Vol. 14, No. 2, Desember 2014 Al-Risalah JISH
270

## HUKUM PERNIKAHAN ISLAM DALAM KONTEKS INDONESIA

## Yuliatin
Dosen Hukum Islam Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jl. Lintas Jambi-Ma. Bulian KM. 16 Simpang Sei Duren Jambi Luar Kota, 36361, Muaro Jambi
Abstract: slam came to bring mercy to all the worlds, his presence as a comple- ment to the previous religion, certainly did the teachings contained therein covers all aspects of human life in the world. One of them is about the law of marriage. Islam brought the concept of a very elegant wedding, so being able to received and executed by humans. In Indonesia was one of the region's predominantly Muslim society, of course, trying to submit and obey the rules of conduct set forth in the two major legal sources i.e. the Qur'an and Hadith. But the teaching will be strong and sturdy when his supplemented with interpretations through the opinions of scholars ( fi qh). To bridge it was one pitch or in a compilation of guidelines on the compilation of Islamic law. Its purpose is only to the bene fi t of the people of Islam in Indonesia. In order for a marriage between a man and a woman have the force of law that remain. Not just on the point of view of the religious aspects but also legal aspects of State law.
Keywords: marriage, compilation of Islamic law, the State of Indonesia.
Abstrak : Islam datang membawa rahmat bagi seluruh alam, kehadirannya seba- gai penyempurna untuk agama sebelumnya, tentunya pula ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya meliputi semua aspek kehidupan manusia di dunia. Salah satunya tentang hukum pernikahan. Islam membawa konsep pernikahan yang sangat elegan, sehingga mampu diterima dan dijalankan oleh manusia. Di Indo- nesia merupakan satu di antara wilayah yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam, tentulah berusaha tunduk dan taat melaksanakan aturan-aturan yang ter- maktub di dalam dua sumber hukum utama yaitu al-Qur’an dan Hadits. Tetapi
ajaran tersebut akan menjadi kuat dan kokoh bila penjabarannya ditopang dengan interpretasi melalui pendapat-pendapat ulama ( fi qh). Untuk menjembatani hal itu dibentuklah satu sandaran atau pedoman dalam sebuah kompilasi yaitu Kompilasi Hukum Islam. Tujuannya hanya untuk kemaslahatan masyarakat Islam di Indo- nesia. Agar pernikahan yang berlangsung antara seorang laki-laki dan seorang perempuan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Tidak saja di pandang sah dari aspek agama tetapi juga sah dari aspek hukum negara.
Kata Kunci: pernikahan, Kompilasi Hukum Islam, Negara Indonesia.

## Pendahuluan
Konsep hukum Islam berbeda dengan konsep hukum selainnya, karena hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manu- sia yang lainnya dan benda dalam masyarakat. Akan tetapi, hukum Islam juga mengatur hubungan manusia dengan Sang Penciptayang tidak diatur dalam hukum lainnya. Aspek hukum Islam menurut Mushthafa Ahmad az-Zarqa ada tujuh kelompok: Pertama , hukum ibadah, berhubungan dengan peribadatan ke- pada Allah, seperti shalat dan puasa. Kedua , hukum keluarga, berhubungan den- gan tata kehidupan keluarga, seperti perkawinan dan perceraian. Ketiga , hukum muamalah, berhubungan dengan pegaulan hidup dalam masyarakat mengenai kebendaan dah hak-hak serta penyelesaian persengketaan, seperti jual beli dan sewa menyewa. Keempat , hukum tata negara dan tata pemerintahan, berhubun- gan dengan tata kehidupan bernegara, seperti hubungan penguasa dengan rakyat dan pengangkatan kepala negara. Kelima , hukum pidana, berhubungan dengan kepidanaan, seperti perbuatan pidana dan ancamannya. Keenam , hukum antar negara, berhubungan dengan aturan kerja sama antara negara satu den- gan negara yang lain, seperti pengaturan waktu untuk berperang dan berdamai.
Ketujuh , hukum sopan santun, berhubungan dengan budi pekerti, kepatutan, nilai baik dan buruk, seperti adab makan minum dan adab mendamaikan yang berselisih. 1 Adapun stressing dari penulisan ini mengenai hukum keluarga yang membahas tentang perkawinan dan ruang lingkupnya.
Perkawinan merupakan gerbang awal bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membina sebuah hubungan yang diridai Allah Swt dan men- jadi sunnatullah bagi yang menjalaninya. Dari hubungan nan sakral ini akan
1  Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat ( Hukum Perdata Islam ), Edisi Re- visi (Yoyakarta: UII Press, 2000), hlm. 7-9.
Vol. 14, No. 2, Desember 2014 Al-Risalah JISH
272
berkembang menjadi sebuah keluarga yang mempunyai keturunan, diharap- kan akan terbentuk jalinan yang bersifat sakinah mawaddah wa rahmah . Keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak akan saling menghargai dan me- nyayangi, sehingga cita-cita suci di atas akan tercapai. Walaupun dalam men- jalankan bahtera rumah tangga tersebut pasti dijumpai permasalahan dan per- soalan yang membutuhkan kedewasaan diri untuk menghadapinya.
Al-Qur’an dan Hadits merupakan dua sumber utama dari hukum Islam da- lam hukum perkawinan. Sebagaimana Allah telah ber fi rman dalam QS. al-Nur ayat 32 yang artinya:
“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang- orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu dan hamba-ham- ba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memapukan mereka dengan kurniaNya dan Allah Maha Luas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahui”. 2
Begitupula Allah ber fi rman dalam QS. an-Nisaa ayat 3 yang artinya:
“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perem- puan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita- wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak- budak yang kamu miliki. Yang demikian ituadalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. 3
Dari dua ayat yang dikemukakan di atas dapat dipahami, bahwa Allah Swt memberikan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya dalam memilih dan me- nentukan pasangan hidup mereka masing-masing. Namun, perlu dipertegas walaupun manusia bebas memilih pasangan hidupnya, tetapi aturan-aturan yang mempunyai tujuan suci harus ditaati dan dipedomani. Karena manusia hidup di muka bumi mestilah mempunyai aturan, begitu pula dengan persoalan sebuah perkawinan. Bila dalam sebuah perkawinan tidak dibuat aturan-aturan (hukum), maka bisa disamakan dengan hewan yang bebas tanpa melihat dan mengikuti nilai-nilai atau norma-norma hukum yang berlaku. Sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna dari makhluk lainnya, maka seyogyany- alah manusia bisa dan mampu mengendalikan akal dan nafsunya. Dua hal ini- lah yang membedakan manusia dari makhluk yang lain. Tergantung dengan
2  Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya , (Jakarta: PT. Intermasa, 1992), hlm. 549.
3 Ibid ., hlm. 115.
manusianyalah mampu tidaknya mengendalikan dan memanfaatkan kelebihan tersebut.
Perkawinan yang sesuai dengan syariat Islam telah memberikan sebuah jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik dan men- jaga seorang perempuan agar tidak seperti tanaman rumput yang bisa dima- kan oleh hewan manapun. Hubungan dan pergaulan antara suami dan isteri menurut ajaran agama Islam diletakkan pada naluri keibuan dan kebapakan. Sebagaimana ladang yang baik, yang kemudian akan menumbuhkan tanaman- tanaman yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula. 4
Umat Islam di manapun berada dalam lingkaran dunia ini harus tunduk dan taat dengan ajaran agama Islam yang akan membawa manusia menuju ke- bahagiaan dan kedamaian. Baik pada saat di dunia maupun pada saat di akhirat kelak, tak terkecuali umat Islam yang berada di Indonesia. Agar sebuah perkaw- inan dapat berjalan dengan semestinya dan tidak mengakibatkan sesuatu yang mendatangkan kemudharatan, maka dibuatlah sebuah aturan sebagai sandaran hukum bagi umat Islam Indonesia. Aturan tersebut teraplikasi dalam sebuah Undang-Undang perkawinan yaitu Kompilasi Hukum Islam. Walaupun terjadi pro dan kontra di masyarakat, terutama di kalangan para cendikiawan muslim Indonesia. Tetapi hal tersebut merupakan sesuatu yang biasa, bukankah perbe- daan pendapat merupakan sebuah rahmat. Sebagai muslim yang baik tidaklah salah apabila mengikuti dan menaati sebuah aturan yang mempunyai tujuan untuk kebaikan dari sebuah perkawinan.

## Sekilas Tentang Kompilasi Hukum Islam
Kompilasi yang dipakai dalam bahasa Indonesia dan dalam Bahasa Latin “com- pilare” yang berarti mengumpulkan bersama-sama. Seperti mengumpulkan sebuah peraturan yang tersebar dan tidak beraturan atau berserakan yang tidak berkumpul secara sistematis.Kompilasi dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan yang bersifat tertulis, yang diambil dari berb- agai  tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu. 5 Sementara Kompilasi dalam sebuah pemahaman hukum dapat dimengerti sebuah hukum atau buku kumpu- lan yang berisikan uraian-uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat
4 Abdurrahman Ghazali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 22. 5 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 11.
Vol. 14, No. 2, Desember 2014 Al-Risalah JISH
hukum dan aturan hukum. 6
Penyusunan Kompilasi Hukum Islam yaitu suatu kegiatan untuk menghim- pun materi-materi hukum yang dibutuhkan sebagai panduan atau pedoman dalam bidang hukum materil bagi para hakim di lingkungan peradilan agama dalam wilayah Indonesia. Materi-materi yang dimaksud diambil dari berbagai kitab-kitab yang biasa digunakan sebagai sumber pengambilan dan penetapan hukum yang dilakukan oleh para hakim dan materi-materi lain yang berkaitan dengan hal tersebut. Jadi dapat dide fi nisikan kompilasi dalam pemahaman Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan suatu rangkuman dari berbagai hu- kum yang dirujuk dari berbagai kitab-kitab yang tertulis oleh para ulama fi qh yang biasa dipergunakan sebagai bahan referensi di Pengadilan Agama. Rang- kuman ini diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan yakni Kompilasi Hukum Islam Indonesia. 7
Keinginan melahirkan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ini muncul setelah Mahkamah Agung (MA) membina sebuah bidang justisial Peradilan Agama. Tugas pembinaan tersebut berdasarkan pada Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa Organisasi, Administrasi dan Keuangan Pengadilan dilakukan oleh Departemen masing-masing, sementara pembinaan teknis justisial dilakukan oleh mahkamah Agung. Selama pembinaan justisial yang dilakukan oleh mahkamah Agung, dirasakan adanya kelemahan-kelema- han. Seperti masalah hukum Islam yang diterapkan di lingkungan Pengadilan Agama yang cenderung nampak simpang siur. Hal ini dikarenakan adanya per- bedaan pendapat ulama hampir dalam setiap permasalahan. Untuk mengantisi- pasi kondisi tersebut, diperlukan adanya sebuah buku hukum yang menghim- pun semua hukum terapan yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama. Buku tersebut dapat dijadikan sebuah pedoman oleh para hakim dalam melak- sanakan tugasnya, sehingga dapat terjamin kesatuan dan kepastian hukum. 8 Hal inilah yang melatarbelakangi kelahiran dari Kompilasi Hukum Islam.
Sebagaimana halnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang diundang- kan, tidak demikian dengan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini dikarenakan per- soalannya yang sangat sensitif sekali sifatnya bila dikakukan di Indonesia, yang
6 Ibid ., hlm. 12.
7 Ibid ., hlm. 14.
8  Seikan dan Erniati Effendi, Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,
(Surabaya: Arkola, 1997), hlm. 21.
masyarakatnya plural dari sisi agama dan idiologi. 9 Kemunculan Kompilasi Hu- kum Islam dapat dicatat dalam sejarah sebuah prestasi besar yang dicapai umat Islam, khususnya di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam diharapkan dapat: Per- tama , melengkapi pilar Peradilan Agama. Kedua , menyamakan persepsi penera- pan hokum. Ketiga , mempercepat proses taqrib bainal ummah. Keempat , menying- lirkan paham private affair . 10
Kompilasi Hukum Islam merupakan produk hukum ala Indonesia atau bisa dikatakan fi qhnya Indonesia. Hal ini dikatakan karena Kompilasi Hukum Is- lam disusun dengan menimbang dan memperhatikan kondisi kebutuhan akan hukum umat Islam di Indonesia, khususnya masalah keperdataan Islam. Seba- gaimana telah diungkapkan oleh Hazairin dan Hasbi ash-Shiddiqy, Fiqh Indo- nesia mempunyai type lokal seperti Fiqh Hijazy, Fiqh Mishry, Fiqh Hindy dan fi qh yang lain. Di mana fi qh tersebut memperhatikan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat setempat, yang bukan merupakan mazhab baru. Akan tetapi lebih cenderung kepada mempersatukan berbagai fi qh dalam menjawab sebuah persoalan. Dapat diikatakan lebih mengarah ke uni fi kasi mazhab dalam hulum Islam. Dalam sebuah sistem hukum Indonesia merupakan bentuk terdekat den- gan kodi fi kasi hukum yang menjadi arah pembangunan hukum Nasional Indo- nesia. 11
Kehadiran Kompilasi Hukum Islam sebagai kitab hukum, para hakim tidak dibenarkan menjatuhkan keputusan-keputusan yang berdisparitas. Dengan ber- pedoman kepada Kompilasi Hukum Islam, para hakim diharapkan dapat dan mampu menegakkan sebuah hukum dan sebuah kepastian hukum yang serag- am tanpa mengurangi kemungkinan akan terjadi putusan-putusan yang bersifat variabel . Kesatuan persepsi dan kesamaan putusan melalui Kompilasi Hukum Islam, akan tetap membuka pintu kebebasan para hakim untuk memutuskan suatu perkara yang mengandung unsur variabel , asalkan tetap proposional se- cara kasuistik. 12 Kodi fi kasi Hukum Islam yang baru ini (Kompilasi Hukum Islam)
9  Nur Ahmad Fadhil Lubis, A History Islamic Law in Indonesia, (Medan: IAIN  Press,
2000), hlm. 137.
10 M. Yahya Harahap, “Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam”, Mimbar Hukum , Nomor 4  Tahun II, (Jakarta: Yayasan al-Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Departemen Agama, 1991), hlm. 27-28.
11 Seikan dan Erniati Effendi, Op. Cit., hlm. 22-23. 12 M. Yahya Harahap, Op. Cit., hlm. 63.
Vol. 14, No. 2, Desember 2014 Al-Risalah JISH
secara mayoritas berdasarkan hukum Islam dari berbagai mazhab fi qh yang ada (terutama mazhab Sya fi i, dan juga mazhab lainnya). Kompilasi Hukum Islam ini berusaha menyamakan dan menyeragamkan para hakim agama berdasarkan sumber-sumber yang otoritatif dari berbagai mazhab fi qh dalam menetapkan dan memutuskan perkara. 13
Jadi, dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa tujuan dari kodo fi kasi per- aturan-peraturan yang mengatur tentang hukum perkawinan adalah tidak lain untuk menggantikan posisi hukum kolonial Belanda. Di mana hukum tersebut sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia, terutama yang beragama Islam. Dengan terciptanya sebuah uni fi kasi hukum perkawinan secara nasional, khususnya bagi umat Islam Indonesia. Maka secara nyata telah mem- punyai pedoman yang seragam dalam pelaksanaan dan penyelesaian persoalan perkawinan. Begitu pula dengan para hakim agama Indonesia, dapat merujuk dan mempedomani buku hukum yang sama yaitu Kompilasi Hukum Islam. Se- hingga mereka para hakim mempunyai pandangan yang sama apabila menye- lesaikan perkara perkawinan dan yang berkaitan dengannnya, dan tidak terjadi kesimpangsiuran memutuskan seperti yang pernah terjadi sebelum diberlaku- kannya Kompilasi Hukum Islam. 14

## Pengertian Perkawinan
Perkawinan dalam berbagai pengertian, baik secara har fi ah maupun secara isti- lah telah banyak diungkapkan oleh para ulama fi qh maupun ahli hukum Islam, pengertiannya sangat bervariasi. Nikah secara har fi ah adalah menghimpun atau mengumpulkan, hal ini merupakan salah satu cara untuk menyalurkan naluri seksual seorang laki-laki dan seorang perempuan, tentunya dalam sebuah ika- tan yang sah. Di samping sebagai sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di muka bumi. Keberadaan nikah ini sejalan dengan lahirnya manusia pertama di atas bumi dan merupakan fi trah manusia yang diberikan Allah Swt terhadap hambap-Nya. 15
Secara istilahpun dapat dijelaskan dari berbagai pendapat, yang sebenarnya
13 Azyumardi Azra, Islam Reformis: Dinamika Intelektual dan Gerakan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 123. 14 Baharuddin Ahmad, Hukum Perkawinan di Indonesia: Analisis Kesejarahan dan Met- odologi, (Jambi: Syariah Press, 2008), hlm. 58. 15 Abdul Azis Dahlan, ed., Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 4, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2000), hlm. 1329.
secara mendasar mengandung esensi yang sama meskipun redaksinya berbeda- beda. Pengertian nikah antara lain:
1. Ulama Sya fi ’iyah mengatakan, nikah adalah sebuah akad atau sebuah janji yang mengandung makna diperbolehkannya melakukan hubungan ke- lamin antara laki-laki dan perempuan dengan menggunakan lafas na-ka-ha atau za-wa-ja. Menurut pendapat ulama ini, lebih mengarah kepada hakikat dari akad nikah apabila dikaitkan dengan hubungan suami isteri yang ber- laku sesudahnya, yaitu diperkenankan melakukan hubungan. Apabila akad nikah belum berlangsung, maka tidak diperkenankan untuk melakukan- nya. 16
2. Ulama Hana fi ah mengatakan, nikah adalah sebuah akad yang memfaedah- kan halalnya melakukan hubungan suami isteri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan selama tidak ada halangan syarak. Menurut penda- pat ini, yang menjadi perhatiannya adalah di samping  persoalan kehala- lan hubungan seksual juga tidak adanya halangan syarak dalam menikahi seorang perempuan. Seperti perempuan yang dinikahi bukanlah mahram ataupun penyembah berhala. 17
3.  Imam Muhammad Abu Zahrah mengatakan, nikah adalah sebuah akad yang menjadikan halalnya suatu hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, saling tolong menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Hak dan kewajiban yang dimaksud oleh imam ini adalah hak dan kewajiban yang datangnya dari pembuat asy-Syar’i yaitu Allah Swt. 18
4.  Adapun nikah menurut Kompilasi Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghaliidhan untuk menaati perintah Allah dan melak- sanakannya merupakan ibadah. 19 Dari pengertian ini dapat dimaknai bahwa pernikahan bukan saja merupakan wadah bersatunya seorang laki-laki dan seorang perempuan tapi lebih dari itu. Pernikahan merupakan bersatunya secara lahiriah dan batiniah dua manusia yang berlawanan jenis sebagai pengejewantahan menaati perintah Sang Pencipta dan ketika melaksana- kannya mendapatkan ganjaran berupa pahala. Dengan bersatunya, maka
16 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Un- dang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm. 37. 17 Abdul Azis Dahlan, ed., Op. Cit. , hlm. 1329.
18 Ibid . 19 Abdurrahman, Op. Cit. , hlm. 2.
Vol. 14, No. 2, Desember 2014 Al-Risalah JISH
muncul akibat hukum bagi keduanya, baik untuk laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai isteri.
Amir Syarifuddin mengatakan dalam penjelasannya tentang arti dari nikah adalah sebagai berikut: 20
1.  Penggunaan lafas “akad” sebenarnya untuk menerangkan bahwa suatu perkawinan adalah sebuah perjanjian yang dibuat dan diikrarkan oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut, yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perkawinan diformat dalam bentuk akad dikarenakan hal tersebut merupakan peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis atau bukan semata-mata hubungan kelamin laki-laki dan perempuan.
2.  Penggunaan sebuah ungkapan “membolehkan hubungan kelamin”, di- maknai karena pada dasarnya hubungan seorang laki-laki dan seorang perempuan dilarang. Kecuali larangan tersebut akan tidak berlaku apabila ada hal-hal yang membolehkan secara hukum syara’. Alasan dibolehkannya hubungan tersebut adalah akad nikah di antara laki-laki dan perempuan tersebut. Dengan begitu, akad merupakan usaha untuk menghalalkan ses- uatu yang asalnya diharamkan.
3.  Penggunaan lafas “na-ka-ha” atau “ja-wa-za”, mengandung pengertian bahwa akad yang membolehkan hubungan antara laki-laki dan perempuan haruslah menggunakan lafas tersebut. Hal tersebut dipertegas karena di awal Islam, selain akad nikah, ada lagi cara yang membolehkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yaitu pemilikan seorang laki-laki atas se- orang perempuan dengan cara “perbudakan”. Namun cara ini bukan ben- tuk pernikahan tetapi menggunakan istilah “ tassari ”.

## Rukun dan Syarat Perkawinan dalam Islam
Rukun merupakan sesuatu yang mutlak harus ada, menentukan sah tidaknya sebuah perbuatan dan sesuatu itu masuk dalam rangkaian perbuatan tersebut. Berbeda dengan rukun, syarat merupakan sesuatu yang mutlak ada di mana hal tersebut menentukan sah tidaknya perbuatan seseorang, akan tetapi sesuatu tersebut tidak masuk dalam rangkaian  perbuatan itu. 21 Bila dikaitkan dengan
20 Amir Syarifuddin, Op. Cit., hlm. 38.
21 M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap (Ja- karta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 12.
dua aspek ini (rukun dan syarat), maka perkawinan mempunyai keduanya yaitu rukun daan syarat. Perkawinan yang di dalamnya terdapat akad seprti akad- akad lain yang memerlukan persetujuan kedua belah pihak yang melaksanakan akad tersebut. Adapun rukun dalam menuju ke jenjang perkawinan adalah:
Ulama Sya fi ’iyah mengatakan bahwa rukun nikah ada lima yaitu: 22
1.  Calon pengantn laki-laki
2.  Calon pengantin perempuan
3. Wali
4.  Dua orang saksi
5.  Sighat akad nikah.
Ulama Hana fi yah mengatakan bahwa rukun nikah ada empat yaitu: 23
1.  Sighat (ijab dan kabul).
2.  Calon pengantin perempuan.
3.  Calon pengantin laki-laki.
4.  Wali dari pihak pengantin perempuan.
Ulama Malikiyah mengatakan bahwa rukun dari pernikahan ada lima yaitu: 24
1.  Adanya wali dari pihak calon isteri
2. Mahar (maskawin)
3. Calon suami
4. Calon isteri
5.  Sighat akad nikah
Sementara jumhur ulama bersepakat bahwa rukun nikah ada lima yaitu: 25
1.  Adanya calon suami isteri yang melaksanakan pernikahan.
2.  Adanya wali dari pihak pengantin perempuan; akad nikah dianggap sah apabila ada ada sorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya.
3.  Adanya dua orang saksi; pernikahan sah apabila dua orang saksi yang me- nyaksikan akad nikah berlangsung.
4.  Sighat akad nikah; ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari
22 Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Cet. Ke-3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 29.
23 Ibid ., hlm. 36.
24 Ibid.
25 Slamet Abidin dan H. Aminuddin, Fiqh Munakahat I, Cet. Ke-1, (Bandung: Pus- taka Setia, 1999), hlm. 64-68. Lihat pula Abu Yahya Zakariyah al-Anshariy, Fath al-Wahbab, Juz 2, (Singapura: Sulaiman Mar’iy, tt), hlm. 30.
Vol. 14, No. 2, Desember 2014 Al-Risalah JISH
pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.
Bila rukun pernikahan telah terpenuhi, maka harus diteliti secara seksama tentang syarat sah dari sebuah penikahan. Karena dua aspek ini saling berkaitan dan  harus terpenuhi pada saat akan melangsungkan perbuatan hukum terse- but (pernikahan). Apabila syarat-syarat terpenuhi maka pernikahan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Adapun syarat sahnya pernikahan dapat diketahui dari beberapa pendapat mazhab ataupun ahli hukum Islam, antara lain:
1.  Syarat sah calon mempelai laki-laki: 26
a.  Calon suami beragama Islam; dalam hukum Islam, laki-laki sebagai kepala keluarga merupakan pengayom, maka pokok hukumnya dikembalikan kepada hukum pengayom. Karena pernikahan didasarkan pada hukum Islam, maka laki-laki calon suami menjadi dasar utama hukumnya. Secara umumpun, hukum isteri mengikuti hukum suami sebagaimana hukum anak mengikuti hukum bapaknya.
b.  Calon suami memang jelas jenis kelaminnya laki-laki; hal ini mengisyaratkan agar pelaksanaan hukum menjadi lancar tidak mengalami suatu hambatan. Karena hukum Islam ditetapkan untuk kemaslahatan manusia dan dalam hal perikatan hukum Islam menghendaki adanya pelaksanaan perolehan hak dan kewajiban berjalan lancar.
c.  Calon suami diketahui; persyaratan ini sangat penting karena bagaimana bisa dikatakan sah suatu perbuatan hukum apabila pelakunya tidak jelas.
d.  Calon suami memang halal menikah dengan calon isteri.
e.  Calon suami memang mengetahui secara benar calon isteri; poin d dan e inipun sangat penting keberadaannya supaya dapat melandasi jangan sampai sebuah pernikahan merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum. Sebab, bila calon suami mempunyai hubungan mahram, maka pernikahan tersebut masuk dalam kategori perbuatan berdosa dan tentu hukumnya tidak sah. Larangan ini bersifat haram lidzatihi .
f.  Calon suami tidak dalam kondisi terpaksa menikahi calon isteri; salah satu syarat dari prinsip perikatan haruslah dibebaskan pada kebebasan, sehingga tidak akan sah jika perbuatan dilakukan dengan terpaksa. Sama halnya dengan pernikahan yang merupakan perbuatan hukum.
26 Zakiah Daradjat (et.al), Ilmu Fiqh, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 38- 39.
Harus dilakukan dengan kerelahan hati dari calon suami.
g.  Calon suami tidak sedang melakukan ihram; seseorang yang sedang dalam keadaan ihram, tidak diperkenankan melakukan pernikahan, tidak boleh menikahkan orang bahkan juga tidak boleh melamar.
h.  Calon suami tidak sedang mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isteri; syarat ini didasarkan pada QS. an-Nisaa’ ayat 23 yang mengatakan bahwa tidak boleh menghimpun dua orang perempuan bersaudara dalam satu waktu kecuali telah melakukan perceraian dengan salah satunya.
i.  Calon suami tidak sedang mempunyai isteri empat orang; Islam telah memberi batasan bagi seorang laki-laki bahwa batas maksimal menikah dengan perempuan dalam satu waktu adalah empat orang, inipun sudah menjadi kesepakatan ulama.
2.  Syarat sah calon mempelai perempuan: 27
a.  Beragama Islam; syarat ini memang sangat jelas karena Allah telah ber fi rman dalam QS. al-Baqarah ayat 221, perempuan yang non muslim tidak diperkenankan dinikahi oleh laki-laki muslim. Namun, yang masih menjadi silang pendapat di antara ulama adalah apabila perempuan tersebut ahli kitab. Sebagian memperkenankan karena dalam al-Qur’an dinyatakan kebolehannya, sebagian lagi tidak memperkenankan dengan dalil bahwa perempuan ahli kitab di zaman sekarang sudah tidak pernah dijumpai lagi.
b.  Memang benar berjenis kelamin perempuan; hal ini berguna karena dalam sebuah pernikahan akan timbul hak dan kewajiban laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai isteri. Bila perempuan tersebut samar jenis kelaminnya, maka akan mempersulit perbuatan hukum tadi. Hal ini juga berguna ketika penandatangan persetujuan kedua belah pihak yang melaksanakan pernikahan.
c.  Calon isteri diketahui orangnya; seperti yag dijelaskan syarat bagi calon suami harus jelas laki-laki mana yang dimaksud. Begitupula dengan calon isteri, perempuan mana yang akan melangsungkan pernikahan tersebut. Jangan sampai terjadi wanita yang ada ternyata bukan yang dimaksud dan diinginkan oleh calon suami.
d.  Tidak ada halangan syarak; maksudnya di sini, perempuan yang akan
27 Abdurrahman Ghazali, Op. Cit., hlm. 54-56.
Vol. 14, No. 2, Desember 2014 Al-Risalah JISH
menikah bukanlah perempuan yang masih berstatus isteri orang, sedang dalam masa iddah, perempuan yang bukan muhrim dari calon suami atau tidak berkumpul dengan perempuan bersaudara dan selainnya sebagaimana fi rman Allah dalam QS. an-Nisa ayat 22-24.
e.  Tidak dalam kondisi terpaksa; paksaan yang dimaksud adalah lebih mengarah kepada kondisi yang terancam yang mengakibatkan keselamatan jiwa. Karena sebagian ulama berpendapat bahwa bapak dari perempuan mempunyai hak ibar untuk menentukan pilihan calon suami yang sesuai dan pantas selama tidak ada penolakan yang keras.
f.  Tidak sedang ihram; perempuan yang sedang ihram haji dan umrah tidak diperbolehkan menikah sesuai dengan sabda Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.
3.  Syarat sah sebagai wali dalam pernikahan. Wali dalam suatu pernikahan adalah wali dari pihak calon isteri dan tidak berlaku untuk calon suami. Harus memenuhi syarat seperti beragama Islam, baligh, berakal dan adil
(tidak fasik). Pernikahan tanpa wali hukumnya tidak sah sebagaimana Ha- dits Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Khomsah. Wali dalam pernikahan ada dua yaitu wali nasab (wali yang mengambil dari garis keturunan sebe- lah bapak ke atas sepeti bapak, kakek, paman dan seterusnya sesuai urutan dalam nasab dan juga ke samping seperti saudara laki-laki sekandung dan seterusnya)  dan wali hakim ( yang dimaksud adalah bukan hakim pen- gadilan, berpindahnya wali nasab ke wali hakim terjadi apabila wali nasab dekat atau jauh tidak ada ataupun pada kondisi wali nasab yang enggan menikahkan). 28
4.  Syarat sah sebagai saksi dalam pernikahan: saksi yang menghadiri pernika- han disyaratkan dua orang laki-laki (satu saksi untuk calon suami dan satu saksi untuk calon isteri), muslim, berakal dan mengerti maksud dari akad nikah tersebut. Sebagian ulama mengatakan bahwa saksi boleh perempuan dengan syarat saksi perempuan tersebut berjumlah dua orang untuk calon suami atau dua orang untuk saksi calon isteri. Kemaslahatan disyaratkan adanya saksi dalam pernikahan adalah bila dikemudian hari terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka saksi ini bisa menjadi pembela terhadap per- buatan hukum yang telah dilaksanakan. 29

## 5.  Syarat sighat nikah; dalam pernikahan diwajibkan melakukan ijab kabul
28 Ibid.
29 Zakiah Daradjat, Op. Cit., hlm. 83.
dengan lisan (hal ini secara hakikat dinamakan akad nikah yaitu sebuah ika- tan atau perjanjian). Bagi yang tuna wicara dapat dikatakan sah pernikahan- nya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami secara umum. Ijab dlakukan pihak dari calon isteri dalam hal ini adalah wali, sedangkan kabul dilakukan oleh calon suami atau yang mewakilinya. Sementara lafas yang digunakan adalah nikah atau tazwij (kawin atau nikah) dikarenakan kata tersebut termaktub dalam al-Qur’an dan sunnah. Antara ijab dan ka- bul mesti dalam satu majelis dan tidak boleh ada jarak, sementara menurut ulama Hana fi ah boleh ada jarak asal masih dalam satu majelis. 30
Dari beberapa pendapat ulama dan ahli hukum Islam tentang rukun dari pernikahan, dapat diambil pemahaman bahwa walaupun ada yang mengatakan rukunnya ada empat atau lima, bahkan ada ulama mazhab yang mengatakan bahwa mahar masuk dalam kelompok rukun dalam pernikahan. Sebenarnya es- ensi dari kriteria yang diungkapkan tersebut sama, hanya saja ulama Hana fi yah tidak mengkategorikan saksi sebagai rukun sementara yang lain menggunakan- nya. Apabila pendapat yang ada tersebut masuk dalam ranah masyarakat, maka pengaruhnya adalah masyarakat akan menjadi bingung dan menjadi ambigu da- lam menentukan sikap dan memilih hukum. Apalagi bila masyarakat tersebut kurang memahami dasar-dasar ilmu keagamaan khususnya masalah pernika- han dan seluk beluknya.
Maka untuk mengantisipasi kebingungan mengambil sikap dalam hukum pernikahan tersebut. Kompilasi Hukum Islam mengatur sedemikian santun agar masyarakat Islam Indonesia dapat mempedomani secara satu tentang sah tidaknya suatu pernikahan. Hal inipun demi untuk kemaslahatan tatanan ke- hidupan masyarakat Islam di Indonesia. Dan juga agar masyarakat Islam Indo- nesia menjalani sebuah pernikahan secara teratur sesuai prosedur yang diberi- kan penegak hukum di dunia yang merupakan perpanjangan tangan dari Rasul pembawa risalah dan Allah sebagai pembuat syar’i yang hakiki.
Dengan merujuk aturan dalam Kompilasi Hukum Islam, bahwa rukun dari sebuah pernikahan adalah: 31
1. Calon Suami
2. Calon Isteri
3. Wali nikah

## 4.  Dua orang saksi
30 Abdul Azis Dahlan, ed., Op. Cit., hlm. 1335. 31 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14.
Vol. 14, No. 2, Desember 2014 Al-Risalah JISH
5.  Ijab dan Kabul.
Pemahaman dari rukun nikah yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam ini, bahwa apabila seseorang akan melaksanakan pernikahan maka harus memenuhi lima unsur di atas. Apabila salah satu di antaranya tidak ada atau tidak sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan dalam Kompilasi Hukum Is- lam, maka pernikahan tersebut tidak sah secara agama dan hukum. Dikatakan demikian, karena kehadiran Kompilasi Hukum Islam ini untuk menjembatani permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dengan tujuan hanyalah untuk ke- maslahatan bagi masyarakat itu sendiri. Jangan sampai di kemudian hari terjadi sesuatu yang tidak diharapkan dan tidak diinginkan oleh pasangan suami isteri beserta keturunannya khususnya dan masyarakat Islam Indonesia umumnya.

## Kompilasi Hukum Islam dalam Analisis
Dalam permasalahan sah tidaknya suatu pernikahan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengatur dan menetapkan ketentuan yang sifatnya sangat mengikat dan mempunyai kekuatan hukum. Beberapa Pasal di dalamnya sangat tegas dan jelas mengulas tentang rukun, syarat dan akibat hukum dari suatu pernikahan, antara lain, Pasal 4 KHI berbunyi: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam”.
Dalam Pasal 4 KHI menegaskan bahwa suatu pernikahan dianggap sah apabila dilaksanakan secara hukum Islam. Penegasan ini sesuai dengan anjuran Rasul bahwa agama (Islam) seharusnya menjadi prioritas utama dari yang lain- nya. Hukum ini telah dibakukan KHI bahwa pernikahan yang tidak secara Islam adalah tidak sah. Hal tersebut ditegaskan pula dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan- nya.
Jadi, dapat dimengerti bahwa apabila seorang laki-laki dan seorang perem- puan melangsungkan pernikahan dengan berbeda agama, maka pernikahan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Bahkan ada ulama yang berpendapat secara keras bahwa hubungan tersebut adalah sebuah per- buatan zina, bahkan anak dari keturunan mereka akan semakin tidak jelas sta- tusnya. Semisal dalam pembuatan akta kelahiran, bagaimana bisa direalisasikan bila pernikahan orang tuanya tidak sah secara agama dan hukum negara. Kar- ena proses pembuatan akta kelahiran anak mesti melampirkan akta nikah orang
tua yang didahulukan dengan Kartu Keluarga. Sungguh sangat ironis situasi tersebut, yang dirugikan dan menjadi tumbal dengan perbuatan dan keputusan orang tua yang melanggar ketentuan hukum adalah anak. Padahal anak meru- pakan anugerah dan titipan Allah yang harus dijaga dan lindungi hak-haknya.
- Pasal 5 KHI berbunyi:
(1) Agar terjamin ketentuan perkawinan bagi masyarakat Islamsetiap perkawinan harus dicatat.
(2) Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- Pasal 6 KHI berbunyi:
(1)  Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
(2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.
Dalam Pasal 5 dan Pasal 6 menjelaskan bahwa demi ketertiban perkawinan untuk masyarakat Islam Indonesia haruslah melalui pencatatan pernikahan. Bila ketentuan ini masyarakat tidak tunduk dan taat, maka akan berakibat pernikah- an tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Walaupun hukum perkawinan Islam tidak menyebutkan bahkan tidak memasukkan pencatatan perkawinan secara nyata dalam syarat maupun rukun dalam perkawinan. Namun pencata- tan pernikahan tersebut untuk kepentingan dan ketertiban sebuah pernikahan, maka tidaklah berlebihan bila dibuat ketetapan hukumnya.
Karena ketika dalil berbenturan dengan kemaslahatan di masyarakat, maka yang diutamakan dan dijalankan adalah kemaslahatan. Bila diperbolehkan dan ada celah untuk beragumen tentang keabsahan pernikahan melalui pencata- tan, di sini dapat dianalogikan ke dalam sebuah hubungan muamalah. Ketika seseorang bertransaksi dengan yang lainnya, demi kebaikan keduanya dianjur- kan untuk didokumentasikan ke dalam sebuah tulisan (dicatat oleh keduanya, bentuk transaksi yang disepakati), sebagaimana Allah ber fi rman dalam QS. al- Baqarah ayat 282.  Hal ini mempunyai tujuan agar di kemudian hari apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi, maka pihak yang merasa dirugikan bisa mengambil keputusan hukum melalui proses yang telah disepakati ber- sama. Proses tersebut bila masih bisa dengan menempuh jalan kekeluargaan, maka akan terjadi perdamaian dengan tidak mengabaikan hak dari pihak yang dirugikan. Tetapi apabila secara kekeluargaan tidak menemukan kesepakatan,
Vol. 14, No. 2, Desember 2014 Al-Risalah JISH
maka proses tersebut dilanjutkan ke jalur hukum yaitu melakukan suatu guga- tan ke institusi yang berwenang agar bisa membantu menyelesaikannya.
Ilustrasi di atas bisa menjadi sebuah alasan mengapa suatu perkawinan harus dilakukan pencatatan oleh pihak yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah. Dalam kaidah fi qh dikatakan bahwa menolak kemudharatan lebih diu- tamakan daripada memperoleh kemaslahatan. 32 Pencatatan pernikahan dengan realisasi Akta Nikah yang diterima pasangan suami isteri, merupakan ketentuan hukum yang mestinya diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat Islam Indo- nesia. Hal tersebut didasarkan kepada metodologi asas yang kuat yaitu dengan qiyas dari ayat al-Qur’an yang berhubungan dengan muamalah dan maslahah mursalah dari aktualisasi kemaslahatan. 33 Selain alasan tersebut sehingga pent- ingnya pencatatan pernikahan, juga mempunyai manfaat yang bersifat preven- tif yaitu untuk mengantisipasi agar tidak terjadi suatu penyimpangan terhadap rukun dan syarat pernikahan. Baik menurut hukum agama maupun menurut perundang-undangan yang berlaku. 34
Pencatatan pernikahan merupakan proses dari awal sampai menuju penan- datangan Akta Nikah oleh yang telah ditentukan dalam peraturan perkawinan di Indonesia. Aturan yang sistematis ini (pencatatan pernikahan) disebut seba- gai syarat formil atau syarat administrasi yang harus dilalui oleh pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Akad nikah akan dilaksanakan apabila syarat materil dan syarat formil telah terpenuhi oelh pihak-pihak yang berkepentingan dalam pernikahan. Pencatatan pernikahan yang berlaku di Indonesia di lakukan oleh dua lembaga yaitu: 35
1.  Pencatatan pernikahan (begitu juga talak dan rujuk) bagi masyarakat yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berada di Kantor Urusan Agama Kecamatan.
2.  Pencatatan  pernikahan bagi masyarakat yang beragama selain Islam dilaku- kan oleh Pegawai Pencatat Pernikahan pada Kantor Catatan Sipil. Kemudian dalam Pasal 7 KHI dikatakan:
32 Asyumi A. Rahman, Qaidah-qaidah Fiqh , (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 76.
33 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 30.
34 Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 111.
35 Baharuddin Ahmad dan Yuliatin, Hukum Perkawinan di Indonesia: Perspektif Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Referensi, 2014), hlm. 78.
(1)  Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
(2)  Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama.
(3)  Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
(a)  Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
(b)  Hilangnya Akta Nikah.
(c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
(d)  Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974; dan
(e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
(4)  Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau is- teri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. 36
Dalam Pasal 7 dinyatakan bahwa seseorang bisa membuktikan bahwa telah terjadi pernikahan antara seoang laki-laki dan seorang perempuan adalah den- gan akta Nikah. Karena Akta Nikah merupakan bukti yang autentik dan dapat dipertanggungjawabkan kelegalannya. Akan sulit dipercaya secara umum, bila hanya membuktikan dengan selembar surat pernyataan telah terjadi pernika- han antara dua orang yang berlawanan jenis atau hanya memperlihatkan foto pernikahan. Karena hal tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan apalagi se- bagai alat bukti untuk memperkarakan salah satu pihak yang melakukan pe- langgaran dalam pernikahan.
Akta pernikahan merupakan akta yang bersifat autentik yang memuat hal- hal sebagai berikut: 37
1.  Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan empat kediaman suami dan isteri. Apabila salah seorang dari pasangan suai isteri pernah menikah sebelumnya, disebutkan nama suami atau isteri terdahulu.
2.  Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua sua- mi isteri.
3.  Izin; yang dimaksud izin di sini adalah izin seorang anak yang ingin me-
36 Abdurrahman, Op. Cit. , hlm. 18-19.
37 Baharuddin Ahmad dan Yuliatin, Op. Cit., hlm 82-83.
Vol. 14, No. 2, Desember 2014 Al-Risalah JISH
langsungkan pernikahan bagi yang belum mencapai umur 21 Tahun. Ini berlaku sepanjang hukum dari masing-masing agama/kepercayaan tidak menentukan yang lain.
4.  Dispensasi; maksudnya ini dilakukan bila terjadi suatu penyimpangan da- lam hal  umur bagi calon suami atau calon isteri belum mencapai batas umur yang ditentukan oleh hukum (laki-laki umur 19 Tahun dan perempuan 16 Tahun).
5.  Izin Pengadilan; maksudnya bila seorang suami ingin berpoligami, maka Pengadilan memberikan izin melaksanakan apabila memenuhi salah satu syarat yang ditentukan seperti isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, mendapat penyakit yang tidak dapat sembuh atau tidak dapat melahirkan keturunan.
6.  Persetujuan; maksudnya dalam melaksanakan pernikahan harus didasar- kan persetujuan kedua belah pihak yaitu calon suami dan calon isteri.
7.  Izin bagi anggota; seperti anggota polisi atau TNI.
8.  Perjanjian perkawinan (apabila ada dan keduanya sepakat menjalankan).
9.  Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman saksi dan wali nikah.
10.  Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila pernikahan dilaksanakan melalui seorang kuasa.
Akta Nikah mempunyai banyak kegunaan dan manfaatnya, antara lain: 38
1.  Sebagai bukti yang autentik bagi pasangan suami isteri yang melaksanakan pernikahan sesuai dengan prosedur pernikahan.
2.  Sebagai jaminan hukum bagi pasangan suami isteri, apabila di kemudian hari salah satu dari keduanya melakukan penyimpangan dalam pernikahan, maka salah satu pihak yang dirugikan dapat melakukan tindakan hukum.
3.  Sebagai bukti dalam pengabsahan anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut, karena berguna bila akan membuat akta kelahiran anak, status anak dan akan sampai pada persoalan kewarisan. Baik bagi pasangan suami isteri maupun bagi anak keturunannya.
4.  Sebagai tindakan preventif, bagi pasangan suami isteri yang karena ses- uatu sebab perkawinannya tidak bisa dibuktikan dengan akata nikah. Maka Kompilasi Hukum Islam membuka celah bagi pasangan tersebut mengaju- kan permohonan itsbat  nikah ke Pengadilan Agama.
38 Ahmad Rafiq, Op. Cit., hlm. 116-117.
5.  Sebagai media membantu masyarakat, karena dalam melaksanakan suatu pernikahan antara aspek hukum fi qh dengan aspek keperdataan harus diperhatikan secara berimbang (manfaat bersifat refresif).
Menurut Luth fi , ada beberapa manfaat melakukan pencatatan pernikahan dan akta nikah, yaitu: 39
1.  Menjaga ha-hak suami, isteri dan anak; hak suami seperti bisa melakukan istimta’ dengan isteri tanpa ada kecurigaan orang di sekitar; hak isteri sep- erti mendapatkan nafkah, kiswah dan tempat tinggal yang layak; hak anak seperti memperoleh nasab yang jelas dan jga mereka bisa saling mewarisi.
2.  Meneyelesaikan persengketaan di antara keduanya, karena mungkin saja ketika terjadi permasalah dalam perkawinan, salah satu pihak menging- kari ikatan pernikahan. Sementara saksi dalam pernikahan telah meninggal, maka dengan adanya pencatatan pernikahan, pengingkaran tidak terjadi.
3.  Untuk menghindari dari pernikahan yang tidak sah, seperti seseorang me- nikahi yang masih mahramnya, atau laki-laki yang menikahi perempuan yang masih mempunyai masa iddah.
4.  Untuk menghindari prasangka negatif dari masyarakat di sekitar kehidupan pasangan suami isteri.
5. Akta nikah
Pencatatan perkawinan dengan membuktikan akta nikah merupakan salah satu usaha dan bukti Pemerintah dalam mengayomi masyarakatnya. Pengay- oman Pemerintah inipun bertujuan agar tercipta dan terwujudnya suatu ket- ertiban dan keadilan di masyarakat. Pencatatan pernikahan dengan bukti akta nikah dirasakan sangat mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan rumah tangga dan tentunya hal tersebut seirang dan sejalan dengan salah satu kaidah fi qh (menolak kemudharatan diutamakan dari memperoleh kemaslahatan).
Sementara apabila  suatu perkawinan yang dilaksanakan tanpa melakukan pencatatan pernikahan dan tidak mempunyai bukti berupa akta nikah maka banyak membawa dampak yang buruk bagi pasangan suami isteri dan anak, antara lain: 40
1.  Suami isteri yang tidak melakukan pencatatan pernikahan sehingga tidak mempunyai akta nikah, mereka tidak mempunyai bukti yang kuat bahwa mereka telah menikah secara sah, baik sah menurut agama maupun sah
39 M. Musthafa Luthfi dan Mulyadi Luthfi, Nikah Siri , Cet. ke I, (Jakarta: Wacana Ilmiah, 2010), hlm. 158-159.
40 Ibid.
Vol. 14, No. 2, Desember 2014 Al-Risalah JISH
menurut hukum.
2.  Anak-anak tidak akan bisa mendapatkan akta kelahiran dari instansi yang berwenang untuk kebutuhan pendidikan dan lain sebagainya. Karena un- tuk mendapat akta kelahiran tersebut memerlukan akta nikah orang tua.
3.  Apabila pasangan suami isteri meninggal dunia, anak-anak tidak akan bisa mewarisi harta kedua orang tuanya. Karena mereka tidak mempunyai bukti autentik yang menyatakan sebagai ahli waris orang tua atau hak-hak lain dalam pelaksanaan administrasi negara yang harus dilengkapi sebagai buk- ti diri. 41
4.  Menghindari prasangka buruk dari masyarakat yang bergaul dan hidup bertetangga dengan pasangan suami isteri tersebut. Mayarakat tidak bisa dis- alahkan apabila di kemudian hari mereka mempersoalkan status pernikahan pasangan suami isteri tersebut dan akan membawa kepada sesuatu yang tak diinginkan. Bisa saja masyarakat melabelkan sebagai pasangan semenleven .
5.  Akta nikah merupakan bukti yang mempunyai ketahanan lebih lama dari- pada saksi, karena bisa saja saksi yang dihadirkan pada waktu melaksana- kan pernikahan tidak ada di wilayah kediaman mereka atau telah mening- gal dunia.
6.  Untuk menghindari bila sewatu-waktu ada oknum yang ingin menghancur- kan hubungan suami isteri dengan mendatangkan saksi palsu, bahwa salah satu pasangan tersebut sebelumnya mempunyai hubungan selainnya. Arti- nya sebagai alat untuk menanggulangi bila ada yang ingin mencemarkan nama baik dari salah satu pasangan suami isteri tersebut.
Dari penjelasan yang secara gamblang di atas, dapat disimpulkan bahwa pencatatan pernikahan dengan mendapatkan akta nikah akan sangat bermanfaat bagi pasangan suami isteri dan keluarga. Akta nikah sebagai alat bukti ( bayyinah ) bahwa pasangan tersebut memang benar-benar telah melaksanakan pernikahan yang sah. Tidak hanya sah secara agama, tetapi juga sah dalam kacamata hukum negara. Agar bisa mencapai hakikat dari sebuah pernikahan, proses akad nikah tidak boleh hanya di pandang dari perspektif hukum Islam saja. Tetapi harus lebih memperhatikan ada pemberlakuan hukum lain di luar kaidah pernikahan itu sendiri. Pencatatan pernikahan merupakan prosedur kelengkapan pelaksan- aan pernikahan.
41 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia , Cet. Ke-2, (Jakarta: Ken- cana, 2006), hlm. 51.

## Penutup
Sebagai masyarakat yang taat hukum, seyogyalah mengikuti dan taat pada aturan yang telah dibuat oleh pemerintah setempat. Di Indonesia telah diatur sedemikian rupa aturan dalam pernikahan yang tentunya merujuk kepda dalil naqli dan dalil aqli (bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam). Kehadiran Kompilasi Hukum Islam di tengah-tengah masyarakat Islam Indonesia tentunya sangat memberikan kontribusi yang baik dan positif bagi pasangan laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan pernikahan. Pasal-Pasalnya memberikan pe- san moral untuk diikuti demi kemaslahatan bersama.
Dalam kajian fi qh, kemaslahatan merupakan tujuan utama dan tidak dapat dicapai begitu saja tanpa melalui proses-proses hukum yang dilakukan secara syar’i. Sama halnya sebuah pernikahan, bila harapan dan keinginan pasangan suami isteri dapat terwujud haruslah melalui proses yang baik dan mengiku- ti aturan yang telah berlaku secara umum. Dalil aqli yang memformulasi dari kehadiran Kompilasi Hukum Islam, pastilah tidak bisa terpisah dari dalil-dalil naqli yang menjadi sumber utama hukum Islam itu sendiri. Inilah salah satu hikmah Allah menurunkan ayat-ayat al-Qur’an, ada yang bersifat qat’i dan ada yang bersifat zhonniy . Tidak lain agar manusia yang mempunyai akal pikiran dan ilmu pengetahuan yang baik dapat menginterpretasi ayat-ayat tersebut un- tuk kepentingan dan kebaikan manusia di dunia, khususnya umat Islam.

## Bibliogra fi
Abdul Azis Dahlan, ed., Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 4, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2000.
Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia , Cet. Ke-2, Jakarta: Ken- cana, 2006.
Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992. Abdurrahman Ghazali, Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana, 2003. Abu Yahya Zakariyah al-Anshariy, Fath al-Wahbab, Juz 2, Singapura: Sulaiman Mar’iy, tt. Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat ( Hukum Perdata Islam ), Edisi Revisi, Yoyakarta: UII Press, 2000. Ahmad Ra fi q, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Gra fi ndo Persada, 1995. Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Un- dang-Undang Perkawinan, Jakarta: Prenada Media, 2007.
Asyumi A. Rahman, Qaidah-qaidah Fiqh , Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
Vol. 14, No. 2, Desember 2014 Al-Risalah JISH
Azyumardi Azra, Islam Reformis: Dinamika Intelektual dan Gerakan, Jakarta: PT. Raja Gra fi ndo Persada, 1999. Baharuddin Ahmad, Hukum Perkawinan di Indonesia: Analisis Kesejarahan dan Met- odologi, Jambi: Syariah Press, 2008. ______ dan Yuliatin, Hukum Perkawinan di Indonesia: Perspektif Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Referensi, 2014. Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya , Jakarta: PT. Intermasa, 1992. M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap Ja- karta: PT. Raja Gra fi ndo Persada, 2010.
M. Musthafa Luth fi dan Mulyadi Luth fi , Nikah Siri , Cet. Ke-1, Jakarta: Wacana Ilmiah, 2010.
M. Yahya Harahap, “Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositif- kan Abstraksi Hukum Islam”, Mimbar Hukum , Nomor 4  Tahun II, Jakarta:
Yayasan al-Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Departe- men Agama, 1991.
Nur Ahmad Fadhil Lubis, A History Islamic Law in Indonesia, Medan: IAIN  Press, 2000.
Seikan dan Erniati Effendi, Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indone- sia, Surabaya: Arkola, 1997. Slamet Abidin dan H. Aminuddin, Fiqh Munakahat I, Cet. Ke-1, Bandung: Pus- taka Setia, 1999.
Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Cet. Ke-3, Beirut: Dar al-Fikr,
1989.
Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Gra fi ka, 2006. Zakiah Daradjat (et.al), Ilmu Fiqh, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.