Urgensi Pembentukan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Indonesia dalam Upaya Penuntasan Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu
Ali Abdurahman* dan Mei Susanto**

## Abstrak
Sampai  saat  ini,  upaya  penuntasan  pelanggaran  HAM  berat  di  masa  lalu  masih  menjadi hutang  yang  belum  tertunaikan.  Upaya  rekonsiliasi  yang  hendak  ditempuh  pemerintah, sebagai  salah  satu  alterna f  penyelesaian  seharusnya  dak  boleh  meninggalkan  upaya mengungkap kebenaran. Pembentukan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU KKR) yang sejalan dengan UUD 1945 dan instrumen HAM yang berlaku secara universal sebagaimana diamanatkan Putusan MK Nomor 6/PUU-IV/2006 menjadi kebutuhan yang pen ng  dan  mendasar.  Tanpa  adanya  UU  KKR  tersebut,  maka  upaya  rekonsiliasi  yang dilakukan pemerintah akan mengalami problem hukum yang pada gilirannya akan semakin menunda penuntasan pelanggaran HAM berat di masa lalu. Bahkan implikasi ke adaan UU KKR, membuat KKR Aceh yang dibentuk melalui Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 seolah ma  suri karena dalam menjalankan tugas dan kewenangannya akan berbenturan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih  nggi yang  dak mampu dijangkau oleh Qanun Aceh tersebut. Karenanya, Pemerintah dan DPR seharusnya meningkatkan komitmen dan poli cal  will -nya  untuk  segera  melakukan  pembahasan  RUU  KKR,  dan  segera  meng- hilangkan  kebiasaan  yang  hanya  memasukkan  RUU  KKR  dalam  da ar  program  legislasi nasional.
Kata Kunci : komisi kebenaran rekonsiliasi, pelanggaran HAM berat, pembentukan undang- undang, prolegnas, Qanun Aceh.

## Urgency of Establishing Law Commission on the Truth and Reconcilia on in Indonesia in Eﬀort of Comple on Human Rights Viola ons in the Past

## Abstract
Up to now, the eﬀorts to resolve human rights viola ons are s ll considered as a debt that have not been fullﬁlled. The reconcilia on steps that have been taken by the government, as one of the alterna ve dispute se lement should not put aside its aim to uncover the truth. The Establishment of Law on Truth and Reconcilia on Commission (the Law) which is in line with  the  1945  Cons tu on  and  interna onal  human  rights  instruments  that  apply universally  as  mandated  by  the  Cons tu onal  Court  Decision  Number  6/PUU-IV/2006 became  fundamental  needs.  In  the  absence  of  the  Law,  the  government's  reconcilia on eﬀorts will run into legal problems, which in turn will further delay the comple on of serious human rights viola ons in the past. In fact, the implica ons of the absence of the Law, lead to
* D o s e n   Fa k u l t a s   H u k u m   U n i v e r s i t a s   Pa d j a d j a ra n ,   J a l a n   D i p a   U k u r   N o .   3 5   B a n d u n g , abdurahman_ali58@yahoo.com , S.H., M.Hum., Dr. (Universitas Padjadjaran).
** Dosen  Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jl.  Dipa   Ukur  No.  35  Bandung,  Peneli   PSKN  FH  Unpad, Pengurus Asosiasi Sarjana Hukum Tata Negara (ASHTN) Indonesia, , S.H. (Universitas m.susanto@unpad.ac.id Padjadjaran), M.H. (Universitas Indonesia).
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
the Truth and Reconcilia on Commission in Aceh formed by Aceh Qonun Number 17 in 2013 suspended because it collides with the higher legisla on that cannot be reached by Aceh Qonun.  Therefore,  the  government  and  House  of  Representa ves  should  pay  more commitment  and  its  poli cal  will  for  immediate  discussion  of  the  Law  Truth  and Reconcilia on Commission, and immediately eliminate the habit that only put the Law on Truth and Reconcilia on Commission in the list of na onal legisla on program.
Keywords: truth  and  reconcilia on  commission,  human  rights  viola ons,  legisla on, na onal legisla on program, Qanun Aceh.

## A.  Pendahuluan
Upaya  penuntasan  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  berat  masa  lalu  di Indonesia melalui instrumen Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) mengalami hambatan  dan  tantangan  yang  dak  mudah.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari ke dakseriusan  Pemerintah  dan  DPR  dalam  menyelesaikan  dasar  hukum pembentukan  KKR,  mengingat  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2004  tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU KKR) telah dibatalkan secara keseluruhan oleh Mahkamah Kons tusi berdasarkan Putusan Nomor 6/PUU-IV/2006. Itu ar nya sudah  10  tahun  UU  KKR  dibatalkan  MK,  namun  dak  ada  perkembangan  yang berar  dalam upaya penyelesaiannya. RUU KKR hanya dimasukkan dalam da ar program  legislasi  nasional  (prolegenas)  2007-2010,  2010-2014,  dan  2015-2019 tanpa ada pembahasan sama sekali (se daknya sampai dengan tahun 2016).
Padahal pelanggaran HAM berat di masa lalu bukanlah tuduhan tanpa dasar yang  dapat  dikesampingkan  begitu  saja.  Sejak  dikeluarkannya  Undang-Undang Nomor  26  Tahun  2000  tentang  Pengadilan  HAM  (UU  Pengadilan  HAM),  Komnas
1 HAM telah menyelidiki 11 peris wa dugaan pelanggaran HAM berat:
a)  Kasus Timor Timur 1999. Laporan hasil penyelidikan telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung pada 31 Januari 2000. Kasus ini telah disidik oleh Kejaksaan Agung dan diperiksa pengadilan dan telah sampai  ngkat kasasi. Satu terdakwa dinyatakan bersalah;
b)  Kasus Tanjung Priok 1984. Laporan hasil penyelidikan telah disampaikan kepada Kejaksaan  Agung  pada  7  Juli  2000.  Telah  dilakukan  penyidikan  dan  diperiksa pengadilan dan telah sampai  ngkat kasasi. Semua terdakwa dinyatakan bebas;
c)  Kasus  Peris wa  Irian/Papua  2000  (Abepura  200).  Laporan  dikirimkan  ke
1 Lihat Firdiansyah, Peran dan Harapan Korban untuk Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM Masa Lalu, Jurnal HAM  Komnas  HAM ,  2016,  hlm.  4-5,  menyebutkan  Komnas  HAM  telah  menyelesaikan  penyelidikan  10 peris wa dugaan pelanggaran HAM berat. Khusus untuk dugaan pelanggaran HAM berat di Aceh, penulis dasarkan  kepada  hasil  Ringkasan  Ekseku f  Laporan  Penyelidikan  Pelanggaran  HAM  yang  Berat  Peris wa S i m p a n g   K K A   A c e h o l e h   Ko m n a s   H A M   te r ta n g ga l   1 4   J u n i   2 0 1 6 ,   ya n g   d a p at   d i l i h at   d i h ps://www.komnasham.go.id/index.php/hamberat/2016/09/29/2/ringkasan-ekseku f-laporan- penyelidikan-pelanggaran-ham-yang-berat-peris wa-simpang-kka-aceh.html , diakses 5 November 2016.
Kejaksaan  Agung  pada  17  Mei  2001.  Kasus  telah  disidik  dan  ditetapkan  2 terdakwa  yaitu  Drs.  Daud  Sihombing,  dan  Brigjen.  Johny  Wainal  Usman.  Dua terdakwa  telah  diperiksa  oleh  Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia.  Keduanya dibebaskan;
d)  Kasus  Trisaksi,  Semanggi  I  dan  Semanggi  II.  Laporan  penyelidikan  telah disampaikan ke Kejaksaan Agung pada 29 April 2002. Kejaksaan Agung belum melakukan penyidikan dan penuntutan
e)  Kasus Mei 1998. Laporan penyelidikan telah disampaikan ke Kejaksaan Agung pada 19 September 2003. Kejaksaan Agung belum melakukan penyidikan dan penuntutan;
f)  Kasus Wasior (Juni 2001-Oktober 2002)-Wamena (2003). Laporan penyelidikan telah  disampaikan  ke  Kejaksaan  Agung  pada  3  September  2004.  Kejaksaan Agung belum melakukan penyidikan dan penuntutan;
g)  Kasus Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998. Laporan penyelidikan telah disampaikan  ke  Kejaksaan  Agung  pada  3  September  2006.  Kejaksaan  Agung belum melakukan penyidikan dan penuntutan;
h)  Kasus  Talangsari  1989.  Laporan  penyelidikan  telah  disampaikan  ke  Kejaksaan Agung pada 16 September 2008. Kejaksaan Agung belum melakukan penyidikan dan penuntutan;
I)  Kasus  Penembakan  Misterius  1982-1985.  Laporan  penyelidikan  telah disampaikan ke Kejaksaan Agung pada 20 Juli September 2012. Kejaksaan Agung belum melakukan penyidikan dan penuntutan;
j)  Kasus Tragedi 1965-1966. Laporan penyelidikan telah disampaikan ke Kejaksaan Agung pada 20 Juli 2012. Kejaksaan Agung belum melakukan penyidikan dan penuntutan;
k)  Kasus  Simpang  KKA  di  Aceh  1999.  Laporan  penyelidikan  diselesaikan  pada tanggal 14 Juni 2016 yang kemudian diteruskan kepada Kejaksaan Agung. Dari 11 dugaan pelanggaran HAM berat tersebut, 3 telah dibawa ke Pengadilan HAM, sementara itu 8 diantaranya belum ada  ndak lanjut oleh Kejaksaan Agung baik  pada  era  pemerintahan  Susilo  Bambang  Yudhoyono  (2004-2014),  maupun pemerintahan Joko Widodo (2014-2019) yang saat ini menjabat.
2 Khusus  untuk  Pemerintahan  Joko  Widodo,  sesuai  dengan  Nawacita   yang dijanjikannya,  tepatnya  Nawacita  nomor  empat  yang  menyatakan  “Kami  akan menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Kami akan memprioritaskan ...; perlindungan  anak,  perempuan  dan  kelompok  masyarakat  termarjinal,  serta
2 Nawacita merupakan 9 (sembilan) agenda prioritas Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang dikeluarkan  saat  berkampanye  pada  pemilihan  Presiden  2014.  Lebih  lengkap  lihat  Jokowi dan  Jusuf  Kalla, “Jalan Perubahan Untuk Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, Visi, Misi, dan Program Aksi” , 2014. Diakses melalui kpu.go.id/koleksigambar/VISI_MISI_Jokowi-JK.pdf
penghormatan HAM dan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran  HAM  pada  masa  lalu ”  (cetak  tebal  penulis),  telah  mendorong pembentukan  m gabungan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang terdiri dari Komnas HAM, Kementerian Koordinator Poli k Hukum dan Keamanan, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Polri, dan TNI
3 pada Mei 2015.  Adapun target  m gabungan tersebut adalah penyelesaian kasus pembantaian  massal  1965,  penembakan  misterius,  kasus  Talangsari  (Lampung), kerusuhan Mei 1998, dan penculikan sejumlah ak vis, yang hendak diselesaikan
4 dengan jalur rekonsiliasi.  Jalur rekonsiliasi ini memunculkan opsi antara meminta maaf  atau  penyesalan  yang  akan  dilakukan  oleh  Pemerintahan  Joko  Widodo terhadap pelanggaran HAM berat masa lalu tersebut.
Disinilah menariknya persoalan penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu yang hendak dilakukan Pemerintahan Joko Widodo. Upaya yang hendak dilakukan dalam  bentuk  rekonsiliasi  yang  pada  ujungnya  berupa  permintaan  maaf  atau penyesalan masih menimbulkan kerancuan dan problema hukum. Kerancuannya adalah  bentuk  rekonsiliasi  pada  umumnya  dibarengi  dengan  pengungkapan kebenaran terutama dari pihak korban bukan langsung dalam bentuk permohonan maaf atau penyesalan yang dilakukan oleh pemerintah. Sementara itu problema hukumnya  adalah  belum  ada  payung  hukum  berupa  UU  Komisi  Kebenaran  dan Rekonsiliasi sebagaimana telah disinggung. Karena itu, apabila  m gabungan yang dibentuk Pemerintahan Joko Widodo tersebut telah selesai melakukan tugasnya, dan Pemerintahan Joko Widodo benar-benar melakukan permintaan maaf atau penyesalan, maka masa depan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai salah satu amanah peraturan perundang-undangan semakin  dak jelas.
Selain  itu,  persoalan  juga  muncul  dengan  telah  dibentuknya  KKR  Aceh berdasarkan  Qanun  Pemerintah  Aceh  Nomor  17  Tahun  2013  tentang  Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (Qanun KKR Aceh) sebagai inisia f Pemerintahan Daerah  Provinsi  Aceh  untuk  menjalankan  amanat  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh  (UU  Pemerintahan  Aceh)  yang memberikan mandat pembentukan KKR di Aceh. Qanun KKR Aceh sendiri dikri k oleh  Pemerintah  Pusat  melalui  Kementerian  Dalam  Negeri,  yang  menyebut 5 seharusnya menunggu UU KKR nasional.
Berdasarkan  persoalan-persoalan  tersebut,  maka  permasalahan  yang  akan dibahas  dalam  tulisan  ini  adalah  sebagai  berikut: pertama, bagaimana  urgensi
PJIH Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 512
3 Liputan 6, “Usut Kasus HAM Berat, Pemerintah Bentuk Tim Gabungan”, h p://news.liputan6.com/read/2237- 035/usut-kasus-ham-berat-pemerintah-bentuk- m-gabungan , diakses 5 November 2016.
4 CNN  Indonesia,  “Jaksa  Agung  Ada  Ti k  Terang  Dalam  Kasus  HAM  Masa  Lalu”, h p://www.cnnindonesia- .com/nasional/20150702144002-12-63889/jaksa-agung-ada- k-terang-dalam-kasus-ham-masa-lalu/ , diakses 5 November 2016.
5 BBC  Indonesia,  “Kemendagri  Pertanyakan  KKR  Aceh”, h p://www.bbc.com/indonesia/berita_indones- ia/2013/12-/131227_kemendagri_pertanyakan_kkraceh , diakses 6 November 2016.
pembentukan UU KKR dalam upaya penuntasan pelanggaran HAM berat di masa lalu; kedua, bagaimana implikasi ke adaan UU KKR terhadap KKR Aceh.

