ISSN 1693-3699                                                                                  Februari 2012, Vol.10, No.1

## Perilaku Komunikasi Anggota Komisi IV DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pertanian tahun 2010

## H. Harahap, S.S. Agung, B. Ginting, D.S. Gani
Mayor Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan, Gedung KPM IPB Wing I Level 5, Jalan Kamper Kampus IPB Darmaga, Telp. 0251-8420252, Fax. 0251-8627797

## Abstract
One  function  of Parliament is to  defend  the  interests of  the  people  in  any government program. Function is reflected  in the  communication behavior  of members  of Parliament in  the  event  of a  hearing. This  study aims to describe the communication behavior of members of the Komisi IV DPR RI in a hearing with the Ministry of Agriculture  2010.  Communication behavior is observed  from the  content  of the  communication messages that include:  contents of interests, substance,  orientation,  type of reason,  evidence,  clarity, accommodative, and speak act. This study uses content analysis methods and all h earing  documents used as research material . The study result (66.1%) a  message  containing the  public  interest,  the  messages (80.1%) according  to the  substance  of the meeting, orientation (42.1%) solution of the problem, type reasons (62.2%) using a factual, a form of evidence (45 , 5%) narrative,  willingness  to  accept (65.1%)  accommodative, sentences (89.9%)  are  clear  and type speak act (51.9%) using assertive. Keywords: message contents,  strategy,  hearing.

## I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latarbelakang
Pembangunan  yang  baik  bila menyertakan masyarakat sebagai subyek  dalam  program  pembangunan. Dalam  mengaktualisasikan  peran  dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, pemerintah telah menyediakan  mekanisme  menampung aspirasi  masyarakat  melalui  Dewan
Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia (DPR-RI). Sebagai wakil rakyat, anggota  DPR-RI  menjalin  komunikasi dengan rakyat  secara simultan sehingga dapat menyerap aspirasi rakyat.
Aspirasi rakyat ini selanjutnya diformulasi  oleh  anggota  DPR-RI  dan dijadikan  masukan  pada  program- program  pemerintah.    Aspirasi  tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat antara DPR dengan pemerintah. Sesuai  pasal  79  UU  No.  27 Tahun  2009  menyatakan,    kewajiban DPR-RI antara lain adalah memperjuangkan peningkatan kesejahteraan  rakyat  di  daerah  dan menyerap,  menampung,  menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.  Aspirasi  dari  masyarakat dapat digunakan sebagai bahan
penyusunan program pembangunan pemerintah.
Dalam  menjalankan  kewajiban tersebut, anggota DPR-RI setiap 3 bulan sekali,  melakukan  reses.  Reses  secara formal  dilakukan  anggota  DPR-RI dengan  sebutan  kunjungan  kerja  ke daerah. Sewaktu kunjungan kerja tersebut,  anggota  DPR-RI  mengadakan komunikasi dengan pemerintah
setempat dan masyarakat untuk
mengetahui keadaan pembangunan dilaksanakan.
Sekembali  dari  reses,  anggota DPR-RI  melakukan  acara  rapat  dengar pendapat  dengan  pemerintah  yang diwakili oleh departemen terkait. Dalam rapat dengar pendapat dengan pemerintah, anggota DPR mengevaluasi sejauhmana program pembangunan berpihak kepada kepentingan dan menuju  kepada  kesejahteraan  rakyat. Dalam  kesempatan  yang  sama,  anggota DPR  memberikan  masukan  sesuai aspirasi  rakyat  yang  telah  mereka kumpulkan.
Anggota  legislatif  adalah  agen perubahan yang memiliki peran penting dalam  pembangunan.  (Kotler  &  Kotler dalam Newman 1999) Idealnya anggota DPR-RI  layak  berperan  sebagai  agen perubahan ke arah yang
ISSN 1693-3699                                                                                  Februari 2012, Vol.10, No.1
mensejahterakan  rakyat  (Rogers dalam
Severin & Thankar 2005). Sebagai agen perubahan pembangunan, anggota DPR-
RI  berperan  untuk  mempengaruhi pemerintah  agar  kebijakan  berpihak
rakyat.  Anggota  DPR-RI  menampung aspirasi  berupa  kepentingan  rakyat, selanjutnya  aspirasi  tersebut  disalurkan kepada pemerintah.
Anggota  DPR-RI  dengan  segala kompetensi yang dimilikinya
mempengaruhi
pemerintah agar
menyusun  program  pembangunan  yang menjawab  kepentingan  rakyat  tersebut. Kompetensi  yang  dimaksud  adalah legalitas kekuasaan politik yang dimiliki,  latar  belakang  partai  politik pendukungnya,
kemampuan intelektualitas, dan kemampuan retorika dalam menyampaikan pendapat.
Latarbelakang  partai  dan  besar atau  partai  kecil  juga  menjadi  kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Besarnya partai atau jumlah anggota  yang  duduk  di  legislatif menjadi faktor kekuatan untuk mempengaruhi pemerintah, karena akan banyak suara yang mendukung
pendapat yang disampaikan. Pola
pengambilan keputusan di badan
legislatif  adalah  berdasarkan  suara mayoritas.
Kemampuan intelektualitas yang dimaksud  adalah  kemampuan  analitis untuk  mengkritisi  setiap  persoalan pemerintahan. Kemampuan intelektualitas  dapat  tergambar  dari pendidikan  dan  pengalaman  seseorang. Semakin tinggi pendidikan dan semakin banyak  pengalaman  pada  umumnya membuat  seseorang  mampu  melakukan analisis  dan  semakin  kritis  (Lowery  & DeFleur 1995).
Kompetensi retoris adalah kemampuan  anggota  DPR-RI  dalam menyampaikan  argumentasi  sewaktu berkomunikasi  dengan  pemerintah  agar pendapatnya diterima.

## 1.2 Permasalahan
Sejauh ini belum banyak diketahui bagaimana perilaku komunikasi anggota DPR sewaktu rapat dengar  pendapat  dengan  pemerintah.
Pertanyaan yang muncul,
1. Informasi  apa  yang  disampaikan oleh  anggota  DPR-RI  sewaktu mengadakan  rapat  dengar  pendapat dengan pemerintah?
2. Bagaimana strategi anggota DPR-RI dalam menyampaikan pendapat kepada pemerintah? DPR-RI  adalah  lembaga  yang memperjuangkan kepentingan masyarakat  Indonesia  yang  sangat pluralis. DPR-RI memperjuangkan permasalahan rakyat petani, permasalahan rakyat pedagang, permasalahan  rakyat  nelayan,  dan permasalahan rakyat lainnya. Sehubungan dengan itu, DPR-RI
membentuk  komisi-komisi  sebagai  alat kelengkapan agar dapat membagi bidang pekerjaan. DPR-RI tahun 2009-2014 membentuk sebelas komisi yang
mengurusi  semua  permasalahan  dan kepentingan rakyat. Komisi  IV DPR-RI salah satu komisi yang khusus mengurusi bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan,
Perikanan,  dan  Pangan.  Sebagaimana fungsi  DPR-RI,  Komisi  IV  bertugas melakukan  pengawasan,  legislasi,  dan anggaran dalam bidang yang dimaksud.
Mitra  Kerja  Komisi  IV  DPR-RI adalah Kementerian Pertanian, Kementerian  Kehutanan,  Kementerian Kelautan  dan  Perikanan,  Badan  Urusan Logistik,  dan  Dewan  Maritim  Nasional
(DPR-RI 2010)
Anggota  DPR-RI  priode  2009  – 2014  sudah  bekerja  lebih  kurang  1 tahun  pada  akhir  tahun  2010.  Dalam
waktu 3 bulan sekali mereka melakukan reses. Sudah sewajarnya banyak informasi  yang  diserap,  dihimpun,  dan diagendakan  untuk  masukan  terhadap kebijakan  pemerintah  bidang  pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan.
Memperhatikan  gejala-gejala  di
atas perlu diketahui lebih lanjut bagaimana perilaku komunikasi anggota  Komisi  IV  DPR-RI  dalam rapat dengar pendapat dengan Kementerian Pertanian tahun 2010?
Penelitian  ini  adalah  untuk menggali  perilaku  komunikasi  anggota DPR-RI  komisi  IV  DPR-RI  dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian  Pertanian  tahun  2010.
Perilaku  komunikasi  yang  dimaksud adalah untuk mendeskripsikan :
1. Isi  agenda  komunikasi  Komisi  IV
DPR-RI dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pertanian tahun 2010 2. Muatan kepentingan komunikasi Komisi  IV  DPR-RI  dalam  Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pertanian tahun 2010 3. Strategi komunikasi anggota DPR-RI komisi  IV  dalam  menyampaikan pendapat dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pertanian tahun 2010. 2. TINJAUAN PUSTAKA Rapat Dengar Pendapat sebagai komunikasi politik
Rush dan Althoff (2002)
mengatakan  bahwa  komunikasi  politik merupakan  proses  pertukaran  informasi dimana  informasi  politik  yang  relevan diteruskan  dari  satu  bagian  sistem politik  kepada  bagian  lainnya  dan  di antara  sistem-sistem  sosial  dengan sistem-sistem politik. Sementara, Nimmo (2004) mendefinisikan komunikasi  politik  sebagai  kegiatan politik yang benar-benar
mempertimbangkan  segala  konsekuensi
kebaikan  yang  mengatur  tingkah  laku manusia dalam keadaan yang bertentangan. Dengan demikian, komunikasi  dapat  dipandang  sebagai politik,  jika  pesan  yang  dibawa  itu berusaha  untuk  mempengaruhi  proses kebijaksanaan publik. Dalam usaha untuk mempengaruhi kebijakan publik seorang  anggota  DPR  memerlukan kemampuan komunikasi politik. Menurut  Norris dalam Esser  &  Pfetsch
(2004) policy  maker  need  accurate information about citizen, to respond to public  concerns,  to  deliver  effective services  meeting  real  human  needs  and also  in  democracies  to  maximize popular  electroral  support  to  be returned office.

