahwa sejak Perang Dingin berakhir, telah terjadi lebih dari 100 konflik
16 Baca Arya Hadiwinata “Konflik‐Konflik Sosial Bernuansa Agama: Studi Kasus Kerusuhan Lampung” dalam Departemen Agama RI, Konflik Sosial Bernuansa Agama, h. 135‐150.
17 Dikutip dari Trisno S. Sutanto dan Martin L. Sinaga (ed.), Meretas Horison Dialog. h. 67‐68.
18 Istilah SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) pertama kali dipopulerkan oleh Laksamana Sudomo, Panglima Kopkamtib di masa Orde Baru. Menurut Tamrin Amal Tomagola, istilah SARA sebetulnya mencampur‐adukkan baik dimensi keterbelahan vertikal (kelas sosial) dari struktur sosial maupun dimensi keterbelahan horizontal dari struktur yang sama. Karena itu, Tamrin mengusulkan sebuah istilah yang secara konseptual menurutnya lebih pas, yakni KERAS (kelas ekonomi, Ras, Agama, dan Suku). Namun demikian, meskipun istilah SARA dinilai rancu secara konseptual, tetapi telah terbukti “sangat efektif” secara sosial‐politik.
19 Lihat TEMPO, 12 Januari 2003, h. 82.
internal di dunia. Definisi konflik internal adalah setiap konflik yang terjadi atas dasar identitas kelompok atau golongan sosial, termasuk bahasa, ras, agama, aliran, suku, kelas, kumpulan, dalam berbagai kombinasinya. 20
Perkembangan sejarah kebangsaan Indonesia juga diwarnai sejumlah konflik bernuansa SARA. Menurut Tamrin Amal Tomagola, konflik bernuansa SARA di bumi Nusantara ini telah terjadi sejak zaman kolonial. Gerry van Klinken bahkan menilai persoalan SARA merupakan warisan pra‐kolonial khas Melayu yang telah ada sebelum Indonesia ada. 21 Demikian pula pada masa awal kemerdekaan di zaman rezim Orde Lama, konflik SARA sudah muncul ke permukaan. Namun demikian, pada dua masa itu, persoalan SARA muncul secara wajar sebagai suatu dinamika kultural masyarakat.
Berbeda  dengan  dua  masa  sebelumnya,  rezim  Orde  Baru  berusaha menekan  persoalan  SARA  secara  sistematis.  Pada  masa  Orde  Baru, mengungkit‐ungkit persoalan SARA merupakan barang haram yang masuk kategori  subversif  yang  dinilai  oleh  pemerintah  bakal  menjadi  sumber perpecahan  dan  disintegrasi  bangsa.  Rezim  Orde  Baru  telah  berhasil membangun keseragaman dalam segala bidang kehidupan sehingga pada saat  itu,  bangsa  ini  tampak  menjadi  bangsa  yang  tenang,  aman,  tetapi tanpa kehidupan yang sejati. Rezim Orde Baru menafikan setiap wujud gejolak dalam masyarakat sekecil apapun, apalagi yang bernuansa SARA. Gejolak‐gejolak  sejenis  ini  harus  ditekan,  bila  perlu  dengan  kekerasan, dan disembunyikan di pojok‐pojok gelap yang tak terjangkau oleh telisik teropong publik. Dengan mendasarkan diri pada konsep negara integralistik, negara  Orde  Baru  dibayangkan  sebagai  suatu  keluarga  besar  dan  para warganya harus hidup rukun dan damai dalam keselarasan, keserasian dan
20 Pauline H Baker dan Angeli E Weller (1998) sebagaimana dikutip Sofian M. Asgart, “Politisasai SARA: Dari Masa Orba ke Masa Transisi Demokrasi” dalam Priyono, AE, dkk. Warisan Orde Baru: Studi Fenomena dan Sistem Bablasan Rezim Suharto di Era Reformasi (Jakarta: ISAI, USAID, 2005), h. 247.
21 Gerry van Klinken, sebagaimana dikutip Sofian M. Asgart, “Politisasai SARA” dalam Priyono, AE, dkk., Warisan Orde Baru, h. 248

## 12
TASAMUH , Volume 9 Nomor 1, April 2017
keseimbangan. Kesatuan dalam persamaan yang diseragamkan jauh lebih diutamakan  daripada  perbedaan  beraneka‐ragam  yang  membuka  celah perpecahan. Berbagai perbedaan aspirasi dan kepentingan kelompok sosial, kesukuan dan keagamaan ditekan habis ke bawah permukaan demi kesatuan dalam keluarga besar bangsa Indonesia.
Monster  SARA  diacung‐acungkan  untuk  menangkal  setiap  bentuk gejolak primordial. Keanekaragaman masyarakat majemuk Indonesia diakui hanya secara seremonial pada upacara‐upacara peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI, dan sebatas prosedural administratif. Keanekaragaman tidak pernah ditegakkan secara substansial dalam kehidupan kenegaraan secara konkret.
Keberhasilan menumpas setiap konflik SARA di masa Orde Baru, menurut Tamril Amal, merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan keamanan dan  ketertiban  umum (general security and order) bagi  seluruh  lapisan masyarakat di Nusantara. Upaya ini dilakukan dengan (a) mengoperasikan seperangkat lembagalembaga hege‐monik‐ideologis; (b) menciptakan suatu mesin politik raksasa yang bernama Golkar dengan berbagai organisasimassa turunannya; serta dengan (c) menggerakkan serangkaian mesin penundukan dengan kekerasan. Strategi utama yang diterapkan adalah strategi umum yang lumrah dipakai oleh rezimrezim totaliter, yaitu: bagi‐bagi berkah dan gebuk (stick and carrot strategy). 22
Menurut  Tamrin  Amal  Tomagola,  langkah  pertama  yang  diambil oleh  rezim  Orde  Baru  dalam  rangka  mengoperasikan  seperangkat lembaga‐lembaga ideologis hegemonik adalah dengan memaksakan asas tunggal: Pancasila. Langkah ini ditentang keras oleh kelompok‐kelompok Islam di seluruh Indonesia. Untuk mengendalikan kelompok Islam pada umumnya, pemerintah Orde Baru menciptakan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Penataran P4 diwajibkan bagi semua pegawai negeri dan semua
22 Tamril Amal Tomagola, Republik Kapling, h. 6
siswa, pelajar dan mahasiswa di seluruh negeri tanpa kecuali. Lembaga pendidikan tingkat dasar, menengah dan tingkat tinggi kebanjiran berbagai mata‐pelajaran dengan beragam nama, tetapi ada satu benang kuning yang mengikat mereka semua: ketundukan sukarela dari warganegara di bawah duli kekuasaan Soeharto.
Kuntowijoyo  menilai  fenomena  seperti  itu  sebagai  suatu  bentuk politisasi negara atas masyarakat. Ideologi nasional hanya mengenal asas tunggal  Pancasila  dan  menafikan  eksistensi  golongan‐golongan  dalam masyarakat dengan segala keragamannya. Nasionalisme horizontal diukur dengan kesetiaan vertikal kepada pemerintah. Undang‐Undang No.5 tahun 1974 memberikan kuasa pada gubernur, bupati, camat, dan lurah yang merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Pusat. Desain sistem politik Orde Baru ini justru mempunyai andil besar dalam memicu pertentangan SARA yang semestinya justru dianggap sebagai proses interaksi sosial dan dikelola agar melahirkan hubungan kooperatif dan integratif dalam situasi masyarakat yang pluralistis. 23
Dari perspektif sosio‐politis, Nazaruddin Syamsuddin menilai bahwa pemerintah Orde Baru begitu berambisi menciptakan suatu ekuilibrium semu. Hal ini tampak, antara lain, dengan menyeimbangkan kekuatan politik minoritas non‐Islam dengan kekuatan Islam, yaitu menekan posisi umat Islam yang mayoritas. Selama berpuluh tahun itu pula umat Islam memendam dendam terhadap kekuatan politik non‐Islam. Ketika kemudian pendulum bergerak ke arah yang berlawanan pada awal 1990‐an, dan pemerintah Orde Baru mulai menganakemaskan kekuatan Islam tertentu, maka kekecewaan yang menyelimuti kalangan lainnya juga tak terhindarkan. Politik devide et impera semacam ini memupuk dendam dari masing‐masing pihak. 24 Hal seperti ini yang oleh Ahmad Syafiʹi Maʹarif disebut sebagai politik belah
23 Kuntowijoyo  “Kesadaran  dan  Perilaku”  dalam Integrasi, Moral Bangsa dan Perubahan, (Yogyakarta: Divisi Penerbitan FIB UGM‐Sinergi Press, 2002), h. 67.
24 Priyono, AE, dkk., Warisan Orde Baru, h. 249

## 14
TASAMUH , Volume 9 Nomor 1, April 2017
bambu. 25 Pemerintah Orde Baru mengangkat dan mengistimewakan suatu golongan dan menekan golongan yang lain. Kondisi ini yang antara lain turut membuka peluang tumbuh suburnya konflik SARA di Indonesia.
Berbagai konflik SARA yang terjadi selama masa rezim Orde Baru –dan bahkan sampai sekarang‐ memunculkan banyak pertanyaan. Tampak bahwa rezim Orde Baru menutup‐nutupi, atau malah justru mempolitisasinya. Politisasi SARA di masa rezim Orde Baru berjalan dan berlanjut sehingga pada gilirannya juga terwariskan menjadi salah satu faktor penghambat lajunya proses konsolidasi demokrasi pada masa transisi.
Konflik dan kekerasan sosial bernuansa agama, ras dan antargolongan yang  mengiringi  krisis  ekonomi  dan  politik  pada  waktu  yang  lalu, menunjukkan  betapa  rapuhnya  relasi  antaragama  dan  antaretnik  yang dibangun dan kita banggakan selama ini. Meluruhnya titik pusat rezim Orde Baru yang selama ini mampu mengelola proses‐proses yang merajut Indonesia,  membuka  celah  bagi  mencuatnya  problematik  kunci  setiap masyarakat  majemuk:  keseimbangan  antara  “kemajemukan”  dengan “kesatuan”  yang  memperoleh  wajah  konkretnya  dalam  bentuk  “hantu” SARA.
SARA  merupakan  realitas  terdalam  masyarakat  kita,  dan  sekaligus “ hantu” yang sudah sejak lama membayangi perjalanan “menjadi Indonesia”. Sulit  mencari  kawasan  dunia  yang  punya  kemajemukan  SARA  seperti kawasan Indonesia. Dengan lebih dari 13.000 pulau yang membentang dari barat ke timur sejauh lebih kurang 5.000 KM, dihuni ratusan suku bangsa dengan kemajemukan bahasa, adat istiadat, tradisi kepercayaan, tingkatan ekonomi,  dan  tatanan  sosial  sendiri‐sendiri,  maka  wilayah  Indonesia merupakan laboratorium kemajemukan yang hampir tiada tara di muka bumi ini.
25 Baca A.  Syafi’i Ma’arif, Islam dan Masalah Kenegaraan (Jakarta: LP3ES, 2000), h.19.
Di tangan rezim Orde Baru, SARA sebagai fakta dasar “keIndonesia‐ an” menjadi alat ampuh untuk mengkonstruksi masyarakat yang diidam‐ idamkan dan melanggengkan kekuasaan rezim. Di situ unsur‐unsur SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan), alih‐alih dibaca dan diperlakukan sebagai  kenyataan  paling  dasar  dari  kehidupan  masyarakat  Indonesia, malah dipersepsi dan dihakimi sebagai “musuh” yang harus terus menerus dicurigai, sebagai “potensi instabilitas” dan karenanya bertentangan dengan “pembangunan nasional” yang sedang gencar‐gencarnya dilaksanakan.
Dalam Negara Orde Baru adalah tabu untuk membicarakan SARA. Siapa yang tetap nekat akan dikategorikan sebagai subversif. Dengan anggapan seluruh  rakyat  Indonesia  memahami  epistemologi  Jawa,  yakni tanggap sasmito, maka keputusan politik untuk tidak membicarakan masalah SARA, diidentikkan sebagai realitas tidak adanya kasus SARA di republik ini. Jalan berpikir yang keliru ini jelas membawa konsekuensi mengerikan begitu pecah konflik SARA. Informasi yang sampai ke masyarakat hanyalah melalui mulut ke mulut. Media massa tidak berani memberitakan karena khawatir dibredel. Komunikasi informal yang menjadi sarana informasi satusatunya di luar jalur pemerintah, membuat situasi makin tegang dan seperti api dalam sekam. Yang menarik, meskipun konflik SARA pada masa ini ditekan, yang terjadi justru sebaliknya. Peristiwa perusakan tempat ibadah, terutama gereja, banyak terjadi. Menurut Sumartana, perusakan rumah ibadah Kristen dalam peristiwa kerusuhan selama Orde Baru ini sangat fenomenal. Dengan menyajikan data yang dihimpun oleh Forum Komunikasi Kristiani Surabaya- Indonesia (FKKPS‐I), ia menyatakan bahwa sejak Orde Baru berkuasa sudah ada sekitar 358 gereja dirusak, dibakar dan dihancurkan. Adapun jumlah gereja yang ditutup, dirusak dan dibakar dari periode tahun 1945‐1997 dapati dilihat dalam tabel berikut: 26
26 Baca lebih lanjut dalam Priyono, AE, dkk. Warisan Orde Baru, h. 260.
16 TASAMUH , Volume 9 Nomor 1, April 2017

## Tabel 2
Jumlah Gereja yang Ditutup, Dirusak dan Dibakar Pada Periode Tahun 1945-1997
Periode Jumlah Rata-rata Prosentase 1945 – 1954 0 0 0 1955 – 1964 2 0 0 , 2 1965 – 1974 46 13 4 , 6 1975 – 1984 89 25 8 , 9 1985 – 1994 132 36 13 , 2 1995 – 1997 89 25 44 , 5
(Sumber: FKKPS-I dalam Sumartana (2003))
Tidak hanya gereja, masjid yang merupakan tempat ibadah umat Islam juga mengalami nasib yang sama, meskipun jumlahnya tidak sebesar gereja yang dirusak dan dibakar. Konflik antara kedua umat beragama itu selama masa Orde Baru tampak sangat mengerikan. Orde Baru yang terkenal dengan membangun  rumah  ibadah,  Orde  Baru  juga  mengimbanginya  dengan perusakan rumah ibadah dengan derap yang luar biasa tingginya. Fenomena ini berlangsung sejak awal Orde Baru sampai di era reformasi di mana sebanyak 639 gereja dan 55 masjid di tutup (paksa), dirusak dan dibakar. Perbandingan keduanya hingga masa awal reformasi dapat digambarkan dalam tabel berikut:
Tabel 3
Perbandingan Jumlah Gereja dan Masjid yang Ditutup, Dirusak dan Dibakar
Pada Periode Tahun 1945-1999 Periode Jumlah Prosentase Masjid Gereja Masjid Gereja 1945 – 1954 0 0 0 0 1955 – 1964 0 2 0 0 , 33
Periode Jumlah Prosentase Masjid Gereja Masjid Gereja 1965 – 1974 1 46 1,82 7 , 53 1975 – 1984 6 89 10,91 14 , 57 1985 – 1994 8 132 14,55 17 , 02 1995 – 1999 40 370 72,73 60 , 56 Jumlah 55 639 100 100
Data  di  atas  setidaknya  mengambarkan  bahwa  perlakukan  terhadap SARA  yang  dikubur,  tenyata  merangsang  sentimen  keagamaan  dan sektarianisme  yang  ekstrim  dengan  penggunaan  kekerasan. 27 Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan (PPPK) UGM dalam suatu penelitiannya  memberi  gambaran  bahwa  lingkungan  kehidupan  agama ditandai oleh kecenderungan ke arah militansi kesadaran agama yang siap bersaing di masyarakat dengan pengikut agama lain. Hal semacam ini tentu memberikan dampak dan ketegangan tertentu dalam kehidupan bersama. Sementara  itu  juga  dicatat  munculnya  krisis  otoritas  antar‐kelompok dan intra‐kelompok. Banyak pemimpin agama yang merasa ditinggalkan pengikutnya, karena banyak alasan, antara lain karena pemimpin tersebut dianggap  terlalu  dekat  dengan  pemerintah. 62 Barangkali  fenomena  ini merupakan  efek  logis  dari  penundukan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah Orde Baru terhadap tokoh‐tokoh agama. Penundukan ini merupakan langkah Soeharto dalam menjinakkan berbagai kekuatan, termasuk kekuatan Islam.
Sebagaimana diketahui, setelah selesai kerja keras untuk memaksakan asas tunggal Pancasila, rezim Orde Baru memasuki periode bulan madu dengan kelompok Islam. Kala Soeharto butuh simpati umat Islam, berbagai kelompok Islam digandeng.
27 Menurut Th. Sumartana, masalah Kristenisasi menjadi salah satu pemicu dari berbagai  kerusuhan  berbaju  agama  tersebut.  Kegiatan  kristenisasi  ini  antara  lain dilakukan oleh komunitas agama atau gereja fundamentalis. Dari berbagai pembakaran gereja bisa

## 18
TASAMUH , Volume 9 Nomor 1, April 2017
Temukan pola umum, yaitu sebagian besar korbannya adalah gereja fundamentalis, dengan mayoritas jemaat keturunan Cina. Gereja‐gereja “evangelis” yang agresif dalam penyebaran agama tersebut umumnya bukan anggota Persekutuan Gereja‐Gereja di Indonesia (PGI). Hal yang sama juga ditemukan pula pada kelompok‐kelompok Islam. Hampir dapat dipastikan bahwa kelompok‐kelompok Islam yang terlibat dalam konflik agama di beberapa tempat tidak berasal dari kelompok mainstream seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kelompok Islam yang bertikai di beberapa daerah umumnya berasal dari kelompok‐kelompok kecil yang mengalami radikalisasi pada masa Orde Baru. Pada masa ini, identitas keagamaan – terutama Islam‐ telah digunakan oleh sebagian kelompok sebagai sarana pencitraan  ideologis  untuk  membangun  perasaan  diperlakukan  secara diskriminatif.
Masa ini ditandai dengan lahirnya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada 7 Desember 1990. 28 Meskipun berdirinya ICMI sendiri bukan atas prakarsa Presiden Soeharto, tetapi dengan terpilihnya BJ.Habibie, yang merupakan orang dekat Soeharto, sebagai ketua ICMI, maka tafsirannya sangatlah beragam. Yang pasti banyak kalangan menilai, ICMI menjadi “kendaraan  politik”  kalangan  Islam  “modernis”  untuk  memasuki  pusat kekuasaan. Sebaliknya, kelahiran ICMI bisa dibaca sebagai langkah Soeharto
28 Bedirinya  ICMI  diresmikan  oleh  Presiden  Soeharto  di  arena  Simposium Cendekiawan Muslim Indonesia, di Universitas Brawijaya Malang Jawa Timur. ICMI merupakan  organisasi  kemasyarakatan  bersifat  keagamaan  dan  kebudayaan  yang dianggap sebagai simbol kebangkitan Islam dalam perpolitikan Orde Baru. Berdirinya ICMI adalah peristiwa luar biasa karena ICMI menghimpun para pejabat pemerintah dan intelektual Islam, termasuk beberapa kalangan yang pada tahun‐tahun sebelumnya pernah secara keras mengkritik pemerintah Orde Baru dan kebijakannya. Para aktivis yang pernah tersisih akibat menolak asas tunggal Pancasila banyak yang kembali turun gunung. Para pemuka Islam, terutama sayap politik dan para cendekiawan yang selalu dicap ekstrem, ikut dalam barisan paling depan membenarkan berbagai kebijakan Orde Baru dalam kaitannya dengan pembangunan politik dan agama. Lebih lanjut baca Nawawi A. Manan, Membangun Demokrasi Melalui Kontroversi (Sidoarjo: Pustaka Andalusia, 2003), h. 9.
untuk menjinakkan Islam “modernis” termasuk kebutuhan Soeharto terhadap kalangan Islam sebagai pengganti atas semakin melemahnya dukungan tentara dan tentu juga merupakan strategi dalam upaya terpilihnya kembali Soeharto sebagai presiden. 29
Bahkan   Ketua  Umum  PBNU  KH  Abdurrahman  Wahid, mengkhawatirkan  bahwa  pendirian  ICMI  bagi  Soeharto  bukan  sekedar untuk mengimbagi penantang‐penantangnya dari militer, tetapi juga untuk memecah‐belah gerakan pro‐demokrasi berdasarkan garis keagamaan. 30
Dari berbagai tuduhan itu, yang paling penting dalam konteks penelusuran ini, ICMI dipandang sebagai organisasi politik Islam yang sektarian. Johan Effendi misalnya, mengatakan, ICMI adalah organisasi yang mendorong sikap  sektarianisme  pada  saat  sedang  dibutuhkan  adanya  toleransi antaragama dan semangat nasionalisme demokrasi. 31 Kritik yang sangat keras tentang kekhawatiran ini datang dari Gus Dur yang sejak semula tidak mau bergabung dalam organsasi itu. Menurutnya, ICMI mempunyai kemungkinan mengulangi pengalaman Front Penyelamat Islam (FIS) di Aljazair. Artinya, ICMI bisa menjadi gerbong bagi aspirasi umat Islam yang parokial serta mengancam tatanan dan lembaga politik yang dibangun atas dasar pluralisme yang terbuka dan harus diakui sedikit sekular. Sejak itu
29 Lihat Anas Saidi, Menekuk Agama, Membangun Tahtat , h. 104. Daniel Dhakidae mencatat, ICMI mengambil keuntungan dari politics of exclusion dengan memperoleh posisi sekutu dalam Islam diskursus agama Orde Baru di mana agama adalah kekuasaan dan menghapuskan apa saja yang memberi kesan adanya dikotomi antara agama dan bukan agama dari proses kepada proses lain. Pendirian ICMI mencerminkan apa yang dipikirkan yaitu terjadi ketika peleburan sikap penguasa terhadap Islam memberikan tempat kepada kaum cendekiawan untuk menyatakan dirinya. Baca Daniel Dhakidae, Cendekiawan dan Kekuasaan, h. 596.
30 Gus Dur mentah‐mentah menolak ICMI dan menuduhnya menyebarkan ide sectarianme. NU sebagai organisasi menola masuk ke dalam ICMI. Di pihak lain, Gus Dur pada tahun 1991, selang bebeapa bulan setelah ICMI berdiri dan membentuk Forum Demokrasi besama sejumlah cendekiawan bebas.
31 Nawawi A. Manan, Membangun Demokrasi , h. 10
20 TASAMUH , Volume 9 Nomor 1, April 2017
pula, sindrom Piagam Jakarta bangkit kembali, dan kalangan minoritas mulai takut akan terjadinya dendam Islam ( revenge of Islam) . 32
Kenyataan itu dapat disimpulkan bahwa di tengah upaya perukunan yang dilakukan dengan peredaman paksa konflik SARA, rezim Orde Baru sesungguhnya  menyimpan  dan  “mengembangkan”  sektarianisme.  Satu sisi memang rezim Orde Baru memerangi SARA agar tidak mengganggu stabilitas politik yang tengah didewakannya, namun di sisi yang lain, demi kebutuhan “politik bola pendek”nya, rezim ini memelihara dan bahkan mendorong lahirnya kelompok sektarian. Sesuatu yang sulit dipahami.

## Penutup
Deskripsi di atas memberikan gambaran tentang politik pengelolaan pluralitas yang dilakukan oleh Orde Baru yang tidak dapat ditebak dan tampak seperti tidak punya blue‐print yang jelas. Termasuk dalam konteks ini adalah cara padang dan perlakukan rezim Orde Baru terhadap SARA yang sesungguhnya merupakan fakta dan potensi yang mestinya dikelola untuk  membangun  nation‐state  yang  kuat.  Implikasi‐implikasi  sosial‐ politik paradigma ini dalam hubungannya dengan relasi antaragama dalam berbagai kebijakan politik pada dua masa, Orde Baru dan Reformasi.
32 Zahra, Abu (ed.), Politik Demi Tuhan, h. 171

## DAFTAR PUSTAKA
Ali Munhanif, “Prof. Dr. A. Mukti Ali: Modernisasi PolitikKeagamaan Orde Baru”,  dalam  Prof.  Dr.  Azyumardi  Azra  dan  Drs.  Saiful  Umam,  MA (peny.), Menteri‐Menteri Agama RI.
Anas Saidi (ed.), Menekuk Agama, Membangun Tahta: Kebijakan Agama Orde Baru , (Jakarta: Desantara, 2004).
B.J.  Boland, Pergumulan  Islam  di  Indonesia  1945‐1970 ,  (Jakarta:  Grafiti Press, 1985).
Bahtiar Effendy, Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia , (Jakarta: Paramadina, 1998). Harry J. Benda, Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada masa pendudukan Jepang , (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980).
Daniel  Dhakidae, Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003).
Deliar  Noer, Gerakan  Moderen  Islam  di  Indonesia,  1900‐1942 ,  (Jakarta: LP3ES, 1996).
Deliar Noer, Partai Islam di Pentas Nasional (Jakarta: Grafiti Pers, 1987).
Djoko Surjo dkk, Agama dan Perubahan Sosial: Studi tentang Hubungan antara Islam, Masyarakat dan Struktur Sosial Politik Indonesia (Yogykarta: LKPSM, 2001).
Hairus Salim, “Sejarah Kebijaksanaan Kerukunan”, dalam BASIS , No 01 – 02, Tahun ke‐53, Januari – Februari 2004.
Jan S. Aritonang, Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia (Jakarta: Gunung Mulia, 2004).
Jeremy  R.  Carrette, Religion and Culture by Michel Foucault (New  York: Routledge, 1976).
Karel Steenbrink , Kawan Dalam Pertikaian: Kaum Kolonial Belanda dan Islam di Indonesia (1596–1942) (Bandung: Mizan, 1995).
Kesaksian Hatta ditulis dalam bukunya, Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945 , (Djakarta: Tintamas, 1969).
22 TASAMUH , Volume 9 Nomor 1, April 2017
Khalil Abdul Karim, Quraisy min al‐Qabilah ila adDaulah a‐Markaziyah, terj. M.  Faisol  Fatawi, Hegemoni Quraisy: Agama, Budaya dan Kekuasaan (Yoyakarta: LKiS, 2002).
M.  Syafi’i  Anwar,  “Catatan  Kritis  di  Sekitar  Piagam  Jakarta:  Seandainya Sejarah  Bisa  Diubah”  dalam  Zahra,  Abu  (ed.), Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999).
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Undang‐Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Jakarta:  Sekretariat  Jenderal MPR RI, 2006).
Masrur Ch. Jb., The History of Java: Sejarah Perjumpaan Agama‐Agama di Jawa (Yogyakarta: Ar‐Ruzz, 2004).
Masykuri Abdillah, “Alamsjah Ratu Perwiranegara: Stabilitas Nasional dan Kerukunan”, dalam Prof. Dr. Azyumardi Azra dan Drs. Saiful Umam, MA  (penyunting), Menteri‐Menteri  Agama  RI:  Biografi  Sosial‐Politik (Jakarta: INIS, PPIM, dan Balitbang Depag RI, 1998).
Mohamad Roem, “Lahirnya Pancasila”, dalam Haji A. Salim dan Mohamad Roem, Ketuhanan YME & Lahirnya Pancasila (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1977).
Mohammad Sabri, Keberagamaan yang Saling Menyapa (Yogyakarta: Ittiqa Press, 1999).
Robert  Hefner, Civil Islam: Islam dan Demokratisasi di Indonesia (Jakarta: Institut Studi Arus Informasi dan TAF, 2001).
Saafroedin  Bahar,  dkk  (peny.), Risalah  Sidang  Badan  Penyelidik  Usaha‐ Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) (Jakarta:  Sekretariat  Negara  Republik Indonesia, 1995).
Th.  Sumartana  “Agama,  Politik  dan  Negara  Perspektif  Agama‐agama Abrahamik”  dalam  A.  Munir  Mulkhan  dkk.  Agama  dan  Negara: Perspektif  Islam,  Katholik,  Hindu,  Buddha,  Konghucu,  Protestan (Yogyakarta: Interfidei, 2002).
Tim Balitbang PGI (ed.), Meretas Jalan Teologi Agama‐Agama di Indonesia (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000).
Trisno  S.  Sutanto  dan  Martin  L.  Sinaga  (penyunting),  Meretas  Horison Dialog: Catatan dari Empat Daerah, (Jakarta: ISAI‐MADIA‐TAF, 2001).
UUD 1945 dalam Redaksi Sinar Grafika, UUD 1945 Setelah Diamandemen Kedua Tahun 2000 (Jakarta: Sinar Grafika), 2001.

## 24
TASAMUH , Volume 9 Nomor 1, April 2017