Marwan  dan  Rozi,  Paradigma  Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Penambangan  Ilegal  di  Lahan  Pasca Tambang di Bangka Belitung, Halaman 85-105

## PARADIGMA PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENAMBANGAN ILEGAL DI LAHAN PASCA TAMBANG DI BANGKA BELITUNG
Marwan 1 dan Rozi 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung E-mail: marwankims@gmail.com
1 Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung E-mail: rozi@ubb.ac.id

## Abstract
Law enforcement against mining activities in Bangka Belitung, especially illegal mining, is an urgency that must be carried out in order to maintain balance and environmental ecosystems. Reclamation  efforts  are  part  of  post-mining  activities  that  cannot  be  separated  from  the responsibilities  of  mining  actors  as  legally  implemented  as  stipulated  in  Law  Number  3  of 2020  (UU  No.  3  of  2020)  concerning  Amendments  to  Law  number  4  of  2009  concerning Mineral  Mining    and  Coal.    (UU  No.  4  of  2009)  and  specifically  regulated  in  Government Regulation  Number  78  of  2010  concerning  Reclamation  and  Postmining  (PP  RI  No.78  of 2010).    The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  the  effectiveness  of  law  enforcement  against mining activities both in pre-mining activities to reclamation and post-mining activities based on  several  related  regulations.    This  type  of  research  is  using  normative  juridical  research. The  implementation  of  reclamation  efforts  in  Bangka  Belitung,  which  is  the  obligation  of mining actors, has not been fully realized.  This is based on the lack of supervision from the authorities  and  the  factors  that  trigger  rampant  illegal  mining  activities.    Illegal  mining carried out in Jurung Village, Bangka Regency, Bangka Belitung Islands, even on reclamation and post-mining land.

## Keywords: Law Enforcement; Mining; Reclamation

## Abstrak
Penegakan  hukum  terhadap  aktivitas  pertambangan  di  Bangka  Belitung  terkhususnya pertambangan  ilegal  merupakan  suatu  urgensi  yang  harus  dilakukan  dalam  rangka  menjaga keseimbangan  dan  ekosistem  lingkungan.  Upaya  reklamasi  merupakan  bagian  dari  aktivitas pascatambang  yang tidak  dapat  dipisahkan  dari tanggungjawab  pelaku  tambang sebagaimana diterapkan secara hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (UU No. 3 Tahun  2020)  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  nomor  4  tahun  2009  tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No. 4 Tahun 2009) serta secara khusus diatur dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  78  Tahun  2010  tentang  Reklamasi  dan  Pascatambang  (PP  RI No.78  Tahun  2010).  Tujuan  penelitian  ini  ialah  untuk  menganalisis  efektivitas  penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan baik pada aktivitas pra-tambang sampai pada kegiatan raklamasi dan pascatambang yang didasarkan pada beberapa peraturan terkait.  Jenis penelitian ini  ialah  menggunakan  penelitian  yuridis  normatif.  Implementasi  upaya  reklamasi  di  Bangka Belitung  yang  merupakan  kewajiban  pelaku  tambang  belum  sepenuhnya  terealisasi  dengan baik. Hal ini didasarkan pada kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang serta faktor- faktor  yang  memicu  maraknya  aktivitas  pertambangan  ilegal.  Pertambangan  ilegal  yang
Marwan  dan  Rozi,  Paradigma  Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Penambangan  Ilegal  di  Lahan  Pasca Tambang di Bangka Belitung, Halaman 85-105
dilakukan  di  Desa  Jurung  Kabupaten  Bangka  Kepulauan  Bangka  belitung  bahkan  di  lahan reklamasi dan pascatambang.
Kata Kunci : Penegakan hukum; Pertambangan; Reklamasi

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara yang kaya  akan  sumber  daya  alam  yang tentunya  tersebar  diberbagai  daerah. Tentunya  hal  ini  menjadikan  Indonesia sebagai  negara  yang  seharusnya  dapat memanfaatkan  potensi  kekayaan  alam tersebut  untuk  kemajuan  Indonesia. Secara  legalitas  pemanfaatan  sumber daya alam di Indonesia telah ditegaskan dalam  Pasal  33  ayat  (3)  Undang- Undang  Dasar  1945  (UUD  NRI  Tahun 1945)  yang  menyatakan  bahwa  “Bumi dan  air  dan  kekayaan  alam  yang terkandung  didalamnya  dikusasai  oleh negara  dan  digunakan  untuk  sebesar besar  kemakmuran  rakyat”. 1 Sehingga dalam  hal  ini  secara  tegas  dinyatakan bahwa  sumber  daya  alam  merupakan potensi  yang  ada  di  Indonesia  yang dikuasai  negara  dan  dalam  hal  ini tujuannya  ialah  dipergunakan  untuk kepentingan umum.
1 Irfan  Nur  Rachman,  “Politik  Hukum
Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33  UUD  1945  Legal  Policy  of  Natural Resources  Management  According  to  Article 33  UUD  1945,” Jurnal  Konstitusi 13,  no.  1 (2016): 195, https://doi.org/10.31078/jk1319.
Bangka  Belitung  sebagai  salah satu  daerah  yang  memiliki  kekayaan alam yang begitu besar yang diantaranya  ialah  timah  yang  hingga saat  ini  menjadi  beberapa  sumber  mata pencaharian masyarakat. Bahkan problematika terkait pemanfaatan sumber  daya  alam  dengan  melakukan aktivitas tambang saat ini mendominasi sektor pertambangan di Bangka Belitung.  Pertambangan  merupakan serangkaian  kegiatan  baik  sebagian maupun  secara  keseluruhan  tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusaahaan  mineral  dan  batubara yang  terdiri  dari  penyelidikan  umum, eksplorasi,  studi  kelayakan,  kontruksi, penambangan,  pengelolaan  dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau  pemanfaatan,  pengangkutan dan  penjualan  serta  kegiatan  pasca tambang  dalam  upaya  memulihkan  dan menata  kembali  kondisi  lingkungan untuk  menjaga  kestabilan  lingkungan hidup. 2 Tentunya  secara  umum  bahwa aktivitas  tambang  harus  mendapatkan
2 Indonesia, Undang-Undang  Nomor  4  Tahun 2009  Tentang  Pertambangan  Mineral  Dan Batubara , Pemerintah Pusat , vol. 2, 2020.
Marwan  dan  Rozi,  Paradigma  Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Penambangan  Ilegal  di  Lahan  Pasca Tambang di Bangka Belitung, Halaman 85-105
izin  usaha  pertambangan  (IUP)  (Murty & Yuningsih, 2017). Izin ini merupakan salah  satu  bentuk  upaya  mendapatkan legalitas  dalam  melakukan  aktivitas pertambangan.  Tentunya  problematika di  Bangka  Belitung  saat  ini  yang  turut menjadi  permasalahan  krusial  ialah mengenai aktivitas pertambangan ilegal sehingga  berpengaruh  pada  regulasi yang  ada.  Secara  umum,  peraturan mengenai perizinan pertambangan telah diatur  dalam  UU  No.  3  Tahun  2020 tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  4 Tahun  2009  tentang  Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam PP RI No. 78  Tahun  2010  tentang  Reklamasi  dan Pascatambang menegaskan bahwa upaya  reklamasi  merupakan  suatu kewajiban  bagi  pelaku  tambang  yang memiliki  izin  usaha  pertambangan (IUP).  Selain  pemegang  izin  usaha pertambangan,  aktivitas  pertambangan ilegal  yang  saat  ini  banyak  terjadi  di Bangka  Belitung  tentunya  memiliki kewajiban  untuk  melakukan  reklamasi. Sebab  reklamasi  yang  diwajibkan dalam  setiap  aktivitas  pertambangan baik  tambang  timah  dan  sebagainya diwajibkan dengan tujuan untuk menjaga  kondisi  lingkungan  hidup secara berkelanjutan. Aktivitas pertambangan  ilegal  terutama  yang
dalam  hal  ini  dilakukan  masyarakat tanpa  adanya  proses  analisis  mengenai dampak  terhadap  lingkungan  hidup (AMDAL) justru harus lebih ditingkatkan  sebagai  upaya  menjaga kondisi  lingkungan  hidup.  Tepatnya reklamasi yang dilakukan setelah adanya  aktivitas  pertambangan  ialah sebagai upaya menjaga dan melestarikan  kondisi  lingkungan  yang sebagaimana  diatur  dalam  UU  No.  32 Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Reklamasi  lahan  bekas  tambang merupakan kewajiban yang dibebankan bagi  pelaku  yang  melakukan  aktivitas pertambangan.  Pemerintah  tentunya menerapkan kewajiban reklamasi sebagai perwujudan
pertanggungjawaban oleh pelaku
pertambangan dalam rangka
meminimalisasi  dampak  dari  aktivitas pertambangan terhadap kondisi lingkungan  hidup.  Penegakan  hukum terhadap reklamasi
wilayah pertambangan tentunya harus dipertegas  untuk  mencapai  substansi daripada penegakan hukum pascatambang.  Selain  untuk  memenuhi tanggungjawab  dari  regulasi  peraturan perundang-undangan yang ada, tentunya  upaya  penegakan  hukum
Marwan  dan  Rozi,  Paradigma  Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Penambangan  Ilegal  di  Lahan  Pasca Tambang di Bangka Belitung, Halaman 85-105
terkait reklamasi pascatambang tentunya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memperhatikan kondisi lingkungan dalam  aspek  keberlanjutaan.  Menurut Menteri  Energid  dan  Sumber  daya Mineral  Nomor 26 Tahun 2018, bahwa reklamasi  merupakan  bentuk  kegiatan jangka  panjang  yang  berusaha  menata, memulihkan  dan  memperbaiki  kualitas lingkungan  dan  ekosistem  agar  dapat kembali dalam kondisi sesuai peruntukannya. 3
Kondisi  pertambangan  tentunya menjadi  masalah  yang  serius  yang harus ditangani terkhususnya pertambangan ilegal yang mendominasi aktivitas  pertambangan  di  Bangka Belitung. Munculnya aktivitas pertambangan  ilegal  saat  ini  yang dilakukan  di  lahan  yang  sedang dilakukan reklamasi atau hampir mencapai  tahap  akhir  proses  reklamasi menjadi  dilema  penegakan  hukum terhadap aktivitas reklamasi dan penanganan  aktivitas  pertambangan ilegal  di  lahan  reklamasi  tersebut. Aktivitas reklamasi lahan bekas
3 Asmarhansyah and Rahmat Hasan, “Reklamasi  Lahan  Bekas  Tambang  Timah Berpotensi  Sebagai  Lahan  Pertanian  Di
Kepulauan Bangka Belitung,” Jurnal Sumberdaya  Lahan 12,  no.  2  (2020):  73, https://doi.org/10.21082/jsdl.v12n2.2018.73-82.
tambang  tentunya  mengarah  pada penerapan  PP  No.  78    Tahun  2010 tetang  Reklamasi  dan  Pascatambang. Upaya  tersebut  tidak  hanya  serta  merta memenuhi pertanggungjawaban terhadap aktivitas pertambangan melainkan juga dalam rangka memperhatikan aspek lingkungan dengan  mempertimbangkan  akibat  dari aktivitas pertambangan yang dilakukan.
Penegakan hukum terhadap aktivitas  pertambangan  ilegal  di  lahan yang telah dilakukan reklamasi tentunya  akan  mengkaji  korelasi  faktor dari perbuatan aktivitas tambang, akibat serta  penyelesaian  dari  problematika hukum terkait pertambangaan di Bangka Belitung. Sebab hal ini menjadi faktor pertimbangan dalam memberikan kepastian,  kemanfaatan  dan  keadilan hukum  terhadap  pemidanaan  aktivitas tambang ilegal di lahan pascareklamasi. Aktivitas  pertambangan  ilegal  yang dilakukan masyarakat di Bangka Belitung  dipengaruhi  beberapa  faktor yang justru menjadi pendorong terjadinya aktivitas pertambangan ilegal bahkan  pertambangan  ilegal  yang dilakukan  di  lahan  pascareklamasi. Beberapa  faktor  yang  memicu  aktivitas pertambangan ilegal di Bangka Belitung ialah perekonomian
Marwan  dan  Rozi,  Paradigma  Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Penambangan  Ilegal  di  Lahan  Pasca Tambang di Bangka Belitung, Halaman 85-105
masyarakat,  pengaruh  kondisi  daerah dan beberapa faktor eksternal masyarakat  yang  dalam  hal  ini  dapat dinyatakaan  sebagai  bentuk  pengaruh dari pihak lain.
Kemudian  paradigma  penegakan hukum  terhadap  aktivitas  tambang ilegal  di  lahan  reklamasi  pascatambang harus  dipandang  pada  faktor  penyebab aktivitas  tersebut,  akibat  dari  aktivitas tersebut dan keterlibatan aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti tindakan aktivitas  tambang  di  lahan  reklamasi pascatambang  di  Bangka  Belitung. Upaya  penegakan  hukum  terhadap aktivitas  pertambangan  ilegal  pada lahan  yang  telah  direklamasi  tentunya mempengaruhi  tujuan  dari  tindakan reklamasi yang bertujuan untuk meminimalisasi  dampak  dari  aktivitas pertambangan dan mengupayakan penataan  kembali  wilayah  tersebut. Efektivitas  penegakan  hukum  terhadap problematika  pertambangan  ilegal  di lahan  reklamasi  di  Bangka  Belitung menjadi  harapan  utama  dalam  menjaga kondisi lingkungan dan meminimalisasi dampaknya  terhadap  lingkungan  dan ekosistem  di  daerah  tersebut.  sehingga penegakan hukum sesuai dengan PP RI No.  78  Tahun  2010  tentang  Reklamasi dan  Pascatambang  haruslah  dapat
direalisasikan dengan melakukan upaya hukum terhadap pelanggaran pelaksanaan dari peraturan tersebut. 4
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang melakukan  penelitian  dengan  studi kepustakaan  dengan  mengkaji  berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, pendapat  para  ahli  hukum,  putusan hakim,  buku,  tulisan  atau  artikel  dan sumber  lain  yang  memiliki  korelasi mengenai  studi  kasus  penelitian  yang dilakukan. Analisa ini dilakukan terhadap hasil penelitian dengan didasarkan  fakta  yang  didapatkan kemudian  menguraikan  jawaban  dari rumusan permasalahan yang ada dengan didasarkan pada bahan penelitian  yang  diperoleh  melalui penelitian  kepustakaan  baik  berupa bahan  hukum  primer,  sekunder  dan tersier  (Siregar &  Dewi  Siregar, 2023). Penelitian ini dilakukan secara kualitatif  dengan  menganalisa  bahan penelitian yang diperoleh dengan tujuan untuk memberikan kepastian dan keadilan  dalam  penegakan  hukum
4 Yuwono  Prianto  et  al.,  “Penegakan  Hukum Pertambangan  Tanpa  Izin  serta  Dampaknya terhadap  Konservasi  Fungsi Lingkungan  Hidup ( Illegal  mining  law  enforcement  without permission  and  its  impact  on  environmenttal function conservation ),” Bina Hukum Lingkungan 4, no. 1 (2019): 1–20.
Marwan  dan  Rozi,  Paradigma  Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Penambangan  Ilegal  di  Lahan  Pasca Tambang di Bangka Belitung, Halaman 85-105
secara  solutif  di  kalangan  masyarakat Bangka Belitung.

## PEMBAHASAN
A. Faktor-Faktor  Melatarbelakangi Pertambangan  Ilegal  Pada  Lahan

## Reklamasi Pascatambang
Pertambangan di Bangka
Belitung  sudah  menjadi  sektor  mata pencaharian  utama  bagi  masyarakat dibeberapa  daerah.  Meskipun  pihak pemerintahan desa secara terus menerus melakukan  edukasi  kepada  masyarakat akan  tetapi  masih  banyak  masyarakat yang  melakukan  pertambangan  secara ilegal.  Tentunya  di  Bangka  Belitung telah  banyak  dilakukan  penyuluhan hukum mengenai aktivitas pertambangan  secara  legalitas  maupun pertambangan  ilegal.  Sebagian  besar masyarakat tentunya mengetahui bahwa aktivitas  pertambangan  yang  dilakukan baik  itu  pertambangan  timah,  batubara dan sebagainya harus mendapatkan izin usaha  pertambangan  (IUP)  dari  pihak yang  berwenang  dengan  tujuan  agar dapat  melakukan  pengawasan  dan pengendalian terhadap aktivitas pertambangan. 5 Tetapi secara realitanya
5 Iswadi  Amiruddin,  Muhammadiah,  and Anwar  Parawangi,  “Implementasi  Kebijakan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan
pertambangan  di  Bangka  Belitung masih sebagian besar adalah pertambangan  timah  secara  ilegal.  Hal ini  tentunya  juga  dipacu  oleh  daerah Bangka  Belitung  yang  kaya  akan sumber daya alam berupa timah.
Faktor Internal Penyebab Maraknya Pertambangan Ilegal
Pertambangan timah secara ilegal yang  marak  di  Bangka  Belitung tentunya  dipengaruhi  beberapa  faktor internal  masyarakat  berupa  kondisi perekonomian,  faktor  sosial  budaya, bahkan  juga  dipengaruhi  oleh  kondisi penduduk yang berada pada usia kerja.
a. Ekonomi Masyarakat Lokal Tentunya kondisi dalam masyarakat sendiri yang menjadi  dasar  faktor  yang terus memicu terjadinya aktivitas  pertambangan  timah ilegal ialah kondisi perekonomian  masyarakat  di daerah  tertentu.  Karena  di beberapa daerah bahkan masyarakat menjadikan pertambangan sebagai sumber mata  pencaharian  sehari-hari untuk  mencukupi  kebutuhan
Batubara Di Kabupaten Kolaka,” Journal.Unismuh 1, no. 1 (2020): 313–26.
Marwan  dan  Rozi,  Paradigma  Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Penambangan  Ilegal  di  Lahan  Pasca Tambang di Bangka Belitung, Halaman 85-105
ekonomi  sehari-hari. 6 Kondisi perekonomian  masyarakat  di Bangka Belitung menjadi pemicu  utama  meningkatnya aktivitas  pertambangan  ilegal sebab sebagian besar masyarakat dibeberapa daerah memenuhi kebutuhan perekonomian melalui aktivitas  tambang.  Sehingga kesadaran  masyarakat  akan dampak  pertambangan  ilegal terhadap  lingkungan  hidup dipengaruhi kondisi perekonomian yang juga berdampak pada kondisi
sosial  kehidupan  masyarakat tersebut.  Akibatnya  aktivitas pertambangan  yang  dilakukan masyarakat di Bangka Belitung tidak lagi memperhatikan perizinan
yang sebagaimana diatur dalam  UU  No.  3  tahun  2020 tentang  Perubahan  atas  UU No.  4  tahun  2009  tentang Pertambangan  Mineral  dan Batubara  (Minerba).  Kondisi perekonomiannya  merupakan
6 Karisyati and Cahyo Apri Setiaji, “Tragedy of the  commons  di  kawasan  geopark :  faktor penyebab  dan  solusi,” Jurnal  Dinamika  Sosial Budaya 25, no. 1 (2023): 161–71.
bagian dari teori antroposentrisme yang menyatakan  bahwa  manusia dan kepentingannya
merupakan  dua  faktor  yang memberikan pengaruh
terhadap ekosistem dan kondisi alam. 7
Jadi keterkaitan antara kondisi perekonomian  (kepentingan) masyarakat memberikan
pengaruh  kepada  kesadaran masyarakat  untuk  melindungi kondisi lingkungannya.
Tentunya hal ini juga mempengaruhi maraknya aktivitas  pertambangan  ilegal yang dilakukan masyarakat.
b. Budaya Masyarakat Lokal Hal  yang  juga  menjadi  faktor pemicu  pertambangan  ilegal di  Bangka  Belitung  ialah kondisi sosial budaya masyarakat  berupa  kebiasaan yang  bersifat  turun  temurun. Pertambangan tradisional tanpa  adanya  perizinan  yang dilakukan  masyarakat  pada umumnya  dilakukan  secara
7 Dwi  Haryadi,  Darwance,  and  Putra  Pratama Saputra,  “Antroposentrisme  dan  Budaya Hukum lingkungan (Studi Eksploitasi Timah di Belitung  Timur),” Jurnal  Progre XIV,  no.  1 (2020): 50–63.
Marwan  dan  Rozi,  Paradigma  Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Penambangan  Ilegal  di  Lahan  Pasca Tambang di Bangka Belitung, Halaman 85-105
turun temurun. Sehingga
kebiasaan  ini  dijadikan  juga sumber mata pencaharian utama bagi masyarakat daerah setempat dan terus dilanjutkan dari  generasi  ke  generasi selanjutnya. Selain itu kondisi sosial  yang  juga  memberikan pengaruh  terhadap  maraknya pertambangan ilegal atau pertambangan  tanpa  adanya izin  usaha  tambang  (IUP)
ialah didasari kurangnya harmonisasi antara pertambangan  resmi  dengan masyarakat setempat. Sehingga berakibat pada munculnya berbagai pertambangan  yang  dilakukan masyarakat tanpa memperhatikan peraturan pertambangan pada umumnya. 8 Tindakan  ini tentunya
menciderai kesadaran  masyarakat  untuk menjaga  dan  melestarikan kondisi  lingkungan.  Dalam
8 Sugiarto Totok and Budi Hariyanto,  “tinjauan kriminologis terhadap  Kejahatan Pertambangan Tanpa  Izin  di  Kabupaten  Lumajang,” Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Ke-Islaman, Pendidikan Dan Hukum Islam 16, no. 1 (2018):
124–25, http://www.ejournal.iaiibrahimy.ac.id/index.ph p/arrisalah/article/view/1022.
UU  No.  39  tahun  2009 Tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan
Lingkungan
Hidup yang menerangkan terkait pelestarian fungsi lingkungan hidup dari
aktivitas pertambangan
dengan  mendasarkan  analisis mengenai  dampak lingkungan (AMDAL) sebagai dasar hukum  untuk  memberikan izin terhadap aktivitas tambang di limgkungan hidup. Hal ini diterapkan dalam pasal 22    ayat  (1)  UU-PPLH bahwasannya  setiap  usaha maupun kegiatan yang memberikan  dampak  yang penting terhadap kondisi lingkungan diwajibkan memiliki  AMDAL  sebagai dasar  pertimbangan  akibat dari aktivitas tersebut. 9
c. Kondisi  Sosial  Kehidupan Masyarakat Lokal
Selain  beberapa  hal  tersebut, kegiatan tambang yang dilakukan  masyarakat  secara ilegal juga disebabkan kondisi
9 Kalangi  Karla,  “Kedudukan  Amdal  Tentang Eksploitasi  Pertambangan  Menurut  Undang- Undang  Nomor.  32  Tahun  2009  Tentang Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup,” Lex Privatum 6, no. 1 (2018): 43–51.
Marwan  dan  Rozi,  Paradigma  Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Penambangan  Ilegal  di  Lahan  Pasca Tambang di Bangka Belitung, Halaman 85-105
masyarakat  di  suatu  daerah didominasi  pada  usia  kerja.
Sehingga banyaknya masyarakat  diusia  kerja  yang
tidak  mendapatkan  pekerjaan
(pengangguran) sehingga melakukan  aktivitas  tambang secara ilegal. Tentunya hal ini memilki korelasi dengan
budaya  di  daerah  tersebut yang  menjadikan  aktivitas tambang sebagai
matapencaharian yang bersifat turun-temurun.
Faktor Eksternal Penyebab Aktivitas Pertambangan Ilegal
Selain  itu  tentunya  aktivitas pertambangan  timah  ilegal  di  Bangka Belitung  juga  dipengaruhi  oleh  faktor eksternal masyarakat yaitu akibat pembiaran dari pihak berwenang, kurangnya  pengawasan  dan  fasilitas perizinan  yang  tidak  memadai  bahkan adanya  aktor  oknum  tertentu  yang menjadi  faktor  pendorong  beberapa Pertambangan  ilegal.  Beberapa  faktor diluar masyarakat suatu daerah (eksternal)  yang  berpengaruh  terhadap
semakin
banyaknya
aktivitas
pertambangan  ilegal  atau  yang  disebut illegal  mining terjadi  di  Bangka
Belitung ialah diakibatkan beberapa hal diantaranya;
a. Pembiaran  Dari  Pihak  Yang Berwenang.
Dalam  hal  ini  tentunya  ini menjadi kendala dalam penegakan  hukum  terhadap Pertambangan  Tanpa  Izin (PETI).  Dalam  penegakan hukum tentunya hukum pidana sebagai ultimum
remedium haruslah diupayakan dalam penegakan hukum. Namun dalam hal ini sebelum  pelaksanaan  dan penegakan  hukum  pidana dieksekusi  lebih  lanjut  maka upaya pembinaan dan pengawasan perlu dilakukan. 10 Sebab pembinaan  dan  pengawasan terhadap pertambangan menjadi  bagian  utama  dalam melakukan penegakan hukum secara  administratif  sebagai legalitas
aktivitas
pertambangan yang
dilakukan.  Kemudian  ketika
10 Ahmad  Redi,  “Dilema  Penegakan  Hukum Penambangan  Mineral  dan  Batubara  tanpa  Izin pada  Pertambangan  Skala  Kecil  (Dilemma  of Law  Enforcement  in  Small  Scale  Illegal Mining),” RechtsVinding 5,  no.  3  (2016):  411– 12.
Marwan  dan  Rozi,  Paradigma  Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Penambangan  Ilegal  di  Lahan  Pasca Tambang di Bangka Belitung, Halaman 85-105
pembinaan  dan  pengawasan yang dilakukan tidak
diperhatikan oleh pelaku tambang  maka  penegakan hukum pidana terhadap aktivitas tambang ilegal merupakan  upaya  terakhir dalam mewujudkan ketertiban dalam suatu masyarakat.
b. Pengawasan  Dan  Fasilitas Yang Kurang Memadai Faktor  eksternal  yang  juga berpengaruh terhadap
maraknya  aktivitas  tambang ilegal  ialah  terkait  upaya pengawasan  bahkan  fasilitas perizinan yang kurang
memadai. Kedua faktor tersebut  merupakan  dua  hal yang saling berkaitan
sehingga tidak dapat memberikan efektivitas perizinan pada aktivitas tambang dan berdampak pada maraknya aktivitas tambang.  Fasilitas  perizinan yang kurang memadai
tentunya menjadi pemicu
kurang
efektifnya
pengawasan  dari  pihak  yang terkait  terhadap  perizinan
yang diberikan terhadap pelaku pertambangan. Pengawasan terhadap aktivitas pertambangan
seharusnya  dilakukan  dengan disiplin  dalam  pelaksanaan pengawasan bahkan himbauan  terhadap  aktivitas tambang ilegal harus dipertegas dalam rangka menertibkan  fungsi  perizinan dan  pengawasan  oleh  pihak yang berwenang. 11
Dalam  penertiban  izin
terkait pertambangan tentunya  harus  disertakan dengan pelaksanaan
pengawasan  yang  efektif.
Ketika  perizinan  diberikan terhadap pelaku pertambangan dengan persyaratan yang
sebagaimana  tertuang  dalam
UU No. 3 tahun 2020 tentang
Perubahan  atas  UU  No.  4 tahun
2009 tentang Pertambangan  Mineral  dan Batubara  (Minerba)  maka
11 Sirait Muhammad Alfarizi and Syahrul Bakri Harahap,  “Analisis  Yuridis  terhadap  Tindak Pidana  Kerusakan  Lingkungan  Hidup  yang  di Akibatkan  oleh  Pertambangan  Pasir  Illegal  di Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai” 3, no. 5 (2022): 6259–60.
Marwan  dan  Rozi,  Paradigma  Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Penambangan  Ilegal  di  Lahan  Pasca Tambang di Bangka Belitung, Halaman 85-105
pelaksaan pengawasan terhadap administrasi
perizinan  harus  dilakukan dengan  tujuan  bahwa  tidak adanya  pelanggaran  terhadap persyaratan  dan  kewajiban dalam perizinan tersebut. pengawasan ini tentunya bertujuan  untuk  menagakkan sanksi administratif yang disebutkan  dalam  Pasal  151 ayat (1) dan ayat (2) UU No.
3 tahun 2020 tentang
Perubahan  atas  UU  No.  4 tahun 2009 tentang
Pertambangan  Mineral  dan
Batubara  (Minerba)  terhadap pelanggaran  perizinan  yang dilakukan  sebelum  upaya penegakan sanksi pidana sebagai  penegakan  hukum terakhir ( ultimum remedium ).
c. Adanya Pengaruh Dari Oknum tertentu
Pengaruh oknum dalam
pertambangan ilegal di Bangka Belitung ialah sebuah aktor yang memainkan aktivitas pertambangan dibelakang
layar aktivitas yanag
dilakukan oleh pelaku
pertabangan  ilegal.  Aktor yang  mendorong  aktivitas pertambangan tentunya mempunyai jaringan dan informasi yang luas sehingga mempunyai power  dalam mengamankan aktivitas pertambangan ilegal tersebut. sebagian  besar  aktor  yang bermain  dibelakang  pelaku aktivitas tambang ilegal tersebut ialah pemodal sekaligus oknum yang mempunyai kepentingan tertentu  baik  dalam  aspek ekonimi,  sosial,  politik  dan sebagainya. 12
Pengaruh oknum tertentu yang berada dibelakang  layar  aktivitas pertambangan ilegal tentunya juga  memberikan  pengaruh terhadap  penegakan  hukum administratif  maupun  secara pidana sebagai ultimum remedium .
Tentunya pemerintah daerah harus menertibkan sistem 12 Putra Mido, “Kebijakan  Pemerintah Kabupaten Kuantan
Singingi dalam Pengendalian  Kerusakan  Lingkungan  Hidup Akibat  Pertambangan  Emas  Tanpa  Izin  (PETI) Tahun  2013-2015,” Jurnal  Online  Mahasiswa Fakultas  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu  Poitik Universitas Riau 3, no. 2 (2015): 12–13.
Marwan  dan  Rozi,  Paradigma  Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Penambangan  Ilegal  di  Lahan  Pasca Tambang di Bangka Belitung, Halaman 85-105
pengawasan yang berkewenangan untuk penertiban aktivitas
pertambangan ilegal tersebut. sebab efektivitas pengawasan dan  penegakan  hukum  harus dibangun  terhadap  aktivitas pertambangan  sebagaimana ketentuan  UU  No.  3  tahun 2020  tentang  Perubahan  atas UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan  Mineral  dan Batubara (Minerba).
B. Penegakan  Hukum  Pidana  Yang Efektif  Terhadap  Pertambangan Ilegal  Pada  Lahan  Reklamasi Pascatambang Di Bangka Belitung Penegakan  hukum  merupakan upaya dalam merealisasikan tujuan atau cita-cita  hukum  dalam  kehidupan.
Menurut Satjipto Raharjo bahwa penegakan  hukum  adalah  proses  untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum  menjadi  kenyataan.  Sehingga tujuan daripada penegakan hukum pada intinya  ialah  untuk  merealisasikan peraturan  yang  telah  ada  agar  sejalan sesuai  dengan  keinginan  atau  cita-cita hukum  tersebut.  sebab  menurut  satjipto raharjo, hukum diciptakan untuk
manusia bukan manusia untuk hukum. 13
Hal  ini  tentunya  selaras  dengan bagaimana  upaya  penegakan  hukum terhadap  aktivitas  pertambangan  ilegal yang marak terjadi di Bangka Belitung. Sehingga  sangat  diperlukan  peraturan hukum  serta  efektivitas  penegakannya agar  penegakan  hukum  tidak  hanya sebatas pada keinginan-keinginan hukum  melainkan  ada  penerapan  dan penegakannya secara fakta agar menjadi  peristiwa  kongkret.  Sebab aspek  pertimbangan  dalam  penegakan hukum  terhadap  tambang  ilegal  ialah dengan memperhatikan hubungan sebab akibat  dari  suatu  aktivitas  tersebut dengan akibat yang akan ditimbulkan.
Maraknya  pertambangan  ilegal yang  juga  didominasi  oleh  masyarakat lokal dibeberapa daerah tertentu memberikan  akibat  terjadinya  beberapa tindak  kejahatan  lain  yang  muncul akibat  aktivitas  pertambangan  yang dilakukan. Beberapa kasus kriminalisasi  dan  bentuk  kejahatan seperti  kekerasan  dan  sebagainya  juga telah  terjadi  di  Bangka  Belitung  akibat dari  beberapa  perbuatan  atau  tindakan yang  merupakan  dampak  dari  adanya
13 Murty  Theta  and  Henny  Yuningsih,  “Upaya Penegakan  Hukum  Pidana  terhadap  Tindak Pidana  Penambangan  Timah  Ilegal  di  Provinsi Bangka  Belitung,” Simbur  Cahaya 24,  no.  1 (2017): 4363.
Marwan  dan  Rozi,  Paradigma  Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Penambangan  Ilegal  di  Lahan  Pasca Tambang di Bangka Belitung, Halaman 85-105
aktivitas pertambangan tersebut.
Beberapa  konflik  akibat  dari  aktivitas pertambangan  bahkan  menyebabkan hilangnya nyawa karena adanya kepentingan-kepentingan individu.
Dengan meningkatnya aktivitas tambang  tentunya  hal  ini  berpengaruh dengan hak individu ataupun kelompok terhadap  kondisi  lingkungan  yang  di tempatkan.  Sebagaimana  yang  telah diatur  dalam  Pasal  28  H  ayat  (1)  UUD NRI  1945  yang  menegaskan  bahwa setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal,  dan mendapatkan  lingkungan  hidup  yang baik  dan  sehat  serta  memperoleh pelayanan kesehatan. 14 Dalam peraturan tersebut  jelas  bahwa  ada  hak  yang melekat  pada  setiap  orang  untuk mendapatkan  kondisi  lingkungan  yang sebagaimana mestinya. Tentunya pertambangan  ilegal  yang  dilakukan tanpa adanya perizinan atau ilegal yang melanggar hak seseorang tentunya juga merupakan bagian dari bentuk pertentangan terhadap HAM.
Pertambangan tentunya berdampak  pada  kondisi  lingkungan
14 Anang  Dwiatmoko  and  Sorik  Sutan, “Pengaturan  Hak  Asasi  Manusia  Dan Perlindungan  Hukum  Masyarakat  Adat  Di Sektor  Usaha  Pertambangan,” Jurnal  Mimbar Hukum Volume  35,  no.  170–171  (2023):  158– 91.
yang  berpengaruh  pada  sisi  sosial bahkan kondisi perekonomian masyarakat. Sehingga penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal  juga  didasarkan  pada  beberapa pertimbangan  baik  dalam  segi  filosofis maupun  aspek  sosiologis.  Sehingga aspek  penegakan  hukum  positif  tidak semata-mata dapat direalisasikan ketika tidak mempertimbangkan segi kemanfaatan peraturan tersebut. Tujuan utama  dalam  penegakan  hukum  ialah kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum.  Dalam penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan selain memperhatikan kepastian hukum yang ada, maka harus melakukan kajian terhadap kondisi masyarakat agar dapat menerapkan hukum dengan memperhatikan keadilan dan
kemanfaatan  dari  peraturan  yang  ada kepada masyarakat.
Untuk mencapai penegakan hukum  pertambangan  yang  efektif dikalangan  masyarakat  maka  yang terlebih  dahulu  menjadi  bahan  dasar pertimbangannya ialah dengan mengkaji terlebih dahulu hukum secara normatif (peraturan hukum) serta hukum  dalam  segi  realitas  (aksi penegakan hukum). Tentunya kedua hal ini  merupakan  dua  tataran  yang
Marwan  dan  Rozi,  Paradigma  Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Penambangan  Ilegal  di  Lahan  Pasca Tambang di Bangka Belitung, Halaman 85-105
berpengaruh terhadap keefektifan
penegakan hukum pertambangan khususnya di Bangka Belitung.
Dinamika  dalam  penerapan  hukum selalu muncul diantara ketidaksinambungan  antara  peraturan dengan  penerapannya  dimasyarakat. Maka dalam penerapan hukum tentunya harus memperhatikan peristiwa kongkret (das sein) dimasyarakat dengan peraturan atau keinginan hukum (das sollen) untuk membentuk efektivitas  penegakan  hukum  yang memberikan  kepastian,  keadilan  dan kemanfaatan hukum. 15 Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menerapkan hukum dikalangan
masyarakat terutama masyarakat
Bangka Belitung dalam rangka penertiban aktifitas pertambangan ilegal ialah  dengan  melakukan  kajian  atau pendekatan dengan masyarakat
setempat (pendekatan empiris) sehingga dapat  memperoleh  berbagai  informasi mengenai kondisi dan situasi dikalangan masyarakat. Sehingga dalam  penegakan  hukum  terhadap aktivitas  tambang  dapat  dilakukan
15 Alfan  Biroli,  “Problematika  Penegakkan Hukum Di Indonesia (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum),” Jurnal Pemikiran Sosiologi 8, no. 2 (2015): 1–9.
tanpa adanya benturan hak dan kewajiban masyarakat tersebut.
Pertambangan  ilegal  di  Bangka Belitung didominasi oleh pelaku masyarakat  setempat  dengan  pengaruh berbagai  faktor  baik  internal  maupun eksternal masyarakat setempat sehingga berpengaruh  pada  aspek  penegakan hukum  yang  dilakukan  oleh  aparat penegak  hukum  maupun  pihak  yang berwenang. Kondisi perekonomian masyarakat di Bangka Belitung saat ini mendominasi pengaruh maraknya aktivitas pertambangan ilegal terjadi. Di beberapa daerah yang diantaranya ialah Desa  Jurung  Kabupaten  Bangka  di Kepulauan  Bangka  Belitung  yang dimana  aktivitas  pertambangan  ilegal dilakukan oleh pelaku tambang di lahan reklamasi  pascatambang  yang  belum selesai.  Hal  ini  tentunya  dipicu  oleh kepentingan  masyarakat  dalam  aspek perekonomian yang mendorong masyarakat tersebut melakukan aktivitas tambang tanpa memperhatikan peraturan  yang  ada.  Secara  umum sebagian  besar  masyarakat  mengetahui bahwa memiliki kewajiban untuk mendapatkan  izin  untuk  melakukan aktivitas pertambangan. Akan tetapi hal ini  juga  dipengaruhi  oleh  kurangnya pengawasan  dan  fasilitas  perizinan  dari
Marwan  dan  Rozi,  Paradigma  Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Penambangan  Ilegal  di  Lahan  Pasca Tambang di Bangka Belitung, Halaman 85-105
pihak berwenang yang dianggap masyarakat menghambat aktivitas matapencahariannya.
Upaya  reklamasi  sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 26 UU No.  3  tahun  2020  tentang  Perubahan atas  UU  Nomor  4  tahun  2009  tentang Pertambangan  Mineral  dan  Batubara (Minerba) menerangkan bahwa reklamasi  merupakan  suatu  kegiatan yang  terdiri  dari  tahapan  yang  panjang sebagai upaya untuk melakukan penataan, pemulihan serta memperbaiki kualitas  ekosistem  dan  lingkungan hidup  sehingga  dapat  dimanfaatkan kembali.  Hal  ini  tentunya  bahwa aktivitas pertambangan harus memperhatikan  aspek  keberlanjutan terhadap  lingkungan  yang  memberikan pengaruh pada kondisi sosial masyarakat secara umum.
Secara  yuridis,  peraturan  terkait pertambangan telah diatur dalam beberapa peraturan secara umum maupun peraturan daerah yang mengatur secara khusus terkait bagaimana suatu daerah dapat mewujudkan efektivitas penegakan hukum  terhadap  aktivitas  tambang terutama  tambang  ilegal  yang  bahkan dilakukan  di  lahan  reklamasi  pasca tambang yang belum selesai
terlaksanakan. Hal ini tentunya menjadi sudut  pandang  penegakan  hukum  yang dilakukan  secara  administratif  belum sepenuhnya terealisasikan. Secara umum  pertambangan  ilegal  telah  diatur dalam  UU  No.  3  tahun  2020  tentang Perubahan  atas  UU  No.  4  tahun  2009 tentang  Pertambangan  Mineral  dan Batubara  (Minerba)  serta  telah  diatur jugs  secara  khusus  dalam  Peraturan Daerah  Provinsi  Kepulauan  Bangka Belitung  Nomor  7  Tahun  2014  tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral (Perda Prov. Babel No. 7 Tahun 2014). Kemudian disetiap kabupaten/kota juga dapat menertibkan pertambangan dengan menerapkannya dalam peraturan  daerah  kabupaten/kota  selagi tidak  bertentangan  dengan  hierarki perundang-undangan.
Sesuai  dengan Pasal  151 UU No. 3  tahun  2020  tentang  Perubahan  atas UU  No.  4  tahun  2009  tentang Pertambangan  Mineral  dan  Batubara bahwasannya  sanksi  administrasi  yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi  baik  berupa  perizinan ataupun  persyaratan  tertulis  lainnya ialah berupa peringatan tertulis terhadap pelaku ataupun badan usaha, penghentian sementara kegiatan tersebut, bahkan melakukan pencabutan
Marwan  dan  Rozi,  Paradigma  Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Penambangan  Ilegal  di  Lahan  Pasca Tambang di Bangka Belitung, Halaman 85-105
izin usaha terhadap aktivitas pertambangan  yang  dilakukan.  Namun dalam hal ini tentunya tidak menghapus kewajiban  bagi  pelaku  atau  pihak  yang melakukan aktivitas pertambangan tersebut. 16
Upaya  penegakan  hukum  berupa sanksi  administratif  dilakukan  dengan melakukan pengawasan terhadap aktivitas  pertambangan  yang  harus sesuai dengan persyaratan pada umumnya  yang  tidak  boleh  dilanggar oleh  pelaku.  Namun  ketika  sanksi administratif  yang  diterapkan  tidak diindahkan  atau  diabaikan  oleh  pelaku maka  sanksi  pidana  sebagai ultimum remedium dapat  dikenakan  terhadap pelaku yang mengabaikan sanksi administratif. Meskipun penegakan hukum  secara  administrasi  mencabut izin  pelaku  dalam  melakukan  aktivitas tambang, maka kewajiban pelaku untuk melakukan  reklamasi  dan  upaya  lain pascatambang harus dipertanggungjawabkan  oleh  pelaku, dan bahkan sanksi pidana akan melekat ketika  kewajiban  reklamasi  dan/atau pascatambang  apabila  tidak  dipenuhi.
16 Achmad  Chairil  Ardi  Baruna,  “Tinjauan Hukum  Terhadap  Kontraktor  Penambang  Batu Bara  Dan  Kontraktor  Reklamasi  Dalam Pelaksaan Reklamasi Lahan Pasca Tambang Di Kota  Samarinda,” Jurnal  Ilmu  Hukum 7,  no.  1 (2021): 8–10.
Hal  ini  secara  jelas  diatur  dalam  Pasal 161  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  UU  No.  3 tahun 2020 tentang Perubahan  atas UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan  Mineral  dan  Batubara
(Minerba). Penegakan hukum pidana
terhadap pertambangan ilegal merupakan bagian dari upaya memberikan  efek  jera  terhadap  pelaku. Upaya  ini  bertujuan  untuk  menjaga kondisi lingkungan dan menjaga kualitas  dari  lahan  yang  dilakukan pertambangan.  Pertambangan  ilegal tentunya  merupakan  aktivitas  yang tanpa adanya perizinan sehingga secara peraturan perundang-undangan aktivitas  yang  dilakukan  merupakan bentuk  maladministrasi.  Tentunya  hal ini  bertentangan  dengan  UU  Nomor  3 tahun 2020 tentang Perubahan  atas UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Dalam  PP  RI  78  Tahun  2010 tentang  Reklamasi  dan  Pascatambang bahwa setiap upaya pertambangan yang dilakukan  memiliki  kewajiban  untuk melakukan reklamasi dan
pascatambang. Penegakan hukum dalam  peraturan  pemerintah  tersebut hanya menekankan pada sanksi administratif  terhadap  pelaku  tambang.
Marwan  dan  Rozi,  Paradigma  Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Penambangan  Ilegal  di  Lahan  Pasca Tambang di Bangka Belitung, Halaman 85-105
Namun  korelasi  peraturan  tersebut dikaitkan  denga  sanksi  pidana  dalam UU  No.  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  Hidup.  Bahwa  terhadap seluruh aktivitas yang dilakukan terhadap lingkungan harus
mempertanggungjawabkan kondisi
lingkungan dalam aspek jangka panjang dan berkelanjutan.
Pertanggungjawaban pidana terhadap  aktivitas  tambang  yang  tidak melakukan  reklamasi  seperti  tambang ilegal  tentunya  berakibat  pada  sanksi pidana ketika sanksi administrasi diabaikan.  Sanksi  pidana  dalam  hal aktivitas  pertambangan  diatur  dalam UU  Nomor  3  Tahun  2020  tentang Perubahan  atas  UU  No.  4  tahun  2009 diatur  dalam  Pasal  158  sampai  dengan Pasal  165  mengenai  ketentuan  pidana. Selain  itu  UU  No.  32  Tahun  2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  didalam  Pasal  97 sampai  dengan  Pasal  120  terkait ketentuan  pidana  juga  menerapkan sanksi  pidana  bagi  aktivitas  yang merusak lingkungan hidup tanpa adanya  upaya  penataan  atau  pemulihan kembali  terhadap  kondisi  lingkungan
bahkan  sanksi  pidana  ketika  akibat aktivitas tersebut memakan korban. 17
Mengenai aktivitas tambang ilegal  di  Desa  Jurung  Kabupaten Bangka  Kepulauan  Bangka  Belitung yang  dilakukan  di  lahan  reklamasi maka upaya hukum yang dapat dilakukan  ialah  menerapkan  sanksi pidana bagi pertambangan yang dilakukan tanpa adanya izin usaha yang diatur  dalam  UU  No.  3  Tahun  2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 tahun 2009  tentang  Pertambangan  Mineral dan Batubara. Tentunya upaya penegakan hukum dalam segi pengawasan  juga  harus  dilakukan  oleh pihak yang berwenang untuk menjamin upaya reklamasi yang dilakukan sampai pada  upaya  akhir  dalam  tahapan reklamasi  tersebut.  Sehingga  untuk mencapai  efektivitas  penegakan  hukum terhadap  aktivitas  tambang  ilegal  yang dilakukan  di  lahan  reklamasi  dapat tercapai  dengan  berjalannya  fungsi pengawasan  dan  penertiban  izin  usaha yang  dilakukan  oleh  aparat  yang berwenang.  Sehingga  hukum  pidana sebagai  upaya  terakhir  dalam  aspek penegakan  hukum  dapat  dilakukan
17 Muhammad  Iswahyudi  et  al.,  “Masyarakat Lokal  dan  Program  Reklamasi  Lahan  Bekas Tambang  di  Desa  Banjar  Sari  Kecamatan Angsana,” Jurnal  EnviroScienteae 9  (2013): 177–85.
Marwan  dan  Rozi,  Paradigma  Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Penambangan  Ilegal  di  Lahan  Pasca Tambang di Bangka Belitung, Halaman 85-105
ketika  tahapan  pengawasan,  penertiban perizinan  dan  upaya  penegakan  hukum lainnya  telah  dilakukan.  Dalam  hal  ini tentunya  kewenangan  pihak  aparat penegak  hukum  sangat  mempengaruhi pelaksanaan  upaya  penegakan  hukum terhadap aktivitas pertambangan.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Bangka  Belitung  sebagai  daerah yang  kaya  akan  sumber  daya  alam terutama timah yang menjadi penyebab banyaknya aktivitas pertambangan ilegal di Bangka Belitung.
Pertambangan ilegal merupakan aktivitas pertambangan dilakukan tanpa adanya  perizinan  dari  pihak  yang berwenang  sehingga  dapat  dinyatakan sebagai  perbuatan  yang  bertentangan dengan peraturan perundangan- undangan. Aktivitas pertambangan diatur  dalam  UU  No.  3  tahun  2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 tahun 2009  tentang  Pertambangan  Mineral dan  Batubara  (Minerba).  Maraknya pertambangan  ilegal  terkhususnya  di Bangka Belitung tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor pemicu semakin banyak aktivitas tambang ilegal. Faktor yang mempengaruhi pertambangan ilegal berupa faktor internal masyarakat
setempat  baik  berupa  kondisi  ekonomi, budaya bahkan kondisi sosial masyarakat  lokal.  Kemudian  faktor yang juga memicu meningkatkan tambang ilegal di Bangka Belitung juga dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  luar masyarakat  (eksternal)  seperti  adanya oknum  yang  berperan  dibelakang  para pelaku  tambang  ilegal  dan  sebagainya. Sehingga  sangat  diperlukan  penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan untuk menertibkan aktivitas pertambangan  baik  yang  memiliki perizinan maupun tambang ilegal.
Penegakan hukum dilakukan terhadap aktivitas pertambangan merupakan upaya preventif dan represif yang dilakukan dengan tujuan mencegah  dan  menanggulangi  akibat dari kegiatan tersebut. Sanksi administratif merupakan upaya preventif  yang  bertujuan  mencegah maraknya aktivitas pertambangan ilegal dengan  menertibkan  perizinan  tambang terhadap  pelaku  tambang  khususnya  di Bangka  Belitung  sebagai  salah  satu daerah  yang  mendominasi  aktivitas tambang. Sedangkan penegakan hukum pidana terhadap kegiatan pertambangan merupakan upaya represif untuk memulihkan  kondisi  lingkungan  dari aktivitas pertambangan. Tentunya
Marwan  dan  Rozi,  Paradigma  Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Penambangan  Ilegal  di  Lahan  Pasca Tambang di Bangka Belitung, Halaman 85-105
pertambangan ilegal di Bangka
Belitung  yang  dilakukan  di  lahan reklamasi atau pascatambang merupakan bentuk
aktivitas pertambangan  yang  harus  dilakukan penegakan hukum berupa sanksi pidana sebagai  upaya  memberikan  efek  jera terhadap  pelaku.  Tentunya  aktivitas tambang  ilegal  merupakan  pelanggaran terhadap  upaya  administrasi.  Sehingga hukum pidana sebagai ultimum remedium adalah  upaya  represif  untuk mengembalikan  dan  menata  kembali kondisi  lingkungan  dengan  tujuan  agar lingkungan dan ekosistem sekitar dapat dimanfaatkan kembali untuk kebutuhan sosial dan sebagainya.
Dalam upaya menertibkan aktivitas pertambangan serta penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan harus  dilakukan  dengan  melibatkan tugas, pokok dan fungsi aparat penegak
hukum sebagai
upaya
mengimplementasikan peraturan
perundang-undangan  yang  ada  agar dapat terealisasikan. Peraturan terhadap aktivitas pertambangan dapat di implementasikan  dengan  menyertakan aparat hukum dalam segi pelaksanaannya.  Sesuai  dengan  teori lawrand  friedman  yang  menyatakan bahwa  ada  tiga  komponen  yang  saling
berkaitan  dalam  penegakan  hukum. Ketiga  komponen  tersebut  diantaranya ialah  struktur  hukum  yang  merupakan bagian  dari  aparat  penegak  hukum, substansi  hukum  yang  merupakan peraturan  perundang-undangan,  serta budaya  hukum  yang  meliputi  bagian dari  kehidupan  sosial  masyarakat. Sehingga  penegakan  hukum  terhadap pertambangan tidak hanya berpacu pada peraturan  perundang-undangan  yang mengatur,  melainkan  harus  adanya tindakan  dari  aparat  penegak  hukum yang  berkaitan  dengan  kondisi  sosial masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  Redi,  “Dilema  Penegakan Hukum
Penambangan Mineral  dan  Batubara  tanpa Izin pada Pertambangan Skala  Kecil  (Dilemma  of Law  Enforcement  in  Small Scale Illegal Mining),” RechtsVinding 5, no. 3 (2016): 411–12.
Anang  Dwiatmoko  and  Sorik  Sutan,
“Pengaturan Hak Asasi Manusia  Dan  Perlindungan Hukum  Masyarakat  Adat  Di Sektor  Usaha  Pertambangan,” Jurnal Mimbar Hukum Volume  35,  no.  170–171 (2023): 158–91. Alfan Biroli, “Problematika Penegakkan Hukum Di
Marwan  dan  Rozi,  Paradigma  Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Penambangan  Ilegal  di  Lahan  Pasca Tambang di Bangka Belitung, Halaman 85-105
Indonesia  (Kajian  Dengan

## Perspektif Sosiologi Hukum),”
Jurnal Pemikiran Sosiologi 8,
no. 2 (2015): 1–9.
Achmad Chairil Ardi Baruna, “Tinjauan  Hukum  Terhadap Kontraktor  Penambang  Batu
Bara Dan Kontraktor Reklamasi Dalam  Pelaksaan  Reklamasi Lahan  Pasca  Tambang  Di  Kota
Samarinda,” Jurnal Ilmu Hukum
7, no. 1 (2021): 8– 10.Asmarhansyah  and  Rahmat Hasan, “Reklamasi Lahan Bekas Tambang Timah Berpotensi
Sebagai  Lahan  Pertanian  Di
Kepulauan  Bangka  Belitung,” Jurnal  Sumberdaya  Lahan 12, no. 2 (2020): 73, https://doi.org/10.21082/jsdl.v12 n2.2018.73-82. Dwi  Haryadi,  Darwance,  and  Putra Pratama Saputra, “Antroposentrisme dan Budaya  Hukum  lingkungan (Studi  Eksploitasi  Timah  di
Belitung Timur),” Jurnal Progre XIV,  no.  1  (2020):
50–63.
Irfan  Nur  Rachman,  “Politik  Hukum
Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut  Pasal  33  UUD  1945 Legal Policy of Natural Resources Management According  to  Article  33  UUD 1945,” Jurnal Konstitusi 13, no.
1 (2016): 195, https://doi.org/10.31078/jk1319.
Indonesia, Undang-Undang  Nomor  4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan  Mineral  Dan Batubara , Pemerintah  Pusat , vol. 2, 2020.
Iswadi  Amiruddin,  Muhammadiah,  and Anwar Parawangi, “Implementasi Kebijakan Izin  Usaha  Pertambangan Mineral  Dan  Batubara  Di Kabupaten Kolaka,” Journal.Unismuh 1,  no.  1 (2020): 313–26. Kalangi  Karla,  “Kedudukan  Amdal Tentang Eksploitasi Pertambangan Menurut Undang-  Undang  Nomor.  32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” Lex  Privatum 6,  no.
1 (2018): 43–51.
Karisyati  and  Cahyo  Apri  Setiaji, “Tragedy  of  the  commons  di kawasan geopark :  faktor penyebab  dan  solusi,” Jurnal Dinamika  Sosial  Budaya 25, no. 1 (2023): 161–71.
Murty  Theta  and  Henny  Yuningsih, “Upaya  Penegakan  Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana  Penambangan  Timah Ilegal  di  Provinsi  Bangka Belitung,” Simbur Cahaya 24,
no. 1 (2017): 4363.
Muhammad Iswahyudi et al., “Masyarakat Lokal dan Program  Reklamasi  Lahan Bekas  Tambang  di  Desa Banjar Sari Kecamatan Angsana,” Jurnal EnviroScienteae 9  (2013):
177–85.
Putra  Mido,  “Kebijakan  Pemerintah Kabupaten  Kuantan  Singingi
Marwan  dan  Rozi,  Paradigma  Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Penambangan  Ilegal  di  Lahan  Pasca Tambang di Bangka Belitung, Halaman 85-105
dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup  Akibat  Pertambangan Emas  Tanpa  Izin  (PETI) Tahun  2013-2015,” Jurnal
Online  Mahasiswa  Fakultas Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu  Poitik Universitas  Riau 3,  no.  2
(2015): 12–13.S
irait  Muhammad  Alfarizi  and  Syahrul
Bakri  Harahap,  “Analisis
Yuridis terhadap Tindak Pidana Kerusakan Lingkungan  Hidup  yang  di Akibatkan oleh Pertambangan Pasir Illegal di Kecamatan  Datuk  Bandar Timur  Kota  Tanjungbalai”  3,
no. 5 (2022): 6259–60.
Sugiarto  Totok  and  Budi  Hariyanto,
“tinjauan kriminologis terhadap Kejahatan Pertambangan  Tanpa  Izin  di Kabupaten Lumajang,” Jurnal  Ilmiah  Ar-Risalah: Media Ke-Islaman, Pendidikan Dan Hukum
Islam 16,  no.  1  (2018):  124–
25,
http://www.ejournal.iaiibrahi my.ac.id/index.php/arrisalah/ article/view/1022.
Yuwono  Prianto  et  al.,  “Penegakan
Hukum  Pertambangan  Tanpa
Izin serta Dampaknya terhadap  Konservasi  Fungsi Lingkungan  Hidup  ( Illegal
mining law enforcement without  permission  and  its impact  on  environmenttal function conservation ),” Bina
Hukum  Lingkungan 4,  no.  1 (2019): 1–20.