## Retorika
Retorika  (Griffin  2006;  Fisher 1986)
merupakan keahlian
berkomunikasi  di  depan  publik  agar audien mengikuti apa yang disampaikan oleh pembicara. Retorika diperkenalkan oleh  Plato  dan  Aristoteles.  Istilah retorika  sekarang  banyak  disejajarkan dengan  persuasi  (Dillard dalam Berger et.al ),  karena  persuasi  dan  retorika menekankan bagaimana menyusun strategi komunikasi agar dapat mengusai  audien.  Aristoteles  lebih general  menjelaskan  aturan  dalam retorika  mulai  dari  pemilihan  ide,
penggunaan bahasa, dan teknik penyajian. Seorang anggota DPR memerlukan keahlian komunikasi retorika.  Misalnya  keahlian  melakukan komunikasi,  kemampuan  berbahasa, kemampuan menggunakan istilah, kemampuan  mengemukakan  pendapat dan  lain-lain,  (Anderson  &  Martin 1995).  Dengan  keahlian  retorika  yang dimiliki akan memudahkan yang bersangkutan mempengaruhi
pemerintah  dalam  menyusun  kebijakan publik.
ISSN 1693-3699                                                                                  Februari 2012, Vol.10, No.1
Newsom  dan    Carrell  (2001) Larson  (2004)  pertama  yang  perlu diperhatikan dalam perencanaan menyampaikan pesan adalah  penentuan informasi yang akan disampaikan kedua rencanakan bagaimana cara penyajiannya.  Pemilihan  tema  atau topik  pembicaraan  merupakan  pokok persoalan  yang  ingin  disampaikan kepada pihak lain, sedangkan bagaimana  cara  menyampaikan  adalah stategi  penyajiannya.  Menurut  Austin dalam Yu  (2002),  Masaki  (2004),  dan Oishi (2006), sewaktu berbicara, seseorang  telah  melakukan  tindakan yang  meliputi  penyampaian  kalimat yang  di  dalamnya  memuat  arti  dan maksud  dari  pembicara,  Memahami maksud  atau  makna  kalimat  pembicara perlu memperhatikan cara penyampaiannya. Lebih lanjut Searle dalam
Lilltejohn  & Foss  (2008) dan Poythress (2008)  menjelaskan,  yang  penting dalam  teori  ujaran  adalah illocutionary , yaitu  bagaimana  kalimat  disampaikan. Searle  menggaris  bawahi  lima  tipe  dari illocutionary ,  yaitu assertive,  directive, commissive, expressive, declarative.
Assertive merupakan  pernyataan yang digunakan pembicara untuk mendukung  kebenaran  dari  proposisi. Hal ini meliputi mengungkapkan, menegaskan, menyimpulkan, dan mempercayai.
Directive ,  berupa  pernyataan berusaha  membujuk  pendengar  untuk melakukan
sesuatu. Misalnya
pernyataan memerintah,
meminta,
memohon,  berdoa,  mengundang,  dan sebagainya.
Commissive ,  yaitu  pernyataan yang digunakan pembicara untuk menyatakan tindakan yang akan terjadi. Misalnya  pernyataan  berjanji, bersumpah,  menjamin,  berkontrak,  dan memberi garansi.
Expressive , yaitu  pernyataan mengungkapkan aspek psikologi
pembicara,  seperti  berterima  kasih,
mengucapkan  selamat,  meminta  maaf,
dan mengucapkan selamat datang. Declarative yaitu
penyataan yang  mengungkapkan  apa  yang  akan dilakukan  atau  apa  yang  menjadi pendiriannya. Misalnya pernyataan akan pengangkatan, pernikahan, dan pemberhentian.
Suatu  pesan  persuasi  dengan tema  tertentu  akan  lebih  efektif  bila mengandung argument  atau  premise . Argument dan premise yang dimaksudkan  adalah  berupa proof atau bukti  yang  kuat  dan  cukup.  Penyertaan bukti  atau proof terdiri  dari  2  strategi yaitu reasoning dan evidence (Larson
2004). Reasoning adalah mengemukakan alasan-alasan agar pesan  dipercaya  oleh  audien.  Strategi
reasoning terdiri dari :
a. Cause  to  effect  reasoning ,  yaitu pemberian alasan dengan menunjukkan berbagai faktor penyebab terjadinya sesuatu. b. Effect  to  cause  reasoning ,  yaitu pemberian alasan dengan menunjukkan  akibat-akibat  yang terjadi kemudian mencari penyebabnya. c. Reasoning  from  symptoms ,  yaitu pemberian alasan dengan menunjukkan  gejala-gejala  yang mengarah  pada  sesuatu  yang  akan terjadi kemudian.
d. Criteria  to  application  reasoning , yaitu  pemberian  alasan  dengan menguraikan kriteria-kriteria tertentu  yang  perlu  dipenuhi  agar sesuatu  dapat  mencapai  hasil  yang diharapkan.
e. Reasoning  from  comparation  or  by analogy ,  yaitu  pemberian  alasan dengan menunjukkan perbandingan- perbandingan  atau  analogi  dengan peristiwa sejenis.
f. Deductive reasoning , yaitu pemberian alasan dengan menggunakan  logika  deduktif.  Dari fakta-fakta  yang  bersifat  umum
kemudian  ditarik  kesimpulan  yang bersifat khusus.
g. Inductive reasoning , yaitu pemberian alasan dengan menggunakan  logika  induktif.  Dari fakta-fakta  yang  bersifat  khusus kemudian  ditarik  kesimpulan  yang bersifat umum.
Evidence . Strategi lainnya adalah  pemberian  bukti-bukti  agar audien  percaya  terhadap  isi  pesan  yang disampaikan.  Strategi evidence ini meliputi:
a. Direct    experience, yaitu  pemberian alasan dengan bukti dari
pengalaman langsung.
b.Dramatic  or  vicarious  experience, yaitu  pemberian  alasan  dengan mendramatisasi    atau  seolah-olah mengalami  sendiri.    Dramatisasi terdiri dari empat macam, yaitu
i. Narratives, yaitu  menguraikan secara sistematis sehingga
menimbulkan  kesan  dramatis dan lengkap
ii. Testimony, yaitu  pemberian alasan  dengan  menunjukkan pengakuan-pengakuan
dari pihak lain sebagai bukti. iii. Anecdotes, yaitu  pemberian alasan  dengan  menunjukkan anekdot.
iv. Participation & Demonstration, yaitu  pemberian  alasan  cara mendemonstrasikan dan mengajak  orang  lain  terlibat melakukannya.
c. Rationally  processed  evidence, yaitu memberikan  bukti  yang  masuk  akal
dengan menguraikan secara kronologis . Dari  uraian  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  dalam  persuasi sangat memerlukan argumen.
Pemberian argumentasi ada dua langkah utama  dalam  meyakinkan  audien  yaitu pemberian  alasan  logis  dan  pemberian bukti.
Dari  berbagai  faktor  di  atas, perilaku komunikasi meliputi isi
komunikasi
dan cara mengkomunikasikan.  Isi  komunikasi adalah permasalah pesan yang disampaikan  dan  cara  penyampaian.  Isi komunikasi meliputi muatan
kepentingan,  substansi  dan  orientasi Sedangkan cara penyampaian meliputi : kejelasan,  kesediaan  menerima,  jenis argumentasi,  bentuk  bukti  dan  cara penyampaian.

## 3. METODE PENELITIAN
Untuk menjawab masalah penelitian  ini  digunakan  pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan setiap variabel penelitian  dan  saling  keterkaitan  antara variabel. Metode penelitian yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah
content analysis (analisis isi).
Dalam  penelitian  analisis  isi, keajegan atau reliabilitas definisi kategori menjadi faktor penting (Kippendorf 1993). Sehubungan dengan, penelitian analisis isi
mengharuskan perumusan definisi kategori  secara  baik  dan  dilakukan ujicoba, (Stempel III. et.al 2003).
Unit  analisis  yang  dimaksud adalah  satuan  terkecil  dari  naskah  yang dapat dijadikan bahan untuk menemukan kriteria dari definisi kategori.  Unit  analisis  dapat  dipilih mulai  dari  unsur  naskah  terkecil  yaitu huruf, suku kata, kata, kalimat, paragraph, dan naskah secara keseluruhan  (Emmert  &  Barker  1989; Wimmer & Dominick 2000).

## Definisi Kategori
Dari  berbagai  faktor  di  atas, perilaku  komunikasi  meliputi  muatan komunikasi dan cara mengkomunikasikan.
Muatan komunikasi adalah gambaran isi permasalahan  pesan  yang  disampaikan serta tendensi kepentingan yang menyertainya, sedangkan cara mengkomunikasikan merupakan strategi
ISSN 1693-3699                                                                                  Februari 2012, Vol.10, No.1
yang digunakan untuk mencapai tujuannya.
Definisi kategori Variabel:
Kepentingan yang  dibagi  menjadi  3 subkategori yaitu: a) kepentingan masyarakat, b) kepentingan pemerintah, dan c) kepentingan politisi.
Substansi dibagi menjadi 3 subkategori yaitu a) substantif, b) prosedural, dan c) gangguan.
Orientasi dibagi  menjadi  3 subkategori yaitu:  a)  pemecahan  masalah,  b) eksistensi  diri  dan  c)  menyudutkan pihak lain.
Jenis  alasan dibagi  menjadi  7 subkategori  yaitu  a)  sebab  akibat,  b) gejala,  c)  kriteria,  d)  perbandingan,  e) logika deduktif, f) logika induktif dan g) tidak mengandung alasan.
Bentuk bukti dibagi menjadi 7
subkategori  yaitu  :  a)  pengalaman,  b) naratif,  c) testimony ,  d)  anekdot,  e) demonstrasi,  f)  rasional,  dan  g)  tidak ada bukti Kejelasan dibagi menjadi dua
subkategori  yaitu  a)  jelas  dan  b)  tidak jelas
Akomodatif dibagi  menjadi  2  yaitu  a) akomodatif dan b) tidak akomodatif Cara menyampaikan dibagi menjadi 5 subkategori  yaitu  a)  asertif,  b)  direktif, c)  komisif,  d)  ekspresif,  dan  e) deklaratif

## Populasi dan Sampel
Populasi  penelitian  ini  adalah seluruh  dokumen  acara  Rapat  Dengar Pendapat  anggota  komisi  IV  DPR-RI dengan  Kementerian  Pertanian  tahun 2010.  Penelitian  menggunakan  sensus terhadap  semua  bahan  dokumen  rapat dengar  pendapat  anggota  komisi  IV DPR  dengan  Kementerian  Pertanian tahun 2010.

## Unit Analisis
Unit analisis masing-masing
kategori sebagai berikut:
Kepentingan, Substansi, Orientasi, Jenis Alasan, Bentuk Bukti adalah : Paragraf Kejelasan, Akomodatif, dan Cara
penyampaian adalah Kalimat

## Ujicoba Kategori
Kepada  para  juri  diberikan definisi  yang  sudah  dirumuskan  untuk ditinjau.  Selanjutnya  definisi  tersebut coba diterapkan pada bahan komunikasi yang  akan  dianalisis  dalam  jumlah terbatas.  Penelitian  ini  menggunakan juri ( coder ) sebanyak 3 orang ahli. Selanjutnya hasil pengujian dihitung reliabilitasnya dengan menggunakan rumus reliabilitas menurut  Hoslti  ( dalam Dominick  & Dominick 2000)  dan diperoleh: Kepentingan  (r = 0,87), Substansi  (r  = 1,00 ), Orientasi (r = 0,87), Jenis Alasan (r  =  0,80),  Bentuk  Bukti  (r  =  0,80), Kejelasan  (r  =  1,00),  Akomodatif  (r  = 1,00),  Cara  penyampaian  (r  =  1,00) dengan  demikian  kategori reliable dan dapat digunakan dalam menganalisis isi pesan  rapat  dengar  pendapat  antara komisi IV DPR RI dengan Kementerian Pertanian tahun 2010.

## Analisis data
Data yang diperoleh diolah menggunakan program SPSS dengan statistik deskriptif dan uji korelasi Kendall’s tau-b .

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Dewan Perwakilan
Rakyat RI Sebagai representasi rakyat, kewajiban  anggota  DPR  menyerap aspirasi  masyarakat  yang  dijadikan masukan  dalam  menjalankan  tugasnya.
Tugas  pokok  anggota  DPR  terdiri  dari tiga,  yaitu  legislasi,  anggaran  dan pengawasan.
Anggota DPR priode 2009-2014 adalah hasil pemilihan dari 11.219 calon legislatif  dan 77 daerah pemilihan. Bila
dibandingkan penduduk Indonesia tahun 2010 sebanyak 237,641,326 (BPS
2010)  dengan  jumlah  anggota  DPR 2009-2014  sebanyak  560  orang,  maka setiap  anggota  DPR  mewakili  sekitar 424.360 penduduk.

## Badan Kelengkapan
Berkaitan dengan penguatan dan pengefektifan kelembagaan DPR RI, dalam menjalankan fungsinya membentuk alat kelengkapan
Pembentukan  alat  kelengkapan  DPR agar dapat menampung semua persoalan kenegaraan.  Alat  kelengkapan  DPR  RI antara lain Panitia Khusus dan Komisi.

## Komisi
Komisi  dalam  melaksanakan tugasnya  dapat:  mengadakan  Rapat kerja  dengan  Presiden,  yang  dapat diwakili  oleh  Menteri;  mengadakan Rapat  Dengar  Pendapat  dengan  pejabat pemerintah  yang  mewakili  intansinya, mengadakan  Rapat  Dengar  Pendapat Umum,  mengadakan  kunjungan  kerja dalam masa reses.
Dalam  Rapat  Dengar  Pendapat atau  Rapat  Kerja,  Komisi    mengudang pemerintah datang ke kantor DPR untuk memberikan penjelasan tentang masalah yang  ditemukan  oleh  anggota  komisi selama  mengadakan  kunjungan  kerja atau reses.

## Komisi IV DPR RI
Komisi IV DPR RI selama tahun
2010  telah  mengadakan  Rapat  Dengar Pendapat dengan Kementerian Pertanian sebanyak tujuh kali. Penelitian  ini  akan  mendeskripsikan perilaku  komunikasi  antara  Anggota
Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Pertanian. Perilaku
komunikasi  yang  dimaksud  adalah kepentingan  siapa  yang  disampaikan, substansi,  orientasi,  bentuk  alasan, bentuk  bukti,  kesediaan  menerima, kejelasan, dan cara penyampaian.
Sebelum mendeskripsikan
perilaku  komunikasi,  terlabih  dahulu digambarkan karakteristik Anggota DPR RI Komisi IV yang beranggotakan 53 orang.

## Fraksi
Anggota  DPR  RI  Komisi  IV terdiri dari 53 orang  yang diwakili  oleh 9 fraksi. Jumlah angggota DPR masing- masing  fraksi  diurutkan  dari  yang terbanyak  adalah  Fraksi  Demokrat  12 orang (22,6%) , Fraksi Golkar 10 orang (18,9%),  Fraksi  PDI  Perjuangan  10 orang  (18,9%),  Fraksi  PKS  (6  orang (11,3%)  Fraksi  PAN  4  orang  (7,5%) Fraksi PPP 4 orang (7,5%), Fraksi PKB 3 orang (5,7%), Fraksi Gerindra 2 orang (3,8%)  dan  Fraksi  Hanura  2  orang (3,8%).
Fraksi  Partai  Demokrat  adalah partai pemerintah yang berkuasa. Fraksi dari partai pemerintah berkuasa cenderung  mendukung  dan  membela kebijakan  pemerintah  dalam  rapat. Karena  fraksi  Demokrat  adalah  bagian dari  pemerintah  yang  berkuasa.  Enam fraksi  DPR  adalah  tergabung  dalam partrai politik koalisi pemerintah.  Enam fraksi yang dimaksud adalah
(Demokrat,  Golkar,  PKS,  PAN,  PKB, dan  PPP).  Sudah  seharusnya  anggota partai koalisi akan mendukung kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

## Jenis kelamin
Anggota DPR RI Komisi IV lebih banyak  laki-laki  yaitu  sebanyak  47 orang (88,6%).
Keterwakilan perempuan  di  komisi  IV  DPR  RI sebanyak  6  orang  (11,3  %).  Data  ini menunjukkan bahwa perempuan kurang tertarik  pada  politik,  karena  tidak banyak  yang  mencalonkan  diri  dan terpilih  sewaktu  pemilhan  umum  tahun 2009.
Bila  jumlah  dan  ketertarikan perempuan  dalam  legislatif  rendah, maka  kepentingan  perempuan  kurang teraktualisasikan.  Karena  suara  yang
ISSN 1693-3699                                                                                  Februari 2012, Vol.10, No.1
memperjuangkan  kepentingan  mereka akan  kecil.  Hanya  perempuan  yang mengetahui  secara  persis  kepentingan perempuan. Walaupun laki-laki bersedia memperjuangkan
kepentingan perempuan, namun laki-laki tidak
mengerti sepenuhnya apa yang diinginkan  oleh  perempuan,  (Kramarae dalam Griffin 2006). Diharapkan tumbuhnya  kesadaran  dan  ketertarikan perempuan  dalam  bidang  politik  akan member kesempatan kepentingan perempuan  dapat  diperjuangkan  dalam setiap kebijakan politik yang dihasilkan. (Soetjipto 2000).

## Umur
Anggota  DPR  RI  Komisi  IV memiliki  rentang  umur  termuda  33 tahun  dan  tertua  berumur  68  tahun. Umur Anggota DPR RI Komisi IV lebih banyak (37,7 %) berada pada kelompok 51-60  tahun.  Urutan  kedua  adalah kelompok  umur  41-  50  tahun  sebanyak 35,8  %.  Kelompok  umur  lebih  dari  60 tahun  sebanyak  8  orang  (15,1%)  dan umur  dibawah  41  tahun  sebanyak  6 orang (11,3%). Data tersebut
menunjukkan  bahwa  umur  anggota DPR RI Komisi IV dominan pada umur di atas 40 tahun. Umur di atas 40 tahun menunjukkan kedewasaan dan kamatangan  psikologis.  Karena  itu dalam  menyampaikan  pendapat  dapat menahan emosi.

## Pendidikan
Tingkat pendidikan anggota DPR  RI  Komisi  IV  paling  banyak (41,5%)  adalah  Sarjana  strata  satu disusul  Sarjana  strata  dua  (37,8%),  dan Sarjana  Strata  tiga  sebanyak  9,4  %. Sedangkan  tingkat  pendidikan  SMU atau sederajat sebanyak 11,3 %.
Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang dominan  sarjana  akan  menunjukkan kualitas  berpikir  dan  daya  analitis  yang sangat  baik.  Pendidikan  yang    tinggi dapat  mengarahkan  seseorang  untuk
lebih mengedepankan rasionalitas dalam menghadapi masalah.

## Pekerjaan
Pekerjaan  Anggota  DPR  RI Komisi  IV  sebelum  terpilih  menjadi anggota  legislatif  lebih  banyak  sebagai pengusaha  18  orang  (34%  ).  Bekerja sebagai  aktivis  dan  politisi  masing- masing  sebanyak  14  orang  (26,4%). Bekerja sebagai dosen sebanyak 3 orang (5,6  %)  dan  sebagai  PNS  dan  ABRI masing-masing sebanyak 2 orang (3,8%). Namun  bila  politisi  dan  aktivis dipandang  sebagai  sama-sama  ranah politik, maka proporsi bidang pekerjaan anggota  DPR    Komisi  IV  sebelum menjadi  anggota  legislatif  didominasi oleh  bidang  politik  (26,4%  +  26,8%  = 52,8%).  Hal  ini  memberi  arti  bahwa pekerjaan  komunikasi  politik  sudah terbiasa  dilakukan  oleh  anggota  DPR Komisi  IV  sebelum  mereka  terpilih menjadi anggota legislatif.
Pengalaman Pengalaman yang dimaksud adalah  priode  yang  sudah  ditempuh menjadi anggota  DPR.  Sementara priode adalah masa jabatan yang dilalui sebagai  anggota  DPR  sudah  ditetapkan 5  tahun.  Priode  pertama  artinya  baru tahun 2009-2014 menjadi anggota DPR.
Sebagian  besar  (56,6%)  anggota
Komisi  IV  adalah  priode  pertama menjadi anggota DPR. Artinya
pengalaman  mereka  menjadi  politisi baru  beranjak  2  tahun  (2009-2010). Pengalaman  yang sedikit  dapat  menjadi faktor  kurang  memahami  mekanisme dan persoalan yang dihadapi. Pengalaman  pertama  ini  dapat    pula menjadi  pemicu  keinginan  berkiprah dalam RDP sehingga banyak mengemukakan pendapat. Bila ditinjau lebih lanjut, anggota komisi IV yang berpengalaman priode  pertama  berasal  dari  Demokrat, Gerindra, dan Hanura. Partai Demokrat, Hanura,  dan  Gerindra  adalah  partai
yang  baru  berdiri  dan  mengikuti  dua masa  pemilihan  umum  2004-2009  dan
2009-2014.  Partai  ini  masih  dianggap baru dalam dunia politik.
Sedangkan anggota yang berpengalaman  priode  ketiga  ke  atas berasal dari partai lama seperti
Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan Partai Persatuan
Pembangunan  (PPP).  Ketiga  partai  ini sudah  berdiri  sejak  pemerintahan  orde baru.  Pengalaman  anggota  partai  ini dalam  dunia  politik  sudah  sangat banyak.

## PERILAKU KOMUNIKASI Agenda Rapat
Perilaku komunikasi yang dimaksud adalah muatan pesan komunikasi dan strategi mengemukakan pendapat  oleh  Anggota  DPRI  RI Komisi  IV  sewaktu  mengadakan  rapat dengar  pendapat  dengan  Kementerian Pertanian.
Selama  tahun  2010,  Komisi  IV DPR RI telah mengadakan rapat dengar pendapat dengan Kementerian Pertanian yang meliputi berbagai agenda.
Tabel 1 Agenda Rapat Dengat Pendapat Komisi IV dengan
Kementerian Pertanian tahun 2010 No. Tgl Rapat Agenda Tindak Komunikasi Kalimat Waktu Fraksi Dominan 1 Rabu 27, Januari 2010 Realisasi  Anggaran  Tahun  2009  dan Rencana Anggaran tahun 2010 176 364 7,15 jam Golkar 2. Kamis, 25 Februari 2010 Public  Service  Obligation  dan  subsidi pupuk sector pertanian 104 149 3,15 jam Golkar 3. Rabu,  9  Juni 2010 Membahas  tindak  lanjut  kuker  Tj.  Priuk dan Audiensi Komisi IV dengan Himpunan Pedagang Unggas Jakarta 80 1336 5,20 jam Golkar 4. Kamis, 26 Agustus 2010 Membahas Masalah Beras Miskin (Raskin) 129 408 3,30 jam PKS 5. Selasa,    31 Agustus 2010 Program Swasembada daging 2014 (13) 54 447 2,30 jam Golkar 6. Senin, 6 September 2010 Membahas  permalasahan  swasembada daging 2014 (9) 24 651 1,15 jam Golkar 7. Selasa, 5 Oktober 2010 Membahas Swasembada daging (regulasi impor  sapi  dan  daging,  regulasi  KUPS) (29) 66 710 3,55 jam Golkar Jumlah 633 4065 25.8 Rataan 90.43 580.71 3.69 a. RDP  Realisasi  Anggaran  2009 dan Rencana Anggaran 2010 Selama  tahun  2010  dalam  rapat dengar pendapat telah terjadi komunikasi anggota komisi IV
sebanyak  633  tindakan  dan  4065 kalimat.  Rapat  dengar  pendapat  yang membahas  realisasi  anggran  2009  dan rencana anggaran 2010 memakan waktu paling  panjang  sekitar  7  jam  15  menit dikurangi  waktu  makan  siang.  Dalam rapat  tersebut  terjadi  176  tindak komunikasi  dan  364  kalimat  yang disampaikan  oleh  Anggota  Komisi  IV DPR RI. Dari 43 orang Anggota Komisi IV  yang  hadir  terdapat  26  aktif
menyampaikan  pendapat.  Penyampaian pendapat  yang  paling  sering  dilakukan oleh HKh (Demokrat) sebanyak 18 kali disusul  oleh  AS  (Golkar)  sebanyak  17 kali  MN ( Golkar ) sebanyak 15 kali.