## B.  Konsep Umum Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
Berbagai peneli an menunjukkan bahwa KKR merupakan fenomena yang  mbul di era transisi poli k dari suatu rezim otoriter ke rezim demokra s, terkait dengan
6 persoalan penyelesaian kejahatan kemanusiaan yang dilakukan rezim sebelumnya. Sudah menjadi rahasia umum, jika rezim otoriter kerap mempergunakan kekerasan bahkan  pembunuhan  dalam  melanggengkan  rezimnya,  yang  membuat  banyak terjadi pelanggaran HAM berat. Karena itu, runtuhnya rezim otoriter yang kemudian berubah kepada rezim yang lebih demokra s, mendorong pemerintahan transisi untuk mencari solusi atas pelanggaran HAM berat yang dilakukan rezim otoriter tersebut.  Pada  saat  itu,  sebagaimana  disebutkan  Satya  Arinanto,  muncul pertanyaan:  “haruskah  masyarakat  menghukum  masa  lalunya,  ataukah
7 membiarkan kaitan dengan masa lalu ( bygones ) tetap eksis?”  Pertanyaan tersebut muncul  sebagai  upaya  mencari  keadilan  transisional,  yang  dalam  prak knya dilakukan  oleh  beberapa  negara  dengan  metode  yang  berbeda-beda,  serta berbeda-beda pula hasilnya. Misalnya bangsa Rusia yang membawa komunisme ke pengadilan,  Afrika  Selatan  melalui  pembentukan  Komisi  Kebenaran  dan Rekonsiliasi, Uruguay dengan cara melakukan referendum untuk  dak menyelidiki
8 pemerintahan militer yang penuh kekerasan.
Bagi Rhona K.M. Smith, dkk, kesadaran pen ngnya menuntaskan pelanggaran
9 berat  di  masa  lalu  diyakini  merupakan  jalan  menuju  demokrasi.   Tidak  mungkin sebuah bangsa dapat hidup bersatu padu dalam damai di atas sejarah penuh luka dan  kekerasan.  Proses  transisi  menuju  demokrasi  harus  berjalan  di  atas  proses sejarah  yang  jujur,  adil,  dan  bertanggung  jawab.  Pemerintahan  yang  baru  harus menemukan jalan keluar untuk meneruskan detak nadi kehidupan, menciptakan ulang  ruang  nasional  yang  damai  dan  layak  dihuni,  membangun  semangat  dan upaya rekonsiliasi dengan para musuh masa lampau, dan mengurung kekejaman masa lampau dalam sangkar masa lampaunya sendiri.
Upaya tersebut dilakukan dengan mencoba mendamaikan antara kecenderung- an menghukum di satu sisi dengan kecenderungan memberi maaf atau amnes  di
10 sisi  lain.   Mengingat  pelanggaran  HAM  berat  yang  dilakukan  rezim  otoriter sebelumnya  mengandung  dimensi  poli k,  psikologis,  sosial  dan  hukum  yang kompleks, maka upaya mendamaikan sebagai 'jalan tengah' tersebut acap kali  dak memuaskan  banyak  pihak,  terutama  korban,  keluarga  korban,  dan  organisasi
6 Rhona K.M. Smith, dkk, Hukum Hak Asasi Manusia, Yogyakarta: Pusham UII, 2010, hlm. 364.
7 Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Poli k Di Indonesia, Jakarta: PSHTN FH UI, 2008, hlm. 151.
8 Ibid., hlm. 153-155.
9 Rhona K.M. Smith, dkk, Op.cit., hlm. 365
10 Ibid., hlm. 364.

## Urgensi Pembentukan UU KKR dalam Upaya Penuntasan Pelanggaran HAM
masyarakat  sipil,  akan  tetapi  itulah  usaha  pemerintahan  transisi  yang  dapat 11 dilakukan.   Walau  demikian  upaya  melakukan  pengungkapan  kebenaran  dan rekonsiliasi  adalah  salah  satu  upaya  yang  dapat  ditempuh  demi  tuntasnya pelanggaran  HAM  berat  di  masa  lalu  agar  dak  menjadi  'hantu'  yang  terus membayangi. Apalagi terkadang upaya hukum melalui pengadilan sering kali  dak dapat  terlaksana  karena  beragam  persoalan  ataupun  terlaksana  namun mengecewakan.
Berkaitan  dengan  KKR  sendiri,  dak  ditemukan  deﬁnisi  yang  dapat  diterima 12 secara  umum.   KKR  merupakan  penamaan  umum  terhadap  komisi-komisi  yang dibentuk pada situasi transisi poli k dalam rangka menangani pelanggaran HAM berat atau kejahatan hak asasi manusia di masa lalu. Menurut berbagai peneli an, dak kurang 20 KKR telah ada di berbagai negara yang mempunyai nama, mandat,
13 dan wewenang yang berbeda satu sama lainnya.
Meski  demikian,  Priscilla  Hayner  mengemukakan  6  elemen  yang  dapat dikatakan  sebagai  karakter  umum  KKR,  yaitu:  (1)  fokus  penyelidikannya  pada kejahatan masa lalu; (2) terbentuk beberapa saat setelah rezim otoriter tumbang; (3)  tujuannya  adalah  mendapatkan  gambaran  yang  komprehensif  mengenai kejahatan  hak  asasi  manusia  dan  pelanggaran  hukum  internasional  pada  suatu kurun waktu tertentu, dan  dak memfokuskan pada suatu kasus; (4) keberadaannya adalah  untuk  jangka  waktu  tertentu,  biasanya  berakhir  setelah  laporan  akhirnya selesai  dikerjakan;  (5)  ia  memiliki  kewenangan  untuk  mengakses  informasi  ke lembaga apa pun, dan mengajukan perlindungan untuk mereka yang memberikan kesaksian; dan (6) pada umumnya dibentuk secara resmi oleh negara baik melalui keputusan presiden atau melalui undang-undang, atau bahkan oleh PBB seper  KKR
14 di EL Salvador.
Komisi 'kebenaran' dalam konteks ini adalah sebuah komisi yang harus mencari, menemukan  dan  mengemukakan  fakta  atau  kenyataan  tentang  suatu  peris wa dengan  segala  akibatnya.  Menimbang  dan  menempatkan  keadilan  korban  dan pelaku sebagai prinsip kerja,  dak boleh berlaku  dak fair dan  dak adil terhadap pelaku sekalipun, dan yang terakhir semua temuan harus dinyatakan secara benar,
15 fair, jujur  dan  transparan,  serta  dak  manipula f.   Hal  tersebut  dak  lain  agar Komisi Kebenaran dapat dipercaya.
Sementara itu, yang dimaksud dengan rekonsiliasi dalam konteks konﬂik atau kekerasan poli k, adalah mengembangkan saling penerimaan yang bersifat damai antara  orang-orang  atau  kelompok  yang  bermusuhan  atau  dahulunya  ber-
PJIH Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 514
11 Ibid.
12 Ibid., hlm. 372.
13 Ibid.
14 Priscilla Hayner, Fi een Truth Commissions--1974 to 1994: A Compara ve Study, Human Rights Quarterly , Vol. 16, No. 4, November, 1994, hlm. 597-655. Lihat juga Rhona K.M. Smith, dkk, Op.cit., hlm. 372-373.
15 Rhona K.M. Smith, dkk, Op.cit., hlm. 373.
16 musuhan.  Dengan demikian, rekonsiliasi dalam konteks KKR terkait dengan usaha memperbaiki hubungan sosial, poli k, dan psikologis antar warga negara sebagai pribadi atau kelompok dengan negara akibat perlakuan atau  ndakan negara yang dak adil dan  dak manusiawi. Rekonsiliasi itu diperlukan untuk membangun masa depan bangsa dan negara yang demokra s di atas pilihan sikap saling memaa an 17 atau melupakan, dan bukan penuntutan pidana.
Dalam konteks ini, maka rekonsiliasi mensyaratkan dilakukannya pengungkapan 18 kebenaran.  Karena itu, kebenaran dan rekonsiliasi dianggap sebagai satu kesatuan yang  sulit  dipisahkan.  Kalau  dipisahkan  akan  dapat  menimbulkan  ke mpangan tertentu, mengingat rekonsiliasi antara pelaku dan korban pelanggaran hak asasi manusia  membutuhkan  pengungkapan  kebenaran  di  belakang  semua  kejadian secara menyeluruh. Rekonsiliasi yang mensyaratkan pengungkapan kebenaran ini telah  menjadi  prinsip  dasar  KKR  di  Afrika  Selatan.  Adapun  rekonsiliasi  yang 19 dimaksud adalah rekonsiliasi poli k nasional, dan bukan rekonsiliasi individual.
Walau  demikian,  KKR  tetap  dianggap  sebagai  salah  satu  alterna f  model penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu selain pengadilan. Sebagai salah satu  alterna f  model,  maka  KKR  bukanlah  lawan  dari  penyelesaian  hukum (pengadilan),  tetapi  'teman'  dari  penyelesaian  hukum,  meskipun  dapat  memiliki 20 mekanisme dan hasil akhir yang berbeda.
KKR  dak dapat dan  dak boleh menggan kan fungsi pengadilan, karena KKR bukan  badan  peradilan,  KKR  bukan  persidangan  hukum,  dan  KKR  dak  memiliki kekuasaan untuk mengirim seseorang ke penjara atau memvonis seseorang karena suatu kejahatan tertentu. Hanya saja, KKR dapat melakukan beberapa hal pen ng yang secara umum  dak dapat dicapai melalui proses penuntutan persidangan di 21 pengadilan pidana.
Bahkan  KKR  dapat  saja  menangani  kasus  dalam  jumlah  rela f  lebih  besar dibandingkan pengadilan pidana. Dalam suatu situasi di mana terjadi pelanggaran hak asasi manusia berat yang meluas dan sistema s di bawah rezim sebelumnya, KKR  dapat  menyelidiki  semua  kasus-kasus  atau  sejumlah  besar  kasus  yang  ada secara komprehensif dan  dak dibatasi kepada penanganan sejumlah kecil kasus 22 saja.
16 Ibid.
17 Ibid., hlm. 373-374.
18 Ibid.
19 Ibid.
20 Ibid.
21 Ibid., hlm. 369.
22 Ibid.

## Urgensi Pembentukan UU KKR dalam Upaya Penuntasan Pelanggaran HAM

## C.  Urgensi Pembentukan UU KKR di Indonesia 1.  Kronologis KKR di Indonesia
Kronologis Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Indonesia, dapat dilacak dari beberapa peraturan perundang-undangan, khususnya ke ka terbentuknya UU KKR sampai  kemudian  dibatalkan  oleh  Mahkamah  Kons tusi  lewat  Putusan  Nomor 6/PUU-IV/2006. Secara lebih lengkap, Pusat Dokumentasi ELSAM (Lembaga Studi
23 dan Advokasi Masyarakat) menguraikan kronologis UU KKR, sebagai berikut:
-  Pada tahun 1998, muncul gagasan membentuk KKR oleh tokoh poli k, LSM, dan Komnas HAM. Terjadi Kesepakatan antara Komnas HAM dan Pemerintah untuk membentuk Tim Informal Rekonsiliasi Nasional, dengan beberapa usulan format rekonsiliasi, antara lain Rembuk Nasional, Forum Konsolidasi Nasional, sampai pada Komisi Pencari Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pada tahun 2000, pembentuk- kan  KKR  mendapatkan  payung  hukum  melalui  Ketetapan  Majelis  Permusya- waratan Rakyat (Tap MPR) Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan Nasional  yang  dengan  tegas  memerintahkan  dibentuknya  KKR.  Selain  itu pembentukan  KKR  juga  terdapat  dalam  UU  Pengadilan  HAM  sebagai  sebuah mekanisme  alterna f  penyelesaian  pelanggaran  HAM  masa  lalu.  Amanat pembentukan  KKR  dengan  undang-undang  khusus  ini  kemudian  berlanjut dengan persiapan penyusunan naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) oleh Departemen Hukum dan Perundang-Undangan sejak tahun 2000;
-  Pada tahun 2001, di tengah pembahasan draf RUU KKR, DPR dan Pemerintah menjanjikan kepada rakyat Papua bahwa negara akan mempertanggungjawab- kan berbagai bentuk pelanggaran HAM di Papua melalui dua instrumen, yaitu Pengadilan HAM dan KKR yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (UU Otonomi Khusus Papua). Pasal 44  UU  Otonomi  Khusus  Papua  menyatakan  KKR  dilakukan  untuk  “melakukan klariﬁkasi  sejarah  dan  merumuskan  serta  menetapkan  langkah-langkah rekonsiliasi” dalam rangka menjaga persatuan bangsa;
-  Pada  tahun  2003,  pembahasan  RUU  KKR  mulai  berjalan  di  DPR  dengan membentuk Pani a Khusus (Pansus) dari lintas fraksi dengan waktu lebih dari satu  setengah  tahun  sampai  akhirnya  di  sahkan  menjadi  UU.  Lamanya pembahasan ini karena terdapat proses Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang  mengundang  lebih  dari  50  kelompok  dan  indvidu  untuk  memberikan pandangan tentang KKR;
-  Pada tanggal 7 September 2004, RUU KKR disahkan dalam rapat paripurna DPR menjadi  UU  Komisi  Kebenaran  dan  Rekonsiliasi,  dan  diundangkan  melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 pada 6 Oktober 2004;
23 ELSAM, Mendorong Pembentukan Kembali UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi , Policy Brief , Koleksi Pusat Dokumentasi  ELSAM,  hlm.  1-4.  Dapat  diunduh  melalui h p://referensi.elsam.or.id/2014/09/mendorong- pembentukan-kembali-uu-komisi-kebenaran-dan-rekonsiliasi/ , diakses 10 November 2016.
-  Pasca  diundangkan,  proses  pembentukan  KKR  berjalan  sangat  lambat.  KKR seharusnya terbentuk pada bulan April 2005 karena UU KKR mengamanatkan pembentukan KKR 6 (enam) bulan setelah UU KKR diundangkan. Pemerintah melalui  Departemen  Hukum  dan  HAM  baru  mulai  melakukan  proses  seleksi calon anggota Komisioner KKR pada April 2005 sampai akhirnya terpilih 42 calon untuk diserahkan kepada Presiden pada Agustus 2005;
-  Pada  tahun  2006,  di  tengah  keterlambatan  pembentukan  KKR  Nasional, pemerintah  menjanjikan  kepada  rakyat  Aceh  untuk  membentuk  KKR  sebagai instrumen  penyelesaian  masalah  Hak  Asasi  Manusia.  melalui  UU  Pemerintah Aceh, Pasal 229 menyatakan bahwa “untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di masa  lalu  di  Aceh  dibentuk  Komisi  Kebenaran  dan  Rekonsiliasi.”  KKR  yang dijanjikan  untuk  Aceh  ini,  merupakan  bagian  dari  KKR  Nasional.  Janji  untuk membentuk  KKR  tersebut  juga  merupakan  hasil  perundingan  internasional antara RI dengan GAM dalam sebuah MoU yakni dalam MoU Helsinki;
-  Pada tahun 2006, terjadi upaya mengajukan uji materiil UU KKR ke Mahkamah Kons tusi (MK) yang diajukan oleh sejumlah LSM dan korban pelanggaran HAM. Para pemohon uji materiil ini mendalilkan bahwa sejumlah ketentuan UU KKR bertentangan  dengan  UUD  1945,  diantaranya  mengenai  pemberian  amnes kepada  pelaku,  dan  penyelesaian  pelanggaran  HAM  masa  lalu  yang  'seolah' terjadi tawar menawar dengan pelaku, karena adanya prasyarat rekonsiliasi atau penyelesaian pelanggaran HAM yang berat dilakukan setelah adanya amnes kepada para pelaku, klausul-klausul tersebut juga dianggap bertentang dengan hukum hak asasi manusia internasional, hukum humaniter, dan bertentangan dengan prinsip-prinsip terkait hak-hak korban;
-  Pada akhir tahun 2006, MK  dak hanya mengabulkan tuntutan para pemohon, bahkan justru membatalkan keseluruhan UU KKR. MK berargumen bahwa pasal yang  dibatalkan  merupakan  pasal  yang  merupakan  jantung  dari  apa  yang menjadi tujuan UU KKR. Dengan pembatalan pasal ini maka KKR  dak lagi bisa menjadi tujuannya, sehingga UU KKR perlu dibatalkan secara keseluruhan. MK kemudian merekomendasikan untuk membentuk UU KKR baru sesuai dengan UUD 1945, hukum humaniter, dan hukum hak asasi manusia internasional. Berdasarkan kronologis UU KKR tersebut, maka keberadaan KKR secara hukum merupakan  amanat  beberapa  peraturan  perundang-undangan,  yaitu  Tap  MPR Nomor  V/MPR/2000  tentang  Pemantapan  Persatuan  Nasional,  UU  Pengadilan HAM, UU Otonomi Khusus Papua, dan UU Pemerintah Aceh.
Putusan  MK  Nomor  6/PUU-IV/2006  walaupun  membatalkan  UU  KKR,  tetapi dak  berar   menutup  upaya  penyelesaian  pelanggaran  HAM  berat  di  masa  lalu melalui  upaya  rekonsiliasi.  Itu  ar nya,  mandat  untuk  membentuk  KKR  masih dianggap relevan dan harus tetap dilakukan dengan memperha kan putusan MK tersebut. Secara lebih eksplisit, hal tersebut disebutkan dalam Putusan MK Nomor

## Urgensi Pembentukan UU KKR dalam Upaya Penuntasan Pelanggaran HAM
6/PUU-IV/2006 yang mengatakan:
“Dengan  dinyatakannya  UU  KKR  dak  mempunyai  kekuatan hukum  mengikat  secara  keseluruhan,  dak  berar   Mahkamah menutup  upaya  penyelesaian  pelanggaran  HAM  berat  di  masa  lalu melalui upaya rekonsiliasi. Banyak cara yang dapat ditempuh untuk itu, antara lain dengan mewujudkan rekonsiliasi dalam bentuk kebijakan hukum (undang-undang) yang serasi dengan UUD 1945 dan instrumen HAM  yang  berlaku  secara  universal,  atau  dengan  melakukan rekonsiliasi  melalui  kebijakan  poli k  dalam  rangka  rehabilitasi  dan amnes  secara umum.”
Putusan  MK  tersebut  menggariskan  bahwa  upaya  mewujudkan  rekonsiliasi dapat  dilakukan  dengan  (1)  membentuk  kebijakan  hukum  undang-undang  yang serasi dengan UUD 1945 dan instrumen HAM yang berlaku secara universal, atau (2) dengan melakukan rekonsiliasi melalui kebijakan poli k dalam rangka rehabilitasi dan  amnes   secara  umum.  Dengan  demikian  pula,  pembentukan  KKR  bukanlah suatu hal yang tabu, melainkan sebuah kewajiban hukum sebagai mandat undang- undang.
Bahkan  pada  tahun  2007,  melalui  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, juga disebutkan tentang pen ngnya  melaksanakan  rekonsiliasi  nasional  untuk  menyelesaikan  dan menuntaskan persoalan-persoalan yang masih mengganjal pada masa yang lalu, seper   pelanggaran  HAM  berat  dan  ndakan- ndakan  kejahatan  poli k  yang dilakukan atas nama negara, sebagai salah satu bagian dari konsolidasi demokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional, upaya untuk melakukan rekonsiliasi akibat dari persoalan-persoalan pelanggaran HAM berat masa lalu menjadi bagian yang integral dalam pembangunan nasional.
Sayangnya  Pemerintah  dan  DPR  belum  mampu  membahas  RUU  KKR  selain hanya dimasukkan dalam program legislasi nasional saja. Hal tersebut dapat dilihat dari  Prolegnas  Tahun  2007,  2008,  dan  2009  yang  memasukkan  RUU  KKR  dalam
24 da ar RUU Kumula f Terbuka Akibat Putusan Mahkamah Kons tusi.  Setelah itu, RUU KKR masuk ke dalam Prolegnas Jangka Panjang 2010-2014 dengan nomor urut
25 93  dan  Prolegnas  Jangka  Panjang  2015-2019  dengan  nomor  urut  57.   RUU  KKR sempat masuk Prolegnas prioritas tahun 2011 dengan nomor urut 51 dengan yang bertanggung  jawab  membuat  draf  naskah  akademik  dan  draf  RUU  adalah
26 Pemerintah.  Namun sampai dengan tahun 2014, Pemerintahan Susilo Bambang
PJIH Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 518
24 BPHN, Tiga Dekade Prolegnas Dan Peran BPHN , Jakarta: BPHN, 2008, hlm. 118. Lihat juga Badan Legislasi DPR RI, Evaluasi  Program  Legislasi  Nasional,  RUU  Prioritas  Tahun  2008,  dan  Rencana  Penyusunan  Prolegnas Prioritas Tahun 2009 , naskah diproses oleh Pusat Studi dan Kebijakan (PSHK) Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net , diakses 14 November 2016.
25 Lihat da ar Prolegnas Tahun 2010-2014 dan Prolegnas Tahun 2015-2019.
26 Lihat da ar Prolegnas Prioritas Tahun 2011.
Yudhoyono gagal memasukkan draf RUU KKR untuk dibahas bersama DPR. Pada tahun 2015, RUU KKR kembali masuk ke dalam Prolegnas Prioritas dengan nomor urut 13, dengan penanggung jawab penyusun draf RUU dan draf naskah akademik
27 adalah  pemerintah.   Namun,  sampai  dengan  tahun  2016,  Pemerintahan  Joko Widodo belum juga memasukkan draf RUU KKR untuk kemudian dibahas bersama DPR.  Dan  sayangnya  pada  tahun  2017,  RUU  KKR  dak  masuk  da ar  Prolegnas
28 Prioritas.  Hal ini menunjukkan komitmen dan poli cal will pemerintah dan DPR dalam menyelesaikan RUU KKR sangatlah rendah.
Hal yang menarik berkaitan dengan karakter umum yang diungkapkan Priscilla
29 Hayner  bahwa  KKR  terbentuk  beberapa  saat  setelah  rezim  otoriter  tumbang. Dalam konteks Indonesia saat ini, Rezim Orde Baru yang dianggap sebagai rezim otoriter telah tumbang pada tahun 1998, oleh karena itu pembentukan KKR melalui UU  KKR  dianggap  masih  relevan  karena  rentang  waktu  yang  belum  begitu  lama (enam tahun). Namun, hal berbeda ke ka tahun tahun 2016 yang ar nya telah 18 tahun  rezim  otoriter  tumbang,  akan  tetapi  KKR  belum  juga  dibentuk  apalagi dilakukan.  Karenanya  menjadi  pertanyaan  kemudian  apakah  rentang  waktu  18 tahun bahkan berpotensi lebih tersebut dapat dikatakan sebagai waktu yang masih tepat  untuk  melakukan  pengungkapan  kebenaran  dan  rekonsiliasi  melalui  KKR. Walau bagaimanapun juga, upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu haruslah tetap dilakukan, agar  dak menjadi janji yang terus menjadi hutang dan  tanggungan  beban  di  masa  yang  akan  datang.  Inilah  mungkin  salah  bentuk anomali upaya pembentukan KKR di Indonesia yang  dak sesuai dengan karakter umum  terbentuk  beberapa  saat  setelah  rezim  otoriter  tumbang  sebagaimana disebutkan Prisciilla Hayner.

## 2.  Upaya Rekonsiliasi Tanpa Pengungkapan Kebenaran dan UU KKR
Sebagaimana  telah  disebutkan,  Pemerintahan  Joko  Widodo  saat  ini  telah membentuk  m  gabungan  untuk  menyelesaikan  kasus  pelanggaran  HAM  berat masa lalu yang terdiri dari Komnas HAM, Kementerian Kordinator Poli k Hukum dan Keamanan, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Polri, dan TNI pada Mei  2015.  Jalur  rekonsiliasi  ini  memunculkan  opsi  antara  meminta  maaf  atau penyesalan  yang  akan  dilakukan  oleh  Pemerintahan  Joko  Widodo  terhadap pelanggaran HAM berat masa lalu tersebut.
Berbagai alasan dan per mbangan dikemukakan Pemerintahan Joko Widodo. Misalnya  yang  disebutkan  Menteri  Koordinator  Poli k,  Hukum,  dan  Keamanan,
30 Luhut Binsar Pandjaitan  pada awal 2016 yang mengatakan pernyataan penyesalan
27 Lihat da ar Prolegnas Prioritas Tahun 2015.
28 Lihat da ar Prolegnas Prioritas Tahun 2017.
29 Lihat lagi Priscilla Hayner, Op.cit.
30 Menkopolhukam sejak Agustus 2016 telah digan  dari Luhut Binsar Pandjaitan menjadi Wiranto.

## Urgensi Pembentukan UU KKR dalam Upaya Penuntasan Pelanggaran HAM
dipilih untuk menggan  permintaan maaf pemerintah terhadap keluarga korban 31 kejahatan  HAM.   Selain  memberikan  pernyataan  menyesal,  menurut  Luhut, pemerintah  juga  tengah  menyiapkan  langkah  lainnya  untuk  menuntaskan  kasus HAM di mana di antara opsi itu, pemerintah dipas kan  dak akan memberikan gan rugi  kepada  keluarga  korban.  Menurut  Luhut  karena  hal  tersebut  akan  sulit, menentukan siapa yang jadi korban, siapa yang menggan , sehingga akan repot. Karenanya menurut Luhut, pemerintah dapat melihat dalam konteks penyesalan 32 yang mendalam.
Sementara itu, Jaksa Agung M. Prasetyo menuturkan pendekatan non-yudisial dilakukan dengan rekonsiliasi dengan keluarga korban. Cara ini dipilih pemerintah dari  pada  merealisasikan  Pengadilan  HAM Ad  hoc karena  tantangan  dalam 33 mengusut kembali kasus-kasus itu.  Menurut Prasetyo, sulit menyelidiki kembali kasus-kasus HAM masa lalu ini karena saksi-saksi yang sudah  dak ada. Karenanya penyelesaian dengan rekonsiliasi dianggap akan lebih efek f dan lebih tepat supaya 34 bangsa ini  dak tersandera oleh beban salah masa lalu.
Opsi  permintaan  maaf  tersebut  sempat  mengemuka  dan  menjadi  isu  yang beredar dipublik, terutama berkaitan dengan Pelanggaran HAM berat tahun 1965- 1966. Hal ini berkaitan dengan diserahkannya hasil Pengadilan Rakyat Internasional atau Interna onal People Tribunal (IPT) 1965 di Den Haag Belanda kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada November 2015 yang menyatakan pemerintah Indonesia harus bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan pasca
35 gerakan  30  September  1965.   Isu  yang  kemudian  menimbulkan  pro  dan  kontra ditengah-tengah  masyarakat  karena  persi wa  1965-1966  mengandung  dimensi sosial, poli k dan ideologi yang sangat kuat, yaitu berkaitan dengan Partai Komunis
36 Indonesia (PKI),  sehingga opsi permintaan maaf belum dilakukan oleh pemerintah. Selain kasus 1965, sebagaimana telah disebutkan  m gabungan juga membidik beberapa  dugaan  pelanggaran  HAM  berat  lainnya.  Jika  jalur  rekonsiliasi  hendak ditempuh oleh Presiden Joko Widodo ini  dak dibarengi dengan upaya melakukan pengungkapan  kebenaran,  maka  ini  yang  akan  menjadi  persoalan.  Sebagaimana telah disebutkan, pengalaman banyak negara menunjukkan kesuksesan rekonsiliasi juga  sangat  bergantung  dari  upaya  untuk  mengungkapkan  kebenaran.  Apalagi
PJIH Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 520
31 Kompas,  ”Pemerintah  Pilih  Nyatakan  Penyelesalan  Ke mbang  Minta  Maaf  di  Kasus  HAM  Berat”, h p://nasional.kompas.com/read/2016/01/05/20444951/Pemerintah.Pilih.Nyatakan.Penyesalan.Ke mban g.Minta.Maaf.di.Kasus.HAM.Berat , diakses 16 November 2016.
32 Ibid.
33 Ibid.
34 Ibid.
35 Liputan  6,  “Komnas  HAM  Janji  Tindak  Lanju   Putusan  Tragedi  65”, h p://news.liputan6.com/read/256- 1214/komnas-ham-janji- ndak-lanju -putusan-tragedi-65 , diakses 16 November 2016.
36 BBC  Indonesia,  “Pro  Kontra  Permintaan  Maaf  Kepada  Korban  Tragedi  1965”, h p://www.bbc.com- /indonesia/berita_indonesia/2015/09/150925_indonesia_lapsus_pemerintah_maaf ,  diakses  16  November 2016.
rekonsiliasi  yang  hendak  dicapai  dan  dituju  bukanlah  rekonsiliasi  individual, melainkan rekonsiliasi poli k secara nasional, sehingga pengungkapan kebenaran terhadap  pelanggaran-pelanggaran  HAM  berat  masa  lalu  di  Indonesia  sudah menjadi keharusan yang melekat dalam upaya melakukan rekonsiliasi tersebut.
Upaya  melakukan  rekonsiliasi  tanpa  pengungkapan  kebenaran  akan  dapat mengancam  kesuksesan  rekonsiliasi,  sebagaimana  dikatakan  Rhona  K.M.  Smith,
37 dkk.:
“Ide  dasar  konsep  KKR  didasarkan  pada  sebuah  kepercayaan ‘rekonsiliasi antara pelaku dan korban pelanggaran hak asasi manusia membutuhkan pengungkapan kebenaran di belakang semua kejadian secara menyeluruh’. Memberikan kesempatan kepada korban untuk bicara  dan  menerima  penjelasan  tentang  kejadian-kejadian  pen ng yang berhubungan dengan pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu adalah  hal  yang  pen ng.  Karenanya,  diharapkan  hal  ini  dapat meletakkan fondasi terungkapnya kebenaran demi tegaknya keadilan, yang pada gilirannya tercapai rekonsiliasi.
....  Ada  banyak  kekeliruan  tafsir  atas  KKR,  bahwa  KKR  seolah-olah hanya  mengedepankan  rekonsiliasi,  padahal  yang  utama  dan diutamakan  dalam  KKR  adalah  mengungkapkan  kebenaran  demi kebenaran itu sendiri dalam rangka memberikan keadilan bagi korban. Kebenaran yang terungkap dan keadilan yang diberikan adalah jalan masuk bagi terciptanya rekonsiliasi.”
Hal  tersebut  juga  sejalan  dengan  pendapat  Herlambang  saat  memberikan 38 catatan untuk UU KKR, dengan mengatakan:
“Kelebihan yang dimiliki oleh dibentuknya KKR adalah (1) Memberi ar kepada suara korban secara individual; (2) Adanya pelurusan sejarah berkaitan  dengan  peris wa-peris wa  pelanggaran  HAM;  (3) Pendidikan dan pengetahuan publik; (4) Memeriksa pelanggaran HAM Sistema s Menuju Reformasi Kelembagaan; (5) Memberikan penilaian dan pembelajaran tentang akibat pelanggaran HAM terhadap korban; dan  (6)  Adanya  pertanggungjawaban  para  pelaku  kejahatan  HAM berat. Yang terpen ng dalam mekanisme KKR ini adalah penghormatan terhadap  korban  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  pengungkapan kebenaran fakta-fakta masa lalu dan pengakuan para pelaku kejahatan HAM,  sebagai  prasyarat  menuju  rekonsiliasi.  Adalah  dak  mungkin membentuk peradaban suatu bangsa, yang kerap bangga didengung-
37 Rhona K.M. Smith, dkk., Op.cit., hlm. 374.
38 Dalam R. Herlambang Perdana Wirataman dalam Akses Keadilan Bagi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat  Pasca  Putusan  Mahkamah  Kons tusi  Nomor  006/PUU-IV/2006, Jurnal  Rechtsvinding, Vol.  2  No.  2, Agustus 2013, hlm. 178-179.

## Urgensi Pembentukan UU KKR dalam Upaya Penuntasan Pelanggaran HAM
dengungkan 'na on building' oleh penguasa, tanpa menjelaskan ada apa sebenarnya yang terjadi di masa lalu dan berupaya menyelesaikan- nya.  Tanpa  itu,  maka  bayang-bayang  gelap  masa  lalu  senan asa membayangi dan menyulitkan keinginan membangun peradaban yang lebih baik.”
Dengan  melihat  argumentasi  tersebut,  maka  upaya  yang  dilakukan  m gabungan  yang  dibentuk  Pemerintahan  Joko  Widodo  tersebut,  seharusnya  dak berlindung  pada  alasan  kesulitan  karena  dak  adanya  saksi  yang  masih  hidup ataupun alat alat buk  yang hilang, sehingga berupaya melakukan rekonsiliasi tanpa melakukan  pengungkapan  kebenaran  secara  jujur.  Walau  bagaimanapun,  upaya rekonsiliasi seharusnya tetap mengedepankan upaya pencarian kebenaran terlebih dahulu, sehingga  dak menimbulkan cacat bawaan karena adanya paksaan.
Selain itu, jika dilihat kebijakan Pemerintahan Joko Widodo tersebut merupakan kebijakan yang diambil tanpa membentuk terlebih dahulu payung hukum berupa undang-undang.  Hal  inilah  yang  menjadi  pertanyaan,  apakah  kebijakan  tersebut merupakan  tafsir  atas  Putusan  MK  Nomor  6/PUU-IV/2006  yang  mengatakan “Dengan dinyatakannya UU KKR  dak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan,  dak berar  Mahkamah menutup upaya penyelesaian pelanggaran HAM  berat  di  masa  lalu  melalui  upaya  rekonsiliasi.  Banyak  cara  yang  dapat ditempuh  untuk  itu,  antara  lain  dengan  mewujudkan  rekonsiliasi  dalam  bentuk kebijakan hukum (undang-undang) yang serasi dengan UUD 1945 dan instrumen HAM yang berlaku secara universal, atau dengan melakukan rekonsiliasi melalui kebijakan poli k dalam rangka rehabilitasi dan amnes  secara umum ” (garis tebal penulis). Jika frasa terakhir yang menyatakan “atau dengan melakukan rekonsiliasi melalui kebijakan poli k dalam rangka rehabilitasi dan amnes  secara umum”, yang dijadikan rujukan dalam pengambilan kebijakan oleh Pemerintahan Joko Widodo, maka sebenarnya ini merujuk pada kewenangan kons tusional Presiden yang diatur dalam  Pasal  14  UUD  1945  Setelah  Perubahan,  yang  menyebut:  (1)  Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperha kan per mbangan Mahkamah Agung; (2) Presiden memberi amnes  dan abolisi dengan memperha kan Dewan
39 Perwakilan Rakyat.
PJIH Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 522
39 Grasi, amnes , abolisi dan rehabilitasi menurut Bagir Manan merupakan kekuasaan Presiden dalam bidang yudisial  karena  dak  dapat  dipisahkan,  baik  secara  langsung  atau  dak  langsung  dari  proses  yus sial, walaupun  dak  termasuk  ke  dalam  bentuk  upaya  hukum.  Grasi  adalah  kewenangan  Presiden  memberi pengampunan dengan cara meniadakan atau mengubah atau mengurangi pidana bagi seorang yang dijatuhi pidana dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Amnes  adalah kewenangan Presiden meniadakan sifat pidana atas perbuatan seseorang atau kelompok orang, sehingga mereka yang terkena amnes  dipandang dak pernah melakukan suatu perbuatan pidana. Abolisi adalah kewenangan Presiden meniadakan tuntutan. Rehabilitasi adalah pengembalian pada kedudukan atau keadaan semula sebelum atau sesudah seseorang dijatuhi pidana atau dikenai pidana. Lihat Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, Yogyakarta: FH UII Press, 2006, hlm. 158-159.
Walaupun  rehabilitasi  dan  amnes   secara  umum  merupakan  hak  atau kewenangan kons tusional Presiden, namun dalam tataran prak s  daklah mudah. Jika mengambil contoh Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pem- berian  Amnes   Umum  dan  Abolisi  kepada  Se ap  Orang  yang  Terlibat  dalam Gerakan Aceh Merdeka, yang ditandatangani Presiden Soesilo Bambang Yudohono pada 30 Agustus 2005,  dak serta merta membuat tuntutan pembentukan KKR di Aceh  berhen .  Bahkan  UU  Pemerintahan  Aceh  yang  disahkan  setahun  setelah pemberian  amnes   umum  dan  abolisi  kepada  se ap  orang  yang  terlibat  dalam Gerakan  Aceh  Merdeka  tersebut,  tetap  mengamanatkan  pembentukan  KKR  di Aceh.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pemberian  amnes   umum  belum  dapat menyelesaikan pelanggaran HAM berat di masa lalu karena  dak disertai dengan pengungkapan  kebenaran.  Dengan  demikian  upaya  rekonsiliasi  secara  kompre- hensif sulit tercapai.
Selain  dari  aspek  prak s  tersebut,  dari  sisi  peraturan  perundang-undangan, upaya membentuk  m gabungan rekonsiliasi namun  dak disertai dengan payung hukum berupa UU KKR akan dapat menimbulkan persoalan hukum. Hal tersebut
40 dilihat dengan pendekatan sistema s  beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu:
Pertama , dalam UUD 1945, Pasal 28J ayat (2) menyebutkan:
“Dalam  menjalankan  hak  dan  kebebasannya,  se ap  orang  wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan  maksud  semata-mata  untuk  menjamin  pengakuan  serta penghormatan  atas  hak  dan  kebebasan  orang  lain  dan  untuk memenuhi  tuntutan  yang  adil  sesuai  dengan  per mbangan  moral, nilai-nilai  agama,  keamanan  dan  keter ban  umum  dalam  suatu masyarakat demokra s.”
Ketentuan  ini  menunjukkan  bahwa  bentuk  hukum  undang-undanglah  yang paling tepat dalam hal mengatur kewajiban, pembatasan hak asasi manusia, apalagi berkaitan dengan keamanan dan keter ban umum. Dalam hal rekonsiliasi dalam upaya  penuntasan  pelanggaran  HAM  berat  di  masa  lalu,  tentu  akan  sangat berkaitan  dengan  pembatasan  HAM,  keamanan,  dan  keter ban  umum,  karena dapat saja pihak pelaku yang dulu melakukan pelanggaran HAM berat adalah aparat negara  sehingga  pengungkapan  kebenaran  dan  rekonsiliasi  dapat  memperoleh tantangan baik secara individual maupun secara kelembagaan yang mengganggu keamanan dan keter ban umum.
40 Pendekatan sistema s yang dimaksud di sini adalah pendekatan penafsiran sistema s. Menurut Sudikono Mertokusumo  dan  A.  Pitlo,  penafsiran  sistema s  menuntut  kita  harus  membaca  undang-undang  dalam keseluruhannya,  dak  boleh  mengeluarkan  suatu  ketentuan  lepas  dari  keseluruhannya,  tetapi  harus meninjaunya dalam hubungannya dengan ketentuan sejenis. Antara banyak peraturan terdapat hubungan, yang satu  mbul dari yang lain. Seluruhnya merupakan satu sistem besar. Lihat Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Bandung: Citra Aditya Bak , 1993, hlm. 60.

## Urgensi Pembentukan UU KKR dalam Upaya Penuntasan Pelanggaran HAM
Kedua , terdapat ketentuan undang-undang yang secara tegas memerintahkan langsung pembentukan KKR yang bentuk hukumnya undang-undang. Misalnya, UU Pengadilan HAM, dalam Pasal 47 disebutkan: “(1) Pelanggaran hak asasi manusia yang  berat  yang  terjadi  sebelum  berlakunya  Undang-Undang  ini  dak  menutup kemungkinan penyelesaiannya dilakukan oleh Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi, (2)  Komisi  kebenaran  dan  Rekonsiliasi  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) dibentuk dengan Undang-undang.”
Ke ga ,  berkaitan  dengan  pelaksanaan  pengungkapan  kebenaran  dan  upaya rekonsiliasi  akan  berkaitan  erat  dengan  upaya  hukum  di  pengadilan  bahkan mungkin  saja  mengecualikannya.  Hal  tersebut  diatur  dalam  berbagai  macam undang-undang, seper  KUHP dan KUHAP. Selain itu, lembaga-lembaga yang akan diperiksa demi mengungkap kebenaran seper  Kepolisian dan TNI yang diatur juga dalam  undang-undang.  Dengan  demikian,  pengungkapan  kebenaran  dan  upaya rekonsiliasi  dak mungkin dilakukan tanpa dasar hukum se ngkat undang-undang sebagai lex specialis dari berbagai macam undang-undang yang berkaitan tersebut. Apalagi  jika  kemudian  dasar  hukumnya  di  bawah  undang-undang  yang  secara hierarki  peraturan  perundang-undangan  dak  dapat  mengecualikan  peraturan perundang-undangan  diatasnya  sesuai  prinsip lex  superior  derogat  lex  inferior . Sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan  (UU  P3-U),  posisi  Qanun  Aceh  adalah  sederajat dengan Peraturan Daerah Tingkat Provinsi. Dengan demikian, maka secara hirarki 41 peraturan perundang-undangan Qanun Aceh berada dibawah undang-undang. Keempat , jika dikaitkan dengan UU P3-U, Pasal 10 Ayat (1) menyebutkan bahwa materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi: (a) pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945;  (b)  perintah  suatu  Undang-Undang  untuk  diatur  dengan  Undang- Undang;  (c)  pengesahan  perjanjian  internasional  tertentu;  (d)  ndak  lanjut  atas putusan Mahkamah Kons tusi; dan/atau (e) pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  dapat  dikatakan  pembentukan  KKR dalam bentuk Undang-Undang memenuhi materi muatan sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat (1) huruf a, b, d, dan e. Apalagi jika dikaitkan dengan doktrin yang diajarkan Bagir Manan yang menyebutkan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan  yang  baik,  harus  memenuhi  dasar  yuridis,  salah  satunya
PJIH Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 524
41 Pasal  7  Ayat  (1)  UU  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan menyebutkan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Penggan  Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi;  dan  g.  Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota.  Penjelasan  Pasal  7  Ayat  (1)  huruf  f  menyebutkan: “Termasuk  dalam  Peraturan  Daerah  Provinsi  adalah  Qanun  yang  berlaku  di  Provinsi  Aceh  dan  Peraturan Daerah  Khusus  (Perdasus)  serta  Peraturan  Daerah  Provinsi  (Perdasi)  yang  berlaku  di  Provinsi  Papua  dan Provinsi Papua Barat.
adalah  keharusan  adanya  kesesuian  bentuk  atau  jenis  peraturan  perundang- undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan
42 perundang-undangan  ngkat  lebih  nggi  atau  sederajat.   Jika  dilihat  materi muatan  yang  hendak  diatur  adalah  rekonsiliasi  dalam  upaya  penuntasan pelanggaran HAM berat di masa lalu. Materi muatan tersebut jelas menyangkut hak dasar atau hak asasi, yang menurut Bagir Manan dan Kuntana Magnar merupakan
43 salah satu materi muatan undang-undang.  Hal yang sama juga disebutkan Hamid 44 45 A amimi   dan  Maria  Farida  Indra yang  menyebut  salah  satu  materi  muatan undang-undang adalah berkenaan dengan HAM. Materi muatan hak asasi dalam undang-undang tersebut berkaitan erat dengan paham kedaulatan rakyat, rakyat yang memerintah dan mengatur diri sendiri. Karenanya hanya rakyat yang dapat menentukan pembatasan terhadap diri mereka sendiri, termasuk pembatasan atas
46 hak  asasinya.   Selain  itu,  Bagir  Manan  dan  Kuntana  Magnar  juga  menyebutkan materi  muatan  undang-undang  adalah  yang  menyangkut  kepen ngan  atau 47 kewajiban  rakyat  banyak.   KKR  sebagaimana  telah  disebut  merupakan  ndakan kolek f  yang  menyangkut  kepen ngan  rakyat  banyak  dalam  upaya  melakukan rekonsiliasi atas pelanggaran HAM berat di masa lalu, bukan kepen ngan individual.
Kelima , jika dikaitkan dengan amanat membentuk KKR di daerah yaitu di Papua melalui UU Otonomi Khusus Papua dan UU Pemerintahan Aceh. Pembentukan KKR di  daerah  tanpa  ada  payung  hukum  KKR  di  ngkat  nasional  akan  sangat menyulitkan, mengingat ketentuan KKR baik dalam UU Otonomi Khusus Papua dan UU Pemerintahan Aceh tersebut masih sangat umum. Misalnya dalam Pasal 45 Ayat UU  Otonomi  Khusus  Papua  menyebutkan  “Untuk  melaksanakan  kewajiban menegakkan, memajukan, melindungi, dan menghorma  HAM di Provinsi Papua, dibentuk perwakilan Komnas HAM, Pengadilan HAM, dan KKR di Provinsi Papua sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan”.  Selanjutnya,  Pasal  46 menyebutkan KKR di Provinsi Papua dibentuk untuk pemantapan persatuan dan kesatuan  bangsa  dengan  tugas:  (a)  melakukan  klariﬁkasi  sejarah  Papua  untuk pemantapan  persatuan  dan  kesatuan  bangsa  dalam  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia; dan (b) merumuskan dan menetapkan langkah-langkah rekonsiliasi.
Lima hal tersebut ditambah juga dengan alasan prak s yang telah disebutkan, kiranya  sudah  cukup  menjadi  alasan  bahwa  pembentukan  UU  KKR  di  ngkat
42 Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia, Jakarta: Ind-Hill.Co, 1992, hlm. 14.
43 Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung: Alumni, 1997, hlm. 149.
44 A. Hamid A amimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara , Disertasi , Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 219.
45 Maria Farida Indra  S., Ilmu Perundang-undangan: Jenis Fungsi, dan Materi Muatan, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007 , hlm. 247.
46 Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Op.cit.
47 Ibid.

## Urgensi Pembentukan UU KKR dalam Upaya Penuntasan Pelanggaran HAM
nasional  memiliki  urgensi  yang  sangat  pen ng  dan  mendesak  demi  penuntasan pelanggaran  HAM  berat  di  masa  lalu.  Dengan  demikian,  masa  transisi  dalam penuntasan pelanggaran HAM berat di masa lalu  dak semakin berlarut-larut yang menjadi hutang se ap pemerintahan.

## D.  Implikasi Ke adaan UU KKR terhadap KKR Aceh
Pemerintahan Daerah Provinsi Aceh pada 31 Desember 2013 telah mengesahkan Qanun KKR Aceh. Pengesahan Qanun tersebut merupakan perintah Pasal 229 UU Pemerintahan Aceh yang menyebutkan “untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi, dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh”. Pembentukan  KKR Aceh  tersebut  juga  sejalan  dengan  amanah  perjanjian  damai yang  tertuang  dalam  Nota  Kesepahaman  antara  Pemerintah  Republik  Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka yang dikenal dengan MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005.  Walaupun  jika  dilihat  dari  aspek  waktu  pelaksanaan,  Pasal  260  UU Pemerintahan Aceh sebenarnya memerintahkan KKR di Aceh berlaku efek f paling lambat  1  (satu)  tahun  sejak  UU  Pemerintahan  Aceh  diundangkan.  Karenanya, terbentuknya Qanun KKR Aceh pada tahun 2013 sebenarnya sudah terlambat 6 (enam) tahun dari waktu yang ditentukan.
Jika  ditelisik  pengaturan  dalam  UU  Pemerintahan  Aceh  tersebut,  KKR  Aceh merupakan  bagian  dak  terpisahkan  dengan  Komisi  Kebenaran  dan  Rekonsiliasi (Pasal 229 Ayat (2)). Ketentuan ini sebenarnya menegaskan bahwa KKR Aceh  dak dapat dipisahkan dari KKR yang bersifat nasional. Apalagi Pasal 229 Ayat (3) juga menyebutkan  KKR  Aceh  harus  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  (dalam  Penjelasannya,  yang  dimaksud  dengan  peraturan  perundang- undangan  dalam  ketentuan  ini  adalah  ketentuan  di  dalam  UU  KKR).  Karenanya sebagaimana  telah  disinggung,  KKR  di  ngkat  daerah  akan  sangat  sulit  dalam melaksanakan  tugasnya  tanpa  adanya  KKR  di  ngkat  nasional  yang  dibentuk berdasarkan undang-undang.
Kesulitan-kesulitan yang mungkin  mbul adalah karena ruang lingkup KKR Aceh hanya  berlaku  di  ngkat  Provinsi  Aceh,  sehingga  upaya  mengungkap  kebenaran sebagai jalan menuju rekonsiliasi yang berada diluar Provinsi Aceh sangat mungkin sulit dilakukan. Misalnya dalam Pasal 10 Qanun KKR Aceh tersebut menyebutkan beberapa kewenangan KKR Aceh, seper  dapat mengakses sumber informasi yang diperlukan untuk penyelidikan dalam bentuk dokumen tertulis ataupun keterangan lisan  yang  berasal  dari  ins tusi  pemerintah  maupun  non  pemerintah,  maupun mendapatkan  keterangan  atau  pernyataan  dari  se ap  orang  atau  ins tusi  yang terkait dengan peris wa yang sedang diselidiki. Menjadi pertanyaan jika ins tusi pemerintah  yang  dimaksud  berada  di  pusat  dan  ternyata  menyatakan  dak bersedia  menyerahkan  informasi,  apakah  Qanun  Aceh  tersebut  dapat  memaksa instansi pemerintah yang berada di pusat? Hal inilah yang dimaksud bahwa Qanun
Aceh tersebut  dak dapat menjadi dasar hukum yang kuat untuk dapat memaksa keluar Aceh.
Hal sama juga dalam mekanisme rekonsiliasi yang diatur dalam Pasal 34 dan 36 Qanun KKR Aceh, yang menyebutkan adanya mekanisme pelaku memohon maaf kepada korban secara terbuka dan dijawab dengan pernyataan penerimaan maaf oleh  perwakilan  korban  secara  terbuka,  di  mana  pernyataan  permohonan  maaf harus dilakukan secara individual dan kesediaan pelaku untuk membayar res tusi. Mekanisme  rekonsiliasi  ini  juga  akan  sangat  sulit  dilakukan  khususnya  jika pelanggaran  HAM  berat  di  Aceh  dilakukan  oleh  pihak-pihak  diluar  Aceh  apalagi sampai dengan membayar res tusi.
Dengan demikian, dapat dikatakan hubungan antara KKR Aceh dengan UU KKR ngkat nasional sangatlah erat kaitannya. Akibat ke adaan UU KKR, pelaksanaan KKR  Aceh  sangat  mungkin  sulit  dilakukan  karena  benturan  dengan  peraturan perundang-undangan lain yang terkait dalam hal upaya pengungkapan kebenaran dan  upaya  melakukan  rekonsiliasi.  Karenanya,  apa  yang  dikatakan  perwakilan Menteri Dalam Negeri yang menyebutkan KKR Aceh seharusnya menunggu UU KKR nasional  adalah  tepat.  Walau  demikian,  ke ka  Pemerintah  Pusat  melalui Kementerian Dalam Negeri melakukan evaluasi berupa pembatalan terhadap 3143 Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah pada tahun 2016, Qanun KKR
48
Aceh  dak termasuk ke dalam perda yang dibatalkan.  Hal ini dapat dimaklumi karena Qanun KKR Aceh tersebut mengandung dimensi poli k kedaerahan yang kuat,  sehingga  jika  dibatalkan  akan  menimbulkan  resistensi.  Karenanya  dapat dikatakan bahwa KKR Aceh seolah sengaja dibiarkan hidup namun sebenarnya ma suri, ada namun  dak dapat dilaksanakan ( non executable ).

## E.  Penutup
Pembentukan UU KKR yang sejalan dengan UUD 1945 dan instrumen HAM yang berlaku secara universal sangat urgen dan mendasar sebagai upaya penuntasan pelanggaran HAM berat di masa lalu. Pembentukan UU KKR tersebut merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang semes nya dijalankan. Tanpa adanya UU  KKR  tersebut,  maka  upaya  rekonsiliasi  yang  dilakukan  pemerintah  akan mengalami  problem  hukum  yang  pada  gilirannya  akan  semakin  menunda penuntasan pelanggaran HAM berat di masa lalu. Salah satu akibat ke adaan UU KKR, membuat KKR Aceh yang dibentuk melalui Qanun KKR seolah ma  suri karena dalam menjalankan tugas dan kewenangannya akan berbenturan dengan berbagai macam  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dalam  hal  upaya  peng- ungkapan kebenaran dan upaya melakukan rekonsiliasi. Hal tersebut menunjukkan
48 Lihat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Da ar Perda/Perkada dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Yang Dibatalkan/Revisi, 2016.

## Urgensi Pembentukan UU KKR dalam Upaya Penuntasan Pelanggaran HAM
adanya  hubungan  yang  saling  berkaitan  antara  KKR  Aceh  dengan  UU  KKR. Karenanya, Pemerintah dan DPR seharusnya meningkatkan komitmen dan poli cal will -nya  untuk  segera  melakukan  pembahasan  RUU  KKR,  dan  segera  meng- hilangkan  kebiasaan  yang  hanya  memasukkan  RUU  KKR  dalam  da ar  program legislasi nasional.

## Da ar Pustaka Buku
Bagir  Manan, Dasar-Dasar  Perundang-Undangan  Indonesia ,  Ind-Hill.Co,  Jakarta, 1992.
__________, Lembaga Kepresidenan , FH UII Press, Yogyakarta, 2006. Bagir  Manan  dan  Kuntana  Magnar,  B eberapa  Masalah  Hukum  Tata  Negara Indonesia , PT Alumni, Bandung, 1997.
BPHN, Tiga Dekade Prolegnas Dan Peran BPHN , BPHN, Jakarta, 2008.
Maria  Farida  Indra   S., Ilmu  Perundang-undangan:  Jenis  Fungsi,  dan  Materi Muatan , Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007.
Rhona K.M. Smith, dkk, Hukum Hak Asasi Manusia, Pusham UII, Yogyakarta, 2010. Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Poli k Di Indonesia , PSHTN FH UI,
Jakarta, 2008.
Sudikno  Mertokusumo  dan  A.  Pitlo, Bab-Bab  Tentang  Penemuan  Hukum ,  Citra Aditya Bak , Bandung, 1993.

## Dokumen Lain
A.  Hamid  A amimi,  Peranan  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  dalam Penyelenggaraan  Pemerintahan  Negara, Disertasi, Pascasarjana  Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.
Badan Legislasi DPR RI, Evaluasi Program Legislasi Nasional, RUU Prioritas Tahun 2008,  dan  Rencana  Penyusunan  Prolegnas  Prioritas  Tahun  2009 ,  naskah diproses oleh Pusat Studi dan Kebijakan (PSHK) Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net , diakses 14 November 2016. BBC Indonesia, “Kemendagri Pertanyakan KKR Aceh”, h p://www.bbc.com/indo- nesia/-berita_indonesia/2013/12/131227_kemendagri_pertanyakan_kkr- aceh , diakses 6 November 2016.
BBC  Indonesia,  “Pro  Kontra  Permintaan  Maaf  Kepada  Korban  Tragedi  1965”, h p://www.bbc.com-/indonesia/berita_indonesia/2015/09/150925_indo- nesia_lap-sus_pemerintah_maaf , diakses 16 November 2016. CNN  Indonesia,  “Jaksa  Agung  Ada  Ti k  Terang  Dalam  Kasus  HAM  Masa  Lalu”, h p://www.cnnindonesia.com/nasional/20150702144002-12-63889/jaksa- agung-ada- k-terang-dalam-kasus-ham-masa-lalu/ , diakses  5  November 2016.

## ELSAM, Mendorong Pembentukan Kembali UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi,
Policy  Brief ,  Koleksi  Pusat  Dokumentasi  ELSAM,  diunduh  melalui h p://referensi.elsam.or.id/2014/09/mendorong-pembentukan-kembali-uu- komisi-kebenaran-dan-rekonsiliasi/ , diakses 10 November 2016.
Firdiansyah,  Peran  dan  Harapan  Korban  untuk  Penyelesaian  Pelanggaran  Berat HAM Masa Lalu, J urnal HAM Komnas HAM , 2016, diakses 5 November 2016.
Jokowi dan Jusuf Kalla, Jalan Perubahan Untuk Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, Visi, Misi, dan Program Aksi , Jakarta: 2014. Dapat diunduh melalui kpu.go.id/koleksigambar/VISI_MISI_Jokowi-JK.pdf Kementerian  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia, Da ar  Perda/Perkada  dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Yang Dibatalkan/Revisi , 2016.
Komnas HAM, “Ringkasan Ekseku f Laporan Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peris wa Simpang KKA Aceh tertanggal 14 Juni 2016”, diakses melalui h ps://www.-komnasham.go.id/index.php/hamberat/2016/09/29/2/ring- kasan-ekseku f-laporanpenyelidikan-pelanggaran-ham-yang-berat-peris wa- simpang-kka-aceh.html , 5 November 2016.
Kompas,”Pemerintah Pilih Nyatakan Penyelesalan Ke mbang Minta Maaf Di Kasus HAM Berat”, h p://nasional.kompas.com/read/2016/01/05/20444951/Peme- rintah.Pilih.Nyatakan.Penyesalan.Ke mbang.Minta.Maaf.di.Kasus.HAM.Berat , diakses 16 November 2016.
Liputan  6,  “Usut  Kasus  HAM  Berat,  Pemerintah  Bentuk  Tim  Gabungan”, h p://- news.liputan6.com/read/2237035/usut-kasus-ham-berat-pemerintah-ben- tuk- m-gabungan , diakses 5 November 2016.
Liputan  6,  “Komnas  HAM  Janji  Tindak  Lanju   Putusan  Tragedi  65”, h p://news- .liputan6-.com/read/2561214/komnas-ham-janji- ndak-lanju -putusan- tragedi-65 , diakses 16 November 2016.
Priscilla Hayner, Fi een Truth Commissions--1974 to 1994: A Compara ve Study, Human Rights Quarterly , Vol. 16, No. 4, November, 1994.
Prolegnas Jangka Panjang Tahun 2010-2014 Prolegnas Jangka Panjang Tahun 2015-2019. Prolegnas Prioritas Tahun 2011. Prolegnas Prioritas Tahun 2015. Prolegnas Prioritas Tahun 2017.
R. Herlambang Perdana Wirataman, Akses Keadilan Bagi Korban Pelanggaran Hak Asasi  Manusia  Berat  Pasca  Putusan  Mahkamah  Kons tusi  Nomor  006/PUU- IV/2006, Jurnal Rechtsvinding , Vol. 2 No. 2, Agustus, 2013.

## Dokumen Hukum
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Setelah Perubahan. Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Nomor  V/MPR/2000  tentang
Pemantapan Persatuan Nasional. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2007  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka Panjang Nasional.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan.
Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemberian Amnes  Umum dan Abolisi Kepada Se ap Orang Yang Terlibat Dalam Gerakan Aceh Merdeka.
Qanun  Pemerintah  Aceh  Nomor  17  Tahun  2013  tentang  Komisi  Kebenaran  dan Rekonsiliasi Aceh.
Putusan Mahkamah Kons tusi Nomor 6/PUU-IV/2006 tentang Pengujian UU KKR.