## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS UNTUK MEMPEROLEH PERSAMAAN HAK DIDALAM PEMERINTAHAN

## -Muhamad Arganata-

## ABSTRAK
Perlindungan  Hukum  Bagi  Penyandang  Disabilitas  Untuk  Memperoleh  Persamaan  Hak  Didalam Pemerintahan  dilatar  belakangi  oleh  adanya  Diskriminasi  dalam  Pasal  65  ayat  (1)  huruf  b  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang mana mensyaratkan para calon ASN harus sehat jasmani dan rohani. Tentu kita ketahui bahwa terdapat manusia yang kurang sempurna atau disebut dengan Penyandang  Disabilitas.  Maka  dari  itu  dengan  adanya  peraturan  ini  maka  para  Penyandang  Disabilitas merasakan adanya diskriminasi karena mereka tidak akan bisa memenuhi persyaratan sehat jasmani dan rohani walaupun pada faktanya mereka memiliki kemampuan dan kesempatan yang sama (Pasal 28I ayat (2) UUDN RI Tahun 1945) dengan manusia normal, hanya mereka memiliki kebutuhan yang berbeda saja. Upaya Untuk Meningkatkan  Perlindungan  Hukum  Bagi  Penyandang  Disabilitas,  sebagai  berikut  :  Menjamin  serta melaksanakan  pentingnya  pendidikan  politik  ( civic  education )  bagi  penyandang  disabilitas  pada  lembaga pendidikan formal, Melakukan perubahan isi pasal dalam Undang-Undang No 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil  Negara,  Pemerintah  segera  membentuk  15  Peraturan  Pelaksana  sebagai  amanat  isi  dari  Ketentuan Penutup Pasal 152 Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Memberikan jumlah kuota  10%  kepada  para  penyandang  disabilitas  untuk  bisa  duduk  pada  kursi  pemerintahan,  sebagai  bentuk tindakan affirmative  action atau  diskriminasi  positif,  Menselarasakan  segala  macam  bentuk  peraturan perundang-undangan mulai dari atas sampai bawah untuk dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi, Merubah stigma  penyandang  cacat  menjadi  penyandang  disabilitas  atau  difabel  ( different  ability ),  Merubah  konsep charity based menjadi konsep rights based.
Kata Kunci: Disabilitas, Pemerintahan

## Abstract
Legal Protection for Persons with Disabilities to Obtain Rights Equations in Government, the existence of  Discrimination  in  Article  65  paragraph  (1)  letter  b  of  Law  Number  5  of  2014  concerning  State  Civil Apparatus  which  requires  prospective  ASN  to  be  physically  and  mentally  healthy.  Of  course  we  know  that there are humans who are less than perfect or called Disabled Persons. Therefore, with this regulation, people with disabilities feel discrimination because they will not be able to meet the requirements of physical and spiritual health even though in fact they have the same abilities and opportunities (Article 28I paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia) with normal human beings , only they have different needs. Efforts to Improve Legal Protection for Persons with Disabilities, as follows: Ensure and implement the  importance  of  political  education  (civic  education)  for  persons  with  disabilities  in  formal  education institutions,  Make  changes  to  the  contents  of  article  No.  5  of  2014  concerning  State  Civil  Apparatus,  the Government  immediately  forms  15  Implementing  Regulations  as  mandated  by  the  contents  of  the  Final Provisions Article 152 of Law No. 8 of 2016 concerning Disabled Persons, Providing a 10% quota to persons with disabilities to be able to sit in government seats, as a form of affirmative action or positive discrimination. the form of legislation starting from top to bottom for synchronization and harmonization, changing the stigma of people with disabilities into persons with disabilities or disabilities (different abilities), changing the concept of charity based on the concept of rights based.
Keywords: Disability, Goverment

## PENDAHULUAN
Negara  yang  bermartabat  adalah  Negara yang menghormati, menghargai, memenuhi dan memberikan  perlindungan  bagi  setiap  warga negaranya tanpa kecuali. Isu tentang penyandang  disabilitas  atau  orang-orang  yang memiliki  perbedaan  kemampuan  seringkali dikenal  dengan  istilah  difable  ( different  ability people ) atau sekarang dikenal sebagai disabilitas
adalah masalah yang paling jarang mendapatkan perhatian  dari  Pemerintah  maupun  masyarakat. Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan  martabat  manusia  sehingga  perlindungan dan  pemajuan  hak  asasi  manusia  terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas  perlu  ditingkatkan.  Hal  ini  terlihat
dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal  28  I  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Di  Indonesia,  terminologi  lain  yang digunakan  untuk  menyebut  difable  ini  antara lain adalah penyandang cacat, orang berkelainan,  atau  orang  tidak  normal.  Istilah tersebut sebenarnya tidak bebas nilai, artinya ada konsepsi  nilai  tertentu  yang  telah  dipaksakan oleh  sekelompok  masyarakat  tertentu  yang melabelkan dan mendominasi kelompok masyarakat  lain.  Peristilahan  ini  berpengaruh secara langsung terhadap perlakuan masyarakat maupun pemerintah terhadap keberadaan difable secara menyeluruh. Namun demikian, konsepsi tersebut  bisa  pula  berbeda  dan  berubah  secara historis sesuai perkembangan yang terjadi dalam masyarakat maupun Negara. 1
Convention  on  the  Rights  of  Persons  with Disabilities (selanjutnya disingkat CRPD) yaitu konvensi tentang Hak-Hak Difabel/Penyandang Disabilitas,  telah  diratifikasi  oleh  Negara Republik  Indonesia  dalam  Undang-Undang Negara  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun 2011  tentang  Pengesahan  CRPD.  CRPD merupakan  instrument  HAM  internasional  dan nasional dalam upaya Penghormatan, Pemenuhan  dan  Perlindungan  Hak  difabel  di Indonesia  ( Development  Tools  and  Human Rights Instrument ). Tujuan konvensi ini adalah untuk  memajukan,  melindungi,  dan  menjamin kesamaan  hak  dan  kebebasan  yang  mendasar bagi  semua  penyandang  disabilitas,  serta penghormatan  terhadap  martabat  penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan ( inherent dignity ). 2 Ketika berbicara masalah keadilan tentunya juga  akan  bicara  masalah  kebenaran.  Sudah semestinya ketika memang birokrasi pemerintahan  akan  memperjuangkan  hak-hak serta  nasib  penyandang  disabilitas  maka tentunya  mereka  semua  harus  ikut  andil  juga untuk  memperjuangkannya  guna  pemerintahan
1 Risnawati Utami, 2012, Makalah Untuk Intermediate  Human  Rights  Training  Bagi  Dosen  Hukum Dan  HAM  di  Balikpapan,  Konvensi  Tentang  Hak-Hak Penyandang  Disabilitas:  Dalam  Perspektif  Kebijakan
mengerti seta mengetahui kebutuhan-kebutuhan apa  saja  yang  mereka  perlukan.  Jangan  sampai birokrasi  pemerintahan  memperjuangkan  hak- hak  serta  nasib  penyandang  disabilitas  akan tetapi tidak tepat sasaran ataupun salah. Ketika birokrasi  pemerintahan  membuat  regulasi  yang aplikatif  dari  penyandang  disabilitas  maka mereka  juga  seharusnya  diikutsertakan  untuk membuatnya.  Hal  ini  yang  sangat  peneliti takutkan  apabila  para  penyandang  disabilitas tidak  diikutsertakan  untuk  membuat  regulasi yang  aplikatif  maka  permainan  politik  akan sangat  berkuasa.  Para  birokrasi  pemerintahan tidak  membuat  regulasi  yang  aplikatif  akan tetapi  hanya  ada  dalam  konsep  saja.  Sudah semestinya apabila penyandang disabilitas harus ikut  serta  di  dalam  memperjuangkan  hak-hak serta  nasibnya.  Apabila  memang  diharuskan penyandang  disabilitas  menjadi  ataupun  masuk dan  ikut  andil  dalam  dunia  pemerintahan  apa salahnya mereka menjadi birokrasi pemerintahan. Mereka semua juga warga negara Indonesia  yang  mempunyai  hak  sama  seperti kita.  Tentunya  ketika  mereka  memasuki  dunia birokrasi  pemerintahan  untuk  tidak  dijadikan sebagai  bahan  pelengkap  saja  akan  tetapi dijadikan  kebutuhan  yang  memang  seharusnya ada  dan  bisa  mendukung  demi  terciptanya Indonesia yang inklusif.
Salah  satu  bentuk  diskriminasi  pada penyandang disabilitas terkait partisipasi dalam kehidupan  politik  dan  publik  adalah  adanya diskriminasi  pada  saat  pelaksanaan  pemilihan umum  di  tahun  2014.  Berdasarkan  data  dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang Pemilu dan Pilkada 2014 lalu, tidak kurang dari 11 juta penyandang  disabilitas  absen  dalam  pemilihan umum  dan  pemilihan  kepala  daerah  di Indonesia.  Meskipun  hak  politik  kelompok disabilitas telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2011  Tentang  Ratifikasi United  Nations  Convention  on  The  Rights  of Persons  with  Disabilities ,  jutaan  penyandang
Publik  Di  Indonesia,  Kerjasama  PUSHAM  UII  dengan Norwegian Centere for Human Rights.
2 Penjelasan  Undang-Undang  Negara  Republik Indonesia  Nomor  19  Tahun  2011  Tentang  Pengesahan CRPD
disabilitas tidak terakomodasi  ketika Pemilihan Umum  berlangsung.  Hal  ini  dikarenakan terhambatnya akses Pemerintah dalam pengimplementasian  peraturan  tersebut.  Disisi lain  para  penyandang  disabilitas  belum  sadar akan  hak  politiknya  dan  masih  malu  untuk terlibat dalam pemilu.
Selain  data  dari  Komisi  Pemilihan  Umum tersebut  diatas,  lembaga  negara  yaitu  Komnas HAM  juga  menemukan  bentuk  diskriminasi dalam penyelenggaraan Pemilu 2018 di berbagai daerah. Komnas HAM menurunkan tim pantau hampir  di  semua  provinsi  dan  menemukan begitu banyak tindakan diskriminasi, antara lain instrumennya  tidak  lengkap,  bilik  suara  tidak ramah  dengan  penyandang  disabilitas  (tidak aksessibel),  sosialisasi  tidak  sampai  detail  ke teman-teman kelompok rentan tersebut. Berikut ini adalah data mengenai jumlah perkembangan penyandang  disabilitas  dari  tahun  2003  sampai 2012  berdasarkan  data  sensus  penduduk  yang dilakukan  oleh  Badan  Pusat  Statistika  (BPS). Apabila  dilihat  dari  tahun  ke  tahun  jumlah penyandang  disabilitas  di  Indonesia  terus meningkat.
Harapan para penyandang disabilitas untuk mempunyai  kekuatan  dasar  hukum  didalam memperoleh  hak-haknya  di  tahun  2016  telah terobati dengan dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tepat pada tanggal 15 April 2016. Pada pasal 13 berbunyi : 3
Hak  politik  untuk  Penyandang  Disabilitas meliputi hak:
a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
b. menyalurkan  aspirasi  politik  baik  tertulis maupun lisan;
c. memilih  partai  politik  dan/atau  individu yang  menjadi  peserta  dalam  pemilihan umum;
d. membentuk,  menjadi  anggota,  dan/atau pengurus  organisasi  masyarakat  dan/atau partai politik;
e. membentuk dan bergabung dalam organisasi  Penyandang  Disabilitas  dan untuk  mewakili  Penyandang  Disabilitas
3 Lihat  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
f. berperan  serta  secara  aktif  dalam  sistem pemilihan  umum  pada  semua  tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
g. memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana  penyelenggaraan  pemilihan umum, pemilihan gubernur,
bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
h. memperoleh pendidikan politik.
Salah  satu  isi  dari  pasal  tersebut  adalah memilih  dan  dipilih  dalam  jabatan  publik. Dimana  perlu  kita  ketahui  bersama  jabatan publik  merupakan  jabatan  yang  diperebutkan dengan  menggunakan  kendaraan  politik  atau independen.  Jabatan  publik  merupakan  jabatan seorang  kepala  daerah  atau  jabatan  lelang menteri,  dimana  jabatan  tersebut  merupakan jabatan  yang  hanya  diperuntukan  sesaat  bukan jabatan  dengan  posisi  pembelajaran  serta pengabdian  dengan  jangka  waktu  yang  lama. Apabila  para  penyandnag  disabilitas  hanya diperkenankan untuk duduk pada posisi jabatan publik  maka  sangat  sulit  bagi  mereka  untuk memperolehnya tanpa adanya affirmative action bagi mereka. Hal ini dikarenakan jabatan publik tentunya  dipilih  oleh  masyarakat  publik,  dan masyarakat pasti memilih sosok yang sempurna.
Didalam Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 2016  belum  menyebutkan  pula  hak  bagi penyandang  disabilitas  untuk  bisa  ikut  serta berperan  didalam  birokrasi  pemerintahan. Bahkan hal ini terdapat konflik norma ( conflict norm ) antara Pasal 65 ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan bahwasannya :
(1) Calon  PNS  yang  diangkat  menjadi  PNS harus memenuhi persyaratan :
a. Lulus pendidikan dan pelatihan; dan
b. Sehat jasmani dan rohani.
Isi dari pasal tersebut dinilai sangat bersifat diskriminatif  terhadap  penyandang  disabilitas karena  penyandang  disabilitas  dianggap  sebagi
subyek  yang  tidak  sehat  secara  jasmani  dan rohani.  Artinya  didalam  peraturan  perundnag- undangan  tersebut  menyebutkan  bahwa  salah satu  syarat  seseorang  bisa  menjadi  PNS  yang sekarang  diganti  dengan  ASN  adalah  sehat secara  jasmani  dan  rohani.  Hal  ini  sangat bertentangan dengan isi dari Konvensi Internasional  CRPD,  Undang-Undang  Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan CRPD, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang  Disabilitas.  Dimana  didalam  isi peraturan perundang-undangan tersebut mengisyaratkan  bahwa  penyandnag  disabilitas sebagai  orang  yang  sakit  sehingga  sampai kapanpun  penyandang  disabilitas  tidak  akan pernah  bisa  menjadi  seorang  ASN  dan  tidak akan  pernah  mendapatkan  persamaan  hak ( equality to rights ) untuk bisa duduk pada kursi birokrasi  pemerintahan  guna  memperjuangkan nasib  dan  hak-haknya,  dan  sampai  kapanpun juga  Indonesia  yang  inklusif  juga  tidak  akan pernah  terwujudkan.  Sehingga  dari  konflik norma ( conflict norm ) atau pertentangan norma diatas  peneliti  berkeinginan  untuk  mengkaji sekaligus  meneliti  serta  menuliskan  kedalam sebuah  tugas  akhir  berupa  tesis  dengan  judul “ Perlindungan  Hukum  Bagi  Penyandang Disabilitas  Untuk  Memperoleh  Persamaan Hak Didalam Pemerintahan.”

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  fakta  hukum  yang  ada,  maka timbul permasalahan yakni:
1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh  persamaan  hak  didalam pemerintahan?
2. Apakah upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan  perlindungan  hukum  bagi penyandang  disabilitas  untuk  memperoleh persamaan hak didalam pemerintahan?

## PEMBAHASAN
A. Bentuk  Perlindungan  Hukum  Bagi
Penyandang Disabilitas Untuk Memperoleh  Persamaan  Hak  Didalam Pemerintahan 1. Perlindungan  Hukum  Preventif  Bagi Penyandang Disabilitas Untuk Memperoleh  Persamaan  Hak  Didalam Pemerintahan
Meskipun  negara  secara Lex  Generalis maupun Lex  Specialis telah  menjamin  dan mengakui hak dan kedudukan serta perlindungan  dari  perlakuan  diskriminatif  bagi penyandang  disabilitas  dalam  hukum  positif- nya, namun dalam praktek dan perkembangannya, pemenuhan hak, kedudukan, dan  perlindungan  dari  perlakuan  diskriminatif tersebut  tidak  sepenuhnya  dapat  terlaksana. Banyak  faktor  yuridis  yang  pada  kenyataannya justru menghambat pemenuhan hak, kedudukan, dan  perlindungan  dari  perlakuan  diskriminatif. Sehingga  diperlukan  langkah-langkah  strategis dan  teknis  didalam  menjamin  perlindungan hukum  bagi  penyandnag  disabilitas  demi memperoleh persamaan hak didalam pemerintahan guna mewujudkan Indonesia yang inklusif.  Menurut  hemat  peneliti  seharusnya pemerintah memberikan program-program kepada  para  penayandnag  disabilitas  guna mewujudkan  cita-cita  tersebut  diatas,  hal  ini bertujuan  untuk  mendongkrak  dan  sebagai Rencana Aksi Nasional (RAN) dalam memberantas segala macam tindakan diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas.  Program-program  Rencana  Aksi Nasional  (RAN)  berdasarkan  hasil  penelitian serta  konsep  yang  ditawarkan  penulis  adalah sebagai berikut :
1) Rehabilitasi Sosial Berbasis Non- Institusi
a) Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK) Unit  Pelayanan  Sosial  Keliling  adalah sarana pelayanan bergerak yang kegiatannya  diarahkan  untuk  menjangkau lokasi penyandang disabilitas atau
Penyandang  Masalah  KesejahteraanSosial
(PMKS)   lain sampai  ke tingkat  desa  agar dapat memperoleh pelayanan kesejahteraan sosial sedini mungkin, sehingga permasalahan dapat diatasi secara cepat.
b) LBK (Loka Bina Karya)
Ditujukan  agar  penyandang  disabilitas mendapatkan akses pelayanan dan
rehabilitasi sosial, dengan menitikberatkan pada  bimbingan  keterampilan.    Penerima manfaat  dari  LBK ini  adalah    penyandang disabilitas ringan.

