Volume 7, Nomor 1, Januari–Juni 2024 e - ISSN: 2715-2480 p-ISSN: 2715-1913 DOI: https://doi.org/10.31539/joeai.v7i1.8160

## DAMPAK KEBIJAKAN ZONASI DI SEKOLAH SMP (PERSPEKTIF ORANG TUA DAN EVALUASI IMPLEMENTASI )
Rita Kartika Murni 1 , Hartini Haritani 2
Universitas Hamzanwadi 1,2 ritakartikamurni@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menyelidiki  persepsi  orang  tua  terhadap  kebijakan  zonasi dalam  penerimaan  peserta  didik  baru  SMP  Negeri  di  Kecamatan  Selong  dan  untuk memahami dampak implementasi kebijakan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus deskriptif pada SMP Negeri di Kecamatan Selong, menggunakan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta analisis data melalui  reduksi  data.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  persepsi  orang  tua  terhadap kebijakan  zonasi  berhasil  menciptakan  pemerataan  siswa  di  berbagai  jenis  sekolah. Awalnya, aturan pemerintah mengurangi jumlah siswa dan menghindari peningkatan yang tidak  terkendali.  Dampak  positif  bagi  wali  murid  adalah  kemampuan  untuk  mengontrol anak-anak dengan baik karena dekatnya jarak tempat tinggal, sementara tujuan kebijakan zonasi adalah mencegah kuantitas siswa di sekolah tertentu. Namun, ada dampak negatif, yaitu kekhawatiran orang tua bahwa anak-anak berkompetensi tinggi tidak mendapatkan kesempatan  di  sekolah  favorit,  menyebabkan  kekecewaan  terhadap  kebijakan  ini  yang dianggap mengurangi kualitas pendidikan.

## Kata kunci: Penerimaan Peserta Didik Baru, Zonasi

## ABSTRACT
This study aims to investigate parents' perceptions of the zoning policy in the New Student Admission  of  State  Junior  High  Schools  in  Selong  Sub-district  and  to  understand  the impact of the policy implementation. The research uses a qualitative approach with a descriptive  focus  on  public  junior  high  schools  in  the  Selong  sub-district,  using  data collection techniques such as observation, interviews, documentation, and data analysis through data reduction. The results showed that parents' perceptions of the zoning policy created  an  equal  distribution  of  students  in  different  types  of  schools.  Initially, government rules reduced the number of students and avoided an uncontrolled increase. The positive impact for student guardians is the ability to control children well due to the proximity of residence, while the purpose of the zoning policy is to prevent the number of students  in  a  particular  school.  However,  there  is  a  negative  impact,  namely  parents' concerns that highly competent children do not get opportunities in their favorite schools, causing  disappointment  with  this  policy  which  is  considered  to  reduce  the  quality  of education.

## Keywords: New Student Admission, Zoning

## PENDAHULUAN
Zona,  dalam  konteks  perkotaan,  merujuk  pada  wilayah  dengan  fungsi  dan karakteristik lingkungan tertentu. zoning, sebagai upaya pengendalian pemanfaatan ruang,
membagi lingkungan kota menjadi zona-zona dengan aturan yang berbeda-beda (Bahri et al .,  2020;  Launuha et  al .,  2021;  Murcahyanto,  2023).  Peraturan  Zonasi  mengatur klasifikasi  zona,  penggunaan  lahan,  dan  prosedur  pembangunan.  Sistem  zonasi  dalam penerimaan peserta didik baru menentukan penerimaan siswa berdasarkan lokasi tempat tinggal  di  Kartu  Keluarga  (Mallevi  Agustin  Ningrum et  al .,  2022;  Rahmawati  & Muflhatin,  2019;  Safitri  &  Yusran,  2021).  Meskipun  bertujuan  memberikan  afirmasi kepada anak-anak tidak mampu, sistem ini memunculkan kekisruhan di beberapa daerah, menyebabkan sekolah kelebihan atau kekurangan kuota. aturan zonasi, seperti yang diatur dalam Pasal 15 dan 16 Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017, menetapkan penerimaan siswa  berdasarkan  domisili  dan  memastikan  penerimaan  siswa  dari  keluarga  ekonomi tidak mampu sebesar minimal 20% (Azis et al ., 2022; Junaedy et al ., 2021).
Kontroversi  muncul  di  beberapa  daerah,  termasuk  Lombok,  terkait  dampak kebijakan ini. Sistem zonasi diatur dalam Pasal 15 dan 16 Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 Bagian Keempat. Pasal 15 menyatakan bahwa sekolah yang dikelola oleh pemerintah daerah  harus  menerima  calon  peserta  didik  yang  berasal  dari  zona  terdekat  sekolah sebanyak  minimal  90%  dari  jumlah  total  peserta  didik  yang  diterima.  Domisili  calon peserta  didik,  seperti  dijelaskan  dalam  ayat  (2),  merujuk  pada  alamat  yang  tercantum dalam  kartu  keluarga  yang  diterbitkan  paling  lambat  6  bulan  sebelum  pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Radius zona terdekat, sebagaimana dijelaskan pada ayat (3),  ditentukan  oleh  pemerintah  daerah  sesuai  dengan  kondisi  di  daerah  tersebut, berdasarkan  daya  tampung  sekolah  dan  jumlah  anak  usia  sekolah  di  wilayah  tersebut (Bintoro, 2018; D. C. S. Ishak, 2020; Oktafiana et al ., 2019).
Bagi sekolah di daerah perbatasan provinsi/kabupaten/kota, persentase dan radius zona  terdekat  dapat  diatur  melalui  kesepakatan  tertulis  antar  pemerintah  daerah  yang berbatasan, sesuai dengan ayat (4). Selain itu, ayat (5) memberikan kewenangan kepada sekolah pemerintah daerah untuk menerima calon peserta didik melalui jalur prestasi dan jalur khusus, masing-masing hingga 5% dari total keseluruhan peserta didik yang diterima (Permendikbud,  2018).  Program  afirmasi  telah  diterapkan  untuk  memastikan  akses sekolah  bagi  anak-anak  yang  kurang  mampu,  sejalan  dengan  prinsip  bahwa  sekolah negeri didanai oleh pajak masyarakat dan harus memberikan manfaat kepada masyarakat itu  sendiri  (Dwi  Gustiani,  Aufarul  Marom,  2022;  Santoso  &  Ambarwati,  2020; Widayanti,  2022).  Sistem  zonasi  diimplementasikan  dengan  tujuan  agar  siswa  dapat diterima  di  sekolah  yang  berdekatan  dengan  tempat  tinggal  mereka.  Selain  itu,  sistem zonasi  juga  dirancang  untuk  melindungi  warga  yang  kurang  mampu,  dan  sekaligus memberikan  tantangan  bagi  warga  yang  memiliki  prestasi  belajar,  terutama  ketika memilih sekolah favorit (Dewi, 2020; Junika & Syam, 2022)
Dampaknya, beberapa masyarakat merasa terganggu dengan kebijakan pemerintah mengenai  zonasi  dalam  penerimaan  peserta  didik  baru,  terutama  di  beberapa  daerah, termasuk  Kecamatan  Selong  di  Lombok.  Situasi  ini  menyebabkan  ketidakseimbangan kuota di beberapa sekolah, di mana ada yang kelebihan kuota dan tidak dapat menampung siswa  lebih  lanjut,  sementara  di  tempat  lain  ada  sekolah  yang  mengalami  kekurangan
murid.  Hal  ini  diperparah  dengan  fakta  bahwa  beberapa  siswa  miskin  dan  berprestasi tidak dapat diterima dalam sistem ini.
