Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024

## KEDUDUKAN SEMA SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM
Oleh:
M. Afif Gusti Fatah mafifgustifatah@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## ABSTRAK
Surat Edaran Mahkamah Agung merupakan salah satu kerangka acuan kerja yang  diakui  kedudukannya  sebagai  produk  hukum  pasca  berlakunya  Undang- Undang No. 12 tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang- undangan,  dimana  dalam  pasal  pasal  8  ayat  2  dimana  di  dalamnya  menyatakan bahwasanya  peraturan  perundang-undangan  juga  memiliki  kekuatan  hukum mengikat apabila dibentuk berdasarkan kewenangan dan dalam hal ini, Mahkamah Agung sebagai Lembaga tertinggi dalam menjalankan fungsi peradilan di Indonesia memiliki  kewenangan  yang  diberikan  oleh  Undang-Undang  No.  14  tahun  1985, tepatnya  pada  pasal  32  yang  pada  pokoknya,  Mahkamah  Agung  memiliki  tugas untuk melakukan pengawasan terhadap semua lingkungan pengadilan yang berada di  bawahnya  dan  memberikan  petunjuk  dalam  rangka  menjalankan  fungsi peradilan. Oleh sebab itu, tugas atau kewenangan yang dimiliki tersebut kemudian direpresentasikan dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung. Mengingat saat ini,  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  memiliki  legitimasi  sebagai  bentuk  produk hukum,  maka  tidak  jarang  setiap  lingkungan  pengadilan  menjadikannya  sebagai salah satu dasar hukum saat membuat pertimbangan hukum dala putusan perkara yang ditanganinya.
Kata  Kunci  :  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung,  Kewenangan,  Pertimbangan Hukum.

## PENDAHULUAN
Seiring berjalannya waktu, Surat Edaran Mahkamah Agung tidak lagi hanya berisi  tentang  suatu  ketentuan  atau  aturan  teknis  dalam  menjalankan  fungsi peradilan, melainkan juga sudah menyentuh wilayah substansif yang berhubungan dengan  duduk  perkara  yang  sedang  bergulir  di  persidangan.  Namun,  suatu persoalan  yang  sedang  ditangani  oleh  seorang  hakim  bukanlah  hal  yang  remeh, melainkan  di  dalamnya  perlu  mendapatkan  perlakuan,  sikap  dan  orientasi  yang mencerminkan nilai-nilai keadilan sehingga perlu kiranya dilakukan evaluasi atau kajian  secara  komphrensif  mengenai  eksistensi  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung
yang dijadikan dasar hukum dalam memutus suatu perkara oleh Hakim di setiap lingkungan pengadilan.

## RUMUSAN MASALAH
Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah:
1. Bagaimana kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung dalam sistem perundang- undangan di Indonesia ?
2. Bagaimana kekuatan hukum Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai dasar hukum dalam pertimbangan hakim dalam memutus perkara ?

## PEMBAHASAN
1. Bagaimana kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung dalam sistem perundang- undangan di Indonesia
Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  atau  yang  selanjutnya  sering  disebut dengan  SEMA  merupakan  salah  satu  peraturan  dengan  fungsi  regulasi  atau kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  Mahkamah  Agung  dalam  mengupayakan keserasian di dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya.
SEMA  sendiri  dalam  Undang-Undang  No.  12  tahun  2011  tentang pembentukan  peraturan  perundang-undangan  merupakan  suatu  aturan  yang dibentuk  oleh  Mahkamah  Agung  berdasarkan  kewenangan,  sebagaimana  hal  ini sesuai  dengan  pasal  8  ayat  2  yang  berbunyi  “ Peraturan  perundang-undangan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  1  diakui  keberadaannya  dan  mempunyai kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang  diperintahkan  oleh  peraturan  perundang- undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. ”.
Mahkamah  Agung  sebagai  Lembaga  tertinggi  dalam  menjalankan  fungsi peradilan di Indonesia memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang No. 14 tahun 1985, tepatnya pada pasal 32 yang pada pokoknya, Mahkamah Agung memiliki  tugas  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap  semua  lingkungan pengadilan  yang  berada  di  bawahnya  dan  memberikan  petunjuk  dalam  rangka menjalankan fungsi peradilan. Oleh sebab itu, tugas atau kewenangan yang dimiliki
tersebut  kemudian  direpresentasikan  dalam  bentuk  Surat  Edaran  Mahkamah Agung.  Mengingat  saat  ini,  Surat Edaran  Mahkamah  Agung  memiliki  legitimasi sebagai  bentuk  produk  hukum,  maka  tidak  jarang  setiap  lingkungan  pengadilan menjadikannya sebagai salah satu dasar hukum saat membuat pertimbangan hukum dala putusan perkara yang ditanganinya.
2. Bagaimana kekuatan hukum Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai dasar hukum dalam pertimbangan hakim dalam memutus perkara ?
SEMA  berdasarkan  sifatnya  yang  hanya  merupakan  peraturan  kebijakan sebagai fungsi pengawasan yang dimiliki Mahkamah Agung terhadap pengadilan yang berada di bawahnya tentu tidak dapat dipersamakan dengan Undang-Undang, mengingat dalam hal ini Undang-Undang sendiri dibentuk oleh Lembaga legislatif yang diperintahkan oleh konstitusi sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat secara langsung dan umum, sedangkan SEMA tidak demikian. Meskipun SEMA juga diakui keberadaannya dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, namun tidak serta merta dapat dijadikan sebagai dasar atau rujukan seorang hakim dalam memberikan  pertimbangan  hukum  terhadap  suatu  perkara  yang  sedang  diperiksa dan diadili.
Pertimbangan hukum merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui oleh hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  terhadap  perkara  yang  sedang  mereka  adili, dimana  pertimbangan  hukum  itu  sendiri  merupakan  suatu  wadah  untuk mengakomodir  dan  menganalisa  setiap  fakta  hukum  yang  terungkap  di  depan persidangan.  Dalam  sebuah  pertimbangan  hukum,  hakim  menyampaikan  segala bentuk  argumentasi  hukumnya,  sehingga  tidak  boleh  memberikan  argumentasi tanpa adanya dasar hukum yang sah untuk itu.
Dasar hukum yang sah tentu harus merupakan suatu perundang-undangan yang  diakui  dan  memiliki  kekuatan  hukum  yang  mengikat,  semakin  tinggi kedudukan  perundang-undangan  itu  maka  semakin  kuat  putusan  yang  nantinya dijatuhkan  oleh  hakim.  Kekuatan  hukum  mengikat  memiliki  arti  bahwa  apabila hukum  itu  sendiri  dilanggar,  maka  akan  memiliki  sanksi  yang  harus  dihadapi, sehingga  apabila  hakim  dalam  pertimbangan  hukumnya  mengesampingkan
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024
perundang-undangan  yang  mengikat  itu,  maka  terhadap  putusannya  harus dibatalkan oleh Pengadilan yang lebih tinggi kewenangannya, atau yang seringkali dikenal dengan upaya hukum banding, kasasi serta peninjauan kembali.
Berbeda  halnya  dengan  SEMA,  apabila  seorang  hakim  dalam  membuat pertimbangan hukum mengesampingkan SEMA, maka sebenarnya tidak ada sanksi yang  berlaku  secara  langsung,  apalagi  dengan  suatu  kedudukan  dimana  majelis hakim itu sendiri lebih tinggi kedudukannya dan lebih menguasai persoalan dalam perkara yang ditangani daripada pembuat kebijakan regulatif semacam SEMA yang sejatinya  hanya  merupakan  representasi  pengawasan  kelembagaan  Mahkamah Agung,  oleh  sebab  itu  SEMA  tidak  boleh  mengikat  secara  serta  merta  terhadap hakim  pemeriksa  perkara,  satu-satunya  hal  yang  boleh  mengintervensi  hakim adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan terlepas dari sifat kepentingan  internal  kelembagaan  semata,  seperti  halnya  Undang-Undang  yang dibuat oleh DPR namun secara konstitusi dinyatakan secara tegas bukan merupakan representasi  dari  kelembagaan  DPR,  melainkan  sebagai  ketentuan  dalam menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan, termasuk peradilan di dalamnya.
Hakim  yang  dalam  pertimbangan  hukumnya  mengesampingkan  SEMA tidak  menjadikan  putusannya  harus  dibatalkan,  melainkan  sebatas  “dapat dibatalkan”  asalkan  putusan  itu  juga  harus  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan lebih tinggi dan mengikat secara langsung.  Artinya,  SEMA  dengan  kedudukannya  yang  hanya  berupa  fungsi pengawasan tidak boleh menjadi satu-satunya dasar hukum yang digunakan hakim dalam membuat pertimbangan hukumnya, melainkan juga harus diperkuat dengan peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  kedudukannya  serta  memiliki kekuatan  hukum  mengikat  secara  langsung,  seperti  halnya  Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dsb.

## Kesimpulan
Meskipun  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  memiliki  legitimasi  sebagai  produk hukum di Indonesia yang berfungsi sebagai acuan teknis dalam menjalankan fungsi peradilan,  namun  tidak  seharusnya  dijadikan  satu-satunya  dasar  hukum  dalam memutus suatu perkara, mengingat kedudukannya yang tidak bersifat komphrensif dan  berlaku  secara  umum,  melainkan  hanya  dibentuk  berdasarkan  suatu kesepakatan  internal  Mahkamah  Agung  sendiri  tanpa  melibatkan  proses pembentukan  yang  lebih  substansif  dan  materiil,  sehingga  apabila  Surat  Edaran Mahkamah  Agung  hendak  dijadikan  sebagai  dasar  hukum  dalam memutus  suatu perkara,  maka  harus  diperkuat  oleh  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih tinggi sehingga  dapat menjamin kepastian hukum yang mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang
Undang-Undang  No.12  tahun  2011  tentang  Tata  Cara  Pembentukan  Peraturan Prundang-Undangan ;
Undang-Undang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
Situs Internet
https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-sema-terhadap-suatu-undang- undang-lt5da3d5db300a9/ , diakses tanggal 15 Juni 2023