## Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Uang Di Indonesia: Pendekatan Metode Analytic Network Process (Anp)
Oleh : Aam S. Rusydiana& Abrista Devi (Dosen dan peneliti pada Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Tazkia, Indonesia.
Dosen Universitas Ibn Khaldun (UIK) Bogor Email: tasik_pisan@yahoo.com

## Abstrak
Wakaf merupakan salah satu hukum Islam yang menyangkut kehidupan masyarakat sebagai ibadah ijtima’iyyah yang berfungsi untuk kepentingan masyarakat dalam rangka pengabdian kepada Allah SWT. Dalam prakteknya perwakafan di Indonesia saat ini menghadapi persoalan yang cukup rumit, karena umumnya merupakan wakaf non produktif. Berbicara tentang wakaf tunai, institusi wakaf tidak hanya sebagai ritualitas keagamaan tetapi bisa menyentuh aspek kemanusiaan dengan memberdayakan potensinya untuk kesejahteraan publik semaksimal mungkin.
Penelitian ini mencoba untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dominan menjadi hambatan dalam pengelolaan dana wakaf tunai di Indonesia, dengan pendekatan metode Analytic Network Process (ANP), berikut prioritas solusi yang dapat ditawarkan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan yang muncul dalam pengelolaan dana
wakaf tunai di Indonesia terdiri dari 4 aspek penting yaitu: aspek sumber daya manusia (SDM), aspek kepercayaan, aspek sistem, dan aspek syariah. Penguraian aspek masalah secara keseluruhan menghasilkan urutan prioritas: 1) masalah kepercayaan (dimana prioritas nomor satu masalah sub kriteria kepercayaan adalah lemahnya kepercayaan donator), 2) masalah syariah (yaitu tidak terpenuhinya akad wakaf, 3) masalah sumber daya manusia (yaitu penyelewengan dana wakaf), dan 4) masalah sistem (yaitu lemahnya sistem tata kelola). Adapun strategi yang dapat dibangun untuk mengembangkan wakaf tunai berdasarkan urutannya terdiri dari: 1) komputerisasi manajemen pengelolaan dana wakaf tunai, 2) pembentukan lembaga pendidikan wakaf, 3) peningkatan kualitas pengelola dana wakaf, dan 4) transparansi dan akuntabilitas.
Keywords: Cash Waqf, Management, ANP

## I. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Masalah
Dalam konteks perundangan di Indonesia, wakaf  dimaknai  secara  spesifik  dengan menemukan titik temu dari berbagai pendapat ulama fiqh klasik. Hal ini dapat terlihat dari rumusan pengertian wakaf dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Wakaf diartikan sebagai perbuatan hukum waqif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.
Wakaf merupakan salah satu hukum Islam yang menyangkut kehidupan masyarakat sebagai ibadah ijtima’iyyah yang berfungsi untuk kepentingan masyarakat dalam rangka pengabdian kepada Allah SWT (Fathurrohman, 2012). Selain itu, agama Islam memiliki persiapan institusional untuk memperoleh dana agar masyarakat yang miskin dapat berdiri sendiri. Untuk mencapai tujuan ini, salah satunya dapat melalui wakaf disamping melalui pembayaran wajib zakat dan kontribusi pembayaran sukarela yang lainnya. Jadi wakaf ini jika dikembangkan dan dikelola secara produktif dapat berperan sebagai salah satu alternatif bagi penanggulangan kemiskinan.
Dalam prakteknya perwakafan di Indonesia saat ini menghadapi persoalan yang cukup rumit, karena umumnya merupakan wakaf non produktif dan biaya operasionalnya terkesan membebani masyarakat. Kenyataan ini menggambarkan kondisi perwakafan yang apabila meminjam istilah Mundzir Qahf, merupakan wakaf langsung, bukan wakaf produktif. Artinya wakaf yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, bukan wakaf yang disediakan untuk kepentingan produksi.
Berbicara tentang wakaf tunai, institusi wakaf tidak hanya sebagai ritualitas keagamaan tetapi bisa menyentuh aspek kemanusiaan dengan memberdayakan potensinya untuk kesejahteraan publik semaksimal mungkin. Dengan demikian penulis tertarik dalam mengkaji tentang wakaf tunai.
Walaupun pada dasarnya semua masalah wakaf perlu diselesaikan, menyusun prioritas masalah tetap penting untuk dilakukan karena adanya keterbatasan sumberdaya, baik sumberdaya dana, maupun sumberdaya waktu yang dimiliki oleh institusi atau lembaga wakaf. Menyusun prioritas masalah juga akan membantu pengelola wakaf atau nazhir dalam menyusun rencana strategis dan menyusun prioritas agenda kerjanya.
Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas maka perumusan masalah adalah sebagai berikut :
1.  Apa saja prioritas permasalahan pengelolaan dana wakaf tunai di Indonesia berdasarkan bingkai metode ANP?
2.  Bagaimana solusi dan strategi yang dapat diberikan atas permasalahan tersebut berdasarkan skala prioritas?

## II. LANDASAN TEORI

## 2.1.  Wakaf Uang menurut Hukum Islam
Menurut Muhammad (1997), orang yang pertama kali mengenalkan wakaf uang dalam sejarah Islam adalah Imam Az-Zufar pada abad ke 8 Masehi, salah satu ulama kalangan Madhzab Hanafiyyah.  Beliau  menyatakan  bahwa,  wakaf uang harus dinvestasikan melalui mudharabah dan keuntungannya dialokasikan untuk al-a’maal alkhairiyyah (bantuan sosial). Hal tersebut dinyatakan serupa oleh Imam Bukhari dan Ibnu Syihaab Azzuhri. Imam Bukhari menyebutkan bahwa Ibnu Syihaab Az-Zuhri membolehkan wakaf dinar dan dirham, dengan menjadikan dinar dan dirham tersebut sebagai modal usaha, yang kemudian keuntungannya disalurkan untuk wakaf.
Wakaf uang ini merupakan permasalahan yang didiskusikan di kalangan Ulama Fikih. Imam Nawawi dari kalangan Syafi’iyyah mengatakan : “Dan berbeda pendapat para sahabat kita tentang wakaf dengan uang (dinar atau dirham). Orang yang boleh mempersewakan dinar atau dirham, boleh juga berwakaf dengannya, dan yang tidak boleh mempersewakannya, tidak membolehkan perwakafannya”. ( Al-Majmu’ , 1980)
Fanani (2011) menjelaskan, Az- Zuhri memfatwakan bahwa, masyarakat dianjurkan untuk mewakafkan dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat Islam pada saat itu. Dibolehkannya wakaf uang dikemukakan oleh sebagian besar madhzab Hanafi dan juga sebagian ulama madzhab Syafi’i.
Menurut As’ad (2006), di kalangan Ulama klasik, wakaf uang menjadi persoalan khilafiyyah (perbedaan pendapat). Hal tersebut bermulaketika tradisi yang lazim bahwa masyarakat mewakafkan hartanya yang hanya berkisar pada harta tetap ( fixed asset ). Berdasarkan tradisi tersebut, maka sebagian Ulama merasa aneh saat mendengar fatwa yang dikeluarkan oleh sahabat Abu Hanifah yang bernama Muhammad Abdullah Al-Anshaari yang menyatakan bolehnya berwakaf dalam bentuk uang kontan, seperti dinar atau driham, atau dalam bentuk komoditi yang ditimbang. Hal yang membuat mereka merasa aneh adalah, berubahnya fungsi utama dari uang tersebut sebagai alat tukar menjadi alat sewa wakaf. Al-Anshari menjawab: “Kita investasikan dana tersebutdengan cara mudharabah, dan keuntungannya disedekahkan. Kita jual makanan tersebut, harganya kita putar dengan usaha mudharabah lalu hasilnya kita sedekahkan”.
Ulama  hanfiyyah  berpendapat,  bahwa wakaf uang tergantung pada tradisi setempat. Misalnya, jika di suatu tempat terdapat tradisi atau kebiasaan berwakaf dengan uang, maka wakaf uang di tempat tersebut sah, namun tidak sah di tempat lain. Walaupun demikian, fatwa Ulama  Hanfiyyah  tentang  bolehnya  berwakaf uang terungkap dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Al-Anshari, salah satu murid Sahabat Abu Hanifah, dimana beliau berfatwa bolehnya
berwakaf dengan barang-barang komoditi yang ditimbang atau ditakar (As’ad, 2006).
Fanani (2011) menjelaskan, bahwa alasan ulama yang tidak membolehkan wakaf uang antara lain adalah, pertama, uang sebagai alat tukar yang habis zatnya sekali pakai. Uang hanya bisa dimanfaatkan dengan membelanjakan sehingga bendanya lenyap. Sedangkan inti ajaran wakaf adalah pada kesinambungan hasil dari modal yang tetap, tidak habis sekali pakai. Oleh karena itu, syarat harta benda wakaf adalah harta yang bersifat kekal dan tahan lama, tidak habis sekali pakai. Kedua, uang dinar dan dirham merupakan alat tukar yang digunakan untuk memudahkan transaksi jual beli, bukan untuk ditarik manfaatnya dan mempersewakan zatnya.
Namun para ulama yang melarang wakaf uang mendapatkan bantahan dari ulama yang membolehkannya diantaranya, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, dan Ibnu Syihab Az-Zuhri  (dari  kalangan  Syafi’iyyah).  Wahbah Az-Zuhaily  menyebutkan  bahwa,  Hanafiyyah membolehkan wakaf uang karena substansi uang yang dapat dijadikan sebagai modal usaha tersebut dapat bertahan lama dan banyak manfaatnya untuk kemaslahatan umat, yaitu dengan menjadikannya modal usaha dengan sistem mudharabah.
Wadjdy dan Mursyid (2007) menyatakan, bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam memfatwakan tentang bolehnya berwakaf uang, mempertimbangkan pendapat-pendapat para ulama besar seperti : Imam Az-Zuhri yang membolehkan wakaf uang dengan menjadikan uang sebagai modal usaha kemudian hasilnya disalurkan kepada mauquf alaih . Mutaqaddimiin Ulama  Madzhab  hanafi  (ulama  klasik  dari Hanafiyyah)  membolehkan  wakaf  sebagai pengecualian atas dasar Istihsan bil ‘urf . Abu
Tsaur  dari  kalangan  Syafi’iyyah  meriwayatkan dari  Imam  Syafi’i  bahwa  wakaf  uang  adalah boleh ( jaiz ).
Menurut Cizakca (2008), sejarah membuktikan bahwa wakaf uang telah populer pada zaman bani Mamluk dan Turki Utsmani. Di awal perkembangan Islam pun, wakaf uang telah dibenarkan oleh para Ulama. Namun, wakaf  uang  baru  berpengaruh  secara  signifikan pada abad ke-16 Masehi yaitu pada zaman Turki Utsmani. Al-arnaut (2000) menjelaskan, pembanguan kota Istambul, tak lepas dari wakaf uang yang berkembang pesat sehingga menjadi pusat perdagangan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan dokumen sejarah yang ditemukan pada Tahun 1464 Masehi, yang seratus tahun kemudian menjadi kebiasaan masyarakat Istambul.
Menurut Cizakca (2008), M.A. Manan mengangkat kembali konsep wakaf uang melalui Social Investment Bank Limited (SIBL) di Bangladesh yang dikemas dalam mekanisme instrumen Cash  Wakaf  Cerificate. Ia telah memberikan solusi alternatif dalam mengatasi krisis kesejahteraan umat Islam. Dibanding dengan wakaf harta yang tak bergerak, wakaf uang mempunyai peluang yang lebih besar untuk dilakukan modernisasi.
Wakaf uang adalah wakaf dalam bentuk uang yang kemudian dikelola secara produktif oleh nazhir, dan hasilnya dimanfaatkan untuk wakaf. Artinya, seorang yang ingin berwakaf uang hendaknya berinvestasi yang kemudian hasil keuntungannya di wakafkan untuk mauquf alaih. Di Indonesia, BMM, Tabung Wakaf Indonesia, dan PKPU telah berupaya menjadi nazhir wakaf uang, namun masih terdapat keragaman konsep dan aplikasinya (Fanani, 2011).

## 2.2.  Konsep Pengelolaan
Seperti diketahui, ilmu kelola-mengelola (manajemen) berkembang terus hingga saat ini. Ilmu manajemen memberikan pemahaman kepada kita tentang pendekatan ataupun tata cara penting dalam meneliti, menganalisis dan memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan hal pengelolaan terhadap sesuatu (Dalimunthe, 2007).
IImu manajemen merupakan salah satu disiplin ilmu sosial. Pada tahun 1886 Frederick W. Taylor melakukan suatu percobaan time and motion study dengan teorinya ban berjalan. Dari sini lahirlah konsep teori efisiensi dan efektivitas. Kemudian Taylor menulis buku berjudul The Principle of Scientific Management (1911) yang merupakan awal dari lahirnya manajemen sebagai ilmu. Selanjutnya ilmu manajemen merupakan kumpulan disiplin ilmu sosial yang mempelajari dan melihat manajemen sebagai fenomena dari masyarakat modem. Di mana fenomena masyarakat modem itu merupakan gejala sosial yang membawa perubahan terhadap organisasi.
Pada kenyataannya rnanajemen sulit dedifenisikan karena tidak ada defenisi manajemen yang diterima secara universal. Mary Parker Follet mendefenisikan manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Defenisi ini mengandung arti bahwa para manajer untuk mencapai tujuan organisasi melalui pengaturan orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas yang mungkin dilakukan. Manajemen memang bisa berarti seperti itu, tetapi bisa juga mempunyai pengertian lebih dari pada itu. Sehingga dalam kenyataannya tidak ada defenisi yang digunakan secara konsisten.
Berdasarkan  definisi  yang  disampaikan
pakar, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya manajemen merupakan kerjasama dengan orang- orang untuk menentukan, menginterpretasi dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (actuating), dan pengawasan (controlling).
Menurut Dalimunthe (2007), mempelajari dan memahami teori manajemen menjadi penting dan urgen. Ada beberapa alasan untuk mengetahui dan mempelajari perkembangan ilmu manajemen, yaitu:
1. Membentuk pandangan kita mengenai organisasi. Mempelajari teori manajemen juga memberi petunjuk kepada kita di mana kita mendapatkan beberapa ide mengenai organisasi dan manusia di dalamnya.
2.  Membuat kita sadar mengenai lingkungan usaha. Mempelajari berbagai teori manajemen berdasarkan perkembangannya, kita dapat memahami bahwa setiap teori adalah karena berdasarkan lingkungannya yaitu ekonomi, sosial, politik dan pengaruh teknologi yang dirasakan pada waktu dan tempat terjadinya peristiwa tertentu. Pengetahuan ini membantu setiap orang untuk memahami apa sebabnya teori tertentu cocok terhadap keadaan yang berbeda.
3. Mengarahkan terhadap keputusan manajemen. Mempelajari evolusi manajemen membantu memahami proses dasar sehingga dapat memilih suatu tindakan yang efektif. Pada hakekatnya suatu teori merupakan asumsi-asumsi yang koheren/ logis, untuk menjelaskan beberapa fakta yang diobservasi. Teori yang absah, dapat memprediksi apa yang akan terjadi pada
situasi tertentu. Dengan adanya pengetahuan ini, kita bisa menerapkan teori manajemen yang berbeda terhadap situasi yang berbeda.
4.  Merupakan sumber ide baru. Mempelajari perkembangan teori manajemen me- mungkinkan kita pada suatu kesempatan mengambil pandangan yang berbeda dari situasi sehari-hari.

## 2.3.  Penelitian Terkait Permasalahan dan Solusi Wakaf Tunai
Penelitian tentang masalah dan solusi wakaf telah dilakukan oleh beberapa penulis sebelumnya diantaranya, Suhadi (1995) dalam disertasinya dengan judul “Pengembangan Tanah Wakaf dalam Rangka Pelaksanaan Undang-Undang pokok Agraria di Kabupaten Bantul Yogyakarta”. Disertasi ini kemudian diterbitkan menjadi sebuah buku yang berjudul “Pengembangan Tanah Wakaf dalam Rangka Pelaksanaan UUPA”. Dalam disertasi ini Imam Suhadi mengemukakan bahwa penggunaan tanah wakaf adalah untuk membantu kepentingan atau kesejahteraan umum sebagai ibadah (pengabdian) kepada Allah SWT dan penggunaan ini perlu dinyatakan dalam bentuk ikrar wakaf. Selanjutnya waqif dihimbau untuk terus membantu dan mengawasi pemeliharaan dan penggunaan tanah wakaf. Menurut hasil penelitiannya, tanah wakaf di Indonesia belum berfungsi dengan baik untuk membantu kepentingan umum. Oleh karena itu, agar pengelolan tanah wakaf lebih efektif, sebaiknya nazhir yang mengelolanya berbadan hukum.
Sementara itu, Hasanah (1997) dengan disertasinya yang berjudul “Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus
Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan)” membahas bahwa wakaf merupakan salah satu lembaga Islam yang dapat digunakan untuk menyalurkan sebagian harta seseorang bagi kepentingan sosial. Selanjutnya wakaf dibahas menurut ajaran Islam dan cara-cara pengelolaannya serta diadakan studi banding dengan beberapa lembaga di Indoensia yang sudah lebih mapan pengelolan wakafnya, seperti Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Pondok Modern Darussalam Gontor, Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, Yayasan badan Wakaf Sultan Agung, Majelis Wakaf dan keharta bendaan PP Muhammadiyah, serta wakaf yang ada di lingkungan Nahdhatul Ulama. Selanjutnya untuk memperluas wawasan pengelolaan wakaf, diadakan juga studi banding dengan beberapa negara muslim seperti, Mesir, Saudi Arabia, Yordania, dan Srilangka. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan wakaf di lokasi penelitian baru pada tahap mengarah untuk mewujudkan kesejahteraan umat dan belum mampu untuk mewujudkannnya secara nyata.
Selanjutnya Fathurrohman (2012) dalam disertasinya yang berjudul “Wakaf dan Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Kabupaten Bandung Jawa Barat) menjelaskan bahwa masih banyak masalah-masalah yang dihadapi dalam pengelolaan tanah-tanah wakaf secara produktif di Kabupaten Bandung, diantaranya sebagian besar tanah-tanah wakaf digunakan untuk sarana ibadah dan sebagian lagi letaknya tidak strategis. Disamping itu, pengetahuan dan pemahaman nazhir terhadap peraturan perwakafan masih kurang. Dengan kondisi seperti ini, tanah-tanah wakaf agak sulit untuk dikelola secara produktif sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun ketentuan ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku karena para nazhir kurang profesional dan kesulitan dana untuk biaya pengelolaannya. Padahal, harta benda wakaf jika dikelola dan dikembangkan secara produktif, maka dapat diperuntukkan sebagai salah satu alternatif untuk membantu menanggulangi kemiskinan.
Sementara itu, Shalih (2007) dalam disertasinya yang berjudul Peran Wakaf dalam Maqashid Syari’ah menjelaskan bahwa dalam wakaf terdapat peran yang sangat penting untuk menjaga lima pilar maqashid syari’ah , yaitu untuk memelihara agama ( hifzhuddiin ) maka wakaf berperan dalam membersihkan hati seorang waqif dalam rangka beribadah kepada Allah semata bukan beribadah kepada harta. Sehingga ia terhindar dari sifat kikir dan tamak dan terpupuk dalam dirinya sifat kebersamaan dan kasih sayang yang dapat mengantarkan kepada hifzhunnafs (memelihara jiwa), hifzhunnasab (memelihara keturunan), hifzhul maal (memelihara harta), dan hifzhul ‘aql (memelihara akal) dengan mendirikan yayasan atau lembaga pendidikan yang dengannya dapat menyebarluaskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga dapat melahirkan generasi muslim yang kompeten dalam segala bidang baik ilmu syar’i maupun ilmu science dan ilmu-ilmu lainnya.

## III. METODOLOGI PENELITIAN

## 3.1. Jenis dan Sumber Data
Dalam penelitian ini, data yang digunakan merupakan data primer yang didapat dari hasil wawancara ( indepth interview) dengan dengan pakar dan praktisi, yang memiliki pemahaman tentang permasalahan yang dibahas. Dilanjutkan dengan pengisian kuesioner pada pertemuan kedua dengan responden.

## 3.2. Populasi dan Sampel
Pemilihan responden pada penelitian dilakukan dengan mempertimbangkan pemahaman responden terhadap permasalahan wakaf tunai di Indonesia. Jumlah responden dalam penelitian ini terdiri dari lima orang pakar dan praktisi dengan pertimbangan berkompeten. Syarat responden yang valid dalam ANP adalah bahwa mereka adalah orang-orang yang menguasai atau ahli di bidangnya. Oleh karena itu, responden yang dipilih dalam survey ini adalah para pakar/peneliti ekonomi Islam dan praktisi yang berkecimpung dalam dunia wakaf dan wakaf tunai.

## 3.3 Metodologi
Penelitian ini merupakan penelitian analisis kualitatif-kuantitatif dimana bertujuan untuk menangkap suatu nilai atau pandangan yang diwakili para pakar dan praktisi syariah tentang masalah wakaf tunai di Indonesia. Alat analisis yang digunakan adalah metode ANP dan diolah dengan menggunakan software “ Super Decision ”.

## 3.3.1  Gambaran Umum Metode ANP
Analytic Network Process (ANP) juga merupakan teori matematis yang mampu menganalisa pengaruh dengan pendekatan asumsi-asumsi untuk menyelasaikan bentuk permasalahan. Metode ini digunakan dalam bentuk penyelesaian dengan pertimbangan atas penyesuaian kompleksitas masalah secara penguraian sintesis disertai adanya skala prioritas yang menghasilkan pengaruh prioritas terbesar. ANP juga mampu  menjelaskan model faktor- faktor dependence serta feedback nya secara sistematik. Pengambilan keputusan dalam aplikasi ANP yaitu dengan  melakukan pertimbangan dan validasi atas pengalaman empirical.

## 3.3.2  Landasan ANP
ANP memiliki empat aksioma yang menjadi landasan teori, antara lain 1 :
1. Resiprokal ; aksioma ini menyatakan bahwa jika PC (EA,EB) adalah nilai pembandingan pasangan dari elemen A dan B, dilihat dari elemen induknya C, yang menunjukkan berapa kali lebih banyak elemen A memiliki apa yang dimiliki elemen B, maka PC (EB,EA) = 1/ Pc (EA,EB). Misalkan, jika A lima kali lebih besar dari B, maka B besarnya 1/5 dari besar A.
2. Homogenitas ; menyatakan bahwa elemen- elemen yang dibandingkan dalam struktur kerangka ANP sebaiknya tidak memiliki perbedaan terlalu besar, yang dapat menyebabkan lebih besarnya kesalahan dalam menentukan penilaian elemen pendukung yang mempengaruhi keputusan.

## Tabel 3.1 Definisi Skala Penilaian dan Skala Numerik
Definition Intensity of Importance Equal Importance 1 Weak 2 Moderate importance 3 Moderate plus 4 Strong importance 5 Strong Plus 6 Very strong or demonstrated importance 7 Very,very strong 8 Extreme importance 9

## Sumber : Saaty, 2006
1   Saaty, Thomas L and Vargas, Louis G. 2006, Decision Making with the Analitic Network Process. Economic, Political, Social and Technological Applications with Benefits, Opportunities, Costs and Risks. Springer. RWS Publication, Pittsburgh.
2 Ascarya, 2011,”The Persistence of Low Profit and Loss Sharing Financing in Islamic Banking: The Case of Indonesia” review of Indonesian economic and business studies vol.1 LIPI economic research center.
3. Prioritas ; yaitu pembobotan secara absolut dengan menggunakan skala interval [0.1] dan sebagai ukuran dominasi relatif.
4. Dependence condition ; diasumsikan bahwa susunan dapat dikomposisikan ke dalam komponen-komponen yang membentuk bagian berupa cluster.

## 3.3.3 Tahapan Penelitian

## Tahapan pada metode ANP antara lain:

## 1. Konstruksi Model
Konstruksi model ANP disusun berdasarkan literature review secara teori maupun empiris dan memberikan pertanyaan pada pakar dan praktisi wakaf tunai serta melalui indepth interview untuk mengkaji informasi secara lebih dalam untuk memperoleh permasalahan yang sebenarnya.

## 2. Kuantifikasi Model
Tahap  kuantifikasi  model  menggunakan pertanyaan dalam kuesioner ANP berupa pairwise comparison (pembandingan pasangan) antar elemen dalam cluster untuk mengetahui mana diantara keduanya yang lebih besar pengaruhnya (lebih dominan) dan seberapa besar perbedaannya melalui skala numerik 1-9. Data hasil penilaian kemudian dikumpulkan dan diinput melalui software super decision untuk diproses sehingga menghasilkan output berbentuk prioritas dan supermatriks. Hasil dari setiap responden akan diinput pada jaringan ANP tersendiri 2 .

## IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## 4.1  Dekomposisi

## 4.1.1 Identifikasi Masalah
Permasalahan dalam hal pengembangan wakaf tunai di Indonesia dapat dibagi menjadi 4 aspek yang terdiri dari aspek sumber daya manusia (SDM), aspek kepercayaan, aspek sistem, dan aspek syariah. Cluster-cluster secara keseluruhan dikelompokkan menjadi cluster masalah, solusi dan strategi. Adapun sub kriteria dari masalah- masalah dalam hal pengembangan wakaf tunai di Indonesia diantaranya adalah:
a.  Masalah Sumber Daya Manusia (SDM) ( Human )
1) Lemahnya kualitas kerja pengelola dana; 2) Kurangnya wawasan tentang wakaf; 3) Adanya penyelewengan atas
dana wakaf; dan 4) Personal interest dalam pengelolaan dana.
b.  Masalah Kepercayaan ( Trust )
1) Produk wakaf tunai tidak menjadi prioritas; 2) Lemahnya kepercayaan donator; 3) Dominasi oleh yayasan individu; 4) Penerima wakaf yang kurang amanah
c.  Masalah Sistem ( System )
1) Lemahnya UU perwakafan; 2) Lemahnya sistem informasi wakaf;
3) Kurangnya database wakaf yang valid; 4) Lemahnya sistem tata kelola
d.  Masalah Syariah ( Sharia )
1) Tidak ada pengawas syariah; 2) Perdebatan akad wakaf tunai; 3)
Tidak terpenuhinya akad wakaf; 4)

## Gambar 3.1 Tahapan Penelitian
Sumber: (Ascarya, 2010)
Penamaan dana tabarru’ menjadi dana wakaf.
Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa para pakar dan studi literature, maka diperoleh uraian solusi dari permasalahan- permasalahan diatas. Solusi dari permasalahan tersebut diantaranya adalah:
a.  Solusi Sumber Daya Manusia (SDM)
1) Pengadaan training untuk SDM; 2) Kesempatan beastudi untuk SDM pengelola; 3) Pembuatan sistem monitoring keuangan; 4)
Pemberlakuan reward dan punishment untuk SDM
b.  Solusi Kepercayaan
1) Sosialisasi pentingnya wakaf tunai;
2) Edukasi wakaf tunai kepada masyarakat; 3) Syarat wakaf total atas donasi; 4) Seleksi kepada calon penerima dana
c.  Solusi Sistem
1)  Support regulasi/UU perwakafan; 2) Pembuatan sistem informasi wakaf; 3) Sistem database wakaf yang valid; 4) Aplikasi Good Corporate Governance
d.  Solusi Syariah
1)  Perlunya DPS untuk lembaga wakaf;
2) Persamaan persepsi antar cedekia;
3) Pemahaman akaf wakaf tunai pada para donator; 4) Nama tabarru’ menjadi dana hibah
Hasil penelitian ini juga mengemukakan beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan wakaf tunai di Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa para pakar dan studi literature, maka diperoleh uraian strategi diantaranya adalah:
1) Transparansi dan akuntabilitas pada setiap tahap pelaksanaan
2) Manajemen wakaf tunai yang lebih computerized
3)  Peningkatan kualitas pengelola yang lebih comprehensive
4) Pembentukan lembaga pendidikan wakaf

## 4.1.2 Jaringan ANP
Berdasarkan identifikasi masalah, solusi dan strategi pengembangan wakaf tunai di Indonesia yang telah dikemukakan di atas, selanjutnya terbentuklah jaringan struktur ANP seperti berikut ini:
Human Trust Systemn Sharia Training beastudi Sstem mnitoring Reward/punish sosialisasi edukasi Syarat wakaf
selektif
Support UU wakaf Pembuatan SIW
Validasidatabase
Aplikasi GCG
pembentuknDPS Prsmaanpersepsi Pmhaman akad
Tabarru’-hibah

## STRATEGI
Transparansi dan akuntabilitas Computerisasi manajemen wkf Peningkatan kualitas Membentuk lembg.pend.wakaf

## Mengurai Masalah Pengembangan Wakaf di Indonesia
Human Trust Systemn Sharia Kualitas kerja Wawasan penyelewengan Personal interest Tidak prioritas
Tidak percaya
Yayasan individu Tidak amanah UU wakaf Sistem informasi database Tata kelola Tidak ada DPS perdebatan Akad tdk trpnuhi penamaan MASALAH SOLUSI

## Gambar 4.1. Model Jaringan ANP

## 4.2. Hasil Sintesis
Hasil yang diperoleh memperlihatkan secara statistik konsensus dari para pakar dan praktisi terkait masalah, solusi dan strategi dalam rangka pengembangan wakaf tunai di Indonesia. Pada gambar 4.2 di bawah ini, untuk hasil prioritas masalah menunjukkan bahwa masalah kepercayaan menjadi masalah prioritas dalam hal terkendalanya pengembangan wakaf tunai di Indonesia yaitu sebesar 29.54%. Masalah selanjutnya diikuti oleh masalah syariah (27.92%), masalah sumber daya manusia (24.37%), dan
masalah sistem (18.14%) menempati urutan terakhir. Hasil perolehan rater agreement untuk cluster masalah menunjukkan nilai W=0.053, yang berarti 5% responden sepakat bahwa masalah prioritas pengembangan wakaf tunai di Indonesia adalah masalah kepercayaan.
Tidak sejalan dengan cluster masalah, solusi yang menjadi prioritas dalam pengembangan wakaf tunai di Indonesia adalah aspek syariah sebesar 30.07%, selanjutnya diikuti oleh sistem (25.11%), aspek sumber daya manusia (23.56%), dan yang menempati urutan terakhir adalah aspek
kepercayaan (21.24%). Hasil perolehan rater agreement untuk cluster solusi menunjukkan nilai W=0.102, yang berarti 10.2% responden sepakat bahwa solusi prioritas pengembangan wakaf tunai
di Indonesia adalah pada aspek syariah. Hasil prioritas cluster masalah dan cluster solusi dapat dilihat pada gambar dibawah ini:
Berdasarkan hasil sintesis dari pendapat para ahli diatas menunjukkan bahwa masalah yang paling banyak dihadapi dalam pengembangan wakaf tunai di Indonesia adalah masalah kepercayaan. Hal ini menunjukkan bahwa donatur wakaf masih belum sepenuhnya percaya kepada pengelola wakaf dalam hal menafkahkan hartanya secara tunai. Beberapa penyebab rendahnya kepercayaan donatur kepada pengelola wakaf diantaranya dapat disebabkan oleh rendahnya kualitas kerja pengelola wakaf, masih adanya kasus-kasus korupsi dan penyelewengan dana wakaf, masalah kurangnya edukasi wakaf tunai kepada donatur serta masih terjadinya perdebatan kehalalan aspek shariah dari akad wakaf tunai itu sendiri dan sebagainya. Hasil penelitian ini juga
menunjukkan bahwa, untuk mengatasi masalah ini, maka solusi yang paling utama adalah dengan membenahi aspek shariahnya. Artinya, jika wakaf tunai tidak lagi menjadi perdebatan dikalangan para ulama, dan para regulator telah menetapkan keabsahan akad wakaf tunai serta mengaturnya dalam bentuk regulasi yang baik (Undang-Undang), maka kepercayaan donatur pun akan muncul untuk mewakafkan hartanya dalam bentuk tunai.
Oleh sebab itulah, perbedaan hasil prioritas antara masalah dan solusi pada hakikatnya sejalan bahwa masalah kepercayaan donatur perlu diatasi dengan membuat suatu regulasi atau Undang-Undang yang mengatur
Gambar 4.2. Hasil Sintesis Masalah dan Solusi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia
tentang perwakafan, khususnya pada aspek syariahnya. Sehingga donatur merasa aman bahwa dana wakaf tersalurkan dengan jelas aspek kehalalannya, serta dikelola dengan amanah.
Untuk uraian lebih jelas, pada gambar berikut akan ditunjukkan bagaimana hasil sintesis dari masing-masing cluster sub kriteria.
Gambar 4.3. Hasil Sintesis Sub Kriteria Masalah Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia
Pada gambar diatas menunjukkan bahwa, masalah prioritas pada aspek kepercayaan adalah lemahnya kepercayaan donatur sebesar 42.21%, diikuti oleh pendanaan dana wakaf tunai kurang menjadi prioritas 29%, dominasi yayasan individu 17.76%, dan yang menempati urutan prioritas terakhir adalah pengelola dana wakaf yang kurang amanah 11.01%. Hasil perolehan rater agreement untuk sub cluster masalah kepercayaan menunjukkan nilai W=0.510, yang berarti 51% responden sepakat bahwa pada sub kriteria masalah aspek kepercayaan pengembangan wakaf tunai di Indonesia berdasarkan urutannya adalah lemahnya kepercayaan donatur, diikuti oleh wakaf tunai kurang prioritas, dominasi yayasan individu, dan pengelola kurang amanah.
Masalah prioritas pada aspek sistem adalah lemahnya sistem tata kelola sebesar 32.27%, diikuti oleh database wakaf yang kurang valid 31.58%, lemahnya UU wakaf 22.52%, dan yang menempati urutan prioritas terakhir adalah lemahnya sistem informasi 13.61%. Hasil perolehan rater agreement untuk sub cluster masalah sistem menunjukkan nilai W=0.1183, yang berarti 11.83% responden sepakat bahwa pada sub kriteria masalah aspek sistem pengembangan wakaf tunai di Indonesia berdasarkan urutannya adalah lemahnya sistem tata kelola, diikuti oleh database wakaf yang kurang valid, lemahnya UU wakaf, dan lemahnya sistem informasi.
Masalah prioritas pada aspek sumber daya manusia adalah penyelewengan dana wakaf sebesar 35.86%, diikuti oleh lemahnya kualitas kerja pengelola dana 24.21%, kurangnya wawasan tentang wakaf 20.32%, dan yang menempati urutan prioritas terakhir adalah personal interest 19.59%. Hasil perolehan rater agreement untuk sub cluster masalah sumber daya manusia menunjukkan nilai W=0.0846, yang berarti 8.46% responden sepakat bahwa pada sub kriteria masalah aspek sumber daya manusia pengembangan wakaf tunai di Indonesia berdasarkan urutannya adalah penyelewengan dana wakaf, diikuti oleh database lemahnya kualitas kerja pengelola dana, kurangnya wawasan tentang wakaf, dan personal interest.
Masalah prioritas pada aspek syariah adalah tidak terpenuhinya akad wakaf sebesar 33.69%, diikuti oleh penanaman dana tabarru’ 25.34%, tidak ada pengawas syariah 24.14%, dan yang menempati urutan prioritas terakhir adalah perdebatan akad 16.80%. Hasil perolehan rater agreement untuk sub cluster masalah sumber daya manusia menunjukkan nilai W=0.1428, yang berarti 14.28% responden sepakat bahwa pada sub kriteria masalah aspek syariah pengembangan wakaf tunai di Indonesia berdasarkan urutannya adalah tidak terpenuhinya akad wakaf, diikuti oleh database penanaman dana tabarru’, tidak ada pengawas syariah, dan perdebatan akad . Pada gambar berikut ini juga akan diurai hasil sintesis solusi pengembangan wakaf tunai di Indonesia.

## Gambar 4.4. Hasil Sintesis Sub Kriteria Solusi
Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia
Pada gambar diatas menunjukkan bahwa, solusi prioritas pada aspek kepercayaan adalah sosialisasi sebesar 33.97%, diikuti oleh seleksi calon penerima dana wakaf 27.26%, edukasi 21.99%, dan yang menempati urutan prioritas terakhir adalah syarat wakaf total atas donasi 16.76%. Hasil perolehan rater agreement untuk sub cluster solusi kepercayaan menunjukkan nilai W=0.2069, yang berarti 20.69% responden sepakat bahwa pada sub kriteria solusi aspek kepercayaan pengembangan wakaf tunai di Indonesia berdasarkan urutannya adalah sosialisasi, diikuti oleh seleksi calon penerima dana wakaf, edukasi, dan syarat wakaf total atas donasi.
Solusi prioritas pada aspek sistem adalah support regulasi/UU wakaf sebesar 44.06%, diikuti oleh pembuatan sistem informasi wakaf 24.78%, validasi sistem database 20.11%, dan yang menempati urutan prioritas terakhir adalah aplikasi good corporate governance 11.03%. Hasil perolehan rater agreement untuk sub cluster solusi sistem menunjukkan nilai W=0.804, yang berarti 80.4% responden sepakat bahwa pada sub kriteria solusi aspek sistem pengembangan wakaf tunai di Indonesia berdasarkan urutannya adalah support regulasi/UU wakaf, diikuti oleh pembuatan sistem informasi wakaf, validasi sistem database, dan aplikasi good corporate governance .
Solusi prioritas pada aspek sumber daya manusia adalah mengadakan training tentang wakaf dan pengelolaan dana wakaf 33.45%,
diikuti oleh membuat sistem monitoring keuangan 26.62%, penerapan reward dan punishment 19.98%, dan yang menempati urutan prioritas terakhir adalah beastudi 19.94%. Hasil perolehan rater agreement untuk sub cluster solusi sumber daya manusia menunjukkan nilai W=0.1102, yang berarti 11.02% responden sepakat bahwa pada sub kriteria solusi aspek sumber daya manusia pengembangan wakaf tunai di Indonesia berdasarkan urutannya adalah mengadakan training tentang wakaf dan pengelolaan dana wakaf, diikuti oleh database membuat sistem monitoring keuangan, penerapan reward dan punishment , dan beastudi .
Solusi prioritas pada aspek syariah adalah pergantian nama tabarru’ menjadi dana hibah sebesar 33.55%, diikuti oleh pemahaman akad 32.48%, persamaan persepsi 21.01%, dan yang menempati urutan prioritas terakhir adalah perlunya keberadaan DPS (Dewan Pengawas Syariah) untuk lembaga wakaf 12.95%. Hasil perolehan rater agreement untuk sub cluster masalah sumber daya manusia menunjukkan nilai W=0.3795, yang berarti 37.95% responden sepakat bahwa pada sub kriteria solusi aspek syariah pengembangan wakaf tunai di Indonesia berdasarkan urutannya adalah pergantian nama tabarru’ menjadi dana hibah, diikuti oleh pemahaman akad, persamaan persepsi, dan perlunya keberadaan DPS (Dewan Pengawas Syariah) untuk lembaga wakaf . Pada gambar berikut ini juga akan diurai hasil sintesis strategi pengembangan wakaf tunai di Indonesia.
Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa, strategi paling prioritas dalam pengembangan wakaf tunai di Indonesia adalah komputerisasi manajemen pengelolaan dana wakaf sebesar 29.35%, diikuti oleh pembentukan lembaga pendidikan wakaf 28.77%, peningkatan kualitas pengelola dana wakaf 24.32%, dan yang menempati urutan prioritas terakhir adalah transparansi dan akuntabilitas 17.54%. Hasil perolehan rater agreement untuk sub cluster solusi kepercayaan menunjukkan nilai W=0.1346, yang berarti 13.46% responden sepakat bahwa pada strategi pengembangan wakaf tunai di Indonesia berdasarkan urutannya adalah komputerisasi manajemen pengelolaan dana wakaf, diikuti oleh pembentukan lembaga pendidikan wakaf, peningkatan kualitas pengelola dana wakaf, dan transparansi dan akuntabilitas.

## V. PENUTUP

## 1.1. Kesimpulan
Hasil penelitan menunjukkan bahwa permasalahan yang muncul dalam pengembangan wakaf tunai di Indonesia terdiri dari 4 aspek penting yaitu: kepercayaan, sumber daya manusia, sistem dan aspek syariah. Penguraian
aspek masalah secara keseluruhan menghasilkan urutan prioritas: 1) masalah kepercayaan (dimana prioritas nomor satu masalah sub kriteria kepercayaan adalah lemahnya kepercayaan donator), 2) masalah syariah (yaitu tidak terpenuhinya akad wakaf, 3) masalah sumber daya manusia (yaitu penyelewengan dana wakaf), dan 4) masalah sistem (yaitu lemahnya sistem tata kelola).
Sedangkan prioritas solusi yang dianggap mampu menyelesaikan permasalahan pengembangan wakaf tunai terdiri dari: 1) solusi syariah (yaitu pergantian nama tabarru’ menjadi dana hibah, 2) solusi sistem (yaitu support regulasi/UU perwakafan), 3) solusi sumber daya manusia (yaitu mengadakan training/pelatihan tentang wakaf), dan 4) solusi kepercayaan (yaitu sosialisasi)
Strategi yang dapat dibangun untuk mengembangkan wakaf tunai berdasarkan urutannya terdiri dari: 1) komputerisasi manajemen pengelolaan dana wakaf, 2) pembentukan lembaga pendidikan wakaf, 3) peningkatan kualitas pengelola dana wakaf, dan 4) transparansi dan akuntabilitas.

## Gambar 4.4. Hasil Sintesis Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia

## 1.2.   Rekomendasi
Sementara itu, beberapa saran dan rekomendasi yang dapat diberikan penulis antara lain:
1.  Diharapkan adanya komitmen bersama dari pembuat kebijakan dalam menunjang dan mendorong upaya pengembangan lembaga wakaf khususnya terkait tentang wakaf tunai.
2.  Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memperluas kajian penelitian akademik terkait tentang wakaf. Prioritisasi masalah dan solusi dalam pengembangan wakaf tunai ini hendaknya dapat memberi masukan tepat kepada seluruh pihak terkait, masalah apa yang seharusnya lebih dahulu diselesaikan dan solusi mana yang paling tepat.
3.  Penelitian selanjutnya dengan pendekatan yang sama (ANP) disarankan agar dapat menambah jumlah responden dari pihak- pihak terkait yang dipandang paham akan masalah perwakafan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Ghofur Anshori, Hukum dan praktik Perwakafan di Indonesia, Yogyakarta:
Pilar Media, 2006.
Abdurrahman, Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita, Bandung: Citra Aditya, 1994.
Abu Su’ud Muhammad, Risalah Fi Jawazi Waqf Al Nuqud, Beirut : Dar Ibn Hazn, 1997.
Abu Zahrah, 2003, dalam Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelengaraan Haji Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategi Di Indonesia. Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, Depag-RI.
Adijani AI-Alabij, 1989. Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek ,
Rajawali, Jakarta.
Ahmad Azhar Basyir, 1987. Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah Syirkah , P’T. Alma’arif, Bandung.
Ascarya,  2011,”The  Persistence  of  Low  Profit and Loss Sharing Financing in Islamic Banking: The Case of Indonesia” review of Indonesian economic and business studies vol.1 LIPI economic research center.
Ascarya, 2005, “Analytic Network Process (ANP) Pendekatan Baru Studi Kualitatif” . Makalah disampaikan pada Seminar Intern Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas Trisakti,
Jakarta
Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji,
Farid Wadjdy dan Mursyid, Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi islam yang hampir terlupakan), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007,
Ascarya dan Yumanita, Diana, 2010,”Determinan dan Persistensi Margin Perbankan Konvensional dan Syariah di Indonesia” working paper series No.WP/10/04. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia.
Manulang, M, Dasar-dasar Manajemen , jakarta: Ghalia Indonesia, 1996.
Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf, Jakarta: UI Press, 1998,
Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif, Jakarta: Khalifa, 2000,
Saaty, Thomas L and Vargas, Louis G. 2006, Decision Making with the Analitic Network Process. Economic, Political, Social and Technological Applications with  Benefits,  Opportunities,  Costs and Risks. Springer. RWS Publication, Pittsburgh.
Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Bandung: PT Al- Ma’arif, 1998,
Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali Pers, 2005,
Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, Wijaya, Jakarta,1954, hal. 244 cf. Mohd, Zain bi Haji Othman, Islamic Law With Special Reference to The Institution of Waaf ,
Prime Minister’s Departement, Religius Affairs Division (Islamic Centre), Kuala Lumpur.
Suparman Usman, 1999. Hukum Perwakafan di Indonesia , Darul Ulum Press, Jakarta.
Suroso dan Nico Ngatni, 1984. Tinjauan Yuridis Tentang Perwakafan Tanah Hak Milik ,
Liberty, Yogyakarta.
Tim Penulis, 2006. Wakaf, Tuhan Dan Agenda Kemanusiaan, Studi tentang Wakaf dalam Prespektif Keadilan Sosial di Indonesia ,
(Jakarta : Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta), Jakarta.
Tim Peningkatan Zakat dan Wakaf Depag RI,
Pengelolaan Wakaf di Indonesia , Jakarta Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005.