## MENGEVALUASI PERDA WAJIB BELAJAR DUA BELAS TAHUN DI KABUPATEN KUDUS DAN PELAKSANAANNYA PADA WARGA SAMIN
Moh Rosyid Dosen IAIN Kudus Jawa Tengah mrosyid72@yahoo.co.id

## Abstrak
Human rights is the right of every one is right education. This paper observes the right of children of Samin community in Kudus especially in the field of education. Samin community is chosen for its uniqueness  in  maintaining  their  anchestor’s  teaching  not  to  go  to  formal  school,  as  a  way  of resistance  against  the  Dutch  colonial  government,  despite  the  fact  that  today  some  of  Samin community  go  to  school  and  obey  government  regulation.  The  main  focus  of  this  research  is  the realization  Government  Regulation  Kudus  (Perda)  to  the  required  learning  12  years.  Method  of collecting  data  conducted  through  literature,  interview,  and  direct  observation  in  the  field.  The analysis data used is qualitative descriptive. the results of the research are (1) the required learning 12 years for community Samin did not happen, (2) Persuasive approach is important to encourage Samin  community  to  send  their  children  to  formal  education as  stated  by Government  Regulation (PP)  No  48  Year  2008  Article  15  (1),  (2),  and  (3)  Government  Regulation  Kudus  (Perda)  to  the required learning 12 years must be evaluated by Ombudsman Commision.
Key Words : right of education, Samin Community, and Persuasive Approach.

## Abstrak
Kehidupan  manusia  secara  kodrati  memiliki  hak  asasi  mendapatkan  pendidikan  yang  difasilitasi pemerintah. Lahirnya UU Sisdiknas dan PP Wajib Belajar sebagai pijakan hukum. Komunitas Samin sebagian tak sekolah formal, meski kini sebagian sekolah formal. Fokus naskah ini pada Perda Wajib Belajar  12  Tahun  di  Kudus.  Metode riset  dengan  wawancara,  observasi,  dan  literatur  dianalisis deskriptif  kualitatif.  Kajian  ditemukan  (1)  wajib  belajar  12  tahun  diamanatkan  Perda  Kudus  bagi warga  Samin  tidak  terlaksana  karena  nihil  evaluasi  dari  Pemkab  Kudus,  (2)  warga  Samin  yang anaknya tidak sekolah formal, pemerintah harus melakukan pendekatan persuasif agar menjadi warga yang  taat  peraturan  di  bidang  pendidikan,  sebagaimana  amanat  PP  48  Tahun  2008  tentang  Wajib Belajar Pasal 15 (1), (2), dan (3) Perda Kudus Nomor 12 Tahun 2010 perlu dievaluasi pelaksanaannya oleh Komisi Ombudsman.
Kata Kunci: hak pendidikan, Samin Kudus, dan pendekatan persuasif

## PENDAHULUAN
Kebutuhan  primer  setiap  individu  di antaranya  adalah  pendidikan  agar  menjadi generasi  terdidik. Konsekuensinya,  negara memfasilitasinya  dengan  mendirikan  lembaga pendidikan.  Hanya  saja,  kesadaran  mendidik belum  disadari  oleh  semua  warga  negara.
Menyikpai hal ini negara mewajibkannya dengan program wajib belajar dan menerbitkan Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional  dan  Peraturan  Pemerintah tentang  Wajib  Belajar  Sembilan  Tahun.  Dalam perkembangannya, kepala daerah ingin memfasilitasi  program  pendidikan  tidak  hanya
Article History Received:5 Juli 2022 Revised: 21 Juli 2022 Accepted: 31 Juli 2022
sembilan  tahun  bahkan  menerbitkan  Peraturan Daerah  tentang  Wajib  Belajar  Dua  Belas  Tahun (Wajar  12  Tahun).  Tujuannya  agar  indeks kualitas warganya meningkat. Upaya menerbitkan  Perda  Wajar  12  Tahun  dilakukan oleh  Pemda  Kabupaten  Kudus  Jawa  Tengah dengan  diberlakukannya  Perda  Nomor  2  Tahun 2010.  Hanya  saja,  evaluasi  atas  pelaksanaan Perda  belum  optimal  dengan  bukti  tidak  semua warga  Kudus    melaksanakan  program  Wajar  9 Tahun,  apalagi  12  Tahun  khususnya  warga Samin, penerus ’madzhab’ ideologi saminisme.
Dengan  demikian,  persoalan  artikel  ini, (1) bagaimana dinamika komunitas Samin ?, (2) mengapa  tidak  semua  warga  Samin  menaati program wajib belajar 9 tahun, apalagi 12 tahun di  Kudus?  dan  (3)  apa  evaluasi  yang  dilakukan Pemda  Kudus  atas  pelaksanaan  Perda  Wajar  12 Tahun di Kudus terhadap Warga Samin di Kudus ? Hal ini menjadi pokok persoalan artikel ini, di tengah  belum  ditemukannya  penulis  tulisan tentang ketidaktaatan warga Samin melaksanakan  Wajar  9  dan  12  tahun  di  Kudus. penulis  telah  meriset  Samin  di  Kudus  dalam ragam  topik,  aspek  geneologinya  (2008), perempuan Samin (2009), pendidikannya (2010), kodifikasi  ajarannya  (2011),  perlawanan  petani Samin  (2012),  dan  konversi  agamanya  (2013). Dengan  demikian,  artikel  ini  memiliki  aspek pembeda dengan tulisan yang ada.

## METODE PENELITIAN
Riset  ini  dilakukan  penulis  tahun  2019 hingga  awal  2020  melalui  wawancara  dengan tokoh  dan  warga  Samin  di  Kudus.  Penulis  juga melakukan  observasi  di  lingkungan  Samin Kudus.  Data  dilengkapi  dengan  mengkaji literatur.  Data-data  tersebut  dianalisis  dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

## PEMBAHASAN

## 1. Dinamika Komunitas Samin
Komunitas  Samin  awal  eksisnya  sebagai  upaya Ki  Samin  Surosentiko  melakukan  gerakan perlawanan pada kolonial Belanda di Blora Jawa Tengah  tahun  1840-an.  Perlawanannya  direspon sebagian petani desa hingga berkembang di derah selain  Blora  yakni  Pati  dan  Kudus  hingga  kini. Diresponnya  gerakan  Samin  karena  memiliki kekhasan  yakni  gerakan  etika  hidup.  Pertama, pantangan  untuk  tidak  berperilaku: drengki
(memfitnah),  s rei (serakah), panasten (mudah tersinggung  atau  membenci  sesama), dawen (mendakwa tanpa bukti), kemeren (iri hati), nyiyo marang  sepodo (berbuat  nista  terhadap  sesama penghuni  alam)  karena bejok  reyot  iku  dulure, waton  menungso  tur  gelem  di  ndaku  sedulur (menyia-nyiakan  orang  lain  tak  boleh,  cacat seperti apa pun, asal manusia adalah saudara jika mau  dijadikan  saudara).  Kedua,  menjauhi  lima pantangan berinteraksi meliputi bedok (menuduh), colong (mencuri), pethil (mengambil barang  milik  orang  lain  yang  masih  menyatu dengan alam atau masih melekat dengan sumber kehidupannya)  misalnya  sayur-mayur  di  ladang, jumput (mengambil  barang  yang  telah  menjadi komoditas  di  pasar)  misalnya  beras,  hewan piaraan, dan kebutuhan hidup lainnya, dan nemu wae  ora  keno (pantangan  menemukan  barang). Hanya  saja,  embrio  perlawanan  pada  penguasa ada  yang  masih  dilakukan  hingga  kini,  seperti sebagian  ada  yang  tidak  sekolah  formal  karena masih  meyakini  bahwa  sekolah  merupakan aktivitas penjajah Belanda (Rosyid, 2008).
Pantangan  berperilaku  dan  berinteraksi tersebut bukan berarti orang Samin laksana robot, maksudnya  melakukannya  sesuai  ‘instruksi’ pemegang remot. Akan  tetapi, lazimnya sebagai manusia,  orang  Samin  ada  yang  menaati  dan tidak  menaati  seutuhnya.  Hal  ini  ditopang  oleh interaksinya  terbuka  dengan  warga  non-Samin. Bahkan, di Kudus, sejak tahun 1990-an sudah ada yang menjadi tenaga kerja  Indonesia dan tenaga kerja wanita di luar negeri. Hanya saja kini, yang dominan menjadi pekerja bangunan di kota besar dan luar Jawa, pulangnya setiap tiga bulan sekali. Imbasnya, menjadi petani kian menyusut karena kurang menjanjikan kesejahteraan.

## Awal Mula Komunitas Samin di Kudus
Komunitas Samin eksis karena perjuangan  Ki  Samin  Surosentiko,  anak  Bupati Sumoroto,  Tulungagung,  Jawa  Timur  yang ‘turba’  karena  melihat  kecongkakan  pejajah Belanda  terhadap wong  cilik berupa  merampas hak  milik  dalam  bentuk  tanah  dan  hasil  bumi. Perjuangan  awal  Ki  Samin  di  wilayah  Desa Plosokediren,  Blora,  dan  mengekspansi  ke wilayah  Kabupaten  Blora  lainnya,  Kabupaten Pati,  Kabupaten  Grobogan,  dan  Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kabupaten tersebut adalah kabupaten  yang  bertetangga.  Setelah  warga
Samin  jumlahnya  banyak,  Ki  Samin  memimpin perlawanan  yang  semula  dengan  gerakan  diam menjadi  gerakan  menolak  membayar  pajak karena  pajak  tidak  untuk  kesejahteraan  warga pribumi tetapi memperkaya penjajah. Ulah warga Samin tersebut, Ki Samin dan pengikut setianya diasingkan  ke  Sawahlunto,  Padang,  Sumatera Barat hingga wafat.
Peta penyebaran  ajaran Samin di Kudus terdapat  beberapa  versi  pertama,  berasal  dari Dukuh Karangpace, Desa Klopoduwur, Kecamatan  Banjarejo,  Kabupaten  Blora.  Pada 1890,  ketika  Sosar  (warga  Desa  Kutuk,  Kudus), Radiwongso  (warga  Dukuh  Kaliyoso,  Kudus), dan    Proyongaden  (warga  Desa  Larekrejo, Kudus)  bertemu  dengan  Suronggono  dan Surondiko atau Surosentiko atau Suratmoko atau Raden Kohar atau Raden Aryo, cucu Raden Mas Adipati Brotodiningrat (Bupati Wedono) (Faturrahman, 2003:17) meskipun sumber berita tidak menyajikan tahun kedatangan dan penyebarannya  karena  sepeninggal  Suparto  tak meninggalkan  piranti  berupa  kitab,  benda sejarah, dan lainnya yang dapat dijadikan sebagai data.  Kedua,  berasal  dari  Desa  Randublatung, Blora  dimotori  oleh  Surokidin  bertemu  dengan Sosar (warga Desa Kutuk), Radiwongso (Dukuh Kaliyoso),  dan  Proyongaden  (Desa  Larekrejo) sehingga  terjadi  komunikasi.  Ketiga,  menurut Soerjanto,  ajaran  Samin  datang  di  Desa  Kutuk, Kudus  oleh  Ki  Samin  Surowijoyo  dari Randublatung,  Blora,  melalui  penyebaran  kitab “Serat Jamus Kalimasada” berbahasa Jawa kuno berbentuk  puisi  tradisional  (sekar  macapat)  dan prosa  (gancaran)  (Sastroatmodjo,  2003:19). Keempat,  ekspansi  yang  dilakukan  R.Kohar (dengan  nama  lainnya  Samin  Surosentiko  atau Samin  Anom  yang  dilahirkan  di  Desa  Ploso Kabupaten  Blora.  Ia  dibuang  Belanda  di  Digul, Irian  Jaya  dan  wafat  tahun  1914).  Untuk membangun pusat perlawanan terhadap Belanda (Winarno,  2003:57).  Kelima,  sejak  tahun  1916 oleh  pengikut  Samin  Surosentiko  diawali  dari kegagalan  ekspansi  ajaran  Samin  di  daerah Tuban,  selanjutnya  ajaran  Samin  dikembangkan di Kudus (Faturrohman, 2003:19).
Hingga  awal  tahun  2020,  keberadaan ajaran  Samin  di  Desa  Kutuk  diteruskan  oleh Sukari  beserta  keluarganya.  Sukari  adalah  putra Suparto  sebagai  deklarator  pertama  Samin  di Desa  Kutuk,  Kudus.  Adapun  keturunan  Suparto
yang  mengikuti  ajaran  Samin  (a)  Sukari beristrikan  Paijah  memiliki  anak  yakni  Rubiah, Sumini,  dan  Sumaji,  (b)  Sariyo  beristrikan Rumisih,  berputrakan  Sarji,  Salin,  Tahan, Patonah, dan Tugi, (c) Kemadi beristrikan Utami mempunyai  anak  Bambang,  Tarmi,  dan  Jumadi, (d)  Sunoto  beristrikan  Ngatini  mempunyai  anak Biati  dan  Supri,  dan  Ngabi  (alm).  Samin  di Dukuh  Kaliyoso  Desa  Karangrowo  sebagai sesepuhnya  adalah  Maskat  dan  Desa  Larekrejo sesepuhnya adalah Sakam yang meninggal dunia ( salin )  tahun  2006  dan  dilanjutkan  oleh  Budi Santoso hingga kini (Santoso lulus Sekolah Dasar tahun 1970).

## 2. Faktor  Warga  Samin  Tak  Taat  Wajib Belajar 9 Tahun dan 12 Tahun
Pemberlakuan  program  wajib  belajar,  warga Samin  di  Kudus  meresponnya  dalam  bentuk: tidak  sekolah,  sekolah  tetapi  tidak  mau diwajibkan menerima pendidikan agama ‘Pancasila’, dan sekolah sekaligus mau menerima pendidikan  agama  ‘Pancasila’.  Pertama,  tidak sekolah  karena  muncul  kekhawatiran  jika terdidik  pada  lembaga  formal,  anak  mampu membaca  dan  menulis,  sehingga  memenuhi syarat  formal  menjadi  pekerja  formal  non- pertanian  di  luar  pantauan  orang  tua  sebagai embrio  melepaskan  ikatan  kekeluargaan,  hal  ini terbukti  kini.  Ketidakaktifan  dalam  pendidikan formal  merupakan  bagian  dari  gerakan  simbolis menentang  penjajah  (masa  nenek  moyangnya). Penentangan  tersebut  berupa  menjauhi  aktivitas yang  dilakukan  oleh  penjajah  (di  antaranya sekolah  formal)  oleh  sebagian  warga  Samin masih dipegang teguh hingga kini, terutama yang bertipologi  Samin dlejet/dledek .  Tak  sekolah karena memenuhi prinsip leluhurnya secara letter lux ,  anak  hanya  dibekali  pendidikan  informal materi  pembelajarannya  prinsip  dasar  beretika dan  lima  pantangan  berinteraksi  oleh botoh (tokoh) dan orangtuanya.
Kedua,  aktif  mengikuti  pendidikan  formal dan  tidak  mau  diwajibkan  menerima  mata  ajar agama  ‘Pancasila’  karena  telah  memiliki  agama sendiri  yakni  agama  Adam.  Esensi  beragama Adam jika seseorang melaksanakan dengan teguh prinsip  ajaran  dan  menjauhi  prinsip  pantangan Samin.  Hanya  saja  kini,  warga  Samin  yang sekolah  formal  memilih  menerima  pendidikan agama  Kristen  akibat  warga  yang  anaknya
sekolah kini tidak memiliki keberanian ‘menawar’  untuk  menolak  pemberian  mata  ajar agama  nonsamin  pada  sekolah.  Aspek  lainnya, tidak  adanya  guru  penghayat  dari/oleh  warga Samin  di  sekolah  formal.  Pilihan  pendidikan agama Kristen karena guru agama yang tersedia hanya  Islam  dan  Kristen.  Bila  pelajaran  agama Islam, lebih sulit dipahami karena materinya ada yang berbahasa Arab. UU Sisdiknas Pasal 12 (1) a  setiap  peserta  didik  pada  satuan  pendidikan berhak  mendapatkan  pendidikan  agama  sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Dalam konteks pendidik seagama,  warga  Samin  yang  sekolah  formal dihadapkan dengan realitas berupa tak tersedianya  guru  agama  Adam.  Pemerintah beranggapan  bahwa  agama  Adam  yang  diakui warga  Samin  dikategorikan  aliran  kepercayaan, bukan  agama.  Munculnya  dua  tipe  tersebut sangat  dipengaruhi  oleh  pola  pikir  diri  warga Samin  dan  imbas  dari  ‘pencerahan’  yang dilakukan  oleh  orangtua  dan  tokohnya  ( botoh ) dalam  memahami  ajaran  leluhurnya  yang terwariskan secara lisan.

## 3. Evaluasi Perda Wajar 12 Tahun
Bupati  Kudus  Musthofa  pada  tahun  2017 mengakhiri jabatannya pada periode kedua. Pada tahun  2012,  tatkala  menjabat  Bupati  Kudus periode  pertama  menerbitkan  Peraturan  Daerah (Perda)  Nomor    2  Tahun  2010  tentang  Wajib Belajar  12  Tahun,  meskipun  UU  Nomor  20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional hanya  mewajibkan  wajib  belajar  9  tahun. Langkah  menerbitkan  Perda  Wajar  12  Tahun  di Kudus  merupakan  upaya  meningkatkan  kualitas sumber  daya  manusia  di  Kudus.  Akan  tetapi, sejauhmana realisasi pelaksanaan Perda Wajar 12 Tahun di Kudus, khususnya pada warga Samin?
Warga  Samin  yang  tidak  sekolah  formal melanggar  UU  Nomor  20  Tahun  2003,  UU Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak, UU Nomor 39 Tahun 1998 tentang HAM, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2008  tentang  Wajib  Belajar.  Muatan  PP  pada Pasal  1  (1)  Wajib  belajar  adalah  program pendidikan  minimal  yang  harus  diikuti  oleh warga  negara  Indonesia  atas  tanggung  jawab Pemerintah  dan  pemda,  (2)  Pendidikan  dasar adalah  jenjang  pendidikan  yang  melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk
Sekolah  Dasar  (SD)  dan  Madrasah  Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah  pertama  (SMP)  dan  madrasah tsanawiyah  (MTs),  atau  bentuk  lain  yang sederajat.
Perubahan  keempat  UUD  1945  Bab  XIII Pasal  31  (1)  setiap  warga  negara  berhak mendapatkan pendidikan, (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. UU Nomor 39 Tahun 1998 tentang HAM Pasal 1 (5) anak adalah setiap  manusia  yang  berusia  di  bawah  18  tahun dan  belum  menikah,  termasuk  anak  yang  masih dalam kandungan, Pasal 60 (1) setiap anak berhak untuk  memperoleh  pendidikan  dan  pengajaran dalam  rangka  pengembangan  pribadinya  sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Pasal 1 (12) hak anak adalah bagian dari hak asasi  manusia  yang  wajib  dijamin,  dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan  negara. Pasal 9 (1) setiap  anak  berhak  memperoleh  pendidikan  dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya  dan  tingkat  kecerdasannya  sesuai minat  dan  bakatnya.  Pasal  ini  secara  eksplisit menandaskan bahwa hak anak untuk dididik oleh orangtuanya  (disekolahkan)  agar  berkepribadian dan  cerdas  sesuai  dengan  minat  dan  bakatnya. Pasal  26  (1)  orangtua  wajib  dan  bertanggung jawab  mengasuh,  memelihara,  mendidik,  dan melindungi  anak,  menumbuhkembangkan  anak sesuai  kemampuan,  bakat,  dan  minat.  Pasal  49 negara, pemerintah, keluarga, dan orangtua wajib memberikan  kesempatan  yang  seluas-luasnya kepada  anak  untuk  memperoleh  pendidikan. Bagaimana  dengan  orangtua  dari  seorang  anak yang  tidak  menyekolahkan  anaknya?  Pasal  77 setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melakukan tindakan  diskriminasi  terhadap  anak  yang mengakibatkan  anak  mengalami  kerugian,  baik materiil  maupun  moril  sehingga  menghambat fungsi sosialnya.
Orang
yang mendiskriminasikan  dipidana  penjara  paling lama  5  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp 100 juta.
UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 5 (1) setiap warga negara mempunyai  hak yang  sama  untuk  memperoleh  pendidikan  yang bermutu.  Pasal  6  (1)  setiap  warga  negara  yang berusia  7  s.d  15  tahun  wajib  mengikuti
pendidikan  dasar.  Pasal  7  (1)  orangtua  berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya, (2) orangtua dari anak wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

## Problem Pendidikan Samin di Kudus
Warga  Samin  yang  beragama  Adam mendidik  di  sekolah  formal  untuk  mengetahui baca  dan  tulis.  Adapun  materi  pelajaran  agama diberikan  oleh  orangtua  dan  tokohnya  berupa prinsip  hidup  dan  pantangan  hidup  perspektif Samin  di  rumah  masing-masing.  Tetapi,  dalam proses  pembelajaran,  warga  Samin  dipaksa  oleh guru  agama  (Islam)  untuk  menerima  dan mempraktikkan  ajaran  Islam  (mayoritas  siswa dalam  lembaga  pendidikan  beragama  Islam). Guru beranggapan bahwa siswa harus menerima mata  pelajaran  agama  yang  tertuang  dalam perundangan dan konsekuensinya dievaluasi guru agama  dan  mendapatkan  nilai  yang  tertuang dalam  rapot.  Bagi  wali  siswa  Samin  yang  tak mengevaluasi  proses  pembelajaran  di  sekolah formal  dan  anaknya  menerima  pendidikan agama, secara alami anak memahami dan terjadi konversi  (pindah)  agama  pada  masa  dewasa (Rosyid,  2013).  Tetapi,  bagi  wali  murid  Samin yang  mengevaluasi  pembelajaran  agama  di sekolah  formal,  jika  putranya  diwajibkan menerima  pelajaran  agama  non-Adam,  mereka mewakilkan tokoh adatnya untuk ‘mengiba’ pada kepala sekolah agar tidak diberi mata ajar agama ‘Pancasila’.  Rutinitas  warga  dan  tokoh  Samin mempertahankan  hidup,  kini  pembelajaran agama  di  sekolah  formal  mengikuti  pelajaran agama Kristen. Pertimbangannya, tak ada praktik ibadah dan tak ada materi berbahasa Arab.
Menelaah masyarakat Samin di Kudus  yang sekolah  formal,  warga  Samin  mengharapkan pendidikan  agama  lokalnya  diberikan  dalam pembelajaran,  sehingga  muncul  pertanyaan mendasar: berhakkah mendapatkan mata pelajaran agama dan guru agama (Adam) secara khusus? UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 12 (1) a  setiap  peserta  didik  pada  satuan  pendidikan berhak  mendapatkan  pendidikan  agama  sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik  yang  seagama,  (b)  mendapatkan pelayanan  pendidikan  sesuai  dengan  bakat, minat,  dan  kemampuannya.  Pasal  5  (3)  warga
negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Definisi masyarakat  terpencil/terbelakang  bila  merujuk pendapat Marzali (2005:211) ciri secara geografis  hidup  di  daerah  terpencil  yang  sulit dijangkau  ( isolated ),  miskin,  secara  politis terbelakang/tertinggal,  dan  secara  teknologi primitif. Warga  Samin di Kudus tidak berada di wilayah  terpencil,  meski  berada  di  daerah  yang jauh  dari  perkotaan,  bukan  terisolasi  secara geografis.
Perlu  diingat,  pemerintah  mengakomodasi kemandirian  pendidikan  keagamaan  tertuang dalam PP 55 Tahun 2007 Pasal 12 (2) Pemerintah melindungi kemandirian dan kekhasan pendidikan  keagamaan  selama  tak  bertentangan dengan  tujuan  pendidikan  nasional.  Pendidikan bagi  pemeluk  agama  lokal  (Samin  Kudus)  tak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional, sealur  dengan  amanat  Pembukaan  UUD  1945 perubahan  keempat  Pasal  28  E  (1)  setiap  orang bebas  memeluk  agama  dan  beribadat  menurut agamanya,  memilih  pendidikan  dan  pengajaran. Pasal 28 I (1) hak beragama dan hak untuk diakui sebagai  pribadi  di  hadapan  hukum  adalah  hak asasi  manusia  yang  tak  dapat  dikurangi  dalam keadaan  apa  pun.  UU  Nomor  39  Tahun  1999 tentang  HAM  Pasal  1  (1)  HAM  adalah seperangkat  hak  yang  melekat  pada  hakikat  dan keberadaan  manusia  sebagai  makhluk  Tuhan Yang  Maha  Esa  dan  merupakan  anugerah-Nya yang  wajib  dihormati,  dijunjung  tinggi  dan dilindungi  oleh  negara,  hukum,  pemerintah,  dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat  dan  martabat  manusia.  HAM  tersebut tertuang  dalam  Pasal  4  hak  untuk  hidup,  tak disiksa, beragama, tak diperbudak, diakui sebagai pribadi  dan  persamaan  di  hadapan  hukum,  hak untuk tak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut  adalah  HAM  yang  tak  dapat  dikurangi dalam keadaan  apapun dan oleh siapapun. Pasal 1  (3)  diskriminasi  adalah  setiap  pembatasan, pelecehan,  atau  pengucilan  yang  langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik,  kelompok,  golongan  status  sosial,  status ekonomi,  jenis  kelamin,  bahasa,  keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan  atau  penghapusan  hak.  Pasal  29 (2)  negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap
penduduk  untuk  memeluk  agamanya  masing- masing  dan  untuk  beribadat  menurut  agamanya dan kepercayaannya itu. Satu hal yang tak boleh dilanggar  di  tengah  kebebasan  tersebut  di  atas yang  tercermin  dalam  Pembukaan  UUD  45 perubahan  keempat  Pasal  28  J  (2)  dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan  UU  dengan  maksud  semata-mata  untuk menjamin  pengakuan  serta  penghormatan  atas hak  dan  kebebasan  orang  lain  dan  untuk memenuhi  tuntutan  yang  adil  sesuai  dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan,  dan  ketertiban  umum  dalam  suatu masyarakat  demokratis.  Pasal  73  hak  dan kebebasan yang diatur dalam UU (HAM) hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan UU, semata- mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan HAM serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan  bangsa.  Hal  tersebut  bermakna kebebasan  asasi  yang  melekat  pada  setiap individu  bukan  berarti  bebas  tak  terbatas,  akan tetapi dibatasi oleh UU itu sendiri.
Konsekuensinya negara memfasilitasi dengan pendidikan khusus {UU Nomor 20 Tahun 2003  Pasal  5  (3)}.  Beberapa  praktik  pendidikan khusus berupa pendidikan inklusi (menggabungkan  peserta  didik  yang  catat  fisik dengan  yang  normal  fisik),  sekola  (pendidikan alternatif  anak  rimba  di  Jambi).  Sebagaimana dipraktikkan oleh Komunitas Konservasi Indonesia  (KKI)  Warsi  (Warung  Informasi Konservasi)  sejak  1998  terhadap  anak  rimba  di hutan  Taman  Nasional  Bukit  Dua  Belas  di Makekal,  Kabupaten  Tebo,  Jambi.  Keberadaan Saur Marlina Butet Manurung (Butet Manurung) sebagai pendiri Sokola Anak Rimba. Begitu pula dan imersi (pendidikan yang interaksi pembelajarannya dengan bahasa Inggris), afirmatif  (pendidikan  anak  Papua  di  sekolah favorit  di  Jawa)  dengan  berbagai  kemudahan seleksi  masuk  sekolah,  dsb.  Di  sisi  lain,  Kudus memiliki  Perda  Nomor  2  Tahun  2010  tentang Wajib Belajar 12 Tahun. Bagaimana realisasinya bagi  warga  Samin  Kudus  yang  beragama  lokal? Pendidikan  khusus  (bagi  pemeluk  agama  lokal) dalam  jalur  pendidikan  formal  merupakan permasalahan  yang  perlu  dikaji  karena  esensi pendidikan tak berdasarkan perbedaan keyakinan dan  agama,  tetapi  kebutuhan  dasar  demi
meningkatkan  kualitas  hidup  warga  negara, diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan  serta  tak  diskriminatif  dengan menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia,  nilai keagamaan,  nilai  kultural,  dan  kemajemukan bangsa.
PP  Nomor  47  Tahun  2008  tentang  Wajib Belajar  Pasal  12  (1)  Setiap  warga  negara Indonesia  usia  wajib  belajar  wajib  mengikuti program  wajib  belajar.  (2)  Setiap  warga  negara Indonesia yang memiliki anak usia wajib belajar bertanggung  jawab  memberikan  pendidikan wajib  belajar  kepada  anaknya.  (3)  Pemerintah kabupaten/kota wajib mengupayakan agar setiap warga  Negara  Indonesia  usia  wajib  belajar mengikuti  program  wajib  belajar.  Pasal  15  (1) Pemerintah mengawasi penyelenggaraan program wajib belajar secara nasional. (2) Pemda mengawasi  program  wajib  belajar  pada  satuan pendidikan  di  daerahnya.  (3)  Pengawasan meliputi pengarahan, bimbingan, dan pemberian sanksi  dalam  pelaksanaan  ketentuan  Pasal  9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12. Mayoritas anak Samin di Kudus yang sekolah formal hanya lulus sekolah  dasar  dan  SMP,  hanya  satu  anak (perempuan) yang lulus dari bangku SMK swasta di Kudus.
Muncul  pula  pertanyaan,  bagaimana  jika pelajaran agama lokal dan guru agama lokal  tak dipenuhi oleh pemerintah, solusinya mengadakan homeschooling (sekolah rumahan) yang mengandalkan  dana  pendidikan  dari  berbagai sumber. Sekolah rumahan merupakan amanat UU Nomor  20  Tahun  2003  yang  dijabarkan  dalam PP,  tetapi  hingga  ditulisnya  naskah  ini,  PP tersebut  perlu  dievaluasi  pelaksanaannya,  yakni Permendikbud Nomor
124 tentang Sekolahrumah. UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 46 ayat (3), Pasal 47 ayat (3), Pasal 48 ayat (2), dan Pasal 49 ayat (5) yang mengulas pendanaan pendidikan.  PP  48/2008  tentang  Pendanaan Pendidikan  Pasal  2  (1)  Pendanaan  menjadi tanggung  jawab  bersama  antara  pemerintah, pemdah,  dan  masyarakat.  (2)  Masyarakat meliputi (a) penyelenggara atau satuan pendidikan  yang  didirikan  masyarakat;  (b) peserta  didik,  orang  tua  atau  wali  peserta  didik; dan  (c)  pihak  lain  selain  yang  dimaksud  dalam huruf  a  dan  huruf  b  yang  mempunyai  perhatian dan  peranan  dalam  bidang  pendidikan.  Dengan demikian, pemerintah dan pemda harus
mewujudkan program wajib belajar dan pendidikan gratis.

## Realisasi Perda Wajib Belajar 12 Tahun bagi Warga Samin
Hak  berpendidikan  yang  harus  diberikan Pemda  Kudus  terhadap  warganya,  khususnya warga  Samin, yang  hingga ditulisnya naskah  ini belum terealisasi berupa:
Pertama,  menyediakan  guru  agama  Adam dalam  proses  pembelajaran  pendidikan  formal, meskipun  agama  Adam  dikategorikan  aliran kepercayaan.  Penyediaan  guru  seagama  sesuai UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 12 (1) a setiap peserta  didik  pada  satuan  pendidikan  berhak mendapatkan  pendidikan  agama  sesuai  dengan agama  yang  dianutnya  dan  diajarkan  oleh pendidik  yang  seagama,  (b)  mendapatkan pelayanan  pendidikan  sesuai  dengan  bakat, minat,  dan  kemampuannya.  Pasal  5  (3)  warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh  pendidikan  layanan  khusus.  UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 4 hak warga  negara  berupa  hak  hidup,  hak  untuk  tak disiksa,  hak  kebebasan  pribadi,  pikiran  dan  hati nurani, hak beragama.
Realitasnya,  warga  Samin  yang  sekolah formal  tak  mendapatkan  guru  agama  Adam bahkan pernah terjadi, ketika anak Samin sekolah formal pada jenjang SLTP diwajibkan oleh guru agama  Islam  untuk  berwudu  pada  mata  ajar agama  Islam.  Dalih  sang  guru,  agama  Adam bukan agama dan peserta didik harus memahami pelajaran  agama  (agama  yang  dimaksud  adalah agama yang tertera dalam perundangan). Respon anak  adalah  menginformasikan  pada  wali muridnya.  Oleh  wali  murid  menghadap  pada kepala  SMP  setempat  bahwa  anaknya  agar  tak diberi materi agama selain agama Adam (materi palajaran agama Adam diberikan oleh orangtuanya di rumahnya masing-masing). Oleh kepala SMP dipahami karena memiliki pengertian  bahwa  jika  anak  Samin  tak  sekolah, program wajib belajar pencanangan wajib belajar Pemda  Kudus  akan  gagal.  Di  sisi  lain,  warga Samin  yang  kokoh  jika  anak  terus  dipaksa menerima  mata  ajar  pendidikan  agama,  mereka mengancam  akan drop  out .  Persoalan  menjadi lain, jika anak warga Samin yang menerima mata ajar  pendidikan  agama  selain  agama  Adam  di
sekolah dan orangtuanya tak memperhatikan apa yang diberikan guru dalam pembelajaran  agama di sekolah, secara otomatis anak menerima mata ajar agama selain agama Adam di sekolah. Hal ini sebagai  pemicu  terjadinya  konversi  (pindah) agama  dari  agama  Adam  menjadi  muslim  bagi warga Samin Kudus.
Kedua, Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik ( International Covenan on Civil and Political Rights/ ICCPR) terutama hak-hak dalam jenis non-derogable yaitu  hak-hak  yang  bersifat absolut yang tak boleh dikurangi pemenuhannya oleh  negara  Pihak,  walaupun  dalam  keadaan darurat  sekalipun  yakni  hak  atas  kebebasan berpikir,  keyakinan,  dan  agama.  Agama  warga Samin  adalah  agama  Adam  sebagai  hak  absolut bagi  warga  Samin  yang  harus  dipenuhi  Negara, baik  pelayanan  administrasi  kependudukan maupun pendidikan. Hal adminduk, agama warga Samin sebagian besar dipenuhi Pemkab. Kudus, dengan  bukti  kolom  agama  KTP  warga  Samin dikosongi.  Sesuai  UU  Nomor  23  Tahun  2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 64 (2) bagi  penduduk  yang  agamanya  belum  diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan, kolom agama dalam KTP tak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam data base kependudukan.
Pelayanan pendidikan formal 12 tahun belum dievaluasi  Pemda  Kudus  berdasarkan  Perda Nomor  2  Tahun  2010  tentang  Wajib  Belajar. Buktinya  ada  anak  Samin  yang  tidak  sekolah formal  dan  tidak  tuntas  melaksanakan  wajar  12 tahun.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Komunitas Samin yang beragama Adam ada yang  tidak  sekolah  formal  ada  pula  yang  sudah sekolah formal bertujuan menambah pengetahuan (baca tulis) dan teman berinteraksi. Peraturan  Bersama  Mendagri  dan  Menbudpar Nomor  43  Tahun  2009  dan  41  Tahun  2009 tentang  Pedoman  Pelayanan  kepada  Penghayat Kepercayaan  kepada  TYME  dan  Peraturan Mendikbud  Nomor  27  Tahun  2016  tentang Layanan  Pendidikan  Kepercayaan  terhadap Tuhan  Yang  Maha  Esa  pada  Satuan  pendidikan belum terlaksana pada anak Samin.
Bagi  warga  Samin  yang  bersikukuh  tidak menyekolahkan  anaknya  di  bangku  pendidikan formal,  negara  perlu  mendekati  secara  persuasif dengan  penjelasan  yang  dapat  diterimanya. Padahal  telah  terbit  PP  Nomor  47  Tahun  2008 tentang  Wajib  Belajar  Pasal  15  (1)  Pemerintah mengawasi    program  wajib  belajar.  (2)  Pemda mengawasi wajib belajar pada satuan pendidikan di daerahnya. (3) Pengawasan meliputi pengarahan,  bimbingan,  dan  pemberian  sanksi. Hal ini yang belum dilaksanakan Pemkab Kudus meski  ada  Perda  Wajar  12  Tahun  yang dicanangkan Pemkab Kudus.

## Saran
Komisi  Ombudsman  sebagai  lembaga negara berwenang mengevaluasi kinerja Pemkab Kudus  dalam  melaksanakan  amanat UU Sisdiknas dan PP Wajib Belajar 9 Tahun, bahkan Perda  Pemkab  Kudus  wajar  12  tahun.  Hasil evaluasinya sebagai pijakan perubahan pelayanan Pemkab Kudus pada warga Samin.
DAFTAR RUJUKAN
Faturrohman,
Deden. 2003. Hubungan Pemerintah  dengan  Komunitas  Samin dalam Agama Tradisional Potret Kearifan Masyarakat Samin dan Tengger. Yogyakarta: LKiS. Marzali, Amri. 2005. Antropologi dan Pembangunan Indonesia . Jakarta: Kencana. Manurung, Butet. 2007. Sokola Rimba
Pengalaman  Belajar  Bersama  Orang Rimba. Yogyakarta: Insist Press. Rosyid, Moh. 2008. Samin Kudus: Bersahaja di Tengah Asketisme Lokal . Yogya: Pustaka Pelajar. -------.  2009. Pendidikan  Agama  Vis  a  Vis Pemeluk  Agama  Minoritas. Semarang: Unnes Press. -------. Konversi Agama Masyarakat Samin: Studi Kasus  di  Kudus,  Pati,  dan  Blora.
Disertasi  IAIN  Walisongo.  2013  tidak diterbitkan. Sastroatmodjo, R.P.A Soerjanto. 2003. Masyarakat Samin Siapakah Mereka? .Yogyakarta: Nuansa. Winarno, Sugeng. 2003. Samin: Ajaran Kebenaran yang Nyeleneh dalam Agama Tradisional  Potret  Kearifan  Hidup Masyarakat Samin dan Tengger. Yogyakarta: LKiS.