## EVALUASI KINERJA SEKTOR PUBLIK TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT (STUDI KASUS PENERAPAN PNPM MANDIRI DI DESA JOGODAYUH KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN)
Frisca Fristyan Arinta Putri dan Isharijadi

## Pendidikan Akuntansi IKIP PGRI MADIUN

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  evaluasi  dari  kepuasan  masyarakat  di  desa Jogodayuh Kecamatan Geger kabupaten Madiun terhadap kinerja sektor public pada program PNPM Mandiri. Sampel dalam penelitian ini yaitu seluruh populasi penelitian yang berjumlah 100  responden,  yang  diambil  dari  masyarakat  desa  Jogodayuh.  Metode  yang  digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi  kinerja sektor  publik  yang  terdapat  di  desa  Jogodayuh  menyatakan  masyarakat  desa  Jogodayuh sangat puas terhadap kinerja dari PNPM Mandiri.
Kata Kunci: Evaluasi, Kinerja, Sektor Publik, Kepuasan Masyarakat

## PENDAHULUAN
Organisasi  sektor  publik  dipahami  sebagai  suatu  entitas  yang  aktivitasnya berhubungan  dengan  usaha  untuk  menghasilkan  barang  dan  pelayanan  publik  dalam  rangka memenuhi  kebutuhan  dan  hak  publik.  Organisasi  sektor  publik  saat  ini  tengah  menghadapi tekanan untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negatif atas aktivitas yang dilakukan. Di setiap negara, cakupan organisasi sektor publik tidak sama.  Tidak  ada  definisi  yang  komprehensif  dan  lengkap  bisa  digunakan  untuk  setiap pemerintah.
Mardiasmo  (2002:2)  organisasi  sektor  publik  dipengaruhi  oleh  banyak  faktor  tidak hanya  faktor  ekonomi  semata,  akan  tetapi  faktor  politik,  sosial,  budaya,  dan  historis  juga memiliki  pengaruh  yang  signifikan.  Kompleksitas  lingkungan  organisasi  sektor  publik  tidak seragam  dan  sangat  heterogen.  Demikian  juga  bagi stakeholder sektor  publik,  mereka membutuhkan  informasi  yang  lebih  bervariasi,  handal,  dan  relevan  untuk  pengambilan keputusan.
PNPM  Mandiri  merupakan  salah  satu  contoh  dari  organisasi  sektor  publik.  PNPM singkatan  dari  Program  Nasional  Pemberdaya  Masyarakat.  PNPM  Mandiri  merupakan  salah satu kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat yang dibiayai oleh anggaran belanja bantuan sosial dalam APBN mengacu kepada kebijakan program penangulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan  masyarakat.  PNPM  Mandiri  dilaksanakan  melalui  harmonisasi  dan pengembangan  sistem,  mekanisme  dan  prosedur  program,  penyediaan  pendampingan,  dan pendanaan  stimulan  untuk  mendorong  prakarsa  dan  inovasi  masyarakat  dalam  upaya penanggulangan kemiskinan.
PNPM-Pedesaan  merupakan  salah  satu  upaya  untuk  mempercepat  upaya penanggulangan  kemiskinan  melalui  pemberdayaan  masyarakat  untuk  meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja di perdesaan, keputusan dan pengelolaan pembangunan.
Evaluasi  yang  memadai  terhadap  kinerja  program  diperlukan  agar  dapat  mendorong pengelolaan  program  yang  lebih  efektif  dan  sesuai  dengan  tujuan  PNPM  Mandiri.  PNPM Mandiri  dengan  formulasi  koordinasi  dan  konsolidasinya  tidak  akan  mungkin  terlepas  dari berbagai  kekurangan,  untuk  itu  hasil-hasil  evaluasi  sangat  besar  perannya  dalam menyempurnakan  formulasi  program  sehingga  masyarakat  miskin  yang  layak  untuk  dapat diwujudkan sehingga kepuasan masyarakat tercapai.
Berdasarkan  uraian  diatas,  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan  mengambil judul Evaluasi Kinerja Sektor Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat (Studi Kasus Penerapan PNPM  Mandiri di Desa Jogodayuh Kecamatan Geger Kabupaten Madiun). Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah: 1)  Bagaimana  konsistensi  pelaksanaan  PNPM  Mandiri  di  Desa  Jogodayuh?.  2)Bagaimana upaya  yang  harus  dilakukan  agar  dapat  meningkatkan  kinerja  program  yang  secara  kolektif mencapai  sasaran  guna  meningkatkan  kepuasan  masyarakat  di  Desa  Jogodayuh?.  3)Adakah respon  dan  umpan  balik  pengelola  program  terhadap  pengaduan  dan  saran  publik  dilakukan secara cepat dan tepat?

## TELAAH LITERATUR Program Nasional Pemberdaya Masyarakat
Program  Nasional  Pemberdaya  Masyarakat  (PNPM)  merupakan  program  nasional dalam  wujud  kerangka  kebijakan  sebagai  dasar  dan  acuan  pelaksanaan  program-program penanggulangan  kemiskinan  berbasis  pemberdayaan  masyarakat.  Pemberdayaan  masyarakat merupakan  salah  satu  kebijakan  bantuan  sosial  yang  strategis  dalam  rangka  mengurangi jumlah  penduduk  miskin,  meningkatkan  lapangan  kerja,  meningkatkan  fasilitas  pelayanan dasar, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mendorong perkembangan daerah.
Tujuan  PNPM-Mandiri  terdiri  dari  dua  tujuan  yaitu  tujuan  uum  dan  tujuan  khusus, adapun Tujuan umum adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin  secara  mandiri.  Sedangkan  tujuan  khusus  terdiri  dari:  a).  Meningkatkan  partisipasi masyarakat,  termasuk  masyarakat  miskin,  kelompok  perempuan,  komunitas  adat  terpencil, kelompok  masyarakat  lainnya  yang  rentan  dan  sering  terpinggirkan  kedalam  proses pengambilan  keputusan  dan  pengelolaan  pembangunan;  b)  Meningkatkan  kapasitas kelembagaan  masyarakat  yang  mengakar,  representatif,  dan  akuntabel;  c)  Meningkkatkan kapasitas  pemerintah  dalam  memberian  pelayanan  kepada  masyarakat  terutama  masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin ( pro-poor );  d)  Meningkatkan  sinergi  masyarakat,  pemerintah  daerah,  swasta,  asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainnya,  untuk  mengefektifkan  upaya-upaya  penaggulangan  kemiskinan;  e)  Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat,  serta  kapasitas pemerintah daerah, dan kelompok peduli  setempat  dalam  menanggulangi  kemiskinan  diwilayahnya;  f)  Meningkatkan  modal sosial  masyarakat  yang  berkembang  sesuai  dengan  potensi  sosial  dan  budaya  serta  untuk melestarikan kearifan lokal; g) Meningkatkan inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.(Sri Lestari, 2012: 87)

## Organisasi Sektor Publik
Di  Setiap  negara,  cakupan  organisasi  sektor  publik  sering  tidak  sama.  Tidak  ada definisi  yang  komprehensif  dan  lengkap  yang  bisa  digunakan  untuk  semua  sistem pemerintahan.  Area  organisasi  sektor  publik  bahkan  sering  berubah-ubah  tergantung  pada kejadian  historis  dan  suasana  politik  yang  berkermbang  disuatu  negara.  Di  Indonesia, berbagai  organisasi  termasuk  dalam  cakupan  sektor  publik  antara  lain  pemerintahan  pusat, pemerintahan  daerah,  sejmlah  perusahaan  di  mana  pemerintah  mempunyai  saham  (BUMN dan  BUMD),  organisasi  bidang  pendidikan,  organisasi  bidang  kesehatan,  dan  organisasi- organisasi massa (Mahsun, 2006: 10-11)
Menurut  Lijan  Poltak  (2012:  182)  organisasi  sektor  publik  adalah  organisasi  yang berhubungan  dengan  kepentingan  umum,  penyediaan  barang  atau  jasa  kepada  publik  yang dibayar  melalui  pajak,  retribusi  dan  pendapatan  negara  lainnya  yang  diatur  melalui  undang- undang.  Organisasi  sektor  publik  bisa  tidak  lepas  dari  pemerintahan  maka  organisasi  sektor
Frisca Fristyan Arinta Putri Dan Isharijadi : Evaluasi Kinerja Sektor Publik Terhadap...
publik  identik  dengan  pemerintah.  Meskipun  sesungguhnya  area  organisasi  sektor  publik lebih luas dari sekedar pemerintahan
Menurut  Harbani  (2008:183)  pengukuran  kinerja  pada  dasarnya  digunakan  untuk penilaian  kualitas  atas  keberhasilan  atau  kegagalan  pelaksanaan  kegiatan,  program,  dan/atau kebijakan sesuai dengan  saaran dan tujuan  yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi  dan  visi  instansi  pemerintah.  Penilaian  kinerja  merupakan  evaluasi  keberhasilan  atau kegagalan seseorang dalam menjalankan tugasnya.
Menurut  Mahsun  (2013:25)  pengukuran  kinerja  adalah  suatu  proses  penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi  atas:  efisiensi  penggunaaan  sumber  daya  dalam  menghasilkan  barang  dan  jasa; kualitas  barang  dan  jasa  (seberapa  baik  barang  dan  jasa  diserahkan  kepada  elanggan  dan sampai  seberapa  jauh  pelanggan  terpuaskan);  hasil  kegiatan  dibandingkan  dengan  maksud yang inginkan; dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.
Menurut  Mahsun  (2013:  65)  Evaluasi  kinerja  adalah  kegiatan  untuk  menilai  atau melihat keberhasilan dan kegagalan manajer publik dalam melaksanakan kegiatan dan fungsi yang diamanahkan kepadanya sebagai visi dan misi organisasi. Evalusi kinerja ini merupakan kegiatan  lanjutan  dari  pengukuran  kinerja  sehingga  dalam  melakukan  evaluasi  kinerja  harus berpedoman pada ukuran-ukuran dan indikator yang telah disepakati dan ditetapkan
Upaya  memperbaiki  kinerja  organisasi  layanan  publik  yang  dilakukan  secara  terus- menerus pada akhirnya bisa dilihat manfaatnya. Beberapa manfaat yang harus bisa dihasilkan dalam  perbaikan  kinerja  tersebut  antara  lain  kesesuaian  antara  apa  yang  disediakan  oleh organisasi  sektor  publik  dengan  kebutuhan  para  klien  dan  penguna  jasa,  adanya  imbal  balik yang sepadan dan efektif antara para wajib pajak dengan layanan pemerintah dan terciptanya keseimbangan dalam melayani kebutuhan masyarakat.

## Kepuasan Masyarakat
Kepuasan  masyarakat  merupakan  faktor  yang  sangat  penting  dan  menentukan  keberhasilan suatu  badan  usaha  karena  masyarakat  adalah  konsumen  dari  produk  yang  dihasilkannya. Pemerintah sebagai penyedia jasa layanan publik, harus senantiasa meningkatkan kualitasnya. Salah  satu  upaya  untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik,  sebagaimana  diamanatkan dalam  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2000  tentang  Program Pembangunan  Nasional  (PROPENAS),  perlu  disusun  indeks  kepuasan  masyarakat  sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan .
Menurut  Harbani  Pasolong  (2008:  145)  kepuasan  pelanggan  adalah  mencakup perbedaan  antara  harapan  dan  kenyataan  atau  hasil  yang  dirasakan.  Kepuasan  masyarakat terhadap organisasi publik sangat penting karena adanya hubungan kepercayaan masyarakat. Semakin  baik  kepemerintahan  dan  kualitas  pelayanan  yang  diberikan,  maka  semakin  tinggi pula kepercayaan masyarakat ( high trust ).
Menurut  Philip  Kotler  dan  Nancy  Lee  (2007:  188)  kepuasan  pelanggan  merupakan fungsi  dari  harapan  bukannya  kinerja,  bilamana  memenuhi  harapan  maka  pelanggan  akan puas. Karena masyarakat tidak berharap banyak dari pemerintah.
Dalam  kaitan  ini  masyarakat  Desa  Jogodayuh  adalah  pelanggan  dari  dana  PNPM- MPd,  karena  disini  pelanggan  adalah  masyarakat  yang  dalam  hal  ini  merupakan  faktor penting di dalam organisasi sektor publik karena terdapat hubungan dengan masyarakat secara langsung. Dan masyarakat juga secara tidak langsung mengevaluasi terhadap pelayanan yang diberikan terhadap organisasi tersebut
Pelayanan  publik  adalah  segala  kegiatan  pelayanan  yang  dilaksanakan  oleh penyelenggara  pelayanan  publik  sebagai  upaya  pemenuhan  kebutuhan  penerima  pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
ASSETS : Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, Vol.3, No.1, April 2014
Organisasi sektor publik harus memenuhi dari adanya kebutuhan masyarakat nantinya, masyarakat  dapat  menilai  kepuasan  antara  hasil  dari  kinerja  organisasi  itu  sendiri  dan program-program  selanjutnya  akan  didukung  penuh  oleh  masyarakat.  Pada  hakekatnya masyarakat  adalah  pelanggan  bagi  penyelenggara  sektor  publik.  Apabila  sektor  publik  itu PNPM,  maka  kebutuhan  yang  harus  dipenuhi  adalah  adanya  program  yang  sesuai  dan  yang dibutuhkan  oleh  pelanggan,  baik  dari  kesehatan,  pekerjaan,  dan  pendidikan  .  sehingga  akan tercapainya MDGs yang menjadi studi kasus PNPM.

## RANCANGAN PENELITIAN
Metode  Penelitian  penulis  menggunakan  desain  penelitian  kualitatif  untuk  mengetahui kepuasan  masyarakat  dari  kinerja  sektor  publik  (studi  kasus  PNPM-Mandiri  di  Desa Jogodayuh  Kecamatan  Geger  Kabupaten  Madiun)  Penelitian  dilakukan  oleh  penulis  mulai bulan  September  2013-  Januari  2015.  Dalam  waktu  kurang  dari  5  bulan  diharapkan  dapat memperoleh data dan keterangan lainnya dari pihak yang terkait dalam penelitian ini.
Penelitian ini dilakukan dengan suatu metode agar bisa terselesaikan tepat waktu dan hasil yang diperoleh bisa dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yakni suatu metode yang dalam penelitiannya berlandaskan filsafat postpositivisme, digunakan untuk  meneliti kondisi  objek  yang  alamiah. Metode ini juga menggunakan angka yang  disebut  metode  kuantitatif  karena  data  penelitian  berupa  angka-angka  dan  analisis menggunakan  statistik  (Sugiyono,  2012:  15).  Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif  yaitu  penelitian  yang  digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  objek  yang  alamiah, (sebagai  lawannya  adalah  eksperimen)  dimana  peneliti  adalah  sebagai  instrumen  kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan  secara purposive sampling berupa data kualitatif sebagai  pendukungnya  seperti  kata-kata  atau  kalimat  yang  tersusun  dalam  angket  kalimat hasil konsultasi atau wawancara antara peneliti dan informan.

## TEKNIK ANALISIS DATA
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  pedoman  pemantauan  dan  evaluasi  PNPM  Mandiri Perdesaan untuk menganalisis data yang diperoleh antara lain yaitu:
1. Evaluasi  Keluaran  (output)  Evaluasi  keluaran  dilakukan  untuk  melihat  sejauh  mana perubahan kesejahteraan yang terjadi dengan membandingkan kondisi saat ini dari warga miskin  dan  kelompok  pasaran  lainnya  dengan  setelah  berjalannya  program  (tahunan). Dasar  pengukuran  dan  evaluasi  ini  dari  hasil  survei  dasar  yang  dilakukan  oleh  para konsultan  program  sektor.  Evaluasi  ini  dapat  dilakukan  dengan  berbagai  pihak,  baik penanggung  jawab  program  maupun  pihak-pihak  lain  secara  independen  masukan evaluasi  dapat  disampaikan  kepada  penanggung  jawab  program  diwilayahnya  masing- masing dan atau kepada PNPM Mandiri Nasional.
2. Survei  Dampak  ( impact )  PNPM  Mandiri  merencanakan  beberapa  evaluasi  dampak dengan  fokus  pada  dampak  kaitannya  dengan  penanggulangan  kemiskinan, perkembangan  kapasitas.  Untuk  maksud  tersebut  digunakan  metode  campuran  baik kualitatif  maupun  kuantitatif.  Sejumlah  survei  juga  akan  dilakukan  untuk  mengukur dampak program, dengan menggunakan survei Rumah Tangga, SUSENAS Survei Sosial Ekonomi  Nasional)  dan  studi  kualitatif.  Keseluruhan  survei  ini  menggunakan  teknik perbedaan  ganda  dengan  melihat  kondisi  sebelum  dan  sesudah,  wilayah  perlakuan  dan wilayah kontrol.
3. Studi Kasus tematik Studi kasus disini meliputi penerapan PNPM Mandiri yang terdapat di Desa Jogodayuh dan mencakup antara lain sebagai berikut:
a. Kajian  cepat  prasarana  fisik,  untuk  mengevaluasi  mutu  infrastruktur  yang  dibangun dengan standar PNPM
Frisca Fristyan Arinta Putri Dan Isharijadi : Evaluasi Kinerja Sektor Publik Terhadap...
b. Pengkajian  operasional  dan  perawatan,  untuk  mengevakuasi  tata  cara  operasional dan perawatan infrastruktur dan mengevaluasi stuktur ongkos yang dibayar pengguna kemampuan warga desa dan pemerintah setempat membiayai perawatan.
c. Pengkajian  dampak  ekonomi  dan  tingkat  pengembalian,  engembnagan  kredit  mikro dan  usaha  masyarakat,  untuk  mengevaluasi  strategi  kredit  mikro  dan  pengembalian usaha dibawah PNPM, guna mengetahui bagaimana komponen-komponen ini dapat ditinggalkan  agar  mengahsilkan  manfaat  ekonomi  yang  lebih  besar  dan berkelanjutan.
d. Pengkajian ulang gender, mengkaji ulang strategi program dan pelaksanaan program dari aspek kesetaraan gender.
e. Pengkajian  perencanaan  pembangunan,  mengevaluasi  perencanaan  mulai  tingkat desa/kelurahan  hingga  Nasional  dan  bagaimana  meningkatkan  koordinasi  antar berbagai tingkat.
f. Pengkajian  pengembangan  kapasitas  kelembagaan,  salah  satu  komponen  penting PNPM  program  ini  memberikan  berbagai  pelatihan  bagi  warga  desa/kelurahan. Kelembagan  masyarakat  pelaksanaan  program  dan  aparat  Pemda  setempat perkembngan komponen pengembngan kapasitas ini dampaknya terhadap penguatan kemandirian  masyarakat  perlu  dinilai  sebagi  salah  satu  keberhasilan  pelaksanaan PNPM Mandiri
g. Pengkajian  pencapaian Millenium  Development  Goals  (MDG s),  diharapkan  juga berdampak    pada  penerapan  MDGs  melalui  evaluasi  sektor  terkait  kegiatan pelayanan  dasar  seperti  pendidikan  dan  kesehatan  diharapkan  dapat  memberikan masukan  bagi  kebijakan  pelayanan  pelayanan  dasar  pada  mut,  investasi kesinambungan,  kepuasan  masyarakat,  efektivitas  biaya  dan  hubungan  dengan pemwerintah setempat.

## PEMBAHASAN

## 1. Variabel Kinerja Pelaksanaan Program
Untuk mengetahui kinerja pelaksanaan program dan tingkat kepuasan masyarakat peneliti menggunakan interval sebagai berikut:
Tabel 1. Interval Variabel kinerja pelaksana program Nilai persepsi Nilai Inteval IKM Nilai Interval Konversi IKM Mutu Kinerja Kinerja Pelaksana Program 1 0,00-0,99 1-20 E Sangat Tidak Baik 2 1,00-1,99 21-40 D Tidak Baik 3 2,00-2,99 41-60 C Cukup Baik 4 3,00-3,99 61-80 B Baik 5 4,00-4,99 81-100 A Sangat baik Sumber: http://kpp.jatimprov.go.id/perpem/3.pdf (diunduh: Januari 2014)
Berdasarkan  interval  diatas  maka  hasil  penelitian  untuk  kinerja  tiap  item  adalah  sebagai berikut:
Berdasarkan hasil perhitungan kinerja PNPM-MPd desa Jogodayuh maka dapat dilihat dari tabel dibawah ini, terdapat unsur kinerja dan nilai unsur kinerja. Untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur kinerja dengan cara menjumlahkan (kebawah) nilai  masing-masing unsur kinerja sesuai dengan jumlah kuisioner yang diisi oleh responden, kemudian untuk nilai rata- rata  per  unsur  kinerja,  jumlah  nilai  masing-masing  unsur  pelayanan  dibagi  dengan  jumlah responden yang mengisi. Untuk mendapatkan nilai bobot rata-rata tertimbang dengan cara
ASSETS : Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, Vol.3, No.1, April 2014
Jumlah Bobot Jumlah Unsur = 1 8 = 0, 12
Untuk menemtukan nilai dasar dalam nilai IKM setelah dikonversi yaitu untuk mendapatkan penilaian  tersebut  yaitu  antara  25-100  maka  hasil  penilaian  tersebut  harus  dikonversikan dengan nilai dasar 25.
Tabel 2. Hasil perhitungan kinerja PNPM-MPd.
NO UNSUR KINERJA NILAI UNSUR KINERJA 1 Kepala Desa memberikan informasi secara menyeluruh menyeluruh mengenai PNPM-Mandiri 3,98 2 Pelaksanaan  kegiatan  di  pegang  oleh  warga  Desa Jogodayuh 4,55 3 Ketua  pelaksana  Anda  melakukan  instruksi  yang jelas  pada  anda  setiap  melakukan  pekerjaan  tanpa ada pemahaman ganda 3,92 4 Ketua  pelaksana  Anda  menunjukkan  hal-hal  yang menarik minat kerja 3,49 5 Adanya  pemanfaatan  POLINDES  sesuai  dengan fungsi 4,88 6 Pekerjaan di selesaikan dengan jadwal program 4,53 7 Bunga  SPP  dibahas  secara  kelompok  tanpa  merasa ada yang dirugikan 4,08 8 Kaum perempuan diberikan andil dalam penyetaraan gender 4,16
Sumber: data angket responden. Diolah 2013
Untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung dengan cara berikut:
(3,98X0,12)  +  (4,55X0,12)  +  (3,92X0,12)  +  (3,49X0,12)  +  (4,88X0,12)  +  (4,53X0,12)  + (4,08X0,12) + (4,16X0,12) = 3,98
Dengan demikian hasil indeks pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:
a. Nilai IKM setelah dikonversi = Nilai Indeks X Nilai dasar = 3,98 X 25 = 9,95
b. Mutu  Kinerja    A.  Dilihat  dari  tabel  5.1  nilai  interval  yang  dikonversi  9,95  maka  mutu kinerja A dan kinerja pelaksanaan program Sangat Baik.
c. Kinerja pelaksanaan program PNPM-MPd di Desa Jogodayuh Sangat Baik
Dari  data  tersebut  dapat  dilihat  kinerja  dari  pengelolaan  program  berjalan  dengan sangat  baik  sesuai  rencana  yang  sudah  ditetapkan  oleh  Tim  pelaksana  atas  pencapaian program yang dilaksanakannya. Sehingga program yang telah dijalankan PNPM-MPd didesa Jogodayuh pada periode 2012/2013 mencapai hasil yang sangat baik bagi masyarakat.

## 2. Variabel kepuasan masyarakat atas pencapaian program
Tingkatan  kepuasan  masyarakat  diukur  setelah  tercapainya  program  PNPM-MPd  desa Jogodayuh  pada  periode  2012/2013  maka  untuk  mengetahui  tingkat  kepuasan  terhadap pelaksanaan program, maka peneliti menggunakan interval sebagai berikut:
Frisca Fristyan Arinta Putri Dan Isharijadi : Evaluasi Kinerja Sektor Publik Terhadap...

## Tabel.3 Interval variabel Kepuasan Masyarakat terhadap PNPM-MPd
NILAI PERSEPSI NILAI INTERVAL IKM NILAI INTERVAL KONVERSI IKM KEPUASAN MASYARAKAT 1 0,00-0,99 1-20 Sangat Tidak Puas 2 1,00-1,99 21-40 Tidak Puas 3 2,00-2,99 41-60 Cukup Puas 4 3,00-3,99 61-80 Puas 5 4,00-4,99 81-100 Sangat Puas Sumber: http://kpp.jatimprov.go.id/perpem/3.pdf (diunduh: Januari 2014)
Berdasarkan  interval  maka  hasil  dari  penelitian  unsur  untuk  kepuasan  masyarakat  tiap item adalah:
Berdasarkan  hasil  perhitungan  kinerja  PNPM-MPd  desa  Jogodayuh  maka  dapat  dilihat dari tabel dibawah ini, terdapat unsur kinerja dan nilai unsur kinerja. Untuk mendapatkan nilai  rata-rata  per  unsur  kinerja  dengan  cara  menjumlahkan  (kebawah)  nilai  masing- masing  unsur  kinerja  sesuai  dengan  jumlah  kuisioner  yang  diisi  oleh  responden, kemudian  untuk  nilai  rata-rata  per  unsur  kinerja,  jumlah  nilai  masing-masing  unsur pelayanan  dibagi  dengan  jumlah  responden  yang  mengisi.  Untuk  mendapatkan  nilai bobot rata-rata tertimbang dengan cara
Jumlah Bobot Jumlah Unsur = 1
8 = 0, 12
Untuk  menemtukan  nilai  dasar  dalam  nilai  IKM  setelah  dikonversi  yaitu  untuk mendapatkan  penilaian  tersebut  yaitu  antara  25-100  maka  hasil  penilaian  tersebut  harus dikonversikan dengan nilai dasar 25.
Tabel 4. Hasil Perhitungan kepuasan Masyarakat Desa Jogodayuh
NO UNSUR KEPUASAN NILAI UNSUR KEPUASAN 1 Bagaimana hasil kinerja pelaksana PNPM 4,28 2 Bagaimana menurut Anda tentang kesetaraan  gender  dalam  Simpan  Pinjam Perempuan 4,31 3 Bagaimana pendapat Anda tentang kemampuan  petugas  dalam  memberikan pengarahan pada saat musyawarah 3,90 4 Bangunan  bisa  dimanfaatkan  dengan  baik setelah adanya serah terima 4,10 5 Anggota  SPP  akan  diuntungkan  dengan adanya bunga yang relatif rendah 4,18 6 Bagaimana pendapat Anda adanya kemudahan  dalam  penyeleksian  bagi  calon anggota SPP 4,42
Sumber: Data angket responden. Diolah:2013
Untuk mengetahui nilai Indeks Kepuasan dihitung dengan cara berikut:
(4,28X0,16) + (4,31X0,16) + (3,90X0,16) + (4,10X0,16) + (4,18X0,16) + (4,42X0,16) = 3,99
Dengan demikian nilai indeks unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:
a. Nilai IKM setelah dikonversi = Nilai Indeks X Nilai Dasar = 3,99X25 = 9,975
b. Mutu Pelayanan A. Dilihat pada tabel 5.3 nilai interval IKM 9,975 yaitu berada nilai persepsi  nomor  5  dan  nilai  interval  IKM  4,00-4,99  dan  nilai  interval  konversi  IKM antara 81-10 dengan kepuasan masyarakat yang menyatakan Sangat Puas.
c. Kepuasan  masyarakat  dari  terlaksana  program/proyek  PNPM-MPd  adalah  sangat Puas
Dari  data  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  masyarakat  merasa  Sangat  Puas  dengan pembangunan  yang  sudah  dikerjakan  oleh  tim  pelaksana  Program  PNPM-MPd  di  desa Jogodayuh pada periode 2012/2013.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  pada  PNPM-MPd  di  Desa  Jogodayuh  terutama  hasil  dari evaluasi kinerja sektor publik dalam kaitan mengenai kepuasan masyarakat, dan ditinjau dari proses  evaluasi  dokumen,  wawancara,  observasi,  dan  berbagai  dokumentasi,  maka  penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Desa  Jogodayuh  untuk  tiap  tahunnya  selalu  berperan  aktif  dengan  mendapatkan ranking  pada  tiap  program  dan  PNPM-MPd,  dengan  ini  penulis  menyatakan  bahwa desa  Jogodayuh  melaksanakan  konsistensinya  untuk  mewujudkan  pemberdayaan masyarakat  secara  berkelanjutan  dengan  adanya  program  ini  sekaligus  peningkatan kepuasan masyarakat.
2. Hasil  evaluasi  unsur  kinerja  sektor  publik  pada  tahap  berjalannya  program  yang cukup  maksimal  dengan  tidak  ada  munculnya  keluhan  dari  masyarakat  dan pengawasan  dari  fasiliator  BPUPK  guna  keberhasilan  program.  Masalah  ditemukan setelah  adanya  proses  serah  terima  pada  pengelola  sarana  prasarana,  dikarenakan kurangnya  sumberdaya  yang  memadai  dan  dilihat  dari  sektor  finansial,  sehingga perlunya visi dalam setiap perencanaan.
3. Kepala Desa selaku pelindung sudah sangat transparan dalam memberikan arahan dan pemberian  motivasi  dalam  berjalannya  program  guna  mewujudkan  kepuasan masyarakat.  Sekaligus  kemudahan  peneliti  dalam  mengakses  informasi  yang berkaitan dengan kajian penelitian

## Saran
Penulis  memberikan  saran  yang  mungkin  dapat  diterapkan  pada  pelaksana  program  PNPM- MPd Desa Jogodayuh  guna meningkatkan kepuasan terhadap masyarakat, berdasarkan pada evaluasi kinerja sektor publik sebagai berikut:
1. Perlu  dilakukannya  evaluasi  bertahap  setelah  adanya  program  selesai  dikerjakan, sebagai  bahan  untuk  lebih  meningkatkan  kinerja  pelaksana  PNPM-MPd  untuk  periode selanjutnya.
2. Pemberian  pelayanan  sarana  dan  prasarana  medis  yang  baik  yang  terdapat  di  Polindes sebagai bahan untuk membantu kesehatan masyarakat.
3. Pemberian  sosialisasi  kepada  masyarakat  yang  lebih  intensif  mengenai  dampak  dari kredit yang dilakukan terhadap program PNPM-MPd.
Frisca Fristyan Arinta Putri Dan Isharijadi : Evaluasi Kinerja Sektor Publik Terhadap...

## DAFTAR PUSTAKA
Burhan  Bungin.  2011. Metodologi  Penelitian  Kuantitatif:  Komunikasi,  Ekonomi,  dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya . Jakarta: Kencana Prenada Media.
Deklarasi Dan Rekomendasi Temu Nasional PNPM Mandiri. 2008.  Jakarta.
Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertanti. 2010. Akuntansi Sektor Publik . Jakarta: salemba Empat
Fandy Tjiptono. 2006. Pemasaran Jasa . Malang: Bayumedia Publishing.
Frederik  Mote.  2008. Analisis  Indeks  Kepuasan  Masyarakat  (IKM)  terhadap  pelayanan publik di Puskesmas Ngesrep Semarang . Tesis diterbitkan. Semarang. UNDIP
Harbani Pasolong. 2008. Teori Administrasi Publik . Bandung. Alfabeta.
Harentama  Fardhani.  2010. Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kepuasan Masyarakat  Pada  Pelayanan  Badan  Pelayanan  Perijinan  Terpadu  Kota  Semarang . ( http://eprints.undip.ac.id/26402/1/PENELITIAN_FULL_BARU_plus_ttd.pdf ).  Diunduh  29 Juni 2013.
Indra Bastian. 2005. Akuntansi Sektor Publik: suatu Pengantar . Jakarta: Erlangga
Lijan  Poltak.  2012. Kinerja  Pegawai Teori  Pengukuran  dan  Implikasi .  Yogyakarta:  Graha Ilmu.
Mardiasmo.  2002. Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta. Andi Offset.
Mohammad Mahsun.2006. Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta. BPFE-Yogyakarta.
Mohammad  Mahsun.  2013. Pengukuran  Kinerja  Sektor  Publik .  Yogyakarta.  BPFE- Yogyakarta.
Pedoman Umum PNPM Mandiri. 2008. Jakarta
Philip Kotler dan Nancy Lee.2007. Pemasaran di Sektor Publik . Jakarta. PT INDEKS
Sri  Lestari.  2012. Bantuan  Sosial  diIndonesia  Sekarang  Dan  Kedepan .  Bandung.  Fokus Media.
Sugiyono. 2010. Metode penelitian pendidikan . Bandung. ALFABETA
Suharsimi  Arikunto.  2010. Prosedur  Penelitian:  Suatu  Pendekatan  Praktik. Jakarta:  Rineka Cipta.
ASSETS : Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, Vol.3, No.1, April 2014