Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Perubahan Iklim ….                               Rusmadi Rusmadi Rusmadi Rusmadi SAWWA – Volume 12, Nomor 1, Oktober 2016 91

## PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM KEBIJAKAN PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA
Rusmadi Rusmadi Rusmadi
Rusmadi
Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang
e-mail: rusmadi1001@yahoo.com

## Abstrak
Perubahan iklim menjadi persoalan serius yang dihadapi oleh masya- rakat global saat ini. Persoalan yang muncul tidak hanya menyangkut keberlanjutan  lingkungan,  tetapi  juga  sosial,  seperti  ketidakadilan gender. Penyebanya, karena perubahan iklim dirasakan berbeda dam- paknya  antara  laki-laki  dan perempuan.  Perempuan  dan  anak-anak adalah  kelompok  yang  paling  rentan  pada  saat  terpapar  dampak perubahan  iklim.  Pada  saat  yang  sama,  perempuan  tidak memiliki kapasitas  adaptasi  yang  cukup  perempuan  dalam  menghadapi  ben- cana  iklim  akibat  minimnya  akses,  control,  dan  partisipasi  dalam kebijakan  perubahan  iklim.  Tulisan  ini  menyajikan  pentingnya pengarusutamaan  gender  (PUG)  dalam  kebijakan  perubahan  iklim. Melalui  PUG,  dimaksudkan  agar  perempuan  tidak  mengalami  ke- rentanan  lebih  akibat  kebijakan  perubahan  iklim  yang  kurang  res- ponsif gender. Pada saat yang sama, juga akan meningkatkan kualitas kebijakan perubahan iklim, baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal.  Semakin  tinggi  level  kesadaran  gender  yang  dimiliki,  maka semakin  tinggi  pula  kualitas  kebijakan  perubahan  iklim  yang  di- hasilkan.
Kata Kunci: perubahan iklim; kebijakan; pengarusutamaan gender (PUG)

## A. A.
A. A.     Pendahuluan
Pendahuluan

## Pendahuluan Pendahuluan
Persoalan kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan merupakan isu hangat  dunia  modern.  Sejak  abad  XX,  hampir  seluruh  penduduk  dunia dihadapkan  pada kenyataan munculnya kerusakan lingkungan  akibat per- ubahan  iklim  seperti  banjir,  kekeringan,  banjir,  kekeringan,  dan  juga  ke- berlanjutan  penghidupan  masyarakat.  Bahkan,  proliferasi  kerusakan  ling- kungan  akibat  perubahan  iklim  telah  mencapai  batas-batas  toleransi  dan kemampuan adaptasi lingkungan karena dampaknya yang tidak lagi sebatas lokal, melainkan bersifat global.
Rusmadi Rusmadi Rusmadi Rusmadi                               Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Perubahan Iklim ….
SAWWA – Volume 12, Nomor 1, Oktober 2016 92
Pada saat paparan dampak perubahan iklim memasuki suatu wilayah yang dihuni oleh masyarakat, maka mendudukkan perubahan iklim dalam perspektif  sosiologis  menjadi  penting,  termasuk  perspektif  gender,  karena pada kenyataanya perubahan iklim tidak hadir pada ruang kosong, melain- kan hadir di tengah ruang sosiologis dan politis yang di dalamnya terdapat relasi gender. Dengan demikian, kita tidak bisa mengabaikan interplay antar keduanya (gender dan perubahan iklim). Pada konteks dimana telah terjadi relasi gender yang timpang, maka perubahan iklim akan dirasakan berbeda dampaknya  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Pada  konteks  dimana  telah terjadi relasi  gender  yang  timpang, maka  perubahan iklim  akan  dirasakan berbeda  dampaknya  antara  laki-laki  dan  perempuan. 1 United  Nation Habitat  (UN  Habitat),  juga  menyebutkan  bahwa  pada  kondisi  terpapar dampak  perubahan  iklim,  maka  dampaknya  dirasakan  berbeda  untuk masing-masing  kelompok,  seperti  misalnya  kelompok  minoritas  yang  ter- pinggirkan,  laki-laki  dan  perempuan  (relasi  gender),  orang  tua  dan  anak- anak.  Hal  ini  disebabkan  antara  laki-laki  dan  perempuan  memiliki  peran yang  berbeda  di  dalam  keluarga,  dan  memiliki  persepsi  yang  berbeda tentang bencana. 2
Laporan KIARA dan Climate Justice menyebutkan bahwa pada saat terpapar  dampak  perubahan  iklim,  perempuan  akan  menanggung  beban ganda. Di beberapa wilayah pesisir misalnya, selain bertanggungjawab pada urusan domestik, perempuan juga menjadi tumpuan dan bertanggungjawab terhadap  ekonomi  rumah  tangga  dengan  membantu  suami  untuk  mem- peroleh  pendapatan  tambahan.  Perubahan  cuaca  ekstrim  telah  membuat banyak penurunan penghasilan nelayan, sehingga perempuan menjadi ikut membantu  memikul  beban  laki-laki.Bagi  perempuan  di  kawasan  pesisir, perubahan iklim menyebabkan meningkatnya curah waktu terhadap beban pekerjaan domestik akibat hasil tangakapan ikan suaminya mengalami pe- nurunan.  Akibatnya,  banyak  perempuan  yang  kemudian  harus  mengerja- ______________
1 Rodenberg,  B., “Climate  Change Adaptation  from  A  Gender  Perspective;  A  Cross- cuting Analysis of Development Policy Instrument,” DIE Research Project Climate Change and  Development,  Deutsches  Institut  fur  Entwicklungspolitik  dan  German  Development Institute, 2009, h. 10.
2 United Nations Habitat, Cities and Climate Change; Global Report on Human Settlements 2011 ,  United  Nations  Human  Settlements  Programme,  (London:  Earthscan  Publishing,  , 2011, h. 81.
SAWWA – Volume 12, Nomor 1, Oktober 2016 93
kan  pekerjaan  tambahan  untuk  menopang  ekonomi  keluarga,  sehingga perempuan seringkali merasakan beban ganda pada saat terpapar dampak perubahan iklim: bertanggungjawab mengurusi pekerjaan domestik rumah tangga dan sekaligus juga ikut bekerja membantu ekonomi keluarga. 3
Selain  bertanggungjawab  pada  urusan  domestik  dan  sekaligus  ikut bekerja membantu ekonomi keluarga, perempuan juga mengalami kesulitan tambahan di dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestiknya, seperti misalnya  memasak,  mencuci,  memandikan  anak,  dan  membersihkan rumah. Pada beberapa kasus, saat kesulitan memasak akibat genangan rob, biasanya  para  ibu  membeli  makanan  di  luar,  sehingga  ada  pengeluaran tambahan. 4
Temuan  Wong  (2009)  semakin  menguatkan  bahwa  selain  beban ganda  untuk  membantu  ekonomi  keluarga,  curahan  waktu  untuk  bekerja juga menjadi lebih lama. Wong menyebut bahwa dalam rangka bagian dari program mitigasi perubahan iklim sekala rumah tangga dengan solar home system (SHS).  Sebelum  menggunakan  SHS,  perempuan  ikut  bekerja membantu  suami  hingga  pukul  20.00  malam  karena  penerangan  yang kurang memadai. Akan tetapi, setelah adanya teknologi listrik tenaga surya beban kerja perempuan justru bertambah karena perempuan justru bekerja hingga malam hari membantu. 5
Pada saat yang sama, perempuan juga tidak memiliki kapasitas yang cukup  dalam  menghadapi  perubahan  iklim.  Hal  ini  disebabkan  karena minimnya akses perempuan dalam aspek sosial-ekonomi, dan politik yang
______________
3 Laporan  KIARA,  2011,  dalam  Saragih,  M.,  “Perempuan  Membaca  Iklim ” ,  Jakarta: Majalah Perempuan  Bergerak ,  Edisi  II,  April  -  Juni  2012,  h.  5-6.  Lihat  juga  laporan  Climate Justice,  “Perempuan  dan  Jejak  Perubahan  Iklim ” ,  edisi  Januari  2011.  Jakarta:  Forum Masyarakat Sipil untuk Keadilan, h. 9. Lihat juga pengalaman di negara lain sebagaimana ditunjukan oleh Kevon Kerr dalam Dunn, L., ( ed ), “Gender, Climate Change and Disaster Risk Management,” Working Paper Series Number 7, Institute of Gender and Development Studies Mona Unit, The University of the West Indies dan Friedrich Ebert Stiftung Jamaica and the Eastern Caribbean, 2013, h. 46.
4 Wulansari, A., Andrea, S., Isabel, P., Risa, M., “Peningkatan Kapasitas Adaptif; Aspek Gender dalam Adaptasi Perubahan Iklim bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Semarang”,  Indonesian-German  Program–Policy  Advice  for  Climate  Change  and Environment (PAKLIM-GIZ), 2011, h. 6.
5 Wong. S., “Climate Change and Sustainable Technology: Re-linking Poverty, Gender, and Governance”, Gender & Development Journal Vol. 17, No. 1, 2009, h. 100.
Rusmadi Rusmadi Rusmadi Rusmadi                               Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Perubahan Iklim ….

## SAWWA – Volume 12, Nomor 1, Oktober 2016 94
menyebabkan perempuan lebih rentan ketika  terpapar dampak  perubahan iklim.  Perbedaan  peran  sosial  antara  laki-laki  dan  perempuan  turut  mem- pengaruhi perbedaan tingkat kerentanan di antara keduanya. Pada konteks dimana  telah  terdapat  relasi  gender  yang  timpang,  maka  perubahan  iklim akan  memunculkan  kerentanan  lebih  pada  kelompok  gender  yang  ter- marginalkan, yakni perempuan. 6
Pada konteks dimana perempuan telah menjadi kelompok yang lebih rentan  akibat  terpapar  dampak  perubahan  iklim,  maka  diperlukan  model dan  strategi  kebijakan  perubahan  iklim  yang  responsif  gender.  Sebuah kebijakan  yang  memposisikan  perempuan  secara  equal  dalam  kontek ketahanan  perubahan  iklim.  Hal  ini  dikarenakan  semakin  tinggi  level kesadaran gender yang dimiliki oleh suatu kota, maka semakin tinggi pula kualitas  kebijakan  perubahan  iklim  di  suatu  kota.  Sebaliknya,  kegagalan memasukan perpsektif gender dalam kebijakan ketahanan perubahan iklim akan semakin menambah beban dan resiko perubahan iklim bagi kelompok yang lebih rentan.
Perubahan iklim tidak hanya menghancurkan lingkungan fisik, tetapi juga mengakibatkan penderitaan dan perjuangan panjang bagi masyarakat yang  terpapar  dampak,  baik  langsung  maupun  tidak  langsung.  Akibat terpapar  dampak  tersebut,  penderitaan  dan  perjuangan  yang  dirasakan berbeda antara laki-laki dan perempuan. Dampak yang dirasakan oleh per- empuan akibat perubahan iklim akan lebih berat dan lebih panjang. Hal ini terkadang  diperparah  dengan  tidak  dipahaminya  perjuangan  dan  pen- deritaan perempuan oleh orang terdekatnya, bahkan oleh suaminya.
Dengan melihat berbagai dampak perubahan iklim kaitannya dengan kesetaraan  dan  keadilan  gender,  makadiskurus  tentang  perempuan  dan perubahan iklim merupakandua persoalan yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karenanya,  untuk  mewujudkan  ketahanan  perubahan  iklim  yang  ber- keadilan gender, maka dibutuhkan pengarusutamaan gender dalam kebijak- an  perubahan  iklim.  Langkah  ini  dilakukan  dengan  mengintegrasikan perspektif  gender  dalam  perencanaan,  penganggaran,  pelaksanaan,  pe- mantauan  dan  evaluasi,  sehingga  didapatkan  program  dan  kebijakan ketahanan perubahan iklim yang responsif gender.
______________
6 Babugura,  A., Gender  and  Climate  Change:  South  Africa  Case  Study ,  (Southern  Africa: Heinrich Boll Stiftung, 2010), h. 13.
Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Perubahan Iklim ….                               Rusmadi Rusmadi Rusmadi Rusmadi SAWWA – Volume 12, Nomor 1, Oktober 2016 95

## B.
B. B.
B.     Konsepsi Kesetaraan dan Keadilan Gender

## Konsepsi Kesetaraan dan Keadilan Gender Konsepsi Kesetaraan dan Keadilan Gender Konsepsi Kesetaraan dan Keadilan Gender
Istilah  gender  diperkenalkan  oleh  para  ilmuwan  sosial  untuk menjelaskan  perbedaan  laki-laki  dan  perempuan  yang  bersifat  bawaan sebagai ciptaan Tuhan dan yang bersifat kontruksi sosial dan budaya yang dipelajari  dan  disosialisasikan melalui  proses  sosial. Secara umum, gender dipahami sebagai intepretasi atau penafsiran masyarakat tentang nilai-nilai sosial, peranan, fungsi, dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang terbentuk dalam jangka waktu lama melalui proses sosial masyarakat (habitus),  sehingga  menjadi  suatu  kebudayaan  yang  dapat  mempengaruhi interaksi antar masyarakat. Dengan demikian, gender merupakansuatu sifat untuk  mengidentifikasikan perbedaan  antara  laki-laki  dan perempuan  dari sisi sosial dan budaya, nilai dan perilaku, mentalitas dan emosi, serta faktor non biologis lainnya. 7
Dengan  pengertian  tersebut,  maka  pengertian  gender  jelas  berkaitan dengan  proses  keyakinan  bagaimana  seharusnya  laki-laki  dan  perempuan berperan dan bertindak sesuai dengan tata nilai yang terstruktur, ketentuan sosial, dan budaya lokal. Gender bukanlah kodrat Tuhan, melainkan kon- struksi  manusia.  Konstruksi  sosial  gender  seringtermanifestasikan  dalam keidupan  masyarakat  dimana  perempuan  dikenal  sebagai  makhluk  yang lemah  halus,  lembut,  mengedepankan  perasaan,  sedangkan  laki-laki  di- anggap kuat, perkasa,dan mengedepankan rasionalitas.
Peran  merupakan  suatu  tindakan  yang  dimiliki  setiap  individu,  dan peran tersebut digunakan pada posisi dimana individu berada. Keberadaan individu  dapat  menentukan  peran  yang  digunakan  pada  saat  individu  itu beraktivitas.  Dalam  pembentukan  peran  terdapat  determinan  yang  di- konstruksi oleh lingkungan dimana posisi individu itu berada. Keterlibatan lingkungan memicu pada apa dan bagaimana peran tersebut digunakan.
Melihat  konsep  dan  pemahaman  seperti  tersebut  di  atas,  maka  ber- bicara  mengenai  gender  tidak  berarti  berbicara  mengenai  jenis  kelamin (seks). Seks adalah jenis kelamin yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang telah ditentukan oleh Tuhan. Itulah sebabnya seks merupakan kodrat yang  tidak  dapat  ditukar  atau  diubah,  dan  berlaku  sejak  dahulu  kala, ______________
7 Reeves,  H.  dan  Baden,  S., Gender  and  Development:  Concepts  and  Definitions, (UK: BRIDGE (Development - Gender), Institute of Development Studies University of Sussex, 2000), h. 30.
Rusmadi Rusmadi Rusmadi Rusmadi                               Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Perubahan Iklim ….

## SAWWA – Volume 12, Nomor 1, Oktober 2016 96
sekarang  dan  berlaku  selamanya.  Secara  umum,  seks  digunakan  untuk mengidentifikasi  perbedaan  laki-laki  dan  perempuan  dari  segi  anatomi biologis dan komposisi kimia dalam tubuh laki-laki dan perempuan. 8
Dengan  pengertian  tersebut,  maka  seks  dapat  dikatakan  sebagai  per- bedaan laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang secara kodrati me- miliki  fungsi-fungsi  organisme  yang  berbeda.  Dalam  arti  perbedaan  jenis kelamin,  seks  mengandung  pengertian  laki-laki  dan  perempuan  terpisah secara biologis, yang berarti perempuan memiliki hormon, postur tubuh dan alat  reproduksi  yang  berbeda  dengan  laki-laki.  Secara  biologis  alat-alat biologis tersebut melekat pada lelaki dan perempuan selamanya, fungsinya tidak dapat dipertukarkan, secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologi atau Tuhan/kodrat. Guna lebih memperjelas uraian me- ngenai gender dan seks, Tabel 1 berikut ini adalahperbedaan antar keduanya berserta contohnyamasing-masing sebagaimana digambarkan oleh Puspita- wati, 2012: 9
Tabel 1.

## Perbedaan Jenis Kelamin dan Gender
No. Jenis Kelamin (Seks) dan Contoh Kodrati Gender dan Contoh Bukan Kodrati 1. Peran reproduksi kesehatan berlaku sepanjang masa, dan ditentukan oleh Tuhan sebagai kodrat Peran sosial bergantung pada waktu dan keadaan, dan ditentukan oleh manusia (kontruksi sosial) dan bukan sebagai kodrat 2. Pada aspek organ biologis khususnya pada bagian alat-alat reproduksi, per- empuan memiliki alat reproduksi seperti rahim menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Sementara laki-laki memiliki penis dan spermatozoa Menyangkut perbedaan peran, fungsi,
dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan sebagai hasil kontruksi sosial, misalnya laki-laki mencari
nafkah dan mengurusi urusan publik. Sedangkan perempuan bertanggung- jawab pada masalah rumah tangga (urusan domestik)
______________
8 Ibid . 9 Puspitawati, H., Gender dan Keluarga; Konsep dan Realitas di Indonesia , (Bogor: IPB Press, 2013), h. 3-4.
Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Perubahan Iklim ….                               Rusmadi Rusmadi Rusmadi Rusmadi SAWWA – Volume 12, Nomor 1, Oktober 2016 97
No. Jenis Kelamin (Seks) dan Contoh Kodrati Gender dan Contoh Bukan Kodrati 3. Peran reproduksi tidak dapat dirubah, sekali menjadi perempuan dan memiliki rahim, maka selamanya akan begitu. Laki-laki memiliki penis dan membuahi, maka selama akan begitu.
Peran sosial dapat berubah. Peran istri sebagai ibu rumah tangga dapat ber- ubah menjadi pekerja mencari nafkah. Atau urusan public dan domestik dapat diurus secara bersama-sama oleh laki-laki dan perempuan. 4. Peran reproduksi tidak dapat ditukarkan. Tidak mungkin peran laki- laki kemudian melahirkan dan menyusui, dan sebaliknya peran perempuan membuahi.
Peran sosial dapat dipertukarkan.
Untuk saat-saat tertentu, bisa saja suami dalam keadaan menganggur sehingga tinggal di rumah dan meng- urus rumah tangga, dan sebaliknya istri bekerja di sektor publik.
Sumber : Puspitawati, 2012: 3-4, dimodifikasi.
Dari  berbagai  uraian  tersebut  di  atas,  maka  jelas  bahwa  gender merupakan  konstruksi  sosial.Ia  sangat  bergantung  pada  ruang  dan  waktu dimana  konstruksi  tersebut  dibangun.  Sejarah  pembedaan  antara  laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses sosialisasi, penguatan dan konstruksi sosial  kultural,  keagamaan,  bahkan  melalui  kekuasaan  negara.  Melalui proses  yang  panjang,  gender  lambat  laun  menjadi  seolah-olah  kodrat Tuhan,  atau  ketentuan  biologis  yang  tidak  dapat  diubah  lagi.  Akibatnya, gender mempengaruhi keyakinan manusia serta budaya masyarakat tentang bagaimana  lelaki  dan  perempuan  berpikir  dan  bertindak  sesuai  dengan ketentuan sosial tersebut. Dengan kata lain, masyarakat sebagai kelompok- lah yang menciptakan perilaku gender berdasarkan apa yang dianggap se- bagai keharusan bagi laki-laki dan perempuan.
Keyakinan  terhadap  pembagian  tersebut  kemudian  diwariskan  dari satu generasi ke generasi selanjutnya, penuh dengan proses, negosiasi, resis- tensi  maupun  dominasi.  Akhirnya,  lama  kelamaan  pembagian  keyakinan gender tersebut dianggap alamiah, normal dan kodrat. Karena merupakan konstruksi  sosial,  maka  gender  berbeda  satu  sama  lain,  bergantung  ruang dan  waktu  dimana  gender  dikonstruksikan.Suatu  peraturan  perundang- undangan maupun kebijakan juga dapat menimbulkan terjadinya berbagai ketidakadilan  gender  karena  telah  berakar  dalam  adat,  norma  ataupun struktur  masyarakat.  Bentuk-bentuk  ketidakadilan  gender  misalnya  ter- manifestasikan  dalam  berbagai  bentuk  ketidakadilan,  seperti  misalnya;
Rusmadi Rusmadi Rusmadi Rusmadi                               Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Perubahan Iklim ….

## SAWWA – Volume 12, Nomor 1, Oktober 2016 98
marginalisasi, subordinasi, stereotype/pelabelan negatif sekaligus perlakuan diskriminatif, kekerasan terhadap perempuan, beban kerja lebih banyak dan lebih panjang. 10
Gender, dengan demikian, sangat terkait dengan peranan yang dilaku- kan laki-laki dan perempuan sesuai status, budaya dan struktur masyarakat- nya.  Konstruksi  peranan  pada  akhirnya  memunculkan  peran  yang  harus dimainkan oleh individu, baik peran produktif, peran reproduktif, maupun peran  pengelolaan  masyarakat  dan  politik.  Fakih  (1996),  sebagaimana dikutip  Rochmayanto  dan  Kurniasih  menjelaskan  bahwa  peran  produktif merupakan peranan yang terkait dengan memperoleh pendapatan ekonomi seperti kegiatan bekerja, baik di sektor formal maupun informal. Sementara peran reproduktif merupakan peranan yang terkait dengan tanggung jawab pengasuhan  anak  dan  tugas-tugas  domestik  lain  untuk  menjamin  ke- langsungan  reproduksi  seperti  melahirkan,  memelihara  dan  mengasuh anak, mengambil air, memasak, mencuci, membersihkan rumah, memper- baiki  baju  dan  lain-lain.  Sedangkan  peran  pengelolaan  masyarakat  dan politik merupakan semua peran di tengah masyarakat, baik dalam konteks sosial  maupun  dalam  konteks  politik.  Peranan  dalam  konteks  politik meliputi aktivitas-aktivitasdi tengah masyarakat sebagai kepanjangan peran reproduktif  yang  bersifat  sukarela  dan  tanpa  upah.  Sementara  peranan dalam konteks politik meliputi peranan dalam pengorganisasian masyarakat pada  tingkat  formal  secara  politik  untuk  meningkatkan  kekuasaan  atau status tertentu. 11
Pembicaraan mengenai kesetaraan dan keadilan gender tidaklah berarti berbicara  mengenai  perempuan  atau  laki-laki  saja  dalam  konteks  jenis kelamin,  melainkan  berbicara  mengenai  hal  paling  dasar,  yakni  hak  asasi manusia dan ketidakadilan sosial. Oleh sebab itu, berbicara mengenai isu- isu  gender  selalu  meletakkan  kesetaraan  dan  keadilan  gender  sebagai  isu utama,  mengingat  gender  pada  umumnya  erat  kaitannya  dengan  relasi antara  laki-laki  dan  perempuan,  baik  pada  aspek  sosial-politik,  ekonomi, maupun budaya.
______________
10 Marzuki, A.G., “Gender dalam Perpektif Kesetaraan dan Keadilan ”, Jurnal Musawa , Vol. 3, No. 2, 2011, h. 211-213.
11 Rochmayanto, Y., dan Kurniasih, P., “Peranan Gender dalam Adaptasi Perubahan Iklim  pada  Ekosistem  Pegunungan  di  Kabupaten  Solok  Sumatera  Barat,” Jurnal  Analisis Kebijakan Kehutanan , Vol. 10 No. 3, Desember 2013, h. 205.
Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Perubahan Iklim ….                               Rusmadi Rusmadi Rusmadi Rusmadi SAWWA – Volume 12, Nomor 1, Oktober 2016 99 1.
1. 1. 1.     Dampak Perubahan Iklim dalam Perspektif Gender

## Dampak Perubahan Iklim dalam Perspektif Gender Dampak Perubahan Iklim dalam Perspektif Gender Dampak Perubahan Iklim dalam Perspektif Gender
Sebagaimana  telah  disinggung  pada  pendahuluan,  bahwa  perubahan iklim  akan  dirasakan  berbeda  dampaknya  antara  kelompok  laki-laki  dan perempuan, akibat adanya relasi gender yang timpang di dalam kehidupan masyarakat yang terpapar dampak. Artinya, relasi gender turut menentukan bagaimana paparan dampak tersebut dirasakan oleh laki-laki dan perempu- an.  Bagi  kelompok  yang  terpinggirkan  dalam  relasi  sosialnya  (misalnya perempuan), maka perubahan iklim dirasa lebih berat. 12
Terjadinyaketimpangan  gender  telah  menyebabkan  kerentanan  yang lebih  bagi  kelompok  perempuan,  dan  di  saat  yang  sama  perempuan  juga menjadi kelompok yang tidak memiliki kapasitas cukup untuk menghadapi dampak perubahan iklim. Minimnya kapasitas tersebut dikarenakan minim- nya  akses  perempuan  terhadap  informasi  perubahan  iklim.  Padahal,  ka- pasitas  yang  dimiliki  sangat  menentukan  langkah-langkah  adaptasi  per- ubahan  iklim.  Semakin  minim  kapasitas  adaptasi  yang  dimiliki  maka semakin  rentan  terhadap  dampak  perubahan  iklim.  Minimnya  akses  ter- hadap informasi tersebut secara tidak langsung disebabkan oleh minimnya peran  perempuan  dalam  ruang  publik.  Kondisi  ini  menyebabkan  per- empuan lebih rentan ketika terpapar dampak perubahan iklim. 13
Babugura (2010) menyebut bahwa peran sosial laki-laki dan perempu- an serta akses terhadap sumberdaya, baik sumberdaya alam, sumber daya ekonomi,  sumber  daya  manusia,  dan  sumber  daya  sosial  akan  mem- pengaruhi  kapasitas  adaptasi  masyarakat  terhadap  perubahan  iklim. 14 Sementara Nelson (2011) menyebut bahwa terjadinya ketimpangan gender telah  menyebabkan  kerentanan  yang  lebih  bagi  kelompok  perempuan, karena  tidak  memiliki  kapasitas  cukup  untuk  menghadapi  dampak  per- ubahan  iklim. 15 Minimnya  kapasitas  adaptasi  perempuan  terhadap  per- ______________
12 UN Women Watch, Women, Gender Equality and Climate Change , 2009, h. 1. Lihat juga Rahman,  Md.  S.,  “Climate  Change,  Disaster  and  Gender  Vulnerability:  A  Study  on  Two Divisions of Bangladesh”, American Journal of Human Ecology Vol. 2, No. 2, 2013, h. 79-80.
13 Nelson, V., Gender, Generations, Social Protection & Climate Change; A Thematic Review , (London, UK: Overseas Development Institute, 2011), h. 2 dan 45. Lihat juga tulisan Alber, G., “Gender,  Cities  and  Climate  Change;  Thematic  Report  Prepared  for  Cities  and  Climate Change”. Global Report on Human Settlements, 2011, h. 16. 14 Babugura, A., Gender and Climate Change: South Africa Case Study , (Southern Africa: Heinrich Boll Stiftung, 2010), h.13.
15 Nelson, V., Gender, Generations, Social Protection & Climate Change..., h. 45.
Rusmadi Rusmadi Rusmadi Rusmadi                               Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Perubahan Iklim ….
SAWWA – Volume 12, Nomor 1, Oktober 2016 100
ubahan iklim juga disebabkan minimnya partisipasi perempuan dalam pe- rumusan  kebijakan  perubahan  iklim.  Padahal,  kapasitas  yang  dimiliki sangat  menentukan  langkah-langkah  adaptasi  perubahan  iklim.  Semakin minim  kapasitas  adaptasi  yang  dimiliki  maka  semakin  rentan  terhadap dampak  perubahan  iklim.  Kondisi-kondisi  tersebut  menyebabkan  per- ubahan iklim menjadi tidak netral gender. 16
Akibat  adanya  peran  sosial  yang  bias  gender,  pada  akhirnya  ber- dampak pada minimnya akses kelompok perempuan terhadap sumberdaya, baik sumberdaya alam, sumberdaya ekonomi, maupun sumberdaya politik. Hal  ini  kemudian  menyebabkan  kapasitas  adaptasi  yang  dimiliki  oleh kelompok  perempuan  untuk  menghadapi  perubahan  iklim  cukup  minim. Akibatnya,  pada  saat  terpapar  dampak  perubahan  iklim,  perempuan menjadi  kelompok  yang  memiliki  beban  ganda,  perempuan  lebih  banyak menjadi  korban,  dan  perempuan  menjadi  kelompok  yang  lebih  rentan rentan. Selengkapnya adalah sebagaimana uraian berikut:
a. a. a. a.     Beban Ganda Perempuan Akibat Dampak Perubahan Iklim Beban Ganda Perempuan Akibat Dampak Perubahan Iklim Beban Ganda Perempuan Akibat Dampak Perubahan Iklim Beban Ganda Perempuan Akibat Dampak Perubahan Iklim
Selain perempuan lebih rentan, perempuan juga memiliki beban ganda akibat  dampak  perubahan  iklim.  Hal  ini  dikarenakan  dampak  perubahan iklim  dapat  menyulitkan  ekonomi  rumah  tangga,  maka  perempuan  turut membantu  suami  untuk  memperoleh  pendapatan  tambahan.  Pada masyarakat  di  pesisir  yang  menggantungkan  hidupnya  dari  alam,  per- ubahan  cuaca  ekstrim  membuat  banyak  nelayan  tidak  dapat  melaut  dan hasil  tangkapan  ikan  menurun.  Pada  kondisi  semacam  ini  perempuanlah penebus  kekurangan  itu. 17 Selain  bertanggung  jawab  membantu  ekonomi keluarga,  perempuan  juga  mengalami  kesulitan  melaksanakan  tugas-tugas domestiknya pada saat terpapar dampak perubahan iklim, seperti misalnya memasak, mencuci piring, memandikan anak, dan membersikan rumah. 18
______________
16 Dankelman,  dalam  Masika,  R  ( ed ), Gender,  Development,  and  Climate  Change, (UK: Oxfam GB, 2002), h. 24-26. Lihat juga Rodenberg, B., 2009, Rodenberg, B., “Climate Change Adaptation from A Gender Perspective....,” h. 10.
17 Climate Justice, “Perempuan dan Jejak Perubahan Iklim ” , h. 9. Lihat juga Kevon Kerr dalam Dunn, L., ( ed ), “Gender, Climate Change and Disaster Risk Management,” h. 46.
18 Wulansari, A., Andrea, S., Isabel, P., Risa, M., “Peningkatan Kapasitas Adaptif; Aspek Gender dalam Adaptasi Perubahan Iklim ....,” h. 6.
Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Perubahan Iklim ….                               Rusmadi Rusmadi Rusmadi Rusmadi SAWWA – Volume 12, Nomor 1, Oktober 2016 101
b. b. b. b.     Perempuan Lebih Rentan Akibat Dam Perempuan Lebih Rentan Akibat Dam Perempuan Lebih Rentan Akibat Dam Perempuan Lebih Rentan Akibat Dampak Perubahan Iklim pak Perubahan Iklim pak Perubahan Iklim pak Perubahan Iklim
Perbedaan  peran  sosial  perempuan  dan  perbedaan  kapasitas  per- empuan  menyebabkan  perempuan  menjadi  kelompok  yang  lebih  rentan dibandingkan laki-laki pada saat terpapar dampak perubahan iklim. Hal ini disebabkan  minimnya  peran  yang  diberikan  kepada  perempuan  dalam aspek  sosial-ekonomi,  dan  politik,  sehingga  kelompok  perempuan  tidak memiliki  kapasitas  yang  cukup  untuk  menghadapi  perubahan  iklim. Beberapa studi menyebutkan bahwa kondisi sosial-budaya masyarakat dan juga kebijakan-kebijakan publik justru lebih banyak membatasi perempuan. Kerentanan sangat bergantung dengan besaran dan jenis paparan dampak negatif  dari  perubahan  iklim,  dan  apakah  masyarakat  yang  terdampak tersebut  dapat  menghindari  dampak  tersebut  atau  tidak.  Kapasitas  untuk beradaptasi  dengan  dampak  perubahan  iklim  sangat  bergantung  pada tingkat pendapatan masyarakat, jumlah modal atau asset untuk penghidup- an  ( livelihoods  capital  and  asset ),  pendidikan  dan  pengetahuan  masyarakat yang  terdampak.  Padahal  pada  semua  aspek  tersebut  telah  terjadi  ke- timpangan gender. 19
c. c. c. c.     Perempuan Lebih Banyak Menjadi Korban Perempuan Lebih Banyak Menjadi Korban Perempuan Lebih Banyak Menjadi Korban Perempuan Lebih Banyak Menjadi Korban
Pada beberapa wilayah, kejadian-kejadian bencana yang terkait dengan perubahan iklim, perempuan adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban, misalnya terkait dengan munculnya dampak banjir dan kekeringan. Sementara  berdasarkan  survei  kerentanan  kelompok  manusia  yang menderita  akibat  perubahan  iklim  dalam  MDGs,  perempuan  dan  anak adalah  kelompok  yang  paling  banyak  menjadi  korban  perubahan iklim. 20 Pada  banyak  negara  di  Asia,  seperti  India,  Nepal,  Pakistan,  Bang- ladesh,  dan  China,  bencana  tersebut  telah  memakan  korban  perempuan lebih banyak. Banyak perempuan yang menjadi garda depan dan menjadi korban kekeringan dan banjir. 21 Di Banglades, pada tahun 1991 misalnya, ______________
19 United Nations Habitat, Cities and Climate Change; Global Report on Human Settlements 2011 , h. 81-82. Lihat juga Babugura, A., Gender and Climate Change: South Africa Case Study, h. 5 dan 16.
20 Lihat laporan Majalah Perempuan Bergerak , “ Perempuan Menjadi Korban Perubahan Iklim ” , h. 13-14. 21 Nellemann, C., Verma, R., and Hislop, L. ( eds ), “Women at the Frontline of Climate Change:  Gender  Risks  and  Hopes.  A  Rapid  Response  Assessment”.  United  Nations Environment Programme, GRID-Arendal, 2011,h. 15-17.
Rusmadi Rusmadi Rusmadi Rusmadi                               Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Perubahan Iklim ….

## SAWWA – Volume 12, Nomor 1, Oktober 2016 102
bencana  banjir  telah  menewaskan  71  orang  per  1.000  korban  jiwa, sementara  laki-laki  hanya  15  orang  per  1.000  korban  jiwa.  Di  Indonesia, kejadian Tsunami di Aceh tahun 2004 telah memakan banyak korban jiwa. Dari  jumlah  korban  yang  meninggal  dunia,  sebanyak  70%  adalah perempuan. 22
2. 2. 2. 2.     Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Perubahan Iklim Perubahan Iklim

## Perubahan Iklim Perubahan Iklim
Sebelum  memahami  lebih  dalam  mengenai  implementasi  pengarus- utamaan  gender  dalam  kebijakan  perubahan  iklim,  perlu  kiranya  terlebih dulu melihat perkembangan paradigma studi gender. Sebagaimana mafhum diketahui bahwa studi gender, tidak lepas dari dinamika konsep relasi antara perempuan  dan  pembangunan  dimana  terdapat  setidaknya  4  (empat) paradigma studi gender. Pertama, paradigm Women in Development (WID) atau  pendekatan  peningkatan  peran  wanita  dalam  pembangunan.  Kedua, paradigma Women and Development (WAD). Ketiga, paradigma Gender and Development (GAD),  dan  Keempat,  paradigma Gender  Mainstreaming atau Pengarusutamaan Gender (PUG).
Fakih (2011) sebagaimana dikutip Emiyanti (2015) menjelaskan bahwa diletakkannya  pengetahuan  WID  dalam  diskursus  pembangunan  adalah suatu privilage , dan bukan karena keadaan nyata akibat proses under develop- ment. Dengan kata lain, paradigma WID memiliki strategi “meningkatkan peran  wanita”  atau  “melibatkan  kaum  wanita  dalam  pembangunan”. Dengan  demikian,  paradigma  WID  menginginkan  perempuan  harus dibawa ke dalam proses modernisasi. Strategi ini menjadi dominan di tahun 1970-an  ketika  PBB  menetapkannya  sebagai  strategi pembangunan  secara global. Sejak saat itulah, negara-negara Dunia Ketiga mulai mengembang- kan Kementerian Peranan Wanita. 23
Setelah  paradigma  WID  dilaksanakan  selama  satu  dekade,  sejak dekade pertama pembangunan perempuan PBB, ternyata berbagai program
______________
22 Tickamyer, A. R., Kusujiarti, S., Wornell, E. J.,2013, Gender Justice, Climate Change, and Sustainable Development in Indonesia, Globalization, Development and Security in Asia, Vol-IV, h. 82.
23 Emiyanti,  S.,  “Pengarusutamaan  Gender  sebagai  Setrategi  Mutakhir  Gerakan Perempuan,” Jurnal Antropologi Sosial Budaya ETNOVISI , Vol. 1, No. 2. Oktober 2015, h. 72.
SAWWA – Volume 12, Nomor 1, Oktober 2016 103
peningkatan  peran  perempuan  dianggap  gagal  untuk  mengubah  nasib berjuta-juta kaum perempuan dan ternyata banyak program pembangunan mempunyai  dampak  berbeda  bagi  kaum  laki-laki  dan  kaum  perempuan. Pada saat itu mulailah timbul kesadaran baru bahwa paradigma WID telah gagal membebaskan  perempuan  dari  diskriminasi dan ketidakadilan.  Atas dasar  itu  pula  suatu  paradigma  baru  yang  tidak  menyalahkan  korban ketidakadilan  dan  yang  terlalu  memfokuskan  terhadap  kaum  perempuan mulai dikaji. 24
Salah satu yang dianggap menjadi persoalan terletak bukan pada kaum perempuannya,  melainkan  pada  ideologi  yang  dianut  oleh  baik  laki-laki maupun  perempuan  yang  sangat  berpengaruh  dalam  kebijakan  dan pelaksanaan  pembangunan.  Mereka  melihat  bahwa  mengintegrasikan perempuan  ke  dalam  pembangunan  dalam  sistim  yang  bersifat  patriarki adalah  tidak  akan  berhasil,  karena  perempuan  tetap  berada  dalam  sistim yang  tersubordinasi.  Untuk  itu  mereka  banyak  mengusung  proyek-proyek yang bersifat “hanya perempuan”, yang secara hati-hati dikonstruksi untuk memproteksi  kepentingan  perempuan  dari  dominasi  patriarki.  Keinginan tersebut  kemudian  melairkan  paradigm Women  and  Development (WAD). Paradigma  WAD  menekankan  pada  kekhasan  pengetahuan,  pekerjaan, tujuan dan tanggungjawab perempuan yang berbeda dengan laki-laki. Oleh karena itu,  paradigma WAD  menuntut  pengakuan  terhadap  kekhasan ini sehingga  perempuan  dapat  berperan  secara  khusus  dan  tersendiri  dalam proses  pembangunan.  Misalnya;  karena  diyakini  bahwa  perempuan  di Afrika  memegang  peran  penting  dalam  produksi  pertanian,  maka  pem- berian kredit pertanian harus diberikan melalui mereka. 25
Meskipun  perspektif  WAD  telah  menawarkan  koreksi  penting terhadap perspektif WID, akan tetapi pada perkembangannya belum cukup mampu  mengurangi  terjadinya  bias  gender  dalam  pembangunan.  Akibat dari  kebijakan  pembangunan  yang  bias  gender,  banyak  program  pem- bangunan telah mempunyai dampak yang berbeda terhadap kaum laki-laki dan perempuan. Atas dasar itu kemudian muncullah paradigm Gender and Development (GAD),  yakni  suatu  paradigma  yang  sepenuhnya  meng-
______________
24 Fakih, M., Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 169.
25 Ibid ., h. 170.
Rusmadi Rusmadi Rusmadi Rusmadi                               Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Perubahan Iklim ….
SAWWA – Volume 12, Nomor 1, Oktober 2016 104
gunakan analisis gender. Paradigma GAD dianggap sebagai suatu alternatif baru setelah WID dan WAD. 26
Paradigma  GAD  menyuarakan  suatu  sintesa  isu-isu  ekonomi  politik yang  materialistis  dan  isu  feminis  radikal  terhadap  ideologi  patriarki. Paradigma  GAD  berargumentasi  bahwa  status  perempuan  dalam masyarakat  dipengaruhi  secara  kuat  oleh  kondisi  material  kehidupan mereka  dan  oleh  posisi  mereka  dalam  sistim  ekonomi  nasional,  regional dan global, termasuk juga dalam komunitas maupun rumah tangga. Lebih lanjut,  kondisi  materialistik  perempuan  dan  pola  kewenangan  patriarki dijaga oleh norma-norma dan nilai-nilai yang ada, yang membedakan peran dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Paradigma GAD melihat bahwa relasi gender dilihat sebagai kunci penentu dari keber- adaan posisi perempuan dalam masyarakat. Relasi gender dipahami sebagai suatu  konstruksi  sosial,  bukan  kodrati. 27 Paradigma  GAD  ini  kemudian berhasil  melahirkan  konvensi  pengapusan  segala  bentuk  diskriminasi  ter- hadap  perempuan  atau  yang  dikenal  dengan  Konvensi  CEDAW. Pemerintah  Indonesia  kemudian  meratifikasi  konvensi  tersebut  melalui Undang-Undang No 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi ter- hadap Kaum Perempuan. 28
Akan  tetapi,  pada  perjalanannya,  upaya  penghapusan  diskriminasi terhadap  kaum  perempuan  tidak  berjalan  memuaskan.  PBB  kemudian mengangkat  perspektif  gender  agar  lebih  tegas  di  dalam  implementasinya pada  negara.  Pada  tahun  1995  diselenggarakan  Konferensi  PBB  ke-4  di Beijing.  Pada  konferensi  Beijing  ini  dikeluarkan Beijing  Platform  for  Action (BPFA)  sebagai  suatu  strategi  yang  kemudian  dikenal  dengan Gender Mainstreaming atau  Pengarusutamaan  Gender  (PUG).  Paradigma  PUG menfokuskan pada peran negara. Oleh karenanya, paradigma PUG hendak mengembangkan  kebijakan  yang  mengintegrasikan  pengalaman  dan masalah  perempuan  dan  laki-laki  ke  dalam  perencanaan,  pelaksanaan, pemantauan,  dan  evaluasi  terhadap  kebijakan  dan  program.  Pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi Beijing tersebut melalui Inpres No. 9
______________
26 Ibid . 27 Emiyanti,  S.,  “Pengarusutamaan  Gender  sebagai  Setrategi  Mutakhir  Gerakan Perempuan,” h. 73. 28 Ibid, h. 74.
Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Perubahan Iklim ….                               Rusmadi Rusmadi Rusmadi Rusmadi SAWWA – Volume 12, Nomor 1, Oktober 2016 105
Tahun  2000  tentang  Pengarusutamaan  Gender  dalam  Pembangunan Nasional. 29
Pengarusutamaan  gender  memang  membutuhkan  perhatian  kepada perspektif gender sebagai bagian integral dari kegiatan di semua kebijakan dan  program,  dalam  arti bahwa  harus ada  pelibatan perempuan  dan laki- laki dalam suatu proses pengambilan kebijakan dan program, termasuk di dalamnya  dilibatkan  pada  pelaksanaan  dan  pemantauan  suatu  kebijakan dan  program  tersebut.  Pengarusutamaan  gender  juga  berarti  terus  me- ngurangi  kesenjangan  yang  ada  dan  mempromosikan  kesetaraan  dan keadilan gender. Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bukanlah konsep yang saling bersaing satu sama lain, melainkan keduanya saling  melengkapi.  Hal  ini  dikarenakan  pengarusutamaan  gender  harus dilakukan dengan cara pemberdayaan perempuan. 30
Pengarusutamaan gender ( gender mainstreaming ) didefinisikan sebagai
“The public policy concept of assessing the different implications for women and men of any planned policy action, including legislation and  programmes,  in  all  areas  and  levels.  Mainstreaming  essentially offers  a  pluralistic  approach  that  values  the  diversity  among  both women and men”. 31
Selain itu, pengarusutamaan gender juga di p ahami sebagai:
“The process of assessing the implications for women and men of any planned action, including legislation, policies and programmes, in all areas and at all levels, and as a strategy for making women’s as well as men’s concerns and experiences an integral dimension of the design, implementation,  monitoring  and  evaluation  of  policies  and programmes  in  all  political,  economic  and  social  spheres  so  that women  and  men  benefit  equally  and  inequality  is  not  perpetuated. The ultimate goal is to achieve gender equality”. 32
______________
29 Ibid . 30 Osagi.  2001.  “Important  Concepts  Underlying  Gender  Mainstreaming ” dalam www.un.org/womenwatch/osagi/pdf/factsheet2.pdf (Diakses pada 22 Oktober 2012), h. 1-2.
31 Booth dan Bennett, 2002 dalam Mainlay, J., Su F. T., Mainstreaming Gender and Climate Change in Nepal , London: IIED Climate Change Working Paper (2), 2012, h. 5. 32 UNECOSOC  Resolution  1997/2  dalam  Alber,  G.,  “Gender,  Cities  and  Climate Change; Thematic Report Prepared for Cities and Climate Change”. h. 24.
Rusmadi Rusmadi Rusmadi Rusmadi                               Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Perubahan Iklim ….
SAWWA – Volume 12, Nomor 1, Oktober 2016 106
Dengan definisi sebagaimana tersebut di atas, maka pengarusutamaan gender  dalam  konteks  kebijakan  perubahan  iklim  didefinisikan  sebagai strategi  untuk  mencapai  kesetaraan  dan  keadilan  gender  dengan  cara mengintegrasikan  dimensi  gender  ke  dalam  perencanaan,  penyusunan, pelaksanaan,  pemantauan,  dan  evaluasi  atas  kebijakan  perubahan  iklim, baik  mitigasi  maupun  adaptasi.  Dengan  demikian,  pengarusutamaan gender  memerlukan  seperangkat  analisis  gender  yang  mencoba  meng- analisis  perubahan  relasi  antara  laki-laki  dan  perempuan,  serta  perbedaan keduanya dalam kehidupan sosial ( social role ). Hal ini dikarenakan aktivitas yang  menopang  penghidupan  masyarakat  akan  sangat  terpengaruh  oleh adanya dampak perubahan iklim.
Pada  konteks  Indonesia,  kebijakan  yang  responsif  gender  telah direspon oleh pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2000  tentang  Pengarusutamaan  Gender  (PUG)  dalam  Pembangunan Nasional. PUG yang dimaksudkan adalah melakukan seluruh proses pem- bangunan mulai dari penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan  evaluasi  yang  berperspektif  gender  dengan  melibatkan  peran  serta warga  negara,  baik  laki-laki  maupun  perempuan.  Implementasi  peng- arusutamaan  gender  dilakukan  memasukan  4  (empat)  indikator  peng- arusutamaan  gender,  yakni  akses,  partisipasi,  kontrol,  dan  manfaat. Selengkapnya dapat dilihat sebagaimana diagram berikut ini:
Diagram 1. Impelemntasi Pengarusutamaan Gender Akses Partisipasi Kontrol Manfaat Sumberdaya alam, Sumberdaya ekonomi, dsb, yang penting bagi ketahanan perubahan iklim Pengambilan keputusan terkait kebijakan perubahan iklim
Kebijakan dan program perubahan iklim
Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Perubahan Iklim ….                               Rusmadi Rusmadi Rusmadi Rusmadi SAWWA – Volume 12, Nomor 1, Oktober 2016 107
Perlunya  optimalisasi  langkah-langkah  pengarusutamaan  gender sebagaimana  tersebut  di  atas  dimaksudkan  agar  perempuan  tidak  meng- alami kerentanan lebih akibat dampak dan sekaligus juga akibat kebijakan perubahan  iklim  yang  kurang  responsif  gender.Pada  saat  yang  sama, dengan pengarusutamaan gender maka pemerintah juga dapat bekerja lebih efisien dan efektif dalam memproduksi kebijakan, program, kegiatan yang adil  dan  responsif  gender,  serta  Kebijakan  dan  pelayanan  publik  serta program  dan  perundang-undangan  yang  adil  dan  responsif  gender  akan membuahkan manfaat yang adil bagi semua masyarakat, baik perempuan dan  laki-laki.  Hal  ini  dikarenakan  pengarusutamaan  gender  merupakan upaya untuk menegakkan hak-hak perempuan dan laki-laki atas kesempat- an yang sama, pengakuan yang samadan pengahargaan yang sama. Pada akhirnya,  dengan  implementasi  pengarusutamaan  gender  maka  akan  me- ningkatkan  kualitas  kebijakan  perubahan  iklim,  baik  di  tingkat  nasional maupun  di  tingkat  lokal.  Semakin  tinggi  level  kesadaran  gender  yang dimiliki, maka semakin tinggi pula kualitas kebijakan perubahan iklim yang dihasilkan.

## C. C. C. C.     Kesimpulan Kesimpulan Kesimpulan Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  sebagaimana  tersebut  di  atas  maka  dapat  di- simpulkan bahwa perubahan iklim tidaklah netral gender. Hal ini dikarena- kan  perubahan  iklim  akandirasakan  berbeda  dampaknya  antara  laki-laki dan perempuan. Perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang paling rentan  pada  saat  terpapar  dampak,  akibat  adanya  beban  ganda  pada  saat terpapar  dampak  perubahan  iklim,  perempuan  lebih  banyak  menjadi korban,  dan  minimnya  kapasitas  adaptasi  perubahan  iklim.  Minimnya kapasitas adaptasi disebabkan oleh minimnya akses, kontrol, dan partisipasi perempuan  dalam  perumusan  kebijakan-kebijakan  perubahan  iklim,  se- hingga  isu-isu  tentang  gender  dalam  konteks  perubahan  iklim  kurang mendapat tempat. Untuk meningkatkan ketahanan perubahan iklim, maka diperlukan pengarusutamaan gender dalam kebijakan perubahan iklim de- ngan  mengintegrasikan  perpsketif  gender dalam  perencanaan,  peng- anggaran,  pelaksanaan,  pemantauan  dan  evaluasi  dengan memperhatikan kebutuhan,  aspirasi,  potensi,  dan  pengalaman  perempuan  dalam  konteks perubahan  iklim. Implementasi  pengarusutamaan  gender  dimaksudkan agar perempuan tidak mengalami kerentanan lebih akibat dampak dan juga sekaligus  akibat  kebijakan perubahan iklim  yang  kurang  responsif  gender.
Rusmadi Rusmadi Rusmadi Rusmadi                               Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Perubahan Iklim ….

## SAWWA – Volume 12, Nomor 1, Oktober 2016 108
Pada  saat  yang  sama,  juga  akan  meningkatkan  kualitas  kebijakan perubahan iklim, baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Karena semakin tinggi level kesadaran gender yang dimiliki, maka semakin tinggi pula kualitas kebijakan perubahan iklim yang dihasilkan.[]

## Daftar Pustaka Daftar Pustaka Daftar Pustaka Daftar Pustaka
Alber, G., Gender, “Cities and Climate Change; Thematic Report Prepared for Cities and Climate Change”. Global Report on Human Settlements 2011.
Babugura, A., Gender and Climate Change: South Africa Case Study , Southern Africa:
Heinrich Boll Stiftung, 2010.
Climate  Justice,  “Perempuan  dan  Jejak  Perubahan  Iklim”,  edisi  Januari  2011. Jakarta: Forum Masyarakat Sipil untuk Keadilan, 2011.
Dunn,  L.,  (ed),  “Gender,  Climate  Change  and  Disaster  Risk  Management”,
Working  Paper  Series  Number  7,  Institute  of  Gender  and  Development
Studies Mona Unit, The University of the West Indies dan Friedrich Ebert
Stiftung Jamaica and the Eastern Caribbean, 2013.
Emiyanti,  S.,  “Pengarusutamaan  Gender  sebagai  Setrategi  Mutakhir  Gerakan
Perempuan’. Jurnal  Antropologi  Sosial  Budaya  ETNOVISI ,  Vol.  1,  No.  2.
Oktober 2015.
Fakih,  M., Runtuhnya  Teori  Pembangunan  dan  Globalisasi ,  Yogyakarta:  Pustaka
Pelajar, 2011.
Mainlay, J., Su F. T., “Mainstreaming Gender and Climate Change in Nepal”,
London: IIED Climate Change Working Paper (2), 2012,
Majalah  Perempuan  Bergerak ,  “Perempuan  Menjadi  Korban  Perubahan  Iklim,” Edisi II April - Juni 2012.
Marzuki,  A.G.,  Gender  dalam  Perpektif  Kesetaraan  dan  Keadilan, Jurnal
Musawa , Vol. 3, No. 2, 2011.
Masika, R (ed), Gender, Development, and Climate Change , UK: Oxfam GB, 2002.
Nellemann,  C.,  Verma,  R.,  and  Hislop,  L.  (eds),  “Women  at  the  Frontline  of Climate Change: Gender Risks and Hopes. A Rapid Response Assessment. United Nations Environment Programme,” GRID-Arendal, 2011.
Nelson,  V., Gender,  Generations,  Social  Protection  &  Climate  Change;  A  Thematic
Review , London, UK: Overseas Development Institute, 2011.
Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Perubahan Iklim ….                               Rusmadi Rusmadi Rusmadi Rusmadi SAWWA – Volume 12, Nomor 1, Oktober 2016 109
Osagi.  “Important  Concepts  Underlying  Gender  Mainstreaming”,  2001,  dalam www.un.org/womenwatch/osagi/pdf/factsheet2.pdf  (Diakses  pada  22 Oktober 2012).
Puspitawati, H., Gender dan Keluarga; Konsep dan Realitas di Indonesia , Bogor: PIPB
Press, 2013.
Rahman, Md. S., “Climate Change, Disaster and Gender Vulnerability: A Study on Two Divisions of Bangladesh”, American Journal of Human Ecology Vol. 2, No. 2, 2013.
Reeves, H. dan Baden, S., Gender and Development: Concepts and Definitions . UK: BRIDGE  (Development-Gender),  Institute  of  Development  Studies University of Sussex, 2000.
Rochmayanto,  Y.,  dan  Kurniasih,  P.,  “Peranan  Gender  dalam  Adaptasi
Perubahan  Iklim  pada  Ekosistem  Pegunungan  di  Kabupaten  Solok Sumatera  Barat”, Jurnal  Analisis  Kebijakan  Kehutanan ,  Vol.  10  No.  3, Desember 2013.
Rodenberg,  B.,  “Climate  Change  Adaptation  from  A  Gender  Perspective;  A
Cross-cuting  Analysis  of  Development  Policy  Instrument,  DIE  Research Project  Climate  Change  and  Development”,  Deutsches  Institut  fur Entwicklungspolitik dan German Development Institute, 2009.
Saragih, M., “Perempuan Membaca Iklim”, Majalah Perempuan Bergerak , Jakarta, Edisi II, April - Juni 2012.
Tickamyer,  A.  R.,  Kusujiarti,  S.,  Wornell,  E.  J.,  “Gender  Justice,  Climate Change,  and  Sustainable  Development  in  Indonesia”,  Globalization, Development and Security in Asia, Vol-IV, 2013.
UN WomenWatch, “Women, Gender Equality and Climate Change”, 2009. United  Nations  HABITAT,  “Cities  and  Climate  Change;  Global  Report  on Human  Settlements  2011”,  United  Nations  Human  Settlements Programme, London: Earthscan Publishing, 2011.
Wong.  S.,  Climate  Change  and  Sustainable  Technology:  Re-linking  Poverty,
Gender, and Governance. Gender & Development Journal Vol. 17, No. 1. , 2009.
Wulansari, A., Andrea, S., Isabel, P., Risa, M., Peningkatan Kapasitas Adaptif; Aspek  Gender  dalam  Adaptasi  Perubahan  Iklim  bagi  Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Semarang, Indonesian-German Program – Policy Advice for Climate Change and Environment (PAKLIM-GIZ), 2011.
Rusmadi Rusmadi Rusmadi Rusmadi                               Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Perubahan Iklim ….
SAWWA – Volume 12, Nomor 1, Oktober 2016 110