## Article Info
Submitted: 11 Maret 2019 | Reviewed: 10 April 2019 | Accepted: 18 Juni 2019

## KETIKA TERMOHON MENOLAK TERLIBAT DALAM PERSIDANGAN ARBITRASE

## Garuda Wiko 1

## Abstract
Although arbitration has been made based on the agreement of the parties and stated in writing in the Main Contract, this does not guarantee that the parties will immediately be willing to participate in the arbitration process when a dispute occurs. It is possible that one of the arbitration parties was absent and  was  not  willing  to  be  involved  in  the  trial  process.  In  very  rare  circumstances,  the  arbitration applicant  may  cancel  /  deny  his  participation  in  the  trial  process.  This  article  will  describe  the regulations, practices and expert views in the implementation of the arbitration proceedings without the presence  of  the  respondent.  It  is  expected  that  from  this  research,  an  overview  will  be  obtained  in carrying out the arbitration proceedings without the applicant. The findings obtained are that there are no extensive guidelines in Indonesia that can be used as a guide by the arbitrators in carrying out such a  trial  process,  especially  related  to  proof  and  examination  of  cases.  Some  of  the  principles  and regulations set out in the Civil Procedure Code may be adopted to answer some things that are not regulated in the arbitration legal framework in Indonesia. Efforts should be made to develop a guideline framework for arbitrators so that there are similarities and quality assurance of decisions made in the trial process without the presence of the respondent.

## Keywords: arbitration awards; code of conduct; verstek

## Abstrak
Meskipun arbitrase telah dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak dan dicantumkan secara tertulis di dalam Kontrak Utamanya, hal ini tidak menjamin bahwa para pihak akan serta merta bersedia untuk berpartisipasi  dalam  proses  arbitrase  ketika  suatu  sengketa  terjadi.  Ada  kemungkinan  salah  satu pihak  arbitrase  mangkir  dan  tidak  bersedia  terlibat  dalam  proses  persidangan.  Dalam  kondisi  yang sangat  jarang,  termohon  arbitrase  dapat  membatalkan/mengingkari  keikutsertaannya  dalam  proses persidangan.  Artikel  ini  akan  mendeskripsikan  regulasi,  praktik  dan  pandangan  ahli  dalam pelaksanaan  proses  persidangan  arbitrase  yang  dilakukan  tanpa  kehadiran  termohon.  Diharapkan dari penulisan ini didapatkan gambaran terkait proses persidangan arbitrase tanpa pihak  termohon. Penemuan yang didapat adalah belum ada pedoman yang ekstensif di Indonesia yang dapat dijadikan pedoman  oleh  arbiter  dalam  menjalankan  proses  persidangan  seperti  itu  terutama  terkait  dengan pembuktian  dan  pemeriksaan  perkara.  Beberapa  prinsip  dan  peraturan  yang  diatur  dalam  Hukum Acara  Perdata  mungkin  dapat  diadopsi  untuk  menjawab  beberapa  hal  yang  tidak  diatur  di  dalam kerangka hukum arbitrase di Indonesia. Perlu adanya upaya untuk mengembangkan suatu kerangka pedoman  bagi  para  arbiter  agar  terdapat  kesamaan  dan  penjaminan  kualitas  terhadap putusan-putusan yang dibuat dalam proses persidangan tanpa kehadiran termohon.
Kata kunci: code of conduct; putusan arbitrase; verstek
1 Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Jl. Prof. Hadari Nawawi, Pontianak, Kalimantan Barat, e-mail: garudawiko@lawgng.com, tlp: 0811572144
Tanjungpura Law Journal Vol. 3, Issue 2, July 2019

## I. Pendahuluan
Ketika  seseorang  membuat  suatu kesepakatan  dengan  orang  lain  untuk melaksanakan (atau tidak melaksanakan)  sesuatu,  maka  hampir bisa dipastikan keinginan mereka adalah untuk melaksanakan kesepakatan tersebut  sesuai  dengan  ketentuannya dalam  situasi  yang  damai  hingga  hak dan kewajiban yang dicantumkan dalam kesepakatan tersebut selesai dilaksanakan. Sayangnya, dalam kenyataannya, tidak semua kesepakatan
dapat berjalan lancar tanpa ada perselisihan  antara  kedua  belah  pihak yang  bersepakat.  Perselisihan  ini  dapat terjadi jika terjadi perbedaan kepentingan maupun penafsiran terhadap kesepakatan. Seringkali, perselisihan
dan ketidaksamaan persepsi  ini  kemudian  berujung  pada sengketa.  Dalam  hal  sengketa  telah terjadi, mau tidak mau para pihak harus mencari suatu cara untuk dapat mencari jalan tengah atas permasalahan tersebut.
Dalam teori penyelesaian sengketa hukum,  perselisihan  hukum  perdata terutama  dalam  bidang  perdagangan dilakukan  melalui  proses  litigasi  yang melibatkan  proses  peradilan  publik. Proses  penyelesaian  sengketa  melalui pengadilan  pada  dasarnya  meletakkan para  pihak  dalam  posisi  berlawanan yang  kemudian  akan  diputuskan  oleh hakim/majelis  hakim  siapa  yang  kalah
dan siapa yang  menang. Bentuk penyelesaian seperti ini dianggap berbahaya  oleh  banyak  pelaku  usaha. Maka dari itu, muncul suatu mekanisme yang  dapat  digunakan  pelaku  usaha sebagai  alternatif  yang  sering  dikenal sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alternatif Penyelesaian Sengketa, secara teoritis dibagi menjadi dua macam yakni prosedur yang bersifat non-adjudikatif  (Negosiasi,  Mediasi  dan Konsiliasi) dan adjudikatif (Arbitrase). 2
Proses penyelesaian  sengketa melalui arbitrase bergantung dari kesepakatan  para  pihak.  Pihak  yang memiliki  intensi  untuk  menyelesaikan sengketanya  melalui  arbitrase  harus terlebih  dahulu  membuat  kesepakatan secara  tertulis.  Kesepakatan  ini  dapat berupa  klausul  arbitrase  yang  melekat pada Perjanjian Utama maupun perjanjian  terpisah.  Pemilihan  arbitrase ini  memberikan  wewenang  absolut kepada  arbitrase  untuk  menyelesaikan sengketa  apapun  yang  muncul  dari perjanjian  utama.  Karena  alasan  inilah
2 Perbedaan mendasar antara prosedur penyelesaian sengketa yang bersifat
non-adjudikatif  dan  adjudikatif  terletak  pada kekuatan  eksekutorial  hasil  proses  penyelesaian sengketanya.  Pada  prosedur  non-adjudikatif, luaran yang dihasilkan adalah bentuk kesepakatan (perjanjian), adapun prosedur adjudikatif seperti arbitrase menghasilkan putusan arbitrase  yang  memiliki  kekuatan  eksekutorial sehingga  eksekusinya  dapat  dimintakan  melalui pengadilan.
arbitrase biasa disebut dengan “ creature of contract ”. 3
Meskipun  arbitrase  telah  dibuat berdasarkan  kesepakatan  para  pihak dan dicantumkan secara tertulis di dalam Kontrak Utamanya, hal ini tidak menjamin  bahwa  para  pihak  akan  serta merta  bersedia  untuk  berpartisipasi dalam  proses  arbitrase  ketika  suatu sengketa  terjadi.  Ada  kemungkinan salah  satu  pihak  arbitrase  mangkir  dan tidak  bersedia  terlibat  dalam  proses persidangan. Dalam kondisi yang sangat jarang, pemohon arbitrase dapat
membatalkan/mengingkari keikutsertaannya dalam proses persidangan.  Jika  kondisi  ini  terjadi,
Undang-Undang  No.  30  Tahun  1999
tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase”) mengatur  PEMOHON  yang  tidak  hadir tanpa alasan yang sah sedangkan telah dipanggil  secara  patut,  maka  surat tuntutannya dinyatakan gugur dan tugas arbiter  atau  majelis  arbitrase  dianggap selesai. 4 BANI Arbitration  Rules  and Procedur juga  mengatur  yang  hampir sama. 5 Pembatalan/pengingkaran  pihak
3 Lebih  lanjut  mengenai  konsep  “ Arbitration  is  a creature  of  contrac ”  dapat  dilihat  pada:  Aragaki,
Hiro N., Arbitration: Creature of Contract, Pillar of Procedure (May 3, 2018). 8 Y.B. Arb. & Mediation 2 (2016); Loyola Law School, Los Angeles Legal Studies Research Paper No. 2018-14.
4 Pasal  43,  Undang-Undang  No.  30  Tahun  1999 tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa
5 Art  21  par.  1  of  BANI  R&P  stated: In  case  the Claimant  fails  and/or  does  not  come  to  the  first
pemohon dalam proses arbitrase sepertinya tidak akan banyak menimbulkan  masalah  terhadap  arbiter. Arbitrase  atau  majelis  arbitrase  dalam hal ini hanya perlu memastikan dua hal: 1)  pemohon  telah  dipanggil  secara patut 6 ;  2)  pemohon  tidak  memberikan notifikasi atau berita apapun baik kepada arbiter/majelis  maupun  kepada  institusi arbitrasenya  atas  ketidakhadirannya. Jika  dapat  dipastikan  kedua  hal  di  atas telah  terpenuhi,  maka  permohonan arbitrase pemohon gugur dan arbiter/majelis telah selesai tugasnya.
Kondisi  yang  lebih  sering  terjadi, dan notabene lebih banyak menimbulkan masalah  hukum  adalah  pada  saat termohon arbitrase menolak atau bahkan tidak  merespon  sama  sekali  proses persidangan  arbitrase.  Hal  ini  sangat mungkin  dan  seringkali  terjadi.  Ada beberapa alasan yang mungkin menjadi dasar termohon dalam melakukan tindakan ini:
1.  Pihak termohon tidak familiar dengan  proses  arbitrase.  Situasi  ini sering  terjadi  dimana  pihak-pihak dari  suatu  kontrak  yang  telah mencantumkan pilihan arbitrase dalam  kontraknya  tidak  memiliki
session  conducted  by  the  Tribunal  without  a legitimate  reason,  then  the  Tribunal  may  declare the Petition for Arbitration annulled.
6 Arbiter harus memperhatikan waktu-waktu penting sejak  pemohon  mengajukan  surat  permohonan arbitrase  sampai  dengan  pemanggilan  siding pertama  dan  alamat  korespondensi  termohon sudah benar dan sah.
pemahaman mendasar tentang apa itu  arbitrase  dan  legal  force  of  an arbitration  award.  Hasilnya,  timbul keengganan  pihak  termohon  untuk melibatkan diri dalam proses persidangan. 2.  Masalah  finansial.  Hal  ini  dapat dimengerti karena proses penyelesaian  sengketa  arbitrase memerlukan biaya pendahuluan yang  tidak  sedikit.  Tidak  seperti penyelesaian sengketa
di pengadilan,  proses  persidangan  di arbitrase  membutuhkan  dukungan finansial yang tidak sedikit misalnya dalam  hal membayar arbitration  fee yang  harus  dibayar  di  awal  dan kebutuhan lawyer .  Namun  pada dasarnya  permasalahan  ini  dapat diatasi  karena  pada  prakteknya biaya  arbitrase  seringkali  ditalangi dulu  oleh  pemohon  dan  akan disesuaikan kembali ketika penerbitan putusan. 3.  Hal-hal  lain  misalnya  keraguan  dari sisi responden dalam memenangkan arbitrase atau bahkan  termohon  merasa  klaim yang diajukan oleh pemohon terlalu
mengada-ada dan dibuat-buat sehingga  termohon  enggan  untuk merespon.  Selain  itu,  misalnya skenario seperti ini: pemohon mengajukan  permohon  arbitrase melawan  termohon  dalam  perkara jual  beli  misalnya.  Pada  awalnya
termohon merespon dan bekerjasama dalam proses persidangan  dan  sudah  menunjuk pengacara.  Pada  waktu  yang  telah ditentukan  dimana  termohon  harus memberikan jawaban dan bukti-bukti klaim, tidak ada dokumen yang dikirimkan. Pada saat diklarifikasi melalui pengacara diketahui  bahwa  termohon  secara sengaja not providing any document to  the  lawyers  karena  jika  hal  ini dilakukan  maka  dokumen-dokumen yang  berkaitan  dengan  rahasia dagang  termohon  terpaksa  harus terungkap.  Ada  kecurigaan  bahwa pemohon secara sengaja mengajukan  permohonan  arbitrase untuk mendapatkan rahasia dagang milik termohon. 7
Penjelasan  di  atas  adalah  untuk menunjukkan  banyaknya  kemungkinan termohon  untuk  tidak  berpartisipasi dalam proses persidangan. Pada situasi ini,  Pihak  Pemohon  akan  dihadapkan pada dua pilihan, 1) membatalkan proses persidangan  arbitrase  dan  menyepakati forum penyelesaian sengketa lain dengan  pihak  TERMOHON  (jika  ada kesepakatan  ini)  dan  2)  melanjutkan proses  persidangan  tanpa  kehadiran
7 Ilustrasi  kasus  terdapat  di:  […],  Arbitration Plotholes:  One  Party  Won’t  Provide  Discovery, http://www.daveadr.com/arbitration-potholes-one- party-wont-provide-discovery/,  akses  tanggal  6 September 2018
pihak TERMOHON.
Praktek di Indonesia secara umum menerima bahwa arbiter memiliki Tanggung  jawab  untuk  terus  melakukan proses arbitrase bahkan tanpa kehadiran Termohon.  Namun,  tanggung  jawab  ini memiliki  beban  yang  sangat  besar. Terdapat  perbedaan  yang  mendasar dalam  memeriksan  perkara  secara kontradiktoir dan dengan proses persidangan tanpa lawan. Dalam proses persidangan yang hanya terdiri dari satu pihak, arbiter/majelis harus ekstra hati-hati  dalam  memastikan  adanya keseimbangan  antara  pemenuhan  hak pemohon  sebagai  satu-satunya  pihak yang terlibat dalam perkara dan memastikan  bahwa  substansi  putusan adalah  sesuai  dengan  hukum  dan perundang-undangan
serta rasa keadilan  dan  meminimalisir  sanggahan dari pihak lawan.
Artikel  ini  akan  mendeskripsikan regulasi,  praktik  dan  pandangan  ahli dalam  pelaksanaan  proses  persidangan arbitrase yang dilakukan tanpa kehadiran termohon. Diharapkan  dari penulisan ini didapatkan  gambaran  dan  pedoman dalam  menjalankan  proses  persidangan arbitrase tanpa pihak pemohon.
II. PEMBAHASAN
A.  Tinjauan Umum mengenai Penyelesaian  Sengketa  melalui
Arbitrase
1.  Metode  Penyelesaian  Sengketa melalui Arbitrase
Model penyelesaian sengketa dapat dibagi  menjadi  dua,  yakni  model litigasi dan non-litigasi:
a.  Penyelesaian melalui forum litigasi  adalah  yang  kita  kenal sebagai  persidangan  di  muka pengadilan. Karakteristik dari model  penyelesaian  ini  adalah dengan menempatkan para pihak yang  saling  berlawanan  satu sama  lain.  Hasil  akhir  dari persidangan  umumnya  bersifat win-lose (ada yang kalah dan ada yang menang).
b.  Penyelesaian melalui forum non-litigasi  tidak  lebih  formal dibanding  litigasi.  Penyelesaian melalui  metode  ini  dibagi  lagi menjadi  dua  kategori  dimana penyelesaian yang tidak melibatkan  pihak  ketiga  diluar pihak-pihak yang berkepentingan disebut  sebagai  negosiasi,  dan penyelesaian  yang  melibatkan pihak ketiga bersifat netral disebut  konsiliasi,  mediasi  dan arbitrase. Selain pembagian model sebagaimana disebutkan diatas, metode penyelesaian sengketa dapat pula dibagi
berdasarkan  sifat  dari  putusan  atau kesepakatan  yang  dihasilkan.  Dalam konteksi  ini,  pengadilan  dan  arbitrase masuk  dalam  kategori  adjudikasi  yang berarti  putusan  yang  dihasilkan  melalui kedua  forum  tersebut  bersifat  mengikat bagi para pihak. Adapun pada negosiasi, konsiliasi  dan  mediasi,  hasil  akhirnya berupa  kesepakatan  (bukan  putusan), yang  mana  pelaksanaannya  serupa dengan kontrak atau perjanjian.
Pembagian  kategori  berbagai  metode penyelesaian  sengketa  seperti  ini  pada akhirnya  akan  memudahkan  para  pihak dalam  menentukan  metode  mana  yang lebih  cocok  untuk  digunakan  dalam menyelesaikan  sengketa  yang  tengah dihadapi.
Arbitrase
merupakan “cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar  peradilan  umum  yang  didasarkan pada  perjanjian  arbitrase  yang  dibuat secara  tertulis  oleh  para  pihak  yang bersengketa”. UU 30/1999 membedakan antara arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Berbeda dengan alternatif penyelesaian sengketa lainnya, di  dalam  mekanisme  arbitrase,  pihak ketiga atau arbiter memiliki kewenangan penuh dalam merumuskan penyelesaian sengketa.  Ketika  sengketa  telah  dibawa ke  hadapan  arbitrase,  para  pihak  tidak lagi  memiliki  kuasa  terhadap  luaran penyelesaian  yang  mana  di  dalam arbitrase disebut dengan “putusan/ award ”. Maka dari itu,
penyelesaian  sengketa  arbitrase  tidak lagi  berorientasi  pada  kepentingan, tetapi  lebih  kepada  hak  dan  kewajiban hukum para pihak.
Sebagai bentuk penyelesaian sengeta  di  luar  pengadilan,  arbitrase memiliki beberapa keunggulan. Pertama, para  pihak  memiliki  kebebasan  penuh dalam  memilih  hakim  atau  arbiter. Kebebasaan  ini  mencakup  penentuan jumlah  arbiter  (arbiter  tunggal  atau majelis arbiter (3 arbiter)) dan siapa saja yang ditunjuk sebagai arbiter. Para pihak bebas  memilih  ahli  dari  berbagai  latar belakang  untuk  duduk  sebagai  arbiter, dapat  memilih  ahli  hukum  atau  ahli dibidang  lain  yang  dianggap  menguasai substansi kasus. Para pihak juga bebas memilih  tempat  arbitrase,  hukum  acara dan  hukum  substansi  yang  berlaku dalam  persidangan  asalkan  sesuai dengan  kesepakatan.  Para  pihak  dapat saja memilih untuk menggunakan prosedur  arbitrase  UNCITRAL  dan melaksanakan  arbitrasenya  di  wilayah Indonesia namun memilih untuk menggunakan hukum substansi Singapura.  Selain  itu,  para  pihak  bebas menentukan  tujuan  atau  tugas  arbitrase tersebut.  Artinya,  putusan  arbiter  tidak boleh  melebihi  klaim  dari  para  pihak ( ultra petita ).
Jangka waktu pelaksanaan arbitrase dibatasi oleh UU dan prosedur pelaksanaan  arbitrase.  UU  No.  30/1999 membatasi  pemeriksaan  atas  sengketa
untuk  diselesaikan  dalam  waktu  paling lama  180  (seratus  delapan  puluh)  hari sejak  arbiter  atau  majelis  arbitrase terbentuk (pasal 48 ayat 1). BANI Rules and  Procedure mewajibkan  Majelis arbitrase  untuk  menetapkan  putusan akhir  dalam  waktu  paling  lama  30  hari sejak ditutupnya persidangan.
Pengaturan  pembatasan  waktu  seperti ini menghasilkan penyelesaian sengketa yang  cepat  dan  efisien  dan  tentu  saja biayanya akan lebih murah dibandingkan penyelesaian melalui litigasi.
Beberapa  kelemahan  arbitrase yakni pelaksanaannya
harus berdasarkan  kesepakatan  para  pihak. Maka  dari  itu,  arbitrase  disebut  juga dengan  istilah  “ creature  of  contract ”,  ia tidak akan ada tanpa adanya kesepakatan/perjanjian. Kelemahan berikutnya  yakni,  walaupun  UU  telah mengatur  bahwa  putusan  arbitrase bersifat  final  dan  mengikat,  tak  jarang pihak yang kalah enggan untuk melaksanakan  hasil  putusan.  Hal  ini dikarenakan  putusan  arbitrase  tidak memiliki kekuatan
eksekutorial
sebagaimana putusan pengadilan. Untuk mendapatkan  sifat  tersebut,  putusan arbitrase
harus terlebih dahulu
dimintakan permohonan eksekusi kepada  Pengadilan  Negeri.  Terakhir, putusan  arbitrase  dapat  dibatalkan  oleh pengadilan.  Hal  ini  juga  diatur  di  dalam UU  Arbitrase.  Tidak  jarang,  hak  para pihak  untuk  mengajukan  pembatalan
menjadi taktik untuk menunda
pelaksanaan putusan.
2.  Putusan Arbitrase Putusan arbitrase adalah keputusan arbiter yang didasarkan pada hal-hal  yang  diajukan  kepadanya  di dalam  suatu  proses  arbitrase. 8 Fungsi Putusan arbitrase:
1)  Terutama  untuk  membuat  dan mencatat  keputusan  arbiter  yang sudah final dan mengikat mengenai masalah yang diarbitrasekan.
Dengan diterbitkannya putusan secara  tertulis,  para  pihak  dalam arbitrase  mendapatkan  informasi yang  lengkap  mengenai  putusan dan latar belakang serta alasan-alasan  penjatuhan  putusan oleh arbiter.
2)  Dapat  digunakan  oleh  pihak  yang menang  dalam  arbitrase  untuk diajukan  ke  pengadilan  jika  pihak yang kalah gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan putusan.
3)  Dapat  digunakan  oleh  pihak  yang kalah untuk
mengajukan pembatalan  putusan  arbitrase  ke pengadilan.
Pasal  60  UU  Arbitrase  mengatur putusan  arbitrase  bersifat  final  dan
8 Ray Turner. 2005. Arbitration Awards: A Practical Approach.  UK:  Blackwell  Publishing.  hal  3. Terjemahan bebas dari: “ An award is the decision of  the  arbitrator  based  upon  the  submission  or submissions made to him in an arbitration .”
mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  dan mengikat  para  pihak.  Adapun  Pasal  57 UU Arbitrase mengatur putusan diucapkan  dalam  waktu  paling  lama  30 (tiga  puluh)  hari  setelah  pemeriksaan ditutup.  Untuk  perbandingan,  pasal  30 ICC  Arbitration  Rules  mengatur  bahwa putusan  akhir  harus  diucapkan  dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal pihak arbitrase menandatangani term of reference arbitrase. 9 SIAC  Arbitration Rules  2013  mengatur  bahwa  putusan harus  diucapkan  dalam  jangka  waktu  6 bulan  sejak majelis  arbitrase dibentuk. 10
Beberapa Arbitration Rules tidak mencatumkan ketentuan mengenai jangka  waktu  pengucapan  putusan contohnya UNCITRAL dan LCIA.
Dimana  majelis  arbitrase  terdiri dari 3 (tiga) orang, pengambilan putusan berdasarkan putusan mayoritas dari para arbiter. Jika terjadi perbedaan pendapat, putusan  Ketua  Majelis  Arbitrase  yang berlaku. 11 Ketentuan  ini  sejalan  dengan ICC  Arbitration  Rules,  LCIA  Arbitration
9 Art.  30  (1)  ICC  Arbitration  Rules:  “ The  time  limit within  which  the  arbitral  tribunal  must  render  its final award is six months. Such time limit shall start to  run  from  the  date  of  the  last  signature  by  the arbitral  tribunal  or  by  the  parties  of  the  Terms  of Reference ” 10 Art 5.2 (d) SIAC Rules Tahun 2013: “The award shall  be  made  within  six  months  from  the  date when  the  Tribunal  is  constituted  unless,  in exceptional circumstances, the Registrar extends the time ” 11 Susanti  Adi  Nugroho,  Penyelesaian  Sengketa Arbitrase dan Penyelesaian Hukumnya, hal 211
Rules  dan  SIAC  Rules  tahun  2013. 12
Putusan arbitrase dapat bersifat deklaratoir (menerangkan atau menegaskan),  konstritutif  (meniadakan atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru), maupun
condemnatoir (penghukuman).
Karena  sifat  arbitrase  berbeda dengan  pengadilan,  maka  putusan arbitrase juga memiliki beberapa perbedaan dengan Putusan Pengadilan: 13
1)  Pengadilan  diputuskan  oleh  satu orang  hakim,  sedangkan  putusan arbitrase  berasal  dari  orang  yang ditunjuk  oleh  para  pihak  untuk memutus sengketa yang ada diantara  mereka.  Berbeda  dengan hakim yang mendapatkan kewenangannya  melalui  peraturan perundang-undangan, arbiter memiliki hubungan kontraktual dengan pihak dalam arbitrase (melalui  penunjukan  arbiter  oleh salah  satu  pihak).  Konsekuensinya,
12 Art  31 (1)  ICC  Arbitration  Rules:  “ When  the arbitral  tribunal  is  composed  of  more  than  one arbitrator, an award is made by a majority decision. If there is no majority, the award shall be made by the president of the arbitral tribunal alone ” Art.  28.5  SIAC  Rules 2013:  “ Where  there  is  more than one arbitrator, the Tribunal shall decide by a majority. Failing a majority decision, the presiding arbitrator  alone  shall  make  the  award  for  the Tribunal. ” Art 26.3 LCIA Arbitration Rules: “…failing a majority decision on any issue, the chairman of the Arbitral Tribunal shall decide that issue.
13 Ray Turner, Op Cit, hal 13.
arbiter perlu menunjukkan bukti atau informasi bahwa ia telah secara sah memiliki  hak  dan  wewenang  untuk menyelesaikan  sengketa  diantara para  pihak  melalui  penunjukan arbiter  oleh  salah  satu  pihak (sedangkan hakim tidak perlu).
2)  Putusan pengadilan
sudah
merupakan  bagian  dari  prosedur pengadilan, sedangkan putusan arbitrase  perlu  diajukan  terlebih dahulu ke pengadilan untuk mendapatkan perintah
ketua
pengadilan negeri agar dapat
dilaksanakan sesuai ketentuan
pelaksanaan putusan dalam perkara perdata (Pasal 64 UU No. 30/1999).
3)  Kewenangan hakim di dalam pengadilan  adalah  sama  dengan hakim  yang  lain.  Sebaliknya  di dalam arbitrase, kewenangan arbiter dapat  saja  berbeda  tergantung dengan term  of  agreement para pihak.
Tidak  ada  bentuk  baku  putusan arbitrase.  Putusan  arbitrase  dibentuk sesuai dengan kebutuhan, asalkan jelas dan  koheren.  Pasal  54  ayat  (1)  UU Arbitrase  mengatur  substansi  putusan arbitrase sebagai berikut:
1)  Kepala  putusan  yang  berbunyi "DEMI  KEADILAN  BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA";
2)  nama  lengkap  dan  alamat  para pihak;
3)  uraian singkat sengketa; 4)  pendirian para pihak; 5)  nama lengkap dan alamat arbiter; 6)  pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase
mengenai keseluruhan sengketa;
7)  pendapat  tiap-tiap  arbiter  dalam  hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase;
8)  amar putusan;
9)  tempat dan tanggal putusan; dan
10) tanda  tangan  arbiter  atau  majelis arbitrase.
Adapun syarat formal putusan arbitrase:
1)  a)  harus  dalam  bentuk  tertulis,  b) ditandatangani oleh para arbiter 14 , c) harus  menyebutkan  tanggal  dan tempat arbitrase, dan d) harus berisi pertimbangan-pertimbangan tercapainya  putusan  kecuali  para pihak bersepakat pertimbangan tidak  diperlukan  (UNCITRAL  Model Law) 2)  Harus berisi identifikasi para pihak. 3)  Penyusunan putusan harus
dilakukan  oleh  arbiter  dan  tidak dilimpahkan  kepada  orang  lain. Namun  arbiter  dapat  dibantu  oleh asisten  atau researcher dalam menyusun putusannya. 15
14 Pasal  54  ayat  (2)  UU  No  30/1999: “Tidak ditandatanganinya  putusan  arbitrase  oleh  salah seorang  arbiter  dengan  alasan  sakit  atau meninggal  dunia  tidak  mempengaruhi  kekuatan berlakunya putusan”.
15 Priyatna  Abdurrasyid.  2011.  Arbitrase  dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (APS):  Suatu Pengantar. PT Fikahati Nafiska. hal 114.
Tanjungpura Law Journal Vol. 3, Issue 2, July 2019
4)  Jika  di  dalam  perjanjian  diatur bahwa putusan harus dipublikasikan,  maka  putusan  baru berlaku sah ketika sudah dipublikasi. 16 5)  Tidak diperlukan risalah atau perincian. 17 6)  Putusan harus diberi materai. 18
Putusan  arbitrase  akan  disusun dari  pertimbangan-pertimbangan  arbiter yang  didasarkan  pada  1)  fakta  yang dihimpun  dari  persidangan;  dan  2) hukum.  Tidak  ada  metode  baku  dalam proses  penyusunan  putusan  arbitrase. Arbiter  biasanya  memiliki  style  dan metodenya  sendiri  dalam  menjawab isu-isu  di  dalam  arbitrase.  Persiapan dalam  menyusun  putusan  arbitrase terutama  terletak  pada  proses decision
making yang
pada intinya
mempertimbangkan apa saja yang perlu dikutip  di  dalam putusan  dan  menjawab isu-isu pokok di dalam proses arbitrase. Dalam menyelesaikan isu-isu substantif, arbiter  perlu  memperhatikan  terlebih dahulu dasar dari pertimbangannya yang dapat  didasarkan  pada  hukum,  konsep keadilan  ( justice  and  fairness )  atau kombinasi  keduanya.  Isu-isu  tersebut kemudian  perlu  disortir  berdasarkan urutan yang efektif.
16 Ibid .
17 Ibid.
18 Ibid.
Dari  penyusunan  isu,  arbiter  akan mulai menyusun pertimbangan-pertimbangan untuk
menyelesaikan  tiap-tiap  isu.  Beberapa isu  merupakan  hal-hal  yang  terkait dengan  fakta  dan  akan  diselesaikan hanya  berdasarkan  bukti  yang  faktual, tidak  didasarkan  pada  konsep-konsep hukum.  Beberapa  isu  lain  merupakan hal-hal yang terkait hukum, dan diselesaikan  hanya  melalui  analisa hukum. Terdapat pula isu yang merupakan  campuran  antara  hal-hal yang terkait fakta dan hukum, yang mana harus  diselesaikan  melalui  1)  pencarian fakta-fakta yang relevan, 2) menentukan konsep hukum yang berlaku, 3) kemudian  menerapkan  konsep  hukum tersebut terhadap fakta-fakta yang ditemukan.
Dalam  menjawab  isu-isu  di  dalam petitum atau counter claim , arbiter harus mendasarkan pertimbangannya dari informasi-informasi  yang  didapatkan  di dalam:
(1)  Fakta-fakta yang telah disetujui oleh para pihak
(2)  Fakta-fakta yang tidak dibantah oleh para pihak
(3)  Bukti dokumentasi
(4)  Pendapat saksi ahli
(5)  Fakta-fakta  yang  didapatkan  dari bukti
(6)  Hukum yang berlaku; dan
(7)  Permohonan, jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan para pihak
Tanjungpura Law Journal Vol. 3, Issue 2, July 2019 Dalam menyusun substansi putusan  arbitrase,  arbiter  juga  perlu memperhatikan beberapa hal: 19 1)  Putusan harus meyakinkan ( cogency ), artinya harus berdasarkan dan  menunjukan  pertimbangan  yang meyakinkan, persuasif dan konsisten. Putusan  harus  menguraikan  seluruh fakta-fakta,  klaim  dan  perlawanan yang didapatkan arbiter selama proses arbitrase. 2)  Putusan harus lengkap ( completeness ), artinya harus memutuskan  seluruh  klaim  yang
diajukan,  tetapi  tidak  boleh  lebih  dari itu. 3)  Putusan harus bersifat pasti
( certainty ), artinya tidak boleh menggunakan  susunan  kata  yang ambigu. Putusan tidak boleh menimbulkan  keraguan  atas  maksud dari  arbiter  atau  mengenai  hal-hal yang harus dilakukan oleh para pihak.
4)  Putusan  harus  bersifat  final  ( finality ),
artinya  tidak  boleh  memunculkan kesempatan untuk membuka kembali permasalahan-permasalahan yang sudah  diputuskan.  Putusan  harus tidak  bersyarat  ( unconditional )  dan tidak  boleh  ada  hal-hal  yang  tidak diputuskan.
5)  Putusan  harus  dapat  dilaksanakan ( enforceability ), artinya bentuk keputusan harus memungkinkan
19 Ray Turner, Op Cit , hal 11.
untuk  dilaksanakan  oleh  para  pihak. Misalnya,  jika  arbiter  memutuskan perlunya pembayaran sejumlah uang, harus  disebutkan  secara  spesifik jumlah  uangnya.  Jika  diputuskan salah satu pihak harus melaksanakan kontrak,  harus  disebutkan  secara spesifik apa yang harus dilaksanakan dan kapan harus dilaksanakan.
6)  Putusan  hanya  menyangkut  hal-hal yang  menjadi  yurisdiksi  arbitrase ( jurisdiction ),  artinya  hal-hal  yang diputuskan tidak boleh melebihi petitum  para  pihak  atau  mengenai kaidah super memaksa.
7)  Putusan  harus  sah  secara  hukum ( legality ),  artinya  arbiter  tidak  dapat memerintahkan  salah  satu  pihak untuk melakukan hal yang melanggar
hukum. 8)  Putusan harus konsisten ( consistency ) artinya tidak berlawanan antara dalil satu dan dalil yang lain.
B. Beberapa Permasalahan dalam Pelaksanaan Persidangan Arbitrase tanpa Kehadiran Termohon
1.  Dasar Hukum dan Referensi
a.  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa Keabsahan pelaksanaan proses persidangan arbitrase tanpa kehadiran  pihak  Termohon  telah
diatur di dalam UU Arbitrase Pasal 44: 1)  Apabila  pada  hari  yang  telah
ditentukan sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal  40  ayat
(2), termohon tanpa suatu alasan sah  tidak  datang  menghadap,
sedangkan termohon telah dipanggil  secara  patut,  arbiter atau  majelis  arbitrase  segera melakukan  pemanggilan  sekali lagi.
