Jurnal Tunas Agraria Vol. 2 No. 2 Mei 2019 e - ISSN 2622 - 9714

## PERMASALAHAN PENGADAAN TANAH
UNTUK PEMBANGUNAN BENDUNG SLINGA, PURBALINGGA

## Rima Kurniasih, Sukayadi, Priyo Katon Prasetyo
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta Jl. Tata Bumi No. 5 PO BOX 1216 Kode Pos 55293 Yogyakarta
Abstract: The  construction  of  Bendung  Slinga  in  Purbalingga  Regency  begins  with  land acquisition carried out in 2009 and 2010, but the land acquisition process has not been completed in  the  land  rights  certificate,  especially  the  object  that  comes  from  the  village  cash  lands  of Banjaran.  The  purpose  of  this  research  is  to  explain  the  implementation  of  land  acquisition  for Development  of  Bendung  Slinga  in  Banjaran  Village,  Bojongsari  District,  Purbalingga  Regency and  explain  the  constraints  faced  and  the  solution.  This  research  uses  qualitative  method  with descriptive  approach.  The  results  show  that  the  implementation  of  land  acquisition  for  the construction  of  Bendung  Slinga  until  the  payment  of  compensation  has  been  implemented  in accordance  with  the  prevailing  regulations,  namely  Perpres  65/2006  and  Perkaban  3/2007. Problems  that  occur  is  not  complete  the  condition  of  the  release  of  cash  land  Banjaran  village which became the object of land acquisition. Terms of release that can not be fulfilled are  village regulations,  permission  of  the  bupati,  and  permission  of  the  governor.  In  addition,  replacement land  for  disbursed  village  cash  lands  has  not  been  fully  controlled  by  the  Banjaran  Village Government  and  has  not  yet  registered  its  land  rights  on  behalf  of  the  Banjaran  Village Government.
Keywords: land acquisition, Bendung Slinga, village cash land.
Intisari: Pembangunan  Bendung  Slinga  di  Kabupaten  Purbalingga  diawali  dengan  pengadaan tanah  yang  dilaksanakan  pada  tahun  2009  dan  2010,  Namun  proses  pengadaan  tanahnya  belum selesai  pada  tahap  sertipikasi  hak  atas  tanah,  terutama  objek  yang  berasal  dari  Tanah  Kas  Desa (TKD)  Banjaran.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menjelaskan  pelaksanaan  pengadaan tanah  untuk pembangunan Bendung Slinga di Desa Banjaran, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga dan menjelaskan kendala yang dihadapi dan solusinya. Penelitian ini menggunakan metode  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Bendung Slinga sampai dengan pembayaran ganti  rugi  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku,  yaitu  Perpres  65/2006  dan Perkaban  3/2007.  Permasalahan  yang  terjadi  adalah  belum  lengkapnya  syarat  pelepasan  TKD Banjaran  yang  menjadi  obyek  pengadaan  tanah.  Syarat  pelepasan  yang  belum  dapat  dipenuhi yaitu peraturan desa, izin bupati, dan izin gubernur. Selain itu, tanah pengganti untuk tanah kas desa  yang  dilepaskan  belum  sepenuhnya  dikuasai  oleh  Pemerintah  Desa  Banjaran  dan  belum didaftarkan hak atas tanahnya atas nama Pemerintah Desa Banjaran.
Kata kunci: pengadaan tanah, Bendung Slinga, tanah kas desa.

## A. Pendahuluan
Pembangunan  merupakan  upaya  manusia  dalam  mengolah  dan  memanfaatkan sumber  daya,  yang  dipergunakan  bagi  pemenuhan  kebutuhan  dan  peningkatan kesejahteraan  hidup.  Sarkawi  (2014,  14)  mengemukakan  bahwa  pembangunan  pada dasarnya  adalah  mendirikan  sesuatu,  untuk  merealisasikan  tujuan  atau  keinginan individu atau bahkan publik yang dalam hal ini membangun di atas tanah yang dihaki.

## Permasalahan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendung Slinga, Purbalingga 23
Seiring  meningkatnya  jumlah  penduduk,  maka  penyelenggaraan  pembangunan  akan meningkat  pula,  kebutuhan  akan  tanah  semakin  meningkat,  bahkan  pada  pelaksanaan pembangunan tertentu membutuhkan tanah yang sangat luas. Upaya memperoleh tanah untuk kegiatan pembangunan dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan tanah.
Pembangunan  infrastruktur  yang  dilaksanakan  di  Kabupaten  Purbalingga  salah satunya adalah pembangunan Bendung Slinga. Bendung Slinga dibangun di atas Sungai Klawing  yang  merupakan  sungai  utama  dan  terbesar  di  Kabupaten  Purbalingga. Pembangunan  Bendung  Slinga  dimaksudkan  untuk  memperbaiki  bangunan  bendung lama yang sudah ada sejak tahun 1916 dan untuk mengoptimalisasikan irigasi pertanian. Bendung  Slinga  dibangun  di  perbatasan  wilayah  Desa  Banjaran,  Kecamatan  Bojongsari dengan  Desa  Slinga,  Kecamatan  Kaligondang.  Proyek  pembangunan  Bendung  Slinga diawali dengan kegiatan pengadaan tanah yang dilaksanakan pada tahun 2009 dan 2010. Obyek  yang  terkena  pengadaan  tanah  adalah  tanah  milik  masyarakat  dan  Tanah  Kas Desa  (TKD)  Desa  Banjaran.  Pihak  yang  memerlukan  tanah  adalah  Balai  Besar  Wilayah Sungai  (BBWS)  Serayu  Opak.  Pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  Bendung  Slinga dimulai tahun 2009, pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36  Tahun  2005  tentang  pengadaan  Tanah  bagi  Pelaksanaan  Pembangunan  untuk Kepentingan  Umum  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Presiden  Nomor  65 Tahun  2006  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Presiden Nomor 36  Tahun  2005  tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Bendung Slinga  secara  fisik  selesai  dibangun  pada  tahun  2012,  akan  tetapi  dalam  pelaksanaan pengadaan tanah tersebut tidak berjalan dengan lancar, dikarenakan adanya laporan dari masyarakat pada tahun 2017 terkait dengan pelepasan TKD Desa Banjaran. Masyarakat melaporkan  masalah  pelepasan  TKD  tersebut,  dan  kemudian  diteruskan  sampai  ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang. Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga  Tongging  Banjar  Nahor  melalui  Kepala  Seksi  Pidana  Khusus  (Pidsus) Yanuar  Adi  Nugroho  menjelaskan,  diduga  ada  kesalahan  prosedur  ketika  melakukan pelepasan  TKD  untuk  penyediaan  lahan  terkait  pembangunan  Bendung  Slinga,  begitu juga  ketika  proses  pengadaan  untuk  mengganti  TKD  ( Radar  Banyumas 17  Desember 2016).
Tongging Banjar Nahor melalui Yanuar Adi Nugroho menjelaskan, mantan Kepala Desa Banjaran dikenakan UU Tipikor Pasal 2 dan 3, khususnya soal keterlibatan mantan Kepala  Desa  Banjaran  dalam  proses  pelepasan  tanah  kas  desa  untuk  pembangunan Bendung  Slinga  dan  kerugian  negara  ditaksir  mencapai  Rp  386.360.000, - .  Secara administratif ada regulasi yang dilanggar dalam pelaksanaan pengadaan tanah, bahkan tanah yang diduga sebagai tanah pengganti juga tidak sesuai dengan yang diharapkan.

## 24 Rima Kurniasih, Sukayadi, Priyo Katon Prasetyo
Penyidik  Kejaksaan  Negeri  Purbalingga  telah  mendalami  tahapan  pengadaan  dan pelepasan  TKD  Banjaran,  pasalnya  di  dua  proses  tersebut  diduga  ada  penyimpangan aturan yang menjadikan adanya dugaan kerugian negara. Dugaan penyimpangan terjadi karena tanah pengganti tidak sesuai dengan yang ditukargulingkan ( Radar Banyumas 25 Juli  2017).  Berdasarkan  surat  dari  Satuan  Non  Vertikal  Tertentu  Pelaksanaan  Jaringan Pemanfaatan  Air  (SNVT  PJPA)  Serayu  Opak  kepada  Kepala  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Purbalingga  Nomor  TN  04.3/PJPA.SO/1  tanggal  27  Mei  2016,  pihak  yang memerlukan tanah yaitu Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak, belum dapat memproses  sertipikat  Hak  Pakai  untuk  objek  pengadaan  tanah  yang  berasal  dari  TKD, karena belum ada Keputusan Kepala Desa mengenai pelepasan hak kepemilikan tanah, sehingga  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Purbalingga  belum  mengeluarkan  sertipikat tanah  tersebut.  Pelepasan  hak  kepemilikan  TKD  harus  ditetapkan  dengan  Keputusan Kepala  Desa  dengan  persetujuan  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dan  mendapat izin dari bupati dan gubernur.
Pelaksanaan  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  Bendung  Slinga  yang  sudah dilaksanakan sejak tahun 2009 belum selesai pensertipikatannya sampai dengan saat ini dikarenakan  adanya  permasalahan  yang  terkait  dengan  TKD  Banjaran.  Atas pertimbangan  tersebut,  kajian  ini  mengangkat  dua  persoalan  pokok: pertama ,  terkait pelaksanaan  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  Bendung  Slinga, kedua terkait kendala  yang  dihadapi  dan  solusi  yang  dilaksanakan  dalam  pelaksanaan  pengadaan tanah untuk pembangunan Bendung Slinga.
Studi  yang  penulis  lakukan  terkait  pengadaan  tanah  Bendung  Slinga  sejauh  ini belum  dilakukan  oleh  para  peneliti  terdahulu,  namun kajian  di  tempat lain  tampaknya sudah  muncul  di  beberapa  tempat.  Untuk  menunjukkan  posisi  kajian  ini,  penulis mencoba melihat secara detil kajian - kajian terkait pengadaan tanah yang dilakukan para peneliti  terdahulu.  Salah  satunya  adalah  Suyakup  (2013)  yang  meneliti  terkait  dengan pelepasan  dan  penggantian  tanah  bengkok  desa  yang  digunakan  untuk  kepentingan umum  jalan  lingkar,  sementara  Chalida  Fatma  Ferani  dan  Dewi  Puji  Astuti  (2014) mengangkat dari perspektif hukum pelepasan hak atas TKD oleh PT Pertamina (Persero) dalam  pengembangan  Depot  Pengisian  Pesawat  Udara  (DPPU)  Adi  Sumarmo,  Solo. Kajian  Taufik  Adhi  Wicaksono  (2014)  melihat  pelepasan  dan  pengadaan  tanah  untuk kepentingan  umum  TKD  dalam  rangka  pembuatan  jalan  tol,  dan  Abdul  Mujib  (2016) melaksanakan penelitian mengenai pelepasan dan ganti rugi TKD yang digunakan untuk kepentingan umum (Studi Kasus Pembebasan Lahan Tol Jalur Pandaan - Malang). Kajian - kajian  tersebut  melihat  dari  sisi  pelaksanaan  dan  proses  yang  masih  melihat  secara parsial problem - problem dan dinami dalam pengadaan tanah. Kajian mencoba mengurai secara  komprehensif  permasalahan  dan  pelaksanaan  pengadaan  tanah  yang  terkait
Permasalahan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendung Slinga, Purbalingga 25
dengan  TKD  di  Desa  Banjaran  dengan  fokus  pada  proses  dari  awal  hingga  akhir. Perspektif  yang  diajukan  adalah  prosoder  hukum  sekaligus  praktik  di  lapangan. Bagaimana mekanisme pengadaan tanah berlangsung secara peraturan, juga dilengkapi dengan pendekatan praktik yang terjadi di lapangan.
Pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  yang  dilaksanakan  oleh  Pemerintah tentunya  tidak  akan  terlepas  dari  Hak  Menguasai  Negara  sebagai  dasar  filosofisnya, dimana  Pasal  33 ayat 3  Undang - Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945 mengemukakan  bahwa  bumi,  air,  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya dikuasai  oleh  Negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar - besar  kemakmuran  rakyat.
Landasan  hukum  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  adalah  Pasal  6  Undang - Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok - Pokok  Agraria  lebih dikenal dengan UUPA, mengemukakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Penjelasan dari Pasal 6 UUPA yaitu bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidak dibenarkan untuk dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata - mata untuk kepentingan pribadi, apalagi jika menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Pasal 6 UUPA  menjadi  sebuah  pintu  masuk  bagi  pemerintah  dalam  upaya  pengadaan  tanah untuk  kepentingan  umum.  Menurut  Oloan  Sitorus  dan  Dayat  Limbong  (2004,  5), pengadaan  tanah  pada  prinsipnya  hanya  dikenal  dalam  perolehan  tanah  yang  sudah dikuasai  seseorang  atau  badan  hukum  dengan  suatu  hak.  Secara  teoritis,  pengadaan tanah ( land acquisition ) terdiri atas pengadaan tanah secara sukarela ( voluntary acquisition of  land )  dan  pengadaan  tanah  secara  wajib  ( compulsory  acquisition  of  land ),  dimana pengadaan  tanah  secara  sukarela  antara  lain  meliputi  pemindahan  hak  dan  pelepasan atau  penyerahan  hak,  sedangkan  yang  termasuk  pengadaan  tanah  secara  wajib  adalah pencabutan hak atas tanah. Peraturan  hukum tentang pencabutan hak atas tanah diatur oleh  Undang - Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  1961  tentang  Pencabutan Hak - Hak  Atas  Tanah  dan  Benda - Benda yang Ada  di  Atasnya.  Menurut  Mukmin  Zakie (2013, 93), pengambilan tanah dan/atau benda yang berkenaan hanya dapat dilaksanakan setelah ada surat keputusan dari presiden mengenai pencabutan hak atas tanah tersebut dan  setelah  dilaksanakannya  pembayaran  ganti  rugi  sebagaimana  ditetapkan  dalam surat keputusan presiden.
Pengadaan tanah untuk Pembangunan Bendung Slinga dilaksanakan berdasarkan Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  (Perpres)  Nomor  36  Tahun  2005  tentang Pengadaan  Tanah  Bagi  Pelaksanaan  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  (Perpres) Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

## 26 Rima Kurniasih, Sukayadi, Priyo Katon Prasetyo
Perubahan dalam Perpres 65/2006 di antaranya yaitu penghapusan kata pencabutan hak atas  tanah  yang  sebelumnya  ada  dalam  Perpres  36/2005.  Menurut  Maria  S.W. Sumardjono (2007, 111), dibandingkan dengan Keppres 55/1993, perpres ini memperluas pembatasan  kepentingan  umum  dengan  memuat  kata “ atau  akan ” dimiliki  oleh pemerintah  atau  pemerintah  daerah,  serta  menghapus  kata “ tidak  digunakan  untuk mencari  keuntungan ”. Pembangunan  untuk  kepentingan  umum  yang  dilaksanakan Pemerintah  atau  Pemerintah  Daerah  yang  selanjutnya  dimiliki  atau  akan  dimiliki  oleh Pemerintah  atau  Pemerintah  Daerah.  Perpres  65/2006  dilaksanakan  dengan  aturan pelaksana Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) Nomor 3 Tahun 2007 tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan  Presiden  Nomor  36  Tahun  2005  tentang Pengadaan  Tanah  Bagi  Pelaksanaan  Pembangunan  untuk  Kepentingan  Umum sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Presiden  Nomor  65  Tahun  2006  tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Presiden  Nomor  36  Tahun  2005  tentang  Pengadaan  Tanah bagi  Pelaksanaan  Pembangunan  untuk  Kepentingan  Umum.  Tahap  pelaksanaan pengadaan  tanah  menurut  Perkaban  3/2007  meliputi  tahap  perencanaan,  tahap penetapan  lokasi,  tahap  pelaksanaan  yang  terdiri atas  pembentukan  panitia  pengadaan tanah,    penyuluhan, identifikasi dan inventarisasi,  pengumuman,  penunjukan lembaga/ tim penilai harga tanah, penilaian, musyawarah, pembayaran ganti rugi, pelepasan hak, dan terakhir tahap pengurusan hak atas tanah.
Mekanisme  pelepasan  hak  atas  tanah  yang  berasal  dari  tanah  milik  perseorangan dengan  TKD  tidak  sama.  Berdasarkan  Pasal  2  ayat  (1)  jo  Pasal  3  ayat  (1)  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  4  Tahun  2007  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Kekayaan Desa,  TKD  adalah  kekayaan  desa  dan  menjadi  milik  desa.  Berdasarkan  Pasal  15 Permendagri 4/2007 diatur  bahwa:
a. Kekayaan  desa  yang  berupa  tanah  desa  tidak  diperbolehkan  dilaksanakan pelepasan  hak  kepemilikan  kepada  pihak  lain,  kecuali  diperlukan  untuk kepentingan umum.
b. Pelepasan  hak  kepemilikan  tanah  desa  dilaksanakan  setelah  mendapat  ganti  rugi sesuai  harga  yang menguntungkan  desa  dengan memperhatikan  harga  pasar  dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).
c. Penggantian ganti rugi berupa uang harus dilaksanakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di desa setempat.
d. Pelepasan hak kepemilikan tanah desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
e. Keputusan  kepala  desa  diterbitkan  setelah  mendapat  persetujuan  Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan mendapat izin tertulis dari bupati/walikota dan gubernur.

## Permasalahan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendung Slinga, Purbalingga 27
Penelitian  ini  dalam  kerangka  menjawab  dua  persoalan  pokok  di  atas  yang menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif  dengan  cara  merekonstruksi  ulang  proses pengadaan  tanah  dan  berupaya  menggambarkan/menjelaskan  secara  detil  persoalan yang  ditimbulkannya.  Data  yang  digunakan  dalam  kajian  ini  mengandalkan  dokumen dan    wawancara  para  pelaku,  baik  aparat  desa,  masyarakat,  dan  pihak  yang membutukan  tanah,  Balai  Besar  Wilayah  Sungai  (BBWS)  Serayu  Opak.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  memberi  gambaran  secara  sistematis  mengenai  fakta - fakta  dan  gejala yang diselidiki,  yaitu  fakta  di lapangan mengenai  pelaksanaan  pengadaan  tanah  untuk pembangunan  Bendung  Slinga  di  Desa  Banjaran,  Kecamatan  Bojongsari,  Kabupaten Purbalingga, terutama yang terkait dengan TKD Banjaran.

## B. Problem Pengadaan Tanah Bendung Slinga
Pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  Bendung  Slinga  yang  dimulai  pada  tahun 2009 dilaksanakan menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 36 tahun  2005  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pelaksanaan  Pembangunan  Untuk Kepentingan  Umum  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Presiden  Republik Indonesia  (Perpres)  Nomor  65  Tahun  2006  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan  Umum  dengan  aturan  pelaksana  Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  (Perkaban)  Nomor  3  Tahun  2007  tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan Presiden  Nomor  36  Tahun  2005  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden  Nomor  65  Tahun  2006  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Presiden  Nomor  36 Tahun  2005  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pelaksanaan  Pembangunan  Untuk Kepentingan  Umum. Tahapan  pelaksanaan  pengadaan  tanah menurut  Perkaban 3/2007 adalah perencanaan, penetapan lokasi, pelaksanaan, dan pengurusan hak atas tanah.
Tahap  pertama  yang  dilaksanakan  dalam  kegiatan  pengadaan  tanah  menurut Perkaban  3/2007  adalah  perencanaan.  Instansi  yang  memerlukan  tanah,  dalam  hal  ini adalah  Balai  Besar  Wilayah  Sungai  (BBWS)  Serayu  Opak,  menyusun  proposal  rencana pembangunan yang menguraikan tentang maksud dan tujuan pembangunan, letak dan lokasi  pembangunan,  luasan  tanah  yang  diperlukan,  sumber  pendanaan,  dan  analisis kelayakan  lingkungan  perencanaan  pembangunan  berikut  upaya  pencegahan  dan pengendaliannya. Maksud dan tujuan dari pembangunan Bendung Slinga adalah untuk mengganti  bangunan  pintu  pengambilan  bebas  ( free intake )  lama  yang  sudah  ada  sejak tahun 1916 menjadi bangunan pengambilan tetap serta memberikan pelayanan kembali Daerah  Irigasi  Slinga  seluas  538  Ha  melalui  jaringan  irigasi  Daerah  Irigasi  Slinga  yang ada.
28 Rima Kurniasih, Sukayadi, Priyo Katon Prasetyo
Sejak  tahun  1992  bangunan free  intake lama  tersebut  sudah  tidak  berfungsi  lagi dikarenakan konstruksi bangunan tersebut telah rusak dan telah terjadi degradasi dasar sungai  yang  cukup  besar  yaitu  kurang  lebih  2  meter.  Pembangunan  Bendung  Slinga dilaksanakan  guna  meninggikan  elevasi  muka  air  serta  rehabilitasi  seluruh  jaringan irigasi.  Tujuan  dari  pembangunan  Bendung  Slinga  dan  jaringan  irigasi  daerah  irigasi Slinga adalah  untuk  mengoptimalkan dan  memenuhi kebutuhan  air irigasi  guna untuk ketahanan  pangan  melalui  peningkatan  produksi  pertanian  serta  untuk  meningkatkan pendapatan masyarakat dan petani di daerah tersebut. Manfaat tambahan pembangunan Bendung  Slinga  adalah  untuk  mendukung  pengembangan  daerah  wisata  lokal  dan menjadi jalur penghubung dua desa dan dua kecamatan yaitu Desa Banjaran, Kecamatan Bojongsari dengan Desa Slinga, Kecamatan Kaligondang melalui jembatan penghubung sepanjang  110  meter  di  atas Bendung  Slinga  tersebut.  Bendung  Slinga  dibangun di atas Sungai  Klawing  dan  lokasi  pengadaan  tanahnya  berada  di  Desa  Banjaran,  Kecamatan Bojongsari dan Desa Slinga, Kecamatan Kaligondang. Sumber dana untuk pembangunan Bendung Slinga berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BBWS Serayu Opak.
Penetapan  lokasi  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  Bendung  Slinga  pada tahun 2009 dan 2010 berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari masyarakat yang terkena pengadaan tanah (komunikasi dengan Surachmat, satgas yuridis, 19 April 2018). Penetapan  lokasi  tahun  2009  mengalami  satu  kali  revisi  SK  Penetapan  Lokasi  karena adanya  perubahan  luas  areal  yang  dibutuhkan  untuk  pembangunan  Bendung  Slinga yang  semula  60.387  M 2 menjadi  80.000  M 2 .  Penetapan  lokasi  pada  tahun  2010  didasari adanya  perubahan Detail Engineering Design (DED) atau  Proyek  Perencanaan  Fisik  dari pihak BBWS Serayu Opak untuk perluasan pembangunan Bendung Slinga seluas 30.000 M 2 .  Lokasi  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  Bendung  Slinga  tahun  2010  masih dalam lokasi yang sama dengan pengadaan tanah tahun 2009.
Pelaksanaan  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  Bendung  Slinga  meliputi tahapan: 1. Pembentukan panitia pengadaan tanah sebagaimana termuat dalam Perpres Nomor 65 Tahun 2006 yang melibatkan semua stakeholder, dari Sekretaris Daerah hingga Kepala  Desa).  Setelah  terbentuk  Panitia  Pengadaan  Tanah  untuk  penyediaan  lahan pembangunan  Bendung  Slinga  Tingkat  Kabupaten  Purbalingga,  kemudian  untuk membantu  tugas  Panitia  Pengadaan  Tanah  Kabupaten  Purbalingga  maka  Sekretaris Daerah  selaku  Ketua  Panitia  Pengadaan Tanah  mengeluarkan  Surat  Keputusan  tentang Pembentukan  Sekretariat  dan  Satuan  Tugas  (satgas)  Panitia  Pengadaan  Tanah  Untuk Pembangunan  Bendung  Slinga;  2.  Penyuluhan;  3.  Identifikasi  dan  inventarisasi  atas penguasaan,  penggunaan,  dan  pemilikan  tanah  dan/atau  bangunan  dan/atau  tanaman
Permasalahan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendung Slinga, Purbalingga 29 dan/atau  benda - benda  lain  yang  berkaitan  dengan  tanah.  Berdasarkan  hasil identifikasi dan  inventarisasi  pada  pengadaan  tanah  tahun  2009,  di  Desa  Banjaran,  jumlah  bidang tanah yang dilepaskan sejumlah 21 bidang, terdiri dari 17 bidang tanah milik masyarakat dan 4 bidang tanah milik Pemerintah Desa Banjaran (TKD). Luas keseluruhan tanah yang dilepaskan  adalah  21.487  M 2. .  Berdasarkan  hasil  identifikasi  dan  inventarisasi  pada pengadaan  tanah  tahun  2010,  di  Desa  Banjaran,  jumlah  bidang  tanah  yang  dilepaskan sejumlah  56  bidang,  terdiri  dari  52  bidang  tanah  milik  masyarakat  dan  4  bidang  tanah milik  Desa  Banjaran.  Luas  keseluruhan  tanah  yang  dilepaskan  adalah  39.758  M 2 ;  4. Pengumuman  hasil  kerja  panitia  di  Balai  Desa  Banjaran,  pengumuman  dilaksanakan selama  7  hari  berturut - turut;  5.  Penunjukan  lembaga/tim  penilai  harga  tanah. Berdasarkan Pasal 25 dan Pasal 27 Perkaban 3/2007, penilaian harga tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan oleh lembaga penilai harga tanah yang telah mendapat lisensi dari Badan Pertanahan Nasional dan ditetapkan oleh bupati serta  ditunjuk  oleh  Panitia  Pengadaan  Tanah  untuk  menilai  harga  tanah.  Panitia Pengadaan  Tanah  untuk  pembangunan  Bendung  Slinga  menetapkan  PT.  Sucofindo Appraisal  Utama  sebagai  lembaga  penilai  harga  tanah  dalam  pengadaan  tanah  untuk pembangunan Bendung Slinga. Tim penilai kemudian memutuskan:
1. Penilaian
Penilaian harga tanah dilaksanakan oleh PT. Sucofindo Appraisal Utama.
2. Musyawarah ganti rugi. Nilai ganti rugi tanah untuk pengadaan tanah tahun 2009 disepakati sebesar Rp 25.000, - /M² sedangkan pada tahun 2010 nilai ganti rugi tanah disepakati sebesar Rp 28.000, - /M².
3. Pembayaran ganti rugi. Pada pengadaan tanah tahun 2009, terdapat 4 bidang tanah milik Pemerintah Desa Banjaran dengan uang pembayaran ganti rugi total sebesar Rp  52.600.000, - .  Uang  pembayaran  ganti  rugi  atas  pelepasan  TKD  Banjaran diterima secara tunai oleh Kepala Desa Banjaran dan tidak diserahkan kepada Kaur Keuangan  Desa  Banjaran  (komunikasi  dengan  Indri  Istiningsih,  Bendahara  Desa Banjaran,  13  April  2018).  Pada  pengadaan  tanah  tahun  2010  terdapat  4  bidang tanah  milik  Pemerintah  Desa  Banjaran  dengan  uang  pembayaran  ganti  rugi  total sebesar  Rp  333.760.000, - .  Uang  pembayaran  ganti  rugi  diterima  dalam  bentuk rekening  bank,  akan  tetapi  bukan  rekening  bank  milik  Pemerintah  Desa  Banjaran melainkan  rekening  bank  milik  Kepala  Desa  Banjaran  dan  pengelolaannya  juga tidak  disampaikan  kepada  Bendahara  Desa  Banjaran.  Rekening  penerimaan  uang ganti  rugi  atas  TKD  Banjaran  adalah  rekening  Bank  Rakyat  Indonesia  (BRI)  atas nama adalah Kepala Desa Banjaran (komunikasi Indri Istiningsih, 13 April 2018).
30 Rima Kurniasih, Sukayadi, Priyo Katon Prasetyo
4. Pelepasan  hak  atas  tanah.  Pihak  yang  berhak  atas  ganti  rugi  membuat  surat pernyataan  pelepasan/penyerahan  hak  atas  tanah  di  hadapan  Kepala  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Purbalingga.  Surat  pernyataan  pelepasan/penyerahan  hak atas  tanah  milik  masyarakat  ditandatangi  oleh  masing - masing  pemilik  tanah sedangkan surat pelepasan/penyerahan hak atas TKD ditandatangani oleh Kepala Desa  Banjaran.  Surat  pernyataan  pelepasan/penyerahan  hak  atas  tanah  milik masyarakat  yang  telah  ditandatangi  oleh  pemilik  tanah  maka  sudah  terjadi peralihan hak atas tanah kepada BBWS Serayu Opak. Namun, terkait dengan TKD meskipun  sudah  diganti  rugi  dan  sudah  ditandatanganinya  surat  pelepasan/ penyerahan  hak  oleh  para  pihak,  tidak  otomatis  TKD  tersebut  beralih kepemilikannya  kepada  pihak  BBWS  Serayu  Opak,  karena  ada  mekanisme perizinian  lebih  lanjut  dari  bupati  dan  gubernur  yang  harus  ditempuh,  baru kemudian TKD tersebut dapat dilepas kepemilikannya kepada BBWS Serayu Opak.
Objek pengadaan tanah tahun 2009 di Desa Banjaran yang dilepaskan sejumlah 21 bidang,  terdiri  dari  17  bidang  tanah  milik  masyarakat  dan  4  bidang  tanah  milik Pemerintah  Desa  Banjaran.  Luas  keseluruhan  tanah  yang  dilepaskan  adalah  21.487  M 2 . Bidang tanah milik Pemerintah Desa Banjaran tercatat di Buku Induk Desa sebagai Tanah Milik  Desa  Banjaran  yang  pengelolaannya  untuk  tanah  pertanian  dan  lapangan sepakbola sebagai Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Banjaran dengan total luas sekitar 2.104 M² dengan perincian sebagai berikut: a) Bidang I dengan luas 1.212 M²; b) Bidang II dengan luas 534 M²; c) Bidang III dengan luas 296 M²; d) Bidang IV dengan luas 62 M² yang letaknya ikut dengan lapangan sepakbola Desa Banjaran.
Pada  tahun  2010  objek  pengadaan  tanah  di  Desa  Banjaran  bidang  tanah  yang dilepaskan  sejumlah  56  bidang,  terdiri  dari  52  bidang  tanah  milik  masyarakat  dan  4 bidang tanah milik Pemerintah Desa Banjaran. Luas keseluruhan tanah yang dilepaskan adalah  39.758  M 2 .  Luas  TKD  Banjaran  yang  dilepaskan  adalah  11.920  M 2 dengan perincian  sebagai  berikut:  a)  Bidang  I  dengan  luas  3.261  M²;  b)  Bidang  II  dengan  luas 5.882  M²;  c)  Bidang  III  dengan  luas  2.668  M²  yang  letaknya  ikut  dengan  lapangan sepakbola Desa Banjaran; d) Tanah No.1247 Persil 53 Klas III dengan luas 109 M².
Berdasarkan  hasil  musyawarah,  bentuk  ganti  kerugian  disepakati  berupa  uang, pada tahun 2009 uang ganti kerugian diberikan secara tunai kepada pihak yang berhak, sedangkan pada tahun 2010 uang ganti kerugian diberikan dalam bentuk rekening bank (komunikasi dengan Indri Istiningsih, 13 April 2018).
Tabel 1. Luas TKD Banjaran yang terkena pengadaan tanah tahun 2009 dan jumlah ganti rugi yang diterima
Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder oleh Peneliti, 2018.
Tabel 2. Luas TKD Banjaran yang terkena pengadaan tanah tahun 2010 dan jumlah ganti rugi yang diterima
Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder oleh Peneliti, 2018.
Permasalahan  kemudian  muncul  akibat  pelaksanaan  pengadaan  tanah  untuk pembangunan  Bendung  Slinga  tidak  transparan,  sehingga  menimbulkan  gejolak. Sedikitnya  muncul  empat  persoalan  di  lapangan,  sebagaimana  argumen  penulis  untuk menjelaskannya.
No. Nama Pemilik Status tanah Luas tanah yang terkena (M 2 ) Harga per M 2 Jumlah ganti rugi (Rp) 1 Pemerintah Desa Banjaran Tanah Desa 1.212 25.000 30.300.00 2 Pemerintah Desa Banjaran Tanah Desa 534 25.000 13.350.000 3 Pemerintah Desa Banjaran Tanah Desa 296 25.000 7.400.000 4 Pemerintah Desa Banjaran Tanah Desa 62 25.000 1.550.000 2.104 52.600.000 Total No. Nama Pemilik Status tanah Luas tanah yang terkena (M 2 ) Harga per M 2 Jumlah ganti rugi (Rp) 1 Pemerintah Desa Banjaran Tanah Desa 3.261 28.000 91.308.000 2 Pemerintah Desa Banjaran Tanah Desa 5.882 28.000 164.696.000 3 Pemerintah Desa Banjaran Tanah Desa 2.668 28.000 74.704.000 4 Pemerintah Desa Banjaran Tanah Desa 109 28.000 3.052.000 Total 11.920 333.760.000
32 Rima Kurniasih, Sukayadi, Priyo Katon Prasetyo

## 1. Pembayaran ganti rugi pelepasan TKD diterima dan dikelola oleh Kepala Desa Banjaran, tidak disampaikan kepada Kaur Keuangan/Bendahara
Kepala Desa Banjaran telah menyalahgunakan kewenangannya dalam pengelolaan uang  ganti  kerugian  atas  pelepasan  TKD.  Berdasarkan  Permendagri  Nomor  37  Tahun 2007  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Desa,  pemegang  kekuasaan  pengelolaan keuangan  desa  adalah  kepala  desa  karena  jabatannya  mempunyai  kewenangan menyelenggarakan  keseluruhan  pengelolaan  keuangan  desa,  sedangkan  bendahara adalah  perangkat  desa  yang  ditunjuk  oleh  kepala  desa  untuk  menerima,  menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan  desa  dalam  rangka  pelaksanaan  APBDesa.  Keuangan  desa  dikelola berdasarkan  asas - asas  transparan,  akuntabel,  partisipatif,  serta  dilaksanakan  dengan tertib  dan  disiplin  anggaran.  Penatausahaan  penerimaan  wajib  dilaksanakan  oleh Bendahara  desa    dengan  menggunakan:  a)  Buku  kas  umum;  b)  Buku  kas  pembantu perincian objek penerimaan; c) Buku kas harian pembantu.
Uang  pembayaran  ganti  rugi  atas  pelepasan  TKD  Banjaran  tahun  2009  diterima secara  tunai  oleh  Kepala  Desa  Banjaran  dan  tidak  diserahkan  kepada  Kaur  Keuangan Desa  Banjaran.  Kaur  Keuangan  Desa  Banjaran  selaku  Bendahara  Desa  Banjaran  hanya menandatangani kuitansi pembayaran yang disediakan oleh BBWS Serayu Opak, tetapi selanjutnya  uang  disimpan  oleh  Kepala  Desa  Banjaran.  Pengelolaan  uang  pembayaran ganti rugi TKD dilaksanakan sendiri oleh Kepala Desa Banjaran tanpa melibatkan Kaur Keuangan/Bendahara  Desa  Banjaran.  Penerimaan  uang  ganti  rugi  atas  pelepasan  TKD tersebut  juga  tidak  dicantumkan  ke  dalam  buku  kas  milik  desa.  Walaupun  Bendahara Desa  mengetahui  jumlah  pembayaran  ganti  rugi  atas  TKD,  akan  tetapi  pengelolaannya dilaksanakan  sendiri  oleh  Kepala  Desa  Banjaran  dan  tidak  diketahui  oleh  Bendahara Desa,  dengan  kata  lain,  pengelolaan  uang  ganti  rugi  tersebut  tidak  transparan (komunikasi dengan Indri Istiningsih, 13 April 2018).
Uang  pembayaran  ganti  rugi  atas  pelepasan  TKD  Banjaran    pada  tahun  2010 diterima  dalam  bentuk  rekening  bank,  akan  tetapi  bukan  rekening  bank  milik Pemerintah  Desa  Banjaran  melainkan  rekening  bank  milik  Kepala  Desa  Banjaran  dan pengelolaannya  juga  tidak  disampaikan  kepada  Bendahara  Desa  Banjaran.  Rekening penerimaan uang ganti rugi atas TKD Banjaran adalah rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI)  atas  nama  adalah  Kepala Desa  Banjaran  (komunikasi dengan Indri  Istiningsih, 13 April  2018).  Setelah  pembayaran  ganti  kerugian  tahun  2009  dan  2010  diterima  oleh Kepala  Desa  Banjaran,  uang  pembayaran  ganti  kerugian  tidak  langsung  digunakan untuk  membeli  tanah  pengganti  TKD  yang  dilepaskan.  Pembelian  tanah  pengganti dilakukan  oleh  Kepala  Desa  Banjaran  pada  tahun  2010  dan  2011.  Akibat  perbuatan

## Permasalahan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendung Slinga, Purbalingga 33
Kepala  Desa  Banjaran  tersebut,  masyarakat  melaporkannya  kepada  Kejaksaan  Negeri Kabupaten  Purbalingga  yang  kemudian  diteruskan  kepada  Pengadilan  Tipikor Semarang  atas  tindak  pidana  korupsi.  Masyarakat  kecewa  karena  salah  satu  aset  desa yaitu  TKD  yang  berupa  tanah  lapangan  tidak  mendapatkan  tanah  pengganti sebagaimana mestinya. Proses pengadilan sudah sampai dengan tahap kasasi dan Kepala Desa Banjaran saat ini dalam masa penahanan.

## 2. Belum Terpenuhinya Syarat Pelepasan TKD Banjaran
Setelah  dilaksanakan  pembayaran  ganti  kerugian,  tahap  selanjutnya  yang dilaksanakan adalah pelepasan hak atas tanah. Berdasarkan surat pernyataan pelepasan/ penyerahan  hak  dalam  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  Bendung  Slinga  tahun 2009,  surat  pernyataan  pelepasan/penyerahan  hak  atas  tanah  milik  masyarakat ditandatangani  oleh  masing - masing  pemilik  tanah  sedangkan  surat  pelepasan/ penyerahan hak atas TKD ditandatangani oleh Kepala Desa Banjaran. Surat pernyataan pelepasan/penyerahan  hak  atas  tanah  milik masyarakat  yang  telah  ditandatangani  oleh pemilik tanah maka sudah terjadi peralihan hak atas tanah kepada BBWS Serayu Opak. Namun, terkait dengan TKD meskipun sudah diganti rugi dan sudah ditandatanganinya surat  pelepasan/penyerahan  hak  oleh  para  pihak,  tidak  otomatis  TKD  tersebut  beralih kepemilikannya  kepada  pihak  BBWS  Serayu  Opak,  karena  ada  mekanisme  perizinian lebih  lanjut  dari  bupati  dan  gubernur  yang  harus  ditempuh,  baru  kemudian  TKD tersebut dapat dilepas kepemilikannya kepada BBWS Serayu Opak.
Berkaitan  dengan  pelepasan  hak  TKD,  dalam  Pasal  15  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  (Permendagri)  Nomor  4  Tahun  2007  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Kekayaan Desa menyebutkan bahwa:
Ayat (1) Kekayaan  Desa  yang  berupa  tanah  Desa  tidak  diperbolehkan dilaksanakan  pelepasan  hak  kepemilikan  kepada  pihak  lain,  kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.
Ayat (2) Pelepasan  hak  kepemilikan  tanah  desa  dilaksanakan  setelah  mendapat ganti  rugi  sesuai  harga  yang  menguntungkan  desa  dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
Ayat (3) Penggantian  ganti  rugi  berupa  uang  harus  digunakan  untuk  membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di Desa setempat.
Ayat (4) Pelepasan  hak  kepemilikan  tanah  desa  ditetapkan  dengan  Keputusan Kepala Desa.
Ayat (5) Keputusan Kepala Desa diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat izin tertulis dari bupati/walikota dan gubernur.

## 34 Rima Kurniasih, Sukayadi, Priyo Katon Prasetyo
Pihak  BBWS  Serayu  Opak  melakukan  pembayaran  pada  pihak  Desa  Banjaran meskipun TKD belum dilepas karena pihak BBWS Serayu Opak berpedoman pada Pasal 15 ayat  (2)  Permendagri  4/2007  tersebut.  Penjelasan  dalam  Pasal 15  ayat 2  Permendagri 4/2007  tersebut  menjadi  dasar  bagi  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Purbalingga  untuk melaksanakan  pelepasan  hak  atas  TKD  setelah  mendapat  ganti  rugi.  Persetujuan  BPD, izin  tertulis  dari  bupati  dan  gubernur  diperlukan  untuk  penetapan  Keputusan  Kepala Desa  terkait dengan  pelepasan  hak  kepemilikan TKD,  bukan  untuk  syarat  pembayaran ganti  rugi  atau  surat  pernyataan  pelepasan  hak  atas  tanah.  Pelepasan  hak  kepemilikan TKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, maka Keputusan Kepala Desa tersebut adalah  tugas,  wewenang, dan  tanggung jawab  Kepala  Desa  (komunikasi  dengan Ichlas Sabngiarso,  Staf  Sekretariat  Pengadaan  Tanah  Bendung  Slinga,  19  April  2018).  Apabila pembayaran ganti rugi atau surat pernyataan pelepasan hak atas tanah perlu menunggu terbitnya izin  dari  bupati dan gubernur  maka memerlukan  waktu  yang lebih lama dan pelaksanaan  pembayaran  ganti  kerugian  harus  mengikuti  tahun  anggaran.  Dokumen Keputusan  Kepala  Desa,  izin  tertulis  dari  bupati  dan  gubernur  seharusnya  menjadi tanggung jawab pihak Desa Banjaran. Kelalaian dalam pengurusan izin bupati dan izin gubernur seharusnya juga menjadi tanggung jawab dari Panitia Pengadaan Tanah. Tugas panitia  pengadaan  tanah  salah  satunya adalah mengadakan  penelitian  mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya.  Objek  TKD  dalam  pelepasannya  memerlukan  izin  tertulis  dari  bupati dan  juga  gubernur.  Apabila  dalam  hal  ini  pihak  Desa  Banjaran  tidak/belum  paham mengenai aturan yang ada pada Pasal 15 Permendagri 4/2007, maka seharusnya jajaran Panitia  Pengadaan  Tanah  yang  lain  dapat  mengoreksi  atau  membimbing  proses pengajuan permohonan izin pelepasan TKD tersebut.

## 3. Tanah pengganti untuk TKD belum seluruhnya dikuasai Pemerintah Desa
TKD memberikan peranan penting bagi desa karena merupakan salah satu sumber pemasukan  bagi  desa.  TKD  Banjaran  yang  terkena  pengadaan  tanah  untuk pembangunan  Bendung  Slinga  sejumlah  4  bidang  berupa  tanah  pertanian  (3  bidang tanah  sawah  dan  1  bidang  tanah  lapangan).  Setelah  dilaksanakannya  pengadaan  tanah untuk  pembangunan  Bendung  Slinga,  masyarakat  Desa  Banjaran  mempertanyakan pengganti dari tanah lapangan yang terkena pengadaan tanah. Total TKD Banjaran yang dilepaskan  dalam  kegiatan  pengadaan  tanah  tahun  2009  dan  2010  adalah  seluas  14.024 M 2 dengan nilai ganti kerugian sebesar Rp 386.360.000, - .
Tabel 3. Luas TKD Banjaran yang dilepaskan dan besarnya ganti kerugian yang diterima
Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder oleh Peneliti, 2018.
Kepala  Desa  Banjaran  periode  2009  telah  membeli  4  bidang  tanah  pengganti  dari uang  pembayaran  ganti  kerugian  yang  diterima  dari  pihak  BBWS  Serayu  Opak (komunikasi  dengan  Ida  Kristiana,  Kepala  Desa  Banjaran  dan  Maryono,  Kaur Pemerintahan, 13 April 2018). Namun, dari tanah pengganti tersebut baru 2 bidang tanah yang sudah dikuasai dan disewakan kepada masyarakat, sedangkan 2 bidang tanah yang lain masih digarap oleh pemilik lama. Tanah pengganti yang sudah dimanfaatkan adalah 1 bidang tanah sawah dan 1 bidang tanah kering yang disewakan untuk pembuatan batu bata. Pemasukan dari tanah pengganti tersebut adalah sebagai berikut: a) 1 bidang tanah sawah  yang  disewakan  sejak  tahun  2012  sampai  dengan  2018  dilaksanakan  sebesar  Rp 500.000, - per 100 ubin, dimana 1 ubin = 14 M 2 ; b) 1 bidang tanah kering yang disewakan untuk pembuatan batu bata dengan uang sewa sebesar Rp 3.000.000, - .
Tabel 4. Tanah pengganti untuk TKD Banjaran yang dilepaskan
Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder oleh Peneliti, 2018.
No. Tahun Jumlah Luas (M 2 ) Nilai harga tanah per M 2 Ganti kerugian 1 2009 4 bidang 2.104 25.000 52.600.000 2 2010 4 bidang 11.920 28.000 333.760.000 14.024 386.360.000 Total No. Nama penjual dan tanggal transaksi jual beli Letak tanah pengganti Luas (M 2 ) Penggunaan Jumlah (Rp) Keterangan 1 Supono 19/08/2011 Desa Banjaran 4.116 Sawah 88.200.000 Telah dikuasai Desa Banjaran sejak tahun 2012, kemudian disewakan pada tahun 2012  s/d 2018. 2 Katinem 27/01/2011 Desa Banjaran 2.555 Tanah kering 73.000.000 Telah dikuasai Desa Banjaran sejak tahun 2012, kemudian disewakan pada tahun 2015 dan 2016 3 Budi Hariyatmo 03/09/2011 Desa Banjaran 1.169 Sawah 33.400.000 Belum dikuasai Desa Banjaran 4 Disun Mandela 14/07/2010 Desa Mangun negara 3.806 Sawah 135.500.000 Belum dikuasai Desa Banjaran 11.646 330.100.000 Total

## 36 Rima Kurniasih, Sukayadi, Priyo Katon Prasetyo
Tanah  pengganti  untuk  TKD  yang  dilepaskan  seharusnya  dapat  dimanfaatkan untuk menambah pemasukan bagi Pemerintah Desa. Namun, pada kenyataannya tanah pengganti  yang  ada  belum  dapat  dimanfaatkan  secara  maksimal  dan  tentunya  hal  ini merugikan Pemerintah Desa Banjaran. Dua bidang tanah pengganti yang belum dikuasai oleh  Desa  Banjaran  berupa  tanah  sawah  yang  masih  digarap  oleh  pemilik  sebelumnya dan  masih  ada  sengketa,  akibatnya  Pemerintah  Desa  Banjaran  kehilangan  pemasukan dari tanah pengganti tersebut.
Gambar 1. Tanah pengganti berupa tanah kering yang sebelumnya disewakan untuk pembuatan batu bata
Sumber: Dokumentasi peneliti, 2018.
Salah  satu  tanah  pengganti  untuk  TKD  Banjaran  yang  dilepaskan  berada  di  luar wilayah  Desa  Banjaran,  yakni  di  Desa  Mangunnegara,  Kecamatan  Mrebet,  Kabupaten Purbalingga.  Tanah  pengganti  tersebut  berupa  tanah  sawah.  Berdasarkan  Pasal  15  ayat (3)  Permendagri  4/2007  menyatakan  bahwa  penggantian  ganti  rugi  berupa  uang  harus digunakan  untuk  membeli  tanah  lain  yang  lebih  baik  dan  berlokasi  di  desa  setempat, artinya  tanah  pengganti  seharusnya  berada  di  wilayah  Desa  Banjaran, tetapi  pada  ken- yataannya salah satu tanah pengganti berada di luar Desa Banjaran. Hal ini tentunya tid- ak  sesuai  dengan  Pasal  15  ayat  (3)  Permendagri  4/2007.  Namun,  dalam  Pasal  24  Pera- turan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 20 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa menyatakan bahwa:
Ayat (3) Penggantian  ganti  rugi  berupa  uang  harus  digunakan  untuk  membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di desa setempat.
Ayat (4) Dalam hal tanah pengganti di desa yang bersangkutan tidak ada maka tanah  pengganti  dapat  berlokasi  di  desa  lain  yang  berbatasan  dan masih dalam wilayah Kabupaten Purbalingga.
Permasalahan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendung Slinga, Purbalingga 37
Berdasarkan Pasal 24 ayat (4) Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 20 Tahun 2007, artinya apabila tidak mendapat tanah pengganti di desa setempat dapat berlokasi di desa lain. Tanah pengganti yang berada di luar Desa Banjaran, yaitu di Desa Mangunnegara, berdasarkan  aturan  perda  ini  diperbolehkan.  Tanah  pengganti  untuk  TKD  yang dilepaskan  seharusnya  juga  didaftarkan  menjadi  milik  Pemerintah  Desa  Banjaran  akan tetapi  dalam  kenyataannya  tanah  pengganti  yang  sudah  dikuasai  belum  didaftarkan/ disertipikatkan atas nama Pemerintah Desa Banjaran.

## 4. Tanah TKD belum dimohonkan Hak Pakai
Pada  tanggal  19  Agustus  2011,  BBWS  Serayu  Opak  mengirimkan  surat  kepada Bupati  Purbalingga  perihal  permohonan  Peraturan  Desa  (Perdes)  untuk  Desa  Banjaran. Surat  tersebut  menyebutkan  bahwa  tanah  yang  menjadi  objek  pengadaan  tanah  untuk pembangunan  Bendung  Slinga  sebagian  berupa  TKD,  yang  mana  dana  ganti  rugi digunakan  untuk  membeli  tanah  pengganti  akan  tetapi  BBWS  Serayu  Opak  belum menerima  Perdes dari  Desa Banjaran  sebagai  dasar  untuk  permohonan  sertipikat.  Pada tanggal  19  September  2011  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Purbalingga  mengirimkan surat  kepada  Camat  Bojongsari  tentang  Mutasi  Tanah  Desa  Banjaran.  Surat  tersebut berisi  tentang  permintaan  kepada  Kepala  Desa  Banjaran  untuk  melaksanakan  dan mencukupi dokumen tertib administrasi mutasi tanah Desa Banjaran, yang meliputi:
a. Berita  Acara  Musyawarah  Desa,  Berita  Acara  Rapat  dan  Surat  Persetujuan  Badan Permusyawaratan  Desa,  Surat  Keputusan  Kepala  Desa  tentang  Pembentukan Panitia  Mutasi  Tanah  Desa,  Berita  Acara  Panitia  Mutasi  Tanah  Desa,  Surat Permohonan Mutasi Tanah Desa kepada bupati dan gubernur.
b. Surat izin mutasi tanah desa dari Bupati Purbalingga dan Gubernur Jawa Tengah.
c. Keputusan Kepala Desa Banjaran tentang Mutasi Tanah Desa.
Perdes  dan  surat  keputusan  desa  masih  dalam  bentuk draft yang  disusun  oleh Sekretaris  Desa  Banjaran  periode  2009,  akan  tetapi  sampai  sekarang  belum  selesai  dan juga  tidak  diketahui  keberadaan draft tersebut  (komunikasi  dengan  Maryono  dan  Indri Instiningsih,  13  April  2018).  Izin  bupati  dan  dan  izin  gubernur  pun  belum  diperoleh karena  masih  terkendala  persyaratan  dokumen  dari  Desa  Banjaran  yang  belum diselesaikan  dan  masih  berbentuk draft dokumen.  Kepala  Desa  Banjaran  yang seharusnya  membuat  peraturan  desa  sampai  dengan  saat  ini  masih  dalam  proses peradilan sehingga izin pelepasan TKD Banjaran berhenti dan belum dapat dilanjutkan.
Surat keputusan Kepala Desa, izin bupati dan izin gubernur yang belum terpenuhi tersebut  mengakibatkan  pihak  BBWS  Serayu  Opak  belum  dapat  mengajukan permohonan  sertipikat Hak  Pakai  atas  TKD  Banjaran  yang  telah dilaksanakan kegiatan
38 Rima Kurniasih, Sukayadi, Priyo Katon Prasetyo
pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  Bendung  Slinga.  Hal  ini  tentunya  merugikan pihak  BBWS  Serayu  Opak,  karena  pembayaran  ganti  kerugian  sudah  dilaksanakan seluruhnya, tetapi dikarenakan ada perizinan terkait dengan pelepasan TKD yang belum selesai,  pengajuan  permohonan  Hak  Pakai  belum  dapat  dilanjutkan.  Terkait  bidang tanah  yang  berasal  dari  pembelian  TKD  Banjaran,  Kecamatan  Bojongsari,  Kabupaten Purbalingga yang saat ini sedang diperkarakan di pengadilan, SNVT PJPA Serayu Opak dan  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Purbalingga  sepakat  untuk  menangguhkan sertipikasi  tanah  tersebut  sampai  proses  pengadilan  selesai  dan  terbit  putusan pengadilan.

## C. Kesimpulan
1. Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Bendung Slinga dilaksanakan dalam 2 tahap yaitu pengadaan tanah tahun 2009 dan 2010. Tahapan pelaksanaan pengadaan  tanah  yaitu  perencanaan,  penetapan  lokasi,  pelaksanaan,  dan pengurusan  hak  atas  tanah.  Pelaksanaan  pengadaan  tanah  sampai  dengan pembayaran  ganti  kerugian  telah  dilaksanakan  sebagaimana  peraturan  yang berlaku.
2. Permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Bendung Slinga muncul pada tahap pelepasan hak atas TKD, dimana dalam pelepasan TKD tersebut  perlu  mendapatkan  izin  dari  bupati  dan  gubernur  yang  sampai  dengan saat ini belum diterbitkan karena belum ada perdes dari Kepala Desa Banjaran, dan Kepala Desa Banjaran saat ini dalam proses peradilan terkait dengan tindak pidana korupsi.  Akibatnya,  pihak  BBWS  Serayu  Opak  belum  dapat  mengajukan permohonan  sertipikat  Hak  Pakai  yang  berasal  dari  TKD  Banjaran,  dan  baru sebagian  yang  sudah  diterbitkan  sertipikat  Hak  Pakai.  Permasalahan  yang  terjadi di  pihak  Desa  Banjaran  adalah  pembayaran  ganti  kerugian  yang  tidak dicantumkan  ke  dalam  buku  kas  desa  dan  dikelola  sendiri  oleh  mantan  Kepala Desa Banjaran dan tanah pengganti untuk TKD yang dilepaskan sampai sekarang masih  atas  nama  pemilik  asal  dan  belum  dikuasai  sepenuhnya  oleh  Pemerintah Desa  Banjaran.  Dua  bidang  tanah  pengganti  sejak  tahun  2012  sudah  memberikan pemasukan  bagi  Pemerintah  Desa  dan  sudah  dikuasai  Desa  Banjaran,  sedangkan dua bidang lain masih digarap pemilik lama dan masih ada sengketa. Pemerintah Desa  Banjaran  belum  melakukan  mutasi  terhadap  tanah  pengganti  menjadi  TKD dan belum disertipikatkan atas nama Pemerintah Desa Banjaran.

## DAFTAR PUSTAKA
Ferani,  CF  &  Astuti,  DP 2014,’ Tinjauan  Hukum  Pelepasan  Hak  Atas  Tanah  Kas  Desa Oleh  PT  Pertamina  (Persero)  Dalam  Pengembangan  Depot  Pengisian  Pesawat Udara  (DPPU)  Adi  Sumarmo  Solo ’, GEMA ,  Th.  XXVI/48  (Februari  2014 - Juli 2014).
Kasus  Banjaran  Seret  Mantan  Kades ’, http://radarbanyumas.co.id/kasus - banjaran - seret - mantan - kades, Radar Banyumas, 25 Juli 2017 , dilihat pada 26 Maret 2018.
Mujib A 2016, ‘ Pelepasan dan Ganti Rugi Tanah Kas Desa (TKD) yang Digunakan Untuk Kepentingan  Umum  (Studi  Kasus  Pembebasan  Lahan  Tol  Jalur  Pandaan - Malang) ’, Thesis  pada  Fakultas  Hukum  Magister  Kenotariatan,  Universitas Airlangga.
Sarkawi,  2014, Hukum  pembebasan  tanah  hak  milik  adat  untuk  pembangunan  kepentingan umum , Graha Ilmu, Yogyakarta.
Sitorus, O & Limbong, D 2004, Pengadaan tanah untuk kepentingan umum , Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.
Status Kasus Tukar Guling Banjaran Naik Penyidikan ’, http://radarbanyumas.co.id/status - kasus - tukar - guling - banjaran - naik - penyidikan, Radar  Banyumas ,  17  Desember 2016, dilihat pada 4 Februari 2018.
Sumardjono,  MSW  2007, Kebijakan  pertanahan  antara  regulasi  dan  implementasi ,  Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
Suyakup  2013, ‘ Pelepasan  dan  Penggantian  Tanah  Bengkok  Desa  Keboromo  yang Digunakan  Untuk  Kepentingan  Umum  Jalan  Lingkar  Tayu  Kabupaten  Pati ’,
Skripsi pada Fakultas Hukum, Universitas Muria Kudus.
Wicaksono TA 2014, ‘ Pelepasan dan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Tanah Kas  Desa  Sawahan  Kecamatan  Ngemplak  Kabupaten  Boyolali  Dalam  Rangka Pembuatan  Jalan  Tol  Solo - Ngawi  (Studi  di  Boyolali) ’, Skripsi  pada  Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.
Zakie,  M  2013, Kewenangan negara dalam pengadaan tanah bagi kepentingan umum di Indone- sia dan Malaysia, Buku Litera, Yogyakarta.

## Peraturan Perundang - Undangan
Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria.
Undang - Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

## 40 Rima Kurniasih, Sukayadi, Priyo Katon Prasetyo
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  65  Tahun  2006  tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Presiden  Nomor  36  Tahun  2005  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  55  Tahun  1993  tentang  Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  15  Tahun  1975  tentang  Ketentuan - Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  4  Tahun  2007  tentang  Pedoman  Pengelolaan Kekayaan Desa.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  37  Tahun  2007  tentang  Pedoman  Pengelolaan
Keuangan Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Purbalingga  Nomor  20  Tahun  2007  tentang  Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa.