## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.371-381 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.367

## EVALUASI PRAKTIK AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DI KOTA KENDARI
Andi Syaiful Zainal 1 , Riston G. Ahmad 2 , Murniati 3 , Andi Awaluddin Ma’ruf 4 , La Ode Abdul Harlan 5
1,2,3,4,5 Universitas Muhammadiyah Kendari Correspondet author : riston@umkendari.ac.id Kendari, Sulawesi Tenggara Indonesia

## Abstract
This study evaluates government accountability practices in Kendari City as a representation of  the  condition  of  local  government  in  Indonesia.  Qualitative  methods  were  used  by involving  various  parties,  and  the  results  showed  the  Kendari  City  government's  focus  on efficiency,  effectiveness,  transparency,  and  community  participation.  The  evaluation  results are  based  on  the  use  of  Key  Performance  Indicators  and  Government  Institutional Accountability  and  Performance  Reports.  The  Kendari  City  Government  maintains  the Unqualified  Fair  opinion  of  BPK  RI,  even  though  there  are  indicators  that  have  not  been achieved.  Policy  recommendations  include  proactive  publication,  bureaucratic  reform, increased  transparency  through  financial  reports,  and  community  empowerment.  This research is expected to provide guidance for stakeholders in improving accountability and quality of local governance in Kendari City.

## Keywords: Accountability, Evaluation; Government; Public Service

## Abstrak
Penelitian  ini  mengevaluasi  praktik  akuntabilitas  pemerintahan  di  Kota  Kendari  sebagai representasi kondisi pemerintahan daerah di Indonesia. Metode kualitatif digunakan dengan melibatkan berbagai pihak, dan hasil penelitian menunjukkan fokus pemerintah Kota Kendari pada efisiensi, efektivitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Hasil evaluasi didasarkan pada penggunaan Indikator Kinerja Utama dan Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Insatansi Pemerintah.  Pemerintah  Kota  Kendari  mempertahankan  opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian dari  BPK  RI,  meskipun  terdapat  indikator  yang  belum  tercapai.  Rekomendasi  kebijakan mencakup  publikasi  proaktif,  reformasi  birokrasi,  peningkatan  transparansi  melalui  laporan keuangan,  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Penelitian  ini  diharapkan  memberikan panduan bagi pemangku kepentingan dalam meningkatkan akuntabilitas dan kualitas tata kelola pemerintahan lokal di Kota Kendari.
Kata Kunci: Akuntabilitas, Evaluasi; Pelayanan Publik: Pemerintah
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## PENDAHULUAN
Pemerintah  lokal  berperan  sebagai  pelaksana  kebijakan  dalam  menjalankan  berbagai program yang telah ditetapkan (Risnawan, 2017). Pemerintahan lokal memiliki peran sentral dalam  menyelenggarakan  pelayanan  publik  dan  memenuhi  kebutuhan  masyarakat setempat.  Salah  satu  aspek  kritis  dalam  menjalankan  fungsi  ini  adalah  tingkat  akuntabilitas pemerintahan, yang mencerminkan sejauh mana pemerintah bertanggung jawab terhadap kebijakan,  penggunaan  sumber  daya,  dan  hasil  pelayanan  yang  diberikan  kepada

## EVALUASI PRAKTIK AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DI KOTA KENDARI
Volume 7 Number 1 (February-April 2024), pp.371-381                                             Andi Syaiful Zainal. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.367
masyarakat. Masyarakat akan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pemerintahan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (Selly & Madubun, 2023).
Kota  Kendari,  sebagai  entitas  pemerintahan  lokal,  menghadapi  tantangan  yang berkembang dengan dinamika kompleks dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam konteks  ini,  evaluasi  praktik  akuntabilitas  pemerintahan  lokal  menjadi  esensial  untuk memahami sejauh mana pemerintah setempat telah memenuhi standar akuntabilitas yang diharapkan  dan  untuk  mengidentifikasi  area-area  yang  perlu  diperbaiki.  Penerapan akuntabilitas  akan  mendorong  setiap  pegawai  pemerintah  untuk  menjalankan  tugasnya dengan optimal, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat mencapai keberhasilan. Hal  ini  bertujuan  untuk  memberikan  pertanggungjawaban  atas  kinerja  dan  tindakan pimpinan  suatu  organisasi  kepada  publik,  yang  memiliki  hak  untuk  meminta pertanggungjawaban karena akuntabilitas itu sendiri merupakan upaya untuk memberikan penjelasan terhadap kinerja dan tindakan kepada masyarakat (Tawai et al., 2023)
Pemerintahan  yang  bersih  ditandai  dengan  keterkaitan  tiga  elemen  dasar  dari  good governance yakni partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Pemerintahan yang baik harus membuka  pintu  yang  seluas-luasnya  agar  semua  pihak  yang  terkait  dalam  pemerintahan tersebut  dapat  berpartsipasi  secara  aktif,  jalannya  pemerintahan  harus  diselenggarakan secara transparan dan pelaksanaan pemerintahan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan (Sutrisna & Setiawati, 2023) . Ketidaktransparan, potensi korupsi, dan kurangnya  partisipasi  masyarakat  dapat  menjadi  beberapa  masalah  yang  merintangi akuntabilitas  pemerintahan  di  tingkat  lokal  (Mahendra  et  al.,  2023).  Oleh  karena  itu, penelitian ini diarahkan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap praktik akuntabilitas pemerintahan Kota Kendari sebagai gambaran representatif dari kondisi yang dihadapi oleh pemerintahan daerah di Indonesia.
Dengan  memahami  dan  menganalisis  praktik  akuntabilitas  pemerintahan  di  Kota  Kendari, penelitian  ini  berusaha  memberikan  kontribusi  dalam  merancang  rekomendasi  kebijakan yang  dapat  memperkuat  tata  kelola  pemerintahan  lokal  dan  meningkatkan  kualitas pelayanan  publik.  Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  panduan  bagi  pemangku kepentingan,  termasuk  pemerintah  daerah,  akademisi,  dan  masyarakat,  dalam  upaya meningkatkan akuntabilitas dan kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat lokal.

## METODE
Penelitian  ini  mengadopsi  desain  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif  (Maleong,  1989) Tujuan  dari  penelitian  deskriptif  adalah  menciptakan  suatu  pencitraan  secara  sistematis, berdasarkan  fakta  dan  karakteristik  populasi  atau  wilayah  tertentu  dengan  akurasi  tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendalami praktik akuntabilitas pemerintahan

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.371-381 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.367
lokal di Kota Kendari. Penelitian ini melibatkan beragam pihak, termasuk pejabat dan aparat pemerintah  Kota  Kendari,  warga,  perwakilan  LSM,  dan  sektor  swasta,  informan  penelitian dipilih secara purposif untuk mencapai representasi yang holistik. Teknik pengumpulan data mencakup  wawancara  mendalam  untuk  meraih  pemahaman  yang  mendalam,  observasi partisipatif  untuk  menggali  konteks  praktis  (Arikunto,  2002),  serta  Focus  Group  Discussion (FGD)  sebagai  wadah  interaktif  yang  memfasilitasi  dialog  antar  kelompok  dalam mendiskusikan pandangan mereka terhadap akuntabilitas pemerintah Kota Kendari.
Metode ini juga memanfaatkan analisis dokumen resmi, kebijakan, dan publikasi terkait tata kelola  pemerintahan  dan  akuntabilitasdi  Kota  Kendari  guna  memperkaya  pemahaman kontekstual.  Data  yang  dihimpun  dari  berbagai  sumber,  termasuk  wawancara,  FGD, observasi, dan analisis dokumen, akan dianalisis secara tematik untuk  mengidentifikasi pola dan  temuan  utama.  Pendekatan  triangulasi  data  akan  diterapkan  untuk  memastikan keakuratan  dan  validitas  temuan  penelitian.  Dengan  demikian,  metode  ini  diharapkan dapat memberikan gambaran yang mendalam dan komprehensif akuntabilitas pemerintah terhadap pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Kendari
Data  yang  diperoleh  selanjutnya  dianalisis  secara  kualitatif  dengan  model  interaktif  dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya jenuh, dimulai dari pengumpulan data, reduksi  data,  penyajian  data  dan  kesimpulan  Miles,  Huberman  &  Saldaña  (2014)  dalam (Elwan  et  al.,  2022).  yaitu  data  dianalisis  menggunakan  beberapa  langkah,  yaitu menganalisis  data  dengan  tiga  langkah:  kondensasi  data,  penyajian  data  (data  display), dan  penarikan  kesimpulan  atau  verifikasi  (penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi).  Kondensasi data  mengacu  pada  proses  pemilihan,  pemfokusan,  penyederhanaan,  abstraksi,  dan transformasi data. (La Ode Muhammad Elwan et al., 2022)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Salah  satu  aspek  fundamental  dalam  konsep  tata  kelola  yang  baik  adalah  prinsip akuntabilitas. Menurut Fattah, akuntabilitas adalah keadaan di mana seseorang dinilai oleh pihak lain berdasarkan kualitas kinerjanya dalam mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya (Nanang, 2013).
Penguatan  tata  kelola  pemerintahan,  tidak  hanya  mengacu  pada  efisiensi  dan  efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan transparansi dan kebebasan  demokratisasi  di  masyarakat  secara  umum.  Dalam  konteks  ini,  akuntabilitas pemerintahan  lokal  menjadi  relevan  karena  melibatkan  tanggung  jawab  dan pertanggungjawaban  pemerintah  terhadap  masyarakatnya.  Akuntabilitas  pemerintahan lokal  mencakup  kewajiban  untuk  menjelaskan  dan  membuktikan  kinerja  serta  tindakan

## EVALUASI PRAKTIK AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DI KOTA KENDARI
Volume 7 Number 1 (February-April 2024), pp.371-381                                             Andi Syaiful Zainal. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.367
mereka  kepada  publik,  yang  sejalan  dengan  upaya  meningkatkan  transparansi  dan kebebasan demokratisasi yang ditekankan dalam penguatan tata kelola pemerintahan.
Akuntabilitas    kinerja    menurut    Inpres    nomor    7    Tahun    1999    merupakan    perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan  misi  organisasi  dalam  mencapai  tujuan-tujuan  dan sasaran-sasaran    yang    telah  ditetapkan    melalui    alat    pertanggungjawaban    secara periodik.  Pertanggungjawaban  kepada  pihak  yang  memiliki  kepentingan  (stakeholder) diungkapkan  melalui  suatu  dokumen,  yakni  Laporan  Kinerja  dan  Akuntabilitas  Pemerintah Daerah (LAKIP). (Loppies et al., 2023)
Pemerintah  memegang  kewajiban  untuk  membentuk  suatu  lingkungan  yang mendukung  pencapaian Good  Governance melalui  penerapan  prinsip-prinsip  seperti akuntabilitas,  transparansi,  dan  keadilan  dalam  menetapkan  tindakan  dan  kebijakan mereka  (Resmadiktia  et  al.,  2023).  Penerapan  prinsip  akuntabilitas  merupakan  salah  satu prinsip governance yang  menekankan  pada  kemampuan  aktor-aktor,  baik  pemerintah, swasta,  maupun  NGO  untuk  mampu  mempertanggungjawabkan  berbagai  hal  yang  telah dikerjakannya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator seperti halnya  Indikator Kinerja Utama (IKU), penilaian laporan akuntabilitas, hasil audit dan penerimaan pertanggungjawaban Kepala Daerah.
Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan  dan  sasaran  strategis  organisasi.  IKU  pemerintah  Kota  Kendari  adalah  ukuran keberhasilan  dari  suatu  tujuan  dan  sasaran  strategis  pemerintah  kota,  sebagaimana tertuang  dalam  RPJMD  Kota  Kendari  Tahun  2017-2022.  Adapun  IKU  Organisasi  Perangkat Daerah  adalah  ukuran  keberhasilan  dari  suatu  tujuan  dan  sasaran  strategis  PD, sebagaimana tertuang dalam Renstra PD Tahun 2017-2022.
Adapun  tujuan  Penetapan  IKU  adalah  untuk  memperoleh  informasi  kinerja  yang  penting dan  diperlukan  dalam  menyelenggarakan  manajemen  kinerja  secara  baik,  selain  itu  untuk memperoleh  ukuran  keberhasilan  dari  pencapaian  suatu  tujuan  dan  sasaran  strategis organisasi  yang  digunakan  untuk  perbaikan  kinerja  dan  peningkatan  akuntabilitas  kinerja (Perwali No 48 Tahun 2021 Tentang IKU)
Berikut  ini  adalah  tabel  Indikator  Kinerja  Utama  Pemerintah  Kota  Kendari  yang menggambarkan  misi,  tujuan  dan  sasaran  serta  indikator  kinerja  utama  pemerintah  Kota Kendari

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.371-381 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.367
Tabel 1. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Kendari Misi Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Utama Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur Pemerintahan termasuk pada bidang Informasi dan Tenolog; Persentase aparatur struktural yang kompeten Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Kota 2. Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program 3. Persentase kegiatan yang serapan anggarannya lebih dari 70% 4. Persentase tindak lanjut temuan 5. Persentase produk hukum daerah yang dihasilkan Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi 1. Nilai Kepuasan Masyarakat kependudukan & pencatatan sipil 2. cakupan pelayanan dan kepemilikan dokumen kependudukan 3. Nilai Kepuasan Masyarakat atas pelayanan 4. perizinan dan non perizinan 5. Jumlah OPD yang terkoneksi jaringan TIK
Sumber: Perwali No 48 Tahun 2021 Tentang IKU
Selanjutnya  untuk  mengetahui  Target  dan  Capaian  IKU  Peningkatan  Kinerja Penyelenggaraan  Pemerintahan  dan  Pelayanan  Publik  Berbasis  Teknologi  dan  Informasi dapat dilihat dari tabel 2.

## EVALUASI PRAKTIK AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DI KOTA KENDARI
Volume 7 Number 1 (February-April 2024), pp.371-381                                             Andi Syaiful Zainal. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.367

## Tabel 2. Target dan Capaian IKU Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Informasi No. Sasaran Indikator Tahun 2021 OPD Pelaksana Target Realisasi 1. Meningkatnya kapasistas dan kompentensi aparatur pemerintahan termasuk pada bidang informasi dan teknologi Persentase aparatur structural yang kompeten 95% 90% BKPSDM 2. Meningkatkan tata Kelola administrasi pemerintahan yang baik Nilai  Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) BB B Bagian Ortala Tingkat  Capaian Keberhasilan pelaksanaan program 95% 92% Bappeda Persentase kegiatan yang serapan anggarannya lebih dari 75% 80% 84% Bappeda Persentase  tindak lanjut temuan 80% 72% Inspektorat 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi Nilai kepuasan masyarakat, kependudukan dan  pencatatan sipil 85.50 85.50 Dinas Kependudukan dan Capil Cakupan pelayanan dan kepemilikan dokumen kependudukan 100% 86% Dinas Kependudukan dan Capil Nilai kepuasan masyarakat  atas pelayanan perizinan dan non perizinan 90% 87,85% PTSP Jumlah OPD yang terkoneksi jaringan TIK 8 0 Dinas Kominfo

## Sumber: LKPJ Walikota Kendari 2021
Indikator capaian keberhasilan pelaksanaan program diukur berdasarkan rata-rata realisasi target indikator program RPJMD dan Restra Perangkat Daerah. Sebagaimana dari tolok ukur tersebut dari 136 indikator program RPJMD dan Restra capaian rata-rata indikator program adalah  92%,  sehingga  untuk  ratio  capaian  adalah  realisasi  indikator dibagi  target  indikator sebesar 97%. Berdasarkan ratio tersebut untuk capaian target indikator capaian keberhasilan pelaksanaan program sangat baik.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.371-381 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.367
Terkait  capaian  indikator  persentase  kegiatan  yang  serapan  anggarannya  lebih  dari  75% diukur berdasarkan rata-rata realisasi anggaran perangkat daerah. Sebagaimana tolok ukur indikator  tersebut  dari  42  perangkat  daerah  dan  sekretariat  daerah  capaian  rata-rata realisasi  anggarannya  84%  tahun  anggaran  2021.  sehingga  untuk  ratio  capaian  adalah realisasi  indikator  dibagi  target  indikator  sebesar  105%.  Berdasarkan  ratio  capaian  tersebut untuk  capaian  indikator  persentase  kegiatan  yang  serapan  anggarannya  lebih  dari  75% melebihi target yang telah ditetapkan.
Lebih  lanjut,  terdapat  satu  indikator  yang  tidak  tercapai  pada  tahun  2021  yaitu jumlah  OPD  yang  terkoneksi  jaringan  TIK.  Hal  ini  berdasarkan  pertimbangan  akan dilakukannya  pembangunan/rehabilitasi  kantor  Walikota  Kendari  sehingga  pemasangan jaringan kabel optic mengalami penundaan.
Selanjutnya Untuk melihat akuntabilitas Pemerintah Kota Kendari, Laporan Akuntabilitas dan Kinerja  Insatansi  Pemerintah  (LAKIP)  yang  diterbitkan  oleh  Kementerian  Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dapat menjadi salah satu rujukan. Nilai  LAKIP  secara  keseluruhan  setidaknya  dapat  memberikan  sedikit  gambaran  mengenai perbandingan perencanaan dan capaian yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah. Berikut ini disajikan Rekapitulasi Capaian Kinerja OPD Kota Kendari Tahun 2022:
Tabel 3. Rekapitulasi Capaian Kinerja OPD Kota Kendari Tahun 2022
No. Nama OPD Nilai Predikat 1. Inspektorat 79,65 BB 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 78,45 BB 3. RSUD Kendari 77,90 BB 4. Sekretariat Daerah 77,10 BB 5. Dinas Komunikasi dan Informatika 76,60 BB 6. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 76,35 BB 7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 76,11 BB 8. Dinas Kesehatan 75,55 BB 9. Dinas Penanaman Modal dan PTSP 75,40 BB 10.  Dinas Pangan 74,75 BB 11 BKPSDM 74,50 BB 12.  Badan Kesbangpol 74,30 BB 13.  Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak 74,01 BB 14.  Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM 73,75 BB 15.  Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 73,55 BB 16.  Dinas Pertanian 73,35 BB 17.  Dinas Sosial 73,25 BB 18.  Dinas Perhubungan 73,20 BB 19.  Dinas Pendapatan Daerah 73,05 BB 20 Dinas Perikanan 72,76 BB 21.  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 71,61 BB 22.  Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan 71,50 BB 23.  Sekretariat DPRD 71,50 BB

## EVALUASI PRAKTIK AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DI KOTA KENDARI
Volume 7 Number 1 (February-April 2024), pp.371-381                                             Andi Syaiful Zainal. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.367
24.  Badan Penanggulangan Bencana Daerah 72,50 BB 25.  Satuan Polisi Pamong Praja 70,90 BB 26.  BKAD 70,60 BB 27.  Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 70,50 BB 28.  Dinas Kebakaran 70,60 BB 29.  Dinas Pengendalian Penduduk dan KB 69,71 B 30 Kecamatan Wua-Wua 61,80 B 31.  Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 60,85 B 32.  Kecamatan Poasia 59,20 CC 33.  Kecamatan Mandonga 57,65 CC 34.  Kecamatan Kendari 56,80 CC 35.  Kecamatan Kadia 55,60 CC 36.  Kecamatan Baruga 55,00 CC 37.  Kecamatan Kendari Barat 53,95 CC 38.  Kecamatan Kambu 53,00 CC 39.  Kecamatan Puuwatu 51,25 CC 40.  Kecamatan Abeli 42,71 C 41.  Kecamatan Nambo 14,41 D

## Sumber: Inspektorat Kota Kendari, 2022
Tabel  tersebut  di  atas  menggambarkan  bahwa    pada  umumnya  OPD  dilingkup  Kota Kendari  dari  segi  capaian  kinerja  mempunyai  predikat  BB,  sedangkan  Kecamatan  masih sangat rendah dengan predikat CC dan satu kecamatan dengan predikat D. tabel tersebut juga  mengindikasikan  masih  banyak  yang  harus  dibenahi  terkait  capaian  Indikator  Kinerja Utama setiap OPD tersebut.
Sementara  itu,  terkait  dengan  anggaran,  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  tiap  tahunnya mengeluarkan opini laporan keuangan setiap instansi pemerintah, termasuk Pemerintah Kota Kendari.  Opini  dapat  sedikit  menggambarkan  pertanggungjawaban  penggunaan anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Pemerintah  Kota  Kendari,  Sulawesi  Tenggara  (Sultra),  berhasil  mempertahankan  predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2021  dari  Badan  Pemeriksaan  Keuangan  (BPK)  RI  Perwakilan  Sulawesi  Tenggara  untuk kesembilan  kalinya.  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  (LHP)  atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah (LKPD) dari BPK ini merupakan yang ke-9 kali sejak pertama kali diterima tahun 2013. Berikut  tabel  Hasil  Pemeriksaaan  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Kota  Kendari  sejak  tahun 2013 hingga tahun 2021:
Tabel 4. Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kendari
No. Tahun Keterangan 1. 2013 WTP 2. 2014 WTP 3. 2015 WTP 4. 2016 WTP 5. 2017 WTP 6. 2018 WTP 7. 2019 WTP

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.371-381 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.367
8. 2020 WTP 9. 2021 WTP
Sumber: Road Map RB, 2022
Pemeriksaan yang dilakukan BPK tahun ini cukup detail dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjadikan daerah semakin akuntabel. Hasil pemeriksaan BPK merupakan hal penting bagi  para  kepala  daerah  karena  sebagai  bentuk pertanggungjawaban  pada  masyarakat di akhir masa jabatannya.
Adapun  kriteria  pemberian  opini  BPK  meliputi  penerapan  standar  akuntansi pemerintahan,  pengungkapan  yang  cukup,  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang- undangan  dan  efektivitas  sistem  pengendalian  intern.  Pemeriksaan  keuangan  dilakukan tidak  dimaksudkan  untuk  mengungkapkan  adanya  penyimpangan  atau  fraud  dalam pengelolaan keuangan. Pemerintah Kota Kendari terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan  daerah,  karena  BPK  akan  terus  melakukan  monitoring  dan  mendorong pemerintah untuk meningkatkan kualitas informasi dan akuntabilitas laporan keuangan.
Dari segi administratif, sebagai sisi akuntabilitas pemerintah dapat dilihat dari LAKIP dan opini BPK, secara politik, pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat dilihat dari  penerimaan  Laporan  Pertanggungjawaban  Kepala  Daerah  (LPJK).  Kepala  Daerah setiap  tahunnya  menyampaikan  LPJK  di  depan  Dewan  Perwakilah  Rakyat  Daerah.  Untuk tahun  2021,  LPJK  Walikota  Kendari  dapat  diterima  oleh  DPRD  Kota  Kendari  dengan beberapa  rekomendasi  perbaikan.  Rekomendasi  perbaikan  LKPJ  yang  diserahkan  ke Pemerintah  Kota  (Pemkot)  Kendari  berkaitan  tentang  penanganan  Covid-19.  Khususnya realisasi anggaran di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kendari yang belum terpenuhi.
Akuntabilitas juga akan terkait dengan bagaimana pemerintah Kota Kendari memiliki rencana untuk memperbaiki birokrasi melalui sejumlah hal seperti penyusunan grand design dan road map dari reformasi birokrasi, restrukturisasi organisasi, penyederhanaan proses bisnis dan  standar  operasi  pelayanan,  penerapan  sistem  pengendalian  internal,  penyusunan laporan  keuangan  yang  akuntabel,  serta  penggunaan  berbagai  sistem  aplikasi  termasuk pelaporan keuangan dan sistem seleksi pegawai yang berbasis teknologi informasi.
Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat sejumlah hal yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Kendari dalam memastikan berjalannya prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan diantaranya:
a. Mempublikasikan  semua  proses  perencanaan  dan  penganggaran  serta  pelaksanaan anggaran kedalam website atau berbagai sarana informasi lainnya
b. Menyusun  grand  design  dan  road  map  reformasi  birokrasi  termasuk  didalamnya mencakup berbagai langkah untuk melakukan restrukturisasi organisasi,

## EVALUASI PRAKTIK AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DI KOTA KENDARI
Volume 7 Number 1 (February-April 2024), pp.371-381                                             Andi Syaiful Zainal. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.367
penyederhanaan  proses  bisnis  dan  penyusunan  standar  pelayanan,  penerapan  sistem pengendalian internal pemerintah
c. Menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja yang akuntabel
d. Mengoptimalkan  website  melalui  pengembangan  berbagai  aplikasi  yang  dibutuhkan dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  maupun  pelayanan  kepada  masyarakat sehingga dapat mendukung penerapan pemerintahan elektronik
e. Membentuk  forum  konsultasi  publik  yang  dapat  menampung  keterlibatan  masyarakat dalam perumusan kebijakan maupun pembuatan standar pelayanan
f. Mengembangkan  sistem  publikasi  informasi  proaktif  yang  dapat  menjangkau  seluruh masyarakat
g. Mengembangkan  website  yang  interaktif  serta  berbagai  infrastruktur  yang  dibutuhkan oleh masyarakat untuk dapat mengakses website tersebut.

## KESIMPULAN
Berdasarkan temuan, hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa
Prinsip  akuntabilitas  yang  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Kota  Kendari  cenderung  telah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari capain Kinerja OPD Dinas dan Badan yang pada  umumnya  berpredikat  baik  (BB)  sedangkan  OPD  Kecamatan  pada  umumnya  masih sangat  rendah  (Predikat  CC).  Terkait  anggaran,  pemerintah  Kota  Kendari  juga mendapatkan penghargaan dari Badan Pemeriksa Keungan (BPK). Pemerintah Kota Kendari berhasil  mempertahankan  predikat  opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  atas  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)  Tahun  2021.  Predikat  ini  berhasil  dipertahankan  tiap tahun oleh Pemerintah Kota Kendari sejak pertama kali diperoleh yaitu pada tahun 2013.
Dari segi admistratif, sebagai sisi akuntabilitas pemerintah dapat dilihat dari LAKIP dan Opini BPK, sedangkan dari segi politik pertanggungjawaban Pemerintah Kota Kendari dapat dilihat dari  diterimanya  Laporan  Pertanggungjawaban  Kepala  Daerah  dari  Dewan  Perwakital Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Fattah, Nanang (2013). Analisis Kebijakan Pendidikan, Bandung: Rosda Karya Maleong, Lexy. (2000). Metodologi Penelitian Kualitatif. Remadja Rosda Karya Bandung Pasaribu.    FJ.(2011).  Pengaruh    Penyajian    Laporan    Keuangan    SKPD    Dan    Aksesibilitas Laporan  Keuangan  SKPD  Terhadap  Transparansi  Dan  Akuntabilitas  Pengelolaan Keuangan SKPD. Tesis. Medan. Program Pasca Sarjana Univ.Sumatera Utara
Suharsimi Arikunto (2002). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : PT. Rineka Cipta,
Zarkasyi,  M.W,  )2008)  Good  Corporate  Governance  :  Pada  Badan  Usaha  Perbankan  dan Jasa Keuangan Lainnya, Bandung: Alfa Beta

## Jurnal
Loppies, F., Gasperz, J., & Limba, F. (2023). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.371-381 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.367
Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  Daerah  Dengan  Sistem  Pengendalian  Intern Sebagai  Variabel Moderasi. Jurnal  Kajian  Ekonomi  Dan  Manajemen  Indonesia (JKEMI) ,
1 (1), 1 – 9. https://doi.org/10.61079/jkemi.v1i1.10
La  Ode  Muhammad  Elwan,  Muhammad  Yusuf,  &  La  Ode  Herman  Halika.  (2022).  MINING POLICY  CONFLICT:  Recruitment  of  Local  Workers  in  Morosi  Industrial  Estate,  Konawe Regency, Southeast Sulawesi. Journal Publicuho , 5 (3), 626 – 642.
https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18
Mahendra,  Y.,  Abdullah,  M.  W.,  &  Muchlis,  S.  (2023).  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa Dalam  Perspektif  Syariah  Enterprise  Theory. Oikonomika :  Jurnal  Kajian  Ekonomi  Dan Keuangan Syariah , 4 (1), 52 – 63. https://doi.org/10.53491/oikonomika.v4i1.614 Resmadiktia,  N.  M.,  Utomo,  Y.  D.,  &  Aiman,  L.  M.  (2023).  Pertanggungjawaban  Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance sesuai Hukum Administrasi Negara. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan , 9 (11), 685 – 697.
Risnawan,  W.  (2017).  Fungsi  Birokrasi  dalam  Efektivitas  Pelayanan  Publik. Dinamika :  Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara , 4 No. 1 .
Selly, R. N., & Madubun, H. (2023). Strategi Kebijakan Pelayanan Publik dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintah Kota Ambon. Jurnal Ilmiah Hospitality , 12 (1), 213 – 224.
Sutrisna, W., & Setiawati, N. P. A. (2023). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Pemerintahan  Daerah  Dalam  Mewujudkan  Kesejahteraan  Masyarakat. Jurnal  Ilmiah Cakrawarti , 6 (2). https://doi.org/10.47532/jic.v6i2.902
Tawai,  A.,  Muhammad  Amir,  &  Almaidah.  (2023).  Peningkatan  Kualitas  Pelayanan  Publik Melalui Penerapan Good Governance Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari. Journal Publicuho , 6 (1), 343 – 354. https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.126