Implementation of Law and Actualization of Human Rights for Persons with Disabilities from Sexual Violence in Indonesia
Penerapan Hukum dan Aktualisasi Hak Asasi Manusia Untuk Penyandang Disabilitas Dari Kekerasan Seksual di Indonesia
Muhshonah 1) ; Mohamad Yusfi Amrillah 2) ; Ali Maskur 3)
1,2,3) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Email: 1) Muhshonah1108@gmail.com ; 2) mohamadyusfiamrillah@gmail.com ; 3) alimaskur@walisongo.ac.id
ARTICLE HISTORY Received [15 September 2023]
Revised [19 Oktober 2023] Accepted [29 Oktober 2023]

## ABSTRAK
Kekerasan  seksual  pada  perempuan  penyandang  disabilitas  pada  sekarang  ini banyak  terjadi,  kurangnya  perlindungan  hukum  terhadap  perempuan  penyandang disabilitas  mengakibatkan  mereka  selalu  mendapat  diskriminasi  dari  berbagai  pihak. Di  mata  masyarakat  penyandang  disabilitas  dipandang  sebelah  mata  sebagai  orang yang perlu dikasihani dan di Indonesia sendiri mereka hidup dengan lingkungan yang rentan  kaena  adanya  pembatasan,  hambatan,  dan  kesulitan  serta  hak-hak  nya  yang tidak terpenuhi dengan baik. Dalam Undang-Undang sendiri telah diatur tentanng hak perlindungan penyandang disabilitas yaitu Undang-Undang No. 18 Tahun 2016. Seringkali  penyandang  disabilitas menjadi korban pelaku  tindak kekerasan  yang  sulit dijadikan  pemberatan  bagi  pelaku  dikepolisian  maupun  di  kejaksaan.  Pemerintah sendiri  belum  sepenuhnya  memberikan  fasilitas  khusus  kepada  penyandang disabilitas  yang  berhadapan  dengan  hukum,  semestinya  pemerintah  membuat peraturan yang jelas dan tegas bagi para penyandang disabilitas yang menjadi korban pelecehan seksual  guna menjamin  perlindungan  bagi  penyandang  disabilitas  dengan hukum yang jelas.

## ABSTRACT
Currently,  sexual  violence  against  women  with  disabilities  often  occurs.  The  lack  of legal  protection  for  women  with  disabilities  means  that  they  always  experience discrimination  from various  parties. In  the  eyes  of society,  people  with  disabilities  are looked down upon as people who need to be pitied, and in Indonesia itself, they live in a vulnerable environment due to restrictions, obstacles, and difficulties, and their rights are  not  properly  fulfilled. The  law  itself  regulates the  protection  rights  of  persons with disabilities, namely Law No. 18 of 2016.Often, people with disabilities become victims of  violent  acts,  which  makes  it  difficult  for  the  perpetrators  to  be  prosecuted  by  the police or prosecutors. The government itself has not fully provided special facilities to people with disabilities who are in conflict with the law. The government should make clear  and  firm  regulations  for  people  with  disabilities  who  are  victims  of  sexual harassment in order to guarantee protection for people with disabilities with clear laws .
KEYWORDS sexual violence, women, and people with disabilities
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan, seperti keterbatasan fisik, intelektual,  mental,  dan  sensorik  dalam  jangka  waktu  lama.  Layaknya  manusia  normal  pada  umumnya, kaum  disabilitas  harus  mendapatkan  perlindungan  dari  bentuk  kekerasan  fisik,  psikis,  ekonomi,  dan seksual.  Undang-Undang  tentang  disabilitas  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  08  Tahun  2016  yang didalamnya  terdapat  peraturan  untuk  melindungi  hak  penyandang  disabilitas.  Namun,  penyandang disabilitas  di  Indonesia  hidup  dengan  lingkungan  yang  rentan  karena  adanya  pembatasan,  hambatan, kesulitan juga penghapusan hak-hak penyandang disabilitas.
Penyandang  disabilitas  selama  ini  selalu  mendapat  diskriminasi  dari  berbagai  pihak  terlebih  lagi perempuan,  penyebabnya  dari  bentuk  fisik  mereka  yang  berbeda  dengan  manusia  pada  umumnya. Penyandang  disabilitas  sangat  rawan  sekali  menjadi  korban  kekerasan,  termasuk  kekerasan  seksual pemerkosaan.  Selain  menjadi  kelompok  rawan  kekerasan,  keadaan  penyandang  disabilitas  korban kekerasan  seksual  semakin  memprihatinkan karena  banyak  yang  tidak  mendapat  perlindungan  hukum. Di  mata  masyarakat  difabel  dipandang  sebelah  mata  sebagai  orang  yang  perlu  dikasihani.  perlakuan khusus  harus  diberikan  kepada  kaum  disabilitas  sebagai  usaha  penghormatan,  perlindingan  dan
pemenuhan hak asasi manusia. Penyandang disabilitas juga memiliki hak yang harus dilindungi dan kita harus  menghargai  dan  lindungi  jangan  semena-mena  terhadap  orang  yang  memiliki  kebutuhan  khusus karena mereka memerlukan perlakuan khusus yang tidak bisa disamakan dengan manusia normal pada umumnya.
Seringkali  penyandang  disabilitas  menjadi  korban  pelaku  tindak  kekerasan  yang  sulit  dijadikan pemberatan  bagi  pelaku  dikepolisian  maupun  di  kejaksaan.  Pemerintah  sendiri  belum  sepenuhnya memberikan  fasilitas  khusus  kepada  penyandang  disabilitas  yang  berhadapan  dengan  hukum, semestinya pemerintah membuat peraturan yang jelas dan tegas bagi para penyandang disabilitas yang menjadi  korban  pelecehan  seksual  guna  menjamin  perlindungan  bagi  penyandang  disabilitas  dengan hukum  yang  jelas.  Contohnya  pada  kasus  yang  terjadi  di  Makassar  pada  tahun  2021,  seorang  lelaki berinisial  AS  (22)  melakukan  pelecehan  seksual  kepada  penyandang  disabilitas,  AS  merekam perbuatannya  itu  dengan  tujuan  untuk  memeras  keluarga  korban  dengan  mengancam  akan menyebarkan  video  pemerkosaan  yang  dilakukannya  ke  media  sosial.  Penyandang  disabilitas  sangat rawan untuk mendorong terjadinya tindakan negatif yang akan mereka alami seperti pelecehan seksual pemerkosaan  terutama  pada  kaum  perempuan.  Perempuan  dipandang  sebagai  kaum  lemah  apalagi mereka yang mempunyai kebutuhan khusus.
Peran  orang  tua  dan  masyarakat  sangat  membantu  mereka  untuk  bertahan  dari  ancaman  yang tidak  diinginkan.  Para  pelaku  biasanya  seorang  yang  sering  meremehkan  dan  berbuat  kasar  agar  bisa melakukan  tindakan  pemerkosaan  karena  pelaku  menganggap  mereka  tidak  berdaya,  namun  dimata hukum semua memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan, karena seringkali kosrban akan mengalami  trauma  yang  mendalam.  Berdasarkan  apa  yang  sudah  tertera  dalam  pendahuluan  maka rumusan  masalah  adalah  apakah perempuan  penyandang disabillitas  di Indonesia  sudah  mendapatkan haknya  dalam  hukum  maupun  dalam  kehidupan  sosial  dan  bagaimana  perlindungan  hukum  bagi perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual?

## LANDASAN TEORI
Dalam negara hukum seperti indonesia, pengawalan Hak Asasi Manusia tentu nya sangat penting tidak  terkecuali  untuk  penyandang  disabilitas,  hal  ini  bukan  lah  tanpa  alasan  karena  menurut  Teori Keadilan  mengenai  Hak  Asasi  Manusia.  Dalam  teori  keadilan  di  jelaskan  bahwa  Hak  Asasi  Manusia adalah hak yang di peroleh oleh manusia tanpa membedakan latar belakang, asal tempat dan tidak ada yang  bisa  melanggar  hak  tersebut  tanpa  ada  nya  suatu  alasan  yang  kuat.  Penyandang  disabilitas merupakan warga negara yang mempunyai kebutuhan khusus dimana tentu nya penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama baik di muka hukum maupun perlakuan yang sepantas nya di peroleh.

## METODE PENELITIAN
Metode  penulisan  yang  digunakan  dalam  menulis  jurnal  ini  adalah  metode  studi  pustaka.  Studi pustaka yaitu sehubungan dengan metode pengumpulan data, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Hal ini dapat dilakukan melalui sumber data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel  ilmiah,  dan  literatur  lainnya.  Selain  itu,  studi  pustaka  berkaitan  dengan  kajian  teoritis  yang  kuat dengan  nilai-nilai,  budaya,  dan  norma  yang  tumbuh  di  masyarakat.  Terkait  dengan  informasi  yang didapatkan  diolah  dan  dianalisis  secara  mendalam  dengan  cara  membandingkan  antar  literatur  demi memperoleh data yang bersifat objektif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perempuan Penyandang Disabilitas
Indonesia merupakan satu dari negara dengan populasi penyandang disabilitas yang cukup tinggi. Dalam  hal  ini,  bahwa  potensi  terjadinya  pelanggaran  terhadap  hak-hak  kaum  disabilitas  akan  banyak terjadi.  Selain  itu,  pandangan  negatif  kepada  kaum  disabilitas  sudah  melekat  didalam  masyarakat, disabilitas  dianggap  kamu  yang  rentan  menjadi  korban  tindak  pidana  seperti  diskriminasi  sampai
pelecehan  seksual  bahkan  pemerkosaan.  Perlakuan  diskriminatif  yang  diterima  penyandang  disabilitas teruma perempuan dapat dilihat di berbagai ruang publik seperti fasilitas umum yang tidak mendukung, pendidikan,  kesehatan  dan  juga  lapangan  pekerjaan  yang  tidak  berpihak  kepada  mereka  para perempuan penyandang disabilitas. Disabilitas bukanlah keinginan setiap orang, bukan juga kekurangan dari seseorang melainkan keterbatasan yang menjadikannya dibandingkan dengan yang lainnya.
Penyandang disabilitas di Indonesia sendiri pada tahun 2023 menurut KEMENKO mencapai 22,97 juta  jiwa  atau  sekitar  8.5%  dari  jumlah  penduduk  Indonesia.  Sedangakan  menurut  Word  Bank, penyandang  disabilitas  sebanayak  80%  tinggal  di  negara  berkembang,  Indonesia  sendiri  termasuk  di dalamnya yang mengalami kerentanan, keterbelakangan dan hidup dibawah garis kemiskinan.

## Hak Asasi Manusia dan Kekerasan Seksual
Menurut  Jeremy  Bentham menyatakan  bahwa  eksistensi manusia dikuasai  oleh  kesenangan  dan penderitaan.  Perbuatan,  norma,  dan  hukum  dapat  dikatakan  baik  dan  adil  apabila  memberikan kemanfaatan  dan  kesenangan  bagi  mayoritas  masyarakat.  Di  dalam  negara  hukum,  HAM  merupakan salah  satu  aspek  penting  yang  harus  dijamin  pemenuhannya,  dan  tujuan  pokok  yaitu  melindungi  HAM serta menciptakan kehidupan bagi warga negara yang demokratis.  Salah satu ciri penting dalam negara hukum adalah perlindungan hak asasi manusianya yang dijamin oleh konstitusi.
Perlindungan  HAM  secara  yuridis  di  Indonesia  didasarkan  pada  UUD  1945,  berarti  sudah  jelas bahwa HAM di Indonesia merupakan salah satu amanat konstitusi yang harus dijamin. Dalam pandangan HAM  sendiri,  isu  disabilitas  bagian  dari  integral  yang  tidak  dapat  dipisahkan.  HAM  menjamin  atas kesetaraan,  kesamaan  hak  serta  partisipasi  penuh  pada  setiap  individu.  HAM  bersifat  universal, langgeng, tidak dapat dikurangi, dibatasi, dihalangi, apalagi sampai dihilangkan oleh siapapun, termasuk negara.  Dengan  demikian,  penghormatan,  perlindungan,  dan  pemenuhan  HAM  terhadap  warga  negara dijamin dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Namun di era sekarang ini banyak sekali pelanggaran HAM terjadi salah satunya kekerasan pada perempuan.  Perempuan  adalah  salah  satu  individu  yang  memiliki  peran  ganda  dalam  kehidupan. Pertama,  perempuan  merupakan  pelanjut  keturunan  yang  tidak  dapat  digantikan  oleh  laki-laki.  Kedua, perempuan  adalah  seorang  ibu  yang  memerlukan  perhaian  khusus  dan  salah  satu  dasar  mengapa perempuan  harus  dilindungi  hak-haknya.  Namun,  dalam  kenyataannya  perempuan  masi  tidak  sejajar dengan laki-laki kedudukannya. Mereka sering menjadi korban kekerasan seperti kekerasan fisik, psikis, seksual sampai menimbulkan korban jiwa.
Pelecehan  seksual  pada  kenyataannya  merupakan  tindak  kekersaan  dan  seringkali  terjadi  pada perempuan terlebih lagi kasus pemerkosaan. Kekerasan terhadap perempuan suatu tindakan yang tidak manusiawi,  perempuan  juga  berhak  menikmati  dan  memperoleh  perlindungan  hak  asasi  manusia  dan kebebasan asasi di semua bidang.
WHO mengartikan kekerasan seksual sebagai setiap tindakan seksual, upaya untuk mendapatkan tindakan  seksual,  komentar  rayuan  seksual,  atau  perdagangan  seksualitas  seseorang  atau  sebaliknya dengan paksaan, oleh seiapapun, dalam situasi apapun, dan apapun hubungannya dengan  korban, baik dirumah  maupun  ditempat  kerja.  Sedangkan  dalam  KUHP  dijelaskan  pengertian  tentang  kekerasan seksual  pada  Pasal  285  dan  Pasal  289.  Dalam  Pasal  285  diterangkan  bahwa  siapa  yang  melakukan tindakan kekerasan dengan paksaan terhadap perempuan yang bukan merupakan istri sah berhubungan dengan seseorang tersebut makan akan dihukum atas pemerkosaan dengan hukuma kurungan penjara selama dua belas tahun. Sedangkan pada Pasal 289 KUHP disebutkan bahwa siapa dengan kekerasan yang  melakukan  pemaksaan  pada  perbuatan  cabul  hal  ini  melanggar  kesusilaan  dan  diancam  dengan hukuman pidana kurungan penjara paling lama sembilan tahun.
Pada tahun 2022 untuk data kekerasan yang terjadi pada perempuan penyandang disabilitas dari data  lembaga  layanan  terdapat  72  kasus.  Kelompok  yang  paling  tinggi  mengalami  kekerasan  yaitu perempuan  penyandang  disabilitas  ganda  sebanyak  27  kasus.  Sedangakan  Komnas  Perempuan mencatat  ada  7  kasus  pengaduan  perempuan  dengan  disabilitas  yang  mengalami  kekerasan.  Komnas Perempuan pada tahun 2022 mencatat terbitnya 20 kebijakan yang berisi tentang dikriminasi baik secara langsung  maupun  tidak  langsung  terhadap  perempuan.  Kebijakan  ini  masih  menggunakan  pola  yang sama yaitu potensi kriminalisasi, kontrol terhadap tubuh perempuan melalui pembatasan hak berekspresi
dan  berkeyakinan,  selain  itu  juga  ada  pembetasan  kehidupan  beragama  yang  berdampak  pada pembatasan dan atau pembedaan atsa dasar agama.

## Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Di Indonesia
Para pejuang hak-hak perempuan diberbagai wilayah meyuarakan kritik mereka bahwa hukum dan sistem  hak  asasi  manusia  merupakan  sistem  yang  sangat  patriarki.  Perempuan  penyandang  disabilitas merupakan  bagian  dari  warga  negara  yang  memiliki  hak  dan  kedudukan  yang  sama  dalam  hukum. Seperti  yang  dijelaskan  dalam  UUD  RI 1945 Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan bahwa “segala warga negara  bersamaan  kedudukannya  di  dalam  hukum  dan  pemerintah  dan  wajib  menjunjung  hukum  dan pemerintah tanpa terkecuali”. Penegasan ini perlu karena penyandang disabilitas masuk di dalamnya dan juga Hak Asasi Manusia (HAM) penyandang disabilitas masih sering diabaikan, bahkan dilanggar.
Pelanggaran  HAM  yang  berpotensi  menimpa  perempuan  penyandang  disabilitas  lebih  besar  dan secara umum mereka juga mengalami diskriminasi ganda. Setiap tahunnya tindak perbuatan kekerasan pada kaum disabilitas seringkali meningkat, korban biasanya seseorang yang mengalami perlakuan yang tidak  baik  dan  mendapatkan  tindak  kekerasan  seksual  atau  diskriminasi.  Hal  ini  seringkali  diartikan sebagai  ancaman  yang  dilakukan  secara  mandiri  atau  berkelompok  yang  menyebabkan  memar  pada fisik korban bahkan bisa sampai mengakibatkan kematian karena depresi yang dialami korban.
Pada dasarnya penyandang disabilitas rentan akan kekerasan seksual bahkan perbuatan tersebut dapat  dilakukan  oleh  orang  terdekat  mereka.  Dalam  hal  ini,  mereka  tidak  merasa  aman  sekalipun  di rumah sendiri.
Pengaturan mengenai  hak-hak  penyandang disabilitas  diatur  dalam  Pasal  28J  ayat  (1)  UUD  NRI 1945 dan diperkuat dalam Pasal 69 UU No. 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati  hak  asasi  manusia  orang  lain,  moral,  etika,  dan  tata  tertib  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa,  dan  bernegara.  Setiap  hak  asasi  seseorang  menimbulkan  kwajiban  dan  tanggung  jawab untuk menghormati hak asasi orang lain. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 yang merupakan perubahan dari  Undang-Undang  No.  4  Tahun  1997  tentang  Penyandang  Cacat    yang  dinilai  sudah  tidak  relevan dapat dilihat sebagai perwujudan strategi ini. Hal ini terganbarkan dalam upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat dalam mewujudkan hak-hak penyandang cacat sebagai berikut:
• Rehabilitasi  yang  diarahkan  untuk  mengfungsikan  kembali  dan  mengembangkan  kemampuan fisik, mental dan sosial bagi penyandang disabilitas
• Memberikan  bentuan  sosial  kepada  penyandang  disabilitas  untuk  meningkatkan  kesejahteraan sosial
• Memberikan perlindungan dan pelayanan yang layak bagi penyandang disabilitas
• Menjadikan penyandang disabilitas sebagai objek hukum
Pada  Pasal  3  Undang-Undang  No.  8  Tahun  2016  tentang  Penyandang  Disabilitas  menyatan bahwa pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bertujuan untuk:
a.  Mewujudkan  penghormatan,  pemajuan,  perlindungan  dan  pemenuhan  hak  asasi  manusia  serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh
b.  Menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas
c.  Mewujudkan  taraf  kehidupan  penyandang  disabilitas  yang  lebih  berkualitas,  adil,  sejahtera  lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat
d.  melindungi  penyandang  disabilitas  dari  penelantaran  dan  eksploitasi,  pelecehan,  dan  segala tindakan diskriminatis serta pelanggaran hak asasi manusia
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaran kesejahteraan sosial bagi  penyendang  Disabilitas,  peraturan  ini  bertujuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  penyandang disabilitas,  menjamin  pelaksanaan  fungsi  sosial  penyandang  disabilitas,  dan  mewujudkan  masyarakat inklusi. Selain itu, peraturan ini mengatur tentang perihal rehabilitas sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, peran masyarakat, pembinaan dan pengawasan, serta yang terakhir adalah pendanaan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Indonesia merupakan satu dari negara dengan populasi penyandang disabilitas yang cukup tinggi. Dalam  hal  ini,  bahwa  potensi  terjadinya  pelanggaran  terhadap  hak-hak  kaum  disabilitas  akan  banyak terjadi.  Selain  itu,  pandangan  negatif  kepada  kaum  disabilitas  sudah  melekat  didalam  masyarakat, disabilitas  dianggap  kamu  yang  rentan  menjadi  korban  tindak  pidana  seperti  diskriminasi  sampai pelecehan  seksual  bahkan  pemerkosaan.  Namun  di  Indonesia penyandang  disabilitas hak  sudah  diatur dalam  Undang-Undang  No.  18  Tahun  2016  tentang  penyndang  disabilitas.  Pengaturan  mengenai  hak- hak penyandang disabilitas diatur dalam Pasal 28J ayat (1) UUD NRI 1945 dan diperkuat dalam Pasal 69 UU  No.  39  Tahun  1999  yang  menyatakan  bahwa  setiap  orang  wajib  menghormati  hak  asasi  manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap hak asasi seseorang menimbulkan kwajiban dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain.

## Saran
Penerapan Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum di Indonesia merupakan peran dan tugas seluruh  warga  negara,  ada  nya  kerjasama antar  lembaga  penegak  hukum  dan  warga  negara  tentu  nya akan lebih memudahkan untuk tercapai nya cita-cita bangsa indonesia tidak terkecuali adalah Hak Asasi Manusia  tanpa  membedakan  latar  belakang  warga  negara.  Penyandang  disabilitas  merupakan  warga negara  yang  tentu  nya  sangat  rentan  menglami  kekerasan  dalam  bentuk  apapun,  maka  dari  itu  maka kesadaran masyarakat dan ada nya penegakan hukum yang efektif tentu nya dapat memberikan jaminan rasa aman bagi para penyandang disalibiltas.

## DAFTAR PUSTAKA
Yulaswati,  V.,  Nursyamsi,  F.,  Ramadhan,  M.  N.,  Palani,  H.,  &  Yazid,  E.  K.  (2021).  Kajian  Disabilitas:
Tinjauan  Peningkatan  Akses  dan  Taraf  Hidup  Penyandang  Disabilitas  Indonesia:  Aspek  Sosio- Ekonomi dan Yuridis. Kementerian PPn/Bappenas.
Purnomosidi,  A.  (2017).  Konsep  Perlindungan  Hak  Konstitusional  Penyandang  Disabilitas  di  Indonesia.
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 1(2), 161-174.
Perempuan,  K.  (2023).  CATAHU2023:  Kekerasan  terhadap  Perempuan  di  Ranah  Publik  dan  Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan.
Jimly  Assshidiqie,  Menuju  Negara  Hukum  yang  Demokratis  (Jakarta:  Sekretariat  Jenderal  dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008).
Sumera,  M.  (2013).  Perbuatan  kekerasan/pelecehan  seksual  terhadap  perempuan.  Lex  et  Societatis, 1(2).
Setyaningsih, R. (2016). Pengembangan Kemandirian Bagi Kaum Difabel. Sosiologi Dilema, 43.
Muqoddas, B. R. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Ramadhan,  D.  A.,  Solekhah,  A.  S.,  &  Marinda,  F.  (2021).  Revisi  Undang-Undang  Perlindungan Disabilitas:  Aksesibilitas  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Kekerasan  Seksual.  Ikatan  Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, 1(2), 206-224.
Cahyani,  Y.  N.,  Verdiantoro,  A.  G.,  &  Uma,  F.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Korban  Tindak Kekerasan  Seksual  Kaum  Tunarungu  Dalam  Perspektif  Hukum  Pidana.  Mimbar  Keadilan,  13(2), 218-228.
Faridah,  S.  (2019).  Lemahnya  Penegakan  Hukum  Dalam  Kasus  Kekerasan  Terhadap  Perempuan
Penyandang Disabilitas. Lex Scientia Law Review, 3(1), 15-29.
Rofiah,  S.  (2017).  Harmonisasi  Hukum  sebagai  Upaya  Meningkatkan  Perlindungan  Hukum  bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual. Qawwam, 11(2), 133-150.
Nafis, Lailatun. (2023). Perlindungan Hukum Untuk Mencegah Praktik Pemasungan Terhadap Penderita Gangguan Jiwa. Gema Keadilan. 10 (1), 105-107.
Widinarsih, Dini. (2019). Penyandang Disabilitas di Indonesia : Perkembangan Istilah dan Definisi. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial. 20 (2). 128-132.
Itasari,  Indah  Rantau.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Penyandang  Disabilitas  Di  Kalimantan Barat. Integralistik. 32 (2). 71 -74.
Syafi ’ie. (2014). Pemenuhan Aksebilitas Bagi Penyandang Disabilitas. Inklusi. 1 (2). 270 – 273.