Vol. 1 No. 2 (Jul -Des) 2018, hlm. 169-203
ISSN: 2654-847X
http://journal.uinmataram.ac.id/index.php/politea

## URGENSITAS UU NO. 32 TAHUN 2004 TERHADAP PILKADA SERTA IMPLIKASINYA DALAM PERUBAHAN
SOSIAL KEMASYARAKATAN
(Tinjauan Terhadap Pilkada NTB Tahun 2008)

## Ihsan Hamid
Email: ihsanhamid88@gmail.com
Abstract: Artikel ini berusaha memotret perjalanan penerapan otonomi daerah  di  Indonesia  yang  telah  beberapa  kali  mengalami  perubahan, yang  dipengaruhi  oleh  situasi  perpolitikan  nasional  dalam  rangka melakukan  pemerataan  kemakmuran  masyarakat  di  Indonesia.  Dilihat dari  perubahan  sistem  otonomi  daerah  yang  diberlakukan,  perubahan yang  sangat  prinsip  dan  mendasar  terjadi  pada  tahun  2004,  saat diberlakukannya  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004,  yang memberikan  kewenangan  cukup  besar  terhadap  daerah  sekaligus menandakan  hubungan  pusat  dan  daerah  dilakukan  dengan  pola desentralisasi, termasuk salah satu point penting yang menjadi amanah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut adalah sistim pemilihan kepala  daerah  yang  dilakukan  secara  langsung  oleh  rakyat  yang sebelumnya  dilakukan oleh DPRD provinsi untuk  pemilihan Gubernur dan DPRD Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati/Walikota. Perubahan sistim pemilihan  kepala daerah  yang  mendasar ini  tentu  menimbulkan dinamika  baru  ditengah  sosial  kemasyarakatan.  Salah  satunya,  sangat rawan terjadinya gesekan dan konflik sosial dimasyarakat akibat adanya kompetisi ketat antar pendukung  masing-masing calon yang melibatkan banyak  masa. Hal  ini kemudian memunculkan berbagai implikasi  dan dinamika sosial kemasyarkatan yang  menarik untuk dikaji dan ditelaah lebih lanjut.
Kata kunci: desentralisasi, pilkada, implikasi, dan dinamika sosial
Abstract: This  article  tries  to  document  the  implementation  of  the  local autonomy  in  Indonensia,  which  experienced  several  overhouls  affected  by  the political atmoshphere at the national level for the sake of the equal prosperity of the  Indonesian  people.  Drawing  on  the  changes  on  the  system  of  the  local autonomy,  the  most fundamental changes  are the ones  that  occurred in 2004, during which the regulation no. 32 in 2004 was applied giving more authorities to the regions, which simultaneously marked the decentralization system,
Copyright © 2018 Politea: Jurnal Kajian Politik Is lam
Copyright © 2018 Politea: Jurnal Kajian Politik Is lam

## Pendahuluan
Tumbangnya  rezim orde  baru  dan bergulirnya  orde    reformasi di  Indonesia  tidak  saja  telah  membawa  pergantian  rezim  politik  tapi telah  mendorong  proses  demokratisasi  politik    ke    arah    yang    lebih luas  dalam  sistem  politik  nasional    dan    lokal.    Setidaknya    terlihat pada  dua  asfek  yaitu  mekanisme  pemilihan  kepala  pemerintahan  di tingkat  nasional  dan  daerah  serta  pelaksanaan  pemilihan  langsung calon legislatif pusat dan daerah.
Ini dapat dilihat dari perubahan sistem pemilihan kepala pemerintahan  tingkat  nasional  yaitu  presiden    dan    wakil    presiden yang  tidak  lagi  dipilih  oleh  MPR  melainkan  dipilih  langsung  oleh rakyat.  Ketentuan  ini  mulai  berlaku    setelah    adanya    amandemen UUD  1945  terhadap  pasal  6  ayat  2  yang  disahkan  melalui  keputusan MPR  No.  XI/MPR/2001 1 Sehingga  pada  Pemilu  2004,    proses pemilihan  presiden  mengalami  perubahan  yang  cukup  berarti. Presiden  tidak  lagi  dipilih  oleh  anggota  MPR  namun  telah  dipilih langsung  oleh  rakyat.  Perubahan  ini  berarti  adanya  pergeseran kedaulatan  politik  dari  parpol  kepada  rakyat  yang  secara  langsung dapat  memberikan  suaranya  dalam  menentukan  siapa  yang  mereka anggap layak untuk memimpin negara ini.
1 Amande men kedua UUD 1945 pasal 6 ayat 2.
including  the  most  important  remark in  the  regulation:  the  application  of  the direct regional elections, electing the governor and regent/ mayor city who were previously elected only by the regional representative house members in the local parliament. Such a fundamental change centainly brings about a new paradigm in the  society.  One  of  which is the  proneness of  the  social  riots caused  by  the supporters  of  the  candidates  often  involving  a  mass  of  people.  This  generates several implications and social dynamics appealing to be researched and further investigated.
Keywords: decentralization, election, implications, and social dynamics
Copyright © 2018 Politea: Jurnal Kajian Politik Is lam
Ihsan Hamid, Urgensitas UU No. 32.. … | 171
Seiring  dengan  perubahan  sistim  pemilihan  pemerintah  di tingkat  nasional,  ternyata  memiliki  implikasi  politis  terhadap  sistim pemilihan  kepala  pemerintahan  di  tingkat  daerah    juga,    dimana kepala  daerah  dipilih  langsung  oleh  rakyat  pula.  Namun,  jika  kita melihat  berdasarkan  pengalaman  sejarah,  setidaknya  terdapat  empat periode  pemilihan  kepala  daerah,  yaitu  periode  pertama,  adalah periode  UU  No.  22/1948  dan  UU  No.  1/1957.  Pada  masa  itu  kepala daerah  dipilih  oleh  DPRD  Provinsi.  Periode  kedua,  yaitu  periode Penetapan  Peresiden  (Penpres)  No.  6  UU  No.  18/1956  yang  lebih dikenal  dengan  era  Dekrit  Presiden,  ketika  diterapkan  sistem demokrasi  terpimpin,  dan  UU  No.  5/1974,  dikenal  sebagai  era Demokrasi  Pancasila.  Pilkada  pada  dua  periode  tersebut  memiliki persamaan,  yaitu  calon  kepala  daerah  dipilih  oleh  DPRD  dan kemudian  dari  calon  yang  terpilih  itu    disahkan    oleh    Presiden. Periode  ketiga,  yaitu  berlakunya  periode  UU  No.    22/1999,    yaitu kepala  daerah  masih  dipilih  oleh  DPRD  dan  disahakan  oleh Kemendagri.  Sementara  periode  keempat,  setelah  UU  22/99  diganti dengan  UU  32  tahun  2004,    dimana    sistem    Pilkada    berubah,    dari tidak  langsung  melalui  DPRD,  menjadi  pemilihan  langsung    oleh rakyat  setempat  dan  kemudian  calon  yang  menang  disahkan  dan dilantik oleh Kemendagri. 2
Dari  ulasan  sejarah  perjalanan  Pilkada  tersebut  maka  dapat dilihat  bahwa  belum  pernah  sama  sekali  kepala  daerah  tingkat  satu dan  dua  dipilih  langsung  oleh  rakyat.  Dengan  adanya  momentum pengesahan  UU  No.  32  Tahun  2004  yang  merupakan  revisi  dari  UU No.  22  Tahun  1999  tersebut  merupakan  sebuah  prestasi  politik  dan merupakan  indikasi  yang    menunjukkan    kemajuan    demokrasi.  Hal ini berarti bahwa sistem pemilihan kepala daerah telah mengalami
2 S.H Sarundajang, Pilkada Langsung Problematika Dan Prospek, (Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2005), cet I. h. 3-4
Copyright © 2018 Politea: Jurnal Kajian Politik Is lam
172 | Ihsan Hamid, Urgensitas UU No. 32..
…
perubahan  ke  arah  yang  lebih  demokratis,  dimana  rakyat  memiliki kedaulatan  penuh  atas  hak  politiknya  dalam    memilih    calon pemimpin  mereka. 3 Sejak  saat  itulah  maka  seluruh  kepala  daerah  di Indonesia  baik  tingkat  satu  dan  dua    kemudian    dipilih    secara langsung oleh rakyat.
Begitu  juga  halnya  dengan  NTB,  sejak  disahkannya  UU  32 Tahun 2004 kepala  daearah dipilih  langsung oleh rakyat. Pada  tahun 2008  provinsi  NTB  untuk  pertama  kalinya  melaksanakan  pemilihan gubernur  sejak  berdirinya.  Maka  pada  tahun  itu  pula    masyarakat NTB  untuk  pertama  kalinya  mendapatkan  kedaulatannya  secara penuh  dalam  menentukan  kepala  daerah.  Namun  dibalik  kemajuan demokrasi  tersebut,  terdapat  potensi  lain  yang  dapat  menimbulkan masalah  baru.  Pilkada  langsung  seringkali  meninggalkan  konflik  elit dan  kelompok  di  tataran  elit  atau  masyarakat  akar  rumput,  maka akibatnya  terciptalah  konflik  sosial  dalam  masyarakat  yang  bisa  jadi berkelanjutan  sampai  akhirnya  menciptakan  perubahan    dalam tatanan sosial masyarakat yang sudah ada.
Maka  jurnal  yang  ada  dihadapan    para    pembaca    ini, merupakan  sebuah  upaya  untuk  mencoba  mendeskripsikan  dan mengidentifikasi  masalah  Pilkada  langsung  khususnya  di  NTB  dan umumnya  di  wilayah  Indonesia  lainnya  dalam  konteks  Pilkada. Banyak harapan-harapan yang berubah menjadi kutuk dan  tidak
3 Lihat  Phe  ni  Chalid,  et  al, Pilkada  Langsung  Demokratisasi  Daerah  dan  Mitos Good  Gavernance ,  (Jakarta:  Pusat  Kajian  Ilmu  Politik  UI  Be  ke  rjasama  De  ngan Partnership  Kemitraan,  2005),  h.  1.  Ada  banyak  alasan  me ngapa  pemilihan  kepala dae rah secara langsung  me njadi pilihan logis  saat  ini. Maswadi  Rauf  berpe ndapat salah  satunya  adalah  pemilihan ke pala daerah  melalui  DPRD ce ndrung  menafikan peran  rakyat  dan  me  njadikan  rakyat  sebagai  komoditas  politik  semata.  Se  hingga memunculkan  kese  njangan  de  ngan  aspirasi  rakyat  dan  menghasilkan ketidakpuasan.  Untuk  mencegah  hal  itu  maka  tidak  ada  pilihan  lain    harus melibatkan  masyarakat  secara  langsung  dalam  pemilihan  ke pala dae rah.  Pe ndapat ini dapat  dilihat dalam pe ngantar Maswadi Rauf, dalam buku yang berjudul Pilkada Langsung Demokratisasi Daerah dan Mitos Good Gavernance , h. V.
Copyright © 2018 Politea: Jurnal Kajian Politik Is lam
Ihsan Hamid, Urgensitas UU No. 32.. … | 173
sedikit  anggapan  pesimistis  berubah  menjadi  berkah.  Maka  dari  itu, ketidak ajegan antara realita dengan harapan yang terbentang dalam Pilkada perlu untuk didiskursuskan, juga direfleksikan. Harapannya tentu Pilkada menjadi instrumen penting bagi terwujudnya kebaikan bersama demi kemajuan bangsa.

## Telaah atas Tiga UU Mengenai Otonomi Daerah: Komitmen Sistem Desentralisasi Politik dan Pilkada
Dalam  sejarah  perundang-undangan  di  Indonesia,  setidaknya tercatat  adanya  tiga  buah  Undang-undang  yang  memiliki  makna penting  dalam  otonomi  daerah  di  Indonesia. 4 Ketiga  UU  tersebut adalah  UU  No.  5  Tahun  1974  tentang  pemerintah  daerah,  UU  No.  22 Tahun  1999,  dan  UU  No.  32  Tahun  2004    tentang    pemerintahan daerah yang sekaligus merupakan revisi atas UU  No. 22  Tahun 1999. Ketiga  UU  tersebut  dianggap  sebagai  pilar  penting  bagi  pengelolaan pemerintahan daerah yang memiliki makna politik bagi konfigurasi
4 Namun  sebelumnya  paling  tidak  terdapat  empat  UU  dan  satu  Penetapan Presiden mengenai kebijakan otonomi dae rah, yaitu Pertama,  UU No. 1 Tahun 1945 dimana  kebijakan  otonomi  dae  rah  pada  masa  itu  lebih  me  nitikbe  ratkan  pada dekonse  ntrasi  se  hingga  kepala  daerah  hanyalah  ke  panjangan  tangan  pemerintah pusat.  Kedua,  UU  No.  22  Tahun  1948  yang  me  nitikbe  ratkan  pada  desentralisasi. Namun, masih ada dualisme  peran, satu sisi memiliki peran besar untuk dae rah, tapi disisi lain masih menjadi alat pemerintah. Ketiga,  UU No. 1 Tahun 1957 yang masih bersifat  dualisme juga.  Keempat,  penetapan  Presiden  No. 6  Tahun  1959  pada    masa ini kebijakan otonomi dae rah le bih menekankan dekonse ntrasi. Me lalui Perpres ini kepala dae rah diangkat ole h  pemerintah.  Kelima,  UU  No.  18  tahun  1965  ya ng me nitikbe ratkan juga pada dese ntralisasi de ngan memberikan otonomi yang seluas - luasnya bagi daerah walaupun belum bisa le pas sepe nuhnya dari pemerintah pusat. Ini  bisa  dilihat  dalam  artikel  Syahrul  Hidayat,  et  al, Pilkada  Langsung  Demokratisasi Daerah dan Mitos Good Gavernance , (Jakarta: Pusat Kajian Ilmu  Politik UI Bekerjasama De ngan Partnership Kemitraan, 2005), h. 28. Dan dalam tulisannya S.H Sarundajang, Pilkada Langsung Problematika Dan Prospek, (Jakarta: Kata  Hasta  Pustaka, 2005), cet I. h. 3-4.
Copyright © 2018 Politea: Jurnal Kajian Politik Is lam
174 | Ihsan Hamid, Urgensitas UU No. 32..

## …
peran  negara  dan  masyarkat. 5 Ketiga  UU  teersebut    memiliki kekhasan  teersendiri  dalam  memaknai  peran  negara  dan  masyarakat yang  bahkan  terkesan  saling    tumpang    tindih    satu    sama    lain sehingga perlu diulas dibawah ini.

## 1. Otonomi  Daerah  dan  Komoditas  Politik  Orde  Baru:  UU  No.  5 Tahun 1974
UU  No.  5  Tahun    1974    tentang    pemerintahan    daerah merupakan  aturan  legal  yang  menjadi  acuan  dalam  mengatur hubungan  pusat  dengan  daerah  selama  pemerintahan  Orde  Baru. Undang-undang  itu  telah  berhasil  membangun  sebuah  makna  dan definisi  akan  otonomi  daerah  itu  sendiri,  namun  kerancuan  tampak jelas  ketika  memaknai  apa  yang  dimaksud  dengan    pemerintah daerah.  Kerancuan  ini  tampak  ketika  menempatkan  DPRD  sebagai bagian dari pemerintah  daerah. Logika  mengatakan  ini  rancu  karena dalam  pembagian  kekuasaan  politik,    tidak    ada    lembaga    legislatif yang  disatukan  dengan  lembaga  eksekutif. 6 Konsekuensinya  adalah, ketiadaan  kontrol  yang  efektif  terhadap  eksekutif  oleh  legislatif  dan memang itulah yang terjadi selama Orde Baru.
Ironisnya juga,  UU  tersebut juga sama sekali  tidak  menyentuh segi  apapun  dari  sistem  federasi  yang  memiliki  kewenangan  yang otonom  atau  semi  otonom  yang  pada  hakikatnya  merupakan  sistem yang  membagi  wilayah    eksekutif    dan    legislatif    di    suatu    daerah. Pasal  11  dalam  pasal  itu  misalnya,  telah  menegaskan    bahwa    titik berat  otonomi  diletakkan  pada  daerah  tingkat    dua,    namun pemerintah    tidak     mengeluarkan     Peraturan     Pemerintah   untuk
5 Lihat Syahrul Hidayat, et al, Pilkada Langsung Demokratisasi Daerah dan Mitos Good Gavernance , h. 28.
6 Lihat Syahrul Hidayat, et al, Pilkada Langsung Demokratisasi Daerah dan Mitos Good Gavernance , h. 32.
Copyright © 2018 Politea: Jurnal Kajian Politik Is lam
Ihsan Hamid, Urgensitas UU No. 32. … | 175
melaksanakan  amanah  itu.  Dengan  ketidak  jelasan  aturan  main tersebut,  otonomi  daerah  terkesan  berjalan    sesuai    selera    pejabat tinggi  semata  dan  asas    dekonsentrasi    dan    tugas    pembantuan berjalan  tidak  serasi  dengan  asas  desentralisasi.  Karena  itu  apa  yang dimaksud  dengan  daerah  otonom  dalam  UU  itu  lebih  merupakan suatu  kewajiban  ketimbang  hak,    yang    mengharuskan    daerah otonom  untuk  berpartisipasi  dalam  melakukan  pembangunan  demi kesejahteraan rakyat.
Kuatnya  peran  penguasa  terlihat  jelas  dari  peran  yang  dimiliki oleh  departemen  dalam  negeri  yang    melakukan    kontrol    secara umum  terhadap  berjalannya  pemerintah  daerah  dan    gubernur disetiap  daerah,  sehingga  persis  peran  DPRD  dalam  UU  ini  dikebiri sedemikian  rupa.  Hal  ini  terlihat  dari  pasal  22  yang    mengatakan bahwa  kepala  daerah  sebagai  pemimpin  sebuah  daerah  otonom menjalankan  hak,  wewenang  dan  kewajiban  pemerintah  daerah  dan menurut  hierarki  bertanggung  jawab  kepada  presiden  melalui Mendagri. 7 Jadi  persis  DPRD  yang  seharusnya  sebagai  lembaga legislatif  yang  memiliki  hak    penuh    dalam    mengawas    dan mengontrol  hanya  diberikan  keterangan  pertanggung  jawaban,  dan terkesan tidak memiliki kekuatan apapun.
Mandulnya  peran  DPRD  juga  terlihat  dari  perannya    yang hanya memberikan pertimbangan atas pengusulan dan pengangkatan  sekretaris  daerah.  Dalam  hal  ini,  mendagri  dan gubernur  menjadi  pihak  yang  lebih  memiliki  kewenangan  untuk menentukan  terpilihnya  seorang  sekretaris  daerah ketimbang  DPRD, seperti  terlihat  dari  aturan  pasal  48  ayat  2    dan    3. 8 Dalam    kondisi yang  demikian,  pada  dasarnya  pemerintah  daerah  tidak  memiliki apapun yang dapat dijadikan modal untuk menjalankan sebuah
7 UU No. 5 Tahun 1974 te ntang Pemerintahan Daerah, pasal 22.
8 UU No. 5 Tahun 1974 te ntang Pemerintahan Daerah, pasal 48.
Copyright © 2018 Politea: Jurnal Kajian Politik Is lam
daerah  otonom.  Pemerintah  daerah  hanyalan  menjalankan  fungsi- fungsi  administarif  semata  tanpa  memiliki  kewengan  dalam memutuskan  keputusan  yang  bersifat  stategis.  Sistim  dan  UU  inilah yang  digunakan  selama  pemerintahan  Orde  Baru  dalam  mengatur hubungan  antara  pemerintah  daerah  dan  pusat  sehingga  prakteknya sangat  sentralistik  sehingga  terkesan  semena-mena  dan  dalam  teori pemerintahan  lokal,  apa  yang  dijalankan  oleh  pemerintah  Orde  Baru dengan  UU  No.  5  Tahun  1974  tidak  menggambarkan  sama    sekali suatu bentuk otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah.

## 2. Percepatan Otonomi Daerah: UU No. 22 Tahun 1999.
Berbeda  halnya  dengan  UU  di  atas,  UU  No.  22  Tahun  1999 membawa  perubahan  yang  cukup  signifikan  dalam  mekanisme maupun  substansi  pemilihan  kepala  daerah.  Secara  prosedural, pemilihan  kepala  daerah  dilakukan  oleh  DPRD,  mulai  dari  tahap pencalonan  sampai  dengan  penetapan.  Proses  pemilihan  kepala daerah  dilakukan  melalui  mekanisme  pemungutan  suara  secara langsung  dengan  ketentuan one  man  one  vote (setiap  anggota  DPRD dapat  memberikan  suara  pada  satu  pasang  calon  kepala  daerah  dan wakil  kepala  daerah). 9 Artinya  jika  sebelumnya  kepala  daerah  hanya diajukan  oleh  DPRD  untuk  dipilih  dan  ditentukan  oleh  pemerintah, maka  DPRD  menurut  UU  N0.  22  Tahun  1999  ini  memiliki kewenangan  penuh  untuk  menentukan  siapa  yang  berhak  menjadi kepala  daerah  provinsi,  kabupaten  atau  kota    seperti    disebutkan dalam pasal 18 mengenai tugas dan wewenang DPRD. Tidak hanya
9 Lihat Dede Mariana dan Caroline Paskarina, Demokrasi dan Politik Desentralisasi , (Bandung: Puslit KP2W Lemlit UNPAD, 2007), h. 46.
Copyright © 2018 Politea: Jurnal Kajian Politik Is lam
itu  DPRD  juga  diberikan  wewenang  untuk  meminta  pertanggung jawaban gubernur, bupati atau walikota. 10
Kontrol yang demikian dimungkinkan pula dengan dipisahkannya DPRD dari unsur pemerintah daerah seperti terdapat dalam  UU  terdahulu.  Dengan  adanya  pemisahan  ini,  maka  DPRD dapat  menjalankan  fungsinya  sebagai  lembaga  legislatif  di  daerah secara  efektif.  Kalaupun  terdapat  konsultasi  dengan  presiden  dalam pemilihan  Gubernur  (pasal  38),  hal  itu  dilakukan  hanya  sebatas menguji  apakah  prosedur  dan  tata  tertibnya  sudah  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundangan,  bukan  permohonan  restu sebagaimana dahulu bisa terjadi. 11
Sehingga  pemerintah  pusat,  dalam  hal  ini  Presiden,  hanya berperan  dalam  pengesahan  kepala  daerah  dan wakil  kepala  daerah yang  telah  ditetapkan  oleh  DPRD.  Secara  substansial,  mekanisme semacam  ini  memberikan  kewenangan  politik  yang  lebih  besar  bagi masyarakat  di  daerah  untuk  menentukan  siapa  yang  akan  menjadi kepala  daerahnya.  Mekanisme  pemilihan  kepala  daerah  yang  diatur dalam  UU  No.  22  Tahun  1999  jelas  telah  membawa  perubahan substansial dalam proses pemilihan kepala daerah jika dibandingkan dengan sistem UU yang berlaku sebelumnya.
Namun  hal  ini  hanya  merupakan  langkah  awal    sebab    masih ada  tantangan  selanjutnya  yakni  bagaimana  memperluas  ruang publik  dalam  arti  pemilihan  kepala  daerah  harus    lebih    kompetitif dan  ada  perluasan  ruang  bagi  masyarakat  untuk  mempengaruhi proses  tersebut.  Dalam  praktiknya,  mekanisme  perwakilan  yang diterapkan dalam proses pemilihan kepala daerah menurut UU No.
10 Lihat Syahrul Hidayat, et al, Pilkada Langsung Demokratisasi Daerah dan Mitos Good Gavernance , h. 37. 11 Lihat Syahrul Hidayat, et al, Pilkada Langsung Demokratisasi Daerah dan Mitos Good Gavernance , h. 37.
Copyright © 2018 Politea: Jurnal Kajian Politik Is lam
178 | Ihsan Hamid, Urgensitas UU No. 32..

## …
22  Tahun  1999  juga  mempunyai  kelemahan  karena  memberi  ruang yang  sangat  dominan  bagi  DPRD  dalam  proses  pemilihan  kepala daerah.  Akibatnya,  proses  pemilihan  kepala  daerah  menjadi kehilangan  makna  sebagai  proses  politik  dan  beralih  menjadi pragmatisme politik yang dimanfaatkan oleh beberapa elit.

## 3. Pilkada  Langsung  dan  Peran  Serta  Masyarakat:  UU  No.    32 Tahun 2004
Diawali  dengan  penerapan  sistem  pemilihan  umum  secara proporsional  terbuka  kemudian  penerapan  sistem  pemilihan presidendan  wakilnya  secara  langsung  di  tingkat  nasional  menjadi tonggak  awal  yang  mengubah  wajah  dinamika  pemilihan  umum  di Indonesia.  Di  level  daerah,  perubahan  tersebut  seolah-olah  menjadi inspirasi  yang  memperkuat    tuntutan    bagi    penyelenggaraan pemilihan  kepala  daerah  dan  wakilnya  secara  langsung.  Berbagai indikasi  kecurangan,  praktik money  politics ,  mobilisasi  massa pendukung,  serta  berbagai  bentuk  ketidak  puasan  terhadap  hasil pemilihan  kepala  daerah  secara  tidak  langsung  menjadi  alasan  juga merebaknya tuntutan pemilihan kepala daerah secara langsung.
Secara  teoritis-normatif,  tuntutan  ini  memperoleh  dasar hukumnya  dalam  pasal  18  ayat  4  UUD  1945  amandemen  keempat yang  mensyaratkan  pemilihan  kepala  daerah  dilaksanakan  secara demokratis.  Pemilihan  secara  langsung  diyakini  sebagai  mekanisme yang  lebih  demokratis  dibandingkan  pemilihan  secara    perwakilan oleh  DPRD. 12 Fakta  menunjukkan  bahwa  di  sejumlah  daerah, pemilihan  kepala  daerah  justru  menjadi  ajang  pertarungan kepentingan  dan  pertarungan  kapital  antara  DPRD,  partai    politik, dan para kandidat kepala daerah. Hal inilah yang semakin
12 Lihat Dede Mariana dan Caroline Paskarina, Demokrasi dan Politik Desentralisasi , (Bandung: Puslit KP2W Lemlit UNPAD, 2007), h. 58.
Copyright © 2018 Politea: Jurnal Kajian Politik Is lam
Ihsan Hamid, Urgensitas UU No. 32.. … | 179
menguatkan  tuntutan  diselenggarakannya  pemilihan  kepala  daerah secara  langsung.  Revisi  UU  No.  22  Tahun  1999  yang  termuat  dalam UU  No.  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah    menjadi landasan  normatif  bagi  penerapan  pemilihan  kepala  daerah  secara langsung.  Salah  satu  perubahan  yang  cukup  signifikan  ditegaskan dalam Pasal 24  ayat (5)  UU  32  Tahun 2004, bahwa kepala  daerah dan wakil  kepala  daerah  dipilih  dalam    satu    pasangan    secara    langsung oleh  rakyat  di  daerah  bersangkutan. 13 Sehingga  dengan diberlakukannya  UU  No.  32  Tahun  2004  persis  telah  merubah konfigurasi  dan  model  politik  lokal,  terutama    dari    sistem keterwakilan menjadi sistem pemilihan langsung.
Dalam  dari  pada  itu,  Pilkada  langsung  merupakan  salah  satu langkah  maju  dalam  mewujudkan  demokrasi  di  level  lokal.  Menurut O ’ Neill,  sebagaimana  yang  dikutip  oleh  Leo  Agustino  menyatakan bahwa ‘ all Politics is Lokal ’ yang  dapat  dimaknai  sebagai  demokrasi di  tingkat  nasional  akan  tumbuh  berkembang  dengan  mapan  dan dewasa  apabila  pada  tingkat  lokal  nilai-nilai  demokrasi  berakar dengan  baik  terlebih  dahulu. 14 Maksudnya,  demokrasi  ditingkat nasional  akan  bergerak  ke  arah  yang  lebih  baik  apabila  tatanan, instrumen  dan  konfigurasi  kearifan  serta  kesantunan  politik  lokal lebih  dahulu  dibentuk  atau  diperhatikan.  Ini  artinya  kebangkitan demokrasi di Indonesia — secara ideal dan aktual — diawali  dengan
13 Lihat  Dede  Mariana  dan  Caroline  Paskarina, Demokrasi  dan  Politik Desentralisasi , h. 59.
14 Lihat  Leo  Agustino, Pilkada dan Dinamika Politik Lokal , (Yogyakarta:  Pustaka Pe lajar, 2009), Cet.  I,  h. 17.Apa yang diutarakan ole h  O ’ Neill di  atas   juga  sejalan de ngan argumen yang dije laskan ole h Robert bates yang menyatakan bahwa untuk memahami  lebih  dalam  menge  nai  lanskap  politik — di  ne  gara  berkembang khususnya — maka  para  ilmuan  harus  le  bih  memperhatikan  dan  mencurahkan perhatiannya  pada  realita  politik  di  tingkat  lokal.  Ini  dapat  dilihat  dalam  bukunya Leo Agustino, Pilkada dan Dinamika Politik Lokal , h. 18.
Copyright © 2018 Politea: Jurnal Kajian Politik Is lam
180 | Ihsan Hamid, Urgensitas UU No. 32..

## …
Pilkada  langsung,  sederhananya  jika  pondasinya  sudah  kuat  maka sudah barang tentu selanjutnya juga akan kuat.
Jika  demikian  adanya,  maka  perubahan  politik  dan  demokrasi dilevel  nasional  tidak  bisa  hanya  dipandang  hanya  sebagai  suatu keadaan  yang  membentuk  dirinya  sendiri  tetapi  berada  dalam interaksinya  dengan  dinamika  politik  lokal.  Mereka  saling  mengisi dan  menaungi  dalam  perjalanannya.  Apalagi  ketika  kebijakan mengenai  Pilkada  dilembarkan  dalam  lembaran  negara.  Sehingga Pilakada  bukan  hanya  menjadi  realitas  baru  bagi  politik  lokal  di Indonesia  tetapi  lebih  dari  itu.    Ia    bahkan    membentuk    politik nasional seperti yang diutarakan oleh O ’ Neill.
Namun  pada  masa  Orde  Baru  kondisinya  sangat  berbalik  dari harapan  itu,  dimana  pada  masa  Orde  Baru  politik  lokal  sangat dipengaruhi  oleh politik di level pusat. Melalui pendekatan represif- otoritarian  pemerintah    pusat    selalu    memaksakan    kehendak penguasa  demi  kepentingan  mereka  di  level  daerah.  Karena  itu, dinamika  politik  pada  saat  itu  tidaklah  sehat.  Ia  bukan  menjadi pondasi  bagi  terbangunnya  demokrasi  yang  kuat  bagi  demokrasi nasional,  tetapi  justru  ia  menjadi  penopang  rezim  otoriter.  Tapi untungnya  reformasi  pada  1998  berhasil  mengubah  sebagian  dari  itu semua.
Oleh  sebab  itu,  dalam  konteks  demokrasi  lokal  maka  Pilkada langsung  merupakan  sebuah  cara  yang  efektif  untuk  memberikan pendidikan  politik  kepada    rakyat.    Apalagi    banyak    aspek    positif yang  dapat  diperoleh  dan  dicapai  dalam    Pilkada    langsung diantaranya  adalah.  Pertama,  kepala  daerah  terpilih  lebih  legitimit. Kedua,  kepala  daerah  lebih  memiliki  tanggung  jawab  politik  dan moral  kepada  masyarakat  yang  memilihnya  langsung.  Ketiga, memperkecil  kemungkinan  terjadinya money  politic .  Keempat,  kepala daerah tidak mudah dijatuhkan oleh DPRD, sehingga pemerintahan
Copyright © 2018 Politea: Jurnal Kajian Politik Is lam
Ihsan Hamid, Urgensitas UU No. 32.. … | 181
daerah  bisa  lebih  pasti  dan  stabil.  Kelima,  mekanisme  pemilihan langsung dirasakan lebih aspiratif dan demokratis. 15

## Hakikat Pilakada: Sebagai Pembaruan Kontrak Sosial
Dalam  negara  yang  menerapkan  demokrasi  sebagai  perinsip penyelenggaraan  pemerintahan,  Pemilu  atau  Pilkada  merupakan media  bagi  rakyat  untuk  menyatakan  kedaulatannya.  Secara  ideal, Pemilu  atau general  election bertujaun  agar  terselenggara  perubahan kekuasaan  pemerintahan  secara  teratur  dan  damai  sesuai  dengan mekanisme  yang  dijamin  oleh  konstitusi. 16 Dan  secara  teoritis normatif  Komaruddin  Hidayat  menyatakan  Pemilu  atau  Pilkada merupakan  moment  untuk  menjaring  wakil    rakyat    dan    presiden serta  wakilnya  yang  memperoleh  mandat  dan  kepercayaan  rakyat karena  pertimbangan  integritas  dan    kompetensiny. 17 Dengan harapan  masyarakat  dapat  segera  mendapatkan  kemakmuran  dan kesejahteraan dalam hidupnya.
Dengan  demikian,  Pemilu  atau    Pilkada    menjadi    prasyarat dalam  kehidupan  bernegara  dan  bermasyarakat  secara  demokratis sehingga  melalui  Pemilu  atau  Pilkada  sebenarnya  rakyat  sebagai pemegang  kedaulatan  secara  tidak  langsung  akan: pertama , memperbarui kontrak sosial; kedua , memilih pemerintahan baru; dan ketiga, menaruh  harapan  baru  dengan  adanya  pemerintahan  baru. 18
Tiga hal ini menjadi penting karena pada dasarnuya dan
15 Ini  dapat  dilihat  dalam  bukunya  H.A.  Chozin  Chumaidi, Etika  Politik  dan Esensi  Demokrasi,  Jejak  Pemikiran  Demokratisasi  Politik  Indonesia, (Jakarta:  Pustaka Indone sia Satu, 2006), Cet II, h. 24-25.
16 Lihat  Caroline  Paskarina  dan  Dede  Mariana, Demokrasi  dan  Politik
Desentralisas i, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h. 5
17 Komaruddin Hidayat, Politik Panjat Pinang, Dimanakah Peran Agama , (Jakarta: Pe ne rbit Buku Kompas 2006), h. 56
18 Caroline Paskarina dan Dede Mariana, Demokrasi dan Politik Desentralisas i, h. 5
Copyright © 2018 Politea: Jurnal Kajian Politik Is lam
182 | Ihsan Hamid, Urgensitas UU No. 32..

