## Penanganan Perkara Anak yang Melakukan Tindak Pidana Ringan

## Rafly Prawira
raflyprawira98@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
Basically, cases of children who have committed minor crimes can be resolved without going through trial or litigation. In this case, children who have committed minor crimes are processed through diversion efforts. However, for one reason or another, there were deviations from the legal rules that should be obeyed. The deviation was carried out in the form of case handling without going through any diversion attempts. The existence of this deviation needs to be questioned whether the provisions have implemented or have not implemented the principles of the juvenile justice system and children's rights as stipulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System.
To find out its implementation, an analysis was carried out on three court decisions related to minor crimes committed by children, namely Decision Number: 205 / Pid.C / 2014 / PN.Kbm, Decision Number: 21 / Pid.C / 2018 / PN.Tpg, and Decision Number: 4 / Pid.C-Anak / 2017 / PN.Pbg. In addition, the analysis was carried out to find the ratio decidendi or the judge's reasons in the three court decisions. Keywords: Children; Minor Crimes; Quick Examination Procedure.

## Abstrak
Pada  dasarnya,  perkara  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  ringan dapat  diselesaikan  tanpa  melalui  proses  persidangan  atau  litigasi.
Dalam hal ini, anak yang melakukan tindak pidana ringan diproses melalui  upaya  diversi.  Namun,  karena  satu  dan  lain  hal,  terjadi penyimpangan  terhadap  aturan  hukum  yang  harusnya  ditaati. Penyimpangan tersebut dilakukan dalam bentuk penanganan perkara tanpa  melalui  upaya  diversi.  Adanya  penyimpangan  tersebut  perlu dipertanyakan apakah ketentuannya telah mengimplementasikan atau belum mengimplementasikan asas sistem peradilan pidana anak dan hak-hak anak yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Untuk  mengetahui implementasinya dilakukan analisis terhadap tiga putusan pengadilan terkait  tindak  pidana  ringan  yang  dilakukan  anak,  yaitu  Putusan Nomor:  205/Pid.C/2014/PN.Kbm,  Putusan  Nomor:  21/Pid.C/2018/ PN.Tpg, dan Putusan Nomor: 4/Pid.C-Anak/2017/PN.Pbg. Selain itu, analisis dilakukan untuk mencari ratio decidendi atau alasan hakim dalam ketiga putusan pengadilan tersebut.
Kata Kunci : Anak; Tindak Pidana Ringan; Acara Pemeriksaan Cepat .

## Jurist-Diction
Volume 4 No. 1, Januari 2021
How to cite: Rafly Prawira, ‘Penanganan Perkara Anak yang Melakukan Tindak Pidana Ringan’ (2021) Vol. 4 No. 1 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 1 Oktober 2020; Diterima 12 November 2020; Diterbitkan 5 Januari 2021.
DOI:
10.20473/jd.v4i1.24305 p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297
Copyright © 2021 Universitas Airlangga

## 304 Rafly Prawira : Penanganan Perkara Anak...

## Pendahuluan
Dalam  butir  b  Bagian  Menimbang  UU  SPPA  disebutkan:  “bahwa  untuk menjaga  harkat  dan  martabatnya,  anak  berhak  mendapat  perlindungan  khusus, terutama  perlindungan  hukum  dalam  sistem  peradilan”.  Perlindungan  hukum terhadap anak dalam sistem peradilan dibagi menjadi dua, yaitu perlakuan khusus dari segi yuridis formil dan perlakuan khusus dari segi yuridis materiil.
UU SPPA merealisasikan perlakuan khusus dari segi yuridis formil atau biasa disebut dengan hukum acara pidana, salah satunya dengan dipisahkannya proses peradilan pidana antara anak dengan orang dewasa. Ketentuan tersebut tercantum pada Pasal 3 huruf b UU SPPA. Pemisahan proses peradilan pidana dimulai pada saat  penahanan,  dengan  menahan  anak  secara  terpisah  dengan  orang  dewasa. Setiap  tahap  pemeriksaan  juga  dilakukan  oleh  bagian  tersendiri  yang  terpisah dari bagian orang dewasa. Kemudian, pada Pasal 22 UU SPPA disebutkan bahwa: “Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan”. Penanganan perkara anak juga harus dilakukan dengan pendekatan efektif, afektif, dan simpatik. 1
Perlakuan  secara  khusus  lainnya  dari  segi  yuridis  formil  terdapat  dalam Pasal 5 ayat (3) juncto Pasal 7 ayat (1) UU SPPA. Substansinya, yaitu kewajiban diupayakannya  diversi  pada  tahap  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Dalam Pasal 1 angka 7 UU SPPA disebutkan bahwa: “Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”. Diversi dapat dilakukan dengan syarat perbuatan pidana yang diancam kurang dari 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (Pasal 7 ayat (2) UU SPPA). Diversi memiliki hubungan erat dengan pendekatan keadilan restoratif yang menjadi tujuan utama dibentuknya UU SPPA. Dalam Pasal 1 angka 6 UU SPPA disebutkan bahwa: “Keadilan restoratif
1 Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak (Refika Aditama 2006).[1].
adalah  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  dengan  melibatkan  pelaku,  korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian  yang  adil  dengan  menekankan  pemulihan  kembali  pada  keadaan semula dan bukan pembalasan”.
Bentuk  perlakuan  secara  khusus  dari  segi  yuridis  materiil  di  dalam  UU SPPA, salah satu di antaranya, ialah hak anak untuk tidak dijatuhi pidana mati atau pidana  penjara  seumur  hidup.  Ketentuan  tersebut  diatur  di  dalam  Pasal  3  huruf f  UU  SPPA.  Kemudian,  dalam  Pasal  79  ayat  (2)  UU  SPPA  disebutkan  bahwa: “Pidana  pembatasan  kebebasan  yang  dijatuhkan  terhadap  Anak  paling  lama  ½ (satu  perdua)  dari  maksimum  pidana  penjara  yang  diancamkan  terhadap  orang dewasa”. Pada intinya, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir ( ultimum remedium ). Kemudian, hakim dapat mengganti penjatuhan pidana tersebut dengan pengenaan tindakan, bilamana dalam pertimbangannya perbuatan anak tersebut masih tergolong ringan (Pasal 70 UU SPPA). Faktor pertimbangan lainnya, yaitu keadaan pribadi anak serta keadaan pada  waktu  dilakukannya  perbuatan.    Hal-hal  tersebut  dapat  dijadikan  dasar pertimbangan oleh hakim untuk memvonis pengenaan tindakan pada anak daripada penjatuhan pidana.
Penelitian hukum ini difokuskan pada isu hukum penanganan perkara anak yang melakukan tindak pidana ringan. Tindak pidana ringan menurut Penjelasan Pasal 9 ayat (2) huruf b UU SPPA adalah: “tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan”. Anak yang melakukan tindak pidana ringan berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam bentuk perlakuan secara khusus. Namun, dalam kenyataan hukumnya, karena ringannya ancaman pidana, anak yang melakukan tindak pidana ringan seringkali mendapat ketidakadilan,  yakni  adanya  penyimpangan  proses  penanganan  perkara  oleh penegak hukum. Adanya penyimpangan tersebut perlu dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui apakah penyimpangan itu sudah mengimplementasikan perlindungan asas  dan  hak Anak.    Salah  satunya  dengan  dilakukan  analisis  terhadap  putusan yang mengadili perkara anak yang melakukan tindak pidana ringan, yaitu Putusan

## 306 Rafly Prawira : Penanganan Perkara Anak...
Nomor:  205/Pid.C/2014/PN.Kbm,  Putusan  Nomor:  21/Pid.C/2018/PN.Tpg,  dan Putusan Nomor: 4/Pid.C-Anak/2017/PN.Pbg.

## Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang menelaah  penerapan  asas-asas  hukum  dan  norma-norma  hukum  positif  yang berkaitan  dengan  isu  hukum  penanganan  perkara  anak  yang  melakukan  tindak pidana ringan. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini,
yaitu statute approach , case approach , dan conceptual approach .

## Karakteristik Tindak Pidana Ringan
Norma hukum berbeda dengan norma moral dan norma-norma lain dalam masyarakat. Norma hukum dapat berlaku dengan disertai sanksi pidana dan sanksi pemaksa  bagi  penegakannya.  Di  dalam  norma  hukum  dirumuskan  perbuatan- perbuatan  yang  dilarang  dan  diancam  dengan  sanksi  pidana  atau  sering  dikenal dengan istilah “tindak pidana” atau “perbuatan pidana. Tindak pidana ( strafbaar feit ) memuat beberapa unsur, yaitu: suatu perbuatan manusia; perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman undang-undang; dan perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan. 2
Penelitian  hukum  ini  difokuskan  pada  isu  hukum  penanganan  perkara  anak yang melakukan tindak pidana ringan. Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan (Penjelasan Pasal 9 ayat (2) huruf b UU SPPA). Istilah tindak pidana ringan pertama kali  muncul  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1981 tentang  Hukum Acara  Pidana  atau  biasa  disebut  dengan  KUHAP.  Definisi  tindak pidana ringan dalam KUHAP adalah tindak pidana dengan ancaman pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan (Pasal 205 ayat (1) KUHAP). Dalam hal
2 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana (Raja Grafindo 2010).[48].
ini, pasal-pasal ketentuan pidana di luar KUHP sebagai hukum pidana umum juga dapat  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  ringan  apabila  ketentuan  pidana  yang bersangkutan memiliki ancaman pidana maksimum selama 3 (tiga) bulan.
Karena  ancaman  pidananya  yang  ringan,  pelaku  tindak  pidana  ringan cenderung  diistimewakan  daripada  pelaku  tindak  pidana  lainnya,  seperti  dalam KUHAP yang mengatur penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui acara pemeriksaan  cepat.  Selain  menguntungkan  pelaku,  ketentuan  acara  pemeriksaan cepat juga dapat menghemat waktu dan meringankan beban tugas penegak hukum, seperti penyidik, penuntut umum dan hakim.

## Landasan Hukum Penanganan Perkara Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Ringan Dalam UU SPPA
Salah  satu  landasan  hukum  penanganan  perkara  anak  yang  melakukan tindak pidana ringan pada level undang-undang ada di dalam UU SPPA. UU SPPA merupakan  “hukum  pidana  khusus”.  Ciri  hukum  pidana  khusus  adalah  adanya penyimpangan dari hukum pidana umum. 3 Hukum pidana umum yang dimaksud adalah aturan hukum pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  (untuk  selanjutnya  disebut  KUHP)  dan  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHAP).
Menurut  Pasal  1  angka  1  UU  SPPA,  sistem  peradilan  pidana  anak  adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. UU SPPA adalah hukum pidana khusus. Dengan demikian, landasan hukum dalam  UU  SPPA  lebih  diutamakan  dalam  menyelesaikan  perkara  anak  daripada ketentuan  dalam  KUHP  dan  KUHAP  sebagai  hukum  pidana  umum.  Dalam  hal ini berlaku asas lex specialis derogat legi generalis . Asas ini mengandung makna bahwa  aturan  hukum  yang  khusus  akan  mengesampingkan  aturan  hukum  yang
3 I Gusti Ngurah Parwata, Bahan Ajar Mata Kuliah Tindak Pidana Khusus (Fakultas Hukum Universitas Udayana 2017).[3].

## 308 Rafly Prawira : Penanganan Perkara Anak...
umum. 4 Hal tersebut juga didukung oleh Pasal 103 KUHP dan Pasal 284 ayat (2) KUHAP. Dalam Pasal 103 KUHP disebutkan bahwa: “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini (KUHP) juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”. Sementara itu, dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa: “… terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang  ini  (KUHAP),  dengan  pengecualian  untuk  sementara  mengenai ketentuan  khusus  acara  pidana  sebagaimana  tersebut  pada  undang-undang tertentu…”.
Sebaliknya,  jika  dalam  UU  SPPA  tidak  diatur  atau  tidak  ditentukan  lain, maka ketentuan yang ada di dalam hukum pidana umum akan digunakan sebagai landasan  hukum.  Hal  tersebut  merupakan  amanat  dari  Pasal  16  UU  SPPA  yang berbunyi:  “Ketentuan  beracara  dalam  Hukum Acara  Pidana  berlaku  juga  dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”. Hukum acara pidana yang dimaksud, yakni ketentuan hukum acara yang ada di dalam  KUHAP  sebagai  hukum  pidana  umum.  Landasan  hukum  utama  dalam penanganan perkara anak yang melakukan tindak pidana ringan di dalam UU SPPA berkaitan dengan ketentuan berikut:
1.  Batasan  usia  pemidanaan  anak,  yaitu  telah  berumur  12  tahun,  tetapi  belum berumur 18 tahun (Pasal 1 angka 3 UU SPPA);
2.  Proses penanganan perkara melalui upaya diversi (Pasal 7 ayat (1) UU SPPA);
3.  Ditangani oleh pejabat khusus seperti penyidik anak, penuntut umum anak dan hakim anak (Pasal 1 angka 8, 9, dan 10 UU SPPA);
4.  Sidang tertutup untuk umum (Pasal 54 UU SPPA);
5.  Pemeriksaan oleh hakim tunggal (Pasal Pasal 44 ayat (1) juncto 47 ayat (1) juncto 50 ayat (1) UU SPPA);
6.  Tidak dapat dilakukan penahanan (Pasal 32 ayat (2) UU SPPA);
7.  Pengutamaan  pengenaan  tindakan  daripada  penjatuhan  pidana  (Pasal  7  UU SPPA);
8.  Adanya pidana dengan syarat (Pasal 71 ayat (1) UU SPPA);
9.  Tidak dapat dikenai pidana pembatasan kebebasan (Pasal 79 ayat (1).
4 Letezia Tobing, ‘Mengenai Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali’ (Hukum Online 2012)  <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt509fb7e13bd25/lex-spesialis-dan-lex- genralis/>, dikunjungi pada tanggal 25 Februari 2020.

## Landasan Hukum Penanganan Perkara Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Ringan Dalam KUHAP
Landasan hukum penanganan perkara anak yang melakukan tindak pidana ringan  dalam  bentuk  undang-undang  juga  dapat  ditemukan  di  dalam  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut dengan KUHAP. Dalam hal ini, posisi KUHAP sebagai hukum pidana  umum  dapat  dikesampingkan  apabila ketentuannya  telah  diatur  oleh  UU SPPA sebagai hukum pidana khusus.
Salah satu ketentuan dalam KUHAP yang dapat menjadi landasan hukum dalam penanganan  perkara Anak  yang  melakukan  tindak  pidana  ringan,  yaitu  ketentuan acara pemeriksaan cepat. Secara khusus, penanganan perkara anak yang melakukan tindak pidana ringan seringkali diselesaikan melalui pemeriksaan di sidang pengadilan dengan acara cepat. Acara pemeriksaan cepat digunakan untuk mempersingkat waktu dengan cara prosedur penanganan perkara yang lebih sederhana. Menurut Bab XVI Bagian  Keenam  KUHAP,  acara  pemeriksaan  cepat  dibagi  menjadi  2  (dua),  yaitu acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas. 5 Dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP dijelaskan apa yang dimaksud dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan, yaitu:
“Yang  diperiksa  menurut  acara  pemeriksaan  tindak  pidana  ringan  ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini”.
Ciri khas acara pemeriksaan cepat, yaitu diadili oleh hakim tunggal (Pasal 205  ayat  (3)  KUHAP),  pelimpahan  perkara  dilakukan  penyidik  tanpa  melalui penuntut umum (Pasal 205 ayat (2) KUHAP), serta putusan tidak dibuat secara khusus  dan  tidak  dicatat  dalam  berita  acara  pemeriksaan  sidang,  putusannya cukup berupa bentuk catatan yang berisi amar putusan yang disiapkan penyidik (Pasal 209 KUHAP).
5 R. Indra, ‘Pemeriksaan Acara Singkat dan Cepat dalam Perkara Pidana’ (Doktor Hukum 2019)  <https://www.doktorhukum.com/pemeriksaan-acara-singkat-dan-cepat-dalam-perkara-pi- dana/>, dikunjungi pada tanggal 15 Februari 2020.

## 310 Rafly Prawira : Penanganan Perkara Anak...

## Mekanisme Penanganan Perkara Anak yang Melakukan Tindak Pidana Ringan
Dalam Pasal 7 ayat (1) UU SPPA disebutkan bahwa: “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi”.  Namun,  seringkali  terjadi  penyimpangan  dimana  perkara  Anak  yang melakukan  tindak  pidana  ringan  diselesaikan  tanpa  melalui  upaya  diversi. Total ada 3 mekanisme berbeda terkait penanganan perkara Anak yang melakukan tindak pidana ringan, yaitu:
1.  Upaya Diversi
Diversi  menurut  Pasal  1  angka  7  UU  SPPA  adalah:  “pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”. Diversi diupayakan pertama kali pada tahap penyidikan apabila tidak berhasil, maka proses peradilan berlanjut ke tahap berikutnya dan upaya diversi diulang kembali. Diversi sebagai produk utama dalam UU SPPA dibuat untuk mencapai keadilan restoratif, yakni penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan  kembali  pada  keadaan  semula,  dan  bukan  pembalasan.  Proses diversi dilaksanakan dengan musyawarah yang melibatkan bukan hanya pihak aparat  penegak  hukum,  Anak  yang  Berkonflik  dengan  Hukum  dan  korban, tapi  juga  orang  tua/wali  dari  anak  tersebut  dan  juga  pihak  dari  Pembimbing Kemasyarakatan  serta  Pekerja  Sosial  Profesional  berdasarkan  pendekatan Keadilan Restoratif (Pasal 8 ayat (1) UU SPPA).
2.  Diskresi dari penyidik
Penyidik  atau  polisi  tidak  melanjutkan  kasus  Anak  yang  melakukan tindak  pidana  ringan  ke  tahap  penuntutan.  Jika,  tindak  pidana  ringan  yang dilakukan Anak  menimbulkan  korban,  maka  penyidik  membuat  suatu  forum yang serupa dengan diversi, namun hanya dihadiri oleh Anak pelaku, penyidik dan  korban  saja.  Terkadang,  pembimbing  kemasyarakatan  tidak  diikutkan karena  prosedurnya  yang  cukup  berbelit-belit.  Sementara,  jika  tindak  pidana ringan yang dilakukan tidak menimbulkan korban, maka penyidik polisi hanya memberikan teguran dan suatu treatment kepada Anak tersebut dengan tujuan supaya Anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya. Contoh treatment yang
diberikan  penyidik  polisi  kepada  Anak  dapat  berupa  membersihkan  kantor polisi,  membersihkan  mobil  dan  lain  sebagainya.  Kemudian,  Anak  tersebut segera  dilepaskan  setelah  tenggang  waktu  penangkapan  berakhir.  Besar kemungkinan hal tersebut dilakukan oleh sebab-sebab, seperti frustasi dalam menghadapi  kasus-kasus  Anak  yang  tergolong  ringan,  adanya  prioritas  lain daripada kesibukan untuk menyelesaikan kasus Anak yang melakukan tindak pidana ringan, keterbatasan anggaran, atau tidak ada keyakinan bahwa sistem hukum yang ada mampu menyelesaikan masalah tersebut. 6
3.  Pemeriksaan dengan acara cepat
Penyidik melanjutkan kasus Anak yang melakukan tindak pidana ringan ke  tahap  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  dengan  menggunakan  acara pemeriksaan cepat. Acara pemeriksaan cepat digunakan untuk mempersingkat waktu dengan cara prosedur penanganan perkara yang lebih sederhana.  Ciri khas acara pemeriksaan cepat, yaitu diadili oleh hakim tunggal (Pasal 205 ayat (3) KUHAP), pelimpahan perkara dilakukan penyidik tanpa melalui penuntut umum (Pasal 205 ayat (2) KUHAP), serta putusan tidak dibuat secara khusus dan  tidak  dicatat  dalam  berita  acara  pemeriksaan  sidang,  putusannya  cukup berupa bentuk catatan yang berisi amar putusan yang disiapkan penyidik (Pasal 209 KUHAP).

## Hak-Hak Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Ringan Menurut UU SPPA
Hak-hak Anak yang melakukan tindak pidana ringan tersebar dalam beberapa pasal UU SPPA. Hak-hak Anak tersebut merupakan bentuk konkret dari kesepuluh asas sistem peradilan pidana Anak yang diatur di dalam Pasal 2 UU SPPA. Dalam Pasal 2 UU SPPA disebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasar asas:
a. pelindungan;
b. keadilan;
6 Hermien Hadiati Koeswadji, Tilly A.A. Rampen, dan Sarwirini, Buku Ajar Hukum Pidana Anak (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2006).[126].

## 312
Rafly Prawira : Penanganan Perkara Anak...
c. nondiskriminasi;
d. kepentingan terbaik bagi Anak;
e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
h. proporsional;
i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
j. penghindaran pembalasan.
Hak-hak yang didapat Anak dalam penanganan perkara Anak yang melakukan tindak pidana ringan, yaitu:
1.  Hak untuk diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai umurnya (Pasal 3 huruf a UU SPPA);
2.  Hak untuk dipisahkan dari orang dewasa (Pasal 3 huruf b UU SPPA);
3.  Hak untuk memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif (Pasal 3 huruf c UU SPPA);
4.  Hak  untuk  bebas  dari  penyiksaan,  penghukuman  atau  perlakuan  lain  yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya (Pasal 3 huruf e UU SPPA);
5.  Hak untuk tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup (Pasal 3 huruf f UU SPPA);
6.  Hak  untuk  tidak  ditangkap,  ditahan,  atau  dipenjara,  kecuali  sebagai  upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat (Pasal 3 huruf g UU SPPA);
7.  Hak untuk memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum (Pasal 3 huruf h UU SPPA);
8.  Hak untuk tidak dipublikasikan identitasnya (Pasal 3 huruf i juncto Pasal 19 ayat (1) UU SPPA);
9.  Hak  untuk  memperoleh  pendampingan  orang  tua/Wali  dan  orang  yang dipercaya oleh Anak (Pasal 3 huruf j UU SPPA);
10.  Hak untuk memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan (Pasal 3 huruf p UU SPPA).
11.  Hak  untuk  mendapatkan  penanganan  perkara  melalui  upaya  diversi  dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 7 ayat (1) UU SPPA);
12.  Hak  untuk  mendapatkan  upaya  diversi  tanpa  perlu  persetujuan  dari  korban dan/atau keluarga anak korban (Pasal 9 ayat (2) UU SPPA);
13.  Hak untuk mendapatkan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan oleh Pembimbing  Kemasyarakatan  selama  proses  diversi  berlangsung  maupun dalam setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 14 ayat (2) juncto Pasal 23 ayat (1)
UU SPPA);
14.  Hak untuk mendapatkan suasana kekeluargaan dalam tiap tahap penanganan perkaranya (Pasal 18 UU SPPA);
15.  Hak untuk ditangani oleh pejabat khusus dalam setiap tingkat pemeriksaan,
yaitu penyidik khusus, penuntut umum khusus, dan hakim khusus (Pasal 26 ayat (1), Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) UU SPPA);
16.  Hak  untuk  ditempatkan  dalam  ruang  pelayanan  khusus Anak  apabila Anak yang bersangkutan ditangkap oleh polisi (Pasal 30 ayat (2) UU SPPA);
17.  Hak untuk disidang dalam ruang sidang khusus Anak (Pasal 53 ayat (1) UU SPPA);
18.  Hak untuk mendapatkan petikan putusan pada hari putusan diucapkan (Pasal 62 ayat (1) UU SPPA);
19.  Hak untuk tidak mendapatkan pidana pembatasan kebebasan, seperti pidana penjara dan pidana kurungan (Pasal 79 ayat (1) UU SPPA).

## Implementasi Hak-Hak Anak Dalam Penanganan Perkara Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Ringan Melalui Acara Pemeriksaan Cepat
Dalam Pasal 1 angka 1 UU SPPA disebutkan bahwa: “Sistem Peradilan Pidana Anak  adalah  keseluruhan  proses  penyelesaian  perkara  Anak  yang  berhadapan dengan  hukum,  mulai  tahap  penyelidikan  sampai  dengan  tahap  pembimbingan setelah menjalani pidana”. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketentuan yang ada di  dalam  UU  SPPA  wajib  diterapkan  pada  seluruh  proses  penyelesaian  perkara.
Salah satunya dengan mematuhi perintah dari Pasal 7 ayat (1) UU SPPA dengan mengupayakan diversi pada tiap tingkat pemeriksaan, baik penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan.
Sebelumnya,  pada  pembahasan  di  sub-bab  2.3  sudah  dijelaskan  mengenai kemungkinan disimpanginya penyelesaian perkara Anak melalui upaya diversi oleh penyidik polisi dengan menggunakan cara yang lebih cepat dan sederhana, yaitu melalui  acara  pemeriksaan  cepat.    Menurut  Bab  XVI  Bagian  Keenam  KUHAP, acara pemeriksaan cepat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas. Dalam Pasal 205  ayat  (1)  KUHAP  dijelaskan  apa  yang  dimaksud  dengan  acara  pemeriksaan tindak pidana ringan, yaitu:
“Yang  diperiksa  menurut  acara  pemeriksaan  tindak  pidana  ringan  ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini”.

## 314 Rafly Prawira : Penanganan Perkara Anak...
Hal  yang  perlu  dipertanyakan  terkait  penanganan  perkara  Anak  yang melakukan  tindak  pidana  ringan  melalui  acara  pemeriksaan  cepat,  ialah implementasi dari asas sistem peradilan pidana anak dan hak-hak Anak yang ada di dalam UU SPPA. Ketentuan acara pemeriksaan cepat dianggap telah melindungi hak Anak apabila secara garis besar ketentuan acara pemeriksaan cepat tersebut telah mengimplementasikan asas sistem peradilan pidana anak dan hak-hak Anak yang ada di dalam UU SPPA.
Karakteristik Anak yang berbeda dengan orang dewasa menuntut perlindungan hak yang berbeda pula dan hak-hak tersebut sebagian besar diatur di dalam UU SPPA. Dalam hal ini, UU SPPA harus dianggap sebagai ketentuan yang paling mengakomodasi perlindungan hak Anak karena posisinya sebagai hukum pidana khusus dan sebagai aturan  terbaru  yang  bergerak  di  bidang  tersebut.  Sementara  itu,  ketentuan  acara pemeriksaan cepat yang diatur di dalam KUHAP meskipun sama-sama dibuat khusus untuk tindak pidana ringan namun ketentuan dalam KUHAP masih bersifat umum dan belum membedakan perlakuan antara Anak dengan orang dewasa.
Tujuan digunakannya acara pemeriksaan cepat, yaitu untuk mempersingkat waktu dengan cara prosedur penanganan perkara yang lebih sederhana. Untuk mencapai tujuan tersebut,  ketentuan  acara  pemeriksaan  cepat  mempunyai  ciri  yang  berbeda  dengan acara pemeriksaan biasa, di antaranya diadili oleh hakim tunggal (Pasal 205 ayat (3) KUHAP), pelimpahan perkara dilakukan penyidik tanpa melalui penuntut umum (Pasal 205 ayat (2) KUHAP), serta putusan tidak dibuat secara khusus dan tidak dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang, putusannya cukup berupa bentuk catatan yang berisi amar putusan yang disiapkan penyidik (Pasal 209 KUHAP).
Prosedur  yang  sederhana  dan  cepatnya  waktu  penanganan  perkara  dalam ketentuan  acara  pemeriksaan  cepat  tentu  memberikan  manfaat  yang  positif terhadap Anak yang bersangkutan. Salah satunya, yaitu Anak dapat segera kembali ke dalam kehidupan masyarakat serta dapat kembali fokus mengenyam pendidikan untuk masa depannya. Penanganan perkara yang berlarut-larut tentu akan membuat Anak yang bersangkutan trauma karena harus menjalani beberapa prosedur yang menguras waktu dan tenanganya.
Ketentuan Anak yang diadili oleh hakim tunggal juga mempunyai manfaat positif. Selain mempercepat penanganan perkara dalam hal pengambilan keputusan, ketentuan diadili oleh hakim tunggal membuat hakim yang bersangkutan merasa bertanggung  jawab  penuh  terhadap  perkara  yang  sedang  ditanganinya.  Ada anggapan bahwa antara satu hakim dengan hakim lainnya dalam hakim majelis cenderung  meremehkan  penanganan  perkara  karena  merasa  hakim  lain  sudah memecahkan  perkara  yang  harusnya  dipecahkan  bersama.  Apalagi,  ringannya ancaman  pidana  pada  tindak  pidana  ringan  akan  membuat  anggapan  tersebut semakin benar adanya. Ketentuan hakim tunggal ini juga diatur di dalam Pasal 44 ayat (1) UU SPPA.
Prosedur  yang  sederhana,  penanganan  perkara  yang  cepat  selesai,  dan sidang  perkara  yang  diadili  oleh  hakim  tunggal  sekurang-kurangnya  telah mengimplementasikan  asas  pelindungan,  asas  kepentingan  terbaik  bagi  Anak, asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, asas penghargaan terhadap pendapat  Anak,  asas  proporsional  serta  hak  Anak  untuk  diperlakukan  secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
Tanpa  memperhatikan  faktor  eksternal  seperti  paksaan  ataupun  intimidasi yang mungkin dialami Anak, ketentuan acara pemeriksaan cepat dianggap sudah mengimplementasikan  asas  pelindungan,  asas  proporsional  dan  hak Anak  untuk diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. Dalam Penjelasan Pasal 2 huruf a UU SPPA disebutkan bahwa: “Yang dimaksud  dengan  ”pelindungan”  meliputi  kegiatan  yang  bersifat  langsung  dan tidak  langsung  dari  tindakan  yang  membahayakan  Anak  secara  fisik  dan/atau psikis. Sementara dalam Penjelasan Pasal 2 huruf h UU SPPA disebutkan bahwa: “Yang  dimaksud  dengan  ”proporsional”  adalah  segala  perlakuan  terhadap Anak harus  memperhatikan  batas  keperluan,  umur,  dan  kondisi Anak.    Prosedur  yang sederhana serta penanganan perkara yang cepat selesai tidak akan membahayakan atau membebani fisik Anak yang bersangkutan. Secara dampak psikis, penanganan perkara Anak yang cepat selesai dapat membuat trauma yang dialami Anak dapat segera  teratasi.  Dampak  fisik  dan  psikis  yang  tidak  terlalu  berat  dirasa  cukup

## 316 Rafly Prawira : Penanganan Perkara Anak...
manusiawi dan proporsional untuk Anak yang secara kondisi kejiwaan masih belum stabil jika dibandingkan dengan orang dewasa.
Asas kepentingan terbaik bagi Anak dan asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak juga sudah diimplementasikan oleh ketentuan acara pemeriksaan cepat. Kedua asas tersebut saling berhubungan. Dalam Penjelasan Pasal 2 huruf d UU SPPA disebutkan bahwa: “Yang dimaksud dengan ”kepentingan terbaik bagi Anak” adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak”. Sementara itu, dalam Penjelasan Pasal 2 huruf f UU SPPA disebutkan bahwa: ”Yang dimaksud dengan ”kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak” adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua”. Ketentuan Anak yang diadili oleh hakim tunggal memungkinan asas kepentingan terbaik bagi Anak dan asas kelangsungan  hidup  dan  tumbuh  kembang Anak  dapat  terlaksana.  Sebab,  keadaan hakim  tunggal  yang  harus  bertanggung  jawab  secara  penuh  dapat  membuat  hakim yang bersangkutan mempertimbangkan putusannya dalam perkara yang bersangkutan dengan sungguh-sungguh dan sebaik mungkin. Pemeriksaan perkara di persidangan dengan hakim tunggal juga merupakan perintah dari Pasal 44 ayat (1) UU SPPA.
Asas  penghargaan  terhadap  pendapat  Anak  juga  turut  diimplementasikan dalam pelaksanaan ketentuan acara pemeriksaan cepat. Dalam Penjelasan Pasal 2 huruf e UU SPPA disebutkan bahwa: “Yang dimaksud dengan ”penghargaan terhadap pendapat  Anak”  adalah  penghormatan  atas  hak  Anak  untuk  berpartisipasi  dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal  yang  memengaruhi  kehidupan Anak”.  Dalam  persidangan  atau  pemeriksaan di  sidang  pengadilan,  ada  tahap  tertentu  dimana  hakim  mempersilahkan  kepada terdakwa termasuk terdakwa Anak untuk menyampaikan keberatan terhadap uraian singkat kejadian perkara maupun keberatan terhadap keterangan saksi-saksi. Dari situ, Anak dapat mengungkapkan pendapatnya secara bebas terkait perkara pidana yang sedang menimpanya.
Sementara  itu,  ketentuan  acara  pemeriksaan  cepat  juga  belum mengimplementasikan  beberapa  asas  dan  hak  Anak  yang  harusnya  dipenuhi,
seperti  asas  penghindaran  pembalasan,  hak  untuk  tidak  mendapatkan  pidana pembatasan kebebasan seperti pidana penjara dan pidana kurungan, serta hak untuk mendapatkan penanganan perkara melalui upaya diversi dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
Ketentuan  acara  pemeriksaan  cepat  belum  mengimplementasikan  asas penghindaran  pembalasan  dan  hak  Anak  untuk  tidak  mendapatkan  pidana pembatasan kebebasan seperti pidana penjara dan pidana kurungan. Dalam Pasal 2 huruf j disebutkan bahwa: “Yang dimaksud dengan “penghindaran pembalasan” adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana”. Acara pemeriksaan cepat yang diatur oleh KUHAP belum mengenal keadilan restoratif yang diatur dalam UU SPPA. Dalam Pasal 1 angka 6 UU SPPA disebutkan bahwa: “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama- sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”. Keadilan restoratif lebih mengedepankan pemulihan  kembali  pada  keadaan  semula  dan  bukan  pembalasan.  Karena  acara pemeriksaan cepat tidak mengatur soal keadilan restoratif, maka ada kemungkinan hakim yang mengadili menjatuhkan pidana pembatasan kebebasan kepada Anak, seperti  dalam  Putusan  Nomor:  205/Pid.C/2014/PN.Kbm,  Putusan  Nomor:  21/ Pid.C/2018/PN.Tpg,  dan  Putusan  Nomor:  4/Pid.C-Anak/2017/PN.Pbg.  Ketiga putusan tersebut sama-sama menjatuhkan pidana pembatasan kebebasan terhadap Anak berupa pidana kurungan. Hal tersebut membuktikan bahwa ada kemungkinan asas  penghindaran  pembalasan  dan  hak Anak  untuk  tidak  mendapatkan  pidana pembatasan  kebebasan  seperti  pidana  penjara  dan  pidana  kurungan  belum diimplementasikan dalam ketentuan acara pemeriksaan cepat.
Ketentuan acara pemeriksaan cepat juga belum mengimplementasikan hak Anak untuk mendapatkan penanganan perkara melalui upaya diversi dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Upaya diversi hanya memungkinkan untuk dilaksanakan pada tahap penyidikan saja, itupun bila tidak disimpangi oleh penyidik polisi karena rumitnya persiapan diversi. Sementara untuk

## 318 Rafly Prawira : Penanganan Perkara Anak...
tahap penuntutan tidak dimungkinkan karena demi hukum kewenangan penuntutan menjadi milik penyidik. Pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan juga rawan terjadi adanya penyimpangan karena persiapan diversi bisa mengacaukan tenggat waktu yang sudah ditentukan oleh ketentuan acara pemeriksaan cepat.
Beberapa asas dan hak Anak dalam UU SPPA yang belum jelas apakah telah diimplementasikan  atau  tidak  dalam  ketentuan  acara  pemeriksaan  cepat  karena bergantung pada masing-masing pengadilan yang bersangkutan, di antaranya adalah asas keadilan, asas non-diskriminasi, asas pembinaan dan pembimbingan, hak Anak untuk dipisahkan dari orang dewasa, hak Anak untuk memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, hak Anak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau  perlakuan  lain  yang  kejam,  tidak  manusiawi,  serta  merendahkan  derajat  dan martabatnya, hak Anak untuk memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif,  tidak  memihak  dan  dalam  sidang  yang  tertutup  untuk  umum,  hak Anak untuk  memperoleh  pendampingan  orang  tua/Wali  dan  orang  yang  dipercaya  oleh Anak, hak Anak untuk mendapatkan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan selama proses diversi berlangsung maupun dalam setiap tingkat pemeriksaan, hak Anak untuk mendapatkan suasana kekeluargaan dalam tiap tahap penanganan perkaranya, hak Anak untuk ditangani oleh pejabat khusus dalam setiap tingkat pemeriksaan, yaitu penyidik khusus, penuntut umum khusus, dan hakim khusus, hak Anak untuk ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak apabila Anak  yang  bersangkutan  ditangkap  oleh  polisi,  hak Anak  untuk  disidang dalam ruang sidang khusus Anak, hak Anak untuk diperiksa perkaranya dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan, serta hak Anak untuk mendapatkan petikan putusan pada hari putusan diucapkan.
Analisis Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Terkait Tindak Pidana Ringan Yang Dilakukan Anak
Istilah ratio decidendi sangat dikenal dalam konteks sistem hukum common law . Secara harfiah istilah tersebut berarti “alasan untuk menjatuhkan putusan” ( the reason for the decision ). Ratio decidendi , menurut Michael Zander dapat diartikan
sebagai “ A proposition of law which decides the case, in the light or in the context of the material facts ” (Suatu proposisi hukum yang memutuskan suatu kasus dilihat dari sudut atau dari konteks fakta-fakta material). 7
Format dari ratio decidendi di  dalam  putusan  hakim  dinyatakan  dalam suatu proposisi hukum. Proposisi dalam konteks ini adalah premis yang memuat pertimbangan hakim. Proposisi ini dapat diungkapkan secara eksplisit atau implisit. Definisi lain tentang ratio decidendi dari Sir Rupert Cross dalam buku ‘ Precedent in English Law ’ (1991) yang menyatakan, “ Any rule expressly or impliedly treated by the judge as a necessary step in reaching his conclusion ” (Setiap aturan yang tersurat atau tersirat yang diterapkan oleh hakim sebagai langkah yang perlu dalam mencapai kesimpulan). 8 Kata “ rule ” (aturan) di sini jika dibaca dalam perspektif sistem common law di Inggris lebih sebagai proposisi hukum buah dari pertimbangan rasional  sang  hakim  sehingga  bukan  semata  aturan  perundang-undangan  seperti dalam sistem civil law . 9
Analisis untuk mencari ratio decidendi atau alasan hakim akan dilakukan pada 3 putusan pengadilan yang mengadili Anak yang melakukan tindak pidana ringan,  yaitu  Putusan  Nomor:  205/Pid.C/2014/PN.Kbm,  Putusan  Nomor:  21/ Pid.C/2018/PN.Tpg,  dan  Putusan  Nomor:  4/Pid.C-Anak/2017/PN.Pbg.  Ketiga putusan tersebut mengadili tindak pidana yang terjadi setelah UU SPPA terbit, yakni  setelah  tahun  2012.  Salah  satu  tujuannya  adalah  untuk  melihat  apakah asas sistem peradilan pidana Anak dan hak Anak telah diimplementasikan dalam ketiga putusan tersebut.
Analisis  akan  dibagi  menjadi  3  tahap,  yaitu  menjelaskan  duduk  perkara, menjelaskan  diktum  putusan,  analisis  pertimbangan  hakim  atau ratio decidendi , dan yang terakhir analisis terkait implementasi asas sistem peradilan pidana Anak dan hak-hak Anak di dalam ketiga putusan tersebut.
7 Jacqueline Martin, Key Facts The English Legal System (Routledge 2013).[16].
8 Rupert Cross dan J.W. Harris, Precedent In English Law (Oxford University Press 2004).[72].
9 Shidarta, ‘ Ratio Decidendi dan Kaidah Yurisprudensi’ (Binus 2019) <https://business-law. binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kaidah-yurisprudensi/>,  dikunjungi  pada  tanggal  20 Juli 2020.

## 320 Rafly Prawira : Penanganan Perkara Anak...

## 1. Duduk Perkara
Pada Putusan Nomor: 205/Pid.C/2014/PN.Kbm, Ahmad Makhudz bin Wasito yang  masih  berusia  17  tahun  didakwa  karena  mengendarai  motor  secara  ugal- ugalan. Saat ditangkap, erdakwa juga diketahui sedang dalam pengaruh minuman keras atau alkohol.
Pada  Putusan  Nomor:  21/Pid.C/2018/PN.Tpg,  terdakwa  Anak  atas  nama Septian Anuri  P  berdasarkan  keterangan  saksi-saksi  didakwa  atas  perbuatannya minum  minuman  beralkohol  jenis  tuak  di  muka  umum  sehingga  mengganggu ketertiban orang lain.
Pada  Putusan  Nomor:  4/Pid.C-Anak/2017/PN.Pbg,  ketiga  terdakwa  Anak bernama  Fiqi Ananta,  Ilham  Ginanjar,  dan  Syamsul  didakwa  melakukan  tindak pidana  mabuk  di  jalan  umum.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya  1  botol  besar minuman beralkohol jenis anggur merah.
2. Diktum Putusan
Pada Putusan Nomor: 205/Pid.C/2014/PN.Kbm, hakim menjatuhkan pidana kepada  terdakwa   Anak  dengan  pidana  kurungan  selama  15  (lima  belas)  hari karena  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana “mabuk di jalan umum” yang ada di Pasal 536 KUHP. Hakim juga menetapkan pidana tersebut tidak akan dijalankan oleh terdakwa Anak, kecuali ada perintah lain dalam putusan hakim yang menyatakan terdakwa Anak bersalah melakukan kejahatan  atau  pelanggaran  sebelum  masa  percobaan  selama  1  (satu)  bulan berakhir.
Pada  Putusan  Nomor:  21/Pid.C/2018/PN.Tpg,  hakim  menjatuhkan  pidana kurungan kepada terdakwa Anak dengan pidana kurungan selama 6 (enam) hari karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dalam keadaan mabuk di muka umum mengganggu ketertiban” yang ada di Pasal 492 ayat (1) KUHP. Selain itu, hakim menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim yang menyatakan terdakwa  Anak  bersalah  melakukan  kejahatan  atau  pelanggaran  sebelum  masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir.
Pada  Putusan  Nomor:  4/Pid.C-Anak/2017/PN.Pbg,  hakim  menjatuhkan pidana kurungan kepada masing-masing terdakwa Anak dengan pidana kurungan selama  7  (tujuh)  hari  karena  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan tindak pidana “mabuk di jalan umum” yang ada di Pasal 536 KUHP. Selain  itu,  hakim  menetapkan  pidana  tersebut  tidak  perlu  dijalani  kecuali  di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim yang menyatakan terdakwa Anak  bersalah  melakukan  kejahatan  atau  pelanggaran  sebelum  masa  percobaan selama 10 (sepuluh) hari berakhir.
Diktum ketiga putusan tersebut tergolong ringan karena terdakwa Anak tidak perlu menjalani pidana kurungan yang dijatuhkan hakim. Pidana kurungan baru dapat dijalani apabila Anak melanggar syarat tidak melakukan tindak pidana dalam masa  percobaan  yang  ditentukan  masing-masing  putusan.  Dari  diktum  ketiga putusan tersebut juga dapat disimpulkan bahwa hasil akhir penanganan perkara, baik melalui upaya diversi maupun melalui pemeriksaan di sidang pengadilan dengan acara cepat tidaklah jauh berbeda. Dalam hal ini, “tidak jauh berbeda” karena Anak tidak perlu menjalani pidana pembatasan kebebasan, seperti penjara atau kurungan.
3. Analisis Ratio Decidendi atau Pertimbangan Hakim
Dalam ketiga putusan sebelumnya, Anak mendapatkan diktum putusan yang cenderung ringan. Anak memang disanksi dengan pidana kurungan, namun pidana tersebut baru berlaku apabila Anak yang bersangkutan melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir. Tiga putusan tersebut menunjukkan hasil akhir yang  tidak  jauh  berbeda,  baik  dari  penanganan  perkara  Anak  yang  melakukan tindak pidana ringan melalui upaya diversi maupun melalui pemeriksaan di sidang pengadilan dengan acara cepat. Dalam hal ini, Anak tidak perlu menjalani pidana pembatasan  kebebasan  meskipun  penyelesaian  perkaranya  tidak  melalui  upaya diversi. Berangkat dari diktum putusan yang ringan tersebut, pada penelitian hukum ini akan dianalisis ratio decidendi atau alasan hakim memutuskan demikian.
Sebelumnya telah dijelaskan bahwa ratio decidendi dari suatu putusan dapat diungkapkan  secara  eksplisit  maupun  implisit.  Dalam  ketiga  putusan  tersebut, semuanya sama-sama tidak mencantumkan pertimbangan hakim secara eksplisit.

## 322 Rafly Prawira : Penanganan Perkara Anak...
Oleh karena itu, untuk mencari dan mengungkapan ratio decidendi secara implisit diperlukan  analisis  dengan  melihat  rincian  jalannya  persidangan,  keterangan terdakwa  Anak,  dan  keterangan  saksi-saksi.  Dalam  hal  ini,  tujuan  yang  utama adalah  untuk  mengungkapkan  alasan  hakim  menjatuhkan  putusan  pidana  yang ringan untuk Anak, yakni putusan dengan masa percobaan sehingga Anak tidak perlu menjalani pidananya. Berikut kemungkinan ratio decidendi yang digunakan hakim dalam ketiga putusan tersebut:
a. Usia Terdakwa yang Belum Dewasa
Karaktersitik  kejiwaan  Anak  yang  belum  stabil  menyebabkan  Anak membutuhkan  perlindungan  khusus  yang  berbeda  dari  orang  dewasa  termasuk dalam  sistem  peradilan.  Perlindungan  khusus  tersebut  sebagian  besar  tercantum dalam UU SPPA. Salah satunya, yaitu adanya sanksi berupa pidana dengan syarat. Pidana dengan syarat sebagaimana diatur oleh Pasal 71 ayat (1) huruf b UU SPPA dapat  dijatuhkan  oleh  hakim  dalam  hal  pidana  penjara  yang  dijatuhkan  paling lama 2 (dua) tahun (Pasal 73 ayat (1) UU SPPA). Kondisi kejiwaan Anak yang belum stabil serta adanya sanksi berupa pidana dengan syarat dapat menjadi suatu kausalitas mengapa hakim menjatuhkan pidana yang ringan terhadap Anak. Dalam hal ini, hakim ingin melindungi terdakwa Anak dari trauma karena menjalani pidana pembatasan kebebasan.
b. Tindak Pidana yang Dilakukan dan Barang Bukti yang Ditemukan Tergolong Ringan
Sesuai dengan isu penelitian hukum ini, tindak pidana yang didakwa dalam ketiga  putusan  tersebut  semuanya  dikualifikasikan  sebagai  tindak  pidana  ringan karena  maksimum  ancaman  pidananya  di  bawah  3  (tiga)  bulan  termasuk  tindak pidana dalam ketiga putusan yang sedang dianalisis.
Barang bukti yang ditemukan juga masih dalam batas wajar, seperti dalam Putusan  Nomor:  21/Pid.C/2018/PN.Tpg,  hakim  hanya  menetapkan  barang  bukti berupa 1 (satu) plastik minuman beralkohol jenis tuak. Sementara dalam Putusan Nomor: 4/Pid.C-Anak/2017/PN.Pbg, hakim hanya menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) botol besar minuman beralkohol jenis anggur merah.

## c. Terdakwa Anak Tidak Pernah Dihukum Sebelumnya
Salah satu alasan mengapa hakim menjatuhkan putusan yang ringan terhadap Anak, yakni karena Anak yang bersangkutan belum pernah dihukum atau belum pernah  melakukan  tindak  pidana  sebelumnya.  Dalam  Putusan  Nomor:  205/ Pid.C/2014/PN.Kbm  disebutkan  bahwa  terdakwa  Anak  belum  pernah  dihukum sebelumnya. Sementara pada Putusan Nomor: 21/Pid.C/2018/PN.Tpg dan Putusan Nomor: 4/Pid.C-Anak/2017/PN.Pbg tidak dicantumkan secara rinci perihal Anak pernah dihukum atau tidak sebelumnya.
Anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana selayaknya mendapat kesempatan lebih untuk dimaafkan perbuatannya daripada Anak yang mengulangi perbuatan  pidananya  ( recidive ).  Sebab,  Anak  yang  mengulangi  perbuatannya dianggap  tidak  mempunyai  rasa  penyesalan  terhadap  perbuatannya  yang  salah di  masa  lampau.  Dengan  demikian,  sanksi  yang  lebih  berat  diperlukan  untuk memberikan Anak tersebut rasa sadar dan tanggung jawab. Bahkan, dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, Anak residivis tersebut dilarang menyelesaikan perkaranya melalui upaya diversi.
d.      Terdakwa Anak Mengakui Perbuatan Pidananya Dalam Putusan Nomor: 205/Pid.C/2014/PN.Kbm dan Putusan Nomor: 21/
Pid.C/2018/PN.Tpg disebutkan dalam keterangan terdakwa bahwa Anak mengakui perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya. Sementara dalam Putusan Nomor: 4/Pid.C-Anak/2017/PN.Pbg  tidak  disebutkan  apakah  Anak  mengakui  perbuatan pidananya atau tidak.
Seyogyanya  merupakan  suatu  hak  bagi  Anak  untuk  tetap  teguh  pada pendirian  atau  pendapatnya.  Bahkan,  hal  tersebut  merupakan  asas  dalam  sistem peradilan  pidana  Anak  yang  ada  di  dalam  UU  SPPA,  yaitu  asas  penghargaan terhadap  pendapat Anak.  Dalam  hal  ini, Anak  boleh  berpendapat  bahwa  semua yang didakwakan kepadanya adalah suatu hal yang tidak benar. Namun, jika bukti yang ada sepenuhnya mendukung apa yang didakwakan oleh penyidik atas kuasa penuntut umum, maka hakim tidak akan mengindahkan pendapat Anak tersebut.
Bahkan, ada kemungkinan hakim menganggap terdakwa Anak yang bersangkutan

## 324 Rafly Prawira : Penanganan Perkara Anak...
berpura-pura  dan  tidak  bersikap  kooperatif  dalam  persidangan.  Dengan  tidak jujur  dalam  mengakui  perbuatannya,  hakim  juga  dapat  menganggap Anak  yang bersangkutan  tidak  menyesal  akan  perbuatan  pidana  yang  sudah Anak  tersebut lakukan.
e. Terdakwa Anak Menyesal dan Berjanji Tidak Mengulangi Perbuatannya Pada Putusan Nomor: 21/Pid.C/2018/PN.Tpg, terdakwa dalam persidangan menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Sementara dalam 2 putusan lainnya, tidak dicantumkan secara detail apakah terdakwa menyatakan hal yang sama. Dengan adanya pernyataan penyesalan dan janji  untuk  tidak  mengulangi  perbuatannya  tersebut,  hakim  menganggap  bahwa terdakwa  sadar  akan  kesalahannya  sehingga  menjadi  penting  bagi  hakim  untuk memberikan satu kesempatan kepada terdakwa dalam bentuk putusan yang ringan. Pidana  yang  berat  bagi Anak  memungkinkan Anak  menganggap  bahwa  dirinya adalah pribadi yang buruk, begitu pula pandangannya terhadap masyarakat.
4. Analisis Implementasi Asas Sistem Peradilan Pidana Anak dan Hak Anak Diktum 3 putusan pengadilan yang dianalisis sebelumnya menunjukkan bahwa hasil akhir dari penanganan perkara Anak yang melakukan tindak pidana ringan, baik melalui upaya diversi maupun melalui acara pemeriksaan cepat tidaklah jauh berbeda.  Implementasi  asas  perampasan  kemerdekaan  dan  pemidanaan  sebagai upaya terakhir serta hak Anak yang melakukan tindak pidana ringan untuk tidak dikenai pidana pembatasan kebebasan tetap dapat dipenuhi meskipun penanganan perkaranya melalui pemeriksaan di sidang pengadilan dengan acara cepat.
Prosedur  yang  sederhana,  penanganan  perkara  yang  cepat  selesai  serta sidang  perkara  yang  diadili  oleh  hakim  tunggal  juga  sekurang-kurangnya  telah mengimplementasikan  asas  pelindungan,  asas  kepentingan  terbaik  bagi  Anak, asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, asas penghargaan terhadap pendapat  Anak,  asas  proporsional  serta  hak  Anak  untuk  diperlakukan  secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
Meskipun  secara  garis  besar,  putusan  pengadilan  yang  dianalisis  masih memenuhi asas sistem peradilan pidana Anak dan hak Anak yang ada di dalam
UU SPPA, namun tetap saja ditemukan beberapa penyimpangan yang tidak sesuai dengan implementasi asas dan hak Anak lainnya, misalnya:
a. Adanya Stigma Negatif dari Masyarakat
Putusan pengadilan adalah hasil akhir dari proses penyelesaian perkara melalui jalur litigasi. Penyelesaian perkara melalui jalur litigasi memungkinkan timbulnya stigma negatif dari masyarakat. Termasuk kemungkinan bagi Anak untuk mendapat stigma negatif dari masyarakat apabila hakim memilih menjatuhkan sanksi pidana dalam putusannya (seperti dalam ketiga putusan yang dianalisis).
Rekam  jejak  Anak  sebagai  terpidana  beserta  sanksi  yang  ia  terima  tetap tercantum  pada  sistem  kepolisian  meskipun  Anak  tersebut  telah  dewasa. Sebagaimana diketahui, sistem kepolisian tersebut seringkali digunakan dalam hal pembuatan  Surat  Keterangan  Catatan  Kepolisian  (SKCK).  Dalam  hal  ini, Anak tersebut akan mendapati catatan tindak pidana yang pernah ia lakukan serta sanksi yang ia terima dalam SKCK tersebut. Padahal SKCK yang bersih tanpa catatan seringkali menjadi syarat bagi seseorang untuk mendapatkan pekerjaan. Dengan demikian, Anak yang bersangkutan nantinya akan kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan.
Stigma negatif tersebut muncul lantaran masyarakat cenderung menilai suatu individu dari perbuatan di masa lalunya. Saat Anak selesai menjalani masa hukuman, maka persoalan harus dianggap selesai. Jangan sampai keberadaan SKCK malah jadi menyudutkan Anak yang bersangkutan untuk kembali ke jalan yang benar.
b. Tidak Digunakannya Sanksi Tindakan
Dalam Pasal 70 UU SPPA disebutkan bahwa: “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi  Anak,  atau  keadaan  pada  waktu  dilakukan  perbuatan  atau  yang  terjadi kemudian  dapat  dijadikan  dasar  pertimbangan  hakim  untuk  tidak  menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.  Dari  pasal  tersebut  diketahui  bahwa  hakim  mempunyai  2  pilihan sanksi bagi Anak, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan.
Dalam Pasal 82 ayat (1) disebutkan bahwa tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:

## 326 Rafly Prawira : Penanganan Perkara Anak...
a.  pengembalian kepada orang tua/Wali;
b.  penyerahan kepada seseorang;
c.  perawatan di rumah sakit jiwa;
d.  perawatan di LPKS;
e.  kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
f.  pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
g.  perbaikan akibat tindak pidana.
Demi asas kepentingan terbaik bagi Anak, sanksi tindakan yang lahir dari UU  SPPA  wajib  diutamakan  daripada  sanksi  pidana  terutama  jika  menyangkut persoalan ringan tidaknya perbuatan pidana. Tindak pidana ringan termasuk delik yang ringan karena maksimum ancaman pidana penjara atau kurungannya hanya 3 (tiga) bulan serta akibat yang ditimbulkan cenderung lebih ringan jika dibandingkan dengan tindak pidana dengan ancaman lebih dari 3 (tiga) bulan. Hal inilah yang patut disayangkan sebab Anak yang melakukan tindak pidana ringan memenuhi syarat untuk dapat dikenai sanksi tindakan daripada sanksi pidana.
Ketiga putusan yang dianalisis sebelumnya sama-sama menjatuhkan putusan pidana kurungan kepada Anak, meskipun pidana yang dimaksud tidak perlu dijalani karena adanya masa percobaan yang turut diputuskan hakim. Secara garis besar, kalaupun  ketiga  putusan  tersebut  menjatuhkan  sanksi  berupa  tindakan,  hasilnya tetap sama karena Anak tetap tidak dikenai pidana pembatasan kebebasan. Namun, jika  dicermati  lebih  lanjut,  ketiga  putusan  pengadilan  tersebut  terkesan  hanya mengadili  perkara  Anak  yang  bersangkutan.  Dalam  diktum  putusan  tidak  ada implementasi asas pembinaan dan pembimbingan pada Anak sesuai Pasal 2 huruf g UU SPPA. Dalam hal ini pelaku dibebaskan dari pidana kurungan tanpa adanya sesuatu  yang  menimbulkan  efek  jera  dan  rasa  tanggung  jawab.  Permasalahan tersebut bisa diatasi apabila hakim memilih menjatuhkan sanksi tindakan daripada sanksi pidana, seperti kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah/badan swasta dan perbaikan akibat tindak pidana.
c. Tidak Dicantumkannya Pertimbangan Hukum secara Eksplisit Ketiga putusan yang dianalisis sebelumnya sama-sama tidak mencantumkan pertimbangan hukum secara eksplisit. Padahal dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP,
syarat  sahnya  suatu  putusan,  salah  satunya  wajib  memuat  pertimbangan  yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh  dari  pemeriksaan  di  sidang  yang  menjadi  dasar  penentuan  kesalahan terdakwa. Bahkan, menurut Pasal 197 ayat (2) KUHAP, putusan menjadi batal demi hukum apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi.
Tindak pidana ringan dan ancaman pidana maksimumnya yang hanya 3 (tiga) bulan menjadi alasan utama hakim membuat putusan tanpa adanya pertimbangan hukum.  Hakim  terkesan  menyepelekan  padahal  dengan  adanya  pertimbangan hukum, hakim-hakim lain bisa saling mempelajari dan mencontoh putusan hakim lainnya. Dengan demikian, semakin lama akan tercipta bentuk putusan yang ideal dalam memutus perkara Anak yang melakukan tindak pidana ringan.
d. Tidak Berfungsinya Peran Pembimbing Kemasyarakatan
Baik  penanganan  perkara  Anak  yang  melakukan  tindak  pidana  ringan melalui  upaya  diversi  maupun  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  dengan acara  cepat,  pembimbing  kemasyarakatan  mempunyai  kewajiban  melakukan pendampingan,  pembimbingan  serta  pengawasan  kepada  Anak  dan  jalannya proses penyelesaian perkara. Dalam ketiga putusan yang dianalisis sebelumnya memang  tidak  dicantumkan  secara  rinci  apakah  penyelesaian  perkaranya  telah melibatkan  peran  pembimbing  kemasyarakatan  atau  tidak.  Namun,  peran pembimbing kemasyarakatan kemungkinan besar tidak berfungsi apabila sedari awal (tahap penyidikan), Anak yang bersangkutan tidak diproses melalui upaya diversi.
Fungsi  lain  dari  pembimbing  kemasyarakatan,  yaitu  membuat  penelitian kemasyarakatan,  yang  mana  hal  tersebut  nantinya  menjadi  bahan  pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara Anak dengan tepat dan adil. Tidak berfungsinya peran pembimbing kemasyarakatan tentu tidak sejalan dengan implementasi asas sistem  peradilan  pidana  Anak  serta  hak-hak  Anak,  terutama  asas  kepentingan terbaik bagi Anak dan asas pembimbingan dan pembinaan Anak.

## 328 Rafly Prawira : Penanganan Perkara Anak...

## Kesimpulan
Karakteristik penanganan perkara Anak yang melakukan tindak pidana ringan didasarkan pada dua landasan hukum utama. Pertama, landasan hukum di dalam UU  SPPA  dengan  penyelesaian  perkara  melalui  upaya  diversi.  Kedua,  landasan hukum  di  dalam  KUHAP  dengan  penyelesaian  perkara  melalui  pemeriksaan sidang di pengadilan dengan acara cepat. Selain itu, landasan hukum lainnya dalam penanganan  perkara  Anak  yang  melakukan  tindak  pidana  ringan,  di  antaranya batasan usia pemidanaan Anak, yaitu telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun (Pasal 1 angka 3 UU SPPA), sidang yang tertutup untuk umum (Pasal 13 UU SPPA), diadili oleh hakim tunggal (Pasal 44 ayat (1) UU SPPA), tidak dapat dilakukan penahanan (Pasal 32 ayat (2) UU SPPA), adanya sanksi berupa tindakan (Pasal 69 ayat (1) UU SPPA), dan tidak dapat dikenai pidana pembatasan kebebasan (Pasal 79 ayat (1) UU SPPA).
Ada 3 putusan pengadilan yang dianalisis dalam penelitian hukum ini, yaitu Putusan  Nomor:  205/Pid.C/2014/PN.Kbm,  Putusan  Nomor:  21/Pid.C/2018/ PN.Tpg,  dan  Putusan  Nomor:  4/Pid.C-Anak/2017/PN.Pbg.  Ketiganya  sama- sama mengadili perkara Anak yang melakukan tindak pidana ringan. Dari analisis ketiga putusan tersebut ditemukan bahwa hasil akhir penanganan perkara Anak melalui upaya diversi dengan melalui pemeriksaan perkara di sidang pengadilan dengan acara cepat (berdasarkan ketiga putusan yang dianalisis) tidaklah jauh berbeda.  Keduanya  sama-sama  memberikan  pidana  yang  ringan  karena  tidak memberikan  pidana  pembatasan  kebebasan  (penjara  atau  kurungan)  kepada Anak yang melakukan tindak pidana ringan. Ratio decidendi atau alasan hakim mengapa memutuskan pidana yang ringan, di antaranya karena usia terdakwa yang  belum  dewasa,  tindak  pidana  yang  dilakukan  dan  barang  bukti  yang ditemukan tergolong ringan, terdakwa Anak tidak pernah dihukum, terdakwa Anak  mengakui  perbuatan  pidananya,  terdakwa Anak  menyesal  dan  berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

## Daftar Bacaan

## Buku
Hermien Hadiati Koeswadji, Tilly A.A. Rampen, dan Sarwirini, Buku Ajar Hukum Pidana Anak (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2006).
I Gusti Ngurah Parwata, Bahan Ajar Mata Kuliah Tindak Pidana Khusus (Fakultas Hukum Universitas Udayana 2017).
Jacqueline Martin, Key Facts The English Legal System (Routledge 2013).
Rupert Cross dan J.W. Harris, Precedent In English Law (Oxford University Press 2004).
Teguh Prasetyo, Hukum Pidana (Raja Grafindo 2010).
Wagiati Soetodjo , Hukum Pidana Anak (Refika Aditama 2006).

## Laman
Letezia Tobing,  ‘Mengenai Asas  Lex  Specialis  Derogat  Legi  Generali’  (Hukum
Online 2012) <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/ lt509fb7e13bd25/lex-spesialis-dan-lex-genralis/>,  dikunjungi  pada  tanggal 25 Februari 2020.
R.  Indra,  ‘Pemeriksaan Acara  Singkat  dan  Cepat  dalam  Perkara  Pidana’  (Doktor Hukum  2019)  <https://www.doktorhukum.com/pemeriksaan-acara-singkat- dan-cepat-dalam-perkara-pidana/>, dikunjungi pada tanggal 15 Februari 2020.
Shidarta,  ‘ Ratio Decidendi dan  Kaidah  Yurisprudensi’  (Binus  2019)  <https:// business-law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kaidah- yurisprudensi/>, dikunjungi pada tanggal 20 Juli 2020.

## Perundang-undangan
Un dang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76).
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas)  Tahun  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2015  Nomor 194).

## 330 Rafly Prawira : Penanganan Perkara Anak...
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--