## JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN UNIVERSITAS JAMBI
https://online-journal.unja.ac.id/jaku

## ANALYSIS OF THE EFFECT OF ACCRUAL-BASED GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS IMPLEMENTATION AND HR PERFORMANCE ON THE QUALITY OF FINANCIAL REPORTS
(CASE STUDY OF THE ENVIRONMENT AGENCY OF NORTH SUMATRA PROVINCE)

## ANALISIS PENGARUH IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL DAN KINERJA SDM TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
(STUDI KASUS DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA UTARA)
Oleh:
Anita Sari¹ ) , Arnida Wahyuni L 2)
1) Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara – Indonesia
2) Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara – Indonesia
Email : sarianita2002@gmail.com 1) , arnidawahyuni@yahoo.com 2)

## ABSTRACT
This  research  was  conducted  to  provide  an  understanding  of  the  effect  of  the  implementation  of  government accounting  standards  on  an  accrual  basis  and  alsa  to  find  out  how  the  quality  of  financial  reports  on  the accountability  of  HR  performance  on  government  finances  at  the  Environmental  Service  of  North  Sumatra Province. Researchers used a questionnaire to collect data with a total of respondents as much as 15 responden, and  Analysis  using  qualitative  and  quantitative  methods.  Data  analysis  researchers  used  multiple  regression analysis in knowing the effect on the variables. The hypothesis test used is a statistical test using the SPSS IBBM 22 application.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  implementation  of  government  accounting  standards  on an accrual  basis  and  the  quality  of  financial  reports  have  a  positive  relationship.  In  addition,  there  is  a  positive influence between the quality of financial reports and HR performance. To further improve the quality of superior human resources, it is necessary to have training and education that prioritizes practice in the field in accordance with the needs of human resources, and it is also necessary to develop financial applications to produce financial reports on an accrual basis.
Keywords: Accrual-Based Government Accounting Standards, Financial Report Accountabilit, HR Performance

## ABSTRAK
Penulis  melakukan  penelitian    dengan  tujuan  memberikan  pemahaman  mengenai  bagaimana  pengaruh  dari Implementasi  standar  akuntansi  pemerintahan  dengan  basis  akrual  juga  untuk    mengetahui  apakah  kinerja  SDM akan  mempengaruhi  kualitas  laporan  keuangan  pada  keuangan  pemerintah  Dinas  Lingkungan  Hidup  Provinsi Sumatera Utara. Peneliti menggunakan kuesioner dalam mengumpulkan data dengan total responden sebanyak 15 responden, dan Analisa menggunakan metode kualitatif dan kuantitaif. Analisis data peneliti menggunakan analisis regresi  berganda  dalam  mengetahui  pengaruh  pada  variable.  Uji  hipotesis  yang  digunakan  adalah  uji  statistic  test dengan  menggunakan  aplikasi  SPSS  IBBM  22.  Penelitian  ini  menggambarkan  bahwa  implementasi  SAP  dengan basis akrual dan kualitas laporan keuangan memiliki hubungan yang positif. Peneliti juga mendapatkan hasil bahwa kinerja  SDM  akan  akan  memberikan  pengaruh  pada  kualitas  dan  akuntabilitas  laporan  keuangan.  Untuk  lebih meningkatkan kualitas SDM yang unggul perlu adanya Diklat yang mengutamakan praktek di lapangan kerja sesuai dengan kebutuhan SDM, dan juga diperlukan adanya perkembangan pada aplikasi keuangan untuk menungkatkan akuntabilitas dan juga kualitas laporan keuangan.
Kata Kunci : Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Akuntabilitas Laporan Keuangan, Kinerja SDM

## 1.   PENDAHULUAN
1.1.   Latar Belakang Masalah Dengan diterbitkannya standar akuntansi pemerintahan  (SAP)  dengan  basis  akrual  seperti  yang ditetapkan  dalam  peraturan  pemerintah  No.71  pada tahun  2010  mengenai  SAP  menjadi  dasar  dari  UU No.17  tahun  2003  yang  berisi  negara  sebagai  isyarat kebijakan  pada    keuangan  untuk  menciptakan penyelenggaran  kekuasaan,  wewenang  pemerintah perihal  pengelolaan  pemerintahan  secara  umum  dan pembangunan  perekenomian  yang  baik.  Salah  satu prinsip  yang  sangat  baik  untuk  terus  dikembangkan pada  saat  ini  adalah  mengenai  prinsip  tata  manajemen keuangan yang baik. Dalam mencapai manajemen uang dengan  baik  maka  perlu  penguatan  sistem  dan  juga kelembagaan  berdasarkan  peraturan  undang-undang dengan  standar  penyusunan  dalam  laporan  keuangan yang benar dan akuntabilitas.
Dengan  diberlakukannya  pengelolaan  keuangan dengan  benar  dapat  dipastikan  hal  ini  dapat  mengubah kinerja  pemerintah  dalam  hal  penyajian  dalam  laporan keungan.  Pencatatan  keuangan  yang  baik  atas  dasar kinerja  akuntabilits  dalam  menginformasikan  dan  juga membuat  laporan  keuangan.  Menurut  (Pamungkas, 2012)  yang  telah  diterbitkan  dalam  jurnal  sebelumnya, berdasarkan  peraturan  undang-undang  Presiden  RI Nomor  7  tahun  1999    menegnai  akuntabilitas  kinerja pada dinas pemerintahan agar memiliki lebih nilai daya guna,  berhasil  guna,  dan  juga  bertanggung  jawab. (Novianti et al., 2018)
Kantor  Pemerintahan  Dinas  Lingkungan  Hidup Sumatera Utara  ialah lembaga yang menangani perihal pengelolaan  pada  lingkungn  hidup  daerah    Provinsi Sumatera  Utara  dan  juga  menjalankan  tanggung  jawab pada pelaksanaan segala tentang lingkungan hidup yang merupakan  wewenang  provinsi  di  bidang  administrasi umum, pengkjian tata lingkungan,  lalu tata pada bahan limbah  berbahaya  ataupun  beracun,  penanganan pencemaran  lingkungan  ataupun  juga  pada  kehancuran lingkungan  hidup,  peningkatn  kapasitas  lingkungan hidup  yang  mengarah  dalam  Peraturan  Daerah  No.6 Tahun  2016  yang  berisi  penyusunan  Perangkat  Daerah Provinsi  Sumatera  Utara  dan  Peraturan  Gubernur Sumatera  Utara  Nomor  6  Tahun  2019  tentang pengalihan  Ketiga  atas  Peraturan  Gubernur  Sumatera Utara  No.38  Tahun  2016  tentang  Susunan  Organisasi Dinas-dinas  Daerah  Provinsi  Sumatera  Utaraserta Peraturan  Gubernur  Sumatera  Utara  No.  33  Tahun 2017tentang  tanggung  jawab,  fungsi,  uraian  tugas,  dan Tata  kelola  kerja  pemerintahan  Dinas  Lingkungan Hidup  Provinsi  Sumatera  Utara.  Angaran  pada  Dinas lingkungan  hidup  adalah  Anggaran  yang  diperoleh berdasarkan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Dengan  adanya  standar  akuntansi  pemerintah (SAP)  dengan  basis  akrual  diharapkan  akan  di implementasikan  dengan  baik  dan  juga  sesuai  arahan oleh  dinas  pemerintahan,  selain  itu  juga  perlu  adanya pengawasan  yang  bener-benar  dilakukan  dari  pihak internal  dan  juga  pihak  luar  pada  kualitas  laporan keuangan  yang  dihasilkan  dinas  pemerintahan  dengan
harapan  bisa  meningkatkan  serta  mengembangkan mengenai  akuntabilitas  pada  kinerja  SDM  di  kantor dinaspemerintah,  dan  supaya  kinerja  segala  tugas  dan juga tanggung jawab pemerintah dapat berjalan dengan sempurna  dan  optimal.  Selain    adanya  standard  pada akuntansi  pemerintahaan  yang  berbasis  akrual  serta adanya  peningkatan  kualitas  akuntabilitas  serta  kinerja dinas pemerintah akan memberikan pengaruh yang baik serta  membuat  menurunnya  tingkat  korupsi,  dan  juga nepotisme  untuk  menciptakan good  governance pada pemerintah pusat dan juga daerah Indonesia khususnya Sumatera Utara.
Dengan  adanya  berbagai  praktik  korupsi  yang terjadi  di  negara  Indonesia  oleh  beberapa  instansi pemerintahan, laporan keuangan yang tidak akuntabilitas  atau  lainnya  pemerintah  menerapkan  dan menetapkan SAP dengan basis akrual untuk pengelolaan  keuangan  pada  lembaga  pemerintahan. Dengan penjabran diatas peneliti  memiliki ketertarikan untuk  meneliti  dan  mengangkat  judul  “Analisis Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerinthan Berbasis Akrual dan Kinerja SDM Terhadap Akuntabilitas  Laporan  Keuangan”  dengan  tujuan meninjau  sejauh  mana  dan  berapa  besar  pengaruh sistem  akuntansi  pemerintah  dalam  menciptakan akuntabilits  kinerja  pada  kantor  pemerintah  dinas lingkungan hidup.

## 1.2.   Rumusan Masalah
Peneliti  telah  menjabarkan  gambaran  latar  belakang dari penelitian, maka rumusan masalah, yaitu:
1. Bagaimana implementasi Standar akuntansi pemerintah  sudah  berjalan  dengan  optimal  pada kantor pemerintah Dinas Lingkungan Hidup?
2. Apakah  pengimplementasian  standar  akuntansi pemerintah  dengan  basis  akrual  dan  kualitas laporan  keuangan  memiliki  dampak  terhadap akuntabilits  kinerja  Dinas  Lingkungan  Hidup Provinsi Sumatera Utara?
3. Apkah  implementasi  SAP  yang  berbasis  akrual dan  juga  kinerja  SDM  memiliki  pengaruh  pada kualitas laporan keuagan kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara?

## 1.3.   Tujuan Penelitian
Penelitian ini ditulis untuk:
1. Memberikan pemahaman ataupun juga pengetahuan  kepada  pembaca  mengenai  Standar akuntansi  pemerintah  dengan  basis  akrual  yang sudah  ditetapkan  dan  diatur  oleh  perundang- undangan  Republik  Indonesia  dan  bagaimana penerapan  SAP  di  kantor  pemerintahan  Dinas Lingkungan Hidup.
2. Dengan  tujuan  untuk  mengkaji  dan  mengetahui bagaimana  pengaruh  implementasi  SAP    basis akrual  terhadap  akuntanilitas  kinerja  keuangan Dinas  Lingkungan  Hidup  Pemerintah  Provinsi  di Sumatera Utara.
3. Mengetahui  ataupun  mengkaji  pengaruh  Standar Akuntansi Permerintahan dengan basis akrual dan
juga  kinerja  SDM  terhadap  kualitas  laporan keuangan kantor Dinas Lingkungan Hidup.

## 2.   TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1.   Landasan Teori
2.1.1.  Standard Akuntansi Pemerintahan Basis Akrual
Berdasarkan  Rasdinto  (2013:10)  menyatakan bahwa  sistem  akuntansi  dengan  basis  akrual  ialah akuntansi  yang  mengakui  dan  mencaatat  segala transaksi  ketika  terjadi  atau  saat  adanya  perolehan. Dapat  dikatakan  Sistem  akuntansi  yang  satu  ini berfokus  dengan  penghitungan  sumber  daya  yang ekonomis  pada  suatu  entitas,  Lembaga  atau  instansi. (Nasution, 2019)
Kelebihan  dalam  akuntansi  dengan  basis  akrual adalah  setiap  informasi  yang  di  dapat  akan  lebih lengkap  ataupun  juga  sistem  ini  menyajikan  informasi yang  jauh  lebih  lengkap  dan  juga  terperinci  perihal aktiva  juga  kewajiban.  Berdasarkan  referensi  jurnal sebelumnya  dalam  Lamonisi  (2016)  Halim  dan  Kusufi menyimpulkan  bahwa  sistem  akuntansi  pemerintah dengan  bass  akrual  dapat  memenuhi  atau  melengkapi tujuan  dari  laporan  yang  tidak  bisa  digunakan  oleh sistem akuntansi pemerintah dengan basis kas. Adapun beberapa  masalah  yang  akan  ditimbulkan  oleh  aplikasi basis  akrual  yang  dapat  di  jabarkan  lebih  lanjut  yaitu (Bastian, 2010:120) terdapat pada Lamonisi (2016):
1. Pos  sebagau  penentuan  dan  juga  jumlah  dari transaksi  yang  akan    dicantumkan  kedalam  jurnal hanya  bisa  dilakukan  oleh  individu  yang melakukan pencatatan.
2. Dalam  sistem  akuntnsi  dengan  basis  akrual, kesesuaian akrual akan memerlukan alur administrasi yang semakin sulit, sehngga berdampak  pada  pengeluaran  administrasi  akan semakin tinggi.
3. Relevansi    dengan  sistem  akuntan  akrual  akan terbatas  pada  saat  dihubungkan  dengan  nilai-nilai inflasi ataupun juga historis.
4. Akan  menimbulkan  kesempatan  pemalsuan  pada keuangan  yang  tidak  cukup  mudah  untuk dikendalikan.
Terdapat beberapa manfaat dari penerapan Sistem Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  dengan  basis  akrual diantaranya ialah:
1. Dapat  menunjukkan  latar  belakang  yang  utuh untuk kedudukan pada keuangan pemerintah.
2. Laporan  disajikan  dengan  jelas  dan  sebenarnya mengenai  kewajiban  dan  juga  hak  kantor pemerintahan  dinas  lingkungn  hidup  Provinsi Sumatera Utara
3. Sangat berguna untuk evaluasi kinerja pemerintah mengenai jasa layanan untuk mencapai tujuan.
Beberapa  indikator  dalam  Sistem  Akuntansi  Berbasis Akrual:
1. Pencatatan
2. Pengikhtisaran
3. Pelaporan
2.1.2.  Kinerja Sumber Daya Manusia (SDM)
Kinerja  dalam  organisasi  ialah  gambaran  dalam pencapaian dalam melakukan kegiatan ataupun rencana kerja dalam  mencapai tujuan dan juga visi,  misi dalam perumusan  perencanaan  yang  tepat  dalam  sebuah perusahaan atau instansi(Sa’diyah & Yuhertiana, 2021)
Selanjutnya  Nawaai  (2013:14)  yang  dikutip  dari jurnal sebelumnya menjelaskan bahwa kinerja pemerintah yang sesuai dengan tujuan sesuai perencanaan, bukan hanya sekedar menginput atau juga mengoutput  namun  berorientasi  pada  hasil  pelaporan. Kinerja  pada  lembaga  pemerintahan  ditekankan memiliki  manfaat  atupun  efek  yang  bernilai  positif untuk  bangsa,  maka  dari  itu  anggaran  yang  telah dikeluarkan  memberikan  hasil  atas  kinerja  yang sesuai.(Mahardini & Miranti, 2018)
Kantor  pemerintahan  Dinas  Lingkungan  Hidup Provinsi  Sumatera  Utara  Medan  akan  dipandang berhasil  ketika  melakukan  tugas  dan  tanggung jawabnya  jika  kinerja  sesuai  dengan  misi  yang  telah direncanakan.  Berdasarkan  pandangan  Mardiasmo (2010: 122) terdapat beberapa manfaat dari pengukuran kinerja yaitu :
1. Dapat  memberikan  arah  dal  mencapai  tujuan kinerja yang telah di rencanakan atau di tetapkan
2. Untuk mengevaluasi atas pencapaian kinerja serta membandingkan  dengan  target  kinerja  yang  ingin dicapai dan untuk memperbaiki kinerja agar lebih baik lagi.
3. Sebagai  alat  untuk  komunikasi  antara  pimpinan atau  atasan  dengan  bawahan  dalam  memperbaiki kinerja instansi, lembaga atau organisasi
4. Membantu  memahami  bagaimana  proses  dalam kegiatan yang dilakukan dalam instansi pemerintah.
5. Meningkatkan  kinerja  dimasa  yang  akan  datang dengan  sistem  dan  perencanaan  yang  lebih  baik lagi.
Terdapat  beberapa  faktor  yang  dapat  mempengaruhi kinerja SDM, diantaranya ialah :
1. Faktor  internal  dari  seorang  individu  baik  itu keterampilan,  pengetahuan,  dan  juga  motivasi dalam menjalani tugas dan tanggung jawab sesuai posisi yang ditetapkan
2. Dorongan  dari  kepemimpinan.  Semakin  baik dorongan  atau  semangat  dari  pimpinan,  maka kinerja SDM akan lebih baik.
3. Aturan yang diterapkanm
4. Sistem  kerja,  meliputi  fasilitas  kerja  yang diberikan  oleh  instansi  untuk  menjalankan  tugas dan juga tanggung.
5. Faktor  yang  berasal  dari  eksternal,  meliputi tekanan dan lingkungan kerja
Kinerja  SDM  yang  optimal,  dapat  meningkatkan kualitas  hasil  kerja  yang  bagus.  Dalam  hal  ini  kinerja pegawai  dinas  lingkungan  tepatnya  pada  bagian
keuangan  harus  menjakankan  fungsi  dan  tanggung jawabnya  dengan  baik,  mampu  meningkatkan  kinerja, paham  prosedur  kerja,  dengan  itu  bakal  mewujudkan kualitas  laporan  keuangan  yang  baik  sesuai    aturan pemerintah yang telah putuskan.
2.1.3.  Akuntabilitas kinerja pemerintah
Akuntabilitas  kinerja  pemerintah  bisa  di  artikan sebagai  pelaksanaan  kewajiban  pada  sebuah  lembaga pemerintahan  dalam  memberikan  tanggung  jawab sebagai kesuksesan maupun kegagalan ketika melakukan  misi  pada  lembaga  untuk  meraih  tujuan yang  sudah  disetujui  melalui  alat  pertanggungjawaban dengan cara periodik.(Nasution, 2019)
Ketika  penerapan  akuntabilitas  pada  lingkungan lembaga  pemerintahan  juga  harus  mencermati  prinsip- prinsip, diantaranya:
1. Sebuah lembaga pemerintah wajib bisa membuktikan  tingkat  keberhasilan  pada  maksud ataupun juga target yang sudah diputuskan.
2. Lembaga  pemerintah  wajib  mempunyai  subuah sistem yang diperoleh untuk mendukung pengaplikasian sumber daya yang ada secara tetap melalui peraturan UU atau hukum yang berlaku.
3. Lembaga pemerintah melakukan pengelolaan misi agar akuntabel.
4. Lembaga  pemerintah  tah  harus  transparan  jujur dan  juga  aktif  dalam  melakukan  pengukuran
kinerja  sumber  daya  manusia  (SDM)  dan penyusunan laporan akuntabilitas.
Berdasarkan  pemikiran  Rosjidi  (2001)  akuntabilitas dikhususkan menjadi dua, yaitu:
1. Akuntabilitas  internal,  karyawan  yang  terkait  di dalam cakupan internal pemerintah yang memiliki kewajiban  untuk  bertanggung  jawab  kepada seorang atasan mengenai perkembangan kinerja.
2. Akuntabilitas  eksternal,  dalam  hal  ini  ini  pihak eksternal  nya  yaitu  lembaga  negara  sebagai organisasi  yang  bertanggung  jawab  berbagai amanah  yang  akan  diberikan  juga  mencapai perkembangannya lalu di informasikan bagi pihak eksternal.
Akuntabilitas  kinerja  pada  lembaga  pemerintahan  juga memiliki tujuan yaitu:
1. Untuk  menjadikan  lembaga  pemerintah  yang bersifat  akuntabel  yang  dapat  menjalankan tugasnya  secara  efisien  dan  juga  efektif  terhadap masyarakat dan juga lingkungannya.
2. Menciptakan transparansi pada lembaga pemerintah. 3. Menjaga atau memelihara kepercayaan masyarakat kepada lembaga pemerintah.
4. Mewujudkan  partisipasi  masyarakat  umum  untuk pembangunan nasional di Indonesia.

## 2.2.   Kerangka Konseptual
Sumber: (Nasution, 2019)
Gambar 1. Kerangka Konseptuan

## 3.   METODE PENELITIAN
3.1.   Pendekatan penelitian
Saat  melakukan  penelitian  ini  pendekatan  yang dipakai  oleh  penulis  yaitu  pendektan  secara  kausal. Pendekatan  kausal  dapat  diartikan  sebagai  pendekatan yang dapat dipakai untuk memahami bagaimana sebuah kaitan antara sebab dan juga akibat antara variabel yang akan diteliti yang pada akhirnya membentuk kesimpulan  untuk  menguraikan  Bagaimana  pandangan
tentang objek yang akan diteliti.
Saat  penelitian  ini  penulis  akan  mengkaji Bagaimana  kaitan  antara  variabel  yakni  variabel implementasi  standar  akuntansi  pemerintah  dengan basis  akrual  dan  kualitas  laporan  keuangan  terhadap akuntabilitas  kinerja  pada  Dinas  Lingkungn  Hidup Provinsi Sumatera Utara.
Standar Akuntansi Pemerintah
(SAP)
Kinerja SDM
Kualitas Laporan
Keuangan

## 3.2.   Populasi dan sampel
Di  penelitian  ini  populasinya  meliputi  karyawan  atau pekerja pada posisi  keuangan yang bertanggung jawab di  kantor  pemerintahan  Dinas  Lingkungan  Hidup Provinsi  Sumatera  Utara.  Sebagai  sample  peneliti menggunakan teknik random sampling untuk mengambil  sampel  dalam  penelitian.(Puspitarini  et  al., 2017)

## 3.3.   Teknik pengumpulan Data
Peneliti menggunakan beberapa metode dalam pemungutan  data  yaitu  teknik  Untuk  penghimpunan data  bersifat  primer  maka  peneliti  menggunakan kuesioner  data  yang  didapat  dari  metode  pengumpulan data  dengan  menggunakan  kuesioner  mengenai bagaimana  pengimplementasian  standar  akuntansi pemerintah  dengan  basis  akrual.  Bagaimana  kualitas laporan keuangan terhadp akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera  Utara.  Lalu  pengumpulan  data  secara sekunder  peneliti  menggunakan  metode  studi  pustaka, yang di mana peneliti menjadikan penelitian sebelumnya sebagai referensi yang relevan.
3.4.   Teknik Analisis Data
Analisi yang digunakan oleh penulis ialah menggunakan metode analiss deskriptif, lalu dengan uji Multikolineartas,  Uji  Autokorelasi,  terakhir  Koefisien Determinasi

## 4.   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 4.1.   Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
Berdasarkan hasil pengamatan dari data keuangan pada  tahun  2020  Dinas  Lingkungan  Hidup  Provinsi Sumatera  Utara,  laporan  keuangannya  terdiri  dari: Laporan Realissi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional,  Laporan  Perubahn  Ekuitas  dan  Catatan Atas  Laporan  Keuangan.  Data  keuangan  dimaksud disusun  berdasarkan  ketetapan  standard  akuntansi pemerintah  berbasis  kas  menuju  akrual  sebagaimana yang  diatur  dalam  lampiran  peraturan  pemerintah nomor  71  tahun  2010  mengenai  Sandar  Akuntansi Pemerintah (SAP).
Tahun 2019 tujuan utama dari pembuatan laporan Keuangan  pada  instansi  Dinas  Lingkungan  Hidup Provinsi  Sumatera  Utara  yakni,  menyediakan  data tentang  keuangan,  pengrealisasian  anggaran,  dan bagaimana kinarja keuangan Kantor Dinas Lingkungan Hidup  yang  akan  sangat  berguna  untuk  pengguna  saat menetapkan dan melakukan evaluasi keputusan tentang alokasi  sumber  daya  secara  rinci.  Adapun  pada  tahun 2020  tujuan  dari  informasi  data  (laporan)  keuangan
pada  Instansi  Dinas  Lingkungan  Hidup  ialah  untuk mengambil keputusan dan juga membuktikan akuntabilitas  pada  entitas  pelaporan  dari  sumber  daya yang dipercaya kedepannya.
4.2.   Basis  Akuntansi  yang  Mendasari  Penyusunan Laporan  Keuangan  Dinas  Lingkungan  Hidup Provinsi Sumatera Utara
Dalam  pembuatan  laporan  keuangan  pemerintah basis  yang  diterapkan  ialah  basis  akrual.  Basis  ini mengakui  adanya  pendapatan  dan  beban,  lalu pengakuan aset, kewajiban dan juga ekuitas saat proses pencatatan.  Selain  itu  untuk  penyajian  saat  terealisasi anggaran  menurut  basis  yang  telah  ditetapkan  dari peraturan  UU  tentang  anggaran,  dengan  itu  kebijakan pada  akuntansi  yang  menjadi  pokok  digunakan  saat pembentukan  laporan  keuangan  Dinas  Lingkungan Hidup tahun 2017 meliputi:(Rahayu, 2020)
1. Peraturan  yang  diputuskan  Gubernur  Sumatera Utara  nomor  33  tahun  2014  tentang  kebijakan akuntansi  berbasis  akrual  pemerintah  Provinsi Sumatera Utara;
2. Aturan  yang  diberlakukan  Gubernur  Sumatera Utara  nomor  34  Tahun  2014  tentang  sistem akuntansi  berbasis  akrual  pemerintah  Provinsi Sumatera Utara;
Berdasarkan hasil dari informasi laporan keuangan    anggaran  tahun  2020  Dinas  Lingkungan Hidup  Provinsi  Sumatera  Utara  telah  menerapkan Standard  akuntansi  pemerintahan  dengan  basis  akrual dalam  melakukan  proses  pencatatan  laporan  keuangan, dengan  menerapkan  sistem  akuntansi  ini  mutu  laporan keuangan lebih baik, lalu juga lebih tertata dengan rapi, sehingga akuntabilitas  kinerja keuangan  lebih baik dan optimal.

## 4.3.   Kebijakan Akuntansi
1. Kebijakan akuntansi Pendapatan-LRA Pendapatan LRA diakui pada saat:
a)   Sudah diperoleh dari RKUD
b)  Telah  diterima  oleh  Bendahara  penerimaan sampai  waktu  pelaporan  belum  diserahkan  ke RKUD
2. Kebijakan Akuntansi Beban Beban  merupakan  penurunn  nilai  guna  potensi jasa  pada  saat  periode  berjalan  yang  mengurangi ekuitas,  berupa  pengeluaran  atau  timbul  adanya kewajiban. Beban diakui ketika:
a)   Adanya kewajiban
b)  Terjadinya penggunaan aset
c)   Terjadinya penurunan manfaat ekonomi

## Tabel 1.  Pencatatan Laporan Keuangan pada Ppendapatan-LRA dengan Basis Akrual
Dinas Lingkungan Hidup No Uraian Jumlah Anggaran Realisasi 2020 Persen (%) Realisasi 2019 1 Pendapatan-LRA 1.333.556.000,00 1.645.737.000,00 123,41 1.763.553.000,00 2 Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)-LRA 1.333.556.000,00 1.645.737.000,00 123,41 1.763.553.000,00 3 Pendapatan Retribusi Daerah-LRA 1.333.556.000,00 1.645.737.000,00 123,41 1.763.553.000,00 4 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1.333.556.000,00 1.645.737.000,00 123,41 1.763.553.000,00 Jumlah 1.333.556.000,00 1.645.737.000,00 123,41 1.763.553.000,00
Sumber:   Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara tahun Anggaran 2020
Tabel 2. Pencatatan Laporan Keuangan pada Pengeluaran dengan Basis Akrual
Dinas Lingkungan Hidup (Belanja Langsung) No Uraian Jumlah Anggaran Realisasi PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4.604.942.484,00 4.266.309.394,00 1 Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya, Listrik dan Internet 795.112.000,00 594.342.704,00 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 278.210.000,00 262.010.000,00 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor 189.850.159,00 178.681.400,00
4 Belanja Cinderamata
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan 100.000.000,00 92.514.600,00 6 Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 295.558.923,00 279.913.042,00 7 Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 682.839.704,00 682.711.330,00 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 889.472.090,00 875.810.352,00 9 Penyediaan Jasa Pengaman 802.257.500,00 778.142.816,00 10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 210.434.000,00 204.949.000,00 11 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik dan Penerangan Kantor 12 Penyediaan Jasa Driver/Pengemudi 162.322.608,00 152.846.930,00 13 Penyediaan Makanan dan Makanan 104.287.600,00 84.071.000,00 14 Penyediaan Bahan-bahan Bacaan Kantor dan buku Peraturan Perundang-Undangan 35.000.000,00 34.258.250,00 15 Publikasi Dinas Lingkungan Hidup 39.998.600,00 26.458.670,00 16 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Negeri 17 Peningkatan Fungsi Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID-Pembantu di Dis.LH-SU) 19.599.300,00 19.599.300,00 Jumlah 4.604.942.484,00 4.266.309.394,00
Sumber:   Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara tahun  Anggaran 2020

## 4.4.   Pembahasan
Berdasarkan hasil keusioner yag telah di sebar dan di  isi  oleh  15  pegawai  Dinas  Lingkungan  Hidup  pada
bagian  keuangan  yang  trdiri  dari  bendahara  keuangan, subbag  Kuangan,  dan  staf  keuangan  pada  antor pemerintah Dinas Lingkungan Hidup provinsi Sumatera Utara.
1. Analisis Deskriptif
Tabel 3. Descriptive Statistics N Minimum Maxi mum Mean Std. Deviation Implementasi standar akuntansi pemerintah 15 1 1 1.00 .000 Akuntabilitas kierja keuangan 15 1 4 1.63 1.033 Kualitas laporan keuangan 15 1 2 1.17 .379 Valid N (listwise) 15 Sumber: Diolah dari Output SmartPLS,2021
Berdasarkan  hasil  tabel  diatas  menunjukkan  hasil kuesioner  yang  disebar  dan  diisi  oleh  responden telah  valid.  Standar  yang  diberlakukan  oleh
penulis  menggunakan  standar  error’  5%  (0,5). Jumlah minimum pertanyaan sejumlah 1 dan nilai maksimalnpada pertanyaan ialah 4.
2. Uji Multikolinearitas
Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas Model Unstandardized Coefficients Collinearity Statistics B Std. Error Tolerance VIF 1  (Constant) - .839 3.947 X1 .507 .216 .714 1.400 X2 .902 .173 .714 1.400
a. Dependent Variable: y Sumber: Diolah dari Output SmartPLS,2021
Peneliti  telah  melakukan  uji  multikolinearitas, data  yang  telah  disajikan  di  atas  menunjukkan tidak  memiliki  variabel  independen  yang mempunyai  besaran  VIF  >  10  dan  nilai
tolerance < 0,1 maka dari itu peneliti menyimpulkan  bahwasanya  model  ini  tidak terdapat multikolinearitas.

## 3. Uji Autokorelasi
Tabel 5. Model Summaryb Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 .704 a .646 .624 3.263187 1.815
a. Predictors  :  (Constant),  Implementasi  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Berbasis Akrual, Akuntabilitas Kinerja keuangan
b. Dependent Variable : Kualitas Laporan Keuangan Sumber: Diolah dari Output SmartPLS,2021
DW dL dU 4-dL 4-dU 1,815 1,232 1,572 2,452 2,321
Berdasaran  pernyataan  dari  tabel  diatas  dengan Model Summary mennjukkan bahwasanya nominal  Durbin-Watson  adalah  senilai  1,815.
Nilai DW berada di tengah dU dan 4-dU (1,572 < 1,815 < 2,452). Dengan itu Dapat disimpulkan tidak ada
terdapat Autokorelasi di model regresi ini.

## 4. Koefisien Determinasi (R 2 )
Tabel 6. Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .875 a .765 .531 1.774
a. Predictors: (Constant), Implementasi Standar Akuntansi Berbasis Akrual, Akuntabilitas Laporan Keuangan
b. Depedent Variabel Kualitas Laporan Keuangan
Sumber: Diolah dari Output SmartPLS,2021
Dapat  diperhatikan  dari  uji  yang  telah  dilakukan bahwa tabel diatas mendapat pengaruh dari  nilai R square  0,765  (76,5%),  besar  R  squera  mendekti  1. Dengan  itu  dapat  disimpulkan  bahwa  besarnya pengaruh  nilai  variabel  implementasi  standar akuntansi  pemerintah  dan  juga  akuntabilitas laporan  keuangan  memiliki  hubungan  yang  besar dengan  kualitas  laporan  keungan  yaitu  sebesar sebesar 76,5%. Sedangkan 23,5% (hasil pengurangan  100%-76,5%)  dipengaruhi  variable yang lainnya.

## 5.   KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1.   Kesimpulan
1. Menurut  hasil  dari  uji  analisis  dengan  deskriptif terbukti  bahwa  kuesioner  yang  telah  disebar kepada pegawai terkait pada bidang keuangan telah valid.  Semua  pertanyaan  yang  diberikan  kepada pegawai keuangan keseluruhan diisi.
2. Hasil  dari  analisis  diatas  menunjukkan  bahwa pengimplementasian  standar  akuntansi  pemerintah dengan  basis  akrual  memilki  hasil  yang  positif dengan  kualitas  laporan  keuangan  pada  Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.
3. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, akuntabilitas  laporan  keuangan  juga  berpangaruh positif kepada kualitas laporan keuangan Lembaga Pemerintahan,  Dinas  Lingkungan  Hidup  Provinsi Sumatera Utara.

## 5.2.   Saran
1. Peneliti berikutnya, sangat disarankan memperbanyak  sampel  untuk  diambil,  karena semakin  tinggi  sampel  yang  diambil  maka  data yang diterima akan lebih valid.
2. Peneliti  selanjutnya  snagat  disarankan  untuk  lebih memprluas  atau  mengembangkan  variabel  yang akan  digunakan  nantinya  dalam  penelitian, sehingga pengetahuan akan semakin luas, dsn hasil yang didapatkan akan lebih baik lagi.
3. Pegawai  pemerintah  harus  memahami  standard akuntansi  pemerintah  dengan  basis  akrual  secara baik agar mutu dari kualitas laporan keuangan akan lebih baik.

## DAFTAR REFERENSI
Mahardini,  N.  Y.,  &  Miranti,  A.  (2018).  Dampak Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Dan Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  Pada  Kualitas Laporan  Keuangan  Pemerintah  Provinsi  Banten Tahun  Anggaran  2015. Jurnal  Akuntansi :  Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK) , 5 (1), 22.
https://doi.org/10.30656/jak.v5i1.500
Nasution,  D.  A.  D.  (2019).  Pengaruh  Implementasi Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Berbasis  Akrual dan  Pengawasan  Kualitas  Laporan  Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada  Dinas  Lingkungan  Hidup,  Dinas  Kehutanan,
Dan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Pemerintah. Jurnal  Akuntansi  Bisnis  Dan  Publik , 9 (2), 30–43.
Novianti, I., Syamsidar, M., & Syawalina, C. F. (2018). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan  Berbasis  Akrual  Dan  Efektivitas Fungsi  Pengawasan  Terhadap  Kinerja  Keuangan Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Aceh  Besar. BALANCE: Economic, Business, Management and
Accounting Journal , 15 (01), 115–130. https://doi.org/10.30651/blc.v15i01.1256
Puspitarini, I., Firmansyah, A., & Handayani, D. (2017).
Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  Dan Teknologi Informasi Terhadap Penerapan
Akuntansi  Berbasis  Akrual  Pada  Pengelolaan Barang  Milik  Negara. Journal  of  Applied Managerial Accounting , 1 (2), 141–149. https://doi.org/10.30871/jama.v1i2.501
Rahayu,  D.  P.  (2020).  Pengaruh  Penerapan  Standar Akuntansi Berbasis Akrual, Dan Sistem
Pengendalian  Intren  Terhadap  Kualitas  Laporan Keaungan  …. Prisma  (Platform  Riset  Mahasiswa
Akuntansi) , 01 (71), 87–96.
http://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma/article/view /683
Sa’diyah,  D.  I.,  &  Yuhertiana,  I.  (2021).  Pengaruh Kualitas  Sumber  Daya  Manusia,  Komitmen Organisasi,  Dan  Insentif  Terhadap  Implementasi Standar  Akuntansi  Pemerintah  Berbasis  Akrual (Studi  Pada  Perangkat  Daerah  Kota  Surabaya). Kompak:  Jurnal  Ilmiah  … , 14 (1),  126–140. https://journal.stekom.ac.id/index.php/kompak/arti cle/view/375