## …
substansinya  Pemilu  dan  Pilkada  merupakan  moment    untuk mencoba  membangun  sistem    dan    pelaksanaan    pemerintahan kedepan yang lebih baik.
Istilah  kontrak  umumnya  kita  kenal  dalam  ilmu  hukum  dan ekonomi  yang  mengandung  makna  sebagai  sebuah  perjanjian  antara dua  pihak  atau  lebih  yang  berkepentingan,  dimana    kedua    belah pihak  menyepakati  sejumlah  persyaratan  yang    mengikat    pihak  - pihak  yang  mengadakan  perjanjian.  Dan  dalam  kajian  ilmu  politik, istilah  kontrak  digunakan  oleh  J.J.  Rousseau  (kontrak  sosial)  untuk menyebutkan  konsep  negara  yang  dilandasi  perjanjian  antara pemerintah  dan  yang  diperintah  atau  antara  rakyat  dan  penguasa. 19
Namun,  hakikat  maknanya  sama  dengan    kontrak    dalam    ilmu hukum  maupun  ilmu  ekonomi,  yakni  adanya  pihak  -pihak  yang bersepakat  mengadakan  perjanjian  untuk  mencapai  tujuan  bersama dalam sebuah ikatan yang berkekuatan secara hukum.
Sebagai suatu bentuk kontrak sosial, Pemilu atau Pilkada memuat  perjanjian  antara  rakyat  dengan  mereka  yang  diberi  mandat untuk  melaksanakan  kedaulatan  rakyat.  Kontrak  ini  dibuat  dengan partai  pemenang  Pemilu  sebagai  bukti  bahwa  program-programnya sesuai  dengan  aspirasi  rakyat.  Ketika    seseorang    memberikan suaranya  pada  salah  satu  partai  atau  kandidat,    maka    hakikatnya suara tersebut menjadi simbol persetujuan rakyat terhadap program - program  partai  atau  kandidat  yang    bersangkutan.    Dengan    model dan  harapan  seperti  itu  rakyat  secara  tidak  langsung  memberikan pengaruh  yang  signifikan  terhadap  terlaksananya  tantan  demokrasi yang terbuka dan akuntabel.
Tentunya,  sebagai  konsekuensi  dari  kontrak  sosial  yang  baru tersebut,   maka   akan   terbentuk   pemerintahan   yang    terdiri   dari
19 Caroline Paskarina  dan Dede  Mariana, Demokrasi dan Politik Desentralisas i,  h. 5
Copyright © 2018 Politea: Jurnal Kajian Politik Is lam
Ihsan Hamid, Urgensitas UU No. 32.. … | 183
mereka  yang  terpilih  dalam  pemilu.  Pemerintah  baru  inilah  yang kemudian  akan  bekerja  sesuai  kontrak  yang  telah  disepakati  dalam pemilu.  Sebagai  suatu  kontrak,  idealnya  rakyat  telah  mengetahui  isi dari  kontrak  tersebut  sehingga  bersedia  mengikatkan  diri  dengan pihak  lainnya.  Artinya  setelah  masyarakat  melewat  moment  Pemilu maka  masyarakat  terus  dituntut  tetap  berperan  aktif  dalam mengontrol  dan  mengawasi  pemerintahan    yang    telah    dipilih sehingga  pemerintahan  tersebut  dapat    berjalan    sesuai    dengan kontrak yang telah dibuat.
Oleh  karena  itu,  transparansi  selama  proses  Pemilu    menjadi nilai  prinsipil  yang  tidak  mungkin  diabaikan.  Kejelasan  ideologi, tujuan,  program,  serta  cara  partai    politik    atau    kandidat melaksanakan  program  tersebut  untuk  mencapi  tujuan  menjadi elemen-elemen  penting  yang  harus  diketahui  selama  proses kampanye berlangsung.
Pergantian  kekuasaan  yang  tercermin  dari  terbentuknya pemerintahan  baru  akan  membawa  harapan  baru  bagi  rakyat,  yakni harapan  bahwa  penyelenggaraan  pemerintahan  akan  lebih  berpihak pada  rakyat  sebagaimana  telah  disepakati  dalam  kontrak  sosial. Karena  didasari  oleh  suatu  kontrak,  maka  asumsinya  kedua  belah pihak  saling  percaya  sehingga  terbentuknya  pemerintahan  baru  ini akan  memperoleh  legitimasi 20 politik  dalam  bentuk  kepercayaan sebagai  besar  rakyat.  Tentu  ini  merupakan    modal    yang    sangat berarti bagi pemerintah yang terpilih karena secara langsung  rakyat
20 Secara sederhana le gitimasi dapat diartikan sebagai sebuah pe ngakuan atau pembenaran me nurut hukum (atau  Undang-undang yang berlaku); hak  kekuasaan; bukti sah jati diri seseorang. Lihat Pius A Partanto dan Dahlan al Barry, Kamus Ilmiah Populer ,  (Surabaya:  Penerbit  Arloka,  1994),  h.  404.  Sedangkan  dalam  kamus  besar bahasa  Indonesia  disebutkan   bahwa   legitimasi   merupakan   ke terangan   yang me  nunjukkan  surat  bukti  diri  atau  ide  ntitas  seseorang  yang  sah  ,  ke terangan  ini rupanya  lebih  bersifat  ke  le  gitimasi  personal  atau  status  seseorang.  Lihat  Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), h. 899.
Copyright © 2018 Politea: Jurnal Kajian Politik Is lam
184 | Ihsan Hamid, Urgensitas UU No. 32.. ……
memberikan  kepercayaan  penuh  terhadapnya  dalam  mengelola pemerintahan.
Legitimasi politik ini diperlukan
selama masa pemerintahannya  untuk  menjalankan  program  -program  yang  telah disepakati  dalam  kontrak.  Di  sisi  lain,  legitimasi    politik    yang diperoleh  akan  menjadi  dasar  yang  kuat  untuk  membangkitkan dukungan  dan  komitmen    seluruh    komponen    negara    dan masyarakat.  Dengan  demikian,  hakikat  Pemilu  jauh  lebih  penting dibanding  sekedar  memberikan  suara.  Setiap  suara  yang  diberikan sangat  bermakna  bagi  terbentuknya  pemerintahan    baru    yang legitimit,  suatu  pemerintahan  yang  dipercaya  dan  didukung rakyatnya.  Pemilu  tidak  berakhir    ketika    seseorang    sudah memberikan  suaranya,  tapi  lebih  jauh    lagi,    Pemilu    hanyalah    awal dari    terbentuknya    hubungan    penguasa    dengan    pemegang kedaulatan  (yakni  rakyat)  yang  sederajat.  Itu  artinya  rakyat  dituntut untuk  terus  berperan  aktif  dalam  melihat    dan    mengawasi pemerintah  yang  dia  pilih  sehingga  pemerintahan  tersebut  tetap berjalan dalam rel kontrak sosialnya tersebut.

## Mencermati  Potensi  Konflik  Dalam  Pilkada  Langsung Sebagai Bentuk Perubahan Sosial Terhadap Masyarakat
Kita  tidak  dapat  menutup  mata  bahwa  konflik  Pilkada mengganggu  jalannya  proses  demokratisasi  di  level  lokal.  Aksi pengepungan  dan  perusakan  kontor  DPRD,  KPU,  Bupati,  bentrokan dengan  petugas  keamanan,  benturan  antar  pendukung  calon kandidat,  dan  banyak  lagi  bentuk  konflik  dan  kekacauan    yang lainnya yang  kita  banyak  saksikan  akhir-akhir  ini.  Terjadinya konflik akibat  dari  Pilkada  tersebut  menunjukkan  kepada  kita  masih  lemah dan  tidak  dewasanya  politik  kita  atau  belum  matengnya  demokrasi kita.
Copyright © 2018 Politea: Jurnal Kajian Politik Is lam
Ihsan Hamid, Urgensitas UU No. 32.. … | 185
Padahal  para  pemikir  politik,  diantaranya  Huntington    serta Linz  dan  Stepan  mengatakan,  bahwa  suatu  negara  dikatakan demokratis  apabila  memnuhi  beberapa  persyaratan  yang  antara lainnya  adalah:  pertama,  memiliki  kebebasan  kepada  masyarakat untuk merumuskan preferensi-preferensi politik mereka melalui jalur- jalur  perserikatan  informasi  dan  komunikasi.  Kedua,  memberikan ruang  berkompetisi  yang  sehat  dan  melalui  cara-cara  damai.  Ketiga, tidak  melarang  siapapun  berkompetisi  untuk  jabatan  politik  asalkan dia  mampu  dan  layak. 21 Dalam  hal  ini  jelas,  kompetisi  politik  yang damai  menjadi  prasyarat  penting  bagi  tumbuh  kembangnya demokrasi.
Dalam  kaitannya  dengan  konflik  Pilkada  yang  selama    ini terjadi,  maka  konflik  politik  dan  konflik  Pilkada    dapat dikelompokkan  ke  dalam  konflik  sosial  karena  di  dalamnya  terjadi konflik  diantara  anggota  masyarakat  sebagai  akibat  dari  adanya hubungan  dan  interaksi  sosial  yang  cukup  intensif.  Konflik  politik biasanya  berkaitan  dengan  masalah  penguasa  politik  atau  keputusan yang  dibuatnya  (keputusan  politik).  Masalah  yang  dipertentangkan dalam  konflik  politik  berada    pada    tingkatan    dan    wilayah pelaksanaan dan penerapan. 22
Tapi  setidaknya,  terdapat  dua  kriteria  mendasar  yang menyebabkan  konflik  massa    diantaranya;    teknis    pelaksanaan Pilkada  itu  sendiri  dan  situasi  masyarkat  setempat  dan  karakteristik politik lokal.
21 LihatLe o Agustino, Pilkada dan Dinamika Politik Lokal , h. 150.
22 LihatAnasUrbaningrum, Ranjau-ranjau Reformasi; Potret Konflik Politik Pasca Kejatuhan Soeharto , (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), h. 9.
Copyright © 2018 Politea: Jurnal Kajian Politik Is lam
186 | Ihsan Hamid, Urgensitas UU No. 32.. …
1. Model  Konflik  yang  Diakibatkan  Oleh  Tekhnis  Pelaksanaan

## Pilkada
a. Penetapan  Kelulusan  Calon  Serta  Administratif  di  KPUD Tahapan tersebut dapat melahirkan konflik antar massa
pendukung  calon  kepala  daerah.  Apabila  calon  favorit  dan populer  di  mata  publik  dinyatakan  tidak  lulus  administratif oleh  KPUD,  serta  yang  nonfavorit  dan  nonpopulis  lulus. Permasalahan  ini  misalnya  muncul  akibat  adanya  perbedaan penafsiran  yang  beragam  terkait  dengan  syarat  calon  dan  lain sebagainya. 23
Misalnya  ambil  contoh  klausul  yang  menyebutkan  salah satu  syarat  calon  pasangan  kepala  daerah  adalah ‚ mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya‛ (pasal 38  ayat 1  hurup  h  dalam PP  No. 6/2005).  Tidak ada ukuran tentang apa yang dimaksud dengan kalimat ‚ mengenal dan dikenal‛ itu. Apakah keliru bila kemudian ada partai politik atau  masyarakat  kemudian  menafsirkannya  sebagai ‚ putra daerah‛, sebuah  istilah  yang  akhir-akhir  ini  dinilai  rawan memicu konflik di beberapa daerah. 24 syarat lain yang tidak jelas  dan  terkesan  hanya  lipstick  semata  dapat  ditemukan umpamanya pada klausul yang berbunyi ‚ bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa‛. Bagaimana mengukurnya karena ini bersifat abstrak sekali.
b. Kampanye
Konflik  yang  bersumber  dari  kampanye  negatif  antara pasangan calon kepala daerah. Berbeda dengan pemilihan
23 Lihat Agus Rie wanto, Ensiklopedi Pemilu, Analisis Kritis Intropektif Pemilu2004 Menuju Agenda Pemilu2009, (Yogyakarta: el-SAB be ke rjasama de ngan Fajar Pustaka, 2007), h. 229.
24 Lihat  Donni  Edwin,  et  al, Pilkada  Langsung  Demokratisasi  Daerah  dan  Mitos Good  Gavernance ,  (Jakarta:  Pusat  Kajian  Ilmu    Politik    UI    Be  ke  rjasama    De  ngan Partne rship Kemitraan, 2005), h. 85.
Copyright © 2018 Politea: Jurnal Kajian Politik Is lam
Ihsan Hamid, Urgensitas UU No. 32.. … | 187
presiden,  dimana  kandidat  tidak    terlalu    lekat    secara emosional  maupun  psikologis  dengan  pemilih;  maka  dalam Pilkada,  para  calon  kepala  daerah  adalah  tokoh-tokoh  yang hampir pasti berdekatan — secara geografis, emosional, psikologis — dengan  para  pemilihnya  di  daerah.  Sehingga, kampanye  negatif  yang  mengarah  pada  munculnya  fitnah mengenai  integritas  kandidat  dukungan  kelompok    tertentu bisa  mengundang  dentuman  antara  massa  pendukung  dalam kampanye  Pilkada. 25 Selain  itu,  juga  munculnya  propaganda hitam  antara  pendukung  calon  untuk  mempengaruhi  perilaku pemilih.
Menurut  Le  Due  Lawrence  yang  dikutif  oleh    Loe menyatkan  bahwa  akan  muncul  dua  tipe  blac  propaganda, yakni black  campaign dan negative  campaign . Black    campaign adalah  promosi  gelap  yang  ditujukan  untuk  menunjukkan kepada  publik  akan  perilaku  buruk  seorang  calon,  sehingga calon  itu  dimungkinkan  untuk  tidak  dipilih  saat  pemungutan suara.  Dan  adapun negative  campaign ,  meski  sama  tujuannya dengan black  campaign ,  namun  proses    propaganda    itu dilakukan  dengan berdasarkan  pada bukti-bukti  konkrit,  legal dan  normatif. 26 Bila  itu  terjadi  dan  melibatkan  elite  partai politik, maka akan berpotensi terjadi amuk massa.
c. Pemungutan Suara
Proses  tahapan  pemungutan  suara  termasuk  rawan  untuk menjadi  penyebab  terjadinya  konflik  amuk  massa.  Karena biasanya  dalam  proses  ini  seringkali  terjadi  sebuah  upaya penggiringan  massa  arus  bawah  ( grassroot )  kepada  calon tertentu dengan cara memberikan sesuatu sebelum
25 LihatLe o Agustino, Pilkada dan Dinamika Politik Lokal , h. 150-151.
26 Lihat Agus Rie wanto, Ensiklopedi Pemilu, Analisis Kritis Intropektif Pemilu2004 Menuju Agenda Pemilu2009, h. 230.
Copyright © 2018 Politea: Jurnal Kajian Politik Is lam
188 | Ihsan Hamid, Urgensitas UU No. 32..
…
pemungutan  suara  terjadi  dengan  meminta  memilih  seorang calon  tertentu  (serangan  pajar). 27 Biasanya  itu  kadang dilakukan  oleh  elite  parpol,  elit  agama,    dan    elit    pengusaha. Dan  ini  biasanya  rawan  menyebabkan  terjadinya    konplik dalam Pilkada.
d. Penghitungan Suara dan Penetapan Pemenang Pilkada
Dalam  tahap  ini  juga  tidak  kalah  rawannya,  diaman  dalam proses  ini  juga  sering  kali    menjadi    penyebab    terjadinya konflik  massa  yang  berujung  perusakan  dan  lain-lain.  Bahkan berdasarkan  Pilkada  yang  pernah  terlaksana  sebelumnya, klaim  berkaitan  dengan  proses  penghitungan  dan  penetapan pemenang  Pilkada  menempati  porsi  terbesar  dari  semua sengketa  antar para peserta  Pemilu yang sering menyebabkan konflik di berbagai daerah. 28
Berdasarkan  pasal  107  ayat  1  UU  32  tahun  2004,  pasangan calon  kepala  daerah  dan  wakil  yang  memperoleh  suara  lebih dari  50  persen  dari  jumlah  suara  sah  ditetapkan  sebagai pasangan  calon  terpilih,  artinya  jika  ada  yang  mencapai  suara dengan  jumlah  lebih  dari  50  persen  maka  dia  menjadi pemenang  dan tidak perlu  putaran kedua.  Lalu ayat 2, apabila ketentuan  sebagaimana  dimaksud    pada    ayat    1    tidak terpenuhi,  maka  pasangan  calon    yang    memperoleh    suara lebih  dari  25  persen  dari  jumlah  suara  sah  dinyatakan  sebagai pemenang  dan  berhak  mengikuti  putaran  kedua.  Selanjutnya ayat  3,  dalam  hal  pasangan  calon  yang  memperoleh  suara tersebar — sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  2 — terdapat  lebih dari satu pasang calon yang perolehan suaranya sama,
27 Lihat Agus Rie wanto, Ensiklopedi Pemilu, Analisis Kritis Intropektif Pemilu2004 Menuju Agenda Pemilu2009 , h. 231. 28 Lihat Donni Edwin, et al, Pilkada Langsung Demokratisasi Daerah dan Mitos Good Gavernance ,, h. 86.
Copyright © 2018 Politea: Jurnal Kajian Politik Is lam
Ihsan Hamid, Urgensitas UU No. 32.. … | 189
penentuan  pasangan  calon  terpilih  dilakukan  berdasarkan kepada wilayah perolehan suara yang lebih luas. 29
Ayat  3  tersebut  biasanya    merupakan    sumber    potensi konflik  amuk  massa,  kareana  menimbulkan  problematik. Alasannya,  ketentuan  dalam  ayat  3  tersebut    penjelasannya tidak  diatur  secara  tegas  dalam  PP  6/2005.    Konflik    itu biasanya
dimulai dari gugatan publik, dengan mempertanyakan  apa  yang  dimaksud  dengan  wilayah perolehan  suara  yang  lebih  luas  dan  bagaimana  prosedur penghitungannya.  Andai  problem  ini  tidak  terjawab  melalui regulasi  yang  tepat,  atau  hanya    diserahkan    kepada    KPUD saja,  maka  amat  mungkin  berpotensi  menyulut  konflik. Apalagi,  tradisi  publik  di  negeri  ini,  yang  belum  terbiasa menerima kekalahan secara arif dan bijaksana.

## 2. Model  Konflik  yang  Diakibatkan  Oleh  Situasi  dan  Karakteristik Politik Lokal
Kemungkinan  terjadinya  konflik  dalam    penyelenggaraan Pilkada  bukan  semata-mata  disebabkan  oleh  buruknya  aturan  main, tetapi  juga  berasal  dari  situasi  dan  karakteristik  politik  lokal.  Situasi dan  karakteristik  politik  antara  satu  daerah  dengan  daerah  lain  yang berbeda,  membedakan  pula  potensi  konfliknya.  Wilayah-wilayah yang  tergolong  daerah  konflik,  seperti  Maluku,  Ambon,  Poso,  Aceh, Mamasa  dan  Sulawesi  tentu  lebih  rawan  terjadinya  konflik dibandingkan  dengan  daerah  lainnya.  Sehingga  hal  itu  pasti membutuhkan cara dan penanganan khusus dalam penanganannya.
29 Lihat Agus Rie wanto, Ensiklopedi Pemilu, Analisis Kritis Intropektif Pemilu2004 Menuju Agenda Pemilu2009 , h. 231.
Copyright © 2018 Politea: Jurnal Kajian Politik Is lam
190 | Ihsan Hamid, Urgensitas UU No. 32.. …
Tetapi  diatas  semua  itu,  aturan  main  yang  tidak  bersih  dan  adil memperbesar probablitas terjadinya konflik di semua daerah. 30
Kendati  terdapat  beberapa  perbedaan,  ada  beberapa    pola konflik  menyangkut  pemilihan  umum  yang    berlaku    di    hampir semua  daerah  di  Indonesia. Pertama ,  konflik  antar  kelompok pendukung. Pola ini  tampak  sudah menjadi seperti  kebiasaan sehari- hari  tidak  hanya  dalam  pemilihan  umum,  melainkan  juga  dalam peristiwa-peristiwa  lain.  Dan  dalam  banyak  kasus,  muncul  pula pengelompokan  massa  pendukung  dengan  kecendrungan  fanatik terhadap  kelompoknya  sekaligus  mempersiapkan  kelompok  lain sebagai  kelompok  luar.  Pada  situasi  demikian,  uang,  solidaritas  dan sentimen  suku,  marga,  etnis,  agama  atau  kedaerahan,  misalnya  isu putra daerah, biasanya juga menjadi pemicu konflik. 31
Selain  digerakkan  dan  terjadi  konflik  oleh  faktor  di  atas mobilisasi  massa  pendukung  oleh  para  elit  setempat,  juga  didorong oleh  loyalitas  primordial  bahkan  kekeluargaan  (keluarga  besar). Sejauh  mata  rantai  jaringan  patron-klien,  kawula-gusti,  tuan-hamba belum  putus  dari  panorama  politik  Indonesia,  maka  konflik pendukung tetap menjadi bahaya laten dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum.
Kemudian,  pola  konflik kedua adalah  konflik  antar  elit politik yang  akhirnya  menyeret  pertikaian  antar  massaa  pendukung.Secara umum,  pengaruh  elit  dalam  politik    Indonesia    sangat    besar mengingat  lemahnya  masyarakat  sipil  kareana    berbagai    macam faktor  penyebab.  Dalam  konteks  Pilkada,  elit  politik  mencakup  para kandidat,  elit  partai  atau  elit politik  lainnya baik  pada tataran lokal
30 Lihat Donni Edwin, et al, Pilkada Langsung Demokratisasi Daerah dan Mitos Good Gavernance ,, h. 87.
31 LihatLe o Agustino, Pilkada dan Dinamika Politik Lokal , h. 150.
Copyright © 2018 Politea: Jurnal Kajian Politik Is lam
maupun  pusat,  memiliki  kepentingan  masing-masing  atas  hasil Pilkada. 32
Salah  satu  fenomena  elit  yang  menonjol  pasca  reformasi  adalah menguatnya  peran  dari  apa  yang  akhir-akhir  dikenal  dengan  istilah raja  kecil  di  tingkat  lokal.  Banyak  kasus    konflik    di    daerah    pasca rezim  Soeharto  menunjukkan  indikasi  yang  kuat  telah  dipicu  oleh perebutan  sumber  daya  lokal  diantara  para  elit  lokal  atau  nasional. Para  raja  kecil  dicirikan    oleh    kemampuan    ekonomi,    memiliki jaringan dengan  elit nasional,  serta  memelihara kelompok  -kelompok paramiliter atau satuan tugas, termasuk kelompok kekersan. 33
Sehingga, motivasi para raja  kecil  dalam  di  tingkat  lokal  untuk mempengaruhi  proses  Pilkada  amat  kuat  mengingat  sumber  daya ekonomi  mereka  biasanya  tergantung  pada  proyek  pemerintah  atau bisnis  ilegal  yang  membutuhkan  perlindungan  politik  ,  dan  ini biasanya juga menyebabkan konflik di tingkat grass root.
Pola konflik  ketiga,  yaitu konflik  yang  melibatkan  satuan tugas (satgas)  partai  politik  dan  preman  terorganisir.  Sebagaimana  kita ketahui,  hampir  semua  partai  besar  memiliki  satgasnya  masing- masing  atau  berafiliasi  dengannya.  Gejala  ini  sudah  muncul  di beberapa  daerah,  saat  massa  pendukung  calon  memperotes keputusan  KPUD    karena  calon  tidak  memenuhi  persyaratan administratif  yang  ditentukan  UU. 34 Maka,  premanisme  politik  dan pemaksaan  kehendak  bisa  muncul  pula  dengan  cara-cara  kekerasan. Dan  ironisnya  kadang  banyak  yang  memakai  jasa  preman  yang terorganisir untuk melakukan hal tersebut.
32 Lihat Donni Edwin, et al, Pilkada Langsung Demokratisasi Daerah dan Mitos Good Gavernance ,, h. 89. 33 Lihat Donni Edwin, et al, Pilkada Langsung Demokratisasi Daerah dan Mitos Good Gavernance ,, h. 89.
34 LihatLe o Agustino, Pilkada dan Dinamika Politik Lokal , h. 151.
Copyright © 2018 Politea: Jurnal Kajian Politik Is lam

## Fenomena Elit Lokal (daerah): Tinjauan Terhadap Pilkada NTB
Kebijakan  politik  desentralisasi  melalui  otonomi  daerah  pasca- Orde  Baru  telah  membawa  implikasi  terhadap  adanya  pergeseran lokus  politik  ke  daerah-daerah,    adalah    munculnya    kekhawatiran akan  semakin  kuatnya  fragmentasi  masyarakat  politik  di  daerah berdasarkan  kriteria-kriteria  lokal. 35 Kekhawatiran  ini  tentu  menjadi beralasan  ketika  hampir  semua  daerah  di  Indonesia  ditandai  dengan struktur  masyarakat  yang  majemuk    yang    berpotensi    bagi munculnya  sentimen-sentimen  komunal  dalam  kehidupan  politik lokal.  Sentimen  lokal  yang  sangat  kuat  dapat  mengarah  pada munculnya  konflik  horizontal  yang  bersifat    primordial.    Dalam bentuk  yang  lebih  konkret,  konflik  primordial  ini  dapat  berupa diskriminasi  terhadap  kelompok  primordial  yang  jumlahnya  lebih sedikit  bahkan  dapat  juga  mengarah  pada  berkembangnya etnosentrisme atau semangat kedaerahan yang  berlebihan.
Kasus-kasus  pemilihan  kepala    daerah    mengungkapkan semakin  meluasnya  penggunaan  istilah  putra  daerah  sebagai parameter  etnisitas  yang  seringkali  tidak  diimbangi  dengan pertimbangan  profesionalisme  dan    prinsip    persamaan    hak    bagi setiap  komponen  masyarakat  lokal  untuk  berkompetisi  dalam rekrutmen  politik  maupun  rekrutmen  birokrasi.  Tapi  dalam  satu  sisi banyaknya  putra  daerah  yang  ingin    maju    menjadi    kepala    daerah dan  berkuasa,  juga  menjadi  fenomena  tersendiri  dalam  kasus  kepala daerah  apalagi  didalamnya  nanti  akan  terjadi  kontestasi  dan persaingan  politik. 36 Demikian  pula,  tuntutan  untuk  melakukan pemekaran wilayah atau pembentukan propinsi/kabupaten/kota
35 LihatTim  Lapera. Otonomi  Pemberian  Negara  :  Kajian  Kritis  atas  Kebijakan Otonomi Daerah , (Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 2000), h. xxi.
36 LihatCaroline  Paskarina  dan  Dede  Mariana, Demokrasi  dan  Politik Desentralisas i, h. 110.
Copyright © 2018 Politea: Jurnal Kajian Politik Is lam
Ihsan Hamid, Urgensitas UU No. 32.. … | 193
yang  baru  dapat  menggambarkan  fenomena  kebangkitan  etnisitas sekaligus  perebutan  penguasaan  sumber-sumber  daya  alam  tertentu, seperti  kelautan,  tambang,  dan  kehutanan,  dan  sebagainya.  Berbagai kecenderungan  inilah  yang  mengarah  pada  potensi  munculnya konflik  etnis-politis  yang  mengakar  dan  sulit  terselesaikan.  Secara empirik,  telah  ditunjukkan  bahwa  seringkali  konflik  etnis-politis dipicu  oleh  masalah  identitas  yang  berdempetan  dengan  masalah distribusi sosial maupun ekonomi yang tidak merata.
Perkembangan  dan  realitas  diatas  lalu    kemudian    melahirkan elit  yang  berasal  dari  partai  politik  dan  masyarakat.  Muncul  dan lahirnya  kelompok  elit  dalam  masyarakat  biasanya  dihubungkan dengan  dua  pandangan.  Pandangan  pertama  menyatakan  bahwa kemunculan  kelompok  elit  bukan  merupakan  proses  alamiah. Melainkan  mereka  adalah  orang-orang  terpilih,  yang  dikaruniai kelebihan  oleh  tuhan,  kemampuan  dan  keahlian  lebih  yang    lebih besar  yang  memungkinkan  mereka  mampu  memecahkan  dan mengatasi  persoalan-persoalan  kehidupan  dan  mereka  memiliki potensi  pribadi  yang  lebih  besar  daripada  yang  lain  dan    yang termasuk  kelompok  elit dalam hal  ini  adalah kiyai atau  tokoh  agama lainnya.  Pendapat  kedua  menyatakan  bahwa  kemunculan  kelompok elit  merupakan  hasil  dari  kompleksitas  organisasi-organisasi  sosial, terutama  yang  berkaitan    dengan    tantangan    ekonomi    dan    politik yang  heterogen. 37 Mereka  terpilih  untuk  menempati  posisi-posisi kunci  dalam  organisasi  dan  punya  wewenang  untuk  menjalankan organisasi,  terutama  dalam  merencanakan,  mengatur,    memotivasi, dan  mengontrol  kegiatan-kegiatan,    dan    yang    termasuk    kelompok elit  dalam  hal  ini  biasanya  ketua  organisasi  kemasyarakatan,  ketua partai poitik, pejabat pemerintah dan publik dan lain-lain.
37 Pe  ndapat  ini  dapat  dilihat  dalam  bukunya  Yusron, Elit  Lokal  dan  Civil Society , (Jakarta: LP3ES, 2009), h. 69.
Copyright © 2018 Politea: Jurnal Kajian Politik Is lam
194 | Ihsan Hamid, Urgensitas UU No. 32..

## ……
Lebih  spesifik  lagi  dalam  partai-partai  politik,  elit  ini  biasanya berasal  dari  kalangan  yang  bergerak  dilingkungan  pengusaha,  purna wirawan  TNI/POLRI,    pengsiunan    birokrasi,    aktivis    LSM,    dan bahkan  dari  lingkungan  pendidikan  umum  dan  agama. 38 Dan  husus dalam  lingkungan  pendidikan  agama  yang  sering  kali  kiyai    ikut terjun  dan  terseret  arus  dalam  aktifitas    politik    praktis    yang kemudian  mau  tidak  mau  menuntutnya  memakai  bahasa  agama dalam  aktifitas  politiknya.  Ini  seringkali  terjadi  dalam  masyarak Indonesia  karena  dengan    pertimbangan    Indonesia    merupakan negara  yang  mayoritas  berpendudk  muslim.  sehingga  agama merupakan  komoditas  menarik  untuk  dijadikan  materi  dalam kampanye  dengan  tujuan  untuk  melegitimasi  sikap  dan  perilaku partainya  untuk  kepentingan  politik. 39 Dalam  kaitan  ini  lantas  terjadi semacam  desekralisasi  agama  sehingga  agama  pada  gilirannya, kehilangan maknanya yang paling esensial dan sakral.
Muncul  dan  hadirnya  elit  ini  telah  menjadi  faktor  penggerak, terutama  berkaitan  dengan    pemberdayaan    politik    masyarakat ( political  empowerment  of  society ).  Lepas  dari  upaya  mereka  untuk mendapatkan  keuntungan  politik,  elit  di  tingkat    lokal    telah mewarnai  kembali  tradisi  bersaing  di  kalangan  masyarakat  dalam mendapatkan  sumber-sumber ekonomi dan bahkan  kekuasaan,  yang kadang  tidak  sedikit  berakhir  dengan  konflik  di  tataran  elit    dan bahkan di kalangan pendukung atau masyarakat bawah ( grassroot ).
Fenomena  dan  model  problematika  elit  di  atas  juga  terjadi terhadap  elit  lokal  di  daerah    NTB.    Lahir    dan    munculnya    elit-elit lokal di NTB memiliki tipologi yang sama seperti yang di bahas di
38 Lihat  Endang  Turmudi  et.  al, Yang  Pusat  dan  Yang  Lokal  Antara  Dominasi, Resistensi, dan  Akomodasi Politik di Tingkat Lokal, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,  2004), h. 150.
39 Lihat  Faisal  Ismail, NU  Gusdurisme  dan  Politik  Kiyai ,  (Yogyakarta:  Tiara Wacana Yogya, 1999), h. 129.
Copyright © 2018 Politea: Jurnal Kajian Politik Is lam
atas,  banyak  diantara  mereka  dilahirkan  dari  organisasi  masa  dan aktivis  lainnya.  Sehingga  dalam  Pilkada  langsung  Gubernur  NTB pada  tahun  2008  kemarin  banyak  diwarnai  oleh  persaingan  dan perpecahan  elit.  Jika  berkaca  terhadap  pikada  NTB  tahun  2008  yang diikuti  oleh  empat  pasangan  paket  calon  kepala  daerah,  maka  persis setelah  Pilkada  dilangsung  dan    setelah    pemenang    ditetapkan, hampir  tidak  ada  pasangan  calon  lain  yang  keberatan  dengan    hasil yang  diperoleh  oleh  masing-masing  pasang  calon.    Dalam    Pilkada NTB  yang  pertama  kali  dipilih  langsung  oleh  rakyat  itu  berhasil megeluarakan  pasangan  DR.  TGKH.    Zainul    Majdi    dan    Badrul Munir,  MM  sebagai    pemenang    tunggal    dengan    perolehan    suara lebih  dari  60  persen  suara  sah  dan  meninggalkan    jauh    perolehan suara  calon-calon  lain  yang  rata-rata  memperoleh  suara  di  bawah  30 persen. 40 Ini  artinya  dalam  Pilkada  NTB  tersebut  berhasil  dilakukan dalam  sekali  putaran,  karena  pasangan  DR.    TGKH.    Zainul  Madjdi dan  Badrul  Munir,  MM  dapat    ditetapkan    langsung    sebagai pemenang karena berhasil meraih suara sah lebih dari 60  persen.
Keluarnya  pasangan  DR.  TGKH.  Zainul  Majdi  dan  Badrul Munir,  MM  sebagai  pemenang  dalam    Pilkada    NTB,    dapat meciptakan  suasana  dan  kondisi  yang  relatif  aman  dan  tidak menimbulkan  konflik  pasca  ditetapkan    dan    dilantik    sebagai Gubernur  NTB  terpilih  periode  2008-2013.  Ini  tetu    pemandangan yang  kontras  jika  melihat  fenomena  politik  lokal  di  beberapa  daerah Indonesia  yang  lain,  dimana  sering  kali  permasalahan  Pilkada  selalu menjadi  penyebab  timbulnya  masalah  yang  berakhir  dengan pertikaian.  Namun  pemandangan  itu  tidak  terjadi    dalam    Pilkada NTB,  karena  para  pasangan  calon  yang  kalah  sangat  legawa  dan berbesar hati menerima kekalahannya. Sehingga tidak ada gugatan
40 Lihat Laporan KPU NTB Tahun 2008 Tentang Hasil Pemilihan Calon Gubernur.
Copyright © 2018 Politea: Jurnal Kajian Politik Is lam
196 | Ihsan Hamid, Urgensitas UU No. 32.. …
keberatan  dan  protes  terhadap  kemengan  pasangan  DR.    TGKH. Zainul Majdi dan Badrul Munir, MM. Ini tentu menjadi poin penting yang  menciptakan  suasana  aman  dan    terkendali    pasca    Pilkada, karena  dengan  kebesaran  hati  para  calon    yang    kalah    berarti    juga para  konstituen  pendukung  calon  yang  kalah  ikut  legawa  menerima kekalahannya, dan persis tidak menimbulkan konflik  dan  pertikaian di kalangan masyarakat bawah  ( grassroot ).
Kemenangan  DR.  TGKH 41 .  Zainul  Majdi  yang  juga    disebut Tuan  Guru  Bajang  ini  juga  relatif  bisa  diterima    karena    memang status dia yang juga merupakan ulama besar di NTB dan merupakan pimpinan  organisasi  terbesar  di  NTB  yakni    Nahdlatul    Wathan (NW) 42 .  Sehingga  sangat  wajar  dan  masuk  akal  jika  dia  mampu meraup  suara  sah  sampai  60  persenan  karena    dia  memiliki    jamaah dan  santri  yang  cukup  banyak    sebagai    konstituennya,    dan disamping  itu juga  dia memiliki  kharismatik  serta  modal  sosial yang memadai.  Selain  itu,  kemenangan  DR.  TGKH.  Zainul  Majdi  sebagai Gubernur  NTB  lebih  didominasi  oleh  faktor  figur  dibanding  dengan mesin politik. Artinya bahwa tidak ada korelasi jumlah suara  partai
41 Merupakan  singkatan  dari  Tuan  Guru  Kiyai  Haji  (T.G.K.H).  Dalam persefektif  masyarakat  Lombok  merupakan  ge  lar  keagamaan  yang  diberikan  ole  h masyarakat  ke  pada  seseorang  yang  memiliki  kapasitas  keilmuan  dalam  bidang agama dan penamaan gelar ini tumbuh dari kalangan masyarakat, dan secara umum sosok  yang  disebut  tuan  guru  kiyai  haji  memiliki  pesantre  n  dan  basis  masyarakat terte  ntu  dan  pernah  me  lakukan  ibadah  haji.  Lihat  Asnawi, Agama  dan  Paradigma Sosial  Masyarakat:  Menykapi  Pemahaman  Masyarakat  Sasak  Tentang  Taqdir  Allah  dan Kematian  Bayi, (Jakarta:  Centra  Media,  2006),  cet.  1.,  h.  23.  Lihat  juga  Zamakhsyari Dhofie r, Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai , (Jakarta: LP3ES, 2011), cet. 8., h. 93
42 Merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang pe ndidikan, sosial dan dakwah  yang  Didirikan  ole  h  TGKH  Muhammad  Zainuddin  Abdul  Madjid  pada tanggal  1  Maret  1953  M,  yang  berkedudukan  berpusat  di  Pancor  Lombok  Timur, Nusa  Te  nggara  Barat,  Indonesia.  Lihat  Muh.  Noer,  dkk, Visi  Kebangsaan  Religius: Refleksi  Pemikiran  dan  Perjuangan  TGKH  Muhammad  Zaenuddin  Abdul  Madjid  1904- 1997 , (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2004), cet. 1., h. 211.
Copyright © 2018 Politea: Jurnal Kajian Politik Is lam
Ihsan Hamid, Urgensitas UU No. 32.. … | 197
politik  yang  mendukung  pada  Pilkada  dengan  jumlah  suara  yang diraih  oleh  partai.  Dengan  ke-ulama-annya  mampu  meraih  suara mayoritas  dengan  mengalahkan  calon  dari  partai-partai  lainnya. 43 Ini juga  sangat  masuk  akal  jika  melihat  model  masyarakat  yang  sangat patronase,  artinya  masih  melihat  faktor  figus  sebagai  faktor  penting dalam mengambil keputusan.
Namun  dibalik  capaian  itu  terdapat  sedikit  konflik    internal dalam  tubuh  NW  itu  sendiri,  diman  pada  awalnya  sebelum  Pilkada dilangsungkan  memang  sudah  terjadi  perpecahan    menjadi    dua kubu.  Tepatnya  ketika  TGKH.  M.  Zainuddin  abdul    madjid    wafat pada  tahun  1997  yang  selaku  pendiri  NW,  sebuah  konflik  mencuat diantara  kedua  putrinya — Siti  Rauhun  dan  Siti  Raehanun — yang memperebutkan  siapa  yang  menggantikannya,  baik  sebagai    ketua NW  maupun  sebagai  pemain  inti  dalam  dinamika  politik. 44 Akibatnya,  masing-masing  mempunyai  keinginan  untuk  menguasai NW sebagai organisasi Islam terbesar di NTB. Maka pada  tanggal 24- 26 Juli 1998, digelar Muktamar X NW di Peraya Lombok Tengah NTB, dan  terpilihlah  Siti  Raehanun  dan  Hayyi  Nu ’ man  masing-  masing sebagai  Ketua  Umum  dan  Sekertaris  Jenderal  periode  1998-  2003. Pendukung  Siti  Rauhun  menganggap  hasil  tersebut    tidak    sah  dan melanggar  Anggaran  Dasar    NW    yang    menjunjung    tinggi  mazhab Imam  Syafi ’ i,  salah  satu    fatwanya    melanggar    perempuan  jadi pemimpin. 45
43 Lihat Daud Gerung, et.al, Lombok Mirah Sasak Adi, Sejarah Sosial, Ekonomi, dan Politik , (Jakarta: Imsak Press, 2011), h. 227.
44 He nk Schulte Northolt, et al., (ed), Renegotiating Boundaries; Local Politicks in Post-Suharto  Indonesia,Politik  Lokal  di  Indonesia ,  terjemahan  Bernard  Hidayat  (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), h. 380.
45 Masnun, TGKH  Muhammad  Zainuddin  Abdul  Madjid:  Gagasan  Pembaruan  di Nusa Tenggara Barat , cet. 1., h. 241.
Copyright © 2018 Politea: Jurnal Kajian Politik Is lam
198 | Ihsan Hamid, Urgensitas UU No. 32..

## …
Atas  ketidak  puasan  hasil  muktamar  NW  X    tersebut, selanjutnya  pada  tanggal  11  Desember  1998  pendukung  Rauhun menggelar  muktamar  yang  disebut  muktamar  reformasi.  Dalam muktamar  tersebut  TGKH.  Zainul  Majdi,  anak kandung  Siti  Rauhun terpilih  menjadi  Ketua  Umum  dan  TGH.  Abdul  Hanan  sebagai Sekertaris  Jenderal  PBNW  periode  1998-2003. 46 Pasca  muktamar reformasi,  organisasi  NW  mengalami  dualisme  kepemimpinan  dan masing-masing  kelompok  merasa  sah  sebagai  pengurus  PBNW. Konflik  dualisme  kepemimpinan  di  tubuh  NW  tersebut  secara otomatis  juga  merubah  peta  perpolitikan  NW  itu  sendiri,  masing- masing  kubu  memilih  jalan  politik  sendiri.  Sehingga  dalam  Pilkada NTB  2008  lalu-pun  dua  kubu  itu  mendukung  dan  mengusung  calon yang  berbeda,  dimana  kubu  Siti  Rauhun    mengusung    anaknya sendiri  DR.  TGKH.  Zainul  Majdi  sebagai    calon    yang    kemudian keluar  menjadi  pemenang  dan  kubu  Siti  Raehanun  mengusung incumben waktu itu Drs. Lalu Srinata tapi ternyata kalah.
Pasca  Pilkada  permasalahan  ini  tentu  masih  membekas  dan berimplikasi  terhadap  elit  NW  itu  sendiri,  sehingga  perselisihan  di antara  elit  NW  itu  sendiri  tidak  bisa    dihindari    walaupun    tidak sampai  terlalu  membawa  pengaruh  di  tingkat  bawah.  Ini  terbutkti dari  suasana  aman  dan  terkendali  pasca  Pilkada  dan  tidak  sampai menimbulkan  kerusuahan  maupun  peperangan.  Jadi  perpecahan  elit itu  hanya  terjadi  dalam  tataran  elitnya  itu  sendiri.  Dan  inilah  bentuk konflik yang terjadi dalam Pilkada NTB yang perlu penyelesaian.
46 Masnun, TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid: Gagasan Pembaruan di Nusa Tenggara Barat , cet. 1., h. 242.
Copyright © 2018 Politea: Jurnal Kajian Politik Is lam
Ihsan Hamid, Urgensitas UU No. 32.. … | 199

## Memperkuat Peran Good Governance dan Civil Society Sebagai Model Resolusi Konflik Dalam Pilkada NTB
Dalam  konteks  sosial-politik  lokal  dan  global  yang  ditandai dengan  pergeseran  ke  arah  liberalisme    politik    dan    ekonomi membawa  konsekuensi  pada  pergeseran  model  pemerintahan  yang semakin  mempersempit  peran  negara  dan  pemerintah.  Pendekatan desentralisasi  yang  dianut  dalam  UU  No.  22  Tahun    1999    berada dalam  kerangka  model  pemerintahan  good governance .  Model pemerintahan  ini  tidak  menempatkan  pemerintah  sebagai  aktor tunggal  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  tapi  juga  harus melibatkan  para stake  holder lainnya,  seperti  civil  society 47 dan  elit politik. Sinergi  antara para aktor ini lah  yang akan mewujudkan tata kepemerintahan yang baik ( good governance ). 48
Akan  tetapi,  pemaknaan good  governance sebenarnya    tidak hanya  mencakup  suatu  model  pemerintahan  tapi  juga  sebagai  suatu model  manajemen  konflik.  Pendekatan  ini  mensyaratkan  agar  dalam mengelola  konflik,  pemerintah  daerah  atau  nasional  harus  memiliki konsensus mengenai norma-norma pengelolaan konflik institusi
47 Civil  Society  pertama kali diperkenalkan  ole h  Adam Ferguson,  pemikir dari Scoklandia.  Sejak  itu  civil  socie  ty  selalu  diperbincangkan  dalam  diskursus  politik saat  masyarakat  mengalami  perubahan  sosial  dan  untuk  mencapai  hubungan  yang ideal  antara  negara  dan  masyarakat.  Lihat  Yusron, Elit  Lokal  dan  Civil    Society , (Jakarta:  LP3ES,  2009),  h.  16.  Dan  jika  melihat  dari  sekian  banyak  de  finisi  te ntang Civil  Socie  ty  dalam  literatur-lite  ratur  yang  telah  ditulis  ,  minimal  dapat  ditarik benang emas, bahwa yang dimaksud de ngan Civil Socie ty adalah sebuah kelompok atau  tatanan  masyarakat  yang  berdiri  secara  mandiri  di  hadapan  pe  nguasa  dan negara, memiliki ruang publik ( publicspare ) dalam mengemukakan pe ndapat, adanya lembaga-le mbaga yang mandiri yang dapat me nyalurkan aspirasi dan kepe ntingan publik  dan  dalam  Bahasa  Indonesia  cendrung  diterjemahkan  de  ngan  istilah MasyarakatMadani .  Lihat  Tim  Pe  nyusun  PUSLIT  IAIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta, Pendidikan Kewargaan , Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani , (Jakarta: IAIN Press, 2000), h. 139.
48 LihatCaroline  Paskarina  dan  Dede  Mariana, Demokrasi  dan  Politik Desentralisas i, h. 119.
Copyright © 2018 Politea: Jurnal Kajian Politik Is lam
200 | Ihsan Hamid, Urgensitas UU No. 32.. …
atau  lembaga  yang  legitimit  dan  sumber-sumber  daya  yang mendukung.  Upaya  untuk  melakukan  ketiga  hal  inilah  yang dikerangkai  dalam  model good  governance ,  yakni  dengan  melibatkan pihak-pihak  yang  berkonflik.  Untuk  menyelesaikan  konflik,  ada istilah  resolusi  konflik.  Resolusi    konflik    dapat    diartikan    sebagai usaha  menyelesaikan  konflik  dengan cara-cara  analitis  dan  masuk  ke akar  permasalahan.  Resolusi  konflik  dijalankan  untuk  memberikan penyelesaian yang dapat diterima. 49
Model good  governance dan civil  society sebagai  resolusi  konflik memungkinkan  institusi-institusi  lokal  ntuk  turut  berperan  dalam penyelesaian  konflik  dengan  cara  ikut  mengakomodir  dan  diajak bergabung.  Sehingga  dapat  meminimalisir  terjadinya  konflik  karena nanti  didalamnya  terdapat  rasa  toleransi  dan  menghargi  perbedaan yang  cukup  tinggi  yang  pada  akhirnya  dapat  menjadikan  suasana lebih  kondusip.  Dan  pada akhirnya, menghormati  aspek -aspek lokal kedaerahan  dan  mengakomodasi  kepentingan-kepentingan  daerah dalam    manajemen    pembangunan    yang    desentralistis      dan pengelolaan  mesin  politik  atas  dasar  konsepsi good    governance dan civil  society merupakan  suatu  alternatif  resolusi  konflik  etnis  dalam kerangka otonomi daerah.

## Penutup
Dari  sekian  bahasan  di  atas  minimal  dapat  disimpulkan beberapa  poin  penting  diantaranya  adalah.  Pertama,  dengan diberlakukannya  UU  No.  32  Tahun  2004  merupakan  tonggak  awal dimasa  reformasi  yang  memberikan  kedaulatan  penuh  terhadap rakyat  di  daerah,  sehingga  rakyat  di  daerah  berhak  memilih  secara langsung kepala daerah yang dikehendaki tanpa diwakili lagi oleh
49 Lihat  Ihsan  Darmawan,  Bentuk  Resolusi  Konflik  Dalam  Pilkada,  Dalam Jurnal Politika, Vol 1, No. 1, April 2010. h. 40.
Copyright © 2018 Politea: Jurnal Kajian Politik Is lam
Ihsan Hamid, Urgensitas UU No. 32.. … | 201
DPRD.  Kedua,  Pilkada  daerah  bukan  merupakan  sekedar  aktifitas politik untuk  memilih  kepala  daerah  semata  melainkan  lebih  kepada pembaruan  kontrak  sosial  sebagai  pengikat  dalam  membangun komitmen pemerintah terpilih dengan rakyat dimasa pemerintahannya,  sehingga  terjadi  check  and  balancing  yang seimbang  antara  keduanya.  Ketiga,  walaupun  Pilkada  langsung merupakan  bentuk  kemajuan  demokratisasi  di  Indonesia  akan  tetapi terkadang  tidak  sedikit  menimbulkan  konflik  di  daerah    yang berujung  pertikaian  dan  perpecahan  dan    pada    akhirnya    ikut merubah  tatanan  sosial  yang  sudah  ada,    sehingga    Pilkada memerlukan  cara  dan  proses  yang    lebih    terbuka,    jujur    dan transparan  dalam    pelaksanaannya    demi    mencapai    cita-cita    luhur dari  pikada  itu  sendiri.  Dan  keempat,  terciptanya  good  governance dan  civil  society  bisa  menjadi  solusi  atas    berbagai    konflik    yang terjadi  di  daerah  pasca  Pilkada,  sehingga  good  governance  dan  civil society  mutlak  di  laksanakan  oleh  pemerintah  daerah  guna menciptakan kedamaian dan ketentraman di daerah. [w]

## Daftar Pustaka
Agustino, Leo, Pilkada dan Dinamika Politik Lokal , (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2009).
Asnawi, Agama  dan  Paradigma  Sosial  Masyarakat: Menykapi Pemahaman
Masyarakat    Sasak    Tentang    Taqdir    Allah    dan    Kematian  Bayi,
(Jakarta: Centra Media, 2006).
Chalid,  Pheni  et  al, Pilkada  Langsung  Demokratisasi  Daerah  dan    Mitos Good  Gavernance ,  (Jakarta:  Pusat  Kajian  Ilmu  Politik  UI
Bekerjasama Dengan Partnership Kemitraan, 2005).
Chumaidi, Chozin H.A, Etika Politik dan Esensi Demokrasi, Jejak Pemikiran  Demokratisasi  Politik  Indonesia  , (Jakarta:  Pustaka Indonesia Satu, 2006).
Copyright © 2018 Politea: Jurnal Kajian Politik Is lam
202 | Ihsan Hamid, Urgensitas UU No. 32.. …
Dhofier,  Zamakhsyari, Tradisi  Pesantren:  Studi    Tentang    Pandangan
Hidup Kyai , (Jakarta: LP3ES, 2011).
Darmawan,  Ihsan,  Bentuk  Resolusi  Konflik  Dalam  Pilkada,  Dalam Jurnal Politika, Vol 1, No. 1, April 2010.
Gerung,  Daud,  et.al, Lombok  Mirah  Sasak  Adi,  Sejarah  Sosial,  Ekonomi,
dan Politik , (Jakarta: Imsak Press, 2011).
Hidayat,  Komaruddin, Politik  Panjat  Pinang, Dimanakah  Peran  Agama ,
(Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006).
Henk  Schulte  Northolt,  et  al.,  (ed), Renegotiating  Boundaries;  Local Politicks  in  Post-Suharto  Indonesia,Politik  Lokal  di  Indonesia , terjemahan  Bernard  Hidayat  (Jakarta:  Yayasan  Obor  Indonesia, 2009).
Ismail,  Faisal, NU  Gusdurisme  dan  Politik  Kiyai ,  (Yogyakarta:  Tiara
Wacana Yogya, 1999).
Paskarina, Caroline dan Dede Mariana, Demokrasi dan Politik Desentralisas i, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008).
Dede  Mariana  dan  Caroline  Paskarina,  Dede  Mariana Demokrasi  dan Politik  Desentralisasi ,  (Bandung:  Puslit  KP2W  Lemlit  UNPAD, 2007).
Muh. Noer, dkk, Visi Kebangsaan Religius: Refleksi Pemikiran dan Perjuangan  TGKH  Muhammad  Zaenuddin  Abdul  Madjid    1904-
1997 , (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2004), cet. 1.
Partanto,  A  Pius  dan  Dahlan  al  Barry, Kamus    Ilmiah    Populer ,
(Surabaya: Penerbit Arloka, 1994).
Riewanto,  Agus, Ensiklopedi  Pemilu,  Analisis    Kritis    Intropektif
Pemilu2004  Menuju  Agenda  Pemilu2009, (Yogyakarta:  el-SAB bekerjasama dengan Fajar Pustaka, 2007).
Sarundajang, S.H, Pilkada Langsung Problematika Dan Prospek, (Jakarta:
Kata Hasta Pustaka, 2005).
Tim  Lapera. Otonomi  Pemberian  Negara  :  Kajian  Kritis  atas  Kebijakan
Otonomi Daerah , (Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 2000).
Tim  Penyusun  PUSLIT  IAIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta, Pendidikan
Kewargaan  ,  Demokrasi,  HAM  dan  Masyarakat  Madani ,  (Jakarta:
IAIN Press, 2000).
Turmudi, Endang et. al, Yang Pusat dan Yang Lokal Antara Dominasi,
Resistensi,  dan  Akomodasi  Politik  di  Tingkat  Lokal, (yogyakarta: pustaka pelajar, 2004).
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  (Jakarta:  Pusat  Bahasa  Depdiknas,
2008).
Urbaningrum,  Anas, Ranjau-ranjau  Reformasi;  Potret    Konflik    Politik Pasca  Kejatuhan  Soeharto ,  (Jakarta:  PT  RajaGrafindo    Persada,
1999).
Yusron, Elit Lokal dan Civil Society , (Jakarta: LP3ES, 2009).