Jurusan Ilmu Hukum (Volume 1 No. 2 Tahun 2018)

## IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PENGGUNAAN KOSMETIK YANG TIDAK MEMILIKI IZIN BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI KOTA SINGARAJA
Kadek Agus Pranata Kusuma, Ratna Artha Windari, Ni Ketut Sari Adnyani
Jurusan Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: { pranata.kusuma, ratnawindari, sari.adnyani }@undiksha.ac.id ,

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  (1)  Perlindungan  hukum  bagi  konsumen yang  dirugikan  terhadap  penggunaan  kosmetik  yang  tidak  memiliki  izin  Badan Pengawasan  Obat  dan  Makanan  di  Singaraja,  (2)  Proses  penyelesaian  sengketa terhadap  kerugian  konsumen  yang  timbul  akibat  penggunaan  kosmetik  yang  tidak tersertifikasi  oleh  Badan  Pengawasan  Obat  dan  Makanan  di  Singaraja.  Peneltian  ini menggunakan  teknik  snowball  sampling.  Subjek  penelitian  ini  adalah  Balai  Besar Pengawasan  Obat  dan  Makanan  Denpasar,  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen,  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  Kabupaten  Buleleng,  Dinas Perizinan  dan  Penanaman  Modal  Terpadu  Satu  Pintu,  Distributor  penjual  Kosmetik, Konsumen  Pengguna  Kosmetik  Singaraja,  dan  objek  penelitian  ini  adalah  produk kosmetik  yang  tidak  memiliki  izin    BPOM  di  Kota  Singaraja.  Jenis  Penelitian  ini menggunakan  metode  yuridis  empiris.  Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini adalah  teknik  observasi,  teknik  wawancara,  dan  teknik  studi  dokumen.  Data  yang dikumpulkan  dianalisis  secara  deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukan,  (1) Perlindungan  hukum  bagi  konsumen  yang  dirugikan  terhadap  penggunaan  kosmetik yang  tidak  memiliki  izin  Badan  Pengawasan  Obat  dan  Makanan  di  Singaraja,  yaitu dengan  cara  mengimplementasikan  Undang-Undang  No.8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  yang  diberikan  oleh  BPOM  dan  Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan  Kabupaten  Buleleng  untuk  melakukan  sidak  rutin  setiap  tahun  dalam mengawasi peredaran produk kosmetik yang tidak memiliki izin BPOM di Singaraja,(2) Proses  penyelesaian  sengketa  terhadap  kerugian  konsumen  yang  timbul  akibat penggunaan kosmetik yang tidak memiliki izin Badan Pengawasan Obat dan Makanan di  Singaraja,    dapat  melalui  dua  jalur  yaitu  melalui  pengadilan  dan  luar  pengadilan, sedangkan  sengketa  konsumen  kosmetik  di  kota  singaraja  belum  pernah  ada  yang masuk ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Denpasar.
Kata  Kunci  : Implementasi,  Perlindungan  Hukum,  Penyelesaian  Sengketa, Konsumen.

## Abstract
This  research  aims  to  determine  (1)  Legal  protection  for  disadvantaged  consumer against  the  use  of  unauthorized  cosmetics  by  Food  and  Drug  Control  Agency  (Badan Pengawasan  Obat  dan  Makanan)  in  Singaraja,  (2)  Dispute  settlement  process  for disadvantaged  consumer  against  the  use  of  unauthorized  cosmetics  by  the  Food  and Drug  Control  Agency  in  Singaraja.  This  research  used  Snowball  Sampling  technique. The  subjects  of  this  research  were  Food  and  Drug  Control  Agency  Denpasar, Consumer  Dispute  Settlement  Agency,  Buleleng  Industry  and  Trade  Office,  One  Stop Office  of  Licensing  and  Investment  Permit,  Distributor  of  cosmetics  sellers,  cosmetic
Jurusan Ilmu Hukum (Volume 1 No. 2 Tahun 2018)
consumer in Singaraja, and the object of this research was the unauthorized cosmetics by  Food  and  Drug  Control  Agency  in  Singaraja.  This  research  used  juridical  empirical method.  Data  collection  techniques  in  this  research  were  observation  techniques, interview  techniques,  and  document  study  techniques.  The  collected  data  were analyzed  descriptively  qualitative.  The  result  of  this  research  showed  (1)  Legal protection  for  disadvantaged  consumer  against  the  use  of  unauthorized  cosmetics  by Food  and  Drug  Control  Agency  in  Singaraja  is  by  implementing  Undang-Undang  No.8 Tahun  1999  about  Consumer  Protection  which  given  Food  And  Drug  Control  Agency and Buleleng Industry and Commerce Agency to conduct routine inspections each year in  overseeing  the  circulation  of  non-  certified  cosmetic  products  by  Food  And  Drug Control  Agency    in  Singaraja,  (2)  The  dispute  settlement  process  for  disadvantaged consumer against the use of unauthorized cosmetics by Food and Drug Control Agency in  Singaraja  can  be  conducted  through  two  ways,  namely  through  the  courts  and outside courts, while there were no cosmetics consumer disputes in Singaraja City had entered the Dispute Settlement Agency Denpasar Consumers .
Key Words : Implementation, Legal Protection, Dispute Settlement, Consumers

## PENDAHULUAN
Pada  era  modern  dan  globalisasi saat  ini  kebutuhan  masyarakat  semakin kompleks  baik  dari  kebutuhan  primer maupun sekunder. Seperti halnya kebutuhan  wanita,yaitu  kebutuhan  akan alat kecantikan atau sering disebut sebagai kosmetik  baik  untuk  mempercantik  wajah, kulit,  rambut,  dan  sebagainya  contohnya seperti,  bedak,  pemerah  bibir,  dan  lain sebagainya.
Dimana kosmetik merupakan suatu  tuntutan  dari  seorang  wanita  untuk tetap bisa mempercantik diri, dan juga tidak sedikit wanita  rela menghabiskan uangnya untuk  pergi  ke  salon  dan  klinik-klinik kecantikan juga membeli alat-alat
kecantikan untuk mempoles wajah mereka. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MenKes/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, menyebutkan mengenai pengertian kosmetik yaitu ;
“Kosmetik  adalah  bahan  atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan  pada  luar  tubuh  manusia (epidermis,  rambut,  kuku,  bibir,  dan  organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan,  mewangikan,  mengubah penampilan  dan  atau  memperbaiki  bau badan  atau  melindungi  atau  memelihara tubuh pada kondisi baik” (Triana,2015:2).
Dikarenakan  hal  tersebut  di  atas menyebabkan banyak orang ingin
membuka usaha kosmetik ataupun dengan membuat suatu online shop, tanpa mereka paham  akan  kewajibannya  sebagai  pelaku usaha bila nantinya ada suatu tuntutan dari konsumen  yang  dirugikan  oleh  produk yang  mereka  jual.  Yang  disebut  sebagai pelaku usaha adalah, sesuai dengan Pasal 1 angka 3 UU No. 8 tahun 1999 disebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan  atau  badan  usaha,  yang berbentuk  badan  hukum  maupun  bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan  atau  melakukan  kegiatan dalam  wilayah  hukum  Republik  Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan  usaha  dalam  berbagai  bidang ekonomi. (Celina, 2014:41) .
Sudah  seharusnya  konsumen  di lindungi dari dampak negatif akibat pemanfaatan  barang  ataupun  jasa,  terkait perlindungan  konsumen  sudah  ada  sejak tahun  1891  yaitu  di  New  York  Amerika Serikat  dengan  bukti  terbentuknya  Liga Konsumen Nasional (The National
Consumer’s League), sedangkan di indonesia  tentang  perlindungan  konsumen sudah dikenal sejak zaman Hindia Belanda,  meski  saat  ni  sudah  tidak diterapkan  lagi.  Pada  tahun  1970-an  mulai terbentuknya gerakan-gerakan perlindungan  konsumen  dengan  di  tandai dengan  berdirinya  Lembaga  Swadaya Masyarakat  Yayasan  Lembaga  Konsumen Indonesia (YLKI), dibentuknya YLKI
bertujuan  untuk  memberikan  perlindungan kepada  Konsumen  di  Indonesia.  Dengan dibentuknya beberapa peraturan perundang-undangan,  mulai  dari  ordinasi dan  UU,  PP,  Inpres,  KepMen,  Keputusan bersama  beberapa  Mentri,  keputusan Dirjen dan lain lain termasuk UU Perlindungan  Konsumen  No.  8  Tahun 1999.
Seperti  yang  dijelaskan  diatas pelaku  usaha  hendaknya  mengetahui kewajibanya  sebagai  pelaku  usaha,  yaitu memberikan  informasi  yang  benar,  jelas dan  jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminnan barang  dan/atau  jasa  serta  memberi penjelasan  penggunaan,  perbaikan,  dan pemeliharaan, disebabkan karena informasi disamping merupakan hak konsumen, juga karena ketiadaan informasi  yang  tidak  memadai  dari  pelaku usaha  merupakan  salah  satu  jenis  cacat produk (cacat informasi), yang sangat akan merugikan konsumen. Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu peroduk,  agar  konsumen  tidak  salah terhadap gambaran mengenai suatu produk. (Celina ,2014:44).
Terhadap  penjaminan  suatu  mutu barang    diatur  dalam  pasal  7  huruf  d Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 menyatakan  bahwa  “  Pelaku  usaha  harus menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang  dan/atau  jasa  yang  berlaku”. Dimana  barang  dan/atau  jasa  yang  dapat dikatakan  sebagai  barang  yang  memenuhi ketentuan  standar  mutu  barang  yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan  seperti  halnya  harus  dilengkapi dengan  petunjuk  cara  pemakaian  atau peringatan  pemakaian,  tersertifikasi  oleh Badan  Pengawasan  Obat  dan  Makanan dan juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang bertujuan nantinya  agar  tidak  menimbulkan  kerugian bagi para konsumen yang akan menggunakan barang/jasa tersebut.
Selanjutnya apabila ada suatu produk yang dibawa  kepasaran  tanpa  petunjuk  cara pemakaian  dan  peringatan  atau  petunjuk
yang  sangat  kurang/  tidak  memadai menyebabkan  suatu  produk  dikategorikan sebagai  produk  yang  cacat  intruksi. (Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2015:58)
Akan  tetapi  pelaku  usaha  tetap mengedarkan alat-alat kosmetik yang tidak memenuhi  standar  mutu,  meskipun  sudah dilarang oleh pemerintah dan telah dibuatkan  suatu  aturan,  pelaku  usaha seakan  tidak  memperdulikan  larangan tersebut,
tanpa
memperdulikan keselamatan dan kenyamanan dari konsumen  yang  mempergunakan  barang yang berupa kosmetik tersebut.
Undang-Undang  No.8  tahun  1999 khususnya  pada  Pasal  8  ayat  (1)  huruf  (b) yang  menyatakan  bahwa  Pelaku  usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan  barang  dan/atau  jasa, yang  tidak  memenuhi  atau  tidak  sesuai dengan  standar  yang  dipersyaratkan  dan ketentuan  peraturan  perundang-undangan. Tetapi  kenyataan  yang  ada  di  masyarakat masih  banyak  barang  yang  beredar  di kalangan  masyarakat  khususnya  kosmetik yang tidak memenuhi mutu standar seperti halnya suatu produk yang mengandung zat berbahaya  dan  tidak  tersertifikasi  oleh BPOM khususnya di kota Singaraja.
Maraknya peredaran kosmetik yang tidak tersertifikasi oleh BPOM khususnya kosmetik yang membahayakan, menimbulkan  kerugian  bagi  konsumen khususnya  di  singaraja,  berupa  kerugian fisik  akibat  dari  pemakaian  kosmetik dengan  bahan  berbahaya.  Konsumen  di singaraja  yang  kebanyakan  masih  awam dengan  perlindungan  konsumen  ketika mengalami  kerugian  akibat  pemakaian kosmetik  dengan  bahan  yang  berbahaya menyebabkan  perlindungan  hukum  bagi konsumen  terasa  tidak  berjalan  dengan efisien.  Ketika  terjadi  kerugian,  konsumen tidak  melakukan  tuntutan  ganti  kerugian karena konsumen kurang paham mengenai hak-hak sebagi konsumen.
Penelitian  ini  bertujuan  Untuk mengetahui  perlindungan  hukum  bagi konsumen yang dirugikan terhadap penggunaan kosmetik yang tidak tersertifikasi oleh Badan Pengawasan Obat
dan  Makanan  di  Singaraja,  serta  untuk mengetahui  proses  penyelesaian  sengketa terhadap  kerugian  konsumen  yang  timbul akibat  penggunaan  kosmetik  yang  tidak tersertifikasi oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan di singaraja.
Penelitian  ini  bermanfaat  Untuk memberikan  masukan  dan  informasi  bagi masyarakat  luas  tentang  perlindungan konsumen khsusnya dalam suatu penggunan barang/jasa.
Untuk  memberikan  wawasan  dan masukan  kepada  pelaku  usaha,  mengenai pentingnya  memberikan  informasi  yang benar  terhadap  penjualan  suatu  produk yang  di  edarkannya,  sesuai  dengan kewajiban pelaku usaha yang di atur dalam UUPK,  agar  nantinya  tidak  menimbulkan keugian terhadap konsumen.
Agar Penelitian ini bermanfaat bagi penulis, penelitian ini dapat mengembangkan pengetahuan penulis terhadap  salah  satu  cabang  ilmu  hukum, yaitu  Hukum  Perlindungan  Konsumen. Selain  itu  penulis  berharap  agar  skripsi  ini kiranya  dapat    bermanfaat    bagi    rekan- rekan yang ingin memperdalam pengetahuannya terhadap Hukum Perlindungan Konsumen. Untuk memberikan masukan
terhadap pemerintah/instansi
terkait, tentang kenyataan di masyarakat mengenai  perlindungan  konsumen,  yang belum  berjalan  efisien  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## METODE PENELITIAN
Berdasarkan
fokus masalah penelitian  yang  di  fokuskan  di  atas,  maka penelitian ini secara metodologis menggunakan pendekatan yuridis empiris(Zainuddin,
2013:30). Dengan rasionalitas untuk untuk mengkaji
kesenjangan  dari  penerapan  Undang- Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen terhadap peredaran  produk  kosmetik  yang  tidak memiliki izin Badan Pengawasan Obat dan Makanan  di  Kota  Singaraja.  Oleh  karena itu penelitian ini akan dimulai dari obervasi
awal  untuk  menentukan  urgensi  masalah, melakukan  wawancara,  studi  dokumen, memfokuskan  data  dan  mendeskripsikan data sesuai dengan alur penelitian kualitatif.  Adapun  alur  pengolahan  data kualitatif diawali dengan adanya pengumpulan  data  baik  yang  dilakukan dengan menggunakan teknik studi dokumen, teknik wawancara, teknik observasi.  Setelah  data  terkumpul  maka data  akan  direduksi,  yaitu  data  yang  telah dikumpul  di  rangkum  dan  yang  diseleksi yang  didasarkan  pada  fokus,  kategori, maupun pokok permasalahan tertentu yang telah ditetapkan dan di rumuskan sebelumnya,  dan  pada  akhir  tahap  ini semua data yang relevan diharapkan telah tersusun  dan  terorganisir  sesuai  dengan kebutuhan.  Langkah  selanjutnya  adalah, setelah data terkumpul dan direduksi maka data akan disajikan , karena penyajian data merupakan tahap penampilan data dengan cara  memasukkan  data  dalam  sejumlah matriks  yang  diinginkan.  Proses  ini  hanya bisa  dilaksanakan  setelah  adanya  proses reduksi  data  atas  data  yang  direduksi  dan disajikan  tadi.  Jadi  berdasarkan  hasil pemahaman  dan  pengertian,  kemudian peneliti menarik kesimpulan sebagai jawaban  atas  permasalahan  yang  peneliti cantumkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Singaraja  merupakan  kota  dari kabupaten Buleleng, dimana kota singaraja adalah  kota  yang  masih  dalam  tahap perkembangan yang memiliki jumlah penduduk yang cukup padat dengan angka kepadatan  penduduk  mencapai  jumlah 2871,96 penduduk, dengan jumlah penduduk  134,81  jiwa,  47431  KK,  dilihat dari perkembangan ekonomi saat ini sudah mulai  mengalami  perkembangan  yang cukupbaik.( https://bulelengkab.bps.go.id/linkTabelStati s/view/id/301).
Tidak  terlepas  dari  perkembangan tersebut, adapun perkembangan mengenai kebutuhan dari masyarakatnya yang semakin  kompleks  baik  dari  kebutuhan primer maupun sekundernya seperti halnya kebutuhan  akan  suatu  produk  kosmetik,
dimana  masyarakat  yang  mengonsumsi suatu produk atau yang disebut  konsumen harus  mendapat  perlindungan  hukum, namun  masyarakat  Sigaraja  masih  banyak belum  mengetahui  tentang  perlindungan hukum maupun keberadaan undang- undang  perlindungan  konsumen.  Dan mengenai peredaran suatu produk kosmetik  yang  belum  tersertifikasi  oleh BPOM masih banyak beredar di pasaran.
Terhadap peredaran
produk kosmetik yang membahayakan di Singaraja maka perlu untuk
ditingkatkannya perlindungan terhadap konsumen.
Dalam  Pasal  1  angka  1  undang- undang  Nomor  8  tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa  :  Perlindungan  konsumen  adalah segala  upaya  yang  menjamin  adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
Dalam perlindungan konsumen memiliki  cakupan  yang  luas  meliputi perlindungan  terhadap  konsumen  barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk  mendapatkan  barang  dan  jasa hingga  ke  akibat-akibat  dari  pemakaian barang  dan  atau  jasa  tersebut.  Pada dasarnya,  baik  hukum  konsumen  maupun perlindungan konsumen membicarakan hal yang  sama,  yaitu  kepentingan  hukum  hak- hak  dari  konsumen.  Untuk  bagiaman  hak- hak  dari  konsumen  itu  dapat  diakui  dalam hukum  serta  ditegakan  didalam  praktik hidup  bermasyarakat.  Didalam  asas-asas dan  kaidah  kaidah  hukum  perlindungan konsumen  terdapat  bebrapa  perbedaan cakupan  bidang  hukum,  baik  dari  aturan hukum perdata, pidana, administrasi negara,  maupun  hukum  internasional. (Sidabalok, 2014:46).
Dari  hasil  penelitian  di  lapangan yang  sudah  dilakukan  dengan  instansi terkait  seperti  BPOM,  DISPERINDAG, BPSK,  DPMPTSP  dimana  mendapatkan hasil  yaitu  perlindungan  hukum  teradap kosnusmen diberikan dengan cara mengimplementasikan  Undang-undang  No 8  tahun  1999  dan  dari BPOM  memberikan perlindungan  hukum  kepada  konsumen dengan  bentuk  melakukan  sidak  kepada
pelaku  usahanya  agar  tidak  mengedarka produk  kosmetik  yang  membahyakan  dan tentunya  tidak  tersertifikasi  oleh  BPOM. Sama halnya dengan DISPERINDAG Kab. Buleleng yang menyatakan untuk memberikan  perlindungan  hukum  yaitu dengan  melakukan  pengawasan  terhadap beredarnya  produk  kosmetik  yang  ilegal  di Kota Singaraja. Dari sini bisa dilihat bahwa perlindungan  hukum  terhadap  konsumen sudah  diberikan  oleh  pemerintah  yaitu DISPERINDAG dan juga oleh BPOM.
Dari  pelaku-pelaku  usaha  penjual kosmetik  di  Singaraja  mengenai  produk kosmetik yang tidak memiliki sertifikasi dari BPOM.  Dimana  dari  jumlah  97  (sembilan puluh tujuh) pelaku usaha disingaraja yang saya  datangi  60%  (enam  puluh  persen) diantaranya  atau  58  pelaku  usaha  penjual kosmetik  disingaraja  menyatakan  bahwa pernah menjual produk kosmetik yang tidak tersertifikasi  oleh  BPOM.  Produk  yang dijual  sangat  beragam  dan  juga  dari  skin care, masker wajah, vitamin rambut, lipstik, face  wash  dan  lain  sebagainya  pelaku usaha  juga  tidak  mengetahui  keberadaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang  Perlindungan  Konsumen  ataupun tidak  mengerti  perlindungan  hukum  yang diberikan kepada konsumen.
Dilihat  dari  sisi  konsumen  terkait produk  kosmetik  yang  tidak  tersertifikasi oleh  BPOM  memberikan  penjelasan  yang tidak  jauh  berbeda  mereka  membeli  suatu produk kosmetik karena haraga terjangkau, ada  yang  di  iming-imingkan  dengan  hasil yang  cepat,  dan  ada  yang  memang  tidak terlalu memperdulikan suatu produk tersbut sudah  tersertifikasi  oleh  BPOM  ataupun belum  tersertifikasi  oleh  BPOM,  dan mengenai perlindungan hukumnya memang  kebanyakan  konsumen  tidak mengetahui  akan  perlindungan  hukum yang  diberikan  epada  dirinya  selaku konsumen  juga  mengenai  keberadaan Undang-undang  No.  8  Tahun  1999  belum terimplementasi dengan baik di masyarakat sehingga  masih  banyak  konsumen  yang tidak  mengetahui  keberadaan  undang- undang tersebut.
Melihat  peredaran  kosmetik  di singaraja,  kosmetik  yang  tidak  memiliki
sertifikasi BPOM disingaraja masih beredar di  pasaran,  dikarenakan  konsumsi  dari masyarakat  masih  banyak,  tanpa  melihat efek  samping  dari  produk  kosmetik  yang tidaktersertifikasi  oleh  BPOM  tersebut, dikarenakan  jika  belum  tersertifikasi  oleh BPOM  berarti  produk  kosmetik  tersebut belum  di  uji  lab  oleh  pihak  BPOM  maka belum bisa dijamin kemanan atas pemakaian  produk  kosmetik  yang  belum tersertifikasi oleh BPOM. Dengan demikian hal tersebut dapat merugikan konsumen.
Jika  dilihat  secara  umum  ada beberapa  penyebab  beredarnya  produk kosmetik  yang  tidak  tersertifikasi  oleh BPOM di singaraja seperti halnya : 1.Faktor harga dimana faktor haraga dapat menyebabkan  banyak  pelaku  usaha  yang tetap  mengedarkan  produk  kosmetik  yang tidak  tersertifikasi  oleh  BPOM.  Dimna dengan  harga  yang  terjangkau  dapat menarik  konsumen  untuk  membeli  produk tersebut.
2.Faktor kesadaran masyarakat yaitu faktor kesadaran masyarakat atas produk kosmetik  yang  aman  untuk  di  konsumsi. Masyarakat  hanya  berpatokan  pada  harga yang terjangkau tanpa memikirkan keamanan dari produk kosmetik tersebut.
Dari  hasil  penelitian  ke  lapangan dapat  dilihat  bahwa  implementasi  dari Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang  Perlindungan  Konsumen  belum terimplementasi  dengan  baik,  dimana masih  banyak  terjadi  peredaran  produk kosmetik yang ilegal atau tidak tersertifikasi oleh  BPOM,  hal  tersebut  disebabkan  oleh beberapa  faktor  mulai  dari  pengwasan yang  dilakukan  oleh  pihak  terkait  belum maksimal  dikarenakan  banyaknya  pelaku usaha tidak sebanding dengan tim pengawas  yang  mengawasi  peredaran produk  kosmetik  yang  tidak  tersertifikasi oleh  BPOM,  dan  juga  waktu  dalam  hal pengawasan yang masih terbatas.
Jika  Dikaitkan  dengan  teori  sitem hukum  yang  dikemukakan  oleh  Lewernce Mier  Friedman  yang  menyatakan  bahwa berhasil  atau  tidaknya  penegakan  hukum tergantung pada :
a.  Subtansi  Hukum,  yakni  aturan  yang ada  didalam  peraturan  perundang-
undangan,  serta  aturan  hukum  yang hidup  di  dalam  masyarakat,  dimana substansi  hukum  yang  menentukan dapat atau tidaknya hukum itu dilaksanakan.
Berdasarkan studi dokumen yang telah dilakukan, secara substansi sebenarnya telah ada aturan hukum yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap konsumen yang dimana secara nasional  diatur  di  dalam  Undang- undang  No.8  Tahun  1999  Tentang hukum perlindungan konsumen
(UUPK). Dimana dalam Pasal 1 Angka 1  UU  No.  8  Tahun  1999  menyatakan bahwa Perlindungan Konsumen
adalah  segala  upaya  yang  menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, namun dalm implementasinya  di  masyarakat  masih belum terimplementasi secara maksimal,  dimna  banyak  masyarakat baik dari konsumen ataupun masyarakat  yang  tidak  mengetahui tentang keberadaan dari UUPK tersebut.
b.  Struktur Hukum, yakni aparat penegak hukum  (pelaksana  dan/atau  yang mengawasi berlakunya substansi hukum), adapun pelaksana atau aparat penegak hukumnya yaitu BPSK,  BPOM,  DISPERINDAG,  dan Dinas
Kesehatan. Dilihat dari implementasi perlindungan hukum terhadap  konsumen  masih  belum terimplementasi  dengan  baik  dimana dilihat dari pengawasan yang dilakukan oleh BPOM dan DISPERINDAG yang selaku pengawas peredaran produk kosmetik yang ilegal masih belum maksimal sehingga masih  sering  terjadi  peredaran  produk kosmetik  yang  tidak  tersertifikasi  di BPOM  khususnya  di  singaraja,  hal tersebut  dikarenakan  beberapa  faktor seperti halnya pengawasan dari instansi  terkait  belum  maksimal  dapat dilihat  dari  jumlah  pelaku  usaha dengan tim pengawas tidak sebanding sehingga  kewalahan  untuk  melakukan pengwasan terhadap peredaran
produk kosmetik yang ilagal atau tidak tersertifikasi oleh BPOM, dan keberdaan  dari  Badan  Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Denpasar  yang  keberadaanya  hanya di Provinsi sehingga banyak masyarakat yang masih awam tentang keberadaan BPSK Provinsi Bali khusunya  masyarakat  yang  berada  di kawasan Ibu Kota Provinsi..
c.  Budaya  Hukum,  yakni  sikap  manusia terhadap  hukum  dan  sistem  hukum kepercayaan,  nilai,  pemikiran,  serta harapannya.  Budaya  hukum  juga merupakan pemikiran sosial dan kekutan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, di salahgunakan,  dan  dihindari.  Budaya hukum sangat berkaitan dengan kesadaran  hukum  di  masyarakat, semakin  tinggi  kesadaran  hukum masyarakat maka akan tercipta
budaya  hukum  yang  baik.  Terkait budaya  hukum  masyarakat  khusunya pelaku  usaha  dan  konsumen  terkait perlindungan hukum terhadap
konsumen  pengguna  kosmetik  yang tidak tersertifikasi oleh BPOM ditengah maraknya  peredaran  produk  kosmetik yang  tidak  tersertifikasi  oleh  BPOM  di Singaraja  maka  berdasarkan  hasil penelitian dapat diketahui bahwa budaya  hukum  akan  hal  ini  masih lemah.  Hal  tersebut  dikarenakan  hal- hal sebagai berikut :
1.  Pemahaman konsumen tentang
keberadaan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen. a.  Ada  konsumen  yang  sama sekali tidak mengetahui adanya aturan mengenai keberadaan  Undang-undang No.  8  Tahun  1999  Tentang Hukum Perlindungan Konsumen. b.  Konsumen yang enggan untuk menuntut  ganti  kerugian  atas kerugian  akibat  penggunaan suatu produk kosmetik karena ada  konsumen  yang  memang tidak mengetahui haknya,
menganggap  kerugian  akibat kosmetik  adalah  hal  yang kecil, dan menganggap bahwa bila berpekara akan membutuhkan biaya yang banyak. c.  Konsumen yang enggan melaporkan kerugian kerugiannya  ke  pihak  pelaku usaha ataupun ke badan/instansi yang menangni sengketa konsumen. d.  Selama  ini  konsumen  belum terbiasa untuk menuntut haknya  sebagai  kosnumen seperti  halnya  menuntut  ganti kerugian  bilamana  dirugikan, dengan  seakan    membiarkan kondisi itu terjadi.
2.  Pemahaman  pelaku  usaha  tentang keberadaan Undang-undang No. 8
Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen a.  Pelaku  usaha  yang  sama sekali tidak mengetahui tentang  keberadaan  Undang- undang  No.  8  tahun  1999 Tentang
Perlindungan Konsumen.  Menurut  pelaku usaha  mereka  tidak  pernah mengetahui  tentang  adanya
UUPK dan tidak terlalu mengetahui mengenai perlindungan konsumen, sehingga  tidak  mengerti  akan pentingnya suatu produk kosmetik  yang  mereka  jual tersebut  harus  tersertifikasi oleh BPOM.
b.  Ada pelaku usaha yang memang mengetahui mengenai  penjulan  produk kosmetiknya harus ada sertifikasi BPOM, tetapi mereka  tetap  menjual  atau mengedarkannya karena dengan alasan bahwa banyak konsumen yang membeli, meskipun pelaku usaha sudah mengetahui sanksi hukum yang  akan  diterima  tetapi
pelaku  usaha  seakan  tidak menghiraukan hal tersebut. Untuk mengetahui proses
penyelesaian sengketa konsumen, penyelesaian  sengketa  konsumen  dapat melalui  dua  cara  yaitu  dengan  melalui penyelesaian  sengketa  melalui  peradilan umum  dan  penyelesaian  sengketa  luar pengadilan.
Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dibatasi pada sengketa perdata.  Masuknya  segketa/  perkara  ke depan pengadilan bukanlah karena kegiatan  sang  hakim,  melainkan  antara inisiatif  dari  para  pihak  yang  bersangkutan dalam hal ini penggugat baik itu konsumen ataupun produsen. Pengadilan yang memberikan pemecahan atas hukum perdata  yang  tidak  dapat  bekerja  diantara para pihak secara sukarela. Istilah prosedur  berpekara  didahului  dengan pendaftaraan  surat  gugatan  di  kepanitraan perkara  perdata  di  pengadilan  negeri. Sebelumnya,  itu  berarti  surat  gugatan harus  sudah  dipersiapkan  terlebih  dhulu secara  teliti  dan  cermat.  (Kristiyanti, 2014:175)
Tetapi bukan berarti menghilangkan tanggung  jawab  pidana  dimana  hal  ini dinyatakan  dalam  Pasal  45  ayat  (3)  yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana pada ayat (2)  tidak  menghilangkan  tanggug  jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang- undang.
Dala  kasus  perdata  di  Pengadilan Negeri,  pihak  konsumen  yang  diberikan hak mengajukan gugatan menurut pasal 46 Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen adalah : 1.  Seorang  konsumen  yang  dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan.
2.  Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama.
3.  Lembaga perlindungan konsumen swadaya  masyarakat  yang  memenuhi syarat,  yaitu  berbentuk  badan  hukum atau  yayasan,  yang  dalam  anggaran dasarnya  menyebutkan  dengan  tegas bahwa  tujuan  didirikannya  organisasi itu adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan
melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
4.  Pemerintah  dan  atau  instansi  terkait jika barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan  kerugian  materi  yang besar  dan/atau  korban  yang  tidak sedikit.
Adapun penyelesaian sengketa diluar  pengadilan  Pada  Pasal  47  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa penyelesaian  sengketa  konsumen  di  luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai  kesepakatan  mengenai  bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan  tertentu  untuk  menjamin  tidak akan  terjadi  kembali  atau  tidak  akan terulang  kembali  kerugian  yang  diderita oleh  konsumen.  Adapun  penyelesaian sengketa luar pengadilan :
A.  Penyelesaian  sengketa  secara  damai, oleh para pihak sendiri,konsumen, dan pelaku usaha atau produsen.
Penyelesaian Sengketa luar pengadilan  yang  dilakukan  secara  damai, oleh  para  pihak  sendiri,  konsumen,  dan pelaku  usaha  atau  produsen  atu  bisa disebut  penyelesaian  sengketa  secara seketika (secara langsung), dimana seseorang yang dirugikan karena memakai atau  mengnsumsi  produk  yang  cacat hanya akan mendapat penggantian kerugian  apabila  mengajukan  permintaan atau tuntutan atas hal tersebut.
Menurut Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen  ini,  konsumen  yang  merasa dirugikan  dapat menuntut  secara  langsung penggantian  kerugian  kepada  produsen, dan  produsen  harus  memberi  tanggapan dan/atau penyelesaian dalam jangka waktu tujuh hari setelah transaksi berlangsung Penyelesaian luar pengadilan dalam  pasal  1  ayat  (10)  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa, dapat ditemui lima macam cara penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan yaitu:
1. Konsultasi
Konsultasi Merupakan suatu
tindakan  yang  bersifat  personal  antara suatu  pihak  tertentu  yang  disebut  dengan klien,  dengan  pihak  lain  yang  merupakan pihak konsultan yang memberikan pendapatnya  kepada  klien  tersebut  untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan kliennya  tersebut.  Peran  konsultan  dalam menyelesaikan  perselisihan  atau  sengketa yang  ada  tidaklah  dominan  sama  sekali. Konsultan  hanyalah  memberikan  pendapat (hukum), sebagaimana diminta oleh kliennya,  yang  selanjutnya  keputusan mengenai  penyelesaian  sengketa  tersebut akan  diambil  sendiri  oleh  para  pihak, meskipun adakalanya pihak konsultan juga diberikan  kesempatan  untuk  merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang di  kehendaki  oleh  para  pihak  yang bersengketa (Windari, 2014:46) 2. Negosiasi
Negosiasi adalah cara
penyelesaian  sengketa  dimana  antara  dua orang atau lebih/para pihak yang mempunyai  hal  atau  bersengketa  saling melakukan  kompromi  atau  tawar  menawar terhadap  kepentingan  penyelesaian  suatu hal atau sengketa untuk mencapai kesepakatan.  Dengan  cara  kompromi tersebut  diharpkan  akan  tercipta  win-win solution  dan  akan  mengakhiri  sengketa tersebut secara baik. Pihak yang melakukan  negosisasi  disbut  negosiator, sebagai orang yang dianggap bisa melakukan  negosiasi.  Terdapat  tiga  hal yang  harus  diperhatikan  dalam  proses negosiasi yaitu :
a.  Menangkap kesempatan.
b.  Pentingnya Kepercayaan
c.  Fleksibilitas. (Windari, 2014:46)
3. Mediasi
a.  Mediasi  adalah  cara  penyelesaian sengketa diluar pengadian yang kurang  lebih  hampir  sama  dengan negosiasi.  Bedanya  adalah  terdapat pihak ketiga  yang  netral  dan  berfungsi sebagai  penengah  atau  memfasilitasi mediasi  tersebut  yang  bisa  disebut mediator.  Pihak  ketiga  tersebut  hanya boleh  memberikan  saran-saran  yang bersifat sugestif, karena pada
dasarnaya  yang  memutuskan  untuk mengakhiri  sengketa  adalah  para pihak. Pihak ketiga tersebut juga harus netral  sehingga  dapat  memberikan saran-saran  yang  objektif  dan  tidak terkesan  memihak  salah  satu  pihak. Selain  itu  dalam  mediasi  diberikan waktu tenggang hanya 14 hari. Mediasi  merupakan  prosedur  wajib dalam  proses  pemeriksaan  perkara perdata, bahkan dalam arbitrase sekalipun  dimana  hakim  atau  arbiter wajib  memerintahakan  para  pihak untuk  melaksanakan  mediasi  dan  jika mediasi tersebut gagal barulah pemeriksaan perkara dilanjutkan. Mediasi  banyak  diterapkan  untuk menyelesaikan perselisishan yang ada satganasi komunikasi dan ketidaksetaraan posisi tawar, misalnya antara  konsumen  dengan  produsen,
nasabah kecil dengan bank,
masyarakat korban pencemaran
dengan pabrik dan sebagainya. (Windari, 2014:47) 4.Konsiliasi Seperti halnya
konsultasi, negosiasi,  maupun  mediasi,  UU  No.  30 tahun  1999  tidak  memberikan  suatu rumusan  eksplisit  atas  pengertian  atau definisi dari konsiliasi. Konsiliasi merupakan  sebagai  proses  penyelesaian sengketa  yang  melibatkan  pihak  ketiga yang  netral  dan  tidak  memihak  dengan tugas sebagai fasilitator untuk menemukan para  pihak  agar  dilakukan  penyelesaian sengketa.  Proses  penyelesaian  sengketa dengan menyerahkan kepada suatu komisi orang-oranng yang bertugas untuk menguraikan  atau  menjelaskan  fakta-fakta dan  membuat  usulan-usulan  untuk  suatu penyelesaian,  namun  keputusan  itu  tidak mengikat.(Kristiyanti, 2014:187)
5. Pendapat Hukum Oleh Lembaga Arbitrase
Pemberian  pendapat  hukum  yang dalam  hal  ini  adalah  lembaga  Arbitrase merupakan  suatu  masukan  bagi  para pihak, maupun dalam memberikan penfsiran  maupun  pendapat  terhadap salah  satu  atau  lebih  ketentuan  dalam kontrak yang telah dibuat oleh para pihak .
Dalam  hubungan  dengan  perlindungan konsumen  yang  sering  terjadi  adalah tuntutan  hak  yang  dikemukakan  oleh konsumen  karena  merasa  dirugikan  oleh suatu  produk  suatu  produk  atau  jasa. (Kristiyanti, 2014:188)
Penyelesaian sengketa melalui Badan  Penyelesaian  Sengketa,  Dimana Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen memiliki  peran  dalam  menyelesaiakan sengket  konsumen,  badan  penyelesaian sengeketa  konsumen  dibentuk  dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan  konsumen.  Dimana  dalam pasal 1 butir 11 UUPK menyatakan bahwa Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen adalah  badan  yang  bertugas  menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha  dan  konsumen.  BPSK  sebenarnya dibentuk untuk menyelesaikan kasus-kasus sengekta  konsumen  yang  bersekala  kecil dan bersifat sederhana. Keberadaan BPSK dapat  menjadi  bagian  dari  pemerataan keadilan,  terutama  bagi  konsumen  yang merasa  dirugikan  oleh  pelaku  usaha  atau produsen, biasanya nominalnya kecil sehingga tidak memungkinkan mengajukan sengketanya  di  pengadilan  karena  tidak sebanding dengan besarnya kerugian yang akan di tuntut. (Nugroho, 2008:74)
Dalam menyelesaikan sengketa konsumen  BPSK  memiliki  tugas  dan wewenangnya  yaitu,  setiap  penyelesaian sengketa konsumen dilakukan oleh majelis yang dibentuk oleh Ketua Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  dan dibantu  oleh  panitera.  Susunan  majelis BPSK  harus  ganjil,  dengan  ketentuan minimal  3  orang  yangmewakili  semua unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (2) UUPK, yaitu unsur pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha.
Untuk menangani penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi atau mediasi, maka yang berwenang untuk menetapkan siapa yang menjadi personilnya  baik  sebagai  ketua  majelis yang  berasal  dari  unsur  pemerintah maupun anggota majelis yang berasal dari unsur  konsumen  dan  unsur  pelaku  usaha adalah ketua BPSK.
Hal  ini  berbeda  dengan  majelis yang akan menylesaikan sengketa konsumen  dengan  cara  arbitrase,  ketua BPSK  tidak  berwenag  untuk  menentukan siapa yang akan menjadi ketua majelis dan anggota  majelis.  Disini  yang  beerwenang menentuakan  siapa  yang  menjadi  ketua dan  anggota  majelis  adalah  parapihak yang bersengket, para pihak dapat memilih arbiter  yang  mewakili  kepentingannya sendiri.konsumen  berhak  dengan  bebas memilih  salah  satu  dari  anggota  BPSK yang  berasal  dari  konsumen  sebagai arbiter yang akan menjadi anggota majelis. Demikian,  juga  dengan  pelaku  usaha berhak  memilih  salah  satu  dari  anggota BPSK  yang  berasal  dari  unusur  pelaku usaha  sebagai  arbiter,  yang  akan  menjadi anggota majelis.(Nugroho, 2008:80)
Selanjutnya,  arbiter  hasil  pilihan konsumen dan arbiter pilihan pelaku usaha secara bersama-sama akan memilih arbiter ketiga  yang  berasal  dari  unsur  pemerintah dari  anggota  BPSK  yang  akan  menjadi ketua majelis.
Ketua  majelis  BPSK  atau  anggota BPSK  atau  Panitera,  berkewajiban  untuk mengundurkan diri apabila terdapat permintaan  ataupun  tanpa  permintaan ketua  BPSK,  atau  anggota  majelis  BPSK, atau  pihak  yang  bersengketa,  jika  terkait hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai  derajat  ketiga  atau  hubungan suami istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang bersegketa. (Nugroho, 2008:82)
Mengenai  tugas  dan  wewenang BPSK  diatur  dalam  pasal  52  UUPK  jo.
Kepmenperidag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang
pelaksanaan  tugas  dan  wewenang  badan penyelesaian konsumen.
Tugas  dan  wewenang  memiliki  2 fungsi strategis yaitu:
1.  BPSK  berfungsi  sebagai  instrumen hukum  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan (alternative dispute resulution),  yaitu  melalui  konsiliaso, mediasi dan arbitrase.
2.  Melakukan pengawasan terhadap pencantuman  klausula  baku  oleh pelaku usaha (Nugroho, 2008:83)
Jika dikaitkan dengan hasil penelitian  di  lapangan  yaitu  di  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Provinsi Bali proses penyelesaian sengketa tidaklah  jauh  berbeda  dengan  pemaparan diatas,  dalam  hal  penyelesaian  sengketa konsumen BPSK Denpasar mengacu pada Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang  Perlindungan  Konsumen  (UUPK) dimana  di  dalam  UUPK  sudah  diatur mengenai tugas, fungsi, ataupun wewenang dari BPSK seperti halnya dalam Pasal  52  yang  mengatur  tentag  tugas  dan wewenang BPSK.
Mengenai  penyelesaian  sengketa konsumen akibat kerugian dari penggunaan  kosmetik  belum  pernah  ada yangmasuk  ke  BPSK  Provinsi  Bali,  hal tersebut dikarenakan beberapa faktor yaitu mlai  dari  masyarakat  yang  masih  awam tentang  keberadaan  BPSK  Provinsi  Bali  , sehingga  bila  mana  ada  suatu  sengketa yang  dialami  masyarakat  tidak  tahu  harus dibawa kemana, dan juga karena kesadaran  masyarakat  yang  masih  kurang dalam  hal  melaporkan  kerugian  yang diderita  dalam  hal  ini  yaitu  kerugian  atas penggunaan suatu produk kosmetik.
Kendala dalam penyelesaian sengketa  konsumen  di  BPSK  Provinsi  Bali yaitu dikarenakan yang bersengketa bukanlah  pelaku  usaha  dengan  konsumen akhir  melainkan  pelaku  usaha  dengan bukan konsumen akhir, sehingga dalam hal pembuktian dalam sengketa tersebut menjadi sulit.

## SIMPULAN DAN SARAN
Perlindungan hukum
bagi konsumen yang dirugikan terhadap penggunaan kosmetik yang tidak tersertifikasi  oleh  BPOM  yakni  pertama mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun
1999 Tentang Perlindungan Konsumen  dapat  diberikan  oleh  instansi terkait  yaitu  oleh  BPOM  dengan  cara melakukan  sidak  rutin  setiap  bulan  dalam setahun dimana bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada
konsumen atas peredaran produk kosmetik yang  ilegal  atau  tidak  tersertifikasi  oleh
BPOM, oleh pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga memberikan
perlindungan hukum dengan cara melakukan  pengwasan  atas  beredarnya produk  kosmetik  yang  tidak  tersertifikasi oleh BPOM di kawasan Kabupaten Buleleng,  untuk  pelaku usahanya  memang banyak tidak mengetahu tentang perlindungan  hukum  namun  bila  ada  yang menuntut  ganti  kerugian  maka  akan diberikan ganti kerugian yang sesuai.
Proses  penyelesaian  sengketa terhadap  kerugian  konsumen  yang  timbul akibat  penggunaan  kosmetik  yang  tidak tersertifikasi  oleh  BPOM  yakni  dalam  hal sengketa  konsumen  belum  pernah  ada yang  masuk  ke  Badan  Penyelesaian Sengketa  Konsumen  (BPSK)  hal  tersebut dikarenakan BPSK masih belum terjangkau dan  belum  begitu  di  kenal  di  masyarakat, dan juga masyarakat  banyak yang enggan melaporkan  kerugian  yang  di  derita  atas penggunaan  suatu  kosmetik  yang  ilegal atau  tidak  tersertifikasi  oleh  BPOM, menegenai  proses  penyelesaian  sengketa konsumen  dapat  ditempuh  melalui  dua jalur  yaitu  penyelesaian  sengketa  melalui peradilan umum dan penyelesain sengketa luar  pengadilan  dimana  penyelesaian sengketa  luar  pengeadilan  dapat  ditempuh dengan dua cara yaitu dengan peneyelasian  sengketa  secara  damai  oleh para  pihak  sendiri,  konsumen,  dan  pelaku usaha  atau  produsen  dan  melalui  Badan Penyelesaian Sengketa Konsuemen.
Kepada  pemerintah  dan  instantsi terkait yang berkewajiban untuk meberikan perlindungan  hukum,  secara  substansi perlindungan  hukum  terhadap  konsumen sudah diatur dalam Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen akan tetapi dalam pengimplementasian dengan baik
dimasyarakat terutama dalam hal pengawasan  mengenai  peredaran  produk kosmetik  di  singaraja  yang  masih  kurang sehingga masih banyak terdapat peredaran produk  kosmetik  yang  ilegal  atau  tidak tersertifikasi  oleh  BPOM  maka  dari  hal  itu diharapkan  kepada  pemerintah  ataupun instansi terkait untuk meningkatkan pengawasan  terhadap  peredaran  produk
kosmetik yang ilegal atau tidak tersertifikasi oleh BPOM, sehingga dapat dapat mewujudkan  dari  tujuan  Undang-Undang No.  8  tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen  yaitu  melindungi  masyarakat atau dalam hal ini adalah konsumen.
Kepada Badan Penyelesaian
Sengketa  Konsumen  (BPSK)  diharapkan agar bisa lebih mensosialisaskikan keberadaan dan fungsi dari BPSK tersebut di  masyarakat  sehingga  masyarakat  tidak awam  akan  keberadaan  dan  fungsi  dari BPSK.
Kepada  masyarakat  baik  kepada konsumen  diharapkan  agar  lebih  cerdas dalam  hal  mengkonsumsi  suatu  barang dan atau jasa sehingga mampu memperkecil  terjadinya  kerugian  yang diderita  ataupun  sengketa  yang  akan timbul,  dan  kepada  pelaku  usaha  agar lebih  jujur  dalam  hal  memperjual  belikan barang  dan  atau  jasa  sehingga  tidak menimbulkan  kerugian  kepada  konsumen yang sehingga dapat menimbulkan suatusengketa.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Ali,  Zainuddin.  2013. Metode  Penelitian Hukum , edisi-1, cetakan ke-4. Jakarta :
Sinar Grafika.
Kristiyati,  Celina,  Tri,  Siwi.  2014.  H ukum Perlindungan  Konsumen. Jakarta  :
Sinar Grafika.
Miru,  Ahmad  dan  Sutarman  Yodo.  2015.
Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada.
Nugroho,  Adi,  Susanti.  2008. Proses Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  di Tinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala  Implementasinya .  Jakarta  : Prenada Media. Shidarta. 2002. Hukum Perlindungan
Konsumen . Jakarta : Grasindo
Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Empiris . Jakarta : PT
Raja Grafindo.
Windari,  Ratna,  Artha.  2014. Hukum Perjanjian . Yogyakarta : Graha Ilmu.
Internet : . https://bulelengkab.bps.go.id/linkT abelStatis/view/id/301
Diposting Oleh
Badan  Pusat  Statistik  Buleleng,  Diakses Pada  Hari  Jumat  Tanggal  17  November 2017

## Skripsi :
Triana,  Cahaya  Setia  Nurida.  2015. “Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen
Terhadap  Peredaran  Kosmetik  Yang Mengandung Bahan Berbahaya”. Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto
Undang-Undang :
Negara Republik Indonesia,
Undang-Undang  Nomor    8  Tahun  1999 Tentang  Hukum  Perlindungan  Konsumen. Lembaran  Negara  Nomor  42,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 3821.