Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun,  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah pada  pasal  9  disebutkan  bahwa  Urusan Pemerintahan    terdiri    atas    urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan      konkuren,      dan      urusan pemerintahan umum. Urusan  pemerintahan konkuren    yang  menjadi  kewenangan Daerah  terdiri  atas    Urusan      Pemerintahan Wajib   dan   Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Lingkungan hidup termasuk kedalam  Urusan  Pemerintahan  Wajib  yang tidak  berkaitan  dengan  Pelayanan  Dasar. Terdapat  11  sub  bidang  yang  menjadi kewenangan  daerah  sebagai  berikut  (1) Perencanaan Lingkungan Hidup, (2) Kajian Lingkungan  Hidup  Strategis  (KLHS),  (3) Pengendalian  ncemaran        dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, (4)
Keanekaragaman  Hayati  (Kehati),  (5) Bahan  Berbahaya  dan  Beracun  (B3),  dan Limbah  Bahan  Berbahaya  dan  Beracun (Limbah B3), (6) Pembinaan dan pengawasan  terhadap  izin  lingkungan  dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan  hidup  (PPLH),  (7)  Pengakuan keberadaan  masyarakat        hukum  adat
(MHA),  kearifan  lokal  dan  hak  MHA yang terkait dengan PPLH, (8) Pendidikan,  Pelatihan,  dan  Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, (9) Penghargaan  Lingkungan  Hidup  Untuk Masyarakat, (10) Pengaduan    Lingkungan Hidup, (11) Persampahan.
Wilayah  Riau  Pesisir  didefinisikan sebagai wilayah kabupaten/kota di Provinsi Riau  yang  memiliki garis pantai. Secara geografis kabupaten/kota di Provinsi  Riau  yang  memiliki  garis  pantai terdapat  sebanyak  7  wilayah  yaitu  Rokan Hilir, Dumai, Bengkalis, Siak, Pelalawan, Indragiri  Hilir  dan  Kepulauan  Meranti. Pada  umumnya  wilayah  tersebut  berada pada dataran rendah dengan kondisi lahan terluas adalah lahan gambut.
Kegiatan  ekonomi  Riau  Pesisir yang  masih  tertumpu  pada  sektor  primer dengan baseland berupa  lahan  gambut menjadikan produktifitasnya relative rendah.    Besarnya  sumberdaya  ekonomi pada wilayah Riau Pesisir dapat tercermin dari  nilai  Produk  Domestik  Regional Bruto  (PDRB).  Pada  tahun  2015  nilai barang dan jasa yang dihasilkan diwilayah

## Dana Bagi Hasil  Dan Angaran Belanja Fungsi Lingkungan Hidup Pada Desentralisasi Pengelolaan Sumberdaya Dan Lingkungan  Di Wilayah Riau Pesisir
SYAPSAN 1 ; TARYONO 2
1, 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau Jalan HR. Soebrantras Km. 12,5 Panam, Tampan Pekanbaru, Riau Email : syapsan@gmail.com
Abstract : The purpose of this study is to to find out the ratio of the profit sharing fund to the GDP  and  the  ratio  of  environmental  function  expenditure  to  the  profit  sharing  fund,  in  the Riau  Coastal  region.  The  type  of  data  used  is  secondary  data.  Analysis  using  quantitative descriptive. The results showed that the income derived from the Coastal Riau region from the management  of  economic  resources  decreased,  while  the  costs  to  manage  environmental damage from the management of economic resources increased. The ratio of income from the management of economic resources in the Coastal Riau region decreased from 0.0124 in 2015 to 0.0079 in 2019. Meanwhile, the ratio of environmental management costs from managing economic  resources  increased  from  0.0468  in  2015  to  0.1581  in  the  year  2019.  It  is recommended  that  the  Central  Government  for  areas  whose  environmental  management requires large funds, the calculation of the DBH is not the same as other regions. In order to maintain environmental sustainability.
Keywords: Decentralization, income, expenditure, environment
108
Riau Pesisir sebesar Rp.  414.015,21 milyar dan  trendnya  cenderung  menurun  hingga ditahun 2019 menjadi sebesar Rp. 322.899,85  milyar.  Terdapat  tiga  sektor kunci  yang  menopang  kegiatan  ekonomi diwilayah Riau Pesisir yaitu sektor Pertambangan  dan  Penggalian,  Industri Pengolahan  dan  Pertanian  Kehutanan  dan Perikanan.  Wilayah  Riau  Pesisir  dengan luas  421.912,79  Km 2 ,  rata-rata  per  Km 2 ditahun  2019  hanya  dapat  menghasilkan PDRB  sebesar  Rp.  0,77  milyar  jauh dibawah  produktivitas  yang  dihasilkan wilayah Riau daratan dengan luas 32.187,03  Km 2 ,  rata-rata  per  Km 2 dapat menghasilkan  PDRB  sebesar  Rp.  9,45 milyar. Menurunnya produktivitas ekonomi pada wilayah Riau Pesisir terutama disebabkan  menurunnya  kontribusi  sektor Pertambangan  dan  Penggalian  yang  terus merosot dari sebesar Rp. 169.145,65 milyar ditahun 2015 menjadi sebesar Rp. 63.130,38  milyar  ditahun  2019.  Dengan demikian,  sektor  yang  masih  menjadi tumpuan harapan bagi penggerak sumberdaya ekonomi masyarakat diwilayah Riau  Pesisir  adalah  sektor  Pertanian Kehutanan dan Perikanan.
Gambar 1 : Produktifitas Lahan diwilayah Riau Pesisir dan Riau Daratan Tahun 2015- 2019 (Rp. Milyar/Km 2 )
Otonomi  daerah  telah  membawa perubahan  positif  maupun  negative  dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan.  Daerah  diberikan  kewenangan yang lebih besar dalam mengelola sumberdaya dan lingkungan sehingga diharapkan  dapat  meningkatkan  kualitas hidup  dan  kesejahteraan  masyarakat  di
daerah. Namun, kewenangan yang diberikan  tidak  akan  memberikan  makna ketika  desentralisasi  fiscal  tidak  sebanding dengan  beban  sumberdaya  ekonomi  yang harus  dikelola.  Dampak  negative  yang dirasakan dari eksploitasi sumberdaya alam yang  tidak  ramah  lingkungan  dalam mendorong  pertumbuhan  ekonomi  wilayah pesisir  adalah  terjadinya  kebakaran  hutan dan lahan.
Menurut    Sutikno  et  al.,  (2020) Provinsi  Riau  sekitar  56%  ditutupi  oleh lahan  gambut.  Demikian  pula  Riau  Pesisir, kondisi  tersebut  sangat  rentan  terhadap bencana  kabut  asap  yang  disebabkan  oleh kebakaran  lahan  gambut.  Pada  2013-2015, wilayah  Riau  Pesisir  mengalami  kebakaran paling  serius.  Luas  kebakaran  hutan  dan lahan  di  Provinsi  Riau  ditahun  2015 mencapai 183.808,59 Ha. Walaupun sempat menurun ditahun 2016 seluas 85.219,51 Ha dan  ditahun  2017  seluas  6.866,09  Ha namun  luas  kebakaran  hutan  dan  lahan cenderung meningkat kembali ditahun 2018 menjadi seluas 37.236,27 Ha dan meningkat  menjadi  seluas  90.550  Ha ditahun  2019.  Komitmen  semua  pihak dalam pengelolaan sumberdaya yang ramah lingkungan  sudah  menjadi  keharusan. Keadilan  dalam  pengelolaan  sumberdaya alam  dan  pendanaan  publik  pengelolaan lingkungan hidup dalam konteks
desentralisasi fiskal perlu mendapat perhatian serius antara pusat dan daerah.
Berdasarkan  uraian  diatas  maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana  ratio  dana  bagi  hasil  (DBH) dengan  PDRB?  Dan  Bagaimana  ratio Belanja  fungsi  lingkungan  hidup  dengan dana bagi hasil (DBH)?
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  ratio  DBH  dengan  PDRB  dan ratio  belanja  fungsi  lingkungan  hidup dengan DBH.
Ozmen, (2014) mendefinisikan desentralisasi sebagai pengalihan wewenang dari pusat ke yang lebih rendah, untuk  tujuan  manajemen  yang  lebih  efektif dan produktif di luar organisasi pusat dalam
administrasi  publik  dan  untuk  memperkuat dalam  hal  konsepsi  demokrasi.  Memastikan kepatuhan  layanan-kebutuhan,  pentingnya keputusan  yang  dibuat  oleh  unit  terdekat dengan publik dan pengurangan birokratisasi telah membuat implementasi sistem desentralisasi  menjadi  kebutuhan  di  daerah setempat.
Hasil  penelitian  Luo  et  al.,  (2019) menunjukkan  bahwa  ada  korelasi  negatif antara niat tata kelola lingkungan pemerintah pusat  dan  kualitas  lingkungan  provinsi, sedangkan  korelasi  positif  ada  antara  niat pemerintah  provinsi  dan  kualitas  lingkungan provinsi.  Sentralisasi  lingkungan,  ditambah dengan  faktor-faktor  politik,  ekonomi,  dan budayanya,  telah  mengubah  pemerintah provinsi  menjadi  pendukung  pencemaran lingkungan,  dan  bahwa  kampanye  inspeksi perlindungan  lingkungan  pemerintah  pusat yang  sedang  berlangsung  telah  memaksa pemerintah  provinsi  untuk  menjadi  agak efektif. Mekanisme transisi baru dari otoritas pemerintah  pusat  harus  dilaksanakan,  seperti mekanisme  kelompok  inspeksi  perlindungan lingkungan  dan  politik  berbasis  produk domestik bruto.
Desentralisasi  merupakan  suatu  cara untuk  meningkatkan  efisiensi  dan  keadilan dalam  pengelolaan  sumber  daya  alam. Melalui  efisiensi  dan  keadilan  inilah, otonomi  daerah  akan  memberikan  dampak positif  bagi  lingkungan  hidup.  Kelemahan dari pembagian urusan tersebut bahwa urusan pengelolaan  lingkungan  lebih  dimaknai sebagai  urusan  ―pengendalian  dampak lingkungan‖. Padahal, pengelolaan lingkungan memiliki lingkup yang luas, yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pembagian  urusan  pengelolaan  lingkungan dalam  Peraturan  Pemerintah  tersebut  juga tetap mempertahankan sifatnya yang sektoral,  karena  dalam  berbagai  urusan sektoral  (seperti  kehutanan,  pertambangan, pengairan,  dan  lainlain)  terdapat  pula pembagian  urusan  yang  terkait  dengan pengelolaan lingkungan (Akib, 2014).
Ekosistem gambut menurut Sudrajat dan  Subekti,  (2019)  menjadi  salah  satu potensi  sumber  daya  alam  yang  melimpah dengan  keanekaragaman  hayati.  Namun, Irma  et  al.,  (2018)  menyebutkan  bahwa konversi  lahan  gambut  menjadi  lahan produksi  menyebabkan  penurunan  kualitas lingkungan  dan  mengakibatkan  ketahanan lingkungan lahan gambut menjadi terancam.  Lebih  lanjut  Anwar  dan  Susanti, (2017)  menyebutkan  bahwa  lahan  gambut dikenal  sebagai  lahan  yang  rapuh  atau rentan  terhadap  perubahan  karakteristik yang  tidak  menguntungkan.  Pengelolaan lahan  gambut  perlu  hati-hati  agar  tidak terjadi perubahan karakteristik yang menyebabkan penurunan produktivitas lahan, apalagi menjadi tidak produktif.
Pengelolaan  sumber  daya  alam  di daerah  harus  sesuai  dengan  nilai-nilai keadilan antara pusat dan daerah, pembagian  kewenangan  dan  tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah  daerah,  harus  dilakukan  secara seimbang sebagai pencerminan rasa keadilan  tersebut.  Semakin  sedikit  porsi kewenangan  dan  tanggung  jawab  yang didesentarlisasikan kepada pemerintah daerah,  maka  semakin  kecil  pula  nilai keadilan tersebut. Desentralisasi sesunguhnya  tidak  sekedar  memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus daerahnya  dan  mengelola  potensi  sumber daya alam yang dimiliki, tetapi desentralisasi juga telah mampu membangkitkan  semangat  masyarakat  di daerah  untuk  berpartisipasi  dalam  program pembangunan (Suhartono, 2013).
Komoditas  sektor  primer  yang sedang pesat dikembangkan di Riau Pesisir adalah  Kelapa  Sawit.  Menurut  Syahza (2019)  terdapat  beberapa  faktor  pendukung berkembangnya  usaha  tani  kelapa  sawit antara  lain  kondisi  geografis  wilayah  Riau sangat  mendukung,    tingginya  permintaan produk  turunan  kelapa  sawit,    adanya jaminan  pasar  bagi  petani  kelapa  sawit, kelapa sawit memberikan penghasilan yang lebih  tinggi  daripada  tanaman  perkebunan
110
lainnya, dan area yang relatif datar. Sebagian besar  masalah  yang  dihadapi  oleh  petani kelapa  sawit  adalah  penggunaan  benih  yang kurang baik, panjang buah yang diletakkan di lokasi perkebunan, jalan produksi yang tidak memadai,  jarak  yang  relatif  jauh  ke  pabrik kelapa  sawit.  Perkembangan  perkebunan kelapa  sawit  telah  menciptakan  kemampuan kewirausahaan  bagi  petani  yang  mampu menangkap peluang bisnis di sektor pertanian, terutama sub-sektor perkebunan. Penelitian Syahza (2019)
menunjukkan  bahwa  pengembangan  kelapa sawit  cukup  pesat  dan  pengembangan perkebunan  sawit  menghasilkan  konversi lahan yang berpotensi erosi. Namun menurut Syahza dan Asmit, (2019) dalam mengantisipasi kerusakan lingkungan Pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan Indonesia  Sustainable  Palm  Oil (ISPO).  Hasil  kebijakan  ISPO  menunjukkan bahwa produk minyak sawit mentah Indonesia  ramah  lingkungan.  Diperlukan strategi  untuk  mengatur  lembaga  pertanian kelapa  sawit  dan  produk  turunannya  untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan  ekonomi  di  wilayah  tersebut dan  menemukan  pusat  produksi  dan  area pengembangan  untuk  industri  lokal  kelapa sawit di wilayah potensial.
Perbedaan  kepentingan  antaraktor (pemerintah,  masyarakat,  dan  korporasi) menjadi  salah  satu  penyebab  konflik  terkait pengelolaan  sumber  daya  alam.  Konflik muncul  karena  lahan  dan  keanekaragaman sumber  daya  alam  yang  berpotensi  untuk dimanfaatkan  tersedia  secara  melimpah. Dalam pendekatan ekologi politik, perbedaan kepentingan  ini  dilatarbelakangi  oleh  motif ekonomi,  sosial  politik,  dan  penguasaan lingkungan. Pendekatan ekologi politik dapat membantu menggambarkan fenomena dengan  mengaitkan  kondisi  lingkungan  dan proses  ekonomi  politik.  Ekologi  politik menjadi  operasional  karena  dapat  menjadi politik  kebijakan  lingkungan,  yaitu  ketika pemerintah  mampu  bekerja  sama  secara integratif  dengan  swasta  dan  masyarakat. Manajemen sumber daya alam di masa depan
harus secara jelas melibatkan hak pembagian sumber daya alam dan tanggung jawab  pengelolaan  di  dalamnya.  Untuk mencegah konflik pengelolaan sumber daya alam  di  perbatasan  tidak  berkembang  pada skala  lebih  besar,  maka  pendekatan  hukum keamanan perlu didukung dengan pendekatan  kesejahteraan  (Herdiansyah, 2018).
Menurut Sutrisno, (2014) penerapan sistem  desentralisasi  dan  pemberian  hak otonomi  seluas-luasnya  kepada  pemerintah daerah,  pada  hakikatnya  bertujuan  untuk menghormati hak-hak rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Pengelolaan sumberdaya  dan  lingkungan  hidup  dapat efektif,  apabila  dilakukan  bersama  oleh pemerintah dan masyarakat. Bentuk partisipasi  masyarakat  itu  sendiri  dapat berupa  sumbangan  pemikiran  tentang langkah  strategis  apa  yang  perlu  ditempuh untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya  bencana  alam  yang  berakibat pada  kerusakan  lingkungan  hidup,  atau dapat  juga  diwujudkan  dalam  bentuk  ikut melakukan  pengawasan  terhadap  berbagai aktivitas industri yang berpontensi menimbulkan  dampak  penting  terhadap lingkungan  hidup.  Ruang  partisipati  publik inipun akan dapat berjalan efektif, manakala  kendali  kebijakan  pemerintahan berada di tangan Pemerintah Daerah, karena sesungguhnya merekalah
yang
berhubungan langsung dengan rakyat sekaligus paling memahami kondisi objektif di lapangan.
Eksploitasi  sumberdaya  yang  tidak mempertimbangkan keberlanjutan dan keseimbangan  lingkungan,  terlebih  lagi diikuti dengan sikap keserakahan sesungguhnya  akan  merugikan  manusia  itu sendiri.    Menurut  Malik,  (2017)  dalam pandangan  sistem,  kesejahteraan  dapat diposisikan sebagai output/hasil dari sebuah proses  pengelolaan  input  (sumber  daya) yang tersedia, dimana kesejahteraan sebagai output  pada  suatu  titik  dapat  menjadi sumber  daya  atau  input  untuk  diproses menghasilkan tingkat kesejahteraan
111
keluarga pada tahap berikutnya. Kesejahteraan  keluarga  pada  hakikatnya mempunya  dua  dimensi  yaitu  dimensi material  dan  spiritual.  Reflita,  (2015) menjelaskan  bahwa  merusak  lingkungan dengan  melakukan  eksploitasi  terhadap sumber daya alam jelas bertentangan dengan pripsip  ajaran  Islam.  Manusia  sebagai khalifah  di  muka  bumi  harus  menjaga keseimbangan  alam  semesta  dengan  penuh keteraturan. Sebaliknya segala bentuk tindakan  perusakan  tersebut  terlarang  dalam agama dan hukumnya adalah haram. Pelakunya  berhak  mendapat  hukuman  dan sangsi  sesuai  dengan  tingkat  kesalahan  yang dia lakukan.
Krisis lingkungan hidup yang dihadapi  manusia  modern  merupakan  akibat langsung dari cara pandang terhadap lingkungan  hidup  yang  ―nir-etik‖.  Artinya, manusia  melakukan  pengelolaan  sumber- sumber alam atau ―mengkonsumsi‖ lingkungan  hampir  tanpa  peduli  pada  peran etika.  Dapat  dikatakan  bahwa  problematika lingkungan yang kompleks saat ini berangkat dari  problem  etika  tersebut.  Kita  tak  lagi hirau  terhadap  nilai  dan  kearifan  hidup (etika), mengacuhkan, dan mengubah semata untuk kepentingan pribadi nan sesaat.(Hudha et  al.,  2019).  Sementara  itu  di  sisi  lain, pertumbuhan  industri  dan  aktivitas  ekonomi yang  begitu  pesat  dan  ekspansif  juga memperkuat  malapetaka  bagi  lingkungan, meskipun  atas  nama  atau  dalih  pemenuhan pola  konsumsi  manusia  itu  sendiri.  Potensi keanekaragaman hayati Indonesia dan kekayaan  plasma  nutfah  yang  sangat  besar berada  pada  posisi  terancam  bahkan  mulai mengarah  ke  kepunahan.  Penyebab  utama dari  hal  tersebut  adalah  adalah  kehilangan, kerusakan/ kehancuran, serta terfragmentasinya habitat, pemanfaatan secara  berlebihan,  perburuan/  perdagangan ilegal,  illegal  logging  dan  kebakaran  hutan (Pires, S. F., Moreto, 2011)
Witomo,  (2019)  optimis  terhadap perkembangan  pemanfaatan  wilayah  pesisir memberikan  peluang  untuk  memasukkan instrumen  ekonomi  sebagai  bagian  untuk
peningkatan efisiensi ekonomi dan efektivitas  lingkungan.  Salah  satu  bentuk instrumen ekonomi adalah pembayaran jasa ekosistem  sebagai  bentuk  inovasi  yang menjanjikan  dalam  kegiatan  konservasi. Namun  perlu  kajian  lebih  lanjut  terkait dengan  karateristik  desain  dari  komitmen pembayaran jasa ekosistem meliputi kinerja pembayaran,  target  ruang  dan  target  biaya manfaat serta faktor-faktor yang mempengaruhi  skema  pembayaran  jasa ekosistem  dapat  diterima  dan  secara  umum peluang untuk mengaplikasikan pendekatan instrumen  ekonomi  dalam  pengelolaan wilayah pesisir cukup besar.

## METODE
Analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif.  Jenis  data  yang  digunakan adalah  data  sekunder  berupa  data  Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pendapatan daerah dari bagi hasil pajak dan bukan  pajak,  dan  belanja  daerah  untuk fungsi lingkungan hidup. Analisis desentralisasi fiskal terhadap tingkat pendapatan daerah atas pengelolaan sumberdaya ekonomi diwilayah Riau Pesisir digunakan formulasi sebagai berikut:
Keterangan : Ratio PAPSE = Ratio  pendapatan  atas  pengelolaan
sumberdaya ekonomi
PDRB ADHK= Produk  Domestik  Regional  Bruto
Atas Dasar Harga Berlaku
Kemudian untuk menganalisis desentralisasi fiscal tingkat belanja lingkungan  hidup  atas  pendapatan  daerah dari  pengelolaan  sumberdaya  ekonomi diwilayah Riau Pesisir digunakan formulasi sebagai berikut :
Keterangan :
Ratio BFLH= Ratio Belanja Fungsi Lingkungan Hidup DBH PBP   = Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
Analisis  terhadap  ratio  pendapatan atas pengelolaan sumberdaya ekonomi dengan  ratio  belanja  fungsi  lingkungan hidup,  maka  dapat  diketahui  tingkat  biaya pengelolaan  lingkungan  hidup  yang  harus ditanggung daerah atas pengelolaan sumberdaya pengelolaan sumberdaya ekonomi.  Semakin  besar  ratio  belanja  fungsi lingkungan  hidup  menunjukkan  semakin besar  biaya  yang  harus  ditanggung  daerah untuk mengelola kerusakan lingkungan hidup atas  pengelolaan  sumberdaya  ekonomi  suatu wilayah.

## HASIL
Sumberdaya  ekonomi  wilayah  Riau  Pesisir yang  bertumpu  pada  sektor  primer  yaitu pertanian  dan  pertambangan. Namun, peranannya  cenderung  menurun  selama tahun 2015-2019 dari 62,67 persen menjadi 49,25 persen. Peranan sumberdaya ekonomi berikutnya yang cukup besar adalah industri pengolahan  yang  meningkat  dari  sebesar 24,28 persen ditahun 2015 menjadi sebesar 33,32  persen.  Komoditas  sector  primer diwilayah  Riau  Pesisir  pada  umumnya sangat ditentukan oleh fluktuasi harga pasar internasional.  Membaiknya  beberapa  harga komoditas  pertanian,  seperti  CPO  turut meningkatkan  PDRB  sector  pertanian menjadi  sebesar  Rp.  95.909,84  milyar ditahun  2019.  Sebaliknya,  menurunnya
harga minyak dunia turut menurunkan PDRB sector  pertambangan  hingga  menjadi  sebesar Rp. 63.130,38 milyar.
Berdasarkan pengelolaan sumberdaya ekonomi  dalam  melaksanakan  desentralisasi daerah  memperoleh  dana  tranfer  dari  bagi hasil pajak dan bukan pajak. Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak bersumber dari (1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan bagian dari Transfer  ke  Daerah  yang  berasal  dari penerimaan  PBB  yang  dikenakan  atas  bumi dan  bangunan,  kecuali  Pajak  Bumi  dan Bangunan  perdesaan  dan  Perkotaan,  (2) Pajak  Penghasilan  adalah  bagian  dari Transfer  ke  Daerah  yang  berasal  dari penerimaan  Pajak  Penghasilan,  yaitu:  PPh Pasal  21,  PPh  Pasal  25  dan  Pasal  29.  –  PPh Pasal  21  adalah  pajak  atas  penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran  lainnya  sesuai  dengan  Undang- Undang  mengenai  Pajak  Penghasilan.  – Sedangkan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 adalah Pajak Penghasilan terutang oleh Wajib Pajak Orang  Pribadi  Dalam  Negeri  berdasarkan ketentuan  Pasal  25  dan  Pasal  29  Undang- Undang  mengenai  Pajak  Penghasilan  yang berlaku  kecuali  Pajak  Penghasilan  yang diatur  dalam  Pasal  25  ayat  (8)  Undang- Undang  mengenai  Pajak  Penghasilanm,  dan (3) Cukai Hasil Tembakau adalah bagian dari Transfer  ke  Daerah  yang  dibagikan  kepada provinsi  penghasil  cukai  dan/atau  provinsi penghasil tembakau. Penggunaan DBH Pajak bersifat  blockgrant,  yaitu  penggunaan  dana diserahkan  kepada  daerah  sesuai  dengan kebutuhan daerah masing-masing. DBH CHT paling sedikit 50% digunakan untuk mendanai program/kegiatan peningkatan kualitas  bahan  baku,  pembinaan  industri, pembinaan  lingkungan  sosial,  sosialisasi ketentuan di bidang cukai serta pemberantasan barang kena cukai ilegal.
Dana  Bagi  Hasil  Bukan  Pajak terutama  berumber  dari  Sumber  Daya  Alam (DBH  SDA)  terdiri  atas  5  (lima)  jenis  yaitu (1) DBH SDA Kehutanan merupakan bagian dari  Transfer  ke  Daerah  yang  berasal  dari penerimaan  SDA  Kehutanan,  (2)  DBH  SDA Minyak  dan  Gas  Bumi  (Migas)  merupakan
bagian dari Transfer ke Daerah yang berasal dari  penerimaan  SDA  Minyak  dan  Gas Bumi,  (3)  DBH  SDA  Mineral  dan  Batu Bara  (Minerba)  merupakan  bagian  dari Transfer  ke  Daerah  yang  berasal  dari penerimaan SDA Minerba yang berasal dari Iuran Tetap (Land-Rent) dan iuran Eksploitasi/Eksplorasi  (royalti),  (4)  DBH SDA  Panas  Bumi  merupakan  bagian  dari Transfer  ke  Daerah  yang  berasal  dari penerimaan  SDA  Panas  Bumi  yang  berasal dari  Setoran  Bagian  Pemerintah  atau  Iuran Tetap  dan  Iuran  Produksi,  dan  (5)  DBH SDA  Perikanan  merupakan  bagian  dari Transfer  ke  Daerah  yang  berasal  dari penerimaan  SDA  Perikanan. Masing- masing  penerimaan  dari  kelima  SDA tersebut dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai  kebutuhan  daerah  dalam  rangka pelaksanaan desentralisasi.
Dana  bagi  hasil  pajak/bagi  hasil bukan  pajak  yang  diterima  pada  daerah Riau Pesisir terus menunjukkan penurunan. Pada tahun 2015, daerah pada wilayah Riau Pesisir  memperoleh  dana  bagi  hasil pajak/bukan  pajak  sekitar  Rp.  5,14  triliun dan  jumlah  tersebut  terus  menurun  hingga ditahun  2019  menjadi  sebesar  Rp.  2,54 triliun.  Daerah  yang  menerima  dana  bagi hasil  pajak/bukan  pajak  terbesar  adalah Kabupaten  Bengkalis  dan  Kabupaten  Siak, namun  seiring  menurunnya  sumberdaya ekonomi  pertambangan,  dana  bagi  hasil pajak/bukan  pajak  yang  diterima  daerah tersebut  juga  mengalami  penurunan.  Pada tahun 2015 Kabupaten Bengkalis memperoleh  sebesar  Rp.  2,10  triliun  dan Kabupaten  Siak  memperoleh  sebesar  Rp. 1,01  triliun.  Pada  tahun  2019,  Kabupaten Bengkalis memperoleh Rp. 1,19 triliun dan Kabupaten  Siak  memperoleh  Rp.  0,44 triliun. Dana Bagi  Hasil (DBH) merupakan dana  yang  bersumber  dari  pendapatan APBN  untuk  mendanai  kebutuhan  daerah dalam  rangka  pelaksanaan  desentralisasi. Tujuan  DBH  adalah  untuk  memperbaiki keseimbangan  vertikal  antara  pusat  dan daerah  dengan  memperhatikan  potensi
114

## daerah penghasil

## PEMBAHASAN
Kelapa  sawit  merupakan  sumberdaya ekonomi  yang  relative  besar  diwilayah  Riau Pesisir. Namun, pemerintah daerah diwilayah Riau  Pesisir  tidak  memperoleh  share  dana bagi  hasil  pajak  dan  bukan  pajak  dari pengelolaan  sumberdaya  ekonomi  kelapa sawit  tersebut.  Padahal,  penelitian  Syahza dan  Nasrul,  (2013)    mengungkapkan  bahwa kelapa sawit memiliki kontribusi yang cukup besar  dalam  menghasilkan  devisa  dan pekerjaan. Pengembangan industri pengolahan  CPO  dan  turunannya  sejalan dengan  pertumbuhan  area  perkebunan  dan produksi  kelapa  sawit  sebagai  sumber  bahan baku.  Produksi  TBS  mencapai  36.809.252 ton  sedangkan  kapasitas  pemrosesan  pabrik kelapa  sawit  (OPM)  hanya  30.019.200  ton. Namun  demikian  berkembangnya  kelapa sawit  juga  menimbulkan  masalah  didaerah. Kurnia,  (2019)  mengungkap-kan  bahwa tingginya  angka  kerusakan  jalan  di  Riau bukan  hanya  disebabkan  oleh  mobilitas  truk over dimensi over load (ODOL) namun juga dipicu oleh aktivitas truk yang melewati jalur yang tidak semestinya. Seharusnya truk yang mengangkut  CPO  melewati  jalan  nasional karena  Riau  tidak  mendapatkan  apa-apa dari CPO  dan  pajaknya  langsung  dipunggut  oleh pemerintah pusat.
Setiap kegiatan ekonomi menimbulkan  dampak  positif  dan  negatif
terhadap  lingkungan.  Namun  dampak negatif  dari  kegiatan  ekonomi  seringkali
terabaikan.  Sehingga  masyarakat  tidak mengetahui nilai kerugian  yang sebenarnya dari kerusakan lingkungan dan sumber daya alam. Upaya meningkatkan output ekonomi melalui  eksploitasi  sector  primer  jika  tidak memperhatikan  aspek  keberlanjutan,  maka akan menjadi bom waktu bagi keberlanjutan pembangunan ekonomi dimasa  depan.  Kondisi  ini  juga  sudah dirasakan wilayah Riau Pesisir, pertumbuhan  ekonomi  yang  selama  ini cenderung  mengeksploitasi  sumberdaya primer  telah  membawa  kerugian  sangat besar  bagi  kegiatan  ekonomi  itu  sendiri akibat kebakaran hutan dan lahan. Kemampuan  sumberdaya  primer  untuk menopang  pertumbuhan  ekonomi  telah mencapai  pada  titik  optimum.  Cara-cara pengelolaan  sumberdaya  primer  secara tradisional cenderung menghasilkan tambahan biaya yang dibutuhkan cenderung lebih  besar  daripada  tambahan  manfaat yang  diperoleh  dari  pengelolaan  output sumberdaya primer tersebut. Terutama pada pengeluaran  publik  untuk  memperbaiki kerusakan lingkungan yang terjadi
Alokasi  anggaran  belanja  fungsi lingkungan  hidup  diwilayah  Riau  Pesisir cenderung  meningkat.  Total  anggaran fungsi  belanja  lingkungan  hidup  ditahun 2015  sebesar  Rp.  240,23  milyar  dan meningkat  menjadi  sebesar  Rp.  401,56
milyar  ditahun  2019.  Peningkatan  anggaran fungsi  lingkungan  hidup  terbesar  ditahun 2019  dianggarkan  oleh  Kabupaten  Siak sebesar  Rp.  248,21  milyar  dan  terendah dianggarkan  oleh  Kabupaten  Indragiri  Hilir sebesar Rp. 16,70 milyar.
Pendapatan  yang  diperoleh  wilayah Riau  Pesisir  atas  pengelolaan  sumberdaya ekonomi  cenderung  menurun  sementara biaya untuk mengelola kerusakan lingkungan atas pengelolaan sumberdaya ekonomi cenderung  meningkat.  Ditahun  2015  ratio pendapatan daerah atas pengelolaan sumberdaya  ekonomi  dari  dana  bagi  hasil pajak dan bukan pajak sebesar 0,0124 artinya setiap  pengelolaan  sumberdaya  ekonomi wilayah  Riau  Pesisir  sebesar  Rp.  1  triliun, wilayah  Riau  Pesisir  memperoleh  share pendapatan sebesar Rp. 12,4 milyar. Ditahun 2019  turun  menjadi  0,0079    artinya  setiap pengelolaan  sumberdaya  ekonomi  wilayah Riau  Pesisir  sebesar  Rp.  1  triliun,  wilayah Riau  Pesisir  memperoleh  share  pendapatan sebesar  Rp.  7,9  milyar.  Sementara  itu,  ratio biaya  pengelolaan  lingkungan  hidup  atas pengelolaan  sumberdaya  ekonomi  terhadap Dana  Bagi  Hasil  Pajak  dan  Bukan  Pajak meningkat dari 0,0468 ditahun 2015 menjadi
sebesar   0,1581 ditahun 2019.
Desentralisasi  dapat  mengarahkan kebijakan  pengelolaan  sumberdaya  ekonomi yang  pro  terhadap  lingkungan  hidup. Kebijakan  yang  perlu  dilakukan  (Papilo  dan
Hartrisari,  2017)  :  (1)  Perlu  disinergikan dengan kebijakan berkait dengan pengelolaan  lingkungan,  (2)  Perlu  memuat tentang  aturan  dan  sanksi  dari  akibat pelanggaran  yang  mungkin  terjadi  yang dapat berakibat kepada kerusakan lingkungan,
(3) Upaya pengelolaan
sumberdaya ekonomi sebaiknya mempertimbangkan  dampak  lingkungan yang  mungkin  terjadi,  (4)  Pemanfaatan lahan  gambut  secara  massal  memberikan dampak  negatif  yang  sangat  besar  terhadap ekosistem  dan  oleh  karenanya  perlu kebijakan yang mampu menyeleksi pemanfaatan lahan yang akan diperuntukkan  bagi  perkebunan  kelapa sawit atau jenis tanaman energi lainnya, (5) Pengembangan riset dalam upaya pencarian alternatif sumberdaya ekonomi terbaharukan  perlu  terus  dilakukan  melalui pemberian  insentif  bagi  upaya-  upaya pengembangan  dengan  penyediaan  dana yang  cukup  memadai  bagi  usaha-usaha pengembangan  dalam  bentuk  kegiatan  riset dan teknologi
Penggunaan  sumber  daya  alam harus  selaras,  serasi,  dan  seimbang  dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai
konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau  program  pembangunan  harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan
116
berkelanjutan. Upaya preventif dalam rangka pengendalian  dampak  lingkungan  hidup perlu  dilaksanakan  dengan  mendayagunakan secara  maksimal  instrumen  pengawasan  dan perizinan.  Dalam  hal  pencemaran  dan kerusakan  lingkungan  hidup  sudah  terjadi, perlu  dilakukan  upaya  represif  berupa penegakan  hukum  yang  efektif,  konsekuen, dan  konsisten  terhadap  pencemaran  dan kerusakan  lingkungan  hidup  yang  sudah terjadi.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut, perlu  dikembangkan  satu  sistem  hukum perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi  perlindungan  dan  pengelolaan  sumber daya  alam  serta  kegiatan  pembangunan  lain (Undang-Undang 32 Tahun, 2009).

## SIMPULAN
Sumberdaya ekonomi diwilayah Riau Pesisir berbasiskan pada pengelolaan sumberdaya primer. Atas pengelolaan sumberdaya ekonomi, dalam konteks desentralisasi  pemerintah  daerah  diwilayah pesisir  memperoleh  pendapatan  dari  dana bagi  hasil  pajak  dan  bukan  pajak.  Namun tidak  semua  sumberdaya  ekonomi  yang dihasilkan  diwilayah  pesisir,  pemerintah daerah  memperoleh  share  dana  bagi  hasil pajak  dan  bukan  pajak.  Kelapa  sawit merupakan sumberdaya ekonomi yang relative besar diwilayah Riau Pesisir. Namun, pemerintah  daerah  tidak  memperoleh  share dana  bagi  hasil  pajak  dan  bukan  pajak  dari pengelolaan  sumberdaya  ekonomi  kelapa sawit. Padahal aktivitas sumberdaya ekonomi kelapa  sawit  telah  menimbulkan  kerusakan lingkungan dan infrastruktur di daerah.
Pendapatan  yang  diperoleh  wilayah Riau  Pesisir  atas  pengelolaan  sumberdaya ekonomi  cenderung  menurun  sementara biaya untuk mengelola kerusakan lingkungan atas pengelolaan sumberdaya ekonomi cenderung  meningkat.  Ratio  pendapatan atas pengelolaan  sumberdaya  ekonomi  diwilayah Riau  Pesisir  turun  dari  sebesar  0,0124 ditahun 2015 menjadi sebesar 0,0079 ditahun 2019. Sementara itu, ratio biaya pengelolaan
lingkungan hidup atas pengelolaan sumberdaya ekonomi meningkat dari 0,0468  ditahun  2015  menjadi  sebesar 0,1581 ditahun 2019
Desentralisasi merupakan suatu cara untuk  meningkatkan  efisiensi  dan  keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena  itu,  disarankan  pada  Pemerintah Pusat  untuk  daerah  yang  pengelolaan lingkungan  nya  yang  memerlukan  dana besar  perhitungan  DBH  tidak  disamakan dengan  daerah  lainnya.  Agar  terjaga keberlangsungan lingkungan hidup.

## DAFTAR RUJUKAN
Akib,  M. (2014).  Model Kebijakan Hukum Desentralisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Pendekatan Ekosistem. Fiat Justisia ,
5 (2). https://doi.org/10.25041/fiatjustisia .v5no2.58
Anwar,  K.,  &  Susanti,  M.  A.  (2017). Potensi  dan  Pemanfaatan  Lahan Gambut  Dangkal  untuk  Pertanian . 11 (1), 43–52. https://doi.org/10.2018/jsdl.v11i1.8 191
Herdiansyah, H. (2018). Pengelolaan
Konflik Sumber Daya Alam
Terbarukan  di  Perbatasan  dalam Pendekatan Ekologi Politik. Jurnal Hubungan Internasional , 7 (2). https://doi.org/10.18196/hi.72134
Hudha, A. M., Husamah, & Rahardjanto, A.
(2019). Etika  ingkungan  (Teori dan Praktik Pembelajarannya) .
Irma,  W.,  Gunawan,  T.,  &  Suratman,  S. (2018).  Pengaruh  Konversi  Lahan Gambut Terhadap Ketahanan
Lingkungan  di  DAS  Kampar Provinsi  Riau  Sumatera. Jurnal Ketahanan  Nasional , 24 (2),  170. https://doi.org/10.22146/jkn.36679
Kurnia, F. (2019). Jalan Riau Hancur Bukan
Lantaran  Truk  ODOL  semata . Https://Www.Gatra.Com/Detail/Ne ws/457324/Politik/Jalan-Riau- Hancur-Bukan-Lantaran-Truk-Odol- Semata.
Luo, Z., Hu, X., Li, M., Yang, J., & Wen, C.
(2019). Centralization or Decentralization  of  Environmental Governance  —  Evidence  from China. Journal
Sustainability ,
11 (6938), 1–20.
Malik,  A.  (2017).  Dampak  Eksploitasi  SDA Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Pandangan Etika Bisnis Islam (Studi  Kasus  Tambang  Galian  C  Di Kecamatan  Pasir  Sakti.  Lampung Timur). NIZHAM , 05 (02), 58–76.
Ozmen,  A.  (2014).  NOTES  TO  THE CONCEPT
OF DECENTRALIZATION. European Scientific Journal , 10 (10), 415–424.
Papilo,  P.,  &  Hartrisari,  H.  (2017).  Simulasi
Model Matematik Dampak Penerapan Kebijakan Mandatori Blending  Biodiesel-Solar  terhadap Kebutuhan Lahan Perkebunan Kelapa  Sawit  dan  Tingkat  Emisi CO2. JIEMS  (Journal  of  Industrial Engineering and Management Systems) , 9 (2), 18–19. https://doi.org/10.30813/jiems.v9i2. 44
Pires,  S.  F.,  Moreto,  W.  D.  (2011). Preventing  wildlife  crime:  Solution that  can  overcome  the  ‗tragedy  of the commons‖. Eur. J. Crim. Policy Res. , 17 , 101–123.
Reflita.  (2015).  Eksploitasi  Alam  dan
Perusakan  Lingkungan  (Istinbath Hukum Atas Ayat-Ayat Lingkungan). Substantia , 17 (2), 147–158.
http://www.substantiajurnal.org/in dex.php/subs/article/view/143
Sudrajat,  A.  S.  E.,  &  Subekti,  S.  (2019). Pengelolaan  Ekosistem  Gambut Sebagai Upaya Mitigasi Perubahan Iklim  Di  Provinsi  Kalimantan Selatan. Jurnal  Planologi , 16 (2),
219.
https://doi.org/10.30659/jpsa.v16i2
.4459
Suhartono, S. (2013). Desentralisasi
Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam Untuk  Mewujudkan  Kesejahteraan Masyarakat. DiH:  Jurnal  Ilmu Hukum ,
9 (18). https://doi.org/10.30996/dih.v9i18. 278
Sutikno, S., Amalia, I. R., Sandhyavitri, A., Syahza,  A.,  Widodo,  H.,  &  Seto, T.  H.  (2020).  Application  of weather  modification  technology for  peatlands  fires  mitigation  in Riau, Indonesia. RECENT PROGRESS  ON:  MECHANICAL, INFRASTRUCTURE AND INDUSTRIAL ENGINEERING: Proceedings of International
Symposium on Advances in Mechanical Engineering (ISAME):
Quality in Research 2019 , 2227 (May), 030007. https://doi.org/10.1063/5.0002137 Sutrisno,  B.  (2014).  Strategic  Step  for Environmental Rescue: A Theoretical  Legal  Studies. Journal Rechtsidee , 1 (1).
Syahza,  A.  (2019).  The  potential  of environmental impact as a result of the  development  of  palm  oil plantation. Management of Environmental Quality: An International Journal , 30 (5),
1072–1094.
https://doi.org/10.1108/MEQ-11-
2018-0190
118
Syahza, A., & Asmit, B. (2019).
Development of palm oil sector and future  challenge  in  Riau  Province,
Indonesia. Journal  of  Science  and
Technology  Policy  Management , 11 (2),
149–170. https://doi.org/10.1108/JSTPM-07-
2018-0073
Syahza,  A.,  &  Nasrul,  B.  (2013). Potential Oil  Palm  Industry  Development .
6 (2), 133–147.
Undang-Undang 32 Tahun. (2009). Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan  Hidup.  In Republik Indonesia . https://doi.org/10.7202/1016404ar
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun.  (2014).
Pemerintahan Daerah .
Witomo, C. M. (2019). Coastal Management
Using Economic Instruments Approach :  Theoretical  Review  and Its  Opportunity. Buletin  Ilmiah “MARINA” Sosial Ekonomi Kelautan  Dan  Perikanan , 5 (1),  39– 52.