ISSN Print: 2774-7840 ISSN Online: 2774-7905 Volume 4 Nomor 2 Juni, 2023 Halaman 134-151 Article History: Received  : 15 April 2023 Reviewed  : 20 April 2023
Accepted  : 8 Mei 2023 Published  : 01 Juni 2023 DOI : 10.22437/mendapo.v4i2.24794
CRITICAL LEGAL STUDIES : UNDERSTANDING THE RELATIONSHIP BETWEEN BUSINESS, GOVERNMENT AND LEGAL INTERESTS
Critical Legal Studies : Memahami Hubungan Antara Kepentingan Bisnis, Pemerintah
Dan Hukum
Agus Trianto
Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia at.agustrianto@gmail.com
Nina Rosida Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Pancasila nina.rosida@gmail.com

## Endra Wijaya
Fakultas Hukum Universitas Pancasila endra.wijaya333@yahoo.co.id

## Abstract
This study discusses several thoughts of Critical Legal Studies as a branch of thought in the field of  law.  This  study  uses  conceptual  and  theoretical  approach,  and  several  opinions  from  law scholars  are  discussed.  The  Critical  Legal  Studies  thinkers  criticize  the  existing  legal  order, which they regard as a liberal order. In a liberal setting, Critical Legal Studies views law along with  government  entities  in  a  broad  sense,  which  form  and  implement  law,  as  being subordinated  to  the  interests  of  business  actors.  Thus,  it  will  be  difficult  for  the  law  and  the government to truly be neutral and objective.
Keywords: Critical Thought; Liberalism; Neutrality of Law.

## Abstrak
Kajian  ini  membahas  mengenai  pemikiran Critical  Legal  Studies sebagai  salah  satu  cabang aliran  pemikiran  dalam  bidang  hukum.  Kajian  mengenai Critical  Legal  Studies ini  dibahas dengan pendekatan konseptual dan teoretis dengan mengungkapkan beberapa pendapat ahli hukum. Para pemikir Critical Legal Studies mengajukan kritik terhadap tatanan hukum yang ada, yang mereka anggap sebagai tatanan yang liberal. Dalam tatanan yang liberal, Critical Legal Studies memandang hukum beserta dengan entitas pemerintah  dalam arti yang luas, yang  membentuk  dan  menerapkan  hukum,  telah  tersubordinasi  oleh  kepentingan  aktor-
Journal  Office: Bagian  Hukum  Administrasi  Negara, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi, 36361.
aktor  bisnis.  Dengan  demikian,  hukum  serta  pemerintah  memang  akan  sulit  untuk  benar- benar bersifat netral dan objektif.
Kata kunci: Liberalisme; Netralitas Hukum; Pemikiran Kritis.

## A. Pendahuluan
Untuk  sebagian  pihak,  kehadiran hukum  dipandang  sebagai  sekumpulan pedoman  atau  aturan  yang  bersifat  netral serta  objektif  dan  dimaksudkan  untuk mengatur atau membuat tertib masyarakat.
Pemahaman mengenai hukum yang dianggap  ideal  tersebut,  antara  lain  dapat dilihat  misalnya  pada  pemikiran  kaum liberal,  yang  mana  hukum  biasanya dianggap  sebagai  institusi  yang  pada dasarnya  positif,  netral  disertai  dengan unsur-unsur  wajib  pelengkapnya,  seperti pelayanan publik, polisi dan militer.
Kaum  liberal  menganggap  hukum  juga sebagai  institusi  yang  secara  ideal menyediakan  individu  berbagai  hak  sipil dan  politik  sekaligus  memfasilitasi  praktik individualisme  politik  dan  ekonomi  sesuai naluri alamiah mereka sebagai manusia. Jadi hukum,  dalam  pandangan  kaum  liberal,
memang diarahkan untuk menjadi
kepentingan  individu.  Campur  tangan negara  dibatasi,  dan  hukum  melakukan pembatasan  seperti  itu  dengan  cara mengatur  sedemikian  rupa  kekuasaan  atau kedaulatan  negara,  melalui  mekanisme checks  and  balances ,  termasuk  pemisahan kekuasaan, judicial  review ,  dan  melalui
penegakan  supremasi  hukum  ( the  rule  of law ). 1
Mengenai  campur  tangan  negara  yang telah  disinggung  di  atas,  secara  sederhana dapat  digambarkan  sebagai  suatu  bentuk intervensi dari pihak negara melalui organ- organnya,  yang  secara  praktik  dilakukan oleh  apa  yang  disebut  sebagai  pemerintah dalam arti yang luas. 2 Kuntjoro
Purbopranoto telah memberikan penjelasan singkat  mengenai  pemerintah  dalam  arti yang  luas  itu,  dengan  mengutip  salah  satu pendapat dari Montesquieu, dipaparkannya bahwa  pemerintah  dalam  arti  yang  luas ialah  meliputi  organ-organ  negara  yang memiliki  wewenang  di  bidang  kekuasaan legislatif,  eksekutif  (pemerintah  dalam  arti sempit)  dan  yudikatif. 3 Dalam  konteks Indonesia, tentu saja apa yang digambarkan sebagai pemerintah dalam arti yang luas itu sudah  mengalami  dinamika  sedemikian
1 Michael  G.  Salter, Carl  Schmitt:  Law  as Politics,  Ideology  and  Strategic  Myth (Abingdon: Routledge, 2012), hlm. 36-37.
2 Dalam  konteks  Indonesia  sebagai  negara hukum,  intervensi  semacam  itu  dilakukan dengan berlandaskan serta dibatasi oleh norma- norma  hukum.  Elfi  Nola  Tumangger,  Latifah Amir,  dan  Ratna  Dewi,  “Kepastia n  Hukum Terhadap  Sanksi  dalam  Peraturan  Walikota Ditinjau  dari  Undang-Undang  Pembentukan Peraturan  Perundang- Undangan,” Mendapo: Journal of Administrative Law 4, No. 1 (2023): 76. https://doi.org/10.22437/mendapo.v4i1.19449
3 Kuntjoro Purbopranoto, Beberapa Catatan
Hukum  Tata  Pemerintahan  dan  Peradilan Administrasi  Negara (Bandung:  Alumni,  1985),
hlm. 40-41.
rupa.  Sehingga  dari  sisi  jumlah  fungsi, organ-organ  kekuasaan  itu  sudah  berbeda kuantitas  serta  kompleksitasnya  karena disesuaikan  dengan  kebutuhan  Negara Indonesia saat ini. 4
Kembali  ke  persoalan  gambaran  ideal dari  hukum  dalam  perspektifnya  kaum liberal.  Lantas,  benarkah  gambaran  yang ideal  mengenai  hukum  seperti  itu? Pertanyaan  ini  perlu  juga  diajukan mengingat  dalam  kehidupan  di  masyarakat sehari-hari,  masih  dapat  dijumpai  hukum, baik  dalam  wujudnya  yang  berupa sekumpulan  norma  atau  aturan  maupun dalam  praktiknya,  justru  memperlihatkan hal yang sebaliknya. Di beberapa peristiwa, hukum  justru  memperlihatkan  dirinya sebagai  entitas  yang  cenderung  berpihak kepada  pihak  tertentu  dan  cenderung  jauh dari  posisi  yang  adil.  Keadaan  seperti  itu, antara  lain  contohnya  dapat  dilihat  pada peristiwa  Nenek  Minah  yang  mengambil  3
(tiga) buah kakao, namun lantas
diperkarakan  secara  hukum  pidana  oleh pelapornya,  yaitu  pihak  Perkebunan
Rumpun  Sari  Antan.  Ironisnya,  pihak Kepolisian  dan  Kejaksaan  justru  ikut mendorong  kasus  tersebut  untuk  diperiksa
serta diadili di Pengadilan Negeri
Purwokerto  dengan  dugaan  kasus  pidana
4 Philipus  M.  Hadjon, et  al ., Pengantar Hukum  Administrasi  Indonesia (Yogyakarta: Gadjah  Mada  University  Press,  2005),  hlm.  7;
Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca  Reformasi (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 23, 30 dan
36.
pencurian (Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). 5 Adanya fenomena hukum yang
cenderung  berpihak  serta  tidak  adil  telah sejak  lama  dicermati  dan  menjadi  objek kajian  dari  beberapa  sarjana  yang  pada periode  sekitar  tahun  1970-an  kemudian menggagas  apa  yang disebut  sebagai  aliran studi  hukum  kritis  ( Critical  Legal  Studies (CLS)).  Sebagai  suatu  aliran  pemikiran  di bidang  hukum,  CLS  ini  berhasil  menarik perhatian  banyak  pihak  dikarenakan  kritik dan  metode  yang  ditawarkan  oleh  CLS cenderung  “tidak nrimo ”  dalam  melihat entitas  hukum  apa  adanya.  Hukum  lantas juga  didekati  dengan  berbagai  perspektif, sehingga  membuat  kajian-kajian  CLS mengenai  hukum  menjadi  “tidak  kering.” Kemudian,  bagaimana  sebenarnya  pokok- pokok  pemikiran  yang  ada  di  dalam  CLS, terutama yang terkait dengan perihal relasi antara  unsur  bisnis,  pemerintah  dan hukum?  Faktor-faktor  apa  saja  yang  ikut menjadi  pemicu  munculnya  gagasan pemikiran CLS tersebut? Hal-hal itulah yang menjadi  fokus  pembahasan  lebih  lanjut dalam artikel ini.

## B. Metode Kajian
Kajian  mengenai  CLS  ini menggunakan metode  kajian  konseptual  dan  teoretis dengan  bersandarkan  pada  informasi  yang
5 Widodo  Dwi  Putro,  “Mencari  Kebenaran Materiil dalam “ Hard Case ” Pencurian Tiga Buah Kakao: Kajian Putusan Nomor 247/Pid.B/2009/PN.PWT,” Jurnal  Yudisial III, No.  03  (2010):  221-223  dan  235-236. http://dx.doi.org/10.29123/jy.v3i3.209
diperoleh  dari  data  sekunder  berupa literatur-literatur,  baik  yang  berwujud artikel  jurnal  ilmiah  maupun  buku-buku tentang  CLS  yang  sudah  ditulis  oleh beberapa  sarjana.  Pembahasan  dilakukan dengan  metode  kualitatif.  Lalu,  penyajian kajian  ini  dilakukan  secara  deskriptif dengan  menggambarkan  atau  memaparkan perihal beberapa aspek penting dari CLS.

## C. CRITICAL  LEGAL  STUDIES :  MEMAHAMI HUBUNGAN  ANTARA  KEPENTINGAN BISNIS, PEMERINTAH DAN HUKUM
1. Latar Belakang Kemunculan
CLS  dibentuk  di  Amerika  Serikat  pada
tahun  1976  di  kegiatan The  Conference  on Critical  Legal  Studies ,  yang  diorganisasikan dan  diikuti  oleh  sekelompok  pengajar hukum, mahasiswa, praktisi, intelektual dan aktivis  sayap  kiri.  Pada  awalnya,  kelahiran CLS  merupakan  respons  atas  eksistensi serta  peran  hukum  dalam  melindungi  atau melanggengkan  hierarki  dan  kelas  sosial. 6
Peran hukum seperti itu “diamini” oleh para pendukungnya  dari  kelompok  liberal  dan penganut formalisme hukum.
Arus  pemikiran  di  bidang  hukum  saat lahirnya gerakan pemikiran CLS pada tahun 1970-an  di  Amerika  Serikat  (kawasan Amerika  Utara)  diwarnai  oleh  cita-cita bahwa masyarakat saat itu harus diarahkan kepada  nilai-nilai  yang  lebih  egaliter  atau
6 Mike  Cole,  “Critical  Race  Theory  in Education,  Marxism  and  Abstract  Racial Domination,” British  Journal  of  Sociology  of Education 33, No. 2 (2012): 167. http://dx.doi.org/10.1080/01425692.2011.649
tidak  penuh  kesenjangan. 7 Karena  arus pemikiran  hukum  pada  saat  itu  adalah pemikiran hukum liberal.
Kehadiran CLS adalah untuk mengkritik pemikiran  hukum  liberal  tersebut  yang meyakini  gagasan  bahwa  hukum  itu, termasuk  proses  adjudikasi,  bersifat  netral. Menurut Mark Kelman, salah seorang tokoh penggagas  CLS,  setiap  hakim  dalam adjudikasi  adalah  aktor  politik  yang  bisa mempengaruhi  agenda  politik  tertentu, yang  dalam  artinya  yang  luas,  termasuk berarti  agenda  politik  liberalisme  pasar bebas. 8
Mengenai hubungan antara liberalisme dengan  pasar  bebas,  pendapat  dari Whitehead  menarik  untuk  dicermati,  yang mana  dia  menjelaskan  bahwa  liberalisme sebagai suatu tatanan masyarakat
mengandung  unsur-unsur  sebagai  berikut: pertama , di dalamnya terdapat suatu bentuk pemerintahan  bersistem  perwakilan; ke dua ,  adanya  dominasi  ideologi  pasar  yang difasilitasi  atau  dibentuk  oleh  peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam pengertian yang luas; ke tiga ,  berfokus  pada  kesejahteraan  individu daripada  komunitas;  dan  yang ke  empat , berfokus pula pada perlindungan kepemilikan  pribadi  bukan  kepemilikan kolektif. 9 Dari pendapat Whitehead tersebut,  dapat  disimak  beberapa  isu  yang 7 Ian  Ward, Introduction  to  Critical  Legal Theory (Abingdon: Routledge, 2004), hlm. 144.
8 Ibid.
9 Kristina Loguinova, A  Critical Legal  Study of  the  Ideology  Behind  Solvency  II (Switzerland: Springer, 2019), hlm. 63.
memang  menjadi  ciri  khas  dari  kritik  yang dilontarkan oleh  CLS, yaitu: kritik terhadap ideologi  atau  kepentingan  pasar  bebas, individualisme,  dan  hukum  atau  peraturan perundang-undangan  termasuk  juga  soal pemerintah yang tidak netral.
Sekadar  untuk  perbandingan,  bahwa pijakan  awal  pemikiran  CLS  memiliki kesamaan dengan aliran pemikiran realisme hukum.  Sebagaimana  diketahui,  bahwa aliran pemikiran hukum realisme
mendudukkan  hukum  sebagai  fakta  yang dapat diamati. Oleh karena itu, ilmu hukum merupakan studi mengenai fakta-fakta yang bisa  diamati  atau  peristiwa  yang  dapat dijelaskan  secara  kausalitas. 10 Semua gagasan,  seperti  kekuatan  mengikat  atau keabsahan  hukum;  keberadaan  hak  dan kewajiban  hukum;  serta  gagasan  mengenai properti  atau  hak  milik,  hanya  merupakan konsep  pikiran  dan  tidak  bisa  serta-merta dianggap  sesuatu  yang  keberadaannya aktual (eksis). 11
Pemikiran  hukum  realisme  menaruh perhatiannya  kepada  persoalan  perilaku manusia dalam berhukum, atau dengan kata lain,  berfokus  pada  perihal  hubungan (keterkaitan)  antara  variabel  perilaku manusia  dengan  sistem  hukum. 12 Menurut
Olivecrona,  salah  seorang  sarjana  beraliran realisme  Skandinavia,  entitas  hukum  selalu berada dalam lingkup sistem kausalitas atau
10 M.D.A.  Freeman, Lloyd’s  Introduction  to Jurisprudence (London: Sweet and Maxwell Ltd.,
2014), hlm. 872.
11 Ibid. , hlm. 872-873.
12 Ibid. , hlm. 873.
selalu berada dalam konteks sebab-akibat. 13
Oleh sebab itu, hukum selalu berada dalam lingkup ruang dan waktu tertentu, sehingga hukum  selalu  bersifat  faktual.  Dengan demikian,  dalam  pandangan  realisme hukum, entitas hukum memang lebih dilihat dalam  konteksnya  sebagai  perilaku  faktual daripada  sekadar  pengaturan-pengaturan atau kata-kata normatif.
Jadi, sebagaimana pandangan Campbell, aliran  pemikiran  realisme  hukum  memang berbeda  dengan  pemikiran  yang  digagas misalnya  oleh  Kelsen,  yang  menawarkan penjelasan  hukum  bersifat  normatif  yang dinyatakannya sebagai bersifat murni dalam istilah “ Sollen .”  Sebaliknya,  pandangan
Lundstedt  dalam  perspektifnya  yang  realis,
justru menjelaskan hukum dalam
kondisinya  sebagai  “ Sein ” atau  fakta-fakta yang  sebenarnya  atau  bersifat  aktual  dan selalu  berada  dalam  sistem  sebab-akibat (kausalitas). 14
Oleh  sebab  hukum  selalu  terhubung secara  sebab-akibat  (kausalitas)  dengan perilaku manusia di masyarakat, maka mau tidak mau hukum akan selalu berada dalam keadaan  yang  “tidak  murni,”  sebagaimana dikonsepkan  oleh  Kelsen,  dan  sebaliknya hukum itu justru selalu dalam keadaan tidak netral  atau  tidak  bebas  nilai.  Sepaham dengan  gagasan  tersebut,  karenanya  CLS juga  menolak  pandangan  mengenai  hukum yang  netral  atau  bebas  nilai  ( value-free model  of  law ). 15 Bahkan,  para  sarjana  dari
13 Ibid. , hlm. 891.
14 Ibid. , hlm. 874.
15 Ibid. , hlm. 1017-1018.
kubu  CLS  dengan tegas menyatakan bahwa hukum  adalah  politik,  dan  hukum  itu  tidak akan  bisa  mewujud  (eksis)  di  luar pertarungan  ideologis  di  tengah-tengah masyarakat. 16
Faktanya,  sebagaimana  realitas  sosial yang  ada  berkaitan  dengan  hukum,  yang terjadi ialah justru sebaliknya. Hukum yang oleh  para  pemikir  liberal  dipahami  sebagai sesuatu  yang  netral  malah  menunjukkan kecenderungan  yang  sebaliknya,  yaitu bahwa hukum secara de facto berpihak pada kepentingan tertentu saja.
Dengan  begitu,  menurut  pandangan CLS,  hukum  merupakan  ekspresi  dari politik, yang mana ada interaksi dinamis di antara  keduanya  dan  bahkan  saling mempengaruhi.  Jadi,  menurut  Sudjito sebagaimana  yang  dikutip  dalam  kajiannya Djaka  Soehendera,  batas  pemisah  antara hukum  dengan  politik  sebenarnya  tidak pernah  ada.  Hukum  ialah  produk  politik. Dalam  setiap  pembuatan,  penyelenggaraan dan penegakan
hukum, bukanlah merupakan  upaya  yang  murni  untuk mengejar  dan  menegakkan  keadilan, melainkan di baliknya tersembunyi agenda- agenda kepentingan atau motif tertentu dari para elit yang dominan berkuasa. 17
16 Ibid.
17 Djaka  Soehendera,  “ Beberapa  Catatan
Awal tentang Studi Hukum Kritis,” Jurnal Hukum
Themis 1, No. 1 (2006): 30.

## 2.  Substansi  Pemikiran  dan  Metode:
Kritik  terhadap  Relasi  Kepentingan
Bisnis, Pemerintah dan Hukum Terdapat  beberapa  momentum  yang memperlihatkan  bahwa  CLS  lahir  sekaligus memiliki hubungan dengan ide-ide Marxisme  sebagai  pencetusnya.  Kajian  dari Akbar  Rasulov  salah  satunya  memaparkan bahwa  selain  dirasakan  adanya  kejenuhan intelektual  serta  institusional  dari  aliran pemikiran  hukum  di  Amerika  Serikat  yang dikuasai oleh paradigma formalisme hukum selama  akhir  1960-an  dan  awal  1970-an, ternyata  memang  ada  upaya  pula  untuk mempopulerkan  ide  atau  teori  yang  lebih kritis. Upaya itu diharapkan bisa  mengatasi kejenuhan yang ada. 18
Formalisme  hukum  itu,  menurut Soetandyo  Wignjosoebroto,  digambarkan sebagai  sebagai  suatu  keadaan  di  mana kebijakan-ke bijakan penguasa
“secara formal  sudah  dianggap  sesuai  atau  bisa dibenarkan  secara  hukum,”  walaupun  pada hakikatnya  justru  tidak  sejalan  dengan tuntutan  realitas  masyarakat  yang  ada. Keadaan inilah yang kemudian dikritik oleh para  pemikir  hukum  kritis,  mereka mempertanyakan  perihal  kebenaran  dan dasar legitimasi yang hakiki dari kebijakan- kebijakan  yang  hanya  sekadar  formalitas tersebut. 19
18 Akbar  Rasulov,  “CLS  and  Marxism:  A History of an Affair,” Transnational Legal Theory 5, No. 4 (2014): 625-626. http://dx.doi.org/10.5235/20414005.5.4.622 19 Soetandyo  Wignjosoebroto, Hukum: Paradigma,  Metode,  dan  Dinamika  Masalah (Jakarta:  Lembaga Studi  dan  Advokasi Masyarakat  (ELSAM)  dan  Perkumpulan  untuk
Begitu  pun  dalam  konteks  tradisi berpikir  Marxisme,  yang  mana  telah terdapat  pembagian  antara  apa  yang disebut sebagai  “ Marxisme  Ilmiah ,”  yaitu sebagai  sebuah  teori  determinisme  sejarah yang  kaku  dan  ultra-dogmatis,  dan “ Marxisme  Kritis ” yang  jauh lebih berpikiran  terbuka  dan  canggih  secara intelektual. 20 Secara perlahan, para peminat pemikiran  Marxisme  Kritis  itu  menemukan momentumnya  untuk  ikut  mengkritik problem  yang  telah  ditimbulkan  oleh paradigma formalisme hukum.
Di pertengahan tahun 1970-an,
kemudian  lahirlah  sebuah  gerakan  ilmiah baru  yang  muncul  di  pusat  pendidikan hukum  Amerika  Serikat,  yaitu  sebuah gerakan yang memutuskan untuk mengikuti tradisi Marxisme Kritis dari Lukacs, Korsch dan  Mazhab  Frankfurt,  sambil  secara sistematis menghindari agar tidak masuk ke dalam  wacana  yang  saat  itu  dianggap sebagai  contoh  standar  leksikon  Marxis. Gerakan  inilah  yang  kemudian  dikenal dengan CLS. 21
Kajian  Rasulov  juga  mengungkapkan bahwa  kelahiran  dan  tumbuh  kembangnya CLS  sebenarnya  tidak  melulu  dipengaruhi oleh  ide-ide  atau  pemikiran  Marxis  Kritis, karena masih terdapat faktor pemikiran lain yang  secara  eklektik  ikut  membentuk  pola intelektual  para pemikir CLS, seperti faktor masuknya
strukturalisme
Prancis, eksistensialisme  Sartrean  dan  realisme
Pembaruan  Hukum  Berbasis  Masyarakat  dan Ekologi (HUMA), 2002), hlm. 76.
20 Rasulov, loc.cit. , hlm. 625-626.
21 Ibid. , hlm. 627.
hukum  Amerika  yang  digagas  oleh  Robert Hale. 22
Misi  atau  proyek  kajian  hukum  kritis adalah  mencermati  hubungan  nalar  hukum dengan  aspek  politik  dari  pranata-pranata hukum  yang  ada. 23 Dalam  realitasnya, hukum, baik sebagai teori, ajaran pemikiran, lembaga maupun praktik, justru menampakkan  dirinya  sebagai  sikap ketidakpedulian,  perselisihan,  pelecehan, tipu  daya,  dan  ketidakadilan  yang  akan diderita  oleh  banyak  pihak. 24 Lantas  bagi CLS  diperlukan  reformulasi  disiplin  hukum untuk  berusaha  secara  tepat  untuk menggabungkan antara unsur-unsur substansi dan aspek-aspek hukum kontemporer dengan konsepsi atau gagasan tentang kesetaraan, nilai-nilai kebersamaan dan keadilan. 25
Sebagaimana  dijelaskan  oleh  Robert Gordon,  apa  yang  digambarkan  sebagai hukum  dalam  kehidupan  sehari-hari sebenarnya  adalah  merupakan  bentuk praktik  politik,  atau  dengan  kata  lain, hukum  adalah  politik. 26 Dengan  demikian, keliru jika hukum tersebut harus murni dan dipisahkan dari hal-hal yang politis, seperti yang  diyakini  oleh  pemikir  dari  aliran “hukum murni” atau kaum positivis.
22 Ibid. , hlm. 626-628.
23 Peter  Goodrich,  Costas  Douzinas  dan Yifat  Hachamovitch,  “ Introduction  Politics, Ethics and the Legality of the Contingent,” dalam Costas  Douzinas,  Peter  Goodrich  dan  Yifat Hachamovitch,  eds., Politics,  Postmodernity  and Critical  Legal  Studies:  The  Legality  of  the Contingent (London: Routledge, 2005), hlm. 5.
24 Ibid.
25 Ibid.
26 Freeman, op.cit. , hlm. 1034.
Dengan  menempatkan  hukum  dalam fungsinya sebagai bagian dari politik, maka begitu  juga  dengan  institusi-institusi  yang bekerja  membuat  dan  melaksanakan hukum,  seperti  badan  legislatif,  eksekutif dan  yudikatif,  sebagai  entitas  pemerintah dalam  arti  yang  luas.  Lembaga  pembuat undang-undang,  pemerintah,  dan  juga kehakiman lantas menjadi otomatis tersandera  pula  dengan  kepentingan politik. 27 Dan  sayangnya,  kepentingan politik  itu  tidak  lain  adalah  kepentingan pemilik  modal  yang  menjadi  aktor  utama dalam praktik ideologi pasar bebas. 28
Dalam  melakukan  kritik  terhadap pandangan  hukum  liberal  sekaligus  untuk dapat membongkar agenda sebenarnya dari hukum  liberal  itu,  CLS  menggunakan beberapa metode kritik, yaitu:
Trashing ,  yaitu  dilakukan  untuk menolak  pemikiran  hukum  yang  telah terbentuk. Teknik trashing dilakukan untuk menunjukkan  adanya  kontradiksi  atau membongkar ketidakkoherenan dalam pokok-pokok  pikiran  hukum  liberal  dan kesimpulannya  yang  bersifat  sepihak berdasarkan asumsi yang meragukan. Motif hukum  liberal  terkadang  juga  dibungkus dengan  permainan  kata-kata  yang  retorik, dan  hal  ini  lantas  juga  menjadi  sasaran kritik  yang  dibongkar  oleh  CLS  melalui metode trashing. 29
Kemudian metode deconstruction , yaitu membongkar  doktrin  atau  pemikiran
27 Loguinova, op.cit. , hlm. 72-73.
28 Ibid. , hlm. 97.
29 Freeman, op.cit. , hlm. 1035.
hukum yang telah terbentuk atau eksis. Para penggagas  CLS  berpendapat  bahwa  dengan melakukan metode pembongkaran ini, maka dapat dilakukan rekonstruksi atau semacam perbaikan pemikiran hukum.
Pemikiran CLS melalui metode
deconstruction ini  memiliki  kemiripan dengan  pemikiran-pemikiran  para  sarjana sayap  kiri,  di  mana  mereka,  melalui dekonstruksi, berupaya untuk membongkar atau membuka kedok motif atau
kepentingan  ideologis  yang  sering  tidak disadari  bersembunyi  di balik  struktur  dan prosedur  hukum.  Motif  atau  kepentingan tersebut  tidak  lain  adalah  merupakan kepentingan para pebisnis. Dengan menggunakan hukum sebagai alat, kelompok pebisnis berusaha untuk memudahkan pencapaian kepentingan
ekonomi  dan  politik  mereka,  walaupun  hal itu  justru  membuat  kelompok  masyarakat lainnya,  seperti  kelompok  buruh  dan  kaum miskin,  semakin  terpuruk  kedudukannya, baik secara sosial, ekonomi maupun politik.
Salah  satu  hal  yang  oleh  para  pemikir CLS  maupun  sarjana  sayap  kiri  sorot  ialah soal  hukum  kontrak,  yang  mana  di dalamnya  mengandung  kontradiksi.  Dalam pandangan mereka, hukum kontrak memang tampak seolah-olah hanya merupakan  sebagai  dokumen  yang  netral, padahal  sesungguhnya  di  dalam  hukum kontrak  itu  mengandung  pertentangan antara kepentingan-kepentingan yang diametral.  Di  satu  sisi,  kepentingan  dari pihak  individualis,  dan  di  sisi  yang  lain adalah  kepentingan  atau  semangat  untuk
saling  bekerja  sama  yang  saling  percaya. Dapatkah kedua kepentingan itu “didamaikan”? Dalam pandangan CLS, kedua kepentingan  tersebut  saling  bertentangan dan  cenderung  tidak  bisa  didamaikan, mengingat  kepentingan  individualis  secara intrinsik  dan  alamiah  adalah  kepentingan yang  bersifat  predator  yang  mau  menang sendiri serta cenderung tidak mempercayai pihak  di  luar  dirinya.  Kepentingan individualis  inilah  yang  secara  halus dibungkus  atau  ditutup-tutupi  dengan selimut  hukum  kontrak,  yang  seolah-olah bersifat  netral,  tidak  berat  sebelah  dan objektif,  padahal  sebenarnya  hukum kontrak itu cenderung bersubstansi sewenang-wenang karena hanya memberikan  keistimewaan  tertentu  bagi  si individualis tadi.
30
Selain  itu,  metode  selanjutnya  yang digunakan  oleh  para  pemikir  CLS  ialah genealogy atau historical  method, yaitu penggunaan  sejarah  dalam  menyampaikan argumentasi. Genealogy digunakan  karena interpretasi  sejarah  sering  didominasi  oleh pihak yang memiliki kekuatan. Sehubungan dengan  hal  itu,  pemikir  CLS,  antara  lain telah mengungkapkan  kritik bahwa bahkan konsep  hukum  yang  paling  dasar  yang sudah  ada  sejak  dahulu,  seperti  perihal kepemilikan  pribadi,  faktanya  tidak  pernah memiliki  substansi  yang  benar-benar  pasti dan  disepakati  melalui  suatu  proses negosiasi  biasa.  Tetapi  sebaliknya,  justru soal  kepemilikan  pribadi  itu  selalu
diperjuangkan  secara  sengit,  dan  keadaan apa  yang  tampaknya  sekarang  terkesan tenang  serta  tanpa  konflik,  sesungguhnya hanyalah  merupakan  semacam  “gencatan senjata  sementara”  di  antara  pihak -pihak kekuatan  yang  berkepentingan  terhadap kepemilikan pribadi tadi. 31
Kepemilikan  pribadi  atau  perihal  hak memang  menjadi  salah  satu  sasaran  kritik dari  banyak  pemikiran  CLS.  Salah  seorang pemikir  CLS,  yaitu  Mark  Tushnet  misalnya, mengajukan  pendapatnya  dengan  mencela bahwa  apa  yang  disebut  hak  adalah me rupakan  “ ilusi  sekaligus  mitos ”  yang sengaja dirancang untuk menutupi ketidaksetaraan sosial, politik dan ekonomi yang  mendasar.  Lebih  lanjut  menurut Tushnet,  hak  hanya  dijadikan  sebagai  alat untuk  memberlakukan  semacam  fiksi mengenai pembagian dalam komunitas atau masyarakat, di mana karena hak-hak terjadi pemisahan antarindividu. Dengan demikian, jelaslah  bahwa hak sengaja diciptakan agar potensi tindakan politik secara kolektif atau kebersamaan dapat diminimalisasi. 32
Paparan di atas mencerminkan ciri dari hukum  sebagai  entitas  yang  eksklusif  atau elitis,  dan  untuk  merespons  sifat  eksklusif atau elitis tersebut, CLS menawarkan usulan metode  rekonstruksi  hukum  melalui mekanisme demokrasi partisipatif, sebagaimana  pendapat  dari  Roberto
Mangabeira Unger. 33
31 Ward, op.cit. , hlm. 145.
32 Ibid.
Kebutuhan  untuk  menyusun  kembali pemikiran  hukum  dari  yang  tadinya dikooptasi  oleh  pemikiran  liberal,  sehingga hukum bersifat eksklusif serta elitis, menuju ke  konsep  hukum  yang  kritis  namun dilandasi dan bertujuan untuk menciptakan hukum  yang  lebih  inklusif,  bisa  diakses serta  menjangkau  publik  yang  lebih  luas telah  diusulkan  serta  ditekankan  arti pentingnya  oleh  Joseph  Singer. 34 Dia menekankan,  bahwa  upaya  konsensus mewujudkan hukum itu bukan suatu proses menemukan,  tapi  justru  harus  membuat atau  menciptakannya  secara  kreatif  ( must be made, not found ). 35 Kajian dari Nofar Sheffi telah memaparkan mengenai apa yang
sebenarnya  dikritik  oleh  para  pemikir  CLS pada  tahun  1970-an dan 1980-an  terhadap eksistensi hukum dan apa kaitannya dengan aktivitas  atau  kebijakan  pemerintahan. Menurut  Sheffi,  pemikir-pemikir  CLS  itu berupaya  untuk  mengkonseptualisasikan hukum  sebagai  sebuah  wacana,  sebagai suatu  sub-bahasa,  atau  bentuk  kesadaran tertentu. 36
Upaya  untuk  mengkonseptualisasikan ulang  perihal  hukum  tersebut  dilakukan dengan  sering  mencermati  pada  dimensi ideologis  hukum,  yaitu  perihal  bagaimana bekerjanya  mekanisme  mistifikasi  dan legitimasi  yang  membentuk  kesadaran
34 Ibid.
35 Ibid.
36 Nofar  Sheffi,  “The  Art  of  Government,”
Law  and  Humanities 13,  No.  2  (2019):  4. https://doi.org/10.1080/17521483.2019.16490 84
subjek  hukum.  Dari  perspektif  ini,  hukum lantas  diyakini  berperan  menyembunyikan hakikat  operasinya  dengan  menjadikan subjeknya  sebagai  sekadar  pembawa  hak dan  kewajiban  hukum  dan  dengan menanamkan  pula  rasa  kebebasan  dan pilihan  yang  sebenarnya  keliru  atau  palsu kepada subjek tadi. 37
Sederhananya, menurut paparan Sheffi, hukum  itu  bukanlah  hanya  sekadar mekanisme  eksternal  dari  regulasi  sosial atau  pengaturan  masyarakat,  tetapi  justru hukum  juga  merupakan  unsur  atau komponen  dari  cara  kehidupan  sosial dijalani  dan  dialami.  Dengan  menyediakan kategori-kategori  utama  dari  konstruksi makna  dan  pembuatan  makna,  hukum kemudian  digunakan  untuk  membentuk konsepsi  subjeknya  tentang  dirinya  sendiri dan  tentang  dirinya  dalam  hubungannya dengan  orang  lain.  Dengan  kata  lain, sebagaimana  dijelaskan  oleh  Soehendera, dalam  pandangan  CLS,  apa  yang  tampak sebagai  asosiasi  atau  kehidupan  bersama masyarakat sebenarnya tidak ada. Kehidupan  bersama  dalam  masyarakat liberalis  hakikatnya  merupakan  kehidupan yang dikonstruksi atau direkayasa. Konstruksi masyarakat seperti itu diperkuat dengan  menggunakan  hukum  sebagai instrumennya. 38
Menurut  Sheffi,  dengan  gambaran mengenai  hukum  seperti  tersebut,  maka sebenarnya  hukum  dapat  diartikan  juga sebagai suatu “seni pemerintahan ( the art of
37 Ibid.
38 Soehendera, loc.cit. , hlm. 29.
government )” 39 yang  bisa  mendesain kehidupan sosial di mana suatu pemerintahan berkuasa. Fokus  kritik  dari  CLS  yang  tertuju kepada  tatanan  hukum  yang  liberal tampaknya hingga saat ini masih
dipertahankan oleh para pionir CLS. Seperti Duncan  Kennedy  misalnya,  di  mana  pada tahun  2014  dia  masih  menegaskan  bahwa yang  menjadi  musuh  utama  dari  praktik teoretis  CLS  ini  adalah  liberalisme, khususnya  lagi  liberalisme  Amerika  dari kelompok politik kiri-tengah yang moderat, dan  juga  neoliberalisme. 40 Namun  dalam kondisi kontemporer, Kennedy juga menggugah  agar  para  pemikir  hukum  yang kritis ikut terlibat memberikan pemikirannya  dalam  isu  yang  penting seperti konflik Palestina dan Israel. 41

## 3. Interaksi dengan Teori Lain
CLS  sebagai  salah  satu  gerakan pemikiran  hukum  bisa  dikatakan  saling beririsan  pokok-pokok  pikirannya  dengan beberapa  aliran  pemikiran  di  ranah  ilmu sosial  yang  lain.  Selain  dengan  aliran realisme  seperti  yang  sudah  disinggung sebelumnya,  CLS  juga  dapat  saling berinteraksi  dan  berbagi  peran  dengan Teori  Ketergantungan  ( Dependency  Theory ) dalam mengajukan kritik yang di dalamnya saling  berkelindan  antara  berbagai  aspek
39 Sheffi, loc.cit. , hlm. 4.
40 Duncan  Kennedy,  “The  Past  and  the Future  of  the  Legal  Left:  Celebrating  Duncan Kennedy’s  Scholarship,” Transnational  Legal Theory 5 , No. 4 (2014): 591. http://dx.doi.org/10.5235/20414005.5.4.577
yang ada di tengah-tengah masyarakat, baik itu  aspek  politik,  ekonomi,  sosial  maupun hukum. Berikut penjelasannya.
Kajian  dari  Brian  Z.  Tamanaha menjelaskan  bahwa  Teori  Ketergantungan melacak  sifat  ketergantungan  dari  negara- negara  berkembang  mulai  dari  sejak  masa penjajahan. Pada masa penjajahan, penjajah mengeksploitasi  sumber  daya  alam  dan tenaga  kerja  dari  daerah  yang  dijajah; menjual  produk  mereka  ke  daerah  yang dijajah;  membatasi  daerah  yang  dijajah untuk  bersaing  dengan  produk  yang diproduksi  oleh  negara  yang  menjajah; mendirikan  dan  melindungi  perusahaan, perkebunan serta kantong-kantong komunitas  pemukim  kulit  putih  di  daerah yang  dijajah;  sering  pula  disertai  dengan sistem lisensi eksklusif serta hak perdagangan; dan juga pemberlakuan rezim atau  sistem  hukum  dari  negara  penjajah  di negara jajahan. 42
Intinya,  pada  era  kolonialisme,  negara penjajah  melakukan  eksploitasi  sumber daya alam dari negara yang dijajah sembari berupaya  untuk  tetap  menjaga  atau melindungi  upaya  eksploitasi  itu  dengan memberlakukan  sistem  hukum  yang menguntungkan  kepentingan  penjajah  di negara jajahan. Adapun sistem hukum yang diberlakukan  di  negara  jajahan  merupakan sistem  hukum  yang  dicangkokkan  dari negara penjajah. Karena sistemnya penjajah telah dicangkokkan, maka dengan
42 Brian Z. Tamanaha, “Review: The Lessons of Law-and- Development Studies,” The American Journal  of  International  Law 89,  No.  2  (1995):
477. https://doi.org/10.2307/2204226
berakhirnya  masa  kolonialisme  tetap  tidak bisa mengakhiri sistem eksploitatif yang ada di bekas negara jajahan.
Negara-negara  berkembang  yang  baru merdeka justru secara sistematis dimasukkan  ke  dalam  sistem  pasar  dunia dengan  kerugian  yang  nyata,  di  mana mereka  tidak  memiliki  basis  industri  yang mapan,  teknologi  terkini,  dan  infrastruktur transportasi serta komunikasi yang memadai. 43
Untuk  bisa  menyediakan  kekurangan- kekurangan  yang  masih  dialami  oleh negara-negara  berkembang,  masuklah  para investor  asing  beserta  dengan  pinjaman modal dari barat. Negara-negara
berkembang  juga  dikondisikan  untuk membeli  peralatan  dan  teknologi  industri produksi  barat.  Akibatnya  adalah  sebagian besar  pembangunan  yang  dilakukan  serta dihasilkan  oleh  negara-negara  berkembang menjadi sekadar berorientasi pada
penciptaan barang untuk diekspor ke barat, dan bukan untuk konsumsi dalam negeri.
44
Keadaan seperti tersebut di atas, secara perlahan tapi pasti, malah membuat negara-
negara berkembang memiliki serta
menjalankan  basis  produksi  yang  tidak terdiversifikasi  atau  cenderung  monoton; tunduk  pada  keinginan  atau  kepentingan konsumen  di  barat;  rentan  terhadap hambatan  perdagangan  yang  dibuat  oleh negara-negara  barat  untuk  melindungi produsen  dalam  negeri;  dan  pastinya  akan
43 Ibid.
bergantung  atau  terikat  dengan  kondisi ekonomi barat.
Jadi,  pada  intinya,  dalam  Teori Ketergantungan  ini  digambarkan  bahwa telah  diciptakan  suatu  sistem  keterikatan antara  pihak  barat  dengan  negara-negara berkembang.  Di  mana  kekayaan  negara- negara  barat  diperoleh  atau  didasarkan pada  terjaganya  dengan  baik  kondisi sumber-sumber  daya  dari  negara-negara berkembang.  Negara-negara  berkembang dijaga  oleh  negara-negara  barat,  tetapi  di saat  yang  bersamaan,  negara-negara berkembang itu dibiarkan sedemikian rupa tetap  dalam  keadaan  ketergantungan permanen kepada “kebaikan negara -negara barat” dan dibiarkan pula tetap
terbelakang. 45
Teori Ketergantungan juga menjelaskan bagaimana  elit  lokal  di  negara-negara berkembang  membentuk  aliansi  atau bersekongkol  dengan  para  kapitalis  asing. Lantas yang menjadi korbannya dari proses yang “meng global ” ini adalah massa miskin pedesaan  dan  penduduk  kumuh  perkotaan di  negara-negara  berkembang.  Mereka hanya  bisa  merasakan  sedikit  sekali manfaat dari pembangunan yang terjadi. 46
Penjelasan  tersebut  memperlihatkan bahwa  kajian  yang  disajikan  oleh  Teori Ketergantungan  ini  merupakan  semacam interaksi dari beberapa perspektif sekaligus, yaitu  di  antara  perspektif  politik,  ekonomi, sosial dan hukum. Sehingga oleh karena itu, jika  dicermati,  maka  Teori  Ketergantungan
45 Ibid.
ini bisa dianggap sejalan dengan kajian yang ditawarkan oleh CLS karena:
Pertama ,  adanya  aspek  atau  unsur politik  yang  justru  sangat  melekat  dengan entitas  hukum.  Jadi,  hukum  tidaklah  bisa dipandang  sebagai  sesuatu  yang  murni, netral  atau  objektif. 47 Dalam  Teori
Ketergantungan, unsur  politiknya  mewujud ke  dalam  bentuk  kepentingan  para  pemilik modal yang ingin terus-menerus
dipertahankan  eksistensinya  di  negara- negara berkembang. Motif dari para pemilik modal  itu  ialah  agar  supaya  mereka  tetap bisa menguasai dan mengambil keuntungan dari sumber daya alam yang ada di negara- negara berkembang.
Ke  dua ,  entitas  hukum,  baik  dalam kajian  Teori  Ketergantungan  maupun  CLS, sama- sama  diposisikan  sebagai  “pelindung atau  pembungkus” kepentingan  para penguasa  atau  pemilik  modal.  Hukum  yang dibuat  oleh  pemerintah  hanya  dibuat seolah-olah  netral,  tetapi  sebenarnya tidaklah  demikian.  Di  balik  hukum  itu, justru  yang  ada  sebenarnya  ialah  suatu ketimpangan  hubungan  antara  pihak penguasa  yang  menguasai  modal  dengan rakyat biasa yang terpinggirkan. 48

## 4. Daya Tarik Pemikiran CLS bagi Sarjana Indonesia
Bagi banyak sarjana di bidang hukum di Indonesia,  pokok-pokok  pemikiran  CLS telah  menimbulkan  ketertarikan,  sehingga
47 Goodrich,  Douzinas  dan  Hachamovitch, op.cit. , hlm. 5.
48 Freeman, op.cit. , hlm. 1036.
para sarjana tersebut lantas berupaya untuk melakukan  semacam  penerapan  pemikiran CLS  dalam  konteks  Indonesia.  Mengenai upaya  itu  dapat  dicermati,  antara  lain  dari karya  tulis  Agus  Brotosusilo, 49 Hikmahanto Juwana, 50 F.X.  Adji  Samekto, 51 dan  Anom Surya Putra. 52
Salah  satu  dari  kajian  tersebut,  seperti yang  telah  dilakukan  oleh  Samekto, menjelaskan  bahwa  eksistensi  hukum, dalam  praktiknya,  diduga  kuat  sudah menjadi  penyangga  bagi  kepentingan pemegang  kekuasaan  ekonomi  dan  politik. Di  dalam  kajiannya,  Samekto  lantas mengungkapkan contoh bagaimana kelompok “Negara Utara” berupaya membentuk  dan  melanggengkan  relasi hukum  yang  tidak  seimbang  dengan kelompok  “Negara  Dunia  ke  Tiga”  dengan menggunakan instrumen hukum internasional,  seperti  ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan hak milik 49 Agus Brotosusilo, “Keanggotaan Indonesia  di  WTO:  Perlukah  Dipertahankan?,” dalam Antonius Cahyadi dan Donny Danardono, eds., Sosiologi Hukum dalam Perubahan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009).
50 Hikmahanto Juwana, “Hukum Internasional  dalam  Konflik  Kepentingan Ekonomi Negara Berkembang dan Maju,” (Pidato
Upacara  Pengukuhan  sebagai  Guru  Besar  Tetap dalam Ilmu  Hukum  Internasional pada Fakultas Hukum  Universitas  Indonesia,  Depok,  10 November  2001);  Hikmahanto  Juwana, Hukum Internasional dalam Perspektif Indonesia sebagai Negara Berkembang (Jakarta: Yarsif Watampone, 2010).
51 F.X. Adji Samekto, Justice not for All: Kritik terhadap  Hukum  Modern  dalam  Perspektif  Studi Hukum Kritis (Yogyakarta: Genta Press, 2008).
52 Anom  Surya  Putra, Teori  Hukum  Kritis: Struktur  Ilmu  dan  Riset  Teks (Bandung:  Citra Aditya Bakti, 2003).
intelektual  dalam  sistem World  Trade Organization (WTO). 53
Pemikiran  CLS  yang  telah  menarik perhatian  dari  para  sarjana  hukum  di Indonesia  tentunya  merupakan  hal  yang bisa  dipahami,  mengingat  keadaan  hukum di  Indonesia  mirip  dengan  keadaan  hukum di  Amerika  Serikat  pada  saat  CLS  ini  lahir. Jadi  dengan  demikian,  penggunaan  metode yang  ditawarkan  oleh  CLS  memang  akan sangat  membantu  dalam  memberikan pemahaman  terhadap  keadaan  hukum  di Indonesia.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut,
menarik juga untuk memperhatikan pendapat dari Ifdhal Kasim yang menyatakan: “Kajian -kajian hukum CLS saya
kira  sangat  relevan  kita  gunakan  dalam menganalisis  proses-proses  hukum  di Indonesia,  dalam  menganalisis  proses- proses  pembentukan  dan  penerapannya maupun  untuk  menganalisis  suatu  doktrin hukum  dan  bagaimana  ia  telah  berfungsi mengabsahkan  suatu  sistem  sosial  atau kebijakan  tertentu.  Saya  kira  memang sangat diperlukan suatu analisis yang dapat mengungkap  “ hidden political  intentions ”  di belakang  berbagai  konsep,  doktrin  dan proses- proses hukum di sini.” 54
Tetapi  perlu  pula  diperhatikan,  bahwa pada saat menggunakan metode CLS dalam
53 Samekto, op.cit. , hlm. 55-61.
54 M.  Ilham  Hermawan  dan  Endra  Wijaya,
“Pokok  Pemikiran Critical  Legal  Studies (CLS) dan  Upaya  Penerapannya:  Melihat  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  dari  Sudut  Pandang  yang Ditawarkan  oleh  CLS,” Jurnal  Hukum  Themis 1, No. 1 (2006): 107-108.
menganalisis  keadaan  hukum  di  Indonesia, tetaplah harus memperhatikan faktor-faktor tertentu  yang  sifatnya  khas  dan  mungkin hanya ada di Indonesia, seperti faktor nilai- nilai  budaya  masyarakat  Indonesia  atau faktor  agama.  Jadi,  dalam  menggunakan metode CLS ini tetaplah kontekstualisasinya diperlukan. 55 Peluang untuk mengembangkan
gagasan  atau  pemikiran  CLS  di  Indonesia tentunya  sangat  terbuka  lebar.  Apalagi  di Indonesia  sudah  cukup  sering  pula dilontarkan  beberapa  kritik  terhadap undang-undang yang penerbitannya diduga
menjadi sekadar “pemulus jalannya kepentingan  bisnis  dari  para  pemilik modal.”  Misalnya  saja  yang  terbaru  ialah perihal  penerbitan  Undang-Undang  Nomor 11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  yang kemudian  direvisi  melalui  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja, dan  lalu  ditetapkan  lagi  dengan  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022 tentang  Cipta  Kerja  Menjadi  Undang- Undang.
Bagi  sebagian  sarjana,  terbitnya peraturan  perundang-undangan  itu  sarat dengan  muatan  kepentingan  bisnis  dari pemilik  modal  dan  tidak  berpihak  kepada rakyat. 56 Atau  jika  meminjam  pendapatnya
55 Ibid.
56 Suryati,  Ramanata  Disurya,  dan  Layang Sardana,  “ Tinjauan  Hukum  Terhadap Omnibus Law Undang- Undang Cipta Kerja,” Jurnal Simbur Cahaya 28, No. 1 (2021): 104-105.
Whitehead seperti yang sudah disinggung di atas,  maka  terbitnya  peraturan  perundang- undangan  mengenai  Cipta  Kerja  itu  ialah tidak  lain  merupakan  cerminan  dari fokusnya paham liberal, yaitu lebih berfokus pada  kesejahteraan  individu  daripada komunitas,  serta  lebih  berfokus  pula  pada perlindungan  kepemilikan  pribadi  bukan kepemilikan  publik  atau  rakyat  pada umumnya. 57
Tentunya  pokok-pokok  pikiran  dan metode  analisis  dari  CLS  memang berpotensi untuk bisa dimanfaatkan sebagai semacam penyaring sekaligus kontrol sosial terhadap pihak pemerintah dalam pengertian  yang  luas  beserta  produk peraturan perundang-undangan yang dibuatnya.  Sebagai  penyaring  atau  filter, pemikiran  CLS  bisa  digunakan  untuk melakukan analisis kritis terhadap peraturan perundang-undangan yang diduga  kuat  mengandung  ide-ide  paham liberal yang justru tidak sesuai dengan nilai- nilai  keadilan  yang  ingin  diwujudkan
http://dx.doi.org/10.28946/sc.v28i2.902;  Yusril Rahman Hakim, “Kebijakan Omnibus Law dalam
Perspektif Kebijakan Buruh di Indonesia,” Jurnal Politics  and  Government 3,  No.  1  (2021):  258- 262. https://doi.org/10.22146/polgov.v3i1. 3611;  Moza  Dela  Fudika,  Ellydar  Chaidir,  dan
Saifuddin  Syukur,  “ Konfigurasi  Politik  Lahirnya Undang- Undang  Cipta  Kerja,” Jurnal  Legislasi Indonesia 19,  No.  2  (2022):  196-197.  https:
//doi.org/10.54629/jli.v19i2.828;  Muhammad Bagus Boy Saputra, Chrisna Bagus Edhita Praja, dan  Septi  Indrawati,  “Refleksi  Satu  Tahun Undang-Undang Cipta Kerja: Quo  Vadis Jaminan Kesejahteraan dan Keadilan di Tengah Pandemi Covid- 19,” Jurnal  Amnesti 4,  No.  2  (2022):  102- 106. https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i2.
2084
57 Loguinova, op.cit. , hlm. 63.
melalui hukum di Indonesia yang
berlandaskan Pancasila.
Jika  dengan  menggunakan  pemikiran CLS  lantas  berhasil  dianalisis  serta disimpulkan  bahwa  suatu  peraturan perundang-undangan  memang  cenderung bersifat  liberal  dan  bertentangan  dengan prinsip keadilan, terutama keadilan sebagaimana  dimaksud  dalam  sistem negara hukum Pancasila, maka hasil analisis serta  kesimpulannya  itu  juga  bisa ditindaklanjuti  oleh  pihak-pihak  yang berkepentingan,  seperti  masyarakat  atau lembaga  swadaya  masyarakat,  untuk kemudian  mengajukan judicial  review terhadap  peraturan  perundang-undangan tersebut  ke  institusi  yang  berwenang, seperti  Mahkamah  Konstitusi  Republik Indonesia.  Terkait  dengan  fungsi  lembaga tersebut, menarik untuk dicermati misalnya pengalaman  yang  sudah  dilakukan  oleh Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia dalam  melakukan judicial  review ,  yang menurut  kajian  dari  Mahrus  Ali  sudah tampak  berupaya  melakukan  analisis  yang kritis  dan  progresif  di  dalam  proses mengadili  perkara-perkara  yang  menjadi wewenangnya. 58 Tentu saja upaya semacam itu  sejalan  dengan  ide-ide  dari  CLS  seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.
Dengan  memperhatikan  adanya  saling keterkaitan  antara  variabel  pemikiran  atau ide-ide  CLS,  masyarakat  sebagai  pemangku kepentingan  ( stakeholder )  dan  lembaga
58 Mahrus  Ali,  “ Mahkamah  Konstitusi  dan Penafsiran  Hukum  yang  Progresif ,” Jurnal Konstitusi 7, No. 1 (2010): 85-86. https://doi.org/10.31078/jk715
judicial review tadi, maka dapat disimpulkan
pula bahwa sebenarnya pemikiran CLS juga bisa berpotensi dikembangkan atau
dijadikan  sebagai  salah  satu  unsur  penting bagi  penguatan  mekanisme checks  and balances dalam konteks Negara Indonesia.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  tersebut  di atas,  penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa sebagai suatu aliran pemikiran hukum, CLS timbul  sebagai  kritik  terhadap  keadaan krisis  hukum  yang  gagal  menciptakan keadilan yang sebenarnya di tengah-tengah mitos  netralitas  hukum  modern.  Bagi  CLS, hukum  dan  politik  tidak  dapat  dipisahkan. Begitu  pula  dengan  lembaga-lembaga pembentuk  dan  pelaksana  hukum,  seperti badan  legislatif,  eksekutif  dan  yudikatif. Hukum  pun  telah  menunjukkan  wajahnya sebagai  sekadar  pembela  kepentingan kelompok  tertentu  dan  bersifat  elitis.  Oleh karena  itulah,  maka  CLS  hadir  untuk menyingkap  selubung  netralitas  hukum yang  semu  tersebut  yang  dibaliknya  ada bersembunyi  muatan  kepentingan  pihak tertentu.  Dinamika  tumbuh  kembangnya CLS  dipengaruhi  oleh  pemikiran-pemikiran kritis,  seperti  halnya  Marxisme  Kritis. Dengan  beberapa  metode  yang  digunakan oleh  para  pemikir  CLS,  hukum  lantas diupayakan  untuk  direkonstruksi  supaya menjadi  lebih  bersifat  inklusif  dan  mampu mendorong  terwujudnya  masyarakat  yang lebih  egaliter  serta  berkeadilan,  tidak melulu  berfokus  pada  soal  ketertiban semata.

## DAFTAR PUSTAKA

## Artikel/Buku/Laporan
Ali,  Mahrus.  “ Mahkamah  Konstitusi  dan Penafsiran  Hukum  yang  Progresif .” Jurnal  Konstitusi 7,  No.  1  (2010).
https://doi.org/10.31078/jk715 Asshiddiqie,  Jimly. Perkembangan  dan
Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca Reformasi .  Jakarta:  Konstitusi  Press,
2006.
Brotosusilo,  Agus.  “Keanggotaan  Indonesia di  WTO:  Perlukah  Dipertahankan?” Dalam  Antonius  Cahyadi  dan  Donny Danardono, eds. Sosiologi Hukum dalam Perubahan. Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia, 2009.
Cole,  Mike.  “Critical  Race  Theory  in
Education, Marxism and Abstract Racial Domination.” British Journal of Sociology of Education 33, No. 2 (2012).
http://dx.doi.org/10.1080/01425692.2
011.649830
Freeman,  M.D.A. Lloyd’s  Introduction  to Jurisprudence. London:  Sweet  and Maxwell Ltd., 2014.
Fudika,  Moza  Dela,  Ellydar  Chaidir,  dan Saifuddin  Syukur.  “ Konfigurasi  Politik Lahirnya  Undang- Undang  Cipta  Kerja.” Jurnal  Legislasi  Indonesia 19,  No.  2 (2022).  https://doi.org/10.54629/jli. v19i2.828
Goodrich,  Peter,  Costas  Douzinas  dan  Yifat Hachamovitch.  “ Introduction  Politics, Ethics  and  the  Legality  of  the Contingent.”  Dalam  Costas  Douzinas, Peter Goodrich dan Yifat Hachamovitch, eds. Politics,  Postmodernity  and  Critical Legal  Studies:  The  Legality  of  the Contingent . London: Routledge, 2005. Hadjon, Philipus M., et al . Pengantar Hukum Administrasi  Indonesia .  Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
Hakim,  Yusril  Rahman.  “Kebijakan Omnibus
Law dalam Perspektif Kebijakan Buruh di  Indonesia.” Jurnal  Politics  and Government 3, No. 1 (2021). https://doi.org/10.22146/polgov.v3i1.
3611
Hermawan,  M.  Ilham  dan  Endra  Wijaya.
“Pokok Pemikiran Critical Legal Studies (CLS)  dan  Upaya  Penerapannya: Melihat  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan dari  Sudut  Pandang  yang  Ditawarkan oleh CLS.” Jurnal Hukum Themis 1, No. 1 (2006).
Juwana, Hikmahanto. “Hukum Internasional dalam  Konflik  Kepentingan  Ekonomi
Negara  Berkembang  dan  Maju.”  Pidato Upacara  Pengukuhan  sebagai  Guru Besar  Tetap  dalam  Ilmu  Hukum Internasional  pada  Fakultas  Hukum Universitas  Indonesia,  Depok,  10
November 2001. -----------. Hukum  Internasional  dalam Perspektif  Indonesia  sebagai  Negara Berkembang. Jakarta: Yarsif Watampone, 2010. Kennedy, Duncan. “The Past and the Future of  the  Legal  Left:  Celebrating  Duncan
Kennedy’s  Scholarship.” Transnational Legal  Theory 5 , No.  4  (2014). http://dx.doi.org/10.5235/20414005.
5.4.577
Loguinova, Kristina. A Critical Legal Study of the  Ideology  Behind  Solvency  II.
Switzerland: Springer, 2019. Purbopranoto,  Kuntjoro. Beberapa  Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara. Bandung: Alumni, 1985. Putra,  Anom  Surya. Teori  Hukum  Kritis:
Struktur Ilmu  dan  Riset Teks .  Bandung:
Citra Aditya Bakti, 2003.
Putro,  Widodo  Dwi.  “Mencari  Kebenaran Materiil  dalam  “ Hard  Case ”  Pencurian Tiga  Buah  Kakao:  Kajian  Putusan Nomor 247/Pid.B/2009/PN.PWT.” Jurnal  Yudisial III,  No.  03  (2010). http://dx.doi.org/10.29123/jy.v3i3.
209
Rasulov,  Akbar.  “CLS  and  Marxism:  A History  of  an  Affair.” Transnational
Legal  Theory 5,  No.  4  (2014). http://dx.doi.org/10.5235/20414005.
5.4.622
Salter,  Michael  G. Carl  Schmitt:  Law  as Politics,  Ideology  and  Strategic  Myth.
Abingdon: Routledge, 2012. Samekto,  F.X.  Adji. Justice  not  for  All:  Kritik terhadap Hukum Modern dalam Perspektif Studi Hukum Kritis. Yogyakarta: Genta Press, 2008. Saputra,  Muhammad  Bagus  Boy,  Chrisna Bagus  Edhita  Praja,  dan  Septi Indrawati. “Refleksi  Satu Tahun Undang-Undang Cipta Kerja: Quo  Vadis
Jaminan Kesejahteraan dan Keadilan di
Tengah  Pandemi  Covid- 19.” Jurnal Amnesti 4, No. 2 (2022). https://doi.org/10.37729/amnesti.v4 i2.2084 Sheffi, Nofar. “The Art of Government.” Law and  Humanities 13,  No.  2  (2019). https://doi.org/10.1080/17521483.20 19.1649084
Soehendera, Djaka. “ Beberapa Catatan Awal tentang  Studi  Hukum  Kritis.” Jurnal Hukum Themis 1, No. 1 (2006).
Suryati,  Ramanata  Disurya,  dan  Layang Sardana.  “ Tinjauan  Hukum  Terhadap Omnibus  Law Undang-Undang  Cipta Kerja.” Jurnal  Simbur  Cahaya 28,  No.  1
(2021).  http://dx.doi.org/10.28946/sc. v28i2.902
Tamanaha, Brian Z. “Review: The Lessons of
Law-and- Development  Studies.” The

## American  Journal  of  International  Law
89,  No.  2  (1995).  https://doi.org/ 10.2307/2204226
Tumangger,  Elfi  Nola,  Latifah  Amir,  dan
Ratna Dewi. “Kepastian Hukum
Terhadap  Sanksi  dalam  Peraturan
Walikota  Ditinjau  dari  Undang-Undang
Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan. ” Mendapo:  Journal  of Administrative  Law 4,  No.  1  (2023). https://doi.org/10.22437/mendapo.v4 i1.19449 Ward,  Ian. Introduction  to  Critical  Legal
Theory. Abingdon: Routledge, 2004. Wignjosoebroto, Soetandyo.
Hukum:
Paradigma,  Metode,  dan  Dinamika Masalah. Jakarta:  Lembaga  Studi  dan Advokasi  Masyarakat  (ELSAM)  dan Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum  Berbasis  Masyarakat  dan Ekologi (HUMA), 2002.