Wibisono, E. E., Prasetya, R. A., Arsita, S. A. (2024). Policy Network dari Undang – Undang
Cipta Kerja kekhususan terkait Perizinan.
Syntax Literate . (9)2. http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i2 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 9, No. 2, Februari 2024

## POLICY NETWORK DARI UNDANG – UNDANG CIPTA KERJA KEKHUSUSAN TERKAIT PERIZINAN
Eva Eliza Wibisono 1 , Rendy Ananta Prasetya 2 , Savira Ayu Arsita 3
Universitas Indonesia, Indonesia 1,3
Direktur Eksekutif, Pusat Analisis Jaringan Sosial (PAJS), Indonesia 2
Email: evawibisono@gmail.com, rdpajs@gmail.com, savira.arsita15@gmail.com

## Abstrak
Penerapan  model  jaringan/  jejaring  kebijakan  public  (policy  network)  merupakan pendekatan baru untuk melihat fenomena yang semakin kompleks melalui struktur jaringan yang  tumpang  tindih  dari  berbagai  perlintasan  struktur  sosial  yang  melibatkan  banyak instansi/ pemerintahan publik. Model ini dipilih peneliti karena mempunyai relevansi dengan pembahasan  penelitian,  identifikasi  permasalahan  ditemukan  tepat  pada  saat  dilakukan penelitian  model  Waarden,  dan  teori  yang  digunakan  peneliti  yakni  jejaring  /  jaringan kebijakan pada UU Cipta Kerja (omnibus law) khususnya pada bidang perizinan. Kebijakan jaringan (policy network) melibatkan ketergantungan sumber daya yang dibentuk oleh lebih organisasi  –  organisasi  kepemerintahan  yang  saling  berkaitan  satu  dengan  yang  lain. Penelitian ini fokus kepada dua (2) permasalahan yakni (1) kerangka policy network pada UU Cipta Kerja; (2) aktor – aktor yang terlibat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif – eksploratif dengan pendekatan fenomenologis yang secara spesifik menitikberatkan pada pembahasan norma perundang – undangan khususnya UU Cipta Kerja kekhususan perizinan. Temuan dari penelitian dan karya ilmiah ini: i) penerapan UU Cipta Kerja telah memangkas banyak peraturan yang tumpang tindih; ii) Policy Network dapat mempermudah pemahaman atas  peraturan  perundang  –  undangan  yang  kompleks  di  Indonesia;  iii)  peran  dan kewenangan  yang  saling  lintas  batas  antar  kementerian  dan  antar  aktor  akan  dapat dipermudah dengan kerangka berpikir Policy Network.
Kata kunci : Policy Networks, peran dan kewenangan, UU Cipta Kerja

## Abstract
The application of the public policy network model is a new approach to see increasingly complex  phenomena  through  overlapping  network  structures  from  various  crossings  of social structures involving many public agencies/governments. This model was chosen by researchers  because  it  has  relevance  to  research  discussions,  problem  identification  was found right at the time of Waarden's model research, and the theory used by researchers is a network/network of policies in the Job Creation Law (omnibus law), especially in the field of  licensing.  Policy  networks  involve  the  dependence  of  resources  formed  by  more governmental organizations that are interrelated with each other. This research focuses on two (2) problems, namely (1) the network policy framework in the Job Creation Law; (2) actors  involved.  This  research  uses  qualitative  –  exploratory  methods  with  a phenomenological  approach  that  specifically  focuses  on  discussing  statutory  norms, especially  the  Job  Creation  Law,  licensing  specificity.  Findings  from  this  research  and scientific work: i) the implementation of the Job Creation Law has cut many overlapping
regulations; ii) Policy Network can facilitate understanding of complex laws and regulations in Indonesia; iii) roles and authorities that cross borders between ministries and between actors will be facilitated with the Policy Network frame of mind.
Keywords : Policy Networks, role and authority, Job Creation Law

## Pendahuluan
Hidayat (2015) meneliti Model Jaringan Kebijakan Publik (policy network) yang menundukkan  kedudukan  sipil  dan  pemerintahan  dalam  fungsi  –  fungsi  yang  berjalan maksimal secara konsultatif melalui struktur jaringan walaupun terjadi tumpang tindih keanggotaan baik diantara lembaga – Lembaga jaringan kebijakan yang pola interaksinya bersifat  konsultatif,  distribusi  kekuasaan  yang  seimbang,  keterlibatan  LSM  yang partisipatif. Model Jaringan yang dipilih dalam penelitian ini menggunakan model yang digagas oleh Van Waarden (1992). Model ini dipilih peneliti karena mempunyai relevansi dengan  pembahasan  penelitian,  identifikasi  permasalahan  ditemukan  tepat  pada  saat dilakukan penelitian model Waarden, dan teori yang digunakan peneliti berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Analisa kewenangan dan fungsi dari Analisa pemangku kepentingan yang berbasis pada interkoneksi relasi dan hubungan lintas kementerian dan atau badan (Barelly et al., 2021). Karena pengembangan aplikasi dan aturan kebijakan tidak bisa hanya melibatkan satu pemangku kepentingan saja, harus ada  beberapa  pemangku  kepentingan  yang  terlibat  untuk  menyukseskan  kebijakan. Kebijakan publik diartikan sebagai pemanfaatan strategis untuk mengelola sumber daya yang  terdapat  di  suatu  daerah  untuk  menyelesaikan  permasalahan  sosial  (Manna  & Syafiie,  2014).  Jadi,  berdasarkan  kedua  pendapat  tersebut  dapat  dipahami  bahwa kepentingan masyarakat dapat diperoleh jika ada kebijakan yang strategis.
Lebih  lanjut  Nugroho  (2021)  mengelompokkan  kebijakan  publik  menjadi  tiga bagian, yaitu: kebijakan publik makro, kebijakan publik menengah, dan kebijakan publik mikro.  Klijn  dan  Koppenjan  (2000)  mengamati  bahwa  penggunaan  konsep  jaringan dalam  ilmu  kebijakan  dimulai  pada  awal  tahun  1970an.  Mereka  berpendapat  bahwa dalam  kajian  implementasi  kebijakan  khususnya  pada  pendekatan  “bottom-up” dibandingkan dengan pendekatan “top-down”. Konsep ini digunakan untuk memetakan hubungan  antar  organisasi  dan  menilai  pengaruh  pola-pola  tersebut  terhadap  proses kebijakan.  Ada  beberapa  pemahaman  mengenai  jaringan  kebijakan,  tergantung  dari konteks mana jaringan tersebut berasal, sebagaimana dikemukakan oleh Raab dan Kenis (2009).  Kebijakan  jaringan  adalah  kelompok  organisasi  yang  terhubung  karena ketergantungan  sumber  daya  dan  dibentuk  oleh  lebih  dari  dua  organisasi  yang  saling berhubungan  untuk  mencapai  tujuan  bersama.  Jaringan  kebijakan  secara  umum  dapat dipahami sebagai elemen struktural dari jaringan kolaboratif yang mendokumentasikan komponen-komponen  seperti  hubungan  timbal  balik,  kesetaraan,  dan  keterwakilan (Damenta & Digdowiseiso, 2023; DeLeon & Varda, 2009).
Jaringan  kebijakan  Menurut  Rhodes  (2006)  menunjukkan  lebih  banyak  variasi interaksi antara pemerintah, swasta, komunitas dan aktor internasional dalam suatu arena kebijakan.  Bukan  sekedar  pola  komunikasi  atau  interaksi  antar  aktor  terkait  dalam struktur  yang  berbeda  dan  independent  (Soenar,  2021).  Jaringan  kebijakan  pada
hakikatnya memuat kondisi alamiah strategi bertindak dalam konteks kelembagaan yang mencakup penajaman persepsi, pertimbangan, dan interaksi para aktor kebijakan.
Maka  pada  tulisan  ilmiah  kali  ini  penulis  berkesempatan  untuk  memfokuskan kepada  Undang  –  undang  Cipta  Kerja,  secara  khusus  di  bagian  perizinan.  Dengan memperlihatkan  bagaimana  Undang  –  undang  ini  bekerja  dalam  kerangka  hubungan inter-relasi daripada aktor – aktor lintas kementerian yang tergabung dalam muatan sosial dalam pengurusan perizinan berdasarkan Undang – Undang Cipta Kerja (omnibus law). Maka rumusan masalah dalam karya ilmiah ini adalah: 1) Bagaimana kerangka policy network dalam pengurusan perizinan berdasarkan UU Cipta Kerja?; 2) Siapa saja aktor – aktor yang terlibat dalam pengurusan perizinan berdasarkan norma yang terdapat di UU Cipta Kerja?

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif-eksploratif  dengan  pendekatan fenomenologis  (Creswell & Poth, 2016) sebagai eksplorasi pada Analisa jaringan yang ada dalam pembahasan norma – norma perundang – undangan Undang – undang Cipta Kerja.  Data  dan  fakta  yang  diperoleh  melalui  penelitian  kepustakaan  dengan  cara mempelajari  dan  membaca  buku  –  buku,  jurnal,  dokumen  resmi  dan  sumber  data  lain yang relevan sehingga menghasilkan penelitian yang berkualitas secara spesifik dokumen yang dijadikan pusat analisis dalam karya ilmiah ini adalah Undang – Undang Nomor 11 tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja.  Setelah  diperoleh,  data  kemudian  dianalisis  dan diinterpretasikan  dengan  menggunakan  Miles,  Huberman  dan  Saldana  (2013)  dengan tahapan  pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data  dan  verifikasi  data  hingga menghasilkan  kesimpulan.  Penelitian  ini  menghasilkan  temuan  –  temuan  baru  yang bermanfaat  bagi  pembaca  dalam  melihat  kerangka  kebijakan  peraturan  perundang  – undangan dalam perspektif yang baru yakni policy networks / UU Cipta Kerja (Omnibus Law).

## Hasil dan Pembahasan
Secara  umum,  jaringan  sosial  didefinisikan  sebagai  suatu  jaringan  interaksi  atau hubungan, dimana titik simpulnya terdiri dari aktor-aktor, dan bagian tepinya terdiri dari hubungan atau interaksi antar aktor-aktor tersebut. Generalisasi gagasan jaringan sosial adalah  jaringan  informasi,  yang  mana  simpul-simpulnya  dapat  terdiri  dari  aktor-aktor atau  entitas-entitas,  dan  ujung-ujungnya  menunjukkan  hubungan  di  antara  mereka. Jelasnya, konsep jejaring sosial tidak terbatas pada kasus spesifik jejaring sosial berbasis internet  seperti  Facebook;  Masalah  jejaring  sosial  sering  kali  dipelajari  dalam  bidang sosiologi  dalam  kaitannya  dengan  interaksi  umum  antara  kelompok  aktor  mana  pun. Interaksi  tersebut  dapat  berbentuk  konvensional  atau  non-konvensional,  baik  interaksi tatap muka, interaksi telekomunikasi, interaksi email, atau interaksi surat pos.
Analisis jaringan sosial, kemudian, berkonsentrasi pada hubungan antara anggota suatu sistem dan bukan pada atribut individu dari anggota tersebut. Sebab, pola hubungan mempunyai konsekuensi (Kurniawan et al., 2020). Analis jaringan tidak hanya berhenti
pada  “siapa  yang  Anda  kenal”,  namun  menyelidiki  lebih  dalam  pola-pola  hubungan tersebut. Pola hubungan inilah yang kita sebut “struktur” (Wasserman, 1994). Banyak penelitian ilmu sosial di berbagai bidang berfokus secara eksklusif pada atribut individu (seperti bakat, dalam contoh di atas) dan mengabaikan informasi penting tentang pola hubungan antar anggota sistem (Wasserman, 1994).
Pola yang dimaksud dalam konteks karya ilmiah ini adalah keterkaitan antara: a) konsep – konsep yang ada dalam norma peraturan perundang – undangan (“UU Cipta Kerja”); b) aktor atau pemangku kepentingan terkait yang disebutkan dalam UU Cipta Kerja tersebut.
UU Cipta Kerja di Indonesia setidaknya membuat sekitar 80 Undang-Undang dan lebih dari 1.200 pasal bisa direvisi sekaligus hanya dengan satu UU Cipta Kerja yang mengatur multisector.
Gambar 1. Booklet UU Cipta Kerja ( Omnibus Law)
Kemunculan UU Cipta Kerja (Omnibus Law) banyak disebutkan bertujuan untuk menyederhanakan  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia,  karena  peraturan- peraturan yang ada di Indonesia tidak saja banyak secara kuantitas tetapi banyak juga peraturan  antar  sektor  yang  saling  tumpang  tindih  (Roihan,  2021).  Salah  satu  kluster aturan  dalam  UU  Cipta  Kerja  (Omnibus  Law)  adalah  penyederhanaan  perizinan  dan dalam  penelitian  ini  yang  menjadi  fokus  adalah  aturan  terkait  perizinan  lokasi  atau perizinan pemanfaatan ruang.

## Gambar 2. Booklet UU Cipta Kerja (Omnibus Law)
Kerangka berpikir jaringan dapat digunakan dalam melihat interkoneksi aktor yang saling  terkoneksi  satu  dengan  yang  lainnya,  begitupun  dalam  peraturan  perundang- undangan. Aktor di sini termasuk juga dengan segala peraturan-peraturan yang telah ada sebelum UU Cipta Kerja ( Omnibus Law ), tidak hanya lembaga/organisasi yang terdiri dari  individu-individu  lagi  di  dalamnya.  Demikian  kemunculan  UU  Cipta  Kerja ( Omnibus  Law )  itu  sendiri  telah  mengubah  dan  memunculkan  masalah  terhadap  dua jejaring  yakni  jejaring  antar  lembaga/organisasi  yang  terlibat  dan  terikat  dalam  pasal- pasal UU Cipta Kerja (Omnibus Law ) dan jejaring peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya. Untuk melihat siapa saja lembaga/organisasi yang terlibat dan terikat dalam aturan UU Cipta Kerja ( Omnibus Law ) dan bagaimana apa muatan yang menghubungkan mereka  maka  penting  untuk  menguraikan  aturan  apa  saja  yang  mengikat  hubungan tersebut.
Sebelum UU Cipta Kerja ( Omnibus Law ) dibuat ada empat undang-undang yang sekiranya mengatur tentang pemanfaatan ruang yang kemudian menjadi rujukan untuk aturan izin lokasi. Keempat undang-undang tersebut adalah UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014; UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan; dan UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004; serta UU Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial  sebagai  aturan  utama  terkait  informasi  keruangan  (Arifin  &  Satria,  2020). Demikian setidaknya ada tiga jenis pemanfaatan ruang dan berikut skema izin lokasi atau pemanfaatan ruang sebelum dan setelah ada UU Cipta Kerja (Omnibus Law):
Gambar 3. UU Cipta Kerja (UU Cipta Kerja / Omnibus Law ) Perizinan Lokasi Sebelum UU Cipta Kerja / Omnibus Law
Gambar 4. UU Cipta Kerja (UU Cipta Kerja (Omnibus Law) Perizinan Lokasi Setelah UU Cipta Kerja (Omnibus Law)
Alur dan jejaring birokrasi setelah UU Cipta Kerja ( Omnibus Law ). memang terlihat sederhana karena perizinan lokasi menjadi terintegrasi dengan izin usaha, artinya segala hal yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang disesuaikan dengan perizinan usaha yang secara garis besar pedoman dan pelaksanaannya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Namun  perlu  diingat  bahwa  perizinan  usaha  itu  sendiri  diberikan  oleh  Kementerian Investasi/BKPM  jadi  secara  tidak  langsung  segala  perizinan  dibebankan  kepada Kementerian Investasi/BKPM. Hal ini membuat aktor-aktor yang sebelumnya memiliki peran harus menunggu kewenangan Pemerintah Pusat atas perannya setelah adanya UU
Cipta Kerja ( Omnibus Law ). Terlebih lagi jika dilihat lebih jauh lagi aktor-aktor yang terlibat tidaklah sedikit. Hal ini terlihat dalam banyaknya peraturan perundang-undangan sebelum  UU  Cipta  Kerja  ( Omnibus  Law ).  terkait  dengan  izin  lokasi  dari  beberapa kementerian  akan  merujuk  ke  aturan-aturan  lain  dengan  hirarki  lebih  tinggi  yang mengatur lebih banyak kementerian dan lembaga. Oleh karena itu tidak hanya melibatkan banyak aktor, peraturan yang saling tumpang tindih justru berpotensi membuat banyak sektor bentrok karena terikat pada peraturan-peraturan tersebut. Tumpang tindih aturan terlihat pada aturan-aturan yang sudah banyak diubah.
Gambar 5. Jejaring Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020
Gambar 6. Jejaring Permen ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2019
Gambar 7. Jejaring Permen ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2019 (2)
Gambar 8. Jejaring Permen ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2019 (3)
Gambar 9. Jejaring Permen Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018
Gambar 10. Jejaring Permen KP Nomor 24 Tahun 2019
Gambar 11. Jejaring Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2018
UU  Cipta  Kerja  (Omnibus  Law)  sendiri  posisinya  hanya  mengubah  beberapa undang-undang, tetapi dalam perubahan tersebut terdapat pasal yang menyebutkan bahwa aturan-aturan sebelum adanya UU Cipta Kerja (Omnibus Law) yang tidak sesuai dengan perubahan dari UU Cipta Kerja (Omnibus Law) akan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.  Hal  ini  justru  membuat  banyak  peraturan 一 terutama  undang-undang 一 yang tidak diubah dalam UU Cipta Kerja (Omnibus Law) tetapi bertentangan dengan pasal- pasal yang diubah dalam UU Cipta Kerja (Omnibus Law) menjadi tidak jelas statusnya. Kewenangan Pemerintah Pusat yang dimaksudkan juga akan melahirkan aturan-aturan baru untuk memperjelas status aturan yang berbenturan dengan UU Cipta Kerja (Omnibus Law).  Hanya  saja  ini  justru  berpotensi  membuat  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia lebih kalut marut.
Salah  satu  contohnya,  UU  Nomor  27  Tahun  2007  tentang  Pengelolaan  Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sudah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 namun di dalam Omnibus Law aturan yang diubah adalah UU Nomor 27 Tahun 2007. Jika dalam UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 27 Tahun 2007 terdapat pasal yang tidak sesuai dengan perubahan dalam UU Cipta Kerja (Omnibus Law) maka UU Nomor  1  Tahun  2014  dapat  diubah/dicabut  begitu  saja  oleh  Pemerintah  Pusat  tanpa melibatkan  aktor-aktor  lain  yang  terlibat.  Ini  secara  tidak  langsung  UU  Cipta  Kerja (Omnibus Law) seolah berada di hirarki yang lebih tinggi dari undang-undang lainnya dan  ini  berkontradiksi  dengan  ketentuan  bahwa  semua  peraturan  undang-undang memiliki hirarki yang sama.
Selain itu UU Cipta Kerja (Omnibus Law) sama sekali tidak mengubah UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang banyak sekali dirujuk dalam berbagai aturan terkait dengan perizinan lokasi. Demikian jika ada pasal dalam UU tersebut yang tidak sesuai dengan UU Cipta Kerja (Omnibus Law) tidak jelas atau belum jelas mana yang akan berlaku karena secara hirarkis tidak ada aturan turunan UU Cipta Kerja (Omnibus Law) yang bisa mengubah isi UU Nomor 5 Tahun 1960.

## Kesimpulan
Perjanjian titip jual melalui media sosial oleh makelar kurang menjamin kepastian hukum  dalam  pelaksanaannya.  Meskipun  syarat  dan  unsur  perjanjian  secara  umum terpenuhi, bentuknya yang tidak tertulis dalam kontrak konkret membuatnya kurang kuat secara  hukum.  Pembuktian  percakapan  melalui  media  sosial  juga  menjadi  lebih  sulit dibandingkan  dengan  kontrak  tertulis.  Secara  materiil,  perjanjian  tersebut  juga  kurang memberikan  kepastian  karena  formulasi  yang  tidak  komprehensif,  menyebabkan multitafsir  hukum  dalam  kasus  wanprestasi.  Makelar,  meskipun  bertanggung  jawab secara kolektif dengan penjual, seharusnya tidak menanggung seluruh kerugian pembeli akibat kesalahan penjual yang tidak bertanggung jawab. Meskipun dalam teori makelar memiliki  hak  untuk  menuntut  penjual  atas  wanprestasi,  sulit  dilakukan  jika  identitas penjual tidak diketahui.

## BIBLIOGRAFI
Arifin, Z., & Satria, A. P. (2020). Analisis Kritis Pengelolaan Perairan Pesisir Dan Pulau- Pulau  Kecil  Di  Indonesia  (Studi  Pengaturan  Pengelolaan  Perairan  Pesisir  Dan Pulau-Pulau Kecil Pasca Lahirnya Undang-Undang No 1 Tahun 2014 dan Undang- Undang No 23 Tahun 2014). Ganec Swara , 14 (1), 521–525.
Barelly,  A.  M.,  Muhammad,  M.,  Kambo,  G.  A.,  &  Abdillah,  A.  (2021).  The  Political Identity  of  Ethnicity  in  the  Local  Election  of  Makassar  City  2018. Journal  of Governance , 6 (2). Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches . Sage publications.
Damenta,  U.  A.,  &  Digdowiseiso,  K.  (2023).  Collaborative  Governance  Oversight  in Corruption Prevention Efforts in Indonesia. Journal of Governance , 8 (3), 384–395. DeLeon, P., & Varda, D. M. (2009). Toward a theory of collaborative policy networks: Identifying structural tendencies. Policy Studies Journal , 37 (1), 59–74.
Hidayat,  A.  R.,  Alwi,  A.,  &  Susanti,  G.  (2015).  Model  jaringan  kebijakan  publik (Perumusan kebijakan masyarakat adat ammatoa kajang di kabupaten bulukumba). JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) , 209–218. Klijn, E.-H., & Koppenjan, J. F. M. (2000). Public management and policy networks: foundations  of  a  network  approach  to  governance. Public  Management  an International Journal of Research and Theory , 2 (2), 135–158.
Kurniawan,  D.,  Iriani,  A.,  &  Manongga,  D.  (2020).  Pemanfaatan  Social  Network Analysis (Sna) Untuk Menganalisis Kolaborasi Karyawan Pada PT. Arum Mandiri Group. Jurnal Transformatika , 17 (2), 149–159.
Manna, Z. H., & Syafiie, I. K. (2014). Strategi Pemerintah Daerah Poso Periode 2010- 2015 dalam Menghadapi Konflik Sosial. Journal of Governance and Public Policy ,
1 (2).
Miles,  M.  B.,  Huberman,  M.  A.,  &  Saldana,  J.  (2013).  Qualitative  Data  Analysis:  A Methods Sourcebook. In SAGE Publication (3rd Ed). SAGE Publications. Nugroho, R. (2021). Kebijakan Publik: Implementasi dan Pengendalian Kebijakan . Elex Media Komputindo.
Raab,  J.,  &  Kenis,  P.  (2009).  Heading  toward  a  society  of  networks:  Empirical developments and theoretical challenges. Journal of Management Inquiry , 18 (3), 198–210.
Rhodes,  J.  E.,  &  DuBois,  D.  L.  (2006).  Understanding  and  Facilitating  the  Youth Mentoring Movement. Society for Research in Child Development . Roihan,  M.  I.  (2021). Omnibus  Law  Ditinjau  Dari  Perspektif  Sistem  Perundang- Undangan Di Indonesia (Studi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja) . Soenar, H. M. (2021). Analisis Jaringan Komunikasi dan Eksistensi dalam Komunitas X Kota Bandung. Jurnal Riset Public Relations , 96–103.
Van Waarden, F. (1992). Dimensions and types of policy networks. European Journal of Political Research , 21 (1‐2), 29–52. Wasserman, S. (1994). Social network analysis: methods and applications. Cambridge University Press Google Schola , 2 , 131–134.
Copyright holder:
Eva Eliza Wibisono, Rendy Ananta Prasetya, Savira Ayu Arsita (2024)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: