## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Voume :19, Nomor : 1 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
Analisis perbandingan efektifitas aturan dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana lama dan Revisi Kitab Undang Undang Hukum Pidana (khususnya dalam pasal perzinahan)
oleh :
Nur Shabrina Sinulingga 1 ( nur.sinulingga@gmail.com )

## Abstract
The Criminal Code (KUHP) which is currently in force  in  Indonesia  is  a  legacy  that  is  still inherited  from  the  Netherlands,  so  some  of  the contents of the Article are still incompatible with the  culture  that  developed  in  Indonesia.  One example  of  the  definition  of  adultery  in  the Criminal  Code  is  a  marital  relationship  which  is committed  by  a  party  that  one  or  both  are  still bound  in  marriage.  Of  course  this  is  very contrary  to  the  culture  that  exists  in  Indonesia with  a  majority  Muslim  population.  Indonesian legal  experts  have  drafted  the  new  Criminal Code  since  50  (fifty)  years  ago,  then  after waiting  all  the  time,  finally  in  2019,  there  is  a strong  discourse  that  the  DPR  (House  of Representatives)  will  ratify  the  new  Criminal Code. One of the revised articles in the RKUHP (draft  of  the  Criminal  Code)  is  this  adultery article. However, this Article is one that is also a matter of controversy and much opposition. The  old  KUHP  rules  especially  those relating  to adultery  are  not  in  accordance  with  the  culture that  exists  in  Indonesia,  so  that  frequently  the act  of  adultery  that  actually  disturbs  the  public cannot  be  tried  as  expected,  but  in  the  current development  there  are  also  many  parties  who consider the notion of adultery in the new KUHP too  in  entering  into  the  private  affairs  of  the Indonesian  people  they  assume  the  State should not enter into a very private section.
The legal basis that can be done is a legal basis that  is  in  accordance  with  that  contained  in  the Criminal  Code
Keywords: Criminal Code, Adultery
1 Dosen Universitas Al-Azhar Medan

## Abstrak
Kitab  Undang  Undang  Hukum  pidana  (KUHP) yang  berlaku  saat  ini  di  Indonesia  merupakan peraturan  yang  masih  warisan  dari  Belanda, sehingga  beberapa  isi  Pasal  nya  masih  ada yang  tidak  bersesuaian  dengan  kebudayaan yang  berkembang  di  Indonesia.  Salah  satu contohnya  pengertian  perzinahan  dalam  KUHP adalah  hubungan  suami  istri  yang  dilakukan oleh  pihak  yang  salah  satu  atau  keduanya masih  terikat  dalam  pernikahan.  Tentu  ini sangat  bertentangan  dengan  budaya  yang  ada di  Indonesia  dengan  mayoritas  penduduk Muslim.  Para  ahli  hukum  Indonesia  telah merancang  Kitab  Undang  Undang  Hukum Pidana  yang  baru  sejak  50  (lima  puluh)  tahun yang  lalu,  kemudian  atas  penantian  panjang tersebut akhirnya pada tahun 2019 ada wacana kuat  bahwa  DPR  (Dewan  Perwakilan  Rakyat) akan  mengesahkan  KUHP  yang  baru.  Salah satu  pasal  yang  direvisi  dalam  RKUHP  adalah pasal  perzinahan  ini.  Namun,  Pasal  ini  menjadi salah  satu  yang  juga  menjadi  kontroversi  dan banyak mengalami penentangan.
Aturan  KUHP  lama  khususnya  yang  berkaitan dengan perzinahan tidak sesuai dengan budaya yang  ada  di  Indonesia,  sehingga  seringkali perbuatan  perzinahan  yang  sesungguhnya meresahkan  masyarakat  tidak  dapat  diadili sesuai  dengan  yang  diharapkan,  namun  dalam perkembangan jaman saat ini banyak juga pihak yang beranggapan pengertian perzinahan dalam KUHP baru terlalu dalam masuk kedalam urusan  pribadi  masyarakat  Indonesia  mereka menganggap  Negara  harusnya  tidak  masuk sampai keranah sangat pribadi.
Dasar  hukum  yang  dapat  dilakukan  merupakan dasar hukum yang seusai dengan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kata  Kunci :  Kitab  Undang  Undang  Hukum Pidana, Perzinahan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## I. PENDAHULUAN
Indonesia adalah Negara dengan jumlah  penduduk  muslim  terbesar  di  dunia.  Hal ini  menunjukkan  betapa  besar  pengaruh  Islam dalam  keseharian  masyarakat  Indonesia.  Mulai dari  pentingnya  label  halal  dalam  suatu  produk, kebijakan  ekonomi  syariah  misal  dengan adanya perbankan syariah dll, hingga diberlakukannya hukum Islam dibeberapa kasus di  daerah  istimewa  yaitu  Aceh,  sampai  pada diberlakukannya  Kompilasi  Hukum  Islam  dan banyak lainnya.
Hukum di Indonesia tidak dapat dipungkiri  juga  banyak  yang  dipengaruhi  oleh hukum  barat,  selain  karena  Indonesia  adalah bagian  dari  organisasi  Internasional  sehingga memiliki  kewajiban  untuk  meratifikasi  suatu aturan,  juga  karena  Indonesia  dulunya  adalah Negara jajahan khususnya pada masa penjajahan  kolonial  Belanda  yang  berlangsung sampai  ratusan  tahun.  Hal  ini  lah  yang mendasari sampai saat ini masih banyak hukum Indonesia  yang  merupakan  “warisan”  dari kolonial belanda. Sebagian dari hukum “warisan”  tersebut  dirasa  tidak  sesuai  dengan kebudayaan Indonesia, terlebih Indonesia adalah  Negara  timur  yang  sangat  menjunjung tinggi adat dan kebudayaan Negara timur.
Salah  satu  hukum  yang  tidak  sesuai dengan  kebudayaan  Indonesia,  adalah  hukum mengenai perzinahan. Pengertian yang tercantum  dalam  Pasal  284  KUHP  jelas bertentangan  dengan  budaya  Indonesia  dan juga  hukum  Islam.  Urgensi  nilai-nilai  hukum Islam  dalam  peraturan  perundang-undangan dimaksudkan  untuk  mengetahui  dan  sekaligus memahami  manfaat  pengimplementasian  atau konseptualisasi dari perwujudan nilai-nilai syariat  islam  sebagai  bagian  dari  nilai-nilai
agama dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam mewujudkan hukum nasional 2 . Setelah  lebih  kurang  50  (lima  puluh) tahun para ahli hukum merumuskan Rancangan KUHP  baru,  maka  tibalah  pada  tahun  2019  ini DPR mengumumkan akan segera mengesahkan Revisi KUHP tersebut. Salah satu aturan  yang  berubah  dalam  KUHP  baru  ini adalah Pasal tentang perzinahan.
Pengertian  perzinahan  yang  baru  ini terlihat  lebih  disesuaikan  dengan  budaya  timur Indonesia  dan  unsur  agama  Islam  yang merupakan  agama  mayoritas  di  Indonesia. Pengertian  perzinahan  terbaru  ini  menjadi polemik  tersendiri,  sebahagian  masyarakat menilai  bahwa  Negara  terlalu  jauh  mencampuri urusan pribadi rakyatnya. Selain itu banyak juga yang  mempertanyakan  bagaimana  nasib  hotel- hotel  yang  tidak  berbasis  syariah,  bukankah hotel  tersebut  menjadi  memfasilitasi  sebuah perbuatan  pidana?.  Bagaimana  juga  wilayah wilayah  pariwisata  Indonesia  yang  banyak dikunjungi  oleh  turis  asing  yang  budaya  dan cara  pandang  nya  berbeda  terutama  mengenai perzinahan ini?

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## 1.  Tinjauan umum mengenai Perzinahan
Dalam  hukum  Islam  telah  ditegaskan bahwa perzinahan tidak boleh dilakukan sebagaimana  yang tertuang dalam al-Qur’an, yakni:
2 Nasaruddin  Umar, Urgensi  transformasi  hukum Islam  dalam  pemajuan  hak  asasi  manusia  di Indonesia ,  (hunafa : studi islamika, 2015),  hlm. 232

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Artinya:  Dan  janganlah  kamu  mendekati  zina; sesungguhnya  zina  itu  adalah  suatu perbuatan  yang  keji  dan  suatu  jalan  yang buruk. (al-Isra :17 (32) )
Zina  secara  harfiah  berarti  fahishah, yaitu  perbuatan  keji.  Zina  dalam  pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki  dengan  seorang  perempuan  yang  satu sama  lain  tidak  terkait  dalam  hubungan perkawinan 3 .
Ibnu Rusyd mendefinisikan zina sebagai persetubuhan  yang  dilakukan  bukan  karena nikah  sah  atau  semu  nikah  dan  bukan  karena pemilikan hamba sahaya 4 .
Dalam  KUHP  lama  perzinahan  di  atur dalam aturan yakni Pasal 284 :
(1)  Diancam  dengan  pidana  penjara paling lama sembilan bulan:
a.  Seorang  pria  yang  telah  kawin  yang melakukan gendak (overaspel),      padahal diketahui  bahwa  pasal  27  BW  berlaku baginya:
b.  Seorang    wanita  yang  telah  kawin  yang melakukan  gendak,  padahal          diketahui pasal 27 BW berlaku baginya.
Dalam  KUHP  lama  perzinahan  di  atur dalam aturan yakni Pasal 417, yaitu : (1)  Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan  orang  yang  bukan  suami  atau istrinya  dipidana  karena  perzinaa  dengan pidana  penjara  paling  lama  1  (satu)  tahun atau denda kategori II.

## III. METODE PENELITIAN
Metode penelitian merupakan cara kerja yang  digunakan  untuk mengumpulkan  data  dari objek  yang  menjadi  sasaran  dari  penelitian. Istilah  metode  itu  sendiri  berasal  dari  bahasa Yunani  “methodos”  yang  berarti  cara  kerja, upaya  atau  jalan  suatu  kegiatan  dan  pada dasarnya  adalah  salah  satu  upaya  tersebut
3 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam , (Jakarta :
Sinar Grafika, 2009), hlm 37
4 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), (Bandung : Pustaka Setia, 2000), hlm 69
bersifat  ilmiah  dalam  mencari  kebenaran  yang dilakukan  dengan  mengumpulkan  data  sebagai dasar penentuan kebenaran yang dimaksud 5 . Metode Penelitian yang dilakukan dalam  menyelesaikan  Penelitian  ini  adalah Metode Yuridis Normatif. Penelitian hukum yang dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka atau  data  sekunder  belaka,  dapat  dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan  (disamping  adanya  penelitian hukum  sosiologis  atau  empiris  yang  terutama meneliti data primer). Penelitian hukum doktrinal dapat  dikatakan  sebagai library  based  focusing on  reading  and  analysis  of  the  primary  and secondary materials 6 .
Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji` hukum tertulis dari  berbagai  aspek  teori,  sejarah,  filosofis, perbandingan,  struktur  dan  komposisi,  lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum Pasal demi  Pasal,  formalitas  dan  kekuatan  mengikat suatu  undang-undang,  serta  bahasa  hukum yang  digunakan,  tetapi  tidak  mengkaji  aspek terapan  atau  implementasinya,  maka  penelitian hukum  normatif  juga  sering  disebut  “penelitian hukum  dogmatik”  atau  “penelitian  hukum te oritis” 7 .
Bahan-bahan hukum primer dan bahan- bahan hukum sekunder tersebut, menurut Peter Mahmud  merupakan  sumber-sumber  penelitian hukum.Bahan  hukum  primer  merupakan  bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai  otoritas.Sedangkan  bahan-bahan hukum  sekunder  berupa  semua  publikasi
5 Koentjoroningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta : Gramedia, 1992), hlm 22
6 Johnny ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang : Bayumedia, 2008), hlm 46
7 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta : UI Press, 1984), hlm 42

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi 8 .
IV. HASIL PENELITIAN DAN

## PEMBAHASAN
Konsep tentang tindak pidana perzinaan menurut  hukum  islam  jauh  berbeda  dengan sistem hukum barat, karena dalam hukum islam, setiap  hubungan  seksual  yang  diharamkan itulah zina, baik yang dilakukan oleh orang yang telah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga  asal  ia  tergolong  orang  mukallaf, meskipun  dilakukan  dengan  rela  sama  rela,  hal tersebut tetap merupakan tindak pidana 9 . Merujuk pada pengertian tersebut diatas,  maka  dapat  diketahui  bahwa  menurut hukum islam suatu perbuatan dikatakan perzinahan  tidak  hanya  jika  dilakukan  oleh pasangan  yang  salah  satu  atau  kedua  nya terikat  dalam  perkawinan  melainkan  meskipun dilakukan  oleh  dua  pihak  yang  kedua  nya  tidak terikat  dalam  perkawinan  juga  dikategorikan sebagai sebuah perzinahan.
Dalam  kehidupan  bermasyarakat  di
Indonesia, sebagian besar masyarakat
Indonesia  memahami  bahwa  pengertian  dari perzinahan  adalah  pengertian  yang  sesuai dengan  hukum  islam  tersebut.  Masyarakat  di Indonesia tidak banyak yang mengetahui bahwa pengertian perzinahan yang dicantumkan dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  adalah
8 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum,
(Jakarta : Prenada Media Group, 2009), hlm 32
9 Ahmad  Wardi  Muslich, Hukum  Pidana  Islam ,  ( Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm 8
mengadopsi  dari  hukum  Belanda  yang  tidak sesuai dengan budaya Indonesia.
Dalam  KUHP  lama  perzinahan  di  atur dalam aturan sebagai berikut, yakni Pasal 284 :
(1)  Diancam  dengan  pidana  penjara paling lama sembilan bulan:
a.  Seorang  pria  yang  telah  kawin  yang melakukan gendak (overaspel), padahal diketahui  bahwa  pasal  27  BW  berlaku baginya:
b.  Seorang    wanita  yang telah  kawin  yang melakukan  gendak,  padahal  diketahui pasal 27 BW berlaku baginya.
Dari  isi  pasal  tersebut  diatas  dapat  kita ketahui bahwa pengertian perzinahan di Indonesia  adalah  suatu  hubungan  suami  istri yang  dilakukan  oleh  perempuan  dan  laki-laki yang  salah  satu  atau  keduanya  masih  terikat dalam  perkawinan.  Sehingga  apabila  merujuk dari  pasal  tersebut  para  pasangan  yang melakukan  perzinahan  dan  tidak  terikat  dalam perkawinan dapat dengan bebas di Indonesia.
Hal  ini  akan  dapat  memfasilitasi  sex bebas  di  Indonesia,  karena  para  pasangan khususnya  muda  mudi  yang  tidak  terikat  dalam perkawinan  dapat  melakukan  zinah  tanpa  takut dapat dikenai sanksi pidana.
Hukuman  atau  sanksi  yang  diberikan oleh  hukum  islam  terhadap  para  pelaku  zinah memang  tidak  dapat  diberlakukan  di  Indonesia, karena  sanksi  tersebut  akan  menimbulkan kontroversi  dan  akan  menjadi  kasus  Hak  Asasi Manusia  (HAM)  sehingga  memang  sanksi tersebut tidak dapat di adopsi. Namun pengertian  dari  perzinahan  dalam  hukum  islam tersebut  sangat  penting  untuk  dapat  diadopsi oleh  hukum  Indonesia,  karena  terasa  lebih sesuai  dengan  kebudayaan  masyarakat  di Indonesia.  Selain itu juga  untuk menghindarkan perbuatan sex bebas di Indonesia.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Hukum  Islam  telah  banyak  diadopsi oleh  hukum  Indonesia  dan  oleh  berbagai Negara  karena  terbukti  dapat  menyelesaikan berbagai  permasalahan  hukum  yang  dirasakan oleh masyarakat. Hal ini terlihat dengan adanya Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan,  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1989,  berlakunya  Kompilasi  Hukum  Islam  dan lain sebagainya. Sehingga bukan hal yang baru lagi  apabila  pengertian  perzinahan  di  dalam KUHP dapat merujuk pada pengertian perzinahan dalam hukum islam.
Setelah perjalanan yang sangat panjang akhirnya  wacana  pengesahan  KUHP  baru semakin  kuat  terdengar  akan  segera  dilakukan pada  tahun  2019  ini.  Salah  satu  aturan  yang direvisi adalah pengertian perzinahan.
Pengertian  perzinahan  kali ini lebih  disesuaikan dengan  budaya  timur  dan  Islam  yang  dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia.
Dalam  KUHP  lama  perzinahan  di  atur dalam aturan yakni Pasal 417, yaitu :
(1)  Setiap orang
yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan  suami  atau  istrinya  dipidana karena perzinaa dengan pidana penjara paling  lama  1  (satu)  tahun  atau  denda kategori II.
(2)  Tindak  Pidana  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan  kecuali  atas  pengaduan suami, istri, orang tua, atau anaknya.
Penjelasan  mengenai  pasal  perzinahan  ini menerangkan lebih lanjut :
Ayat (1) : yang dimaksud dengan “bukan suami atau is trinya” adalah :
a.  Laki-laki  yang  berada  dalam  ikatan perkawinan  melakukan  persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya; b.  Perempuan  yang  berada  dalam  ikatan perkawinan  melakukan  persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya;
c.  Laki-laki  yang  tidak  dalam  ikatan perkawinan  melakukan  persetubuhan dengan  perempuan,  padahal  diketahui
bahwa  perempuan  tersebut  berada dalam ikatan perkawinan;
d.  Perempuan  yang  tidak  dalam  ikatan perkawinan  melakukan  persetubuhan dengan  laki-laki,  padahal  diketahui bahwa  laki-laki  tersebut  berada  dalam ikatan perkawinan;
e.  Laki-laki  dan  perempuan  yang  masing- masing  tidak  terikat  dalam  perkawinan melakukan persetubuhan.
Ayat  (2)  :  yang  dimaksud  dengan  “anaknya” dalam  ketentuan ini  adalah  anak kandung  yang sudah berusia 16 (enam belas) tahun.
Menurut  pengertian  tersebut  diatas, maka  terjadi  perubahan  pengertian  perzinahan tidak lagi hubungan yang dilakukan laki-laki dan perempuan  yang  salah  satu  atau  keduanya terikat  dalam  perkawinan,  namun  pengertian perzinahan  yang  baru  ini  menjadi  hubungan antara laki-laki dan perempuan baik yang terikat dalam  perkawinan  maupun  yang  tidak  terikat dalam perkawinan.
Pengertian  terbaru  ini  menjadi  salah satu  pasal  yang  kontroversi  karena  sebahagian masyarakat  merasa  Negara  terlalu  ikut  campur ke  dalam    ranah  pribadi  masyarakat.  Namun setelah melihat isi  pasal  berikutnya maka  dapat diketahui  lebih  lanjut  bahwa  pasal  ini  termasuk dalam delik aduan. Hal ini karena ayat (2) pasal tersebut menyatakan bahwa tidak dapat dilakukan  penuntutan  kecuali  atas  pengaduan suami,  istri,  orang  tua,  atau  anaknya  yang dalam  penjelasan  pasal  dikatakan  anak  dalam hal ini minimal berumur 16 (enam belas) tahun.
Setelah  melihat  kelanjutan  pasal  dan juga  penjelasan  aturannya,  maka  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  suatu  tindakan  perzinahan tidak  semudah  itu  untuk  dilakukan  penuntutan, tetap  harus  ada  aduan  dari  pihak  yang berpengaruh.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## V. KESIMPULAN DAN SARAN
A.  Kesimpulan 1.  Aturan KUHP lama khususnya yang
berkaitan  dengan  perzinahan  tidak  sesuai dengan  budaya  yang  ada  di  Indonesia, sehingga  seringkali  perbuatan  perzinahan yang
sesungguhnya meresahkan masyarakat  tidak  dapat  diadili  sesuai dengan  yang  diharapkan,  namun  dalam perkembangan  jaman  saat  ini  banyak  juga pihak yang beranggapan pengertian perzinahan  dalam  KUHP  baru  terlalu  dalam masuk  kedalam  urusan  pribadi  masyarakat Indonesia  mereka  menganggap  Negara harusnya  tidak  masuk  sampai  keranah sangat pribadi.
2.  Perubahan  dalam  Kitab  Undang  Undang
Hukum  Pidana  khususnya  pasal  mengenai perzinahan  terbukti  masih  dapat  efektif
berjalan  di  masyarakat.  Hal  ini  dikarenakan pasal  ini  masuk  kedalam  delik  aduan. menyatakan  bahwa  tidak  dapat  dilakukan penuntutan  kecuali  atas  pengaduan  suami, istri,  orang  tua,  atau  anaknya  yang  dalam penjelasan  pasal  dikatakan  anak  dalam  hal ini minimal berumur 16 (enam belas) tahun. Maka dapat dipahami bahwa suatu tindakan perzinahan tidak semudah itu untuk dilakukan  penuntutan,  tetap  harus  ada aduan dari pihak yang berpengaruh.
B.  Saran
Segera disahkannya Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) namun dalam hal ini telah dilakukan revisi yang sebaik-baiknya  dengan  juga  mendengar  saran dan  pendapat  masyarakat  terutama  dalam  hal ini para pakar dalam bidang hukum.

## Daftar Bacaan
Ali,  Zainuddin, Hukum  Pidana  Islam ,  2009, Jakarta : Sinar Grafika
Umar,  Nasaruddin,  2015, Urgensi  transformasi hukum Islam dalam pemajuan hak asasi manusia  di  Indonesia ,  hunafa  :  studi islamika
Hakim,  Rahmat,  2000 Hukum  Pidana  Islam (Fiqh Jinayah), Bandung : Pustaka Setia Koentjoroningrat, 1992, Metode-metode Penelitian Masyarakat, Jakarta : Gramedia
Ibrahim,  Johnny,  2008, Teori  dan  Metodologi
Penelitian  Hukum  Normatif, Malang  : Bayumedia
Mahmud,  Peter  Marzuki,  2009, Penelitian Hukum, Jakarta : Prenada Media Group
Soekanto, Soerjono, 1984, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta : UI Press
Wardi,  Ahmad  Muslich,  2005, Hukum  Pidana Islam ,  Jakarta : Sinar Grafika