## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Volume : 21, Nomor : 2 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap
Pengguna Narkotika Jenis Shabu (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 758 K/Pid.Sus/2020)
Oleh :

## Adi Ariandi

## Abstract
Law  enforcement  against  narcotics crimes  has  been  widely  carried  out  by  law enforcers,  as  well  as  many  perpetrators  who have  been  sentenced  to  court  decisions  and are serving sentences in correctional institutions.
The  formulation  of  the  problem  in  this thesis is how to regulate criminal law/sanctions against users of shabu-shabu narcotics, how to apply  criminal  sanctions  to  users  of  shabu- shabu  narcotics,  how  the  judge's  legal considerations  impose  sanctions  on  users  of shabu-shabu  narcotics  in  the  decision  of  the Supreme Court Number 758 K/Pid.Sus/2020.
The  results  of  the  study  indicate  that the regulation of criminal law/sanctions against users  of  shabu-shabu  narcotics  based  on  Law Number  35  of  2009  concerning  Narcotics prioritizes  rehabilitation  of  narcotics  users,  but the criminal sanctions against drug dealers and precursors  are  very  high.  The  spirit  and purpose of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics  is  to  prevent  and  eradicate  illicit narcotics trafficking in Indonesia. The application  of  criminal  sanctions  against  users of  methamphetamine  type  narcotics  is  that  the defendant  is  imposed  with  a  criminal  sanction in  the  form  of  imprisonment  for  1  (one)  year and  6  (six)  months  and  a  fine  of  Rp. 800,000,000.00  (eight  hundred  million  rupiah) provided  that  if  the  fine  is  If  not  paid,  it will  be replaced with imprisonment for 2 (two) months. The  judge's  legal  considerations  for  imposing sanctions on users of shabu-shabu narcotics in the  Supreme  Court's  decision  Number  758 K/Pid.Sus/2020  are  in  accordance  with  the subsidiary  indictment  of  the  Public  Prosecutor and  have  fulfilled  the  elements  of  Article  112 paragraph  (1)  of  Law  No.  35  of  2009 concerning Narcotics and there is no justification  and  excuse  for  the  actions committed by the defendant.
Keywords: Judge's  Consideration,  Narcotics, Shabu.

## Abstrak
Penegakan  hukum  terhadap  tindak pidana  narkotika  telah  banyak  dilakukan  oleh penegak  hukum,  juga  terhadap  pelaku  telah banyak  pula  yang  dijatuhi  putusan  pengadilan dan menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan.
Rumusan  masalah  dalam  tesis  ini adalah    bagaimana    pengaturan  hukum/sanksi pidana  terhadap  pengguna  narkotika  jenis shabu-shabu,  bagaimana  penerapan  sanksi pidana    terhadap  pengguna  narkotika  jenis shabu-shabu, bagaimana pertimbangan hukum hakim menjatuhkan sanksi terhadap pengguna narkotika  jenis  shabu-shabu  dalam  putusan Mahkamah Agung Nomor 758 K/Pid.Sus/2020.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pengaturan  hukum/sanksi  pidana  terhadap pengguna narkotika jenis shabu-shabu berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009  tentang  Narkotika  lebih  mengedepankan rehabilitasi  terhadap  pengguna  narkotika, tetapi sangat tinggi sanksi pidananya terhadap pengedar  dan  prekursor  narkotika.  Semangat dan  tujuan  dari  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2009  tentang  Narkotika  adalah  untuk mencegah  dan  memberantas  peredaran  gelap narkotika  di  Indonesia.  Penerapan  sanksi pidana    terhadap  pengguna  narkotika  jenis shabu-shabu    adalah  terdakwa  dijatuhkan sanksi  pidana  berupa  penjara  selama  1  (satu) tahun  dan  6  (enam)  bulan  dan  pidana  denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  denda  tidak dibayar  maka  diganti  dengan  pidana  penjara selama  2  (dua)  bulan.  Pertimbangan  hukum hakim menjatuhkan sanksi terhadap pengguna narkotika  jenis  shabu-shabu  dalam  putusan Mahkamah  Agung  Nomor  758  K/Pid.Sus/2020 adalah telah sesuai dengan dakwaan subsidair dari  Jaksa  Penuntut  Umum  dan  telah memenuhi  unsur  Pasal  112  ayat  (1)  Undang- Undang  No.  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika serta  tidak  ada  alasan  pembenar  dan  alasan pemaaf  atas  perbuatan  yang  dilakukan  oleh terdakwa
Kata  Kunci: Pertimbangan  Hakim,  Narkotika, Shabu.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## I. PENDAHULUAN
A.  Latar Belakang Akhir-akhir ini permasalahan
penyalahgunaan  narkoba  di  Indonesia  tidak menurun,  namun  justru  semakin  kompleks. Peningkatan dimaksud terbukti. 1 Sejalan semakin meningkatnya penyalahgunaan narkoba,  pemerintah  telah  mengupayakan menindak  tegas  para  sindikat  dan  pengedar dengan  memberikan  hukuman  berat,  bahkan sampai  hukuman  mati.  Adapun  bagi  korban pengguna  atau  pecandu,  pemerintah  telah mengupayakan  untuk  mengurangi  dampak buruk  akibat  penggunaan  narkoba  yaitu dengan  cara  memberikan  fasilitas  rehabilitasi, baik  secara  medis  maupun  sosial.  Hal  ini dilakukan  agar  korban  pengguna  narkoba dapat  kembali  sembuh,  menjadi  manusia produktif, mampu bekerja memenuhi
kebutuhan  kehidupan  serta  keluarganya,  dan menjadi generasi bangsa yang sehat dan kuat.
Pengguna  narkotika  dapat  dibedakan antara  lain  sebagai  pecandu  narkotika  dan korban  penyalahgunaan  narkotika.  Pecandu narkotika merupakan orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika  dan  dalam  keadaan  ketergantungan pada  narkotika,  baik  secara  fisik  maupun psikis,  sedangkan  korban  penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika, karena dibujuk,
1 Parasian Simanungkalit, “Model Pemidanaan Yang Ideal Bagi Korban
Pengguna  Narkoba  Di  Indonesia”, Jurnal Yustisia, Vol.1  No.  3  September  -  Desember 2012, hlm.80.
diperdaya,  ditipu,  dipaksa  dan/atau  diancam untuk menggunakan narkotika. 2
Pecandu  narkotika  merupakan self victimizing  victims ,  karena  pecandu  narkotika menderita sindroma
ketergantungan
(dependence) yang  semula  disebut  adiksi  dan habitasi  akibat  dari  penyalahguna  narkotika yang  dilakukanya  sendiri. 3 Saat  ini  Indonesia dihadapkan  pada  permasalahan  narkotika yang sudah  sangat mengkhawatirkan, di mana terdapat  empat  juta  orang  lebih  yang  sudah terlanjur  mengkonsumsi  narkotika,  ditambah lagi dengan narkotika ilegal baik sintetis, alami, maupun narkotika jenis baru yang beredar luas di masyarakat. Segala upaya dalam menyelesaikan masalah narkotika di Indonesia sudah  banyak  dilakukan  terutama  oleh  para penegak  hukum,  akan  tetapi  sampai  saat  ini pecandu  narkotika  belum  berkurang  bahkan cenderung  bertambah.  Salah  satu  hal  yang menyebabkan  permasalahan  tersebut  belum dapat diselesaikan adalah pandangan masyarakat terhadap pengguna narkotika yang masih  dianggap  sebagai  pelaku  kejahatan, sampah  masyarakat,  dan  berbagai  stigma lainnya, sehingga pencandu dihukum penjara. 4
Pecandu  narkotika  menurut  undang- undang  di  satu  sisi  merupakan  pelaku  tindak pidana  penyalahgunaan  narkotika  adalah
2 Sumiati, Asuhan  Keperawatan  Pada Klien Penyalahgunaan & ketergatungan NAPZA , Trans Info Media, Jakatra,  2016, hlm.
2.
3 Sumarmo  Ma’sum, Penanggulangan Bahaya  Narkotika  dan  Ketergantungan  Obat , Haji Masagung, Jakarta, 2007, hlm 7.
4 Dadang  Hawari, Penyalahgunaan  & Ketergatungan  Narkotika., Fakultas  Kedoteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 12

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dengan  adanya  ketentuan  undang-undang narkotika  yang  mengatur  mengenai  pidana penjara  yang  diberikan  kepada  para  pelaku penyalahgunaan  narkotika.  Kemudian,  di  sisi lainnya  dapat  dikatakan  pecandu  narkotika tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan  adanya  ketentuan  bahwa  terhadap pecandu narkotika dapat dijatuhi vonis rehabilitasi.  Hal  ini  berarti  undang-undang  di satu sisi masih menganggap pecandu narkotika sebagai pelaku tindak pidana, dan di sisi lain merupakan korban dari penyalahgunaan  narkotika  yang  dilakukannya.
5
Pemidanaan terhadap pelaku
pengguna  narkoba  tidak  dapat  dipisahkan  dari sistem  pemidanaan  yang  dianut  oleh  sistem hukum di Indonesia. Tujuan sistem pemidanaan  pada  hakekatnya  merupakan operasionalisasi penegakan hukum yang dijalankan  oleh  sistem  peradilan  berdasarkan perangkat  hukum  yang  mengatur  berupa kriminalisasi  penyalahgunaan  dan  peredaran gelap  narkoba  yakni  Undang-Undang  Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 6
Sanksi  pidana  yang  dijatuhkan  kepada pecandu  narkotika  sebagai self  victimizing victims adalah  dalam  bentuk  menjalani  masa hukuman  dalam  penjara,  sedangkan  sanksi tindakan  yang  diberikan  kepada  pecandu narkotika  sebagai  korban  adalah  berupa pengobatan dan/atau perawatan yang
diselenggarakan dalam bentuk fasilitas
5 Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna,
Narkotika,  Psikotropika  dan  Gangguan  Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum , Nuha Medika, Yogyakarta, 2013, hlm. 1.
6 Dani  Krisnawaty  dan  Eddy  O.S. Hiariej, Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus , Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 99
rehabilitasi.  Sistem  pelaksanaannya  adalah masa pengobatan dan/atau perawatan dihitung sebagai masa menjalani hukuman. 7
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2009 tentang Narkotika telah menganut double track system dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika,  meskipun  masih  bersifat  kebebasan bagi  hakim  dalam  menjatuhkan  vonis  atau putusannya dalam menangani perkara pengguna/pecandu narkotika, berdasarkan keyakinan hakim dalam hal memberikan sanksi tindakan. 8
Perumusan  sanksi  terhadap  tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang  Narkotika  mengacu  pada double  track system , karena berdasarkan tinjauan victimologi  bahwa  pecandu  narkotika  adalah sebagai self  victimizing  victims yaitu  korban sebagai  pelaku,  victimologi  tetap  menetapkan penyalahgunaan  narkotika  sebagai  korban, meskipun  korban  dari  tindak  pidana/kejahatan yang  dilakukannya  sendiri.  Oleh  karena  itu, maka  pecandu  narkotika  yang  juga  sebagai korban  patut  untuk  mendapat  perlindungan. Namun,  karena  pecandu  narkotika  juga sebagai  pelaku  suatu  tindak  pidana  atau kejahatan maka juga harus tetap dihukum, oleh karena  hal  inilah  maka  dikatakan  bahwa double  track  system dalam  perumusan  sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah paling tepat. 9
7 Ibid , hlm.100.
8 Parasian  Simanungkalit, Op.Cit , hlm.26.
9 Gatot  Supramono, Hukum  Narkoba Indonesia , Djambatan, Jakarta, 2014, hlm.31.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Double track system dalam perumusan sanksi  terhadap  penyalahgunaan  narkotika merupakan  kebijakan  hukum  pidana  dalam formulasi  ketentuan-ketentuan  yang  mengatur mengenai  sanksi  yang  diberikan  kepada pelaku penyalahgunaan narkotika, yakni berupa  sanksi  pidana  dan  sanksi  tindakan mengingat  pelaku  penyalahgunaan  narkotika memiliki  posisi  yang  sedikit  berbeda  dengan pelaku  tindak  pidana  lainnya.  Di  satu  sisi merupakan  pelaku  tindak  pidana  yang  harus dihukum, namun di sisi lain merupakan korban dari  tindak  pidana  yang  dilakukannya  itu sendiri, sehingga perlu dilakukan suatu tindakan berupa rehabilitasi. Penentuan sanksi terhadap  pecandu  narkotika,  apakah  akan diterapkan sanksi pidana atau sanksi tindakan, penentuannya berada di tangan hakim. 10
Kebijakan  untuk  menempatkan  korban pengguna  narkoba  di  tempat  rehabilitasi  tidak dapat  berjalan  secara  baik  karena  masih terbentur  dengan  ketentuan  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dalam  hal  ini  korban  pengguna  narkoba sampai sekarang ini masih diposisikan sebagai pelaku  tindak  pidana,  akibatnya  mereka  tidak memperoleh  perawatan  dan  pemulihan  secara maksimal  karena  harus  mendekam  di  dalam penjara. Padahal  jika dicermati dengan seksama,  khususnya  dari  perspektif  medis, banyak  ahli  berpendapat  bahwa  sebenarnya para  individu  pengguna  narkoba  merupakan korban  sindikat  atau  mata-rantai  peredaran dan  perdagangan  gelap  narkoba  yang  sulit melepaskan diri dari ketergantungan.
Walaupun mungkin sebenarnya para pengguna  tersebut  ingin  lepas  dari  jeratan
10 Ibid , hlm.33.
narkoba tetapi  karena syarafnya sudah teracuni candu oleh zat adiktif maka hal itu sulit dilakukan,  oleh  karena  itu  pengguna  atau pecandu memerlukan penanganan yang berbeda dari pasien pada umumnya. 11
Rehabilitasi  merupakan  salah  satu bentuk  sanksi  tindakan  dan  hal  ini  sesuai dengan  Pasal  103  Undang-Undang  Narkotika ditegaskan  bahwa  hakim  dapat  memutus  atau menetapkan pecandu narkoba untuk menjalani pengobatan  dan  atau  perawatan.  Masa menjalani  pengobatan  dan  atau  perawatan diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana.  Hal  ini  selaras  dengan  salah  satu tujuan  dibentuknya  Undang-Undang  Narkotika yakni  untuk  menjamin  pengaturan  upaya rehabilitasi  medis  dan  sosial  bagi  pecandu narkotika. 12
Upaya yang dilakukan untuk mengurangi  tindak  kejahatan  penyalahgunaan narkotika  tidak  terlepas  dari  peranan  hakim sebagai  salah  satu  aparat  penegak  hukum yang  tugasnya  mengadili  tersangka  atau terdakwa.  Keputusan  hakim  dalam  mengambil suatu keputusan harus mempunyai pertimbangan yang bijak agar putusan tersebut bedasarkan  asas  keadilan.  Hakim  memiliki kebebasan untuk menentukan jenis pidana dan tinggi  rendahnya  pidana,  dan  hakim  juga mempunyai  kebebasan  untuk  bergerak  pada batas  minimum  dan  maksimum  sanksi  pidana yang  diatur  dalam  undang-undang  untuk  tiap tindak  pidana.  Hal  ini  dapat  menunjukkan bahwa  masalah  pemidanaan  sepenuhnya
11 Ibid , hlm.41.
12 Siswanto  Sumarto, Penegakan Hukum  Psikotropika  dalam  Kajian  Sosiologi Hukum ,  Rajagrafindo  Persada,  Jakarta,  2014, hlm.72.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
merupakan kekuasaan hakim. 13
Hakim  memberikan  putusan  terhadap pengguna narkotika shabu berdasarkan pertimbangan dan keyakinan hakim sebagaimana  dalam  kasus  Putusan  Nomor 758  K/Pid.Sus/2020  dengan  terdakwa  Rico Rizky  Siregar  Alias  Rico,  hakim  memberikan putusan  yang  lebih  ringan  dibandingkan dengan  tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum  yang menuntut  penjara  selama  8  (delapan)  tahun penjara  dikurangi  selama  terdakwa  berada dalam  tahanan  dan  denda  Rp.800.000.000,00 (delapan  ratus  juta  rupiah)  subsidair  6  (enam) bulan  penjara  akibat  penggunaan  narkotika jenis shabu.
Hakim pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat melalui putusan Nomor
449/Pid.Sus/2019/PN Rap menjatuhkan pidana kepada  terdakwa  oleh  karena  itu  dengan pidana  penjara  selama  5  (lima)  tahun  4 (empat)  bulan  dan  denda  sejumlah  Rp. 800.000.000,00  (delapan  ratus  juta  rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Kemudian dalam tingkat banding Pengadilan  Tinggi  Medan  dalam  putusan 1130/Pid.Sus/2019/PT.Mdn menjatuhkan pidana  kepada  terdakwa  oleh  karena  itu dengan  pidana  penjara  selama  4  (empat) tahun  dan  denda  sejumlah  Rp800.000.000,00 (delapan  ratus  juta  rupiah)  dengan  ketentuan apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar,  diganti dengan  pidana  penjara  selama  3  (tiga)  bulan. Mahkamah  Agung  dalam  tingkat  kasasi memberikan
putusan
Nomor 758
K/Pid.Sus/2020  yang  menghukum  terdakwa menjadi  pidana  penjara  selama  1  (satu)  tahun
13 Sudarto, Kapita  Selekta  Hukum Pidana . Alumni, Bandung, 2007, hlm.51.
dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan  ketentuan  apabila  denda  tidak  dibayar maka  diganti  dengan  pidana  penjara  selama  2 (dua) bulan.

## B.  Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas, maka  rumusan  masala  dalam  penelitian  ini adalah sebagai berikut :
1.  Bagaimana  penerapan  sanksi  pidana terhadap  pengguna  narkotika  jenis  shabu- shabu  dalam  putusan  Mahkamah  Agung Nomor 758 K/Pid.Sus/2020 ?
2.  Bagaimana  pertimbangan  hukum  hakim menjatuhkan  sanksi  terhadap  pengguna narkotika jenis shabu-shabu dalam putusan Mahkamah  Agung  Nomor  758 K/Pid.Sus/2020 ?

## C.  Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah:
1.  Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum pidana terhadap pengguna narkotika jenis shabu-shabu.
2.  Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan  sanksi  pidana    terhadap pengguna  narkotika  jenis  shabu-shabu dalam  putusan  Mahkamah  Agung  Nomor 758 K/Pid.Sus/2020.
3.  Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan  hukum  hakim  menjatuhkan sanksi  terhadap  pengguna  narkotika  jenis shabu-shabu  dalam  putusan Mahkamah Agung Nomor 758 K/Pid.Sus/2020.

## D.  Kegunaan/Manfaat Penelitian

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Kegunaan dan manfaat dalam penelitian ini adalah:
1.  Secara  teoritis,  penelitian  ini  bermanfaat memberikan masukan
sekaligus menambah  kajian  untuk ilmu  pengetahuan dan  literatur  dalam  dunia  akademis, khususnya  dalam  hal  yang  berhubungan dengan  tindak  pidana  narkotika  dengan kewenangan  hakim  dalam  menjatuhkan pidana  terhadap  pengguna  narkotika. Selain  itu  dapat  juga  dijadikan  bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum di Indonesia.
2.  Manfaat praktis :
a.  Penelitian  in  dapat  memberi  masukan bagi  lembaga  hukum  di  kalangan masyarakat  sebagai  bahan  informasi bagi  semua  kalangan  yang  berkaitan dengan  penegakan  hukum  maupun perkembangan  ilmu  hukum  khususnya mahasiswa  fakultas  hukum  yang  ingin mengetahui  banyak  tentang  ilmu  yang berkaitan dengan narkotika dan kewenangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pengguna narkotika. b.  Sebagai  wawasan  untuk  memahami dan  menganalisis  penerapan  sanksi pidana  yang  dikeluarkan  oleh  Hakim terhadap pelaku
tindak pidana narkotika.

## E.  Keaslian Penelitian
Berdasarkan  hasil  penelusuran  studi kepustakaan,  belum  ditemukan  penulisan hukum  tentang  ”Analisis  Pertimbangan  Hakim Terhadap  Pengguna  Narkotika  Jenis  Shabu (Analisis  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor
758 K/Pid.Sus/2020) ”. Namun dalam penelusuran  studi  kepustakaan  tersebut,  ada beberapa  penulisan  hukum  yang  terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan penjatuhan pidana, yaitu :
1.  Andre  Fauzi  Siregar.  Nim  :  130200256,
”Tinjauan  Yuridis  Penerapan  Rehabilitas Terhadap  Penanggulangan  Tindak  Pidana Narkotika  Dihubungkan  Dengan  UU  NO. 35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  Dan Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  No.  4 Tahun  2010 ”. Tesis ini membahas tentang :
a.  Bagaimanakah  pengaturan  rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu narkotika ? b.  Apakah rehabilitasi sebagai perwujudan dari UU No. 35 tahun 2009
tentang  Narkotika  dan  Surat  Edaran Mahkamah  Agung  No.  4  Tahun  2010 dalam Mengangulangi
Penyalahgunaan Narkotika ?
c.  Bagaimana  kebijakan  rehabilitasi  bagi pecandu  dan  korban  penyalahgunaan narkotika  berdasarkan  UU  No.  35 Tahun  2009  tentang  Narkotika  dan Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  No.  4 Tahun  2010  dalam  mengangulangi penyalahgunaan narkotika ?
2.  Dika Syahputra, Nim : 140200088,
”Tinjauan  Yuridis  Tentang  Penjatuhan Hukuman  Rehabilitasi  Terhadap  Tindak
Pidana  Narkotika  Relevansinya  Dengan Tujuan Pemidanaan ”. Tesis ini menekankan pada : a.  Bagaimana pengaturan hukuman rehabilitasi  di  dalam  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2009  Tentang

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung ? b.  Bagaiman relevansi tujuan penghukuman rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika ? c.  Bagaimana efektivitas hukuman rehabilitasi  terhadap  tindak  pidana narkotika ?
3.  Nur Aulia  Sari, Nim: 10500113229.
“Analisa  Yuridis  Terhadap  Implementasi Dan Kewenangan Hakim Dalam Memberikan  Rehabilitasi  Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Pengadilan
Negeri  Pontianak  No.  503/Pid.B/2010/PN. PTK)”.  Rumusan  masalah  dalam  tesis  ini adalah :
a.  Bagaimanakah pengaturan perundang- undangan  tindak  pidana  narkotika  dan ketentuan  penegakan  hukum  terhadap seorang pecandu Narkotika ?
b.  Bagaimanakah klasifikasi atau batasan
kewenangan  hakim  dalam  pemberian rehabilitasi  terhadap penyalahguna
narkotika ?
c.  Bagaimana  Pertimbangan  Hakim  di Pengadilan  Negeri  Pontianak  dalam
memberikan Rehabilitasi terhadap
penyalahguna narkotika?
Berdasarkan penulisan hukum tersebut di  atas,  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis apabila  diperbandingkan  substansi  dan  pokok bahasannya adalah berbeda dengan penelitian yang  telah  dilakukan  di  atas.  Tesis  ini membahas  pokok  bahasan  yakni  penerapan sanksi  pidana  terhadap  pengguna  narkotika jenis  shabu.  Dengan  demikian  tesis  ini berbeda  dengan  penulisan-penulisan  hukum yang dikemukakan di atas.

## II. PEMBAHASAN
A.  Penerapan  Sanksi  Pidana  Terhadap Pengguna    Narkotika  Jenis  Shabu- Shabu  Dalam      Putusan    Mahkamah Agung Nomor 758 K/Pid.Sus/2020
1.  Kebijakan  Formulasi  Sanksi  Pidana Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Narkotika
Kebijakan  penanggulangan  kejahatan melalui  pembuatan  undang-undang  pidana merupakan  bagian  integral  dari  politik  sosial sebagai segala usaha rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyararkat. Berkaitan dengan kenijakan kriminalisasi hukum  pidana (penal  policy) ada  dua  masalah sentral  yang  harus  diperhatikan,  khususnya dalam tahap formulasi yaitu:
1.  Masalah  penentuan  perbuatan  apa  yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
2.  Masalah  penentuan  sanksi  apa  yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar. 14
Kebijakan atau politik kriminal mempunyai arti:
1.  Dalam  arti  sempit  adalah  keseluruhan asas  dan  metode  yang  menjadi  dasar dari reaksi  terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2.  Dalam  arti  luas  ialah  keseluruhan fungsi  dari  aparatur  penegak  hukum, termasuk  di  dalamnya  cara  kerja  dari pengadilan dan polisi;
3.  Dalam arti paling luas ialah
keseluruhan  kebijakan  yang  dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan  resmi  yang  bertujuan
14 Ruslan  Renggong, Hukum  Pidana Khusus  Memahami  Delik-Delik  Di  Luar  KUHP , Prenadamedia Gorup, Jakarta, 2016, hlm.8.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. 15 Kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah; mencakup  pula  pengertian  tentang  bagaimana politik  mempengaruhi  hukum  dengan  cara melihat  konfigurasi  kekuatan  yang  ada  di belakang  pembuatan  dan  penegakan  hukum itu. Disini hukum tidak. dapat hanya dipandang sebagai  pasal-pasal  yang  bersifat imperatif atau  keharusan-keharusan,  melainkan  harus dipandang  sebagai  subsistem  yang  dalam kenyataan  bukan  tidak  mungkin  sangat ditentukan  oleh  politik,  baik  dalam  perumusan materi  dan  pasal-pasalnya  maupun  dalam implementasi dan penegakannya.
Menanggulangi masalah tindak pidana, sekiranya  hukum  pidana  yang  dipilih  sebagai sarana untuk mencapai tujuan, maka kebijakan hukum  pidana  tidak  boleh  lepas  dari  tujuan kebijakan  yang  lebih  luas  yaitu  politik  kriminal.
Kebijakan  hukum  pidana  merupakan  sub sistem  dari  politik  kriminal  sehingga  wajar kalau  tujuan  kebijakan  hukum  pidana  tidak boleh  lepas  dari  tujuan  politik  kriminal, sedangkan politik kriminal itu sendiri merupakan  sub  sistem  dari  kebijakan  yang lebih  luas  yaitu  usaha  penegakan  hukum  atau dikenal  dengan  kebijakan  penegakan  hukum. Demikian  pula  dengan  kebijakan  penegakan hukum  khususnya  hukum  pidana  tidak  lepas dari  kebijakan  sosial  yaitu  segala  usaha  yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat  sekaligus  mencakup  perlindungan masyarakat.
Ketentuan  perundang-undangan  yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan
15 Nursariani  Simatupang  dan  Faisal, Kriminologi  Suatu  Pengantar, Pustaka  Prima , Medan, 2017, hlm.248.
diberlakukan,  namun  demikian  kejahatan  yang menyangkut narkotika ini belum dapat diredakan.  Kasus-kasus  terakhir  ini  telah banyak  bandar-bandar  dan  pengedar  narkoba tertangkap  dan mendapat  sanksi  berat  sampai hukuman  mati  yaitu  tembak  mati,  namun pelaku  yang  lain  seperti  tidak  mengacuhkan bahkan  lebih  cenderung  untuk  memperluas daerah operasinya. 16
Ruang lingkup hukum pidana mencakup  tiga  ketentuan  yaitu  tindak  pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan.
Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  dirumuskan dalam  Bab  XV  Ketentuan  Pidana  Pasal  111 sampai  dengan  Pasal  148.  Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat  kategorisasi  tindakan  melawan  hukum yang dilarang oleh undangundang
dan  dapat  diancam  dengan  sanksi  pidana, yakni:
1.  Perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a));
2.  Perbuatan-perbuatan berupa memproduksi,  mengimpor,  mengekspor, atau  menyalurkan  narkotika  dan  precursor narkotika  (Pasal  113  untuk  narkotika golongan  I,  Pasal  118  untuk  narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(b));
3.  Perbuatan-perbuatan  berupa  menawarkan untuk  dijual,  menjual,  membeli,  menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor  narkotika  (Pasal  114  dan  Pasal 116  untuk  narkotika  golongan  I,  Pasal  119 dan  Pasal  121  untuk  narkotika  golongan  II

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Pasal  124  dan  Pasal  126  untuk  narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(c));
4.  Perbuatan-perbuatan  berupa  membawa, mengirim,  mengangkut  atau  mentransit narkotika  dan  precursor  narkotika  (Pasal 115  untuk  narkotika  golongan  I,  Pasal  120 untuk  narkotika  golongan  II  dan  Pasal  125 untuk  narkotika  golongan  III  serta  Pasal 129 huruf (d)). 17 Penanggulangan terhadap tindak pidana  narkotika  akan  ditempuh  melalui  dua aspek yakni :
1.  Aspek penal (hukum pidana);
2.  Aspek non penal (pencegahan).
Aspek  penal  diawali  dengan  analisis terhadap ketentuan perundang-undangan pidana  yang  berkaitan  dengan  narkotika  dan psikotropika  khususnya  terhadap  kebijakan hukum  pidana  ( penal  policy ),  melalui  kajian normatif  yang  merupakan  tahap  kebijakan legislatief. Kajian selanjutnya dilakukan dengan mengamati pelaksanaan ketentuan perundang- undangan  pidana  ( in  abstrakto )  narkotika  dan psikotropika  ke  perundang-undangan  pidana ( in konkrito ) melalui mekanisme sistem peradilan  pidana  terpadu  yang  merupakan tahap  kebijakan  aplikatief  yang  selanjutnya akan diteruskan pada tahak kebijakan eksekutif. Temuan dari analisis hasil penelitian aspek penal terhadap narkotika dan psikotropika, merupakan bahan masukan untuk melakukan  perbaikan  dalam  perencanaan penanggulangan  penyalahgunaan  narkotika dikemudian hari. 18
17 Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana:  Perspektif,  Teoritis,  dan  Praktik , Alumni, Bandung, 2018, hlm.52.
18 Theo  Huijbers  OSC, Filsafat  Hukum Dalam  Lintas  Sejarah ,  Yayasan  Knisius,
Bandung, 2012, hlm.118.
Kebijakan  kriminal  terhadap  narkotika di  Indonesia  harus  dilakukan  sesuai  dengan konsep-konsep  dasar  kriminalisasi  yang  telah kami  uraikan  di  atas.  Kebijakan  kriminal  ini harus  merupakan  bagian  dari  kebijakan  sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Penegasan bahwa antara upaya
penanggulangan  kejahatan  dan  perencanaan sosial  perlu  terintegrasi  dalam  keseluruhan kebijakan  sosial  sosial  dan  perencanaan pembangunan.  Sudarto  menyatakan  bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat (modernisasi), maka  hendaknya  dilihat  dalam  hubungan keseluruhan politik kriminal atau social defence planing ,  dan  inipun  harus  merupakan  bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional. 19
Kebijakan hukum pidana dalam Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 Tentang  Narkotika merupakan  kebijakan  penal dalam  undang-undang  itu  antara  lain  dapat diidentifikasikan sebagai berikut :
1.  Kebijakan kriminalisasi
Kebijakan  kriminalisasi  dari  Undang-
Undang Narkotika terfokus pada
penyalahgunaan  dan  peredaran  narkobanya (mulai  dari  penanaman,  produksi,  penyaluran, lalu lintas, pengedaran sampai ke pemakaiannya,  termasuk  pemakaian  pribadi), tidak  pada  kekayaan (property/assets) yang diperoleh  dari  tindak  pidana  narkobanya  itu sendiri. 20

