## EFEKTIVITAS PROGRAM PENGHAPUSAN 1000 JAMBAN APUNG DI KECAMATAN MARTAPURA BARAT

## KABUPATEN BANJAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Udaya Madjid 1 , Nanda Eka Saputri 2
1 Dosen IPDN Depdagri udayamadjidsikota@gmail.com
2 Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan nandaekasaputri22@gmail.com

## Abstrak
Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan secara komprehensif serta memberikan rekomendasi dari hasil program penghapusan 1000 jamban apung ini. Penelitian ini menggunakan teori Sondang P. Siagian. Pengukuran efektivitas program ini dapat dilihat  dari  :  Sumber  Daya,  Dana,  sarana  dan  Prasarana,  Kualitas  dan  Kuantitas serta Waktu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan  menggunakan metode  deskriptif.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  wawancara, observasi,  dan  dokumentasi.  Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa Efektivitas  Program  Penghapusan  1000  Jamban  Apung  di  Kecamatan  Martapura Barat belum efektif karena masih terdapat beberapa kendala. Hal ini menyebabkan sungai yang ada di Sungai Martapura masih tercemar karena kebiasaan masyarakat Kecamatan  Martapura  Barat  seperti  Mandi,  Cuci  dan  Kakus  di  Jamban  Apung masih ada. Untuk itu pemerintah harus melakukan adanya sosialisasi secara terus menerus meskipun nantinya jamban apung tersebut sudah dihapuskan.
Kata Kunci : Efektivitas, Program Penghapusan 1000 Jamban Apung.

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  describe  comprehensively  and  provide recommendations  from  the  result  of  this  Program  of  Eliminating  1000  Floating Latrines.  This  study  uses  the  theory  of  Sondang  P.  Siagian.  Measurement  of  the effectiveness of this program that could be seen from : Resources, Funds, Facilities and  Infrastructure,  Quality  and  Quantity  as  well  as  Time.  This  research  is  a qualitative research using descriptive methods. The technique of collecting data is done  by  interviews,  observation,  and  documentation.  Based  on  the  results  of  the study, it is known that Effectiveness on the Program of Eliminating 1000 Floating Latrines in West Martapura District was not effective yet because some obstacles in  its  implementation.  This  causes  Martapura’s  river  is  still  polluted  because habituation  of  West  Martapura  Subdistrict  people    for  Bathing,  Washing  and Toileting in the Floating Latrine is still available. For that government  must the ongoing  socialization  was  given  as  a  suggestion  even  though  the  public  floating latrines had been removed.
Keywords : Effectiveness, Program of Eliminating 1000 Floating Latrines

## PENDAHULUAN
Kabupaten  Banjar  merupakan  salah  satu  kabupaten  yang  banyak  dialiri sungai. Masyarakat memanfaatkan sungai tersebut untuk Mandi, Cuci dan Kakus. Melihat  banyaknya  wilayah  yang  dialiri  sungai  di  Kabupaten  Banjar  maka  total jamban apung yang tersebar disepanjang perbatasan Kabupaten Banjar-Kabupaten Tapin  sampai Kabupaten Banjar-Kota Banjarmasin yaitu sebanyak 9000 jamban apung.  Banyaknya  jamban  terapung  ini  menunjukkan  kondisi  sanitasi  yang didaerah permukiman bantaran sungai yang buruk disepanjang aliran sungai.
Air  sungai  yang  ada  sudah  tercemar  dengan  banyaknya  bakteri  yang  ada disana.  Tapi  masih  banyak  masyarakat  yang  memanfaatkan  air  sungai  tersebut untuk  mencuci  beras  dan  sebagainya.  Sehingga  ini  dapat  berdampak  buruk  bagi kesehatan masyarakat. Masalah lingkungan ini merupakan masalah yang kompleks. Tingkat  kemiskinan  merupakan  salah  satu  faktor  yang  berperan  penting  dalam mempengaruhi kualitas lingkungan. Tingkat kemiskinan juga sangat berhubungan dengan  rendahnya  pendidikan  masyarakat.  Sehingga  pengetahuannya  tentang jamban  yang  sehat  juga  cenderung  masih  kurang.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari kebiasaan  masyarakat  yang  kurang  sadar  lingkungan  seperti  mengotori  dan mencemari air sungai.