## b. RPD Public Service Obligation
Agenda  rapat  tentang  Public
Service Obligation (PSO) bidang pertanian menghabiskan waktu 3 jam 15 menit.  Dalam  rapat  tersebut  terjadi  104 tindak  komunikasi  dan  149  kalimat. Dari  53  anggota  Komisi  IV  hadir sebanyak  44  orang  dan  terdapat  16 orang  yang  mengutarakan  pendapat. Anggota Komisi IV yang paling banyak
ISSN 1693-3699                                                                                  Februari 2012, Vol.10, No.1
mengutarakan  pendapat  adalah  MNi (Golkar)  sebanyak  19  kali  disusul  oleh AS (Golkar) sebanyak 14 kali.

## c. RDP  Tindak  Lanjut  Kunker  Tj. Priuk
Dalam  Rapat  Dengar  Pendapat yang  kedua  terpanjang  adalah  Agenda rapat Tindak lanjut Kunker Tj Priuk dan Audiensi  Himpunan  Pedagang  Unggal Jakarta  menyita  banyak  waktu  (  5  jam 20  menit).  Dalam  membahas  agenda inim  dapat  diketahui  terjadi  80  tindak komunikasi  dan  1336  kalimat.  Dari  30 Anggota Komisi IV DPR RI yang hadir, sebanyak  9  orang  aktif  menyampaikan pendapat.  Anggota  yang  paling  banyak menyampaikan  pendapat  adalah  AS (Golkar)  23  kali  disusul  oleh  MN (Golkar)  sebanyak  14  kali  dan  Am (Demokrat) sebanyak 13 kali.

## d. RPD Raskin
Agenda  rapat  tentang  Beras
untuk orang miskin (Raskin)
menghabiskan  waktu  3  jam  30  menit. Dalam  rapat  tersebut  terjadi  129  tindak komunikasi  dan  408  kalimat.  Dari  18 Anggota  Panja  yang  hadir  terdapat  11 orang  yang  mengutarakan  pendapat. Anggota Komisi IV yang paling banyak mengutarakan  pendapat  adalah  HS (PKS)  sebanyak  22  kali  disusul  oleh SYH (Golkar) sebanyak 21 kali.

## b. RDP
Program Swasembada Daging 2014 Agenda  rapat  tentang  Program Swasembada daging 2014
menghabiskan  waktu  2  jam  30  menit.
Dalam  rapat  tersebut  terjadi  54  tindak komunikasi  dan  557  kalimat.  Dari  25 anggota Panja Komisi IV hadir sebanyak 13 orang dan terdapat 7 orang yang mengutarakan pendapat.  Anggota Panja  Komisi  IV  yang  paling  banyak mengutarakan  pendapat  adalah  FS (Golkar)  dan  MN  (Golkar)    masing- masing  11  kali  disusul  oleh  MD (Gerindra) sebanyak 10.
c. RDP Persmasalahan Swasembada Daging 2014 Agenda rapat tentang Permasalahan Swasembada daging 2014  menghabiskan  waktu  1  jam  15 menit.  Dalam  rapat  tersebut  terjadi  24 tindak  komunikasi  dan  651  kalimat. Dari 25 anggota Panja Komisi  IV hadir sebanyak 16 orang dan terdapat 4 orang yang mengutarakan pendapat.  Anggota Panja  Komisi  IV  yang  paling  banyak mengutarakan  pendapat  adalah  FS (Golkar)  dan  13  kali  disusul  oleh  IM (PPP) sebanyak 5 kali.

## a. RDP Swasembada Daging 2014
(Regulasi Import Sapi dan Daging) Agenda rapat ketiga [aling banyak menghabiskan waktu 3 jam 55 menit adalah rapat pembahasan regulasi import sapi dan daging. Dalam rapat tersebut terjadi 66 tindak komunikasi dan 710 kalimat yang diutarakan. Dari 20 Anggota Panja yang hadir terdapat 10 orang yang mengutarakan pendapat. Anggota Komisi IV yang paling banyak mengutarakan pendapat adalah MN (Golkar) sebanyak 12 kali kemudian IM (PAN) dan VYM (PKB) masing-masing 10 kali.
Pada  table  2  dapat  digambarkan tentang tingkat kehadiran dan partisipasi dalam  rapat,  Bila  dilihat  dari  tingkat kehadiran  para  anggota  Komisi  IV dalam RDP,  paling tinggi  kehadirannya sewaktu  membahas  masalah  Public Service  Obligation  Pertanian  di  mana hadir  sebanyak  81,13%.    Sedangkan yang paling rendah tingkat kehadirannya adalah sewaktu membahas Program Swasembada Daging 2014 yakni hadir 52.00%. Namun  bila  ditinjau  dari  tingkat parsitipasi yang hadir dalam RDP, yang paling  tinggi  tingkat  partisipasinya adalah sewaktu membahas Beras Untuk Rakyat Miskin (Raskin) yakni sebanyak
ISSN 1693-3699                                                                                  Februari 2012, Vol.10, No.1
61.11 %. Sedangkan yang paling rendah tingkat partisipasinya sewaktu membahas  Permasalahan  Swasembada Daging 2014 yakni 25.00%. Tabel 2. Tingkat Partisipasi Anggota Komisi IV DPR dalam RDP dengan Kementerian Pertanian Tahun 2010 N = 53 No. Agenda Peserta Hadir (%) Partisipasi (%) 1 Realisasi  Anggaran  Tahun  2009  dan Rencana Anggaran tahun 2010 43 dari 53 anggota (81.13) 26 (60.47) 2. Public  Service  Obligation  dan  subsidi pupuk sector pertanian 44 dari 53 anggota (83.02) 16 (36.36) 3. Membahas  tindak  lanjut  kuker  Tj.  Priok dan Audiensi Komisi IV dengan Himpunan Pedagang Unggas Jakarta 30 dari 53 anggota (56.60) 9 (30.00) 4. Membahas Masalah Beras Miskin (Raskin)  18 dari 25 Panja (72.00) 11 (61.11) 5. Program Swasembada daging 2014 (13) 13 dari 25 Panja (52.00) 7 (53.85) 6. Membahas permalasahan swasembada daging 2014 (9) 16 dari 25 Panja (64.00) 4 (25.00} 7. Membahas  Swasembada  daging  (regulasi impor  sapi  dan  daging,  regulasi  KUPS) (29) 20 dari 25 Panja (80.00) 10 (50.00) Dari  7  jenis  persoalan  yang dibahas  selama  tahun  2010,  ada  dua masalah  yang  berhubunan  langsung dengan  petani  dan  masyarakat  bawah, yaitu  Subsidi  Pupuk  dan  Beras  Untuk Masyarakat Miskin. Sedangkan persoalan  lainnya  berhubungan  tidak langsung dengan kepentingan masyarakat petani. Keberpihakan kepada  petani  tampak  lemah  dalam memilih agenda rapat dengar pendapat. Permasalahan swasembada daging banyak menyita perhatian
Aggota  Komisi  IV  DPR  RI  dengan mengagendakan 3 pertemuan. Pentingnya masalah ini membuat
Komisi  IV  membentuk  Panitia  Kerja
Daging.
Program  swasembada  daging
tahun 2014 dijadikan pemerintah,
khususnya Kementerian Pertanian sebagai program unggulan cukup beralasan.  Karena  pertumbuhan  sektor peternakan sejak tahun 199-2003 cukup
signifikan  3,2  %  dibandingkan  dengan sektor  pertanian  yang  hanya  mencapai 2,0  %.  Di  sisi  lain  jumlah  petani  yang terlibat dalam sektor peternakan semakin meningkat 5,62 juta pada tahun 1999 menjadi 6,51 juta pada tahun 2003 (Ilham 2010).
Program  Swasembada  Daging memang  telah  tiga  masa  pemerintahan dijadikan prioritas pambangunan pertanian,  yaitu  tahun  2005,  2010,  dan 2014. Dua priode rencana pembangunan selalu  gagal.  Mempelajari  kegagalan pada tahun 2005 dan 2010 telah menjadi modal bagi  Kementerian Pertanian agar swasembada daging 2014 sangat mungkin tercapai.
Beberapa kali kegagalan
program  ini  pula  yang  menjadikan perhatian  anggota  Komisi  IV  DPR  RI tinggi pada program swasembada daging  2014.  Komisi  IV  DPR  RI menjadikan  swasembada  daging  2014
ISSN 1693-3699                                                                                  Februari 2012, Vol.10, No.1
sebagai  agenda  serius  dan  jangan sampai  gagal.  Keseriusan  Komisi  IV terhadap  program  swasembada  daging 2014  ditandai  dengan  pembentukan Panitia  Kerja.  Panita  Kerja  ini  bertugas untuk  mengawal  program  swasembada daging 2014 tidak gagal lagi.
Pemerintahan  Indonesia  tahun 2009-2014  dijalankan  oleh  Kabinet Indonesia  Bersatu  Jilid  II  yang  dikenal dengan pemerintahan koalisi. Pemerintahan koalisi adalah pemerintahan  yang  didukung  oleh beberapa  partai  koalisi  (bekerjasama) menjalankan  pemerintahan.  Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II didukung oleh enam partai koalisi yaitu Partai
Demokrat  (PD),  Partai  Golkar  (PG), Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS),  Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan  Pembangunan  (PPP)  dan
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Pemerintahan  eksekuriff  koalisi diikuti juga oleh anggola legislatif yang berkoalisi.  Menjadi wajar bila program eksekutif didukung oleh anggota legislatifnya.  Kementerian  Pertanian mengusulkan program swasembada daging  2014  maka  anggota  DPR mendukungnya dan menjadikannya sebagai agenda rapat dengar pendapat.

