## POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik
Politeia, 14 (1) (2022): 17-31 ISSN (Print), ISSN (Online) Available online https://jurnal.usu.ac.id/index.php/politeia
Antara “Alat Tulis atau Alat Coblos“ : Surat Suara tidak Sah dalam Pemilihan Serentak Lanjutan 2020 di Kabupaten Semarang
Maskup Asyadi*

## KPU Kabupaten Semarang, Kabupaten Semarang, Indonesia

## Submitted : 13 Desember 2021 Revision : 18 Desember 2021 Accepted : 10 Januari 2022

## Abstrak
Tujuan  kajian  ini  adalah  untuk  mengetahui  Pola  Surat  Suara  Tidak  sah  akibat  ketidakpahaman  pemilih terhadap himbauan dalam Formulir C-Pemberitahuan untuk membawa alat tulis sendiri. Kajian yang bersifat deskriptif  kualitatif  dengan  studi  dokumentasi  dan  wawancara  sebagai  metode  pengumpulan  data  ini menemukan bahwa munculnya pola surat suara tidak sah salah satunya karena penggunaan alat tulis sebagai alat coblos. Penggunaan alat tulis sebagai alat coblos ini turut menyumbang cukup tingginya angka surat suara tidak sah di Kabupaten Semarang yang mencapai 33.511 surat suara tidak sah atau 5,5% dari 608.997 orang yang menggunakan  hak  pilih,  bahkan  di  beberapa  TPS  mencapai  lebih  dari  10%.  Temuan  lebih  jauh  bahwa penggunaan  alat  tulis  sebagai  alat  coblos  ini  antara  lain  karena,  pertama,  masyarakat  khawatir  untuk menggunakan  alat  coblos  karena  takut  tertular  virus  bila  harus  bergantian  dalam  menggunakan  alat  coblos. Kedua,  adanya  himbauan  untuk  membawa  alat  tulis  secara  tidak  sadar  membawa  pada  ingatan  masyarakat berkaitan dengan penandaan surat suara pada Pemilu 2009 dan karenanya di dalam bilik suara di beberapa TPS pada Pilbup Semarang Tahun 2020 lalu ditemukan banyak alat tulis tertinggal.
Kata Kunci: Alat Coblos, Alat Tulis, Surat Suara Tidak Sah

## Abstrak
The  purpose  of  this  review  is  to  study  the  Pattern  of  Invalid  Ballot  due  to  the  voter’s  incomprehension  on  the recommendations  in  the  C-Notification  Form  to  bring  their  own  stationary.  This  descriptive  qualitative  research  uses documentation studies and interviews as the data collection method, it identified that the invalid ballots pattern arises from the use of stationary as the election tool. The use of stationary as the election tool contributes to the significant high number of invalid ballots in the Semarang Regency which reached the total of 33.511 invalid ballots or 5,5% from 608.997 people who exercised their right to vote, in fact in some Voting Places the total number of invalid ballots was more than 10%. It was further revealed that the reason the stationary was used as the election tool, among others was because voters were afraid  of  getting  infected  by  the  virus  if  the  election  tools  were  used  interchangeable  by  other  voters.  Secondly,  the recommendation for voters to bring their own stationary, unconsciously reminded people of the mark ballots in the 2009 Election and due to this, in some Voting Places in the last Semarang Regent 2020 General Election, many stationaries were left behind.
Keyword : Defence, Security, technology and information, Cyber.
How to Cite: Asyadi , M. (2021). Antara “Alat Tulis atau Alat Coblos“ : Surat  Suara tidak Sah dalam Pemilihan Serentak Lanjutan 2020 di Kabupaten Semarang . Politeia : Jurnal Ilmu Politik , 14 (1): 17-31. *Corresponding author: E-mail: maskupmutarlih@yahoo.co.id

## PENDAHULUAN
Pemilihan  Serentak  Lanjutan  9 Desember  2020  telah    berlalu.  Beberapa catatan  penyelenggaraannya  di  21 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah menarik  untuk  dilakukan  evaluasi, mengingat  Pemilihan  Serentak  2020 dilaksanakan  di  tengah  pandemi  Covid- 19.  Dilanjutkannya  Pemilihan  Serentak 2020 mempersyaratkan penerapan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19 dalam setiap tahapan  sebagaimana  yang  tertuang dalam Pasal 5 – 9 Peraturan KPU Nomor 6  Tahun  2020.  Penerapan  protokol kesehatan ketat tersebut untuk menjamin penyelenggaraan  Pemilihan  Serentak 2020  agar  tidak  terjadi  cluster  penularan Covid-19  (Baroya,  2020:  11).  Tahapan yang  dilaksanakan  juga  meminimalisir adanya pertemuan tatap muka, kalaupun terjadi  pertemuan  tatap  muka  peserta yang hadir dalam ruangan juga terbatas. Sosialisasi  kepada  masyarakat  untuk menerapkan protokol kesehatan, terlebih KPU  sampai  dengan  jajaran  di  tingkat PPS  maupun  KPPS  juga  gencar  serta dibekali  dengan  Alat  Perlindungan  Diri (APD)  dari  masker, hand  sanitizer,  face shield, sarung  tangan,  disinfektan,  dan perlengkapan  lain  untuk  menunjukkan bahwa  penyelenggara  pemilu  tidak main-main untuk melaksanakan tahapan dengan menjaga keselamatan masyarakat,  sebagaimana  yang  sering banyak  pakar  sampaikan Salus  Populi Suprema Lex Esto, Keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi.
Puncak  pelaksanaan  Pemilihan Serentak  Tahun  2020  bagi  masyarakat adalah  hari  Rabu  Wage,  9  Desember 2020, dimana masyarakat akan menggunakan  hak  pilihnya.  Persiapan menuju 9 Desember 2020 di TPS, diawali dengan pembentukan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara
(KPPS)  pada  awal  Nopember  2020. Rekruitmen  petugas  KPPS  di  tengah pandemi Covid-19 juga bukan merupakan  hal  yang  mudah.  Untuk memenuhi  kebutuhan  minimal  7  orang per  TPS,  hanya  2  Kabupaten  di  Jawa Tengah yang tidak melakukan perpanjangan  pendaftaran.  Hal  tersebut banyak  terjadi  karena  KPU  memastikan petugas  KPPS  yang  akan  berhadapan langsung dengan pemilih ini wajib untuk dilakukan  rapid  test.  Masih  ditemukan masyarakat  yang  takut  untuk  mendaftar sebagai  KPPS  karena  kekhawatiran  jika hasil test reaktif, kemudian ditindaklanjuti swab dan harus karantina,  akhirnya  bagi  sebagian  orang akan  mengalami  kehilangan  mata pencaharian  atau  takut  dikeluarkan  dari tempatnya bekerja. Tidak bisa dipungkiri lagi,  kondisi  tersebut  menyebabkan peminat yang mendaftar sebagai anggota KPPS  mengalami  kendala,  bahkan banyak dari mereka yang mundur pasca mendaftar  maupun  setelah  ditetapkan karena  adanya  rasa  ketakutan  tertular Covid-19. KPU terus menerus menyampaikan  sosialisasi  mengenai Pemilihan  Serentak  dengan  protokol kesehatan,  dan  dukungan  stakeholder yang  ada  di  masing-masing  daerah akhirnya  rekruitmen  anggota  KPPS  di wilayah  Jawa  Tengah  dapat  terpenuhi. KPPS yang telah terbentuk di tiap TPS ini juga  wajib  mengikuti  Bimbingan  Teknis sebagai  bekal  dalam  melaksanakan Pemungutan  dan  Penghitungan  Suara nantinya.  Kondisi  di  tengah  pandemi Covid-19,  menyebabkan  pelaksanaan Bimtek dilakukan dengan zoom, meskipun  masih  adapula  bimtek  yang dilaksanakan  dengan  tatap  muka. Regulasi  yang  digunakan  dalam  Bimtek sampai  dengan    2  minggu  terakhir sebelum  9  Desember  2020,  masih mengacu pada ketentuan-ketentuan yang
belum mengadopsi mekanisme pelaksanaan  Pemilihan  Serentak  di tengah Pandemi Covid-19.
Munculnya  PKPU  18  Tahun  2020 memberikan  warna  tersendiri  terhadap KPPS,  khususnya  mengenai  aplikasi Sirekap.  Tujuan  penggunaan  Sirekap  ini hakikatnya  untuk  memberikan  jaminan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Serentak  ini  dilaksanakan  dengan transparan  serta  hasilnya  dapat  segera disampaikan  dengan  akuntabel.  PPK, PPS dan KPPS mendapatkan serangkaian Bimtek Sirekap ini beberapa hari, bahkan di  beberapa  wilayah  tertentu,  yang kondisi  jaringan  internetnya  kurang bagus,  mengalami  beberapa  kendala untuk dilakukan aktivitasi. Di titik inilah, KPPS  terfokus  pada  Bimtek  Sirekap, sehingga  Bimtek  Pemungutan  dan Penghitungan  Suara  terutama  dalam  hal bagaimana
menjelaskan
C
Pemberitahuan
kepada pemilih, bagaimana  pemilih  datang  ke  TPS, bagaimana  pengisian  C  Daftar  Hadir, Bagaimana  cara  mencoblos,  kemudian bagaimana  cara  mengisi  administrasi dalam C Hasil menjadi sedikit “lengah”.
Penulis  hanya  akan  mengambil sempalan  dari  banyaknya  kejadian dalam  proses  pemungutan  suara,  yaitu bagaimana cara mencoblos. Bagi masyarakat  menengah  ke  atas,  dan masyarakat yang sering memegang “alat tulis”  bagaimana  cara  mencoblos  tidak menjadi  soal.  Namun  bagi  masyarakat pedesaan,  yang  kesehariannya  jarang bahkan  tidak  pernah  menggunakan  alat tulis  tentu  menarik  untuk  disampaikan dalam tulisan ini. KPU dalam sosialisasinya  baik  melalui  media  cetak, elektronik, maupun melalui media sosial tak  henti-hentinya  disampaikan  saat datang  ke  TPS  sesuai  dengan  jam  yang tertulis di C Pemberitahuan, membawa C
Pemberitahuan  dan  KTP  El,  memakai masker  serta  menggunakan  alat  tulis sendiri.  Tentu  ini  bukan  terjadi  di sebagian  besar  TPS,  tetapi  kemudian berdasarkan  pada    suara  tidak  sah  yang ada  di  beberapa  TPS.  Perlu  dirunutkan dari  beberapa  pasal  dalam  PKPU sehingga  runtutan  sampai  dengan bagaimana  pemilih  mencoblos  dengan alat  coblos  yang  benar  ini  bisa  menjadi pemahaman yang komprehensif.
Pelaksanaan  Pemilihan  Serentak 2020  yang  dilaksanakan  pada  9 Desember
2020 tatacara dalam menggunakan  hak  pilih  masih  seperti Pemilihan  Tahun  sebelumnya.  Pemilih diminta  untuk  mencoblos  surat  suara yang  memuat  foto,  nama,  dan  nomor pasangan  calon.  Bagi  pemilih  disabilitas netra,  disediakan  alat  bantu  (template). Dalam situasi pandemi covid-19, pemilih diminta memakai sarung tangan sebelum mencoblos  dan  diminta  membawa  alat tulis  sendiri  untuk  mengisi  daftar  hadir serta  pemberian  tinta  pada  jari  pemilih dilakukan  dengan  ditetes,  bukan  celup seperti  Pemilihan/pemilu  sebelumnya. Ketentuan  surat  suara  sah dan  tidak  sah sebagaimana Buku Panduan KPPS. Surat suara  dinyatakan  sah  dengan  apabila: Surat  Suara  ditandatangani  oleh  Ketua KPPS;  surat  suara  dalam  keadaan  baik (tidak  rusak);  surat  suara  tidak  terdapat tanda  coretan;  dicoblos  menggunakan alat coblos yang disediakan di TPS; tanda coblos  pada  1  (satu)  kolom  pasangan calon  yang  memuat  nomor  urut,  atau nama  Pasangan  Calon  atau  foto Pasangan  Calon,  dinyatakan  sah  untuk Pasangan  Calon  yang  bersangkutan; anda  coblos  lebih  dari  satu  kali  pada  1 (satu)  kolom  Pasangan  Calon  yang memuat  nomor  urut,  karena  Pasangan Calon  dan  foto  Pasangan  Calon, dinyatakan  sah  untuk  Pasangan  Calon
yang  bersangkutan;  tanda  coblos pada  1  (satu)  kolom  kosong  tidak bergambar,  dinyatakan  sah  untuk Pasangan  Calon  yang  tidak  bergambar. Apabila  penyelenggaraan  Pemilihan  1 (satu) paslon; tanda coblos lebih dari satu kali  pada  1  (satu)  kolom  kosong  tidak bergambar,  dinyatakan  sah  untuk Pasangan  Calon  yang  tidak  bergambar. Apabila  penyelenggaraan  Pemilihan hanya  1  (satu)  paslon.  Sedangkan,  surat suara  tidak  sah  apabila:  dicoblos  bukan dengan  paku  atau  alat  yang  disediakan; dicoblos  dengan  rokok  atau  api;  surat suara yang rusak atau robek; surat suara terdapat  tanda  atau  coretan  (KPU  RI, 2020: 49) . Berdasarkan hasil penelitian rumahpemilu,  pada  Pemilihan  Serentak 2020,  terdapat  total  sekitar  2,43%  surat suara  yang  dinyatakan  tidak  sah  secara nasional. Surat suara sah tertinggi berada di  Kota  Surakarta  yang  mencapai  11,99 persen.  Selanjutnya  Kota  Banjarmasin sebesar  7,46  persen,  Wonosobo  6,55 persen,  Kota  Magelang  6,39  persen  dan Sleman  6,29  persen . (rumahpemilu.org,. Potret  Suara  Tidak  Sah  di  Pilkada  Serentak 2020.  posting  8  maret  2021,  diakses  tanggal 6 Juni 2021)
Adapun  di  Kabupaten  Semarang terdapat  sebanyak  33.511  surat  suara tidak  sah  dari  total  608.997  jumlah pemilih yang menggunakan haknya, atau kurang  lebih  sekitar  5,5%  (KPU Kabupaten Semarang, 2021: 124). Jumlah ini  masih  lebih  tinggi  dari  surat  suara tidak sah yang dapat ditoleransi menurut ACE Project, dimana kisarannyamaksimal  adalah  antara  3 hingga 4 persen. Oleh karena itulah pola surat  suara  tidak  sah  dalam  Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang yang lebih dari 5 persen ini menarik dan perlu untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Pengambilan sampel dengan  cara purposive  sampling, yaitu pengambilan  sampel  dengan  tujuan tertentu  (Sugiyono,  2014:  16). Purposive sampling dilakukan  terhadap  beberapa kecamatan  yang  jumlah  surat  suara sahnya  lebih  dari  5  persen.  Berdasarkan hasil  setelah  pelaksanaan  pemungutan suara  terdapat  206  TPS  di  69 Desa/Kelurahan  dan  tersebar  di  10 Kecamatan  dari  19  Kecamatan  yang  ada di  Kabupaten  Semarang.  Surat  suara tidak  sah  yang  dapat  diidentifikasi  dari 206  TPS  tersebut  sebanyak  6.259  surat suara.
Dalam  mengambil  sampel  surat tidak sah dilakukan setelah penghitungan  suara  di  TPS  selesai  pada tanggal  9  Desember  2020.  Hal  ini dilakukan  untuk  mendapatkan  data mengenai  jenis  surat  suara  tidak  sah dengan  memberikan check  list dengan mendasarkan  pada  beberapa  penelitian sebelumnya, yaitu dari PolGov Universitas  Gadjah  Mada  Yogyakarta (KPU  DIY  dan  Polgov,  2016:  5).  Data yang  dihimpun    kemudian  diklasifikasi dan  dianalisauntuk  kemudian  disajikan sebagai hasil penelitian.

## I. Hasil dan Pembahasan
a. Gambaran Surat Suara Tidak Sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang 2020
Surat  suara  tidak  sah  pada Pemilihan  Bupati  dan  Wakil Bupati  Semarang  Tahun  2020 sejumlah  33.511  surat  suara  atau 5,5%  dari  total  pengguna  hak suara  ternyata  menyebar  cukup merata.  Dari  19  kecamatan  yang
ada,  surat  suara  tidak  sah  yang  terendah  ada  di  Kecamatan  Bringin,  yaitu hanya 2,71%, sedangkan persentase surat suara tidak sah tertinggi ada di Kecamatan Ambarawa sebesar 7,88%.
Tabel 1 Persebaran Surat Suara Tidak Sah dalam Pilbup Semarang 2020
Surat  suara  tidak  sah  pada  Pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Semarang
Tahun  2020  sejumlah  33.511  surat  suara  atau  5,5%  dari  total  pengguna  hak  suara ternyata menyebar cukup merata. Dari 19 kecamatan yang ada, surat suara tidak sah yang terendah ada di Kecamatan Bringin, yaitu hanya 2,71%, sedangkan persentase surat suara tidak sah tertinggi ada di Kecamatan Ambarawa sebesar 7,88%.
Tabel 1 Persebaran Surat Suara Tidak Sah dalam Pilbup Semarang 2020
Sumber: diperoleh dari data primer NO KECAMATAN
SUARA
SAH SUARA TIDAK SAH SAH+TIDAK SAH PERSENTASE 1 BERGAS 37435 2750 40185 6,84 2 SUMOWONO 19443 1241 20684 6,00 3 TUNTANG 36913 2451 39364 6,23 4  UNGARAN TIMUR 36280 2437 38717 6,29 5 BANDUNGAN 32253 2204 34457 6,40 6 PRINGAPUS 28706 1603 30309 5,29 7 BAWEN 32078 2521 34599 7,29 8 SURUH 39433 1860 41293 4,50 9 SUSUKAN 29007 1303 30310 4,30 10 BRINGIN 28126 782 28908 2,71 11 GETASAN 34297 1496 35793 4,18 12 TENGARAN 42184 2299 44483 5,17 13 PABELAN 26084 1302 27386 4,75 14  UNGARAN BARAT 38669 2811 41480 6,78 15 BANYUBIRU 25806 1224 27030 4,53 16 KALIWUNGU 18340 664 19004 3,49 17 BANCAK 14129 417 14546 2,87 18 JAMBU 24291 1407 25698 5,48 19 AMBARAWA 32012 2739 34751 7,88 JUMLAH 575486 33511 608997
Grafik 1. Sebaran Suara Tidak Sah di 19 Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang 2020
Apabila  melihat  tabel  dan  grafik  diatas,  dari  19  kecamatan  yang  ada  di Kabupaten  Semarang,  surat  suara  tidak  sah  yang  tertinggi  dapat  dikatakan berada di wilayah sebelah barat, atau kalau Kabupaten Semarang menyebutnya “Kulon  Kali”,  mengingat  dipisahkan  oleh  Sungai  Tuntang  untuk  sebelah  barat disebut “Kulon Kali”, sedangkan wilayah sebelah timur Sungai Tuntang disebut “Wetan Kali”. Berdasarkan hasil analisis dari surat suara per TPS yang dijadikan sampel penelitian, dapat diklasifikasikan surat suara tidak sah yang didapatkan antara 6% sampai dengan lebih dari 20%.
Tabel 2 Klasifikasi Persentase Surat Suara Tidak Sah dalam Pilbup
Semarang 2020 Persentase Surat Suara Tidak Sah Jumlah TPS Nama Kecamatan Desa dan TPS 6,0-9,9 51 10 Kecamatan Sampel 10,0-14,9 141 10 Kecamatan Sampel 15,0-19,9 11 10 Kecamatan Sampel ≥ 20 3 Bawen,  Pringapus, Sumowono TPS 1 Desa Keseneng (Sumowono), TPS 5 Jatirunggo (Pringapus) dan TPS  15  Kelurahan Harjosari (Bawen) Jml 206 Sumber: diperoleh dari data primer
Mencermati tabel 2 maka dapat dikatakan bahwa 3 TPS yang surat suara tidak sahnya lebih dari 20% ini 2 merupakan wilayah pedesaan, dan 1 wilayah kelurahan (Harjosari Kecamatan Bawen).

## 3. Pola-Pola Surat Suara Tidak Sah
Dari  206  Tempat  Pemungutan  Suara  (TPS)  yang  menjadi  sampel penelitian,  dan  berdasarkan  jenis  surat  suara  tidak  sah  yang  ditemui  kategori surat  suara  tidak  sah  yang  ditemukan  dalam  Pemilihan  Bupati  dan  Wakil Bupati Semarang sebagai berikut:
a. Tidak memiliki Tanda Coblosan (1)
b. Tanda coblosan pada kedua pasangan calon (2)
c. Tanda coblosan diluar pasangan calon (3)
d. Tanda coblosan di kolom dan diluar pasangan calon (tidak simetris) (4)
e. Ukuran coblosan tidak wajar/ disobek (5)
f. Surat  suara  dicoblos  dengan  benar  tapi  terdapat  tulisan/coretan (dicoblos dengan ballpoint) (6)
Berdasarkan data sampel yang diperoleh, dari 6.259 surat suara tidak sah dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

## Tabel 3 Pola Surat Suara Tidak Sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang
Sumber: diperoleh dari data primer
Tabel 4 Perbandingan Pola Surat Suara Tidak Sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

## Bupati Semarang 2020 Per Kecamatan
NO KECAMATAN KATEGORI 1 2 3 4 5 6 TOTAL JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % 1 UNGARAN BARAT 14  5.34% 42  4.94% 11  3.79% 22  5.10% 48  5.28% 858  24.40% 995 100.00 2 JAMBU 21  8.02% 30  3.53% 18  6.21% 26  6.03% 67  7.37% 266  7.57% 428 100.00 3 BAWEN 26  9.92% 42  4.94% 24  8.28% 36  8.35% 58  6.38% 699  19.88% 885 100.00 4 PRINGAPUS 27  10.31% 42  4.94% 43  14.83% 39  9.05% 76  8.36% 72  2.05% 299 100.00 5  BANDUNGAN 37  14.12% 67  7.87% 26  8.97% 43  9.98% 81  8.91% 131  3.73% 385 100.00 6 UNGARAN TIMUR 28  10.69% 74  8.70% 33  11.38% 38  8.82% 94  10.34% 323  9.19% 590 100.00 7 TUNTANG 21  8.02% 86  10.11% 18  6.21% 24  5.57% 67  7.37% 251  7.14% 467 100.00 8  SUMOWONO 24  9.16% 52  6.11% 21  7.24% 37  8.58% 54  5.94% 56  1.59% 244 100.00 9  AMBARAWA 37  14.12% 243  28.55% 32  11.03% 84  19.49% 217  23.87% 478  13.59% 1091 100.00 10 BERGAS 27  10.31% 173  20.33% 64  22.07% 82  19.03% 147  16.17% 382  10.86% 875 100.00 262  100% 851  100% 290  100% 431  100% 909  100% 3516  100% 6259
Berdasarkan  tabel  tersebut  diketahui  bahwa  surat  suara  tidak  sah  yang tidak memiliki tanda coblosan sebanyak 262buah (4,19%), tanda coblosan pada kedua  pasangan  calon  sebanyak  851  buah  (13,60%),  tanda  coblosan  di  luar pasangan  calon  sebanyak  290  buah  (4,63%),  tanda  coblosan  di  kolom  dan diluar  pasangan  pasangan  calon  (tidak  simetris)  sebanyak  431  buah  (6,89%), ukuran  coblosan  tidak  wajar  atau  disobek  sebanyak  909  buah  (14,52%)  dan surat suara tidak sah didominasi oleh surat suara dicoblos dengan benar tapi terdapat tulisan/ coretan sebanyak 3.516 buah (56,18%).
NO  KECAMATAN KATEGORI 1 2 3 4 5 6 TOTAL JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH % 1 UNGARAN BARAT 14  1.41 42  4.22 11  1.11 22  2.21 48  4.82 858  86.23 995  100.00 2 JAMBU 21  4.91 30  7.01 18  4.21 26  5.14 67  15.65 266  63.08 428  100.00 3 BAWEN 26  1.58 42  4.75 24  1.24 36  2.49 58  6.55 699  83.39 885  100.00 4  PRINGAPUS 27  4.68 42  14.05 43  3.68 39  7.36 76  25.42 72  44.82 299  100.00 5  BANDUNGAN 37  3.64 67  10.91 26  2.86 43  5.71 81  21.04 131  55.84 385  100.00 6 UNGARAN TIMUR 28  2.37 74  7.12 33  1.86 38  3.73 94  15.93 323  68.98 590  100.00 7 TUNTANG 21  4.50 86  8.99 18  3.85 24  5.14 67  14.35 251  63.17 467  100.00 8  SUMOWONO 24  9.84 52  21.31 21  8.61 37  9.02 54  22.13 56  29.10 244  100.00 9  AMBARAWA 37  3.39 243  22.27 32  2.93 84  7.70 217  19.89 478  43.81 1091  100.00 10 BERGAS 27  3.09 173  19.77 64  7.31 82  9.37 147  16.80 382  43.66 875  100.00 TOTAL 262  4.19 851  13.60 290  4.63 431  6.89 909  14.52 3516  56.18 6259  100.00
Sebaran  pola  surat  suara  tidak  sah  per  kecamatan  dapat  dijelaskan dengan grafik sebagai berikut:

## 1. Tidak memiliki Tanda Coblosan
Grafik 2 Pola Surat Suara Tidak Sah (Tidak Memiliki Tanda Coblosan) di Kecamatan yang Menjadi Sampel
Dari 10 Kecamatan yang menjadi sampel, untuk pola surat suara tidak sah  (tidak  memiliki  tanda  coblosan)  tertinggi  ada  di  Kecamatan  Ambarawa dan  Bandungan  sebanyak  14,12%,  kemudian  di  Kecamatan  Ungaran  Timur sebanyak  10,69%,  Kecamatan  Bergas  dan  Pringapus  sebanyak  10,31%. Sedangkan kecamatan lain berada di bawah angka 10%.
2. Tanda coblosan pada kedua pasangan calon
Grafik 3 Pola Surat Suara Tidak Sah (Tanda Coblosan pada Kedua

## Pasangan Calon) di Kecamatan yang Menjadi Sampel
Pola surat suara tidak sah (Tanda Coblosan pada Kedua Pasangan Calon) tertinggi  ada  di  Kecamatan  Ambarawa  sebanyak  28,55%,  diikuti  Kecamatan Bergas 20,33%, kemudian Kecamatan Tuntang 10,11%.

## 3. Tanda coblosan diluar pasangan calon
Grafik 4 Pola Surat Suara Tidak Sah (Tanda Coblosan diluar Pasangan Calon) di Kecamatan yang Menjadi Sampel
Persentase  tertinggi  surat  suara  tidak  sah  (tanda  coblosan  diluar pasangan  calon)  di  Kecamatan  Bergas  sebanyak  22,07%,  diikuti  Kecamatan Pringapus  14,83%,  Kecamatan  Ungaran  Timur  sebanyak  11,38%  dan Kecamatan Ambarawa sebanyak 11,03%.
4. Tanda coblosan di kolom dan diluar pasangan calon (tidak simetris)
Grafik 5 Pola Surat Suara Tidak Sah (Tanda Coblosan di Kolom dan di luar pasangan calon/tidak simetris) di Kecamatan yang Menjadi Sampel
Pola surat suara tidak sah tanda coblosan di kolom dan diluar pasangan calon (tidak simetris) tertinggi ada di Kecamatan Ambarawa, yaitu 19,49% dan Kecamatan Bergas 19,03%. Sedangkan yang lain berada di bawah angka 10%.
5. Ukuran coblosan tidak wajar/ disobek
Grafik 6 Pola Surat Suara Tidak Sah (Ukuran coblosan tidak wajar/disobek) di Kecamatan yang Menjadi Sampel
Pola surat suara tidak sah ukuran coblosan tidak wajar/ disobek tertinggi  ada  di  Kecamatan  Ambarawa  sebanyak  23,87%,  Kecamatan Bergas 16,17% dan Kecamatan Ungaran Timur sebanyak 10,34%.
6. Surat  suara  dicoblos  dengan  benar  tapi  terdapat  tulisan/coretan (dicoblos dengan ballpoint)
Grafik 7 Pola Surat Suara Tidak Sah (surat suara dicoblos dengan benar tapi terdapat tulisan/coretan) di Kecamatan yang Menjadi Sampel
Persentase  pola  surat  suara tidak sah (dicoblos dengan benar tapi terdapat tulisan/coretan) atau dengan bahasa  lain  dicoblos  tidak  dengan menggunakan  alat  coblos  paku tertinggi  ada  di  Kecamatan  Ungaran Barat  sebanyak  24,40%,  Kecamatan Bawen 19,88%, Kecamatan Ambarawa 13,59% dan Kecamatan Bergas 10,86%. Apabila menyimak hasil penelitian  tersebut,  maka  dapat diketahui bahwa pola surat suara tidak sah,  rata-rata  di  setiap  kecamatan disebabkan karena surat suara terdapat  tulisan/  coretan.  Total  surat
suara  tidak  sah  dengan  lategori  ini mencapai 3.516 surat suara atau sekitar 56,18  persen  dari  jumlah  surat  suara tidak  sah  hasil  sample.  Temuan tersebut  tentu  cukup  mengejutkan melihat  bahwa  alat  coblos  yang disediakan di dalam bilik suara adalah paku bukan bolpoin.
Kecamatan Ungaran Barat memegang  rekor  tertinggi  dalam  hal surat suara tidak sah akibat penggunaan  alat  tulis  sebagai  alat coblos yaitu sebanyak 86,2%,
kemudian  Kecamatan  Bawen  79%,
Kecamatan  Jambu  62,1%,  Kecamatan Ungaran  Timur  sebanyak  54,7%.
Teknis  penyelenggaraan  pemilihan serentak  2020  dengan  beberapa keberhasilan  dengan  ini  ternyata  juga menyisakan  beberapa  permasalahan.
Pengaturan dalam pelaksanaan pemungutan  suara  dengan  tingginya surat  suara  tidak  sah  menunjukkan bahwa masalah teknis dalam pencoblosan di tengah pandemi covid- 19 beberapa waktu lalu.
Secara  normatif,  administrasi pemilihan  dalam  kajian  ini    merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015  yaitu  meliputi  penyelenggaraan tata  cara,  prosedur,  dan  mekanisme yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan pemilihan  dalam  setiap  tahapan penyelenggaraan pemilihan. Penyelenggaraan administrasi pemilihan merupakan proses rasionalisasi  atas  nilai  dan  norma dalam  rangka  mewujudkan  kepastian pemilihan  yang  mana  merupakan sarana  kedaulatan  rakyat  untuk memilih  secara  langsung,  umum, bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil.  Secara lebih  spesifik  adminitrasi  pemilihan dalam  ini  mengacu  pada  tata  cara pemberian suara dalam pemilihan.
Lebih lanjut surat suara dinyatakan  sah,  berdasarkan  pada Buku  Panduan  KPPS  sebagaimana yang dirilis oleh KPU RI, yaitu apabila: Surat Suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; surat suara dalam keadaan baik (tidak  rusak);  surat  suara  tidak terdapat  tanda  coretan;  dicoblos menggunakan alat coblos yang disediakan di TPS; tanda coblos pada 1 (satu)  kolom  pasangan  calon  yang memuat  nomor  urut,  atau  nama Pasangan  Calon  atau  foto  Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan; anda coblos lebih dari satu kali pada 1 (satu) kolom Pasangan  Calon  yang  memuat  nomor
urut,  karena  Pasangan  Calon  dan foto Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan  Calon  yang  bersangkutan; tanda  coblos  pada  1  (satu)  kolom kosong  tidak  bergambar,  dinyatakan sah  untuk  Pasangan  Calon  yang  tidak bergambar.  Apabila  penyelenggaraan Pemilihan 1 (satu) paslon; tanda coblos lebih dari satu kali pada 1 (satu) kolom kosong  tidak  bergambar,  dinyatakan sah  untuk  Pasangan  Calon  yang  tidak bergambar.  Apabila  penyelenggaraan Pemilihan  hanya  1  (satu)  paslon. Sedangkan,  surat  suara  tidak  sah apabila:  dicoblos  bukan  dengan  paku atau  alat  yang  disediakan;  dicoblos dengan  rokok  atau  api;  surat  suara yang  rusak  atau  robek;  surat  suara terdapat tanda atau coretan.
Tingginya surat suara tidak sah dengan kategori 6 di setiap kecamatan yang disampling bagaimanapun menunjukkan  hal  serius.  Di  tiga kecamatan bahkan merupakan mayoritas surat suara yang dinayatakan  tidak  sah.  Di  Kecamatan Ungaran  Barat,  misalnya  surat  suara tidak  sah  dengan  kategori  ini mencapai  86,2  persen,  Bawen  79 persen  dan  Jambu  sebanyak  62,1 persen.
Dalam  studi  tata  kelola  pemilu, sesuatu yang mengarah pada kecurangan  dikenal  sebagai fraud ataupun maladministrasi.
Kedua terminologi  ini  seringkali  digunakan secara  tumpang  tindih.  Namun demikian  merujuk  pada  konsep  yang dikembangkan oleh Vickery dan Shein (2012:  9-11) fraud berarti “deliberate wrong-doing  by  election  officials  or  other electoral  stakeholders,  which  distorts  the individual or collective will of the voters” , sedangkan malpractice merupakan “the breach by an election professional of his or
her  relevant  duty  of  care,  resulting  from carelessness or neglect ”.
Dalam  kata lain, fraud diartikan sebagai bentuk upaya manipulasi yang dilakukan  oleh  penyelenggara  atau pihak lain yang menyebabkan berubahnya  hasil  pilihan  pemilih secara  individu  maupun  kolektif. Sedangkan malpractice mengacu  pada bentuk  kelalaian  atau  kecerobohan yang  dilakukan  penyelenggara karena tidak memperhatikan standar prosedur yang semestinya.
Berdasar  pada  definisi  tersebut, malpractice dalam teorisasi Vickery dan Shein  (2012)  tersebut  memiliki  makna yang selaras dengan konsep maladministration dalam  terminologi yang  dikembangkan  Norris  (2014). menurutnya maladministration atau maladministrasi dalam pemilu/pemilihan adalah “more routine flaws  and  unintended  mishaps  by  election officials” Norris  (2014a).  Secara  faktual praktiknya  mencakup  antara  lain adalah
kegagalan menejerial
(managerial  failure) ,  ketidakefisienan (inefficiency), ketidakkompetenan
(incompetency) dan kegagalan kapasitas birokratis (failure of bureaucratic capacity) . Sulit memang mengatakan bahwa tingginya surat suara tidak sah pada  kategori  ini  dikatakan  sebagai praktek  maladministrasi  atau  bahkan fraud . Bagaimanapun para penyelenggara di lapangan, khususnya  KPPS  bekerja  secara normatif  sesuai  ketentuan  yang berlaku.  Justru  akan  berpotensi menjadi  pelanggaran  jika  bertindak
sebaliknya,  dengan  mensahkan  surat suara  dengan  kategori  dimaksud. Terlebih  bahwa  selain  saksi  masing- masing  pasangan  calon  penghitungan suara  di  TPS  diawasi  secara  langsung oleh  Pengawas  TPS  yang  merupakan lini terdepan pengawasan pemungutan  dan  penghitungan  suara dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Melihat kecenderungan tersebut,  dapat  dipahami  bahwa besarnya surat suara tidak sah dengan kategori  6  tersebut  adalah  pemilih yang  keliru  memahami  himbauan untuk  membawa  alat  tulis  sendiri yang  dimaksudkan  untuk  mengisi data  diri  tetapi  selanjutnya  malah digunakan  untuk  mencoblos.  Hal  ini boleh  jadi  dilakukan  karenanya adanya  kekhawatiran  penyebaran virus covid-19 melalui alat coblos yang digunakan secara bergantian sekalipun telah  difasilitasi  sarung  tangu  untuk setiap pemilih.
Namun demikian dengan tingginya jumlah surat suara tidak sah dengan  kateori  6  ini,  diperlukan adanya terobosan hukum atau ketentuan  untuk  menekan  hal  yang sama  terulang  kembali.  Terlebih  bila pandemi  covid-19  belum  juga  selesai pada
penyelenggaraan pemilu/pemilihan selanjutnya. Hal ini bagaimanapun  karena  satu  suara dalam pemilu/pemilihan adalah sangat menentukan dan keterjagaannya  dijamin  di  dalam konstitusi.

## SIMPULAN
Bagi  pemilih,  tentu  kekhawatiran  saat datang ke TPS ini sudah mendapatkan jawaban  dengan  adanya  simulasi tatacara  menggunakan  hak  pilih. Namun  masyarakat  saat  datang dengan  diminta  membawa  alat  tulis, banyak  yang  menggunakan  alat  tulis tersebut sebagai alat coblos, mengingat mereka  juga  mengalami  kekhawatiran bergantian  menggunakan  alat  coblos yang  disediakan,  atau  memang sebagian  sengaja  mencoblos  dengan alat  tulis  atau  menganggap  agar membawa  alat  tulis  itu  sebagai  “alat coblos”.  Hal  tersebut  tampak  bahwa dari  10  Kecamatan  yang  menjadi sampel,  9  kecamatan  suara  tidak sahnya  didominasi  karena  coblosan benar  tetapi  terdapat  tanda  coretan yang  disebabkan  oleh  alat  tulis  yang dibawa  pemilih  ke  dalam  bilik,  yang digunakan sebagai alat coblos.
Sosialisasi  di  tengah  pandemi bukan  merupakan  hal  yang  mudah. Sosialisasi melalui daring yang dilakukan  tentu  mengalami  beberapa kendala,  sehingga  masyarakat  belum memahami ketentuan penggunaan alat tulis  yang  harusnya  untuk  mengisi daftar  hadir,  namun  lupa  digunakan juga sebagai alat coblos.

## DAFTAR PUSTAKA
Baroya,  A  dkk.  (2020). Pilkada  di  Masa Pandemi. Yogyakarta:  Penerbit Lingkar
KPU  DIY  dan  PolGov  Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol
UGM,  (2016). Pola  Surat  Suara Tidak  Sah  dalam  Pemilu  Presiden 2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta .  Yogyakarta:  Dept.  of Politics and Government, Faculty  of  Social  and  Political Sciences,Universitas Gadjah Mada
KPU  RI.  (2020). Buku  Panduan  KPPS: Panduan  Pelaksanaan  Peumngutan dan  Penghitungan  Suara  dengan Protokol Kesehatan serta Penggunaan  Sirekap  di  Tingkat
TPS. Jakarta: KPU RI
KPU  Kabupaten  Semarang.  (2021). Laporan  Akhir  pada  Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang  2020 .  Ungaran:  KPU Kab Semarang Norris,  P  (2014a).  “ Why  Electoral Integrity  Matters ”.  Cambridge University Press. New York.
Peraturan  KPU  Nomor  6  Tahun  2020 tentang  Pelaksanaan  Pemilihan Gubernur  dan  Wakil  Gubernur, Bupati  dan  Wakil  Bupati, dan/atau  Wali  Kota  dan  Wakil Wali  Kota  Serentak  Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam  Corona  Virus  Disease 2019 (Covid-19) Peratuan  KPU  Nomor  18  Tahun  2020 tentang Perubahan atas Peraturan  Komisi  Pemilihan Umum  Nomor  8    Tahun  2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan  Suara  Pemilihan Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,
Bupati  dan  Wakil  Bupati, dan/atau  Wali  Kota  dan  Wakil Wali Kota
Rumah  Pemilu. Potret  Suara  Tidak  Sah di Pilkada Serentak 2020 .
Rumahpemilu.org.  posting  8 maret 2021 diakses tanggal 6 Juni 2021
Sugiyono. 2014. Statistika untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta
Vickery, Chad, dan Erica Shein (2012). “ Assessing  Electoral  Fraud  in  New Democracies: Refining the Vocabolary ”.  White  Paper  Series. IFES. Washington, DC.