## 2) Rehabilitasi Sosial Berbasis Institusi
Merupakan  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT) berupa  panti  dan  Balai  Besar  yang merupakan  pusat/lembaga  pelayanan  dan rehabilitasi    yang  melayani  penyandang disabilitas  netra,  rungu  wicara,  tubuh  dan eks  penyakit  kronis,  mental  retardasi, mental eks psikotik.
3) Rehabilitasi
Berbasis Keluarga/Masyarakat (RBM) Ditujukan  untuk  memobilisasi  masyarakat dalam memberikan bantuan dan dukungan bagi penyandang disabilitas dan
keluarganya dengan memanfaatkan potensi sumber  kesejahteraan  sosial  setempat. Program  RBM  digerakan  oleh  kader  dari masyarakat dalam suatu tim yang anggotanya  terdiri  dari  berbagai  unsur terkait dan tokok masyarakat serta keluarga dan  kelompok  penyandang  disabilitas. Kegiatan utamanya melakukan deteksi dini terhadap kondisi disabilitas dan pelaksanaan rujukan pada sumber potensial sesuai  kebutuhan  penyandang  disabilitas. Idealnya  dengan  adanya  UPSK  di  suatu lokasi maka perlu adanya RBM.
4) Bantuan  Sosial  Bagi  Organisasi  Sosial Yang Bergerak Di Bidang Disabilitas Ditujukan  untuk  meningkatkan  partisipasi masyarakat  dan  memperluas  jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang  disabilitas.  Bantuan  terutama untuk kegiatan operasional organisasi yang bersangkutan.
5) Bantuan Tanggap Darurat
Bantuan Tanggap  Darurat ditujukan  untuk penyandang  disabilitas  yang  mengalami keterlantaran,  diskriminasi,  eksploitasi, tindak kekerasan korban bencana, maupun orang  yang  mengalami  disabilitas  sebagai akibat dari bencana.
6) Jaminan  Sosial  Penyandang  Disabilitas Berat
Merupakan  program  pemeliharaan  taraf kesejahteraan  sosial  yang    mempertahankan hidup  penyandang  disabilitas    berat.  Estimasi jumlah  penyandang  disabilitas  berat  adalah 163.232 orang.
2. Perlindungan  Hukum  Represif  Bagi
Penyandang Disabilitas Untuk

## Memperoleh  Persamaan  Hak  Didalam Pemerintahan
Kewajiban  Negara  untuk  melindungi  (the obligation  to  protect)  adalah  kewajiban  untuk tidak  hanya  terfokus  pada  upaya  perlindungan dari  pelanggaraan  yang  dilakukan  negara, namun juga terhadap pelanggaran atau tindakan yang dilakukan oleh entitas atau pihak lain (non- negara)  yang  akan  mengganggu  perlindungan hak penyandang disabilitas. Termasuk dalam hal ini  adalah  perlindungan  yang  dilakukan  oleh negara  untuk  menghindarkan  penyandang disabilitas dari ancaman kesia-siaan, pelantaran atau  eksploitasi  dan  lain-lain.  Sedangkan kewajiban  untuk  memenuhi  (the  obligation  to fulfill) adalah kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif,  yudisial  dan  praktis,  yang  perlu dilakukan  untuk  memenuhi  hak  penyandang disabilitas yang dijamin oleh konstitusi maupun peraturan  perundang-undangan,  dalam  hal  ini negara  wajib  menyediakan  berbagai  fasilitas fisik  dan  non  fisik  khususnya  jaminan pemeliharaan dan kesejahteraan secara permanen  kepada  penyandang  disabilitas  dari kalangan kategori berat.
UUDN  RI  Tahun  1945  memasukan serangkaian  ketentuan  yang  menjamin  HAM. Ketentuan  tersebut  secara  tegas  mengatur kewajiban Negara atas HAM. Pasal 28 I ayat (4) UUDN  RI  Tahun  1945  menyebutkan  bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM adalah tanggungjawab Negara,  terutama  pemerintah.  Lebih  lanjut dinyatakan  bahwa  “untuk  menegakkan  dan melindungi HAM sesuai dengan prinsip negara hukum  yang  demokratis,  maka  pelaksanaan HAM  dijamin,  diatur  dan  dituangkan  dalam peraturan perundang-undangan.
Adapun  kewajiban  penyelenggara  negara yang  perlu  diwujudkan  dalam  to  respect,  to
protect and to fulfil adalah HAM dalam bidang sosial  ekonomi  budaya  (ekosob)  maupun  sipil dan politik (sipol). Hal ini penting karena kedua bidang  HAM tersebut  merupakan  materi  HAM yang tertuang dalam dua instrumen internasional HAM  yaitu  kovenan  internasional  tentang  hak ekonomi, sosial, budaya, dan kovenan internasional tentang hak sipil dan politik yang disahkan  oleh  Majelis  Umum  PBB  pada  tahun 1966.  Namun  pemerintah  RI  baru  dapat meratifikasi  kedua  instrumen  HAM  tersebut pada  tahun  2005  yang  kemudian  menjadi undang-undang  yaitu  Undang-Undang  Nomor 11  Tahun  2005  yang  meratifikasi  kovenan tentang hak ekonomi sosial budaya. Sedangkan Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2005 meratifikasi kovenan hak sipil dan politik.
Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2005 tentang  Pengesahan  International  Covenant  on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan  Budaya)  yang  termuat  dalam  Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Nomor  4557,  dan  Undang-undang Nomor  12  Tahun  2005  tentang  Pengesahan International  Covenant  on  Civil  and  Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Nomor  4558,  memberikan  harapan adanya  keadilan  dan  kepastian  hukum  bagi masyarakat  khususnya  penyandang  disabilitas yang mendambakan penegakan hak-hak asasinya. Hak-hak asasi ini bukanlah pemberian Negara apalagi Pemerintah. Dia tidak lahir dari pengaturan  hukum  karena  HAM  adalah  hak kodrati  dari  Sang  Pencipta  kepada  semua mahluk di muka bumi.
Dengan  adanya  kedua  undang-undang tersebut  di  atas,  maka  Indonesia  telah melengkapi  penerimaan  atas  Undang-undang Internasional  Hak  Asasi  Manusia  termasuk penyandang  disabilitas,  yang  telah  dilakukan sebelumnya. Penerimaan Indonesia atas
Undang-undang Internasional Hak Asasi Manusia atau dalam dunia internasional dikenal
dengan  nama  International  Bills  of  Human Right, dilakukan terhadap Universal Declaration of  Human  Rights  (Deklarasi  Universal  Hak Asasi  Manusia).  Meskipun  deklarasi  tersebut merupakan instrumen non yuridis, namun semua anggota  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (United Nations),  termasuk  Indonesia,  wajib  mengakui dan  menerima  pokok-pokok  pikiran  yang terkandung  dalam  deklarasi  tersebut.  Dalam konteks  Indonesia,  Deklarasi  Universal  Hak Asasi Manusia menjadi pertimbangan dalam hal reformasi hukum tentang penyandang disabilitas di Indonesia.
B. Upaya  Yang  Dapat  Dilakukan  Untuk Meningkatkan  Perlindungan  Hukum Bagi  Penyandang  Disabilitas  Untuk Memperoleh  Persamaan  Hak  Didalam Pemerintahan
Teori  Negara  Hukum  Pancasila  sangat cocok  untuk  dipakai  dan  diterapkan  di Indonesia, hal ini dikarenakan sesuai dengan jati diri,  cikal  bakal,  sejarah  nenek  moyang  serta budaya  asli  bangsa  Indonesia  yang  meruakan adat ketimur-timuran. Seharusnya negara Indonesia  menganut  sistem  ini  sehingga  akan lebih  bisa  menagtur  serta  mengarahakan  arah tujuan dan cita negara ( staats side ) tanpa adanya pengaruh  budaya  dan  campur  aduk  hukum peninggalan colonial Belanda. Sehingga konsep Teori  Negara  Hukum  Pancasila  inilah  menurut hemat  peneliti  yang  paling  cocok  digunakan sebagai  pisau  analisis  dalam  kerangka  kajian teoritis  didalam  pembahasan  permasalahan  ini. Berikut  adalah  upaya-upaya  atau  langkah- langkah  strategis  yang  dapat  dilakukan  untuk meningkatkan perlindungan Hukum bagi penyandang  disabilitas  untuk  memperoleh persamaan hak didalam pemerintahan
Berikut  Upaya  Yang  Dapat  Dilakukan Untuk Meningkatkan Perlindungan Hukum Bagi Penyandang  Disabilitas  Untuk  Memperoleh Persamaan  Hak  Didalam  Pemerintahan  antara lain:
a) Menjamin  serta  melaksanakan  pentingnya pendidikan  politik  ( civic  education )  bagi penyandang  disabilitas  pada  lembaga pendidikan formal.
b) Melakukan  perubahan  isi  pasal  dalam Undang-Undang No 5 tahun 2014 Tentang
Aparatur Sipil Negara.
c) Pemerintah segera membentuk 15 Peraturan Pelaksana sebagai amanat isi dari
Ketentuan  Penutup  Pasal  152  Undang- Undang  No  8  Tahun  2016  Tentang Penyandang Disabilitas.
d) Memberikan  jumlah  kuota  10%  kepada para  penyandang  disabilitas  untuk  bisa duduk  pada  kursi  pemerintahan,  sebagai bentuk  tindakan affirmative  action atau diskriminasi positif.
e) Menselarasakan  segala  macam  bentuk peraturan  perundang-undangan  mulai  dari atas  sampai  bawah  untuk  dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi.
f) Sarana  dan  Prasarana  semua  haruslah ramah  dengan  penyandang  disabilitas (aksesibel),  pembuatan  guiding  block, pembuatan  rem,  parkir  kendaraan  khusus penyandang  disabilitas,  penggunaan  huruf braille  yang  timbul,  tulisan  pada  papan berjalan, dll.
g) Penyandang  disabilitas  yang  duduk  pada kursi pemerintahan haruslah sesuai dengan
tingkat kedisabilitasannya serta kapasitasnya, kapabilitasnya didalam menjalankan roda-roda pemerintahan.
h) Merubah  stigma  penyandang  cacat  atau orang sakit menjadi penyandang disabilitas atau difabel ( different ability ) orang dengan kebutuhan yang berbeda.
i) Merubah konsep charity based atau konsep belas kasihan menjadi konsep rights based
atau  konsep  pemenuhan  hak  mereka  sama seperti orang normal pada umumnya.

## PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Bentuk  Perlindungan  Hukum  Bagi Penyandang Disabilitas Untuk Memperoleh  Persamaan  Hak  Didalam Pemerintahan Adalah Sebagai Berikut :
a. Perlindungan Hukum Preventif Bentuk perlindungan hukum preventif bagi penyandnag  disabilitas  untuk  memperoleh
persamaan  hak  didalam  pemerintahan adalah sebagai berikut :
a) Rehabilitasi  Sosial  Berbasis  Non- Institusi
b) Rehabilitasi  Sosial  Berbasis  Institusi
c) Rehabilitasi Berbasis Keluarga/Masyarakat (RBM) d) Bantuan  Sosial  Bagi  Organisasi  Sosial
Yang Bergerak Di Bidang Disabilitas
e) Bantuan Tanggap Darurat
f) Jaminan  Sosial  Penyandang  Disabilitas Berat
b. Perlindungan Hukum Represif
a) Bidang  Advokasi  telah  dialkukan
Pembentukan Organisasi Swadaya
Penyandang Disabilitas. b) Bidang  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak Penyandnag Disabilitas telah melakukan upaya untuk perbaikan kehidupan perempuan penyandang disabilitas.
c) Bidang  Pengentasan  Kemiskinan  dan
Peningkatan Perlindungan Jaminan Sosial dan Kelangsungan Hidup
Penyandang Disabilitas.
d) Bidang  Kesehatan,  telah  dilakukan upaya pencegahan kecacatan dan intervensi dini kecacatan melalui program vaksinasi gratis polio, pemberian  vitamin  A,  dan  upaya screening  ibu  hamil  untuk  mencegah bayi  premature  dan  cacat  dengan technology Health Technology Assesment (HTA). e) Bidang  Kerjasama  Internasional  dan HAM telah dilakukan upaya peningkatan kapasitas organisasi swadaya penyandang disabilitas.
f) Bidang  Informasi  dan  telekomunikasi, telah  tersedia  internet  akses  bagi penyandang  disabilitas  netra  yang diprakasai  Yayasan  Mitra  Netra  dan bagi penyandang disabilitas tunarungu/tunawicara  web  I-Chat  yang diprakasai PT Telkom.
2. Upaya  Yang  Dapat  Dilakukan  Untuk Meningkatkan  Perlindungan  Hukum Bagi  Penyandang  Disabilitas  Untuk
Memperoleh  Persamaan  Hak  Didalam Pemerintahan Adalah Sebagai Berikut : a) Menjamin
serta melaksanakan
pentingnya  pendidikan  politik  ( civic education )  bagi  penyandang  disabilitas pada lembaga pendidikan formal.
b) Melakukan  perubahan  isi  pasal  dalam Undang-Undang  No  5  tahun  2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
c) Pemerintah  segera  membentuk  15 Peraturan  Pelaksana sebagai  amanat isi dari  Ketentuan  Penutup  Pasal  152 Undang-Undang  No  8  Tahun  2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
d) Memberikan jumlah kuota 10% kepada para  penyandang  disabilitas  untuk  bisa duduk pada kursi pemerintahan, sebagai bentuk tindakan affirmative action atau diskriminasi positif.
e) Menselarasakan  segala  macam  bentuk peraturan  perundang-undangan  mulai dari atas sampai bawah untuk dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi.
f) Sarana  dan  Prasarana  semua  haruslah ramah  dengan  penyandang  disabilitas (aksesibel),  pembuatan  guiding  block, pembuatan  rem,  parkir  kendaraan khusus
penyandang disabilitas, penggunaan  huruf  braille  yang  timbul, tulisan pada papan berjalan, dll.
g) Penyandang disabilitas yang duduk pada kursi  pemerintahan  haruslah  sesuai dengan  tingkat  kedisabilitasannya  serta kapasitasnya,  kapabilitasnya  didalam menjalankan roda-roda pemerintahan.
h) Merubah stigma penyandang cacat atau orang sakit menjadi penyandang disabilitas atau difabel ( different ability ) orang dengan kebutuhan yang berbeda.
i) Merubah  konsep charity  based atau konsep  belas  kasihan  menjadi  konsep rights  based atau  konsep  pemenuhan hak  mereka  sama  seperti  orang  normal pada umumnya.

## B. Saran
Saran  dari  peneliti  yang  dapat  diberikan  terkait penelitian thesis ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk Masyarakat
Semoga  melalui tulisan  ini  banyak  mati  hati manusi yang terketuk dan tergugah, sehingga segala  macam  bentuk  diskriminasi  di Indonesia  tidak  terjadi  lagi.  Segala  macam bentuk penghakiman sendiri juga tidak terjadi lagi  karena  negara  Indonesia  adalah  negara hukum.  Jadi  kepada  seluruh  warga  negara Indonesia mulai dari rakyat sampai pemerintah  mari  kita  bangun  lagi  semangat perjuangan  kemerdekaan  dalam  pengusiran penjajah.  Saat  ini  kita  sedang  dijajah  oleh keadaan  dan  situasi  sehingga  mari  kita satukan  tekad,  satukan  frame,  satukan  visi misi  dan  satukan  tujuan  untuk  kemajuan negara  Indonesia.  Sehingga  mari  kita  rubah kosep penyandang cacat menjadi penyandang disabilitas,  merubah  konsep charity  based kepada rights  based, serta  memberikan aksesibel semampu kita kepada para penyandang disabilitas.
2. Untuk Pemerintah Hasil  ratifikasi Convention  on  The  Rights  of Persons with Disabilities (Konvesi Mengenai Hak-Hak  Penyandang  Disabilitas)  didalam Undang-Undang  No  19  Tahun  2011  tentang Pengesahan Convention  on  The  Rights  of Persons with Disabilities (Konvesi Mengenai Hak-Hak  Penyandang  Disabilitas)  yang berlaku  di  Indonesia  tidak  akan  mempunyai arti  lebih  apabila  tidak  disertai  dengan perubahan  Peraturan  Perundang-Undangan yang  sudah  berlaku  secara  khusus  yang berhubungan dengan para Hak Para Penyandang Disabilitas Pada Kursi Pemerintahan. Segera membentuk 15
Peraturan  Pelaksana  sebagai  amanat  isi  dari Ketentuan  Penutup  Pasal  152  Undang- Undang  No  8  Tahun  2016  Tentang Penyandang  Disabilitas,  bukan  membentuk dalam  1  Peraturan  Pelaksana  atau  Peraturan Pelaksan Sapu Jagad.
3. Untuk Penyandang Disabilitas Perubahan  Peraturan  Perundang-Undangan yang  terkait  dan  berhubungan  dengan
kepentingan  para  Penyandang  Disabilitas seharusnya  cepat  dilakukan  sinkronisasi  dan harmonisasi,  yang  mana  sesuai  dengan ketentuan-ketentuan  yang  terdapat  didalam Convention  on  The  Rights  of  Persons  with Disabilities (Konvesi  Mengenai  Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dan Undang-Undang No  8  Tahun  2016  Tentang  Penyandang Disabilitas.  Penyandang  disabilitas  yang duduk  pada  kursi  pemerintahan  haruslah sesuai dengan tingkat kedisabilitasannya serta kapasitasnya, kapabilitasnya didalam menjalankan roda-roda pemerintahan.

## REFRENSI

## SUMBER BUKU
A.  H.  Mukthie  Fadjar  SH.  MS. Teori-Teori Hukum  Kontemporer. Malang.  Setara Press. 2012.
____________. Sejarah  Elemen  Dan  Tipe Negara  Hukum. Malang.  Setara  Press. 2016.
____________. Pemilu, Perselisihan  Hasil Pemilu  dan  Demokrasi  :  Membangun
Pemilu  Legislatif,  Presiden,  dan  Kepala Daerah  dan  Penyelesaian  Perselisihan Hasil Pemilu Secara Demokratis . Malang. Setara Press. 2013.
A.Muhammad
Nasrun,Krisis
Peradilan,Lembaga  Studi  dan  Advokasi Masyarakat (ELSAM),Jakarta,2004. A.V.Dicey,An Introduction to Study of Law of the
Constitution ,Mac.Millan & Co,London,1959.
Ahmad  Azhar  Basyir,Hubungan  Agama  dan Pancasila,UII,Yogyakarta,1985.
Andrew  Byrnes,  Cs,  2007,  “ Disabilities,  From Exclusion to Equality: Realizing the Rights of  Persons  With  Disabilities ”,  United
Nations,Geneve.
Anwar  Cengkeng  SH.  MH. Teori  Dan  Hukum
Konstitusi. Malang. Setara Press. 2015.
Aphroditta  M , Panduan  Lengkap  Untuk  Anak dengan  Disleksia, Javalitera,  Yogyakarta, 2012.
Azhary,Negara  Hukum  (Suatu  Studi  tentang
Prinsip-prinsipnya,Dilihat Dari Segi Hukum Islam,Implementasinya pada Periode  Negara  Madinah  dan  Masa Kini),Penerbit Kencana,Jakarta,2003. _____________,Hukum Azhary,Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip- prinsipnya,Dilihat Dari Segi Hukum Islam,Implementasinya pada Periode Negara  Madinah  dan  Masa  Kini),Penerbit
Kencana,Jakarta,2003.
Carl  Joachim  Friedrich,  Filsafat  Hukum Perspektif  Historis,  Bandung:  Nuansa  dan Nusamedia, 2004.
Dahlan Thaib,Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia,Kumpulan  Tulisan  dalam  rangka 70 tahun Sri Soemantri Martosoewignjo,Media Pratama,Jakarta,1996. Endang  Rochyadi, Pengembangan  Program
Pembelajaran Individual Bagi Anak Tunagrahita, DepDikNas Pendidikan Tinggi, Jakarta, 2005.
Ganda  Sumekar, Anak  Berkebutuhan  Khusus ,
UNP Press, Padang, 2009.
George     Sabine     ,A     History     of     Politi cal        Theory,George        G.Harra  & CO.Ltd.,London,1995,hal.92 : juga Dahlan Thaib,Kedaulatan  Rakyat  ,Negara  Hukum dan Hak- hak Asai Manusia.
Hardijan  Rusli,  “ Metode  Penelitian  Hukum Normatif:  Bagaimana?”,  Law  Review
Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan , Volume V  No. 3 Tahun 2006.
Hazairin,  Demokrasi  Pancasila,  Tintamas, Jakarta, 1973.
James  I.  Charlton,  1998, Nothing  About  Us Without  Us,  Disability  Oppression  and Empowerment ,  University  of  California
Press Barkeley and Los Angeles, California.
Kansil,  CST.  1989,Pengantar  Ilmu  Hukum  dan
Tata  Hukum  Indonesia,  Jakarta,  Balai Pustaka.
Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, Hukum Sebagai
Suatu Sistem, Bandung : Remaja Rusdakarya, 1993.
M.  Ramadhan, Pendidikan  Keterampilan  dan kecakapan hidup untuk Anak Berkebutuhan Khusus, Javalitera, Yogyakarta, 2012.
M. Takdir Ilahi, Pendidikan Inklusif konsep dan aplikasi, Yogyakarta, Ar-ruzz Media, 2013.
M.Sugiarmin  &  Baihaqi, Memahami  dan Membantu  anak  ADHD, RefikaAditama, Bandung, 2007.
Miriam  Budiardjo,  Dasar-Dasar  Ilmu  Politik, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008.
Mochamad  Mahfud  MD,  1999, Hukum  dan Pilar‐pilar Demokrasi ,  Yogyakarta:  Gama Media.
Muchsin,  Perlindungan  dan  Kepastian  Hukum bagi  Investor  di  Indonesia,  Surakarta;
magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana  Universitas  Sebelas  Maret, 2003.
Mukti  Fajar  ND  dan  Yulianto  Achmad,
Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan Empiris,  Pustaka  Pelajar,  Yogyakarta,
2010.
Nana  Syaodih , Landasan  Psikologi  Proses Pendidikan, Remaja  Karya,  Bandung, 2005.
Nattaya  Lakshita, Panduan  Simpel  Mendidik Anak Autis, Javalitera, Yogyakarta, 2012.
Ni’matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi dan
Judicial  Riview,  UII  Press,  Yogyakarta, 2005.
Oemar  Senoadji,  Peradilan  Bebas  Negara Hukum, Erlangga, Jakarta, 1985.
Padmo  Wahjono,  Indonesia  Negara  yang Berdasarkan Atas Hukum, Pidato pengukuhan Guru Besar FHUI, Jakarta, 17 November 1979. _____________, Konsep Yuridis Negara Hukum  Republik  Indonesia,  Rajawali,
Jakarta, 1982.
Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum , Jakarta  :  Kencana  Prenada  Media  Group,
2009.
Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi  Rakyat  Di  Indonesia.  Sebuah  Studi
Tentang Prinsip-prinsipnya. Penanganannya  oleh  Pengadilan  dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, PTBina Ilmu, Surabaya.
_____________,  Kedaulatan  Rakyat,  Negara Hukum  dan  Hak-hak  Asasi  Manusia, Kumpulan Tulisan dalam  rangka  70  tahun Sri  Soemantri  Martosoewignjo,  Media Pratama, Jakarta, 1996.
Rahmad  Syafaat,  SH.,  MS.  Diambil  dari Perkuliahan Metode dan Penelitian Hukum FHUB, Oktober 2013.
Rima  Rizki, Persepsi  orangtua  terhadap  anak berkebutuhan khusus, Jurnal Ilmiah Pendidikan      Khusus,  Fakultas  Ilmu Pendidikan  Universitas  Negeri  Padang, Sumatera Barat.
Risnawati  Utami,  2012,  Makalah  Untuk Intermediate  Human  Rights  Training  Bagi Dosen  Hukum  Dan  HAM  di  Balikpapan, Konvensi  Tentang  Hak-Hak  Penyandang Disabilitas:  Dalam  Perspektif  Kebijakan Publik Di Indonesia, Kerjasama PUSHAM UII dengan Norwegian Centere for Human Rights.
Ro’fah,  dkk, Membangun  Kampus  Inklusi, PSLD  UIN  Sunan  Kalijaga,  Yogyakarta, 2010.
S.F  Marbun  dan  Moh.Mahfud  MD,Pokok- pokok Hukum Administrasi Negara,Liberty,Yogyakarta,1987,hal.44.Li
hat  juga  Padmo  Wahjono,Pembangunan Hukum Indonesia,In Hill Co.Jakarta,1989.
Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
Setiono.  Rule  of  Law  (Supremasi  Hukum).
Surakarta. Magister  Ilmu  Hukum  Program Pascasarjana  Universitas  Sebelas  Maret. 2004.
Skripsi  Muhamad  Arganata,  “ Pengembangan Pendidikan  Politik  Bagi  Penyandang Disabilitas  Dalam  Pemerintahan  Untuk Mewujudkan  Indonesia  Yang  Inklusif”, dipertahankan  pada  pada  sidang  ujian skripsi  tanggal  23  Maret  2016  di  hadapan Dewan Majelis Penguji yang diketuai oleh Dr.  Jazim  Hamidi,  SH.  MH  pada Universitas Brawijaya Malang.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif  Suatu Tinjauan Singkat , Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2009.
Somantri,S, Psikologi  Anak  Luar  Biasa, PT.Refika Aditama, Bandung, 2006.
Sri  Soemantri  M,Bunga  Rampai  Hukum  Tata Negara Indonesia,Penerbit P.T
Alumni,Bandung,1992.
Sunaryati  Hartono,Apakah  Rule  of  Law itu?,Penerbit P.T Alumni,Bandung,1982.
Theo  Huijber,  Filsafat  Hukum  Dalam  Lintasan Sejarah,  Cet.  VIII,  Yogyakarta:  Kanisius, 1995.
Triwamwoto,  P  Citra.  2004.  Kewarganegaraan SMA Kelas 3. Jakarta: Grasindo.
USAID  ( United  State  Agency  International Development ), Accessible  Elections  For Persons  With  Disabilities  In  Indonesia, Jakarta,  AGENDA  ( ASEAN  General Election for Disability ), 2013.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Convention  on  The  Rights  of  Persons  with Disabilities (CRPD) atau Konvensi
Internasional Hak-Hak Penyandang
Disabilitas.
Undang-Undang  No.  19  Tahun  2011  tentang
Pengesahan Convention  On  The  Rights  Of persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang
Disabilitas),  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2011  Nomor  107,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5251.
Undang-Undang  No.  39  Tahun  1999  tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang Aparatur Sipil Negara.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Kamus Hukum.

## SUMBER INTERNET
Anonimous,http://lawmetha.wordpress.com/20
11/05/19/metode-penelitianhukum- normatif/,  diakses  pada  tanggal  21
Desember 2017.
Anonimous,http://www2.agendaasia.org/index. php/id/informasi/sekilastentangdiabilitas/1 02-sekilas-tentang-disabilitas, diakses pada tanggal 21 Desember 2017.
Anonimous,http://www2.agendaasia.org/index. php/id/informasi/sekilastentangdiabilitas/1 02-sekilas-tentang-disabilitas, diakses pada tanggal 21 Desember 2017.
Badan Pusat Statistika (BPS) Indonesia. Diakses dari  www.bps.go.id.  diakses  pada  21 Desember 2017.
BKKBN,2013Rahima,http://www.rahima.or.id/ index.php?option=com_content&view=arti cle&id=1204:minimnyaperlindunganhuku mbagiperempuandisabilitasakhwatunaedisi 45&catid=40:akhwatuna&Itemid=307, akses pada 21 Desember 2017.
Pusat Studi dan Layanan Disabilitas. http://psld.ub.ac.id/. diakses pada 21
Desember 2017.
Solider, http://solider.or.id/2014/09/15/buka- peluang-kerja-untuk-difabel, akses pada 21 Desember 2017).
The Asia Foundation. http://asiafoundation.org/. diakses pada 21 Desember 2017.