Ahsanta Maulana, Hedwig Adianto Mau, Mardi Candra (2022) Pelayanan Penerbitan Paspor Dalam Keadaan Darurat (Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)) Di Kantor Imigrasi Kelas I Tpi Tanjung Priok, (4) 10 , https://10.36418/syntax-idea.v4i10.1927 E-ISSN: 2684-883X Published by:
Ridwan Institute
Syntax Idea: p–ISSN: 2684-6853 e-ISSN: 2684-883X Vol. 4, No. 10, Oktober 2022
PELAYANAN  PENERBITAN  PASPOR  DALAM  KEADAAN  DARURAT (PANDEMI  CORONA  VIRUS  DISEASE  2019  (COVID-19))  DI  KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TANJUNG PRIOK
Ahsanta Maulana, Hedwig Adianto Mau, Mardi Candra Politeknik Imigrasi Jakarta, Indonesia Email: ditisrama@gmail.com

## Abstrak
Terdapat  dua  pokok  permasalahan  dari  skripsi  ini, pertama mengenai  dampak keadaan  darurat  dalam  hal  ini  pandemi  Covid-19  terhadap  pelaksanaan  pelayanan penerbitan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok. Kedua mengenai kendala  yang  dihadapi  pada  saat  pelaksanaan  pelayanan  penerbitan  paspor  dalam keadaan darurat (pandemi Covid-19) di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok. Penelitian  ini  termasuk  dalam  jenis  penelitian  kualitatif  yang  bersifat  deskriptif yang  artinya  data  yang  dikumpulkan  bukan  berbentuk  angka  melainkan  data tersebut  berasal  dari  naskah  wawancara,  catatan  lapangan,  dokumen  pribadi, maupun dokumen resmi lainnya. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian  ini  triangulasi  yaitu,  studi  pustaka,  wawancara,  dan  observasi.  Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pandemi  Covid-19  berdampak  terhadap pelayanan publik, khususnya dalam pelayanan penerbitan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok. Pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Bersekala  Besar  untuk  mencegah  penularan  Covid-19.  Kebijakan  tersebut  juga didukung  oleh  Direktur  Jenderal  Imigrasi  mengenai  Surat  Edaran  mengenai Pembatasan  Layanan  Keimigrasian,  masyarakat  harus  mampu  beradaptasi  melalui perubahan  pola  hidup  pada  situasi  Covid-19  yang  disebut  dengan  masa  Tatanan Normal Baru ( New Normal ). Sehingga dalam hal  ini dikeluarkannya Surat  Edaran mengenai  Pelaksanaan  Tugas  dan  Fungsi  Keimigrasian  dalam  Masa  Tatanan Normal Baru. Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pelayanan penerbitan paspor di masa pandemi Covid-19 di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok.
Kata Kunci : pelayanan; kebijakan; penerbitan paspor; Covid-19; keimigrasian

## Abstract
There  are  two  main  problems  in  this  research,  first  regarding  the  impact  of  the emergency, in this case the Covid-19 pandemic, on the implementation of  passport issuance  services  at  the  TPI  Tanjung  Priok  Class  I  Immigration  Office.  Second, regarding  the  obstacles  faced  during  the  implementation  of  passport  issuance services  in  an  emergency  (Covid-19  pandemic)  at  the  TPI  Tanjung  Priok  Class  I Immigration  Office.  This  research  is  a  descriptive  qualitative  research,  which means  that  the  data  collected  is  not  in  the  form  of  numbers,  but  rather  the  data comes  from  interview  texts,  field  notes,  personal  documents,  and  other  official documents.  The  data  collection  method  used  in  this  research  is  triangulation, namely,  literature  study,  interviews,  and  observation.  The  results  of  this  study
indicate that the Covid-19 Pandemic has an impact on public services, especially in the  service  of  issuing  passports  at  the  TPI  Tanjung  Priok  Class  I  Immigration Office.  The  government  issued  a  Large-Scale  Social  Restriction  policy  to  prevent the transmission of Covid-19. This policy is also supported by the Director General of Immigration regarding a Circular regarding Limitation of Immigration services, people must be able to adapt through changes in lifestyle in the Covid-19 situation which is called the New Normal Period. So in this case the issuance of a Circular on  the  Implementation  of  Immigration  Duties  and  Functions  in  the  New  Normal Order  Period.  There  were  several  obstacles  in  implementing  passport  issuance services  during  the  Covid-19  pandemic  at  the  TPI  Tanjung  Priok  Class  I Immigration Office.
Keywords: services; policy; passport issuance; covid-19; immigration

## Pendahuluan
Pelayanan merupakan bentuk pemberian layanan atau servis dari pemberi layanan baik  berupa  barang,  jasa,  maupun  pelayanan  administratif  yang  bertujuan  memberikan kepuasan. Agar produk atau jasa yang ditawarkan dapat  digunakan  ( Supriyono, 2005 ). Pelayanan pemerintah atau dikenal sebagai pelayanan publik merupakan penyelenggaraan  pelayanan  oleh  instansi  tertentu  untuk  memberikan  bantuan  dan kemudahan  kepada  masyarakat  dalam  rangka  mencapai  tujuan  tertentu  karena  pada hakikatnya pemerintah adalah pelayan masyarakat ( Putra, 2016 )
Menurut  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  Tentang Pelayanan  Publik  telah  dijelaskan  bahwa  pengertian  Pelayanan  Publik  adalah  kegiatan atau  rangkaian  kegiatan  dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa atau  pelayanan  administratif  yang  disediakan  oleh  penyelenggara  pelayanan  publik. Sedangkan  pengguna  jasa  pelayanan  publik  adalah  orang,  masyarakat,  instansi pemerintah  dan  badan  hukum  yang  menerima  layanan  dari  instansi  pemerintah ( Monoarfa, 2012 )
Direktorat  Jenderal  Imigrasi  merupakan  salah  satu  instansi  pemerintah  dibawah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang salah satu aspeknya terdapat  fungsi  pelayanan  seperti  yang  disebutkan  pada  Pasal  1  ayat  (3)  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian bahwa fungsi Keimigrasian adalah bagian  dari  urusan  pemerintahan  negara  dalam  memberikan  pelayanan  Keimigrasian, penegakan  hukum,  keamanan  negara,  dan  fasilitator  pembangunan  kesejahteraan masyarakat.  Pelayanan  Keimigrasian  dapat  diberikan  kepada  Warga  Negara  Indonesia maupun Warga Negara Asing. Pelayanan keimigrasian yang diberikan terhadap Warga Negara  Asing  dapat  berupa  pemberian  visa  dan  izin  tinggal  selama  berada  di  wilayah Indonesia,  sedangkan  pelayanan  keimigrasian  yang  diberikan  kepada  Warga  Negara Indonesia dapat berupa pelayanan penerbitan paspor. Paspor merupakan dokumen yang digunakan  untuk  melakukan  perjalanan  keluar  negeri.  Berdasarkan  Pasal  1  ayat  (16) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Paspor Republik Indonesia yang  selanjutnya  disebut  Paspor  adalah  dokumen  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah
Republik  Indonesia  kepada  Warga  Negara  Indonesia  untuk    melakukan  perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu ( Muhlisa & Roisah, 2020 )
Di  akhir  tahun  2019  terjadi  musibah  berskala  global  yaitu  pandemi  virus  corona atau  yang  sering  disebut  dengan Corona  Virus  Disease  (Covid-19) yang  melanda sebagian  besar  negara-negara  di  dunia.  Berkaitan  dengan  meningkatnya  jumlah  kasus penyebaran  virus  tersebut  ke  berbagai  negara,  pada  tanggal  11  Maret  2020 World Health  Organization  (WHO) menetapkan  Covid-19  sebagai  pandemi  yang  artinya sebuah penyakit yang semakin meningkat penyebarannya secara tiba- tiba ke beberapa negara  atau  benua  dan  menjangkit  banyak  orang.  Penyebaran  penyakit  Covid-19  juga terjadi  di  Indonesia  dan  terus  meluas  menyusul  bertambahnya  jumlah  kasus  positif penyakit  yang  disebabkan  virus  Corona.  Kasus  pandemi  Covid-19  harus  menjadi perhatian khusus karena mudah dalam penyebarannya dan mengakibatkan dampak yang sangat  merugikan  bahkan  dapat  mengakibatkan  kematian.  Oleh  karena  itu,  Pandemi Covid-19 ini dikategorikan sebagai keadaan darurat yang dapat menyebabkan kerusakan yang besar dan kerusakan lainnya ( Colling, 1990 )
Presiden  Joko  Widodo  menetapkan  pandemi  Covid-19  sebagai  jenis  penyakit yang  menimbulkan  kedaruratan  masyarakat  yang  tertuang  dalam  Keputusan  Presiden No.  11  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat Corona Virus  Disease  2019  (Covid-19) .  Menurut  Pasal  1  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2018  Tentang  Kekarantinaan  Kesehatan,  Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat adalah  kejadian  kesehatan  masyarakat  yang  bersifat  luar  biasa  dengan  ditandai penyebaran  penyakit  menular  dan/atau  kejadian  yang  disebabkan  oleh  radiasi  nuklir, pencemaran  biologi,  kontaminasi  kimia,  bioterorisme,  dan  pangan  yang  menimbulkan bahaya  kesehatan  dan  berpotensi  menyebar  lintas  wilayah  atau  lintas  negara.  Pada tanggal  31  Maret  2020,  pemerintah  mengeluarkan  peraturan  mengenai  pembatasan sosial  yang  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2020  tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease  2019  (Covid-19) .  Hal  terpenting  untuk  mengatasi  masalah  tersebut  adalah keseriusan dalam menangani virus Covid-19 serta mitigasi risiko penularannya melalui suatu  program  untuk  pencapaian tujuan, nilai-nilai  dalam praktek-praktek yang terarah ( Lasswell, 2017 )
Pandemi  Covid-19  juga  berdampak  terhadap  pelayanan  publik,  salah  satunya adalah  pembatasan  pelayanan  penerbitan  paspor  untuk  mencegah  penularan  Covid-19 yang  diatur  dalam  Surat  Edaran  Nomor:  IMI-GR.01.01-2114  Tahun  2020  Tentang Pembatasan Layanan Keimigrasian Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Corona Virus Disease  (Covid-19)  di  Lingkungan  Kantor  Imigrasi.  Dalam  surat  edaran  tersebut  telah dilakukannya  penghentian  kuota  layananan  antrian  paspor  online  pada  Aplikasi Pelayanan  Paspor  Online  (APAPO)  dan  Memberikan  prioritas  dengan  mendahulukan kebutuhan yang sifatnya mendesak seperti orang sakit yang mana penanganannya tidak dapat  ditunda  serta  orang  yang  memiliki  kepentingan  yang  juga  tidak  bisa  ditunda. Dalam hal  ini  Kantor  Imigrasi  Kelas  I TPI Tanjung Priok telah mengimplementasikan kebijakan tersebut. Sehubungan dengan itu, Presiden Joko Widodo menghimbau bahwa
perlunya  dilakukan  upaya  mitigasi  dan  kesiapan  tempat  kerja  seoptimal  mungkin sehingga  dapat  beradaptasi  melalui  perubahan  pola  hidup  pada  situasi  Covid-19  yang disebut  dengan  masa  Tatanan  Normal  Baru  ( New  Normal )    Panduan  pencegahan  dan pengendalian  Covid-19  di  tempat  kerja  perkantoran  dan  Industri  dalam  mendukung keberlangsungan  usaha  pada  situasi  pandemi  yang  diatur  dalam  Keputusan  Menteri Kesehatan
Republik Indonesia (Keputusan Menkes RI) Nomor
HK.01.07/Menkes/328/2020  tentang  Panduan  Pencegahan  dan  Pengendalian  Covid-19 di  Tempat  Kerja  Perkantoran  dan  Industri  dalam  Mendukung  Keberlangsungan  Usaha Pada  Situasi  Pandemi.  Hal  ini  dilaksanakan  sebagai  usaha  mengendalikan perekonomian RI dan menyelematkannya dari resesi
Direktorat  Jenderal  Imigrasi  mendukung  terhadap  kebijakan  yang  dikeluarkan oleh  Presiden  Republik  Indonesia  dan  mengeluarkan  Surat  Edaran  Nomor  IMI- GR.01.01-0946  Tahun  2020  tentang  Pelaksanaan  Tugas  dan  Fungsi  Keimigrasian Dalam  Masa  Tatanan  Normal  Baru.  Dalam  surat  edaran  tersebut  berisi  bahwa  telah diberlakukannya  pembukaan  kuota  antrian  pada  Aplikasi  Pendaftaran    Paspor  Online (APAPO) dan melakukan pembatasan jumlah kuota antrian maksimal 50% (lima puluh persen)  dari  kuota  yang  dibuka  pada  kantor  imigrasi  dalam  keadaan  normal,  serta melakukan pelayanan keimigrasian sesuai  dengan protokol kesehatan. Penerbitan surat edaran  ini,  maka  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Imigrasi  Nomor  IMI-GR.01.01-2114 Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dalam hal ini Kantor Imigrasi Kelas I  TPI  Tanjung  Priok  telah  melaksanakan  surat  edaran  tersebut  dengan  memperhatikan protokol kesehatanm ( Nurrahman, 2020 )
Uraian  di  atas  membuat  penulis  tertarik  untuk  meneliti  dan  menganalisis  secara mendalam  khususnya  pada  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI  Tanjung  Priok  mengenai pelaksanaan  pelayanan  penerbitan  paspor  pada  masa  pandemi  Covid-19  serta  kendala yang dihadapi  pada saat  pelaksanaan pelayanan penerbitan paspor pada masa pandemi Covid-19  dengan  memperhatikan  protokol  kesehatan,  sehingga  dapat  dievaluasi  dari hasil penelitian yang dilakukan.

## Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  pendekatan  kualitatif  yang  bersifat deskriptif.  Data  penelitian  bersumber  dari  data  primer  yang  diperoleh  dengan  teknik wawancara dan observasi di Kantor Imigrasi kelas I TPI Tanjung Priok. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan menggunakan teknik studi Pustaka. Teknik pengolahan data penelitian dilakukan secara terus menerus dimulai dari pengumpulan data yang tersedia dari  berbagai  sumber,  wawancara,  pengamatan  lapangan  secara  langsung  dengan menuliskannya  dalam  catatan  lapangan,  dokumen,  dan  sebagainya  sampai  dengan penarikan  kesimpulan.  Teknik  analisas  data  dalam  penelitian  ini  meliputi: Pertama, analisis  data  kualitatif    yang  bersifat  induktif (S.  Bungin  et  al.,  2010 ) Kedua, analisis sebelum di lapangan atau studi pendahuluan, dan Ketiga, analisis pada saat di lapangan dengan meggunakan model Miles dan Huberman yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, (M. B. Bungin, 2010 )
Hasil dan Pembahasan
a. Dampak  Pandemi  Covid-19  terhadap  Pelaksanaan  Pelayanan  Penerbitan Paspor
Covid-19  yang  berasal  dari  Tiongkok  menyebar  ke  seluruh  dunia,  Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengubah status Covid-19 yang awalnya epidemi menjadi pandemi  serta  meningkatkan  tingkat  ancaman  Covid-19  ke  tingkat  tertinggi  setelah penyebarannya  yang  sangat  cepat  ke  seluruh  dunia  dan  berdampak  luas  terhadap perekonomian  global.  Tidak  hanya  dari  aspek  kesehatan,  International  Monetary Fund (IMF) menghimbau agar pemerintah seluruh negara di dunia membuat stimulus yang  substansial  dan  melakukan  koordinasi  internasional  untuk  mencegah  dampak ekonomi dari penyebaran Covid-19 ( Rissy, 2020 ).
Di  Indonesia,  Presiden  telah  mengeluarkan  beberapa  kebijakan  berupa penerbitan  peraturan  seperti  Peraturan  Presiden  (Perpres),  Peraturan  Pemerintah (PP),  hingga  Keputusan  Presiden  (Keppres)  dalam  rangka  menekan  jumlah penyebaran serta dampak-dampak lain yang disebabkan oleh Covid-19 di Indonesia. Penyebaran  Covid-19  di  Indonesia  juga  berdampak  pada  pelayanan  publik, khususnya  dalam  pelayanan  penerbitan  paspor  di  Direktorat  Jenderal  Imigrasi, Kemenkumham.  Dalam  rangka  mendukung  program  pemerintah  dalam  melakukan PSBB yang bertujuan untuk menekan angka penyebaran Covid-19, maka dikeluarkan Surat Edaran Nomor IMI-GR.01.01-2114 Tahun 2020 pada tanggal 23 Maret 2020. Kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI  Tanjung  Priok  telah  melaksanakan  kebijakan  yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut dengan di berhentikannya permohonan layanan penerbitan paspor pada tanggal 24 Maret 2022.
Dalam  hal  pembatasan  layanan  keimigrasian  pengajuan  permohonan  paspor untuk  kebutuhan  mendesak  melampirkan  dokumen  wajib  dan  dokumen  tambahan untuk  orang  sakit,  kepentingan  beasiswa  serta  kepentingan  kontrak  kerja  Pekerja Migran  Indonesai  (PMI).  Apabila  persyaratan  sudah  terpenuhi,  pemohon menghubungi  kantor  imigrasi  yang  dituju  baik  melalui  saluran  telepon,  email, maupun media sosial.  Petugas akan memberitahukan kepada pemohon  untuk  waktu pelaksanaan pengambilan foto biometrik dan wawancara yang dapat dilaksanakan di kantor  imigrasi  yang  di  tuju  maupun  petugas  yang  mendatangi  ke  rumah  sakit. Pelayanan pengambilan paspor dihentikan dan dapat dilakukan pengambilan setelah masa pandemi berakhir atau dikeluarkan kebijakan baru dan paspor yang sudah jadi, tidak akan dibatalkan meskipun tidak diambil melebihi 30 hari.
Surat  Edaran  Nomor  IMI-GR.01.01-2114  Tahun  2020  berdampak  pada berkurangnya  jumlah  penerbitan  paspor  di  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI  Tanjung Priok. Hal ini dapat dilihat pada perbandingan grafik di bawah ini:
Gambar 1 permohonan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok Bulan Januari sampai Mei 2020
Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok Tahun 2020
Dari  data  pada  Gambar  1,  dapat  dilihat  bahwa  penurunan  jumlah permohonan  paspor  di  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI  Tanjung  Priok  pada  sebelum dan saat diberlakukannya PSBB melalui Surat Edaran Nomor IMI-GR.01.01-2114 Tahun  2020  mengalami  perbedaan  jumlah  yang  signifikan.  Pada  bulan  Januari 2020,  jumlah  pemohon  paspor  di  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI  Tanjung  Priok sebanyak  9.123  orang  dan  hingga  Maret  2020  terus  mengalami  penurunan  jumlah pemohon  sebanyak  3.940  orang.  Setelah  diumumkannya  tentang  peraturan  PSBB pada  tanggal  31  Maret  2020,  maka  jumlah  pemohon  pun  mengalami  penurunan yang sangat drastis dimana pada bulan April 2020 jumlah pemohon hanya 1 (satu) orang saja. Sementara itu, pada bulan Mei 2020 jumlah pemohon mulai mengalami kenaikan  sebanyak  3  (tiga)  orang.  Dengan  begitu,  dapat  disimpulkan  bahwa pandemi  Covid-19  berdampak  pada  penurunan  jumlah  permohonan  paspor  di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok.
Berkaitan  dengan New  Normal yang  dimulai  sejak  tanggal  8  Juni  2020, Kemenkumham  khususnya  di  bidang  diharapkan  untuk  dapat  beradaptasi  dengan tatanan  normal  baru  agar  pemerintahan  tetap  berjalan  dan  mencegah  penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) Direktorat Jenderal Imigrasi mendukung terhadap kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  Presiden  Republik  Indonesia  dalam  konferensi pers  tersebut  dan  mengeluarkan  Surat  Edaran  Nomor  IMI-GR.01.01-0946  Tahun 2020. Dengan diterbitkannya surat edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi  Nomor  IMI-GR.01.01-2114  Tahun  2020  dicabut  dan  dinyatakan  tidak
berlaku.  Dalam  hal  ini  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI  Tanjung  Priok  telah melaksanakan  kebijakan  yang  di  keluarkan  oleh  pemerintah  melalui  surat  edaran tersebut  dengan  memperhatikan  protokol  kesehatan.  Sehingga  terjadi  perbedaan jumlah  permohonan  paspor  di  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI  Tanjung  Priok  di buktikan dengan tabel sebagai berikut:

## Gambar 2

## Permohonan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok Bulan Juni
sampai Agustus 2020
Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok Tahun 2020
Dari Gambar 2,  dapat  disimpulkan bahwa terdapat  kenaikan jumlah pemohon paspor setelah diberlakukannya tatanan normal baru jumlah pemohon paspor pada bulan juni 2020 sebanyak 68 orang, jumlah pemohon paspor pada bulan Juli 2020 sebanyak  1.505,  dan  jumlah  pemohon  paspor  pada  bulan  agustus  sebanyak  1.215 orang.  Dari  jumlah  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  kebijakan  pemerintah mengenai  pemberlakuan  tatanan  normal  baru  sangat  berpengaruh  terhadap pelayanan penerbitan paspor di Kantor imigrasi kelas I TPI Tanjung Priok.
Meskipun  pandemi  masih  berlangsung  tidak  menyurutkan  masyarakat  untuk mengajukan  permohonan  paspor,  namun  tetap  menjadi  pertimbangan  pemohon dalam  mengajukan  permohonan  sebagaimana  diajukan  pertanyaan  terhadap responden  mengenai  apakah  dengan  adanya  pandemi  Covid-19  menjadi pertimbangan  saudara  untuk  mengajukan  permohonan  paspor  di  Kantor  Imigrasi kelas I TPI Tanjung Priok, Dari 10 responden yang dilakukan wawancara, Terdapat 7  responden  menjawab  bahwa  dengan  adanya  pandemi  menjadi  pertimbangan untuk  mengajukan  permohonan  paspor  namun  karena  tuntutan  pekerjaan menjadikan  pemohon  mengharuskan  mengajukan  permohonan  penerbitan  paspor, dan sementara sebagian kecil responden yang menjawab bahwa pandemi Covid-19 tidak menjadi pertimbangan untuk mengajukan permohonan penerbitan paspor.
Dalam  pelaksanaan  pelayanan  penerbitan  paspor  juga  tidak  terlepas  dari fasilitas  yang  disediakan  oleh  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI  Tanjung  Priok  untuk mencegah  terjadinya  penularan  Covid-19  pada  saat  mengajukan  permohonan penerbitan paspor, sebagaimana diajukan pertanyaan terhadap responden mengenai apakah fasilitas yang disediakan Kantor Imigrasi  kelas I TPI Tanjung Priok sudah baik  dalam  mencegah  penularan  Covid-19  pada  saat  pelaksanaan  pelayanan penerbitan  paspor,  wawancara  yang  dilakukan  terhadap  10  responden,  semuanya mengatakan bahwa fasilitas yang disediakan Kantor  Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok  sudah  baik  dalam  mencegah  penularan  Covid-19  pada  saat  pelaksanaan pelayanan  penerbitan  paspor  sesuai  dengan  protokol  kesehatan  seperti  penyediaan tempat  untuk  mencuci  tangan  dan  sabun  di  berbagai  sudut,  penyediaan hand sanitizer dan  pembatasan  jarak  pada  tempat  duduk  pelayanan.  Meskipun  fasilitas yang disediakan oleh Kantor imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok sudah baik dalam mencegah penularan penyebaran Covid-19 akan tetapi masih terdapat kekhawatiran bagi  pemohon  sebagaimana  diajukan  pertanyaan  terhadap  responden  mengenai apakah  saudara  merasa  khawatir  pada  saat  mengajukan  permohonan  penerbitan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok pada saat pandemi Covid-19, sebagian  besar  responden  mengatakan  bahwa  tidak  merasa  khawatir  terhadap penularan  Covid-19  pada  saat  proses  pelayanan  penerbitan  paspor  di  Kantor Imigrasi  kelas  I  TPI  Tanjung  priok  dan  sebagian  kecil  merasa  khawatir  akan  hal tersebut.
Fasilitas  yang  memadai  untuk  mencegah  terjadinya  penularan  Covid-19  tidak akan  berpengaruh  apabila  masih  terdapat  oknum  yang  mengabaikan  pentingnya menjaga diri dari penularan virus tersebut seperti hal nya pertanyaan yang diajukan kepada  responden  apakah  petugas  selalu  mengingatkan  pemohon  mengenai mengutamakan  protokol  kesehatan  dalam  proses  pelayanan  penerbitan  paspor, semua  responden  mengatakan  bahwa  petugas  selalu  mengingatkan  pentingnya mengutamakan  protokol  kesehatan  dalam  proses  pelayanan  penerbitan  paspor seperti  mengingatkan  untuk  memakai  masker  dan  menggunakan hand  sanitizer sebelum dan sesudah mendapatkan pelayanan, menjaga jarak (phisycal distancing) satu dengan yang lain serta petugas selalu menggunakan Alat Pelindung Diri yang lengkap.
Berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan  terhadap  petugas  imigrasi  di  Kantor Imigrasi  kelas  I  TPI  Tanjung  Priok  pada  saat  pelaksanaan  pelayanan  penerbitan paspor sedikit berbeda dari kadaan normal yaitu penurunan jumlah pemohon paspor di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok dan mengharuskan petugas melayani pemohon  paspor  dengan  mengutamakan  protokol  kesehatan  seperti  penggunaan APD  lengkap  (sarung  tangan,  masker,  dan face  shield )  dan  selalu  menghindari kontak secara langsung dengan pemohon. Kantor Imigrasi kelas I TPI Tajung Priok memberikan  vitamin  dan  suplemen  terhadap  petugas  untuk  menjaga  kesehatan petugas imigrasi dalam melaksanakan tugas.
Pelayanan  penerbitan  paspor  di  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI  Tanjung  Priok pada  saat  pandemi  Covid-19  masih  menjadi  pertimbangan  bagi  pemohon  paspor untuk mengajukan permohonan penerbitan paspor dikarenakan tuntutan kebutuhan yang harus dipenuhi mengingat semakin bertambahnya jumlah kasus positiv Covid- 19 di Indonesia, namun dalam proses pelaksanaan penerbitan paspor tidak menjadi kekhawatiran  bagi  pemohon  dikarenakan  fasilitas  yang  disediakan  oleh  Kantor Imigrasi  Kelas  I  TPI  Tanjung  Priok  sudah  baik  dalam  mencegah  terjadinya penularan  Covid-19  pada  saat  proses  pelayanan  penerbitan  paspor  dan  juga didukung  dengan  petugas  yang  menggunakan  APD  lengkap  saat  memberikan pelayanan. Disisi lain pandemi Covid-19 berdampak terhadap menurunnya jumlah permohonan  paspor  di  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI  Tanjung  Priok  dibandingkan dengan keadaan normal dan juga adanya pembatasan kuota permohonan paspor.
b. Kendala  Pelaksanaan  Pelayanan  Penerbitan  Paspor  dalam  Keadaan  Darurat (Pandemi Covid-19)
Menyebarnya  Covid-19  di  Indonesia  dapat  dikategorikan  sebagai  keadaan darurat  dimana  merujuk  kepada  definisi  ICCPR  yang  mengatakan  bahwa  keadaan darurat  merupakan  situasi  yang  mengancam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara ( Dadek,  2020 )  Di  sisi  lain,  masalah  ekonomi  negara  juga  merupakan  hal  yang krusial  dan  tidak  dapat  dikesampingkan  karena  berkaitan  dengan  kemaslahatan bangsa. Sebagai pilihan alternatif kedua kondisi tersebut, maka pemerintah sebagai lembaga  pembuat  kebijakan  melalui  Kementerian  Kesehatan  menerbitkan Keputusan Menkes RI Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 dan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (UU No. 1, 1970, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun  1991  tentang  Penanggulangan  Wabah  Penyakit  Menular,  Peraturan Pemerintah  Nomor  50  tahun  2012  tentang  Sistem  Manajemen  Keselamatan  dan Kesehatan  Kerja,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  88  tahun  2019  tentang  Kesehatan Kerja, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan ( Indarti, 2021 )
Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  Direktur  Jenderal  Imigrasi  membuat kebijakan-kebijakan  untuk  tetap  menjalankan  fungsi  pemerintahan  tanpa mengesampingkan  keselamatan  aparatur  pemerintah  dan  masyarakat  dalam menjalankan  kebijakan  publik,  salah  satunya  ialah  tetap  adanya  pelayanan permohonan  paspor  dengan  mengedepankan  protokol  kesehatan.  Landasan  hukum yang  mengatur  mengenai  prosedur  penerbitan  paspor  pada  saat  pandemi  tetap menggunakan  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  Nomor  IMI-GR.01.01-1102 Tahun 2013 tentang Proses Penerbitan Paspor Baru.
Dalam  pengajuan  permohonan  paspor  di  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI Tanjung  Priok  telah  melaksanakan  sesuai  dengan  SOP  Proses  Penerbitan  Paspor Baru  Nomor  IMI-GR.01.01-1102  Tahun  2013,  namun  karena  pandemi  tersebut
pelaksanaan  pelayanan  di  lapangan  sedikit  berbeda  yaitu  dengan  mengedepankan protokol  kesehatan  sesuai  dengan  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah yaitu, dengan memastikan bahwa suhu tubuh petugas, pemohon, dan tamu berada di bawah  37,5 0 C  (tiga  puluh  tujuh  koma  lima  derajat  celcius)  dengan  cara mengukurnya  dengan thermogun sesaat  sebelum  masuk  ke  dalam  lingkungan Kantor  Imigrasi    Kelas  I  TPI    Tanjung  Priok.  Petugas,  pemohon,  dan  tamu  yang memiliki  hasil  pengukuran  suhu  tubuh  lebih  dari  37,5 0 C  (tiga  puluh  tujuh  koma lima  derajat  celcius)  maka  mereka  tidak  akan  diperbolehkan  untuk  masuk  dan nantinya akan disarankan untuk  memberikan laporan kepada Gugus Tugas Covid- 19  daerah  setempat.  Petugas,  pemohon,  dan  tamu  memiliki  kewajiban  untuk mengenakan masker di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok dan mencuci  tangan  terlebih  dahulu  sebelum  masuk  ke  lingkungan  Kantor  Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok ( Yasinta, 2017 ).
Memberikan  jarak  minimal  1  (satu)  meter  antara  petugas,  pemohon,  dan tamu serta pada fasilitas tempat duduk guna menerapkan physical distancing di area Kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI  Tanjung  Priok.  Melakukan  pemasangan  tirai transparan  pemisah  antara  petugas  dengan  pemohon  paspor.  Mewajibkan  petugas untuk  menggunakan  Alat  Pelindung  Diri  (APD)  saat  melakukan  pelayanan. Mewajibkan  bagi  pemohon  untuk  membawa  alat  tulis  pribadi  serta  menggunakan hand  sanitizer yang  telah  di  sediakan  pada  saat  sebelum  dan  sesudah  dilakukan proses  pengambilan  foto  biometrik,  sidik  jari,  dan  wawancara.  Secara  rutin melakukan  penyemprotan  disinfektan  pada  ruangan-ruangan  di  Kantor  Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok.
Berkaitan  dengan  Pandemi  Covid-19,  maka  pelaksanaan  pelayanan penerbitan  paspor  di  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI  Tanjung  Priok  mengalami perubahan  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Surat  Edaran  Nomor  IMI- GR.01.01-0946  Tahun  2020  tentang  Pelaksanaan  Tugas  dan  Fungsi  Keimigrasian Dalam  Masa  Tatanan  Normal  Baru.  Adapun  beberapa  kendala  berdasarkan observasi  di  lapangan  dan  wawancara  sehubungan  dengan  pelaksanaan  pelayanan penerbitan paspor pada saat New Normal antara lain sebagai berikut:
Pertama, dibatasinya  jumlah  kuota  permohonan  paspor  dari  yang  semula sebanyak 190 orang menjadi 98 di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok. Hal ini tentu saja berdampak pada pemohon, dimana beberapa pemohon merasa bahwa pengurangan  jumlah  kuota  menghambat  keperluan  mereka  dalam  mengajukan permohonan paspor. Hal ini sejalan dengan pernyataan Rangga Manggala Gunawan selaku  Pemohon  paspor  yang  mengatakan  bahwa  semenjak  munculnya  pandemi Covid-19,  jumlah  kuota  layanan  paspor  online  terbatas  sehingga  harus  menunggu hingga minggu berikutnya untuk mendapatkan antrian online dan berakibat kepada terhambatnya penerbitan paspor.
Kedua, adanya Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  Dalam  Penanganan  Corona  Virus
Disease  2019  (Covid-19)  di  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta.  Di  dalam Pasal  9  tertulis  bahwa  diberlakukan  sistem Work  From  Home dimana  kapasitas maksimal karyawan yang bekerja di kantor 25% (dua puluh lima persen) sehingga hal ini berdampak pada minimnya kualitas layanan karena kurangnya pegawai yang tersedia  di  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI  Tanjung  Priok  padahal  berdasarkan  data yang ada jumlah pemohon paspor masih banyak.
Ketiga, kesulitan  bagi  para  pemohon  untuk  memarkirkan  kendaraannya  di lingkungan  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI  Tanjung  Priok  karena  kebijakan  dari Kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI  Tanjung  Priok  yang  melarang  pemohon  untuk memarkirkan  kendaraan  di  dalam  area  kantor  pada  saat  pandemi  untuk  mencegah penularan  Covid-19,  sehingga  terdapat  beberapa  pemohon  yang  merasa  keberatan akan hal tersebut, Menurut pemohon, hal ini cukup membuang-buang waktu karena harus mencari lahan parkir di luar area Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok terlebih dahulu.
Keempat, kurangnya  kesadaran  para  pemohon  dalam  mematuhi  protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan wawancara Penulis dengan  petugas  imigrasi  di  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI  Tanjung  Priok,  masih terdapat  pemohon  yang  lalai  dan  kurang  peduli  dengan  protokol  kesehatan  yang ada,  masih  terdapat  pemohon  yang  tidak  memakai  masker  dan  disimpan  di  dalam saku,  tidak  membawa  alat  tulis  pribadi,  dan  masih  terdapat  pemohon  yang duduknya  tidak  berjarak  padahal  sudah  diberi  tanda.  Hal  ini  tentu  saja  menjadi ancaman  serta  menimbulkan  kekhawatiran  tersendiri  bagi  para  pegawai  Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok dalam melakukan pelayanan penerbitan paspor

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  yang  dijelaskan  pada  pembahasan  maka  dapat  ditarik kesimpulan  sebagai  berikut: Pertama adanya  pandemi  Covid-19  Direktorat  Jenderal Imigrasi  mengeluarkan  kebijakan  pembatasan  pelayanan  penerbitan  paspor  sehingga berdampak pada penurunan jumlah permohonan paspor di Kantor Imigrasi kelas I TPI Tanjung  Priok.  Alur  penerbitan  paspor  pada  saat  pandemi  Covid-  19  masih  mengacu kepada  SOP  yang  berlaku,  namun  pelaksanaan  pelayanan  di  lapangan  sedikit  berbeda yaitu  dengan  mengedepankan  protokol  kesehatan  sesuai  dengan  kebijakan  yang dikeluarkan  oleh  pemerintah. Kedua kendala  yang  dihadapi  pada  saata  pelaksanaan pelayanan  penerbitan  paspor  pada  saat  pandemi  Covid-19  yaitu  dengan  terbatasnya jumlah  kuota  antrian  paspor online ,  mengakibatkan  pemohon  kesulitan  untuk mengajukan permohonan. Padahal paspor merupakan salah satu persyaratan yang wajib dimiliki  oleh  seorang  pelaut  untuk  dapat  berlayar.  Selain  itu,  kurangnya  petugas pelayanan menyebabkan pelayanan kurang maksimal

## BIBLIOGRAFI
Bungin,  M.  B.  (2010).  Penelitian  Kualitatif,  Edisi  Pertama  Cetakan  ke-4.  Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Google Scholar
Bungin, S., Bungin, N., & Milosavljević, B. (2010). The evolution of monetary regimes, case of Czech Republic, Poland and Hungary. Industrija, 38(4), 265–283.
Colling,  D.  A.  (1990).  Industrial  safety:  management  and  technology.  Prentice Hall. Google Scholar
Dadek,  A.  (2020).  MH.  Fadmi  Ridwan,  SP.,  M.,  T.  Robby  Irza,  A.  Md.  LLASD.,  S. SiT.,  MT  Syafrizal,  ST.,  M.,  Rachman,  RA,  Hasan,  TM,  &  Hasan,  TM. Google Scholar
Indarti, S. T. (2021). Kebijakan Keimigrasian di Masa Covid-19: dalam Perspektif Hak Asasi ManusiaAC. Jurnal HAM, 12(1), 19. Google Scholar
Laksono, A. N. (2017). Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Prosedur Pemberian Kredit  Pada  Pt  Bank  Perkreditan  Rakyat  Gunung  Ringgit  Malang.  University  of Muhammadiyah Malang. Google Scholar
Lasswell, H. D., & Kaplan, A. (2017). Power And Society: A Framework for  Politicai inquiry. Routledge. Goole Scholar
Monoarfa, H. (2012). Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik: Suatu tinjauan kinerja lembaga pemerintahan. Jurnal Pelangi Ilmu, 5(01). Goole Scholar
Muhlisa,  A.  N.,  &  Roisah,  K.  (2020).  Penegakan  Hukum  Keimigrasian  Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga  Negara  Asing.  Jurnal  Pembangunan  Hukum  Indonesia,  2(2),  145– 157. Google Scholar
Nilamsari,  N.  (2014).  Memahami  studi  dokumen  dalam  penelitian  kualitatif.  Wacana: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi, 13(2), 177–181. Google Scholar
Nurrahman,  N.  (2020).  Abdullah,  Abdurrahman  Saleh.  Teori-Teori  Pendidikan Berdasarkan  Al-Quran.  Jakarta:  Rineka  Cipta,  1994.  Abdullah,  Faisal.  Bakat  dan Kreativitas. Palembang: Noer Fikri Offset, 2008. Abdurrahmansyah, Adida Igandi, dan Syarifah.“Pengaruh Metode Problem Solving terhadap Berpikir Kreatif Siswa pada  Materi  Virus  Kelas  X  di  SMA  Negeri  1  Sanga  Desa.”  Jurnal  Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains 8, no. 2 (2019): 103-112. Google Scholar
Putra,  R.  G.  (2016).  Responsivitas  Dinas  Kebersihan  Dan  Pertamanan  Dalam Menangani  Keluhan  Masyarakat  Mengenai  Pelayanan  Publik  di  Kota  Surabaya. Kebijakan Dan Manajemen Publik, 4(1), 1–8. Google Scholar
Rissy,  Y.  Y.  W.  (2020).  Pergeseran  Negara  Hukum  Ke  ‘Negara  Himbauan’:  Menakar Dampak  Regulasi  Penanganan  Covid-19  Terhadap  Perekonomian  Dan  Keuangan Indonesia. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 3(2), 214–228. Google Scholar
Simatupang,  H.  (2017).  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1970  tentang
Keselamatan  Kerja.  Journal  of  Law  and  Policy  Transformation,  1(2),  194– 225. Goole Scholar
Supriyono,  R.  A.  (2005).  Pengaruh  Komitmen  Organisasi,  Keinginan  Sosial,  dan Asimetri  Informasi  terhadap  Hubungan  Antara  Partisipasi  Penganggaran  dengan Kinerja Manajer. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia, 20(2005). Google Scholar
Yasinta,  F.  (2017).  Standar  Prosedur  Pelayanan  Informasi  Publik  Di  Badan Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Daerah  (Bpsdmd)  Provinsi  Jawa  Tengah.
Faculty of Social and Political Sciences. Goole Sholar

## Copyright holder:
Ahsanta Maulana, Hedwig Adianto Mau, Mardi Candra (2022)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: