Jurnal Akuntansi AKTIVA, Vol. 3, No. 2, 2022

## EVALUASI AKUNTANBILITAS DAN FLEKSIBILITAS DALAM
PELAKSANAAN PENYALURAN DANA DESA (Studi Kasus Desa Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah)
Pratiwi Puji Lestari 1 , Jawoto Nusantoro 2 , Sri Retnaning Rahayu 3
1 Universitas Muhammadiyah Metro, Lampung, Indonesia
2 Universitas Muhammadiyah Metro, Lampung, Indonesia
3 Universitas Muhammadiyah Metro, Lampung, Indonesia
pratiwipuji73@gmail.com 1 ,  jawoto46@gmail.com 2 , retnaning27@gmail.com 3

## ABSTRACT
Village  funds  are  funds  originating  from  the  state  revenue  and  expenditure  budget  given  to villages through the district/city regional income and expenditure budgets that are used for the benefit  of  the  village  with  the  aim  of  prospering  the  community.  Accountability  in  the administration of regional government is defined as the obligation of the Regional Government to account for the distribution of management and implementation of government in the regions within the framework of regional autonomy to achieve the goals that have been set through the media  of  accountability  that is  measurable in terms of  both  quality and quantity. Flexibility is defined as the ability of the joints and muscles, as well as the surrounding joint straps to move freely  and  comfortably  within  the  expected  maximum  range  of  motion.  In  managing  village development, the government must be flexible in determining policies. The flexibility in question is that the village government must adapt development to the conditions of the village community.
Keywords: Accountability, Flexibility, Village Fund

## ABSTRAK
Dana  desa  merupakan  dana  yang  berasal  dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  yang diberikan  untuk  desa  melalui  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  kabupaten/kota  yang digunakan  untuk  kepentingan  desa  dengan  tujuan  mensejahterakan  masyarakat.  Akuntabilitas dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  diartikan  sebagai  kewajiban  Pemerintah  Daerah untuk  mempertanggungjawabkan  penyaluran  pengelolaan  dan  pelaksanaan  pemerintahan  di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Fleksibilitas didefinisikan sebagai kemampuan dari sendi dan otot, serta tali sendi di sekitarnya untuk bergerak dengan leluasa dan nyaman dalam ruang  gerak maksimal yang diharapkan. Dalam pengelolaan pembangunan  desa  pemerintah  harus  bersifat  fleksibilitas  dalam  menentukan  kebijakan. Fleksibilitas yang dimaksud adalah pemerintahan desa harus menyesuaikan pembangunan dengan
kondisi masyarakat desa. Kata Kunci: Akuntanbilitas, Fleksibilitas, Dana Desa

## PENDAHULUAN
Untuk  mengembalikan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  pemerintah,  maka  pemerintah membuat peraturan perundang-undangan tentang Desa. Peraturan tersebut termuat dalam UU No. Dalam  Permendagri  No.  20  Tahun  2018  dijelaskan  bahwasanya  pemerintah  desa  merupakan penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  dalam  sistem pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Yang  dimaksud  dengan  pemerintah  desa yaitu kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
Prinsip akuntanbilitas dalam membangun desa merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan demi  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat.  Peraturan  tersebut  menjelaskan  tentang  keuangan desa atau dana desa harus dikelola berdasarkan asas-asas yang transparan, akuntabel, partisipatif serta  dilakukan  dengan  tertib  dan  disiplin  anggaran  .  Peraturan  tersebut  dibentuk  untuk mengurangi potensi permasalahan dalam penyaluran dana desa. Penelitian ini akan mengevaluasi penyaluran  Dana  Desa  dalam  hal  Akuntanbilitas  dan  Fleksibilitas.  Penelitian  ini  bersifat  studi kasus dengan mengambil objek penelitian Desa Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah.
Pendapatan transfer yang diterima oleh desa Sendang Agung sebesar Rp. 1.658.312.506. Dana tersebut berasal dari Dana Desa Sebesar 67% atau Rp. 1.120.307.000, Bagi Hasil Pajak & Retribusi  Rp.  25.915.910,  dan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  sebesar  31%  atau  Rp.  512.089.596. Dana  tersebut  sepenuhnya  direalisasikan  menjadi  beberapa  bidang  seperti  Bidang Penyelenggaraan  Pemerintah  Desa,  Bidang  Pelaksana  Pembangunan  Desa,  Bidang  Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Penanganan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa. Seperti yang telah dijelaskan bahwa terdapat peraturan yang tumpang tindih secara tiba-tiba sehingga dalam perealisasiannya terkadang tidak sesuai dengan perencanaan yang telah  dibuat.  Sehingganya  pemerintah  desa  harus  mengalihkan  dana  yang  telah  direncanakan. Dana  yang  terealisasikan  sesuai  rencana  sebesar  79%,  sedangkan  sisanya  digunakan  sebagai pengalihan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan lain-lainnya.
Selain itu, permasalahan lainnya yaitu masih adanya aparatur desa yang belum sepenuhnya memahami tentang penyaluran dana desa sehingga dalam pelaksanaan penyaluran masih terdapat beberapa  permasalahan.  Berdasarkan  beberapa  permasalahan  tersebut  pemerintah  desa semestinya memiliki sikap akuntanbilitas dan fleksibilitas dalam penyusunan perencanaan. Sikap akuntabel  dan  fleksibel  harus  benar-benar  dipahami  oleh  setiap  aparatur  desa.  Sikap  akuntabel menjadikan aparatur desa selalu memiliki rasa tanggungjawab penuh terhadap tugas yang telah di mandatkan  kepadanya.  Kemudian  sikap  fleksibel  merupakan  sikap  yang  harus  diambil  atau dilaksanakan  manakala  terjadi  perubahan-perubahan  dalam  pelaksanaan  penyaluran  dana  desa yang  terjadi  secara  tiba-tiba.  Pemerintah  desa  harus  mampu  menyesuaikan  lagi  atau menyelaraskan perencanaan baru agar perencaan tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, sikap fleksibel juga menjadikan setiap aparatur pemerintah untuk memiliki sikap rasa saling mendukung dan dapat menolong satu sama lain dalam proses pembangunan desa. Dua sikap ini menjadi penting demi terwujudnya pembangunan yang sejahtera.

## KAJIAN LITERATUR

## a. Akuntanbilitas
Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI),  Akuntabilitas  diartikan  sebagai mempertanggungjawabkan  pengelolaan  sumber  daya  serta  pelaksanaan  kebijakan  yang dipercayakan  kepada  entitas  pelaporan  dalam  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan secara periodik. Mahsun (2014: 84) dalam (Aditya) menjelaskan bahwa yang dimaksud
dengan  akuntanbilitas  adalah  tuntutan  pertanggungjawaban  yang  bersifat  eksternal  dari masyarakat terhadap kebijakan yang telah dilakukan oleh aparatur pemerintahan. Amelia (2020) dalam penelitiannya yang berjudul Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Timbuseng  Kecamatan  Pattallassang  Kabupaten  Gowa  menyimpulkan  bahwa akuntanbilitas  merupakan  Indikator  penting  dalam  pengelolaan  sumber  daya  untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa”
Aspek yang terkandung dalam pengertian akuntabilitas bahwa publik mempunyai hak untuk mengetahui kebijakan-kebijakan  yang dapat diambil oleh pihak yang mereka beri  kepercayaan.  Akuntabilitas  juga  merupakan  instrument  untuk  kegiatan  control terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik.
b. Fleksibilitas
Pendapat lain yang dikemukakan oleh Rusli Lutan menyatakan bahwa fleksibilitas didefinisikan sebagai kemampuan dari sendi dan otot, serta tali sendi di sekitarnya untuk bergerak  dengan  leluasa  dan  nyaman  dalam  ruang  gerak  maksimal  yang  diharapkan, Fleksibilitas  yang  optimal  memungkinkan  sekelompok  atau  suatu  sendi  untuk  bergerak secara efisien. Fleksibilitas yang dimaksud adalah pemerintahan desa harus menyesuaikan pembangunan  dengan  kondisi  masyarakat  desa.  Penyaluran  dana  desa  berdasarkan undang undang  tentang  desa  menjelaskan  bahwa  penyaluran  dana  desa  harus memperhatikan kondisi karakteristik desa serta kinerja desa.
Kondisi  demikian  tentunya  sangat  berdampak  terhadap  keadaan  ekonomi masyarakat  dan secara umum juga berdampak terhadap  ekonomi desa. Dana desa  yang diberikan  oleh  pemerintah  bertujuan  untuk  memperkuat  sendi-sendi  ekonomi  desa sehingga  pada  penyaluran  dana  desa  2020  pemerintah  desa  Sendang  Agung  banyak melakukan  pergeseran  anggaran  untuk  digunakan  sebagai  penanggulangan  dan penanganan wabah virus covid -19. Berdasarkan surat edaran tersebut maka pemerintah desa Sendang Agung juga melakukan pergeseran dana desa untuk menanggulangi wabah virus covid-19. Pergeseran yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu pada bidang sarana dan prasarana desa.
c. Penyaluran Dana Desa
UU No. 6 Tahun 2014 juga menjelaskan tentang tujuan pemerintah  membentuk Dana  Desa  yaitu  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  yang  berada  di  desa, meningkatkan  kualitas  masyarakat  dan  mewujudkan  pertumbuhan  ekonomi  desa.  18 Tahun  2013  tentang  kode  dan  data  wilayah  administrasi  pemerintah.  Kode  wilayah administrasi adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan yang memuat kode dan nama  wilayah  administrasi  pemerintahan  .  Dalam  peraturan  tersebut  tertuang  jelas bahwasanya  dana  yang  diberikan  bagi  desa  merupakan  dana  dari  negara  yang diperuntukan untuk kepentingan desa seperti membiayai penyelenggaraan pemerintahan, sebagai upaya pembangunan, pembinaan kemasyarakatan. Dana desa diprioritaskan untuk membiayai  pelaksanaan  program  dan  kegiatan  berskala  lokal  desa  dalam  bidang pembangunan  seperti  sarana  dan  prasarana  desa,  ketahanan  pangan,  sarana  kesehatan, pendidikan, serta pembiayaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk  meliputi pada kondisi obyek  yang  alamiah,  (sebagai  lawannya  adalah  eksperimen)  dimana  peneliti  adalah  sebagai instrumen  kunci,  teknik  pengumpulan  data  dilakukan  secara  triangulasi  (gabungan),  analisis bersifat  induktif,  dan  hasil  penelitian  kualitatif  lebih  menekankan  makna  daripada  generalisasi (Sugiono, 2011).

## Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk merekam pada umumnya secara kuantitatif  keadaan  dan  aktivitas  atribut-atribut  psikolog  yang  digolongkan  menjadi  atribut kognitif  dan  atribut  non  kognitif  (Suryabrata  2013).  Sedangkan  intrument  penelitian  kualitatif adalah  peneliti  itu  sendiri  (Sugiono  2019).  Instrumen  penelitian  dalam  penelitian  ini  berkaitan dengan kisi-kisi instrumen dan validasi instrumen.
 Kisi-kisi instrumen
Kisi-kisi instrumen berupa pedoman yang digunakan dalam pengumpulan data. Pedoman ini menjadi batasan bagi peneliti agar data yang diperoleh sesuai dengan fokus masalah yang dicari.
 Validasi instrumen
Validasi  instrumen  dilakukan  agar  instrumen  penelitian  dapat  digunakan  untuk mengumpulkan  data  secara  baik  dan  digunakan  untuk  mengukur  data  yang  semestinya diukur (Sugiono 2019). Validasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan penelitian.

## Teknik Analisa Data
Analisa data dalam penelitian ini menggunakan model Miles and Huberman. Miles and Huberman  dalam  (Sugiono  2019)  menjelaskan  bahwa  aktifitas  dalam  analisis  data  penelitian kualitatif  dilakukan  secara  interaktif  serta  berlangsung  secara  terus-menerus  hingga  tuntas. Aktivitas  analisis  data  dibagi  menjadi  3  yaitu  data  reduction,  data  display,  dan  conclution drawing/verification.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penyaluran Dana Desa Sendang Agung
Kepala Desa Sendang Agung memiliki visi dan misi  dalam membangun  Desa Sendang Agung  yang  berdasarkan  perencanaan  pengelolaan  keuangan  desa  yang  berupa  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang terkoordinir dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Proses penganggaran dilakukan dengan bermusyawarah dengan aparatur pemerintah  desa  untuk  menentukan  rencana  anggaran  yang  diprioritaskan.  Musyawarah  tidak hanya dilakukan oleh aparatur desa saja namun juga dihadiri oleh Badan Pengawasan Desa (BPD) untuk  mencapai  kesepakatan  dari  rencana  yang  telah  dibuat.  Selanjutnya  hasil  musyawarah tersebut diserahkan ke pemerintah daerah untuk dievaluasi. Setelah hasil evaluasi disetujui maka Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) menjadi acuan dalam penyaluran dana desa.

## Keuangan Desa Sendang Agung
Pengelolaan keuangan desa Sendang Agung berdasarkan Rencana Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Desa  (RAPBDesa)  yang  telah  dibuat  sebelumnya.  Adapun  program  yang direncanakan sebagai berikut:

## Pendapatan
Pendapatan dana trasfer desa Sendang Agung sebesar Rp. 1.658.312.506. Dana tersebut berasal dari dana desa sebesar Rp. 1.120.307.000, dana bagi hasil pajak dan retribusi sebesar Rp. 25.915.910, dan alokasi dana desa sebesar Rp. 512.089.596.
Pembelanjaan
 Bidang Penyelenggara Pemerintahan
Anggaran  bidang  pemerintahan  desa  sebesar  Rp.  778.539.500,  dana  tersebut  hendak digunakan  untuk  penyelenggaraan  belanja  siltab,  tunjangan  dan  operasional  desa  sebesar  Rp. 727.486.000 yang meliputi penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa sebesar Rp. 42.000.000, penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa sebesar Rp. 344.100.000, penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa sebesar Rp. 2.160.000, penyediaan operasional  pemerintahan  desa  sebesar  Rp.  61.571.000,  penyediaan  tunjangan  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  sebesar  Rp.  44.400.000,  penyediaan  operasional  Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) sebesar Rp. 2.255.000, penyediaan insentif/operasional RT sebesar Rp. 156.000.000, penyediaan insentif  LINMAS  sebesar Rp. 75.000.000.  Dana  yang digunakan untuk  penyelenggaraan  belanja  siltap,  tunjangan  dan  operasional  sudah  sepenuhnya  digunakan sesuai dengan prosedur yang ada dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Selain itu, digunakan  untuk  penyediaan  sarana  dan  prasarana  pemerintah  desa  sebesar  Rp.  15.000.000, pengelolaan  administrasi  kependudukan,  pencatatan  sipil,  statistik  dan  kearsipan  sebesar  Rp. 23.450.000, dan terakhir digunakan untuk penyelenggaraan tata praja pemerintah, perencanaan, keuangan dan pelaporan sebesar Rp. 12.603.500.

##  Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Anggaran  yang  direncanakan  sebesar  Rp.  435.182.500,  dana  ini  digunakan  untuk memenuhi kebutuhan dalam sub bidang pendidikan sebesar Rp. 9.400.000, sub bidang kesehatan Rp. 19.000.000, sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Rp. 331.438.500, sub bidang pemukiman sebesar Rp. 67.344.000, dan sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika sebesar  Rp.  8.000.000.  Penyaluran  dana  desa  dalam  bidang  pelaksanaan  pembangunan,  dasar yang  digunakan  dalam  penyaluran  adalah  peraturan-peraturan  dan  petunjuk  teknis  penyaluran dana desa.

##  Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Anggaran  dalam  bidang  ini  sebesar  Rp.  31.647.700  yang  digunakan  untuk  pembiayaan sub  bidang  kebudayaan  dan  agama  sebesar  Rp.  4.700.000,  sub  bidang  pemuda  dan  olahraga sebesar  Rp.  5.000.000,  dan  sub  bidang  kelembagaan  masyarakat  sebesar  Rp.  21.947.700. Penyaluran dana desa dalam bidang pembinaan kemasyarakatan sudah dilaksanakan dengan baik.

##  Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Anggaran  yang  buat  untuk  bidang  ini  sebesar  Rp.  16.125.000  yang  digunakan  untuk pembiayaan  sub  bidang  pertanian  dan  peternakan  sebesar  Rp.  11.125.000,  dan  sub  bidang peningkatan kapasitas aparatur desa sebesar Rp. 5.000.000. Penyaluran dana desa dalam bidang pemberdayaan  masyarakat  dilakukan  sebagai  sarana  untuk  meningkatkan  perekonomian masyarakat melalui bidang pertanian dan peternakan. Selain itu, bidang ini juga digunakan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa.
 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa
Anggaran  yang  dikeluarkan  cukup  besar  yakni  Rp.  296.817.500  yang  digunakan  untuk membiayai  sub  bidang  keadaan  darurat  sebesar  Rp.  40.317.500  dan  untuk  sub  bidang  keadaan mendesak  sebesar  Rp.  256.500.000.  Pada  penyaluran  dana  desa  2020,  dana  yang  digunakan sebagai  anggaran  penanggulangan  bencana  cukup  besar.  Hal  ini  dikarenakan  pada  penyaluran dana desa tahun 2020 berbarengan dengan maraknya wabah virus  yang sangat mematikan  dan mengharuskan  warga  untuk  mengurangi  aktivitas  seperti  biasanya.  Kondisi  yang  demikian membuat aparatur desa harus mengalihkan beberapa anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan desa, karena keadaan darurat dan diluar dugaan. Pembiayaan Pembiayaan digunakan  untuk  penyertaan  modal  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDesa)  sebesar  Rp. 100.000.000.

## KESIMPULAN
Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan peneliti dapat menyimpulkan bahwa:
1. Pelaksanaan penyaluran dana desa di desa Sendang Agung sudah berjalan secara akuntanbel dan  fleksibel.  Dibuktikan  dengan  pemerintah  desa  yang  sudah  sepenuhnya  mengikuti aturan aturan  terkait  dengan  regulasi  penyaluran  dana  desa.  Namun,  pemerintah  desa Sendang  Agung  juga  masih  harus  terus  membangun  sikap  akuntabel  dan  fleksibel  demi terlaksananya pemerintahan yang lebih baik lagi.
2. Penyaluran  dana  desa  digunakan  untuk  membangun  infrastruktur  desa,  walaupun  belum terealisasi  secara  penuh  namun,  dana  tersebut  dialihkan  untuk  hal  yang  lebih  penting  yaitu
dialihkan sebagai penanggulangan bencana virus covid-19 yang menyebar.
3. Masih adanya aparatur desa yang belum menguasai tentang penyaluran dana desa dan masih minimnya sumber daya manusia pada aparatur pemerintahan desa. Namun, pemerintah desa terus melakukan evaluasi dan pembenahan demi terwujudnya pemerintahan yang baik sesuai dengan yang dicita-citakan

## DAFTAR LITERATUR
Badan  Pengawasan  Keuangan  Dan  Pembangunan.  2015.  Petunjuk  Pelaksanaan  Bimbingan  & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan | Bagaimana Mekanisme Penyaluran Dana Desa Dari RKUN Ke RKUD ?” Diakses 29 Maret 2021. http://www.djpk.kemenkeu.go.id
Jaya,  Petrus  Redy  Partus,  dan  Felisitas  Ndeot.  2019.  “Penerapan  model  evaluasi  CIPP  dalam mengevaluasi  program  layanan  PAUD  holistik  integratif.”  PERNIK:  Jurnal  Pendidikan Anak Usia Dini 1 (01): 10–25.
KEMENDAGRI.  BERITA NEGARA REPUBLIK  INDONESIA : PERMENDAGRI. Vol.  No.
611, 2018. KEMENTERIAN DALAM NEGERI R.I.” Diakses 19 Februari 2021.
https://www.kemendagri.go.id
kependudukanpemdadiy. 2013. “ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kode  dan  Data  Wilayah  Administrasi  Pemerintahan.”  Media  Informasi  Kependudukan Biro Tata Pemerintahan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta (blog). 8 Oktober 2013
Permendagri  113  tahun  2014  Pengelolaan  Keuangan  Desa  |  Jogloabang.”  Diakses  16  Februari
2021. https://www.jogloabang.com/pustaka/permendagri-113-2014- pengelolaan- keuangan-desa.
PMK No. 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 [JDIH BPK RI].” . Diakses 30 Maret 2021. https://peraturan.bpk.go.id
PMK-222_MK.07_2020_Pengelolaan-Dana-Desa.pdf.” . Diakses 29 Maret 2021.
http://www.djpk.kemenkeu.go.id
Sugiarto, Eko. 2017. Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis: Suaka Media.
Diandra Kreatif.
Sugiono. 2011. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta. Sugiono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. 2 ed. Bandung: Alfabeta. Suryabrata,  Sumadi.  2013.  Metodologi  Penelitian.  2  ed.  Vol.  Ke-24.  Jakarta:  Rajagrafindo Persada.
UU  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa  [JDIH  BPK  RI].”  Diakses  19  Februari  2021. https://peraturan.bpk.go.id
Yunita,  Anggraeni,  dan  Christianingrum  Christianingrum.  2019.  “  Evaluasi  Akuntabilitas  dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung: Suatu Kajian Komprehensif.” Tirtayasa Ekonomika 14 (1): 66– 77.