e-ISSN: 2548-9925
Analisis Kinerja Finansial dan Nonfinansial Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui KJKS BMT
Dewi Sartika a* , Fitrah Mulyani b
a Universitas Dharma Andalas Padang, dsartika959@yahoo.com, Indonesia
b Universitas Dharma Andalas Padang, Indonesia
Abstract. The poverty alleviation programs through KJKS BMT which was launched in 2010 as listed in APBD Padang City. This research is a descriptive research which used qualitative and quantitative approach. The purpose of this research is to know about the performance of financial and non financial as the program to overcome the poverty through KJKS BMT in Padang city. The researcher uses the primary and secondary  data to gather the information for this research. For secondary data the researcher  using  several  techniques,  such  as;  semi  structure  interview  technique,  documentation  technique,  and  observation technique. The data analysis  method refers to the  measurement of financial and  non financial information performance. The benefits of this research are expected to make KJKS BMT as an intermediary between the media programs of poverty alleviation programs in community empowerment, forming a synergy between the programs with the same target group, and for the public, this  study  will  be  very  useful  for  the  general  public  to  assess  the  seriousness  and  the  performance  of  local  governments  in allocating the budget in an effort to overcome poverty. The results of the financial performance of the poverty alleviation program through KJKS BMT in Padang City from 2010 to 2015 showed an increase in value each year, the conditions were pretty good in 2011( 27.36%). Non-financial performance evaluation results by using the input indicator is 81.14% which means Very Good. The Indicator of the process was 74%, which means Good. Results of the assessment of the output indicator is at 90% which means Very Good. Finally, an indicator of impact is 66.67%, which means Good.
Keywords: poverty; financial performance; non financial performance; KJKS BMT; alleviation

## Pendahuluan
Organisasi Pemerintah Daerah (Pemda) merupakan lembaga  yang  menjalankan  roda  pemerintah  yang sumber  legitimasinya  berasal  dari  masyarakat.  Oleh karena  itu,  kepercayaan  yang  diberikan  oleh masyarakat  kepada  penyelenggara  pemerintah  harus diimbangi  dengan  kinerja  yang  baik,  sehingga pelayanan  dapat  ditingkatkan  secara  efektif  dan menyentuh  pada  masyarakat.  Hal  ini  semakin diperkuat  dengan  adanya  pemberlakuan  sistem desentralisasi  pada  tata  pemerintahan  dalam  era otonomi  daerah.  Kebijakan  otonomi  daerah  pada dasarnya  diarahkan  untuk  mendorong  peningkatan kapasitas  pemerintah  daerah  dalam  memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan
* Corresponding author. E-mail: dsartika959@yahoo.com
efisien.  Kedekatan  organisasi  pemerintah  pada  level daerah diharapkan lebih mampu menerima aspirasi riil masyarakat  tentang  pelayanan  apa  yang  dibutuhkan. Oleh karena itu, diharapkan ada input yang diperoleh dalam  rangka  perencanaan  pembangunan  sehingga tidak ada kesenjangan antara perencanaan pembangunan  yang  dilaksanakan  pemerintah  baik program  dan  anggaran  dengan  kebutuhan  riil masyarakat.
Pelaksanaan  kegiataan  pelayanan  pemerintah daerah,  mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang- Undang  Nomor  25  tahun  2004  tentang  Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal ini mengakibatkan dua implikasi strategis yaitu, pertama: situasi  desentraliasi  politik  dan  keuangan  telah
memberikan  wewenang  yang  lebih  besar  kepada masyarakat daerah untuk menentukan arah, kebijakan, tujuan, program, hingga aktivitas organisasi pemerintah  daerah  dalam  memberikan  pelayanan; kedua: pemerintah  daerah  telah  diberi  keleluasaan yang  lebih  besar  untuk  mendapatkan,  mengelola  dan mengalokasi  dana  yang  diperlukan  dalam  urusan pelayanan  kepada  masyarakat  (Harun,  2008;  dalam Pilipus Ramandei, 2009).
Pemberlakuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan Antara Pusat dan Daerah, berdampak pada perubahan fundamental  dalam  hubungan  tata  pemerintah  dan hubungan  keuangan  sekaligus  membawa  perubahan penting  dalam  pengelolaan  anggaran  pemerintah daerah.  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD)  disusun  berdasarkan  pendekatan  kinerja, yaitu  suatu  sistem  anggaran  yang  mengutamakan upaya  pencapaian  hasil  kerja  atau output dari perencanaan alokasi anggaran yang ditetapkan.
Pada masa otonomi daerah setiap top management pada  tingkat  daerah  provinsi,  kabupaten/kota  dipacu untuk  berkreasi  dan  berinovasi  dalam  menciptakan kinerja pembangunan wilayah yang harus diprioritaskan  dalam  tiga  pilar  utama,  yaitu pendidikan,  kesehatan,  dan  ekonomi  kerakyatan, sebagai basis utama dalam penanggulangan kemiskinan  pada  tingkat  daerah  provinsi,  dan kabupaten/kota.
Dalam  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan  Kemiskinan  Pasal  1  Ayat  (1); menyatakan  bahwa  penanggulangan  kemiskinan adalah  kebijakan  dan  program  pemerintah  dan pemerintah  daerah  yang  dilakukan  secara  sistematis, terencana,  dan  bersinergi  dengan  dunia  usaha  dan masyarakat  untuk  mengurangi  jumlah  penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Dan pada Ayat (2); menyatakan program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang  dilakukan  oleh  pemerintah,  pemerintah  daerah, dunia  usaha,  serta  masyarakat  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  miskin  melalui  bantuan sosial,  pemberdayaan  masyarakat,  pemberdayaan usaha  ekonomi  mikro  dan  kecil,  serta  program  lain dalam  rangka  meningkatkan  kegiatan  ekonomi.  Pada peraturan  ini  juga  dijelaskan  semua  pendanaan  yang diperlukan bagi pelaksanaan program/kegiatan percepatan  penanggulangan  kemiskinan  dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah.
Banyak sistem penanggulangan kemiskinan diadopsi  melalui  kompensasi,  seperti  bantuan langsung  pangan, voucher pelayanan  minimum kesehatan dan pendidikan. Program-program demikian  diakui  hanya  dapat  memecahkan  persoalan kemiskinan  jangka  pendek  ( World  Development Report , 2004; dalam Elfindri, 2009). Mengingat ketika program  telah  berakhir,  masyarakat  miskin  tetap memerlukannya. Di samping itu target group sebagai sasaran  program  sering  tidak  pada  sasaran  yang semestinya  menerima  sekaligus  pemanfaatan  dari bentuk  pelayanan  itu  sendiri.  Sementara  sistem penanggulangan secara dinamis, berupa pengembangan usaha produktif serta bentuk dukungan kelembagaan  dan  pendampingan,  diduga  juga  sering mengalami  kendala  (Elfindri  dkk,  2007).  Ironis memang, sementara setiap tahun program kemiskinan telah dilaksanakan dengan anggaran dana yang besar, sangat  sulit  sampai  kepada  sebuah  kesimpulan pengurangan  kemiskinan  sebagai  konsekuensi  dari kebijakan yang telah dilakukan.
Berbagai macam program penanggulangan kemiskinan sudah dilakukan seperti Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan
(P2KP/PNPM),  Program  Pengembangan  Kecamatan (PPK/PNPM),  Program  Pembangunan  Infrastruktur Pedesaan  (PPIP),  Program  Prakarsa  Pembangunan Tata Pemerintahan daerah (P2TPD), Usaha Ekonomi Desa  Simpan  Pinjam  (UED-SP),  Kredit  Usaha  Tani (KUT),  Penyediaan  Beasiswa  bagi  keluarga  miskin, memberikan  perhatian  atau  tekanan  pada  kegiatan- kegiatan penyediaan sarana dan prasarana lingkungan/perumahan, kegiatan sosial (pelatihan/beasiswa),  peningkatan  kemampuan  dan keterampilan,  peningkatan  akses  dan  layanan  bagi pemenuhan  kebutuhan  dasar  bagi  keluarga  miskin. Program-program di atas semua sumber pendanaannya berasal dari APBN/APBD.
Baik  provinsi  maupun  kabupaten/kota  sudah mengalokasikan  dana  anggaran  yang  cukup  besar untuk mendukung berbagai program penanggulangan kemiskinan, baik dalam bentuk belanja hibah, belanja bantuan sosial maupun dalam bentuk program/kegiatan di berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah  (SKPD).  Untuk  mempercepat  program penanggulangan  kemiskinan  di  Sumatera  Barat, Pemerintah  Daerah  Provinsi  Sumatera  Barat  mulai tahun  2007  telah  memberikan  Kredit  Mikro Nagari/Kelurahan  (KMN/KMK)  berupa  bantuan modal usaha bagi keluarga miskin pada Nagari/Kelurahan. Program KMN/KMK ini merupakan  kegiatan  penanggulangan  kemiskinan
yang merupakan sharing dana dari APBD propinsi dan APBD kab/kota.
Pada  tahun  2007,  Pemda  Propinsi  Sumbar mengalokasikan dana KMN/KMK sebesar Rp30.000.000.000,- untuk 100 Nagari/Kelurahan dan masing-masing  Nagari/Kelurahan  akan  memperoleh dana sebesar Rp300.000.000,-. Sedangkan pada tahun 2008,  alokasi  KMN/KMK  bagi  84  nagari/kelurahan
dan pemda kab/kota diharuskan mengalokasikan dana dengan  jumlah  yang  sama,  sesuai  dengan  jumlah nagari/kelurahan  yang  dibantu  oleh  pemda  propinsi. Untuk  tahun  anggaran  2009,  telah  ditetapkan  82 Nagari/Kelurahan penerima KMN/KMK yang bersumber  dari  APBD  Propinsi Sumatera  Barat. Dengan  alokasi  dana  per  kabupaten/kota  sebagai berikut:
Tabel 1 Alokasi Dana KMN/KMK per Kabupaten/Kota Tahun 2008, 2009 dan 2010
Sumber: Petunjuk Teknis Kredit Mikro Nagari/Kelurahan Tahun 2009 dan Surat Gubernur Sumbar No. 263/VII/KPKP-Sosbud/Bappeda-2010
Sebagai  salah  satu  daerah  otonom  di  Indonesia, Kota  Padang  merupakan  ibu  kota  wilayah  Provinsi Sumatera  Barat  dengan  jumlah  penduduk  miskin cukup besar, dengan data sebagai berikut:
Tabel 2 Jumlah Penduduk Miskin di Kota Padang Tahun 2009 s/d 2013 Tahun Jumlah Penduduk Miskin (KK) 2009 46.810 2010 52.800 2011 50.900 2012 45.940 2013 44.210 Sumber: BPS Provinsi Sumbar (Tahun 2009 - 2013)
Dari Tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2010  jumlah  penduduk  miskin  di  Kota  Padang mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2009  sebesar  52.800  KK.  Hal  ini  bisa  disebabkan karena  bencana  alam  gempa  bumi  pada  tanggal  30 September  tahun  2009.  Peningkatan  ini  menjadi tantangan  kepada  pemerintahan  Kota  Padang  untuk
dapat  menanggulanginya.  Kemudian  untuk  tahun 2011 hingga tahun 2013 terus mengalami penurunan, hal ini menunjukkan bahwa Pemda Kota Padang sudah berusaha  keras  untuk  menanggulangi  kemiskinan dengan berbagai program dan kegiatan yang ada.
Kota  Padang  merupakan  kota  dengan  jumlah Kelurahan  sebanyak  104  Kelurahan.  Dari  Tabel  1  di atas  dapat  dilihat  Kota  Padang  memperoleh  alokasi dana anggaran program KMN/KMK paling besar pada tahun  2010  yaitu  sebesar  Rp8.100.000.000,-  dari APBD Propinsi Sumatera Barat. Dan pada tahun 2008 Pemda  Kota  Padang  sudah  merealisasikan  alokasi dana  anggaran  melalui  program  KMN/KMK  di  50 Kelurahan  di  Kota  Padang  dengan  masing-masing Kelurahan  memperoleh dan sebesar Rp300.000.000,- dengan  jumlah  keseluruhan  untuk  50  Kelurahan sebesar Rp15.000.000.000,. Namun setelah dievaluasi ternyata  pengelolaan  melalui  program  KMN/KMK kurang efektif dan Anggaran yang sudah direalisasikan  sebanyak  Rp15.000.000.000,-  hanya
Kab/Kota Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 Nagari/Kel. Jumlah Dana (Rp) Nagari/Kel Jumlah Dana (Rp) Nagari/Kel Jumlah Dana (Rp) Kabupaten: Kep. Mentawai - - - - - - Pesisir Selatan 6 1.800.000.000 - - - - Solok 7 2.100.000.000 5 1.500.000.000 1 300.000.000 Sijunjung 4 1.200.000.000 10 3.000.000.000 9 2.700.000.000 Tanah Datar 9 2.700.000.000 12 3.600.000.000 10 3.000.000.000 Padang Pariaman 7 2.100.000.000 8 2.400.000.000 - - Agam 10 3.000.000.000 23 6.900.000.000 - - Lima Puluh Kota 8 2.400.000.000 10 3.000.000.000 7 2.100.000.000 Pasaman 7 2.100.000.000 1 300.000.000 - - Solok Selatan 3 900.000.000 5 1.500.000.000 - - Dharmasraya 3 900.000.000 3 9.00.000.000 - - Pasaman Barat - - - - - - Kota: Padang 13 3.900.000.000 - - 27 8.100.000.000 Solok 1 300.000.000 1 300.000.000 - - Sawahlunto 1 300.000.000 - - - - Padang Panjang 1 300.000.000 2 600.000.000 2 600.000.000 Bukit Tinggi 1 300.000.000 1 300.000.000 1 300.000.000 Payakumbuh 2 600.000.000 - - - - Pariaman 1 300.000.000 1 300.000.000 - - TOTAL 84 25.200.000.000 82 24.600.000.000 57 17.100.000.000
tinggal  sekitar  Rp2.000.000.000,-  (sumber:  Wakil Walikota  Padang  Bapak  Mahyeldi  dalam  acara evaluasi kinerja manajer KJKS BMT se- Kota Padang, 10  November  2011).  Berkaca  dari  Pemerintah Kabupaten  Agam  yang  lebih  dulu  melahirkan  KJKS BMT  yang pertumbuhannya cukup pesat, maka pada tahun 2010 Pemerintahan Kota Padang merealisasikan alokasi  anggaran  Kredit  Mikro  Kelurahan  (KMK) melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wattamwil  (KJKS  BMT)  di  54  Kelurahan  dengan masing-masing  Kelurahan  memperoleh  dana  sebesar Rp300.000.000,- dengan jumlah keseluruhan untuk 54 kelurahan  sebesar  Rp16.200.000.000,-,  alokasi  dana anggaran ini berasal dari APBD Provinsi Sumbar dan Kota Padang ( Spesific Grant ).
Meskipun  berbagai  macam  program  dan  kegiatan penanggulangan  kemiskinan  telah  dilaksanakan, namun  dalam  rangka  peningkatan  sinergi  program penanggulangan kemiskinan dan untuk menggerakkan perekonomian keluarga miskin, maka perlu dilakukan intervensi terhadap keluarga  miskin  melalui Program Penanggulangan  Kemiskinan  melalui  Pengembangan Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah  Baitul  Maal Wattamwil  (KJKS  BMT)  yang  merupakan  Lembaga Keuangan  Mikro  Syariah  (LKMS)  yang  berbadan hukum dan diharapkan berkelanjutan menjadi sebuah lembaga perantara antara berbagai program pemberdayaaan  masyarakat  yang  ada  di  SKPD  ke rumah  tangga  sasaran  maupun  masyarakat  yang membutuhkan.
Untuk  di  wilayah  Propinsi  Sumatera  Barat  yang telah melaksanakan program penanggulangan kemiskinan  melalui  KJKS  BMT  dengan  sistem, prinsip, sasaran dan sumber anggaran yang sama yaitu sharing Pemda  Kabupaten/Kota  dan  Pemda  Propinsi Sumatera  Barat  adalah  Pemda  Kota  Padang.  Kota Padang  tahun  pertama  operasional  KJKS  BMT  pada tahun  2011  menunjukkan  anggota  pembiayaan  RTM yang  dapat  terlayani  mencapai  8.254  KK,  dengan menggunakan data RTM tahun 2008 jumlah RTM di Kota  Padang  sebanyak  51.700  KK,  hal  ini menunjukkan  sekitar  15,97%  RTM  yang  dapat terlayani  oleh  KJKS  BMT  di  Kota  Padang  (sumber: BPM-PK Kota Padang, 2011).
Berdasarkan  ilustrasi  di  atas  tahapan  setelah operasionalisasi  anggaran  program  penanggulangan kemiskinan  melalui  KJKS  BMT  adalah  pengukuran kinerja.  Pengukuran  kinerja  sangat  penting  untuk menilai  akuntabilitas  organisasi  dan  manajer  dalam menghasilkan  pelayanan  publik  yang  lebih  baik. Dengan  adanya  sistem  pengukuran  kinerja  yang handal (reliable) merupakan  salah  satu  faktor  kunci suksesnya  suatu  program/kegiatan  (Mardiasmo,
2009).  Program  penanggulangan  kemiskinan  melalui KJKS  BMT  sudah  berjalan  selama  5  tahun  (tahun 2010 sampai dengan tahun 2015) di Kota Padang, dan untuk  melihat  tingkat  keberhasilan  program  maka perlu  dilakukan  penelitian  dengan  cara  mengukur Kinerja Finansial dan Nonfinansial Program Penanggulangan  Kemiskinan  Melalui  Koperasi  Jasa Keuangan  Syariah  Baitul  Maal  wat  Tamwil  (KJKS BMT) di Kota Padang.

## Kajian Literatur

## Akuntansi Manajemen Sektor Publik
Menurut Mardiasmo (2009) peran utama akuntansi manajemen  sektor  publik  adalah  penyediakan informasi  akuntansi  yang  akan  digunakan  oleh manajer publik dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi.
Dalam  organisasi  sektor  publik,  perencanaan dimulai  sejak  dilakukannya  perencanaan  strategik, sedangkan pengendalian dilakukan terhadap pengendalian tugas ( task control ). Menurut Mardiasmo (2009) peran akuntansi manajemen dalam organisasi  sektor  publik  meliputi:  perencanaan strategik,  pemberian  informasi  biaya,  penilaian investasi,  penganggaran,  penentuan  biaya  pelayanan (cost  of  services) dan  penentuan  tarif  pelayanan (charging for services), dan penilaian kerja.

## Definisi Kinerja
Dessler  (2009),  berpendapat  kinerja  karyawan adalah prestasi aktual karyawan dibandingkan dengan prestasi  yang  diharapkan  dari  karyawan.  Prestasi karyawan  yang  diharapkan  adalah  prestasi  standar yang  disusun  sebagai  acuan  sehingga  dapat  melihat kinerja karyawan sesuai dengan posisinya dibandingkan  dengan  standar  yang  dibuat.  Selain  itu dapat  juga  dilihat  kinerja  dari  karyawan  tersebut terhadap karyawan lainnya.
Kane  dan  Johnson  (dalam  Afriana,  2009) menyimpulkan  kinerja  sebagai  gambaran  mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan organisasi dalam mewujudkan  tujuan  organisasi, outcome hasil  kerja organisasi  dalam  mewujudkan  tujuan  strategis  yang ditetapkan  organisasi,  kepuasan  pelanggan,  serta konstribusinya  terhadap  perkembangan  ekonomi masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 1 (35) kinerja adalah keluaran atau
hasil  dari  kegiatan  program  yang  akan  atau  telah dicapai  sehubungan  dengan  penggunaan  anggaran dengan  kuantitas  dan  kulitas  yang  terukur.  Dengan demikian dari konsep yang ditawarkan tersebut dapat dipahami  bahwa  kinerja  adalah  konsep  utama organisasi  yang  menunjukkan  seberapa  jauh  tingkat kemampuan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dalam rangka pencapaian tujuan.

## Pengertian Kinerja Pemerintahan Daerah
Kinerja  adalah  gambaran  tingkat  pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis ( strategic planning ) Tim Studi Pengembangan Sistem Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah.  Bertolak dari pengertian di atas maka kinerja pemerintah daerah dapat  didefinisikan  sebagai  gambaran  mengenai tingkat pencapaian hasil pelaksana suatu kegiatan/program/  kebijakan  Pemerintah  Daerah dalam  mewujudkan  sasaran,  tujuan,  misi  dan  visi Daerah  yang  tertuang  dalam  dokumen  perencanaan daerah (Soleh dan Suripto, 2011).

## Tingkatan Kinerja Pemerintah Daerah
a. Kinerja Kebijakan Kinerja  kebijakan  menjadi  tanggung  jawab Kepala Daerah dan DPRD, karena kedua institusi inilah  pihak  yang  menentukan  dan  mengambil kebijakan daerah.
b. Kinerja Program
Apabila kinerja
kebijakan menjadi tanggungjawab Kepala Daerah dan DPRD, maka Kinerja  Program  menjadi  tanggungjawab  dari para Kepala SKPD.
c. Kinerja Kegiatan Kegiatan  adalah  bagian  dari  program,  dengan demikian  satu  program  dapat  terjadi  atas  satu atau lebih kegiatan.

## Pengukuran Kinerja Sektor Publik
Government  Accounting Standard Board (GASB), dalam Concept  Statements  No.  2, membagi pengukuran  kinerja  dalam  tiga  kategori  indikator, yaitu  (1)  indikator  pengukuran service  efforts, (2) indikator pengukuran service accomplishment, dan (3) indikator yang menghubungkan antara efforts dengan accomplishment. Pengukuran  kinerja  sektor  publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud, yaitu:
1. Pengukuran  kinerja  sektor  publik  dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah.
2. Ukuran  kinerja  sektor  publik  digunakan  untuk pengalokasian  sumber  daya  dan  pembuatan keputusan.
3. Ukuran  kinerja  sektor  publik  dimaksudkan  untuk mewujudkan  pertanggungjawaban  publik  dan mem- perbaiki komunikasi kelembagaan.

## Definisi Kemiskinan
Umumnya  ketika  orang  berbicara  mengenai kemiskinan  maka  yang  dimaksud  adalah  kemiskinan material. Dengan pengertian ini seseorang dikategorikan miskin apabila tidak mampu memenuhi standar  minimum  kebutuhan  pokoknya  agar  dapat hidup  secara  layak.  Berikut  ini  adalah  beberapa pengertian kemiskinan:
1. Kemiskinan  merupakan  sebuah  kondisi  yang berada  di  bawah  garis  nilai  standar  kebutuhan minimum.  Baik  untuk  makan  dan  non  makanan yang disebut garis kemiskinan ( poverty line ) atau batas  kemiskinan  ( poverty  threshold ).  Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan  oleh  setiap  individu  untuk  dapat membayar  kebutuhan  makanan  setara  2.100  kilo kalori  per  orang  per  hari  dan  kebutuhan  non makanan  yang  terdiri  dari  perumahan,  pakaian, kesehatan,  pendidikan,  transportasi,  serta  aneka barang dan jasa lainnya (BPS dan Depsos, 2002).
2. Kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi pendapatan  dalam  bentuk  uang  ditambah  dengan keuntungan–keuntungan nonmaterial yang diterima  oleh  seseorang.  Secara  luas  kemiskinan meliputi  kekurangan  untuk  memiliki  pendidikan, keadaan  kesehatan  yang  buruk,  kekurangan transportasi  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat (SMERU dalam Suharto dkk, 2004).
3. Kemiskinan  adalah  ketidaksamaan  kesempatan untuk  mengakumulasikan  basis  kekuasaan  sosial. Basis  kekuasaan  sosial  meliputi:  modal  prodiktif atau  aset  (tanah,  perumahan,  alat  produktif, kesehatan),  sumber  keuangan  (pekerjaan,  kredit), organisasi soail dan politik  yang dapat  digunakan untuk  mencapai  kepentingan  bersama  (koperasi, partai  politik,  organisasi  sosial),  jaringan  sosial untuk  memperoleh  pekerjaan  barang  dan  jasa, pengetahuan dan keterampilan, dan informasi yang berguna  untuk  kemajuan  hidup  (Friedman  dalam Suharto, dkk, 2004).

## Penanggulangan Kemiskinan
Menurut  Peraturan  Presiden  tentang  Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Nomor 15 Tahun 2010, penanggulangan  kemiskinan  adalah  kebijakan  dan program  pemerintah  dan  pemerintah  daerah  yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi, dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Program penanggulangan  kemiskinan  adalah  kegiatan  yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  miskin  melalui  bantuan sosial,  pemberdayaan  masyarakat,  pemberdayaan usaha  ekonomi  mikro  dan  kecil,  serta  program  lain dalam  rangka  meningkatankan  kegiatan  ekonomi. Program  percepatan  penaggulangan  kemiskinan terdiri dari:
a. Kelompok  program  bantuan  sosial  terpadu berbasis  keluarga,  bertujuan  untuk  melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
b. Kelompok program penanggulangan kemiskianan
berbasis pemberdayaan masyarakat,  bertujuan  untuk  mengembangkan potensi  dan  memperkuat  kapasitas  kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan  yang  didasarkan  pada  prinsip- prinsip pemberdayaan masyarakat;
c. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis  pemberdayaan  usaha  ekonomi  mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan  ekonomi  bagi  pelaku  usaha  berskala mikro dan kecil;
d. Program-program  lainnya  yang  baik  secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.
Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah  Baitul  Maal  wat Tamwil (KJKS BMT)
Menurut  Keputusan  Menteri  Negara  Koperasi  dan UKM  Nomor  91  Tahun  2004  Tentang  Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Koperasi Jasa Keuangan Syariah selanjutnya disebut KJKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak  di  bidang  pembiayaan,  investasi,  dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Baitul Maal wat Tamwil (BMT) diartikan sebagai rumah harta dan pengembangan keuangan. Menurut Ikatan
Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) BMT adalah balai usaha mandiri terpadu.

## Review Penelitian Sebelumnya
Pengukuran  kinerja  dibagi  dalam  tiga  kategori indikator,  yaitu  indikator  pengukuran service  efforts, indikator  pengukuran service  accomplishment, dan indikator yang menghubungkan antara efforts dengan accomplishment. Di  samping  itu  perlu  disampaikan juga  penjelasan  tertentu  berkaitan  dengan  pelaporan kinerja  ini (explanatory  information). Pengukuran- pengukuran  ini  melaporkan  jasa  apa  saja  yang disediakan  oleh  pemerintah,  apakah  jasa  tersebut sudah memenuhi tujuan yang ditentukan dan apa efek yang  ditimbulkan  terhadap  penerima  layanan/jasa tersebut.  Dalam  hal  ini  dicatat  adanya  manfaat pengukuran  kinerja  suatu  entitas  pemerintahan Informasi  mengenai  kinerja  pemerintah  akan  dapat digunakan  untuk:  Menetapkan  sasaran  dan  tujuan program  tertentu,  Merencanakan  program  kegiatan untuk  mencapai  sasaran  dan  tujuan  tersebut, Mengalokasi  sumber  daya  untuk  pelaksanaan program,  Memonitor  dan  mengevaluasi results, Memodifikasi perencanaan program untuk meningkatkan kinerja.
Seperti  halnya  dengan  keterbatasan  pelaporan pengukuran kinerja lainnya, ada beberapa keterbatasan yang perlu dipahami oleh para pengguna pelaporan pengukuran kinerja ini agar informasi yang didapatkan dapat digunakan sebaik-baiknya. Penelitian  Perwitasari  (2010)  menjelaskan  bahwa Service  efforts adalah  bagaimana  sumber  daya digunakan untuk melaksanakan berbagai program atau pelayanan  jasa  yang  beragam.  Lebih  lanjut, service accomplishment diartikan  sebagai  prestasi  dari program  tertentu.  Berdasarkan  GASB  (1994)  bahwa penilaian efisiensi pemerintah daerah dapat dilakukan dengan  cara  membandingkan  antara service  afforts dan service accomplishment .

## Metode Penelitian

## Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini metode yang penulis gunakan adalah metode deskriptif. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk menggambarkan permasalahan  yang  ada  dengan  pendekatan  kualitatif dan  pendekatan  kuantitatif  untuk  memperoleh  hasil empiris.  Penelitian  deskriptif  merupakan  metode
penelitian  yang  berusaha  menggambarkan  dan menginterprestasikan objek yang diteliti sesuai dengan apa  adanya.  Penelitian  deskriptif  pada  umumnya
dilakukan dengan tujuan utama yaitu menggambarkan secara sistematis fakta karakteristik objek/subjek yang diteliti secara tepat (Sukardi, 2008).
Tabel 3 Indikator Pengukuran Kinerja Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui KJKS BMT di Kota Padang Indikator Tolok Ukur Indikator Masukan Jumlah Nagari/ Kelurahan lokasi program. Dana penyertaan/sharing.
Keluarga miskin penerima manfaat program.
Peran keluarga miskin sebagai pengelola program. Partisipasi keluarga miskin dalam pengambilan keputusan. Keluarga miskin perempuan yang berpartisipasi. Tenaga pendamping.
Bantuan teknis dari dinas/instansi sektoral atau pelaku pembangunan lainnya. Keswadayaan masyarakat dalam program.
Pendayagunaan sumber lokal.
Dukungan kebijakan. Pengawasan fungsional dan struktural. Pengawasan langsung masyarakat. Dukungan administrasi dalam pengelolaan program. Indikator Proses
Pelaksanaan sosialisasi Kab/Kota.
Pelatihan, mobilisasi dan pengendalian pendamping masyarakat/koordinator pendamping masyarakat.
Pelaksanaan sosialisasi Nagari/Kelurahan. Pelaporan, pengawasan, monev, dan pendampingan.
Penyiapan kapasitas masyarakat untuk pelestarian.
Indikator Keluaran Pemahaman terhadap program.
Kejelasan dan ketepatan keluarga miskin sebagai sasaran program.
Indikator Dampak Perkembangan usaha dan peningkatan pendapatan keluarga miskin. Peningkatan kualitas hidup keluarga miskin dengan tersedianya kebutuhan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. Peningkatan mutu sumberdaya manusia, baik dari segi pengetahuan, sikap maupun keterampilan. Peningkatan sarana/prasarana Nagari/Kelurahan.
Pengembangan usaha masyarakat Nagari/Kelurahan. Penguatan kelembagaan KJKS BMT dan kelembagaan lainnya. Sumber: Pendum Program PK Melalui KJKS BMT di Kota Padang

## Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui Badan  Pemberdayaan  Masyarakat  (BPM)  Propinsi Sumatera  Barat,  BPM-PK  Kota  Padang,  Dinas Koperasi  dan  UMKM  Kota  Padang,  Lembaga  KJKS BMT di Kota Padang, Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Barat untuk memperoleh  informasi tentang Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui KJKS BMT.

## Operasionalisasi Variabel
1. Kinerja Finansial
Penilaian kinerja finansial diukur dengan menganalisis  selisih  antara  kinerja  aktual  dengan realisasi  anggaran.  Penilaian  kinerja  finansial berdasarkan  pada  realisasi  anggaran  yang  diterima oleh  setiap  unit  KJKS  BMT  berdasarkan  program penanggulangan  kemiskinan  melalui  KJKS  BMT  di Kabupaten  Agam  dan  Kota  Padang  yang  berupa Belanja Hibah Pemerintahan Propinsi Sumatera Barat
dan  Kota  Padang  ( spesific  grant ),  di  mana  pada lembaga KJKS BMT diakui sebagai modal penyertaan nagari/kelurahan.  Sedangkan  kinerja  aktual  adalah keseluruhan  perkembangan  Aset  di  KJKS  BMT setelah direalisasikannya anggaran program penanggulangan kemiskinan melalui KJKS BMT. 2. Kinerja Nonfinansial.
Kinerja  nonfinansial dapat dijadikan sebagai tolok ukur lainnya. Informasi nonfinansial dapat menambah keyakinan  terhadap  kualitas  proses  pengendalian manajemen. Berikut adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja nonfinansial.

## Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  Dinas/SKPD terkait  yaitu  Badan  Pemberdayaan  Masyarakat  dan Pemerintahan  Kelurahan  (BPM-PK)  Kota  Padang, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, Sekretariatan KJKS BMT Kota Padang, dan Lembaga KJKS  BMT  yang  dibentuk  melalui  program penanggulangan kemiskinan di  Kota Padang, Rumah
Tangga Miskin (RTM) di Kota Padang yang terdaftar dalam  database  penduduk  miskin  yang  diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi sasaran program  penanggulangan  kemiskinan  melalui  KJKS BMT.
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel dalam penelitian ini  yang  sesuai  dengan  karakteristik  adalah  kepala badan/bidang Dinas Koperasi dan UMKM/Koordinator Program, Koordinator
Pendamping/Pendamping  Masyarakat,  Pengurus  dan Pengelola  KJKS  BMT,  dan  Rumah  Tangga  Miskin (RTM)  penerima  manfaat  program  penanggulangan kemiskinan melalui KJKS BMT di Kota Padang.

## Metode Pengambilan Sampel
Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  metode sampling  non- probabilitas dengan  teknik  pengambilan  sampel bertujuan  ( purposive  sampling ).  Elemen  populasi yang  diambil  sebagai  sampel  dibatasi  pada  elemen- elemen  yang  dapat  memberikan  pertimbangan. Dikarenakan  terlalu  luas  daerah  dan  jumlah  KJKS BMT  yang  cukup  banyak  yaitu  sebanyak  54  KJKS BMT  di  Kota  Padang.  Maka  peneliti  membatasi jumlah KJKS BMT yang diteliti dengan spesifik, yaitu KJKS  BMT  Model  berdasarkan  data  yang  diperoleh dari sekretariatan Program Penanggulangan Kemiskinan (PPK) Melalui KJKS Kota Padang. Maka peneliti  membatasi  jumlah  KJKS  BMT  yang  akan diteliti  dengan  spesifik,  yaitu  KJKS  BMT  Model berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  sekretariatan Program Penanggulangan Kemiskinan (PPK) Melalui KJKS Kota Padang, yaitu sebagai berikut:
Tabel 4 Data Sampel dan Responden KJKS BMT di Kota Padang Sampel KJKS BMT Kondisi Kesehatan Jumlah Responden Pengelola/ Pengurus RTM Penerima Manfaat Program Panggambiran Ampalu Nan XX Sehat 2 3 Batung Taba Sehat 2 3 Cengkeh Nan XX Sehat 2 3 Padang Besi Sehat 2 3 Kubu Dalam Parak Karakah Sehat 2 3 Seberang Padang Sehat 2 3 Berok Nipah Sehat 2 3 Ujung Gurun Sehat 2 3 Korong Gadang Sehat 2 3 Anduring Sehat 2 3 Jumlah 20 30
Sumber: Data diolah dari Sekretariatan PPK Melalui KJKS BMT di Kota Padang

## Metode Pengumpulan Data
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah data primer dan data sekunder.
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan cara melakukan  penelitian  langsung  ke  lapangan  guna memperoleh  atau  mengumpulkan  keterangan untuk  selanjutnya  diolah  sesuai  kebutuhan penelitian (Indriantoro dan Supomo, 1999). Dalam penelitian  ini  data  primer  yang  digunakan  terdiri dari hasil wawancara berupa tanya jawab langsung dengan  Kepala  Badan/Bidang  BPM/Koordinator Program, Pengurus dan Pengelola KJKS BMT, dan Rumah Tangga Miskin (RTM) yang dilayani oleh program  penanggulangan  kemiskinan  melalui KJKS  BMT  Kota  Padang.  Di  mana  instrumen wawancara mengacu pada indikator dan tolok ukur kinerja  program  penanggulangan  kemiskinan melalui KJKS BMT.
2. Data  sekunder,  yaitu  data  yang  telah  diolah sehingga  menjadi  lebih  informatif  dan  langsung dapat  dipergunakan  (Indriantoro  dan  Supomo (1999).  Data  sekunder  yang  penulis  kumpulkan dalam penelitian  ini antara  lain:  gambaran umum Kota Padang, struktur organisasi KJKS BMT; Data realisasi  anggaran  program;  laporan  keuangan KJKS  BMT,  data  anggota/nasabah  KJKS  BMT, dan Data Rumah Tangga Miskin (RTM), dan data lain yang mendukung kegiatan penelitian.

## Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data dan bahan yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan instrumen atau alat pengumpulan data sebagai berikut:
1. Teknik  wawancara  semi  terstruktur,  melakukan tanya  jawab  langsung  secara  lisan  dengan pertanyaan  terbuka  dan  memungkinkan  untuk mengajukan  pertanyaan  baru  yang  timbul  dari jawaban  orang  yang  diwawancarai,  dengan beberapa pihak yang berkompeten dan berwenang dalam  memberikan  data  yang  dibutuhkan,  yaitu: Kepala Badan/Bidang BPM/Koordinator Program, Pengurus dan Pengelola KJKS BMT, dan Rumah Tangga Miskin (RTM) penerima manfaat program penanggulangan  kemiskinan  melalui  KJKS  BMT di Kota Padang.
2. Teknik dokumentasi, dengan melakukan penghimpunan  atas  data-data  sekunder  untuk mendapatkan data-data yang mendukung penelitian ini.
3. Teknik  observasi,  observasi  dilaksanakan  dengan melakukan  pengamatan  secara  langsung  terhadap obyek  penelitian,  dengan  maksud  memperoleh gambaran  empirik  pada  hasil  temuan.  Hasil  dari observasi ini dapat mempermudah dalam menjelaskan keterkaitan dari  fenomena-fenomena yang ada.

## Metode Analisis Data
Data  yang  diperoleh  dianalisis  dengan  metode deskriptif,  yaitu  suatu  metode  yang  bertujuan  untuk membuat  gambaran  secara  sistematis,  faktual  dan akurat  mengenai  fakta-fakta,  dan  ciri  dari  jenis penelitian ini adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat  gambaran  tentang  situasi-situasi  atau kejadian-kejadian. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan teori yang dikemukakan  oleh  Mardiasmo  (2009).  Untuk informasi  finansial  menggunakan  analisis  varians (selisih) dengan formulasi sebagai berikut:

## 𝐴𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 = 𝐾𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 𝐴𝑘𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛
Untuk  pengukuran  kinerja  berdasarkan  informasi nonfinansial  diukur  berdasarkan  indikator  program, meliputi  indikator  masukan,  proses,  keluaran  dan dampak,  kemudian  data  yang  diperoleh  melalui wawancara  langsung  ini  dianalisis  dengan  metode deskriptif  kualitatif.  Adapun  proses  analisis  data meliputi:
1. Penilaian  data.  Data  yang  telah  dikumpulkan melalui  teknik  wawancara,  dokumentasi,  dan observasi, dilakukan penilaian dengan memperhatikan  prinsip  validitas,  objektivitas, reliabilitas  melalui  cara  mengkategorikan  data dengan  sistem  pencatatan  yang  relevan  dan melakukan kritik atas data yang telah dikumpulkan.  Data  yang  diperoleh  dari  hasil wawancara  dan  pengisian  kertas  kerja  penilaian, diolah  dengan  ketentuan  sebagai  berikut:  atribut
penilaian,  persentase  hasil  penilaian  dan  ukuran penilaian.  Dari  persentase  hasil  penilaian  yang diperoleh  dapat  disimpulkan  ukuran  penilaian dengan kriteria seperti pada Tabel 5 berikut ini:
Tabel 5 Persentase dan Ukuran Penilaian Persentase Penilaian Ukuran Penilaian 0% s/d 25% Kurang 26% s/d 50% Cukup 51% s/d 75% Baik
76% s/d 100% Sangat Baik
2. Interpretasi  data,  yang  dilakukan  dengan  cara menganalisis  data  dengan  pemahaman  intelektual yang  dibangun  atas  dasar  pengalaman  empiris terhadap  data,  fakta,  dan  informasi  yang  telah dikumpulkan  dan  disederhanakan  dalam  bentuk analisis tabel.
3. Penyimpulan terhadap hasil interpretasi data.
Dengan  demikian  hasil  penelitian  ini  diharapkan dapat  memberikan  gambaran  yang  jelas  dan  dapat menjawab  berbagai  masalah  menyangkut  pertanyaan penelitian ini.

## Hasil dan Pembahasan

## Analisis Kinerja Finansial
Dalam penelitian ini metode analisis mengacu pada pengukuran  kinerja  berdasarkan  informasi  finansial dan  informasi  nonfinansial.  Pada  bagian  ini  dibahas mengenai  kinerja  finansial  dengan  menggunakan analisis varians (selisih). Data yang dapat diolah dan dianalisis mulai dari tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015. Berdasarkan data sekunder yang diperoleh yang telah  diolah,  maka  kinerja  finansial  program penanggulangan  kemiskinan  melalui  KJKS  BMT  di Kota  Padang  selama  5  tahun  tergambar  pada  tabel berikut.
Tabel 6 Kinerja Finansial Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui KJKS BMT di Kota Padang Tahun Kinerja Aktual (Asset) Realisasi Anggaran Varians (Selisih) (%) 31-Des-10 Rp                        - Rp16.200.000.000 Rp                      - 0,00 31-Des-11 Rp20.632.770.271 Rp16.200.000.000 Rp4.432.770.271 27,36 31-Des-12 Rp21.842.452.816 Rp16.200.000.000 Rp5.642.452.816 34,83 31-Des-13 Rp29.028.387.600 Rp19.937.387.029 Rp9.091.000.571 45,60 31-Des-14 Rp31.901.604.341 Rp20.283.687.002 Rp11.617.917.339 57,28 31-Des-15 Rp34.207.316.489 Rp20.657.234.585 Rp13.550.081.904 65,59 Sumber: Data diolah
Dari  Tabel  6  dapat  disimpulkan  bahwa  kinerja finansial program penanggulangan kemiskinan
melalui  KJKS  BMT  Kota  Padang  yang  cukup  baik terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 27,36% dengan
peningkatan  aset  tahun  pertama  mencapai  27,36%, bila di bandingkan dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah  (LKMS)  di  Indonesia  angka  ini  cukup  baik karena rata-rata peningkatan aset LKMS pertahunnya adalah  sebesar  30%.  Untuk  tahun  2012  kinerja finansial sebesar 34,83%, tahun 2013 sebesar 45,60%, tahun  2014  sebesar  57,25%  dan  tahun  2015  sebesar 65,59%,  dengan  rata-rata  peningkatan  aset  selama  5 tahun sebesar 13,12%.

## Analisis Kinerja Nonfinansial
Pada  bagian  ini  membahas  mengenai  kinerja nonfinansial  di  mana  dapat  dijadikan  sebagai  tolok ukur lainnya. Jenis informasi nonfinansial dinyatakan dalam  bentuk  variabel  kunci  ( key  variable ),  yaitu indikator kinerja yang meliputi aspek masukan (input ), proses,  keluaran (output) ,  dan  dampak (impact), dengan  indikator  yang  dibangun  berpedoman  pada panduan umum program penanggulangan kemiskinan melalui  KJKS  BMT  di  Kota  Padang.  Agar  dapat memperoleh  informasi  dan  data  yang  diperlukan dalam  penelitian  ini  maka  digunakan  teknik wawancara dengan tanya jawab langsung secara lisan dengan  pertanyaan  terbuka  kepada  beberapa  pihak yang berkompeten dan berwenang dalam memberikan data  yang  dibutuhkan,  yaitu:  Kepala  Dinas  Koperasi dan UMKM Kota Padang/Kepala Bidang/Koordinator Sekretariat  Program,  Pengurus  dan  Pengelola  KJKS BMT,  dan  RTM  penerima  manfaat  program penanggulangan  kemiskinan  melalui  KJKS  BMT  di Kota  Padang.  Adapun  data  responden  yang  telah diwawancarai  berdasarkan  indikator yang ada adalah untuk indikator masukan ( input ) dan proses sebanyak 1  responden  dan  indikator  keluaran  ( output )  dan dampak sebanyak 50 responden.

## Indikator Masukan (Input)
Tabel 7 menunjukkan kesimpulan analisis terhadap indikator masukan ( input ). Indikator masukan ( input ) adalah  sumber  daya  yang  digunakan  dalam  suatu proses  untuk  menghasilkan  keluaran  yang  telah direncanakan  dan  ditetapkan  sebelumnya.  Indikator masukan dalam program penanggulangan kemiskinan melalui  KJKS  BMT  ini  meliputi  dana,  sumber  daya manusia,  sarana  dan  prasarana,  data  dan  informasi lainnya yang diperlukan. Dari 14 tolok ukur indikator masukan ( input ) hasil penilaian di  atas  menunjukkan bahwa  pemerintah  Kota  Padang  telah  menggunakan sumber  daya  yang  ada  untuk  menghasilkan  keluaran
yang  telah  direncanakan  dan  ditetapkan  sebelumnya dengan sangat baik.
Tabel 7
Kesimpulan Hasil Analisis Indikator Masukan (Input)
Tolok Ukur Analisis/ Kesimpulan Jumlah Kelurahan/Nagari lokasi program. 100% Sangat Baik Dana penyertaan/sharing. 100% Sangat Baik Keluarga miskin penerima manfaat program. 80% Sangat Baik Peran keluarga miskin sebagai pengelola program. 0% Kurang Partisipasi keluarga miskin dalam pengambilan keputusan. 100% Sangat Baik Keluarga miskin perempuan yang berpartisipasi. 80% Sangat Baik Tenaga pendamping. 25% Kurang Bantuan teknis dari dinas/instansi sektoral atau pelaku pembangunan lainnya. 75% Baik Keswadayaan masyarakat dalam program. 225% Sangat Baik Pendayagunaan sumber lokal. 100% Sangat Baik Dukungan kebijakan. 100% Sangat Baik Pengawasan fungsional dan struktural. 50% Cukup Pengawasan langsung masyarakat. 50% Cukup Dukungan administrasi dalam pengelolaan program. 100% Sangat Baik Jumlah Penilaian Indikator Masukan (input) 1136% Jumlah Tolok Ukur 14 81,14%  Sangat Baik
Sumber Data Diolah

## Indikator Proses
Tabel 8 Kesimpulan Hasil Analisis Indikator Proses Tolok Ukur % Hasil Penilaian Analisis/ Kesimpulan Pelaksanaan sosialisasi Kota/Kabupaten. 100% Sangat Baik Pelatihan, mobilisasi dan pengendalian pendamping masyarakat/koordinator pendamping masyarakat. 50% Kurang Pelaksanaan sosialisasi Kelurahan/Nagari 100% Sangat Baik Pelaporan, pengawasan, monev, dan pendampingan 50% Kurang Penyiapan kapasitas masyarakat untuk pelestarian. 70% Baik Jumlah Penilaian Indikator Proses 370% Jumlah Tolok Ukur 5 74% Baik
Sumber Data Diolah
Tabel 8 menunjukkan kesimpulan analisis terhadap indikator  proses.  Dari  5  tolok  ukur  indikator  proses persentase penilaiannya adalah 74% yang berarti baik. dari  hasil  penilaian  di  atas  hal  yang  mempengaruhi penilaian baik adalah sudah ada upaya yang dilakukan oleh  pemerintahan  Kota  Padang  melalui  BPM-PK
Kota  Padang  dan  Koordinator  Pogram  dalam penyiapan  kapasitas  masyarakat  untuk  pelestarian sehingga  diharapkan  akan  terjadi  keberlangsungan program ke depan. Setelah program sudah berlangsung  dan  KJKS  BMT  sudah  berdiri  dan berbadan hukum maka program dipindahkan ke Dinas Koperasi  dan  UMKM  Kota  Padang  hal  ini  juga diharapkan  pembinaan  dan  pengawasan  dari  Dinas Koperasi dan UMKM akan mempengaruhi keberlangsungan program.

## Indikator Keluaran (Output)
Tabel 9 Kesimpulan Hasil Analisa Indikator Keluaran (Output) Tolok Ukur % Hasil Penilaian Analisis/ Kesimpulan Pemahaman terhadap program 80% Sangat Baik Kejelasan dan ketepatan keluarga miskin sebagai sasaran program 100% Sangat Baik Jumlah Penilaian Indikator Keluaran (Output) 190% Jumlah Tolok Ukur 2 90% Sangat Baik Sumber Data Diolah
Tabel 9 menunjukkan kesimpulan analisis terhadap indikator keluaran. Indikator keluaran ( output ) adalah sesuatu  yang  terjadi  akibat  proses  tertentu  dengan menggunakan  masukan  yang  telah  ditetapkan. Indikator  keluaran  dijadikan  landasan  untuk  menilai kemajuan  suatu  aktivitas  atau  tolok  ukur  dikaitkan dengan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dengan baik dan terukur. Dari 2 tolok ukur indikator keluaran persentase  penilaiannya  adalah  90%  yang  berarti sangat  baik.  Tingginya  hasil  penilaian  indikator keluaran ini tidak lepas dari pengaruh tingginya hasil penilaian indikator masukan.

## Indikator Dampak
Tabel  10  menunjukkan  kesimpulan  analisis terhadap  indikator  dampak.  Indikator  dampak ( impact ) pengaruh atau akibat yang ditimbulkan oleh manfaat  dari  suatu  program/kegiatan.  Indikator dampak merupakan akumulasi dari beberapa manfaat yang terjadi, dampaknya baru terlihat setelah beberapa waktu kemudian. Dari 6 tolok ukur indikator dampak persentase  penilaiannya  adalah  66,67%  yang  berarti baik. Dari hasil penilaian ini dapat disimpulkan selama kurang  lebih  5  (lima)  tahun  program  berjalan  sudah memberikan manfaat yang baik terhadap peningkatan pendapatan  keluarga  miskin,  peningkatan  mutu sumberdaya  manusia,  baik  dari  segi  pengetahuan, sikap  maupun  keterampilan,  peningkatan  mutu
sumberdaya  manusia,  baik  dari  segi  pengetahuan, sikap maupun keterampilan, peningkatan sarana/prasarana  kelurahan,  pengembangan  usaha masyarakat  kelurahan,  dan  penguatan  kelembagaan KJKS BMT dan kelembagaan lainnya.
Tabel 10 Kesimpulan Hasil Analisa Indikator Dampak Tolok Ukur % Hasil Penilaian Analisis/ Kesimpulan Perkembangan usaha dan peningkatan pendapatan keluarga miskin. 70% Baik Peningkatan kualitas hidup keluarga miskin dengan tersedianya kebutuhan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. 60% Baik Peningkatan mutu sumberdaya manusia, baik dari segi pengetahuan, sikap maupun keterampilan. 50% Cukup Peningkatan sarana/prasarana kelurahan. 82% Sangat Baik Pengembangan usaha masyarakat kelurahan. 74% Baik Penguatan kelembagaan KJKS BMT dan kelembagaan lainnya. 64% Baik Jumlah Penilaian Indikator Dampak 400%
Jumlah Tolok Ukur 6
66,67%  Baik Sumber Data Diolah

## Simpulan dan Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disampaikan  simpulan  bahwa  kinerja  finansial program  penanggulangan  kemiskinan  melalui  KJKS BMT  di  Kota  Padang  dari  tahun  2010  hingga  tahun 2015  terjadi  peningkatan  setiap  tahunnya,  di  mana kondisi yang cukup baik terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar  27,36%  hal  ini  menunjukkan  peran  antusias masyarakat untuk memenuhi dana pendampingan atau dana  pendirian  awal  sangat  besar.  Untuk tahun  2012 kinerja  finansial sebesar 34,83%, tahun 2013 sebesar 45,60%, tahun 2014 sebesar 57,25% dan tahun 2015 sebesar  65,59%,  dengan  rata-rata  peningkatan  aset selama 5 tahun sebesar 13,12%. Untuk meningkatkan kinerja  finansial  dapat  dilakukan  dengan  upaya peningkatan  aset  yang  bersumber  dari  masyarakat yaitu dengan cara meningkatkan jumlah penghimpunan  dana  ( founding )  dalam  bentuk simpanan/tabungan,  karena  penghimpunan  dana masyarakat  ini  merupakan  sumber  dana  murah  yang sangat  efektif  dalam  meningkatkan  aset  KJKS  BMT sebagai salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).  Upaya  lainnya  bisa  bersumber  dari pembiayaan  dari  pihak  ketiga  seperti  perbankan, LPDP,  modal  ventura,  dana Coorporate  Social
Responsibility (CSR),  dan  mensinergikan  antar program yang ada di Nagari/Kelurahan dengan target group yang  sama  seperti  program  pemberian  modal lunak  yang  diberikan  oleh  BASDA,  program perumahan masyarakat miskin dari Menpera, dan lain- lain, untuk mensinergikan berbagai program ini perlu adanya  dukungan  kebijakan  yang  dibuat  oleh pemerintahan kabupaten/kota.
Kinerja nonfinansial dengan menggunakan indikator  masukan (input )  dengan  jumlah  tolok  ukur sebanyak  14  item.  Indikator  masukan (input ) persentase  penilaiannya  adalah  sebesar  81,14%  yang berarti sangat baik. Maka hal ini berarti dari 14 tolok ukur indikator masukan ( input ) hasil penilaian diatas menunjukkan  bahwa  pemerintah  Kota  Padang  telah menggunakan  sumber  daya  yang  ada  untuk menghasilkan  keluaran  yang  telah  direncanakan  dan ditetapkan sebelumnya dengan  sangat baik. Indikator proses  didapat  dari  5  tolok  ukur,  dari  5  tolok  ukur indikator  proses  persentase  penilaiannya  adalah  74% yang berarti baik. dari hasil penilaian di atas hal yang mempengaruhi penilaian baik adalah sudah ada upaya yang  dilakukan  oleh  pemerintahan  Kota  Padang melalui  BPM-PK  Kota  Padang  dan  Koordinator Pogram dalam penyiapan kapasitas masyarakat untuk pelestarian sehingga diharapkan akan terjadi keberlangsungan  program  kedepan.  Setelah  program sudah berlangsung dan KJKS BMT sudah berdiri dan berbadan hukum maka program dipindahkan ke Dinas Koperasi  dan  UMKM  Kota  Padang  hal  ini  juga diharapkan  pembinaan  dan  pengawasan  dari  Dinas Koperasi dan UMKM akan mempengaruhi keberlangsungan  program.  Kinerja  nonfinansial dengan  menggunakan  indikator  keluaran  ( output), Dari  2  tolok  ukur  indikator  keluaran  persentase penilaiannya  adalah  90%  yang  berarti Sangat  Baik . Tingginya hasil penilaian indikator keluaran ini tidak lepas dari pengaruh tingginya hasil penilaian indikator masukan.  Kinerja  nonfinansial  dengan  menggunakan indikator dampak. Dari 6 tolok ukur indikator dampak persentase  penilaiannya  adalah  66,67%  yang  berarti baik. Dari hasil penilaian ini dapat disimpulkan selama kurang  lebih  5  (lima)  tahun  program  berjalan  sudah memberikan manfaat yang baik terhadap peningkatan pendapatan  keluarga  miskin,  peningkatan  mutu sumberdaya  manusia,  baik  dari  segi  pengetahuan, sikap  maupun  keterampilan,  peningkatan  mutu sumberdaya  manusia,  baik  dari  segi  pengetahuan, sikap maupun keterampilan, peningkatan sarana/prasarana  kelurahan,  pengembangan  usaha masyarakat  kelurahan,  dan  penguatan  kelembagaan KJKS BMT dan kelembagaan lainnya.

## References
Afriana.  (2009).  Analisis  Pelaksanaan  Anggaran  Berbasis  Kinerja (Studi  Kasus  Dinas  Kesehatan  Kota  Sawahlunto). Tesis  S-2. Unand (tidak dipublikasikan).
Badan  Pusat  Statistik  Propinsi  Sumatera  Barat. Padang  Dalam Angka 2010-2011.
Badan  Pusat  Statistik  Propinsi  Sumatera  Barat. Indiktor Kesejahteraan Rakyat Kota Padang 2010.
BPM-PK  Kota  Padang.  (2010). Pedoman  Umum  Program Penanggulangan  Kemiskinan  Berbasis  Kelurahan  Melalui Pengembangan KJKS BMT (PKPB-MPB) .
Dessler, G. (2009). Manajemen SDM. Buku 1 . Indeks: Jakarta.
Elfindri,  Munandar,  &  Aristo.  (2009). Makmur  Bersama  Masjid: Refleksi Pembangunan Masyarakat Madani. Penerbit Baduose Media, Jakarta.
Elfindri, dkk. (2007). Rahasia Sukses Membangun Daerah. Penerbit Baduose Media, Jakarta.
Fadillah, M. N., & Mukhtar. (2004). Proses Penyusunan Anggaran dan  Pengalokasian  Belanja  di  Pemda  Kabupaten  Wonogiri.
Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, 19 (1), 27-56.
Indriantoro,  N.,  &  Bambang,  S.  (2002). Metodologi  Penelitian Bisnis  untuk  Akuntansi  dan  Manajemen .  Cetakan  Pertama. Penerbit BPFE, Yogyakarta.
Mangu,  M.  (2004). Evaluasi  Anggaran  Belanja  Daerah  Berbasis Kinerja Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara.
Mardiasmo.  (2009). Akuntansi  Sektor  Publik .  Edisi  Pertama, Cetakan Keempat, ANDI, Yogyakarta.
Ramandei,  P.  (2009).  Pengaruh  Karakteristik  Sasaran  Anggaran Dan Sistem Pengendalian Intern  Terhadap  Kinerja Manajerial Aparat  Pemerintah  Daerah. Tesis  S-2 ,  Program  Pascasarjana, UNDIP, (tidak dipublikasikan).
Sartika,  D.  (2013).  Analisis  Kinerja  Program  Penanggulangan Kemiskinan Melalui KJKS BMT (Studi Pada Kabupaten Agam dan  Kota  Padang). Jurnal  Ekonomi  dan  Bisnis, STIE  Agus Salim: ISSN: 1978-6403.
Sugiyono.  (2006). Metode  Penelitian  Bisnis .  CV  Alfabeta, Bandung.
Soleh  &  Suripto.  (2011). Menilai  Kinerja  Pemerintahan  Daerah . Cetakan Pertama, Fokusmedia, Bandung.
Republik  Indonesia.  (2003).  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Balai Diklat Keuangan III.
_____.  (2007).  Peraturan  Menteri  Negara  Koperasi  dan  UKM Nomor  06  Tahun  2007  Tentang  Petunjuk  Teknis  Program Pembiayaan  Produktif  Koperasi  Usaha  Mikro  (P3KUM)  Pola Syariah.
_______. (2010). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
_______. (2010). Peraturan Walikota Padang Nomor 15 Tahun 2010 Tentang  Program  Penanggulangan  Kemiskinan  Melalui
Pengembangan  Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah  Baitul  Maal Wat Tamwil Padang Amanah Sejahtera.