## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

## Peran Advokat Dalam Menghadapi Masalah Mafia Peradilan Di Indonesia
Nurhidayah Hasibuan 1 , Rina Siswi Utami 2 , Fatimah Zahara 3
1,2,3 Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sumatera Utara Utara nurhidayahhasibuan030@gmail.com 1

## ABSTRACT
The role of an Advocate as a law enforcer who is free and independent guaranteed by laws  and  regulations  becomes  very  important  in  the  law  enforcement  process.  Based  on  the Advocate Law, one form of legal services provided by advocates is legal aid (Article 1 point 2 of the Advocate Law). The approach used in this study is normative juridical. In accordance with the normative juridical approach, the source of data in this study is only secondary data, in the form of  primary,  secondary  and  tertiary  legal  materials.  The  analysis  used  in  this  research  is descriptive qualitative. The problem to be discussed is whether the existence of the judicial mafia disrupts the credibility of advocates or is it running as it should. From the result of the study that with the presense of the judicial mafia the credibility of advocates is dispruted.
Keywords : advocate role, judicial mafia.

## ABSTRAK
Peran seorang Advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri dijamin oleh hukum dan peraturan Perundang-undangan menjadi sangat penting dalam proses penegakan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Advokat, salah satu bentuk jasa hukum yang diberikan advokat adalah bantuan hukum (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Advokat). Pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif,  Sesuai  dengan  pendekatan  yuridis normatif, sumber data dalam penelitian ini hanya  berupa  data  sekunder,  yang  berupa  bahan hukum  primair,  sekunder  dan tertier. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif  kualitatif.  Permasalahan yang  akan  dibahas  adalah  apakah  dengan  dengan  adanya mafia peradilan ini kredibilitas advokat terganggu atau berjalan dengan semestinya. Dari hasil penelitian bahwa dengan adanya mafia peradilan ini kredibilitas advokat terganggu.
Kata kunci : advocate role, judicial mafia.

## PENDAHULUAN
Peran  seorang  Advokat  sebagai  penegak  hukum  yang  bebas  dan  mandiri dijamin  oleh  hukum  dan  peraturan  Perundang-undangan  menjadi  sangat  penting dalam  proses  penegakan  hukum.  Melalui  jasa  hukum  yang  diberikan,  advokat menjalankan  tugas  keadilan,  termasuk  usaha  memberdayakan  masyarakat  dalam menyadari hak fundamental di  hadapan hukum. Advokat merupakan salah satu unsur sistem  peradilan  yang  merupakan  salah  satu  pilar  dalam  menegakkan  supremasi hukum  dan  hak  asasi  manusia.  Berdasarkan  Undang-Undang  Advokat,  salah  satu bentuk jasa hukum yang diberikan advokat adalah bantuan hukum (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Advokat).

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    737-743   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2860
Pemberian  bantuan  hukum  kenyataan  di  masyarakat  memposisikan  Advokat sebagai  pihak  yang membela  kepentingan tersangka atau  terdakwa,  sehingga  ketika dalam  proses  peradilan  (pidana),  ketika  seorang  terdakwa  berdasarkan  putusan hakim  dinyatakan  bebas,  maka  opini  masyarakat  mengarah  pada  Advokat  yang membela  kepentingan  pribadi  tersangka  atau  terdakwa  dan  bukan  kepentingan hukum. Bahkan tidak  jarang,  advokat  dicap  sebagai  pihak  yang menjembatani mafia peradilan  antara  tersangka  atau  terdakwa  dengan  aparat  penegak  hukum  (Polisi, Jaksa dan Hakim). 1
Selama ini, permainan mafia peradilan telah menyebabkan implementasi Pasal 27  amandemen  UUD 1945   yang menjamin persaamaan  kedudukan di muka  hukum tidak  terlaksana  sebagaimana    mestinya.  Sehingga  muncul  anggapan  masyarakat sebagai  berikut  :  “hukum  tajam  kebawah,  namun  tumpul  ke  atas."  Anggapan  ini disebabkan fakta dilapangan menunjuk kan bahwa mereka yang berkuasadan memilki modal  kapital  bisa  terbebas  dari  jeratan  hukum,  sementaramereka  yang  termasuk kaum marjinal senantiasa selalu dibayangi oleh jeratan hukum.
Dalam  faktanya  di  Indonesia.  Mafia  peradilan  tidak  menunjukkan eksistensinya  secara  terbuka.  Mafia  peradilan  di  lndonesia  mungkin  belum diketemukan  sebagai  suatu  'organized  crime',  namun  dalam  pelbagai  media  massa seperti  halnya  kasus  'penggelapan  Pajak  sekarang  ini,  kasus  Artalita  Suyani,  dan sebagainya  menampakkan  adanya  suatu  jalur  'gelap'  dalam  sistem  peradilan pidana yang menampakkan 'invisible hand' berupa pola kerja.
Akuntabilitas  penegak  hukum  penting  untuk  dikedepankan  sebagai  counter mafia  peradilan.  Realitas  makelar  kasus  yang  saat  ini  mendapat  sorotan  yang melatarbelakangi indikasi adanya mafia peradilan, karena beberapa hal, antara lain: 1.  Penegak  hukum  selama  ini  memiliki  mindset  yang  menempatkan  diri  sebagai penguasa keadilan dan bukan pelayan keadilan.
2.  Pelanggaran  asas  equality  before  the  law,asa  peradilan  cepat,  sederhana,  biaya ringan .
3. Selective Process In the Administration of justice yang memunculkan the invisibility of certain crime', karena judicial corruption".
Praktek Mafia peradilan memang mencoreng institusi hukum, walaupun hanya dilakukan  oleh  individu-individu  penegak  hukum.  Dalam  tulisan  ini  akan  lebih dikemukakan tidak hanya faktor moral individu pelaku mafia peradilan, namun juga akan  dikaji  lebih  holistik  dalam  korelasi  dengan  birokrasi  penegak  hukum,  dan konteks penegakan hukum dalam masyarakat.
Wajah  keadilan  memang  selalu  menjadi  harapan,  dan  akan  terus diperjuangkan.  Mengungkap  fenomena  mafia  peradilan  sebagai  panggung  belakang berjalannya  sistem  peradilan  merupakan  hal  yang  sulit.  Senada  dengan  Ps.Atiyah  ..
1 Emmy Sumarlin, Implementasi Undang-undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Proses Beracara Pidana , Jurnal IUS, Vol VII.  No. 8, Maret 2020. h. 16.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
making  goes  on  behind  closed  doors  ....  there  is  a  price  to  pay  for  the  public  face  of justice.  Maka  dari  larst  belakang  masalah  ini  penulis  tertarik  melakukan  penelitian terhadap Peran Advokat dalam Menghadapi Mafia Peradilan. 2

## PEMBAHASAN
Peran  Menurut  Kamus    Besar  Bahasa  Indonesia  mempunyai  arti  pemain sandiwara  (film),  tukang  lawak  pada  permainan  makyong,  perangkat  tingkah  yang diharapkan  dimiliki  oleh  orang  yang  berkedudukan  di  masyarakat.  Ketika  istilah peran  digunakan  dalam  lingkungan  pekerjaan,  maka  seseorang  yang  diberi  (atau mendapatkan) sesuatu posisi, juga diharapkan menjalankan perannya sesuai dengan apa  yang  diharapkan  oleh  pekerjaan  tersebut. 3 Dengan  demikian  yang  dimaksud dengan  Peran  dalam  penelitian  ini  adalah  tindakan  atau  perbuatan  yang  dilakukan oleh Advokat sebagai penegak hukum dalam rangka menghadapi mafia peradilan.
Kedudukan Advokat dalam sistem penegakan hukum sebagai penegak hukum.
Dalam  menjalankan  fungsi  dan  tugasnya  Advokat  seharusnya  dilengkapi  oleh kewenangan sama halnya dengan penegak hukum lain seperti Polisi, Jaksa Dan Hakim. Ini  bermakna bahwa  dalam  menjalankan  tugasnya  Advokat  tunduk  dan patuh  pada hukum  dan  perundang-undangan.  Namun  apakah  makna  "penegak  Hukum"  bagi Advokat  sama dengan penegak hukum bagi Polisi, Jaksa, Dan Hakim? Pasal 5 ayat (1) UU  Advokat  tak  merinci  lebih  jelas  kewenangan  Advokat  sebagai  penegak  hukum. Memang ada semacam kontradiksi dalam status itu, karena di satu sisi harus membela kepentingan  klien,  tapi  disisi  lain  menyandang  predikat  penegak  hukum. Konsekuensinya,  Advokat  tidak  boleh  membela  kepentingan  klien  secara  membabi buta karena juga harus ikut menegakkan hukum.
Kewenangan  Advokat  timbul  setelah  Advokat  mendapatkan  kuasa  dan  klien yakni kewenangan dalam menjalankan profesinya sebagai penegak hukum. Organisasi Advokat  pada  dasarnya  organ  dalam  arti  yang  luas  dan  bersifat  mandiri  yang  juga melaksanakan  fungsi  negara.  Pasal 5  ayat  (1)  UU  Advokat  mengenai status Advokat sebagai  penegak  hukum  seharusnya  dirinci  dan  diarahkan  untuk  memperkuat kewenangan Advokat. Termasuk memberi kemungkinan langkah hukum bagi Advokat terhadap  penegak  hukum  lain  yang  melanggar  hukum  dan  perundang-undangan. Dengan  demikian,  profesi  Advokat  memiliki peran  penting  dalam  upaya  penegakan hukum.  Setiap  proses  hukum,  baik  pidana,  perdata,  tata  usaha  negara,  selalu melibatkan  profesi  advokat  yang  kedudukannya  setara  dengan  penegak  hukum lainnya.  Kewenangan  Advokat  dalam  sistem  penegakan  hukum  menjadi  sangat penting  guna  menjaga  keindependensian  Advokat  dalam  menjalanakan  profesinya dan  juga  menghindari  adanya  kesewenang-wenangan  yang  dilakukan  oleh  penegak
2 C. Maya Indah S, Pemberantasan Mafia Peradilan Menuju Reformasi Hukum Di Indonesia , Jurnal MMH, Jilid 40, No. 1, Maret 2001. h. 61.
3 Setyo Langgeng, Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia , Jurnal Daulat Hukum, Vol 1, No. 1, Maret 2018. h.145.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
hukum  yang  lain.  Kemandirian  dan  kebebasan  yang  dimiliki  oleh  profesi  Advokat, tentu  harus  diikuti  oleh  adanya  tanggungjawab  masing-masing  Advokat  dan Organisasi Profesi Advokat. 4
Dalam konteks mafia peradilan di Indonesia tahun 2000-an, munculnya istilah "Pengacara  Hitam  atau  dark  /lawyerdark  dapat  dipisahkan  dari  kelabunya  dunia peradilan  yang  melibatkan  peran  negatif  dari  sebagian  pengacara  yang  melakukan malpraktek dan perbuatan culas lainnya. Setiap momentum atau terminal kekuasaan hukum  untuk menangkap/menyidik,  menuntut  dan  menjatuhkan hukuman  itu  akan terjadi  bias  atau  penyimpangan  apabila amanat  hukum  itutidak dilaksanakan  secara profeslonal, artinya tugas hukum itu tidak berproses secara benar, karena ada faktor godaan  dan  tantangan  (ancaman),  sehingga  terjadi  bias  atau  penyimpangan  dari standar  baku  penegakan  hukum.  Bias  nurani  penegak  hukum  akan  selalu menimbulkan  Kidung  Derita  bagi  pencari  keadilan  sejati.  Bias  atau  penyimpangan arah  penegakan  keadilan  itu  terjadi  karena  adanya  "hubungan  khusus"  dan kesepakatan antara yang terlibat perkara dengan penegak hukum.
Dalam  hubungan  ini,  mafia  peradilan  terjadi  karena  hubungan  profeslonal yang  seharusnya  terjadi  antara  penegak  hukum  dengan  pihak  yang  berperkara berubah menjadi hubungan transaksional. 5
Sejalan dengan terpuruknya  wibawa  hukum  dan pengadilan,  profesi  advokat sekarang  berada  dalam  tahap  yang  sangat  mengkhawatirkan.  Keterpurukan  profesi advokat  tidak    terlepas  dari  lemahnya  asosiasi  advokat.  Profesi  advokat  sebagai profesi terhormat selalu ditakuti pada setiap pemerintahan otoriter. Para advokat dan asosiasi advokat berkewajiban menjalankan fungsi kritik dan kontrol.
Disadari atau tidak, ukuran menguntungkan atau tidak menguntungkan suatu perkara  dipandang hanya  dari  kacamata  politis dan ekonomis. Hal ini dianggap sah selama  standar  formal  telah  ditempuh.  Hal  ini  diperparah  dengan  praktik-praktik curang  aparat  penegak  hukum  itu  sendiri  yang  dikenal  dengan  istilah  ”mafia peradilan”.  Praktik-praktik  korupsi  yang  sering  dikategorikan  sebagai  “judicial corruption”  disebabkan  ketidakmandirian  lembaga  peradilan  dan  institusi  hukum (Polisi, Jaksa Penuntut Umum, Advokat/Pengacara Dan Hakim).
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  advokat  pun  secara  langsung  atau  tidak langsung turut menciptakan terjadinya mafia peradilan dan judicial corruption. Proses penegakkan  hukum  yang  menjadi  kewajiban  dan  tanggung  jawab  aparat  penegak hukum dan aparat peradilan telah berada dalam situasi yang sangat buruk.
Profesi  advokat  sebagai  salah  satu  profesi  hukum  bertujuan  untuk mewujudkan  ketertiban berkeadilan  yang  memungkinkan manusia  dapat  menjalani kehidupannya dengan wajar. Pengembanan profesi advokat pada dasarnya mencakup empat bidang, yaitu: 1) Penyelesaian konflik secara formal yaitu lewat jalur peradilan;
4 Ibid., h. 145
5 Artidjo Alkostar, Masalah Mafia Peradilan dan Penanggulangannya , Jurnal Hukum, Vol 9, No. 21, September 2002. h. 2.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
2)  Pencegahan  konflik  lewat  rancangan  hukum,  opini  dan  nasehat  hukum;3) Penyelesaian  konflik  secara  informal lewat mediasi dan negosiasi; dan 4)Penerapan hukum di luar konflik.
Pengembanan  profesi  Advokat harus  selalu  dilakukan  dengan mengacu pada cita-cita  hukum  atau  rechtsidee  (ketertiban,  prediktabilitas,  Kepastian  hukum, kegunaan sosial dan keadilan) demi pengayoman pada setiap manusia yang berakar dalam  penghormatan  atas  martabat  manusia.  Sebagai  bagian  dari  penegak  hukum, advokat mempunyai kedudukan yang sama dengan penegak-penegak hukum lainnya seperti Polisi, Jaksa penuntut umum dan Hakim. Sebagai bagian dari aparat penegak hukum, advokat mempunyai hak dan kewajiban yang secara tersendiri di atur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 14 sampai dengan Pasal 17. 6
Di dalam melaksanakan profesi advokat terdapat kaidah-kaidah pokok berupa etika  profesi  yaitu  sebagai  berikut:Pertama,  profesi  harus  dipandang  (dan dihayati) sebagai  suatu  pelayanan,  karena  itu,  maka  sifat  tanpa  pamrih  (disintrestednes) menjadi  ciri  khas  dalam  mengembangkan  profesi.  Yang  dimaksud  dengan  “tanpa pamrih”  disini  adalah  bahwa  pertimbangan  yang  menentukan  dalam  pengambilan keputusan adalah kepentingan pasien atau klien dan kepentingan umum, dan bukan kepentingan  sendiri  (pengembangan  profesi)  jika  sifat  tanpa  pamrih  itu  diabaikan, maka pengembangan profesi akan mengarah pada pemanfaatan (yang dapat menjurus kepada  penyalahgunaan)  sesama  manusia  yang  sedang  mengalami  kesulitan  atau kesusahan.
