Ujaran Kebencian dalam Dakwah: Analisis tentang Pengejawantahan Ide Amar Ma’ruf Nahi Mungkar di Kalangan Para Da’i di Kalimantan Timur
Miftahur Ridho; IAIN Samarinda; miftahurridho@gmail.com

## Abstract
Hate  speech  is  among  the  most  vicious  problem  faced  by  Muslims  in  the world. As Muslims are obliged to perform the principle of al amr bi al ma’ruf wa tanhawna anil munkar (commanding right and forbidding evil), what perceived as hate  speech  sometimes  overlaps  such  basic  tenet  of  Islamic  principle  of commanding  right  and  forbidding  wrong.  The  aim  of  this  research  is  therefore twofold.  First,  it  explore  the  contruction  of  hate  speech  among  Da’is  (Islamic preachers)  in  traditional  Islamic  boarding  schools  in  East  Kalimantan.  And Seccondly, it explores ideal responses toward such practices as perceived by those Da’is. Findings suggest that the construction of hate speeches and ideal responses towerds it, among Da’is in Islamic traditional boarding schools known as pondok pesantrens, is founded mostly upon the principle of potential damage of those hate speech practices.
Keywords: Hate speech, Islamic Da’wa, and Da’is in East Kalimantan.

## Abstrak
Ujaran  kebencian  adalah  salah  satu  masalah  paling  serius  yang  dihadapi oleh umat Islam di seluruh dunia. Disebabkan oleh kewajiban setiap Muslim untuk melaksanakan prinsip amar ma’ruf nahi mungkar (mengajak kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran), apa yang dianggap sebagai ujaran kebencian terkadang bersinggungan dengan prinsip amar ma’ruf dan nahi mungkat tersebut. Tujuan dari penelitian  ini  mencakup  dua  hal.  Pertama,  penelitian  ini  akan  mengekplorasi konstruksi sosial dari ujaran kebencian di kalangan para Da’I (penceramah agama Islam)  di  pondok-pondok  pesantren  di  Kalimantan  Timur.  Kedua,  penelitian  ini juga akan menjelaskan bentuk-bentuk respon yang ideal dalam menghadapi ujaran kebencian  menurut  kalangan  para  da’i.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa konstruksi sosial ujaran kebencian dan respon yang ideal untuk menghadapinya, di kalangan para da’I di pondok-pondok pesantren di Kalimantan Timur, umumnya dibangun di  atas prinsip potential damage (mudharat  yang mungkin  timbul)  dari praktek ujaran kebencian tersebut.
Kata Kunci: Ujaran kebencian, dakwah Islam, dan para da’I di Kalimantan Timur.

## A. Latar Belakang
Globalisasi telah membawa tantangan yang berat kepada umat Islam. Sejak awal,  globalisasi  adalah  fenomena  yang  berdampak  buruk  bagi  kelanjutan  dari ekspansi  orang-orang  Arab  Muslim  dalam  menyebarkan  Islam  ke  seluruh  dunia. Globalisasi  yang  diprakarsai  oleh  Eropa  Barat  sejalan  dengan  terjadinya industrialisasi,  terutama  di  bidang  militer  di  wilayah  benua  tersebut,  tidak  hanya merintangi  penyebaran  Islam  melalui  penaklukan-penaklukan  yang  telah  dimulai semenjak  wafatnya  Nabi  Muhammad  SAW  namun  juga  menandai  awal  dari kemunduran umat Islam di berbagai bidang, terutama sekali di bidang militer.
Umat Islam yang awalnya berkuasa dan tengah berekspansi tersandung oleh geliat  Eropa  Barat  yang  berhasil  mencapai  fase  industrialisasi  lebih  awal.  Geliat industrialisasi  yang  pesat  di  Eropa  Barat  tersebut  dilanjutkan  dengan  ekspansi- ekspansi  besar  yang  bertujuan  untuk  menguasai  sumber-sumber  daya  di  seluruh belahan  dunia  yang  pada  masa  sebelumnya  dikuasai  oleh  orang-orang  Arab Muslim.  Hal  ini  terus  berlanjut  sampai  pada  kondisi  di  mana  hampir  seluruh wilayah  dunia  Islam  menemukan  diri  mereka  sebagai  koloni  dari  kekuatan- kekuatan besar yang berasal dari Eropa Barat. 1
Globalisasi  dalam  pengertian  yang  modern,  bagaimanapun  juga,  tidak hanya membawa dampak destruktif bagi dunia Islam yang menjadi koloni. Terdapat hal-hal  positif  yang  juga  dibawa  oleh  globalisasi  karena  dalam  prosesnya globalisasi  memungkinkan  terjadinya  interaksi  sosial  dalam  nuansa  yang  sangat berbeda dengan bentuk-bentuk  interaksi  sosial  yang pernah dihadapi  oleh orang- orang  Islam  sebelum  terjadinya  industrialisasi.  Salah  satu  dari  sedikit  sekali  hal positif yang dibawa oleh globalisasi ke dalam dunia Islam adalah tersebarluasnya gagasan  tentang  demokrasi  –termasuk  turunannya  seperti  pluralisme,  kebebasan berpendapat,  dan  jaminan  atas  kebebasan  individu–    sebagai  sistem  pembagian kekuasaan yang relatif paling baik dibandingkan dengan sistem-sistem lainnya.
1 Untuk  pembahasan  yang  komprehensif  tentang  hal  ini,  silakan  lihat,  Bassam  Tibi, Islamism and Islam (New Haven: Yale University Press, 2012).
Ketidakmampuan  menghadapi  dampak-dampak  negatif  dari  globalisasi sebagaimana  yang  dipersepsikan  oleh  sejumlah  kalangan  Muslim  yang menganggap Islam sebagai entitas yang merepresentasikan agama sekaligus sistem pemerintahan  (Islam  politik)  mendorong  sejumlah  kelompok  umat  Islam  untuk mengambil posisi yang tegas: yaitu menolak demokrasi dan memimpikan tegaknya khilafah islamiyah sebagaimana  yang terjadi pada masa-masa sebelum terjadinya kolonialisasi.  Semuanya  dilandasi  dengan  keyakinan  bahwa  Islam  adalah  solusi dari segala permasalahan yang melanda kaum Muslim (al-Hal huwa al-Islam) .
Secara  umum,  globalisasi  modern  telah  berhasil  memetakan  dunia  dalam konsep  Negara-bangsa (westphalian) yang  bersifat  sekuler  di  mana  peran  agama tereduksi menjadi formula privat yang berurusan dengan hubungan antara individu dengan  Tuhannya.  Meski  demikian,  proses  globalisasi  tampaknya  tidak  benar- benar  berhasil  memetakan  dunia  Islam  (khususnya  dunia  Arab)  ke  dalam  peta sekuler  di  mana  kelompok-kelompok  Islam  yang  masih  setia  memimpikan tegaknya sistem pemerintahan ilahiyah berupa khilafah islamiyah masih eksis dan terus dapat menggalang kekuatan. Sayangnya, bagi kelompok-kelompok tersebut, kombinasi  antara  rezim  sekuler-nasionalis  yang  represif  ditambah  dengan inferioritas dalam hal ekonomi dan teknologi tetap membuat kaum mereka berada di bawah tanah.
Dari uraian di atas, hal penting yang perlu digarisbawahi adalah bahwa kita perlu mengakui bahwa satu-satunya kelompok yang siap mengambil alih kekuasaan dan  menjadi  pesaing  utama  dari  rezim-rezim  otoriter  di  dunia  Islam  adalah kelompok  Islamis  yang  sama  yang  masih  memimpikan  tegaknya  sistem pemerintahan ilahiyah yang  dipersepsikan  sebagai  suci  dan  dapat  menghadirkan keadilan yang hakiki bagi seluruh umat manusia, terutama sekali bagi umat Islam.
Setelah sekian lama berada di bawah tanah dan belajar dari sejumlah besar kegagalan  dalam  menghadapi  rezim-rezim  sekuler-nasionalis,  kalangan  Islamis pada  akhirnya  tampak  mulai  menerima  demokrasi  sebagai  alternatif  dari  metode “jihadisme” yang tidak membuahkan hasil yang memuaskan bagi mereka. Hal ini dikuatkan  oleh  terjadinya  fenomena Arab  Spring membuka  mata  sejumlah  besar
umat Islam untuk berpendapat bahwa islamisme yang menjadi bahan bakar utama perlawanan terhadap demokrasi di dunia Islam telah berakhir.
Sejumlah  pihak  tidak  setuju  begitu  saja  dengan  adanya  anggapan  bahwa Islamisme  yang  telah  lama  berperan  sebagai kernel bagi  penentangan  terhadap demokrasi liberal di dunia Islam telah berakhir. Mereka mengklaim bahwa apa yang dianggap sebagai post-islamisme adalah hal yang menyesatkan. Bagi kalangan ini, fenomena post-islamisme tidak ubahnya merupakan pergeseran strategi dan metode untuk  mencapai  tujuan  yang  sama,  yaitu  menegakkan  sistem  pemerintahan  yang diinspirasikan oleh ajaran-ajaran Islam yang dikonstruksikan oleh kalangan islamis.
Sebagai  sebuah  Negara  dengan  populasi  umat  Islam  terbesar  di  dunia, pengalaman  Indonesia  terkait  dengan  dinamika  kemunculan  dan  perkembangan demokrasi di tengah masyarakat dapat dianggap sebagai pengecualian. Umat Islam di  Indonesia  sejak  awal  berdirinya  republik  ini  telah  bersepakat  untuk menempatkan Islam dalam posisi yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi liberal di mana kebebasan individu, pluralisme, dan kebebasan berpendapat mendapatkan perhatian  yang  besar.  Dalam  banyak  hal,  pengalaman  umat  Islam  di  Indonesia dalam berurusan dengan demokrasi tampaknya tidak dapat dipahami semata-mata dengan  berkaca  pada  pengalaman  dunia  Islam  di  wilayah  timur  tengah  yang merupakan pusat peradaban Islam.
Sejarah  konflik  yang  melibatkan  kelompok  yang  mendukung  berdirinya Negara  teokratik  di  Indonesia  dengan  Islam  sebagai  sumber  utama  inspirasinya menunjukkan pola relasi konflik yang berbeda dengan konflik bertema serupa yang terjadi di wilayah dunia Islam di timur tengah. Meskipun sama-sama memainkan peran  yang  besar  dalam  memantik  spirit  perjuangan  melawan  penjajahan, interpretasi terhadap Islam oleh kalangan Muslim di Indonesia tidak menghadirkan tantangan  yang  sama  beratnya  bagi  demokratisasi  sebagaimana  yang  terjadi  di Timur Tengah. Alih-alih, pengejawantahan Islam di Indonesia memuluskan jalan bagi  terlaksananya  proses  demokratisasi  di  tengah  masyarakat.  Dalam  hal  ini, dakwah  merupakan  salah  satu  kata  kunci  penting  yang  dapat  menjelaskan bagaimana perbedaan tersebut dapat terjadi.
Pada  masa-masa  awal  setelah  mendapatkan  kemerdekaan,  kelompok islamis di Indonesia mengekspresikan ketidaksetujuan mereka terhadap demokrasi dengan jalur perlawanan fisik yang melibatkan senjata. Kondisi ini tetap bertahan cukup lama sampai pemerintah Indonesia relatif berhasil memadamkan perlawanan bersenjata  tersebut  dengan  menawarkan  peluang  bagi  mereka  untuk  ikut  serta dalam proses perebutan kekuasaan melalui jalur demokratik.
Keterlibatan  kelompok  islamis  dalam  proses  demokrasi  melalui  partai politik  pada  masa-masa  sangat  awal  dari  berdirinya  Republik  Indonesia, bagaimanapun juga, tidak dapat disejajarkan dengan kemunculan fenomena post- islamisme yang terjadi di dunia Islam pada saat-saat sekarang ini. Meski demikian, fakta  sejarah  tersebut  membuktikan  bahwa  kesediaan  kelompok  Islamis  untuk berpartisipasi  dalam  proses  yang  mereka  klaim  sebagai  tidak  Islami  tersebut bukanlah  merupakan  fenomena  yang  benar-benar  baru  di  kalangan  umat  Islam, terutama di Indonesia.
Proses perpolitikan di Indonesia yang sangat dinamis pada decade 1960-an telah  mengantarkan  kelompok  islamis  pada  kenyataan  yang  pahit.  Kelompok- kelompok  islamis  tidak  mampu  bersaing  dengan  kalangan  nasionalis  yang  lebih menghendaki  pemisahan  yang  cukup  ketat  antara  agama  dan  sistem  bernegara. Ditambah  dengan  situasi  politik  yang  sangat  kental  dengan  aroma  otoriter  pada masa  pemerintahan  Presiden  Suharto,  ketidakmampuan  kelompok-kelompok islamis untuk mempengaruhi preferensi publik untuk menempatkan agama di atas sistem bernegara telah berhasil mendorong sejumlah besar kelompok islamis untuk mengganti strategi perjuangan mereka secara dramatis menjadi perjuangan melalui jalur dakwah.
Dimulai dari titik ini, gerakan dakwah merupakan salah satu kanal paling penting  untuk  menyalurkan  hasrat  kelompok  islamis  untuk  menghadirkan  sistem pemerintahan yang dianggap ilahiyah . Gerakan dakwah dipandang sebagai strategi yang  lebih  baik  karena  mengandung  lebih  sedikit  ke- mudharat -an  dibandingkan dengan  perjuangan  melalui  jalur  kekerasan  fisik/senjata  dan  perjuangan  melalui jalur  politik  formal  karena  gerakan  dakwah  dapat  dilihat  sebagai  proses  yang
dimulai dari bawah. Kalangan islamis berpandangan bahwa ketika masyarakat telah cukup terdidik dan paham mengenai kelebihan-kelebihan yang dapat diberikan oleh sistem alternatif selain demokrasi maka perjuangan untuk mencapai tujuan aktual mendirikan sistem pemerintahan yang islami, apapun bentunya dalam kenyataan, akan lebih mudah untuk dilakukan.
Bagaimanapun  juga,  gerakan  dakwah  yang  sejak  awal  memang  diniatkan untuk  tujuan  politik  sebagaimana  yang  dicanangkan  oleh  kalangan  islamis  tidak dapat  berjalan  begitu  saja  tanpa  banyak  hambatan.  Hal  ini  karena  dakwah merupakan  salah  satu  aspek  penting  dalam  ajaran  Islam  di  mana  hampir  semua organisasi Islam mengklaimnya sebagai tujuan utama eksistensi mereka. Dalam hal ini  konsekuensi  paling  nyata  dari  pilihan  menggunakan  jalur  dakwah  bagi kelompok  islamis  adalah  tingginya  persaingan  di  dalam  area  dakwah  itu  sendiri. Kalangan islamis, dengan memilih dakwah sebagai strategi penting mereka, telah memposisikan diri secara berhadap-hadapan dengan kelompok Muslim lain dengan visi yang bisa saja berbeda secara signifikan dengan mereka.
Jika  kita  dapat  membalik  jalannya  roda  sejarah  maka  kita  perlu  bertanya mengenai  apa  yang  akan  terjadi  ketika  gerakan  dakwah  telah  menemukan  titik jenuh.  Apakah  seperti  post-islamisme  yang  lebih  berarti  post-jihadisme  dan bagaimana kira-kira bentuk dari post-dakwah tersebut?
Untuk  itulah  maka  penelitian  ini  berusaha  untuk  menjawab  hal  tersebut dengan  mengajukan  kasus  yang  lebih  spesifik,  yaitu  ujaran  kebencian  dalam dakwah. Dalam penelitian ini, saya akan memulai dengan argumen bahwa praktek ujaran kebencian dapat (bukan berarti “adalah”) menjadi strategi kelompok islamis untuk memenangkan persaingan dalam dunia dakwah yang memang telah disesaki oleh aktor-aktor Islam yang plural. Melalui analisis terhadap isu ujaran kebencian, saya  berpendapat  bahwa  kita  akan  dapat  melihat  bagaimana  trajektori  yang mungkin  akan  dilalui  ketika  kelompok  islamis  telah  meninggalkan  jihadisme namun tidak dapat menerima demokrasi secara sepenuhnya.

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian konstruktif-eksplanatoris di mana sebagian besar data yang akan dikumpulkan merupakan data yang bersifat kualitatif. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan data yang dikumpulkan sebagai dasar untuk mengarahkan jalannya proses koding pada tahap analisis data.
Secara  umum,  informan  dalam  penelitian  ini  adalah  para  da’I  yang berafiliasi pada pondok-pondok pesantren tertentu di Kalimantan Timur. Penentuan ini  dilatarbelakangi  oleh  asumsi  peneliti  bahwa  pondok-pesantren  masih merupakan supplier da’I yang paling dominan di tengah masyarakat. Keberadaan pondok-pondok pesantren dalam kaitannya dengan penyedia da’I bagi masyarakat tidak hanya membuktikan eksistensi dari pondok pesantren tersebut dalam kancah dakwah  di  tengah  masyarakat.  Lebih  dari  itu,  eksistensi  dari  para  da’I  yang berafiliasi dengan pondok-pondok pesantren tertentu juga menjelaskan banyak hal mengenai  audien  yang  dilayani  oleh  para  da’I  tersebut.  Pandangan  para  da’I mengenai  ujaran  kebencian,  dengan  demikian,  dapat  mewakili  pandangan  dari audien mereka mengenai fenomena tersebut.
Sebagian  besar  data  untuk  penelitian  ini  dikumpulkan  dengan  metode wawancara mendalam dengan informan. Meski demikian, observasi yang bersifat partisipatif juga dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas mengenai pengalaman  para  da’I  ketika  menghadapi  audiens  mereka.  Selain  itu,  teknik dokumentasi juga diterapkan untuk mendapatkan data pelengkap untuk membantu peneliti menjelaskan fenomena ujaran kebencian sebagaimana yang dihadapi oleh para da’i.
Analisis data  dalam penelitian ini mengandalkan teknik in-vivo  coding di mana  basis  klasifikasi  yang  digunakan  bersumber  dari  pandangan  subjektif  dari subjek penelitian, yaitu para da’I yang menjadi informan. Kode-kode yang berhasil
diperoleh  melalui  teknik in-vivo  coding tersebut  kemudian  dioleh  kembali  untuk mendapatkan klasifikasi coding yang bersifat lebih teoretik (theoretical codings). 2
Melalui teknik analisis seperti ini, peneliti dapat berpindah-pindah dari satu klasifikasi  kode  ke  klasifikasi  kode  yang  lain  secara  simultan  hingga  diperoleh penjelasan  yang  memadai  mengenai  objek  penelitian,  yaitu  bagaimana  Ujaran kebencian dikonstruksikan di kalangan para da’I pada pondok-pondok pesantren di Kalimantan  Timur  serta  bagaimana  respon  yang  ideal  dibangun  berdasarkan pandangan-pandangan tersebut.

## C. Review Literatur tentang Ujaran Kebencian dan Dakwah
Perkembangan  dakwah  Islam,  terutama  pada  periode  paska  reformasi  di Indonesia, memiliki arti  penting dalam  kaitannya dengan kebebasan berpendapat yang  merupakan  inti  dari  keberhasilan  gerakan-gerakan  dakwah  pada  umumnya. Pergeseran  strategi  dari  memperjuangkan  Islam  melalui  partai  politik  menuju memperjuangkan  Islam  melalui  jalur  Dakwah  diikuti  oleh  pergeseran  sikap  dari yang  awalnya  poisitf  menuju  sikap  yang  lebih  negatif  terhadap  demokrasi, modernitas, konsep Islam yang bersifat reformis. 3
Kalangan  Muslim  merupakan  aktor  penting  dalam  proses  penghancuran komunisme  dalam  bentuk  Partai  Komunis  Indonesia  (PKI)  di  Indonesia.  Paska penghancuran PKI, kalangan Muslim masih menaruh rasa curiga yang berlebihan kepada mantan anggota PKI dan organisasi terlarang lainnya. Di saat  yang sama,
2 Metode  Grounded  Theory  dalam  penelitian  sosial  dewasa  ini  mulai  mendapatkan perhatian  yang  cukup  besar  karena  dianggap  dapat  mengungkapkan  hal-hal  yang  tidak  dapat diungkapkan oleh metode-metode lain yang bersifat lebih empirik. Dalam hal ini, salah satu aliran yang cukup penting dalam wacana terkait Grounded research adalah aliran konstruktivistik. Aliran ini beranggapan bahwa kode-kode yang digunakan oleh peneliti dalam memahami fenomena sosial yang  sedang  digelutinya  seringkali  membatasi  mereka  untuk  mengungkapkan  hal-hal  lain  yang sebenarnya memiliki andil yang sama besarnya dengan konsep-konsep dan kategori-kategori yang dibuat peneliti itu sendiri. Oleh sebab itu, tidak ada salahnya bagi seorang peneliti untuk memberikan kesempatan  yang  sama  bagi  pandangan-pandangan  subjek  penelitian  untuk  menentukan  jalannya proses  analisis  penelitian  dengan  cara  memberi  ruang  bagi  subjek  penelitian  untuk  menentukan kode-kode  yang dianggap perlu untuk dipertimbangkan secara sama seriusnya dengan  kode-kode yang dibayangkan oleh peneliti. Untuk pembahasan yang memadai tentang isu ini, silakan merujuk ke  Kathy  Charmaz, Constructing  Grounded  Theory (London ;  Thousand  Oaks,  Calif:  Sage Publications, 2006).
3 Johan Meuleman, “‘Dakwah’, Competition for Authority, and Development,” Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde 167, no. 2/3 (2011): 241.
semangat indijenisasi yang sedang berkobar di kalangan gereja-gereja katolik dan protestan berimplikasi pada sikap yang lebih terbuka kepada kalangan yang berasal dari mantan PKI dan organisasi terlarang lainnya. Kombinasi antara hal ini dengan perseteruan yang memang telah laten antara kalangan Islam Abangan dengan Santri pada  gilirannya  berdampak  pada  meningkatnya  angka  konversi  agama  dari kalangan  Islam  Abangan  ke  Katolik  maupun  Protestan.  Pada  akhirnya,  atmosfer politik  seperti  ini  memberikan  semacam  pembenaran  bagi  ketakutan  kalangan islamis  seperti  M.  Natsir  akan  posisi  Islam  sebagai  agama  yang “under siege of Christian missionaries” 4
Pada decade 1960-an, menguatnya kecenderungan untuk memperjuangkan Islam melalui gerakan dakwah di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh tekanan regime Suharto yang cenderung memberangus kebebasan politik, namun sebagian besar lainnya juga disebabkan oleh pandangan bahwa gerakan Missionaris Kristen mulai mendapat popularitas yang meningkat di tengah masyarakat. Selain didorong oleh perasaan bersaing (rivalry) dengan Kristen, gerakan dakwah di Indonesia juga berjuang  menghadapi  komunisme  di  sisi  lain.  Baik  missionaris  Kristen  dan penggerak komunisme, keduanya berhasil memperoleh dukungan yang signifikan dari rakyat karena menempatkan isu-isu yang sifatnya membumi seperti keadilan sosial,  kemajuan  bangsa,  dan  terutama  sekali  ide-ide  tentang  langkah-langkah kongkrit  untuk  membantu  kelompok  masyarakat  miskin  dan  marginal.  Dua imagined rivals (pesaing) Islam di Indonesia pada periode waktu yang spesifik ini turut  membentuk  corak  gerakan  dakwah  sebagaimana  yang  terdapat  saat  ini, terutama  karena  gerakan-gerakan  dakwah  Islam  menyadari  sumber  keberhasilan mereka dan mulai meniru gaya-gaya aktifisme yang terdapat pada gerakan-gerakan rivalnya tersebut. 5
Sejumlah tokoh penting seperti M. Natsir menganggap bahwa Islam telah dipinggirkan  dan  bahwa  kalangan  Muslims  tidak  diberikan  posisi  yang  layak mengingat  posisinya  sebagai  kelompok  mayoritas  di  Indonesia.  Hal  ini  terutama
4 Robert  W.  Hefner, Civil  Islam:  Muslims  and  Democratization  in  Indonesia ,  Princeton Studies in Muslim Politics (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2000), 108.
5 Johan Meuleman, “‘Dakwah’, Competition for Authority, and Development,” 259–60.
sekali berkenaan dengan pemakzulan partai masyumi oleh Presiden Sukarno. Oleh sebab  itu,  kedatangan  Suharto  dengan  orde  barunya  menghadirkan  semacam euphoria di  kalangan Muslim  dengan beranggapan bahwa  pemerintah Orde Baru akan  mengambil  sikap  yang  lebih  bersahabat  dengan  kalangan  Muslims. Bagaimanapun juga,  euphoria tersebut  serta-merta berhenti dan berganti menjadi kekecewaan baru. Orde Baru tidak memberikan ruang yang cukup bagi kalangan Islam  politik  untuk  mendapatkan  pengaruh  publik.  Dalam  setting  sosiopolitik seperti ini, kalangan Islam, terutama yang satu genre dengan M. Natsir beralih ke gerakan  dakwah  dan  menggunakan  gerakan  dakwah  sebagai  basis  perlawanan kepada kebijakan politik pemerintah secara high level. 6
Kalangan  muslim  reformis  yang  berasal  generasi  yang  lebih  muda  M. Natsir,  bagaimanapun  juga  menolak  strategi  yang  secara  implisit  mengajukan bahwa  dakwah  merupakan  alat  untuk  meraih  kepentingan  politik.  Generasi  yang kemudian  dikenal  sebagai  aliran  pembaruan  Islam  ini  menganggap  bahwa pandangan-pandangan yang dianut oleh senior mereka pada decade 1950 dan 1960 an telah mengacaukan batasan-batasan antara alat dan tujuan dalam menciptakan perubahan  sosial  berbasis  agama.  Kalangan  muda  ini  berpendapat  bahwa pemisahan antara agama dan Negara merupakan suatu hal yang tidak bisa ditawar. Hal  ini  terutama  karena  kuatnya  asumsi  bahwa  tidak  akan  lahir  perubahan  yang signifikan pada bangsa Indonesia kecuali dilakukan pembaharuan budaya di tengah masyarakat. 7
Dalam konteks Indonesia, dakwah merupakan salah satu area yang paling tepat untuk melihat bagaimana kalangan Islamis berusaha untuk tetap bermain di dua  sisi  yang  bertolak  belakang  antara  satu  dengan  yang  lain;  jihadisme  dan demokrasi. Hal ini karena Dakwah merupakan sebuah perintah agama yang secara ekplisit  bertujuan  untuk  menegakkan  perintah  amar  ma’ruf  nahi  mungkar  yang simpul  akhirnya  adalah  menciptakan  pemerintahan  yang  memungkinkan  semua
6 Hefner, Civil Islam , 96.
7 Hefner, 96–98.
orang  untuk  berbuat  baik  dan  menyulitkan  orang  untuk  berbuat  jahat. 8 Dalam konteks ini, dakwah membuka peluang untuk terjadinya gesekan antara nilai-nilai yang  menyertai  demokrasi  liberal  dengan  nilai-nilai  yang  diimajinasikan  oleh kalangan  Islamis  yang  kemngkinan  besar  bernuansa  totalitarianistik  karena islamisme adalah sebuah ideologi yang bersifat totalitarian yang tidak menghendaki adanya persaingan dalam semua level. 9
Dakwah  dapat  diterjemahkan  menjadi  hampir  apa  saja  dalam  kaitannya dengan posisi kelompok Islam dan islamis dalam memandang demokrasi. Dakwah dapat  menjadi platform bagi  pertukaran  pesan  secara  demokratis  melalui  ruang publik yang bebas dan terbuka namun juga dapat menjadi sebuah instrumen penting bagi  proyek  penyeragaman  umat  Islam  yang  menjadi  ciri  khas  dari  kelompok islamis. 10 Melalui dakwah, kelompok Muslim dari semua aliran dan versi berjuang untuk  mendapatkan  simpati  dari  masyarakat  muslim  secara  luas.  Di  waktu  yang sama, instrumen yang sama tersebut juga digunakan untuk membungkam wacana- wacana yang dianggap tidak bersesuaian dengan visi dari ajaran Islam versi tertentu yang tengah diperjuangkan tersebut.
Gerakan-gerakan  dakwah  yang  berbeda  saling  melengkapi  antara  satu dengan  yang  lain  dengan  menyediakan  pilihan  yang  beragam  kepada  segmen- segmen  yang  berbeda  di  tengah  masyarakat.  Namun  demikian,  gerakan-gerakan tersebut di saat yang sama juga terlibat persaingan yang sengit untuk mendapatkan pengikut setia. Gerakan dakwah yang beragam tersebut juga dapat dilihat sebagai persaingan  antara  aliran-aliran  pemikiran  di  tengah  masyarakat  muslim. Masing- masing  gerakan  dakwah  memperjuangkan  versi  yang  berbeda  dari  ajaran  islam. Dalam hal ini keberpihakan pemerintah Indonesia terlihat jelas karena pemerintah orde baru ketika itu secara terang-terangan mendukung  gerakan-gerakan  dakwah
8 Michael  Cook, Commanding  Right  and  Forbidding  Wrong  in  Islamic  Thought (Cambridge, UK ; New York: Cambridge University Press, 2000).
9 Bassam Tibi, “Islamism and Democracy: On the Compatibility of Institutional Islamism and the Political Culture of Democracy,” Totalitarian Movements and Political Religions 10, no. 2 (June 2009): 135–64, https://doi.org/10.1080/14690760903192073.
10 Matthew  J.  Kuiper, Daʻwa  and  Other  Religions:  Indian  Muslims  and  the  Modern Resurgence of Global Islamic Activism , Routledge Islamic Studies Series, v. 27 (New York, NY: Routledge, 2018).
yang  konsep  dan  gerakan  dakwahnya  sejalan  dengan  visi  pemerintah  tentang stabilitias  politik 11 dalam  kondisi  politik  yang  dinamis  ini  masyarakat  Indonesia menyaksikan  evolusi  dari  dakwah  dari  yang  semula  merupakan  praktek  sosial tradisional  berupa  ceramah  keagamaan  menuju  bentuknya  yang  lebih  modern berupa Dakwah pembangunan, selanjutnya menuju bentuknya yang lebih progresif dalam bentuk Dakwah bil hal .
Penelitian  ini  berangkat  dari  asumsi  bahwa  penerimaan  demokrasi  oleh kalangan  umat  Islam  sebagai  alternatif  dari  “jihad”  untuk  menghadirkan  bentuk pemerintahan yang “ilahiyah” bukan merupakan awal dari proses menghilangnya Islam  politik  di  kalangan  umat  Islam.  Alih-alih,  fenomena  yang  sering  disebut sebagai post -islamisme  tersebut  merupakan  permulaan  dari  usaha  kelompok Islamis  untuk  mendefinisikan  kembali  demokrasi  menurut  standar-standar  Islam yang  diyakini  oleh  kalangan  islamis.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  saya berpendapat  bahwa  ujaran  kebencian  adalah  praktek  sosial  bermata  ganda. Pertama, praktek ini diperlukan oleh kalangan da’I yang tidak dapat melepaskan diri  dari  keyakinan  bahwa  ruang  publik  yang  demokratis  merupakan  cara  yang memadai untuk menghadirkan sistem sosial yang ilahiyah . Kedua, praktek sosial ini mencerminkan hasrat dari para da’I  untuk  mempromosikan “jihadisme”  yang bersifat totalitarian dalam ruang publik yang bersifat demokratik.
Kaitan  antara  praktek  ujaran  kebencian  dengan  praktek  dakwah  pada dasarnya tidak begitu eksplisit, bahkan sejumah pihak menganggap bahwa usaha untuk memahami praktek ujaran kebencian dalam kerangka dakwah adalah salah satu  bentuk  dari  ketakutan  tidak  berdasar  yang  disematkan  kepada  entitas keagamaan tertentu; Islam. Pendapat ini tentu saja sebagiannya benar. Namun yang lebih  penting  untuk  dibahas  lebih  lanjut  adalah  bahwa  Islam  memiliki  misi membawa kebaikan bagi seluruh alam semesta, termasuk bagi mereka yang tidak suka (simpati) dengan penyebaran Islam di tengah masyarakat.
Indonesia  sebagai  sebuah  Negara  dengan  mayoritas  Muslim  tentu  perlu mengambil bagian dalam usaha mendefinisikan ujaran kebencian secara memadai, bukan  hanya  sebagai  pengejawantahan  dari  perintah amar  ma’ruf  nahi  mungkar dalam Islam namun juga sebagai bagian dari usaha untuk menjaga keharmonisan dalam  kehidupan  antara/antar  para  pemeluk  agama  yang  berbeda-beda. Kenyataannya, Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi yang mengatur tentang bagaimana  idealnya  sebuah  usaha  penyebaran  agama  dilakukan  di  tengah masyarakat. 12
Praktek dakwah, di sisi lain, juga tidak imun dari disusupi oleh usaha untuk mengganggu  stabilitas  politik  dan  keharmonisan  hidup  bermasyarakat.  Hal  ini karena  praktek  dakwah  merupakan  sarana  yang  efektif  untuk  menyebarluaskan pandangan-pandangan tertentu yang bias jadi dapat bertentangan dengan tujuan dari dakwah itu sendiri.
Jika kelompok islamis dapat berkompromi dengan demokrasi untuk tujuan memuluskan jalan menuju penerapan ideolgi totalitarian yang berbungkus agama, maka  praktek  menginfiltrasi  dakwah  dengan  tujuan  yang  sama  tentu  saja  bukan perkara  yang  sulit  untuk  dikompromikan.  Selain  itu,  dakwah  pada  dasarnya merupakan  sebuah  praktek  social  dengan  spectrum  yang  sangat  luas,  yang  bias merentang dari ceramah agama sampai dengan agitasi perang. Semua tergantung pada  tujuan  yang  diimajinasikan  oleh  para  da’I  yang  menjadi  actor  utama  dari praktek dakwah itu sendiri.
Keengganan sejumlah besar umat Islam untuk membicarakan kemungkinan disusupinya  dakwah  oleh  aktor-aktor  yang  menghendaki  ideologi  totalitarian “Islamisme” juga merupakan sebuah bukti bahwa praktek ujaran kebencian masih
12 Sejak bergulirnya reformasi pada tahun 1998, masyarakat Indonesia dianggap cenderung larut dalam euphoria kebebasan berpendapat yang pada batas-batas tertentu mengaburkan batasan antara menyampaikan pendapat dengan memproduksi dan penyebarluaskan pandangan-pandangan yang kemungkinan besar dapat memantik dampak buruk bagi keharmonisan bermasyarakat. Lihat Kompas  Cyber  Media,  “Atur  Penyebaran  Agama,  Kemenag  Susun  RUU  Perlindungan  Umat Beragama,” KOMPAS.com, November 10, 2014,
https://nasional.kompas.com/read/2014/11/10/19042201/Atur.Penyebaran.Agama.Kemenag.Susun .RUU.Perlindungan.Umat.Beragama.
menjadi konsep yang tidak hanya elusive tapi juga beresiko untuk diperbincangkan secara bebas. Salah satu argument untuk menjelaskan situasi ini adalah kerentanan dari mereka yang mencoba membincang hal tersebut untuk diberikan label “anti- islam”, “islamophobia”  dan sederet  istilah lain  yang terbukti merupakan  strategi efektif  kalangan  islamis  untuk  membajak  demokrasi  dalam  konteks  masyarakat liberal. 13
Praktek  ujaran  kebencian  dapat  tersembunyikan  dengan  sangat  baik  di antara  sejumlah  besar  argument  tentang  pentingnya  menjaga  kebebasan berpendapat  sebagai  bagian  paling  esensial  dari  demokrasi  liberal.  Memberi keleluasaan  untuk  segala  macam  praktek  ujaran,  baik  yang  mengandung  unsur kebencian  ataupun  tidak,  dengan  begitu,  adalah  vital  bagi  kelangsungan  system demokrasi.  Selain itu, praktek ujaran kebencian juga bukan sesuatu  yang dengan mudah diidentifikasi dan karenanya diatur melalui legislasi.
Di  hadapan  argumen  tentang  pentingnya  menjaga  kebebasan  berpendapat sebagai  inti  dari  demokrasi,  praktek  ujaran  kebencian  secara  tidak  langsung mendapatkan angin  segar untuk  bertahan hidup.  Bagaimanapun juga,  ide tentang kebebasan  berpendapat  pada  dasarnya  berpijak  dari  asumsi  bahwa  ongkos  social bagi  keharmonisan  hubungan  social  di  tengah  masyarakat  yang  dihasilkan  oleh praktek  mentoleransi  ujaran  kebencian  tersebut  akan,  dengan  satu  atau  lain  cara, terdistribusi secara adil ke seluruh elemen masyarakat, yang dalam hal ini, dianggap relatif  lebih  dewasa  dan  mampu  mengidentifikasi  dampak  negatif  dari  praktek- praktek tersebut. 14
13 Politisasi  Islam  untuk  kepentingan  kelompok  islamis  merupakan  hal  yang  memiliki sejarah  panjang  dalam  dunia  Islam  itu  sendiri.  Fenomena  seperti  pergeseran  makna  jihad  dan kebencian terhadap umat Yahudi dari yang awalnya merupakan fenomena politik menjadi dua hal yang  sarat  dengan  muatan  agama  adalah  contoh  yang  baik  untuk  melihat  bagaimana  kalangan islamis  bersedia  dan  mampu  secara  efektif  mendefinisikan  kembali  istilah-istilah  agama  untuk kepentingan politik. Untuk diskusi yang menarik tentang hal ini, silakan merujuk pada Bassam Tibi, “The Politicization of Islam into Islamism in the Context of Global Religious Fundamentalism,” The Journal  of  the  Middle  East  and  Africa 1,  no.  2  (October  22,  2010):  153–70, https://doi.org/10.1080/21520844.2010.517512.
14 Perdebatan mengenai distribusi dari ongkos sosial dari praktek  ujaran kebencian  yang tidak  terdistribusi  secara  merata  ke  seluruh  elemen  masyarakat  yang  diasumsikan  harus mentoleransinya dapat dilihat pada Jeremy Waldron, The Harm in Hate Speech , The Oliver Wendell Holmes Lectures, 2009 (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 2012).
Kenyataannya, praktek ujaran kebencian pada umumnya menyasar secara spesifik  kelompok-kelompok  minoritas  tertentu  yang  lemah  secara  politik  dan sosial. Karenanya, menerapkan prinsip menjaga kebebasan berpendapat tidak dapat secara serta merta diterapkan untuk praktek ujaran kebencian, terutama pada masa di  mana  ujaran  kebencian  tersebut  dapat  dengan  mudah  diproduksi  dan disebarluaskan secara massif dengan bantuan teknologi informasi.
Dalam  konteks  rentannya  praktek  dakwah  untuk  disusupi  oleh  praktek ujaran  kebencian,  perhatian  yang  lebih  besar  seharunya  diarahkan  pada  dampak sosial dari praktek dakwah itu bagi kalangan minoritas, baik bagi minoritas secara intra-agama Islam maupun bagi kelompok minoritas di luar agama Islam. Kalangan minoritas  yang menjadi target dari praktek ujaran kebencian tersebut sudah tentu menanggung  beban  yang  lebih  besar  dibandingkan  dengan  beban  yang  harus ditanggung  oleh  masyarakat  luas.  Oleh  sebab  itu,  mengasumsikan  bahwa  beban sosial dari praktek ujaran kebencian pada masyarakat pada setting demokrasi liberal tentu memerlukan banyak revisi di sana sini.

## D. Konstruksi Ujaran Kebencian di Kalangan Para Da’i
Ujaran kebencian adalah sesuatu yang tidak asing di kalangan para da’I di pondok-pondok  pesantren  di  Kalimantan  Timur.  Meskipun  tidak  begitu  yakin sepenuhnya  dengan  ruang  lingkup,  batasan  dan  definisi  operasional  dari  istilah ujaran  kebencian,  para  da’I  yang  terlibat  dalam  wawancara  selama  penelitian merasa bahwa mereka dapat membedakan mana yang termasuk ujaran kebencian dan mana yang bukan termasuk ujaran kebencian.
Kepercayaan para responden mengenai kemampuan mereka menilai sebuah ujaran sebagai bagian dari ujaran kebencian atau bukan sebagiannya dibentuk oleh pengetahuan  yang diperoleh oleh responden melalui berita-berita di televisi yang banyak mengangkat masalah ujaran kebencian di media sosial. Dalam kehidupan nyata,  ujaran  kebencian  umumnya  adalah  topik  yang  kurang  memiliki  relevansi
yang  berarti.  Artinya,  konteks  pembicaraan  mengenai  ujaran  kebencian  adalah sesuatu yang jauh di sana bukan sesuatu yang dekat di sini. 15
Di kalangan para da’I di pondok pesantren-pondok pesantren di Kalimantan Timur, perbincangan mengenai ujaran kebencian beserta segala konsekuensi yang melekat padanya dapat dianggap sebagai kelanjutan dari diskusi yang mereka lihat di  televisi.  Oleh  sebab  itu,  dari  sejumlah  contoh  yang  dikemukakan  oleh  para responden  terkait  dengan  praktek  ujaran  kebencian,  hampir  seluruhnya  berkaitan dengan  praktek-praktek  interaksi  sosial  yang  berlangsung  melalui  media  sosial dalam dunia online . 16
Bagaimanapun  juga,  penting  untuk  dipertimbangkan  bahwa  kehidupan  di ranah online pada  masa-masa  sekarang  ini  sudah  sulit  untuk  dipisahkan  dari keseluruhan interaksi sosial yang dilakoni oleh seseorang. Dalam hal ini, seluruh responden  yang  terlibat  wawancara  selama  penelitian  termasuk  aktif  dalam bermedia sosial, memiliki akun di  media  sosial,  dan secara proaktif mencari dan terlibat dalam diskusi-diskusi tentang topik-topik tertentu yang mereka minati.
Keterpaparan responden terhadap diskusi tentang ujaran kebencian di media online berkontribusi  besar  dalam  membentuk  cara  pandang  mereka  mengenai ujaran  kebencian.  Artinya,  apa  dan  mengapa  sebuah  praktek  sosial  dianggap sebagai bagian atau bukan bagian dari ujaran kebencian menurut responden banyak dipengaruhi  oleh  informasi-informasi  yang  diperoleh  responden  melalui  contoh- contoh ujaran kebencian yang marak diperbincangkan di media sosial. Selain itu, seluruh responden yang terlibat dalam penelitian ini juga mengaku bahwa mereka pernah berhadapan dengan konten-konten  yang  mereka anggap ujaran kebencian sebagai korban dari ujaran kebencian itu sendiri.
15 Analisis terhadap data hasil survey terhadap para Ustads di sejumlah pondok pesantren di Kota Samarinda, Samarinda 26 April 2018
16 Analisis  terhadap  hasil  wawancara  dengan  sejumlah  Ustads  di  beberapa  pondok pesantren di Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Samarinda 26 April 2018 dan Kutai Kartanegara 27 April 2017.
Konstruksi  tentang  ujaran  kebencian  di  kalangan  para  da’I  yang  terlibat wawancara  dalam  penelitian  ini  berada  dalam  rentang  prinsip immediate  danger dari  sebuah  praktek  sosial  dengan  pandangan  mengenai  skala  kerusakan  yang secara potensial dapat ditimbulkan oleh praktek interaksi sosial tersebut.
Prinsip immediate  danger atau  bahaya  yang  sangat  mungkin  timbul disebabkan oleh sebuah praktek sosial dalam bentuk ujaran dapat dijelaskan melalui contoh seseorang berteriak “kebakaran” di tengah ruangan yang penuh sesak oleh orang-orang  yang  sedang,  misalnya,  menonton  film  di  bioskop.  Sementara  itu, prinsip  skala  kerusakan  yang  potensial  ditimbulkan  oleh  ujaran  serupa  dapat dijelaskan  dengan  contoh  seseorang  yang  memberikan  komentar  yang  sifatnya menghasut untuk melakukan diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, dan antar- golongan melalui media sosial.
Kedua  prinsip  tersebut  pada  dasarnya  telah  lumrah  digunakan  untuk memotret  bagaimana  sebuah  praktek  ujaran  dikelompokkan  sebagai  bagian  dari ujaran  kebencian  yang  idealnya  dilarang  oleh  undang-undang.  Meski  demikian, ujaran yang sama juga harus dinilai dengan prinsip kebebasan berpendapat di ruang publik yang menjadi prasyarat mutlak yang harus dimiliki dan dijunjung tinggi oleh negara-negara yang menganut demokrasi.
Di kalangan para da’I di pondok-pondok pesantren di Kalimantan Timur, prinsip immediate danger tampaknya kurang dianggap sebagai bahan pertimbangan yang  penting  untuk  menilai  sebuah  ujaran  dapat  dikategorikan  sebagai  praktek ujaran  kebencian  atau  bukan.  Alih-alih,  prinsip  skala  dampak  perubahan mendominasi cara pandang para da’I dalam menilai sebuah praktek interaksi sosial tersebut dapat atau tidak dapat dikategorikan sebagai bagian dari ujaran kebencian.
Dalam  hal  dampak  kerusakan  yang  mungkin  ditimbulkan  oleh  sebuah praktek  sosial  yang  bersifat  ujaran,  aspek  agama  atau  dampak  yang  berkaitan dengan  kehidupan  beragama  di  tengah  masyarakat  adalah  elemen  yang  paling dominan. Menyusul setelah itu adalah dampak negatif yang secara potensial dapat ditimbulkan  oleh  sebuah  praktek  ujaran  kepada  kehidupan  sosial  yang  berkaitan
dengan  hubungan  yang  harmonis  di  antara  kelompok  masyarakat  yang  berbeda secara latar belakang kesukuan.
Seorang  responden  yang  merupakan  seorang  da’I  di  sebuah  pondok pesantren di Kota Samarinda misalnya, menceritakan pendapatnya mengenai ujaran kebencian dengan memberikan contoh bahwa menjaga identitas kesukuan di tengah kehidupan modern saat ini adalah sesuatu yang kurang relevan sementara identitas sosial berbasis aspek agama harus mendapat prioritas untuk dilindungi dari praktek- praktek sosial yang dapat membuat para penganut agama merasa tersinggung dan marah.  Konsekuensinya,  ujaran  kebencian  pada  dasarnya  harus  dipandang  lebih sebagai  praktek  sosial  yang  dapat  menimbulkan  dampak  negatif  dalam  hal hubungan antar pemeluk agama di tengah masyarakat. 17
Bagi  sebagian  besar  responden  dalam  penelitian  ini,  masyarakat  berhak untuk  memperoleh  kehidupan  beragama  yang  harmonis  di  mana  setiap  pemeluk agama  merasa  dihormati  oleh  pemeluk  agama  yang  lainnya.  Sementara  itu, responden-responden tersebut juga umumnya berbendapat bahwa masyarakat luas sudah dapat menilai sendiri praktek-praktek sosial  yang berpotensi menimbulkan dampak negatif dalam hal kehidupan sosial berdasarkan aspek kesukuan. Artinya, urusan  agama  adalah  hal  yang  lebih  sensitif  dibandingkan  dengan  urusan  suku bangsa bukan karena salah satunya lebih penting dibandingkan dengan  yang lain melainkan karena masyarakat lebih “matang” dalam mengatasi keragaman dalam hal suku bangsa dibandingkan dalam hal mengatasi keragaman di dalam kehidupan beragama.
17 Wawancara dengan seorang Ustadz di salah satu pondok pesantren di Kota Samarinda, Samarinda 25 April 2018

## E. Respon terhadap Ujaran Kebencian di Kalangan Para Da’i
Terdapat  respon  yang  variatif  dari  kalangan  para  da’I  di  pondok-pondok pesantren  di  Kalimantan  Timur  berkenaan  dengan  respon  yang  ideal  dalam menghadapi praktek-praktek ujaran kebencian di tengah masyarakat. Kalangan da’I di  Kalimantan  Timur  yang  terlibat  dalam  penelitian  ini,  bagaimanapun  juga, sepakat  bahwa  praktek  ujaran  kebencian  tidak  boleh  dibiarkan  meluas  di  tengah masyarakat umum atas dasar apapun, termasuk kebebasan berpendapat.
Kalangan para Dai di Kalimantan Timur mempercayai bahwa, setidaknya di  Indonesia,  kebebasan  berpendapat  dalam  berbagai  bentuknya  terutama  dalam bentuk  ceramah-ceramah  keagamaan  di  ruang  publik  harus  bebas  dari  praktek- praktek  yang  bernuansa  ujaran  kebencian.  Bagi  mereka,  agama  harus  dapat memberikan  kedamaian  bagi  setiap  orang  terlepas  dari  apapun  agama  dan kebercayaan  yang  dianut.  Jika  para  da’I  gagal  mempertimbangkannya  tersebut dalam ceramah-ceramahnya maka tidak mengherankan jika muncul perasaan saling curiga dan saling mengkambinghitamkan atas hal-hal buruk yang terjadi di tengah masyarakat.
Meski demikian, konstruksi ujaran kebencian yang dibangun oleh kalangan para  da’I  tersebut  memainkan  peran  yang  penting  dalam  membayangkan bagaimana  kira-kira  bentuk  respon  yang  ideal  untuk  menghadapi  sekaligus menanggulangi dampak negatif yang sudah terlanjur muncul akibat praktek ujaran kebencian di tengah masyarakat.
Dalam  menghadapi  menyebarluasnya  praktek  ujaran  kebencian  di  tengah masyarakat, respon para Dai yang terlibat selama proses pengumpulan data untuk penelitian ini dapat dikategorikan menjadi tiga bagian, yaitu respon terhadap ujaran kebencian  dalam  lingkup  kehidupan  antar  umat  beragama,  respon  atas  ujaran kebencian  dalam  lingkup  kehidupan  internal  umat  Islam,  dan  respon  atas  ujaran kebencian dalam lingkup kehidupan umum yang lebih luas seperti hubungan antar kelompok etnik di tengah masyarakat.
Secara  riil,  respon  terhadap  praktek  yang  dianggap  sebagai  bagian  dari ujaran  kebencian  sebagaimana  yang  dipersepsikan  oleh  kalangan  para  Dai  di Kalimantan  Timur  dapat  dikelompokkan  menjadi  tiga  kategori  besar.  Pertama, menyerahkan urusan tersebut  kepada Negara untuk ditindaklanjuti  sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kedua, mengambil inisiatif sendiri tanpa melibatkan elemen Negara. Ketiga, melakukan kombinasi dari respon pentama dengan bentuk respon kedua.  Artinya,  menyerahkan  aparatur  yang  berwenang  melakukan  pekerjaannya dengan catatan ikut secara langsung mengawasi seluruh proses yang harus dilewati. Ketiga  bentuk  respon  ini,  bagaimanapun  juga,  harus  dipahami  sebagai  sebuah kontinuum yang merentang dari titik satu ke titik lainnya.
Menyerahkan penanganan masalah terkait ujaran kebencian kepada aparat yang berwenang adalah respon yang dianggap ideal oleh sebagian besar da’I yang terlibat  dalam  pengumpulan  data  untuk  penelitian  ini  jika  potensi  negative  yang dapat ditimbulkan oleh praktek ujaran kebencian tersebut dianggap berada dalam lingkup hubungan antar pemeluk agama di tengah masyarakat umum.
Bagaimanapun juga, jika seseorang menyampaikan ekspresi visual ataupun verbal  atau  keduanya  dan  ekspresi  tersebut  dianggap  dapat  mengganggu keharmonisan hubungan antar pemeluk agama  secara segera (immediate  danger) maka menyerahkan urusan tersebut kepada aparat saja dinilai tidak cukup. Sebagai gantinya, masyarakat diharapkan untuk “bertidak” proaktif dalam bentuk, misalnya, mencari dan mendatangi pelaku yang diduga tersebut bersama-sama dengan aparat. Respon  dalam  bentuk  ini,  di  kalangan  para  da’I  di  pondok-pondok  pesantren  di Kalimantan  Timur,  dianggap  penting  terutama  jika  pelaku  dari  dugaan  praktek ujaran kebencian tersebut berasal dari kelompok minoritas secara agama. Misalnya Muslim di tengah masyarakat yang mayoritas katolik, dan sebaliknya.
Selanjutnya,  jika  sebuah  praktek  yang  diduga  sebagai  praktek  ujaran kebencian  dianggap  dapat  menyebabkan  terganggunya  hubungan  antar  pemeluk agama Islam (Umat Islam), maka respon yang ideal sebagaimana yang dibayangkan oleh kalangan para Dai di Kalimantan adalah dengan tidak menghiraukannya atau dengan tidak memberikan kesempatan bagi praktek ujaran kebencian tersebut untuk
tersebar secara lebih luas. Respon semacam ini dianggap ideal karena selain bisa mencegah tersebarnya praktek ujaran kebencian tersebut  di kalangan masyarakat yang lebih luas, umat Islam juga dianggap sudah cukup matang untuk membincang perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam agamanya.

## F. Kesimpulan
Ujaran  kebencian  adalah  praktek  sosial  yang  sifatnya  disfungsional  bagi keharmonisan  sosial  di  tengah  masyarakat,  terutama  di  tengah  masyarakat  yang majemuk  secara  agama  dan  budaya.  Meski  demikian,  menilai  dan  merespon praktek ujaran kebencian di  tengah masyarakat  yang semakin  mengglobal berkat perkembangan  yang  pesat  dan  berkelanjutan  di  bidang  teknologi  informasi  dan komunikasi sebagaimana yang terjadi dewasa ini adalah satu hal yang sangat sulit untuk dilakukan secara efektif dan efisien.
Di  kalangan  para  da’I  di  Kalimantan  Timur,  praktek  ujaran  kebencian dikonstruksikan  dengan  cara  yang  memungkinkan  setiap  orang  dapat  melihat dampak  potensial  yang  mungkin  ditimbulkan  oleh  pratek  tersebut  bagi keharmonisan  hubungan  sosial  di  tengah  masyarakat.  Dalam  hal  ini  prioritas diberikan  kepada  hubungan  yang  harmonis  di  antara  para  pemeluk  agama  yang berbeda di lingkungan masyarakat. Respon yang ideal untuk menghadapi praktek- praktek  ujaran  kebencian  tersebut,  oleh  karena  itu,  ditentukan  berdasarkan kombinasi dari pertimbangan mengenai lingkup kehidupan sosial yang berpotensi untuk  terganggu  dengan  karakteristik  dari  pelaku  dari  praktek-praktek  ujaran kebencian itu sendiri.

## Daftar Pustaka
Charmaz, Kathy. Constructing Grounded Theory . London ; Thousand Oaks, Calif:
Sage Publications, 2006.
Cook,  Michael. Commanding  Right  and  Forbidding  Wrong  in  Islamic  Thought . Cambridge, UK ; New York: Cambridge University Press, 2000.
Hefner,  Robert  W. Civil  Islam:  Muslims  and  Democratization  in  Indonesia . Princeton Studies in Muslim  Politics. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2000.
Johan  Meuleman.  “‘Dakwah’,  Competition  for  Authority,  and  Development.” Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde 167, no. 2/3 (2011): 236– 69.
Kuiper, Matthew J. Daʻwa and Other Religions: Indian Muslims and the Modern Resurgence of Global Islamic Activism . Routledge Islamic Studies Series, v. 27. New York, NY: Routledge, 2018.
Media,  Kompas  Cyber.  “Atur  Penyebaran  Agama,  Kemenag  Susun  RUU Perlindungan  Umat  Beragama.”  KOMPAS.com,  November  10,  2014. https://nasional.kompas.com/read/2014/11/10/19042201/Atur.Penyebaran. Agama.Kemenag.Susun.RUU.Perlindungan.Umat.Beragama.
Tibi,  Bassam.  “Islamism  and  Democracy:  On  the  Compatibility  of  Institutional Islamism and the Political Culture of Democracy.” Totalitarian Movements and Political Religions 10, no. 2 (June 2009): 135–64. https://doi.org/10.1080/14690760903192073.
———. Islamism and Islam . New Haven: Yale University Press, 2012.
———.  “The  Politicization  of  Islam  into  Islamism  in  the  Context  of  Global Religious Fundamentalism.” The Journal of the Middle East and Africa 1,
no. 2 (October 22, 2010): 153–70.
https://doi.org/10.1080/21520844.2010.517512.
Waldron, Jeremy. The Harm in Hate Speech . The Oliver Wendell Holmes Lectures,
2009. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 2012.