Hukum Pidana Di Provinsi Aceh Analisis Terhadap Dampak Penerapan Qanun Syari’at
Oleh: Dr. Jamhir M. Ag jamhir78@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  berlakunya  syari`at  Islam  di  NAD  tidak  berimplikasi kepada munculnya dualisme hukum pidana. Hukum pidana Islam yang berlaku di NAD baru sebagian kecil saja, yaitu; 1). Tentang Pelaksanaan Syari`at Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi`ar Islam yang diatur oleh Qanun Nomot 11 Tahun 2002, 2). Tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya yang diatur oleh Qanun Nomor 12 Tahun 2003., 3). Tentang Maisir (Perjudian) yang diatur  oleh  Qanun  Nomor  13  Tahun  2003.,  4).  Tentang  Khalwat  (Mesum)  yang  diatur  oleh Qunun Nomor 14 Tahun 2003., 5). Tentang Pengelolaan Zakat yang diatur oleh Qanun Nomor 7  Tahun  2004.  Hukum  pidana  Islam  itu  hanya  berlaku  bagi  masyarakat  muslim  (baik masyarakat  NAD,  maupun  bukan)  yang  melakukan  tindak  pidana  di  NAD,  sedang  bagi  non muslim  tidak  berlaku  sama  sekali,  demikian  juga  masyarakat  NAD  yang  melakukan  tindak pidana  di  luar  NAD.  Dalam  bentuk  realitas  belum  ada  perkara  yang  dimohonkan  banding, apalagi kasasi ke Mahkamah Agung, karenanya belum terlihat adanya keputusan Mahkamah Agung  yang  membatalkan  atau  pun  mengukuhkan  putusan  Mahkamah  Syari`ah,  dan Mahkamah Syari`ah Propinsi yang berdasar kepada qanun tersebut. Secara teoritis, dipahami bahwa Otonomi khusus  yang seluas-luasnya  bagi  NAD untuk melaksanakaan syari`at Islam, mengantarkan  kita  untuk  mempedomani  prinsip  hukum lex  specialis  derogat  lex  generalis (peraturan khusus dapat mengesampingkan berlakunya suatu peraturan yang bersifat umum), artinya KUHP & KUHAP tidak diberlakukan bagi masyarakat muslim di NAD sepanjang telah diatur oleh qanun.
Kata Kunci : Hukum Pidana, Qanun, Syari’at

## PENDAHULUAN
Sejak awal pembentukan Negara Republik Indonesia ini, para pendiri bangsa ( founding fathers )  telah  sepakat  memancangkan  dasar  dan  falsafah  negara  adalah  Pancasila  dan  UUD 1945, di mana sila pertama Pancasila itu adalah Ketuhanan Yang Mahaesa, dan salah satu pasal dari UUD 1945 itu menjamin kemerdekaan seluruh penganut agama untuk dapat menjalankan ajaran  agamanya.  Indonesia  dalam  bentuk  ini  dinyatakan  sebagai  negara  dalam  dimensi duniawi,  namun  tetap  memberikan  tempat  bagi  setiap  warganya  untuk  melaksanakan  ajaran agama. 1 Dengan  demikian  pluralitas  warga  dari  berbagai  aspeknya  harus  tunduk  dan  patuh
1 Bagi  pengamat  semisal  Boland  (1982),  ia  mencermati  bahwa  Indonesia  adalah  sebagai  negara  yang unik,  Indonesia  ditempatkan  sebagai  suatu  negara  yang  bukan  sekuler,  dan  bukan  pula  negara  teokrasi,  tetapi menciptakan konfergensi, di mana Indonesia dinyatakan sebagai Negara Demokrasi Pancasila., Bagi Fachry Ali dan Bahtiar Efendi memandang bahwa ini adalah bentuk kekalahan kelompok Islamis yang mereka nilai sebagai kurang mampu meyakinkan pihak Nasionalis., Abdul Aziz Thaba, Islam dan Negara dalam Politik ORBA , (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), hlm. 156-157.
terhadap  Hukum  Nasional  yang  berlaku  secara  universal  bagi  seluruh  komponen  bangsa  di mana pun mereka berada dengan tanpa kecuali.
Secara  historis  terlihat  adanya  upaya  simultan  kelompok  Islam  sebagai  penduduk mayoritas  Indonesia  untuk  berkeinginan  mewarnai  dasar  negara  dengan  nuansa  keisalaman. Hal  ini  telah  dimulai  sejak  awal  kemerdekaan  diperoleh  dan  berkesinambungan  sampai  era reformasi  sekarang  ini,  misalnya;  a). Perbincangan  Piagam  Jakarta  pada tanggal  18  Agustus 1945  yang  berakhir  dengan  kesepakatan  penghapusan  tujuh  kata “…  dengan  kewajiban menjalankan  syari`at  Islam  bagi  pemeluknya” ,  dan  penghapusan  ini  diganti  dengan  klausa “Ketuhanan Yang Mahaesa”, sebagai prinsip monotheisme yang sama-sama dimiliki seluruh anak  bangsa  sebagai  penganut  agama. 2 Dengan  hal  ini,  kelompok  Islam  juga  turut  merasa memiliki  di  dalamnya.,  b).  Perdebatan  sengit  Majelis  Konsituante  (1956-1959).  Partai-partai Islam yang dimotori oleh Masyumi, NU, dan PSII berupaya untuk menghidupkan kembali ide islamisme  ini,  tetapi  karena  kelompok  ini  tidak  cukup  kuat  dibanding  dengan  kelompok Nasionalis, mereka hanya memperoleh 43 persen suara (114 kursi dari 257 kursi yang ada) lalu ide  ini  pun  kandas  juga., 3 c)  Terakhir,  ide  menghidupkan  kembali  Piagam  Jakarta  lewat amandemen ke IV pasal 29 UUD 1945 tentang agama yang muncul di era reformasi ini oleh beberapa partai,  juga tetap gagal. 4 Dengan demikian, sampai saat ini  bangsa Indonesia tetap konsisten dengan dasar negara yang netral agama tersebut.
Nuansa baru dinamika bangsa saat ini ditandai dengan menguatnya posisi Daerah untuk mengatur dirinya sendiri, istimewa sekali Nangroe Aceh Darussalam (NAD) karena telah diberi kesempatan untuk menerapkan syari`at Islam. Era reformasi ternyata telah secara serta merta menggebrak pintu Otonomi Daerah di seluruh Indonesia, bahkan otonomi yang seluas-luasnya bagi NAD untuk dapat melaksanakan sayari`at Islam, hal ini sejalan dengan maksud kelahiran UU  No.44  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  Keistimewaan  Propinsi    Daerah  Istimewa
2 Kelompok Islam dapat menyetujui penghapusan tujuh kata Piagam Jakarta itu dengan pemikiran bahwa; 1). Rasa optimisme akan tercapainya kemenangan Islam lewat pemilu yang segera akan dilaksanakan pada waktu yang  tidak  lama  lagi.,  2).  Tingginya  suhu  politik  di  Jakarta  saat  itu  sehingga  mereka  tidak  ingin  menciptakan suasana  ketidaktenteraman.,  Deliar  Noer, Partai  Islam  di  Pentas  Nasional  1945-1965 ,  (Jakarta  :  Grafiti  Press, 1987), hlm. 41-43.
3 Bahtiar Efendi, Islam dan Negara: Transrformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia , (Jakarta  :  Paramadina,  1998),  hlm.  102,  Juga,  Endang  Saepuddin  Anshari, Piagam  Jakarta  22  Juli  1945  dan Sejarah Konsensus Nasional Antara Nasionalis Islamis dan Nasionalis Sekuler tentang Dasar Negara RI 1945- 1959 , (Jakarta : Rajawali, 1986), hlm. 99.
4 Pada mulanya panitia amandemen MPR Bidang Agama telah melakukan penelitian penjejakan akan hal ini dengan cara memperoleh masukan dari organisasi-organisasi keagamaan yang ada di Indonesia, seperti; MUI (Majelis  Ulama  Indonesia),  DDI  (Dewan  Dakwah  Islamiyah),  WALUBI,  PGI,  dan  KWI,  dan  yang  lainnya, ternyata  kecuali  DDI,  semua  mereka    berpendapat  dalam  rangka  mempertahankan  NKRI,  integrasi  bangsa, persatuan dan persatuan, harus mempertahankan dasar negara tetap dalam kenetralannya., Hal ini dikemukakan oleh Wakil Katib Syuriah PB NU Masdar Farid Mas`udi di kantor PB NU Jakarta pada tanggal 13 Pebruari 2002, PW NU Jawa Tengah, AULA, No. 4, (Surabaya : Majalah Nahdlatul Ulama, Tahun XXIV April 2002)
Aceh  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor  172, Tambahan  Lembaran Negara  Nomor 3839), Kemudian lebih dipertegas lagi dengan lahirnya UU No.18 Tahun 2001 tentang  Otonomi Khusus  bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134). Terakhir, lebih dioperasionalkan lagi oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia (Kepres) 11 Tahun 2003 tanggal 3 Maret 2003 tentang Mahkamah Syari`ah dan  Mahkamah  Syari`ah  Propinsi  di  Propinsi  Nangroe  Aceh  Darussalam. 5 Dengan  hal  ini dimungkinkan lahirnya hukum pidana Islam di NAD meskipun berbeda dengan hukum pidana Indonesia yang berlaku secara umum di Nusantara ini.

## A. Hukum Pidana Islam di Provinsi Aceh
Sampai  sekarang  ini  belum  ada  qanun  khusus  yang  mengatur  tentang  hukum  pidana Islam  di  NAD,  tetapi  hukum  pidana  Islam  itu  masih  tersebar  pada  qanun-qanun  yang  ada. Setelah diteliti ternyata baru ada 5 qanun yang memuat hukum pidana Islam tersebut sebagai berikut;
1. Qanun Nomor 11 Tahun 2002, tentang Pelaksanaan syari`at Islam  bidang aqidah, ibadah, dan syi`ar Islam,
2. Qanun Nomor 12 Tahun 2003, tentang Minuman khamar dan sejenisnya,
3. Qanun Nomor 13 Tahun 2003, tentang Maisir (perjudian),
4. Qanun Nomor 14 Tahun 2003, tentang Khalwat (Mesum),
5. Qanun Nomor 7 Tahun 2004, tentang Pengelolaan zakat.
Keseluruhan hukum pidana Islam yang dimuat pada kelima macam qanun tersebut di atas dapat dikelompokkan kepada dua macam, yaitu;
a. Hudud 6 (Hukum pidana yang sudah jelas bentuk dan ukurannya)
Mengingat  hudud  ini  telah  jelas  hukumannya,  baik  bentuk  maupun  ukurannya  maka maka hakim tidak punya kebebasan lagi untuk menemukan hukum lain, dalam kesempatan ini hakim  hanya  memiliki  kesempatan  berijtihad  untuk  menetapkan  “apakah  tindak  pidana  itu benar  telah  dilakukan,  atau  pun  tidak,”  bila  ini  telah  jelas  dilakukan  maka  hakim  tinggal mengambil hukuman yang telah tersedia untuk itu.
5 Pustaka Pelajar, Kumpulan Undang Undang Peradilan Terbaru , Cet. Ke-I, (Jogyakarta : Pustaka pelajar, 2005), hlm.239246.
6 Hukum Pidana (Hudud) adalah Hukuman yang sudah ditentukanAllah SWT. baik bentuk maupun jumlahnya,  dan ini harus  dilaksanakan  karena  berupa hak Allah  SWT.,  Abdul  Aziz  Amir, Al-Ta`zir  fi al- Syari`at al-Islamiyah , (Kairo : Dar al-Fikri al-`Arabi, 1976 M.), hlm. 13.
Sejalan  dengan  ketentuan  hudud  seperti  dikemukakan  di  atas,  ternyata  Daerah  NAD baru  menetapkan  satu  kasus  hudud  saja,  yaitu  tentang  “mengkonsumsi  khamar”  (minuman keras) dan sejenisnya, dengan sanksi hukuman cambuk sebanyak 40 kali. 7 Hal ini bukanlah atas dasar  hasil  pemikiran  Pemerintah  NAD  dalam  menetapkan    hukumannya  berupa  hukum cambuk sebanyak empat puluh kali, tetapi berupa ketentuan Tuhan yang harus diikuti, karena penentuan hukuman  seperti ini telah tegas tercantum di dalam nas syari`at. Dengan demikian Pemerintah NAD tinggal mengambil, menetapkan, dan melaksanakannya saja.
Hal ini sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari Anas bin Malik RA., Bahwa seseorang yang telah meminum khamar dibawa ke depan Rasul SAW., maka Rasul SAW. Mencambuknya dengan dua buah cambuk sebanyak empat puluh kali. Hal seperti ini diikuti oleh Abu Bakar … 8
Hadis  serupa  juga  diriwayatkan  oleh  Muslim,  dari  Ali  tentang  kisah  Al-Walid  ibn `Uqbah,  bahwa  Usman  ibn  `Affan  telah  menyuruh  Ali  untuk  menerapkan  hukum  cambuk terhadap Walid ibn `Uqbah karena dia meminum khamar, untuk hal ini Ali meminta Abdullah ibn Ja`far untuk melakukan penyambukan, lalu dia melakukannya, maka pada saat sudah genap empat  puluh  kali  cambukan  dia  pun  berkata,  sudah  cukup,  dan  menambah  ucapannya  lagi; Rasul melakukan cambukan pada orang meminum khamar sebanyak empat puluh kali, dan Abu Bakar juga melaksanakan demikian, … 9
Direncanakan  bahwa  kasus  kedua  menyangkut  hudud  ini  adalah  tindak  pidana pencurian  dengan  sanksi  hukuman  potong  tangan. 10 Sampai  sekarang,  hal  ini  belum diterapkan, karena untuk tindak pidana pencurian ini belum ada aturannya. Diperkirakan dalam masa dekat (tahun 2006) ini Perda/ Qanun tentang pencurian akan lahir, sekarang masih bersifat
7 Qanun No.12 Tahun 2003., Pasal 5, berbunyi; Setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman khamar dan sejenisnya., Pasal 26, berbunyi; Swetiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5,  diancam  dengan  `uqubat  hudud  40  (empat  puluh)  kali  cambuk.,  Dalam  penjelasan  pasal-pasal  dinyatakan tentang  yang  dimaksud  dengan  khamar  dan  sejenisnya  adalah  minuman  yang  mempunyai  sifat  atau  kebiasaan memabukkan  atas  dasar  kesamaan  illat  (sebab),  yaitu  memabukkan,  seperti  ;  bir  brendi,  wiski,  tuak,  dan sebagainya.,  Dinas  Syariat  Islam  Propinsi  NAD,  Himpunan  Undang  Undang,  Keputusan  Presiden,  Keputusan Daerah/ Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Dengan Pelaksanaan Syariat Islam, (Banda Aceh : Dinas Syariat Islam, 2005), hlm.255, dan260.
