Analisis Kebijakan Pendidikan Mengenai Pengembangan dan Peningkatan Profesi Guru.... (Eka Prihatin Disas)

## ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN MENGENAI PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN PROFESI GURU

## ANALYSIS OF EDUCATION POLICY ABOUT DEVELOPMENT AND IMPROVEMENTS TEACHER PROFESSION
Eka Prihatin Disas Universitas Pendidikan Indonesia E-mail: ekaprihatin@upi.edu

## ABSTRAK
Guru memegang peranan yang sangat strategis dalam kerangka menjalankan fungsi dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Peran guru nyaris tidak bisa digantikan oleh yang lain, apalagi di dalam masyarakat yang multikultural dan multidimensional. Oleh karena itu pembinaan dan pengembangan profesi guru harus selalu menjadi prioritas utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pendidikan yang berkaitan dengan pengembangan dan peningkatan profesi guru. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis pendekatana deskriftif studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dengan adanya kebijakan pendidikan mengenai pengembangan dan peningkatan profesi guru, posisi guru semakin dinaungi oleh sumber hukum serta dengan adanya Pendidikan Profesi Guru, guru menjadi lebih memiliki pengetahuan dan profesionalitas sebagai guru.
Kata kunci : analisis kebijakan, guru, pengembangan, profesionalisme, pendidikan profesi guru (PPG)

## ABSTRACT
Teachers play a very strategic role in the framework of carrying out the functions and realize the goals of national education. The role of teachers can hardly be replaced by others, let alone in a multicultural and multidimensional society. Therefore, guidance and professional development of teachers should always be a top priority. This study aims to analyze educational policies related to the development and improvement of the teaching profession. The research method used in this study is a qualitative method with the type of descriptive approach case study. The results of this study indicate that with the existence of an educational policy on the development and improvement of the teaching profession, the position of teachers increasingly shaded by legal sources and with the Professional Teacher Education, teachers become more knowledge and professionalism as a teacher.
Keywords : policy analysis, teachers, development, professionalism, teacher professional education

## PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan bidang yang sangat penting bagi kehidupan manusia, pendidikan dapat mendorong peningkatan kualitas manusia dalam bentuk meningkatnya kompetensi kognitif, afektif, maupun psikomotor. Masalah yang dihadapi dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas kehidupan sangat kompleks, banyak faktor yang harus dipertimbangkan karena pengaruhnya pada kehidupan manusia tidak dapat diabaikan, yang jelas disadari bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas Sumberdaya manusia suatu bangsa (Timperley, Wilson, Barrar, & Fung, 2012; Rahman, 2014). Seiring dengan perkembangan zaman dan era globalisasi yang sangat pesat menuntut adanya peningkatan mutu pendidikan. Setiap sistem pendidikan harus mampu melakukan
perubahan-perubahan ke arah perbaikan dan peningkatan mutu (Goodwin, 2014). Dalam upaya pembangunan pendidikan nasional, sangat diperlukan guru (pendidik) dalam standard mutu kompetensi dan profesionalisme yang terjamin. Untuk mencapai jumlah guru profesional yang dapat menggerakan dinamika kemajuan pendidikan nasional diperlukan suatu proses pembinaan berkesinambungan, tepat sasaran dan efektif (Petrie & Mcgee, 2012). Pada peradaban bangsa manapun termasuk Indonesia, profesi guru bermakna strategis karena penyandangnya mengemban tugas sejati bagi proses kemanusiaan, pemanusiaan, pencerdasan, pembudayaan, dan pembangun karakter bangsa. Makna strategis guru sekaligus meniscayakan pengakuan guru sebagai profesi. Lahirnya Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2005

## Analisis Kebijakan Pendidikan Mengenai Pengembangan dan
Peningkatan Profesi Guru.... (Eka Prihatin Disas)
ISSN 1412-565 X e-ISSN  2541-4135
tentang Guru dan Dosen, merupakan bentuk nyata pengakuan atas profesi guru dengan segala dimensinya. Di dalam UU No. 14 Tahun 2005 ini disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sebagai implikasi dari UU No. 14 Tahun 2005, guru harus menjalani proses sertifikasi untuk mendapatkan Sertifikat Pendidik. Guru yang diangkat sejak diundangkannya UU ini, menempuh  program  sertifikasi  guru  dalam jabatan, yang diharapkan bisa tuntas sampai dengan 2015.
Pada spektrum yang lebih luas, pengakuan atas profesi guru secara lateral memunculkan banyak gagasan. Pertama, diperlukan ekstrakapasitas untuk menyediakan gagasan. Guru yang profesional sejati dalam jumlah yang cukup, sehingga peserta didik memasuki bangku sekolah tidak terjebak pada hal yang sia-sia akibat layanan pendidikan dan pembelajaran yang buruk (Phillips, 2013).
Kedua , regulasi yang implementasinya taat asas dalam penempatan dan penugasan guru agar tidak terjadi diskriminasi akses layanan pendidikan bagi mereka yang berada pada titik-titik terluar wilayah negara, di tempat-tempat yang sulit dijangkau karena keterisolasian, dan di daerah-daerah yang penuhkonflik.
Ketiga , komitmen guru untuk mewujudkan hak semua warga negara atas pendidikan yang berkualitas melalui pendanaan dan pengaturan negara atas sistem pendidikan. Keempat , meningkatkan kesejahteraan dan status guru serta tenaga kependidikan lainnya melalui penerapan yang efektif atas hak asasi dan kebebasan profesional mereka.
Kelima , menghilangkan segala bentuk diskriminasi layanan guru dalam bidang pendidikan dan pembelajaran, khususnya yang berkaitan dengan jender, ras, status perkawinan, kekurangmampuan, orientasi
seksual, usia, agama, afiliasi politik atauopini, status sosial dan ekonomi, suku bangsa, adat istiadat, serta mendorong pemahaman, toleransi, dan penghargaan atas keragaman budaya komunitas (Goodwin & Kosnik, 2013). Keenam , mendorong demokrasi, pembangunan berkelanjutan, perdagangan yang fair, layanan sosial dasar, kesehatan dan keamanan, melalui solidaritas dan kerjasama di antara anggota organisasi guru di mancanegara, gerakan organisasi kekaryaan internasional, dan masyarakat madani (Besharov & Oser, 2014). Beranjak dari pemikiran teoritis di atas, diperlukan upaya untuk merumuskan kebijakan dan pengembangan profesi guru. Itu sebabnya, akhir-akhir ini makin kuat dorongan untuk melakukan kaji ulang atas sistem pengelolaan guru, terutama berkaitan dengan penyediaan, rekruitmen, pengangkatan dan penempatan, sistem distribusi, sertifikasi, peningkatan kualifikasi dan kompetensi, penilaian kinerja, uji kompetensi, penghargaan dan perlindungan, kesejahteraan, pembinaan karir, pengembangan keprofesian berkelanjutan, pengawasan etika profesi, serta pengelolaan guru di daerah khusus yang relevan dengan tuntutan kekinian dan masa depan (Masnyur, 2012; Asmarani, 2014). Keberadaan guru yang profesional dan berkompeten merupakan suatu keharusan untuk memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran. Guru yang profesional mampu mencerminkan sosok keguruannya dengan wawasan yang luas dan memiliki sejumlah kompetensi yang menunjang tugasnya (Sobri, 2016). Upaya pengembangan profesionalisme guru perlu terus dilakukan secara berkelanjutan supaya pengetahuan, pemahaman dan keterampilan mereka yang berhubungan dengan tugasnya selalu mengikuti perkembangan kemajuan dunia pendidikan (Supriadi, 2013). Untuk tujuan itu, Kementerian Pendidikan dan kebudayaan selalu berusaha untuk menyempurnakan
Analisis Kebijakan Pendidikan Mengenai Pengembangan dan Peningkatan Profesi Guru.... (Eka Prihatin Disas)
kebijakan di bidang pembinaan dan pengembangan profesi guru.

## METODE
Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, metode ini dipilih karena bertujuan untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data dari hasil penelitian tersebut. Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Jenis pendekatan deskriptif yang diapakai dalam penelitian ini adalah studi kasus.
Studi kasus termasuk ke dalam penelitian analisis deskriptif yang mana penelitiannya terfokus pada suatu kasus tertentu yang diamati dan dianalisis secara cermat. Analisis ini dilakukan terhadap berbagai faktor yang terkait dengan kasus yang diteliti, dalam penelitian ini kasus yang diteliti mengenai kebijakan pengembangan dan peningkatan profesi guru dalam rangka untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Penelitian ini memusatkan diri secara intensif terhadap kebijakan pengembangan dan peningkatan profesi guru dan mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data yang diambil dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber dan hasil penelitian yang bersangkutan dengan kasus yang diselidiki.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Isu dan Fenomena Kebijakan Publik Dalam Kebijakan Pengembangan dan Peningkatan Guru ini banyak dibahas mengenai isu tentang peningkatan dan pengembangan profesi guru yang sekarang berkembang di media mengenai perubahan pola PLPG menjadi PPG. Menurut Wahab (2012:95) bahwa lingkup analisis kebijakan publik ( public policy analysis), makna yang terkandung dalam terminologi “isu” bukanlah seperti apa yang umumnya dipahami oleh orang awam dalam perbincangan sehari-hari.
Jadi pada intinya isu-isu kebijakan ( policy issues) lazimnya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para pemangku kepentingan mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan itu sendiri.

## Analisis Kebijakan Publik
Analisis kebijakan merupakan penelitian sosial terapan yang secara sistematis disusun dalam rangka mengetahui substansi dari kebijakan agar dapat diketahui secara jelas informasi mengenai masalah-masalah yang dijawab oleh kebijakan dan masalah-masalah yang mungkin timbul sebagai akibat dari penerapan kebijakan. Ruang lingkup dan metode analisis kebijakan umumnya bersifat deskriptif dan faktual mengenai sebab-sebab dan akibat-akibat suatu kebijakan. MenurutFattah & Latifah (2012:134) bahwa kebijakan publik mengacu pada semua wilayah tindakan pemerintah yang membentang dari kebijakan ekonomi hingga kebijakan yang biasanya merujuk pada kebijakan sosial termasuk pendidikan, kesehatan, dan wilayah kesejahteraan lainnya.
Kebijakan pendidikan khususnya kebijakan tentang Pengembangan dan peningkatan profesi guru setidaknya harus memenuhi tantangan dan tuntutan global dan perkembangan jaman sebagaimana diungkapkan oleh Fattah & Latifah (2012:145) bahwa analisis kebijakan pendidikan menggambarkan bagaimana Negara merencanakan dan menuju pada prioritas pendidikan, kemudian hasil analisis tersebut harus dijelaskan oleh adanya faktor- faktor global kebijakannya.
Dunn (2016) mengemukakan bahwa analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan ditingkat politik dalam

## Analisis Kebijakan Pendidikan Mengenai Pengembangan dan
Peningkatan Profesi Guru.... (Eka Prihatin Disas)
ISSN 1412-565 X e-ISSN  2541-4135
rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan.
Mead (2015:1) mengemukakan bahwa t he product of policy analysis is advice. Specifically,  it  is  advice  that  inform  some public policy decision . Jadi analisis kebijakan publik lebih merupakan nasehat atau bahan pertimbangan pembuat kebijakan publik yang berisi tentang masalah yang dihadapi, tugas yang mesti dilakukan oleh organisasi publik berkaitan dengan masalah tersebut, dan juga berbagai alternatif kebijakan yang mungkin bisa diambil dengan berbagai penilaiannya berdasarkan tujuan kebijakan.
Analisis kebijakan publik bertujuan memberikan rekomendasi untuk membantu para pembuat kebijakan dalam upaya memecahkan masalah-masalah publik. Di dalam analisis kebijakan publik terdapat informasi-informasi berkaitan dengan masalah-masalah publik serta argumen- argumen tentang berbagai alternatif kebijakan, sebagai bahan pertimbangan atau masukan kepada pihak pembuat kebijakan (Hanushek, 2015).
Analisis kebijakan publik berdasarkan kajian kebijakannya dapat dibedakan antara analisis kebijakan sebelum adanya kebijakan publik tertentu dan sesudah adanya kebijakan publik tertentu. Analisis kebijakan sebelum adanya kebijakan publik berpijak pada permasalahan publik semata sehingga hasilnya benar-benar sebuah rekomendasi kebijakan publik yang baru (Haddad, 2013). Keduanya baik analisis kebijakan sebelum maupun sesudah adanya kebijakan mempunyai tujuan yang sama yakni memberikan rekomendasi kebijakan kepada penentu kebijakan agar didapat kebijakan yang lebih berkualitas. Dunn (2016:117) membedakan tiga bentuk utama analisis kebijakan publik, yaitu:

## Analisis kebijakanprospektif
Analisis Kebijakan Prospektif yang berupa produksi dan transformasi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan
diimplementasikan. Analisis kebijakan disini merupakan suatu alat untuk mensintesakan informasi untuk dipakai dalam merumuskan alternatif dan preferensi kebijakan yang dinyatakan secara komparatif, diramalkan dalam bahasa kuantitatif dan kualitatif sebagai landasan atau penuntun dalam pengambilan keputusan kebijakan.

## Analisis kebijakanretrospektif
Analisis Kebijakan Retrospektif adalah sebagai penciptaan dan transformasi informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan. Terdapat 3 tipe analis berdasarkan kegiatan yang dikembangkan oleh kelompok analis ini yakni analis yang berorientasi pada disiplin, analis yang berorientasi pada masalah dan analis yang berorientasi pada aplikasi. Tentu saja ketiga tipe analisis retrospektif ini terdapat kelebihan dankelemahan.

## Analisis kebijakan yangterintegrasi
Analisis Kebijakan yang terintegrasi merupakan bentuk analisis yang mengkombinasikan gaya operasi para praktisi yang menaruh perhatian pada penciptaan dan transformasi informasi sebelum dan sesudah tindakan kebijakan diambil. Analisis kebijakan yang terintegrasi tidak hanya mengharuskan para analis untuk mengkaitkan tahap penyelidikan retrospektif dan perspektif, tetapi juga menuntut para analis untuk terus menerus menghasilkan dan mentransformasikan informasi setiap saat. Salah satu alasan diperlukan kebijakan publik, karena terjadi kegagalan pasar ( public failure) dan kegagalan pemerintah ( government failure), maka pemerintah mempunyai peranan yang sangat besar dalam pencapaian alokasi sumber ekonomi yang efisien (Weimer & Vining, 2017).

## Analisis Kebijakan Pengembangan dan Peningkatan Profesi Guru
Dilihat dari kondisi pendidikan Indonesia saat ini, guru masih belum secara profesional melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
Analisis Kebijakan Pendidikan Mengenai Pengembangan dan Peningkatan Profesi Guru.... (Eka Prihatin Disas)
H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho melihat proses pendidikan sebagai pengembangan kepribadian mencakup upaya yang sangat luas, terdapat banyak teori mengenai kepribadian, strukturnya, pengembangannya, serta tujuannya. Proses pemberdayaan tenaga pendidik dan peserta didik berarti menghormati kebersendirian dari pribadi manusia dan bukan merampas hak-hak asasinya dan martabat tenaga pendidik dan peserta didik sebagai manusia (Tilaar & Nugroho, 2012:45).
Mutu pendidikan masih rendah, hal ini juga karena mutu guru sendiri masih rendah. Memang bukan sepenuhnya salah guru, tapi guru dan pengajar adalah titik sentral pendidikan. Bila kualitas guru bisa dinaikkan maka  kualitas pendidikan juga bisa meningkat. Maka dari itu, perlu diadakan sertifikasi yang secara efektif dapat menjadikan guru-guru di Indonesia lebih professional (Asmarani, 2014). Menurut UU No 14 tahun 2005 bahwa prospek profesi guru adalah profesional, terlindungi dan sejahtera. UU Guru juga memberi perlindungan hukum, termasuk perlindungan profesi, kesejahteraan, jaminan sosial, hak dan kewajiban.
Guru  memiliki  klasifikasi,  kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi. Guru memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik(Kimshanov & Dyikanbaeva, 2015). Menurut kebijakan, guru profesional memiliki panggilan jiwa dan idealisme, mampu meningkatkan mutu pendidikan,  memiliki  kualifikasi  akademik, memiliki kompetensi sesuai tugasnya, tanggung jawab profesional, penghasilan sesuai prestasi, mampu mengembangkan keprofesiannya secara berkelanjutan, jaminan perlindungan hukum dan memiliki organisasi profesi (Agung, 2015; Mustofa, 2017).
Dalam upaya mewujudkan Guru Profesional, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan, antara lain: 1) Konsistensi kepada standarisasi profesi Guru sebagaimana yang
diamanatkan dalam peraturan perundang- undangan dengan segalakonsekuensinya; 2) Mewujudkan pembinaan profesi Guru sebagai siklus yang berkesinambungan dan saling mendukung (mulai dari pra-jabatan, proses rekruitmen dan pembinaan Guru dalamjabatan); 3) Melakukan penyempurnaan manajemen pengelolaan Guru sesuai dengan karakteristiknya; dan 4) Mewujudkan sinergi peran dan tanggung jawab antara Guru, Pemerintah, LPTK dan Organisasi Profesi (Gunawan, 2013). Pendidikan profesional guru adalah mengembangkan dan membekali lulusan dengan standar kompetensi guru mata pelajaran sehingga lulusan menjadi guru profesional. Standar kompetensi guru tersebut dicapai melalui dua tahapan pendidikan yakni pendidikan S1 dan pendidikan profesi guru yang dilakukan secara berkelanjutan. Standar kompetensi lulusan pada pendidikan S1 adalah menguasai kompetensi akademik, sedangkan standar kompetensi yang hendak dicapai pada program pendidikan profesi guru adalah kompetensi profesional (Re- Desain Pendidikan Profesional Guru: 2010). Pendidikan profesional guru dapat dilalui melalui dua tahapan pendidikan yakni pendidikan S1 dan pendidikan profesi guru. Pendidikan profesi guru membekali dan mengembangkan kompetensi profesional melalui praktik mengajar pada seting otentik lapangan dengan mengaplikasikan kompetensi akademik yang telah dicapai pada pendidikan S1. Untuk kepentingan tersebut, maka diperlukan kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia, yakni dosen PPG yang memenuhi persyaratan.
Terdapat 11 peryaratan minimal dosen PPG, baik yang bersifat administrasi maupun kompetensi, persyaratan tersebut adalah: (1) jenjang Pendidikan minimal S2; (2) memiliki latar belakang kependidikan; (3) memiliki bidang keahlian kependidikan; (4)lektor; (5) masa Kerja minimal lima tahun; (6)memiliki Sertifikat dosen; (7) memiliki Sertifikat dosen PPG bidang studi; (8) lulus penyetalaan

## Analisis Kebijakan Pendidikan Mengenai Pengembangan dan
Peningkatan Profesi Guru.... (Eka Prihatin Disas)
ISSN 1412-565 X e-ISSN  2541-4135
Dosen Gurniwan Kamil Pasya, Pemukiman Penduduk Perkotaan 53 PPG; (9) memiliki kompetensi tentang penelitian tindakan kelas (PTK); (10)memiliki kompetensi tentang penyusunan perangkat pembelajaran; dan (11) memiliki kompetensi supervise klinis (Panduan Program Pendidikan Profesi Guru: 2010). Efisiensi  program  pendidikan  profesi guru dipengaruhi oleh komponen sarana prasaranpendukung ketercapaian standar proses pada pelaksanaan kegiatan workshop Subject  Spesific  Pedagogy (SSP). Kegiatan workshop SSP dilakukan melalui delapan tahap, yaitu: pleno 1, diskusi kelompok, kerja kelompok/mandiri, pleno 2 ( peerteaching) , revisi, persetujuan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), microteaching, refleksi dan revisi (Panduan Program Pendidikan Profesi Guru: 2010).
Dalam mewujudkan Guru yang Profesional, masing-masing pihak memiliki peran, antara lain:
1.  Peran LPTK, menjadi “kawah candradimuka” bagi pendidikan calon Guru yang paripurna; proses rekruitmen yang selektif; banyak memberikan porsi praktek, baik untuk membangun etika profesi maupun ketrampilan lain; mengembangkan berbagai inovasi untuk memperkaya kemampuan dan membangun pribadi calon Guru; berperan sebagai lembaga penguatan kinerja; membangun kerjasama dan sinergitas peran dengan unsur/stakeholderterkait;
2.  Peran Guru, penghayatan profesi. Guru adalah profesi pilihan dan bukan profesi alternatif dengan segala konsekuensinya; pengembangan profesi sebagai bagian integral yang dilaksanakan secara inheren dengan pelaksanaan TUPOKSI Guru, dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan bukan kenaikan pangkat semata; secara konsisten dan konsekuen, berupaya membangun
pribadi sebagai penyandang jabatan profesi yangkompeten;
3.  Peran Pemerintah, pembenahan manajemen dan pelaksanaan kewenangan pengelolaan Guru secara lebih tepat; konsistensi pelaksaan reward and punishment ; mempersiapkan berbagai instrumen yang diperlukan; fasilitasi peningkatan kompetensi (revitalisasi KKG/MKKS/MGMP, kegiatan bintek teknis yang komprehensif, penyediaan media ilmiah, wahana kompetisi, kelompok-kelompok pengembangan profesi, mengembangkan profesi secara inheren-adaptif dankontinyu). Sebagai pelaksanaan nyata dari upaya- upaya dan peran-peran diatas, maka pemerintah akan melaksanakan kebijakan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang dilaksanakan oleh LPTK yang diberi mandat untuk melaksanakannya. Dalam proses pelaksanaannya, PPG diikuti oleh lulusan S1  Kependidikan  maupun  S1/DIV  non- Kependidikan (sudah menempuh 144-160 sks) yang memiliki minat dan bakat untuk menjadi Guru, mereka akan menempuh 1 (satu) tahun atau lebih Pendidikan tambahan untuk bisa menjadi Guru Profesional (mendapatkan 18-20 sks untuk PGPAUD/ PGSD dan 36-40 sks untuk PGSMTP- PGSMTA).
Dari penjelasan itu, maka tidak dapat dikatakan bahwa PPG merupakan jalur pintas untuk menjadi guru profesional, melainkan jalur yang sangat sulit dan lama untuk ditempuh. Bahkan untuk bisa mengikuti PPG ini, calon pendaftar juga diharapkan mengikuti SM-3T yaitu Sarjana Mengajar di daerah Terpencil, Terluar, dan Terdepan dari wilayah Republik Indonesia. Setelah lulus dari PPG, maka mereka akan mendapat gelar Gr. dan baru bisa menjadi CPNS. PPG ini juga dibagi menjadi dua, yaitu Pendidikan pra-jabatan dan Pendidikan dalam jabatan. Jumlah calon guru yang mengikuti PPG ini juga harus disesuaikan dengan kebutuhan
Analisis Kebijakan Pendidikan Mengenai Pengembangan dan Peningkatan Profesi Guru.... (Eka Prihatin Disas)
(supply anddemand) (Pangestika & Alfarisa, 2015). Kegiatan Pendidikan Profesi Guru (PPG) bermanfaat bagiGuru, dimana 1)Memperoleh pengalaman  tentang  cara  berfikir  dan bekerja secara interdisipliner sehingga dapat memahami tentang keterkaitan ilmu dalam mengatasi permasalahan pendidikan yang ada disekolah; 2) Menambah pengalaman dan penghayatan guru tentang proses pendidikan dan pembelajaran disekolah; 3) Mempertajam daya nalar dalam penelaahan perumusan dan pemecahan  masalah pendidikan yang ada disekolah; 4) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat berperan sebagai motivator, dinamisator, dan membentuk pemikiran sebagai problem solver dalampembelajaran (Ningrum, 2012). Manfaat bagiSekolah yaitu menemukan penyegaran serta ide-ide baru dalam proses belajar baik sistem pengajarannya maupun tugas-tugas kependidikan lainnya sehingga diharapkan model pembelajaran akan menjadi lebih baik. Selain itu, dengan adanya calon guru praktikan dapat memberikan warna baru walaupun dalam waktu yang relatif singkat. Sehingga memungkinkan siswa mendapat masukan ataupun motivasi terutama yang berkaitan dengan pendidikan tinggi yang akan mereka tempuh/jalani pada masa-masaberikutnya.
Sedangkan manfaat bagiMasyarakat yaitu tersedianya calon-calon pendidik yang memiliki kualitas yang baik akan menumbuhkan motivasi masyarakat untuk semakin mantap dan percaya bahwa dunia pendidikan mampu membeirkan pelayanan yang cukup memuaskan. Hal ini akan mendorong masyarakat untuk lebih turut aktif menggalakkan program wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah. Kelebihan dan kekurangan PPG dapat dilihat dari tabel di bawah ini:
Kelebihan PPG
Kekurangan PPG 1. Menciptakan guru yang rofesional Meningkatkan kesejahteraan guru 2. Semua sarjana non kependidikan bisa masuk PPG 1. Biaya dalam menempuh PPG mahal
2. Sosialisasi belum maksimal 3. Banyak guru yang belum bisa keluar dari zona nyamannya

## SIMPULAN
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan  kemampuan dan mem- bentuk watak serta  peradaban bangsa yang bermartabat  dalam   rangka  mencerdaskan kehidupan bangsa. Aktualitas fungsi pendidikan memungkinkan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Guru memegang peranan yang sangat strategis dalam kerangka menjalankan fungsi dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana disebutkan di atas. Peserta didik sekarang merupakan manusia masa depan yang diharapkan mampumenguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, terampil, berwatak dan berkarakter kebangsaan, serta menjadi insan agamis.
Peran guru nyaris tidak bisa digantikan oleh yang lain, apalagi di dalam masyarakat yang multikultural dan multidimensional, dimana peran teknologi untuk menggantikan tugas-tugas guru masih sangat minim. Kalau pun teknologi pembelajaran tersedia mencukupi, peran guru yang sesungguhnya tidak akan tergantikan. Sejarah pendidikan di Indonesia telah mencatatkan bahwa profesi guru sebagai profesi yang disadari pentingnya dan diakui peran strategisnya bagi pembangunan masa depan bangsa.
ISSN 1412-565 X e-ISSN  2541-4135
Rekomendasi Pembinaan dan pengembangan profesi guru harus sejalan dengan kegiatan sejenis bagi tenaga kependidikan pada umumnya. Dilihat dari sisi UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, profesi guru sesungguhnya termasuk dalam spektrum profesi kependidikan itu sendiri. Frasa “tenaga kependidikan” ini sangat dikenal baik secara akademik maupun regulasi.
Dari persepektif ketenagaan, frasa ini mencakup dua ranah, yaitu pendidik dan tenaga kependidkan. Pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) merupakan dua jenis “profesi” atau pekerjaan yang saling mengisi. Pendidik, dalam hal ini guru, dengan derajat profesionalitas tingkat tinggi sekali pun nyaris tidak berdaya dalam bekerja, tanpa dukungan tenaga kependidikan. Sebaliknya, tenaga kependidikan yang profesional sekali pun tidak bisa berbuat banyak, tanpa dukungan pendidik atau guru yang profesional sebagai aktor langsung di dalam dan di luar kelas, termasuk di laboratoium sekolah. Karenanya, ketika berbicara mengenai “profesi kependidikan”, semua orang akan melirik pada esensi dan eksistensi PTK itu sendiri. Merujuk pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Tenaga
kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, di mana di dalamnya termasuk pendidik. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang  berkualifikasi  sebagai  guru,  dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Dengan lahirnya UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru yang tadinya masuk ke dalam “rumpun pendidik”,  kini  telah  memiliki  definisi tersendiri.
Padatataran menjalankan tugas keprofesian keseharian, guru Indonesia bertanggungjawab mengantarkan peserta didiknya untuk mencapai kedewasaan sebagai calon pemimpin bangsa pada semua bidang kehidupan. Dalam melaksanakan tugas profesinya itu, guru Indonesia mestinya menyadari sepenuhnya bahwa perlu ditetapkan kode etik sebagai pedoman bersikap dan berperilaku yang mengejewantah dalam bentuk nilai-nilai moral dan etika dalam jabatan guru sebagai pendidik putera-puteri bangsa.

## DAFTAR  RUJUKAN
Agung, G. A. A. (2015). Pengembangan Model Peningkatan Profesionalisme Guru Berkelanjutan Pasca Sertifikasi Melalui Pendekatan Pengayaan Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Provinsi Bali. Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan , 5 (3), 377–395.
Asmarani, N. (2014). Peningkatan Kompetensi Profesional Guru Di Sekolah Dasar. Bahana Manajemen Pendidikan | Jurnal Administrasi Pendidikan , 2 (1), 60–78. Retrieved from file:///E:/3791-7883-1-SM.pdf
Besharov, D. J., & Oser, J. (2014). Teaching in Today’s Global Classroom: Policy Analysis in Cross-National Settings. Journal of Public Affairs Education , 19 (3), 381–387.
Dunn, W. N. (2016). Public Policy Analysis (fifth). New York: Routledge.
Fattah, N., & Latifah, P. (2012). Analisis kebijakan pendidikan . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Goodwin, A. L. (2014). Globalization and the preparation of quality teachers: rethinking knowledge domains for teaching. Teaching Education , 21 (1), 19–32. https://doi.org/10.1080/10476210903466901
Goodwin, A. L., & Kosnik, C. (2013). Quality teacher educators = quality teachers? Conceptualizing essential domains of knowledge for those who teach teachers. Teacher Development: An International Journal of Teachers’ Professional Development , 17 (3), 334–346. https://doi.org/10.1080/13664530.2013.813766 Gunawan, R. (2013). Implementasi Pengembangan Profesionalisme Bagi Guru. Journal of Socius. , 5 (2), 89–103. Retrieved from http://repository.uhamka.ac.id/12/1/2011 jurnal socius makalah Rudy G.pdf
Analisis Kebijakan Pendidikan Mengenai Pengembangan dan Peningkatan Profesi Guru.... (Eka Prihatin Disas)
Haddad, W. D. (2013). Education policy-planning process: an applied framework (fifth).  United  States:  The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Retrieved from http://www.unesco. org/education/pdf/11_200.pdf
Hanushek, E. A. (2015). Policy Analysis: Is It, or Could It Be, the Fifth Estate? Association for Public Policy Analysis and Management , 4 (3), 340–354. Retrieved from http://www.appam.org/assets/1/7/Policy_ Analysis_Is_It,_or_Could_It_Be,_the_Fifth_Estate.pdf
Kimshanov, K., & Dyikanbaeva, T. (2015). Teacher Professional Development and Appraisal. TARBIYA: Journal of Education in Muslim Society , 2 (2), 146–152. https://doi.org/10.15408/TJEMS.V2I2.2802
Masnyur, T. (2012). Pengembangan Profesi, Kecerdasann Emosionla dan Sikap Profesional Guru Sekolah Dasar,
1 (1). Retrieved from http://pgsduntad.com/wp-content/uploads/2014/04/Abstrak-8.pdf
Mead, L. M. (2015). Teaching Public Policy: Linking Policy and Politics. Journal of Public Affairs Education , 389 (193), 389–403.
Mustofa. (2017). Upaya Pengembangan Profesionalisme Guru Di Indonesia. Jurnal Ekonomi & Pendidikan , 4 (1), 68–84.
Ningrum, E. (2012). Membangun Sinergi Pendidikan Akademik (S1) Dan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Jurnal Pendidikan Geografi , 12 (2), 61–70.
Pangestika, R. R., & Alfarisa, F. (2015). Pendidikan Profesi Guru (Ppg): Strategi Pengembangan Profesionalitas Guru Dan Peningkatan Mutu Pendidikan Indonesia. Prosiding Seminar Nasional , 4 (1), 40–51.
Petrie, K., & Mcgee, C. (2012). Teacher Professional Development: Who is the learner? Australian Journal of Teacher Education , 37 (2), 34–56. https://doi.org/10.14221/ajte.2012v37n2.7 Phillips, P. (2013). Professional Development as a Critical Componenet of Continuing Teacher Quality. Australian Journal of Teacher Education , 33 (1), 120–134. https://doi.org/10.14221/ajte.2008v33n1.3
Rahman,  B.  (2014).  Refleksi  Diri  Dan  Peningkatan  Profesionalisme  Guru. Jurnal Paedagogia , 17 (1), 1–12. Retrieved from file:///E:/5256-11465-4-PB.pdf
Sobri, Y. A. (2016). Model-Model Pengembangan Profesionalisme Guru. Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (KONASPI) VIII Tahun , 4 (2), 55–67. Retrieved from http://ap.fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2016/10/ Artikel-Konaspi-AY-Sobri.pdf
Supriadi, O. (2013). Pengembangan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar. Jurnal Tabulrasa PPS Unimed , 6 (1), 32–45.
Tilaar, H. A. ., & Nugroho, R. (2012). Kebijakan Pendidikan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Timperley, H., Wilson, A., Barrar, H., & Fung, I. (2012). Teacher Professional Learning and Development : Best Evidence Synthesis Iteration [BES]. Ministry of Education , 3 (1), 130–153. Retrieved from http://www. oecd.org/edu/school/48727127.pdf
Wahab, S. A. (2012). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik . Jakarta: Bumi Aksara.
Weimer, D. L., & Vining, A. R. (2017). Public Policy: Concepts and Practice (sixth). New York: Routledge.