## Analisis Penyajian dan Pengungkapan Aset Bersejarah
(Studi Kasus Pada Museum Negeri Siwalima Provinsi Maluku)
Jossep Titirloloby 1* , Tirza Oktovianti Lenggono 2 , Paskanova Christi Gainau 3
1,2,3) Universitas Pattimura
1) jossetitirloloby@gmail.com , 2) tirza.lenggono84@gmail.com , 3) hestygainau@gmail.com *Corresponding Author Diajukan : 4 September 2023 Disetujui
: 11 September 2023
Dipublikasi : 1 April 2024

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  disclosure  and  presentation  of  Heritage  Assets  according  to PSAP 07 of 2010 at  the Siwalima  Museum, Maluku Province.  The  type of  research  used  in  this study  is  a  case  study  research  with  a  qualitative  approach.  The  necessary  data  were  obtained through  interviews,  observation,  documentation,  as  well  as  secondary  data  related  to  this research. The data analysis techniques used in this research are as follows 1). data Collection 2). data  reduction  3).data  display  and  5).  conclusion.  The  results  of  the  study  show  that  the presentation  of  heritage  assets  is  not  in  accordance  with  PASP  No.  07  of  2010.  They  are  not presented  in  the  Notes  to  the  Financial  Statements  where  historical  assets  are  supposed  to  be included. Instead, heritage assets are listed in the Notes to the Financial Statements in terms of units,  without  any  corresponding  values,  but  they  are  explained  in  the  Museum  Items  Inventory Book.
Keywords: : Haritage Assets, Presentation, Disclosure

## PENDAHULUAN
Tema  yang  berkaitan  dengan  aset  bersejarah  telah  berkembang  di  beberapa  dekade terakhir, terutama pada era New Public Management (NPM) (Pires et al., 2018). Akuntansi pada aset  bersejarah  sendiri  memiliki  kelemahan  dan  keterbatasan  jika  dibandingkan  dengan  aset lainnya,  karena  karakteristik  yang  dimiliki  oleh  masing-  masing  aset  tersebut  (Hines,  1988). Pendapat  tersebut  sejalan  dengan  adanya  perbedaan  pandangan  yang  di  kemukakan  banyak akademisi  terkait  bagaimana  mengatasi  permasalahan  aset  bersejarah  dari  sudut  pandang akuntansi (Schuler et al., 2015).
Aset bersejarah memiliki signifikansi penting dalam budaya masyarakat, riwayat bangsa, serta  sebagai  citra  identitas  negara  (Utami,  2019).  Pentingnya  aset  bersejarah  selain  untuk pendidikan,  tetapi  juga  untuk  proses  pembentukan  karakter  dan  moral,  khususnya  bagi  generasi penerus  suatu  bangsa.  Selain  ideologi  negara,  keuntungan  lain  yang  diperoleh  dari  aset  sejarah yakni  dalam  kepentingan  komersial  khususnya  sektor  pariwisata,  meskipun  pemeliharaannya kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah (Satria et al., 2022).
Sifat  serta  objek  pengelolaan  aset  menimbulkan perlakuan  akuntansi  yang  berbeda pada aset bersejarah, dikarenakan hubungan antara keduanya tidak dapat dipisahkan (Wulansari, 2020).
Dalam  hal  ini,  sehubungan  dengan  pertanyaan  tentang  pengklasifikasian  aset  bersejarah  yang diakui  sebagai  aset  atau  diakui  sebagai  liabilitas.  Masalah  lain  juga  ada  pada  tahap  penilaian ketika tidak ada metode atau model yang dapat diterapkan secara universal untuk aset bersejarah yang  dikelola  pemerintah.  Oleh  karena  itu,  implementasi  di  setiap  negara  berbeda-beda  terkait bagaimana  menilai  aset  bersejarah,  karena  ditentukan  berdasarkan  kebijakan  masing-masing. Langkah  terpenting  adalah  bagaimana  aset  bersejarah  diungkapkan  dalam  laporan  keuangan, karena  pengelolaan  serta  pemeliharaan  aset  bersejarah  merupakan  tanggungjawab  penuh pemerintah dalam mewujudkan Good Corporate Governance yaitu transparansi dan akuntabilitas publik (Borton, 2000).
Permasalahan  aset  bersejarah  yang  terjadi  pada  Museum  Negeri  Siwalima  Provinsi Maluku  berdasarkan  pra  observasi  peneliti  dimana  petugas  koleksi  menjelaskan  bahwa permasalahan utama dalam menilai aset bersejarah di Museum Siwalima, adalah bahwa nilai aset- aset tersebut tidak dapat sepenuhnya diukur atau dihitung dengan standar nilai uang. Selanjutnya dijelaskan  juga  bahwa  sebagian  besar  aset  bersejarah  museum  Siwalima  di  peroleh  melalui penyitaan. Dimana aset bersejarah disita dari dua orang peneliti dari Belanda.
Dengan  disitanya  aset  bersejarah  tersebut  maka  tidak  ada  informasi,  dokumentasi,  atau bukti  yang  menunjukkan  nilai  perolehan  dari  aset  tersebut.  Karena  kurangnya  data  ini,  entitas pemerintah mengalami kesulitan dalam menentukan nilai yang harus disematkan pada objek atau aset  bersejarah  yang  sudah  berumur  tua.  Jika  penentuan  nilai  pada  objek  tersebut  tidak  dapat dipercaya,  maka  aset  bersejarah  tersebut  tidak  dapat  diakui  atau  dicatat  dalam  neraca.  Masalah inilah  yang  memotivasi  peneliti  untuk  pengkaji  mengenai  penyajian  dan  pengungkapan  aset bersejarah dalam neraca keuangan pemerintah.
Studi  tentang  akuntansi  aset  bersejarah  di  Indonesia  masih  belum  mendapatkan popularitas  yang  meluas,  terutama  dalam  konteks  pengelolaan  aset  yang  dikuasai  oleh  negara. Riset  yang  dilakukan  oleh  (Ferjiant  et  al.,  2023;  Ruslin,  Pratiwi,  2021;  Soleiman,  2020) menunjukkan  terdapat  kelemahan  dalam  penyajian  dan  pengungkapan  aset  bersejarah  dalam laporan keuangan pemerintah berdasarkan Pedoman Standar Akuntansi Pemerintah No 07 tahun 2010.  Temuan  penelitian  yang  telah  dilakukan  menunjukkan  perlunya  pemahaman  yang  lebih mendalam  dan  pengungkapan  yang  lebih  komprehensif  terkait  akuntansi  aset  bersejarah.  Oleh karena itu, terdapat kebutuhan yang mendesak untuk melakukan penelitian yang lebih intensif dan menyeluruh dalam bidang ini guna memperoleh tindakan yang tepat untuk pengelolaan akuntansi aset  bersejarah  dalam  konteks  akuntansi.  Tujuan  mengetahui  penyajian  dan  pengungkapan  aset bersejarah  Museum  Siwalima  dalam  laporan  keuangan  pemerintah  berdasarkan  PSAP  No.07 Tahun 2010.

## STUDI LITERATUR

## Aset Bersejarah
Aset bersejarah belum ada definisi yang pasti secara hukum maupun akuntansi mengenai aset  bersejarah  sehingga  sulit  mendefinisikan  nya  kedalam  kerangka  konseptual  atau  standar akuntansi  (Biondi  &  Lapsley,  2014).  Aset  bersejarah  adalah  aset  yang  sulit  untuk  didefinisikan karena  aset  bersejarah  tidak  bisa  di  replikasi,  diganti  bahkan  di  per  dagangkan  (Barker,  2006). Berbeda dengan pendapat tersebut, Mautz (1988) mengemukakan pendapat bahwa aset bersejarah harus  diklasifikasikan  sebagai  kewajiban  namun  karena  menerima  kritikan,  konsep  kewajiban diganti  dengan  “fasilitas”.  Berbeda  dengan  pendapat  Mautz  (1988),  (Pallot,  1990)  menawarkan konsep yang berbeda dimana aset bersejarah disebut sebagai “aset komunitas”.
bersejarah merupakan aset tetap yang umurnya tidak dibatasi oleh pemerintah, sehingga harus  dijaga  kelestariannya  agar  dapat  dimanfaatkan  sebagai  bukti  adanya  sejarah  di  masa  lalu sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya di masa yang akan datang  (Sahar, 2020) . Aset bersejarah termasuk dalam kelompok aset tetap, dikarenakan memiliki konsep yang sama (Utami, 2019).  PSAP  mengatur  tentang  aset  bersejarah,  dimana  “aset  bersejarah  adalah  aset  tetap  yang dikuasai  oleh  negara  menurut  umur  dan  kondisinya  harus  dilindungi  sesuai  dengan  aturan  yang berlaku sesuai dengan segala jenis perbuatan yang dapat merusak aset tetap”.

## Karakteristik Aset Bersejarah
Aset  bersejarah  harus  dikelompokkan  berdasarkan  karakteristik  yang  jelas.  Pires  et  al., (2018) Mengemukakan karakteristik aset bersejarah berdasarkan pertimbangan akuntansi yaitu:
1. Aset bersejarah tidak fungsikan untuk tujuan komersial
2. Sumber pendanaannya berasal dari pajak dan retribusi
3. Sifat  khusus  yang  melekat  pada  aset  bersejarah  dilestarikan  untuk  generasi  yang  akan datang
4. Tidak untuk diperjualbelikan
5. Manfaat aset bersejarah untuk masyarakat (publik) bukan individu
Karakteristik  aset  bersejarah  Berdasarkan  PSAP  No.  07  Tahun  2010  (Aset  bersejarah, paragraf 65) meliputi:
1. Nilai  budaya,  lingkungan,  pendidikan,  dan  sejarahnya  tidak  dapat  sepenuhnya  diwakili oleh nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
2. Hukum dan peraturan yang berlaku melarang atau sangat membatasi pelepasannya untuk dijual;
3. Dia  tidak  mudah  tergantikan  dan  nilainya  tinggi    bahkan  ketika  kondisi  fisiknya memburuk;
4. Sulit untuk memperkirakan masa manfaat. Dalam beberapa kasus, bisa ratusan tahun.

## Jenis Aset Bersejarah Aset Bersejarah Untuk Operasional
PSAP  No.  07  Tahun  2010  menyatakan  bahwa:  “Beberapa  aset  bersejarah  juga memberikan potensi manfaat lain kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, misalnya bangunan bersejarah digunakan sebagai ruang perkantoran.”
Dengan  demikian,  aset  bersejarah  untuk  operasi  mencakup  aset  yang  digunakan  sebagai bukti  warisan  sejarah,  fungsi  pemerintah  seperti  gedung  perkantoran,  dan  tempat  wisata.  Oleh karena itu, aset bersejarah untuk operasional  harus di kapitalisasi dan dilaporkan di neraca sama seperti aset tetap pada umumnya.

## Aset Bersejarah Non-operasional
Dalam  PSAP  No.  07  Tahun  2010  disebutkan  bahwa,  “Untuk  aset  bersejarah  lainnya, potensi  manfaatnya  terbatas  pada  karakteristik  sejarahnya,  sebagai  contoh  monumen  dan reruntuhan  ( ruins )”.  Soleiman  (2020)  menyoroti  bahwa  aset  bersejarah  non-operasional  diakui hanya karena nilai historis dan estetikanya. Di Amerika Serikat, aset semacam ini dikenal sebagai haritage  assets ,  sedangkan  aset  yang  digunakan  untuk  operasi  dikenal  sebagai non-operational haritage assets . Kuil, monumen, dan reruntuhan adalah contoh dari haritage asset.

## Penyajian dan Pengungkapan Aset Bersejarah
Proses  pengungkapan, yang  merujuk  pada  tindakan menyajikan  informasi  secara  formal dalam bentuk laporan keuangan, melibatkan laporan keuangan itu sendiri, catatan-catatan terkait, dan  informasi  tambahan  yang  relevan  yang  disusun  dalam  kaitannya  dengan  laporan  keuangan. Pencantuman  aset  bersejarah  dalam  laporan  keuangan  pemerintah  merupakan  tahap  final  dari proses  pengakuan  yang  melibatkan  aset  bersejarah  tertentu  yang  telah  diidentifikasi  dan  diakui secara resmi (Nur, 2022).
Pemerintah daerah tidak memiliki kewajiban dari pemerintah pusat untuk mencantumkan aset bersejarah dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut disertakan dalam Catatan Atas Laporan  Keuangan  (CaLK).  Berdasarkan  PSAP  No.  07  Tahun  2010  paragraf  64,  disebutkan bahwa  aset  bersejarah  yang  tidak  berhubungan  dengan  operasional  tidak  diwajibkan  untuk diungkapkan  dalam  neraca,  namun  harus  dijelaskan  dalam  CaLK  pemerintah  daerah  tanpa disertai  dengan  nilai.  Bagi  aset  bersejarah  yang  digunakan  oleh  pemerintah  dalam  kegiatan operasional sehari-hari, pendekatan yang harus diambil adalah mengkapitalisasi aset tersebut dan mengungkapkannya secara serupa dengan aset tetap lainnya dalam laporan keuangan.

## METODE
Metode yang digunakan dalam jenis penelitian ini adalah metode kualitatif dengan Studi kasus ( case study ) merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk melakukan analisis terperinci dan  mendalam  terhadap  suatu  hal  yang  sedang diteliti,  seperti  program,  peristiwa,  atau  aktivitas tertentu.  Kajian  ini  akan  fokus  pengelolaan  aset  bersejarah  Museum  Siwalima  terkait  penyajian dan  pengungkapan  akuntansi  bersejarah  dan  kesesuaian  dengan  PSAP  No.  07  Tahun  2010. Pemilihan  informan  dilakukan dengan  teknik purposive  sampling atau  pemilihan  secara  sengaja dengan beberapa pertimbangan. Informan yang dimaksud adalah informan yang terlibat langsung atau  informan  yang  dianggap  mempunyai  kemampuan  dan  mengerti  permasalahan  mengenai pengelolaan aset bersejarah.
Data  primer  dalam  penelitian  ini  diperoleh  melalui  proses  wawancara  yang  dilakukan langsung  dengan  partisipan  penelitian  peneliti  dapat  memperoleh  informasi  yang  autentik  dan mendalam  mengenai  informan  penelitian  yaitu  Kepala  Bagian  Keuangan  Museum  Siwalima sebagai informan 01, Pengurus Aset Museum Siwalima sebagai informan 02, Staf keuangan dan aset  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Provinsi  Maluku  sebagai  informan  03.  Data  sekunder merujuk  pada  informasi  yang  telah  diproses  dari  data  primer  menjadi  bentuk  yang  lebih terstruktur,  seperti  tabel,  grafik,  atau  diagram.  Informasi  ini  bisa  berasal  dari  hasil  penelitian sendiri  maupun  penelitian  yang  dilakukan  oleh  pihak  lain.  Data  sekunder  yang  terkait  dengan penelitian  adalah  dokumen  dari  sumber  buku,  dokumen  pribadi  dan  dokumen  resmi  Museum Siwalima dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku berupa laporan keuangan.
Metode  analisis  data  merupakan  pendekatan  yang  digunakan  untuk  mengurai  dan memahami data yang telah dikumpulkan dalam penelitian  sesuai dengan fenomena yang sedang diteliti.  Teknik  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  1).  Proses  pengumpulan  data  ( data Collection ),  2).  Proses  reduksi  data  ( data  reduction ),  3).  Penyajian  data  ( data  display )  dan  4). Proses penarikan kesimpulan ( Conclution )

## HASIL

## Penyajian dan Pengungkapan Aset Bersejarah Berdasarkan PSAP. 07 Tahun 2010
Penyajian  dan  pengungkapan  merujuk  pada  kegiatan  yang  dilakukan  untuk menyampaikan  informasi  keuangan  kepada  para  pengguna  laporan  keuangan.  Dalam  Standar Akuntansi  Pemerintah  yang  berbasis  akrual,  terdapat  penjelasan  dalam  Paragraf  65  No  7  tahun 2010 yang menegaskan  bahwa  pemerintah  tidak  diwajibkan  untuk  secara  langsung  mencatatkan aset  bersejarah  dalam  neraca,  namun  penting  untuk  mengungkapkan  keberadaan  aset  tersebut dalam catatan atas laporan keuangan.
Dalam rangka memberikan informasi yang relevan kepada pihak terkait dan melindungi kepentingan publik, pengungkapan laporan keuangan ( disclosure ) menjadi suatu kebutuhan yang penting. Dalam pelaksanaan kegiatan Museum Siwalima, pihaknya memperoleh alokasi anggaran yang  sesuai  dengan  program  dan  kegiatan  yang  telah  direncanakan  secara  cermat.  Oleh  karena itu, museum ini memiliki kewajiban untuk melaporkan aktivitas ekonomi dan realisasi  anggaran kepada Dinas yang bertanggung jawab atas pengelolaannya, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan seperti yang dikatakan oleh informan 01 :
“Semua  tergabung  dalam  satu  dinas.  Kita  kan  penginputan  secara  bersamaan  kita  isi laporan realisasi semua, rekon yang aset semua neraca. Kita sudah tidak lagi ada neraca dengan  dinas.  Museum  sendiri  neraca  tergambar  dari  2021  karena  sudah  bergabung dengan dinas semuanya tergabung di dinas jadi dinas pendidikan saja termasuk dengan UPTD  nanti  di  dalamnya  baru  kelihatan  dari  museum  sekian  kan,  dia  akumulasi  jadi satu (Informan 01, 17 Februari 2023) ”.
Hal  yang  sama  juga  disampaikan  oleh  informan  03  dari  bagian  keuangan  dan  Aset  Dinas pendidikan dan Kebudayaan.
“Ini  laporan  keuangan  kompilasi  jadi  kita  (Dinas  dan  UPTD)  masing-  masing  punya laporan  dari  yang  sudah  di  input  dari  masing-  masing  UPTD  cabang  dinas  digabung
jadi  satu  di  dinas  kalau  laporan  aset  ada  di  dinas  sendiri,  punyanya  UPTD  sendiri cabangnya  sendiri  jadi  masing-  masing  punya  laporan  aset  sendiri.  Punya  berita acaranya masing- masing (Informan 03, 6 Juni 2023) ”
Untuk  mendapat  gambaran  lebih  jelas  mengenai  pengungkapan  aset  bersejarah  yang terdapat  di  Museum  Siwalima,  peneliti  memperoleh  dokumen  catatan  atas  laporan  keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Bagian keuangan dan aset dinas pendidikan dan kebudayaan mengungkapkan bahwa  aset  bersejarah  Museum  Siwalima  terakumulasi  dalam  neraca  pada  aset tetap lainnya, dan rincian aset bersejarahnya dapat di lihat pada Buku Inventaris Barang Museum Siwalima seperti yang disampaikan oleh informan 03:
“Lampiran neraca aset yang sudah di kompilasi antara cabang dinas UPTD di satukan dalam  laporan asetnya  dinas,  jadi  lampiran di  laporan  keuangan  tapi untuk penjelasan secara  rinci  ada  di  laporan  asetnya  tidak  ada  di  laporan  keuangan.  Untuk  aset bersejarah harus dilihat di KIB, punyanya UPTD mana (Informan 03, 6 Juni 2023) ”
Tabel 2. Mutasi Aset Tetap Lainnya
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020 9.072.022.606,70 Mutasi Tambah: Pengadaan Tahun 2021 0,00 Koreksi Saldo Awal 5.127.047.000,00 Saldo per 31 Desember 2021 14.199.069.606.70 Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021 8.600.872.458,84 Nilai buku per 31 Desember 2021 5.598.197.147.86
Sumber: Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Tahun 2021

## Tabel 4. 1 Ringkasan Buku Inventaris Museum Siwalima
Sumber: Keuangan Museum, 2023
Aset yang terungkap dalam buku inventaris barang Museum Siwalima tidak menjelaskan secara  rinci  keseluruhan  aset  bersejarah  yang  berjumlah  5347  koleksi,  akan  tetapi  hanya  aset bersejarah  yang  diperoleh  dari  hasil  pembelian  lah  yang  kemudian  di  masukan  kedalam  buku inventaris. Aset yang diperoleh dari hasil sitaan, hibah dan temuan tidak di inventarisir ke dalam buku inventaris museum Siwalima. Peneliti mewawancarai informan 02 selaku Pengurus Barang mengenai  tidak  dijelaskan  secara  keseluruhan  aset  bersejarah  Museum  Siwalima  dalam  KIB bahwa:
“Sita-  sita  itu  tidak  dimasukan.  Itu  ada  berita  acaranya  misalnya  (berpikir  sejenak)  itu dijadikan  barang  milik  negara  tapi  kan  tidak  ada  nilai  kalau  sita  itu  berarti  kita  tidak  tahu berapa harga ini satu (Informan 01, 17 Februari 2023) ” Pendapat yang sama juga disampaikan oleh informan 01 bahwa:
“Aset  bersejarah  tidak  dijelaskan  di  dalam KIB  itu  karena nilai  dari  benda bersejarah  tidak bisa  dihitung/tak  ternilai  tidak  bisa  di  nominal  kan  dalam  uang (informan  02,  24  Februari 2023) .”

## PEMBAHASAN
Dapat  diketahui  bahwa  untuk  aset  bersejarah  yang  diperoleh  dari  hasil  sitaan  akan  di inventarisir  sebagai  barang  milik  negara  karena  tidak  memiliki  nilai  perolehan.  Menurut ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan  Barang  Milik  Negara  (BMN),  Penatausahaan  BMN  adalah  serangkaian  kegiatan yang  mencakup  pembukuan,  inventarisasi,  dan  pelaporan  BMN  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku.  Proses  ini  melibatkan  langkah-langkah  yang  terorganisir  dengan  teliti  dalam  mengelola aset-aset  negara.  Penatausahaan  BMN  bertujuan  untuk  menjaga  keberadaan,  integritas,  dan akuntabilitas  BMN,  sehingga  memastikan  penggunaan  dan  perlindungan  aset  negara  yang optimal.  Dalam  rangka  penatausahaan  BMN,  diperlukan  pemeliharaan  catatan  yang  akurat, penyusunan  inventaris  yang  lengkap,  serta  pelaporan  yang  tepat  waktu  untuk  memastikan pemantauan yang efektif terhadap aset negara.
Pengungkapan  suatu  aset  dalam  laporan  keuangan  diungkapkan  dengan  tujuan  agar pemerintah  melaporkan  laporan  keuangan  secara  akuntabilitas  kepada  masyarakat  dengan melaporkan  semua  aset  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  (Ningtyas  &  Hamidah,  2021;  Tome  & Demu,  2020;  Utami,  2019).  Akuntabilitas  laporan  keuangan  ini  bertujuan  untuk  salah  upaya untuk mewujudkan tata kelola pengelolaan laporan keuangan pemerintah dengan tanggungjawab dan jujur.
Temuan  penelitian  ini  menujukan  bahwa  pengungkapan  aset  bersejarah  di  Museum Siwalima tidak di sajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dimana aset bersejarah di sajikan sebesar  jumlah  unit  nya  di  dalam  Catatan  atas  Laporan  Keuangan  dengan  tanpa  nilai,  namun dijelaskan  dalam  Kartu  Inventaris  Barang  Museum.  Aset  yang  terungkap dalam  buku  inventaris barang  Museum  Siwalima  tidak  menjelaskan  secara  rinci  keseluruhan  aset  bersejarah  yang berjumlah 5347 koleksi, akan tetapi hanya aset bersejarah yang diperoleh dari hasil pembelian lah yang kemudian di masukan kedalam buku inventaris,  temuan penelitian ini berbeda dengan hasil temuan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Syah  et  al.,(2022)  dimana  aset  bersejarah  yang  dibeli dengan  dana  yang  berasal  dari  Anggara  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  dijelaskan dalam neraca, dan sebaliknya untuk aset lama museum yang tidak memiliki nilai perolehan tetap dijelaskan  dalam  CaLK.  Selain  itu,  temuan  riset  yang  dilakukan oleh  Rika  dan  Labangu  (2022) menunjukkan bahwa penyajian dan pengungkapan aset bersejarah tidak dijelaskan dalam  neraca maupun CaLK namun dijelaskan dalam laporan Barang Milik Negara (BMN).
Temuan  penelitian  ini  maupun  penelitian  sebelumnya  menunjukkan  bahwa pengungkapan aset bersejarah seringkali dilakukan dalam catatan terpisah, yakni buku inventaris barang museum maupun dilaporkan pada laporan Barang Milik Negara (BMN) atau bahkan tidak dilaporkan dalam laporan keuangan karena belum bisa mengidentifikasi nilai dari aset bersejarah tersebut (Darmawan et  al., 2017; Safitri & Mirna Indriani, 2017). Pengungkapan aset bersejarah yang berbeda-beda dalam catatan terpisah, seperti Kartu Inventaris Barang Museum atau Laporan Barang  Milik  Negara,  daripada  dicantumkan  dalam  laporan  keuangan  berdasarkan  PSAP,  dapat disebabkan oleh beberapa faktor dan mungkin menunjukkan kurangnya konsistensi dalam praktik akuntansi  dan  pelaporan  keuangan  seperti  kurangnya  konsistensi  standar  akuntansi  saat  ini, keterbatasan sumber daya maupun perbedaan regulasi di tingkat pemerintah daerah.

## KESIMPULAN
Penyajian aset bersejarah belum sesuai dengan PASP No.07 Tahun 2010 tidak di sajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dimana aset bersejarah di sajikan sebesar jumlah unit nya di  dalam  Catatan  atas  Laporan  Keuangan  dengan  tanpa  nilai,  namun  dijelaskan  dalam  Buku Inventaris  Barang  Museum  serta  tidak  dilakukan  pada  keseluruhan  aset  bersejarah  Museum Siwalima.
Implikasi  teoretis  penelitian  memberikan  kontribusi  ilmu  pengetahuan  mengenai pentingnya  penyajian  dan  pengungkapan  aset  bersejarah  pada  laporan  keuangan  sebagai  bagian dari tanggungjawab pemerintah daerah dalam pengelolaan aset. Selain itu penelitian ini berusaha untuk  menggali  lebih  dalam  kekurangan  studi  dalam  domain  akuntansi  aset  bersejarah  dari  sisi penyajian  dan  pengungkapan  nya.  Implikasi  praktis  penelitian  ini  telah  memberikan  informasi yang sangat berguna bagi pihak Museum Siwalima dan Dinas Pendidikan dalam mengungkapkan aset bersejarah pada laporan keuangan.
Keterbatasan  dalam  penelitian  ini  mencakup  sulitnya  memperoleh  data  dan  informasi, kurangnya  pemahaman  informan  penelitian  terhadap  PSAP.  07  Tahun  2010,  perizinan  dan kurangnya referensi mengenai riset akuntansi aset bersejarah.
Saran  penelitian  bagi  peneliti  selanjutnya  diharapkan  dapat  menggali  lebih  dalam informasi  mengenai  penyajian  dan  pengungkapan  aset  bersejarah  dengan  memperluas  partisipan penelitian  seperti  dari  pihak  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah,  dari  akademisi, maupun pakar akuntansi serta penyesuaian dengan kebijakan akuntansi pada pemerintah  daerah. Bagi  pemerintah  untuk  mengevaluasi  ulang  PSAP  dan  mempertegas  mengenai  pengungkapan aset bersejarah, serta perlu adanya perhatian khusus dari pihak terkait seperti inspektorat dan BPK dalam  melakukan  proses  audit  agar  aset  bersejarah  juga  tidak  terkesan  diabaikan.  Bagi  pihak museum, perlu adanya forum khusus akuntansi dengan instansi terkait yang dapat membahas dan menyelesaikan  permasalahan  penyajian  dan  pengungkapan  aset  bersejarah  dalam  laporan keuangan pemerintah agar masalah ini tidak terus mengambang dan menjadi polemik dalam riset.

## REFERENSI
Barbosa  Pires,  C.,  Cerqueira  Ribeiro,  D.,  Katsumi  Niyama,  J.,  &  Matias-Pereira,  J.  (2018). Heritage  Assets:  Desafios  Para  a  Sua  Mensuração. Universitas:  Gestão  e  TI , 7 (1). https://doi.org/10.5102/un.gti.v7i1.3922
Biondi,  L.,  &  Lapsley,  I.  (2014).  Accounting,  transparency  and governance:  The  heritage  assets problem. Qualitative  Research  in  Accounting  and  Management , 11 (2),  146–164. https://doi.org/10.1108/QRAM-04-2014-0035
Darmawan, C. B., Yadnyana, I. K., & Sudana, I. P. (2017). Menguak Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah (Studi Interpretif Pada Museum Semarajaya Klungkung). E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana , 5 , 1785–1816. https://erepo.unud.ac.id/id/eprint/12152
Ferjiant,  O.,  Sasanti,  E.  E.,  &  Kartikasari,  N.  (2023). Analisis  Perlakuan  Akuntansi  pada  Aset Bersejarah ( Studi Kasus pada Museum Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat ) . 2 (3), 226– 231. https://doi.org/10.54259/akua.v2i3.1892
Hines,  R.  D.  (1988).  Financial  accounting:  In  communicating  reality,  we  construct  reality. Accounting,  Organizations  and  Society , 13 (3),  251–261.  https://doi.org/10.1016/0361- 3682(88)90003-7
Mautz, R. . (1988). Monuments, mistakes and opportunities. Accounting Horizons , 2 (2), 123–128.
Ningtyas,  R.  O.,  &  Hamidah,  H.  (2021).  Kebijakan  Akuntansi  Heritage  Assets  Terkait  Standar Psap No 07 Tahun 2010. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis , 21 (1), 86. https://doi.org/10.20961/jab.v21i1.624
Nur, B. (2022). Research in Business & Social Science Accounting measures of historical assets “ Situs Watu Gong ” Malang . 11 (5), 354–365.
Pallot, J. (1990). The Nature of Public Assets: A Response to Mautz. Accounting Horizons , 4 (2),
79.
Rika,  A.  R.,  &  Labangu,  Y.  L.  (2022).  PERLAKUAN  AKUNTANSI  UNTUK  ASET BERSEJARAH  (Studi  Pada  Gua  Liangkabori  Kabupaten  Muna). Jurnal  Akuntansi  Dan Keuangan , 7 (1). https://doi.org/10.33772/jak-uho.v7i1.24569
Ruslin, Pratiwi, E. T. (2021). PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP ASET BERSEJARAH (  Studi  Fenomenologi  pada  Mesjid  Agung  Keraton  Buton  ). Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Fakultas Ekonomi UMButon , 3 , 131–148. https://jurnal-umbuton.ac.id
Safitri,  M.  R.,  &  Mirna  Indriani.  (2017).  Praktik  Akuntansi  Untuk  Aset  Bersejarah  Studi Fenomenologi  Pada  Museum  Aceh. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Ekonomi  Akuntansi (JIMEKA) , 2 (2), 1.
Sahar,  W.  S.  (2020).  Perlakuan  Akuntansi  Untuk  Aset  Bersejarah:  Pengakuan,  Penilaian  Dan Pengungkapannya  Dalam  Laporan  Keuangan  (Studi  Kasus  …. Prisma  (Platform  Riset Mahasiswa Akuntansi) , 01 , 82–94.
http://www.ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma/article/view/646
Satria,  H.,  Chandra  Saputra,  N.,  Edi  S,  J.,  Isa  Alamsayahbana,  M.,  &  Fauzi,  F.  (2022). Accounting  Treatment  of  Historical  Assets  Based  on  Interpretivist  Paradigm. PENANOMICS:
International Journal of Economics , 1 (1), 1–10.
https://doi.org/10.56107/penanomics.v1i1.1
Schuler, C., Fuchs, S., & Bergmann, A. (2015). The Role of Heritage Assets in Public Financial Reporting:  An  assessment  on  the  current  status  of  financial  reporting  of  heritage  assets  in Switzerland.
Yearbook
of Swiss
Administrative Sciences , 6 (1), 197. https://doi.org/10.5334/ssas.88
Soleiman,  I.  D.  (2020).  Perlakuan  Akuntansi  untuk  Aset  Bersejarah  pada  Situs  Bung  Karno Kabupaten Ende. Analisis , 18 (2), 27–40. https://doi.org/10.37478/analisis.v18i2.297
Syah,  A.  A.,  Rahmawaty,  A.,  &  Itmam,  M.  S.  (2022).  Perlakuan  Akuntansi  Aset  Bersejarah  di Museum  R.  A.  Kartini  Berdasarkan  Perspektif  Islam  dan  Tinjauan  PSAP  Nomor  7  Tahun 2020. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 8 (03), 2733–2741.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6570
Tome,  M.  S.  D.,  &  Demu,  Y.  (2020).  Perlakuan  Akuntansi  Aset  Bersejarah  Dalam  Laporan Keuangan  Studi  Pada  Museum  Daerah  Nusa  Tenggara  Timur. Jurnal  Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas , 8 (1), 11–18. https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2362
Utami,  L.  R.  (2019).  Perlakuan  Akuntansi  Untuk  Aset  Bersejarah  Studi  Kasus  Pada  Candi Sambisari. Monex :  Journal  Research  Accounting  Politeknik  Tegal , 8 (1),  94. https://doi.org/10.30591/monex.v8i1.1077