## Al-Mizan
Jurnal Pemikiran Hukum Islam ISSN 1907-0985,  E ISSN 2442-8256 Vol. 13, No. 2, 2017, h. 243-271 DOI: https://doi.org/10.30603/am.v13i2.913

## Effectiveness of the Implementation of Supreme Court Regulation Number 3 of 2017 in the Marisa Religious Court

## Lulu Sarini
Kementerian Agama Kabupaten Pohuwato Email: lulusarini@gmail.com
Abstract:  This  study  aims  to  determine  the  effectiveness  of  the implementation  of  Supreme  Court  Regulation  No.  3  of  2017  Concerning Guidelines for Judging Women Against the Law (PERMA). This research is a field research with data collection methods such as observation, interview and documentation study. The collected data is processed and analyzed with qualitative  descriptive.  The  results  of  the  study  showed  that  the  Judges  at the  Marisa  Religious  Court  in  deciding  divorce  divorce  cases  before  and after the issuance of the regulation had not yet enumerated the request for the  Petitioner  to  pay  the  burden.  However,  due  to  the  Circular  of  the Mahkamah  Agung Number  1  of  2017,  there  is  a  wife's  right  to  pay.  In relation  to  the  effectiveness  of  the  PERMA,  it  has  been  effective  in enforcing  gender  justice  in  the  Marisa  Religious  Court.  In  certain  divorce divorce  cases,  the  wife  is  present  and  submits  a  reconciliation  claim regarding livelihood at the hearing, and verstek and case matters where his wife does not submit a liability claim then the PERMA is ineffective or not applied.

## Keywords: Regulation, Supreme Court, Marisa Religious Court

## Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Marisa
Abstrak:  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  efektifitas  pelaksanaan Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun  2017  tentang  Pedoman Mengadili  Perempuan  Berhadapan  dengan  Hukum.  Penelitian  ini  adalah penelitian  lapangan  dengan  metode  pengumpulan  data  berupa  pengamatan, wawancara  dan  studi  dokumentasi.  Data  yang  terkumpul  diolah  dan dianalisis dengan desktiptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim-hakim di Pengadilan Agama Marisa dalam memutuskan perkara cerai
talak sebelum dan setelah diterbitkannya peraturan tersebut belum ada amar yang menyebutkan kepada Pemohon untuk membayar beban. Namun karena adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 maka terdapat amar  pembayaran  hak  istri.  Terkait  efektifitasnya  PERMA  tersebut  sudah efektif  menegakkan  keadilan  gender  di  Pengadilan  Agama  Marisa,  pada perkara cerai talak tertentu, istri hadir dan mengajukan tuntutan rekonvensi tentang  nafkah  di  persidangan,  dan  perkara  verstek  maupun  perkara  yang istrinya  tidak  mengajukan  tuntutan  nafkah  maka  PERMA  tersebut  tidak efektif atau tidak diterapkan.
Kata Kunci: Peraturan, Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Marisa

## A. Pendahuluan
Pemaknaan sensitifitas gender yang sering dikumandangkan itu, lebih bermaksud  menunjuk  kalangan  perempuan  sebagai  objeknya.  Bagi  mereka (yang  menggaungkan  keadilan  gender  berlebihan),  manakala  berhadapan dengan hukum, perempuan senantiasa dirugikan. Hak-hak mereka diabaikan karena dianggap ‘makhluk kelas dua’. Sikap terhadap mereka pun cenderung kasar  saat  berhadapan  dengan  hukum  keluarga,  menciderai  halusnya  psikis kaum hawa. Bagi mereka, pengadilan agama khususnya, telah dinaungi oleh unsur  warisan  turun  temurun  yang  disebut  superioritas  laki-laki  dan/atau ideologi patriarki yang mereka sebut fikih patriarkis, sebaliknya perempuan berada di titik sobordinatif.
Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan salah satu tujuannya adalah untuk mengembalikan harkat dan derajat kaum perempuan  Indonesia.  Hal  tersebut  dapat  dibaca  dalam  penjelasan  Undang- UndangPerkawinan  tersebut,  dimana  salah  satu  prinsip  atauazasnya  adalah, menempatkan  kedudukan  yang  seimbang  antara  lelaki  (suami)  dan perempuan  (istri)  baik  dalam  kehidupan  rumah  tangga  maupun  dalam pergaulan  masyarakat,  sehingga  segala  sesuatu  dalam  keluarga  dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan istrinya. 1
Hal  tersebut  berbeda  dengan  kedudukan  kaum  perempuan  (istri) dalam  KUHPerdata,  dimana  seorang  istri  tidak    dapat  tampil  di  depan
1 Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di dunia Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 152.
pengadilan tanpa bantuan suaminya, meskipun dia kawin tidak dengan harta bersama  atau  dengan  harta  terpisah,  atau  meskipun  dia  secara  mandiri menjalankan  pekerjaan  bebas.  Seorang  istri  tidak  dapat  menghibahkan, memindahtangankan,  menggadaikan  barang  miliknya,  memperoleh  apapun, baik  secara  cuma-cuma  maupun  tanpa  beban,  tanpa  bantuan  suami  dalam suatu  akta  atau  izin  tertulis.  Sekalipun  suami  telah  memberi  kuasa  kepada istrinya  untuk  membuat  akta  perjanjian  tertentu,  si  istri  tidak  berwenang untuk  menerima  pembayaran  apapun,  atau  memberi  pembebasan  untuk  itu, tanpa izin tegas dari suami. 2
Dengan  demikian  salah  satu  azas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ‚pro-gender‛ (berpihak kepada kepentingan kaum  perempuan)  daripada  peraturan-peraturan  perkawinan  dalam  KUHP perdata  yang  terlalu  ‚bias-gender‛  (berpihak  kepada  kepentingan  kaum lelaki).  Namun  demikian  dalam  proses  peradilannya  yang  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Peraturan  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ternyata hukum acara yang mengatur tatacara mengadili masalah-masalah perkawinan masih mengandung  ‚bias-gender‛.  Karena,  jika  seorang  suami  akan  mengajukan permohonan  cerai  talak,  maka  permohonan  tersebut  harus  diajukan  di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya, sedang jika seorang istri  akan  mengajukan  gugat  cerai  kepada  suaminya,  maka  surat  gugatan diajukan  kepada  Pengadilan  Agama  yang  mewilayahi  tempat  tinggal tergugat (suaminya), kecuali suaminya dalam keadaan ghoib. 3
Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan Agama  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2006  dan  terakhir  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009, salah  satu  tujuannya  adalah  juga  untuk  melindungi  pihak  istri  (kaum perempuan),  di  mana  dalam  hal  seorang  suami  yang  akan  mengajukan permohonan  cerai  talak  terhadap  istrinya,  maka  permohonan  tersebut diajukan  di  Pengadilan  Agama  yang  mewilayahi  tempat  tinggal  istrinya. 4
Sebaliknya jika seorang istri mengajukan gugatan perceraian, tidak diajukan
2 Lili Rasyidi, Hukum Perkawinan dan perceraian di Malaysia dan Indonesia  (Cet. X: Bandung: Penerbit Alumni, 1982), 98.
3 Zahri  Hamid, Pokok-Pokok  Hukum  Perkawinan  Islam  dan  Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, (Cet I; Yogyakarta: Bina Cipta, 1987), 68.
4 Rahmat  Hakim, Hukum  Perkawinan Islam.  (Bandung:  CV  Pustaka Setia,  2000), 152.
ke  Pengadilan  yang  daerah  hukumnya  meliputi  tempat  kediaman  suaminya (tergugat),  tetapi  ke  Pengadilan  Agama  yang  daerah  hukumnya  meliputi tempat kediaman istrinya (penggugat). 5 Dengan demikian hakekat Undang- Undang Peradilan Agama adalah pro-gender sepanjang dalam pra-prosesnya. Namun  dalam  implementasi  persidangannya  tentu  wajib  dipedomani  azas- azas  hukum  dan  peradilan  serta  hukum  acara  yang  berlaku  dalam  rangka menegakkan hukum dan keadilan dalam masyarakat.
Syari’at  Islam  telah  mengajarkan  bahwa  Allah  swt.  memberikan penghargaan  dan  balasan  atas  amal  perbuatan  kaum  lelaki  dan  kaum perempuan  adalah  sama. 6 Bahwa  proses  akad  pernikahan  harus  dilakukan dengan baik yang didahului dengan peminangan ( khitbah), syarat dan rukun akad  nikah  juga  wajib  terpenuhi,  bahkan  di  Indonesia  akad  nikah dilaksanakan dengan segala proses adat dan budaya yang tidak bertentangan dengan  syariat  Islam,  dan  setelah  akad  nikah  selesai,  suami  berkewajiban mempergaulinya dengan baik. Demikian pula ketika suami berkeinginan kuat untuk  mengakhiri  perkawinan  dengan  menjatuhkan  talak  kepada  istrinya, sekalipun  istrinya  tersebut  belum  pernah  disentuhnya  (digaulinya),  maka Allah  swt  mewajibkan  kaum  lelaki  para  suami  untuk  memberikan mut’ah yang patut, karena perceraian harus dilakukan dengan baik. 7
Oleh  karena  itu  syariat  Islam  mewajibkan  pemberian mut’ah  bagi para  suami  yang  menceraikan  istrinya  sekalipun  istrinya  tersebut  belum disentuhnya  (digaulinya),  maka  berdasarkan  teori a  contrario  (mafhum mukhalafah)-nya  perceraian  dengan  masa  perkawinan  yang  cukup  lama dimana pihak perempuan telah mengorbankan keperawanannya dan melayani suaminya  untuk  beberapa  waktu  bahkan  telah  berhasil  mengandung  dan melahirkan anak karena digauli oleh suaminya tersebut, maka amat bijaksana apabila  hakim  juga  menetapkan mut’ah  yang  menjadi  hak  perempuan tersebut. Karena diantara tujuan pemberian mut’ah adalah untuk menghibur hati serta mengurangi rasa kesedihan sebagai akibat perceraian yang terjadi karena  keinginan  suaminya. 8 Sehingga  sangat  arif  dan  bijaksana  atau  dapat
5 Fidaweri, Hukum  Islam  Tentang  Fasakh  Perkawinan,  (Jakarta:  Pedoman  Ilmu Jaya, 1989), 98.
6 Lihat  QS  al-Hujurat/49:  13,  yang  mengandung  arti  ‚sesungguhnya  orang  yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang-orang yang bertaqwa‛.
7 Lihat  QS  al-Baqarah/):  213,  yang  mengandung  arti  ‚ceraikanlah  mereka  dengan cara yang baik‛.
8 Djamil  Latif, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia,  (Cet. ke-1, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982),  36.
memenuhi keadilan gender apabila para ahli fikih berpendapat: ةدعلا لجرلبا قلاطلا ءاسنلل ,  maksudnya:  talak  itu  hak  suami,  dan  iddah  itu  hak  dari  istri,  maka sangat  bijaksana  apabila  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  tersebut dilaksanakan dalam satu waktu. 9
Pada  tanggal  11  Juli  2017,  Mahkamah  Agung  RI  telah  menerbitkan Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun  2017  tentang  Pedoman Mengadili  Perkara  Perempuan  Berhadapan  Dengan  Hukum  yang diundangkan  pada  tanggal  4  Agustus  2017, 10 Pasal  1  ayat  (1),  PERMA Nomor  3  Tahun  2017  mendefinisikan,  bahwa  yang  dimaksud  ‚perempuan berhadapan  dengan  hukum  adalah  perempuan  yang  berkonflik  dengan hukum,  perempuan  sebagai  korban,  perempuan  sebagai  saksi,  atau perempuan  sebagai  pihak.‛ 11 Dengan  demikian  PERMA  ini  juga  dapat dijadikan  sebagai  dasar  atau  payung  hukum  oleh  hakim  dalam  mengadili perempuan  sebagai  pihak  dalam  perkara  perdata  di  Pengadilan  Agama, terutama dalam perkara perceraian yang merupakan 90% lebih dari perkara perdata agama di Indonesia.
Pasal  1  ayat  (4)  dan  ayat  (6)  PERMA  Nomor  3  Tahun  2017 mendefinisikan,  bahwa  yang  dimaksud  kesetaraan  gender  adalah  kesamaan dan keseimbangan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan  dan  hak-haknya  sebagai  manusia.  Sedang  ‚keadilan  gender adalah  suatu  proses  untuk  menjadi  adil  terhadap  laki-laki  dan  perempuan‛, ketika keduanya berhadapan dengan hukum. Maka ketika Hakim mengadili perempuan  yang  berhadapan  dengan  hukum,  yakni  menjadi  pihak  dalam suatu  perkara,  Hakim  wajib  memperhatikan  azas-azas:  a)  penghargaan  atas harkat dan martabat manusia, b) non diskriminasi, c) Kesetaraan Gender, d) persamaan  di  depan  hukum,  e)  keadilan,  f)  kemanfaatan,  dan  g)  kepastian hukum.  Hal  tersebut  bertujuan  untuk  menjamin  hak  perempuan  terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan (Pasal 2 dan 3). 12
9 Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, (Cet. ke-7. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2003), 232.
10 www.badilag.net,  ‚Info  sekitar  Badilag  tertanggal  22-9-2018‛.  Diakses  pada tanggal 20 Maret 2019.
11 Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum, pasal 1 ayat (1)
12 Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum, pasal 1 ayat (4) dan (6), pasal 2, pasal 3.
Dalam  mempertimbangkan  keadilan  gender  Hakim  harus  menggali nilai-nilai  hukum,  kearifan  lokal  dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam masyarakat  guna  menjamin  kesetaraan  gender  (pasal  6  huruf  c),  tentunya nilai-nilai hukum yang terdapat di dalam Al-Qur’an, As-Sunnah, kitab-kitab Fiqih  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  merupakan  hukum  yang  hidup dalam sebagian besar masyarakat Indonesia.
Penerapan  PERMA  Nomor  3  Tahun  2017  tentang  Perempuan Berhadapan  dengan  Hukum  selanjutnya  diatur  dalam  Surat  Edaran Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2017  tentang  Pemberlakuan  Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun  2017 dan Surat Edaran Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun  2018  tentang  pemberlakuan  rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2018. Di sinilah peran para hakim  khususnya  hakim  Pengadilan  Agama  Marisa  merespon  upaya-upaya perlindungan hak-hak perempuan melalui responsif gender.

## B. Upaya  Hakim  Pengadilan  Agama  Marisa  dalam  Menjamin  Eksekusi Nafkah  Istri  Pada  Perkara  Perceraian  Sebelum  Ditetapkannya  PERMA
Nomor 3 Tahun 2017 Sebagai Upaya Penegakan Keadilan Gender
Sebelum  adanya  PERMA  Nomor  3  Tahun  2017  tentang  Pedoman Mengadili  Perempuan  Berhadapan  dengan  Hukum,  eksekusi  nafkah  istri pada perkara cerai talak berpedoman pada Sema 1 tahun 2015, yang intinya melarang pencantuman  amar pemberian nafkah istri pada perkara cerai talak sebelum diucapkan ikrar talak karena akan menimbulkan eksekusi prematur.
Majelis  Hakim  di  Pengadilan  Agama  Marisa  dalam  rangka  upaya menjamin eksekusi nafkah istri dengan pendekatan persuasif yang ditempuh oleh  pihak  Pengadilan  akibat  belum  dipenuhinya  kewajiban  nafkah  istri, tidak  berdasarkan  peraturan  tertulis  apapun,  baik  perundang-undangan,  SK Mahkamah  Agung,  SK  Pengadilan  Tinggi  Agama,  maupun  SK  Pengadilan Agama. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.,  selaku  Wakil  Ketua  Pengadilan  Agama  Marisa, 13 hal  ini  dilakukan semata-mata  hasil  ijtihad  hakim  dalam  upaya  menegakkan  hukum  dan menjamin pelaksanaan Peradilan yang seadil-adilnya, serta demi melindungi hak istri sebagai pihak yang lemah ketika terjadi perceraian.
13 Himawan  Tatura  Wijaya,  S.H.I.,  Wakil  Ketua  Pengadilan  Agama Marisa, Wawancara pada tanggal 16 April 2019.
Langkah  tersebut  telah  dilakukan  sejak  dahulu  dan  dipertahankan pelaksanaanya  sampai  saat  ini.Sebab  sangat  efektif  dan  efisien  untuk menjamin terlaksananya eksekusi nafkahistri. Keefektifan upaya pendekatan persuasif tersebut dapat dilihat dengan tidak adanya pengajuan permohonan eksekusi oleh pihak kedua. Dan biasanya pihak kedua sudah dapat menerima dengan  lapang  dada,  upaya  yang  dilakukan  oleh  Pengadilan  Agama  Marisa ini sudah menjadi anjuran dan kebijakan umum yang harus ditempuh.
Ketika  sebuah  perkara  permohonan  cerai  talak  dikabulkan  dan putusannya  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap,  maka  Pengadilan Agama  dapat  mengadakan  sidang  penyaksian  ikrar  talak,  sejak  itulah perceraian  terjadi  dan  ikatan  perkawinan  antara  suami  istri  menjadi  putus. Pada waktu sidang ikrar talak, apabila suami masih belum mampu melunasi seluruh kewajibannya, maka hakim  meminta  pendapat istri. Jika istri tidak keberatan  ikrar  talak  diucapkan  walaupun  haknya  belum  diterima,  maka ikrar  dilaksanakan.  Sedangkan  jika  istri  keberatan,  maka  sidang  ditunda untuk memberi jeda waktu  (kesempatan) suami memenuhikewajibannya.
Lama penundaan persidangan sesuai dengan kesediaan suami dengan syarat  tidak  melebihi  tempo  enam  bulan.  Jika  tenggang  waktu  enam  bulan hampir  habis  dan  suami  belum  melaporkan  diri  kepaniteraan,  maka  pihak Pengadilan    mengirimkan    surat  panggilan  sidang  kepada  kedua  pihak dengan jadwal yang ditentukan Pengadilan. Dari sini timbullah kekhawatiran akankah  suami  dengan  i’tikad  baik  membayar  semua  nafkah  yang  telah ditentukan  oleh  Pengadilan.  Sebab  dengan  berakhirnya  proses  persidangan, maka  suami    terlepas    dari  istri,  sehingga  tidak  ada  lagi  pihak-pihak    yang dapat  menjamin hak  istri.  Dengan  adanya  kekhawatiran  semacam  itulah maka pihak Pengadilan membuat upaya lain untuk menjamin  terlaksananya eksekusi nafkah istri pada perkara cerai talak.
Sebagaimana  yang  dikatakan  oleh  Arlin  Abdullah  Albakir,  S.H., selaku Panitera, bahwa Pengadilan Agama dalam hal ini majelis hakim yang memeriksa  permohonan  cerai  talak  tidak  melakukan  upaya  khusus  untuk menjamin  eksekusi  nafkah  tersebut.  Mereka  hanya  memberi  informasi kepada  pihak  istri  bahwa,  apabila  suami  tidak  melaksanakan  isi  keputusan secara  sukarela,  maka  istri  dapat  mengajukan  permohonan  eksekusi  guna melindungi  haknya.  Namun  dalam  prakteknya,  tidak  pernah  ada  kasus pengajuan  permohonan  eksekusi  terhadap rekonvensi  nafkah  istri  dalam perkara    cerai    talak.  Hal  ini  dikarenakan  ada  beberapa  alasan,  sebagai berikut:

## 1. Biaya Eksekusi yang Dibebankan Kepada Istri
Menurut  pasal  89  ayat  (1)  UU  Nomor  7  Tahun  1989  dijelaskan, bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada istri.Hal ini  mengakibatkan  istri  enggan  untuk  mengajukan  permohonannya,  mereka lebih memilih bersikap pasrah.
2. Besarnya Biaya Eksekusi yang Tidak Sebanding dengan Jumlah Nafkah
Biaya  eksekusi  tidaklah  murah  sebab  melibatkan  banyak  pihak, sehingga  yang  harus  dikeluarkan  bermacam-macam.  Kadangkala  eksekusi harus  dilakukan  berkali-kali,  karena  hambatan-hambatan  yang  terjadi dilapangan. Seperti pihak termohon yang tidak bekerjasama, sulitnya medan, ada pihak ketiga yang turut campur, dan lainsebagainya, Jumlah nafkah yang dibebankan kepada suami biasanya tidak begitu besar karena para pihak yang berperkara umumnya dari masyarakat taraf ekonomi menengah. Bila terjadi permohonan  eksekusi,  maka  biaya  yang  harus  dikeluarkan  tidak  sebanding dengan harta yang akandiperoleh.
3. Tidak Ada Harta yang Dieksekusi
Kadangkala  keengganan  suami  untuk  melunasi    kewajiban  nafkah istri disebabkan keadaan ekonomi suami yangterbatas.
4. Tidak Ada Ketentuan Prodeo
Dalam  permohonan  eksekusi  tidak  dikenal  istilah  prodeo,  sehingga semua  beban  biaya  yang  dikeluarkan  seratus  persen  harus  ditanggung  para pihak (pemohon). 14
Langkah-langkah  yang  dilakukan  oleh  Pengadilan Agama Marisa dengan  mengadakan  pendekatan  persuasif  akibat  belum  dipenuhinya kewajiban    nafkah    istri,    tidak    didasarkan    pada    peraturan    perundang- undangan  apapun. 15 Semata-mata  hasil  ijtihad  hakim  dalam  upaya menegakkan  hukum  dan  menjamin  pelaksanaan  peradilan  yang  seadil- adilnya. Hal ini tidak bertentangan dengan perundang-undangan di Indonesia yang  menganut  aliran rechtvinding,  yang  berarti  bahwa  hakim  dalam memutuskan sesuatu disamping berpegangan pada undang-undang juga pada hukum lain yang berlaku dimasyarakat. Aliran ini berpandangan bahwa:
14 Arlin Abdullah Albakir, S.H., Panitera Pengadilan Agama Marisa, Wawancara, di Pengadilan Agama Marisa, tanggal 16 April 2019.
15 Himawan  Tatura  Wijaya,  S.H.I.,  Wakil  Ketua  Pengadilan  Agama  Marisa, Wawancara, di Pengadila  Agama Marisa, tanggal 16 April 2019.
a. Undang-undang  tidak  dapat  menyelesaikan  tiap  permasalahan  yang timbul,  sebab  undang-undang  tidak  dapat  terperinci  (mendetail) melainkan  hanya  memberikan algemeene  rehhtlijnen  (pedoman  umum) saja.
b. Undang-undang tidak dapat sempurna.
c. Undang-undang tidak dapat lengkap dan tidak dapat mencakup segala- galanya,  di  sana-sini  selalu  ada leemten  (kekosongan  dalam  undang-
undang). 16
Pasal  14  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1970 menegaskan  bahwa  Pengadilan      tidak      boleh      menolak,      memeriksadan menggali suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak  atau kurang  jelas.  Ketentuan  ini  membuktikan  bahwa  tugas  hakim    di  samping sebagai  penegak  hukum  dan  keadilan,  tidak  saja  mengadili  berdasarkan hukum-hukum  yang  ada  tetapi  harus  menciptakandan  menemukan  hukum berdasarkan pandangan dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
Atas  dasar  tersebut  kiranya  apa  yang  dilakukan  oleh  hakim Pengadilan  Agama  Marisa  dalam  melakukan  suatu  upaya  untuk  menjamin terlaksananya eksekusi nafkah istri dalam perkara cerai talak sudah tepat dan benar, sebab memang tidak ada aturan baku tentang hal tersebut. Di samping itu  pula  apa  yang  dilakukan  pihak  Pengadilan  Agama  Marisa  tidak menyalahi aturan tertulis  yang telah  ditetapkan dan berlaku  diIndonesia.
Seorang  hakim  dalam  ajaran  hukum  Islam  diposisikan  sebagai seorang  mujtahid,  yang  harus  mengambil  kesimpulan  hukum  dari  hukum yang  wajib  diterapkan  ketika  tidak  ada nash.  Namun  perlu  diperhatikan ijtihad diharamkan pada:
a. Perkara  yang  telah  ada  hukumnya  dan  ditetapkan  berdasarkan    dalil yang sharih dan qath’i.
b. Bila orang yang melakukan ijtihad belum mencapai tingkatan faqih.
Jadi  haramnya  hukum  ijtihad  dalam  hal  ini  adalah,  pertama  karena ijtihad tidak boleh dilakukan pada hal-hal yang telah ada aturan hukumnya, kedua  karena  orang  yang  berijtihad  tidak  (belum)  memenuhi  syarat-syarat yang dituntut untuk ijtihad.
16 Himawan  Tatura  Wijaya,  S.H.I.,  Wakil  Ketua  Pengadilan  Agama  Marisa, Wawancara, di Pengadila  Agama Marisa, tanggal 16 April 2019.
Dengan  demikian  ijtihad  yang  dilakukan  oleh  Hakim  Pengadilan Agama  Marisa  telah  sesuai,  keputusan  upaya  yang  dipilih  adalah  hasil setelah  mempertimbangkan  berbagai  hal,  disamping  itu  pula  apa  yang dilakukan tidak menyalahi aturan tertulis yang telah ada dan berlaku.
Sebagaimana  telah  disebutkan  pada  bab  sebelumnya,  bahwa  Islam mewajibkan suami untuk memberi nafkah  atau membelanjai  istrinya. Sebab dengan  adanya  ikatan  perkawinan,  maka  istri  terikat  pada  suaminya. Kewajiban  ini  tidak  akan  gugur  selama  sebab  dan  syarat-syarat  istri  yang berhak  menerima  nafkah  telah  terpenuhi.  Jika  kemudian  suami  tidak maumemenuhi  kewajibannya,  maka  menurut  madzhab  Syafi’i  nafkah tersebut menjadi hutang suami yang harus dipertanggung jawabkan. Hutang nafkah tersebut adalah hutang yang sah, tidak akan gugur kecuali kalau telah dilunasi atau dibebaskan.
Atas  dasar  tersebut  jika  dalam  perkara  perceraian  seorang  istri mengajukan rekonvensi yang salah satunya berisi tuntutan nafkah madhiyah, maka hal tersebut diperbolehkan dan tidak menyalahi aturan agama. Nafkah madhiyah  adalah  nafkah  yang  masanya  telah  lewat  tapi  masih  belum dipenuhi oleh pihak suami. Begitu pula dengan nafkah iddah, seorang suami yang  telah  mentalak  raj’i  istrinya,  wajib  memberi  nafkah  pada  istrinya selama masa iddah, meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal,  dengan pertimbangan  seorang  istri  dapat  diruju’  kembali  selama  masa  iddahnya belum habis. Masa iddah adalah masa menunggubagi seorang wanita setelah diceraikan  suami,  di  mana  dalam  masa  itu  ia  tidak  boleh  menikah  lagi dengan  orang  lain  sebelum  habis  masa  iddahnya.  Dengan  demikian    pada dasarnya  antara  mantan  suami  dengan  mantan  istri  masih  punya  hubungan hukum dan masih dalam tanggungannya, oleh karena itu nafkah istri masih jadi tanggung jawab suami.
Merujuk  pada  kepentingan  nafkah  bagi  istri  yang  sedang  menjalani masa  iddahnya,  maka  tepat  kiranya  dalam  sistem  hukum  perkawinan  di Indonesia, jika suami akan menceraikan istrinya ia harus membayar sejumlah uang sebagai wujud pemberian nafkah, maskan dan kiswah istri. Pemberian ini diwajibkan dengan atau tanpa adanya  permintaan dari pihakistri.
Hak ex  officio  yang  diberikan  pada  hakim  Pengadilan  Agama, merupakan lex  specialis  dari  asas  peradilan  perdata  yang  melarang  hakim menjatuhkan  putusan  atas  hal  yang  tidak  dituntut,  atau  memberikan  lebih dari yang diminta, sebagaimana yang diatur dalam pasal 178 ayat (3)  HIR. Ketentuan  ini  dimaksudkan  untuk  terwujudnya  perceraian  yang  adil  dan
ihsan  dan  agar  mantan  istri  yang  akan  diceraikan  suaminya  jangan  sampai menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.
Rekonvensi  yang  diajukan  istri  sebagai  pihak  termohon  dalam perkara  cerai  talak,  diperbolehkan  dan  tidak  menyalahi  aturan  hukum,  hal ini didasarkan pada pasal 136 ayat (2) KHI jo pasal 24 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, yang berbunyi:
Selama  berlangsungnya  gugatan  perceraian  atas  permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat:
a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami
b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak
c. Menentukan  hal-hal  yang  perlu  untuk  menjamin  terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama. 17
Tata cara pengajuan reconvensi istri, sesuai dengan aturan pasal  123 (a-b) HIR, karena:
a. Diajukan  bersama-sama  dengan  jawaban  atas  permohonan  dari pihak termohon.
b. Diajukan secara lisan ataupun tulisan, keduanyadiperbolehkan
c. Isi  gugatan reconvensi  masih dalam lingkup wewenang Peradilan
Agama. 18
Pemeriksaan  yang  dilakukan  hakim  Pengadilan  Agama  Marisa terhadap reconvensi  istri  pun  telah  sesuai  dengan  aturan  yang  ada.  Majelis hakim  tidak  begitu  saja  mengabulkan  tuntutan  istri  sebagaimana  dalam permohonannya sebelum mendengar keterangan dari pihak suami (termohon) sebagai jawaban atas gugatan istri tersebut.
Dalam  menghadapi  tuntutan  istri,  hakim  membebani  istri  dengan mengadakan   pembuktian   atas   kebenaran   dan   keabsahan gugatannya. Sebab  yang  menjadi  dasar  ialah  bahwa  orang  yang  dituntut  itu  bebas  dari tanggungan,  dan  penuntut  wajib  membuktikan  keadaan  yang  berlawanan dengan  dasar  ini.  Terhadap  jumlah  nafkah  memang  tidak  ada  aturan  baik dalam  hukum  Islam  maupun  hukum  perdata  di  Indonesia  yang  memuat
17 Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Penyebaran Kompilasi  Hukum  Islam,  pasal  136  ayat  (2).  Lihat  pula  Republik  Indonesia,  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 24 ayat (2).
18 Republik Indonesia, Het Herziene Indonesisch Reglement, pasal 123 (a-b).
aturan  jumlah  nominal  besarnya  nafkah  yang  harus  diterima  istri  setiap harinya,  oleh  karena  itu  dalam  memutuskan  jumlah  nafkah  hakim Pengadilan    Agama    Marisa    berbeda-beda    putusan    antara    perkara    beda dengan kasus yang sama. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Himawan Tatura Wijaya, S.H.I. selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Marisa.
Besarnya nafkah yang dikabulkan tergantung pada faktor  permintaan istri  dan  pertimbangan  suami  dalam  memenuhinya,  yang  terpenting nafkah tersebut tidak terlalu sedikit, karena  akan menyengsarakan istri namun juga tidak terlalu banyak sehingga menyusahkan suami. Hakim tidak  akan  membebani  para  pihak  di  luar  batas  kemampuannya. Sebagaimana Allah swt. tidak akan membebani manusia di luar batas kesanggupannya,  sebagaimana  firman  Allah  swt.  dalam  QS  al- Baqarah/2: 286 yang berbunyi: ااهاعْس ُو  هلَِإ اًسْفان ُ هاللَّ  ُفِّلاكُي  الَ ...
Artinya: ‚Allah tidak akan membebani manusia kecuali sebatas kemampuannya‛ 19
Hukum  Islam  hanya  mengenal  konsep  ma’ruf  dalam  penetapan jumlah  nafkah  yang  harus  dibayar  suami.Agar  dapatmenghasilkan  putusan tentang  besar  kecilnya  nafkah  sesuai  dengan  konsep  ma’ruf  dalam  hukum Islam  maka  tepatlah  kiranya  bagi  hakim  Peradilan  Agama  Marisa menggunakan  berbagai  pertimbangan.  Di  samping  pertimbangan    kedua belah  pihak,  juga  mempertimbangkan  lokasi  tempat  tinggal  istri selama masa  iddahnya  nanti,  sebab  nafkah  adalah  belanja  hidup  dan  belanja  hidup disuatu  tempat  berbeda  dengan  ditempat  lain  sehingga  keadaan  dan kebiasaan  yang  berlaku  disuatu  masyarakat  menjadi  faktor  pertimbangan. Pelaksanaan pembayaran nafkah istri  oleh  mantan  suami, dilakukan setelah ada  putusan  sebab  putusan  mempunyai  kekuatan eksekutorial,  yaitu kekuatan  untuk  dapat  dijalankan  atau  dilaksanakan.  Kekuatan  tersebut  ada berdasarkan  kepala  putusan  yang  berbunyi:  ‛ DEMI  KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA‛.
Disampaikan Himawan Tatura Wijaya bahwa:
Kewajiban  suami  terhadap  istrinya  tidak  dilakukan  sebelum  ada putusan  resmi  dari  Pengadilan.  Hal  ini  tidak  berarti  pihak  Pengadilan melarang  suami  membayar  kewajibannya  sebelum  ada  putusan  yang
19 Himawan  Tatura  Wijaya,  S.H.I.,  Wakil  Ketua  Pengadilan  Agama  Marisa, Wawancara, di Pengadila  Agama Marisa, tanggal 16 April 2019.
sah  namun  secara  logika  seseorang  belum  mengetahui  berapa  yang harus  dibayar sebelum ada keputusan yang pasti. 20
Kalau  menganalisa  suami  yang  tidak  mau  membayar  kontan nafkahnya,  kemudian  ia  meminta  keringanan  pihak  Pengadilan  agar  dapat dibayarkan  dengan  cara  dicicil,  hal  ini  diperbolehkan  sebab  secara  hukum tidak  ada aturan yang mengharuskan adanya pembayaran tunai.
Pertimbangan  lain  karena  nafkah  biasanya  dibayar  secara  berkala untuk tempo waktu tertentu, misalnya sebulan sekali atau satu minggu sekali sehingga  pembayaran  nafkah  iddah  untuk  tiga  bulan  sewajarnya  tidak sekaligus dibayar. Petugas keuangan atau kasir di Pengadilan Agama Marisa mendapat  tugas  tambahan  selain  yang  diatur  dalam  pola  Pembinaan  dan Pengendalian Administrasi Pengadilan Agama (Bindalmin), yaitu menerima pembayaran nafkah oleh suami yang kemudian diberikan lagi kepada pihak istri setelah ia ditalak dalam penyaksian sidang ikrar talak. Tugas seperti ini meskipun  tidak  diatur  dalam  Undang-undang  tetapi  juga  tidak menyalahinya,  sebab  langkah  ini  dilakukan  untuk  tujuan  yang  mulia. Penerapan aturan tersebut dimaksudkan untuk mencegah kebohongan dalam sidang serta cara agar istri mendapatkan nafkah darisuaminya.
Pelaksanaan pemberian nafkah istri di Pengadilan Agama Marisa, jika istri  meminta  di  luar  batas  kemampuan  suami,  maka  Hakim  akan memadukan  antara  pendapat  istri  dengan  tanggapan  suami.  Dengan  begitu diharapkan  ada  kesepakatan  yang  tidak  memberatkan  kedua  belah  pihak. Oleh  karena  itu,  hakim  dalam  memutuskan  memerlukan  kejelian  sebab putusannya diharapkan adil dan menentramkan pihak-pihak yang berperkara.
Penundaan sidang yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa  jika  istri  keberatan  ditalak  sebelum  menerima  haknya,  maka  hal tersebut  tidak  melanggar  aturan.  Sebab  sidang  ikrar  talak  sebagai perwujudan  eksekusi  ikrar  talak,  boleh  dilakukan  kapanpun  selama  tidak lebih dari enam bulan semenjak putusan  tidak  mempunyai  kekuatan hukum tetap.  Sebagaimana  dalam  pasal  70  ayat  (6)  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 1989  yang berbunyi:
Jika suami dalam tenggang waktu enam  bulan  sejak  ditetapkan hari sidang  penyaksian  ikrar  talak,  tidak  menghadap  sendiri  atau  tidak mengirimkan  walinya  meskipun  telah  mendapatkan  penggilan  secara
20 Himawan  Tatura  Wijaya,  S.H.I.,  Wakil  Ketua  Pengadilan  Agama  Marisa, Wawancara, di Pengadila  Agama Marisa, tanggal 16 April 2019.
sah  dan  patut,  maka  gugurlah  kekuatan  penetapan  tersebut,  dan perceraian  tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama. 21
Pasal  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  waktu  kadaluarsa  dari  sidang penyaksian  ikrar  talak  adalah  enam  bulan,  sehingga  sidang  yang  ditunda tidak  melanggar  hukum.  Penundaan    ini    dimaksudkan    sebagai  usaha pencegahan  ( preventif)  agar  suami  dapat  melaksanakan  kewajiban  sebelum mendapat haknya. Kewajiban suami adalah  membayar  nafkah,  hak suami adalah diperkenankanya ia mentalak istri.
Kalau  menganalisa  terhadap  tindakan  suami  yang  tidak  bisa membayar  nafkahnya  secara  tunai,  kemudian  sudah  jatuh  tempo    dan    ia tetap  tidak  dapat  melunasinya  maka  hakim  akan  melakukan  pendekatan persuasif, yaitu pendekatan secara baik-baik dimana hakim menanyakan apa pekerjaannya  dan  berapa  penghasilannya,  kalau  ternyata  mantan  suami masih  belum  sanggup  membayar  karena  penghasilannya  terbatas  maka hakim  akan  menyuruh  mantan  suami  untuk  mengeluarkan  dompetnya dihadapan sidang dan menanyakan berapa  isi uang yang ada  di dompetnya sekarang dan setelah itu hakim menyuruh mantan suami untuk mengeluarkan uangnya serta memberikannya kepada mantan istrinya.
Hal  ini  dilakukan  tentunya  atas  persetujuan  kedua  belah  pihak  dan tidak  ada  paksaan  dan  biasanya  istri  sudah  dapat  menerima  dengan  penuh pengertian  dan  keikhlasan  karena  kebanyakan  perceraian  yang  terjadi  di Pengadilan  Agama  Marisa  berlatar  belakang  ekonomi.  Jika  kedua  belah pihak  telah  sepakat,  maka  sidang  akan  dilanjutkan  seperti  biasa,  tapi  kalau belum  terjadi  kesepakatan  dan  pihak  kedua  masih  tetap    meminta    agar segera  diberikan  nafkah  iddahnya  maka  hakim  akan  memberikan  informasi tentang  berbagai  kemungkinan  yang  akan  dihadapi  oleh  para  pihak,  serta mengemukakan  saran  dan  solusi  yang  harus  dilakukan  agar  kemungkinan buruk  dapat  dihindari,  apa  yang  dilakukan  oleh  hakim    tersebut  tidak bertentangan  dengan  hukum.  Sebab  pada  asasnya  seorang  Hakim  harus membantu  para  pihak,  sebagaimana  disebutkan  dalam  pasal  5  ayat  (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo pasal 58 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi:
21 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan Agama,  pasal  70  ayat  (60),  sebagaimana  telah  diubah  untuk  kedua  kalinya  Republik Indonesia, Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Dalam perkara perdata Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha  sekeras-kerasnya  mengatasi  segala  rintangan  dan  hambatan untuk  dapat  tercapainya  Peradilan  yang  sederhana,  cepat  dan  biaya ringan. 22
Hal ini disampaikan oleh Himawan Tatura Wijaya bahwa:
Langkah-langkah ini dianggap sudah efektif dan efisien oleh Pengadilan Agama  Marisa  sebab  tidak  pernah  ada  pihak  yang  merasa  dirugikan dengan  pendekatan  persuasif  ini,  apalagi  sampai  ada  pengajuan permohonan eksekusi. 23
Apabila ditinjau menurut perspektif gender, ketentuan pasal 70 ayat (3)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  yang menyatakan:
Setelah  penetapan  tersebut  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap, Pengadilan  menentukan  hari  sidang  penyaksian  ikrar  talak,  dengan memanggil  suami  dan  istri  atau  wakilnya  untuk  menghadiri  sidang tersebut. 24
Ketentuan  pasal  ini  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  putusan permohonan  izin  ikrar  talak  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap  tersebut menjadi  kewajiban  majelis  hakim  yang  memutus  perkara,  bukan  menjadi inisiatif  dari  pemohon  (suami)  yang  mengajukan  permohonan  eksekusi putusan  tersebut  sebagaimana  pelaksanaan  putusan  perkara-perkara  yang bersifat contradictoir  lainnya.  Namun  sebaliknya  tidak  terdapat  ketentuan lainnya  bagi  majelis  hakim  tentang  bagaimana  pelaksanaan  putusan  akibat cerai talaknya tersebut. Karenanya sebagian para hakim berpendapat bahwa pelaksanaan/eksekusi  akibat  putusan  cerai  talak  kembali  menggunakan hukum  acara  perdata  yang  mengatur  tentang  eksekusi  putusan.
22 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lihat pula Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 58 ayat (2) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya Republik Indonesia, Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
23 Himawan  Tatura  Wijaya,  S.H.I.,  Wakil  Ketua  Pengadilan  Agama  Marisa, Wawancara, di Pengadila  Agama Marisa, tanggal 16 April 2019.
24 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan Agama,  pasal  70  ayat  (3)  sebagaimana  telah  diubah  untuk  kedua  kalinya  Republik Indonesia, Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Konsekuensinya  pihak  termohon  (istri)  harus  mengajukan  pelaksanaan putusan/eksekusi  secara  prosedural.  Pihak  istri  harus  mengajukan  surat permohonan  eksekusi  putusan  tersendiri  kepada  pengadilan  Agama  dengan membayar  panjar  biaya  eksekusi  dan  lain  sebagainya  yang  membutuhkan proses  panjang  dan  biaya  tidak  sedikit.  Sehingga  terdapat  kesan  bahwa ketentuan  tentang  pelaksanaan  atau  eksekusi  putusan  cerai  talak  terjadi ‚bias-gender‛,  karena  peraturan  tersebut  hanya  memberikan  kemudahan kepada kaum lelaki saja, sehingga tidak memenuhi standar ‚keadilan gender‛ kepada  termohon.  Karena  dengan  ketentuan  pasal  70  ayat  (3)  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tersebut  Majelis  Hakim  dengan  mudah memberikan  hak  suami  (pemohon)  untuk  mengikrarkan  talaknya.  Namun sebaliknya  tidak  mencantumkan  ketentuan  yang  mengatur  sekaligus bagaimana pihak istri (termohon) dapat dengan mudah memperoleh haknya yang  merupakan  akibat  hukum  dari  pengucapan  ikrar  talak  oleh  suami (Pemohon) tersebut yang wajib segera dilaksanakan pula.
Demikan  pula  SEMA  Nomor  2015  yang  melarang  pencantuman amar  putusan  pembayaran  nafkah  istri  sebelum  ikrar  talak  jelas-jelas merugikan pihak perempuan, walaupun dalam penerapannya Majelis Hakim di Pengadilan Agama Marisa telah berupaya dengan melakukan pendekatan persuasif  kepada  pihak  suami  agar  membayar  penghukuman  nafkah  secara suka  rela  sebelum  pelaksanaan  ikrar  talak,  akan  tetapi  dapat  dinilai  bahwa pembuat regulasi belum sepenuhnya mendukung penegakkan gender.

## C. Upaya    Hakim  dalam  Menjamin  Eksekusi  Nafkah  Istri  Pada  Perkara Perceraian  setelah  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun  2017 sebagai Upaya Penegakan Keadilan Gender
1. Cerai Talak Perkara  cerai  talak  yang  diputus  selama  Januari  2018  hingga Desember  2018  seluruhnya  berjumlah  53  perkara.  Berdasarkan  hasi penelitian  dan  hasil  analisis  data  putusan  cerai  talak  tersebut,  maka  dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Perkara  cerai  talak  yang  diputus  verstek  sebanyak  41  perkara.  Pada perkara  ini  Termohon  atau  suami  tidak  pernah  hadir  di  persidangan, pada  perkara  ini  tidak  ada  satupun  putusan  yang  menghukum  suami untuk membayar mut’ah dan nafkah iddah.
2. Pada  cerai  talak  yang  diputus  kedua  pihak  hadir  sebanyak  4  perkara. Pada perkara ini baik Pemohon (suami) dan Termohon (istri) keduanya hadir  di  persidangan  sehingga  dapat  memberikan  keterangan  di persidangan, pada perkara ini 4 perkara putusan yang menghukum suami untuk membayar mut’ah dan nafkah iddah.
3. Pada  cerai  talak  yang  diputus  kedua  pihak  hadir  sebanyak  5  perkara. Pada perkara ini baik Pemohon (suami) dan Termohon (istri) keduanya hadir  di  persidangan  sehingga  dapat  memberikan  keterangan  di persidangan,  pada  perkara  ini  5  perkara  suami  tidak  dihukum  untuk membayar mut’ah dan nafkah iddah.
4. Perkara  cerai  talak  yang  dicabut  sebanyak  4  perkara,  yang  digugurkan sebanyak    3  perkara,  yang  tidak  diterima  sebanyak  1  perkara.  Pada perkara  ini  wajar  jika  suami  tidak  dihukum  membayar  mut’ah  dan nafkah  istri  karena  perkara  ini  diputus  sebelum  memeriksa  pokok perkara.
Untuk  lebih  jelasnya  penulis  menjelaskan  perbedaan  amar  putusan cerai talak sebelum dan sesudah PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam tabel sebagai berikut:
No  Sebelum Adanya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Sesudah Adanya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 1  Tidak ada amar yang memerintahkan  kepada  Pemohon untuk  melaksanakan  putusan  yakni membayar  beban  sebelum  ikrar talakdiucapkan. Dalam  pertimbangan  hukum hakim  dan  amar  telah  terdapat adanya  perintah  pembayaran nafkah  iddah  dan  mut’ah  yang dibayarkan  sebelum  pengucapan ikrar  talakakan  tetapi  kurang maksimal. 2  Bekas suami boleh membayar iddah dan  muta’ah  sebelum  atau  sesudah pengucapan ikrar talak Bekas suami diperintahkan untuk membayar  iddah  dan  muta’ah sebelum pengucapan ikrar talak
Pada  putusan  permohonan  talak  Nomor  65/Pdt.G/2014/PA.Msa sebelum  diundangkannya  PERMA  Nomor  3  Tahun  2017  tentang  Pedoman Mengadili  Perempuan  Berhadapan  dengan  Hukum,  tidak  ada  amar memerintahkan  kepada  Pemohon  untuk  melaksanakan  putusan  yakni membayar beban sebelum ikrar talak diucapkan. Adapun amar pada putusan
permohonan  cerai  talak  Nomor  65/Pdt.G/2014/PA.Msa  sebelum  adanya PERMA Nomor 3 Tahun 2017

## M E N G A D I L I

## DALAM KONVENSI
1.    Mengabulkan permohonan Pemohon;
2.   Memberi  izin  kepada  Pemohon  (Lk.  A)  untuk  menjatuhkan  talak  satu raj’i  terhadap  Termohon  (Pr.  B)  di  depan  sidang  Pengadilan  Agama Marisa pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

## DALAM REKONVENSI
1. Mengabulkan Gugatan Pemohon Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan Pemohon Rekonvensi sebagai pemegang hak hadlanah/pengasuhan  terhadap  kedua  anak  Pemohon  Rekonvensi  dan Termohon Rekonvensi yang masing-masing bernama C (laki-laki), umur
10 tahun dan D (perempuan), umur 1 tahun, 8 bulan;
3. Menghukum  Tergugat  Rekonvensi  untuk  membayar  kepada  Penggugat Rekonvensi  nafkah  kedua  anak  Penggugat  Rekonvensi  dan  Tergugat yang  masing-masing  bernama  C  (laki-laki),  umur  10  tahun  dan  D
(perempuan),  umur  1  tahun,  8  bulan  keduanya  minimal  sebesar    Rp
1.000.000,-  (satu  juta  rupiah)  perbulan  selama  kedua  anak  tersebut berada dalam hadlanah/asuhan Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum  Tergugat  Rekonvensi  untuk  membayar  kepada  Penggugat Rekonvensi berupa:
a. Mut’ah berupa uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
b. Nafkah  iddah  selama  3  bulan  masa  iddah,  seluruhnya  sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI
Membebankan  kepada  Pemohon  Konvensi/Termohon  Rekonvensi  untuk membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp.  231.000,-  (dua  ratus  tiga  puluh  satu ribu rupiah);
Analis  penulis  seharusnya  Pemohon  (suami)  bisa  atau  boleh mengucapkan  ikar  talak  sebelum  membayar  hak-hak  istri  atau  nafkah  istri tersebut.  Akan  tetapi  Pengadilan  dengan  mengambil  kebijakan  demi melindungi  hak-hak  istri  agar  Pemohon  membayar  terlebih  dahulu  beban
yang  diputuskan  hakim  sebelum  mengucapakan  ikrar,  jikapun  Pemohon belum  bisa  membayar,  diberi  keringanan  oleh  Majelis  Hakim  agar  ditunda pengucapan  ikrar  talaknya  sampai  waktu  yang  ditentukan  yakni  6  (enam) bulan. Tetapi jika sudah jatuh tempo 6 (enam) bulan Pemohon (suami) tidak bisa  membayar  juga  maka  gugurlah  kekuatan  penetapan  tersebut  dan perceraiaan  batal  serta  tidak  bisa  diajukan  lagi  dengan  alasan  yang  sama. Seperti  di  jelaskan  pada  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang Peradilan Agama, pasal 70 angka (6) yaitu:
Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang  penyaksian  ikrar  talak,  tidak  datang  menghadap  sendiri  atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau  patut  maka  gugurlah  kekuatan  penetapan  tersebut,  dan  perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama. 25
Kecuali  istri  merelakan  suami  tidak  membayar,  maka  atas  dasar kerelaaan istri tersebut, majelis dapat mengijinkan suami menjatuhkan talak.
Kemudian  amar  putusan  cerai  talak  sesudah  diundangkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 sebagai berikut:

## M E N G A D I L I

## DALAM KONVENSI
1. Mengabulkan pemohonan Pemohon;
2. Memberi  izin  kepada  Pemohon  (Tn.  E)  untuk  menjatuhkan  talak  satu raj’i terhadap Termohon (Pr. F) di depan persidangan Pengadilan Agama Marisa;
3. Menghukum  Pemohon  untuk  memberikan  kepada  Termohon  sesaat sebelum ikrar talak:
a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah);
b. Iddah selama 3 bulan seluruhnya sejumlah Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah);
25 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan Agama,  pasal  70  ayat  (6)  sebagaimana  telah  diubah  untuk  kedua  kalinya  Republik Indonesia, Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

## DALAM REKONVENSI
Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI
Membebankan  kepada  Pemohon  konvensi/Tergugat  rekonvensi  untuk membayar  biaya  perkara  sejumlah  Rp.  411.000.-  (empat  ratus  sebelas  ribu rupiah).
Analisis  penulis  bahwa  pada  putusan  permohonan  talak  Nomor 108/Pdt.G/2018/PA.Msa  setelah  diundangkannya  PERMA  Nomor  3  Tahun 2017  tentang  Pedoman  Mengadili  Perempuan  Berhadapan  dengan  Hukum terdapat  perubahan  tetapi  kurang  maksimal,  yakni  di  dalam  pertimbangan hukum  Hakim  telah  terdapat  adanya  perintah  pembayaran  hak  istri  berupa nafkah  iddah  dan  mut’ah  yang  dibayarkan  sebelum  pengucapan  ikrar  talak, maka  Hakim  sudah  memandang  perlunya  PERMA  tersebut,  yang  harus ditegakkan dalam putusan. Sesuai dengan pasal 2 PERMA Nomor 3 Tahun 2017, yaitu:
Hakim  mengadili  perkara  perempuan  berhadapan  dengan  hukum berdasarkan asas:
a. Penghargaan atas harkat dan mertabatmanusia
b. Nondiskriminasi
c. Kesetaraangender
d. Persamaan di depan hukum
e. Keadilan
f. Kemanfaatan
g. Kepastian hukum 26
Pada  rumusan  pleno  Kamar  Agama  yang  terdapat  dalam  SEMA Nomor  1  Tahun  2017,  dalam  rangka  pelaksanaan  PERMA  Nomor  3  Tahun 2017  memberi  perlindungan  hukum  bagi  hak-hak  perempuan  pasca perceraian,  maka  pembayaran  kewajiban  akibat  perceraian,  khususnya nafkah  iddah,  mut’ah,  dan  nafkah  madliyah,  dapat  dicantumkan  pada  amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak tidak  dapat  dilaksanakan  bila  istri  keberatan  atas  suami  tidak  membayar
26 Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum, pasal 2.
kewajiban tersebut pada saat itu, dan ketentuan ini mengubah huruf c angka 12, SEMA Nomor 3 Tahun 2015, in casu nafkah iddah, mut’ah dan nafkah madliyah.
Himawan  Tatura  Wijaya,  S.H.I.,  selaku  Wakil  Ketua  Pengadilan Agama Marisa menjelaskan:
Sebelum  adanya  PERMA  Nomor  3  Tahun  2017  tentang  pedoman mengadili  perempuan  berhadapan  dengan  hukum,  dalam  memutus perkara cerai talak tidak ada ketentuan untuk mencantumkan amar dan atau  menambah  amar  yang  memerintahkan  kepada  Pemohon  atau suami  untuk  membayar  nafkah  iddah  dan  mut’ah  kepada  istrinya sebelum  pengucapan  ikrar  talak  di  dalam  putusannya,  sesuai  dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017. 27
Berdasarkan penelitian putusan Nomor 108/Pdt.G/2018/PA.Msa amar menghukum  suami  membayar  nafkah  iddah  dan  mut’ah  dan  seterusnya ditambah kalimat yang memerintahkan  Pemohon untuk membayar sebelum pengucapan  ikrar  talak,  sebagaimana  yang  diperintahkan  SEMA  Nomor  1 Tahun  2017,  sehingga  suami  tidak  bisa  mengikrarkan  kecuali  atas  izin istrinya.

## 2. Cerai Gugat
Perkara  cerai  gugat  yang  diputus  selama  bulan  Januari  2018  hingga bulan April 2019 seluruhnya berjumlah 53 perkara.  Berdasarkan  penelitian penulis    terhadap    putusan  cerai  gugat  sebelum  diundangkannya  PERMA Nomor  3  Tahun  2018  tentang  pedoman  mengadili  perempuan  berhadapan dengan  hukum  sebagai  contoh  Putusan  Nomor  10/Pdt.G/2016/PA.Msa dengan amar sebagai berikut:

## M E N G A D I L I
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan  talak  satu  bain  shughra  Tergugat  (Tn.  G)  terhadap Penggugat (Ny. H);
27 Himawan  Tatura  Wijaya,  S.H.I.,  Wakil  Ketua  Pengadilan  Agama  Marisa, Wawancara, di Pengadila  Agama Marisa, tanggal 16 April 2019.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan  putusan  ini  setelah  berkekuatan  hukum  tetap  kepada  Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone  Bolango,  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Kecamatan Randangan,  Kabupaten  Pohuwato  dan  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor Urusan  Kecamatan  Paguat,  Kabupaten  Pohuwato  untuk  dicatat  dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara sejumlah Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);
Sedangkan  putusan  cerai  gugat  sesudah  diundangkannya  PERMA Nomor  1  Tahun  2017  tentang  pedoman  mengadili  perempuan  berhadapan dengan  hukum,  sebagai  contoh  Putusan  Nomor  48/Pdt.G/2018/PA.Msa dengan amar putusan sebagai berikut:

## M E N G A D I L I
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (Tn.  I)  terhadap Penggugat (Ny. J);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan  putusan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap  kepada  Pegawai Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Paguat,  Kabupaten Pohuwato untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  yang hingga kini sejumlah Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu).
Untuk  memudahkan  penulis  akan  menuangkan  dalam  tabel  sebagai berikut:
No  Sebelum Adanya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Sesudah Adanya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 1  Bekas  istri tidak  mendapatkan mut’ah, iddah dan nafkah madliyah. Bekas  istri  tidak  mendapatkan mut’ah,  iddah  dan  nafkah madliyah.
Dari  data  putusan  perkara  cerai  gugat  yang  diputuskan  sejak  bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 maka ditemukan  fakta sebagai berikut:
1. Perkara  cerai  gugat  yang  diputus  verstek  sebanyak  122  perkara.  Pada perkara ini Tergugat atau suami tidak pernah hadir di persidangan, pada perkara  ini  tidak  ada  satupun  putusan  yang  menghukum  suami  untuk membayar mut’ah dan nafkah iddah.
2. Pada  cerai  gugat  yang  diputus  kedua  pihak  hadir  sebanyak  6  perkara. Pada perkara ini baik Penggugat (istri) dan Tergugat (suami) keduanya hadir  di  persidangan  sehingga  dapat  memberikan  keterangan  di persidangan,  pada  perkara  ini  tidak  ada  satupun  putusan  yang menghukum suami untuk membayar mut’ah dan nafkah iddah,
3. Perkara  cerai  gugat  yang  dicabut  sebanyak  7  perkara,  Perkara  cerai gugat yang digugurkan sebanyak 1 perkara. Pada perkara ini suami tidak dihukum  membayar  mut’ah  dan  nafkah  istri  karena  perkara  ini  diputus sebelum memeriksa pokok perkara.
Berdasarkan  Himawan  Tatura  Wijaya,  S.H.I.  selaku  Wakil  Ketua Pengadilan Agama Marisa menjelaskan bahwa:
Alasan Hakim tidak memberikan hak-hak istri berupa nafkah iddah dan mut’ah  pada  putusan  gugatan  cerai  yang  diajukan  oleh  pihak  istri adalah  karena  dengan  mengajukan  gugatan  perceraian  itu,  istri dianggap nusyuz  sehingga  penggugat  tidak  berhak  mendapat  nafkah iddah.  Selain nusyuz,  talak  akibat  cerai  gugat  termasuk  talak  ba’in karena dijatuhkan oleh Pengadilan. Talak ba’in yaitu talak yang tidak bisa rujuk kembali, jika ingin kembali maka harus menikah kembali. 28
Pendapat penulis menyebutkan bahwa PERMA Nomor 3 Tahun 2017 belum  efektif  diterapkan  pada  gugatan  perceraian  karena  termasuk  talak ba’in  yang  dimana  suami  tidak  berkewajiban  memberikan  nafkah  iddah kepada istri yang sudah tidak menjadi tanggungan suami lagi, dan juga tidak memberikan nafkah mut’ah karena yang meminta cerai adalah istri yang di mana mut’ah harus diartikan sebagai penggembira atau hadiah darisuami.
Perkawinan  yang  dalam  istilah  agama  disebut  ‚nikah‛  ialah melakukan suatu akad atau perjajian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki  dan  perempuan  untuk  menghalalkan  hubungan  kelamin  antara kedua  belah  pihak,  dengan  dasar  sukarela  dan  keridhaan  kedua  belah  pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah swt.
28 Himawan  Tatura  Wijaya,  S.H.I.,  Wakil  Ketua  Pengadilan  Agama  Marisa, Wawancara, di Pengadila  Agama Marisa, tanggal 16 April 2019.
Untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan  peradilan,  Mahkamah  Agung  telah  menerbitkan  PERMA Nomor  3  Tahun  2017  tentang  Pedoman  Mengadili  Perkara  Perempuan Berhadapan dengan Hukum. PERMA tersebut pada intinya bertujuan untuk memastikan  penghapusan  segala  potensi  diskriminasi  terhadap  perempuan yang berhadapan dengan hukum dan juga agar Hakim memiliki acuan dalam memahami  dan  menerapkan  kesetaraan  gender  dan  prinsip-prinsip  Non- diskriminasi  dalam  mengadili  suatu  perkara.  PERMA  ini  merupakan  suatu langkah  maju  bagi  dunia  peradilan  di  Indonesia,  dan  diharapkan  menjadi standar  bagi  Hakim  dan  segenap  aparatur  Pengadilan  dalam  menangani perkara yang melibatkan perempuan.
Dalam pelaksanaan PERMA tentunya Majelis Hakim yang memutus perkara  mendapatkan  beberapa  kendala.  Berdasarkan  wawancara  yang dengan  Himawan  Tatura  Wijaya,  S.H.I.,  selaku  Wakil  Ketua  Pengadilan Agama Marisa yakni beliau menyatakan bahwa
Jika perkara permohonan yakni yang mengajukan adalah suami, pihak istri  tidak  pernah  hadir  (verstek)  dalam  persidangan  sedangkan  sudah dipanggil  oleh  pihak  pengadilan  maka  pihak  istri  tidak  mendapatkan nafkah iddah dan mut’ah dan istri dinilai nusyuz. Kedua, yang melatar belakangi  perceraian  di  Kabupaten  Marisa  rata-rata  dari  keluarga miskin  atau  menengah  kebawah,  hal  ini  akan  menjadi  kendala tersendiri  untuk  Hakim  dalam  menjatuhkan  atau  membebani  pihak suami  untuk  membayar  nafkah  iddah  dan  mut’ah,  sedangkan  rumah tangga mereka sudah tidak mungkin bersatu kembali. Ketiga, gugatan perceraian  termasuk  dalam  talak  ba’in,  artinya  talak  yang  dijatuhkan oleh pengadilan dan talak ba’in tersebut tidak bisa rujuk kembali, jika ingin kembali maka harus dengan nikah baru, hal tersebut yang melatar belakangi  istri  tidak  mendapatkan  haknya  yang  berupa  nafkah  iddah. Karena istri sudah bukan tanggung jawab suamilagi. 29
Menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan  Berhadapan  dengan  Hukum  meskipun  putusan  verstek,  hak-hak perempuan  harus  tetap  terpenuhi.  Selama  ini  sebelum  adanya  PERMA tersebut  hak-hak  perempuan  tidak  terpenuhi  sehingga  menjadi  kurang  adil bagi  perempuan.Dengan  alasan  keadilan  maka  putusan  verstek  seharusnya
29 Himawan  Tatura  Wijaya,  S.H.I.,  Wakil  Ketua  Pengadilan  Agama  Marisa,
Wawancara, di Pengadila  Agama Marisa, tanggal 16 April 2019.
istri  tetap  mendapat  hak-haknya  (nafkah  mut’ah).Akan  tetapi  hal  ini dianggap  bertentangan  dengan  fiqh.  Putusan  verstek  permohonan  talak biasanya  tidak  mendapat  mut’ah  dan  nafkah  iddah  disebabkan  karena  istri tidak datang di Pengadilan ketika dipanggil dengan patut maka hak-haknya gugur.Namun  dengan  adanya  PERMA  Nomor  3  Tahun  2017  tentang pedoman  mengadili  perempuan  berhadapan  dengan  hukum,  walaupun  istri tidak  datang  dalam  persidangan  hakim  haruslah  tetap  memberikan  hak-hak istri seperti (nafkah mut’ah) secara ex-officio demi menciptakan keadilan di kedua pihak mengingat suami isri tersebut sudah saling mencintai dan hidup bersama membangun rumah tangga dan istri mengabdi kepada suaminya.
Suami yang pada waktu hari ikrar talak belum siap membayar maka pemohon diberi dan atau meminta waktu selama 6 (enam) bulan.Pandangan Hakim dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut dirasa pihak pemohon mampu tetap  memberikan  nafkah  terhadap  termohon,  bahkan  diharap  mampu memperbaiki  hubungan  antara  pemohon  dan  termohon  agar  bisa  rukun kembali.Jika  dalam  waktu  tersebut  pemohon  tidak  membayar  dan  tidak datang  lagi  ke  Pengadilan  Agama  maka  putusan  tidak  mempunyai kekuatanhukum.
Namun setelah adanya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dirubah menjadi yang  membolehkan  menambah  amar  supaya  pemohon  membayar  beban sebelum  atau  saat  pemohon  mengucap  ikrar  talak  yang  isinya  kalimat dibayar  sebelum  pengucapan  ikrar  talak,  dan  jika  istri  bersedia  atau  tidak keberatan  suami  tidak  membayar  kewajibannya  kepada  istri,  maka  ikrar talak dapat dilaksanakan.
Tujuan dicantumkannya atau ditambahkannya didalam amar putusan dengan  kalimat  nafkah  iddah,  mut’ah  dan  madliyah  dibayar  sebelum pengucapan ikrar talak adalah agar pemohon melaksanakan perintah majelis hakim  dan  agar  ada  kekuatan  hukum  yang  mengikat  antara  pemohon  dan termohon.Selain itu untuk melindungi perempuan (istri) dan mempermudah mendapatkan hak-haknya tanpa permohonan eksekusi.
Pada  permohonan  cerai  yang  dijatuhkan  oleh  pihak  suami,  harus membayar  nafkah-nafkah  yang  menjadi  hak-hak  istri  seperti  nafkah  iddah dan mut’ah.Suami harus membayar lunas sebelum mengucap ikrar talak. Jika hal  seperti  itu  sudah  terlaksana  artinya  sudah  tidak  menjadi  masalah, terkecuali  pihak  suami  (pemohon)  belum  membawa  atau  belum  memiliki uang  untuk  membayar  hak-hak  istri.  Dalam  hal  itu  Hakim  menunda pengucapan ikrar talak selama 6 (enam) bulan seperti yang sudah di sebutkan
Pasal  70  angka  6  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  guna  melindungi hak-hak istri.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut  di  atas  terdapat  kendala  dalam pelaksanaan  jika  yang  bercerai  adalah  dari  keluarga  ekonomi  menengah  ke bawah  karena  setelah  diberikan  waktu  selama  6  (enam)  bulan  pihak  suami yang  akan  mengucapkan  talak  tidak  kembali  lagi  ke  Pengadilan  dengan alasan tidak bisa memenuhi pembayaran tersebut, hal ini akan menimbulkan mudharat  yang  sangat  bersar  terhadap  pasangan  itu  karena  suami  istri tersebut  tidak  akan  rukun  kembali.  Pada  akhirnya  biasanya  pihak  istri bersedia tidak dibayarkannya iddah ataupun mut’ah demi bisa berpisah atau bercerai  dengan  suaminya,  dan  Hakim  memenuhi  permintaan  tersebut dengan melangsungkan perceraianmereka.
Berdasarkan wawancara Himawan Tatura Wijaya, S.H.I mengatakan bahwa:
Kendala  dalam  melaksanakan  PERMA  Nomor  3  Tahun  2017  tentang pedoman  mengadili  perempuan  berhadapan  dengan  hukum  pada  cerai gugat. Bahwa istri yang meminta cerai adalah istri yang nusyuz.Karena cerai  gugat  yang  mengajukan  adalah  istri,  sehingga  istri  dianggap nusyuz.Tetapi  jika  tidak  nusyuz  berdasarkan  perma  harusnya ditetapkan  pemberian  nafkah  iddah  dan  mut’ah.Sehingga  hal  ini menjadi  penghambat  dalam  penerapannya,  selain  itu  juga  menjadi tidak  maksimal  karena  Majelis  Hakim  dalam  memutus  perkara  lebih condong menggunakan fiqh. Selain itu yang menjadi faktor penghalang berjalannya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan  berhadapan  dengan  hukum  adalah  pihak  suami  dalam perkara  cerai  gugat  tidak  hadir  di  persidangan  serta  pihak  istri  tidak memandang  penting  nafkah  iddah  dan  mut’ah  yang  penting  dapat bercerai dengan suami. 30
Dalam perkara cerai gugat yang diajukan istri di Pengadilan Agama, Hakim menggunakan kaidah fiqh yang telah dijadikan peraturan perundang- undangan  untuk  memutus  perkara  tersebut.  Selama  ini  paradigma  Hakim apabila  istri  mengajukan  cerai  kepada  suami  maka  dianggap  nusyuz  atau membangkang sesuai dengan kaidah fiqh, sehingga istri tidak mendapat hak- haknya seperti nafkah iddah dan nafkah lampau, hal ini sesuai dengan kaidah
30 Himawan  Tatura  Wijaya,  S.H.I.,  Wakil  Ketua  Pengadilan  Agama  Marisa, Wawancara, di Pengadila  Agama Marisa, tanggal 16 April 2019.
fiqh  yang  telah  dijadikan  Undang-Undang  dan  Kompilasi  Hukum  Islam. Kemudian  muncul  PERMA  Nomor  3  Tahun  2017  tentang  Pedoman Mengadili  Perempuan  Berhadapan  dengan  Hukum,  sesuai  dengan  PERMA tersebut,  Mahkamah  Agung  mengharapkan  supaya  Hakim  dalam  memutus perkara  perceraian  dapat  melihat  alasan-alasan  istri  yang  mengajukan gugatan perceraian tersebut. Istri dapat  dianggap nusyuz atau tidak, adalah setelah adanya pembuktian, jika istri tidak terbukti nusyuz maka istri tetap mendapatkan  hak-haknya  seperti  nafkah  iddah  dan  lampau  sesuai  dengan maksud Pasal 2 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum. Sedangkan jika istri terbukti nusyuz maka  istri  tidak  mendapatkan  hak-haknya  seperti  nafkah  iddah  dan  nafkah lampau.  Dengan  adanya  PERMA  tersebut  diharapkan  dapat  merubah paradigma  sebagian  Hakim  yang  selama  ini  menganggap  istri  yang mengajukan  gugatan  cerai  adalah  nusyuz,  menjadi  tidak  dianggap  nusyuz sebelum ada pembuktian tentang kenusyuzannya.

## D. Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat dari hasil analisa tersebut, antara lain:
1. PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum sudah efektif menegakkan keadilan gender di  Pengadilan  Agama  Marisa,  pada  perkara  cerai  talak  tertentu  yaitu yang istrinya hadir dan mengajukan tuntutan rekonvensi tentang nafkah di  persidangan.  Adapun  pada  perkara  verstek  maupun  perkara  yang istrinya  tidak  mengajukan  tuntutan  nafkah  maka  PERMA  Nomor  3 Tahun 2017 ini tidak efektif atau tidak diterapkan.
2. PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak efektif sama sekali dalam menegakkan keadilan gender pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Marisa, karena dianggap bertentangan dengan fikih.
3. Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan perbedaan putusan Hakim sebelum dan sesudah adanya PERMA Nomor 3  Tahun  2017  tentang  pedoman  mengadili  perempuan  berhadapan dengan hukum pada:
a. Putusan  permohonan  cerai  talak  sebelum  dan  sesudah  adanya PERMA  Nomor  3  Tahun  2017  tentang  pedoman  mengadili perempuan  berhadapan  dengan  hukum,  pada  putusan  permohonan
talak  Nomor  65/Pdt.G/2014/PA.Msa  sebelum  diundangkannya SEMA  Nomor  1  Tahun  2017,  tidak  ada  amar  memerintahkan kepada  Pemohon  untuk  melaksanakan  putusan  yakni  membayar beban  sebelum  ikrar  talak  diucapkan.  Sedangkan  putusan permohonan  talak  Nomor  108/Pdt.G/2018/PA.Msa    setelah  di undangkannya    SEMA  Nomor  1  Tahun  2017  terdapat  perubahan tetapi  kurang  maksimal.  Karena  di  dalam  pertimbangan  hukum. Hakim  sudah  menerapkan  SEMA  Nomor  1  Tahun  2017  telah terdapat adanya perintah pembayaran hak istri berupa nafkah iddah dan  mut’ah  yang  dibayarkan  sebelum  pengucapan  ikrar  talak,
namun  dalam  amar  tersebut  masih  digabung  dengan  amar pembebananan  nafkah  iddah  dan  mut’ah  sehingga  amar  putusan kurang jelas dalam mendapatkan kepastian hukum.
b. Putusan  gugatan  perceraian  sebelum  dan  sesudah  adanya  SEMA
Nomor  3  Tahun  2018,  pada  putusan  gugatan  perceraian  Nomor 10/Pdt.G/2016/PA.Msa  sebelum  diundangkannya  SEMA  Nomor  3
Tahun 2018, istri tidak mendapatkan hak-haknya atau nafkah iddah dan  mut’ah.  Sedangkan  Pada  putusan  gugatan  perceraian  Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.Msa  sesudah  diundangkannya  SEMA  Nomor  3
Tahun 2018, istri juga tidak mendapatkan hak-haknya atau nafkah iddah  dan  mut’ah,  sehingga  dalam  putusan  gugatan  perceraian sebelum dan sesudah adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2018.
4. Kendala  yang  timbul  dalam  pelaksanaan  SEMA  Nomor  3  Tahun  2018 dalam memutus perkara perceraian di Pengadilan Agama Marisa, yaitu:
a. Jika  dalam  permohonan  cerai  talak  persidangan  dilakukan  secara verstek  maka  istri  dinilai nusyuz  sehingga  tidak  mendapatkan nafkah iddah dan mut’ah.
b. Apabila  para  pihak  merupakan  keluarga  kurang  mampu,  Hakim kesulitan  untuk  menjatuhkan  atau  membebani  pihak  suami  untuk membayar nafkah iddah dan mut’ah.
c. Gugatan  perceraian  termasuk  dalam talak  ba’in,  sehingga  suami tidak  bertanggung  jawab  atas  massa iddah  bekas  istrinya  karena untuk rujuk kembali harus melalui menikah baru.
d. Hakim  Pengadilan  Agama  memutus  perkara  perceraian menggunakan kaidah fiqh yang telah dijadikan Undang-Undang dan Kompilasi  Hukum  Islam,  sehingga  paradigma  sebagian  Hakim menganggap istri nusyuz serta tidak mendapatkan hak-haknya.

## Lulu Sarini

## Daftar Pustaka
Fakih,  Mansour. Analisis  Gender  dan  Transformasi  Sosial,  (Cet.  VII; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 232.
Fidaweri. Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989.
Hakim,  Rahmat. Hukum  Perkawinan  Islam.  Bandung:  CV  Pustaka  Setia, 2000.
Hamid, Zahri. Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Cet I; Yogyakarta: Bina Cipta, 1987
Latif, Djamil. Aneka Hukum Perceraian di Indonesia. Cet. I; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
Rasyidi, Lili. Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia. Cet. X: Bandung: Penerbit Alumni, 1982.
Republik  Indonesia, Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun  2017 tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1970  tentang Kekuasaan Kehakiman.
Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang Peradilan Agama, pasal 70 ayat (60), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009  tentang  Perubahan  Kedua  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Republik Indonesia. Het Herziene Indonesisch Reglement.
Republik  Indonesia. Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun  2017 tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
Summa, Muhammad Amin. Hukum Keluarga Islam di dunia Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 152.
www.badilag.net, ‚Info sekitar Badilag tertanggal 22-9-2018‛