## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 3 (August-October 2023) pp.1177-1186 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.318

## ANALISIS KONTEKS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
Syamsul Alam 1 , Zulfiah Larisu 2

## Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo
Correspondent author : syamsulalam330@gmail.com Kota Kendari, 93231, Sulawesi Tenggara, Indonesia

## Abstract
Context  is  recognized  as  having  an  influence  on  the  efficient  operation  of  public administration,  including  the  management  of  local  government  assets.  However,  there  is  a lack  of  research  exploring  the  topic.  The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  the  context  of asset  management  of  the  South  Konawe  Regency  government.  The  context  of  asset management is analyzed from four aspects, namely needs, root problems, opportunities, and objectives  of  asset  management.  This  research  uses  a  qualitative  method  approach.  Data were  collected  through  semi-structured  interviews.  The  data  analysis  technique  used  is qualitative analysis of interactive models. The results show that there is a lack of clarity in the context of regional asset management, with differences between ideality and reality, which has  the  potential  to  harm  the  efficiency  and  achievement  of  long-term  goals  of  local governments.

## Keywords: Asset management; Context; Local government

## Abstrak
Konteks  diakui  berpengaruh  pada  operasi  yang  efisien  dari  administrasi  publik,  termasuk pengelolaan  asset  pemerintah  daerah.  Namun,  sangat  kurang  penelitian  yang mengeksplorasi  topik  tersebut.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  konteks pengelolaan  asset  pemerintah  Kabupaten  Konawe  Selatan.  Konteks  pengelolaan  asset dianalisis  dari  empat  aspek,  yakni  kebutuhan,  akar  masalah,  peluang,  dan  tujuan pengelolaan  asset.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  metode  kualitatif.  Data dikumpulkan  melalui  wawancara  semi  terstruktur.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan adalah  analisis  kualitatif  model  interaktif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  terdapat ketidakjelasan  dalam  konteks  pengelolaan  asset  daerah,  dengan  perbedaan  antara idealitas dan kenyataan, yang berpotensi merugikan efisiensi dan pencapaian tujuan jangka panjang pemerintah daerah.
Kata Kunci: Konteks; Pengelolaan asset; Pemerintah daerah
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## PENDAHULUAN
Pertumbuhan  aset  pemerintah  daerah  meningkat  pesat  sejalan  dengan  tren desentralisasi  fiskal  dalam  dua  dekade  terakhir.  Desentralisasi  fiskal  dalam  dua  dekade terakhir  telah  meningkatkan  pendapatan  daerah,  alokasi  dana  ke  daerah,  dan  investasi infrastruktur (Alam et al., 2016). Aktivitas tersebut telah menciptakan pertumbuhan ekonomi dan  pembangunan  yang  pada  gilirannya  mendorong  pertumbuhan  aset  (Satrianto  et  al., 2019).  Perubahan  tren  desentralisasi  telah  menjadikan  pemerintah  daerah  sebagai
Volume 6 Number 3 (August - October 2023), pp.1177-1186                              Syamsul Alam, Zulfiah Larisu DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.318 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
pemegang  aset  yang  besar dalam  waktu  yang  relatif  cepat.  Aset-aset  ini  sebagai  sumber daya  utama  pemerintah  daerah  untuk  memajukan  kesejahteraan  masyarakat  dan penyelenggaraan pelayanan publik (Hanis et al., 2018).
Mempromosikan  pengelolaan  aset  publik  yang  efisien  merupakan  hal  yang  sangat penting  dan  urgen  bagi  semua  pemerintah  daerah.  Tujuan  utama  pengelolaan aset  yang efisien  adalah  untuk  mewujudkan  nilai  aset  kepada  organisasi  dan  pemangku kepentingannya (Msongole et al., 2022). Nilai dalam pengelolaan aset meliputi nilai ekonomi, sosial,  teknologi,  dan  lingkungan  (International  Organization  of  Supreme  Audit  Institutions, 2019). Namun, pengelolaan aset yang efisien membutuhkan konteks yang baik. Pentingnya konteks yang baik terletak pada kemampuan untuk memastikan bahwa sumber daya yang dimiliki  pemerintah  daerah  dapat  dioptimalkan  secara  maksimal,  sehingga  dapat mendukung  pembangunan  ekonomi  lokal  dan  penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang berkualitas (Michaud & Michaud, 2008).
Pemerintah  Kabupaten  Konawe  Selatan,  Provinsi  Sulawesi  Tenggara,  membutuhkan konteks  yang  baik  untuk  pengelolaan  aset  yang  lebih  efisien.  Daerah  ini  mengalami pertumbuhan  asset  yang  pesat  sejak  menjadi  daerah  otonom  di  tahun  2003.  Untuk  tahun 2022, nilai asset Kabupaten Konawe Selatan adalah Rp 3.652.411.211.893,36 (Rp 3,652 triliun). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan  Barang  Milik Daerah  (Permendagri Nomor 19  Tahun 2016)  telah  menggariskan bahwa  pengelolaan  asset  dioptimalkan  untuk  mendukung  penyelenggaraan  tugas  dan fungsi  perangkat  daerah.  Namun,  pengelolaan  asset  pemerintah  Kabupaten  Konawe Selatan  saat  ini  belum  efisien  dan  belum  dapat  mewujudkan  nilai  yang  optimal  kepada seluruh pemangku kepentingannya.
Salah  satu  isu  penting  yang  belum  diurai  dan  dianalisis  dengan  baik  adalah bagaimana  konteks  pengelolaan  asset  pemerintah  Kabupaten  Konawe  Selatan  tersebut. Konteks  merujuk  pada  kerangka  atau  lingkungan  di  mana  suatu  peristiwa,  konsep,  atau informasi  ditempatkan  (Gross,  2013).  Keputusan  kebijakan  dibuat  dengan  memanfaatkan penilaian  konteks  guna  menetapkan  sasaran  dan  mengatur  prioritas,  serta  memastikan bahwa  tujuan  program  secara  efektif  diarahkan  untuk  mengatasi  kebutuhan  dan permasalahan  yang  penting  dan  telah  dievaluasi.  Konteks  dalam  evaluasi  kebijakan biasanya  mencakup  kebutuhan,  permasalahan,  peluang,  serta  kondisi  dan  dinamika kontekstual  yang  bersangkutan  (Stufflebeam  &  Coryn,  2014).  Kebutuhan  melibatkan  unsur- unsur yang diperlukan atau bermanfaat untuk mencapai tujuan yang dapat dipertahankan. Masalah  mengacu  pada  rintangan  yang  perlu  diatasi  dalam  mencapai  dan  menjaga kebutuhan yang ditargetkan. Peluang mengacu pada potensi, terutama pendanaan, yang dapat  dimanfaatkan  untuk  mendukung  usaha  memenuhi  kebutuhan  dan  mengatasi masalah terkait. Sementara tujuan memandu pencapaian apa yang diinginkan sehubungan

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 3 (August-October 2023) pp.1177-1186 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.318
dengan  misi  lembaga  sambil  tetap  mematuhi  norma  etika  dan  hukum.  Penelitian sebelumnya telah menunjukkan hubungan yang dinamis antara konteks dan implementasi, dan karena itu memerlukan pemahaman mendalam (Rogers et al., 2019, 2021).
Dalam konteks pengelolaan aset daerah, keputusan kebijakan memerlukan penilaian konteks  yang  komprehensif  untuk  memastikan  bahwa  sumber  daya  yang  dimiliki  dapat dikelola  secara  efisien.  Kebijakan  dan  strategi  pengelolaan  aset  yang  memanfaatkan pemahaman konteks dapat lebih tepat sasaran yang pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja  dan  dampak  positif  dari  pengelolaan  aset  daerah.  Istilah  pengelolaan  merupakan sinonim  untuk  istilah  manajemen.  Definisi  manajemen  adalah  apa  yang  dilakukan  manajer dalam  usahanya  mencapai  tujuan  yang  dinyatakan  organisasi.  Henri  Fayol,  bapak manajemen  modern,  mengusulkan  lima  fungsi  yang  dilakukan  oleh  semua  manajer,  yakni perencanaan,  pengorganisasian,  komando,  koordinasi,  dan  pengendalian.  Meski pandangan Fayol tersebut diajukan pada 1916, namun banyak buku teks manajemen masih disusun  berdasarkan  fungsi-fungsi  tersebut  (Robbins  et  al.,  2013;  Robbins  &  Coulter,  2019). Manajer asset di pemerintah daerah juga melakukan aktivitas tersebut. Permendagri Nomor 19  Tahun  2016  telah  secara  eksplisit  menyatakan  sebelas  fungsi  pengelolaan  asset  daerah, meliputi:  perencanaan  kebutuhan  dan  penganggaran;  pengadaan;  penggunaan; pemanfaatan;  pengamanan  dan  pemeliharaan;  penilaian;  pemindahtanganan; pemusnahan;  penghapusan;  penatausahaan;  dan  pembinaan,  pengawasan  dan pengendalian.
Pemahaman  konteks  memiliki  peran  krusial  dalam  pengelolaan  aset  daerah  yang efisien. Dengan memahami konteks, pihak terkait dapat mengidentifikasi kebutuhan spesifik daerah,  membantu  meningkatkan  ketanggapan  terhadap  dinamika  lokal,  memastikan alokasi  sumber  daya  yang  optimal,  dan  mengarahkan  kebijakan  pengelolaan  asset  yang mendukung  penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi  perangkat  daerah  dalam  pembangunan berkelanjutan dan pelayanan publik yang efektif. Sebaliknya, pengelolaan asset yang tidak berdasar pada pemahaman konteks dapat menimbulkan sejumlah dampak negatif seperti inefisiensi  penggunaan  sumber  daya,  keputusan  terkait  pengelolaan  aset  daerah  mungkin tidak tepat sasaran, menghambat kemampuan untuk mengantisipasi perubahan kebutuhan masyarakat,  dan  dapat  menghambat  upaya  untuk  mendorong  pertumbuhan  ekonomi lokal.  Pengetahuan  tentang  konteks  bagi  pengelolaan  asset  pemerintah  Kabupaten Konawe  Selatan  belum  tersedia.  Menjembatani  kesenjangan  pengetahuan  tersebut, penelitian  ini  mencoba  untuk  menganalisis  konteks  pengelolaan  asset  pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
Volume 6 Number 3 (August - October 2023), pp.1177-1186                              Syamsul Alam, Zulfiah Larisu DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.318 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Mengacu  model  CIPP  Stufflebeam  &  Coryn  (2014),  konteks  yang  mencukupi  untuk pengelolaan aset daerah dianalisis dari kesesuaian pemahaman pejabat pengelolaan asset dengan yang didefinisikan dalam literatur, yakni:
1) Kebutuhan  pengelolaan  asset,  adalah  kontribusi  optimal  asset  daerah  dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat.
2) Akar masalah pengelolaan asset, adalah rintangan yang perlu diatasi dalam mencapai dan  menjaga  kebutuhan  yang  ditargetkan,  yaitu  penerapan  manajemen  asset  yang tidak efisien.
3) Peluang pengelolaan asset, adalah ketersediaan teknologi, komitmen pemimpin daerah terkait  pendanaan,  dan  regulasi  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk  mendukung  usaha memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah pengelolaan asset.
4) Tujuan pengelolaan asset, adalah kondisi-kondisi positif yang diinginkan yang dinyatakan secara  terukur  dan  dapat  memandu  pilihan  nilai  publik  dalam  penerapan  fungsi-fungsi manajemen asset.

## METODE
Material  atau  bahan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  transkrip  wawancara yang  dibangun  berdasarkan  pada  metode  penelitian  kualitatif.  Alasan  penggunaan pendekatan  metode  kualitatif  adalah  konteks  bagi  pengelolaan  asset  daerah  mencakup fenomena postnormal  science yang  sulit  untuk  diukur  empirik  dan  terkontrol.  Penelitian dilakukan  pada  setting  dunia  nyata  guna  menemukan,  memahami,  dan  mendapatkan gambaran secara jelas serta mendalam tentang permasalahan yang terkait topik penelitian. Setting  penelitian  adalah  konteks  kerja  Badan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten Konawe Selatan. Subyek penelitian adalah pejabat pengelolaan asset daerah. Wawancara semi  terstruktur  dilakukan  kepada  pejabat  pengelolaan  asset  yang  ditentukan  secara purposif. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif dan  berlangsung  secara  terus  menerus  sampai  datanya  jenuh,  dimulai  dari  pengumpulan data,  reduksi  data,  penyajian  data  dan  kesimpulan  Miles,  Huberman  &  Saldaña  (2014) dalam  (Elwan  et  al.,  2022).  Kondensasi  data  merujuk  pada  proses  seleksi,  fokus  studi, penyederhanaan,  ringkasan  dan  transformasi  data  dengan  tujuan  untuk  Menganalisis Konteks  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  Kabupaten  Konawe  Selatan.(Muhammad  Elwan et al., 2022)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Empat  faktor  konteks  pengelolaan  asset  pemerintah  daerah  yang  dicakup  dalam penelitian  adalah:  kebutuhan  pengelolaan  asset  daerah,  akar  masalah  pengelolaan  asset daerah, peluang yang tersedia untuk mengatasi kebutuhan, dan tujuan pengelolaan asset

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 3 (August-October 2023) pp.1177-1186 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.318
yang  dinyatakan  dalam  kebijakan  daerah.  Berikut  adalah  hasil  empiris  dan  analisis  terkait faktor-faktor konteks tersebut.
1. Kebutuhan pengelolaan asset daerah
Kebutuhan  pengelolaan  asset yang  diakui  dalam  literatur  sektor  publik  adalah kontribusi optimal  asset  dalam  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  pemerintah  untuk  memaksimalkan kesejahteraan  masyarakat  (Farazmand,  2018).  Diletakkan  pada  pemerintah  daerah, k ebutuhan  pengelolaan  asset  adalah kontribusi  optimal  asset  daerah  dalam  pelaksanaan tugas  dan  fungsi  pemerintah  daerah  untuk  memaksimalkan  kesejahteraan  masyarakat (Tirayoh et al., 2021). Berdasarkan penelitian ini, kebutuhan pengelolaan asset daerah belum disadari  secara  baik  oleh  pengelola  asset  di  Pemerintah  Kabupaten  Konawe  Selatan. Malahan,  kebutuhan  pengelolaan  asset  disamakan  dengan  masalah  dan  akar  masalah pengelolaan asset. Informasi yang diperoleh adalah:
Kebutuhan  utama  pengelolaan  asset  saat  ini  adalah  penertiban  asset  melalui perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan yang optimal. (SH, wawancara 11 Juli 2023).
Kebutuhan  utama  pengelolaan  asset  saat  ini  adalah  perencanaan  yang  baik  yang memperhatikan  kebutuhan  di  tiap  unit  pemerintah  daerah.  (DR,  wawancara  18  Juli 2023).
Dari  kedua  pernyataan  tersebut,  dapat  diinterpretasikan  bahwa  terdapat  kesamaan pandangan  terkait  kebutuhan  utama  pengelolaan  aset  saat  ini,  yakni  manajemen  asset yang baik. Perbedaannya hanya pada fungsi manajemen asset yang menjadi penekanan, pernyataan  pertama  menyebutkan  tiga  fungsi  sedangkan  yang  kedua  menyebutkan  satu fungsi  manajemen  asset,  yakni  perencanaan  yang  baik.  Selain  itu,  pernyataan  kedua menambahkan  dimensi  yang  lebih  spesifik,  yaitu  fokus  pada  kebutuhan  di  setiap  unit pemerintah  daerah.  Ini  menunjukkan  adanya  kebutuhan  untuk  pendekatan  yang kontekstual  dalam  pengelolaan  aset.  Meski  demikian,  keduanya  menyoroti  masalah pengelolaan  asset,  bukan  kebutuhan  pengelolaan  asset  sebagaimana  yang  telah didefinisikan sebelumnya.

## 2. Akar masalah pengelolaan asset daerah
Jika  kebutuhan  pengelolaan  asset  yang  ditargetkan  adalah kontribusi  optimal  asset dalam  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  pemerintah,  maka  masalah  pengelolaan  asset mengacu  pada  rintangan  yang  perlu  diatasi  dalam  mencapai  dan  menjaga  kebutuhan yang ditargetkan. Secara umum rintangan pengelolaan asset mengacu pada  manajemen asset  yang  tidak  efisien  (Tirayoh  et  al.,  2021).  Fungsi-fungsi  manajemen  asset  ini  telah diidentifikasi  dalam  Permendagri  Nomor 19  Tahun  2016.  Pejabat  pengelolaan  asset  daerah
Volume 6 Number 3 (August - October 2023), pp.1177-1186                              Syamsul Alam, Zulfiah Larisu DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.318 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## Kabupaten Konawe Selatan menyadari dengan baik rintangan-rintangan ini. Informasi yang diperoleh adalah:
Akar  masalah  pengelolaan  asset  adalah  fungsi-fungsi  manajemen  asset  belum terlaksana  secara  optimal  dan  hal  ini  terkait  dengan  kewenangan,  kebijakan, kompetensi dan moral yang baik (SH, wawancara 11 Juli 2023).
Perencanaan kebutuhan asset kurang memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan  fungsi  pada  unit  pemerintah  daerah.  Sebagian  unit  mengalami  kelebihan  asset, yang lainnya kekurangan (DR, wawancara 18 Juli 2023).
Dari  kedua  pernyataan,  terlihat  pemahaman  seragam  mengenai  akar  masalah  dalam pengelolaan aset, namun ada perbedaan fokus. Pernyataan pertama menyoroti kurangnya implementasi  fungsi  manajemen  aset  yang  optimal  terkait  kewenangan,  kebijakan, kompetensi, dan moral. Ini menekankan peran kelembagaan, kebijakan, kemampuan, dan etika  dalam  pengelolaan  aset.  Pernyataan  kedua  menunjukkan  kurangnya  perhatian terhadap kebutuhan aset dalam perencanaan tugas dan fungsi di unit pemerintah daerah, dengan  ketidakseimbangan  antara  kelebihan  dan  kekurangan  aset  di  unit  tersebut. Keseluruhan,  keduanya  mengindikasikan  bahwa  akar  masalah  melibatkan  implementasi fungsi  manajemen  aset  yang  belum  optimal,  terutama  kurangnya  perencanaan  yang mempertimbangkan kebutuhan dan keseimbangan aset di tingkat unit pemerintah daerah.

## 3. Peluang untuk mengatasi kebutuhan pengelolaan asset daerah
Peluang  dalam  literatur  evaluasi  konteks  mengacu  pada  potensi,  terutama pendanaan, yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung usaha memenuhi kebutuhan dan mengatasi  masalah.  Namun,  dalam  penelitian  ini  makna  peluang  diperluas  dengan kemungkinan yang muncul dari situasi politik dan kebijakan pemerintah pusat. Peluang untuk mengoptimalkan kontribusi asset daerah telah disadari oleh para pejabat pengelolaan asset di Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan. Informasi yang diperoleh adalah:
Tersedia  beberapa  perangkat  teknologi  seperti  aplikasi  komputer  SIMDA-BMD  yang diluncurkan  oleh  pemerintah  pusat,  Sistem  Informasi  Geografis  yang  dikembangkan oleh  daerah  lain,  dan  aplikasi  inovatif  Super  Aplikasi  yang  dikembangkan  oleh pemerintah  daerah  Kabupaten  Konawe  Selatan,  yang  semuanya  dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan asset yang lebih efisien (RB, wawancara 11 Juli 2023).
Ada  komitmen  yang  kuat  dari  pimpinan  pemerintahan  daerah,  baik  Kepala  Daerah maupun  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  untuk  mengoptimalkan  anggaran  bagi manajemen asset daerah. (SH, wawancara 11 Juli 2023).
Kerangka  regulasi  daerah  untuk  memandu  manajemen  asset  telah  tersedia,  yakni Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. (DR, wawancara 18 Juli 2023).
Dari  ketiga  pernyataan  tersebut,  dapat  diinterpretasikan  bahwa  terdapat  cukup  peluang bagi  pengelolaan  asset  yang  lebih  efisien  di  Pemerintah  Kabupaten  Konawe  Selatan. Peluang  terdiri  dari  dukungan  teknologi,  komitmen  pemimpin  daerah,  dan  regulasi  yang

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 3 (August-October 2023) pp.1177-1186 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.318
mendukung  pengelolaan  aset  yang  efisien  dan  terarah.  Teknologi  pendukung,  seperti SIMDA-BMD  dan  Sistem  Informasi  Geografis,  disediakan  oleh  pemerintah  pusat  dan  daerah untuk  efisiensi  pengelolaan  aset.  Pemimpin  daerah,  termasuk  Kepala  Daerah  dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, memiliki komitmen kuat untuk mengoptimalkan anggaran dalam pengelolaan  aset  daerah,  mencerminkan  keseriusan  dalam  mencapai  efisiensi  dan efektivitas.  Terdapat  pula  kerangka  regulasi  daerah,  seperti  Peraturan  Daerah  Nomor  4 Tahun  2021  dan  Road  Map  Reformasi  Birokrasi  2020-2024,  sebagai  panduan  hukum  untuk pengelolaan aset di Kabupaten Konawe Selatan.

## 4. Tujuan pengelolaan asset daerah
Tujuan  pengelolaan  asset  daerah  mencakup  arah  ( goals )  dan  tujuan  ( objectives ).  Dalam konteks pengelolaan asset daerah, baik arah maupun tujuan seharusnya dapat dibedakan dari  misi  dan  strategi.  Misi  adalah  pernyataan  umum  tentang  bagaimana  organisasi  akan mencapai visinya. Strategi adalah serangkaian cara menggunakan misi untuk mencapai visi. Goals adalah  pernyataan  tentang  apa  yang  perlu  dicapai  untuk  menerapkan  strategi. Objectives adalah  tindakan  spesifik  dan  jadwal  untuk  mencapai goals .  Lagi  pula, pernyataan  tujuan  pengelolaan  asset  perlu  menyediakan  konteks  untuk  membantu pegawai  memahami  penekanan  pengelolaan  asset  apakah  pada  instrumen  material ataukah nilai publik tertentu. Informasi yang diperoleh adalah:
Berdasarkan  dokumen  perencanaan  daerah,  tujuan  umum  kebijakan  pengelolaan asset daerah adalah meningkatkan tata kelola asset daerah. (DR, wawancara 18 Juli 2023).
Peningkatan  tata  kelola  asset  daerah  diletakkan  di  bawah  misi  ke-3  Pemerintah Daerah,  yakni  penguatan  tata  kelola  pemerintahan  dan  keuangan  daerah.  (SH, wawancara 11 Juli 2023).
Berdasarkan  data,  tujuan  utama  kebijakan  pengelolaan  aset  daerah  adalah meningkatkan  tata  kelola  aset  daerah,  sebagaimana  tercatat  dalam  dokumen perencanaan  daerah.  Peningkatan  ini  secara  spesifik  terfokus  pada  misi  ke-3  Pemerintah Daerah,  yaitu  penguatan  tata  kelola  pemerintahan  dan  keuangan  daerah.  Data menunjukkan bahwa tujuan pengelolaan aset daerah dipahami sebagai meningkatkan tata kelola  secara  holistik,  dan  ini  seharusnya  adalah  misi  pengelolaan  asset  daerah.  Lagi  pula, pernyataan  tujuan  pengelolaan  asset  sama  sekali  tidak  mencerminkan  budaya,  nilai,  dan etika pemerintah daerah secara umum. Konsekuensinya, dapat saja terjadi, pegawai secara sadar memilih untuk berfokus pada peningkatan instrumen material kebijakan, bukan pada pengejaran nilai publik seperti citra positif pelayanan dan kehandalan organisasi.
Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan adanya konteks pengelolaan asset  yang  ambigu.  Konteks  pengelolaan  aset  tergambarkan  sebagai  ambigu,  dengan
Volume 6 Number 3 (August - October 2023), pp.1177-1186                              Syamsul Alam, Zulfiah Larisu DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.318 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
aspek yang sesuai dan tidak sesuai dengan yang diidealkan. Kebutuhan pengelolaan aset yang  diidealkan  berfokus  pada  manajemen  aset  yang  efisien,  namun  persepsi  pejabat pengelolaan  aset  berbeda  dari  yang  diidealkan.  Akar  masalah  pengelolaan  aset  sesuai dengan  yang  diidealkan,  yaitu  implementasi  fungsi  manajemen  aset  yang  belum  optimal. Peluang pengelolaan aset seperti ketersediaan teknologi, komitmen pemimpin daerah, dan regulasi,  adalah  sesuai  dengan  yang  diidealkan.  Tujuan  pengelolaan  aset  yang  diidealkan tidak  sesuai  dengan  persepsi  pejabat  pengelolaan  aset  dan  tidak  memandu  pilihan  nilai publik.  Perbedaan  persepsi  antara  kebutuhan,  akar  masalah,  peluang,  dan  tujuan pengelolaan  aset  dapat  memberikan  wawasan  tentang  kompleksitas  dalam  pengelolaan aset daerah.
Temuan  tentang  aspek-aspek  konteks  pengelolaan  asset  daerah  yang  ambigu  di lokasi penelitian ini tidak konsisten dengan teori konteks dari Michaud & Michaud (Michaud & Michaud,  2008).  Teori  ini  memprediksikan  pengaruh  positif  dari  konteks  yang  baik  bagi efisiensi  pengelolaan  aset.  Konteks  yang  baik  dapat  memastikan  bahwa  pemanfaatan optimal  dari  sumber  daya  oleh  pemerintah  daerah  dapat  mendukung  pembangunan ekonomi  lokal  dan  penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang  berkualitas.  Kenyataannya, deskripsi  dari  konteks  pengelolaan  aset  menunjukkan  adanya  ketidakjelasan,  dengan beberapa aspek yang sesuai dan beberapa aspek yang tidak sesuai dengan standar yang diharapkan.
Ketidakjelasan  dalam  konteks  pengelolaan  asset  di  lokasi  penelitian  ini  dapat berdampak  negatif  pada  efisiensi,  pengelolaan  risiko,  dan  pencapaian  tujuan  jangka panjang pemerintah daerah dalam memaksimalkan kontribusi optimal aset daerah. Seperti yang  diungkapkan  dalam  penelitian  sebelumnya  (Rogers  et  al.,  2019,  2021),  faktor  konteks penting  bagi  implementasi  kebijakan  yang  sukses,  dan  ini  tentu  berlaku  bagi  kebijakan pengelolaan  asset  daerah.  Lagi  pula,  seperti  yang  ditegaskan  oleh  Msongole et  al.  (2022), pentingnya  mempromosikan  pengelolaan  aset  publik  yang  efisien  diakui  sebagai  hal  yang mendesak  bagi  semua  pemerintah  daerah,  dengan  tujuan  utama  mencapai  nilai  optimal aset untuk keuntungan organisasi dan pemangku kepentingan.
Tren  desentralisasi  akan  terus  meningkatkan  pemilikan  asset  di  pemerintah  daerah. Sejatinya, peningkatan asset akan diikuti dengan pertumbuhan ekonomi,  perluasan pilihan pembangunan,  dan  kesejahteraan  masyarakat  (Hanis  et  al.,  2018).  Namun,  tanpa pengelolaan  yang  baik,  harapan-harapan  ini  akan  terus  menjadi  utopia.  Nilai  ekonomi, sosial,  teknologi,  dan  lingkungan  dari  peningkatan  dan  pengelolaan  asset    (International Organization of Supreme Audit Institutions, 2019) akan sulit terwujud jika keputusan kebijakan pengelolaan  asset  dibuat  tanpa  memanfaatkan  penilaian  konteks  yang  tepat.  Implikasi teoritisnya  mencakup  perlunya  mempertimbangkan  variabilitas  konteks  lokal  dan  dinamika yang kompleks dalam memahami hubungan antara konteks dan efisiensi pengelolaan aset.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 3 (August-October 2023) pp.1177-1186 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.318
Implikasi  ini  menegaskan  pentingnya  mengkaji  dan  menyesuaikan  teori  serta  praktik pengelolaan  aset  dengan  konteks  lokal  yang  spesifik.  Hal  ini  dapat  memandu  perbaikan praktis  dalam  efisiensi  pengelolaan  aset  pemerintah  daerah  dan  memastikan  pencapaian tujuan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

## KESIMPULAN
Secara  keseluruhan,  temuan  penelitian  menunjukkan  adanya  ketidakjelasan  dalam konteks  pengelolaan  asset  daerah,  dengan  perbedaan  antara  idealitas  dan  kenyataan. Hasil  penelitian  tidak  sejalan  dengan  teori  konteks  Michaud  &  Michaud  (2008),  yang mengindikasikan  dampak  positif  konteks  yang  baik  terhadap  efisiensi  pengelolaan  asset. Ketidakjelasan ini berpotensi merugikan efisiensi, pengelolaan risiko, dan pencapaian tujuan jangka  panjang  pemerintah  daerah.  Implikasi  teoritis  dan  praktisnya  menunjukkan  perlunya penyesuaian teori dan praktik pengelolaan asset dengan konteks lokal, mendukung upaya peningkatan  efisiensi  dan  pencapaian  tujuan  pembangunan  ekonomi  dan  kesejahteraan masyarakat.

## REFERENSI
Alam, S., Rufiini, L. O. M., & Bake, J. (2016). Government Spending and People Welfare; in Southeast Sulawesi, Indonesia. The International Journal of Engineering and Science , 5 (11), 78 – 85. https://doi.org/10.9790/1813-0511027885
Almeida, N., Trindade, M., Komljenovic, D., & Finger, M. (2022). A conceptual construct on value for infrastructure asset management. Utilities Policy , 75 (October 2019), 101354. https://doi.org/10.1016/j.jup.2022.101354
Farazmand, A. (Ed.). (2018). Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance . Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-20928-9 Gross, S. (2013). What is a Context? In A. Capone, F. Piparo, & M. Carapezza (Eds.), Perspectives on Pragmatics and Philosophy (pp. 113 – 132). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-01011-3_5
Hanis, M. H., Trigunarsyah, B., & Susilawati, C. (2018). Public asset management framework for local governments: Opportunities and challenges for public asset managers.
Proceedings of the 2nd International Postgraduate Conference on Infrastructure and Environment, IPCIE 2018 , 2 (January), 132 – 142.
International Organization of Supreme Audit Institutions. (2019). GUID INTOSAI 5260:
Governance of Public Assets .
Michaud, R. O., & Michaud, R. O. (2008). Efficient asset management: A Practical Guide to Stock Portfolio Optimization and Asset Allocation. In NBER Working Papers (Second). Oxford University Press.
Msongole, S. S., Bakuwa, R. C., & Mkandawire, B. O. B. (2022). Assessing the level of application of physical asset management core practices at water boards in Malawi. Heliyon , 8 (11), e11614. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e11614
Muhammad Elwan, L. O., Rahman, R., & Fitri Cahyani, E. (2022). IMPLEMENTASI PROGRAM
Volume 6 Number 3 (August - October 2023), pp.1177-1186                              Syamsul Alam, Zulfiah Larisu DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.318 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## PENANGGULANGGAN PRAVELANSI STUNTING ANAK BALITA PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KONAWE. Journal Publicuho , 5 (2). https://doi.org/10.35817/jpu.v5i2.25130
Robbins, S. P., & Coulter, M. (2019). Management (activebook), 7/e .
Robbins, S. P., Decenzo, D. A., & Coulter, M. (2013). Fundamentals Of Management: Essential Concepts and Applications (8th ed.). Pearson Education, Inc.
Rogers, L., De Brún, A., Birken, S. A., Davies, C., & McAuliffe, E. (2021). Context counts: a qualitative study exploring the interplay between context and implementation success.
Journal of Health Organization and Management , 35 (7), 802 – 824. https://doi.org/10.1108/JHOM-07-2020-0296
Rogers, L., De Brún, A., & McAuliffe, E. (2019). Assessing the impact of context during the implementation of a co-designed, collective leadership intervention. International Journal of Integrated Care , 19 (4), 142. https://doi.org/10.5334/ijic.s3142
Satrianto, A., Candrianto, C., Gusti, M. ayu, Juniardi, E., & Novenica, M. (2019). Analysis of the Effect of Asset Growth, Profitability, and Company Size on Capital Structure (Empirical Study in Mining Sector Companies in Indonesia Stock Exchange). Advances in Economics, Business and Management Research , 97 (Piceeba), 85 – 92.
https://doi.org/10.2991/piceeba-19.2019.10
Stufflebeam, D. L., & Coryn, C. L. S. (2014). Evaluation theory, models, and applications (Second). John Wiley & Sons, Inc.
Tirayoh, V. Z., Latjandu, L. D., Sabijono, H., & Mintardjo, C. M. O. (2021). Public Sector Asset Management in the Government of Indonesia: A Case Study in Minahasa Regency.
Jurnal Bina Praja , 13 (2), 195 – 205. https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.195-205