## Polibisnis, Volume  10  No.1  April 2018

## IKLIM ORGANISASI, KETERAMPILAN MANAJERIAL DAN KINERJA KEPALA SMK DI KOTA PADANG

## Ika Yuanita
Dosen Politeknik Negeri Padang  Jurusan Administrasi Niaga Email : ollachan@yahoo.co.id

## Nurhayati
Dosen Politeknik Negeri Padang  Jurusan Administrasi Niaga Email : yati.utama@yahoo.co.id

## ABSTRACT
The  objective  of  research  is  to  describe  organizational  climate  and  managerial  skills,  and  principal performance of SMK in Padang City in order to improve educational quality of vocational unit.Research designed by descriptive-explanatory with population in this study are teachers of the public and private SMK  in  academic  year  2016/2017.  the  population  are  1,628  teachers  with  stratified  random  sampling technique  (with  94  samples).  Empirical  finding  shows  that  a  few  SMK  principal  carry  out  supervision with actions to all education units; ineffective school organizational structure;, school team coordination has  not  been  created  well,  and  the  absence  of  school  personnel  performance  and  evaluation  within  a certain period. That  also influenced by the  climate of vocational  organizations, both  physical buildings and  learning  technology  facilities.  In  addition,  the  education  level  of  the  vocational  school  principals about  51.2%  graduated  from  the  bachelor's  degree,  which  determines  managerial  ability  to  manage school in a professional manner.
Keywords : Organizational Climate, Managerial Skill, SMK Principal Performance

## I. PENDAHULUAN
Rendahnya  kualitas  sumberdaya  manusia  merupakan  masalah  mendasar  yang dapat  menghambat  pembangunan  nasional.  Dunia  pendidikan  nasional  saat  ini membutuhkan  suatu  manajemen  atau  pengelolaan  yang  lebih  baik,  karena  krisis pendidikan  yang  terjadi  saat  ini  terletak  pada  manajemennya  dalam  mencerdaskan kehidupan  bangsa  (Mulyasa,  2005).  Hal  ini  terbukti  bahwa  dalam  laporan  UNDP (2011),  menyatakan  bahwa  peringkat  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  Indonesia mengalami penurunan dari peringkat 108 pada tahun 2010 menjadi peringkat 124 pada tahun 2012. Mengacu pada pada UU No. 20/2003 pasal 3 mengenai tujuan pendidikan nasional  dan  penjelasan  pasal  15  yang  menyebutkan  bahwa  pendidikan  kejuruan merupakan  pendidikan  menengah  yang  mempersiapkan  Peserta  Didik  terutama  untuk bekerja di bidang tertentu. Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang mempersiapkan Peserta  Didik  untuk  dapat  bekerja  dalam  bidang  tertentu.Idealnya, output SMK  yaitu lulusan  dengan  peluang  mendapatkan  pekerjaan  yang  layak  sesuai  kompetensi  dan keterampilanya.  Namun,  yang  terjadi  selama  ini  kurang  memuaskan  akibat  kurangnya kompetensi lulusan dan kesesuaian lulusan dan kebutuhan DU/DI dan mutu pendidikan SMK  yang  masih  rendah.  Pada  akhirnya,  angkatan  kerja  lulusan  SMK  masih  sulit tertampung  sepenuhnya  di  lapangan  kerja,  karena  program  pendidikan  dan  pelatihan yang  diberikan  belum  sesuai  dengan  kebutuhan  DU/DI  (Wardani,  2014).  Mutu pendidikan  itu  sendiri  didasarkan  atas  mutu  input,  mutu  proses,  dan  mutu output ,
sebagaimana  termuat  dalam  PP  No.  19/2005  yaitu  standar  isi,  standar  proses,  standar kompetensi  lulusan,  standar  pendidik  dan  tenaga  kependidikan,  standar  sarana  dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan penilaian pendidikan.
Untuk  mencapai  tujuan  pendidikan  yang  berkualitas,  selain  diperlukan manajemen  pendidikan  yang  dapat  memobilisasi  segala  sumberdaya  pendidikan,  juga adanya  iklim  organisasi  yang  kondusif  dan  efektif  dalam  optimalisasi  kinerja  sekolah (Sudrajat,  2008).  Sekolah  dinyatakan  berhasil  apabila  dapat  menggambarkan  iklim sekolah  yang  positif,  mempromosikan  budaya  kolaborasi,  dukungan  dan  kepercayaan. Sementara  iklim  organisasi  yang  kurang  mendukung  dapat  menyebabkan  situasi psikologis  yang  tidak  baik  (Gurr, et.  al ,  2005).  Sebagai leader sekaligus manager , Kepala Sekolah bertanggungjawab keseluruhan atas maju mundurnya proses pendidikan di  sekolah  yang  dipimpinnya.  Lebih  lanjut,  Dharma  (2010)  menyatakan  bahwa  peran Kepala Sekolah seharusnya lebih banyak berpartisipasi pada inisiator pembelajaran dan memiliki  andil  besar  dalam  peningkatan  mutu  pendidikan.  Namun,  dari  hasil  uji kompetensinya menunjukkan bahwa dari 250.000 Kepala Sekolah di Indonesia terdapat sebanyak 70% tidak kompeten khususnya bidang kompetensi manajerial dan supervisi, padahal dua kompetensi ini adalah kekuatan Kepala Sekolah dalam mengelola sekolah dengan  baik.  Menurut  Akdon  (2002)  dan  Tilaar  (2008),  tuntutan  peningkatan  mutu pendidikan  dapat  diatasi  diantaranya  melalui  peran  dan  kinerja  Kepala  Sekolah  yang didukung  oleh  keterampilan  manajerial  Kepala  Sekolah.  Keterampilan  manajerial Kepala  Sekolah  berkenaan  dengan  kemampuannya  dalam  membuat  perencanaan, mengorganisasikan,  pelaksanaan,  dan  pengawasan  dalam  meningkatkan  mutu pendidikan  di  sekolah  dengan  menggunakan stakeholder baik  Guru,  tenaga kependidikan,  sarana  dan  prasarana,  Siswa,  orangtua,  maupun  masyarakat.  Kemudian, selain  sebagai  sebagai  pendidik,  manajer,  pemimpin,  dan  wirausahaan  di  sekolah, kinerja Kepala Sekolah juga didukung oleh iklim atau budaya organisasi sekolah yang lebih kondusif (Yogaswara, 2010).
Dinas Pendidikan Kota Padang (2017), hingga saat ini telah memiliki 41 SMK (14 berstatus negeri dan 27 berstatus swasta) dengan bidang keahlian yang ditawarkan (teknologi  dan  rekayasa;  informasi  dan  komunikasi;  kesehatan;  seni,  kerajian  dan pariwisata; agribisnis dan agroindustri; serta akuntansi dan manajemen). Jumlah peserta Ujian  Nasional  (UN)  khusus  untuk  SMK  di  Kota  Padang  Tahun  Ajaran  2015/2016 mencapai  4.891  Peserta  Didik  dengan  tingkat  kelulusan  UN  SMK  adalah  sebesar 75,88%  lebih  rendah  dari  tahun  2015  sebesar  99,81%.  Hal  ini  disebabkan  terjadinya penurunan rata-rata nilai UN SMK sebesar 7,05 poin dari tahun sebelumnya  yaitu dari 65,60 menjadi 58,54 atau lebih kecil dari Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) Kota Padang  sebesar  61,03  dengan  skor  nilai  234,17.  Kondisi  yang  terjadi  pada  Sekolah Menengah  Kejuruan (SMK) di  Kota Padang mengindikasikan bahwa masih rendahnya mutu  dan  banyaknya  permasalahan  dalam  sistem  pendidikan  kejuruan.  Secara  teoritis, Supriadi  (2003)  mengungkapkan  bahwa  tinggi  dan  rendahnya  mutu  pendidikan  di sekolah  baik  SMA  maupun  SMK  sangat  bergantung  pada  kinerja  dan  kemampuan manajerial Kepala Sekolah sebagai salah satu pimpinan dalam pengelolaan sekolah dan kaitannya dengan peningkatan iklim atau budaya organisasi sekolah, disiplin kerja guru, dan  perilaku  Siswa.  Berdasarkan  fenomena  yang  telah  dikemukakan  di  atas,  maka permasalahan  yang  dikembangkan  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  iklim organisasi,  keterampilan  manajerial,  dan  kinerja  Kepala  Sekolah  Menengah  Kejuruan (SMK) di Kota Padang dalam meningkatkan mutu tingkat satuan pendidikan kejuruan?.

## Polibisnis, Volume  10  No.1  April 2018

## II. TINJAUAN PUSTAKA Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah (MPBS)
Berdasarkan  UU  RI  No.  20/2003  tentang Sistem  Pendidikan  Nasional ,  Pasal  1 Ayat  (1),  menjeaskan  bahwa  pendidikan  adalah  usaha  sadar  dan  terencana  untuk mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses  pembelajaran  agar  Peserta  Didik  secara  aktif mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaaan, pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta  ketrampilan  yang diperlukan  dirinya,  masyarakat,  bangsa  dan  Negara.  Pendidikan  secara  umum  adalah segala  upaya  yang  direncanakan  untuk  mempengaruhi  orang  lain  baik  individu, kelompok,  atau  masyarakat  sehingga  mereka  melakukan  apa  yang  diharapkan  pelaku pendidikan  (Notoatmodjo,  2003).  Menurut  Usman  (2009),  manajemen  pendidikan sebagai  seni  dan  ilmu  mengelola  sumber  daya  pendidikan  untuk  mewujudkan  suasana belajar  dan  proses  pembelajaran  agar  Peserta  Didik  secara  aktif  mengembangkan potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan,  pengendalian  diri, kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta  ketrampilan  yang  diperlukan  dirinya, masyarakat  bangsa  dan  negara.  Manajemen  Pendidikan  Berbasis  Sekolah  (MBS) menurut  Umaedi  (2001)  dapat  diartikan  sebagai  model  manajemen  yang  memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang  melibatkan  secara  langsung  semua  warga  sekolah  untuk  meningkatkan  mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional.

## Iklim Organisasi, Ketermpilan Manajerial, dan Kinerja Kepala Sekolah
Secara  teoritis,  iklim  organisasi  berbeda  dengan  budaya  organisasi,  meskipun dalam prakteknya saling berhubungan. Budaya organisasi lebih relatif tetap, sementara waktu  dapat  berkembang  dan  berubah.  Sedangkan  iklim  organisasi  umumnya  bersifat relatif sementara dan dapat berubah dengan cepat. Seorang Kepala Sekolah hendaknya memahami  betul  apa  yang  menjadi  tugas  dan  peranannya  di  sekolah.  Jika  Kepala Sekolah  mampu  memahami  tugas  dan  peranannya  sebagai  Kepala  Sekolah,  ia  akan mudah  dalam  menjalankan  tugasnya,  terutama  berkenaan  dengan  manajemen  sekolah yang  akan  dikembangkannya  (Wahjosumidjo,  2003).  Menurut  Mulyasa  (2005), indikator  keterampilan  manajerial  minimal  yang  harus  dimiliki  oleh  Kepala  Sekolah, baik  keterampilan  konseptual,  manusiawi,  maupun  keterampilan  teknikal  adalah  :  a) Keterampilan  konseptual  :  kemampuan  menganalisis,  berpikir  rasional,  cakap  dalam berbagai  konsepsi  dan  menganalisis  berbagai  kejadian,  mampu  mengantisipasikan perintah,  dan  mampu  mengenali  berbagai  kesempatan  dan  permasalahan  sosial;  b) Keterampilan  manusiawi  :  kemampuan  memahami  perilaku  manusia  dan  proses kerjasama,  memahami  isi  hati,  sikap  dan  motif  orang  lain,  berkomunikasi  secara  jelas dan  efektif,  menciptakan  kerja  sama  yang  efektif,  kooperatif,  praktis  dan  diplomatis, dan  berperilaku  yang  dapat  diterima;  dan  c)  Keterampilan  teknikal  :  menguasai pengetahuan  tentang  metode,  proses,  prosedur,  dan  teknik  melaksanakan  kegiatan khusus  dan  memanfaatkan  serta  mendayagunakan  sarana  peralatan  yang  diperlukan dalam mendukung kegiatan yang bersifat khusus tersebut.
Kepala Sekolah/Madrasah menurut Permendiknas No. 28/2010 adalah guru yang diberi  tugas  tambahan  untuk  memimpin  Taman  Kanak-kanak/Raudhotul  Athfal (TK/RA),  Taman  Kanak-kanak  Luar  Biasa  (TKLB),  Sekolah  Dasar/Madrasah Ibtidaiyah  (SD/MI),  Sekolah  Dasar  Luar  Biasa  (SDLB),  Sekolah  Menengah Pertama/Madrasah  Tsanawiyah  (SMP/MTs),  Sekolah  Menengah  Pertama  Luar  Biasa (SMPLB),  Sekolah  Menengah  Atas/Madrasah  Aliyah  (SMA/MA),  Sekolah  Menengah Kejuruan/Madrasah  Aliyah  Kejuruan  (SMK/MAK),  atau  Sekolah  Menengah  atas  Luar
Biasa  (SMALB)  yang  bukan  Sekolah  Bertaraf  Internasional  (SBI)  atau  yang  tidak dikembangkan  menjadi  Sekolah  Bertaraf  Internasional  (SBI).  Permendiknas  No. 28/2010  tentang Penugasan  Guru  sebagai  Kepala  Sekolah/Madrasah ,  pasal  12 menjelaskan  bahwa  :  a)  Penilaian  Kinerja  Kepala  Sekolah/Madrasah  dilakukan  secara berkala  setiap  tahun  dan  secara  kumulatif  setiap  empat  tahun;  b)  Penilaian  kinerja tahunan dilaksanakan oleh Pengawas Sekolah/Madrasah; dan c) Penilaian kinerja empat tahunan  dilaksanakan  oleh  atasan  langsung  dengan  mempertimbangkan  penilaian kinerja  oleh  tim  penilai  yang  terdiri  dari  Pengawas  Sekolah/Madrasah,  Pendidik, Tenaga  Kependidikan,  dan  Komite  Sekolah/Madrasah  dimana  yang  bersangkutan bertugas.
Penilaian kinerja Kepala Sekolah sebagaimana dikemukakan di atas tidak hanya berkisar  pada  aspek  karakter individu  melainkan juga  pada  hal-hal  yang  menunjukkan proses dan hasil kerja yang dicapainya seperti kualitas, kuantitas hasil kerja, ketepatan waktu kerja, dan sebagainya. Terdapat tiga komponen penilaian kinerja Kepala Sekolah (Depdiknas,  2010)  yakni  :  a)  Penilaian Input ,  yaitu  kemampuan atau  kompetensi yang dimiliki  dalam  melakukan  pekerjaannya.  b)  Penilaian Proses ,  yaitu  penilaian  terhadap prosedur pelaksanaan pekerjaan. dan c) Penlaian Output , yaitu penilaian terhadap hasil kerja  yang  dicapai  dari  pe-laksanaan  tugas  pokok,  fungsi  dan  tanggungjawabnya. Orientasi pada output dilihat dari perubahan kinerja sekolah terutama kinerja Guru dan staf sekolah lain yang dipimpinnya.

