-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-

## 1702

## PELAKSANAAN PUTUSAN YANG BERSIFAT CONDEMNATOIR DALAM PERKARA PEMBAGIAN  HARTA BERSAMA (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KUDUS)

## Finallisa, Widhi Handoko, Mujiono Hafidh Prasetyo
Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email : finallisa95@gmail.com

## Abstract
The purpose of this study was to determine the Condemnatoir Decision Implementation in the Case of  Distributing  Assets  in  the  Holy  Religious  Court,  the  research  method  used  in  this  study  is  an empirical Juridical research method that aims to examine the process of Conducting a decision on the distribution of joint assets by the Court, namely the Decision which is Condemnatoir regarding the  distribution  of  shared  assets  is  then  connected  theoretically  based  on  applicable  laws  and regulations. The results of this study state that the implementation of a Condemnatoir Decision is a very  important  decision  that  must  be  made  in  order  to  protect  and  obtain  legal  certainty  for  the rights of the plaintiff and the defendant. The implementation of the distribution of shared assets in the Holy Court is in accordance with what is stipulated in the Act and there are still many factors that hamper the implementation of the distribution of shared assets from both the litigants and the court.

## Keywords : decisio implementation; condemnatoir; joint property

## Abstrak
Tujuan penelitian  ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Putusan Yang Bersifat Condemnatoir Dalam  Perkara  Pembagian  Harta  Bersama  di  Pengadilan  Agama  Kudus,  metode  Penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  Yuridis  empiris  yang  bertujuan  untuk memeriksa  proses  Pelaksanaan  Putusan  pembagian  harta  bersama  oleh  Pengadilan  yaitu  Putusan yang  bersifat Condemnatoir perihal  pembagian  harta  bersama  kemudian  dihubungkan  secara teoritik  berdasarkan  undang-undang  dan  peraturan-peraturan  yang  berlaku.  Hasil  penelitian  ini menyatakan  bahwa  pelaksanaan  Putusan  yang  bersifat Condemnatoir adalah  Putusan  yang  sangat penting  yang  harus  dilakukan  demi  melindungi  dan  mendapatkan  kepastian  hukum  terhadap  hak- hak  penggugat  dan  tergugat.  Pelaksanaan  Putusan  pembagian  harta  bersama  di  Pengadilan  Kudus sudah  sesuai  dengan  apa  yang  diatur  di  dalam  Undang-Undang  dan  masih  terdapat  banyak  faktor penghambat pelaksanan Putusan pembagian harta bersama baik dari pihak yang berperkara maupun dari pihak Pengadilan.

## Kata kunci : pelaksanaan; putusan; condemnatoir; harta bersama
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702

## A. Pendahuluan
Indonesia  sebagai  negara  hukum  menjamin  hak  dan  kewajiban  warga  negaranya berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setiap orang berhak mendapatkan  pengakuan,  jaminan,  perlindungan  dan  kepastian  hukum  yang  adil  dan  sama  di mata  hukum.  Menurut  Pasal  1  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan,  yaitu  perkawinan  merupakan  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.
Pergeseran-pergeseran  nilai  sebagai  akibat  negatif  modernisasi  juga  berpengaruh  besar terhadap  kehidupan  keluarga.  Faktor-faktor  dan  permasalahan  yang  memungkinkan  terjadinya keretakan  keluarga  menjadi  semakin  kompleks  dan  beragam.  Keluarga-keluarga  yang  tidak dibangun dengan dasar yang kuat akan mudah terancam dengan hubungan yang tidak harmonis dan  sebagian  diantaranya  berakhir  dengan  perceraian.  Dalam  kenyataan  peristiwa broken marriage ternyata tidak hanya berakibat buruk bagi kehidupan keluarga yang bersangkutan tetapi secara tidak langsung akan berdampak terhadap permasalahan tentang harta bersama.(Prodjodikoro, 1991)
Dalam  Pasal 35  ayat (1) UU Perkawinan dengan istilah “harta bersama”, adalah harta yang  diperoleh  oleh  suami  isteri  selama  dalam  ikatan  perkawinan  diluar  harta  bawaan,  hadiah dan warisan. Jadi sejak saat dilangsungkannya perkawinan antara seorang pria dan wanita  yang sah secara hukum maupun secara agama dan kepercayaannya maka terjadilah  kebersamaan atau penyatuan  harta  perkawinan  sejauh  hal  tersebut  tidak  menyimpang  dari  perjanjian  perkawinan, hal ini sesuai dengan Pasal 119 (Burgerlijk Wetboek). Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.
Harta  gono-gini  mencakup  segala  bentuk activa dan passiva selama  masa  perkawinan. Pasangan  calon  suami  istri  yang  akan  menikah  diperbolehkan  menentukan  dalam  perjanjian perkawinan bahwa harta perolehan dan harta bawaan merupakan harta gono-gini. Hal ini diatur dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  pasal  49  ayat  (1)  :  “Perjanjian  perkawinan  harta  pribadi  dapat meliputi  semua  harta  ,  baik  yang  dibawa  masing-masing  ke  dalam  perkawinan  maupun  yang diperoleh masingmasing selama perkawinan.”(Rochayati, 2013)
Selanjutnya,  harta  yang  diperoleh  dalam  perkawinan  merupakan  bagian  dari  harta perkawinan yaitu harta yang bergerak maupun tidak bergerak yang didapatkan sejak terjalinnya hubungan suami istri dalam perkawinan yang sah, harta bersama dapat dipergunakan oleh Suami Istri  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  beserta  anak-anaknya  sebagai  satu  kesatuan  yang  utuh dalam kehidupan berkeluarga.
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Menurut Sayuti Thalib, berpendapat bahwa macam-macam harta Suami-Istri dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu : (Thalib, 1986)
1. Dilihat dari sudut asal-usulnya harta Suami Istri itu dapat digolongkan pada tiga golongan :
a. Harta  masing-masing  Suami  Istri  yang  telah  dimilikinya  sebelum  mereka  kawin  baik berasal  dari  warisan,  hibah  atau  usaha  mereka  sendiri-sendiri  atau  dapat  disebut  sebagai harta bawaan;
b. Harta  masing-masing  Suami  Istri  yang  dimilikinya  sesudah  mereka  berada  dalam hubungan  perkawinan  tetapi  diperolehnya  bukan  dari  usaha  mereka  baik  seorang  atau bersama-sama tetapi merupakan hibah, wasiat atau warisan untuk masing-masing;
c. Harta  yang  diperoleh  sesudah  mereka  dalam  hubungan  perkawinan  atas  usaha  mereka berdua atau usaha salah seorang mereka disebut harta pencaharian.
2. Dilihat dari sudut penggunaanya maka harta ini dipergunakan untuk :
a. Pembiayaan untuk rumah tangga, keluarga dan belanja kebutuhan anak-anak;
b. Harta kekayaan yang lain.
3. Dilihat  dari  sudut  hubungan  harta  dengan  perorangan  dalam  masyarakat  harta  itu  akan berupa :
a. Harta milik bersama;
b. Harta milik seseorang tetapi terikat kepada keluarga;
c. Harta milik seseorang dan pemilikan dengan tegas oleh yang bersangkutan.
Pada  prinsipnya  untuk  pembentukan  keluarga  yang  bahagia,  tenteram,  damai  dan  kekal untuk  selama-lamanya  itu  haruslah  berpegang  teguh  atau  berdasarkan  kepada  Ketuhanan  Yang Maha Esa, sebagaimana sesuai dengan bunyi azas pertama dalam Pancasila. (Prakoso & Murtika, 1987)
Akibat  dari  adanya  suatu  perkawinan  yang  sah  salah  satunya  adalah  persatuan  harta benda  yang  ada  sejak  setelah  melakukan  perkawinan  tersebut,  hal  itu  berarti  bahwa  dengan perkawinan antara suami dengan istri, maka harta mereka dilebur menjadi satu.Dengan demikian di  dalam  suatu  keluarga,  terdapat  satu  kekayaan  harta  milik  bersama  atau  yang  sering  disebut dengan harta bersama (Satrio, 1991).
Harta  bersama  adalah  harta  kekayaan  yang  diperoleh  selama  perkawinan  diluar  hadiah atau warisan, maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha pasangan suami istri selama masa ikatan perkawinan. Pembagian harta bersama lewat Pengadilan Agama, bisa diajukan serempak dengan pengajuan gugatan perceraian (kumulatif) atau dapat pula digugat tersendiri setelah putus perceraian  baik  secara  langsung  oleh  yang  bersangkutan  maupun  memakai  jasa  pengacara. Pemeriksaan pembagian harta bersama dalam hal yang kumulatif dilakukan setelah pemeriksaan
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702 gugatan cerai. Apabila gugatan cerainya ditolak, maka pembagian harta bersamanya juga ditolak. Karena  pembagian  harta  bersama  tersebut  menginduk  pada  gugatan  cerai.  Kecuali  kalau meminta  pemisahan  harta  bersama,  karena  salah  satu  pihak  dikuatirkan  atau  bahkan  terbukti menghilangkan  harta  bersama  dengan  permohonan  tersendiri  melalui  gugatan  harta bersama.(Pradoto, 2014)
Dalam  kehidupan  suatu  keluarga  atau  rumah  tangga  disamping  masalah  hak  dan kewajiban sebagai suami-isteri maka masalah mengenai harta benda bisa juga merupakan pokok pangkal  yang  menjadi  sebab  timbulnya  berbagai  perselisihan  atau  ketegangan  dalam  suatu perkawinan,  karena  harta  bendalah  yang  menjadi  dasar  materiil  kehidupan  keluarga.  Sehingga jika terjadi masalah yang menyangkut harta benda mungkin akan bisa menghilangkan kerukunan antara suami dengan isteri dalam kehidupan rumah tangganya(Prakoso & Murtika, 1987).
Pada  awalnya,  harta  bersama  diperuntukkan  kepada  Suami  dan  Istri  untuk  memenuhi kebutuhan  hidup  dalam  keluarga  tetapi  dalam  kenyataannya,  kehidupan  keluarga  tidak  selalu berjalan  dengan  baik.    Sehingga  munculah  permasalahan  Suami  Istri  yang  sudah  tidak  bisa diatasi  yang  pada  akhirnya  perceraian  dianggap  sebagai  solusi  dalam  penyelesaian  masalah kemudian  melakukan  gugatan  perceraian  di  Pengadilan  Agama.    Tidak  mustahil  jika  dalam masyarakat dijumpai bahwa kehidupan perkawinan terkadang dengan suatu sebab atau beberapa sebab  keadaan  rumah  tangga  menjadi  buruk  atau  tidak  harmonis  lagi.  Dengan  keadaan  yang seperti  itu  menjadi  alasan  pokok  setiap  pasangan  Suami-Isteri  memutuskan  untuk  mengakhiri hubungan perkawinannya dan memilih untuk melakukan perceraian (Latif, 1982).
Perkara  pembagian  harta  bersama  pada  dasarnya    hanya  persoalan  sita  harta  bersama, sehingga diperlukan apabila terjadi perkara sengketa dalam hal harta kekayaan antara Suami dan Istri.  Secara  hukum,  perkara  yang  mungkin  timbul  di  antara  Suami-Istri  yang  erat  kaitannya dengan  perkara  perceraian,  tetapi  juga  pada  pembagian  harta  bersama.    Karena  Suami mengajukan  gugatan  perceraian  tanpa  di  barengi  tuntutan  pembagian  harta  bersama.  Terhadap gugatan  itu  istri  (Tergugat)  tidak  megajukan  gugatan  rekonvensi  menuntut  pembagian  harta bersama, selanjutnya gugatan perceraian dikabulkan. Dalam keadaan seperti itu apabila  mantan Suami  atau  Istri  ingin  membagi  harta  bersama  hanya  dapat  dilakukan  dengan  gugatan  perdata tentang  pembagian  harta  bersama.  Untuk  menjamin  keutuhan  dan  keselamatan  harta  bersama dalam proses  perkara berlangsung  hanya dengan cara meletakkan sita marital  di  atasnya. Maka pembagian  harta  bersama,  sangat  penting  meletakkan  sita  marital  selama  proses  pemerikasaan berlangsung.  Oleh  karena  itu,  sangat  relevan  menerapkan  sita  marital  dalam  pembuktian  harta bersama (Harahap, 2007a).
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
Dalam penulisan dan praktik peradilan umumnya disebut dengan sita marital, sedangkan perkataan sita marital mengandung konotasi yang menempatkan Istri dibawah kekuasaan Suami dalam perkawinan yang selama ini dijelaskan dalam Pasal 105 dan Pasal 106 KUHPerdata, yang menegaskan:
a. Setiap suami adalah kepala dalam persatuan suami-istri:
a) Memberi bantuan kepada istri menghadap di muka Pengadilan, dan
b) Mengemudikan harta milik pribadi Istri.
b. Setiap Istri harus tunduk patuh kepada Suami (Pasal 106 KUH Perdata)
Karena  kesan  diskriminatif  yang  terkandung    dalam    perkataan  sita  marital  pengaturan sita  marital  sendiri  dapat  dilihat  dalam  Pasal  190  KUH  Perdata  dan  Pasal  136  ayat  (2)  huruf  b Kompilasi Hukum Islam(Harahap, 2007b).
Dalam  pandangan  masyarakat  perkawinan  merupakan  tali  ikatan  yang  melahirkan keluarga sebagai dasar kehidupan masyarakat dan Negara. Guna mewujudkan kesejahteraan dan kebahagian  masyarakat  perlu  adanya  landasan  yang  kokoh  dan  kuat  sebagai  titik  tolok  pada masyarakat  yang  adil  dan  makmur.  Hal  tersebut  dituangkan  dalam  suatu  Undang-undang Perkawinan  yang  berlaku  bagi  semua  warga  negara  di  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan  bahwa  “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang  wanita  sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Sebutan harta bersama memperlihatkan kedudukan yang setara ( equal ) antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Kesetaraan itu secara tegas dirumuskan dalam Pasal 31 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974,bahwa hak dan kedudukan Istri seimbang dengan hak dan kedudukan Suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Bahkan pada ayat (2) ditegaskan lagi, masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
Pengaturan  hukum  atas  harta  bersama  jika  terjadi  perceraian  adalah  menurut  hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat,  dan  hukum-hukum  lainnya.  Dalam  praktik,  penggunaan  hukum  agama  atau  hukum  adat tergantung  pada  agama  dan  suku  dari  suamiistri.  Jika  suami  dan  istri  yang  putus  karena perceraian  menganut  agama  Islam,  mereka  selalu  membagi  harta  benda  berdasarkan  hukum Islam, namun tidak pula menutup kemungkinan dibagi berdasarkan hukum adatnya. Bagi agama non Islam, pembagian harta benda karena perceraian selalu tunduk pada hukum adat jika mereka satu suku, dan kalau tidak ada kesepakatan diselesaikan menurut hukum adat maka yang berlaku adalah hukum positif. (Djuniarti, 2017)
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Pelaksanaan  putusan  atau  sering  disebut  eksekusi  adalah  tindakan  yang  dilakukan  oleh Pengadilan  dengan  secara  paksa  terhadap  pihak  yang  kalah  dalam  perkara(Harahap,  2009a). Eksekusi timbul karena adanya salah satu pihak dalam sebuah perkara tidak mau melaksanakan isi  putusan  secara  suka  rela  melainkan  harus  melalui  jalan  paksaan  dari  pihak  pengadilan  yang dilakukan oleh Juru Sita dan Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Agama (Harahap, 2009a).
Condemnatoir atau  kondemnator  adalah  sifat  dari  Putusan  yang  di  dalam  amarnya menghukum  salah  satu  pihak  yang  berperkara  dan  hukuman  yang  dijatuhkan  itu  berupa hubungan atau tindakan hukum yang mesti ditaati, dijalankan dan dipenuhi Tergugat (pihak yang dikalahkan) (Harahap, 2009b). Mengenai ciri Putusan kondemnator di dalamnya tercantum amar atau  dictum yang  berisi  kalimat  :  Menghukum  untuk  membayar,  menyerahkan,  membongkar, membagi, dan sebagainya.
Peranan ini sangatlah menentukan keberhasilan suatu  proses peradilan dari awal  sampai akhir  perkara  jika  eksekusi  harta  bersama  itu  tidak  dilaksanakan  sesuai  dengan  aturan  hukum yang berlaku. Banyak perlawanan yang diajukan pihak tereksekusi dalam persoalan pelaksanaan Putusan  perkara  pembagian  harta  bersama  dengan  amar  kondemnatoir,  putusan  tersebut dilaksanakan  berdasarkan  ketentuan  yang  berlaku  karena  Putusan  tersebut  telah  mempunyai kekuatan  hukum  tetap.  Dalam  kenyataannya  sering  terjadi  kendala-kendala  dalam  eksekusinya maka  ini  menjadi  pekerjaan  bagi  Hakim  dalam  memerintahkan  kepada  Panitera  dan  Juru  Sita dalam hal itu, tentunya hal ini perlu dikaji lebih dalam.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  Penulis  merasa  tertarik  untuk  mengkaji  lebih  lanjut berkaitan  dengan  problematika  pelaksanaan  Putusan  yang  bersifat  kondemnatoir.Namun demikian  oleh  karena  keterbatasan  yang  ada  pada  Penulis  baik  kemampuan,  waktu  dan  biaya, maka  penulisan  ini  dibatasi  hanya  dalam  masalah  pelaksanaan  Putusan  pembagian  harta bersama. Dari uraian di atas maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana pelaksanaan Putusan yang bersifat condemnatoir dalam perkara pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Kudus?
2. Kendala  yang  menghambat  pelaksanaan  eksekusi  dalam  pembagian  harta  bersama  di Pengadilan Agama Kudus?
Mengingat  penelitian  yang  berfokus  pada  Putusan  yang  bersifat  condemnatoir  dalam perkara pembagian harta bersama sudah dilakukan sebelumnya, seperti oleh Arifah S. Maspeke dan  Akhmad  Khisni(Khisni  Akhmad,  2017),  penelitian  ini  berfokus  pada  Kedudukan  Harta Bersama  Dalam  Perkawinan  Menurut  Fiqih  Dan  Hukum  Positif  Indonesia,  (Rochayati,  2013), penelitian  ini  berfokus  pada  Analisis  Yuridis  Tentang  Harta  Bersama,  serta  penelitian  yang
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702 dilakukan  oleh  Evi  Djuniarti  (Djuniarti,  2017)  Penelitian  ini  berfokus  pada  Hukum  Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUH Perdata.
Maka  berdasarkan  tulisannya  tersebut  terdapat  perbedaan  focus  penelitian  yang  akan dilakukan  penulis  dengan  penelitian  yang  sudah  ada.  Walaupun  sama-sama  membahas Pembagian  harta  bersama  namun  penulis  lebih  menekankan  pada  Pelaksanaan  Putusan  yang bersifat  Condemnatoir  dalam  pembagian  harta  bersama.  Sehingga  membuat  pembahasan mengenai  hal  ini  menjadi  hal  yang  selalu  penting  dan  actual  untuk  dilakukan  pengkajian  lebih lanjut.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  Penulis  menggunakan  jenis  penelitian  yuridis  empiris.  Penelitian  yuridis empiris  merupakan  bentuk  penelitian  yang  bertujuan  untuk  memeriksa  proses  perjalanan  suatu program,  sekaligus  menguraikan  fakta-fakta  bagaimana  bekerjanya  hukum  dalam  masyarakat. Dengan  demikian  penelitian  ini  akan  mengkaji  secara  teoritik  berdasarkan  undang-undang  dan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan apa yang terjadi di masyarakat. Dimana penulis menganalisis pelaksanaan putusan yang bersifat condemnatoir dalam pembagian harta  bersama  di  Pengadilan  Agama  Kudus.  Penelitian  ini  menggunakan  data  yang  didapatkan dari  bahan  hukum  primer  dan  akan  dikaitkan  dengan  data  yang  didapatkan  dari  informan  dan narasumber  yang  berkaitan  dengan  masalah  dalam  penelitian  ini  dan  data  sekunder  didapatkan dari  penelitian  kepustakaan  melalui  bahan-bahan  hukum  seperti  buku  literatur.  Dari  hasil penelitian kepustakaan dan lapangan terkumpul kemudian akan dianalisa  menggunakan metode analisis  kualitatif  untuk  menjawab  permasalahan  dan  akan  digunakan  penarikan  kesimpulan secara induktif.

## C. Hasil Dan Pembahasan
1. Pelaksanaan Putusan Yang Bersifat Condemnatoir Dalam Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Kudus
Putusan  yang  dapat  dieksekusi  harus  memenuhi  beberapa  asas  yaitu  putusan  harus berkekuatan  hukum  tetap,  putusan  tidak  dijalankan  secara  sukarela,  putusan  mengandung amar condemnatoir, dan  eksekusi  di  bawah  pimpinan  Ketua  Pengadilan  Agama  (Manan, 2010a).
Dengan  demikian,  putusan  harta  bersama  tersebut  telah  memenuhi  asas-asas,  yaitu putusan telah berkekuatan hukum tetap dan mengandung amar condemnatoir , sehingga dapat diajukan permohonan eksekusi. Yang berwenang melakukan eksekusi adalah pengadilan yang
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
memutus  perkara  yang  diminta  eksekusi  tersebut,  sehingga  permohonan  eksekusi  diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus (Tohir, 2017).
Proses  eksekusi  putusan  harta  bersama  akibat  perceraian  di  Pengadilan  Agama Kudus ditempuh dengan tahapan sebagai berikut:
a. Permohonan Pihak yang Menang
Permohonan pengajuan eksekusi kepada ketua pengadilan Agama Kudus merupakan suatu  keharusan  yang  dilakukan  oleh  pihak  yang  menang  agar  putusan  tersebut  dapat dijalankan secara paksa apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan secara natural.  Jika  para  pihak  yang  menang  ingin  putusan  pengadilan  dijalankan  secara  paksa, maka  ia  harus  membuat  surat  permohanan  yang  diajukan  kepada  ketua  pengadilan  yang memutus perkara untuk memohon agar putusan dapat dijalankan secara paksa karena pihak yang  kalah  tidak  mau  melaksanakan  isi  putusan  tersebut.  Tanpa  ada  surat  permohonan, maka eksekusi tidak dapat dilaksanakan.
b. Penaksiran Biaya Eksekusi
Setelah  permohonan  diajukan  ke  pengadilan,  maka  pihak  pengadilan  melalui  meja satu  akan  menaksir  biaya  eksekusi  yang  diperlukan  dalam  pelaksanaan  eksekusi.  Biaya yang diperlukan meliputi biaya pendaftaran eksekusi, biaya saksi-saksi, biaya pengamanan, dan lain-lain yang dianggap perlu. Kemudian permohonan eksekusi tersebut didaftar dalam register eksekusi.
c. Melaksanakan Peringatan (Aanmanning)
Aanmanning merupakan  tindakan  dan  upaya  yang  dilakukan  oleh  ketua  pengadilan berupa teguran kepada pihak yang kalah agar ia melaksanakan isi putusan secara sukarela. Aanmanning dilakukan  dengan  melakukan  panggilan  terhadap  pihak  yang  kalah  dengan menentukan  hari,  tanggal,  dan  jam  persidangan  dalam  surat  panggilan  tersebut(Manan, 2010a).
Proses  memberikan  peringatan (aanmaning) ditempuh  dengan  tahapan  sebagai berikut(Manan, 2010b) :
1) Melakukan sidang insidentil yang dihadiri oleh ketua pengadilan, panitera, dan pihak yang kalah
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
2) Memberikan  peringatan  atau  teguran  supaya  ia  menjalankan  putusan  hakim  dalam waktu 8 (delapan) hari
3) Membuat  berita  acara aanmaning dengan  mencatat  semua  peristiwa  yang  terjadi  di dalam  sidang  tersebut  sebagai  bukti  autentik,  bahwa aanmaning telah  dilakukan  dan berita  acara  ini  merupakan  landasan  bagi  perintah  eksekusi  yang  akan  dilaksanakan selanjutnya
4) Apabila pihak yang kalah tidak hadir dalam sidang aanmaning , dan ketidakhadirannya dengan  alasan  yang  sah,  maka  pihak  yang  kalah  itu  harus  dipanggil  kembali  untuk aanmaning yang  kedua  kalinya.  Namun,  jika  ketidakhadiran  pihak  yang  kalah  yang telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  tidak  beralasan  hukum,  maka  gugur  haknya untuk  dipanggil  lagi  dan  tidak  perlu  lagi  proses  sidang  peringatan  dan  tidak  ada tenggang  masa  peringatan.  Secara ex  officio ketua  pengadlan  dapat  langsung mengeluarkan surat penetapan perintah eksekusi kepada panitera/juru sita.
d. Pelaksanaan Eksekusi
1).  Pelaksanaan  Eksekusi  terhadap  Putusan  Pengadilan  Agama  Kudus  Nomor  0001/Pdt. G/2012/PA. Kds. Yang dijatuhkan dan dibacakan pada tanggal 19 Juni  2012 dengan dihadiri  oleh  Penggugat  dan  Tergugat.  Dalam  perkara  tersebut  ternyata  tidak  ada upaya  hukum  banding,  sehingga  putusan  tersebut  berkekuatan  hukum  tetap  pada tanggal 3 Juli  2012.
Meskipun tidak ada upaya hukum banding, tetapi pihak-pihak tidak menjalankan putusan  tersebut  secara  sukarela  sehingga  perlu  dilakukan  eksekusi  secara  paksa setelah  pihak  yang  menang  membuat  surat  permohonan  eksekusi.  Padahal,  dalam salah satu diktum putusan angka 3 berupa amar condemnatoir sebagai berikut :
Menetapkan  Penggugat  dan  Tergugat  berhak  seperdua  dari  harta  bersama sebagaimana diktum Putusan angka 3 (tiga) di atas:
Penggugat  yang  menang  dalam  perkara  harta  bersama  akibat  perceraian  telah mengajukan  permohonan  eksekusi  atas  Putusan  Pengadilan  Agama  Kudus  Nomor 0001/Pdt.  G/2012/PA.  Kds.  pada  tanggal  02  Januari  2013  Permohonan  tersebut diajukan  kepada  pengadilan  yang  memutus  perkara  yaitu  kepada  Ketua  Pengadilan Agama Kudus.(Maryati bin Suprapto, 2017)
Sesuai permohonan penggugat eksekusi yang telah didaftarkan, ketua pengadilan Agama Kudus membuat penetapan aanmanning . Dalam perkara ini, Ketua Pengadilan
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Agama  Kudus  setelah  membaca  Putusan  Nomor  0001/Pdt.G/2012/PA.  Kds.  dan permohonan  penggugateksekusi  setelah  membuat  Penetapan Aanmanning pada  04 Januari  2013.  Dalam  penetapan  tersebut,  Ketua  Pengadilan  Agama  memerintahkan kepada  jurusita/jurusita  pengganti  untuk  memanggil  penggugat  eksekusi/Penggugat dan tergugat eksekusi/ pada hari Selasa tanggal  15 Januari 2013 pukul 09.00 WIB di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Kudus, Jl. Kudus-Pati KM.04 Kudus.(Zuhdi, 2017)
Dalam  sidang aanmanning ,  kedua  belah  pihak  hadir,  dan  Ketua  Pegadilan Agama memberi tegoran kepada tergugat eksekusi agar dalam waktu 8 (delapan) hari memenuhi dan melaksanakan isi putusan Nomor 0001/Pdt.G/2012/PA. kds. yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus dalam perkara tersebut pada tanggal  19  Juli  2012.  Oleh  karena  lebih  dari  8  (delapan)  hari  tidak  ada  i’tikat  baik untuk  menyelesaian  obyek  sengketa  secara  suka  rela  oleh  tergugat,  maka  Ketua Pengadilan  Agama  Kudus  memerintahkan  Panitera  dan  Jurusita/Jurusita  pengganti untuk melaksanakan Eksekusi secara paksa.(Tohir, 2017)
Berdasarkan  perintah  eksekusi  tersebut,  Panitera  Pengadilan  Agama  Kudus menindaklanjuti  dengan  mengirim  surat  pemberitahuan  pelaksanaan  eksekusi  antara lain  kepada  kepala  desa  terkait  dan  penggugat  eksekusi  serta  tergugat  eksekusi. Panitera dibantu saksi-saksi melaksanakan eksekusi pada tanggal 29 Januari 2013 dan tanggal 12 Februari 2013.
Setelah tiba di lokasi objek sengketa, Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Kudus didampingi saksi-saksinya menyampaikan maksud kedatangannya kepada pihak-pihak dengan  menunjukkan  dan  membacakan  surat  Penetapan  Eksekesi  dari  Ketua Pengadilan Agama Kudus untuk melaksanakan putusan atas objek sengketa. (Sukeni, 2017)
Pelaksanaan eksekusi pada tanggal 29 Februari 2013 mendapat perlawanan dari pihak  tereksekusi  dengan  alasan  apabila  dilakukan  eksekusi  riil  maka  harta  bersama akan kehilangan nilai ekonomisnya, sehingga terjadi upaya persuasif dari panitera agar eksekusi  tetap  dapat  di  jalankan,  sehingga  pada  tanggal  12  februari  2013  eksekusi barang-barang  tidak  bergerak  baru  dapat  di  selesaiakan  sesuai  kesepakatan  antara penggugat dengan tergugat.
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Pelaksana  eksekusi,  saksi-saksi,  kapala  desa  setempat,  dan  tereksekusi.Kepala desa/lurah,  camat,  dan  tereksekusi  secara  yuridis  formal  tidak  diwajibkan menandatangani  berita  acara.  Namun,  untuk  menghindari  hal-hal  yang  mungkin timbul  di  kemudian  hari,  kepada  mereka  diharuskan  menandatangani  berita  acara eksekusi yang dibuat oleh panitera atau juru sita yang melaksanakan eksekusi tersebut. (Tohir, 2017)
Panitera atau orang yag ditunjuk sebagai penggantinya membuat berita acara eksekusi  yang  dilakukannya  dan  kepada  tereksekusi  supaya  diberitahukan  tentang eksekusi tersebut jika ia hadir pada waktu eksekusi dilaksanakan, maka pemberitahuan itu  dilaksanakan  dengan  cara  menyerahkan  salinan  fotokopi  berita  acara  eksekusi tersebut.
Pelaksanaan  eksekusi  telah  berhasil  menyerahkan  harta-harta  yang  menjadi bagian  Penggugat  yang  merupakan  harta  bersama  akibat  perceraian  Penggugat  dan Tergugat.  Menurut  penulis,  eksekusi  penyerahan  harta-harta  tersebut  telah  sesuai dengan  tiga  nilai  kaidah  hukum  yaitu  kepastian  hukum,  kemanfaatan,  dan  keadilan. Namun,  pembongkaran rumah yang meninggalkan sisa-sisa bongkaran rumah berupa pecahan  bata,  pasir  semen  dan  sebagainya  yang  dibagikan  kepada  para  pihak  akan bertentangan dengan nilai kemanfaatan. Dalam eksekusi ini, Pengadilan Agama Kudus lebih mengedepankan nilai kepastian hukum dan diterima atau dianggap adil oleh para pihak daripada nilai kemanfaatan.
2).  Pelaksanaan  Eksekusi  terhadap  Putusan  Pengadilan  Agama  Kudus  nomor 0865/Pdt.G/2014/PA  Kds,-  tanggal  09  Juli  2015  M  bertepatan  dengan  tanggal  22 Ramadhan  1436  H  dengan  dihadiri  oleh Bambang  Iswahyudi  bin  Suparmin, ( Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi) dan Anik Sutiharjo binti Setyo Raharjo, ( Termohon  Konpensi/Penggugat  Rekonpensi).  Dalam  perkara  tersebut  ternyata Tergugat  Rekonpensi  merasa  tidak  puas  dengan  putusan  Pengadilan  Agama  Kudus, kemudian  melalui  kuasa  hukumnya  mengajukan  Banding  ke  Pengadilan  Tinggi Agama Jawa Tengah dengan suratnya tanggal 13 Juli 2015. Pengadilan Tinggi Agama Jawa  Tengah  melalui  putusannya  Nomor  210/Pdt.G/2015/PTA  Smg.  tanggal  18 Desember  2015  yang  pada  intinya;  Menguatkan  putusan  Pengadilan  Agama  Kudus Nomor  Nomor  0865/Pdt.G/2014/PA  Kds.  tanggal  09  Juli  2015,  sehingga  perlu ditetapkan hari sidang  ikrar talakyang akan dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
Agama  Kudus  Jl.  Raya  Kudus-Pati  Km.4  Kudus  pada  hari  Kamis  tanggal  31  Maret 2016 dalam agenda sidang ikrar talak.
Meskipun  telah  dilaksanakan  sidang  pengucapan  ikrar  talak,  tetapi  para pihak/kuasa hukumnya belum menjalankan putusan tersebut secara sukarela. Padahal, dalam salah satu diktum putusan angka 3 berupa amar condemnatoir yaitu :
Menghukum  Tergugat  Rekonvensi  untuk  menyerahkan  sertifikat  Hak  Milik Nomor 2879/Desa Megawon atas tanah tersebut
Menetapkan bagian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atas harta bersama.
Penggugat  Rekonpensi  yang  menang  dalam  perkara  harta  bersama  akibat perceraian  ini  kemudian  mengajukan  permohonan  eksekusi  atas  Putusan  Pengadilan Agama Kudus Nomor 0865/Pdt.G/2014/PA.Kds,- tersebut pada tanggal 14 April 2016. Permohonan  tersebut  diajukan  kepada  pengadilan  yang  memutus  perkara  ini,  yaitu kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus.
Sesuai permohonan penggugat eksekusi yang telah didaftarkan, ketua pengadilan membuat penetapan aanmanning . Dalam perkara ini, Ketua Pengadilan Agama Kudus setelah  membaca  Putusan  Nomor  0865/Pdt.G/2014/PA  Kds.  dan  permohonan penggugateksekusi  setelah  membuat  Penetapan Aanmanning pada  18  April  2016. Dalam  penetapan  tersebut,  Ketua  Pengadilan  Agama  memerintahkan  kepada jurusita/jurusita  pengganti  untuk  memanggil  Penggugat  Rekonpensi  dan  Tergugat Rekonpensi pada hari 05 Mei 2016, pukul 09.00 WIB(Zuhdi, 2017).
Dalam  sidang aanmanning ,  kedua  belah  pihak  hadir  beserta  para  Kuasa Hukumnya  namun  terjadi  kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak  melalui  kuasa hukumnya,  bahwa  untuk  melaksanakan  putusan  tersebut  akan  dijalankan  secara sukarela/kekeluargaan,  demi  menjaga  nilai  ekonomis  obyek  sengketa,  karena  jika dilakukan  eksekusi  riil  akan  mengurangi  nilai  dari  obyek  eksekusi  tersebut,  dan putusan akan jauh dari tiga nilai  kaidah hukum  yaitu kepastian hukum,  kemanfaatan, dan  keadilan.  Oleh  karena  itu  Panitera  Pengadilan  Agama  Kudus  sampai  saat  ini belum  bisa  melaksanakan  perintah  Ketua  Pengadilan  Agama  Kudus  tersebut  untuk melaksanakan Eksekusi secara paksa (Tohir, 2017).
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702

## 2. Faktor  Penghambat  Pelaksanaan  Eksekusi  dalam  Perkara  Pembagian  Harta  Bersama di Pengadilan Agama Kudus
Proses  eksekusi  tidak  selalu  berjalan  lancar  sebagaimana  yang  diharapkan.  Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan eksekusi pada umumnya antara lain adanya perlawanan dari pihak  tereksekusi  dan  peralatan  atau  perabot  yang  jumlahnya  terlalu  banyak  sehingga eksekusi tidak dapat di laksanakan dengan lancar.(Tohir, 2017)
Secara  umum  proses  eksekusi  putusan  Pengadilan  Agama  Kudus  Nomor  0001/Pdt. G/2012/PA.  Kds,-  tentang  pembagian  harta  bersama  akibat  perceraian  tersebut  berjalan lancar.  Namun,  setelah  dilakukan  penelitian  lebih  mendalam  ditemukan  beberapa  kendala dalam proses eksekusi tersebut yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
a) Verzet (perlawanan) pihak tereksekusi.
Verzet merupakan  upaya  hukum  bagi  setiap,pihak  yang  berpekara  di  muka Pengadilan Agama karena merasa tidak puas atas putusan verstek menurut cara-cara yang diperkenalkan oleh peraturan perundang-undangan.(Harahap, 2009a)
Pengajuan  Verzet  atau  perlawanan  yang  langsung  datang  dari  pihak  tereksekusi sendiri  dan  pihak-pihak  yang  menjadi  subjek  gugatan  perlawanan  yang  sama  dengan pihak-pihak yang terdapat dalam perkara yang hendak di eksekusi. Hal ini dilakukan dalam rangka  hak-hak  dan  kepentingan  tergugat  pun    harus  di  perhatikan  dan  dilindungi  dalam proses hukum acara, Masalah Verzet diatur dalam Pasal 207 HIR Pasal 1125 ayat (3) HIR dan Pasal 129 HIR, Pasal 149 ayat (3), Rbg dan Pasal 153 Rbg.
Tujuan  perlawanan  terhadap  eksekusi  yang  diajukan  pihak  tereksekusi,  pada dasarnya yaitu : (Harahap, 2009a)
1) Untuk  menunda;  2)  Membatalkan  eksekusi  dengan  jalan  menyatakan  Putusan  yang hendak dieksekusi tidak mengikat; 3) Mengurangi nilai jumlah yang hendak dieksekusi.
Inilah  tujuan  pokok  mengajukan  perlawanan  dari  pihak  tereksekusi  mempunyai makna  yang  murni.  Banyak  perlawanan  yang  diajukan  pihak  tereksekusi  hanya  sebagai kedok untuk menunda-nunda eksekusi. Sengaja Pihak tereksekusi mengajukan perlawanan sebagai peluang penundaan dengan alasan dalil yang dicari-cari. Dengan harapan, mungkin dengan  adanya  penundaan,  tereksekusi  mendapat  kelonggaran  mengusahakan  pemenuhan putusan. (Zuhdi, 2017)
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702

## b) Tidak bisa dibagi secara natural
Dalam pelaksanaan eksekusi sering terjadi hambatan-hambatan yang membuat obyek sengketa  tidak  dapat  dibagi  secara  natural  yaitu  obyek  yang  akan  dieksekusi  tidak  bisa dibagi secara nyata atau secara alami.
Dalam mengeksekusi harta bersama yang tidak dapat dibagi secara natura, misalnya sebuah  rumah  gedung  yang  berdiri  di  atas  tanah  milik  pihak  ketiga,  maka  tidak  menutup kemungkinanbahwa  eksekusinya  adalah  dibongkar  paksa  bila  pihak-pihak  tidak  dapat mencari solusi damai.Jika demikian yang terjadi maka berarti hukum yang ada selama ini tidak memberikan jaminan manfaat kepada pencari keadilan. (Sukeni, 2017)
Langkah pengadilan jika sampai tidak ada titik temu  dalam hal ini adalah meminta bantuan  kantor  lelang  dimuka  umum  sesuai    peraturan  yang  berlaku  untuk  melelang barang-barang  yang  menjadi  sengketa  tersebut.  Prosesnya  lelang  adalah  pengadilan mendaftarkan  barang-barang  eksekusi  tersebut  dengan  biaya  dari  Pemohon  eksekusi, kemudian  kantor  lelang  melakukan  terhadap  obyek  dimaksud  dimuka  umum,  setelah lelang  selesai  maka  pengadilan  akan  membagi  hasil  lelang  tersebut  kepada  pihak-pihak sesuai bagian masing-masing. (Tohir, 2017)
Menurut  penulis  dalam  Putusan  tersebut  ketika  terjadi  kendala  tidak  bisa  dibagi secara  natural,  pihak  Pengadilan  mempunyai  solusi  untuk  para  pihak  yaitu  dengan melakukan negosiasi atau membuat kesepakatan supaya barang-barang atau eksekusi dapat dibagi  sesuai  kesepakatan  tanpa  mengurangi  nilai  ekonomis  dari  objek  yang  akan  di eksekusi.
Upaya  yang  dilakukan  oleh  Panitera/Jurusita  Pengadilan  Agama  Kudus  adalah melakukan langkah persuasif agar penggugat dan Tergugat eksekusi melakukan negosiasi atau membuat suatu kesepakatan supaya barang-barang/obyek eksekusi dapat dibagi sesuai kesepakatan. Upaya tersebut ternyata berhasil dan disepakati oleh Penggugat dan tergugat eksekusi dengan mengganti bagian penggugat eksekusi dengan uang torok senilai separuh harga  jual  harta  bersama  tersebut,  namun  untuk  harta  bergerak  tetap  dibagi  secara  riil sesuai  bagian  masing-masing.  Sehingga  segera  dilakukan  eksekusi  ulang  yaitu  pada tanggal  12  Februari  2013  dan  berhasil  mengeksekusi  barang-barang  tidak  bergerak tersebut. (Tohir, 2017)
c) Terlalu banyak obyek yang dieksekusi.
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702
Ketika  membaca  gugatan  harta  bersama  akibat  perceraian  dengan  objek  sengketa barang bergerak berupa  peralatan bengkel  danperabotan yang cukup banyak, maka sudah terbayangkesulitan-kesulitannya  di  benak  kita.  Peralatan  bengkel  danperabotan  yang jumlahnya  cukup  banyak  itu  ditetapkan  sebagai  harta  bersamauntuk  dibagi  dua,  maka jurusita akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya.
Namun,  dalam  putusan  Nomor  0001/Pdt.  G/2012/PA.  Kds,-  tersebut,  hakim  tetap membagi  secara  riil  dan  rinci  bagian  masing-masing  pihak  dari  jumlah  harta  yang  ada. Karena  itu,  menurut  penulis  dari  semua  hasil  penelitian  yang  dilakukan  bahwa  jumlah peralatan  bengkel  danperabotan  yang  cukup  banyak  tersebut  juga  menjadi  kendala kelancaran eksekusi, akan tetapi berhasil diatasi sebagaimana tersebut dalam bunyi diktum putusan hakim yang untuk membagi secara riil dan rinci.
Untuk  mengantisipasi  terjadinya  hal-hal  yang  tidak  diinginkan,  Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Kudus dengan aparat desa setempat maupun kepolisian tetap mengawal keamanan  jalannya  eksekusi.  Panitera/Jurusita  Pengadilan  Agama  Kudus  juga mengerahkan  sejumlah  tukang  dan  tenaga  kasar  untuk  melakukan  pembagian  barang- barang  peralatan  bengkel  dan  perabot  lainnyatersebut  untuk  dibagi  dua.  pembagian dilakukan  secara  teliti  dengan  terlebih  dahulu  membuat  data  barang  agar  tidak  terjadi kesalahan,  sehingga  eksekusi  barau  dapat  diselesaikan  pada  tanggal  12  Februari  2013. (Tohir, 2017)

## D. Simpulan
Berdasarkan uraian tentang pelaksanaan eksekusi putusan harta bersama akibat perceraian di  pengadilan  agama  Kudus  dengan  kajian  kajian  Putusan  Pengadilan  Agama  Kudus  dalam menyelesaiakan  gugatan  harta  bersama  akibat  perceraian  baik  cerai  Gugat  maupun  cerai  talak sebagaimana  kasus  perkara  diatas,  diselesaikan  sesuai  dengan  2  (dua)  alternatif  penyelesaian, yang  pertama;  masalah  atau  sengketa  bersama  diselesaikan  setelah  terjadi  perceraian  antara pasangan  suami-isteri  dan  alternatif  Kedua  tatkala  proses  penyelesaian  perceraian  berjalan, sekaligus  diselesaikan  masalah  harta  bersama/kumulasi.  Secara  umum  dalam  pelaksanaan eksekusi putusan harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Kudus sering terkendala yang  disebabkan  antara  lain; Verzet, tidak  bisa  di  bagi  Natural , dan  terlalu  banyak  obyek eksekusi.
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-

## 1702

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Harahap,  M.  Y.  (2007a). Hukum  Acara  Perdata,  (  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan,
Pembuktian dan Putusan Pengadilan) . Jakarta: Sinar Gravika.
Harahap,  M.  Y.  (2007b). Hukum  Acara  Perdata,  (  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan) . Jakarta: Sinar Gravika.
Harahap,  M.  Y.  (2009a). Ruang  Lingkup  permasalahan  Bidang  Eksekusi  Perdata .  Jakarta: Sinar Gravika.
Harahap,  M.  Y.  (2009b).  Ruang Lingkup  permasalahan  Bidang  Eksekusi  Perdata .  Jakarta: Sinar Gravika.
Latif, M. D. (1982). Aneka Hukum Penceraian di Indonesia . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Manan, A. (2010a). Eksekusi dan Lelang dalam Hukum Acara Perdata . Jakarta.
Manan, A. (2010b). Eksekusi dan lelang Hukum Acara Perdata . Jakarta.
Maryati bin Suprapto. (2017). Wawancara Pribadi Pihak Penggugat . Kudus.
Prakoso,  D.,  &  Murtika,  K.  (1987). Azas-azas  Hukum  Perkawinan  di  Indonesia .  Jakarta:  PT Bina Aksara.
Prodjodikoro,  raden wiryono. (1991). Hukum perkawinan  di  Indonesia (sembilan). Bandung: Sumur bandung.
Satrio, J. (1991). Hukum Harta Perkawinan . Bandung: Citra Aditya Bakti.

## ARTIKEL JURNAL
Khisni Akhmad, M. s A. (2017). Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Fiqih Dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama. Nasional , vol 12 (Jurnal Hukum Khaira Ummah).
Rochayati, E. (2013). Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut  Pandangan  Hukum  Islam  dan  Positif. Nasional , vol  28 (Wawasan  Hukum),
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
653.
Djuniarti,  E.  (2017).  Hukum  Harta  Bersama  Ditinjau  Dari  Prespektif  Undang-Undang Perkawinan Dan KUH Perdata. Nasional , Vol 17 (Jurnal Penelitian Hukum DE JURE), p.456.
Pradoto, M. T. (2014). Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata). Nasional , Vol 4 (Jurisprudence), p.85.

## PERATURAN  PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Kompilasi Hukum Islam (KHI)