How to cite: Husin Bafadhal, Qorry A’yuna Putri (2022) Hukum Islam Dalam Adat Waris Pada Masyarakat Kerinci: Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam, Asas Hukum Adat, dan Relevansinya Dalam Masyarakat Kontemporer, (7) 10. Doi: 10.36418/syntax-literate.v7i10.13254 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 10, Oktober 2022
HUKUM  ISLAM  DALAM  ADAT  WARIS  PADA  MASYARAKAT  KERINCI: STUDI TENTANG PEMIKIRAN HUKUM ISLAM, ASAS HUKUM ADAT, DAN RELEVANSINYA DALAM MASYARAKAT KONTEMPORER

## Husin Bafadhal, Qorry A’yuna Putri
UIN Sultan Thaha Saifuddin, Indonesia Email: husinbafadhal@uinjambi.ac.id, ayunaqorry@gmail.com

## Abstrak
Seperti  yang  diketahui  bahwa  Indonesia  terdiri  dari  masyarakat  yang  heterogen, luasnya wilayah di Indonesia menjadikan setiap kelompok masyarakatnya memiliki hukum adat  yang berbeda satu dengan yang lainnya.  Hukum adat terkait warisan memang memiliki corak dan sifat tersendiri serta khas Indonesia, tentunya berbeda dengan  hukum  Islam  maupun  hukum  barat.  Adapun  penelitian  ini  merupakan penelitian  kualitatif.  Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  normative  yang dimaksudkan  untuk  menelusuri  alasan  yang  dipakai  dalam  pelaksanaan  proses pembagian  harta  warisan  berdasarkan  hukum  Islam  dalam  Adat  Masyarakat Kerinci. Hasil pembahasan menjelaskan bahwa keberadaan hukum adat masyarakat Kerinci  terkait  hukum  kewarisan  dalam  kajian  pemikiran  Islam  dinilai  bertolak belakang.  Namun,  untuk  terhindar  dari  konflik  sosial  yang  bisa  melemahkan  jati diri  bangsa  maka  dibutuhkan  toleransi  untuk  dapat  menerima  perbedaan  dan keberagaman  tersebut.  Sebagaimana  bahwa  Keberagaman  dan  perbedaan  asas hukum adat dalam pemikiran Islam juga merupakan sebuah sunnatullah yang akan menyamakan dalam perbedaan. Tentunya berbagai konflik dapat muncul, sehingga perlu disikapi dalam maslahat untuk kebersamaan.
Kata Kunci: Hukum Islam, Hukum Adat, Hukum Waris, Masyarakat Kerinci

## Abstract
As it is known that Indonesia consists of heterogeneous societies, the vast territory in Indonesia makes each community group have customary laws that are different from one another. Customary law related to inheritance does have its own style and nature  and  is  unique  to  Indonesia,  of  cqourse,  different  from  Islamic  law  and western law. This research is qualitative research. The research approach used is normative which is intended to explore the reasons used in the implementation of the process of distribution of inheritance based on Islamic law in the Customary People  of  Kerinci.  The  results  of  the  discussion  explained  that  the  existence  of customary  law  of  the  Kerinci  people  related  to  inheritance  law  in  the  study  of
Islamic thought was considered contradictory. However, to avoid social conflicts that can weaken the nation's identity, tolerance is needed to be able to accept these differences and diversity. Just as the diversity and differences in the principles of customary  law  in  Islamic  thought  are  also  a  sunatullah  that  will  equate  in differences. Of course, various conflicts can arise, so it needs to be addressed in the community for togetherness.
Keywords: Islamic Law, Customary Law, Inheritance Law, Kerinci Society

## Pendahuluan
Seperti  yang  diketahui  bahwa  Indonesia  merupakan  negara  yang  mengakui keberlakuan  hukum  adat.  Hukum  adat  merupakan  sistem  aturan  dalam  kehidupan masyarakat  Indonesia  yang  berasal  dari  kebiasaan  atau  budaya  yang  dilakukan  secara turun temurun, dihormati, dan ditaati oleh masyarakat (Tahrir & Darussalam, 2021).
Secara  tertulis  hukum  adat  mendapat  pengakuan  dalam  UUD  1945  melalui penjelasan  umum  yang  mengatur  bahwa  UUD  1945 adalah  dasar  hukum  yang  tertulis sedangkan di sampingnya UUD itu berlaku juga  dasar hukum  yang tidak  tertulis  ialah aturan-aturan dasar  yang timbul dan dipelihara dalam praktik penyelenggara walaupun tidak tertulis.
Masyarakat adat Kerinci, salah satu suku di Indonesia, memiliki warisan budaya yang  kaya,  termasuk  sistem  hukum  adat  yang  unik.  Hukum  adat  waris  di  Kerinci merupakan  bagian  integral  dari  kehidupan  masyarakat  dan  memainkan  peran  penting dalam menentukan bagaimana harta benda dan properti akan diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Namun, dalam era modern ini, banyak masyarakat adat di Indonesia menghadapi tantangan dalam menjaga dan mempertahankan praktik-praktik adat mereka. Globalisasi, urbanisasi, dan pengaruh hukum nasional telah menyebabkan perubahan dalam pola pikir dan tata cara hidup masyarakat adat, termasuk dalam konteks hukum adat waris.
Adapun hukum adat yang tidak tertulis tumbuh dan berkembang serta mengakar pada  budaya  tradisional  yang  diwujudkan  sebagai  hukum  rakyat  yang  nyata  dalam kehidupan masyarakat. Seperti  yang diketahui bahwa Indonesia terdiri dari masyarakat yang  heterogen,  luasnya  wilayah  di  Indonesia  menjadikan  setiap  kelompok masyarakatnya memiliki hukum adat yang berbeda satu dengan yang lainnya.
Hukum adat terkait warisan memang memiliki corak dan sifat tersendiri serta khas Indonesia,  tentunya  berbeda  dengan  hukum  Islam  maupun  hukum  barat.  Hal  tersebut terletak pada pola pikir bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat. Di Indonesia saat ini terdapat 3 jenis hukum waris yang masih berlaku dan diterima oleh masyarakat yakni 1) hukum berdasarkan syariat Islam (ilmu fara’id ), hukum kewarisan adat  (sifatnya  tidak  tertulis),  dan  3)  hukum  kewarisan  berdasarkan  KUHPerdata/  BW (Ningsih, 2022).
Hingga saat ini hukum kewarisan menjadi fenomena menarik di lingkungan sosial masyarakat  Indonesia.  Hal  tersebut  dikarenakan  hukum  kewarisan  yang  berlaku  di
Indonesia  masih  bersifat  pluraristik,  artinya  masing-masing  golongan  masyarakat memiliki hukum adat sendiri-sendiri (Tahrir & Darussalam, 2021).
Hukum Islam berasal dari agama Islam, yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah sesuai dengan fitrah manusia dan mengajarkan kebebasan, keadilan, dan persamaan serta menyuruh untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa serta melarang tolong menolong dalam perbuatan buruk (Pirman et al., 2022). Ditinjau dari kondisi sosial bagi masyarakat Indonesia yang memeluk agama Islam tentunya sudah paham konsep hukum Islam mengenai waris atau dikenal dengan mawarits. Istilah mawarits adalah perpindahan pemilikan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa uang, barang kebutuhan atau hak-hak syariah.
Masyarakat  Indonesia  menganut  berbagai  macam  agama  dan  kepercayaan, memiliki bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda. Sehingga, memiliki  pengaruh  dalam  sistem  kewarisan  hukum  adat.  Secara  khusus  dalam  hukum adat  tidak  mengenal  cara  pembagian  dengan  perhitungan  tetapi  berdasarkan  atas pertimbangan,  mengingat  wujud  benda  dan  kebutuhan  waris  yang  bersangkutan (Ramdania,  2016).  Dalam  penelitian  ini  tertarik  untuk  melakukan  riset  terkait  hukum kewarisan dalam adat masyarakat Kerinci.
Kerinci  dikenal  sebagai  masyarakat  yang  mengadopsi  sistem  matrilineal  dari Minangkabau ditinjau dari sistem pembagian warisnya. Secara geografis Kerinci berada di  sebelah  Selatan  Sumatera  Barat,  lebih  dekat  dengan  Minangkabau  dibandingkan dengan  Jambi  sebagai  Provinsi.  Hal  yang  menarik  dari  penelitian  terkait  hukum  islam dalam  adat  masyarakat  Kerinci  yakni  kesetaraan  hak  waris  yang  sama  besar  antara perempuan  dengan  laki-laki  (Rahma,  2017).  Bahkan  beberapa  studi  observasi  yang dilakukan peneliti sebelumnya menjelaskan bahwa jumlah harta warisan yang didapatkan ahli waris perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki (Pirman et al., 2022).
Hal  tersebut  dikarenakan  sistem  pembagian  warisan  menggunakan  sistem kekerabatan  matrilineal.  Sistem  kekerabatan  matrilinieal  adalah  dimana  laki-laki  yang sudah  menikah  akan  pulang  ke  rumah  perempuan  dan  berdiam  di  rumah  perempuan tersebut,  alasan  perempuan  mendapat  jumlah  yang  lebih  banyak  karena  perempuan cenderung tidak mencari uang dan tugas mencari nafkah diserahkan kepada laki-laki, dan perempuan dituntut juga menjaga orang tua mereka yang sudah lanjut usia.
Dari pendapat hukum adat yang belaku di lingkungan masyarakat Kerinci tersebut tentunya  terdapat  masalah  terutama  pembagian  harta  waris  yang  tidak  sesuai  dengan hukum  Islam.  Sehingga  berdasarkan  gambaran  fenomena  sosial  tersebut  maka  penulis tertarik untuk melakukan analisis studi tentang pemikiran hukum Islam, asas hukum adat dan  relevansinya  dalam  masyarakat  kontemporer  terkait  hukum  Islam  dalam  adat masyarakat Kerinci perihal warisan.

## Metode Penelitian
Adapun penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan  normative  yang  dimaksudkan  untuk  menelusuri  alasan  yang  dipakai  dalam
pelaksanaan  proses  pembagian  harta  warisan  berdasarkan  hukum  Islam  dalam  Adat Masyarakat  Kerinci.  Pengumpulan  data  penelitian  menggunakan  metode  kepustakaan yang  diperoleh  melalui  penelitian  kepustakaan  bersumber  dari  peraturan  perundang- undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian (Mawarni et  al., 2023). Selanjutnya analisis data yang digunakan deskriptif analisis.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Pemikiran Hukum Islam
Secara  umum  sering  dirumuskan  bahwa  pemikiran  hukum  Islam  adalah kebahagiaan  hidup  manusia  di  dunia  dan  akhirat  (kelak)  dengan  mengambil manfaatnya dan mencega mudarat (yang tidak berguna) bagi kehidupan. Para Ulama Ushul Fikih dalam teori Maqashid Al-Syariah menjelaskan bahwa tujuan akhir hukum adalah maslahah atau kebaikan dan kesejahteraan manusia (Sya’bani, 2015). Sebab, tidak satu pun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan.
Tujuan hukum Islam dapat ditinjau dari dua sisi yakni; 1) sisi pembuat hukum (Tuhan), pembuat petunjuk pelaksanaan hukum (UtusanNya), dan 2) sisi kedua adalah penemu, perumus dan pelaksana hukum itu sendiri (manusia). Jika ditinjau dari segi yang  pertama,  pembuat  hokum,  tujuan  hukum.  Islam  adalah  untuk  memenuhi keperluan  hidup  manusia  yang  bersifat  primer,  sekunder,  dan  tersier,  yang  dalam kepustakaan ilmu fikih masing-masing disebut dengan istilah " dharuriyat", "hajjiyat". Selanjutnya ditinjau dari tujuan segi kedua yaitu pelaku dan pelaksana hukum yakni manusia,  adalah  untuk  mencapai  kehidupan  yang  bahagia  dan  mempertahankan kehidupan  itu.  Umat  manusia  sebagai  pelaku  dan  pelaksana  hukum  Tuhan berkewajiban  mentaati  dan  melaksanakan  perintah  Tuhan  dalam  kehidupan  sehari- hari.  Agar  dapat  melaksanakan  dengan  baik  dan  benar  sesuai  kehendak  pembuat hukum, maka manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami hukum Islam dengan mempelajari dasar pembentukan dan pemahaman hukum Islam sebagai metodologinya.
Adapun  tujuan  utama  yang  wajib  dijaga  dalam  Hukum  Islam  adalah kepentingan hidup manusia yang bersifat primer. Kepentingan yang bersifat primer ini meliputi:  kepentingan  agama,  jiwa,  akal,  keturunan,  dan  harta  (Rusdi,  2017). Berdasarkan  permasalahan  yang  dijelaskan  dalam  latar  belakang  penelitian,  maka dalam pembahasan ini akan difokuskan pada analisis tentang pemikiran hukum Islam terkait harta khususnya warisan.
Dari  seluruh  hukum  yang  ada  dan  berlaku  di  samping  hukum  perkawinan, hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memiliki peranan penting.  Bahkan  menentukan  dan  mencerminkan  system  dan  bentuk  hukum  yang berlaku  dalam  masyarakat.  Adapun  wujud  warisan  atau  harta  peninggalan  menurut pemikiran hukum Islam sangat berbeda dengan hukum waris adat.
Warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam yaitu “sejumlah harta benda  serta  segala  hak  dari  yang  meninggal  dunia  dalam  keadaan  bersih”.  Artinya harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta
segala  hak,  “setelah  dikurangi  dengan  pembayaran  hutang-hutang  pewaris  dan pembayaran-pembayaran  lain  yang  diakibatkan  oleh  wafatnya  si  peninggal  waris” (Hamdani & Yunus, 2019).
Dalam kajian pemikiran Islam terkait hukum waris, ahli waris dikelompokkan menjadi dua yaitu: ahli waris sababiyyah dan ahli waris nasabiyah .
1. Ahli waris sababiyah ialah orang yang berhak mendapat bagian harta warisan, karena adanya sebab, yaitu adanya akad perkawinan, sehingga antara suami dan isteri mempunyai hubungan saling mewarisi.
2. Ahli waris nasabiyah ialah orang yang berhak memperoleh harta warisan karena ada  hubungan  nasab  (hubungan  darah/keturunan).  Ahli  waris nasabiyah ini dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu: furu` al-mayyit, usul al-mayyit , dan al- hawasyi (Nasution, 2012).
Bagi  umat  Islam  melaksanakan  ketentuan  yang  berkenaan  dengan  hukum kewarisan  merupakan  suatu  kewajiban  yang  harus  dijalani,  karena  itu  merupakan bentuk manifestasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Akan tetapi  dalam  sejarah  perjalanan  penerapan  hukum  Islam,  di  mana  hukum  Islam  itu berada  telah  melahirkan  beberapa  titik  singgung  dengan  masyarakat  setempat, termasuk Indonesia.
Pada dasarnya, proses perwarisan yang berlaku menurut hukum adat di dalam masyarakat  Indonesia hanya ada dua bentuk,  yaitu:  pertama, proses pewarisan  yang dilakukan semasa pewaris masih hidup; dan kedua, proses pewarisan yang dilakukan setelah  pewaris  wafat.  Apabila  proses  pewarisan  dilakukan  semasa  pewaris  masih hidup maka dapat dilakukan dengan cara penerusan, pengalihan, berpesan, berwasiat dan beramanat. Sebaliknya, apabila dilaksanakan setelah pewaris wafat, berlaku cara penguasa  yang dilakukan oleh anak tertentu,  anggota keluarga  atau kepada kerabat, sedangkan  dalampembagian  dapat  berlaku  pembagian  ditangguhkan,  pembagian dilakukan berimbang, berbanding atau menurut hukum agama.
Sebagaimana  yang  diketahui  bahwa  istilah  hukum  merupakan  sekumpulan peraturan,  ketentuan  dan  penetapan  yang  telah  disepakati  oleh  masyarakat  dan  para penegak  hukum  yang  dilaksanakan  sebaik-baiknya.  Kata  Islam  sendiri  berasal  dari kata aslama -  yuslimu  – islam,  yang berarti melepaskan  diri dari penyakit lahir dan batin, kedamaian dan ketaatan.
Hukum Islam merupakan istilah khas di Indonesia, sebagai terjemahan dari al- fiqh al-Islami atau dalam keadaan konteks tertentu disebut  al-Syari’ah al-Islamiyah. Istilah ini menurut ahli hukum Barat disebut dengan  Islamic Law. Dalam al-Qur’an dan  Sunnah,  istilah  al-hukm  al-Islamiy  tidak  ditemukan.  Namun,  yang  digunakan adalah kata syari’at Islam, yang kemudian dalam penjabarannya disebut dengan fiqh.
Waris adalah berbagai  aturan tentang perpindahan hak milik seseorang  yang telah  meninggal  dunia  kepada  ahli  warisnya.  Dalam  istilah  lain,  waris  disebut  juga sebagai  fara`iḍh,  artinya  bagian  tertentu  yang  dibagi  menurut  agama  Islam  kepada semua yang berhak menerimanya.
Di  dalam  al-Qur’an  memang  sudah  dijelaskan  pembagian  harta  warisan
menurut  Islam  secara  rinci  dan  jelas  pembagian  antara  anak  laki-laki  dan  anak perempuan, di mana dua untuk laki-laki dan satu untuk perempuan.
Berkaitan  dengan  pembagian  harta  warisan  yang  tidak  sesuai  dengan pembagian  warisan  yang  sudah  dijelaskan  dalam  al-Qur’an  dan  hadis,  Wakil  Ketua Komisi  Dakwah  Majelis  Ulama  Indonesai  (MUI)  yang  juga  pemimpin  Pondok Pesantren Ilmu Qur’an al-Misbah Jakarta, K.H Misbahul Munir mengatakan, bagian (harta  waris)  anak  laki-laki  sama  dengan  bagian  dua  orang  anak  perempuan (lidzdzakari  mitslu  hazhzhil  untaayain,  petikan  surah  al-Nisa  ayat  11)  merupakan prinsip dasar dan awal atau ketentuan yang baku dalam syariat Islam. Karena itu, dia menilai,  ketetapan  tersebut  jangan  sampai  diubah.  Akan  tetapi  apabila  setelah  harta waris dibagikan kemudian ahli waris laki-laki bersepakat dengan ikhlas memberikan hartanya sehingga sama rata atau lebih besar yang diberi kepada ahli waris perempuan karena  telah  banyak  berkorban  baik  moriel  maupun  materiel,  hal  tersebut diperbolehkan.  Sebab,  setiap  ahli  waris  telah  memperoleh  haknya  dengan  tanpa mengubah hukum awal atau prinsip dasar dalam pembagian harta waris dan setiap ahli waris  pun  telah  bersepakat  dan  mengikhlaskan.  “Misal  si  perempuan  lebih  banyak berjasa menggunakan hartanya (berkorban untuk pewaris), tentu dihitung.
Berdasarkan  hakikat  tersebut  konseptualisasi  hukum  Islam  terkait  warisan bertolak  belakang  dengan  hukum  adat  masyarakat  Kerinci.  Seperti  yang  diketahui bahwa adat merupakan kebiasaan turun-temurun atau budaya yang dilakukan secara berulang dan sudah menjadi tradisi atau ciri khas pada suatu daerah, dengan keyakinan dan norma yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat tersebut. Pembagian harta waris  berdasarkan  hukum  adat  masyarakat  Kerinci  cukup  berbeda,  ahli  waris  yang mendapatkan warisan lebih banyak yaitu perempuan, baik itu anak bungsu atau pun sulung (Kahfi, 2019).
Hukum adat masyarakat Kerinci memiliki istilah yakni hak pakai dan hak milik untuk  harta  pusaka  yang  ditinggalkan  secara  turun-temurun.  Hak  milik  ini  itu didapatkan oleh perempuan dan laki-laki, sedangkan hak pakai yaitu peninggalan harta pusaka jika orang tua meninggal dunia dan meninggalkan harta pusaka seperti sawah, perkebunan, atau rumah. Semua harta pusaka itu dapat dipakai oleh perempuan, hak pakai di sini yaitu perempuan memiliki hak untuk memakai semua peninggalan harta warisan  berupa  harta  pusaka  tersebut.  Laki-laki  tidak  memiliki  hak  untuk  memakai harta  pusaka  tersebut.  Jika  harta  pusaka  itu  dijual,  maka  laki-laki  memiliki  hak sebagian dari hasil penjualan harta pusaka keluarga mereka, karena laki-laki memiliki hak milik di dalamnya. Proses penjualan harta pusaka juga harus didiskusikan kepada pihak  laki-laki  supaya  mengetahui  dan  mendapatkan  sebagian  dari  hasil  yang  telah disepakati bersama (Syaifudin, 2020).
Terdapat  alasan  mengapa  hukum  adat  pembagian  warisan,  hal  tersebut  juga terdaoat  dalam  istilah  berikut  “Putoih  taloi  surot  ketambeang,”  adapun  maksudnya adalah ketika terjadi sesuatu hal dalam rumah tangga sang suami dan istri, laki-laki yang pulang ke rumah wanita ketika bercerai akan kembali ke saudara perempuanya di rumah pusaka orang tua mereka dan diurus sementara oleh pihak perempuan karena
harta pusaka seperti  rumah, sawah dan perkebunan didapatkan oleh perempuan dan tanggung  jawab  perempuan  yang  mengurus  saudara  laki-lakinya  ketika  mendapat masalah seperti itu.
Berkaitan  dengan  fenomena  sosial  tersebut  maka  sistem  pembagian  warisan tidak sesuai dengan al-Qur'an dan hadis. Sebagaimana yang dijelaskan bahwa bagian (harta  waris)  anak  laki-laki  sama  dengan  bagian  dua  orang  anak  perempuan (lidzdzakari  mitslu  hazhzhil  untsaayain),  petikan  surah  al-Nisa’  ayat  11  merupakan prinsip dasar dan awal atau ketentuan yang baku dalam syariat Islam. Karena itu, dia menilai,  ketetapan  tersebut  jangan  sampai  diubah.  Akan  tetapi  apabila  setelah  harta waris dibagikan kemudian ahli waris laki-laki bersepakat dengan ikhlas memberikan hartanya sehingga sama rata atau lebih besar yang diberi kepada ahli waris perempuan karena  telah  banyak  berkorban  baik  secara  moral  maupun  material,  hal  tersebut diperbolehkan.  Sebab,  setiap  ahli  waris  telah  memperoleh  haknya  dengan  tanpa mengubah hukum awal atau prinsip dasar dalam pembagian harta waris dan setiap ahli waris pun telah bersepakat dan mengikhlaskan.
B. Asas Hukum Adat dan Relevansinya dalam Masyarakat Kontemporer
Eksistensi hukum adat dapat dinyatakan berdiri kokoh pada fondasi yang kuat yakni  dengan  dasar  teoritik  dan  yuridis.  Dasar  tersebut  yang  melegitimasi  dalam keberlakuan  hukum  adat.  Hal  ini  sudah  ada  jauh  sebelum  hukum  modern  masuk  di tengah masyarakat.  Saat  ini perkembangan zaman modern menjadi  pemicu berubah atau menghilangnya suatu norma adat yang berlaku pada wilayah tertentu. Hal tersebut merupakan bentuk dari perkembangan masyarakat dengan terminologi kekinian.
Salah satu asas hukum adat waris yang umum ditemukan di Kerinci adalah asas keturunan. Menurut asas ini, warisan akan diturunkan kepada anggota keluarga yang memiliki  hubungan  darah  langsung  dengan  orang  yang  meninggal.  Biasanya, keturunan laki-laki memiliki hak waris yang lebih kuat daripada perempuan, dengan sistem  waris  patrilineal  yang  umum  dijumpai.  Asas  kedekatan  keluarga  juga  sering menjadi  pertimbangan  dalam  hukum  adat  waris  di  Kerinci.  Orang-orang  yang memiliki  hubungan  dekat  dengan  orang  yang  meninggal,  seperti  anak,  saudara kandung,  atau  cucu,  mungkin  memiliki  klaim  yang  lebih  kuat  terhadap  warisan daripada anggota keluarga yang lebih jauh secara hubungan darah.
Istilah  masyarakat  kontemporer  merupakan  kondisi  sosiologis  masyarakat yang  terdiri  dari  berbagai  aneka  ragam  bentuk  pada  kelompok  sosial.  Pemahaman kelompok sosial yang berjalan di tengah masyarakat membuktikan kenyataan bahwa dalam  keberadaannya  masyarakat  dituntut  menyadari  kebersamaan  dalam keanekaragaman. Sehingga, hal tersebut jika dikorelasikan dengan keberadaan hukum adat dinilai masyarakat harus mau menerima keanekaragaman tersebut.
Keberagaman  dan  perbedaan  asas  hukum  adat  dalam  pemikiran  Islam  juga merupakan sebuah  sunnatullah  yang akan menyamakan dalam perbedaan. Tentunya berbagai  konflik  dapat  muncul,  sehingga  perlu  disikapi  dalam  maslahat  untuk kebersamaan (Salik, 2020).
Relevansi  asas  hukum  adat  waris  di  Kerinci  dalam  masyarakat  kontemporer
dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Di satu sisi, asas-asas ini masih dipegang kuat oleh beberapa keluarga dan komunitas adat di Kerinci. Mereka melihat hukum adat  waris sebagai  bagian penting dari identitas budaya mereka dan berusaha untuk menjaga  dan  melanjutkan  tradisi  tersebut.  Namun,  di  sisi  lain,  perkembangan masyarakat kontemporer dan pengaruh hukum nasional telah menyebabkan perubahan dalam praktik waris di Kerinci. Pemberlakuan hukum waris nasional yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria, telah mempengaruhi beberapa aspek hukum adat waris.
Perubahan sosial dan kesadaran akan kesetaraan gender juga berdampak pada praktik  waris  di  Kerinci.  Peningkatan  partisipasi  perempuan  dalam  berbagai  bidang kehidupan  telah  memicu  pergeseran  dalam  pengakuan  hak  waris  perempuan  di beberapa keluarga dan komunitas adat.
Relevansi  hukum  adat  waris  di  Kerinci  dalam  masyarakat  kontemporer bergantung  pada  sejauh  mana  keluarga  dan  komunitas  adat  mempertahankan  dan mempraktikkan  tradisi  tersebut.  Beberapa  keluarga  masih  menerapkan  hukum  adat waris secara ketat, sementara yang lain mengadopsi kombinasi asas hukum adat dan hukum nasional. Penting untuk dicatat bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak  masyarakat  adat,  termasuk  hukum  adat  waris,  menjadi  isu  penting  dalam konteks  hak  asasi  manusia.  Pemerintah  dan  masyarakat  perlu  menghargai keanekaragaman budaya serta memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat diakui dan dihormati sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di negara ini.
Dalam  realitas  sosial  masyarakat  Islam  akan  lebih  mudah  untuk  memikul tanggung  jawab  mulia  dalam  menumbuhkan  persatuan  umat  secara  islami  sebagai pengejawantahan dari pengembanan amanat yang telah Allah SWT percayakan kepada mereka di muka bumi ini.

## Penutup
Berdasarkan  latar  permasalahan  fenomena  penelitian  dan  analisis  pembahasan dalam  penelitian,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  keberadaan  hukum  adat  masyarakat Kerinci terkait hukum kewarisan dalam kajian pemikiran Islam dinilai bertolak belakang.
Hukum  Islam  dalam  adat  masyarakat  Kerinci  memiliki  pemikiran  dan  prinsip- prinsip yang saling melengkapi. Meskipun ada beberapa perbedaan antara Hukum Islam dan hukum adat Kerinci, adaptasi dan interpretasi telah dilakukan untuk mempertahankan relevansi hukum tersebut dalam masyarakat kontemporer. Masyarakat Kerinci perlu terus berdiskusi dan bekerja sama untuk memperkuat pemahaman dan penerapan Hukum Islam dalam adat  mereka dengan memperhatikan perkembangan sosial,  keadilan gender, dan perlindungan hak-hak individu. Dengan demikian, Hukum Islam dalam adat masyarakat Kerinci akan tetap relevan dan menjadi pijakan yang kuat dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kerinci di masa depan.
Namun, untuk terhindar dari konflik social yang bisa melemahkan jati diri bangsa maka dibutuhkan toleransi untuk dapat menerima perbedaan dan keberagaman tersebut. Sebagaimana  bahwa  Keberagaman  dan  perbedaan  asas  hukum  adat  dalam  pemikiran
Islam  juga  merupakan  sebuah sunnatullah yang  akan  menyamakan  dalam  perbedaan. Tentunya berbagai konflik dapat muncul, sehingga perlu disikapi dalam maslahat untuk kebersamaan.

## BIBLIOGRAFI
Hamdani, H., & Yunus, I. (2019). Perbandingan Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Hutang Pewaris Menurut Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan, 3(2), 290–300.
Kahfi, A. C. (2019). Eksistensi Sistem Pewarisan Tunggu Tubang Pada Masyarakat Adat Semende  di  Perantauan  (Studi  Pada  Masyarakat  Adat  Semende  Kecamatan  Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus).
Mawarni, W., Hidayati, R., & Rokhim, A. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual menurut Hukum Positif di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 320/Pid. Sus/2022/PN. Kpn). Jurnal Mercatoria, 16(1), 13–30.
Nasution,  A.  H.  (2012).  Hukum  Kewarisan:  Suatu  Analisis  Komparatif  Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam. Rajagrafindo Persada.
Ningsih, A. S. A. (2022). Pembagian waris secara wasiat pada Sistem Matrilineal dalam perspektif  keadilan:  Studi  di  Desa  Sumur  Jauh  Kecamatan  Danau  Kerinci  Barat Kabupaten Kerinci. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
Pirman, R., Adawiyah, R., Sulhani, S., Rasito, R., & Lestiyani, T. E. K. (2022). Tinjauan Hukum  Islam  terhadap  Pembagian  Harta  Warisan  di  Desa  Lolo  Hilir  Kecamatan Bukit Kerman Kapubaten Kerinci. NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam, 13(1), 37– 50.
Rahma,  D.  K.  (2017).  Adat  Bersandi  Syarak,  Syarak  Bersandi  Kitabullah:  Konstruksi Adat  dan  Agama  Dalam  Hak  Waris  Masyarakat  Matrilineal.  BUANA  GENDER: Jurnal Studi Gender Dan Anak, 2(1), 35–58.
Ramdania, D. (2016). Kajian Terhadap Waris Anak Angkat Adat Batak Toba.  Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, 15(2).
Rusdi, M. A. (2017). Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam. DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum, 15(2), 151–168.
Salik, M. (2020). Nahdlatul Ulama dan gagasan moderasi Islam. Literindo Berkah Jaya Malang.
Sya’bani, A. (2015). Maqasid Al-Syari’ah Sebagai Metode Ijtihad. El-Hikam, 8(1), 127–
142.
Syaifudin,  M.  S.  I.  (2020).  Waris  Lotre  Masyarakat  Muslim  Desa  Tunglur  Perspektif Konstruksi Sosial. The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, 1(1), 88– 104.
Tahrir,  I.,  &  Darussalam,  D.  (2021).  Pandangan  Hukum  Islam  Terhadap  Adat Mana’Simanai dalam Kewarisan di Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara.
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, 2(2), 282–296.
Copyright holder:
Husin Bafadhal, Qorry A’yuna Putri (2022)
First publication right: Syntax LiterateJurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: