## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PELAKU TINDAK PIDANA KEJAHATAN TERORISME

## Ikka Puspitasari
Fakultas Hukum, Universitas Selamat Sri Kendal Email : ikkapuspitsari@gmail.com
Abstrak : Tindak Pidana Terorisme adalah kejatahatan yang telah mendunia yang terjadi diberbagai belahan dunia. Tindak pidana terorisme ini mengancam keselamatan warga negara  yang  terutama  yang  terjadi  di  Indonesia.  Aksi  terorisme  biasanya  berkaitan dengan ideologi. Aksi terorisme diduga telah menjadi idiologi perlawanan dari kelompok- kelompok anti kemapanan di Indonesia. Tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia dalam  hukum  di  Indonesia  sering  digunakan  untuk  mengimplementasikan  bentuk keagamaan yang merupakan bagian dari strategi perjuanga. Tindak pidana terorisme ini berbeda  dengan  kcjahatan  biasa.  Kejahatan  Tindak  Pidana  Terorisme  Kejahatan terorisme  yang  dipandang  melanggar  dan  menindas  HAM  mengalami  pertentangan apabila  pelakunya  adalah  seorang  anak.  Bagi  seorang  anak  perlu  mendapatkan perlindungan terhadap hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Perlindungan hukum adalah tindakan  atau  upaya  untuk  melindungi  masyarakat  dari  perbuatan  sewenang-wenang oleh  penguasa  yang  tidak  sesuai  dengan  aturan  hukum,  untuk  mewujudkan  ketertiban dan  ketentraman  sehingga  memungkinkan  manusia  untuk  menikmati  martabatnya sebagai manusia .
Kata Kunci : Kejahatan, Terorisme, Perlindungan Hukum, Anak.
Abstract : Terrorism is a worldwide crime that occurs in various parts of the world. This crime of terrorism threatens the safety of citizens like in Indonesia. Acts of terrorism are usually related to ideology. Acts of terrorism are thought to have become the ideology of resistance  from  anti-establishment  groups  in  Indonesia.  Criminal  acts  of  terrorism  that occur in Indonesia in Indonesian law are often used to implement a form of religion which is part of the struggle strategy. This crime of terrorism is different from ordinary crimes. Crimes of Terrorism Crimes of terrorism that are seen as violating and oppressing human rights  experience conflict if the perpetrator is a child.  For a child,  it is necessary to get protection  against  the  law.  Legal  protection  is  the  protection  of  dignity,  as  well  as recognition of human rights. Legal protection is an act or effort to protect the community from arbitrary actions by a ruler who is not in accordance with the rule of law, to create order and peace so as to enable humans to enjoy their dignity as humans..
Keywords : Crime, Terrorism, Legal Protection, Children.

## PENDAHULUAN
Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan yang mengancam keselamatan warga
negara sebagaimana  yang  terjadi  di  Indonesia.
Di negara Indonesia sendiri sering terjadi
tindak kejahatan terorisme. Aksi terorisme  biasanya  berkaitan  dengan ideologi.  Aksi  terorisme  diduga  telah menjadi idiologi perlawanan dari kelompok-kelompok  anti  kemapanan  di Indonesia.  Ideologi  perlawanan  oleh
kelompok  anti  kemapanan  ini  muncul karena tingkat kemiskinan yang semakin parah  di  Indonesia.  Bukti  bahwa  aksi terorisme telah menjadi ideologi perlawanan yaitu aksi terorisme kini tidak lagi dilakukan dengan
mengatasnarnakan kelornpok tetapi sudah  berkembang  menjadi  perorangan dengan aksi bom bunuh diri.
Tindak  pidana  terorisme  yang terjadi  di  Indonesia  dalam  hukum  di Indonesia sering digunakan untuk mengimplementasikan
bentuk keagamaan yang merupakan bagian dari strategi perjuangan. Strategi perjuangan ini  dipopulerkan  dalam  kategori  “jihad”, meskipun  menggunakan  kategori  jihad, banyak  manusia  yang  tidak  berdosa menjadi  korban  dan  kepentingan  publik menjadi  rusak  berantakan  serta  negara dilanda disharmonisasi nasional. [ 1 ]
Kejahatan Tindak Pidana
Terorisme  Kejahatan  terorisme  yang dipandang  melanggar  dan  menindas HAM  mengalami  pertentangan  apabila pelakunya  adalah  seorang  anak.  Anak yang  merupakan  tunas  bangsa,  potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa tentu  tidak  dapat  dihukum  begitu  saja sesuai  dengan  perbuatan  teror  yang dilakukannya walaupun perbuatan tersebut merupakan extra ordinary crime
mengingat  fungsi  dan  peranan  anak  itu sendiri.
Perlindungan terhadap anak merupakan  tanggung  jawab  orang  tua, keluarga, maupun masyarakat sekitarnya.  Perlindungan  yang diberikan pada  anak  merupakan  untuk  menjamin dan  melindungi  anak  dan  hak-hak  anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan juga dapat bersosialisasi di lingkungan  sekitarnya.  Anak merupakan anugerah  sekaligus  amanah  dari  Tuhan Yang  Maha  Esa  yang  seharusnya  kita jaga dan lindungi.
Bagi seorang anak perlu mendapatkan  perlindungan  terhadap hukum.  Perlindungan  hukum  adalah perlindungan akan harkat  dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan  ketentuan  hukum  dari kesewenangan  atau  sebagai  kumpulan peraturan  atau  kaidah  yang  akan  dapat melindungi  suatu  hal  dari  hal  lainnya. Berkaitan  dengan  konsumen,  berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu  yang  mengakibatkan  tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. [ 2 ]
Menurut  Setiono,  perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi  masyarakat  dari  perbuatan
sewenang-wenang  oleh  penguasa  yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. [ 3 ]

## POKOK PERMASALAHAN
Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan  dalam  latar  belakang  maka pokok  permasalahan  dalam  artikel  ini yang akan dikaji oleh penulis adalah:
1. Bagaimana  terorisme  menurut undang-undang di Indonesia ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap  Anak  dalam  Pelaku
tindak pidana kejahatan
Terorisme di Indonesia ?

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif, guna mencari pemecahan masalah atas legal  issues  Bagaimana  perlindungan hokum terhadap Anak Pelaku kejahatan Terorisme. Hasil penelitian ini memberikan preskriptif yang seharusnya diterapkan terhadap legal issue. Metode pendekatan berupa pendekatan perundang-undangan (normatif) [ 4 ]
tentang peraturan satu dengan yang lain dan pendekatan konsep.
HASIL

## PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Terorisme Menurut Undang- Undang Di Indonesia.
Terorisme  menurut  perpu  No.  1 Tahun  2003  yang  sekarang  menjadi Undang  Undang  No.  15  Tahun  2003 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Terorisme,  yang disebukan bahwa  yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme  adalah  setiap  tindakan  dari seseorang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan yang menimbulkan  suasana  terror  atau  rasa takut  terhadap  public  secara  luas.
Tindakan dengan merampas kemerdekaan atau mnghilangkan nyawa dan  harta  benda  orang  lain  atau menghancurkan  obyek-obyek  vital  yang strategis  atau  fasilitas  umum/publik tersebut, dan bahkan dapat menimbulkan korban yang massal.
Sedangkan Terorisme menurut Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2003 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Terorisme,  bahwa  seseorang  dapat dikatakan terorisme jika memenuhi unsur yaitu:
a.  Aksi yang dilakukan
menggunakan  cara  kekerasan dan anacaman untuk menciptakan ketakutan publik.
b.  Ditujukan kepada negara,
masyarakat  atau  individu  atau kelompok masyarakat tertentu.
c.  Kelompok anggota-anggotanya dengan  cara  teror  juga,  seperti membunuh, menghancurkan obyek-obyek  vital  milik  negara atau merusak fasilitas publik yang dapat menimbulkan korban jiwa. d.  Melakukan  kekerasan  dengan
maksud untuk mendapatkan
dukungan  dengan  cara  yang sistematis dan terorganisir. e.  Sasaran teror biasanya pemerintahan,  kelompok  etnis, partai politik dan sebagainya. Pengertian Tindak Pidana
Terorisme  yang  disebutkan  di  atas,
adalah merupakan hasil daripada menyimpulkan dari bunyi beberapa pasal dalam  UU  No.  15  Tahun  2003  Tentang
Pemberantasan Tindak
Pidana
Terorisme  yaitu  dalam  Pasal  6  sampai dengan Pasal 18 Bab III (Tindak Pidana Terorisme) dan Pasal 20 sampai dengan Pasal  24  Bab  IV  (Tindak  Pidana  Lain Yang  Berkaitan  Dengan  Tindak  Pidana Terorisme) dalam UU No. 15 Tahun 2003
Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme.  Adapun  rumusan  tersebut diringkas  dalam  beberapa  pasal,  antara lain:
Pasal 6
“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan  menimbulkan  suasana  teror atau  rasa  takut  terhadap  orang  secara meluas  atau  menimbulkan  korban  yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran  terhadap  obyek-obyek  vital yang  strategis  atau  lingkungan  hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional,  dipidana  dengan  pidana mati  atau  penjara  seumur  hidup  atau pidana  penjara  paling  singkat  4  (empat) tahun  dan  paling  lama  20  (dua  puluh) tahun.”
Pasal 9
“Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba  memperoleh,  menyerahkan atau mencoba
menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan  padanya  atau  mempunyai dalam miliknya, menyimpan,
mengangkut,
menyembunyikan,
mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia  sesuatu senjata api,  amunisi,  atau  sesuatu  bahan peledak  dan  bahan-bahan  lainnya  yang
berbahaya dengan maksud untuk melakukan  tindak  pidana  terorisme, dipidana  dengan  pidana  mati  atau penjara  seumur  hidup  atau  pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”
Pasal 12
“Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana penjara paling  singkat  3  (tiga)  tahun  dan  paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan  harta  kekayaan  dengan tujuan  akan  digunakan  atau  patut diketahuinya  akan  digunakan  sebagian atau seluruhnya untuk melakukan :
a.  tindakan  secara  melawan  hukum
menerima, memiliki, menggunakan, menyerahkan, mengubah,  membuang  bahan nuklir,  senjata  kimia,  senjata biologis, radiologi, mikroorganisme,  radioaktif  atau komponennya yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan  kematian  atau luka  berat  atau  menimbulkan
kerusakan harta benda;
b.  mencuri  atau  merampas  bahan
nuklir,  senjata  kimia,  senjata biologis, radiologi, mikroorganisme,  radioaktif,  atau komponennya;
c.  penggelapan  atau  memperoleh
secara  tidak  sah  bahan  nuklir, senjata  kimia,  senjata  biologis,
radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya; d.  meminta  bahan  nuklir,  senjata kimia,  senjata  biologis,  radiologi, mikroorganisme,  radioaktif,  atau komponennya  secara  paksa  atau ancaman kekerasan atau dengan segala bentuk intimidasi;
e. mengancam :
1)  menggunakan bahan nuklir, senjata  kimia,  senjata  biologis, radiologi,
mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya
untuk menimbulkan kematian atau luka  berat  atau  kerusakan  harta benda; atau 2)  melakukan tindak pidana
sebagaimana  dimaksud  dalam huruf  b  dengan  tujuan  untuk memaksa  orang  lain,  organisasi internasional,  atau  negara  lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
f.  mencoba melakukan tindak pidana  sebagaimana  dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf
c; dan
g.  ikut serta dalam melakukan tindak pidana  sebagaimana  dimaksud dalam  huruf  a  sampai  dengan huruf f.

## Pasal 13
“Setiap orang yang dengan sengaja memberikan  bantuan  atau  kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan :
a.  memberikan  atau  meminjamkan uang  atau  barang  atau  harta
kekayaan  lainnya  kepada  pelaku tindak pidana terorisme;
b.  menyembunyikan  pelaku  tindak
pidana terorisme; atau
c.  menyembunyikan
informasi
tentang tindak pidana terorisme,
d.  dipidana  dengan  pidana  penjara paling  singkat  3  (tiga)  tahun  dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

## Pasal 15
“Setiap  orang  yang  melakukan permufakatan  jahat,  percobaan,  atau pembantuan  untuk  melakukan  tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal  10,  Pasal  11,  dan  Pasal  12 dipidana  dengan  pidana  yang  sama sebagai pelaku tindak pidananya.”
Tindak  Pidana  Terorisme  yang dilakukan oleh anak
Beberapa  pengertian  atau  definisi Anak  yang  disebutkan  undang-undang, antara lain:
a.  UU  No.  3  Tahun  1997  Tentang Pengadilan  Anak  memberikan definisi tentang anak adalah anak adalah orang yang dalam perkara anak  nakal  telah  mencapai  umur
8(delapan)tahun tetapi belum mencapai umur 18(delapan belas)
tahun atau belum kawin. b.  UU  No.  23  Tahun  2002  Tentang
Perlindungan  anak  :  anak  adalah “seseorang  yang  belum  berusia 18(delapan belas) tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
c.   UU  No.  15  Tahun  2003  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana Terorisme walaupun tidak menjelaskan pengertian anak
namun  dalam  Pasal  19  yang berbunyi:  “Ketentuan  mengenai
penjatuhan pidana minimum khusus  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  6,  Pasal  8,  Pasal  9, Pasal  10,  Pasal  11,  Pasal  12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 dan ketentuan  mengenai  penjatuhan pidana  mati  atau  pidana  penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  14,  tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana  terorisme  yang  berusia  di bawah 18 (delapan belas) tahun”.
Mengenai  pengertian  Anak  nakal dalam  UU  No.  3  Tahun  1997  Tentang Pengadilan  Anak,  Pasal  1  Butir  2 menjelaskan:
“ anak  nakal  adalah  anak  yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan  perbuatan  yang  dinyatakan terlarang  bagi  anak,  baik  menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut  peraturan  hukum  lain  yang hidup  dan  berlaku  dalam  masyarakat yang bersangkutan. ”
Barda Nawawi Arief memberi peringatan,  beberapa  hal  yang  harus
diperhatikan dalam penanganan
mengenai perkara anak [ 5 ] :
a. Anak  yang  melakukan  tindak
pidana  atau  kejahatan  jangan dianggap sebagi penjahat ( criminal ), tetapi harus dipandang sebagai seorang
yang memerlukan bantuan,
pengertian dan kasih sayang. b. Pendekatan  yuridis  terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasif-edukatif dan pendekatan kejiwaan (psikologis) yang berarti menghukum, yang bersifat degradasi mental dan penurunan semangat serta menghindari
proses  stigmatisasi  yang  dapat menghambat
proses perkembangan, kematangan dan kemandirian  anak  dalam  arti wajar.
Hakim  dalam  menjatuhkan  sanksi pidana  terhadap  anak  yang  melakukan Tindak  Pidana  Terorisme,  selain  harus memperhatikan Pasal 19 dan 24 UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Terorisme  juga  harus memperhatikan Pasal 26 UU No.3 Tahun
1997  Tentang  Pengadilan  Anak,  bunyi Pasal tersebut adalah:
a. Pidana  penjara  yang  dapat dijatuhkan  kepada  Anak  Nakal sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  1  angka  2  huruf  a,  paling lama  1/2  (satu  per  dua)  dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. b. Apabila Anak Nakal
sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  1  angka  2  huruf  a, melakukan  tindak  pidana  yang diancam  dengan  pidana  mati atau  pidana  penjara  seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat  dijatuhkan  kepada  anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun. c.  Apabila Anak Nakal
sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  1  angka  2  huruf  a,  belum mencapai  umur  12  (duabelas) tahun  melakukan  tindak  pidana yang  diancam  pidana  mati  atau pidana  penjara  seumur  hidup, maka  terhadap  Anak  Nakal tersebut  hanya  dapat  dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b.
d.  Apabila Anak Nakal
sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  1  angka  2  huruf  a,  belum mencapai  umur  12  (duabelas) tahun  melakukan  tindak  pidana yang  tidak  diancam  pidana  mati atau tidak diancam pidana penjara  seumur  hidup,  maka terhadap  Anak  Nakal  tersebut dijatuhkan  salah  satu  tindakan

## sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal 24.
2.  Perlindungan  Hukum  Terhadap
Anak  Dalam  Pelaku  Tindak  Pidana Kejahatan Terorisme Di Indonesia
Kebijakan perlindungan anak sesuai dengan undang-undang
perlindungan anak yang menjamin terpenuhinya hak-hak sesuai harkat dan martabat  kemanusiaan  serta  dari  tindak kekerasan dan diskriminasi. Hal ini sudah diamanatkan oleh undang-undang perlindungan  anak  melalui  ketentuan pasal  59  yang  menyatakan  bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban  dan  bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus. Salah  satu  perlindungan  khusus  adalah kepada  anak  yang  berhadapan  dengan huku, baik anak yang berkonflik dengan hukum  maupun  anak  sebagai  korban tindak pidana. [ 6 ]
Pentingnya  perlindungan  hukum Anak  Pelaku  terorisme  ini  karena keterlibatan  sosok  yang  dikategorikan sebagai  anak,  berada  dalam  jaringan terorisme  cukup  banyak.  Diantaranya, anak-anak  yang  orang  tuanya  anggota jaringan  radikal [ 7 ] ,  anak  belajar  di lembaga  yang  terkait  kelompok  radikal, atau anak-anak para deportan organisasi
radikal.  Anak  pelaku  Terorisme  itu sebenarnya  merupakan  korban  dari perekrutan karena mudah dicuci otaknya dan  korban  indoktrinasi  konsep  jihad yang kebablasan [ 8 ] . Anak yang sedang mencari  identitas  diri  itu,  terpikat  oleh janji  surga  untuk  orang-orang  yang berjihad,  tetapi  oleh  mentornya  tidak dijelaskan makna jihad yang sebenarnya. Mereka tidak mengerti apa yang menjadi sasaran  jihad,  syarat-syarat  apa  yang harus  dipenuhi,  dalam  kondisi  apa perintah jihad itu dilaksanakan. Akhirnya, korbannya  justru  mereka  sendiri  dan masyarakat yang tidak berdosa.
Untuk anak pelaku teror tidak boleh diproses  hukum  ke  penjara.  Kalaupun diproses, sanksinya harus berupa rehabilitasi  atau  lainnya  dan  tidak  boleh dipidana.  Ketentuannya,  pemidanaan anak  ditanggung  orang  tua  atau  orang lain yang melibatkan anak-anak. Karena anak  yang  terlibat  dalam  tindak  pidana terorisme  sebenarnya  korban,  bukan pelaku.  Sehingga  anak  dalam  kasus  ini seharusnya dilindungi.
Hal  ini  terjadi  karena  dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana  Terorisme  belum  terdapat  pasal yang  khusus  membahas  tentang  anak. Dalam  hal  ini,  anak  masih  diposisikan sebagai  pihak  bersalah  yang  telah
melakukan  kejahatan  teror.  Sehingga penanganannya diposisikan sama dengan  orang  dewasa  yang  melakukan kejahatan yang serupa. Padahal seharusnya  juga  dilihat,  keterlibatan anak dalam kasus tindak pidana terorisme merupakan korban dari jaringan,  doktrin,  propaganda,  ajakan oleh orang dewasa dan juga kemiskinan [ 9 ] .  Hal  ini  nampaknya  belum  menjadi pertimbangan  sehingga  bukan  posisi anak  yang  terlihat  dalam  penanganan kasus  ini  namun  upaya  membalas setimpal  kejahatan  teror  yang  dilakukan oleh anak.
Aturan mengenai penanganan anak
yang melakukan Tindak Pidana
Terorisme belum diatur secara khusus di Indonesia, Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun  2018  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak mengatur secara rinci mengenai penanganan anak yang  terlibat  kejahatan  teror.  Hanya terdapat  dua  pasal  yang  memuat ketentuan  pidana  terhadap  anak  yang terlibat terorisme maupun pelaku
terorisme  melibatkan  anak,  yaitu  Pasal 19 dan 16A.
Dalam Revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, terkait Anak, terdapat penambahan  yang  mengatur  ketentuan
tentang pelibatan anak dalam melakukan tindak  pidana  terorisme,  yaitu  dalam Pasal 16A yang menyebutkan:
“ Setiap  orang  yang  melakukan Terorisme  melibatkan  anak,  pidananya ditambah satu per tiga ”.
Dan  menegaskan  Pasal  19  bahwa hukuman  minimal  khusus  dan  pidana mati/seumur  hidup  tidak  berlaku  untuk anak.  Anak  Pelaku  terorisme  sejatinya korban  delik,  bukan  pelaku  delik, seharusnya  dilindungi,  bukan  malah diadili  dan  dipenjara.  Maka,  ketentuan hukum  diatas  tidak  boleh  diterapkan kepada anak yang teribat dalam kejahatan
terorisme, karena bertentangan  dengan  Undang-Undang
Perlindungan  Anak  No.  35  Tahun  2014, khususnya Pasal 69B yang menyebutkan, Perlindungan Khusus
Anak  Korban  terorisme  melalui  upaya: edukasi pendidikan, ideologi, dan nasionalisme; konseling bahaya terorisme; rehabilitasi dan
pendampingan sosial.

## Kesimpulan
1. Aturan  mengenai  penanganan  anak yang melakukan Tindak Pidana
Terorisme belum diatur secara khusus di  Indonesia,  Dalam  Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak mengatur secara rinci mengenai  penanganan  anak  yang terlibat kejahatan teror. Hanya terdapat  dua  pasal  yang  memuat ketentuan pidana terhadap anak yang terlibat  terorisme  maupun  pelaku terorisme melibatkan anak, yaitu Pasal 19 dan 16A.
2. Undang-Undang Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme wajib
mengakomodir  anak  yang  terlibat  di dalam  jaringan  terorisme  agar  tidak disamakan hukumannya dengan terpidana yang sudah cukup usia.

## REFERENSI
[1] Abdul  Wahid,  (2011),  Kejahatan Terorisme Perspektif Agama,  HAM dan  Hukum,  Bandung:  PT  Refika Aditama, hlm.22.
[2] Satjipto  Raharjo,  (2000),  Ilmu Hukum,  Bandung,PT.  Citra  Aditya Bakti, hlm.74
[3] Setiono,  (2004),  Rule  of  Law (Supremasi  Hukum).  (Surakarta. Magister  Ilmu  Hukum  Program Pascasarjana  Universitas  Sebelas Maret, hlm. 3
[4] Ibrahim,  Johnny.  (2006).  Teori dan
Metodologi Penelitian Hukum
Normatif.  Malang  :  Bayumedia Publishing.hlm.104
[5] Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief. (2007),  Bunga  Rampai  Hukum Pidana. Bandung: Alumni. Hlm.123- 124.
[6] Rika Saraswati,(2019), Hukum Perlindungan  Anak  Di  Indonesia, PT.  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung,
Hlm.105.
[7] Asiyah,  Udji  &  Fanani,  Zaenal  & Prasetyo,  Ratna.  (2020).  JIHAD PEREMPUAN  DAN  TERORISME.
Jurnal  Sosiologi  Agama.  14.  1978- 4457. 10.14421/jsa.2020.141-08.
[8] Zulfikar,  Muhammad  &  Aminah, Aminah.  (2020).  PERAN  BADAN
NASIONAL  PENANGGULANGAN TERORISME DALAM PEMBERANTASAN  TERORISME DI INDONESIA. Jurnal
Pembangunan  Hukum  Indonesia.
2. 129-144. 10.14710/jphi.v2i1.129-
144.
[9] Widodo,  Wahyu  &  Galang  Windi Pratama, Toebagus. (2019). Poverty, Evictions and Development: Efforts to Build Social Welfare  Through  the  Concept  of Welfare State in Indonesia.
10.2991/icglow-19.2019.65.