2)  Paling  lama  10  (sepuluh)  hari
setelah pemanggilan kedua diterima  termohon  dan  tanpa alasan  sah  termohon  juga  tidak datang  menghadap  di  muka persidangan,  pemeriksaan  akan diteruskan tanpa hadirnya termohon  dan tuntutan pemohon dikabulkan  seluruhnya,  kecuali jika tuntutan tidak beralasan atau tidak berdasarkan hukum. b.  BANI Rules and Procedures
Di  dalam  Peraturan  dan  Prosedur
BANI,  hal  ini  diatur  dalam  Pasal  22
par. 2:
Dalam hal Termohon lalai mengajukan Surat Jawaban, Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Termohon dan dapat memberikan  perpanjangan  jangka waktu  paling  lambat  14  (empat belas) hari untuk mengajukan
Jawaban dan/atau datang ke persidangan.  Dalam  hal  Termohon
juga  tidak  datang  ke  persidangan setelah  dipanggil  secara  patut  dan juga  tidak  mengajukan  Jawaban tertulis, Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal harus memberitahukan untuk kedua kalinya  kepada  Termohon  agar datang atau menyampaikan Jawaban.  Apabila  Termohon  lalai menjawab  untuk  kedua  kalinya tanpa  alasan  yang  sah,  Majelis Arbitrase  atau  Arbiter  Tunggal serta-merta dapat memutuskan dan mengeluarkan putusan berdasarkan dokumen-dokumen  dan  bukti  yang telah diajukan Pemohon.
c.  CIArb International Arbitration Practice Guideline on Party Non-Participation 2011 Referensi ketiga diambil dari
pedoman yang dirancang oleh
Chartered Intitute of Arbitrator (CIArb). CIArb adalah suatu
organisasi  swasta  yang  berbasis  di Inggris  yang  mana  merupakan  pusat pengembangan  praktek  dan  profesi terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa. Dalam menjalankan tugasnya, CIArb memberikan edukasi dan  pelatihan  terhadap  para  arbiter, mediator  dan  adjudikator.  Institusi  ini juga  bertindak  sebagai  penghubung global  untuk  para  praktisi,  pembuat kebijakan,  akademik  dan  pelaku usaha untuk mendukung
Tanjungpura Law Journal Vol. 3, Issue 2, July 2019 perkembangan metode-metode APS. 20 Untuk menjamin standar dan kualitas metode arbitrase, CIArb mengembangkan beberapa pedoman
yang  dapat  digunakan  oleh  arbiter dalam  menjalankan  proses  arbitrase.
Hingga saat ini, CIArb telah menerbitkan kurang lebih 20 pedoman dan protokol, salah satunya adalah pedoman dalam hal salah satu pihak  tidak  ikut  berpartisipasi  dalam
proses persidangan. Meskipun pedoman  dan  protokol  ini  bukan merupakan dasar hukum yang mengikat sebagaimana undnag-undang dan rules and
procedure,  namun  dokumen  ini  patut untuk  direferensi  karena  merangkum best practice dalam arbitrase komersial internasional. 21

## 2.  Masalah Pemanggilan Pihak
Dalam pasal 44 UU Arbitrase telah jelas  diatur  bahwa  proses  persidangan tanpa kehadiran termohon dapat dilaksanakan dalam hal:
1.  Termohon tidak datang  menghadap
di  muka  sidang  arbitrase  pada tanggal yang sudah ditetapkan
2.  Termohon tidak menyampaikan alasan  yang  sah  terkait  dengan ketidakhadirannya
20 Info lebih lanjut tentang CIArb: www.ciarb.org
21 Chartered Institute  of Arbitrators. 2011.
International  Arbitration  Practice  Guideline  on
Party Non-Participation. London: CIArb
3.  Termohon  kembali  tidak  datang menghadap paling lambat 10 (sepuluh)  hari  setelah  diakukan pemanggilan kedua oleh
arbiter/majelis
Dalam  Peraturan  dan  Prosedur BANI, diatur perpanjangan jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari untuk datang  ke  persidangan.  Tentu  saja perpanjangan  akan  diberikan  dengan didahului pemberian notifikasi dari pihak termohon.
Dalam hal pemanggilan, pengaturan  di  dalam  CIARBI  Guideline juga  mengatur  hal  yang  sama  pada article 1 par. 1: When faced with a non- participating  party,  “...”  , arbitrators should satisfy themselves, to the extent that they are  able  to  do  so,  on  the  limited information  available,  “...”  that  all parties were properly notified of the proceedings.  Arbitrators  should also  satisfy  themselves  that  the non-participating  party  has  no acceptable excuse for its non-participation. Dua  hal  yang  harus  diperhatikan
oleh majelis/arbiter terkait dengan pemanggilan para pihak yaitu:
1)  Pihak  termohon  telah  dipanggil secara patut dan sah. Dalam hal ini, arbiter/majelis  harus  memastikan bahwa prosedur pemanggilan termohon  telah  dipenuhi.  Pasal  40 ayat (2) mengatur bahwa majelis/arbiter  harus  mengirimkan perintah  kepada  pemohon  dan termohon  untuk  menghadap  muka
sidang arbitrase paling lama 14 hari terhitung dri dikeluarkannya perintah tersebut. 22 Alamat domisili termohon juga  harus  dipastikan  sudah  benar untk  memastikan  bahwa  termohon telah benar-benar
menerima
korespondensi  dari  majelis/arbiter. Pengaturan mengenai domisili termohon  tidak  diatur  di  dalam  UU Arbitrase,  namun  BANI  Rules  and Procedure  pada  pasal  4  par.  1 memberikan  mandat  kepada  para pihak/kuasa hukumnya untuk menjamin  bahwa  BANI  memiliki alamt  terakhir  dan  nomor  telepon, faksimili,  e-mail  pada  setiap  waktu untuk  komunikasi  yang  diperlukan. Pada par. 3 diatur bahwa jika alamat termohon  tidak  dapat  ditemukan, pemberitahuan  dapat  disampaikan melalui  Kelurahan  tempat  domusul
termohon  terakhir  yang  diketahui berdasarkan informasi
dari pemohon.
