POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (1) (2023), 1-16
Problematika Komunikasi Politik Pendanaan Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara

## Abdul Rahman Ma’mun
Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Falsafah dan Peradaban, Universitas Paramadina, Jakarta Email: rahmanmamun1@yahoo.com

## Abstract
This paper discusses the issue of the policy of relocating the National Capital (IKN) which has raised controversy, lawsuits and  rejection  from  some  people,  even  though  it has  been  supported  by  the  IKN  Law Number  3  of  2022.  The purpose  of writing this article is to answer the question of how to communicate the political communication of the policy of relocating the  IKN  and  why  do  political  communication  problems  arise  regarding  funding  for  the  development  of  the  IKN Nusantara?  Political  communication  theory  from  Pureklolon  (2016)  and  Harold  D.  Laswell  (2016)  is  used  to  analyze political  communication  from  actors,  the  Government,  to  the  media  and  the  public  with  'messages'  regarding  IKN funding. Political economy theory a classical approach from Caporaso (2008) is used to analyze the choice of IKN funding policies  that  rely  on  the  private  sector  and  foreign  investors  rather  than  the  state  budget.  This  study  uses  a  qualitative method with inductive and descriptive analytical data analysis, namely building patterns, categories, and themes from the bottom up (inductive), from empirical observations of socio-political phenomena. The results of the discussion of this study show  that  the  problems  of  political  communication  in  IKN  funding  arise  due  to  3  factors,  (1)  There  is  no  political communication  strategy  plan  for  relocating  the  IKN  in  the  Strategic  Plan  of  the  Ministry  of  Communication  and Informatics  (Kemkominfo)  2020-2024  even  though  IKN  is  a  national  strategic  program.  It  is  not  clear  who  the Government's 'communicator' is and there is no 'single narrative' as the main 'message' of political communication (2) Transparency  of  IKN  funding  sources  and  when  funding  from  investors  does  not  meet  expectations  is  also  unclear  (3) Crisis  communication  mitigation  is  not  prepared  to  overcome  political  communication  with  potential  investors  or  the public. The three factors causing the problem of political communication on IKN funding, if left unchecked, will make the public tend to doubt that the issue of IKN funding will be able to be managed properly by the Government.
Keywords: the na tio na l ca pita l; po litica l co mmunica tio n; funding

## Abstrak
Tulisan  ini  membahas  permasalahan  kebijakan  pemindahan  Ibu  Kota  Negara  (IKN)  yang  memunculkan kontroversi,  gugatan  dan  penolakan  dari  sebagian  masyarakat,  meskipun  telah  didukung  dengan  Undang- undang IKN Nomor 3 Tahun 2022. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjawab pertanyaan bagaimana
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC - BY - SA 4.0 License
How to Cite : Ma ’ mun A, R. (2023). Problematika Komunikasi Politik Pendanaan Pembangunan Ibu Kota Negara Nusanta- ra . POLITICOS: Jurnal Politik  d an Pemerintahan, 3 (1): 1-16. Doi: https://doi.org/10.22225/politicos.3.1.2023.1-16

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (1) (2023)

## Problematika Komunikasi Politik Pendanaan Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara

## I.  PENDAHULUAN
Kebijakan  Pemerintah  Presiden  Joko Widodo  untuk  memindahkan  ibu  kota  dari Jakarta  ke  Penajam  Paser  Utara  (PPU), Kalimantan  Timur  dengan  nama  baru  Ibu Kota  Negara  (IKN)  Nusantara  segera  bisa mulai dilaksanakan setelah Undang- Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) Nomor 3  Tahun  2022  disetujui  DPR  dan  Februari 2022  lalu  ditandatangani  Presiden  Jokowi. Target  terdekat  dalam  dua  tahun  pertama ke  depan  adalah  bahwa  pada  17  Agustus 2024  Presiden  Jokowi  sudah  bisa  berkantor dan memperingati  hari Kemerdekaan Republik  Indonesia  ke-79  di  Ibu  Kota Negara  Nusantara.  Itu  artinya  pada pertengahan  tahun  2024  infrastruktur  fisik untuk  pusat  pemerintahan  harus  sudah terbangun dan dapat beroperasi secara baik. Presiden  Jokowi  menyatakan  alasan  utama pemindahan  ibu  kota  negara  adalah  untuk menciptakan  pertumbuhan  ekonomi  baru,
sekaligus  mempercepat  pemerataan  dan keadilan  ekonomi  di  luar  Jawa.  Karena selama  ini  kegiatan  ekonomi  secara  umum masih  terpusat  di  Jakarta  dan  Pulau  Jawa (Majelis, 2022).
Pembangunan  IKN  memang  sudah dimulai. Pada awal bulan Desember 2022, di calon  lokasi  IKN  Nusantara  di  Kalimantan Timur  itu  Kementerian  PUPR  mulai membangun  jaringan  jalan  lingkar  dan Bendungan  Sepaku  Semoi.  Di  lokasi  yang kelak  akan  menjadi  Kawasan  Inti  Pusat Pemerintahan  (KIPP),  yakni  Kecamatan Sepaku,  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara, Kaltim,  saat  ini  telah  berdiri  11  tower. Gedung-gedung  dengan  tinggi  6  lantai  itu dibangun  sangat  cepat,  setiap  tower  hanya perlu  waktu  tiga  minggu  untuk  berdiri  itu. Jajaran  gedung  itu  sudah  siap  menjadi hunian  untuk  para  pekerja  membangun IKN (Gaffar, 2022).
Namun demikian  masih ada beberapa
komunikasi  politik  kebijakan  pemindahan  IKN  dan  mengapa  muncul  problematika  komunikasi  politik mengenai  pendanaan  pembangunan  IKN  Nusantara?  Teori  komunikasi  politik  dari  Pureklolon  (2016)  dan Harold  D.  Laswell  (2016)  digunakaan  untuk  menganalisis  komunikasi  politik  dari  para  aktor,  Pemerintah, kepada  media  maupun  publik  dengan ‘ pesan ’ mengenai  pendanaan  IKN.  Sedangkan  teori  ekonomi  politik dengan pendekatan klasik  dari Caporaso (2008) digunakan untuk  menganalisis pilihan kebijakan pendanaan IKN  yang  mendalkan  swasta  dan  investor  asing  daripada  APBN.  Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif  dengan  analisis data  secara  induktif  dan  deskriptif  analitis,  yakni  membangun  pola-pola,  kategori- kategori, dan tema-tema  dari bawah ke atas (induktif), dari observasi empirik fenomena sosial politik. Hasil pembahasan  penelitian  ini  menunjukkan  problematika  komunikasi  politik  pendanaan  IKN  muncul  karena  3 faktor,  (1)  Tidak  ada  rencana  strategi  komunikasi  politik  pemindahan  IKN  dalam  Rencana  Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) 2020-2024 meski IKN merupakan program strategis nasional.  Tidak  jelas  siapa ‘ komunikator ’ Pemerintah  dan  tidak  ada ‘ narasi  tunggal ’ sebagai ‘ pesan ’ utama komunikasi  politik  (2)  Transparansi  sumber  pendanaan  IKN  dan  bila  pendanaan  dari  investor  tidak  sesuai harapan  juga  tidak  jelas  (3)  Mitigasi  komunikasi  krisis  tidak  disiapkan  untuk  mengatasi  komunikasi  politik dengan  calon  invetstor  ataupun  publik.  Ketiga  faktor  penyebab  problematika  komunikasi  politik  pendanaan IKN  tersebut  bila  dibiarkan  akan  membuat  publik  cenderung  meragukan  bahwa  isu  pendanaan  IKN  akan mampu dikelola dengan baik oleh Pemerintah.
Kata kunci: ibu kota negara; komunikasi politik; pendanaan
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC - BY - SA 4.0 License

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (1) (2023)
Problematika Komunikasi Politik Pendanaan Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara
isu  yang  belum  jelas  benar.  Bahkan beberapa di antaranya menjadi kontroversi, seperti  isu  ekonomi  politik,  dampak  sosial dan lingkungan hidup, yang masih menjadi perdebatan dalam wacana publik . Dari sisi ekonomi  politik  misalnya,  pembangunan IKN  Nusantara  ini  dinilai  memiliki  risiko cukup  besar  karena  kondisi  ekonomi Indonesia  tengah  berada  dalam  fase pemulihan pasca pandemi Covid-19 (INDEF,  2019).  Dari  aspek  lingkungan hidup,  pemindahan  ibu  kota  negara  ini sepenjang data dan informasi yang dikomunikasikan  ke  publik  terlihat  sebagai rencana  pembangunan  jangka  pendek, misalnya  pembukaan  hutan  untuk  lahan infrastruktur  ibu  kota.  Hal  ini  dinilai  tidak mampu menjawab permasalahan lingkungan hidup terutama terkait isu krisis iklim.  Dalam  jangka  panjang  hal  tersebut dapat menimbulkan konflik vertikal, sosial- ekonomi.  Temuan  Greenpeace  Indonesia menyatakan bahwa lokasi  ibu kota baru ini tidak bebas dari kebakaran hutan dan kabut asap.  Selama  krisis  kebakaran  hutan  tahun 2015  ada  sebanyak  3.487  titik  api  di Kabupaten  Kutai  Kartanegara.  Tahun  ini sudah  ada  105  titik  api,  dengan  musim kebakaran hutan yang belum menunjukkan tanda  berhenti  (Greenpeace,  2019).  Analisis Greenpeace menunjukkan total area ‘ burnscar ’ yang  terkena  dampak kebakaran hutan seluas 35.785 hektar antara 2015-2018.
Pembahasan tentang kebijakan pemindahan IKN Nusantara
telah dilakukan beberapa peneliti dalam berbagai aspek seperti bentuk pemerintahan Ibu Kota Negara  Nusantara  yang  baru,  aspek
ekologis,  dan  aspek  ekonomi  kebijakan pemindahan IKN. Penelitian tentang beragam  riset  sosial  politik  tentang  isu perpindahan  IKN  antara  lain  dilakukan oleh Baharudin, Nurmandi, Qodir, Jubba & Syamsurrijal (2022), yang membahas Bibliometric  Analysis  of  Socio-Political Research  on  Capital  Relocation:  Examining Contributions  to  the  Case  of  Indonesia (Burhanuddin  at  all.,  2022).  Kajian  ini menganalisis perubahan terkini isu pemindahan IKN Indonesia dengan menelusuri 176 dokumen penelitian namun sangat  sedikit  penelitian  yang  mendetail tentang pemindahan ibu kota suatu negara, terutama  yang  berkaitan  dengan  kasus- kasus di Indonesia.
Penelitian  lain  yang  membahas  aspek komunikasi  politik  kebijakan  pemindahan IKN  dilakukan  oleh  Hairunnisa  dan  Wisda Aprilia  Syaka  (2022),  yaitu    Analisis Komunikasi  Politik  dalam  Percepatan Pembangunan  Ibu  Kota  Nusantara  (IKN) Menuju  Kota  Berkelanjutan  (Hairunnisa dan  Syaka,  2022).  Penelitian  ini  berusaha mendeskripsikan kajian perspektif komunikasi  politik  yang  diperlukan  dalam upaya  membangun  sebuah  komunikasi dengan  para  pemangku  kepentingan,  guna mengetahui  tantangan  pembangunan  IKN ke  depan.  Penelitian  ini  juga  memberikan sebuah  gambaran  langkah  strategis  agar pembangunan  IKN  berlangsung  secara optimal  yaitu  melalui  strategi  komunikasi politik,  yaitu  strategi  komunikasi  politik melalui representasi identitas budaya dalam pembangunan IKN.
Dari  beberapa  penelitian  terdahulu  di
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC - BY - SA 4.0 License

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (1) (2023)
Problematika Komunikasi Politik Pendanaan Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara
atas  penulis  mencoba  untuk  membahas topik yang belum diteliti yaitu pembahasan kebijakan  pemindahan  IKN  Nusantara  ini dari  aspek  komunikasi  politik  yang  terkait dengan  pendanaan  pembangunan  IKN. Bagian  dari  soal  ekonomi  yang  masih mengemuka  menjadi  pertanyaan  di  publik adalah mengenai pendanaan pembangunan IKN.  Belum  jelasnya  sumber  pendanaan dan bagaimana mengimplementasikan pembangunan  IKN  dalam  dua  tahun pertama ini tidak begitu terang
dikomunikasikan  oleh  Pemerintah  atau komunikator pemerintah.
Komunikasi politik  pada  isu  pendanaan  IKN  ini sepertinya memiliki problematika tersendiri.  Komunikasi  politik  dari  para aktor,  Pemerintah,  kepada  media  maupun publik  tentang  kebijakan  pemindahan  IKN ini  juga  tidak  optimal.  Padahal  proyek pembangunan  IKN  ini  akan  memerlukan partisipasi  swasta  yang  tentunya  tak  dapat dilepaskan  dari  kepentingan  para  pemodal atau pelaku ekonomi lainnya.
Munculnya kontroversi terhadap kebijakan pemindahan ibu kota ini menjadi konsekuensi dari komunikasi politik Pemerintah yang masih problematik, khususnya  dalam  hal  pendanaan  proyek pembangunan  IKN  .  Sepanjang  yang dikomunikasikan  oleh  Pemerintah,  rencana pendanaan pembangunan IKN ini merupakan  sebuah  proyek  besar  dengan pendanaan  mencapai  Rp  466  triliun. Pendanaan  yang  demikian  besar  ini dilakukan di tengah ekonomi nasional yang belum  pulih  pasca  Pandemi,  di  sisi  lain pemindahan ibu kota ini memang dimaksudkan untuk
mengurangi
kesenjangan dan meningkatkan
pertumbuhan. Namun riset INDEF menunjukkan  secara  ekonomi  pemindahan IKN  dinilai  tidak  dapat  mendorong pertumbuhan  PDB  dan  GNP  riil.  Kajian dengan model keseimbangan umum ekonomi mengungkapkan dampak kebijakan  ini  terhadap  pertumbuhan  PDB justru  dinilai  tidak  ada  sama  sekali  (0%) dalam  jangka  pendek,  serta  potensi  bagi pertumbuhan  PDRB  provinsi  tujuan  hanya 0,24% (INDEF, 2019).
Problematika komunikasi juga muncul karena proses perumusan dan pembentukan  kebijakannya  berlangsung sangat cepat. Sebagai gambaran, penyusunan  UU  IKN  yang  hanya  kurang dari  dua  bulan.Bagaimanapun  pemindahan IKN  ini  merupakan  sebuah  proyek  besar dengan pendanaan mencapai Rp 466 triliun. Namun  dalam  proses  perumusan  dan pembentukan  kebijakannya  berlangsung sangat cepat. Sebagai gambaran, penyusunan  UU  IKN  yang  hanya  kurang dari  dua  bulan.  Maka  bisa  dipahami  ketika banyak  orang  tidak  tahu  persis,  apa  alasan sesungguhnya  kebijakan  pemindahan  IKN itu  selain  soal  pemerataan  ekonomi. Akibatnya  hal  ini  memicu  rasa  ingin  tahu lebih  mendalam  mengenai  persoalan  ini. Mengingat ada hak publik untuk tahu (right to  know)  mengenai  informasi  publik  (right to  information)  yang  dijamin  oleh  UU Keterbukaan  Informasi  Publik  (UU  KIP No.14/2008) dan konstitusi UUD 1945 pasal 28F.  Yaitu  bahwa, “ Setiap  orang  berhak berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari,
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC - BY - SA 4.0 License

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (1) (2023)
Problematika Komunikasi Politik Pendanaan Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah  dan  menyampaikan  informasi dengan  menggunakan  semua  jenis  saluran yang tersedia ”.
Sebagai sebuah kebijakan yang strategis  pemindahan  IKN  ini  perlu pertimbangan  yang  komprehenship  dari berbagai  perspektif.  Karena  selain  akan berkonsekuensi  pada  timbulnya  masalah sosial,  budaya  dan  ekonomi,  juga  secara proyek  pembangunan  sebuah  ibu  kota memerlukan  pendanaan  yang  besar.  Di  sisi lain  ketika  kebijakan  ini  diputuskan, Indonesia,  sebagaimana  banyak  negara  di dunia  sedang  dilanda  Pandemi  Covid-19, yang  berlangsung  sejak  awal  2022  hingga awal  2022.  Situasi  ini  berdampak  pada perekonomian negara yang belum sepenuhnya pulih pasca-pandemi Covid-19.
Dalam  aspek  komunikasi  politik mengenai  kebijakan  pemindahan  IKN kemudian muncul beberapa persoalan yang menjadi  perdebatan  di  publik.  Menurut Pureklolon (2016) komunikasi politik merupakan  proses  di  mana  kepemimpinan nasional,  media  dan  masyarakat  saling bertukar  dan  memberi  makna  terhadap pesan-pesan  yang  berhubungan  dengan kebijakan  publik.  Pesan  dalam  komunikasi politik  terkonsentrasi  pada  lingkungan pemerintahan  atau  yang  berkaitan  dengan kebijakan publik. Komunikasi politik terjadi ketika  masyarakat,  media  dan  pemerintah saling “ berdialog ” mengenai isu-isu seputar elit  dan  publik  (Pureklolon,  2016).  Dengan kata lain, bila komunikasi politik berlangsung  efektif  maka  kebijakan  publik akan  dapat  dieksekusi  dengan  efektif  pula
dengan  tingkat  kegaduhan  yang  dapat dikelola.
Harold  D.  Lasswell  mengungkapkan Model  Analisis  Komunikasi  sebagai  "who says  what  in  what  channel  to  whom  with what  effect"  yang  bila  diurai  sebagai  siapa (komunikator)  mengatakan  apa  (pesan), melalui  saluran  apa  (media),  kepada  siapa (khalayak)  dengan  akibat  (efek)  apa (Wahid,  2016).  Dalam  konteks  komunikasi politik kebijakan pemindahan IKN pemerintah dalam posisi sebagai komunikator  politik  selain  perlu  strategi komunikasi  dengan ‘ pesan ’ yang  jelas  dan transparan, juga membuka kanal partisipasi yang  lebih  substantif  agar  efek  dari komunikasi kepada rakyat sebagai khalayak akan  positif  dalam  kebijakan  pemindahan IKN  ini.  Bila  komunikasi  politik  yang diperlukan  untuk  membuka  ruang  publik bagi  percakapan  dan  partisipasi  publik terjadi maka setiap warga masyarakat yang terdampak,  baik  itu  masyarakat  adat,  ASN yang  akan  bekerja  di  IKN  serta  penduduk sekitar  IKN  Nusantara  dapat  menjadi bagian  dari  pelaksanaan  kebijakan  IKN yang berbasiskan kepentingan publik.
Dari  aspek ‘ pesan ’ komunikasi  politik dalam  hal  pendanaan  pembangunan  IKN, maka  perlu  juga  mecermati  rencana pendanaan  dari  Pemerintah.  Hal  ini  agar bisa  melihat  lebih  detil  tentang  konten  apa yang selayaknya menjadi ‘ pesan ’ terpenting dalam komunikasi politik Pemerintah. Pada tahap  awal  pembangunan  IKN  menurut Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  18 Tahun 2019 tentang RPJMN 2020-2024, dari rencana  anggaran  pembangunan  IKN
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC - BY - SA 4.0 License

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (1) (2023)
Problematika Komunikasi Politik Pendanaan Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara
sebesar  Rp  466,98  Triliun.  yang  bersumber dari  APBN  hanya  19,8%  (Rp  93,5  triliun). Selebihnya,  Pemerintah  menyiapkan  skema Kerjasama  Pemerintah  &  Badan  Usaha (KPBU)  dengan  porsi  terbesar,  yaitu  54,6% (Rp  254,436  triliun),  dan  Swasta,  termasuk investor  sebesar  26,2%  (Rp  122,092  triliun). IKN  Nusantara  yang  akan  dibangun dengan dana sebesar itu nantinya diharapkan
mampu
menciptakan
pertumbuhan  ekonomi  baru,  mempercepat pemerataan dan keadilan ekonomi.
Caporaso  dalam  teori  ekonomi  politik dengan pendekatan klasik memiliki proposisi bahwa pasar memiliki kemampuan  untuk  mengelola  dirinya sendiri.  Pandangan  seperti  ini  dijadikan dasar untuk melaksanakan kebijakan Laissez-  faire  atau  membiarkan  pasar bekerja  sendiri.  Argumen  yang  diajukan oleh  pemikir  aliran  klasik  ini  adalah  sistem pasar,  yakni  sebuah  realitas  yang  sui generis  (mampu  menciptakan  dirinya sendiri atau akan tercipta dengan sendirinya  tanpa  campur  tangan  manusia) di  mana  pasar  memiliki  hubungan  dengan negara  tetapi  pasar  bukan  organ  bawahan dari negara (Caporaso, 2008).
Teori ekonomi klasik Caporaso bahwa pasar  akan  bisa  bergerak  dan  mengatur dirinya sendiri ini relevan untuk menganalisis  pendanaan  IKN  yang  oleh Pemerintah  dikomunikasikan  bahwa  hanya sebagian ‘ kecil ’ sekitar  20  persen  yang didanai  dari  APBN,  dan  selebihnya  (80 persen)  pendanaan  diharapkan  melalui KPBU  dan  investasi  swasta  terutama  dari investor  asing.  Artinya  sebagian  besar
pendanaan  IKN  diserahkan  kepada  pasar, sementara  apakah  pasar  dalam  situasi sekarang  ini,  ketika  ekonomi  belum  pulih dan  ketidakpastian  kondisi-kondisi  lain dalam pembangunan IKN masih ditemukan,  mampukah  pasar  mengatur dirinya  sendiri.  Hal  ini  memerlukan komunikasi  mengenai  rencana  pendanaan yang lebih akurat dan tidak problematik.
Sebagai  gambaran  komunikasi  yang masih  problematik  ini  bisa  dilihat,  bahwa meski  secara  politik  dukungan  UU  IKN telah dibuat oleh Pemerintah bersama DPR, namun  dukungan  publik  secara  luas  tidak diperoleh  secara  memadai  hingga  saat  ini. Teori  ekonomi  klasik  Caporaso  ini  berguna untuk  menganalisis  kebijakan  pemindahan IKN  yang  oleh  Pemerintah  di  sisi  lain pendanannya  sebagian ‘ kecil ’ sekitar  20 persen oleh APBN, dan selebihnya diserahkan  pada  pasar,  dalam  hal  ini melalui KPBU dan investasi swasta terutama dari investor asing.
Meskipun secara politik dukungan UU IKN  telah  dibuat  oleh  Pemerintah  bersama DPR,  namun  dukungan  publik  secara  luas tidak diperoleh secara memadai hingga saat ini.  Beberapa  pihak  dari  masyarakat  sipil menyatakan  terjadi  pencatutan  partisipasi saat  proses  penyusunan  UU  IKN,  yang mengatasnamakan beberapa kelompok organisasi masyarakat sipil. Misalnya Wahana  Lingkungan  Hidup  Indonesia (Walhi)  dan  Aliansi  Masyarakat  Adat Nusantara  (AMAN)  tertulis  dalam  daftar hadir,  namun  kedua  organisasi  tersebut tidak  menghadiri  acara  tersebut  karena tidak  menerima  undangan  secara  resmi
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC - BY - SA 4.0 License

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (1) (2023)
Problematika Komunikasi Politik Pendanaan Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara
(Koran Tempo, 2022).
Selain mempertanyakan, sebagian kelompok bahkan menolak kebijakan pemindahan  IKN.  Para  tokoh  antara  lain mantan  Ketua  Umum  Muhammadidyah Din  Syamsuddin,  mantan  Wakil  Ketua Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK) Busyro  Muqoddas,  Guru  Besar  Universitas Islam  Negeri  Syarif  Hidayatullah  Jakarta Azyumardi  Azra,  Ekonom  Faisal  Basri, analis  kebijakan  publik  Agus  Pambagio menolak  kebijakan  pemindahan  IKN  dan menggugat UU IKN ke Mahkamah Konstitusi  (MK).  Ada  juga  pihak  lain  juga mengajukan  gugatan  judicial  review  UU IKN  ke  MK,  yaitu  Poros  Nasional Kedaulatan  Negara  (PNKN),  meskipun kemudian  MK  memutus  menolak  semua gugatan terhadap UU IKN (CNN Indonesia, 2022).
Dengan demikian permasalahan utama  dalam  tulisan  ini  adalah  bahwa kebijakan  pemindahan  IKN  Nusantara  ini masih  memunculkan  kontroversi  pada aspek  ekonomi  politik,  lingkungan  hidup dan pendanaan pembangunan IKN, meskipun telah ditetapkan UU IKN sebagai regulasi  pendukung.  Kontroversi  dalam beberapa  aspek  tersebut  muncul  karena komunikasi  politik  yang  akan  menjadi pembuka partisipasi publik yang bermakna (signifikan) memiliki problematika tersendiri.  Misalnya  dengan  penyusunan UU  IKN  yang  sangat  cepat,  sehingga  tidak cukup  dikomunikasikan  kepada  publik dengan
baik. Demikian pula dikomunikasikan tentang
rencana pendanaan yang sebagian besar (80 persen)
diharapkan  dari  investor.  Komunikasi politik  dari  para  aktor,  baik  Pemerintah, pemangku  kepentingan,  kepada  media maupun  dengan  publik  dalam  kebijakan pemindahan  IKN  yang  tidak  optimal dilakukan  terutama  menyangkut  aspek ekonomi  politik,  khususnya  mengenai pendanaan  pembangunan  IKN.  Dengan demikian  permasalahan  utama  dalam tulisan ini adalah bahwa kebijakan pemindahan  IKN  Nusantara  ini  masih memunculkan  kontroversi  meski  telah ditetapkan  UU  IKN  sebagai  regulasi pendukung.    Hal  ini  karena  aspek komunikasi  politik  yang  akan  menjadi pembuka partisipasi publik yang bermakna (signifikan) memiliki problematika tersendiri.  Komunikasi  politik  dari  para aktor, baik Pemerintah, pemangku kepentingan, kepada media maupun dengan publik dalam kebijakan pemindahan  IKN  yang  tidak  optimal dilakukan  terutama  menyangkut  aspek ekonomi  politik,  khususnya  pada  tahap  ini mengenai  pendanaan  pembangunan  IKN. Oleh  karena  itu  problematika  komunikasi politik  pendanaan  pembangunan  IKN  ini perlu  diteliti  dan  ditelisik  lebih  dalam. Terlebih  lagi  proyek  pembangunan  IKN yang melibatkan partisipasi swasta tak akan lepas  dari  kepentingan  para  pemodal  dan pelaku ekonomi lainnya.
Dengan demikian, tujuan dari penulisan  artikel  ini  adalah  untuk  mencari jawab atas pertanyaan bagaimana komunikasi  politik  kebijakan  pemindahan Ibu  Kota  Negara  Nusantara    dan  mengapa muncul  problematika  komunikasi  politik pada  aspek  ekonomi  khususnya  mengenai
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC - BY - SA 4.0 License

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (1) (2023)
Problematika Komunikasi Politik Pendanaan Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara
pendanaan  pembangunan  IKN  Nusantara? Hasil pembahasan artikel ini yang merupakan jawaban dari pertanyaan tersebut diharapkan akan menjadi masukan bagi kebijakan komunikasi politik mengenai pendanaan IKN.

## II.METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif,  yang  lebih  menekankan  pada eksplanasi  yang  mendalam  atas  topik  yang dibahas.  Peneliti  menafsirkan  data  yang ada,  mulai  dari  mendeskripsikan  individu atau  setting  fenomena  yang  menjadi  topik penelitian, mengambil kesimpulan penelitian,  analisa  teori  yang  digunakan hingga  membuat  pertanyaan  yang  lebih jauh  untuk  menjelaskan  isu  tersebut  dalam kerangka  berpikir  yang  lain.  Penelitian  ini mengedepankan  salah  satu  karakteristik utama penelitian kualitatif yaitu penggunaan  metode  induktif  data  analisis (menggunakan analisis data secara induktif) membangun  pola-pola,  kategori-kategori, dan  tema-temanya  dari  bawah  ke  atas (induktif), dari observasi empirik atas suatu fenomena sosial politik (Creswell, 2016).
Sifat  penelitian  ini  adalah  deskriptif analitis  yang  merupakan  turunan  dari pendekatan kualitatif, metode ini melakukan  penelitian  atas  obyek  atau peristiwa, yang dilukiskan secara sistematis, faktual  dan  akurat  mengenai  fakta-fakta (Horisson,  2007).  Deskriptif  analisis  juga berfungsi  untuk  mendeskripsikan  dan memberikan  sebuah  gambaran  objek  yang diteliti melalui data ataupun sampel.
Penelitian  ini  juga  menggunakan metode  deskriptif  analitis  yang  merupakan turunan  dari  pendekatan  kualitatif,  metode ini  melakukan  penelitian  atas  obyek  atau peristiwa, yang dilukiskan secara sistematis, faktual  dan  akurat  mengenai  fakta-fakta (Horisson, 2007).

## III.HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan pemindahan IKN merupakan  salah  satu  agenda  proyek prioritas strategis nasional. Ini berarti dalam kurun waktu 2020-2024 proyek pemindahan IKN yang nilai pendanaannya mencapai Rp 466  triliun  harus  dilaksanakan.  Proyek pemindahan  IKN  ini  dimaksudkan  oleh Pemerintah untuk mempercepat pengurangan kesenjangan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah di luar Jawa  terutama  Kawasan  Timur  Indonesia. Pemerintah  meyakini  pemindahan  IKN akan memberikan sejumlah manfaat ekonomis  antara  lain  peningkatan  PDB nasional, pemerataan pembangunan, kesempatan  kerja,  penurunan  kemiskinan, dan  kesejahteraan  secara  umum.  Namun kajian  INDEF  pada  2019  menunjukkan secara  ekonomi  pemindahan  IKN  dinilai tidak  dapat  mendorong  pertumbuhan  PDB dan  GNP  riil.  Kajian  dengan  model keseimbangan umum ekonomi mengungkapkan  dampak  kebijakan  ini terhadap  pertumbuhan  PDB  justru  dinilai tidak  ada  sama  sekali  (0%)  dalam  jangka pendek,  serta  potensi  bagi  pertumbuhan PDRB provinsi tujuan hanya 0,24% (INDEF, 2019).

## Pemindahan  IKN  juga  mendorong
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC - BY - SA 4.0 License

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (1) (2023)
Problematika Komunikasi Politik Pendanaan Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara
terjadinya  penurunan  output  di  hampir semua  sektor  yang  berbasis  sumber  daya alam. Ada juga dampak lain berupa potensi inflasi  akibat  meningkatnya  permintaan barang  dari  besarnya  jumlah  penduduk yang masuk secara bersamaan. Terlebih lagi dalam  kondisi  pasca-pandemi  Covid-19  di mana perekonomian negara masih tertekan, ditambah  lagi  prediksi  IMF  bahwa  akan terjadi  perlambatan  ekonomi  global  terjadi akibat  perang  di  Rusia-Ukraina,  juga naiknya  harga-harga  bahan  kebutuhan pokok,  yang  mendorong  para  investor untuk  berinvestasi  di  aset-aset  yang  aman (Hariyadi,  2020).  Oleh  karena  itu  kebijakan pemindahan IKN ini  dalam jangka pendek akan membuat peran Kerjasama Pemerintah dan  Badan  Usaha  (KPBU)  bersama  swasta makin  terbatas  ruang  pendanaanya.  Peran dominan pembiayaan negara melalui APBN akan tetap dituntut lebih signifikan.
Rencana mendatangkan investor asing sebagai  pihak  swasta  dalam  pembangunan IKN  ini  juga  mengalami  tarik-ulur  yang belum menemukan kejelasan. Oleh karenanya  bila  kebijakan  pemindahan  IKN ini  akan  terus  dilaksanakan  sesuai  jadwal yang  ditetapkan  dalam  Peraturan  Presiden (Perpres)  Nomor    18  Tahun  2019  tentang Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah (RPJMN)  2020-2024,  maka  pendanaan menjadi  isu  sentral  kebijakan  pemindahan IKN  ini.  Dalam  situasi  demikian  sebagai proyek  prioritas  strategis  nasional  yang sarat  nilai  politik  dan  simbolik  yang dianggap penting bagi pemerintahan
Presiden Jokowi, maka proyek pemindahan IKN Nusantara ini kemudian
membutuhkan semacam ‘ pemaksaan
politik ’. Kebijakan  pemindahan  IKN  ini pada  akhirnya  lebih  kuat  sifat  politisnya, alih-alih  sebagai  solusi  bagi  kesejahteraan, pemerataan  ekonomi  dan  kesenjangan ekonomi  antara  wilayah  Jawa  dan  luar Jawa, khususnya dengan wilayah Indonesia bagian timur. Dalam kerangka itu diperlukan  pendekatan  komprehenship, termasuk  pendekatan  komunikasi  politik pada  aspek  ekonomi  politik  terutama tentang pendanaan pembangunan IKN.
Komunikasi politik Pemerintah tentang  pemindahan  IKN  dimulai  ketika secara  resmi  disampaikan  langsung  oleh Presiden Jokowi pada 16 Agustus 2019 saat menyampaikan pidato kenegaraan di depan MPR  (Haryati,  2019).  Kemudian  pada  26 Agustus  2019  di  Istana,  Presiden  secara resmi  mengumumkan  ibu  kota  pindah  dari Jakarta ke lokasi baru yang sebagian masuk Kabupaten  Panajam  Paser  Utara  dan Sebagian lagi masuk wilayah Kabupaten  Kutai  Kartanegara,    Kalimantan Timur. Menyusul kebijakan tersebut muncul  problematika  komunikasi  politik ketika  terjadi  penolakan  dan  kritik  dari masyarakat  sipil,  akademisi  dan  politisi yang menjadi kontroversi berkepanjangan.
Problematika komunikasi politik kebijakan  pemindahan  IKN  ini  terutama pada  aspek  pendanaan  pembangunan  IKN Nusantara,  yang  sebagian  menilai  akan berisiko tinggi, baik didanai APBN maupun bila  didanai  investasi  asing.  Beberapa  hal berikut  ini  diidentifikasi  menjadi  faktor yang  memicu  timbulnya  problematika komunikasi  politik  mengenai  pendanaan IKN Nusantara.
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC - BY - SA 4.0 License

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (1) (2023)
Problematika Komunikasi Politik Pendanaan Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC - BY - SA 4.0 License
Latar Belakan g Terpusatnya kegiatan perekonomian di Ibu Kota Jakarta dan Jawa mengakibatkan kesenjangan ekonomi Jawa dan Luar Jawa Pemindahan Ibu Kota Negara ke luar Jawa mendorong percepatan pengurangan kesenjangan ekonomi dan peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah di Luar Jawa terutama Kawasan Timur Indonesia. Manfaat 1. Memberikan akses yang lebih merata bagi seluruh wilayah NKRI. 2. Mendorong pembangunan Kawasan Timur Indonesia untuk pemerataan wilayah • Estimasi peningkatan Real GDP Nasional sebesar 0,1% - 0,2% dan Output Multiplier 2,3; • Peningkatan Kesempatan Kerja (Employment Multiplier 2,9); • Penurunan Kemiskinan dan kesenjangan antarkelompok pendapatan (Kenaikan Price of capital 0,23% dan Kenaikan Price of Labour 1,37%).
3. Mengubah orientasi pembangunan dari Jawa-sentris ke Indonesia-sentris.
4. Ketersediaan lahan yang luas dapat membangun ibu kota baru dengan kawasan hijau yang lebih dominan dari wilayah terbangun.
5. Mengurangi beban Pulau Jawa dan Jabodetabek Lokasi Kab. Penajam Paser Utara dan Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur. Durasi 2020-2024 (5 tahun). Indikasi Target 2020
• Perencanaan IKN. • Penyusunan Matek RTR KSN IKN, RDTR Pusat Pemerintahan IKN, RDTR Pusat Ekonomi IKN. • Penyiapan Kerangka Regulasi dan Kebijakan serta Lembaga Pelaksana. • Perencanaan Teknis.
2021 • Pengadaan lahan (Tahap I). • Peninjauan Kembali dan Revisi PP RTRWN dan RTR Pulau Kalimantan. • Pem- bangunan akses dan infrastruktur dasar.
2022 • Pembangunan Istana Negara. • Pembangunan jaringan jalan makro, Bangunan TNI-Polri, gedung perkantoran, sarana penunjang bidang PUPR dan listrik (Tahap I). • Pengadaan lahan (Tahap II). • Penetapan PP RTRWN. • Penyusunan Perpres RDTR BWP IKN.
2023 • Pembangunan rumah dinas dan sarana kesehatan (tahap I). • Pembangunan jaringan jalan makro, bangunan TNI- Polri, gedung perkantoran, rumah dinas, sarana penunjang bidng PUPR dan listrik (Tahap II).
2024 • Pembangunan jaringan jalan mikro dan RTH. • Pembangunan sarana pendidikan, sarana kesehatan (Tahap II), rumah dinas (Tahap III & IV), listrik (Tahap III). Total Perencanaan dan pembangunan
Indikasi Penda- naan
Rp 466,98 Triliun • APBN: Rp91,29 triliun.
• KPBU: Rp252,46 triliun.
• Badan Usaha: Rp123,23 triliun
Pelaksa- na Bappenas, Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, Setneg, Kemenkeu, Kemhan, TNI, POLRI, BIG, Kementerian ESDM, KLHK, Kementerian PANRB, BKN, Kemendikbud, Kemenkes, Kementerian Kominfo, Kemenhub, Kemendag- ri, Badan Otorita IKN, BUMN, Swasta. High- light Proyek 1. Penyiapan Regulasi dan Kerangka Kebijakan tentang Ibu Kota Negara (Bappenas, ATR/BPN, Kemendagri, Setneg, Kemenkeu) 2. Perencanaan Ibu Kota Negara (Masterplan, RTR, RDTR, KLHS) – (Bappenas, ATR/BPN, KLHK, PUPR)
3. Penyusunan Grand Design Rencana Mobilisasi dan Insentif Pemindahan ASN, TNI, POLRI (Kementerian PANRB, BKN) 4. Pembangunan Infrastruktur Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (Kementerian PUPR, Kemenhub, Kominfo, ESDM, PLN) 5. Pembangunan Infrastruktur markas besar dan pangkalan militer TNI AD, AL, AU dan POLRI (Kemhan, TNI, POL- RI)

## Tabel 1. Proyek Prioritas Strategis Pemindahan IKN Nusantara
Sumber: Lampiran 2 Perpres No. 18 Tahun 2019 tentang RPJMN 2020-2024.

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (1) (2023)
Problematika Komunikasi Politik Pendanaan Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC - BY - SA 4.0 License

## Ketiadaan  Rencana  Strategis  Komunikasi Politik IKN
Rencana  strategis  komunikasi  politik pembangunan  IKN  tidak  ditemukan  dalam Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan  Informatika  (Kemkominfo)  2020-2024.
Padahal
Presiden Jokowi sudah menyatakan rencana kebijakan pemindahan IKN  ini  pada  Agustus  2019,  dan  proyek IKN  ini  merupakan  program  prioritas.  Bila dicermati  secara  kronologis,  ketiadaan rencana strategis komunikasi politik pembangunan IKN dalam Rencana Strategis Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika (Kemkominfo)  2020-2024  ini  kemungkinan karena Renstra Kemkominfo disusun sebelum adanya rencana kebijakan pemindahan IKN. Sehingga ketika Presiden Jokowi  mengumumkan  pemindahan  ibu kota dan kemudian UU IKN disahkan pada 15 Februari 2022, Renstra Kemkominfo 2020 -2024 telah tersusun dan tidak memasukkan rencara  strategi  komunikasi  pemindahan IKN.
Akibat  ketiadaan  rencana  strategis komunikasi IKN ini memunculkan problem dalam  melakukan  komunikasi  mengenai pendanaan  IKN,  setidaknya  dalam  dua unsur,  mengacu  pada  model  analisis komunikasi Laswell. Pertama, unsur ‘ komunikator ’ (who),  yakni  siapa  yang menjadi  komunikator  pemerintah  tidak ditentukan  dan  disiapkan  secara  memadai. Kedua,  unsur ‘ pesan ’ (what),  yakni  apa konten  yang  disiapkan  sebagai ‘ narasi tunggal ’.
Bila  mengacu  pada  setiap  kebijakan
strategis  Pemerintahan  Presiden  Jokowi, misalnya  pada  periode  2014-2019  selalu disiapkan ‘ narasi  tunggal ’ dalam  strategi komunikasi, seperti narasi tunggal mengenai kebijakan ‘ Revolusi Mental ’ pada 2014.  Namun  pada  kebijakan  pemindahan IKN  ini  Kemkominfo  tidak  menyiapkan ‘ narasi tunggal ’ mengenai informasi pendanaan IKN. Akibatnya mudah ditemukan  munculnya  pernyataan  pejabat pemerintah yang tidak sinergis satu dengan pejabat yang lain. Bahkan kadang bertentangan.
Sebagai  contoh,  Kepala  Otorita  Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono. membuka skema pendanaan pembangunan IKN melalui crowdfunding atau urun dana untuk  menjadi  alternatif,  yaitu  melalui dukungan  pendanaan  dari  masyarakat untuk  pembangunan  IKN.    Pada  saat  yang hamper  sama  Wakil  Gubernur  Kalimantan Timur    Hadi  Mulyadi    menanggapi  bahwa rencana  crowdfunding  juga  masih  belum pasti  dan  simpang  siur,  karena  harapan terbesar  adalah  ada  investasi.  Pernyataan Wagub  Kalimantan  Timur  yang  terkesan meragukan  pernyataan  Ketua  Otorita  IKN itu  termuat  di  laman  resmi  Sekretariat Kabinet  RI,  para  Selasa  29  Maret  2022 ( Fairoussaniy, 2022).
Meskipun rencana urun dana masyarakat untuk pendanaan
pembangunan  IKN  itu  kemudian  menjadi kontroversi,  namun  rencana  urun  dana  itu ternyata  juga  sudah  dituangkan  dalam Rencana Peraturan Pemerintah (RPP)
Pendanaan  IKN  sebagai  turunan  dari  UU IKN  yang  disebut  sebagai    sumber

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (1) (2023)
Problematika Komunikasi Politik Pendanaan Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC - BY - SA 4.0 License
pembiayaan  kreatif  (creative  funding/ financing) (RPP Pendanaan IKN, 2022).
Ketiadaan
rencana strategis
komunikasi  IKN  dari  Kemenkominfo  dan tidak disiapkannya narasi tunggal mengenai  pendanaan  pembangunan  IKN merupakan  salah  satu  faktor  penyebab komunikasi  politik  pemerintah  sebagai komunikator  politik  menjadi  simpang  siur dan kontraproduktif.

## Transparansi Informasi Pendanaan IKN
Soal transparansi informasi pendanaan pembangunan
IKN yang masih dipertanyakan, juga menjadi faktor munculnya problematika komunikasi politik pendanaan IKN. Rencana Induk IKN yang merupakan Lampiran Undang- Undang  IKN  menyebutkan  adanya  5  tahap pembangunan  ibu  kota  baru  ini  dalam rentang  tahun  dari  2022-2045.  Tantangan dalam  5  tahap  ini  dari  aspek  pendanaan Bappenas telah menyiapkan proyeksi pendanaan  IKN  yang  terbagi  dalam  tiga sumber  pendanaan.  Pertama,  sekitar  19,2% atau  Rp  89,4  triliun    didanai  APBN,  kedua, sebesar  54,4%  atau  Rp  253,4  triliun  dari dana  Kerjasama  Pemerintah  dan  Badan Usaha  (KPBU),  dan  ketiga,  sebesar  26,4 persen  atau  Rp  123,2  triliun  diharapkan didanai swasta. Sumber pendanaan terbesar yaitu  54,4%  diharapkan  dapat  didanai  dari KPBU  atau  yang  sering  disebut  juga  Public Private  Partnership  (PPP).  Harapannya skema  pembiayaan  dari  Public  Private Partnership  ini,  pemerintah  dan  swasta dapat  berbagi  tanggung  jawab  dan  risiko, Pihak  pemerintah  akan  merencanakan
pembangunan  infrastruktur  publik  dan peran  pihak  swasta  adalah  menyediakan dan  mengelola  infrastruktur  publik  selama jangka  waktu  tertentu  yang  disepakati (Wulandari, 2022).
Transparansi  sumber  pendanaan  IKN ini  sejak  awal  perlu  dilakukan.  Pada rencana  pendanaan,  APBN  hanya  akan menanggung  kurang  dari  20%.  Sisanya sekitar 80% dari KPBU dan swasta. Penting untuk  membuka  kepada  publik  atau melakukan  komunikasi  mengenai  rencana mitigasi  bila  pendanaan  terbesar  yang bersumber  dari  KPBU  dan  swasta  tidak terpenuhi sesuai tahapan yang direncanakan.  Misalnya  bila  pada  akhirnya harus ditanggung oleh APBN, sebagaimana yang  kemudian  terjadi  pada  proyek  kereta cepat  Jakarta-Bandung.,  di  mana  akhirnya Pemerintah memutuskan untuk lebih banyak menggunakan APBN dalam pembiayaan proyek tersebut.
Kekhawatiran  bahwa  pada  akhirnya APBN akan menanggung beban pendanaan IKN  bila  swasta  dan  investor  tidak menunjukkan  kepastian  investas  di  IKN, tentu  saja  sangat  beralasan.  Mengingat pasca Pandemi Covid-19 ekonomi Indonesia  belum  pulih.  Juga  data  dari  IMF yang  memprediksi  perlambatan  ekonomi global  tahun  2023  akibat  perang  di  Rusia- Ukraina,  juga  naiknya  harga-harga  bahan kebutuhan  pokok,  yang  mendorong  para investor  untuk  berinvestasi  pada  aset-aset yang aman. Sementara itu proyek IKN pada dasarnya memindahkan aktivitas tata kelola administrasi  pemerintahan  dan  bukan aktivitas bisnis dan ekonomi atau

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (1) (2023)
Problematika Komunikasi Politik Pendanaan Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC - BY - SA 4.0 License
perdagangan.  Maka  kekhawatiran  IKN membebani  APBN  dilandasi  arfgumentasi bahwa Pemerintah  dinilai melakukan spekulasi  dengan  memulai  pembangunan menggunakan  APBN,    karena  belum  tentu ke depannya swasta akan tertarik (Anugrah, 2022).
Dalam  konteks  komunikasi  politik
Pemerintah  tidak  merespon  kekhawatiran tersebut secara cukup memadai. Dampaknya  adalah  munculnya  spekulasi yang    membuat  publik  menjadi  kurang yakin  apakah  pendanaan  pembangunan IKN  benar-benar  bisa  diandalkan  dari investor.

## Mitigasi Komunikasi Krisis
Tidak  adanya  mitigasi  komunikasi krisis  menjadi  faktor  yang  menimbulkan problematika komunikasi politik pendanaan  IKN.  Sebagai  ilustrasi,  calon investor  pembangunan  IKN  yang  sudah menyatakan  komitmennya,  yakni  raksasa konglomerasi keuangan asal Jepang Softbank  melalui  CEO  Softbank  Masayoshi Son  menyatakan  mundur  dari  jajaran  calon investor, persis dua hari menjelang Presiden Jokowi  melakukan  upacara  ritual ‘ tanah dan  air ’ di  calon  lokasi  IKN  Nusantara,  di Penajam  Paser  Utara,  Kalimantan  Timur pada 13 Maret 2022.
Softbank mengusulkan adanya jaminan  5  juta  penduduk  akan  mendiami IKN,  sementara  Bappenas  merencanakan IKN  hanya  akan  dihuni  sekitar  1,9  juta penduduk. Pemerintah menganggap permintaan  Softbank  ini  tidak  realistis.
Kabar  yang  beredar,  Softbank  menilai  bila hanya  dihuni  oleh  sekitar  2  juta  penduduk maka  secara  ekonomi  tidak  akan  menarik bagi  investasi,  karena  pasar  tidak  akan bergerak dengan layak (Pratama, 2022).
Bila  mengacu  pada  teori  ekonomi politik  dengan  pendekatan  klasik  yang memiliki  proposisi  bahwa  pasar  memiliki kemampuan  untuk  mengelola  dirinya sendiri,  maka  apa  yang  menjadi  alasan Softbank,  bahwa  perlu  5  juta  penduduk supaya  ekonomi  di  IKN  dan  sekitarnya bergerak,  bisa  dipahami.  Sebaliknya,  bila Pemerintah  hanya  akan  mendanai  sekitar 20%  selebihnya  akan  diserahkan  ke  swasta dan  KPBU  maka  bisa  dimaknai  bahwa pemerintah sedang menginginkan pembangunan  IKN  diserahkan  kepada pasar dan membiarkan pasar bekerja sendiri (Laissez-faire)  (Caporaso,  2008).  Padahal bila  benar-benar  diserahkan  kepada  pasar untuk bergerak sendiri, rencana Pemerintah bahwa IKN yang akan dihuni oleh sekitar 2 juta penduduk dinilai tidak memadai untuk membuat  pasar  bergerak.  Artinya  pada akhirnya  nanti  justru  Pemerintah  harus banyak mendanai sendiri baik pembangunan  maupun  operasionalisasi IKN.  Bila  hal  ini  terjadi  maka  akan  meleset dari  kebijakan  semula  tentang  IKN,  bahwa APBN hanya akan mendanai 20 peesen.
Namun  demikian  dalam  konteks komunikasi  politik,  mengenai  batalnya calon  investor    potensial  ini  Pemerintah tidak  merespon  dengan  memadai  dalam kerangka  logika  pasar  tersebut.  Misalnya saja  bisa  dengan  memberi  penjelasan  yang rasional  bahwa  dengan  1,9  juta  penduduk

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (1) (2023)
Problematika Komunikasi Politik Pendanaan Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC - BY - SA 4.0 License
ekonomi  dan  pasar  akan  bergerak  untuk pertumbuhan  IKN  ke  depannya  dengan argumentasi  yang  meyakinkan.  Sayangnya, respon  yang  muncul  adalah    dengan menyatakan  bahwa  permintaan  Softbank tidak realistis.
Respon yang lain adalah berupa klaim bahwa  masih  banyak  investor  yang berminat. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia,  misalnya,  mencoba  meyakinkan publik  bahwa  beberapa  negara  tertarik berinvestasi  dalam  pembangunan  IKN, seperti    China,  Korea,  Taiwan  dan  Uni Eropa  (Alfarizi,  2022).  Bahlil  bahkan memastikan bahwa Uni Emirat Arab (UEA) berminat  berinvestasi  di  IKN  dengan komitmen  investasi  senilai  USD  20  miliar. Menurut  Bahlil,  hal  itu  sudah  diberikan melalui  Indonesia  Investment  Authority (INA).  Di  sisi  lain  Bappenas  menyatakan bahwa  para  calon  investor  itu  masih menunggu skema sebagai pedoman berinvestasi  yang  ditawarkan  Pemerintah, yang akan menjadi pertimbangan mengenai untung rugi berinvestasi di IKN.
Masalahnya,  bagaimana  bila  setelah skema  berinvestasi  di  IKN  itu  nantinya membuat  investor  berpikir  ulang  untuk menanam modal dalam pembangunan IKN, sebagaimana  yang  terjadi  pada  Sofbank. Karena para calon investor tentu menunggu skema  yang  menguntungkan  secara  bisnis. Sementara batalnya Softbank bisa dikatakan sebagai bagian dari komunikasi politik yang membutuhkan  penanganan  komunikasi krisis.  Dalam  konteks  ini  Pemerintah,  dan para  pejabat  sebagai  komunikator  politik ternyata  tidak  menyikapi ‘ krisis ’ tersebut
dengan komunikasi krisis yang diperlukan. Padahal mundurnya Softbank sedikit banyak  akan  mempengaruhi  calon  investor lainnya.

## IV.SIMPULAN
Problematika komunikasi politik pendanaan  pembangunan  IKN  terindikasi dari  munculnya  penolakan  dan  gugatan terhadap  kebijakan pemindahan IKN yang dinilai  berisiko  tinggi.  Bila  pendanaan  IKN dibebankan kepada APBN tidaklah realistis, mengingat kondisi pasca-Pandemi ekonomi nasional  belum  pulih  dan  perlambatan ekonomi  yang  diprediksi  IMF  akan  terjadi, sehingga  tekanan  terhadap  APBN  bakal makin  besar.  Sedangkan  mengharapkan pendanaan  IKN  dari  investasi  asing  yang belum  pasti  memerlukan  insentif  pasar yang  kondusif  untuk  investasi.  Sementara jumlah  penduduk  IKN  yang  direncanakan hanya sekitar 1,9 juta jiwa dinilai tidak akan menggerakkan  pasar  secara  layak,  bila mengacu pada teori ekonomi klasik Laissez- faire,  membiarkan  pasar  benerja  sendiri (Caporaso, 2008).
Munculnya  problematika  komunikasi politik  mengenai  pendanaan  pembangunan IKN, karena adanya 3 faktor berikut ini:
Tidak terdapat rencana strategi komunikasi  politik  pembangunan  IKN  di dalam  Rencana  Strategis  Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) 2020-2024. Sehingga ‘ komunikator ’ pemerintah  (Model  Analisis  Komunikasi Laswell)  tidak  memiliki  acuan  yang  jelas. Juga tidak terdapat ‘ narasi tunggal ’ sebagai

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (1) (2023)
Problematika Komunikasi Politik Pendanaan Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC - BY - SA 4.0 License
‘ pesan ’ yang kuat dalam komunikasi politik dengan  argumen  yang  kokoh  mengenai pendanaan  pembangunan  IKN.  Akibatnya komunikasi  politik  pemerintah  menjadi simpang siur dan kontraproduktif.
Komunikasi  pendanaan  pendanaan IKN  tidak  transparan,  misalnya  dalam  hal bila  investor  yang  akhirnya  berinvestasi tidak sebagaimana yang diharapkan. Transparansi  sumber  pendanaan  IKN  ini sejak  awal  perlu  dilakukan.  Pada  rencana pendanaan,  APBN  hanya  akan  membiayai kurang  dari  20%.  Sisanya  sekitar  80%  dari KPBU  dan  swasta,  yang  menyiratkan pendanaan IKN ini akan diserahkan kepada mekanisme  pasar  sebagaimana  pendekatan ekonomi klasik dalam teori ekonomi politik Caporaso. Penting untuk melakukan komunikasi  mengenai  rencana  mitigasi  bila pendanaan terbesar yang berasal dari KPBU dan  swasta  tidak  terpenuhi  sesuai  tahapan yang direncanakan.
Mitigasi komunikasi krisis tidak dipersiapkan  dengan  baik.  Mundurnya Softbank dari daftar investor bisa dikatakan sebagai bagian yang membutuhkan penanganan  krisis  komunikasi.  Namun kenyataanya  Pemerintah,  dan  para  pejabat selaku komunikator politik tidak menyikapi ‘ krisis ’ tersebut  dengan  komunikasi  krisis yang memadai. Padahal mundurnya Softbank  sedikit  banyak  akan  berpengaruh pada calon investor lainnya.
Tiga  faktor  penyebab  problematika komunikasi politik pendanaan IKN tersebut mestinya  dicarikan  solusi  dan  tidak dibiarkan.  Perlu  agenda  setting  yang
dibutuhkan, termasuk menentukan komunikator Pemerintah dan ‘ narasi tunggal ’ yang  sesuai  sebagai ‘ pesan ’ yang kuat, bila memang alasan pemindahan IKN didasarkan  pada  argumen  yang  kokoh. Transparan  dan  sikap  terbuka  dalam komunikasi politik  juga  perlu  guna membangun kepercayaan publik dan investor.  Karena  bila  hal  itu  tidak dilakukan,  maka  membuat  publik  akan cenderung meragukan bahwa isu pendanaan  IKN  mampu  dikelola  dengan baik oleh Pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfarizi,  M.  K.  (2022,  Desember  14).  Tempo.co. Retrieved from https://bisnis.tempo.co/ read/1668279/bahlil-sebut-negara-asal-investor -ikn-uea-cina-taiwan-korea-selatan-dan-eropa
Anugrah,  P.  (2022,  November  12).  IKN  Nusantara:
Siapa yang Mendanai Pembangunan Ibu Kota Baru?
Baharudin, N. Q. (Maret 2022). Bibliometric Analysis of Socio-Political Research on Capital Relocation:  Examining  Contributionsto  the Case of Indonesia. Journal of Local Government Issues LOGOS 5 (1).
Caporaso,  J.  A.  (2008).  Teori-Teori  Ekonomi  Politik, Penerjemah,  Suraji.  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
CNN Indonesia. (2022, Oktober 10). CNN Indonesia. Retrieved from https://
www.cnnindonesia.com/
nasional/20220720140507-12-823876/mk-tolak-
3-gugatan-uu-ikn-termasuk-dari-din- syamsuddin
Creswell,  J.  J.  (2016).  Research  Design,  Pendekatan Metode  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan  Campuran Edisi Keempat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Fairoussaniy, M. (2022, Maret 29). kaltim.tribunnews.com. Retrieved from

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (1) (2023)
Problematika Komunikasi Politik Pendanaan Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC - BY - SA 4.0 License
https://kaltim.tribunnews.com/2022/03/29/ tanggapi-isu-crowdfunding-pembangunan- ikn-wagub-hadi-mulyadi-beritanya-masih- simpang-siur
Gaffar,  E.  N.  (2022).  Symposium  IKN:  Challenges and  Obstacles  Scholary  Approach.  Jakarta: Pascasarjana  Ilmu  Politik,  FISIP  Universitas Indonesia.
Greenpeace Indonesia. (2019, Agustus 27).
Greenpeace.org. Retrieved from https:// www.greenpeace.org/indonesia/siaran- pers/3652/tanggapan-greenpeace-indonesia- terhadap-rencana-pemindahan-ibu-kota- indonesia-ke-kalimantan-timur/
Harisson,  L.  (2007).  Metodologi  Penelitian  Politik.
Jakarta: Kencana Prenada Group.
Hariyadi.  (Juni  2020).  Kendala  dan  Tantangan Implementasi  Kebijakan  Pemindahan  IKN pada  Masa  Pandemi  Covid-19.  Parliamentary Review Vol. II No. 2.
Haryanti,  R.  (2022,  Oktober  10).  Pidato  Kenegaraan Jokowi  an  Wacana  Pemindahan  Ibu  Kota, Kompas.com.
INDEF.  (2019).  Brief  Policy:  Dampak  Pemindahan Ibu  Kota  Negara  Terhadap  Perekonomian Indonesia.  Jakarta:  Institute  for  Development of Economics and Finance (INDEF).
Koran Tempo. (2022). Monolak Konsultasi Basa-Basi.
Jakarta: PT. Tempo Inti Media, Tbk.
Majelis  Media  MPR.  (2022).  Pemindahan  Ibu  Kota Negara.  Jakarta:  Majelis  Media  MPR  Edisi  03/ XV/Maret 2022.
Pratama, R. A. (2022, Maret 25). Katadata. Retrieved from  Katadata.co.id:  https://katadata.co.id/ rezzaaji/indepth/623d64a757dd8/beban-berat- apbn-menanggung-pembiayaan-ikn.
Proklolon, T. (2016). Komunikasi Politik. -: Gramedia
Pustaka Utama.
Saputro,  A.  D.  (2022,  Oktober  18).  politik.brin.go.id.
Retrieved from https://politik.brin.go.id/ kolom/pemilu-partai-politik-otonomi-daerah/
absennya-kepublikan-dalam-wacana- pemindahan-ibu-kota-negara/
Syaka,  H.  d.  (2022).  Analisis  Komunikasi  Politik dalam  Percepatan  Pembangunan  Ibu  Kota Nusantara  (IKN)  Menuju  Kota  Berkelanjutan. Journal of Government and Politics (JGOP).
Victoria,  A.  O.  (2022,  Oktober  10).  Katadata.co.id. Retrieved from Agatha Olivia Victoria, (2022), Bappenas:  APBN  Danai  Biaya  Pemindahan Ibu Kota Negara Rp. 93,5 Trliiun, Katadata.co.id, https://katadata.co.id/
berita/2019/08/21/bappenas-apbn-danai-biaya- pemindahan-ibu-kota-negara-rp-935-  diakses 10 Oktober 2022.
Wahid, U. (2016). Komunikasi Politik, Teori, Konsep dan  Aplikasi  pada  Era  Medi  Baru.  Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
Wulandari,  E.  (2022).  Policy  Brief  Public  Private
Partnership Sebagai Solusi Pembiayaan Pembangunan  Ibu  Kota  Negara  (IKN). Bandung: Universitas Padjajaran.
Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika
Republik  Indonesia  Nomor  Tahun  2020
Tentang Rencana Strategis Kementerian
Komunikasi  Dan  Informatika  Tahun  2020- 2024.
Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  18  Tahun  2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Rencana  Peraturan  Pemerintah  (RPP)  tentang Pendanaan IKN, draf 18 Maret 2022.
Rencana  Strategis  Kementerian  Komunikasi  dan Informatika 2020-2024.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  3 Tahun  2022  Tentang  Ibu  Kota  Negara  (UU IKN)