How to cite: Priska Eny Mbunga Wea, Tatok Sudjiarto, Djernih Sitanggang (2024) Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur (Anak Sebagai Korban) di Polres Manggarai, (06) 05, https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227 E-ISSN: 2684-883X
Published by: Ridwan Institute
PENERAPAN  HUKUM  PIDANA  TERHADAP  PELAKU  TINDAK  PIDANA PERSETUBUHAN  TERHADAP  ANAK  DIBAWAH  UMUR  (ANAK  SEBAGAI KORBAN) DI POLRES MANGGARAI

## Priska Eny Mbunga Wea, Tatok Sudjiarto, Djernih Sitanggang
Universitas Kristen Indonesia, Indonesia Email: priskambunga@gmail.com

## Abstrak
Pada tingkat kepolisian, Resor Manggarai memiliki peran penting dalam  menjaga keamanan dan  memberikan  perlindungan  kepada  warga  masyarakat,  khususnya  yang  rentan,  seperti anak-anak  di  bawah  umur.  Penerapan  hukum  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana persetubuhan  terhadap  anak  dibawah  umur  (anak  sebagai  korban)  di  Resor  Manggarai menjadi  bagian  integral  dari  upaya  Resor  Manggarai  untuk  menanggulangi  dan  mencegah kejahatan  tersebut.  Penelitian  ini  bertujuan  1)  untuk  menganalisis  penerapan  hukum  pidana terhadap pelaku persetubuhan anak dibawa umur (anak sebagai korban) di Resor Manggarai. 2) untuk menganalisis kendala penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur di Resor Manggarai. Pendekatan penelitian menggunakan yuridis empiris berdasarkan.  Sumber  data  yaitu  bahan  hukum  sekunder  dan  primer.  Data  dianalisis menggunakan  analis  kualitatif  deskrptif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  proses  penegakan hukum  terhadap  pelaku  Tindak  Pidana  Persetubuhan  Terhadap  Anak  sudah  sesuai  dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 , KUHP dan PERKAP No.14 Tahun 2012 di Wilayah Hukum  Resor  Manggarai.  Upaya  paksa  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  15  huruf  c meliputi: pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat  tindakan  berupa  penangkapan,  penahanan  dan  penyitaan  serta  memanggil  orang  untuk didengar dan periksa sebagai tersangka atau saksi sampai dengan pemberkasan perkara yang kemudian  dilimpahkan  ke  Kejaksaan  Negeri.    Adapun  kendala  dalam  Penerapan  hukum pidana terhadap pelaku persetubuhan anak dibawa umur (anak sebagai korban) di kepolisian Resor Manggarai yaitu takut dan stigma korban, Keterbatasan Bukti, kurangnya Sumber Daya dan Tenaga Ahli dan hambatan hukum dan normatif.
.
Kata kunci : Hukum Pidana. Penerapan Hukum, Persetubuhan Anak, Resor Manggarai

## Abstract
At the police level, the Manggarai Police have an important role in maintaining security and providing  protection  to  community  members,  especially  those  who  are  vulnerable,  such  as minors.  The  application  of  criminal  law  against  perpetrators  of  the  crime  of  sexual intercourse  with  minors  is  an  integral  part  of  the  Manggarai  Police's  efforts  to  tackle  and prevent this crime. This research aims 1) to analyze the application of criminal law towards perpetrators  of  sexual  relations  with  underage  children  (children  as  victims)  at  the Manggarai  Police  Station.  2)  to  analyze  the  obstacles  to  implementing  criminal  penalties
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 05, Mei 2024
against  perpetrators  of  criminal  acts  of  sexual  intercourse  with  minors  at  the  Manggarai Police  Station.  The  research  approach  uses  empirical  juridical  based.  Data  sources  are secondary  and  primary  legal  materials.  Data  were  analyzed  using  descriptive  qualitative analysis. The research results show that the law enforcement process against perpetrators of the crime of sexual intercourse with children is in accordance with Law Number 23 of 2002, Criminal Code and PERKAP No. 14 of 2012 in the Manggarai Police Legal Area. Coercive measures  as  referred  to  in  Article  15  letter  c  include:  summoning,  arresting,  detaining, searching,  confiscating  and  examining  action  letters  in  the  form  of  arrest,  detention  and confiscation as well as summoning people to be heard and examined as suspects or witnesses up to the filing of the case which is then handed over to the District Prosecutor's Office. The obstacles  in  implementing  criminal  law  against  perpetrators  of  sexual  relations  with underage children (children as victims) in the Manggarai Resort Police are fear and stigma of victims, limited evidence, lack of resources and experts and legal and normative obstacles.
Keywords: Criminal Law. Application of the Law, Sexual Intercourse with Children, Manggarai Police.

## PENDAHULUAN
Manggarai merupakan kabupaten di
Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.  Ibu  kota  kabupaten  adalah Ruteng.  Luas  wilayahnya  adalah  7.136,4  km², dengan  jumlah  penduduk  382.422  jiwa  (Ande  et  al.,  2021).  Dari  sudut  ekonomi,  mayoritas masyarakat Kabuapaten Manggarai menggantungkan hidupnya pada pertanian seperti : padi, kemiri,  cengkeh,  kopi,  fanili  dan  coklat.  Kabupaten  Manggarai  terdiri  atas  etnis  Manggarai, Bima, Jawa, Padang dan lain-lain yang turut mewarnai dinamika pembangunan di Kabupaten Manggarai (Ande et al., 2021). kehidupan sosial budaya Manggarai dipengaruhi oleh budaya Bima, Jawa, Ngada dan Ende, semuanya menambah keanekaragaman budaya dan adat istiadat masyarakat Manggarai (Ande et al., 2021)
Wilayah  Manggarai,  yang  terletak  di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur,  Indonesia, memiliki  karakteristik  khas  dengan  keberagaman  budaya,  tradisi,  dan  keindahan  alamnya. Manggarai  dikenal  sebagai  daerah  yang  kaya  akan  warisan  budaya  dan  kearifan  lokal, sekaligus menjadi bagian integral dari keberagaman budaya Indonesia. Hanya saja meskipun wilayah ini memiliki potensi yang besar, sayangnya, seperti wilayah lainnya, Manggarai juga dihadapkan  pada  tantangan  sosial  yang  kompleks.  Salah  satu  permasalahan  yang  mendesak dan  menuntut  penanganan  serius  adalah  tindak  pidana  persetubuhan  anak  di  bawah  umur. Tindak  pidana  ini  bukan  hanya  merusak  masa  depan  anak-anak,  tetapi  juga  mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Anak adalah cita-cita bangsa yang masih di dalam gendongan masa depan dan menjadi harapan  untuk  mewujudkan  impian  besar  negara..  Merujuk  dari  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  (KBBI)  secara  etimologis,  anak  diartikan  sebagai  manusia  yang  masih  kecil  atau manusia yang belum dewasa (Pramukti, 2015). Selain itu, anak sebagai bagian dari keluarga, merupakan  buah  hati,  penerus,  dan  harapan  keluarga.  Dan  anak  juga  amanah  sekaliguas karunia Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dalam peraturan perundang-undangan  di  Indonesia  sangat  banyak  dikategorikan  sebagai  seseorang  anak
tergantung situasi dan kondisi dalam sudut pandang yang dipersoalkan (Kapitan et al., 2020). Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah  sebagai  berikut  :  "Anak  adalah  setiap  manusia  yang  berusia  di  bawah  18  (delapan belas)  tahun  dan  belum  menikah,  termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan  apabila  hal tersebut demi kepentingannya.
Berdasarkan regulasi terkait batasan umur anak selebihnya dapat ditarik benang merah bahwa  anak  masih  perlu  dalam  perlindungan  dimana  setiap  anak  pada  saat  ia  dilahirkan adalah  termasuk  subjek  hukum  yakni  sebagai  pribadi  kodrati  dimana  ia  dilahirkan  dalam keadaan  merdeka,  tidak  boleh  disiksa  atau  bahkan  dilenyapkan.  Anak-anak  bahkan  sejak  ia didalam  kandungan  mempunyai  hak  untuk  hidup,  dipelihara,  dan  dilindungi  bagaimanapun kondisi fisik dan mental anak tersebut. Upaya pemenuhan hak anak dapat dilakukan terutama oleh orang tua dan keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Hal itu disebabkan anak merupakan  individu  yang  belum  matang  baik  secara  fisik,  mental,  maupun  sosial  sehingga bergantung  pada  orang  dewasa.  Kondisi  anak  yang  rentan  seperti  itulah  seringkali  beresiko terhadap kegiatan yang mengandung unsur eksploitasi maupun kekerasan (Burhayan, 2021)
Jumlah  kasus  persetubuhan  terhadap  anak  di  bawah  umur  yang  terjadi  di  Indonesia terkhusus  di  Manggarai  dianggap  sebagai  salah  satu  ukuran  yang  menunjukkan  rendahnya kualitas  perlindungan  anak  di  negara  ini.  Kekerasan  terhadap  anak  adalah  indikator  yang mencerminkan ketidakmampuan sistem perlindungan anak dalam mencegah dan menanggapi ancaman terhadap kesejahteraan anak. Anak membutuhkan lingkungan yang aman, dukungan, dan  bimbingan  untuk  tumbuh  dan  berkembang  dengan  sehat.  Anak  adalah  individu  yang rentan  dan  bergantung  pada  orang-orang  di  sekitarnya  sebagai  sumber  perlindungan. Pemerintah  memiliki  tanggung  jawab  untuk  menetapkan  dan  melaksanakan  kebijakan  serta undang-undang  yang  melindungi  hak-hak  anak.  Hal  ini  termasuk  pembentukan  peraturan yang  menyeluruh  untuk  melindungi  anak  dari  segala  bentuk  eksploitasi,  diskriminasi,  dan kekerasan. Upaya ini juga meliputi penyediaan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan yang  berkualitas,  dan  perlindungan  sosial  bagi  anak-anak  yang  membutuhkan.  Perlindungan hukum  adalah  aspek  terpenting  dalam  menjamin  keamanan  anak,  sebab  pengawasan  dan perlindungan tidak hanya semata-mata dari orang tua saja (Mniber, 2021)
Persetubuhan  terhadap  anak  di  bawah  umur  yang  dilakukan  orang  dewasa,  sejatinya telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan  peraturan  pemerintah  pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang perubahan  kedua  atas  Unang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  perlindungan  anak menjadi  undang-undang.  Dalam  regulasi  ini  termuat  jaminan  atas  peran  negara  dalam menjamin  hak  anak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh  kembang  serta  perlindungan  dari kekerasan  dan  diskriminasi  sebagaimana  tercantum  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia (Wicaksono, 2024). Hal tersebut diwujudkan dengan memperberat sanksi pidana  dan  memberikan  tindakan  terhadap  pelaku  kekerasan  seksual  terhadap  anak  dengan mengubah  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  perlindungan  anak  sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindunga anak (Rafigali, 2019)
Selain  regulasi  di  atas,  hukum  tindak  pidana  persetubuhan  juga  diatur  dalam  Undang- undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, seperti bunyi pasal 6 bahwa setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa  yang  timbul  dari  tipu  muslihat  atau  hubungan  keadaan  atau  memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan  orang  itu  untuk  melakukan  atau  membiarkan  dilakukan  persetubuhan  atau perbuatan  cabul  dengannya  atau  dengan  orang  lain,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta  rupiah).  Undang-undang  (UU)  No.  31  Tahun  2014  Tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban,  menegaskan  jika  korban  tindak  pidana  berhak  memperoleh  Restitusi  berupa  ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan  yang  berkaitan  langsung  sebagai  akibat  tindak  pidana;  dan/atau    penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
Pada  tingkat  kepolisian,  Resor  Manggarai  memiliki  peran  penting  dalam  menjaga keamanan dan memberikan perlindungan kepada warga masyarakat,  khususnya yang rentan, seperti  anak-anak  di  bawah  umur.  Penerapan  hukum  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana persetubuhan  terhadap  anak  dibawah  umur  (anak  sebagai  korban)  di  Resor  Manggarai menjadi  bagian  integral  dari  upaya  Resor  Manggarai  untuk  menanggulangi  dan  mencegah kejahatan  tersebut.  Berdasarkan  hasil  observasi  di  Unit  PPA  Satreskrim  Resor  Manggarai melalui  Paur  humas  Ipda  I  Made  Budiarsa  menjelaskan,  kasus  persetubuhan  anak  di  bawah umur yang dilaporkan pada tahun 2021 meningkat hingga 15 kasus. Dari total 46 kasus yang dilaporkan  pada  tahun  2021,  diantaranya  terdapat  7  kasus  penganiayaan  terhadap  anak,  18 kasus  penganiayaan  dewasa  dan  15  kasus  persetubuhan  anak  di  bawah  umur.  Dalam  satu minggu terdata Resor Manggarai menangani dua kasus persetubuhan di bawah umur (Dejam, 2023)
Beberapa kasus pelecehan seksual terbaru seperti persetubuhan di Manggarai terjadi di wilayah  Golo  Dukal,  kec.Langke  Rembong,  Kab.Manggarai. Kronologi  terkuaknya  kasus tersebut  saat  ibu  korban  karena  melihat  vidio  tidak  dewasa  yang  ada  di Handphone pelaku, dalam vidio terekam korban sedang dicabuli paksa oleh seseorang (ayah kandung). Selain itu, kasus  serupa  dilakukan  seorang  sopir  yang  modusnya  dengan  mengajak  kenalan  kemudian pelaku membawa korban dan memaksa melakukan adegan dewasa.
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  Menjadi  Undang-Undang  tidak mengenal  istilah  suka  sama  suka  untuk  persetubuhan  dan  pencabulan  terhadap  anak. Meskipun  dilakukan  atas  dasar  suka  sama  suka,  posisi  anak  tetap  sebagai  korban  walaupun anak yang minta berhubungan badan atau dicabuli oleh orang lain (Nomor, 23 C.E.).
Melihat  realitas  di  atas  menjelaskan  bahwa  meskipun  telah  ada  aturan  hukum  dan keterlibatan  Resor  menangani  kasus  persetubuhan  anak,  belum  efektif  membuat  pelaku pelecehan seksual  anak jerah dan takut melakukan aksinya, yang ada kasus terus bertambah dan  tidak  sedikit  pelaku  pelecehan  seksual  hidup  bebas  berkeliaran.  Disamping  itu  korban pelecehan seksual identitasnya dipublikasikan yang memberikan tekanan sosial kepada anak.
Padahal  dalam    Pasal  19  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  menjelaskan  bahwa  “Setiap  orang  yang  mempublikasikan  identitas anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana,  anak  sebagai  korban  tindak  pidana,  maka  berdasarkan Pasal  97  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak. Pelaku  yang  mempubikasikan  identitas  anak  tersebut  dapat  dipidana  dengan  pidan  penjara paling  lama  5  (lima)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp.  500.000.000,-  (lima  ratus  juta rupiah)”.
Ketidakadilan dalam menghukum terdakwa pernah dikaji dalam penelitian sebelumnya yang  menemukan  bahwa  pertimbangan  hukum  oleh  hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  pada tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam perkara putusan nomor: 110/Pid.Sus/2015/PN.Skg  Tongat,  Nugrono,  &  Wibowo,  (2022),  lebih  mengutamakan perbaikan  diri  terhadap  terdakwa,  terlihat  dalam  pemberian  hukuman  yang  paling  ringan berdasarkan  Pasal  81  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  Jo  Pasal  64  Ayat(1) KUHP  seharusnya  mendapat  hukuman  yang    sesuai  yang  diatur  dalam  pasal  tersebut  tetapi karena berbagai pertimbangan hakim untuk memberikan kesempatan terhadap terdakwa untuk bisa kelak tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum (Tongat et al., 2022).
Fenomena  di  atas  mendorong  peneliti  untuk  mengkaji  bagaimana  penerapan  hukum oleh Resor Manggarai dalam menangani kasus persetubuhan anak. Maka dari itu, berdasarkan latar  belakang  tersebut  peneliti  tertarik  melakukan  penelitian  dengan  judul    “Penerapan hukum  pidana  terhadap  pelaku  persetubuhan  anak  dibawa  umur  (anak  sebagai  korban)  di Resor Manggarai”.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penulisan  penelitian  tesis  ini  pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan yuridis  empiris  berdasarkan  fakta-fakta  di  lapangan  serta  pengalaman  penulis  di  lapangan. Penelitian  yuridis  empiris  dengan  kata  lain  merupakan  jenis  penelitian  lapangan,  yang mengkaji  ketentuan  hukum  yang  berlaku  serta  yang  telah  terjadi  didalam  kehidupan masyarakat (Marzuki & Sh, 2021).
Pendekatan  dalam  penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analisis  yang    merupakan  proses penggambaran  daerah  penelitian.  Bentuk  analisis  yang    digunakan  oleh  penulis  dilakukan dengan  cara  data  yang  diperoleh  dari  sumber  hukum  yang  dikumpulkan,  diklarifikasi  baru kemudian  dianalisis  secara  kualitatif,  artinya  menguraikan  data  secara  bermutu  dan  bentuk kalimat  yang  teratur,  sistematis  logis,  tidak  tumpang  tindih,  dan  efektif,  sehingga memudahkan  interpretasi  data  dan  pemahaman  hasil  analisis,  selanjutnya  hasil  dari  sumber hukum  tersebut  dikonstruksikan  berupa  kesimpulan  dengan  menggunakan  logika  berfikir induktif,  yakni  penalaran  yang  berlaku  khusus  pada  masalah  tertentu  dan  konkrit  yang dihadapi,  oleh  karena  itu  hal-hal  yang  dirumuskan  secara  khusus  diterapkan  pada  keadaan umum,  sehingga  hasil  analisis  tersebut  dapat  menjawab  permasalahan  dalam  penelitian (Suharsimi, 2015).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Persetubuhan termasuk ke dalam tindak pidana kesusilaan, persetubuhan terjadi karena adanya  bujuk  rayu  sehingga  menyebabkan  terjadinya  hubungan  intim  yang  berlainan  jenis kelamin.  Penerapan  hukum  pidana  adalah  langkah  yang  penting  dalam  menjaga  dan melindungi  hak  serta  keamanan  anak  sebagai  korban  tindak  pidana  persetubuhan.  Dalam penerapan tersebut, Resor Manggarai menemui kendala sebagai berikut:
1. Takut dan Stigma Korban
Takut  akan  dituduh  atau  dikucilkan  merupakan  hambatan  utama  yang  menghambat langkah-langkah  proses  penyelidikan  dan  penuntutan.  Korban  merasa  khawatir  bahwa pengakuan mereka akan menimbulkan penilaian negatif dari masyarakat, bahkan mungkin merusak  reputasi  mereka  atau  menciptakan  keterpisahan  sosial  yang  lebih  lanjut.  Stigma sosial ini menciptakan atmosfer yang tidak mendukung bagi korban untuk melangkah maju dan  memberikan  kesaksian  mengenai  kejadian  yang  mereka  alami.  Berikut  hasil wawancaranya dengan kepala Resor Manggarai:
“Jadi, dari beberapa kasus persetubuhan yang kita tangani, kebanyak korban itu takut melapor atau menjelaskan lebih jauh kronologinya, karena adanya stigma  yang dirasakan oleh  korban.  Kami  di  Resor  Manggarai  menyadari  bahwa  korban  sering  kali  merasa khawatir  akan  dituduh  atau  dikucilkan  oleh  masyarakat.  Hal  ini  tentu  menghambat langkah-langkah proses penyelidikan dan penuntutan”
Lebih lanjut beliau menjelaskan:
“Ketakutan  tersebut  juga  uat  pengaruhnya  karena  korban  pernah  mendapatkan ancaman,  ancaman  ini  menciptakan  atmosfer  yang  sangat  tidak  mendukung  bagi korban.  Mereka  takut  untuk  melangkah  maju  dan  memberikan  kesaksian  karena khawatir  akan  dituduh  atau  dikucilkan.  Ada  kasus  di  mana  korban  merasa  terjebak dalam situasi yang sulit, terutama ketika pelaku adalah ayah kandung mereka. Ancaman tersebut  membuat  korban  enggan  membuka  diri  dan  menyampaikan  informasi  yang diperlukan untuk proses hukum”.
“Atas  kendala  tersebut,  kami  terus  meningkatkan  kerjasama  dengan  lembaga perlindungan  anak,  lembaga  kesehatan  mental,  dan  lembaga  advokasi  hak  asasi manusia.  Kami  percaya  bahwa  kolaborasi  ini  penting  untuk  memberikan  perlindungan yang  lebih  baik  kepada  korban  persetubuhan  anak.  Selain  itu,  kami  terus mengidentifikasi  dan  mengatasi  hambatan  hukum  dan  sistemik  yang  mungkin menghambat proses keadilan”.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dapat  disimpulkan  jika  ketakutan  yang  dirasakan  oleh para  korban  persetubuhan  anak  di  wilayah  Resor  Manggarai  tidak  lepas  dari  pengalaman ancaman yang pernah mereka terima dari para pelaku, bahkan dalam beberapa kasus, pelaku tersebut adalah anggota keluarga korban, termasuk yang merupakan ayah kandung. Ancaman ini menciptakan lingkungan yang penuh ketidakamanan bagi korban, membuat mereka takut untuk  melangkah  maju  dan  memberikan  kesaksian  mengenai  kejadian  yang  mereka  alami. Keberanian  para  korban  untuk  memberikan  pengakuan  mereka  seringkali  dipadamkan  oleh ketakutan  akan  konsekuensi  yang  mungkin  timbul,  seperti  dikucilkan  oleh  keluarga  atau masyarakat,  serta  merusak  reputasi  pribadi.  Dalam  situasi  ini,  ketakutan  tidak  hanya
bersumber  dari  pelaku  yang  tidak  bertanggung  jawab,  tetapi  juga  dari  lingkungan  terdekat yang  seharusnya  menjadi  tempat  perlindungan  dan  dukungan.  Oleh  karena  itu,  Resor Manggarai  dihadapkan  pada  tugas  yang  kompleks  untuk  menciptakan  lingkungan  yang mendukung  agar  korban  dapat  dengan  aman  melangkah  maju  dan  memberikan  kesaksian yang  diperlukan  untuk  proses  penyelidikan  dan  penuntutan.  Langkah-langkah  preventif  dan dukungan psikologis menjadi penting dalam mengatasi kendala ini agar korban dapat merasa didukung dan aman dalam memberikan informasi yang krusial untuk mengungkap kebenaran dalam kasus persetubuhan anak.
Ketidaknyamanan  dan  rasa  takut  ini  menyulitkan  para  korban  untuk  membuka  diri kepada penegak hukum dan pihak berwenang. Korban merasa melaporkan persetubuhan anak akan membawa lebih banyak penderitaan daripada kelegaan, dan ini dapat menghambat upaya penegakan hukum untuk menyelidiki kasus tersebut secara menyeluruh. Oleh karena itu, perlu upaya yang lebih besar dalam membentuk lingkungan yang mendukung korban persetubuhan anak,  menghilangkan  stigma  sosial,  dan  memberikan  kepastian  bahwa  melaporkan  kejadian tersebut  adalah  langkah  yang  benar  dan  akan  mendapatkan  perlindungan.  Ini  membutuhkan kerja  sama  lintas  sektor,  termasuk  lembaga  hukum,  lembaga  sosial,  dan  masyarakat  secara keseluruhan,  untuk  menciptakan  lingkungan  di  mana  korban  merasa  aman  dan  didukung dalam menghadapi konsekuensi hukum pelaku persetubuhan anak.
Ketakutan yang dirasakan anak sebagai korban menunjukkan pentingnya memastikan anak  terlindungi  baik  fisik  dan  psikologisnya.  Perlindungan  anak  sebagaimana  batasan pengertian yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang  - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang  Perlindungan  Anak  dapat  terwujud  apabila  mendapatkan  dukungan  dan  tanggung jawab dari berbagai  pihak. Dukungan yang dibutuhkan guna mewujudkan perlindungan atas hak anak di Indonesia diatur Pasal 20 UndangUndang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
Kewajiban  dan  tanggung  jawab  masyarakat  atas  perlindungan  anak  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  25  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perlindungan  Anak yang menyatakan bahwa “Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak  dilaksanakan  melalui  kegiatan  peran  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  perlindungan anak  dilaksanakan  dengan  melibatkan  organisasi  kemasyarakatan,  akademisi,  dan  pemerhati Anak”.
Kegiatan  perlindungan  anak  membawa  akibat  hukum,  baik  dalam  kaitannya  dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.  Segala  usaha  yang  dilakukan  untuk  menciptakan  kondisi  agar  setiap  anak  dapat melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  demi  perkembangan  dan  pertumbuhan  anak  secara wajar baik fisik, mental dan social.
Korban,  yang  merasakan  penderitaan  dari  kerugian  materiil,  kerugian  immaterial, bahkan  cedera  fisik  atau  psikis,  juga  dialami  oleh  keluarganya.  Untuk  mengurangi  atau menghilangkan  penderitaan  bagi  korban  beserta  keluarganya,  perlindungan  hukum diperlukan, termasuk keamanan, bantuan hukum, informasi, layanan medis, serta restitusi dan
kompensasi.  Stephen  Schafer,  menyebutkan  terdapat  empat  sistem  pemberian  restitusi  dan kompensasi kepada korban tindak pidana, sebagai berikut:
a) Ganti  rugi  (damage)  yang  bersifat  keperdataan,  diberikan  melalui  proses  perdata.  Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.
b) Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana.
c) Retitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana.  Walaupun  restitusi  disini  tetap  bersifat  keperdataan,  tidak  diragukan  sifat pidananya. Salah satu bentuk restitusi menurut system ini adalah denda kompensasi. Denda ini  merupakan  kewajiban  yang  bernilai  uang  yang  dikenakan  kepada  terpidana  sebagai suatu bentuk pemberian ganti rugi yang seharusnya diberikan.
d) Kompensasi  yang  bersifat  perdata,  diberikan  melalui  proses  pidana  dan  didukung  oleh sumber-sumber  penghasilan  negara.  Disini  kompensasi  tidak  mempunyai  aspek  pidana apapun,  walalupun  diberikan  dalam  proses  pidana.  Jadi  kompensasi  tetap  merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negaralah yang memenuhi atau menanggung kewajiban ganti  rugi  yang  dibebankan  pengadilan  kepada  pelaku.  Hal  ini  merupakan  pengakuan bahwa  negara  telah  gagal  menjalankan  tugasnya  melindungi  korban  dan  gagal  mencegah terjadinya tindak pidana.
Atas  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban  memberikan  perlindungan  dan  bantuan  terhadap  saksi  maupun  korban. Perlindungan dimaksud adalah dalam bentuk perbuatan yang memberikan tempat bernaung atau  perlindungan  bagi  seseorang  yang  membutuhkan  sehingga  merasa  aman  terhadap ancaman  sekitarnya.  Pasal  90  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  menjelaskan  bahwa  Anak  Korban  dan  Anak  Saksi  berhak atas  upaya  rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi  sosial,  baik  di  dalam  Lembaga  maupun  di luar  Lembaga.  Untuk  menjatuhkan  dan  memberikan  sanksi  pidana  kepada  pelaku pencabulan terhadap anak di  bawah umur dengan didasari dan memakai  Undang-Undang yang berlaku, yaitu : Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Dalam  konteks  tindak  pidana  persetubuhan,  saat  anak  menjadi  korban,  dia  harus menjadi  saksi  dalam  persidangan.  Proses  ini  dapat  memerlukan  pengulangan  cerita  atau kejadian  yang  dialaminya  di  hadapan  majelis  hakim,  jaksa,  pengacara  terdakwa,  dan terdakwa  itu  sendiri.  Penting  untuk  memastikan  bahwa  korban  tidak  mengalami  tekanan fisik  atau  psikis  selama  persidangan.  Untuk  melindungi  korban  dari  intimidasi,  langkah- langkah tertentu diambil, seperti menempatkan korban dalam ruangan tersendiri saat pergi ke  pengadilan  dan  memastikan  bahwa  tidak  ada  pihak  yang  dapat  menakuti  atau mengintimidasi korban. Dalam situasi di mana ada upaya intimidasi terhadap korban atau keluarganya,  pengawasan  dari  petugas  pengadilan,  kejaksaan,  dan  kepolisian  dapat diperlukan.
2. Keterbatasan Bukti
Alat  bukti  adalah  segala  sesuatu  yang  ada  hubungannya  dengan  perbuatan  pidana, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana. Alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat,
petunjuk  dan  keterangan  terdakwa.  Penyidik  Resor  Karanganyar  pada  waktu  melakukan penyidikan  tindak  pidana  pencabulan  kesulitan  menemukan  saksi  yang  melihat  dan  atau mendengar peristiwa tindak pidana pencabulan tersebut, hal ini dikarenakan pelaku tindak pencabulan  biasanya  melakukan  perbuatan  tersebut  di  tempat  yang  sepi  atau  jauh  dari keramaian.
Pada beberapa kasus, keterbatasan bukti fisik atau saksi dapat menjadi kendala serius. Persetubuhan anak di bawah umur beberapa terjadi tanpa saksi atau bukti yang kuat, sehingga  penyidik  sulit  untuk  membuktikan  kasus  tersebut  di  pengadilan.  Hal  ini dikarenakan persetubuhan anak seringkali merupakan tindakan yang tersembunyi dan tidak terjadi  di  tempat  umum,  sehingga  sulit  untuk  mengumpulkan  bukti  fisik  yang  jelas  atau melibatkan  saksi  yang  dapat  memberikan  keterangan  terperinci.  Berikut  kutipan wawancara  dengan  KaResor  Manggarai  terkait  kasus  persetubuan  yang  alat  buktinya terbatas:
“Persetubuhan anak seringkali terjadi secara rahasia dan tidak di tempat umum. Hal ini membuat sulit untuk mengumpulkan bukti fisik yang jelas atau melibatkan saksi yang dapat memberikan keterangan terperinci. Anak-anak yang menjadi korban seringkali tidak memiliki saksi atau bukti fisik yang dapat mendukung kasus mereka, dan pelaku seringkali mengambil keuntungan dari situasi ini untuk menghindari tanggung jawab hukum”.
Lebih lanjut beliau menjelaskan:
“Jika  menemui  permasalahan  seperti  itu,  kami  akan  berfokus  pada  teknik penyelidikan yang lebih canggih, seperti analisis forensik digital dan pemanfaatan ahli-ahli yang  dapat  memberikan  kesaksian  tentang  dampak  psikologis  pada  korban.  Selain  itu, beberapakbekerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti lembaga kesehatan mental dan pekerja  sosial,  untuk  memperoleh  informasi  yang  dapat  mendukung  kasus  secara  lebih holistik”.
“Kami  juga  melakukan  upaya  untuk  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  tentang pentingnya  melaporkan  kasus  persetubuhan  anak,  meskipun  tanpa  bukti  fisik  yang  jelas. Pendidikan masyarakat dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih responsif dan mendukung  bagi  para  korban.  Kami  juga  berupaya  membangun  kolaborasi  yang  erat dengan  lembaga-lembaga  perlindungan  anak  dan  advokasi  hak  asasi  manusia  untuk memastikan  setiap  langkah  yang  diambil  mempertimbangkan  kepentingan  terbaik  bagi korban”.
Berdasarkan  hasil  wawancara  menjelaskan  bahwa  kendala  ini  memberikan tekanan  tambahan  pada  korban  persetubuhan  anak,  yang  mungkin  menghadapi  kesulitan dalam memberikan kesaksian yang memadai atau merasa takut untuk melaporkan kejadian tersebut  tanpa  dukungan  bukti  yang  substansial.  Dalam  menghadapi  tantangan  ini,  Resor Manggarai  dapa  mengembangkan  pendekatan  yang  sangat  sensitif  untuk  mendukung korban dan merangsang kesaksian yang akurat. Peningkatan pelatihan bagi penegak hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaporkan kasus persetubuhan anak  juga  dapat  membantu  mengatasi  keterbatasan  dalam  memproses  kasus  ini  di pengadilan.
3. Kurangnya Sumber Daya dan Tenaga Ahli
Berdasrakan hasil wawancara disimpulkan jika keterbatasan sumber daya dan keahlian  dalam  penanganan  kasus  persetubuhan  anak  di  bawah  umur  juga  merupakan kendala. Pihak penegak hukum kekurangan personel yang terlatih untuk menangani kasus- kasus sensitif ini dengan optimal.Berikut hasil wawancarannya:
“Kekurangan  personel  mengakibatkan  penanganan  kasus  menjadi  lambat.  Proses penyelidikan,  pengumpulan  bukti,  dan  penuntutan  kasus  terkendala  karena  personel  yang tidak  cukup  untuk  menangani  volume  kasus  dan  juga  kompleksitasnya.  Dalam  beberapa kasus, kami merasa kesulitan untuk memberikan dukungan dan pemahaman yang memadai kepada korban, terutama yang mengalami dampak emosional dan psikologis yang serius” “Untuk  mengatasi  masalah  tersebut  lami  berencana  untuk  membangun  kerja  sama dengan  tenaga  ahli,  seperti  psikolog  anak  dan  pekerja  sosial,  yang  dapat  memberikan dukungan khusus kepada korban. Keberadaan tenaga ahli ini akan membantu kami dalam memberikan  pendekatan  yang  lebih  sensitif  dan  mendalam  terhadap  aspek-aspek psikologis  dan  kejiwaan  yang  sering  terlibat  dalam  kasus  persetubuhan  anak.  Meskipun sebenarnya  kita  sudah  sering  kerjasama,  tetapi  belum  efektif,  kami  masih  keterbatasan sumber  daya  untuk  mengevaluasi  kinerja  mereka,  karena  kita  masih  terlalu  fokus  pada pemberian hukum pidana pada tersangka”.
Kurangnya  sumber  daya  dan  keahlian  dalam  penanganan  kasus  persetubuhan anak  di  bawah  umur  menjadi  kendala  serius  dalam  upaya  penegakan  hukum.  Salah  satu hambatan utama adalah terkait dengan keterbatasan personel dan keahlian yang diperlukan untuk  menangani  kasus-kasus  yang  sangat  sensitif  ini.  Pihak  penegak  hukum  seringkali kekurangan personel  yang terlatih  secara khusus  untuk  menangani  aspek-aspek kompleks dan  emosional  dari  kasus  persetubuhan  anak.  Keterbatasan  sumber  daya,  termasuk personel yang terbatas, dapat memperlambat proses penyelidikan, pengumpulan bukti, dan penuntutan kasus. Dalam kasus persetubuhan anak yang melibatkan aspek-aspek kejiwaan dan  trauma,  keberadaan  tenaga  ahli,  seperti  psikolog  anak  atau  pekerja  sosial,  sangat penting untuk memberikan dukungan dan pemahaman yang mendalam terhadap korban. Selain itu, penanganan kasus persetubuhan anak memerlukan keahlian khusus dalam mengumpulkan  dan  menganalisis  bukti,  termasuk  bukti  digital  yang  mungkin  terlibat. Kurangnya  tenaga  ahli  dalam  bidang  forensik  digital  atau  investigasi  kasus  persetubuhan anak  dapat  menghambat  kemampuan  penegak  hukum  untuk  mengungkap  kebenaran  dan memastikan keadilan. Upaya perbaikan dalam hal pelatihan personel, alokasi sumber daya yang  memadai,  dan  kolaborasi  dengan  pihak  terkait,  seperti  lembaga  perlindungan  anak dan  ahli  hukum,  menjadi  kunci  untuk  mengatasi  kendala  ini.  Dengan  meningkatkan kapasitas penegak hukum melalui pelatihan dan perekrutan personel yang kompeten, serta memastikan  ketersediaan  tenaga  ahli  yang  memadai,  diharapkan  dapat  membantu memastikan  penanganan  yang  efektif  dan  sensitif  terhadap  kasus  persetubuhan  anak  di bawah umur.
Perlindungan terhadap anak dan memastikan terpenuhinya hak-hak dasarnya sebagai manusia  berlandasarkan  Undang-Undang  Perlindungan    Anak  yang  menguraikan    hak anak  adalah bagian dari hak asasi  manusia yang wajib dijamin, dilindungi,  dan dipenuhi oleh  orang  tua,    keluarga,    masyarakat,    pemerintah,    dan    negara.    Wingjosoebroto
menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang seharusnya diakui sebagai hak yang melekat  pada  manusia   karena  hakikat  dan  kodrat   manusia,  yang  tiadanya  hak   ini serta    merta  akan    menyebabkan    manusia    tidak    mungkin    dapat    hidup    harkat    dan martabatnya  sebagai  manusia  (Harahap  et  al.,  2023).  Hak-hak  anak    merupakan    bagian integral  dari  HAM,  berkaitan  dengan  peranan  negara,  maka  tiap  negara  mengembankan kewajiban yaitu melindungi ( to  protect ),  memenuhi  ( to  fulfill ),  dan  menghormati  ( to respect )  hak-hak anak.  Maka,  perlindungan  terhadap  anak  merupakan  pondasi  anak untuk    menjadi  dewasa  menjawab  tantangan  masa  mendatang.  Anak  sebagai  makhluk sosial  memiliki  kebutuhan    berinteraksi    dengan    lingkungan    sekitarnya,    bagaimana    ia menyesuaikan  diri    dengan    orang-orang,    baik    yang    berada    di    sekolah,    rumah    atau tempat-tempat pendidikan  lainnya.  Untuk  dapat  berkembang  anak  melakukan  berbagai cara  agar memahami dunia, melalui dunia pendidikan (Sagala, 2018)
4. Hambatan Hukum dan Normatif
Hambatan  hukum  dan  normatif  muncul  sebagai  kendala  dalam  penanganan  kasus persetubuhan anak. Beberapa permasalahan timbul akibat ketidaksesuaian atau kekurangan dalam  ketentuan  hukum  yang  berkaitan  dengan  kasus  ini.  Salah  satu  hambatan  utama adalah  belum  memadainya  ketentuan  hukum  yang  secara  tegas  dan  komprehensif mengatasi  persetubuhan  anak.  Interpretasi undang-undang yang kurang jelas atau ambigu juga  dapat  menjadi  sumber  kendala,  memberikan  celah  bagi  pelaku  untuk  menghindari pertanggungjawaban  hukum.  Ketidaksesuaian  atau  kekurangan  dalam  ketentuan  hukum dapat  memberikan  peluang  bagi  pelaku  untuk  menyusun  strategi  hukum  yang menguntungkan mereka. Selain itu, ketidakjelasan dalam interpretasi undang-undang dapat mengakibatkan perbedaan pandangan dalam proses penyelidikan dan penuntutan, sehingga merugikan upaya penegakan hukum.
Kendala  ini  memperlambat  proses  hukum  dan  mengurangi  efektivitas  penegakan hukum dalam kasus persetubuhan anak di Resor Manggarai. Kehadiran celah hukum atau normatif  menciptakan  hambatan  dalam  mengajukan  dakwaan  yang  kuat  terhadap  pelaku, terutama  jika  mereka  dapat  mengeksploitasi  ketidakpastian  atau  kelemahan  dalam peraturan yang ada.
Upaya  untuk  mengatasi  hambatan  hukum  dan  normatif  melibatkan  perluasan  atau perbaikan  ketentuan  hukum  yang  ada,  serta  upaya  untuk  memberikan  klarifikasi  dan panduan  interpretatif  yang  jelas.  Hal  ini  melibatkan  keterlibatan  aktif  dari  pemangku kepentingan  hukum  dan  pembuat  kebijakan  untuk  menyusun  peraturan  yang  lebih  tegas dan responsif terhadap dinamika kasus persetubuhan anak. Selain itu, penguatan kerjasama antara  penegak  hukum,  ahli  hukum,  dan  lembaga  perlindungan  anak  menjadi  esensial untuk  merumuskan  solusi  hukum  yang  efektif  dan  memastikan  bahwa  kepentingan  anak menjadi prioritas utama dalam setiap penanganan kasus.
Kendala yang dihadapi Resor Manggarai juga serupa dengan kendala oleh Resor lain yang  ada  di  Indonesia,  seperi  yang  dideskripsikan  dalam  penelitian  Zubaidah  &  Raharjo, (2022) bahwa kendala dalam upaya penegakan hukum tindak pidana persetubuhan dengan korban anak di bawah umur di wilayah hukum Resor Magelang mencakup beberapa aspek yang  kompleks.  Salah  satu  hambatan  utama  adalah  ketidaktersediaan  satu  pemahaman
yang konsisten dalam penanganan anak korban, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun  pemerintahan  setempat.  Belum  adanya  kesepahaman  ini  dapat  menghambat koordinasi  efektif  antara  berbagai  pihak  terkait,  seperti  penegak  hukum,  lembaga perlindungan  anak,  dan  pihak-pihak  lain  yang  terlibat  dalam  upaya  penanggulangan. Selanjutnya,  kekhawatiran  dari  anak  korban  untuk  jujur  tentang  pengalaman  mereka sebagai  korban  persetubuhan  juga  menjadi  kendala  serius.  Rasa  takut  dimarahi  oleh orangtua atau dikeluarkan dari sekolah menjadi faktor utama yang mencegah korban untuk melaporkan kejadian tersebut. Keberanian anak untuk membuka diri mengenai pengalaman traumatis ini seringkali terhambat oleh ketidakpastian terhadap reaksi lingkungan terdekat mereka.  Selain  itu,  stigma  dan  pandangan  masyarakat  yang  masih  memandang  masalah persetubuhan anak sebagai aib bagi keluarga menjadi kendala signifikan. Keluarga korban cenderung merasa malu  untuk  melaporkan kasus tersebut,  sebagian karena khawatir akan dampak sosial  dan stigma yang dapat  menimpa nama baik  keluarga. Hal  ini menciptakan lingkungan  yang  tidak  mendukung  untuk  melaporkan  kasus,  dan  keluarga  mungkin  lebih cenderung menutup-nutupi peristiwa tersebut demi menjaga reputasi keluarga.
Keterbatasan  dan  hambatan  yang  dialami  Resor  Manggarai  juga  serupa  dengan kendala di Unit   PPA  Saterskrim  Resor  Kerinci. Perkara  tindak  pidana  persetubuhan yang  terjadi  di   Unit   PPA  Saterskrim   Resor  Kerinci   korbannya  adalah  anak  yang masih  berumur    17    tahun.    Ini    merupakan    kesulitan    bagi    penyidik    dalam    meminta keterangan,  karena  keterangan  yang  diberikan  berbelit-belit.  Tersangka  tidak  mengaku sebagai  pelaku  tindak    pidana    persetubuhan    yang    terjadi    di    Unit    PPA    Saterskrim Resor    Kerinci    dengan  alasan  dilakukan  secara  suka  sama  suka.  Tidak    ada    nya    saksi yang    melihat    secara    langsung    dan    saksi    tidak    mau    datang  untuk    memberikan keterangan.  Kendala  lainnya  adalah  keterbatasan  Dokter  Forensik.  Dokter  Forensik sangatlah  berperan    penting    untuk    mengetahui    hasil    Visum,    namun    di    Kabupaten Kerinci  hanya memiliki  satu  dokter  forensik  yang  hanya  datang  hari  senin  sampai jumat    (tidak    teratur  datangnya).    Jika    kejadian    hari    sabtu    maka    penyidik    harus menunggu  hari  senin  untuk visum korban persetubuhan, hasilnya juga keluar seminggu setelah visum (Noviardi et al., 2021).
Hasil  penelitian  sebelumnya  menunjukkan  bahwa  setiap  Kepolisian  Resort  (Resor) pada  dasarnya  menghadapi  kendala  atau  hambatan  yang  serupa  ketika  menangani  kasus persetubuhan  anak  sebagai  korban.  Kendala-kendala  ini  mencakup  berbagai  aspek,  dan pemahaman  terhadap  kesamaan  tersebut  dapat  memberikan  wawasan  tentang  tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam konteks spesifik ini.
Beberapa  kemungkinan  kendala  yang  sering  ditemui  di  berbagai  Resor  dapat mencakup  keterbatasan  sumber  daya,  baik  dari  segi  personel  maupun  peralatan  teknis. Resor  n  menghadapi  tantangan  dalam  menyediakan  jumlah  personel  yang  memadai  dan terlatih  untuk  menangani  kasus-kasus  yang  memerlukan  keahlian  khusus,  seperti  kasus persetubuhan anak. Selain itu, juga ada kendala dalam hal koordinasi dan kolaborasi antara berbagai  lembaga  penegak  hukum  atau  unit  di  dalam  Resor  itu  sendiri.  Kolaborasi  yang efektif antara penyidik, jaksa, dan lembaga lainnya dapat menjadi kunci dalam menangani kasus-kasus sensitif seperti persetubuhan anak.
Faktor  kesamaan  kendala  dan  hambatan  yang  dihadapi  oleh  setiap  Resor  dalam menangani  kasus  persetubuhan  anak  bisa  disebabkan  oleh  beberapa  faktor  sistemik  dan struktural. Beberapa alasan yang menjelaskan kesamaan ini antara lain:
1) Sistem Hukum yang Serupa:
Karena sistem hukum di tingkat nasional atau regional memiliki regulasi yang serupa,  Resor  di  berbagai  wilayah  kemungkinan  akan  menghadapi  kendala  yang  serupa. Perbedaan  dalam  hukum  atau  kebijakan  penegakan  hukum  dapat  menciptakan  variasi dalam kendala yang dihadapi.
2) Aspek Sosial dan Budaya yang Merata
Faktor  kesamaan  kendala  yang  dihadapi  oleh  setiap  Resor  dalam  menangani kasus  persetubuhan  anak  bisa  disebabkan  oleh  adanya  kesamaan  dalam  aspek  sosial  dan budaya  yang  merata  di  masyarakat.  Kendala  tersebut  tercermin  dalam  tantangan  serupa yang  dihadapi  oleh  berbagai  kepolisian  daerah,  dan  beberapa  faktor  yang  menciptakan kesamaan ini dapat diidentifikasi.
Aspek sosial dan budaya yang merata mengacu pada norma-norma, nilai-nilai, dan  pandangan  masyarakat  yang  secara  luas  diakui  dan  diterapkan  di  berbagai  wilayah. Stigma  sosial  terhadap  korban,  misalnya,  mungkin  berasal  dari  pandangan  masyarakat yang  cenderung  menyalahkan  korban  daripada  mendukungnya.  Hal  ini  bisa  disebabkan oleh  norma-norma  budaya  yang  menganggap  isu  kekerasan  seksual  sebagai  tabu  atau bahkan menyalahkan korban atas kejadian yang menimpanya.
Selain  itu,  kurangnya  kesadaran  masyarakat  juga  dapat  menjadi  hasil  dari  norma- norma  budaya  yang  membatasi  pembicaraan  terbuka  tentang  kekerasan  seksual. Ketidakpahaman mengenai dampak kekerasan seksual dan cara melaporkannya bisa menjadi akibat dari pengetahuan yang terbatas atau ketidakmampuan masyarakat untuk membahas isu yang  dianggap  sensitif.  Norma-norma  budaya  tertentu  yang  menghambat  penanganan  kasus persetubuhan  anak  dapat  terakar  dalam  pandangan  patriarki  atau  struktur  sosial  yang mendukung ketidaksetaraan gender. Adanya norma-norma ini dapat menciptakan lingkungan yang  mengekang  bagi  korban,  membuat  mereka  enggan  melaporkan  kejadian  atau  mencari bantuan.
Karena  adanya  latar  belakang  budaya  yang  sama,  Resor  di  berbagai  wilayah menghadapi  kesulitan  yang  serupa  dalam  menciptakan  kesadaran,  memerangi  stigma,  dan menangani  norma-norma  budaya  yang  dapat  menghambat  penanganan  kasus  persetubuhan anak.  Oleh  karena  itu,  upaya  bersama  untuk  mendidik  masyarakat,  merubah  pandangan budaya  yang  merugikan,  dan  memperkuat  dukungan  bagi  korban  dapat  menjadi  langkah- langkah penting dalam mengatasi tantangan yang serupa di seluruh wilayah.
Tindak  pidana  persetubuhan  merupakan  bagian  dari  kejahatan  kesusilaan  yang umumnya  melibatkan  perbuatan  atau  tindakan  yang  melanggar  norma-norma  moral  atau kesusilaan. Tindak pidana ini dapat terjadi dengan sengaja atau tanpa persetujuan dari pihak yang  terlibat,  di  mana  korban  dapat  menjadi  objek  paksaan,  kebohongan,  atau  bujuk  rayu. Undang-undang umumnya mengancam sanksi pidana bagi pelaku yang melanggar ketentuan tersebut.
Lebih  dari  sekadar  pelanggaran  hukum  terhadap  hak  individu,  persetubuhan  atau perkosaan  juga  mencerminkan  peristiwa  kekerasan  seksual  yang  dilakukan  oleh  laki-laki terhadap  perempuan.  Latar  belakang  dari  tindakan  ini  seringkali  terkait  dengan  nilai-nilai sosial  dan  budaya  di  masyarakat  yang  dapat  menciptakan  ketidaksetaraan  gender.  Perlu dicatat  bahwa  pelecehan  seksual  tidak  selalu  termanifestasi  dalam  bentuk  perkosaan  atau kekerasan seksual yang ekstrem.
Bentuk-bentuk  kejahatan  seksual  dapat  bervariasi,  mulai  dari  perilaku  menyelidiki tubuh perempuan yang sedang berjalan, memandang dengan mata yang melecehkan, meraba- raba bagian tubuh yang sensitif, menunjukkan gambar porno, dan lain sebagainya. Pendekatan ini  menggambarkan  kompleksitas  masalah  kekerasan  seksual,  yang  melibatkan  rentang perilaku  yang  bervariasi.  Analisis  ini  mengacu  pada  pandangan  Suyanto  (2016),  yang menyoroti beragam bentuk kejahatan seksual dalam masyarakat

## KESIMPULAN
Proses penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap anak, dilakukan  melalui  kebijakan  secara  penal  (Represif)  dan  non  penal  (Preventif)  penanganan secara  penal  dilakukan  dengan  cara  menerima  pengaduan  dari  masyarakat  atau  korban pensetubuhan    anak  yang  terjadi  di  wilayah  Polres  Manggarai    yang  selanjutnya  Unit  PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) akan mengadakan proses penyidikan lebih lanjut terhadap kasus  yang  telah  terjadi  serta  mengumpulkan  bukti-bukti  dan  saksi-saksi  dalam  perbuatan tersebut. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 , KUHP dan PERKAP No.14 Tahun  2012.  Sementara  proses  penanganan  secara  non  penal  dilakukan  dengan  cara pencegahan  tanpa  pidana  (prevention  without  punisment).  Untuk  melakukan  Tindakan  Unit PPA Polres Manggarai, bekerja sama dengan pihak lembaga lain, seperti Unit Bimmas Polres Manggarai,  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM),  Dinas  Sosial,  Dinas  Kesehatan. Perkembangan  teknologi  informasi,  peredaran  serta  akses  video  porno  dan  lingkungan keluarga atau keseharian yang buruk. Kendala yang dihadapi oleh Unit PPA Polres Manggarai dalam penegakan hukum kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak di wilayah hukum Polres  Manggarai,  secara  umum  dalam  hal  saksi  tindak  pidana  persetubuhan  terhadap  anak adalah  anak  sebagai  saksi  korban  sehingga  sulit  mendapatkan  keterangan  dari  korban  yang memiliki  trauma  adapun  ketentuan  pembuktian  dari  saksi  selain  saksi  korban  (orang  tua, keluarga,  atau  teman  korban)  harus  dikesampingkan,  sehingga  menjadi  hambatan  dalam penyidikan  kasus.  Adapun  kendala  dalam  Penerapan  hukum  pidana  terhadap  pelaku persetubuhan anak dibawa umur (anak sebagai  korban) di  kepolisian Resor Manggarai  yaitu takut dan stigma korban, Keterbatasan Bukti, kurangnya Sumber Daya dan Tenaga Ahli dan hambatan hukum dan normatif.

## BIBLIOGRAFI
Ande,  A.  …  Nesti,  M.  S.  (2021).  Sejarah  Kabupaten  Manggarai  Di  Bawah  Pemeritahan Bupati Charolus Hamboer Tahun 1960-1967. Jurnal Sejarah, 18(1), 1–20.
Burhayan,  B.  (2021).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Di  Bawah  Umur  Korban Persetubuhan  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Atas  Perubahan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Jurnal Hukum Tri Pantang, 7(1), 52–69.
Dejam,  R.  (2023).  Perlindungan  Hukum  Dan  Hambatan-Hambatan  Yang  Dihadapi  Dalam Kasus Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Manggarai Barat. Jurnal Hukum Online, 1(2), 1–33.
Harahap, F. I. S. … Ekaputra, M. (2023). Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Tindak Pidana  Penculikan  Dan  Persetubuhan.  Locus  Journal  Of  Academic  Literature  Review, 333–342.
Kapitan,  A.  Y.  M.  …  Sujana,  I.  N.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Yang Menjadi  Korban  Tindak  Pidana  Persetubuhan  Di  Bawah  Umur.  Jurnal  Preferensi Hukum, 1(2), 1–5.
Marzuki, P. M., & Sh, M. S. (2021). Pengantar Ilmu Hukum. Prenada Media.
Mniber, E. K. O. (2021). Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur Wilayah Hukum Biak Numfor. Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren, 3(1), 21–33.
Nomor, U.-U. (23 C.E.). Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Noviardi,  J.  …  Bakir,  H.  (2021).  Penerapan  Unsur  Tindak  Pidana  Persetubuhan  Terhadap Anak Yang Disebarkan Melalui Media Sosial Pada Penyidikan. Unes Journal Of Swara Justisia, 5(3), 259–266.
Pramukti, A. S. (2015). Sistem Peradilan Pidana Anak.
Rafigali,  R.  (2019).  Akibat  Hukum  Penolakkan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang Menjadi Undang-Undang Yang Telah Mencabut Keberlakuan Undang-Undang. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Sagala,  E.  (2018).  Hak  Anak  Ditinjau  Dari  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia.  Jurnal  Ilmiah Advokasi, 6(1), 16–23.
Suharsimi, A. (2015). Suhardjono, & Supardi.(2015). Penelitian Tindakan Kelas. Tongat, T. … Wibowo, S. S. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Dengan  Kekerasan  Pada  Anak.  Al-Manhaj:  Jurnal  Hukum  Dan  Pranata  Sosial  Islam, 4(2), 297–306.
Wicaksono,  D.  (2024).  Rekonstruksi  Regulasi  Penegakan  Hukum  Terhadap  Anak  Yang Berhadapan  Dengan  Hukum  Yang  Sudah  Kawin  Berdasarkan  Nilai  Keadilan. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Zubaidah, Z., & Raharjo, S. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Korban  Anak  Dibawah  Umur  Ditinjau  Dari  Perspektif  Viktimologi  (Studi  Kasus  Di Wilayah Hukum Polres Magelang). Kajian Hasil Penelitian Hukum, 5(2), 16–27.

## Copyright holder:
Priska Eny Mbunga Wea, Tatok Sudjiarto, Djernih Sitanggang (2024)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: