## Majalah Hukum Nasional Volume 52 Nomor 1 Tahun 2022
P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772-0664 DOI : 10.33331/mhn.v52i1.163 https://mhn.bphn.go.id

## PENATAAN ULANG PENGATURAN PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA MELALUI MOMENTUM PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA
(Remodeling of Foreign Investment Regulations in Indonesia Through the National Capital Development Momentum)
Surya Oktaviandra Fakultas Hukum Universitas Andalas Kampus Limau Manis Padang
e-mail: suryaoktaviandra@law.unand.ac.id

## Abstrak
Kontroversi  perlu  tidaknya  pembaruan  terhadap  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang Penanaman  Modal  (UUPM)  sudah  mengemuka  semenjak  lahirnya  undang-undang  tersebut.  Meskipun demikian, argumentasi hukum yang selama ini didiskusikan dirasa belum cukup kuat dalam mendorong terjadinya pembaruan pada UUPM khususnya mengenai pengaturan penanaman modal asing. Penelitian ini berupaya mengisi kekurangan argumentasi hukum terhadap perlunya pembaruan pengaturan hukum penanaman  modal  asing  di  Indonesia  seiring  dengan  momentum  akan  dilakukannya  pembangunan  ibu kota negara baru di Indonesia yang sebagian pembiayaannya akan bergantung kepada kegiatan penanaman modal asing. Metode penelitian yang dilakukan adalah bersifat yuridis normatif dengan melakukan analisa berbagai bahan hukum yang sesuai. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan dan menyarankan dilakukannya penataan ulang pengaturan penanaman modal asing di Indonesia yang tidak hanya menambah beberapa ketentuan  saja, namun  juga  merubah  cara  berpikir  dan  struktur pengaturan  hukum  penanaman  modal asing di dalam UUPM.
Kata kunci: penataan ulang, pembaruan, penanaman modal asing, ibu kota negara.

## Abstract
The controversy over whether or not to renew Law Number 25 of 2007 concerning Investment (UUPM) has surfaced since the birth of the law. Nevertheless, the legal arguments that have been discussed so far are deemed not rigorous to encourage reforms to the Investment Law, especially regarding the regulation of foreign investment. This study seeks to fill the lack of legal arguments for law reform of foreign investment in Indonesia through the momentum for the construction of a new capital city in Indonesia, some of which will depend on foreign investment activities. This research has used normative juridical methods by analyzing various appropriate legal materials. The results of this study conclude and suggest a  fresh model of the foreign investment regulation in Indonesia which not only adds a number of provisions, but also changes the way of thinking and the structure of foreign investment regulation in the Investment Law.
Keywords: remodeling, reform, foreign direct investment, capital city.

## A. Pendahuluan
1  Franni Puru, “Pembaharuan Hukum Penanaman Modal Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Penanam Modal Di Indonesia,” LEX ADMINISTRATUM 2.1 (2014), 20.
2 Agus Surachman, “Kritik Terhadap Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Perspektif Teori Hukum).” UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum 5.1 (2018): 24-32.
3 Acep Rohendi, “Prinsip Liberalisasi Perdagangan World Trade Organization (WTO) Dalam Pembaharuan Hukum Investasi Di Indonesia (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007)(Principle of Trade Liberalization of World Trade Organization (WTO) in Reforming the Investment Law of Indonesia (Indonesian Law No. 25 of 2007)),” Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum 1.2 (2014), 401.

## Pengaturan mengenai Penanaman Modal
Asing  (PMA)  di  Indonesia  saat  ini  berada pada  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 2007  tentang  Penanaman  Modal  (UUPM) dengan beberapa perubahan dilakukan melalui  Undang-Undang  Nomor  11  tahun 2020  tentang  Cipta  Kerja.  UUPM  tersebut pada masa lahirnya dianggap sebagai sebuah terobosan di mana muncul sebagai undang- undang baru dan dilakukannya penggabungan pengaturan hukum penanaman modal dalam negeri  (PMDN)  yang  sebelumnya  diatur dengan  undang-undang  tersendiri  melalui Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (UU PMDN) dan pengaturan penanaman modal  asing  (PMA)  yang  diatur  pada  waktu lalu dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967  tentang  Penanaman  Modal  Asing  (UU PMA).
Perubahan pada UUPM ini melalui UU Cipta Kerja yang terjadi pada tahun 2020 mengatur ulang beberapa ketentuan seperti  bidang  usaha  yang  tertutup  (pasal 12),  kemudahan  usaha  dan  perlindungan UMKM (pasal 13), fasilitas penanaman modal (pasal  18),  serta  pengesahan  dan  perizinan penanaman modal (pasal 25). Meski demikian, perubahan  yang  terjadi  dinilai  masih  bukan perubahan  terhadap  hal-hal  esensial  dalam memberikan  kepastian  hukum  terutama
mengenai  penanaman  modal  asing  (PMA) langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) yang sering menjadi objek kritikan terhadap UU ini.
Dorongan diperlukannya pembaharuan atau  setidaknya  penyesuaian  di  dalam pengaturan penanaman modal asing terekam dalam  beberapa  publikasi  sarjana  hukum. Salah  satu  nya  di  antaranya  menekankan bahwa UUPM dianggap sebagai pro investor khususnya investor asing dan UUPM dianggap terlalu  umum  serta  tidak  jelas  memberikan perbedaan dan pengaturan antara PMA dan PMDN. 1 Meski  demikian,  belum  terdapat upaya  penguraian  masalah  yang  ada  dan rekomendasi seperti apa seharusnya bentuk, susunan  dan  ketentuan  pengaturan  PMA di dalam UUPM yang dikehendaki. Begitu juga  dengan  publikasi  lain  yang  berupaya mengkritik  pengaturan  UUPM  yang  juga tidak  sampai  kepada  pembahasan  upaya perbaikan dari apa yang dianggap tidak benar tersebut. 2 Kritik  lain  terhadap  ketimpangan di dalam pengaturan PMA di dalam UUPM mengemukakan bahwa perlindungan kepada investor  asing  lebih  diutamakan  daripada adanya ketentuan penyeimbang yang dapat memberikan kekuatan pemerintah dalam mengatur kedaulatannya. 3 Namun, kritik  itu  pun  tidak  diikuti  dengan  upaya identifikasi  yang  lebih  dalam  mengenai  apa
yang dapat diperbaiki dan model yang dapat diimplementasikan.  Sementara,  publikasi lain  secara  khusus  membahas  terdapatnya ketidakpastian  hukum  menyoroti  klausul Full Protection and Security (FPS) yang hanya tersirat dalam beberapa ketentuan UUPM di mana ruang lingkup FPS tersebut juga tidak jelas  dan    tidak  diberikan  penjelasan  lebih lanjut oleh UUPM. 4
Dengan  berbagai  kritik  dan  identifikasi permasalahan  yang  terlihat  dari  UUPM tersebut dapatlah menjadi pijakan awal kita bersama bahwa masih ada celah dan lobang yang mesti harus ditambal. Meski demikian, kurangnya  dorongan  dengan  argumentasi hukum  dan  solusi  yang  tepat  dalam  hal memperjelas  posisi  aturan  PMA  di  dalam keseimbangan hak antara investor asing dan kedaulatan negara mengakibatkan upaya pembaruan UUPM selalu tenggelam. Hal ini dapat terjadi karena masih dirasa kurangnya pemahaman kita sendiri di dalam memahami posisi  penanaman  modal  asing  itu  di  dalam rumah  besar  hukum  penanaman  modal Indonesia.  Kondisi  ini  dapat  lahir  karena pada  kenyataannya  tidak  terlalu  banyak sarjana hukum yang mencurahkan minat dan penelitiannya  kepada  hukum  internasional umumnya, dan hukum penanaman modal asing  khususnya.  Dengan  demikian,  ini mempengaruhi  minimnya  pertimbangan kebijakan hukum yang dapat diambil oleh pemerintah di dalam membuat pengaturan
4  Eka An Aqimuddin dan Frency Siska, “The Ambiguity of Implementation of Full Protection and Security Principle in Indonesia Investment Law,” Social and Humaniora Research Symposium (SoRes 2018), Atlantis Press (2019), 166.
5 Lihat lebih lanjut Eckhard Janeba, “ Regulatory chill and the effect of investor state dispute settlements ,” Cesifo Working  Paper  No.  6188  (2019).,  yang  menjelaskan  fenomena regulatory  chill ,  yaitu  suatu  kondisi  di  mana pemerintah  suatu  negara  sulit  mengimplementasikan  kebijakan  di  dalam  negaranya  sendiri  akibat  potensi sengketa dengan investor asing.
mengenai PMA di dalam UUPM. Sementara, pengaturan  dan  aplikasi  PMA  di  dunia selalu  berkembang  dengan  cepat  terutama beberapa  dekade  terakhir.  Di  lain  sisi, kecepatan  dan  kegesitan  pemerintah  dalam menata  regulasi  belum  berada  pada  irama yang sama. Padahal, regulasi yang tepat, jelas dan  akurat  dapat  meminimalisir  terjadinya sengketa PMA dengan investor akibat adanya kebijakan tertentu dari pemerintah. 5
Namun  demikian,  sudah  seharusnya pembaruan  di  dalam  UUPM  dilaksanakan mengingat  masih  ditemukannya  celah- celah  dan  kekurangan-kekurangan  yang  ada terutama di dalam pengaturan PMA dengan kaitannya dengan hukum dan kedaulatan negara. Apalagi, arus PMA diperkirakan akan meningkat signifikan terutama dengan telah ditetapkannya  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  2002  tentang  Ibu  Kota  Negara.  Pasal 12 dari UU tersebut secara jelas memberikan kekhususan  kepada  Otorita  IKN  untuk berwenang  memberikan  perizinan  investasi, kemudahan  berusaha  dan  fasilitas  lainnya kepada pihak yang mendukung pembiayaan IKN.
Meskipun  pola  hubungan  antara Pemerintah  Pusat  dengan  Otorita  ini  pada saat ditulisnya publikasi ini belum terlalu jelas, keberadaan Otorita IKN di dalam memberikan kewenangan  investasi  khususnya  investasi asing  harus  diimbangi  dengan  pengaturan PMA  yang  sudah  bebas  dari  unsur
ketidakpastian  hukum,  serta  ketimpangan antara  hak  dan  kewajiban  antara  investor asing dan pemerintah. 6 Berkaitan dengan itu, penelitian  ini  berupaya  untuk  memberikan identifikasi,  analisa  dan  rekomendasi dilakukannya pembaruan terhadap UUPM. Pertanyaan  yang  harus  dapat  dijawab  dari upaya  tersebut  ada  beberapa  hal.  Pertama, bagaimana  kedudukan  hukum  domestik (nasional)  dengan  pengaturan  PMA  yang dipengaruhi berbagai perjanjian bilateral atau multilateral dan sumber hukum internasional lainnya yang merupakan bagian dari hukum internasional.  Kedua,  apakah  tepat  gagasan menempatkan pengaturan PMDN dan PMA di dalam suatu UUPM sebagai bentuk upaya non-diskriminasi. Ketiga, apakah pengaturan dan keseimbangan yang ideal antara hak dan kewajiban investor dengan hak dan kewajiban pemerintah.  Seluruh  pertanyaan  tersebut harus dapat dijawab serta diiringi penjelasan bagaimana  konsep  yang  ideal  yang  mesti dianut oleh UUPM di dalam pengaturan PMA, sehingga  upaya  ke  arah  pembaruan  UUPM dapat dilaksanakan.

## B.  Metode Penelitian
Penelitian  ini  bersifat  yuridis  normatif. Metode yang digunakan adalah dengan mempelajari  dan  menganalisa  data-data sekunder kepustakaan berupa bahan hukum primer yaitu peraturan mengenai penanaman modal  yaitu  Undang-Undang  Nomor  25
6 Hal  ini  dilakukan  dengan  mengingat  bahwa  penanaman  modal  asing  seharusnya  ditujukan  untuk  mencapai manfaat  bagi  semua  pihak  secara  bersama-sama,  lihat  Rudolf  Dolzer  dan  Christoph  Schreuer, Principles  of International Investment Law , (Oxford: Oxford University Press, 2012), 5. Lihat juga Michael M. Bechtel et al., “The green side of protectionism: Environmental concerns and three facets of trade policy preferences,” Review of International Political Economy 19.5 (2012): 837-866, 7., dan Kate Miles, The Origin of International Investment Law , (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), 159.
7 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 13.
Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta  Kerja.  Selain  itu  berbagai  putusan tribunal  juga  dijadikan  sumber  penelitian seperti  pada  kasus Metalclad , SD  Myers, Tecmed,  Methanex dan Azurix . Sementara itu, perjanjian investasi internasional seperti perjanjian  bilateral  Indonesia-Singapura, Indonesia-Australia  CEPA,  dan  perjanjian multilateral RCEP, TPP, CETA, dan sebagainya merupakan  contoh  bahan  hukum  lainnya yang  dijadikan  data  rujukan  penelitian  ini. Di  samping  beberapa  bahan  hukum  primer di  atas,  studi  ini  juga  menggunakan  bahan hukum  sekunder  dan  tersier  yang  relevan. 7
Studi pustaka yang dilakukan pada penelitian ini  juga  termasuk  di  dalam  nya  menggali hukum  kebiasaan  internasional  dan  prinsip umum  hukum  internasional.  Kedua  sumber tersebut juga penting di dalam menganalisa kesesuaian  perlindungan  PMA  terhadap hukum penanaman modal yang diberlakukan di Indonesia.
Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan  maupun  perjanjian internasional  dianalisa  dengan  melakukan interpretasi  melalui  teks  mengingat interpretasi  teks  peraturan  merupakan cara  yang  pertama  dan  paling  utama  untuk mengetahui maksud dan norma yang diatur dalam  peraturan  tersebut  sebagai  suatu
konteks  yang  utuh  berdasarkan  objek  dan tujuan peraturan itu dibuat. 8 Kemudian, selain melakukan analisa terhadap peraturan, pembahasan studi ini juga menerapkan cara Hanson tentang  teknik  penelitian  hukum.
Dalam buku Legal  Method,  Skills,  and Reasoning ,  Hanson  mengemukakan  bahwa dibutuhkannya cara berpikir kritis dari sudut pandang logika, penalaran hukum, dan argumentasi  hukum  di  dalam  studi  hukum karena  pemahaman  hukum  dari  perspektif semacam  ini  berusaha  menemukan,  meng- ungkap,  menguji  akurasi,  dan  men justifikasi asumsi-asumsi  atau  makna-makna  yang tersembunyi dalam peraturan atau ketentuan hukum  yang  ada  berdasarkan  kemampuan rasio (akal budi) manusia. 9

## C. Pembahasan

## 1. Hubungan Hukum Penanaman Modal Nasional dengan Hukum Internasional
Permasalahan  awal  pengaturan  PMA di  Indonesia  merupakan  efek  samping  dari pengaturan  satu  undang-undang  untuk dua  rezim  yang  berbeda,  PMA  dan  PMDN. Dengan  diupayakannya  sebanyak  mungkin pengaturan  yang  sama  untuk  kedua  jenis penanaman  modal  tersebut,  pengaturan PMA  yang  seharusnya  membutuhkan ketentuan  yang  lebih  kompleks  dan  detail menjadi termarjinalkan. Sehingga, dampak negatif muncul di mana UUPM terkesan lebih banyak mengatur PMDN dibandingkan PMA. konsekuensi  logis  dari  hal  tersebut  adalah kurang kuat dan jelasnya pengaturan PMA di Indonesia. Hal ini dipersulit dengan kenyataan
8 Pasal 31 Vienna Convention on The Law of Treaties, 1969.
9 Urbanus Ura Weruin, “Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum,” Jurnal Konstitusi 14.2 (2017): 374-395, 375.
bahwa  UUPM  semakin  lama  semakin tertinggal  oleh  perkembangan  pengaturan PMA dalam hukum internasional yang terjadi begitu cepat terutama sejak abad 21 ini.
Arah kebijakan pembangunan di Indonesia  masih  membutuhkan  banyaknya modal  dari  sektor  swasta  di  samping APBN yang dimiliki pemerintah. Ditambah lagi, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)  dan  kawasan  pendukungnya  jelas membutuhkan  modal  asing  yang  signifikan. Sedangkan,  kondisinya  sekarang  adalah pengaturan  PMA  di  dalam  UUPM  masih menimbulkan  ketidakpastian  hukum  dalam berbagai  aspek  yang  dapat  menimbulkan berbagai  potensi  sengketa  PMA.  Padahal, tantangan  membangun  IKN  dan  kawasan pendukungnya lebih berat karena lahan-lahan pembangunannya  berada  di  atas  kawasan yang memiliki (1) sumber daya alam; (2) hutan sebagai penyangga lingkungan; (3) hak tanah adat, dan; (4) kawasan penduduk yang dapat terpinggirkan.  Berbagai  resiko  kesehatan masyarakat,  keamanan,  lingkungan  dan kedaulatan negara dapat terjadi bila investasi asing tidak dapat diatur dengan baik melalui regulasi  yang  jelas  untuk  mempromosikan investasi  di  satu  sisi  dan  mempertahankan kedaulatan dan keamanan negara di sisi lain.
Menentukan persinggungan dan hubungan antara hukum penanaman modal UUPM  yang  merupakan  hukum  nasio- nal  (domestik)  dengan  ketentuan  hukum internasional  terhadap  pengaturan  pena- nam an modal asing adalah sebuah hal yang fundamental dilakukan. Hal ini karena, akan
sulit  meletakkan  pengaturan  penanaman modal  asing  di  dalam  UUPM  bila  kita  tidak mampu  mengidentifikasi  terlebih  dahulu hubungan seperti apa yang terjadi di antara kedua sistem tersebut yaitu hukum nasional dan hukum internasional.
Di dalam UUPM yang merupakan hukum  domestik,  hukum  internasional terlibat  karena  munculnya  unsur  asing  yang menimbulkan implikasi dan dampak lanjutan dalam penanganan PMA dibandingkan PMDN. Unsur asing ini pula yang memberikan perbedaan antara PMDN dan PMA tersebut. Modal asing, dan perorangan atau perusahaan asing  merupakan  bagian  dari  sistem  hukum internasional harus ditetapkan statusnya dan dilindungi secara internasional juga.
Jelaslah bahwa unsur ‘asing’ dalam PMA memunculkan  konsekuensi  logis  hadirnya aspek  internasional.  Aspek  internasional dapat  diketahui  dengan  mengidentifikasi adanya pertautan hubungan hukum antara suatu  subjek  hukum  pada  suatu  negara dengan subjek hukum di negara lainnya. Unsur ‘asing’  sendiri  dalam  PMA  menimbulkan konsekuensi  terjadinya  penanganan  khusus dari Pemerintah Indonesia. Hal ini terlihat dari mulai dari adanya kejelasan status hukumnya, pendirian  dan  pengesahan  badan  usaha, syarat memperoleh izin, tenaga kerja, bidang usaha  yang  terbuka  atau  tertutup,  hingga kepada cara-cara penyelesaian sengketa. Satu hal  yang  pasti,  perlindungan  terhadap  PMA
10 Lihat kasus Metalclad Corp v. Mexico, ICSID (Additional Facility) Case No ARB (AF) /97/1 (Award of 30 August 2000), di mana tribunal berpegang pada ketentuan Pasal 27 VCLT (Vienna Convention on the Law of Treaties) yang berbunyi “ A Party may not invoke the provisions of its international law as justification for its failure to perform a treaty ”. Terjemahan bebas dari ketentuan Pasal 27 VCLT ini berarti bahwa pihak tertentu tidak dapat menjustifikasi pemenuhan hukum domestik sebagai alasan dari melanggar ketentuan dari perjanjian internasional yang ada. Perjanjian internasional dalam hukum investasi internasional sendiri memiliki berbagai klausul yang secara umum ditetapkan untuk memberikan perlindungan penuh kepada penanam modal asing.
berlaku dan harus memenuhi standar hukum internasional, bukan hanya standar domestik atau  peraturan  di  Indonesia  saja.  Bahkan, dalam  penyelesaian  sengketa  investasi internasional,  hukum  domestik  dapat  saja dikesampingkan  oleh  tribunal  sejauh  mana dalam pemenuhan hukum domestik tersebut justru  terjadi  pelanggaran  terhadap  hukum investasi internasional. 10
Dari pemahaman di atas, terlihat bahwa hukum  internasional  berada  di  atas  hukum nasional.  Namun,  apakah  gagasan  ini  benar secara  keseluruhan  tentu  harus  dipahami lagi. Secara umum, memang dapat dikatakan bahwa  daya  ikat  hukum  internasional  lebih kuat bila dibandingkan dengan hukum nasional.  Hukum  internasional  lahir  atas konsensus  negara-negara,  baik  itu  tertulis maupun  tidak  tertulis.  Bahkan,  Ketika  suatu negara tidak mengikatkan diri pada perjanjian atau  konvensi  tertentu  pun,  bila  itu  sudah menjadi praktek umum secara internasional besar peluang untuk dikatakan bahwa negara tersebut harus mengikuti aturan internasional tersebut.  Salah  satu  contohnya  adalah Konvensi Montevideo Tahun 1933. Konvensi tersebut  hanya  diratifikasi  oleh  17  negara, namun karena kemudian menjadi hukum kebiasaan internasional menjadi diikuti oleh seluruh negara dalam penerapannya.
Sementara,  di  sisi  lain,  hukum  nasional lahir  hanya  karena  kemauan  sepihak  dari sebuah  negara.  Oleh  karena  itu,  wajar  bila
hukum  internasional  dipandang  lebih  tinggi daripada  hukum  nasional  sejauh  mengatur hal-hal  yang  berkaitan  dengan  kepentingan internasional  di  dalamnya,  terlepas  dari prinsip  monism  atau  dualism  yang  dianut sebuah  negara.  Ini  berarti,  ketika  terjadi konflik,  aturan  yang  sudah  diatur  secara internasional  harus  tunduk  pada  hukum internasional.  Sementara,  hal-hal  yang  di luar  itu,  seperti  ketentuan-ketentuan  lain termasuk prosedur atau administrasi hukum yang diatur dan dipraktekkan sebuah negara menjadi  kewenangan negara tersebut.
Hal  ini  berarti  pengaturan  hukum penanaman  modal  asing  di  dalam  UUPM harus  dapat  mengidentifikasi  2  (dua) kelompok,  mana  yang  dapat  diatur  secara bebas  oleh  sebuah  negara,  dan  mana yang  secara  ‘ default ’  tunduk  pada  hukum internasional.  Sampai  di  sini,  haruslah dipahami  bahwa  tidak  seluruh  hukum internasional  yang  mengatur  penanaman modal asing dianggap sebagai aturan ‘tinggi’ yang harus tunduk terhadapnya. Hanya hal-hal tertentu saja yang sudah otomatis dianggap sebagai  aturan  demikian,  seperti  standar minimum  internasional  terhadap  perlakuan terhadap  asing  dan  propertinya. 11 Standar minimum terhadap orang asing ini termasuk
11 Standar minimum internasional (international minimum standard) merupakan seperangkat aturan dasar yang diakui secara internasional terhadap perlakuan terhadap orang asing dan propertinya di negara lain. Perlakuan terhadap orang asing itu harus memenuhi standar yang ditetapkan terlepas dari bagaimanapun hukum domestik atau praktek hukum yang dilaksanakan suatu negara. Pelanggaran terhadap hak-hak orang asing tersebut sesuai standar hukum internasional dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional.
12 Klaim Neer merupakan pijakan awal di dalam penetapan standar minimum internasional terhadap orang asing. Kasus ini berawal dari terbunuhnya Paul Neer, seorang warga Amerika, di Meksiko dalam kondisi yang tidak jelas. Dalam kasus ini, komisi sengketa menyatakan bahwa untuk menentukan terjadinya tindakan jahat yang dilakukan pemerintah yang kebiadaban, itikad buruk, kelalaian menjalankan tugas atau tindakan yang tidak cukup dilakukan sesuai standar yang ada, lihat United Nations, Reports of International Arbitral Awards, 1926, IV, pp. 60ff.
13 Lihat  juga  Jeswald  W.  Salacuse, The  Law  of  Investment  Treaties ,  (Oxford:  Oxford  University  Press,  2015), 160 dan Campbell McLachlan QC et al., International Investment Arbitration: Substantive Principle (Oxford: Oxford University Press, 2010), 22
sebagaimana klaim Neer maupun yang terus berkembang seiring perkembangan zaman. 12
Hanya  saja,  meskipun  beberapa ketentuan  sudah  menjadi  standar  secara internasional,  bukan  berarti  bahwa  UUPM sebagai  hukum  nasional  mesti  absen  dalam mengatur  ketentuan  tersebut  di  dalam UUPM.  Hal  ini  berdasarkan  atas  2  (dua) sebab.  Yang  pertama,  ketidak  munculan beberapa ketentuan standar di dalam hukum internasional di dalam UUPM menempatkan pengaturan  UUPM  menjadi  tidak  jelas sehingga  menimbulkan  kebingungan  dan ketidakpastian  secara  hukum.  Masyarakat internasional  dan  termasuk  masyarakat Indonesia  akan  memiliki  keraguan  dalam melihat bagaimana posisi pemerintah dalam menerapkan  aturan  hukum  internasional  di dalam  hukum  nasional  UUPM nya.  Padahal, seperti  pengaturan  dalam  perjanjian investasi  internasional,  teks  dalam  hukum nasional pun sangat penting sebagai rujukan bila  terjadi  sengketa. 13 Kedua,  meskipun beberapa  ketentuan  sudah  menjadi  standar di dalam hukum internasional seperti klausul non- expropriation,  most  favoured  nation (MFN), national  treatment (NT), fair and equitable  treatment (FET), full  protection and security (FPS),  serta  klausul-klausul
lainnya, pada prakteknya beberapa norma dalam  peraturan  tersebut  tidak  tetap  atau tidak membeku sepanjang waktu. Di samping itu,  penafsiran  klausul-klausul  tersebut seringkali membingungkan dan menimbulkan penafsiran berbeda.
Dalam  beberapa  kasus,  penafsiran terhadap  klausul  tertentu  diputus  berbeda oleh  masing-masing  tribunal. 14 Dengan demikian, pengaturan yang dapat dilakukan oleh UUPM dapat menyediakan batas dasar ( baseline )  dan  memperjelas  ruang  lingkup dan penerapan klausul tersebut dalam sebuah sengketa Di samping itu, adanya standar dan batas  yang  jelas  di  dalam  UUPM  terhadap pengaturan  PMA  seharusnya  dapat  dan diarahkan sebagai standar baku atau pedoman yang ada di dalam membuat perjanjian secara bilateral maupun multilateral dengan negara  lain.  Ketiadaan  pengaturan  tersebut secara  jelas  dan  tertulis  di  dalam  UUPM, dapat membuat terjadinya keragaman dan gap yang terlalu besar antara satu perjanjian dengan  perjanjian  lain.  Meskipun  beberapa ketentuan  dasar  sudah  menjadi  pedoman, tentu  hal  ini  tidak  menghalangi  terjadi kustomisasi terhadap berbagai ketentuan lain tergantung situasi dan kondisi yang ada.
Seiring  dengan  perkembangan  zaman, selalu  dibutuhkan  hukum  yang  yang  ikut berubah  mengantisipasi  dan  menjawab berbagai  permasalahan  yang  timbul  di
14  Misalnya dalam S.D. Myers vs Canada (S.D. Myers Inc. vs. Canada, UNCITRAL (Partial Award of 13 November 2000) [S.D Myers]), tribunal menegaskan bahwa sesuai interpretasinya terhadap Pasal 1105 (1) NAFTA, ruang lingkup klausul FET dan FPS dibaca secara utuh dan luas yaitu sesuai ‘ treatment in accordance with international law ’. Sementara, pada kasus Azurix Corp. v. Argentine (Azurix Corp. vs. Argentine, ICSID Case No. ARB/01/12 (Award of 14 July 2006) [Azurix], FET diinterpretasikan oleh tribunal sebagai sebuah standar yang lebih tinggi daripada yang dipersyaratkan oleh hukum internasional.
15 Agreement  Between  The  Government  of  The  Republic  of  Indonesia  and  The  Government  of  The  Republic  of Singapore on The Promotion and Protection of Investment , 2018.
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Begitu pula hanya dengan pengaturan  PMA.  Pasal  21  dalam  UU  PMA lama  sudah  mengatur  mengenai  jaminan tidak  akan  dilakukannya  nasionalisasi atau  tindakan  ekspropriasi.  Hal  itu  seiring dengan  keadaan  umum  ketika  itu  di  mana terjadinya  berbagai  pergerakan  perlawanan terhadap  kolonialisme  yang  diiringi  paham nasionalisme dengan melakukan nasionalisasi aset  asing  di  suatu  negara.  Namun,  pada UU  PMA  lama  itu  belum  dimasukkan  sama sekali pengaturan mengenai perlakuan most favoured nation (MFN) sebagaimana terdapat dalam Pasal 6 UUPM yang sekarang sebagai standar non diskriminasi saat ini. Pengaturan non-ekspropriasi dan non-diskriminasi dalam bentuk  MFN  praktis  menjadi  ruh  utama perlindungan  investor  asing  di  Indonesia  di dalam UUPM saat ini.
Namun  demikian,  minimnya  perlin- dungan PMA dalam UUPM ini berbeda dengan  praktek  yang  dilakukan  Indonesia akhir-akhir ini dalam perjanjian bilateral atau multilateralnya  yang  berhubungan  dengan PMA. Salah satu perjanjian PMA terbaru yang disepakati  Indonesia  dengan  Singapura  di tahun 2018 sudah memuat pengaturan yang lebih lengkap dalam perlindungan kegiatan PMA. 15 Dalam  perjanjian  investasi  tersebut sudah  memberikan  penjelasan  yang  lebih lengkap mengenai National  Treatment dan
Ekspropriasi di bagian lampirannya, termasuk juga klausul FET (pasal 3), NT (pasal 4), MFN (pasal  5)  dan  ekspropriasi  (pasal  6)  pada batang tubuh perjanjian. Bahkan, dalam perjanjian  bilateral  ini  juga  sudah  diatur adanya  klausul  ‘Right  to  Regulate’  (Pasal 11)  yang  memberikan  keleluasan  kepada pemerintah asing-masing negara untuk dapat menerapkan  peraturan  dengan  alasan  yang sah meski menimbulkan efek negatif kepada investor asing. Pengaturan yang lebih kurang sama terdapat pada perjanjian perdagangan dengan Australia yaitu IA CEPA di mana pada Bagian  ‘Investment  Chapter’  nya  terdapat pengaturan  proteksi  berdasarkan  Standar minimum  internasional  yang  termasuk  di dalamnya    FET  dan  FPS  (Pasal  14.7)  dan Promotion  of  regulatory  Objectives Pasal 14.16. 16
Dari apa yang disampaikan di atas telah membuktikan  bahwa  pengaturan  UUPM tertinggal dibanding praktek perjanjian yang sudah dilakukan dengan negara lain. Padahal,
16 Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement , 2020.
17 Law of the Republic of Uzbekistan Оn investments and investment activity , 2019.
dengan telah diundangkannya UUPM sebagai regulasi yang mengatur kegiatan penanaman modal  termasuk  PMA,  keberadaan  UUPM harus  mampu  menjadi  ‘ baseline ’  sehingga tidak boleh tertinggal oleh perjanjian investasi lainnya  yang  dilakukan  secara  terpisah dengan negara lain. Setidaknya, terdapat juga ketentuan yang mengatur hubungan antara UUPM  dengan  perjanjian  investasi  lain. Idealnya,  ada  kerangka  dan  pedoman  jelas yang ditetapkan oleh UUPM yang menjadi standar  dasar  dan  baku  yang  digunakan oleh  Pemerintah  dalam  melaksanakan kesepakatan  perjanjian  investasi  dengan negara lain, hal yang mana baik mekanisme maupun  prosedurnya  pun  sebaiknya ditetapkan  dengan  jelas  di  dalam  UUPM. Salah  satu  contoh  pengaturan  seperti  itu dapat dilihat di dalam UU Penanaman Modal Negara Uzbekistan. 17 Dalam UU penanaman modal  Uzbekistan  tersebut  pada Chapter 8, pasal 40 nya, dinyatakan bahwa:
“Procedure  for  concluding  an  investment  agreement  with  the  Government  of  the Republic of Uzbekistan: “The Government of the Republic of Uzbekistan may conclude an  investment  agreement  in  order  to  ensure  the  fulfillment  of  obligations  by  foreign investors, who are provided by mutual agreement with additional guarantees and support measures (benefits and preferences).”
UUPM  harus  menjadi  dasar  untuk dapat  dilaksanakannya  perjanjian  investasi dengan  negara  lain  dengan  sejumlah ketentuan dasar yang harus juga diakomodir di  dalam  perjanjian  investasi  tersebut.  Hal ini  memberikan  2  (dua)  arti  penting.  Yang pertama, UUPM berfungsi sebagai UU ‘dasar’
dalam segala kegiatan investasi di Indonesia termasuk  di  dalamnya  hubungan  perjanjian investasi dengan negara lain. Kedua, dengan mengacu  kepada  UUPM,  segala  perjanjian investasi yang dibuat dengan negara lain relatif seragam,  Keseragaman  dan  kemampuan UUPM  yang  dapat  berfungsi  sebagai  norma
dasar dalam kegiatan PMA akan menimbulkan kepastian  hukum  yang  lebih  komprehensif. Artinya ketika orang melihat UUPM Indonesia mereka akan mendapatkan gambaran umum mengenai  pengaturan  PMA  di  Indonesia, tanpa perlu melakukan kajian lebih lanjut dan spesifik untuk menelusuri ada atau tidaknya perjanjian investasi dengan negara lain.  Hal ini dikatakan, tentu dengan tidak mengacuhkan kemungkinan  terjadi  diferensiasi  tertentu antara perjanjian investasi satu dengan yang lainnya.  Meskipun  demikian,  diferensiasi yang  ada  harus  tidak  jauh  melenceng  atau bertentangan  dari  ketentuan  yang  standar dianut oleh UUPM itu sendiri. Bila ini dapat terealisasi, bahkan ini lebih baik dari apa yang ada di Singapura, di mana untuk mengetahui pengaturan  penanaman  modal  kita  harus benar-benar  mendalami  berbagai  peraturan yang berada dalam regulasi yang terpisah, dan termasuk di dalamnya perjanjian investasinya dengan berbagai negara.

## 2.  Pengaturan PMA dan PMDN dalam Satu Regulasi UUPM
UUPM  dianggap  sebagai  produk hukum  yang  berani  dan  revolusioner  pada masa  diundangkannya  karena  secara tegas  menyatukan  pengaturan  PMA  dan PMDN  dalam  satu  peraturan.  Padahal, selama lebih dari 3 (tiga) dekade, kedua hal tersebut  dipisah.  Terdapat  anggapan  bahwa pengaturan  PMA  dan  PMDN  dalam  satu regulasi  ditujukan  untuk  mengakomodir prinsip  non-diskriminasi  di  mana  antara
18 Op Cit , Agus Surachman, hal. 29.
19 Diskriminasi harus ditafsirkan terjadinya perlakuan yang berbeda terhadap kasus yang sama. Dalam kalimat lain, hal-hal yang berbeda, semestinya tidak diperlakukan sama. Konsep ini menjadi kabur bila kita membandingkan PMA dan PMDN. Secara natural, PMA harus diperlakukan berbeda dengan PMDN. Namun, dalam konteks hukum ekonomi  internasional,  perlakuan  berbeda  tersebut  harus  dibatasi  pada  hal  yang  bersifat  administratif  dan prosedural saja, bukan kepada kegiatan usaha dan investornya.
kegiatan penanaman modal dalam negeri dan asing diperlakukan sama. 18 Sehubungan dengan  itu,  pertanyaan  selanjutnya  yang perlu untuk dijawab yaitu apakah penyatuan demikian  adalah  suatu  keharusan  untuk mengadopsi  ketentuan  hukum  internasional yang mengamanatkan prinsip non diskriminasi.  Ataukah,  terlepas  dari  teori pertama, memang terdapat pengaturan yang  secara  substansial  tidak  masalah untuk  dipersatukan  untuk  memperoleh regulasi  yang  lebih  utuh  daripada  dilakukan pengaturan secara terpisah.
Prinsip non diskriminasi dalam hukum  internasional  tidak  mengharuskan adanya pernyataan non-diskriminasi terhadap  investor  asing  berupa  penyatuan pengaturannya di dalam regulasi yang sama dengan  PMDN.  Prinsip  non  diskriminasi tidak  dapat  hanya  digantungkan  dengan pencantumannya  di  dalam  suatu  peraturan yang sama dengan objek lain yang dianggap sebagai  pembandingnya,  yaitu  dalam  hal ini perlakuan PMDN. 19 Dengan demikian, konsep diskriminasi lebih ditekankan kepada perlakuan di dalam bentuk dan praktek, bukan  sekedar  metode  pengaturannya. Sehingga, meletakkan pengaturan PMDN dan PMA  dalam  satu  regulasi  tidaklah  otomatis menentukan bahwa tidak terjadi diskriminasi. Praktek  negara-negara  pun  berbeda  dalam pengaturan penanaman modalnya. Ada yang menyatukan PMA dan PMDN dalam satu regulasi seperti UUPM di Indonesia dan
ada pula yang mengaturnya secara terpisah. Bahkan  ada  pula  negara  yang  justru  tidak secara  khusus  memiliki  hukum  penanaman modal  yang  terpisah  secara  sendiri,  seperti negara Singapura. 20 Dengan demikian, PMA dan PMDN tidak harus diletakkan dalam satu regulasi  yang  sama  untuk  dapat  dikatakan sebagai  upaya  mempromosikan  ketaatan suatu negara dalam prinsip non-diskriminasi secara internasional. Sebaliknya, meletakkan PMA  dan  PMDN  dalam  satu  regulasi  juga tidaklah salah.
Pengaturan PMDN dan PMA memang dapat dilakukan secara bersama di dalam satu regulasi. UUPM tahun 2007 seperti dirancang untuk dapat menempatkan 2 (dua) pengaturan yang  sebenarnya  berbeda,  yaitu  PMDN  dan PMA, menjadi dapat diatur sedemikian rupa di  dalam  satu  regulasi,  di  mana  terdapat beberapa  pengaturan  yang  bersifat  umum dan  beberapa  pengaturan  secara  khusus yang kemudian ditekankan mengenai PMA. Cara demikian memiliki poin lebih dalam hal pengaturan yang komprehensif namun tetap ringkas.  Namun  demikian,  konsekuensinya adalah  pemerintah  telah  kehilangan  fokus dalam memberikan pengaturan yang lebih mendalam mengenai PMA karena adanya upaya  untuk  menghadirkan  keseimbangan dalam bobot pengaturan PMA dan PMDN dalam  satu  regulasi  UUPM.  Padahal, pengaturan  PMA  semakin  menantang  pada saat  ini,  terutama  dalam  upaya  mendorong masuknya  PMA  serta  menyeimbangkan perlindungan yang optimal bagi investor asing di satu sisi, dan kedaulatan negara di sisi lain.
20 Singapura tidak membedakan antara PMA dan PMDN secara umum, kecuali beberapa limitasi terhadap sektor pelayanan  keuangan,  telekomunikasi  dan  sektor  lain  yang  menyangkut  keamanan  publik,  control  polusi,  dan hubungan industry, lihat Trade policy review wt/tpr/s/14, hal.27-28.
Sayangnya,  UUPM  tidak  hanya  terlalu ringkas  dalam  hal  memberikan  pengaturan PMA secara keseluruhan, namun juga kurang dalam hal mengatur berbagai klausul utama secara  mendetail  untuk  menghilangkan keraguan  dan  salah  tafsir  yang  sering terjadi  dalam  sengketa  antara  pemerintah dan  investor  asing.  Sebagaimana  dibahas sebelumnya,  UUPM  hanya  memberikan perlindungan  non-ekspropriasi  dan  MFN kepada  investor  asing.  Beberapa  ketentuan standar  lain,  seperti  NT,  FET,  FPS,  hingga pengaturan  penting  lain  seperti  kedaulatan negara dalam perlindungan ekonomi, Kesehatan  masyarakat,  lingkungan  hidup dan  keamanan  tidak  dimasukkan.  Padahal, kecenderungan kebutuhan perjanjian investasi  pada  masa  sekarang  mengarah kepada upaya untuk memperkuat pengaturan dengan  menerapkan  batasan  dan  ruang lingkup yang lebih jelas untuk memudahkan penafsiran  sehingga  dapat  meminimalisir potensi sengketa.
Pengaturan PMDN dan PMA memang murni bergantung kepada kebutuhan negara.  Negara  yang  menjadi  sasaran  PMA, semestinya membuat pengaturan yang lebih lengkap dan detail. Apalagi, bila negara itu  termasuk  negara  berkembang  yang sangat  membutuhkan  kehadiran  investasi asing,  namun  juga  memiliki  kecenderungan sensitif  dengan  keamanan,  kedaulatan  dan lingkungannya. Oleh karena itu, hubungan antara  negara  lain  dan  investor  asing  nya harus  diatur  sehati-hati  mungkin.  Bila dibutuhkan  untuk  mengatur  PMA  secara
khusus,  praktek  pemisahan  PMDN  dan PMA  dalam  regulasi  terpisah  juga  dapat dilakukan dan bukan lah suatu kemunduran mengingat  beberapa  negara  lain  juga  masih terus  memberikan  pengaturan  PMA  secara terpisah. Misalnya UEA, dengan Federal Law by Decree No. (19) of 2018 Regarding Foreign Direct Investment (2018). Sementara, negara seperti  Uzbekistan  memang  menyatukan regulasi  PMA  dan  PMDN  dalam  UU penanaman modalnya, namun porsi terhadap PMA  diberikan  porsi  pengaturan  yang  lebih di dalam Law  of  the  Republic  of  Uzbekistan Оn  investments  and  investment  activity (2019). Dengan demikian, pengaturan PMA dan PMDN tidak masalah apakah dalam satu regulasi  atau  tidak.  Hal  yang  paling  penting adalah  PMA  mesti  diberikan  pengaturan yang lebih lengkap, dan lebih detail, karena memiliki kebutuhan pengaturan yang lebih kompleks juga. Hal ini tentu berbeda dengan PMDN  yang  pengaturannya  sepenuhnya hanya  berlaku  sesuai  kehendak  negara. Sedangkan, PMA harus mengatur banyak hal seperti  pengaturan  bersifat  promotif  dalam bentuk  insentif  dan  kemudahan  lainnya, bidang  usaha  yang  terbuka  dan  tertutup, hubungan perlakuannya dengan PMDN dan UMKM, penjabaran lebih lanjut mengenai hak-hak  dan  kewajiban  sebagai  investor asing,  keterkaitannya  dengan  kedaulatan negara  dalam  membuat  dan  melaksanakan regulasi  yang  bersinggungan  dengan  hak dan perlindungan investor, hubungan antara UUPM dalam hal PMA dengan perjanjian investasi dengan negara lain, hingga kepada cara-cara penyelesaian sengketa yang rawan terjadi.

## 3. Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban
Keseimbangan antara hak dan kewajiban antara investor asing dan pemerintah dalam pengaturan PMA merupakan hal yang sangat vital di dalam mendorong dan memproteksi PMA.  Tanpa  adanya  kejelasan  dan  batasan perlindungan  kepada  investor  asing  dan tanpa adanya pengaturan hak pemerintah untuk menerapkan tindakan yang dibutuhkan dalam menjaga kedaulatan negara dapat menempatkan  pemerintah  dalam  posisi sulit. Sementara, bila pengaturan PMA lebih cenderung  kepada  terlalu  kuatnya  posisi pemerintah  dan  minimnya  proteksi  dan kemudahan investasi yang diberikan kepada investor asing, dapat mengakibatkan kurang menariknya iklim investasi.
Argumen  utama  dari  studi  ini  telah memberikan  gagasan  bahwa  perlunya peningkatan pengaturan PMA di dalam UU No, 25  tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal. Salah satu poin penting yang perlu diperkuat adalah hak dan kewajiban antara investor asing dan pemerintah di dalam PMA. Dorongan untuk melakukan pembaruan UUPM terjadi atas  2  (dua)  hal.  Pertama,  karena  UUPM belum cukup dalam menyediakan dasar yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pengaturan PMA yang komplit dan kompleks. Kedua,  karena  sesungguhnya  pengaturan PMA  telah  jelas  dan  nyata  tertinggal  dari praktek  dan  perkembangan  PMA  saat  ini. UUPM  lebih  banyak  merefleksikan  praktek dan  perjanjian  investasi  Indonesia  sebelum tahun 2000. UUPM pada saat pembuatannya juga  tidak  cukup  dapat  menangkap perkembangan PMA di mana pada tahun
sebelum 2007 pun beberapa putusan tribunal dan perjanjian investasi sudah menunjukkan perkembangan  sengketa  dalam  pengaturan PMA  misalnya Metalclad  (2000) , 21 Tecmed (2003), 22 Methanex (2005) 23 , dan Azurix (2006). 24 Di antara berbagai hal yang perlu ditingkatkan  pengaturannya  itu,  klausul  FET dan  ekspropriasi  merupakan  yang  terdepan untuk  kemudian  diseimbangkan  dengan adanya ‘Right to Regulate’ dari pemerintah.
FET yaitu Fair  and  Equitable  Treatment merupakan  standar  perlindungan  investor yang masuk ke dalam kelompok paling dasar 25
dan  umum  dimasukkan  dalam  perjanjian investasi  bersama  non-ekspropriasi. 26 FET perlu  dimasukkan  ke  dalam  UUPM  dengan peningkatan  pengaturan  karena  klausul  FET sendiri merupakan klausul yang sangat sering digunakan di dalam sengketa investasi. Hal ini disebabkan oleh terminologinya yang bersifat umum  di  mana  sebelumnya  masih  sulit dirumuskan secara pasti. 27
Perkembangan  klausul  FET  pada masa  sekarang  sudah  jauh  lebih  kuat.  Ada
21 Metalclad Corp. v. Mexico, ICSID ( Additional Facility ) Case No . ARB(AF)/97/1 (Award of 30 August 2000) [Metalclad]
22 Tecnicas  Medioambientales  Tecmed  S.A.  vs.  México,  ICSID Case No .  ARB  (AF)/00/2  (Award  of  29  May  2003) [Tecmed]
23 Methanex Corp. vs. USA, UNCITRAL (Final Award of 3 August 2005) [Methanex]
24  Azurix Corp. vs. Argentine, ICSID Case No. ARB/01/12 (Award of 14 July 2006) [Azurix]
25 Subedi, International  Investment  Law:  Reconciling  Policy  and  Principle (Oxford  and  Portland:  Hart  Publishing, 2010), 63. 26  Kenneth J. Vandevelde, Bilateral Investment Treaties; History, Policy and Interpretation, (Oxford: Oxford University Press, 2010), 190 dan David Collins, An  Introduction  to  International  Investment  Law (Cambridge: Cambridge University Press, 2017), 125.
27 Vandevelde, Bilateral  Investment  Treaties ,  195.,  menyebutkan  interpretasi  dari  FET  mencakup  keamanan, kewajaran, transparansi, non-diskriminasi dan kepatutan.
28 Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) Between Canada, of the One Part, and the European Union [And Its Member States, 30 November 2016 (entered into force provisionally 21 September 2017) [CETA] . Available at http://investmentpolicyhub.unctad.org/Download/TreatyFile/3593
29 Meski  pengaturan  FET  dapat  dihubungkan  kepada  hukum  kebiasaan  internasional  (CIL),  hal  ini  memiliki kekurangan  tersendiri.  CIL  sebagai  sebuah  kebiasaan  dan  praktek  internasional  dapat  berubah  setiap  waktu sehingga pengaturan FET dapat menjadi tertinggal satu menjadi perdebatan sejauh mana CIL akan diterapkan. Oleh karena itu, jika memang FET mau untuk dihubungkan dengan CIL, maka diperlukan pengaturan lain yang dapat memperjelas bagaimana para pihak dapat menginterpretasikan CIL tersebut.
berbagai  model  dan  cara  pengaturan  FET yang  berkembang  pada  perjanjian  investasi saat  ini,  termasuk  dari  Indonesia  sendiri  di dalam perjanjian bilateral dengan Singapura dan  Australia  (IA  CEPA).  Namun,  contoh pengaturan  FET  yang  sangat  baik  dapat dilihat pada Comprehensive  Economic  and Trade Agreement (CETA). 28 Klausul FET dalam CETA ini memberikan batasan yang lebih jelas untuk penafsiran FET dengan disebutkannya daftar  kriteria  tindakan  yang  berhubungan dengan  aplikasi  FET  daripada  sekedar menghubungkannya kepada hukum kebiasaan internasional  atau Customary  International Law (CIL). 29 Di  dalam  FET,  termasuk  di dalamnya “ denial  of  justice , due  process , transparency , targeted  discrimination , dan abusive  treatment ”.  Metode  yang  dipakai CETA  mampu  untuk  membatasi  interpretasi klausul  FET  hanya  melalui  2  (dua)  jalan. Pertama, interpretasi FET hanya berdasarkan daftar  kriteria  yang  telah  disebutkan  dalam Pasal 8.10.2 huruf a-e. Sementara, alternatif kedua  adalah  berdasarkan  kriteria  di  lain  di
masa  mendatang 30 yang mana juga hanya bisa  ditentukan  dengan  kesepakatan  para pihak dalam perjanjian. 31 Dengan pengaturan demikian, kehadiran FET untuk menjamin investor  tetap  dapat  dikontrol  sesuai interpretasi yang diinginkan oleh para pihak sesuai  kesepakatan.  Hal  ini  memudahkan para  pihak  untuk  mengetahui  batasan  FET dan  menghindari  dibuatnya  interpretasi secara sendiri oleh tribunal dalam memutus sengketa.
Klausul  lain  yang  perlu  diperhatikan adalah klausul ekspropriasi. Meskipun klausul ini  telah  dimasukkan  kepada  UU  PMA  dan perjanjian investasi pada tahap awal, nyatanya klausul ini masih sering diperdebatkan karena dalam perkembangannya menimbulkan keraguan  dan  ketidakpastian  hukum.  Pada UUPM  sendiri  klausul  ekspropriasi  ini dicantumkan  pada  pasal  7  ayat  (1)  di  mana dinyatakan  bahwa  “Pemerintah  tidak  akan melakukan  tindakan  nasionalisasi  atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal,  kecuali  dengan  undang-undang.” Pengaturan  ekspropriasi  yang  demikian termasuk  ke  dalam  pengaturan  yang  sudah kuno  yang  berasal  dari  tahap  awal  sejarah klausul  ekspropriasi  di  dalam  pengaturan PMA. Hal ini dapat dilihat dari pengaturan Pasal 7 ini yang belum memisahkan dengan jelas  ekspropriasi  langsung  dan  ekspropriasi tidak  langsung  di  mana  pada  pasal  7 tersebut  lebih  cenderung  mengarah  kepada ekspropriasi  langsung  saja  karena  adanya istilah  ‘nasionalisasi’  dan  ‘pengambilalihan hak kepemilikan’.
Ekspropriasi langsung atau sering dipakai istilah  nasionalisasi  ini  dilaksanakan  secara nyata dan ada bentuk pengambilalihan  aset investasi. Jenis ekspropriasi ini sudah sangat jarang  terjadi.  Sementara  ekspropriasi  tidak langsung terjadi karena suatu atau serangkaian tindakan  pemerintah  yang  mengakibatkan hilangnya  kepentingan  dan  hak  kegiatan investasi investor. Di samping itu, pengaturan ekspropriasi juga tidak memberikan batasan lebih  lanjut  mengenai  apa  saja  kategori tindakan ekspropriasi. Padahal, pada berbagai UU  Penanaman  modal  negara  lain  sudah banyak yang memperlihatkan pengaturan yang  lebih  lengkap  dan  baik  seperti  pada Pasal 52-55 Myanmar Investment Law (2016). Sementara,  praktek  perjanjian  investasi Indonesia  sendiri  juga  sudah  mendahului UUPM yaitu terdapat pada Pasal 6, dan Annex 2  Perjanjian  Investasi  antara  Indonesia  dan Singapura. Bila kita lihat pada pengaturan di dalam perjanjian dengan Singapura ini sudah mencakup beberapa ketentuan penting yang bisa  diadopsi  ke  dalam  UUPM  seperti  (1) adanya penjelasan kriteria dapat dilakukannya ekspropriasi;  (2)  adanya  penjelasan  bahwa ekspropriasi  hanya  terjadi  kepada  hak  tau kepentingan  investasi  investor;  (3)  adanya pemisahan antara ekspropriasi langsung dan tidak langsung; (4) adanya  kriteria yang harus dipenuhi untuk diuji dalam menentukan terjadi tidaknya ekspropriasi tidak langsung; dan (5) adanya ketentuan yang menyatakan bahwa  tindakan  non  diskriminasi  yang ditujukan  untuk  melindungi  kepentingan umum tidak dinyatakan sebagai ekspropriasi
tidak langsung.
Hal  ini  juga  kurang  lebih  sama  dengan pengaturan klausul ekspropriasi di beberapa perjanjian  investasi  modern  seperti  antara Kanada – Peru (2006), Trans Pacific Partnership (TPP),  CETA,  dan  antara  Kanada  -  Mongolia (2016)  yang  sudah  menentukan  bahwa tindakan  non  diskriminasi  yang  dilakukan pemerintah  tidak  dinyatakan  sebagai ekspropriasi tidak langsung selama ditujukan untuk  kepentingan  publik  yang  objektif seperti  kesehatan  masyarakat,  keamanan atau lingkungan. 32 Sementara itu, perjanjian TPP  mengatur  lebih  rinci  lagi  mengenai daftar apa saja kepentingan publik di bidang kesehatan  masyarakat  yang  dinyatakan sebagai pengecualian tindakan ekspropriasi. 33
Oleh karena itu, ketentuan pada TPP ini memberikan  pengaturan  yang  lebih  jelas dibanding  UU  dan  perjanjian  investasi lainnya mengenai klausul ekspropriasi. Meski demikian, untuk kedepannya, pengaturan mengenai bidang keamanan dan lingkungan juga  perlu  dirinci  lagi  dalam  pengaturan ekspropriasi  sebagaimana  yang  terdapat pada TPP di bidang kesehatan.
Adanya  pengaturan  detail  seperti  ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum  khususnya  kepada  para  pihak  yaitu pemerintah dan investor asing. Hal ini karena, meskipun  pada  kenyataannya  telah  ada klausul  tertentu  yang  menyatakan  adanya
32 Agreement Between Canada and the Republic of Peru for the Promotion and Protection of Investments , 14 November 2006, ( entered into force 20 June 2007) [Canada – Peru BIT 2006] Available at http://investmentpolicyhub.unctad. org/Download/TreatyFile/626,  Annex  B.13  (1).  Trans-Pacific  Partnership  Agreement,  4  February  2016  (not  in force)  [TPP].  Available  at  http://investmentpolicyhub.unctad.org/Download/TreatyFile/3573.,  Annex  9-B  3(b). CETA, Annex 8-A (3). Agreement Between Canada and Mongolia for the Promotion and Protection of Investments, 8 September 2016, 2017/7 CTS (entered into force 24 February 2017) [Canada - Mongolia BIT 2016]. Available at http://investmentpolicyhub.unctad.org/Download/TreatyFile/5373., Annex B.10 c.
33 TPP, Annex 9-B 3 (b), footnote nomor 37. 34  Lihat kasus Metalclad Corp. vs. Mexico
‘ right  to  regulate ’,  tanpa  adanya  ketentuan lebih  lanjut  yang  mengatur  pengecualian tindakan ekspropriasi, akan berakibat kepada sengketa. Sebagai contoh adalah Pasal 1114 North  American  Free  Trade  Agreement (NAFTA) yang menyatakan bahwa perjanjian harus mengakui dan para pihak memastikan untuk  mempromosikan  kesehatan  domes- tik,  keamanan  dan  tindakan  terhadap lingkungan. Pada prakteknya, ketentuan ini kemudian diabaikan oleh tribunal pada kasus yang  berdasarkan  NAFTA  dimana  tribunal berpendapat  bahwa  Pasal  1114  NAFTA  itu tidak  diikuti  dengan  ketentuan  lain  yang secara  spesifik  dapat  mengecualikan  pasal mengenai  ekspropriasi  yang  terdapat  pada Pasal 1110 NAFTA. 34 Sehingga, setiap terjadi ekspropriasi,  tanpa  pengecualian,  harus diikuti dengan kompensasi.
Oleh  sebab  itulah,  perlu  diberikannya ketentuan lebih lengkap yang dapat menyatakan  kondisi  tertentu  bahwa ekspropriasi  tidak  terjadi  dan  kriteria  apa saja  yang  harus  dipenuhi  untuk  aplikasinya. Selanjutnya  juga  perlu  adanya  penjelasan di dalam UUPM dan kesepahaman bersama pada  perjanjian  investasi  mengenai  ruang lingkup dan batasan apa saja yang dimaksud dengan  norma  kepentingan  umum  yang bersifat  objektif  di  dalam  bidang  Kesehatan masyarakat, keamanan dan lingkungan. Tanpa adanya pemahaman dan ketentuan detail,
para pihak akan mungkin untuk tetap berbeda pendapat  mengenai  tafsiran  kepentingan umum  tersebut.  Masalahnya  adalah sesungguhnya tidak terdapat juga konsensus internasional  mengenai  kepentingan  umum yang  objektif  tersebut.  Mengenai  moral masyarakat  (publik  moral)  misalnya,  adalah berbeda  pada  tiap-tiap  negara.  Sehingga, ketika definisi nya saja tidak jelas, norma nya pun dapat berbeda ditafsirkan oleh masing- masing pihak.

## D.  Penutup
Dalam studi ini telah diberikan gagasan akan  pentingnya  pembaruan  UUPM  yang dilakukan dengan menata dan membentuk kembali ( remodelling )  serta  memperjelas lebih detail pengaturan PMA. Pengaturan PMA tersebut dapat dilakukan secara terpisah maupun kembali dalam satu regulasi dengan PMDN  sebagaimana  yang  dianut  dalam UUPM  saat  ini.  Bila  disetujui  melakukan penataan kembali secara luas, pengaturannya dapat  dalam  bentuk  undang-undang  baru yang  mengatur  secara  utuh  pengaturan hukum penanaman modal. Sementara, bila  hanya  memperjelas  dan  menguatkan beberapa poin dalam ketentuan PMA, perubahan dapat dimunculkan dalam skema yang  sama  dalam  bentuk  UU  Cipta  Kerja atau  bentuk  perubahan  lain  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan. Melalui  skema  apapun,  pembaruan  UUPM perlu dilakukan terutama dalam menguatkan
pengaturan PMA dalam mendukung pembangunan IKN dan kawasannya. Dengan demikian,  penggunaan  modal  asing  dalam pembangunan dapat dilakukan dengan tetap menjaga  keseimbangan  dan  keharmonisan hubungan antara pemerintah dengan investor asing dari berbagai negara.
Klausul  FET  dan  Non-Ekspropriasi merupakan  klausul  yang  sangat  penting untuk diberikan pengaturannya di dalam pengaturan  PMA  karena  kedua  klausul tersebut  sangat  sering  berbenturan  dengan kepentingan  dan  tindakan  negara  dalam mengatur  sendiri  wilayah  dan  penduduknya ( right  to  regulate ).  Dalam  studi  ini  telah diberikan  juga  saran  model  dan  bentuk klausul  FET  dan  non-ekspropriasi  seperti apa  yang  dianggap  cocok  untuk  dipakai  di Indonesia. Meski demikian, saran pengaturan PMA dalam studi ini baru sebatas membahas mengenai perkembangan pengaturan PMA yang  sedang  terjadi  saat  ini.  Sementara, studi  ini  masih  belum  sampai  kepada membahas  bagaimana  pengaturan  PMA  di masa depan yang harus mempertimbangkan perkembangan teknologi yang mendorong terjadinya ekonomi digital. Keadaan demikian dapat menimbulkan tantangan dan pengaturan baru di dalam klausul PMA, sehingga  penelitian  dan  studi  mendatang dapat diarahkan untuk dapat menjawab dan membahas hal ini.

## DAFTAR PUSTAKA

## A.  Buku
Collins,  David. An  Introduction  to  International  Investment  Law ,  Cambridge:  Cambridge University Press, 2017.
Dolzer, Rudolf dan Christoph Schreuer. Principles  of International Investment Law , Oxford: Oxford University Press, 2012.
QC, Campbell McLachlan et al., International Investment Arbitration: Substantive Principle , Oxford: Oxford University Press, 2010.
Miles, Kate. The Origin of International Investment Law , Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
Salacuse, Jeswald W. The Law of Investment Treaties , Oxford: Oxford University Press, 2015.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat , Jakarta: Rajawali Press, 2011.
Subedi. International Investment Law: Reconciling Policy and Principle , Oxford and Portland: Hart Publishing, 2010.
Vandevelde, Kenneth J. Bilateral  Investment  Treaties;  History,  Policy  and  Interpretation , Oxford: Oxford University Press, 2010.

## B.  Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian
Aqimuddin, Eka An, and Frency Siska. “The Ambiguity of Implementation of Full Protection and  Security  Principle  in  Indonesia  Investment  Law,” Social  and  Humaniora  Research Symposium (SoRes 2018) , Atlantis Press, 2019.
Bechtel, M. et al. “The green side of protectionism: Environmental concerns and three facets of trade policy preferences,” Review of International Political Economy 19.5 (2012).
Janeba, Eckhard. “Regulatory chill and the effect of investor state dispute settlements,” Cesifo Working Paper No. 6188 (2019)
Puru, Franni. “PEMBAHARUAN HUKUM PENANAMAN MODAL DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN  BAGI  PENANAM  MODAL  DI  INDONESIA,” LEX  ADMINISTRATUM  2 .1 (2014).
Rohendi,  Acep.  “Prinsip  Liberalisasi  Perdagangan  World  Trade  Organization  (WTO)  Dalam Pembaharuan  Hukum  Investasi  Di  Indonesia  (Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007) (Principle  of  Trade  Liberalization  of  World  Trade  Organization  (WTO)  in  Reforming  the Investment Law of Indonesia (Indonesian Law No. 25 of 2007)),” Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum 1. 2 (2014) .
Surachman, Agus. “Kritik Terhadap Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Perspektif Teori Hukum),” UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum 5.1 (2018).
Weruin, Urbanus Ura. “Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum,” Jurnal Konstitusi 14 .2 (2017).
C.  Putusan Tribunal/ Reports Azurix Corp. v. Argentine (Azurix Corp. vs. Argentine, ICSID Case No. ARB/01/12 (Award of 14 July 2006) [Azurix].
Metalclad Corp. v. Mexico, ICSID (Additional Facility) Case No. ARB(AF)/97/1 (Award of 30 August 2000) [Metalclad].
Methanex Corp. vs. USA, UNCITRAL (Final Award of 3 August 2005) [Methanex].
S.D. Myers vs Canada (S.D. Myers Inc. vs. Canada, UNCITRAL (Partial Award of 13 November 2000) [S.D Myers].
Tecnicas Medioambientales Tecmed S.A. vs. Mexico, ICSID Case No. ARB (AF)/00/2 (Award of 29 May 2003) [Tecmed].
Trade policy Review Singapore, WT/TPR/S/14.
United Nations, Reports of International Arbitral Awards, 1926, IV.

## D.  Peraturan Perundang-Undangan/ Perjanjian Internasional
Vienna Convention on The Law of Treaties, 1969.
Agreement Between Canada and the Republic of Peru for the Promotion and Protection of Investments, [Canada – Peru BIT 2006].
Agreement Between Canada and Mongolia for the Promotion and Protection of Investments, [Canada - Mongolia BIT 2016].
Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Singapore on The Promotion and Protection of Investment, 2018.
Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) Between Canada, of the One Part, and the European Union [And Its Member States.
Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA), 2020.
Law of the Republic of Uzbekistan Оn investments and investment activity, 2019. Trans-Pacific Partnership Agreement, [TPP].
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UU PMA).
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (UU PMDN). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM).
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

## BIODATA PENULIS
Surya Oktaviandra lahir  pada  tahun  1985  di  Kota  Padang,  Provinsi  Sumatera  Barat.  Tingkatan sekolah mulai dari SD, SLTP, SLTA, hingga perguruan tinggi ditempuh di Kota Padang.  Mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Andalas di tahun 2009. Pernah bekerja di Bank Rakyat Indonesia pada periode 2009 - 2010, dan di Pemerintah Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, pada berbagai posisi dalam kurun waktu 2011 – 2021. Pada tahun 2017, Penulis melanjutkan studi strata S-2 dan memperoleh gelar masternya di bidang hukum di tahun 2018 pada program Globalization and Law, Spec: International Trade and Investment Law di Universiteit Maastricht (Belanda).
Saat  ini  Penulis  merupakan  Dosen  pada  Departemen  Hukum  Internasional  di  Fakultas  Hukum Universitas Andalas. Tulisan Penulis beberapa kali diterbitkan pada media online, jurnal nasional dan  internasional.  Beberapa  buku  yang  diterbitkan  di  bidang  hukum  ekonomi  diantaranya:  (1) Memahami Hukum Penanaman Modal Indonesia; (2) Penanaman Modal Dalam Negeri: Materi dan Kasus; (3) Hukum Penanaman Modal Indonesia: Sebuah Pengantar; (4) Standar Most Favoured Nation  dalam  GATT:  Materi  dan  Kasus;  (5)  Standar  National  Treatment:  Materi  dan  Kasus; (6)  Penanaman  Modal  Asing:  Materi  dan  Kasus;  (7)  Ketentuan  Anti  Dumping  dalam  GATT;  (8) Countervailing dalam GATT: Materi dan Kasus.