Mizan: Journal of Islamic Law is continuation of Mizan Ahwal Al-Syakhsiyah Journal since 2013, published by the faculty of Islamic Studies, Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor West Java, Indonesia. Mizan of Islamic Law published twice a year since 2017 (June and Desember), is a multilingual (Bahasa Indonesia, Arabic, English, and Russian), Peer-Reviewed journal, and specialized in Islamic Law, Islamic Studies, and Sharia. This journal is published by the faculty of Islamic Studies, Universitas Ibn Khaldun Bogor, in partnership with APSI (Indonesian Sharia Advocates Association). Editors welcome scholars researchers and pratitioner of Islamic Law around the world to submit scholarly articles to be published throught this journal. All articles will be reviewed by experts before accepted for publication, each author is solely responsible for the content of published articles.
MIZAN; Journal of Islamic Law has been indexed at Google Scholar, Moraref, Sinta, and become a CrossRef Member since year 2017. Therefore, all articles published by MIZAN; Journal of Islamic Law will have unique DOI number.
[ISSN: 2598-974X, E-ISSN: 2598-6252]

## ADVISORY EDITORIAL BOARD
Didin Hafidhuddin (Universitas Ibn Khaldun Bogor) Muhammad Munir (International Islamic University Islamabad, Pakistan) Andi Salman Maggalatung (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Ending Bahruddin (Universitas Ibn Khaldun Bogor)
Ahmad Mukri Aji (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Muhammad Kholil Nawawi (Universitas Ibn Khaldun Bogor)
Hendri Tanjung (Universitas Ibn Khaldun Bogor)
Irfan Syauqi Beik (Institut Pertanian Bogor) Nur Rohim Y (Kazan Federal University, KFU Russia)

## EDITOR IN CHIEF
Syarifah Gustiawati Mukri

## EDITORS
Suyud Arif Sutisna Yono

## ASSISTANT TO THE EDITORS
Siti Anisaul Kamilah

## Redaktur Office
Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor Jawa Barat Jl. KH. Sholeh Iskandar KM. 2 Kedung Badang Tanah Sareal Bogor 16162 Telp. (62-251) 8356884, Faks. (62-251) 8356884 Website: http://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan, E-mail: mizan@uika-bogor.ac.id Permalink: https://uika-bogor.academia.edu/JurnalMizanUIKABogor
VOL. 3 NO. 1 (2019)
Menyambut baik kontribusi dari para ilmuwan, sarjana, profesional, dan peneliti dalam disiplin ilmu hukum untuk dipublikasi dan disebarluaskan setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bebestari, dan proses penyuntingan yang ketat.

## DAFTAR ISI

## 1
Akses Keadilan Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan

## (Justice Access for the Kepulauan Seribu District Community)
Kamarusdiana
25

## Efektivitas Bimbingan Perkawinan Di KUA Citeureup Dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga
(Effectiveness of Marriage Guidance in KUA Citeureup in Maintaining the Integrity of Households)
Yusuf Firdaus, Kholil Nawawi, Mukhtar
37 Penerapan  Asas  Audi  Alteram  Et  Partem  Pada  Perkara  Judicial  review  Di Mahkamah Agung
(Implementation of the Alteram Et Partem Audi Principle On Cases of Judicial review at the Supreme Court) Asep Syarifuddin Hidayat
51 Sistem Pelaksanaan Koperasi Mitra GBS PT. Golden Blossom Sumatera Desa Prambatan
(GBS Partner Cooperative Implementation System At PT. Golden Blossom Sumatra Prambat Village)
Saprida
71 Tinjauan Hukum Islam Tentang Asuransi
(Overview of Islamic Law About Insurance)
Abdul Wahab Abd Muhaimin
99 Perekonomian Islam Pada Masa Dinasti Fatimiyah
(Islamic Economy in the Fatimid Dynasty)
Fakhry Zamzam, Havis Aravik
117 Pemikiran Tentang Hukum Keperdataan Islam Dalam Dimensi Filsafat Ilmu
(Thought about Islamic Civil Law In the Dimension of Philosophy of Science)
Abu Tamrin
Akses Keadilan Bagi Masyarakat Kabupaten

## Kepulauan Seribu *
(Justice Access for the Kepulauan Seribu District Community)
Kamarusdiana 1
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia
https://doi.org/10.32507/mizan.v3i1.401

## Abstract.
Access  to  justice  for  island  communities  in  Indonesia  is  different  from  access  to justice  for  people  living  in  the  land.  The  island  communities  in  Kepulauan  Seribu Regency  have  their  own  characteristics,  because  in  accessing  justice  in  KUA  they have to pay more for transportation costs, as well as in obtaining access to justice in the  Religious  Courts,  the  people  of  Kepulauan  Seribu  must  increase  the  cost  of transportation  and  lodging  ,  because  of  the  existence  of  the  Religious  Court  in Plumpang  North  Jakarta.  However,  the  religious  court  has  granted  equal  access  to Sisdukcapil  services,  so  that  the  Kepulauan  Seribu  communities  can  have  equal access to other communities.
Keywords: Justice, Society, Kepulauan Seribu

## Abstrak.
Akses  keadilan  bagi  masyarakat  kepulauan  di  Indonesia  berbeda  dengan  akses keadilan bagi masyarakat yang tinggal di daaratan. Masyarakat kepulauan yang ada di  Kabupaten  Kepulauan  seribu  memiliki  karateristik  tersendiri  karena  dalam mengakses  keadilan  di  KUA  mereka  harus  mengeluarkan  biaya  yang  lebih  besar untuk biaya transportasi, begitu pula dalam memperoleh akses keadilan yang ada di Pengadilan  Agama,  masyarakat  kepulauan  seribu  harus  menambah  biaya transporasi  dan  penginapan  karena  keberadaan  Pengadilan  Agama  yang  ada  di Plumpang  Jakarta  Utara.  Namun  demikian,  pihak  pengadilan  agama  telah memberikan  akses  keadilan  yang  sama  dalam  pelayanan  Sisdukcapil,  sehingga masyarakat  kepulauan  Seribu  dapat  memiliki  akses  yang  sama  dengan  masyarakat lainya.
Kata Kunci: Keadilan, Masyarakat, Kepulauan Seribu
* Naskah diterima tanggal: 20 Desember 2018, direvisi: 27 Desember 2018, disetujui untuk terbit: 20 Januari 2019.
1 Kamarusdiana  adalah  Doktor  Bidang  Hukum  dan  Dosen  Tetap  Fakultas  Syariah  dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta email: kamarusdiana@uinjkt.ac.id .

## Pendahuluan
Keadilan (justice) dan akses keadilan (access to justice) adalah terminologi yang  penting  dalam  masyarakat  termasuk  pada  masyarakat  terpencil  di  pulau terpencil.  Bahkan  persoalan  akses  keadilan  tidak  hanya  terjadi  pada  negara berkembang  seperti  Indonesia,  tetapi  juga  di  negara  maju.  Tidak  hanya Kesadaran  hukum  masyarakat  di  Indonesia  sangat  rendah  termasuk  di  daerah terpencil  tepatnya  pulau  terpencil.  Padahal,  potensi  pulau-pulau  kecil  di Indonesia  sangat  banyak  yakni  diperkirakan  mencapai  10.000  pulau  dari sejumlah 17.508 pulau.
Bank Dunia dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung  (MA)  RI  dalam  beberapa  tahun  terakhir  telah  menyelenggarakan  acara “Justice  Day” untuk  memperingati  kelahiran  Pengadilan  Agama,  di  mana terdapat  program “Justice for the Poor , ” yakni  sebuah  program  dari  Bank Dunia untuk membuka akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin. 2 Program ini berawal  dari  kesenjangan  yang  terjadi  didalam  masyarakat  dalam  mengakses keadilan, khususnya masyarakat miskin.
Akan tetapi, perlu diketahui pula, bukan sekedar membantu masyarakat miskin dalam mengakses keadilan hukum. Namun, secara lebih jauh pula terjadi pemerataan  akses  hukum  mulai  dari  tingkat  lokal  sebagai  upaya  reformasi hukum.  Program  tersebut  terfokus  pada  pemberdayaan  hukum  di  tingkat masyarakat, pelatihan paralegal termasuk memperkuat kapasitas mereka dalam menyelesaikan  sengketa  melalui  jalur  formal  dan  informal,  serta  menguatkan jejaring diantara mereka dan referral system dengan berbagai organisasi bantuan hukum,  organisasi  masyarakat  lainnya,  media,  penegak  hukum  dan  lembaga pemerintah terkait. 3
Melalui  program  tersebut  akan  menghindarkan  pada  marginalisasi masyarakat  pinggiran  atau  pun  masyarakat  miskin  untuk  mengakses  hukum. Masyarakat  pinggiran,  bisa  dikatakan  masyarakat  yang  berada  pada  wilayah yang  jauh  dari  pusat  akses  hukum  atau  pusat  kota/kabupaten.  Hal  itulah  yang menghambat  masyarakat  untuk  mengakses  hukum  kepada  lembaga  penegak hukum,  karena  berbagai  kendala,  seperti;  jarak,  transportasi,  dan  lain sebagainya.
Misal  saja,  bagi  masyarakat  Kepulauan  Seribu  yang  berada  dalam wilayah  pemerintahan  DKI  Jakarta,  tentunya  sangat  sulit  untuk  mengakses  ke Pengadilan  setempat.  Hal  itu  karena  Kepulauan  Seribu  merupakan  daerah
2 Merintis  Keadilan:  Refleksi  Upaya  Pencapaian  Akses  terhadap  Keadilan  di  Indonesia. diakses melalui http://www.worldbank.org/in/news/press-release/2012/09/19/striving-for-justice- expansion-of-legal-aid-rogram-for-the-poor-in-indonesia pada 13/05/17
3 Merintis  Keadilan:  Refleksi  Upaya  Pencapaian  Akses  terhadap  Keadilan  di  Indonesia. diakses melalui
http://www.worldbank.org/in/news/press-release/2012/09/19/striving-for-justice- expansion-of-legal-aid-rogram-for-the-poor-in-indonesia pada 13/05/17
gugusan kepulauan kecil sebagai Kabupaten Administrasi yang masih baru atas pemekaran  Kota  Administrasi  Jakarta  Utara,  sehingga  belum  terdapat Pengadilan  didalamnya.  Oleh  sebab  itu,  masyarakat  harus  mengurus  segala perkara  ke  Pengadilan  Jakarta  Utara  sebagai  pengadilan  terdekat.  Sedangkan, jarak  untuk  menuju  ke  Pengadilan  Jakarta  Utara  sangat  jauh,  serta membutuhkan waktu tempuh yang lama. Bukan itu saja, masyarakat terkendala pula akses transportasi laut.

## Pengertian dan Maksud Acces to Justice
Acces  to  justice merupakan  salah  satu  pranata  yang  diupayakan masyarakat  dalam  pelaksanaan  hukum,  baik  secara  formal  maupun  substansi. Dalam  hal  ini,  pada  mulanya acces  to  justice sering  disebut  sebagai  upaya memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan. Namun, dalam perkembangan pandangan mengenai hukum, acces to justice mengalami pendalaman esensi yang lebih  kompleks.  Pandangan  ini  tampak  perlu  diperluas  karena  banyak  cara, ruang,  dan  institusi  perolehan  keadilan  yang  bisa  digunakan,  demikian  juga advokat bukan satu-satunya akses perolehan keadilan dalam sistem seperti itu. 4 Karena  pada  dasarnya  untuk  memperoleh  keadilan  tidak  serta  merta  melalui lembaga peradilan saja, tetapi dapat pula diupayakan di luar lembaga peradilan.
Pergeseran paradigma acces to justice secara lebih kompleks berawal dari gagasan  Cappelatti  dan  Garth  yang  cukup  jelas  dan  lebih  mendalam  mengenai fungsi sistem hukum terhadap akses keadilan. Menurut keduanya, sebagaimana dikutip oleh Agus Raharjo dan Rahadi Warsi Bintoro, sistem hukum harus dapat diakses  secara  seimbang  oleh  setiap  orang  dan  sistem  hukum  harus  mengarah kepada hasil yang adil, baik untuk individu dan masyarakat. 5
Konsep  tersebut  menunjukkan  pemaknaan  bahwa acces  to  justice pada intinya  berfokus  pada  dua  tujuan  dasar  dari  keberadaan  suatu  sistem  hukum, yaitu  sistem hukum seharusnya dapat diakses oleh semua orang dari berbagai kalangan dan sistem hukum seharusnya dapat menghasilkan ketentuan maupun keputusan  yang  adil  bagi  semua  kalangan,  baik  secara  individual  maupun kelompok. 6
4 Agus  Raharjo  dan  Rahadi  Warsi  Bintoro, Acces  to  Justice  bagi  Rakyat  Miskin  Korban Kejahatan ,  Makalah  Penelitian  Prosiding  Seminar  Nasional Multidisiplin  Ilmu  dan  Call  for  Papers Unisbank, 2016, 402-411, hlm. 403
5 Agus  Raharjo  dan  Rahadi  Warsi  Bintoro, Acces  to  Justice  bagi  Rakyat  Miskin  Korban Kejahatan ,  Makalah  Penelitian  Prosiding  Seminar  Nasional Multidisiplin  Ilmu  dan  Call  for  Papers Unisbank, 2016, 402-411, hlm. 403
6 Kelompok  Kerja  Akses  terhadap  Keadilan  Bappenas, Strategi  Nasional  Akses  terhadap Keadilan, (Jakarta: Bappenas, 2009), hlm. ix

## Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kepulauan
Indonesia merupakan negara yang memiliki luas wilayah yang luas, serta terbentang  dari  Sabang  hingga  Merauke.  Selain  itu,  Indonesia  juga  dikenal sebagai  negara  kepulauan.  Karena  memang  representasi  banyaknya  gugusan pulau  di  Indonesia  menjadi  alasan  utama  penyebutan  negara  kepulauan.  Jika dilihat  dari  kuantitas  jumlah  pulaunya.  Saat  ini,  di  Indonesia  terdapat  17.504 pulau  yang  termasuk  ke  dalam  wilayah  kedaulatan NKRI menurut  Deputi Kedaulatan  Maritim  Kementerian  Koordinator  Bidang  Kemaritiman,  di  mana 16.056 pulau telah dibakukan namanya di PBB hingga Juli 2017. 7 Terdapat sekitar lima pulau besar di Indonesia, yaitu Kalimantan, Sumatera, Papua, Sulawesi, dan Jawa. Namun, meskipun Indonesia memiliki banyak wilayah kepulauan, secara distribusi akses hak sebagai warga negara di beberapa wilayah kepulauan masih mengalami hambatan, khususnya di pulau-pulau kecil ataupun terluar.
Pulau-pulau  kecil  didefinisikan  berdasarkan  dua  kriteria  utama,  yaitu luasan  pulau  dan  jumlah  penduduk  yang  menghuninya. 8 Di  samping  kriteria utama tersebut, beberapa karakteristik pulau-pulau kecil adalah secara ekologis terpisah  dari  pulau  induknya  ( mainland  island ),  memiliki  batas  fisik  yang  jelas dan  terpencil  dari  habitat  pulau  induk,  sehingga  bersifat  insular;  mempunyai sejumlah  besar  jenis  endemik  dan  keanekaragaman  yang  tipikal  dan  bernilai tinggi; tidak mampu mempengaruhi hidroklimat; memiliki daerah tangkapan air ( catchment  area )  relatif  kecil  sehingga  sebagian  besar  aliran  air  permukaan  dan sedimen  masuk  ke  laut  serta  dari  segi  sosial,  ekonomi  dan  budaya  masyarakat pulau-pulau  kecil  bersifat  khas  dibandingkan  dengan  pulau  induknya. 9 Sedangkan,  secara  definitif  pulau  kecil  menurut  Kep.  Menteri  Kelautan  dan Perikanan  No.  41/2000  Jo  Kep.  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  No.  67/2002 adalah  pulau  yang  berukuran  kurang  atau  sama  dengan  10.000  km2 dengan jumlah penduduk kurang atau sama dengan 200.000 jiwa.
Wilayah  kepulauan  kecil  yang  berpenghuni  secara  kehidupan  ekonomi memang  mayoritas  berada  dalam  level  kemiskinan.  Dari  perspektif  wilayah, kawasan  yang  merupakan  kantong-kantong  kemiskinan  dibedakan  ke  dalam dua  golongan,  yaitu  kawasan  tertinggal  dan  kawasan  terbelakang. 10 Kawasan tertinggal  bisa  diartikan  suatu  wilayah  yang  cukup  lama  dikembangkan bersama-sama dengan wilayah yang lain, tetapi karena berbagai sebab kawasan
7 Sumber https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_pulau_di_Indonesia di  akses  pada  2/10/17  pukul 09.00 WIB
8 Strategi dan Kebijakan Nasional Pulau-Pulau Kecil, Sumber
https://data.go.id/dataset/cc094a00-0531-4c78-bdbe-45c7431dc763/resource/81aa1eb6-93ab-4c21ae16 98d25d6561f5/download/jumlahpulau.xlsx di akses pada 2/10/17 pukul 09.10 WIB
9 Strategi dan Kebijakan Nasional Pulau-Pulau Kecil, Sumber https://data.go.id/dataset/cc094a00-0531-4c78-bdbe-45c7431dc763/resource/81aa1eb6-93ab- 4c21ae16 98d25d6561f5/download/jumlahpulau.xlsx di akses pada 2/10/17 pukul 09.10 WIB
10 Soetomo, Strategi-Strategi  Pembangunan  Masyarakat, (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,  2006), hlm. 277-278
tersebut  tetap  belum  dapat  berkembang  seperti  yang  diharapkan,  sehingga kehidupan  sosial  ekonomi  penduduknya  tetap  rendah.  Sedangkan,  kawasan terbelakang  bisa  diartikan  suatu  kawasan  yang  sebetulnya  cukup  menyimpan potensi  dan  sumber  daya,  tetapi  belum  sempat  dikembangkan  dan  ditangani secara sungguh-sungguh, sehingga perkembangan sosial ekonomi masyarakatnya rendah dan mayoritas berada dalam kondisi kemiskinan. 11
Setidaknya  terdapat  enam  indikator  sebagai  permasalahan  mendasar ketertinggalan  daerah,  yakni  persoalan  perekonomian  (kemiskinan  penduduk), sumber  daya  manusia  yang  rendah,  prasarana  atau  infrastruktur,  kemampuan atau  kekuatan  keuangan  daerah  yang  terbatas,  aksesibilitas  untuk  mencapai pusat-pusat pelayanan dasar yang minim, serta karakteristik daerah yang rawan konflik sosial dan bencana alam. 12
Sebagian besar pulau-pulau kecil yang berpenghuni memang mengalami marginalisasi  yang  kompleks.  Tidak  hanya  strata  sosial  perekonomian,  dalam akses  sosial  politik  juga  masih  terkendala  dengan  pemenuhan  aksesnya, termasuk  dalam  mengakses  keadilan  hukum.  Masyarakat  kepulauan  juga membutuhkan pemenuhan akses keadilan baginya. Dalam hal ini, letak geografis yang  tidak  didukung  dan  sarana  dan  prasarana  yang  memadai  menjadikan wilayah kepulauan terkendala dalam mengakses hak dan kewajibannya.
Pulau-pulau kecil secara otonomi daerah harus menginduk kepada pusat pemerintahan  daerah,  yang  tentunya  berada  di  pulau  induk.  Sedangkan,  akses dan jarak ke pulau induk lumayan jauhnya, sehingga membutuhkan waktu yang lama  pula.  Ditambah  lagi,  penduduk  didalamnya  juga  masih  tergolong  dalam masyarakat  yang  miskin,  sehingga  akses  keadilan  terhadapnya  juga  semakin terhambat. Karena masyarakat yang miskin akan memiliki kecenderungan tidak tahu dan bahkan psarah dengan situasi hukum dan keadilannya. Oleh sebab itu, persoalan  ini  setidaknya  menjadi  pertimbangan  dalam  pemberian  bantuan hukum kepada mereka.
Bantuan  hukum  dapat  diartikan  sebagai  segala  macam  bentuk  bantuan atau  pemberian  jasa  berkenaan  dengan  masalah  hukum  yang  diberikan  oleh seseorang yang mempunyai keahlian hukum kepada mereka yang terlibat dalam perkara  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  dengan  mengutamakan  mereka yang  tidak  mampu. 13 Sedangkan,  menurut    Pasal  1  angka  (9)  Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa bantuan hukum adalah jasa  hukum  yang  diberikan  oleh  advokat  secara  cuma-cuma  kepada  klien  yang
11 Muhtar  dkk, Masyarakat  Desa  Tertinggal, Jurnal  Penelitian  dan  Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol. 2, No. 1, 2011,71-34, hlm. 17-18
12 Muhtar  dkk, Masyarakat  Desa  Tertinggal, Jurnal  Penelitian  dan  Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol. 2, No. 1, 2011,71-34, hlm. 19
13 Abdurrahman, Pembaharuan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia, (Bandung: Alumni, 1980), hlm. 112
tidak  mampu.  Dalam  UU  No.  16  tahun  2011  tentang  Bantuan  Hukum  juga memberikan definisi dalam pemaknaan yang sama. 14
Masyarakat  kepulauan  termasuk  kategorisasi  masyarakat  yang  berada diwilayah  terpencil,  sehingga  mereka  cenderung  terisolasi.  Adanya  akses bantuan  yang  dapat  dipenuhi,  secara  tidak  langsung  memberikan  kepercayaan masyarakat kepulauan tentang demokratisasi pelaksanaan hukum di Indonesia. Bantuan  hukum  ini  memang  bukan  persoalan  yang  mudah.  Jika  dlihat  pada tujuan  dan  sasaran  penyusunan  kebijakan  dan  strategi  nasional  (Jakstranas) pengelolaan  pulau-pulau  kecil  adalah  untuk  menyediakan  pedoman/panduan dan  acuan/referensi  bagi  pemangku  kepentingan  ( stakeholders), yaitu: pemerintah,  masyarakat,  dan  swasta/dunia  usaha  dalam  penyusunan  rencana strategis,  rencana  tata  ruang  dan  zona,  rencana  pengelolaan,  rencana  aksi  dan rencana bisnis untuk mencapai tujuan nasional dalam pengelolaan pulau-pulau kecil. 15
Perlu diketahui bahwa hak atas bantuan hukum merupakan non-derogable rights.  Artinya  hak  tersebut  bersifat  absolut  dan  tidak  boleh  dikurangi pemenuhannya  oleh  negara  dalam  keadaan  apapun. 16 Termasuk  dalam  hal  ini diberikan pada masyarakat kepulauan yang tergolong dalam masyarakat miskin dan  terpinggirkan.  Selain  itu,  bantuan  hukum  dapat  dimintakan  kapan  saja, tidak  hanya  ketika  menghadapi  persoalan  hukum  di  pengadilan.  Bantuan hukum  dapat  dimintakan  untuk  perkara  pidana,  perdata,  administrasi  negara, perburuhan,  dan  lain-lain. 17 Oleh  sebab  itu,  pemerintah  memiliki  kewajiban untuk  memfasilitasi  pelaksaan  bantuan  hukum,  sehingga  lahirlah  UU  No.  16 tahun  2011  tentang  Bantuan  Hukum.  Persoalan  ini  berangkat  dari  adanya kewajiban  pemerintah  dalam  menjamin  hak-hak  masyarakat  miskin,  sehingga bantuan hukum dapat diberikan kepada masyarakat miskin secara cuma-cuma. 18 Hal itu sebagai representasi Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Pada dasarnya,  bantuan  hukum  bagi  masyarakat  miskin  merupakan  bagian  dari
14 Pasal 1 angka (1) UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum; “ Bantuan Hukum adalah jasa  hukum  yang  diberikan  oleh  Pemberi  Bantuan  Hukum  secara  cuma-cuma  kepada  Penerima  Bantuan Hukum. ” 15 Strategi dan Kebijakan Nasional Pulau-Pulau Kecil, Sumber https://data.go.id/dataset/cc094a00-0531-4c78-bdbe-45c7431dc763/resource/81aa1eb6-93ab- 4c21ae16 98d25d6561f5/download/jumlahpulau.xlsx di akses pada 2/10/17 pukul 09.10 WIB 16 Siti Aminah, Bantuan Hukum di Indonesia , (Jakarta: YLBHI, 2006), hlm. 3 17 Hakki Fajrindo, Masalah Hukum Implementasi Pemenuhan Hak atas Layanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin, Jurnal Peneltian HAM, Vol. 2. No. 7. Desember 2016, 125-140, hlm. 127 18 Lihat  lagi  Pasal  1  angka  (1)  UU  No.  16  Tahun  2011  tentang  Bantuan  Hukum;  “ Bantuan Hukum  adalah  jasa  hukum  yang  diberikan  oleh  Pemberi  Bantuan  Hukum  secara  cuma-cuma  kepada Penerima Bantuan Hukum. ”
strategi untuk memberikan pelayanan hukum ( legal services ) yang sejalan dengan kepentingan publik. 19
Sebagaimana  dengan  tujuan  dan  sasaran  di  atas,  pengadaan  akses keadilan  bagi  masyarakat  melalui  bantuan  hukum  tidak  dapat  dilaksanakan secara individual oleh pemerintah ataupun lembaga penegak hukum. Dalam hal ini,  bantuan  hukum  yang  perlu  diberikan  bagi  masyarakat  kepulauan  tentu dengan  membutuhkan  peran  ( stakeholders) pihak  lain.  Penyusunan  rencana bantuan hukum secara akademisi juga perlu dikaji dan teliti oleh para akademisi maupun  praktisi  hukum,  sehingga  mereka  akan  mengetahui  secara  pasti bagaimana iklim dan suasana sosial didalam masyarakat kepulauan.
Ditambah  lagi,  terkadang  masih  terdapat  masyarakat  kepulauan  yang juga masih memiliki sikap yang rigid terhadap hukum adat atau kebiasaan yang telah mengakar kuat. Pergumulan yang rigid terhadap hukum adat dikarenakan masyarakat  kepulauan  belum  mendapat  akses  edukasi  hukum  nasional.  Atas dasar itu, pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kepulauan harus diawali dengan pemberian edukasi hukum dengan pola dan strategi yang tepat.
Di  luar  itu,  masih  terdapat  beberapa  problematika  dalam  pelaksanaan akses bantuan hukum untuk saat ini. Akses bantuan hukum mengalami berbagai permasalahan  atau  kendala,  antara  lain:  kendala  regulasi,  profesionalisme aparat,  dan  pemahaman  masyarakat  dalam  mengakses  bantuan  hukum. 20 Pemerintah  memang  telah  mengeluarkan  peraturan  UU  No.  16  Tahun  2011 tentang  Bantuan  Hukum,  tetapi  secara  prosedural  tentu  masyarakat  akan terhambat  kelengkapan  administratif,  sehingga  perlu  adanya  peraturan  daerah yang  dapat  melengkapi  aturan  yang  ada,  di  mana  disesuaikan  dengan  konteks masyarakat  kepulauan.  Hal  itu  setidaknya  sebagai  formula  menyelesaikan masalah regulasi.
Selain itu, masalah profesionalisme aparat hukum juga perlu didialogkan secara konstruktif. Seperti diketahui aparat penegak hukum memiliki citra yang kurang  baik  di  mata  masyarakat.  Imbasnya  karena  persoalan  perkara  yang dianggap  tidak  diselesaikan  secara  adil.  Tentu  untuk  menempatkan  aparat penegak  hukum  di  wilayah  kepulauan  dibutuhkan  pribadi  yang  siap menjalankan tugasnya dengan baik dalam menangani kasus hukum, setidaknya mereka  siap  untuk  mengalami  keterbatasan  akses  keluar,  sembari  menunggu pelengkapan  dan  pembangunan  akses  wilayah  kepulauan.  Bukan  itu,  aparat penegak hukum juga harus mampu menyesuaikan diri dan bersosialisasi dengan masyarakat setempat.
19 Hakki Fajrindo, Masalah Hukum Implementasi Pemenuhan Hak atas Layanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin, Jurnal Peneltian HAM, Vol. 2. No. 7. Desember 2016, 125-140, hlm. 128
20 Oki Wahju Budijanto, Peningkatan Akses Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 16, No. 4, Desember 2014, 463-475, hlm. 475
Kemudian masalah minimnya pemahaman masyarakat dalam mengakses bantuan  hukum  sebagaimana  telah  dipaparkan  di  atas,  maka  sekali  lagi  proses edukasi  hukum  untuk  memberikan  pengetahuan  hukum  menjadi  sesuatu  yang urgen  dan  mendesak  bagi  masyarakat  kepulauan.  Apabila  masyarakat  tidak sadar  hukum  ataupun  tidak  patuh  terhadap  hukum,  maka  tidak  ada keefektifan. 21 Proses tersebut setidaknya menjadi hal yang penting dan nantinya akan  menentukan  efektivitas  dan  progresivitas  dari  bantuan  hukum  yang  akan diberikan kepada masyarakat kepulauan.

## Problem Akses Keadilan Bagi Masyarakat Kepulauan
Sebagaimana  telah  dipaparkan  di  atas  tentang  hiruk  pikuk  pemberian bantuan hukum kepada masyarakat kepulauan sebenarnya merujuk pada esensi dari bantuan hukum tersebut, yaitu tercapainya akses keadilan bagi masyarakat kepulauan.    Akses  keadilan  masyarakat  kepulauan  memang  mendapat hambatan  cukup  kompleks.  Hal  itu  tentu  dikarenakan  adanya  masalah  yang perlu disolusikan agar dapat terselesaikan. Masyarakat kepulauan
Beberapa  masalah  keadilan  akses  keadilan  bagi  masyarakat  kepulauan dapat  dipetakan  secara  sederhana  dalam  konteks  ini. Pertama, marjinalisasi wilayah  dan masalah geografis. Hal ini merupakan problem pertama mengenai konteks  wilayah  kepulauan  yang  akan  mendapatkan  akses  keadilan  bagi masyarakat  didalamnya.  Persoalan  letak  wilayah  kepulauan  yang  cenderung jauh  dari  pusat  kota  membutuhkan  adanya  akses  mobilisasi,  serta  akses  secara geografis  juga  susah.  Ditambah  lagi,  wilayahnya  juga  terpinggirkan  dari masyarakat  luas.  Hal  itu  secara  tidak  langsung  menjadikan  peminggiran  akses masyarakat,  hanya  dikarenakan  masalah  geografis  yang  tidak  mendukung pemenuhan kesetaraan akses bagi masyarakat kepualauan.
Kedua, masalah  sarana  dan  prasarana.  Persoalan  ini  sejalan  dengan masalah geografis di atas, di mana sarana dan prasarana di wilayah kepulauan cenderung  kurang  dan  terbatas,  sehingga  diperlukaan  akses  menuju  lembaga maupun pendirian akses kelembagaan yang berada didalam wilayah kepulauan. Masalah ini sebenarnya sebagai bentuk fakta belum maksimalnya pembangunan wilayah  oleh  pemerintah  daerah  maupun  pusat.  Konsep  sidang  keliling  yang ada  laksanakan  pengadilan agama  dapat  diterapkan  dalam wilayah  kepulauan, sehingga  secara  ekonomi  dapat  menekan cost masyarakat.  Sidang  keliling biasanya  dilatar  belakangi  karena  jarak  yang  ditempuh  oleh  masyarakat  untuk mendapatkan  keadilan  cukup  jauh,  serta  yang  terakhir,  karena  letak  geografis
21 M. Syukri Albani Nasution dkk, Hukum dalam Pendekatan Filsafat, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 378
yang  ada  dilewati  tidak  hanya  melewati  jalur  darat  akan  tetapi  ada  juga  yang melewati jalur perairan. 22
Ketiga, tradisionalisme  budaya  hukum  masyarakat  kepulauan.  Budaya yang  berkembang  didalam  masyarakat  kepulauan  akan  cenderung  pasif terhadap  hukum  positif.  Seperti  telah  dipaparkan  sebelumnya.  Hal  ini  tentu terkait  dengan  pengetahuan  dan  kesadaran  hukum  nasional.  Masyarakat kepulauan  identik  dengan  pemahaman  yang  kurang  terhadap  akses  keadilan khususnya,  di  mana  terkadang  masyarakat  kepulauan  sebagai  wilayah  yang terpencil  dan  terisolasi  juga  masih rigid dengan  hukum  adat  yang  telah mengakar secara turun-temurun. Misal saja, dalam penelitian Rina Yulianti dan Sri  Maharani  MTV  tentang  masyarakat  kepulauan  Kangean  sebagai  wilayah terpencil di kabupaten Sumenep Madura, ditemukan bahwa masyarakat disana lebih  mengutamakan  hukum  adat  daripada  hukum  positif.  Lebih  jauh  lagi, dicontohkan  bahwa  masyarakat  kepulauan  Kangean  dalam  menyelesaikan sengketa  dilakukan  secara  hukum  adat  sebagai  penyelesaian  informal, di  mana pihak  kepala  desa  berperan  sebagai  mediator  dalam  menyelesaikan  masalah tersebut.  Perkara  yang  diselesaikan  juga  beragam,  mulai  dari  pidana,  hingga perdata,  misal  perkawinan,  perceraian,  warisan,  terkadang  juga  perkara  santet dan guna-guna. 23
Dalam pandangan M.M. Djojodiguno tentang hukum adat menyimpulkan bahwa hukum adat memandang masyarakat sebagai peguyuban sebagai  satu  kesatuan hidup  bersama,  di  mana  sesamanya  memandang sebagai tujuannya  melalui  perasaan,  segala  sentimennya,  cinta,  benci,  simpati,  antipati sebagai  yang  baik  maupun  sebaliknya. 24 Atas  dasar  itu,  maka  masyarakat  adat akan  cenderung  bersedia  secara  damai  dalam  berperkara  dengan  sesama  agar dapat  menyelesaiakan  masalah  dengan  rukun,  damai,  dan  dengan  kompromi sosial.  Dalam hal  ini,  perkara  tidak  harus  dibawa  ke  lembaga  peradilan,  cukup diselesaikan secara adat.
Keempat, minimnya  kepedulian  subjek  pemberian  bantuan  hukum. Wilayah  kepulauan  yang  secara  geografis  susah  dijangkau  menjadikan momok bagi  para  pemberi  bantuan  hukum  karena  adanya  stereotype  sebagai  wilayah yang  seram,  pedalaman,  bahkan  terisolasi  secara  akses.  Dalam  hal  ini  juga menimbulkan  adanya  kesulitan  akses  menuju  wilayah  kepualauan.  Sebagai wilayah  yang  terpinggirkan  tentu  terdapat  paradigma  yang  negatif  terhadap
22 M.  Zaki  Hidayatullah, Efektivitas  Sidang  Keliling  Pengadilan  Agama  Sampit  dalam Penyelesaian  Perkara  Hukum  Keluarga, Jurnal  Studi  Agama  dan  Masyarakat,  Vol.  12,  No.  2, Desember 2016, hlm. 226
23 Rina  Yulianti  dan  Sri  Maharani  MTV, Penyelesaian  Sengketa  Informal  Berbasis  Komunitas Adat  Terpencil  di  Kepulauan  Kangean  (Pilihan  Hukum  dan  Posisi  dalam  Sistem  Hukum  Negara), Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12, No. 2, Mei 2012, 197-207, hlm. 198-199
24 Soerjono  Soekanto, Pokok-Pokok  Sosiologi  Hukum, (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada,  2014), hlm. 86
masyarakat  kepualauan.  Namun,  pada  dasarnya  para  subjek  pemberi  bantuan hukum dalam melaksanakan bantuan hukum bagi masyarakat kepulauan adalah sebuah  tantangan.  Pemberian  akses  untuk  dapat  memperjuangan  keadilan masyarakat  juga  sebagai  perbuatan  etik.  Apalagi  sebagai  pemberi  bantuan hukum,  tentu  unsur  moralitas  menjadi  acuannya.  Selain  itu,  minimnya  subjek pemberi  bantuan  hukum  juga  dikarenakan  organisasi  bantuan  hukum cenderung  tidak  ada  di  wilayah  kepulauan.  Namun,  sebenarnya  hal  itu  bisa  di atasi melalui distribusi para subjek pemberi bantuan hukum ke seluruh wilayah, termasuk wilayah pelosok dan kepulauan.
Menurut  Karel  A.  Ralahalu  terdapat  beberapa  problem  yang  bersifat mendesak  bagi  masyarakat  wilayah  kepulauan.  Menurutnya  hal  itu  terkait dengan  ketentuan  hukum  dan  regulasi  nasional  yang  belum  berpihak  pada masyarakat kepulauan. Ralahalu juga menambahkan beberapa masalah penting dalam wilayah kepulauan, diantaranya: 25
a. secara  persebaran  demografis  pada  wilayah  kepulauan  tidak  merata, sehingga berdampak pada pelayanan pada masyarakat yang kurang titik optimal;
b. telah terjadi ingkat isolasi geografis dengan keunikan alam dan dinamika sosial ekonomi;
c. untuk  ketersediaan  sumber  daya  alam  yang  relatif  beragam.  Namun, jumlahnya  yang  terbatas,  serta  pendekatan  pembangunan  yang beorientasi  struktural  belaka  didasarkan  pada  keunggulan  potensi lokalitas;
d. jauhnya  akses  pengawasan  dalam  melaksanakan  tugas  pokok pemerintahan  daerah  terkait  dengan  penyelenggaraan  pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
e. minimnya  kapasitas  sumber-sumber  pembiayaan  pembangunan  daerah, baik dari pendapatan asli daerah  (PAD) maupun APBN.
Secara  pemaknaan  filosofis,  konsep masyarakat  kepulauan bukan  hanya mengandung makna pro-realistis, tetapi juga mengandung makna pro-eksistensi. Paradigma  makna  tersebut  secara  simbolis  sebagai  keberpihakan  pada keberadaan  diri  (individu  dan  masyarakat).  Dalam  hal  ini,  bukan  sekadar realistis  belaka,  tetapi  adanya  nilai-nilai  keadaban  yang  telah  menjadi  bagian dari hak hidup,  sehingga  keberadaan  masyarakat  perlu  dijamin  keberadaannya dan  kelangsungan  hidupnya.  Persoalan  ini  juga  sebagai  tanggung  jawab  untuk memelihara  dan  memberikan  akses  hak  bagi  masyarakat  kepulauan,  termasuk akses keadilan.
25 Karel  A.  Ralahalu, Pembangunan  Daerah  Kepulauan  dan  Visi  Maluku  2030, (Jakarta:  PT. Bintang Ilmu, 2007), hlm. 12
Kemudian  adanya  pernyataan  sebagai  wilayah  kepulauan  bukanlah persoalan  deklaratif  maupun  indikatif.  Dalam  hal  ini,  bukan  sebagai  masalah penginformasian  kepada  masyarakat  umum.  Makna  yang  terpendam  dalam pernyataan  tersebut  bahwa  sebenarnya  masih  terdapat  pernyataan  yang mendalam  tentang  pembelaan  diri,  sehingga  perlu  dimanifestasikan  melalui kebijakan  terhadap  masyarakat  kepulauan.  Kebijakan  tersebut  tentu  sebagai kebijakan  yang  sifatnya  secara  nasional.  Hanya  saja  kemudian  terdapat  sistem otonomi  daerah,  di  mana  secara  otonomi  memang  telah  dilakukan  disentegrasi pemerintahan,  sehingga  hal  ini  terkait  dengan  sikap  pemerintah  daerah  dalam merespon problema masyarakat kepualauan.
Akses keadilan bagi masyarakat kepualauan menjadi mendesak saat ini. Salah  satu  solusinya  dapat  dilakukan  melalui  upaya  pembangunan  wilayah kepulauan.  Terkait  itu  dapat  merujuk  gagasan  Aholiab  Watloly  tentang pembangunan  wilayah  kepulauan. 26 Pertama, menggunakan  pendekatan kebudayaan  dominan.  Kebudayaan  yang  sering  dilakukan  masyarakat  dapat dilakukan  dengan  memberikan  intervensi  kepada  masyarakat.  Kebudayaan mempunyai  fungsi  bagi  manusia  dan  masyarakat,  yaitu  dalam  mengatur  agar manusia  dapat  mengerti  bagaimana  seharusnya  bertindak,  berbuat,  dan menentukan  sikapnya  terhadap  orang  lain. 27 Dalam  pendekatan  ini  kiranya dapat memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa kebudayaan yang ada didalamnya  telah  diinstitusikan  pula.  Dalam  bahasa  Paul  Bohannan  adalah konsepsi reinstitutionalization . 28 Dalam  hal  ini,  himpunan  peraturan  kebudayaan masyarakat telah terhimpun dalam undang-undang, sehingga perlu diselesaikan juga melalui peran lembaga peradilan.
Kedua, menggunakan pendekatan tipologi sosial. Kondisi dan iklim sosial masyarakat kepulauan akan cenderung berbeda dengan masyarakat umumnya, sehingga perlu pengklasifikasian pula. Hal itu dimaksudkan agar dapat gagasan yang tepat untuk melakukan pendekatan terhadap masyarakat kepulauan. Tentu pendekatan  ini  lebih  kompleks  dari  pendekatan  budaya  dominan,  di  mana dalam pendekatan tipologi sosial, seluruh masyarakat menjadi obyeknya dengan pemetaan yang mendetail, termasuk kebudayaannya.
Persoalan akses keadilan bagi masyarakat kepulauan memang tidak bisa dilepaskan  dari  berbagai  masalah  internal  yang  menyemai  wilayah  kepulauan. Setidaknya  untuk  dapat  melaksanakan  wacana  akses  keadilan  bagi  masyarakat kepulauan  perlu  didukung  dengan  adanya  pembangunan  wilayah  kepulauan
26 Aholiab  Watloly, Filosofi  Masyarakat  Kepulauan  Sebuah  Telaah  Filsafat  dalam  Rangka Indigenisasi Sosioologi Kepulauan, (Universitas Pattimura: Buku Ajar Filsafat Masyarakat Kepulauan, 2010), hlm 14-17
27 M. Syukri Albani Nasution dkk, Hukum dalam Pendekatan Filsafat, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 378
28 Soerjono  Soekanto, Pokok-Pokok  Sosiologi  Hukum, (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada,  2014), hlm. 73
terlebih  dahulu.  Namun,  perlu  juga  dibarengi  dengan  persiapan  dan  kesiapan lembaga penegak hukum juga para pemberi akses hukum bagi masyarakat.

## Bantuan Hukum dan Kesejahteraan Rakyat
Masyarakat  dalam  kesejahteraannya  menjadi  tolok  ukur  bagaimana keadilan  hukum  dapat  terlaksana.  Cara  pandang  inilah  sebagai  instrumen pelaksanaan hukum didalam masyarakat. Dalam pelaksanaan hukum tentunya tidak  terlepas  dari  akses  hukum  yang  tersedia.    Bagaimana  masyarakat mendapat  pelaksaan  prosedural  dalam  mengupayakan  keadilan  hukum. Konteks  ini  sebagai  representasi  pelaksanaan  keadilan  hukum  yang  ada  demi mencapai  kesejahteraan  oleh  masyarakat.  Bagi  masyarakat  yang  mendapat hambatan  akses  terhadap  pengupayaan  hukum,  maka  perlu  adanya  bentuk upaya  lain  sebagai  dukungan  moril.  Artinya,  pengupayaan  yang  harus dilakukan  masyarakat  sebagai  haknya  tidak  mengalami  stagnasi,  tetapi  masih ada solusi sebagai soft-way-out. Hal ini dapat dilakukan melalui upaya bantuan hukum.
Bantuan  hukum  menjadi  simbolisasi  adanya  ketidakberdayaan masyarakat.  Tujuan  dari  bantuan  hukum,  baik  dalam  pemaknaan  sebagai pro bono maupun legal aid , pada dasarnya adalah untuk memberdayakan masyarakat miskin  yang  memiliki  keterbatasan access  to  justice . 29 Implikasi  ini  yang menjadikan  urgensi  bantuan  hukum  harus  dilaksanakanan  sebagai  instrumen pengupayaan hak masyarakat.  Menurut Ajie Ramdan hak atas bantuan hukum juga  dianggap  sebagai  hak  asasi  manusia  (HAM). 30 Yang  secara  tidak  langsung sebagai hak yang harus dapat diupayakan.
Jika  merujuk  berdasarkan  pada  konsep  negara  hukum  yang  menganut paham rule  of  law mengandung  3  (tiga)  unsur,  yaitu:  HAM  yang  telah  dijamin lewat  undang-undang;  persamaan  di  muka  hukum  ( equality  before  the  law) ;  dan supremasi  aturan-aturan  hukum  dan  tidak  ada  kesewenang-wenangan  tanpa aturan  yang  jelas. 31 Maksud  dari  hal  itu  bahwa  peraturan  perundang-udangan secara substansi menjadi perlindungan dan menjamin secara hukum atas HAM. Kemudian  dalam  menghadap  hukum,  setiap  individu  diberikan  hak  dan kewajiban  secara  sama,  tanpa  ada  diskriminasi.  Tentu  yang  terakhir  segala
29 Hakki Fajrindo, Masalah Hukum Implementasi Pemenuhan Hak atas Layanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin, Jurnal Peneltian HAM, Vol. 2. No. 7. Desember 2016, 125-140, hlm. 128 30 Ajie Ramdan, Bantuan Hukum sebagai Kewajiban Negara untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin, Jurnal Konstitusi, Vol. 2. No. 4. Juni 2014, 233-256, hlm. 234
31 Maidin  Gultom, Perlindungan  Hukum  terhadap  Anak  dalam Sistem  Peradilan  Pidana  Anak di Indonesia, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hlm. 11. Lihat juga, Ajie Ramdan, Bantuan Hukum sebagai  Kewajiban  Negara  untuk  Memenuhi  Hak  Konstitusional  Fakir  Miskin, Jurnal  Konstitusi,  Vol.  2. No. 4. Juni 2014, 233-256, hlm. 234
bentuk  kewenangan  diatur  sedemikian  rupa  melalui  undang-undang,  sehingga tidak ada penyelewengan kewenangan yang akan merugikan.
Selain itu, jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum juga telah diatur dalam Undang-Undang No. 39 tentang Hak Asasi Manusia di dalam Pasal 17, 18, 19, dan 34. Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil  dan  Politik  ( International  Covenant  on  Civil  and Political  Rights ),  di  mana dalam  Pasal  16  serta  Pasal  26  Konvensi  tersebut  menjamin  akan  persamaan kedudukan  di  depan hukum  ( equality  before the  law ). 32 Semua  orang  berhak  atas perlindungan  dari  hukum  serta  harus  dihindarkan  adanya  diskriminasi berdasarkan  ras,  warna  kulit,  jenis  kelamin,  bahasa,  agama,  pandangan  politik berbeda, nasional atau asal-muasal kebangsaan, kekayaan, kelahiran atau status yang lain-lainnya. 33
Manisfestasi  bantuan  hukum  dalam  pelaksanaannya  juga  harus  mampu mencerminkan akses yang dapat dijangkau masyarakat. Dalam hal ini, menurut UNDP (United  Nations  Develompment  Programme) memberikan  3  (tiga)  kriteria bantuan  hukum. 34 Pertama, akses  masyarakat  terhadap  bantuan  hukum  primer ( accessibility  of  primary  legal  aid  to  the  population ).  Hal  ini  berkaitan  seberapa kemudahan  masyarakat  wilayah  mendapat  bantuan  hukum,  tidak  dibatasi wilayah  dan  waktu. Kedua, kesederhanaan  sistem  untuk  mengakses  bantuan hukum  ( simplicity  of  the  system  for  obtaining  primary  legal  aid ).  Hal  ini  berkaitan dengan  kemudahan  sistem  dan  tersedianya  panduan  atau  aturan  bantuan hukum. Ketiga, kecepatan  respon  bantuan  hukum  ( Speediness  in  the  provision  of such  aid ).  Lembaga  bantuan  hukum  harus  merespon  secara  cepat  masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum.
Namun,  dalam  pelaksanaanya,  bantuan  hukum  belum  mencapai  pada titik  yang  maksimal.  Misal  saja,  menurut  Hakki  Fajriando  dalam  tulisannya, menyimpulkan  bahwa  pelaksanaan  dan  pemenuhan  bantuan  hukum  bagi masyarakat  belum  mencapai  kemaksimalan.  Hal  itu  dikarenakan  belum sepenuhnya  menjamin  hak-hak  individu.  Lebih  lanjut  lagi,  Fajriando menyebutkan  beberapa  faktor  yang  menjadi  kendala,  di  antaranya  mulai  dari sarana  prasarana,  faktor  geografis,  hingga  minimnya  akses  informasi  yang sampai ke masyarakat. 35
Pemenuhan bantuan hukum bagi masyarakat secara tidak langsung akan berdampak  pada  eksistensi  sosial.  Hal  ini  juga  akan  menentukan  kesejahteraan
32 Ajie Ramdan, Bantuan Hukum sebagai Kewajiban Negara untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin, Jurnal Konstitusi, Vol. 2. No. 4. Juni 2014, 233-256, hlm. 235
33 A.  Patra  M.  Zein  dan  Daniel  Hutagalung, Panduan  Bantuan  Hukum  di  Indonesia, (Jakarta: YLBHI dan PSHK, 2008), hlm. 47
34 Anna  Ogdorov, International  Study  of  Primary  Legal  Aid  Systems  with  the  Focus  on  the Countries of Central and Eastern Europe and CIS , (Kyiv: UNDP, 2012), hlm. 5 35 Hakki Fajrindo, Masalah  Hukum  Implemntasi  Pemenuhan  Hak  atas  Layanan  Bantuan  Hukum bagi Masyarakat Miskin, Jurnal Peneltian HAM, Vol. 2. No. 7. Desember 2016, 125-140, hlm. 138
masyarakat  yang  akan  dicapai. Pada  dasarnya,  kesejahteraan  akan  sulit dicapai tanpa  adanya  keadilan  yang  terwujud.  Keadilan  disini  berarti  keadilan  dalam akses hukum masyarakat. Dalam hal ini, bisa dilihat secara seksama bagaimana keadilan dan kesejahteraan menjadi sesuatu yang inheren dan pasti.
Bahkan,  Keputusan  Menteri  Sosial  R.I.  No.  06B/HUK/2010  tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lima puluh kabupaten tertinggal sebagai upaya  percepatan  peningkatan  kesejahteraan  sosial  dan  keadilan  di  daerah tertinggal.  Tingkat  kesejahteraan  dan  keadilan  sosial  di  masyarakat  memang sangat  cenderung  memiliki  perbedaan.  Selagi  keadilan  hukum  masih  bersifat parsial  sifatnya. Maka, perbedaan  tersebut  akan  semakin  mencolok  dan terlihat jelas.
Kesenjangan  keadilan  yang  ada  didalam  masyarakat  akan  menentukan seberapa  besar  kesejahteraan  akan  tercapai.  Dalam  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat  harus  didukung  oleh  sekurang-kurangnya  3  (tiga)  pilar  negara, yakni in  casu pemerintah,  hukum,  dan  aparat  penegak  hukum. 36 Selain  itu, pembentukan  undang-undang  yang  baik  secara  subtansi  juga  harus  didukung dengan aparat penegak hukum yang berintegeritas moral. Dalam pembentukan undang-undang  yang  berpihak  kepada  masyarakat  akan  dapat  membuka  jalan tercapainya kesejahteraan masyarakat.
Hukum  telah  menjadi  parameter  dalam  menentukan  kesejahteraan masyarakat, di mana akan menentukan kebahagiaan masyarakat pula. Menurut Sadjipto  Rahardjo  masyarakat  akan  kurang  bahagia  jika  hukum  hanya melindungi  dan  memberi  kekuasaan  individu  tanpa  memperhatikan kebahagiaan masyarakat. 37 Pemahaman ini menunjukkan bahwa hukum bukan sekadar  memberi  peraturan  saja  tentang  bagaimana  tata  kelola  kehidupan bermasyarakat,  tetapi  hukum  juga  diharapkan  akan  memberikan  rasa  nyaman dan  damai  bagi  masyarakat,  sehingga  akan  mudah  dalam  mewujudkan kebahagiaan.
Mengenai  konsep  kebahagiaan  dalam hukum  terdapat  pemikiran  dalam filsafat  hukum  tentang  itu,  yakni  ultilitarianisme,  di  mana  secara  definitif diartikan  sebagai  sesuatu  yang  berguna,  bermanfaat,  berfaedah,  atau  pun menguntungkan.  Istilah  ini  juga  sering  disebut  sebagai  teori  kebahagiaan terbesar (the  greates  happines  theory ). 38 Teori  itu  sebagai  gagasan  dari  buah pemikiran  Jeremy  Bentham  dan  John  Stuart  Mill  bahwa  tujuan  hukum  untuk memberikan  kebahagian  sebesar-sebesarnya  kepada  jumlah  yang  sebanyak-
36 Yohanes  Suhardin, Peranan  Hukum  dalam  Mewujdukan  Kesejahteraan  Masyarakat, Jurnal Hukum Pro-Justitia, Vol. 25. No. 3, Juli 2007, 270-283, hlm. 270
37 Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. 9
38 M. Syukri Albani Nasution dkk, Hukum dalam Pendekatan Filsafat, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 160
banyaknya. 39 Didalam  ultilitarianisme  dinyatakan  bahwa: kebahagiaan  itu  adalah yang  diinginkan  dan  satu-satunya  yang  diinginkan,  semua  hal  lain  diinginkan  demi mencapai tujuan itu.
Pemikiran  Jeremy  Bentham  dalam  menyoal  ultilitarianisme  mulanya  ia berpendapat bahwa hukum harus berperan sebagai penjaga keseimbangan dari berbagai  kepentingan (balance  of  interests). Dalam  hal  ini,  Bentham  berpendapat bahwa  hukum  juga  harus  memberikan  manfaat  kepada  manusia.  Dalam pemikirannya,  manusia  menjadi  sesuatu  yang  utama  sebagai  tujuannya. Kesenangan  atau  manfaat  individu  harus  diprioritaskan  dalam  mewujudkan hukum.  Sementara  baginya  masyarakat  hanya  sebagai  lembaga  fiktif,  di  mana setiap  individu  menjadi  anggotanya.  Namun,  formulasi  ultilitarian  mengenai kebahagiaan tertinggi bagi sebagian besar orang mengimplikasikan bahwa sudah menjadi  kewajiban  individu  untuk  memberikan  kesenangan  pada  orang  lain, sebagaimana memberikan kesenangan pada diri sendiri. 40
Dalam  perkembangan  mutakhir,  konsep  bantuan  hukum  kini dihubungkan  dengan  cita-cita  negara  kesejahteraan  ( welfare  state ),  sehingga hampir  setiap  pemerintah  dewasa  ini  membantu  program  bantuan  hukum sebagai  bagian  dari  fasilitas  kesejahteraan  dan  keadilan  sosial. 41 Pelacakan historisasi  tentang  konsep  negara  kesejahteraan  berawal  dari  keinginan  mutlak masyarakat  untuk  mendapatkan  kesejahteraan.  Maka,  lahirlah  era  baru  pasca liberal, di mana negara secara langsung ikut campur tangan dengan aktif dalam menyelenggarakan  kesejahteraan  masyarakat. 42 Hal  ini  yang  kemudian  dikenal sebagai negara kesejahteraan.
Benjamin  Cordoso  dan  Roscou  Pound  menyetujui  perkembangan  bebas hukum  berkat  hakim  dalam  memperhatikan  kepentingan  umum,  di  mana  di Jerman  pandangan  tersebut  sebagai  hukum  yang  dapat  berguna  bagi masyarakat.  Selain  itu,  terdapat  konsep  tentang  hukum  progresif,  di  mana hukum  menjadikan  sikap  bertindak  dan  berpikir  secara  progresif  untuk membebaskan dari belenggu tekstualitas hukum, yang kemudian pada akhirnya bahwa  hukum  bukan  sekadar  teks  belaka,  tetapi  untuk  kebahagiaan  dan kesejahteraan.
Selain  itu,  terdapat  pemikiran  Philip  Nonet  dan  Philip  Selznick  yang senada  dengan  konsep  hukum  progresif,  yakni  konsep  hukum  responsif. Mengenai hukum responsif secara sederhana dapat didefinisikan sebagai hukum yang dapat merespon kebutuhan-kebutuhan sosial dan memperhitungkan secara
39 Yohanes  Suhardin, Peranan  Hukum  dalam  Mewujdukan  Kesejahteraan  Masyarakat, Jurnal Hukum Pro-Justitia, Vol. 25. No. 3, Juli 2007, 270-283, hlm. 274
40 M. Syukri Albani Nasution dkk, Hukum dalam Pendekatan Filsafat, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 165
41 Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum di Indonesia, Jakarta: LP3ES, 2007, hlm. 3-4
42 Yohanes  Suhardin, Peranan  Hukum  dalam  Mewujdukan  Kesejahteraan  Masyarakat, Jurnal Hukum Pro-Justitia, Vol. 25. No. 3, Juli 2007, 270-283, hlm. 273
lebih  lengkap  dan  cerdas    dalam  memahami  fakta-fakta  sosial  yang  menjadi dasar  dan  tujuan  penerapan,  serta  pelaksanaan  hukum. 43 Pada  dasarnya responsifnya  hukum  berkaitan  dengan  emprisme  sosial  didalam  kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, tidak secara mutlak berlandasakan pada pengalaman para  penegak  hukum  saja,  tetapi  yang  paling  penting  adalah  pengalaman masyarakat secara luas.
Pada  dasarnya,  sangat  sedikit  ahli  hukum  yang  memegang  peranan penting  dalam  menciptakan  kesejahteraan  masyarakat (bonum  commune cummunitatis) atau pun untuk kebaikan (pro bono publico) . 44 Menurut Plato untuk dapat  menciptakan  kesejahteraan  disebuah  negara,  hendaklah  keadilan  yeng memerintah  di  negara  tersebut.  Artinya,  dalam  pandangan  Plato  bahwa kesejahteraan  akan  terwujud  jika  kekuasaan  pemerintahan  memimpin  dengan keadilan. Tugas negara pada dasarnya mempertahankan keselarasan sosial, atau meminjam  istilah  Thomas  Aquino  menyebutnya  sebagai  mengusahakan perdamaian dan keadilan.
Dalam  hal  ini,  negera  secara  tidak  langsung  bertanggung  jawab  atas perdamaian  dan  keadilan  masyarakatnya.  Termasuk  pula  dalam  mengakses hukum  sebagaimana  persoalan  disini.  Tentunya  perlu  diafirmasikan  kembali bahwa  akses  keadilan  tidak  dapat  terlaksana  dengan  adanya  bantuan  hukum, khususnya  bagi  masyarakat  yang  tersisihkan.  Masyarakat  yang  terpinggirkan secara  pengalaman  empiris  akan  cenderung  jauh  dari  kedamaian  dan kesejahteraan  sosial,  sehingga  diharapkan  melalui  upaya  bantuan  hukum, mereka akan dapat merasakan kedamaian dan kesejahteraan sosial sebagaimana menjadi tujuan hukum itu sendiri.
A kses Keadilan Masyarakat Kepulauan Seribu

## 1. Kondisi Geografis Masyarakat Kepulauan Seribu
Kabupaten  Administrasi  Kepulauan  Seribu adalah  sebuah kabupaten administrasi di Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta, Indonesia.  Wilayahnya meliputi gugusan  kepulauan  di Teluk  Jakarta.  Sebelumnya  wilayah  Kepulauan  Seribu merupakan salah satu kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Utara.
Pusat pemerintahan kabupaten ini terletak di Pulau Pramuka yang mulai difungsikan  sebagai  pusat  pemerintahan  kabupaten  sejak  tahun  2003.  Terdapat dua Kecamatan di Kabupaten Administrasi Kepulauan  Seribu yakni Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dan Kecamatan Kepulauan Seribu Utara.
43 Amad  Sudiro  dan  Deni  Bram  ed. Hukum  dan  Keadilan  (Aspek  Nasional  dan Internasional), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 284
44 Yohanes  Suhardin, Peranan  Hukum  dalam  Mewujdukan  Kesejahteraan  Masyarakat, Jurnal Hukum Pro-Justitia, Vol. 25. No. 3, Juli 2007, 270-283, hlm. 274
Kecamatan  Kepulauan  Seribu  Selatan  membawahi  tiga  kelurahan  yaitu Kelurahan  Pulau  Tidung,  Kelurahan  Pulau  Pari,  dan  Kelurahan  Pulau  Untung Jawa. Kecamatan Kepulauan Seribu Utara membawahi tiga kelurahan juga yaitu Kelurahan  Pulau  Kelapa,  Kelurahan  Pulau  Harapan,  dan  Kelurahan  Pulau Panggang.
Kabupaten  Administrasi  Kepulauan  Seribu  mempunyai  jumlah penduduk  sebanyak  lebih  kurang  20.000  jiwa  yang  tersebar  di  sebelas  pulau- pulau  kecil  berpenghuni.  Kesebelas  pulau  tersebut  di  antaranya Pulau  Untung Jawa, Pulau Pari, Pulau Lancang, Pulau Tidung Besar, Pulau Tidung Kecil, Pulau Pramuka, Pulau  Panggang, Pulau  Harapan, Pulau  Kelapa,  Pulau  Kelapa  Dua, dan Pulau  Sebira.  Selain  pulau-pulau  berpenghuni,  terdapat  pula  beberapa pulau  yang  dijadikan  sebagai  pulau  wisata,  seperti Pulau  Bidadari, Pulau Onrust, Pulau  Kotok  Besar, Pulau  Puteri, Pulau  Matahari, Pulau  Sepa,  dan sebagainya.
Di  wilayah  kabupaten  ini  terdapat  pula  sebuah  zona konservasi berupa taman  nasional  laut  bernama Taman  Nasional  Laut  Kepulauan  Seribu (TNKS). Sebagai  daerah  yang  sebagian  besar  wilayahnya  merupakan  perairan  dan  di dalamnya juga terdapat zona konservasi, maka tidaklah mengherankan bilamana pengembangan  wilayah  kabupaten  ini  lebih  ditekankan  pada  pengembangan budidaya  laut  dan  pariwisata.  Dua  sektor  ini  diharapkan  menjadi prime- mover pembangunan  masyarakat  dan  wilayah  Kabupaten  Administratif Kepulauan Seribu.
Mayoritas  penduduk  Kepulauan  Seribu  beragama  Islam  dan  umumnya berasal
dari suku Betawi, Bugis, Sunda, Madura dan Minangkabau.
Pendidikan di  Kabupaten  Administrasi  Kepulauan  Seribu  menunjukkan kemajuan  yang  sangat  pesat.  Saat  ini  di  Kabupaten  Administrasi  Kepulauan Seribu  memiliki  14 Taman  Kanak-Kanak (1  di  antaranya TK  satu  atap), 14 Sekolah Dasar (3 di antaranya SD satu atap), 1 Madrasah Ibtidaiyah, 6 Sekolah Menengah Pertama (2 di antaranya SMP satu atap, 1 sekolah menggunakan kelas jauh),  1 Madrasah  Tsanawiyah,  1 Sekolah  Menengah  Atas,  1 Sekolah  Menengah Kejuruan khusus  berwawasan  kebaharian,  dan  1 Madrasah  Tsanawiyah.  Pada awal  tahun  2009  pengelolaan  pendidikan  yang  sebelumnya  Suku  Dinas Pendidikan Dasar hanya menangani TK, SD, SMP saja sedangkan untuk Sekolah Lanjutan  Tingkat  Atas  (SMA  dan  SMK)  masih  menginduk  kepada  Suku  Dinas Pendidikan  Jakarta  Utara  diubah  menjadi  Suku  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Administrasi  Kepulauan  Seribu  dengan  SMA  dan  SMK  diwilayah  kepulauan seribu  dimasukkan  ke  Suku  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Administrasi Kepulauan Seribu.
Transportasi  Masyakarat  Umum  dari  Pelabuhan  Muara  Baru, Muara Angke, Jakarta  Utara dan  Tanjung  Pasir,  Tangerang  dilayani  dengan  kapal  feri berjadwal dua kali seminggu dari Muara Baru menuju pulau-pulau pemukiman
penduduk  di  kawasan  Kep.  Seribu,  seperti:  P.  Pramuka,  P.  Panggang  dan  P. Kelapa. Selain itu juga ada kapal nelayan yang dapat disewa yang berangkat dari Muara  Angke.  Transportasi  masyarakat  umum  dari  Muara  Angke  adalah dengan kapal kayu milik masyarakat pulau. Adapun kapal-kapal yang bersandar di Muara Angke adalah kapal-kapal yang melayani rute ke Pulau Tidung Besar, Pulau  Panggang,  Pulau  Pramuka  dan  Pulau  Kelapa.  Sedangkan  kapal  yang bersandar  di  Tanjung  Pasir,  biasanya  melayani  rute  ke  Pulau  Untung Jawa.Pemberangkatan  dari  Muara  Angke  ke  pulau-pulau  ini  rutin  setiap  hari. untuk jadwal ke Pulau Tidung, biasanya berangkat pukul 06.30 jika normal, atau sebelumnya  jika  penumpang  sudah  penuh  sebelum  waktu  tersebut.  Waktu tempuh dari Muara Angke ke Pulau Tidung sekitar 2-2.5 jam.
Selain  di  Tanjung  Pasir,  wilayah  Tangerang  yang  juga  disandari  oleh kapal-kapal dari Pulau Seribu secara rutin adalah Pelabuhan Muara Cituis atau Rawa Saban. Di pelabuhan ini bersandar kapal dengan tujuan ke Pulau Tidung dan  Pulau  Lancang  yang  pulang-pergi  setiap  hari.  Biasanya,  kapal  datang  dari Pulau Tidung pukul 10.30 dan kembali ke Pulau Tidung pukul 12.00 atau pukul 13.00, tergantung pada pasang surut air laut dan keadaan angin.Waktu tempuh dari Rawa Saban ke Pulau Tidung sekitar 1.5 sampai 2 jam.

## 2. Akses Keadilan Masyarakat Kepulauan Seribu di KUA
Kabupaten  Administrasi  Kepulauan  Seribu  sendiri  terdiri  dari  dua wilayah kecamatan yakni, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, dan Kecamatan Kepulauan  Seribu  Utara  yang  terdiri  dari  enam  wilayah  kelurahan  dengan sebelas  pulau  kecil  yang  berpenghuni.  Sementara  Kantor  KUA  di  Kabupaten Kepulauan  Seribu  sendiri  baru  ada  di  dua  kecamatan  tersebut. Kantor  KUA Kecamatan Seribu Selatan berada di Pulau Tidung, sedangkan KUA Kecamatan Seribu Utara berlokasi di Pulau Harapan.
Kepulauan Seribu masuk dalam tipologi kepulauan yang membebankan biaya tambahan untuk transportasi penghulu sebesar Rp 1 juta apabila  menikah diluar KUA dan atau di luar waktu kerja KUA plus dikenakan biaya Rp 600.000 sesuai PP 48 tahun 2014
Hal inilah yang mendorong tingginya biaya pernikahan bagi masyarakat Kepulauan  Seribu  yang  tinggal  di  luar  dua  wilayah  kecamatan  tersebut,  akibat adanya tambahan beban biaya transportasi, mengngat jarak antara KUA dengan tempat  tinggal  penduduk  yang  jauh  satu  sama  lain.    Tambahan  biaya transportasi,  juga  dibebankan  disebabkan  warga  di  luar  Pulau  Harapan  dan Pulau  Tidung  sebagai  pusat  Pemerintahan  Kecamatan  menikah,  sehingga apabila  petugas  KUA  harus  datang  kerumah  atau  menikah  diluar  jam  kerja KUA. Aturan pemerintah sebesar Rp 1 juta untuk biaya menyebrang antar pulau jauh-dekat, karena Kepulauan Seribu masuk dalam tipologi kepulauan.
Kondisi  demikian,  disebabkan  KUA  Kepulauan  Seribu,  memang  belum memiliki boat untuk  kemudahan  operasional  kantor.  Meskipun  biaya  1  juta rupiah  bersifat  fleksibel  sesuai  dengan  kondisi  ekonomi  masyarakat,  apalagi dengan tambahan biaya untuk upacara adat yang tentu saja mengharuskan biaya yang dikeluarkan ttap tinggi juga.
Kecamatan  Kepulauan  Seribu  Selatan  yang  pusat  pemerintahan kecamatannya berada di Pulau Tidung, jika ada warga Pulau Pari yang menikah, beban  biaya  transportasi  yang  dibebankan  sebesar  Rp  600.000.  Untuk  Pulau Untung Jawa  Rp  800.000,  sementara  beban  biaya  diluar Pulau  Harapan sebagai pusat  Pemerintahan  Kepulauan  Seribu  Utara  ke  Pulau  Kelapa  Dua  Rp  200.000. Lalu ke Pulau Panggang mencapai Rp 700.000 dan Rp 1 juta untuk Pulau Sabira dari  Pulau  Harapan.  Biaa  pernikahan  masyarakat  di  dua  pulau  ini  menjadi mahal.
Tentu  saja  dari  sudut  pandang  akses  memperoleh  keadilan  bagi masyarakat  kepulauan  seribu  tidak  bisa  disamaratakan  dari  sisi  biaya pernikahan,  meskipun  dari  segi  akses  untuk  memperoleh  pelayanan  publik dalam  hal  pernikahan  masyarakat  kepulauan  seribu  sudah  sama  dengan masyarakat lainnya di Indonesia.

## Akses Memperoleh Keadilan di Pengadilan Agama.
Masyarakat  Kepulauan  Seribu  dalam  menyelesaikan  kasus  rumah tangga  seperti  cerai,  isbat  nikah,  pembagian  harta  waris  dan  lain  lain  mereka harus  menyelesaikan  di Pengadilan Agama Jakarta Jakarta Utara. Hal ini  harus dilakukan karena di Kabupaten Kepulauan Seribu tidak ada pengadilan agama, sehingga mereka harus datang ke Pengadilan Agama jakarta Utara yang terletak di daerah Plumpang.
Proses  Perjalanan  antar  pulau,  mengakibatkan  ongkos  yang  harus dibayar  oleh  para  pihak  yang  berperkara  menjadi  besar,  dibandingkan  dengan mereka yang tinggal masih dalam satu daratan dengan letak pengadilan agama Jakarta utara di Plumpang.
Biaya  yang  dikenakan  untuk  pengurusan  cerai  di  Pengadilan  Agama bagi masyarakat Kepuluan Seribu tergolong tinggi dibandingkan dengan daerah lain  di  Jakarta,  seperti  bagi  masyarakat  Kepulauan  Seribu  yang  tinggal  di Kecamatan Pramuka seperti di Kelurahan Tidung, Pramukadikenakan tarif biaya sebesar 600 ribu rupiah. Sedangkan masyarakat di Kecamatan Kepalauan Seribu Selatan yang terdiri dari  masyarakat di kelurahan Pulau Pari dan Pulau Untiung Jawa biaya panggilan sebesar Rp. 300.000 Ribu Rupiah.
Bahkan  lebih  besar  lagi  biaya  yang  dikenakan  bagi  masyarakat Kepulauan seribu yang tinggal di Kelurahan Pulau Kelapa dan Kelurahan Pulau Harapan yaitu sebesar Rp. 750.000,-.
Hal  ini  berbeda  dengan  masyarakat  Jakarta  Utara  yang  berdomisili  di daerah kecamatan Tanjung Priok, Kecamatan Koja. Cilincing, Kecamatan Kelapa Gading, yang dikenakan tarif panggilang sidang hanya Rp. 100.000,-.
Besarnya  tarif  yang  dikenakan  kepada  masyarakat  yang  tinggal  di Kepulauan  Seribu  disebabkan  jarak  yang  jauh  antara  posisi  tempat  tinggal masyarakat  kepulauan  dengan  letak  Pengadilan  Agama  Jakarta  Utara  yang berada  di  Plumpang,  sehingga  petugas  pengadilan  Agama  Jakarta  Utara  harus menaiki  perahu  yang  jadwal  keberangkatan  tidak  sebanyak  dengan  perjalanan darat,  disampung  jarak  yang  jauh  sehingga  mengharuskan  petugas  harus bermalam di kepulauan seribu tersebut.
Saat ini dalam upaya memberikan solusi terhadap besarnya biaya yang dibebankan kepada mayarakat, maka proses persidangan dilakukan dengan cara pihak pengadilan Agama Jakarta Utara yang mendatangi masyarakat Kepulauan Seribu, atau yang dikenal dengan istilah jemput bola atau sidang keliling. Proses sidang  ini  sedikit  banyak  dapat  meringankan  beban  biaya  masyarakat  dalam mengurus  keperluannya  di  pengadila    Agama  seperti  cerai,  waris  atau  isbat nikah.

## Akses Keadilan Masyarakat Kepulauan Seribu di Sisdukcapil
Masyarakat  di  kepulauan  Seribu  dalam  mengurus  Akta  Kelahiran maupun  Kartu  tanda  Penduduk  memperoleh  kemudahan  karena  sudah  ada Kantor  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP)  bersama  Suku  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  (Dukcapil),  dan  cara  kerja  mereka dilakukan  dengan  menggelar  pelayanan  keliling  dalam  pembuatan  akta kelahiran maupun pemuatan Kartu Tanda Penduduk.
Cara  ini  cukup  efektf,  karena  Suku  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan Sipil  (Sudain  Dukcapil)  Kabupaten  Kepulauan  Seribu  bisa  menerbitkan  17  ribu akte  kelahiran  atau  95,17  persen  dari  angka  pencapaian,  sehingga  mendapat penghargaan  dari   Direktorat  Jendral  Dukcapil  Kementerian  Dalam  Negeri (Kemendagri).  Proses  pelayanan  keliling  dari  satu  kelurahan  ke  kelurahan lainnya  ini,  harus  dilakukan  mengingat  tempat  tinggal  masyarakat  yang berjauhan  dengan  kantor  Kependudukan  dan  catatan  sipil.  Dan  dengan  pola kerja  seperti  ini  masyarakat  sangat  terbantu  dalam  memperoleh  akses  dalam pelayanan pembuatan akta kelahiran maupun KTP.
Bahkan  dalam  hal  pembuatan  KTP,  guna  mempercepat  perekaman  E- KTP  terutama  pada  para  pelajar  Suku  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil (Dukcapil)  Kepulauan  Seribu  melakukan  perekaman  jemput  bola  di  sekolah SLTA  di  wilayah  Kepulauan  Seribu.  Diharapkan  dengan  cara  ini  nanti  seluruh pelajar wajib KTP sudah terekam semuanya.  Saat ini baru terdata sebanyak 225 pelajar  yang  sudah  direkam  di  tiga  sekolah  di  Kepulauan  Seribu.  Upaya
perekaman  e-KTP  bisa  100  persen  pada  saat  pelaksanaan  Pilkada  DKI  2017 mendatang.  Siswa  yang  wajib  ber  KTP  saat  ini  seperti  di  SMAN  69  Pulau Pramuka ada 205 siswa. 17 siswa di SMKN 61 Pulau Tidung dan 3 siswa dari MA PKU Pulau Tidung.

## Daftar Pustaka
Abdurrahman. Pembaharuan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia. Bandung: Alumni. 1980
Adji,  Indriyanto  Seno. Humanisme  dan  Pembaruan  Penegakan  Hukum. Jakarta: Kompas. 2009
Aji, Ahmad Mukri. Urgensi Maslahat Mursalah Dalam Dialektika  Pemikiran Hukum Islam, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012.
Ali, Achmad. Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan. Jakarta: Kencana. 2010
American  Bar  Association. Penilaian  Akses  terhadap  Kadilan  untuk  Indonesia Propinsi Sulawesi Selatan . Washington DC: American Bar Association. 2012
Aminah, Siti. Bantuan Hukum di Indonesia . Jakarta: YLBHI. 2006
Arianto, Satya dan Ninuk Triyanti ed. Memahami Hukum: Dari Konstruksi Sampai Implementasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2012
Budijanto,  Oki  Wahju. Peningkatan  Akses  Bantuan  Hukum  kepada  Masyarakat Miskin. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE. Vol. 16. No. 4. Desember. 463- 475. 2014
Fajrindo,  Hakki. Masalah  Hukum  Implementasi  Pemenuhan  Hak  atas  Layanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin. Jurnal Peneltian HAM. Vol. 2. No. 7. Desember. 125-140. 2016
Fakhrulloh,  Zudan  Arif. Penegakan  Hukum  sebagai  Peluang  Menciptakan  Keadilan. Jurnal Jurisprudence. Vol. 2. No. 1.  Maret. 22-34. 2005
Gultom, Maidin. Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama. 2008
Hamami,  Taufiq. Peradilan  Agama  dalam  Reformasi  Kekuasaan  Kehakiman  di Indonesia. Ciputat: PT. Tatanusa. 2013
Harahap,  M.  Yahya. Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP  Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika. 2009
Hidayatullah,  M.  Zaki. Efektivitas  Sidang  Keliling  Pengadilan  Agama  Sampit  dalam Penyelesaian  Perkara  Hukum  Keluarga. Jurnal  Studi  Agama  dan Masyarakat. Vol. 12. No. 2. Desember. 2016
https://data.go.id/dataset/cc094a00-0531-4c78-bdbe-45c7431dc763/resource/81aa1eb6- 93ab-4c21ae16  98d25d6561f5/download/jumlahpulau.xlsx di  akses  pada 2/10/17 pukul 09.10 WIB
Iranto,  Sulistyowati. Menuju  Pembangunan  Hukum  Pro-Keadilan  Rakyat  dan Perempuan. Artikel Ilmiah. 2011
Irianto, Sulistyowati. Praktik Penelitian Hukum: Perspektif Sosiolegal. Pernah dimuat dalam  buku    Sulistyowati  dan  Shidarta  (ed.). Metode  Penelitian  Hukum: Konstelasi dan Refleksi . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2011
Kelompok  Kerja  Akses  terhadap  Keadilan  Bappenas. Strategi  Nasional  Akses terhadap Keadilan. Jakarta: Bappenas. 2009
Mahkhamah Agung. Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Jakarta: MA RI.
2010
Manullang,  E.  Fernando  M. Legisme,  Legalitas,  dan  Kepastian  Hukum. Jakarta: Kencana. 2016
Mara  Sutan  Rambe, "Proses  Akomodasi  Hukum  Islam  Kedalam  Hukum  Pidana Nasional," dalam Jurnal Cita Hukum, Vol. 3, No. 2 (2015).
Muhtar  dkk. Masyarakat  Desa  Tertinggal. Jurnal  Penelitian  dan  Pengembangan Kesejahteraan Sosial. Vol. 2. No. 1. 71-34. 2011
Nasution, Adnan Buyung. Bantuan Hukum di Indonesia. Jakarta: LP3ES. 2007
Nasution,  M.  Syukri  Albani  dkk. Hukum  dalam  Pendekatan  Filsafat. Jakarta: Kencana. 2016
Ogdorov, Anna. International Study of Primary Legal Aid Systems with the Focus on the Countries of Central and Eastern Europe and CIS . Kyiv: UNDP. 2012
Prayitno,  Kuat  Puji. Restorative  Justice  untuk  Peradilan  di  Indonesia : Perspektif Yuridis  Filosofis  dalam  Penegakan  Hukum  In  Concreto. Jurnal  Dinamika Hukum. Vol. 12. No. 3. September. 407-420. 2013
Programming for Justice: Access for All . Bangkok: UNDP. 2005
Rahardjo, Satjipto. Hukum dalam Jagat Ketertiban. Jakarta: UKI Press. 2006
Rahardjo, Satjipto. Membedah Hukum Progresif. Jakarta: Kompas. 2006
Rahardjo, Satjipto. Menegakan Hukum Progresif. Jakarta: Kompas. 2010
Raharjo,  Agus  dan  Rahadi  Warsi  Bintoro. Acces  to  Justice  bagi  Rakyat  Miskin Korban  Kejahatan .  Makalah  Penelitian  Prosiding  Seminar  Nasional Multidisiplin Ilmu dan Call for Papers Unisbank. 402-411. 2016
Raharjo, Agus dkk. Akses Keadilan bagi Masyarakat Miskin (Dilema Bantuan Hukum oleh  Advokat). Jurnal  Mimbar  Hukum.  Vol.  27.  No.  3.  Oktober.  432-444. 2013
Ralahalu, Karel A. Pembangunan Daerah Kepulauan dan Visi Maluku 2030. Jakarta:

## PT. Bintang Ilmu. 2007
Ramdan,  Ajie. Bantuan  Hukum  sebagai  Kewajiban  Negara  untuk  Memenuhi  Hak Konstitusional  Fakir  Miskin. Jurnal Konstitusi.  Vol.  2.  No.  4.  Juni.  233-256. 2014
Rankin, Micah B. Acces to Justice and The Institutional Limit of Independent Court. 30 Windors Y.B. Acces Just. 2012
Rifai,  Ahmad. Penemuan  Hukum  oleh  Hakim  dalam  Perspektif  Hukum  Progresif. Jakarta: Sinar Grafika. 2016
Soekanto, Soerjono. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
2014
Soetomo, Strategi-Strategi  Pembangunan  Masyarakat. Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar.
2006
Strategi dan Kebijakan Nasional Pulau-Pulau Kecil. Sumber
Sudaryono , Pemenuhan Hak Atas BAntuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana To Promote:  Membaca  Perkembangan  Wacana  Hak  Asasi  Manusia  di  Indonesia.
Yogyakarta: PUSHAM UII. 2012
Sudiro,  Amad  dan  Deni  Bram  ed. Hukum  dan  Keadilan  (Aspek  Nasional  dan Internasional). Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013
Suhardin,  Yohanes. Peranan  Hukum  dalam  Mewujdukan  Kesejahteraan  Masyarakat.
Jurnal Hukum Pro-Justitia. Vol. 25. No. 3. Juli. 270-283. 2007
Sumber http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4206/lembaga-bantuan-hukum di akses pada 29/9/17 pukul 19.20 WIB
Sumber https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_pulau_di_Indonesia di  akses  pada 2/10/17 pukul 09.00 WIB
Sumber https://id.wikipedia.org/wiki/Yayasan_Lembaga_Bantuan_Hukum_Indonesia di akses pada 28/9/17 pukul 19.35 WIB
Susiana,  Sali. Akses  Perempuan  terhadap  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan  Reproduksi (Studi di Provinsi Kepulauan Riau dan Sulawesi Tenggara). Jurnal Kajian. Vol. 12. No. 2. Juni. 187-216. 2012
Wahab, Oki Hajiansyah dan Muhammad Ridho. Menjejaki Akses terhadap Keadilan dalam Konflik Agraria (Studi pada Warga Moro-Moro Mesuji Lampung). Jurnal Cita Hukum. Vol. 4. No. 2. Desember. 209-224. 2016
Wantu,  Fence  M. Mewujudkan  Kepastian  Hukum,  Keadilan  dan  Kemanfaatan  dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 12. No.
3. September. 479-489. 2012
Watloly, Aholiab. Filosofi Masyarakat Kepulauan Sebuah Telaah Filsafat dalam Rangka Indigenisasi Sosioologi Kepulauan. Universitas Pattimura: Buku Ajar Filsafat Masyarakat Kepulauan. 2010
Widiana,  Wahyu. Acces  to  Justice  for  The  Poor:  The  Badilag  Experience. Makalah IACA Asia-Pasific Conference. 2011
Yulianti,  Rina  dan  Sri  Maharani  MTV. Penyelesaian  Sengketa  Informal  Berbasis Komunitas  Adat  Terpencil  di  Kepulauan  Kangean  (Pilihan  Hukum  dan  Posisi dalam Sistem Hukum Negara). Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 12. No. 2. Mei. 197-207. 2012
Yunus,  Nur  Rohim. Restorasi  Budaya  Hukum  Masyarakat  Indonesia, Bogor: Jurisprudence Press, 2012.
Yunus,  Nur  Rohim;  Sholeh,  Muhammad;  Susilowati,  Ida. "Rekontruksi  Teori Partisipasi  Politik  Dalam  Diskursus  Pemikiran  Politik  Negara" dalam  Salam; Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol. 4, No. 3 (2017).
Zein, A. Patra M. dan Daniel Hutagalung. Panduan Bantuan Hukum di Indonesia. Jakarta: YLBHI dan PSHK. 2008

## PEDOMAN TEKNIS PENULISAN BERKALA ILMIAH
1. Artikel adalah benar-benar karya asli penulis, tidak mengandung unsur plagiasi, dan belum pernah dipublikasikan dan/atau sedang dalam proses publikasi pada media lain yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai Rp 6000;
2. Naskah dapat berupa konseptual, resume hasil penelitian, atau pemikiran tokoh;
3. Naskah dapat berbahasa Indonesia, Inggris, Arab, maupun bahasa Rusia;
4. Naskah harus memuat informasi keilmuan dalam ranah ilmu hukum Positif;
5. Aturan penulisan adalah sebagai berikut:
a. Judul. Ditulis dengan huruf kapital, maksimum 12 kata diposisikan di tengah (centered);
b. Nama penulis. Ditulis utuh, tanpa gelar, disertai afiliasi kelembagaan dengan alamat lengkap, dan alamat e-mail;
c. Abstrak. Ditulis dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia antara 80-120 kata;
d. Sistematika penulisan naskah adalah sebagai berikut:
1) Judul;
2) Nama penulis (tanpa gelar akademik), nama dan alamat afiliasi penulis, dan e-mail;
3) Abstrak ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris, antara 80-120 kata;
4) Kata-kata kunci, antara 2-5 konsep yang mencerminkan substansi artikel;
5) Pendahuluan;
6) Sub judul (sesuai dengan keperluan pembahasan);
7) Penutup; dan
8) Pustaka  Acuan  (hanya  memuat  sumber-sumber  yang  dirujuk  dan  sedapat  mungkin terbitan 10 tahun terakhir).
e. Ukuran kertas yang digunakan adalah kertas HVS 70 gram, ukuran A4, margin: atas 3,5 cm, bawah 3.5 cm, kiri 3,5 cm, dan kanan 3,5 cm;
f. Panjang Naskah antara 13 s.d. 15 halaman, spasi 1, huruf Palatino, ukuran 11;
g. Pengutipan  kalimat.  Kutipan  kalimat  ditulis  secara  langsung  apabila  lebih  dari  empat  baris dipisahkan  dari  teks  dengan  jarak  satu  spasi  dengan  ukuran  huruf  10  point.  Sedangkan kutipan  kurang  dari  empat  baris  diintegrasikan  dalam  teks,  dengan  tanda  apostrof  ganda  di awal  dan  di  akhir  kutipan.  Setiap  kutipan  diberi  nomor.  Sistem  pengutipan  adalah footnote (bukan bodynote atau endnote). Penulisan footnote menggunakan  sistem  turabian.  Setiap artikel, buku, dan sumber lainnya yang dikutip harus tercantum dalam pustaka acuan;
h. Pengutipan  Ayat  Alquran  dan Hadis.  Ayat  yang  dikutip  menyertakan  keterangan  ayat  dalam kurung, dengan menyebut nama surah, nomor surah, dan nomor ayat, seperti (Q.s. al- Mu’min [40]: 43). Pengutipan Hadis menyebutkan nama perawi (H.r. al- Bukhārī dan Muslim) ditambah referensi  versi  cetak  kitab  Hadis  yang  dikutip.  Hadis  harus  dikutip  dari  kitab-kitab  Hadis standar ( Kutub al- Tis‘ah);
i. Cara  pembuatan footnote.  Footnote ditulis  dengan font  Palation size 9,  untuk  pelbagai sumber, antara lain:
1) Buku:  nama  utuh  penulis  (tanpa  gelar), judul  buku (tempat  terbit:  penerbit,  tahun  terbit), cetakan,  volume,  juz,  halaman.  Contoh:  Soerjono  Soekanto, Pokok-pokok  Sosiologi Hukum , (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), h. 10.
2) Buku  terjemahan,  contoh:  Roscoe  Pound, Pengantar  Filsafat  Hukum:  Buku  III, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, (Jakarta: Bharata, 1963), h. 15;
1) Jurnal, contoh: Nur Rohim, “ Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah  konstitusi  dalam  ranah  kegentingan  yang  memaksa” , dalam Jurnal  Cita Hukum, Vol. 2, No. 1 (2014), h. 157.
2) Artikel  sebagai  bagian  dari  buku  (antologi),  contoh:  Hikmahanto  Juwana,  “Penegakan Hukum  dalam  Kajian Law  and  Development: Problem  dan  Fundamen  bagi  Solusi Indonesia”,  dalam  Muhammad  Tahir  Azhary, Beberapa  Aspek  Hukum  Tata  Negara, Hukum  Pidana,  dan  Hukum  Islam, (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Gorup,  2012),  h. 127.
3) Artikel dari internet, contoh: Ahmad Tholabi Kharlie, “Problem Yuridis RUU Syariah” dalam http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah,  diunduh  pada  20  Maret 2012.
4) Artikel  dari  majalah,  contoh:  Susilaningtias,  “Potret  Hukum  Adat  pada  Masa  Kolonial”, dalam Forum Keadilan, No. 17, 20 Agustus 2006.
5) Makalah  dalam  seminar,  contoh:  Jimly  Asshiddiqie,  “Kedudukan  Mahkamah  Konstitusi dalam  Struktur Ketatanegaraan  Indonesia”,  Makalah  disampaikan  dalam  Kuliah  Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
j. Pustaka  Acuan:  daftar  pustaka  acuan  ditulis  sesuai  urutan  abjad,  nama  akhir  penulis diletakkan di depan. Contoh:
1) Buku, contoh: Soekanto, Soerjono, Pokok-pokok Sosiologi Hukum , Jakarta: Rajawali Pers, 1986.
2) Buku  terjemahan,  contoh:  Pound,  Roscoe, Pengantar  Filsafat  Hukum:  Buku  III, diterjemahakan oleh Moh. Radjab, Jakarta: Bharata, 1963.
3) Jurnal, contoh: Rohim, Nur, “ Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah  konstitusi  dalam  ranah  kegentingan  yang  memaksa” , dalam Jurnal  Cita Hukum, Vol. 2, No. 1 (2014).
4) Artikel sebagai bagian dari buku, contoh: Juwana, Hikmahanto, “Penegakan Hukum dalam Kajian Law  and  Development: Problem  dan  Fundamen  bagi  Solusi  Indonesia”,  dalam
Muhammad  Tahir  Azhary, Beberapa  Aspek  Hukum  Tata  Negara,  Hukum  Pidana,  dan Hukum Islam, Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2012.
5) Artikel  yang  dikutip  dari  internet,  contoh:  Kharlie,  Ahmad  T holabi, “Problem Yuridis RUU Syariah”  dalam  http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem -yuridis-ruu-syariah,  diunduh pada 20 Maret 2012.
6) Majalah, contoh: Susilaningtias, “Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial”, dalam Forum Keadilan, No. 17, 20 Agustus 2006.
7) Makalah  dalam  seminar,  contoh:  Asshiddiqie,  Jimly,  “Kedudukan  Mahkamah  Konstitusi dalam  Struktur  Ketatanegaraan  Indonesia”,  Makalah  disampaikan  dalam  Kuliah  Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
k. Penutup: artikel ditutup dengan kesimpulan;
l. Biografi singkat: biografi penulis mengandung unsur nama (lengkap dengan gelar akademik), tempat tugas, riwayat pendidikan formal (S1, S2, S3), dan bidang keahlian akademik;
6. Setiap  naskah  yang  tidak  mengindahkan  pedoman  penulisan  ini  akan  dikembalikan  kepada penulisnya untuk diperbaiki.
7. Naskah sudah diserahkan kepada penyunting, selambat-lambatnya tiga bulan sebelum waktu penerbitan  (Juni  dan  Desember)  dengan  mengupload  pada  laman  OJS  jurnal  pada  alamat Website: http://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan atau dikirim langsung via e-mail ke: jurnalmizan.uikabogor@gmail.com atau syarifah@fai-uika.ac.id . Permalink: https://uika- bogor.academia.edu/JurnalMizanUIKABogor. []