Dalam  hal  tergugat  sedang  berada di luar negeri atau sudah meninggal, maka  dapat  berpedoman  pada ketentuan  Hukum  Acara  Perdata. Jika termohon berada di luar negeri maka  pengiriman  dokumen  perkara melalui  jalur  diplomatik. 23 Adapun dalam hal termohon telah meninggal dunia, maka pedoman pemanggilan
22 Pasal 40 ayat (2) UU Arbitrase No. 30/1999
23 M. Yahya Harahap.2007. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafik., hal 384
berdasarkan Pasal 390 ayat (2) HIR dan Pasal 7 Rv. 24
2)  Pihak  termohon  tidak  memberikan alasan yang sah. Perkara mengenai batas minimal suatu alasan ketidakhadiran  dianggap  sah,  tidak diatur  secara  spesifik  baik  di  dalam UU Arbitrase maupun di dalam BANI Rules  and  Procedure.  Lagi-lagi, dalam  hal  ini,  majelis/arbiter  harus berpedoman pada teori dan praktek yang  berkembang  di  dalam  Hukum
Acara Perdata. Alasan yang dianggap  sah  dalam  hal  ini  antara lain: 25
 Karena  sakit  yang  dikuatan dengan keterangan dokter
 Berada  di  luar  kota  atau  luar negeri dengan bukti surat keterangan  dari  pihak  yang berkompeten
 Sedang  melaksanakan  tugas dan menjalankan perintas atasan yang tidak dapat ditinggalkan
Dalam  CIARBI  Guideline  diatur bahwa  alasan  yang  dapat  diterima  oleh arbiter  adalah  jika  tidak  hadirnya
24 Ibid, prosedur pemanggilan dalam HAPER dalam hal tergugat/termohon telah meninggal: 1) apabila ahli  warisdikenal,  panggilan  ditujukan  kepada semua  ahli  waris  tanpa  menyebut  identitas mereka satu per satu dan panggilan disampaikan di  tempat  tinggal  almarhum  pewaris;  2)  apabila ahli  waris  tidak  dikenal,  panggilan  disampaikan melalui  kepala  desa  di  tempat  tinggal  terakhir almarhum pewaris.
25 Ibid. Hal 387
Tanjungpura Law Journal Vol. 3, Issue 2, July 2019 termohon adalah disebabkan oleh kondisi-kondisi yang tidak terduga dan di luar  kuasa  pihak  termohon.  Jika  kondisi tersebut  terjadi  dan  dapat  dibuktikan, maka  majelis/arbiter  dapat  memberikan kompensasi atau perpanjangan waktu. 26 3.  Kewajiban Arbiter untuk Memeriksa Pokok Perkara
Dapat dilihat bahwa secara umum, UU  Arbitrase  memberikan  wewenang kepada arbiter/majelis untuk melanjutkan proses  persidangan  arbitrase  tanpa hadirnya termohon.  Permasalahan yang timbul  adalah  bagaimana  arbiter/majelis melanjutkan  pemeriksaannya.  Satu  hal yang  perlu  diperhatikan  dalam  pasal  ini adalah  kata- kata  “tuntutan  pemohon dikabu lkan  seluruhnya”,  apakah  ini berarti  bahwa  putusan  akan  dibuat dengan  tujuan  sepenuhnya  memenuhi kepentingan pemohon dengan mengabulkan  gugatan  secara  penuh? Pertanyaan  ini  kemudian  dijawab  pada kalimat selanjutnya bahwa putusan akan dikabulkan “kecuali  jika  tuntutan  tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum”. Kalimat  terakhir  memberikan  dampak bahwa arbiter/majelis tidak dapat langsung  mengabulkan  seluruh  klaim pemohon dengan alasan termohon tidak hadir. 27 Dalam  hal  ini  arbiter/majelis
26 CIARBI Guideline, hal 4
27 Hal ini sejalan dengan praktik pada Hukum Acara Perdata dimana jika tergugat (termohon) terhadap suatu  fakta  mengambil  sikap  berdiam  diri  maka tidak  boleh  dianggap  bahwa  suatu  peristiwa
dalam  mengabulkan  tuntutan  pemohon harus terlebih dahulu memastikan bahwa tuntutan  pemohon  tidak  memiliki  kriteria “tidak beralasan” dan “tidak berdasarkan hukum”.
Dalam hukum acara perdata, yang termasuk sebagai “gugatan tidak beralasan”  adalah  yang  tidak  diajukan peristiwa-peristiwa  yang  membenarkan tuntutan. 28 Adapun  “gugatan  yang  tidak berdasarkan  hukum”  adalah  tidak  dapat ditunjukkan  hubungan  hukum  antara penggugat  dengan  materi  atau  objek yang disengketakan dan antara penggugat  dengan  tergugat  berkaitan dengan  materi  atau  objek  sengketa. 29
Hal  ini  berarti  bahwa  arbiter/majelis harus  memeriksa  pokok  perkara  pada permohonan  dan  tidak  hanya  terpaku pada hal-hal yang bersifat materiil.
4.  Masalah Pembuktian
Lalu,  bagaimana  arbiter/majelis dapat menimbang apakah suatu putusan tersebut  beralasan  dan  berdasarkan hukum sedangkan klaim dan dokumen-dokumen  bukti  hanya  berasal dari  pemohon.  Hal  ini  berarti  bahwa klaim,  bukti  dan  kronologi  kasus  yang diajukan  oleh  pemohon  ke  hadapan majelis/arbiter tentu yang bersifat
menjadi  fakta  atau  bukti  pengakuan  yang  mana mengakhiri  pemeriksaan.  Lihat:  M.  Yahya Harahap, hal 506
28 Tidak dapat ditunjukkannya dasar fakta. Lihat: M.
Yahya Harahap, op cit, hal. 58 29 Tidak  dapat  ditunjukkannya  dasar  hukum,  Lihat: Ibid.
Tanjungpura Law Journal Vol. 3, Issue 2, July 2019
meringankan pihak pemohon dan memberatkan  pihak  termohon.  Artinya, mungkin saja terdapat beberapa dokumen  atau  bukti  yang  tidak  diajukan oleh  pemohon  yang  mana  membuat klaim pemohon secara terang benderang tidak  beralasan  dan  tidak  berdasarkan hukum.  Jika ada kecurigaan  ini,  apakah arbiter/majelis memiliki wewenang untuk menanyakan  dan  meminta  pemohon untuk  mengajukan  dokumen  dimaksud kepada  arbiter?  Sampai  sejauh  mana pembuktian  harus  dilaksanakan  oleh pemohon?
Jika merujuk Hukum Acara Perdata Indonesia, putusan yang diambil tanpa kehadiran tergugat disebut sebagai putusan verstek. Putusan verstek diatur di dalam pasal 125 ayat (1) HIR yang mengatur bahwa:
Apabila  pada  hari  yang  telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai  wakilnya,  padahal  ia  telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima  dengan  putusan  tak  hadir (verstek),  kecuali  kalau  ternyata  bagi Pengadilan  bahwa  gugatan  tersebut melawan hak atau tidak beralasan.
Seberapa  jauh  hakim  perdata dapat  memeriksa  dan  mengklarifikasi pihak  penggugat  dalam  hal  ini?  Tidak pula  begitu  jelas  diatur.  Bahkan  saat  ini mulai muncul perdebatan tentang pembuktian  dalam  proses  persidangan verstek. Perdebatan yang muncul adalah
yakni  bagaimana  proses  pembuktian didalam proses persidangan yang bersifat verstek. Dalam asas pembuktian acara perdata dikenal prinsip “fakta yang tidak  dibantah,  tidak  perlu  dibuktikan ”. 30
Jika  mengacu  pada  prinsip  ini,  apakah artinya  arbiter  tidak  lagi  memerlukan pembuktian  dan  klarifikasi  terhadap perkara pokok? Cukup dengan memastikan bahwa posita dan
petitumnya  berkaitan  dan  gugatan  tidak berkaitan dengan hal-hal yang melawan hukum, maka arbiter dapat mengabulkan seluruh klaim pemohon. Maka jika arbiter mencurigai  adanya  dokumen-dokumen atau bukti-bukti yang tidak diajukan oleh pemohon yang sekiranya dapat membuat  terang  adanya  fakta-fakta hukum yang menyebabkan posisi gugatan menjadi lemah, arbiter tidak lagi perlu  meminta  pembuktian  ini  terhadap pemohon. 31
Prinsip  tersebut  mungkin  dapat diberlakukan  dalam  konteks  arbitrase. Rules  and  Procedure  BANI  sendiri mengatur  pembuktian  dalam  proses persidangan  arbitrase  tanpa  kehadiran termohon  pada  pasal  21  ayat  2  yang mengatur:
“... If the Respondent fails to respond  for  the  second  time
30 Ibid.
31 Hal  ini  berkaitan  dengan  prinsip  dalam  Hukum Acara  Perdata  dimana  hakim  bersifat  pasif  yaitu adalah bahwa hakim tidak dibenarkan mengambil prakarsa  aktif  meminta  para  pihak  mengajukan atau  menambah  pembuktian  yang  diperlukan. Lihat, M. Yahya Harahap., Ibid. Hal 500
without  any  valid  reason,  the Tribunal  may  decide  and  make  its award  based  upon  the  documents and  evidence  which  have  been submitted by the Claimant. ” Disini  terlihat  bahwa  pemeriksaan tetap  dilakukan  oleh  arbiter  dan  majelis terhadap  pokok  perkaranya,  hanya  saja pertimbangan  pada  putusan  hanya didasarkan pada dokumen dan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon.
Artinya  arbiter  disini  bersifat  pasif sehingga  ia  tidak  boleh  meminta  pihak pemohon  untuk  mengajukan  suatu dokumen sebagai pembuktian.
CIARB  Guidelines  memberikan pedoman yang lebih rinci. Dalam CIARB Guidelines,  arbiter  diminta  untuk  lebih berhati-hati dan memastikan bahwa dalil dan bukti yang diajukan oleh pihak yang hadir  adalah  beralasan  berdasarkan fakta  maupun  berdasarkan  hukum. Terkait  dengan  kondisi  dimana  suatu peristwa/fakta/bukti beban pembuktiannya  ada  pada  pihak  yang tidak  hadir  (termohon),  maka  arbiter harus menyatakan bahwa peristwa/fakta/bukti tidak dapat
dimenangkan dengan alasan tidak adanya bukti yang diajukan.
Proses persidangan arbitrase tanpa  kehadiran  pemohon,  meskipun mirip  dengan  persidangan  verstek  di dalam hukum perdata, tidak dimungkinkan  adanya  perlawanan  atau verzet .  Artinya,  satu-satunya  cara  pihak termohon  yang  tidak  terima  dengan putusan arbitrase yang diucapkan tanpa
kehadiran  untuk  melakukan  perlawanan adalah  dengan  membatalkan  putusan arbitrase tersebut. Untuk itu kehatian-hatian arbiter dalam
memastikan  putusan  yang  dirancang adalah  sesuai  dengan  fakta  dan  tidak berlawanan hukum sangat diperlukan.

## III. Kesimpulan
Majelis/arbiter  berwenang  untuk tetap  melanjutkan  proses  persidangan arbitrase  dan  memeriksa  pokok  perkara walaupun  pihak  termohon  tidak  hadir. Sayangnya,  belum  ada  pedoman  yang ekstensif  yang  dapat  dijadikan  panduan oleh  arbiter  dalam  menjalankan  proses persidangan  seperti  itu  terutama  terkait dengan  pembuktian  dan  pemeriksaan perkara. Beberapa prinsip dan peraturan yang diatur dalam Hukum Acara Perdata mungkin dapat diadopsi untuk menjawab beberapa hal yang tidak diatur di dalam kerangka  hukum  arbitrase  di  Indonesia. Perlu adanya upaya untuk mengembangkan
suatu kerangka pedoman bagi para arbiter agar terdapat kesamaan  dan  penjaminan  kualitas terhadap  putusan-putusan  yang  dibuat dalam proses persidangan tanpa kehadiran termohon.

## Bibliografi

## Buku
C.  Schreuer.  2008.  What  is  a  Legal Dispute? Dalam I. Buffard et al (ed),
International Law beetwen
Tanjungpura Law Journal Vol. 3, Issue 2, July 2019
Universalism  and  Fragmentation.
Leiden: Martinus Nijhoff Publishers Henry J. Brown & Arthur L. Marriott. 1993. ADR  Principles  and  Practice. London: Sweet & Maxwell.
I  Made  Widnyana.  2009.  Alternatif
Penyelesaian  Sengketa  (ADR). Jakarta: PT. Fikahati Aneska. Johanes,  Gunawan.  2011.  Kajian  Ilmu Hukum Tentang Kebebasan Berkontrak, Dalam Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum, Memperngati 70 Tahun Prof. Dr. B.
Arief  Sidharta,  S,H.  Bandung:
Refika Aditama.
Frederick S. Merritt, et al. 1998. Standard
Handbook  for  Civil  Engineers.
McGraw-Hill
Professional
Publishing.
M. Yahya Harahap. 2014. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika. Nazarkhan Yasin. 2003. Mengenal Klaim konstruksi
& Penyelesaian
Sengketa  Konstruksi.  Jakarta:  PT. Gramedia Pustaka Utama. Peter  Lovenheim  &  Lisa  Guerin.  2004.
Mediate,  Don’t  Litigate:  Strategies for Succesful Mediation . US: Nolo. Priyatna  Abdurrasyid.  2011.  Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS): Suatu Pengantar. PT Fikahati Nafiska Ray Turner. 2005. Arbitration Awards: A
Practical  Approach.  UK:  Blackwell Publishing.

## Artikel
Aragaki, Hiro N., Arbitration: Creature of Contract,  Pillar  of  Procedure  (May 3, 2018). 8 Y.B. Arb. & Mediation 2 (2016);  Loyola  Law  School,  Los
Angeles  Legal  Studies  Research Paper No. 2018-14. Helmi Kasim, Arbitrase Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal ( Arbitration  as  Investment  Dispute Settlement  Mechanism ),  Jurnal Rechtsvinding:  Media  Pembinaan Hukum Nasional, Volume 7, Nomor 1, April 2018.
[…],  Arbitration  Plotholes:  One  Party Won’t Provide Discovery, http://www.daveadr.com/arbitration -potholes-one-party-wont-provide-
discovery/, akses tanggal 6
September 2018

## Regulasi
Undang-Undang  No.  30  Tahun  1999
tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872) ICC Arbitration Rules
SIAC Rules Tahun 2013 LCIA Arbitration  Rules