## Muatan kepentingan
Dari  hasil  penelitian dapat diketahui  bahwa  418  (66,1%)  tindakan komunikasi memuat kepentingan masyarakat.  Sebanyak  147  (23,2%) memuat kepentingan pribadi politisi dan sebanyak 68 (10,7%) memuat kepentingan pemerintah. Data  tersebut  memberikan  arti bahwa anggota komisi IV DPR RI lebih banyak menyampaikan pesan komunikasi yang mengandung kepentingan masyarakat atau konstituen.  Anggota  Komisi  IV  lebih banyak membawa dan memperjuangkan kepentingan  masyarakat.  Rendahnya muatan pesan yang mengandung kepentingan  pemerintah  adalah  suatu gambaran  bahwa  anggota  Komisi  IV telah  menunjukkan  aspek  pengawasan yang  lebih  baik.  Artinya  anggota  DPR komisi  IV  bekerja  lebih  banyak  untuk menampung  dan  menyalurkan  aspirasi rakyat.
Muatan kepentingan yang disampaikan  oleh  Anggota  Komisi  IV DPR  RI  dalam  rapat  dengar  pendapat dengan  Kementerian  Pertanian  tahun 2010 lebih dominan (66,1%) mengandung  kepentingan  masyarakat atau  konstituen.  Hal  ini  sesuai  dengan fungsi  DPR  sebagai  penyambung  lidah rakyat dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Anggota Komisi IV telah menyampaikan pendapat kepada Kementerian Pertanian yang mengandung kepentingan masyarakat. Pendapat yang disampaikan baik  berupa  pertanyaan,  usul,  teguran, dan  minta  penjelasan  adalah  untuk mewujudkan kepentingan masyarakat. Bila muatan kepentingan dikorelasikan dengan karakteristik anggota  komisi  IV  DPR  hasilnya  dapat dilihat pada table berikut. Tabel 3. Korelasi antara karakeristik dengan muatan kepentingan N= 633 Kepentingan  Jenis Kelamin  Umur  Pendidikan  Fraksi Masa Bakti  Pekerjaan r .028 -.022 .034 -.040 .006 .116 ** Sig .462 .497 .349 .245 .869 .001
**. Korelasi signifikan pada level 0.01.
Dari tabel di atas dapat diketahui pekerjaan  yang  berkorelasi  signifikan (r=0,116  p=0.001)  dengan  muatan kepentingan.  Artinya  pekerjaan  yang
berbeda  akan  diikuti  oleh  perbedaan muatan kepentingan yang disampaikan. Masyarakat menuntut kita menjalankan peran sebagaimana tuntutan  peran  tertentu.  Sebagaimana
dikatakan oleh Matthew Arrnold (dalam Brooker  1998)  kita  dituntut  untuk berperilaku  sebagaimana  orang  lain inginkan, yang dijelaskan dengan istilah ‘ Doing  as  one  Likes’ .  Bila  tidak,  kita dipandang telah melakukan pelanggaran atas  peran  yang  diharapkan.  Pada umumnya  kita  tidak  suka  melanggar atau  keluar  dari  norma  yang  telah digariskan  oleh  masyarakat.  Seseorang melakukan tindakan seperti
menjalankan  peran  dalam  sandirwara kehidupan.
Dalam interaksi dengan manusia lain,  seseorang  akan  berperilaku  sesuai dengan  tuntutan  peran  yang  diemban. Anggota Komisi IV DPR RI
menyuarakan kepentingan rakyat karena mereka  menyesuaikan  dengan  tuntutan masyarakat  atas  peran  yang  mereka emban.  Peran  seorang  anggota  DPR yang  diharapkan  masyarakat  adalah untuk  memperjuangkan  kepentingan rakyat  sehingga  pemerintah  menyusun program  pembangunan  yang  berpihak rakyat. Muatan pesan komunikasi anggota Komisi IV DPR RI yang dalam rapat dengar pendapat dengan
Kementerian Pertanian tahun 2010 lebih banyak mengandung kepentingan masyarakat atau konstituen.

## Substansi
Hasil  penelitian  menunjukkan,
pesan  yang  disampaikan  lebih  banyak (80,1%) mengadung substansi permasalah,  prosedural  17,1%  dan gangguan  2,8%.  Data  ini  memberi  arti bahwa  selama  rapat  dengar  pendapat anggota DPR Komisi IV membicarakan hal-hal  yang  substantif,  sesuai  dengan agenda rapat. Dapat disimpulkan bahwa anggota  Komisi  IV  menyampaikan permasalahan yang substantif dan fokus pada persoalan yang sedang dibahas.
Walaupun  anggota  Komisi  IV telah  sering  melakukan  rapat  dengar pendapat,  ternyata  masih  terdapat  17,1 %  yang  membicarakan  prosedural  atau mekanisme rapat. Umunya yang dibicarakan  dalam  prosedural  adalah bagaimana  supaya  rapat  efisien  dalam penggunaan  waktu,  anggota  jangan berpanjang-panjang dalam menyampaikan pendapat.
Apabila  karakteristik  dikorelasikan  dengan  substansi  isi  pesan,  maka  dapat dilihat hasilnya pada tabel berikut:
Tabel 4. Korelasi antara karakeristik dengan substansi pesan N= 633 Substansi Jenis Kelamin  Umur  Pendidikan  Fraksi  Masa Bakti  Pekerjaan r .020 .037 .088 * -.051 .050 -.003 Sig .619 .261 .019 .141 .170 .946 *. Korelasi signifikan pada level 0.05. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa hanya pendidikan yang berkorelasi signifikan (r=0,088 p=0.019) dengan substansi pesan. Artinya tingkat pendidikan yang berbeda  akan  diikuti  oleh  perbedaan substansi pesan yang disampaikan. Besarnya  prosentase  pesan  yang substansi  pada  permasalahan  sesuai dengan penjelasan activity theory (EngestÓrm dalam Kaptelinin  dan Nardi  1997).  Menurut  penjelasan  teori tersebut,  bila  seseorang  dihadapkan
pada  suatu  persoalan,  sesorang  akan mencari solusi untuk mengatasi masalah yang  ada.  Perilaku  seseorang  didorong oleh  motif  untuk  mencari  solusi  atas masalah yang dihadapi. Tindakan tersebut  dilakukan  secara  sadar  dengan memanfaatkan  alat  yang  tersedia  dan bekerjasama dengan orang lain.
Tindakan  yang  diambil  disesuaikan dengan  aturan  dan  konteks.  Struktur tindakan  yang  diambil  terdiri  dari norma, pembagian kerja dan konteks.
ISSN 1693-3699                                                                                  Februari 2012, Vol.10, No.1
Rapat  dengar  pendapat  Komisi IV  DPR  RI  dengan  Kementerian Pertanian tahun 2010
sudah direncanakan  dan  dijadwalkan.  Artinya masalah  yang  akan  dibahas  sudah diagendakan  sebelumnya.  Agenda  rapat tersebut  diberitahukan  kepada  peserta tentang tema yang akan dibahas. Sesuai activity  theory ,  agenda  ini  menjadi masalah  bagi  anggota  Komisi  IV  DPR RI  yang  perlu  dicari  jalan  keluar. Bersama-sama  dengan  anggota  lain mereka  membahas  setiap  agenda  agar diperoleh  jalan  keluar  yang  terbaik. Dalam  Tatatertib  DPR  telah  diberikan mekanisme  rapat sebagai aturan. Secara bersama-sama  mereka  mencari  solusi yang terbaik.  Solusi  yang diambil perlu mencapai  kesepakatan untuk  dijakdikan kesimpulan.  Kesimpulan  rapat  sangat tergantung  pada  konteks  (waktu  dan situasi) rapat.
Tema  atau  agenda  rapat  yang diberitahukan  sebelumnya  merupakan masalah  bersama  yang  akan  dicari solusi  oleh  anggota  Komisi  IV  DPR. Sewaktu  hadir  dalam  rapat  dengar pendapat, para anggota sudah menyadari  permasalahan  yang  akan dibahas dan sudah memikirkan solusinya.  Atas  permasalahan  inilah para anggota Komisi IV DPR RI dalam rapat  dengar  pendapat,  pesan-pesan komunikasi  yang  disampaikan    tidak keluar dari agenda yang telah ditetapkan.

## Orientasi
Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa sebagian besar (42,1%) orientasi pesan dalam rapat adalah untuk memecahkan  masalah,  sebanyak  32,7% menyudutkan  pihak  lain,  dan  sebanyak 25,1 % orientasi eksistensi diri. Artinya anggota  Komisi  IV  lebih  banyak menyampaikan pesan dalam rapat untuk memecahkan  masalah  yang  sedang dibahas.
Dalam  rapat  anggota  Komisi  IV  juga banyak  (32,7%)  menyudutkan  pihak
lain.  Hal  ini  sejalan  dengan  fungsi pengawasan.  Dalam  rapat  anggota Komisi  IV  sering  mengemukakan  fakta di  lapangan  yang  menunjukkan  pihak pemerintah  yang  kurang  menjalankan program pemerintahan yang baik.
Anggota  Komisi  IV  telah  menerima pengaduan  dan  data  dari  masyarakat bahwa program pertanian kurang berpihak kepada masyarakat. Sebanyak 25,1 % orientasi pesan komunkasi yang disampaikan menunjukkan  eksistensi  diri  karena hanya  mengulang-ulang  pendapat  yang dikemukakan peserta lain. Dalam pesan yang disampaikan sekedar menunjukkan  kehadiran  dan  hak  yang dimiliki sebagai anggota. Pendapat yang disampaikan dalam eksisensi  diri hanya berupa penegasan atas pendapat sebelumnya. Tingginya pesan yang berorientasi  menyudutkan  pihak  lain terlihat  cukup  besar.  Hal  ini  dapat dijelaskan  bahwa  anggota  DPR  adalah berperan  sebagai  pengawas  pemerintah. Dalam  konteks  pengawasan  beberapa cara yang dilakukan adalah
menyudutkan  pihak  yang  diawasi.  Kita lihat  bahwa  banyak  anggota  DPR Komisi  IV  yang  memiliki  pengalaman priode pertama sebagai anggota DPR.
Sehubungan dengan pengalaman baru  bagi  sebagian  anggota  komisi  IV
DPR  perilaku  pengawasan  akan  lebih menonjol. Sebagaimana dijelaskan novelty  theory ,  sesuatu  yang  baru  akan lebih  menarik  perhatian  (Coates  & Humphreys  2003).  Karena  menemui sesuatu  yang  baru  kita  akan  lebih menaruh  banyak  perhatian.  Akibat kebaruan itu cenderung untuk diaktualisasikan dalam kehidupan. Seseorang yang baru memiliki kekuasaan sebagai pengawas, pengawasan  yang  dilakukan  akan  lebih intens.  Sebagaimana  halnya  seseorang yang sudah sering dan lama mengerjakan sesuatu secara runtin akan menimbulkan  kebosanan.  Hal  yang
sama juga dikemukakan dalam hawthorne  effect ,  di  mana  perilaku seseorang  yang  sedang  diperhatikan akan  memberikan  reaksi  yang  lebih positif  daripada  yang  tidak  sadar diperhatikan. (Roethlisberger 1966).
Bila  orientasi  eksistensi  diri digabungkan dengan orientasi
menyudutkan  pihak  lain  prosentasinya cukup  besar  (57,4%).  Artinya  kedua kelompok ini termasuk pihak yang tidak berorientasi  memecahkan masalah  yang sedang dihadapi.Karena dalam pendapat mereka  tidak  ada  ide  baru  dalam mencari  solusi  atas  permasalahan  yang sedang dibahas.
Sebagaimana  dikemukakan  oleh Bimber,  dalam  merumuskan  kebijakan politik,  pendapat  yang  netral  tidak diperlukan  dan  tidak  cukup  berguna. Karena  pendapat  yang  netral  hampir
sama  dengan  tidak  berpendapat  dan tidak  memberikan  jalan  keluar  atas persoalan yang dihadapi, ( dalam
Blevins & Anton, 2008) Artinya,  bila  pendapat  yang dikemukakan sekedar mendukung pendapat terdahulu berarti tidak menunjukkan  adanya  solusi  yang  baru dan hanya menunjukkan posisi pendapat pada  salah  satu  pihak.  Pendapat  seperti ini lebih condong pada sekedar menunjukkan  eksistensi  dan  posisi politik.  Orientasi  memecahkan  masalah dari  pendapat  yang  mendukung  atau netral  kurang  kuat  menunjukkan  usaha mencari jalan terbaik dalam menghadapi masalah. Bila  karakteristik  dikorelasikan dengan  orientasi  hasilnya  dapat  dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 5. Korelasi antara karakeristik dengan orientasi N = 633 Orientasi Jenis Kelamin  Umur Pendidikan  Fraksi  Masa Bakti Pekerjaan r -.030 .057 .109 ** .058 .005 .042 Sig .419 .075 .002 .080 .890 .241 **. Korelasi signifikan pada level 0.01. Tabel  5  menunjukkan  tingkat pendidikan berkorelasi signifikan (r=0,109  p=0.002)  dengan  orientasi pesan. Artinya perbedaan tingkat pendidikan  diikuti  oleh  perbedaan orientasi pesan komunikasi.
Jenis Alasan
Jenis alasan yang banyak (62,2%)  digunakan anggota Komisi  IV dalam  mendukung  pendapatnya  adalah gejala.  Gejala  yang  dimaksud  adalah peristiwa-peristiwa  yang  ditemui  di lapangan  yang  diserap  selama  masa reses  atau  pengaduan  masyarakat. Artinya  anggota  Komisi  IV  dalam menyampaikan  pendapat  dalam  rapat cenderung didukung oleh  alasan berupa fakta  dan  data.  Hal  ini  dapat  diterima, karena  anggota  Komisi  IV  telah melakukan kunjungan kerja dan pengawasan di lapangan.
Jenis  alasan  kedua  yang  banyak (10,1%)  diggunakan  adalah  kriteria,
yaitu patokan tertentu dalam membahas persoalan. Alasan kedua banyak dipakai oleh  anggota  Komisi  IV  DPR  adalah kriteria  (10,1%).  Hal  ini  cukup  masuk akal, karena anggota
DPR menempatkan  diri  mereka  sebagai pengawas  sedikit  lebih  tinggi  dari kementerian.  Dalam  posisi  lebih  tinggi ada  kecenderungan  untuk  mengajari atau memberi petunjuk pada  yang lebih rendah.  Dalam  memberi  petunjuk  atau mengajari  tersebut  diperlukan  suatu kriteria  pekerjaan  yang  baik  dan  benar. Demikian  juga  sewaktu  menilai  suatu pekerjaan pihak lain, diperlukan kriteria untuk menunjukkan keberhasilan pekerjaan  tersebut.  Karena  dengan kriteria  itulah  alat  untuk  melakukan evaluasi keberhasilan.
Hanya  7,3  %  anggota  Komisi  IV yang  menyampaikan  pendapat  tanpa alasan.  Bentuk  alasan  logika  (9,8%),
ISSN 1693-3699                                                                                  Februari 2012, Vol.10, No.1
sebab  akibat  (5,8%),  dan  perbandingan
(4,7) lebih sedikit digunakan. Bila  karakteristik  dikorelasikan dengan  jenis  alas  an,  hasilnya  dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 6. Korelasi antara karakeristik dengan jenis alasan pesan N = 633 Alasan Jenis Kelamin Umur  Pendidikan  Fraksi Masa Bakti Pekerjaan R -.042 .056 .051 -.113 ** -.068 -.078 * Sig .257 .076 .153 .001 .089 .027
**. Korelasi signifikan pada level 0.01. *. Korelasi signifikan pada level 0.05.
Fraksi  berhubungan  signifikan (r= -0,113 p=0.001)  dengan jenis alasan yang  digunakan,  namun  arah  hubungan tersebut besifat negatif. Artinya perbedaan fraksi  akan diikuti oleh jenis alasan yang berbeda secara negatif.
Jenis  pekerjaan  berhubungan signifikan  (r=  -  0,78  p=0.027)    dengan jenis  alasan  yang  digunakan  namun hubungan bersifat negatif. Artinya jenis pekerjaan  yang  berbeda  akan  diikuti oleh  jenis  alasan  yang  berbeda  dalam hubungan negatif.

## Bentuk Bukti
Bukti yang paling banyak (45,5%)  digunakan  oleh  Komisi  IV dalam  menyampaikan  pendapat  dalam rapat  adalah  naratif.  Urutan  kedua  dan ketiga  bentuk  bukti  yang  digunakan adalah    rasionalisasi  (21,5%)  dan pengalaman langsung (17,1%).
Sedangkan  bukti  yang  paling  sedikit
(0,2%) digunakan adalah demonstrasi. Anggota  Komisi  IV  yang  tidak menyertakan bukti dalam
menyampaikan  pendapat  ditemukan  7,1 %. Artinya pendapat  yang tidak disertai bukti dihindari oleh anggota Komisi IV. Hal ini dapat dipahami, karena pendapat tanpa  dukungan  bukti  akan  terkesan subyektif. Menyampaikan pendapat
tanpa dukungan bukti akan menunjukkan
kekurangmampuan seseorang.  Pendapat  tanpa  bukti  juga akan mudah ditolak atau diabaikan oleh pihak  lain.  Agar  pendapat  kita  tidak dapat  dibantah,  sertakan  bukti  yang kuat.
Bukti dengan menggunakan testimony  atau  merujuk  pendapat  orang lain  jarang  digunakan  (6.8%).  Hal  ini dapat  dimaklumi.  Bila  bukti  ini  yang disampaikan, pelaku telah menunjukkan dirinya kurang menguasai persoalan dan kurang  bukti  faktual.  Seolah-olah  yang bersangkutan kurang melaksanakan tugasnya dengan baik.
Bentuk  bukti  naratif  adalah retoris yang berusaha menjelaskan suatu persoalan  sehingga  dapat  dipahami  dan dianggap penting. Dalam bahasa promosi, naratif adalah usaha mendramatisasi  fakta  sehingga  menjadi penting (Shimp 2007). Secara sederhana narasi  dikenal  sebagai  cerita  tentang peristiwa  yang  dirangkai  oleh  penutur dengan  kronolis  waktu  agar  menjadi perhatian  pendengarnya.  Bukti-bukti yang  diperoleh  di  lapangan  dirangkai dalam  suatu  narasi  yang  sistematis sehingga menjadi sulit
untuk dibantahkan.
Bentuk  bukti  kedua  dan  ketiga yang  banyak  digunakan  oleh  anggota Komisi  IV  DPR  adalah  rasionalisasi (21,5%)  dan  pengalaman  langsung (17,1%). Hal ini juga memberikan bukti yang  cukup  kuat.  Karena  argumentasi yang rasional dan logis serta pengalaman langsung akan sulit dibantah. Walaupun rasional dan pengalaman langsung belumlah menjadi kekuatan  mutlak  dalam  bukti,  tetapi rasionalitas  dan  pengalaman  langsung merupakan  suatu  indikasi  orang  yang bersangkutan  memiliki  bukti  dia  telah melaksanakan  pekerjaan  sebagai  mitra dan pengawas pemerintah.
ISSN 1693-3699                                                                                  Februari 2012, Vol.10, No.1
Bila  karakteristik  dikorelasikan
dengan  bentuk  bukti,  hasilnya  dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 7. Korelasi antara karakeristik dengan bentuk bukti N = 633 Bukti Jenis Kelamin  Umur  Pendidikan  Fraksi  Masa Bakti Pekerjaan r -.149 ** .012 -.045 .001 .033 .021 Sig .000 .709 .192 .975 .332 .546 **. Korelasi signifikan pada level 0.01. Dari tabel di atas dapat diketahui variabel jenis kelamin berkorelasi dengan  bentuk  bukti.  Jenis  kelamin yang  berbeda  berhubungan  signifikan (r=  -0,149  p=0.000)  dengan  bentuk bukti  yang  disampaikan.  Artinya  jenis kelamin  yang berbeda akan diikuti oleh penyampaian bentuk bukti yang berbeda pula. Hal  ini  dapat  diterima,  karena
antara laki-laki dan perempuan memiliki  cara  berkomunikasi  yang berbeda  (Kroløkke  &  Sørensen  2006).
Cara  berkomunikasi  yang  berbeda tersebut  termasuk  berbeda  kandungan bukti dalam pesan yang disampaikan.

## Akomodatif
Sebagian  besar  (65,1%)  anggota Komisi IV dalam rapat bersifat akomidati (bersedia menerima) akomodatif.  Setelah  pendapat  mereka dijawab oleh pihak Kementerian Pertanian anggota Komisi IV cenderung
menerima  jawaban  tersebut.  Hanya sebagian  kecial  (34,9%)  yang  besifat tidak akomodatif.
Menjadi menarik sikap akomodatif  yang  telah  ditunjukkan anggota Komisi IV. Anggota Komisi IV jarang  yang  bersikeras  ( ngotot )  dalam menyampaikan pendapat kepada Kementerian  Pertanian.  Jawaban  yang diberikan  oleh  Kementerian  Pertanian cenderung  diterima.  Pihak  Kementerian Pertanian dapat diduga memiliki kemampuan  komunikasi  yang  baik, dapat  dengan  mudah  membuat  anggota Komisi IV menerima jawaban. Anggota
Komisi  IV  cepat  puas  dengan  jawaban yang diberikan oleh Kementerian Pertanian. Perbedaan jenis kelamin mempengaruhi  kesediaan  menerima. Hal  ini  sudah  dijelaskan  pada  bagian terdahulu.  Dimana  perbedaan  sifat psikologis dan biologis antara perempuan  dan  laki-laki  membawa perbedaan  pada  cara  mensikapi  pesan orang  lain  (Kotler  &  Amstrong  1991) dan (Schroder 2008).
Sedangkan perbedaan umur, pengalaman  dan  tingkat  pendidikan ternyata  membawa  perbedaan  pada kesediaan  menerima.  Hal  ini  sesuai dengan cognitive  complexity yang dikemukakan oleh Delia ( dalam Griffin 2006).  Seseorang  telah  meng-konstruk persepsinya  terhadap  kehidupan.  Bagi orang  yang  memiliki  kognitif  yang kompleks  maka  akan  lebih  memiliki kemampuan  hidup  sosial  lebih  baik. Orang seperti ini akan lebih bijak dalam menghadapi kehidupan.
Kognitif  yang bersifat  kompleks memiliki  kemampuan  komunikasi  dan daya  argumentasi  dalam  menghadapi permasalah.  Sedangkan  kognitif  yang kurang komplek kurang mampu berkomunikasi sehingga sering menyelesaikan  persoalan  yang  dihadapi dengan marah (emosi). Dapat dijelaskan bahwa kesediaan  menerima  (sifat  akomodatif) anggota  Komisi  IV  terhadap  pesan- pesan  komunikasi  yang  disampaikan oleh  Kementerian  Pertanian  disebabkan oleh  keadaan  kognitif  anggota  DPR yang  sudah  kompleks.  Sehingga  dalam
ISSN 1693-3699                                                                                  Februari 2012, Vol.10, No.1
menanggapi  persoalan-persoalan  lebih
dapat menerima atau
besifat akomodatif.

## Kejelasan
Hasil  penelitian  menunjukkan sebagian  besar  (89,91%)  pesan  yang disampaikan  dalam  rapat  menggunakan kalimat  yang  jelas.  Hanya  sebagian kecil  (10,09%)  yang  tidak  jelas.  Dta tersebut memberikan arti bahwa
komunikasi yang dilakukan oleh
Anggota  Komisi  IV  DPR  dalam  rapat dengar  pendapat  dengan  Kementerian
Pertanian  menggunakan  kalimat  yang jelas.
Kalimat yang tidak jelas (10,09%)  merupakan  kalimat  yang mengandung
istilah-istilah asing. Anggota  Komisi  IV  DPR  cukup  sedikit menggunakan istilah asing. Penggunaan istilah  atau  bahasa  asing  dalam  rapat sedikit digunakan. Gambaran ini merupakan hal  positif.  Anggota Komisi IV DPR RI menyukai Bahasa Indonesia dan menggunakannya dalam rapat.
Kalimat  yang  digunakan  oleh anggota  Komisi  IV  DPRI  dalam  rapat dengar  pendapat  dengan  Kementerian Pertanian  2010  (89,91  %)  disampaikan dengan  jelas.  Ini  merupakan  gambaran penggunaan  bahasa  yang  baik  dan benar.  Penggunaan  bahasa  dan  kalimat anggota  Komisi  IV  DPR  RI  sangat bagus.  Ini  merupakan  gambaran  bahwa anggota  DPR  adalah  orang  memiliki integritas tinggi dalam berbahasa Indonesia.  Data  ini  juga  memberi petunjuk  bahwa  anggota  DPR  terdidik dan  terlatih  dalam  menyampaikan pendapat kepada pihak lain.
Bahasa dan kalimat yang digunakan  sedikit  yang  kurang  jelas (sulit  dipahami).  Kalimat  yang  kurang jelas    disebabkan  susunannya  kurang sistematis  dan  menggunakan  istilah asing.  Menurut  Gamble  dan  Gabble (2005) kejelasan bahasa adalah menunjukkan cara berpikir. Bila bahasa yang  digunakan  jelas,  maka  cara
berpikir  yang  bersangkutan  adalah sistematis atau sebaliknya.

## Cara Penyampaian Pesan
Hasil  Penelitian  menunjukkan bahwa sebagian besar (51,98%) strategi penyampaian  yang  digunakan  adalah Asertif.  Strategi  penyampaian  pesan yang  kedua  banyak  digunakan  adalah Direktif  (26,86%).  Sedangkan  strategi penyampaian  pesan  yang  paling  jarang digunakan adalah Deklaratif (3,64%).
Penggunaan asertif dapat dimaklumi,  karena  setiap  berbicara anggota Komisi IV DPR selalu didahului kalimat asertif atau penghormatan  terhadap  orang  lain. Budaya menghormati banyak diterapkan dalam rapat dengar pendapat antara  Anggota  Komisi  IV  DPR  RI dengan  Kementerian  Pertanian  tahun 2010. Sedangkan strategi Direktif adalah memberikan perintah atau pengarahan  kepada  pihak  lain.  Strategi Direktif kedua terbanyak yang digunakan  karena  Anggota  merasa wakil  rakyat  yang  diberi  wewenang untuk  melakukan  pengawasan  terhadap pemerintah.  Dalam  menjalankan  fungsi pengawasan  inilah  Anggota  Komisi  IV DPR menggunakan kalimat-kalimat ujaran  perintah.  Hal  ini  dapat  terlihat ketika pendapat-pendapat
yang disampaikan sudah beberapa kali, tetapi pihak  Kementerian  Pertanian  belum melaksanakan, maka anggota DPR lebih telah  memerintahkan.  Kesan  sebagai pengawas pemerintah tindakan
menggunakan  kalimat  perintah  sangat wajar digunakan.
Bentuk  ini  banyak  digunakan karena budaya yang dianut oleh Bangsa Indonesia  yang  selalu  memberi  rasa hormat  pada  lawan  bicara.  Kebiasaan menggunakan bentuk asertif merupakan gambaran  bahwa  pelaku  menjunjung tinggi  harkat  dan  martabat  manusia. Walaupun  teman  berbicara  adalah lawan  politik  atau  musuh,  orang
ISSN 1693-3699                                                                                  Februari 2012, Vol.10, No.1
Indonesia  cenderung  mengedepankan penghormatan.
Di  sisi  lain,  Bangsa  Indonesia pada umumnya tidak menyukai komunikasi  yang  menelanjangi  pribadi orang  di  depan  umum  seperti  dalam rapat.  Bangsa  Indonesia  masih  syarat dengan  sopan  santun.  Hal  ini  sejalan dengan  pendapat  Edward  T.  Hall
( dalam Griffin 2006) masyarakat memiliki dua karakter budaya komunikasi  yaitu high-context  culture
(collectivistic)  dan  low-context  culture (individualistic).
Dalam masyarakat yang
memiliki  budaya  komunikasi  konteks rendah, pesan komunikasi mudah dipahami  karena  diutarakan  secara eksplisit.  Sedangkan  masyarakat  yang memiliki  budaya  konteks  tinggi,  pesan komunikasi  sulit  ditafsirkan maksudnya karena  implicit.  Budaya  komunikasi konteks  tinggi  termasuk  bangsa  di  Asia dan  budaya  komunikasi  konteks  rendah adalah bangsa Eropa dan Amerika.
Pendapat senada juga
dikemukakan oleh Gamble  dan Gamble (2005),  Philipsen  ( dalam Griffin  2006), dan  Carte  dan  Fox  (2006)  bahwa  cara komunikasi  dipengaruhi  oleh  budaya.
Setiap budaya memiliki gaya berkomunikasi. Sehubungan dengan hasil penelitian  di  atas,  bentuk  komunikasi yang  banyak  digunakan  oleh  anggota Komisi  IV  DPR  dalam  rapat  pendapat dengan Kementerian Pertanian dipengaruhi  oleh  budaya  timur  yang selalu menghormati lawan komunikasinya. Bentuk  komunikasi  deklaratif jarang  digunakan  (3,64%)  karena  sifat kalimat seperti ini tidak tepat disampaikan  dalam  rapat.  Deklaratif adalah kalimat yang memastikan sesuatu akan terjadi dan mendeklarasikan  atas  suatu  persoalan. Kalimat deklaratif
menunjukkan kekuasaan  penuh  ada  pada  si  penutur. Sementara dalam rapat dengar pendapat adalah  suatu  pertemuan  diskusi  untuk membahas  langkah-langkah  pemecahan masalah secara bersama-sama.

## Korelasi antara pesan
Namun  bila  jenis  agenda  rapat dikorelasikan  dengan  variabel  muatan kepentingan,  substansi,  orientasi,  jenis alasan,  bentuk  bukti  dan  akomodatif dapat  dilihat  gambarannya  sebagai berikut:
Tabel 8. Korelasi antara jenis agenda rapat dengan muatan kepentingan , kesesuaian, orientasi, jenis alasan, bentuk buki dan akomodatif) N= 4605 Jenis rapat Kepentingan  Substansi Orientasi Jenis alasan Bentuk bukti r -.054 -.032 .171** -.063 -.040 Sig .109 .356 .000 .054 .220
**. Korelasi signifikan pada level 0.01.
Dari tabel tersebut dapat diketahui jenis agenda rapat berhubungan signifikan (r=0.171 p=0.000)  dengan  orientasi.  Artinya perbedaan  jenis  agenda  rapat  diikuti oleh perbedaan orientasi pesan.
Anggota DPR sebagai
aktor
komunikasi politik Dalam dunia politik hidup bagai panggung sandiwara. Perilaku
komunikasi  para  aktor  politik  sulit ditebak  arah  dan  maksud  khususnya bagi  orang  awan.  Peran-peran  yang mereka  pertontonkan  sulit  menjadi acuan  bagi  masyarakat.  Sebagaimana dikemukakan oleh Edelman sifat konstitutif politik dan retorika politik  adalah sulit  untuk ditafsirkan dan kadang bersifat kontroversial. Kondisi itulah yang
ISSN 1693-3699                                                                                  Februari 2012, Vol.10, No.1
membuat  mereka  disebut  orang  politik. ( dalam Blevins & Anton, 2008).
Dalam  rapat  dengar  pendapat antara Komisi IV dengan Kementerian Pertanain  terjadi  komunikasi  politik. Sebagai  lembaga  politik,  anggota  DPR dituntut untuk menjalankan peran tertentu  seperti  pengawas  pemerintah, pendukung pemerintah, penyampai aspirasi  rakyat,  dan  lain-lain.  Sewaktu anggota  Komisi  IV  berinteraksi  dengan Kementerian  Pertanian  dalam  rapat dengar  pendapat  telah  menjalankan peran sebagaimana yang diharapkan.
Menurut Erving Goffman ( dalam Ritzer  2003)  interaksi  sosial dimaknai  sama  dengan  pertunjukan drama  di  atas  pentas.  Manusia  adalah aktor yang
berusaha untuk menggabungkan  karakteristik  personal dan  tujuan  kepada  orang  lain  melalui “pertunjukan dramanya sendiri”. Dalam mencapai  tujuannya  tersebut,  manusia akan mengembangkan perilaku-perilaku yang  mendukung  perannya  tersebut. Selayaknya  pertunjukan  drama,  aktor juga harus mempersiapkan kelengkapan pertunjukan.  Kelengkapan  ini  antara lain  memperhitungkan  setting,  kostum, penggunakan kata (dialog) dan tindakan non verbal lain.  Hal ini dilakukan untuk meninggalkan  kesan  yang  baik  pada lawan  interaksi  dan  memuluskan  jalan mencapai tujuan.
Goffman  juga  melihat  bahwa ada  perbedaan  akting  yang  besar  saat aktor  berada  di  atas  panggung  (“ front stage ”)  dan  di  belakang  panggung (“ back stage ”)  drama  kehidupan.
Kondisi akting di front stage terdiri dari dua  bagian  yaitu setting dan front personal.
Setting mengacu pada
pemandangan  fisik  yang  harus  ada  jika harus  menjalankan  peran.  Sedangkan front  personal terdiri  dari  berbacai macam  perlengkapan  yang  bersifat menyatakan perasaan.
Goffman  ( dalam Ritzer  2003) juga  membagi  front  personal    menjadi
dua  yaitu  penampilan  dan  gaya.
Penampilan adalah berbagai jenis barang  yang  menunjukkan  status  sosial aktor.  Sedangkan  gaya  adalah  tindakan yang diharapkan penonon untuk dimainkan. Front stage adalah
pertunjukan  actor  dan  actor  sedang berada  dalam  bagian  pertunjukan.  Saat itu  aktor  berusaha  untuk  memainkan peran kita sebaik-baiknya agar penonton memahami tujuan dari perilakunya.
Sedangkan back  stage adalah keadaan dimana kita berada di belakang panggung,  dengan  kondisi  bahwa  tidak ada  penonton.  Sehingga  kita  dapat berperilaku  bebas  tanpa  mempedulikan plot perilaku bagaimana yang harus kita bawakan.
Dalam  kaitan  dengan  rapat dengar pendapat  antara anggota Komisi IV  dengan  Kementerian  pertanian, masing-masing  pihak  dalam  rapat  telah memainkan  drama  komunikasi  politik. Panggung  depan  bagi  anggota  Komisi IV  berbicara  menyuarakan  atas  nama kepentingan  rakyat  dengan  retorika sedemikian  rupa  sehingga  orang  lain memandangnya telah menjalankan peran  yang  seharusnya.  Konteks  rapat dengar pendapat telah membawa perilaku  mereka  para  peran  seorang wakil  rakyat.  Sementara  di  panggung belakang  anggota  Komisi  IV  adalah anggota  masyarakat  yang  berperilaku spontan  seperti  orang  kebanyakan sewaktu  berada  dalam  keluarga  atau sahabatnya.
Intinya  dalam  interaksi  sosial kita  sering  menyembunyikan  sesuatu untuk  mendukung  peran  dan  tujuan tertentu.  Apa  yang  kita  lakukan  adalah rekayasa  peran  tingkat  tinggi  agar  kita tidak salah di depan publik.

## 5. SIMPULAN
Perilaku  komunikasi  anggota komisi  IV  DPR  RI  dalam  rapat pendapat  dengan  kementerian  pertanian 2010  menunjukkan  bahwa  terdapat
kesadaran yang tinggi dalam
menjalankan peran sebagai wakil rakyat dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat. Hal  ini  tergambar  dari  muatan  pesan yang  disampaikan  lebih  dominan  untuk kepentingan  masyarkarat.  Setiap  acara rapat  dengar  pendapat  para  anggota berorientasi  pada  pemecahan  masalah yang menjadi agenda rapat. Namun bila ditinjau dari permasalahan agenda  yang penting  untuk  rayat  (petani)  komisi  IV masih kurang perhatian
Sedangkan dari strategi komunikasi  yang  dilakukan,  anggota komisi  IV  lebih  bersifat  akomodatif, mengutarakan  pendapat  dengan  kalimat yang jelas, gaya asertif (penuh penghormatan) dengan penyertaan bukti dan alasan yang kuat.
Perilaku komunikasi yang dipertunjukkan  sudah  cukup  baik, namun  perlu  perhatian  agenda  rapat yang  lebih  berpihak  pada  kepentingan petani sebagai konstituen yang dominan di pedesaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Brookers, Wills (1998) Cultural Studies , Hodder Headline Plc.,
London.
Carte,  Penny  and  Fox,  Chris  (2006),
Bridging  the  Culture  Gap:  A Practical  Guide  to  International Business Communication (alihbahasa: Anggraeni, PT.Indeks, Jakarta Emmert, Philip & Barker, Larry L., (1989) Measurement of Communication Behavior ,
Longman, New York. Esser, Frank & Pfetsch,  Barbara  (2004) Coparing Political Communication: Theories, Cases and Challenges , Cambridge  Univerisity  Press, UK.
Fisher,  B.  Aubrey,  (1986) Teori-Teori Komunikasi ,  disunting  Jalaluddin
Rakhmat, Remadja Karya, Bandung. Gamble,  Teri  Kwal  and  Gamble,
Michael, (2005) Communication Work ,  Eight  edition,  McGraw Hill, Boston.
Goldberg,  Alvin  A.  &  Larson,  Carl  E.,
(1985) Komunikasi  Kelompok, Proses-proses diskusi dan penerapnnya , alihbahasa Koesdarini Sumuati dan Gary R. Jusuf, UI-Press, Jakarta.
Griffin,  EM.  (2006) A  First  Look  At Communication  Theory .  Sixth edition.  America,  New  York:
McGraw-Hill Companies, Inc. Kippendorf,  Klaus,  (1993) Analisis  Isi: Pengatar ke Metodologi ,
Alihbahasa  Farid  Waliji,  PT.
RajaGrafindo Persada, Jakarta. Santoso,  F.  Harianto,  dkk.  (2010) Wajah  DPR  dan  DPD  2009- 2014,  Latarbelakang  Pendidikan dan Karir, Kompas, Jakarta, Kroløkke,  Charlote  and  Sørense,  Anne Scott (2006) Gender Communication Theoris and Analyses  From  Science  To Performance , Sage Publications,
London.
Kotler,  Philip  &  Amstrong,  Gary,
(1991) Principle  of  Marketing,
Fifth  edition,  Prentice  Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
Larson,  Charles  U.,  (2004) Persuasion:
Reception  and  Responsibility , Tenth edition, Thomson Warsworth, Belmont, California.
Littlejohn,  Stephen  W.  &  Foss,  Karen A.,  (2008) Theories  of  Human Communication ,  Ninth  Edition, Thomson Wadsworth, Belmont. Lowery, Shearon A. & DeFleur, Melvin L.,  (1995) Milesstones  in    Mass
Communication Research: Media  Effects ,  Third  edition,
Longman, New York, USA. Newman, Bruce I., (1999) Handbook of Political Marketing , Sage Publication, London.
ISSN 1693-3699                                                                                  Februari 2012, Vol.10, No.1
Newsom,  Doug  &  Carrell,  Bob  (2001 )
Public  Relations  Writing:  Form and Style , Sixth edition, Warsworth  Thomson  Learning, Belmont, California. Nimmo, Dan (2004), Komunikasi Politik (komunikator, pesan, dan media) ,  Bandung,  PT.Remaja
Rosdakarya.
Ritzer, George & Goodman, Douglas J.,
(2005) Teori  Sosiologi  Modern , edisi keenam, diterjemahkan
oleh Alimandan, Prenada Media, Jakarta. Rush,  Michael  &  Althoff,    Phillip, (2002) Pengantar Sosiologi
Politik , Jakarta; Rajawali Press. Shimp,  Terence  A.,  (2007) Integrated Marketing  Communication  in Advertising and Promotion , Thomson South-Western, China. Scudder, Joseph, (2004) “Social Scientific Approaches to Persuasion”,    dalam  Charles  U. Larson, Persuasion:  Reception and Responsibility , Tenth
edition,  Thomson  Wadswort,
Totonto, Canada.
Severin,  Werner  J.  &  Tankard,  James
W.,  (2005) Teori  Komunikasi Sejarah, Metode, dan Terapan di Dalam Media Massa , Alihbahasa:  Sugeng  Hariyanto, Prenada Media, Jakarta. Soetjipto,  Ani  W.,  (2000)  Hak-Hak Politik Wanita Indonesia: Refleksi  dan  Perjuangan  di  Era Reformasi,  dalam  Tapi  Omas Ihromi, dkk, Penghapusan
Diskriminasi  Terhadap  Wanita ,
Alumni Bandung.
Stempel  III,  Guido  H.;  Weaver,  David H; Wilhoit, G. Cleveland (Editor) (2003) Mass Communication  Research  and Theory , Pearson Edudation, New York. Wimmer,  Roger  D.  and  Dominick, Joseph  R.,  (2000) Mass  Media Research An Introduction ,
Wadsworth Publishing Company, Belmont C.A. Sumber lain: Anderson  ,  Carolyn  M.  and  Martin, Matthew  M.  (1995)  The  Effects of Communication Motives, Interaction  Involvement,  and
Loneliness  on  Satisfaction :  A Model  of  Small  Groups , Small Group  Research 1995  26:  118, Jurnal sagepub.online http://sgr.sagepub.com/ content/26/1/118,  diunduh  24 Oktober 2010. Biro Pusat Statistik, (2009) Data Tenaga Kerja Indonesia 2009. http://www.bps.or.id (diunduh 29 September 2011)
Blevins, Jeffrey Layne and Anton,
Fernando, (2008) Muted voices in the legislative process: the role of scholarship in US Congressional efforts to protect children from internet pornography, New Media Society 2008 10: 115, (diunduh 28 November 2011 pukul 13.00) DPR-RI,    Mitra  kerja  Komisi  DPR-RI 2009-2014, http://www.dpr.go.id/id/Komisi/ Komisi-IV  (diakses  19  Oktober 2010) Coates,  Dennis  and  Humphreys,  Brad R.  (2003),  Novelty  Effects  of
New  Facilities  on  Attandace  at Professional  Sporting  Events, UMBC  Economics  Department Working Paper 03-101 , http://www.umbc. edu/economics/ wpapers/ wp_03_101.pdf, diunduh 12 Desember 2011 pkl 23.00 WIB) Ilham, Nyak, (2010) Analisis Sosial
Ekonomi dan Strategi Pencapaian Swasembada Daging 2010 , http:// pse.litbang. deptan. go. id/ ind/pdffiles/ ART4-2b (diunduh 28 November 2011 pukul 13.30)
ISSN 1693-3699                                                                                  Februari 2012, Vol.10, No.1
Kaptelinin, Victor & Nardi, Bonnie A.,
(1997) Activity Theory: Basic
Concepts and Applications ,
http://www.sigchi.org/chi97/proce edings/tutorial/bn.htm#U6 (diunduh 30 November 2011 pkl 10.00)
Masaki, Yoshitake (2004) Critique of J. L.  Austin’s  Speech  Act  Theory:
Decentralization  of  the  Speaker- Centered Meaning in Communication, Kyushu Communication  Studies .  2004. 2:27-43, http://www.caj1971. com/~kyushu/
KCS_02_Yoshitake.pdf, (diunduh 16 Januari 2011) Oishi,  Etsuko,  (2006) Austin’s Speech Act  Theory  and  the  Speech Situation, Esercizi  Filosofici 1, 2006,  pp.  1-14  ISSN  1970-0164 link:  http://www.univ.trieste.it/
~eserfilo/art106/ oishi106.pdf,
(diunduh 16 Januari 2011)
Poythress, Vern Sheridan (2008) Canon
and  Speech  Act:  Limitations  in Speech-Act Theory, with Implications  for  a  Putative Theory  of  Canonical  Speech Acts, Published in the Westminster Theological Journal 70  (2008):  337-354,
http://www.frame- poythress.org/poythress_articles/ 2008Canon.pdf,  (diunduh  16 Januari 2011), Roethlisberger,    (1966)  The  Hawthorne Effects, Historian Collection #9 ,
Baker Library, Harvard Business
School, http://www.library. hbs.edu/ hc/hawthorne/ 09.html#nine, diunduh 12 Dewember 2011 pukul 23.30) Yu,  Chong  Ho,  (2002)  Applications  of John Austin’s Speech-Act Theory to Chinese and American Contexts,
http://www.pdfchaser.com/Appli cations-of-John-Austin's-
Speech-Act-Theory-to-Chinese- and-....html  (diunduh  16  Januari 2011).