## 2.  Kualifikasi tindak pidana
19 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana , Alumni, Bandung, 2007,hlm.38.
20 Ibid , hlm.39.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Undang  No.  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika  sama  sekali  tidak  menyebutkan kualifikasi  Tindak  Pidana.    Tidak  jelas  pula alasan  perubahan  sikap/kebijakan  pembuat Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 Tentang  Narkotika  yang  tidak  menyebutkan kualifikasi  delik,  pada  hal  dalam  Undang- Undang Narkotika yang lama (Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1976)
disebutkan kualifikasinya  secara  tegas  dalam  Pasal  50, yaitu semua delik dinyatakan sebagai kejahatan kecuali 1 (satu) tindak pidana (dalam Pasal  47)  dinyatakan  sebagai  pelanggaran yang  hanya  diancam  dengan  pidana  kurungan maksimum  1  (satu)  tahun.  Di  dalam  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  1997,  ada  juga tindak  pidana  yang  diancam  dengan  pidana ringan  berupa  kurungan  yakni  Pasal  86,  Pasal
88, Pasal 94, tetapi tidak dinyatakan/dikualifikasikan sebagai
pelanggaran.
3.  Perumusan sanksi pidana
Kebanyakan  sanksi  pidana  dalam kedua Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang  Narkotika  di  atas  dirumuskan  secara kumulatif. Bahkan, ada pidana penjara seumur hidup  yang  dikumulasikan  dengan  pidana denda.  Hal  ini  dapat  menimbulkan  masalah karena  dengan  perumusan  kumulatif  yang bersifat mengharuskan (imperatif) itu, seseorang  yang  dijatuhi  pidana  penjara seumur  hidup  seolah-olah  harus  juga  dijatuhi pidana denda.
Perumusan  kumulasi  yang  paling banyak  adalah  antara  pidana  penjara/pidana mati dan denda yang cukup besar (ratusan juta dan  ada  yang  miliaran  rupiah).  Hal  ini  pun dikhawatirkan tidak efektif dan dapat
menimbulkan  masalah,  karena  ada  ketentuan dalam  Pasal  148  Undang-Undang  No.  35 Tahun  2009  bahwa    apabila  denda  tidak dibayar,  dikenakan  pidana  penjara  paling laman  2  (dua)  tahun.  Dengan  demikian, kemungkinan  besar  ancaman  pidana  denda yang sangat besar itu tidak akan efektif, karena kalau  tidak  dibayar  Bagi  terdakwa,  ancaman pidana  penjara  pengganti  denda  itu  mungkin tidak  mempunyai  pengaruh  apa-apa,  karena apabila  denda  itu  dibayar,  ia  pun  akan  tetap terkena  pidana  penjara  (karena  diancamkan secara kumulatif). Oleh karena itu, kemungkinan  besar  ia  tidak  akan  membayar dendanya.    Demikian  pula  pidana  denda  yang tinggi  itu  tidak  akan  efektif  dikenakan  kepada korporasi,  karena  dalam  Undang-Undang Narkotika  ini  tidak  ada  aturan  khusus  bagi korporasi yang tidak membayar denda.
4.  Ancaman pidana minimal
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2009  Tentang  Narkotika  ada  delik  yang  diberi ancaman  pidana  minimal  khusus.  Kebijakan formulasi  demikian  merupakan  penyimpangan dari  sistem  KUHP.    Penyimpangan  yang demikian  ini  seharusnya  disertai  dengan pedoman  atau  aturan  penerapan  pidana minimal  yang  bersifat  khusus  pula  agar  tidak menimbulkan masalah apabila ada penyertaan, percobaan,  concursus,  recidive,  dan  lain-lain alasan peringanan/pemberatan pidana.
Kenyataan  dalam  praktek  hakim  mengalami kesulitan menerapkan ancaman pidana minimal  ini;  sehingga  ada  hakim  yang menjatuhkan pidana dibawah ancaman minimal. 5.  Percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Pasal  132  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa percobaan  atau  permufakatan  jahat  dipidana sama  dengan  delik  yang  bersangkutan. Perbantuan (medeplichtige) dalam  melakukan tindak  pidana  narkotika.  Menurut  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika  bahwa  pembantu  dipidana  sama dengan  pelaku  tindak  pidana.  Mengenai permufakatan  jahat  juga  terlihat  aturan  yang menyatakan bahwa pelakunya dipidana dengan  pidana  penjara  yang  sama  sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dirumuskan dalam Psal 111 s.d. Pasal 126 dan Pasal  129.  Menurut  ketentuan  Pasal  132  ayat (2) dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  111  s.d  Pasal  126  dan Pasal  129  dilakukan  secara  terorganisasi,
pidana
penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).
6.  Pertanggungjawaban pidana korporasi Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2009 Tentang Narkotika  bahwa korporasi yang melakukan  tindak  pidana  narkotika  diatur dalam  Pasal  130  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Dalam undang-undang  itu  tidak  ada  ketentuan mengenai  kapan  atau  dalam  hal  bagaimana korporasi  dikatakan  telah  melakukan  tindak pidana,  dan  kapan  (dalam  hal  bagaimana) korporasi dapat dipertanggungjawabkan.
Undang-undang  itu  hanya  mengatur  tentang siapa  yang  dipertanggungjawabkan.  Menurut Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 Tentang  Narkotika,  dalam  hal  tindak  pidana dilakukan  oleh  korporasi  selain  pidana  penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat  dijatuhkan  terhadap  korporasi  berupa pidana  denda  dengan  pemberatan  3  (tiga)  kali dari  pidana  denda  sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 111 s.d Pasal 126 dan Pasal 129. Korporasi dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa :
a.  Pencabutan izin usaha;
b.  Pencabutan status badan hukum. 21 Apabila putusan pidana denda sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak dapat  dibayar  oleh  pelaku  tindak  pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama  2  (dua)  tahun  sebagai  pengganti  pidana denda yang tidak dapat dibayar.
2.  Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika Apabila  berbicara  mengenai  upaya penanggulangan, erat kaitannya dengan kebijakan  tindak  pidana.  Kebijakan  tindak pidana  dapat  diartikan  sebagai  kebijakan  dari negara  melalui  badan-badan  yang  berwenang di  dalam  menetapkan  peraturan-peraturan yang  diperkirakan  bisa  digunakan  untuk mengekspresikan  apa  yang  terkandung  dalam masyarakat.
Kebijakan penanggulangan tindak pidana  dapat  dikelompokkan  menjadi  2  (dua) macam, yaitu kebijakan penanggulangan tindak  pidana  dengan  menggunakan  sarana hukum  pidana  ( penal  policy) dan  kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan  sarana  di  luar  hukum  pidana (non penal policy) . Pada dasarnya penal policy lebih  menitikberatkan  pada  tindakan represif
21 Henny  C.  Kamea,    “Pidana  Penjara Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia”, Jurnal  Lex  Crimen, Vol.  II/No.  2 Apr-Jun 2018, hlm.291.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
atau setelah terjadinya tindak pidana, sedangkan non penal policy lebih menekankan pada  tindakan pre-emtif dan preventif atau sebelum terjadinya tindak pidana.
Polisi  sebagai  unsur  terdepan  dalam penanggulangan  terhadap  setiap  ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melakukan penegakan hukum untuk menangani tindak pidana narkoba yaitu :
1.  Upaya  Penanggulangan  Secara Non-
Penal Policy
Upaya  penanggulangan  secara non penal  policy atau  kebijakan non  penal  policy yaitu  suatu  kebijakan  penanggulangan  dengan menggunakan  sarana  di  luar  hukum  pidana. Menurut  pandangan  dari  sudut  politik  kriminal secara  makro, non  penal  policy merupakan kebijakan  penanggulangan  tindak  pidana  yang paling  strategis,  karena  bersifat  pencegahan sebelum  terjadinya  tindak  pidana.  Sasaran utama non  penal  policy adalah  faktor-faktor yang  menyebabkan  terjadinya  suatu  tindak pidana. 22
Kebijakan penanggulangan secara non penal  policy dalam  pengaturan  hukum  tindak pidana  narkoba  bertujuan  untuk  mengurangi tingkat  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap narkoba  yaitu  meliputi  penyuluhan  kepada masyarakat,  dialog  interaktif,  melaksanakan razia, melaksanakan test urine.
a.  Upaya Pre-Emtif (Penyuluhan)
Upaya pre-emtif adalah  upaya-upaya awal  yang  dilakukan  oleh  pihak  Kepolisian untuk  mencegah  terjadinya  tindak  pidana. Usaha  yang  dilakukan  dalam  penanggulangan
22 Teguh  Prasetyo  dan  Abdul  Halim Barkatullah, Politik  Hukum  Pidana ,  Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 17
tindak pidana narkoba secara pre-emtif adalah menanamkan nilai-nilai yang baik dengan cara edukatif  (mendidik)  sehingga  nilai  tersebut dapat  diserap  dalam  diri  seseorang.  Pada suatu  kondisi  meskipun  terdapat  kesempatan untuk  melakukan  tindak  pidana  narkoba,  akan tetapi  tidak  adanya  niat  dari  dalam  dirinya dikarenakan  sudah  tertanamnya  nilai  yang baik,  maka  tindak  pidana  narkoba  yang  akan dilakukan tidak akan terjadinya.
b.  Upaya Preventif (Pencegahan)
Upaya Preventif merupakan  upaya yang  dilakukan  setelah  upaya pre-emtif yang masih  tergolong  dalam  upaya  pencegahan sebelum  terjadinya  tindak  pidana  narkoba. Upaya preventif (pencegahan) terjadinya tindak pidana  narkoba  juga  melakukan  upaya-upaya preventif yang dimana bertujuan untuk mencegah masuknya peredaran gelap narkoba.
2.  Upaya  Penanggulangan  Secara Penal Policy Upaya pencegahan dan
penanggulangan  dengan  sarana penal  policy menurut Teguh  Prasetyo  dalam  bukunya  yang berjudul politik hukum pidana adalah kebijakan penanggulangan dengan menggunakan sarana hukum pidana. 23 Upaya penanggulangan secara penal  policy atau  kebijakan  secara penal  policy untuk  penanggulangan  tindak pidana narkoba yang bertujuan untuk mengurangi tingkat penyalahgunaan dan peredaran  gelap  narkoba.  Pada  dasarnya penanggulangan  secara penal  policy lebih menitikberatkan pada tindakan represif
23 Ibid , hlm.72.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
(penindakan),  setelah  terjadinya  suatu  tindak pidana  narkoba  untuk  memberikan  efek  jera bagi para pelaku tindak pidana narkoba.
Adapun tata cara prosedur penindakan tindak  pidana  narkoba  menurut  Standard Operasional  Prosedur  (SOP)  Penyelidikan  dan Penyidikan terdiri dari :
1.  Standard  Operasional  Prosedur  (SOP) Penyelidikan
2.  Persiapan perencanaan penyelidikan : 1.  Mempelajari laporan informasi yang  diterima  penyelidik  serta menerbitkan surat perintah
penyelidikan;
2.  Mempersiapkan personil penyelidik yang memiliki kompetensi;
3.  Mempersiapkan  dan  mengecek peralatan yang akan digunakan;
4.  Mencari metode penyelidikan yang tepat  untuk  kegiatan  penyelidikan. Adapun metode penyelidikan adalah  pengamatan,  wawancara,
pembuntutan,  penyamaran  dan pelacakan;
5.  Mempelajari  lokasi  yang  akan diselidiki;
6.  Mempersiapkan dukungan
anggaran  yang  akan  digunakan dalam kegiatan penyelidikan.
3.  Pelaksanaan penyelidikan :
1.  Membuat  rencana  penyelidikan yang  mendasari  laporan  informasi serta  surat  perintah  penyelidikan yang terdiri dari:
(1)  Bentuk-bentuk kegiatan penyelidikan yang akan dilakukan dengan menggunakan beberapa metode penyelidikan; (2)  Lokasi tempat kegiatan penyelidikan  di  ruang  tertutup atau  terbuka  sesuai  dengan sasaran penyelidikan; (3)  Personil  yang  terlibat  dalam penyelidikan harus memperhatikan kompetensi yang  dimiliki  dan  jumlah  yang dilibatkan;
(4)  Hasil/target  yang  akan  dicapai dalam kegiatan penyelidikan;
(5)  Waktu pelaksanaan penyelidikan dan masa berakhirnya pelaksanaan penyelidikan. 2.  Rencana penyelidikan ditandatangani  oleh  penyidik  yang diberi  wewenang  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku; 3.  Ketua  Tim  Penyelidik  membuat dan menandatangani Laporan Hasil  Penyelidikan  (LHP)  untuk dilaporkan kepada atasan penyidik; 4.  Membuat rencana kebutuhan anggaran penyelidikan dengan rincian meliputi: kebutuhan anggaran administrasi, transportasi, penginapan dan dukungan teknis penyelidikan;
5.  Rencana kebutuhan anggaran penyelidikan  ditandatangani  oleh ketua tim penyelidik.
b. Standard  Operasional  Prosedur  (SOP)
Penyidikan :
1)  Upaya paksa yaitu melakukan penangkapan, penyitaan,
penggeledahan, penahanan.
2)  Pemeriksaan saksi-saksi : penangkap, ahli,  tersangka,  alat  bukti  digital  dan barang bukti narkoba.
3)  Melaksanakan gelar perkara.
4)  Menyiapkan administrasi penyidikan.
5)  Membuat berkas perkara dengan cara menyusun  administrasi  penyidikan; berita acara pemeriksaan saksi penangkap, ahli dan tersangka; resume  (cerita  singkat  terjadinya tindak  pidana);  daftar  saksi-saksi, barang  bukti  dan  tersangka;  Daftar Pencarian Orang (DPO).
6)  Mengirimkan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).
7)  Menerima  surat  pemberitahuan  hasil penyidikan  sudah  lengkap  baik formal maupun material (P21).
8)  Mengirimkan  tersangka  dan  barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Adapun bentuk upaya
penanggulangan  secara penal  policy adalah dengan  melakukan  upaya  represif  (penegakan hukum).  Upaya  represif  tersebut  terdiri  dari penyelidikan  dan  penyidikan  dengan  tujuan, sebagai berikut :
a.  Memutuskan jalur peredaran gelap narkotika;

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
b.  Mengungkapkan  jaringan  sindikat  para pelaku  tindak  pidana  narkotika  baik nasional maupun Internasional;
c.  Memusnahkan barang bukti narkotika yang berhasil disita ataupun ditemukan;
d.  Mengungkapkan motivasi atau latar belakang  dari  para  pelaku  tindak  pidana narkotika;
e.  Melaksanakan  kegiatan  atau  mekanisme pengungkapan  kasus  narkotika  mulai  dari informasi, analisa Informasi sampai pelaksanaan kegiatan penindakan;
f. Melakukan penyidikan tindak pidana narkotika.
Polisi  melakukan  penyidikan  Narkotika sesuai  Pasal  81  Undang-Undang  No  35 Tahun  2009  Tentang  Narkotika  yang menyebutkan  bahwa  Penyidik  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  dan  Penyidik BNN  berwenang  melakukan  penyidikan terhadap  penyalahgunaan  dan  peredaran gelap  narkotika  serta prekusor narkotika berdasarkan azas-azas yang terdiri dari :
1)  Azas legalitas yaitu berdasarkan hukum, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam  pelaksanaan  penyelidikan  dan penyidikan tindak pidana. 2)  Azas  kepastian  hukum  dan  rasa keadilan yaitu terjaminnya permasalahan  hukum  yang  disidik dapat diselesaikan dengan cepat, tepat dan tuntas. 3)  Azas kewajiban yaitu adanya kewajiban umum, mempunyai kewenangan diskresi (police discretion) yang secara mandiri mengambil keputusan secara cepat dan tepat. 4)  Azas kemandirian yaitu bebas menentukan tindakan tepat dan
bertanggungjawab, tidak boleh di
intervensi oleh pengaruh internal maupun  eksternal,  dalam  kegiatan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan  ketentuan  hukum  yang berlaku. 5)  Azas akuntabilitas yaitu mampu mempertanggungjawabkan kepada publik  atas  segala  tindakan  penyidikan yang  dilandasi  dengan  profesional, ilmu pengetahuan, keahlian,
keterampilan, kemahiran dan kejujuran,  mempedomani  ketentuan perundang-undangan  yang  berlaku, menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusi dan  nilai-nilai  moral  serta  etika  yang dapat diterima oleh publik.
6) Azas transparansi yaitu inti transparansi  dalam  penegakan  hukum hakikatnya  adalah  taat  azas  (azas kepastian hukum, kepatutan, keseimbangan, keadilan dan kewajaran) yang berlaku secara universal  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan. Publik boleh menanyakan hasil perkembangan penyelidikan  dan  penyidikan  oleh penegak  hukum,  tanpa  menerjang batasan/rambu-rambu yang mengaturnya, dengan kata lain
transparansi bukan berarti buka- bukaan.
7)  Azas  efektifitas  dan  efisiensi  yaitu penegakan  hukum  sesuai  dengan kaidah  hukum  dan  standar  yang berlaku, dilaksanakan secara terencana dengan memanfaatkan sumberdaya  yang  tepat  dan  efisien yang  diwujudkan  melalui  pemanfaatan fasilitas dan anggaran.
8)  Azas  partisipasi  yaitu merupakan  azas partisipasi dari masyarakat untuk menangkal, mencegah terjadinya gangguan  keamanan  dan  ketertiban masyarakat/kriminalitas dari dalam masyarakat  itu  sendiri (self  belonging, self participation, self responsibility) .
9)  Azas  preventif  (pencegahan)  yaitu bertindak  berdasarkan  norma  hukum dan  mengindahkan  norma  agama,
kesopanan, kesusilaan serta menjunjung  tinggi  hak  azasi  manusia, mengutamakan tindakan pencegahan. 24

## 3.  Sanksi Pidana bagi Pengguna Narkotika Jenis Shabu-Shabu
Pemidanaan
terhadap pelaku
pengguna  narkoba  tidak  dapat  dipisahkan  dari sistem  pemidanaan  yang  dianut  oleh  sistem hukum di Indonesia. Tujuan sistem pemidanaan  pada  hakekatnya  merupakan operasionalisasi penegakan hukum yang dijalankan  oleh  sistem  peradilan  berdasarkan perangkat  hukum  yang  mengatur  berupa
24 R.  Wirjono  Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum  Pidana  di  Indonesia ,  Refika  Aditama, Bandung, 2013, hlm.17

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
kriminalisasi  penyalahgunaan  dan  peredaran gelap narkoba yakni UU Narkotika.
Perkembangan yang ada di dunia saat ini  menunjukkan  terjadinya  kecenderungan perubahan  kuat  dalam  memandang  para pengguna  narkotika  yang  tidak  lagi  dilihat sebagai  pelaku  kriminal,  namun  sebagai korban atau pasien yang harus diberi empati. 25 Apabila  seorang  pecandu  narkotika  telah divonis bersalah oleh hakim atas tindak pidana narkotika yang dilakukannya untuk memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan
agar terbebas dari kecanduannya,  hakim  dapat  memutuskan untuk  memerintahkan  yang  bersangkutan menjalani  pengobatan  dan/atau  perawatan. Begitu  pula,  apabila  pecandu  narkotika  tidak terbukti  bersalah  atas  tuduhan  melakukan tindak  pidana  narkotika,  dalam  arti  hanya sebagai  pengguna  narkotika  yang  termakan bujukan,  hakim  dapat  menetapkan  untuk memerintahkan  yang  bersangkutan  menjalani pengobatan dan/atau perawatan.
Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pecandu  narkotika  sebagai self  victimizing victims adalah  dalam  bentuk  menjalani  masa hukuman  dalam  penjara,  sedangkan  sanksi tindakan  yang  diberikan  kepada  pecandu narkotika  sebagai  korban  adalah  berupa pengobatan dan/atau perawatan yang diselenggarakan dalam bentuk fasilitas rehabilitasi.  Sistem  pelaksanaannya  adalah masa pengobatan dan/atau perawatan dihitung sebagai masa menjalani hukuman. 26
25 Dani  Krisnawaty  dan  Eddy  O.S. Hiariej, Op.Cit , hlm. 99
26 Ibid , hlm.100.
UU  Narkotika  telah  menganut double track system dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika,  meskipun  masih  bersifat  kebebasan bagi hakim dalam
menjatuhkan vonis/putusannya  dalam  menangani  perkara pengguna/pecandu narkotika, berdasarkan keyakinan hakim dalam hal memberikan sanksi tindakan.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  dengan melihat  dan  juga memahami  ketentuan  pidana terhadap  pelaku  penyalahgunaan  narkotika bagi  diri  sendiri  yang  dimuat  dalam  ketentuan Pasal 127 UU Narkotika :
(1)  Setiap penyalahguna:
a.  Narkotika  golongan  I  bagi  diri  sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
b.  Narkotika  golongan  II  bagi  diri  sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
c.  Narkotika  golongan  III  bagi  diri  sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
(2)  Dalam  memutus  perkara  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  hakim  wajib memperhatikan  ketentuan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  54,  Pasal  55,  dan Pasal 103.
(3)  Dalam  hal  penyalah  guna  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan  narkotika,  penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
Memperhatikan  rumusan  sanksi  dalam UU  Narkotika,  maka  dapat  dikatakan  bahwa perumusan  sanksi  terhadap  tindak  pidana penyalahgunaan  narkotika  mengacu  pada double  track  system ,  karena  berdasarkan tinjauan  victimologi  bahwa  pecandu  narkotika adalah  sebagai self  victimizing  victims yaitu korban  sebagai  pelaku,  victimologi  tetap menetapkan penyalahgunaan narkotika sebagai  korban,  meskipun  korban  dari  tindak pidana/kejahatan  yang  dilakukannya  sendiri.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Oleh karena itu, maka pecandu narkotika yang juga  sebagai  korban  patut  untuk  mendapat perlindungan. Namun, karena pecandu narkotika  juga  sebagai  pelaku  suatu  tindak pidana/kejahatan  maka  ia  juga  harus  tetap dihukum,  oleh  karena  hal  inilah  maka dikatakan  bahwa double  track  system dalam perumusan  sanksi  terhadap  tindak  pidana penyalahgunaan narkotika adalah paling tepat.
Double track system dalam perumusan sanksi  terhadap  penyalahgunaan  narkotika merupakan  kebijakan  hukum  pidana  dalam formulasi  ketentuan-ketentuan  yang  mengatur mengenai  sanksi  yang  diberikan  kepada pelaku penyalahgunaan narkotika, yakni berupa  sanksi  pidana  dan  sanksi  tindakan mengingat  pelaku  penyalahgunaan  narkotika memiliki  posisi  yang  sedikit  berbeda  dengan pelaku  tindak  pidana  lainnya.  Disatu  sisi merupakan  pelaku  tindak  pidana  yang  harus dihukum, namun di sisi lain merupakan korban dari  tindak  pidana  yang  dilakukannya  itu sendiri, sehingga perlu dilakukan suatu tindakan berupa rehabilitasi.
Penerapan sanksi  hukum  berupa rehabilitasi bagi pecandu dan pemakai sebagai pelaku  penyalahgunaan  Narkoba  tentunya akan mengurangi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan.  Kelebihan  kapasitas  hunian ini  menimbulkan  permasalahan  antara  lain gangguan  kesehatan  mental,  penyimpangan perilaku seksual, penularan penyakit, penularan  kejahatan  dan  terjadinya  tindak kekerasan,  timbulnya  lingkungan  yang  kumuh serta  rendahnya  kualitas  pelayanan  kepada narapidana.  Di  samping  itu,  dapat mengurangi
peredaran  gelap  narkotika  itu  sendiri,  karena putusnya mata rantai peredarannya.
Kerangka  yuridis  yang  telah  ada  di dalam  UU  Narkotika    seharusnya  digunakan oleh  hakim  dalam  memutus  pecandu  dan pemakai narkoba. Menempatkan penyalahguna/pengguna  narkotika  ke  dalam lembaga  rehabilitasi  melalui  putusan  hakim merupakan  alternatif  pemberian  sanksi  pidana yang  sangat  baik  dalam  rangka deferent aspect dan refomaive aspect pelaku penyalahgunaan narkoba dan penanggulangan peredaran gelap narkoba bila dengan menerapkan  pelaku  dengan  sanksi  pidana penjara,  sanksi  pidana  berupa  rehabilitasi dilakukan  melalui  rehabilitasi  medis  maupun rehabilitasi sosial. Rehabilitasi dimaksud bertujuan  agar  pemakai/pecandu  peredaran gelap  Narkoba  terlepas  dari  ketergantungan penggunaan narkoba.
Mahkamah  Agung  (MA) mengeluarkan sebuah  surat  edaran  untuk  memberikan petunjuk  bagi  para  hakim,  yaitu  Surat  Edaran Mahkamah  Agung  Nomor  04  Tahun  2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan  dan  Pecandu  Narkotika  ke dalam  Lembaga  Rehabilitasi  Medis  dan Rehabilitasi  Sosial  yang  merupakan  revisi  dari Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  07
Tahun 2009. Tentunya Surat Edaran
Mahkamah Agung ini merupakan langkah maju di  dalam  membangun  paradigma  penghentian kriminalisasi  atau  dekriminalisasi  terhadap pecandu  narkotika.  Hukuman  penjara  bagi penyalahguna  narkotika  terbukti  tidak  dapat menurunkan jumlah penyalahguna narkotika.
Rehabilitasi
terhadap pecandu narkotika  menganut  teori treatment dan social

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
defence. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika  menganut  teori treatment sebab rehabilitasi terhadap pecandu narkotika merupakan  suatu  proses  kegiatan  pengobatan secara  terpadu  untuk  membebaskan  pecandu dari  ketergantungan.  Hal  tersebut  sesuai dengan  pemidanaan  yang  dimaksudkan  pada aliran  teori treatment yaitu  untuk  memberi tindakan  perawatan  ( treatment )  dan  perbaikan ( rehabilitation ) kepada pelaku kejahatan sebagai  pengganti  dari  penghukuman.  Pelaku kejahatan  adalah  orang  yang  sakit  sehingga membutuhkan  tindakan  perawatan  ( treatment ) dan perbaikan ( rehabilitation ).
B.  Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pengguna Narkotika Jenis Shabu-Shabu Dalam  Putusan  Mahkamah    Agung
Nomor 758 K/PID.SUS/2020
1.  Posisi Kasus
a.  Kronologis Kasus Terdakwa dalam kasus ini adalah Rico Rizky  Siregar  Alias  Rico  pada  hari  Sabtu tanggal  19  Januari  2019  sekitar  pukul 16.00Wib  atau  setidak-tidaknya  pada  suatu waktu  lain  dalam  bulan  Januari  tahun  2019, bertempat di Kampung Padang Kec. Bilah Hulu Kab.  Labuhanbatu,  atau  setidak-tidaknya  pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri  Rantau  Prapat,  tanpa  hak  atau melawan  hukum  menawarkan  untuk  dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara  dalam  jual  beli,  menukar,  atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara  lain  dengan  cara  pada    hari  Sabtu tanggal  19  Januari  2019  sekitar  pukul  15.00 wib,  terdakwa  Rico  Rizky  Siregar  alias  Rico
sedang  berada  di  Jln.  Pattimura  Sumber  sari, Ds.  Perbaungan,  Kec.  Bilah  Hulu,  Kab. Labuhanbatu  lalu  seseorang  yang  terdakwa tidak diketahui namanya datang menghampirin terdakwa,  lalu  terdakwa  pergi  ke  rumah  Jamal (DPO)  dengan  menaiki  angkutan  umum  dan sebelum terdakwa sampai di rumah Jamal  dan setelah  terdakwa  sampai  di  tempat  Jamal nongkrong/mangkal  dan  terdakwa  melihat Jamal  sedang  duduk  duduk  sendirian  dibawah pohon,  lalu  terdakwa  menghampirinnya  dan memberikan  1  (satu)  bungkus  plastick  klip berisikan  narkotika  Jenis  sabu  dengan  tangan kanannya  lalu  terdakwa  menerima  dengan tangan  kanan  terdakwa  dan  terdakwa  pergi meninggalkan  Jamal  dengan  berjalan  kaki menuju  pulang,  di  dalam  perjalanan  terdakwa tetap memegang/menggenggam dengan tangan  kanan  terdakwa,  lalu  terdakwa  meng SMS seseorang yang memesan narkotika jenis sabu tersebut.
Sesampainya  terdakwa  di  pos  jaga malam  Sumber  Sari  terdakwa  menunggu sendirian,  dan  sekitar  pukul  16.25  wib terdakwa melihat seseorang pemesan narkotika jenis sabu tersebut datang dan sekira pukul  16.30  Wib  di  Dsn  Sumber  Sari,  Ds
Perbaungan, Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu sebelum terdakwa memberikan 1 (satu)  bungkus  plastick  klip  berisi  narkotika jenis sabu
tersebut terdakwa
ditangkap/diamankan  dan pada saat ditangkap terdakwa  sempat melemparkan/menjatuhkan 1 (satu)  bungkus  plastik  klip  berisikan  narkotika jenis sabu ke bawah tanah.
Terdakwa  tidak  memilik  ijin  dari  pihak yang  berwenang  dalam  menawarkan  untuk dijual,  menjual,  membeli,  menerima,  menjadi

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
perantara  dalam  jual  beli,  menukar,  atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu- sabu.  Berdasarkan  berita  acara  penimbangan barang  bukti  Nomor  :  45/01.10102/2019 tanggal21  Januari  2019  yang  ditandatangani oleh  Lutfi  Zamri  Lubis,  SE  selaku  Pimpinan Cabang  dan  Vera  selaku  Penaksir.  Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai  berikut  :  1  (satu)  bungkus  plastik  klip berisi kristal Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,16 gram dan berat netto 0,06 gram.
Sesuai  dengan  berita  acara  analisa laboratorium  barang  bukti  narkotika  pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No.LAB :  1317/NNF/2019  pada  hari  Rabu  tanggal  13 Februari  2019,  yang  dibuat  oleh  pemeriksa Zulni  Erma,  R.  Fani  Miranda  S.T,  yang diketahui  oleh  Dra.  Melta Tarigan,  M.Si  selaku Waka  Laboratorium  Forensik  Cabang  Medan, dengan  berkesimpulan:  Bahwa  barang  bukti berupa  :  1  (Satu)  bungkus  plastik  klip  warna bening  berisi  kristal  warna  putih  dengan  berat netto 0,06 gram diduga mengandung narkotika milik  terdakwa  Rico  Rizky  Siregar  alias  Rico adalah  benar  mengandung  Metamfetamina dan  terdaftar  dalam  Golongan  I  (satu)  nomor urut  61  Lampiran  Undang-Undang  No.  35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## 2.  Dakwaan Penuntut Umum.
Berdasarkan  kronologis  kasus  di  atas, maka  Jaksa  Penuntut  Umum  mendakwa terdakwa  dengan  dakwaan  alternatif  sebagai berikut :
a.  Dakwaan  primair  :  Perbuatan  terdakwa sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana
dalam  Pasal  114  ayat  (1)  Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
b.  Perbuatan  subsidair  :  Perbuatan  terdakwa sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana dalam  Pasal  112ayat  (1)  Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## 3.  Tuntutan Penuntut Umum.
Tuntutan  pidana  yang  diajukan  oleh Penuntut  Umum  yang  pada  pokoknya  sebagai berikut:
a.  Menyatakan  terdakwa  Rico  Rizky  Siregar
Alias  Rico  tidak  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak pidana  “Tanpa  hak  atau  melawan  hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan  Narkotika  Golongan  I” , sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana dalam  dakwaan  primair  : Pasal  114  Ayat
(1)  UU  RI  No.  35  tahun  2009  tentang Narkotika;
b.  Membebaskan  terdakwa  dari  dakwaan Primair tersebut;
c.  Menyatakan  terdakwa  Rico  Rizky  Siregar Alias Rico telah terbukti bersalah melakukan  tindak  pidana  “Tanpa  hak  atau melawan  hukum  memiliki,  menguasai Narkotika  Golongan  I  Bukan  Tanaman” sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana dalam Dakwaan Subsidair : Pasal 112 Ayat (1)  UU  RI  No.  35  Tahun  2009  tentang Narkotika;
d.  Menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa Rico  Rizky  Siregar  Alias  Rico  dengan pidana  penjara  selama  8  (delapan)  tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dalam tahanan dan denda Rp.800.000.000,00  (delapan  ratus  juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan Penjara.
e.  Menyatakan barang bukti berupa :
1) 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan  serbuk  kristal  putih  diduga Narkoika jenis sabu seberat 0,08 gram netto;
2) 1  (satu)  buah  Hp  merk  Nokia  warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan.
f. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

## 4.  Fakta-Fakta Hukum.
Berdasarkan  alat  bukti  dan  barang bukti  yang  bersesuaian  antara  yang  satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
a.  Pada  hari  Sabtu  tanggal  19  Januari  2019
sekira  pukul  16.30  Wib.  bertempat  di
Dusun  Sumber  Sari  Desa  Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten
Labuhanbatu,  terdakwa  telah  ditangkap oleh  saksi  Endar  Muda  Rambe  bersama rekannya  saksi  Parlindungan  Simanjuntak (Anggota  Kepolisian  Polsek.  Bilah  Hulu Resor Labuhanbatu) karena narkotika jenis sabu.
b.  Awal  penangkapan  terdakwa  tersebut setelah  sebelumnya  saksi  Endar  Muda
Rambe bersama rekannya saksi Parlindungan Simanjuntak (anggota Kepolisian  Polsek.  Bilah  Hulu  Resor
Labuhanbatu)  sekira  pukul  16.00  Wib. mendapat  informasi  dari  masyarakat  yang mengatakan  ada  seorang  laki-laki memiliki
narkotika jenis sabu di Dusun Sumber Sari Desa  Perbaungan  Kecamatan  Bilah  Hulu Kabupaten  Labuhanbatu,  selanjutnya  atas informasi  tersebut  lalu  saksi  Endar  Muda
Rambe bersama rekannya saksi Parlindungan Simanjuntak langsung
menuju  kelokasi  yang  dimaksud  dengan melakukan  penyelidikan  kemudian  saksi Endar  Muda  Rambe  bersama  rekannya saksi  Parlindungan  Simanjuntak  melihat ada  seorang  laki  laki  sedang  duduk sendirian  di  pos  jaga  malam  Sumber  Sari dengan  gerak-gerik  mencurigakan  sesuai dengan  informasi  yang  diterima  kemudian saksi  Endar  Muda  Rambe  bersama rekannya  saksi  Parlindungan  Simanjuntak mendekati  laki  laki  itu  yaitu  terdakwa tersebut  dan  saat  dilakukan  penangkapan terhadap terdakwa ia sempat melemparkan sesuatu  dari  genggaman  tangan  sebelah kanannya  ketanah  dan  setelah  ditemukan ternyata  1 (satu)  bungkus  plastik  klip  yang berisikan  narkotika  jenis  sabu  kemudian setelah  itu  terdakwa  beserta  barang  bukti dibawa  ke  Polres.  Labuhanbatu  guna proses lebih lanjut.
c.  Narkotika  jenis  sabu  yang  ditemukan  oleh saksi  Endar  Muda  Rambe  bersama rekannya  saksi  Parlindungan  Simanjuntak (anggota  Kepolisian  Polsek.  Bilah  Hulu Resor  Labuhanbatu)  tersebut  adalah  milik terdakwa  yang  diperolehnya  dari  Jamal (belum  tertangkap)  dengan  cara  membeli seharga  Rp.  80.000,-  (delapan  puluh  ribu rupiah),  dimana  sebelumnya  pada  hari Sabtu  tanggal  19  Januari  2019  sekitar pukul  15.00  Wib.  Saat  terdakwa  sedang berada  di  Jalan  Pattimura  Sumber  Sari Desa  Perbaungan  Kecamatan  Bilah  Hulu

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Kabupaten Labuhanbatu lalu datang seseorang  yang  terdakwa  tidak  ketahui namanya menghampiri terdakwa lalu memesan  narkotika  jenis  sabu  kepada terdakwa  seharga  Rp.  100.000,-  (seratus ribu  rupiah)  kemudian  terdakwa  pergi kerumah  Jamal  (belum  tertangkap)  untuk membeli  narkotika jenis  sabu  tersebut  dan setelah  bertemu  dengan  Jamal  lalu terdakwa  membeli  narkotika  jenis  sabu kepada  Jamal  seharga  Rp.  80.000,- (delapan  puluh  ribu  rupiah)  selanjutnya Jamal  memberikan  1  (satu)  bungkus plastik  klip  berisikan  narkotika  jenis  sabu kepada  Terdakwa  kemudian  terdakwa pergi  meninggalkan  Jamal  untuk  menemui laki-laki  yang  memesan  narkotika  jenis sabu kepada terdakwa tersebut.
d.  Sesampainya terdakwa  di  pos  jaga malam
Sumber Sari lalu terdakwa duduk sendirian sambil  menunggu  laki-laki  yang  memesan narkotika  jenis  sabu  tersebut  kepada terdakwa dan sekira pukul 16.30 Wib. tiba- tiba  datang  saksi  Endar  Muda  Rambe bersama  rekannya  saksi  Parlindungan Simanjuntak  (anggota  Kepolisian  Polsek. Bilah  Hulu  Resor  Labuhanbatu)  lalu terdakwa  langsung  menjatuhkan  1  (satu) bungkus  plastik  klip  berisikan  narkotika jenis  sabu  ketanah  namun  ketahuan  oleh saksi  Endar  Muda  Rambe  bersama rekannya  saksi  Parlindungan  Simanjuntak (Anggota  Kepolisian  Polsek.  Bilah  Hulu Resor Labuhanbatu) lalu ditemukan barang  bukti  berupa  1  (satu)  bungkus plastik  klip  berisikan  narkotika  jenis  sabu tersebut  selanjutnya  setelah  itu  terdakwa berserta  barang  bukti  dibawa  ke  Polres. Labuhanbatu.
e.  Narkotika  yang  ditemukan  dari  terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina  dan  termasuk  Narkotika Golongan  I  Nomor  Urut  61  Lampiran  I Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang  Narkotika  sebagaimana  Berita Acara  Analisis  Laboratorium  Barang  Bukti Narkotika Cabang Medan.
f. Terdakwa  tidak  ada  izin  dari  pihak berwenang  untuk  memiliki  narkotika  jenis sabu tersebut.
g.  Saksi  dan  terdakwa  membenarkan  barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut.

## III.  KESIMPULAN DAN SARAN

## A.  Kesimpulan
1.  Penerapan  sanksi  pidana    terhadap pengguna  narkotika jenis  shabu-shabu dalam  putusan  Mahkamah  Agung Nomor  758  K/Pid.Sus/2020    adalah terdakwa  dijatuhkan  sanksi  pidana berupa  penjara  selama  1  (satu)  tahun dan  6  (enam)  bulan  dan  pidana  denda sebesar  Rp.800.000.000,00  (delapan ratus  juta  rupiah)  dengan  ketentuan apabila  denda  tidak  dibayar  maka diganti  dengan  pidana  penjara  selama 2 (dua) bulan.
2.  Pertimbangan hukum hakim menjatuhkan sanksi terhadap pengguna  narkotika jenis  shabu-shabu dalam  putusan Mahkamah  Agung
Nomor  758  K/Pid.Sus/2020  adalah telah sesuai dengan dakwaan subsidair  dari  Jaksa  Penuntut  Umum dan  telah  memenuhi  unsur  Pasal  112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009  tentang  narkotika  serta  tidak  ada

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
alasan  pembenar  dan  alasan  pemaaf atas  perbuatan  yang  dilakukan  oleh terdakwa  dan  penulis  setuju  dengan
putusan hakim sebab perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat karena peredaran narkotika di Kabupaten Labuhanbatu
semakin
meningkat.
B.  Saran.
1.  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2009 tentang  Narkotika  memuat  sanksi pidana  penjara  dan  sanksi  tindakan bagi  pengguna  narkotika.  Karena  itu, hakim seharusnya lebih banyak memutus  sanksi  berupa  rehabilitasi bagi  pengguna  narkotika,  yang  juga dianggap  dapat  memutus  hubungan
dengan jaringannya.
2.  Diharapkan majelis hakim dalam
memutuskan suatu perkara hendaknya memperhatikan  secara  cermat  aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga  dalam  memutuskan  suatu putusan  dapat  memberikan  putusan yang  sesuai  dengan  fakta  dan  bukti- bukti dipersidangan.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Buku
Ali, Mahrus, Dasar-Dasar Hukum Pidana , Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
Ali,  Muh  dan  Imran  D.S., Narkoba  Ancaman Generasi  Muda ,  Kaltim  :  DPD  KNPI,
2017.
Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
Amiruddin  dan  Zainal  Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
Arief, Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum  Pidana ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2016.
Arto,  Mukti, Praktek  Perkara  Perdata  pada Pengadilan  Agama ,  Pustaka  Pelajar, Yogyakarta, 2004.
Ashshofa,  Burhan, Metode  Penelitian  Hukum, Rineka Cipta Jakarta, 2008.
Asya,  F. Narkotika  dan  Psikotropika, Asa Mandiri, Jakarta, 2014
Azhary,  Tahir, Negara  Hukum ,  Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2010.
FR,  Juliana  Lisa  dan  Nengah  Sutrisna,
Narkotika,  Psikotropika  dan  Gangguan Jiwa  Tinjauan  Kesehatan  dan  Hukum , Nuha Medika, Yogyakarta, 2013.
Gunawan,  Yopi  dan  Krtistian, Perkembangan Konsep  Negara  Hukum  dan  Negara Hukum  Pancasila .  Refika  Aditama, Bandung, 2015. Hadi,  Sutrisno, Metodologi  Riset ,    Andi  Offset, Yogyakarta, 2013. Hamzah, Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar  Grafika,  Jakarta, 2014. -----------; Terminologi  Hukum  Pidana ,  Sinar Grafika, Jakarta, 2014. Handoyo, B. Hestu Cipto, Hukum Tata Negara Indonesia ,  Cahaya  Atma  Pustaka, Yokyakarta, 2015. Hawari, Dadang, Penyalahgunaan &

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Ketergatungan  Narkotika., Fakultas Kedoteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.
HR. Ridwan, Hukum Administrasi Negara . Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
Huda,  Ni’matul, Negara  Hukum,  Demokrasi dan Judicial Review. UII  Press, Yogyakarta, 2015.
------------; Hukum Tata Negara Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
Iskandar, Anang, Distorsi Praktek Penanganan Penyalahguna Narkotika , Viva Tanpas, Jakarta, 2015. Kaligis.  OC. Narkoba  dan  Peradilannya  di Indonesia:  Reformasi  Hukum  Pidana Melalui  Perundangan  dan  Peradilan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007.
Krisnawaty, Dani dan Eddy O.S. Hiariej, Bunga Rampai  Hukum  Pidana  Khusus ,  Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006.
Kuffal, Penerapan  KUHAP  Dalam  Praktik
Hukum , UMM Press, Malang, 2018.
Kusnardi,  Moh.    dan  Ibrahim. Hukum  Tata Negara Indonesia , Sinar Bakti, Jakarta,
2008.
Lamintang, P.A.F., Hukum Penitensier
Indonesia , Armico, Bandung, 2014.
Lubis,  M.Solly, Filsafat  Ilmu  dan  Penelitian , Mandar Maju Bandung 2004.
Mahfud  MD,  Moh. Membangun  Politik  Hukum, Menegakkan Konstitusi . Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
Makarao,  Mohammad  Taufik  dan  Suhasril, Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan
Praktek ,  Ghalia  Indonesia,  Jakarta, 2010.
Mansur,  Dikdik  M.  Arief  dan  Elisatris  Gultom,
Urgensi Perlindungan Korban
Kejahatan ,  Raja  Grafindo  Persada,
Jakarta, 2007.
Ma’roef,  M.  Ridha, Narkotika  Masalah  dan Bahayanya ,  Marga  Djaya,  Jakarta,
2016.
Ma’sum,  Sumarmo, Penanggulangan  Bahaya
Narkotika  dan  Ketergantungan  Obat , Haji Masagung, Jakarta, 2007.
Mertokusumo,  Sudikno, Teori  Hukum, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012. Muhammad, Abdul Kadir, Hukum dan Penelitian  Hukum ,  Citra  Aditya  Bakti,
Bandung, 2014.
Muhammad, Rusli, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia ,  Raja  Grafindo  Persada,
Jakarta, 2016. Muhtaj,  Majda  El, Hak  Asasi  Manusia  dalam Konstitusi Indonesia, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2015. Muladi, Lembaga  Pemasyarakatan  dalam Perspektif  Sistem  Peradilan  Pidana , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.
Muladi  dan  Barda  Nawawi, Teori-Teori  dan Kebijakan  Pidana ,  Alumni,  Bandung,
2014.
---------; Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum Pidana ,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung,
2016.
Mulyadi, Mahmud, Criminal Policy , Pendekatan Integral  Penal  Policy  dan  Non-Penal Policy  dalam  Penanganan  Kejahatan Kekerasan ,  Pustaka  Bangsa  Press, Medan, 2008. Mulyadi,  Lilik, Bunga  Rampai  Hukum  Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik , Alumni, Bandung, 2018. ----------; Hukum  Acara  Pidana  Normatif, Teoretis, Praktik, Dan Permasalahannya ,  Alumni,  Bandung, 2017.
Nadaek,  Wison, Korban  Ganja  dan  Masalah Narkotika, Indonesia Publishing House, Bandung, 2013.
OSC,  Theo  Huijbers, Filsafat  Hukum  Dalam Lintas Sejarah , Yayasan Knisius,
Bandung, 2012.
Partodiharjo,  Subagyo ,  Kenali  Narkoba  dan Musuhi  Penyalahgunaannya, Gelora Aksra Pratama, Jakarta, 2017. Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barakatullah, Politik  Hukum  Pidana, Kajian  Kebijakan  Kriminalisasi  dan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Dekriminalisasi , Pustaka Pelajar,
Yogyakarta,  2005.
Prasetyo,  Teguh  dan  Abdul  Halim  Barkatullah, Politik Hukum Pidana , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
Priyatno,  Dwidja, Sistem  Pelaksanaan  Pidana Penjara  Di  Indonesia ,    PT.  Refika
Aditama, Bandung, 2016.
Prodjodikoro,  R.  Wirjono, Asas-Asas  Hukum
Pidana  di  Indonesia ,  Refika  Aditama,
Bandung, 2013.
Reksodiputro, Mardjono, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan  Keadilan  dan  Pengabdian
Hukum, Jakarta, 2014.
Renggong,  Ruslan, Hukum  Pidana  Khusus Memahami  Delik-Delik  Di  Luar  KUHP , Prenadamedia Gorup, Jakarta, 2016.
Sabuan, Ansori, Hukum Acara Pidana ,
Angkasa, Bandung, 2014.
Saleh,  Roeslan, Stelsel  Pidana  Di  Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, 2007.
Salman,  HR  Otje, Teori  Hukum ,    Refika Aditama, Jakarta, 2012.
Sasangka,  Hari, Narkotika  Dan  Psikotropika
Dalam  Hukum  Pidana ,  Mandar  Maju,
Bandung, 2013.
Sembiring,  Tambah, Proses  Pemeriksaan Perkara  Pidana  Di  Pengadilan  Negeri ,
USU Press, Medan, 2013.
Sholehuddin, M. Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana  Ide  Dasar  Double  Track System  &  Implementasinya ,  PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
Sibuea,  Hotma  P. Asas  Negara  Hukum,
Peraturan  Kebijakan  &  Asas-Asas
Umum Pemerintahan yang Baik. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2010.
Simanjuntak,  Nikolas, Acara  Pidana  Indonesia dalam  Sirkus  Hukum ,  Ghalia,  Jakarta, 2009.
Simanungkalit, Parasian, Globalisasi Peredaran Narkotika dan Penanggulangannya di Indonesia, Yayasan Wajar Hidup, Jakarta, 2011.
Simatupang, Nursariani dan Faisal, Kriminologi Suatu Pengantar, Pustaka Prima , Medan, 2017. Sobirin.  Malian, Gagasan  Perlunya  Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945 . FH Universitas Indonesia, Jakarta, 2015.
Soegondo,  H.R. Sistem  Pembinaan  Napi , Insania Citra, Yogyakarta, 2006.
Soedjono, D., Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia, Karya  Nusantara,  Bandung, 2017.
Soekanto,  Soerjono ,  Pengantar  Penelitian Hukum ,  UI Press, Jakarta, 2016. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015. Soemitro, Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri , Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014. Sudarsono, Kamus  Hukum ,  Rineka  Cipta,
Jakarta, 2015.
Sudarto, Kapita  Selekta  Hukum  Pidana .
Alumni, Bandung, 2007.
-----------; Hukum  dan  Hukum  Pidana ,    Alumni,
Bandung, 2007
Sumali. Reduksi  Kekuasaan  Eksekutif  di Bidang  Peraturan  Pengganti  Undang- undang (Perpu) , Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2003. Sumiati, Asuhan  Keperawatan  Pada  Klien Penyalahgunaan & ketergatungan NAPZA ,  Trans  Info  Media,  Jakatra,
2016.
Sunarso,  Siswanto, Politik  Hukum  dalam
Undang-Undang Narkotika . Rineka Cipta, Jakarta 2012. ------------; Penegakan  Hukum  Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum , Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014. Sunaryo, Sidik , Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana , UMM Press,
Malang, 2015.
Supramono, Gatot, Hukum Narkoba Indonesia ,

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Djambatan, Jakarta, 2014.
Suyanto,  Bagong, Penyalahunaan  Narkotika , Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014.
Syafi’i,  Inu  Kencana, Ilmu  Pemerintahan . Mandar Maju, Bandung, 2010.
Tumpa,  Harifin.  A. Komentar  dan Pembahasan  Undang-Undang  Nomor 35  Tahun  2009  tentang  Narkotika ,
Sinar Grafika, Jakarta , 2011.
Tutik,  Titik  Tri  Wulan, Kontruksi  Hukum  Tata Negara  Indonesia  Pasca  Amandemen UUD  1945 .  Prenada  Kencana  Media Group, Jakarta, 2014.
Wijaya,  AW. Masalah  Kenakan  Remaja  dan Penyalahgunaan  Narkotika, Armico,
Bandung, 2015.
Wirya,  Albert  dkk, Di  Ujung  Palu  Hakim: Dokumentasi Vonis
Rehabilitasi,
Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Jakarta,  2016.
Wuismen,  JJM, Penelitian  Ilmu  Sosial , Penyunting  M.  Hisman,  Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2016.
Yuliyanto,  Totok, Peredaran  Narkoba  dan Dampaknya ,
Ghalia Indonesia,
Jakarta, 2011.

## B.  Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 Tentang Narkotika.
Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  No.  4  Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban
Penyalahgunaan,  Pecandu  Narkotika  ke dalam  Lembaga  Rehabilitasi  Medis  dan
Rehabilitasi Sosial.

## C.  Jurnal
Kamea,  Henny  C., “Pidana  Penjara  Seumur Hidup  Dalam  Sistem  Hukum  Pidana  Di Indonesia”, Jurnal  Lex  Crimen, Vol. II/No. 2 Apr-Jun 2018.
Limbong,  Wenny  F.    “Kebijakan  Formulasi
Tindak Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia”, Diponegoro Law
Journal, Vol. 5 No. 3, 2016.
Maulana,  Aby, “Tindak  Pidana  Narkotika; Penyalahguna  dan  Pecandu  Narkotika (Penjatuhan  Tindakan  Rehabilitasi)”, jurnal  Ilmu  Hukum, Volume  I  No.7 Tahun 2019.
Simanungkalit,  Parasian,  “Model  Pemidanaan Yang  Ideal  Bagi  Korban  Pengguna Narkoba  Di  Indonesia”, Jurnal  Yustisia, Vol.1  No.  3  September  -  Desember 2012.

## D.  Internet
BNN, “Dekriminalisasi Penyalahguna Narkotika
Dalam  Konstruksi  Hukum  Positif  di Indonesia” melalui http://dedihumas.bnn.go.id . diakses Senin, 22 Maret 2021 pukul 20.00 wib.