## Problematika Consumer Protection Dalam Kegiatan Usaha
Cahya Purnama Asri, Bhenu Artha, Bahri Universitas Widya Mataram cahyapurnama.uwm@gmail.com

## Abstrak
Problematikan  yang  terjadi  dalam consumer  protection kurangnya  regulasi  mengenai  pengaturan  standar minimal dan maksimal dalam nilai yang di keluarkan oleh setiap produk dan merek sehingga konsumen merasakan  kebinggung  dalam  menentukan  produk  tersebut  serta  lemahnya  pengawasan  dapat mempengaruhi produsen dan pelaku usaha dalam menetapkan nilai sehingga berpotensi merugigikan konsumen. komponen yang mempengaruhi consumer protection disebabkan oleh penerapan regulasi atau aturan consumer protection tidak komprehensif, dan meninggalkan celah yang dapat merugikan hak-hak konsumen dalam ekosistem seluler, terutama jika melibatkan lembaga non-keuangan, dan perlindungan konsumen  oleh  lembaga  non-keuangan  jauh  lebih  lemah  daripada  perlindungan  oleh  layanan pembayaran bank
Kata kunci: Consumer Protection , Hukum Konsumen, Problematika

## Abstract
The  problem  that  occurs  in  consumer  protection  is  the  lack  of  regulation  regarding  setting  minimum  and  maximum standards in the value issued by each product and brand so that consumers feel confused in determining these products and weak supervision can affect producers and business actors in setting value so that it has the potential to harm consumers. components that affect consumer protection are caused by the application of regulations or consumer protection rules that are not comprehensive, and leave gaps that can harm consumer rights in the cellular ecosystem, especially if it involves non- financial  institutions,  and consumer  protection  by  non-financial  institutions  is  much  weaker  than  protection  by  bank payment service
Keywords: Consumer Protection, Consumer Law, Problems

## A. Pendahuluan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila sebagai landasan negara 1 mengambarkan kehadiran suatu negara Negara Indonesia meletakan  Hukum  pada  dasarnya  harus  sesuai  dengan  nilai-nilai  luhur  bangsa dimana meletakan nilai luhur ini sebagai suatu landasan bangsa Indonesia.  Untuk itu Keberadaan negara Indonesia sebagai negara hukum harus di buktikan dengan eksisnya  lembaga-lembaga  yang  memberikan  perlindungan  terhadap  rakyatnya khususnya  perlidungan  terhadap  transaksi  elektroni  yang  dilakukan  oleh konsumen, 2 sejalan dengan hal ini lahirlah regulasi mengenai Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK) di
1 Roni Sulistyanto Luhukay, “ Penghapusan Izin Lingkungan Kegiatan Usaha Dalam Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja ”, Jurnal Meta-Yuridis, h. 101
2 Roni Sulistyanto Luhukay, “ Indenpendensi Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Uud 1945 Dan Relevansinya Bagi Penegakan Hukum Berkeadilan ” , Jurnal Jurisprudentie Uin Alauddin Makassar, Vol.
6 No. 1, Juni 2019, h. 136.
Indonesia sangat penting dapat dilihat pada UUPK bagian menimbang, antara lain: bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan  makmur  yang  merata  materiil  dan  spiritual  dalam  era  demokrasi  ekonomi berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945. 3 Sejalan  dengan  hal  ini problematikan penerapan regulasi inimendapatkan permasalahan serius menginggat regulasi ini dalam implementasinya belum memberikan jawaban terhadap masalah perlindungan  hokum  yang  menyebabkan  moncul  ketidakpercayaan  masyarakat terhadap transaksi elektronik tersebut.
Consumer protection telah menjadi topik yang banyak dibahas dalam beberapa tahun terakhir.  Membangun  kepercayaan  konsumen  adalah  hal  yang  penting,  dan  juga transparansi  dan  integritas  transaksi  untuk  mengurangi  risiko  dan  ketidakpastian pembelian  hal  ini  yang  perlu  di  pastikan  oleh  hokum  melalui  lembaga  dalam melaksanakan  fungsi  pengawasannya 4 . Consumer  protection terdapat  pada  banyak bidang, salah satunya adalah pada e-commerce , yang tidak terbatas di pada suatu negara tertentu  tetapi  juga  memiliki  dampak  yang  signifikan  terhadap  pertumbuhan ekonomi  dan  perdagangan 5 .  Ketika  biaya  informasi  berkurang  dan  jarak  menjadi kurang  penting,  pasar  berkembang  dalam  ukuran  dan  persaingan  meningkat. Sementara konsumen jelas diuntungkan dari perluasan pasar dan persaingan yang lebih  intensif,  efek  pada  penjual  lebih  ambigu:  Meskipun  konsumen  mendapat manfaat dari perluasan pasar 6 , karena konsumen dapat menjangkau lebih banyak pelanggan potensial, konsumen juga menghadapi persaingan yang lebih intensif.
Banyak negara menggunakan dua perangkat hukum untuk mengatasi kegagalan pasar,  salah  satunya  adalah  undang-undang antitrust yang  bertujuan  untuk mendorong  persaingan  demi  keuntungan  konsumen,  dimana  kekhawatiran  yang umum terjadi adalah penetapan harga dan perjanjian kolusi lainnya di antara pesaing, merger  dan  akuisisi  yang  secara  substansial  mengurangi  persaingan,  dan
3 Erman Rajagukguk dalam Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, Hukum Perlindungan Konsumen , Jakarta, Sinar Grafika, h. 3 4 Rakesh  Belwal,  Rahima  Al  Shibli,  and  Shweta  Belwal,  "Consumer  Protection  and  Electronic Commerce in the Sultanate of Oman", Journal of Information, Communication and Ethics in Society, Vol. 19 No. 1, 2021, h. 38-60.
5 Nuray  Terzi,  "The  Impact  of  E-Commerce  on  International  Trade  and  Employment",  Procedia  - Social and Behavioral Science s , Vol. 24, 2011, h. 745-753.
6 Elizabeth E. Grandon and J. Michael Pearson, "Electronic Commerce Adoption: An Empirical Study of Small and Medium US Businesses", Information and Management , Vol. 42 No.1, 2004, h. 197-216.
penyalahgunaan kekuatan monopoli. Perangkat hukum kedua menjamin hak-hak konsumen,  untuk  melakukannya,  agen  menargetkan  penjual  yang  melakukan kecurangan, menerapkan kualitas produk minimum, dan waspada terhadap perilaku tidak adil yang dapat merugikan konsumen. Dalam regulasi perlindungan konsumen dan  adanya  monopoli  dan  persaingan  usaha  yang  tidak  sehat  akan  tetap  dalam implementasinya tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Untuk itu Reformasi terhadap regulasi hokum mengenai perlindungan konsumen dan persaingan usaha tidak sehat perlu mndapatkan perhatian serius mengingat, masyarakat, memerlukan upaya  besar-besaran  dan  harus  didasarkan  pada  latar  belakang  nilai  tetap  dari organisasi pelaksana, dan dengan fleksibilitas yang cukup untuk bereaksi terhadap perubahan aktual, khususnya yang berkaitan dengan aktor-aktor politik dan pelaku usaha 7 .berdasarkan hal inilah menarik penulis untuk mengkaji mengenai perlingan konsumen dalam persangan usaha.

## B. Telaah Konsep Konsep perlindungan konsumen
Kehadiran  hukum  dalam  masyarakat  diantaranya  untuk  meminimalisir, mengintegrasi dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang dapat saling bertentangan  satu  sama  lain,  untuk  mengatur  masyarakat  dan  melindungi kepentingan  manusia,  atau  dengan  kata  lain  tujuan  hukum  adalah  perlindungan kepentingan dan ketertiban masyarakat. 8
Pengertian dan istilah dalam perlindungan konsumen Istilah konsumen berasal dari bahasa Belanda: Konsumen. Para ahli hukum pada umumnya sepakat bahwa arti konsumen adalah: “Pema kai akhir dari benda dan jasa ( Uiteindelijke Gebruiker van Goerderen en Diensten ) yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha (ondernamer )” 9 Menurut  Az.  Nasution,  pengertian  konsumen  adalah  “Setiap  orang  yang mendapatkan secara sah dan menggunakan barang atau jasa untuk suatu kegunaan
7 T. Meyer, "Apples and Peache - Consumer Protection Goes East", Journal of Consumer Policy , Vol. 43 No. 1, 2020, h. 77-87.
8 Elza  Qorina  Pangestika,  “Pengaturan  hak  Menyusui  Anak  Pada  Waktu  Kerja  dalam  Hukum Ketenagakerjaan”, Jurnal Wacana Hukum, Vol. 24 No. 2, Desember 2018, h. 76.
9 Mariam Darus Badrulzaman, 1986, Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku (Standar) : dalam BPHN : Simposium Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen, Bandung, Bina Cipta, h. 57.
tertentu”.  Menurut  Pasal  1  angka  (2)  UUPK  menyebutkan  bahwa  “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahluk hidup lain dan tidak diperdagangkan” 10 .
Pelaku usaha secara umum adalah orang atau badan hukum yang menghasilkan barang-barang dan/atau jasa dengan memproduksi barang dan/atau jasa tersebut untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  atau  konsumen  dengan  mencari keuntungan  dari  barang-barang  dan/atau  jasa  tersebut.  Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) tampaknya berusaha menghindari penggunaan kata  “produsen”  sebagai  lawan  dari  kata  “konsumen”.  Sehingga  digunakan  kata “pelaku usaha” yang mempunyai makna lebih luas, dimana istilah pelaku usaha ini dapat  berarti  juga  kreditur  (penyedia  dana),  produsen,  penyalur,  penjual  dan terminologi lain yang lazim diberikan. 11
Perlindungan  konsumen  terhadap  pemakian  akhir  dari  benda  dan  jasa  yang tersedia  dalam  masyarakat  baik  untuk  kepentingan  sendiri  keluarga  maupun kepentingan orang lain perlu mendapatkan jaminan oleh hukum hal ini merupakan upaya  Negara  dalam  menjadi  terciptanya  konsep  keadilan  dalam  melaksanakan kegiatan usaha.

## C. Metode Penelitian
Penelitian  ini  mengunakan  hukum  normatif  yang  dilakukan  dengan pendekatan secara yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara  meneliti  bahan  pustaka,  yang  menggunakan  objek  kajian  penulisan  berupa pustaka-pustaka  yang  ada,  baik  berupa  buku-buku,  majalah,  dan  peraturan  yang mempunyai  korelasi  terhadap  pembahasan  masalah.  Dalam  penelitian  ini mengunakan  aspek  aspek    pendekatan,  pendekatan  perundang-undangan  ( Statute Aprroach ),  dan  aspek  pendekatan  konseptual  ( Conceptual  Approach) 12 Dalam pendekatan perundang-undangan ( Statute Aprroach ), penulis menguraikan mengenai
10 Az Nasution, 1995, Konsumen dan Hukum , Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, h. 69.
11 Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen , Jakarta, PT Grasindo, h. 5.
12 Johnny Ibrahim, 2010, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Malang, Banyumedia, h. 93.
hierarki,  dan  asas-asas  dalam  peraturan  perundang-undangan. 13 Selain  itu  dalam penelitian  ini  penulis  mengunakan  aspek  pendekatan  konseptual  ( Conceptual Aprroach ), dimana penulis mencoba menguraikan konsep hukum dengan beranjak dari pandangan-pandangan hukum para ahli dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu pengetahuan dan teknologi  khususnya di bidang ilmu hukum. Serta mengunakan  perbandingan  hukum  dengan  Negara  lain  dalam  pengaturan perlindungan konsumen. 14

## D. Pembahasan
1. Problematikan perlindungan konsumen dalam kegiatan usaha
Hukum  merupakan  alat  dalam  mengatur  kehidupan  bermasyarakat  sejalan dengan  hal  ini  Hukum  yang  di  bentuk  berdasarkan  pandangan  Roscoe  Pound tentang law as a tool of social engineering 15 dapat di jadikan sebagai fungsi hukum yang merupakan sarana yang dapat menciptakan suatu keadilan dalam kepastian hukum serta  sarana  penjamin  terciptanya  perlindungan  hukum  terhadap  masyarakat khususnya dalam menjamin perlindungan hukum terhadap konsumen.
Di amerikan serikat hukum di gunakan sebagai istrumen dalam pelayanan  seperti The American Home memberi konsumen suatu ukuran perlindungan, tetapi sayangnya konsumen tidak memiliki standar yang sama yang dapat digunakan untuk menilai, karena  setiap  agen  memiliki  metode  sendiri  untuk  menguji  dan  menyetujui standarnya  hal  ini  serupa  yang  terjadi  di  Indonesia,  hal  ini  di  karenakan  sulitnya mengatur  regulai  mengenai  standar  nilai  tertinggi  dan  terendah  dalam  suatu perdagangan 16 . Konsumen pada akhirnya menjadi bingung, karena asumsi pribadi akan masuk dalam banyak keputusan dan standar bersifat relatif dan tidak mutlak dalam  analisis  akhir,  sehingga  konsumen  berada  dalam  kebingungan  yang  mana yang  paling  sesuai  untuk  kepentingannya,  jadi  konsumen  tidak  memiliki  skala penilaian  untuk  menilai  baik  dan  buruknya  serta  tidak  tahu  harus  memilih  apa
13 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian hukum, Edisi Revisi , Jakarta, Kencana, h. 136.
14 Ibid , h. 177.
15 Lily Rasijidi, 1990, D asar Dasar Filsafat Hukum, Bandung, Citra Aditya, h. 47.
16 R. F. Beckert, "Consumer Protection by Private and Semiprivate Agencies", The Journal of Business Education , 14.4 (1938), 21 – 22.
sehingga mendapatkan nilai terbaik untuk uang yang telah dikeluarkan 17 . Konsumen yang tidak terbiasa setiap saat dengan kondisi pasar dan memiliki informasi yang kurang akan dapat dimanfaatkan oleh pihak lain, jika konsumen tidak dapat menilai kualitas, artinya danya potensi dapat dieksploitasi melalui pemalsuan produk atau melalui  penggambaran  yang  salah  tentang  produk,  kegunaan  dan  hasilnya,  maka pengembangan  standar  merupakan  salah  satu  cara  terbaik  untuk  melindungi konsumen di titik ini 18 .
Consumer  protection telah  menjadi  bagian  dari treaty pada European  Economic Community tahun 1957 19 . Consumer protection juga telah dilaksanakan di Inggris melalui British Standards Institution , kegiatannya adalah sebagai berikut 20 :
Standar  untuk  barang-barang  manufaktur.  Standar-standar  ini  mewakili persyaratan untuk memastikan bahwa artikel akan terbukti memuaskan. Penerimaan di  pihak  pabrikan  bersifat  sukarela  kecuali  untuk  sekelompok  kecil  kasus,  dan standarnya  sangat  teknis  dan  mungkin  hanya  berlaku  untuk  bagian  tertentu  dari produk lengkap. Rincian kedua standar dan tes diterbitkan.
Tanda  sertifikasi,  disebut kite  mark .  Adanya  tanda  ini  pada  suatu  produk merupakan  jaminan  bahwa  barang  tersebut  telah  diproduksi  untuk  memenuhi persyaratan British  Standard di  bawah  sistem  pengawasan,  pengendalian,  dan pengujian yang dioperasikan selama pembuatan, dan termasuk inspeksi berkala di tempat kerja pabrikan sesuai dengan skema yang dijalankan oleh lembaga.
The  Consumer  Advisory  Council ,  yang  memproduksi shopper's  guide ,  menjalankan layanan  pengaduan  bagi  anggota  institusi,  mengkampanyekan  perbaikan  seperti pelabelan yang lebih baik; dan umumnya melakukan yang terbaik untuk mendidik dan menginformasikan konsumen.
Konsumen mempelajari merek mana yang paling banyak diiklankan, ini adalah informasi  yang  berguna  karena  merek  yang  paling  banyak  mengiklankan  adalah pembelian  yang  lebih  baik,  maka  periklanan,  dengan  meningkatkan  jumlah
17 Beckert, "Consumer Protection by Private and Semiprivate Agencies".
18 R. F. Beckert, "Government Agencies for Consumer Protection", The Journal of Business Education , Vol. 15 No. 7, 1940), h. 25-27.
19 BØrge Dahl, "Consumer Protection within the European Union", Journal of Consumer Policy , Vol. 16 No. 3, 1993, h. 345-353.
20 Joyce Sanderson, "Current Trends in Consumer Protection", Januari 1961, h. 135-136.
informasi,  meningkatkan  elastisitas  permintaan  untuk  produk  individu,  dan mengurangi  harga  yang  dibebankan  oleh  penjual 21 .  Konsumen,  tentu  saja,  masih mengalami  kekurangan  informasi,  tetapi  sumber  masalah  itu  adalah  bahwa informasi  membutuhkan  sumber  daya,  maka  wajar  bagi  konsumen  untuk kekurangan informasi yang sempurna dalam keadaan seperti ini.
Perlindungan konsumen di Inggris tidak menjadi perhatian utama dalam waktu lama  karena  aturan  hukum  umum  yang  dibuat  untuk  perdagangan  diterapkan kepada  konsumen,  dimana  hal  ini  dinilai  kurang  tepat  untuk  mengatasi  banyak keluhan  yang  mungkin  dialami  konsumen,  dimana  barang  mungkin  dapat  dijual tetapi  masih  belum  memenuhi  harapan  konsumen 22 .  Konsumen  dapat  dengan mudah membandingkan barang, jasa dan harga di internet dan karena konsumen dipengaruhi dan dijangkau dengan cara yang lebih efektif melalui internet 23 ., dan perusahaan  yang  terlibat  kurang  transparan,  pertanyaannya  adalah  sejauh  mana mereka  membutuhkan  perlindungan,  terutama  ditawarkan  oleh  undang-undang 24 menemukan hubungan yang signifikan antara pengenalan Unfair Commercial Practice Directive (UCPD)  dan  kepercayaan  konsumen  dan  pembelian  lintas  batas  untuk negara-negara  dengan  tingkat  perlindungan  konsumen  yang  rendah  sebelum pengenalan  UCPD,  serta  hubungan  ini  meningkat  dari  waktu  ke  waktu  dan kemudian  relatif  konstan. 25 dalam  penelitian  mereka  menunjukkan  bahwa penggunaan  alat  di  masa  lalu,  sikap  dan  norma  subjektif,  tetapi  bukan  kontrol perilaku yang dirasakan, berkorelasi positif dengan niat untuk menggunakan consumer protection  tools ,  dan  niat  untuk  menggunakan  alat  secara  prospektif  memprediksi penggunaan alat yang sebenarnya.
Tanpa  adanya  regulasi  dan  mekanisme  penegakan  yang  jelas,  pengungkapan membantu pengusaha mengakses modal untuk proyek mereka dan meningkatkan keterlibatan dengan pendukung proyek potensial, konsisten dengan gagasan bahwa
21 Phillip Nelson, "Taking Issue with Maynes on Consumer Protection", Journal of Consumer Policy , Vol. 4 No.3, 1980, h. 254-257.
22 Geraint Howells, "Consumer Protection and European Contract Law Harmonisation", ERA Forum , Vol. 7 No.1, 2006, h. 45-47.
23 Arnold Roosendaal and Simone Van Esch, "Commercial Websites: Consumer Protection and Power Shifts", Journal of International Trade Law and Policy , Vol. 6 No.1, 2007, h. 13.
24 Rösner, et al , 2020.
25 Procter, et al , 2019.
pengungkapan  mengurangi moral  hazard 26 . Exploratory  Factor  Analysis (EFA) menghasilkan beberapa faktor, yaitu consumer law and consumer rights , electricity service provision and pricing , disconnection procedures and related issues , electricity metering and billing, complaints  handling, serta access  to  justice  and  consumer  redress ,  dan  setiap  determinan ditemukan dapat diandalkan dengan ukuran konsistensi internalnya 27 .
Risiko sistemik yang diciptakan oleh proliferasi produk manajemen kekayaan dan menjelaskan logika yang mendasari respons kebijakan yang diadopsi oleh otoritas pengatur Tiongkok 28 , sementara perangkat peraturan ini dirancang untuk mengatasi risiko sistemik seputar produk manajemen kekayaan, kerangka peraturan keuangan perlu lebih ditingkatkan untuk mempromosikan keamanan keuangan dan liberalisasi pasar, sehingga melindungi hak-hak konsumen di sektor keuangan. Terlepas dari klaim yang bertentangan, undang-undang persaingan menawarkan pendekatan yang berbelit-belit dan tidak langsung untuk melindungi ekspektasi privasi orang-orang secara  daring,  dan  upaya  untuk  menyatukan  persaingan  dan  undang-undang perlindungan konsumen menciptakan risiko yang tidak perlu bagi ekonomi internet dan  dapat  mengacaukan konsensus  modern  tentang  analisis antimonopoli,  sekali lagi menariknya menjauh dari metode ilmiah yang ketat yang dikembangkan dalam beberapa dekade terakhir dan kembali ke pengaruh subjektif faktor non kompetisi 29 . Penerapan  regulasi  yang  mengatur  mengenai consumer  protection tidak komprehensif, dan meninggalkan celah yang dapat merugikan hak-hak konsumen dalam  ekosistem  seluler,  terutama  jika  melibatkan  lembaga  non-keuangan,  dan perlindungan  konsumen  oleh  lembaga  non-keuangan  jauh  lebih  lemah  daripada perlindungan  oleh  layanan  pembayaran  bank 30 .  Kebijakan  perlindungan dimaksudkan untuk membantu konsumen membuat keputusan dan kebijakan yang baik  yang  dimaksudkan  untuk  menyamakan  kedudukan  di  antara  perusahaan mungkin memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan, dan juga ditemukan bahwa
26 Cascino, et al , 2019. 27 Usman, et al , 2016.
28 Wei, et al , 2015.
29 Ohlhausen & Okuliar, 2015.
30 Liu, 2015.
langkah-langkah  kebijakan  yang  mengarah  ke  tingkat  yang  lebih  setara  antara perusahaan menyebabkan hasil pasar yang lebih buruk 31 .
Langkah-langkah  perlindungan  konsumen  meningkatkan  daya  saing  destinasi, membantu  meminimalkan  ketidakpuasan  wisatawan  melalui  operasi  pasar  yang lebih  transparan  dan  efisien,  sambil  menciptakan  dan  mempertahankan  loyalitas pelanggan, dan kepercayaan konsumen, namun, dampak perlindungan konsumen terhadap  daya  saing  destinasi  dibatasi  oleh  kompleksitas  tertentu  yang  mengikis kepercayaan  konsumen  dalam  konteks  pariwisata 32 . E-money adalah  sistem pembayaran yang efisien dan mudah digunakan dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran umum di dunia nyata dan virtual, serta temuan ini memberikan alasan utama untuk kerangka peraturan dalam e-money , terutama kaitannya dengan consumer protection 33 . Lembaga perlindungan konsumen harus menarik lebih banyak liputan media untuk aktivitasnya, dan media massa harus memperhatikan perannya sebagai pembentuk  opini  dan  lebih  berhati-hati  dalam  menyampaikan  informasi  kepada khalayak 34 . Suara siswa Generasi Y penting seiring dengan semakin tinggi tingkat pendidikan mereka, dan melalui pekerjaan serta tanggung jawab profesional mereka akan  terpanggil  untuk  melindungi  hak  konsumen  dan  mempertahankan  citra organisasi 35

## 2. Consumer Protection dalam kegiatan usaha
Perlindungan  konsumen  adalah  keseluruhan  peraturan  dan  hukum  yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk  memenuhi  kebutuhannya  dan  mengatur  upaya-upaya  untuk  menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen 36 . Hal ini dapat bersifat  dalam  segala  transaksi  jual  beli,  secara  langsung  maupun  secara  online seperti yang kini kian marak. Walaupun adanya transaksi yang tidak melalui tatap
31 Gu & Wenzel, 2015.
32 Greenwood & Dwyer, 2015.
33 Dehghan & Haghighi, 2015.
34 Corodeanu, 2015.
35 Corodeanu, 2015.
36 Admin DSLA, Pemberhentian Direksi Perusahaan : Bisakah Digugat?, https://www.dslalawfirm.com/id/author/lawencon_newdsla/, 26 Februari 2022.
muka,  konsumen  tetap  berhak  untuk  mendapatkan  barang  yang  sesuai  dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang sesuai dengan yang dijanjikan.
Perlindungan konsumen dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman bagi para konsumen  dalam  melengkapi  kebutuhan  hidup.  Kebutuhan  perlindungan konsumen juga harus bersifat tidak berat sebelah dan harus adil. Sebagai landasan penetapan hukum, asas perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 2 UUPK.
Perlindungan konsumen merupakan upaya yang di lakukan oleh pemerintah dengan membentuk lembaga perlindungan konsumen sebagai bahagian daripada jaminan Negara terhadap jaminan keamanan dalam melakukan berbagai tindakan hukum.  Lembaga  perlindungan  konsumen  harus  menarik  lebih  banyak  liputan media untuk aktivitasnya, dan media massa harus memperhatikan perannya sebagai pembentuk opini dan lebih berhati-hati dalam menyampaikan  informasi kepada khalayak. Adapun hasil studi consumer protection adalah sebagai berikut:
Hasil studi literatur disajikan dalam tabel 1 berikut ini:
Tabel 1. Hasil studi literatur terhadap Consumer Protection Variabel Hasil Penelitian hygiene 37 Hygiene berpengaruh terhadap consumer protection big data 38
Big data berpengaruh terhadap consumer protection safe supply 39 safe supply berpengaruh terhadap consumer protection
electronic commerce 40 consumer protection berpengaruh terhadap electronic commerce treatment of consumer rights , education of consumer rights 41
treatment of consumer rights dan education of consumer rights berpengaruh terhadap consumer protection
bank efficiency 42 consumer protection berpengaruh terhadap bank efficiency 37 Doğan & Tekiner , 2011. 38 Jin & Wagman, 2021. 39 Csete & Elliott, 2021.
40 Belwal, et al., 2021. 41 Ha, et al ., 2020.
42 Gaganis, et al. , 2020.
advertising self- regulation 43 advertising self-regulation berpengaruh terhadap consumer protection digital technologies 44 digital technologies berpengaruh terhadap consumer protection specific legal regulation , risk assessment 45
specific legal regulation dan risk assessment
berpengaruh terhadap consumer protection
quality of service 46 quality of service berpengaruh terhadap consumer protection in-game purchases 47 in-game purchases berpengaruh terhadap consumer protection digital content 48 digital content berpengaruh terhadap consumer protection
mortgage
regulations 49 mortgage regulations berpengaruh terhadap
consumer protection legal framework for mobile payments 50 legal framework for mobile payments berpengaruh terhadap consumer protection data protection 51 data protection berpengaruh terhadap consumer protection
competition law 52 competition law berpengaruh terhadap consumer protection legal obligations of licensed websites 53 legal obligations of licensed websites berpengaruh terhadap consumer protection online advertising 54
online advertising berpengaruh terhadap consumer protection
Hasil penelitian menunjukkan komponen yang mempengaruhi consumer protection dan hanya satu komponen yang dipengaruhi oleh consumer protection . Hal ini di sebabkan oleh Aturan consumer  protection tidak  komprehensif,  dan  meninggalkan  celah  yang  dapat merugikan  hak-hak  konsumen  dalam  ekosistem  seluler,  terutama  jika  melibatkan
43 Dickinson-Delaporte, et al. , 2020.
44 Thorun & Diels, 2020.
45 Thierse & Luch, 2020. 46 Mwakatumbula, et al. , 2019
47 King, et al ., 2019
48 Donnelly & White, 2019
49 Courchane & Ross, 2019 50 Alqudah, 2018
51 Svantesson, 2018 52 Nathani & Akman, 2017
53 Marionneau & Järvinen-Tassopoulos, 2017
54 Kariyawasam & Wigley, 2017
lembaga non-keuangan, dan perlindungan konsumen oleh lembaga non-keuangan jauh lebih lemah daripada perlindungan oleh layanan pembayaran bank.

## E. Penutup
1. Problematikan yang terjadi dalam consumer protection kurangnya regulasi mengenai pengaturan standar minimal dan maksimal dalam nilai yang di keluarkan oleh setiap  produk  dan  merek  sehingga  konsumen  merasakan  kebinggung  dalam menentukan produk tersebut serta lemahnya pengawasan dapat mempengaruhi produsen  dan  pelaku  usaha  dalam  menetapkan  nilai  sehingga  berpotensi merugigikan konsumen.
2. komponen yang mempengaruhi consumer protection disebabkan oleh  penerapan regulasi  atau  aturan consumer  protection tidak  komprehensif,  dan  meninggalkan celah  yang  dapat  merugikan  hak-hak  konsumen  dalam  ekosistem  seluler, terutama jika melibatkan lembaga non-keuangan, dan perlindungan konsumen oleh  lembaga  non-keuangan  jauh  lebih  lemah  daripada  perlindungan  oleh layanan pembayaran bank.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Celina  Tri  Siwi  Kristiyanti,  2008,  Hukum  Perlindungan  Konsumen,  Jakarta,  Sinar Grafika. Mariam Darus Badrulzaman, 1986, Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian  Baku  (Standar)  :  dalam  BPHN  :  Simposium  Aspek-Aspek  Hukum Perlindungan Konsumen, Bandung, Bina Cipta.
Az. Nasution, 1995, Konsumen dan Hukum, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan. Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, PT Grasindo. Johnny  Ibrahim,  2010, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,    Malang, Banyumedia. Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian hukum, Edisi Revisi , Jakarta, Kencana. Lily Rasijidi, 1990, D asar Dasar Filsafat Hukum, Bandung, Citra Aditya.
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

## Jurnal, Artikel, Internet
Admin  DSLA,  Pemberhentian  Direksi  Perusahaan  :  Bisakah  Digugat?, https://www.dslalawfirm.com/id/author/lawencon_newdsla/.
Alqudah, Mutasim Ahmad, "Consumer Protection in Mobile Payments in the UAE:
The  Current  State  of  Play,  Challenges  and  the  Way  Ahead", Information  and Communications Technology Law , Vol. 27 No.2, 2018.
Artha, Bhenu, and Ali Jufri, "Board Gender Diversity : Suatu Telaah Pustaka", Jurnal Proaksi , Vol. 8 No. 1, 2021.
Beckert, R. F., "Consumer Protection by Private and Semiprivate Agencies", The Journal of Business Education , Vol. 14 No. 4, 1938.
——— ,  "Government  Agencies  for  Consumer  Protection", The  Journal  of  Business Education , Vol. 15 No. 7, 1940.
Belwal,  Rakesh,  Rahima  Al  Shibli,  and  Shweta  Belwal,  "Consumer  Protection  and Electronic  Commerce  in  the  Sultanate  of  Oman", Journal  of  Information, Communication and Ethics in Society , Vol. 19 No. 1, 2021.
Cascino,  Stefano,  Maria  Correia,  and  Ane  Tamayo,  "Does  Consumer  Protection Enhance Disclosure Credibility in Reward Crowdfunding?", Journal of Accounting Research , Vol. 57 No. 5, 2019. Corodeanu,  Daniela-Tatiana  Agheorghiesei,  " Consumer’s  Protection  from  the Generation Y’s Perspective . A Research Based on Scenarios", Procedia Economics and Finance , Vol. 20 No. 15, 2015.
Courchane,  Marsha  J.,  and  Stephen  L.  Ross,  "Evidence  and  Actions  on  Mortgage Market  Disparities:  Research,  Fair  Lending  Enforcement,  and  Consumer Protection", Housing Policy Debate , Vol. 29 No. 5, 2019.
Csete, Joanne, and Richard Elliott, "Consumer Protection in Drug Policy: The Human Rights  Case  for  Safe  Supply  as  an  Element  of  Harm  Reduction", International Journal of Drug Policy , Vol. 91, 2021.
Dahl, BØrge, "Consumer Protection within the European Union", Journal of Consumer Policy , Vol. 16 No. 3, 1993.
Dehghan,  Fariba,  and  Amirhossein  Haghighi,  "E-Money  Regulation  for  Consumer Protection", International Journal of Law and Management , Vol. 57 No. 6, 2015. Dickinson-Delaporte,  Sonia,  Kathleen  Mortimer,  Gayle  Kerr,  David  S.  Waller,  and Alice  Kendrick,  "Power  and  Responsibility:  Advertising  Self-Regulation  and Consumer Protection in a Digital World", Journal of Consumer Affairs , Vol. 54 No.
2, 2020.
Doğan, Murat, and İsmail Hakkı Tekiner, " On-Site and One-Year Monitoring of Food Service  Business  Risks  Associated  with  Poor  Hygiene  Quality  in  the  Catering Establishments for Consumer Protection", Journal of Foodservice Business Research , Vol. 24  No.3, 2021.
Donnelly, Mary, and Fidelma White, "Digital Content and Consumer Protection: An Empirical  Study  of  Supplier  Compliance  with  Consumer  Information Obligations", Computer Law and Security Review , Vol. 35 No. 6, 2019. Forsström, David, Jessika Spångberg, Agneta Petterson, Agneta Brolund, and Jenny Odeberg,  "A  Systematic  Review  of  Educational  Programs  and  Consumer Protection  Measures  for  Gambling:  An  Extension  of  Previous  Reviews", Addiction Research and Theory , Vol. 29 No. 5, 2021.
Gaganis, Chrysovalantis, Emilios Galariotis, Fotios Pasiouras, and Christos Staikouras, "Bank Profit Efficiency and Financial Consumer Protection Policies", Journal of Business Research , Vol. 118, 2020.
Grandon, Elizabeth E., and J. Michael Pearson, "Electronic Commerce Adoption: An Empirical Study of Small and Medium US Businesses", Information and Management , Vol. 42 No. 1, 2004.
Greenwood,  Verity  A.,  and  Larry  Dwyer,  "Consumer  Protection  Legislation:  A Neglected Determinant of Destination Competitiveness?" Journal of Hospitality and Tourism Management , Vol. 24, 2015.
Gu, Yiquan, and Tobias Wenzel, "Putting on a Tight Leash and Levelling Playing Field: An Experiment in Strategic Obfuscation and Consumer Protection", International Journal of Industrial Organization , Vol. 42, 2015.
Ha, Huong, Hui Shan Loh, Hui Ting Evelyn Gay, and Peik Foong Yeap, "Consumer Protection in E-Tailing Computer Sales: A Case Study of Dell", International Review of Law, Computers and Technology , 2020.
Howells,  Geraint,  "Consumer  Protection  and  European  Contract  Law Harmonisation", ERA Forum , Vol. 7 No. 1, 2006.
Jin,  Ginger  Zhe,  and  Liad  Wagman,  "Big  Data  at  the  Crossroads  of  Antitrust  and Consumer Protection", Information Economics and Policy , Vol. 54, 2021. Kariyawasam,  Kanchana,  and  Shaun  Wigley,  "Online  Shopping,  Misleading Advertising and Consumer Protection", Information and Communications Technology Law , Vol. 26 No. 2, 2017.
Khairi, Ardhi, Bahri Bahri, and Bhenu Artha, "A Literature Review of Non-Performing Loan", Journal of Business and Management Review , Vol. 2 No. 5, 2021. King, Daniel L., Paul H. Delfabbro, Sally M. Gainsbury, Michael Dreier, Nancy Greer, and Joël Billieux, "Unfair Play? Video Games as Exploitative Monetized Services: An  Examination  of  Game  Patents  from  a  Consumer  Protection  Perspective", Computers in Human Behavior , Vol. 101, Juli 2019.
Kitchenham,  Barbara,  "Procedures  for  Performing  Systematic  Literature  Reviews", Joint Technical Report, Keele University , 2004.
Levy,  Yair,  and  Timothy  J.  Ellis,  "A  Systems  Approach  to  Conduct  an  Effective Literature Review in Support of Information Systems Research", Informing Science Journal , Vol. 9, 2006.
Liu, Yue, "Consumer Protection in Mobile Payments in China: A Critical Analysis of Alipay’s Service Agreement ", Computer Law and Security Review , Vol. 31 No. 5, 2015. Luhukay,  Roni  Sulistyanto,  "Indenpendensi  Kekuasaan  Kehakiman  Pasca Amandemen  UUD  1945  Dan  Relevansinya  Bagi  Penegakan  Hukum Berkeadilan", Jurnal Jurisprudentie Uin Alauddin Makassar , Vol. 6 No. 1, Juni 2019. Luhukay,  Roni  Sulistyanto,  "Penghapusan  Izin  Lingkungan  Kegiatan  Usaha  Dalam Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja", Jurnal Meta-Yuridis . Marionneau,  Virve,  and  Johanna  Järvinen-Tassopoulos,  "Consumer  Protection  in Licensed  Online  Gambling  Markets  in  France:  The  Role  of  Responsible Gambling Tools", Addiction Research and Theory , Vol. 25 No. 6, 2017.
Meyer, T., "Apples and Peaches — Consumer Protection Goes East", Journal of Consumer Policy , Vol. 43 No. 1, 2020.
Milian, Eduardo Z., Mauro de M. Spinola, and Marly M.de Carvalho,  "Fintechs: A Literature  Review  and  Research  Agenda", Electronic  Commerce  Research  and Applications , Vol. 34, September 2018.
Mwakatumbula,  Hilda  Jacob,  Goodiel  Charles  Moshi,  and  Hitoshi  Mitomo,
"Consumer  Protection  in  the  Telecommunication  Sector:  A  Comparative Institutional Analysis of Five African Countries", Telecommunications Policy , Vol. 43 No. 7, 2019.
Nathani, Suhail, and Pinar Akman, "The Interplay between Consumer Protection and Competition Law in India", Journal of Antitrust Enforcement , Vol. 5 No. 2, 2017. Nelson, Phillip, "Taking Issue with Maynes on Consumer Protection (JCP, 1979/2 and 3+4)", Journal of Consumer Policy , Vol. 4 No. 3, 1980.
Ohlhausen,  Maureen  K.,  and  Alexander  P.  Okuliar,  "Competition,  Consumer Protection, and the Right [Approach] to Privacy", Antitrust Law Journal , Vol. 80 No. 1, 2015.
Pangestika, Elza Qorina, “Pengaturan hak Menyusui Anak Pada Waktu Kerja dalam Hukum Ketenagakerjaan”, Jurnal Wacana Hukum, Vol. 24 No. 2, Desember 2018 .
Procter,  Lindsey,  Douglas  J.  Angus,  Alex  Blaszczynski,  and  Sally  M.  Gainsbury, "Understanding Use of Consumer Protection Tools among Internet Gambling Customers: Utility of the Theory of Planned Behavior and Theory of Reasoned Action", Addictive Behaviors , Juli 2019.
Roosendaal,  Arnold,  and  Simone  Van  Esch,  "Commercial  Websites:  Consumer Protection and Power Shifts", Journal of International Trade Law and Policy , Vol. 6 No. 1, 2007.
Rösner,  Anja,  Justus  Haucap,  and  Ulrich  Heimeshoff,  "The  Impact  of  Consumer Protection in the Digital Age: Evidence from the European Union", International Journal of Industrial Organization , 2020.
Sanderson, Joyce, "Current Trends in Consumer Protection", Januari 1961.
Snyder, Hannah, "Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines", Journal of Business Research , Vol. 104, Agustus 2019. Svantesson,  Dan  Jerker  B.,  "Enter  the  Quagmire – the  Complicated  Relationship between Data Protection Law and Consumer Protection Law", Computer Law and Security Review , Vol. 34 No. 1, 2018.
Terzi, Nuray, "The Impact of E-Commerce on International Trade and Employment", Procedia - Social and Behavioral Sciences , Vol. 24, 2011.
Thierse,  Hermann  Josef,  and  Andreas  Luch,  "Consumer  Protection  and  Risk Assessment:  Sensitising  Substances  in  Consumer  Products", Allergo  Journal International , Vol. 28 No. 6, 2019.
Thorun, C., and J. Diels, "Consumer Protection Technologies: An Investigation Into the  Potentials  of  New  Digital  Technologies  for  Consumer  Policy", Journal  of Consumer Policy , Vol. 43 No. 1, 2020.
Usman, Dahiru Jafaru, Nurli Yaacob, and Aspalella A. Rahman, "Scale Development for  Consumer  Protection  and  Its  Determinants:  Evidence  from  Nigeria", International Journal of Law and Management , Vol. 58 No. 4, 2016.
Wei, Shen, " Wealth Management Products in the Context of China’s Shadow Banking: Systemic Risks, Consumer Protection and Regulatory Instruments", Asia Pacific Law Review , Vol. 23 No.1, 2015.