Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Volume 6, Number 1, Juni 2020, pp. 26-36 P-ISSN: 2407-4012| E-ISSN: 2407-4551 DOI : http://dx.doi.org/10.23887/jiis.v6i1.25001 Open Access: https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIIS/index

## Menelisik  Akar  Kegaduhan  Bangsa  Indonesia  Pasca  Disetujuinya Hasil Revisi UU KPK Dalam Perspektif Pancasila
I Gusti Ngurah Santika 1 *
1 Universitas Dwijendra, Indonesia

## A B S T R A K
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  kegaduhan  yang  terjadi  di  Indonesia pasca  disetujuinya  hasil  revisi  UU  KPK.  Demonstrasi  diberbagai  daerah yang  dilakukan  mahasiswa  untuk  menyampaikan  aspirasi  penolakannya terhadap  hasil  revisi  UU  KPK  malah  berujung  bentrokan  dengan  aparat keamanan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menelisik  akar  kegaduhan bangsa indonesia pasca disetujuinya hasil revisi UU KPK dalam perspektif Pancasila.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif kualitatif.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi  dokumentasi  dan literatur.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  Pancasila  yang merupakan  sumber  kebenaran  dan  kedamaian  bagi  Indonesia  tidak digunakan  sebagai  rujukan  normatif  oleh  segenap  komponen  bangsa dalam  menjalankan  kedudukan  dan  perannya.  DPR  dan  Presiden  dalam merevisi UU KPK kurang terbuka terhadap aspirasi rakyat Indonesia. KPK tidak memainkan perannya sebagai lembaga penegak hukum yang secara yuridis bertugas melaksanakan UU. Pers tidak profesional dan independen dalam  menyajikan  imformasi  ke  publik.  Mahasiswa  cenderung  bertindak anarkis dalam menyampaikan aspirasi politiknya.

## A B S T R A C T
This research was motivated by the uproar that occurred in Indonesia after the approval of the Corruption Eradication  Commission  Law  revision.  Demonstrations  in  various  regions  carried  out  by  students  to convey  their  aspirations  of  rejection  of  the  results  of  the  revision  of  the  Corruption  Eradication Commission Law instead led to clashes with security forces. This study aims to investigate the roots of the Indonesian nation's upheaval after the approval of the revised KPK Law from the perspective of Pancasila. The method used in this research was descriptive qualitative. Data collection was carried out by studying documentation  and  literature.  The  results  of  this  study  indicated  that  Pancasila,  a  source  of  truth  and peace for Indonesia, was not used as a normative reference by all the nation's components in carrying out its  position  and  role.  The  House  of  Representatives  and  the  President  in  revising  the  Corruption Eradication  Commission  Law  were  less  open  to  the  Indonesian  people's  aspirations.  The  Corruption Eradication  Commission  does  not  play  its  role  as  a  law  enforcement  agency  legally  tasked  with implementing the Act. The press was not professional and independent in presenting information to the public. Students tend to act anarchically in conveying their political aspirations.
Copyright © Universitas Pendidikan Ganesha. All rights reserved.
* Corresponding author.
E-mail addresses: ngurahsantika@undwi.ac.id

## A R T I C L EI N F O
Article history: Received 25 May 2020 Accepted 17 June 2020 Available online 30 June 2020
Kata Kunci: Revisi Undang-Undang; Komisi Pemberantasan Korupsi; Pancasila
Keywords: Law Revision; Corruption Eradication Commission; Pancasila

## 1. Pendahuluan
Hasil  revisi  UU  KPK  yang  disahkan  secara  materiil  dalam  rapat  paripurna  DPR  pada  17 September  2019  rupanya  diwarnai  perdebatan  pro  dan  kontra  yang  membelah  tajam  sikap rakyat  Indonesia.  Menyusul  kelompok  tertentu  yang  merasa  tidak  puas  dengan  keputusan tersebut  bersikeras  menentang,  mendesak,  dan  menekan  Presiden  secara  politik  melalui  aksi demonstrasi besar-besaran yang dimotori mahasiswa. Demonstrasi 24 September 2019 menjadi puncak dari tersumbatnya saluran partisipasi publik terhadap Pemerintah dan DPR RI, terutama dalam kasus legislasi (Wasisto & Prayudi, 2019). Tidak tanggung-tanggung dalam menyalurkan aspirasi politiknya, mahasiswa bertindak sangat agresif, brutal, dan anarkis, sehingga menyulut terjadinya kerusuhan massal.  Bentrokan fisik antara mahasiswa dengan aparat keamanan pun tidak  mungkin  dihindarkan  lagi.  Demonstrasi  yang  dilakukan  khususnya  oleh  mahasiswa (hampir selalu) berujung kekerasa (Hasse, 2012). Panorama tidak menyedapkan tersebut telah menjadi pemandangan lazim yang bisa diakses atau dikonsumsi langsung melalui media massa, siaran  televisi,  dan  media  sosial  lainnya.  Belum  terhitung  pasti  berapa  jumlah  korban  yang berjatuhan, beserta kerugian materiil dan imateriil yang dialami semua pihak akibat kekacauan (chaos) baru-baru ini. Belum lagi dampak destruktif lainnya yang muncul akibat memburuknya stabilitas politik dan kamtibmas Indonesia, seperti melemahnya perekonomian nasional. Meski demikian,  mahasiswa  tetap  tidak  bergeming  sedikitpun  dan  masih  terus  bersikukuh mempertahankan sikap awalnya, yaitu menolak proses beserta produk politik  yang dihasilkan legislatif.  Kerusuhan  yang  melibatkan  mahasiswa  itu,  tiada  lain  bertujuan  untuk  mendesak Presiden  Jokowi  agar  membatalkan  hasil  revisi  UU  KPK  yang  sebenarnya  telah  mendapat persetujuan bersama antara Presiden dan DPR dalam rapat paripurna (Hasse, 2012).
Realitasnya  kerusuhan  yang  bersumber  dari  penolakan  hasil  revisi  UU  KPK  tidak  hanya pecah  di  Jakarta  saja,  tetapi  dengan  cepat  menjalar,  merambah,  dan  menyebar  ke  berbagai daerah  lainnya  di  seluruh  Indonesia.  Memperhatikan  dinamika  keamanan  dan  ketertiban masyarakat  (kamtibmas)  Indonesia  yang  kian  mencemaskan  atau  mengkhawatirkan  pada akhirnya  berhasil  melunakan  sikap  Presiden  Jokowi  terhadap  tuntutan  para  demonstran. Derasnya  arus  dan  gelombang  demonstrasi  diberbagai  belahan  tanah  air,  rupanya  mampu mengubah  paradigma  politik  Presiden  Jokowi  secara  drastis.  Dalam  sebuah  kesempatannya, Presiden  Jokowi  pun  memutuskan  untuk  sementara  waktu  menunda  atau  menangguhkan pembahasan dan pengesahan lima RUU lainnya yang dinilai memicu terjadinya polemik maupun kegaduhan  publik.  Langkah  sigap  Presiden  tersebut  merupakan  sebuah  usaha  konstitusional yang  bisa  dibilang  responsif-konstruktif  untuk  menenangkan  atau  meredakan  gejolak  publik yang mulai tidak kondusif. Mengingat semakin lama ujung pangkal persoalan pun mulai gamang atau  absurd,  sehingga  akan  menyulitkan  pemerintah  dalam  mencarikan  resolusinya.  DPR sebagai  mitra  kerja  Presiden  dalam  membentuk  UU  dapat  memahami  dan  menerima  dengan baik,  apa  yang  sesungguhnya  menjadi  keinginan,  dibalik  berubahnya  sikap politik  Pemerintah itu.  Dengan  ditundanya  pembahasan  dan  pengesahan  RUU  yang  masih  menuai  kontroversi publik, Presiden berharap stabilitas nasional Indonesia bisa pulih kembali seperti sedia kalanya (Subairi Muzakki, 2019).
Anehnya,  meskipun  pada  20  September  2019  Presiden  Jokowi  secara  resmi mengumumkan penundaan pembahasan maupun pengesahan lima RUU lainnya, ternyata tidak sedikitpun mampu mengendorkan, menyurutkan, dan menghentikan langkah mahasiswa untuk mengakhiri  aksinya.  Karena  pasca  diakomodasinya  sebagian  tuntutan  mahasiswa,  kegaduhan publik  bukannya  mereda,  tetapi  eskalasinya  justru  bertambah  masif  dan  kian  meluas.  Bangsa Indonesia  pun  tampaknya  mulai  dirundung  kebingungan  dan  frustasi  berkepanjangan  dalam menghadapi realitas politik tanah air yang  semakin tak menentu arah maupun juntrungannya. Mengingat  berbagai  daya  dan  upaya  telah  coba  dieksperimenkan  Presiden  Jokowi  untuk meredam  kegaduhan  publik  yang  tengah  bergejolak.  Fenomena  politik  yang  kurang  lazim tersebut kemudian mengundang pertanyaan fundamental di sebagian kalangan rakyat Indonesia yang  merasa  perihatin  dan  sedih  dengan  kondisi  negaranya  yang  gaduh.  Apakah  yang sebenarnya terjadi dengan kondisi bangsa Indonesia pasca disetujuinya hasil revisi UU KPK oleh Presiden dan DPR dalam rapat paripurna? Apakah yang menjadi sumber atau akar kegaduhan
bangsa  Indonesia  pasca  disetujuinya  hasil  revisi  UU  KPK  oleh  Presiden  dan  DPR  dalam  rapat paripurna?
Tetapi bila dicermati kegaduhan publik pasca disetujuinya hasil revisi UU KPK dalam rapat paripurna,  jelas  mengindikasikan  adanya  kekeliruan  mendasar  pada  diri  bangsa  Indonesia. Gejolak  publik  yang  tampak  dari  tindakan  anarkis  mahasiswa  dalam  aksi  demonstrasi  dapat dipastikan  bersumber  dari  pengingkaran  nilai-nilai  kebenaran  dan  kedamaian  yang bersemayam dalam tubuh Pancasila. Jika saja kedamaian yang merupakan roh ideologi Pancasila benar-benar diaplikasikan atau diimplementasikan secara murni, konsekuen, dan konsisten oleh segenap komponen bangsa, maka  tidak mungkin kondisi politik Indonesia sampai segaduh ini. Karena  bila  seluruh  komponen  bangsa  mampu  memahami  jati  diri  atas  kedudukan  dan perannya masing-masing dalam kehidupan bernegara,  niscaya kedamaian sebagai roh ideologi Pancasila akan sangat gampang diwujudkan. Berarti dalam merevisi UU KPK bangsa Indonesia telah  melakukan  pelanggaran  fatal  atas  roh  ideologi  Pancasila,  sehingga  mengakibatkan terguncangnya  kedamaian  Indonesia.  Gejolak  publik  pasca  disetujuinya  revisi  UU  KPK  tidak mungkin bisa dipisahkan dengan pengingkaran maupun pengkhianatan yang dilakukan bangsa Indonesia atas nilai-nilai kebenaran atau kedamaian yang terkandung dalam ideologi Pancasila. Oleh  karena  itu,  dengan  bermodalkan  roh  ideologi  Pancasila,  bangsa  Indonesia  dapat memandang lebih jernih dan obyektif lagi mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Di samping itu, roh ideologi Pancasila bisa juga digunakan sebagai detektor untuk mencari dan menelisik  sumber  problematika  yang  menyebabkan  terjadinya  kegaduhan  pada  bangsa Indonesia pasca disahkannya hasil revisi UU KPK. Atas dasar itu, maka penelitian ini bertujuan untuk menelisik akar kegaduhan bangsa indonesia pasca disetujuinya hasil revisi UU KPK dalam perspektif Pancasila.

## 2. Metode
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif.  Penelitian deskriptif kualitatif berusaha menggambarkan suatu gejala sosial yang tertuju pada pemecahan masalah di masa sekarang dan mendatang. Gaya penelitian kualitatif berusaha mengkonstruksi realitas  dan  memahami  maknanya.  Penelitian  deskriptif  kualitatif  ditujukan  untuk mendeskripsikan  dan  menggambarkan  fenomena-fenomena  yang  ada,  baik  bersifat  alamiah maupun  rekayasa  manusia,  yang  lebih  memperhatikan  mengenai  karakteristik,  kualitas, keterkaitan  antar  kegiatan  (Sukmadinata,  2011).  Gejala  sosial  atau  fenomena  yang  dimaksud dalam  penelitian  ini  adalah  kegaduhan  bangsa  Indonesia,  yaitu  demonstrasi  mahasiswa  yang berujung pada tindakan anarkis pasca disetujuinya hasil revisi UU KPK. Ditambah dengan tidak diimplementasikannya kedamaian yang merupakan roh ideologi Pancasila sebagai pedoman dan rujukan  dalam  kehidupan  bernegara  oleh  seluruh  komponen  bangsa.  Adapun  teknik pengumpulan  data  dalam  penelitian  kualitatif  secara  umum  terdiri  dari  empat  macam,  yaitu observasi,  wawancara,  dokumentasi,  dan  gabungan  atau  triangulasi  (Sugiyono,  2015).  Terkait penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi dan literatur. Studi literatur yang dilakukan, yaitu dengan melakukan pencarian terhadap berbagai sumber  tertulis,  baik  berupa  buku-buku,  arsip,  majalah,  artikel,  dan  jurnal  serta  dokumen- dokumen yang dapat membantu peneliti dalam mengungkap akar kegaduhan bangsa Indonesia pasca disetujuinya hasil revisi UU KPK dalam perspektif Pancasila.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Hakikat  eksistensi  Pancasila  bagi  bangsa  Indonesia  adalah  sumber  kebenaran  dan kedamaian  maka  penelitian  ini  dimulai  dari  kedudukan  dan  peran  masing-masing  setiap komponen bangsa. Apakah ada sesuatu yang dilakukan atau tidak oleh komponen bangsa, tetapi melanggar  kebenaran  dan  kedamaian  yang  digariskan  Pancasila,  sehingga  mengakibatkan timbulnya  kegaduhan  publik.  Apalagi,  Pancasila  dalam  konteks  ini  merupakan  suatu penerimaan,  kesepakatan,  dan  kebenaran,  serta  kedamaian  (Santika  et  al.,  2019).  Adapun komponen  bangsa  pada  penelitian  ini  adalah  aktor-aktor  negara  yang  mempunyai  kedudukan dan peran menentukan dalam kegaduhan publik di Indonesia pasca disetujuinya hasil revisi UU KPK.  Aktor-aktor  negara  yang  dimaksud,  meliputi  Presiden  dan  DPR  sebagai  dua  lembaga
negara yang oleh UUD 1945 diberikan kewenangan absolut merevisi UU, pers sebagai pilar ke empat demokrasi yang berperan menyampaikan dan menyajikan imformasi ke publik, dan KPK yang  bertugas  mengimplementasikan  UU,  serta  masyarakat  terutama  mahasiswa  yang mengajukan tuntutan dengan menggelar aksi demonstrasi. Beberapa komponen negara di atas bagi peneliti memiliki kontribusinya masing-masing dalam menciptakan kegaduhan publik yang terjadi baru-baru ini. Di sinilah peran vital dan fungsional roh ideologi Pancasila untuk menilai serta mengevaluasi apakah komponen bangsa di atas  benar-benar telah memainkan peran dan fungsinya  sesuai  dengan  kesepakatan  bersama  (konsensus).  Dalam  konteks  ini,  roh  ideologi Pancasila  adalah  tabir  kebenaran  dan  kedamaian  yang  dapat  digunakan  untuk  menelaah maupun  menelanjangi  akar  kegagalan  aktor-aktor  negara  dalam  memaknai  kedudukan  dan perannya hingga berujung pada timbulnya petaka, yaitu kegaduhan publik (Defa, 2019).
Diawali  dari  DPR  dan  Presiden  sebagai  dua  institusi  negara  yang  memiliki  kompetensi mutlak dalam membentuk dan merevisi UU. Sebagaimana bunyi Pasal 20 UUD 1945, bahwa pada dasarnya  kekuasaan  untuk  membentuk  undang-undang  merupakan  kekuasaan  yang  dimiliki Presiden  dan  DPR  (Wiyanto,  2015).  Dalam  konteks  penelitian  ini,  DPR  dan  Presiden  sebagai lembaga pembentuk UU menurut pandangan Pancasila merupakan pemantik awal yang memicu lahirnya kegaduhan di negeri ini. Mengingat yang menjadi detonator keresahan dan kegaduhan publik  adalah  badan  legislatif  yang  tanpa  restu  rakyat,  berani  menyetujui  hasil  revisi  UU  KPK dalam rapat paripurna DPR. Berarti DPR dan Presiden dalam menjalankan wewenangnya untuk merevisi UU KPK, tidak sepenuhnya berpegangan, berpedoman, dan mendasarkan dirinya pada roh  ideologi  Pancasila.  Padahal  Pancasila  sebagai  dasar  negara  Indonesia  memiliki  roh  yang sudah  seharusnya  meliputi  dan  menjiwa  disetiap  pelaksanaan  tugas  lembaga  legislatif  dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Penyimpangan atas roh ideologi Pancasila dalam merevisi UU KPK tentunya berakibat fatal bagi kedamaian bangsa Indonesia. Pada akhirnya apa yang menjadi jerih payah atau kinerja DPR dan Pemerintah dalam merevisi UU KPK tidak bisa diterima dan disepakati seluruh rakyat Indonesia. Hasil revisi UU KPK oleh DPR dan Presiden yang dilakukan melalui proses yang tidak dibenarkan Pancasila justru mengundang kekecewaan di  masyarakat  (Defa,  2019).  Dalam  suasana  seperti  itu  kegaduhan  publik  tidak  mungkin  bisa dihindari  lagi.  Gejolak  publik  pun  menjadi  ancaman  paling  serius  yang  menghantui  kegagalan DPR dan Presiden dalam merevisi UU KPK. Cermati saja pasca disetujuinya hasil revisi UU KPK, kegaduhan  pun  mulai  menyelimuti  dihampir  seluruh  wilayah  Indonesia.  Besarnya  eskalasi kegaduhan  publik  itu  mengindikasikan  adanya  pelanggaran  fatal  dan  serius  atas  roh  ideologi Pancasila  dalam  merevisi  UU  KPK.  Untuk  menelisik  dimana  sesungguhnya  akar  kekeliruan mendasar  badan  legislatif  dalam  merevisi  UU  KPK  haruslah  digunakan  roh  ideologi  Pancasila sebagai sarana evaluatornya.
Apalagi  Pancasila  merupakan  sumber  kebenaran  dan  kedamaian  bagi  bangsa  Indonesia maka beberapa prinsip kedamaian Pancasila yang dilanggar DPR dan Presiden dalam merevisi UU  KPK  dapat  dilihat  dari  Asas  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  yang  tertuang pada  Bab  II  Pasal  (5  )  dan  (6)  UU  No.  12  Tahun  2011.  Jadi  pelanggaran  fundamental  yang dilakukan  DPR  dan  Presiden  terhadap  roh  ideologi  Pancasila  yang  mengundang  kegaduhan pasca  disahkannya  hasil  revisi  UU  KPK  ialah  asas  keterbukaan  yang  tidak  dijalankan  dengan baik.  Padahal  asas  keterbukaan  ...  memiliki  peran  dan  fungsi  yang  penting  bagi  dihasilkannya suatu produk peraturan perundang-undangan yang berwatak responsif  (Sulistiyo et al., 2018). Prinsip kedamaian yang bersifat vital ini dalam realitasnya hanya setengah hati dijalankan DPR dan  Pemerintah  dalam  merevisi  UU  KPK.  Seharusnya  DPR  dan  Presiden  membuka  keran kesempatan  yang  seluas-luasnya  bagi  masyarakat  untuk  ikut  serta  berpartisipasi  secara  aktif dalam proses revisi UU KPK. Melalui keterbukaan, masyarakat diberikan akses selebar-lebarnya untuk menilai kualitas RUU yang dibentuk DPR dan Presiden. Itulah strategi konstruktif lembaga legislatif supaya masyarakat ikut terlibat dalam perdebatan legislasi.  Agar masyarakat terlibat dalam proses perdebatan tersebut, maka diperlukan keterbukaan parlemen (Asshidiqie, 2019). Sayangnya  lembaga  legislatif  tidak  menerapkan  prinsip  partisipatif  dan  keterbukaan  dalam merevisi UU KPK. Lebih-lebih pengesahan hasil revisi UU KPK yang demikian cepat dan terkesan begitu  mendadak  justru  membuktikan,  bahwa  lembaga  legislatif  seolah-olah  dengan  sengaja menutup  ruang  partisipasi  publik.  Padahal  DPR  seharusnya  menyuguhkan  imformasi  kepada
masyarakat  secara  akurat  dan  transparan  menyangkut  akibat  UU  dalam  kehidupan  mereka. Masyarakat  membutuhkan  informasi  dan  pemahaman tentang  manfaat  dan  implikasi  undang- undang nasional pada kehidupan mereka (Foster Mijiga, 2001). Tragisnya badan legislatif telah melupakan  dan  mengesampingkan  asas  keterbukaan  imformasi  dalam  merevisi  UU  KPK. Terlebih lagi, mepetnya jarak waktu pembahasan dengan pengesahan hasil revisi UU KPK jelas memperkuat  keyakinan  publik  atas  buruknya  kinerja  lembaga  legislatif.  Wajar  bila  publik akhirnya  beropini  atau  berspekulasi  negatif  atas  keputusan  DPR  dan  Presiden  yang  kompak menyetujui hasil revisi UU KPK. Cara kerja DPR dan Presiden seperti itu jelas tidak bisa diterima dan  disepakati  dari  logika  kritis  maupun  roh  ideologi  Pancasila.  Karena  hakekatnya  Pancasila menghendaki DPR dan Pesiden dalam merevisi UU KPK haruslah lebih terbuka dan melibatkan partisipasi  rakyat  seluas-luasnya.  Terlebih  pembaharuan  politik  banyak  pula  ditentukan  oleh partisipasi masyarakat (Sanit, 2015). Revisi UU KPK bisa dikatakan merupakan bagian integral dari  strategi  DPR  dan  Presiden  dalam  melakukan  pembaharuan  politik,  sehingga  sudah semestinya melibatkan partisipasi masyarakat.
Terlebih  lagi  dipandang  dari  perspektif  roh  ideologi  Pancasila,  UU  KPK  yang  direvisi lembaga  legislatif  bukanlah produk  politik  sembarangan.  Tetapi  DPR  dan  Presiden realitasnya telah  gagal  memahami  UU  yang  memformalisasi  kedudukan  dan  peran  KPK  dalam  kehidupan bernegara.  Meskipun  secara  hierarkis,  UU  KPK  tiada  bedanya  dengan  kedudukan  UU  lainnya. Tetapi  dari  sudut  penilaian  Pancasila,  UU  KPK  mempunyai  posisi  istimewa  dan  strategis  di negara  ini.  UU  KPK  secara  kontekstual  sangat  relevan  dengan  kondisi  Indonesia  yang pemerintahannya tengah diselimuti praktik koruptif pejabatnya. UU KPK yang lahir pada tahun 2002  adalah  produk  hukum  reformasi  yang  dianggap  berhasil  menampung  besarnya  hasrat publik untuk memberantas praktik korupsi yang telah merajalela dan menggerogoti Indonesia. Apalagi korupsi merupakan musuh rakyat yang harus dibumi hanguskan dan diratakan selama- lamanya. UU KPK diyakini mampu merekonstruksi dan menampung seluruh kemuakan rakyat Indonesia  terhadap  virus  korupsi  yang  menjangkiti  seluruh  lini  kehidupan  bernegara.  Berarti dari sudut pandang Pancasila, DPR dan Presiden kurang peka terhadap kondisi psikologis rakyat Indonesia yang begitu membenci korupsi. Terlebih dalam sejarah ekperimentasinya, KPK yang merupakan  anak  kandung  reformasi  dianggap  berprestasi  dalam  memberangus  korupsi, sehingga banyak menuai pujian atau sanjungan publik. Dengan gemilangnya sepak terjang KPK selama  ini,  wajarlah  lembaga  ini  mampu  mendulang  kepercayaan  tertinggi  rakyat  Indonesia dalam upaya pemberantasan korupsi. Berbeda dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti kepolisian  dan  kejaksaan  yang  sejak  awal  minim  sekali  legitimasi  publik  untuk  mendukung tugasnya  dalam  memberantas  korupsi.  Sebagaimana  dikatakan  (Fariz,  2019)  bahwa terbentuknya lembaga ini (KPK) lebih karena lembaga penegak hukum yang ada tidak mampu lagi  menjalankan  fungsinya  dalam  memberantas  korupsi.  Hal  itu  selaras  dengan  apa  yang dikatakan  oleh  upaya  pemberantasan  korupsi  yang  dilakukan  selama  ini  belum  menunjukan hasil hasil yang maksimal  (Hermien et al., 2017).
Dengan kondisi seperti itu, Pancasila menghendaki DPR bersama Pemerintah lebih cermat lagi, serta ekstra hati-hati dalam merevisi UU KPK. Karena pengalaman sejarah bangsa ini telah mengajarkan,  bahwa  mengubah  produk  hukum  KPK,  tiada  bedanya  dengan  mengusik kedamaian  Pancasila.  Secara  historis-empiris  berkali-kali  UU  KPK  berusaha  direvisi  lembaga legislatif selalu saja ditentang, ditolak, dan digagalkan rakyat Indonesia. Rendahnya sensitivitas DPR dan Presiden dalam memahami perasaan rakyat terhadap korupsi adalah sebuah kesalahan fatal  yang  sama  sekali  tidak dinginkan  Pancasila.  Secara  filosofis,  Pancasila  menghendaki  DPR intropeksi terlebih dahulu atas eksistensi dan perannya selama ini. Apalagi lembaga DPR RI saat ini berada pada posisi tertinggi dalam daftar kasus korupsi (Lumbuun, 2011).Keberadaan DPR dalam  kehidupan  ketatanegaraan  Indonesia  lebih  dikenal  rakyat  sebagai  lembaga  negara terkorup yang anggotanya sudah banyak dipenjarakan KPK. Indikasi keterlibatan lebih banyak anggota  DPR  mengemuka  dari  sejumlah  fakta  yang  muncul  di  persidangan  dan  temuan  Pusat Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  (PPATK)  tentang  2000  transaksi  keuangan mencurigakan  yang  sebagian  besar  dimiliki  politikus  yang  duduk  di  Badan  Anggaran  DPR (Muallifin, 2015). Tidak heran bila tindakan DPR dan Presiden yang menyetujui hasil revisi UU KPK  dalam  tempo  yang  relatif  singkat  dan  tampak  sangat  tergesa-gesa  telah  memancing
kecurigaan publik. Tidak mengherankan bila hasil revisi UU KPK disimpulkan rakyat Indonesia sebagai upaya pelemahan terhadap lembaga anti rasuah ini. Karena rakyat sendiri secara tegas menolak kekuasaan KPK dipreteli, dibatasi, dan dilucuti dengan kedok revisi UU KPK. Misalnya saja  menyangkut  kewenangan  KPK  di  bidang  penyadapan  yang  dinilai  publik  sebagai  kunci sukses  KPK dalam  melaksanakan  tugasnya.  Melalui  fungsi  penyadapan,  banyak  koruptor  yang berhasil diringkus KPK secara langsung melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT). Karena itu, KPK menjadi  harapan  baru  bagi  Indonesia  untuk  mengobati  penyakit  bangsa  yang  sudah  kronis (Zuber, 2018). Seandainya DPR dan Presiden berkehendak mengubah ketentuan ini, Pancasila mengharuskannya  lebih  bersifat  terbuka  dan  komunikatif  dengan  rakyat  sebagai  pemilik kedaulatan.  Dalam  pandangan  Pancasila,  DPR  dan  Presiden  sudah  seharusnya  bertanggung jawab memberikan penjelasan secara terbuka dan komperhensif menyangkut alasan mengapa pasal  tersebut  perlu  direvisi.  Bagaimana  mungkin  DPR  dan  Presiden  bisa  dianggap mengaktualisasikan  Pancasila  bila  dalam  mengubah  ketentuan  dalam  UU  yang  berperan strategis  saja  terkesan  tertutup  dan  tampak  tergesa-gesa.  Lembaga  legislatif  pun  seolah-olah secara  sengaja  menutup  ruang  diskusi  dan  perdebatan  publik  tentang  hasil  revisi  UU  KPK. Banyak  pendapat  atau  opini  yang  menyatakan,  bahwa  revisi  yang  dilakukan  ini  berkaitan dengan  upaya  pelemahan  (Subairi  Muzakki,  2019).  Bila  sebelumnya  usaha  pelemahan  KPK dilancarkan pihak-pihak tertentu melalui kriminalisasi pimpinannya. Maka pelemahan KPK kini datang melalui mekanisme yang sah, yaitu melalui proses legislasi dengan cara melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (Subairi Muzakki, 2019)
Tidak kalah hebohnya dan begitu mencengangkan publik adalah pengesahan hasil revisi UU  KPK  dilakukan  belasan  hari  menjelang  berakhirnya  masa  jabatan  politik  anggota  DPR periode  tersebut.  Meskipun  secara  yuridis  memang  tidak  menyalahi  aturan  manapun,  tetapi dipandang dari sudut moralitas Pancasila adalah sangat mengusik kedamaian dan ketentraman hati  nurani  rakyat  Indonesia.  Jelas  momen  pembahasan  dan  pengesahan  hasil  revisi  UU  KPK tidaklah  bisa  dibenarkan  dari  perspektif  etika  Pancasila,  karena  berseberangan  dengan  rasa kepatutan publik. Apalagi pada awalnya bukan hanya mengesahkan hasil revisi UU KPK, karena rencananya  masih  terdapat  sederet  RUU  lainnya  yang  sedang  dibahas  atau  tinggal  menunggu persetujuan  bersama  DPR  dan  Presiden,  seperti  RUU  Pertanahan,  RUU  Minerba,  RUU Pemasyarakatan, RUU Ketenagakerjaan, dan RUU KUHP. Dengan banyaknya RUU yang dikebut DPR dan Presiden menjelang akhir masa jabatannya jelas menimbulkan keheranan publik. Tidak aneh bila berbagai spekulasi liar bermunculan dan merebak di masyarakat, terutama mengenai legitimasi  moral  DPR  dalam  mengusulkan,  membahas,  dan  merevisi  UU  KPK.  Karena  di  mata rakyat  Indonesia,  DPR  periode  2014-2019  sebenarnya  telah  kehilangan  legitimasi  politiknya dalam mengambil keputusan yang bersifat strategis dan fungsional terutama menyangkut hajat hidup orang banyak, misalnya mengubah UU KPK. Menjelang berakhirnya periode keanggotaan DPR  2014-2019,  seharusnya  mereka  vakum  dalam  pengambilan  keputusan  yang  muatan materinya  berimplikasi  luas  bagi  kehidupan  bangsa  Indonesia.  Penilaian  di  atas  ditinjau  dari perspektif  roh  ideologi  Pancasila  adalah mengenai  pertanggungjawaban  moral  politik  anggota DPR kepada rakyat Indonesia yang telah memberinya kepercayaan. Teranglah kemudian muncul berbagai  dugaan  miring  rakyat,  bahwa  revisi  terhadap  UU  KPK  yang  dipaksakan  pada  akhir masa jabatannya merupakan bentuk tindakan lari dari tanggungjawabnya sebagai anggota DPR, berhubung akan pensiun dalam hitungan belasan hari lagi. Merebak isu desktruktif di kalangan rakyat mengenai motif tersembunyi dibalik revisi UU KPK adalah untuk melindungi dirinya dari upaya penegakan hukum di masa depan atas tindakan koruptif yang dilakukannya pada periode ini. Inilah yang kemudian dikenal sebagai politik korupsi, sebuah usaha terstruktur dan sistemik untuk melanggengkan tindakan korupsi (Astuti, 2013).
Bukan hanya DPR dan Presiden, KPK sebagai lembaga negara yang memperoleh amanat UU  untuk  memberangus  korupsi  juga  mempunyai  saham  signifikan  dalam  menyumbang kegaduhan  di  republik  ini.  Kegaduhan  itu  bermula  ketika  KPK  yang  seharusnya  menjalankan perintah  UU,  malah  ikut  sibuk  mengkritisi  muatan  materi  hasil  revisi  UU  KPK  yang  telah disetujui  bersama  oleh  DPR  dan  Presiden.  Mestinya  berbagai  kritik  dan  saran  KPK disalurkan pada  saat  pembahasan  RUU  masih  berlangsung  di  parlemen.  Karena  setelah  disetujui  dalam rapat paripurna DPR, secara materil RUU KPK hasil revisi sudah tidak mungkin lagi diotak-atik.
Sehingga  percuma  bila  KPK  menggerutu  dan  melontarkan  kritikan  ke  publik  atas  jerih  payah lembaga  legislatif.  Karena  secara  yuridis  tugas  KPK  ke  depannya  adalah  menjalankan  UU seoptimal  mungkin,  bukan  lagi  mengkiritisi  UU.  Karena  mengkritisi  ranahnya  lebih bersinggungan  dengan  arena  politik  bukan  yuridis.  Berbagai  penilaian  negatif  KPK  terhadap RUU  yang  baru  saja  disetujui  bersama  dalam  rapat  paripurna  DPR,  jelas  mendorong  dan membakar emosi publik. Disadari atau tidak, kritik yang disampaikan KPK ke publik terhadap revisi UU KPK telah memprovokasi kedamaian masyarakat. Rakyat mulai tergiring dan terjebak dalam narasi KPK untuk ikut menolak hasil revisi UU KPK yang telah disetujui DPR dan Presiden dalam rapat paripurna. Dapat dibayangkan bagaimana  memuncaknya  amarah publik terhadap keputusan DPR dan Presiden yang menyetujui hasil revisi UU KPK. Dalam pandangan Pancasila, KPK  seharusnya  paham,  bahwa  kritikan  yang  dilontarkannya  terhadap  hasil  revisi  UU  KPK semakin  memperkeruh  suasana  dan  mengorek  luka  hati  rakyat  Indonesia  (Subairi  Muzakki, 2019).
Akar kegaduhan publik pasca disahkan hasil revisi UU KPK tidak lah selesai sampai disitu saja.  Karena  ternyata  masih  ada  faktor  lainnya  yang  ikut  berperan  dan  berkontribusi  secara tidak langsung terhadap kacau balaunya keadaan Indonesia. Artinya kegaduhan publik kali ini bukan  semata-mata  hanya  karena  kelalaian  DPR  dan  Presiden  dalam  mensublimasikan  roh ideologi  Pancasila  pada  kewenangannya.  Sebab  pers  dan  sosial  media  juga  mempunyai  andil besar terhadap kegaduhan yang terjadi di Indonesia pasca disetujuinya revisi UU KPK. Meskipun harus diakui, bahwa pers di Indonesia dan konstribusinya terhadap demokratisasi telah diakui dunia  (Sudibyo,  2013) . Sayangnya  dalam  kasus  ini,  pers  sebagai  pilar  ke  empat  demokrasi Indonesia  telah  gagal  total  dalam  menjaga  marwahnya  sebagai  wahana  komunikasi  massa, penyebar  imformasi,  dan  pembentuk  opini  publik  dalam  upaya  menegakan  kebenaran  dan keadilan berdasarkan Pancasila. Pers tidak  lagi melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban dan perannya  dengan  sebaik-baiknya  berlandaskan  kemerdekaan  pers  yang  profesional.  Pers  saat ini  kurang  mampu  memegang  teguh  independensinya  dalam  melaksanakan  perannya dikehidupan  bernegara.  Perannya  sebagai  kontrol  sosial  (Pasal  6  Ayat  (1)  UU  No.  40  Tahun 1999),  pers  kali  ini  lebih  banyak  bertindak  oposan  dibandingkan  dengan  menyajikan  sebuah fakta  yang  obyektif  dan  kredibel.  Media  tidak  pernah  bisa  membuat  pemberitaan  yang  netral atau  tidak  mungkin  objektif  (Putri,  2012).  Hal  tersebut  bisa  diketahui  dari  muatan  materi pemberitaannya  yang  sangat  tidak  proporsional  atau  berimbang.  Substansinya  hanya menyalahkan  atau  menyudutkan  kinerja  pemerintah  dan  DPR  dalam  merevisi  UU  KPK. Sedangkan berbagai alasan mendesak Pemerintah menyangkut perlunya UU KPK direvisi jarang sekali  dimuat  dan  diberitakan  oleh  pers  secara  gamblang.  Hanya  persoalan  yang  baru  berbau prediksi buruk itulah yang kemudian dieksploitasi pemberitaannya di masyarakat, misalnya saja terkait  rencana  kehadiran  dewan  pengawas  yang  selalu  diangkat  sebagai  topik  utama  dan dibesar-besarkan  media  massa  dengan  ulasan  yang  parsial  atau  condong  berat  sebelah.  Pers menjadikan keberadaan dewan pengawas ini sebagai polemik dan momok menakutkan, karena dianggap dapat mengusik dan merusak independensi KPK dalam menyelenggarakan tugasnya. Keberadaan  dewan  pengawas  KPK  melalu  revisi  UU  KPK  menjadi  polemik  public,  karena dianggap  sebagai  pihak  yang  dapat  melemahkan  atau  mengurangi  gerak  KPK  (Telaumbanua, 2020).  Tetapi  pers  sengaja  telah  menampikan  arti  penting  sebuah  kontrol  terhadap  institusi negara yang memiliki wewennang super body seperti KPK.  Inilah salah satu  bentuk kegagalan pers Indonesia dalam mengaplikasikan roh ideologi  Pancasila sebagai pedoman dan penuntun guna menyampaikan sebuah kebenaran imformasi.
Kerap kali pers memuat judul berita yang penuh dengan sensasi dan kontroversi semata. Anehnya lagi antara head line dengan substansi beritanya terkadang terpaut jauh. Sehingga bila hanya  disimak  judulnya  sepintas  lalu,  pembaca  bisa  jadi  tergelincir  pada  narasi  yang  sengaja dibuat  redaksi  dengan  motif  tertentu.  Jadi  pers  memanfaatkan  kekurang  telitian  dan  emosi publik  yang  gampang  tersulut  amarahnya  hanya  karena  membaca  judul  beritanya  saja  tanpa lebih  dalam  lagi  membaca,  menganalisis, dan  mengklarifikasi  apa  yang  sesungguhnya  menjadi substansi  utamanya.  Pemberitaan  pers  pasca  disetujuinya  hasil  revisi  UU  KPK  lebih  dominan merangsang,  mendorong,  dan  membangkitkan,  serta  membakar  kemarahan  publik  atas keputusan  DPR  dan  Presiden.  Pers  berupaya  menggugah  emosi  publik  atas  sebuah  peristiwa
politik  yang  sesungguhnya  belum  jelas  ujung  pangkalnya.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  muatan materi  pemberitaan  pers  yang  tidak  memuat  fakta,  tetapi  lebih  banyak  opini  berbentuk prasangka  negatif  yang  sifatnya  untuk  menggiring  dan  mengarahkan  penilaian  masyarakat sesuai  dengan  kepentingannya.  Kredibilitas  beberapa  lembaga  pers  pasca  disetujuinya  hasil revisi  UU  KPK  sangat  rendah  dan  patut  diragukan.  Karena  pers  banyak  menyamaikan  berita yang tidak jelas dan kurang bisa dipercaya kebenarannya. Jadi tanggungjawab utama pers untuk mengedukasi  dan  mencerdaskan  publik  tidak  berjalan  sebagaimana  mestinya.  Rakyat  malah disuguhi dengan berita-berita yang bernada provokatif dan destruktif bagi kesehatan demokrasi Indonesia.  Bukannya  menenangkan  publik,  pers  justru  membuat  masyarakat  bingung,  resah, dan  gaduh.  Realitasnya  pers  masa  kini  belum  mampu  mamahami  Pancasila  seutuhnya  dalam upaya  menyajikan  suatu  keadilan  dan  kebenaran  imformasi  untuk  menciptakan  iklim kedamaian di tengah-tengah kehidupan masyarakat.
Jelas  profesionalisme  pers  dalam  menyampaikan  kebenaran  imformasi  patut  menjadi sebuah  keragu-raguan  publik.  Karena  sekarang  ini,  pers  tidak  lagi  berperan  obyektif  dalam membingkai  sebuah  fakta  dan  mengabarkan  suatu  peristiwa.  Dalam  praktiknya,  pers  sudah bertindak  seperti  ahli  hukum  yang  memberikan  tafsiran  atas  ketentuan  hukum.  Anehnya  lagi, jarang  sekali  media  menampilkan  pasal  yang  ditafsirkannya  secara  lengkap.  Bagaimana mungkin masyarakat sebagai pembaca bisa memahami dan mengerti sebuah ketentuan hukum secara  komperhensif  bila  tidak  didampingi  dengan  ketentuannya  secara  utuh.  Lucunya  lagi adalah bukan pasal-pasalnya yang ditunjukan ke publik, tetapi lebih banyak ulasan-ulasan sumir dan  absurd  yang  tidak  bisa  dipegang  kebenarannya.  Belum  lagi  pers  dalam  mengulas  dan mengupas  sebuah  aturan  hukum  seharusnya  disertai  ataupun  didampangi  dengan  pendapat pakar  hukum  yang  memang  diakui  kompetensinya.  Sebab  jurnalis  dengan  ahli  hukum merupakan  dua profesi  berlainan,  sehingga  tentunya  memiliki  kompetensi  yang  berbeda  pula. Tulisan  jurnalis  tentang  sebuah  ketentuan  hukum  semestinya  dikuatkan  kembali  dengan pendapat dari ahli hukum yang memang membidanginya. Bahkan lebih profesional lagi, bahwa pers  yang  bersangkutan  akan  mencari  informan  ahli  hukum  yang  terlibat  langsung  dalam pembahasan revisi UU KPK. Sebab hanya pakar hukum yang ikut membidani kelahiran UU itulah yang  benar-benar  paham  maksud  dan  tujuan  direvisinya  UU  KPK.  Dengan  meminta  pendapat pakar hukum itu tentunya imformasi yang diperoleh dan sampaikan ke publik akan lebih tepat, akurat,  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  kebenarannya.  Mengingat  media  masa  wajib bertanggungjawab  kepada  masyarakat  mengenai  dampak  sosial  yang  ditimbulkan  dari  berita yang dipublikasikannya. Tanggung jawab sosial media diartikan sebagai tanggung jawab mereka kepada masyarakat atas tindakan dan konsekuensinya.
Selain lembaga pembentuk UU dan media masa, masyarakat khususnya mahasiswa adalah salah satu pihak yang minim pengertian terhadap kebenaran dan kedamaian Pancasila. Sebagian besar  mahasiswa  yang  turun  ke  jalan  untuk  mengutarakan  atau  mengemukakan  aspirasi politiknya  dengan  cara  berdemonstrasi  belum  bisa  sepenuhnya  memahami  kedudukan  dan perannya dalam negara demokrasi Pancasila. Hanya bermodalkan jas almamater dan disanjung- sanjung atas peran historisnya di masa lalu yang berhasil mengjungkirbalikan pemerintah yang berkuasa. Mahasiswa kemudian dengan gagah beraninya berdemonstrasi memprotes keputusan DPR dan Presiden yang menyetujui hasil revisi UU KPK.  Ketika itu, aksi solidaritas antar BEM seluruh  Indonesia  menuntut  dibatalkannya  RUU  KPK  hasil  revisi  yang  sudah  disahkan  dalam rapat paripurna DPR beserta RUU lain yang dinilainya bermasalah. Ironisnya banyak mahasiswa dan pelajar datang berdemonstrasi hanya sekedar berpartisipasi atau ikut-ikutan saja. Mereka mengikuti aksi hanya sekedar untuk solidaritas sesama temannya saja, tanpa mengetahui lebih jauh lagi duduk permasalahan yang sebenarnya. Semua itu semakin lucu, karena mahasiwa dan pelajar  banyak  yang  belum  benar-benar  mamahami  substansi  revisi  UU  KPK  yang  ditolaknya. Aspirasi politik yang disampaikan mahasiswa hanya mengenai penolakan terhadap RUU tanpa pernah menyebutkan pasal mana yang dinilainya bermasalah beserta alasannya.
Artinya  sebagai  seorang  manusia  intelektual,  mahasiswa  Indonesia  sudah  seharusnya lebih  mengedepankan  pendekatan  akademis  dibanding  aksi  jalanan  dalam  menyelesaikan permasalahan. Jika biasanya aksi demonstrasi mahasiswa identik dengan kekritisan, namun saat ini  bergeser  ke narcisstic (Syahrul  Jiwandono,  2020).  Meskipun  pada  hakikatnya  mereka
memiliki  hak  konstitusional  untuk  menyalurkan  aspirasi  politiknya  dengan  jalan berdemonstrasi.  Haruslah  diketahui,  bahwa  melakukan  aksi  demonstrasi  dengan  jumlah  masa yang relatif besar tentunya mempunyai resiko berbahaya bagi keamanan dan ketertiban. Sebab bisa saja penyampaian aspirasi politik yang tadinya berjalan dengan tertib dan damai tiba-tiba berubah menjadi kacau tak terkendali, sehingga berujung pada anarki/kerusuhan, seperti yang terlihat  kemaren.  Dalam  kenyataannya  pelaksanaan  demonstrasi  dapat  berujung  petaka, menjadi anarkis, dan tidak terkendali, meskipun telah ada aturan yang tegas. Apalagi mahasiswa sangat gampang dihasut dan diprovokasi dengan berita-berita yang tidak benar (hoax) dengan tujuan agar mereka bertindak anarkis (Andrizal, 2018:120). Buktinya terjadi bentrokan antara aparat dengan mahasiswa yang menghiasi dan memenuhi berita-berita pers, sosial media, dan televisi  dirumah.  Mahasiswa  tidak  sepenuhnya  memahami  prinsip-prinsip  Pancasila  dalam menyampaikan  aspirasi  politik.  Jelas  saja  pemaksaaan  kehendak  mulai  tampak  dari  berbagai perusakan terhadap fasilitas umum yang sebenarnya dibangun dengan uang mereka juga. Dalam menggelar  aksi  demonstrasi,  kedamaian  sebagai  roh  ideologi  Pancasila  tampaknya  tidak dipegang teguh, sehingga wajar saja mahasiswa bertindak anarkis dan brutal. Mahasiswa seperti kehilangan  kontrol  atas  dirinya  sendiri,  sehingga  tidak  sadar  lagi  atas  kehancuran  yang dibuatnya.  Artinya  mahasiswa  tidak  paham  sampai  di  mana  batas  kebebasannya  dalam mengemukakan  aspirasi  politiknya.  Jelas  minim  sekali  pengetahuan  mahasiswa  mengenai rambu-rambu mengemukakan pendapat sebagaimana diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998.
Intelektual mahasiswa yang berdemonstrasi pasca disahkanya hasil revisi RUU KPK dalam rapat paripurna sangat rendah. Mengingat secara materiil RUU yang sudah disepakati bersama antara DPR dan Presiden dalam rapat paripurna adalah tidak bisa diubah lagi. Tekanan politik mahasiswa  terhadap  DPR  dan  Presiden  dalam  bentuk  demonstrasi  tidak  akan  bisa mengubah apapun.  Beda  halnya  dengan  RKUHP,  RUU  Minerba,  RUU  Pemasyarakatan,  RUU Ketenagakerjaan,  dan  RUU  Pertanahan.  Semua  RUU  tersebut  masih  dalam  tahap  pembahasan atau  tinggal  disahkan  dalam  rapat  paripurna  DPR.  Berarti  masih  terbuka  peluang  mendorong DPR dan Presiden untuk mengubah sikap politiknya. Kalau dipandang dari perspektif Pancasila jelas  tindakan  yang  diambil  mahasiswa  dengan  berdemonstrasi  untuk  mendesak  Presiden membatalkan  hasil  revisi  UU  KPK  yang  disetujuinya  dalam  rapat  paripurna  DPR  adalah  tidak tepat. Terlebih lagi, bahwa lima RUU yang dinilai bermasalah oleh mahasiswa telah diakomodasi Presiden  untuk  ditunda  pembahasan  maupun  pengesahannya.  Jadi  apa  yang  sebenarnya menjadi urgensi mahasiswa masih menggelar demonstrasi. Padahal sebagai golongan intelektual mereka  seharusnya  mengetahui  jalur  yang  tepat  dalam  membela  dan  mempertahankan  hak- haknya  yang  merasa  dilanggar  lembaga  pembentuk  UU.  Dalam  negara  Indonesia  yang berdasarkan  Pancasila  telah  disediakan  jalur  yang  bisa  ditempuh  untuk  menguji konstitusionalitas  peraturan  perundang-undangan.  Pengujian  tersebut  dikenal  dengan  istilah toetsingsrecht atau judicial review (Budiardjo,  2009).  Pasca  disetujuinya  RUU  dalam  rapat paripurna  DPR,  mahasiswa  sudah  semestinya  sedikit  bersabar  menunggu  sahnya  RUU  dari materiil  menjadi  formil.  Karena  paling  lambat  30  hari  setelah  disetujui  suatu  RUU,  meskipun tidak  ditanda  tangani  Presiden  secara  otomatis  akan  sah  menjadi  UU  dan  wajib  diundangkan dalam  lembaran  negara.  Setelah  RUU  teregistrasi  dalam  lembaran  negara  ( staatblad )  barulah mahasiswa mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji konstitusionalitasnya, apakah bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak.  Hal ini sesuai dengan doktrin yudicial review yang berarti,  bahwa  pengadilan  memiliki  wewenang  dan  kewajiban  untuk  menentukan  legitimasi tindakan  eksekutif  dan  legislatif  dan  jika  pengadilan  mendapati  mereka  bertentangan  dengan prinsip-prinsip konstitusional, mereka dapat menyatakannya batal (Sinha, 2016).

## 4. Simpulan dan saran
Berdasarkan  pembahasan  penelitian  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan,  bahwa  Pancasila yang  merupakan  sumber  kebenaran  dan  kedamaian  bagi  Indonesia  tidak  digunakan  sebagai rujukan  aktualitas  oleh  segenap  komponen  bangsa  dalam  melaksanakan  kedudukan  dan perannya. DPR dan Presiden dalam merevisi UU KPK kurang terbuka terhadap aspirasi  politik rakyat  Indonesia.  KPK  tidak  memainkan  perannya  sebagai  lembaga  penegak  hukum  yang bertugas  melaksanakan  perintah  UU,  tetapi  justru  bertindak  seperti  institusi  politik  dengan
mengkritisi  hasil  revisi  UU  KPK.  Pers  bekerja  secara  tidak  profesional,  proporsional,  dan independen dalam menyajikan imformasi ke publik, sehingga pemberitaan yang disampaikan ke publik  selalu  menyudutkan  Presiden  dan  DPR.  Mahasiswa  sebagai  manusia  intelektual  bukan hanya  tidak  memahami  hasil  revisi  UU  KPK  secara  utuh,  tetapi  juga  cenderung  menyalurkan aspirasi politiknya dengan tindakan anarkisme. Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini, yaitu  DPR  dan  Presiden,  dalam  membentuk  dan  merevisi  UU  harus  bersikap  lebih  terbuka terhadap  masukan  dan  aspirasi  yang  disampaikan  masyarakat.  Mengingat  partisipasi masyarakat dan keterlibatan publik dalam proses pembentukan UU adalah perwujudan formal kedaulatan  rakyat  di  negara  demokrasi  Indonesia.  KPK,  sebagai  lembaga  yang  dibentuk berdasarkan  UU  sudah  semestinya  tidak  mengkritisi  UU  karena  ketentuan  tersebut  adalah landasan hukum keberadaannya, termasuk juga mengatur tugas maupun wewenangnya. Sebagai lembaga penegak hukum, KPK tidak boleh ikut berpolitik apalagi menyampaikan aspirasi politis dengan  menolak  hasil  revisi  UU  yang  mengaturnya.  Pers  atau  media  masa  dalam  menyajikan atau  mengimformasikan  berita  ke  publik  haruslah  berpedoman  atau  berpegangan  pada  roh ideologi  Pancasila  yang  di  dalamnya  memuat  prinsip  kejujuran,  berintegritas,  profesional, proporsional, independen, mandiri, dan bertanggungjawab. Mahasiswa sebagai agen perubahan sosial  ( social  of  change )  haruslah  bertindak  secara  intelektual  dengan  mengedepankan  aspek akademis. Mahasiswa tidak boleh bertindak anarkis saat menyampaikan aspirasi politik melalui demonstrasi merupakan perbuatan melanggar hukum yang mencederai demokrasi itu sendiri.

## Daftar Rujukan
Asshidiqie, J. (2019). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (11th ed.). Rajawali Pers.
Astuti,  P.  (2013).  Politik  Korupsi :  Kendala  Sistemik  Pemberantasan  Korupsi  di  Indonesia  Puji Astuti. Politika: Jurnal Ilmu Politik . Budiardjo, M. (2009). Dasar-Dasar Ilmu Politik (IV). PT Gramedia Pustaka Utama. Defa, S. (2019). Pancasila sebagai dasar negara. Kompasiana.Com .
Fariz,  D.  (2019).  Pemerintahan  Joko  Widodo  dan  Serangan  Politik  Terhadap  KPK. Integritas ,
5 (2), 19 – 33.
Foster, Mijiga. (2001). Public participation in the legislation process. A summary of results from a  Nation-wide  Regional  Survey  and  a  National  Conference  Conducted  by  the  National Council  and  National  Democratic  Institute  between  April  and  October  2000. National Democratic Institute , October 20 , 38. Hasse, J. (2012). AN arkisme Demonstrasi Mahasiswa : Studi Kasus Pada Universitas Islam Negeri
Alauddin Makassar. Journal of Government and Politics .
https://doi.org/10.18196/jgp.2012.0004
Hermien, N., Lestari, T. W., & Sukini. (2017). Mahasiswa Pelopor Gerakan Anti Korupsi (1st ed.). Deepublish.
Lumbuun,  T.  G.  (2011).  Represson  Mechanism  Against  Parliament  Members  Who  Engage  In Corruption. Jurnal Leslasi Indonesia , 8 (2) , 173 – 186.
Muallifin,  M.  D.  A.  (2015).  Problematika  Dan  Pemberantasan  Korupsi  Di  Indonesia. Ahkam: Jurnal Hukum Islam , 3. No. 2 , 311 – 325. https://doi.org/10.21274/ahkam.2015.3.2.311-325
Putri,  A.  N.  I.  (2012).  Analisis  Framing  Berita  Demonstrasi  Mahasiswa  Semarang  Terkait
Kenaikan Harga BBM Pada TV Borobudur. Jurnal The Messenger . https://doi.org/10.26623/themessenger.v4i2.156
Sanit,  A.  (2015).  Pematangan  Demokrasi  dan  Sistem  Politik  Indonesia:  Kendala  Pelembagaan dan Kepemimpinan. Jurnal Politik . https://doi.org/10.7454/jp.v1i1.12
Santika, I. G. N., Rindawan, I. K., & Sujana, I. G. (2019). Memperkuat Pancasila Melalui Pergub No. 79  Tahun  2018  Dalam  Menanggulangi  Pengikisan  Budaya  Di  Era  Revolusi  Industri  4.0.. Prosiding Seminar Nasional Inobali 2019 , 79 , 981 – 990. Sinha, D. (2016). Constitutional review:  Study Of American Model And European Model. Summer Issue (Summer Issue (ed.)). Subairi Muzakki. (2019). Setelah Revisi UU KPK Disahkan . Detik.Com. Sudibyo,  A.  (2013). 50  tanya  jawab  tentang  pers:  panduan  praktis  untuk  pejabat,  politisi, selebritas, pengusaha, dan wartawan . Kepustakaan Populer Gramedia.
Sugiyono. (2015). Metode Penelitian. Metode Penelitian . Sukmadinata, N. S. (2011). Metode Penelitian Pendidikan . Remaja Rosadakarya.
Sulistiyo,  I.,  Widayati,  &  Kusriyah,  S.  (2018).  Implementasi  Asas  Keterbukaan  Dalam  Proses Pembentukan  Peraturan  Daerah  Dalam  Rangka  Otonomi  Daerah  Di  Kabupaten  Kendal. Jurnal Daulat Hukum , Vol. 1. No (2614-560X), 191 – 200.
Syahrul  Jiwandono,  I.  (2020).  Dinamika  Sosial  Sikap  Narcisstic  Aksi  Demonstrasi  Mahasiswa Dalam  Prospek  Demokrasi  Indonesia. Equilibrium:  Jurnal  Pendidikan , 8 (1),  34 – 40. https://doi.org/10.26618/equilibrium.v8i1.3012
Telaumbanua,  D.  (2020).  Restriktif  Status  Dewan  Pengawaskpk. Jurnal  Education  and Development , Volume 8 (1), 258 – 261.
Wasisto,  A.,  &  Prayudi.  (2019).  Gerakan  mahasiswa  dan  upaya  mengurai  polemik  tuntutan.
Singkat , XI (19), 25 – 26.
Wiyanto,  A.  (2015).  Kekuasaan  Membentuk  Undang-Undang  Dalam  Sistem  Pemerintahan Presidensial  Setelah  Perubahan  Undang-Undang  Dasar  1945. Negara  Hukum . https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2 Zuber, A. (2018). Strategi Anti Korupsi Melalui Pendekatan Pendidikan Formal Dan Kpk (Komisi Pemberantasan Korupsi). Journal of Chemical Information and Modeling , 1. N0.2 , 178 – 190. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004