Studi Analisis Penyelesaian Sengketa Merek melalui Singapore International Arbitration Centre (SIAC), World Intellectual Property Organizations (WIPO) Arbitration Centre dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
Putra Pratama Mandiri Siregar 1 ,Darminto Hartono 2

## Abstrak
Penyelesaian  sengketa  merek  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  15 Tahun  2001  adalah  melalui  jalur  pidana,  perdata,  arbitrase  dan  alternatif penyelesaian  sengketa.  Penyelesaian  sengketa  merek  melalui  arbitrase  memiliki beberapa  keunggulan  dibandingkan  melalui  peradilan  umum..  Selain  peraturan prosedur  arbitrase,  terdapat  perbedaan  dalam  pelaksanaan  putusan  asbritrase SIAC,  WIPO  Arbitration  Centre  dan  BANI.  Penelitian  ini  ingin  mengkaji    (1) penyelesaian sengketa merek melalui SIAC, WIPO Arbitration Centre dan BANI ditinjau  dari  peratuan  prosedur  arbitrase  masing-masing,  dan  (2)  pelaksanaan putusan SIAC, WIPO Arbitration Centre dan BANI ditinjau dari Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan metode  yuridis  doktrinal.  Berdasarkan  penelitian  ini  SIAC  merupakan  badan arbitrase yang memiliki keunggulan dibandingkan badan arbitrase yang lain.
Kata-kunci : Penyelesaian Sengketa Merek, Pelaksanaan Putusan Arbitrase .

## Abstract
Trademark  dispute  settlement  set  out  in  Act  No. 15  of  2001  is  through  criminal, civil, arbitration and alternative dispute resolution. Trademark dispute resolution through  arbitration  has  several  advantages  compared  with  common  court.  In addition  to  the  rules  of  arbitration  procedure,  there  are  differences  in  the implementation  of  asbritrase  SIAC  decision,  WIPO  Arbitration  Centre  and  the BANI. This study wants to examine (1) the settlement of trademark disputes by the SIAC  arbitration,  WIPO  Arbitration  Centre  and  in  terms  of  legislation  BANI arbitration procedure respectively, and (2) the implementation of the decision of SIAC, WIPO Arbitration Centre and BANI terms of Act 30 of 1999 on Arbitration and  Alternative  Dispute  Resolution  with  doctrinal  juridical  methods.  Based  on this research SIAC an arbitration body that has advantages over other arbitration body.
Keywords : Trademark Dispute Resolution, Enforcement of Arbitration Awards .
1 Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

## A. Pendahuluan

## 1. Latar Belakang
Pengaturan tentang penyelesaian  sengketa  dalam undang-undang  hak  kekayaan intelektual adalah diakomodasinya penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.  Undang-undang  hak kekayaan intelektual memberikan ruang dan kebebasan bagi para pihak untuk
memilih forum penyelesaian sengketa  yang  dinilai  lebih efektif, efisien dan solutif.
Forum  arbitrase  memiliki karakteristik  :  (i)  menjamin kerahasiaan materi sengketa; (ii) para  pihak  yang  bersengketa mempunyai  kedaulatan  untuk menetapkan arbiter, tempat
prosedur  beracara,  dan  materi
hukum,  (iii)  melibatkan  pakar- pakar  (arbiter)  yang  ahli  dalam bidangnya; (iv) prosedurnya sederhana  dan  cepat;  dan  (v) putusan forum tersebut merupakan putusan terakhir
serta mengikat (final and binding). 3 Selain  itu  kelebihan dari penyelesaian sengketa melalui  forum  arbitrase  adalah kerahasiaan (confidentiality) dari putusan yang dihasilkan.
Indonesia memiliki badan arbitrase  yang  secara  khusus diberikan  kewenangan  untuk
3 Berbeda  dengan  asas  yang  dianut  oleh pengadilan  dalam  memutus  sengketa, yakni pemeriksaan perkara dan pembacaan  putusan  dilakukan  dalam sidang  yang  terbuka  untuk  umum, sedangkan  pemeriksaan  yang  dianut oleh forum arbitrase (arbitration institution) menganut  asas  pintu tertutup,  sehingga ICSID (International Centre  for  Settlement  of  Investment Disputes) sebagai  Badan  Arbitrase  Bank Dunia  di  dalam Rules  of  Procedure  for Arbitration Proceedings (Arbitration Rules) pasal  48  ayat  (4)  menentukan  : “The  Centre  shall  nit  publish  the  award without  the  consent  of  parties.  The centre  may,  however,  include  in  its publication    excerpts  of  the  legal  rules applied  by  the  Tribunal.” Baca ICSID Basic Documents , Washington DC, 1985, h. 83.
menyelesaikan  sengketa  terkait perdagangan dalam forum arbitrase. Badan arbitrase tersebut  adalah  Badan  Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Sengketa  perdangangan  yang dapat  diselesaikan  BANI  antara
lain di bidang korporasi,
asuransi,  lembaga  keuangan,
fabrikasi, hak kekayaan
intelektual ,  lisensi, franchise konstruksi, pelayaran/maritim, lingkungan  hidup,  penginderaan jarak  jauh,  dan  lain-lain  dalam lingkup  peraturan  perundang- undangan dan kebiasaan Internasional.  (kasi  footnote) BANI dalam menjalankan kewenangannya  mengacu  pada Undang-Undang  No.  30  Tahun 1999  tentang  Arbitrase  dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Secara teknis pedoman  penyelesaian  sengketa
melalui  Arbitrase  mengacu  pada Peraturan Prosedur BANI (BANI
Rules,) .
Fokus pembahasan dalam  penulisan  ini  adalah perbandingan
penyelesaian sengketa dibidang merek melalui forum  arbitrase  BANI    SIAC dan  WIPO  Arbitration  Centre. Hal  yang menarik perhatian dari pembahasan tersebut adalah bagaimana  proses  penyelesaian sengketa  HKI  melalui  BANI, SIAC,  dan  WIPO  Arbitration Centre dilakukan. Proses penyelesaian sengketa pada masing-masing  forum  arbitrase terdapat  hal-hal  yang  krusial, yakni  mengenai  imparsialitas dan independensi para arbiter. .
BANI  merupakan  badan arbitrase nasional sementara
SIAC  dan  WIPO  Arbitration Centre merupakan badan
arbitrase  internasional.  Ditinjau dari  Undang-Undang  No.  30 Tahun  1999  tentang  Arbitrase
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,  terdapat  perbedaan dalam  rangka  eksekusi  putusan arbitrase nasional dan internasional tersebut. Pembahasan yang menarik perhatian dalam proses pelaksanaan  putusan  arbitrase asing  adalah  dalam  hal  putusan arbitrase asing ditolak eksekusinya karena
alasan
kepentingan publik.
Berdasarkan  uraian  di
atas, maka dapat dikaji permasalahan  yaitu  :  bagaimana penyelesaian  sengketa  merek melalui  forum  arbitrase  SIAC ,
WIPO  Arbitration  Centre dan Badan Arbitrase Nasional Idonesia (BANI); dan bagaimana  pelaksanaan  putusan arbitrase SIAC, WIPO
Arbitration  Centre dan  BANI
ditinjau  dari  Undang-Undang
No.  30  Tahun  1999  tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa?
2. Metode Penelitian
. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis doktrinal.  Pendekatan  yuridis doktrinal  diaplikasikan  dengan cara  menganalisa  insturumen- instrumen hukum yang berkaitan dengan  penyelesaian  sengketa melalui  arbitrase,  dengan  teori- teorri,  doktrin  hukum  yang
berkaitan dan prinsip penyelesaian  sengketa  melalui arbitrase.
3. Kerangka Pemikiran Dalam penulisan ini,
teori yang dipergunakan
berangkat  dari  teori  konflik.
Menurut L.M Friedman, ada dua macam  konflik,  yaitu  : conflict of  interest dan claims  of  right . 4
Selain  teori  Friedman  di  atas, penulis  akan  menggunakan  teori perjanjian  sebagai  pisau  analisis pembahasan.  Purwahid  Patrik mendefinisikan
perikatan sebagai  suatu  hubungan  hukum dalam  lapangan  harta  kekayaan antara  dua  orang  atau  lebih  di mana  pihak  yang  satu  berhak atas sesuatu dan pihak  yang lain berkewajiban atas sesuatu. 5 Definisi  “perikatan”  menurut
doktrin  para  ahli  adalah  :
“Hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan di antara dua orang  (atau  lebih),  di  mana pihak  yang  satu  (debitur)  wajib
4 L.M. Friedman, The Legal System, A Social Science  Perspective, New  York  :  Russel Sage Faoundation, 1975, hlm. 226. Lihat juga  L.M.  Friedman, Law  and  The Behavior  Sciences, New  York  :  Bobbs Merill Comp. Inc, 1975, hlm. 179.
5 Purwahid  Patrik, Dasar-Dasar  Hukum Perikatan, Bandung  :  Mandar  Maju, 1994, hlm 2.
melakukan  prestasi,  dan  pihak yang  lain  (kreditur)  berhak  atas prestasi  itu”. Dari  defenisi tersebut,  dapat  ditarik  suatu kseimpulan  bahwa,  perikatan merupakan  hubungan  hukum antara  dua  pihak,dan  jadi  suatu akibat dari norma-norma hukum.
Dalam suatu
perikatan/perjanjian, terdapat asas-asas  yang  melingkupinya.
Oleh para pakar hukum
kontrak/perjanjian asas-asas tersebut  adalah;  asas  kebebasan berkontrak, asas
konsensualisme,  asas pacta  sun servanda , dan asas itikad baik. 6

## B. Pembahasan
6 Hal  ini  sebagaimana  disampaikan  oleh Nindyo  Pramono  dalam  Makalah  yang berjudul , “Kontrak Komersial : Pembuatan dan Penyelesaian Sengketa,” dalam  acara  Pelatihan  Hukum  Perikatan bagi Dosen dan Praktisi, Fakultas Hukum Universitas  Airlangga,  Surabaya,  6-7
September  2006, hlm. 1-3.
1. Penyelesaian sengketa merek  melalui  forum arbitrase SIAC, WIPO Arbitration Centre dan  Badan  Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). a. Majelis  arbiter  di SIAC, WIPO Arbitration  Centre, dan BANI Peraturan  prosedur SIAC (SIAC  Rules) merupakan  peraturan prosedur arbitrase yang  cukup  lengkap, terutama terkait penentuan  kualifikasi dan kecakapan seorang  arbiter  yang dapat  menjadi  panel di SIAC .  Peraturan prosedur arbitrase WIPO Arbitration
Centre tidak mengatur secara eksplisit syarat-
syarat  yang  spesifik untuk penunjukan seorang arbiter. Pengaturan tentang kualifikasi seperti pengetahuan, pengalaman,  reputasi, dan akuntabilitas seorang  arbiter  tidak tercantum dalam peraturan prosedur arbitrase WIPO Arbitration Centre . Ketentuan tentang
arbiter yang lebih
spesifik dari peraturan
prosedur  BANI  dan
SIAC dibandingkan WIPO Arbitration
Rules adalah  sebuah
kontradiktif.
Seharusnya, sebagai
sebuah  lembaga  yang
diberikan kewenangan untuk melakukan penyelesaian  sengketa HKI,  WIPO  memiliki peraturan tentang arbiter yang lebih tegas terlebih lagi terkait kualifikasi, syarat,  dan  kriteria- kriteria seorang arbiter Pengaturan  lain  yang cukup penting di cantumkan secara tegas  dalam  Peraturan Prosedur  BANI, SIAC Rules dan WIPO Arbitration Rules adalah terkait imunitas seorang arbiter. Masalah imunitas seorang  arbiter  akan menjadi perdebatan
manakala arbiter gagal dalam menjalankan tugasnya. Akan muncul pertanyaan lanjutan apakah
arbiter
bertanggungjawab
atas  kerugian  yang diderita  para  pihak. Sejauh ini, pengaturan
dalam Peraturan Prosedur  BANI SIAC Rules dan WIPO Arbitration Rules hanya menyebutkan adanya penggantian
arbiter jika dinilai
gagal menjalanka tugasnya dengan baik. Singapura  dan Indonesia perlu mengakomodir hal imunitas  arbiter  ini dalam peraturan
prosedur  arbitrase  di
SIAC dan  BANI  dan
menyesuaikannya dengan  sistem  hukum negara masing- masing. b. Pemeriksaan Perkara (hearing) Kewenangan ketua majelis arbitrase dalam menetapkan aturan-aturan prosedural dapat dilihat  di SIAC  Rules , WIPO Arbitration Rules dan  Peraturan prosedur abitrase BANI.  Dalam  Article 38 (c) WIPO Arbitration Rules , disebutkan  bahwa  :
“.....at the request of a party  or  on  its  own
motion, extend in
expceptional  cases  a period of time fixed by these  Rules,  by  itself or agreed to by parties. In urgent cases, such an extension may be granted by the presiding arbitrator alone .” SIAC Rules menentukan kewenangan ketua majelis arbitrase tersebut dalam pengaturan yang sedikit berbeda.
Menurut SIAC  Rules ,
seorang  ketua  majelis
arbitrase dapat membuat sendiri aturan  terkait  hal-hal prosedural, namun tetap  terbuka  untuk
direvisi/diubah oleh
majelis arbitrase. 7 Peraturan Prosedur Arbitrase BANI menyebutkan dengan  tegas  bahwa ketua  majelis  dapat menetapkan sendiri aturan bersifat prosedural. 8 Dengan demikian WIPO Arbitration Rules , SIAC  Rules ,  maupun Peraturan Prosedur Arbitrase BANI sejatinya  memberikan ruang bagi ketua majelis arbitrase untuk
7 Lihat SIAC  Rules ,  Article  16.5  : “a presiding arbitrator may make procedural  rulings  alone,  subject  to revision by the tribunal”
8 Lihat  Pasal  28  Peraturan  Prosedur
Arbitrase  BANI,  dalam  pasal  tersebut disebutkan  bahwa  :  Untuk  hal-hal  yang bersifat prosedural, apabila tidak terdapat  kesepakatan  mayoritas,  dan apabila  Majelis  menguasakan  untuk  hal tersebut, Ketua Majelis dapat memutuskan atas pertimbangan sendiri.
menetapkan aturan-
aturan  yang  sifatnya prosedural dalam proses  arbitrase.  Ide dasarnya pemberian kewenangan ini adalah  bahwa  seorang ketua majelis arbitrase dianggap sebagai seorang yang akuntabel dan profesional,  sehingga mampu  menjalankan proses arbitrase bersama majelis arbitrase dengan pertimbangan- pertimbangan  teoritis, praktis, maupun
efisiensi  waktu  dan biaya yang muncul.
SIAC Rules memberikan  jaminan kerahasiaan dalam
proses pemeriksaan yang meliputi pertemuan-pertemuan yang  dilakukan  dalam rangka/proses pemeriksaan, pemeriksaan saksi dan ahli, rekaman- rekaman, transkrip dan dokumen- dokumen yang dipergunakan dalam pemeriksaan. 9 Sementara itu di dalam WIPO Arbitration Rules secara tegas disebutkan bahwa semua hal yang terkait dalam rangkaian pemeriksaan harus bersifat rahasia. 10
9 Lihat SIAC Rules , Article 21. (4)
10 Lihat WIPO Arbitration Rules , Article 53.
(c)
Senada dengan peraturan prosedur lainnya, Peraturan Prosedur Arbitrase BANI juga menyebutkan  bahwa Seluruh persidangan dilakukan tertutup untuk umum, dan segala hal yang berkaitan  dengan  pe- nunjukan arbiter, termasuk dokumen, laporan/catatan sidang -sidang, keterangan- keterangan  saksi  dan putusan-putusan, harus dijaga kerahasiaannya diantara  para  pihak, para arbiter dan
BANI,  kecuali  oleh peraturan  perundang-
undangan  hal  tersebut
tidak  diperlukan  atau disetujui  oleh  semua pihak yang bersengketa. 11
c. Putusan  Abitrase, Penerapan  Prinsip Res  Judicata,  dan Kerahasiaan Putusan Kerahasiaan  suatu putusan arbitrase wajib dijaga oleh majelis  arbitrase  dan para pihak. SIAC Arbitration Rules secara tegas menyebutkan  bahwa majelis  arbitrase  dan para  pihak  menjaga kerahasiaan  terhadap segala hal yang berkaitan dengan 11 Lihat Peraturan Prosedur BANi, Pasal 13 ayat (2)
proses  arbitrase  dan putusan  arbitrase  itu sendiri. 12
Kerahasiaan putusan  arbitrase  pada prinsipnya  harus  tetap dijaga  dan  tidak  boleh dipublikasikan  kecuali atas  kesepakatan  para pihak. 13 Para  pihak dapat mengatur kerahasiaan dari proses  dan  putusan arbitrase dalam perjanjian arbitrase yang mereka buat. Hal ini akan sangat berguna apabila arbitrase yang digunakan  adalah ad hoc atau  peraturan
12 SIAC Rules , Article 35.1
13 Lihat  juga  LCIA  Rules,  Article  30,  ICDR Rules,  Article  34,  UNCITRAL  Rules,
Article 34 ayat (5).
prosedur arbitrase yang  ada  di  lembaga arbitrase  yang  dipilih para pihak tidak mengakomodasi/mem berikan  perlindungan yang cukup atas kerahasiaan putusan arbitrase yang dihasilkan. d. Koreksi dan Interpretasi Putusan Arbitrase WIPO Arbitration Rules menyebutkan bahwa para pihak dapat mengajukan permohonan koreksi atas kesalahan penulisan dan/atau jumlah dari suatu putusan arbitrase. Permohonan  tersebut disampaikan kepada
majelis  arbitrase,  para pihak dan Centre
dalam  waktu  30  (tiga puluh) hari sejak putusan  diterima  oleh para pihak. Jika permohonan koreksi diterima, maka majelis arbitrase wajib membuat koreski dalam  waktu  30  (tiga puluh) hari sejak permohonan  diterima oleh Majelis Arbitrase. Agak berbeda  dengan SIAC
Rules , koreksi ini harus  dibuat  terpisah
dengan  putusan,  dan ditandatangani oleh majelis arbitrase. Namun,  koreksi  atas putusan ini harus tetap dianggap satu
kesatuan dengan putusan arbitrase. Selain  itu,  di  dalam WIPO Artbitration Rules tidak disebutkan adanya hak pihak lainnya dalam sengketa untuk mengajukan tanggapan atas permohonan koreksi putusan arbitrase ini. Peraturan prosedur arbitrase BANI pada kesempatan  yang  lain tidak menyebutkan secara  terang  adanya upaya koreksi dan intretasi  putusan.  para pihak dapat mengajukan permohonan  ke  BANI agar Majelis
memperbaiki
kesalahan-kesalahan administratif yang mungkin terjadi dan/atau untuk menambah atau menghapus sesuatu apabila dalam Putusan tersebut sesuatu tuntutan tidak disinggung. Permohonan  tersebut diajukan  paling  lama 14 (empat hari) setelah putusan diterima. 14
e. Upaya
Pembatalan
Putusan Arbitrase
14 Peraturan prosedur arbitrase BANI, Pasal 34.  Bandingkan  dengan  Pasal  58 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 yang pada  pokoknya  menyebutkan  bahwa permohonan  untuk  koreksi  putusan dapat  diajukan  kepada  majelis  arbitrase dalam  waktu  14  (empat  hari)  sejak putusan diterima oleh para pihak.
Perihal pembatalan putusan arbitrase memang tidak ditemukan dalam SIAC  Rules , WIPO Arbitration Rules ,  dan  Peraturan Prosedur Arbitrase BANI. Kontrasnya, upaya  pembatalan  ini diakomodir dalam Undang-Undang  No. 30 Tahun 1999 tentang    Arbitrase  dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam Pasal 70 undang- undang ini jelas disebutkan bahwa adanya hak para pihak yang  dilegitimasi  oleh undang-undang  untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase yang didasarkan atas alasan-alasan  adanya pemalsuan  dokumen-
dokumen  atau  surat- surat pada saat pemeriksaan  arbitrase dilakukan, adanya dokumen yang disembunyikan para pihak, putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan  oleh  salah satu pihak yang bersengketa. 2. Pelaksanaan
putusan arbitrase SIAC, WIPO Arbitration  Centre  dan BANI ditinjau dari Undang-Undang  No.  30 Tahun 1999 tentang
Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa?
a. Prinsip pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing  ditinjau  dari New  York  Convention 1958 Penyampingan putusan  arbitrase  asing juga dimungkinkan menurut New York Convention 1958. Penyampingan putusan arbitrase asing ini didasarkan  jurisdiksi  dan ketentuan negara masing- masing  anggota. Article V  New  York  Convention 1958 menyebutkan bahwa  dasar  yang  dapat digunakan untuk menolak permohonan
pengakuan dan pelaksanaan  dari  putusan arbitrase luar negeri
adalah 15 :
a) apabila  para  pihak menurut perjanjian arbitrase  mereka  dan hukum  yang  berlaku untuk mereka sebenarnya tidak mempunyai wewenang untuk melangsungkannya. b) Pihak  terhadap  siapa telah dimintakan pelaksanaan  putusan arbitrase  ini  tidak
diberitahukan
dengan pemberitahuan  yang wajar tentang diangkatnya arbitrator atau tentang adanya perkara  arbitrase  ini, hingga ia tidak dapat
mengajukan pembelaannya. Di sini  kembali  lagi,
15 Sudargo Gautama, Op. Cit, hlm. 80.
dilanggarnya asas “audi alteram partem” membuat putusan arbitrase bersangkutan tidak dapat  diakui  atau dilaksanakan. c) Bahwa  putusan  ini berkenaan dengan sesuatu sengketa yang  tidak  termasuk dalam pengertian klausula arbitrase. Atau  jika  memuat hal-hal  yang  di  luar ruang lingkup daripada  Perjanjian Arbitrase ini. Apabila dapat dipisahkan hal-hal yang termasuk dalam perjanjian  arbitrase daripada  yang  tidak termasuk, maka bagian daripada putusan yang mengenai hal-hal yang termasuk arbitrase  ini,  dapat diakui dan dilaksanakan. d) Atau apabila komposisi  daripada majelis arbitrase atau proses arbitrase tidak sesuai dengan  apa yang telah disepakati oleh para pihak. Jika tidak  ada  perjanjian semacam ini, acaranya tidak sejalan dengan
hukum dari negara di mana  arbitrase  ini
telah berlangsung.
e) Apabila  putusan  ini belum mengikat para pihak atau telah dikesampingkan  atau telah  ditunda  oleh suatu  instansi  yang berwenang  di  negara mana  putusan  ini telah dibuat.
f) Di samping itu menurut Article  V. (2) New York Convention 1958 pengakuan dan pelaksanaan  putusan luar  negeri  ini  dapat juga  ditolak  apabila menurut instansi
yang berwenang dalam negara di mana  hendak  diakui atau dilaksanakan putusan ini, berpendapat bahwa : 1) Pokok  daripada sengketa tidak dapat dibawa kepada arbitrase, atau 2) Pengakuan  atau pelaksanaan putusan arbitrase bertentangan dengan ketertiban umum pada negara yang dimintakan pelaksanaanya. b. Syarat-syarat  eksekusi putusan arbitrase ditinjau  dari  Undang- Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Adapun  syarat-syarat putusan arbitrase internasional  untuk  dapat diakui serta dapat dilaksanakan  di  wilayah hukum Republik Indonesia adalah sebagai berikut : 16 a) Putusan
Arbitrase
Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau  majelis  arbitrase di  suatu  negara  yang dengan negara Indonesia  terkait  pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan  Putusan Arbitrasi Internasional. b) Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dalam
huruf  a  terbatas  pada
16 Pasal  66  Undang-Undang  No.  30  Tahun 1999
putusan  yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam  ruang  lingkup hukum perdagangan. c) Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada  putusan  yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum. d) Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekuatur  dari  Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan e) Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a  yang  menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak
dalam sengketa, hanya dapat dilaksankaan  setelah memperoleh eksekuatur dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan
Negeri
Jakarta Pusat.

## C. Kesimpulan dan Saran
Peraturan  prosedur  arbitrase
SIAC lebih  lengkap  dan  jelas.
Namun  hal  ini  tidak  berarti  bahwa Peraturan prosedur BANI dan WIPO Arbitration  Centre tidak  cukup  baik untuk  dijadikan  acuan  dalam  proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase.  Oleh  karena  itu,  jika terdapat  sengketa  merek,  lembaga arbitrase  yang  menjadi  pilihan utama adalah SIAC . Adanya kemungkinan  penolakan  putusan arbitrase internasional dengan alasan ketertiban  umum  pada  dasarnya merupakan langkah negara
Indonesia  untuk  mempertahankan
kepentingan publik (nasional).
Namun  demikian,  perihal  penilaian ketertiban umum oleh Ketua Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat memang harus benar-benar
mendalam dan komprehensif dengan memperhatikan  segala  aspek  sosial atas  pelaksanaan  putusan  arbitrase internasional.
Ketentuan  tentang  upaya pembatalan  dalam  Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebaiknya  perlu  diharmonisasikan dengan  peraturan  prosedur  arbitrase BANI.  Hal  ini  sebagai  upaya menjaga konsistensi asas dan prinsip- prinsip dalam perjanjian dan
ketentuan  dalam  hukum  positif  di Indonesia.
Para pihak dapat
menghindari upaya pembatalan
putusan  arbitrase,  apabila  masing- masing  pihak  mau  menjalankan
proses penyelesaian arbitrase dengan itikad  baik.  Hal  ini  mengingat,  dasar adanya  pembatalan  sangat  berkaitan dengan  hal-hal  yang  menunjukkan itikad  tidak  baik  dari  salah  satu pihak.

## Daftar Pustaka
Adolf,  Huala. Hukum  Penyelesaian Sengketa Internasional , Jakarta
: Sinar Grafika, 2004.
Colston,  Catherine. Principles  of Intellectual  Property  Rights . London-Sydney  :  Cavendish
Publishing Ltd.,1999.
Ditjen  HKI, Buku  Panduan  Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual – Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011. Edenborough,  Michael. Intellectual Property Law , London : Cavendish  Publishing  Limited,
1995. Elkouri,  Frank  dan  Edna  Elkouri, How Arbitration Works”, Eashington D.C., 1974
Gautama,  Sudargo. Aneka  Hukum Arbitrase (Ke-arah Hukum
Arbitrase Indonesia yang Baru), Bandung  :  Citra  Aditya Bakti, 1996.
------------------. Arbitre Dagang Internasional, Bandung :
Almuni, 1979. ------------------. Indonesia dan Arbitrase
Internasional , Bandung : Alumni, 1986. Harahap,  Yahya. Arbitrase  (Edisi
Kedua), Jakarta : Sinar
Grafika, 2003. Hartono,Darminto. Economic Analysis  of  Law  atas  Putusan PKPU Tetap, Jakarta : Lembaga  Studi  Hukum  dan
Ekonomi Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, 2009.
Lew,  Julian  D.M .  Appplicable  Law in  International  Commercial
Arbitration. Oceana
Publication Inc. 1978
Merrils,  J.G. International  Dispute Settlement, London  :  Sweet  & Maxwell, 1994.
Moleong,  Lexy. Metode  Peneltian
Kualitatif (Edisi Revisi), Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005. Morrissey  ,  Joseph  F  Jack  dan  M. Graves, International  Sales Law and Arbitration (Problems, Cases, adn Commentary), Netherlands  :
Wolters Kluwer Law Business, 2008.
Moses,  Margaret  L., The  Principles and  Practice  of  International
Commercial Arbitration
(Second  Edition), New  York  :
Cambridge  University  Press,
2012.
Rajagukguk, Erman. Butir-Butir
Hukum Ekonomi, Jakarta  :
Lembaga  Studi  Hukum  dan Ekonomi  Fakultas  Hukum  UI,
2011.
Saidin,  OK. Aspek  Hukum  Hak Kekayaan  Intelektual, Jakarta  :
PT  Raja  Grafindo  Persada,
1995.
Sembiring, Jimmy Joses. Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar  Pengadilan  (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase),
Jakarta : Visimedia, 2011.
Soekanto, Soerjono dan Sri Pamudji,
Penelitian  Hukum  Normatif , Jakarta : CV. Rajawali, 1985.
Subekti, Arbitrase  Perdagangan,
Bandung  :  Angkasa  Offset,
1981
Sulistiyono,  Adi. Eksistensi  dan Penyelesaian  Sengketa  HaKI
(Hak  Kekayaan  Intelektual),
Surakarta  :  Sebelas  Maret
University Press, 2008.
Sutedi, Adrian. Hak Kekayaan
Intelektual ,  Jakarta  :    Sinar
Grafika, 2009.
Wignjosoebroto, Soetandyo.
HUKUM  (Paradigma,  Metode, dan  Dinamika  Masalahnya),
Jakarta : ELSAM-HUMA,
2002.