eISSN 2656-8209 | pISSN 2656-1565

## Jurnal Mediakita Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam
Vol. 6, No. 1 (2022) pp. 17-43 http://jurnalfuda.iainkediri.ac.id/index.php/mediakita
Submit:  12 Desember 2021   Accepted:   20 Desember 2021     Publish: 31 Januari 2022

## Analisis Framing Pemberitaan Pencabutan Investasi Miras dalam Perpres 10/2021 di Media Kompas.com dan Liputan6.com
Putri Antika Rahma Dewi¹, Iswahyudi².
¹Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, email: putriantika895@gmail.com 2 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo,  email: iswahyudi@iainponorogo.ac.id *Putri Antika Rahma Dewi

## Abstract
The  revocation  of  alcohol  investment  in  Attachment  III  to  Presidential  Decree Number 10 of 2021 is a public policy phenomenon that had become a trending topic and  was  widely  reported  by  online  media  in  Indonesia  in  2021.  The  online  media that  highlighted  the  revocation  of  alcohol  investment  were  Kompas.com  and Liputan6.com. In this case, the same event can be treated and framed differently by an  online  media.  Therefore,  this  study  aims  to  describe  Kompas.com  and Liputan6.com  in  constructing  the  reality  of  the  news  using  syntactic,  script, thematic  and  rhetorical  framing  and  to  compare  the  framing  of  the  two  media  in reporting  on  the  revocation  of  alcohol  investment.  This  study  uses  a  qualitative approach with framing analysis method. The framing analysis used is the Zhongdang Pan and Kosicki models. From the results of this study, it can be concluded that the construction  of  news  reality  built  by  Kompas.com  emphasizes  the  aspects  of choosing  news  sources,  quotes  from  news  sources  and  the  5W+1H  pattern.  The construction of news reality built by Liputan6.com emphasizes aspects of headlines, leads and quotes from news sources. The framing comparison between Kompas.com and Liputan6.com can be seen from the analysis of the overall news. Kompas.com is framing  this  revocation  case  from  a  legal  perspective,  the  reporting  side  is  more critical and tends to think that this revocation is not according to procedure. While Liputan6.com is framing this case from various perspectives, it seems that it places more emphasis on responses and suggestions regarding this revocation and tends to judge  that  this  revocation  is  appropriate  and  in  accordance  with  the  values  of Pancasila.
Keywords: Alcohol  Investment,  Presidential  Decree  10/2021,  Online  Media,  and Framing

## PENDAHULUAN
Pergeseran  budaya  saat  ini  telah  dialami  masyarakat,  di  mana  masyarakat  tidak  lagi mudah  menerima  kebijakan  atau  regulasi  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  tanpa  mereka memahami  manfaat  yang  dapat  menjadi  akselerator  bagi  aktivitasnya. Peristiwa  ini membuat komunikasi  yang  dilakukan  pemerintah  menjadi  penting  dilakukan  untuk  memberi  tahu masyarakat  bahwa  kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  hanya  akan  berhasil  jika  mendapat dukungan dan partisipasi penuh dari masyarakat (Juniari, 2019: 35). Apabila sebuah kebijakan bertentangan dengan suatu nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan publik tersebut akan  memperoleh  penolakan  ketika  diimplementasikan.  Suatu  kebijakan  harus  mampu mengakomodasi  sebuah  nilai  serta  praktik-praktik  yang  hidup  dan  berkembang  dalam masyarakat  (Taufiqurokhman,  2014:  13).  Dalam  hal  ini,  secara  empiris  fenomena  yang berkaitan dengan kebijakan publik cukup kompleks.
Fenomena kebijakan publik tidak hanya tercermin pada proses formulasi dilakukan atau cara  substansi  kebijakan  publik  dituangkan  dan  diimplementasikan,  tetapi  juga  menyangkut dampak  atau  implikasi  yang  ditimbulkan  dari  suatu  kebijakan  publik.  Oleh  sebab  itu,  dalam proses  perumusan  kebijakan  publik  tidak  hanya  memberikan  suatu  tata  aturan  atau  norma- norma yang wajib ditaati, tetapi juga perlu diimbangi dengan kemampuan untuk mengantisipasi dampak dan implikasinya, termasuk kapabilitas responsif dari suatu kebijakan publik (Anggara, 2014: 34). Adanya dampak dari suatu kebijakan publik nampak pada salah satu fenomena yang terjadi di Indonesia seputar mencuatnya suatu Perpres baru yang banyak diberitakan diberbagai media di Indonesia.
Pada  bulan  Februari  tahun  2021,  publik  diramaikan  dengan  pemberitaan  seputar Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 soal bidang usaha Penanaman Modal dalam lampiran III Perpres. Peraturan tersebt diundangkan pada 2 Februari 2021 dan ramai diberitakan secara luas sejak  24  Februari  hingga  pada  akhirnya  dicabut  oleh  Presiden  Jokowi  pada  2  Maret  2021. Menurut hasil pantauan Drone Emprit yang disampaikan Ismail Fahmi dalam akun twitternya, tren percakapan di media sosial terus meningkat mulai 24 Februari. Total ada 93 ribu mention di  twitter  dan  3,4  ribu  berita  online.  Pendapat  yang  diutarakan  dalam  media  online  terus menggulung membentuk penyataan ketidaksetujuan yang masif. Meski terdapat kelompok yang cenderung  pro,  namun  jumlahnya  masih  kalah  dengan  yang  menolak.  Pada  akhirnya,  aspirasi masyarakat untuk menolak Perpres tentang investasi miras berujung pada keputusan pemerintah untuk mencabut lampiran Perpres tersebut (ITB, 2021).
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut lampiran perpres usai menuai kontroversi dan tidak  mendapat  dukungan  maupun  partisipasi  penuh  dari  masyarakat  (Detik.com,  2021). Sejumlah tokoh masyarakat, partai politik hingga ormas keagamaan mengecam keras keputusan pemerintah  melegalkan  investasi  miras  dengan  pertimbangan  kebijakan  tersebut  dinilai  hanya akan  menimbulkan  banyak  dampak  buruk  (Kumparan.com,  2021).  Di  Indonesia,  isu  terkait minuman  keras  selalu  menarik  untuk  dikaji  sebab  minuman  keras  berkaitan  dengan  berbagai aspek, mulai  dari  agama, kesehatan,  ekonomi, politik, budaya, dan lain sebagainya. Indonesia merupakan  negara  kepulauan  terbesar  yang  mayoritas  penduduknya  menganut  agama  Islam. Berkaitan dengan hal ini, Islam sebagai agama terbesar penganutnya sangat melarang minuman keras baik dari hal konsumsi, produksi hingga jual beli minuman keras, ditambah lagi dengan isu mencuatnya investasi miras.
Media massa yang memiliki kontribusi terhadap perkembangan isu-isu terkait sekaligus memberikan pengaruh terhadap pembentukan opini publik. Dapat dikatakan, bahwa media tidak sekedar  menjadi  pihak  yang  pasif  dan  netral,  namun  media  memilih  hal  tertentu  untuk ditonjolkan, serta meminimalkan hal yang lain. Media massa yakni meliputi media cetak, media elektronik dan media online (Yunus, 2010: 27). Media berita sebagai konstruksi realitas ialah menyajikan  informasi  sesuai  fakta,  aktual,  objektif,  hingga  dapat  memberikan  kesan  kepada publik (Yunus, 2019: 4). Media online merupakan media massa generasi ketiga setelah media cetak  seperti  koran,  tabloid,  majalah,  buku  dan  media  elektronik  dan  sifatnya  yang  memiliki keunggulan dibanding media konvensional yang lain memiliki ketertarikan sendiri pada peminat media massa (Setiawan, 2021: 2).
Tugas sebuah media massa, termasuk media online (portal berita online) adalah sebagai pengkonstruksi realitas. Media membentuk suatu realitas sesuai dengan bagian apa yang akan dipilihnya (Iswahyudi, Udin Safala, 2021: 6). Media online merupakan media massa yang tersaji secara online  di  situs  web  (website)  internet.  Dengan  adanya  media  online  ini  informasi  dari sebuah peristiwa akan sangat cepat dapat disampaikan oleh pemilik media kepada masyarakat (Mustika,  2017:2-3).  Karena  itu,  media  online  tergolong  media  massa  yang  populer  dan tergolong  khas  (Thahir,  2017:  4).  Secara  mendasar,  media  online  berbeda  dengan  media konvensional.  Karakteristik  khas  yang  dimiliki  oleh  media  online  antara  lain  multimedia, aktualitas,  kecepatan,  fleksibilitas,  dan  kapasitas  yang  luas.  Kelemahan  berupa  akurasi  yang terabaikan kerap kali mempengaruhi kredibilitas media online. Kebenaran berita dalam media online sering dipertanyakan sebab pada umumnya media online lebih mengutamakan kecepatan dalam memberitakan sebuah peristiwa (Prabowo, 2021: 5).
Atas  dasar  itu,  banyak  media online  di  Indonesia  yang  meliput  serta  memberitakan kasus  pencabutan  investasi  miras  oleh  Presiden  Jokowi  dalam  Perpres  10/2021.  Diantara beberapa media online yang menyoroti dan memberitakan pencabutan investasi miras tersebut, yakni Kompas.com dan Liputan6.com yang dipilih sebagai subjek penelitian. Kompas.com dan Liputan6.com  merupakan  portal  berita  online  di  Indonesia  yang  sama-sama  masuk  ke  dalam jajaran  10  besar  media online  terpopuler  dan  banyak  diakses  oleh  khalayak.  Kompas.com menempati  ranking  pertama,  sedangkan  Liputan6.com  menempati  ranking  ke  sembilan.  Data tersebut  berdasarkan  sumber  Similarweb.com  ( last  update:  Desember  2021)  dalam  Top Websites  Ranking  for  all  categories  in  Indonesia.  Similarweb.com  merupakan  situs  yang memberikan informasi mengenai kualitas suatu situs maupun website. Output yang dihasilkan ialah  banyaknya  pengunjung/trafik  dari  suatu  website,  trafik  berdasarkan  negara  yang mengakses, serta sumber-sumber dari trafik (Hernikawati, 2016: 2).
Dalam penelitian ini, Kompas.com dipilih sebab merupakan salah satu portal terpopuler di Indonesia dan termasuk media yang sangat kritis terhadap kondisi sosial maupun politik di Indonesia  dengan  kritiknya  yang  tajam.  Sejak  awal  berdiri  sebagai  media  yang mengidentifikasikan  pembawa  kepentingan  dan  suara  hati  rakyat,  Kompas.com  mampu menyampaikan  berita  yang  aktual  dan  kontroversi  ideologi.  Selain  itu,  Kompas.com  juga terkenal  dengan  idealisme  dan  semangat  untuk  memberikan  informasi  yang  objektif,  netral kepada  masyarakat  (Kresno,  2014:  3-4).  Berbeda  dengan  Liputan6.com,  konten  yang  ada  di media online  akan  mencerminkan  keseluruhan  isi  dari  sebuah  media  online  tersebut.  Konsep yang  diusung  tetap  sama  sejak  awal  kemunculan  media online  atau  portal  berita  ini,  yaitu aktual,  tajam  dan  terpercaya.  Liputan6.com  telah  mengembangkan  teknik  dalam  memperoleh informasi secara cepat dan aktual yaitu dengan mengedepankan konsep citizen journalisme atau jurnalisme warga (Bayquni, 2018: 7-9).
Kompas.com  dan  Liputan6.com  sama-sama  merupakan  media online  yang  update  di setiap  pemberitaannya,  cukup  berpengaruh  dan  sama-sama  menyajikan  informasi  seputar pencabutan  investasi  miras  oleh  Presiden  Jokowi  secara  cepat.  Hal  inilah  yang  mendasari peneliti memilih Kompas.com dan Liputan6.com sebagai dua dari beberapa media online lain. Peneliti  memilih  kedua  media  tersebut  juga  berdasarkan  adanya  perbedaan  yang  signifikan terkait  sudut  pandang  media  dalam  sebuah  pemberitaan  yang  menarik  diteliti  lebih  dalam. Selain itu, latar belakang dari masing-masing media pun berbeda sehingga dalam membingkai pemberitaan  terhadap  kasus  yang  sama  tentunya  akan  berbeda  pula.  Setiap  media  memiliki gaya masing-masing dalam penulisan beritanya, mengingat bahwa media bukanlah saluran yang
bebas tetapi telah mengkonstruksi  berita sedemikian  rupa. Sebuah peristiwa  yang sama dapat diperlakukan  secara  berbeda  oleh  media.  Ada  peristiwa  yang  diberitakan,  ada  yang  tidak diberitakan,  ada  aspek  yang  ditonjolkan,  ada  aspek  yang  dihilangkan.  Keduanya  memiliki perbedaan dalam membingkai suatu berita. Semua ini mengarah ke sebuah konsep yang disebut framing. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Kompas.com dan Liputan6.com dalam mengkonstruksi realitas pemberitaan menggunakan framing sintaksis, skrip, tematik dan retoris serta membandingkan framing kedua media dalam pemberitaan pencabutan investasi miras oleh Presiden Jokowi dalam Perpres 10/2021.

## METODE
Penelitian ini menggunakan  metode analisis framing dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan  jenis  penelitian  deskriptif-komparatif.  Pendekatan  kualitatif  merupakan  suatu pendekatan  dimana  peneliti  sebagai  instrumen  kunci  penelitian  atau  penelitian  utama  dan pendekatan  ini  bersifat  deskriptif  dalam  artian  data  yang  diperoleh  berupa  kata-kata,  gambar serta  tidak  dituangkan  dalam  bentuk  angka  statistik.  Penelitian  ini  juga  banyak  dituangkan dalam  sebuah  bentuk  uraian  (Choiri,  2019:  13).  Jenis  penelitian  deskriptif-komparatif  di  sini bertujuan  untuk  mendeskripsikan  empat  struktur  analisis  framing  dari  Kompas.com  dan Liputan6.com  serta  membandingkan framing  antara  Kompas.com  dengan  Liputan6.com. Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  telaah  teks  dan  dokumentasi.  Sedangkan  teknik pengolahan  data  dilakukan  melalui  beberapa  tahap,  yaitu  klasifikasi  data,  editing  data,  dan Interpretasi  data .  Dalam  penelitian  ini,  teknik  analisis  yang  digunakan  berupa  teknik  analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki untuk melihat bagaimana pembingkaian pada media Kompas.com dan Liputan6.com dalam pemberitaan pencabutan investasi miras oleh Presiden Jokowi dalam Perpres 10/2021. Adapun perangkat framing Zhongdang Pan dan Gerald M.  Kosicki  yang  dipakai  sebagai  teknik  analisis  data  antara  lain  struktur sintaksis,  struktur skrip, struktur tematik, dan struktur retoris.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Analisis Framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki
Analisis  framing  merupakan  suatu  analisis  yang  digunakan  untuk  melihat  bagaimana media  mengkonstruksi  realitas.  Analisis  framing  juga  digunakan  untuk  melihat  bagaimana suatu  peristiwa  dipahami  dan  dibingkai  oleh  media.  Tiap  hari,  kita  dapat  menyaksikan  dan membaca  bagaimana  media  memberitakan  peristiwa  yang  sama,  namun  diberitakan  secara
berbeda  (Eriyanto,  2015:  11).  Terdapat  dua  aspek  penting  dalam framing.  Pertama,  memilih fakta atau realitas. Proses memilih fakta tersebut didasarkan pada asumsi dan wartawan tidak mungkin melihat suatu peristiwa tanpa perspektif. Pemilihan fakta ini selalu mengandung dua kemungkinan, yaitu: apa yang dipilih ( included) dan apa yang dibuang (excluded). Bagian mana yang ditekankan dalam  realitas? Bagian mana dari realitas yang diberitakan dan bagian mana yang  tidak  diberitakan?  Penekanan  aspek  tertentu  dilakukan  dengan  memilih  angel  tertentu, fakta tertentu, dan meniadakan fakta yang lain, memberitakan aspek tertentu, dan melupakan aspek lainnya. Akibat yang ditimbulkan yakni pemahaman atas suatu peristiwa berbeda antara satu media dengan media yang lain (Eriyanto, 2015: 81).
Kedua,  menuliskan  fakta.  Proses  ini  berhubungan  mengenai  bagaimana  fakta  yang dipilih tersebut disajikan kepada khalayak. Gagasan itu diungkapkan dengan kata, kalimat dan proposisi apa, dengan bantuan aksentuasi foto dan gambar apa, dan lain sebagainya. Bagaimana fakta yang telah dipilih tersebut ditekankan menggunakan perangkat tertentu seperti headline depan atau bagian belakang, pengulangan, maupun pemakaian grafis, pemakaian label tertentu dengan  tujuan  lebih  menonjolkan  aspek  yang  ingin  ditekankan.  Elemen  penulisan  fakta  ini berhubungan  dengan  penonjolan  realitas.  Pemakaian  kata,  kalimat  atau  foto  merupakan implikasi  memilih  aspek  tertentu  dari  realitas.  Hal  ini  mengakibatkan  aspek  tertentu  yang ditonjolkan  menjadi  menonjol  dan  mendapatkan  perhatian  lebih  besar  dibanding  aspek  lain. Semua  aspek  tersebut  digunakan  untuk  membuat  dimensi  tertentu  dari  konstruksi  berita menjadi lebih bermakna dan diingat oleh khalayak (Eriyanto, 2015:81-82).
Analisis  framing  dalam  perspektif  komunikasi  digunakan  untuk  membedah  cara-cara ataupun  ideologi  media  saat  mengkonstruksi  sebuah  fakta.  Analisis  ini  mencermati  strategi seleksi, penonjolan, serta pertautan fakta ke dalam berita supaya lebih bermakna, lebih menarik, dan lebih berarti atau lebih diingat, guna menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya. Dari  sekian  banyak  model  analisis  framing,  model  Zhongdang  Pan  dan  Kosicki  adalah  salah satu  model  yang  paling  populer  dan  banyak  dipakai.  Zhongdang  Pan  dan  Gerald  M.  Kosicki memandang analisis framing ini dilihat sebagai wacana publik tentang suatu isu atau kebijakan dikonstruksikan  dan  dinegosiasisakan.  Teks  berita  dilihat  terdiri  dari  berbagai  simbol  yang disusun  lewat  perangkat  simbolik  yang  dipakai dan  akan  dikontruksi  dalam  memori  khalayak (Sinaga, 2016:6).
Zhongdang  Pan  dan  Gerald  M.  Kosicki  pada  tahun  1993  melalui  tulisan  mereka “Framing Analy sis: An Approach to Ne ws Discourse” mengoperasionalisasikan empat dimensi struktural teks berita sebagai perangkat framing: sintaksis, skrip, tematik, dan retoris. Keempat
dimensi  struktural  ini  membentuk  semacam  tema  yang  memeprtautkan  elemen-elemen semantik narasi berita dalam suatu koherensi global. Model ini berasumsi bahwa setiap berita mempunyai frame yang berfungsi sebagai pusat organisasi ide. Frame merupakan suatu ide yang dihubungkan  dengan  elemen  yang  berbeda  dalam  teks  berita  kutipan  sumber,  latar  informasi, pemakaian  kata  atau  kalimat  tertentu  kedalam  teks  secara  keseluruhan. Frame  berhubungan dengan  makna.  Bagaimana  seseorang  memaknai  peristiwa,  dapat  dilihat  dari  perangkat  tanda yang  dimunculkan  dalam  teks  (Sobur,  2018:175).  Adapun  model  analisis framing  Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki  jika diamati dalam  empat struktur besar perangkatnya  pada tabel yang tertera ialah sebagai berikut:
Tabel 1. Struktur Besar Perangkat Framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki Struktur Perangkat Framing Unit yang Diamati Sintaksis Cara wartawan menyusun fakta 1. Skema Berita Headline, lead, latar informasi, kutipan, sumber, pernyataan, penutup Skrip Cara wartawan mengisahkan fakta 2. Kelengkapan berita  5W + 1H Tematik Cara wartawan menulis fakta 3. Detail 4. Maksud kalimat, hubungan 5. Nominalisasi antarkalimat 6. Koherensi 7. Bentuk kalimat 8. Kata ganti Paragraf, proposisi Retoris Cara wartawan menekankan fakta 9. Leksikon 10. Grafis 11. Metafor 12. Pengandaian Kata, idiom, gambar/foto, grafik
Source: Alex Sobur (2018: 176)

## 2. Framing Pemberitaan Pencabutan Investasi Miras dalam Perpres 10/2021 pada Kompas.com
Berikut merupakan daftar berita yang akan dianalisis dari Kompas.com:
Tabel 2. Pemberitaan Pencabutan Investasi Miras dalam Perpres 10/2021 pada Kompas.com Tanggal Berita Jam Judul Berita 2 Maret 2021 Jokowi  Cabut  Aturan soal  Investasi  Industri Miras,  PKS:  Tidak  Ada Kata Terlambat 3 Maret 2021 Jokowi  Cabut  Ketentuan soal Investasi Miras Setelah Dikritik, Pengamat: Gambaran Kekacauan  Penyusunan Perpres
Tabel 3. Analisis Framing Pan dan Kosicki Berita 1 Perangkat Framing Unit Pengamatan Hasil Pengamatan Struktur Sintaksis Judul Jokowi  Cabut  Aturan  soal  Investasi  Industri  Miras,  PKS: Tidak Ada Kata Terlambat Lead Jakarta,  Kompas.com  -  Fraksi  Partai  Keadilan  Sejahtera (PKS)  mengapresiasi  keputusan  Presiden  Joko  Widodo yang  mencabut  ketentuan  soal  investasi  industri  miras dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021. Latar informasi Penolakan  Fraksi  PKS  atas  ketentuan  soal  investasi  miras merupakan  upaya  meningkatkan  kekhilafan  pemerintah yang  salah  dalam  perspektif  Pancasila,  UUD  1945,  dan pertimbangan moral semua agama di Indonesia. Kutipan Jazuli  Juwaini,  Anggota  Komisi  I  DPR  dan  Ketua  Fraksi PKS
“Tidak  ada  kata  terlambat  untuk  mengoreksi kebijakan pemerintah yang menyalahi dasar negara dan kostitusi,”
“Kita  ingin  menjaga  generasi  bangsa  Indonesia
sehat fisik, pikiran, mental, dan spiritual. Sementara miras jelas merusak itu semua serta menjadi faktor utama kriminalitas dan gangguan kamtibnas,”
Presiden Joko Widodo
“Bersama  ini  saya  sampaikan,  saya  putuskan lampiran  Perpres  terkait  pembukaan  investasi  baru dalam  industri  miras  yang  mengandung  alkohol
saya nyatakan dicabut,” Pernyataan/ Opini Tidak ada opini dari wartawan, hanya pernyataan dari Jazuli Juwaini, Anggota Komisi I DPR dan Ketua Fraksi PKS dan Presiden Joko Widodo. Penutup Sebelumnya,  industri  minuman  keras  masuk  kategori bidang  usaha  tertutup  yang  akhirnya  ditetapkan  sebagai draft positif investasi (DPI). Struktur Skrip What Kebijakan Perintah harus menimbang nilai Pancasila, UUD 1945  dan  pertimbangan  moral  semua  agama  di  Indonesia. Kebijakan  yang  menyalahi  dasar  negara  dan  konstitusi belum terlambat untuk dikoreksi. Where Jakarta When Selasa, 2 Maret 2021 Who Jazuli Juwaini, Ketua Fraksi PKS Why Penolakan Fraksi PKS atas ketentuan soal investasi industri miras merupakan upaya meningkatkan kekhilafan pemerintah  yang  salah  dalam  perspektif  Pancasila,  UUD 1945, dan pertimbangan moral semua agama di Indonesia.
How Maka  ia  pun  berharap  pencabutan  aturan  tersebut  menjadi pelajaran bagi pemerintah dan siapapun yang berkuasa agar jangan  membuka  investasi  dan  industri  miras  karena kepentingan ekonomi. Struktur Tematik Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan
antar kalimat
Paragraf diawali dengan apresiasi dari Fraksi PKS terhadap keputusan  Presiden  Jokowi  yang  mencabut  ketentuan  soal investasi miras dalam Perpres 10/2021. Paragraf selanjutnya yaitu harapan Jazuli Juwaini bahwa ke depannya kebijakan pemerintah dalam urusan investasi benar-benar menimbang nilai-nilai  Pancasila,  UUD  1945,  moral  agama,  dan  masa depan  generasi  bangsa.  Paragraf  selanjutnya  menyatakan
bahwa  penolakan  Fraksi  PKS  atas  ketentuan  soal  investasi miras  adalah  upaya  meningkatkan  kekhilafan  pemerintah yang  salah.  Paragraf  berikutnya  yaitu  masuknya  industri miras  akan  menimbulkan  mudarat.  Paragraf  berikutnya menyatakan  bahwa  Anggota  Komisi  I  DPR  berharap pencabutan itu menjadi pelajaran bagi pemerintah.
Struktur Retoris Kata, Idiom, Gambar/Foto, Grafik Penggunaan  kata  “tidak  ada  kata  terlambat”  dan  “jangan sekali-kali’ dalam pernyataan Jazuli Juwaini.
Sintaksis. Dalam berita ini, judul/ headline yang digunakan yakni “Jokowi Cabut Aturan soal  Investasi  Industri  Miras,  PKS:  Tidak  Ada  Kata  Terlambat”.  Melalui  penggunaan headline ini, wartawan berupaya menggiring pembaca untuk mengetahui fakta dibalik penyantuman kata “Tidak  Ada  Kata  Terlambat”  pada headline tersebut.  Dari headline ini,  dapat  diketahui  cara wartawan menyusun fakta disini dilihat dari pemilihan judul, dimana penggunaan tanda baca (:) dimaksudkan  bahwa  judul  berita  tersebut  menggunakan  pernyataan  narasumber. Lead berita menyatakan  bahwa  Fraksi  Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS)  mengapresiasi  terhadap  keputusan Presiden Joko Widodo yang mencabut ketentuan terkait investasi miras dalam Perpres Nomor 10 Tahun  2021  menggambarkan  pandangan  yang  positif  dengan  keputusan  pencabutan  oleh Presiden  Jokowi.  Terlihat  bahwa lead ini  kurang  menjabarkan headine di  berita  ini.  Latar informasi  dalam  berita  menyatakan  bahwa  penolakan  Fraksi  PKS  atas  ketentuan  soal  investasi miras merupakan upaya agar pemerintah tidak menyalahi kebijakan dalam perspektif Pancasila, UUD  1945,  dan  pertimbangan  moral  semua  agama  di  Indonesia.  Pemilihan  Anggota  Komisi  I DPR dan Ketua Fraksi PKS, Jazilul Juwaini sebagai narasumber utama dalam berita menyiratkan bahwa  ada  kecenderungan  wartawan  untuk  mendukung  pernyataan  dari  Jazilul  Juwaini  yang menyatakan  sebuah  kebijakan  pemerintah  yang  menyalahi  dasar  negara  dan  konstitusi,  tidak akan  terlambat  untuk  dikoreksi.  Selain  itu,  pencabutan  lampiran  III  Perpres  10/2021  ini merupakan  salah  satu  akibat  dari  kebijakan  yang  dianggap  telah  menyalahi  dasar  negara  dan konstitusi. Adapun pernyataan tambahan dari Presiden Joko Widodo merupakan pelengkap dari pernyataan Jazilul Juwaini. Dalam pernyataan tersebut Kompas.com berusaha melihat kasus dari segi hukum.
Skrip. Dalam berita ini, pola 5W+1H sudah memenuhi unsur kelengkapan berita ini. Di sini  wartawan  berupaya  menitikberatkan  pada  sebuah  kebijakan  pemerintah  yang  mana seharusnya  menimbang  nilai  Pancasila,  UUD  1945  dan  pertimbangan  moral  semua  agama  di
Indonesia.  Selain  itu  kebijakan  yang  menyalahi  dasar  negara  dan  konstitusi  belum  terlambat untuk dikoreksi. Hal ini dapat dilihat dari unsur why yakni penolakan Fraksi PKS atas ketentuan soal  investasi  industri  miras  merupakan upaya meningkatkan kekhilafan pemerintah yang salah dalam  perspektif  Pancasila,  UUD  1945,  dan  pertimbangan  moral  semua  agama  di  Indonesia. Lalu diperkuat lagi dengan unsur how yakni pencabutan aturan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi pemerintah dan siapapun yang berkuasa agar jangan membuka investasi dan industri miras karena kepentingan ekonomi.
Tematik. Struktur tematik dalam berita ini mengangkat sebuah topik mengenai harapan Fraksi  PKS  untuk  kebijakan  pemerintah  kedepannya  dan  adanya  kasus  pencabutan  perpres investasi miras dapat  dijadikan pelajaran. Dari topik  ini menunjukkan informasi  paling penting yang  ingin  disampaikan  (Sobur,  2018:75).  Hal  ini  berdasarkan  paragraf-paragraf  yang  ada  di dalam  berita.  Paragraf  diawali  dengan  apresiasi  dari  Fraksi  PKS  terhadap  keputusan  Presiden Jokowi  yang  mencabut  ketentuan  soal  investasi  miras  dalam  Perpres  10/2021.  Paragraf selanjutnya yaitu harapan Jazuli Juwaini bahwa ke depannya kebijakan pemerintah dalam urusan investasi  benar-benar  menimbang  nilai-nilai  Pancasila,  UUD  1945,  moral  agama,  dan  masa depan  generasi  bangsa.  Paragraf  selanjutnya  menyatakan  bahwa  penolakan  Fraksi  PKS  atas ketentuan  soal  investasi  miras  adalah  upaya  meningkatkan  kekhilafan  pemerintah  yang  salah. Paragraf  selanjutnya  yakni  masuknya  industri  miras  akan  menimbulkan  mudarat.  Paragraf berikutnya  menyatakan  bahwa  Anggota  Komisi  I  DPR  berharap  pencabutan  itu  menjadi pelajaran bagi pemerintah.
Aspek  koherensi  yang  dipakai  dalam  berita  ini  diantaranya  yakni  koherensi  penjelas, koherensi sebab-akibat, dan korensi pembanding. Koherensi penjelas terdapat di paragraf kesatu, dua,  tiga,  empat,  tujuh,  delapan,  dan  sepuluh.  Fraksi  PKS  mengapresiasi  keputusan  Presiden Jokowi yang mencabut ketentuan soal investasi industri miras dalam Perpres 10/2021 (paragraf ke-1).  Ketua  Fraksi  PKS  berharap,  ke  depannya  kebijakan  pemerintah  dalam  urusan  investasi benar-benar  menimbang  nilai-nilai  Pancasila,  UUD  1945,  moral  agama,  dan  masa  depan generasi  bangsa  (paragraf  ke-2).  “Tidak  ada  kata  terlambat  untuk  mengoreksi  kebijakan pemerintah yang menyalahi dasar negara dan kostitusi,” (paragraf ke-3). Penolakan Fraksi PKS atas ketentuan tersebut merupakan upaya meningkatka kekhilafan pemerintah yang salah dalam perspektif Pancasila, UUD 1945, dan pertimbangan moral  semua agama  di  Indonesia (paragraf ke-4).  “Kita  ingin  menjaa  generasi  bangsa  Indonesia  sehat  fisik,  pikiran,  mental,  dan  spiritual. Sementara miras jelas merusak itu semua serta menjadi faktor utama kriminalitas dan gangguan kamtibnas,”  (paragraf  ke-7).  Anggota  Komisi  I  DPR  itu  pun  berharap,  pencabutan  aturan tersebut menjadi pelajaran bagi pemerintah dan siapapun yang berkuasa agar jangan sekali-kali
membuka  investasi  dan  industri  miras  (paragraf  ke-8).  “Bersama  ini  saya  sampaikan,  saya putuskan  lampiran  Perpres  terkait  pembukaan  investasi  baru  dalam  industri  miras  yang mengandung  alkohol  saya  nyatakan  dicabut,”  (paragraf  ke-10).  Sedangkan  pada  koherensi sebab-akibat terdapat pada paragraf ke enam dan delapan. Oleh karena itu, kata Jazuli, fraksinya bersama  sejumlah  fraksi  di  DPR  mengusulkan  RUU  Larangan  Minuman  Beralkohol  dalam Prolegnas (paragraf ke-6). Anggota Komisi I DPR berharap, pencabutan aturan tersebut menjadi pelajaran  bagi  pemerintah  dan  siapapun  yang  berkuasa  agar  jangan  sekali-kali  membuka investasi  dan  industri  miras  karena  kepentingan  ekonomi.  Koherensi  pembanding  yang  dipakai terdapat di paragraf ke tujuh, yakni “Kita ingin menjaga generasi bangsa Indonesia sehat fisik, pikiraan, mental, dan spiritual. Sementara miras jelas merusak itu semua”.
Retoris. Pada  struktur  retoris,  utamanya  pada  aspek  leksikon  yakni  pilihan  yang dilakukan  secara  ideologis  untuk  menunjukkan  suatu  pemaknaan  seorang  terhadap  suatu  fakta (Eliya,  2019:42).  Aspek  leksikon  yang  digunakan  wartawan  ini  berupaya  menekankan bahwasanya  kebijakan  pemerintah  yang  menyalahi  dasar  negara  dan  kostitusi,  tidak  pernah terlambat  untuk  dikoreksi.  Hal  ini  ditunjukkan  di  paragraf  ke  tiga  yakni  “Tidak  ada  kata terlambat untuk mengoreksi kebijakan pemerintah yang menyalahi dasar negara dan konstitusi”. Berikutnya,  penggunaan  kata  “jangan  sekali-kali”  menyatakan  bahwa  pencabutan  ketentuan investasi  miras  agar  dijadikan  pelajaran  bagi  pemerintah  supaya  jangan  pernah  sedikit  pun membuka investasi dan industri minuman keras dengan alasan kepentingan ekonomi.
Tabel 4. Analisis Framing Pan dan Kosicki Berita 2 Perangkat Framing Unit Pengamatan Hasil Pengamatan Struktur Sintaksis Judul Jokowi  Cabut  Ketentuan  soal  Investasi  Miras  Setelah Dikritik,  Pengamat:  Gambaran  Kekacauan  Penyusunan Perpres Lead Jakarta, Kompas.com - Bivitri Susanti selaku pakar hukum tata  negara  mengatakan  bahwa  penyusunan  peraturan perundang-undangan  harus  partisipatif  dan  tidak  bisa dilakukan secara terburu-buru. Latar informasi Sikap  Presiden  Joko  Widodo  mencabut  ketentuan  soal investasi  miras  dalam  Perpres  Nomor  10  Tahun  2021  usai menuai  protes  menandakan  adanya  masalah  dalam  proses penyusunan perpes. Kutipan Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara
“Ya,  itu  menggambarkan  kekacauan  dalam  proses penyusunan  perpres.  Penyusunan  semua  bentuk peraturan  perundang-undangan,  termasuk  perpres, harus partisipatif. Nah ini yang tidak dilakukan oleh pemerintah karena terburu-buru,”
“Nah  hal  seperti  ini  kan  harusnya  bisa  dijelaskan pemerintah waktu proses pembentukan perpresnya, jadi clear dari awal,”
Perpres  penanaman  modal  ini  sebenarnya  biasa saja. Sejak ada UU Penanaman Modal, dulu itu ada daftar  negatif  investasi,  tapi  UU  Cipta  Kerja mengubah pola pengaturannya. Jadi bisa dijelaskan kalau mau, tapi ya buru-buru saja diubah,”
Pernyataan/ Opini Opini wartawan mengatakan: Padahal,  UU  Cipta  Kerja  memiliki  banyak peraturan turunan. Padahal  perpres  mengatur  penanaman  modal, termasuk  untuk  industri  miras  yag  masuk  dalam kategori tertentu. Penutup Pernyataan  Bivitri  Susanti  yang  mengkritik  sikap  Jokowi terkait  pencabutan  ketentuan  soal  investasi  miras  yang terkesan terburu-buru. Struktur Skrip What Pencabutan  ketentuan  soal  investasi  miras  menandakan terdapat masalah dalam proses penyusunan perpres. Where Jakarta When Rabu, 3 Maret 2021 Who Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti Why Penyusunan  semua  bentuk  peraturan  perundang-undangan, termasuk  perpres,  harus  dilakukan  secara  partisipatif.  Tapi hal  ini  tidak  dilakukan  oleh  pemerintah  karena  terburu- buru. How Pemerintah  dikejar  waktu  karena  penyusunan  Perpres Nomor  10  Tahun  2021  sebagai  turunan  UU  Cipta  Kerja harus selesai dalam tiga bulan. Struktur Tematik Paragraf, proposisi, Alinea  pertama  berisi  pernyataan  dari  Pakar  Hukum  Tata Negara, Bivitri Susanti yang menyatakan bahwa pencabutan
kalimat,
hubungan
antar kalimat
ketentuan  soal  investasi  miras  dalam  Perpres  10  Tahun 2021 menandakan adanya masalah dalam proses penyusunan perpres.
Alinea  selanjutnya  berisi  pernyataan  Bivitri  Susanti  bahwa waktu  proses  penyusunan  perpres,  harus  ada  ruang partisipasi dengan melakukan dialog.
Alinea  selanjutnya  berisi  kritikan  Bivitri  terhadap  sikap Jokowi  yang  terburu-buru  mencabut  ketentuan  soal investasi miras tanpa menjelaskan isi perpres tersebut.
Struktur Retoris Kata, Idiom, Gambar/Foto, Grafik Penggunaan kata “kekacauan” Penggunaan  kata  “dikejar”  terkait  waktu  dalam penyusunan Perpres Nomor 10 Tahun 2021 Penekanan pada gambar yang diberikan oleh Kompas.com  yakni  gambar  tangkapan  layar  Presiden Jokowi saat hadir secara virtual dalam Dies Natalies ke- 58  Universitas  Brawijaya  (UB)  yang  menjadi  gambar pendukung dalam berita.
Sintaksis. Dilihat  dari  penggunaan  judul  ini,  Kompas.com  menyiratkan  bahwa  berita diarahkan  untuk  menggambarkan  pandangan  dari  pembaca  bahwa  pencabutan  ketentuan  soal investasi  miras  ini  merupakan  suatu  bentuk  dari  penyusunan  perpres  yang  bermasalah.  Dari judul/ headline ini,  dapat  diketahui  cara  wartawan  menyusun  fakta  disini  dilihat  dari  pemilihan judul  “Jokowi  Cabut  Ketentuan  soal  Investasi  Miras  Setelah  Dikritik,  Pengamat:  Gambaran Kekacauan Penyusunan Perpres”, dimana penggunaan tanda baca (:) dimaksudkan bahwa judul berita  tersebut  menggunakan  pernyataan  narasumber.  Pada lead, berita  ini  berisi  pernyataan Bivitri Susanti yang menyatakan bahwa penyusunan suatu perundang-undangan harus dilakukan secara partisipatif dan tidak boleh terburu-buru.  Pada bagian latar informasi,  latar yang dipakai menentukan pandangan khalayak mengenai sikap Presiden Joko Widodo yang mencabut perpres usai  menuai  protes  menandakan  terdapat  masalah  dalam  proses  penyusunan  perpes.  Latar  ini dipakai  untuk  menerangkan  bahwa  proses  penyusunan  perpes  itu  bermasalah  sebab  bentuk perpres dari awal penyusunan kurang dilakukan secara partisipatif dan terburu-buru.
Dalam  kutipan  sumber,  pemilihan  Pakar  Hukum  Tata  Negara,  Bivitri  Susanti  sebagai satu-satunya  narasumber  menunjukkan  suatu  keberpihakan  wartawan.  Di  sini  pembaca  diajak memandang bahwa fenomena pencabutan investasi  miras ini sebagai  akibat bahwa penyusunan awal  perundang-undangan  ini  kurang  partisipatif  dan  terkesan  terburu-buru,  sesuai  dengan
pandangan  dari  Bivitri  Susanti.  Kutipan  pernyataan  Bivitri  sebagai  pakar  hukum  tata  negara tersebut  memperlihatkan  bahwa  pendapat  itu  mempunyai  bobot  keilmuan,  dan  didukung  oleh ahli  hukum  tata  negara  yang  berkompeten.  Melalui  kutipan  utama  Bivitri  yaitu  “Penyusunan semua bentuk peraturan perundang-undangan, termasuk perpres, harus partisipatif. Nah ini yang tidak dilakukan oleh pemerintah karena terburu-buru”. Dalam pernyataan tersebut Kompas.com berusaha melihat kasus dari segi hukum.
Skrip. Struktur  skrip  dalam  berita  ini  sudah  memenuhi  standar  penulisan  dengan 5W+1H.  Struktur  pada  berita  ini  berupaya  untuk  menyampaikan  bahwa  penyusunan  ketentuan soal investasi miras yang kurang partisipatif dan terkesan terburu-buru, menandakan ada masalah dalam  proses  penyusunan  perpres.  Ini  bisa  diketahui  melalui  aspek what ,  yakni  sikap  Presiden Joko Widodo mencabut ketentuan soal investasi industri minuman keras dalam Perpres 10 Tahun 2021  setelah  menuai  protes  dari  masyarakat  menandakan  adanya  masalah  dalam  proses penyusunan perpres. Hal ini diperkuat dengan aspek why , yang menyatakan bahwa penyusunan semua bentuk peraturan perundang-undangan, termasuk perpres harus partisipatif. Tapi hal inilah yang tidak dilakukan oleh pemerintah karena terburu-buru.
Tematik. Dari  struktur  tematik  topik  yang  diangkat  dalam  berita  ini  yaitu  tentang kritikan terhadap sikap Presiden Joko Widodo yang buru-buru mencabut ketentuan soal investasi miras  menandakan  bahwa  adanya  proses  penyusunan  perpres  yang  bermasalah.  Hal  ini  tertera dalam  alinea-alinea  yang  dipaparkan  dalam  berita.  Alinea  awal  berisi  pernyataan  dari  Pakar Hukum  Tata  Negara,  Bivitri  Susanti  yang  menyatakan  bahwa  pencabutan  ketentuan  soal investasi  miras  dalam  Perpres  10  Tahun  2021  menandakan  adanya  masalah  dalam  proses penyusunan  perpres.  Alinea  selanjutnya  berisi  pernyataan  Bivitri  Susanti  bahwa  waktu  proses penyusunan perpres, harus ada ruang partisipasi dengan melakukan dialog. Alinea terakhir berisi kritikan  Bivitri  terhadap  sikap  Jokowi  yang  terburu-buru  mencabut  ketentuan  soal  investasi miras tanpa menjelaskan isi perpres tersebut.
Dalam  berita  ini  juga  terdapat  aspek  koherensi,  yaitu  koherensi  penjelas  dan  koherensi sebab  akibat.  Koherensi  penjelas  terdapat  dalam  pernyataan  Bivitri  Susanti  yaitu  penyusunan peraturan  perundang-undangan  harus  partisipatif  dan  tidak  bisa  dilakukan  secara  terburu-buru. Selain  itu  juga  terdapat  dalam  paragraf  ke  tujuh  yaitu  padahal,  perpres  mengatur  penanaman modal,  termasuk  untuk  industri  miras  yang  masuk  kategori  tertentu.  Pada  paragraf  ke  sepuluh yaitu  Bivitri  mengkritik  sikap  Jokowi  yang  buru-buru  mencabut  ketentuan  tersebut  setelah mendapat  tekanan  dari  kelompok  Islam.  Dalam  aspek  koherensi  sebab-akibat  terdapat  dalam pernyataan “Nah, ini yang tidak dilakukan oleh pemerintah karena terburu-buru”. Selain itu juga terdapat  di  paragraf  ke  empat  yakni  pemerintah  dikejar  waktu  karena  penyusunan  perpres
sebagai turunan UU Cipta Kerja harus selesai dalam tiga bulan. Di paragraf ke enam yakni tidak adanya dialog tercermin  dari kasus  Perpres Nomor 10 Tahun 2021. Sebab, sejumlah organisasi keagamaan  menganggap  perpres  itu  melegalkan  miras.  Adanya  koherensi  pada  beberapa paragraf  dalam  berita,  menyiratkan  bahwa  pencabutan  perpres  terkait  ketentuan  soal  investasi miras  menandakan  adanya  masalah  dalam  proses  penyusunan  perpres  karena  pemerintah terburu-buru dan tidak dilakukan dialog pada awal penyusunan perpres.
Retoris. Penggunaa  kata  “kekacauan”  dalam  berita  ini  menandakan  bahwa  pencabutan lampiran  perpres  investasi  miras  ini  sebab  adanya  proses  penyusunan  perpres  ini  tidak  beres. Penggunaan kata “dikejar” mengindikasikan waktu dalam penyusunan Perpres Nomor 10 Tahun 2021 terkesan terburu-buru sebab waktu penyusunan harus selesai dalam kurun waktu tiga bulan. Penekanan  pada  gambar  pendukung  dalam  berita  yang  diberikan  oleh  Kompas.com  yakni gambar  tangkapan  layar  Presiden  Jokowi  saat  hadir  secara  virtual  dalam  Dies  Natalies  ke-58 Universitas  Brawijaya  (UB)  terkesan  kurang  mendukung  terhadap  apa  isi  dari  keseluruhan berita, yaitu terkait pernyataan dari Bivitri Susanti selaku pakar hukum tata negara.

## 3. Framing Pemberitaan Pencabutan Investasi Miras dalam Perpres 10/2021 pada Liputan6.com
Berikut merupakan daftar berita yang akan dianalisis dari Liputan6.com:
Tabel 5. Pemberitaan Pencabutan Investasi Miras dalam Perpres 10/2021 pada Liputan6.com
Tanggal Berita
Jam Judul Berita 2 Maret 2021 Muhammadiyah  Sambut Baik  Langkah  Jokowi Cabut  Lampiran  Perpres Investasi Miras 3 Maret 2021 Jokowi  Cabut  Lampiran Perpres Miras, Ini Tanggapan Anggota DPR Dari PKS Tabel 6. Analisis Framing Pan dan Kosicki Berita 3 Perangkat Framing Unit Pengamatan Hasil Pengamatan Struktur Sintaksis Judul Muhammadiyah  Sambut  Baik  Langkah  Jokowi  Cabut
Lampiran Perpres Investasi Miras Lead Liputan6.com, Jakarta - Pengurus Pusat (PP)
Muhammadiyah  menyambut  baik  keputusan  Presiden Jokowi mencabut aturan mengenai investasi industri miras yang  tercantum  dalam  lampiran  Peraturan  Presiden (Perpres)  Nomor  10  Tahun  2021  tentang  Bidang  Usaha Penanaman Modal. Latar informasi Ketua  PP  Muhammadiyah  Anwar  Abbas  mengatakan bahwa,  asumsinya  selama  ini  yang  menganggap  bahwa pemerintah  tak  mendengar  masukan  sejumlah  pihak terbantahkan. Kutipan Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas
“Jadi  asumsi  kita selama  ini  yang  mengangap pemerintah  tak  mendengar  suara  masyarakat  ya sudah terbantah. Sikap yang saya terus terang saja sangat memuji ya, ”
“ Sebuah  keputusan  yang  sangat  sesuai  ya  dengan Pancasila dan UUD 1945. Jadi bagi saya ini adalah sebuah  tindakan  yang  mencerminkan  kearifan  dan kebijaksanaan dari seorang presiden,”
“Sehingga  dengan  demikian  persatuan  dan kesatuan  di  antara  kita  tetap  terjaga  dan terpelihara.  Sehingga  kita  bisa  kompak  sebagai bangsa untuk mengisi pembangunan dan menghadapi  masalah  yang  sekarang  sedang dihadapi,  yaitu  Covid-19 dan krisis ekonomi yang sedang kita hadapi,”
“Ini sisi dan dimensi nya ada sisi agama, kesehatan, kemudian  sosiologis  yak  arena  orang-orang  yang minum  ini  suka  melakukan  tindak  kekerasan  ini. Jadi  akan  merusak  kehidupan  rumah  tangga, kehidupan masyarakat ya. Kemudian juga dari sisi ekonominya,”
“Sehingga  akhirnya  mereka  t idak  bisa  memenuhi kebutuhan  pokok,  akhirnya  sakit  kan,  enggak sehat”.
Pernyataan/ Opini Tidak  ada  opini  dari  wartawan,  hanya  pernyataan  dari Anwar Abbas. Penutup Pernyataan  Anwar  Abbas  mengenai  kalanagan  lapisan bawah  yang  suka  mabuk-mabukan  tidak  bisa  memenuhi kebutuhan pokok, akhirnya sakit, tidak sehat. Struktur Skrip What Keputusan  Presiden  Joko  Widodo  mencabut  lampiran perpres investasi miras dianggap tepat dan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Where Jakarta When Selasa, 2 Maret 2021 Who Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas Why Menurut Anwar Abbas, keputusan Jokowi mencabut aturan terkait  investasi  miras  dianggap  sejalan  dengan  nilai-nilai Pancasila. How Sebuah keputusan yang sangat sesuai dengan Pancasila dan UUD  1945.  Jadi menurut Anwar  Abbas  ini  adalah  sebuah tindakan  yang  mencerminkan  kearifan  dan  kebijaksanaan dari serang presiden. Struktur Tematik Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat Di  dalam  berita  ini  mengangkat  dua  tema  besar  yakni pertama,  mengenai  keputusan  Presiden  Joko  Widodo mencabut lampiran perpres investasi miras dianggap tepat dan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Tema kedua yakni mengenai  bahaya  miras  tidak  hanya  dilihat  dari  sudut pandang agama.
Struktur Retoris Kata, Idiom, Gambar/Foto, Grafik Pe nggunaan kata “terbantahkan” “t epat ” dan “sejalan”.
Sintaksis. Dari  struktur  sintaksis,  judul  dan lead pada  berita  menggambarkan  PP Muhammadiyah menyambut baik keputusan Presiden Jokowi mencabut aturan investasi industri miras yang tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha  Penanaman  Modal.  Hal  ini  didukung  oleh  pernyataan  Ketua  PP  Muhammadiyah Anwar Abbas yang mengatakan bahwa “Sebuah keputusan yang sangat sesuai ya dengan Pancasila dan UUD  1945.  Jadi  bagi  saya  ini  adalah  sebuah  tindakan  yang  mencerminkan  kearifan  dan kebijaksanaan  dari  seorang  presiden”.  Melalui  kutipan  Anwar  Abbas  yakni  “Ini  sisi  dan dimensinya ada sisi agama, kesehatan, kemudian sosiologis ya karena orang-orang yang minum
ini suka melakukan tindak kekerasan ini. Jadi akan merusak kehidupan rumah tangga, kehidupan masyarakat ya. Kemudian juga dari sisi ekonominya”. Dalam pernyataan tersebut Kompas.com berusaha  melihat  kasus  ini  dari  berbagai  segi,  yakni  agama,  kesehatan,  sosiologis  maupun ekonomi.
Skrip. Struktur skrip pada berita ini mengandung pola 5W+1H yang lengkap. Berita ini lebih  menekankan  terhadap  keputusan  pencabutan  lampiran  perpres  investasi  miras  dianggap tepat. Hal ini dapat diketahui dari pola what dan didukung juga dengan pola why , yakni menurut Anwar  Abbas,  keputusan  Jokowi  mencabut  aturan  terkait  investasi  miras  dianggap  sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.
Tematik. Struktur tematik dalam berita ini mengangkat dua tema besar yakni mengenai keputusan Presiden Joko Widodo mencabut lampiran perpres investasi miras dianggap tepat dan sejalan  dengan  nilai-nilai  Pancasila.  Tema  kedua  yakni  mengenai  bahaya  miras  tidak  hanya dilihat  dari  sudut  pandang  agama.  Dari  struktur  tematik,  berita  ini  hanya  mengandung  korensi penjelas dengan pemakaian kata hubung “dan”.
Retoris. Penggunaan kata “terbantahkan” dan “sejalan” dalam pernyataan Anwar Abbas mengindikasikan  bahwa  asumsi  bahwa  pemerintah  tidak  mendengar  masukan  sejumlah  pihak sudah  terjawab.  Disini  pemerintah  mendengar  masukan-masukan  yang  ada  dan  dengan  itu pencabutan aturan soal investasi miras dilakukan. Hal ini dirasa sesuai dengan tujuan dari nilai- nilai Pancasila.
Tabel 7. Analisis Framing Pan dan Kosicki Berita 4
Perangkat Framing Unit Pengamatan Hasil Pengamatan Struktur Sintaksis Judul Jokowi  Cabut  Lampiran  Perpres  Miras,  Ini  Tanggapan Anggota DPR Dari PKS Lead Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo
memutuskan  untuk  mencabut  aturan  mengenai  investasi industri  miras  yang  tercantum  dalam  lampiran  Perpres Nomor  10  Tahun  2021  tentang  Bidang  Usaha  Penanaman Modal  yang  sebelumnya  menimbulkan  penolakan  dari masyarakat. Latar informasi Presiden  Jokowi  memutuskan  mencabut  aturan  mengenai investasi  industri  miras  dalam  Perpres  Nomor  10  Tahun 2021.
Kutipan
Anggota Komisi IX DPR RI sekaligus Wakil Ketua F-PKS DPR RI, Netty Prasetiyani Aher
“Jika ingin rakyat selamat, aturan investasi industri miras  memang  harus  dicabut.  Melindungi  dan memberikan  jaminan  kesehatan  rakyat  merupakan amanah kostitusi pada pemerintah. Implementasinya dengan memastikan barang konsumsi  yang  diproduksi  dan  beredar  merupakan barang baik, berkualitas dan halal,”
“Apa  jadinya  jika  pemerintah  melegalkan  industri miras  yang  jelas  buruk  bagi  umat  Islam  yang mayoritas di negeri ini,”
Rilis  Kemenkes  menyebutkan  10  dampak  negatif miras  bagi  kesehatan  yang  artinya  masyarakat diminta  menghindari  miras.  Jadi  aneh  kan  jika malah dilegalkan dan didorong investasi industrinya,”
“Apa  sih  susahnya  melakukan  kajian,  penelitian dan  meminta  masukan  dari  tokoh  agama,  tokoh masyarakat  atau  pihak  lain  yang  terkait.  Jangan pernah  coba-coba, test  the  water ,  apalagi  tidak menelaah  dengan  teliti  setiap  kebijakan  yang dibuat.  Ini  hanya  membuat  kontra  produktif  dan menimbulkan  kegaduhan  di  masyarakat.  Jika  pola komunikasi  publik  semacam  ini  terus  dilakukan pemerintah,  jangan  salahkan  masyarakat  jika mengabaikan pemerintah,” Pernyataan/ Opini Tidak ada opini dari wartawan, hanya pernyataan dari Netty Prasetiyani Aher. Penutup Lampiran  III  Perpres  Nomor  10  Tahun  2021  diteken Presiden  Joko  Widodo  dan  mulai  berlaku  per  2  Februari 2021. Struktur Skrip What Tanggapan  anggota  DPR  dari  PKS  terhadap  pencabutan lampiran Perpres miras. Where Jakarta When Rabu, 3 Maret 2021
Who Anggota Komisi IX DPR RI sekaligus Wakil Ketua F-PKS DPR RI, Netty Prasetiyani Aher Why Anggota  Komisi  IX  DPR  RI  Netty  Prasetuyani  Aher menilai,  pencabutan  tersebut  sebagai  sikap  yang  memang harus  diambil  mengingat  kebijakan  memasukkan  miras dalam daftar positif investasi akan membahayakan rakyat. How Menurut  Wakil  F-PKS  DPR  RI  ini,  laporan  Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan, selama tahun 2016, ada sekitar 3 juta orang di dunia meninggal akibat konsumsi alkohol.  Angka  ini  setara  dengan  1  dari  20  kematian  di dunia yang disebabkan oleh konsumsi alkohol. Struktur Tematik Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat
Di  dalam  berita  ini  mengangkat  dua  tema  besar  mengenai tanggapan  anggota  DPR  yakni  pencabutan  investasi  miras merupakan  sikap  yang  memang  harus  diambil  sebab kebijakan  tersebut  membahayakan  kesehatan  rakyat  dan tidak  layak  diberlakukan.  Tema  kedua  yakni  tanggapan Netty  terkait  dilakukannya  suatu  kajian  dan  penelitian sebelum membuat sebuah kebijakan. Struktur Retoris Kata, Idiom, Gambar/Foto, Grafik Penggunaan  kata  “jangan  coba-coba”  dan  unsur  grafis berupa pemakaian huruf miring “ test the water ”.
Elemen  grafis  dalam  gambar  pendukung  berupa  foto presiden Joko Widodo  saat  menyampaikan  ucapan selamat kepada NU di peringatan harlah ke-95.
Sintaksis. Dilihat  dari  penggunaan  judul,  Liputan6.com  berupaya  menggiring  pembaca untuk  mengetahui  bagaimana  tanggapan  dari  anggota  DPR  terkait  kasus  pencabutan  ivestasi miras  di  dalam  berita  ini.  Pada lead, berita  ini  berisi  keputusan  Presiden  Joko  Widodo  untuk mencabut  aturan  mengenai  investasi  industri  miras  yang  tercantum  dalam  lampiran  Perpres Nomor  10  Tahun  2021  yang  sebelumnya  menimbulkan  penolakan  dari  masyarakat.  Melalui kutipan  sumber  utama  Netty  Prasetiyani  Aher  yaitu  “Rilis  Kemenkes  menyebutkan  10  dampak negatif  miras  bagi  kesehatan  yang  artinya  masyarakat  diminta  menghindari  miras”.  Dalam pernyataan tersebut Liputan6.com berusaha melihat kasus dari segi kesehatan.
Skrip. Struktur skrip pada berita ini mengandung pola 5W+1H yang lengkap. Berita ini lebih  menekankan  terhadap  tanggapan  anggota  DPR  dari  PKS  terhadap  pencabutan  lampiran Perpres miras, hal ini dapat diketahui dari pola what dan didukung juga dengan pola why , yakni Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetuyani Aher menilai, pencabutan tersebut sebagai sikap
yang  memang  harus  diambil  mengingat  kebijakan  memasukkan  miras  dalam  daftar  positif investasi akan membahayakan rakyat.
Tematik. Struktur  tematik  dalam  berita  ini  mengangkat  dua  tema  besar  mengenai tanggapan anggota DPR yakni pencabutan investasi miras merupakan sikap yang memang harus diambil sebab kebijakan tersebut membahayakan kesehatan rakyat dan tidak layak diberlakukan. Tema  kedua  yakni  tanggapan  Netty  terkait  dilakukannya  suatu  kajian  dan  penelitian  sebelum membuat  sebuah  kebijakan.  Dari  struktur  tematik,  berita  ini  hanya  mengandung  koherensi penjelas.  Pada  paragraf  pertama  terkandung  aspek  koherensi  penjelas  yakni  Presiden  Jokowi memutuskan mencabut aturan mengenai investasi industri miras yang tercantum dalam lampiran Perpres  Nomor  10  Tahun  2021  yang  sebelumnya  menimbulkan  penolakan  dari  masyarakat. Paragraf  kedua  berisi  anggota  Komisi  IX  DPR  RI  Netty  Prasetiyani  Aher  menilai,  pencabutan tersebut sebagai sikap yang memang harus diambil. Paragraf ketiga menyatakan bahwa Menurut Wakil  Ketua  F-PKS  DPR  RI  ini,  laporan  Organisasi  Kesehatan  Dunia  (WHO)  menyebutkan, selama tahun 2016 ada sekitar 3 juta orang di dunia meninggal akibat konsumsi alkohol. Angka ini setara dengan 1 dari 20 kematian di dunia yang disebabkan oleh konsumsi alkohol.
Retoris. Penggunaan  kata  “jangan  coba-coba”  secara  tidak  langsung  ingin  menekankan bahwa kebijakan yang dibuat harus berdasarkan suatu kajian penelitian dan memiliki suatu dasar dalam memutuskan kebijakan. Berikutnya pemakaian unsur grafis berupa huruf miring “ test the water ”  alias  “ngetes  air”  merupakan  istilah  untuk  memancing  reaksi  publik  sebelum dikeluarkannya suatu kebijakan. Pemakaian idiom tersebut ingin mengungkapkan bahwa apabila kebijakan  investasi  miras  terealisasikan  maka  seluruh  masyarakat  diam  dan  menerimanya, sedangkan  jika  kebijakan  tersebut  menimbulkan  reaksi  yang  besar  maka  masyarakat  akan memperotesnya. Dalam pernyataan ini mengindikasikan bahwasanya sebuah kebijakan itu tidak boleh  dibuat  untuk  memancing  reaksi  publik  yang  berlebihan,  utamanya  pada  kasus  kebijakan soal  investasi  miras  ini.  Tujuan  dari  pemakaian  unsur  grafis  adalah  untuk  mendukung  arti penting  dari  suatu  pesan  dan  dipandang  penting  oleh  komunikator  agar  khalayak  menaruh perhatian  lebih  pada  bagian  tersebut  (Eriyanto,  2015:  306).  Pada  bagian  elemen  grafis  yang digunakan  dalam  berita  yakni  menggunakan  gambar  pendukung  berupa  foto  presiden  Joko Widodo saat menyampaikan ucapan selamat kepada NU di peringatan harlah ke-95. Pemakaian gambar  ini  kurang  mendukung  atas  berita  yang  disajikan  yaitu  mengenai  tanggapan  anggota DPR  dari  PKS.  Alangkah  baiknya,  antara  berita  yang  diangkat  dengan  gambar  pendukung memiliki kesesuaian.
d. Perbandingan  Framing  Pemberitaan  Pencabutan  Investasi  Miras  Oleh  Presiden Jokowi Dalam Perpres 10/2021
Suatu  berita  online  pada  masing-masing  media  pasti  memiliki framing ,  sebab framing merupakan  suatu  cara  yang  digunakan  untuk  membingkai  setiap  pemberitaan  dan  merupakan aspek penting yang tidak terpisahkan dalam jurnalistik. Berdasarkan hasil analisis menggunakan ke  empat  struktur  analisis  framing  Zhongdhang  Pan  dan  Gerald  M.  Kosicki,  yakni sintaksis, skrip, tematik , dan retoris , peneliti menemukan adanya perbedaan framing dalam pembingkaian berita  pada  masing-masing  media  dalam  memberitakan  suatu  kasus  pencabutan  investasi  miras oleh  Presiden  Jokowi  dalam  Perpres  10/2021  ini.  Adapun  hasil  perbandingan framing yang dijumpai peneliti, berdasarkan ke empat struktur analisis framing adalah sebagai berikut:
Tabel 8 . Perbandingan Framing Pemberitaan Pencabutan Investasi Miras dalam Perpres 10/2021 pada Media Kompas.com dan Liputan6.com
Kompas.com Liputan6.com Struktur Sintaksis Dari  struktur  sintaksis,  dapat  dilihat bahwa  pemberitaan  di  Kompas.com lebih  menekankan  kritikan  terhadap pencabutan  miras  ini.  Pemakaian headline dan lead pada  ke  tiga berita,  secara  keseluruhan  telah sesuai. Lead nampak  menjabarkan headline .
Sedangkan pada pemakaian  kutipan  sumber,  terlihat disini bahwa Kompas.com memihak terhadap  pemakaian  satu-satunya
narasumber  di  tiap  berita  yang ditulis.
Stuktur  sintaksis,  dari  ke  tiga  berita  yang dianalisis,  ditemukan  bahwa  antara lead dan headline kurang  sesuai. Lead kurang menjabarkan headline .  Dapat  dilihat, bahwa  Liputan6.com  lebih  menekankan bahwa  pencabutan  ini  tepat  dan  sesuai dengan Pancasila.
Sedangkan  pemakaian  kutipan  sumber, terlihat  bahwa  Liputan6.com  juga  terlihat memakai satu narasumber di tiap pemberitaannya. Struktur Skrip Dari  struktur  skrip,  Kompas.com jika dilihat dari pola 5W+1H semua berita  telah  lengkap  dan  memenuhi standar  penulisan.  Unsur  yang paling  menonjol  dari  ke  tiga  berita adalah  pola what dan why yang
membuat pembaca dapat menyimpulkan apa isi dari berita.
Struktur skrip dalam pemberitaan Liputan6.com terlihat juga sudah memenuhi pola 5W+1H secara lengkap.
Struktur Tematik
Pemberitaan  yang  diambil  oleh Kompas.com  merupakan  saran  dan kritik yang berasal dari narasumber. Pemberitaan yang diambil oleh Liputan6.com  merupakan  tanggapan  dan saran yang berasal dari narasumber. Struktur Retoris Kompas.com cenderung menganggap  bahwa  pencabutan  ini kurang  sesuai prosedur, sebab setelah  mendapat  tekanan  dari berbagai kalangan, buru-buru dilakukan pencabutan. Liputan6.com  cenderung  menilai  bahwa pencabutan  ini  tepat  dan  sesuai  dengan nilai-nilai Pancasila. Disisi lain, pencabutan  di  sini  juga  dianggap  sebagai keputusan atau sikap yang memang harus diambil.
Selain  perbandingan  dari  sisi  struktur  analisis  framing,  dari  paparan  perbandingan framing di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  Kompas.com  dan  Liputan6.com  juga  memiliki perbedaan  cara  pandang  atau  pemaknaan  tersendiri  di  tiap  pemberitaannya.  Dari  keseluruhan berita yang dianalisis, nampak bahwa berita ke 1  dan 2 pada Kompas.com  mem- framing kasus pencabutan  ini  dari  perspektif  hukum  dengan  mengambil  satu  narasumber  di  tiap pemberitaannya  seperti  Pakar  Hukum  Tata  Negara  dan  Ketua  Fraksi  PKS.  Sementara pemberitaan  di  Liputan6.com  mem- framing kasus  ini  dari  berbagai  perspektif,  diantaranya agama,  kesehatan,  sosiologis  maupun  ekonomi,  dengan  memakai  satu  narasumber  di  tiap pemberitaannya  seperti  Ketua  PP  Muhammadiyah  dan  Anggota  Komisi  IX  DPR  RI  sekaligus Wakil  Ketua  F-PKS  DPR  RI.  Kompas.com  lebih  kritis  dengan  menekankan  kritikan  dan  saran terhadap pencabutan aturan soal investasi miras di Lampiran III Perpres Nomor 10 Tahun 2021. Disini  Kompas  terlihat  menggunakan  tanggapan  dari  narasumber  di  tiap  judul  beritanya. Sementara  Liputan6.com  terlihat  lebih  menekankan  tanggapan  dan  saran  terkait  adanya pencabutan  ini.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  beberapa  pernyataan  dari  narasumber  yang  ada  di beritanya.
Perbandingan framing Kompas.com dan Liputan6.com selanjutnya juga terlihat dari cara mengemas suatu berita dengan kasus yang sama. Keseluruhan berita di Kompas.com yang telah dianalisis  cenderung  menganggap  bahwa  pencabutan  ini  kurang  sesuai  prosedur,  sebab  setelah mendapat tekanan dari berbagai kalangan, buru-buru dilakukan pencabutan, yang harusnya bisa dijelaskan  terlebih  dahulu  sebelum  dicabut.  Pencabutan  Perpres  ini  supaya  dijadikan  pelajaran dan  koreksi  agar  tidak  membuat  suatu  kebijakan  yang  menyalahi  dasar  negara  dan  konstitusi. Sementara  semua  berita  di  Liputan6.com  yang  telah  dianalisis  cenderung  menilai  bahwa pencabutan ini tepat dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

## KESIMPULAN
Dari  hasil  analisis framing di  media  Kompas.com  dan  Liputan6.com  dengan menggunakan  model  Zhongdang  Pan  dan  Gerald  M.  Kosicki  pada  teks  berita  mengenai pencabutan  investasi  miras  oleh  Presiden  Jokowi  dalam  Perpres  10/2021,  menghasilkan: pertama ,  konstruksi  realitas  pemberitaan  yang  dibangun  oleh  Kompas.com  dengan menggunakan framing : sintaksis,  skrip,  tematik dan retoris terkait  kasus  pencabutan  investasi miras  oleh  Presiden  Jokowi  dalam  Perpres  10/2021  yakni  menekankan  pada  beberapa  aspek: pertama,  pemilihan  sumber  berita.  Disini  terlihat  bahwa  Kompas.com  memihak  terhadap pemakaian satu-satunya narasumber di tiap berita yang ditulis. Kedua, kutipan dari sumber berita yang  dipakai  antara  lain  Pakar  Hukum  Tata  Negara  dan  Ketua  Fraksi  PKS.  Ketiga,  dari  pola 5W+1H  semua  berita  telah  lengkap  dan  memenuhi  standar  penulisan.  Unsur  yang  paling menonjol  dari  ke  tiga  berita  adalah  pola what dan why yang  membuat  pembaca  dapat menyimpulkan  apa  isi  dari  berita. Kedua ,  konstruksi  realitas  pemberitaan  yang  dibangun  oleh Liputan6.com  dengan  menggunakan framing : sintaksis,  skrip,  tematik dan retoris terkait  kasus pencabutan investasi miras oleh Presiden Jokowi dalam Perpres 10/2021 yakni menekankan pada beberapa aspek: pertama, lead dan headline kurang sesuai. Lead kurang menjabarkan headline . Kedua,  kutipan  dari  sumber  berita  yang  dipakai  antara  lain  Ketua  PP  Muhammadiyah  dan Anggota Komisi IX DPR RI sekaligus Wakil Ketua F-PKS DPR RI.
Sementara  berdasarkan  hasil  analisis,  perbandingan framing dari  kedua  media  yakni Kompas.com  dan  Liputan6.com  dapat  dilihat  bahwa  keseluruhan  berita  di  Kompas.com  mem- framing kasus  pencabutan  ini  dari  perspektif  hukum.  Kompas.com  lebih  kritis  dengan menekankan  kritikan  terhadap  pencabutan  aturan  soal  investasi  miras  di  Lampiran  III  Perpres Nomor  10  Tahun  2021.  Kompas.com  cenderung  menganggap  bahwa  pencabutan  ini  kurang sesuai  prosedur,  sebab  setelah  mendapat  tekanan  dari  berbagai  kalangan,  buru-buru  dilakukan pencabutan,  yang  harusnya  bisa  dijelaskan  terlebih  dahulu  sebelum  dicabut.  Sementara  itu, Liputan6.com  mem- framing kasus  ini  dari  berbagai  perspektif,  diantaranya  agama,  kesehatan, sosiologis  maupun  ekonomi.  Liputan6.com  terlihat  lebih  menekankan  tanggapan  dan  saran terkait adanya pencabutan ini. Liputan6.com cenderung menilai bahwa pencabutan ini tepat dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Maka,  berdasarkan  hasil  penelitian  ini,  peneliti  ingin  memberikan  saran  kepada  peneliti selanjutnya  supaya  dapat  melakukan  tinjauan  yang  lebih  dalam  mengenai  analisis  framing  di media online dengan analisis yang lebih serius. Analisis framing sangat penting untuk diketahui dan dipahami, sebab kita akan mengetahui bagaimana tiap media memberitakan sebuah peritiwa dengan  membingkai  kasus  yang  sama  namun  ditampilkan  secara  berbeda.  Dengan  analisis
framing  juga  dapat  kita  ketahui  hal-hal  yang  ditonjolkan  pada  pemberitaan  sebuah  peristiwa  di masing-masing media online.

## REFERENSI
Ahmat,  A.  B.,  &  Tahrir,  A.  H.  (2017).  Pemberitaan  Fatwa  Mui  Tentang  Atribut  Keagamaan Non-Muslim  di  Detik.com  dan  Republika.co.id. Jurnal  Mediakita:  Jurnal  Komunikasi  dan Penyiaran Islam , 1 (1), 4.
Anggara, Sahya. (2014). Kebijakan Publik . CV. Pustaka Setia.
Bayquni.  (2018).  Partisipasi  Khalayak  Media  Online  Terhadap  Liptan6.com  Dalam Memenangkan Persaingan Industri Media Massa Di Indonesia. Jurnal Pustaka Komunikasi , 1 (2), 7–9.
Choiri,  Umar  Sidiq  dan  Moch.  Miftachul.  (2019). Metode  Penelitian  Kualitatif  di  Bidang Pendidikan (A. Mujahidin (ed.)). CV. Nata Karya.
Detik.com.  (2021). Kontroversi  Lampiran  Investasi  Miras:  Pembuatan  Hingga  Pencabutan .  3 Maret. https://news.detik.com/berita/d-5478623/kontroversi-lampiran-investasi-miras- pembuatan-hingga-pencabutan
Eliya. (2019). Framing: Jurus Slick Menjebak Pembaca . PT. Lontar Digital Asia.
Eriyanto. (2015). Analisis Framing Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media . LKiS Yogyakarta.
Hernikawati,  Dewi.  (2016).  Analisis  Popularitas  Website  Tingkat  Kementerian. Jurnal Masyarakat Telematika Dan Informasi , 7 (2), 2.
Iswahyudi, Udin Safala, D. A. A. (2021). Deradicalization of the Idea of An Indonesian Islamic State Through the Website. Dialogia: Jurnal Studi Islam Dan Sosial , 19 (1), 6.
ITB, Yayasan Pembina Masjid Salman. (2021). Kekuatan Opini Publik dan Pencabutan Perpres Miras .
https://salmanitb.com/artikel/kekuatan_opini_publik_dan_pencabutan_perpres_miras Juniari, Eri Hariyanto dan Desak Ketut. (2019). Komunikasi Publik di Era Industri 4.0: Memetik Pelajaran dari Strategi Komunikasi Utang Pemerintah . Jualinbukumu.
Kresno,  Slamet  Dodi.  (2014).  Konstruksi  Sosial  Pemberitaan  Kasus  Simulator  SIM  di  Media Online Kompas.com. Jurnal The Messenger , 6 (1), 3–4.
Kumparan.com.  (2021). Hujan  Kritik  yang  Bikin  Izin  Investasi  Miras  dari  Jokowi  Akhirnya Dicabut .  3  Maret. https://kumparan.com/kumparannews/hujan-kritik-yang-bikin-izin-
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
investasi-miras-dari-jokowi-akhirnya-dicabut-1vHI1pkGNGH
Mustika, Rieka. (2017). Analisis Framing Pemberitaan Media Online mengenai Kasus Pedofilia di Akun Facebook. Jurnal Penelitian Komunikasi , 20 (2), 2–3.
Prabowo,  Galih  Akbar.  (2021).  Analisis  Framing  Pemberitaan  Tes  Wawasan  Kebangsaan Pegawai KPK di Media Viva.co.id. FICOSIS , 1(1), 5.
Setiawan,  Noval.  (2021).  Analisis  Framing  Pemberitaan  Siluet  Pinokio  Jokowi  Pada  Media Online Detik.Com . Jurnal Mediakita : Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam , 5(1), 2.
Sinaga,  Kumala  Citra  Somara.  (2016).  Analisis  Framing  Pemberitaan  Bom  Sarinah  Di Kompas.Com Dan Merdeka.Com. JOM FISIP , 3 (2), 6.
Sobur,  Alex.  (2018). Analisis  Teks  Media  Suatu  Pengantar  Untuk  Analisis  Wacana,  Analisis Semiotik, dan Analisis Framing . PT Remaja Rosdakarya.
Taufiqurokhman.  (2014). Kebijakan  Publik  Pendelegasian  Tanggungjawab  Negara  Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan (Issue 1993). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).
Yunus, M. (2019). Framing Analysis Pemberitaan Aksi Penembakan Muslim Christchurch New Zealand  Di  Media  Online  BBC. Jurnal  Mediakita:  Jurnal  Komunikasi  dan  Penyiaran Islam , 3 (2), 4.
Yunus, Syarifudin. (2010). Jurnalistik Terapan . Ghalia Indonesia.