E-ISSN 2581-1002

## PENGARUH KEADILAN, KECURANGAN TEKNOLOGI, DISKIRIMINASI DAN NILAI SOSIAL TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI ETIKA PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION)
Mulur Veronika* 1 , Muhammad Saleh *2
1,2 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala e-mail : siddiq.veronika@yahoo.com *1 , saleh_feusk@unsyiah.ac.id *2

## Abstract
Taxes are the most important element in sustaining the budget in the form of state revenues. Running and realizing a national development plan, the government needs substantial funds to make it happen. But in reality  there are many taxpayers  who  violate  their  tax  obligations  by  carrying  out  tax  evasion.  This  study  aims  to  analyze  the  influence  of justice, technology fraud, discrimination and social values on the perceptions of taxpayers regarding the ethics of tax evasion. The population of this study is taxpayers  registered at KPP  Pratama Banda Aceh. The sample in this study was  determined  based  on  the  convenience  sampling  method,  the  data  was  collected  by  dividing  150  questionnaires. The method of research analysis used is multiple linear regression. The data uses the SPSS version 22 program. Based on  the  results  and  conclusions,  the  research  shows  that  fairness,  technology  fraud, discrimination  and  social  values have a positive and significant effect on the perception of taxpayers regarding the ethics  of tax evasion. Overall, all four  variables  simultaneously  influence  tax  evasion.  Future  studies  are  expected  to  be  able  to  use  other  variables beyond this research model to enrich science, especially in the field of tax.
Keywords: Justice, technology fraud, discrimination and social values, Taxpayer Ethics Perception, Tax Evasion

## 1. Pendahuluan
Pajak  merupakan  unsur  yang        paling  penting dalam  menopang  anggaran  terdahap  penerimaan negara.  Menjalankan  dan  merealisasikan  rencana pembangunan  nasional,  pemerintah  memerlukan  dana yang  cukup  besar  untuk  mewujudkannya.  Direktoral Jenderal  (Ditjen)  Pajak,  instansi  pemerintah  di  bawah Departemen  Keuangan  sebagai  pengelola  sistem perpajakan  di  indonesia,  terus  melakukan  tugas pokoknya  dengan  meningkatkan  penerimaan  pajak dalam  pelaksanaan  sistem  perpajakan  menjadi  lebih modern. Hampir  semua  pemasukan  negara  yang berasal  dari  pajak  digunakan  untuk  keperluan  rakyat dalam  mensejahterakan  dan memakmurkan(Waluyo, (2010:1)).
Pajak yaitu iuran yang wajib dibayarkan kepada negara  menurut  peraturan  undang-undang  yang berlaku  dapat  dipaksa  dan  tanpa  adanya  imbal  jasa secara  langsung  yang  di  pakai  untuk  membiayai pengeluaran  umum  negara.  Masyarakat  menganggap bahwa  pajak  adalah  beban  karena  mengurangi penghasilan  mereka,  terlebih  lagi  tidak  mendapat imbalan  langsung  ketika  membayar  pajak.  Belum mencapai target, pemerintah terus berupaya khususnya
kementrian  keuangan  (Kemenkeu)  dalam  mengejar penerimaan  negara  di  APBN  2016  di  nilai  perlu mendapatkan  apresiasi.  Salah  satunya,  penerimaan pajak yang mencapai 81,54 persen dari target. Anggota Komisi  XI  DPR  Mukhamad  Misbakhun  mengatakan, penerimaan pajak secara keseluruhan per 31 Desember 2016  mencapai  Rp.  1.105  triliun,  atau  sebesar  81.54 persen  dari  target  penerimaan  pajak  di  APBN perubahan  2016  yang  sebesar  Rp.  1.355  triliun. Penerimaan  total  itu  tumbuh  sekitar  4.13  persen  di bandingkan  dengan  2015.  Penerimaan  negara  dari sektor  pajak  hingga  bulan  november  2017  mencapai 78 persen  dari  total  target  keseluruhan.  Adapun  target penerimaan  pajak  2017  yang  di  tetapkan  pemerintah sebesar Rp. 1.283,6 triliun.
Setiap tahun jumlah pemasukan dari pajak yang disetorkan  selalu  meningkat  tetapi  di  sisi  lain masyarakat  belum  merasakan  pemerataan  dari  pajak yang  di  setor  secara  adil  (Prasetyo,  (2010:26)). Suminarsasi  (2012:2)  mengemukakan  bahwa  sistem perpajakan  di  indonesia  yang  belum  optimal,  serta pemahaman  wajib  pajak  yang  masih  rendah  terhadap peraturan  perpajakan  yang  berlaku  merupakan  salah satu  faktor  yang  dapat  memicu  Wajib  Pajak
ISSN: 1978-1520
melakukan tax evasion (penggelapan pajak). Munculnya  oknum  makelar  pajak  seperti  Gayus, Dhana  Widyatmika  dan  banyak  petugas  lainnya membuat  keyakinan  wajib  pajak  atas  kinerja pelayanan pajak berkurang sehingga wajib pajak tidak mau  membayar  pajak  karena  takut  uangnya  di gelapkan,  adanya  biaya  yang  dipungut  bukan  untuk pembangunan  negara  (Nugroho,  2012).  Kejadian seperti  itu,  maka  aparat  pajak  dituntu  untuk memberikan  pelayanan  yang  ramah,  adil,  dan  tegas kepada  wajib  pajak  serta  dapat  membuat  kesadaran wajib  pajak  tentang  tanggung  jawab  membayar  pajak (Fikriningrum, 2012:2)).
Penggelapan  pajak (tax  evasion) dapat  di lakukan oleh orang pribadi salah satu faktornya adalah kurang  memahami  ketentuan  perpajakan,  Undang- Undang  perpajakan  dan  pemanfaatan  akan  adanya celah  dalam  Undang-Undang  Perpajakan (loopholes), sehingga  dapat  di  salah  gunakan  untuk  melakukan penggelapan  pajak,  seperti  tidak  jujur  dalam memberikan data keuangan maupun menyembunyikan data  keuangan  (Siahaan,  2010).  Ada  beberapa  kasus penggelapan  pajak  yang  terjadi  di  indonesia  salah satunya  kasus  yang  sering  di  lakukan  petugas  pajak, seperti  yang  di  lakukan  oleh  Gayus  Tambunan  dan Dhana  Widyatmika,  mereka  tidak  hanya  melakukan penggelapan pajak saja tetapi suap pajak. Penggelapan pajak  juga  dilakukan  oleh  Alexander  Patra  pimpinan Sony  Elektonik,  dengan  sangkaan  menyampaikan surat  pemberitahuan  (SPT)  yang  isinya  tidak  benar, melaporkan  omset  yang  tidak  sesuai  dengan  keadaan sebenarnya,  sehingga  negara  mengalami  kerugian sebesar Rp. 5M.

## 2. Kajian Pustaka

## Pengertian Pajak
Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16  tahun  2009,  yaitu  kontribusi  wajib  kepada  negara yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat.  Rochmat  Soemitro, pajak  adalah  iuran  rakyat  kepada  kas  negara berdasarkan  undang-undang  (yang  dapat  dipaksakan) dengan  tiada  mendapat  jasa  timbal  (kontraprestasi) yang  langsung  dapat  ditunjukkan  dan  yang  digunakan
untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo,2016:3).
Pajak  adalah  iuran  dari  rakyat  kepada  negara berarti yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran  tersebut  berupa  uang  (bukan  barang)    sehingga dapat  dipaksakan  dan  tanpa  adanya  imbal  jasa (kontraprestasi) secara langsung yang digunakan untuk membiayai  pengeluaran  umum  negara.  Berdasarkan undang-undang  pajak  dipungut  berdasarkan  atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaanya.

## Pengertian Wajib Pajak (WP)
Suryani  dan  Tarmudji  (2012:30),  menyatakan bahwa  wajib  pajak  adalah  orang  pribadi  atau  badan yang  menurut  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  perpajakan  ditentukan  untuk  melakukan kewajiban  perpajakan,  termasuk  pemungut  pajak  dan pemotong  pajak  tertentu.  Wajib  Pajak  ini  terdiri  dari dua  jenis  yaitu  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dan  Wajib Pajak  badan  yang  memenuhi  definisi  sebagai  subjek pajak  dan  menerima  atau  memperoleh  penghasilan yang merupakan objek pajak

## Persepsi
Menurut  A.Lubis  (2010:45),  persepsi  adalah bagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan  peristiwa,  objek,  serta  manusia. Persepsi  juga  merupakan  pengalaman  tentang  objek atau  hubungan-hubungan  yang  diperoleh  dengan menyimpulkan  informasi  dan  menafsirkan  pesan. Persepsi merupakan pandangan pikiran seseorang yang muncul  dari  kegiatan  mengorganisasikan  dalam pikirannya, menafsirkannya, mengalami, dan mengelola pertanda atas segala sesuatu yang terjadi di lingkungannya (Prasetyo, (2010:22)).

## Etika
Etika  berasal  dari  kata  yunani ethos (bentuk tunggal)  yang  berarti:  tempat  tinggal,  padang  rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, cara berpikir  (Agoes  &  Ardana,  2014:34).  Etika  adalah kebiasaan  hidup  yang  baik  timbul  dari  diri  seseorang maupun pada suatu masyarakat atau berkelompok dan menghindari  tindakan  yang  buruk  (Silaen,  (2015:34)). Etika mencerminkan perilaku seseorang yang baik dan tidak  baik  dalam  kehidupannya.  Istilah  etika  sangat berhubungan  dengan  tata  krama,  sopan  santun,
penalaran  moral,  norma  susila,  dan  lain-lain  yang mana  hal-hal  ini  berhubungan  juga  dengan  norma- norma  yang  ada  di  dalam  masyarakat  (Abrahams  & Kristanto, 2016:34).

## Penggelapan Pajak (Tax  Evasion)
Menurut  Mardiasmo  (2016:427)),  penggelapan pajak  merupakan  usaha  meringankan  beban  pajak dengan  cara  melanggar  undang-undang.  Cara  yang digunakan  oleh  wajib  pajak  untuk  melakukan penggelapan  pajak  akan  merugikan  Negara  dan tentunya  akan  dikenakan  sanksi  administrasi  dan pidana bagi pihak-pihak yang melakukan cara tersebut. Penggelapan  pajak  juga  dapat  dipandang  sebagai tindakan  yang  paling  dibenarkan  apabila  dana  pajak yang  terkumpul  terbuang  sia-sia,  sistem  pajak  dilihat tidak  adil  dan  pemerintah  mendiskriminasikan beberapa segmen penduduk (Nickerson et al ., (2009)).

## Keadilan Pajak
Keadilan  adalah  sesuatu  yang  diberikan  kepada siapa  saja  sesuai  dengan  haknya,  karena  keadilan berkaitan  dengan  hak  dan  kewajiban  seseorang (Mukharoroh,  (2014:40)).  Keadilan  pajak  adalah keadilan  dalam  menerapkan  sistem  perpajakan  yang ada  (Kurniawati  &  Toly,  2014).  Misalnya,  setiap warga  Negara  harus  ikut  serta  mengambil  bagian dalam  pembiayaan  pemerintah  dan  bentuk  partisipasi tersebut  harus  proposional  sesuai  dengan  kemampuan masing-masing,  yaitu  dengan  cara  membandingkan penghasilan  yang  diperolehnya  dengan  perlindungan yang dinikmati dari Negaranya.

## Kecurangan Teknologi
Kecurangan  teknologi  pajak  dapat  diketahui dengan  melakukan  pemeriksaan  sistem  perpajakan yang ada dikomputer. Kecurangan komputer merupakan segala bentuk penipuan yang membutuhkan pengetahuan dalam teknologi komputer untuk  melakukan  tindakan  awal,  penyelidikan,  atau pun  dalam  pelaksanaan  langsung  penipuan  tersebut. Kecurangan  teknologi  yang  terjadi  di  perpajakan  ini tidak  hanya  dilakukan  oleh  aparat  pelayanan  pajak saja.  Bisa  dilakukan  oleh  wajib  pajak  itu  sendiri dengan memanfaatkan informasi teknologi yang ada.

## Diskriminasi
Menurut wikipedia (2016) diskriminasi merujuk kepada  pelayanan  yang  tidak  adil  terhadap  individu tertentu,  dimana  layanan  ini  dibuat  berdasarkan karateristik  yang  diwakili  oleh  individu  tersebut. Diskriminasi  merupakan  kejadian  yang  banyak dijumpai  dalam  masyarakat  luas,  ini  disebabkan karena  kecenderungan  manusia  untuk  membeda- bedakan  yang  lain.  Diskriminasi  menyebabkan  Wajib Pajak merasa diperlakukan secara tidak adil akibat dari penerapan  sistem  yang  memihak  atau  peraturan perpajakan  yang  diterapkan  secara  tidak  baik (Hasibuan, (2014:49)).

## Nilai Sosial
Nilai  adalah  segala  sesuatu  yang  dihargai masyarakat  karena  memiliki  daya  guna  fungsional untuk  perkembangan  kehidupan  manusia.  Nilai  Salah satu  alasan  yang  dapat  mencegah  masyarakat  untuk berkoordinasi  seputar  korupsi  yang  rendah  dan penghindaran  pajak  yang  rendah  adalah  kurangnya kepercayaan,  yang  tampaknya  ada  di  banyak masyarakat.  Konteks  di  mana  beberapa  bentuk "legitimasi"  norma-norma  korup  berlaku,  nampaknya penguatan  moral  masyarakat  ini  justru  bisa  mengarah pada  penegakan  kebijakan  pencegahan  standar  yang lebih baik (Kimball Young (2003:14)).

## Kerangka Pemikiran
Keterkaitan Antar Variabel 2.2.2  Keadilan Dengan Etika  Penggelapan Pajak
McGee,  et  al    (2008)  penggelapan  pajak dipandang  perilaku  yang  tidak  beretika.  Keadilan memiliki  pengaruh  yang  penting  terhadap  etika penggelapan pajak, adanya pemikiran tentang pentingnya  keadilan  bagi  seseorang  dalam  membayar pajak  juga  akan  mempengaruhi  sikap  mereka  dalam melakukan  pembayaran  pajak.  Semakin  rendahnya keadilan  terhadap  pajak  maka  tingkat  kepatuhan  akan semakin  menurun  hal  ini  cenderung  untuk  melakukan penggelapan pajak semakin meningkat. Maka hipotesisnya yaitu:
H 1 :  Keadilan  berpengaruh  positif  terhadap  etika penggelapan pajak
 ISSN: 1978-1520

## Kecurangan  Teknologi  Dengan  Etika  Penggelapan Pajak
Ayu (2009:7)) semakin ketat pemeriksaan pajak maka  semakin  sedikit  kemungkinan  kecendrungan wajib  pajak  melakukan  kecurangan.  Kecurangan  bisa dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri maupun petugas pajak, Semakin tinggi pemeriksaan maka mereka akan cenderung  patuh  terhadap  peraturan  pajak  sehingga mereka  tidak  melakukan  tindakan  penggelapan  pajak karena  mereka  takut  terbukti  melakukan  tindakan kecurangan  sehingga  dapat  terkena  sanksi  perpajakan yang  berupa  denda.  Semakin  tingginya  kecurangan yang terjadi diperpajakan membuat kenerja penerimaan  pajak  tidak  optimal.  Maka  hipotesisnya yaitu:
H 2 :kecurangan teknologi berpengaruh negatif terhadap etika penggelapan pajak.

## Diskriminasi Dengan Etika Penggelapan Pajak
McGee,  et  al  (2008)  diskriminasi  berpengaruh terdahap  etika  penggelapan  pajak.  Apabila  semakin tinggi  tingkat  diskriminasi  dalam  perpajakan  maka perilaku  penggelapan  pajak  cenderung  dianggap tindakan yang etis. Maka hipotesisnya yaitu:
H 3 :  Diskriminasi  berpengaruh  positif  terhadap  etika penggelapan pajak

## Nilai sosial dengan Etika Penggelapan Pajak
Masyarakat  berasumsi  dengan  membayar  pajak akan  mengurangi  pendapatan  keuangan  mereka. Sehingga  lebih  memilih  penghindaran  pajak  secara ilegal.  Sehingga  dapat  memengaruhi  kepribadian individu  satu  dengan  yang  lain  sebagai  anggota masyarakat.  Hal  tersebut  kita  tidak  sadari,  dengan seiring  tingkat  sumber  daya  manusia  dan  pendapatan yang  tumbuh  dari  waktu  ke  waktu,  keuntungan pendapatan  yang  diharapkan  dari  melanggar  hukum meningkat, sedangkan biaya marjinal yang diharapkan tetap  konstan.  Seperti  yang  terjadi,  setelah  tingkat sumber  daya  manusia  tertentu,  manfaat  marjinal  yang diharapkan  melebihi  biaya  marjinal  dan  biaya  moral tidak relevan.
H 4 :  nilai  sosial  berpengaruh  positif  terhadap  etika penggelapan pajak

## 3. Metode Penelitian

## Desain Penelitian
Jenis  investigasi  dalam  penelitian  ini  adalah causal  relationship ,  menjelaskan  hubungan  antara suatu kejadian (sebab) dan kejadian kedua (akibat atau dampak),  yang  mana  kejadian  kedua  merupakan konsekuensi  dari  suatu  kejadian  pertama.  Tingkat intervensi  dalam  penelitian  ini  adalah  rendah. Penelitian  ini  merupakan  penilitian  studi  lapangan. Data yang dikumpulkan yang berupa kuesioner kepada setiap  responden  dengan  unit  analisisnya  yaitu individual.  Horizon  waktu  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah Cross Sectional .

## Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang  berjumlah  239.899  orang  yang  terdaftar  di Kantor  Pelayanan  Pajak  kota  Banda  Aceh  sampai dengan tahun 2018.
Sampel dalam penelitian ini adalah convenience sampling, yaitu  kriteria/anggota  sampel  yang  dipilih berdasarkan  kemudahan  memperoleh  data  yang  di butuhkan.  “Teknik  penentuan  sampel  dengan pertimbangan  lokasi  yang  mudah  dan  terjangkau”. Kriteria  sampel  yang  dipilih  yaitu  wajib  pajak  yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Kota Banda Aceh. Teknik  pengumpulan  sampel  menggunakan  rumus slovin.

## Teknik Pengumpulan Data
Dalam  penelitian  ini  teknik  pengumpulan  data yang  digunakan  adalah  Penelitian  Pustaka (Library Research) dan Kuesioner.

## Operasional Variabel
Variabel independen dalam penelitian ini adalah keadilan,  kecurangan teknologi, diskriminasi  dan nilai sosial.  Variabel  dependen  dalam  penelitian  ini  adalah etika penggelapan pajak.

## Metode Analisis dan Pengujian Hipotesis
Metode  analisis  terdiri  dari  Uji  Kualitas  Data dan  uji  asumsi  klasik.  Uji  Asumsi  Klasik  ini  terdiri dari  uji  multikolinieritas,uji  heterokedastisitas  dan  uji normalitas.
Pengujian  Hipotesis  dalam  penelitian  ini  terdiri dari  Uji  Signifikan  Simultan  (Uji  Statistik  F),  Uji
2 1 0 -1 -2 E ti ka Pe ng ge lap an Pa jak 4.4 4.2 4 3.8 3.6 3.4 Scatterplot Dependent Variable: Etika Penggelapan Pajak
Signifikan  Parsial  (Uji  Statistik  t),  Koefisien Determinasi (R 2 ).

## 4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan Hasil Penelitian

## Deskripsi Objek Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh keadilan, kecurangan teknologi, diskiriminasi dan nilai sosial  terhadap  persepsi  wajib  pajak  mengenai  etika penggelapan  pajak (Tax  Evasion) di  KPP  Pratama Banda Aceh.

## Karakteristik Responden
Berdasarkan  hasil  pengamatan  diperoleh  data karakteristik  responden  dari  kantor  pajak  pratama sebagai  berikut.  Responden  berjenis  kelamin  laki-laki sebanyak  67  orang  (44,7%)  dan  berjenis  kelamin perempuan  sebanyak  83  orang  (55,3%).  Usia responden  20-30  tahun  40  orang  (26,7%),  usia  31-40 44 orang (29,3%), usia 40-50 tahun 50 orang (33,3%) dan  usia  >50  tahun  16  orang  (10,7%).  Tingkat pendidikan  responden  yang  berjenjang  diploma  50 orang (33,3%), magister 25 orang (16,0%), sarjana 68 orang  (45,3%),  doktor  4  orang  (2,7%),  dan  lainnya  4 orang (2,7%).

## Hasil Uji Kualitas Data Hasil Uji Validitas Data
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  pada  tabel 4.3  dapat  disimpulkan  bahwa  pertanyaan  dinyatakan valid  karena  mempunyai  nilai  korelasi  diatas  nilai kritis  sebesar  0,159,  sehingga  semua  pertanyaan  yang terkandung  dalam  kuesioner  penelitian  ini  dinyatakan valid untuk dilanjutkan peneliti yang lebih mendalam, karena  tidak  ditemukan  adanya  variabel  yang  tidak konsisten.

## Hasil Uji Reliabilitas
Nilai  koefisien  Alpha  untuk  masing-masing variabel  berada  di  atas  0,60,  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  kuisioner  yang  dijadikan  sebagai alat  ukur  dalam  penelitian  ini  layak  untuk  digunakan dalam pengujian lanjutan.

## Hasil Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas
Dalam penelitian ini untuk mengetahui normalitas  distribusi  dapat  dilakukan  degan  cara melihat nilai regresi residual yang terdistribusi normal maka  terletak  di  sekitar  garis  horizontal  (tidak berpencar jauh dari garis diagonal).

## Uji Multikolonieritas
Bahwa  nilai  VIF  masing-masing  variabel independen yaitu keadilan pajak, kecurangan teknologi, diskriminasi dan nilai sosial berada dibawah 10. Nilai tolerance (TOL) yang diperoleh dari masing- masing  variabel  independen  yaitu  keadilan  pajak, kecurangan  teknologi,  diskriminasi  dan  nilai  sosial masih diatas 0,1. Hasil tersebut dapat diketahui bahwa dalam  model  regresi  terbebas  dari  multikolonieritas antar variabel independen.

## Uji Heteroskedastisitas
Scatterplot menunjukkan  bahwa  data  menyebar dan  tidak  terdapat  suatu  pola  yang  jelas  pada penyebaran  data  tersebut.  Hal  ini  berarti  tidak  terjadi Heteroskedastisitas  pada  model  persamaan  regresi, sehingga  model  regresi  layak  digunakan  untuk memprediksi  etika  penggelapan  pajak  berdasarkan variabel yang mempengaruhinya, yaitu keadilan pajak, kecurangan teknologi, diskriminasi dan nilai sosial.
 ISSN: 1978-1520

## Hasil Pengujian Hipotesis Metode Regresi Linier Berganda

## Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)
Dari  uji  f  dapat  nilai  f  sebesar  88,954  dan signifikansi  0,000.  Dengan  demikian,  hipotesis pertama yang menyatakan bahwa keadilan pajak (H1), kecurangan teknologi (H2), diskriminasi (H3) dan nilai sosial  (H4)  bersama-sama  berpengaruh  terhadap  etika penggelapan pajak dapat diterima.

## Uji Signifikan Parsial (Uji Statistik t)
Hasil  uji  statistik  t  menunjukkan  sebagai berikut:
1) Variabel  keadilan  pajak  (X1)  memiliki  nilai  t hitung  4,988  dan  tingkat  sigfikansi  0,000,  lebih kecil  dari  0,05  (5%).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa keadilan  pajak  berpengaruh  secara  signifikan terhadap  etika  penggelapan  pajak.  Dengan demikian, hipotesis ke dua (H2) yang menyatakan bahwa  keadilan  pajak  berpengaruh  terhadap  etika penggelapan pajak dapat diterima.
2) Variabel kecurangan teknologi (X2) memiliki nilai t  hitung  3,510  dan  tingkat  sigfikansi  0,001,  lebih kecil  dari  0,05  (5%).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa kecurangan teknologi berpengaruh secara signifikan  terhadap  etika  penggelapan  pajak. Dengan  demikian,  hipotesis  ke  tiga  (H3)  yang menyatakan bahwa kecurangan teknologi
berpengaruh  terhadap  etika  penggelapan  pajak dapat diterima.
3) Variabel diskriminasi  (X3) memiliki nilai t hitung 4,985 dan tingkat sigfikansi 0,000, lebih kecil dari
0,05 (5%). Hal ini menunjukkan bahwa diskriminasi    berpengaruh  secara  signifikan terhadap  etika  penggelapan  pajak.  Dengan demikian,  hipotesis  ke  empat  (H4) yang menyatakan  bahwa  diskriminasi  berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak dapat diterima.
4) Variabel  nilai  sosial  (X4)  memiliki  nilai  t  hitung 6,777 dan tingkat sigfikansi 0,000, lebih kecil dari 0,05 (5%). Hal ini menunjukkan bahwa nilai sosial berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  etika penggelapan pajak. Dengan demikian, hipotesis ke lima  (H5)  yang  menyatakan  bahwa  nilai  sosial berpengaruh  terhadap  etika  penggelapan  pajak dapat diterima.

## Koefisien Determinasi (R 2 )
Dari  hasil  penelitian  didapat  nilai  R square diperoleh  sebesar  0,710    atau  sebesar  71,0%.  Dengan demikian  dapat  dikatakan  bahwa  71,0%  variasi  etika penggelapan  pajak  dapat  dijelaskan  oleh  ke  empat variabel  independen  dalam  penelitian  ini,  yaitu keadilan pajak, kecurangan teknologi, diskriminasi dan nilai  sosial,  sedangkan  sisanya  sebesar  29,0% dijelaskan  oleh  variabel  lain  yang  tidak  di  masukkan kedalam peneltian ini.

## Pembahasan
Pengaruh Keadilan, Kecurangan Teknologi, Diskriminasi  dan  Nilai      Sosial  terhadap  Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak
Berdasarkan  hasil  uji  statistik  secara  simultan, menunjukkan  bahwa  tingkat  signifikansi  variabel keadilan pajak,kecurangan teknologi, diskriminasi dan nilai  sosial  berpengaruh  bersama-sama  terhadap  etika penggelapan pajak dengan nilai signifikan 88,954
Pengaruh Keadilan terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Berdasarkan  hasil  uji  statistik  secara  parsial keadilan pajak, menunjukkan bahwa tingkat signifikansi  variabel  keadilan  pajak  sebesar  0,000 lebih  kecil  0,05,  sehingga  berpengaruh  terhadap  etika penggelapan pajak.
Pengaruh Kecurangan Teknologi terhadap
Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)
Berdasarkan  hasil  uji  statistik  secara  parsial kecurangan  teknologi,  menunjukkan  bahwa  tingkat signifikansi  variabel  kecurangan  teknologi  sebesar 0,001 lebih kecil 0,05, sehingga berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.
Coefficients a 2,209 ,095 23,162 ,000 ,151 ,030 ,356 4,988 ,000 ,392 2,552 ,078 ,022 ,244 3,510 ,001 ,412 2,425 ,094 ,019 ,239 4,985 ,000 ,867 1,153 ,127 ,019 ,326 6,777 ,000 ,863 1,159 (Constant) Keadilan Pajak Kecurangan Teknologi Diskriminasi Pajak Nilai Sosial Model 1 B Std. Error Unstandardized Coefficients Beta Standardized Coefficients t Sig. Tolerance VIF Collinearity Statistics Dependent Variable: Etika Penggelapan Pajak a.
Pengaruh  Diskriminasi  terhadap  Persepsi  Wajib Pajak  mengenai  Etika  Penggelapan  Pajak (Tax

## Evasion)
Berdasarkan  hasil  uji  statistik  secara  parsial diskriminasi,  menunjukkan  bahwa  tingkat  signifikansi variabel  diskriminasi  sebesar  0,000  lebih  kecil  0,05, sehingga  berpengaruh  terhadap  etika  penggelapan pajak.
Pengaruh  Nilai  Sosial  terhadap  Persepsi  Wajib Pajak  mengenai  Etika  Penggelapan  Pajak (Tax Evasion)
Berdasarkan hasil uji statistik secara parsial nilai sosial,  menunjukkan  bahwa  tingkat  signifikansi variabel  nilai  sosial  sebesar  0,000  lebih  kecil  0,05, sehingga  berpengaruh  terhadap  etika  penggelapan pajak.

## 5. Kesimpulan,  Keterbatasan dan Saran
Berdasarkan  pembahasan  hasil  penelitian  yang telah  dikemukakan  sebelumnya,  dapat  disimpulkan bahwa:
1) Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  keadilan berpengaruh  positif  terhadap  etika  penggelapan pajak.
2) Kecurangan teknologi berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak.
3) Diskriminasi  berpengaruh  positif  terhadap  etika penggelapan pajak.
4) Nilai  sosial  berpengaruh  positif  terhadap  etika penggelapan pajak.
5) Hasil  penelitian  secara  simultan  menunjukkan bahwa  variabel  keadilan,  kecurangan  teknologi, diskriminasi dan nilai sosial berpengaruh bersama- sama terhadap etika penggelapan pajak.
Penelitian  ini  mempunyai  beberapa  kelemahan yang  membatasi  kesempurnaannya.  Oleh  sebab  itu, keterbatasan  ini  perlu  diperhatikan  dalam  penelitian selanjutnya. Adapun keterbatasan sebagai berikut : 1) Variabel yang mempengaruhi keadilan, kecurangan  teknologi,  diskriminasi  dan  nilai diduga masih banyak variabel lain yang berpengaruh  terhadap  etika  penggelapan  pajak  itu sendiri.
2) Penelitian  ini  hanya  dilakukan  pada  satu  lokasi kabupaten/kota,  sehingga  tidak  dapat  digeneralisir
untuk  wilayah  kabupaten/kota  lainnya,  hal  ini dikarenakan  untuk  menghemat  waktu  dan  biaya yang dikeluarkan peneliti selama penelitian.
3) Data  dianalisis  berdasarkan  instrument,  yaitu kuesioner,  sehingga  kesimpulan  yang  diambil didasarkan pada data yang dikumpulkan kuesioner. Hal ini akan menimbulkan masalah jika jawaban  responden  berbeda  dengan  keadaan sesungguhnya. Keadaan  seperti  ini merupakan hal yang  tidak  dapat  dikendalikan  karena  diluar kemampuan peneliti.
Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka diajukan saran-saran sebagai berikut:
1) Penelitian pada bidang yang sama sebaiknya dapat memperluas  ruang  lingkup  penelitian,  misalnya pengambilan  sampel  bisa  dilakukan  di  lebih  dari satu KPP sehingga diharapkan dapat meningkatkan keakuratan hasil penelitian.
2) Tidak  hanya  menggunakan  kuisioner  tapi  juga melakukan  wawancara  secara  langsung  untuk mendapatkan  informasi  data  penelitian  dengan para  wajib  pajak  agar  mendapatkan  data  yang lebih akurat.
3) Menambah  jumlah  responden  dan  wilayah penelitian  sehingga  menambah  sebuah  penelitian yang lebih baik.
4) Menambahkan  jumlah  variabel  independen  yang dapat  mempengaruhi  penggelapan  pajak,  seperti ketepatan  pengalokasian,  pelayanan  aparat  pajak dan budaya yang berbeda.
5) KPP Pratama Banda aceh diharapkan untuk selalu mengevaluasi  sistem  kenerja  aparat  perpajakan dengan  tujuan  meningkatkan  pelayanan  dan mencegah  terjadinya  penggelapan  pajak  yang dilakukan oleh aparat perpajakan itu sendiri.
6) Diharapkan  perlu  adanya  sosialisasi  sedari  dini tentang  pentingnya  sikap  Wajib  Pajak  untuk  taat dan patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Disamping itu juga perlu disosialisasikan  secara  lebih  luas  manfaat  dari uang  pajak  yang  telah  disetorkan  ke  kas  negara. Diharapkan  dengan  semakin  tinggi  kesadaran masyarakat membayar pajak, maka kecenderungan untuk  melakukan  pelanggaran  dan  tindakan  tax evasion semakin rendah.

## Daftar Pustaka
Ayu,  Stephana  Dyah.  2009.  Persepsi  Wajib  Pajak:
Dampak  Pertentangan  Diametral  pada  Tax Evasion Wajib Pajak Dalam Aspek Kemungkinan Terjadinya Kecurangan, Keadilan,  Ketetapan  Pengalokasian,  Teknologi Sistem Perpajakan, dan Kecenderungan Personal  (Studi  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi).
Jurnal. Semarang : UNIKA.
Abrahams,  N.  B.  &  Kristanto,  A.  B.  2016.  Persepsi Calon  Wajib  Pajak  dan  Wajib  Pajak  terhadap Etika  atas  penggelapan  pajak  di  Salatiga. Berkala  Akuntansi  dan  Keuangan  Indonesia, 1(1).  Universitas  Kristen  Satya  Wacana, Salatiga.
Agoes,  Sukrisno  &  Ardana,  I  Cenik.  2014. Etika Bisnis  dan  Profesi:  Tantangan    Membangun Manusia Seutuhnya . Jakarta: Selemba Empat. Fikriningrum,  Winda  Kurnia.  2012.  “Analisis  Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban
Membayar  Pajak  (Studi  Kasus  KPP  Semarang Candisari)”. Skripsi Fakultas  Ekonomi  dan Bisnis Universitas Diponegorwo. Semarang. Hasibuan,  R.  P.  S.  2014. Faktor-faktor  yang mempengaruhi  Persepsi  Wajib  Pajak  mengenai Etika  atas  penggelapan  pajak  (Tax  Evasion) (Studi  Empiris  di  KPP  Pratama  Medan- Polonia) .  Skripsi.  Universitas  Sumatera  Utara,
Medan.
Kimball, Y., 2003. Income distribution and equilibrium multiplicity in a stigma based model of tax evasion. J. Public Econ. 87, 1591–1616.
Kurniawati,  Meiliana.,  &  Toly,  A.  A.  2014.  Analisis Keadilan  Pajak,  Biaya  Kepatuhan,  dan  Tarif Pajak  terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak  mengenai Penggelapan  Pajak  di  Surabaya  Barat.  Tax  & Accounting  Review,  4(2).  Universitas  Kristen Petra, Surabaya.
Lubis,  A.  I.  2010. Akuntansi  Keperilakuan (2  ed.).
Jakarta: Salemba Empat. Mardiasmo.  (2016).  “ Perpajakan  Edisi  Revisi  2016”. Yogyakarta, Penerbit Andi. McGee,  R.W.,  Simon  dan  Annie.  (2008). “A comparative Study on Perceived  Ethics  of  Tax Evasion:  Hong  Kong  Vs  the  United  Stated”,
Journal of Business  Ethics
2008,  pp. 147-158. Mukharoroh,  A.  H.  2014. Analisis  Faktor-faktor  yang mempengaruhi Persepsi  Wajib Pajak mengenai penggelapan  pajak  (Studi  Empiris  pada  Wajib Pajak  Pribadi  di  Kota  Semarang) .  Skripsi . Universitas Diponegoro, Semarang. Nugroho,  Rahman  Adi.  2012.  “Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi  Kemauan  Untuk  Membayar
Pajak  Dengan  Kesadaran  Membayar  Pajak Sebagai  Variabel Intervening (Studi  Kasus Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Yang  Melakukan Pekerjaan  Bebas  Yang  Terdaftar  di  KPP Pratama  Semarang  Tengah  Satu).” Diponegoro Journal of Accounting.Vol. I . Semarang. Nickerson,  Inge.  2009.  “Pleshko  dan  McGee.
Presenting the Dimensionality of An
Ethics  Scale  pertaining  To  Tax  Evasion”,
Journal of Legal, Ethical and Regulatory
Issues, Volume 12, Number 1.
Paramita,  A.A  Mirah  Pradnya.,  &  Budiasih.  2016.
Pengaruh  Sistem  Perpajakan,  Keadilan,  dan Teknologi  Perpajakan  pada  Persepsi  Wajib Pajak  mengenai  Penggelapan  Pajak. E-Jurnal Akuntansi, 17(2) . Universitas Udayana, Bali. Siahaan, Marihot P. 2010. “ Hukum Pajak Elementer” . Yogyakarta, Penerbit
Graha Ilmu.
Silaen,  Charles.  2015.  Pengaruh  Sistem  Perpajakan,
Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Perpajakan  terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak Mengenai  Etika  atas  penggelapan  pajak  (Tax Evasion). Jom FEKON , 2 (2). Universitas Riau, Pekan Baru.
Sekaran,  Uma  dan  Roger  Bougie.  2016. Research Methods for Business: A Skill-Building Approach . 6 th Ed. United Kingdom: Wiley. Suminarsi,  Wahyu  dan  Supriyadi.  2012. Pengaruh Keadilan, sistem Perpajakan dan  Diskriminasi  terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak mengenai  Etika    Penggelapan  Pajak  (Tax Evasion) . Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XV  No.672PAN-SNA15VII2012,  Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
Suryani,  Trisni  dan  Tarsis  Tarmudji.  2012.  “ Pajak  di Indonesia ”. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Waluyo.  2010.  “Perpajakan  Indonesia”.  Jakarta.
Salemba Empat.
Wikipedia.2016.
https/id.mwikipedia.org/wiki/Diskriminasi,diaks es2 Desember 2016.