Penelitian terkait dengan masalah tersebut telah banyak dilakukan antara lain oleh Syusilayarni et al., (2021)yang meneliti tentang Analisis Penerapan Sistem Zonasi Pada Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  di  SMP  Negeri  Kecamatan  Siak  Hulu  Kabupaten Kampar.  Hasil  penelitian  tersebut  menyimpulkan  bahwa  implementasi  sistem  zonasi dalam  penerimaan  peserta  didik  baru  melibatkan  tahap  persiapan,  pelaksanaan,  dan evaluasi. Faktor penghambat melibatkan sosialisasi yang kurang optimal, kendala teknis, dan ketidakpahaman calon peserta didik, sementara dampaknya mencakup pemerataan kualitas  sekolah  dan  kemudahan  akses,  tetapi  juga  keterbatasan  pilihan  dan  motivasi belajar yang rendah.
Sementara  itu  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (I.  Ishak et  al .,  (2022)  tentang Analisis Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi di SMP Negeri 2  Sungguminasa  Kabupaten  Gowa.  Hasil  penelitian  di  SMP  Negeri  2  Sungguminasa mengidentifikasi  empat  aspek  kunci,  yaitu  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi,  dan struktur  birokrasi,  sebagai  skala  prioritas  dalam  implementasi  kebijakan  penerimaan peserta  didik  baru  melalui  sistem  zonasi.  Dampaknya  mencakup  aspek  positif  seperti keuntungan  bagi  calon  peserta  didik  dan  pemerataan  pendidikan,  tetapi  juga menunjukkan  dampak  negatif  seperti  penurunan  motivasi  anak,  heterogenitas  siswa, penyalahgunaan  SKTM,  penyalahgunaan  jabatan  orang  tua,  tantangan  dalam menyamakan  budaya  disiplin  siswa,  dan  ketidaksesuaian  dengan  KK.  Stakeholder internal  menyatakan  dukungan  dengan  memberikan  kesempatan  kepada  masyarakat sekitar,  menantang  guru  dan  sekolah,  menghemat  biaya  transportasi,  dan  mengubah persepsi  masyarakat  tentang  sekolah  favorit.  Di  sisi  lain,  dukungan  dari  stakeholder eksternal termasuk memberikan kesempatan bagi siswa sekitar untuk masuk ke sekolah negeri, mengurangi kemacetan, dan mempermudah transportasi.
Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut  peneliti  melaksanakan  penelitian  dengan tujuan  untuk  mengetahui  persepsi  orang  tua  dan  dampak  kebijakan  zonasi  pada  SMP Negeri di Kecamatan Selong. Persepsi, sebagai tahap awal dalam memproses informasi, melibatkan penggunaan pengetahuan dari ingatan untuk mendeteksi dan menginterpretasi stimulus. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap persepsi orang tua dan dampak  kebijakan  zonasi  pada  SMP  Negeri  di  Kecamatan  Selong.  Penelitian  ini memasukkan  pemahaman  mendalam  tentang  persepsi  sebagai  tahap  awal  dalam memproses informasi, yang melibatkan penggunaan pengetahuan yang tersimpan dalam ingatan untuk mendeteksi dan menginterpretasi stimulus. Dengan memusatkan perhatian pada konsep ini, penelitian ini memberikan kontribusi baru untuk memahami bagaimana orang tua menghadapi kebijakan zonasi di tingkat SMP Negeri, memberikan wawasan yang lebih khusus dan relevan dalam konteks penerimaan siswa baru.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  yang  bertujuan  untuk mendeskripsikan  pemikiran,  pendapat,  dan  perilaku  subjek  dan  objek  penelitian.
Metode ini menghasilkan data berupa deskripsi kata-kata tertulis atau lisan, fokus pada latar belakang dan individu secara holistik. Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Selong, Lombok Timur. Subjek penelitian melibatkan individu, benda, atau organisme yang  menjadi  sumber  informasi,  dengan  menggunakan Purvosive  Sampling untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, seperti kepala sekolah, orang tua, dan peserta didik (siswa) tingkat SMP.
Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi non-partisipan, wawancara tidak terstruktur,  dan  dokumentasi.  Observasi  dilakukan  sebagai  pengamat  independen, wawancara tidak terstruktur digunakan ketika peneliti telah mengetahui informasi yang akan diperoleh, dan dokumentasi melibatkan barang-barang tertulis dan informasi yang diperoleh melalui foto atau gambar kegiatan. Analisis data dilakukan melalui reduksi data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan.  Keabsahan  data  diukur  melalui validitas  internal  ( credibility ),  kebergantungan  ( dependability / reliabilitas ),  dan kepastian/objektivitas ( confirmability ) untuk memastikan keterkaitan hasil dan proses penelitian.

## HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN
Secara  keseluruhan,  kebijakan  zonasi  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  memiliki dampak kompleks yang melibatkan aspek-aspek positif dan negatif, serta tantangan yang memerlukan  penanganan  lebih  lanjut  untuk  memastikan  keadilan  dan  kualitas  dalam sistem pendidikan.
Dampak Positif Kebijakan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru

## 1. Pemerataan Peserta Didik
Kebijakan  zonasi  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  memberikan  dampak positif  dengan  menciptakan  pemerataan  peserta  didik  di  antara  berbagai  satuan pendidikan.  Ini  sejalan  dengan  prinsip  keseimbangan  yang  diadvokasi  oleh  teori Talcott  Parson,  yang  bertujuan  menghindari  ketidakseimbangan  jumlah  siswa  di setiap  sekolah  dan  menekankan  keseimbangan  agar  tidak  ada  sekolah  dengan rombongan belajar yang berlebihan. Kebijakan ini menguntungkan sekolah negeri dan swasta, menghasilkan pemerataan dalam penerimaan siswa baru.

## 2. Keuntungan untuk Sekolah Negeri dan Swasta
Dampak positif juga terlihat pada pemerataan siswa baru di sekolah negeri maupun  swasta.  Keseimbangan  ini  memberikan  keuntungan  bagi  semua  jenis sekolah,  menghindari  kondisi  rombongan  belajar  yang  berlebihan,  dan meningkatkan  efisiensi  pengelolaan  kelas.  Dalam  konteks  Penerimaan  Peserta Didik Baru di Kecamatan Selong, penerapan zonasi memberikan dampak positif terutama bagi sekolah-sekolah swasta. Kebijakan ini meningkatkan jumlah siswa di sekolah tersebut, menyebabkan pemerataan dalam pengisian rombongan belajar di setiap satuan pendidikan. Hal ini memberikan keuntungan positif bagi guru yang telah mendapatkan sertifikasi guru karena mereka tidak perlu mencari pekerjaan tambahan di sekolah yang lain.
3. Peluang untuk Siswa Berprestasi
Perpindahan  SMP  ke  provinsi,  sebagai  akibat  dari  penerapan  zonasi, memberikan  pelayanan  lebih  baik  dan  memastikan  siswa  tidak  menumpuk  di sekolah tertentu sehingga kualitas Pendidikan dapat ditingkatkan. Penerapan zonasi melibatkan semua sekolah di NTB, memastikan para siswa bersekolah sesuai tempat tinggalnya, hal tersebut mengakhiri istilah sekolah favorit, dan memberikan peluang kepada siswa berprestasi di luar zona.

## 4. Pengontrolan Orang Tua yang Lebih Baik
Sistem  zonasi  menghilangkan  istilah  sekolah  favorit,  mengatur  pendaftaran sesuai  zonasi,  dan  memberikan  peluang  kepada  siswa  berprestasi.  Kebijakan  ini mempermudah pengontrolan orang tua terhadap peserta didik. Pembatasan ini juga berkontribusi  pada  penghapusan  diskriminasi  dan  memastikan  distribusi (persebaran) siswa yang merata di berbagai sekolah.

## 5. Kesempatan untuk Peserta Didik Kurang Mampu
Zonasi  memberikan  kesempatan  bagi  peserta  didik  kurang  mampu  untuk belajar  di  sekolah  favorit.  Melalui  metode  pembelajaran  dan  fasilitas  yang mendukung,  kebijakan  ini  merubah  potensi  intelektual  siswa  yang  sebelumnya terbatas. Hal ini sejalan dengan tujuan kesetaraan pendidikan.

## 6. Kemudahan Akses Peserta Didik
Kebijakan zonasi memberikan keuntungan signifikan bagi peserta didik yang berdomisili  dekat  sekolah.  Reduksi  keterlambatan  siswa  disebabkan  oleh  jarak tempat  tinggal  yang  dekat,  mengurangi  ketergantungan  pada  transportasi, memberikan  kemudahan  dalam  menempuh  jarak  tempat  tinggal  ke  sekolah  dan memfasilitasi perjalanan siswa ke sekolah.
Secara  keseluruhan,  kebijakan  zonasi  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  membawa dampak positif dengan fokus pada pemerataan, kesetaraan akses, dan peningkatan kontrol orang tua terhadap pendidikan anak-anak mereka.

## Dampak Negatif Kebijakan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru

## 1. Penurunan Minat Belajar dan Kualitas Siswa
Kebijakan zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru dapat berdampak negatif terhadap  minat  belajar  siswa,  terutama  bagi  mereka  yang  memiliki  potensi akademis tinggi dan berintelektual tinggi. Faktor-faktor seperti lingkungan sekolah, teman, fasilitas, dan metode pengajaran guru dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa.  Pembatasan  pilihan  sekolah  berdasarkan  zonasi  dapat  menyebabkan ketidaksesuaian  antara  harapan  dan  kenyataan,  yang  berujung  pada  penurunan minat belajar dan potensi siswa, mengakibatkan berkurangnya kualitas dan potensi siswa.  Selain  itu,  fokus  pada  pemerataan  daripada  kualitas  dapat  menyebabkan
menurunnya kompetensi setiap sekolah dan menyebabkan ketidakseriusan siswa dalam pembelajaran.

## 2. Kurangnya Pendapatan Sekolah BOS
Penurunan jumlah siswa akibat kebijakan zonasi dapat berdampak langsung pada pendapatan sekolah dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Meskipun dana BOS  diarahkan  untuk  peningkatan  fasilitas,  penurunan  jumlah  siswa  dapat menghambat  pengelolaan  dana  tersebut,  memengaruhi  kualitas  dan  ketersediaan fasilitas sekolah. Kebijakan zonasi memberikan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat miskin, menyebabkan sekolah menjadi lebih heterogen, dan membatasi hak individu dalam memilih sekolah sesuai minat dan bakatnya.

## 3. Heterogenitas Sekolah dan Pembatasan Hak Memilih
Kebijakan  zonasi  menciptakan  heterogenitas  di  antara  sekolah  dengan melihat  profil  siswa  dari  berbagai  latar  belakang.  Meskipun  ini  dapat  membuka wawasan  tentang  keberagaman,  namun  pembatasan  terhadap  minat,  bakat,  dan preferensi individu dalam memilih sekolah bisa dianggap sebagai pengurangan hak.

## 4. Tantangan Integrasi bagi Siswa Miskin
Siswa dari latar belakang ekonomi rendah mungkin menghadapi tantangan integrasi  di  sekolah  baru.  Harapan  dan  kebiasaan  belajar  di  sekolah  baru  bisa menjadi  beban  bagi  siswa  miskin,  memerlukan  solusi  untuk  memastikan pengalaman belajar yang positif.

## 5. Masalah Demografis, Psikologis, dan Budaya
Kebijakan zonasi juga dapat menimbulkan masalah demografis, psikologis, dan budaya yang harus segera diatasi karena kalua tidak dapat memperlebar jurang kualitas  pendidikan.  Faktor-faktor  seperti  keberlanjutan  ketimpangan  kualitas pendidikan,  ketidaknyamanan  guru,  dan  ketidaksesuaian  budaya  dapat  muncul sebagai konsekuensi dari kebijakan ini. Sekolah favorit yang berlokasi di pusat kota bisa  memperoleh  pelayanan  bermutu,  sementara  sekolah  di  pinggiran  hanya mendapatkan kualitas sejalan dengan sistem zonasi. Ketidaknyamanan muncul dari guru yang terbiasa mengelola siswa berprestasi tinggi, sementara siswa dari keluarga miskin  menghadapi  budaya  sekolah  baru.  Ini  dapat  menyebabkan  frustrasi  dan kendala  integrasi  bagi  siswa  dengan  latar  belakang  ekonomi  dan  kemampuan akademis rendah.
Secara  sederhana,  dapat  dijelaskan  bahwa  persepsi  merupakan  suatu  proses mengartikan atau menafsirkan informasi yang diterima melalui indera manusia. Sebagai contoh,  ketika  seseorang  melihat  gambar,  membaca  tulisan,  atau  mendengar  suara tertentu,  mereka  akan  menginterpretasikannya  berdasarkan  pengetahuan  yang  dimiliki
dan relevan dengan pengalaman mereka. Dalam konteks penerimaan siswa baru di tingkat SMP, diterapkan sistem zonasi untuk menentukan tempat bagi peserta didik baru.
Hasil wawancara menunjukkan bahwa pandangan terhadap konsep sekolah favorit atau unggulan telah berubah dengan adanya kebijakan zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru.  Harapan  siswa  untuk  bisa  masuk  sekolah  yang  baik  berdasarkan  prestasi akademisnya  kini  terancam,  karena  tidak  lagi  terdapat  perbedaan  antara  sekolah  yang dianggap  favorit  dan  yang  tidak.  Pemerintah  bertujuan  agar  semua  sekolah  memiliki kualitas yang merata, di mana prestasi calon siswa tidak lagi menjadi satu-satunya tolok ukur dan perlu diseimbangkan secara merata.
Berdasarkan  Peraturan  Mendikbud  Nomor  17  Tahun  2017  tentang  Penerimaan Peserta  Didik  Baru,  Pasal  15  menegaskan  kewajiban  sekolah  untuk  menampung setidaknya 90 persen siswa dari jumlah total peserta didik yang diterima, berasal dari zona terdekat sekolah. Masyarakat memiliki pandangan terhadap favoritisme, di mana banyak yang  berharap  anak-anak  mereka  dapat  masuk  sekolah  favorit  dengan  berbagai  cara. Sistem zonasi penerimaan peserta didik baru bertujuan utama agar anak-anak tidak perlu repot mencari transportasi karena mereka dapat sekolah sesuai dengan domisili, sehingga pemerintah tidak memberikan siswa sarana transportasi ke sekolah, dan jarak rumah ke sekolah dapat ditempuh dengan berjalan kaki, yang pada gilirannya mengurangi tingkat kecelakaan.
Diklarifikasi  oleh  pemerintah,  kebijakan  zonasi  mengharuskan  seorang  peserta didik  hanya  dapat  mendaftar  di  sekolah  yang  berlokasi  atau  berada  di  daerah  tempat tinggalnya,  dan  tidak  diperbolehkan  untuk  mendaftar  di  luar  wilayahnya.  Kurangnya motivasi  belajar  anak  dapat  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor,  termasuk  terpaksa bersekolah  di  tempat  yang  bukan  pilihannya.  Keberhasilan  proses  belajar  mengajar  di satuan pendidikan sangat tergantung pada kemauan anak untuk aktif dalam pembelajaran sehari-hari.  Setiap  satuan  pendidikan  memberikan  layanan  dengan  perbedaan,  dan melalui perbedaan tersebut, sekolah dapat menghasilkan kualitas dan jumlah siswa yang berbeda.
Dalam  penelitian  ini,  digunakan  teori  Talcott  Parson  yang  menegaskan  aspek Adaptation .  Pemerintah  diharapkan  untuk  secara  serius  menangani  masalah  sistem kebijakan  zonasi  di  tingkat  SMP  Sederajat  guna  mencegah  ketidakseimbangan  antara sekolah  swasta  dan  negeri.  Terbukti  bahwa  tidak  ada  sekolah  yang  dianggap  favorit, sehingga setiap sekolah memiliki kesempatan yang sama dalam penerimaan siswa baru. Informan  menyatakan  bahwa  kebijakan  ini  akan  memberikan  manfaat  bagi  satuan pendidikan yang selama ini mengalami kekurangan siswa baru, sehingga penambahan rombongan  belajar  terjadi  di  sekolah  yang  tidak  dianggap  favorit,  menciptakan keseimbangan antara satuan pendidikan negeri dan swasta.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pandangan orang tua terhadap kebijakan zonasi dalam penerimaan siswa baru memiliki efek pemerataan di setiap sekolah, baik yang memiliki status negeri maupun swasta. Pada awalnya, jumlah siswa mengalami
penurunan  sesuai  dengan  ketentuan  pemerintah,  menghindarkan  terjadinya  penumpukan siswa.  Anak-anak  berpotensi  tinggi  mengalami  penurunan  kualitas  pendidikan  karena mereka harus bersekolah di tempat yang bukan pilihan utama mereka. Kebijakan zonasi memiliki dampak positif dan negatif.
Dampak positifnya bagi orang tua adalah kemampuan untuk lebih efektif mengontrol anak-anak  mereka  karena  jarak  tempat  tinggal  yang  dekat,  memungkinkan  mereka mendapatkan informasi tentang perilaku anak-anak dengan cepat. Tujuan kebijakan zonasi untuk mencegah penumpukan siswa di sekolah tertentu juga memberikan kontribusi positif.
Di sisi lain, dampak negatifnya adalah kekhawatiran bahwa anak-anak berkompetensi tinggi  mungkin  tidak  mendapatkan  kesempatan  belajar  di  sekolah  berkualitas  tinggi, menyebabkan  kekecewaan  orang  tua  terhadap  sistem  zonasi.  Kebijakan  ini  cenderung memunculkan  pemerataan  di  antara  sekolah  yang  dianggap  favorit  dan  yang  tidak, menunjukkan bahwa kompetensi setiap sekolah dapat menurun karena tidak hanya siswa yang berdomisili di sekitarnya yang memberikan kontribusi reputasi baik, tetapi juga siswa dari luar baik dalam aspek akademis maupun non-akademis.

## DAFTAR PUSTAKA
Azis,  R.,  Nurhakim,  F.,  Kosim,  K.,  Praptiwi,  A.,  &  Shalahuddin,  I.  2022.  Gambaran Motivasi Belajar pada Siswa Afirmasi di SMA Negeri 4 Garut. Malahayati Nursing Journal , Vol. 4 , No. 12. https://doi.org/10.33024/mnj.v4i12.7480
Bahri,  A.,  Nawir,  M.,  Syakur,  A.,  &  Junaidi,  J.  2020.  Persepsi  Guru  Terhadap Implementasi  Kebijakan  Zonasi  Sekolah  Dalam  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru (PPDB) di Kec. Rappocini Makasar. Buana Pendidikan: Jurnal Fakultas Keguruan Dan  Ilmu  Pendidikan ,  Vol. 16 ,  No.  29.  https://doi.org/10.36456/bp.vol16.no29. a2264
Bintoro, R. F. A. 2018. Persepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Zonasi Sekolah  Dalam  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  (PPDB)  Tingkat  SMA  Tahun Ajaran 2017/2018 Di Kota Samarinda. Jurnal Riset Pembangunan , Vol. 1 , No. 1. https://doi.org/10.36087/jrp.v1i1.26
Dewi, A. A. I. R. M. 2020. Pengaruh Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Terhadap Manajemen  Berbasis  Sekolah  Dalam  Undang-Undang  Sistem  Pendidikan Nasional. Jurnal Kertha Negara , Vol. 8, No. 5.
Dwi  Gustiani,  Aufarul  Marom,  H.  N.  2022.  Efektivitas  Program  Afirmasi  Pendidikan Menengah  (ADEM)  Papua  dan  Papua  Barat  (Studi  di  SMA  Katolik  Pendowo Magelang). Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro , Vol. 5, No. 3.
Ishak,  D.  C.  S.  2020.  Evaluasi  Kebijakan  Sistem  Zonasi  Dalam  Seleksi  Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Pekanbaru. Nakhoda:  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan ,  Vol. 18,  No. 2.  https://doi.org/10.35967/ jipn.v18i2.7829
Ishak,  I.,  Mustami,  Muh.  K.,  &  Baharuddin,  B.  2022.  Analisis  Kebijakan  Penerimaan Peserta  Didik  Baru  Melalui  Sistem  Zonasi  di  SMP  Negeri  2  Sungguminasa Kabupaten  Gowa. Nazzama:  Journal  of  Management  Education ,  Vol. 1 ,  No.  2. https://doi.org/10.24252/jme.v1i2.25912
Junaedy, I. K. D., Mardika, I. M., & Yudhiantara, I. M. 2021. Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi  dalam  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  (PPDB)  di  Sekolah  Menengah
Pertama  Negeri  (SMPN)  1  Abiansemal. Public  Inspiration:  Jurnal  Administrasi Publik , Vol. 6 , No. 2. https://doi.org/10.22225/pi.6.2.2021.107-115 Junika,  T.,  &  Syam,  H.  2022.  Manajemen  Peserta  Didik  dalam  Penerapan  Kebijakan Sistem  Zonasi  di  Sekolah  Menengah  Atas  Negeri  1  Padang  Panjang. Jurnal Manajemen  Pendidikan  Islam  (MANAPI) ,  Vol. 1 ,  No.  1.  https://doi.org/ 10.31958/manapi.v1i1.6046
Launuha, J., Armin Naway, F., & Suking, A. 2021. Implementasi Sistem Zonasi. Student Journal of Educational Management . https://doi.org/10.37411/sjem.v1i2.945
Mallevi  Agustin  Ningrum,  Suryanti,  &  Wiryanto.  2022.  Penerapan  Sistem  Zonasi Kebijakan  Baru  Berdasarkan  Perspektif  Orangtua  Sebagai  Upaya  Pemerataan Pendidikan. Jurnal  Cakrawala  Pendas ,  Vol. 8,  No. 3.  https://doi.org/ 10.31949/jcp.v8i3.2661
Murcahyanto,  H.  2023.  Penggunaan  Media  Whatsapp  pada  Pembelajaran  serta Pengaruhnya terhadap Motivasi dan Gaya Belajar Siswa Selama Pandemi Covid- 19. Journal of Elementary School (JOES) , Vol. 6 , No. 1, Hal: 13–30. Oktafiana, A., Laksanti, Y. F., & KD, D. S. 2019. Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Sistem Zonasi Di Indonesia. Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan , Vol. 5, No. 2. https://doi.org/10.37058/jipp. v5i2.1410
Permendikbud. 2018. UU NO 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru. In Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia .
Rahmawati,  A.,  &  Muflhatin,  M.  2019.  Komunikasi  dalam  Implementasi  Kebijakan Penerimaan  Peserta  Didik  Baru(PPDB)  Zonasi  di  Sekolah  Menengah  Pertama (SMP) Kabupaten Kediri. Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan , Vol. 3 , No. 1. https://doi.org/10.26740/jdmp.v3n1.p56-61
Safitri, M. A., & Yusran, R. 2021. Evaluasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan Sistem Zonasi pada SMA Negeri di Kota Padang. Journal of Civic Education , Vol. 4 , No. 1. https://doi.org/10.24036/jce.v4i1.436
Santoso, N. E., & Ambarwati, S. 2020. Implementasi Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) Siswa Papua dan  Papua  Barat  di  SMK  Negeri  2  Jember. Prosiding  National  Simposium  &
Conference Ahlimedia , Vol. 1 , No. 1. https://doi.org/10.47387/nasca.v1i1.23
Syusilayarni, S., Isjoni, I., & Azhar, A. 2021. Analisis Penerapan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru di SMP Negeri Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Jurnal  Jumped  (Jurnal  Manajemen  Pendidikan) ,  Vol. 9, No.  1. https://doi.org/10.31258/jmp.9.1.p.67-81
Widayanti, R. S. 2022. Manajemen Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM)
Papua-Papua  Barat  dan  Repatriasi  Pada  Sekolah  Mitra  di  Daerah  Istimewa Yogyakarta. Media Manajemen Pendidikan , Vol. 4 , No. 2.
https://doi.org/10.30738/mmp.v4i2.10039