## PENGARUH PERLINDUNGAN EKONOMI TERHADAP KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA OUTSOURCING PADA PT PLN AREA LHOKSEUMAWE
Zusma Widawaty, Kheriah, Elvina *) *) Dosen Politeknik Negeri Lhokseumawe
Abstract: Economic protection is a legal protection given to the workforce to obtain economic rights such as getting a salary payment plus other incentives to be able to meet the needs of his life. Provision of salaries and other  incentives  by  employers  should  be  based  on  minimum  provincial  minimum  wage  (UMP)  standards. Outsourced workforce consists of non-permanent labor and labor over time. This study  aims to determine the effect of economic protection after the Decision of the Constitutional Court Number 27 / PUU-IX / 2011 to the welfare  of  outsourcing  workers.  Sampling  is  done  by  purposive  sampling.  Data  collection  techniques  are conducted  through  primary  data  by  distributing  questionnaires  to  outsourced  labor,  whereas  secondary  data are  derived  from  books  or  sources  of  scientific  data  and  legislation  in  the  field  of  employment  related  to  the problems  in  this  study.  This  study  uses  two  hypotheses.  To  test  the  hypothesis  is  done  by  using  the  method  of validity  and  reliability  testing.  The  data  analysis  technique  used  is  multiple  linear  regression  analysis.  The result of the  research shows that economic protection, both simultaneously and partially, has an effect on the increase of labor welfare outsourcing at PT. PLN (Persero) Area Lhokseumawe, this can be seen from the value of Fhitung for s27.155, while Ftabel at the level of significance  = 5% is equal to 2,766.
Keywords: Protection of employment law, economic protection, welfare and outsourced labor.

## PENDAHULUAN
Perlindungan  hukum  terhadap  tenaga  kerja merupakan  pemenuhan  hak  dasar  yang  melekat dan dilindungi oleh konstitusi sebagaimana yang diatur  di  dalam  pasal  27  ayat  (2)  UUD  1945, yaitu    “  Tiap-tiap  warga  Negara    berhak  atas pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi kemanusiaan”.  Perlindungan  terhadap    tenaga kerja  bertujuan  untuk  memberikan  jaminan kepada  pekerja  atas  pemenuhan  hak  dasarnya dengan tidak adanya diskriminatif dan mendapatkan  perlakuan  yang  sama  diantara sesama  pekerja  dengan  tetap  memperhatikan perkembangan  dunia  usaha  dan  kepentingan pemberi kerja. Untuk menjembatani kepentingan tenaga  kerja  dengan  pemberi  kerja  maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketegakerjaan dan peraturan  pelaksana  dari  perundang-undangan  di bidang ketenagakerjaan.
Perlindungan  ekonomi  merupakan  salah  satu komponen dari perlindungan hokum ketenagakerjaan  yang  berlaku  di  Indonesia disamping perlindungan teknik dan perlindungan social.  Perlindungan  ekonomi  diberikakan  agar tenaga  kerja  mendapatkan hak-hak  ekonomisnya untuk  pemenuhan  kebutuhan  hidup,  seperti mendapatkan  gaji,  insentif,  tempat  tinggal,  dan transportasi. Perlindungan ekonomi secara aturan harus diberikan kepada seluruh tenaga kerja baik tenaga  kerja  tetap  maupun  tenaga  kerja  tidak tetap ( outsourcing ).
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi    Nomor  13  Tahun  2012  tentang
Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan  Hidup  Layak  dan Outsourcing merupakan  salah  satu  peraturan  pelaksana dibidang  tenaga  kerja  yang  khusus  membahas pengaturan  tentang  tenaga  kerja outsourcing . Pada  dasarnya outsourcing merupakan  suatu kebiasan  dalam  dunia  usaha  sebagai  salah  satu strategi  untuk  dapat  lebih  berkonsentrasi  pada bisnis pokoknya. Pembahasan mengenai outsourcing dirasakan  penting  terkait  dengan perjanjian  kerja  (perjanjian  kerja  waktu  tertentu maupun  perjanjian  kerja  waktu  tidak  tertentu), perjanjian  pemborongan  kerja  dan  perjanjian penyediaan tenaga kerja.
Perjanjian-perjanjian  yang  dibuat  oleh  para pihak  tidak  semata  hanya  berdasarkan  pada  asas kebebasan  berkontrak  semata,  namun  juga  harus mematuhi dan mengakomodir ketentuan- ketentuan  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang Ketenagakerjaan serta peraturan pelaksana lainnya.  Pada  dasarnya  konsep  perjanjian outsourcing  merupakan  perjanjian  antara  pihak- pihak  yang  terkait,    baik  perjanjian  antara pemberi kerja dengan  perusahaan penyedia jasa tenaga kerja, maupun antara perusahaan penyedia  jasa  tenaga  kerja  dengan  tenaga kerjanya. Outsourcing berdasarkan  undang- undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan  membatasi  kegiatan  pekerjaan yang boleh dilakukan
pada lima  jenis  pekerjaan    yaitu  petugas  kebersihan, pertambangan lepas atau borongan, jasa keamanan, transportasi dan jasa katering. Di luar itu,  tenaga  kerja  harus  berstatus    sebagai  tenaga
p-ISSN 1693-8852        e-ISSN 2549-5003
kerja  tetap. Outsourcing yang  dilakukan  harus melalui  perjanjian  kerja  yang  disepakati  antara pemberi  kerja  dengan  perusahaan  penyedia tenaga  kerja.  untuk  melakukan  hubungan    kerja antara  tenaga  kerja  dengan  perusahaan  penyedia tenaga  kerja  harus  dibuat  secara  tertulis  agar perlindungan  hukum  tenaga  kerja  outsourcing menjadi jelas.  Perjanjian  kerja  yang    jelas  untuk menentukan  status  dari  tenaga  kerja outsourcing tersebut  menjadi  Perjanjian  Kerja  Waktu Tertentu  (PKWT)    atau  Perjanjian  Kerja  Waktu Tidak  Tertentu  (PKWTT).  Kejelasan  status tersebut  untuk  memberikan  perlindungan  hukum agar  sewaktu  diberhentikan  atau  dilakukan Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  tenaga  kerja outsourcing akan mendapatkan uang pesangon.
PT  PLN  (Persero)  Cabang  Lhokseumawe merupakan  salah  satu  perusahaan  milik  negara yang  bergerak  di  bidang  kelistrikan,  merupakan perusahaan  yang  banyak    melakukan  perekrutan tenaga  kerja outsourcing yang  mencakup  tenaga administrasi, pelayanan teknik, pencatat meteran, alih  daya, cleaning  servis dan catering . Perekrutan  tenaga  kerja outsourcing yang dilakukan  oleh  PT  PLN  (Persero)  bertentangan dengan  UU  Ketenagakerjaan  dan  Keputusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  27/PUU-IX/2011 tentang  pengujian  terhadap  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2003.  Adapun  pasal  yang dimintakan  untuk  dilakukan  uji  materiil  kepada Mahkamah  Konstitusi  adalah  Pasal  59  yang mengatur  tentang  Perjanjian  Kerja  Waktu Tertentu  (pekerja  kontrak)  dan  Pasal  64  yang mengatur tentang penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya  ( outsourcing )  yang  memiliki  dampak langsung  dan  tidak  langsung  kepada  semua buruh/pekerja kontrak dan buruh/pekerja outsourcing yang  ada  di  Indonesia  dan  sangat merugikan hak-hak konstitusionalnya yang diatur dalam  UUD  1945,  yaitu  mengenai  hak  atas pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi kemanusiaan,  hak  untuk  bekerja  serta  mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan  kerja  dan  hak  atas  kesejahteraan  dan kemakmuran.

## TINJAUAN TEORITIS
Outsourcing Outsourcing merupakam perjanjian pemborongan  pekerjaan  yang  dilakukan  oleh perusahaan  penyedia  tenaga  kerja  dengan perusahaan pemberi kerja. Menurut pasal 1601 b KUHPerdata, Outsourcing adalah suatu
perjanjian  dimana  pemborong  mengikat  diri untuk  membuat  suatu  kerja  tertentu  bagi  pihak lain  yang  memborongkan  dengan  menerima bayaran tertentu dan pihak lain yang memborongkan mengikat diri untuk memborongkan pekerjaan kepada pihak pemborong dengan bayaran tertentu.
Sedangkan C. Smit (2003:38-39)  menyatakan tidak  sependapat  dengan  definisi  perjanjian pemborongan  ( outsourcing )  dalam  pasal  1601  b KUHPerdata,  karena  definsi  tersebut  tidak memperlihatkan  bahwa  pemborongan  pekerjaan merupakan  perjanjian  timbal  balik.  Menurutnya definisi outsourcing adalah suatu perjanjian yang menyebutkan  bahwa  pihak  yang  satu  (pemesan) menugaskan  kepada  pihak  lain  (pemborong) untuk  melaksanakan  suatu  pekerjaan  tertentu dengan pembayaran tertentu (harga pemborongan)  dan  pihak  ini  sepakat  dengan pihak  pertama  untuk  melaksanakan  pekerjaan tersebut dengan pembayaran itu.
Menurut Subekti (2004:45), outsorcing adalah suatu  perjanjian  antara  seorang  (pihak  yang memborongkan pekerjaan) dengan seorang pihak lain, dimana pihak pertama menghendaki sesuatu hasil  pekerjaan  yang  disanggupi  oleh  pihak lawan,  atas  pembayaran  suatu  jumlah  tertentu sebagai harga pemborongan.
Berdasarkan    Pasal  64  UU  Ketenagakerjaan, outsourcing adalah  suatu  perjanjian  kerja  yang dibuat  antara  pengusaha  dengan  tenaga  kerja, dimana  perusahaan  tersebut  dapat  menyerahkan sebagian pelaksana pekerjaan kepada perusahaan lainnya  melalui  perjanjian  pemborongan  yang dibuat secara tertulis.
Dari rumusan-rumusan diatas dapat disimpulkan bahwa adanya perjanjian pemborongan  ( outsourcing ),  apabila  memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
1. Suatu  persetujuan  (perjanjian)  antara  pihak pertama  yang  memborngkan  atau  principal (pemberi  kerja)  dengan  pihak  kedua  yang disebut  pemborong/  rekanan  (kontraktor/ konsultan)
2. Penyelenggaraan suatu pekerjaan oleh pihak pemborong bagi pihak lain yaitu pihak yang memborongkan.
3. Penerimaan  pihak  pemborong  atas  sesuatu harga  tertentu  sebagai  harga  borongan  dari pihak yang memborongkan.

## Perlindungan Ekonomi
Perlindungan hukum ketenagakerjaan dimaksudkan  untuk  menjamin  hak-hak  dasar
pekerja  dan  menjamin  kesamaan  kesempatan serta  perlakuan  tanpa  diskriminasi  atas  dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan  keluarganya  dengan  tetap  memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.
Menurut  Imam  Soepomo  (Zainal  Asikin, 1993: 76-77) membagi perlindungan tenaga kerja menjadi  tiga  macam,  yaitu:  perlindungan ekonomis,  perlindungan  sosial  dan  perlindungan teknis.
1. Perlindungan  ekonomis  yaitu  perlindungan yang  berkaitan  dengan  usaha-usaha  untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi keperluan sehari-hari baginya beserta keluarganya,  termasuk  dalam  hal  pekerja tersebut  tidak  mampu  bekerja  karena sesuatu  diluar  kehendaknya.  Perlindungan ini disebut dengan jaminan sosial.
2. Perlindungan  Sosial,  yaitu  perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan yang
tujuannya memungkinkan  pekerja itu  mengenyam  dan mengembangkan  perikehidupannya  sebagai manusia  pada  umumnya,  dan  sebagai anggota  masyarakat  dan  anggota  keluarga, atau yang biasa disebut kesehatan kerja.
3. Perlindungan  teknis,  yaitu  perlindungan yang  berkaitan  dengan  usaha-usaha  untuk menjaga  pekerja  dari  bahaya  kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh mesin atau alat kerja  lainnya  atau  oleh  bahan  yang  diolah atau  dikerjakan  perusahaan.  Perlindungan ini sering disebut dengan keselamatan kerja. Dalam UU Ketenagakerjaan membagi perlindungan  hukum  menjadi,  perlindungan kerja,  perlindungan  dalam  pengupahan  atau  gaji serta  perlindungan  kesejahteraan.    Perlindungan kerja mencakup perlindungan tenaga kerja anak- anak  dibawah  umur,  perlindungan  tenaga  kerja penyandang  cacat  serta  perlindungan  tenaga kerja wanita yang dibedakan dalam pemberlakuan jam kerja serta klasifikasi pekerjaan. Sedangkan perlindungan  pengupahan mencakup  perlindungan  pemberian  upah/gaji sesuai dengan dengan ketentuan Upah Minimum Propinsi,  sistem  pembayaran  upah  berdasarkan jam  kerja  serta  pembayaran  upah  pada  jam lembur  harus  dibedakan.  Adapun  perlindungan kesejahteraan yaitu perlindungan terhadap jaminan  sosial  ketenagakerjaan  yang  mencakup jaminan  keselamatan  dan  kecelakaan  kerja, jaminan kesehatan dan jaminan hari tua.
Berdasarkan  pendapat  diatas  maka  dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum ketenagakerjaan  pada  prinsipnya  adalah  sama antara  perlindungan  hukum    yang  dijabarkan oleh para pakar ketenagakerjaan dengan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Perlindungan ketenagakerjaan meliputi perlindungan ekonomi, perlindungan teknis serta perlindungan sosial.

## Standar Peraturan  Hubungan Kerja Outsourcing
Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  (KEP. 220/MEN/X/2004) membahas tentang OUTSOURCING  Ketenagakerjaan  yang  mana terjadi Hubungan Kerja Tidak Langsung Melalui Perusahaan
Pemborong Pekerjaan atau Perusahaan  Pemborong,  Penyedia  Jasa  Pekerja (Labor  Supply).  Yang  harus  digaris  bawahi tentang masalah ini bukan hanya pada keputusan diatas  saja,  tapi  juga  pada Undang-undang No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya Bab  IX  tentang  Hubungan  Kerja,  yang didalamnya  terdapat  pasal-pasal  yang  terkait langsung dengan outsourcing . Berikut dijabarkan isi dari undang-undang tersebut.

## Penelitian Terdahulu
Perlindungan  hukum  bagi  tenaga  kerja oursorcing  diharapkan  mampu  meningkatkan kesejahteraan bagi mereka agar dapat memenuhi kebutuhan  hidupnya,  sesuai  dengan  harapan konstitusi Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
Terkait  dengan  hal  tersebut  pemerintah membentuk peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan yang secara keseluruhan menunjukkan bahwa perlindungan hukum antara tenaga kerja tetap dengan tenaga kerja outsorcing adalah  sama.  Namun  dalam  pelaksanaannya perlindungan  terhadap  tenaga  kerja  outsourcing tidak  seperti  yang  diamanatkan  oleh  undang- undang. Hal ini terbukti dari beberapa penelitian sebelumnya yang mengsilkan kesimpulan perlindungan  hukum  yang  ada  tidak  mampu meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja outsorcing.  Menurut  penelitian  terdahulu,  dalam hal  ini  Dita  (2012),  Ananda  (2010),  Iskandar (2010),  Lenny  (2003),  dan  Hasibuan  B.  (2008), faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kesejahteraan adalah  jumlah  tanggungan  keluarga,  pendapatan keluarga, umur, tabungan, beban hutang keluarga, dan lokasi tempat tinggal.
Penelitian  terdahulu  hanya  melihat  pada faktor-faktor  yang  mempengaruhi  peningkatan
kesejahteraan  tenaga  kerja  outsourcing  yang menghasilkan kesimpulan bahwa pekerjaan yang dilakukan  oleh  tenaga  kerja  outsourcing  tidak mampu meningkatkan kesejahteraan mereka.

## Hipotesis
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  dan tinjauan  teoritis  yang  telah  dipaparkan  maka hipotesis  yang  akan  diuji  dalam  penelitian  ini adalah sebagai berikut:
1. Perlindungan hukum ketenagakerjaan berpengaruh  terhadap  kesejahteraan  tenaga kerja  outsourcing  pada  PT  PLN  (Persero)
Area Lhokseumawe.
2. Perlindungan  hukum  ketenagakerjaan  tidak berpengaruh  terhadap  kesejahteraan  tenaga kerja  outsourcing  pada  PT  PLN  (Persero) Area Lhokseumawe.

## METODE PENELITIAN Lokasi dan Objek Penelitian
Penelitian ini mengambil lokasi pada PT PLN (Persero)  Area  Lhokseumawe.  Objek    penelitian adalah  perlindungan  ekonomi  dan  kesejahteraan tenaga kerja outsourcing .

## Populasi dan  Sampel penelitian
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh tenaga  kerja  outsourcing  yang  terdaftar  di  PT PLN  (Persero)  Area  Lhokseumawe  yang berjumlah 159 orang. Dengan tingkat kelonggaran  sebesar  10%,  maka  sampel  yang akan  diambil  sebesar  61  orang.    Pengambilan sampel  dilakukan  dengan  menggunakan  metode purposive  sampling dengan  kriteria  sebagai berikut:
1. Tenaga  kerja  outsourcing  yang  telah terdaftar  di  PT  PLN  (Persero)  Cabang Lhokseumawe  periode 2010 s.d. 2012.
2. Tenaga  kerja  outsourcing  yang  telah terdaftar  di  perusahaan  penyedia  tenaga kerja  yang  bekerja  sama  dengan  PT  PLN (Persero) Cabang Lhokseumawe.
3. Tenaga  kerja  outsourcing  di  PT  PLN (Persero)  Cabang  Lhokseumawe  yang terdaftar  pada  salah  satu  organisasi  tenaga kerja di kota Lhokseumawe.
Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui data  primer  dengan  menyebarkan  kuisioner kepada tenaga kerja outsourcing , sedangkan data skunder  berasal  dari  buku-buku  atau  sumber- sumber  data  ilmiah  serta  peraturan  perundang- undangan  di  bidang  ketenagakerjaan  yaitu  UU Nomor  13  tahun  2003  tentang  ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Nomor  13  Tahun  2012  Tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan  Hidup  Layak Outsourcing serta putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  27/PUU- IX/2011 tentang  pengujian pasal 59 dan pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
Data yang dibutuhkan terdiri dari: 1. Data perusahaan penyedia tenaga kerja yang melakukan penyediaan tenaga kerja outsourcing  kepada  PT  PLN  (Persero) Cabang Lhokseumawe periode 2010 sampai dengan 2012.
2. Data  penetapan  gaji,  dan  data  pelaksanaan jaminan  sosial  tenaga  kerja  outsourcing pada PT PLN
(Persero) Cabang
Lhokseumawe.
3. Data  perlindungan  hukum  tenaga  kerja outsourcing  dari  organisasi  tenaga  kerja  di Lhokseumawe (Serikat Pekerja Kota Lhokseumawe).

## Skala Pengukuran Data
Skala pengukuran data yang digunakan adalah skala  Likert  dengan  interval  1-5.  Skala  Likert digunakan  untuk  mengukur  sikap,  pendapat  dan persepsi  seseorang  atau  sekelompok  orang tentang fenomena sosial.
Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur  dijabarkan  menjadi  indikator  variabel. Indikator  tersebut  dijadikan  sebagai  titik  tolak untuk  menyusun  item-item  instrument  yang dapat  berupa  pernyataan  atau  pertanyaan. Pemberian  skor  atau  bobot  berdasarkan  masing- masing  alternatif  pilihan  jawaban  yang  dipilih oleh responden.
Pada  penelitian  ini  variabel  perlindungan hukum ketenagakerjaan dan kesejahteraan tenaga kerja  outsourcing  yang  dirasakan  akan  diwakili oleh  pertanyaan  dengan  alternatif  jawaban:  1). Sangat  tidak  setuju,  2)  tidak  setuju,  3)  kurang setuju, 4) setuju, dan 5). Sangat setuju.
Tabel . Variabel, Definisi Operasional dan Indikator Variabel
A. Variabel Bebas No Variabel Definisi Variabel Indikator 1 Perlindungan ekonomis Berkaitan dengan usaha- usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu jaminan terhadap penghasilan dan jaminan sosial. - Dasar  penetapan  gaji  sesuai standar Upah Minimum Propinsi - Komponen  upah/gaji  termasuk uang makan dan transportasi. - Gaji    yang  diterima  adalah penghasilan bersih setelah dikurangi pajak. - Perusahaan  ada  menyediakan fasilitas    jaminan  kesehatan dan kecelakaan kerja. - Perusahaan menyediakan jaminan kematian - Perusahaan menyediakan jaminan  hari  tua  dan  dana pensiun.

## Teknik Analisis Data Pengujian Validitas dan Reliabilitas
Validitas  merupakan  derajat  ketepatan  antara data  yang  sesungguhnya  terjadi  pada  objek penelitian  dengan  data  yang  dapat  dilaporkan oleh  peneliti  (Sugiyono,  2008).  Suatu  skala pengukuran disebut valid apabila melakukan apa yang  seharusnya  dilakukan  dan  mengukur  apa yang  seharusnya  di  ukur  (Kuncoro,  2003).  Bila skala  pengukuran  tidak  valid  maka  data  tersebut tidak  akan  bermanfaat  bagi  peneliti  karena  tidak mengukur  atau  melakukan  apa  yang  seharusnya dilakukan.
Uji  validitas  dilakukan  untuk  mengetahui apakah  alat  ukur  yang  telah  dibuat  dapat digunakan  untuk  mengukur  apa  yang  hendak diukur  secara  tepat.  Untuk  menguji  validitas digunakan  teknik  korelasi  product  moment pearson  (Sugiyono,2008)  yang  dibandingkan dengan r tabel (Alhusin, 2002). Jika r hitung > r tabel  maka  instrument  dinyatakan  valid  dan sebaliknya.
Reliabilitas  menunjukkan  konsistensi  dan stabilitas  dari  suatu  skor  (skala  pengukura) (Kuncoro,2003).  Hal  ini  berarti  kuisioner dianggap  reliable  apabila  dilakukan  pengukuran dua  kali  atau  lebih  terhadap  gejala  yang  sama dengan  alat  ukur  yang  sama  hasilnya  tetap konsisten.  Pengukuran  menggunakan  teknik Cronbach’  alpha .  Nilai  koefisien  alpha  atau cronbach’  alpha  bervariasi  dari  nol  (0)  sampai
dengan  satu  (1).  Menurut  Malhotra  (2005:256), koefisien yang dapat diterima ditas 0,60.

## Analisis Regresi Linier
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  analisis  regresi  linear berganda.  Analisis  regresi  linear  berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel bebas  yang  terdiri  dari  perlindungan  ekonomis (X 1 ).  Data  yang  diperoleh  di  lapangan  melalui penyebaran kuisioner diolah dengan menggunakan  perhitungan  statistik  melalui program SPSS    ( Statistical Product and Service Solution) .  Persamaan  model  analisis  regresi linear  berganda  dalam  penelitian  ini  dapat dirumuskan:
Y=a+b 1 X 1 +e Dimana:
Y  = Kesejahteraan Tenaga Kerja Outsourcing X 1 = perlindungan ekonomis a   = konstanta b 1 ...b 3 = koefisien regresi e = standart error
Untuk mengetahui keeratan hubungan variabel  independen  terhadap  variabel  dependen digunakan  koefisien  korelasi  berganda  (R),  dan untuk  melihat  besarnya  pengaruh  variabel independen terhadap variabel dependen digunakan koefisien determinasi (R2).

## Pengujian Hipotesis
Hipotesis  penelitian  ini  dapat  dijabarkan sebagai berikut:
H0 : Tidak  terdapat  pengaruh  yang  signifikan antara  variabel  perlindungan  hukum ketenagakerjaan yang terdiri dari perlindungan ekonomis, terhadap kesejahteraan tenaga kerja outsourcing. Ha :
Terdapat  pengaruh  yang  signifikan antara  variabel  perlindungan  hukum ketenagakerjaan yang terdiri dari perlindungan ekonomis,
terhadap kesejahteraan tenaga kerja outsourcing.
Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan  uji  F  dan  uji  t.  Uji  F  digunakan untuk  melihat  apakah  variabel  independen berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  variabel dependen.  Uji  F  didasari  oleh  ketentuan  sebagai berikut:
1. Jika  nilai  F  hitung  <  F  tabel,  pada  a  =5% maka  H0  diterima.  Artinya  perlindungan hukum  ketenagakerjaan  yang  terdiri  dari perlindungan  ekonomis,  tidak  memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan tenaga kerja outsorcing.
2. Jika  nilai  F  hitung  >  F  tabel,  pada  a=5% maka  H0  ditolak.  Artinya  perlindungan hukum  ketenagakerjaan  yang  terdiri  dari perlindungan  ekonomis,  memberi  pengaruh terhadap kesejahteraan tenaga kerja outsourcing.
Untuk  melihat  apakah  variabel  independen secara  parsial  berpengaruh  terhadap  variabel dependen,  digunakan  uji  t  dengan  ketentuan sebagai berikut:
1. Jika  nilai  t  hitung  ,  t  tabel,  pada  a  =  5% maka  H0  diterima.  Artinya  perlindungan ekonomi  secara  parsial  tidak  berpengaruh secara  signifikan  terhadap  kesejahteraan tenaga kerja outsourcing.
2. Jika nila t hitung . t tabel, pada a = 5% maka H0  di  tolak.  Artinya  perlindungan  ekonomi secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan tenaga kerja outsourcing.

## HASIL  DAN PEMBAHASAN
Pengujian Instrumen Penelitian Pengujian Validitas
Pengujian  validitas  data  dalam  penelitian  ini dilakukan secara statistik, yaitu dengan menggunakan  uji Pearson  product-moment coefficient of correlation dengan bantuan SPSS . Berdasarkan  output  komputer  (lampiran  output
SPSS)  seluruh  pernyataan  dinyatakan  valid karena  memiliki  tingkat  signifikansi  di  bawah 5%.  Sedangkan  jika  dilakukan  secara  manual maka  nilai  korelasi  yang  diperoleh  masing- masing  pernyataan  harus  dibandingkan  dengan nilai  kritis  korelasi  product  moment  dimana hasilnya  menunjukkan  bahwa  semua  pernyataan mempunyai  nilai  korelasi  diatas  nilai  kritis  5% yaitu  diatas  0,254  (Lihat  Tabel  Nilai  Kritis Korelasi  r  Product–Moment  untuk    n  =  61  pada lampiran  output  SPSS),  sehingga  pernyataan- pernyataan  tersebut  adalah  signifikan  dan memiliki  validitas  konstrak.  Atau  dalam  bahasa statistik  terdapat  konsistensi  internal  ( internal consistence )  yang  berarti  pernyataan-pernyataan tersebut  mengukur  aspek  yang  sama.  Ini  berarti bahwa  data  yang  diperoleh  adalah  valid  dan dapat dipergunakan untuk penelitian. Untuk lebih jelasnya  pengujian  validitas  dalam  penelitian  ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel. Hasil Uji Validitas No Pernyataan Variabel Koefisien Korelasi Nilai Kritis 5% (N=61) Ket 1. A1 Perlindungan Ekonomis (X 1 )
0,553
0,254 valid 2.
A2 0,743 3. A3 0,689 4. A4 0,683 5. A5 0,754
Sumber : Data Primer, 2013 (diolah)
Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat  dijelaskan bahwa  semua  variabel  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  semuanya  dinyatakan  valid  karena mempunyai nilai korelasi diatas nilai kritis sebesar 0,254, sehingga semua pertanyaan yang terkandung dalam kuesioner penelitian ini dinyatakan valid untuk dilanjutkan penelitian yang lebih mendalam.

## Uji Reliabilitas Alat Ukur
Untuk  menilai  kehandalan  kuesioner  yang digunakan, maka dalam penelitian ini
menggunakan
uji reliabilitas berdasarkan
Cronbach  Alpha  yang  lazim  digunakan  untuk pengujian  kuesioner  dalam  penelitian  ilmu  sosial. Analisis ini digunakan untuk menafsirkan korelasi antara  skala  yang  dibuat  dengan  skala  variabel yang  ada.  Menurut  Malhotra,  (2006  :  305) koefisien yang dapat diterima diatas 0,60.
Uji  reliabilitas  memperlihatkan  bahwa  secara keseluruhan  tingkat  keandalan  telah  memenuhi persyaratan    Malhotra,  (2006  :  305).  Untuk  lebih jelasnya  besarnya  nilai  alpha  pada  masing-masing variabel diperlihatkan pada tabel  berikut ini:
Tabel. Reliabilitas Variabel Penelitian (Alpha) No. Variabel Rata- rata ItemVar iabel Nilai Alpha Keterangan 1. Perlindungan Ekonomis (X 1 ) 4,036 5 0,716 Handal 2. Kesejahteraan Tenaga Kerja (Y) 3,761 5 0,700 Handal
Sumber : Data Primer, 2013 (diolah)
Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat  dijelaskan  bahwa alpha  untuk  masing-masing  variabel  yaitu  untuk variabel  perlindungan  ekonomis  (X 1 )  diperoleh nilai alpha sebesar 71,6 persen, variabel kesejahteraan  tenaga  kerja  (Y)  diperoleh  nilai alpha  sebesar  70,0  persen,  dengan  demikian pengukuran reliabilitas terhadap variabel penelitian menunjukkan bahwa pengukuran keandalan  memenuhi  salah  satu  persyaratan menurut Malhotra.
Persepsi Responden Terhadap Indikator Penelitian Persepsi TerhadapPerlindungan Ekonomis
Perlindungan ekonomisyang dimaksudkan dalam  penelitian  ini  adalah  perlindungan  atau jaminan  ekonomi  dari  perusahaan  terhadap karyawan,sebagaimana  terlihat  pada  tabel  berikut ini;
Tabel. Indikator Perlindungan Ekonomis
No. Variabel Sgt Tdk Setuju Tdk Setuju Krg Setuju Setuju Sgt Setuju Rata- rata Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 1 2 3 4 5 1. Penetapan  gaji  telah  sesuai dengan standar upah minimum propinsi 0 0,0 0 0,0 5 8,2 51 83,6 5 8,2 4,00 2. Komponen upah/gaji termasuk  uang  makan  dan transportasi 0 0,0 0 0,0 6 9,8 50 82,0 5 8,2 3,98 3. Perusahaan menyediakan fasilitaas jaminan kesehatan 0 0,0 0 0,0 3 4,9 52 85,2 6 9,8 4,05 4. Perusahaan menyediakan jaminan  kecelakaan  kerja dan jaminan kesehatan 0 0,0 0 0,0 4 6,6 51 83,6 6 9,8 4,03 5. Perusahaan    menyediakan jaminan  hari  tua/  dana pension 0 0,0 0 0,0 5 8,2 44 72,1 12  19,7 4,11 Rerata 4,03

## Sumber : Data Primer, 2013 (diolah)
Berdasarkan tabel di atas juga dapat dijelaskan bahwa  variabel  perlindungan  ekonomis  diperoleh nilai  rerata  sebesar  4,03,  atau  responden ssmenyatakan setuju bahwa perlindungan ekonomis  yang  diberikan  oleh  PT.  PLN  (Persero) Area Lhokseumawe mempunyai pengaruh terhadap  kesejahteraan  tenaga  kerja  outsourcing. Hal  ini  dapat  dilihat  pernyataan  responden mengenai  penetapan  gaji  telah  sesuai  dengan standar    upah  minimum  provinsi  diperoleh  nilai rata-rata  4,00,  pernyataan  mengenai  komponen upah/gaji  termasuk  uang  makan  dan  transportasi diperoleh nilai rata-rata 3,98, pernyataan mengenai perusahaan menyediakan fasilitaas jaminan kesehatan diperoleh nilai rata-rata 4,05, pernyataan
responden  mengenai  perusahaan  menyediakan jaminan  kecelakaan  kerja  dan  jaminan  kesehatan diperoleh  nilai  rata-rata  4,03,  dan  pernyataan responden  mengenai  perusahaan    menyediakan jaminan hari tua/ dana pensiun diperoleh nilai rata- rata 4,11 pada satuan skala likert.
Persepsi  Terhadap  Kesejahteraan  Tenaga Kerja
Kesejahteraan tenaga kerja merupakan kesejahteraan  yang  diperoleh  oleh  karyawan selama  bekerja  dalam  lingkungan  perusahaan sesuai  dengan  tugas  dan  fungsinya,  seperti dijelaskan pada tabel berikut ini:
Tabel. Indikator Kesejahteraan Tenaga Kerja
No. Variabel Sgt Tdk Ssetuju Tdk Setuju Netral Setuju Sgt Setuju Rata- rata Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 1 2 3 4 5 1. Perusahaan menyediakan layanan perlindungan tenaga  kerja  dalam  bentuk organisasi tenaga kerja 0 0,0 0 0,0 8 13,1 52  85,2 1 1,6 3,89 2. Pendapatan yang anda terima telah dapat memenuhi kebutuhan hidup 0 0,0 2 3,3 7 11,5 51  83,6 1 1,6 3,84 3. Pendapatan  yang  di  terima dapat anda tabung. 0 0,0 4 6,6 16 26,2 40  65,6 1 1,6 3,62 4. Pendapatan yang anda terima  mampu  menjamin kesehatan sekeluarga 0 0,0 2 3,3 28 45,9 30  49,2 1 1,6 3,49 5. Anda merasa nyaman dalam bekerja 0 0,0 1 1,6 0 0,0 60  98,4 0 0,0 3,97 Rerata 3,76

## Sumber : Data Primer, 2013 (diolah)
Berdasarkan tabel di atas juga dapat dijelaskan bahwa variabel perlindungan teknik diperoleh nilai rerata  sebesar  4,03,  atau  responden  menyatakan setuju bahwa kesejahteraan tenaga kerja dipersepsikan  secara  positif  oleh  tenaga  kerja outsourcing  atau  responden  menyatakan  positif terhadap semua pernyataan tersebut. Hal ini dapat dilihat pernyataan responden mengenai perusahaan menyediakan  layanan    perlindungan    tenaga  kerja dalam  bentuk  organisasi  tenaga  kerja  diperoleh nilai rata-rata 4,08, pernyataan mengenai pendapatan  yang  anda  terima  telah  dapat memenuhi  kebutuhan    hidup  diperoleh  nilai  rata- rata  4,03,  pernyataan  mengenai  Pendapatan  yang di  terima  dapat  anda  tabung  diperoleh  nilai  rata- rata sebesar 4,05, pernyataan responden mengenai pendapatan  yang  anda  terima  mampu  menjamin kesehatan sekeluarga diperoleh nilai rata-rata 3,97, dan pernyataan responden mengenai Anda merasa nyaman  dalam  bekerja  diperoleh  nilai  rata-rata 4,05  pada  satuan  skala  likert.  Hasil  penelitian  ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan tenaga kerja
outsourcing pada PT. PLN (Persero) dipersepsikan secara positif oleh karyawan.

## Hasil Uji Asumsi Klasik
Dengan  menggunakan  model  regresi  linier berganda  pada  pembahasan  analisa  data,  maka dilakukan pengujian asumsi klasik terlebih dahulu, dimana  dalam  hal  ini  ada  2  jenis  asumsi  yang digunakan yaitu :
 Pengujian Normalitas
 Pengujian Multikolinearitas
Adapun  pengujian  dari  masing-masing  uji asumsi klasik dapat dijelaskan sebagai berikut:
 Normalitas
Asumsi  klasik  yang  pertama  diuji  adalah normalitas.  Residual  variabel  yang  terdistribusi normal  akan  terletak  disekitar  garis  horizontal (tidak  terpencar  jauh  dari  garis  diagonal). Berdasarkan  dari  gambar  normal  P–P  Plot  pada lampiran  menunjukkan  sebaran standarrized residual berada  dalam  kisaran  garis  diagonal. Seperti terlihat pada gambar berikut.

## Gambar. Normalitas Kesejahteraan Tenaga Kerja

## Pengujian Multikolinearitas
Multikulinearitas  diuji  dengan  melihat  Variance  Inflating  Factor  (VIF)  dari  masing-masing  variabel independent  terhadap  variabel  dependent.  Bila Variance  Inflating  Factor (VIF)  <  5  maka  tidak  terjadi multikulinearitas  atau  non  multikulinearitas  (Santoso,  2000).  Hasil  pengujian  ditunjukkan  pada  tabel berikut:
Tabel. Nilai Variance Inflating Factor (VIF) Variabel Bebas Variabel Bebas Tolerance VIF Keterangan Perlindungan Ekonomis (X 1 ) 0,887 1,127 Non Multikolinieritas Sumber: Data Primer, 2013 (diolah)
Berdasarkan tabel diatas dapat penulis jelaskan bahwa dari kedua variabel yang diteliti menunjukkan bahwa nilai VIF ( Variance Inflating Factor )  lebih  kecil  dari  angka  10,  dapat disimpulkan  bahwa  dalam  penelitian  ini  tidak terjadi  multikolineritas  dan  sesuai  pendapat Singgih, (2001).
Pengaruh  Perlindungan  Ekonomis,  Terhadap Kesejahteraan  Tenaga  Kerja  Pada  PT.  PLN (Persero) Area Lhokseumawe
Berdasarkan  tujuan  penelitian  yang  telah disebutkan  pada  bab  sebelumnya  dimana  tujuan penelitian  pertama  adalah  untuk  mengetahui pengaruh perlindungan ekonomis terhadap
Observed Cum Prob 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 Exp e cte d Pr o b 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0

## Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

## Dependent Variable: Kesejahteraan Tenaga Kerja
p-ISSN 1693-8852        e-ISSN 2549-5003
kesejahteraan tenaga kerja pada PT. PLN (Persero) Area  Lhokseumawe  dan  juga  sesuai  dengan hipotesis  yang  diajukan  dalam  penelitian  yaitu: pengaruh  perlindungan  ekonomis,  baik  secara
simultan  maupun  parsial  terhadap  kesejahteraan tenaga  kerja  pada  PT.  PLN  (Persero)  Area Lhokseumawe.Pembuktian  hipotesisnya  seperti dijelaskan pada Tabel 4.9 berikut ini:
Tabel. Pengaruh Perlindungan ekonomi Terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja Nama Variabel Unstandardize d Coefficients Standardized Coefficients t hitung Sig B Beta Konstanta (a) 2,427 14,214 0,000 Perlindungan Ekonomis (X 1 ) 0,145 0,423 4,688 0,000
Sumber : Data Primer, 2013 (diolah)
Dari hasil perhitungan statistik dengan menggunakan  bantuan  program  SPSS  seperti terlihat  pada  tabel  di  atas,  maka  diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:
Y = 2.427  + 0.132X 3
Dari  persamaan  regresi  di  atas  dapat  diketahui hasil penelitian sebagai berikut:
Koefisien Regresi (  ):
 Konstanta  sebesar  2.427.  Artinya  jika  faktor perlindungan ekonomis (X 1 ), dianggap konstan,  maka  besarnya  kesejahteraan  tenaga kerja  outsourcing  adalah  sebesar  2.427  pada satuan  skala  likert  atau  kesejahteraan  tenaga kerja  outsourcing  pada  PT.  PLN  (Persero) Area  Lhokseumawe  masih  relatif  rendah, dengan asumsi variabel perlindungan ekonomis, perlindungan sosial dan
perlindungan teknik, tidak mengalami perubahan atau bersifat tetap.
 Koefisien  regresi  perlindungan  ekonomis  (X 1 ) sebesar  0.145.  Artinya  bahwa  setiap  100%
perubahan  (perbaikan,  karena  tanda  +)  dalam variabel perlindungan ekonomis yang diberikan oleh perusahaan, maka secara relatif akan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja pada  PT.  PLN  (Persero)  Area  Lhokseumawe sebesar  14.5%,  dengan  demikian  semakin tinggi  perlindungan  ekonomis  yang  diberikan kepada  karyawan,  maka  akan  semakin meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja pada PT. PLN (Persero) Area Lhokseumawe.
Berdasarkan  hasil  analisis  di  atas  dapat diketahui  bahwa  dari  ketiga  variabel  yang  diteliti, ternyata  variabel  perlindungan  ekonomis  (X 1 ) mempunyai  pengaruh  dominan  terhadap  tingkat kesejahteraan tenaga kerja pada PT. PLN (Persero) Area Lhokseumawe, dengan nilai koefisien regresi sebesar  0.145.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa program perlindungan ekonomis mampu meningkatkan kesejahteraan karyawan.
 Koefisien Korelasi dan Determinasi
Sedangkan  untuk  melihat  hubungan  dan pengaruh  dari  variabel  perlindungan  ekonomis, terhadap kesejahteraan tenaga kerja(Y)
berdasarkan  korelasi  dan  determinasi  seperti dijelaskan pada tabel berikut ini : Tabel. Model Summary R R Square Adjusted R 2 Std. Error of the estimate Durbin Watson Keterangan 0,767 0,588 0,567 0,147 2,402 Korelasi Sangat Kuat
Sumber: Data Primer, 2013 (diolah)

Koefisien  korelasi  (R)  =  0.767  yang menunjukkan  bahwa  derajat  hubungan (korelasi)  antara  variabel  bebas  dengan variabel  terikat  sebesar  76.7%.  Artinya kesejahteraan  tenaga  kerja  pada  PT.  PLN (Persero)  Area  Lhokseumawe  sangat  erat hubungannya  dengan  faktor  perlindungan ekonomis  (X 1 ).  Dengan  demikian  variabel perlindungan  ekonomis,  dapat  dijadikan indikator untuk mengukur hubungan variabel tersebut terhadap tingkat kesejahteraan  tenaga  kerja  pada  PT.  PLN (Persero) Area Lhokseumawe.
 Koefisien  Determinasi  (R²)  sebesar  0.588. Artinya sebesar 58.8% perubahan-
perubahan dalam variabel terikat (kesejahteraan  tenaga  kerja)  pada  PT.  PLN
(Persero) Area Lhokseumawe dapat dijelaskan  oleh  perubahan-perubahan  pada faktor perlindungan ekonomis (X 1 ). Sedangkan  selebihnya  yaitu  sebesar  41.2% dijelaskan  oleh  variabel  lain  diluar  dari pada  penelitian  ini,  artinya  masih  ada 41.2% lagi  kesejahteraan tenaga kerja pada PT.  PLN  (Persero)  Area  Lhokseumawe dipengaruhi  oleh  faktor  lain  yang  tidak termasuk dalam model penelitian ini.

##  Pengujian Secara Simultan
Untuk  menguji  hipotesis  mengenai  pengaruh perlindungan  ekonomis,  dalam  hubungan  dengan kesejahteraan tenaga kerja pada PT. PLN (Persero) Area  Lhokseumawe,  maka  dapat  dijelaskan  pada tabel berikut ini : Tabel. Analisis of variance (anova) Model Sum of Squares Df Mean Squares F hitung F tabel Sig. Regresi 1,762 3 0,587 27,155 2,766 0.000 Sisa 1,233 57 0,022 Total 2,996 60
Sumber : Data Primer, 2013  (diolah)
Hasil pengujian secara simultan diperoleh F hitung sebesar  27,155,  sedangkan  F tabel pada  tingkat signifikansi  =5 % adalah sebesar 2,766. Hal ini memperlihatkan  bahwa  F hitung >  F tabel ,  dengan tingkat  probabilitas  0.000.  Dengan  demikian  hasil perhitungan  ini  dapat  di  ambil  suatu  keputusan bahwa  menerima  hipotesis  alternatif  dan  menolak hipotesis nol, artinya bahwa variabel perlindungan ekonomis  (X 1 ),  secara  bersama-sama  berpengaruh secara  signifikan  terhadap  kesejahteraan  tenaga kerja pada PT. PLN (Persero) Area Lhokseumawe.
Dengan  demikian  terbukti  bahwa  terdapat pengaruh  yang  signifikan  antara  perlindungan ekonomis (X 1 ) terhadap kesejahteraan tenaga kerja pada  PT.  PLN  (Persero)  Area  Lhokseumawe  (Y), dengan  demikian  hipotesis  alternatif  (Ha)  yang diajukan diterima dan menolak hipotesis nol (Ho), karena diperoleh nilai F hitung > F tabel , dengan tingkat probabilitas  0.000  atau  tingkat  signifikansi dibawah  = 5%.

## Hasil Uji-t (Secara Parsial)
Untuk menguji faktor-faktor yang mempunyai pengaruh terhadap kesejahteraan tenaga kerja pada
PT.  PLN  (Persero)  Area  Lhokseumawe    secara parsial (setiap variabel) dapat dilihat dari hasil uji- t. Hasil perhitungan yang  diperlihatkan pada tabel 4.9,  dimana  dapat  diketahui  besarnya  t hitung untuk masing-masing variabel dengan tingkat kepercayaan atau signifikansi sebesar  = 5%.  Hasil penelitian terhadap variabel
perlindungan ekonomis diperoleh t hitung sebesar 4.688,  sedangkan  t tabel sebesar  2,000,    hasil perhitungan  ini  menunjukkan  bahwa  t hitung > t tabel dengan  signifikansi  sebesar  0.000  atau probabilitas  jauh  dibawah  =  5%.  Dengan demikian hasil perhitungan statistik menunjukkan  bahwa  secara  parsial  variabel perlindungan  ekonomis  berpengaruh  secara signifikan  terhadap  kesejahteraan tenaga  kerja pada PT. PLN (Persero) Area Lhokseumawe.

## Implikasi Penelitian
Untuk  membuktikan  hipotesis  alternatif  bahwa terdapat  pengaruh  secara  langsung  antara  faktor- faktor  yang  mempengaruhi  kesejahteraan  tenaga kerja pada PT. PLN (Persero) Area Lhokseumawe melalui  indikator  perlindungan  ekonomis,  hal  ini
p-ISSN 1693-8852        e-ISSN 2549-5003
dapat  dilihat  dari  nilai  t hitung >  t tabel dengan  tingkat signifikansi  sebesar  0.000  atau  probabilitas  jauh dibawah  = 5%, hal ini mengindikasikan bahwa variabel yang diteliti baik secara simultan maupun secara  parsial  berpengaruh  terhadap  peningkatan kesejahteraan tenaga kerja pada PT. PLN (Persero) Area Lhokseumawe.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  dijelaskan bahwa  semua  indikator  yang  diteliti  berpangaruh terhadap kesejahteraan tenaga kerja pada PT. PLN (Persero) Area Lhokseumawe, dimana perlindungan ekonomis (X 1 ), berpengaruh terhadap kesejahteraan tenaga kerja pada PT. PLN (Persero) Area Lhokseumawe.
Implikasi penelitian ini mengindikasikan bahwa perlindungan  ekonomis  yang  yang  diberikan  oleh pihak  PT.  PLN  (Persero)  mempunyai  dampak terhadap  peningkatan  kesejahteraan  tenaga  kerja outsourcing dapat dilihat dari penetapan gaji telah sesuai  dengan  standar    upah  minimum  provinsi, komponen  upah/gaji  termasuk  uang  makan  dan transportasi,  kemudian  perusahaan  menyediakan jaminan  kecelakaan  kerja  dan  jaminan  kesehatan serta  perusahaan  menyediakan  jaminan  hari  tua/ dana pensiun.
Dengan  demikian  pengaruh  perlindungan hukum  ketenagakerjaan  yang  terdiri  perlindungan ekonomis,  perlindungan  sosial,  dan  perlindungan teknik  mempunyai  dampak  terhadap  peningkatan kesejahteraan  tenaga  kerja  outsourcing  pada  PT. PLN (Persero) Area Lhokseumawe.

## DAFTAR PUSTAKA
Asikin,  Zainal.,  2003, Dasar-dasar  Hukum Perburuhan , Edisi pertama, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
C.S.T.  Kansil.  2000. Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata , Jakarta: Pradnya Paramita.
R.Saliman,  Abdul,  2010. Hukum  Bisnis  dan Perusahaan  (Teori  dan  Contoh  Kasus) Cetakan  ke  lima,  Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group.
Subekti,  R,  2005. Pengantar  Hukum  Pernuruhan, cetakan Kedua, Jakarta: Pradnya Paramita. Soepomo, Imam, 2004, Aspek Hukum Perburuhan di Indonesia, PT raja Grafindo Persada.
Soegiyosno.  2008. Metode  Penelitian  Bisnis, Pendekatan kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
Tjiptono,  Fandy.  2008. Service,  Quality  & Statisfaction. Yogyakarta: Andi
Undang-  Undang  Nomor  13  tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.  13  tahun  2012  tentang  Komponen  dan Pelaksanaan  tahapan  Pencapaian  Kebutuhan Hidup Layak dan pengaturan outsourcing .
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  27/PUU- IX/2011 tentang pengujian terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan. Keputusan Menteri Tenaga Kerja (KEP. 220/MEN/X/2004) tentang OUTSOURCING  Ketenagakerjaan  yang mana terjadi Hubungan Kerja  Tidak Langsung  Melalui  Perusahaan  Pemborong Pekerjaan  atau  Perusahaan  Pemborong,
Penyedia Jasa Pekerja (Labor Supply)