## ANALISIS KINERJA EKONOMI DAN DETERMINAN KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA PERIODE 1983-2022

## ANALYSIS OF ECONOMIC PERFORMANCE AND DETERMINANTS OF INCOME INEQUALITY IN INDONESIA FOR THE PERIOD 1983-2022
Dudi Septiadi 1* , Annisa Fitri 2
1 Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram, Jl. Majapahit, No. 62 Kota Mataram, Indonesia.
2 Program Studi Agribisnis Pangan, Politeknik Negeri Lampung, Jl.Soekarno Hatta No 10, Kota Bandar Lampung, Indonesia
*Email penulis korespondensi: dudi@unram.ac.id

## ABSTRAK
Ketimpangan  merupakan  masalah  krusial  yang  harus  segera  diselesaikan.  Ketimpangan  pendapatan  memiliki dampak  negatif  yang  luas  bagi  masyarakat.  Diantaranya  adalah  masyarakat  miskin  tidak  dapat  memenuhi kebutuhan  pokoknya,  sehingga  kesejahteraan  mereka  menurun.  Selain  itu,  ketimpangan  juga  memunculkan kecemburuan  sosial  dan  mendorong  terjadinya  konflik  sosial.  Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian kuantutatif. Tujuan penelitian ini adalah  untuk; 1) menganalisis kinerja ekonomi Indonesia periode 1983-2022; 2)  menganalisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  ketimpangan  pendapatan  di  Indonesia  periode  1983-2022. Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data time series dari tahun 1983-2022 (40  pengamatan).  Data  dianalisis  dengan  menggunakan  analisis  deskriptif  dan  regresi  linier  berganda.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  kinerja  ekonomi  dari  aspek  pertumbuhan  ekonomi  paling  baik  dicapai  oleh pemerintahan  Susilo  Bambang  Yudhoyono.  Sedangkan  tingkat  ketimpangan  pendapatan  terendah  dicapai  oleh pemerintahah  Presiden  Habibi,  Abdurrahman  Wahid,  dan  Megawati.  Tingkat  inflasi  tertinggi  terjadi  di  masa orde  baru,  sedangkan  pemerintahan  paling  baik  dalam  mengendalikan  inflasi  adalah  pemerintahan  Jokowi. Penurunan  jumlah  penduduk  miskin  paling  tinggi  terjadi  pada  pemerintahah  Presiden  Habibi,  Abdurrahman Wahid,  dan  Megawati.  Dimana  rata-rata  tingkat  penurunan  jumlah  penduduk  miskin  pada  periode  1999-2004 sebesar  5,21  %  per  tahun.  Sedangkan  tingkat  penurunan  jumlah  penduduk  miskin  di  Indonesia  paling  rendah terjadi  pada  Pemerintahan  Jokowi.  Faktor  yang  berpengaruh  terhadap  ketimpangan  pendapatan  di  Indonesia adalah  variabel  pertumbuhan  ekonomi,  belanja  pemerintah  untuk  pembangunan  infrastruktur,  harga  BBM bersubsidi, harga beras eceran (tingkat konsumen) dan rezim pemerintahan (variabel dummy).
Kata Kunci : disparitas, ketimpangan ekonomi, perubahan, kemiskinan.

## ABSTRACT
Inequality  is  a  crucial  problem  that  must  be  resolved  immediately.  Income  inequality  has  a  broad  negative impact on  society.  Among  them is that poor people cannot fulfill their basic  needs, so their  welfare decreases. Apart  from  that,  inequality  also  gives  rise  to  social  jealousy  and  encourages  social  conflict.  This  research  is  a type of quantitative research. The aim of this research is to; 1) analyze Indonesia's economic performance for the period 1983-2022; 2) analyze the factors that influence income inequality in Indonesia for the period 1983-2022. The  type  of  data  used  in  this  research  is  secondary  data  in  the  form  of  time  series  data  from  1983-2022  (40 observations). Data were analyzed using descriptive analysis and multiple linear regression. The research results show  that  economic  performance  in  terms  of  economic  growth  was  best  achieved  by  the  Susilo  Bambang Yudhoyono government. Meanwhile, the lowest level of income inequality was achieved by the governments of President Habibi, Abdurrahman Wahid and Megawati. The highest inflation rate occurred during the New Order era, while the government that was best at controlling inflation was the Jokowi government. The highest decline in  the  number  of  poor  people  occurred  under  the  governments  of  Presidents  Habibi,  Abdurrahman  Wahid  and Megawati. Where the average rate of decline in the number of poor people in the 1999-2004 period was 5.21% per year. Meanwhile, the lowest rate of decline in the number of poor people in Indonesia occurred during the Jokowi  government.  Factors  that  influence  income  inequality  in  Indonesia  are  economic  growth  variables, government  spending  on  infrastructure  development,  subsidized  fuel  prices,  retail  rice  prices  (consumer  level) and government regime (dummy variable).
Keywords: change, disparity, economic inequality, poverty.

## PENDAHULUAN
Pembangunan  ekonomi  dan  pertumbuhan  berkelanjutan  selama  orde  baru  dan  orde reformasi  terbukti  mereduksi  masalah  kemiskinan  dan  menciptakan  pertumbuhan  ekonomi yang mampu menciptakan masyarkat kelas menengah yang mapan secara ekonomi. Salah satu keberhasilan yang akan diingat dalam pemerintahan orde baru adalah pecapaian swasembada pangan,  harga  pangan  yang  terjangkau  bagi  seluruh  lapisan  masyarakat  dan  pembangunan infrastruktur  yang  masif.  Namun  demikian,  ketimpangan  tetap  terjadi  di  masa  orde  baru.  Di tahun  terakhir  orde  baru  berkuasa  (1998),  indeks  gini  Indonesia  senilai  0,32.  Kemudian Indonesia dihantam krisis ekonomi 1998 yang diikuti jatuhnya pemerintahan orde baru. Orde reformasi melanjutkan pemerintahan dengan platform kebebasan, menghadirkan keterbukaan informasi, kebebasan berserikat dan berekonomi terbukti membawa Indonesia lepas dari krisis keuangan Asia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata 4,7 persen per tahun pada periode 2000 - 2022 (BPS, 2022). Nilai ini relatif cukup tinggi.
Akan tetapi,  fakta dibalik adanya pertumbuhan ekonomi  yang stabil,  ternyata ada pula ketimpangan pendapatan di era reformasi. Ketimpangan pendapatan adalah fenomena di mana terdapat  perbedaan  yang  signifikan  dalam  distribusi  pendapatan  antara  individu,  rumah tangga,  atau  kelompok-kelompok  dalam  masyarakat  (Ihsan  dan  Rohman,  2022).  Sepanjang tahun 2021, kelompok 50% terbawah (termiskin) hanya memperoleh penghasilan sebesar Rp 22,6  juta  per  tahun.  Nilai  ini  sangat  jauh  lebih  rendah  dibandingkan    kelompok  10%  teratas (terkaya)  yang  berpenghasilan  hingga  Rp  285,07  juta  per  tahun  (Rizaty,  2022).  Menurut (BPS,  2023),  ketimpangan  pendapatan  di  Indonesia  terus  melebar  dalam  beberapa  tahun terakhir.  Indeks  Gini  yang  digunakan  untuk  mengukur  ketimpangan  pendapatan  mencapai 0,388  pada  Maret  2023.  Nilai  tersebut  meningkat  sebesar  0,007  poin  dibandingkan  nilai indeks  gini  pada  September  2022  yang  mencapai  0,381.  Nilai  indeks  gini  tersebut  masuk kategori ketimpangan yang tinggi (Septiadi & Nursan, 2020).
Ketimpangan  pendapatan  memiliki  dampak  negatif  yang  luas  bagi  masyarakat. Ketimpangan pendapatan menyebabkan masyarakat miskin tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, sehingga kesejahteraan mereka menurun (Syawie, 2013). Selain itu, ketimpangan juga memunculkan kecemburuan sosial yang mendorong terjadinya kriminalitas di masyarkat. Ketimpangan  pendapatan  dapat  menyebabkan  masyarakat  miskin  melakukan  tindakan kriminal  untuk  memenuhi  kebutuhannya.  Hal  ini  dapat  menyebabkan  masyarakat  miskin merasa tidak puas dengan kondisinya, sehingga dapat menimbulkan konflik sosial. Fenomena seperti ini tentu tidak bisa dibiarkan.
Ketimpangan  distribusi  pendapatan  bisa  terjadi  dikarenakan  adanya market  failure , yang  dipicu  oleh policy  failure .  Dimana  regulasi  dan  kebijakan  yang  disusun  tidak  bisa mendistribusikan  alokasi  sumberdaya  yang  dimiliki  untuk  pemerataan  kesejahteraan  rakyat. Beberapa  riset  banyak  mengkaji  tentang  faktor-faktor  yang  diduga  mempengaruhi  adanya ketimpangan. Seperti riset yang dilakukan (Nursahid & Mintarti, 2018) yang mengungkapkan bahwa  ketimpangan  pendapatan  di  Indonesia  dipengaruhi  oleh  pertumbuhan  ekonomi, kebijakan fiskal, produktivitas tenaga kerja, investasi dan IPM.
Model  ketimpangan  distribusi  pendapatan  pada  riset  ini  diduga  dipengaruhi  oleh beberapa variabel ekonomi yang mempengaruhi ketimpangan, seperti pertumbuhan ekonomi, kemiskinan,  kebijakan  belanja  pemerintah  untuk  pembangunan  infrastruktur,  harga  BBM bersubsidi  dan  harga  beras  tingkat  konsumen.  Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  tujuan penelitian ini adalah untuk; 1) menganalisis kinerja ekonomi Indonesia periode 1983-2022; 2) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Indonesia periode 1983-2022.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantutatif (Sugiyono, 2017). Jenis data yang dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  dari  tahun  1983-2022  (40  pengamatan). Data  dianalisis  dengan  menggunakan  analisis  deskriptif  dan  regresi  linier  berganda  dengan bantuan aplikasi MS.Excel dan E-View.9 . Model penelitian yang menggambarkan determinan ketimpangan pendapatan di Indonesia adalah sebagai berikut;
Keterangan:
GR t = Ketimpangan pendapatan di Indonesia pada periode t. GWT t = Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada periode t (Persen)
GXI t = Pengeluaran pemerintah untuk infrastrktur periode t (Rp)
POV t = Jumlah Penduduk Miskin Indonesia pada periode t (Jiwa)
HBBM t = Harga BBM bersubsidi Indonesia pada periode t (Rp/Liter) HBE t =  Harga beras eceran Indonesia pada periode t (Rp/Kg) Dummy =  0 = Rezim orde baru, 1= Rezim orde reformasi = Konstanta = Koefisien regresi ε t
= galat Tanda dan besaran parameter dugaan yang diharapkan adalah : 3, 4 , 5 , > 0 dan 1, 2 < 0.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kinerja Ekonomi Indonesia Periode 1983-2022
Kinerja  ekonomi  Indonesia  pada  hasil  penelitian  ini  direpresentasikan  melalui  nilai tingkat ketimpangan distribusi pendapatan, tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan penurunan jumlah penduduk miskin.
Tabel 1. Rata-Rata Kinerja Ekonomi Indonesia Periode 1983-2022
Tahun Rezim Indeks Gini Pertumbuhan Ekonomi (%) Inflasi (%) Penurunan penduduk miskin (%) 1983-1998 Soeharto 0,34 4,46 12,53 3,3 1999-2004 Habibi-Abd.Wahid-Megawati 0,32 3,96 6,99 -5,21 2005-2014 Susilo Bambang Y. 0,38 5,80 7,59 -2,23 2015-2022 Joko Widodo 0,39 4,01 3,11 -1,18
Sumber: Data primer, diolah (2023).
Kinerja  ekonomi  dari  aspek  ketimpangan  distribusi  pendapatan  diukur  dengan  indeks gini  (Agusalim,  2016).  Dari  empat  periode  pemerintahan  yang  dibagi  pada  tabel  1,  tingkat ketimpangan pendapatan terendah dicapai oleh pemerintahah Presiden Habibi, Abdurrahman Wahid,  dan  Megawati.  Dimana  rata-rata  nilai  indeks  gini  pada  periode  1999-2004  sebesar 0,32.  Sedangkan  tingkat  ketimpangan  pendapatan  di  Indonesia  paling  tinggi  terjadi  pada Pemerintahan Jokowi, dimana rata-rata nilai indeks gini pada periode 2015-2022 sebesar 0,39. Bisa  disimpulkan  bahwa  pemerintahan  paling  berhasil  dalam  mewujudkan  pemerataan pendapataan adalah Pemerintahah Presiden Habibi, Abdurrahman Wahid, dan Megawati.
Dari  aspek  pencapaian  pertumbuhan  ekonomi,  rezim  pemerintahan  Susilo  Bambang Yudhoyono mencapai rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi paling tinggi, dibanding rezim yang  lainnya,  dimana  selama  periode  tahun  2005-2014  rata-rata  pertumbuhan  ekonomi
sebesar  5,8%  per  tahun.  Sedangkan  rata-rata  pertumbuhan  paling  rendah  terjadi  pada pemerintahan  Habibi-Abdurrahman  Wahid-Megawati,  dimana  periode  1999-2004  rata-rata pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 3,96 persen per tahun (Tabel 1). Artinya pemerintahan paling  baik  dalam  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  terjadi  pada  pemerintahan  Presiden SBY.  Hasil ini sejalan dengan penelitian  (Saragih, 2022) yang mengungkapkan bahwa pada rezim  pemerintahan  SBY,  kondisi  ekonomi  Indonesia  relatif  berada  pada  masa  cemerlang. Hal  ini  dilihat  dari  inflasi  yang  terjaga,  pelunasan  hutang  pada  IMF,  serta  turunnya kemiskinan di Indonesia yang berimbas pada pertumbuhan PDB dan lapangan pekerjaan baru.
Inflasi  merupakan  suatu  variabel  ekonomi  makro  yang  menggambarkan  tingkat kenaikan  harga-harga  secara  umum  yang  terjadi  di  masyarakat.  Tingkat  inflasi  tertinggi terjadi di masa orde baru yakni sebesar 12,53 %, hal ini dipicu karena tingginya nilai inflasi pada saat krisis ekonomi Asia di akhir pemerintahan orde baru tahun 1997-1998, dimana nilai inflasinya mencapai 11,1% dan 77,63 %. Sedangkan tingkat inflasi yang paling rendah terjadi di  pemerintahan  jokowi,  dimana  rata-rata  tingkat  inflasi  pada  periode  2015-2022  sebesar 3,11%  (Tabel  1).  Dengan  demikian  pemerintahan  paling  baik  dalam  mengendalikan kestabilan harga di masyarakat terjadi pada masa pemerintahan Jokowi.
Penurunan  jumlah  penduduk  miskin  paling  tinggi  terjadi  pada  pemerintahah  Presiden Habibi,  Abdurrahman  Wahid,  dan  Megawati.  Dimana  rata-rata  tingkat  penurunan  jumlah penduduk  miskin  pada  periode  1999-2004  sebesar  5,21  %  per  tahun.  Sedangkan  tingkat penurunan  jumlah  penduduk  miskin  di  Indonesia  paling  rendah  terjadi  pada  Pemerintahan Jokowi,  dimana  rata-rata  nilai  penurunan  jumlah  penduduk  miskin  pada  periode  2015-2022 hanya sebesar 1,18 % per tahun, sedangkan era orde baru rata-rata tambahan penduduk miskin 3,3% per tahun (Tabel 1).

## Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Indonesia
Secara  teoritis,  ketimpangan  pendapatan  bisa  dipengaruhi  oleh  pertumbuhan  ekonomi, kemiskinan dan kebijakan pemerintah, dimana pemerintah memiliki kewenangan dan regulasi dalam  mengalokasikan  sumberdaya  yang  dimiliki  suatu  negara  dalam  mewujudkan pemerataan  pendapatan.  Kebijakan  pemerintah  dalam  penelitian  ini  diproksikan  dengan kebijakan fiskal melalui belanja pemerintah untuk pembangunan infrastruktur, variabel harga beras  sebagai  jenis  makanan  pokok  masyarakat,  serta  harga  Bahan  Bakar  Minyak  (BBM) bersubsidi  sebagai  sumber  energi  untuk  kehidupan  sehari-hari.  Pemerintah  mempunyai kendali atas harga beras dan BBM bersubsidi. Pemerintah memiliki instrumen kebijakan HPP (Harga  Pembelian  Pemerintah)  beras  di  tingkat  produsen,  kebijakan  HET  (Harga  Eceran Tertinggi) beras untuk kebijakan harga ditingkat konsumen. Selain itu, harga BBM bersubsidi juga  atas  kendali  penuh  pemerintah  dalam  menentukan  harga  ditingkat  konsumen.  Model determinan ketimpangan pendapatan pada riset ini sudah bebas dari gejala asumsi klasik.
Tabel 2. Determinan Ketimpangan Pendapatan Indonesia Variable Coefficient t-Statistic Prob. C 0.284860 7.844022 0.00000 Pertumbuhan Ekonomi 0.003000 2.257284 0.0307 * Belanja Pemerintah untuk Pemb. Infrastruktur  -1.41E-10 -2.890487 0.0068 * Kemiskinan 0.000980 0.984682 0.33190 Harga BBM Subsidi 4.49E-06 1.736621 0.0918 ** Harga Beras Eceran (tingkat konsumen) 1.19E-05 5.112403 0.0000 * Dummy -0.056425 -3.802589 0.0006 * R-squared 0.824733  F-statistic 25.88065 Adjusted R-squared 0.792866  Prob(F-statistic) 0.000000 Sumber: Output E-Views (data diolah).
Berdasarkan  hasil  estimasi  regresi,  nilai  R-Squared  =  0.824733,  artinya  keragaman ketimpangan  pendapatan  pada  penelitian  ini  mampu  dijelaskan  dengan  baik  oleh  model penelitian  sebesar  82,47%,  sisanya  dipengaruhi  variabel  lain  yang  ada  di  luar  model. Berdasarkan  uji  pengaruh  secara  simultan  dapat  dinyatakan  bahwa  secara  bersama-sama variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat ketimpangan pendapatan, dimana  nilai  Prob(F-statistic)  =  0.000000  <  dari  0,05  (alpha  5%).  Selain  itu  dapat  diketahui bahwa  berdasarkan  uji  parsial,  variabel  bebas  yang  dinyatakan  berpengaruh  terhadap ketimpangan  pendapatan  di  Indonesia  adalah  variabel  pertumbuhan  ekonomi,  belanja pemerintah untuk pembangunan infrastruktur, harga BBM bersubsidi, harga beras eceran, dan variabel  dummy.  Hanya  variabel  kemiskinan  yang  dinyatakan  tidak  berpengaruh  terhadap ketimpangan pendapatan. Penjelasannya adalah sebagai berikut.

## Pertumbuhan Ekonomi
Petumbuhan ekonomi merupakansalah satu indikator keberhasilan dalam pembangunan ekonomi  suatu  negara.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi dinyatakan memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di  Indonesia. Hasil ini bisa dibuktikan  melalui  informasi  yang  disajikan  Tabel  2,  dimana  nilai  p-value  variabel pertumbuhan  ekonomi  sebesar  0.0307  (lebih  kecil  dari  alpha  0,05).  Hasil  ini  serupa  dengan hasil  riset  yang  dikemukakan  (Putri,  Amar,  &  Aimon,  2015a);  (Araja  et  al,  2020);  (Ridho, 2023) yang menjelaskan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.
Koefisien  regresi  variabel  pertumbuhan  ekonomi  sebesar  0.003000  (positif).  Artinya kenaikan  pertumbuhan  ekonomi  justru  akan  meningkatkan  tingkat  ketimpangan  pendapatan. Hasil ini terjadi karena untuk kasus di Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang terjadi sebagian besar pertumbuhan hanya dinikmati  oleh kelompok berpendapatan menengah dan kelompok atas  saja.  Kelompok  penduduk  yang  ada  di  bawah  garis  kemiskinan  kesulitan  menikmati pertumbuhan ekonomi  yang terjadi.  Hal  ini menjawab fenomena pengentasan kemiskinan di Indonesia,  bahwa  untuk  mengurangi  penduduk  miskin  tidak  bisa  serta  merta  melalui kebijakan yang berorientasi pertumbahan melalui kebijakan peningkatan produksi barang dan jasa  saja,  tapi  juga  perlu  mengoptimalkan  program  jaring  pengaman  sosial  dan  program pemberdayaan kelompok masyarakat.
Selain itu, Upaya pengentasan kemiskinan dapat bermanfaat dalam rangka peningkatan kesejahteraan  nasional  apabila  strategi  pengentasan  dan  penanggulangan  kemiskinan dilaksanakan secara simultan melalui beberapa indikator pembangunan  yang relevan, seperti pertumbuhan ekonomi yang pesat, tetapi disertai pula dengan tingkat pemerataan pendapatan (Septiadi & Nursan, 2023).

## Belanja Pemerintah Untuk Pembangunan Infrastruktur
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  belanja  pemerintah  untuk  pembangunan infrastruktur  memiliki  pengaruh  terhadap  tingkat  ketimpangan  pendapatan.  Hal  ini  bisa diketahui dari nilai p-value variabel ini senilai  0.0068 (lebih kecil dari alpha 0,05). Hasil ini sejalan  dengan  hasil  penelitan  (Dwiputra,  2018)  yang  mengemukakan  bahwa  belanja pemerintah  memiliki  pengaruh  terhadap  tingkat  ketimpangan  pendapatan.    Selain  itu  nilai koefisin  regresi  sebesar  -1.41E-10  (negatif).  Artinya  variabel  belanja  pemerintah  untuk pembangunan  infrastruktur  mempunyai  hubungan  yang  berlawanan.  Ketika  pemerintah menaikkan  anggaran  belanja  pemerintah  untuk  pembangunan  infrastruktur,  maka  akan berdampak pada penurunan tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia.
Pembangunan  infrastruktur  memiliki  pengaruh  yang  kompleks  terhadap  ketimpangan pendapatan di suatu negara. Infrastruktur yang baik, seperti jalan raya, jembatan, bandara, dan
transportasi  umum  yang  efisien,  dapat  meningkatkan  aksesibilitas  ke  berbagai  wilayah.  Hal ini  dapat  membuka  peluang  baru  bagi  pengembangan  ekonomi  di  daerah  yang  sebelumnya terpinggirkan.  Sehingga  akan  mengurangi  ketimpangan  pembangunan  antara  daerah perkotaan  dan  pedesaan.  Pembangunan  infrastruktur  yang  merata  di  berbagai  wilayah  dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dan pembentukan pusat-pusat ekonomi baru. Namun, jika pembangunan  infrastruktur  lebih  difokuskan  di  daerah-daerah  tertentu  saja,  hal  ini  dapat meningkatkan ketimpangan antara daerah yang terkoneksi dengan infrastruktur yang baik dan daerah yang tidak mendapatkan akses yang sama. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang merata untuk akses air bersih, listrik, dan layanan kesehatan serta pendidikan dapat membantu mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi.

## Kemiskinan
Pada  penelitian  ini,  variabel  kemiskinan  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap ketimpangan  pendapatan,  dimana p-value variabel  kemisinan  sebesar  0.33190  >  0,05  (taraf alpha  5%).  Hasil  serupa  juga  dikemukakan  (Sarina,  2019)  dalam  penelitiannya  yang menjelaskan bahwa tingkat kemiskinan tidak berpengaruh nyata pada ketimpangan distribusi pendapatan. Serta tidak berpengaruh pula terhadap kesejahteraan (Mulia dan Saputra, 2020). Artinya,  untuk  mengurangi  ketimpangan  jangan  berfokus  pada  jumlah  orang-orang  yang sudah masuk kategori miskin, tetapi berfokuslah pada peningkatan skill sumberdaya manusia dan  pemenuhan  aspek  kebutuhan  dasar  masyarkat  secara  umum,  seperti  peningkatan  akses terhadap  kebutuhan  gizi,  pendidikan  yang  layak  dan  layanan  kesehatan  yang  setara.  Artinya orientasi  pengurangan  ketimpangan  pendapatan  bisa  dengan  berfokus  pada  peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (Putri, Amar, & Aimon, 2015b); (Amali & Syafri, 2023).

## Harga BBM Bersubsidi
Harga  BBM  Bersubsidi  merupakan  salah  satu  variabel  ekonomi  yang  penting  dalam perekonomian  Indonesia.  Beberapa  pemerintahan  seringkali  melakukan  rencana  kenaikan harga  BBM  dan  selalu  menuai  protes  dan  penolakan  dari  masyarakat.  Hal  ini  dikarenakan kenaikan harga BBM akan diikuti kenaikan harga barang/jasa lainnya, sehingga berimplikasi pada peningkatan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Temuan riset ini dapat diartikan bahwa  terdapat  pengaruh  positif  antara  harga  BBM  bersubsidi  terhadap  ketimpangan pendapatan pada taraf nyata 10 persen (p-value: 0.0918 < 0,10). Artinya keniakan harga BBM akan  berdampak  pada  peningkatan  ketimpangan  pendapatan.  Temuan  ini  didukung  dengan pendapat  (Miftahorrozi  et  al.,  2022)  yang  mendeskripsikan  bahwa  harga  BBM  yang  lebih tinggi  akan  mempunyai  banyak  implikasi,  termasuk  tekanan  defisit  fiskal,  alokasi  anggaran, inflasi, stabilitas makroekonomi, dan kemiskinan.
Kenaikan  harga  BBM  dapat  menyebabkan  naiknya  biaya  transportasi  dan  biaya  hidup secara  umum.  Kelompok  masyarakat  dengan  pendapatan  rendah  cenderung  merasakan dampak  ini  secara  lebih  berat  karena  mereka  harus  mengalokasikan  sebagian  besar pendapatan  mereka  untuk  kebutuhan  dasar,  termasuk  biaya  transportasi.  Di  sisi  lain, kelompok  dengan  pendapatan  lebih  tinggi  mungkin  lebih  fleksibel  dalam  menanggung kenaikan  harga  ini.  Selain  itu,  kenaikan  harga  BBM  dapat  memengaruhi  biaya  operasional usaha  kecil  dan  mikro,  terutama  yang  bergantung  pada  transportasi  untuk  distribusi  barang mereka.  Bisnis-bisnis  kecil  yang  tidak  mampu  menanggung  kenaikan  biaya  ini  mungkin terpaksa menaikkan harga produk mereka, yang pada akhirnya dapat memengaruhi daya beli konsumen dari berbagai kalangan, terutama mereka yang memiliki pendapatan rendah.

## Harga Beras Eceran (tingkat konsumen)
Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga beras eceran (tingkat konsumen) memiliki pengaruh  yang  signifikan  terhadap  ketimpangan  pendapatan  dengan  tanda  positif.  Artinya
kenaikan  harga  beras  eceran  akan  meningkatkan  nilai  indeks  gini  yang  artinya  ketimpangan juga akan meningkat.   Kenaikan harga beras dapat menjadi beban tambahan pada kelompok pendapatan  rendah,  karena  beras  seringkali  menjadi  bagian  penting  dari  pola  konsumsi mereka.  Kelompok  ini  cenderung  menggunakan  proporsi  yang  lebih  besar  dari  pendapatan mereka  untuk  membeli  beras  dan  bahan  makanan  pokok  lainnya.  Perubahan  harga  pada komoditas pangan dapat memengaruhi tingkat inflasi.
Pengendalian  harga  pada  komoditas  pangan  dianggap  penting  karena  dengan  semakin mahalnya  haga  maka  dapat  menciptakan  inflasi  dan  menurunkan  daya  beli  masyarakat, sehingga memaksa masyarakat untuk mengalokasikan sebagian besar pendapatan hanya untuk memenuhi  kebutuhan  dasar.  Kenaikan  harga  beras  juga  dapat  berdampak  pada  gizi  dan kesehatan  masyarakat,  terutama  kelompok  yang  mengandalkan  beras  sebagai  sumber  utama karbohidrat.  Kelompok  dengan  pendapatan  rendah  mungkin  terpaksa  mengurangi  asupan beras atau menggantinya dengan bahan makanan yang lebih murah, yang pada akhirnya dapat memengaruhi  status  gizi  mereka.  Hasil  ini  sejalan  dengan  penelitian  (Septiadi,  Harianto,  & Suharno,  2016)  yang  menjelaskan  bahwa  penurunan  harga  beras  sangat  efektif  menurunkan jumlah  penduduk  miskin  di  pedesaan  maupun  di  perkotaan,  yang  berimplikasi  akan mengurangi  ketimpangan  antara  kelompok  masyarakat,  baik  di  wilayah  perkotaan,  maupun pedesaan.

## Rezim Pemerintahan (Dummy)
Rezim pemerintahan dalam penelitian ini merupakan variabel dummy. Hasil penelitian menunjukkan  tanda  negatif,  dan  dinyatakan  sebagai  variabel  yang  berpengaruh  terhadap ketimpangan pendapatan. Dibuktikan dengan nilai p-value pada variabel rezim pemerintahan sebesar 0,0006 (< taraf alpha 0,05). Artinya setiap perubahan rezim pemerintahan berdampak nyata terhadap ketimpangan pendapatan. Nilai koefisien regresi variabel  rezim pemerintahan memiliki  tanda  negatif  sebesar  -0,056425,  yang  menunjukkan  bahwa  baik  secara  statistik maupun  perhitungan  manual  dapat  diamati  bahwa  tingkat  ketimpangan  pendapatan  yang terjadi  pada  rezim  orde  baru  lebih  kecil  (0,3365)  dibandingkan  dengan  rata-rata  tingkat ketimpangan pendapatan yang terjadi di orde reformasi (0,3659). Dengan demikian distribusi pendapatan  masyarakat  di  masa  pemerintahan  orde  baru  lebih  merata  dibandingkan  dengan pemerintahan orde reformasi.
Hasil  ini  sejalan  dengan  hasil  riset  (Maruf,  2023)  yang  mengungkapkan  ketimpangan ekonomi  pada  tahun  2023  antara  si  kaya  dan  miskin  menggunakan  data  uang  simpanan  di bank  sungguh  mencengangkan.  Rupanya,  sebanyak  Rp  4.231  triliun  atau  sekitar  53%  dari total dana yang berada di perbankan  yang mencapai Rp 8.049 triliun itu hanya dimiliki oleh 0,02%  populasi  penduduk  Indonesia.  Kalau  dijumlahkan  hanya  beebrapa  orang  kaya  saja  di kelompok  populasi  itu,  tepatnya  adalah  terdapat  sekitar  54  ribu  orang  penduduk  Indonesia memiliki  53%  dari  total  dana  yang  berada  di  perbankan  Indonesia.  Hasil  riset  serupa diungkapkan (Rizaty, 2022), dimana pada tahun 2021 jika dilihat dari proporsinya, kelompok 50%  terbawah  (termiskin)  hanya  menerima  12,4% kue  ekonomi yang  dihasilkan  dari pendapatan  nasional.  Sementara  itu,  10%  penduduk  teratas  (terkaya)  dapat  menguasai  48% pendapatan  nasional  pada  tahun  2021.  Artinya  meski  di  era  orde  reformasi  mencatatkan pertumbuhan  ekonomi  yang  baik,  tapi  ketimpangan  tetap  tinggi,  karena  peningkatan perputaran ekonomi sebagian besar dinikmati oleh kelompok teratas saja.
Pada  masa  orde  baru,  konsep  pembangunan  menerapkan  konsep trickle  down  effect (efek penetesan ke bawah) yang diinisiasi Presiden Soeharto (Piliang, 2023). Konsep trickle- down effect merupakan teori ekonomi yang menyatakan bahwa kebijakan atau pertumbuhan ekonomi  yang  memberikan  manfaat  pada  kelompok  kaya  atau  industri  besar  akan  secara bertahap mengalir ke lapisan masyarakat  yang lebih rendah secara otomatis. Dalam teori ini,
pertumbuhan  ekonomi  dari  kelompok  atas  diharapkan  akan  menghasilkan  lapangan  kerja, investasi, dan kesempatan ekonomi  yang pada akhirnya akan menguntungkan semua lapisan masyarakat (pemerataan). Namun demikian, dalam praktiknya, trickle-down effect seringkali dipertanyakan  karena  ada  juga  bukti  yang  menunjukkan  bahwa  manfaat  dari  pertumbuhan ekonomi tidak selalu merata dan tidak secara otomatis mengalir ke seluruh lapisan masyarakat (Elizabeth, 2007).

## KESIMPULAN
Kinerja  ekonomi  dari  aspek  pertumbuhan  ekonomi  paling  baik  dicapai  oleh pemerintahan  Susilo  Bambang  Yudhoyono.  Sedangkan  tingkat  ketimpangan  pendapatan terendah  dicapai  oleh  pemerintahah  Presiden  Habibi,  Abdurrahman  Wahid,  dan  Megawati. Tingkat inflasi tertinggi terjadi di masa orde baru, sedangkan pemerintahan paling baik dalam mengendalikan  inflasi  adalah  pemerintahan  Jokowi.  Penurunan  jumlah  penduduk  miskin paling tinggi terjadi pada pemerintahah Presiden Habibi, Abdurrahman Wahid, dan Megawati. Dimana rata-rata tingkat penurunan jumlah penduduk miskin pada periode 1999-2004 sebesar 5,21 % per tahun. Sedangkan tingkat penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia paling rendah  terjadi  pada  Pemerintahan  Jokowi.  Faktor  yang  berpengaruh  terhadap  ketimpangan pendapatan  di  Indonesia  adalah  variabel  pertumbuhan  ekonomi,  belanja  pemerintah  untuk pembangunan  infrastruktur,  harga  BBM  bersubsidi,  harga  beras  eceran  (tingkat  konsumen) dan rezim pemerintahan (variabel dummy).

## DAFTAR PUSTAKA
Agusalim,  L.  (2016).  Pertumbuhan  ekonomi,  ketimpangan  pedapatan  dan  desentralisasi  di Indonesia. Kinerja, 20 (1), 53-68.
Amali,  F.  .,  &  Syafri.  (2023).  Analisis  Ketimpangan  Pendapatan  Pada  33  Provinsi  di Indonesia. Jurnal Ekonomi Trisakti, 3 (1), 815–820.
Araja, F. H., Sasana, H., & Jalunggono, G. (2020). Analisis Tingkat Ketimpangan Pendapatan di  Kabupaten  Bekasi  (Analysis  Of  Income  Level  In  Bekasi  District  1). DINAMIC: Directory Journal of Economic, 2 (3), 685–699.
BPS.  (2023).  Berita  Resmi  Statistik:  Gini  Ratio  Maret  2023  tercatat  sebesar  0,388. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2035/gini-ratio-maret-2023-tercatat- sebesar-0-388-.html
Dwiputra,  R.  M.  (2018). Analisis  Faktor Yang  Mempengaruhi  Ketimpangan  Pendapatan  Di Indonesia Periode 2011-2016 . [Skripsi]. Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya. Elizabeth,  R.  (2007).  Fenomena  Sosiologis  Metamorphosis  Petani:  Ke  Arah  Keberpihakan Pada  Masyarakat  Petani  di  Pedesaan  yang  Terpinggirkan  Terkait  Konsep  Ekonomi Kerakyatan. In Forum Penelitian Agro Ekonomi ( Vol. 25 , No. 1, pp. 29-42).
Ihsani, S. F., & Rohman, M. F. (2022). Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan di Indonesia: Kasus  Kebijakan Sentralisasi,  Desentralisasi,  dan Pandemi Covid-19 . Jurnal  Ekonomi- Qu, 12 (1), 1-22. Maruf,  M.  (2023). Separuh  Lebih  Uang  Di  Bank  Dikuasai  Oleh  Hanya  0,02%  Penduduk . CNBC  Indonesia;  CNBC  Indonesia  Research.  [online].  Author:  Muhammad  Maruf, dapat  diakses  di; https://www.cnbcindonesia.com/research/20230802090004-128- 459410/separuh-lebih-uang-di-bank-dikuasai-oleh-hanya-002-penduduk
Miftahorrozi, M., Septiadi, D., Ratri, F. F. A. P., Ruswaji, M. L., Susanti, M. R. I., Fitriani, Y. S. D. A., & PT, B. P. (2022). Pengantar Ilmu Perekonomian, Investasi, dan Keuangan . Get Press Publisher: Kota Padang.
Mulia, R. A., & Saputra, N. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Kota Padang. Jurnal El-Riyasah, 11 (1), 67-83.
Nursahid,  E.,  &  Mintarti,  S.  (2018).  Analisis  faktor  yang  mempengaruhi  ketimpangan pendapatan  di  Indonesia. Jurnal  Ilmu  Ekonomi  Mulawarman  (JIEM),  3 (1).  Retrieved from http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JIEM
Piliang,  M.  Z.  (2023).  Pengelolaan  Ekonomi  Indonesia:  Pengalaman  Orde  Baru.  At- Tanmiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2(1), 207-238.
Putri,  Y.  E.,  Amar,  S.,  &  Aimon,  H.  (2015a).  Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Ketimpangan  Pendapatan  di  Indonesia. Jurnal  Kajian Ekonomi, 3 (6), 1–18.
Putri,  Y.  E.,  Amar,  S.,  &  Aimon,  H.  (2015b).  Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Pertumbuhan  Ekonomi  Dan  Ketimpangan  Pendapatan  Di  Indonesia. Jurnal  Kajian Ekonomi, 3 (6), 102918. Ridho,  M.  A. M.  (2023). Analisis pengaruh dana alokasi  umum, dana alokasi  khusus,  dana bagi  hasil  pajak,  dan  pertumbuhan  ekonomi  terhadap  ketimpangan  pendapatan  di Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
Rizaty,  M.A.  (2022).  Belenggu  Ketimpangan  di  Balik  Membesarnya  Ekonomi  Indonesia. Jakarta:  Data  Indonesia.  Author:  Monavia  Ayu  Rizaty.  Klik  selengkapnya  di  sini: https://dataindonesia.id/ekonomi/detail/belenggu-ketimpangan-di-balik-membesarnya- ekonomi-indonesia .
Saragih,  F.  (2022).  Analisis  Pertumbuhan  Ekonomi  Indonesia  Pada  Masa  Covid-19:  Adam Smith. Journal Economic Education, Business and Accounting (JEEBA), 1 (1), 24-31. Sarina.  (2019). Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Ketimpangan  Distribusi Pendapatan  Kabupaten/Kota  Di  Provinsi  Sulawesi  Selatan  Tahun  2008-2017 .  In Skripsi, Makassar: Universitas Islam Negeri Alaluddin Makssar.
Septiadi,  D.,  &  Nursan,  M.  (2020).  Pengentasan  Kemiskinan  Indonesia:  Analisis  Indikator Makroekonomi Dan Kebijakan Pertanian. Jurnal Hexagro, 4 (1), 1–14. https://doi.org/10.36423/hexagro.v4i1.371
Septiadi,  D.,  &  Nursan,  M.  (2023).  Simulasi  kebijakan  pertanian  terhadap  pengentasan kemiskinan di indonesia. Agrimansion, 24 (1), 75–85.
Septiadi,  D., Harianto,  H., & Suharno, S. (2016). Dampak Kebijakan Harga  Beras dan  Luas Areal  Irigasi  Terhadap  Pengentasan  Kemiskinan  di  Indonesia. Jurnal  Agribisnis Indonesia, 4 (2), 91–106. https://doi.org/10.29244/jai.2016.4.2.91-106 Sugiyono.  (2017). Metodologi  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D .  Bandung: Alfabeta.
Syawie,  M.  (2013).  Ketimpangan  Pendapatan  dan  Penurunan  Kesejahteraan  Masyarakat. Informasi, 95 .