## EFEKTIVITAS PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian
Resort Donggala)

## Muliadi
Universitas Muhammadiyah Palu Email : muliadirusmana87@gmail.com

## Imam Basofi Usman
Universitas Muhammadiyah Palu Email : imambasofi7@gmail.com

## ABSTRACT
Article 28 B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (hereinafter  abbreviated  as  the  1945  Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia) states  that  children  have  a  strategic  role  and  the  state  guarantees  the  rights  of every child to survival, growth and development and protection from violence and discrimination . Contact with the criminal justice system is the starting point for children  facing  the  law.  The  term  criminal  justice  system  describes  a  legal process that is applied to someone who commits a crime or violates the suitability of  criminal  law.  The  aim  of  the  study  was  to  determine  the  effectiveness  of  the diversion of children facing the law at the Donggala Resort Police as well as the obstacles  faced  in  implementing  diversion  against  children  facing  the  law.  The long-term goal to be achieved is the realization of the diversion of children facing the law at the Donggala Resort Police. The specific target to be achieved in this study  is  so  that  investigators,  especially  PPA  investigators,  Donggala  Resort Police can be maximal in resolving cases of children facing the law. The research method used in this study is to use a type of normative-empirical research or also called sociological legal research (non-doctrinal).
Keyword : Diversion, Effectiveness, Children

## A. Pendahuluan
Anak adalah bagian  yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia  dan  keberlangsungan  sebuah  bangsa  dan  negara.  Dalam  Pasal  28  B ayat  (2)  Undang-Undang Dasar  Negara Republik  Indonesia 1945  (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) menyebutkan bahwa, anak memiliki peran strategis
dan  negara  menjamin  hak  setiap  anak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh,  dan berkembang  serta  atas  pelindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi.  Oleh karena  itu,  kepentingan  terbaik  bagi  anak  patut  dihayati  sebagai  kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia 1 .
Persinggungan  dengan  sistem  peradilan  pidana  menjadi  titik  permulaan anak  berhadapan  dengan  hukum. Istilah  sistem  peradilan  pidana menggambarkan  suatu  proses  hukum  yang  diterapkan  pada  seseorang  yang melakukan  tindak  pidana  atau  melanggar  kesesuaian  hukum  pidana 2 . Berdasarkan  catatan  dari  Komisi  Nasional  Perlindungan  Anak  Indonesia (selanjutnya  disingkat  KPAI)  sepanjang  tahun  2015  menerima  1.851 pengaduan anak yang berhadapan dengan hukum yang diajukan ke Pengadilan di seluruh Indonesia. Lima puluh dua persen (52%) dari angka tersebut adalah kasus  pencurian,  diikuti  dengan  kekerasan,  perkosaan,  narkoba  dan penganiayaan.  Sekitar  delapan  puluh  sembilan  koma  delapan  persen  (89,8%) berakhir  pada  pemidanaan  atau  diputus  pidana 3 .  Dengan  demikian,  tidak mengejutkan  jika  sembilan  dari  sepuluh  anak  yang  melakukan  tindak  pidana dijebloskan  ke  penjara  atau  rumah  tahanan.  Namun  dalam  praktinya  tindak pidana  yang  dilakukan  anak  selalu  menuai  kritikan  terhadap  para  penegak hukum  yang  oleh  banyak  kalangan  dinilai  tidak  mengindahkan  tata  cara penanganan  terhadap  anak  yang  bermasalah  dengan  hukum  dan  ada  kesan kerap  kali  mereka  diperlakukan  sebagai  orang  dewasa  dalam  “bentuk  kecil” yang melakukan tindak pidana.
Khusus  untuk  di  wilayah  hukum  Kepolisian  Resort  (selanjutnya  di singkat Polres) Donggala menunjukan bahwa sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 tercatat 13 (tiga belas) kasus perkara anak yang berhadapan  dengan  hukum  masuk  ke  Polres  Donggala  dan  terdapat  2  (dua) perkara  anak  yang  diajukan  ke  Pengadilan  Negeri  Donggala  dan  11  (sebelas)
1 Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2 Anna Volz, Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Prespektif Hak Asasi Internasional, Yayasan Pemantau Hak Anak, 2014, hlm 32
3 Viva.com, Anak Indonesia Mendekam Di Penjara, di akses di http://m.news.viva.co.id/news/read/273781-4-622-anak-indonesia-mendekam-di-penjara, diakses tanggal 12 Mei 2017
perkara  anak  saja  yang  berhasil  di  diversi 4 . Hal  ini  mengindikasikan  bahwa konsep diversi masih belum berjalan dengan baik di tingkat penyidikan atau di kepolisian  padahal  kepolisian  merupakan  garda  terdepan  dalam  pelaksanaan diversi melalui kewenangan diskresinnya (kebijaksanaan).

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  tipe  penelitian  normatif-empiris  atau  juga disebut  penelitian  hukum  sosiologis  (non  doktrinal).  Penggunaan  tipe penelitian  didasarkan  pada  rumusan  masalah  yang  diajukan  sebagai konsekuensi  logis  dari  isu  hukum  penelitian  dalam  latar  belakang  masalah. Tipe  penelitian  ini  digunakan  disesuaikan  dengan  rumusan  masalah  yang diajukan. Selain tipe penelitian perlu pula ditentuan sifat penelitian yang akan diterapkan  pada  fokus  yang  menjadi  objek  penelitian.  Sifat  penelitian merupakan  karakteristik  penelitian  yang  menggambarkan  pembagian  tujuan atau  klasifikasi  objek  penelitian  yang  akan  digunakan  peneliti  untuk melaksanaan  penelitian.  Oleh  karena  penelitian  ini  melihat  kesesuaian  antara teori  dengan  praktek  (studi  kasus)  maka  peneliti  menetapkan  sifat  penelitian eksplanatori ( explanatory case study ) untuk menjawab rumusan masalah.
C. Pembahasan
1. Efektivitas  pelaksanaan  diversi  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan hukum di Kepolisian Resort Donggala
Secara  Internasional  dikehendaki  bahwa  tujuan  penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak, mengutamakan pada tujuan untuk kesejahteraan anak.  Hal  ini  sebagaimana  ditegaskan  dalam  peraturan  Perserikatan  Bangsa- Bangsa,  dalam United  Nations  Standard  Minimum  Rules  for  the Adiministration  of  Juvenile  Justice (SMRJJ)  atau The  Beijing  Rules ,  bahwa tujuan  peradilan  anak  ( Aims  of  Juvenile  Justice ),  terjemahannya  sebagai berikut:
“Sistem  peradilan  pidana  bagi  anak/  remaja  akan  mengutamakan kesejahteraan  remaja  dan  memastikan  bahwa  reaksi  apapun  terhadap
4 Data awal Unit PPA Polres Donggala
pelanggar-pelanggar  hukum  berusia  remaja  akan  selalu  sepadan dengan  keadaan-keadaan  baik  pada  pelanggar-pelanggar  hukumnya maupun pelanggaran hukumnya”. 5
Demikian  pula  secara  Nasional  bahwa  pada  bulan  Juli  tahun  2012 Undang  -  Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  untuk  dilaksanakan  setelah disahkan.    Di  dalam  Undang-Undang  tersebut  yakni  pada  Pasal  6  sampai dengan  Pasal  15  terdapat  diversi.  Diversi  yang  dilakukan  pada  tingkat penyidikan  berpedoman  pada  Pasal  7  ayat  (1)  Undang  -  Undang  Nomor  11 Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  yang  berbunyi:  “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri  wajib  diupayakan  diversi”.  Polres  Donggala,  dalam  proses penyelesaian  perkara  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  dengan menggunakan  diversi . Bahwa  pertimbangan  hukum  yang  menjadi  landasan pihak kepolisian dalam mengakomodir perdamaian antara korban dan pelaku cenderung  di  dasari  oleh  tujuan  dan  asas  hukum  serta  sosiologis  hukum, tujuan  hukum  yang  dimaksud  memuat  ide  des  recht  meliputi  tiga  unsur keadilan  ( gerechtigkeit ),  kepastian  ( rechtsicherheit )  dan  kemanfaatan ( zwechtmassgkeit ),  maka  yang  menjadi  pertimbangan  lebih  kepada kemanfaatan  hukum,  tanpa  mengenyampingkan  rasa  keadilan  dan  kepastian hukum itu sendiri. Disamping itu didasarkan pada keberadaan yakni :
a. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
b. Surat    Kapolri    No    Pol:  B/3022/XII/200S/SDEOPS    tanggal    14 Desember  2009    Tentang    Penanganan  Kasus    Melalui    Alternatif Dispute Resolution (ADR);
c. Peraturan  Kepala Kepolisian  Negara Republik  Indonesia Nomor 7    Tahun    2008  Tentang    Pedoman    Dasar  Strategi    dan Implementasi  Pemolisian  Masyarakat  dalam    Penyelenggaraan Tugas Polri;
5 Mayasari, Implementasi Diversi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Sleman), Skripsi pada Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, hlm 5
d. Peraturan  Mahkamah Agung  RI  Nomor  2 Tahun  2012  Tentang Penyesuaian    Batas    Tindak  Pidana    Ringan    dan    Jumlah  Denda dalam    KUHP,    yaitu  terhadap    tindak    pidana  dengan    kerugian kecil  dan disepakati  oleh  para  pihak  yang  berperkara,  melalui prinsip  musyawarah mufakat,  serta  menghormati norma  hukum sosial/adat dan berasaskan keadilan bagi para pihak
Selain  itu,  Undang-Undang  Nomor  2  tahun  2002  tentang  Kepolisian dapat  pula  dijadikan  dasar  hukum  oleh  anggota  Kepolisian  Polres  Donggala untuk  menggunakan diversi melalui kewenangan diskresi  yang dimiliki oleh anggota kepolisian antara lain yaitu
a. Pasal  15  ayat  (2)  huruf  k  yang    menyebutkan  "Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  sesuai dengan  peraturan perundang-undangan lainnya  berwenang  melaksanakan    kewenangan    lain  yang termasuk  dalam  lingkup tugas kepolisian";
b. Pasal  16  ayat  (1)  huruf  I  yang    menyebutkan:    "Dalam  rangka menyelenggarakan    tugas  dibidang    proses    pidana,  Kepolisian Negara    Republik  Indonesia    berwenang    untuk  mengadakan tindakan    lain  menurut  hukum  yang  bertanggung  jawab".    Ayat (2):  "Tindakan  lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)  huruf I    adalah    tindakan  penyelidikan    dan    penyidikan    yang dilaksanakan jika memenuhi  syarat sebagai berikut: 1) Tidak  bertentangan  dengan suatu aturan hukum; 2)  Selaras    dengan    kewajiban  hukum    yang    mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; 3)  Harus    patut,    masuk    akal,    dan  termasuk    dalam    lingkungan jabatannya;
4)  Pertimbangan    yang    layak  berdasarkan    keadaan    yang memaksa; dan 5)  Menghormati  hak  asasi manusia. c.  Pasal    18    ayat    (1)  menyebutkan:    "Untuk  kepentingan    umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas  dan  wewenangnya  dapat bertindak  menurut penilaiannya  sendiri".    Ayat    (2):    "Pelaksanaan  ketentuan sebagaimana    dimaksud  dalam    ayat    (1)    hanya    dapat  dilakukan dalam    keadaan    yang  sangat    perlu    dengan  memperhatikan peraturan  perundang-undangan,    serta    Kode  Etik    Profesi Kepolisian  Negara Republik Indonesia".
Berdasarkan hasil wawancara penulis  dengan  Bapak Gerson Palinggi Selaku penyidik PPA Polres Donggala mengatakan bahwa :
“Tidak    semua    perkara    pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  dapat dilakukan  diversi  hanya  kasus-kasus  yang  digolongkan  ringan  saja
dapat dilakukan diversi, dengan  kata  lain, tidak menimbulkan korban jiwa,  luka  berat  dan  akibat  dari  perbuatan  pelaku    dapat diperbaiki/dipulihkan. Terkecuali tindak pidana tersebut menimbulkan  dampak  yang  berat  bagi  korban  baik  secara  psikis maupun fisik atau  bahkan  sampai  meninggal dunia maka  terhadap kasus seperti demikian akan diteruskan proses hukumnya 6 .
Adapun  proses  diversi  yang  dilakukan  oleh  Kepolisian  Resor Donggala  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  yakni  dengan mempertemukan antara korban dan pelaku dengan melibatkan berbagai pihak seperti  Bapas,  tokoh  adat,  ketua  RT/RW  yang  berada  di  tempat  tinggal korban dan pelaku dan anggota penyidik Polres  Donggala sebagai  fasilitator dan  mediator.  Dalam  proses  ini  mediator  dalam  hal  ini  adalah  penyidik kepolisian    tidak  mengarahkan  tetapi    membantu    para  pihak  untuk merumuskan    tujuan  sehingga  keinginan  pemecahan  masalah  dan  bentuk penyelesaian benar-benar murni dari  kedua  belah  pihak.  Pihak ketiga tidak mendikte    dan  memaksa  para  pihak  untuk  memilih  bentuk  penyelesaian. Dengan    demikian  tujuan win-win  so  lution diharapkan  akan  benar-benar tercapai. Selain itu, keberadaan  penyidik  sebagai mediator  menjadi  penting sebagai    pedoman    agar    penegakan  hukum  melalui  diversi ini  tetap terintegrasi  dengan  sistem  peradilan  pidana.  Dengan  demikian  apa  yang diputuskan  akan  mempunyai  kekuatan hukum bagi para pihak.
Konsep  Diversi sangat  sesuai  dengan  dasar  pergaulan  sosial masyarakat  Indonesia  yang  mengutamakan  dasar  kekerabatan,    paguyuban, kekeluargaan    dan    gotong-royong.  Dasar-dasar    tersebut    telah  membentuk tingkah    laku    toleransi,  mudah    memaafkan,    dan  mengkedepankan  sikap mendahulukan  kepentingan  bersama  (komunal).  Diversi  merupakan instrumen  yang  baik    untuk  menyelesaikan    konflik    guna  menjaga  dasar- dasar  kekerabatan,    paguyuban,  atau  kekeluargaan.  Sebagai  suatu  bentuk pengganti  sanksi,  pihak  pelaku  dapat  menawarkan  kompensasi  yang dirundingkan  atau  disepakati  dengan  pihak  korban.  Dengan  demikian,
6 Hasil  wawancara  penulis  dengan  Bapak  Gerson  Palinggi  PPA  Polres  Donggala  tanggal 20 Juni 2018
keadilan  menjadi  buah  dari  kesepakatan  bersama    antara  para  pihak  sendiri, yaitu  pihak  korban  dan  pelaku,  bukan  berdasarkan  kalkulasi  jaksa  dan putusan hakim. Pada hakikatnya sistem peradilan pidana anak harus ditujukan untuk  melindungi  hak-hak  dan  kepentingan  anak.  Atas  dasar  hal  tersebut dapat dikatakan bahwa proses peradilan pidana anak untuk penjatuhan pidana adalah ultimum  remedium dan  bukan primum  remedium ,  tujuan  proses peradilan  pidana  anak  bukanlah  ditujukan  pada  penghukuman,  melainkan perbaikan  kondisi,  pemeliharaan  dan  perlindungan  anak  serta  pencegahan pengurangan tindakan pengadilan yang konstruktif. 7
Sistem peradilan pidana anak yang diperuntukkan terhadap anak yang berhadapan  dengan  hukum  tetap  memperhatikan  kepentingan  terbaik  bagi anak  tanpa  merampas  hak  asasi  anak  dan  supaya  anak  tidak  mendapatkan stigmatisasi  negatif  dari  adanya  proses  peradilan.  Sebenarnya  proses pengadilan  dibentuk  oleh  negara  untuk  menyelesaikan  konflik  yang  muncul dalam  masyarakat  dan  bersifat  netral.    Akan    tetapi    pengadilan    bukanlah satu-satunya institusi dalam menyelesaikan konflik, karena pihak-pihak yang berkonflik  tidak  selamanya  menggunakan    mekanisme    penyelesaian    pada badan peradilan.  seperti penyelesaian anak  yang berhadapan dengan hukum dengan  jalur  diluar  pengadilan.  Substansi  yang  mendasar  dari  sistem peradilan  pidana  anak  adalah  diversi  yang  mempunyai  prinsip  utama  yaitu sebagai  tindakan  persuasif  atau  pendekatan  dan  pemberian  kesempatan kepada pelaku untuk berubah dan mengajak pelaku untuk bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya
2. Kendala-Kendala  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  diversi  terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kepolisian Resort Donggala
Setiap tahun anak  yang  berhadapan dengan hukum  selalu meningkat, dalam  kasus-kasus  tertentu,  anak  yang  menjadi  pelaku  menjadi  perhatian khusus  bagi  aparat  penegak  hukum.  Oleh  karena  itu,  upaya  perlindungan hukum  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  perlu  secara  terus
7 Dwidja  Priyatno, Wajah  Hukum  Pidana  Asas  dan  Perkembangan ,  (Bekasi:  Gramata Publishing, 2012), hlm. 308.
menerus diupayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak mengingat anak  merupakan  salah  satu  aset  berharga  bagi  kemajuan  suatu  bangsa  di kemudian hari. 8
Salah  satu  upaya  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  adalah  dengan  menggunakan  diversi sebagaimana yang di amanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  menegaskan  bahwa  penuntut  umum anak  wajib  mengupayakan  diversi  apabila  kasus  tersebut  memenuhi  syarat- syarat  untuk  dilakukannya  diversi.  Proses  diversi  sebagai  disebutkan  di  atas harus bertujuan pada terciptanya keadilan restorative, baik bagi anak maupun bagi korban sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor  11  tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  menyebutkan bahwa
“Proses  Diversi  dilakukan  melalui  musyawarah  dengan  melibatkan anak  dari  orang  tua/walinya,  korban  dan/atau  orang  tua/walinya, pembimbing  kemasyarakatan,  dan  pekerja  sosial  profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.”
Keadilan  restorative  merupakan  suatu  proses  diversi,  yaitu  semua pihak  yang  terlibat  dalam  suatu  tindak  pidana  tertentu  bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya  menjadi  lebih  baik  dengan  melibatkan  korban,  anak  dan masyarakat  dalam  mencari  solusi  untuk  memperbaiki,  rekonsiliasi  dan menenteramkan  hati  tidak  berdasarkan  pembalasan. 9 Konsep  Diversi merupakan  paradigma  baru  dalam  penegakan  hukum,  meskipun  sebenarnya konsep tersebut sudah lama berkembang dan dipraktikan dalam penyelesaian perkara  pidana  dibeberapa  Negara  yang  menganut Common  Law  System. Karena  konsep  tersebut  relatif  baru,  maka  tidak  heran  apabila  upaya penerapan  konsep  tersebut  dalam  praktik  penegakan    hukum    pidana    di
8 Muhadar,  Abdullah,  Husni  Thamrin, Perlindungan  Saksi  dan  Korban  dalam  Sistem Peradilan Pidana, Surabaya: CV Putra Media Nusantara,2009, hlm. 74
9 Lihat penjelasan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Indonesia    khususnya    oleh  anggota    Kepolisian  Polres  Donggala  banyak menemui kendala diantaranya :
a. Rendahnya  Pemahaman  Anggota  Kepolisian  Polres  Donggala Mengenai Diversi
Berbicara  mengenai  kompetensi  polisi,  maka  tidak  dapat dilepaskan  dari  sumber  daya  manusia  (SDM)  kepolisian  itu  sendiri. Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  Bapak  Gerson  Palinggi salah satu Penyidik PPA Polres Donggala mengatakan bahwa :
Salah  satu  kendala  yang  di  hadapi  oleh  Kepolisian  Resor Donggala dalam melakukan pendekatan diversi adalah banyaknya para  penegak  hukum  yang  masih  berparadigma  legalistik,  kaku,
dan  kurangnya  pemahaman  tentang  penanganan  ABH,  Saat  ini pemahaman  aparat  mengenai  ilmu  hukum  masih  sangat  minim,
hukum  mereka  pahami  hanya  pada  kontekstual  saja  apa  yang diatur oleh Undang-Undang itulah yang mereka terapkan. 10
Dalam  proses  penegakan  hukum  melalui  pendekatan  Diversi, pemahaman  mengenai  ilmu  pengetahuan  hukum  merupakan  sebuah  hal yang  sangat  penting.  Hal  ini  dikarenakan  rendahnya  pemahaman  akan ilmu  hukum  tersebut  akan menyebabkan timbulnya paradoks penegakan hukum.  Oleh  sebab  itu,  penulis  akan  menguraikan  dalam  bentuk  tabel yang  berhubungan  dengan  latar  belakang  pendidikan  dari  para  penyidik di Unit PPA Polres Donggala sebagai berikut :

## Tabel 3 Keadaan Jumlah Penyidik Unit PPA Polres Donggala
Tahun 2018 Pendidikan Laki Perempuan Jumlah SMP - - - SMA 4 2 6 Diploma - - - Sarjana - - - Pascasarjana - - - Jumlah 4 2 6
Sumber : Unit  PPA Polres Donggala Tahun 2017
10 Hasil  wawancara  penulis  dengan  bapak  Gerson  Palinggi  salah  satu  Penyidik  PPA  Polres Donggala pada tanggal 25 Juni 2018
Kualifikasi  tingkat  pendidikan  penyidik  di  unit  PPA  Polres Donggala  yang  ditunjukkan  pada  tabel  3  di  atas  dimana  penyidiknya masih  berpendidikan  SMA,  tidak  ada  yang  memiliki  tingkat  pendidikan Sarjana  (S1),  tidak  ada  anggota  kepolisian  yang  memiliki  tingkat pendidikan  Diploma  (D3),  tidak  ada  anggota  yang  memiliki  tingkat pendidikan  Pascasarjana  dan  untuk  pendidikan  SMP  tidak  ada.  Melihat kondisi tingkat pendidikan penyidik di Unit PPA Polres Donggala di atas dapat  dikatakan  relatif  rendah  dan  hal  ini  tentunya    dapat  berpengaruh pada    kompetensi  kerja  anggota  kepolisian    khususnya    para    penyidik dalam  melaksanakan  tugasnya,  Dengan  pendidikan  yang  rendah,  sulit diharapkan  dapat  mengembangkan  dan  mengimplementasi  konsep Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
b. Minimnya Pemahaman Masyarakat Mengenai Diversi
Daerah  Kabupaten  Donggala  masih  termasuk  ke  dalam  daerah pedesaan,  masyarakatnya  masih  menganggap  bahwa  apabila  terdapat suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang maka harus di proses melalui jalur hukum (pengadilan), begitu pula dengan tindak pidana yang dilakukan  oleh  anak-anak  harus  diselesaikan  melalui  jalur  hukum,  hal inilah terkadang menjadi kendala dalam proses diversi, masyarakat masih banyak yang belum mengetahui pendekatan diversi untuk menyelesaikan kasus  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  sebagaimana  yang  di anjurkan  oleh  Undang  -  Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak.  Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan Bapak  Gerson  Palinggi  selaku  Penyidik  PPA  Polres  Donggala mengatakan bahwa :
“Sistem  diversi  sebagai  alternatif  penyelesaian  perkara  pidana anak  harus  lebih  banyak  disosialiasikan  oleh  pemerintah  dan pihak  kepolisian  kepada  masyarakat,  karena  realitas  yang  terjadi terkadang penyelesaian perkara pidana anak dengan menggunakan  sistem  diversi  terkendala  dengan  pemahaman masyarakat  bahwa  hanya  jalur  hukum  yang  dapat  memberikan
keadilan  bagi  sehingga  mekanisme  diversi  tidak  mencapai kesepakatan” 11
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas,  bahwa  pemahaman masyarakat  mengena  diversi  harus  segera  mungkin  dilakukan  oleh pemerintah  dan  kepolisian,  pemahaman  ini  dapat  dilakukan  dengan sosialiasi  kepada  masyarakat  khususnya  masyarakat  di  Kabupaten Donggala,  perlu  penulis  tekankan  bahwa  diversi  ini  tidak  hanya diperuntukkan  bagi  golongan  tertentu  saja,  melainkan  bagi  semua  anak yang berhadapan dengan hukum.

## c. Sarana dan Prasarana
Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis  di  Polres  Donggala,  bahwa belum  ada  ruang  khusus  untuk  musyawarah  diversi  di  Polres  Donggala, untuk musyawarah diversi masih menggunakan ruangan penyidikan yang ada  di  Reskrim  Polres  Donggala  ruangan  tersebut  juga  berukuran  kecil dan  kurang  nyaman  untuk  diadakan  diversi.  Sebagaimana  hasil wawancara penulis dengan Gerson Palinggi selaku penyidik di Unit PPA Polres Donggala yang mengatakan bahwa :
“untuk  ruangan  khusus  musyawarah  diversi  belum  ada  di  Unit PPA  Polres  Donggala  bahkan  ketika  diadakannya  proses musyawarah  diversi  terkadang  masih  ada  sebagian  pihak-pihak yang  terlibat  berdiri  dikarenakan  ruangan  tidak  cukup  untuk menampung pihak-pihak yang hadir” 12
Selain ruangan  yang belum ada untuk dilakukannya musyawarah diversi,  tahanan  untuk  kasus  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  juga belum tersedia sehingga tahanan anak digabung dengan tahanan dewasa, hal  ini tentunya akan memberikan pengaruh psikis kepada anak padahal sejatinya  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  harus  diperlakukan secara khusus sehingga tidak memberikan stigma negatif bagi anak yang berhadapan hukum tersebut.
11 Hasil  wawancara  penulis  dengan  Bapak  Gerson  Palinggi  Penyidik  PPA  Polres  Donggala  pada tanggal 19 Juni 2018
12 Hasil  wawancara  penulis  dengan  Bapak  Gerson  Palinggi  selaku  penyidik  di  Unit  PPA  Polres Donggala pada tanggal 25 Juni 2018

## D. PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Pelaksanaan  Diversi  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  di Polres  Donggala  masih  belum  efektif  dilakukan  hal  ini  terlihat  bahwa masih  banyak  kasus-kasus  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum diselesaikan  dengan  menggunakan  hukum  formal,  padahal  hakikatnya sistem  peradilan  pidana  anak  harus  ditujukan  untuk  melindungi  hak-hak dan kepentingan anak.
2. Konsep  Diversi merupakan  paradigma  baru  dalam  penegakan  hukum, Karena  konsep  tersebut  relatif  baru,  maka  tidak  heran  apabila  upaya penerapan  konsep  tersebut  dalam  praktik  penegakan    hukum    pidana    di Indonesia  khususnya  oleh  anggota  Kepolisian  Polres  Parigi  Mautong banyak  menemui  kendala  diantaranya  yaitu  rendahnya  pemahaman anggota  kepolisian  Polres  Donggala  mengenai  Diversi  dan  minimnya kesejahteraan anggota kepolisian
B. Saran
1. Diperlukan  sosialisasi  yang  lebih  intensif  kepada  seluruh  personil  polri khususnya  para  penyidik  polri  baik  di  tingkat  Polsek,  Polres  maupun Polda  bahwa  ada  upaya  penyelesaian  terhadap  anak  yang  berhadapan dengan hukum dengan menggunakan  Diversi yang pada dasarnya diatur di  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Sebaiknya    diberikan    pendidikan  hukum    yang    memadai  bagi  anggota kepolisian  khususnya para penyidik merupakan komponen penting dalam menentukan  berhasil  tidaknya  penegakan  hukum  melalui  upaya  Diversi .
Pendidikan  hukum  memberikan  pemahaman  dan  pengetahuan  hukum yang  baik,  tanpa  adanya  pemahaman  dan  pengetahuan  hukum  yang memadai, maka anggota kepolisian khususnya para penyidik akan sangat kesulitan dalam menjalankan fungsinya masing-masing

## DAFTAR PUSTAKA
Anna Volz, 2014, Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia Internasional, Yayasan Pemantau Hak Anak,
Marlina,  2012, Peradilan  Pidana  Anak  di  Indonesia:  Pengembangan  Konsep Diversi dan Restorative Justice , Refika Aditama, Bandung,
Raida  L.  Tobing,  2010, Penelitian  Hukum  Tentang  Efektifitas  Uu  No.  11  Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Laporan Akhir Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum Dan Ham RI,
Soerjono Soekanto, 1996, Sosiologi: Suatu Pengantar , Bandung, Rajawali Pres ,
Sondang  P.  Siagian,  2002, Kiat  Meningkatkan  Produktivitas  Kerja, Jakarta, Rineka Cipta,
Wahyudi,  Setya.  2011, Implementasi  Ide  Diversi  Dalama  Pembaharuan  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  di  Indonesia ,  Ctk.Pertama,  Genta  Publishing, Yogyakarta,

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-undang Nomor Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

## Situs Internet
Viva.com, Anak Indonesia Mendekam Di Penjara, di akses di http://m.news.viva.co.id/news/read/273781-4-622-anak-indonesia- mendekamdi- penjara, diakses
Nurul  Hakim,  “ Efektivitas  Pelaksanaan  Sistem  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hubungannya Dengan Lembaga Peradilan ”, diakses di www.badilag.net
Dian. Sasmita. Anak-Anak Dibalik Terali Besi . Serial Online Maret 22, 2011. available from: URL: http: Anak-anak-dibalik-terali.com
Murdiana, Pengertian  Anak  Yang  Berhadapan  Dengan Hukum  di  akses  di http://www.hukumind.com/2016/08/pengertian-anak-yang-berhadapan- dengan.html