8 Muhammad ibn Ismail al-Kahlani, Subul al-Salam , Juz.IV, (Bandung : Dahlan, t.t.), 28.
9 Ibid., hlm. 30.
10 Jika qanun tentang pencurian ini telah lahir maka ada dua hal yang ingin disampaikan tentang hal ini, yaitu; Pertama, hukum pidana Islam yang diterapkan itu tidak lagi hanya masalah-masalah kecil, dan berdampak bagi masyarakat kecil semata, tetapi tindak pidana ini sudah mulai tingkat menengah (sedang), termasuk pelakunya akan meliputi kelas menengah ke atas, seperti pejabat yang melakukan korupsi., Kedua, meskipun hukum potong tangan telah diterapkan, tidaklah secara serta merta akan ada orang yang dipotong tangannya, bisa saja menjadi sok  terapi  untuk  tidak  ada  orang  yang  dipotong  tangan,  karena  tidak  ada  yang  terbukti  melakukan  pencurian, Dinasti Saudi saja menerapkan hukum potong tangan bagi pencuri pada tahun 1910, baru setelah 60 tahun ada tangan orang yang dipotong karena mencuri, yaitu setelah tahun 1970-an. Analisis seperti ini dikemukakan oleh Al Yasa` Abubakar (Guru Besar Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh) pada tanggal 06-02- 2019.
Ranperda, naskah akademiknya telah selesai, namun belum sampai ke tangan MPU dan Dinas Syari`at, dan jelas belum disidangkan oleh DPRD NAD. Dengan demikian kasus pencurian ini belum termasuk kasus yang sudah diterapkan sekarang ini di NAD. 11
b. Ta`zir 12 (Hukuman yang diberi kebebasan bagi hakim untuk menentukannya)
Mengingat adanya kebebasan hakim untuk menentukan hukuman dalam kasus ta`zir ini maka kesempatan hakim berijtihad untuk menentukan apa hukuman yang akan ditetapkan bagi pelakunya, dan bagaimana cara pelaksanaannya sangat besar. Dengan demikian, kejelian hakim untuk menentukan hukum yang akurat dalam hal ini sangat diperlukan.
Sejalan dengan hal ini, DPRD NAD telah mencoba mengkonkritkan hukum ta`zir pada kelima  kasus  seperti  dikemukakan  di  atas  sehingga  pada  saat  hakim  hendak  memutuskan perkara,  hakim  tersebut  telah  memiliki  aturan  yang  jelas  untuk  diberlakukan.  Untuk  lebih jelasnya  dapat  dilihat  bahwa  hukum  ta`zir  tersebut  telah  dijabarkan  ke  dalam  lima  bentuk, sebagai berikut;
1). Hukum Cambuk;
Contoh, Hukuman cambuk maksimal 12 kali, minimal 6 kali bagi pelaku judi (maisir) 2). Hukum Denda;
Contoh, Hukuman denda maksimal membayar Rp 35.000.000,- minimal Rp 15.000.000,- bagi orang yang a). Menyelenggarakan dan atau memberikan fasilitas kepada orang yang akan  melakukan  perjudian  (maisir).,  b).  Menjadi  pelindung  perbuatan  perjudian.,  c). Memberi izin usaha penyelenggaraan perjudian.
3). Hukum Penjara;
Contoh,  Hukuman  kurungan  maksimal  6  bulan,  minimal  2  bulan  bagi  yang  memberikan fasilitas dan atau melindungi orang melakukan  perbuatan khalwat (mesum).
4). Hukuman Administratif;
Contoh,  Dicabut  izin  usahanya  bagi  perusahaan  pengangkutan  yang  tidak  memberi kesempatan dan fasilitas kepada pengguna jasa untuk shalat fardhu.
5). Hukuman Kumulasi dari hal tersebut di atas;
Contoh, Menggabung hukuman cambuk dengan hukuman denda
11 Hasil  wawancara  dengan  Al  Yasa`  Abubakar  (Guru  Besar  Fakultas  Syari’ah  dan  Hukum  UIN  Ar- Raniry  Banda  Aceh)  di  kantornya  (B.  Aceh)  pada  tanggal  07-02-2006,  juga  Hasil  wawancara  dengan  Bardan Sahidi (Anggota DPRD Aceh) di kantornya (B.Aceh) pada tanggal 8-2-2019.
12 Ta`zir adalah Hukuman pendidikan yang diberikan bagi orang yang melakukan tindak pidana, namun Tuhan (syari`at) tidak menentukan bentuk  dan jumlah hukumannya., Abdul Qadir Audah, Al-Tasyri` al-Jinai al- Islami , Juz. 1, (Kairo : Maktabah Daru al-Turas, t.t.), hlm.685.
6). Hukuman Berpilih dari hal tersebut di atas;
Contoh, Memilih hukuman denda dengan meninggalkan hukuman cambuk.

## B. Dualisme Hukum Pidana di Provinsi Aceh
Terjadinya kekhawatiran dualisme hukum pidana di NAD adalah antara hukum pidana Indonesia secara umum di satu sisi, dan hukum pidana NAD  yang diatur lewat qanun-qanun sebagai  implikasi  dari  kesempatan  penerapan  syari`at  Islam  di  sisi  yang  lain.  NAD  sebagai sebuah  propinsi  bagian  dari  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  memiliki  wawasan kebangsaan dan wawasan bhinneka tunggal ika yang sama dengan Daerah lain di Nusantara, dia harus berada dalam bingkai falsafah dan konstitusi Negara Pancasila dan UUD 1945, jelas tidak ada tawar menawar akan hal ini karena terkait dengan keutuhan NKRI itu sendiri. Dengan tidak  mengabaikan  akan  hal  itu,  ternyata  realitas  telah  menampakkan  nuansa  baru  dalam memaknai dan menjabarkan arti dari NKRI itu sendiri khusus untuk NAD, jika seluruh Daerah di Indonesia telah diberikan status Otonomi Khusus, maka  NAD telah diberikan Otonomi yang seluas-luasnya untuk  menjalankan syari`at Islam.  Dengan  hal  ini terlihat adanya kesempatan yang besar bagi NAD untuk mempola pembangunan NAD ke arah yang lebih islami dibanding dengan Daerah lain di Nusantara.
Adanya  peran  yang  besar  bagi  masyarakat  untuk  berpartisipasi  membangun  NAD menjadi  sebuah    propinsi  yang  berbeda  dengan  Daerah  lain  di  Nusantara  jelas  melahirkan eksklusifisme  NAD  dalam  wadah  negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Eksklusifinsme  ini sangat  rentan  dengan  asas equality  before  the  law (mempersamakan  semua  orang  di  bawah hukum),  dan  sangat  subur  dengan  pemberian  hak-hak  istimewa  di  luar  yang  berlaku  secara umum. Dengan kenyataan seperti ini otomatis akan melahirkan adanya dualisme hukum yang berwawasan Nasional dan  bhinneka Tunggal Ika  di satu sisi,  serta hukum  yang  berwawasan lokal dan ke-Acehan pada sisi yang lain.
Dengan mengkaji latarbelakang serta sumber kedua hukum ini tentu pikiran kita akan dapat  mengklasifikasi  bahwa  di  sana  ada  dua  macam  hukum  yang  berbeda,  dan  tidak  saling melingkupi,  karenanya  dengan  menaati  salah  satunya  kita  tidak  dapat  dinyatakan  telah melaksanakan keduanya, dan dengan melaksanakan keduanya di sana ada kemuskilan karena akan mengamalkan dua hal yang berbeda oleh seorang subjek hukum pada satu kesempatan. Dengan  mempertajam pandangan  ini akan  lebih  mengkontraskan kehadiran dualisme hukum seperti dikemukakan di NAD sekarang ini. Untuk hal ini akan diberikan penjelasan lebih rinci sebagai berikut;
Di satu sisi terpahami adanya dualisme  hukum pidana di NAD,  yaitu Hukum Pidana Indonesia  sebagai  sesuatu yang  bersifat umum  seperti  yang tertuang di dalam  KUHP (Kitab Undang  Undang  Hukum  Pidana)  karena  NAD  adalah  bagian  integral  dari  Negara  kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, Qonun (Perda) yang berdasarkan syari`at Islam dan dibuat oleh masyarakat NAD sendiri sebagai sesuatu ketentuan yang lebih khusus karena NAD telah diberi otonomi yang seluas-luasnya untuk menerapkan syari`at Islam berdasar UU No.18 Tahun 2001. Penempatan  kedua  ini  sebagai  sesuatu  yang  berhadap-hadapan  tentu  akan  mempertajam pemaknaan terhadap dualisme hukum pidana di NAD tersebut, bahkan dapat mengarah kepada kaburnya  asas  kepastian  hukum,  dan  keadilan  hukum.  Jelas  bahwa  dualisme  hukum  seperti dipersepsikan  ini  akan  menimbulkan  kajian  tersendiri  dalam  rangka  mencari  titik  temu kebersamaan  seluruh  komponen  bangsa  dalam  wadah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Untuk menepis berbagai kekhawatiran dampak negatif yang muncul akibat penerapan syari`at Islam  bagi  NAD  tersebut,  terutama  adanya  dualisme  hukum  pidana  yang  dapat  berakibat terhadap rontoknya asas kepastian hukum, dan asas equality before the law , dan yang lainnya maka disajikan uraian berikut ini.
Sejak awal perbincangan UU No.18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nangroe Aceh Darussalam telah disadari betul tentang akan munculnya kajian dualisme hukum di NAD ini. Untuk tidak terjerembabnya NAD dalam ketidakpastian yang ditimbulkan akibat dari dualisme hukum seperti dikemukakan maka para pemerakarsa hukum kita telah mengantisipasinya dengan berbagai hal, sebagai berikut;
1. Penegasan hal-hal yang masih tetap menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
a. Bidang pertahanan negara
Dalam  Penjelasan  Umum  UU  No.18  Tahun  2004  dinyatakan;  … Kewenangan  yang berkaitan dengan bidang pertahanan negara merupakan kewenangan Pemerintah. Dalam hal pelaksanaan kebijakan tata ruang pertahanan untuk kepentingan pertahanan Negara Kesatuan  Republik Indonesia  di  wilayah Propinsi  Nangroe Aceh Darussalam yang tidak bersifat  rahasia  Pemerintah  berkoordinasi  dengan  Gubernur  Propinsi  Nangroe  Aceh Darussalam.” 13
Mengingat  pertahanan  negara  Republik  Indonesia  adalah  menjadi  kewenangan Pemerintah pusat, maka  masyarakat NAD tidak boleh  melahirkan qanun  yang  berkenaan dengan  hal  ini, apalagi qanun  yang sifatnya berbeda dengan kebijakan pemerintah pusat, pengabaian  terhadap  hal  ini  dipahami  sebagai  melampaui  kewenangan,  dan  tidak  dapat
13 Dinas Syariat Islam Propinsi NAD, Himpunan … hlm. 31.
dilaksanakan,  bahkan  tidak  dapat  diberlakukan.  Selanjutnya  mengenai  pengaturan  tata ruang  pertahanan  di  wilayah  NAD  yang  tidak  bersifat  rahasia  maka  masyarakat  NAD memiliki sedikit hak untuk berbicara dengan Pemerintah, karenanya masyarakat NAD bisa merencanakan sesuatu untuk hal ini. Dengan demikian menyangkut bidang pertahanan ini didominasi oleh Pemerintah Pusat.

## b. Bidang keuangan
Bidang  keuangan  NAD  diatur  secara  berimbang.  Di  samping  mengacu  kepada  UU No.22  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah,  dan  UU  No.  25  Tahun  1999  tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah, juga diatur di dalam pasal 4 –  7  UU  No.18  Tahun  2001.  Secara  tekhnis,  sampai  sekarang,  penetuan  perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ini belum dipertegas secara tuntas, meskipun UUPA  (Undang  Undang  Pemerintahan  Aceh)  telah  lahir    dan  mengamanatkan  hal  itu, namun  masih  ada  saja  orang  yang  berkeinginan  mempertanyakannya,  sehingga  hal  ini dipahami  belum  dapat  diselesaikan  secara  tuntas  dalam  koridor  asas  keadilan  dan keseimbangan yang transparan.
2. Qanun dapat mengenyampingkan peraturan yang berlaku umum
Qanun (Perda) yang digali dan lahir dari masyarakat NAD sebagai peraturan lokal yang bersifat khusus untuk masyarakat NAD yang dipahami sebagian besar memiliki perbedaan dengan ketentuan yang berlaku secara umum di Nusantara mendapat tempat istimewa untuk diberlakukan bagi umat Islam di NAD. Untuk persoalan masyarakat Aceh yang telah diatur oleh  qanun  maka  qanunlah  yang  akan  diberlakukan.  Hal  ini  sejalan  dengan  Penjelasan Umum  Undang  Undang  No.  18  Tahun  2001  tersebut,  dalam  salah  satu  alineanya dinyatakan; “Qanun Propinsi NAD adalah Peraturan Daerah Propinsi NAD yang dapat mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lain dengan mengikuti asas lex specialis derogaat lex generalis, dan Mahkamah Agung berwenang melakukan uji materil terhadap  Qonun.” 14 Dengan  penjelasan  ini  maka  dipahami  bahwa  qanun  sebagai  suatu tatanan Peraturan Daerah akan dapat mengenyampingkan KUHP yang bersifat umum.
Terkait dengan hal ini, Jimly Asshiddiqie mengatakan, kita tetap mempedomani prinsip hukum lex superiore derogat lex infiriore (secara hirarkis peraturan perundang undangan yang tingkatannya di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tingkatannya
14 Ibid.
lebih tinggi) sepanjang kaitannya dengan bagian-bagian hukum dalam sistem Negara yang masih  tersentralisasi,  karena  adanya  koridor  hukum  yang  tegas  yang  berlaku  secara Nasional, misalnya bidang pertahanan kemanan, dan aspek tertentu dari keuangan seperti dikemukakan.  Selain  dari  hal  tersebut,  maka  Daerah  ditentukan  sebagai  ujung  tombak Pembangunan  Nasional,  dan  Daerah  diberi  keleluasaan  untuk  mengatur  dirinya  sendiri dalam  porsi  yang  lebih  besar,  termasuk  dalam  melahirkan  Perda/  Qonun  sesuai  dengan kekhasan dan keistimewaan daerah tersebut, karenanya sangat tepat memberlakukan prinsip hukum lex  specialis  derogat  lex  generalis (peraturan  khusus  dapat  mengesampingkan berlakunya suatu peraturan yang bersifat umum), Daerah dapat saja memberlakukan Perda yang  dibuatnya  sendiri  sepanjang  dalam  koridor  kewenangan  yang  diberikan,  meskipun dengan mengesampingkan hukum yang bersifat umum dengan status hirarkisnya yang lebih tuinggi.  Dengan  demikian,  NAD  misalnya  boleh  saja  memberlakukan  hukum  cambuk dalam rangka mengamalkan qanun, meskipun mengabaikan hukum penjara dalam rangka mengenyampingkan  KUH  Pidana.  Hal  ini  bukan  dalam  rangka  mengadakan  perlawanan hukum tetapi mengamalkan pesan otonomi daerah yang diamanatkan oleh UU No.18 Tahun 2001. 15
Sekarang ini memang ada suara anak bangsa yang mencoba memberikan pendapat yang cukup tajam, dan  mendasar meskipun sifatnya kecil,  mereka  memahami tentang  lahirnya Perda-perda  yang  berisi  syari`at  (dalam  hal  ini  dipahami  NAD  sebagai  Daerah  yang memperoleh kesempatan istimewa) telah mengaburkan tujuan pendirian Bangsa ini sebagai bangsa yang nasionalis. Sejak semula kita telah menghindari exklusivisme agama (terutama Islam);  dalam  Dasar  negara,  dalam  Piagam  Jakarta,  dalam  sidang  konstituante  yang berakhir  dengan  Dekrit  5  Juli  1959,  dalam  sikap  ORBA  tentang  pengasastunggalam Pancasila bagi seluruh kegiatan sosial dan politik di Indonesia, bahkan dalam amandemen UUD  1945  pada  masa  reformasi.  Justeru  sekarang  ini  penerapan  syari`at  itu  telah  lahir secara  terselubung  di  berbagai  daerah  lewat  Perda-perda  sebagai  dampak  dari  otonomi Daerah  yang  diberikan  sekarang  ini.  Pandangan  ini  jelas  menaruh  kecurigaan  yang berlebihan  tentang  adanya  penafsiran  yang  terlalu  jauh  terhadap  Dasar  negara  yang nasionalis itu, sehingga kelompok tertentu dari komponen bangsa ini meraup keistimewaan.
15 Tulisan Jimly Asshiddiqie, judul; Hukum Islam di Antara Agenda Reformasi Hukum Nasional, dalam Departemen Agama RI., Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam , (Jakarta : Al Hikmah & Ditbinbapera Islam Depag RI., 2001), hlm.9-12.
3. Hukum Islam hanya diberlakukan bagi masyarakat muslim saja
Dengan  memperhatikan  kandungan  keseluruhan  qanun  yang  ada  di  NAD  itu  maka qanun-qanun tersebut ada dua macam, yaitu qanun sayari`at, dan qanun non syari`at (yang berkenaan  dengan  aspek  keduniaan  semata).  Khusus  menyangkut  qanun  syari`at  hanya diberlakukan  bagi  umat  Islam  saja,  sedang  untuk  qanun  yang  non  syari`at  akan  berlaku secara  umum  untuk  masyarakat  NAD  secara  keseluruhan.  Polarisasi  ini  tetap  dalam kerangka  mempertahankan  asas  kebebasan  menjalankan  ajaran  agama  dan  kepercayaan masing-masing oleh masyarakat NAD.
Memperhatikan  uraian  di  atas  terlihat  bahwa  pemberlakuan    hukum  pidana  Isalam yang ada di  NAD itu menganut asas personalitas keislaman. Artinya, qanun-qanun sayari`at seperti dikemukakan di atas hanya berlaku bagi umat Islam saja, sedang non muslim secara umum (Protestan, Katolik, Hindu dan Budha, bahkan penganut aliran Kepercayaan) tidak termasuk di dalamnya, apalagi dipaksa untuk melaksanakannya, jelas tidak mungkin sama sekali.  Dengan  demikian,  bagi  penduduk  non  muslim  di  NAD  tidak  ada  kesulitan  untuk tetap tingal di NAD, karena  mereka tetap tunduk kepada KUH Pidana sebagai ketentuan hukum  yang  berlaku  secara  Nasional,  di  samping tetap  menaati  qanun  yang  bersifat  non sayari`at.
Kesimpulan seperti ini secara jelas dapat dipahami dari:
a). Pasal 25, ayat (3) Undang Undang No.18 Tahun 2001 mengatakan;
“Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan bagi pemeluk agama Islam.” 16
b). Perda No.5 Tahun 2000, pada pasal 2 ayat (2) berbunyi;
“Keberadaan  agama  lain  di  luar  agama  Islam  tetap  diakui  di  daerah  ini,  dan pemeluknya dapat menjalankan ajaran agamanya masing-masing.” 17
Sejalan  dengan  ini,  Al  Yasa`  Abubakar  mengatakan  bahwa  penekanan  utama pemberlakuan  syari`at  Islam  di  NAD  adalah  dengan  memperhatikan  asas  personalitas keislaman.  Pemaknaan  memberlakukan  asas  personalitas  keislaman  di  sini  adalah,  syari`at Islam  itu  hanya  diberlakukan  bagi  masyarakat  dengan  memperhatikan  agama  pelaku  tindak pidana itu sendiri harus benar-benar beragama Islam, lebih konkrit untuk hal ini bisa dilihat dari Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  nya,  pengamalannya,  dan  pengakuannya. 18 Ketegasan  ini
16 Dinas Syariat Islam Propinsi NAD, Himpunan … hlm.26.
17 Ibid., hlm.58.
18 Hasil wawancara dengan (Guru Besar Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh) Al Yasa` Abubakar pada tanggal 06-02-2019 di Banda Aceh.
membuat  pengetahuan  tentang  apa  agama  pelaku  tindak    pidana  itu  di  NAD  menjadi  sangat penting dalam hal penentuan penundukan hukum mereka.
Muslim  Ibrahim  mengatakan  bahwa  hukum  Islam  yang  diterapkan  di  NAD  adalah murni berdasarkan syari`at Islam, karenanya hanya diberlakukan bagi umat Islam saja, sedang non  muslim  tidak  termasuk  di  dalamnya,  soal  urusan  agama  mereka  biarlah  mereka  yang mengaturnya sendiri. Dengan demikian qanun sebagai bagian dari hukum Islam yang berlaku di NAD hanya diberlakukan bagi umat Islam semata. 19
Sekedar mengapresaiasi hal ini, terlihat bagi kita bahwa pemberlakuan hukum Islam di NAD  yang  ada  sekarang  ini  jelas  masih  berada  dalam  koridor  trilogi      kerukunan  umat beragama,  yaitu  kerukunan  antar  umat  beragama,  kerukunan  intern  umat  beragama,  dan kerukunan antar umat beragama dengan Pemerintah, juga sejalan dengan pedoman dasar dalam beragama  bagi  bangsa  Indonesaia  yang  diatur  pada  pasal  29  UUD  1945  tentang  kebebasan menjalankan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing.
Di  samping  mengacu  kepada  asas  personalitas  keislaman  seperti  telah  dikemukakan, juga berpedoman kepada UU No.18 Tahun 2001, Qanun No.5 Tahun 2000, dan pernyataan para pakar, hal ini juga telah dipahami benar oleh non muslim. Misalnya Frietz R.Tambunan (Pakar Kristen yang kini menjabat Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masayarakat (LP3M), Kepala Pusat Penelitian Humaniora, dan Kepaka Pusat Pengabdian  Pada Masyarakat Universitas  Katolik  St.  Thomas  Medan.)  mengatakan;  Kepala  Dinas  Syariat  Islam  NAD  Al Yasa`  Abubakar  memang  sudah  menegaskan  bahwa  penerapan  syari`at  Islam  hanya  berlaku bagi  umat  Islam,  sehingga  mereka  yang  non  muslim  tidak  perlu  merasa  takut  berlebihan mendengar syariat Islam. Beliau juga menjamin bahwa syari`at Islam mengatur dan menjamin hak-hak non muslim di NAD, jika hal ini memang secara nyata bisa berjalan dengan baik di NAD, pastilah persepsi yang salah di berbagai pihak tentang pelaksanaan syari`at Islam sebagai sauatu alternatif sistem tata kenegaraan yang efektif untuk mencapai kesejahteraan umum, akan terkoreksi. 20
Sebuah  pertanyaan  menarik  yang  dikemukakan  oleh  Al  Yasa`  Abubakar  berkaitan dengan  penentuan  penetapan  hukum  yang  dihubungkan  dengan  kajian  asas  personalitas keislaman  dan  territorial  tersebut,  dikatakan;  Seandainya  ada  masyarakat  non  muslim  NAD yang  secara  suka  rela  tunduk  dan  patuh  terhadap  qanun  di  satu  sisi,  namun  dengan  tetap
19 Hasil wawancara dengan Muslim Ibrahim (Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama NAD) pada tanggal 07-02-2019 di UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
20 Tulisan  Frietz  R.  Tambunan  Pr.  dalam,  Dinas  Syari`at  Islam  Propinsi  Nangroe  Aceh  Darussalam, Syari`at di Wilayah Syari`at Pernik-Pernik Islam di Nangroe Aceh Darussalam , Fairus M. Nur Ibr. (Ed.), (Banda Aceh : Yayasan Ulul Arham, 2002), hlm.287-288
berpegang kepada keyakinan agamanya pada sisi yang lain, hal seperti ini pernah terjadi pada masa  kolonialis  Belanda  berkuasa  di  Indonesia,  di  mana  bangsa  Indonesia  diberi  kebebasan untuk  menundukkan  diri  kepada  hukum  Barat  (misalnya  BW)  yang  mereka  berlakukan.  Al Yasa` Abubakar dalam tulisannya memiliki kecenderungan bahwa; 1). Jika hal itu merupakan bagian dari ajaran agama mereka, maka mereka tidak layak untuk tunduk dan patuh terhadap qanun, tetapi cukup dengan apa yang sudah diatur di dalam agama mereka itu saja., 2). Jika hal itu tidak diatur di dalam agama mereka, dan apa yang ada di dalam qanun  itu adalah sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama mereka, karenanya bila dengan mengamalkan hal itu bukan dalam rangka melanggar agamanya, maka jadilah hal ini sebagai masalah yang seyogianya  mendapat  kajian  dan  diskusi  terlebih  dahulu  untuk  dapat  dinyatakan  boleh  atau tidak. 21 Khusus untuk kemungkinan yang kedua ini belum terjawab dengan tuntas.
Dalam bentuk realitas, peristiwa seperti dikemukakan di atas telah terjadi di NAD dan telah disikapi dengan tegas, dengan kesimpulan bahwa bagi mereka yang nota bene non muslim itu tidak dapat diberlakukan hukum Islam seperti apa yang ada di dalam qanun. Kasus ini terjadi terhadap 6 (enam) orang supir truk yang melakukan tindak pidana judi di Banda Aceh, 2 (dua) orang  dari  mereka  muslim,  sedang  4  (empat)  orang  lainnya  non  muslim.  Setelah  mereka tertangkap oleh pihak kepolisian, 4 (empat) orang dari mereka yang non muslim itu memohon kepada  aparat  penegak  hukum  supaya  mereka  disidangkan  di  Mahkamah  Syari`ah  dengan memberlakukan  hukum  Islam,  permohonan  mereka  ini  direspon  oleh  pihak  kepolisian  dan kejaksaan  dengan  cara  mengarahkan  penyelesaian  perkara  mereka  ke  Mahkamah  Syari`ah, namun begitu sidang pertama dibuka untuk perkara mereka hakim majelis Mahkamah Syari`ah Banda Aceh mengatakan bahwa penyelesaian perkara 2 (dua) orang yang muslim dari mereka benar menjadi wewenang Mahkamah Syari`ah Banda Aceh, dan sidang penyelesaian perkara mereka dapat dilanjutkan, sedang untuk 4 (empat) orang non muslim lainnya dinyatakan tidak menjadi wewenang Mahkamah Syari`ah Banda Aceh, tetapi Pengadilan Negeri Banda Aceh, karenanya mereka berempat harus diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan demikian perkara mereka harus dilimpahkan ke sana. Ini memperlihatkan kepada kita bahwa  meskipun  mereka  yang  Islam  dan  non  muslim  secara  bersama-sama  melakukan  satu tindak pidana yang diatur oleh qanun (hukum Islam), namun untuk mereka yang non muslim tetap tidak dapat diberlakukan hukum Islam, seperti halnya bagi muslim pelaku tindak pidana lainnya, demikian  juga halnya,  mereka  yang  berkeinginan untuk memperoleh keadilan  lewat qanun  (syari`at  Islam),  jika  mereka  ternyata  non  muslim  maka  sama  sekali  tidak  dapat
21 Al Yasa` Abubakar, Syari`at Islam di Propinsi nangroe Aceh Darussalam Paradigma Kebijakan dan Kegiatan , (Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Propinsi NAD, 2005), hlm. 145-148.
dikabulkan.  Ketegasan  ini  sekaligus  dipahami  bagian  dari  penerapan  asas  persoanalitas keislaman, dan territorial tersebut.
Demikian tegasnya aturan hukum  secara  normatif  ini ditampilkan secara tertulis, dan dipraktekkan, namun berbeda dengan keinginan masyarakat secara umum. Secara teoritis, dan praktis  dinyatakan  bahwa  hukum  Islam  hanya  diberlakukan  bagi  umat  Islam  saja,  sedang masyarakat pada umumnya menginginkan lain, yaitu memberlakukan hukum Islam itu bukan hanya  untuk  umat  Islam  tetapi  termasuk  bagi  masyarakat  Aceh  secara  umum,  baik  muslim maupun  non  muslim.  Keinginan  ini  tentu  mengenyampingkan  asas  keislaman,  dan mengedepankan asas territorial semata.
Realitas ini dapat dilihat dari jawaban responden sebagai berikut;
Pemberlakuan Hukum Islam Hanya Bagi Umat Islam yang Melakukan Tindakan Pidana Di
NAD Saja Pertanyaan Sangat Setuju Setuju Biasa Saja Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju Jlh. Bagaimana  pendapat  saudara jika  hukum  Islam  hanya berlaku  bagi  muslim  yang melakukan  tindak  pidana  di Aceh saja. 11 25 20 80 24 160 Persentase 6,9 15,6 12,5 50 15 100
Ternyata  pada  umumnya  masyarakat  Aceh  tidak  menyetujui  pemberlakuan  hukum Islam dibatasi hanya bagi masyarakat muslim Aceh, dan masyarakat muslim selain Aceh yang melakukan tindak pidana di Aceh saja. Terbukti dari penolakan masyarakat sebesar 65 % yang tidak menyetujui hal itu, dengan perincian penolakan secara keras sebesar 15 %, dan penolakan biasa  sebesar  50  %.  Sebaliknya,  hanya  sebagian  kecil  saja  masyarakat  yang  melakukan persetujuan, yaitu sebesar 22,5 %, yang terdiri dari sangat setuju 6,9 %, dan setuju biasa 15,6 %. Selebihnya, yaitu 12,5 % bersikap apatis.
Untuk pemberlakuan hukum Islam bagi non muslim terlihat pada tabel berikut;
Pemberlakuan Hukum Islam Termasuk Bagi Non Muslim
Pertanyaan Sangat Setuju Setuju Biasa Saja Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju Jlh. Hukum  Islam  tidak  berlaku bagi non muslim 18 47 24 51 20 160 Persentase 11,2 29,4 15 31,9 12,5 100
Data  ini  memperlihatkan  bahwa  penolakan  masyarakat  lebih  besar  dari  pada  yang mendukungnya,  jika  hukum  Islam  tidak  diberlakukan  bagi  non  muslim.  Terdiri  dari  44,4  % masyarakat  yang  menolak  tidak  memberlakukan  hukum  Islam  bagi  non  muslim,  dengan perincian  menolak  secara  keras  sebanyak  12,5  %,  dan  dan  menolak  biasa  sebanyak  31,9  %. Sebaliknya, yang menerima tidak berlakunya qanun (hukum Islam) bagi non muslim sebesar 40,6  %,  dengan  perincian  sangat  setuju  sebesar  11,2  %,  dan  setuju  biasa  sebesar  29,4  %. Selebihnya, sebesar 15 % bersikap apatis (biasa-biasa saja).

## 4. Pemberlakuan asas territorial
Suatu kajian yang mendasar dalam menetapkan peristiwa hukum adalah menyangkut di mana hal itu dilakukan. Pertanyaan ini berkaitan dengan lokasi atau tempat peristiwa  hukum terjadi, hal ini sangat penting sejalan dengan adanya perbedaan hukum masing-masing tempat. Indonesia sebagai sauatu NKRI saja paling tidak sudah terpola kepada tiga macam, yaitu; 1). NAD sebagai daerah yang telah diberi keleluasaan yang besar untuk menerapkan syari`at Islam, 2).  Daerah-daerah  di  Nusantara  sebagai  pemegang  hak  otonom  memiliki  kebebasan  untuk menentukan nasib  sendiri dalam aspek-aspek khusus ayang telah diberi kebebasan untuk itu, 3).  Hukum  yang  berlaku  yang  berlaku  umum  untuk  seluruh  daerah  Indonesaia.  Adanya perbedaan  hukum  yang  berlaku  berangkat  dari  pendekatan  di  mana  peristiwa  hukum  ini dilakukan disebut dengan asas territorial.
Di samping memperhatikan objek pelaku tindak pidana itu di satu sisi juga diperhatikan tempat di mana tindak pidana itu dilakukan, maka penentuan daerah NAD sebagai teritori yang dipedomani untuk dapat dinyatakan berlakunya qanun adalah merupakan kemutlakan. Artinya, hanya tindak pidana yang dilakukan di NAD sajalah yang menjadi perbincangan qanun-qanun itu,  asalkan  tempatnya  di  NAD  meskipun  orangnya  bukan  masyarakat  NAD  tidak  menjadi
persoalan lagi, yang penting mereka sedang berada di NAD. Dengan mencermati hal ini terlihat bahwa asas territorial ini diberlakukan di NAD.
Dengan  pemberlakuan  asas  personalitas  keislaman,  dan  asas  territorial  seperti dikemukakan di atas maka ada empat macam pedoman, sebagai berikut;
a).  Untuk  masyarakat  muslim  NAD  yang  melakukan  tindak  pidana  di  NAD  secara otomatis hukum Islam (qanun) diberlakukan bagi mereka.
b).  Untuk  masayarakat  muslim  lainnya  (masyarakat  muslim  bukan  Aceh)  yang melakukan tindak pidana di NAD tetap diberlakukan hukum Islam.
c). Untuk masyarakat NAD non muslim yang  melakukan tindak pidana di NAD atau pun di luar NAD tidak diberlakukan hukum Isalam sama sekali.
d). Untuk masyarakat muslim NAD yang melakukan tindak pidana di luar NAD juga tidak diberlakukan hukum Islam.
5. Putusan Kasasi 22 dan Peninjauan kembali 23 tidak dalam rangka menentang pemberlakuan hukum Islam
Meskipun  Mahkamah  Agung  memiliki  hak  menguji  dan  membatalkan  keputusan Pengadilan di bawahnya, dan Mahkamah Agung hanya memiliki acuan yang nasionalis, tetapi dia  harus  mendukung  penerapan  syari`at  Islam  di  NAD.  Mahkamah  Agung  akan  dipahami keliru  bila  lewat  kasasi  dan  Peninjauan  kembali,  dia  berani  membatalkan  penerapan  hukum Islam di NAD dengan mencari alternatif hukum lain. Logika yang dikembangkan adalah, sikap mengukuhkan putusan Mahkamah Syari`ah, dan Mahkamah Syari`ah Pripinsi di NAD adalah yang paling bijak, berarti Mahkamah Agung telah mempedomani pesan yang diemban oleh UU No.44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan  Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa  Aceh, dan  UU  No.18  Tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus  Bagi  Propinsi  Daerah  Istimewa  Aceh Sebagai  Propinsi  NAD.  Dengan  demikian  Mahkamah  Agung  harus  memutus  dalam  sidang Kasasi  atau  Peninjauan  Kembali  untuk  perkara  Hukum  Pidana  Islam  dengan  berpedoman kepada qanun yang sudah dibuat oleh DPRD NAD.
Pemahaman seperti di atas dikemukakan sejalan dengan Penjelasan Umum UU No.18 Tahun 2001 yang berbunyi;
22 Kasasi artinya mohon pembatalan terhadap putusan/ penetapan Pengadilan Tingkat Pertama (dalam hal ini Mahkamah Syari`ah), atau terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding (dalam hal ini Mahkamah Syari`ah Propinsi),  ke  Mahkamah  Agung  di  Jakarta  melalui  Mahkamah  Syari`ah  yang  dahulunya  memutus  perkara tersebut., Roihan A.Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama , (Jakarta : CV. Rajawali, 1991), hlm.224.
23 Peninjauan kembali adalah permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan yang telah mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  ke  Mahkamah  Agung,  hal  ini  diajukan  melalui  Mahkamah  Syari`ah  yang dahulunya memutus perkara tersebut., ibid .
“Hal mendasar dari Undang Undang ini adalah pemberian kesempatan yang lebih luas untuk  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangga  sendiri  termasuk  sumber-sumber  ekonomi, menggali  dan  memberdayakan  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya  manusia,  menumbuh kembangkan  prakarsa,  kreativitas  dan  demokrasi,  meningkatkan  peran  serta  masyarakat, menggali  dan  mengimplementasikan  tata  bermasyarakat  yang  sesuai  dengan  nilai  luhur kehidupan masyarakat Aceh, memfungsikan secara optimal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi  NAD  dalam  memajukan  penyelenggaraan  pemerintahan  di  Propinsi  NAD  dan mengaplikasikan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat .” 24
Lebih tegas lagi hal ini dijumpai dari Penjelasan Umum Undang Undang tersebut pada alinea berikutnya. Di sana dinyatakan; “Qanun Propinsi NAD adalah Peraturan Daerah Propinsi NAD  yang  dapat  mengenyampingkan  peraturan  perundang-undangan  yang  lain  dengan mengikuti  asas lex  specialis  derogaat  lex  generalis ,  dan  Mahkamah  Agung  berwenang melakukan uji materil terhadap Qonun.” 25 Ini mengisyaratkan bahwa Mahkamah Agung harus tidak mempergunakan hukum yang bersifat umum itu sebagai pedoman dalam memutus pada sidang  kasasi  untuk  perkara  yang  bersumber  dari  daerah  NAD, tetapi  dia  mesti  berpedoman kepada qanun, dalam rangka  menopang berlakunya hukum Islam  yang khusus berlakunya di NAD. Lewat otonomi Daerah yang digelar di era reformasi ini maka Mahkamah Agung harus menopang  setiap  produk  hukum  Daerah  dalam  rangka  memperkokoh  makna  dari  otonomi Daerah tersebut.
Bila Mahkamah Agung, misalnya berkeinginan untuk membatalkan hukum Islam yang diberlakukan di NAD itu maka akan sama artinya dengan membatalkan Otonomi Daerah yang Seluas-luasnya bagi NAD itu. Hilangnya kemandirian dan keleluasaan masyarakat NAD untuk memberlakukan syari`at Islam, jelas merupakan sikap pengebirian terhadap perjuangan panjang masyarakat Aceh yang sudah berhasil diraih di era reformasi ini. Bila hal ini yang terjadi berarti Indonesia mundur kembali kepada era sebelum reformasi.
Hal  ini  sejalan  dengan  keinginan  masyarakat  NAD,  seperti  terlihat  dalam  tabel berikut ini;
Sikap Masyarakat Jika Mahkamah Agung Menukar Keputusan Mahkamah Syari’ah dan
Mahkamah Syari’ah Provinsi Pertanyaan Sangat Setuju Setuju Biasa Saja Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju Jlh.
24 Dinas Syariat Islam Propinsi NAD, Himpunan …, hlm. 31
25 Ibid.
Bagaimana  pendapat  saudara jika Mahkamah Agung dalam putusan kasasi menukar hukum Islam yang ditetapkan oleh Mahkamah Syari`ah, dan Mahkamah Syari`ah Propinsi 5 17 18 60 60 160 Persentase 3,1 10,6 11,3 37.5 37.5 100
Data  ini  memperlihatkan  bahwa  pada  umumnya  masyarakat  NAD  tidak  setuju  jika Mahkamah Agung menukar keputusan Mahkamah Syari`ah dan Mahkamah Syari`ah Propinsi. Hal  ini  terbukti  bahwa  75  %  masyarakat  tidak  menginginkan  Mahkamah  Agung  intervensi terhadap penerapan syari`at Islam yang sudah diputus oleh Mahkamah Syari`ah dan Mahkamah Syari`ah Propinsi tersebut, yang terdiri dari 37,5 % tidak menginginkan dengan menolak sangat keras, dan 37,5 % lagi  menolak dengan biasa. Hanya sebagian kecil  masyarakat NAD, yaitu 13,7 % yang masih setuju diintervensi oleh Mahkamah Agung, yang terdiri dari sangat setuju 3,1 %, dan setuju biasa sebesar 10,6 %. Selebihnya bersikap apatis, yaitu 11,3 %.
Berdasarkan  pengamatan  yang  dilakukan  terdapat  kepuasan  penerapan  hukum  Islam yang  sangat  tinggi  NAD.  Hal  ini  dapat  disimpulkan  dari  semua  perkara  yang  ditangani  di Mahkamah  Syari`ah  (57  perkara  seperti  terlihat  pada  tabel  sebelumnya,  bahkan  sudah  ada sekitar  100  perkara  pada  saat  penelitian  ini  dilakukan),  namun  tak  seorang  pun  yang berkeinginan untuk melakukan upaya hukum banding, meskipun hakim sudah menawarkannya. Bahkan,  persidangan  sering  dilakukan  hanya  sekali  sidang  saja,  karena  terdakwa  cenderung bersikap  mudah,  dan  ingin  perkaranya  cepat  diputus.  Lebih  dari  itu  lagi,  tidak  jarang  dari mereka itu menginginkan setelah adanya keputusan hakim supaya eksekusi segera dilaksanakan meskipun  dengan  mengabaikan  masa  banding  dua  minggu  menunggu  keputusan  itu berkekuatan hukum, karena terpidana tidak sabar menunggunya. Mengingat banding  saja pun sampai saat ini masih 0 %, 26 maka diperkirakan adanya kasasi ke Mahkamah Agung, bahkan Peninjauan  Kembali,  itu  masih  jauh  kemungkinannya,  apalagi  keinginan  Mahkamah  Agung untuk membatalkan keputusan Mahkamah Syari`ah dan Mahkamah Syari`ah Propinsi tersebut dipahami masih sangat jauh.
Dengan  mempedomani  kelima  poin  tersebut  di  atas  maka    dapat  dipahami  bahwa pemberlakuan hukum Islam di NAD yang sedang berjalan sekarang ini tidak berakibat terhadap munculnya dualisme hukum pidana di NAD. Penentuan orang sebagai objek hukum yang harus
26 Mahkamah  Syar`iyah  Propinsi  NAD, Perkara  Jinayat  yang  diterima  dan  diputus  pada  Mahkamah Syar`iyah Propinsi NAD, dan Mahkamah Syar`iyah se Propinsi NAD sampai bulan Oktober 2005 ., Juga, Hasil wawancara dengan Hakim Tinggi Mahkamah Syari`ah Propinsi NAD Armia Ibrahim di kantornya pada tanggal 07 Pebruari 2006
tunduk  dan  patuh  terhadap  hukum  tersebut  semua  berada  dalam  aturan  yang  jelas.  Dengan demikian  munculnya  kekhawatiran  berbagai  pihak  terhadap  terabaikannya  asas  kepastian hukum, asas keadilan hukum, dan asas persamaan hak dan kedudukan setiap orang di bawah hukum akan terjawab.

## Kesimpulan
Berlakunya  syari`at  Isalam  di  NAD  tidak  berimplikasi  kepada  munculnya  dualisme hukum pidana di NAD. Di satu sisi, hukum pidana di NAD telah jelas, yaitu sepanjang telah diatur oleh qanun maka berlakulah qanun tersebut, dan untuk hal yang belum diatur oleh qanun maka tetap berlaku KUH Pidana sebagai kitab ketentuan hukum yang berlaku secara umum di Nusantara, dan ini harus didukung oleh Mahkamah Agung sebagai pihak yudikatif tertinggi, Di sisi lain menyangkut orang sebagai objek hukum yang mesti tunduk dan patuh terhadapnya juga telah jelas,  aturan tentang siapa orang yang harus tunduk kepada qanun dan yang harus tunduk kepada  KUH  Pidana  telah  dipahami  lewat  asas  personalitas  keislaman  dan  asas  territorial. Dengan  ketegasan  ini,  maka  adanya  kemungkinan  munculnya  dualisme  hukum  pidana  yang dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum seperti yang dikhawatirkan segelintir orang tidak akan terjadi.

## DAFTAR BACAAN
Abdul Aziz Amir, Al-Ta`zir fi al-Syari`at al-Islamiyah , (Kairo : Dar al-Fikri al-`Arabi, 1976M.)
Abdul Aziz Thaba, Islam dan Negara dalam Politik ORBA , (Jakarta : Gema Insani Press, 1996) Abdul Qadir Audah, Al-Tasyri` al-Jinai al-Islami , Juz. 1, (Kairo : Maktabah Daru al- Turas, t.t.)
Al  Yasa`  Abubakar, Syari`at  Islam  di  Propinsi  nangroe  Aceh  Darussalam  Paradigma Kebijakan dan Kegiatan , (Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Propinsi NAD, 2005)
Bahtiar Efendi, Islam dan Negara: Transrformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia , (Jakarta : Paramadina, 1998)
Bappenas, BPS, dan UNFPA (serta CIDA, AusAID, dan Nzaid) Hasil sensus penduduk pasca sunami  tanggal  26  Desember  2005  SPAN  (Sensus  Penduduk  Aceh  dan  Nias) yang dilakukan pada 15 Agustus – 15 September 2005
Deliar Noer, Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965 , (Jakarta : Grafiti Press, 1987)
Dinas  Syariat  Islam  Propinsi  NAD, Himpunan  Undang  Undang,  Keputusan  Presiden, Keputusan Daerah/ Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Dengan Pelaksanaan Syariat Islam , (Banda Aceh : Dinas Syariat Islam, 2005)
Endang  Saepuddin  Anshari, Piagam  Jakarta  22  Juli  1945  dan  Sejarah  Konsensus  Nasional Antara Nasionalis Islamis dan Nasionalis Sekuler tentang Dasar Negara RI 1945-1959 , (Jakarta : Rajawali, 1986)
Frietz  R.  Tambunan  Pr.  dalam,  Dinas  Syari`at  Islam  Propinsi  Nangroe  Aceh  Darussalam, Syari`at di Wilayah Syari`at Pernik-Pernik Islam di Nangroe Aceh Darussalam , Fairus M. Nur Ibr. (Ed.), (Banda Aceh : Yayasan Ulul Arham, 2002)
Harian Waspada , Edisi Hari Kamis, 9 Maret 2003
Jimly Asshiddiqie, judul; Hukum Islam di Antara Agenda Reformasi Hukum Nasional, dalam Departemen  Agama  RI., Mimbar  Hukum  Aktualisasi  Hukum  Islam ,  (Jakarta  :  Al Hikmah & Ditbinbapera Islam Depag RI., 2001)
Mahkamah  Syar`iyah  Propinsi  NAD, Perkara  Jinayat  yang  diterima  dan  diputus  pada Mahkamah  Syar`iyah  Propinsi  NAD,  dan  Mahkamah  Syar`iyah  se  Propinsi  NAD sampai bulan Oktober 2005 .
Muhammad ibn Ismail al-Kahlani, Subul al-Salam , Juz.IV, (Bandung : Dahlan, t.t.), 28.
Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi NAD, Aceh in Figures Aceh Dalam Angka 2004 , (BPS & BAPPEDA NAD, Banda Aceh, 2004)
Pustaka  Pelajar, Kumpulan  Undang  Undang  Peradilan  Terbaru ,  Cet.  Ke-I,  (Jogyakarta  : Pustaka pelajar, 2005)
PW NU Jawa Tengah, AULA, No. 4, (Surabaya : Majalah Nahdlatul Ulama, Tahun XXIV April 2002)
Roihan A.Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama , (Jakarta : CV. Rajawali, 1991)