How to cite: Cakrayudha  Ramadhanto,  Tatok  Djoko  Sudiarto,  Bimantoro  Kushari  Pramono  (2022)  Analisis  Konten Agenda  Prioritas  Indonesia  Pada  Presidensi  G20,  Syntax  Literate  :  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  (7)12,
http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i12.10346 E-ISSN: 2548-1398
Published by:
Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 12, Desember 2022

## ANALISIS  KONTEN  AGENDA  PRIORITAS  INDONESIA  PADA  PRESIDENSI G20

## Cakrayudha Ramadhanto, Tatok Djoko Sudiarto, Bimantoro Kushari Pramono
Universitas Paramadina Jakarta, Indonesia Email: ready.ramadhanto@students.paramadina.ac.id, tatok.sudiarto@paramadina.ac.id, bimantoro.kusharipramono@lecturer.paramadina.ac.id

## Abstrak
Beragam  permasalahan  yang  muncul  di  dunia  ini  membutuhkan  usaha  bersama  dari seluruh  negara  untuk  diselesaikan.  Salah  satu  bentuk  usaha  untuk  menyelesaikan permasalahan  tersebut  yaitu  melalui  forum  diskusi  seperti  halnya  kelompok  G20. Hadirnya  kelompok  ekonomi  tersebut  diharapkan  bisa  memberikan  kerangka pemikiran  global  yang  dapat  diterapkan  melalui  kerjasama  antar  negara.  Tahun  ini Indonesia  menjadi  ketua  presidensi  G20,  ada  beberapa  agenda  yang  diajukan  oleh Indonesia  sebagai  solusi  untuk  mengatasi  permasalahan  yang  ada.  Namun  dalam bingkai  tata  kelola  global,  upaya  yang  dilakukan  oleh  Indonesia  membutuhkan kepemimpinan  yang  kuat  agar  mampu  meyakinkan  negara  lain  untuk  menjalankan agenda  yang  diajukan.  Indonesia  perlu  menerapkan  strategi  dengan  melihat kemampuan  yang  dimiliki  sehingga  diplomasi  yang  dijalankan  berdasarkan  prioritas dari agenda yang diajukan. Penelitian ini berusaha untuk mengetahui agenda apa yang diprioritaskan  oleh  Indonesia  berdasarkan  tiga  agenda  yang  diajukan,  dan  bagaimana ketiga  agenda  tersebut  diartikulasikan.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah metode  campuran  (mixed  method)  dan  network  analysis  untuk  memberikan pemahaman  yang  lebih  kuat  dalam  mencari  tahu  prioritas  agenda  yang  diajukan  oleh Indonesia.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Indonesia  lebih memprioritaskan agenda arsitektur kesehatan global dibandingkan dua agenda lainnya. Sebagai ketua forum G20 Indonesia sangat berkeinginan mengajak negara-negara lain untuk meningkatkan ketahanan sistem kesehatan global agar seluruh negara lebih siap dalam menghadapi ancaman kesehatan di masa depan.
Kata  Kunci :  Agenda  Prioritas,  Presidensi  Indonesia  G20,  Mixed  Method,  Network Analysis.

## Abstract
Various problems that arise in this world require the joint efforts of all countries to be resolved.  One  form  of  effort  to  resolve  these  problems  is  through  discussion  forums such as the G20 group. The presence of these economic groups is expected to provide a global  framework  of  thought  that  can  be  applied  through  cooperation  between
countries. This year Indonesia becomes the chairman of the G20 presidency, there are several  agendas  proposed  by  Indonesia  as  a  solution  to  overcome  existing  problems. However,  within  the  framework  of  global  governance,  the  efforts  made  by  Indonesia require  strong  leadership  to  be  able  to  convince  other  countries  to  carry  out  the proposed  agenda.  Indonesia  needs  to  implement  a  strategy  by  looking  at  its capabilities  so  that  diplomacy  is  carried  out  based  on  the  priorities  of  the  proposed agenda. This study seeks to find out what agenda is prioritized by Indonesia based on the three proposed agendas, and how the three agendas are articulated. The research method used is mixed methods to provide a stronger understanding in finding out the priority  agenda  proposed  by  Indonesia.  The  results  of  this  study  indicate  that Indonesia  prioritizes  the  global  health  architecture  agenda  than  other  two  agenda, here Indonesia is eager to invite other countries to increase the resilience of the global health system so that all countries are better prepared to face future health threats.
Keywords: Priority Agenda, Presidency Indonesia G20, Mixed Method, Network Analysis.

## Pendahuluan
Dunia  dihadapkan  pada  beragam  masalah  yang  perlu  diselesaikan  melalui  usaha kolektif  dari  seluruh  negara.  Interaksi  yang  terjadi  untuk  menyelesaikan  masalah  tersebut merupakan  wujud  ketergantungan  dari  setiap  negara  untuk  mencapai  tujuan  global (Hermawanto & Anggraini, 2020) . Salah satu bentuk interaksi yang umumnya terjalin yaitu melalui organisasi internasional, baik yang sifatnya bilateral maupun multilateral. Menurut (Leguey-Feilleux,  2017) ,  organisasi  internasional  merupakan  alat  diplomasi  yang diciptakan  oleh  negara  sebagai  upaya  untuk  menyelesaikan  permasalahan  internasional. Organisasi  internasional  memainkan  peran  penting  dalam  tata  kelola  global  sebagai  aktor internasional.  Mereka  menjalankan  program  internasional,  dan  bekerjasama  dengan  aktor lainnya    untuk  menyelesaikan  permasalahan  yang  terjadi (Hurrell  &  Kingsbury,  1992) . Namun  dalam  konteks  tata  kelola  global,  untuk  menyelesaikan  permasalahan  tidak  hanya melalui  organisasi  internasional, saat ini  negara semakin sering  menjalin  interaksi  melalui pertemuan  tingkat  tinggi  dan  diplomasi  ditingkat  menteri  melalui  berbagai  forum  atau kelompok  diskusi.  Salah  satu  forum  diskusi  yang  ada  saat  ini  yaitu  G20,  kelompok  G20 merupakan  forum  yang  beranggotakan  negara-negara  yang  memiliki  skala  ekonomi terbesar  di  dunia,  kelompok  ini  terbentuk  sebagai  upaya  untuk  menyelesaikan  krisis keuangan  global.  Hadirnya  klub  ekonomi  eksklusif  tersebut  diharapkan  bisa  memberikan kerangka  pemikiran  global  yang  dapat  diterapkan  pada  organisasi  atau  institusi internasional melalui kerjasama ekonomi.
Dalam  kelompok  G20,  walaupun  negara-negara  anggotanya  memiliki  skala ekonomi  terbesar  di  dunia  yang  diukur  berdasarkan  GDP,  namun  setiap  negara  anggota tidak  memiliki  distribusi  kekuatan  yang  seimbang.  Negara-negara  besar  seperti  Amerika Serikat,  China,  Rusia,  Jerman,  dan  Jepang  masih  mendominasi  setiap  keputusan  yang diambil  pada  forum  tersebut,  sementara  negara-negara  dengan  kekuatan  ekonomi
menengah  hanya  bisa  mengikuti  dan  kurang  mampu  memberikan  pengaruh  pada  setiap keputusan  yang  diambil (Hadiwinata,  2017) .  Dalam  hal  ini,  Indonesia  sebagai  negara dengan  kekuatan  ekonomi  menengah  sedang  menjadi  ketua  presidensi  kelompok  G20. Secara historis,  mengapa Indonesia  bisa bergabung dengan kelompok G20 karena  negara- negara  maju  menilai  bahwa  Indonesia  termasuk  negara  yang  sanggup  mengatasi  krisis ekonomi  yang  ketika  itu  melanda  Asia  di  akhir  abad  20,  namun  sampai  sejauh  ini  peran Indonesia  dianggap  belum  mampu  memberikan  kontribusi,  padahal  posisi  Indonesia dianggap sebagai wakil dari negara berkembang lainnya yang tidak tergabung dalam forum tersebut.
Sebagai ketua presidensi G20 tahun 2022, Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar  untuk  bisa  mengakomodir  beragam  kepentingan,  dan  memberikan  solusi  yang strategis  atas  beragam  permasalahan  internasional  yang  terjadi.  Mulai  dari  krisis multidimensional  yang  diakibatkan  oleh  pandemi  Covid-19,  konflik  yang  terjadi  antara Rusia dengan Ukraina, hingga isu mengenai pemanasan global. Pada kesempatan presidensi ini, Indonesia mengangkat tema “Recover Together, Recover Stronger”, kemudian ada tiga isu  yang  diangkat  oleh  Indonesia  untuk  menjadi  prioritas  yaitu:  transformasi  digital, arsitektur  kesehatan  global,  dan  transisi  energi (Presdienri.go.id,  2021) .  Melalui  tema  dan fokus  prioritas  tersebut,  Indonesia  mengajak  seluruh  dunia  untuk  saling  bahu  membahu, dan saling mendukung untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan.
Berbicara  mengenai  isu  prioritas  yang  diusung  oleh  Indonesia,  ketiga  isu  tersebut memiliki  keterkaitan  satu  sama  lain.  Isu  mengenai  transisi  energi  dicanangkan  untuk menyelesaikan  masalah  pemanasan  global  yang  disebabkan  oleh  degradasi  lingkungan akibat dari  industrialisasi, kerusakan  yang terjadi  pada  lingkungan  memunculkan  masalah kesehatan akibat dari polusi yang disebabkan oleh emisi karbon. Sementara itu, nampaknya negara-negara maju yang menguasai teknologi di sektor kesehatan, energi baru terbarukan, dan teknologi digital,  belum terlalu serius untuk membuka akses  bagi  negara  berkembang dalam  hal  kesetaraan  pengetahuan  dan  teknologi,  padahal  negara-negara  maju  tersebut merupakan  penyumbang  emisi  karbon  terbesar.  Menurut  Payne,  setiap  negara  harus bekerjasama satu sama  lain  melalui pertukaran  informasi dan aksi  nyata untuk  menangani masalah  kesehatan  global  seperti  penularan  penyakit,  dan  meningkatnya  resiko  kesehatan (Payne & Parashar, 2008) .
Berdasarkan pemikiran diatas, peran Indonesia sebagai ketua presidensi diharapkan dapat  memberikan  kontribusi  untuk  mengubah  tata  kelola  global  terkait  sektor  kesehatan, teknologi  digital,  dan  energi  baru  terbarukan,  baik  dalam  hal  pertukaran  informasi, kesetaraan  akses  pengetahuan,  dan  teknologi.  Karena  sebagai  negara  anggota  G20, Indonesia memiliki posisi yang menguntungkan dan nilai tawar untuk mengubah tata kelola global,  beragam  potensi  dimiliki  oleh  Indonesia  mulai  dari  cadangan  karbon  yang  besar hingga  sumber  daya  mineral  yang  bisa  dimanfaatkan  untuk  menunjang  energi  baru terbarukan. Pemerintah Indonesia perlu melihat kondisi tersebut sebagai kesempatan emas
untuk  memposisikan  diri  sebagai  aktor  yang  dapat  memberikan  kontribusi  penting  dalam mengatasi permasalahan global.
Dalam  penelitian  ini,  penulis  berusaha  untuk  mencari  tahu  seperti  apa  strategi  dan upaya diplomasi  yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia terkait tiga  isu prioritas  yang diusung  dalam  presidensi  G20.  Pertanyaan  penelitian  yang  diajukan  adalah  agenda  apa yang  diprioritaskan  oleh  Indonesia  berdasarkan  3  agenda  yang  diajukan  dan  bagaimana  3 agenda tersebut diartikulasikan oleh stakeholder. Periode yang menjadi fokus penelitian ini yaitu  dimulai  dari  awal  presidensi  pada  1  Desember  2021  hingga  pertengahan  Juni  2022, rentang  periode  tersebut  dipilih  dengan  harapan  bahwa  penelitian  ini  bisa  memberikan masukan kepada pemerintah Indonesia sebelum periode presidensi berakhir.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  oleh  peneliti  yaitu  metode  penelitian  campuran ( mixed  method ).  Menurut (Creswell  &  Creswell,  2017) ,  metode  penelitian  campuran merupakan  penggabungan  dua  jenis  data  dalam  sebuah  penelitian  dengan  tujuan  untuk memberikan  pemahaman  yang  lebih  kuat  dalam  mencari  tahu  masalah  dan  menjawab pertanyaan  penelitian.  Peneliti  akan  menggunakan  metode  tersebut  untuk  menjelaskan temuan dari data kualitatif dan kuantitatif yang diperoleh. Kemudian metode pengambilan data  yang  dilakukan  oleh  peneliti  yaitu  dengan  mengambil  data  sekunder  dari  beberapa portal  berita  online.  Selanjutnya  dari  data  sekunder  yang  telah  peneliti  peroleh,  peneliti melakukan kuantifikasi data sesuai dengan tiga isu prioritas yang menjadi fokus presidensi Indonesia.

## 1. Metode Pengambilan Data
Pada  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  metode  web  scraping  untuk mengambil  data  sekunder.  Menurut  Mitchell,  web  scraping  merupakan  metode pengumpulan  data  dengan  menggunakan  program  yang  berinteraksi  dengan  peramban web  dan  bertujuan  untuk  mengekstrak  informasi  yang  dibutuhkan (Mitchell,  2018) . Sesuai  dengan  pertanyaan  penelitian,  untuk  mengetahui  agenda  mana  yang  menjadi prioritas,  maka  diperlukan  data  yang  menginformasikan  sikap  para  stakeholder  yang menjalankan  agenda  G20.  Berdasarkan  aksesibilitas  data,  untuk  menjawab  pertanyaan penelitian tersebut maka peneliti mengambil informasi dari artikel yang diberitakan oleh media  online.  Karena  informasi  dari  artikel  merupakan  data  yang  belum  terstruktur, maka  peneliti  perlu  menentukan  kata  kunci  sesuai  dengan  masing-masing  variabel  dan indikator  yang  terkait  dengan  agenda  yang  diajukan  oleh  pemerintah  Indonesia  pada presidensi G20. Penggunaan kata kunci merupakan cara yang peneliti lakukan pada saat proses pengambilan data dengan menggunakan dua pendekatan untuk membantu peneliti dalam  memahami  kompleksitas  data  yang  belum  terstruktur.  Untuk  pendekatan  yang pertama,  teknologi  yang  digunakan  oleh  peneliti  yaitu:  Google  Search  Engine,  dan Google  Sheets.  Pendekatan  ini  membantu  peneliti  ketika  melakukan  crawling
berdasarkan kata kunci yang telah ditentukan, karena informasi yang mengandung kata kunci akan terjaring dari setiap portal berita. Selanjutnya untuk pendekatan yang kedua, teknologi yang digunakan oleh peneliti yaitu: Google Search Engine, dan Web Scraper, peneliti  menggunakan  pendekatan  ini  untuk  mengambil  data  dari  portal  berita  tertentu. Setelah  itu,  peneliti  melakukan  pembersihan  dan  kuantifikasi  data  kualitatif menggunakan aplikasi Microsoft Excel.
Pada  proses  pengambilan  data,  kata  kunci  setiap  indikator  dari  masing-masing agenda  telah  peneliti  tentukan  berdasarkan  hasil  sintesis  publikasi  resmi  pemerintah Indonesia.  Di  bawah  ini  merupakan  tabel  yang  berisi  kata  kunci  dari  masing-masing agenda yang diajukan.
Gambar 1. Kata kunci untuk agenda Transformasi Digital
Gambar 2. Kata kunci untuk agenda Arsitektur Kesehatan Global

## Tabel 3. Kata kunci untuk agenda Transisi Energi

## 2. Analytic Hierarchy Process (AHP)
Peneliti menggunakan model Analytic Hierarchy Process (AHP) pada penelitian ini  untuk  menentukan  bobot  masing-masing  agenda  presidensi.  Menurut  Saaty  dan Vargas,  AHP  merupakan  pendekatan  dasar  untuk  pengambilan  keputusan,  model  ini dirancang untuk memilih alternatif terbaik dari sejumlah kriteria menjadi sebuah hirarki (Saaty  &  Vargas,  2012) .  Secara  umum,  model  ini  berfungsi  untuk  meningkatkan konsistensi  penilaian  sejumlah  kriteria  yang  digunakan  dalam  penelitian,  sehingga sangat  membantu  peneliti  untuk  mengambil  keputusan  berdasarkan  alternatif  terbaik, dan aplikasi untuk AHP yang digunakan pada penelitian ini yaitu Super Decisions.
Gambar 4. Skema pembobotan menggunakan model AHP
Berdasarkan  gambar  diatas,  peneliti  mentransformasikan  agenda  G20  yang diajukan  olah  Indonesia  menjadi  sebuah  analytics  factors  yang  berbentuk  variable  dan indicator.  Selanjutnya,  penelitia  melakukan  pembobotan  variable  &  indicator  untuk menghasilkan angka bobot yang akan diproses dalam kuantifikasi data.
a. Pembobotan Variabel
Peneliti berargumen bahwa agenda Arsitektur Kesehatan Global lebih penting dibandingkan agenda Transisi Energi, dan Transformasi Digital. Selanjutnya agenda Transisi  Energi  lebih  penting  dibandingkan  Transformasi  Digital,  sehingga  disini peneliti  mendapatkan  bobot  yang  proporsional  dengan  angka  ketidakkonsistenan sebesar  0.0,  bobot  untuk  agenda  Arsitektur  Kesehatan  Global  sebesar  0.5999, sedangkan  untuk  Transformasi  Digital  sebesar  1.0000,  dan  agenda  Transisi  Energi sebesar 0.2999.
b. Pembobotan Indikator dari Setiap Variabel
Dalam agenda Transformasi Digital, peneliti berargumen bahwa isu mengenai literasi  digital,  dan  konektivitas  dan  pemulihan  pascapandemi  sama  pentingnya dibandingkan  isu  mengenai  arus  data,  sehingga  disini  peneliti  mendapatkan  bobot yang proporsional dengan angka ketidakkonsistenan sebesar 0.0, bobot untuk literasi digital  sebesar  0.4285,  konektivitas  dan  pemulihan  pasca  pandemi  sebesar  0.4285, dan arus data sebesar 0.1428.
Kemudian  dalam  agenda  Arsitektur  Kesehatan  Global,  peneliti  berargumen bahwa  isu  mengenai  ketahanan  sistem  kesehatan  lebih  penting  dibandingkan  isu harmonisasi  standar  protokol  kesehatan,  dan  redistribusi  pusat  manufaktur. Sedangkan  isu  harmonisasi  standar  protokol  kesehatan,  dan  redistribusi  pusat manufaktur  sama  pentingnya,  sehingga  disini  peneliti  mendapatkan  bobot  yang proporsional  dengan  angka  ketidakkonsistenan  sebesar  0.0,  bobot  untuk  ketahanan sistem  kesehatan  sebesar  0.5999,  harmonisasi  standar  protokol  kesehatan  sebesar 0.2000, dan redistribusi pusat manufaktur sebesar 0.2000.
Selanjutnya  dalam  agenda  Transisi  Energi,  peneliti  berargumen  bahwa  isu mengenai pendanaan lebih penting dibandingkan isu akses, dan teknologi. Sedangkan isu akses, dan teknologi sama pentingnya, sehingga disini peneliti mendapatkan bobot yang  proporsional  dengan  angka  ketidakkonsistenan  sebesar  0.0,  bobot  untuk pendanaan  transisi  energi  sebesar  0.5999,  akses  transisi  energi  sebesar  0.2000,  dan teknologi transisi energi sebesar 0.2000.

## 3. Metode Pengolahan Data
Peneliti  menggunakan  kombinasi  fungsi  SUMPRODUCT,  ISNUMBER,  dan SEARCH untuk  mengubah data kualitatif  menjadi kuantitatif sesuai dengan kata kunci dari  setiap  indikator.  Selanjutnya  peneliti  melakukan  agregarasi  dengan  menggunakan fungsi COUNTIF, kemudian dikalikan dengan bobot yang sudah peneliti peroleh untuk setiap indikator. Formulanya yaitu: =(COUNTIF(indikator,TRUE)*bobot)+n…
Selanjutnya  Peneliti  melakukan  agregasi  untuk  menghitung  nilai  variabel  agar menjadi angka index. Formulanya yaitu: =(bobot*nilai variabel)+n…
Peneliti  melakukan  agregasi  untuk  menormalisasi  angka  index.  Formulanya yaitu: =(index/MAX(index)*100)

## Hasil dan Pembahasan

## A. Agenda Prioritas Indonesia dalam G20
Dari  data  yang  peneliti  peroleh,  secara  berurutan  peneliti  menemukan  bahwa Arsitektur Kesehatan Global menjadi agenda yang paling prioritas dengan rata-rata skor (66.67), kemudian Transisi Energi mendapatkan rata-rata skor (17.94), dan yang terakhir yaitu Transformasi Digital dengan rata-rata skor (8.36), berdasarkan data tersebut dapat kita  ketahui  bahwa  pemerintah  Indonesia  sangat  memprioritaskan  isu  kesehatan. Selanjutnya dari tiga agenda prioritas yang diajukan, indikator dengan skor tertinggi dari masing-masing  agenda  yaitu:  Ketahanan  Sistem  Kesehatan  Global  (69.41),  Pendanaan Transisi  Energi  (30.00),  dan  Konektivitas  dan  Pemulihan  Pascapandemi  (9.29).  Dari indikator  tersebut  menunjukkan  bahwa  pada  presidensi  ini  pemerintah  Indonesia berusaha  untuk  mengutamakan  isu  mengenai  ketahanan  sistem  kesehatan,  pendanaan transisi energi, dan konektivitas dan pemulihan pasca pandemi.
Gambar 5. Skor agenda prioritas Indonesia dalam G20
Gambar 6. Ketahanan sistem kesehatan menjadi indikator tertinggi pada agenda Arsitektur Kesehatan Global
Gambar 7. Pendanaan menjadi indikator tertinggi pada agenda Transisi Energi
Gambar 8. Konektivitas dan Pemulihan Pasca Pandemi menjadi indikator tertinggi pada agenda Transformasi Digital
Selanjutnya,  peneliti  menemukan  siapa  saja  aktor  dan  kluster  yang  paling dominan  pada  setiap  agenda  yang  diusung  oleh  Indonesia.  Untuk  agenda  mengenai kesehatan,  peneliti  menemukan  bahwa  media  massa  khususnya  kantor  berita  Antara merupakan  aktor  yang  paling  dominan  dengan  rata-rata  skor  (80.00),  aktor  ini menekankan  pada  ketahanan  sistem  kesehatan  dan  berharap  negara-negara  di  dunia memiliki  inisiatif  mengenai dana kesehatan global untuk  menghadapi pandemi di  masa depan.  Selanjutnya  untuk  agenda  mengenai  transisi  energi,  peneliti  menemukan  bahwa media  massa  CNBC  merupakan  aktor  yang  paling  dominan  dengan  rata-rata  skor
(30.00), aktor ini berusaha menekankan pada isu pendanaan transisi energi dan berharap pada perusahaan-perusahaan global untuk bisa berkolaborasi mewujudkan solusi energi baru terbarukan. Kemudian yang terakhir agenda mengenai transformasi digital, peneliti menemukan  bahwa  akademisi  bernama  Hidayatullah  Muttaqin  dari  Universitas Lambung  Mangkurat  (ULM)  merupakan  aktor  yang  paling  dominan  dengan  rata-rata skor (67.14), beliau menekankan pada isu konektivitas dan pemulihan pasca pandemi.
Gambar 9. Aktor yang dominan pada setiap agenda presidensi
Berdasarkan  9  indikator  yang  peneliti  ajukan,  yaitu:  1.  Konektivitas  dan Pemulihan  Pascapandemi;  2.  Literasi  Digital  dan  Keterampilan  Digital;  3.  Arus  Data Lintas  Batas  Negara;  4.  Ketahanan  Sistem  Kesehatan  Global;  5.  Harmonisasi  Standar Protokol  Kesehatan  Global;  6.  Redistribusi  Pusat  Manufaktur  dan  Pusat  Penelitian Global;  7.  Akses  Transisi  Energi;  8.  Teknologi  Transisi  Energi;  dan  9.  Pendanaan Transisi  Energi,  peneliti  menemukan  aktor-aktor  yang  dominan  pada  8  indikator tersebut,  namun  sayangnya  pada  saat  peneliti  melakukan  pengambilan  data,  peneliti tidak  menemukan  informasi  mengenai  indikator  Harmonisasi  Standar  Protokol Kesehatan Global berdasarkan kata kunci yang telah peneliti tetapkan.
Peneliti  menemukan  pada  indikator  Ketahanan  Sistem  Kesehatan  Global,  aktor yang dominan adalah kantor berita Antara, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menteri Keuangan menyebutkan bahwa dibutuhkan upaya keras bagi negara-negara di dunia ini untuk  bangkit  dari  keterpurukan  ekonomi  akibat dari  pandemi,  melalui  presidensi  G20 Indonesia berusaha untuk mendorong penguatan kesehatan global agar seluruh negara di dunia  ini  siap  untuk  menghadapi  pandemi  di  masa  yang  akan  datang.  Pada  indikator Redistribusi Pusat Manufaktur dan Pusat Penelitian Global yang menjadi aktor dominan adalah Presiden Joko Widodo, beliau mengatakan bahwa Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk mendorong penguatan arsitektur kesehatan global pada presidensi G20. Selanjutnya  pada  indikator  Pendanaan  Transisi  Energi,  peneliti  menemukan  ada beberapa aktor yang memiliki nilai rata-rata yang sama, termasuk diantaranya  Presiden Joko  Widodo,  Menteri  Keuangan  Sri  Mulyani,  dan  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya Mineral  Arifin Tasrif. Bagi Indonesia,  isu  mengenai pendanaan untuk program transisi
energi  perlu  digaungkan  pada  presidensi  G20.  Karena  untuk  mewakili  negara berkembang  lainnya,  Indonesia  merasa  diperlukan  dukungan  penuh  dari  negara-negara maju  untuk  mempercepat  proses  transisi  energi,  baik  dari  sisi  finansial  maupun dukungan teknologi.
Pada  indikator  Akses  Transisi  Energi,  aktor  yang  dominan  yaitu  Presiden  Joko Widodo.  Beliau  menyebutkan  bahwa  tidak  semua  orang  mempunyai  akses  yang  setara untuk mendapatkan energi bersih, terjangkau, berkelanjutan, dan modern, maka dari itu diperlukan  eksplorasi  mekanisme  biaya  untuk  memperoleh  harga  yang  kompetitif  dan tidak  membebani  masyarakat.  Kemudian  untuk  indikator  Teknologi  Transisi  Energi, aktor  yang  lebih  dominan  yaitu  Menteri  Koordinator  Bidang  Perekonomian  Airlangga Hartarto yang mengatakan bahwa untuk mempercepat proses transisi energi dibutuhkan kolaborasi  secara  global  dalam  meningkatkan  teknologi  cerdas  dan  bersih.  Selanjutnya pada  indikator  Konektivitas  dan  Pemulihan  Pascapandemi,  peneliti  menemukan  bahwa aktor  akademisi  menjadi  yang  dominan.  Kelompok  akademisi  mengharapkan pemerintah  segera  mengatasi  ketimpangan  dalam  vaksinasi  global  demi  pemulihan ekonomi dunia.
Peneliti  menemukan  pada  indikator  Literasi  Digital  dan  Keterampilan  Digital terdapat  beberapa  kelompok  yang  memiliki  perhatian  pada  isu  tersebut,  yaitu: Akademisi,  BUMN,  Pemerintahan,  Legislator,  dan  Perusahaan  Swasta.  Isu  mengenai literasi  dan  keterampilan  digital  nampaknya  telah  menjadi  perhatian  banyak  pihak, namun fokus yang menjadi perhatian masih seputar permasalahan yang terjadi di dalam negeri.  Kemudian pada  indikator Arus Data, peneliti  juga  menemukan  bahwa  beberapa kelompok  memiliki  perhatian  pada  isu  tersebut,  yaitu:  Akademisi,  Pemerintahan, Legislator, Media  Massa, dan  Lembaga Non Pemerintah. Isu  mengenai  keamanan data pribadi  menjadi  sorotan  pada  indikator  tersebut,  terutama  membahas  mengenai  RUU Perlindungan Data Pribadi yang masih menjadi perdebatan.
Gambar 10. Aktor yang dominan dari setiap indicator

## B. Artikulasi 3 agenda oleh masing-masing cluster dan actor
1. Transformasi Digital
Pada  agenda  transformasi  digital,  peneliti  menemukan  bahwa  isu-isu  yang dibahas  masih  bersifat  lokal,  peneliti  melihat  bahwa  strategi  yang  dijalankan  oleh pemerintah  Indonesia  masih  terlalu  inward  looking,  banyak  yang  perlu  ditingkatkan terkait  dengan  kesiapan  pemerintah  dalam  melakukan  transformasi  digital.  Sebagai contoh,  walaupun  seluruh  kelompok  sudah  menyadari  pentingnya  literasi  digital, namun  tingkat  pemahaman  masyarakat  mengenai  literasi  digital  masih  rendah, terutama  pada  masyarakat  di  luar  wilayah  kota-kota  besar.  Selain  itu,  pada  saat mengajukan  agenda  ini  ternyata  pemerintah  Indonesia  belum  memiliki  undang- undang  yang  mengatur  perlindungan  data  pribadi,  masih  terjadi  perdebatan  antara pemerintah  dengan  legislator  mengenai  status  badan  yang  akan  mengawasi  data pribadi,  padahal  peraturan  tersebut  sangat  dibutuhkan  untuk  meminimalisir kerentanan.  Selanjutnya,  untuk  mendukung  berjalannya  agenda  ini  Indonesia  masih sangat  kekurangan  sumber  daya  manusia  yang  paham  mengenai  teknologi  digital, perlu  kolaborasi  dari  berbagai  pemangku  kepentingan  terutama  dunia  pendidikan untuk  menghasilkan  talenta  digital.  Kendala  lain  yaitu  kurangnya  harmonisasi peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  kementerian  yang  bisa  menghambat  proses transformasi  digital  dan  tumbuh  kembang  dunia  usaha.  Kemudian  terdapat ketimpangan  mengenai  kerangka  berpikir  sumber  daya  manusia  antara  instansi
pemerintahan,  badan  usaha  miliki  negara,  dan  sektor  swasta.  Menurut  peneliti, sumber  daya  manusia  di  sektor  swasta  lebih  terbuka  dalam  merespon  setiap perubahan teknologi daripada  yang di  instansi pemerintahan, dan  badan usaha  milik negara.
Beragam  isu  yang  ada  di  tingkat  domestik  perlu  disikapi  secara  serius  oleh pemerintah  Indonesia  untuk  mempercepat  proses  transformasi  digital.  Berdasarkan isu yang peneliti temukan, faktor-faktor seperti kualitas sumber daya manusia, belum tersedianya  kebijakan  yang  melindungi  data  pribadi,  literasi  digital  yang  masih rendah,  dan  peraturan  yang  menghambat  tumbuh  kembang  dunia  usaha  berbasis digital  merupakan  hal  mendasar  yang  perlu  diselesaikan  oleh  Indonesia.  Sejauh  ini upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Indonesia  untuk  mempercepat  proses transformasi digital yaitu dengan membuat rencana peta jalan digital. Upaya strategis tersebut  dijalankan  dengan  cara  membangun  infrastruktur  digital,  membangun lembaga  pemerintahan  digital  yang  terintegrasi,  berupaya  mengubah  Indonesia  dari negara  konsumen  menjadi  negara  produsen  teknologi,  melakukan  harmonisasi kebijakan, dan meningkatkan pendanaan untuk mendorong inovasi.
Peneliti  melihat  bahwa  posisi  Indonesia  dalam  mengajukan  agenda transformasi  digital  pada  presidensi  ini  masih  jauh  dari  bingkai  tata  kelola  global, pemerintah Indonesia masih memiliki beragam tantangan yang perlu diatasi di tingkat domestik  sebelum  berupaya  untuk  mengajak  negara-negara  anggota  G20 menjalankan  agenda  ini.  Selain  itu,  saat  ini  Indonesia  masih  menjadi  negara konsumen  dari  beragam  produk  teknologi  yang  dimiliki  oleh  negara-negara  maju. Apabila  Indonesia  ingin  mengubah  tata  kelola  global  dalam  bidang  teknologi, pemerintah  Indonesia  perlu  membujuk  negara-negara  maju  untuk  menghapus proteksionisme  teknologi  yang  dimiliki  oleh  mereka.  Menurut  Haraguchi  dan Matsumura,  dibutuhkan  kebijakan  privatisasi  untuk  mendorong  transfer  teknologi dari perusahaan asing ke perusahaan dalam negeri (Haraguchi & Matsumura, 2020) .
2. Arsitektur Kesehatan Global
Pada  presidensi  ini,  peneliti  menemukan  bahwa  arsitektur  kesehatan  global menjadi agenda paling prioritas yang diajukan oleh Indonesia. Peneliti melihat bahwa strategi yang dijalankan oleh Indonesia sudah outward looking, pemerintah Indonesia sangat  berusaha  untuk  mengajak  negara-negara  lain  dalam  mengubah  tata  kelola global di  bidang kesehatan. Peneliti  memiliki  argumen  bahwa pemerintah Indonesia fokus  mengajukan  agenda  ini  karena  berharap  seluruh  negara  di  dunia  dapat  segera pulih  dari  pandemi  Covid-19  dan  lebih  siap  menghadapi  ancaman  kesehatan  yang muncul  di  masa  depan.  Beberapa  isu  yang  menjadi  perhatian  pemerintah  Indonesia terkait  agenda  ini  yaitu:  belum  ada  sistem  yang  mengatur  dan  menyimpan  dana kesehatan  untuk  menghadapi  ancaman  kesehatan  di  masa  yang  akan  datang;  masih terdapat  ketimpangan  akses  layanan  kesehatan,  vaksin,  dan  obat-obatan;  belum  ada
standar protokol pedoman kesehatan global yang dapat dijadikan pedoman lalu lintas manusia; dan masih minim kerjasama lembaga riset kesehatan antar negara.
Berbagai  tantangan  harus  dihadapi  untuk  mengubah  tata  kelola  global  di bidang  kesehatan,  seperti  pentingnya  koordinasi  antara  pemerintahan  dengan organisasi kesehatan  internasional dan perusahaan transnasional di  bidang kesehatan yang  perlu  ditingkatkan  untuk  mendorong  kerjasama  dalam  pengembangan  obat- obatan dan vaksin, khususnya apabila muncul ancaman kesehatan secara global maka dibutuhkan  pemahaman  yang  sama  untuk  mengatasi  ancaman  tersebut.  Karena menurut Elbe, dari sudut pandang perusahaan farmasi, opsi yang dimiliki pemerintah untuk  menghindari  hak  kekayaan  intelektual  selama  keadaan  darurat  hanya  akan meningkatkan  resiko  komersial  karena  mereka  khawatir  hak  paten  yang  mereka miliki diganti (Elbe, 2018) .
Dalam  agenda  ini,  pemerintah  Indonesia  berupaya  untuk  mendorong ketahanan  sistem  kesehatan  dunia  dengan  mengajukan  wacana  untuk  membentuk badan  yang  bertugas  menggalang  sumber  daya  kesehatan  global  yang  dapat digunakan untuk pembiayaan darurat kesehatan,  pembelian  vaksin, obat-obatan, dan alat  kesehatan.  Selain  itu,  pemerintah  Indonesia  juga  mengajak  negara  lain  untuk merumuskan standar protokol kesehatan global yang mengatur perjalanan lintas batas negara.  Kemudian  turut  memberdayakan  negara  berkembang  untuk  meningkatkan kapasitas  manufaktur  lokal,  akses  terhadap  teknologi  kesehatan,  pengelolaan  hak paten, dan membuka investasi produksi alat kesehatan, vaksin, dan obat-obatan. Pada tingkat  domestik,  pemerintah  Indonesia  telah  menyiapkan  peta  jalan  untuk mempercepat pengembangan industri farmasi. Melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal  (BKPM),  dan  Kementerian  Kesehatan  telah  disepakati  untuk  mempercepat pemberian izin usaha untuk pelaku usaha di bidang kesehatan.
Selanjutnya, kepemimpinan Indonesia pada presidensi ini perlu mengupayakan  mekanisme  kerjasama  yang  solid  untuk  menghadapi  setiap  ancaman kesehatan  yang  muncul  di  masa  yang  akan  datang.  Karena  belajar  dari  pengalaman sebelumnya,  munculnya  wabah  penyakit  bisa  menimbulkan  resiko  meningkatnya potensi ketegangan antar negara. Menurut (Gostin, 2021) , tidak ada negara yang bisa bertindak  sendiri  untuk  mengamankan  kesehatan  masyarakat,  diperlukan  koordinasi bersama untuk meningkatkan keamanan kesehatan global. Peran organisasi kesehatan global  sangat  diperlukan  untuk  kerjasama  lintas  batas,  berbagi  informasi,  dan menyelaraskan tindakan kolektif sehingga bisa memperbaiki sistem tata kelola global di bidang kesehatan yang saat ini masih terfragmentasi. Kemudian pada kesempatan ini,  Indonesia  sangat  menekankan  pentingnya  bagi  dunia  untuk  memiliki  dana kesehatan  global,  inisiatif  tersebut  sesuai  dengan  pendapat  dari (Youde,  2017) yang menyebutkan  bahwa, salah satu bentuk ekspresi  yang paling penting dari tata kelola kesehatan global adalah bagaimana negara melihat diri sendiri dan kewajiban mereka
untuk  menyediakan  dana  untuk  masalah  kesehatan  yang  muncul  di  luar  perbatasan mereka.
Melihat  hal  tersebut,  maka  upaya  Indonesia  untuk  memperkuat  tata  kelola kesehatan  global  memerlukan  koordinasi,  dan  kerjasama  sebagai  faktor  kunci  untuk memfasilitasi  tindakan  kolektif  antar  aktor,  institusi,  dan  gagasan  yang  beragam, sehingga keamanan kesehatan global di masa depan bisa terwujud.
3. Transisi Energi
Pada  agenda  transisi  energi,  pemerintah  Indonesia  mengajak  seluruh  negara untuk  mencapai  kesepakatan  global  dengan  mempercepat  program  transisi  energi. Agenda  ini  bertujuan untuk menjembatani dan  mendorong negara-negara  maju  serta negara-negara  berkembang  agar  mempercepat  peralihan  dari  energi  fosil  ke  energi bersih.  Namun  pada  agenda  ini,  peneliti  menemukan  bahwa  indikator  yang  paling dominan  adalah  pendanaan  untuk  membiayai  proses  transisi  energi,  peneliti  melihat bahwa  strategi  Indonesia  terhadap  agenda  ini  masih  mengharapkan  bantuan  baik berupa  dukungan  finansial  maupun  teknologi  dari  negara-negara  maju.  Di  tingkat domestik, pemerintah Indonesia mengakui bahwa dibutuhkan pembiayaan yang besar untuk  mencapai  netralitas  karbon,  karena  jika  dibandingkan  dengan  energi  fosil, biaya  untuk  mengembangkan  teknologi  energi  baru terbarukan  (EBT)  masih  mahal, selanjutnya sumber daya  manusia  yang kompeten  mengenai EBT  masih  minim, dan pemerintah juga perlu mengajak sektor swasta untuk ikut serta dalam proses transisi energi sehingga biaya yang dibutuhkan tidak sepenuhnya dibebankan pada anggaran negara.  Menurut  Ghosh,  Chaturvedi,  dan  Bhasin,  transisi  energi  di  banyak  negara berkembang  tidak  akan  berjalan  lancar  tanpa  adanya  kerjasama  internasional  di bidang  keuangan  untuk  pengembangan  teknologi  bersama  (Ghosh,  Chaturvedi,  dan Bhasin, 2019:174).
Upaya  Indonesia  dalam  mengajak  negara-negara  anggota  G20  untuk mempercepat  proses  transisi  energi  nampaknya  sangat  membutuhkan  bantuan  dari negara-negara  maju.  Karena  transformasi  teknologi  akan  memainkan  peran  penting untuk  mengatasi  perubahan  iklim,  namun  terdapat  berbagai  ketidakpastian  dalam penerapan  teknologi  rendah  karbon,  mulai  dari  biaya,  tata  kelola,  hingga  dampak yang terjadi, maka dari itu dibutuhkan kemitraan yang strategis untuk meminimalisir ketidakpastian  tersebut.  Menurut  Koskina,  Farah,  dan  Ibrahim,  negara-negara berkembang  merasa  enggan  untuk  menanggung  biaya  dari  teknologi  energi  bersih mengingat  bahwa  negara-negara  maju  merupakan  penyumbang  terbesar  dari  emisi karbon (Koskina  et  al.,  2020) .  Peneliti  memiliki  argumen  bahwa  pada  agenda  ini, pemerintah  Indonesia  menjalankan  strategi  yang  mengharapkan  agar  negara-negara maju  lebih  banyak  memberikan  kontribusi  baik  secara  finansial  maupun  teknologi karena  selain  memiliki  modalitas,  negara-negara  maju  tersebut  merupakan penyumbang terbesar emisi karbon yang menyebabkan pemanasan global.
Selain  itu,  pada  kesempatan  presidensi  ini  Indonesia  perlu  melihat  isu-isu yang  sedang  berkembang  dan  kondisi  geopolitik  yang  ada.  Terkait  transisi  energi, konflik yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina perlu menjadi fokus bagi Indonesia karena Rusia merupakan negara penyedia energi global dan memiliki teknologi untuk mengembangkan  energi  baru  terbarukan.  Setiap  konflik  yang  disebabkan  oleh perebutan sumber daya energi bisa mempengaruhi kondisi geopolitik, termasuk juga potensi  konflik  yang  akan  muncul  terkait  kepemilikan  teknologi  energi  terbarukan. Menurut  Florini,  kekhawatiran  mengenai  persaingan  atas  sumber  daya  energi  dapat menjadi  pemicu  potensial  yang  menyebabkan  ketegangan  antar  negara  (Florini, 2010:151).  Selanjutnya,  penguasaan  pasar  energi  memiliki  dampak  politik  yang nyata.  Negara-negara  yang  masih  bergantung  pada  pasokan  negara  lain  bisa mengesampingkan  kepentingan  politik  mereka  untuk  kepentingan  komersial. Contohnya seperti Rusia, dan Iran yang menggunakan kekayaan energi yang mereka miliki  untuk  memperkuat  pengaruh  regional  terhadap  negara  lain  yang  lebih  rentan. Untuk  contoh  kasus  Rusia,  hak  veto  yang  dimiliki  oleh  negara  tersebut  di  dewan keamanan  PBB,  kemudian  posisi  Rusia  sebagai  pemasok  gas,  listrik,  dan  minyak untuk  negara-negara  di  Eropa,  dan  kontrol  negara  ini  atas  persenjataan  nuklir  telah memposisikan  Rusia  sebagai  negara  yang  berpengaruh  di  dalam  masyarakat internasional.  Menurut  Pascual,  dan  Zambetakis,  kekuatan  pasar  energi  Rusia  telah memungkinkan Rusia untuk mengkonsolidasi kekuatan politiknya secara internal dan telah membuat Rusia resisten terhadap pengaruh politik dari luar (Pascual & Elkind, 2010) .

## Kesimpulan
Peneliti  menemukan  bahwa  arsitektur  kesehatan  global  menjadi  agenda  prioritas dari  agenda  lainnya  dalam  presidensi  G20.  Pada  tingkat  domestik  pemerintah  Indonesia dirasa cukup berhasil dalam mengatasi pemulihan ekonomi akibat dari pandemi Covid-19, sehingga  dalam  presidensi  ini  Indonesia  sangat  berkeinginan  untuk  mengajak  negara- negara lain dalam memperkuat sistem kesehatan global. Untuk agenda lainnya, pemerintah Indonesia  tetap  memiliki  fokus  walaupun  secara  strategis  upaya  yang  dilakukan  oleh Indonesia belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan karena masih bergantung pada negara-negara maju.

## BIBLIOGRAFI
Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches . Sage publications. Google Scholar
Elbe,  S.  (2018). Pandemics,  pills,  and  politics:  Governing  global  health  security .  JHU Press. Google Scholar
Gostin, L. O. (2021). Global health security: A blueprint for the future . Harvard University Press. Google Scholar
Hadiwinata,  B.  S.  (2017). Studi  dan  Teori  Hubungan  Internasional:  Arus  Utama, Alternatif, dan Reflektivis . Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Google Scholar
Haraguchi,  J.,  &  Matsumura,  T.  (2020).  Implicit  protectionism  via  state  enterprises  and technology  transfer  from  foreign  enterprises. Review  of  International  Economics , 28 (3), 723–743. https://doi.org/10.1111/roie.12468. Google Scholar
Hermawanto,  A.,  &  Anggraini,  M.  (2020). Globalisasi,  Revolusi  Digital  dan  Lokalitas: Dinamika  Internasional  dan  Domestik  di  Era  Borderless  World .  LPPM  Press  UPN" Veteran" Yogyakarta. Google Scholar
Hurrell,  A.,  &  Kingsbury,  B.  (1992).  The  international  politics  of  the  environment:  an introduction. The International Politics of the Environment , 1 , 1–47. Google Scholar
Koskina,  A.,  Farah,  P.  D.,  &  Ibrahim,  I.  A.  (2020).  Trade  in  clean  energy  technologies: sliding from protection to protectionism through obligations for technology transfer in climate  change  law,  or  Vice  Versa? The  Journal  of  World  Energy  Law  &  Business , 13 (2), 114–128. https://doi.org/10.1093/jwelb/jwaa013. Google Scholar
Leguey-Feilleux,  J.-R.  (2017). Global  governance  diplomacy:  The  critical  role  of diplomacy in addressing global problems . Rowman & Littlefield. Google Scholar
Mitchell,  R.  (2018). Web  scraping  with  Python:  Collecting  more  data  from  the  modern web . “ O’Reilly Media, Inc.” Google Scholar
Pascual,  C.,  &  Elkind,  J.  (2010). Energy  security:  economics,  politics,  strategies,  and implications . Brookings Institution Press. Google Scholar
Payne,  D.  C.,  &  Parashar,  U.  D.  (2008).  Epidemiological  shifts  in  severe  acute gastroenteritis  in  US  children:  will  rotavirus  vaccination  change  the  picture? The Journal  of  Pediatrics , 153 (6),  737–738.  https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2008.08.012. Google Scholar
Presdienri.go.id.  (2021). Presiden  Jokowi:  Presidensi  G20  Adalah  Kehormatan  bagi
Indonesia . Presdienri.Go.Id.
Saaty,  T.  L.,  &  Vargas,  L.  G.  (2012). Models,  methods,  concepts  &  applications  of  the analytic hierarchy process . Springer Science & Business Media. Google Scholar
Youde,  J.  (2017).  Global  health  governance  in  international  society. Global  Governance , 23 , 583. Google Scholar

## Copyright holder:
Cakrayudha Ramadhanto, Tatok Djoko Sudiarto, Bimantoro Kushari Pramono (2022)
First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: