## Jurnal

## Kajian Ekonomi dan Pembangunan
http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/epb/index
Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Kebijakan Pemerintah terhadap Kemiskinan di
Sumatera  Barat
Farel Pratama Putra 1* , Ali Anis 2 , Ariusni 3
1,2,3 Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
* Korespondensi: fp39638@gmail.com

## Abstract
This  Study aims  to i see  (1)  the  effect  of  economic  growth  on  poverty  in  West i Sumatera  (2)  the  effect  of i the  human  development  index  on  poverty  in  West Sumatra 1 (3)  the  effect  of i government  policies  on  poverty  in  West  Sumatra 1 . This type of research is descriptive and associative. The data used in this ii study is secondary data from ii West Sumatra in the i from of i panel data from i 2015 to 2019  and  data  obtained  from  the i Central  Statistics  Agency  (BPS)  of  West Sumatra. This type of research is descriptive and associative. The data used in this i study is i Indonesian secondary data in the form i of panel data from i 2010 to 2019 i and this data was obtained from i the official institutions of the i Ministry of Finance and the i Central Statistics Agency. The method used is panel analysis of  regression  data  which  is  processed  using  Eviews.  The  results  showed  that economic  growth  had  a  positive  and  significant  effect  on  poverty  in  West Sumatra Regency/City with, the Human Development Index had a negative and significant effect on Poverty in West Sumatra Regency/City with a, Government Policy (BANSOS PIP) has a negative and insignificant effect on poverty in the Regency/City of West Sumatra.
Keywords:

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk i melihat  (1)  pengaruh  pertumbuhan  ekonomi terhadap  kemiskinan  di  Sumatera  Barat  (2)  pengaruh i indeks  pembangunan manusia  terhadap  kemiskinan  di  Sumatera  Barat  (3)  pengaruh i kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan di Sumatera Bara t . Jenis penelitian ini adalah deskriptif  dan  asosiatif.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data sekunder i Sumatera  Barat  dalam  bentuk  data  panel  dari  tahun i 2015  sampai dengan i tahuni  2019  dan  data  ini  di  peroleh i dar  Badan  Pusat  Statistik  (BPS) Sumatera  Barat i . Jenis  penelitian  ini  adalah  deskriptif  dan  asosiatif.  Data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  Indonesia  dalam  bentuk data panel dari tahun i 2015 sampai dengan tahun 2019 dan data ini diperoleh dari Lembaga  resmi  Kementrian  Keuangan  dan  Badan  Pusat  Statistik.  Metode  yang digunakan i analisisn  regresi  data  panel i yang  di  olah  dengan  menggunakan Eviews. Hasil  penelitian i menunjukan  bahwa i Pertumbuhan  ekonomi berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kemiskinan  di  Kabupaten/Kota i Sumatera  Barat i indeks  Pembangunan  Manusia  berpengaruh  negatif  dan signifikan  terhadap i terhadap  Kemiskinan  di  Kabupaten/Kota i Sumatera  Barat, kebijakan  Pemerintah  (BANSOS  PIP)  berdampak  negatif  dan  tidak  signifikan terhadap terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Sumatera Barat. Kata Kunci : Kode Klasifikasi JEL: D, J, J48 Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kebijakan Pemerintah,  Kemiskinan

## Info Artikel
Diterima:
20 Januari 2022 Disetujui: 28 Februari 2022
Terbit daring: 1 Maret 2022

## Sitasi:
Putra, F, Pratama & Anis, A (2022).Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia dan Kebijakan Pemerintah terhadap Kemiskinan di Sumatra Barat. JKEP: Jurnal kajian ekonomi dan pembangunan, 4(1),
Economic Growth, Human Development Index (HDI), Government Policy, Poverty

## PENDAHULUAN
Kemiskinan  adalah  satu  keanehan  yang  terjadi  selama  ini  di  Indonesia,  kemelaratan  di Indonesia sampai saat ini tidak mempunyai prosedur yang solid dari otoritas publik mencegah kemiskinan terjadi bagi individu Indonesia yang berhadapan pada orang miskin. Indonesia merupakan  negara  berkembang  dengan  jumlah  total  populasi  sekitar  260  juta  peduduk. Indoesia adalah negara berpeduduk terpadat nomor empat di dunia setelah China, India, dan Amerika. Banyaknya jumlah penduduk memiliki pengaruh terhadap berbagai masalah sosial maupun  ekonomi  negara,  diantaraya  yaitu  tingkat  kemiskinan.  Kemiskinan  yaitu ketidakmampuan  secara  ekonomi  dalam  memenuhi  standar  hidup  rata-rata  masyarakat disuatu wilayah atau daerah.
Ada tiga alasan untuk pengembangan kemiskinan menurut perspektif ekonomi, yang pertama karena  contoh  kepemilikan  aset  yang  tidak  konsisten  yang  menghasilkan  penyebaran pembayaran  yang  tidak  konsisten.  Kedua,  kemiskinan  muncul  karena  kontras  dalam  SDM, sifat SDM yang efisiensinya rendah pada tingkat yang rendah. Ketiga, pemikiran muncul dari kontras dalam masuk ke kepemilikan modal. Di mana tiga alasan kemiskinan mengarah pada hipotesis  lingkaran  kebutuhan  tak  berujung  (vicious  cycle  poverty).  (Agustina  et  al.,  2019). Pembangunan  ekonomi  dan  kemiskinan  merupakan  petunjuk  penting  bagi  tercapainya pergantian  peristiwa  suatu  bangsa.,  yang  telah  mencapai  perkembangan  finansial  juga dibarengi  dengan  maraknya  persoalan  jumlah  penduduk  yang  hidup  di  bawah  garis kemiskinan i . (Jonaidi, 2012)
Dengan pertumbuhan ekonomi berkembang setiap tahun, dapat dikatakan bahwa kemajuan berkembang.  Sesuai  analis  pasar,  Arsyad  (2004),  pertumbuhan  ekonomi  dicirikan  sebagai peningkatan Produk Domestik Bruto, apakah peningkatan tersebut lebih menonjol atau tidak persis  dengan  laju  perkembangan  penduduk,  atau  terjadi  atau  tidaknya  perubahan  dalam konstruksi  moneter.  Spekulasi  (modal),  kemelaratan  dan  pembangunan  keuangan  saling terkait. Sulit bagi otoritas publik untuk membuat posisi baru tanpa perkembangan moneter yang  tinggi.  Sama  sulitnya  untuk  membuka  pintu  bisnis  bagi  orang  miskin  (jaringan lingkungan) dengan asumsi pembangunan keuangan hanya ditopang oleh latihan penciptaan dan  membutuhkan  tenaga  kerja  pendidikan  lanjutan.  Dimana  sebagian  besar  masyarakat miskin berada di luar pendidikan dasar (SD) atau belum menyelesaikan sekolah dasar.
Pembangunan  ekonomi  dan  kemiskinan  merupakan  petunjuk  penting  bagi  tercapainya pergantian  peristiwa  suatu  bangsa.  Setiap  negara  akan  berusaha  untuk  mencapai ii pembangunan ekonomi yang i ideal dan i mengurangi kebutuhan. Di banyak negara i di planet ini, kondisi utama i untuk penurunan kemiskinan adalah i pembangunan keuangan. Namun, kondisi  di  Negara-negara i non-industri,  termasuk  Indonesia i ,  yang i telah  mencapai perkembangan finansial juga dibarengi dengan maraknya persoalan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan i . (Jonaidi, 2012)
Indeks  pembangunan  manusia,  yang  merupakan  gambaran  tingkat  kualitas  manusia, berperan  penting  dalam  mengurangi  peningkatan.  Perbedaan  pada  kesempatan  untuk berubah  menjadi  individu  yang  utuh,  baik  secara  intelektual,  tulus,  dan  logis,  merupakan modal  penting  bagi  suatu  negara  untuk  keluar  dari  kemiskinan.  IPM  yang  merupakan  alat penaksir sifat pergantian peristiwa manusia, merupakan variabel penting bagi suatu bangsa dalam mengurangi kebutuhan juga berpengaruh buruk terhadap tingkat kemiskinan sehingga tingkat  kebutuhan  akan  semakin  tinggi,  hal  ini  sesuai  dengan  hipotesis  bahwa  IPM mencerminkan sifat tingkat pergantian manusia Indonesia. Tingkat human improvement list yang merupakan batasan untuk menata negara yang berevolusi, mencipta, atau belum matang, merupakan salah satu elemen penyebab kemiskinan di Indonesia. (Pratama, 2015)
Kemiskinan merupakan masalah yang sangat penting bagi perekonomian lokal atau nasional. Oleh karena itu, kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama, dan pemerintah khususnya harus  segera  menemukan  jalan  keluar  dalam  upaya  mereka  untuk  mengurangi  kemiskinan dan  mendukung  proses  di  pemerintah  untuk  meningkatkan  kehidupan  masyarakat.  Upaya Sumatera Barat mengentaskan kemiskinan menunjukkan hasil yang positif. Hal ini dibuktikan dengan tren penurunan tingkat kemiskinan.
Adanya  pengentasan  kemiskinan  di  daerah  menunjukkan  bahwa  pembangunan  yang dilakukan berhasil. Ketika ekonomi berkembang di suatu wilayah (negara atau i wilayah kecil tertentu i ), itu meningkatkan pendapatan yang harus dibelanjakan, dan ketika didistribusikan dengan benar di antara penduduk lokal, kemiskinan dapat dikurangi. Oleh sebab itu, berbagai teori, pertumbuhan ekonomi sangat berpengaruh dalam pengentasan kemiskinan. (Kuncoro, 2004).
Menurut teori Todaro (2011) Jika tingkat pendapatan Anda kurang dari $1,25 per hari, Anda dianggap benar-benar miskin. Pendapatan orang-orang di bawah garis ini tidak  memenuhi kebutuhan  gizi  minimum  atau  sebagian  dari  pendapatan  tidak  cukup  untuk  memenuhi kebutuhan dasar hidup termasuk makanan, pakaian, kesejahteraan, penginapan dan instruksi penting  untuk  hidup  dan  bekerja.  .  ini  cukup  untuk  memenuhi  persyaratan  dasar  untuk memutuskan tingkat upah yang memenuhi persyaratan sebenarnya untuk makanan, pakaian dan tempat berlindung untuk melanjutkan kehidupan sehari-hari. Kebutuhan langsung dan relatif, ada gagasan tentang kemelaratan yang mendasari, sosial, dan situasional.
Beberapa  dasar  kebutuhan    ada  3  indikator  yang  digunakan  dalam  mengukur  kemiskinan, khususnya (1) Catatan Jumlah Kepala, (2) daftar kedalaman kebutuhan (Destitusi Hole File). (3) Catatan keseriusan kebutuhan (Destitution Seriousness File). File Headcount digunakan untuk i menghitung kebutuhan i langsung yang terdiri dari dua i bagian, yaitu garis i kebutuhan makanan dan garis kemiskinan non-makanan. Garis kemiskinan BPS sebagai i alasan untuk i menyusun  daftar  jumlah  pegawai  teratasi  dengan  mempertimbangkan  batas  penggunaan dasar  untuk  penggunaan  makanan  yang  sebanding  dengan  2.100  kalori  setiap  hari  dan penggunaan non-makanan. (Yacoub, 2012).
Menurut  teori  Todaro  (2011)  menjelaskan  seseorang  dikatan  miskin  secara  absolut  apabila tingkat pendapatannya berada dibawah $ 1,25 perhari. Pendapatan orang-orang yang berada dibawah  garis  tidak  akan  memenuhi  kebutuhan  nutrisi  minimum  atau  sejumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal, antara lain pangan, sandang,  kesehatan,  perumahan  dan  pendidikan  yang  diperlukan  untuk  bisa  hidup  dan bekerja i .  Konsep  ini i dimaksudkan  untuk  menentukan  tingkat  pendapatan  minimum  yang cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan  fisik  terhadap  makanan,  pakaian,  perumahan  untuk menjamin kelangsungan hidup i . Selain kemiskinan i absolut, dan relatif i terdapat juga konsep
5.8 6 6.2 6.4 6.6 6.8 7 7.2 7.4 2015 2016 2017 2018
2019

## Persentase Penduduk Misikn Sumatera Barat
JKEP: Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan, Volume 4, Nomor 1, Maret 2022, Hal 9-18
kemiskinan i struktural, kultural, dan situasional. Garis kemiskinan  adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo  kalori  per  orang i perhari  dan  kebutuhan  non  makanan  yang  terdiri  dari  perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya i .
Menurut  Kuznet  dalam  Tambunan,  (2011)  Pertumbuhan  ekonomi  ekonomi  kuat  dengan kemiskinan, dengan pertumbuhan ekonomi cenderung menaikkan tingkat kemiskinan pada tahap awal, tetapi tingkat kemiskinan terus menurun saat mendekati tahap akhir. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berdampak buruk terhadap kemiskinan. Menurut  (Siregar,  2011)  berpendapat  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  adalah  perkembangan yang ampuh dalam mengurangi kekurangan. Ini menyiratkan bahwa pembangunan ini harus menyebar  ke  setiap  kelompok  gaji,  termasuk  orang  miskin  (pembangunan  dengan  nilai). Secara  langsung,  ini  menyiratkan  bahwa  pembangunan  harus  dijamin  di  daerah-daerah  di mana  pekerjaan  yang  tidak  berdaya  (agribisnis  atau  area  serius  bekerja).  Secara  tidak langsung, diperlukan kerja pemerintah yang benar-benar kuat untuk merealokasi keuntungan pembangunan  yang  bisa  diperoleh  dari  bidang-bidang  saat  ini  seperti  administrasi  dan perakitan.
Menurut Harrord Domar adalah salah satu spekulasi perkembangan ekonomi yang mutakhir, hipotesis ini sangat penting untuk membuat usaha untuk pengembangan moneter. Semakin tinggi  spekulasi  untuk  pengembangan  keuangan,  semakin  baik  ekonomi,  usaha mempengaruhi  total  bunga  serta  total  saham  melalui  dampaknya  pada  batas  penciptaan. Dalam pandangan yang lebih bertele-tele, spekulasi akan memperluas persediaan modal.
Salah satu metodologi/upaya untuk memusnahkan kemelaratan adalah peningkatan (SDM). Peningkatan  aset  manusia  harus  dimungkinkan  dengan  lebih  mengembangkan  akses  ke pemanfaatan  administrasi  sosial  (pengajaran,  kesejahteraan  dan  rezeki)  yang  merupakan sistem otoritas publik untuk mengurangi dan membangun bantuan pemerintah. Peningkatan manusia  dapat  diperkirakan  dengan  Human  Advancement  List  (HDI)  atau  Human Improvement  Record  (HDI),  yang  merupakan  daftar  gabungan  untuk  mengukur  sifat pergantian  peristiwa  manusia.  IPM  menggambarkan  file  kemajuan  manusia  sejauh pembangunan,  nilai,  dan  pemerataan  di  bidang  kesejahteraan,  pelatihan,  dan  bantuan pemerintah  daerah.  Rendahnya  IPM  akan  menyebabkan  rendahnya  daya  guna  kerja penduduk.  Efisiensi  yang  rendah  menghasilkan  upah  yang rendah,  sehingga  meningkatkan jumlah  orang  miskin.  Untuk  situasi  ini,  kemajuan  manusia  diperkirakan  dengan  Human Improvement  File  (HDI)  atau  Human  Improvement  List  (HDI),  yang  merupakan  daftar gabungan untuk mengukur pencapaian.(UNDP,1997).
Teori  pertumbuhan  baru,  pentingnya  pekerjaan  otoritas  publik,  khususnya  dalam mengerjakan  sifat  SDM  dan  memperluas  pekerjaan  inovatif  untuk  bekerja  pada  kualitas manusia  dan  kapasitas  untuk  membunuh  kemiskinan  bergantung  pada  sifat.  SDM  yang berkualitas akan memperluas kemampuan, otoritas inovasi dan kebermanfaatan penduduk. Pengembangan kemampuan dan efisiensi lebih lanjut akan membangun nilai penawaran dan kapasitas penduduk untuk memperoleh pekerjaan di dunia bisnis atau membuka organisasi mereka sendiri sehingga gaji akan meningkat dan akan mengurangi tingkat kemiskinan. Oleh karena  itu,  pengembangan  SDM  yang  berkualitas  terus  dilakukan  untuk  mengurangi kebutuhan.Rasidin K &Bonar, (2004),  Hal utama adalah sifat SDM adalah peningkatan dalam pengajaran dan kesejahteraan telah memperluas sifat SDM. Untuk orang miskin, sumber daya pendidikan  dan  kesejahteraan  akan  membantu  memperluas  kegunaannya,  dengan  cara  ini meningkatkan pendapatan mereka.
Klasen,  (2005)  Menyatakan  bahwa  kebijakan  pemerintah  adalah  salah  satu  instrumen kebutuhan.  Kontes  dikenali  memiliki  konsekuensi  langsung  dan  menyimpang  untuk pendidikan,  kesehatan,  kerangka  kerja,  inovasi,  akomodasi,  sumbangan,  dan  gerakan. Dampak negatif dari pengeluaran pemerintah terhadap kemelaratan yaitu negatif dan besar. Jika  dilihat  dari  konsekuensi  peninjauan,  terlihat  bahwa  dampak  langsung  pada  otoritas
publik  pada  kebutuhan  lebih  menonjol  daripada  dampak  menyimpang.  pada  kebutuhan. Dampak  cepat  muncul  sebagai  keuntungan  yang  didapat  dari  tantangan  pekerjaan  dan program  bantuan  pemerintah.  Dampak  menyimpang  muncul  ketika  kepentingan  dalam fondasi negara, pemeriksaan, kesejahteraan dan pelatihan jaringan pedesaan, pengembangan agribisnis  dan  non-agraria  mengarah  ke  posisi  yang  lebih  menonjol  dan  membayar  orang miskin dan bahan pokok yang lebih murah.
Menurut  Kusriyah.  S, (2019)  Hingga  saat  ini,  undang-undang  tentang bantuan  pemerintah bagi  masyarakat  miskin  masih  berupa  premis  pecahan  luas  dengan  tujuan  akhir  untuk menggarap  bantuan  pemerintah  terhadap  masyarakat  miskin  secara  tertata,  terarah,  dan terpelihara. Sasaran dari bantuan sosial tersebut adalah pelonggaran kebutuhan, pemulihan sosial, jaminan sosial, penguatan sosial, pensiun yang didukung pemerintah dan bencana para eksekutif. Alasan bantuan sosial direncanakan untuk memberikan uang atau produk kepada keluarga tidak berdaya dengan tujuan agar mereka dapat mengerjakan bantuan pemerintah dari individu yang dipesan sebagai keluarga tidak berdaya. Bantuan diberikan secara khusus dan pemanfaatan rencana pengeluarannya jelas.(Alba & Kurniawan, 2019).
Pedoman Pendeta Uang (PMK) nomor 181 tahun 2012, bansos adalah penggunaan uang tunai, barang  dagangan,  atau  administrasi  yang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat/daerah  untuk melindungi daerah dari kemungkinan bahaya sosial, peningkatan moneter batas, dan bantuan pemerintah  daerah  setempat.  Bantuan  sosial  adalah  program  fleksibilitas  moneter  untuk keluarga  yang  tidak  berdaya  meskipun  ada  kejutan  dalam  hal  makanan,  kesejahteraan, instruksi, serta keadaan darurat keuangan dan peristiwa bencana. Ini berarti bahwa bantuan sosial ditujukan untuk mengurangi kemiskinan, tetapi juga sebagai program jaminan jaminan dengan  tujuan  akhir  untuk  membatasi  kelemahan  keuangan  keluarga  yang  tidak berdaya.(Terhadap et al., 2018).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  deskriptif  asosiatif.  Penelitian  deskriptif bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  uraian  mengenai  variabel-variabel  yang  sedang  di teliti.  Penelitian  asosiatif  yaitu  penelitian  yang  bertujuan  untuk  melihat  adanya  pengaruh fariabel bebas terhadap Variabel terikat Dilihat dari sebuah penlitian ini menggunakan data panel 19 Kab/Kota di Sumatera Barat digunakan,  dari Tahun 2015-2019 kemudinan Proses pengolahan  data  dilakukan  dengan  menggunakan  Eviews9.  Variabel  yang  dipakai  yakni Pertumbuhan Ekonomi yang di ukur berdasarkan laju PDRB dinyatakan dalam satuan persen (X 1 ), Indeks Pembangunan Manusia IPM dapat di ukur dalam satuan kriteria indeks pertahun apabila IPM rendah < 50 sedangkan IPM tinggi > 80 (X2), Kebijakan Pemerintah ukur dari total  persentase  masyarakat  penerima  bantuan  program  Indonesia  pintar  (PIP)  dan dinyatakan dalam satuan persen (%). (X 3 ) dan Kemiskinan indikator yang di pakai persentase kemiskinan dan datanya di nyatakan dalam satuan persen (%) (Y).
Penelitian ini menggunakan anlisis regresi data panel, yaitu penggabungan cross section dan time series. Data cross section adalah data observasi pada beberapsa subjek penelitian dalam satu  waktu.  Sedangkan  data  time  series  adalah  data  observasi  pada  satu  subjek  penelitian diamati dalam satu periode waktu
Formulasi pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:
𝑌𝑖𝑡 = 𝛽 0 + 𝛽 1 𝑋 1 𝑖𝑡 + 𝛽 2 𝑋 2 𝑖𝑡 + 𝛽 3 𝑋 3 𝑖𝑡 + 𝜇 𝑖 (1)
Dimana  Y it adalah  kemiskinan,  X 1it adalah  pertumbuhan  ekonomi,  X 2it adalah  indeks pembangunan  manusia,  X 3it adalah  kebijakan  pemerintah, 𝛽 0 , 𝛽 1 , 𝛽 2 , 𝛽 3 adalah  elastisitas variabel bebas dan 𝑖 adalah c ross section, t adalah time series dan U it adalah error term

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil uji lagrange multiplier maka penelitian ini menggunakan Random Effect Model. Apabila model regresi panel berbentuk Random Effect maka uji asumsi klasik tidak perlu dilakukan. Namun, jika model regresi panel berbentuk Common Effect atau Fixed Effect maka perlu dilakukan uji asumsi klasik.
Uji  ini  digunakan  untuk  menguji  pengaruh  variabel  bebas  terhadap  variabel  terikat i pada bentuk i gabugan  data i runtun  waktu  dan  tempat.  Dari  hasil i penelitian  dapat  ditentukan Pengaruh  pertumbuhan  ekonomi  (X1)  Indeks  Pembangunan  Manusia  (X2)  kebijakan Pemerintah  (X3)  terhadap  Kemiskinan  (Y).  Estimasi  regresi  panel  dengan  pendekatan Random Effect Model i di peroleh hasil sebagai berikut ii .
Hasil i Output Random Effect Model i (REM) Variabel Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Kebijakan Pemerintah
Sumber: Hasil Olahan i Eviews 9, 2021
Berdasarkan i output penelitian  persamaan  menunjukan i pertumbuhan  ekonomi  (X1 i ) berpengaruh ii positif  dan  signifikan  terhadap i kemiskinan  (Y i )  Kabupaten/Kota  pada Sumatera i Barat i menggunakan koefisien  regresi i sebanyak 0.279 .  Hal  ini  berarti  jika Pertumbuhan ekonomi i semakin tinggi satu % maka Kemiskinan akan i semakin tinggi sebesar i 0.279 % dengan i asumsi Cateris Paribus .
Berdasarkan output penelitian  persamaan diatas memberitahukan  indeks  pembangunan manusia i (X2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan i (Y) Kabupaten/Kota i pada Sumatera  Barat i menggunakan koefisien i regresi  sebesar -0.307.  Hal  ini  berarti  jika indeks pembangunan manusia meningkat satu persen maka jumlah penduduk miskin akan menurun  sebesar -0.307 persen dengan asumsi cateris paribus .
Berdasarkan  hasil  penelitian  persamaan  diatas  menunjukkan  Kebijakan  Pemerintah  (X3) berpengaruh  negatif  dan  tidak  signifikan  terhadap  kemiskinan  (Y)  di  Kabupaten/Kota Sumatera  Barat  dengan  koefisien  regresi  sebesar  -0.0013.Hal  ini  berarti  jika  Kebijakan
Dependent Variable: Y Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 08/28/21   Time: 13:12 Sample: 2015 2019 Periods included: 5 Cross-sections included: 19
Total panel (balanced) observations: 95 Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 27.23469 2.722078 10.00511 0.0000 X1 0.279896 0.080935 3.458266 0.0008 X2 -0.307500 0.034251 -8.977776 0.0000 X3 -0.001307 0.000839 -1.558159 0.1227 Effects Specification S.D. Rho Cross-section random 1.878045 0.9830 Idiosyncratic random 0.247130 0.0170 Weighted Statistics R-squared 0.652050     Mean dependent var 0.400683 Adjusted R-squared 0.640579     S.D. dependent var 0.407148 S.E. of regression 0.244092     Sum squared resid 5.421877 F-statistic 56.84383     Durbin-Watson stat 1.154903 Prob(F-statistic) 0.000000 Unweighted Statistics R-squared 0.535787     Mean dependent var 6.820526 Sum squared resid 282.3476     Durbin-Watson stat 0.022177
Pemerintah meningkat satu persen maka permintaan kemiskinan akan turun sebesar 0.0013 persen dengan asumsi cateris paribus .
Dengan nilai koefisien konstanta (C) adalah sebesar 27.23 berarti jika semua variabel bebas yaitu  Pertumbuhan  ekonomi i (X1 i ),  Indek  Pembangunan  Manusia  (X2)  dan i Kebijakan Pemerintah  (X3 i )  naik  sebesar i satu  satuan  secara  rata-rata  maka  kemiskinan  mengalami peningkatan sebesar 27.23 persen dengan asumsi cateris paribus.
Nilai  koefisien  determinasi  (R 2 )  digunakan  untuk  melihat  atau  mengetahui  kontribusi  dari variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat. Gujarati, (2006) menuturkan bahwa nilai R 2 berkisar antara nol dan satu (0 < R 2 < 1). Nilai R 2 yang kecil atau mendekati nol berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Jika nilai R 2 mendekati satu variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen dan model tersebut dapat dikatakan baik i .
Berdasarkan output pengujian yg sudah dilakukan diperoleh nilai R-Squared  sebanyak 0.64. Hal  ini  berartii  sebanyak  64%.  Kemiskinan  bisa  dijelaskan  pada  variabel  bebasnya  yaitu Pertumbuhan  Ekonomii,  Indeks  Pembangunan  Manusiai  dan  Kebijakan  Pemerintah. Sedangkan sisanyai 36% Dijelaskan oleh variabel lain diluar model atau tidak dimasukkani pada penelitian inii.
Berdasarkan  data  &  pengujian i teori  yamg  sudah  dilakukan  dalam  penelitian  ini iii adalah Pertumbuhan i Ekonomi mempunyai  hubungan i positif  dan ii berpengaruh  signifikan terhadap ii kemiskinan dengan alpha 0,05. Dengan nilai signifikan ii 0,0008 dan nilai koefisien regresi i 0.279896. Artinya apabila terjadi peningkatan pada Pertumbuhan Ekonomi sebesar 1%, maka i kemiskinan akan i meningkat sebesar i 1,35% sehingga hipotesis diterima
Pertumbuhan ekonomi yang setiap tahunya mengalami peningkatan hal ini berdampak pada kemiskinan,  hal  ini  berpengaruh  ketika  pertumbuhan  ekonomi i meningkat  maka  tingkat kemiskinan  akan  menurun.  Apabila  pertumbuhan  ekonomi i setiap  tahunnya  mengalami peningkatan  maka i dapat  dikatakan  pembangunan  ekonomi  meningkat,  Arsyad  (2004), Kebutuhan  dan  perkembangan  ekonomi  saling  terkait.  Sulit  bagi  otoritas  publik  untuk membuat  posisi  baru  tanpa  perkembangan  ekonomi  yang  tinggi.  Demikian  pula  sulitnya membuka pintu usaha bagi orang miskin (jaringan lingkungan) jika pembangunan ekonomi hanya ditopang oleh latihan penciptaan dan membutuhkan tenaga kerja pendidikan lanjutan. Dimana sebagian besar masyarakat miskin tidak mengikuti pendidikan dasar (SD) atau belum tamat sekolah dasar. Konsekuensi dari penelitian ini adalah sesuai penelitian yang dipimpin oleh  Susanty  (2013)  yang  menyatakan  bahwa  pembangunan  keuangan  memiliki  dampak positif dan besar terhadap kemiskinan.
Berdasarkan  data  dan  pengujian i teori  yang  telah  dilakukan  dalam  penelitian  ini i ,  indeks pembangunan  manusia  memiliki  hubungan  negatif  dan i berpengaruh  signifikan  terhadap i kemiskinan dengan alpha 0,05. Dengan nilai 0.0000 dan nilai koefisien regresi 0.307500, hal ini  berarati  ketika  terjadi  peningkatan  indeks  pembangunan  manusia  sebesar  1%,  maka kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar -0.30% sehingga hipotesis diterima.
Napitupulu  S.  (2007),  Ia  mengatakan,  Indeks  Pembangunan  Manusia  berdampak  pada pengurangan  jumlah  penduduk  miskin.  Indeks  Pembangunan  Manusia  menggunakan indikator  kompleks  untuk  menghitung  harapan  hidup,  tingkat  melek  huruf,    konsumsi  per kapita, dan sebagainya. Semakin tinggi kualitas penduduk di wilayah tersebut, semakin sedikit penduduk  miskin  di  wilayah  tersebut,  karena  sektor  kesejahteraan  dan  sekolah  serta memperluaspendapatan per kapita menambah pergantian peristiwa manusia.
Berdasarkan data dan pengujian ii teori yang i sudah dilakukan i pada penelitian ini i , Kebijakan Pemerintah  memiliki  hubungan  negatif i dan  tidak i berpengaruh  signifikan  terhadap i
JKEP: Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan, Volume 4, Nomor 1, Maret 2022, Hal 9-18
kemiskinan dengan alpha i 5%. Dengan nilai i 0.1227 dan koefisien regresi sebesar -0.001307, hal  ini  berarti  bahwa  ketika  terjadi  peningkatan  kebijakan  pemerintah  sebesar  1%,  maka kemiskinan akan terjadi penurunan sebesar -01% sehingga hipotesis ditolak.
Dapat di duga Program bantuan social yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota Sumatera Barat tidak  tepat  sasaran  sehingga  tidak  efektif  menurunkan  persentase  kemiskinan.  Hasil penelitian ini sesuai menggunakan penelitian Anderesta, (2019)  mengatakan bahwa kebijakan pemerintah (bansos) berpengaruh negative & tidak signifikan terhadap kemiskinan.

## SIMPULAN
Berikut  adalah  kesimpulan  yang  dapat  diambil  sebagai  hasil  pembahasan  output  analisis regresi  model  panel  dengan  memakai  model  random  effect  dan  output  penelitian  antara variabel bebas & variabel terikat. 1) Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap i kemiskinnan di Kabupaten/Kota i Sumatera Barat. Dengan i probabilitas 0,0008< 𝛼 =  0,05  dan  hipotesis  yang  menyatakan  Pertumbuhan  ekonomi  berpengaruh  positif i dan signifikan  terhadap i Kemiskinan  di  Kabupaten/Kota i Sumatera  Barat  diterima.  2)  Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh i negatif dan signifikan terhadap i terhadap Kemiskinan di  Kabupaten/Kota i Sumatera  Barat.  Dengan  Probabilitas  0.0000< 𝛼 =  0,05  dan  hipotesis yang menyatakan bahwa Kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di  Kabupaten/Kota  Sumatera  Barat  diterima.  3)  Kebijakan  Pemerintah  (BANSOS  PIP) berpengaruh negatif dan tidak signifikan i terhadap kemiskinan i di Kabupaten/Kota i Sumatera Barat.  Dengan i Probabilitas  0.1227 ≥ 𝛼 =  0,05  dan  hipotesis  yang  menyatakan  bahwa Kebijakan  Pemerintah  (BANSOS  PIP)  berpengaruh  negatif  dan  tidak  signifikan  terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota i Sumatera Barat i ditolak.

## DAFTAR RUJUKAN
Agustina, E., Syechalad, M. N., & Hamzah, A. (2019). Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam , 4 (2), 265 – 283. https://doi.org/10.24815/jped.v4i2.13022
Alba, A., & Kurniawan, R. (2019). Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin. Unimal Perss , 01 (01), 1689 – 1699.
Amaluddin, Payapo, R. W., Laitupa, A. A., & Serang, M. R. (2018). International Journal of Economics and Financial Issues A Modified Human Development Index and Poverty in the Villages of West Seram Regency, Maluku Province, Indonesia. International Journal of Economics and Financial Issues , 8 (2), 325 – 330. Anderesta,  K.  (2019). Pengaruh  Bantuan  Sosial  dan  Tingkat  Inflasi  terhadap  Kemiskinan Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2007 – 2017 . 1 – 124. Aneta, A. (2012). Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)  Di  Kota  Gorontalo. Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Administrasi  Publik , 1 (1),  54. https://doi.org/10.26858/jiap.v1i1.132 Barlinti, Y. S. (2007). Kebijakan-Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan.
Jurnal Esa Unggul , 4 (3), 158 – 167.
Chalid,  N.,  &  Yusuf,  Y.  (2014).  Pengaruh  Tingkat  Kemiskinan  dan  Tingkat  Pengangguran, Upah  Minimun  Kabupaten/Kota  Dan  Laju  Pertumbuhan  Ekonomi  Terhadap  Indeks Pembangunan  Manusia  di  Provinsi  Riau. Jurnal  Ekonomi , 22 (2),  1 – 12. http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JE/article/viewFile/2592/2547%0A Erlando, A., Riyanto, F. D., & Masakazu, S. (2020). Financial inclusion, economic growth, and poverty  alleviation:  evidence  from  eastern  Indonesia. Heliyon , 6 (10),  e05235. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05235
Hermanto  Siregar  dan  Dwi  Wahyuniarti.  2008.  Dampak  Pertumbuhan  Ekonomi  Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin.http://deptan.go.id.
Jonaidi, A. (2012). Bahan mendeley analisis pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Kajian
Ekonomi , 1 (April), 140 – 164. Komang, N., Jurusan, M., Ekonomi, P., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2015). Pengaruh Program Indeks  Pembangunan  Manusia  terhadap  Pengentasan  Kemiskinan  di  Kecamatan Buleleng  Tahun  2011-2014 . 5 .  https://media.neliti.com/media/publications/5350-ID- pengaruh-program-indeks-pembangunan-manusia-ipm-terhadap-pengentasan- kemiskinan.pdf
Klasen. (2005). Economic Growth And Poverty Reduction: Measurement and Policy Issues.
OECD Development Centre. Working Paper No.246
Kuncoro,  M.  (2004). Ekonomika  Pembangunan,  Teori,  Masalah,  dan  Kebijakan  edisi  ke empat . 215. Kusriyah, S., & Aulia, D. (2015). Kebijakan Daerah Dalam Program Pengentasan Kemiskinan Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Berdasarkan Undang Undang No 13 Tahun  2011  Di  Kabupaten  Demak.  Pembaharuan  Hukum,  II(13),  312 – 322. http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/download/1369/1053. Kuncoro,  Mudrajad  1997,  Ekonomi  Pembangunan,  Teori,  masalah  dan  kebijakan,  Cetakan pertama,  Unit  penerbitan  dan  percetakan  akademi  manajemen  perusahaan  YKPN, Yogyakarta.
Ma’ruf, A., & Wihastuti, L. (2008). PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA: Determinan dan  Prospeknya. Jurnal  Ekonomi  &  Studi  Pembangunan , 9 (1),  44 – 55. https://doi.org/10.18196/jesp.9.1.1526 Management, P. (2016). Plagiarism Checker X Originality Report . January 2002 , 20050266. Meriyanti,  N.  komang.  (2015).  Pengaruh  Program  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM) Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Buleleng Tahun 2011-2014. Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi , 1 (1). https://doi.org/10.23887/ekuitas.v3i1.12777 Ningrum,  S.  S.  (2017).  Analisis  Pengaruh  Tingkat  Pengangguran  Terbuka,  Indeks Pembangunan  Manusia,  Dan  Upah  Minimum  Terhadap  Jumlah  Penduduk  Miskin  Di Indonesia  Tahun  2011-2015. Jurnal  Ekonomi  Pembangunan , 15 (2),  184. https://doi.org/10.22219/jep.v15i2.5364
Nur, M. (n.d.). Filsalot , AUama , .
Nurmainah,  S.  (2013).  Analisis  Pengaruh  Belanja  Modal  Pemerintah  Daerah,  Tenaga  Kerja Terserap dan Indeks Pembangunan Manusis Terhadap Pertumbuhan. Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE), 20 (2), 131 – 141. https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe3/article/download/3158/847.
Nurkse,  Ragnar.  Problems  of  Capital  Formation  in  Underdeveloped  Countries.  New  York:
Oxford University Press 1953.
OKOROAFOR, M. O. A. N. C. (2013). Poverty and Economic Growth in Nigeria 1990 – 2011. The Macrotheme Review , 2 (4), 144 – 160.
Pangiuk,  A. (2018).  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi  Terhadap  Penurunan  Kemiskinan  Di Provinsi Jambi Tahun 2009-2013. ILTIZAM Journal of Sharia Economic Research , 2 (2), 44. https://doi.org/10.30631/iltizam.v2i2.160 Prasetyoningrum,  A.  K.  (2018).  Analisis  Pengaruh  Indeks  Pembangunan  Manusia  (Ipm), Pertumbuhan  Ekonomi,  Dan  Pengangguran  Terhadap  Kemiskinan  Di  Indonesia.
Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah , 6 (2), 217.
https://doi.org/10.21043/equilibrium.v6i2.3663 Pratama, Y. C. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia.
Esensi , 4 (2), 210 – 223. https://doi.org/10.15408/ess.v4i2.1966
Rasidin K & Bonar. 2004. “Dampak Investasi Sumber Daya Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi  Dan  Kemiskinan  Di  Indonesia:  Pendekatan  Model  Computable  General
Equilibrium.” DT - Economic and Management . http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/40840 (January 18, 2021). Sayifullah,  S.,  &  Gandasari,  T.  R.  (2016).  Pengaruh  Indeks  Pembangunan  Manusia  Dan Pengangguran  Terhadap  Kemiskinan  Di  Provinsi  Banten. Jurnal  Ekonomi-Qu , 6 (2), 236 – 255. https://doi.org/10.35448/jequ.v6i2.4345
Simatupang, P. (2003). Produksi Domestik Bruto, Harga dan Kemiskinan: Hipotesis “Trickle Down” Dikaji Ulang. Economics and Finance in Indonesia , 51 (3), 291 – 324. Škare, M., & Družeta, R. P. (2016). Poverty and economic growth: a review. Technological and
Economic Development of Economy , 22 (1), 156 – 175. https://doi.org/10.3846/20294913.2015.1125965
Susanti,  S.  (2013).  Pengaruh  Produk  Domestik  Regional  Bruto,  Pengangguran  dan  Indeks Pembangunan  Manusia  terhadap  Kemiskinan  di  Jawa  Barat  dengan  Menggunakan Analisis Data Panel. Jurnal Matematika Integratif , 9 (1), 1.
https://doi.org/10.24198/jmi.v9i1.9374
Suryawati, Chriswardani. 2005. Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional.Semarang; Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro.
Soegijoko. 1997. Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia. Bandunng: Yayasan Soegijanto Soegijoko. Suyanto dan Hisyam, Djihad. (2000). Refleksi dan Reformasi Pendidikan Di Indonesia Memasuki Milenium III, Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
Terhadap,  S.,  Di,  K.,  Sulawesi,  P.,  Rarun,  C.  C.  E.,  Kawung,  G.  M.  V,  Niode,  A.  O., Pembangunan, J. E., Ekonomi, F., & Rarun, C. C. E. (2018). Analisis Pengaruh Belanja Bantuan Sosial Dan Investasi Swasta Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi , 18 (01), 91 – 102. Tambunan,  Tulus.  (2011).  Perekonomian  Indonesia:  Kajian  Teoretis  dan  Analisis  Empiris,
Ghalia Indonesia, Bogor.
Wardis Girsang , PhD . (2011).
Yacoub,  Y.  (2012). Pengaruh  Tingkat  Pengangguran  terhadap  Tingkat  Kemiskinan Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat . 8 , 176 – 185.
Yolanda, Y. (2017). Analysis of factors affecting inflation and its impact on human development index  and  poverty  in  Indonesia. European  Research  Studies  Journal , 20 (4),  38 – 56. https://doi.org/10.35808/ersj/873
OKOROAFOR, M. O. A. N. C. (2013). Poverty and Economic Growth in Nigeria 1990 – 2011. The Macrotheme Review , 2 (4), 144 – 160. Prasetyoningrum,  A.  K.  (2018).  Analisis  Pengaruh  Indeks  Pembangunan  Manusia  (Ipm),
Pertumbuhan  Ekonomi,  Dan  Pengangguran  Terhadap  Kemiskinan  Di  Indonesia.
Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah , 6 (2), 217. https://doi.org/10.21043/equilibrium.v6i2.3663.
Putra, W. (2019). Perekonomian Indonesia . Rajawali Pers,.
Erlando, A., Riyanto, F. D., & Masakazu, S. (2020). Financial inclusion, economic growth, and poverty  alleviation:  evidence  from  eastern  Indonesia. Heliyon , 6 (10),  e05235. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05235 Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011).  Economic Development 11. Addison-Wesley, Pearson, ISBN , 10 , 0 – 13.
Tambunan, T. TH. (2014). “Perekonomian Indonesia”. Yogyakarta: BPFE. UNDP. 1997. “Human Development Report” United Nations Development Programme. New York