## Journal of Political Issues
Volume 2, Nomor 1, Juli 2020, pp. 47-57 E-ISSN: 2685-7766
Dipublikasi oleh Journal of  Political Issues. Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA

## Menggali Intervensi Solutif dan Alternatif Kebijakan terhadap Problem Demografi Lokal
Amir Dedoe 1*
1 Jurusan Sosiologi, Universitas Bangka Belitung, 33172, Bangka, Indonesia
Info Artikel Dikirim: Apr 20, 2020 Diterima: Jun 25, 2020 Dipublikasi: Jul 30, 2020
Kata Kunci: Dampak Sosial; Kebijakan Solutif; Nikah Dini; Perceraian.
Koresponden: Amir Dedoe, Jurusan Sosiologi Universitas Bangka Belitung

## Email:
Editor@jpi.ubb.ac.id
Cantuman Sitasi : Dedoe, Amir . 2020. Menggali Intervensi Solutif dan
Alternatif  Kebijakan  terhadap Problem  Demografi  Lokal. Journal  of  Political  Issues. 2(1);
47-57.
Doi: https://doi.org/10.33019/jpi.v
2i1.20

## DOI:
https://doi.org/10.33019/jpi.v 2i1.20
Lisensi:
Attribution-NonCommercial- ShareAlike 4.0 International (CC- BY-NC-SA 4.0)

## ABSTRAK
Abstract This article intends to conduct a critical study as well as to elaborate empirically related  issues  and  social  impacts  of  early  marriage  and  divorce  trends  in  the  Bangka Belitung  Islands  Province.  This  study  departs  from  empirical  facts  that  show  the  high trends  of  early  marriage  and  divorce  that  are  closely  interrelated  in  recent  years.  The method used is the study of literature, as well as a review of documents related to relevant studies  concerning  the  impact  and  problems  of  early  marriage  and  divorce.  This  study found  that  several  factors  that  triggered  early  marriage  and  divorce  were  the  local economic  landscape  which  in  the  last  few  years  was  so  dependent  on  the  tin  extractive industry,  and  also  the  problem  of  post-mining  economic  transition  which  also  triggered the  high  trends  of  early  marriage  and  divorce  in  Bangka  Belitung.  Both  of  these paradoxes have a very strong relationship so that it correlates with the impact and social vulnerability  faced  by  early  marriage  couples,  and  also  who  decide  divorce.  This condition  in  turn  also  affects  the  capacity,  quality,  and  harmonization  of  early  and divorced marriage couples. Furthermore, other conditions of vulnerability faced by those who  engage  in  early  marriage  and  decide  to  divorce,  even  though  they  are  casuistic  in nature, often also experience domestic violence, as well as the economic fate of relatively weak and unstable families.
Abstrak Artikel  ini  bermaksud  untuk  melakukan  telaah  kritis  sekaligus  untuk mengelaborasi  secara  empirik  terkait  persoalan  dan  dampak  sosial  nikah  dini  dan  tren perceraian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kajian ini berangkat dari fakta empiris yang  menunjukkan  tingginya  tren  pernikahan  dini  serta  perceraian  yang  saling  berkaitan erat dalam  beberapa tahun terakhir. Metode yang digunakan yaitu dengan studi literatur, serta telaah dokumen terkait studi yang relevan menyoal dampak dan problematika nikah dini dan perceraian. Studi ini menemukan bahwa beberapa faktor penyebab yang memicu terjadinya  nikah  dini  dan  perceraian  yaitu  lanskap  ekonomi  lokal  yang  dalam  beberapa tahun terakhir begitu bergantung pada industri ektraktif timah, dan juga persoalan transisi ekonomi pasca tambang yang juga memicu tingginya tren pernikahan dini dan perceraian di  Bangka  Belitung.  Kedua  paradoks  tersebut  memiliki  keterkaitan  yang  sangat  kuat sehingga berkorelasi terhadap dampak dan kerentanan sosial yang dihadapi oleh pasangan nikah  dini,  dan  juga  yang  memutuskan  cerai.  Kondisi  tersebut  pada  giliranya  juga mempengaruhi kapasitas, kualitas, serta harmonisasi pasangan nikah dini dan cerai. Lebih lanjut,  kondisi  kerentanan  lain  yang  justru  dihadapi  oleh  mereka  yang  melakukan  nikah dini  dan  memutuskan  bercerai,  walaupun  bersifat  kasuistik,  justru  juga  kerapkali mengalami  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  serta  nasib  ekonomi  keluarga  yang  relatif lemah dan tidak stabil.

## Tentang Penulis:
Amir Dedoe, M.Si , menyelesaikan studi Magister (S2) Sosiologi pada Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2010 dan saat ini sedang menempuh pendidikan doktoral (S3) Jurusan Sosiologi Universitas Negeri Makassar. Penulis adalah Dosen Sosiologi Universitas Bangka Belitung.

## PENDAHULUAN
Indonesia  Emas  2045  adalah  sebuah  visi  dimana  Indonesia  akan  mencapai  kondisi  negara yang  maju,  makmur,  modern,  madani,  dan  dihuni  oleh  masyarakat  yang  berperadaban  dan berkemajuan. Salah satu upaya untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 adalah melalui penguatan  kualitas  pembangunan  manusia  Indonesia  yang  holistik,  setara,  humanis, berkeadilan  gender,  dan  pembangunan  anak-anak  Indonesia  yang  terjamin  hak-haknya. Tentu, dalam hal ini, konteks keluarga menjadi salah satu institusi krusial sekaligus strategis, yang  menjadi  kunci  penting  dalam  suksesi  pembangunan  sebuah  negara  bangsa  ( Idrus  & Ferdian, 2019 ).
Dalam kalimat yang berbeda, dengan membangun keluarga yang berkualitas, diyakini akan  mampu  berkontribusi  nyata  dalam  mengkongkretkan  cita-cita  bangsa  yang  maju, makmur, modern, madani, dan beradab sesuai dengan Visi Indonesia Emas 2045. Tentu harus ada  desain  demografi  yang  lebih  terukur,  khususnya  di  bidang  tata  kelola  dan  harmonisasi hubungan  di  dalam  lingkungan  keluarga.  Tujuannya  tentu  dalam  rangka  untuk  memastikan lanskap  kehidupan  generasi  mudanya  lebih  berkualitas  secara  berkelanjutan.  Bagaimanapun juga,  kondisi  ini  akan  mempengaruhi  kualitas  dan  produktivitas  dari  berbagai  aspek  sosial- ekonomi dan politik suatu daerah bahkan negara. Inilah aspek penting demografi yang mesti menjadi  atensi  semua stakeholders. Adapun  salah  satu  aspek  yang  perlu  menjadi  perhatian untuk  membangun  keluarga  berkualitas  adalah  usia  pasangan  yang  akan  menikah  dan membangun  sebuah  keluarga  tersebut.  Di  Indonesia  sendiri,  berdasarkan  UU  No.  16  Tahun 2019 tentang Perkawinan, pasangan yang ingin menikah, minimal harus berusia 19 Tahun.
Dengan merujuk  pada peraturan tersebut,  jika ada pasangan  yang menikah di  bawah usia  19  tahun,  maka  sudah  pasti  termasuk  ke  dalam  kategori  pernikahan  anak.  Namun demikian, UU itu pun seolah masih memberi kelonggaran soal usia pernikahan, sebab masih memuat  aturan  yang  berbunyi,  “jika  ada  pasangan  yang  ingin  menikah  sebelum  mencapai usia 19 Tahun, masih memungkinkan untuk dilangsungkan dengan syarat orang tua pasangan yang  bersangkutan  meminta  dispensasi  kepada  pengadilan  dengan  alasan  sangat  mendesak disertai  bukti-bukti  yang  cukup  (bunyi  Ayat  2  dalam  UU  No.  16  Tahun  2019)”.  Sebagai catatan, dalam hukum international, yang namanya pernikahan anak sudah ditetapkan sebagai salah  satu  bentuk  kekerasan  terhadap  anak  dan  merupakan  pelanggaran  terhadap  hak  asasi manusia  ( Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Republik Indonesia, 2016 ).
Hadirnya regulasi yang mengatur sedemikian rupa soal usia pernikahan, sebagaimana yang  sudah  disinggung  sebelumnya  itu,  menurut  pelbagai  sumber,  adalah  untuk menyelamatkan  anak  dari  praktik  pernikahan  di  bawah  umur  (pernikahan  anak)  ( Hidayat, 2019 ).  Indonesia  sendiri  saat  ini,  dalam  hal  pernikahan  anak,  menduduki  peringkat  kedua tertinggi  di  ASEAN  ( Nusantara,  2020 ; Rahmawati,  2020 ).  Berkaitan  dengan  persoalan  ini, Menteri  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (PPPA),  Prof.  Yohana  Susana Yembise mengatakan bahwa, rumusan UU No. 16 Tahun 2019 sebagai revisi dari UU No. 1 Tahun  1974  adalah  salah  satu  bentuk  upaya  untuk  menekan  angka  pernikahan  anak  di Indonesia yang saat ini sangat tinggi, juga sebagai langkah untuk melindung anak Indonesia demi mewujudkan usia emas bagi anak-anak tanpa ada kekerasan terhadap mereka (Hidayat, 2019).
Jika  merujuk  dari  Measure  DHS,  ICF  Macro  Tahun  2011  (BKKBN,  2012)  tercatat bahwa jumlah perempuan muda di Indonesia dengan usia 10-14 tahun menikah sebanyak 0.2 %  atau  lebih  dari  22.000  wanita  atau  usia  muda  sudah  melakukan  pernikahan  dini.  Jumlah dari  perempuan  muda  berusia  15-19  tahun  yang  menikah  lebih  besar  jika  dibandingkan dengan lak-laki muda berusia tersebut.
Dari  seluruh  provinsi  yang  ada  di  Indonesia,  Bangka  Belitung  (Babel)  adalah  salah satu  provinsi  dengan  tingkat  pernikahan  anak  yang  tinggi,  yakni  menempati  posisi  tertinggi ketiga.  Menurut  Deputi  Menteri  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (PPA)
bidang tumbuh kembang anak, Lenny N Rosalin, secara nasional angka pernikahan di bawah umur  (pernikahan  anak)  mencapai  angka  25%,  sementara  itu  untuk  Babel  sudah  mencapai 37% ( Sakti, 2019 ).
Secara  sosiologis,  fenomena  pernikahan  anak  dengan  persentase  yang  tinggi sebagaimana yang sudah terjadi di Babel ini, harus menjadi salah satu prioritas kajian ilmiah, guna  melihat  bagaimana  dinamika  sosial  terkait  fenomena  ini  secara  lebih  jauh,  lalu  pada akhirnya  bisa  memberikan  narasi  konstruktif  yang  bisa  dipertanggungjawabkan  secara akademik, juga kepada publik. Adapun yang menjadi fokus kajian, yaitu mengenai penyebab dan bagaimana dampak (baik secara kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, maupun politik) dari terjadinya fenomena pernikahan anak di Bangka Belitung.
Dalam  agama  sendiri  tentu  sangat  melarang  adanya  perceraian.  Bahkan  sepanjang sejarah kehidupan umat manusia, konteks perceraian justru tidak dapat dihentikan begitu saja, dan  terus  berlangsung  dari  waktu  ke  waktu,  akibatnya  ada  begitu  banyak  konsekuensi traumatis,  sakit  hati,  kecewa,  depresi  berat,  dan  mungkin  mengalami  gangguan  jiwa  akibat perceraian tersebut ( Widayanti, Lestari & Hidayah, 2014 ).
Atas  dasar  permasalahan  diatas  maka  studi  ini  mencoba  mengungkapkan  berbagai faktor determinan pendorong terjadinya pernikahan dini dan perceraian. Kemudian, studi ini juga  berupaya  menjelaskan  berbagai  aspek  sosiologis,  khususnya  dampak  sosial  dari kompleksitas  demografi  pernikahan  dan  perceraian  yang  terjadi.  Studi  ini  pada  gilirannya hendak mentelaah secara kritis terkait beberapa hal, yaitu pertama; bagaimana dinamika dan realitas  pernikahan  dini  dan  perceraian  di  Bangka  Belitung, Kedua; apasaja  faktor-faktor penyebab  pernikahan  dini  dan  perceraian  terjadi, Ketiga; bagaimana  dampak  sosial  atas fenomena tersebut terhadap demograsi sosial masyarakat lokal.

## METODE PENELITIAN
Tulisan ini diperoleh dari kajian penelitian dengan menggunakan pendekatan model kualitatif deskriptif ( Moleong, 2004 ), yang menggambarkan bagaimana realitas dan kompleksitas tren nikah  dini  dan  perceraian  saling  bertalian  satu  sama  lain.  Teknik  pengumpulan  data menggunakan metode kajian literature review , dan metode literature review, serta rangkaian analisis  dokumen  yang  relevan  dengan  konteks  kajian.  Lokus  kajian  penelitian  ini  yaitu  di lingkungan  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung.  Untuk  memperkaya  analisis  data,  peneliti juga melakukan observasi dan wawancara ke lapangan dalam rangka mencermati realitas data dokumen dengan kondisi ril di masyarakat.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pernikahan Dini dan Tingkat Perceraian
Jika  mengacu  pada  data  BKKBN,  2012,  menjelaskan  bahwa  provinsi  dengan  presentasi perkawinan dini usia 15-19 tahun di Bangka Belitung tercatat mencapai 47,9%. Hal tersebut terlihat  bahwa  Kepulauan  Bangka  Belitung  merupakan  salah  satu  provinsi  dengan  tingkat persentasi perwakinan dini (antara usia 15-19 tahun) tertinggi di Indonesia. Kondisi ini tentu menjadi keprihatinan semua pihak dalam menyoal persoalan demografi pernikahan dini yang terus mengalami tren peningkatan setiap tahunnya ( BKKBN, 2012 ).
Tren  peningkatan  ini  kemudian  menjadi  atensi  serius  banyak  pihak  dalam  beberapa tahun  belakangan,  terlebih  dengan  data  empiris  lain  yang  juga  menunjukkan  bahwa  tingkat penderita  Stunting  di  Bangka  Belitung  juga  relatif  sangat  tinggi,  misalnya  Balita  penderita stunting mencapai 23,37%. Pada tahun 203-204 misalnya, Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka  Barat  merupakan  dua  wilayah  dengan  tingkat  stunting  cukup  tinggi,  bahkan  masuk kategorisasi  kasus  gizi  kronis  ( Pratama,  2019 ; Saputri,  2019 ).  Konteks  ini  tentu  sedikit banyak juga bertalian kuat dengan realitas dan kualitas relasi kekeluargaan yang dipicu oleh tren pernikahan dini yang tinggi dalam beberapa tahun terakhir.
Kajian  yang  digunakan  untuk  menelaah  pernikahan  dini  dan  tingkat  perceraian  di Bangka  Belitung  mengacu  pada  sosio-kultural  masyarakat  Bangka  Belitung  UU  Nomor  16 Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  UU  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Jika dalam  UU  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  perwakinan  mengatakan  bahwa  pernikahan  boleh dilakukan  di  Indonesia  apabila  perempuan  berusia  paling  kurang  16  tahun  dan  lelaki  19 tahun, sementara itu di UU nomor 16 Tahun 2019 ketentuan tersebut diubah, bahwa  dalam batasan usia perkawinan antara pria dan perempuan tidak ada perbedaan. Batas minimal usia pasangan  mempelai  antara  pria  dan  wanita  adalah  19  tahun.  Konteks  inilah  kemudian  yang menjadi basis pijakan dalam mendefinisikan konsep pernikahan dalam kajian demografi ini.
Mengacu  dari  pengertian  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  diluar  batas  usia  19  tahun yang sudah diatur termasuk sebagai pernikahan dini. Dengan demikian, maka pernikahan dini merupakan  konteks  pernikahan  yang  berlangsung  pada  saat  di  bawah  usia  yang  seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan.
Telah diuraikan sebelumnya bahwa, secara nasional angka pernikahan di bawah umur mencapai  25  persen,  sedangkan  untuk  wilayah  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung mencapai  37  persen.  Tingginya  angka  dalam  perkawinan  usia  dini  sangat  rentan  terjadinya perceraian  ( BKKBN  Provinsi  Kep.Babel  dan  PSKK  UBB,  2017 ) . Pemerintah  Provinsi Kepulauan  Bangka  Belitung  mengatakan  kasus  perceraian  pada  pasangan  suami  istri  muda tinggi.  Hal  itu  karena  mereka  belum  bisa  mempersiapkan  kehidupan  rumah  tangga  dengan baik.  Di  sisi  lain  ditemukan  bahwa  kasus  perceraian  di  Pengadilan  Agama  mengalami peningkatan.
Dalam  beberapa  catatan  di  media  massa,  terlihat  tingginya  kasus  gugat  cerai  dari pasangan  suami  istri  muda  di  Pengadilan  Agama  Bangka  Belitung  mengalami  peningkatan, sehingga  memicu  angka  perceraian.    Kasus  perceraian  ini  rata-rata  berasal  dari  pasangan suami isteri yang menikah dalam usia dini.
Setidaknya, tercatat dari tiga tahun terakhir, khususnya pada tahun 2017 terdapat cerai talak  yang  dikabulkan  oleh  pengadilan  agama  sebanyak  211  kasus,  serta  kasus  cerai  gugat sebanyak  513.  Kemudian,  pada  medio  2018,  terdapat  cerai  talak  sebanyak  221  kasus,  dan cerai  gugat  sebanyak  552  kasus.  Kemudian,  pada  medio  2019,  untuk  Bulan  Oktober  2019 tercatat  ada  216  kasus  perceraian,  dan  kasus  gugat  cerai  sebanyak  634.  Angka  tersebut kemudian terus mengalami tren peningkatan setiap bulannya ( Pratama, 2019 ).

## Lanskap Ekonomi Ekstraktif & Konsekuensi Sosial
Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu daerah dengan potensi sumber daya yang cukup variatif dan berlimpah ( Heidhues, 2008 ; Ibrahim, Zukhri & Rendy, 2019 ). Selama dari dua dasawarsa terakhir, tumpuan ekonomi lokal justru cukup besar ketergantungannya pada sektor pertambangan timah, baik di darat maupun di laut. Hingga saat ini, limpahan sumber daya timah masih juga mewarnai perekonomian lokal di Bangka Belitung.
Konteks  pengelolaan  sumber  daya  pertambangan  selama  ini  dilakukan  secara eploitatif  dan  destruktif  sehingga  menimbulkan  berbagai  konsekuensi  sosial  serius  dalam masyarakat.  Akibat  salah  satunya  yaitu  adanya  perubahan  sosial  dalam  model  relasi  sosial dan  ekonomi  masyarakat  yang  terkesan  semakin  pragmatis,  serba  instan  dan  semakin konsumtif.
Beberapa  hasil  kajian  riset  menunjukkan  bagaimana  besarnya  pengaruh  aktivitas pertambangan timah dalam beberapa tahun terakhir sudah banyak merubah struktur sosial di masyarakat  lokal, seperti  pola ekonomi  yang konfliktual,  kerusakan lingkungan  yang cukup masif, tingkat putus sekolah dan pola prilaku penyimpangan  yang kerap terjadi. Konteks ini sejalan  dengan  fenomena  tambang  yang  dinilai  Erwiza  selalu  identik  dengan  tiga  persoalan utama:  judi,  prostitusi,  dan  kriminalitas.  Ketiga  konteks  tersebut  tidak  jarang  saling berkelindan satu sama lain sehingga menyebabkan kondisi paradoks dalam lingkungan sosial masyarakat selama ini ( Erman, 2010 ; Mastira, Zukhri & Saputra, 2020 )
Lebih  lanjut,  praktik  ekploitasi  pertimahan  di  Bangka  Belitung  telah  banyak mempengaruhi perubahan pola topografi dan juga lanskap sosial ekonomi yang berlangsung secara  serius  dan  masif  dalam  beberapa  tahun  terakhir.  Beberapa  konteks  yang  dimaksud misalnya  praktik  prostitusi  yang  semakin  bermunculan,  perjudian  liar,  pola  hidup  yang semakin  hedonis,  konsumtif,  dan  terjadi  eksploitasi  terhadap  anak-anak  dalam  aktivitas produksi  pertambangan  timah,  dan  juga  tingkat  pernikahan  dini,  perceraian  dan  munculnya berbagai  penyakit  berbahaya  akibat  bermunculannya  kubangan  air  dalam  skala  besar  bekas pertambangan timah ( Rendy, Wulansari & Zarina, 2019 ).

## Faktor-Faktor  Penyebab  Pernikahan  Dini  Dan  Keputusan  Bercerai  Pasangan  Usia Muda
Tingginya angka pernikahan di bawah umur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, banyak diantara pasangan usia muda menyandang status  sebagai  duda dan janda.  Ironisnya, status tersebut justru dihadapi oleh mereka yang masih berusia muda, dan tidak sedikit yang masih  usia  sekolah.  Beberapa  hal  yang  mendorong  terjadinya  pernikahan  dini,  dan  pada gilirannya  harus  menghadapi  problem  perceraian,  diantaranya  disebabkan  oleh  beberapa persoalan berikut ini:
Pertama, pola  pendidikan  keluarga  yang  kurang  memadai.  Hal  ini  juga  dipengaruhi oleh lanskap sosial-ekonomi keluarga pekebun dan penambang  yang menyebabkan kecilnya perhatian orangtua terhadap anak.
Kedua, rendahnya literasi dan pengetahuan pemuda-pemudi tentang pernikahan, baik dari aspek keagamaan, sosial, dan ekonomi. Akibatnya, hal tersebut mempengaruhi kapasitas pasangan  usia  muda  untuk  menjalin  hubungan  pernikahan  secara  harmonis.  Selain  itu, keputusan menikah di usia muda juga kerapkali tanpa diikuti oleh pertimbangan yang matang dan  mendalam.  Hal  ini  juga  diperparah  oleh  pola  bimbingan  dan  dukungan  orangtua  yang kerapkali  menyederhanakan  agar  si  anak  bisa  lebih  mandiri,  dan  sekaligus  juga  bisa memberika anak-anak mereka agar bisa bertanggungjawab terhadap persoalannya sendiri.
Ketiga, latar  belakang  pendidikan  formal  yang  kebanyakan  belum  memadai  juga menyebabkan lemah dan rendahnya semangat untuk menunda usia pernikahan. Hal ini pada gilirannya  juga  menyebabkan  para  anak  muda  usia  sekolah  memutuskan  untuk  segera menikah  dan  bisa  mendapatkan  penghasilan  sendiri.  Dari  sisi  kematangan  dan  kedewesaan berpikir, tentu kondisi ini menimbulkan kompleksitas tersendiri dalam hubungan pernikahan usia  muda.  Kondisi  ini  juga  menyebabkan  mudahnya  keputusan  untuk  bercerai  ketika pasangan usia muda menghadapi persoalan dalam kehidupan rumah tangga mereka.
Keempat, rendahnya pengetahuan agama juga menyebabkan mudahnya pasangan usia muda  untuk  melakukan  pelanggaran  hubungan  dalam  bahtera  rumah  tangga.  Adanya  pihak ketiga  dalam  hubungan  berumah  tangga  juga  menjadi  penyebab  rentannya  hubungan pasangan  usia  muda  dalam  menjalankan  hubungan  mereka.  Kondisi  ini  juga  menyebabkan
Perceraian Nikah Dini Lingkungan Sosial- Budaya Lanskap Ekonomi Literasi & Pengetahuan Basis Pendidikan  & Agama
rendahnya sakralitas pernikahan bagi pasangan usia muda yang memutuskan untuk menikah muda.
Untuk  menyederhanakan  alur  persoalan  yang  menjadi  kompleksitas  demografi pernikahan dini dan perceraian di Bangka Belitung, dapat dilihat dari struktur bagan berikut ini:
Selain itu, terdapat juga beberapa faktor yang memaksa mereka kemudian untuk harus menikah  dalam  usia  dini  atau  sebaliknya  bubar  pasangan  sebagai  suami  isteri  karena  harus cerai ( Karim, 1999 ). Terdapat dua faktor penyebab terjadinya pernikahan dini pada kalangan remaja, yaitu sebab dari dan dari luar anak. Beberapa faktor yang dimaksud diantaranya: a. Sebab dari anak
1. Faktor Pendidikan
Pendidikan  anak-anak  memiliki  peran  strategis  dalam  menentukan  jalan  hidup mereka ke depannya. Konteks ini sangat mempengaruhi kualitas demografi lokal,  termasuk dalam hal menikah dini atau tidak. Fakta selama ini kerapkali ditemukan jika seorang anak lebih  fokus  sekolah  dan/  atau  mempunyai  impian  sekolah  sampai  perguruan  tinggi,  maka anak tersebut menjadi tidak terpikirkan untuk menikah selama masih dalam proses sekolah (meskipun sanga anak ketika SMA misalnya sudah mulai pacaran). Namun apabila seorang anak  mengalami  putus  sekolah  pada  usia  wajib  sekolah,  kemudian  mengisi  waktu  dengan bekerja,  biasanya  sang  anak  merasa  dirinya  cukup  mandiri,  sehingga  merasa  mampu menghidupi  diri  sendiri  (dan  bahkan  orang  lain).  Dalam  keadaan  seperti  itu,  maka  tidak menutup kemungkinan, bagi sang anak apabila ia memutuskan untuk menikah (meski dalam usia yang masih dini), maka dianggapnya hal tersebut tidaklah menjadi persoalan.
Demikian halnya  juga  ketika anak  yang putus sekolah tersebut  menganggur. Dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka seringkali akhirnya melakukan hal-hal yang tidak  produktif. Salah satunya bisa saja menjalin  hubungan dengan  lawan  jenis,  yang jika tidak bisa terkontrol baik oleh dirinya sendiri ataupun keluarga, maka bisa saja membuat sang  anak  terjerumus  untuk  melakukan  hubungan  intim,  sehingga  terjadilah  kehamilan  di luar nikah.
2. Faktor telah melakukan hubungan biologis.
Pernah  terjadi  beberapa  kasus  pernikahan  dini  di  Bangka  Belitung  yang menunjukkan  pasangan  yang  masih  dalam  usia  anak  ‘terpaksa’  dinikahkan  keluarganya karena  dinilai  mereka  sudah  terlanjur  melakukan  hubungan  biologis  ataupun  hubungan intim. Hal yang kerap terjadi, dalam kasus seperti itu, orang tua anak perempuan yang lebih cenderung  ingin  segera  menikahkan  anaknya,  karena  menurut  mereka  ketika  sang  anak
Tingginya Tren Nikah Dini dan Perceraian Struktur Sosial & Ekonomi Pendorong Nikah Dini dan Perceraian Sakralitas Pernikahan Dampak Sosial-Ekonomi Pasangan Nikah Muda dan Perceraian Kapasitas Literasi & Pengetahuan
perempuan  tidak  perawan  lagi  akan  menjadi  aib  yang  sangat  memalukan  bagi  keluarga  di tengah  masyarakat.  Tanpa  mengenyampingkan  perasaan  dan  kegalauan  orang  tua,  hal  ini sebuah solusi yang kemungkinan di kemudian hari akan menyesatkan anak-anak. Ibarat anak sudah melakukan suatu kesalahan yang besar, bukan memperbaiki kesalahan tersebut, tetapi orang  tua  justru  membawa  anak  pada  suatu  kondisi  yang  rentan  terhadap  masalah.  Karena sangat besar di kemudian hari perkawinan anak-anak tersebut akan dipenuhi konflik.
3. Sang anak mengalami kehamilan
Ketika  terjadi  kehamilan  di  luar  nikah  terhadap  sang  anak,  seolah  hanya  menikah menjadi  jalan  penyelesaian  tersebut.  Di  Bangka  Belitung  terjadi  realitas  demikian,  terlepas dari kondisi sang anak yang sebetulnya secara usia dan kondisi finansial tidak memungkinkan untuk  dinikahkan.  Bahkan  ada  beberapa  kasus  walau  ada  dasarnya  bagi  orang  tua  anak perempuan tidak setuju dengan calon menantunya, tapi karena kondisi kehamilan sang anak, maka orang tua tersebut lebih memilih untuk memaksakan anak perempuannya menikah sang lelaki  yang  sebetulnya  tidak  setuju.  Bahkan  ada  kasus,  justru  anak  gadis  tersebut  pada dasarnya  tidak  mencintai  calon  suaminya,  tapi  karena  terlanjur  hamil,  maka  dengan  sangat terpaksa  mengajukan  permohonan  dispensasi  kawin.  Kondisi  ini  semua  tentu  sangat dilematis,  baik  bagi  anak  gadis,  orang  tua  bahkan  hakim  yang  menyidangkan.  Terlebih konteks  perkawinan  yang  dilakukan  bukan  lagi  perkawinan  yang  sejalan  dengan  prinsp  dan prasarat UU bahkan agama ( Gunawan, 2000) .
b. Sebab dari Luar Anak
1. Faktor Pemahaman Agama.
Ada  sebagian  dari  masyarakat  kita  yang  memahami  bahwa  jika  anak  menjalin hubungan dengan lawan jenis, telah terjadi pelanggaran agama. Dan sebagai orang tua wajib melindungi  dan  mencegahnya  dengan  segera  menikahkan  anak-anak  tersebut.  Ada  satu kasus,  dimana  orang  tua  anak  menyatakan  bahwa  jika  anak  menjalin  hubungan  dengan lawan  jenis  merupakan  satu:  “perzinahan”.  Oleh  karena  itu  sebagai  orang  tua  harus mencegah  hal  tersebut  dengan  segera  menikahkan.  Saat  mejelis  hakim  menanyakan  anak wanita  yang  belum  berusia  16  tahun  tersebut,  anak  tersebut  pada  dasarnya  tidak  keberatan jika menunggu dampai usia 16 tahun yang tinggal beberapa bulan lagi. Tapi orang tua yang tetap  bersikukuh  bahwa  pernikahan  harus  segera  dilaksanaka.  Bahwa  perbuatan  anak  yang saling  suka  sama  suka  dengan  anak  laki-laki  adalah  merupakan  “zina”.  Dan  sebagai  orang tua sangat takut dengan azab membiarkan anak tetap berzina. ( Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2007 ).
2. Faktor Ekonomi
Kita masih banyak menemui kasus-kasus dimana orang tua terlilit hutang yang sudah tidak  mampu  dibayarkan.  Dan  jika  si  orang  tua  yang  terlilit  hutang  tadi  mempunyai  anak gadis,  maka  anak  gadis  tersebut  akan  diserahkan  sebagai  “alat  pembayaran”  kepada  si piutang. Dan setelah anak tersebut dikawini, maka lunaslah hutang-hutang yang melilit orang tua si anak.
3. Faktor Adat dan Budaya
Di beberapa belahan daerah di Indonesia, masih terdapat beberapa pemahaman tentang perjodohan.  Dimana  anak  gadisnya  sejak  kecil  telah  dijodohkan  orang  tuanya.  Dan  akan segera  dinikahkan  sesaat  setelah  anak  tersebut  mengalami  masa  menstruasi.  Padahal umumnya  anak-anak  perempuan  mulai  menstruasi  di  usia  12  tahun.  Maka  dapat  dipastikan anak tersebut akan dinikahkan pada usia 12 tahun, jauh di bawah batas usia minimum sebuah pernikahan yang diamanatkan UU.

## Dampak Pernikahan Dini
Resiko pernikahan dini berkait erat dengan beberapa aspek sebagai berikut:
1. Segi Kesehatan
Dilihat  dari  segi  kesehatan,  pasangan  usia  muda  dapat  berpengaruh  pada  tingginya angka  kematian  ibu  yang  melahirkan,  kematian  bayi  serta  berpengaruh  pada  rendahnya derajat  kesehatan  ibu  dan  anak.  Menurut  ilmu  kesehatan,  bahwa  usia  yang  kecil  resikonya dalam melahirkan adalah antara usia 20-35 tahun, artinya melahirkan pada usia kurang dari 20  tahun  dan  lebih  dari  35  tahun  mengandung  resiko  tinggi.  Ibu  hamil  usia  20  tahun  ke bawah  sering  mengalami  prematuritas  (lahir  sebelum  waktunya)  besar  kemungkinan  cacat bawaan, fisik maupun mental , kebutaan dan ketulian.
2. Segi Fisik
Pasangan  usia  muda  belum  mampu  dibebani  suatu  pekerjaan  yang  memerlukan keterampilan  fisik,  untuk  mendatangkan  penghasilan  baginya,  dan  mencukupi  kebutuhan keluarganya.  Faktor  ekonomi  adalah  salah  satu  faktor  yang  berperan  dalam  mewujudkan dalam kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga. Generasi muda tidak boleh berspekulasi apa kata nanti, utamanya bagi pria, rasa ketergantungan kepada orang tua harus dihindari.
Tren  fenomena  pernikahan  dini  disertai  persoalan  talak  cerai  maupun  gugat  cerai dalam  hubungan  perkawinan  usia  muda  merupakan  paradoks  tersendiri  yang  menjelaskan kondisi  ketidakmatangan  sekaligus  ketidakharmonisan  dalam  proses  menjalankan  bahtera kehidupan  dalam  rumah  tangga.  Oleh  karena  itu,  berbagai  potret  kerumitan  masalah  yang dihadapi  pasangan  nikah  dini  maupun  pasangan  bercerai,  tidak  terlepas  dari  dinamika persoalan  dalam  rumah  tangga  itu  sendiri,  yang  kerapkali  mengalami  banyak  kerentanan sosial  dan  ekonomi,  misalnya  kemampuan  untuk  memperoleh  pekerjaan  secara  memadai, sekaligus  juga  pada  waktu  bersamaan,  muncul  beragam  persoalan  di  rumah  tangga,  yang pada dasarnya memerlukan atensi yang tidak hanya terbatas dari pemerintah semata.

## 1. Dimensi Sosiologis dan Politis Tren Nikah Dini dan Cerai
Jika berbicara isu  perkawinan, tentu merupakan  sesuatu  yang dianggap sakral  dalam kehidupan  masyarakat,  sehingga  perkawinan  erat  kaitannya  dengan  persoalan  agama.  Oleh karena itulah mengapa kemudian diskursus nikah dini dan perceraian menjadi dua aspek yang saling bertalian kuat satu sama lain, sebagaimana hal tersebut juga menggejala di lingkungan Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung.  Ada  begitu  banyak  aspek  sosiologis  dan  politis  yang menyebabkan tren tersebut terus berkembang dalam satu dasawarsa terakhir.  Beberapa aspek sosiologi dan politis yang dimaksud diantaranya:
Pertama, geliat ruang perekonomian lokal yang memiliki ketergantungan yang relatif besar  terhadap  sektor  ekstraktif  dalam  15  tahun  terakhis,  justru  telah  memicu  perubahan sosial  perilaku  masyarakat  lokal,  yang  cenderung  konsumtif,  dan  hedonis.  Potret perekonomian lokal tersebut justru tidak bisa dilepaskan dari konteks pilihan kebijakan yang diambil  oleh  pemerintah  daerah,  yang  menimbang  penting  tentang  akses  masyarakat  lokal terhadap sumber daya timah.
Ketiga, masih lemah atau terbatasnya intervensi dan program pemerintah daerah yang lebih  interaktif  dan  sosialitatif  terhadap  berbagai  kebutuhan  dan  situasi  yang  sesuai  dengan kondisi di lapangan. Konteks ini yang kerapkali diabaikan. Akibatnya, tentu muncul gejolak di lingkungan masyarakat yang rentan terhadap berbagai persoalan sosial maupun ekonomi di lingkungan rumah tangga.
Keempat, tingkat pengetahuan para pasangan nikah dini, termasuk juga yang memutus untuk  bercerai  relatif  masih  cukup  terbatas  untuk  memahami  berbagai  kerumitan  persoalan yang dihadapi oleh pasangan nikah muda, dan keputusan cepat untuk bercerai

## Perceraian
Perceraian  adalah  cerai  hidup  antara  pasangn  suami  isteri  sebagai  akibat  dari  kegagalan mereka menjalankan obligasi peran masing-masing. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akibat  dan  suatu  ketidakstabilan  erkawinan  dimana  pasangan  suami  isteri  kemudian  hidup terpisah  dan  secara  resmi  diakui  oleh  hukum  yang  berlaku  ( Karim,  1999 ; Abdullah,  2013 ;
Dagun,  2002 ).  Perceraian  merupakan  terputusnya  keluarga  karena  salah  satu  atau  kedua pasangan  memutuskan  untuk  saling  meninggalkan  sehingga  mereka  berhenti  melakukan kewajibannya sebagai suami istri.
Dalam  sosiologi,  terdapat  teori  pertukaran  yang  melihat   perkawinan  sebagai  suatu proses  pertukaran  antara  hak  dan  kewajiban  serta  penghargaan  dan  kehilangan  yang  terjadi diantara  sepasang  suami  istri.  Oleh  karena  itu,  perkawinan  merupakan  proses  integrasi  dua individu yang hidup dan tinggal bersama, sementara latar belakang sosial-budaya, keinginan serta  kebutuhan  mereka  berbeda,  maka  proses  pertukaran  dalam  perkawinan  ini  harus senantiasa dirundingkan dan disepakati bersama. Beberapa faktor penyebab perceraian antara lain adalah sebagai berikut:
1. Ketidak harmonisan dalam Rumah Tangga
Alasan tersebut di atas adalah alasan  yang paling kerap dikemukakan oleh pasangan suami – istri yang akan bercerai. Ketidakharmonisan bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain,  krisis  keuangan,  krisis  akhlak,  dan  adanya  orang  ketiga.  Dengan  kata  lain,  istilah keharmonisan adalah terlalu umum sehingga memerlukan perincian yang lebih mendetail. 2. Krisis Moral dan Akhlak
Selain  ketidakharmonisan  dalam  rumah  tangga,  perceraian  juga  sering  memperoleh landasan berupa krisis moral dan akhlak, yang dapat dilalaikannya tanggung jawab baik oleh suami  ataupun  istri,  poligami  yang  tidak  sehat,  penganiayaan,  pelecehan  dan  keburukan perilaku lainnya yang dilakukan baik oleh suami ataupun istri, misal mabuk, berzina, terlibat tindak kriminal, bahkan utang piutang.
3. Perzinahan.
Di samping itu, masalah lain yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian adalah perzinaan, yaitu hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan baik oleh suami maupun istri. 1. Pernikahan tanpa Cinta.
Alasan  lainnya  yang  kerap  dikemukakan  oleh  suami  dan  istri,  untuk  mengakhiri sebuah  perkawinan  adalah  bahwa  perkawinan  mereka  telah  berlangsung  tanpa  dilandasi adanya  cinta.  Untuk  mengatasi  kesulitan  akibat  sebuah  pernikahan  tanpa  cinta,  pasangan harus  merefleksi  diri  untuk  memahami  masalah  sebenarnya,  juga  harus  berupaya  untuk mencoba menciptakan kerjasama dalam menghasilkan keputusan yang terbaik.
4. Adanya Masalah-masalah dalam Perkawinan
Dalam  sebuah  perkawinan  pasti  tidak  akan  lepas  dari  yang  namanya  masalah. Masalah  dalam  perkawinan  itu  merupakan  suatu  hal  yang  biasa,  tapi  percekcokan  yang berlarut-larut  dan  tidak  dapat  didamaikan  lagi  secara  otomatis  akan  disusul  dengan  pisah ranjang seperti adanya perselingkuhan antara suami istri.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  studi  ini,  dapat  disimpulkan  bahwa  dampak  sosial  nikah  dini  dan perceraian  di  Kepulauan  Bangka  Belitung  pada  akhirnya  mempengaruhi  berbagai  aspek sosial  dan  kualitas  relasi  sosial-ekonomi  masyarakt.  Konteks  tersebut  tidak  bisa  dilepaskan begitu  saja  dari  konteks  kerentanan  yang  kerapkali  dihadapi  para  pasangan  menikah.  Tren nikah muda dan cerai tersebut juga dipicu oleh lanskap sosial dan perekonomian lokal yang sejak  beberapa  tahun  terakhir  tetap  bergantung  pada  sektor  ekstraktif  pertambangan. Sementara  itu,  berdasarkan  telaah  dokumen  secara  mendalam,  dapat  disimpulkan  bahwa secara umum isu dan dampak nikah dini dan perceraian memiliki hubungan yang cukup erat. Dalam hal ini, mudah sekali bagi mereka pasangan nikah dini menghadapi berbagai persoalan penting dalam lingkup keluarga. Tren nikah muda dan pasangan cerai di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperlihatkan bahwa angka perkawinan usia dini mencapai 37 persen, dan 3 tertinggi  dalam wilayah  provinsi  di  Indonesia.  Kondisi tersebut  tentu menjadi kompleksitas tersendiri dalam realitas demografi kekeluargaan di Bangka Belitung. Studi ini juga  menunjukkan  bagaimana  masih  lemah  dan  terbatasnya  intervensi  pemerintah  daerah
dalam  hal  memberikan  semacam  program  asistensi  atau  intervensi  solutif,  baik  dari  aspek kebijakan  maupun  dalam  dimensi  program  yang  berkorelasi  langsung  terhadap  penguatan kualitas  kesiapan  dan  kematangan  bagi  pasangan  usia  muda  dalam  dalam  membina  bahtera rumah  tangga.  Oleh  karena  itu,  kedepannya,  perlu  sebuah  desain  kebijakan  yang  tidak berdimensi  ekonomi  semata,  akan  tetapi  perlu  penguatan  aspek  sosiologis-politis  yang melibat semua stakeholders, yang tidak hanya pemerintah, akan tetapi ada swasta atau dunia usaha,  dan  masyarakat  dalam  mengentaskan  persoalan  tren  pernikahan  dini  dan  perceraian yang terus mengalami tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  B.,  &  Saebani,  B.  A.  (2013). Perkawinan  dan  Perceraian  Keluarga Muslim . Bandung: CV pustaka setia.
BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitungdan PSKK UBB. (2017). Antara Idealistis dan Realistis:  Analisis  Faktor  Ekonomi  dan  Alternatif  Penekanan  Angka  Perceraian  di Belitung . BKKBN
Badan  Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana  Nasional.(2012. Pernikahan  Dini  Pada Beberapa Provinsi di Indonesia Dampak Over Population, Akar Masalah, dan Peran Kelembagaan  di  Daerah.  (Pokja  Dampak  Sosial-Ekonom  terhadap  Kependudukan Ditdamduk
BKKBN 2012) . https://www.academia.edu/16972864/hasil_pernikahan_usia_dini_BKKBN-
PPT_RS_Read-Only
Dagun, S. M. (2002). Psikologi keluarga . Jakarta: Rineka Cipta.
Erman,  E.  (2017).  Aktor,  akses  dan  politik  lingkungan  di  pertambangan  timah Bangka. Masyarakat Indonesia , 36 (2), 71-101. https://doi.org/10.14203/jmi.v36i2.640
Gunawan,  F.  R.  (2000). Mendobrak  tabu:  sex  kebudayaan  dan  kebejatan  manusia .  Galang Press.
Heidhues, M. F. S. (2008). Bangka Tin and Mentok Pepper, Chinese People Role in 18th to 20th Century Bangka Island Development . Jakarta: Yayasan Nabil.
Hidayat,  R.  (2019,  September  17). DPR  Kukuhkan  Batas  Usia  Perkawinan  Minimum  19 Tahun . Hukumonline.Com.
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d7fcb7fc88bd/dpr-kukuhkan-batas-usia- perkawinan-minimum-19-tahun/
Ibrahim,  I.,  Zukhri,  N.,  &  Rendy,  R.  (2019).  Between  Tourism  and  Ecology:  Review  of Political  Policy  Commitments  on  Ecotourism  Development  in  Bangka  Belitung. In E3S  Web  of  Conferences (Vol.  118,  p.  04008).  EDP  Sciences.  Doi: https://doi.org/10.1051/e3sconf/201911803016
Idrus,  I.  A.,  &  Ferdian,  K.  J.  (2019).  Implementasi  Pelayanan  Publik  Pada  Program SIDUKUN  3  In  1  Dalam  Pengurusan  Administrasi  Kependudukan  Di  DKI Jakarta. Journal of Governance and Local Politics , 1 (2), 193-204. Doi: http://journal.unpacti.ac.id/index.php/JGLP/article/view/28
Karim,  E.  (1999).  Pendekatan  perceraian  dari  perspekt if  sosiologi. Dalam  Ihromi,  Bunga Rampai Sosiologi Keluarga. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia .
Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Republik  Indonesia. (2016). Perkawinan  Anak  dalam  Perspektif  Islam,  Katolik,  Protestan,  Budha,  Hindu dan  Hindu  Kharingan  (Studi  Kasus  di  Kota  Palangkaraya  dan  Kabupaten  Katingan,
Provinsi  Kalimantan  Tengah) . https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/b1dac- laporan-penelitian-perkawinan-anak.pdf
Mastira,  O.,  Zukhri,  N.,  &  Saputra,  D.  (2020).  Comparative  Analysis  of  Growth  Rate  and Contribution of Local Taxes to Local Own Revenues in the City of Pangkalpinang and Belitung Regency. Journal of Political Issues , 1 (2), 115-124. Doi: https://doi.org/10.33019/jpi.v1i2.12
Moleong, L. J. (2004). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Nusantara,  S.  S.  (2020). Angka  Perkawinan  Anak  Indonesia,  Tertinggi  Kedua  di  ASEAN  | Milenial . Gatra.Com. https://www.gatra.com/detail/news/428942/milenial/angka- perkawinan-anak-indonesia-tertinggi-kedua-di-asean#
Pratama, R. (2019, November 22). Angka Perceraian Tinggi di Bangka, Kepala Kemenag Bangka Ungkap Penyebabnya . Bangka Pos.
https://bangka.tribunnews.com/2019/11/22/angka-perceraian-tinggi-di-bangka-kepala- kemenag-bangka-ungkap-penyebabnya
Rahmawati,  Dewi. Pernikahan  Anak  di  Indonesia  peringkat  dua  ASEAN .  2020. https://lokadata.id/artikel/pernikahan-anak-di-indonesia-peringkat-dua-asean.  Diakses 10 April 2020
Rendy,  R.,  Wulansari,  D.,  &  Zarina,  B.  (2019).  Demografi  Politik  Kewargaan  Daerah Pinggiran  Kota  Pangkalpinang. Journal  of  Political  Issues , 1 (1),  35-49.  Doi: https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.5
Sakti, A. T. (2019, March 1). Angka Pernikahan Dini di Babel Memprihatinkan, Nomor Tiga Tertinggi di Indonesia . Bangka Pos. https://bangka.tribunnews.com/2019/03/01/angka- pernikahan-dini-di-babel-memprihatinkan-nomor-tiga-tertinggi-di-indonesia
Saputri,  R.,  &  Tumangger,  J.  (2019).  Hulu-hilir  Penanggulangan  Stunting  Di Indonesia. Journal of Political Issues , 1 (1), 1-9. Doi:
https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.2
Undang-undang  No.  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawaninan.  (2007).  www.pa- sunguminasa.go.id. Sumber: https://www.pa- sungguminasa.go.id/pdf/UU%20nomor%201%201974.pdf
Widayanti,  A.,  Lestari,  P.,  &  Hidayah,  N.  (2014).  Faktor-faktor  penyebab  perceraian  pada keluarga  tenaga  kerja  wanita  (TKW)  di  desa  Citembong,  Kecamatan  Bantarsari, Kabupaten  Cilacap  [Causes  of  divorce  in  the  family  of  women  migran  workers  in Citembong  Village,  Bantarsari  District,  Cilacap  Regency]. Universitas  Negeri Yogyakarta .