TANGGUNG JAWAB RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA DALAM PENGELOLAAN BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN HASIL TINDAK PIDANA
Rachmatika Lestari 1 , Nila Trisna 2 , Dara Quthni Effida 3
1 Prodi Ilmu Hukum, FISIP, Universitas Teuku Umar Email: rachmatikalestari@utu.ac.id
2 Prodi Ilmu Hukum, FISIP, Universitas Teuku Umar Email: nilatrisna@utu.ac.id
3 Prodi Ilmu Hukum, FISIP, Universitas Teuku Umar Email: daraquthnieffida@utu.ac.id

## Abstract
Article  44  of  the  KuHP  states  that:  "Confiscated  objects  are  stored  in  state confiscation houses. In Article 1 number 3 of Government Regulation No. 27 of 1983 on  the  Implementation  of  Criminal  Events  Act  also  mentions  that  the  State Confiscation House is hereby called RUPBASAN is the place of objects confiscated by the  State  for  the  purposes  of  judicial  proceedings.  RUPBASAN  is  where  objects confiscated  by  the  State  for  the  purposes  of  judicial  proceedings.  RUPBASAN  is established  in  every  capital  city  or  city  district,  and  if  necessary  can  be  established RUPBASAN  Branch.  However,  in  practice  not  all  district  capitals  or  cities  have RUPBASAN  to  manage  confiscated  objects  and  loot  proceeds  from  crimes,  so  the management  of  the  proceeds  of  crime  is  under  direct  management  by  the  law enforcement agencies that handle such crimes. Based on the background as described above, the formulation of the problems in this study is: what are the arrangements regarding the management of Confiscated Objects in the RUPBASAN? And how is the management of Confiscated Goods and Proceeds of Looting Crimes in Indonesia? This research  is  a  normative  juridical  study,  namely  research  conducted  by  examining library materials or secondary data. The results showed the amount of assets or items seized from the defendant in criminal cases by law enforcement officers that were still not  properly  managed,  meaning  they  had  been  confiscated  or  taken  from  the defendant, but were not properly managed. So far there has been an institution called RUPBASAN,  as  stipulated  in  Law  No.  8  of  1981  on  KUHAP,  PP  No.  27/1983  on  The Implementation  of  KUHAP,  and  Regulation  of  the  Minister  of  Justice  Number: M.05.UM.01.06 of 1983 on the Management of Confiscated Goods and State Booty in the State Confiscation House, but not utilized properly. Confiscated items are all stored in  the  police  station  or  prosecutor's  office,  whereas  if  stored  and  left  unmanaged properly then there will be a decrease in value.
Keywords: responsibilities of the RUPBASAN, confiscation objects, proceeds of crime

## A. PENDAHULUAN
Permasalahan  mengenai  pengelolaan  benda  sitaan  dan  barang  rampasan hasil  dari  tindak  pidana  merupakan  persoalan  yang  telah  lama  terdapat  dalam praktik  penegakan  hukum  di  Indonesia.  Dalam  perkembangannya,  pengelolaan benda  sitaan  dan  barang  rampasan  harus  memperhatikan  isu  perlindungan  hak asasi  manusia  sehingga  dalam  praktiknya  harus  bersikap  lebih  hati-hati  dalam mengelola  benda  sitaan  dan  barang  sitaan  ini.  Pengelolaan  benda  sitaan  dan barang rampasan merupakan konsekuensi dari penyitaan terhadap benda/barang yang terkait dengan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Penyidik.
Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana  (untuk selanjutnya disebut KUHAP) telah mengatur mengenai penyitaan dan pengelolaan benda sitaan. Hal ini dapat dilihat dalam Bab V Bagian Keempat pasal 38-46 KUHAP. Sedangkan pengaturan  khusus  mengenai  benda  sitaan  diatur  dalam  Pasal  44-46 KUHAP. Menurut Pasal 1 angka 16 KUHAP, penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik  untuk  mengambil  alih  dan/atau  menyimpan  di  bawah  penguasaannya benda  bergerak  atau  tidak  bergerak,  berwujud  atau  tidak  berwujud  untuk kepentingan  pembuktian  dalam  penyidikan,  penuntutan,  dan  –peradilan. Berdasarkan pengertian tersebut bahwa penyitaan dilakukan untuk kepentingan pembuktian.
Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan bermula dari dilakukannya upaya  paksa  berupa  penyitaan  oleh  Penyidik  terhadap  barang  bukti.  Penyitaan barang bukti senantiasa diikuti dengan perampasan barang yaitu penguasaan atas fisik  barang  bukti.  Di  sisi  lain,  penyitaan  barang  bukti  yang  diikuti  dengan penguasaan  fisik  itu  seringkali  menimbulkan  masalah bagi  Penyidik, diantaranya adalah  mengenai  tempat  penyimpanan  yang  tidak  memadai  dan  keterbatasan. Sehingga  kemampuan  memelihara  atau  mengelola  barang  bukti  yang  tidak maksimal  dapat  berujung  pada  rusaknya  barang  bukti  dan  menyebabkan  pada turunnya  nilai  barang  yang  disita.  Selain  itu,  kerusakan  barang  bukti  yang  disita akan  menimbulkan  resiko  hukum  bagi  Penyidik  dan  juga  Negara  bila  nantinya barang  yang  telah  disita  dinyatakan  oleh  Hakim  atau  putusan  pengadilan  untuk dikembalikan kepada pemilik atau penguasa barang tersebut sebelum disita. Patut juga diperhatikan bahwa rusaknya dan menurunkan nilai barang yang disita malah akan  memperbesar  kerugian  Negara  bila  Hakim  memutuskan  barang  yang dirampas tersebut menjadi milik Negara.
Perkembangan  aturan  hukum  yang  kerap  terlambat  dibanding perkembangan  kejahatan  juga  menjadi  kendala  penegakan  hukum  di  bidang pengelolaan benda sitaan. Berkembangnya kejahatan mengakibatkan berkembang pula  jenis  barang  bukti  terkait  tindak  pidana.  Pada  kejahatan  pasar  modal, kejahatan asuransi, kejahatan dunia maya, dan lain-lain, penegak hukum dituntut lebih  memahami  sifat  dan  karakter  barang  bukti  kejahatan  terutama  dalam
Vol 4, No 2, Oktober 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
konteks  penyitaan.  Oleh  karena  itu  menanggapi  aturan  mengenai  pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan yang pengaturannya dianggap tidak memadai dalam  mengikuti  perkembangan  penegakan  hukum,  institusi  penegak  hukum seperti Polri dan Kejaksaan juga membuat aturan sendiri dengan alasan efisiensi dan  efektifitas  tindakan  dan  pengelolaannya  sepanjang  aturan  tersebut  tidak bertentangan dengan KUHAP dan peraturan perudang-undangan terkait lainnya. Untuk melihat sejauh mana pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan menimbulkan  masalah  hukum,  perlu  kita  tinjau  dengan  pendekatan  ilmiah pengaturan  dasar  yang  ada  dalam  peraturan  perundang-undangan  Indonesia. Dengan  cara  ini  diharapkan  dapat  memperjelas  apakah  peraturan  perundang- undangan  yang  ada  tidak  lagi  memadai sehingga  perlu  dibuat  aturan  baru,  atau sekedar  permasalahan  teknis  yang  hanya  memerlukan  pengaturan  menyangkut administrasi pengelolaannya saja. Lebih dari itu juga perlu ditinjau makna benda sitaan  dan  barang  rampasan  dalam  sistem  hukum  kita  untuk  mendudukkan permasalahan secara proporsional.
Pasal  44  KUHP  menyatakan  bahwa:  “Benda  sitaan  disimpan  dalam  rumah penyimpanan benda sitaan negara. Di dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara selanjutnya disebut RUPBASAN adalah tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses  peradilan.  Rumah  Penyimpanan  Benda  Sitaan  Negara  (RUPBASAN) merupakan  tempat  benda  yang  disita  oleh  Negara  untuk  keperluan  proses peradilan.  RUPBASAN  didirikan  pada  setiap  ibukota  kabupaten  atau  kota,  dan apabila perlu dapat dibentuk pula Cabang RUPBASAN.
Di  dalam  RUPBASAN  ditempatkan  benda  yang  harus  disimpan  untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan  putusan  hakim.  Ketentuan  tentang  RUPBASAN  dapat  dilihat  dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 34 PP Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. RUPBASAN di bawah tanggung jawab Direktorat  Pemasyarakatan  Kementerian  Hukum  dan  HAM,  yang  sejajar  dengan Rutan  dan  Lapas.  Hal  tersebut  merupakan  pelaksanaan  dari  Pasal  44  ayat  (2) KUHAP  yang  menyebutkan  bahwa  penyimpanan  benda  sitaan  dilaksanakan dengan  sebaik-baiknya  dan  tanggung  jawab  atasnya  ada  pada  pejabat  yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut  dilarang  untuk  dipergunakan  oleh  siapapun  juga.  Akan  tetapi  dalam praktiknya tidak semua ibu kota kabupaten atau kota terdapat RUPBASAN untuk mengelola benda sitaan dan barang rampasan hasil dari tindak pidana, sehingga pengelolaan  terhadap  benda  hasil  tindak  pidana  ini  di  bawah  dikelola  langsung oleh instansi penegak hukum yang menangani tindak pidana tersebut.
Vol 4, No 2, Oktober 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Berdasarkan  latar  belakang  sebagaimana  yang  diuraikan  di  atas,  maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimanakah  pengaturan  mengenai  pengelolaan  Benda  Sitaan  Pada  Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN)?
2. Bagaimanakah  pengelolaan  Benda  Sitaan  dan  Barang  Rampasan  hasil  tindak pidana di Indonesia?

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan  penelitian  yuridis  normatif,  yaitu  penelitian  yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. 1 Sumber data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  data  sekunder,  yaitu  yang  dilakukan dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka,  ataupun  peraturan  perundang-undangan. Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  menggunakan  Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian kepustakaan seperti melakukan inventarisasi  terhadap  peraturan  perundang-undangan  dan  dokumen  serta literatur yang berkaitan dengan persoalan yang dikaji. Data yang telah terkumpul dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan khusus.

## C.  PEMBAHASAN
1. Pengaturan  Pengelolaan  Benda  Sitaan  Pada  Rumah  Penyimpanan  Benda Sitaan Negara (RUPBASAN)
Pasal 44 KUHP menyatakan bahwa: “Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan  benda  sitaan  negara.  Di  dalam  Pasal  1  angka  3  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum  Acara  Pidana  menyatakan  bahwa  Rumah  Penyimpanan  Benda  Sitaan Negara selanjutnya disebut RUPBASAN adalah tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) merupakan tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan  proses  peradilan.  RUPBASAN  didirikan  pada  setiap  ibukota kabupaten atau kota, dan apabila perlu dapat dibentuk pula Cabang RUPBASAN.
Di  dalam  RUPBASAN  ditempatkan  benda  yang  harus  disimpan  untuk keperluan  barang  bukti  dalam  pemeriksaan  dalam  tingkat  penyidikan, penuntutan  dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  termasuk  barang  yang dinyatakan  dirampas  berdasarkan  putusan  hakim.  Ketentuan  tentang
1 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 91.
RUPBASAN dapat dilihat dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 34 PP Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. RUPBASAN dibawah tanggung jawab Direktorat Pemasyarakatan Kementerian Hukum  dan  HAM,  yang  sejajar  dengan  Rutan  dan  Lapas.  Hal  tersebut merupakan pelaksanaan dari Pasal 44 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan bahwa penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab  atasnya  ada  pada  pejabat  yang  berwenang  sesuai  dengan  tingkat pemeriksaan  dalam  proses  peradilan  dan  benda  tersebut  dilarang  untuk dipergunakan oleh siapapun juga.
Berdasarkan  Keputusan  Menteri  Kehakiman  RI  Nomor:  M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tata Kerja Rumah Tahanan dan Rumah  Penyimpanan  Benda  Sitaan  Negara,  tugas  pokok  RUPBASAN  adalah “Melakukan  penyimpanan  benda  sitaan  dan  barang  rampasan  negara”. Melakukan  penyimpanan  benda  sitaan  negara  dan  barang  rampasan  negara berarti melakukan perbuatan menyimpan atau menaruh di tempat yang aman supaya  jangan  rusak  atau  hilang  atau  berkurang  benda  dan  barang  tersebut. Kata  penyimpanan  benda  sitaan  dilaksanakan  dengan  sebaik  baiknya mengandung  arti  bahwa  benda  tersebut  senantiasa  dipertahankan keutuhannya.
Penyimpanan dilakukan dengan baik  dan  tertib  sesuai dengan  Petunjuk Pelaksanaan  (Juklak)  dan  Petunjuk  Teknis  (Juknis)  pengelolaan  benda  sitaan negara dan barang rampasan negara sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan oleh yang  berkepentingan  mudah  dan  cepat  mendapatkannya.  Melakukan pemeliharaan  benda  sitaan  negara  dan  barang  rampasan  negara  berarti merawat  benda  dan  barang  tersebut  agar  tidak  rusak  serta  tidak  berubah kualitas maupun kuantitasnya sejak penerimaan sampai dengan pengeluarannya.
Untuk  menyelenggarakan  tugas  tersebut  RUPBASAN  mempunyai  fungsi sebagai berikut:
1. Melakukan pengadministrasian benda sitaan dan barang rampasan negara;
2. Melakukan  pemeliharaan  dan  mutasi  benda  sitaan  dan  barang  rampasan negara;
3. Melakukan pengamanan dan pengelolaan RUPBASAN; dan
4. Melakukan urusan surat-menyurat dan kearsipan.
Di  dalam  PP  No.  27  Tahun  1983  tentang  Pelaksanaan  KUHAP,  secara struktural dan organisatoris, RUPBASAN dikelola oleh Kementerian Kehakiman melalui  Direktur  Jenderal  Pemasyarakatan.  RUPBASAN  dipimpin  oleh  Kepala RUPBASAN yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri (Pasal 31 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1983) sehingga tanggung jawab fisik dan administrasi atas benda
sitaan ada pada Kepala RUPBASAN (Pasal 30 ayat (3), Pasal 32 ayat (1) PP No. 27 tahun 1983).
Dasar  hukum  pengelolaan  benda  sitaan  dan  barang  rampasan  negara adalah:
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP;
3. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor : M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan  Benda  Sitaan  dan  Barang  Rampasan  Negara  di  Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara;
4. Keputusan  Menteri  Kehakiman  RI  Nomor:  M.04.PR.07.03  Tahun  1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja RUTAN dan RUPBASAN;
5. Keputusan  Menteri  Kehakirnan  dan  Hak  Asasi  Manusia  RI  Nomor:  M. 01.PR.07.10  Tahun  2001  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Rl; dan
6. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.
Pelaksanaan  Pengelolaan  Benda  Sitaan  dan  Barang  Rampasan  Negara Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara berasaskan kepada:
1. Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Pengayoman dan Perlindungan Hak Asasi Manusia;
3. Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan; dan
4. Praduga tak bersalah untuk menjamin keutuhan barang bukti.
Pengelolaan  Benda  Sitaan  dan  Barang  Rampasan  Negara  adalah  tugas Rumah  Penyimpanan  Benda  Sitaan  Negara  selaku  Unit  Pelaksana  Teknis Pemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam  sidang  pengadilan  sehingga  dapat  menunjang  proses  peradilan  yang sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan,  mengandung  aspek  pelayanan, pengamanan, pemeliharaan agar keutuhan barang bukti tetap terjamin.
Pengelolaan Barang Sitaan Negara (Basan) dan Barang Rampasan Negara (Baran) di RUPBASAN adalah suatu rangkaian kegiatan yang merupakan suatu sistem dimulai sejak proses penerimaan sampai pada pengeluaran Basan dan Baran. Rangkaian kegiatan tersebut meliputi:
1. Penerimaan, penelitian, penilaian, pendaftaran dan penyimpanan Basan dan Baran;
2. Pemeliharaan Basan dan Baran;
3. Pemutasian Basan dan Baran;
4. Pengeluaran dan Penghapusan Basan dan Baran; dan
5. Penyelamatan dan Pengamanan Basan dan Baran.
2. Pengelolaan  Benda  Sitaan  dan  Barang  Rampasan  Hasil  Tindak  Pidana  di Indonesia
Di dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, benda sitaan dan barang rampasan merupakan dua objek yang berbeda walaupun keduanya merupakan objek  kebendaan  yang  sama.  Benda  sitaan  adalah  benda-benda  yang  disita untuk  kepentingan  pembuktian  di  penyidikan,  penuntutan,  atau  peradilan berdasarkan Pasal 39 KUHAP. Sedangkan barang rampasan adalah benda-benda yang oleh putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 46 ayat (2) KUHAP.
Menurut Pasal 1 angka 16 KUHAP, Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk  mengambil  alih  dan  atau  menyimpan  di  bawah penguasaannya benda  bergerak  atau  tidak  bergerak,  berwujud  atau  tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.  KUHAP  mengatur  kewenangan  Penyitaan  pada  Bab  V  Bagian Keempat  Pasal  38-  46.  Berdasarkan  Pasal  36-48,  beberapa  prinsip  utama penyitaan adalah:
a. Penyitaan harus dengan ijin Ketua Pengadilan, kecuali dalam keadaan sangat perlu dan mendesak, keadaan mana penyitaan hanya dapat dilakukan atas benda bergerak (Ps. 38).
b. Objek  penyitaan  diatur  secara  limitatif  dalam  Pasal  39,  meski  bunyi  pasal tersebut masih menimbulkan perdebatan dan pertanyaan dalam praktek.
c. Penyitaan juga dapat dilakukan dalam hal tertangkap tangan (Ps. 40).
d. Dalam hal tertangkap tangan, Penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang ditujukan atau berasal dari Tersangka (ps. 41).
e. Penyidik  berwenang  memerintahkan  orang  yang  menguasai  benda  untuk menyerahkan benda yang di bawah kekuasaannya itu (Ps. 42).
f. Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara dan tanggungjawabnya  ada  pada  pejabat  yang  berwenang  sesuai  tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan (Ps. 44).
g. Benda  sitaan  yang  mudah  rusak  dan  membahayakan,  sejauh  mungkin dengan  persetujuan  Tersangka  dapat  dijual  lelang  atau  diamankan  dan (uang) hasil lelang itu dapat dijadikan barang bukti, dengan sedapat mungkin sebagian kecil dari benda itu disisihkan guna kepentingan pembuktian (Ps. 44 ayat (1-)).
h. Benda sitaan yang bersifat terlarang dirampas bagi kepentingan negara atau dimusnahkan.
Vol 4, No 2, Oktober 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan telah diatur secara tegas dan  jelas  di  Pasal  44  dan  45  serta  46  KUHAP.  Ketentuan  Pasal  44  dan  45 mengatur  secara  khusus  benda  sitaan  sejak  disita  sampai  dengan  lahirnya putusan pengadilan, sedangkan Pasal 46 mengatur secara khusus benda sitaan pasca  lahirnya  putusan  pengadilan  baik  yang  berstatus  dirampas  maupun berstatus lain.
Pasal 44 KUHAP menyatakan:
(1) Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara.
(2) Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggungjawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda ersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.
Penjelasan Pasal 44 menyatakan:
(1)   Selama  belum  ada  rumah  penyimpanan  benda  sitaan  negara  di  tempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di kantor kepolisian negara Republik Indonesia, di kantor kejaksaan negeri, di kantor pengadilan negeri, di gedung bank pemerintah dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita.
Dari  Pasal  44  ayat  (1)  jelas  terdapat  norma  bahwa  benda  sitaan  harus disimpan di  rumah  penyimpanan benda sitaan negara atau  yang  menurut  PP Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana saat ini dikenal sebagai Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN).
Sebagai  undang-undang  yang  mengatur  hukum  acara  pidana,  norma  yang terdapat di dalamnya adalah norma pengaturan yang mengikat dan karenanya harus diikuti. Apa yang diatur dalam suatu hukum acara adalah tatacara yang diakui. Sebaliknya, hal-hal yang tidak diatur dalam hukum acara bukanlah hal yang  diakui/diperbolehkan.  Norma  harus  diatur  dalam  batang  tubuh  suatu undang-undang dan tidak boleh diatur dalam bagian penjelasan. Sebagaimana kedudukannya, bagian penjelasan haruslah merupakan penjabaran dari batang tubuh undang-undang. Bagian penjelasan juga tidak boleh memuat norma. Meski  benda  sitaan  disimpan  di  RUPBASAN,  Pejabat  yang bertanggungjawab  secara  hukum  atas  benda  sitaan  adalah  pejabat  sesuai tingkat pemeriksaan perkara.  Hal  ini  sama halnya dengan  penahanan  dimana seorang  Tersangka  pelaku  kejahatan  yang  ditahan  diserahkan  (fisiknya)  ke rumah tahanan sedangkan tanggungjawab hukumnya tetap ada pada pejabat yang menahannya berdasarkan tingkatan proses hukum yang sedang berjalan.
Vol 4, No 2, Oktober 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Penjelasan Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam hal belum ada RUPBASAN  di  tempat  yang  bersangkutan  penyimpanan  benda  sitaan  dapat dilakukan  di  ...  dst  adalah  berdasarkan  kenyataan  bahwa  pada  saat diberlakukannya KUHAP belum terdapat RUPBASAN di banyak tempat hal mana sampai dengan saat ini pun masih demikian adanya. Oleh karena itu pembentuk undang-undang memberikan catatan dalam penjelasan bahwa dalam hal belum terdapat  RUPBASAN  penyimpanan  benda  sitaan  dapat  dilakukan  di  tempat selain RUPBASAN. Kata dapat disitu pun bukan merupakan norma karena tidak bersifat  mengikat  sebagaimana  sebuah  norma.  Dengan  kata  lain,  KUHAP mengamanahkan agar dibentuk/didirikan  RUPBASAN  di  tempat-tempat  mana seharusnya ada.
Berdasarkan  catatan  pembentukan  undang-undang,  ditemukan  fakta bahwa terdapat alasan tertentu dicantumkannya tempat penyimpanan benda sitaan  selain  RUPBASAN  adalah  berdasarkan  alasan  bahwa  tempat-tempat tersebut (kantor polisi, kejaksaan, pengadilan negeri, bank pemerintah) adalah tempat-tempat yang relatif telah ada dan tersebar di wilayah Indonesia. Bahkan dalam keadaan tertentu, benda yang disita dapat dibiarkan saja tetap berada di tempat  benda  itu  berada  saat  disita.  Dengan  kata  lain,  berdasarkan  alasan tertentu  benda  yang  disita  tidak  selalu harus  diikuti  dengan  penguasaan atas fisik benda tersebut.
KUHAP  juga  mengatur  prinsip  pengelolaan  benda  sitaan  dan  barang rampasan di Pasal 45 dan 46.
Pasal 45 menyatakan:
(1) Dalam  hal  benda  sitaan  terdiri  atas  benda  yang  dapat  lekas  rusak  aau membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan  terhadap  perkara  yang  bersangkutan  memperoleh  kekuatan hukum  tetap  atau  jika  biaya  penyimpanan  benda  tersebut  akan  menjadi terlalu  tinggi,  sejauh  mungkin  dengan  persetujuan  Tersangka  atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:
a. Apabila  perkara  masih  ada  di  tangan  penyidik  atau  penuntut  umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau  penuntut  umuum,  dengan  disaksikan  oleh  Tersangka  atau kuasanya;
b. Apabila perkara sudah di tangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas ijin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh Terdakwa atau kuasanya;
(2) Hasil  pelelangan  benda  yang  bersangkutan  yang  berupa  uang  dipakai sebagai barang bukti;
(3) Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil dari beda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
Vol 4, No 2, Oktober 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
(4) Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1),  dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.
Penjelasan Pasal 45 menyatakan:
Ayat (1)
Yang  dimaksud  dengan  benda  yang  dapat  diamankan  anara  lain  ialah  benda benda yang mudah terbakar, mudah meledak, yang untuk itu harus dijaga serta diberi anda khusus atau benda yang dapa membahayakan kesehatan orang dan lingkungan.  Pelaksanaan  lelang  dilakukan  oleh  kantor  lelang  negara  setelah diadakan konsultasi dengan pihak penyidik atau penuntut umum setempat atau hakim  yang  bersangkutan  sesuai  dengan  tingkat  pemeriksaan  dalam  proses peradilan dan lembaga yang ahli dalam menentukan sifat benda yang mudah rusak.
Ayat (2) dan (3) Benda untuk pembuktian yang menurut sifatnya lekas rusak dapat dijual lelang dan  uang  hasil  pelelangan  dipakai  sebagai  ganti  untuk  diajukan  di  sidang pengadilan sedangkan sebagian kecil dari benda itu disisihkan untuk dijadikan barang bukti.
Ayat (4) Yang  dimaksud dengan  benda  yang dirampas  untuk  negara ialah  benda  yang harus  diserahkan  kepada  departemen  yang  bersangkutan,  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  45  ayat  (1),  ada  3  jenis  benda  yang  dapat dilelang demi efektifitas pengelolaannya:
1. Benda yang dapat lekas rusak.
2. Benda yang membahayakan.
3. Benda yang biaya penyimpanannya terlalu tinggi.
Penjelasan  Pasal  45  memperjelas  kriteria  benda  yang  lekas  rusak  dan membahayakan  namun  tidak  memberikan  ukuran  biaya  penyimpanan  yang terlalu  tinggi,  maka  dalam  konteks  ini  harus  dikaitkan  dengan  kemampuan anggaran  yang  ada  pada  RUPBASAN  sebagai  institusi  yang  diamanatkan menyimpan benda sitaan.
Mengenai barang rampasan, Pasal 46 ayat (2) menyatakan:
(2)   Apabila  perkara  sudah  diputus,  maka  benda  yang  dikenakan  penyitaan dikembalikan  kepada  orang  atau  keapda  mereka  yang  disebut  dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk  negara,  untuk  dimusnahkan  atau  untuk  dirusakkan  sampai  tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.
Dalam  praktek,  pelaksanaan  pengelolaan  ini  ternyata  tidak  mudah dilaksanakan  karena  berbagai  alasan  termasuk  dan  terutama  untuk mendapatkan  ijin  dari  Tersangka/Terdakwa  terlebih  apabila  menyangkut benda-benda  tertentu  yang  bagi  Tersangka/Terdakwa dianggap  memiliki  nilai tinggi/tertentu.  Untuk  kebutuhan  praktek  ini,  perlu  dipertimbangkan  untuk mengubah  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  dan  melakukan perbandingan dengan negara lain.
Ketentuan  KUHAP  mengenai  pengelolaan  benda  sitaan  dan  barang rampasan  yang  dianggap  tidak  efektif  dan  tidak  mampu  memenuhi perkembangan penegakan hukum mendorong institusi penegak hukum seperti Polri dan Kejaksaan menerbikan aturan sendiri untuk memudahkan aparaturnya melaksanakan  kewenangan  penyitaan  yang  diamanatkan  oleh  KUHAP.  Di  sisi lain,  institusi  penyidik  yang  berwenang  melakukan  penyitaan  mengakui hambatan dan kendala pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan antara lain:
1. Keterbatasan jumlah SDM.
2. Keterbatasan kemampuan SDM.
3. Keterbatasan tempat penampungan.
4. Keterbatasan anggaran.
5. Dll.
Keterbatasan-keterbatasan di atas memberi implikasi yang sangat besar kepada  proses  penegakan  hukum  terutama  dalam  kaitan  dengan  jaminan pemulihan kerugian (keuangan) negara/daerah. Di sisi lain, pengelolaan benda sitaan yang tidak terarah pun akan menimbulkan resiko hukum dalam hal benda sitaan diputus oleh hakim untuk dikembalikan kepada pemilik atau orang yang menguasainya. Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan harus terhindar dari resiko hilang dan rusaknya benda, menurun atau hilangnya produktivitas benda, maupun resiko lain yang dapat mengakibatkan menurun atau hilangnya nilai nominal benda secara keseluruhan.
Vol 4, No 2, Oktober 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Adapun aturan yang dibuat tersendiri oleh institusi penegak hukum dalam pengelolaan benda siataan dan barang rampasan adalah:
1.  Polri:
a. Peraturan  Kapolri  Nomor  10  tahun  2010  tentang  Pengelolaan  Barang Bukti di Lingkungan Polri.
2.  Kejaksaan:
a. SEJA No. SE-010/A/JA/08/2015 tentang Kewajiban Jaksa untuk Melelang Barang  Sitaan  yang  Lekas  Rusak  atau  Memerlukan  Biaya  Penyimpanan Tinggi.
b. SEJA  No.  SE-011/A/JA/08/2015  tentang  Barang  Rampasan  Negara  yang Akan Digunakan untuk Kepentingan Kejaksaan
c. Surat  JA  No.  B-079/A/U.1/05/2016  perihal  Tertib  Administrasi Penyelesaian  Benda  Sitaan  dan  Barang  Rampasan  yang  Dititipkan  di Rupbasan.
Untuk menilai apakah aturan yang dibuat tersendiri oleh institusi penegak hukum  itu  bertentangan  atau  tidak  dengan  prinsip  pengelolaan  benda  sitaan dan barang rampasan yang diatur oleh KUHAP, perlu dilakukan kajian tersendiri. Namun seara umum, mengacu pada ketentuan Pasal 44 ayat (1) sebagaimana telah disampaikan di bagian terdahulu, penyimpanan benda sitaan yang tidak dilakukan  di  RUPBASAN  adalah  bertentangan  dengan  KUHAP.  Alasan keberadaan RUPBASAN yang belum merata di berbagai wilayah RI sepatutnya mendorong  negara  untuk  membangun  RUPBASAN  mengingat  fungsi  dan perannya  yang  sangat  penting,  terlebih  untuk  menghindari  penyalahgunaan kewenangan oleh Penyidik dan pengelola barang sitaan mengingnat besarnya potensi  untuk  itu.  Namun  demikian,  perlu  juga  dipertimbangkan  kebijakan hukum lain demi efektifitas anggaran mengingat biaya yang dibutuhkan untuk membangun  RUPBASAN  di  seluruh  wilayah  hukum  Indonesia  tidaklah  murah terutama dalam kondisi keuangan negara yang sangat terbatas saat ini.
Sehubungan  dengan  kebutuhan  pengelolaan  benda  sitaan  dan  barang rampasan  yang  lebih  efisien,  perlu  dipertimbangkan  untuk  mengembangkan makna  Pasal  45  untuk  bisa  melelang  benda  sitaan  dengan  memperhatikan prinsip-prinsip seperti:
a. Benda  sitaan  yang  harus  dilelang  adalah  benda  sitaan  yang  nilainya cenderung  menurun  bahkan  signifikan  seperti  kendaraan  bermotor  dan barang bergerak lain.
b. Benda  sitaan  yang  tidak  harus  dilelang  adalah  benda  sitaan  yang  nilainya relatif bertahan atau bahkan naik seperti tanah dan barang antik tertentu.
Vol 4, No 2, Oktober 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Selain  melelang  benda  sitaan,  pengelolaan  benda  sitaan  juga  perlu memperhatikan  hal-hal  seperti  benda-benda  yang  bernilai/komersil  atau benda-benda  yang  produktif  yang  penyitaan  dengan  menguasai  fisik kebendaannya dapat mengakibatkan penurunan nilainya sedangkan di sisi lain aparat penegak hukum dan RUPBASAN tidak mampu mengelola sendiri. Dengan demikian  secara  umum  pengelolaan  benda  sitaan  dapat  dikategorikan  pada beberapa bentuk pengelolaan:
1. Pengelolaan benda  sitaan  yang  sekedar disimpan  demi  tujuan  pembuktian (terutama) di pegadilan. Hal ini dilakukan terhadap benda-benda yang tidak bernilai  signifikan  secara  ekonomis  dan  penyimpanannya  tidak membutuhkan  kemampuan  khusus  dan  atau  ruang  penyimpanan  yang terlampau besar/luas.
2. Pengelolaan  benda  sitaan  yang  perlu  atau  harus  dilelang  demi  efektifitas pemeliharaan  dan  menjaga  nilai  ekonomis  benda  tersebut  tanpa menyampingkan kepentingan untuk pembuktian di sidang pengadilan.
3. Pengelolaan benda sitaan yang perlu ditangani dengan kemampuan khusus dan karenanya tidak selalu harus diikuti dengan penguasaan fisik barangnya. Hal ini dapat diterapkan terhadap benda-benda yang produktif seperti alat berat, kapal, dan lain-lain.
Potensi kendala pelelangan sehubungan syarat “sejauh mungkin dengan persetujuan Tersangka/terdakwa...” sebagaimana diatur dalam Pasal 45 dapat diminimalisasi  dengan  memberikan  penjelasan  kepada  Tersangka/Terdakwa mengenai  nilai  tambah  pelelangan  benda-benda  tertentu  dan  bahwa Tersangka/Terdakwa  tidak  dirugikan  karenanya.  Lebih  dari  itu,  KUHAP  tidak mensyaratkan persetujuan Tersangka/Terdakwa untuk melakukan lelang.

## D. PENUTUP
1. Kesimpulan
Banyaknya aset benda ataupun barang yang disita dari terdakwa kasus- kasus  pidana  oleh  aparat  penegak hukum  yang  masih belum  dikelola dengan baik, artinya aset tersebut telah disita atau diambil begitu saja dari terdakwa, namun  tidak  dikelola  dengan  sebagaimana  mestinya.  Selama  ini  sudah  ada lembaga  yang  dinamakan  Rumah  Penyimpanan  Benda  Sitaan  Negara (RUPBASAN),  sebagaimana  telah diatur dalam  UU  NO.  8  Tahun  1981  tentang KUHAP,  PP  No.  27  Tahun  1983  tentang  Pelaksanaan  KUHAP,  dan  Peraturan Menteri Kehakiman Nomor : M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda  Sitaan  dan  Barang  Rampasan  Negara  di  Rumah  Penyimpanan  Benda Sitaan  Negara,  tapi  itu  tidak  termanfaatkan.  Barang/benda  yang  disita semuanya disimpan di kantor kepolisian atau kantor kejaksaan, padahal kalau
Vol 4, No 2, Oktober 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
disimpan dan dibiarkan begitu saja tanpa dikelola dengan baik maka akan ada penurunan nilainya.
Dalam RUPBASAN, penyimpanan  benda sitaan  seharusnya  dilaksanakan dengan  sebaik-baiknya  dan  tanggung  jawab  atasnya  ada  pada  pejabat  yang berwenang  sesuai  dengan  tingkat  pemeriksaan  dalam  proses  peradilan  dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga. Masih adanya benda-benda sitaan yang hilang atau raib dapat menjadi acuan untuk perbaikan proses  pelaksanaan  benda  sitaan  sebagai  pidana  tambahan.  Bahkan  saat  ini pengelolaan  benda  sitaan belum dilakukan  secara  transparan  meskipun  telah dimasukkan sebagai salah satu pemasukan non pajak.

## 2. Saran
Disarankan  terhadap  fungsi  RUPBASAN  sebagai  institusi  seharusnya menjadi  satu  kesatuan  dalam  sistem  peradilan  pidana.  Serta  adanya  proses pelaporan yang transparan ke publik mengenai pengelolaan benda sitaan atau barang rampasan agar mekanisme awal yang sudah berjalan tidak akan berakhir sia-sia.  Oleh  karenanya,  untuk  pengelolaan  atas  aset  sitaan  yang  terpenting adalah  barang  yang  telah  disita  atau  diputus  pengadilan  harus  benar-benar dikelola dengan baik oleh para penegak hukum yang terkait, dan kalau memang harus dijual tentunya akan memberikan keuntungan bagi negara bukan orang yang  menyita,  sehingga  penerimaan negara  dari  barang  sitaan  yang  sudah in kracht namun belum dilelang tidak akan berpotensi hilang.

## E.  DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku-buku
Andi Hamzah , Hukum Acara Pidana Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta 2002. C.S.T.  Kansil, Kitab  Undang  –  Undang  Kekuasaan  Kehakiman  (KUKK), Bina Aksara, Jakarta 1986.
Kejaksaan  Agung  RI, Himpunan  Peraturan  Tentang  Pembinaan ,  Kejaksaan Agung RI, Jakarta 1994.
Mohammad  Ali, Kamus  Lengkap  Bahasa  Indonesia  Modern ,  Pustaka  Imani, Jakarta 1992.
Permadi  Pubacaraka,  Soejono  Soekanto, Perihal  Kaidah  Hukum ,  Citra  Aditya Bakti, Bandung 1993.
Rochmat Soemitro, Peraturan Dan Instruksi Lelang , Eresco, Bandung 1987. Ronny  Hanitijo  Soemitro. Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri . Semarang, 1988.
Satjipto Rahardjo , Permasalahan Hukum Di Indonesia , Alumni, Bandung 1983. Simorangkir,  J.C.T.,  Rudi  T.  Erwin,  J.T.  Prasetyo, Kamus  Hukum ,  Sinar  Grafika, Jakarta 2002.
Vol 4, No 2, Oktober 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Soejono  Dirdjosisworo, Pengantar  Ilmu  Hukum ,  PT.  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta 2001.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Universitas Indonesia, Jakarta 1984.

## 2.  Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP Peraturan  Menteri  Kehakiman  Nomor  :  M.05.UM.01.06  Tahun  1983  tentang Pengelolaan  Benda  Sitaan  dan  Barang  Rampasan  Negara  di  Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara;
Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja RUTAN dan RUPBASAN;
Keputusan  Menteri  Kehakirnan  dan  Hak  Asasi  Manusia  RI  Nomor:  M. 01.PR.07.10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Rl; dan
Keputusan  Direktur  Jenderal  Pemasyarakatan  Nomor:  E1.35.PK.03.10  Tahun 2002  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  dan  Petunjuk  Teknis  Pengelolaan Benda  Sitaan  dan  Barang  Rampasan  Negara  di  Rumah  Penyimpanan Benda Sitaan Negara.
Peraturan Kapolri Nomor 10 tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Polri.
SEJA No. SE-010/A/JA/08/2015 tentang Kewajiban Jaksa untuk Melelang Barang Sitaan yang Lekas Rusak atau Memerlukan Biaya Penyimpanan Tinggi.
SEJA  No.  SE-011/A/JA/08/2015  tentang  Barang  Rampasan  Negara  yang  Akan Digunakan untuk Kepentingan Kejaksaan
Surat  JA  No.  B-079/A/U.1/05/2016  perihal  Tertib  Administrasi  Penyelesaian Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Dititipkan di Rupbasan.