## PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum P-ISSN: 2338-333X |  E-ISSN: 2775-1104 Fakultas Hukum Universitas Kapuas Volume 12 Nomor 1, Maret 2024

## PERAHU (Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM
Journal homepage: http://jurnal.unka.ac.id/index.php/Perahu Journal email: jurnalperahu@unka.ac.id

## Pembunuhan Terhadap Pencuri: Aspek Hukum Dan Keadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana
Sigar P. Berutu 1* , Tysennerick Berley 2 , Aldy Yoga Dharmawan 3 , Andi Hakim Lubis 4
1* Sigar P. Berutu; Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Jalan Sampul No.4, Medan Petisah, Indonesia, Email: sigarpberutu@unprimdn.ac.id .
2 Tysennerick  Berley;  Fakultas  Hukum,  Universitas  Prima  Indonesia,  Jalan  Sampul  No.4,  Medan  Petisah, Indonesia, Email: tysennerick8@gmail.com
3 Aldy Yoga Dharmawan; Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Jalan Sampul No.4, Medan Petisah, Indonesia, Email: aldyyogadharmawan@gmail.com 4 Andi  Hakim  Lubis;  Fakultas  Hukum,  Universitas  Battuta,  Jalan  Sekip,  Medan  Petisah,  Indonesia,  Email: andikahakimlubis@gmail.com
*Sigar P. Berutu; Email: sigarpberutu@unprimdn.ac.id
INFO ARTIKEL Abstract Riwayat Artikel Diterima: 17 Januari 2024 Direvisi: 20 Januari 2024 Diterima: 20 Januari 2024 Diterbitkan: Maret 2024
This  research  examines  the  phenomenon  of  killings  committed  against thieves, particularly within the context of criminal law. The study aims to explore legal aspects associated with the act of killing thieves and analyze the  justice  factors  in  the  enforcement  of  criminal  law  concerning  such cases.  The  research  methodology  utilized  both  normative  and  empirical juridical approaches. Data were obtained through literature reviews from various legal sources and the analysis of cases occurring in society. This approach enables a comprehensive understanding of legal issues related to the killing of thieves. The research findings indicate that the practice of killing thieves raises complex moral and legal dilemmas. A review of laws and legal precedents reveals diverse perspectives related to these acts of killing.
Keywords: killing;  criminal  law;  law enforcement.
DOI: https://doi.org/10.51826/perahu.v1 2i1
Copyright  ©2024  by  Author(s);  This  work  is  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution-ShareAlike  4.0  International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

## PENDAHULUAN
Pembunuhan  terhadap  pencuri  adalah  fenomena  yang  sering  muncul  di  berbagai belahan dunia, termasuk  di  Indonesia.  Tindakan  tersebut  memunculkan dilema  moral  dan hukum  yang  kompleks  dalam  penegakan  hukum  pidana.  Fenomena  ini  menimbulkan
berbagai  pertanyaan  tentang  keadilan,  hak  asasi  manusia,  dan  batasan  dalam  tindakan perlindungan  diri. 1 Pembahasan  mengenai  tindakan  pembunuhan  terhadap  pencuri menuntut pemahaman mendalam akan kerangka hukum yang mengatur tindakan tersebut, sekaligus menganalisis aspek-aspek keadilan dan moralitas dalam konteks penegakan hukum. Kajian ini mempertanyakan sejauh mana perlindungan diri dapat dibenarkan dalam hukum pidana, dan sejauh mana hukum mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam kasus-kasus semacam ini. 2
Fenomena pembunuhan yang ditujukan kepada pencuri telah menjadi isu kontroversial dalam ranah hukum pidana, memicu perdebatan yang melibatkan perspektif hukum, moral, dan  sosial.  Masalah  penggunaan  kekerasan  mematikan  terhadap  pencuri  dalam  konteks hukum  pidana  telah  menimbulkan  dilema  dan  kompleksitas  yang  mendalam,  menarik perhatian terhadap interpretasi keadilan dan penegakan hukum dalam masyarakat. Skripsi ini bertujuan  untuk  menggali  topik  yang  rumit  ini,  menerangi  pertimbangan  yang  kompleks, mengeksplorasi  berbagai  sudut  pandang  hukum,  etika,  dan  keadilan  terkait  penegakan hukum pidana, khususnya sehubungan dengan tindakan membunuh pencuri.
Rasionalitas  penelitian  ini  berasal  dari  kebutuhan  mendesak  untuk  memahami kerumitan  hukum  dan  implikasi  moral  seputar  pembunuhan  yang  dilakukan  terhadap pencuri.  Kejadian  di  mana  individu  menggunakan  kekerasan  mematikan  sebagai  respons terhadap  pencurian  atau  intrusi  telah  memunculkan  banyak  diskusi  mengenai  batasan pertahanan diri, hak asasi manusia, dan penggunaan kekerasan dalam melindungi properti pribadi. Kompleksitas muncul ketika mengevaluasi apakah tindakan-tindakan tersebut dapat dibenarkan  dalam  pandangan  hukum  atau  apakah  hal  tersebut  merupakan  tindakan vigilanisme dan potensial melanggar hak asasi manusia. 3
Latar  belakang  di  mana  skripsi  ini  disusun  melibatkan  beragam  sudut  pandang masyarakat, doktrin hukum, dan pertimbangan etika yang sangat memengaruhi persepsi dan implementasi  keadilan  dalam  masyarakat.  Sifat  yang  kompleks  dari  masalah  ini  menuntut penyelidikan menyeluruh yang mencakup berbagai dimensi hukum, pertanyaan moral, dan
1 Fajar Seto Nugroho, ‘ Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Indonesia Melalui Pendekatan Restorative Justice ’ (Universitas Islam Sultan Agung, 2023).
2 Abdul  Mufty,  ‘ Kebijakan  Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Ringan  Dalam  Perspektif  Ius Constituendum ’ (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023).
3 Sugeng  Riyadi ,  ‘Kajian  Hukum  Tindak  Pidana  Pembunuhan  Yang  Dilakukan  Terhadap  Sesama  Anggota Kepolisian (Studi Kasus Penembakan Terhadap Anggota Detasemen Khusus 88 Anti Teror Oleh Dua Rekan Kerja) ’, Iblam Law Review , 3.1 (2023), 150 – 61.
harapan-harapan masyarakat. Dengan munculnya kasus-kasus di mana kekerasan mematikan digunakan  terhadap  pencuri dan tanggapan  yang  beragam  dari  berbagai sistem  hukum  di seluruh  dunia,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  analisis  komprehensif, memberikan  wawasan  terhadap  preseden  hukum,  implikasi  etis,  dan  pertimbangan  sosial seputar insiden-insiden semacam ini. Selain itu, studi ini bertujuan untuk mengevaluasi secara kritis bagaimana tindakan-tindakan membunuh pencuri ini dipandang melalui lensa hukum pidana  dan  apakah  mekanisme  penegakan  hukum  tersebut  sesuai  dengan  prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.
Lebih  lanjut,  penelitian  ini  menjadi  evaluasi  kritis  mengenai  bagaimana  sikap-sikap masyarakat,  norma-norma  budaya,  dan  kerangka  hukum  saling  terkait  dalam  membentuk persepsi  dan  tanggapan  terhadap  kejahatan,  khususnya  insiden-insiden  terkait  pencurian yang berujung pada hasil fatal. Memahami hubungan ini sangat penting untuk pembentukan kebijakan dan ketentuan hukum yang tidak hanya mengatasi penegakan hukum pidana, tetapi juga memastikan keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat. 4
Studi ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara ilmu hukum dan aplikasi praktis, dengan tujuan untuk berkontribusi dalam diskusi yang sedang berlangsung mengenai batasan pertahanan diri, penggunaan kekerasan yang dapat dibenarkan, dan pemeliharaan hak  asasi  manusia  dalam  konteks  penegakan  hukum.  Secara  keseluruhan,  penelitian  ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai sifat yang kompleks dari  pembunuhan  terhadap  pencuri  dalam  kerangka  hukum  pidana,  dengan  demikian memberikan  wawasan  yang  dapat  menjadi  dasar  bagi  doktrin  hukum,  norma-norma masyarakat, dan proses pembuatan kebijakan.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  yang  bersifat  normatif,  dimana prosesnya  dilakukan  dengan  menyelidiki  sumber-sumber  pustaka  atau  data  sekunder. Penelitian  ini  juga  dikenal  sebagai  penelitian  doktrinal,  di  mana  hukum  seringkali didefinisikan sebagai isi yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (hukum dalam bentuk tertulis) atau sebagai prinsip atau norma yang menjadi pedoman dalam perilaku yang dianggap sesuai bagi manusia. 5
4 Ratu  Yusnita  Zhalsabilla,  ‘ Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Pencurian  Kendaraan  Bermotor (CURANMOR) Dengan Kekerasan Di Wilayah Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya ’ (UPN Veteran Jawa Timur, 2023).
5 Amiruddin  dan  H  Zainal  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 2006).
“Menurut  pendapat  Peter  Mahmud  Marzuki,  penelitian  hukum  normatif  adalah  langkah sistematis dalam mengidentifikasi aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, atau doktrin-doktrin hukum untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan hukum yang sedang dihadapi” 6 Berdasarkan definisi yang telah disebutkan sebelumnya, jenis penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Peneliti menggunakan sumber-sumber kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus, tanpa melakukan penelitian di lapangan.  Penelitian  ini  terfokus  pada  penggunaan  bahan  pustaka  (bahan  sekunder)  atau penelitian  hukum  perpustakaan  yang  secara  umum  bertujuan  untuk:  meneliti  asas-asas hukum,  mengkaji  sistematika  hukum,  melakukan  analisis  terhadap  sinkronisasi  hukum, menggali sejarah hukum, serta membandingkan berbagai aspek hukum. 7
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalh  pendekatan  yuridis  normatif. Pendekatan  Normatif  ini  adalah  metode  utama  yang  digunakan  dalam  penelitian  hukum. Pendekatan ini melibatkan analisis dokumen hukum seperti peraturan perundang-undangan (misalnya  KUHP,  KUHAP),  doktrin,  serta  yurisprudensi.  Penelitian  ini  akan  fokus  pada interpretasi  norma-norma  hukum  yang  berlaku  terkait  pembunuhan  dan  pencurian,  serta bagaimana norma tersebut diterapkan dalam kasus-kasus nyata.
Data yang dikumpulkan, meliputi baik data primer maupun data sekunder (termasuk bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier),  akan  diproses  dan  ditelaah  melalui  metode kualitatif.  Penelitian  kualitatif  ini  melibatkan  proses  yang  melewati  berbagai  langkah pemikiran  kritis  sesuai  dengan  metode  ilmiah,  di  mana  penelitian  dilaksanakan  secara induktif.  Artinya,  penelitian  ini  berfokus  pada  pengungkapan  fakta  atau  fenomena  yang diamati  di  lapangan,  kemudian  menganalisis  temuan  tersebut.  Dari  analisis  ini,  akan diupayakan pembentukan teori berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindakan Pembunuhan Terhadap Pencuri: Justifikasi Dan Kelayakan Dalam Ranah Hukum
1.1. Konsep Tindakan Pembunuhan Dalam Hukum Pidana
Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pembunuhan diartikan sebagai penghilangan nyawa  manusia  oleh  manusia  lain.  Hal  ini  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan sumber utama hukum pidana di Indonesia. Pembunuhan, sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku,  dikelompokkan  menjadi  beberapa  jenis,  seperti
6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007).
7 Ediwarman, Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis Dan Disertasi) (Medan, 2011).
pembunuhan berencana, pembunuhan tidak berencana, dan pembunuhan yang terjadi karena alasan  tertentu  yang  dapat  mengurangi  atau  menghapuskan  hukuman.  Pembedaan  ini penting karena setiap jenis memiliki konsekuensi hukum yang berbeda, termasuk dalam hal pemberian sanksi dan penilaian motif. 8
Pembunuhan berencana dianggap sebagai bentuk pembunuhan paling serius. Menurut Pasal 340 KUHP, pembunuhan berencana didefinisikan sebagai pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu. Hukumannya adalah penjara maksimum seumur hidup atau hukuman mati. Sementara itu, pembunuhan tidak berencana, yang diatur dalam Pasal 359 KUHP, mengacu pada tindakan yang mengakibatkan kematian tanpa niat untuk membunuh. Hal  ini  biasanya  berkaitan  dengan  kelalaian  yang  mengakibatkan  kematian  dan  dihukum dengan penjara maksimum lima tahun. Pembedaan antara pembunuhan berencana dan tidak berencana  ini  krusial  dalam  praktek  hukum  pidana  karena  menentukan  berat  ringannya hukuman.
Dalam KUHP, terdapat juga ketentuan tentang situasi di mana tindakan pembunuhan dapat dibebaskan dari pidana. Misalnya, Pasal 49 KUHP menyebutkan bahwa tindakan yang dilakukan dalam keadaan memaksa (force majeure) atau pertahanan diri (noodweer) tidak dianggap sebagai tindakan pidana. Hal ini mencakup situasi di mana seseorang melakukan pembunuhan untuk melindungi diri sendiri, orang lain, atau harta benda dari ancaman atau serangan yang langsung dan tidak bisa dihindari. Penafsiran pasal ini sering kompleks dan memerlukan  pembuktian  yang  cermat  dalam  praktik  hukum,  terutama  untuk  memastikan bahwa  tindakan  pembelaan  diri  tersebut  proporsional  dan  sesuai  dengan  situasi  yang dihadapi.
Pembunuhan, sebagai salah satu kejahatan paling serius dalam hukum pidana, memiliki implikasi  sosial  dan  hukum  yang  signifikan.  Di  sisi  sosial,  pembunuhan  tidak  hanya berdampak pada korban dan keluarganya, tetapi juga pada struktur sosial dan kepercayaan publik  terhadap  sistem  hukum  dan  keadilan.  Dari  perspektif  hukum,  penanganan  kasus pembunuhan menantang sistem peradilan pidana untuk menegakkan keadilan dengan adil, sambil  mempertimbangkan  berbagai  aspek  seperti  bukti,  motif,  dan  kondisi  tertentu  yang mungkin  mempengaruhi  tindakan  pelaku.  Karena  itu,  pendekatan  hukum  terhadap
8 Syaibatul and Sumardi Efendi Hamdi, ‘ Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam ’, MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum, 2022.
pembunuhan tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman, tetapi juga pada pencegahan, rehabilitasi, dan aspek keadilan restoratif.
Dalam  konteks  hukum  pidana  Indonesia,  pemahaman  tentang  konsep  pembunuhan mencakup  penjatuhan  hukuman  yang  berkaitan  dengan  tindakan  tersebut,  baik  menurut prinsip  hukum  pidana  Islam  maupun  hukum  pidana  positif.  Dalam  hukum  pidana  Islam, pembunuhan  yang  dilakukan  dalam  kondisi  terpaksa  atau  sebagai  bentuk  pembelaan  diri tetap dianggap sebagai tindak pidana yang berakibat pada hukuman, artinya kondisi tersebut tidak memberikan keringanan atau pembebasan dari hukuman. Selanjutnya, penting untuk memahami  bahwa  terdapat  distingsi  dalam  implementasi  hukuman  dalam  hukum  Islam dibandingkan dengan hukum pidana positif. 9
Dalam  konteks  hukum  pidana,  definisi  dan  unsur-unsur  tindakan  pembunuhan merupakan aspek fundamental yang  membantu dalam penentuan tanggung jawab hukum serta  pemberian  hukuman  yang  tepat.  Pembunuhan,  dalam  pengertian  umum,  adalah tindakan menghilangkan nyawa manusia oleh manusia lain. Namun, dalam hukum pidana, definisi  ini  dipilah  lebih  detail  dengan  mempertimbangkan  berbagai  faktor  seperti  niat, premeditasi, dan kondisi tertentu saat tindakan itu terjadi.
Dalam  menilai  tindakan  pembunuhan,  hukum  juga  mempertimbangkan  faktor-faktor seperti  keadaan  mental  pelaku,  motif,  dan  keadaan  yang  mendorong  tindakan  tersebut. Misalnya, pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang menderita gangguan kejiwaan serius mungkin dinilai berbeda dari pembunuhan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan perencanaan. Pengklasifikasian tindakan pembunuhan dalam hukum pidana merupakan sebuah aspek penting untuk memahami bagaimana sistem peradilan mengatasi berbagai jenis kejahatan  terkait  pembunuhan,  dengan  setiap  kategori  memiliki  karakteristik  dan konsekuensi  hukum  yang  berbeda.  Secara  umum,  pembunuhan  dapat  diklasifikasikan menjadi beberapa jenis utama, seperti pembunuhan berencana, pembunuhan tanpa sengaja, dan pembunuhan karena alasan yang membenarkan atau mengurangi hukuman.
Pertama,  pembunuhan  berencana  (premeditated  murder)  adalah  salah  satu  bentuk paling serius, di mana pelaku merencanakan pembunuhan sebelum melakukannya. Tindakan ini  umumnya  melibatkan  suatu  tingkat  niat  jahat  yang  tinggi  dan  persiapan  sebelumnya. Hukuman untuk pembunuhan jenis ini sering kali sangat berat, mencerminkan keseriusannya.
9 Abdi Aditya dan Pangestu, ‘ Tindak Pidana Pembunuhan Karena Daya Paksapembelaan Diri (Studi Komparasi Hukum Pidana Islamdan Hukum Pidana Indonesia) ’, 2018.
Kedua,  pembunuhan  tanpa  sengaja  (manslaughter)  biasanya  melibatkan  tindakan  yang mengakibatkan kematian tanpa niat untuk membunuh. Jenis pembunuhan ini bisa lebih lanjut dibagi  menjadi  dua:  pembunuhan  karena  kelalaian  dan  pembunuhan  tidak  berencana. Pembunuhan karena kelalaian terjadi ketika pelaku gagal melakukan tugas kehati-hatian yang wajar,  mengakibatkan  kematian  (misalnya,  kecelakaan  kendaraan  karena  kelalaian). Sementara itu, pembunuhan tidak berencana mungkin terjadi dalam situasi di mana pelaku memiliki intensi untuk melakukan kekerasan atau menyakiti, tetapi tidak untuk membunuh. Ketiga, ada pembunuhan yang dilakukan karena alasan yang membenarkan atau mengurangi hukuman,  seperti  pembelaan  diri.  Dalam  kasus  pembelaan  diri,  tindakan  pembunuhan mungkin tidak dianggap sebagai kejahatan jika dapat dibuktikan bahwa pelaku berada dalam ancaman  langsung  dan  nyata  terhadap  keselamatan  mereka  sendiri  atau  orang  lain,  dan tindakan tersebut merupakan respon yang proporsional terhadap ancaman tersebut. 10
Setiap kategori ini memiliki berbagai subtipe dan pertimbangan hukum, dan seringkali, faktor-faktor  spesifik  dari  kasus  individu  akan  sangat  menentukan  bagaimana  tindakan tersebut  diklasifikasikan  dan  dihukum.  Hukum  pidana  di  berbagai  yurisdiksi  berupaya menangani kompleksitas dan nuansa dari tindakan pembunuhan ini dengan sistem klasifikasi yang memungkinkan penyesuaian hukuman sesuai dengan keparahan dan konteks spesifik dari setiap kasus. 11

## 1.2. Pencurian Dalam Hukum Pidana
Pencurian  dalam  konteks  hukum  pidana  didefinisikan  sebagai  tindakan  mengambil barang  milik  orang  lain  tanpa  izin,  dengan  tujuan  untuk  memiliki  barang  tersebut  secara ilegal.  Unsur-unsur  tindak  pidana  pencurian  secara  umum  meliputi  beberapa  aspek  kunci yang harus terpenuhi agar tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pencurian dalam sistem peradilan pidana.
Pertama,  unsur  "mengambil"  menunjukkan  adanya  perpindahan  barang  dari pemiliknya. Hal ini tidak hanya mencakup pengambilan secara fisik, tetapi juga metode lain yang  mengakibatkan  barang  tersebut  berada  di  luar  kendali  pemiliknya.  Misalnya, penggunaan teknologi untuk mengakses rekening bank tanpa izin juga bisa termasuk dalam
10 I.  M.  M  Sanjaya,  I.  G.  W.  M.,  Sugiartha,  I. N.  G.,  &  Widyantara,  ‘ Pembelaan  Terpaksa  Melampaui  Batas (Noodweer  Exces)  Dalam  Tindak  Pidana  Pembunuhan  Begal  Sebagai  Upaya  Perlindungan  Dir i’, Jurnal  Konstruksi Hukum, 3.2 (2022), 406 – 13.
11 M. R Harmuzan, M. M., & Anggriawan, ‘ Analisa Konsekwensi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Tidak Mempunyai Motif ’, Necara Keadilan, 1.2 (2022), 37 – 46.
definisi  ini.  Kedua,  unsur  "barang  milik  orang  lain"  merupakan  kriteria  penting  lainnya. Barang yang diambil harus menjadi milik orang atau entitas lain, yang menunjukkan bahwa pelaku tidak memiliki hak atau izin atas barang tersebut. Pencurian tidak hanya terbatas pada barang berwujud fisik tapi juga mencakup properti intelektual dan aset digital. Ketiga, ada unsur  "tanpa  izin".  Hal  ini  menandakan  bahwa  tindakan  pengambilan  dilakukan  tanpa persetujuan  atau  kuasa  dari  pemilik  barang.  Ini  menegaskan  bahwa  pelaku  sengaja mengambil  barang  tanpa  memperoleh  hak  atau  otorisasi  untuk  melakukannya.  Keempat, unsur  "niat  untuk  memiliki"  barang  secara  ilegal  sangat  penting.  Ini  berarti  bahwa  pelaku harus memiliki tujuan untuk menjadikan barang tersebut sebagai miliknya atau orang lain secara  ilegal,  menunjukkan  adanya  niat  untuk  merugikan  pemilik  sebenarnya.  Kelima, seringkali diperlukan bukti "kerugian pada pemilik". Meskipun unsur ini tidak selalu eksplisit dalam setiap definisi pencurian, banyak sistem hukum menganggap kerugian ekonomis atau kerugian  potensial  pemilik  sebagai  faktor  penting  dalam  menentukan  apakah  tindakan tersebut merupakan pencurian. 12 Unsur-unsur ini bersama-sama membentuk dasar hukum untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat dianggap sebagai pencurian dalam hukum pidana.  Pemahaman  yang  menyeluruh  tentang  unsur-unsur  ini  penting  dalam  mengejar keadilan di pengadilan dan memastikan bahwa tindakan yang sesuai diambil terhadap pelaku pencurian.
Dalam  hukum  pidana,  tingkat  kesalahan  dalam  tindak  pencurian  dapat  bervariasi berdasarkan aspek-aspek seperti perencanaan, percobaan, atau pencurian yang berhasil, dan setiap tingkatan ini memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Mulai dari perencanaan, ini menunjukkan suatu tahap di mana individu memiliki niat untuk melakukan pencurian dan mungkin telah membuat persiapan atau rencana untuk melaksanakannya. Meskipun belum ada  tindakan  pencurian  yang  nyata  terjadi,  hukum  di  banyak  yurisdiksi  mengakui  bahwa tahap perencanaan sudah merupakan suatu pelanggaran. Hal ini sering kali dikenal sebagai konspirasi untuk melakukan pencurian, di mana individu dapat dihukum hanya atas dasar niat dan persiapan yang dilakukan.
Selanjutnya,  percobaan  pencurian terjadi  ketika  individu  melakukan  langkah-langkah konkret  menuju  realisasi  pencurian,  tetapi  belum  berhasil  mengambil  barang  tersebut. Misalnya,  seseorang  yang  mencoba  membobol  rumah  tetapi  gagal  sebelum  berhasil
12 K. V Simbolon, ‘ Kajian Hukum Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan ’ (Universitas Medan Area, 2015).
mengambil  barang  apa  pun.  Dalam banyak  sistem  hukum,  percobaan  pencurian dianggap sebagai  tindak  pidana  yang  serius,  meskipun  pencurian  itu  sendiri  belum  terwujud sepenuhnya.  Hukuman  untuk  percobaan  pencurian  sering  kali  lebih  ringan  dibandingkan dengan pencurian yang berhasil, tetapi tetap signifikan.
Pada tahap pencurian yang berhasil, seseorang telah menyelesaikan tindak pencurian dengan berhasil mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Ini merupakan realisasi penuh dari niat untuk mencuri dan dianggap sebagai pelanggaran yang paling serius dalam konteks pencurian.  Pencurian  yang  berhasil  biasanya  mengakibatkan  hukuman  yang  lebih  berat dibandingkan dengan percobaan atau perencanaan, tergantung pada nilai barang yang dicuri, metode pencurian, dan faktor-faktor lain seperti apakah ada kekerasan atau ancaman yang digunakan. 13 Setiap tingkat kesalahan ini mencerminkan berbagai aspek dari proses kriminal pencurian,  dan  hukum  dirancang  untuk  menangani  setiap  tahap  dengan  cara  yang memastikan  bahwa  ada  konsekuensi  yang  sesuai  untuk  setiap  tingkat  keterlibatan  dalam tindak pencurian. Ini tidak hanya mencegah tindakan yang telah selesai tetapi juga upaya dan rencana  yang  dapat  menyebabkan  pencurian,  menciptakan  pencegahan  yang  lebih  luas terhadap kejahatan.

## 1.3. Justifikasi Dan Konteks Tindakan Pembunuhan Terhadap Pencuri
Analisis situasi di mana tindakan pembunuhan terjadi terhadap pencuri membutuhkan pertimbangan  mendalam  terhadap  berbagai  faktor  yang  memengaruhi  kejadian  tersebut. Pertama, konteks kejadian menjadi sangat penting; apakah pembunuhan itu terjadi sebagai respons spontan dalam situasi yang mengancam, seperti pembelaan diri saat terjadi percobaan pencurian,  atau  apakah  itu  merupakan  tindakan  yang  lebih  terencana  dan  tidak  langsung berkaitan  dengan  tindakan  pencurian?  Konteks  ini  akan  sangat  mempengaruhi  bagaimana hukum menilai situasi tersebut. 14 Kedua, niat dan motivasi pelaku juga sangat krusial. Jika pembunuhan dilakukan dalam keadaan panik atau ketakutan, ini mungkin dilihat berbeda dibandingkan jika pembunuhan tersebut didorong oleh motif balas dendam atau hukuman. Ketiga,  kondisi  dan  tindakan  pencuri  pada  saat  kejadian  juga  memainkan  peran  penting. Seorang  pencuri  yang  bersenjata  dan  menunjukkan  perilaku  mengancam  mungkin diperlakukan berbeda dengan pencuri yang tidak membahayakan atau tidak menunjukkan
13 F Fauzi, S. R., & Dona, ‘ Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Di Polres Purworejo ’, Jurnal Al -Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi, 4.1 (2022), 43-64.
14 Dewi  S,  ‘ Perbarengan  Tindak  Pidana  Pembunuhan  Berencana  Dan  Pencurian  Dalam  Keadaan  Memberatkan Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Hakim Nomor 39/Pid. B/2019/PN. Tdn) ’ (UIN Ar -Raniry, 2021).
perlawanan. Keempat, dari perspektif hukum, penting untuk mengevaluasi apakah tindakan tersebut masuk dalam pembelaan diri yang sah atau merupakan bentuk pembunuhan yang tidak  dapat  dibenarkan.  Hukum  di  berbagai  yurisdiksi  memiliki  pandangan  yang  berbeda mengenai sejauh mana seseorang dapat menggunakan kekerasan dalam menanggapi tindak kejahatan. Terakhir, dampak psikologis dan sosial dari tindakan tersebut bagi semua pihak yang  terlibat  termasuk  pelaku,  keluarga  korban,  dan  komunitas,  tidak  dapat  diabaikan. Tindakan semacam ini sering kali meninggalkan bekas yang mendalam, tidak hanya dalam konteks hukum, tetapi juga dalam hal trauma psikologis dan stigma sosial. Oleh karena itu, menganalisis situasi pembunuhan terhadap pencuri memerlukan pendekatan yang berlapis, melibatkan pertimbangan hukum, psikologis, sosial, dan etis.
Seorang peternak berusia 58 tahun bernama Muhyani dari Kecamatan Walantaka, Kota Serang,  Banten,  telah  menjadi  tersangka  dalam  sebuah  kasus.  Muhyani  diduga  melakukan penusukan terhadap seorang pencuri yang berujung pada kematian korban tersebut. Akibat insiden ini, ia dituduh melakukan penganiayaan berakibat fatal. Peristiwa tragis ini terjadi ketika Waldi, yang diduga mencoba mencuri ternak Muhyani, terluka parah akibat tusukan. Muhyani, yang awalnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Serang sejak Kamis, 7 Desember 2023, kini mendapatkan penangguhan penahanan dari Kejaksaan Negeri Serang. Penangguhan penahanan ini diberikan menyusul permintaan dari keluarga Muhyani, seperti yang diungkapkan oleh Rezkinil Jusar, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Serang, yang dilaporkan  oleh  Kompas.com  pada  tanggal  13  Desember  2023.  Muhyani  resmi  ditetapkan sebagai  tersangka  pada  15  September  2023,  terkait  dengan  pasal  penganiayaan  yang mengakibatkan kematian sesuai dengan Pasal 351 ayat 3 KUHP. Peristiwa yang melibatkan Muhyani,  seorang  peternak,  dalam  kasus  pembunuhan  dimulai  pada  bulan  Februari  2023 sekitar pukul 04.00 WIB, ketika ia menemukan Waldi dan Pendi sedang berusaha mencuri kambingnya.  Insiden  ini  terjadi  setelah  Muhyani  mendengar  keributan  di  kandang  yang terletak  di  belakang  rumahnya.  Suara  tersebut  merupakan  hasil  dari  jebakan  yang  telah dipasangnya, mengingat ternaknya telah beberapa kali menjadi sasaran pencurian. 15
Saat  ia  memeriksa  sumber  suara,  Muhyani  menangkap  dua  orang,  Waldi  dan  Pendi, yang  sedang  berusaha  mencuri  kambingnya.  Saat  tertangkap,  Waldi  mengeluarkan  golok, menyebabkan  situasi  menjadi  tegang.  Dalam  keadaan  terdesak,  Muhyani  menggunakan
15 Yeni Hardika, ‘Tusuk Pencuri Kambing Di Rumahnya, Peternak Ini Jadi Tersangka, Polisi: Seharusnya Ia  Minta  Tolong’, Serambi  News ,  2023  <https://aceh.tribunnews.com/2023/12/15/tusuk-pencuri-kambing-di- rumahnya-peternak-ini-jadi-tersangka-polisi-seharusnya-ia-minta-tolong?page=2>.
gunting yang diambilnya untuk menusuk dada Waldi. Walau Waldi sempat melarikan diri dari lokasi kejadian, pada akhirnya ia ditemukan oleh warga sekitar pukul 06.00 WIB, sudah tidak  bernyawa  dengan luka  tusukan  di dada.  Diperkirakan,  Waldi  meninggal  akibat  luka tusuk di bagian tubuh yang vital ketika berusaha melarikan diri dari kejaran warga.

## 1.4. Prinsip-Prinsip Pertahanan Diri Dalam Hukum
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pembelaan diri, atau yang dikenal dengan istilah "notweer" dalam bahasa Belanda,  ditetapkan  dengan  cermat  untuk  menjamin  bahwa  tindakan  pembelaan  diri dilakukan  dalam  batas-batas  yang  wajar  dan  adil.  Pertama,  prinsip  dasar  pembelaan  diri dalam  KUHP  adalah  keberadaan  serangan  langsung  dan  melawan  hukum  terhadap  diri sendiri atau orang lain, termasuk serangan terhadap harta benda. Serangan ini harus nyata dan saat ini terjadi atau segera akan  terjadi; tidak bisa berdasarkan ancaman yang bersifat hipotetis  atau  jauh  di  masa  depan.  Prinsip  proporsionalitas  sangat  penting  dalam mengevaluasi pembelaan diri. Respon terhadap serangan haruslah sepadan dengan tingkat ancaman  yang  dihadapi.  Ini  berarti  bahwa  penggunaan  kekuatan  yang  berlebihan,  yang melebihi apa yang diperlukan untuk melindungi diri atau menghentikan serangan, mungkin tidak  dianggap  sebagai  pembelaan  diri  yang  sah  di  mata  hukum.  Proporsionalitas  ini mengharuskan individu untuk menilai tingkat kekuatan yang diperlukan dalam menghadapi serangan tersebut. 16
Prinsip  kesegeraan  atau  immediate  response  juga  krusial.  Pembelaan  diri  harus dilakukan  sebagai  reaksi  langsung  terhadap  serangan.  Jika  ada  jeda  atau  penundaan  yang signifikan  antara  serangan  dan  tindakan  pembelaan  diri,  maka  tindakan  tersebut  bisa diinterpretasikan sebagai balas dendam atau tindakan agresif, bukan pembelaan diri. KUHP juga mempertimbangkan aspek subjektif dalam pembelaan diri. Ini berkaitan dengan persepsi dan  keyakinan  subjektif  pelaku  pada  saat  itu,  apakah  mereka  benar-benar  percaya  bahwa tindakan  pembelaan  diri  diperlukan untuk  melindungi diri  mereka dari  serangan.  Kondisi emosional, ketakutan, dan persepsi ancaman individu pada saat itu menjadi faktor penting dalam  menilai  pembelaan  diri.  Akhirnya,  prinsip-prinsip  ini  berlaku  tidak  hanya  untuk pembelaan diri terhadap serangan fisik, tetapi juga untuk serangan terhadap kehormatan dan
16 D Tombokan, B. T., Pinasang, D., & Rompas, ‘ Analisis Yuridis Tentang Penerapan Noodweer Exces Terhadap Pembelaan  Diri  Dalam  Tindak  Pidana  Pembunuhan  Ditinjau  Dari  Perspektif  Ham ’,  Akulturasi:  Jurnal  Ilmiah Agrobisnis Perikanan, 11.1 (2023), 229 – 38.
properti. Setiap tindakan pembelaan diri harus dilihat dalam konteks situasi spesifik di mana itu terjadi, mempertimbangkan semua faktor ini untuk menentukan apakah tindakan tersebut masuk dalam batasan pembelaan diri yang sah menurut KUHP. 17
Dalam  konteks  hukum  pidana  Indonesia,  khususnya  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), batasan-batasan yang memungkinkan penggunaan kekuatan yang proporsional dalam situasi pertahanan diri ditetapkan untuk memastikan tindakan tersebut benar-benar dilakukan sebagai reaksi terhadap ancaman langsung dan nyata. Pertama, KUHP menekankan  bahwa  tindakan  pertahanan  diri  hanya  dapat  dilakukan  sebagai  respons terhadap serangan yang melawan hukum. Serangan ini harus nyata dan sedang terjadi atau akan segera terjadi; tidak bisa berdasarkan ancaman yang hipotetis atau spekulatif. Prinsip proporsionalitas  sangat  krusial  dalam  pertahanan  diri.  Tindakan  yang  diambil  harus sebanding  dengan  tingkat  ancaman  yang  dihadapi.  Artinya,  penggunaan  kekuatan  harus sesuai dengan kebutuhan untuk menetralkan serangan tersebut, tanpa melampaui batas yang diperlukan. Penggunaan kekuatan berlebihan, yang melampaui apa yang dibutuhkan untuk melindungi  diri  sendiri  atau  menghentikan  serangan,  mungkin  tidak  dianggap  sebagai pembelaan diri yang sah. 18
Ada aspek kesegeraan yang diperlukan dalam tindakan pertahanan diri. Tindakan harus merupakan reaksi langsung terhadap serangan yang sedang berlangsung. Jika terdapat jeda waktu  yang  signifikan  antara  serangan  dan  tindakan  pembelaan  diri,  ini  dapat diinterpretasikan sebagai balas dendam atau agresi, bukan  sebagai pertahanan diri. Dalam menilai proporsionalitas tindakan, faktor subjektif juga menjadi pertimbangan. Ini termasuk persepsi  dan  keyakinan  subjektif  individu  terhadap  ancaman  pada  saat  itu.  Bagaimana seseorang  memandang  ancaman  dan  meresponsnya  dalam  situasi  tertentu  akan mempengaruhi  penilaian  terhadap  keabsahan  tindakan  pertahanan  diri  tersebut.  Prinsip proporsionalitas dalam pertahanan diri juga berlaku terhadap perlindungan harta benda. Jika seseorang bertindak untuk melindungi properti mereka dari serangan atau pencurian, tingkat kekuatan  yang  digunakan  harus  tetap  proporsional  terhadap  ancaman  tersebut.  Intinya, batasan-batasan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap tindakan pertahanan diri benar-benar  dilakukan  sebagai  respons  terhadap  ancaman  yang  sah  dan melawan  hukum,
17 H. Z. Wijaya, D. D. R., & Mardinasyah, ‘ Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Nasional ’, Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember, 3.3 (2022), 320– 30. 18 Yulia L. T., ‘ Pertimbangan Hukum Mengenai Noodweer Sebagai Dasar Pembelaan Diri Terhadap Psikopat Dalam Delik Pembunuhan.(Legal Considerations Regarding Noodweer as A Basis for Self-Defense Against Psychopaths in Murder Offenses) ’ (Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2023).
dengan kekuatan yang digunakan tidak melampaui apa yang secara objektif diperlukan untuk menanggulangi serangan tersebut.

## 2. Perspektif Keadilan Di Masyarakat Terkait Tindakan Pembunuhan Terhadap Pencuri,

## Serta Dampaknya Terhadap Pelaksanaan Hukum Pidana Di Dalam Masyarakat
Pandangan masyarakat terhadap tindakan pembunuhan terhadap pencuri dan konsep keadilan di Indonesia adalah subjek yang kompleks dan bisa bervariasi. Terdapat berbagai sudut pandang dan respons terhadap situasi semacam itu. Secara umum, sebagian masyarakat mungkin  memiliki  pandangan  yang  mengecam  terhadap  tindakan  pembunuhan,  bahkan terhadap  seorang  pencuri.  Mereka  cenderung  memandang  bahwa  kekerasan  yang menyebabkan kematian seseorang tidak dapat dibenarkan, kecuali dalam situasi yang benar- benar ekstrim dan dalam upaya pembelaan diri yang nyata. 19
Namun, ada pula segmen masyarakat yang bisa memahami atau bahkan mendukung tindakan  pembunuhan  terhadap  pencuri  dengan  alasan  perlindungan  terhadap  hak-hak properti pribadi. Mereka melihatnya sebagai respons terhadap aksi kriminal yang merugikan secara material atau mengancam keamanan pribadi, terutama dalam situasi di mana hukum atau  sistem  keamanan  dianggap  tidak  efektif  dalam  melindungi  properti  atau  mencegah tindakan  kriminal.  Sementara  itu,  konsep  keadilan  di  Indonesia  mencakup  berbagai  nilai budaya, hukum, dan agama. Secara umum, keadilan di Indonesia didasarkan pada prinsip- prinsip hukum yang melindungi hak-hak individu serta berupaya memberikan keadilan yang proporsional  dan  seimbang.  Sistem  peradilan  di  Indonesia  berusaha  untuk  menegakkan hukum dengan cara yang adil dan merata bagi semua orang, tanpa pandang bulu.
Namun,  keadilan  yang  dipandang  oleh  masyarakat  bisa  dipengaruhi  oleh  berbagai faktor,  seperti  norma  budaya,  keyakinan  agama,  serta  pengalaman  pribadi.  Beberapa masyarakat mungkin menginginkan hukuman yang keras terhadap pelaku tindak kejahatan, termasuk  pencuri,  sebagai  bentuk  keadilan.  Namun,  ada  pula  yang  berpandangan  bahwa keadilan  seharusnya  lebih  menekankan  pada  rehabilitasi  dan  pencegahan  terhadap  tindak kriminal. Dalam situasi yang kompleks seperti ini, peran lembaga peradilan dan penegakan hukum sangat penting untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan berdasarkan prinsip-
19 B Hadana, E. S., & Rizqi, ‘ The Concept of Justice in Murder Cases: Comparative Analysis Between Islamic Law and the Indonesian Criminal Code [Konsep Keadilan Terhadap Delik Pembunuhan: Analisis Komparatif Hukum Islam Dan KUHP] ’, Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum, 9.2 (2020), 318– 37.
prinsip hukum yang adil dan seimbang, dengan memperhatikan konteks dan kebutuhan yang bersifat kemanusiaan.
Kasus  pembunuhan  terhadap  pencuri  dapat  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap persepsi  efektivitas  sistem  hukum  di  suatu  negara.  Ketika  seorang  individu  memutuskan untuk mengambil hukum ke tangan sendiri dengan membunuh pencuri, hal ini sering kali mencerminkan ketidakpercayaan terhadap keefektifan dan keadilan sistem hukum yang ada. Dari  satu  sisi,  tindakan  tersebut  bisa  diinterpretasikan  sebagai  tanda  frustrasi  masyarakat terhadap  tingkat  kejahatan  dan  respons  yang  dianggap  lamban  atau  tidak  memadai  dari aparat penegak hukum. Ini bisa menimbulkan diskusi publik mengenai apakah sistem hukum cukup tanggap dalam menangani kejahatan dan melindungi warga. 20
Di sisi lain, tindakan ini juga menimbulkan kekhawatiran mengenai penegakan hukum dan  hak  asasi  manusia.  Pembunuhan  seorang  pencuri,  terlepas  dari  kejahatannya, menunjukkan pengabaian terhadap proses hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip keadilan. Ini menimbulkan pertanyaan mengenai batas antara pembelaan diri dan main hakim sendiri, serta risiko penyalahgunaan konsep pembelaan diri untuk justifikasi tindakan kekerasan yang tidak proporsional.
Secara  keseluruhan,  kasus  seperti  ini  menantang  integritas  sistem  hukum  dan  dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Respons hukum terhadap kasus semacam ini perlu menyeimbangkan antara penegakan hukum yang tegas dan pemeliharaan hak asasi manusia, seraya memastikan bahwa tindakan pembelaan diri tidak disalahgunakan sebagai alasan untuk melakukan kekerasan yang tidak dibenarkan. Efektivitas sistem hukum, dalam hal ini, tidak hanya diukur dari keputusan pengadilan, tetapi juga dari kemampuannya dalam menjaga kepercayaan publik dan menjaga keseimbangan antara pencegahan kejahatan dan perlindungan hak-hak individu.
Kasus pembunuhan terhadap pencuri memiliki dampak yang kompleks dan sering kali negatif terhadap kepercayaan publik dalam sistem hukum dan penegakan keadilan. Pertama, ketika  seseorang  memilih  untuk  membunuh  pencuri,  hal  ini  dapat  mencerminkan ketidakpercayaan  atau  kekecewaan  masyarakat  terhadap  sistem  peradilan  dan  penegakan hukum. Masyarakat mungkin merasa bahwa sistem tidak mampu atau tidak efektif dalam mengatasi  kejahatan,  sehingga  memunculkan  persepsi  bahwa  "keadilan"  harus  diambil  di
20 I. M. M. Sanjaya, I. G. W. M., Sugiartha, I. N. G., & Widyantara, ‘ Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer  Exces)  Dalam  Tindak  Pidana  Pembunuhan  Begal  Sebagai  Upaya  Perlindungan  Diri ’,  Jurnal  Konstruksi Hukum, 3.2 (2022), 406-413.
tangan  mereka  sendiri.  Kondisi  ini  dapat  mengikis  kepercayaan  publik  terhadap  lembaga hukum dan kepolisian, yang seharusnya bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan melindungi warga.
Kedua,  insiden  seperti  ini  juga  bisa  meningkatkan  rasa  takut  dan  ketidakamanan  di masyarakat.  Meskipun  ada  yang  mungkin  mendukung  tindakan  tersebut  sebagai  bentuk 'keadilan  jalanan',  banyak  yang  akan  merasa  khawatir  dengan  potensi  peningkatan  tindak kekerasan dan main hakim sendiri, yang pada akhirnya dapat mengganggu ketertiban umum dan  keamanan.  Ketiga,  terdapat  juga  masalah  moral  dan  etika  yang  terkait.  Pembunuhan, bahkan terhadap seorang pencuri, tetap dianggap sebagai pelanggaran hukum dan hak asasi manusia. Hal ini dapat menimbulkan pertanyaan serius tentang nilai-nilai masyarakat dan norma-norma  hukum  yang  berlaku,  serta  bagaimana  masyarakat  memandang  hukum  dan keadilan. 21
Akhirnya, reaksi sistem hukum terhadap kasus-kasus seperti ini juga berperan penting. Apabila sistem hukum merespons dengan cepat dan adil, menegakkan hukum tanpa pandang bulu, dan memberikan hukuman yang proporsional, hal ini bisa memperbaiki kepercayaan publik.  Sebaliknya,  penanganan  yang  tidak  efektif  atau  dianggap  tidak  adil  bisa  semakin mengikis  kepercayaan  masyarakat  terhadap  sistem  hukum.  Dalam  ringkasan,  kasus pembunuhan  terhadap  pencuri  dapat  mempengaruhi  kepercayaan  publik  terhadap  sistem hukum secara signifikan, menciptakan kekhawatiran tentang efektivitas penegakan hukum, meningkatkan  rasa  takut  dan  ketidakamanan,  serta  menimbulkan  pertanyaan  tentang moralitas dan keadilan dalam masyarakat.

## KESIMPULAN
Hukum Pidana Indonesia menetapkan kerangka kerja yang ketat untuk mengevaluasi tindakan pembunuhan terhadap pencuri, dengan fokus utama pada prinsip pembelaan diri yang  proporsional  dan  kebutuhan.  Setiap  kasus  harus  dinilai  secara  individual,  dengan mempertimbangkan  semua  aspek  relevan.  Meskipun  ada  perbedaan  persepsi  dalam masyarakat mengenai keadilan dalam kasus seperti ini, hukum harus senantiasa menjunjung tinggi  prinsip-prinsip  keadilan  dan  proporsionalitas  untuk  memastikan  bahwa  keputusan hukum  didasarkan  pada  aturan  hukum  yang  objektif dan  bukan  pada  emosi  atau  tekanan sosial.  Ini  penting  untuk  menjaga  integritas  sistem  hukum  dan  kepercayaan  masyarakat
21 P. Yuseini, M., & Astuti, ‘Analisis Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Dalam Kasus Pembunuhan ’, Jurnal Hukum Novum Argumentum., 7.2 (2020), 124 – 34.
terhadap keadilan dan kepatutan hukum. Muhyani, seorang peternak berusia 58 tahun dari Kecamatan  Walantaka,  Kota  Serang,  Banten,  menghadapi  kasus  hukum  yang  kompleks setelah  melakukan  penusukan  terhadap  pencuri  bernama  Waldi,  yang  berujung  pada kematian. Kasus ini memunculkan pertanyaan hukum tentang pembelaan diri, perlindungan properti, dan menghadapi ancaman langsung yang tak terelakkan. Menurut Pasal 49 KUHP, pembelaan diri (notweer) diperbolehkan jika ada serangan langsung dan nyata. Jika tindakan Muhyani adalah respons langsung terhadap ancaman serius dari Waldi, ini dapat dianggap sebagai  pembelaan  diri.  Namun,  KUHP  tidak  secara  eksplisit  menyatakan  perlindungan properti  sebagai  alasan  pembenaran  tindakan  yang  menyebabkan  cedera  atau  kematian. Selanjutnya, Pasal 48 KUHP tentang tindakan dalam keadaan terpaksa (overmacht ) mungkin relevan jika Muhyani terpaksa bertindak untuk melindungi diri dari bahaya yang langsung dan tidak dapat dihindarkan dengan cara lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdi Aditya dan Pangestu, ‘“Tindak Pidana Pembunuhan Karena Daya Paksapembelaan Diri (Studi Komparasi Hukum Pidana Islamdan Hukum Pidana Indonesia).”’, 2018
Abdul  Mufty,  ‘Kebijakan  Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Ringan  Dalam Perspektif Ius Constituendum’ (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023)
Amiruddin dan H Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)
Dewi S, ‘Perbarengan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Hakim Nomor 39/Pid. B/2019/PN. Tdn)’ (UIN Ar -Raniry, 2021)
Ediwarman, Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis Dan Disertasi) (Medan, 2011) Fauzi, S. R., & Dona, F, ‘Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Di Polres Purworejo’, Jurnal Al- Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi , 4.1 (2022), 43-64.
Hadana,  E. S.,  &  Rizqi,  B, ‘The Concept  of  Justice in  Murder  Cases:  Comparative  Analysis Between  Islamic  Law  and  the  Indonesian  Criminal  Code  [Konsep  Keadilan  Terhadap Delik Pembunuhan: Analisis Komparatif Hukum Islam Dan KUHP]’, Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum , 9.2 (2020), 318 – 37
Hamdi, Syaibatul and Sumardi Efendi, ‘Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam’, MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum , 2022
Harmuzan, M. M., & Anggriawan, M. R, ‘Analisa Konsekwensi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Tidak Mempunyai Motif’, Necara Keadilan , 1.2 (2022), 37 – 46
Nugroho,  Fajar  Seto,  ‘Rekonstruksi  Regulasi  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Pencurian Dengan Pemberatan Di Indonesia Melalui Pendekatan Restorative Justice’ (Universitas Islam Sultan Agung, 2023)
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007)
Ratu Yusnita Zhalsabilla, ‘Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (CURANMOR) Dengan Kekerasan Di Wilayah Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya’ (UPN Veteran Jawa Timur, 2023)
Riyadi,  Sugeng,  ‘Kajian  Hukum  Tindak  Pidana  Pembunuhan  Yang  Dilakukan  Terhadap Sesama Anggota Kepolisian (Studi Kasus Penembakan Terhadap Anggota Detasemen Khusus 88 Anti Teror Oleh Dua Rekan Kerja)’, Iblam Law Review , 3.1 (2023), 150 – 61 Sanjaya,  I.  G.  W.  M.,  Sugiartha,  I.  N.  G.,  &  Widyantara,  I.  M.  M.,  ‘Pembelaan  Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Begal Sebagai Upaya Perlindungan Diri’, Jurnal Konstruksi Hukum , 3.2 (2022), 406-413.
Sanjaya,  I.  G.  W.  M.,  Sugiartha,  I.  N.  G.,  &  Widyantara,  I.  M.  M,  ‘Pembelaan  Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Begal Sebagai Upaya Perlindungan Diri’, Jurnal Konstruksi Hukum , 3.2 (2022), 406 – 13
Simbolon, K. V, ‘Kajian Hukum Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan’ (Universitas Medan Area, 2015)
Tombokan, B. T., Pinasang, D., & Rompas, D, ‘Analisis Yuridis Tentang Penerapan Noodweer Exces  Terhadap  Pembelaan  Diri  Dalam  Tindak  Pidana  Pembunuhan  Ditinjau  Dari Perspektif Ham’, Akulturasi: Jurnal Ilmiah Agrobisnis Perikanan , 11.1 (2023), 229 – 38
Wijaya, D. D. R., & Mardinasyah, H. Z., ‘Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Nasional’, Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember , 3.3 (2022), 320 – 30
Yeni  Hardika,  ‘Tusuk  Pencuri Kambing  Di  Rumahnya,  Peternak  Ini  Jadi Tersangka,  Polisi:
Seharusnya Ia Minta Tolong’, Serambi News , 2023
<https://aceh.tribunnews.com/2023/12/15/tusuk-pencuri-kambing-di-rumahnya- peternak-ini-jadi-tersangka-polisi-seharusnya-ia-minta-tolong?page=2>
Yulia  L.  T.,  ‘Pertimbangan  Hukum  Mengenai  Noodweer  Sebagai  Dasar  Pembelaan  Diri Terhadap  Psikopat  Dalam  Delik  Pembunuhan.(Legal  Considerations  Regarding Noodweer  as  A  Basis  for  Self- Defense  Against  Psychopaths  in  Murder  Offenses)’
(Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2023)
Yuseini, M., & Astuti, P., ‘Analisis Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Dalam Kasus Pembunuhan’, Jurnal Hukum NOVUM ARGUMENTUM. , 7.2 (2020), 124 – 34