Ulûmuna: Jurnal Studi Keislaman Vol.7 No.1: Juni 2021 P-ISSN 2442-8566 E-ISSN 2685-9181

## KONTEKSTUALISASI TAFSIR WARIS LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN (Pendekatan Hermeneutika Kritis Jurgen Habermas)
Rohmawati
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung e-mail: rahma.ringinpitu@gmail.com

## Abstract
This paper examines the contextualization of interpretations of male and female inheritance using the critical hermeneutic approach of Jurgen Habermas. The idea  of  critical  hermeneutics  developed  by  Habermas  seeks  to  link  the interpretation  of  religious  texts  with  poverty  problems  such  as  oppression, injustice, and gender discrimination. The characteristics of Habermas’ ideas on critical hermeneutics put subjects involving in the communication into parallel, coexistent, and dominance-free positions. The interest of text users is stored within the text. Thus, despite interpreter’s horizon, text should be suspected. This is necessary to be done in analyzing Islamic sciences since the proposed concepts  could  be  utilized  to  reveal  the  interest  or  ideology  behind  the domination  of  interpretation.  Habermas  believed  that  the  combination  of hermeneutics, emancipatory reflection and analytical knowledge could provide a  new  basis  on  critical  theory  yet  setting  critical  limits  on  social  science absolutism.  The  dominant  interpretation  distinguishing  men  and  women  in inheritance (2:1) as stated in Q.S. al-Nisa’ verse 11 can be critically reinterpreted according  to  the  text  and  context  on  behalf  of  human  liberation  from discrimination and injustice orientation.
Key words : inheritance, gender, critical hermeneutic , Jurgen Hubermas

## Abstrak
Tulisan  ini  mengkaji  kontekstualisasi  tafsir  waris  laki-laki  dan  perempuan dengan  pendekatan  hermeneutika  kritis  Jurgen  Habermas.  Gagasan hermeneutika  kritis  yang  dikembangkan  Habermas  berupaya  mengaitkan penafsiran  teks-teks  keagamaan  dengan  problem  kemiskinan  seperti penindasan,  ketidakadilan,  dan  diskriminasi  gender.  Ide  hermeneutika  kritis Habermas  memiliki  karakteristik  menempatkan  subjek-subjek  yang  terlibat dalam  komunikasi  pada  posisi  yang  sejajar,  koeksistens,  dan  terbebas  dari dominasi. Di dalam teks tersimpan kepentingan pengguna teks. Oleh karena itu, selain  horizon  penafsir,  teks  harus  ditempatkan  dalam  ranah  yang  harus
dicurigai.  Hal  ini  sangat  penting  diterapkan  dalam  menganalisis  ilmu-ilmu keislaman,  karena  konsep-konsep  yang  ditawarkan  dapat  digunakan  untuk menyingkap muatan kepentingan atau ideologi di balik dominasi pemaknaan. Habermas  melihat  bahwa  kombinasi  antara  hermeneutika,  refleksi emansipatoris,  dan  pengetahuan  analitis  dapat  memberi  basis  baru  bagi  teori kritis  sambil  meletakan  batasan  kritis  pada  absolutisme  ilmu  sosial.  Tafsir dominan  yang  menempatkan  laki-laki  dan  perempuan  secara  berbeda  dalam kewarisan  (2:1)  sebagaimana  termaktub  dalam  Q.S.  al-Nisa’  ayat  11  dapat dilakukan reinterpretasi secara kritis sesuai teks dan konteks dengan berorientasi pada pembebasan manusia dari diskriminasi dan ketidakadilan.
Kata Kunci: Waris, gender, hemeneutika kritis, Jurgen Habermas

## Pendahuluan
Isu gender terkait teks agama yang selalu menjadi perdebatan menarik di  kalangan  juris  Islam  adalah  soal  pembagian  waris  2:1,  di  mana  laki-laki mendapat  porsi  dua  kali  bagian  perempuan.  Penafsiran meanstream ini mengambil  legitimasi  dari  al-Quran  Surat  al-Nisa’  ayat  11  yang  menegaskan bahwa Allah swt. mensyari´atkan bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, yang dikenal dengan istilah dua banding satu (2:1). Jika dipahami secara literal, maka ayat tersebut mengandung unsur ketidakadilan dan diskriminatif karena menganggap harga perempuan separoh harga laki-laki. Secara historis, pembagian waris 2:1 tidak terlepas dari konteks sosio-kultural bangsa Arab yang dikenal patriarkhis.
Seiring  berkembangnya  kondisi  sosio-kultural  masyarakat,  tentu penafsiran  2:1  akan  kehilangan  relevansinya  dan  tidak  mampu  menjawab problem masyarakat yang selalu berkembang. Oleh karena itu, ulama feminis memandang penting untuk melakukan reinterpretasi agar penafsiran terhadap ayat tersebut menemukan relevansinya dengan konteks saat ini, yakni dengan memposisikan  bagian  laki-laki  dan  perempuan  secara  setara  dan  berkeadilan. Sehingga  penafsiran  teks  (ayat)  tidak  lagi  menciptakan  inferioritas  dan subordinasi perempuan atas laki-laki.
Untuk  memahami  makna  teks  ayat  dan  menyingkap  tabir  ideologi  di balik  teks  tersebut,  salah  satu  metode  yang  dapat  digunakan  adalah  dengan pendekatan  heremeneutika  kritis  yang  berorientasi  pada  pembebasan.  Teks agama tentang pembagian waris harus dipahami dengan melihat konteks sosio- historis  turunnya  ayat  dan moral  velue yang  terkandung  di  balik  makna  ayat
tersebut,  serta  dikontekstualisasikan  dengan  kondisi  saat  ini.  Hal  ini  sesuai dengan misi pokok al-Quran yang diturunkan untuk membebaskan manusia dari berbagai  bentuk  diskriminasi  seksual,  etnis,  warna  kulit,  dan  ikatan-ikatan primordial lainnya. Oleh karena itu, jika terdapat penafsiran yang menghasilkan bentuk  penindasan  dan  ketidakadilan,  maka  penafsiran  tersebut  perlu  diteliti kembali. 1
Jurgen  Habermas  adalah  generasi  kedua  madzhab  Frankfurt  yang mengusung  teori  kritis. 2 Berbekal  khazanah  sosiologi,  filsafat  analitik  dan hermeneutika  yang  cukup  kaya,  Habermas  pun  merumuskan  sebuah  gagasan hermeneutika  kritis-dialektis,  yang  secara  sengaja  berusaha  membongkar ideologi  atau  kepentingan  di  balik  dominasi  pemaknaan  teks.  Dengan menggunakan pendekatan hermeneutika Habermas, penafsiran teks-teks agama yang  menimbulkan  ketidakadilan  dapat  dilakukan  reinterpretasi  secara  kritis dengan berorientasi pada pembebasan manusia dari penindasan, ketidakadilan, dan diskriminasi.
Berdasarkan paparan di atas, tulisan ini bertujuan untuk mendiskusikan penafsiran pembagian waris antara laki-laki dan perempuan dengan menerapkan gagasan hermeneutika kritis Jurgen Habermas. Dalam tulisan ini, penulis akan mengelaborasi  teori  hermeneutika  kritis  Habermas  sebagai  pendekatan penafsiran,  formula  pembagian  waris  laki-laki  dan  perempuan  dalam  hukum Islam, dan pendekatan hermeneutika kritis Habermas atas pembagian waris 2:1 antara laki-laki dan perempuan.
Kajian  ini  merupakan  penelitian  kepustakaan  ( library  research )  dengan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian berupa buku, jurnal, dan tulisan- tulisan  yang  berkaitan  dengan  topik  bahasan  dalam  penelitian.  Analisis  data dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan  data-data  penelitian,  mengadakan sistematisasi data, dan menganalisis untuk mendapatkan konklusi.

## Hermeneutika Kritis Habermas Sebagai Pendekatan Penafsiran
Hermeneutika  kritis  atau  disebut  juga  dengan  hermeneutika  dialektis merupakan  aliran  pemikiran  hermeneutika  yang  dikembangkan  oleh  Jurgen
1 Nasaruddin  Umar, Argumen  Kesetaraan  Jender  Perspektif  Al-Quran ,  (Jakarta: Paramadina, 2001), 11
2 Lihat wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCrgen_Habermas , diakses pada 7 April 2021
23 | ‘Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
Habermas. 3 Habermas,  dalam  karya-karyanya,  tidak  pernah  menjelaskan hermeneutika secara definitif, baik sebagai sains untuk memahami atau sebagai sebuah gagasan tunggal apalagi secara khusus, seperti tafsir atas sebuah teks suci. Namun jika hermeneutika diartikan sebagai cara memahami, maka Habermas memiliki  gagasan  yang  sangat  unik,  yaitu  bagaimana  cara  ia  memahami.  Ia dianggap  unik  karena  ia  membawa  karakter  yang  khas  aliran  Frankfrut,  yaitu kritis.  Oleh  karena  itu,  hermeneutika  Habermas  dapat  disebut  sebagai hermeneutika  kritis.  Hermeneutika  kritis,  karena  mengikuti  teori  kritis,  tentu tidak  bisa  dilepaskan  dari projek  mazhab  kritis,  yaitu  menjadikan  teori  untuk praksis, sebagai pembebasan manusia dari ketidaksadaran maupun dari dogma- dogma ideologi tertentu. 4
Pemikiran hermeneutika Habermas memiliki karakteristik yang berbeda dengan  pemikiran  filosof  tradisional,  seperti  yang  diintrodusir  oleh Scheilmacher,  Wilhelm  Dilthey,  dan  Emilio  Betti.  Mereka  lebih  menekankan pada objective  interpretation dalam  upaya  merumuskan general  body bagi  prinsip- prinsip  metodologis  penelitian  ilmu-ilmu  sosial.  Teori  hermeneutika Schaeilmacher memfokuskan pada permasalahan tentang kemungkinan adanya hermeneutika  universal,  kemudian  Dilthey  memusatkan  perhatiannya  pada penyusunan  fondasi  epistemologi  hermeneutika,  sedangkan  Betti  berusaha mengeksplorasi metodologi interpretasi terhadap the objective mind . 5
Pemikiran  hermeneutika  Habermas  juga  berbeda  dengan  pemikiran Martin  Heidegger,  Rudolf  Bultman,  dan  Hans-George  Gadamer  yang  lebih menekankan  pada subjective  interpretation dengan  memusatkan  perhatian  pada ontologi  pemahaman  dan  interpretasi.  Mereka  lebih  memfokuskan pembahasannya pada the interpretation of dasein dan menekankan pada kesadaran manusia  akan  hubungannya  dengan  tradisi  dan  pertanggangungjawabannya terhadap masa depan. 6 Jadi, mereka tidak lagi mempersoalkan metodologi yang tepat  dalam  proses  interpretasi,  tetapi  lebih  dalam  mempertanyakan  hal-hal substansial dalam interpretasi. Seperti apa yang terjadi ketika orang melakukan interpretasi? Bagaimana sikap interpretator ketika dihadapkan pada sebuah teks?
3 Ilyas  Supena, Bersahabat  dengan  Makna  Melalui  Hermeneutika, (Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2012), 91
4 Budi  Hardiman, Menuju  Masyarakat  Komunikatif:  Ilmu,  Masyarakat,  Politik  & Poltik Menurut Jurgen Habermas , (Yogyakarta: Kanisius, 1993), 58 5 Josef Bleicher, Contemporary Hermeneutics: Hermeneutics as Method, Philosophy and Critique , (London: Rouledge & Kegan Paul, 1980), 97 6 Ibid
Aliran kedua menyadari pentingnya dialog antara dua cakrawala yang berbeda ( the fusion of horizon ) antara cakrawala masa lalu dengan sekarang ( interpreter ) untuk kemudian memproduksi makna sesuai sasaran pembaca.
Kemudian  Habermas  tampil  mengkritisi  kelemahan  konsep hermeneutika ontologis, khususnya pemikiran Gadamer yang memfokuskan diri pada makna yang dimaksud subjek, dan mengkritisi kegagalan teori Gadamer dalam mempertimbangkan situasi dialektis antara actor dan interpreter . Kerangka yang lebih layak untuk menafsirkan sebuah makna, menurut Habermas, akan merujuk pada sistem kerja dan dominasi ( the system of labor and domination ) yang menyusun konteks objektif dalam tindakan sosial yang akan dipahami. Dalam posisi demikian, “memahami” berarti proses kerja sama yang menghubungkan antara yang satu dengan yang lain secara serentak dalam dunia kehidupan sosial. 7
Habermas  memberikan  solusi  agar  mengubah  penekanan  filsafat  dari hubungan  subjek-objek  menjadi  komunikasi  intersubjektif.  Dalam  bukunya Knowledge  and  Human  Interest, Habermas  menyatakan  bahwa  eksistensi masyarakat  tergantung  pada  dua  aksi,  yakni  kerja  atau  aksi  instrumental  dan interaksi sosial atau aksi komunikatif. Kedua bentuk aksi ini membentuk asas kepentingan manusia yang berbeda-beda yang pada gilirannya akan menggiring pembentukan jenis pengetahuan yang berbeda sama sekali. Hermeneutika dan metode pengkajian kritis yang tujuannnya adalah untuk memahami pihak lain lahir dari aksi komunikatif. Sedangkan kajian analisa empiris ( empirical analytic ) yang bertujuan mengontrol proses-proses terjadi pengetahuan objektif lahir dari aksi instrumental. 8
Habermas  menegaskan  bahwa  sebuah  pemahaman  didahului  oleh kepentingan  serta  muatan  ideologis  tertentu.  Sehingga,  yang  menentukan horison  pemahaman  adalah  kepentingan  sosial  yang  melibatkan  kepentingan kekuasaan penafsir ( interpreter ). Setiap bentuk penafsiran dibedah dari bias dan unsur  kepentingan  politik,  ekonomi,  sosial,  suku,  dan  gender.  Dalam  model hermeneutika  ini,  teks  diandaikan  bukan  sebagai  medium  pemahaman sebagaimana  dalam  model  hermeneutika  sebelumnya,  melainkan  sebagai
7 Ilyas Supena, “Hermeneutika Kritis Jurgen Habermas,” Teologia , 16, No. 1 (2005): 1–13 8 Malki  Ahmad  Nasir,  “Hermeneutika  Kritis  (Studi  Kritis  Atas  Pemikiran Habermas),” Islamia , 1, No. 1 (2019): 30–37.
25 | ‘Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
medium dominasi dan kekuasaan. 9 Itulah sebabnya, sejak dalam tahap proses menjadi, teks haruslah telah “dicurigai” dengan menangkap maksud utamanya.
Menurut  Habermas,  kerangka  yang  lebih  layak  untuk  menafsirkan sebuah makna akan merujuk pada sistem kerja dan dominasi ( the system of labor and  domination )  yang  --  dalam  kaitannya  dengan  bahasa  --  menyusun  konteks objektif  dalam  tindakan  sosial  yang  akan  dipahami.  Dalam  posisi  demikian, “memahami” berarti proses kerja sama yang menghubungkan antara yang satu dengan yang lain secara serentak dalam dunia kehidupan sosial. 10
Dalam  pandangan  hermenutika  kritis,  motor  penggerak  dalam perkembangan  masyarakat  adalah  proses  rasionalisasi,  yang  pada  akhirnya sampai  pada  keadaan  normatif  ideal  dari  tatanan  masyarakat  yang  didasarkan pada  konsensus  melalui  perbincangan  rasional  dari  individu-individunya. Perbincangan  rasional  yang  demikian  mensyaratkan  adanya  suatu  masyarakat yang terbebas dari segala bentuk dominasi dan kekuasaan. Inilah yang disebut sebagai “komunikasi emansipatoris” yang membawa ke arah kesadaran diri serta otonomi dan kedewasaan diri. 11
Hermeneutika  kritis  Habermas  hendak  mencita-citakan  terwujudnya peradaban  kritis-komunikatif.  Hermeneutika  kritis  adalah  dealektis,  di  mana antara  subjek  (penafsir)  dan  objek  (teks/yang  ditafsir)  memiliki  hak  untuk menyodorkan wacana dirinya secara terbuka. Tidak ada dominasi karena di sana ada  saling  kritik-konstruktif-dinamis. 12 Wacana  kritik-komunikatif  ini  dapat diambil sebagai pelajaran yang berharga dalam studi Islam.
Paradigma  komunikasi  ini  mengarahkan  Habermas  pada  konsep tindakan  komunikatif    yang    berkait    erat    dengan    asumsi    bahwa    bahasa menempati posisi pokok dalam interpretasi yang berkaitan dengan ruang dan waktu.  Pemahaman  atau  interpretasi  dilakukan  oleh  pembicara  dan
9 Richard E. Palmer, Hermeneutika; Teori Baru mengenai Interpretasi , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 201.
10 Supena, “Hermeneutika Kritis Jurgen Habermas.”
11 Ulumuddin, “Jurgen Habermas Dan Hermeneutika Kritis (Sebuah Gerakan Evolusi Sosial),” Studi Keislaman , 3 (2006): 73–90. 12 Ahmad Atabik, “Memahami  Konsep Hermeneutika Kritis Habermas,” Fikrah , I, No. 2 (2013): 449–64.
pendengarnya  bertemu  satu  sama  lain. 13 Di  sinilah  Habermas  menawarkan dialog interpretasi di antara pembaca teks, sehingga konflik antar interpretasi yang berbeda dapat dihindari, sebuah hal yang berbeda dengan hermeneutika filosofis seperti Gadamer yang tidak menjawab bagaimana jika beda  interpretasi yang disebabkan beda tradisi saling mengaku paling benar dan paling absah.
Konsepsi  Habermas  tentang  teori  “tindakan  komunikatif” mempengaruhi pandangannya tentang metode dalam memahami hermeneutika. “Memahami”  dalam    uraian  Habermas  berarti  memahami  makna  menurut tradisi,  sehingga  suatu  makna  akan  ditemukan  jikalau  sang  hermeneut memahami makna pada zamannya. Oleh karena itu, tugas hermeneutika adalah mengomunikasikan  kedua  dunia  makna  itu,  dan  hasil  tafsirannya  diperlukan untuk memahami tingkah laku sosial yang diarahkan oleh makna yang berlaku dewasa ini. Hal ini berarti, penelitian hermeneutika secara jelas diarahkan oleh kepentingan  yang  sifatnya  praksis,  untuk  mencapai  saling  pengertian  atau konsensus. 14 Dengan  demikian,  “memahami”  pada  dasarnya  membutuhkan “dialog”,  sebab  proses  memahami  adalah  proses  “kerjasama”  di  mana persertanya saling menghubungkan diri satu dengan yang lainnya secara bersama di dunia kehidupan ( lebenswelt ). Dunia kehidupan tersebut mempunyai tiga aspek: dunia objektif, dunia sosial, dan dunia  subjektif. Dunia objektif adalah totalitas semua  entitas  atau  kebenaran  yang  memungkinkan  terbentuknya  penyataan- pernyataan yang  benar. Jadi, totalitas yang memungkinkan kita berpikir secara benar tentang semua hal. Dunia sosial adalah totalitas hubungan interpersonal atau  antar  pribadi  yang  dianggap  sah  dan  teratur.  Sedangkan  dunia  subjektif sering  disebut  juga  sebagai  “duniaku  sendiri”,  sebuah  totalitas  pengalaman subjek pembicara. 15
Secara teoritis, melalui diskursus dan tindakan komunikatif, konsensus sosial atau komunikasi akan tercapai apabila di antara semua peserta interaksi dapat  memenuhi  empat  klaim-klaim  validitas  ( validity  claims ),  yang  meliputi: kejelasan ( understability ), kebenaran ( truth ), kejujuran ( truthfulness ), dan ketepatan ( rightness ). Menurut Habermas, semua komunikasi yang efektif harus memenuhi empat klaim tersebut. Dan siapa saja yang mampu mengomunikasikan keempat
13 Habermas  membagi  tindakan  menjadi  empat:  tindakan  teleologis,  tindakan normatif,  tindakan  dramaturgik    dan    tindakan    komunikatif.    Lihat    E.  Sumaryono, Hermeneutika, Sebuah Metode Filsafat , (Yogyakarta: Kanisius, 1999), 94-101
14 Ilyas Supena, Hermeneutik Kritis Jurgen Habermas , 12
15 E. Sumaryono, Hermeneutika , 94-101
klaim  validitas  tersebut,  maka  ia  dianggap  telah  memiliki  kompetensi komunikatif. Lebih lanjut, Habermas menentukan tiga karakteristik penting bagi tindakan  komunikatif  dan  etika  wacana,  yaitu: non-violence (tanpa  kekerasan), moral feeling (perasaan moral atau empati), dan ideal role taking (mengambil peran ideal). 16
Dengan demikian, teori kritis Habermas dalam bentuk theory of comunicative action menggunakan  refleksi  hermeneutika  sebagai  orientasi  yang  penuh  daya hidup  dalam  logika  ilmu  sosial.  Tema  dialogisnya  dapat  ditemukan  dalam refleksi  hermeneutika,  sebab  pada  saat  interpreter  membuat  analisis,  ia  tetap berada  pada  tingkatan  tindakan  komunikatif  dengan  menginteraksikan  aspek bahasa (posisi utama), tindakan, dan pengalaman. 17
Dari  paparan  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  hermeneutika  kritis Habermas  memiliki  keunikan  yang  dapat  digambarkan  dari  metodenya  yang dibangun dari sebuah klaim bahwa setiap bentuk penafsiran dipastikan ada bias dan unsur-unsur kepentingan politik, ekonomi, sosial, termasuk bias strata kelas, suku,  dan  gender.  Telaahnya  tidak  lagi  berpusat  pada  bahasa  dalam  rentang historis,  tetapi  aspek  relasi  kerja,  dominasi,  dan  hegemoni  yang  terjadi  dalam sejarah  interpretasi.  Dengan  menggunakan  metode  ini,  maka  konsekuensinya kita  harus  curiga  dan  waspada  -atau  dengan  kata  lain  kritis-  terhadap  bentuk tafsir atau pengetahuan atau jargon-jargon yang dipakai dalam sains dan agama. 18 Karena seringkali kesadaran palsu yang masuk lewat hegemoni menjalar lewat alat yang bernama teks. Teks secara tidak sadar menindas dengan cara halus.

## Formula Pembagian Waris Laki-Laki dan Perempuan dalam Hukum Islam
Al-Quran telah mengatur hukum waris bahwa bagian waris seorang anak laki-laki  sama  dengan  bagian  dua  orang  anak  perempuan,  sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. al-Nisa ayat 11 berikut: “Allah mansyariatkan kepadamu tentang  (pembagian  harta  warisan)  bagi  anak-anakmu.  Yaitu  bagian  seorang anak  laki-laki  adalah  dua  bagian  anak  perempuan…” 19 Secara  historis,  ayat tersebut turun berkenaan dengan kisah seorang janda mendiang Sa’ad bin al-
16 Zaprulkhan, Filsafat Ilmu, Sebuah Analisis Kontemporer , (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), 294-295 17 Ilyas Supena, Hermeneutik Kritis Jurgen Habermas , 12 18 Nasir, “Hermeneutika Kritis (Studi Kritis Atas Pemikiran Habermas).”
19 Konsep “ li al dzakari mitslu hazh al-untsayain ” juga terdapat dalam ayat Q.S al- Nisa: 176.
Rabi’  yang  pernah  mengadu  kepada  Rasulullah  saw.  Ia  berkata  kepada Rasulullah saw: “wahai Rasulullah, Sa’ad telah wafat dengan meninggalkan dua anak  perempuan.  Akan  tetapi  seluruh  harta  peninggalan  Sa’ad  diambil  oleh saudara laki-lakinya sehingga tidak tersisa sedikit pun, sementara dua anak Sa’ad membutuhkan biaya untuk keperluan pernikahan mereka.” Lalu Rasulullah saw. memanggil  saudara  laki-laki  Sa’ad  dan  berkata  padanya,  “berikan  dua  pertiga harta Sa’ad kepada anak perempuannya, seperdelapan buat istrinya, dan sisanya buat  kamu.”  Maka  turunlah  Q.S.  al-Nisa:  11-12  yang  berbicara  tentang pembagian harta waris. 20
Bagi adat masyarakat Arab pada saat itu, pembagian waris dengan formula 2:1  merupakan  langkah  revolusioner,  karena  sebelumnya  warisan  hanya diberikan  kepada  keluarga  yang  secara  finansial  mampu  mendatangkan keuangan  untuk  keluarga,  bukan  kepada  orang  yang  membutuhkan, sebagaimana yang digariskan oleh Islam. Sebuah hadis lain juga menceritakan tentang  latar  belakang  turunnya  ayat  waris,  bahwa  ketika  Abdurrahman  bin Tsabit  ra.  wafat,  ia  meninggalkan  seorang  istri  yang  bernama  Ummu  Kajjah, seluruh harta warisnya diambil oleh keluarga laki-laki tanpa ada sisa untuk sang istri. Lalu Ummu Kajjah mengadu kepada Rasulullah saw., dan turunlah Q.S. al- Nisa’  ayat  12  yang  menetapkan  seperempat  atau  seperdelapan  dari  harta peninggalan si suami yang wafat untuk istrinya. 21
Mayoritas ulama ushuliyyun berpandangan bahwa ayat al-Qur’an tentang hukum  waris  merupakan  kategori  ayat qath’i ,  sehingga  tidak  dapat  dilakukan ijtihad  atasnya.        Senada  dengan  ulama ushuliyyun ,  M.  Quraish  Shihab berpandangan bahwa hukum pembagian waris merupakan ketetapan Allah swt. yang telah disesuaikan dengan kodrat, fungsi, dan tugas yang dibebankan kepada laki-laki dan perempuan. 22 Dengan merujuk pada Q.S. al-Nisa ayat 7, M. Quraish Shihab menyatakan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan memiliki bagian masing-masing  dari  harta  peninggalan  keluarganya  dan  ketentuannya  telah diatur oleh Allah swt. dalam al-Qur’an. M. Quraish Shihab juga mendasarkan pendapatnya  pada  legitimasi  Q.S.  al-Nisa’  ayat  12  dan  13  yang  memberikan
20 Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an , Juz III, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), 56 21 Fajhruddin  Muhammad  Ibn  Umar  al-Razi, al-Tafsir  al-Kabir  al-Musamma  bi Mafatih al-Ghayb , (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000), 211
22 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an , Vol. 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 369
pemahaman bahwa orang laki-laki memiliki kewajiban untuk membayar mahar, serta menafkahi istri dan anak-anaknya. Bagian waris orang laki-laki yang telah menikah  harus  dibagi  dua,  yang  diperuntukkan  untuk  dirinya  sendiri  dan istrinya. Sedangkan orang perempuan bilamana memiliki harta waris, maka harta tersebut  untuk  dirinya  sendiri,  tidak  ada  kewajiban  bagi  perempuan  untuk menafkahi suami dan anak-anaknya. 23
Adapun  feminis  muslim  berpandangan  bahwa qath’i adalah  prinsip keadilan dalam pembagian waris, bukan persoalan kuantitas pembagian. Dengan demikian,  prinsip  keadilan  dalam  pembagian  waris  bersifat qath’i ,  sedangkan pembagian  secara  kuantitas  bersifat zhanni karena  terkait  dengan  dimensi sosiologi yang berupa struktur ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pembagian waris dapat berubah berdasarkan nilai-nilai keadilan di masyarakat. 24

## Pendekatan Hermeneutika Kritis Habermas Atas Pembagian Waris 2:1
Hermeneutika  merupakan  salah  satu  metode  penafsiran  yang  mampu menawarkan  perspektif  yang  produktif  sekaligus  keterbukaan  makna  yang seluas-luasnya. Hermeneutika kritis Habermas adalah salah satu  metode yang dapat diterapkan dalam studi keislaman karena konsep-konsep yang ditawarkan dapat digunakan untuk mengkritik atas gambaran objektivistik dari ilmu sosial yang  empiris-analitis,  kemudian  mengembangkan  kritik  terhadap  rasio instrumental dengan maksud-maksud metodologis yang lebih jelas. Habermas melihat  bahwa  kombinasi  antara  hermeneutika,  refleksi  emansipatoris,  dan pengetahuan analitis dapat memberi basis baru bagi teori kritis sambil meletakan batasan kritis pada absolutisme ilmu sosial. 25
Hermeneutika  kritis  Habermas  ini  memiliki  karakter  menempatkan subjek-subjek  yang  terlibat  dalam  komunikasi  pada  posisi  yang  sejajar, koeksistens, dan terbebas dari dominasi. Hal ini sangat penting diterapkan dalam menganalisis  ilmu-ilmu  keislaman,  yang  dalam  perkembangannya  selalu mendapat pengaruh dari kelompok yang dominan dan berkuasa. Sebagaimana dikatakan Habermas bahwa sebuah pemahaman didahului oleh kepentingan dan ideologis  tertentu.  Hal  ini  berarti,  produk  pemikiran  Islam  ditentukan  oleh kepentingan sosial yang melibatkan kekuasaan penafsir ( interpreter ). Akan tetapi pada  saat  yang  sama  manusia-manusia  yang  melahirkan  produk  pemikiran
23 Ibid 24 Wahidah, Relasi  Setara  Antara  Laki-Laki  Dan  Perempuan  Dalam  Kasus Kewarisan Islam (Faraidh) (Antasari Press, 2018), 39.
25 Supena, “Hermeneutika Kritis Jurgen Habermas.”
tersebut sulit melepaskan diri dari situasi dan konteks sosial-politik yang secara tidak  langsung  ikut  memberi  andil  yang  cukup  signifikan  dalam  membangun corak dan sistem pemikiran ( episteme ) yang dominan di era kesejarahan tertentu. 26
Hermeneutika  kritis  yang  dibangun  oleh  teori  kritis  Habermas  dapat digunakan  untuk  menyingkap  berbagai  faktor  kunci  yang  menjelaskan  fakta sosial  dan  memungkinkannya  untuk  memberikan  pelbagai  diagnosis  untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam masyarakat Muslim. Produk pemikiran- pemikiran Islam patut dihargai sebagai mitra refleksi yang terus berkembang, bukan  sebagai  kebenaran  tunggal  yang  kekal  abadi.  Dengan  demikian,  studi pemikiran  hermeneutika  Habermas  menjadi  penting  dilakukan  demi kepentingan  umat  Islam  yang  sedang  berusaha  mengembangkan  ilmu-ilmu keislaman  di  atas  landasan  epistemologi  ilmu-ilmu  sosial  kontemporer,  agar eksistensi  ilmu-ilmu  keislaman  sejajar  dengan  ilmu-ilmu  sosial  tersebut. Paradigma emansipatoris dalam hermeneutika kritis diharapkan dapat membuka wilayah  pergumulan  studi  keislaman,  sehingga  studi  keislaman  tidak  hanya bersifat normatif-dogmatis, melainkan juga melibatkan dimensi historis-empiris.
Gagasan  hermeneutika  Habermas  bersifat  dialogis,  kritis,  dan emansipatoris, yang secara sengaja berusaha membongkar muatan kepentingan atau ideologi di balik dominasi pemaknaan teks. Sehingga penafsiran teks-teks agama  yang  literal  dan  mengandung  unsur  ketidakadilan  dapat  dilakukan penafsiran ulang secara kritis dan berorientasi pada kepentingan emansipatoris. Interpretasi teks-teks agama diupayakan dalam atmosfer yang bebas dominasi. Dengan demikian, melalui pendekatan hermeneutika kritis ini, produk-produk pemikiran Islam yang dihasilkan dapat menempatkan manusia pada posisi yang terhormat,  tidak saling mensubordinasi, mendiskriminasi, atau memarjinalkan satu  sama  lain  atas  dasar  etnisitas,  gender,  agama,  ras,  dan  lain  sebagainya. Sehingga fungsi agama sebagai rahmatan lil alamin dapat terealisasikan. 27
Islam tidak hadir dalam ruang yang hampa, melainkan dalam konteks sosio-kultural  bangsa  Arab  yang  dikenal  patriarkhis,  yaitu  sistem  sosial  yang menempatkan  laki-laki  sebagai  makhluk  superior  dan  perempuan  sebagai makhluk inferior. Kehadiran Islam membawa misi perubahan terhadap realitas sosial  tersebut  menuju  terwujudnya  sistem  sosio-kultural  yang  setara  dan
26 Supena.
27 Suratno, “Hermeneutika Dan Perempuan (Hermeneutika Pembebasan Perempuan Dari  Tindak  Kekerasan  Berbasis  Penafsiran),” Jurnal  Universitas  Paramadina, 4,  No.  2 (2006): 117–43.
berkeadilan. Akan tetapi, upaya ke arah transformasi tersebut tidaklah mudah karena  kuatnya  akar  sistem  dan  tradisi  patriarkhi  yang  masih  tertanam  pada masyarakat.
Meskipun Islam adalah agama yang membebaskan manusia dari segala bentuk  diskriminasi  dan  ketidakadilan,  akan  tetapi  masih  terdapat  banyak tafsiran  teks-teks  suci  agama  (al-Quran)  yang  mengandung  makna-makna subordinasi  dan  diskriminatif,  terutama  yang  menyangkut  tema-tema  yang berhubungan  dengan  posisi  laki-laki  dan  perempuan.  Teks-teks  fikih  klasik dalam banyak persoalan telah menempatkan perempuan dalam posisi di bawah laki-laki dan menjadi makhluk kelas dua. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran ulang  terhadap  teks-teks  suci  agama  dengan  pendekatan  hermeneutika  kritis- emansipatoris untuk melahirkan produk pemikiran (hukum) Islam yang lebih berorientasi  pada  pembebasan  manusia  dari  belenggu-belenggu  tradisi (penindasan dan ketidakadilan) yang menjerat.
Persoalan  hukum  yang  tidak  pernah  tuntas  dibahas  dan  selalu diperdebatkan  adalah  tentang  waris  perempuan.  Penafsiran  yang  dominan adalah  bahwa  seorang  laki-laki  mendapat  hak  waris  dua  kali  bagian  seorang perempuan (2:1) dengan mengambil legitimasi dari al-Quran Surat al-Nisa’ ayat 11, Allah  mensyari´atkan  bagimu  tentang  (pembagian  pusaka  untuk)  anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan . Dari sudut  pandang  literal,  ayat  tersebut  tentu  mengandung  perbedaan  hak  antara laki-laki  dan  perempuan,  di  mana  perempuan  diposisikan secara  inferior  atas laki-laki  dengan  menganggap  harga  perempuan  separoh  harga  laki-laki. Penafsiran yang demikian tentunya sudah tidak relevan dengan konteks sosio- kultural masyarakat yang selalu berkembang seperti saat ini, sehingga pembagian 2:1  dirasa  kurang  memenuhi  rasa  keadilan.  Masdar  F.  Mas’udi  berpendapat bahwa secara operasional pembagian waris 2:1 bukan ketentuan yang bersifat muhkam atau qath’i , oleh karena itu harus  dipahami dari konteks sosial ketika ajaran waris dicanangkan. 28 Sehingga penafsiran yang dominan tersebut perlu dibangun  relevansinya  dengan  pendekatan  hermeneutika  kritis,  dengan  cara melihat konteks sosio-historis turunnya ayat dan moral velue yang terkandung di balik makna ayat tersebut, serta dikontekstualisasikan dengan kondisi saat ini.
28 Masdar Farid Mas’udi, Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan , (Bandung: Mizan, 1997), 32
Secara  historis,  diterimanya  perempuan  memperoleh  harta  waris, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Nisa: 11 adalah upaya perbaikan dalam mengangkat derajat dan martabat perempuan. Sebelum Islam hadir, perempuan tidak  diberi  hak  memperoleh  bagian  apa  pun  dari  harta  yang  ditinggalkan keluarganya  yang  wafat.  Mereka  mengatakan:  “kami  tidak  akan  memberikan waris  kepada  mereka  yang  tidak  menunggang  kuda,  tidak  memikul  beban ekonomi, dan tidak berperang melawan musuh”. Perempuan adalah entitas yang tidak melakukan peran-peran tersebut. Ini sejatinya bukan karena mereka tidak mampu,  melainkan  karena  secara  sosial  memang  sengaja  tidak  dilibatkan. 29
Dengan memberikan hak waris bagi perempuan, moral velue yang bisa ditangkap dari ayat tersebut adalah bahwa Islam telah memberikan hak yang setara antara kaum laki-laki dan perempuan dalam hal sama-sama sebagai subjek waris. 30
Syafiq  Hasyim  berpandangan  bahwa  Q.S.  al-Nisa’:  11  menetapkan sistem  pembagian  2:1  sebagai  bentuk  penyadaran  kemanusiaan  bahwa perempuan  juga  memiliki  hak  untuk  memiliki  harta  sebagaimana  laki-laki. Perempuan diberi hak untuk memperoleh harta melalui du acara, yaitu melalui warisan  dan  mahar.  Dengan  demikian,  porsi  2:1  sebenarnya  merupakan cerminan  realitas  sosio-historis-kultural  yang  bergantung  pada  ruang  dan waktu. 31 Menurut  Munawir  Sjadzali,  suatu  masyarakat  jika  menghendaki ketetapan  pembagian  waris  laki-laki  dan  perempuan  secara  sama  dan menganggap adil pembagian tersebut, maka ketetapan tersebut dapat diterapkan dengan  syarat  perempuan  tersebut  memiliki  peran  dalam  perekonomian keluarga. 32
Lebih lanjut, yang melatarbelakangi sistem pembagian waris yang secara kuantitas berbeda antara laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki mendapat bagian lebih banyak, adalah karena faktor sosial ekonomi. Pada waktu itu, laki- laki  menanggung  secara  penuh  kesejahteraan  ekonomi  istri  dan  keluarganya. Seorang  suami  tidak  boleh  membebankan  kewajiban  nafkah  keluarga  kepada harta  warisan  istri,  kecuali  atas  kerelaan  istri  sendiri.  Dengan  demikian, konsekuensi laki-laki mendapatkan bagian harta waris lebih banyak dari pada
29 Husein  Muhammad, Perempuan,  Islam  dan  Negara,  Pergulatan  Identitas  dan Entitas , (Yogyakarta: Qalam Nusantara, 2016), 223 30 Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender….., 168 31 Syafiq  Hasyim, Hal-Hal  yang  Tak  Terpikirkan  tentang  Isu-Isu  Keperempuanan dalam Islam: Sebuah Dokumentasi , (Bandung: Mizan, 2001), 238 32 Syukri  Abu  Bakar,  “Pemikiran  Munawir  Sjadzali  Tentang  Pembagian  Waris  Di Indonesia,” Schemata , 3, No. 2 (2014): 130–39.
perempuan adalah untuk didistribusikan kepada keluarganya. Hal ini berbeda dengan kaum perempuan yang mendapat bagian harta waris lebih kecil, namun harta tersebut menjadi miliknya secara utuh tanpa harus dibagikan lagi kepada pihak lain. 33
Penafsiran bagian waris 2:1 tidak tepat jika dianggap sebagai kebenaran tunggal,  sebagaimana  paradigma  hermeneutika  Habermas,  karena  kebenaran penafsiran  itu  bersifat  relatif  sesuai  maksud  dan  tujuan  manusia,  serta meniscayakan  adanya  perubahan  sesuai  konteks  sosio-kulturalnya.  Dalam konteks dewasa ini, fakta sosial saat ini menunjukkan tidak sedikit perempuan yang  bekerja  dan  menanggung  beban  ekonomi  keluarganya.  Sehingga  tidak rasional jika hasil kerja perempuan tidak diperhitungkan.
Dengan demikian, teks-teks keagamaan yang menyangkut relasi laki-laki dan perempuan, seperti bagian waris laki-laki dan perempuan yang ditafsirkan secara  tekstual  dan  berpotensi  melahirkan  ketidakadilan,  perlu  dilakukan penafsiran  ulang  dengan  pendekatan  hermeneutika  kritis.  Gambaran  kondisi sosio-kultural  saat  ini  yang  menunjukkan  banyaknya  perempuan  yang berpartisipasi  dalam  perekonomian  keluarga  dapat  menjadi  pertimbangan maslahah untuk  memposisikan  perempuan  setara  dengan  laki-laki  dalam  hal bagian  waris.  Sehingga  penafsiran  ulang  atas  Q.S.  al-Nisa’:  11  menemukan relevansinya dengan konteks sosio-kultural saat ini.
Penafsiran  dengan  pola  kritis-dialektis  secara  sengaja  berusaha membongkar  “muatan  kepentingan”  di  balik  dominasi  pemaknaan.  Dengan mempertanyakan hubungan teks yang mikro dengan konteks masyarakat yang makro,  penafsiran  ini  mengombinasikan  antara  tradisi  penafsiran  tekstual— yang  selalu  melihat  teks  dalam  ruang  tertutup—dengan  konteks  masyarakat yang lebih luas. Titik perhatian terbesar dari penafsiran ini adalah melihat teks sebagai  praktik  kekuasaan 34 yang  membawa  nilai  ideologis  tertentu.  Bahasa, secara sosial dan historis, adalah “bentuk tindakan” dalam hubungan dialektik antara teks dengan struktur sosial. Oleh karena itu, pemaknaan harus dipusatkan pada bagaimana teks terbentuk dan dibentuk dari relasi sosial dan konteks sosial
33 Maria Ulfa Anshori, dkk, Modul Analisis Gender , (Jakarta: PP. Fatayat NU, 2003), 118-119 34 Eriyanto, Analisis Wacana, Pengantar Analisis Teks Media, (Yogyakarta: LKiS, 2011), 285.
tertentu. 35 Pemaknaan  harus  dipusatkan  pada  bagaimana  teks  terbentuk  dan dibentuk dari relasi sosial dan konteks sosial tertentu, sejak zaman Nabi hingga masa penafsiran.
Menurut  teori  kritis  Habermas,  untuk  memahami  teks-teks  agama diperlukan  adanya  dialog  karena  “memahami”  adalah  proses  kerjasama  yang meliputi dunia objektif, dunia subjektif, dan dunia sosial. 36 Hal ini karena pada saat  penafsir  ( interpreter )  membuat  analisis,  ia  tetap  pada  tingkatan  tindakan komunikatif  dengan  menginteraksikan  aspek  bahasa,  tindakan,  dan pengalaman. 37 Dan bahasa adalah hal pokok dalam interpretasi yang berkaitan dengan ruang dan waktu. Sehingga pemahaman atau interpretasi yang dilakukan oleh pembicara dan pendengarnya bertemu satu sama lain.
Secara  redaksional,  al-Quran  menyebutkan  pembagian  waris  laki-laki dan  perempuan  tersebut  dengan  kalimat li  al-dzakar  mits  hazh  al-untsayain . Penggunaan  kata mitsl dalam  ayat  tersebut  menunjukkan  bahwa  secara  literal kalimat  tersebut  berarti  “bagian  laki-laki  “seperti”  bagian  dua  perempuan”. Penggunaan kata mitsl dalam pernyataan ini menunjukkan bahwa proporsi 2:1 tidaklah  mutlak,  melainkan  bersifat  relatif.  Sehingga  dimungkinkan  bagi perempuan  memperoleh  bagian  waris  yang  sama  dengan  laki-laki  atau  lebih besar. 38
Sahrur dengan teori hududiyah nya mengatakan bahwa Allah memberikan setengah  bagian  laki-laki  bagi  perempuan  sebagai  batas  minimal,  dan  batas minimal ini berlaku ketika perempuan sama sekali tidak terlibat dalam mencari nafkah  bagi  keluarga.  Ketika  perempuan  ikut  mencari  nafkah  keluarga,  maka prosentase  bagian  perempuan  bertambah  besar  mendekati  prosentasi  bagian laki-laki sesuai dengan seberapa banyak ia terlibat dalam pencarian nafkah dan juga sesuai dengan tuntutan ruang dan waktu dalam sejarah. 39 Ini berarti bahwa
35 Memandang  bahasa  sebagai  praktik  sosial  semacam  ini,  mengandung  sejumlah implikasi. Pertama ,  bahasa  adalah  bentuk  dari  tindakan,  artinya  seseorang  menggunakan bahasa sebagai suatu tindakan pada dunia dan khususnya sebagai representasi ketika melihat dunia/realitas. Kedua ,  model  ini  mengimplikasikan  adanya  hubungan  timbal  balik  antara bahasa dan struktur sosial. Di sini kemudian pemaknaan terbagi oleh struktur sosial, kelas, dan relasi sosial lain yang dihubungkan dengan relasi spesifik dari institusi tertentu seperti pada hukum, sistem, dan klasifikasi. Lihat Eriyanto, Analisis Wacana.., 285. 36 Ilyas Supena, Bersahabat dengan Makna Melalui Hermeneutika , 143
37 Supena, “Hermeneutika Kritis Jurgen Habermas.”
38 Husein Muhammad, Perempuan, Islam dan Negara ….., 224 39 Muhammad Sahrur, Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer , terj. Sahiron Syamsuddin, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007), 241
bagian  waris  dalam  al-Quran  tidaklah  rigid.  Sahrur  menganggapnya  sebagai batas maksimal dan batas minimal. Jadi, penentuan porsi separoh bagian laki- laki bagi perempuan pada hakikatnya adalah batas minimal yang harus diberikan dan diterima oleh perempuan berdasarkan prinsip keadilan.
Hal  demikian  sesuai  dengan  asas  keadilan  dalam  hukum  kewarisan Islam, yaitu adanya keseimbangan antara hak yang diperoleh dari harta warisan dengan  kewajiban  atau  beban  kehidupan  yang  harus  ditanggungnya  atau ditunaikannya  di  antara  para  ahli  waris.  Oleh  karena  itu,  arti  keadilan  dalam hukum  kewarisan  Islam  ditentukan  berdasarkan  besar  kecilnya  beban  atau tanggung  jawab  yang  diembankan  kepada  manusia,  ditinjau  dari  keumuman keadaan  atau  kehidupan  manusia.  Menegakkan  keadilan  yang  diperintahkan Tuhan dalam al-Quran merupakan hukum dasar ( ushuliyah ) yang bersifat absolut, sedangkan  porsi  pembagian  waris  laki-laki  dan  perempuan  2:1  merupakan hukum terapan ( furu’iyah ) yang bersifat relatif karena bergantung pada illah- nya, yaitu keadilan. Oleh karena itu, ketika hukum furu’iyah tidak lagi relevan dengan hukum ushuliyah ,  maka  penerapan  hukum furu’iyah dapat  diubah  demi terwujudnya keadilan yang merupakan hukum ushuliyah . 40
Melalui  pendekatan  hermeneutika  kritis-dialogis-emasipatoris  yang digagas Habermas, penafsiran yang dominan dan mono-interpretatif atas Q.S. al-Nisa’:  11  yang  cenderung  positivistik  dapat  dikritisi,  karena  di  dalamnya belum  memberikan  spirit  pembebasan  bagi  umat  Islam.  Dalam  gagasannya, Habermas  menawarkan  dialog  interpretasi  di  antara  pembaca  teks,  sehingga konflik antar interpretasi yang berbeda dapat dihindari.
Di era modern, masyarakat memberikan kesempatan secara seimbang kepada laki-laki dan perempuan untuk berperan di bidang ekonomi, sosial, dan politik.  Sehingga  wajar  bilamana  laki-laki  dan  perempuan  memiliki  hak  dan kewajiban secara seimbang, termasuk hak waris. Dengan demikian, pembagian waris  antara  laki-laki  dan  perempuan  dapat  diberikan  secara  sama  rata  (1:1) berdasarkan tanggung jawab dan peran yang dimiliki keduanya dalam keluarga dan masyarakat.

## Penutup
Persoalan  penafsiran  fikih  klasik  terhadap  Q.S.  al-Nisa  ayat  11  yang biasanya ditafsirkan secara literal dan menghasilkan produk penafsiran yang bias
40 Husein Muhammad, Perempuan, Islam dan Negara …..,  226
gender  dan  berpotensi  melahirkan  ketidakadilan  bagi  perempuan  (2:1)  dapat dilakukan  reinterpretasi  dengan  pendekatan  hermeneutika  kritis  Habermas. Teori kritis Habermas berusaha untuk menelanjangi teori tradisional, karena ia memposisikan  objek  sebagai  sesuatu  yang  tak  tersentuh  ( untouchable )  alias objektif, apa adanya. Sehingga sulit ditangkap maknanya oleh manusia. Hal ini menjadikan objek terkesan sangat sakral dan harus diterima secara apa adanya. Dari  sini kiranya perlu dirumuskan kembali reorientasi pemahaman terhadap teks-teks keagamaan yang sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada.
Hermeneutika  kritis  Habermas  yang  memiliki  karakter  “dialogis- emansipatoris” merupakan tindakan solutif terjadinya dialektika antara teks dan konteks sebagai lingkaran hermeneutika teks-teks agama, sehingga diharapkan mampu  menjawab  problem-problem  sosial  dewasa  ini  seperti  penindasan, ketidakadilan,  dan  diskriminasi.  Reinterpretasi  teks  terkait  pembagian  waris antara laki-laki dan perempuan dalam Q.S al-Nisa’: 11 dapat dilakukan dengan melihat pada teks, konteks, dan kontekstualisasinya, serta menggali moral velue yang  terkandung  dalam  teks  tersebut.  Sehingga  dapat  melahirkan  produk pemikiran  (hukum)  Islam  yang  lebih  berorientasi  pada  pembebasan  manusia dari  belenggu-belenggu  tradisi  (penindasan  dan  ketidakadilan)  yang  menjerat, yakni dengan memposisikan bagian laki-laki dan perempuan secara seimbang dan  berkeadilan  (1:1).  Dengan  demikian,  penafsiran  teks  (ayat)  tidak  lagi menciptakan subordinasi perempuan atas laki-laki.

## Daftar Pustaka
Abu Bakar, Syukri. “Pemikiran Munawir Sjadzali Tentang Pembagian Waris Di Indonesia.” Schemata 3, no. 2 (2014): 130–39.
Al-Qurthubi,  Muhammad  bin  Ahmad, al-Jami’  li  Ahkam  al-Qur’an ,  Juz  III, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.
Al-Razi,  Fajhruddin  Muhammad  Ibn  Umar, al-Tafsir  al-Kabir  al-Musamma  bi Mafatih al-Ghayb , Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000.
Anshori, Maria Ulfa, dkk, Modul Analisis Gender , Jakarta: PP. Fatayat NU, 2003.
Atabik, Ahmad. “Memahami Konsep Hermeneutika Kritis Habermas.” Fikrah I, no. 2 (2013): 449–64.
Bleicher, Josef, Contemporary Hermeneutics:  Hermeneutics  as Method, Philosophy and Critique , London: Rouledge & Kegan Paul, 1980.
37 | ‘Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
Eriyanto, Analisis  Wacana,  Pengantar  Analisis  Teks  Media, (Yogyakarta:  LKiS, 2011), 285.
Hardiman,  Budi, Menuju  Masyarakat  Komunikatif:  Ilmu,  Masyarakat,  Politik  & Poltik Menurut Jurgen Habermas , Yogyakarta: Kanisius, 1993.
Hasyim, Syafiq, Hal-Hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam: Sebuah Dokumentasi , Bandung: Mizan, 2001.
Mas’udi,  Masdar  Farid, Islam  dan  Hak-hak  Reproduksi  Perempuan:  Dialog  Fiqh Pemberdayaan , Bandung: Mizan, 1997.
Muhammad, Husein, Perempuan, Islam dan Negara, Pergulatan Identitas dan Entitas ,
Yogyakarta: Qalam Nusantara, 2016.
Nasir,  Malki  Ahmad.  “Hermeneutika  Kritis  (Studi  Kritis  Atas  Pemikiran Habermas).” Islamia 1, no. 1 (2019): 30–37.
Palmer,  Richard  E., Hermeneutika;  Teori  Baru  mengenai  Interpretasi ,  Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
Sahrur,  Muhammad, Prinsip  dan  Dasar  Hermeneutika  Hukum  Islam  Kontemporer , terj. Sahiron Syamsuddin, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007), 241
Shihab, M. Quraish, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an , Vol.
2, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
Sumaryono,  E., Hermeneutika,  Sebuah  Metode  Filsafat ,  (Yogyakarta:  Kanisius, 1999), 94-101
Supena, Ilyas, Bersahabat dengan Makna Melalui Hermeneutika, Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2012.
___________.  “Hermeneutika  Kritis  Jurgen  Habermas.” Teologia 16,  no.  1 (2005): 1–13. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/60085784
Suratno.  “Hermeneutika  Dan  Perempuan  (Hermeneutika  Pembebasan Perempuan Dari Tindak Kekerasan Berbasis Penafsiran).” Jurnal Universitas Paramadina 4, no. 2 (2006): 117–43.
Ulumuddin.  “Jurgen  Habermas  Dan  Hermeneutika  Kritis  (Sebuah  Gerakan Evolusi Sosial).” Studi Keislaman 3 (2006): 73–90.
Umar,  Nasaruddin, Argumen  Kesetaraan  Jender  Perspektif  Al-Quran ,  Jakarta: Paramadina, 2001.
Wahidah. Relasi Setara Antara Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Kasus Kewarisan Islam (Faraidh) . Antasari Press, 2018.
Zaprulkhan, Filsafat  Ilmu,  Sebuah  Analisis  Kontemporer ,  Jakarta:  Raja  Grafindo,
2016.