## ARTIKEL

## PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM POLITIK PASCA UU NO. 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK DI KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG
Oleh
KOMANG FERRY LESMANA UDAYANA
NIM. 0914041085
JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA SINGARAJA
PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM POLITIK PASCA UU NO. 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK
DI KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG

## ARTIKEL
Di ajukan kepada Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan Program Sarjana Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi
Oleh
KOMANG FERRY LESMANA UDAYANA
NIM. 0914041085

## JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA SINGARAJA
PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM POLITIK PASCA UU NO. 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK

## DI KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG
Km Ferry Lesmana Udayana, I Wayan Landrawan, Ratna Arta Windari.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk:  (1)  mengetahui  partisispasi  perempuan  pasca  UU  No  2 Tahun  2008  di  kecamatan  Buleleng  kabupaten  Buleleng,  (2)  mengetahui  alasan  dan motivasi  perempuan  untuk  ikut  berpartisipasi  di  dunia  perpolitikan,  (3)  mengetahui kendala-kendala yang dihadapi perempuan untuk berpartisipasi dalam partai politik.
Rancangan  penelitian  ini  bersifat  deskriptif  kualitatif,  lokasi  penelitian  di  kecamatan Buleleng,  Kabupaten  Buleleng.  Subjek  penelitian  ini  adalah  kaum  perempuan  yang terlibat dalam kepengurusan politik di kecamatan Buleleng kabupaten Buleleng. Metode pengumpulan  data  menggunakan metode wawancara, kuesioner,  observasi, kepustakaan, dokumentasi.  Data dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif dengan pengelompokan data.
Hasil  penelitian  menunjukan:  (1)  keterlibatan  perempuan  dalam  perpolitikan  sudah tinggi,  ini  terlihat  dari  hasil  bahwa  yang  perempuan  yang  terlibat  mencapai  32,  62% melebihi  kuota  30  %  yang  telah  ditentukan,  (2)  alasan  dan  motivasi  perempuan  untuk berpartisipasi dalam politik yaitu hati nurani untuk memeperbaiki masalah bangsa, ingin memiliki  kekuatan  yang  sama  dengan  laki-laki,  (3)  kendala  yang  dihadapi  perempuan dalam perpolitikan yaitu: kesadaran berorganisasi yang kurang, adanya anggapan dunia politik  penuh  dengan  kekerasan,  tidak  punya  kepercayaan  diri,  dan  perempuan  kurang memanfaatkan potensinya.
Kata-Kata Kuesioner : perpolitikan, partisipasi perempuan, UU No 2 Tahun 2008.

## PENDAHULUAN
Berbicara mengenai politik berarti  berbicara  mengenai  kekuasaan. Dimana politik itu erat kaitanya dengan kekuasaan.  Politik  merupakan  suatu cara  untuk  mempengaruhi  orang  lain agar  orang  tersebut  mau  dan  patuh
terhadap keinginan kita. Sejak duduk di bangku  sekolah  dasar  kita  sudah  tidak asing  lagi  mendengar  kata  “Politik”. Pendidikan  politik  sudah  ditanamkan sejak  kita  masih  kecil,  bahkan  sampai saat  ini  pendidikan  politik  ditanamkan
kepada kita baik itu dari guru disekolah, dosen dan juga lembaga-lembaga sosial lainya.
Kata  politik  pada  umumnya digunakan  sebagai  kata  sifat  yang memberikan  yang  memberikan  arti tertentu  bagi  kata  benda.  Oleh  karena itu  di  kenal  istilah-istilah  seperti partisipasi  politik,  kepentingan  politik, dan  keputusan  politik.  Kata  politik mengacu  pada  segala  sesuatu  yang berkaitan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan kedudukan yang di pegang  oleh  para  pejabat  pemerintah. Politik merupakan  kekuasaan seseorang untuk  mempengaruhi  orang  lain.  Titik perhatian disini adalah pejabat pemerintah.  Pejabat  pemerintah  adalah sekelompok  orang  yang  memegang kekuasaan  untuk  mengatur  masyarakat secara  keseluruhan  dan  dalam  usaha mengatur masyarakat, berhak menggunakan  kekerasan  fisik  yang memaksa.  Kekuasaan  yang  memiliki kedua  sifat  tadi  disebut  kekuasaan politik, sedangkan orang atau kelompok orang  yang  memiliki  kekuasaan  politik di namakan penguasa politik.
Keputusan-keputusan  yang  di  hasilkan oleh  penguasa  politik  dalam  usaha untuk  mengatur  masyarakat  disebut kebijakan  politik.  Sehingga  kekuasaan
politik berbeda dari jenis-jenis kekuasaan  lainya  yang  ada  di  dalam masyarakat karena memiliki kedua sifat itu.
Dalam masyrakat primitive,
dimana politik cenderung erat terintegrasi dengan kegiatan masyarakat pada  umumnya,  partisipasi  condong tinggi dan mungkin sulit untuk membedakannya  dari  kegiatan  yang lain.  Akan  tetapi,  dalam  masyarakat berkembang,  karena  adanya  kombinasi dari  institusi  dan  pengaruh  modern  dan tradisional, partisipasi mungkin dibatasi oleh  factor-faktor  seperti  tingkatan intelektual  dan  masalah  umum  dari komunikasi.  Berlawanan  dengan  ini ialah  partisipasi  dalam  masyarakat totaliter, dalam beberapa bentuk partisipasi  mungkin  sangat  tinggi,  dan yang  lainya  mungkin  sangat  rendah. Sedangkan  menurut  definisi,  salah  satu karakteristik paling penting dari masyarakat  totaliter  adalah,  bahwa mereka berusaha  mengontrol partisipasi dalam  proses  politik  pada  semua tingkatan.  Tariff  variasi  yang  paling besar  kiranya  terdapat  dalam  Negara demokrasi  modern,  yang  biasanya mendorong  adanya  partisipasi  dengan berbagai  cara,  pada  umumnya  justru
membiarkan partisipasi tersebut menemukan tingkatannya sendiri. Kegiatan  politik  yang  tercakup
dalam konsep partisipasi politik
mempunyai  bermacam-macam  bentuk dan intensitas. Biasanya diadakan perbedaan  jenis  partisipasi  menurut frekuensi  dan  intensitasnya.  Menurut pengamatan  orang  yang  mengikuti kegiatan  secara  tidak  itensif,  yaitu kegiatan  yang  tidak  banyak  menyita waktu dan yang biasanya tidak
berdasarkan  prakarsa  sendiri,  seperti memberikan  suara  dalam  pemilihan umum, besar sekali jumlahnya.
Sebaliknya,  kecil  sekali  jumlah  orang yang  secara  aktif  dan  sepenuh  waktu
melibatkan  diri  dalam  politik.  Kegiatan sebagai  aktivis  politik  ini  mencangkup antara lain menjadi pimpinan dari partai atau  kelompok  kepentingan.  Berbagai jenis cara-cara berpartisipasi,  salah satu contohnya  yaitu  memberikan  suara dalam pemilihan umum, mendiskusikan masalah politik, menghadiri rapat
umum yang bersifat politik dan menjadi
anggota kelompok kepentingan.
Sedangkan  yang  lebih  intensif  lagi adalah  melibatkan  diri  dalam  berbagai proyek  pekerjaan  sosial,  bekerja  aktif sebagai  anggota  partai  politik  dan menjadi juru kampanye.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  disebut  dengan  jenis penelitian dalam kondisi alamiah.
Dalam  penelitian  ini  peneliti  juga mendiskripsi  hasil  penelitian  hasil penelitian.  Deskripsi  itu  berupa  hasil angket  yang  sudah  penulis  berikan. Peneliti  ini  terlaksana  di  kecamatan buleng.  Teknik  pengumpulan  data dalam  penelitian  ini  pertama  adalah dengan  memberikan  kuisioner  kepada
nara sumber, selain dengan memberikan kuisioner  juga  dilakukan  wawancara sebagai  penunjang  dari  data  yang diperoleh.  Wawancara  dilakukan  secara intensif  dan  juga  adanya  pengamatan langsung. Pelaksanaan wawancara  yang intensif  dimaksudkan  adalah  untuk menjaring  data  tentang  factor-faktor pendorong  dan  penghambat  terhadap partisipasi  politik  perempuan  Buleleng. Pengamatan langsung dimaksudkan
adalah  untuk  mengamati  dan  mencatat segala aspek rutinitas sosial yang terkait dengan permasalahan perempuan
seperti : partisipasi politik dan kedudukan perempuan dalam organisasi sosial dan politik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  prinsipnya  semua  orang  setuju bahwa bentuk pemerintahan yang demokratis  merupakan  bentuk  yang paling  ideal  dan  didambakan  oleh rakyat.  Kata  demokrasi  sendiri  dapat diartikan  sebagai  sebuah  pemerintahan dari,  oleh  dan  untuk  rakyat.  Dengan kata  lain,  rakyatlah  yang  memegang wewenang tertinggi dalam proses pemerintahan.
Para
pemimpin
merupakan  pemegang  mandat  yang harus  tunduk  kepada  suara  rakyat melalui wakil-wakil mereka yang duduk dalam  kursi  kepemimpinan.  Sebuah masyarakat  dapat  diartikan  demokratis jika dalam peri kehidupannya
menghargai  hak  asasi  manusia  secara adil dan setara, mengakui dan
memajukan  akan  kebebasan.  Dalam penghargaan terhadap hak yang adil dan setara tersebut tercermin adanya
penghargaan terhadap perbedaan-
perbedaan yang ada, khususnya
terhadap
kelompok-kelompok
minoritas.  Hal  ini  juga  mencangkup adanya  jaminan  partisipasi politik semua  warga.  Partisipasi  dalam  sistim politik merupakan tugas yang kompleks dan  menantang,  khususnya  bagi  sector- sektor masyarakat yang secara tradisional  terpinggirkan.  Perempuan mewakili  salah  satu  kelompok  yang  di rugikan  sebagai  akibat  dari  peran-peran yang  di  terjemahkan  secara  sosial, budaya  dan  hubungan  antara  laki-laki dan  perempuan  dalam  ranah-ranah produktif, repruduktif dan politik.
Perempuan sebagai  salah satu kelompok minoritas sampai saat ini masih  berada  dalam  posisi  subordinat disbanding  laki-laki.  Meskipun  secara kuantitatif  mereka  lebih  banyak  tetapi hal ini tidak berati ada jaminan terhadap hak-hak mereka. Faktor budaya
merupakan  salah  satu  penghabat  bagi perempuan  untuk  tampil  dalam  forum publik.  Kuatnya  peran  laki-laki  dalam kehidupan  publik  sangat  menentukan setiap keputusan-keputusan yang diambil  meskipun  itu  menyangkut kehidupan perempuan.
Hal ini menempatkan posisi perempuan
semakin termarginalkan, terutama dalam  partisipasi  politik  semata-mata karena  mereka  adalah  perempuan. Inilah yang disebut sebagai diskriminasi berbasis  gender.  Partisipasi  politik perempuan merupakan salah satu prasyarat terlaksananya demokrasi.
Karena  tidak  ada  demokrasi  yang sesungguhnya  jika masih terdapat pengingkaran kesetaraan antara laki-laki dan  perempuan  sehingga  berakibat tersingkirnya perempuan dari
gelanggang politik.
Kehidupan demokrasi yang sejati adalah kehidupan dimana  semua  anggota  masyarakat mendapat  kesempatan  yang sama untuk bersuara  dan  didengar.  Peran  politik sangat penting untuk mendorong kebijakan  yang  berkeadilan  sosial, terutama yang berkaitan dengan kehidupan perempuan. Sementara melalui  kebijakan,  hukum  yang  dapat berlaku  melindungi  kepentingan  kaum perempuan dari berbagai bentuk
kekerasan baik domestik maupun publik.
Dengan adanya UU No.2 Tahun 2008  tentang  partai  politik,  maka peluang perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam dunia politik semakin besar. Dimana  pemerintah saat ini  memberikan  kuota  30%  bagi perempuan untuk menduduki  jabatan di legislatif.  Ini  merupakan  kesempatan bagi  perempuan  untuk  terjun  di  dunia politik,  namun  dalam  berpartisipasi  di dunia politik perempuan masih mengalami  kendala-kendala  yang  dapat melemahkan partisipasi di dunia politik. Yang  di  hadapi  kaum  perempuan  di Indonesia  dalam  dunia  politik  dewasa ini  lebih  merupakan  problem  structural ketimbang  teologis  dan  kultural  seperti pada waktu-waktu sebelumnya.
Sekarang,  hampir  tidak  pernah  kita dengar  lagi  keberatan-keberatan  yang bersifat  keagamaan  atau  budaya  yang mempersoalkan keterlibatan kaum perempuan  dalam  ruang-ruang  publik. Jika sebelumnya kita pernah mendengar sebuah partai politik melarang perempuan  untuk  menjadi  presiden dengan  merujuk  pada  kitab  suci, sekarang  tidak  ada  lagi  partai  politik yang menyuarakan hal tersebut. Sehingga  dengan  bertitik  tolak  dari
pandangan  diatas  tadi  maka  ini  akan menjadi  motivasi  bagi  perempuan- perempuan  Indonesia  untuk  terlibat secara langsung di dunia politik.
Adapun  kendala-kendala  yang dihadapi perempuan dalam terjun didunia politik adalah rendahnya keterampilan  politik  kaum  perempuan, hal  ini  disebabkan  karena  kaum perempuan sejak kecil jarang dihadapkan  pada  dunia  politik  yang sangat  kompetitif  dan  dianggap  sebagai negative,  kotor,  kejam,  jahat  penuh intrik,  dan  kegiatan  politik  adalah aktivitas  yang  relatif    keras.  Dengan asumsi seperti ini dunia politik kesannya  seakan-akan  tidak  sesuai dengan  sikap  perempuan  yang  lemah lembut,  cantik,  keibuan,  dan  berbagai ciri feminisme. Sehingga kaum perempuan  lebih  cenderung  memilih mengerjakan  pekerjaan  domestik  dari pada ikut berkecimpung keranah publik.
Sebagian  besar  partai  politik  di Indonesia  tidak  memenuhi  kuota  30% bakal calon legislatif (caleg) perempuan.  Realitas  ini  sesungguhnya bertolak belakang dengan dengan upaya-upaya  yang  dilakukukan  para pembuat  kebijakan  politik  di  negeri  ini untuk  kian  banyak  melibatkan  kaum
perempuan  dalam  proses-proses  politik. Telah didtetapkannya UU No. 10 tahun 2008  tentang  Pemilu  dan  Peraturan KPU  No.  18  Tahun  2008  yang  jelas- jelas  menegaskan  kepihakkan  terhadap kaum  perempuan  ternyata  tidak  cukup ampuh untuk membuat  kalangan parpol merangkul  lebih  banyak  lagi  kaum perempuan.
Saat ini partisipasi politik perempuan  mengalami  degradasi  dan reduksi  secara  besar-besaran.  Ruang aktivitas perempuan dibatasi hanya pada wilayah  domestik  dan  diposisikan secara subordinat. Namun secara umum alasan yang digunakan perempuan tidak terjun  kedunia  politik  adalah  bahwa perempuan  dipandang  sebagai  sumber godaan  dan  sumber  fitnah  dan  juga dapat  memicu  terjadinya  konflik  sosial. Selain  itu  juga  ada  anggapan  bahwa tugas politik sangat berat dan perempuan takan mampu
menanggungnya karena akal dan tenaga perempuan dianggap lemah.
Perempuan  dan  politik  adalah wacana  yang  menarik  diperbincangkan bahkan,  menjadi  suatu  yang  politisi untuk  diperdebatkan.  Hal  ini  disebkan oleh  fakta,  ketika  politik  ditempatkan diwilayah  publik,  definisi,  konsep  dan nilai-nilai  yang  terkandung  didalamnya
selalu  menempatkan  perempuan  diluar area  tersebut.  Politik  didefinisikan sebagai  sesuatu  yang  negatif,  afiliasi suatu  partai  politik  dan  dihubungkan hanya  dengan  mereka  yang  berkuasa, dimana laki-laki mendominasinya. Oleh karena  itu  politik  selalu  di  identikan dengan  dunia  laki-laki,  yang  memiliki sifat keras, kejam penuh intrik dan tidak sesuai  dengan  sifat  perempuan  yang lebih bersifat feminisme. Sehinggu dulu perempuan  yang  terjun  di  dunia  politik sangat minim, dimana peran perempuan masih  dibatasi  dalam  menentukan  dan memutuskan  kebijakan  yang  diambil oleh pemerintah.
Seiring  dengan  perkembangan zaman, tingkat modernisasi dan globalisasi  informasi  serta  keberhasilan gerakan emansipasi wanita dan feminisme,  sikap  dan  peran  perempuan khususnya  pandanganya  tentang  dunia politik  mulai  mengalami  pergeseran. Wanita  tidak  lagi  hanya  berperan sebagai ibu rumah tangga yang menjalankan fungsi reproduksi, mengurus anak dan suami atau pekerjaan  domestik  lainnya,  tetapi sudah  aktif  berperan  diberbagai  bidang kehidupan, baik sosial, ekonomi maupun  politik.  Bahkan  pekerjaan tertentu  yang  sepuluh  atau  dua  puluh
tahun  yang lalu hanya pantas dilakukan laki-laki,  saat  ini  pekerjaan  tersebut sudah  bisa  dilakukan  oleh  para  wanita, termasuk  pada  pekerjaan  kasar  sekali. Tidak hanya dilihat dari hal pekerjaannya saja perempuan mengalami  perubahan,  namun  dalam dunia  politik  pun  saat  ini  perempuan sudah  mulai  terjun  kekancah  politik. Hal  ini  di  perkuat  dengan  adanya  UU No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik yang  melibatkan  keterwakilan  30% perempuan. Dengan berlakunya UU No. 2  Tahun  2008  tentang  partai  politik yang  menyertakan  30%  keterwakilan perempuan, maka secara tidak langsung perempuan  memiliki  kesempatan  untuk terjun  kedunia  politik.  Oleh  karena  itu dengan adanya UU ini maka perempuan memiliki  hak  yang  sama  dengan  laki- laki  untuk  terjun  didunia  politik. Kebijakan pemerintah ini yang melibatkan  30%  kaum  perempuan, merupakan  peluang  bagi  perempuan untuk  berkiprah  di  dunia  politik. Kenyataan  yang  terjadi  di  lapangan perempuan saat ini khususnya perempuan  di  Kecamatan  Buleleng sudah  berpartisipasi  di  dunia  politik. Hal  ini  terlihat  dari  perbandingan  antar perempuan dengan laki-laki  yang terjun di  dunia  politik,  perbandingannya  yaitu
32,62%  :  67,38%    (Rekapitulasi Pemenuhan  30%  Perempuan  Serta Keterwakilan 1 (satu) Perempuan dalam 3  (tiga)  Calon).  Dari  data  diatas  dapat disimpulkan bahwa partisipasi perempuan  di  Kecamatan  Buleleng sudah  memenuhi  kuota  30%  yang diberikan  oleh  pemerintah.  Namun  jika dilihat  dalam  tiap  partai  politik,  ada lima  partai  politik  dalam  pemilihan umum  legislatif  tahun  2009  yang  tidak melibatkan perempuan didalamnya. Partai yang tidak melibatkan perempuan antara  lain  yaitu  Partai  Kedaulatan, Partai  Persatuan  Daerah  (PPD),  Partai Golkar,  Partai  Demokrasi  Indonesia (PDIP),  Partai  Patriot.  Partai  Politik yang  tidak  melibatkan  perempuan didalamnya,  tidak  dikenakan  sanksi baik  sanksi  hukuman  maupun  sanksi administratif.  Partai  tersebut  akan  tetap mengikuti  Pemilihan  Umum,  namun partai  politik  yang  tidak  melibatkan perempuan  mendapatkan  sanksi  moral dari  masyarakat.  Partisipasi  perempuan dalam  politik  bukan  hanya  menjadi calon legislatif maupun menjadi anggota dalam partai politik. Partisipasi perempuan  juga  terlihat  keterlibatanya dalam kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat,  seperti  menjadi  ketua  PKK bahkan  ada  juga  perempuan  yang
menjadi  Camat,  yang  dijabati  oleh seorang  wanita.  Ini  berarti  bahwa masyarakat  pun  sudah  ada  yang berpartisipasi  dalam  politik  khususnya di  lingkungan  masyarakat.  Namun wanita-wanita  yang  aktif  di  masyarakat ini,  tidak  semuanya  ingin  terjun  di politik  untuk  menjabat  sebagai  anggota pemerintahan  karena  ia  merasa  bahwa politik  itu  pekerjaan  yang  keras,  rumit, dan tidak sesuai dengan sifat perempuan sehingga  perempuan  enggan  untuk  ikut campur dengan urusan politik. Tapi ada juga perempuan yang memiliki keinginan  dan  niat  untuk  terjun  di politik, namun ia tidak dapat memenuhi keinginannya  dikarenakan  kurangnya pengalaman  yang  dimiliki,  merasa belum  percaya  diri  untuk  terjun  dan terlibat di dunia politik.

## SIMPULAN DAN SARAN
Dari  hasil  analisi  data  yang diperoleh  dalam  penelitian  ini  maka dapat  disimpulkan  beberapa  hal  antara lain :
1) Partisipasi  perempuan  khususnya di  Kecamatan  Buleleng  pasca  UU No.  2  Tahun  2008  tentang  partai politik yang mengikut sertakan 30% perempuan  didalam  partai  politik, sudah  dapat  dikatakan  memenuhi
kuota  tersebut.  Hal  ini  terlihat  dari persentase  jumlah  perempuan  yang berpartisipasi dalam Pemilihan Umum  Leegislatif  Tahun  2009,
yaitu  32,62%  untuk  perempuan  dan 67,38% untuk laki-laki.
2) Adapun  alasan  dan  motivasi perempuan  terjun  di  dunia  politik adalah sebagai berikut :
a. Untuk  mengisi  kesempatan  yang diberikan oleh pemerintah
mengenai kuota 30% keterwakilan
perempuan  baik  itu  di  partai maupun dipemerintahan.
b.Adanya keinginan dari hati nurani
untuk terjun didunia politik.
Dimana  tujuan  terjun  ke  dunia politik  adalah  untuk  membenahi permasalahan-permasalahan  yang dihadapi  oleh  Negara.  Karena sebagai  warga  Negara  yang  baik kita  harus  lebih  mementingkan kepentingan  bangsa  dan  Negara diatas  kepentingan  pribadi.  Dan juga  adanya  keinginan  untuk memperjuangkan kepentingan perempuan yang selama ini kurang mendapatkan perhatian.
c. Adanya  dorongan  dari  keluarga
baik  itu  suami  dan  anak-anak. Dengan  adanya  dorongan  tersebut dapat  memberikan  motivasi  bagi
perempuan untuk terjun dan terlibat  di  dunia  perpolitikan, tanpa  adanya  hal  tersebut  maka seorang perempuan  yang terjun  di dunia  politik  akan  mengalami kendala  internal,  yaitu  kendala dari  lingkungan  keluarganya  yang tidak mendukung atau
memotivasinya.
3) Kendala-kendala  yang  dihadapi perempuan  dalam  berpartisipasi  di kancah politik yaitu :
a. Kesadaran  berorganisasi  sangat kurang, dimana banyak perempuan tidak senang berorganisasi.
b.Adanya anggapan dikalangan perempuan  bahwa  didunia  politik itu  penuh  kekerasan  sehingga dipandang  sebagai  dunianya  laki- laki,  perempuan  enggan  untuk turut berkecimpung didalamnya. c. Perempuan  sering  tidak  percaya diri,  sehingga  tidak  siap  mental dan  psikologis  untuk  memasuki dan  melaksanakan  fungsi-fungsi jabatan sebagai perumus kebijaksanaan  maupun  pengambil keputusan.
d.Perempuan  kurang  memanfaatkan
potensi  yang  ada  pada  dirinya, disamping perempuan terlalu
sibuk dalam dunia domestic
mengurus tugas-tugas rumah
tangga.
Berdasarkan penelitian ini akan
memberikan saran-saran sebagai berikut
:
1) Untuk  meningkatkan  partisipasi
politik masyarakat khususnya perempuan perlu usaha baik itu dari pemerintah, sekolah maupun keluarga untuk memberikan pendidikan  politik  sejak  dini  dan
secara  kontinyu  baik  itu  melalui jalur formal maupun non formal.
2) Kepada para praktisi politik
hendaknya selalu berupaya mendidik  masyarakat  dalam  bidang politik dan tidak mendiskriminasikan perempuan terutama dalam dunia politik. 3) Kepada pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah supaya  mengeluarkan  kebijakan- kebijakan yang menyangkut kepentingan perempuan. Dan apabila mengeluarkan suatu kebijakan khususnya mengenai kepentingan perempuan, maka diharapkan adanya sosialisasi
terlebih  dahulu  agar  masyarakat
umum
mengetahui kebijakan
pemerintah yang baru.
4) Dalam  upaya  mensosialisasikan
hasil penelitian ini maka diharapkan diadakannya seminar mengenai perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA
2008, Undang-Undang Republik
indonesia  No.  2  tahun  2008 Tentang  Partai  Politik. Jakarta:
Citra Umbara.
Agustino,  Leo.  2007. Prihal  ilmu Politik. Yogyakarta :Graha Ilmu Budiarjo,  Meriam.  1981. Partisipasi dan  Partai  Politik. Jakarta  :  PT.
Gramedia
Budiarjo,  Miriam.  1994. Pembangunan Politik  Situasi  Global,  dan  Hak Asasi  di  Indonesia .  Jakarta  :  PT.
Gramedia Pustaka Utama Budiarjo,  Miriam.  1996. Demokrasi  di Indonesia Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama