Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA) Volume 7, Nomor 1, Januari-Juni 2024 e-ISSN: 2598-4934 p-ISSN: 2621-119X DOI: https://doi.org/10.31539/kaganga.v7i1.9045

## PERAN PEKERJA SOSIAL
DALAM EKSPLOITASI ANAK BUAH KAPAL (ABK) PERIKANAN
Thesalonika 1 , Tiara Rahmawati 2 , Eva Nuriyah Hidayat 3
Universitas Padjadjaran 1,2,3 thesalonika19001@mail.unpad.ac.id 1

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  bagaiamana  peran  pekerja  sosial  dalam  isu eksploitasi Anak Buah Kapal (ABK) perikanan. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan.  Hasil  penelitian  ini  bahwa  Indonesia  merupakan  negara  maritim  dengan 17.499 pulau dan garis pantai terpanjang kedua setelah Kanada. Potensi ini menjadikan Indonesia sebagai negara pemasok pekerja perikanan terbesar ketiga di dunia. Namun, hukum yang menaungi mereka, terutama Anak Buah Kapal (ABK) masih lemah. Hal ini terbukti dengan adanya 5.371 kasus penelantaran serta eksploitasi ABK Indonesia yang terlapor di tahun 2020. Kejahatan ini telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) ABK. Pekerja  sosial  sebagai  profesi  yang  menempatkan  HAM  sebagai  dasar  praktiknya memiliki peran penting dalam masalah ini. Simpulan penelitian ini bahwa pekerja sosial dapat  melaksanakan  tugas  dan  perannya  sebagai  solusi  dalam  masalah  ini  melalui advokasi,  praktik  dengan  pendekatan  berbasis  hak,  intervensi  penyebab  terjadinya ekploitasi ABK, dan melalui layanan konseling kepada korban eksploitasi ABK.
Kata Kunci : Anak Buah Kapal (ABK), Eksploitasi, Hak Asasi Manusia, Pekerja Sosial.

## ABSTRACT
The purpose of this research is to find out what the role of the social worker in the issue of exploitation of the children of the ship (ABK) fishing. This research uses a library study method. The result of this study is that Indonesia is a maritime state with 17,499 islands and the second longest coastline after Canada. This potential makes Indonesia the third largest  supplier  of  fishing  workers  in  the  world.  However,  the  laws  covering  them, especially the Children of the Ship (ABK) are still weak. This is evidenced by the existence of  5,371  cases  of  transfer  and  exploitation  of  ABK  Indonesia  in  2020.  This  crime  has violated  the  ABK  Human  Rights  Act.  Social  workers  as  professions  that  place  human rights  as  the  basis  of  their  practice  have  an  important  role to  play in this  matter.  The conclusion of this study is that the social worker can fulfil his duty and role as a solution to this problem through advocacy, practices with a rights-based approach, intervention of the causes of ABK exploitation, and through advisory services to the victims of ABK exploitation.
Keywords: Exploitation, Human Right, Ship's Crew (ABK), Social Worker.

## PENDAHULUAN
Salah  satu  ciri  khas  Negara Indonesia  yang  menjadi  daya  tarik adalah  konsep  kepulauannya.  Indonesia memiliki  sekitar  17.499  pulau  dengan garis  pantai  sepanjang  81.000  km, terpanjang kedua setelah Kanada
(Pratama, 2020). Letak geografis
Indonesia  juga  sangat  strategis,  karena Indonesia  diapit  oleh  dua  benua,  yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudera,  yaitu  samudera  Pasifik  dan samudera Hindia. Indonesia juga berada pada  persimpangan  lintas  perjalanan internasional, sehingga Indonesia dilalui oleh banyak negara dalam hal perdagangan internasional terutama jalur laut. Tidak heran jika banyak masyarakat Indonesia yang akhirnya mencari nafkah dengan  bekerja  sebagai  nelayan,  pelaut, atau menjadi Anak Buah Kapal (ABK), baik kapal nasional maupun kapal asing.
Indonesia menjadi negara pemasok pekerja  perikanan  terbesar  ketiga  di dunia, di mana ada hampir 1,2 juta warga Indonesia  yang  bekerja  baik  di  kapal perikanan  maupun  kapal  niaga  (Biro Komunikasi,  2021).  Menurut  Peraturan
Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2016 tentang
Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan,  Awak  Kapal  Perikanan adalah setiap orang yang dipekerjakan di kapal  perikanan  untuk  kegiatan  usaha perikanan tangkap. Dengan misi sebagai negara  poros  maritim  dunia,  ABK menjadi  salah  satu  aktor  penting  dalam mencapai misi tersebut (Indonesia.go.id, 2019).
Ironisnya, jumlah kasus eksploitasi dan  pelanggaran  HAM  bagi  pekerja perikanan, khususnya ABK masih sangat tinggi.  Tercatat  hingga  tahun  2020,  ada sebanyak  5.371  kasus  penelantaran  dan eksploitasi  ABK. International  Labour Organization (ILO) menyebutkan bahwa pekerjaan di industri perikanan memiliki
risiko kecelakaan dan kematian tertinggi di dunia (International
Labour
Organization, 2021). Di Februari tahun 2019, stasiun TV Korea Selatan, MBC, mengungkap kasus eksploitasi  ABK  oleh  kapal  penangkap ikan Long  Xing 629  milik  perusahaan China.  Sejumlah  awak  kapal  meminta pertolongan  kepada  otoritas  Busan  dan diungkapkan  bahwa  ABK  Indonesia dipekerjakan selama 18 jam dengan tidak diberi makanan, minuman, dan upah yang layak serta mereka mendapatkan perlakuan diskriminasi antara awak kapal Indonesia dengan awak kapal asal China (Piseth,  2020).  Kasus  serupa  dirasakan oleh Andrisen Ulipi dan 15 ABK lainnya yang  terdaftar  sebagai  pelaut  migran perikanan di PT. Baruna Jaya Sentosa di Pemalang,  Jawa  Tengah.  Ketika  mereka dikirim  ke  Singapura,  para  ABK ditugaskan untuk melaut di sebuah kapal China  bernama Han  Rong 363  ke  laut Arab.  Para  ABK  dieksploitasi  dengan jam  kerja  yang  tidak  sesuai  dan pemberian  makanan  yang  tidak  layak seperti memberi makan binatang. Ketika mereka merasa hak mereka dirampas dan menuntut  kepada  mandor  dan  kapten kapal,  mereka  malah  mendapatkan perlakuan kekerasan (Aditya, 2021).
Kasus-kasus tersebut menunjukkan lemahnya  hukum  yang  menaungi  para ABK. Padahal, hukum internasional telah mengatur secara jelas terkait
permasalahan  yang  dihadapi  oleh  ABK melalui  Konvensi International  Labour Organization (ILO) No. 188 Tahun 2007 tentang  Pekerjaan  dalam  Penangkapan Ikan, di mana ABK harus diberi hak yang sudah  menjadi  haknya.  ABK  Indonesia juga sebenarnya dilindungi oleh UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di mana Undang-Undang tersebut menjamin  hak-hak  dasar  pekerja  atau buruh (termasuk di dalamnya ABK) serta menjamin  kesempatan  dan  perlakuan tanpa  diskriminasi  atas  dasar  apa  pun
demi mewujudkan kesejahteraan pekerja atau  buruh  dan  keluarganya.  Lebih  dari itu,  perlakuan  tidak  layak  yang  dialami oleh  ABK  sudah  melanggar  Hak  Asasi Manusia (HAM) yang diakui oleh setiap negara hukum yang ada di seluruh dunia, di  mana  setiap  manusia  berhak  untuk hidup, memperoleh keadilan, memperoleh kemerdekaan, serta memperoleh persamaan dan perlindungan. Kondisi ini menjadi sebuah tantangan  bagi  profesi  pekerjaan  sosial. Pekerja  sosial,  sebagai  profesi  yang memberi  bantuan  dalam  penyelesaian masalah, pemberdayaan, serta mendorong  perubahan  sosial  dalam interaksi  manusia  serta  lingkungannya pada  tingkat  IK3N  atau  individu, keluarga,  kelompok,  dan  masyarakat demi  meningkatkan  kesejahteraannya, memiliki peran dalam fenomena perbudakan dan eksploitasi ABK karena praktiknya yang menempatkan hak asasi manusia  (HAM)  sebagai  dasar  atas intervensinya kepada IK3N. Karenanya, artikel  ini  ditulis  untuk  membahas bagaimana  peran  pekerja  sosial  dalam fenomena  perbudakan  dan  eksploitasi ABK yang melanggar HAM.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif  dengan  teknik  pengumpulan data  menggunakan  pendekatan  studi kepustakaan.  Teknik  ini  digunakan dalam rangka menghimpun dan menganalisis  data-data  yang  relevan dengan topik penelitian yang diteliti oleh penulis.
Sumber pustaka dalam penelitian ini ada lebih dari sepuluh (10) jurnal  dan  beberapa  buku,  di  mana seluruh  artikel  ditemukan  melalui  situs google  scholar dengan  menggunakan kata  kunci  yang  relevan,  seperti ‘eksploitasi anak buah kapal’, ‘perbudakan  anak  buah  kapal’,  dan
‘pekerja sosial dan Hak Asasi Manusia’. Artikel  ini  ditulis  untuk  meneliti  dan membahas  fenomena  eksploitasi  anak buah kapal yang masih perlu untuk dikaji, terutama dalam hal pemenuhan hak anak buah  kapal  sebagai  pekerja  migran  dan bagaimana pekerja sosial dapat mengambil peran dalam hal tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hak Asasi Anak Buah Kapal (ABK)
Anak Buah Kapal (ABK) perikanan menjadi salah satu kelompok yang rentan atas  perenggutan  hak  asasi  manusia. Anak  Buah  Kapal  (ABK)  sering  kali menjadi  korban  perdagangan  manusia, rentan mengalami eksploitasi, dan perlakuan pelanggaran hak asasi manusia lainnya.  Oleh  karena  itu,  Anak  Buah Kapal  (ABK)  merupakan  tenaga  kerja yang  harus  dijamin  serta  dilindungi berbagai  hak-haknya  agar  Anak  Buah Kapal  (ABK)  yang  bekerja  di  kapal dalam  negeri  maupun  kapal  asing  dapat mencapai kesejahteraannya. Permasalahan-permasalahan yang dialami  oleh  Anak  Buah  Kapal  (ABK) sering terjadi dari mulai fase penempatan, selama  penempatan,  hingga  fase  purna penempatan. Sehingga perlindungan pada  setiap  fase-fase  yang  dilalui  oleh Anak Buah Kapal (ABK) harus mendapatkan perlindungan.
Berikut beberapa landasan hak-hak Anak  Buah  Kapal  (ABK)  perikanan  di antaranya  adalah:  Pertama,  Undang- Undang  Nomor  39  tahun  2004  tentang Penempatan  Dan  Perlindungan  Tenaga Kerja  Indonesia  di  Luar  Negeri.  Berikut beberapa hak tenaga kerja yang tertulis di dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 2004:  (a).  Bekerja  di  luar  negeri;  (b). Memperoleh  informasi  yang  benar mengenai  pasar  kerja  luar  negeri  dan prosedur penempatan TKI di luar negeri; (c). Memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri; (d). Memperoleh
2024. Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA) 7(1): 159-166
kebebasan menganut agama dan keyakinannya  serta  kesempatan  untuk menjalankan  ibadah  sesuai  dengan agama  dan  keyakinan  yang  dianutnya; (e).  Memperoleh  upah  sesuai  dengan standar  yang  berlaku  di  negara  tujuan; (f).  Memperoleh  hak,  kesempatan,  dan perlakuan  yang  sama  yang  diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan; (g). Memperoleh jaminan perlindungan  hukum  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan  martabatnya  serta  pelanggaran  atas hak-hak  yang  ditetapkan  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  selama penempatan di luar negeri; (h). Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan  dan  keamanan  kepulangan TKI  ke  tempat  asal;  (i).  Memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli.
Peraturan  Menteri  Kelautan  dan Perikanan  Republik  Indonesia  Nomor 42/Permen-KP/2016  tentang  Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Perjanjian Kerja Laut  merupakan  kesepakatan  antara awak  kapal  perikanan  dengan  pemilik kapal  perikanan  atau  operator  kapal perikanan atau nahkoda kapal perikanan atau dengan agen awak kapal perikanan yang memuat persyaratan kerja, jaminan kelayakan kerja, jaminan upah, jaminan kesehatan,  jaminan  asuransi  kecelakaan musibah,  jaminan  keamanan,  serta jaminan  hukum  yang  mengacu  pada ketentuan peraturan perundang- undangan.
Kedua,  Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di mana kesejahteraan buruh merupakan suatu  pemenuhan  kebutuhan  dan/atau keperluan  yang  bersifat  jasmaniah  dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan  kerja  yang  secara  langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas  kerja  dalam  lingkungan kerja yang aman dan sehat.

## Peran  Pemerintah  Melindungi  Anak Buah Kapal (ABK)
Dalam  Undang-Undang  Nomor Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan  Dan  Perlindungan  Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri,
pemerintah  memiliki  tanggung  jawab dalam melindungi dan menjamin hak-hak anak  buah  kapal.  Berikut  beberapa tanggung  jawab  yang  harus  ditunaikan pemerintah,
yaitu:
menjamin terpenuhinya  hak-hak  calon  TKI/TKI, baik  yang  berangkat  melalui  pelaksana penempatan TKI maupun yang berangkat secara  mandiri;  mengawasi  pelaksanaan penempatan  calon  TKI;  membentuk  dan mengembangkan sistem informasi penempapatan  calon  TKI  di  luar  negeri; melakukan  upaya  diplomatis  untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan  TKI  secara  optimal  di negara tujuan; dan memberikan perlindungan  kepada  TKI  selama  masa sebelum pemberangkatan,
masa penempatan, dan masa paripurna.
Peran Organisasi Internasional dalam

## Melindungi Anak Buah Kapal (ABK)
Pertama, International Labour Organization (ILO).  ILO  atau  disebut juga  dengan  Organisasi  Perburuhan International merupakan organisasi yang mendorong  terciptanya  peluang  untuk memperoleh  pekerjaan  yang  layak  dan produktif  secara  bebas,  adil,  aman,  dan bermartabat.
International Labour Organization (ILO)  didirikan  dengan tujuan guna mempromosikan hak-hak di tempat  kerja,  mendorong  terciptanya peluang kerja yang layak, meningkatkan perlindungan  sosial  serta  memperkuat dialog  untuk  mengatasi  permasalahan- permasalahan  yang terkait  dengan  dunia kerja.  Dalam  upaya  melindungi  Anak Buah  Kapal  (ABK),  ILO  memiliki beberapa produk hukum yang dituangkan dalam bentuk konvensi dan rekomendasi. Konvensi  ILO  tersebut  dapat  mengikat
setiap negara anggota untuk meratifikasi serta memasukkannya ke dalam peraturan  perundang-undangan.  ILO
akan menjadi pengawas terhadap konvensi  yang  telah  diratifikasi  oleh negara anggota.
Pada tahun 2017, ILO juga pernah memfasilitasi program “ILO’s
Trafficking  in  Fisheries  in  Southeast Asia”. Program tersebut bertujuan untuk mengurangi jumlah kasus tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi buruh di  bidang  perikanan.  Kegiatan  yang dilakukan  diantaranya  pembentukan badan koordinasi regional multi stakeholder, mengkoordinasikan rencana maupun  strategi  yang  berorientasi  pada hasil, dan melakukan penelitian sebagai pengembangan strategi.
Pada tahun 2018, ILO juga bekerja sama  dengan  Kementerian  Koordinator Bidang  Kemaritiman  Indonesia  untuk menggelar forum konsultasi yang dinamakan  Bali  Forum  yang  mana  di dalamnya  mempertemukan  stakeholder untuk  membahas  dan  memperdebatkan permasalahan  di  sector  perikanan  salah satunya  adalah  eksploitasi  tenaga  kerja dan  pelanggaran  hak  asasi  manusia  di laut.
Kedua, International  Maritime Organization (IMO).  IMO  merupakan agen  PBB  yang  menangani  masalah perburuhan khususnya mengenai standar perburuhan  international  dan  pekerjaan yang layak untuk semua. IMO berperan untuk meningkatkan keselamatan maritime  dan  kualitas  lingkungan  laut dengan  cara  mengajak  berbagai  pihak terkait yang
kompeten untuk menyelesaikan masalah elemen manusia secara  efektif  dan  menghormati  pelaut. IMO  merupakan  organisasi  yang  tidak menerapkan  kebijakan  dengan  kata  lain IMO bekerja untuk mengadopsi kebijakan  bukan  untuk  menegakkan kebijakan. International Maritime Organization (IMO) telah
mengembangkan  program  audit  yang berlaku efektif sejak Januari, 2016.
Faktor  Penyebab  Perbudakan  dan Eksploitasi Anak Buah Kapal (ABK) Pertama, Perusahaan ingin memperoleh  pendapatan  yang  besar. Dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya, perusahaan-perusahaan yang menginginkan profit yang besar melakukan perbudakan pada  Anak Buah Kapal (ABK). Bentuk-bentuk dari perbudakan  Anak  Buah  Kapal  (ABK) biasanya  berupa  pemberian  upah  yang minim,  dipekerjakan  dengan  jam  kerja yang  lama,  penyiksaan  fisik,  hingga pembunuhan. Kedua, Permintaan global.
Permintaan  pasokan  ikan  yang  masif membuat  perusahaan  harus  memenuhi target  permintaan  yang  besar  tersebut sehingga perusahaan akan terus menerus melakukan  eksploitasi  atau  perbudakan kepada  Anak  Buah  Kapal  (ABK)  yang bekerja pada perusahaan tersebut.
Ketiga, Kontrol negara yang lemah. Pemerintah  sebagai  pihak  yang  sangat berperan  penting  dalam  melakukan pengawasan
terhadap kegiatan
ketenagakerjaan  harus  memiliki  kendali yang kuat sehingga pihak-pihak lain yang melakukan  kegiatan  perusahaan  yang mengarah  pada  perampasan  hak-hak tenaga kerja dapat dipenuhi dengan baik.
Peran Pekerja Sosial terhadap
Perbudakan Anak Buah Kapal (ABK) Pekerja  sosial  sebagai  profesi pertolongan  berbasis  hak  asasi  manusia dalam  menjalankan  praktik  pekerjaan sosial merupakan salah satu profesi yang harus dilibatkan dalam fenomena- fenomena  sosial  salah  satunya  adalah fenomena  perbudakan  yang  dilakukan terhadap  Anak  Buah  Kapal  (ABK) perikanan. Pekerja sosial dapat
menjalankan  beberapa  perannya,  di antaranya adalah:
Pertama,  Advokasi. Pekerja sosial memiliki berbagai peran dalam
menjalankan  tugas  profesinya.  Salah satu peran yang ada pada pekerja sosial adalah  melakukan  advokasi.  Lahirnya berbagai  kebijakan  yang  dituangkan dalam undang-undang, peraturan pemerintah, dan berbagai bentuk kebijakan  lainnya  masih  belum  dapat menghentikan  perbudakan  Terhadap Anak  Buah  Kapal  (ABK).  Oleh  karena itu,  pekerja  sosial  dapat  membantu mengadvokasi  hak-hak  yang  harus didapatkan  oleh  Anak  Buah  Kapal (ABK) untuk mencegah dan melindungi dari eksploitasi ABK.
Kedua,  Praktik  dengan Right- Based  Approach (Pendekatan  Berbasis Hak). Pendekatan berbasis hak berfokus pada pemahaman dimana setiap manusia memiliki  hak  yang  telah  melekat  sejak lahir  dan  usaha  pendekatan  ini  adalah demi  mencapai  keadilan  sosial.  Praktik ini berbeda dengan need-based approach
(pendekatan berbasis kebutuhan). Praktik right-based  approach berfokus pada  proses  dan  hasil;  realisasi  hak; pengakuan hak individual dan kelompok sebagai  tuntutan  kepada  pemangku kewajiban  secara  hukum  dan  moral; IK3N  atau  sasaran  diberdayakan  untuk dapat menuntut  hak  mereka;  IK3N  atau sasaran  berhak  atas  bantuan;  penyebab structural  dan  manifestasinya;  setiap orang  merupakan  partisipan  aktif  yang berperan  dalam  proses  kemajuan;  dan tidak  ada  diskriminasi  karena  setiap orang  memiliki  hak  untuk  mencapai potensinya bahkan dengan sumber daya yang terbatas (Apsari, 2015).
Ketiga,
Intervensi penyebab terjadinya  eksploitasi  ABK.  Eksploitasi ABK  juga  termasuk  ke  dalam  tindakan human  trafficking .  Pekerja  sosial  dapat memberikan intervensi ke akar permasalahan yaitu dari faktor penyebab terjadinya human  trafficking .  Faktor penyebab human  trafficking menurut
Cameron & Newmann adalah kemiskinan, minimnya tingkat pendidikan, faktor ekonomi, dan pengangguran  (Daniel,  2017).  Pekerja sosial  dapat  turut  campur  tangan mencegah  tindakan  eksplotasi  ABK melalui  praktik  di  ranah  faktor-faktor tersebut.
Keempat,
Layanan konseling kepada korban eksploitasi ABK. Dampak dari  pengalaman  kerja  yang  tidak manusiawi menyebabkan trauma kepada korban  eksploitasi  ABK.  Trauma  yang dirasakan oleh korban bisa jadi diakibatkan karena adanya tindak kekerasan,  penyiksaan,  dan  perbuatan represif  lainnya  kepada  korban  yang menimbulkan tekanan
psikologis.
Karenanya,  pekerja  sosial  dapat  turut berperan memberikan layanan konseling kepada korban agar korban dapat sembuh dan  bangkit  lagi  dari  keterpurukannya dan  menemukan  kembali  keberfungsian sosialnya.
Dengan  kata  lain,  pekerja  sosial melibatkan dengan memberdayakan IK3N  sebagai  sasaran  atau  klien  demi mendapatkan  layanan  langsung  ataupun mengubah  kebijakan  yang  membuat mereka  tidak  mendapatkan  hak  dan keadilan. Salah satu yang perlu
diperhatikan  dalam  praktik  ini  adalah fakta  bahwa  setiap  masyarakat  memiliki nilai budaya yang berbeda-beda, sehingga praktik yang dilakukan pekerja sosial  tidak  dapat  memaksakan  sistem yang  seragam  pada  seluruh  masyarakat yang berbeda (Santoso, 2016).

## SIMPULAN
Fenomena perbudakan dan eksploitasi yang dilakukan terhadap anak buah  kapal  perikanan  masih  banyak terjadi.  Hal  tersebut  disebabkan  karena beberapa  faktor  seperti  perusahaan  yang ingin  mendapatkan  profit  yang  besar  di tengah  faktor  hukum  yang  belum ditegakkan  dengan  adil.  Pekerja  sosial
ada  dan  hadir  untuk  dapat  menjalankan perannya yang dapat menjadi solusi atas permasalahan  ini.  Pekerja  sosial  dapat melakukan  beberapa  perannya  dalam meminimalisir  fenomena  perbudakan dan  eksploitasi  terhadap  Anak  Buah Kapal  Perikanan  dengan  melakukan berbagai  praktik  pekerjaan  sosial  yang menunjang penyelesaian masalah tersebut, yakni melalui advokasi, praktik dengan pendekatan berbasis hak, intervensi penyebab terjadinya ekploitasi ABK,  dan  melalui  layanan  konseling kepada korban eksploitasi ABK.

## DAFTAR PUSTAKA
Aditya,  Y.  (2021).  Perbudakan  Laut:
Cerita  Pilu  ABK  Indonesia  di Kapal  China.  Retrieved  from
GATRA.com website:
https://www.gatra.com/news- 513227-internasional-perbudakan- laut-cerita-pilu-abk-indonesia-di- kapal-china.html Apsari,  N.  C.  (2015). Pemenuhan  Hak Anak Pasca Reunifikasi.

## Universitas Padjadjaran: Bandung
Azhar,  M.,  &  Suhartoyo,  S.  (2022). Konsep  Perlindungan  Anak  Buah Kapal  Perikanan  dalam  Sistem Hukum Nasional. Law, Development  and  Justice  Review, 5 (2),
248- 267. https://doi.org/10.14710/ldjr.
v5i2.17352 Biro Komunikasi. (2021). Indonesia Jadi Pemasok Terbesar Ketiga di Dunia, Pemerintah Terus Perhatikan Aspek Keselamatan dan Kesejahteraan  Pelaut.  Retrieved from Metrobali.com website: https://metrobali.com/indonesia- jadi-pemasok-terbesar-ketiga-di- dunia-pemerintah-terus- perhatikan-aspek-keselamatan- dan-kesejahteraan-pelaut/
Daniel,  E.  S.  R.,  Mulyana,  N.,  & Wibhawa,  B.  (2017). Human
Trafficking  di  Nusa  Tenggara Timur. Share: Social Work Journal . 7 (1). 1-129. https://www.neliti.com/publication s/181641/human-trafficking-di-
nusa-tenggara-timur#cite
Dharmawan, Y., Sipahutar, B., Farasi, M. (2021).  Eksploitasi  Awak  Kapal Asing:  Tanggung  Jawab  Negara Bendera terhadap ABK Indonesia di
Kapal  China  Long  Xing  629. Uti
Possidetis: Journal of International Law.  3 (1).  32-54. https://online- journal.unja.ac.id/Utipossidetis/arti cle/download/14819/13053/48487
Indonesia.go.id.  (2019).  Indonesia  Poros Maritim  Dunia.  Retrieved  from
Indonesia.go.id website: https://www.indonesia.go.id/narasi/ indonesia-dalam- angka/ekonomi/indonesia-poros- maritim-dunia International Labour Organization. (2021). Peta Jalan Menuju Ratifikasi  Konvensi  ILO  No.  188 untuk Melindungi Nelayan Indonesia.  Retrieved  from  ILO.org website: https://www.ilo.org/jakarta/info/pu blic/pr/WCMS_777047/lang-- en/index.htm
Oktarina,  P.,  Suhermanto,  D.  F.  (2022). Upaya  ILO  dalam  Mengatasi Permasalahan  Kerja  Paksa  ABK Indonesia  di  Kapal  Ikan  Asing. JSU: Jurnal Sosiologi USK: Media Pemikiran  &  Aplikasi.  16 (1).  105- 122. https://doi.org/10.24815/jsu.v16i1.
25803 Piseth, C. (2020). Peran Konvensi Hukum Laut  Internasional  Pbb  1982  dan International Maritime Organization (Imo) bagi Keselamatan  dan  Keamanan  Anak Buah Kapal (ABK) Selama
Berlayar dalam Pelayaran Internasional. Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, 2 (1), 160–178. https://doi.org/10.23920/jphp.v2i1. 260
Pratama, O. (2020). Konservasi Perairan Sebagai  Upaya  Menjaga  Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia. Retrieved from KKP.go.id website: https://kkp.go.id/djprl/artikel/2104 5-konservasi-perairan-sebagai- upaya-menjaga-potensi-kelautan- dan-perikanan-indonesia
Prisnasari,  I.  (2019).  Modern  Slavery Pada  Anak  Buah  Kapal  (ABK)
Perikanan  dalam  Perspektif  Hak Asasi Manusia. Jurist-Diction Law Journal. 2 (2). 475. https://doi.org/10.20473/jd.v2i2.14 229 Putrazta,  S.  A.,  Edinarta,  C.  D.,
Musthafa, A. R., Fitriani, N. A., El- difra, D. N. F. (2023). Perlindungan HAM dari Perbudakan  Modern  bagi  ABK Indonesia  di  Kabupaten  Tegal (Studi pada ABK yang Tergabung di  Komunitas  INFISA. Unes  Law Review. 6( 1). 1783-1798. https://doi.org/10.31933/unesrev.v
6i1 Santoso, M. B., & Apsari, N. C. (2016).
Praktik  Pekerjaan  Sosial  Berbasis Hak Asasi  Manusia. Share: Social Work Journal, 6 (1). https://doi.org/10.24198/share.v6i 1.13147
Sianipar,  D.  H.  (2021).  Perlindungan Hukum terhadap Anak Buah Kapal
(ABK) Indonesia yang Bekerja dan Mengalami  Perbudakan  Modern (Modern Slavery) di Kapal
Perikanan  Asing. JOM  Fakultas
Hukum  Universitas  Riau.  8 (2).  1-
15
Surianto, D., Kurnia, I. (2021). Perlindungan Hukum ABK Indonesia  di  Kapal  Asing  dalam Perspektif Hukum Nasional. Jurnal Hukum  Adigama.  4 (1).  1667-1682. https://journal.untar.ac.id/index.ph p/adigama/article/download/12034/
7721 Zed,  M.  (2004). Metode  Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta