SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 23, No. 2 September 2021: 153-173

## MODEL KEBIJAKAN KEWASPADAAN DINI SEBAGAI UPAYA MENGATASI GEJOLAK SOSIAL MASYARAKAT
(Studi Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung dan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan)
Andri Marta 1) , Ulfa Umayasari 2)
1) Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Lampung
2) Magister Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Lampung

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  guna  melakukan  representasi  objektif  mengenai  kebijakan  pengembangan kapasitas  sumber  daya  aparatur  melalui  kebijakan  kerjasama  Pemerintah  Provinsi  Lampung  dan Sumatera  Selatan  dalam  rangka  pemberian  pelayanan  publik  yang  optimal  khususnya  kerjasama antara  Pemerintah  Kabupaten  Mesuji  dan  Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir  (OKI)  tentang penyelesaian  konflik  sosial  serta  bagaimana  mengembangkan  model  kebijakan  kerjasama kewaspadaan  dini  mengenai  gejolak  sosial.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif deskriptif  yang berfokus pada identifikasi  masalah kerjasama, efektifitas implementasi  kerjasama serta  kebijakan  model  kerjasama.  Hasil  temuan  penelitian  bahwa  kerjasama  antar  Pemerintah Kabupaten  Mesuji  dengan  Pemerintah  Kabupaten  OKI  yang  berada  di  wilayah  perbatasan merupakan  salah  satu  upaya  untuk  memecahkan  masalah  bersama  yaitu  penyelesaian  masalah konflik  sosial  yang  terjadi  di  daerah  tersebut.  Implementasi  kerjasama  antara  Pemkab  Mesuji dengan Pemkab OKI tidak efektif karena tidak didukung kelembagaan yang kuat, operasionalisasi program,  dukungan  anggaran  dan  penyelesaian  masalah  yang  cenderung  reaktif,  serta  model penyelenggaraan pemerintahan  yang didasarkan pada kuatnya ego-daerah. Oleh  karena itu, harus dikembangkan  model  kerjasama  antara  pemerintah  daerah  dengan  memperkuat  dukungan institustional,  penyediaan  program  operasional,  sifat  penyelesaian  masalah  pada  jangka  panjang dan dukungan anggaran yang layak.
Kata Kunci: Kebijakan, Konflik ,Pemerintah Daerah

## ABSTRACT
The purpose of this study is to carry out an objective representation of the policy of developing the capacity of apparatus resources through the cooperation policy of the Provincial Governments of Lampung  and  South  Sumatra  to  provide  optimal  public  services,  especially  the  collaboration between the Government of Mesuji Regency and Ogan Komering Ilir (OKI) Regency regarding the resolution of social conflicts and how to develop a cooperative policy model for early awareness regarding  social  unrest.  This  study  uses  a  descriptive  qualitative  approach  that  focuses  on identifying the problem of cooperation, the effectiveness of the implementation of cooperation, and the  policy  of  the  cooperation  model.  The  results  of  the  research  findings  that  the  collaboration between the Mesuji Regency Government and the OKI Regency Government in the border area is one of the efforts to solve common problems, namely the resolution of social conflicts that occur in the  area.  The  implementation  of  the  collaboration  between  the  Mesuji  Regency  Government  and the  OKI  Regency  Government  is  not  effective  because  it  is  not  supported  by  strong  institutions, program operations, budget support, and problem-solving that tends to be reactive, as well as a model of governance based on the strong ego-region. Therefore, it is necessary to develop a model of  cooperation  between  local  governments  by  strengthening  institutional  support,  providing operational  programs,  the  nature  of  problem-solving  in  the  long  term,  and  adequate  budgetary support.
Keywords: Policies, Conflicts , Local Governments
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 23, No. 2 September 2021: 153-173

## PENDAHULUAN
Kawasan  perbatasan  merupakan  salah  satu  indikator  yang  mempunyai nilai strategis dalam mewujudkan pembangunan nasional. Permasalahan yang ada di lokasi kawasan perbatasan adalah kendala dalam peningkatan infrastruktur dan berbagai pelayanan. Kendala tersebut dikarenakan terbatasnya APBN dan APBD untuk  pembangunan  kecamatan  atau  desa  perbatasan  (Sholihah,  2016).  Kawasan perbatasan sering kita jumpai dengan perbatsan antar negara dan perbatasan antar wilayah/provinsi  di  dalam  negeri.  Daerah  perbatasan  antar  provinsi  dapat ditemukan  antara  Provinsi  Lampung  dengan  Provinsi  Sumatera  Selatan.  Di dalamnya  terdapat  kabupaten  yang  menjadi  perbatasan  lintas  provinsi,  yaitu Mesuji  di  Provinsi  Lampung  dan  Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir  di  Provinsi Sumatera Selatan. Keduanya merupakan daerah definitif.
Kabupaten  Mesuji  merupakan  salah  satu  kabupaten  di  Provinsi  Lampung yang diresmikan secara definitif pada tanggal 13 April 2012 hasil dari pemekaran Kabupaten  Tulang  Bawang  berdasarkan  UU  No  49  Tahun  2008  Tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji Di Provinsi Lampung. Berdasarkan UU tersebut juga  bahwa  pembentukan  Kabupaten  Mesuji  adalah  untuk  meningkatkan pelayanan  publik,  memperpendek  rentang  kendali  antara  pemerintah  hingga memberikan  kemampuan  dalam  pemanfaatan  potensi  daerah.  Kabupaten  Mesuji adalah  kabupaten  yang  langsung  berbatasan  dengan  Kabupaten  Ogan  Komering Ilir.
Serangkaian  permasalahan  yang  dihadapi  antara  Kabupaten  Mesuji  dan Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir  sehubungan  kedua  kabupaten  tersebut  adalah daerah  perbatasan.  Jembatan  timbangan  pos  pelayanan  terpadu  (PPT)  di  desa pematang panggang mesuji, ogan komering ilir (OKI), sumatera selatan (Sumsel), ditenggarai  dijadikan  ajang  praktik  punggutan  liar  (pungli)  oknum  dinas perhubungan dan kominfo sumatera selatan (Transformasi, 2014) . Terindikasinya masih  rendahnya  pelayanan  terpadu  yang  diberikan  oleh  pihak  terkait.  Gejolak- gejolak sosial pun masih mewarnai kedua Kabupaten yang bersebelahan ini. Titik pemicu  konflik  biasanya  adalah  batas  tanah.  Termasuk  penanganan  narkoba  dan senjata api rakitan,  yang sebelumnya dikenal membuat senapan rakitan di sungai dangkal dan sungai Sodong. (Kompas.com, 2010).
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 23, No. 2 September 2021: 153-173
Dengan  dilandasi  beberapa  permasalahan  di  atas,  pemerintah  saat  itu melakukan  kerjasama  lintas  kabupaten  yang  tertuang  dalam Memorandum  of Understanding (MoU)  antara    Iskandar  SE  selaku  bupati  mewakili  pemerintah Ogan  Komeril  Ilir  (OKI)  dan  Khamami,  S.H  selaku  bupati  mewakili  pemerintah Mesuji yang  terkait kewaspadaan dini gejolak sosial di wilayah perbatasan (Surya Post,  2016).  Perjanjian  tersebut  juga  memuat  dalam  rangka  meningkatkan perkonomian masyarakat di perbatasan dengan melakukan pembangunan berbagai macam  sektor  dan  sarana  lainnya  sehingga  baik  masyarakat  di  kedua  kabupaten tersebut dapat secara aktif mengelola perekonomian dengan aman.
Kepala  Badan  Intelijen  Negara  (BIN)  Daerah  Provinsi  Sumsel,  Brigjen Dwi Putro mengatakan, bahwa daerah Sumsel termasuk tiga wilayah yang paling kondusif.  Mengingat  hal  tersebut  menjadi  landasan  Kabupaten  Mesuji  untuk mengadakan  kerjasama  antar  Kabupaten  Lintas  Provinsi.  Mengingat  selama  ini kerap  terjadi  konflik  di  wilayah  perbatasan  Sumatera  Selatan  dan  Mesuji. Sehingga  dipandang  perlu  adanya  sinergi  antar  pemerintah  daerah  untuk  mampu melakukan  upaya  preventif  mengatasi  konflik  di  daerah  perbatasan.  Utamanya menciptakan kondisi yang aman dan kondusif (Surya Post, 2016).
Terdapat  beberapa  penelitian  sejenis  dengan  topik  ini,  hasil  penelitian Risman ( 2015) menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Barat bersama Pemerintah Kabupaten Siluq Ngurai melakukan kerjasama melalui tim PBD untuk menyelesaikan permasalahan perbatasan Desa Muhur dan Desa Kaliq, yaitu antara upaya  untuk  bernegosiasi,  menengahi,  dan  membantu.  Hambatan  dalam penyelesaian  konflik  adalah  ketidaksabaran  masyarakat,  masih  tingginya  rasa saling  tidak  menghargai,  tidak  adanya  data  yang  akurat,  dan  sulit  untuk dibicarakan,  karena  selalu  ada  asumsi  yang  salah  tentang  pemerintah.  Selain  itu, (Asrinald  &  Yoserizal,  2014)  menemukan  bahwa  ada  dua  bentuk  respons masyarakat di daerah perbatasan untuk membentuk sistem pertahanan sosial, yang aktif dan pasif. Namun, secara umum orang-orang di daerah perbatasan di Batam lebih  cenderung  merespons  secara  pasif  sehingga  berdampak  pada  pembentukan lambat sistem pertahanan sosial di masyarakat. Selain itu, artikel ini juga mencatat bahwa  ada  tiga  fase  dalam  pembentukan  sistem  pertahanan  sosial  yang  dapat digunakan  sebagai  dasar  untuk  pengembangan  model  kebijakan  pengembangan
sistem  pertahanan  sosial  di  daerah  perbatasan,  yaitu  persepsi  dan  kesetaraan, identifikasi tindakan bersama dan proliferasi jaringan dan integrasi regional.
Studi yang dilakukan Ekana (2008) menyatakan bahwa kunci utama untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan otonomi daerah adalah kualitas dari SDM aparatur  dan  SDM  warga  masyarakatnya..  Kualitas  yang  diharapkan  adalah kemampuan pegawai  yang memiliki sifat kompeten, bebas dari KKN, jujur serta mandiri  dan  mampu  mewujudkan  pelayanan  prima  yang  dapat  dirasakan  oleh masyarakat.  Aparat  yang  mandiri  adalah  aparat  yang  penuh  inisiatif  dan  kreatif yang tidak bersandar pada petunjuk atasan tetapi bersandar pada kemampuannya untuk  mengambil  keputusan,  dan  bias    melihat  peluang  dan  berusaha  meraih peluang  tersebut  dengan  segala  kemampuan  yang  ada  pada  dirinya  untuk pengembangan kompetensi diri.
Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur atau manajemen aparatur sipil adalah  semua  upaya  untuk  meningkatkan  efektifitas,  efisiensi  dan  tingkat profesionalisme  implementasi  tugas-tugas  dasar,  fungsi  dan  liabilitas  personel, yang  meliputi  perencanaan,  kontrak,  pengembangan  kualitas,  penempatan, promosi,  penggajian,  kesejahteraan  dan  pemecatan  (UU  Nomor  5  Tahun  2014 Tentang Aparatur Sipil Negara).
Dalam  rangka  meningkatkan  kapasitas  sumberdaya  aparatur,  salah  satu pilihan  adalah  melalui  pendidikan  dan  pelatihan  ( diklat) .  UU  Nomor  23  Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  menyatakan  bahwa  daerah  otonom mempunyai  kewenangan  (otoritas)  untuk  menyelenggarakan  pendidikan  dan pelatihan  ( diklat )  sesuai  dengan  kemampuan  dan  kebutuhan  daerahnya  yaitu untuk menciptakan aparat yang bermutu agar dapat mendukung terselenggaranya otonomi daerah. Pilihan kebijakan lainnya dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan  yang  rendah  dan  kualitas  sumberdaya  aparatur  yang  sangat  minim yaitu  melalui  kebijakan  kerjasama  antar  daerah , dalam  hal  ini  jalinan  kerjasama antara Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
Berdasarkan  uraian  pada  latar  belakang,  pilihan  kebijakan  dalam  rangka meningkatkan  kapasitas    kelembagaan  yang  rendah  dan  kualitas  sumberdaya aparatur yang sangat minim yaitu melalui kebijakan kerjasama antar daerah masih perlu  dievaluasi , dalam  hal  ini  jalinan  kerjasama  antara  Kabupaten  Mesuji  dan
Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir  dalam  rangka  pemberian  penyelesaian  konflik sosial serta bagaimana mengembangkan model kebijakan kerjasama kewaspadaan dini gejolak sosial antara Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

## KAJIAN PUSTAKA

## Konflik Sosial Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Negara adalah gagasan yang menggambarkan wilayah politik lokal yang terdiri dari berbagai kelompok etnis dan agama yang dibatasi oleh kerangka nilai tertentu  (Surbakti,  1992).  Metode  yang  terlibat  dalam  membentuk  negara ditentukan oleh kepribadian yang dapat diakses untuk bergabung dengan wilayah lokal.  Variabel-variabel  yang  menjadi  kepribadian  normal  masyarakat  umum (negara)  adalah  tahap  awal,  suci,  karakter,  Bhinneka  Tunggal  Ika,  gagasan  yang tercatat,  keuangan  dan  pergantian  peristiwa  kelembagaan.  Faktor  yang  penting dalam  pembentukan  suatu  negara  adalah  rekonsiliasi  politik  yang  diurai  menjadi lima  jenis yaitu  integrasi  bangsa,  integrasi  wilayah,  integrasi  nilai,  integrasi  elit dan khalayak, serta prilaku integratif (Surbakti, 1992).
Proses terbentuknya dari suatu negara atau bangsa sebenarnya cukup sulit, karena masalah pluralis tidak hanya terbatas pada masalah etnis dan agama, tetapi juga  karena  ketimpangan  sosial.  Faktor  jika  tidak  diberikan  dengan  baik  dapat menyebabkan  konflik  dan  perilaku  disintegratif.  Menurut  International Encyclopedia  of  Social  Sciences  (Vol.  3,  2008),  konflik  disebabkan  oleh persaingan  antara  setidaknya  dua  pihak;  Masing-masing  pihak  dapat  berupa individu,  keluarga,  kelompok  kekerabatan,  komunitas  atau  dapat  mendukung ideologi  tertentu,  organisasi  politik,  kelompok  etnis,  atau  kelas  sosial  pemeluk agama tertentu. Berdasarkan hal itu maka orang-orang yang terlibat dalam konflik mencakup  banyak  pihak.  Konflik  tersebut  tidak  terisolasi,  tetapi  bersama-sama dengan  pemahaman  pihak-pihak  lain  yang  berkonflik,  mereka  bersama-sama melepaskan  konflik  sosial  dalam  kehidupan  kolektif  kemanusiaan  (Suhardono, 2012).
Konflik  sosial  tidak  dapat  diperpanjang  lagi,  karena  akan  menimbulkan perpecahan  etnis,  kekerasan,  perselisihan  sosial  dan  kemajuan  bangsa.  Oleh karena  itu,  harus  ada  solusi  yang  tidak  bersifat  jangka  pendek,  tetapi  dibangun
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 23, No. 2 September 2021: 153-173
dalam  tatanan  sosial  integral  suatu  negara,  yaitu  konflik  harus  diselesaikan. Weitzman  dan  Weitzman  mendefinisikan  resolusi  konflik  sebagai  perilaku memecahkan  masalah  bersama (solven  problem  together) .  Siapa  yang bermusuhan (Suhardono, 2012).
Menurut  Mindes  (Suhardono,  2012)  resolusi  konflik  adalah  kemampuan dalam menyikapi perbedaan dengan orang lain, itu merupakan aspek penting dari perkembangan  sosial  dan  moral  dan  membutuhkan  skill  untuk  bernegosiasi, berkompromi dan menumbuhkan rasa keadilan.  Oleh karena itu, resolusi konflik adalah  cara  orang  untuk  secara  sukarela  menyelesaikan  masalah  yang  dihadapi orang lain. Penyelesaian konflik juga merekomendasikan cara yang lebih baik dan aman  dalam  menyelesaikan  konflik,  sehingga  semua  pihak  yang  berkonflik memiliki  kesempatan  untuk  menyelesaikan  masalahnya  sendiri,  atau  melibatkan pihak  ketiga  yang  bijaksana  yang  dapat  membantu  para  pihak  yang  berkonflik untuk menyelesaikannya. dia. pertanyaan.
Di negara-negara berkembang, fenomena konflik selalu dikaitkan dengan perkembangan  politik,  yaitu  proses  modernisasi  politik  untuk  membangun masyarakat yang demokratis. Dalam pandangan (Huntington, 1971) mengidentifikasi  empat  kategori,  yaitu:  pertama,  dari  (a)  partikularisme  ke universalisme,  (b)  luas  dan  universal  (difusi)  ke  spesialisasi,  (c)  partisipasi emosional  Perubahan  partisipasi  netral.  Kedua,  nasionalisme  dan  integrasi nasional,  identitas  nasional.  Aspek  utama  dari  modernisasi  politik  adalah konstruksi negara. Ketiga, demokratisasi: diversifikasi, daya saing sistem politik, pemerataan  kekuasaan  dan  resiprositas  kekuasaan.  Keempat,  memobilisasi  atau berpartisipasi.  Dalam  hal  ini  modernisasi  berarti  mobilisasi,  yaitu  peningkatan partisipasi politik.

## Pengertian Kerjasama Antar Daerah
Menurut  Peraturan  Pemerintah  no.  50  Tahun  2007  tentang  tata  cara pelaksanaan  kerja  sama  antardaerah,  yang  dimaksud  dengan  kerja  sama antardaerah  adalah  kesepakatan  antara  pemerintah  provinsi  dengan  pemerintah provinsi atau pemerintah Provinsi dengan pemerintah kabupaten/kotamadya, atau antara pemerintah kabupaten/kotamadya
dengan pemerintah
kabupaten/kotamadya lainnya. Pada kesepakatan ini yang mewakili pihak provinsi
adalah gubernur dan tingkat kabupaten/kotamadya adalah bupati/walikota dengan orang  lain.  Bupati/Walikota  dan/atau  Gubernur,  Bupati.  /  Walikota  dan  pihak ketiga  mengusulkan  dan  membuat  hak  dan  kewajiban  secara  tertulis.  Secara historis,  alur  kerjasama  antar  pemerintah  daerah  telah  menjadi  bahasan  yang penting di negara maju (Henry, 1995) dimulai dari wilayah  yang sangat terbatas, seperti  aparat  kepolisian  yang  mencapai  kesepakatan  kerjasama  antara  satu  kota dengan  kota  lainnya  untuk  saling  membantu,  dan  petugas  pemadam  kebakaran. Saat  menghadapi  krisis  seperti  kebakaran  dan  bencana  lainnya.  Dalam perkembangan  selanjutnya,  mekanisme  kerja  sama  ini  tidak  hanya  cocok  untuk situasi  "darurat",  tetapi  juga  untuk  perjanjian  kerja  sama  pembelian  jenis  jasa tertentu  dari  perusahaan  swasta  atau  organisasi  pemerintah  atau  non-pemerintah lainnya. Secara khusus, “kesepakatan kerjasama” yang dicapai antara pemerintah daerah  pada  awalnya  ditujukan  untuk  (1)  kegiatan  tunggal,  (2)  terkait  dengan layanan daripada fasilitas, (3) tidak permanen, dan (4) sebagai "pendukung" untuk pelaksanaan saja, dan (5) diizinkan/diizinkan oleh badan legislatif.
Bentuk dan cara kerja sama antar pemerintah daerah meliputi (1) kontrak pelayanan  antar  pemerintah,  (2)  perjanjian  pelayanan  bersama,  dan  (3)  transfer layanan  antar  pemerintah  (Henry,  1995).  Jenis  kerjasama  pertama  adalah  bahwa satu daerah memberikan biaya pelayanan ke daerah lain untuk melaksanakan jenis layanan,  seperti  penjara,  pembuangan  sampah,  pengendalian  hewan  atau  ternak dan  penilaian  pajak  jenis  kedua  kerjasama  tersebut  di  atas  biasanya  untuk merencanakan,  menganggarkan  dan  menyediakan  layanan  tertentu  bagi masyarakat setempat, seperti pengelolaan perpustakaan daerah, komunikasi antara polisi dan pemadam kebakaran, pengendalian kebakaran dan pembuangan limbah. Jenis  kerjasama  ketiga  adalah  pengalihan  tanggung  jawab  permanen  dari  bidang yang ada ke bidang lain, contohnya hal-hal yang bersifat umum hingga, prasarana dan  sarana,  kesehatan  dan  kesejahteraan,  keuangan  pemerintah  dan  publik. Pada saat  yang  sama,  ada  pandangan  lain  bahwa  kerjasama  antar  pemerintah  daerah dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dalam bentuk kesepakatan dan bentuk pengaturan (Rosen, 1993). Bentuk perjanjian dibagi menjadi dua yaitu, Perjanjian Jabat Tangan, yaitu perjanjian kerja yang tidak berdasarkan perjanjian tertulis dan
Perjanjian  tertulis  adalah  perjanjian  kerjasama  yang  didasarkan  pada  perjanjian tertulis.
Di  negara  berkembang,  pemerintah  daerah  sering  bekerjasama  dalam kegiatan perencanaan pembangunan seperti “Integrated Regional Planning” (IAP). Bentuk  ini  merupakan  terobosan,  mempersempit  kesenjangan  atau  kompleksitas masalah  yang  tidak  dapat  diatasi  karena  perencanaan  pembangunan  berdasarkan batas  administrasi.  Harus  diakui,  selama  ini  kerja  sama  antardaerah  belum diperlukan. Padahal, berbagai persoalan atau keputusan internal bupati, kota, atau provinsi  seringkali  dikaitkan  dengan  persoalan  atau  keputusan  di  luar  batas wilayahnya.  Pengalaman  menunjukkan  bahwa  banyak  permasalahan  di  suatu wilayah, kota atau provinsi sebenarnya disebabkan oleh kebijakan di bidang lain, seperti sampah, kriminalitas, kependudukan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Singkatnya,  rencana  atau  kebijakan  yang  dirumuskan  oleh  kabupaten  atau  kota atau  provinsi  pada  umumnya  tidak  mempertimbangkan  dampaknya  terhadap kabupaten atau kota atau provinsi lain. Dalam hal ini, fungsi perencanaan terpadu dan koordinasi horizontal menjadi kunci utama.
Jika  terjadi  konflik  atau  gesekan  antar  pemerintah  daerah,  metode  yang digunakan  adalah  metode  interaktif,  bukan  metode  tradisional  (Robbins,  1990). Metode  tradisional  selalu  menganggap  bahwa  konflik  itu  buruk  dan  akan berdampak negatif. Oleh karena itu, menurut metode ini, konflik harus dihindari karena dapat mengarah  pada perilaku kriminal,  destruktif, dan irasional. Namun, dalam pendekatan interaktif, konflik dipandang sebagai stimulus untuk perubahan. Kita harus melihat akar penyebab konflik dan melakukan berbagai perbaikan dan reformasi dari akar penyebabnya. Konflik harus  dilihat sebagai sebuah awal dari perubahan.  Untuk  mengatasi  berbagai  permasalahan  yang  akan  timbul  dalam suatu konflik, pemerintah daerah, khususnya pemerintah provinsi, harus memiliki kapasitas  yang  baik  sehingga  bisa  menjadi  negosiator,  fasilitator,  mediator,  dan komunikator (Mayer, 2000).

## Issue Strategis Dalam Kerjasama Antar Daerah
Menurut (Keban, 2007) pada kerjasama antar daerah,  terdapat 3 (tiga) isu strategis yang perlu dikaji dan ditingkatkan lebih lanjut, yaitu:  Menetapkan peran dan  kemampuan  provinsi/kabupaten/  kota  di  daerah  Fungsi  kerjasama  antar
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 23, No. 2 September 2021: 153-173
daerah (kerjasama pemerintah daerah),  menentukan daerah yang dapat atau harus bekerjasama , memilih modul kerjasama sesuai dengan sifat daerah tersebut. Pada saat  yang  sama,  menurut  Tarigan  (2009)  terkait  isu  strategis,  urgensi  kerjasama regional  meliputi:  Meningkatkan  pelayanan  publik  ,wilayah  perbatasan, perencanaan  wilayah,  penanggulangan  bencana  dan  kemungkinan  konflik ,peningkatan peran Priovinsi.

## Prinsip Kerjasama Antar Daerah
Menurut Edralin (Keban, 2007) , beberapa prinsip good governance yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan kerjasama antar daerah antara lain: 1) Transparansi,  2)  Akuntabilitas,  3)  Partisipatif,  dan  4)  Efisiensi.  Selain  itu  dasar hukum kebijakan kerjasama antar daerah terdapat dalam UU pemerintahan daerah UU  No  32  Tahun  2004  dan  Undang-Undang  tentang  Penataan  Ruang  yakni  UU no  26  Tahun  2007,  dan  Peraturan  Pemerintah  No.  38  Tahun  2007  Tentang Pembagian  Urusan  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah  Provinsi  dan  Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yakni PP No. 38 Tahun 2007.

## Pembangunan Daerah Dalam Perspektif Kerjasama Antar Daerah
Salah satu inovasi yang menjadi titik tekan oleh pemerintah/pemkot dalam pembangunan daerah saat ini adalah kerjasama antar daerah. Curdes berpendapat (Hariyanto,  2009)  bahwa  beberapa  penggerak  pembangunan  daerah  memerlukan kerjasama antar daerah, antara lain:
1.  Faktor  kepentingan  bersama,  kesadaran  masing-masing  dinas  tentang keterbatasan  daerah  terus  meningkat,  dan  perlu  adanya  meningkatkan kekuatan melalui eksplorasi. Potensi daerah
2.  Pengembangan  paradigma  sosial  baru  membutuhkan  forum  pertukaran  yang mendukung  metode  yang  bersifat  partisipatif  sesuai  dengan  semangat desentralisasi
3.  Untuk  menjawab  atas  pertanyaan  disintegrasi,  oleh  karena  itu  perlu ditumbuhkan solidaritas dan kerjasama yang baik antar daerah
4. Sinergi antar daerah, masyarakat semakin sadar bahwa kerjasama antar daerah meningkatkan peluang keberhasilan pembangunan daerah
5.  Peluang  memperoleh  pembiayaan  untuk  rencana  pembangunan  nasional  dan internasional
6.  Berpartisipasi  sebagai  pemangku  kepentingan  dan  pemegang  saham komunikasi platform utama untuk kegiatan pembangunan.

## METODE
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  dengan  metode  deskriptif kualitatif.  Melalui  metode  deskriptif  dan  kualitatif,  peneliti  bermaksud  untuk mengungkapkan  secara  objektif  gejala-gejala  yang  ada  dalam  pertanyaan penelitian  melalui  kebijakan  kerjasama  Provinsi  Lampung  dan  Daerah  Otonom Baru  Sumatera  Selatan  kebijakan  pengembangan  kapasitas  sumber  daya  tim adalah  yang  terbaik.  pelayanan  publik.  Lokasi  penelitian  ini  adalah  Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Mesuji sebagai Daerah Otonom Baru (DOB).
Narasumber  dipilih  berdasarkan  kemampuan  mereka  untuk  meneliti  ide dan  kebijakan  pengembangan  kapasitas  sumber  daya  tim  di  lokasi.  Informan berasal  dari  Legislatif  (Panitia  Perwakilan  Rakyat  Daerah)  dan  Biro  Eksekutif (Kepala  Daerah  Kabupaten  baik  itu  Kabupaten  Mesuji  dan  Ogan  Komering  Ilir, dan  pemangku  kepentingan  (akademisi,  non-organisasi  pemerintah)  organisasi pemerintah,  masyarakat,  pemerhati  kebijakan  publik  dan  profesional  hukum) memperhatikan pengembangan kapasitas dua daerah otonom baru dan masyarakat penerima layanan Mesuji dan Ogan Komering Ilir.
Sebagai  data  sekunder,  digunakan  undang-undang/peraturan  yang  terkait dengan substansi penyidikan yang juga akan digunakan sebagai data dan dokumen pelengkap.  Selain  informan  kunci/wawancara  narasumber,  juga  dilakukan observasi  lapangan/studi  kepustakaan  penelitian  lapangan  dan  diskusi  kelompok terarah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembahasan yang disusun dalam penelitian ini merupakan hasil riset yang diperoleh  terkait  dengan  model  kebijakan  kewaspadaan  dini  gejolak  sosial  antar pemerintah  kabupaten  antara  Pemerintah  Kabupaten  Mesuji  Provinsi  Lampung dan  Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir  Provinsi  Sumatera  Selatan  dalam  rangka
pelayanan  publik  yang  cenderung  belum  optimal.  Kebijakan  kerjasama  antar daerah  (antar  daerah  otonom  baru  Kabupaten  Mesuji  dan  Kabupaten  Ogan Komering  Ilir)  dalam  rangka  pengembangan  kapasitas  sumberdaya  aparatur, terkait  dengan  kebijakan-kebijakan/ legal  formal kebijakan  pengembangan sumberdaya aparatur yang berfokus pada ekstraksi/kajian terhadap pasal-pasal dan peraturan  perundang-undangan    yang  relevan  menyangkut  harmonisasi  asas-asas hukum  (kajian  yuridis  formal)    terhadap  kebijakan  kerjasama  antar  Daerah Otonom  Baru  (DOB)  dalam  rangka      pengembangan  kapasitas  sumber  daya aparatur melalui jalinan kerjasama antara Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Ogan Komering  Ilir    maupun  kendala-kendala  yang  dihadapi  baik eksternal maupun internal dalam pelaksanaan kebijakan kerjasama antar daerah dalam gejala sosial antar kabupaten di Provinsi Sumsel dan Provinsi Lampung.

## Kerjasama Mesuji dengan Kabupaten OKI
Kerjasama  antara  Pemerintah  Kabupaten  Mesuji  Provinsi  Lampung dengan  Pemerintah  Kabuapten  OKI  (Ogan  Komring  Ilir)  Provinsi  Sumatra Selatan  dilakukan  dengan  melakukan  nota  kesepahaman  tentang  Kewaspadaan Dini Dan Pembauran Kebangsaan , Nomor : 074  / 01  /IV.05/MSJ/2016. Nomor : 04    /KBPL-KB/OKI/2016  yang  ditandatangi  oleh  kedua  Bupati  tersebut  pada tanggal 27April 2016.
Ruang lingkup kerjasama antara lain :
1. Koordinasi Penyelesaian Konflik Sosial, Keamanan ,Tapal Batas, Pertanahan serta  Forum  Kewaspadaan  Dini  Masyarakat    dan  Forum  Pembauran  Bangsa yang  dilaksanakan secara terpadu serta melakukan deteksi dini maupun tukar menukar  informasi  baik  secara  berkala  ataupun  insidentil  yang  akan menimbulkan konflik kedua wilayah perbatasan.
2. Sosialisasi  secara  bersama  dalam  bentuk  penyiaran    radio    baik  yang mengudara  di  Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir  maupun  Kabupaten    Mesuji Provinsi Lampung dalam hal Peraturan perundang-undangan, kerukunan dan ketentraman masyarakat diperbatasan kedua wilayah.
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 23, No. 2 September 2021: 153-173
3. Masing-Masing  Kabupaten  menunjuk  tokoh  masyarakat,  lintas  agama maupun  lintas  etnis  yang  ada  dimasing-masing  desa  perbatasan  sebagai orang-orang  yang  dijadikan  fasilitator  dan  komunikator  guna  menjaga kerukunan dan kedamaian  warga di kedua wilayah.
4. Melakukan  rapat  baik  rutin  maupun  berkala  dan  insidentil  sesuai  kebutuhan dalam  upaya  peningkatan  kerjasama  dibidang  lainnya  dalam  rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dikedua wilayah tersebut.
Sementara tugas dan wewenang dalam kerjasama tersebut yaitu:
1. Para pihak yang terlibat memiliki tuga dan tanggung jawab serta sumber daya yang  tersedia  akan  saling  menyediakan  Fasilitas  yang  digunakan  dalam impelemntasi kerjasama ini;
2. Para pihak yang terlibat memiliki tuga dan tanggung jawab serta sumber daya yang tersedia akan bekerjasama dalam penyelenggaraan penyelesaian konflik sosial, berbagai informasi, pencegahan konflik dikedua wilayah.
Berdasarkan  nota  kesepahaman  kerjasama  tersebut,  kerjasama  tersebut didasari  bahwa  persoalan  konflik  sosial  yang  terjadi  baik  di  Kabupaten  Mesuji maupun Kabupaten OKI  tidak bisa diselesaikan sendiri, tetapi harus diselesaiakan secara bersama-sama karena konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Mesuji akan berdampak  negatif  ke  Kabupaten  OKI,  sebaliknya  konflik  yang  terjadi  di Kabupaten OKI juga akan berdampak negatif ke Kabupaten Mesuji.
Selain  itu  pada  nota  kesepahaman  itu  juga  bertujuan  untuk  membuat resolusi konflik agar permasalahan konflik social dapat teratasi. Menurut Mindes (Suhardono,  2012)  resolusi  konflik  adalah  kemampuan  dalam  menyikapi perbedaan  dengan  orang  lain,  itu  merupakan  aspek  penting  dari  perkembangan sosial  dan  moral  dan  membutuhkan  skill  untuk  bernegosiasi,  berkompromi  dan menumbuhkan  rasa  keadilan.  Sesuai  dengan  teori  di  atas  dapat  terlihat  bahwa dengan adanya resolusi konflik tersebut maka segala macam permasalahan  dalam masalah  perbatasan  dapat  terarasi  baik  dengan  bernegosiasi  dan  berkompromi yang  menghasilkan  sebuah  kesepakatan  antar  dua  kabupaten  yakni  Kabupaten Ogan  Komering  Ilir  (OKI)  dan  Kabupaten  Mesuji.  Model  kersajama  antara Kabupaten Mesuji dengan Kabupaten OKI dikategorikan sebaga model kerjasama
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 23, No. 2 September 2021: 153-173
tanpa  membentuk  kelembagaan  baru  yang  fungsinya  fasilitatif,  koordinatif  dan sosialisasi  dalam penyelesaian konflik.

## Efektivitas Kerjasama
Kerjasama antara pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan  di  Indonesia  belum  menjadi  model  yang  ajeg  sebagai  sebuh  cara dalam penyelesaian masalah baik dalam bidang  pelayanan publik maupun dalam penanganan masalah ketertiban dan ketentraman atau dalam penyelsaian masalah konflik.
Metode penyelesaian masalah atau pemberian pelayanan publik sejauh ini dilakukan  oleh  Daerah  sendiri  dengan  pendekatan  kewenangan  yang  dimilikinya dan  penyelesaian  masalah  oleh  pemerintah  pusat.  Sejumlah  persoalan  tidak efektifnya kerjama antara pemerintahan daerah yaitu disebabkan :
1. Cara  penanganan  masalah  dan  pemberian  pelayanan  publik  di  daerah  masih didominasi  oleh  pendekatan  kewenangan  Daerah  sehingga  masalah  publik termasuk  penanganan  masalah  konflik  di  Kabupaten  Mesuji  maupun  di Kabupaten  OKI  masih  ditangani  sendiri-sendiri  oleh  otoritas  yang  mereka miliki.  Pada  hal  masing-masing  Daerah  tersebut  memiliki  keterbatasan- keterbatasan  antaralain,  sulitnya  menangani  masalah  konflik  karena  kondisi wilayah  yang begitu luas serta kondisi infrastruktur  yang belum mendukung seperti kondisi jalan dan akses.
2. Kendati Kabupeten Mesuji dan Kabupaten OKI sudah melakukan kerjasama, namun  dalam  tataran  implementasinya  tidak  efektif,  dalam  pengertian  tidak jalan karena di samping tidak ada tindak lanjut oprasioanlisasi kerjsama juga tidak didukung oleh dana yang memadai.
3. Model  kerjasama  antar    pemerintahan  di  daerah  belum  dijadikan  salah  satu metode yang efektif dalam menangani masalah , seperti penangangan konflik social  karena  selama  ini  cara  penanganan  masalah  cenderung  dilakukan secara reaktif. Setiap ada konflik baru ada tindakan untuk mencari solusinya; upaya  untuk  melakukan  kajian  jangka  panjang  dalam  penyelesaian  konflik cenderung tidak dilakukan secara berkesinambungan. Apa yang menjadi akar persoalan  terjadi  konflik  sosial,  bagaimana  program  sistematis  dalam menanganinya,  dan  dukungan  kelembagaan  dan  anggaran  untuk  menangani
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 23, No. 2 September 2021: 153-173
masalah  konflik  belum  menjadi  sebuah  program  jangka  panjang  baik  di Pemkab Mesuji maupun di Pemkab OKI
4. Kabupaten  Mesuji  dan  Kabupaten  OKI  sebagai  kawasan  perbatasan  belum sepenuhnya  disadari  sebagai  sebuh  sistem  yang  terkait  satu  sama  lain. Permasalahan  social  seperti  konflik  social  di  Kabupaten  Mesuji  akan berdampak pada wilayah perbatasan yang ada di Kabupaten OKI .
5. Model  kerjasama  antara  pemerintahan  Daerah  dalam  menangani  masalah konflik  sosial  belum  menjadi  skala  prioritas  sebagai  metode  yang  efektif dalam  memecahkan  masalah-masalah  publik.  Kerjasama  sebagai  bentuk aktivitas yang salin bisa membantu dalam menanggani masalah konflik social sebagai model pemecahan masalah.

## Masalah Implementasi Kerjasama
Dari  uraian  yang  dijelaskan  pada  sub  bab  di  atas,  kerjasama  antara  Pemda Kabupaten  Mesuji  dengan  Kabupaten  OKI  dalam  penyelesaian  konflik  sosial tidak efktif. Masalah ketidakefktifan tersebut tertra pada tabel berikut:
Tabel 1. Problem Kerjasama Kabupaten Mesuji dan Kabupaten OKI dalam
Menangani Konflik Sosial No Dimensi Kerjasama Masalah 1 Kelembagaan Tidak membentuk kelembagaan baru, tapi ditangani oleh OPD (kesbangpol) masing-masing Kabupaten 2 Oprasionalisasi Program Kegiatan Tidak ada tindak lanjut pasca penadandatangan notakesepahaman 3 Dukungan Anggaran Tidak ada alokasi anggaran untuk melaksanakan implementasi kerjasama 4 Sifat Penanganan Masalah Reaktif dan tidak antisipatf 5 Model kerjasama Belum  dijadikan  sebagai  metode pemecahan masalah publik Sumber : Hasil Penelitian, 2017.
Data tabel di atas menunjukkan bahwa ada lima persoalan ketidakefektifan kerjama di Kabupaten Mesuji dengan Kabupaten OKI. Dari data tersebut nampak
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 23, No. 2 September 2021: 153-173
bahwa  persoalan  masalah  publik  cenderung  masih  ditangani  oleh  masing-masih Kabupaten tersebut. Kerjasama antara pemerintahan daerah sebagai sebuah model untuk  mengatasi  masalah  bersama  di  antara  pemda  secara  kelembagaan  dan dukungan  terhadap  implementasinya  masih  sangat  lemah  dan  belum  menjadi kebutuhan.
Model penyelenggaraan pemerintahan dalam menangani masalah-masalah publik  termasuk  dalam  penyelesaian  masalah  publik  masih  terpola  pada manajemen  birokratik  dengan  model  kerja  yang  sifatnya  hirarkis,  instruktif  dan legal  formal  yang  sifatnya  ke  dalam  (internal  birokrasi).  Akibatnya,  setiap  ada masalah penyelesaiannya mengandalkan pada kewenangan formal masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sesuai dengan tupoksinya.
Di  samping  itu,  penanganan  terhadap  persoalan  masalah  publik  masih cenderung  pada  persoalan-persoalan  pelayanan  dasar  seperti  pembangunan infrastruktur,  pelayanan  kesehatan,  dan  pelayanan  pendidikan,  sementara  isu-isu lain  antara  lain  masalah  keamanan  belum  menjadi  prioritas  atau  menjadi  isu utama,  sehingga  dukungan  anggaran,  kesinambungan  program  dan  metode  yang efektif dalam penyelesaian masalah tersebut tidak optimal. Cara-cara penyelesaian masalah  masih  cenderung  reaktif  dengan  mengandalkan  pendekatan  keamanan yaitu dengan melibatkan peran kepolisian.
Kabupaten  Mesuji  yang  berbatasan    Kabupaten  OKI    membutuhkan manajemen  kerjasama  antara  daerah  karena  isu  keamanan  di  daerah  perbatasan tersebut tidak bisa ditangani sendiri, karena :Persoalan konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Mesuji berdampak pada kabupaten OKI; sebaliknya persoalan yang sama  yang  terjadi  di  Kabupaten  OKI  akan  berdampak  ke  Kabupaten  Mesuji. Dampak  tersebut  antara  lain  keamanan  baik  di  Kabupaten  Mesuji  maupun Kabupaten  OKI  terganggu  yang  bisa  menimbulkan  kerusahan  di  Daerah perbatasan.  Selain  itu  dari  sisi  efektifitas  penanganan  masalah  konflik  di  kedua Kabupaten  tersebut  membutuhkan  persoalan  konflik  sosial  sebagai  persoalan bersama antara Kabupaten  Mesuji dengan dengan Kabupaten OKI.
Pada  proses  pelaksaan  impelementasi  kerjasama  ini  juga  tidak  terlihat prinsip  kerjasama  daerah  yang  baik  antar  dua  kabupaten  ini.  Menurut  Edralin (2007).  bahwa  dalam  pelaksanaan  implementasi  kerjasama  ini  harus  memiliki
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 23, No. 2 September 2021: 153-173
prinsip-prinsip Good  Governance yakni,  transparansi,  akuntabilitas,  partisipatif dan  efesiensi.  Pada  penelitian  ini  terlihat  dalam  problem  kerjasama  antara pemerintah  Kabupaten  OKI  dan  Kabupaten  Mesuji  memiliki  berbagai  macam permasalahan  yang  kalau  dikaitkan  dengan  prinsip-prinsip Good  Governance diatas  masalah  tersebut  tidak  memiliki  prinsip-prinsip  tersebut.  Pada  aspek kelembagaan,  oprasionalisasi  pelaksanaan  program  hingga  pendanaan  dalam kerjasama  antar  daerah  ini  tidak  terlihat.  Pelaksanaan  kerjasama  ini  hanya menyangkut  aspek  teknis  tentang  penanggulangan  kewaspadaan  dini  gejolak social  antar  kabupaten  tanpa  melihat  substansi  apa  yang  harus  dimiliki  dan dijalankan  dalam  kerjasama  ini.  Hal  ini  lah  yang  menjadi  permasalahan  yang substansial dalam pelaksanaan implementasi kerjasama ini.

## Model Kerjasama Antar Daerah
Dari  perspektif  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah,  setiap  masyarakat otonom  memiliki  batas-batas  administratif  yang  secara  formal  ditentukan  oleh peraturan  perundang-undangan,  namun  pada  kenyataannya  hubungan  fungsional dalam bidang sosial dan ekonomi seringkali menimbulkan berbagai permasalahan dan  manfaat.  Kabupaten  administratif.  Dalam  hal  ini,  alasan  utama  perlunya kerjasama  antar  pemerintah  daerah  adalah  agar  mereka  dapat  bersama-sama menyelesaikan  berbagai  masalah  trans-administrasi,  dan  sebaliknya,  sehingga dapat  mewujudkan  berbagai  potensi  yang  dimiliki  untuk  kepentingan  bersama. Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan  transformasi  kapasitas  organisasi  mikro pemerintah  daerah;  Ini  adalah  bentuk  reformasi  manajemen  publik  yang  harus diperhatikan oleh pemerintah saat ini, bukan hanya membenahi kapasitas makro- organisasi di tingkat pusat (Pollitt & Bouckaert, 2011).
Berdasarkan  hasil  temuan  penelitian  yang  di  jelaskan  pada  sub- pembahasan  di  atas  kerjasama  antara  Pemkab  Mesuji  dengan  Pemkab  OKI cenderung  tidak  efektif.  Ketidak  efektipan  tersebut  karena  tidak  didukung  oleh kelembagaan  yang  memadai,  tidak  ada  kejelasan  oprasionalisasi  kerjasama,  sifat penanganan masalah yang cenderung reaktif, tidak didukung anggaran, dan masih kuatnya model pemerintahan yang bekerja berdasarkan ego-daerah.
Temuan  penelitian  tersebut  dijadikan  dasar  untuk  menyusun  model kerjasama antara pemerintah daerah yaitu sebagai berikut :
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 23, No. 2 September 2021: 153-173
1. Masalah  publik  dan  masalah  penyelenggaraan  pemerintahan  di  daerah khususnya  yang  berada  di  daerah  perbatasan  membutuhkan  penanganan bersama  karena  tidak  hanya  keterbatasan  dari  masing-masing  pemerintah daerah dari aspek dana dan sumberdaya manusia, tetapi juga dampak negative dari  masalah  publik  tesebut  seperti  konflik  social  di  daerah  perbatasan  akan menyebar  ke  masing-masing  wilayah  di  kedua  daerah  perbatasan  serta  akan membawa implikasi yang lebih meluas
2. Kerjasama  pemerintahan  daerah  yang  sudah  disepakati  dalam  nota kesepahaman  oleh  Pemkab  Mesuji  dan  Pemkab  OKI,  perlu  ditindaklanjuti dalam bentuk implementasi program di lapangan yang lebih operational.
3. Untuk merealisasikan oprasionalisasi kegiatan tersebut dibutuhkan dukungan kelembagaan dan anggaran yang cukup. Dukungan kelembagaan tidak cukup didasarkan  pada  dinas  yang  terkait  yang  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsinya dalam  penanaganan  masalah  tersebut,  yaitu  dalam  kasus  ini  adalah Kesbangpol, tetapi juga harus diperkuat dengan kebijakan kelembagaan yang secara  otoritatif  berhubungan  dengan  masalah  yang  dibahas.  Keterlibaan peran  Wakil  Bupati  dan  Sekda  menjadi  penting  dalam  mendukung oprasionalisasi  kerjasama  tersebut  karena  mempunyai  peran  yang  strategis dalam  mengaasi  masalah  konflik  sosial.  Di  samping  itu,  dari  aspek manajemen pemerintahan implementasi program tidak akan bisa direalisasikan  jika  tidak  didukung  anggaran  yang  memadai.  Program kerjasama  antara  Pemerintah  Daerah  harus  didukung  anggaran  yang  secara berksinambungan harus dialokasikan dalam APBD.
4. Sifat  penanganan  masalah  konflik  sosial  tidak  bisa  dilakukan  dalam pendekataan  yang  sifatnya  reaktif  tetapi  harus  dilakukan  secara  jangka panjang    atau  kesinambungannya  harus  terjaga,  karena  akar  persoalan terjadinya  konflik  social  dipengaruhi  banyak  variable,  seperti  kemiskinan, keterbatasan  lapangan  kerja,  isu  etnis,  dan  aspek  kultural  yang  masih mengedepankan nilai-nilai partikularistik.
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 23, No. 2 September 2021: 153-173
Keempat penjelasan tersebut, digambarkan dalam gambar di bawah ini:
Gambar 1. Model  Kerjasama Kabupaten Mesuji dan Kabupaten OKI
Berdasarkan  gambar  diatas  terlihat  bahwa  model  kerjasama  kewaspadaan dini  gejolak  sosial  antara  dua  kabupaten  diatas  bahwa  akan  terjadi  sebuah kebijakan  yang  diambil  diantara  dua  kabupaten  tersebut  dalam  penanggulangan kewaspadaan  dini  gejolak  sosial.  Dalam  tataran  kebijakan  ini  diperlukan  suatu program  yang  tepat  sasaran.  Program  tersebut  harus  sesuai  dengan  isu  strategis terutama  tentang  kerjasama  regional.  Menurut  Tarigan  (2009)  isu  strategis tersebut  meliputi;  meningkatkan  pelayanan  publik,  perencanaan  wilayah, penanggulangan  bencana  dan  kemungkinan  konflik  serta  peningkatan  peran provinsi  tersebut.  Program  tersebut  harus  berjalan  dengan  baik  agar  proses implementasi  kebijakan  tersebut  berhasil  dan  sesuai  dengan  isi  dari  kesepakatan antara  dua  kabupaten  dalam  kewaspadaan  dini  gejolak  sosial.  Pada  tataran
Kabupaten Mesuji Kabupaten OKI KEBIJAKAN PROGRAM IMPLEMENTASI PENYELESAIAN MASALAH
KONFLIK SOSIAL 1. DUKUNGAN KELEMBAGAA N 2. DUKUNGAN
ANGGARAN
3. KESINAMBUN GAN
PENYELESAIA
N MASALAH
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 23, No. 2 September 2021: 153-173
impelemntasi  ini  diperlukan  beberapa  hal  yang  pertama  dukungan  kelembagaan kedua kabupaten, dukungan anggaran serta kesinambungan penyelesaian masalah. Dengan demikian jika proses impelemntasi ini diterapkan dengan mempertimbangkan  berbagai  macam  faktor  tersebut  di  atas,  maka  proses penyelesain konflik sosial antara dua Kabupaten OKI maupun Kabupaten Mesuji dapat teratasi dengan baik.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kerjasama antar  Pemerintah  Kabupaten  Mesuji  dengan  Pemerintah  Kabupaten  OKI  yang berada  di  wilayah  perbatasan  merupakan  salah  satu  upaya  untuk  memecahkan masalah bersama yaitu penyelesaian masalah konflik sosial yang terjadi di daerah tersebut. Langkah awal kerjasama tersebut diawali dengan adanya penandatangan kerjasama  oleh  Pemkab  Mesuji  dan  Pemkab  OKI  yang  dilakukan  sejak  tahun 2016. Adanya kerjasama tersebut untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan  pemerintahan  dalam  penyelesaiaan  masalah  keamanan khususnya di daerah perbatasan.
Selain itu implementasi kerjasama antara Pemkab Mesuji dengan Pemkab OKI  tidak  optimal  dikarenakan  tidak  didukung  oleh  kelembagaan  yang  baik, oprasionalisasi  program,  dukungan  anggaran  dan  penyelesaian  masalah  yang masih cenderung  reaktif, serta model penyelenggaraan pemerintahan  yang masih didasarkan pada kuatnya ego-daerah.
Sifat  penanganan  masalah  konflik  sosial  tidak  bisa  dilakukan  dalam pendekataan  yang  sifatnya  reaktif  tetapi  harus  dilakukan  secara  jangka  panjang atau  kesinambungannya  harus  terjaga,  karena  akar  persoalan  terjadinya  konflik social  dipengaruhi  banyak  variabel,  seperti  kemiskinan,  keterbatasan  lapangan kerja,  isu  etnis,  dan  aspek  kultural  yang  masih  mengedepankan  nilai-nilai partikularistik.
Kerjasama  antara  Pemkab  Mesuji  dan  Pemkab  OKI  harus  menjadi kebutuhan  untuk  menangani  masalah-masalah  publik,  tidak  hanya  menyangkut masalah  konflik,  juga  masalah  pendidikan,  kesehatan,  kebudayaan  dan  ekonomi karena  dikedua  daerah  tersebut  akan  saling  mempengaruhi  yang  terkait  dengan
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 23, No. 2 September 2021: 153-173
kebutuhan  pelayanan  publik,  dampak  negatif  konfik  sosial,  dan  membangun konektivitas kebudayaan. Oleh karena itu, harus dikembangkan model kerjasama antara  pemerintah  daerah  yang  efektif  antara  lain  dengan  memperkuat  dukungan institustional,  penyediaan  program  yang  operasional,  sifat  penyelesaian  masalah pada jangka panjang dan dukungan anggaran yang layak.

## DAFTAR PUSTAKA
Asrinald, & Yoserizal. (2014). Model kebijakan pengembangan sistem pertahanan sosial berbasiskan modal sosial masyarakat di daerah perbatasan Social defense policy model development system based on the society social modal in border area. Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik , 27 (1), 1–13. Ekana, Y. (2008). Pemberdayaan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah. Jurnal Administratio , 2 (4), 353–361.
Keban, Y. T. (2007). Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Dalam Era Otonomi: Isu Strategis, Bentuk, dan Prinsip. Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesia , 2.
Kompas.com. (2010). Warga Minta Senjata Api Ilegal Ditertibkan .
https://properti.kompas.com/read/2010/11/30/03563651/warga-minta- senjata-api-ilegal-ditertibkan
Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2011). Public Management Reform . Oxford University Press.
Risman, H. (2015). UPAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KUTAI BARAT ( Konflik Kampung Muhur dan Kampung Kaliq ) . 3 (3), 392–406.
Sholihah, I. (2016). Kebijakan Hukum Pembangunan Kawasan Perbatasan . 5 (3), 305–320.
Suhardono, W. (2012). Konflik dan Resolusi .
https://www.academia.edu/15116981,
Surbakti, R. (1992). Memahami Ilmu Politik . Gramedia.
Surya Post. (2016). PEMKAB OKI DAN MESUJI LAMPUNG SEPAKAT AMANKAN PERBATASAN . https://suryapost.co/pemkab-oki-dan-mesuji- lampung-sepakat-amankan-perbatasan/
Transformasi. (2014). Diduga ada Pungli di PPT Senawar dan Pematang
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 23, No. 2 September 2021: 153-173
Panggang . https://www.transformasinews.com/diduga-ada-pungli-di-ppt- senawar-dan-pematang-panggang/