## UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN MELALUI PENDEKATAN KEBIJAKAN REGULASI
Oleh : M. Zen Abdullah 

## ABSTRAK
Penellitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  mendiskripsikan  kebijakan  regulasi peraturan perundang- undangan dalam penanggulangan tindak pidana di bidang perbankan. Serta  menjelaskan  beberapa  faktor  yang  merupakan  penghambat  dalam  penanggulangan tindak  pidana  di  bidang  perbankan  sehingga  memberikan  manfaat  berupa  masukan  dan rujukan  dengan  upaya  penanggulangan  tindak  pidana  di  bidang  perbankan  melalui  pen- dekatan  kebijakan  regulasi  dan  penerapan  pidana.  Penelitian  menggunakan    metode penelitian  hukum  normatif  yang  dipadukan  dengan  penelitian  hukum  empiris  sebagai bahan  penunjang/pelengkap.  Kebijakan  regulasi  dalam  upaya  penanggulangan  tindak pidana di bidang per-bankan diatur di dalam dan di luar Undang- undang Perbankan, yang di  dalam  Undang-undang  Perbankan  telah  dirumuskan  dan  dituangkan  ketentuannya  di dalam pasal 46 hingga pasal 50A Undang- undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang diperbaharui dengan Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998, se-dangkan di luar ketentuan Undang- undang Perbankan,  yang dituangkan dan diatur di dalam Kitab Undang-  undang Hukum  Pidana  (KUHP),  Undang-  undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi, Undang-  undang  Penanaman  Modal,  Undang-  undang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang- undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-  undang  Transper  Dana.  Beberapa  faktor  yang  merupakan  penghambat  dalam penanggulangan  tindak  pidana  di  bidang  perbankan,  dapat  dilihat  dari  baik  aspek substansi/materi  yang  termuat  di  dalam  Undang-  undang  Perbankan,  di  mana  norma/ kaidah  hukumnya  masih  kabur,  kurang  jelas  dan  kurang  tegas  dan  belum  sepenuhnya mampu menanggulangi berbagai jenis dan modus tindak pidana di bidang perbankan yang terjadi dan berkembang saat ini.  Dilihat dari aspek struktur/ kelembagaan aparat penegak hukum,  masih  terjadi  tumpang  tindih  ( overlaping )  dan  kurang  harmonisnya  antar  aparat penegak  hukum  dalam  hal  kewenangan  melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan  tindak pidana  di  bidang  perbankan  yang  diatur  dalam  Undang-  undang.  Keterbatasan  kualitas (keahlian,  ketrampilan,  penga-laman  dan  pengetahuan)  yang  belum  memadai  penguasaan dan  penggunaan  tehnologi  informasi,  internet  banking,  data-  data  digital/  elektronik, komputeri-sasi dan lainnya, keterbatasan sarana dan prasarana tehnologi informasi maupun dari aspek kultur/budaya aparat penegak hukum yang berprilaku yang berbeda dengan hal yang  sebenarnya  yang  terkandung  dalam  aturan  yang  diterapkan,  seringkali  bermain dengan peraturan dan prosedur.
. Kata Kunci : Tindak Pidana Perbankan, Kebijakan Regulasi

## A. Latar Belakang
Keberadaan  lembaga  keuangan  perbankan  bertujuan  untuk  menunjang  pelaksanaan pembangunan    nasional  dalam    rangka  meningkatkan  pemerataan,  pertumbuhan  ekonomi
 Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
dan  stabilitas  nasional  kearah  peningkatan  kesejahtraan  rakyat  banyak.  Ketentuan  ini menunjukkan  bahwa  lembaga  perbankan  mempunyai  peran  penting  bukan  hanya  dalam menggerakkan roda perekonomian nasional, tetapi juga diarahkan agar mampu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. 1
Pembangunan nasional tidak akan dapat dicapai dengan baik tanpa didukung dengan pembangunan  ekonomi,  pembangunan  ekonomi  hanya  dapat  berjalan  dengan  lancar apabila  ditunjang  dengan  keberadaan  industri  perbankan.  Keberadaan  industri  perbankan dalam  kehidupan  masyara-kat  dewasa  ini,  mempunyai  peran  yang  cukup  penting,  karena industri  perbankan  merupakan  wadah  menyimpan  dana  dan  sebagai  sarana  dalam melakukan  berbagai  transaksi  keuangan,  melalui  pengumpulan  dana  tersebut,  perbankan dapat  menyalurkannya  kembali  dana  yang  sudah  terkumpul  kepada  masyarakat  kepada pihak yang membutuhkan, untuk menopang tujuan pembangunan nasional.
Di dunia modern saat ini, peran perbankan sangat besar sekali dalam mendorong dan menopang  pertumbuhan  perekonomian  suatu  negara.  Hampir  semua  sektor  usaha,  yang meliputi  sektor  indutri  besar,  me-nengah,  kecil,  sektor  perdagangan,  pertanian, perkebunan, pertambangan, jasa dan perumahan sangat membutuhkan bank sebagai mitra dalam  melakukan  transaksi  keuangannya.  Boleh  dikatakan  industri  perbankan  memiliki fungsi  yang  cukup  penting  bagi  dunia  usaha,  pelaku  bisnis  dan  masyarakat    dalam menunjang  kelancaran  transaksi  keuangan  yang  dibutuhkannya  dan  sekaligus  untuk mendukung kelancaran usahanya.
Lembaga  perbankan  sebagai  lembaga financial  intermediasi (peran-tara  keuangan) dalam peranannya tersebut, terdapat hubungan  antara bank dengan nasabahnya didasarkan pada dua unsur yang saling terkait, yaitu unsur hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya dapat  melakukan  kegiatan  dan  mengembangkan  banknya,  apabila  masyarakat  percaya untuk menempatkan uangnya dalam produk- produk perbankan  yang ada pada perbankan tersebut.  Berdasarkan  kepercayaan  masyarakat  dimaksud,  perbankan  dapat  memobilisasi dana dari masyarakat untuk ditempatkan di perbankan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pemberian kredit serta memberikan jasa- jasa perbankan lainnya.
Kepercayaan  yang  diberikan  masyarakat  (nasabah)  penyimpan  dana,  agar  dapat dijalankan secara maksimal, lembaga perbankan dituntut dapat menerapkan prinsif kehati- hatian. Artinya, dalam mengelola bisnis perbankan manajemen bank harus bertindak secara cermat dan teliti dalam memasarkan produk serta layanan jasanya, harus tetap selalu kon-
1 Hermansyah, 2009, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana : Jakarta, Halaman 41.
sisten  dalam  melaksanakan  peraturan  perundang-  undangan  di  bidang  perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik. 2
Penerapan  prinsif  kehati-hatian  dilakukan  oleh  industri  perbankan  dengan  tujuan untuk menjaga tingkat keamanan, tingkat kesehatan bank agar dapat dijaga dan terkendali dengan  baik  serta  kestabilan  sistem  perbankan  itu  sendiri.  Dengan  menerapkan  prinsif kehati- hatian agar bank tetap berada dalam keadaan sehat,  stabil dan likuid (kemampuan memenuhi  kewajibannya)  yang  dengan  demikian  diharapkan  dapat  me-numbuhkan kepercayaan  masyarakat  terhadap  industri  perbankan,  dengan  tumbuhnya  kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan menga-kibatkan bank dapat berperan dengan aktif dalam  menjalankan  fungsi intermediasi (perantara  antara  penyimpan  dengan  peminjam uang).
Kontribusi  yang  besar  dari  industri  perbankan  sebagai  lembaga  perantara  keuangan adalah  dalam  rangka  meningkatkan  pertumbuhan  perekonomian  nasional.  Hal  ini  dapat dilihat  dari  meningkatnya  peran intermediasi (perantara  antara  penyimpan  dengan peminjam uang)  dengan baik, dilihat dari sisi peningkatan asset, kredit dan dari sisi dana pihak ketiga, masing- masing tumbuh dengan angka sebesar 13,34%, 11,58% dan 12,29%.
Peningkatan kinerja industri perbankan tersebut dilihat dari sisi internal yang disertai dengan  perbaikan  kualitas  pertumbuhan  yang  tercermin  dari  tingginya  peran  investasi swasta,  penurunan  tingkat  pengangguran  dan  kemiskinan  serta  pemerataan  pertumbuhan ekonomi  antar  daerah  yang  semakin  membaik.  Sedangkan  dari  sisi  eksternal,  neraca pembayaran  Indonesia  mengalami surplus (kelebihan)  dengan  ca-dangan  devisa  yang meningkat dan nilai tukar rupiah yang mengalami apresiasi.
Perkembangan  industri  perbankan  dengan  memasuki  era  globalisasi  dan  liberalisasi pasar  keuangan  saat  ini,  telah  mengakibatkan  mening-katnya  persaingan  di  antara  bank- bank  terutama  dalam  penghimpunan  dana.  Untuk  itu,  manajemen  bank  dituntut mempunyai  ketrampilan    mengelola  kekayaan,  utang  dan  modal  bank  yang  tercermin dalam  neraca  bank  dengan  baik.  Suatu  hal  yang  lebih  mendasar  dari  keahlian  dan ketrampilan tersebut adalah adanya itikad baik. Artinya, pengurus bank seharusnya adalah pihak yang selalu menjunjung tinggi kode etik perbankan dan mematuhi segala peraturan perundang- undangan di bidang perbankan yang berlaku.
Industri  perbankan  sebagai  lembaga  keuangan  seringkali  dihadapi  dengan  berbagai persoalan  yang  mendasar.  Bukan  hanya  menghadapi  persoalan  internal  yang  menyangkut
2 Hermansyah, Op, Cit , Halaman 135.
meminimalkan  pengendalian  berba-gai  manajemen  risiko  yang  mungkin  dan  akan  terjadi di  lingkungan  perbankan,  terkait  dengan  ’risiko  kredit,  risiko  pasar,  risiko  operasional, risiko  likuiditas,  risiko  hukum,  risiko  reputasi  dan  risiko  kepatuhan’.  Namun  demikian, lebih dari itu industri perbankan dihadapi pula dengan beraneka ragam beban tugas dalam menjalankan  kegiatan  usaha  perban-kan.  Beban  tugas  dimaksud,  meliputi  mulai  dari kegiatan  memasarkan  produk  penghimpunan  dana  dalam  bentuk  simpanan  rekening  giro, tabungan,  deposito  berjangka,  perdagangan  surat  berharga,  produk  kredit  dalam  bentuk penyaluran  dana  kredit  konsumtif  dan  juga  kredit  produk-tif/komersial,  produk  jasa layanan  di  luar  penghimpunan  dana  dan  penya-luran  kredit  dalam  rangka  menghimpun pendapatan  non  bunga  ( fee  based  income ),  yaitu  layanan  pembayaran  rekening  titipan ( payment point ) listrik, air bersih, layanan transper  (pengiriman uang) dan layanan pertu- karan/jual  beli  valuta  asing  ( money  changer )  hingga  layanan  mengguna-kan  perbankan elektronik ( electronic banking ) yang mencakup ATM banking , kartu debit, kartu kredit dan lainnya.
Jasa-jasa  perbankan  lainnya  yang  meliputi  penyewaan  kotak  pe-nyimpan  harta  atau surat- surat berharga ( safe deposit box ), inkaso (layanan bank untuk penagihan pembayaran atas  surat/dokumen  berharga  kepada  pihak  ketiga  di  tempat  lain), kustodian (pihak  yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk  menerima  deviden,  bunga  dan  lainnya,  menyelesaikan  transaksi  efek  dan mewakili  pemegang  rekening  yang  menjadi  nasa-bahnya), referensi  bank (keterangan dalam  bentuk  surat  yang  dikeluarkan  oleh  bank  yang  diberikan  kepada  seseorang  atau badan usaha yang menjadi nasabahnya berisikan identitas seseorang atau badan usaha) dan lainnya.
Kompleks    dan  beragam  serta  variatifnya  layanan  produk  dan  layanan  jasa-  jasa perbankan  yang  ditawarkan  dan  dipasarkan  industri  perbankan  pada  masyarakat,  dengan jumlah  dana  yang  dikelola  aktivitas  bisnis  cukup  besar,  melibatkan  banyaknya  nasabah dari  berbagai  jenis  produk,  termasuk  aktivitas  penyaluran  kredit  yang  bervariatif, dengan layanan-  layanan  jasa  beragam,  penggunaan  tehnologi  ( electronic  ban-king )  yang jangkauannya  cukup  luas  dan  memudahkan  dalam  transaksi  antar  nasabah,  lemahnya sistem  pengawasan  internal  ( internal  control )  yang  dilakukan  bank  yang  bersangkutan maupun  pengawasan  otoritas  yang  berwenang,  adanya  moral hazard (prilaku  jahat), mengakibatkan  industri  perbankan  rentan  akan  terjadi  penyimpangan-  penyimpangan/ penyalahgunaan  kewenangan  yang  mengarah  pada  perbuatan  melanggar  hukum,  baik
pelanggaran yang berakibat dijerat dan/ atau diterapkan sanksi perdata, sanksi administratif maupun yang berupa sanksi pidana yang berkaitan dengan menjalankan bisnis bank.
Sanksi  pidana  diatur  dalam  ketentuan  pasal  46  hingga  pasal  50A  Undang-  undang Perbankan  Nomor  7  Tahun  1992  yang  diperbaharui  dengan  Undang-  undang  Nomor  10 Tahun  1998,  yang  di  dalamnya  terdapat  beberapa  jenis  tindak  pidana  perbankan,  yaitu tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan  perizinan,  tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan rahasia  bank,  tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan  pengawasan  dan  pembinaan  bank, tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank dan tindak pidana yang berkaitan dengan pihak teralifiasi.
Selain  tindak  pidana  perbankan  yang  terdapat  dan  diatur  dalam  Undang-  undang Perbankan  Nomor  7  Tahun  1992  yang  diperbaharui  dengan  Undang-  undang  Nomor  10 Tahun  1998,  terdapat  juga  tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan  kegiatan  perbankan lainnya, seperti tindak pidana pemalsuan warkat dan/ atau dokumen bank dalam pemberian kredit, tindak pidana penipuan, penggelapan dana nasabah dan lainnya  yang diatur dalam pasal  263,  pasal  264,  pasal  372  dan  pasal  374  Kitab  Undang-  undang  Hukum  Pidana (KUHP)  Nomor  1  Tahun  1946.  Penyalahgunaan  wewenang/jabatan  sebagai  direksi, pejabat dan pegawai bank dengan menerima imbalan, hadiah dan lainnya yang dijerat dan diatur  dalam  Undang-  undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Nomor  31  Tahun 1999  yang  diperbaharui  dengan  Undang-  undang  Nomor  20  Tahun  2001,  tindak  pidana yang  berkaitan  bank  sebagai  kustodian  dan  tindakan  bank  sebagai  wali  amanat,  dimana bank  tidak  memiliki  izin  dan  tidak  terdaftar    di  pasar  modal  yang  melanggar  Undang- Undang  Pasar  Modal  Nomor  8  Tahun  1995,  tindak  pidana  menyimpan  uang  hasil  keja- hatan  (kejahatan  korupsi,  narkotika,  perdagangan  senjata  gelap,  perampo-kan)  yang dananya  ditempatkan  di  perbankan  yang  diatur  dengan  Undang-  undang  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencu-cian uang Nomor 25 Tahun 2003 yang diperbaharui dengan Undang- undang Nomor 8 Tahun 2010 dan lainnya.
Tindak  pidana  di  bidang  perbankan,  walaupun  sudah  ada  kebijakan  regulasi  yang mengatur dan memberikan ancaman sanksi pidana, baik yang termuat di dalam dan di luar Undang-  undang  Perbankan  Nomor  7  Tahun  1992  yang  diperbaharui  dengan  Undang- undang  Nomor  10  Tahun  1998.  Begitu  juga  dalam  penegakan  hukum  dan  penerapan pidana  sudah  banyak  pelaku  tindak  pidana  di  bidang  perbankan  yang  dijerat  dan  divonis pidana.  Secara  kasat  mata  dalam  praktiknya  modus  operandi  tindak  pida-na  di  bidang perbankan kian hari terus- menerus meningkat, baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya.
Bukan hanya dilakukan oleh orang yang berada di luar bank. Namun demikian juga  dapat dilakukan  oleh  orang  di  dalam  bank  itu  sendiri  dan  dapat  pula  terjadi  kerja  sama  antara orang  dalam  maupun  orang  di  luar  bank,  yang  menjadikan  bank  sebagai  sararan/  objek kejahatan (crime against the bank ), bank sebagai sarana untuk melakukan kejahatan ( crime through the bank )  dan bank sebagai pelaku kejahatan ( crime by the bank ).
Permasalahannya,  apakah  kebijakan  regulasi  peraturan  perundang-  undangan  yang termuat  di  dalam  pasal  46  hingga  pasal  50  Undang-  undang  Perbankan  Nomor  7  Tahun 1992  yang  diperbaharui  dengan  Undang-  undang  Nomor  10  Tahun  1998  dalam implementasi dan/atau penerapan pidananya sudah cukup memadai dalam menanggulangi tindak  pidana  di  bidang  perbankan.  Hal  inilah  yang  menjadikan    penulis  tertarik  untuk melakukan  penelitian  dengan  judul  “Upaya  Penanggulangan  Tindak  Pidana  di  Bidang Perbankan Melalui Pendekatan Kebijakan Regulasi ”.

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  dipaparkan  di  atas,  maka  perumusan masalah yang  dikemukakan adalah sebagai berikut :
1.  Bagaimanakah  kebijakan  regulasi  peraturan  perundang-  undangan  dalam penanggulangan tindak pidana di bidang perbankan ?
2 . Faktor- faktor apakah yang merupakan penghambat dalam penanggu-langan tindak pidana di bidang perbankan ?

## C. Kebijakan  Regulasi  Peraturan  Perundang-  undangan  Dalam  Penanggu-langan Tindak Pidana di Bidang Perbankan
Kebijakan  regulasi  diartikan  sebagai  suatu  usaha  untuk  menyusun,  merumuskan  dan menetapkan  suatu  perundang-  undangan  pidana  yang  baik,  yang  dapat  dijadikan  sebagai pedoman  tidak  hanya  kepada  pembuat  Undang-  undang,  tetapi  juga  kepada  pengadilan yang menerapkan Undang- undang dan juga kepada penyelenggara nega-ra atau pelaksana putusan  pengadilan. 3 Peraturan  perundang-  undangan  yang  baik,  diharapkan  dapat menanggulangi kejahatan dan khususnya tindak pidana di bidang perbankan yang semakin hari semakin berkembang terus baik kualitas maupun kuantitasnya.
Dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana di bidang perbankan, di samping diperlukan  peningkatan  fungsi  kontrol  bank  baik  yang  dilakukan  internal  bank  maupun
3 Barda Nawawi Arief, Op, Cit , Halaman 23.
dari  Bank  Indonesia  (sekarang  Otoritas  Jasa  Keuangan)  harus  diper-ketat  dan  diperkuat dengan menentukan standar operasional yang baku, menjaga ketaatan tata cara dan proses dalam  kegiatan  perbankan,  pengawasan  terhadap  mana-jemen  dan  menjaga  secara  ketat prinsif kehati- hatian dan standar moral dari pihak bank. 4 Tidak kalah pentingnya adanya regulasi  aturan  perundang-  undangan  seba-gai  dasar  hukum  bagi  aparat  penegak  hukum dalam penanggulangan tindak pidana di bidang perbankan.
Adapun  peraturan  perundang-  undangan  yang  merupakan  kebijakan  regulasi  dalam mengatur, merumuskan, menetapkan kreteria tindak pidana di bidang per-bankan tersebar di berbagai peraturan perundang- undangan, baik yang tertuang di dalam Undang- Undang Perbankan  Nomor  7  Tahun  1992  yang  diperbaharui  dengan  Undang-  undang  Nomor  10 tahun  1998  maupun  yang  berada  di  luar  Undang-  undang  Perbankan  Nomor  10  Tahun 1998.

## 1.  Kebijakan Regulasi Yang Termuat Di dalam Undang- Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998
Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan  Undang-  Undang  Nomor  10  Tahun  1998,  memiliki  peran  yang  sangat  penting dalam  mewujudkan  suatu  sistem  perbankan  nasional  yang  kuat,  sehat  dan  tangguh.  Di dalam Undang- undang Perbankan yang terdiri dari 10 Bab dan 60 pasal, diatur mulai dari azas,  fungsi  dan  tujuan  perbankan,  jenis  dan  usaha  bank,  prihal  perizinan,  bentuk hukum dan  kepemilikan,  pembinaan  dan  pengawasan  bank  serta  termasuk   ketentuan  pidana  dan sanksi administratif.
Ketentuan  pidana  dan  sanksi  administratif  yang  dicantumkan  dalam  Bab  VIII  mulai pasal  46  hingga  pasal  53  Undang-  Undang  Perbankan  Nomor  10  Tahun  1998,  ditujukan untuk  mencegah  dan  menanggulangi  dalam  penyelenggaraan  kegiatan  industri  di  bidang perbankan  dari  praktik-  praktik  bisnis  kotor,  tercela  dan  menim-bulkan  kerugian  bagi masyarakat  yang  terindikasi  melawan  hukum  dan  merupakan  perbuatan  pidana,  maka terhadap perbuatan/praktik- praktik kotor, tercela dan meru-gikan kepentingan masyarakat dan  terindikasi  melawan  hukum  yang  merupakan  perbuatan  pidana  di  dalam menyelenggarakan  industri  perbankan  terhadapnya  dike-nakan  sanksi  pidana.  Sanksi pidana  di  dalam  Undang-  Undang  Perbankan  Nomor  10  Tahun  1998,  dimuat  dan  diatur
4 Yenti  Garnasih,  Mei  2015,  Materi  Seminar  ‘ Optimalisasi  Penelusuran  Hasil  Tindak Pidana Perbankan’ yang diselenggarakan LPS dan Jurnalis Indonesia, Jakarta, Halaman 12.
mulai  dari  pasal  46,  47,  47A  48,  49,  50  dan  pasal  50A,  yang  menggambarkan  berbagai jenis tindak pidana perbankan seperti tertera dalam tabel berikut ini ;
Tabel  1
Jenis- jenis Tindak Pidana Perbankan Berdasarkan Undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998
No Jenis- jenis Tindak Pidana Pasal 1 Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan  Pasal 46 2 Tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank Pasal 47 dan pasal 47A 3 Tindak pidana yang berkaitan dengan penga- wasan dan pembinaan bank Pasal 48 4 Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank Pasal 49 5 Tindak pidana yang berkaitan dengan pihak teralifiasi Pasal 50 dan pasal 50A
Sumber Data : Undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998.

## a.  Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan
Tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan  perizinan  diatur  dalam  ketentuan  pasal  46 Undang- undang Nomor 7 tahun 1992  yang diperbaharui dengan undang- undang  Nomor 10 Tahun 1998.
Pasal 46
(1) Barang  siapa  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang- kurangnya 5  tahun dan paling lama 15 tahun serta denda sekurang- kurangnya sepuluh milyar rupiah dan paling banyak dua ratus milyar rupiah.
(2) Dalam  hal  kegiatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  dilakukan  oleh  badan hukum  yang  berbentuk  perseroan  terbatas,  perserikatan,  yayasan  atau  koperasi, maka  penuntutan  terhadap  badan-  badan  dimaksud  dilakukan  baik  terhadap mereka  yang  memberikan  perintah  melakukan  perbuatan  itu  atau  yang  bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua- duanya.
Perumusan  tindak  pidana  perbankan yang  dimuat  di  dalam  pasal  46  ayat  (1)  dan  (2) Undang-  undang  Perbankan  Nomor  10  Tahun  1998,  dikatagorikan  sebagai  tindak  pidana yang berkaitan dengan perizinan. Artinya, untuk mendirikan sebuah bank harus memenuhi persyaratan-  persyaratan  tertentu  yang  sudah  ditetapkan,  tidak  bisa  dilakukan  secara sembarangan  tanpa  memenuhi  persyaratan  dan  prosedur    baku  yang  sudah  digariskan. Persyaratan  dimaksud  diatur  dalam  ketentuan  pasal  16,  18,  19  dan  pasal  20  Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998.
Pasal 16
(1) Setiap  pihak  yang  melakukan  kegiatan  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau  bank  perkreditan  rakyat  dari  pimpinan  Bank  Indonesia,  kecuali  apabila kegiatan  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dimaksud  diatur  dengan  Undang- undang tersendiri.
(2) Untuk  memperoleh  izin  usaha  bank  umum  atau  bank  perkreditan  rakyat sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1),  wajib  dipenuhi  persyaratan  seku-rang- kurangnya adanya ;
a. Susunan organisasi dan kepengurusan,
b. Permodalan,
c. Kepemilikan,
d. Keahlian di bidang perbankan,dan
e. Kelayakan rencana kerja,
(3) Persyaratan  dan  tata  cara  perizinan  bank  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (2) ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Berdasarkan ketentuan di atas, yang  dapat dikenakan sanksi pidana dalam ke-tentuan pasal 46 ayat (1)  Undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, adalah setiap orang (orang  pada  umumnya)  yang  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan (rekening giro, tabungan, deposito berjangka) yang tidak memenuhi salah satu persyaratan yang ditetapkan dalam pasal 16, dan tidak memperoleh izin dari pimpinan Bank Indonesia, yang  telah  menjalankan  fungsinya  seolah-  olah  sebagai  sebuah  bank  (dikatagorikan  bank gelap).

## b.  Tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank
Persoalan  rahasia  bank  sudah  sejak  lama  menjadi  isu  krusial  yang  tak  kunjung  habis diperdebatkan  oleh  para  ekonom,  praktisi  hukum,  politikus,  kalangan  akade-misi  dan masyarakat  intelektual  lainnya  di  Indonesia.  Rahasia  bank  menjadi  penting  karena merupakan tonggak bagi kehidupan perbankan sebagai lembaga kepercayaan. Hanya saja, kehangatan  dari  pembahasan  masalah  rahasia  bank  tersebut  mengalami  pasang  surut  dan hasilnyapun kebanyakan masih pada tataran konseptual. Sekalipun ketentuan rahasia bank dalam  Undang-  undang  perbankan  telah  diatur.  Namun  substansinya  belum  menyentuh titik  keseimbangan  antara  berbagai  kepentingan  yang  ada,  sehingga  format  ideal  tentang ketentuan rahasia bank yang diinginkan di Indonesia masih terus mencari bentuknya. 5
Dalam  mengantisipasi  kelemahan  rahasia  bank  yang  cakupan  materinya  cukup  luas termuat dalam pasal 1 angka 16 Undang- undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 di atas, sehingga  melahirkan  adanya  beberapa  perubahan  di  dalam  Undang-  undang  perbankan yang  diperbaharui  dengan  Undang-  undang  Nomor  10  Tahun  1998,  yang  menyangkut pengaturan tentang ‘rahasia bank’. Di dalam ketentuan pasal 1 angka 28 Undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, disebutkan : Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan  dengan  keterangan  mengenai  nasabah  penyimpan  dan  simpanannya . Pengertian rahasia bank yang termuat dalam pasal 1 angka 28 Undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 sangat sempit dan tidak terlalu luas yang wajib dirahasiakan sangat terbatas hanya pada penyimpan dan simpanannya (kreditur) dan tidak termasuk pinjaman/ kreditnya (debitur).
Persoalan kerahasiaan bank bukan hanya berlaku dalam lingkup nasional saja. Tetapi berlaku  juga  dalam  lingkup  regional  dan  internasional.  Tiap  negara  yang  satu  dengan negara  yang  lain  berbeda  sistem  yang  dianutnya.  Dalam  teori  kerahasiaan  bank  ini  dapat dibedakan  ke  dalam  2  (dua)  jenis,  yaitu  teori  kerahasiaan  bank  yang  bersifat  absolut  dan teori kerahasiaan bank yang bersifat nisbi. 6
Kerahasiaan bank yang bersifat mutlak, artinya  bank berkewajiban menyimpan rahasia keuangan  nasabah  atas  simpanannya  dalam  keadaan  dan  atau  kepentingan  apapun  yang sifatnya  biasa  ataupun  luar  biasa.  Sedangkan  kerahasiaan  bank  yang  bersifat  nisbi,  bank berkewajiban  menyimpan  rahasia  keuangan  nasabah  atas  simpanannya  dalam  keadaan
5 Yunus Husein, 2010, Rahasia Bank dan Penegakan Hukum , Pustaka Juanda Tiga Lima : Jakarta, Halaman 1.
6 Rachmadi  Usman,  2001, Aspek-  aspek  Hukum  Perbankan di  Indonesia ,  PT.Gramedia Pustaka Utama : Jakarta,Halaman 155.
biasa,  tetapi  dalam  hal-  hal  keadaan  mendesak  dan  luar  biasa,  kerahasiaan  dimaksud dikecualikan untuk motif- motif tertentu demi kepen-tingan negara. Teori kerahasiaan bank yang  bersifat  absolut/  mutlak  lebih  memen-tingkan  individu,  sehingga  kepentingan masyarakat dan negara sering terabaikan. Sebaliknya teori kerahasiaan bank yang bersifat nisbi/ relatif lebih proporsional, dalam hal- hal tertentu kepentingan masyarakat dan negara lebih diutamakan ketimbang kepentingn individu.
Dari kedua teori kerahasiaan bank di atas, negara Indonesia terlihat menerapkan sistem kerahasiaan bank  yang bersifat nisbi. Dalam arti, bank demi kepentingan masyarakat dan kepentingan  negara  dalam  hal-  hal  tertentu  dapat  diinformasikan/  dibuka  akses  keuangan nasabah  atas  simpanannya.  Sedangkan  yang  menerapkan  sistem  kerahasiaan  bank  yang bersifat  absolut  adalah  bank-  bank  Swiss,  dengan  dalih/alasan-  alasan  apapun tidak  dapat diterobos  untuk  mengungkapkan  data  kerahasiaan  keuangan  nasabah.  Namun  seiring dengan  perjalanan  waktu  bank-  bank  Swisspun  mulai  mengalami  perubahan  dan  atau pergeseran sistim kerahasiaan bank yang dianut yang bersifat nisbi (relatif) ketika adanya kesediaan  Bank  Swiss  untuk  memberikan  dokumen  yang  berkaitan  dengan  kekayaan mantan Presiden Piliphina Marcos. 7
Sebagaimana  tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan  rahasia  bank  yang  diatur  dalam ketentuan  pasal  47  Undang-  undang  Nomor  7  Tahun  1992  yang  diperbaharui  dengan undang- undang Nomor 10 Tahun 1998.
Pasal 47
(1) Barang  siapa  tanpa  membawa  perintah  tertulis  atau  izin  dari  pimpinan  Bank Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  41,41A,  42  dengan  sengaja memaksa  bank  atau  pihak  terafiliasi  untuk  memberikan  keterangan  sebagaimana dimaksud dalam pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang- kurangnya 2 tahun  dan  paling  lama  4  tahun  serta  denda  sekurang-  kurangnya  sepuluh  milyar rupiah dan paling banyak dua ratus milyar rupiah.
(2) Anggota  dewan  komisaris,  direksi,  pegawai  bank  atau  pihak  teralifiasi  lainnya yang  dengan  sengaja  memberikan  keterangan  yang  wajib  diraha-sikan  menurut pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang- kurangnya 2 tahun dan paling lama  4  tahun  serta  denda  sekurang-  kurangnya  empat  milyar  rupiah  dan  paling banyak delapan milyar rupiah.
7 Muhammad Djumhana, Op, Cit ,Halaman  165.
Tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan  rahasia  bank,  selain  sanksi  pidananya dicantumkan dalam ketentuan pasal 47 ayat (1) dan (2), juga dicantumkan dan diatur dalam ketentuan pasal 47A Undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998.

## Pasal 47A
Anggota  dewan  komisaris,  direksi  atau  pegawai  bank  yang  dengan  sengaja  tidak memberikan  keterangan  yang  wajib  dipenuhi  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal 42A  dan  pasal  44A,  diancam  dengan  pidana  penjara  sekurang-  kurangnya  2  tahun dan paling lama 7 tahun serta denda sekurang- kurangnya empat milyar rupiah dan paling banyak empat belas milyar rupiah.
Kerahasiaan keuangan nasabah penyimpan dana di bank yang masuk katagori pelanggaran hukum  kepidanaan,  dapat  dikecualikan  dan  dibuka  serta  tidak  diraha-siakan  untuk kepentingan umum, seperti tertera pada tabel berikut ini ;
Tabel 2
Pengecualian- pengecualian Terhadap  Rahasia Bank No. Kepentingan Pemberi Izin 1 Pajak Bank Indonesia atas permintaan Mente- ri Keuangan 2 Peradilan pidana Pimpinan Bank Indonesia (izin tertulis atas permintaan tertulis dari polisi, jaksa atau hakim) 3 Peradilan perdata antara bank dan nasabahnya Direksi bank (menginformasikan ke- pada pengadilan) 4 Tukar- menukar informasi antar bank Direksi bank (memberitahukan kepada bank lain) 5 Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara Pimpinan Bank Indonesia (izin tertulis atas permintaan tertulis dari kepala BUPLN/PUPN 6 Pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan dan/atau kuasanya yang dibuat secara tertulis dan/
atau permintaan ahli waris yang
Bank tersebut (atas permintaan/perse- tujuan atau kuasa tertulis dari nasabah penyimpan)

## sah dari nasabah penyimpan
Sumber Data : Undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998.
Dari  data  yang  tertera  pada  tabel  di  atas,  ada  beberapa  pengecualian  terhadap pemberlakuan  rahasia  bank,  pengecualian  tersebut  dapat  dibukanya  rahasia  bank  demi kepentingan  umum  yang  dapat  berupa  untuk  kepentingan  perpajakan,  me-nyelesaikan piutang bank yang sudah diserahkan kepada BUPLN/PUPN, kepen-tingan peradilan dalam perkara pidana, perkara peradilan dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah, tukar menukar informasi antar bank, permintaan nasa-bah penyimpan atau kuasanya yang dibuat secara tertulis dan permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan. 8 Pengecualian- pengecualian dimungkinkan dapat dibukanya akses informasi mengenai keuangan nasabah penyimpan dana  di bank dapat dilihat dalam ketentuan pasal 41, 41A, 42, 43,44 dan pasal 44A undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998.

## c.  Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank
Pengawasan dan pembinaan bank dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral sangat  penting  artinya,  sebagaimana  diamanatkan  oleh  Undang-  Undang  Bank  Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2004. Kegiatan  pembinaan  dilakukan  dengan  cara  menetapkan  peraturan  yang  menyangkut aspek-  aspek  kelembagaan  bank,  kepemilikan  bank,  kepengurusan  bank,  kegiatan  usaha bank, pelaporan bank dan lainnya yang berhu-bungan dengan operasional bank. Sedangkan kegiatan  pengawasan  dilakukan  baik  pengawasan  yang  dilakukan  secara  tidak  langsung (off-  site  supervision) melalui  penelitian  analisis  dan  evaluasi  laporan  bank  maupun pengawasan  yang  dilakukan  secara  langsung (on-  site  supervision) dalam  bentuk pemeriksaan-  pemeriksaan  yang  ditindak  lanjuti  dengan  tindakan-  tindakan  perbaikan. Dengan  demikan  fungsi  pembinaan  lebih  diarahkan  kepada  ‘regulasi’  dan  fungsi pengawasan lebih menitik beratkan kepada ‘supervisi’. 9
Tujuan pembinaan dan pengawasan bank  yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat dan efisien, sehingga kesehatan bank tetap terjaga  dan  kepercayaan  masyarakat  terhadapnya  tetap  terpe-lihara.  Di  masa  yang  akan datang,  tugas  dan  kewenangan  dan  tanggung  jawab  mengawasi  bank  tidak  lagi  dibawah kewenangan Bank Indonesia, akan tetapi berakhir kepada lembaga pengawasan sektor jasa
8 Rachmadi Usman,   2001, Aspek- aspek Hukum Perbankan di Indonesia , PT. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta , Halaman 156.
9 Rachmadi  Usman, Op, Cit, Halaman 122.
keuangan.  Hal  ini  sebagaimana  diamanatkan    dalam  ketentuan  pasal  35  Undang-  undang Bank  Indonesia  Nomor  23  Tahun  1999  yang  diperbaharui  dengan  Undang-  undang  Bank Indonesia  Nomor  3  Tahun  2004,  yang  menyatakan  bahwa  tugas  mengawasi  bank  akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen yang dibentuk dengan Undang- undang.
Undang-undang  dimaksud  yaitu  dengan  dikeluarkannya  Undang-  undang  Nomor  21 Tahun 2011, yang mengatur tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam melaksanakan tugasnya  OJK  melakukan  kordinasi  dan kerja  sama  dengan  Bank  Indonesia  sebagai  bank sentral.  OJK  dapat  mengeluarkan  ketentuan  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  tugas pengawasan  bank  yang  dikordinasikan  dengan  Bank  Indonesia  dan  meminta  penjelasan dari  Bank  Indonesia,  keterangan  dan  data  yang  diperlukan.  Sedangkan  tugas  mengatur bank akan tetap dilakukan oleh Bank Indonesia. Dengan demikian akan terjadi pemisahan fungsi  ‘pembinaan  dan  penga-wasan’  terhadap  bank.  Fungsi  pembinaan  tetap  berada  di tangan Bank Indonesia, sedangkan fungsi pengawasan diserahkan kepada OJK. 10
Tingkat kesehatan bank wajib dipelihara dan dilakukan sedemikia rupa, sesuai dengan ketentuan  yang  berlaku  dan  wajib  menyampaikan  informasi  yang  dibu-tuhkan  kepada Bank Indonesia dan wajib pula menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko  kerugian  sehubungan  dengan  transaksi  nasabah  yang  dilakukan  melalui  bank, berikut  dengan  memitigasi  risiko  dalam  upaya  pencegahan  dan  penanggulangannya. Kewajiban- kewajiban yang dibebankan pada bank harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan cara menyampaikan laporan keuangan (neraca beserta laba rugi) dan lainnya  yang  sudah  diaudit  oleh  kantor  Akuntan  Publik  yang  sudah  tersertifikasi  dan terdaptar di Bank Indonesia.
Kewajiban- kewajiban dalam hal pelaporan dan tindakan- tindakan lainnya yang lazim dalam  dunia  perbankan  itu  tidak  dilakukan  dengan  baik  oleh  bank,  baik  karena  unsur kesengajaan  maupun  karena  unsur  kelalaian  yang  dilakukan,  yang  tidak  memenuhi kewajiban atau mematuhi ketentuan yang berlaku mengakibatkan bank (dewan komisaris, direksi dan pegawai bank) dapat dikenakan dan diterapkan ketentuan yang tertuang dalam pasal  48  Undang-  undang  Perbankan  Nomor  7  Tahun  1992  yang  diperbaharui  dengan Undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998.
Pasal 48
(1) Anggota  dewan  komisaris,  direksi  atau  pegawai  bank  yang  dengan  sengaja  tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi  sebagaimana dimaksud dalam pasal 30  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  dan  pasal  34  ayat  (1)  dan  ayat  (2),  diancam  dengan pidana  penjara  sekurang-  kurangnya  2  tahun  dan  paling  lama  10  tahun  serta denda sekurang- kurangnya lima milyar rupiah dan paling banyak seratus milyar rupiah.
(2) Anggota  dewan  komisaris,  direksi  atau  pegawai  bank  yang  lalai  membe-rikan keterangan  yang  wajib  dipenuhi  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  30  ayat  (1) dan ayat (2) dan pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan sekurang- kurangnya  1 tahun dan paling lama 2 tahun dan atau denda sekurang- kurangnya satu milyar rupiah dan paling banyak dua milyar rupiah.
Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank seba-gaimana dirumuskan dalam pasal 48 (1)  Undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 di atas, dapat  terjadi  apabila  adanya  unsur  kesengajaan  yang  dilakukan  oleh  anggota  dewan komisaris, direksi dan pegawai bank  yang telah melanggar ke-tentuan yang tertuang dalam pasal    30  ayat  (1)  dan  (2)    serta  pasal  34  ayat  (1)  dan  (2)  Undang-  undang  Perbankan Nomor 10 Tahun 1998.
Pasal 30
(1) Bank  wajib  menyampaikan  kepada  Bank  Indonesia,  segala  keterangan  dan penjelasan    mengenai  usahanya  menurut  tata  cara  yang  ditetapkan  oleh  Bank Indonesia.
(2) Bank  atas  permintaan  Bank  Indonesia,  wajib  memberikan  kesempatan  atas pemeriksaan  buku-  buku  dan  berkas-  berkas  yang  ada  padanya  serta  wajib memberikan  bantuan  yang  diperlukan  dalam  rangka  memperoleh  kebenaran  dari segala  keterangan,  dokumen  dan  penjelasan  yang  dilaporkan  oleh  bank  yang bersangkutan.
Pasal 34
(1) Bank  wajib  menyampaikan  kepada  Bank  Indonesia  neraca  dan  perhitungan laba/rugi  tahunan  serta  penjelasannya,  serta  laporan  berkala  lainnya  dan  waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
(2) Neraca  serta  perhitungan  laba/rugi  tahunan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat (1) wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik.

## d. Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank
Perbankan memiliki fungsi financial intermediary (perantara keuangan) dengan usaha pertama  menghimpun    dan  menyalurkan  dana  masyarakat  serta  memberikan  jasa-  jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran. 11 Dalam rangka menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta menjalankan kegiatan jasa- jasa lainnya. Kegiatan usaha bank tidak boleh menyimpang  dari  ketentuan  pasal  6  dan  pasal  7  Undang-  undang  Perbankan  Nomor  7 Tahun 1992 yang diperbaharui dengan Undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998.
Sehubungan dengan usaha bank, anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan  sengaja membuat pelaporan, melakukan pencatatan palsu dalam pembukuan dan dalam dokumen laporan kegiatan usaha, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus  dan/  atau  menghilangkan  tidak  memasukkan  dalam  laporan  transaksi  atau rekening  dengan  suatu  itikad    yang  tidak  baik,  maka  terhadap  anggota  dewan  komisaris, direksi atau pegawai bank dianggap melakukan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan usaha  bank,  sebagaimana  yang  dirumuskan  dalam  ketentuan  pasal  49  Undang-  undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998.

## Pasal 49
(1) Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja:
a.    membuat  atau  menyebabkan  adanya  pencatatan  palsu  dalam  pembu-kuan atau  dalam  laporan  maupun  dalam  dokumen  atau  laporan  kegiatan  usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank,
b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan  dalam  pembukuan  atau  dalam  laporan  maupun  dalam  dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank,
c.  mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau meng-hilangkan adanya  suatu  pencatatan  dalam  pembukuan  atau  dalam  laporan  maupun dalam  dokumen  atau  laporang  kegiatan  usaha,  laporan  transaksi,  atau rekening  suatu  bank,  atau  dengan  sengaja  mengubah,  mengaburkan, mnghilangkan,menyembunyikan  atau  meru-sak  catatan  pembukuan  tersebut, diancam  dengan  pidana  penjara  sekrang-  kurangnya  5  tahun  dan  paling
11 Rachmadi Usman, Op, Cit , Halaman 59.
lama  15  tahun  serta  denda  sekurang-  kurangnya  sepuluh  milyar  rupiah  dan paling banyak dua ratus milyar rupiah.
(2) Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja:
a.   meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan,  komisi,  uang  tambahan,  pelayanan,  uang  atau  barang  berharga, untuk  keuntungan  rpibadinya  atau  untuk  keuntungan  keluarganya,  dalam rangka  mendapatkan  atau  berusaha  mendapatkan  bagi  orang  lain  dalam memperoleh  uang  muka,bank  garansi,  atau  fasilitas  kredit  dari  bank,  atau dalam  rangka  pembelian  atau  pendis-kontoan  oleh  bank  atas  surat-  surat wesel,surat  promes,  cek  dan  kertas  dagang  atau  bukti  kewajiban  lainnya, ataupun  dalam  rangka  mem-berikan  persetujuan  bagi  orang  lain  untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank,
b.  tidak  melaksanakan  langkah-  langkah  yang  diperlukan  untuk  me-mastikan ketaatan  bank  terhadap  ketentuan  dalam  undang-  undang  ini  dan  ketentuan peraturan  perundang-  undangan  lainnya  yang  berlaku  bagi  bank,  diancam dengan  pidana  penjara  sekurang-  kurangnya  3  tahun  dan  paling  lama  8 tahun  serta  denda  sekurang-  kurangnya  lima  milyar  rupiah  dan  paling banyak seratus milyar rupiah.

## e.  Tindak pidana yang berkaitan dengan pihak teralifiasi
Dalam  menjalankan  usaha  bank,  bukan  hanya  anggota  dewan  komisaris,  direksi  atau pegawai  bank  dituntut  sikap  tindak/perbuatan  dengan  penuh  tanggung  jawab  dan menerapkan  prinsif  kehati-  hatian  serta  mematuhi  peraturan  perundang-  undangan  yang berlaku,  akan  tetapi  juga  pihak  teralifiasi  dan  pemegang  saham.  Apabila  hal  ini  tidak diindahkan  pasal  50  dan  pasal  50A  Undang-  undang  Perbankan  Nomor  10  Tahun  1998 memberikan ancaman pidana terhadapnya.

## Pasal 50
Pihak  teralifiasi  dengan  sengaja  tidak  melaksanakan  langkah-  langkah  yang diperlukan  untuk  memastikan  ketaatan  bank  terhadap  ketentuan  dalam  undang- undang  ini  dan  peraturan  perundang-  undangan  lainnya  yang  berlaku  bagi  bank, diancam  dengan  pidana  penjara  sekurang-  kurangnya  3  tahun  dan  paling  lama  8 tahun serta denda sekurang- kurangnya lima milyar rupiah dan paling banyak seratus milyar rupiah.

## Pasal 50A
Pemegang  saham  dengan  sengaja  menyuruh  dewan  komisaris,  direksi  atau  pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan  langkah-  langkah  yang  diperlukan  untuk  memastikan  ketaatan  bank terhadap  ketentuan  dalam  undang-  undang  ini  dan  ketentuan  perundang-  undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang- kurangnya 7  tahun  dan  paling  lama  15  tahun  serta  denda  sekurang-  kurangnya  sepuluh  milyar rupiah dan paling banyak dua ratus milyar rupiah.
Pihak teralifiasi yang dimaksudkan dalam pasal 50 Undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, di dalam penjelasan pasal 1 angka 22 disebutkan ;
a. Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank,
b. Anggota  pengurus,  pengawas,  pengelola  atau  kuasanya,  pejabat  atau  karyawan bank,
c. Pihak  yang  memberikan  jasanya  kepada bank,  antara  lain  akuntan  publik,  penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya, dan
d. Pihak  yang  menurut  penilaian  Bank  Indonesia  turut  serta  mempengaruhi pengelolaan  bank,  antara  lain  pemegang  saham  dan  keluarganya,  keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi dan keluarga pengurus.
Para  pihak  yang  dapat  diancam  pidana  dalam  pasal  50  Undang-  undang  Perban-kan Nomor  10  Tahun  1998  sangatlah  luas  sekali,  baik  yang  menjalankan  usaha  bank  secara langsung  maupun  secara  tidak  langsung  yang  meliputi    dewan  komisaris,  pengawas, direksi,  pejabat  atau  karyawan  bank,  anggota  pengurus,  anggota  penga-was,  anggota pengelola  beserta  kuasa-  kuasanya  dan  pihak  yang  memberikan  jasanya  kepada  bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya ataupun pihak- pihak  yang  lainnya  menurut  penilaian  Bank  Indonesia  turut  serta  mempengaruhi pengelolaan  bank,  antara  lain  keluarga  pemegang  saham,  keluarga  komisaris,  keluarga pengawas,  keluarga  direksi  dan  keluarga  pengurus,  yang dengan  sengaja  tidak melaksanakan  langkah-  langkah  yang  diperlukan  untuk  memastikan  ketaatan  bank terhadap  ketentuan  dalam  undang-  undang  ini  dan  peraturan  perundang-  undangan lainnya  yang  berlaku  bagi  bank. Diancam  dengan  pidana  penjara  sekurang-  kurangnya  3
tahun  dan  paling  lama  8  tahun  serta  denda  sekurang-  kurangnya  lima  milyar  rupiah  dan paling banyak seratus milyar rupiah.
Di  dalam  ketentuan  pasal  50A  Undang-  undang  Perbankan  Nomor  10  Tahun 1998,yang  diancam  pidana  terbatas  pada pemegang  saham dengan  sengaja  menyu-ruh dewan  komisaris,  direksi  atau  pegawai  bank  untuk  melakukan  atau  tidak  melaku-kan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah- langkah yang diperlukan untuk  memastikan  ketaatan  bank  terhadap  ketentuan  dalam  undang-  undang  ini  dan ketentuan  perundang-  undangan  lainnya  yang  berlaku  bagi  bank.  Persoalan  pemegang saham  tidak  diatur  dan  dijelaskan  secara  rinci  dalam  Undang-  undang  Perbankan  Nomor 10 Tahun 1998, tetapi dapat dilihat rujukannya dalam ketentuan pasal 1 angka 2 dan angka 4 Undang- undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007.

## Pasal 1
Angka  2  ;  Organ  perseroan  adalah  Rapat  umum  Pemegang  Saham,  Direksi  dan Dewan Komisaris.
Angka  4;  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  adalah  organ  perseroan  yang  mempunyai wewenang  yang  tidak  diberikan  kepada  Direksi  atau  dewan  Komisaris dalam  batas  yang  ditentukan  dalam  Undang-  undang  ini/atau  Anggaran dasar.
Persoalan pengaturan pertanggung jawaban secara pidana  terhadap pemegang saham menurut  pasal  50A  Undang-  undang  Perbankan  Nomor  10  Tahun  1998,dapat  dikenakan tindakan pidana minimal 7 tahun dan maksimal 15 tahun dan atau denda minimal sepuluh milyar  rupiah  dan  maksimal  dua  ratus  milyar  rupiah.  Sudah  tepat-kah  jika  dihubungkan dengan  ketentuan  pasal  3  ayat  (1)  Undang-  undang  Perseroan  Terbatas  Nomor  40  Tahun 2007,  yang  menyatakan pemegang  saham  perseroan  tidak  bertanggung  jawab    secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian  perseroan  melebihi  saham  yang  dimiliki. Kenyataan  menunjukkan  ketentuan yang termuat dalam pasal 3 ayat (1) Undang- undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007  dikesampingkan  dengan  diakomodirnya  ketentuan  pasal  50A  Undang-  undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, yang menganut prinsif piercing the corporate veil atau pertanggung  jawaban  dapat  dimintakan  sampai  kepada  harta  pribadi  yang  bersangkutan sebagaimana  yang  dikuatkan  dalam  perumusan  pasal  3  ayatb  (2)  hurup  a  sampai  dengan
hurup d Un-dang- undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, yang menyatakan ; a.  persyaratan  perseroan  sebagai  badan  hukum  tidak  terpenuhi,  b.  Pemegang  saham  yang bersangkutan  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  dengan  itikad  buruk  memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi, c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh  perseroan  dan  d.  Pemegang  saham  yang bersangkutan baik langsung maupun  tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan  perseroan  sehingga  kekayaan  perseroan  menjadi  tidak  cukup  untuk  melunasi hutang perseroan.
Dari  berbagai  jenis  tindak  pidana  perbankan  yang  diutarakan  di  atas,  yaitu  tindak pidana  yang  berkaitan  dengan  perizinan,  tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan  rahasia bank,  tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan  pengawasan  dan  pembinaan  bank,  tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank serta tindak pidana yang berkaitan dengan pihak teralifiasi,  yang  diatur  dalam  ketentuan  pasal  46  hingga  pasal  50A,  dapat  dilihat  jenisnya dalam bentuk tabel berikut ini ;

## Tabel 3
Perbuatan dan Sanksi Pidana Yang Dirumuskan Dalam Pasal 46 Hingga Pasal 50A Undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998
No Pasal Perbuatan Pidana Sanksi Pidana 1 46 ayat (1) ayat (2) 1.Tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan
perizinan ;
a.menghimpun  dana  masyarakat  da-
lam bentuk simpanan, dan
b.tanpa izin usaha dari pimpinan Bank
Indonesia  (sebagaimana  dimaksud dalam pasal 16).
a. kegiatan dalam ayat (1), dan b.dilakukan  oleh  badan  hukum  (ber- bentuk  PT,perserikatan,yayasan,  ko- perasi).
Pidana  penjara 5-15 tahun, dan Denda10-200  milyar rupiah.
Penentuan terhadap ;
a.yang  memberi  pe-
rintah,
b.pimpinan dalam perbuatan itu,
c.kedua- keduanya
2 47 ayat (1)
ayat (2)
47A
2.Tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan rahasia bank ;
a.tanpa  perintah  tertulis/izin  pimpinan
Bank  Indonesia  (sebagaimana  di- maksud pasal 41,41A dan 42),
b.sengaja  memaksa  bank  atau  pihak
teralifiasi, dan
c.untuk  memberikan  keterangan  seba- gaimana dimaksud dalam pasal 40.
a.anggota dewan komisaris,direksi, pe- gawai  bank  atau  pihak  teralifiasi lain, dan
b.dengan  sengaja  memberi  keterangan
yang  wajib  dirahasiakan  menurut pasal 40.
a.anggota  dewan  komisaris,direksi atau pegawai bank, dan
b.sengaja  tidak  memberikan  kete- rangan wajib dipenuhi (sebagaimana dalam pasal 42A dan 44A).
Pidana  penjara 2- 4 tahun, dan Denda10-200  milyar rupiah.
Pidana  penjara 2- 4 tahun, dan Denda  4-  8  milyar rupiah.
Pidana  penjara
2- 7 tahun, dan Denda  4-15  milyar rupiah. 3 48 ayat (1) ayat (2)
3.Tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan pengawasan dan pembinaan bank ;
a.anggota  dewan  komisaris,direksi
atau pegawai bank, dan
b.sengaja  tidak  memberikan  kete-
rangan  yang  wajib  dipenuhi  (seba- gaimana  dimaksud  dalam  pasal  30 ayat  (1)  dan  (2)  serta  pasal  34  ayat (1) dan (2).
a.anggota  dewan  komisaris,direksi
Pidana  penjara 2- 10 tahun, dan Denda  5-100  milyar rupiah.
Pidana  kurungan
atau pegawai bank, dan b.lalai  memberikan  keterangan  yang wajib dipenuhi (sebagaimana dimak- sud  pasal  30  ayat  (1)  dan  (2)  serta
pasal 34 ayat (1) dan (2). 1- 2 tahun, dan Denda  1-  2  milyar rupiah. 4 49 ayat (1)
Ayat (2) 4.Tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan
usaha bank ;
-Anggota dewan komisaris,direksi atau
pegawai bank yang sengaja ;
a.membuat/menyebabkan  adanya  pen- catatan  palsu  dalam  pembukuan/  la- poran,  dalam  dokumen/laporan  ke- giatan  usaha,laporan  transaksi,  atau rekning suatu bank,
b.menghilangkan,tidak  memasukkan, atau  menyebabkan  tidak  dilakukan- nya  pencatatan  dalam  pembukuan/ laporan,dalam  dokumen/laporan  ke- giatan  usaha,laporan  transaksi  atau rekening suatu bank, dan
c.mengubah,mengaburkan,   menyem- bunyikan,menghapus  atau  menghi- langkan  adanya  pencatatan  dalam pembukuan/laporan,dalam  dokumen
/laporan kegiatan usaha,laporan transaksi  atau  rekening  suatu  bank  ; atau  dengan  sengaja  mengubah, mengaburkan,  menghilangkan,  me- nyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut.
-Anggota dewan komisaris.direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja ;
Pidana  penjara 5- 15 tahun, dan Denda10-200  milyar rupiah.
Pidana  penjara
3- 8 tahun, dan
a.meminta/menerima,    mengizinkan/ menyetujui  untuk  menerima  suatu imbalan,komisi,uang  tambahan,  pe- layanan,uang/barang  berharga,  un- tuk  keuntungan  pribadi/  keluar- ganya,  dalam  rangka  mendapatkan atau  berusaha  mendapatkan  uang muka,bank garansi atau fasilitas kre- dit  dari  bank,  atau  dalam  rangka pembelian  atau  pendiskontoan  oleh bank  atas  surat-surat  wesel,  surat promes,cek  dan  kertas  dagang  atau bukti  kewajiban  lainnya  atau  dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang  lain  untuk  melaksanakan penarikan  dana  yang  melebihi  batas kreditnya,  dan
b.tidak  melaksanakan  langkah-  lang- kah yang diperlukan untuk memasti- kan  ketaatan  bank  terhadap  keten- tuan  dalam  undang-  undang  ini  dan peraturan  perundang-undangan  lain- nya yang berlaku bagi bank.
Denda  5-100  milyar rupiah. 5 50 5.Tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan
pihak teralifiasi ;
a.pihak teralifiasi,
b.dengan sengaja, dan
c.tidak melaksanakan langkah-langkah yang  diperlukan  untuk  memastikan ketaatan  bank  terhadap  ketentuan  da- lam  undang-  undang  ini  dan  peratu- ran perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank.
Pidana  penjara 3- 8 tahun, dan Denda  5-100  milyar
rupiah.
50A -Tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan
pemegang saham ;
a.pemegang saham,
b.dengan sengaja,
c.menyuruh  dewan  komisaris,direksi
atau pegawai bank, dan
d.untuk melakukan atau tidak melaku- kan  tindakan  yang  mengakibatkan bank  tidak  melaksanakan  langkah- langkah  yang  diperlukan  untuk  me- mastikan ketaatan bank terhadap ke- tentuan  dalam  undang-  undang  ini dan  ketentuan  perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank.
Pidana  penjara 7- 15 tahun, dan Denda10-200  milyar rupiah.
Sumber Data : Diolah dari Undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998.
Apabila  ditelusuri  dan  ditelaah  ketentuan  yang  terdapat  dalam  rumusan  pasal  46, pasal  47,  pasal  47A,  pasal  48,  pasal  49,  pasal  50  dan  pasal  50A  Undang-  undang Perbankan  Nomor  7  Tahun  1992  yang  diperbaharui  dengan  undang-  undang  Nomor  10 Tahun  1998,  di  mana  didalamnya  dapat  dibedakan  dan  atau  diklasifikasikan  suatu perbuatan/tindak  pidana  yang  berupa  kejahatan  dan  tindak  pidana  yang  berupa pelanggaran, 12 seperti terlihat perbedaannya pada tabel berikut ini ;
Tabel 4
Penggolongan Tindak Pidana Perbankan Yang Berupa Kejahatan dan Pelanggaran Dalam Undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998
No Penggolongan Tindak Pidana Perbankan Kreteria Perbedaan 1 Kejahatan 1. Perbuatan dilakukan dengan unsur sengaja
2. Ancaman pidana penjara dan denda
3. Pelanggaran pasal 46, 47, 47A, 48 ayat (1),
12 Hermansyah , Op, Cit , Halaman 151.
49, 50 dan pasal 50A.
2 Pelanggaran
1. Perbuatan dilakukan dengan unsur kealpa-
an dan/atau kelalaian
2. Ancaman pidana kurungan dan denda
3. Pelanggaran pasal 48 ayat (2).
Sumber Data : Diolah dari Undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998.
Perbedaan  antara  kejahatan  dan  pelanggaran    pada  umumnya  dapat  dibedakan berdasarkan  pembedaan  kualitatif  dan  kuantitatif.  Perbedaan  kualitatif  didasarkan  kepada kreteria  sikap  bathin/unsur  subjektif  yaitu  yang  berupa  unsur  perbuatan  kesengajaan dikatagorikan  perbuatan  kejahatan  dan  unsur  perbuatan  kealpaan/  kelalaian  dikatagorikan melakukan  perbuatan  pelanggaran.  Sedangkan  perbedaan  dilihat  dari  segi  kuantitatif diukur  dari  kreteria  soal  berat  dan  ringannya  ancaman  pidana,  jika  perbuatan  tergolong kejahatan  diancam  pidana  penjara  dan  denda  dan  untuk  perbuatan  yang  tergolong pelanggaran  diancam  dengan  pidana  kurungan  dan  denda.  Penggolongan  antara  tindak pidana  yang  berupa  kejahatan  dengan  berupa  pelanggaran  dicantumkan  dalam  pasal  51 Undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998.
Pasal 51
(1) Tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  46,  47,  pasal  47A,  pasal  48 ayat (1), 49, 50 dan pasal 50A adalah kejahatan.
(2) Tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  48  ayat  (2)  adalah pelanggaran.
Selain  dapat  diterapkan/  dikenakan  ancaman  pidana  terhadap  dewan  komisaris, direksi,  pegawai  bank  dan  pihak  teralifiasi  lainnya,  maka  dalam  Undang-  undang Perbankan  Nomor  7  Tahun  1992  yang  diperbaharui  dengan  Undang-  Undang  Nomor  10 Tahun  1998  dikenal  juga  adanya  sanksi    administratif  selain  sanksi  pidana.  Sanksi administratif  yang  berupa  sanksi  yang  dapat  diberikan  oleh    Bank  Indonesia  (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) dengan berbagai bentuk sanksi administratif seperti terlihat dalam tabel berikut ini ;

## Tabel 5
Jenis Sanksi Dalam Undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998
No  Jenis Sanksi Dalam Undang-
undang Perbankan Kreteria Perbedaan Sanksi 1 Sanksi pidana 1. Pidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 15 tahun
2. Pidana kurungan minimal 1 tahun dan maksimal 2 tahun
3. Pidana denda minimal 4 milyar dan
maksimal 200 milyar rupiah
2 Sanksi administratif 1. Denda uang
2. Teguran tertulis
3. Penurunan tingkat kesehatan bank
4. Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring
5. Pembekuan kegiatan usaha tertentu
6. Pemberhentian pengurus bank
7. Pencantuman anggota pengurus, pegawai bank dan pemegang saham dalam daptar orang tercela (black list )
Sumber Data : Diolah dari Undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998.
Apabila ditelaah dari data yang terdapat di dalam tabel di atas, terlihat jenis sanksi yang ada di dalam Undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, yang dapat dibedakan ke dalam golongan baik sanksi pidana maupun sanksi administratif sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 52 Undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998.
Pasal 52
(1)    Dengan  tidak  mengurangi  ketentuan  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam pasal    47,  pasal  47A,  pasal  48,  49    dan  pasal  50A,  Bank  Indonesia  dapat menetapkan  sanksi  administratif  kepada  bank  yang  tidak  memenuhi kewajibannya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-  undang  ini,  atau pimpinan Bank Indonesia mencabut izin usaha bank yang bersangkutan.
(2)  Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain adalah ;
a.   denda uang,
b.   teguran tertulis,
c.   penurunan tingkat kesehatan bank,
d.   larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring,
e.      pembekuan  kegiatan  usaha  tertentu,  baik  untuk  kantor  cabang  terten-tu maupun untuk bank secara keseluruhan,
f.  pemberhentian  pengurus  bank  dan  selanjutnya  menunjuk  dan  mengangkat pengganti  sementara  sampai  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia, dan
g.  pencantuman  anggota  pengurus,  pegawai  bank,  pemegang  saham  dalam daptar orang tercela di bidang perbankan.
(3)      Pelaksanaan  lebih lanjut  mengenai sanksi  administratif   ditetapkan  oleh  Bank Indonesia.
Dewan  komisaris,  direksi,  pegawai  bank  dan  lainnya,  di  samping  dapat  dite-rapkan ancaman sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 46, 47, 48, 49 dan pasal 50  Undang-  undang  Perbankan  Nomor  10  Tahun  1998,  maka  Bank  Indonesia  dapat  pula menerapkan  sanksi  administratif  terhadap  pihak  bank  ataupun    pihak  teralifiasi  yang melakukan penyimpangan- penyimpangan  dalam menjalankan kegiatan operasional bank sesuai dengan ketentuan pasal 52 Undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998.
Penerapan    sanksi  administratif  yang  dapat  diberikan  dan/atau  dijatuhkan  oleh  Bank Indonesia (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) kepada bank yang melanggar ketentuan pasal 52  ayat  (2)  Undang-  undang  Perbankan  Nomor  7  Tahun  1992  yang  diperbaharui  dengan Undang-  undang  Nomor  10  Tahun  1998,  dapat  berbentuk  sanksi  administratif  berupa denda  uang,  memberikan  teguran  secara tertulis,  melakukan  penurunan  tingkat  kesehatan bank,  larangan  untuk  turut  serta  dalam  kegiatan  kliring,  pembekuan  kegiatan  usaha tertentu,  baik  untuk  kantor  cabang  tertentu  maupun  untuk  bank  secara  keseluruhan  dan pemberhentian  pengurus  bank  (anggota  dewan  komi-saris  dan/  atau  direksi)  dan selanjutnya  menunjuk  dan  mengangkat  pengganti  semen-tara  (anggota  dewan  komiaris dan/ atau direksi bank) sampai adanya Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat pengganti  yang  tetap  dengan  persetujuan  Bank  Indonesia,  dan  pencantuman  anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daptar orang tercela ( black list ) di bidang perbankan.

## 2.  Kebijakan Regulasi Yang Termuat Di luar Undang- Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998.
Tindak  pidana  perbankan  yang  berkaitan  dengan  perizinan  untuk  mendirikan  bank sebagaimana  yang  diatur  dalam  ketentuan  pasal  46,  yang  berkaitan  dengan  rahasia  bank yang  menyangkut  rahasia  keuangan  nasabah  penyimpan  dan  sim-panannya  yang  diatur dalam ketentuan pasal 47 dan pasal 47A, pengawasan dan pembinaan bank yang diatur di dalam ketentuan pasal 48, yang berkaitan dengan usaha bank sebagaimana yang diatur dan dirumuskan  dalam  ketentuan  pasal  49  dan  tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan  pihak teralifiasi  seperti  yang  diatur  dalam  ketentuan  pasal  50  dan  pasal  50A.  Kesemua  jenis tindak  pidana  perbankan  di  atas,  di  samping  diatur  di  dalam  ketentuan  Undang-  Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana yang diperbaharui dengan dengan Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  1998,  maka  tindak  pidana  yang  berhubungan  dengan  kegiatan operasional perbankan diatur pula dan tersebar di berbagai peraturan perundang- undangan lain-nya yang berlaku, seperti terlihat dalam tabel berikut ini ;

## Tabel  6
Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Perbankan di Luar Undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998
No Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan kegiatan Perbankan Pasal 1 Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 263, 264, 362, 363, 372, 374 dan pasal 378. 2 Undang- undang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbaha- rui dengan Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 2 dan pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 18 ayat (1). 3 Undang- undang Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 103 ayat (1)
4 Undang- undang Pencegahan dan Pemberanta- san Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 25 Tahun 2003 yang diperbaharui dengan Undang-
undang Nomor 8 Tahun 2010
Pasal 3, 4 dan pasal 5.
5 Undang- undang Informasi dan Transaksi Elek- tronik Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 46 ayat (1) dan (3), pasal 48 ayat (2), dan pasal 51 ayat (2). 6 Undang- undang Transper Dana Nomor 3 Tahun
2011 Pasal 79, 81, 83 dan pasal 84.
Sumber Data :   Diolah   Dari  Berbagai  Undang- undang Yang  Berkaitan  Dengan Kegiatan Perbankan.
Ditelaah  data  yang  tertuang  dalam  tabel  di  atas,  terlihat  juga  ada  beberapa  tindak pidana  yang  terkait  dengan  kegiatan  operasional  perbankan  yang  berada  dan  terdapat  di luar Undang- undang Perbankan Nomor  7 Tahun 1992 yang diperbaharui dengan Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998,  yaitu  yang terdapat dan termuat di dalam Kitab Undang- undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Nomor  1  Tahun  1946  dan  Undang-  undang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Nomor  31  Tahun  1999  yang  diperbaharui dengan Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001.
Peraturan perundang- undangan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perbankan,  diatur  pula  ketentuannya  di  dalam  Undang-  undang  Pasar  Modal  Nomor  8 Tahun  1995,    Undang-    Undang-  undang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian Uang Nomor 25 Tahun 2003 yang diperbaharui dengan Undang- undang Nomor 8 Tahun 2010, Undang- undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 dan termasuk pula Undang- undang Transper Dana Nomor 3 Tahun 2011.

## 2. Beberapa  Faktor  Yang  Merupakan  Penghambat  Dalam  Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Perbankan
Tindak pidana di bidang perbankan yang terjadi selama ini pada umumnya melibatkan orang  dalam  bank  (pihak intern /pihak  teralifiasi)  yang  tentu-nya  mengetahui  mekanisme, prosedur  dan  sistem  keamanan  bank  yang  bersangkutan.  Keterlibatan  orang  dalam  bank ini, ada yang memang murni inisiatif  sendiri dan  ada kerja sama antar orang dalam, ada juga  kolaborasi  antara  orang  dalam  bank  dengan  orang  di  luar  bank  ( ektern ),  dan  atau bahkan  benar-  benar  pembobolan  yang  dila-kukan  oleh  orang  luar  bank  dengan  merusak
sistem  keamanan  bank,  dengan  menggu-nakan  pencurian  data  melalui hackers dengan fasilitas internet banking . 13
Modusnya,    penipuan  dan  pembobolan  uang  diduga  dilakukan hackers dengan menggunakan malware (malicius sofware) . Malware yaitu sofware yang dibuat, digunakan untuk  membobol  rekening  bank  atau  menjebol  data  oleh hackers. Pelaku  menggunakan malware ini untuk mengalihkan nasabah bank yang mengakses laman perbankan elektronik atau e-banking ke laman palsu milik hackers. Saat ada korban yang mentransper sejumlah uang  melalui e-banking ,  pelaku  mengalihkan  nomor  rekening  tujuan  ke  nomor  rekening kurir  tanpa  diketahui  korban.  Dari  rekening  kurir  uang  dikirim  ke  Ukraina  lewat western union dan moneygram . 14
Dalam  implementasi  penerapan  hukum  pidana,  sudah  banyak  kasus-  kasus  tindak pidana  di  bidang  perbankan  yang  diproses  dan  diselesaikan  secara  hukum,  yang  dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan sampai di sidang-kan di pengadilan- pengadilan  di  seluruh  wilayah  Indonesia.  Namun  demikian,  tak  dapat  dipungkiri  tindak pidana  di  bidang  perbankan  berkembang  terus  dan  menun-jukkan trend yang  meningkat dengan  berbagai  modus  operandi  yang  bervariasi.  Hal  ini  dapat  terjadi  dalam  tataran praktiknya  yang  disebabkan  ada  beberapa  faktor  peng-hambat,  Dengan  menggunakan ‘teori sistem hukum’ yang digagas oleh Lawrence M. Friedman, hambatan itu dapat dilihat dari bekerjanya hukum yang dapat ditelaah dari 3 (tiga) aspek, 15 yaitu :
a. Legal substance (substansi hukum) yaiu hasil aktual yang diterbitkan/ dike-luarkan oleh  sistem  hukum  (berupa  norma-  norma  hukum  yang  berupa  pera-turan- peraturan dan lainnya) yang digunakan oleh aparat penegak hukum,
b. Legal structure (struktur hukum) yang suatu bagian- bagian yang bergerak di dalam suatu  mekanisme  atau  kelembagaan  yang  diciptakan  oleh  sistem  hu-kum  dan berfungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum, dan
c. Legal  culture (budaya  hukum)  yang  berupa  ide-  ide,  sikap,  harapan  dan  pendapat tentang  hukum  sebagai  keseluruhan  faktor  yang  mementukan  bagai-mana  sistem hukum  memperoleh  tempatnya,bagaimana  orang  menerima  hu-kum  atau sebaliknya.
13 Sutan remy Sjahdeini, 2006, Himpunan Tulisan Kapita Selekta Hukum Perbankan , UI Press : Ja-karta,  Halaman 20.
14 Ibid.
15 Arief Hidayat, Juli 2009, Menegaskan Kembali Peran Negara di Tengah Melemahnya Kedau-latan Negara di Era Global dimuat dalam Buku Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum di Indonesia, Komisi Yudisial RI :  Jakarta, Halaman 49.
Ketiga  sistem  hukum  di  atas,  saling  terkait  dan  mempengaruhi  satu  dengan  yang lainnya dalam upaya penanggulangan tindak pidana di bidang perbankan, dilihat dari legal substance (substansi  hukum)  yang  berupa  peraturan  perundang-  undangan  Perbankan Nomor 7 Tahun 1992  yang diperbaharui dengan Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998 yang  norma-  norma  hukumnya  termuat  dalam  peraturan  masih  ku-rang  jelas,  sangat terbatas  dan  belum  sepenuhnya  mampu  mengatasi  tindak  pidana  perbankan  yang  terjadi dalam tataran praktiknya. Begitu juga legal structure (struk-tur hukum) yang menyangkut struktur/kelembagaan  yang  melibatkan  aparat  penegak  hukum  kepolisian,  kejaksaan, hakim  pengadilan,  lembaga  pemasyarakatan  dan  ter-masuk  advocat/  penasehat  hukum, terlihat  belum  harmonisasi  dan  sinkronisasi  antar  aparat  penegak  hukum  dalam  hal penyelidikan  dan  penyidikan  dan  termasuk  keter-batasan  kemampuan,  sarana  dan prasarana  pendukung  dalam  upaya  penanggulangan  tindak  pidana  di  bidang  perbankan. Didukung  pula  oleh legal  culture (budaya  hu-kum)  yang  dipraktikkan  dalam  penegakan hukum  dengan  prilaku  yang  kurang  baik  dalam  penerapan  pidana  terhadap  pelaku  tindak pidana  di  bidang  perbankan,  se-hingga  hal  inilah  yang  menjadi  penghambat  belum maksimalnya dalam upaya pe-nanggulangan tindak pidana di bidang perbankan.

## 1.  Dilihat Dari Aspek Substansi Peraturan Perundang- undangan
Undang- undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang diperbaharui dengan Un-dang- undang Nomor 10 Tahun 1998, di mana  di dalamnya diatur beberapa jenis tindak pidana perbankan  mulai  dari  ketentuan  pasal  46  hingga  pasal  50A,  yaitu  tin-dak  pidana  yang berkaitan dengan perizinan (pasal 46), tindak pidana yang ber-kaitan dengan rahasia bank (pasal  47),  tindak  pidana  berkaitan  dengan  pengawasan  dan  pembinaan  bank  (pasal  48), tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan  usaha  bank  (pasal  49)  serta  tindak  pidana  yang berkaitan dengan pihak teralifiasi (pasal 50).
Ditelusuri  dan  ditelaah  substansi/materi  pasal-  pasal  yang  termuat  di  dalam  Undang- undang  Perbankan  Nomor  7  Tahun  1992  yang  diperbaharui  dengan  Un-dang-  undang Nomor  10  Tahun  1998,  terlihat  substansi/materi  yang  terkandung  di  dalam  Undang- undang  perbankan  masih  belum  optimal  dalam  upaya  penanggu-langan  tindak  pidana perbankan.  Hal  ini  terlihat  dari  beberapa  pasal  dalam  Undang-  undang  perbankan  terkait dengan  ketentuan  yang  tertuang  dalam  pasal  46  ayat    (2)  Undang-  undang  Perbankan Nomor  10  Tahun  1998,  terlihat  masih  menimbulkan  persoalan  dan  mengandung kelemahan.

## Pasal 46
(1) Barang  siapa  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang- kurangnya 5  tahun dan paling lama 15 tahun serta denda sekurang- kurangnya sepuluh milyar rupiah dan paling banyak dua ratus milyar rupiah.
(2) Dalam  hal  kegiatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  dilakukan  oleh  badan hukum  yang  berbentuk  perseroan  terbatas,  perserikatan,  yayasan  atau  koperasi, maka  penuntutan  terhadap  badan-  badan  dimaksud  dilakukan  baik  terhadap mereka  yang  memberikan  perintah  melakukan  perbuatan  itu  atau  yang  bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua- duanya.
Ditelusuri dan ditelaah dari ketentuan yang tertuang dalam pasal 46 ayat (1) Undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, mengatur perkataan “barang siapa” yang berarti orang-  perorangan  (individu)  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan tanpa  memperoleh  izin  usaha  dari  pimpinan  Bank  Indonesia  (sekarang  Otoritas  Jasa Keuangan)  atau  dikenal  dengan  istilah  ‘bank  gelap’,  tidak  menimbulkan  persoalan  dan dapat  diterapkan  ancaman  pidana  penjara  minimal  5  tahun  dan  maksimal  15  tahun  dan denda  minimal  sepuluh  milyar  rupiah  dan  mak-simal  dua  ratus  milyar  rupiah.  Namun demikian, lain halnya apabila yang dilanggar ketentuan pasal 46 ayat (2) Undang- undang Perbankan  Nomor  10  Tahun  1998,  yang  dilakukan  oleh  badan  hukum  yang  berbentuk perseroan  terbatas,  perserikatan,  ya-yasan  atau  koperasi,  dikenal  dengan  istilah “korporasi”. Dalam pasal ini yang dike-nakan sanksi adalah ;
a. Yang memberi perintah melakukan perbuatan,
b. Yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu, dan
c.  Kedua- duanya.
Pasal 46 ayat (2) Undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, tidak kon-sisten dalam mengatur masalah ‘siapa yang dapat dituntut’ dalam hal delik/ kejaha-tan dilakukan oleh korporasi. Korporasinya sendiri tidak dapat dituntut dan dipida-na. 16 Dengan kata lain, dikenal adanya subjek hukum korporasi tetapi korporasinya sendiri tidak dapat dituntut dan diberikan  sanksi.  Pada  hal  potensi  terjadinya  kejaha-tan  korporasi  ( corporate  crime )
16 Barda  Nawawi  Arief,  2010, Kapita  Selekta  Hukum  Pidana ,  PT.  Citra  Aditya  Bakti  : Bandung,  Halaman  149.
peluangnya  cukup  besar  di  dunia  perbankan,  sebaik-nya  pertanggungjawaban  pidana korporasi  dan  sanksi  pidananya  perlu  dirumuskan,  dicantumkan  dan  ditegaskan  dalam Undang-  undang  Perbankan.  Hal  ini  perlu  di-lakukan  untuk  meminilisir  kerugian  dan dalam  rangka  memberikan  perlindungan  terhadap  masyarakat  (nasabah)  yang  menjadi korban perbuatan/ tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh korporasi.
Ditetapkannya korporasi sebagai subjek dan pelaku kejahatan ( corporate crime ), pada awalnya  banyak  menimbulkan  pro  dan  kontra  di  kalangan  ahli  hukum  pidana,  dengan adanya  doktrin  dalam  hukum  pidana,  yaitu universalitas  delinquere  no  potest (korporasi tidak  mungkin  melakukan  tindak  pidana).  Ini  dipengaruhi  oleh  pemikiran,  bahwa keberadaan  ‘korporasi’  di  dalam  hukum  pidana  hanyalah  fiksi  hukum  yang  tidak mempunyai mind (kehendak),  sehingga  tidak  mempunyai  suatu  nilai  moral  yang diisyaratkan  untuk  dapat  dipersalahkan  secara  pidana  (unsur  kesalahan).  Padahal  dalam suatu  delik/tindak  pidana  mensyaratkan  adanya  kesalahan  ( mens  rea )  selain  adanya perbuatan ( actus reus ) atau dikenal dengan actus non facit reum,nisi mens sit rea.
Dalam  menentukan  pertanggung  jawaban  pidana  korporasi    ( corporate  crime )  yang dilakukan perbankan dapat digunakan ajaran- ajaran doctrine of strict liability dan doctrine of  vicarious  liability . 17 Berdasarkan  ajaran strict  liability pelaku  tindak  pidana  dapat diminta  pertanggung  jawabannya  tanpa  diisyaratkan  adanya  kesalahan,  sedangkan  ajaran vicarious  liability dimungkinkan  adanya  pembebanan  pertanggung  jawaban  pidana  dari tindak  pidana  yang  dilakukan,  dari  si  A  kepada  si  B  (per-tanggung  jawaban  pidana pengganti).
Sanksi  yang  dapat  dikenakan  atau  diterapkan  terhadap  korporasi  sebagai  pelaku kejahatan  ( corporate  crime )  perbankan,  pada  dasarnya  lebih  berorientasi  pada offender (baik  berupa  orang  maupun  korporasi).  Sehingga  belum  terlihat  orientasinya  kepada korban (victim oriented ), seperti pidana ganti rugi (restitusi/kompensasi). Untuk itu, perlu dipertimbangkan adanya pidana  ganti rugi dan corporate probation untuk korporasi  yang disertai syarat membayar ganti rugi terhadap korban. Corpo-rate probation identik dengan pidana  bersyarat/  pengawasan  ( suspended  sentence  probation ).  Bentuk  sanksi    lainnya untuk  korporasi    yang  berorientasi  pada  korban  adalah  sanksi  publisitas  ( publicity sanction ) dan pidana kerja sosial/pelayanan ma-syarakat ( community service order ). 18
17 Sutan  Remy  Sjahdeini,  2006, Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi ,  Grafiti  Pers  : Jakarta, Halaman 46.
18 Barda Nawawi Arief, Op, Cit , Halaman  152.
Korporasi sebagai subjek hukum dan dapat diminta pertanggung jawaban pi-dana serta dikenakan  sanksi,  pengaturan  dan  rumusannya  sudah  dicantumkan  di  dalam  Undang- undang  lainnya,  yaitu  Undang-  undang  Pencegahan  dan  Pembe-rantasan  Tindak  Pidana Pencucian uang Nomor 25 Tahun 2003 yang diperbaharui dengan Undang- undang Nomor 8  Tahun  2010,  Undang-  undang  Usaha  Perasu-ransian  Nomor  2  Tahun  1992,  Undang- undang  Kepabean  Nomor  10  Tahun  1995,  Undang-  undang  Cukai  39  Tahun  2007, Undang-  undang  Psikotropika  Nomor  5  Tahun  2007,  Undang-  undang  Narkotika  Nomor 22 Tahun 2007 dan Undang- undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008. 19
Permasalahan  lainnya  terdapat  juga  dalam  ketentuan  pasal  47  Undang-  undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang berkaitan dengan rahasia bank.
Pasal 47
(3) Barang  siapa  tanpa  membawa  perintah  tertulis  atau  izin  dari  pimpinan  Bank Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  41,41A,  42  dengan  sengaja memaksa  bank  atau  pihak  terafiliasi  untuk  memberikan  keterangan  sebagaimana dimaksud dalam pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang- kurangnya 2 tahun  dan  paling  lama  4  tahun  serta  denda  sekurang-  kurangnya  sepuluh  milyar rupiah dan paling banyak dua ratus milyar rupiah.
(4) Anggota  dewan  komisaris,  direksi,  pegawai  bank  atau  pihak  teralifiasi  lainnya yang  dengan  sengaja  memberikan  keterangan  yang  wajib  diraha-sikan  menurut pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang- kurangnya 2 tahun dan paling lama  4  tahun  serta  denda  sekurang-  kurangnya  empat  milyar  rupiah  dan  paling banyak delapan milyar rupiah.
Dari substansi/materi yang dirumuskan pasal 47 Undang- undang Perbankan nomor 10 Tahun  1998  di  atas,  terlihat  ada  dua  perbuatan/tindak  pidana  yang  ber-kaitan  dengan rahasia bank, yaitu ;
1) Orang  yang  berada  di  luar  bank,  orang-  perorangan  (individu)  tanpa  mem-bawa perintah  tertulis  atau  izin  dari  pimpinan  Bank  Indonesia  (sekarang  Otoritas  Jasa Keuangan)  dengan  memaksa  bank  dan  pihak  teralifiasi  untuk  memberikan keterangan rahasia keuangan nasabah penyimpan, diancam pidana penjara minimal
19 Supanto,  2010, Kejahatan  Ekonomi  Global  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana ,  Alumni  : Bandung, Halaman 253.
2  tahun  dan  maksimal  4  tahun  dan  denda  minimal  sepuluh  milyar  dan  maksimal dua ratus milyar rupiah, dan
2) Orang yang berada di dalam bank, anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau  pihak  teralifiasi  yang  dengan  sengaja  memberikan/membocorkan  rahasia keuangan  nasabah  penyimpan,  dikenakan  ancaman  pidana  penjara  mi-nimal  2 tahun dan maksimal 4 tahun dan denda minimal empat milyar rupiah dan maksimal delapan milyar rupiah.
Substansi/materi  yang  diatur  dalam  pasal  47  Undang-  undang  Perbankan  Nomor  10 Tahun  1998,  apabila  ditelusuri  dan  ditelaah  terlihat  masih  belum  optimal  menga-tur persoalan rahasia bank dan masih terdapat kelemahan, 20 yaitu ;
a) Kewajiban menjaga kerahasiaan keuangan nasabah penyimpan dana, bagai-mana jika nasabah penyimpan dana sudah berpindah tempat menyimpan dananya pada bank  lain  atau  ditarik  untuk  keperluan  lain,  berapa  jangka  waktu  untuk  tetap merahasiakan  keuangan  nasabah  penyimpan  dana  terse-but  dalam  pasal  47  ayat (2) Undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998,
b) Kewajiban  menjaga  kerahasiaan  keuangan  nasabah  penyimpan  dana,  khu-sus bagi karyawan bank pengertiannya yang cukup luas dan tidak realistis, ter-masuk karyawan  bank  yaitu  satuan  pengamanan  (satpam),  sopir  ( driver ),  pelayan ( clening  servis )  yang  tidak  mempunyai  hubungan  penga-ruh  dan  akses  dengan nasabah penyimpan dana, apakah kewajiban ini cukup realistis dibebankan pada mereka  semestinya  harus  ada  pengaturan  secara  spesifik,  sebagaimana  yang dirumuskan dalam pasal 47 ayat (2) Undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998,
c) Bagaimana  jika  ada  anggota  dewan  komisaris,  direksi  dan  karyawan  bank  yang memasuki pensiun dan diberhentikan dengan tidak hormat (pemutusan hubungan kerja), masih adakah baginya kewajiban untuk menyimpan kerahasiaan keuangan nasabah penyimpan dana sebaiknya diberi ketentuan dan dibatasi,
d) Bagaimana  sanksi  pidana  bagi  penggunaan  informasi  rahasia  bank  yang ilegal , yang  dilakukan  oleh  kalangan  lembaga  swadaya  masyarakat,  penggiat  anti
20 Sutan  Remy  Sjahdeini,  Juni  2005, Makalah  Rahasia  Bank  :  Berbagai  Masalah Disekitarnya ,  Disajikan  Bahan  Diskusi  Legal  Isues  Seputar  Pengaturan  Rahasia  Bank  di  Bank Indonesia.
korupsi,  yang  menyuarakan  dan  membocorkan  rahasia  keuangan  nasabah penyimpan dana yang belum diatur dan
e) Bagaimana  sanksi  pidana  bagi  pencurian  informasi  rahasia  keuangan  nasa-bah penyimpan  dana  yang  didapat  dan  dibocorkan  oleh  penggunaan hackers yang juga belum dirumuskan dan diatur dalam Undang- undang perbankan.
Belum  optimalnya  pengaturan    ‘rahasia  bank’  sebagaimana  yang  dirumuskan  dalam ketentuan pasal 47 Undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 seperti diuraikan di atas,  sehingga  pembahasan  masalah  rahasia  bank  tersebut  mengalami  pasang  surut  dan hasilnyapun kebanyakan masih pada tataran konseptual. Sekalipun mengenai rahasia bank dalam Undang- undang perbankan telah diatur, namun substansinya belum menyentuh titik keseimbangan  antara  berbagai  kepentingan  yang  ada,  sehingga  format  ideal  tentang ketentuan rahasia bank yang diinginkan di Indonesia masih terus mencari bentuknya. 21
Berbagai  dilemma  yang  menyangkut  rahasia  bank,  sudah  saatnya  disempur-nakan, karena  masih  belum  dapat  memecahkan  masalah  yang  ada,  bahkan  menim-bulkan permasalahan  yang  harus  segera  dipecahkan.  Untuk  itu,  sebaiknya  ketentuan  mengenai ‘rahasia  bank’  diatur  dalam  Undang-  undang  tersendiri.  Pengaturan  ter-sendiri  ini diperlukan  untuk  membuat  pengaturan  mengenai  pengecualian  ke-tentuan  rahasia  bank yang baku dan tidak bervariasi dan diatur di berbagai Undang- undang seperti saat ini.
Permasalahan  lain  yang  terdapat  dalam  substansi/materi  pasal  48  Undang-  undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998,  tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan  bank.  Artinya,  Bank  Indonesia  (sekarang  Otoritas  Jasa  Keuangan)  memiliki kewajiban  melakukan  pengawasan  secara  langsung  dan  tidak  langsung  atas  kegiatan operasional  bank  serta  memberikan  pembinaan  bagi  bank, agar  dalam  menjalankan  tugas patuh  dan  tunduk  pada  kode  etik,  menjaga  integritas  dan  bertindak  dengan  prinsif  penuh kehatian-  hatian  ( prudential  banking ),  mene-rapkan good  corporate  governance dan dengan  menerapkan  manajemen  risiko  serta  mematuhi  semua  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku,  yang  tujuan  akhirnya  agar  bank  tetap  terkendali  dan  terjaga dengan  baik,  likuiditas  dan  solvabilitasnya  serta  tetap  sehat  dan  tangguh  dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.
Untuk  itu,  sesuai  dengan  ketentuan  pasal  30  Undang-  undang  Perbankan  Nomor  10 Tahun  1998,  dalam  rangka  pengawasan  dan  pembinaan  yang  dilakukan  oleh  Bank
21 Yunus Husein, 2010, Rahasia Bank dan Penegakan Hukum , Pustaka Juanda Tiga Lima : Jakarta, Halaman 1.
Indonesia  (sekarang  Otoritas  Jasa  Keuangan),  diwajibkan  kepada  anggota  dewan komisaris,  direksi  atau  pegawai  bank,  untuk  menyampaikan  kepada  Bank  Indonesia (sekarang Otoritas Jasa Keuangan), segala keterangan dan penjelasan  mengenai usa-hanya dan  memberikan  kesempatan  atas  pemeriksaan  buku-  buku  dan  berkas-  berkas  yang  ada padanya  serta  wajib  memberikan  bantuan  yang  diperlukan  dalam  rangka  memperoleh kebenaran  dari  segala  keterangan,  dokumen  dan  penjelasan  yang  dila-porkannya.  Selain itu, sesuai dengan ketentuan pasal 34 Undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, terhadap  anggota  dewan  komisaris,  direksi    atau  pegawai  bank  wajib  menyampaikan neraca  dan  perhitungan  laba/rugi  tahunan  serta  penje-lasannya,  serta  laporan  berkala lainnya  dan  waktu  dan  bentuk  yang  ditetapkan  dan  neraca  serta  perhitungan  laba/rugi tahunan  yang  terlebih  dahulu  diaudit  oleh  akuntan  publik.  Kesemuanya  ini  dilakukan diarahkan  dan  ditujukan  agar  bank  tetap  terken-dali  dan  terjaga  dengan  baik  tingkat kesehatannya,  likuiditas  dan  solvabilitasnya  dalam  melayani  dan  melindungi  kepentingan nasabahnya.  Sehingga  apabila  terjadi  hal-  hal  yang  tidak  diinginkan  dan/  atau  terjadi penyimpangan  dengan  tidak  melaksanakan  ketentuan  pasal  30  dan  pasal  34  Undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dalam menjalankan tugasnya, terhadap anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank akan dikenakan ancaman pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pasal 48 Undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Pasal 48
(3) Anggota  dewan  komisaris,  direksi  atau  pegawai  bank  yang  dengan  sengaja  tidak memberikan keterangan  yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal 30  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  dan  pasal  34  ayat  (1)  dan  ayat  (2),  diancam  dengan pidana  penjara  sekurang-  kurangnya  2  tahun  dan  paling  lama  10  tahun  serta denda sekurang- kurangnya lima milyar rupiah dan paling banyak seratus milyar rupiah.
(4) Anggota  dewan  komisaris,  direksi  atau  pegawai  bank  yang  lalai  membe-rikan keterangan  yang  wajib  dipenuhi  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  30  ayat  (1) dan ayat (2) dan pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan sekurang- kurangnya  1 tahun dan paling lama 2 tahun dan atau denda sekurang- kurangnya satu milyar rupiah dan paling banyak dua milyar rupiah.
Dalam ketentuan pasal 48 Undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, diatur dan dirumuskan ketentuan kewajiban bagi anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai
bank  menyampaikan  segala  keterangan  dan  penjelasan  mengenai  usahanya,  kebenaran data/berkas-  berkas  laporannya  dan    menyampaikan  neraca  dan  perhitungan  laba/rugi tahunan yang telah diaudit  oleh akuntan publik. Tetapi ada beberapa hal yang prinsif dan krusial  yang  belum  diatur  dalam  pasal  48  dan  pasal  49  Undang-  undang  perbankan  ini, yang menyangkut, 22 yaitu ;
(1)  Kejahatan  yang  menyangkut  pemberian  informasi  yang  tidak  benar  dan  me- nyesatkan kepada masyarakat (nasabah),
(2)    Kejahatan yang menyangkut praktik bank dalam bank,
(3)   Yang menyangkut pelanggaran ketentuan batas maksimum pemberian kre-dit,
(4)     Perbuatan- perbuatan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi, dan
(5)    Pertanggung  jawaban  korporasi  bank  sebagai  pelaku  kejahatan  dalam  rang-ka memberikan perlindungan terhadap nasabah.
Tindakan/perbuatan pejabat atau pegawai bank yang memberian informasi yang tidak benar  dan  menyesatkan  ini,  perlu  dirumuskan  dan/  atau  diformulasikan  dalam  Undang- undang perbankan. Sehingga dapat dicegah dan ditanggulangi terjadinya perbuatan/tindakan  pejabat  atau  pegawai  bank  yang  dapat  menimbulkan    korban  dan kerugian bagi masyarakat. Bank Indonesia (sekarang Otoritas Jasa Keuangan), perlu secara terus-  menerus  meningkatkan  kegiatan  edukasi  kepada  masyarakat  secara  terstruktur, terencana  dan  terkordinasi  dengan  memberikan  pengetahuan  dan  me-ningkatkan pemahaman serta prinsif kehati- hatian atas segala risiko tugas dan fungsi bank serta semua layanan produk dan jasa bank.
Diharapkan  juga  tingkat  kewaspadaan/kehati-  hatian  dari  masyarakat  jangan  cepat terpancing  dan  percaya  begitu  saja  dengan  janji/hadiah,  bonus  dan  bunga  yang  cukup tinggi  yang  tidak  layak  diberikan,  tentu  ada  motif/modus  tertentu  yang  pada  akhirnya bermuara  pada  penyalahgunaan  dengan  menggelapkan  dana  masyarakat,  untuk kepentingan kelompok atau pribadinya.
Kejahatan  yang  menyangkut  praktik  bank  dalam  bank  merupakan  usaha  bank  dalam bank tanpa izin yang berlindung pada usaha bank yang resmi, 23 yaitu mela-kukan kegiatan usaha yang dilarang menggunakan dana masyarakat (nasabah) tanpa seizin Bank Indonesia
22 M.  Arief  Amrullah,  2002, Politik  Hukum  Pidana  Dalam  Perlindungan  Korban Kejahatan  Ekonomi  di  Bidang  Perbankan, Jurnal  Hukum  Fak.  Hukum  UII  No.  21  Volume  9  : Jogyakarta, Halaman 17.
23 Muhammad Djumhana, Op, Cit , Halaman 463.
(sekarang  Otoritas  Jasa  Keuangan).  Artinya,  dana  masyarakat  yang  disimpan  pada  bank digunakan untuk tujuan- tujuan tertentu memperkaya diri pribadi atau kelompok/groupnya, diselewengkan  baik  dananya  dipakai  untuk  berpoya-  poya  keperluan  pribadi  maupun dalam bentuk pemberian kredit terhadap kelompok/groupnya tanpa kelayakan agunan dan bunga yang seimbang dan tidak diproses secara ketat serta selektip, tanpa memperhatikan kelayakan usahanya dan tidak mengikuti prosedur pemberian kredit yang ditetapkan bank dalam  Standar  Operational  Procedur  (SOP)  yang  sebenarnya.  Pada  akhirnya,  akibat  tidak dilakukan  analisis  secara  benar  dan  baik,  sehingga  terjadi  pembengkakan  kredit  macet yang tidak bisa ditutupi di atas kewajaran yang berisiko bank pada akhirnya dapat terkena likuidasi.
Kejahatan  praktik  bank  dalam  bank  berbeda  gradasinya  dengan  pendirian  bank  tanpa izin dari pimpinan Bank Indonesia (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) seba-gaimana yang dituangkan dalam ketentuan pasal 46 ayat (2) Undang- undang perbankan Nomor 7 Tahun 1992  yang  diperbaharui  dengan  Undang-  undang  Nomor  10  Tahun  1998.  Apabila kejahatan  praktik  bank  dalam  bank,  banknya  sudah  mendapat  izin  resmi  dari  pimpinan Bank  Indonesia,  tetapi  dalam  praktik  bank  itu  secara  internal  menjalankan  usaha  bank dengan  menarik/menggunakan  dana  masya-rakat  untuk  diselewengkan/disalahgunakan untuk  kepentingan  memperkaya  diri  pribadi  dan  kelompok/groupnnya.  Dengan  modus memberikan  kredit  ke  kelom-pok/groupnya  bukan  disalurkan  pada  masyarakat  yang membutuhkan,  dan  dalam  pemberian  kredit  tidak  mengikuti  ketentuan  yang  ditetapkan bank, tanpa agunan yang jelas dan bunga yang sebanding.
Praktik bank yang tidak memiliki izin dari pimpinan Bank Indonesia,  yaitu sejak dari semula awal memang keberadaan bank itu tidak memiliki izin atau disebut dengan ‘bank gelap’,  dalam  menghimpun/menarik  dana  masyarakat  dalam  bentuk  tabungan,  deposito dan  lainnya.  Sehingga  kegiatannya  yang  menjalankan  usaha  serupa  bank  dalam  bentuk badan  hukum  tersebut  tanpa  izin  dapat  dikenakan  ancaman  pasal  46  ayat  (2)  Undang- undang  Perbankan  Nomor  7  Tahun  1992  yang  diperbaharui  dengan  Undang-  undang Nomor  10  Tahun  1998.  mengingat  belum  diatur  dan  dirumuskan  kejahatan  dalam  bentuk praktik bank dalam bank dalam Undang- undang perbankan, sebaiknya perbuatan/tindakan ini  menjadi  perhatian  untuk  diformulasikan  dalam  Undang-  undang  perbankan.  Dengan tujuannya, tiada lain untuk mengurangi terjadinya kejahatan praktik bank dalam bank yang terjadi selama ini, yang dapat menimbulkan korban pada masyarakat dan kerugian.
Pengertian  Batas  Maksimum  Pemberian  Kredit  (BMPK)  dimaksudkan  untuk mengatur  portopolio  kredit  perbankan  agar  tidak  terakumulasi  pada  satu  kelompok  atau individual  dalam  memberikan  kredit,  sebab  konsentrasi  kredit  pada  kelompok  atau individu  tertentu  akan  mengandung  risiko  sangat  besar  bagi  bank. 24 Bank  Indonesia menentukan bahwa pemberian kredit kepada nasabah harus dibedakan antara pihak terkait dengan bank dan pihak yang tidak terkait dengan bank. Pihak terkait dengan bank adalah peminjam  dan/atau  kelompok  peminjam  yang  mempu-nyai  keterkaitan  dengan  bank, seperti dewan komisaris, direksi, pegawai bank beserta keluarganya.
Berdasarkan  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  7/2005  jo  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor 8/2005, batas maksimum pemberian kredit ditentukan yaitu :
(a) Pemberian  kredit  oleh  bank  kepada  pihak  terkait  dengan  bank  ditetapkan  pa-ling tinggi 10% dari modal bank,
(b) Pemberian  kredit  oleh  bank  kepada  yang  bukan  merupakan  pihak  terkait  dengan bank ditetapkan paling tinggi 20% dari modal bank, dan
(c) Pemberian  kredit  oleh  bank  kepada  kelompok  peminjam  yang  bukan  meru-pakan pihak terkait dengan bank ditetapkan paling tinggi 25% dari modal bank.
Bank  memberikan  kredit  pada  peminjam  yang  melebihi  batas  yang  ditetapkan  oleh Bank Indonesia, untuk pihak terkait dengan bank di atas 10% dari modal bank dan bukan pihak terkait dengan bank di atas 20% dan pada kelompok yang bukan pihak terkait di atas 25%  dari  modal  bank,  berarti  bank  telah  melakukan  pelanggaran  batas  maksimum pemberian  kredit.  Jika  pelanggaran  batas  maksimum  pemberian  kredit  yang  jumlahnya cukup kecil, karena ada unsur kelalaian dapat dikatagorikan pelanggaran administratif saja.
Batas maksimum yang diberikan dalam jumlah dana yang lebih besar prosen-tasenya, dilakukan karena ada unsur kesengajaan dengan  tidak mengikuti  peraturan yang berlaku ditetapkan oleh Bank Indonesia. Perbuatan/ tindakan pejabat bank ini dapat dikatagorikan suatu  bentuk  kejahatan  yang  membahayakan  bank  dan  sekaligus  membahayakan  dana masyarakat yang dititipkan padanya, sehingga perlu diatur dan dirumuskan dalam Undang- undang perbankan.
Perbuatan-  perbuatan  yang  mengandung  unsur  pidana  korupsi,  dimaksudkan  bahwa dalam  tindak  pidana  perbankan  memiliki  keterkaitan  dengan  unsur-  unsur  tindak  pidana korupsi yang diatur dalam Undang- undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor
24 Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), staff.uny.ac.id, Halaman 4.
31  Tahun  1999  yang  diperbaharui  dengan  Undang-  undang  Nomor  20  Tahun  2001  dan sebagaimana yang juga diatur dan dirumuskan dalam ketentuan pasal 49 Undang- undang Perbankan  Nomor  7  Tahun  1992  yang  diper-baharui  dengan  Undang-  undang  Nomor  10 Tahun 1998. Jelasnya, ada dua Undang- undang yang mengatur unsur- unsur tindak pidana korupsi  baik  di  Undang-  undang  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  dan  Undang- undang  perbankan  itu  sendiri.  Agar  tidak  timbul  kerancuan  dalam  implementasinya sebaiknya  ketentuan  ini  ditegaskan  dalam  Undang-  undang  perbankan,  dan  dengan menerapkan Undang- undang perbankan dan bukan undang- undang pemberantasan tindak pidana  korupsi  yang  selama  ini  banyak  menjerat  pejabat  bank  yang  melakukan  tindak pidana korupsi.
Penerapan azas kekhususan sistematis dalam pasal 14 Undang- undang Pem-berantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang- undang Nomor  20  Tahun  2001,  yang  merupakan  pengembangan  dari  azas lex  spesialis  derogate legi  generali yang  terdapat  di  dalam  pasal  63  ayat  (2)  KUHP,  di  mana  diberlakukan penerapan Undang- undang yang “lebih khusus dari yang khusus” dalam proses penegakan hukum  dan    dengan  tidak  dicantumkan  azas  kekhu-susan  sistematik    hukum  pidana administrasi  dalam  Undang-  undang  Perbankan  Nomor  7  Tahun  1992  yang  diperbaharui dengan Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998, sehingga rumusan yang termuat di dalam Undang-  undang  perbankan    menjadi  wilayah  abu-  abu  ( gray  area) dan  dapat menimbulkan multi interprestasi.
Melihat  azas  kekhususan  sistematis    ini  belum  lengkap  karena  hanya  ada  pada Undang-  undang  tindak  pidana  korupsi,  sementara  dalam  Undang-  undang  pidana administrasi  yang  mempunyai  sanksi  pidana  di  bidang  perbankan,  tidak  ada  penje-lasan secara spesifik. Sebaiknya, harus adanya penormaan azas kekhususan siste-matis di dalam Undang-  undang  pidana  administrasi  di  bidang  perbankan.  Perlunya  diformulasikan  dan atau  dirumuskan  penormaan  secara  eksplisit  azas  kekhususan  sistematis    ke  dalam Undang-  undang  pidana  administrasi  di  bidang  perbankan.  Ditujukan  untuk  mengatasi terjadinya  kriminalisasi  kebijakan  yang  disebabkan  adanya  perdebatan  panjang  antara hukum pidana korupsi dan hukum pidana admi-nistrasi di bidang perbankan. Ada limitasi yang  jelas  antara  pidana  administrasi  di  bidang  perbankan  dan  pidana  korupsi,  yang tujuannya  agar  bisa  tercapai  pem-bentukan  hukum  dan  upaya  penegakan  hukum  yang efisien dan epektif di bidang perbankan.
Permasalahan  lain  dari  substansi/materi  yang  termuat  di  dalam  Undang-  undang Perbankan  Nomor  7  Tahun  1992  yang  diperbaharui  dengan  Undang-  undang  Nomor  10 Tahun  1998,  adalah  belum  diaturnya  secara  rinci  dan  terstruktur  persoalan  per-lindungan terhadap  nasabah  bank.  Padahal  persoalan  perlindungan  terhadap  nasabah  yang  menjadi korban  tindak  pidana  perbankan  kian  menjadi  penting  dan  perlu  untuk  diperhatikan, mengingat    kerugian  dan  akibat  yang  ditimbulkan  cukup  besar,  se-hingga  pengaturan perlindungan  korban  (nasabah  bank)  perlu  diakomodir  di  dalam  Undang-  undang perbankan.
Persoalan perlindungan terhadap nasabah dalam sistem perbankan di Indonesia masih belum terlembaga dengan baik, sehingga penegakan dan penerapan hukum pidananya kian menjadi  lemah  dan  belum  optimal.  Padahal  sudah  ada  pengaturan  perlindungan  terhadap saksi dan korban dalam Undang- undang Nomor 13 Tahun 2006, yang dalam pasal 1 ayat (2) nya disebutkan ‘korban adalah seseorang  yang mengalami penderitaan phisik, mental dan/atau  kerugian  ekonomi’.  Dengan  demiki-an,  perlindungan  korban    diakomodir  dan diakui yang berkaitan dengan kerugian ekonomi termasuk korban tindak pidana di bidang perbankan dalam Undang- undang tersebut.
Begitu  juga  di  dalam  ketentuan  pasal  7  hurup  f    Undang-  undang  Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yang memberikan ‘kompensasi, ganti kerugian dan/atau penggantian  atas  kerugian  akibat  penggunaan,  pemakaian  dan  pemanfaatan  barang dan/atau  jasa  yang  diperdagangkan’.  Artinya,  terhadap  konsumen  (nasabah  bank)  yang menderita kerugian akibat perbuatan yang dilakukan secara tidak ber-tanggung jawab dan melawan  hukum,  berhak  atas  kompensasi  dan  atau  ganti  kerugian.    Walaupun  sudah  ada ketentuan  Undang-  undang  Perlindungan  Konsumen  Nomor  8  Tahun  1999,  tetapi  dalam beberapa  kasus  konsumen  (nasabah  bank)  yang  menjadi  korban  tindak  pidana  perbankan tidak mendapat perlindungan hukum secara optimal. 25
Di  dalam  Undang-  undang  perbankan  belum  ada  pengaturannya  secara  integratif dan komprehensif,  sehingga  di  dalam  substansi/materi  Undang-  undang  perbankan  perlu dirumuskan dan diformulasikan ketentuan tentang perlindungan terhadap korban (nasabah bank)  secara  jelas  dan  terperinci    dengan  mengkriminalisasikan,  mulai  dari  rumusan perbuatan/tindak  pidana,  pertanggung  jawaban  pidana  beserta  pidana  dan  pemidanaan. Terhadap  korporasi  dapat  dijerat  dan  dijadikan  sebagai  subjek  dan  pelaku  tindak  pidana
25 Yusuf Shofie, 2009, Perlindungan Konsumen dan Instrument- instrument Hukumnya , PT. Citra Aditya Bakti : Bandung,  Halaman 81.
perbankan.  Dengan  ditetapkan  korporasi  dapat  dijadikan  sebagai  subjek  dan  pelaku kejahatan/tindak  pidana  perbankan,  sehingga  dapat  memberikan  perlindungan  terhadap nasabah  yang  menjadi  korban  bukan  hanya  terhadap  calon  korban  ( potential  victim) melainkan  juga  perlindungan  terhadap  korban  secara  langsung  ( actual  victim) ,  sehingga akan  menciptakan  keseimbangan  dalam  hukum  pidana  antara  pelaku  dengan  korban  dan antara calon korban dengan korban secara langsung. Pengenaan sanksi pidana denda yang cukup tinggi terhadap korporasi (bank) dengan kombinasi alternatip sanksi pidana lainnya, seperti publicity sanction . 26
Kelemahan  lain  dari  substansi/materi  yang  termuat  dalam  Undang-  undang perbankan,tidak diatur mengenai beban tanggungjawab bagi sipembuat/pelaku per-cobaan, pembantuan  dan  pembuat/pelaku  permufakatan  jahat  untuk  melakukan  tindak  pidana perbankan,  padahal  katagori  yang  disebutkan  dimaksud  diatur  dalam  pasal  15  Undang- undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Termasuk juga perbuatan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan, menya-lahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan,  subjek    tindak  pidana  diperluas,  sanksi  pidana  baik  pidana  pokok  maupun pidana tambahan diatur sedemikian rupa. 27 Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi dalam upaya  penanggulangan  tindak  pidana  perbankan  yang  perkembangannya  semakin kompleks ke depannya.
Ditelusuri  dan  ditelaah  dari  substansi  Undang-  undang  Perbankan  Nomor  7  Tahun 1992  yang  diperbaharui  dengan  Undang-  undang  nomor  10  Tahun  1998,  da-lam  hal masalah  jenis  dan  perumusan  sanksi  pidana/sanksi  administratif,  hanya  mencantumkan pidana  pokok  berupa  penjara/kurungan  dan  denda  yang  dirumuskan  secara  kumulatif. Jelasnya,  tidak  ada  pidana  tambahan  atau  jenis  sanksi  tindakan  yang  diintegrasikan  ke dalam sistem pemidanaan.
Perumusan  pidana  pokok  dan  denda  secara  kumulatif,  mengandung  kelemahan  dan dikhawatirkan tidak epektif, 28 yang disebabkan ;
1. Perumusan  sanksi  pidana  yang  bersifat  kumulatif  yang  imperatif  sehingga  sangat kaku  untuk  diterapkan,  mengingat  hakim  tidak  diberi  kesempatan  untuk  memilih sanksi pidana yang dijatuhkan,
2. Kumulasi pidana penjara dan denda sulit diterapkan untuk korporasi, dan
26 M. Arief Amrullah, op, Cit , Halaman 21.
27 Hartiwiningsih, Op, Cit , Halaman 25.
28 Barda Nawawi Arief, Op, Cit , Halaman 154.
3. Dengan  dikumulasikannya  pidana  denda  yang  tinggi  (minimal  satu  milyar  rupiah dan  maksimal  dua  ratus  milyar  rupiah)  dengan  pidana  penjara/ku-rungan, dikhawatirkan denda tidak akan dibayar karena dalam Undang- undang perbankan tidak  ada  ketentuan  khusus  yang  menyimpang  dari  pasal  30  KUHP  (apabila  tidak dibayar,  hanya  dikenakan  pidana  kurungan  pengganti  6  bulan  atau  maksimal  8 bulan apabila ada pemberatan).
Dalam  upaya  mengantisipasi  kelemahan  perumusan  pidana  pokok  dan  denda  secara kumulasi,  sebaiknya  dibuat  kebijakan  formulasi  dalam  Undang-  undang  per-bankan, 29 sebagai berikut ;
a. Menggunakan perumusan kumulatif alternatif,
b. Dibuat  aturan  khusus  yang  menyimpang  dari  pasal  30  KUHP  dengan  menga-cu perumusan  seperti  pasal  16  Undang-  undang  Nomor  31  Tahun  1999  (mengenai pelaksanaan  uang  pengganti)  atau  seperti  pasal  76  konsep  RUU  KUHP  Tahun 2000,  yaitu  jika  denda  tidak  dibayar,  harta  bendanya  disita  dan  dilelang  untuk membayar  denda  itu  atau  diambil  dari  pendapatan  terpidana  dan  tidak  tidak  ada (tidak  cukup),  dikenakan  pidana  penjara  dan/atau  ku-rungan  pengganti  yang lamanya  tidak  melebihi  maksimum  pidana  penjara  dan/atau  kurungan  yang diancamkan, dan
c. Dibuat  aturan  khusus  yang  menyimpang  dari  pasal  30  KUHP  untuk  denda  yang tidak  dibayar  oleh  korporasi,  aturan  seperti  sub  b  di  atas,  tetapi  dengan  pidana pengganti  yang  sesuai  untuk  korporasi  (misalnya  pencabutan  izin  usaha, pembekuan kegiatan usahanya ataupun pembubaran korporasi yang diikuti dengan likuidasi.
Permasalahan  lain  walaupun  ada  sanksi  administratif  dalam  Undang-  undang perbankan, akan tetapi tidak diintegrasikan ke dalam sistem pemidanaan, walaupun ada di antaranya  yang  dapat  dikatagorikan  sebagai  pidana  tambahan  atau  tinda-kan. 30 Dengan tidak diintegrasikan sanksi administratif ke dalam sistem pemi-danaan, memberikan kesan kuat bahwa pembuat Undang- undang masih membe-dakan antara sanksi pidana dan sanksi administratif.  Padahal  sebenarnya  bisa  saja  sanksi  administratif  itu  dioperasionalkan/ difungsikan  melalui  hukum  pidana  se-hingga  dikenal  dengan  istilah  hukum  pidana administratif.  Jadi,  pada  hakikatnya  hukum  pidana  administratif  merupakan  perwujudan
29 Ibid, Halaman 155.
30 Ibid, Halaman 150
dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan/melaksanakan hukum admi-nistrasi. 31

## 2.  Dilihat Dari aspek Struktur/Kelembagaan Aparat Penegak Hukum
Penerapan  pidana  merupakan  bagian  dari  menegakkan  kaidah/norma  sanksi  pidana yang  tertuang  di  dalam  pasal  46  hingga  sampai  pasal  50A    Undang-  undang  Perbankan Nomor 7 Tahun 1992  yang diperbaharui dengan Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998 dan  di  luar  Undang-  undang  Perbankan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  yang  berkaitan dengan kegiatan operasional perbankan. Penerapan pidana merupakan tugas dan tanggung jawab  aparat  penegak  hukum  (penyidik,  penuntut  umum,  hakim  pengadilan,  penasehat hukum  dan  lembaga  pemasyarakatan),  yang  dalam  praktiknya  penegakan  hukum  dalam menerapkan  pidana  tidaklah  semudah  yang  dibayangkan  apabila  dibandingkan  dengan tindak pidana biasa  yang dilakukan secara konvensional, seperti tindak pidana pencurian, penipuan,  penggelapan,    pe-malsuan  dan  lainnya.  Mengingat  tindak  pidana  perbankan merupakan  bagian  dan  salah  satu  bentuk  dari  tindak  pidana  di  bidang  ekonomi,  tindak pidana  di  bidang  ekonomi  ini  sering  disebut  dengan  kejahatan  kerah  putih  ( white  collar crime ). 32
Tindak  pidana  perbankan  merupakan  salah  satu  bentuk  dari  tindak  pidana  di  bidang ekonomi, karena kehidupan perbankan merupakan urat nadi kehidupan eko-nomi, dengan demikian dalam membicarakan pelanggaran pada dunia perbankan tidak bisa terlepas dari pembicaraan tindak pidana di bidang ekonomi, yang secara umum tindak pidana di bidang ekonomi  adalah  tindakan  melanggar  hukum  yang  dilakukan  dengan  motif-  motif ekonomi. 33 Tindak  pidana  di  bidang  perbankan  seba-gai  bagian  dan  bentuk  dari  tindak pidana  ekonomi  biasanya  dilakukan  dengan  prose-dur  dan  cara  yang  sangat  rumit, sehingga dikatagorikan sebagai kejahatan kerah putih atau white collar crime , yang dapat dibedakan, 34 yaitu ;
a. Kejahatan  yang  dilakukan  oleh  kalangan  profesi  dalam  melakukan  peker-jaannya, seperti advokat/pengacara, akuntan dan dokter,
b. Kejahatan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  atau  aparatnya,  seperti  korupsi  dan tindakan penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran terhadap hak warga negara, dan
31 Ibid, Halaman 151.
32 Hermansyah, Op, Cit , Halaman 147.
33 Muhammad Djumhana, Op, Cit , Halaman 451.
34 Ibid, Halaman 580.
c. Kejahatan korporasi.
Ciri-  ciri  khas  yang  terdapat  dalam  kejahatan  kerah  putih  atau white  collar  crime adalah  bahwa  kejahatan  tersebut  dilakukan  si  pelaku  dengan  jalan  menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dari perusahaan atau masyarakat, 35 Oleh karenanya kejahatan white  collar  crime sering  terjadi  pada  lembaga-  lembaga  tempat  masyarakat menaruh  kepercayaan,  seperti  bank  dan  lainnya.  Tindak  pidana  perban-kan  yang merupakan salah satu bentuk kejahatan kerah putih atau white collar crime memiliki ciri- ciri tersendiri dari kejahatan lainnya, 36 yaitu ;
1) Pelaku  mempunyai  tingkat  kemampuan  dan  tingkat  intelektual  yang  cukup  tinggi dan bahkan melebihi tingkat kemampan dari aparat penegak hukum, sehingga sulit mengungkapkannya,
2) Pelaku  memiliki  sarana  dan  prasarana  yang  lebih  canggih  dari  sarana  dan  pra- sarana yang dimiliki aparat penegak hukum, dan
3) Pelaku  mengetahui  celah-  celah  atau  kelemahan  dari  Undang-  undang  atau peraturan  yang  berlaku  yang  berkaitan  dengan  kegiatan  atau  dengan  bidang tujuannya  dan  memiliki  kelebihan  untuk  memanfaatkan  kelemahan  dari  Un-dang- undang atau peraturan tersebut.
Tindak  pidana  di  bidang  perbankan  yang  merupakan  salah  satu  bentuk  dari  kejahatan kerah  putih  atau white  collar  crime ,  yang  dalam  praktiknya  kejahatan  ini  sulit  dilacak ( untuaceable  crime ),  tidak  ada  bukti  tertulis  ( paperless  crime ),  tidak  kasat  mata ( disdiscernible crime ) dan dilakukan dengan cara yang rumit ( inticrate crimes ). 37 Dengan menelusuri dan menelaah tindak pidana di bidang perbankan yang merupakan bagian dan salah satu bentuk kejahatan kerah putih ( white collar crime ) dengan ciri- ciri khas seperti di  atas,  jelas  hal  ini  merupakan  faktor  yang  dapat  menghambat  dalam  upaya penanggulangan tindak pidana di bidang perbankan.
Faktor  penghambat  lainnya,  tindak  pidana  di  bidang  perbankan  yang  terjadi  dalam praktik  sering  menggunakan  modus  operandi  dengan  menggunakan  tehnologi  informasi yang  cukup  canggih,  yang  dilakukan  melalui  dunia  maya (cyber  crime ),  seperti  dengan
35 Ibid , Halaman 582.
36 Yunan  Sawidji,  1996, Kebijakan  Penal  Indonesia  Terhadap  Kejahatan  Teroganisir , Fak. Hukum UGM : Jogyakarta, Halaman 9.
37 Yenti  Garnasih,  Mei  2015,Materi  Seminar  ‘Optimalisasi  Penelusuran  Hasil  Tindak  Pidana Perbankan’ yang diselenggarakan LPS dan Jurnalis Indonesia, Jakarta, Halaman 1.
cara skimming ,  yaitu  dengan  melakukan  tindak  pidana  pencurian  data-  data  nasabah menggunakan  alat  perekam  data,  biasanya  dilakukan  di  mesin  anjungan  tunai  mandiri, menggunakan phising ,  yaitu  suatu  upaya  penipuan  yang  dicirikan  dengan  percobaan mendapatkan  informasi  seperti  kata  sandi  dan  kartu  kre-dit.  Biasanya  ini  dilakukan seseorang  dengan  menyamar  sebagai  pebisnis  yang  terpercaya  untuk  sebuah  komunikasi elektronik resmi dan dilakukan dengan cara software atau malware pada jaringan internet. Malware merupakan  virus  yang  dapat  menyebar  secara  langsung  ke  layar  monitor  yang sedang  mengakses  jaringan  internet,  biasanya  dilakukan  kepada  para  nasabah  yang melakukan transaksi melalui e-banking .
Dilihat  dari  aspek  struktur/kelembagaan  aparat  penegak  hukum  yang  merupakan bagian  dari  sistem  hukum  yang  digagas  oleh  Lawrence  M.  Friedman  di  dalam  upaya penanggulangan  tindak  pidana  di  bidang  perbankan,  ditelaah  dalam  penerapan  pi-dana terhadap pelaku kejahatan perbankan merupakan kejahatan ekonomi dan terma-suk dalam bentuk kejahatan kerah putih ( white collar crime ) dengan ciri sulit dilacak, tidak ada bukti tertulis,  dilakukan  secara  kasat  mata,  dengan  cara  yang  rumit/tidak  terdeteksi,  dilakukan para  intelektual  dan  menggunakan  sarana  dan  prasarana  dengan  modus  yang  cukup canggih  melalui  dunia  maya/ cyber  crime ( skimming,  phising dan software dan/atau malware ), sehingga hambatan lainnya untuk epektivitas penega-kan dan penerapan pidana sangat tergantung dari segi kemampuan aparat penegak hukumnya.
Dilihat  dari  segi  kemampuan  aparat  penegak  hukum  dalam  membangun  kerja-sama dalam penegakan dan penerapan pidana dalam upaya upaya penanggulangan tindak pidana di  bidang  perbankan  dalam  kenyataan  praktiknya,  terlihat  masih  belum  optimalnya koordinasi  yang  dilakukan,  sehingga  dapat  menyebabkan  tejadinya  tum-pang  tindih ( overloping ) dalam proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dilakukan antar penegak  hukum  itu  sendiri.  Terjadinya  tumpang  tindih  karena  Un-dang-  undang memberikan celah untuk itu, di mana dalam proses penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus- kasus tindak pidana di bidang perbankan, selain proses penyelidikan dan penyidikan dapat  dilakukan  penyidik  kepolisian  (pasal  6  ayat  (1)  a  KUHAP  dan  pasal  14  ayat  (1)  a Undang-  undang  Kepolisian  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2002)  juga  dapat dilakukan  oleh  penyidik  Otoritas Jasa  Keuangan  (pasal  49  Undang-  undang  Otoritas  Jasa Keuangan  Nomor  21  Tahun  2011),  penyidik  kejaksaan  (pasal  30  ayat  (1)  d  Undang- undang  Kejaksaan  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2004)  dan  penyidik  Komisi
Pemberantasan Korupsi (pasal 6 c Undang- undang Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 30 Tahun 2002).
Adanya kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di bidang per-bankan tidak  berada  dalam  satu  garis  komando,  dan  tersebar  di  beberapa  aparat  penegak  hukum sehingga  hal  ini  dapat  mengurangi  epektivitas  dalam  penegakan  dan  penerapan  pidana dalam  upaya  penanggulangan  tindak  pidana  perbankan  secara  cepat  dan  tepat  dalam rangka  memberikan  perlindungan  terhadap  masyarakat.  Hal  ini  jelas  tidak  sejalan  dan selaras  dengan  semangat integrated  criminal  justice  system ,  yaitu  adanya  suatu keterpaduan  dalam  proses  sistem  peradilan, 38 baik  dalam  hal  kordinasi  maupun  supervisi antar  penyidik.  Kenyataan  ini  tak  dapat  dipungkiri  dari  penanganan  kasus  Bank  Century yang  sudah  dilakukan  penyelidikan  dan  penyidikan  oleh  penyidik  kepolisian,  kejaksaan dan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  yang  hingga  saat  ini  belum  mampu  mengakomodir dan  memberikan  proses  penyelesaian  secara  berkeadilan  dan  memiliki  kepastian  hukum secara cepat dan tuntas sebagaimana yang diharapkan masyarakat.
Faktor  kelemahan  selain  dalam  kordinasi  antar  aparat  penegak  hukum,  untuk menentukan  berhasil  tidaknya  dalam  penegakan  dan  penerapan  pidana  dalam  upaya penanggulangan  tindak  pidana  di  bidang  perbankan  sangat  tergantung  dan  ditentukan kemampuan  aparat  penegak  hukum  yang  dapat  dilihat  dari  beberapa  sisi,  baik  dilihat kualitas (memiliki keahlian, ketrampilan dan pengalaman) maupun segi kuantitas (jumlah personil/sumber daya manusia) yang tersedia. Apalagi menghadapi pelaku tindak pidana di bidang perbankan yang dilakukan dengan modus cukup canggih dan modern yang berbasis tehnologi informasi.
Dalam  praktik  meskipun  tindak  pidana  perbankan  jumlahnya  cukup  banyak,  bahkan ada  kecenderungan  terus  berkembang  dan  meningkat.  Namun  tidak  banyak  dari  jumlah tersebut  yang  dilakukan  penegakan  dan  penerapan  hukum  pidananya, 39 mengingat karakteristik  dari tindak  pidana  perbankan  itu  sendiri  yang  berbeda  dengan  tindak  pidana lainnya,  yaitu    pelaku  memiliki  pemahaman  yang  cukup  baik  atas  seluk  beluk  industri perbankan,  memiliki  keahlian  di  bidang  tertentu,    mengana-lisis,  manajemen skill dan
38 Barda Nawawi Arief, Op, Cit , Halaman 61.
39 Supaijo,  Januari  2010, Penegakan  Hukum  Pidana  Dalam  Kejahatan  Perbankan , Artikel Ilmiah E Journal IAIN Raden Intan, Halaman 93.
lainnya, memiliki privacy atau jabatan, agresif  serta ambisius. 40 Sehingga aparat penegak hukum menemui kesulitan dalam penegakan dan penerapan pidananya.
Keterbatasan kemampuan/keahlian ( skill ) aparat penegak hukum dan lemahnya dalam penguasaan  tehnologi  canggih,  dibarengi  pula  dengan  modus  kepiawaian  pelaku  dalam menggunakan  kecanggihan  tehnologi  informasi  melalui cyber  crime ( skimming,  phising dan  software/malware )  yang  tidak  meninggalkan  jejak,  sulit  dideteksi,    tidak  diketahui tempus delicti (waktu kejadian) dan locos delicti (tempat kejadian)yang menjadi prasyarat dalam penyidikan dan penuntutan. Hal ini tentu dapat menyulitkan dan sekaligus menjadi faktor penghambat yang mengakibatkan berlarut- larutnya dalam proses penyelesaian  dan upaya penanggulangan tindak pidana di bidang perbankan.
Dalam  upaya  menegakan  dan  menerapkan  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  di bidang  perbankan  yang  lebih  penting  lagi  diprioritaskan  adalah  ketersediaan  te- naga/sumber  daya  aparat  penegak  hukum  yang  berkualiatas  (keahlian/ skill ,  ketram-pilan dan  pengalamannya),  khususnya  pengetahuan  teknis  dalam  hal  penguasaan  dan penggunaan informasi tehnologi, seperti komputer, internet banking, data- data digital dan lainnya.  Perlu  diperhitungkan  pula  jumlah  sumber  daya  yang  tersedia  yang  terus ditingkatkan, menghadapi tindak pidana perbankan yang tidak mengenal waktu dan tempat berlakunya antar daerah, wilayah dan bahkan antar negara.
Ditingkatkan  kerjasama secara sinergis yang harus dibangun dan diberdayakan secara berkelanjutan antara aparat penegak hukum yang satu dengan aparat penegak hukum yang lainnya  (kepolisian,  kejaksaan,  hakim  pengadilan,  lembaga  pema-syarakatan  dan advocat/penasehat  hukum),  untuk  mempercepat  dan  memperlancar  dalam  upaya penanggulangan tindak pidana di bidang perbankan. Kerja sama yang dibangun dimaksud, bukan  saja  terbatas  antar  sesama  aparat  penegak  hukum  saja  melainkan  meliputi  kerja sama  dengan  Bank  Indonesia  selaku  otoritas  yang  ber-wenang  melakukan  pembinaan terhadap  lembaga  perbankan.  Kerja  sama  ini  dimak-sudkan  untuk  memberikan  informasi terhadap  aparat  penegak  hukum  dalam  mengan-tisipasi  dan  mengambil  langkah-  langkah yang  diperlukan  guna  mencegah  dan  menanggulangi  terjadinya  tindak  pidana  di  bidang perbankan.
Kerja  sama  antara  aparat  penegak  hukum  dengan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK) sebagai  lembaga  yang  memiliki  otoritas  melakukan  pengawasan  dan  penindakan/
40 M. Sholehuddin , 2003, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Doble Track Sistem dan Implementasinya , PT. RajaGrafindo Persada : Jakarta, Halaman 17.
penyelidikan  dan  penyidikan,  yang  perlu  dilakukan  sinkronisasi  dan  harmonisasi  antara aparat penegak hukum dengan Otoritas Jasa keuangan, apabila terjadi suatu tindak pidana di  bidang  perbankan.  Dengan  dilakukan  kerja  sama  secara  sinergis  dan  terkoordinasi dengan baik, diharapkan dapat mempercepat proses penyelesaian tin-dak pidana di bidang perbankan tersebut. Begitu pula kerja sama antara aparat pene-gak hukum dengan otoritas Pusat  pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  (PPATK).  Kerja  sama  ini  penting artinya  terhadap  adanya  kejahatan  pencucian  uang  ( money  loundering )  yang  dilakukan oleh  orang-  perseorangan  ataupun  korporasi/  badan  hukum.  PPATK  dapat  meminta bantuan  aparat  penegak  hukum  untuk  me-lakukan  penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan dan  sampai  penuntasan  kasus  ini  diha-dapan  sidang  pengadilan,  untuk  memberikan  dan menjatuhkan hukuman terhadap pelakunya.
Terjalinnya  kerja  sama  yang  cukup  sinergis  antara  aparat  penegak  hukum  dengan PPATK,  diharapkan  dapat  terbangun  untuk  menciptakan  lembaga  perbankan  bersih  dari segala  bentuk  dan  modus  kejahatan  pencucian  uang  ( money  loundering ).  Sumber  uang yang  berasal  dari  segala  bentuk  kejahatan,  korupsi,  narkotika,  perda-gangan  manusia, perjudian  dan  lainnya.  Tanpa  dibangun  kerjasama  secara  terpadu  antara  sesama  aparat penegak  hukum,  aparat  penegak  hukum dengan  Bank  Indone-sia,  Otoritas  Jasa  keuangan dan  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  keuangan,  agak  sukar  untuk  diungkap  dan ditanggulangi tindak pidana di bidang perbankan tersebut.
Upaya  penanggulangan  tindak  pidana  di  bidang  perbankan,  perlu  ditopang  dengan sarana  dan  prasarana  yang  ada  pada  aparat  penegak  hukum.  Sarana  dan  atau  fasilitas pendukung  secara  sederhana  dapat  dirumuskan  sebagai  sarana  untuk  menca-pai  tujuan, yang mencakup di samping tersedianya tenaga manusia yang berpen-didikan dan trampil, organisasi yang mapan, dana operasional yang memadai, tentu yang lebih penting lagi tak dapat dipungkiri kebutuhan akan peralatan canggih yang cukup memadai.
Menghadapi era tehnologi mutakhir saat ini, berbagai modus tindak pidana per-bankan berkembang terus mengikuti trend global, transaksi bisnis yang dilakukan dengan nasabah selalu menggunakan tehnologi yang cukup canggih yang terkenal dengan istilah brandless banking , melalui fasilitas internet ( e-banking ), telepon seluler ( m-banking ), telepon ( phone banking )  ataupun  pesan  singkat  ( sms  banking ),  sistem  komputerisasi,  penggunaan  sistem online ,  penggunaan  ATM,  fasilitas  kartu  kredit  dan  lainnya.  Kecepatan  dan  keandalan tehnologi mutakhir yang digunakan dalam industri perbankan, tidak boleh kalah cepatnya antisipasi  aparat  penegak  hukum  dalam  melengkapi  sarana  dan    fasilitas  (peralatan
tehnologi)  yang  mutakhir  tersebut.  Apabila  sarana  dan    prasarana  ini  tidak  mendapat perhatian  aparat  penegak  hukum,  mustahil  kepastian  dan  kecepatan  penegakan  dan penerapan  pidana  dalam  upaya  penanggulangan  tindak  pidana  perbankan  akan  dapat dicapai secara maksimal sebagaimana yang diharapkan.
Hambatan  lain  yang  berpengaruh  dalam  penegakan  dan  penerapan  pidana  ter-hadap pelaku  tindak  pidana  di  bidang  perbankan  (tipibank)  yang  dihadapi  aparat  pe-negak hukum,  yaitu  apabila  ada  pelaku  yang  dengan  sengaja  melarikan  diri  ke  luar  negeri. Dengan melarikan diri ke luar negeri, tentu proses penegakan dan penerapan pidana dapat terhambat  menjadi  berlarut-  larut  walaupun  sudah  ditetapkan  statusnya  sebagai  tersangka melakukan  tindak  pidana  di  bidang  perbankan.  Bukan  persoalan  terhadap  tersangkanya saja  yang  tidak  dapat  diproses  bahkan  lebih  dari  itu,  dapat  menghambat  pula  proses penyitaan  terhadap  harta  benda  yang  mereka  miliki  yang  diperoleh  dan/  atau  bersumber dari hasil tindak pidana perbankan.
Persoalan  tersangka  yang  dengan  sengaja  melarikan  diri  ke  luar  negeri,  tentu menimbulkan persoalan tersendiri pula bagi aparat penegak hukum untuk mem-prosesnya, karena  terbentuk  dengan  tidak  adanya  perjanjian  ektradisi  yang  dibuat  antara  negara  kita dengan  tempat  pelarian  tersangka.  Walaupun  pernah  dibuat  dan  diadakan  serta  ditanda tangani  perjanjian  ektradisi  antara  negara  Indonesia  dengan  Singapura  pada  tanggal  27 April  2007  di  Istana  Tampaksiring  Bali,  dalam  rangka  memulangkan/mengembalikan pelaku  tindak  pidana  perbankan  yang  menguras  uang  negara  dalam  kasus  Bantuan Likuiditas  Bank    Indonesia  (BLBI). 41 Tetapi  perjanjian  ektradisi  yang  ditanda  tangani kedua  negara  ini  tidak  ada  kejelasan  dan  tindak  lanjutnya.  Hal  ini  dapat  terjadi    tidak epektif dan ditolaknya perjanjian ektradisi anta-ra Indonesia dengan Singapura, disebabkan dalam  perjanjian  tidak  melahirkan  keun-tungan  yang  bertimbal  balik  ( amutual  interest profit ) bagi negara Singapura.

## 3.  Dilihat Dari aspek Budaya Hukum
Kultur/budaya  hukum  yang  merupakan  sikap  manusia  (termasuk  aparat  penegak hukum) terhadap sistem dan penegakan hukum. Sebaik apapun penataan struktur hu-kum untuk  menjalankan  aturan  hukum  yang  ditetapkan  dan  sebaik  apapun  kualitas  substansi
41 Jawahir  Thontowi,  Januari  2009, Perjanjian  Ektradisi  Indonesia  Singapura , wordpress.com , Halaman 6.
hukum  yang  dibuat,  tanpa  didukung  oleh  orang-  orang  yang  terlibat  (aparat  penegak hukum)  di dalam sistem hukum dan penegakan hukum, maka hukum tidak akan berjalan secara epektif.
Hukum yang dibuat pada akhirnya sangat ditentukan oleh budaya hukum yang berupa nilai,  pandangan  serta  sikap  dari  masyarakat  (termasuk  aparat  penegak  hu-kum)  yang bersangkutan.  Jika  budaya  hukum  itu  diabaikan,  maka  akan  dapat  dipasti-kan  terjadi kegagalan  dari  sistem  hukum  yang  dibangun  dan  dipraktikan,  yang  ditan-dai  dengan munculnya  berbagai  gejala,  seperti  ;  kekeliruan  informasi  mengenai  isi  peraturan  hukum yang  ingin  disampaikan  kepada  masyarakat,  munculnya  perbedaan  antara  apa  yang dikehendaki  oleh  Undang-  undang  dengan  praktik  yang  dijalankan  oleh  masyarakat. Masyarakat lebih memilih untuk tetap  berprilaku sesuai apa yang telah menjadi nilai- nilai dan pandangan dalam kehidupan mereka. 42
Tingkat  kepercayaan  masyarakat  terhadap  aparat  penegak  hukum  dan  praktik  pe- negakan hukum yang buruk, harus diikuti dengan perbaikan struktur dan substansi hukum serta  penerapan  budaya  hukumnya.  Aspek  budaya  hukum  memiliki  peran  yang  cukup besar  dalam  penegakan  hukum,  mengingat  budaya  hukum  merupakan  si-kap  manusia (termasuk aparat penegak hukum) terhadap sistem hukum dan penega-kan hukumnya.
Kepercayaan,  nilai-  nilai,  pemikiran  dan  harapannya  yang  mencerminkan  budaya hukum  manusia  merupakan  suasana  pikiran  dan  kekuatan  sosial  yang  menentukan bagaimana  hukum  digunakan,  dihindari  dan  atau  disalahgunakan,  tanpa  adanya  kul- tur/budaya  hukum,  maka  sistem  hukum  itu  sendiri  tidak  berdaya  sebagaimana  yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, ‘without legal culture, the legal system is meet- as  dead  fish  lying  in  a  basket,  not  a  living  fish  swimming  in  its  sea’ , 43 yang menggambarkan budaya hukum merupakan bagian dari sistem hukum. Jika sistem hukum diibaratkan  suatu  pabrik, maka  struktur  diibaratkan merupakan mesin  yang  menghasilkan sesuatu,  substansi  diibaratkan  sebagai  produk  yang  dihasilkan  oleh  mesin  dan  budaya hukum  merupakan  apa  saja  atau  siapa  saja  yang  memutuskan  un-tuk menjalankan mesin. Merekalah  yang  menentukan  apa  yang  dihasilkan  oleh  me-sin,  kapan  mesin  dihidupkan dan atau dimatikan, terlihat betapa besar peran budaya hukum dalam suatu sistem hukum itu sendiri untuk membangun dan menciptakan penegakan hukum yang memiliki dimensi
42 Junaidi  Maulana,  Februari  2013, Budaya  Hukum  dan  Penegakan  Hukum ,  http ;//junaidimau-lana.blogspot,co.id, Halaman 6.
43 Nita Ariyani, Agustus 2013, Peran Budaya Hukum Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indo-nesia, lawandbeauty.blogspot.co.id,Halaman 8.
keadilan,  kemanfaatan  dan  kepastian  hu-kum  yang  beroriensi  kepada  tercapainya kesejahtraan masyarakat.
Penting  diperhatikan  dalam  upaya  penanggulangan  tindak  pidana  di  bidang  per- bankan,  perlu  dibangun  dan  ditumbuh  kembangkan  budaya  hukum  adanya  respon/ dukungan  masyarakat.  Untuk  membangun  dukungan  masyarakat  paling  tidak  aparat penegak hukum itu sendiri dapat memberikan budaya hukum yang baik dalam mene-gakan dan menerapkan pidana terhadap pelaku tindak pidana di bidang perbankan.
Budaya  hukum  yang  terbentuk  dari  pemahaman,  pemikiran,  prilaku  serta  tin-dakan masyarakat  terhadap  hukum  khususnya  para  aparat  penegak  hukum  yang  ter-kait  dengan kebijakan dan aturan hukum. Budaya hukum inilah yang masih kurang diperhatikan dalam menelaah  hambatan  dalam  proses  tegaknya  hukum  tindak  pidana  di  bidang  perbankan. Bagian inilah yang sebenarnya perlu digali untuk mengetahui mengapa suatu aturan hukum yang  sudah  resmi  diberlakukan  tidak  lancar  dalam  pelaksanaannya,  apakah  karena pemahaman hukum masyarakat yang kurang, apa-kah karena kesadaran hukum masyarakat yang belum memadai dan atau bahkan apa-kah karena aparat penegak hukum mempunyai pemikiran dan prilaku yang berbeda dengan hal  yang sebenarnya  yang terkandung dalam aturan yang diterapkan. 44
Pengadilan  yang  merupakan  representatif  utama  dari  wajah  penegakan  hukum dituntut untuk tidak hanya mampu melahirkan kepastian hukum, melainkan pula keadilan, kemanfaatan  dan  pemberdayaan  sosial  melalui  putusan-  putusan  hakimnya.  Mengingat dengan  adanya  kegagalan  lembaga  peradilan  dalam  mewujudkan  tujuan  hukum  di  atas, telah  mendorong  meningkatnya  ketidak  percayaan  masyarakat  terha-dap  pranata  hukum dan lembaga- lembaga hukum. 45
Salah satu masalah yang dihadapi bangsa ini adalah tidak adanya kepastian hu-kum. Belum terciptanya law enforcement (penegakan hukum) yang terpotret secara nyata dalam lembaga  peradilan.  Media  massa  bercerita  banyak  tentang  hal  ini,  mulai  dari  mafia peradilan, suap ke hakim, pengacara tidak bermoral sampai kepada hukum yang berpihak pada  kalangan  tertentu,  yang  pada  akhirnya  perhatian  masyarakat  terhadap  lembaga- lembaga  hukum  telah  berada  pada  titik  nadir.  Salah  satu  perma-salahan  yang  perlu mendapat  perhatian  kita  semua  adalah  merosotnya  rasa  hormat  masyarakat  terhadap
44 Kusumaningtuti  Sandriharmy,  2009, Peranan  Hukum  Dalam  Penyelesaian  Krisis Perbankan di Indonesia , PT. RajaGrafindo Persada : Jakarta , Halaman 25.
45 Zudan Arif Fakrulloh, 2011, Ilmu Lembaga dan Pranata Hukum (Sebuah Pencarian), PT.RajaGrafindo Persada : Jakarta , Halaman 22.
wibawa hukum. 46 Hakim atau aparat penegak hukum seringkali bermain dengan peraturan dan  prosedur.  Hukum  bukan  dijalankan  demi  mencapai  kesejahtraan  dan  keadilan, melainkan  demi  mencapai  keadilan  yang  di-inginkan  oleh  aparat  penegak  hukum  itu sendiri dan terdakwa di atas  dalih hukum tertulis. 47
Melihat  kenyataan  di  atas,  perlu  ditumbuh  kembangkan  dengan  baik  budaya  hukum aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, hakim pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan  advocat/pengacara)  dalam  penegakan  hukum.  Sebaik  apapun  peraturan  perundang- undang  (Undang-  undang  Perbankan)  yang  dibuat,  sedetil  apapun  kelembagaan  dan manajemen  organisasi  aparat  penegak  hukum  disusun,  yang  akan  menjalankan  adalah aparat penegak hukum yang ada dalam sistem dan budaya tersebut. Ketika budaya hukum yang dipraktikan belum berubah, aturan dan sistem tidak akan berjalan sesuai harapan.
Dalam  rangka  penegakan  hukum  tindak  pidana  di  bidang  perbankan  harus  di-lakukan ‘pengorganisasian’ secara terpadu, mengedepankan komitmen dan fakta in-tegritas, moral yang  tinggi  antar  lembaga  kepolisian,  kejaksaan,  hakim  pengadilan,  lembaga pemasyarakatan dan advocat/pengacara dengan menerapkan sistem hukum pidana dengan rencana tindakan nyata. Selain itu, perlu adanya dukungan dan komit-men kemauan politik (goodwill) yang kuat dari penguasa negara dengan suatu kebe-ranian moral dan konsistensi hukum dengan meresponnya.
Para aparat penegak hukum harus melepaskan diri dari budaya aparat penegak hukum yang  ada  selama ini  tidak  adil  dan  buruk  dan  berubah  pola  pikirnya  ke  arah  peningkatan sumber  daya  manusia  yang  handal  dan  berkualitas.  Budaya  hukum  dari  aparat  penegak hukum yang dipraktikan secara baik pada koridor hukum yang benar dan tidak memihak, tentu  pada  akhirnya  akan  dapat  menciptakan  dan  menghasilkan  penegakan  hukum  yang dapat memenuhi harapan masyarakat pencari keadilan.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  pembahasan  permasalahan  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan bahwa :
1. Kebijakan  regulasi  dalam  upaya  penanggulangan  tindak  pidana  di  bidang  per-bankan diatur di dalam dan di luar Undang- undang Perbankan, yang di dalam Undang- undang
46 Ibid, Halaman 23.
47 Muhsin  Hariyanto,  3  Februari  2012, Upaya  Penegakan  Hukum  :  Pembentukan Budaya Hukum Atas Dasar keadilan, muhsinhar.staff.umy.ac.id Halaman 7.
Perbankan  telah  dirumuskan  dan  dituangkan  ketentuannya  di  dalam  pasal  46  hingga pasal 50A Undang- undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang diperbaharui dengan Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998, se-dangkan di luar ketentuan Undang- undang Perbankan, yang dituangkan dan diatur di dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP),  Undang-  undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  Undang-  undang Penanaman  Modal,  Undang-  undang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian  Uang,  Undang-  undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dan    Undang- undang Transper Dana.
2. Beberapa faktor yang merupakan penghambat dalam penanggulangan tindak pidana di bidang perbankan, dapat dilihat dari baik aspek substansi/materi yang termuat di dalam Undang-  undang  Perbankan,  di  mana  norma/  kaidah  hukumnya  masih  kabur,  kurang jelas  dan  kurang  tegas  dan  belum  sepenuhnya  mampu  menanggulangi  berbagai  jenis dan  modus  tindak  pidana  di  bidang  perbankan  yang  terjadi  dan  berkembang  saat  ini. Dilihat dari aspek struktur/ kelembagaan aparat penegak hukum, masih terjadi tumpang tindih  ( overlaping )  dan  kurang  harmonisnya  antar  aparat  penegak  hukum  dalam  hal kewenangan  melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan  tindak  pidana  di  bidang perbankan  yang  diatur  dalam  Undang-  undang.  Keterbatasan  kualitas  (keahlian, ketrampilan,  penga-laman  dan  pengetahuan)  yang  belum  memadai  penguasaan  dan penggunaan  tehnologi  informasi,  internet  banking,  data-  data  digital/  elektronik, komputeri-sasi  dan  lainnya,  keterbatasan  sarana  dan  prasarana  tehnologi  informasi maupun  dari aspek kultur/budaya aparat penegak hukum yang berprilaku yang berbeda dengan hal yang sebenarnya yang terkandung dalam aturan yang diterapkan, seringkali bermain  dengan  peraturan  dan  prosedur.  Hukum  bukan  dijalankan  de-mi  mencapai kesejahtraan  dan  keadilan,  melainkan  demi  mencapai  keadilan  yang  diinginkan  oleh aparat penegak hukum itu sendiri dan terdakwa di atas  dalih hukum tertulis.

## E. Rekomendasi
Memperhatikan  beberapa  permasalahan  yang  ditemui  dalam  upaya  penanggu- langan  tindak  pidana  di  bidang  perbankan  melalui  pendekatan  kebijakan  regulasi  dan penerapan hukum pidana, maka rekomendasi diberikan penulis sebagai berikut ;
1. Perlu  dilakukan  reorientasi,  rekonseptualisasi  dan  reformulasi  dengan  melakukan kebijakan  kriminalisasi  terhadap  beberapa  ketentuan  yang  belum  diatur  dan  diru-
muskan di dalam ketentuan Undang- undang perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang diperbaharui dengan Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998.
2. Perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi aturan dalam Undang- undang pri-hal kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di bidang perbankan antara penyidik  Otoritas  Jasa  keuangan  (OJK)  dengan  penyidik  lainnya,sehingga  dapat dihindari  terjadinya  tumpah  tindih  ( overlaping )  kewenangan  penyidikan  antar aparat penegak hukum itu sendiri. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber  daya  manusia  aparat  penegak  hukum  dalam  penguasaan  tehno-logi informasi,  prihal  internet  banking,  kejahatan  dunia  maya,  alat-  alat  bukti digital/elektronik, sarana dan prasarana tehnologi informasi yang cukup mema-dai, terutama  penyediaan  laboratorium  criminal  banking  (kejahatan  perbankan), peralatan  komputerisasi  dan  lain  sebagainya  dalam  mengantisipasi    lajunya  per- kembangan  tindak  pidana  perbankan  dengan  menggunakan  tehnologi  informasi yang cukup canggih.

## G. Daftar Pustaka
Barda  Nawawi  Arief, Kapita  Selekta  Hukum  Pidana ,  PT.  Citra  Aditya  Bakti  :  Bandung, 2010.
Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana : Jakarta, 2009.
H. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum , Sinar Grafika : Jakarta, 2009.
H.A.K. Moch. Anwar, Tindak Pidana di Bidang Perbankan , Alumni : Bandung, 1986. Kasmir, Bank dan lembaga Keuangan Lainnya, PT. RajaGrafindo Persada : Jakarta, 2013. Kusumaningtuti  Sandriharmy, Peranan  Hukum  Dalam  Penyelesaian  Krisis  Perbankan  di Indonesia , PT. RajaGrafindo Persada : Jakarta , 2009.
Kristian dan Yopi Gunawan, Tindak Pidana Perbankan , Nuansa Aulia : Bandung, 2013,
Marwan  Effendi, Tipologi  Kejahatan  Perbankan  Dari  Perspektif  Hukum  Pidana ,  CV. Sumber Ilmu Jaya : Jakarta, 2005,
Marulak Pardede, Hukum Pidana Bank , Pustaka Sinar Harapan : Jakarta, 1995, Muhama  Djumhana,  Muhammad  Djumhana, Hukum  Perbankan  di  Indonesia ,  PT.Citra Aditya Bakti : Bandung, 2000.
Munir  Fuady, Bisnis  Kotor,  Anatomi  Kejahatan  Kerah  Putih ,  PT.Citra  Aditya  Bakti  : Bandung, 2004.
Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu , Pt. Citra Aditya Bakti : Bandung, 2003.
Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia , PT.Citra Aditya Bakti : Bandung, 2000.
M. Arief Amrullah, Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban, 2002. Kejahatan Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Kencana : Jakarta, 2006.
M. Sholehuddin , Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Doble Track Sistem dan Implementasinya , PT. RajaGrafindo Persada : Jakarta, 2003.
Rachmadi  Usman, Aspek-  aspek  Hukum  Perbankan  di  Indonesia ,  PT.Gramedia  Pustaka Utama : Jakarta, 2001.
Sutan  Remy  Sjahdeini, Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi ,  Grafiti  Pers  :  Jakarta, 2006.
Supanto, Kejahatan  Ekonomi  Global  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana ,  Alumni  :  Bandung, 2010.
Widjanarto, Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia , Grafiti : Jakarta, 2005,
Yunus Husein, Rahasia Bank dan Penegakan Hukum , Pustaka Juanda Tiga Lima : Jakarta, 2010.
Yusuf  Shofie, Perlindungan  Konsumen  dan  Instrument-  instrument  Hukumnya ,  PT.  Citra Aditya Bakti : Bandung, 2009.
Yunan Sawidji, Kebijakan Penal Indonesia Terhadap Kejahatan Teroganisir , Fak. Hukum UGM : Jogyakarta, 1996.
Zulkarnaen  Sitompul, Problematika  Perbankan ,  Books  Terrrance  &  Library  :  Bandung, 2005,
Zudan  Arif  Fakrulloh, Ilmu  Lembaga  dan  Pranata  Hukum  (Sebuah  Pencarian), PT.RajaGrafindo Persada : Jakarta , 2011,