## III. METODE PENELITIAN
Desain, Populasi, dan Sampel Penelitian Penelitian ini bersifat descriptive-exsplanatory terhadap Guru yang bertugas dan melakukan  Kegiatan  Belajar  Mengajar  (KBM)  di  SMK  Negeri  dan  Swasta  pada  unit kerja  Dinas  Pendidikan  Kota  Padang  Tahun  Ajaran  2016/2017  baik  berstatus  Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Nageri Sipil, dan Guru Tidak Tetap. Menurut Permendiknas No. 28/2010, pasal 12 menjelaskan bahwa Pendidik (Guru) yang bersangkutan bertugas dalam  melakukan  Proses  Belajar  Mengajar  dapat  dijadikan  sebagai  objek  penilaian kinerja Kepala Sekolah. Jumlah Guru yang dijadikan sebagai populasi dalam penelitian ini  yaitu  1.628  orang  Guru  SMK  (Dinas  Pendidikan  Kota  Padang,  2017).  Penarikan sampel penelitian ini dilakukan dengan teknik proportional stratified random sampling menggunakan  formula  Slovin, n  =  [N/(1+Ne 2 )], dengan  tingkat  kesalahan (e) sebesar 10%. Jika populasi 1.628 orang Guru, maka besar sampel minimal penelitian ini adalah 94  orang  Guru.  Selanjutnya,  ditentukan  jumlah  sampel  dari  masing-masing  strata berdasarkan  status  sekolah  (Sugiyono,  2009),  yaitu  : n k =  (p k /p).n dan  hasilnya  adalah 66  orang  Guru  SMK  negeri  dan  28  orang  Guru  SMK  swasta.  Data  yang  dikumpulkan dalam  penelitian  ini  berupa  data  kualitatif  dan  kuantitatif  dengan  menggunakan  alat kuesioner dan interview .

## Teknik Analisis Data
Penelitian  ini  menggunakan  analisis  deskriptif  pencapaian  responden  terhadap penyebaran kuisioner yang dilakukan, sehingga akan tergambar persentase dan kategori pencapaian  responden  tersebut.  Untuk  mengetahui  pencapaian  dan  kriteria  responden tersebut  dilakukan  dengan  menggunakan  klasifikasi  (Arikunto,  2002),  dimana  :  SS  = Sangat Setuju; S = Setuju; CS = Cukup Setuju; TS = Tidak Setuju; dan STS = Sangat Tidak  Setuju. Sedangkan  untuk  mencari  Tingkat  Capaian  Responden  (TCR),  dengan rumus  (Arikunto,  2002)  : TCR Responden =  (Rata-rata  Skor  Item/5)  x  100% ,  dengan kriteria persentase capaian adalah TCR 90%-100% = Sangat Relevan; TCR 80%-89% =

## Polibisnis, Volume  10  No.1  April 2018
Relevan; TCR 65%-79% = Cukup Relevan; TCR 55%-64% = Tidak Relevan; dan TCR 0%-54% = Sangat Tidak Relevan.

## Definisi Operasional Variabel Penelitian
Operasionalisasi dan pengukuran variabel penelitian dapat dilihat selengkapnya pada penjelasan Tabel 3.1 di bawah ini.

## Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel Penelitian
Variabel Konsep Variabel Dimensi
Indikator
Skala
Iklim Organisasi Lingkungan di dalam suatu organisasi yang dipersepsikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh individu yang bekerja didalamnya yang diasumsikan akan mempengaruhi motivasi dan perilaku mereka. (Litwin dan Stringer, 1968); Wirawan (2007).
Ecologie Lingkungan fisik dan material dan fasilitas teknologi yang digunakan. Likert
Mileu
Ras dan etnis, tingkat penggajian, tingkat pendidikan guru, tingkat sosial
ekonomi siswa, moral dan etika, dan kepuasan kerja dan motivasi. Social System Struktur organisasi sekolah, struktur administrasi, dan pola komunikasi.
Culture
Nilai, norma, sistem kepercayaan, dan pola pikir. Keterampilan Manajerial
Kemampuan untuk melakukan sesuatu dalam cara yang efektif pada berbagai tingkatan yang umum dan abstraksi, secara umum dan luas (kecerdasan,
keterampilan hubungan antar pribadi), istilah yang lebih sempit dan spesifik (pertimbangan verbal dan kemampuan persuasif) dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada (Yulk, 2005). Conseptual Skill Ketrampilan membuat konsep, ide dan gagasan, kemampuan berpikir rasional, dan kemampuan menganalisis. Likert
Humanity Skill Kemampuan berkomunikasi, kemampuan memotivasi, dan kemampuan bekerja sama secara efektif.
Technical Skill Menguasai pengetahuan tentang metode, proses, prosedur dan teknik dan kemampuan untuk mendayagunakan sarana. Kinerja Kepala
Sekolah
Kepala Sekolah bertanggungjawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga pendidikan lainnya dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana (Permendiknas No. 28/2010).
Educator Kemampuan membimbing guru dan staf dan kemampuan belajar/mengikuti perkembangan IPTEK.
Likert Supervisor Menyusun program supervisi akademik, melaksanakan supervise akademik, dan
menindak lanjuti program supervisi akademik Leader Memimpin sekolah, kemampuan mengambil keputusan, memiliki
kepribadian yang kuat, memiliki visi dan misi, dan kemampuan berkomunikasi Manager Menyusun program kerja jangka pendek, menengah dan jangka panjang, menyusun organisasi personalia, dan kemampuan menggerakkan/ mengkoordinir karyawan. Motivator Penghargaan dan hukuman, mengatur lingkungan kerja, dan kemampuan menggerakkan karyawan. Administrator Kemampuan mengelola administrasi KBM/BK dan mengelola pengembangan kurikulum.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sistem Pendidikan Kejuruan di Kota Padang
Pendidikan Menengah Kejuruan diselenggarakan di Indonesia dalam 2 kategori yaitu  Sekolah  Menengah  Kejuruan  (SMK)  atau  Madrasah  Aliyah  Kejuruan  (MAK), akan  tetapi  di  Kota  Padang  hanya  ada  SMK.  Menurut  Dinas  Pendidikan  Kota  Padang (2016),  pendidikan  menengah  kejuruan  di  Kota  Padang  hanya  diselenggarakan  oleh SMK  saja  yaitu  sebanyak  41  SMK  (14  Negeri  dan  27  Swasta).  Pelajaran  produktif mempunyai  jumlah  jam  yang  banyak  dibandingkan  dengan  jumlah  jam  pelajaran normatif atau adaptif (GBPP, 2004:8). Pembelajaran SMK di Kota Padang sebesar 70%
diisi dengan praktek dan hanya 30% teori, dikarenakan lulusan SMK dituntut memiliki keahlian  tertentu  (Syahni,  2006).  Berdasarkan  pengamatan  lapangan  (2017),  seluruh SMK yang ada di unit kerja Dinas Pendidikan Kota Padang menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 yang memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah dalam pengembangan kurikulum,  karena  masing-masing  sekolah  lebih  mengetahui  tentang  kondisi  satuan pendidikannya.  Hal  ini  ditunjukkan  adanya  beberapa  SMK  di  Kota  Padang  yang berstatus Sekolah Bertaraf Internasional, Sekolah Gratis, dan Sekolah Adiwiyata seperti SMKN  1  Sumatera  Barat,  SMKS  Semen  Padang,  SMKS  Dhuafa  Nusantara  Padang, SMKN  9  Padang,  SMKS  Penerbangan  Angkasa  Nasional  Padang,  SMKS  DEK Business School Padang, SMKN Teknologi Industri Padang, dan SMKN  Analis Kimia Padang.  Sehingga  SMK  tersebut  memiliki  kurikulum  tambahan  yaitu  Kurikulum Pengayaan  yang  bersifat  ekstra  karena  difasilitasi  oleh  Yayasan  dan  beberapa perusahaan  baik  lokal  dan  nasional  dalam  meningkatkan  mutu  pembelajaran  sekolah baik Guru dan Peserta Didik (Kunandar, 2007).

## Bidang, Program, dan Paket Keahlian SMK di Kota Padang
Spektrum  Keahlian  SMK  dituangkan  dalam  Keputusan  Dirjen.  Dikdasmen  RI No. 251/C/KEP/MN/2008 dan ketentuan mengenai bidang, program, dan paket keahlian SMK diatur dalam PP No. 17/2010 pasal 80. Berdasarkan pengamatan lapangan (2017), dari  9  bidang  studi  keahlian  yang  ditawarkan  oleh  41  SMK  baik  negeri  dan  swasta  di Kota  Padang,  Teknologi  dan  Rekayasa  adalah  mayoritas  bidang  studi  keahlian  yang tersebar  di  20  SMK  (32,8%),  diikuti  oleh  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi sebanyak  15  SMK  (21,3%),  Bisnis  dan  Manajemen  sebanyak  13  SMK  (21,7%),  dan 21,7%  selebihnya  adalah  Kesehatan,  Agribisnis  dan  Agroteknologi,  Perikanan  dan Kelautan,  Bisnis  dan  Manajemen,  Pariwisata,  Seni  Rupa  dan  Kriya,  dan  Seni Pertunjukkan yang tersebar di 13 SMK. Untuk program studi keahlian yang ditawarkan berjumlah  sebanyak  27  pilihan  program,  mayoritas  diantaranya  adalah  Teknik Ototmotif  yang  tersebar  di  15  SMK  (13,3%),  Teknik  Komputer  dan  Informatika sebanyak  14  SMK  (12,4%),  dan  Keuangan  sebanyak  13  SMK  (11,5%)  serta  62,8% program  studi  keahlian  lainnya  di  beberapa  SMK.  Kemudian,  untuk  kompetensi  atau paket  keahlian  didominasi  oleh  Teknik  Kenderaan  Ringan  yang  tersebar  di  15  SMK (10,8%),  Teknik  Komputer  dan  Jaringan  sebanyak  13  SMK  (9,4%),  dan  Akuntansi sebanyak 12 SMK (8,6%) serta 71,2% kompetensi keahlian lainnya.
SMK  dituntut  selalu  meningkatkan  relevansinya  dengan  Dunia  Usaha/Dunia Industri  (DU/DI),  dapat  mendukung  pertumbuhan  ekonomi  di  wilayah  kabupaten/kota atau  provinsi  di  lokasi  SMK  berada.  SMK  diharapkan  mampu  menghasilkan  lulusan yang siap bekerja guna memenuhi kebutuhan DU/DI dan dapat bekerja secara mandiri. Semakin  berkualitas  lulusan  SMK,  semakin  kecil  kesenjangan  kompetensi  lulusannya dengan  kompetensi  yang  dibutuhkan  DU/DI,  sehingga  semakin  mudah  terserap  oleh pasar tenaga kerja (Yoesoef dan Muawanah, 2007). Keterserapan lulusan SMK di pasar tenaga kerja berarti penciptaan pendapatan bagi tenaga kerja, sekaligus pendapatan bagi daerah.  Oleh  karena  itu,  penyelenggaraan  dan  pengembangan  bidang,  program,  dan paket keahlian di SMK harus selaras dengan potensi lokal dimana SMK tersebut berada dengan  harapan  agar  semua  lulusannya  dapat  terserap  di  DU/DI  (Siswantari,  2015). Salah  satu  indikator  keterserapan  lulusan  SMK  di  DU/DI  yaitu  tingkat  pengangguran terbuka,  umumnya  disebabkan  oleh  rendahnya  kompetensi  lulusan  SMK  yang  berarti belum  sesuainya  program  studi  keahlian  lulusan  SMK  dengan  program  studi  keahlian yang dibutuhkan sesuai dengan potensi daerah (Siswantari, 2015).

## Polibisnis, Volume  10  No.1  April 2018
Jika di lihat lulusan SMK di Kota Padang, maka komposisi angkatan kerja yang menganggur  (penduduk  berumur  15  tahun  ke  atas)  tahun  2015 lebih  banyak  ditempati oleh  tamatan  SMK  (BPS  Kota  Padang,  2016).  Berdasarkan  pengamatan  lapangan (2017), angkatan kerja (penduduk berumur 15 tahun ke atas) yang menganggur di Kota Padang  tahun  2015  didominasi  oleh  tamatan  SMK  sebanyak  3.068  orang  atau  25,4% dari total pengangguran Kota Padang dari berbagai tingkat pendidikan yang ditamatkan. Akan  tetapi,  jika  dilihat  dari  jumlah  angkatan  kerja  yang  bekerja  menurut  tingkat pendidikan yang ditamatkan, maka tamatan SMK menyumbang sebanyak 57.371 orang (17,0%)  atau  terbesar  kedua  setelah  tamatan  SMA  (30,7%)  dan  lebih  banyak  bekerja dibanding  tamatan  Universitas  (15,5%),  tamatan  SMP  (14,6%),  tamatan  SD  (11,4%), tamatan Diploma (5,3%), tamatan Tidak Tamat SD (5,0%), dan Tidak Pernah Sekolah (0,4%).  Dengan  kata  lain,  lulusan  SMK  di  Kota  Padang  belum  sepenuhnya  mampu bersaing  dalam  pasar  tenaga  kerja  (DU/DI)  dan  rendahnya  kompetensi  lulusan  SMK dan belum sesuainya program studi keahlian lulusan SMK dengan kompetensi keahlian yang dibutuhkan sesuai dengan potensi daerah, khususnya kompetensi keahlian menjadi ujung tombak penciptaan link dan match SMK dengan dunia kerja (Jatmoko, 2013).

## Mutu Tingkat Satuan Pendidikan SMK di Kota Padang
Mengacu  pada  pada  UU  No.  20/2003  pasal  3  mengenai  tujuan  pendidikan nasional dan pasal 15, menyebutkan bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah  yang  mempersiapkan  Peserta  Didik  untuk  bekerja  di  bidang  tertentu. Idealnya, output sekolah yaitu lulusan SMK mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai kompetensi dan keterampilanya (Wardani, 2014). Mutu pendidikan kejuruan khususnya SMK di Kota Padang sesuai dengam PP No. 19/2005 disesuaikan dengan standar sarana prasarana, standar isi, standar pendidik, dan tenaga kependidikan sebagai berikut :
1) Kecukupan Standar Sarana dan Prasarana SMK di Kota Padang
Menurut  Soetjipto  (2004),  sarana  dan  prasarana  pendidikan  adalah  semua  benda bergerak maupun tidak bergerak yang diperlukan untuk menunjang proses belajar mengajar,  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung.  Menurut  Permendiknas No.  40/2008  bahwa  sebuah  SMK/MAK  sekurang-kurangnya  memiliki  sarana prasarana  ruang  pembelajaran  umum,  ruang  penunjang,  dan  ruang  pembelajaran khusus.  Secara  rata-rata  jumlah  ruang  kelas  di  41  SMK  baik  negeri  dan  swasta sudah memenuhi standar minimal sesuai dengan PP No. 40/2008, hal ini terbukti tidak  banyaknya  SMK  di  Kota  Padang  yang  menyelenggarakan  kegiatan  belajar mengajar dengan sistem “double shift” yaitu 33 SMK bejalar pagi, 1 SMK belajar siang,  dan  7  SMK  sistem  kombinasi.  Ketersediaan  perpustakaan  di  41  SMK, menunjukkan  kecukupan  standar  minimal  rata-rata  2  s/d  3  unit  perpustakaan  per SMK.  Namun,  yang  menjadi  permasalahan  adalah  belum  mencukupinya  standar minimal  pada  bagian  laboratorium  dan  bengkel  per  bidang  keahlian  SMK, sanitasi,  akses  internet,  dan  website  karena  masih  di  bawah  rata-rata  atau  masih banyak SMK baik negeri dan swasta  yang memerlukan perbaikan pada 5 bidang sarana  dan  prasarana  di  atas.  Ketiadaan  sarana  dan  prasarana  pendidikan  dalam belajar  cenderung  akan  membuat  Peserta  Didik  akan  belajar  secara  verbalisme belaka dan itu merupakan suatu penindasan intelektual (Sukadi, 2007).
2) Kecukupan Standar Guru, Pegawai, dan Peserta Didik SMK di Kota Padang Rasio atau perbandingan jumlah Guru dan Peserta Didik ini diatur dalam PP No. 74/2008  pasal  17,  mengatakan  bahwa  Guru  Tetap  pemegang  Sertifikat  Pendidik berhak mendapatkan  tunjangan  profesi  apabila  mengajar  di satuan  pendidikan SMK/MAK  dengan  rasio  minimal  jumlah  Guru  terhadap  Peserta  Didik  yaitu  1  :
15.  Jumlah  maksimal  Peserta  Didik  SMK/MAK  setiap  Rombongan  Belajar (Rombel)  adalah  32  Peserta Didik. Kondisi kecukupan standar Pendidik, Tenaga Kependidikan,  dan  Peserta  Didik  SMK  di  Kota  Padang  tahun  2015  secara  rata- rata  masih  jauh  dari  rasio  minimal  jumlah  Guru  terhadap  Peserta  Didik  yaitu sekitar  1  :  9  untuk  SMK  negeri  dan  1  :  11  untuk  SMK  swasta.  Artinya,  tejadi kekurangan  Guru  SMK  di  Kota  Padang  yang  akan  berdampak  pada  banyaknya Guru  mengampu  berbagai  mata  pelajaran.  Jika  dilihat  dari  rata-rata  jumlah Rombongan  Belajar  (Rombel)  SMK  di  Kota  Padang  telah  melebihi  jumlah maksimal yang telah ditentukan yaitu sebesar 70 orang Peserta Didik per Rombel untuk  SMK  negeri  dan  54  orang  Peserta  Didik  per  Rombel  untuk  SMK  swasta. Hal  inilah  yang  menyebabkan  terdapatnya  kegiatan  belajar  mengajar  pada beberapa  SMK  di  Kota  Padang  dengan  sistem “double  shift”. Dari  sisi  jumlah Tenaga Kependidikan juga terdapat perbedaan yang signifikan antara SMK negeri dan  Swasta  yaitu  73  :  29,  artinya  SMK  swasta  di  Kota  Padang  masih  belum mampu  menyediakan  Tenaga  Kependidikan  yang  mencukupi  jumlah  total  SMK lebih  banyak  dibanding  SMK  negeri  dan  bisa  saja  dipengaruhi  oleh  kemampuan SMK dalam membayar upah pegawai tersebut.
3) Kecukupan Standar Kelulusan dan Akreditasi SMK di Kota Padang
Penilaian hasil belajar melalui Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah/Madrasah/ Pendidikan  Kesetaraan  pada  SMK/MAK  telah  diatur  dengan  Permendikbud  No. 57/2015. Hasil penilaian Ujian Nasional dan Ujian Sekolah akan digunakan untuk pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan, pertimbangan seleksi masuk jenjang  pendidikan  berikutnya  dan  bahan  pertimbangan  dalam  pembinaan  dan pemberian  bantuan  satuan  pendidikan  untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan. Diketahui  bahwa  jumlah  peserta  Ujian  Nasional  (UN)  SMK  di  Kota  Padang Tahun Ajaran 2015/2016 mencapai 4.891 Peserta Didik dengan tingkat kelulusan UN  SMK  adalah  sebesar  75,88%  lebih  rendah  dari  tahun  2015  sebesar  99,81%, maka  hal  ini  disebabkan  terjadinya  penurunan  rata-rata  nilai  UN  SMK  sebesar 7,05  poin  dari  tahun  sebelumnya  yaitu  dari  65,60  menjadi  58,54 atau  lebih  kecil dari  Indeks  Integritas  Ujian  Nasional  (IIUN)  Kota  Padang  sebesar  61,03  dengan skor  nilai  234,17.  Skor  nilai  rata-rata  UN  SMK  di  Kota  Padang  tahun  2016  ini menunjukkan angka yang hanya masuk dalam kategori “ cukup” (rentang nilai 55- 70).  Nila  rata-rata  UN  tertinggi  baik  SMK  negeri  dan  swasta  di  Kota  Padang diperoleh  dari  Mata  Pelajaran  Kejuruan  (78,06  dan  73,34),  sedangkan  yang terendah  masih  diperoleh  dari  Mata  Pelajaran  Matematika  (46,63  dan  37,34). Penilaian  kecukupan  standar  kelulusan  inilah  yang  nantinya  akan  berpengaruh pada  prestasi  SMK  secara  keseluruhan  dan  berdampak  pada  nilai  akreditasi sekolah dengan rata-rata adalah “B” sebanyak 21 SMK, selebihnya “A” sebanyak 8  SMK,  “C”  sebanyak  9,  dan  “Belum  Terakreditasi”  sebanyak  3  SMK.  Kedua indikator  ini  merupakan  kunci  kesuksesan  manajemen  sekolah  dan  kualitas lulusan  yang  berdaya  saing  dalam  Dunia  Usaha/Dunia  Industri  (DU/DI).  Semua itu  tentu  berasal  dari  berbagai  kekurangan  yang  ada  pada  SMK  baik  dari  sisi Pendidik,  Siswa,  Tenaga  Kependidikan,  fasilitas,  dan  manajemen  pendidikan kejuruan  itu  sendiri  seperti  kesesuaian  bidang  keahlian  SMK  dengan  DU/DI (Fitriyanto,  2006).  Berdasarkan  hasil  penelitian  lapangan  (2016)  ini,  diketahui bahwa  tingkat  pendidikan  Kepala  Sekolah  selaku  pemimpin  dan  manajer  dalam pengelolaan SMK di Kota Padang adalah tamatan Strata-2 (Master) yaitu 21 SMK negeri  dan  20  SMK  swasta.  Dengan  berbagai  standar  minimal  kecukupan  yang dimiliki  oleh  41  SMK  di  Kota  Padang  ini,  secara  umum  telah  pernah

## Polibisnis, Volume  10  No.1  April 2018
mendapatkan bantuan dan kerjasama baik dari pemerintah maupun DU/DI sendiri. Kemudian,  dari  prestasi  SMK  itu  sendiri  baru  8  SMK  yang  sudah  bersertifikasi ISO,  2  SMK  Adiwiyata,  dan  prestasi  umumnya  dicetak  melalui  Lomba Kompetensi Siswa (LKS), MTQ, olimpiade sains, dan olahraga.
Tabel 4.1  Karakteristik Umum Guru SMK

## Karakteristik Umum Responden Guru SMK di Kota Padang
Adapun  hasil  penelitian  yang  telah  dicapai  berdasarkan  karakteristik  umum responden,  lebih  lengkap  pada  Tabel  4.1  berikut  ini.  Bahwa  jenis  kelamin  responden Guru SMK di Kota Padang mayoritas perempuan (61,7%) dibanding laki-laki (38,3%). Jika  dilihat  dari  usia  Guru,  paling  banyak  berusia  di  atas  50  tahun  (40,4%)  atau mayoritas responden berada pada kelompok usia menuju pensiun tetapi memiliki masa kerja tergolong masih singkat waktunya sekitar 6-10 tahun sebesar 38,3%. Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir Guru, mayoritas responden merupakan tamatan Strata-1 atau Sarjana (60,6%) dengan status kepegawaian adalah Pegawai Negeri Sipil (60,6%), dan jabatan  struktural  dan  fungsional  sebagai  Guru  Mata  Pelajaran  (45,7%)  serta  Mata Pelajaran  yang  diampu  adalah  Pendidikan  Kejuruan  (67,4%).  Pada  umumnya  Guru
Karakteristik Umum Jumlah (Orang) Persentase (%) Jenis Kelamin Guru : a) Laki-laki 36 38,3 b) Perempuan 58 61,7 Usia Guru : a) ≤ 30 Tahun 5 5,3 b) 31 – 40 Tahun 15 16,0 c) 41 – 50 Tahun 36 38,3 d) > 50 Tahun 38 40,4 Pendidikan Terakhir Guru : a) Strata-1 (Sarjana) 57 60,6 b) Strata-2 (Master) 37 39,4 Masa Kerja Guru : a) ≤ 5 Tahun 14 14,9 b) 6 – 10 Tahun 36 38,3 c) 11 – 15 Tahun 34 36,2 d) > 15 Tahun 10 10,6 Status Kepegawaian Guru : a) Pegawai Negeri Sipil (PNS) 57 60,6 b) Non – Pegawai Negeri Sipil (Non-PNS) 27 28,7 c) Guru Tidak Tetap (GTT) 10 10,6 Jabatan Struktural dan Fungsional Guru : a) Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum 14 14,9 b) Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan 11 11,7 c) Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana 9 9,6 d) Wakil Kepala Sekola Bidang Humas 8 8,5 e) Pembina OSIS 1 1,1 f) Ketua POKJA 8 8,5 g) Guru Mata Pelajaran 43 45,7
Karakteristik Umum Jumlah (Orang) Persentase (%) Mata Pelajaran yang Diampu Guru : a) Pendidikan Kejuruan 63 67,4 b) Bahasa Indonesia 5 5,3 c) Bahasa Inggris 10 10,6 d) Matematika 16 17,0 Domisili Guru : a) Kuranji 8 8,5 b) Lubuk Begalung 8 8,5 c) Nanggalo 19 20,2 d) Padang Barat 20 21,3 e) Padang Timur 9 9,6 f) Pauh 8 8,5 g) Lainnya 22 23,4 Pekerjaa Lain Guru : a) Usaha Dagang/Toko 15 16,0 b) Guru Bimbel/Privat 8 8,5 c) Restoran/Perhotelan 11 11,7 d) Lainnya 8 8,5 e) Tidak Ada 52 55,3 Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2017.
SMK  di  Kota  Padang  berdomisili  di  wilayah  Kecamatan  Padang  Barat  dengan persentase 21,3% atau berada di wilayah perkotaan atau memiliki kemudahan berbagai akses pendidikan dan pendukung kegiatan belajar mengajar lainnya. Dilihat dari aspek kefokusan  dalam  bekerja  sebagai  Guru  SMK,  maka  kebanyakan  responden  tidak memiliki pekerjaan lainnya (55,3%), meskipun ada juga sebagian besar yang memiliki usaha lain seperti Usaha Dagang/Toko dengan persentase sebesar 16,0%.

## Iklim Organisasi Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Padang
Faktor  iklim  organisasi    dalam  meningkatkan  kinerja  Kepala  Sekolah  SMK  di Kota  Padang  menunjukkan  rata-rata  capaian  responden  sebesar  79,10%  atau  masuk dalam kategori “ sangat relevan ”. Rata-rata capaian responden di atas merupakan angka capaian  dari  setiap  respon  Guru  sebagai  responden  atas  setiap  indikator  faktor  iklim organisasi dalam kaitannya terhadap peningkakan kinerja Kepala Sekolah SMK di Kota Padang  dengan  rata-rata  respon  jawaban  adalah  3,95  atau  mendekati  4  ( setuju ). Kesesuaian respon Guru sebagai responden atas setiap indikator faktor iklim organisasi yang  paling  tinggi  secara  deskriptif  adalah  berkaitan  dengan  tindakan  Guru  dalam bekerja  atau  melaksanakan  proses  belajar  mengajar  di  sekolah  untuk  melindungi kepentingan Siswa dibanding diri mereka sendiri dengan persentase 88,09% (4,40). Hal ini cukup relevan dengan profil responden yang menunjukkan bahwa mayoritas berusia menuju  masa  pensiun  (>  50  tahun),  berstatus  PNS,  Guru  mata  pelajaran,  dan  tidak memiiki  pekerjaan  sampingan  atau  lebih  cenderung  kepada  pencapaian  aspek pengabdian  saja.  Sedangkan,  kesesuaian capaian  responden  yang  paling  rendah  adalah berkaitan  dengan  fasilitas  teknologi,  sarana  dan  prasarana  sekolah  belum  sudah  sesuai dengan  kebutuhan  sekolah baik  Siswa,  Guru,  dan  Tenaga  Kependidikan  dengan persentase 65,53% (3,28) dan 71,49 (3,57). Hal ini tentu sangat relevan dengan kondisi kecukupan  standar  minimal  mutu  satuan  pendidikan  SMK  di  Kota  Padang  yang  telah dijelaskan pada bagian sebelumnya yaitu banyaknya Rombel, kurangnya fasilitas SMK, dan akses internet dan website yang masih minim.

## Keterampilan Manajerial Kepala Sekolah Pada SMK di Kota Padang
Faktor  keterampilan  manajerial  Kepala  Sekolah  dalam  meningkatkan  kinerja Kepala SMK di Kota Padang menunjukkan rata-rata capaian responden sebesar 76,93% atau  masuk  dalam  kategori  “ sangat  relevan ”.  Rata-rata  capaian  responden  di  atas merupakan  angka  capaian  dari  setiap  respon  Guru  sebagai  responden  atas  setiap indikator faktor keterampilan manajerial dalam kaitannya terhadap peningkakan kinerja Kepala Sekolah SMK di Kota Padang dengan rata-rata respon jawaban adalah 3,85 atau mendekati  4  ( setuju ).  Kesesuaian  respon  Guru  sebagai  responden  atas  setiap  indikator faktor  keterampilan  manajerial  yang  paling  tinggi  secara  deskriptif  adalah  berkaitan dengan  kemampuan  berkomunikasi  dari  Kepala  Sekolah  yang  baik  dengan  persentase 82,77%  (4,14).  Hal  ini  cukup  relevan  dengan  realita  yang  terjadi  di  berbagai  SMK  di Kota  Padang,  bahwa  mayoritas  responden  menyatakan  komunikasi  semua  satuan pendidikan  yang  ada  di  sekolah  sudah  semakin  membaik  dan  berkurangnya  konflik sesama  Guru,  Siswa,  dan  Tenaga  Kependidikan  serta  kesenjangan  status  Guru  yang mulai teratasi karena pemerintah telah mulai melakukan kebijakan pengangkatan Guru Honorer dan Guru Bersertifikasi.
Sedangkan,  kesesuaian  capaian  responden  yang  paling  rendah  adalah  berkaitan rendahnya  kemampuan  dalam  berinovasi  dari  Kepala  Sekolah  untuk  mendayagunakan sarana dan prasarana sekolah  secara optimal dengan persentase 66,17% (3,31). Hal ini sangat  relevan  dengan  realita  yang  terjadi  di  berbagai  SMK  di  Kota  Padang,  yang

## Polibisnis, Volume  10  No.1  April 2018
menyatakan bahwa sentralisasi pengambilan keputusan masih berada pada level Kepala Sekolah dan jajarannya, struktur organisasi sekolah yang belum efektif, dan rendahnya komunikasi  pihak  sekolah  dengan  berbagai stakeholder .  Seharusnya,  dengan keterampilan  manajerial  yang  dimiliki  oleh  Kepala  Sekolah  bisa  mengatasi ketidakmampuan  pemerintah  sebagai  motor  penggerak  dalam  menciptakan  kerjasama dengan bebagai stakeholder untuk mengatasi permasalahan kekurangan sekolah dari sisi fasilitas, sarana dan prasarana, pemanfaatan teknologi dalam proses belajar mengajar di sekolah. Dalam penelitian ini juga dapat diketahui bahwa seorang Kepala Sekolah SMK di  Kota  Padang  seharusnya  memiliki  beberapa  keterampilan  manajerial  yang  sangat relevan  dalam  mengatasi  permasalahan  di  atas,  yaitu  keterampilan  manajerial  dalam menjalin hubungan dengan masyarakat, keterampilan manajerial dalam memberdayakan personil sekolah, keterampilan bekerja dengan prinsip mengembangkan sebuah tim, dan keterampilan manajerial dalam mengevaluasi kinerja personil sekolah.

## Kinerja Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Padang
Faktor  kinerja  Kepala  Sekolah  pada  SMK  di  Kota  Padang  menunjukkan  rata- rata  capaian  responden  sebesar  74,08%  atau  masuk  dalam  kategori  “ sangat  relevan ”. Rata-rata  capaian  responden  di atas merupakan angka  capaian  dari  setiap  respon Guru sebagai  responden  atas  setiap  indikator  faktor  kinerja  Kepala  Sekolah  pada  SMK  di Kota  Padang  dengan  rata-rata  respon  jawaban  adalah  3,71  atau  mendekati  4  ( setuju ). Kesesuaian  respon  Guru  sebagai  responden  atas  setiap  indikator  faktor  kinerja  Kepala Sekolah  yang  paling  tinggi  secara  deskriptif  adalah  berkaitan  dengan  kepribadian Kepala  Sekolah  yang  jujur,  percaya  diri  dan  bertanggungjawab dengan  persentase 83,40%  (4,17).  Hal  ini  cukup  relevan  dengan  realita  yang  terjadi  di  berbagai  SMK  di Kota  Padang,  yang  menyatakan  bahwa  komunikasi  dan  keterbukaan  dengan  seluruh satuan  pendidikan  yang  ada  di  sekolah  baik  Guru,  Siswa,  dan  Tenaga  Kependidikan dengan  menciptakan  proses  belajar  mengajar  yang  kondusif  adalah  modal  utama  bagi Kepala  Sekolah  dalam  mengembangkan  organisasi  sekolah  ke  depan.  Tetapi,  menurut Mulyasa  (2005),  ada  beberapa  modal  penting  lainnya  dalam  manajemen  sekolah  yang lebih  modern  dan  berdaya  saing  yaitu  kualitas  hasil  kerja,  ketepatan  waktu menyelesaikan  pekerjaan,  inisiatif  dalam  menyelesaikan  pekerjaan,  dan  komunikasi dengan semua elemen sekolah.
Sedangkan,  kesesuaian  capaian  responden  yang  paling  rendah  adalah  berkaitan rendahnya kinerja Kepala Sekolah dalam menyusun organisasi personalia secara efisien dan efektif dengan persentase 67,66% (3,38). Hal ini sangat relevan dengan realita yang terjadi di berbagai SMK di Kota Padang, bahwa Kepala Sekolah SMK di Kota Padang masih  sedikit  yang  melaksanakan  supervisi  dan  tindak  lajutnya  kepada  seluruh  satuan pendidikan  yang  ada,  struktur  organisasi  sekolah  yang  belum  efektif,  koordinasi  tim sekolah  yang  belum  tercipta  dengan  baik,  dan  belum adanya  penyusunan  dan  evaluasi kinerja  personil  sekolah  dalam  jangka  waktu  tertentu.  Hal  inilah  yang  akan  membuat seorang  Kepala  Sekolah  SMK  menjadi  tidak  profesional  dan  berkualitas  baik  di  mata Guru maupun organisasi sekolah secara keseluruhan. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh iklim  organisasi  SMK  yang  kebanyakan  masih  kekurangan  dalam  segala  hal  baik bangunan  fisik  maupun  fasilitas  teknologi  pembelajaran.  Disamping  itu,  tingkat pendidikan  Kepala  Sekolah  SMK  di  Kota  Padang  sampai  saat  ini  juga  masih  rendah (51,2%  tamatan  S-1)  sangat  menentukan  kemampuan  manajerialnya  dalam  mengelola organisasi  sekolah  secara  profesional.  Penggunaan  kurikulum  KTSP  2006  secara keseluruhan  SMK  di  Kota  Padang,  dimana  Peserta  Didik  dibentuk  untuk mengembangkan  pengetahuan,  pemahaman,  kemampuan,  nilai,  sikap,  minat,  dan  hasil
belajar ( learning outcomes ) secara mandiri, bukan berarti satuan pendidikan SMK tidak harus meningkatkan kemampuan akademik dan manajemen pengelolaan sekolah tetapi malah  sebaliknya  karena  kompetensi  dan  kinerja  yang  akan  menjadi  penilaian  untuk menciptakan output SMK yang berkualitas (Kunandar, 2007).

## IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI PENELITIAN
Kesimpulan dan rekomendasi yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan adalah : a). Mayoritas responden menyatakan bahwa sentralisasi pengambilan keputusan masih berada pada level Kepala Sekolah dan jajarannya,  struktur organisasi sekolah yang belum efektif, dan rendahnya komunikasi pihak sekolah dengan berbagai stakeholder , b) Kepala Sekolah SMK di Kota Padang sangat sedikit yang melaksanakan supervisi  dengan  tindak  lajut  kepada  seluruh  satuan  pendidikan,  struktur  organisasi sekolah  yang  belum  efektif,  koordinasi  tim  sekolah  yang  belum  tercipta  dengan  baik, dan  belum  adanya  penyusunan  dan  evaluasi  kinerja  personil  sekolah  dalam  jangka waktu  tertentu.  Kondisi  ini  juga  dipengaruhi  oleh  iklim  organisasi  SMK  yang kebanyakan  masih  kekurangan  dalam  segala  hal  baik  bangunan  fisik  maupun  fasilitas teknologi  pembelajaran.  Disamping  itu,  tingkat  pendidikan  Kepala  Sekolah  SMK  di Kota Padang sampai saat ini juga masih rendah (51,2% tamatan S-1) sangat menentukan kemampuan manajerialnya dalam mengelola organisasi sekolah secara profesional, dan c)  Bagi  Pemerintah  melalui  Dinas  Pendidikan  Kota  Padang  dan  Dunia  Usaha/Dunia Industri  memerlukan  koordinasi  yang  lebih  komprehensif  dalam  menentukan arah  dan pengembangan  pendidikan  kejuruan  SMK  di  masa  datang  untuk  menciptakan  lulusan yang  berkualitas  dan  berdaya  saing  tinggi  di  pasar  kerja  dan  persaingan  Masyarakat Ekonomi ASEAN yang sedang berlangsung.

## DAFTAR PUSTAKA
Akdon,  2002, Identifikasi  Faktor-faktor  Kemampuan  Manajerial  yang  Diperlukan Dalam  Implementasi  School  Base  Management  dan  Implikasinya  Terhadap Program Pembinaan Kepala Sekolah . Jurnal Administrasi Pendidikan, Vol.1, No. 1, Hal. 35-44 .
Departemen  Pendidikan  Nasional  RI,  2003,  Undang-undang  Republik  Indonesia  No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional . Dharma,  Surya,  2010, Manajemen  Kinerja ,  Ed.  Ketiga.  Yogyakarta  :  Penerbit  Pustaka Pelajar.
Gurr, et, al , 2005, Successful Principal Leadership : Australian Case Studies . Journal of Educational  Administration  :  The  international  Successful  School  Principalship Project. Vol. 43, No. 6, Hal. 539-551. Haryono,  Suhendro,  2009, Hubungan  Iklim  Organisasi  Sekolah,  Kecerdasan Emosional,  dan  Pengetahuan  TIdengan  Profesionalisme  Guru  SMK  Produktif  di Kabupaten Indramayu , Jurnal Teknologi dan Kejuruan, Vol. 32, No. 1, p. 37-50, Februari 2009.
Kota Padang, Biro Pusat Statistik, 2016, Padang Dalam Angka Tahun 2016 . ______, Dinas Pendidikan Nasional, 2016, Perkembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Padang Tahun 2016 . Kusnendi, 2008, Model-Model Persamaan Struktural : Lisrel. Bandung : Albeta. Mulyasa, E, 2004, Kurikulum Berbasis Kompetensi , Bandung : Remaja Rosda Karya. ______, E, 2005, Kepala Sekolah Profesional . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Notoatmodjo, 2003, Pendidikan dan Perilaku Kesehatan, Jakarta : Rineka Cipta.
Polibisnis, Volume  10  No.1  April 2018
The  United  Nations  Development  Programme (UNDP),  2013. Laporan  Kajian  Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Asia , Periode Maret, 2013. Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Bisnis , Bandung : Alfabeta. Supriadi, D, 2003, Manajemen dan Kepemimpinan Edisi Ke-2 , Jakarta : Depdikbud RI. Suryosubroto, B, 2004, Manejemen Pendidikan di Sekolah , Jakarta : Rineka Cipta. Suwarni,  2009, Pengaruh  Budaya  Organisasi,  Keterampilan  Manajerial  Kepala Sekolah  dan  Pelaksanaan  Fungsi  Pengawasan  Terhadap  Kinerja  Guru-guru Ekonomi  SLTA  di  Kota  dan  Kabupaten  Blitar ,  Jurnal  Ekonomi  Bisnis,  Vol.  14, No. 2, Hal. 171-178, Juli 2009.
Tilaar, H.A.R, 2008, Paradigma Baru Pendidikan Nasional , Jakarta : Bhineka Cipta.
Umaedi, 2001, Manajemen Berbasis Sekolah , Jakarta : Depdiknas Republik Indonesia. Usman, H, 2009, Manajemen : Teori dan Riset Pendidikan , Jakarta : Bumi Aksara. Wahjosumidjo, 2003, Kepemimpinan Kepala Sekolah : Tinjauan Teoritik dan Berbagai Permasalahannya , Jakarta : Raja Grafindo Persada. Wirawan, 2007, Budaya dan Iklim Organisasi , Jakarta : Salemba Empat. Yogaswara,  Atep,  2010, Kontribusi  Manajerial  Kepala  Sekolah  dan  Sistem  Informasi Kepegawaian  Terhadap  Kinerja  Mengajar  Guru  (Analisis  Deskriptif  pada Sekolah  Menengah  Pertama  Negeri  di  Kecamatan  Purwakarta  Kabupaten Purwakarta, Jurnal  Penelitian  Pendidikan,  Vol.  11,  No.  2,  Edisi  Oktober  2010, Hal. 62-76.
Yukl, 2005, KepemimpinanDalam Organisasi , Jakarta : Indeks.