Uti Possidetis: Journal of International Law ISSN 2721-8031(online); 27221-8333 (print) Vol. 1 No. 1 (2020): 34-66

## Personalitas  Perusahaan  Multinasional  Dalam Hukum Internasional
Syukri*; Retno Kusniati Fakultas Hukum Universitas Jambi *Coresponding author: syukri@lkpp.go.id
Submission : 20 Januari 2020 Revision : 04 Februari 2020 Publication : 11 Februari 2020 DOI : doi.org/10.36565/up.v1i1.8572

## Abstract
This  paper  aims  to  find  out  and  analyze  the  personality  and responsibilities of multinational cooperation in international law. The type  of  research  is  normative  studies  by  using  statutory,  conceptual and  historical  approaches.  It  is  shown  that  the  personality  of multinational  cooperation  in  international  law  is  limited  as  a  quasi subject of international law, which is applied in the context of: 1) party in  the  settlement  of  international  disputes,  limited  to  the  cases  of investment  disputes  through,  international  arbitration;  and  2)  party inthe  drafting  of  investment  contracts  using  the  principles  of international  trade  law,  in  particular  the  principles  of  National Treatment  and  Most  Favored  Nations.  The  responsibilitiesof multinational  cooperation  in  international  law  are  based  on  soft  law provisions yet applied through host country as the intermediary actor by the regulation in national legal provisions.
Keyword:  International  Legal  Personality;  Multinational Cooperation.

## Abstrak
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis personalitas  dan  tanggung  jawab  perusahaan  multinasional  dalam hukum  internasional.  Metode  Penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian  normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan, pendekatan  konseptual  dan  pendekatan  historis.  Hasil  dari
penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  personalitas  perusahaan multinasional  dalam  hukum  terbatas  sebagai quasi subjek  hukum internasional  yang  diwujudkan  dengan:  1)  Dapat  menjadi  pihak dalam  penyelesaian  sengketa  internasional  terbatas  kasus  sengketa penanaman modal melalui arbitrase internasional; dan 2) Membuat kontrak  penanaman  modal  menggunakan  prinsip-prinsip  hukum perdagangan  internasional  khususnya  prinsip National  Treatment dan Most  Favoured  Nations .Tanggung  jawab  dalam  hukum internasional  berdasarkan  ketentuan  yang  bersifat soft  law namun diterapkan  melalui  perantara  negara  tuan  rumah  dengan mengaturnya dalam aturan hukum nasional.
Kata  Kunci:  Personalitas  Hukum  Internasional;  Perusahaan Multinasional.

## A. Pendahuluan
Perusahaan  multinasional  paling  banyak  dibicarakan  karena merupakan asosiasi bisnis dalam rangka globalisasi dunia dan ekonomi. 1 Perusahaan multinasional sebagai organisasi bisnis swasta  terdiri  atas  beberapa  badan  hukum  yang  terhubung oleh  perusahaan  induk  dan  dibedakan  berdasarkan  ukuran dan  penyebaran  multinasionalnya. 2 Bentuk  pengaruh perusahaan  multinasional  terutama  modal  yang  dimilikinya dan  pengaruh  luas  teritorial  karena  memiliki  cabang diberbagai  negara. 3 Dengan  kekuatan  modal,  teknologi  dan sistem  manajemen  yang  baik,  perusahaan  multinasional mengontrol  aliran  modal,  teknologi  dan  distribusi  barang melintasi batas-batas negara.
1 An  An  Chandrawulan. Hukum  Perusahaan  Multinasional Keni Media, Bandung . 2014. hal. 1.
2 Shaw  N  Malcom,  Hukum  Internasional (International  Law ) diterjemahkan  oleh  Derta  Sri  Widowatie.  Imam  Baehaqi  dan  M. Khozim. Nusa Media, Bandung. 2013. hal. 228.
3 Boer  Mauna. Hukum  Internasional  Pengertian,  Peran  dan  Fungsi dalam Dinamika Global . Alumni. Bandung. 2011. hal. 716.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 1 (2020)
Karakter  perusahaan  multinasional  juga  adalah kemampuan  untuk  mengkoordinasikan  antara  perusahaan- perusahaan  di  lebih  satu  negara. 4 Induk  perusahaan  menjadi pimpinan sentral yang mengendalikan dan mengoordinasikan anak-anak  perusahaan  dalam  satu  kesatuan  ekonomi, 5 sedangkan anak perusahaan sebagai kepanjangan tangan dari induk perusahaan dalam pengoperasian aktivitasnya. 6 Dengan karakter yang melintasi batas negara antara induk perusahaan dan  anak  perusahaan  akan  menjadi  pembeda  dengan perusahaan  domestik  multi  lokasi  yang  pengoperasian kegiatan usahanya berada di satu negara. 7
Perusahaan  multinasional  sebagai  suatu  perusahaan yang memiliki, mengawasi dan mengatur aktivitas usahanya di lebih  dari  satu  negara  dilakukan  dan  dibiayai  dengan penanaman modal asing langsung ( Foreign Direct Investment ). 8
“Penanaman  modal  asing  merupakan  aktivitas  perusahaan yang  memberikan  status  multinasional  bagi  perusahaan- perusahaan  tertentu,” 9 atau  dengan  kata  lain  bahwa  suatu perusahaan  dapat  dikatakan  perusahaan  multinasional  jika perusahaan tersebut  melakukan  penanaman  modal di  negara lain.
Dalam  aktivitas  penanaman  modal  asing,  perusahaan multinasional harus tunduk kepada Trade Related Investment Measures yang  merupakan  kerangka  aturan  Organisasi Perdagangan  Dunia  ( World  Trade  Organization ).  Hasil  dari perjanjian  ini  merupakan  penegasan  kembali  prinsip-prinsip
4 An An Chandrawulan. Hukum Perusahaan Multinasional , Liberalisasi  Hukum  Perdagangan  Internasional  dan  Hukum Penanaman Modal. Alumni. Bandung. 2011. hal. 155.
5 Sulistiowati, Tanggung  Jawab  Hukum  pada  Perusahaan  Grup  di Indonesia. Erlangga. Jakarta. 2013. hal. 23.
6 An an Chandrawulan. Op. Cit .. hal. 185. 7 An an Chandrawulan. Op. Cit ., hal. 7. 8 Ibid., hal. 65 9 Ibid ., hal. 68
perdagangan  internasional,  yaitu  prinsip National  Treatment (Pasal  III  TRIMs),  larangan  penggunaan  restriksi  kuantitatif atau  penggunaan  kuota  (Pasal  XI  TRIMs)  dan  tetap diberlakukannya  ketentuan Most  Favoured  Nations dalam aturan General  Agreement  on  Tariffs  and  Trade (Pasal  III GATT).  Teks  perjanjian Trade  Related  Investment  Measures memuat upaya-upaya penanaman modal yang dilarang, jangka waktu  untuk  negara-negara  anggota  untuk  menghapus praktek-praktek yang dilarang dan mengakomodasi kepentingan negara berkembang dalam hal diperbolehkannya untuk  tidak  menerapkan  ketentuan  perjanjian  tersebut sementara waktu. 10 Aktivitas penenaman modal di Negara-negara
berkembang tidak dapat dihindari karena kebutuhan terhadap penanaman modal asing karena faktor pesatnya pertumbuhan ekonomi dan persaingan perdagangan internasional. Berkaitan hal ini, Ida Bagus Wiyasa Putra menyatakan bahwa:
Kebutuhan terhadap modal asing merupakan kebutuhan yang  tidak  dapat  dihindari  oleh  negara-negara berkembang, pertama ,  karena  mutlaknya  arti  penting pembangunan ekonomi bagi negara-negara berkembang; Kedua ,  terbatasnya  modal,  informasi, manajemen,  keahlian  dan  teknologi  untuk  mengubah sumber  daya  ekonomi  potensial  menjadi  sumber  daya ekonomi produktif. 11
Fenomena  semacam  ini  menimbulkan  perilaku  yang dikenal  sebagai race  to  the  bottom ,  yaitu  “keadaan  dimana negara-negara berkembang mengundang perusahaan multinasional  untuk  melakukan foreign  direct  investment 10 Huala  Adolf, Perjanjian  Penanaman  Modal  dalam  Hukum Perdagangan  Internasional (WTO).  Cet.  2.  Keni  Media.  Bandung. 2010. hal. 87.
11 Ida Bagus  Wiyasa Putra. Aspek-Aspek Hukum Perdata  Internasional dalam  Transaksi  Bisnis  Internasional .  Refika  Aditama.  Bandung. 2000. hal. 101.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 1 (2020)
dengan  cara  berlomba  memberikan  kemudahan  dan kelonggaran  aturan  hukum  seringan  mungkin  dengan  alasan untuk memacu pertumbuhan ekonominya”. 12 Keadaan dimana negara-negara mengundang
perusahaan  multinasional  untuk  melakukan  penanaman modal  mengakibatkan  timbul  posisi  yang  tidak  seimbang antara  perusahaan  multinasional  dan  negara  penerima investasi  atau  negara  tuan  rumah  ( host  state ).  “Negara  tuan rumah  bukan  hanya  menjadi  tidak  mampu    mencegah timbulnya  pelanggaran  hukum  tapi  justru  turut  melegalkan praktek-praktek  pelanggaran  hak-hak  buruh,  perusakan lingkungan  dan  pelanggaran  hak  konsumen  yang  dilakukan oleh  perusahaan  multinasional”. 13 Hal  ini  dikarenakan kekuatan  modal  yang  dimiliki  perusahaan  multinasional mampu  mempengaruhi  perekonomian  dan  melakukan  lobi politik dengan negara tuan rumah. Misalnya, pelanggaran hak asasi manusia berupa kekerasan dan “perusakan lingkungan di Papua  (Irian  Jaya)  sebagai  akibat  dari  pengoperasian  proyek tembaga  dan  mas  oleh  PT  Freeport  Indonesia  (suatu  anak perusahaan  Amerika  Serikat, The  Freeport-McMoran Company) ”. 14
Dampak  negatif  lain  dalam  perekonomian  negara penerima  modal  atau  negara  tuan  rumah.  Huala  Adolf menambahkan bahwa:
“…Perusahaan  multinasional  banyak  dikecam  telah mengembalikan  keuntungan-keuntungan  dari  kegiatan bisnisnya  ke  negara  dimana  perusahaan  induknya berada. Dampak lainnya adalah penanaman modal asing oleh  perusahaan  multinasional  dapat  mendominasi
12 Iman  Prihandono. Status  dan  Tanggung  Jawab  Multi-National Companies dalam Hukum Internasional ” Global dan Strategis, Th. II. No.1, Januari-Juni 2008, hal. 71. 13 Ibid . 14 Huala  Adolf. Perjanjian  Penanaman  Modal  dalam  Hukum Perdagangan Internasional (WTO). Op. Cit., hal. 6.
perusahaan-perusahaan  lokal.  Sebagai  akibatnya, mereka  dapat  mempengaruhi  kebijakan-kebijakan ekonomi  atau  bahkan  kebijakan  politis  dari  negara penerima”. 15
Untuk memberikan pembatasan tanggung jawab kepada perusahaan multinasional terlebih dahulu melihat personalitas hukum  ( legal  personality )  dari  perusahaan  multinasional tersebut . “Personalitas  hukum  adalah  yang  menentukan  hak- hak  dan  kewajiban  yang  dimiliki  subjek  hukum”. 16 Secara yuridis  perusahaan  multinasional  di  abad  ke-21  telah dipertimbangan  menjadi  seperti  halnya  manusia  biasa mempunyai  hak  dan  kewajiban  ( artifical  person )  yang diciptakan  oleh  hukum  dan  secara  nyata  mempunyai  hak dalam proses hukum yang melampau garis suatu negara. 17
Zakia  Arifindalam Foreign  Direct  Investment  and Sustainable Development in the Last sebagaimana dikutip Iman Prihandono dalam Status dan Tanggung Jawab Multi-National Companies  dalam  Hukum  Internasional mengemukakan pendapatnya  tentang  personalitas  hukum  perusahaan multinasional bahwa:
Pada umumnya perusahaan multinasional dikategorikan sebagai  badan  hukum  ( legal  person )  yang  mempunyai kedudukan sama dengan warga negara ( natural person ) di  tempat  perusahaan  multinasional  tersebut  didirikan atau  berdomisi  usaha.  Dengan  demikian,  dapat dikatakan bahwa saat ini negaralah satu satunya entitas yang mempunyai
kewenangan mengatur dan mengontrol kegiatan perusahaan multinasional. 18
15 Ibid . 16 Jawahir  Tantowi  dan  Pranoto  Iskandar. Hukum  Internasional Kontemporer . Cet. 1. Refika Aditama. Bandung. 2006. hal. 104.
17 An an Chandrawulan. Hukum Perusahaan Multinasional , Liberalisasi Hukum  Perdagangan  Internasional  dan  Hukum  Penanaman  Modal. Op. Cit ., hal. 180-181.
18 Iman Prihandono. Op. Cit ., hal. 69.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 1 (2020)
Penjelasan  di  atas  menunjukkan  bahwa  personalitas hukum  dari  perusahaan  multinasional  terdiri  dari  induk perusahaan yang berada di negara asal ( home state ) dan anak perusahaan di negara tuan rumah ( host state ). Raymon Vernon dalam Sovereignty  At  Bay;  The  Multinational  Spread  of  U.S Enterprise sebagaimana  di  kutip  An  An  Chandrawulan  dalam bukunya Hukum  Perusahaan  Multinasional mengemukakan keuntungan  status  hukum  yang  dimiliki  perusahaan multinasional bahwa:
Perusahaan  multinasional  telah  diberi  keuntungan dengan  diterapkannya  status  hukum  atau  hak  hukum, perusahaan  multinasional  menikmati  keuntungan  dari adanya  pengecualian  dari  beberapa  karakteristik ketidak  leluasaan  manusia  biasa.  Misalnya,  anak-anak perusahaan multinasional ini bebas atau dapat memiliki status  hukum  di  beberapa  negara  di  dunia.  Perusahaan multinasional  yang  berkedudukan  di  AS  misalnya, memiliki kebangsaan di Perancis, Brazil atau Togo. 19
Dalam  hukum  internasional  banyak  terjadi  perdebatan para  ahli  yang  berujung  pada  belum  adanya  kesepakatan mengenai  personalitas  hukum  internasional  ( international legal  personality) dari  perusahaan  multinasional.  Berkenaan dengan hal ini, Fotourus menyatakan bahwa:
“…it  is  possible  for  the  international  legal  process  to acknowledge  that  TNEs  (transnational  enterprise)  are significant  actors  in  the  world  economy  and  thus  to  recognize that  they  have  a  degree  of  legal  capacity  in  international law 20 (Terjemahan  bebas:  Hal  yang  dimungkinkan  untuk hukum internasional mengakui bahwa perusahaan multinasional merupakan aktor penting dalam perekonomian
19 An  an  Chandrawulan. Hukum  Perusahaan  Multinasional . Op.  Cit ., hal. 35. 20 Ibid ., hal. 34.
dunia dan demikian untuk mengakui bahwa mereka memiliki gelar dalam kapasitas hukum dalam hukum internasional).
Sarjana  lain  yang  mengemukakan  pendapatnya mengenai  personalitas  hukum  internasional  ( international legal  personality )  dari  perusahaan  multinasional  adalah Malanczuk, bahwa:
“… Multinational companies are still formally not ‘subject of international law’ in any meaningful sense of the term, although  there  is  limited  recognition  of  their  legal personality in certain dispute settlement mechanisms. Are such,  their  existence  in  barely  recognized  by  general international  law  (in  contrast  to  a  few…  special  soft  law instruments aiming at the regulation of their activities). 21
(Terjemahan  bebas:  Perusahaan  multinasional  masih resmi tidak tunduk pada hukum internasional dalam arti yang  bermakna  istilah,  meskipun  ada  pengakuan terbatas  kepribadian  hukum  mereka  dalam  mekanisme penyelesaian sengketa tertentu).
Perdebatan mengenai
personalitas perusahaan multinasional  dalam  hukum  internasional  tidaklah  lantas mengabaikan realita bahwa eksistensinya yang diterima dalam masyarakat internasional.
Perusahaan multinasional memainkan  peranan  penting  dalam  kehidupan  global  dan dapat melakukan kerjasama dan membuat persetujuan dengan pemerintah  suatu  negara  dengan  tidak  diatur  dengan ketentuan  nasional  suatu  negara  melainkan  dengan memberlakukan prinsip-prinsip umum hukum internasional.
Hukum internasional juga telah mengakui bahwa negara memiliki  hak  untuk  mengontrol  perusahaan  multinasional. 22
“Semua benda yang ada di wilayah suatu negara tunduk pada kekuasaan dan hukum negara itu”. 23 Pengaturan negara secara
21 Ibid.
22 Ibid., hal . 12.
23 Sugeng Istanto. Hukum Internasional . Cet. 2. Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Yogyakarta. 1998. hal. 42
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 1 (2020)
nasional  bertujuan  “untuk  menjamin  agar  keberadaan perusahaan  multinasional  dapat  memberi  keuntungan ekonomi  dan  sosial  secara  maksimal  kepada  perekonomian nasional”. 24 Sejalan  dengan  hal  tersebut  Jimly  Asshiddiqie berpendapat bahwa:
“…Sistem  perekonomian  Indonesia  bukan  sistem kapitalisme,  tetapi  demokrasi  ekonomi  dan  ekonomi pasar  sosial  demi  mencapai  kesejahteraan  rakyat. Maka  negara  juga  dapat  melakukan  pembatasan tertentu sebagai pelaksanaan konsep welfare state dan sistem  perekonomian  nasional  berdasarkan  UUD 1945. 25 Meskipun demikian “beberapa ahli hukum
internasional  merasa  bahwa  ketergantungan  pada  hukum nasional  sebuah  negara  untuk  meminta  pertanggungjawaban perusahaan multinasional saat  ini  dirasa  tidak  cukup”. 26 Oleh karena  itu  perusahaan  multinasional  harus  dibebankan tanggung  jawab  secara  internasional  dengan  tidak mengenyampingkan aturan negara tuan rumah.
Nancy L Mensch dalam Codes, Lawsuits or International Law:  How  Should  the  Multinational  Corporation  be  Regulate  d with  Respect  to  Human  Rights yang  dikutip  oleh  Iman prihandono dalam Status dan Tanggung Jawab Multi-National Companies (MNCs) dalam Hukum Internasional,
mengemukakan  alasan  mengapa  perusahaan  multinasional harus  diberikan  tanggung  jawab  dalam  hukum  internasional bahwa:
Setidaknya  terdapat  dua  alasan  mengapa  perusahaan multinasional  harus  mempunyai  tanggung  jawab langsung  menurut  hukum  internasional.  Yaitu: Pertama ,  perusahaan  multinasional  mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap kegiatan ekonomi sebuah  negara  (terutama  di  negara  berkembang)
24 An an Chandrawulan. Op. Cit ., hal. 184 25 Jimly  Asshiddiqie. Hukum  Tata  Negara  dan  Pilar-Pilar  Demokrasi . Cet.1. Sinar Grafika. Jakarta. 2011. hal. 136.
26 Iman Prihandono. Op. Cit ., hal. 70.
bahkan  kadang  mampu  memiliki  kekuatan  monopoli pasar  dan  kewenangan  mengatur  persyaratan  kerja bagi  buruh-buruhnya. Kedua ,  di  banyak  negara berkembang,  perusahaan  multinasional  mengelola kegiatan  usaha  yang  berhubungan  dengan  pelayanan publik  seperti  transportasi,  tenaga  listrik  dan telekomunikasi.  Hal  ini  secara  tidak  langsung  seperti memberikan sebagian dari kewenangan negara kepada perusahaan multinasional. 27

## B. Personalitas Perusahaan Multinasional sebagai Subjek Hukum Internasional
Hak  untuk  menentukan  nasib  sendiri  merupakan  hak  yang istimewa  karena  muncul  di  dua  kovenan.  Berakar  dari dekoloniasi sudah dijelaskan bahwa pada awalnya penentuan nasib  sendiri  dilihat  sebagai  mekanisme  untuk  negara  agar dapat mendapatkan kemerdekaannya dari kekuatan-kekuatan kolonial.  Deklarasi  Sidang  Umum  PBB  tentang  Pemberian Kemerdekaan  kepada  rakyat-rakyat  terjajah 28 adalah sumbangsih  klasik  kepada  lingkup  penentuan  nasib  sendiri selama 50 tahun pertama lebih keberadaan PBB.
Setiap entitas dapat dikatakan mempunyai
personalitas  dalam  hukum  internasional  karena  memiliki status  dan  kapasitas  yang  diakui  sebagai  subjek  pengemban hak dan kewajiban dalam hukum internasional. “Status entitas akan menentukan kekuatan dan kewajiban tertentu sedangkan kapasitas  akan  menghubungkan  status  dengan  hak  dan kewajiban  tertentu,” 29 sehingga  personalitas  merupakan penentu  suatu  entitas  dikatakan  sebagai  subjek  hukum internasional atau tidak.
Terdapat  dua  pendekatan  mengenai  entitas  yang diakui  sebagai  subjek  hukum  internasional, pertama , pendekatan  secara  teoritis  bahwa  “ada  dua  teori  tentang subyek  hukum  internasional  yang  berbeda  sama  lain.  Yang
27 Ibid , hal. 71. 28 Resolusi Sidang Umum 1514 (XV), 1960.
29 Shaw N Malcolm. Op. Cit ., hal. 193.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 1 (2020)
satu  menyatakan  bahwa  yang  merupakan  subyek  hukum internasional  adalah  hanyalah  negara,  teori  yang  lain menyatakan  bahwa  yang  merupakan  subjek  hukum internasional  hanyalah  individu”. 30 Kedua, pendekatan  secara praktis  bahwa  personalitas  melihat  bahwa  personalitas bukanlah  suatu  yang  absolut,  karena  hukum  internasional terus berkembang mengikuti keadaan masyarakat.
Pendekatan  secara  teori  yang  menyatakan  bahwa hanya  negara  yang  merupakan  subjek  hukum  internasional merupakan  konsep  hukum  teknis  untuk  menunjuk sekumpulan  ketentuan  hukum  yang  ada  di  suatu  wilayah tertentu. 31 Menurut  teori  ini  pula,  “individu  bukanlah penanggung  hak  atau  kewajiban  yang  lahir  secara  langsung dari  hukum  internasional.  Apabila  aturan-aturan  hukum internasional  melahirkan  suatu  hak  yang  memberi perlindungan kepada individu, maka ia hanya dapat memiliki atau  mempertahankan  haknya  apabila  ada  dukungan  dari negaranya”. 32 Berlawanan dengan teori tersebut terdapat pula teori  yang  menyatakan  kebalikannya  secara  ekstrim  bahwa sebenarnya  individu  merupakan  subjek  hukum  internasional yang  sesungguhnya.  Teori  ini  dikemukakan  oleh  Hans Kelsen dalam  bukunya Principles  of  International  Law bahwa kewajiban  negara  sebenarnya  adalah  kewajiban  semua manusia  yang  merupakan  anggota  masyarakat  di  suatu negara.
33 Secara praktis membuktikan subjek hukum
internasional bukan hanya negara atau individu namun dalam perkembangannya  terdapat  entitas  lain  yang  diakui  sebagai subjek  hukum  internasional  seperti  Organisasi  Internasional, Palang  Merah  Internasional,  Tahta  Suci,  Perusahaan Multinasional  dan  Pemberontak  ( Belligerent ).  Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi entitas tersebut sehingga diakui  sebagai  subjek  hukum  internasional,  seperti  faktor
30 Sugeng Istanto, Op. Cit ., hal. 126.
31 Ibid ., hal. 16. 32 Huala  Adolf. Hukum  Ekonomi  Internasional  Suatu  Pengantar. Op.Cit., hal. 68. 33 Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes. Op. Cit ., hal. 96-97.
sejarah,  kebutuhan  perkembangan  masyarakat  hukum internasional dan karena kehendak dari hukum itu sendiri.
Perusahaan  multinasional  merupakan  objek  kajian dalam  penulisan  ini  adalah    suatu  entitas  yang  patut dipertimbangkan untuk diakui personalitasnya sebagai subjek hukum  internasional  karena  secara  praktik  melalui penanaman  modal  asing  langsung  ( foreign  direct  investment ) dapat  mempengaruhi  ekonomi  dan  kebijakan  politik  negara asal  ( home  state )  dan  negara  tuan  rumah  ( host  state ). Setidaknya  terdapat  3  (tiga)  kemungkinan  jawaban  atas pertanyaan  mengenai  personalitas  perusahaan  multinasional dalam hukum internasional. Pertama, personalitas perusahaan multinasional  dalam  hukum  internasional  adalah  sebagai subjek hukum internasional; Kedua, perusahaan multinasional tidak  memiliki  personalitas  dalam  hukum  internasional sehinga  bukanlah  subjek  hukum  internasional; Ketiga, personalitas  perusahaan  multinasional  dalam  hukum internasional adalah sebagai quasi subjek hukum internasional (semu subjek hukum internasional).
Untuk menentukan jawaban atas pertanyaan mengenai personalitas perusahaan multinasional sebagai subjek hukum internasional  atau  hanya  sebagai quasi subjek  hukum internasional  atau  bahkan  tidak  memiliki  personalitas  sama sekali bukanlah perkara mudah. Para ahli hukum internasional masih memperdebatkannya. Selain itu,
“pengertian perusahaan  multinasional  sendiri  sebenarnya  merupakan suatu  pengertian  yang  dikenal  dalam  ilmu  ekonomi.  Ilmu hukum  tidak  mengenal  sama  sekali  pengertian  tersebut. karena  itu  pula  dalam  membahas  masalah  ini  dari  sudut hukum, upaya terhadapnya menjadi kontroversial dan bahkan sulit” 34 . Pernyataan  yang  kontroversial  dikemukakan  oleh Francois  Rigaux  bahwa “it  must  be  emphasized  that transnational  corporations  are  neither  subjects  nor  quasi- subjects of international law.” 35 (Terjemahan bebas: Sesuatu hal
34 Huala  Adolf. Hukum  Ekonomi  Internasional  Suatu  Pengantar. Op.Cit., hal. 79. 35 Ibid ., hal. 81.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 1 (2020)
yang  harus  ditekankan  bahwa  perusahaan  multinasional bukanlah  subjek  dan quasi -subjek  hukum  internasional). Meskipun  demikian,  terjadinya  perdebatan  mengenai personalitas  perusahaan  multinasional  dalam  hukum internasional tidaklah mengabaikan realitannya yang diterima masyarakat  internasional  karena  modal  yang  ditanam  di wilayah  negara  lain  tunduk  kepada  aturan  hukum internasional. Perusahaan multinasional masih diperdebatkan juga  personalitasnya  dalam  hukum  internasional  karena beberapa  negara  tidak  bersedia  untuk  memaksa  sebuah perusahaan  multinasional  bertanggung  jawab  atas  kerugian yang  ditimbulkan  dari  kegiatan  usahanya  di  negara  lain. 36 Secara  struktural,  induk  perusahaan  yang  berada  di  negara asal  perusahaan  multinasional  bertindak  sebagai  pembuat keputusan  terpusat  mampu  mengendalikan  anak  perusahaan yang  berada  di  negara  tuan  rumah.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  meskipun  perusahaan  tersebut  didirikan  berdasarkan hukum  nasional  negara  tuan  rumah  tetapi  tidak  dapat bertindak bebas sesuai inisiatifnya.
Bila  sudut  pandang  kita  adalah  liberalisasi perdagangan dalam  kerangka aturan  Organisasi  Perdagangan Dunia  ( World  Trade  Organization )  menjadi  alasan  pembenar aktivitas  perusahaan  multinasional  dan  modal  yang ditanamnya di negara lain diatur dengan hukum internasional. Sejalan dengan itu, S.M Noormengemukakan bahwa:
“Perdebatan  status  MNCs,  seharusnya  tidaklah  lantas membutakan  realita  yang  ada  bahwa  eksistensi mereka  harus  dapat  diterima  dalam  masyarakat hukum internasional. MNCs memainkan peran penting dalam  kehidupan  global  sekarang  ini  dimana  MNCs dapat melakukan kerjasama dan membuat persetujuan dengan pemerintah suatu negara dengan memberlakukan prinsip-prinsip umum hukum internasional  atau  aturan-aturan  lainnya,  yang pastinya mereka tidak diatur dengan ketentuan hukum nasional suatu negara atau dalam istilah kontrak biasa
36 Iman Prihandono. Op. Cit ., hal. 72.
disebut internationalized  contracts ,  oleh  karena  itu,
mengingat argumen yang dibangun diatas maka MNCs dapat dikatakan sebagai subjek hukum internasional”. 37
Karakteristik perusahaan multinasional yang melintasi batas-batas  negara  dengan  kekuatan  ekonomi  perusahaan multinasional  menunjukkan  peran  induk  perusahaan  sebagai pembuat  keputusan  sentral  dalam  pengendalian  anak-anak perusahaannya  di  negara  tuan  rumah  sesuai  dengan  teori Associated-Dependent
Development
yang dikemukakan Fernando  Hendrique  Cardoso.  Dalam  teori  ini,  “pemilikan” industri nampaknya tidak penting, apakah dimiliki pihak asing, berbentuk  perusahaan  patungan  atau  perusahaan  domestik yang  bergabung  dengan  perusahaan-perusahaan  asing,  tetapi penekanan  justru  pada  siapa  yang  mengambil  keputusan. 38 Dalam perusahaan multinasional sudah jelas yang mengambil keputusan  adalah  induk  perusahaan,  yang  menjadi  benang merah  dari  permasalahan  ini  adalah  keputusan  yang  dibuat induk perusahaan seringkali bertentangan dengan kepentingan  atau  bahkan  hukum  negara  tuan  rumah ( conflicting requirement on enterprises ).
Jika pada akhirnya perusahaan multinasional memiliki personalitas  dan  diakui  sebagai  subjek  hukum  internasional maka perusahaan multinasional bisa mendapatkan posisi yang setara  dengan  negara  dalam  hukum  internasional  sehingga dapat mengajukan klaim melawan negara berdasarkan hukum internasional.  Dalam  hal  ini  negara  tidak  perlu  khawatir  jika perusahaan  multinasional  mendapatkan  kedudukan  seperti negara  karena  negara  juga  berhak  mengajukan  klaim  hukum melawan  perusahaan  multinasional  apabila  dinilai  telah melakukan  pelanggaran  sehingga  pembebanan  tanggung jawab  dalam  hukum  internasional  dapat  dipaksakan
37 www.negarahukum.com, Perusahaan  Multinasional  (Multinational Corporations-MNCs) , www.negarahukum.com/hukum/perusahaan- multinational-multinational .,  terakhir  diakses  3  Maret  2016,  Pukul 14:37 WIB.
38 IJ. Heryanto. Peranan Multinational Corporations Dalam Industrialisasi Di Indonesia Pada Era Orde  Baru. Jurnal  Manajemen & Kewirausahaan. Vol. 5. No. 1. Maret  2003. hal. 20.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 1 (2020)
kepadanya.    Selain  itu,  jika  hukum  internasional  mengakui personalitas  perusahaan  multinasional  sebagai  subjek  dalam hukum  internasional  maka  perusahaan  multinasional  dapat menjadi  pihak  dalam  perjanjian  internasional  dan merumuskannya.
Perspektif hukum membuktikan perdebatan mengenai personalitas  perusahaan  multinasional  dalam  hukum internasional tentu berujung kepada telah dipenuhi atau tidak unsur  kecakapan  sebagai  persyaratan  untuk  menjadi  subjek hukum internasional karena jika terus memperdebatkan tetapi tidak  jelas  kecakapannya  maka  keberadaan  perusahaan multinasional  akan  terus  menimbulkan  pertanyaan.  Menurut Ian  Brownlieterdapat  tiga  syarat,  apabila  hanya  satu  saja dipenuhi  maka  suatu  entitas  diakui  sebagai  subjek  hukum internasional:  “ Pertama ,  adanya  kapasitas  untuk  melakukan gugatan  dalam  hal  terjadi  pelanggaran  hukum  internasional. Kedua ,  adanya  kapasitas  untuk  menandatangani  perjanjian internasional. Ketiga , adanya privilege dan imunitas yang lahir dari natural jurisdiction.” 39 .
Persyaratan  pertama  menunjukkan  bahwa  untuk melakukan  gugatan  dalam  hukum  internasional  harus memiliki  kewenangan  hukum  ( standing ).  Dalam  hal  ini perusahaan multinasional tidak memiliki kewenangan hukum ( standing )  untuk  berperkara  di  Mahkamah  Internasional ( International Court of Justice ) karena telah diatur secara jelas dalam Pasal 34 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, yang menyatakan  bahwa  hanya  negara  yang  dapat  menjadi  pihak dalam perkara didepan Mahkamah.
Meskipun demikian, pengalaman menunjukkan bahwa Indonesia  mengakui  bahwa  perusahaan  multinasional memiliki kewenangan hukum untuk menyerahkan sengketa ke badan  Internasional  pada  kasus  Hotel  Kartika  antara Indonesia  dengan  PT  AMCO,  sebuah  perusahaan  asing  yang diselesaikan oleh badan arbitrase ICSID ( International for the Settlement  of  Investment  Disputes )  di  Washington. 40 Dalam
39 Iman Prihandono. Loc., Cit . 40 Huala  Adolf. Hukum  Ekonomi  Internasional  Suatu  Pengantar. Op.Cit., hal. 88.
kasus  ini  Indonesia  kalah  dan  harus  membayar  kompensasi sebesar  3.2  Juta  Dollar  AS  atas  akuisisi  pengelolaan  Hotel Kartika  Plaza. 41 Berdasarkan  ketentuan  Pasal  32  ayat  (4) Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  Tentang  Penanaman Modal  diatas,  terlihat  bahwa  Indonesia  telah  mengakui  dan mengatur  mekanisme  penyelesaian  sengketa  penanaman modal  dengan  perusahaan  multinasional  tidak  cukup diselesaikan dengan badan arbitrase nasional namun terdapat badan  arbitrase  internasional  yang  lebih  berkompeten menyelesaikannya.    Hal  ini  membuktikan  bahwa  Indonesia mengakui perusahaan multinasional memiliki personalitas dan sebagai subjek hukum internasional yang terbatas.
Persyaratan  kedua  menunjukkan  bahwa  untuk menjadi  subjek  hukum  internasional  maka  perusahaan multinasional  harus  terlibat  aktif  dalam  perjanjian internasional.  Dalam  hal  ini  perusahaan  multinasional  tidak mempunyai  kecakapan  untuk  menandatangani  perjanjian internasional  karena  tidak  ada  instrumen  dalam  hukum internasional yang memberikan wewenang kepada perusahaan  multinasional  sebagai  pihak  dalam  perjanjian internasional.  Konvensi  Wina  Tahun  1969  tentang  Perjanjian Internasional  hanya  menyebutkan  bahwa  hanya  negara  yang berhak  menjadi  pihak  dalam  perjanjian  internasional, 42
Konvensi  Wina  1986  tentang  Perjanjian  Internasional  juga tidak memberikan wewenang kepada perusahaan multinasional karena yang berhak menandatangani perjanjian internasional  adalah  antara  negara  dengan  negara,  negara dengan  organisasi  internasional  dan  antara  suatu  organisasi internasional dengan organisasi internasional lainnya. 43 Selain ketentuan  tersebut,  terdapat  pula  entitas  yang  telah  diakui sebagai  subjek  hukum  internasional  dianggap  cakap menandatangani  perjanjian  internasional  seperti  perjanjian
41 Ir.binus.ac.id, Melawan Bullying Perusahaan Multinasional , Ir.binus.ac.id/2014/05/15/melawan-bullying-perusahaan- multinasional, terakhir diakses 3 Maret 2016 Pukul 15.03 WIB.
42 Lihat  Pasal  2  Konvensi  Wina  Tahun  1969  Tentang  Perjanjian Internasional.
43 Lihat  Pasal  2  Konvensi  Wina  Tahun  1986  Tentang  Perjanjian Internasional.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 1 (2020)
antara Tahta Suci dengan negara-negara berkaitan dengan hal- hal  keagamaan,  karena  Tahta  Suci  merupakan  subjek  hukum yang diakui dalam hukum internasional. 44
Tidak  terdapatnya  instrumen  hukum  yang  mengatur perusahaaan multinasional sebagai pihak dalam
penandatanganan  perjanjian  internasional  menjadikan perusahaan  multinasional  tidak  dapat  dikatakan  sebagai subjek  hukum  internasional.Meskipun  demikian,  “dalam  hal- hal  tertentu  perusahaan  multinasional  dapat  membuat persetujuan  dengan  pemerintah  suatu  negara  dengan memberlakukan  prinsip  hukum  internasional  atau  prinsip hukum umum  untuk transaksi mereka dan bukan diatur oleh hukum nasional suatu negara”. 45 Prinsip-prinsip perdagangan internasional  yang  terdapat  dalam  ketentuan  Organisasi Perdagangan  Dunia  ( World  Trade  Organization )  berkaitan dengan  penanaman  modal  oleh  perusahaan  multinasional yaitu  prinsip  perlakuan  nasional (National  Treatment) yang menunjukkan negara harus memberikan perlakuan yang sama dengan tidak membeda-bedakan antara penanam modal yang berasal  dari  dalam  maupun  berasal  dari  luar  negeri  dan prinsip  perlakuan  yang  sama  kepada  semua  negara  ( Most Favoured  Nation )  dengan  tidak  membedakan  mitra  dagang antara negara satu dengan negara lainnya. 46 Wewenang hukum perusahaan multinasional membuat persetujuan dengan suatu negara misalnya terdapat dalam  konvensi  ICSID  ( Convention  on  the  settlement  of Investment  Disputes  Between  States  and  Nationals  of  Other States )  tahun  1965.  Konvensi  ICSID  secara  implisit memberikan  wewenang  kepada  perusahaan  multinasional untuk  membuat kontrak atau penanaman modal dengan suatu negara.  Kemampuan  perusahaan  multinasional  membuat kontrak tersebut  dilakukan  oleh  individu dalam  artian  badan
44 Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes. Op. Cit ., hal. 118.
45 Boer Mauna. Op. Cit ., hal. 56. 46 Ketentuan  mengenai  prinsip National  Treatment dapat  dilihat dalamPasal III General Agreement on Tariffs and Trade dan Pasal II Trade Related Investment  Measures, sedangkan  Ketentuan  mengenai prinsip Most  Favoured  Nations terdapat  dalam  Pasal  1 General Agreement on Tariffs and Trade.
hukum  ( juridical  person ).  Sebagai  catatan,  Menurut  Huala Adolfperusahaan  multinasional  perlu  diadakan  pemisahan dengan  individu  atau  sekedar  badan  hukum.  Perusahaan multinasional  memiliki  personalitas  lebih  tinggi  dibanding individu,  karena  itu  perlakuan  terhadapnya  perlu  dibedakan dalam pengkajian sebagai subjek hukum internasional. 47 Kemampuan  perusahaan  multinasional  membuat kontrak  dengan  negara  tuan  rumah  menggunakan  prinsip umum  hukum  internasional  yang  terdapat  dalam  kerangka aturan  liberalisasi  perdagangan  mensyaratkan  adanya pembatasan kewenangan negara terhadap hak-hak ekonominya  melalui  pemberian  hak-hak  kepada  perusahaan multinasional atau dengan kata lain perusahaan multinasional diberikan  kewenangan  mereduksi  kekuasaan  perekonomian negara tuan rumah. Persyaratan kedua ini juga membuktikan bahwa dalam hukum Internasional telah adanya upaya untuk memberikan  kecakapan  yang  semu  kepada  perusahaan multinasional.
Persyaratan  ketiga  tentu  perusahaan  multinasional tidak  memenuhinya  karena  secara  umum  hanya  negara  yang memiliki  wilayah  dan  kedaulatan  atas  wilayah  tersebut 48 . Semua  negara,  berdasarkan  prinsip  kesetaraan  kedaulatan, akan mendapatkan kadar personalitas hukum yang sama. 49 Dari  penjelasan  diatas  terlihat  bahwa  perusahaan multinasional  tidak  memenuhi  kriteria  kecakapan  sebagai subjek  internasional,  namun  dalam  hal  ini  hukum internasional  telah  mengakui  personalitas  perusahaan multinasional  meskipun  dalam  kadar  yang  terbatas  sehingga dapat  dikatakan  bahwa  perusahaan  multinasional  diakui sebagai quasi subjek hukum internasional. Personalitas  perusahaan  multinasional  sebagai quasi subjek hukum  internasional  di  dukung  Menno  T  Kamminga  dan Saman  Zia  Arifi  dalam Liability  of  Multinational  Corporations Under  International  Law sebagaimana  dikutip  An  An
47 Huala  Adolf. Hukum  Ekonomi  Internasional  Suatu  Pengantar. Op.Cit., hal. 78. 48 Iman Prihandono., Loc. Cit . 49 Shaw N Malcolm. Op. Cit ., hal. 236.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 1 (2020)
Chandrawulan  dalam Hukum  Perusahaan  Multinasional yang menyatakan bahwa:
“…Statusnya  sebagai quasi subjek  hukum  internasional tampak  dari  muatan  instrumen  seperti  Organisasi Perdagangan  Dunia  (WTO),  Bank  Dunia  dan  IMF  yang menunjukkan  berkembangnya  tuntutan  terhadap  perlu adanya  keseimbangan  antara  hak-hak  dan  kewajiban- kewajiban  dari  perusahaan  multinasional  sebagai quasi subjek hukum internasional yang mempunyai kepentingan  sebagai  pelaku  (aktor)  yang  memiliki kekuasaan sebagai quasi kekuasaan negara”. 50
Berkembangnya  tuntutan  terhadap  terhadap  perlunya ada  keseimbangan  antara  hak  dan  kewajiban  perusahaan multinasional  memperlihatkan  bahwa  semakin  berkurangnya peran  otoritas pemerintah  terhadap  kebijakan  perekonomian di  negaranya.  Peran  tersebut  mengisyaratkan  telah  tersistem dalam hukum internasional dan perusahaan multinasional ikut andil  mengikuti  pola-pola  tersebut.  John  Ruggiemenyatakan bahwa:
Pola  korporasi  yang  menerapkan  pelaksanaan  sistem ekonomi  liberalisme  baru  ini  telah  terkonstruksi  di dalam  kehidupan  masyarakat  yang  kemudian  menjadi sebuah  patokan  identitas  dan  ciri  khas  yang mengisyaratkan  keberadaan  aspek  ekonomi  nasional di sebuah  negara.  Didalam  penerapannya  mengenai prinsip-prinsip  neoliberalisme  ini,  korporasi  cenderung mengurangi  peranan  pemerintah  didalam  praktek ekonominya  sehingga  arena  politik  internasional  pada masa  globalisasi  ini  memiliki  perbedaan  yang  radikal
50 An  An  Chandrawulan. Hukum  Perusahaan  Multinasional.  Op.  Cit ., hal. 180.
yang  dicirikan  dengan  absennya  peran  pemerintah  di sebuah negara. 51
Berkurangnya  peran  pemerintah  di  sebuah  negara terhadap  kekuasaan  perekonomian  pernah  dialami  oleh Indonesia,  “sewaktu  pemerintah  RI  mengeluarkan  Inpres Nomor  2  Tahun  1996  mengenai  kebijakan  otomotif  nasional, serta  merta  negara-negara  industri  otomotif  terkemuka, Amerika Serikat, Jepang dan Uni Eropa, memprotes kebijakan dalam  Inpres  itu”. 52 Inpres  tersebut  telah  melanggar  prinsip- prinsip  hukum  perdagangan  internasional  karena  memberi perlakuan  khusus  kepada  suatu  produsen  otomotif  nasional. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  apa  yang  sebelumnya  menjadi kewenangan penuh suatu negara berdaulat menjadi berkurang manakala  terdapat  kepentingan  ekonomi  negara  lain terganggu olehnya.
Dari berbagai penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa personalitas  perusahaan  multinasional  dalam  hukum internasional  terbatas  sebagai quasi subjek  hukum internasional  karena  tidak  dipenuhinya  persyaratan  sebagai subjek hukum internasional dengan tidak dapat menjadi pihak dalam  penandatanganan  perjanjian  internasional  namun perusahaan  mempunyai  kapasitas  membuat  kontrak penanaman  modal  dengan  negara  tuan  rumah  yang pengaturannya menggunakan prinsip-prinsip hukum perdagangan  internasional  khususnya  prinsip
National
Treatment dan Most Favoured Nations . Selain itu,  perusahaan multinasional  juga  tidak  memenuhi  persyaratan  sebagai subjek  hukum  internasional  dalam  hal  menjadi  pihak  yang dituntut dalam  gugatan  internasional akan  tetapi  perusahaan
51 www.unair.ac.id, Postur  Korporasi  dan Responsibilitas didalam Era Globalisasi . http://louis-embun-fisip13.web.unair.ac.id/artikel_, terakhir diakses tanggal 3 Maret 2016, Pukul 16.19 WIB.
52 Huala  Adolf. Hukum  Ekonomi  Internasional  Suatu  Pengantar. Op.Cit., hal. 2.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 1 (2020)
multinasional  dapat  menjadi  pihak  dalam  penyelesaian sengketa  internasional  terbatas  kasus  sengketa  penanaman modal  dengan  negara  tuan  rumah  yang  diselesaikan  melalui arbitrase internasional.
Seperti  yang  telah  dikemukakan  sebelumnya  bahwa hukum internasional telah mengakui personalitas perusahaan multinasional dalam kadar yang terbatas, sehingga instrumen hukum  internasional  tidak  dapat  diterapkan  sepenuhnya kepada perusahaan multinasional. Sebagai quasi subjek hukum internasional peran perusahaan multinasional dapat dikatakan mengambil  hak-hak  negara  terhadap  perekonomian  atau dalam  artian  telah  mereduksi  kekuasaan  negara  sehingga muncul  kembali  persoalan  dapat  atau  tidaknya  perusahaan multinasional  dibebankan  tanggung  jawab  dalam  hukum internasional.
Perusahaan multinasional
dimungkinkan untuk bertanggung jawab berdasarkan hukum internasional, seperti halnya  individu  yang  memperoleh  personalitas  akibat  secara langsung terkena beban kewajiban internasional dalam kasus tertentu seperti kejahatan perang, pembajakan dan kejahatan genosida. Oleh karena itu, dengan menggunakan metode yang sama masih terdapat kemungkinan perusahaan multinasional dibebankan tanggung
jawab berdasarkan hukum internasional.
Teori  klasik  dalam  hukum  internasional  tidak  pernah menyatakan  bahwa  hanya  tindakan  pelanggaran  oleh negara  saja  yang  dapat  dikatagorikan  sebagai  bentuk pelanggaran  hukum  internasional    ( internationally wrongful  act ).    Setidaknya  sebuah  sumber  hukum internasional  yang  berlaku  sebagai  sumber  hukum sekunder  atau secondary  international  law telah mengakui  bahwa  tindakan  individu  ( person )  atau sekelompok  orang    ( group  of  persons )  dapat  dikenai tanggung  jawab  internasional  bila  individu  atau
sekelompok individu tersebut secara nyata menjalankan tugas atau kewenangan penguasa negara. Demikian juga tindakan non-state  actors dapat  dibebani  tanggung jawab  hukum  internasional  bila  negara  mengakui  dan mengambil  alih  tindakan  tersebut  sebagai  tindakan negara yang bersangkutan. 53 Perkembangan hukum internasional belum
menunjukkan  perusahaan  multinasional  dapat  dibebankan tanggung  jawab  berdasarkan  hukum  internasional,  meskipun hadirnya  perusahaan  multinasional  yang  mereduksi kekuasaan  negara  namun  hukum  internasional  masih menempatkan  negara  sebagai  pemilik  kekuasaan  tertinggi dan  bertanggung  jawab  atas  setiap  subjek  dan  obyek  yang berada diwilayahnya.
Negara  sebagai  pemegang  kekuasaan  tertinggi  atau dikenal  dengan  kedaulatan  negara  ( state  sovereignty ) mengatur  aktivitas  perusahaan  multinasional  yang  berada  di wilayahnya,  apabila  perusahaan  multinasional  melalaikan kewajibannya  seperti  pelanggaran  hak  asasi  manusia, perusakan  lingkungan  dan  pelanggaran  hak-hak  buruh  dapat dibebankan  tanggung  jawab  berdasarkan  hukum  nasional. Sedangkan  hukum  internasional  berupaya  mengaturnya dengan  berbagai  perjanjian  internasional  yang  berupaya mengindikasikan  tanggung  jawab  tersebut  juga  hanya  dapat dipaksakan melalui kewenangan negara.
Mochtar  Kusumaatmadjaberpendapat  bahwa  perjanjian internasional  mengakibatkan  timbulnya  hak  dan  kewajiban bagi  para  pesertanya. 54 Perjanjian  internasional  yang berkaitan  dengan  perusahaan  multinasional  misalnya instrumen perjanjian di bawah rejim Organisasi Perdagangan Dunia  (WTO),  Masyarakat  Eropa  ( European  Community ), NAFTA  ( The  North  American  Free  Trade  Agreement ),  OECD
53 Iman Prihandono., Op., Cit ., hal. 73. 54 Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes. Op. Cit., hal. 123-124.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 1 (2020)
( the Organization for Economic Cooperation and Development ), dan berbagai Perjanjian Penanaman Modal Bilateral ( Bilateral Investment  Treaties )  antara  negara-negara  pemilik  modal terhadap perusahaan multinasional. 55
Perjanjian  internasional  yang  mengatur  perusahaan multinasional tersebut memperlihatkan melajunya liberalisasi tidak benar-benar mengekang aktivitas perusahaan multinasional  atau  dengan  kata  lain  tidak  adanya  ketentuan dalam  perjanjian  internasional  yang  memuat  perusahaan multinasional  bertanggung  jawab  secara  langsung  atas pelanggaran  dan  kejahatan  dalam  hukum  internasional,  akan tetapi  sebaliknya  dengan  adanya  berbagai  perjanjian internasional  tersebut  mereduksi  kekuasaan  negara  dan melindungi aktivitas perusahaan multinasional.
Selain bersumber dari perjanjian internasional terdapat pula  ketentuan dalam  hukum  internasional  yang  bersifat soft law yang  berupaya  mengatur  aktivitas  perusahaan multinasional,  namun  karena  sifatnya  tersebut  maka ketentuannya tidak dapat dipaksakan. Ketentuan yang bersifat soft  law misalnya  terdapat  dalam  OECD Guidelines  For Multinational  Enterprises yakni  pedoman  yang  di  buat  oleh Organisasi  Untuk  Kerjasama  Ekonomi  Dan  Pembangunan ( Organization  For  Economic  Cooperation )  bagi  perusahaan multinasional.  Pedoman  ini  merupakan  rekomendasi- rekomendasi  yang  memuat  prinsip-prinsip  dan  standar- standar  perilaku  bisnis  yang  bertanggung  jawab  bagi perusahaan  multinasional  secara  keseluruhan  baik  anak perusahaan  yang  beroperasi  di  negara  tuan  rumah  maupun induk perusahaan yang berada di negara asal.
OECD Guidelines For Multinational Enterprises berisikan rekomendasi  kepada  perusahaan  multinasional  untuk membuka  tidak  hanya  informasi  laporan  keuangan,  akan
55 An An Chandrawulan. Op. Cit ., hal. 181.
tetapi juga laporan lainnya yang meliputi informasi mengenai pengelolaan  lingkungan  hidup  dan  sosial.  Panduan  ini memberikan  rekomendasi  khusus  kepada  perusahaan multinasional  berkaitan  dengan  pemberantasan  korupsi, penghapusan  kerja  paksa  dan  tidak  mempekerjakan  anak dibawah  umur,  perlindungan  konsumen,  penggunaan teknologi dan ilmu pengetahuan, persaingan usaha yang sehat, kepatuhan  terhadap  aturan  perpajakan  dan    pengelolaan lingkungan hidup.Walaupun “pedoman ini secara hukum tidak mengikat, tetapi perusahaan mempunyai kewajiban moral dan politik untuk menghormati dan melaksanakannya”. 56
Contoh  lain  ketentuan  dalam  hukum  internasional bersifat soft  law dibentuk  oleh  Organisasi  Perburuhan Internasional  ( International  Labour  Organization )  yang menyepakati  terbentuknya  ILO Tripartite  Declaration  of Principles  Concerning  Multinational  Enterprises  and  Social Policy yang  merupakan  panduan  internasional  mengenai perusahaan dan interaksi mereka dengan isu tenaga kerja dan kebijakan  sosial.  Deklarasi  ini  memuat  panduan  bagi perusahaan  multinasional,  pemerintah,  asosiasi  pengusaha dan  serikat  pekerja  di  bidang-bidang  ketenagakerjaan, pelatihan,  kondisi  kerja  dan  hidup,  dan  hubungan  industrial. Tujuan  deklarasi  ini  adalah  mendorong  perusahaan  untuk memberikan  kontribusi  positif  terhadap  kemajuan  ekonomi maupun sosial.  Oleh karena sifatnya tersebut maka tidak ada kewajiban  yang  dapat  dipaksakan  kepada  perusahaan multinasional.
Selain  itu,  ketentuan  yang  juga  bersifat soft  law terdapat  pada The  United  Nations  Global  Compact yang merupakan  inisiatif  kebijakan  strategis  bagi  perusahaan- perusahaan    yang  berkomitmen  untuk  menyelaraskan
56 Ketentuan  bersifat Soft  Law dapat  dilihat  pada Foreword (Pendahuluan) dalam OECD Guidelines For Multinational Enterprises
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 1 (2020)
kebijakan dan operasi strategis usahanya dengan 10 (sepuluh) prinsip  universal  dibidang  hak  asasi  manusia,  perburuhan, lingkungan dan anti korupsi. Perkembangan terkini, lebih dari 10.000  perusahaan  dan  pemangku  kepentingan  yang  berasal lebih  dari  145  negara  telah  berpartisipasi  sesuai  inisiatifnya sendiri  dan  secara  sukarela  mengadopsi  prinsip-prinsip  yang terkandung dalam The United Nations Global Compact. 57 Penjabaran  prinsip-prinsip  yang  dimaksud  yakni sebagai berikut:
1) Businesses  should  support  and  respect  the  protection of  internationally  proclaimed  human  rights (bisnis harus  mendukung  dan  menghormati  perlindungan hak asasi manusia internasional);
2) Make sure that they are not complicit in human rights abuses (memastikan  bahwa  perusahaan  atau korporasi tidak terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia);
3) Businesses  should  uphoud  the  freedom  of  association and the effective recognition of the right to collective bargaining (bisnis  harus  menjunjung  tinggi
kebebasan  berserikat  dan  pengakuan  hak  untuk berunding bersama secara efektif);
4) The elimination of all forms of forced and compulsory labour (penghapusan segala bentuk kerja paksa dan kerja wajib);
5) The  effective  abolition  of  child  labour (penghapusan pekerja anak secara efektif);
6) The  elimination  of  discrimination  in  respect  of employment and occupation (penghapusan diskriminisi dalam hal pekerjaan dan jabatan); 7) Businesses  should  support  a  precautionary  approach to environmental challenges (bisnis harus mendukung  pendekatan  pencegahan  terhadap tantangan lingkungan);
57 Kristian.  Hukum Korporasi  Ditinjau  Dalam  The  Unite  Nations Global  Compact  (Suatu  Pengantar) .  Nuansa  Aulia. Bandung. 2014. hal. 1-2.
8) Undertake initiatives to pomote greater environmentally  responsibility (melakukan  inisiatif untuk  mempromosikan  tanggung  jawab  lingkungan yang lebih besar);
9) Encourage  the  development  and  diffusion  of environmentally  friendly  technologies (mendorong pengembangan  dan  penyebaran  teknologi  ramah lingkungan);
10) Businesses  should  work  against  corruption  in  all  its forms,  including  extortion  and  bribery (bisnis  harus bekerja  melawan  korupsi  dalam  segala  bentuknya, termasuk pemerasan dan penyuapan). 58 Pada  dasarnya  10  (sepuluh)  prinsip Global  Compact Perserikatan  Bangsa-Bangsa  ( The  Ten  Principles  The  United Nations Global Compact ) tidak mengikat secara hukum karena merupakan  inisiatif  dan  sukarela  dari  peserta.  Dengan demikian  tidak  ada  polisi  atau  badan-badan  khusus  untuk menegakkan  perilaku  atau  tindakan  perusahaan,  sebaliknya Global  Compact dirancang  untuk  merangsang  perubahan  dan untuk mempromosikan good corporate citizenship , mendorong solusi  inovatif  dan  mengembangkan  kemitraaan  perusahaan dengan    masyarakat  sipil,  pemerintah  dan  para  pemangku kepentingan lainnya. 59
Terkhusus dibidang hak asasi manusia, Kelompok Kerja PBB tentang Bisnis dan HAM (UN Working Group on Business and  Human  Rights )  telah  mengajukan  secara  resmi  Prinsip- Prinsip  Pedoman  International  Mengenai  Bisnis  dan  HAM ( International  Guiding  Principles  for  Business  and  Human Rights )  kepada  Dewan  HAM  PBB  (UN Human  Rights  Council ) pada  tahun  2010  yang  lalu.  Kemudian  diadopsi  oleh  Majelis Umum  PBB  (UN General  Assembly )  pada  7  Juli  2011  dalam sidang  Majelis  Umum  PBB  sebagai  acuan  resmi  bagi  para pelaku  usaha  dalam  menerapkan  prinsip-prinsip  HAM  di
58 Ibid ., hal. 31. 59 Ibid ., hal. 194.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 1 (2020)
dalam  praktik  bisnis.  Prinsip-prinsip  tersebut  disusun  oleh John  Ruggieyang  kemudian  tercantum  dalam Guiding Principles for Business and Human Rights. 60
Terdapat  tiga  prinsip  yang  tercantum  dalam Guiding Principles  for  Business  and  Human  Rights. Prinsip  pertama tentang The  State  to  Duty  to  Protect berkaitan  dengan kewajiban  negara  melindungi  warga  negaranya  terhadap pelanggaran  HAM  dari  pihak  ketiga  termasuk  perusahaan multinasional melalui kebijakan, peraturan dan peradilan yang adi,  karena  adalah  mustahil  mewujudkan cita-cita rule  of  law sementara posisi dan peran negara sangat minimal, atas dasar itulah  kemudian,  negara  diberi  kebebsan  bertindak. 61 Prinsip kedua  tentang Corporate  Responsibility  to  Respect  for  Human Rights berkaitan  dengan  tanggung  jawab  badan  usaha  untuk menghormati  HAM  yang  berarti  bahwa  perusahaan  harus bertindak dengan uji tuntas untuk menghindari dan mengatasi dampak  atas  pelanggaran  HAM  di  negara  tempat  beroperasi. Prinsip terakhir tentang Access to Remedy, yakni badan usaha dan  negara  wajib  memberikan  akses  yang  lebih  luas  kepada para korban terkait dengan tindakan badan usaha baik diluar maupun didalam pengadilan.
Perusahaan  multinasional  dalam  hal  ini  hanya bertanggung  jawab  menghormati  HAM,  sedang  fungsi perlindungan HAM terletak pada negara karena pemilik warga negaranya.  Dalam  hal  perhormatan  HAM,  perusahaan multinasional  berkewajiban  mengikuti  ketentuan  yang  telah diatur  oleh  negara  misalnya  ketika  negara  menerapkan
60 www.lintasgayo.com ,  Tanggung Jawab  Sosial  dan  Lingkungan
Perusahaan, Bisnis dan Hak Asasi Manusia , www.lintasgayo.com/tanggung-jawab-sosial-dan-lingkungan- perusahaan-bisnis-dan-hak-asasi-manusia.html , terakhir diakses tanggal 3 Maret 2016. Pukul 16.25 WIB.
61 Retno Kusniati. Sejarah Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya  dengan  Konsepsi  Negara  Hukum. Jurnal  Ilmu  Hukum.
2011. diakses dari http://unja.ac.id
standar  upah  minimum  upah  bagi  pekerja  maka  perusahaan berkewajiban  menerapkan  standar  yang  ditetapkan  negara tersebut. 62 Hal  lain  yang  dapat  dilakukan  oleh  perusahaan multinasional  adalah  dengan  memberikan  akses  informasi global  kepada  konsumen  mengenai  segala  jenis  aktivitas bisnisnya  sehingga  setiap  aktivitas  yang  dijalankan  memiliki tanggung  jawab  untuk  senantiasa  menghormati  hak  asasi manusia.
Prinsip internasional yang disusun John Ruggie tersebut menunjukkan bahwa perusahaan multinasional dapat menjadi subjek  pengemban  HAM  internasional  dalam  arti  yang terbatas  pada  penghormatan  yang  diatur  dengan  ketentuan internasional  sedangkan  untuk  pembebanan  tanggung  jawab dalam  hukum  internasional  tidak  dapat  diterapkan  secara langsung karena negara punya hak atas kedaulatannya.
Dapat  dikatakan  bahwa  belum  terdapatnya  ketentuan bersifat hard  law dalam  hukum  yang  membebankan perusahaan  multinasional  bertanggung  jawab  sebagai  pihak yang  dapat  dituntut  atas  pelanggaran  dan  kejahatan  dalam hukum  internasional.  Ketentuan  yang  bersifat soft  law juga demikian,  meskipun  telah  ada  upaya  untuk  mengatur perusahaan multinasional dengan prinsip-prinsip dan standar pengaturan  secara  internasional  agar  aktivitas  usahannya lebih  bertanggung  jawab  namun  karena  sifatnya  yang  tidak mengikat dan tidak dapat dipaksakan secara hukum sehingga akan  berlaku  melalui  perantara  negara  dengan  mengaturnya dalam aturan nasional serta akan berlaku pula jika perusahaan multinasional mengadopsinya kedalam praktik.
Berdasarkan telaah diatas, pembebanan tanggung jawab kepada perusahaan multinasional dalam hukum internasional
62 Rehulina. Multinational Corporations Sebagai
Pengemban
Kewajiban  dalam  Hukum  Hak  Asasi  Manusia Training Tingkat Lanjut Rule of Law dan Hak Asasi Manusia Bagi Dosen Hukum dan HAM . Jakarta.  3-6 Juni 2015. hal. 9.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 1 (2020)
dapat  dilakukan  dengan  mengakuinya  sebagai  pihak  yang dapat  dituntut  atas  pelanggaran  dan  kejahatan  internasional seperti  halnya  individu  yang  bertanggung jawab dalam  kasus tertentu  karena  diatur  dengan  ketentuan  bersifat hard  law yang berbentuk perjanjian internasional. Selain itu, ketentuan bersifat soft  law dalam  hukum  internasional  yang  mengatur perusahaan multinasional dengan prinsip-prinsip dan standar pengaturan internasional perlu dijadikan hard law mengingat kepastian  mengikatnya  ketentuan  tersebut  sehingga  aktivitas perusahaan  multinasional  lebih  bertanggung  jawab  kepada aturan hukum negara tuan rumah. Sebagai catatan, meskipun ketentuan yang bersifat soft law telah menjadi hard law namun harus  tetap  ada  rumusan  ketentuan  yang  berintikan perusahaan  multinasional  harus  bertanggung  jawab  atas kejahatan dan pelanggaran dalam hukum internasional karena tanggung  jawab  hanya  melalui  perantara  aturan  hukum negara  tuan  rumah  tidaklah  cukup  membenani  perusahaan multinasional dalam aktivitas bisnisnya.
Jika pada akhirnya perusahaan multinasional
dibebankan  tanggung  jawab  dalam  hukum  internasional berarti  juga  menunjukkan  pengakuan  secara  jelas  mengenai personalitas perusahaan multinasional sebagai subjek hukum internasional,  namun dalam  hal  kewenangan  harus  diberikan hak  yang  terbatas.  Terbatas  maksudnya  jika  negara-negara tidak bersedia untuk setara dengan perusahaan multinasional dalam  pembuatan  perjanjian  internasional  maka  tidak  perlu diberikan kewenangan tersebut kepada  perusahaan multinasional. Dalam hal ini, perusahaan multinasional cukup diberikan  kewenangan  melakukan  membuat  persetujuan dengan  suatu  negara  menggunakan  prinsip-prinsip  hukum perdagangan internasional.

## C. Simpulan
Permasalahan  hak  menentukan  nasib  sendiri  di Indonesia  bisa  dilihat  dari  dua  perspektif,  yaitu internal  self- determination dan external  self-determination, permasalahan ini  biasanya  terfokus  pada  konflik  antar  masyarakat dikarenakan  isu  rasial,  ekonomi  dan  latar  belakang  agama. Permasalahan  ini  juga  berlaku  untuk  banyak  komunitas  dan provinsi  yang  mencari  hak  otonomi  dan  hak  istimewa  yang lebih  tinggi  dari  pemerintah  pusat,  pada  akhirnya  memicu keinginan  masyarakat  untuk  membuat  gerakan  memisahkan diri dari Indonesia. Pengaturan hak menentukan nasib sendiri dalam  hukum  internasional  sebagai  salah  satu  Hak  Asasi Manusia  diatur  dalam  instrumen  internasional  yaitu  Piagam PBB, Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, Kovenan  Internasional  tentang  Hak-hak  Ekonomi,  Sosial  dan Budaya,  Deklarasi  tentang  Pemberian  Kemerdekaan  kepada Negara-negara  dan  Bangsa-bangsa  Jajahan,  Deklarasi  Wina dan Program Aksi 1993 serta Mahkamah Internasional dalam Advisory Opinion kasus Western Sahara yang menegaskan hak menentukan  nasib  sendiri  hanya  dapat  diberikan  kepada wilayah  jajahan,  wilayah  perwalian  dan  non  self-governing territories.
Papua  Barat  tidak  termasuk  di  dalam  3  kategori  dalam hak  menentukan  nasib  sendiri  yaitu  negara  jajahan  (koloni) karena  sejak  awal  merupakan  bagian  dari  Indonesia,  bukan merupakan wilayah  perwalian  dan  Papua  Barat  tidak  pernah masuk di dalam daftar wilayah tidak berpemerintahan sendiri (non  self-governing  territories),  menyebabkan  Papua  Barat tidak  dapat  mengusung  hak  menentukan  nasib  sendiri, selanjutnya  transfer  otoritas  dari  United  Nations  Temporary Executive Authority (UNTEA) dan hasil dari Act of Free Choice mempertegas kedaulatan Indonesia di Papua Barat. Penerapan hak  menentukan  nasib  sendiri  berhadapan  dengan  Teritorial Integrity dan doktrin Uti Possidetis juris.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 1 (2020)

## Referensi Instrumen Hukum
Agreement Establishing The World Trade Organization. Convention  on  the  settlement  of  Investment  Disputes  Between States and Nationals of Other States.
Guiding Principles for Business and Human Rights. ILO  Tripartite  Declaration  of  Principles  Concerning
Multinational Enterprises and Social Policy.
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Tentang  Penanaman Modal .  UU  Nomor  25  Tahun  2007.  LNRI  Tahun  2007
Nomor 67. TLNRI Nomor 4724.
-------, Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas . UU Nomor 40  Tahun  2007.  LNRI  Tahun  2007  Nomor  106.  TLNRI Nomor 4756.
-------, Undang-Undang  Tentang  Pengesahan  Agreement Establishing The World Organization . UU Nomor 7 Tahun
1994. LNRI Tahun 2007 Nomor 57. TLNRI Nomor 3556.
The OCDC Guidelines for Multinational Enterprises. The United Nations Global Impact.

## Buku
Adolf,  Huala. Hukum  Ekonomi  Internasional  Suatu  Pengantar.
Cet. 4. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
-------, Perjanjian  Penanaman  Modal  dalam  Hukum Perdagangan  Internasional (WTO).  Cet.  2.  Keni  Media,
Bandung, 2010. Asshiddiqie,  Jimly. Hukum  Tata  Negara  dan  Pilar-Pilar Demokrasi . Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
-------, Teori  Hans  Kelsen  Tentang  Hukum .  Cet.  3.  Konstitusi Press, Jakarta, 2012.
Buku Panduan Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2015. Chandrawulan,  An  An. Hukum  Perusahaan  Multinasional , Liberalisasi  Hukum  Perdagangan  Internasional  dan Hukum Penanaman Modal. Alumni, Bandung, 2011.
-------, Hukum Perusahaan Multinasional .  Keni Media, Bandung, 2014. Fuady, Munir. Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum dari WTO) . Cet. 1. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
HR,  Ridwan. Hukum  Administrasi  Negara .  Cet.  17.  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
Istanto,  Sugeng. Hukum  Internasional .  Cet.  2.  Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1998. Kristian. Hukum  Korporasi  Ditinjau  Dalam  The  Unite  Nations Global  Compact  (Suatu  Pengantar) .    Nuansa  Aulia,
Bandung, 2014.
Malcom,  Shaw  N.  Hukum  Internasional (International  Law ) diterjemahkan oleh Derta Sri Widowatie, Imam Baehaqi dan M. Khozim. Nusa Media, Bandung, 2013. Maman  Suherman,  Ade. Hukum  Perdagangan  Internasional: Lembaga  Penyelesaian  Sengketa  WTO  dan  Negara Berkembang. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2000. Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum , Cet. 8. Edisi Revisi. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013. Mauna,  Boer. Hukum  Internasional  Pengertian,  Peran  dan Fungsi dalam Dinamika Global . Alumni, Bandung, 2011.
Putra,  Ida  Bagus  Wiyasa. Aspek-Aspek  Hukum  Perdata Internasional  dalam  Transaksi  Bisnis  Internasional . Refika Aditama, Bandung, 2000. Ramlan. Hukum  Internasional .  Fakultas  Hukum  Universitas Jambi, 2008. Sulistiowati. Tanggung Jawab Hukum pada Perusahaan Grup di Indonesia. Erlangga, Jakarta, 2013.

## Artikel/Jurnal
Ascarya,  Sri  Mulyati  dan  Tri  Subari,  “Kebijakan  Sistem Pembayaran di Indonesia, Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan  (Ppsk)  Bank  Indonesia”,  Jakarta, 2001.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 1 (2020)
Bank Indonesia, “Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang  2009;  Peran  dan  Kinerja  Sistem  Pembayaran dalam  Mendukung  Upaya  Pemulihan  Ekonomi”, Jakarta, 2010.
Bank Indonesia, “Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang  2010;  Arah  dan  Kebijakan  Sistem  Pembayaran dalam  Menyongsong  Era  Integrasi  Ekonomi  serta Upaya  Meningkatkan  Kualitas  Uang  dan  Kehandalan Manajemen Pengelolaan Kas”, Jakarta, 2011 Rehulina,  “ Multinational  Corporations Sebagai  Pengemban Kewajiban  dalam  Hukum  Hak  Asasi  Manusia.” Training Tingkat Lanjut Rule of Law dan Hak Asasi Manusia Bagi Dosen Hukum dan HAM . Jakarta, 3-6 Juni 2015. Siregar,  Suci  Yunita.  “Penerapan  Prinsip  Non-Diskriminasi Pada  Sistem  Perdaganagn  Multirlateral  Dalam Kerangka  WTO  (World  Trade  Organization)”.  Skripsi Sarjana  Hukum.  Universitas  Sumatera  Utara,  Medan, 2007.
Tim  Inisiatif  Bank  Indonesia,    “Upaya  Meningkatkan Penggunaan  Alat  Pembayaran  Non  Tunai  Melalui Pengembangan  E-Money”,  Paper  Work,  Bank Indonesia, Jakarta, 2006.
Laman Perusahaan Multinasional . https://id.m.wikipedia.org/wiki/ Perusahaan_multinasional , diakses 13 Januari 2016, Pukul 06:18 WIB. Mitsubishi , https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi ,  diak- ses 22 Maret 2016, Pukul 07:10 WIB.
Atur . http://kbbi.web.iid/atur, diakses 13 Januari 2016, Pukul
14:06 WIB.