Kedua, Pelayanan professional dalam mendahulukan kepentingan pasien atau klien  mengacu  kepada  kepentingan  atau  nilai-nilai  luhur  sebagai  norma  kritik  yang memotivasi sikap dan tindakan.
Ketiga, pengemban profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan.
Keempat, agar persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat  menjamin  mutu  dan  peningkatan  mutu  pengembangan  profesi,  maka pengembangan profesi harus bersemangat solidaritas antar sesama rekan seprofesi.
Selain itu dalam pelaksanaan tugas profesi hukum, selain bersifat kepercayaan yang  berupa hablu min-annas  (hubungan  horizontal)  juga  harus  disadarkan  kepada hablu min Allah (hubungan vertikal), yang mana hablu min Allah itu terwujud dengan cinta  kasih.  Perwujudan  cinta  kasih  kepada-Nya  itu  direlisasikan  dengan  cinta  kasih antar  sesama  manusia,  dengan  menghayati  cinta  kasih  sebagai  dasar  pelaksanaan profesi,  maka  otomatis  akan  melahirkan  motivasi  untuk  mewujudkan  etika  profesi hukum  sebagai  realisasi  sikap  hidup  dalam  mengembangkan  tugas  (yang  pada hakikatnya  merupakan  amanah)  profesi  hukum.  Dengan  itu  pengembang  profesi hukum memperoleh landasan keagaman, maka ia (pengembang profesi) akan melihat
6 Mumuh M Rozi, Peranan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Dik aji Menurut Undang-undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Jurnal Mimbar Justitia , Vol. VII,  No.1, Januari-Juni 2015. h. 641-642 .

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    737-743   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2860
profesinya sebagai tugas kemasyarakatan dan sekaligus sebagai sarana mewujudkan kecintaan kepada Allah SWT dengan tindakan nyata.Menyangkut etika profesi hukum ini diungkapan bahwa etika profesi adalah sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup  dalam  menjalani  kehidupan  sebagai  pengemban  profesi.  Hanya  pengemban profesi  yang  bersangkutan  sendiri  yang  dapat  atau  yang  paling  mengetahui  tentang apakah  perilakunya  dalam  mengemban profesi memenuhi  tuntutan  etika  profesinya atau tidak. 7
Karena tidak memiliki kompetensi teknikal, maka awam tidak dapat memiliki hal  itu.  Disamping  itu,  pengemban  profesi  sering  dihadapkan  pada  situasi  yang menimbulkan  masalah  pelik  untuk  menentukan  perilaku  apa  yang  memenuhi tuntutan  etika  profesi.  Sedangkan  perilaku  dalam  mengemban  profesi  dapat membawa  akibat  (negatif)  yang  jauh  terhadap  klien  atau  pasien.  Kenyataan  yang dikemukakan  tadi  menunjukan  bahwa  kalangan  pengemban  profesi  itu  sendiri membutuhkan  adanya  pedoman  obyektif  yang  kongkret  bagi  perilaku  profesinya. Karena  itu  dari  dalam  lingkungan para  pengemban  profesi  itu  sendiri  dimunculkan seperangkat kaidah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuti dalam mengemban profesi.
Perangkat kaidah itulah yang disebut dengan kode etik profesi (bisa disingkat kode  etik),  yang dapat tertulis  maupun tidak tertulis  yang  diterapkan  secara  formal oleh organisasi profesi yang bersangkutan, dan di lain pihak untuk melindungi pasien atau  klien  (warga  mayarakat)  dari  penyalahgunaan  keahlian  dan  atau  otoritas professional.
Dari  uraian  diatas  terlihat  betapa  eratnya  hubungan  antara  etika  dengan profesi  hukum,  sebab  dengan  etika  inilah  para  professional  hukum  dapat melaksanakan  tugas  (pengabdian)  profesinya  dengan  baik  untuk  menciptakan penghormatan  terhadap,  martabat  manusia  yang  pada  akhirnya  akan  melahirkan keadilan di tengah-tengah masyarakat.
Ketertiban  dan  kedamaian  yang  berkeadilan  adalah  merupakan  kebutuhan pokok  manusia,  baik  dalam  kehidupan  bermasyarakat  maupun  dalam  kehidupan bernegara,  sebab  dengan  situasi  ketertiban  dan  kedamaian  yang  berkeadilanlah, manusia  dapat  melaksanakan  aktivitas  pemenuhan  hidupnya,  dan  tentunya  dalam situasi  demikian  pulalah  proses  pembangunan  dapat  berjalan  sebagaimana diharapkan.
Keadilan adalah nilai dan keutamaan yang paling luhur, dan merupakan unsur penting dari martabat dan harkat manusia. Hukum dan kaidah, peraturan-peraturan, norma-norma,  kesadaran  dan  keadilan  selalu  bersumber  kepada  penghormatan. Terhadap harkat dan martabat manusia adalah sebagai titik tumpu (dasar, landasan) serta muara dari hukum,  sebab  hukum  itu  sendiri  dibuat  adalah  untuk manusia  itu sendiri.
7 Syafruddin Makmur, Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum Ekonomi Di Indonesia, Jurnal Filsafat Dan Budaya Hukum, Juni 2014. h.64.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    737-743   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2860
Jabatan manapun yang diembannya, seorang pengemban profesi hukum dalam menjalankan fungsinya harus selalu mengacu pada tujuan hukum untuk memberikan pengayoman  kepada  setiap  manusia  dengan  mewujudkan  ketertiban  yang berkeadilan, yang bertumpu pada penghormatan martabat manusia. 8

## KESIMPULAN
Kewenangan Advokat dalam sistem penegakan hukum menjadi sangat penting guna  menjaga  keindependensian  Advokat  dalam  menjalanakan  profesinya  dan  juga menghindari  adanya  kesewenang-wenangan  yang  dilakukan  oleh  penegak  hukum yang lain. Kemandirian dan kebebasan yang dimiliki oleh profesi Advokat, tentu harus diikuti  oleh  adanya  tanggungjawab  masing-masing  Advokat  dan  Organisasi  Profesi Advokat.  Sejalan  dengan  terpuruknya  wibawa  hukum  dan  pengadilan  khususnya masalah mafia  peradilan,  profesi  advokat  sekarang berada dalam  tahap  yang  sangat mengkhawatirkan.  Keterpurukan  profesi  advokat  tidak  terlepas  dari  lemahnya asosiasi advokat. Profesi advokat sebagai profesi terhormat selalu ditakuti pada setiap pemerintahan otoriter. Para advokat dan asosiasi advokat berkewajiban menjalankan fungsi kritik dan kontrol. Jadi dengan adanya Mafia Peradilan ini kredibilitas Advokat terganggu.

## DAFTAR PUSTAKA
Alkostar,  Artidjo., Masalah  Mafia  Peradilan  dan  Penanggulangannya ,  Jurnal  Hukum,
Vol 9, No. 21, September 2002.
Langgeng,  Setyo,. Peran  Advokat  Sebagai  Penegak  Hukum  Dalam  Mendukung Terwujudnya  Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu  Dalam  Penegakan  Hukum Pidana Di Indonesia ,  Jurnal Daulat Hukum, Vol 1, No. 1, Maret 2018.
M  Rozi,  Mumuh.,  Peranan Advokat Sebagai  Penegak  Hukum  Dalam  Sistem  Peradilan
Pidana  Dikaji  Menurut  Undang-undang  No.  18  Tahun  2003  Tentang  Advokat,
Jurnal Mimbar Justitia , Vol. VII, No.1, Januari-Juni 2015.
Makmur, Syafruddin., Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum Ekonomi Di Indonesia,
Jurnal Filsafat Dan Budaya Hukum, Juni 2014.
Maya  Indah  S,C., Pemberantasan  Mafia  Peradilan  Menuju  Reformasi  Hukum  Di Indonesia ,  Jurnal MMH, Jilid 40, No. 1, Maret 2001.
Sumarlin,Emmy., Implementasi  Undang-undang  No.  18  Tahun  2003  Tentang  Advokat Dalam      Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Proses Beracara Pidana , Jurnal
IUS, Vol VII. No. 8, Maret 2020.
8 Ibid., h. 65-66.