Sejak dulu, masalah pembuangan tinja selalu menjadi perhatian kesehatan lingkungan. Masalah pembuangan tinja ini merupakan sumber penyebaran penyakit yang kompleks dan harus sedini mungkin diatasi. Pembuangan tinja yang tidak di sanitasi dapat menyebabkan berbagai penyakit, karena perilakunya buang air besar sembarangan maka harus segera dihentikan.
Masyarakat  Kabupaten  Banjar  sebagian  besar  masih  terbiasa  Buang  Air Besar  Sembarangan  (BABS)  terutama  ke  sungai.  Dapat  dilihat  dari  masih banyaknya  jamban-jamban  terapung  yang  berada  di  pinggiran  sungai.  Dimana  1 buah  jamban  terapung  dapat  digunakan  1-  10  Kepala  keluarga.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  masyarakat  belum  memiliki  rumah  yang  layak  ditandai dengan tidak adanya keberadaan jamban  yang sehat  dirumahnya masing-masing.
Sehingga  ini  membuat  masyarakat  untuk  tetap  terus  menerus  melakukan  Mandi, Cuci  dan  Kakus  dibantaran  sungai  Martapura.  Ini  akan  mengakibatkan  perilaku tersebut  menjadi  suatu  kebiasaan  yang  susah  untuk  diubahFungsi  sungai  telah berubah  menjadi  tempat  pembuangan  air  limbah  dan  sampah  sehingga  tercemar, dangkal  dan rawan terhadap banjir serta masalah lingkungan lainnya. Air sungai pun  berubah  menjadi  keruh  dan  berbau.  Hal  ini  dikarenakan  terdapatnya  banyak bakteri  yang  terdapat  disungai  salah  satunya  adalah  bakteri Escherechia  Coli . Escherechia Coli merupakan bakteri yang terdapat di usus manusia dan hewan yang dikeluarkan melalui tinja. Bakteri Escherechia Coli ini salah satu penyebab bakteri yang dapat mengakibatkan diare bahkan dapat mengakibatkan infeksi usus serius yang  mengakibatkan  sakit  perut  dan  demam.  Selain  itu  penyebab  penyakit  yang ditularkan oleh tinja manusia antara lain : tifus, disentri, kolera, bermacam-macam cacing  (gelang,  kremi,  tambang,  pita), schistosamiasis dan  sebagainya (Notoatmodjo, 2007 : 176).
Terkait  dengan  hal  tersebut  dan  sesuai  dengan  salah  satu  misi  Bupati Kabupaten  Banjar  yaitu  meningkatkan  permukiman  yang  layak  huni  dan berkelanjutan,  maka  pada  tahun  2016  dilaksanakan  program    penghapusan  1000 jamban  apung.  Program  ini  dilakukan  pemerintah  Kabupaten  Banjar  untuk meningkatkan layanan sanitasi kepada masyarakat dengan melakukan pengelolaan air limbah.
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  jenis penelitian kualitatif melalui metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Karena dalam  penelitian  ini  peneliti  lebih  berfokus  untuk  menggambarkan  atau mendeskripsikan  peristiwa  yang  terjadi  di  lapangan  secara  sistematis,  logis  dan obyektif, benar-benar ada agar mampu memahami setiap fakta-fakta  yang terjadi serta  memecahkan  permasalahan  yang  ada  pada  penilaian  efektivitas  Program Penghapusan  1000  Jamban  Apung  di  Kecamatan  Martapura  Barat  Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.
Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan Purposive Sampling, Snowball Sampling,  dan  Incidental  Sampling.  Data  yang  dibutuhkan  dalam  penelitian kualitatif  dapat  berupa  data  primer  dan  data  sekunder.  Berdasarkan  jenis  data tersebut, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian kualitatif dapat berupa
orang, dokumen, kegiatan, dan tempat. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  meliputi  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji validitas data menggunakan strategi triangulasi sumber dan teknik.

## PEMBAHASAN
A. Efektivitas Program Penghapusan 1000 Jamban Apung di Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan
Program  Penghapusan  1000  Jamban  Apung  telah  berjalan  di  Kabupaten Banjar sejak tahun 2016. Peneliti mengukur efektivitas Program Penghapusan 1000 Jamban  Apung  dengan  menggunakan  konsep  teori  yang  dikemukakan  oleh Sondang  P.Siagian  (2015:20-21).  Beberapa  faktor  yang  dapat  mempengaruhi efektivitas suatu program yaitu sumber daya, dana, sarana dan prasarana, kualitas dan  kuantitas  serta  waktu.  Berdasarkan  analisis  dari  data  yang  didapatkan  oleh peneliti  selama  melaksanakan  magang  dan  penelitian  maka  diperoleh  informasi mengenai  faktor  pendukung  serta  faktor  penghambat  yang  dapat  mempengaruhi efektivitas  Program  Penghapusan  1000  Jamban  Apung.  Selain  itu,  peneliti  juga dapat  memahami  upaya  apa  saja  yang  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  setempat untuk  mengatasi  berbagai  faktor  penghambat  yang  ada.  Berikut  dimensi pengukuran efektivitas oleh Sondang P. Siagian antara lain:
1. Sumber Daya
Mengenai sumber daya untuk program ini sudah banyak perangkat daerah yang terlibat dalam program ini dan masyarakat Kecamatan Martapura Barat pun merespon  positif  dan  mendukung  program  ini.  Namun  pemerataan  sosialisasi terhadap  semua  desa  masih  kurang  karena  masih  ada  desa  yang  masyarakatnya belum sadar akan pentingnya program ini.
2. Dana
Sumber  dana  yang  digunakan  masih  belum  mencukupi  untuk  program penghapusan  jamban  apung  ini.  Program  penghapusan  ini  hanya  mendanai pembuatan septictank untuk  pembangunan  WC  Individual.  Untuk  biaya pembangunan bilik WC tersebut, Dinas PUPR melakukan kolaborasi dana dengan Desa. Sehingga biaya pembangunan bilik tersebut menggunakan APBDes. Hal ini
dilakukan  untuk  mensiasati  ketidakcukupan  anggaran  maka  Pemerintah berkolaborasi dengan Desa untuk pembuatan WC Individual.

## 3. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana untuk program penghapusan 1000 jamban apung ini tidak memiliki syarat khusus sehingga siapapun bisa menghapus jamban apung ini karena  hanya  menggunakan  alat-alat  yang  sederhana  saja  dan  mudah  untuk didapatkan.
4. Kualitas dan Kuantitas
Ketika penghapusan jamban apung ini dilakukan ada beberapa peningkatan yang dirasakan oleh masyarakat  seperti tingkat  kesehatan masyarakat  itu sendiri. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya kualitas air ditandai dengan  berkurangnya bakteri E-Coli dan data masyarakat yang mengidap berbagai penyakit akibat bakteri E-Coli  ini  mengalami  penurunan.  Namun  ada  beberapa  kendala  yang  akan dihadapkan  oleh  pemerintah  yaitu  kembalinya  masyarakat  menggunakan  jamban apung  jika  mereka  merasakan  keberatan  dalam  pembayaran  air  jika  mereka berpindah dari jamban apung ke WC Individual.
5. Waktu
Penghapusan  1000  Jamban  Apung  ini  untuk  Kabupaten  Banjar  dapat dikategorikan cepat karena target penghapusan jamban apung sampai tahun 2019 yaitu sebanyak 833 buah. Namun realisasinya jamban apung yang telah dihapuskan sebanyak  905  buah.  Akan  tetapi  untuk  di  Kecamatan  Martapura  Barat  sendiri mengalami  beberapa  kendala,  sehingga  dari  13  desa  yang  baru  melaksanakan penghapusan  jamban  apung  hanya  6  desa  sedangkan  7  desa  belum  melakukan penghapusan.  Dengan  total  jamban  apung  yang  telah  dihapuskan  yaitu  sebanyak 137 unit dari target sebelumnya yaitu 254 unit.
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Program
Penghapusan 1000 Jamban Apung di Kecamatan Martapura Barat di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan
1. Faktor Pendukung
Dalam  penyelenggaraan  Program  Penghapusan  1000  Jamban  Apung  di Kecamatan  Martapura  Barat  Kabupaten  Banjar  Provinsi  Kalimantan  Selatan terdapat sejumlah faktor pendukung diantaranya,
a. Kolaborasi Dana
Dalam  Program  Penghapusan  1000  Jamban  Apung  ini  karena  adanya keterbatasan dana maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang hanya dapat memberikan  fasilitas septictank saja  kepada  masyarakat  yang  jamban  apungnya akan  dihapuskan.  Tentunya  masyarakat  tidak  akan  mau  menghapus  jamban apungnya  jika  hanya  diberikan septictank tanpa  bilik.  Maka  dari  itu  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengajak Desa untuk melakukan kolaborasi dana.
Kolaborasi dana adalah kerjasama yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Desa. Sehingga untuk biaya pembangunan septictank menggunakan dana dari  Dinas PUPR sedangkan  biaya untuk  pembangunan bilik menggunakan  dana  dari  APBDes.  Hal  ini  dilakukan  agar  pembangunan  ini  bisa berjalan dengan cepat.
b. Sarana dan prasarana yang sederhana
Pelaksanaan  program  penghapusan  1000  jamban  apung  ini  tidak  ada beberapa syarat sarana yang harus dipenuhi. Alat yang dibutuhkan hanya alat-alat sederhana saja seperti palu dan linggis. Selain itu jarak antara kecamatan Martapura Barat  dengan  Ibukota  Kabupaten  tidak  terlalu  jauh  sehingga  memudahkan kecamatan Martapura Barat ini dijangkau oleh pihak yang bersangkutan
c. Terjadinya  kesesuaian  dengan  keinginan  Gubernur  Kalimantan  Selatan untuk  menjadikan  sungai  Martapura  sebagai  salah  satu  kawasan  wisata susur sungai
Program  Penghapusan  1000  Jamban  Apung  ini  sejalan  dengan  keinginan Gubernur  Kalimantan  Selatan,  Bapak  H.  Sahbirin  Noor  yang  menginginkan Kalimantan  Selatan  dapat  mengangkat  kearifan  lokalnya  melalui  wisata  susur
sungai. Hal ini dikarenakan wilayah Kalimantan Selatan yang sebagian besar dialiri oleh sungai. Salah satunya  yaitu sungai Martapura. Tentunya dalam wisata susur sungai ini, sungai Martapura akan dilalui oleh para wisatawan. Jika di tepian sungai Martapura  ini  banyak  terdapat  jamban  apung  maka  akan  mengurangi  keelokan pemandangan  sungai  tersebut.  Sehingga  jamban  apung  ini  memang  harus dihapuskan agar menjadi nilai lebih dari segi wisata.

## 2. Faktor Penghambat
Dalam  penyelenggaraan  Program  Penghapusan  1000  Jamban  Apung  di Kecamatan  Martapura  Kabupaten  Banjar  Provinsi  Kalimantan  Selatan  terdapat sejumlah faktor penghambat diantaranya,
a. Sumber Dana
Dalam Program Penghapusan 1000 Jamban Apung ini dana yang digunakan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berasal dari dana untuk Program Pengembangan  Kinerja  Pengelolaan  Air  Minum  dan  Air  Limbah.  Hal  ini  terjadi karena  Program  Penghapusan  1000  Jamban  Apung  ini  termasuk  salah  satu  dari kegiatan  yang  dilakukan  oleh  program  Pengembangan  Kinerja  Pengelolaan  Air Minum dan Air Limbah. Seperti yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Air Limbah.
Sedangkan  untuk  Program  Penghapusan  1000  Jamban  Apung  belum  ada peraturannya  sendiri.  Sebenarnya  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang sudah  mengajukan  untuk  membuat  regulasi  mengenai  Program  ini  akan  tetapi sampai  sekarang  belum  ada  realisasinya.  Program  ini  pun  tetap  terus  dilakukan karena  tanpa  adanya  perbup  yang  khusus  untuk  program  ini  akan  tetapi  sudah menjadi kewajiban untuk mengubah sanitasi yang mana untuk mencakup capaian sanitasi  ini  perlu  campur  tangannnya  pemerintah.  Sanitasi  merupakan  salah  satu kebutuhan  pokok  manusia  dan  kebutuhan  ini  harus  berlangsung  secara berkelanjutan maka dari itu kita harus menjaga kebersihan sungai.
b. Minimnya pengetahuan Kepala Desa
Dalam  pelaksanaan  program  penghapusan  1000  Jamban  Apung  yang dilakukan di Kecamatan Martapura Barat hanya diikuti oleh 6 desa dari 13 desa. Sehingga masih ada 7 desa yang belum melakukan program ini hal ini dikarenakan sebelum  melakukan  penghapusan  jamban  apung  kepala  desa  dituntut  untuk
membuat  proposal  pembuatan  WC  Individual  Masyarakat  terlebih  dahulu.  Akan tetapi  karena  keterbatasan  pengetahuan  Kepala  desa  mereka  bingung  bagaimana membuat proposal tersebut. Sehingga ini menjadi penghambat dalam pelaksanaan penghapusan jamban apung tersebut.
c. Tidak adanya data baru
Untuk  menghapuskan  jamban  apung  tersebut,  terlebih  dahulu  yang  harus dilakukan  adalah  membangun  WC  Individual  untuk  masyarakat  yang  jamban apungnya akan dihapuskan. Sebelum membangun tentu harus mengetahui terlebih dahulu  jumlah jamban apun  yang ada di  desa tersebut  berapa dan berapa jumlah kepala keluarga yang memakai 1 jamban apung tersebut. Karena tidak adanya data jumlah jamban apung dan jumlah kepala keluarga yang memakai jamban apung ini sehingga menghambat cepatnya pembuatan proposal.
Dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, mereka akan menghapus jamban apung dan membangun WC Individual sesuai dengan cepat atau tidaknya proposal  yang  diberikan  oleh  Kepala  Desa  kepada  mereka  melalui  Camat Martapura  Barat.  Untuk  Kecamatan  Martapura  Barat  sendiri  ada  yang  cepat mengajukan proposal dan ada  yang tidak. Dibuktikan dari 13 desa, hanya 6 desa yang  mengajukan  proposal  dengan  cepat  sedangkan  7  desa  yang  lain  belum menyerahkan proposal tersebut.
d. Sosialisasi dan Pelatihan
Sosialisasi  dan  pelatihan  terus  dilakukan  Pemerintah  Kabupaten  Banjar melalui  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  yang  mana  dalam  hal  ini perangkat  daerah  yang  lain  juga  ikut  membantu  sosialisasi  ini  agar  masyarakat menjadi sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan terkhusus kebersihan tepian sungai Martapura. Akan tetapi sosialisasi dan pelatihan yang dilaksanakan kurang merata. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya desa yang masyarakatnya belum sadar  akan  pentingnya  kebersihan  yang  mereka  pikirkan  hanya  keuntungan  dan kerugian dalam hal keuagan karena mereka takut rugi jika membayar air.
3. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi hambatan
a. Membuat Regulasi
Salah satu yang dilakukan agar Program Penghapusan 1000 Jamban Apung ini  mempunyai  dana  sendiri  tidak  ikut  di  dana  Program  Pengembangan  Kinerja
Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah adalah membuat regulasi baru. Jika ada regulasi  maka  dana  yang  dihasilkanpun  nantinya  akan  lebih  banyak  karena  dana yang dibuat untuk penghapusan jamban apung ini hanya cukup untuk pembuatan septictank saja. Jika masyarakat hanya dibangunkan septictank saja maka mereka pasti tidak mau.
b. Melakukan Pelatihan kepada Kepala Desa
Upaya yang dilakukan selama ini untuk program penghapusan 1000 Jamban Apung ini hanya untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya kesehatan dan membuat  masyarakat  agar  tidak  lagi  menggunakan  jamban  apung  karena  begitu banyaknya dampak buruk yang akan dihasilkan jika mereka tetap melakukan hal tersebut. Namun hal itu saja tidak cukup, ada beberapa proses yang harus dilakukan sebelum  penghapusan  jamban  apung  ini  dilakukan  yaitu  kepala  desa  harus menyerahkan proposal yang menyatakan bahwa dia berminat untuk pembuatan WC Individual.  Dari  13  kepala  desa,  ada  7  kepala  desa  yang  belum  bisa  membuat proposal  ini.  Apalagi  ditambah  dengan  proposal  yang  menyatakan  kerjasama bahwa  untuk  pembuatan  bilik  menggunakan  dana  APBDes.  Ini  tentu  membuat Kepala Desa semakin bingung bagaimana cara membuatnya. Ini alasaan kenapa 7 desa  yang  ada  di  Kecamatan  Martapura  Barat  belum  melaksanakan  program  ini. Sehingga perlu dilakukan pelatihan bagi kepala desa dalam pembuatan proposal.
c. Melengkapi Data Jumlah Jamban Apung
Salah satu penghambat yang menyebabkan keterlambatan proposal ini yaitu karena  adanya  ketidaklengkapan  data  jumlah  jamban  apung  dan  jumlah  kepala keluarga  yang  memakai  jamban  apung  tersebut.  Menurut  peneliti,  Kecamatan Martapura  Barat  sangat  memiliki  data  yang  minim.  Bahkan  data  kependudukan saja, yang mereka buat terakhir pada tahun 2017 saja itupun karena dipaksa. Ketika mereka  tidak  disuruh  untuk  melengkapi  data  lagi  maka  mereka  pun  tidak  mau membuat data tersebut.  Padahal data tersebut sangat penting untuk dijadika arsip Kecamatan.
d. Melakukan Sosialisasi Secara Merata
Di  Kecamatan  Martapura  Barat,  memang  sudah  banyak  diadakan sosialisasi. Akan tetapi sosialisasi yang dilaksanakan masih belum merata. Hal ini dibuktikan  dengan  masih  adanya  desa  yang  belum  setuju  akan  program
penghapusan  jamban  apung  ini.  Maka  dari  itu  sosialisasi  saja  belum  cukup  jika sosialisasi tersebut belum dilakukan secara merata di seluruh wilayah.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  mengenai  Efektivitas  Program  Penghapusan  1000 Jamban  Apung  di  Kecamatan  Martapura  Barat  Kabupaten  Banjar  Provinsi Kalimantan Selatan yang dilakukan oleh peneliti dalam mengkaji dan menganalisis berdasarkan  data  yang  diperoleh  di  lapangan,  maka  peneliti  menarik  kesimpulan sebagai berikut :
1. Program  Penghapusan  1000  Jamban  Apung  yang  dilaksanakan  di Kecamatan  Martapura  Barat  Kabupaten  Banjar  Provinsi  Kalimantan Selatan  belum  berjalan  efektif  jika  diukur  berdasarkan  Teori  Efektivitas oleh Sondang P. Siagian. Hal ini dikarenakan masih ada beberapa indikator yang belum terpenuhi.
2. Faktor-faktor  pendukung  penyelenggaraan  Program  Penghapusan  1000 Jamban Apung di Kecamatan Martapura Barat  antara lain :
a. Kolaborasi Dana
b. Sarana dan prasarana yang sederhana
c. Terjadinya  kesesuaian  dengan  keinginan  Gubernur  Kalimantan  Selayan untuk  menjadikan  sungai  Martapura  sebagai  salah  satu  kawasan  wisata susur sungai.
Sedangkan faktor-faktor penghambat penyelenggaraan Program Penghapusan 1000 Jamban Apung di Kecamatan Martapura Barat antara lain :
a. Sumber Dana
b. Minimnya pengetahuan Kepala Desa
c. Tidak adanya data baru
d. Sosialisasi dan Pelatihan
3. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengefektifkan penyelenggaraan Program Penghapusan 1000 Jamban Apung di Kecamatan Martapura Barat antara lain :
a. Membuat Regulasi
b. Melakukan pelatihan kepada kepala desa

## c. Melakukan sosialisasi secara merata

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Afifudin  dan  Deni  Ahmmad  Saebeni.  2009. Metodologi  Penelitian        Kualitatif .
Bandung: Pustaka Setia
Agustino,  Leo.  2016. Dasar-Dasar  Kebijakan  Publik  Edisi  Revisi .  Bandung: Alfabeta
Arikunto, Suharsimi. 2010. Suatu Pendekatan Praktik . Jakarta: Rineka Cipta
Creswell,  John  W.  2013. Research  Design  Methodes  for  the  Social  Sciense-  4th edition. Boston: Pearso
Hamdi,  Muchlis  dan  Siti  Ismaryati.  2014. Metodologi  Penelitian  Administrasi .
Tangerang Selatan: Universitas Terbuka
Kothari,  C.R.  2004. Research  Metodology  Methods  and  Techniques  (second Revised Edition ), New Delhi: Publisher For One World
MacDonald,  Stuart  and  Headlam  Nicola.  2009. Research  Methods  Handbook Introductory  Guide  to  Research  Methos  for  Social  Research.  Center  for Local Economic Strategies
Miles, Matthew B dan Huberman, A Michael. 2007. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber  Tentang  Metode-Metode  Baru, Terj.  Tjejep  Rohindi.  Jakarta: Universitas Indonesia
Moenir, H.A.S. 2006. Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia . Jakarta: Bumi Aksara
Ndraha, Taliziduhu. 2007. Kybernologi Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan . Jakarta: PT. Rineka Cipta
Neuman,  Lawrence  W.  2006. Social  Research  Methods  Qualitative  and Quantitative Approaches, Sixth Edition. Boston: Pearso
Rakhmat,  Jalaludin.  2013. Psikologi  Komunikasi .  Bandung:  PT.  Remaja  Rosda Karya
Siagian,  Sondang  P.  2015. Manajemen  Sumber  Daya  M anusia.  Cetakan  Kedua Puluh Tiga. Jakarta: PT. Bumi Aksara
Soeparman. 2003. Pembuangan Tinja dan Limbah Cair. Jakarta: EGC
Sugiyono.  2013. Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D. Bandung:
Alfabeta
Tangkilisan,  Nogi  Hessel.  2005. Manjamen  Publik .  Jakarta:  PT.  Gramedia Widiasarana Indonesia
Tayibnapis, Farida Yusuf. 2008. Evaluasi Program dan instrumen Evaluasi Untuk Program Pendidikan dan Penelitian . Jakarta: Rineka Cipta
Yin, Robert K. 2011 . Qualitative Research From Start To Finish . New York: The Guilford Press.

## B. Peraturan Perundang – Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2012  Tentang Pengelolaan Air Limbah
Peraturan  Bersama  Mendagri&Menkes  Nomor  34  Tahun  2005  dan  Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005  Tentang  Penyelenggaran  Kabupaten/Kota Sehat
Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas  dan Fungsi  Serta  Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum  dan Penataan Ruang
Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai
C. Penelitian/Tesis
Penelitian Dya Candra MS Putranti dan Lilis Sulistyorini, 2009, “ Hubungan Antara Kepemilikan  Jamban  Dengan  Kejadian  Diare  Di  Desa  Karangagung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban ”.
Penelitian  Andias  Horhoruw  dan  Laksmono  Widagdo,  2016,  “ Perilaku  Kepala Keluarga Dalam Menggunakan Jamban di Desa Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon” .
Penelitian  Fera  Novitry  dan  Rizka  Agustin,  2017,  “ Determinan  Kepemilikan Jamban Sehat di Desa Sukomulyo Martapura Palembang ”.
Ratna Dewi. 2017. Studi Optimasi Waktu Dan Biaya Dengan Metode Duration Cost Trade  Off  Pada  Proyek  Pembangunan  Gedung  (Studi  Kasus:  Proyek Pembangunan  Gedung  Rektorat  Tahap  II  Universitas  Negeri  Malang).
Fakultas Teknik. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta : Yogyakarta
Penelitian Syarifuddin, 2018 “ Kajian Efektivitas Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Berdasarkan Karateristik Lingkungan dan Evaluasi Program di Kabupaten Banjar” ,
Penelitian Edi Harapan, 2019 “ Penggunaan Jamban Tradisional Pada Masyarakat Transisi di Sumatera Selatan ”.
D. Lain – lain
Depkes RI. 2004. Syarat-syarat Jamban Sehat. Jakarta: Departemen Kesehatan RI
Abudllah.
2010. Tujuh Syarat Membuat Jamban Sehat,
(http://sanitasi.or.id/index.php?option=com)  diakses  pada  tanggal  19 Oktober 2019
Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat.  2016.  Pengurangan  Jamban Terapung di Kabupaten Banjar
Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2016
Dokumen Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2018
Profil Perkembangan Kependudukan Kecamatan Martapura Barat Tahun 2017