Vol. 4 No. 2 December 2022
ENTITA : Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/entita
P-ISSN:2715-7555 E-ISSN:2716-1226

## Analisis Ekonomi, Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Realisasi Anggaran Belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram
Yessy Kusuma Wati Universitas Mataram yessykusumaw@gmail.com
Baiq Anggun Hilendri L
Universitas Mataram hilendria@unram.ac.id

## Yusli Mariadi
Universitas Mataram
yuslimariadi@unram.ac.id

## Abstract
Public sector organizations must apply to the concept of value for money in the use of resources and the implementation of program activities in the organization. The goals desired  by  the  community  include  accountability,  namely  being  economical  in  the procurement  and  allocation  of  resources,  efficiency  in  utilizing  resources  with maximized  results  and  minimized  use,  and  being  effective  in  achieving  goals  and objectives in public sector organizations. The purpose of this study was to analyze the economy, efficiency and effectiveness of the implementation of the budget realization at the Mataram City Public Works and Spatial Planning Office in 2016-2020. This study uses a qualitative descriptive method and the research design uses a case study. The results of this study indicate that from an economic point of view, the implementation of the budget at the Mataram City Public Works and Spatial Planning Office for 2016-2020 has  been  carried  out  economically.  In  terms  of  efficiency,  the  implementation  of  the budget for 2016-2019 has been carried out efficiently, but for 2020 it is carried out quite efficiently due to the lowest budget ceiling received and the policy of budget refocusing. Meanwhile, in terms of effectiveness, the implementation of the 2016-2020 budget in achieving  organizational  goals  and  objectives  has  been  carried  out  quite  effectively based  on  indicators  of  program  success,  target  success,  program  satisfaction  and suitability of inputs and outputs.
Keywords: Budget Execution, Economy, Efficiency, Effectiveness

## Abstrak
Organisasi  sektor  publik  harus  menerapkan  konsep  dari  value  for  money  dalam pengunaan sumber daya dan pelaksanaan program kegiatan di organisasi. Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencakup pertanggungjawaban,  yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, dalam memanfaatkan sumber daya dengan hasil yang dimaksimalkan dan penggunaan yang diminimalkan, serta efektif dalam mencapai suatu sasaran  dan  tujuan  pada  organisasi  sektor  publik.  Tujuan  penelitian  ini  adalah untuk menganalisis ekonomi, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan realisasi anggaran belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram tahun 2016- 2020. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan desain penelitiannya menggunakan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari segi ekonomi, pelaksanaan  anggaran  belanja  pada  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang Kota  Mataram  tahun  2016-2020  sudah  dilaksanakan  secara  ekonomis.  Dari  segi
efisiensi,  pelaksanaan  anggaran  belanja  untuk  tahun  2016-2019  sudah  dilaksanakan secara efisien, tetapi untuk tahun 2020 dilaksanakan secara cukup efisien dikarenakan pagu  anggaran  yang  diterima    paling  rendah  dan  adanya  kebijakan  refocusing anggaran. Sedangkan dari segi efektivitas, pelaksanaan anggaran belanja tahun 2016- 2020  dalam  pencapaian  sasaran  dan  tujuan  organisasi  telah  dilaksanakan  secara cukup  efektif  berdasarkan  indikator  keberhasilan  program,  keberhasilan  sasaran, kepuasan terhadap program dan kesesuaian input dan output.
Kata Kunci: Pelaksanaan Anggaran Belanja, Ekonomi, Efisiensi, Efektivitas
Received : 5-09-2022    ; Revised: 21-11-2022  ; Accepted: 14-12-2022
© ENTITA : Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-IlmuSosial
Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia
https://doi.org/10.19105/ejpis.v4i2.6920

## Pendahuluan
Diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  perimbangan keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah,  membuat  pemerintah  dalam pelimpahan penyelenggaraan tugas harus memperhatikan kunci utama kekuatan ekonomi nasional  yaitu  menjaga  stabilitas  dan  keseimbangan  fiskal.  Dalam  rangka  mewujudkan mobilitas pembangunan daerah yang semakin meningkat, masyarakat secara otomatis juga akan meningkatkan tuntutannya kepada pemerintah untuk menjalankan pemerintahan yang baik dengan pengelolaan keuangan yang bersih dan sesuai dengan peraturan. Pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu wujud nyata pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja  untuk  mencapai  hasil  maksimal  dengan  pengelolaan  yang  terstruktur  dimulai  dari perencanaan,  pengalokasian,  pelaksanaan,  penganggaran,  pelaporan,  penatausahaan, pengawasan dan pertanggungjawaban pada keuangan daerah (Bunna, 2021).
Dalam  mengelola  keuangan,  organisasi  sektor  publik  perlu  memerhatikan  konsep dari value for money dalam melaksanakan setiap kegiatan. Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat  mencakup  pertanggungjawaban  mengenai value  for  money ,  yaitu  ekonomis dalam  pengadaan  dan  alokasi  sumber  daya,  efisien  (daya  guna)  dalam  memanfaatkan sumber daya dengan hasil yang dimaksimalkan dan penggunaan yang diminimalkan, , serta efektif  (berhasil  guna) dalam mencapai  suatu  sasaran dan  tujuan pada  organisasi  sektor publik (Basariyah, 2017). Dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Pasal 4 ayat (1) mengatakan  bahwa  keuangan  daerah  dikelola  secara  tertib,  taat  pada  peraturan perundang-undangan,  efisien,  ekonomis,  efektif,  transparan,  dan  bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
Kinerja organisasi sektor publik dapat dicerminkan dari anggaran yang ditetapkan. Anggaran  dinyatakan  sebagai  pernyataan  mengenai  estimasi  kinerja  yang  akan  dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial (Nordiawan, 2006: 48). Penyusunan anggaran dalam pembiayaan di suatu instansi pemerintah menjadi salah satu elemen yang
penting  dalam  pengelolaan  untuk  mencapai  hasil  yang  maksimal.  Untuk  mewujudkan ekonomi, efisien dan efektif pada pengeluaran daerah, maka organisasi sektor publik harus sangat memerhatikan pengalokasian anggaran dengan program yang direncanakan. Jika penggunaan anggaran tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan dan porsinya, maka dapat menyebabkan terjadinya penyelewengan dana atau program yang tidak tercapai.
Sebagaimana dikutip dari  Lombok Post (4 Juli 2020), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram hanya bisa melakukan program operasional pembersihan drainase dan tidak ada proyek yang akan dikerjakan pada tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh  adanya  pemangkasan  anggaran  ( Refocusing ).  Anggaran  semula  pada  Dinas PUPR sekitar Rp78 Miliar, akibat dari wabah Virus Corona anggaran dikurangi sebesar Rp27 Miliar sehingga  berdampak  pada  program  kegiatan  yang  telah  dibuat  tidak  dapat  dilaksanakan secara optimal. Dalam melaksanakan visi, misi dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram menetapkan berbagai target capaian kinerja pendapatan dan belanja di setiap periodenya, baik dalam konteks program dan kegiatan yang bertujuan untuk  mencapai  sasaran  yang  ditetapkan,  meningkatkan  pengelolaan  anggaran  secara optimal,  dan  untuk  mendukung  terwujudnya good  governance pada  sektor  publik . Berdasarkan  latar  belakang  yang  sudah  diuraikan,  peneliti  ingin  mengetahui  bagaimana ekonomi,  efisiensi  dan  efektivitas  pelaksanaan  realisasi  anggaran  belanja  pada  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram.

## Metode
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  yaitu  pendekatan  deskriptif  kualitatif. Sugiyono (2009:206) menyatakan bahwa analisis deskriptif digunakan untuk menganalisa suatu data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana  adanya  tanpa  bermaksud  membuat  kesimpulan  yang  berlaku  untuk  umum atau generalisasi. Desain penelitian yang digunakan adalah Studi Kasus.  Raco (2010:49) menjelaskan  bahwa  studi  kasus  adalah  bagian  dari  metode  kualitatif  yang  hendak mendalami suatu kasus tertentu secara lebih mendalam dengan melibatkan pengumpulan beraneka sumber informasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara.
Subjek  yang  menjadi  informan  dalam  penelitian  ini  adalah  kepala  sub  bagian keuangan, bendahara pengeluaran, kepala sub bagian perencanaan dan staf ahli bagian perencanaan. Adapun lokasi penelitian ini berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram. Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas
data  dengan  teknik  triangulasi,  dengan  cara  mengecek  data  yang  diperoleh  melalui beberapa sumber, wawancara pada waktu yang tepat agar data yang diperoleh valid dan kredibel. Teknik triangulasi penelitian menggunakan metode triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber untuk mendapatkan data dari sumber berbeda dengan menggunakan teknik yang sama. Sedangkan triangulasi teknik berarti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama (Sugiyono, 2015 : 373).

## Hasil dan Pembahasan
1. Analisis  Ekonomi  dalam  Pelaksanaan  Realisasi  Anggaran  Belanja  Dinas  Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram
Ekonomi  dalam  pelaksanaan  realisasi  belanja  sering  diartikan  sebagai  kehematan yang mencakup juga pengelolaan secara cermat dan hati-hati ( prudency ) dan tidak adanya pemborosan (Fitriana, 2017). Pelaksanaan belanja yang ekonomis, dapat diketahui melalui perhitungan  dengan  menggunakan  kriteria  analisis  pengukuran  berdasarkan  Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan. Dengan menghitung tingkat ekonomi diperoleh tabel 1 berikut ini:

## Tabel  1.  Tingkat  Ekonomi  Pelaksanaan  Anggaran  Belanja    DPUPR  Kota  Mataram Tahun 2016-2020
Tahun Anggaran Realisasi Tingkat Ekonomi Kriteria 2020 50.225.298.242 46.249.820.041 92.1% Ekonomis 2019 112.883.234.831 103.529.739.588 91.7% Ekonomis 2018 139.714.919.877 129.695.856.340 92,8% Ekonomis 2017 161.464.953.100 146.801.634.584 90.9% Ekonomis 2016 198.586.583.360 185.777.148.481 93,5% Ekonomis
Sumber: Diolah Peneliti berdasarkan LRA DPUPR Kota Mataram (2022)
Dari tabel di atas, terlihat bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram pada tahun 2016-2020 memiliki tingkat ekonomi rata-rata di atas 90%. Untuk tahun 2016 tingkat ekonomi paling tinggi yaitu berada pada 93,5%. Hal ini dikarena jumlah jumlah pagu anggaran yang diterima untuk mendanai program/kegiatan serta pengadaan barang dan jasa pada dinas paling besar dibandingkan tahun-tahun berikutnya. Untuk tahun 2017 menunjukkan tingkat ekonomi sebesar 90,9%, tahun 2018 meningkat menjadi 92,8%, tahun 2019  tingkat  ekonominya  sebesar  91.7%  dan  pada  tahun  2020  tingkat  ekonomi  sebesar 92,1%. Hasil ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan realisasi anggaran belanja setiap tahunnya  sudah  ekonomis.  DPUPR  Kota  Mataram  juga  telah  berhasil  dalam  melakukan
upaya  penghematan  belanja,  hal  ini  tercermin  dalam  realisasi  anggarannya  yang  tidak melebihi target anggaran yang ada.
Faktor-faktor  lainnya  yang  mempengaruhi  tingkat  ekonomis  pada  DPUPR  Kota Mataram  dalam  pelaksanaan  realisasi  belanja  juga  disampaikan  oleh  Bendahara Pengeluaran DPUPR Kota Mataram, sebagai berikut:
“Ya pasti,  jadi sebelum kerja itu dilakukan survei terlebih dahulu. Biasanya 1 tahun sebelumnya,  misalnya  ada  perbaikan  jalan  membutuhkan  anggaran  berapa  yang harus disediakan ” (Wawancara SA, 27 Juni 2022)
Senada dengan hal tersebut disampaikan juga oleh Kasubag Perencanaan yaitu :
“Kalau survei awal biasanya koordinasi dengan kelurahan, kepala lingkungan dn RT. Kalau  sinitasi  dengan  dinas  kesehatan,  lintas  OPD  dengan  balai  jalan  untuk pembangunan  jalan,  dan  untuk  bidang  sumber  daya  air  survey  dengan  koordinasi dengan balai wilayah sungai dan bappeda”. (Wawancara RA, 4 Juli 2022)
Dari penjelasan di atas menjelaskan bahwa sebelum menggunakan anggaran untuk pelaksanaan suatu program dan kegiatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram telah melakukan survei terlebih dahulu untuk memastikan anggaran kas yang akan digunakan. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir pengeluaran kas dan tidak adanya pemborosan dalam pelaksanaan program kegiatan sehingga anggaran yang tersedia dapat tercukupi.  Untuk  menunjang  kegiatan  survei  dan  pelaksanaan  program  dan  kegiatan tersebut,  DPUPR  Kota  Mataram,  juga  melakukan  kerjasama  dan  berkoordinasi  dengan berbagai organisasi perangkat daerah dan perangkat desa yang terkait.
Adapun  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  DPUPR  Kota  Mataram  dalam memaksimalkan  tingkat  ekonomi  dalam  pengadaan  dan  alokasi  sumber  daya  finansial seperti dikemukan oleh Kasubag Perencanaan DPUPR Mataram, yaitu:
“Biasanya dari keuangan ada perwal khusus seperti SSH (Standar Satuan Harga), Standar  Biaya  umum  (SBU)  untuk  menentukan  besaran  maksimum  besaran anggarannya  ada  juga  edaran  untuk  proporsi  anggaran  untuk  pencairan  atau penarikan anggaran biasanya ada persentasenya 15%, 25%, 35% dan 25% untuk 1 tahunnya, sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang berlaku pada saat itu”
(Wawancara RA, 4 Juli 2022)
Hal  ini  dilakukan  oleh  DPUPR  Kota  Mataram  sebagai  upaya  untuk  menghindari terjadinya  pemborosan  dan  juga  kepatuhan  terhadap  aturan  pemerintah.  Hal  ini  sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh staf ahli perencanaan, sebagai berikut:
“Kalau pemborosan sih tidak ada. Strateginya yaitu sebelum mengeksekusi anggaran kita  sudah  mempunyai  target  dan  sudah  dapat  alokasi  pagu  anggaran  lalu  kita menyusun skala prioritas”. (Wawancara MA, 4 Juli 2022)
Senada dengan pernyataan di atas, Bendahara Pengeluaran menyampaikan, bahwa :
“Strategi  yang  kami  lakukan  yaitu  merespon  dengan  cepat  jika  dokumen  dan berkasnya  lengkap,  seperti  dokumen  kontrak,  berita  acara,  bukti  serah  terima pekerjaan, dokumentasi pekerjaan, dan spj, lalu kita akan ajukan dan bila sudah sesuai akan di tandatangan dari ppknya setelah itu akan diproses” (Wawancara SA, 27 Juni 2022).
Dari pernyataan di atas, bahwa DPUPR Kota Mataram melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yang di mana untuk mengeksekusi anggaran, DPUPR Kota Mataram menerapkan Standar Satuan Harga (SSH) dan Standar Biaya Umum (SBU) dalam proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan pemerintah dan proporsi anggaran yang ada. Serta merespon dengan cepat jika dokumen dan berkas pada setiap  bidang  telah  lengkap,  seperti  dokumen  kontrak,  berita  acara,  bukti  serah  terima pekerjaan, dokumentasi pekerjaan, dan SPJ, hal ini bertujuan untuk mempercepat proses pencairan anggaran.
2. Analisis  Efisiensi  dalam  Pelaksanaan  Realisasi  Anggaran  Belanja  Dinas  Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Mataram
Mardiasmo  (2018)  menjelaskan  bahwa  efisiensi  merupakan  pencapaian  sasaran (output)  dengan  biaya  (input)  yang  terendah  atau  minimal  untuk  diperoleh  hasil  (output) yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui apakah  aggaran  belanja  tersebut  dapat  mecapai  target  yang  telah  ditetapkan,  maka diperlukannya pengukuran efisiensi terhadap pelaksanaan belanja. Pengukuran dilakukan dengan  menggunakan  perbandingan  antara  realisasi  belanja  langsung  dengan  realisasi belanja.  Belanja  langsung  adalah  suatu  input  (sumber  daya)  yang  dianggarkan  secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran (output).

## 𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐿𝑎𝑛𝑔𝑠𝑢𝑛𝑔 𝑅𝑒𝑎𝑠𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎
Kriteria  analisis  efisiensi  berdasarkan  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 690.900.327  tahun  1996  tentang  Pedoman  Penilaian  Kinerja  Keuangan.  Dengan menghitung tingkat efisiensi diperoleh dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini:
Tabel  2.  Tingkat  Efisiensi  Pelaksanaan  Anggaran  Belanja  DPUPR  Kota  Mataram Tahun 2016-2020
Tahun Realisasi Belanja Langsung Realisasi Belanja Tingkat Efisiensi Kriteria 2016 178.546.187.402 185.777.148.481 96,1% Efisien 2017 135.889.490.486 146.801.634.584 92,6% Efisien 2018 122.002.719.130 129.695.856.340 94,1% Efisien 2019 95.546.063.193 103.529.739.588 92,3% Efisien 2020 38.255.941.580 46.249.820.041 82,7% Cukup Efisien

## Sumber: Diolah Peneliti berdasarkan LRA DPUPR Kota Mataram (2022)
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran belanja pada DPUPR Kota Mataram untuk tahun 2016 hingga 2019 menunjukkan persentase rata-rata di atas  90%  hal  ini  menandakan  bahwa  dalam  pelaksanaan  anggaran  belanja  telah dilaksanakan  secara  efisien.  Untuk  tahun  2020  menunjukkan  persentase  82,7%,  yang berarti  pelaksanaan  anggaran  dilakukan  secara  cukup  efisien.  Karena  untuk  tahun  2020 pagu  anggaran  yang  diterima  oleh  dinas  paling  rendah  dibandingkan  tahun-tahun sebelumnya.  Hal  ini  sejalan  dengan  pernyataan  yang  disampaikan  oleh  Staf  Ahli Perencanaan DPUPR Kota Mataram, yaitu:
“Karena  covid-19,  jadi  anggaran  untuk  tahun  2020  sangat  rendah.  Hampir  semua organisasi perangkat daerah anggarannya dipangkas (refocusing) ” (Wawancara MA, 4 Juli 2022).
Upaya  efisiensi  belanja  yang  dilakukan  oleh  DPUPR  Kota  Mataram,  disampaikan  oleh bendahara pengeluaran sebagai berikut:
“Kita  melakukan  dengan  menempuh  kebijakan  strategi  penghematan  dalam pemakaian dan pengadaan pelayanan administrasi perkantoran, seperti alat listrik, air dan telepon, alat kebersihan, pengunaan komputer dan perjalanan dinas” (Wawancara SA, 27 Juni 2022).
Faktor-faktor  lainnya  yang  dapat  mempengaruhi  tingkat  efisiensi  anggaran  belanja disampaikan oleh Kasubag Keuangan, sebagai berikut:
“Besarnya  anggaran  yang  tidak  terserap  dikarenakan  beberapa  pekerjaan  yang bernilai besar, proses pengadaannya melalui pelelangan umum sehingga tidak jarang nilai kontraknya berada jauh di bawah pagu anggaran. Dan adanya kendala teknis di lapangan  yang  banyak  dihadapi  juga  mempengaruhi  penyerapan  anggaran,  karena berdampak pada batalnya pelaksanaan kegiatan”. (Wawancara IA, 1 Juli 2022)
Dari penjelasan tersebut, diketahui terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat efisiensi anggaran belanja pada DPUPR Kota Mataram dalam pencapaian sasaran
atau target yang telah ditetapkan, di mana terdapat beberapa pekerjaan yang bernilai besar, seperti pada bidang konstruksi, terkadang proses pengadaannya melalui pelelangan umum sehingga tidak jarang nilai kontraknya berbeda dan berada jauh di bawah pagu anggaran yang diharapkan. Dan adanya kendala teknis di lapangan yang banyak dihadapi juga dapat mempengaruhi penyerapan anggaran, karena akan berdampak pada batalnya pelaksanaan kegiatan.  Kendala  teknis  dilapangan  dapat  berupa  perubahan  kondisi  cuaca  dan  iklim, perubahan pada harga bahan baku secara tiba-tiba dan respon masyarakat yang kurang mendukung.
3. Analisis Efektivitas dalam Pelaksanaan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Mataram
Efektivitas  merupakan  hubungan  antara  output  dengan  suatu  tujuan,  semakin  besar kontribusi  (sumbangan)  output  terhadap  pencapaian  tujuan,  maka  semakin  efektif  suatu organisasi dan program. Menurut Campbell dalam Baria (2019) indikator dalam pengukuran efektivitas yaitu:

## a.  Keberhasilan Program
Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  Kota  Mataram  memiliki  program- program  dalam  rangka  mewujudkan  pembangunan  yang  berkelanjutan  untuk  Kota Mataram dan pencapaian target kinerja organisasi. Namun faktor dari kerberhasilan suatu program  juga  sangat  dipengaruhi  oleh  ketersediaan  anggaran  kas  dan  juga  program prioritas  dari  walikota,  kepala  dinas  dan  kepala  bidang.  Hal  ini  sejalan  dengan  yang diungkapkan oleh Kasubag Perencanaan DPUPR Kota Mataram, yaitu :
“Untuk  keberhasilan  program  di  tahun  2016  hingga  2018  berjalan  secara  efektif, namun  untuk  anggaran  yang  terbatas  di  tahun  2019  dan  2020  kita  melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi prioritas, usulan masyarakat yang telah disetujui dan kegiatan yang bersifat urgent jadinya capaian untuk tahun tersebut belum optimal” (Wawancara RA, 4 Juli 2022).
Senada  dengan  pernyataan  tersebut,  Bendahara  Pengeluaran  DPUPR  Kota  Mataram menyatakan bahwa:
“Keberhasilan program sangat berpengaruh pada ketersediaan dana anggaran, jika anggarannnya  minim  maka  program  tidak  bisa  tercapai  dengan  maksimal  seperti tahun 2019- 2020 ini, trend target kinerja menurun”. (Wawancara SA, 27 Juni 2022)

## b.  Keberhasilan Sasaran
Tabel 3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD Tahun 2016-2021

## Sumber: Dokumen Rencana Strategis DPUPR Kota Mataram (2022)
Berdasarkan tabel di atas menjelaskan bahwa DPUPR Kota Mataram  memiliki target  kinerja  tahunan  berdasarkan  tujuan  dan  sasaran  yang  telah  ditetapkan  untuk tahun 2016 hingga 2021. Bisa terlihat untuk setiap tahunnya telah memiliki persentase output yang harus dicapai. Adapun indikator dari sasarannya berupa cakupan layanan
No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 Terlayaninya kebutuhan air minum & Sapras Pengolahan air limbah yang memadai bagi masyarakat Meningkatnya akses air minum & sarana prasarana pengolahan air limbah yang layak Cakupan layanan air minum 68% 72% 76% 80% 90% 90%
Cakupan akses pengolahan air limbah 88% 90% 92% 95% 100% 100% 2 Tersedianya infrastruktur pengendali banjir dalam kondisi baik Meningkatnya penanganan banjir Berkurangnya titik banjir 1 titik 1 titik 1 titik 2 titik 1 titik 1 titik 3 Tersedianya infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan Persentase jaringan jalan & jembatan dalam kondisi mantap 65% 70% 75% 82% 85% 90% 4 Terwujudnya bangunan Gedung yang sesuai standar Meningkatnya bangunan Gedung yang sesuai standar Persentase bangunan yang memiliki sertifiat laik Fungsi (SLF) 0 2% 5% 8% 10% 13% 5 Terwujudnya penataan ruang yang berkualitas Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang Nilai kinerja penataan ruang 0 2.01 2.01 2.5 2.51 2.51 6 Tersedianya infrastruktur jaringan irigasi dalam kondisi baik Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi Luas area sawah yang terdiri 1202 Ha 1202 Ha 1202 Ha 1202 Ha 1202 Ha 1202 Ha
air  minum,  cakupan  akses  pengolahan  air  limbah,  berkurangnya  titik  banjir,  jaringan jalan dan jembatan dalam kondisi mantap, bangunan yang memiliki Serftifikasi Layak fungsi, nilai kinerja penataan ruang dan luas area sawah untuk irigasi.
“Iya, Sampai  dengan  saat  ini  pelayanan umum terhadap program dan kegiatan tersebut  sudah  cukup  dapat  dilaksanakan  sesuai  dengan  target  yang direncanakan” (Wawancara MA, 4 Juli 2022)
c.  Kepuasan Terhadap Program
Dengan melihat pencapaian selama 5 tahun terakhir dari tahun 2016 hingga 2020 pada Rencana  Strategis  DPUPR  Kota  Mataram  menunjukkan  kepuasan  terhadap  program cukup efektif. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Kasubag Perencanaan DPUPR Kota Mataram, yaitu:
“Jika dianalisis dari trend indikator sebenernya 50% 50%, karena dilihat dari tahun 2016 hingga  2021  pada  renstra  yaitu  80%  tercapai.  Untuk  tahun  2019  hingga  2020  pagu anggaran dinas sedikit, karena adanya refocusing anggaran akibat dari covid-19. kita telah  memaksimalkan  penggunaan  anggaran  yang  terbatas  tersebut  agar  indikator dapat tercapai walaupun kurang optimal.” (Wawancara RA, 4 Juli 2022)
Hal ini juga sejalan dengan pernyataan dari Kasubag Keuangan DPUPR Mataram, yaitu :
“ Hanya  saja  jika  dilihat  dari  porsi  anggaran  memang  semakin  lama  semakin  turun. Mungkin hal ini disebabkan karena adanya covid-19. Banyak sebenarnya yang tidak bisa tercapai secara optimal karena diakibatkan oleh covid-19 sehingga banyak usulan yang tidak bisa dilaksanakan karena kondisi anggaran yang terbatas ” (Wawancara IA, 1 Juli 2022).
Kepuasan  terhadap  program  yang  cukup  efektif,  ditunjukkan  juga  dengan  telah dilaksanakannya  program  dan  kegiatan  penyediaan  prasarana  dan  sarana  untuk masyarakat.  Dana  yang  digunakan  untuk  kegiatan  ini  berasal  dari  APBD  Kota  Mataram berupa  Dana  Alokasi  Umum,  dan  Dana  Alokasi  Khusus  yang  diberikan  oleh  pemerintah. Kepuasan Masyarakat terhadap realisasi program DPUPR Kota Mataram, sebagai berikut:
Pembuatan IPAL Komunal
Pembangunan MCK
Pemeliharaan Saluran Drainase Lingkungan
Gambar: Pengolahan Air Limbah Sumber: Peneliti 2022

## d.  Kesesuaian Input dan Ouput
Ketersediaan input sangat berpengaruh terhadap output yang diperoleh untuk capaian kinerja  pada  organisasi  sektor  publik,  hal  ini  dinyatakan  oleh  Bendahara  pengeluaran DPUPR Kota Mataram, yaitu:
“Anggaran yang ada, kami manfaatkan sebaik-baiknya untuk mencapai output dari setiap  program,  pelaksanaan  program  juga  sejauh  ini  berjalan  cukup  efektif” (Wawancara SA, 27 Juni 2022)
Faktor  lain  yang  dapat  mempengaruhi  keseuaian  input  dan  output  dalam  pelaksanaan realisasi  anggaran  belanja  pada  DPUPR  Kota  Mataram  yaitu  kondisi  di  lapangan  dan perubahan  perencanaan  pekerjaan.  Hal  ini  disampaikan  oleh  Kasubag  Perencanaan DPUPR Kota mataram, yaitu:
“yang  mempengaruhi  output  program  biasanya  kondisi  dilapangan,  misalnya  ada perubahan  harga  pada  bahan-bahan,  perubahan  volume,  perubahan  cuaca  yang ekstrem  sehingga  akan  mempengaruhi  anggaran  yang  ada.  Dan  juga  perubahan perencanaan  pekerjaan,  misalnya  ada  suatu  pekerjaan  yang  telah  direncanakan disuatu  lokasi  namun  ada  penolakan,  lokasi  yang  ada  lebih  kecil dari  rencana  awal maka dapat menyebabkan perubahan pada output.” (Wawancara RA, 4 Juli 2022)

## Pembahasan
Dari  hasil  penelitian  dan  wawancara  yang  telah  diuraikan  sebelumnya,  diketahui bahwa pelaksanaan realisasi belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram sudah menerapkan prinsip value for money yaitu berdasarkan pada indikator ekonomi,  efisiensi  dan  efektivitas  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-undangan. Berdasarkan  teori  Stewardship  dapat  diterapkan  pada  penelitian  mengenai  sektor  publik non  profit  maupun  profit,  di  mana  organisasi  sektor  publik  memiliki  kewajiban  untuk memenuhi  kebutuhan  terhadap  hubungan  antara  steward  dengan  principal.  Teori Stewardship yang digunakan dalam penelitian ini menjelaskan organisasi perangkat daerah sebagai  steward  dalam  melaksanakan  tugasnya  dalam  mengelola  anggaran  terhadap penggunaan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan.
Pelaksanaan  belanja  daerah  harus  didasarkan  pada  prinsip  hemat,  tidak  mewah, efektif,  efisien.  Dalam melaksanakan  tanggung  jawab  tersebut  steward  (Dinas  Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram) mengerahkan kemampuan dan keahlian sesuai tugas  dan  fungsinya.  Sehingga  hasil  capaian  kinerja  dari  pelaksanaan  program  dan kegiatan  dapat  terealisasi  dan  dipertanggungjawabkan.  DPUPR  Kota  Mataram  berusaha
secara  maksimal  dalam  mencapai  tujuan  pemerintah  yaitu  untuk  meningkatkan kesejateraan  masyarakat  ( principals ).  Adapun  pembahasan  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan sebagai berikut:
1. Ekonomi  Dalam  Pelaksanaan  Realisasi  Anggaran  Belanja  Dinas  Pekerjaan  Umum Dan Penataan Ruang Kota Mataram
Pelaksanaan realisasi anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram untuk tahun 2016-2020 memiliki tingkat ekonomi rata-rata diatas 90%. Hasil ini  menunjukkan  bahwa  dalam  pelaksanaan  realisasi  anggaran  belanja  setiap  tahunnya sudah  ekonomis.  DPUPR  Kota  Mataram  juga  telah  berhasil  dalam  melakukan  upaya penghematan  belanja.  Hal  yang  dilakukan  agar  pelaksaan  belanja  tetep  ekonomis  yaitu dengan melakukan survei awal dilapangan dan juga melakukan koordinasi dengan berbagai organisasi pemerintah daerah lainnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
Kebijakan yang selalu diterapkan oleh DPUPR Kota Mataram dalam memaksimalkan tingkat  ekonomi  dalam  pengadaan  dan  alokasi  sumber  daya  finansial  yaitu  dengan berdasarkan Standar Satuan  Harga  (SSH) yang  digunakan untuk  setiap  unit barang/jasa yang berlaku dan  juga penggunaan Standar Biaya Umum (SBU) untuk harga setiap unit non  barang/jasa  seperti  honorium  dan  perjalanan  dinas.  Hal  ini  dilakukan  oleh  DPUPR sebagai upaya untuk menghindari terjadinya pemborosan dan kepatuhan terhadap aturan.
2. Efisiensi dalam Pelaksanaan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Mataram
Dalam  pencairan  dana  untuk  pelaksanaan  suatu  program/kegiatan  DPUPR  Kota Mataram  selalu  mengacu  terhadap  dokumen  pelaksana  anggaran  dan  ketersediaan anggaran  kas  yang  ada.  Hal  ini  dilakukan  agar  ketersediaan  dana  dapat  mencukupi pekerjaan atau program yang akan dilakukan sehingga target kinerja dapat dicapai dengan menggunakan  sumber  daya  dan  dana  yang  ada.  Pelaksanaan  anggaran  belanja  pada DPUPR Kota Mataram untuk tahun 2016 hingga 2019 menunjukkan persentase rata-rata di atas  90%  hal  ini  menandakan  bahwa  dalam  pelaksanaan  anggaran  belanja  telah dilaksanakan secara efisien. Dan untuk tahun 2020 menunjukkan persentase 82,7%, yang berarti pelaksanaan anggaran dilakukan secara cukup efisien. Karena untuk tahun 2020 ini pagu anggaran yang diterima oleh dinas paling rendah dan adanya kebijakan refocusing. Upaya  efisiensi  belanja  telah  dilakukan  oleh  DPUPR  Kota  Mataram,  dengan  menempuh kebijakan  strategi  penghematan  pada  sebagian  program  dan  kegiatan.  Seperti penghematan dalam melakukan pengadaan barang&jasa, pemakaian listrik,air telepon dan
perjalanan  dinas  Faktor  lainnya  yang  dapat  mempengaruhi  tingkat  efisiensi  anggaran belanja yaitu adanya besaran anggaran yang tidak terserap dan kendala teknis dilapangan.

## 3. Efektivitas  dalam  Pelaksanaan  Realisasi  Anggaran  Belanja  Dinas Pekerjaan  Umum Dan Penataan Ruang Kota Mataram
Efektivitas  merupakan  hubungan  antara  keluaran  dengan  tujuan atau  sasaran  yang harus  dicapai.  Kegiatan  operasional  dikatakan  efektif  apabila  proses  kegiatan  mencapai tujuan  dan  sasaran  ahir  kebijakan.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  DPUPR  Kota  Mataram dalam  pelaksanaan  realisasi  belanjanya  menunjukkan  pelaksanaan  realisasi  anggaran belanja  yang  cukup  efektif.  Hal  tersebut  berdasarkan  temuan  pada  indikator  dalam pengukuran efektivitas sebagai berikut:

## a. Keberhasilan Program
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram memiliki berbagai program dan kegiatan yang telah direalisasikan  dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan untuk Kota Mataram dan pencapaian target kinerja organisasi. Faktor dari kerberhasilan  program  juga  sangat  dipengaruhi  oleh  ketersediaan  anggaran  kas  dan penentuan program prioritas dari walikota, kepala dinas dan kepala bidang.

## b. Keberhasilan Sasaran
Pelaksanaan  program  dan  kegiatan  yang  ada  di  DPUPR  Kota  mataram  sudah  cukup efektif. Namun, ada beberapa Faktor-faktor penghambat dalam pencapaian keberhasilan sasaran  pada  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penaatan  Ruang  kota  Mataram  seperti kurangnya kesadaran masyarakat, kebutuhan akan hunian, dan terbatasnya lahan. c.  Kepuasan Terhadap Program
Dengan melihat pencapaian selama 5 tahun terakhir dari tahun 2016 hingga 2020 pada  Rencana  Strategis  DPUPR  Kota  Mataram  menunjukkan  kepuasan  terhadap program cukup efektif. Karena dari penjelasan sebelumnya, program yang dilaksanakan bersifat prioritas tidak secara keseluruhan, hal ini diakibatkan oleh minimnya anggaran yang  tersedia  khususnya  ditahun  2019  dan  2020  karena  adanya  kebijakan  refocusing anggaran, jadi pagu anggaran yang diterima sangat terbatas..
d. Kesesuaian Input dan Output
Kesesuaian input dan output, didasarkan pada ketersediaan anggaran kas (input) untuk mendanai suatu program dan kegiatan (output). Dalam hal ini input dan output yang diperoleh sudah cukup efektif,  karena sudah adanya realisasi dari program yang telah ditetapkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi biasanya kondisi dilapangan, misalnya ada
perubahan  harga  pada  bahan-bahan,  perubahan  volume,  perubahan  cuaca  yang ekstrem  sehingga  akan  mempengaruhi  anggaran  yang  ada.  Dan  juga  perubahan perencanaan pekerjaan, misalnya ada pekerjaan yang telah direncanakan disuatu lokasi namun  ada  penolakan,  lokasi  yang  ada  lebih  kecil  dari  rencana  awal  maka  dapat menyebabkan perubahan pada output.
Dampak sosial dari penerapan indikator value for money, yaitu ekonomi, efisien dan efektif pada realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram dalam pelaksanaan realisasi anggaran belanja, antara lain :
1.  Terlayaninya kebutuhan air minum dan sapras pengolahan air limbah yang memadai. Dalam  hal  ini,  bidang  cipta  karya  pada  DPUPR  Kota  Mataram  melaksanakan pembangunan /rehabilitasi MCK Komunal di beberapa kelurahan di Kota Mataram. Kegiatan ini termasuk pembuatan septictank dan atau sistem pengolahan air limbah dalam satu lokasi.
2.  Tersedianya infrastruktur jaringan irigasi dalam kondisi baik
Seksi  operasi  dan  pemeliharaan  jaringan  sumber  daya  air  pada  DPUPR  Kota Mataram,    telah  menangani  pembangunan  dan  pemeliharaan  saluran  irigasi  yang ada di wilayah kota Mataram.
3.  Tersedianya infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas Bidang bina marga DPUPR Kota Mataram melaksanakan tugas dan fungsinya untuk melakukan rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan dan jembatan serta pembuatan jalan dan jembatan yang ada di Kota Mataram, agar akses jalan umum dan jembatan lebih baik.
4. Pengendalian dan Pemanfaatan Jalan, sarana dan prasarana DPUPR  Kota  Mataram  juga  telah  menangani  pelaksanaan  pada  pekerjaan rehabilitasi/  pemeliharaan  jalan  dan  melakukan  pengadaan  terhadap  sarana  dan prasarana  yang  ada  di  Kota  Mataram  agar  fasilitas  infrastruktur  di  Mataram  dapat terpenuhi dengan baik.
5.  Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk mewujudkan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang akuntabel dan transparan.

## Kesimpulan
Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan realisasi belanja berdasarkan hasil pengukuran dengan pendekatan value for money (Ekonomi,  Efisiensi  dan  Efektivitas)  pada  Dinas  Pekerjan  Umum  dan  Penataan Ruang Kota Mataram memperoleh hasil sebagai berikut :
1. Pelaksanaan realisasi anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan  Ruang Kota  Mataram  untuk  tahun  2016-2020  memiliki  tingkat  ekonomi  rata-rata  diatas  90%. Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  dalam  pelaksanaan  realisasi  anggaran  belanja  setiap tahunnya  sudah  dilaksanakan  secara  ekonomis.  DPUPR  Kota  Mataram  telah  berhasil dalam melakukan upaya penghematan belanja, dengan menggunakan kebijakan Standar Satuan Harga (SSH) untuk setiap unit barang/jasa yang berlaku dan  juga penggunaan Standar Biaya Umum (SBU) untuk harga setiap unit non barang/jasa seperti honorium dan perjalanan dinas
2. Pelaksanaan  anggaran  belanja  pada  DPUPR  Kota  Mataram  untuk  tahun  2016  hingga 2019 menunjukkan persentase rata-rata diatas 90% hal ini menandakan bahwa dalam pelaksanaan anggaran belanja telah dilaksanakan secara efisien. Dan untuk tahun 2020 menunjukkan persentase 82,7%, yang berarti pelaksanaan anggaran dilakukan secara cukup  efisien.  Karena  untuk  tahun  2020  ini  pagu  anggaran  yang  diterima  oleh  dinas paling rendah dan adanya kebijakan refocusing anggaran.
3. DPUPR  Kota  Mataram  dalam  hal  pencapaian  tujuan  dan  sasaran  ahir  kebijakan  telah menunjukkan  pelaksanaan  realisasi  anggaran  belanja  yang  cukup  efektif  dalam melaksanakan  program  dan  kegiatan  yang  telah  ditetapkan.  Hal  tersebut  berdasarkan indikator dalam pengukuran efektivitas, yaitu :
a. Keberhasilan  Program ,  DPUPR  Kota  Mataram  memiliki  berbagai  program  dan kegiatan  yang  telah  direalisasikan  dalam  rangka  mewujudkan  pembangunan  yang berkelanjutan untuk Kota Mataram
b. Keberhasilan  Sasaran ,  Pencapaian  DPUPR  Kota  mataram  terhadap  target kinerjanya  sudah  cukup  efektif.  Namun,  ada  beberapa  Faktor  penghambat  dalam pencapaian  keberhasilan  sasaran  pada  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penaatan Ruang  kota  Mataram  seperti  kurangnya  kesadaran  masyarakat,  kebutuhan  akan hunian, dan terbatasnya lahan.
c.  Kepuasan terhadap Program, Pencapaian selama 5 tahun terakhir dari tahun 2016 hingga 2020 pada Rencana Strategis DPUPR Kota Mataram menunjukkan kepuasan terhadap program cukup efektif
d.  Kesesuaian Input dan Output, Dalam hal ini anggaran (input) yang ada dengan output yang  diperoleh  sudah  berjalan  cukup  efektif,  karena  DPUPR  Kota  Mataram  telah merealisasikan  penggunaan  input  secara  optimal  untuk  keberhasilan  output  yang telah  ditetapkan.  Faktor  yang  mempengaruhi  kesesuaian  input  dan  output  yaitu kondisi dilapangan, perubahan volume, perubahan cuaca yang ekstrem.

## Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat memberikan saran yaitu pelaksaan anggaran belanja harus bisa memenuhi untuk setiap program dan kegiatan,  oleh  karena  itu  dibutuhkan  perencanaan  dan  pengelolaan  anggaran  yang  baik agar program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat terlaksana. Dan diharapkan untuk peneliti  selanjutnya  dapat  melakukan  penelitian  lebih  mendalam  dengan  teori  berbeda sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan khususnya pelaksanaan realisasi belanja.

## Referensi
Baria,  K.  (2019).  Efektivitas  Pelayanan  Kartu  Macca  Di  Kecamatan  Lalabata  Kabupaten Soppeng. Unismuh , 53 (9). www.journal.uta45jakarta.ac.id
Basariyah,  S.  (2017).  Analisis  Efektivitas  Dan  Efisiensi  Pelaksanaan  Anggaran  Belanja Pada  Badan  Pemberdayaan  Masyarakat  Dan  Pemerintahan  Desa  (BPMPD)  Daerah Propinsi Sulawesi Tengah. Jurnal Katalogis , 5 (32), 63 –74.
Bunna,  C.  S.  H.  (2021). Efektivitas  Dan  Efisiensi  Pelaksanaan  Anggaran  Belanja  Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo [Muhammadiyah Makassar]. UNISMUH
Fitriana.  (2017).  Analisis  Value  For  Money  dalam  Pengukuran  Kinerja  Dinas  Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba. Unismush . https://doi.org/10.1016/j.addr.2018.07.012%0Ahttp://www.capsulae.com/media/Microe ncapsulation - Capsulae.pdf%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.jaerosci.2019.05.001
Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik .Yogyakarta: ANDI.
Nordiawan, D. (2006). Akuntansi Sektor Publik . Jakarta: Salemba Empat.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Post,  L.  (2020). Anggaran  PUPR  Mataram  Tersedot  Korona,  Tersisa  Hanya  Untuk Penanganan
Sampah . https://lombokpost.jawapos.com/metropolis/04/07/2020/anggaran-pupr-mataram- tersedot-korona-tersisa-hanya-untuk-penanganan-sampah/, Diakses pada 23 Februari 2022 Pukul 16.46
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Raco,  J.  R.  (2010). Metode  penelitian  kualitatif:  jenis,  karakteristik  dan  keunggulannya . Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta.