## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 3 Juli 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
DOI: 10.36312/jisip.v6i3.3572/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang
Kiki Rizki Ramadhan 1 , Evi Priyanti 2
1,2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang
Article Info Abstract Article history: Received : 13 Juni 2022 Publish : 15 July 2022 The manifestation of public trust in the government's financial performance has become an  important issue  in  the  management  of state finances.  Village  financial  management also requires transparency and accountability. Therefore, the government launched the Village Financial System Application (SISKEUDES) as a form of implementation of Law
Number 6 of 2014 concerning Villages. The Siskeudes application is an application used by  the  village  government  to  report  village funds,  but in  its  application,  there  are  still many problems. This study aims to see the implementation of the Siskeudes Application in Telukjambe Village, Telukjambe Timur District, Karawang Regency. This study uses the Edward III implementation model using a qualitative approach, and in determining the informants using purposive sampling. The results showed that the implementation of the  Siskeudes  application  in  Telukjambe  Village  was  less  effective,  but  the implementation of Siskeudes was under the regulations. Communication indicators show that communication between stakeholders is good, but there are problems with existing resources  in  supporting  the  implementation  of  the  Siskudes  application,  due  to  the ineffective performance of the apparatus in operating the Siskeudes application. that the lack  of  competent  resources  to  support  the  implementation  of  Siskeudes.  In  addition, indicators of disposition and bureaucratic structure in the implementation of Siskeudes are  lacking,  therefore  the  Telukjambe  Village  government  needs  to  evaluate  the implementation of the Siskeudes Application. Keywords:
Implementation, Village Finance, Telukjambe Regency
Info Artikel ABSTRAK Article history: Diterima : 13 Juni 2022 Publis : 15 July 2022 Manifestasi  dari  kepercayaan  masyarakat  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  telah menjadi  isu  yang  penting  dalam  pengelolaan  keuangan  Negara.  Pengelolaan  keuangan Desa  juga  mengharuskan untuk dapat  mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena  itu  pemerintah  meluncurkan  Aplikasi  Sistem  Keuangan  Desa  (SISKEUDES) sebagai  wujud  implementasi  dari  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa.
Aplikasi  Siskeudes  merupakan  aplikasi  yang  digunakan  pemerintahan  desa  untuk melaporkan  dana  desa,  namun  dalam  penerapannya  masih  banyak  permasalahan.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  implementasi  Aplikasi  Siskeudes  di  Desa Telukjambe  Kecamatan  Telukjambe  Timur  Kabupaten  Karawang.  Penelitian  ini menggunakan  model  implementasi  Edward  III  dengan  menggunakan  pendekatan kualitatif,  serta  dalam  penentuan  informan  menggunakan  Purposive  Sampling.  Hasil penelitian  menjukkan  bahwa  penerapan  dari  aplikasi  Siskeudes  di  Desa  Telukjambe kurang  efektif,  tetapi  dalam  pelaksanaan  Siskeudes  sudah  sesuai  dengan  peraturan.
Indikator  komunikasi  menunjukan  bahwa  komunikasi  yang  terjalin  antara  para stakeholder sudah baik, namun terdapat permasalahan pada sumberdaya yang ada dalam mendukung  implementasi  aplikasi  Siskudes,  karena  kurang  efektifnya  kinerja  aparatur dalam  mengoprasikan  aplikasi  Siskeudes,  di  Desa  Telukjambe  sendiri  Operator Siskeudes  dirangkap  oleh  Sekretaris  Desa,  hal  tersebut  memperkuat  bahwa  minimnya sumberdaya  yang  berkompeten  untuk  menunjang  pelaksanaan  Siskeudes.  Selain  itu, indikator  disposisi  dan  struktur  birokrasi  dalam  implementasi  Siskeudes  kurang,  oleh karena itu pemerintah Desa Telukjambe perlu mengevaluasi dalam pelaksanaan Aplikasi Siskeudes.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-
BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author:

## Kiki Rizki Ramadhan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang Email: 1910631180021@student.unsika.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Dalam  Undang  Undang  No  6  Tahun  2014  mengenai  Desa,  Desa  diserahkan  keleluasaan yang  besar  untuk  menata  dan  mengurus  sistem  pemerintahannya  dengan  cara  yang  mandiri dalam  pelaksanaan  pembangunannya  guna  meningkatkan  kesejahteraan  serta  mutu  hidup
masyarakat  Desa.  Tidak  hanya  itu,  pemerintah  Desa  diharapkan  agar  lebih  mandiri  dalam mengatur  pemerintahannya  serta  berbagai  sumber  daya  alam  yang  dimiliki,  termasuk  di dalamnya keuangan dan kekayaan milik Desa. Oleh karena itu kedudukan yang diperoleh oleh Desa,  harus  diiringi  dengan  tanggung  jawab  yang  besar  pula.  Oleh  sebab  itu  pemerintah  Desa harus mampu mengaplikasikan prinsip dari keterbukaan serta akuntabilitas.
Merujuk  pada  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  di  dalam  pasal  1  ayat  1 menerangkan bahwa, “Desa itu merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang  mempunyai batas dengan wilayah  yang berwenang  guna mengatur serta mengurus urusan kepemerintahan, dan kepentingan masyarakat setempat yang berdasarkan prakarsa masyarakat, serta hak dan asal usul  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  suatu  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik Indosesia”  (Pemerintah  Indonesia,  2014).  Pada  pelaksanaanya,  keuangan  Desa  harus  sesuai dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  113  Tahun  2014  yaitu  pengelolaan  keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban Desa yang dinilai dengan sejumlah uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berpengaruh dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di  Desa  (Sulistyowati  et  al.,  n.d.).  Pemerintah  Desa  harus  dapat  lebih  otonom  atau  mandiri dalam  mengatur  pemerintahannya,  serta  bermacam-macam  sumber  daya  yang  dimiliki, termasuk  di  dalamnya  pengurusan  keuangan  yang  bersumber  dari  sumber  dana  yang  berbeda- beda  dan  kekayaan  milik  Desa.  Pemberian  anggaran  ke  Desa  yang  begitu  besar  dalam pengurusan  keuangan  Desa  menuntut  tanggung  jawab  yang  besar  pula  dari  aparat  pemerintah Desa, supaya pemerintah Desa mampu mengaplikasikan prinsip keterbukaan serta akuntabilitas dalam pengurusan keuangan Desa (Wahyuni & Herawati, 2017).
Pengurusan  keuangan  Desa  ialah  sesuatu  yang  mesti  ada  guna  menciptakan  sesuatu pemerintahan  yang  positif.  Dalam  mengurus  peraturan  keuangan  desa  yang  baik  bakal meminimalisir  terbentuknya  kebohongan  dalam  pengurusan  keuangan  Desa.  Buat mempermudah  serta  menolong  pemerintah  Desa  dalam  pelaporan  keuangan,  pemerintah  pusat lewat  Badan  Pengawas  Keuangan  dan  Pembangunan  (  BPKP)  meluncurkan  Aplikasi  Sistem Keuangan  Desa  (  SISKEUDES),  guna  dipakai  oleh  seluruh  desa  yang  terdapat  di  Indonesia supaya  pelaporan  keuangan  Desa  memiliki  standar  yang  serupa,  serta  seluruh  desa  bisa mengatur  keuangan  dengan  mandiri  supaya  bisa  meningkatkan  akuntabilitas  dan  keterbukaan dalam  pengurusan  keuangan  Desa.  Dengan  demikian,  maka  aturan  mengurus  keuangan  Desa hendaklah terselenggara dengan efisien serta berdaya guna untuk terciptanya pemerintahan Desa yang bagus ( good governance ). (Sifa et al., 2020).
Sebelum  adanya  aplikasi  siskeudes,  beberapa  pemerintah  Desa  membuat  laporan anggaran, pembukuan, serta laporan keuangan memakai Microsoft Excell ataupun aplikasi lain yang bentuknya tidak sesuai dengan standar regulasi yang berlaku. Persoalan tersebut tentu akan memberatkan  pemerintah  kabupaten  atau  kota  dalam  mengevaluasi  laporan  APBDes  serta laporan keuangan Desa. Tidak hanya itu, ada beberapa desa yang memakai aplikasi yang dibeli dari developer swasta,  yang  tidak  dapat  diperbarui  untuk  memenuhi  standar-standar  regulasi. Aplikasi  siskeudes  dikembangkan  oleh  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  atau BPKP  dengan  pendekatan  kepada  pemerintah  daerah,  hal  ini  akan  memudahkan  dalam melakukan  pelaporan  keuangan  semua  desa  menjadi  suatu  lampiran  LPPD  (Laporan Penyelengaraan  Pemerintah  Desa)  selaras  dengan  peraturan  perudang-undangan.  Pemerintah daerah  mempunyai  peranan vital dalam  pengembangan,  pembinaan  dan  penerapan  aplikasi lewat  pengaturan-pengaturan  yang  sejalan  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Aplikasi siskeudes bisa mengakomodir semua peraturan terpaut dengan keuangan Desa. Tidak hanya itu, aplikasi  siskeudes  dikonsepkan  dengan  cara  yang  berintegrasi, user  friendly ,  serta desktop application dan  mempunyai  sistem  pengaturan internal yang  menempel  serta  efisien  dalam menciptakan  pelaporan  data  keuangan.  Dengan  demikian  bakal  memberikan  rasa  aman  untuk pengelola  keuangan  di  desa  dalam  menciptakan  akuntabilitas  dan  keterbukaan  dalam pengurusan keuangan desa (Wibowo et al., 2020).
Perwujudan  dari  akuntabilitas  serta  keyakinan  khalayak  kepada  kemampuan  keuangan pemerintah  saat  ini  sudah  jadi  rumor  yang  sering  dibicarakan  dalam  pengurusan  keuangan
Negara. Pengurusan atau pengelolaan keuangan desa semakin mewajibkan dalam menciptakan akuntabilitas  dan  keterbukaan  perihal  keuangan.  Akan  tetapi,  pada  kenyataan  dilapangan membuktikan  akuntabilitas  dan  pengurusan  keuangan  desa  tengah  dalam  golongan  yang sungguh  rendah.  Rendahnya  akuntabilitas  bakal  berdampak  pada  kekandasan  administrasi, miskin  ketetapan  politik,  serta  tingginya  aksi  penggelapan.  Temuan  mengenai  pengelolaan keuangan  desa  oleh  KPK  membuktikan  hasil,  jika  terselip  sesuatu  kemampuan  penggelapan dalam pengelolaan keuangan desa yang bisa ditinjau  dalam permasalahan seperti, tata laksana; yaitu  suatu  kerangka  waktu  siklus  pengelolaan  anggaran  desa  yang  susah  dipatuhi  oleh  desa serta APBDesa yang disusun tidak seluruhnya mencerminkan keinginan yang dibutuhkan desa, keterbukaan konsep pemakaian serta pertanggungjawaban APBDesa sangat rendah dan laporan tanggung  jawab  yang  dibuat  oleh  Desa  belum  seluruhnya  menjajaki  regulasi  (standar)  dan sangat mungkin untuk dimanipulasi (Munti & Fahlevi, 2017).
Penguasa saat ini, merupakan penguasa yang berupaya membuat pengaturan pemerintahan sebaik mungkin  dengan  bermacam  pendekatan.  Keinginan  positif itu  pasti  mendatangi  seluruh tahapan  administrasi  dari  pemerintahan  pusat  sampai  tingkatan  desa.  kemandirian  daerah memberikan  kebebasan  besar  untuk  daerah  guna  berperan  serta  berbenah.  Undang-  Undang Desa No 6 tahun 2014 yang muncul semakin memberikan sarana hukum yang mencukupi buat implemetasi pemerintahan yang bagus ( Good Government ) (Dewantoro & Rachmawati, 2020). Disisi panduan etik, kita mengenal bagaimana konsep tata kelola yang baik digunakan sebagai kerangka  kerja  kelembagaan  untuk  penguatan  otonomi  desa.  Tujuan  kajian  reflektif  ini  adalah memahami  pengimplementasian  Aplikasi  siskeudes  di  Desa  Telukjambe:  dalam  penerapannya yang dilihat dari proses komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.
Siskeudes  mempunyai  keunggulan  dan  keterbatasan.  Keunggulan  pada  siskeudes  dapat memudahkan pemerintah desa dalam tata kelola keuangan ketika melakukan penginputan data, dan  bisa  digunakan  secara  daring  maupun  luring,  serta  pada  aplikasi  sudah  ada  arahan  teknis dalam penggunaannya, sehingga dapat menciptakan laporan yang lebih akurat serta tools yang ada dalam aplikasi sangat user friendly atau mudah digunakan. Disamping keunggulan tersebut, keterbatasan dari aplikasi siskeudes yaitu, sulitnya memahami penggunaan dikarenakan aplikasi ini  masih  baru  diterapkan  sehingga  para  perangkat  desa  atau  operator  sulit  untuk menggunakannya.  Selain  itu  kuranganya  pelatihan  yang  didapatkan  oleh  perangkat  desa  atau operator  dalam  penggunaan  siskeudes  serta  masih  kurangnya  infrastruktur  khususnya ketersediaan  laptop  dan  konputer  dalam  penunjang  penggunaan  aplikasi  siskeudes.  Fenomena yang  ada  di  Desa  Telukjambe,  Kecamatan  Telukjambe  Timur,  Kabupaten  Karawang  pada penerapan dan pengunaan aplikasi siskeudes terdapat permasalahan pada sumber daya aparatur yang  minim,  sehingga  penerapan  aplikasi  siskeudes  kurang  efektif  dan  juga staff Operator Siskeudes  nya  pun  dirangkap  jabatan  oleh  Sekretaris  Desa.  Pentingnya  pemahaman  aparatur pemerintahan  Desa  Telukjambe  dalam  penerapan  dan  penggunaan  Aplikasi  siskeudes,  karena aparatur  pemerintahan  desa  sebagai  pelaksana  aplikasi  tersebut.  Oleh  karena  itu  aparatur  atau perangkat  desa  dituntut  melek  teknologi  informasi  guna  menyukseskan  penerapanan  aplikasi siskeudes. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai  “Implementasi  Aplikasi  Sistem  Keuangan  Desa  (Siskeudes)  di  Desa  Telukjambe Kecamatan  Telukjambe  Timur  Kabupaten  Karawang”  dengan  menggunakan  konsep  dan  teori Implementasi yang dikemukakan oleh George C Edward III dalam melihat bagaimana dimensi Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Struktur Birokrasi dalam implementasi aplikasi siskeudes.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif.  Metode penelitian  kualitatif  adalah  metode  penelitian  yang  berlandaskan  pada  filsafat post-positivisme yang  digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  objek  yang  alamiah,  di  mana  peneliti  adalah sebagai instrumen kunci  (Sugiyono, 2020). Data yang peneliti kumpulkan berbentuk informasi dari hasil wawancara, catatan lapangan, arsip individu, serta dokumen sah yang lain. Pendekatan penelitian  kualilatif  bertujuan  guna  menjabarkan  serta  memberikan  uraian  bagaimana
implementasi  Aplikasi  SISKEUDES  dalam  pengelolaan  tata  Kelola  keuangan  Desa.  Fokus penelitiannya  mengenai  peranan  aparatur  pemerintahan  Desa  dalam  implementasikan  Aplikasi SISKEUDES di Desa Telukjambe, Kecamtan Telukjambe Timur, Kabuptaen Karawang, dengan memakai konsep George C Edward III dalam (Agustino, 2012), yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Adapun alasan dalam memilih teori ini menurut peneliti bahwa teori  edward  III  ini  yang  sangat  relevan  sebagai  alat  dan  pisau  analisis.  Dalam  memperoleh informasi  atau  data-data  yang  diperlukan  untuk  mendukung  penelitian,  maka  diperlukan informan  sebagai  subjek  peneliti,  yang  ditentukan  menggunakan  Metode Purposive  Sampling dimana  narasumber  sudah  ditentukan  oleh  peneliti.  Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini menggunakan  model  Miles  and  Hubernas  (1984),  yang  terdiri  dari  pengumpulan  data,  reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Telukjambe  adalah  salah  satu  Desa  dari  9  Desa  yang  ada  di  Kecamatan  Telukjambe Timur,  Kabupaten  Karawang,  Jawa  Barat.  Letak  astronomis  desa  Telukjambe  berada  pada 6.33664 BT ;107.31404  LS dan berapada pada 19 MDPL. Jumlah penduduk desa Telukjambe berdasarkan  data  BPS  Kabupaten  Karawang  periode  tahun  2020  sebanyak  18.092  Jiwa  (Laki- laki 9.937 dan Perempuan 8.155) dengan luas wilayah 4.51  Km2 dengan kepadatan penduduk 4.012 penduduk/Km2. Desa teluk jambe berbatasan dengan beberapa wilayah diantaranya:
a) Utara, berbatasan dengan Kecamatan Karawang Timur
b) Selatan, berbatasan dengan Desa Pinayungan
c) Barat, berbatasan dengan Desa Sirnabaya
d) Timur, berbatasan dengan Kecamatan Ciampel
Sukamanah,  Bintang  Alam,  dan  Sukamaju.  Jumlah  Rukun  Warga  (RW)  sebanyak  11 orang dan Rukun Tetangga (RT) 47 orang. Desa Telukjambe terdiri dari 7 Dusun, diantaranya; Karajan, Sukakarya, Sukagalih, Sukamukti,
Wujud dalam keterbukaan dan kepercayaan publik terhadap kinerja keuangan pemerintah saat  ini  telah  menjadi  isu  yang  hangat  dibicarakan  dalam  pengurusan  keuangan  Negara. Pengelolaan  dan  pengurusan  keuangan  desa  jua  semakin  mewajibkan  dalam  mewujudkan keterbukaan  dan  akuntabilitas  dalam  implementasinya.  Oleh  sebab  itu,  pemerintah menghadirkan  Aplikasi  Siskeudes  sebagai  perwujudan  dari  implementasi  yang  tertuang  dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Aplikasi
Siskeudes ialah aplikasi yang digunakan pemerintahan Desa dalam melaporkan informasi keuangan  Desa,  tetapi  dalam  pelaksanaan  dan  penggunaannya  masih  banyak  hambatan. Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  mengkaji  dan  melihat  penerapan  dan  penggunaan  aplikasi Siskeudes  pada  kantor  Desa  Telukjambe.  Penelitian  ini  menggunakan  konsep  implementasi Edward III yaitu dengan empat dimensi yaitu, komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

## 3.1.Komunikasi dalam implementasi aplikasi Siskeudes
Disamping  dari  ketersediaan  sumber  daya,  manajemen  keuangan  baik  antar perangkat  (staff)  ataupun  antar  stakeholders  di  institusi  ataupun  lembaga  lainnya  dapat dipengaruhi oleh aspek komunikasi. Berartinya komunikasi yang bagus  dari pelaksana agar proses  manajemen  keuangan  dapat  berjalan  dengan  baik.  Komunikasi  yang  tidak  efisien pada informasi keuangan bisa menyebabkan pengelola kepentingan mengacuhkan informasi yang  relevan  dan  dapat  menyebabkan  kekandasan  dalam  mengidentifikasi  hubungan  antar bagian  informasi  di  berbagai  bagian  keuangan.  Begitupun  sebaliknya,  bila  penyampaian informasi keuangan berjalan dengan baik, maka prosedur manajemen keuangan bakal lebih efektif. Dimensi komunikasi amat berarti dalam menggapai tujuan yang didetetapkan. Salah satu aspek yang mempengaruhi lembaga dalam melakukan sistem manajemen ialah dimensi komunikasi  Dalam  manajemen  keuangan  procedural  komunikasi  sangat  penting  baik komunikasi antara bawahan ataupun atasan (Rivan & Maksum, 2019).
Komunikasi  merupakan  faktor  terpenting  implementasi  aplikasi  Sisikeudes,  sebab pihak  Desa  mesti  terus  berkoordinasi  dengan  Badan  Permusyawaratan  Desa  baik  dalam penentuan ataupun perubahan APBDes. Seperti yang dijelaskan Kasi Eksabang bahwa: “Komunikasi  yang  terjalin  antara  para  stakeholder  khususnya  kepala  Desa,  operator Siskeudeus,  dan  BPD  itu  sudah  sesuai  dengan  peraturan,  karena  untuk  Siskeudes  ini komunikasi  yang  terjalin  sudah  melibatkan  para  pemangku  kepentingan  di  Desa  dan melibatkan  partisipasi  masyarakat  Desa  Telukjambe.  Dalam  menetapkan  APBDes  pun sudah berjalan dengan “Musyawarah” dalam acara musrenbang Desa dengan memaparkan kebutuhan dan keperluan terutama kebutuhan masyarakat Desa dengan beberapa pembagian, seperti:  BLT  (Bantuan  Langsung  Tunai)  40%,  Ketahanan  Pangan  20%,  Penanggulangan Covid-19 8%, dan Pembangunan Fisik 32%. Artinya komunikasi dalam penetapan APBDes dan  Implementasi  Siskeudes  ini  sudah  berjalan  dengan  baik  dan  sesuai  prosedur  dalam peraturan  perundang-undangan  serta  melibatkan  para  pemangku  kepentingan  dan masyarakat  (Tokoh  masyarakat,  lansia,  dan  bahkan  disabilitas)  dilibatkan  tanpa  terkecuali. Nah, untuk stakeholder yang utama dalam implementasi Aplikasi Siskeudes dan Penetapan APBDes ini harus melibatkan BPD, LPM, Karang Taruna, Kepala Dusun, dan BPD”. Hal demikian pun diperkuat oleh pernyataan kepala BPD Desa Telukjambe, yang mengatakan bahwa:
“Yang  saya  rasakan  dalam  hal  kecilpun  Kepala  Desa  sering  komunikasi,  apalagi dalam hal besar, alhamdulilah komunikasi antara kepala Desa dan BPD dalam menentapkan APBDes dan menyangkut keuangan Desa sudah berjalan dengan baik dan semestinya”
Anggota  BPD  di  Desa  Telukjambe  ini  ada  9  orang,  dan  masing  masing  dari perwakilan 7 dusun: Karajan, Sukakarya, Sukagalih, Sukamukti, Sukamanah, Bintang Alam, Sukamaju. Jadi, dari Sukakarya dan Bintang alam ada 2 orang perwakilan dari BPD, hal ini dikarena kan jumlah dan luas wilayahnya lebih luas. BPD ini secara demokratis dipilih jika ada  lebih  dari  kebutuhan  yang  dibutuhkan  dusun,  Namun  jika  tidak  ada  maka  hanya ditetapkan  secara  musyawarah.  BPD  ini  membantu  kepala  Desa  dalam  penyelenggaraan Desa;  BPD  ini  dipilih  per-dusun,  kalau  kepala  Desa  itu  dipilih  seluruh  dusun  atau  rakyat Desa. Kemudian juga BPD ini dilantik sama dengan kepala Desa oleh bupati. Intinya BPD ini adalah partner kepala Desa, terutama terkait dalam keuangan (masalah penentuan beban kemasyarakat  dalam  keuangan).  Pemerintahan  Desa  ini memliki  4  pilar  sesuai  dengan  UU No  6  Tahun  2014;  1)  Penyelenggaraan  Pemerintahan,  2)  Pelaksanaan  pembangunan,  3) Pembinaan  kemasyarakatan,  dan  4)  Pemberdayaan  masyarakat.  Dalam  perkembangan  nya sekarang  tentu  ditambah  dengan  penanggulangan  Covid-19.  Disini  BPD  terlibat  terutama dalam penyelenggaraan pemerintah Desa. Mengenai bantuan Dana desa sudah sesuai dengan arahan  dari  Presiden  yang  tertuang  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  104  tahun  2021  yang mengamanahkan  pemerintah  desa  mengalokasikan  40%  untuk  bantuan  langsung  tunai (BLT)  dari  DD  (Dana  Desa);  20%  ketahanan  pangan;  8%  penanggulangan  covid-19;  dan 32% untuk pembangunan Fisik.
Di  Desa  Telukjambe  ada  regulasi  terkait  masalah  keuangan,  ada  yang  disebut APBDes  yang  dilaksanakan  setahun  sekali  dan  BPD  diwajibkan  untuk  membuat  perdes (peraturan  Desa)  mengenai  APBDes.  APBDes  ini  sangat  penting,  karena  mau menyelenggarakan  pemerintahan  seperti  apa  jika  tidak  ada  dananya.  Di  Desa  Telukjambe juga sering mengadakan Musdus (musyawarah dusun) dalam rangka menyerap aspirasi dan kebutuhan  dari  warga  dan  merencanakan  perencanaan  pembangunan,  biasanya  itu direncanakan  setahun  sebelumnya.  Setelah  hasil  musdus  itu  hasilnya  dibawa  ke  Desa,  dan dibawa  ke  Desa  dalam  musyawarah  Desa  dan  itu  melibatkan  para  stakeholder  dari  Desa seperti; Lembaga LPM, Karang Taruna, PKK, Kepala Dusun, BPD, serta masyarakat dalam melaksanakan  musyawarah  dan  itu  mengenai  puncak  pertama  dan  akhirnya  akan  keluar perdes  (Peraturan  Desa)  dan  peraturan  Desa  ini  adalah  peraturan  yang  tertinggi  di  Desa. Sebenarnya  Desa  ini  mempunyai  3  peraturan  Desa:  Perdes  (Peraturan  Desa),  Peraturan kepala  Desa  (Perkades)  ini  menindak  lanjuti  dari  peraturan  Desa,  dan  keputusan  kepala
Desa.  Di  dalam  isi  APBDes  ada  pendapatan  asli  Desa  (kekayaan  Desa;  seperti  Desa mempunyai  tanah  bengkok,  Desa  memiliki  fasilitas  keolahragaan  Gedung,  meminta  atau memungut pendapatan kepada perusahaan-perusahaan dan lain sebagainya) dan itu menjadi pendapatan  asli  Desa  dengan  dasarnya  itu  peraturan  Desa.  Kemudian  menurut  pemarapan kepala BPD yang menyebutkan bahwa:
“Sekarang juga ada dana transfer, dana transfer itu dana yang dari tingkat atas atau pusat seperti Dana Desa yang langsung dari APBN, dan ada juga dari Provinsi yaitu BanGub (Bantuan  Gubernur).  Lalu  ada  yang  dari  kabupaten,  ADD  (Alokasi  Dana  Desa)  dan  DBH (Dana Bagi Hasil)”.
Rincian  Sumber  keuangan  Desa  Teluk  Jambe  dalam  anggaran  2021  dan  2022,  sebagai berikut:
Table 1. APBDes Teluk Jambe Tahun 2021 (Pendapatan Desa) Uraian Anggaran Realisasi Lebih/Kurang Pendapatan Asli Desa Rp. 40.000.000,- Rp. 40.000.000,- Rp.0,- Pendapatan Transfer Rp. 2.830.061.000,-  Rp. 2.830.061.000,- Rp.0,- Dana Desa Rp. 1.050.618.000,-  Rp. 1.050.618.000,- Rp.0,- Bagi Hasil Pajak& Retribusi Rp. 594.180.000,- Rp. 594.180.000,- Rp.0,- Alokasi Dana Desa Rp. 796.763.000,- Rp. 796.763.000,- Rp.0,- Bantuan Keuangan Provinsi Rp. 130.000.000,- Rp. 130.000.000,- Rp.0,- Bantuan Keuangan Kabupaten Rp. 258.500.000,- Rp. 258.500.000,- Rp.0,- Jumlah Pendapatan Rp. 2.870.061.000,-  Rp. 2.870.061.000,- Rp.0,- Table 2. APBDes Teluk Jambe Tahun 2021 (Belanja Desa) Uraian Anggaran Realisasi Lebih/Kurang Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 1.582.869.410,- Rp. 1.582.869.410,- Rp.0,- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Rp. 459.625.600,-  Rp. 459.625.600,- Rp.0,- Bidang Pembinaan Masyarakat Rp. 120.766.000,-  Rp. 120.766.000,- Rp.0,- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 20.000.000,- Rp. 20.000.000,- Rp.0,- Bidang Penanggulangan Bencana, darurat, dan Memasak Rp. 620.100.000,-  Rp. 620.100.000,- Rp.0,- Jumlah Belanja Rp. 2.803.361.000,- Rp. 2.803.361.000,- Rp.0,- Penyaluran Pembiayaan Rp. 66.700.000,- Rp. 66.700.000,- Rp.0,- (Data diolah peneliti, 2022) Table 3. APBDes Teluk Jambe Tahun 2022 (Pendapatan) Uraian Pendapatan Pendapatan Asli Desa Rp. 6.000.000,- Dana Desa Rp. 1.050.618.000,- Alokasi Dana Desa Rp. 796.763.000,- Bagi Hasil Pajak& Retribusi Rp. 594.180.000,- Bantuan Keuangan Provinsi Rp. 130.000.000,- Bantuan Keuangan Kabupaten  Rp. 510.000.000,- Pendapat Lain-Lain Rp. 0,- Pengeluaran Pembiayaan Rp. 33.300.000,- Jumlah Pendapatan Rp. 3.087.561.000,-
Table 4. APBDes Teluk Jambe Tahun 2022 (Belanja Desa) Uraian Pengeluaran Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 1.813.077.000,- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Rp. 309.564.760,- Bidang Pembinaan Masyarakat Rp. 110.366.000,- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 215.203.800,- Bidang Penanggulangan Bencana, darurat, dan Memasak Rp. 588.049.440,- Jumlah Pengeluaran Rp. 3.054.261.000,- (Data diolah peneliti, 2022)
Lebih lanjut menurut pemaparan kepala BPD terkait APBDes di Desa Telukjambe, ia menyebutkan bahwa:
“APBDes  di  Desa  Telukjambe  disusun  berdasarkan  Siskeudes,  yang  artinya  disana (Aplikasi)  sudah  ada  kode  rekeningnya  masing  masing  pengeluarannya  dan  jenis  serta kegiatanya  apa  sudah  disesuaikan  dengan  sistem  keuangan  desa  ini,  jadi  tidak  bisa seenaknya  kan  sekarang  ini  pakai  sistem.  Kalau  dulu  memang  sebelum  adanya  UU  No  6 tahun  2014  dalam  proses  pengelolaan  keuangan  itu  manual  ditulis  tangan,  tapi  sekarang sudah  ada  sistemnya.  Hal  tersebut  dilaksanakan  dalam  satu  tahun  anggarannya  sampai Desember, dan Februari awal tahun itu sudah pelaporan dan pertanggung jawaban atau SPJ (surat pertanggung jawaban)”.
Secara  garis  besar  di  Desa  Telukjambe  dalam  mengelola  keuangannya  dengan Siskeudes  sudah  sesuai  dengan  seharusnya  dan  hal  itu  tentu  sangat  memudahkan  Desa dalam  mengelola  keuangan  Desa  agar  lebih  akuntabilitas,  efektivitas,  dan  bahkan transaparansi.  Dalam  menetapkan  APBDes  dan  pembangunan-pembangunan  di  Desa Telukjambe  pun  sudah  melibatkan  berbagai  stakeholder  khususnya  Masyarakat,  hal  ini diperkuat oleh penuturan Tokoh Masyarakat, yang mengatakan bahwa:
“Saya sebagai warga merasakan kalau komunikasi yang terikat oleh pemerintah Desa Telukjambe  dengan  Badan  Pemusyawaratan  Desa(  BPD)  sungguh  baik  dalam  pengurusan keuangan  Desa,  pihak  pemerintahan  Desa  pula  menyertakan  kita(  warga)  dalam memutuskan APBDes”
Keuangan  Desa  amat  berhubungan  akrab  dengan  pembangunan,  pemerintahan  serta kemasyarakatan. Oleh sebab itu, sebagian prinsip  yang amat berarti butuh dicermati dalam keuangan  Desa  ialah;  pertama,  pada  pengelolaan  keuangan  bukan  hanya  merupakan wewenang  perangkat  Desa  saja,  namun  warga  wajib  berperan  di  dalamnya,  maka  butuh kontribusi  warga  dalam  perancangan  APBDes.  Warga  mesti  paham  terkait  keuangan  Desa secara transparan. Kedua, pada aspek pemerintahan, keuangan Desa sepatutnya tidak cuma dianggarkan  buat  penggajian  aparat  Desa  saja,  namun  bagaimana  anggaran  jua  dapat  bisa menghasilkan  keahlian  SDM  aparat  Desa  yang  baik.  Ketiga,  aspek  kemasyarakatan  wajib pula  dijadikan  sebagai  prioritas  dari  program  ataupun  aktivitas  di  Desa  serupa  yang  di amanatkan undang- undang serta mendapatkan peruntukan anggaran yang layak (Herlianto, 2017).  Bersumber  pada  hasil  wawancara  serta  pemantauan  di  lapangan  bisa  disimplkan kalau  komunikasi  yang  terjalin  sudah  sangat  bagus  antara  Kepala  Desa,  BPD,  serta  warga baik  dalam  menetapakan  APBDes  atau  dalam  pembangunan-  pembangunan  Desa Telukjambe.
3.2.Sumber Daya dalam Implementasi Aplikasi Siskeudes Kecukupan  dari  sumberdaya  amat  mempengaruhi  kepada  pelaksanaan  manajemen organisasi. Sumber daya yang dimaksud berupa sumber daya keuangan, sumber daya aparat, alat serta infrastruktur, serta lain sebagainya. Sumber daya ini ialah bermacam dari keahlian semacam  kemampuan(  skills),  keahlian,  proses  organisasi,  sifat,  informasi  serta  wawasan. Sumber  daya  organisasi  bisa  menata  serta  melakukan  strategi  dalam  bagan  tingkatkan kemampuan  serta  daya  guna.  Maka,  kesuksesan  dari  prosedur  manajemen  keuangan  dapat
dipengaruhi  oleh  dimensi  sumber  daya.  Barney  (1991),  mengklasifikasikan  3  tipe  sumber daya ialah sumber daya berbentuk fisik( teknologi serta perlengkapan pendukung), sumber daya  orang  (penataran  pembibitan,  pengalaman,  pengetahuan)  serta  sumber  daya organisasional (susunan resmi). Hasil atau keahlian yang digapai oleh Desa harus membidik pada keahlian dan efektifitas, yang berarti harus  mencerminkan pada keinginan masyarakat di  Desa.  Dalam  pelaksanaan  siskuedes,  pengelolaan  dan  pengurusan  keuangan  desa  masih dipengaruhi oleh beberapa aspek misalnya kompteensi yang dimiliki oleh aparat desa serta alat  infrastruktur  desa  semacam  komputer  maupun  laptop  untuk  menunjang  pelaksanaan siskeudes di Desa (Rivan & Maksum, 2019).
Sistem Keuangan Desa memiliki keunggulan serta keterbatasan. Keunggulan dalam aplikasi siskeudes  dapat mempermudah pemerintah desa dalam aturan mengurus keuangan desa  dan  melakukan  penginputan  data  ke  dalam  data  base,  dan  dapat  digunakan  dengan daring  ataupun  luring,  serta  pada  aplikasi  telah  terdapat  arahan  secara  teknis  dalam penggunaan  aplikasi,  dengan  demikian  bisa  menghasilkan  laporan  yang  lebih  akurat  dan efisien serta tools yang terdapat dalam aplikasi siskeudes sungguh user friendly atau mudah digunakan.  Disamping  keunggulan,  aplikasi  Siskeudes  juga  memiliki  keterbatasan,  yaitu seringnya terjadi kesalahan (error) pada saat penginputan kedalam aplikasi tersebut. Selain itu,  sumber  daya  aparatur  yang  menjadi  motor  penggerak  dalam  menjalankan  aplikasi siskeudes  sangat  terbatas,  seperti  yang  ada  di  Desa Telukjambe  sendiri  operator  Siskeudes nya dirangkap jabatan oleh Sekretaris Desa. Keterbatasan SDM aparatur yang berkompeten dan  terlatih  yang  ada  di  Desa  Telukjambe  menimbulkan  rasa  was-was  apabila  sewaktu- waktu  opetarot  (sekretaris  desa)  tersebut  berhenti  bekerja,  maka  butuh  waktu  lagi  untuk mengkader  ulang  operator  dan  hal  tersebut  membutuhkan  banyak  waktu.  Hal  tersebut diperkuat oleh pernyataan Kasi Tantrib, yang menyatakan bahwa:
“Sumber  daya  dalam  Siskeudes  memang  dirangkap  oleh  Sekretaris  Desa,  nah mungkin  SDM  Aparatur  yang  lain  belum  menunjang  dalam  menerapkan  Siskeudes  ini. Tentu  hal, ini  perlu  ada  pelatihan  bagi  para  aparatur  Desa  yang  lain agar  semua  perangkat desa setidaknya paham akan aplikasi Siskeudes ini apalagi di zaman yang serba digital ini”
Walaupun  operator  Siskeudes  dirangkap  oleh  Sekretaris  Desa,  namun  kemampuan dan  keahlian  dari  Sekretaris  Desa  ini  sangat  piawai  dan  sangat  membantu  dalam pelaksanaan  dan  penginputan  dokumen  atau  laporan  dalam  Aplikasi  Siskeudes,  meskipun tetap  dengan  pendampingan  ahli.  Hal  tersebut  diutarakan  oleh  Kasi  Ekbang,  yang menyatakan bahwa:
“Operator Siskedeusnya sendiri juga dirangkap oleh Sekretaris Desa nya itu sendiri, karena  memang  kemampuan  dan  keahliannya  untuk  mengoperasikannya  sangat  membantu pihak  Desa  dalam  penginputan  dokumen  atau  laporan  dalam  Siskeudes,  meskipun  tetap dalam pendampingan oleh pendamping pihak Desa”
Desa  Telukjambe  juga  sudah  melakukan  BIMTEK  (Bimbingan  Teknis)  terhadap operator  Siskeudes  disamping  perangkat-perangkat  Desa  yang  lain  dalam  menunjang pengimplementasian  Aplikasi  Siskeudes.  Meskipun  sarana  dan  prasarana  laptop  dan komputer  dirasa  sangat  kurang,  namun  untuk  saat  ini  sudah  cukup  dalam  menunjang pelaksanaan  Sistem  keuangan  Desa.  Hal  tersebut  diperkuat  oleh  pemaparan  Kepala  Desa Telukjambe, yang menyatakan:
“Alhamdulilah sudah menunjang dan kiranya lebih banyak manfaat, tadinya memang sarana  dan  prasarana  memang  kurang  dan  terbatas,  namun  dengan  anggaran  saat  ini  atau sudah  sesuai  dengan  anggaran  yang  sudah  bisa  memenuhi  dalam  memberikan  pelayanan. Kalau soal laptop dan komputer ini sesuai dengan kebutuhan, artinya kebutuhan di desa ini sudah  cukup  2-3  unit  komputer  untuk  melayani,  jika  kami  menambah  unit  tapi  tidak dibutuhkan  kan  pastinya  tidak  sesuai  anggaran,  dibanding  menambah  hal  yang  tidak semestinya  mendingan  anggaran  tersebut  dialihakan  kepada  hal  yang  lain.  Kalau  misalnya ada bantuan atau hibah computer atau laptop kepada desa tentunya desa sangat menerima”.
Bersumber  hasil  penelitian  dilapangan  terkait  proses  penggunaan  dan  penerapan aplikasi siskeudes oleh Operator Desa Telukjambe sudah dijalankan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku. Pada aplikasi siskedeus terdapat menu-menu yang dibuat dengan sedemikian  rupa  selaras  dengan  proses  pengelolaan  keuangan  Desa,  seperti  dari  tahap perancangan  dimana  pemerintah  desa  menentukan  Rancangan  Anggaran  Biaya  (RAB) dibuat  agar  mengoptimalkan  biaya  yang  bakal  dilakukan  untuk  kegiatan  pembangunan Desa,  RAB  dibuat  oleh  Kepala  Desa  serta  Badan  Permusyawaratan  Desa.  Hasil  dari  RAB inilah  yang  menjadi  rujukan  dalam  menyusun  dan  menetapkan  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Desa  (RPJMDes)  serta  Rencana  Kegiatan  Pemerintah  Desa  (RKPDes). Selanjutnya,  setelah  selesai  dibuat,  laporan  bakal  diserahkan  pada  Kepala  Desa  guna diperiksa serta hendak diserahkan pada Sekretaris Desa untuk diinput ke dalam sistem menu perencanaan  bersama  dengan  Rencana  Strategis  Desa  (Renstra).  Hasil  penelitian  di  Desa Telukjambe  menunjukan  jika  sesudah  tuntas  menyusun  RAB  yang  hendak  dituangkan  ke dalam  RPJMDesa  serta  RKPDesa,  pemerintah  Desa  akan  langsun  menyusun  APBDesa dalam  waktu  durasi  satu  tahun,  setelah  itu  bakal  diperiksa  serta  di  input  ke  sistem  dalam menu  penganggaran.  Pada  tahap  ini  pemerintah  desa  menyusun  informasi  realisasi penerapan APBDes tiap semester yang di informasikan pada Bupati. Laporan tersebut yang bakal di input ke dalam apalikasi siskeudes. Hasil ini selaras dengan pengelolaan keuangan desa,  dimana  seluruh  hasil  dari  tahapan  perancangan,  penganggaran,  serta  penatausahaan bakal di pertanggungjawabkan pada tahapan pembukuan.
Aplikasi  siskeudes  jadi  jalan  bagi  pemerintah  Desa  untuk  melaksanakan  pelaporan keuangan  Desa  yang  berintegrasi  serta  terkomputerasi  bakal  meminimalkan  perbuatan penyimpangan, alhasil akan semakin akuntabel dan terbuka dalam masalah keuangan Desa. Semakin  baik  pada  pengoperasian  serta  pemakaian  aplikasi  siskeudes,  semakin  akuntabel pula  dalam  pengelolaan  anggaran  Desa  (Arfiansyah,  2020).  Diterapkannya  aplikasi siskeudes diharapkan pemerintah desa bisa melakukan “siklus” pengurusan keuangan desa dengan  cara  efektif  mulai  dari  perencaan,  penerapan,  penatausahaan,  reportase  (laporan), pertanggungjawaban  serta  pengawasan.  Sesuai  dengan  pendapat  dari  para  informan,  dapat disimpulkan  bahwa  Sumber  daya  yang  ada  di  Desa  teluk  jambe  ini  kurang  efektif  dalam implementasi  Aplikasi  Siskeudes  dalam  menetapkan  APBDes  dan  pembangunan- pembangunan  yang  ada  di  Desa.  Meskipun  dalam  pelaksanaanya  sudah  sesuai  dan memudahkan dalam mengelola keuangan. Namun, masih ada keterbatasan seperti, seringnya terjadi error pada saat penginputan ke dalam siskeudes, minimnya sumber daya aparat dalam menjalankan  siskeudes,  mengingat  posisi  operator  dirangkap  oleh  Sekretaris  Desa  hal  ini mengindikasikan bahwa kurangnya perangkat desa yang lain dalam menunjang pelaksanaan Aplikasi  Siskeudes,  tentu  hal  ini  akan  menimbulkan  rasa  was-was  jika  yang  bersangkutan berhenti bekerja.
3.3.Disposisi dalam Implementasi Aplikasi Siskeudes Disposisi  atau  istilahnya  adalah  sikap  dari  penyelenggara  peraturan  merupakan dimensi  ketiga  dalam  pendekatan  implementasi  kebijakan  publik.  Terdapat  3  wujud  sikap dari  implementor  kepada  peraturan;  1)  pemahaman  penyelenggara,  2)  pengarahan  dari penyelenggara  guna  merespon  program  kearah  pendapatan  ataupun  antipati,  serta  3) keseriusan dari reaksi. Para pelaksana boleh jadi menguasai maksud serta sasaran program, tetapi  kerapkali  mengalami  kekandasan  ketika  melakukan  program  secara  tepat,  sebab mereka mengelak tujuan yang ada didalamnya, alhasil dengan cara sembunyi mengalihkan serta  menghindari  pelaksanaan  program  tersebut.  Disamping  itu  sokongan  para  pemangku pelaksana amat diperlukan dalam menggapai target program, peraturan dibilang sukses bila berjalan  dengan  baik  dalam  implementasinya  yang  dibantu  oleh  aparat  pelaksana  serta sesuai  dengan  proses  dalam  mengaplikasikannya.  Dalam menenempatkan  aparat  pelaksana harus dilakukan  sesuai dengan konsep “the right man in the right place”. Hasil dilapangan menunjukan bahwa faktor disposisi dalam penerapan aplikasi siskeudes di Desa Telukjambe
sudah  cukup  efektif  meskipun  dengan  beberapa  catatan,  sebab  minimnya  sumber  daya aparatur dalam menunjang pelaksanaan aplikasi siskeudes di Desa Telukjambe.
Demikian halnya dalam penerapan dan pelaksanaan aplikasi Sikeudes akan berhasil dengan baik jika pelaksanaannya didukung oleh aparat pelaksana yang positif dan memiliki motivasi  bekerja  yang  sangat  tinggi.    Disposisi  dalam  hal  ini  merujuk  kepada  peran  atau sikap  pelaksana  atau  pemimpin  (kepala  Desa)  dalam  memberikan  arahan  atau  petunjuk teknis  terhadap  bawahan  khususnya  terhadap  operator  sistem  keuangan  Desa  sebagai pelaksanan  Aplikasi  Siskeudes.  Merujuk  pada  berbagai  literature  baik  dari  jurnal,  buku maupun  dokumen  lainnya  menerangkan  bahwa  ada  beberapa  faktor  yang  dapat mempengaruhi  manajemen  keuangan,  seperti  faktor  pemimpin/pelaksana  yang  sangat berpengaruh  signifikan  terhadap manajemen  keuangan  ia  mempunyai  peran  penting  dalam terlaksananya  manajemen  keuangan.  Sikap  pemimpin  atau  pelaksana  yang  baik  dapat memotivasi perubahan sikap yang meningkatkan potensi dalam mengatasi tantangan internal dan  eksternal  yang  dihadapi.  Para  pemimpin  memusatkan  atensi  dalam  meningkatkan keahlian pengikut (anak buah) hal ini guna menghasilkan organisasi yang berkinerja tinggi. Maka  kesuksesan  manajemen  keuangan  dapat  mempengaruhi  pada  aspek  sikap  dari pemimpin dalam organisasi (Rivan & Maksum, 2019).
Kepala Desa Telukjambe sudah maksimal dalam memberikan arahan dan motivasi,. Hubungan kepala desa dan pelaksana siskeudes bahkan para perangkat desa seperti anak dan ayah,  yang  selalu memberikah arahan, bimbingan, dan motivasi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang diamanahkan. Meskipun Kepala Desa Telukjambe kurang mahir  dalam  memahami  “digitalisasi”  khususnya  pada  Aplikasi  Siskeudes,  tapi  ia  tidak khawatir  karena  percaya  bahwa  bawahan  (perangkat  desa)  dapat  melaksanakan  bahkan melayani  dengan  perkembangan  zaman  yang  serba  digital.  Namun  hal  tersebut  tentu mengindikasikan, bahwa kepala desa sebagai implementor/nahkoda dalam Desa tidak begitu paham  perihal  Siskeudes  ini,  bagaimana  Implementasi  akan  berjalan  dengan  baik  jika implementornya tidak paham, namun hal tersebut masih bisa di backup oleh perangkat Desa yang “mahir” khususnya Sekretaris Desa dalam mengimplentasikan Aplikasi Siskeudes Di Desa Telukjambe.
Selain  itu,  hasil  observasi  juga  menunjukan  sudah  adanya  pelatihan  BIMTEK (Bimbingan  teknis)  baik  dari  lembaga  PMD  Kabupaten/Kota/Provinsi  bahkan  Kecamatan. Meskipun  pelatihan  yang  diberikan  masih  kaku  untuk  diterima  karena  materi  sangat  berat dan  membosankan,  namun  hal  demikian  menurut  peneliti  masih  sangat  wajar  dan  peneliti mengapresiasi  di  Desa  Telukjambe  ini  sangat  aktif  dalam  melakukan  pelatihan  dan  sikap kepala  desa  pun  sangat  mendukung  dan  mempercayai  para  perangkat  Desa  dalam melaksanakan  pemerintahan  Desa  telukjambe.  Namun  tetap  dalam  catatan  karena kedudukan para stakeholders Desa Telukjambe amat berarti agar bisa memperbaiki Teknik bimtek  yang  selama  ini  dirasa  masih  dianggap  baku,  supaya  dapat  diubah  menjadi  lebih responsif serta mudah dimengerti oleh para anggota (perangkat desa) workshop yang terdiri dari berbagai macam latar belakang pendidikan serta umur.
3.4.Struktur Birokrasi dalam Implementasi Aplikasi Siskeudes Kebjiakan  yang  pelik  menuntut  adanya  koordinasi  dari  banyak  pihak,  apalagi  jika struktur  birokrasi  tidak  mendukung  pada  kebijakan  yang  ada,  akan  menyebabkan  sumber daya jadi tidak efisien serta membatasi jalannya kebijakan. Birokrasi selaku penyelenggara suatu  kebijakan  wajib  bisa  mensupport  peraturan  yang  sudah  ditetapkan  secara  politik dengan  suatu  koordinasi  yang  baik.  Struktur  birokrasi  dalam  menerapkan  suatu  kebijakan memegang andil yang amat berarti, sebab berhubungan erat dengan prosedur, sistem kerja, pembagian  kerja,  wewenang  serta  koordinasi  antar  organisasi.  Sama  halnya  dengan penerapan  aplikasi  siskeudes  harus  selaras  dengan  regulasi,  pembagian  kerja,  wewenang serta  koordinasi  lembaga  yang  dilakukan  dengan  baik  sesuai  dengan  ketentuan  yang ditetapkan.
Hasil  riset  dilapangan  menunjukkan  aspek  struktur  birokrasi  di  Desa  Telukjambe cukup efektif. Dimana koordinasi di antara para stakeholder dan perangkat Desa, khususnya kepala  Desa  sebagai  (leadership)  yang  mengkoordinasika,  mengarahkan,  dan  memberi motivasi  demi  terciptanya  suatu  kolaborasi  yang  baik  sudah  terlihat  sejak  Kepala Desa  ini menduduki  jabatan,  karena  disitu  sudah  dipaparkan  visi  dan  misi  yang  akan  dicapai bersama-sama  demi  mewujudkan  Desa  Telukjambe  yang  berintegritas  dan  bersinergitas yang  merujuk  kepada  kepentingan  bersama  masyarakat  Desa  Telukjambe.Namun,  struktur birokrasi dalam pelaksanaan aplikasi siskeudes masih kurang, disebabkan pengelola aplikai siskeudes  ini  ialah  Sekretaris  Desa,  sebab  hal  tersebut  kadang  kala  kepala  Desa  sebagai leadership ini masih berkategori kurang menguasai bagaimana alur prosesnya dalam aplikasi siskeudes.  Hal  tersebut  mengindikasikan  bahwa  pemimpin  (kepala  desa)  seharusnya  dapat menerapkan  konsep  “New  public  management”,  yaitu  bagaimana  seorang  pimpinan menemukan  inovasi  baru  dalam  organisasinya.  Jika  seorang  pimpinan  tidak  mengetahui seluk-beluk  tentang  program  yang  dijalankan,  maka  ia  tidak  tahu  kelemahan  kelemahan yang  ada  dalam  program  tersebut.  Dengan  demikian,  sebagai  seorang  pimpinan  (kepala desa) harus lebih pro-aktif pada kelemahan-kelembahan yang ada di setiap program bahkan divisi, agar bisa membuat dan membentuk inovasi sehingga tujuan organisasi akan tercapai. Sebenarnya  kelemahan  yang  ada  sudah  tampak  ketika  sekretaris  desa  yang  memegang kendali  sebagai  operator  siskeudes,  hal  ini  tentu  mengindikasikan  minimnya  sumber  daya aparatur  yang  lain  dalam  menunjang  pengimplementasian  siskeudes.  Jika  hanya mengandalkan  kemampuan  dan  keahlian  sekretaris  Desa  saja,  tentu  hal  tersebut  akan membebani  tugas  pokok  dan  fungsinya  sebagai  sekretaris  Desa.  Seharusnya  Desa Telukjambe  merekrut  operator  siskeudes  yang  lain  dan  memberikan  kaderisasi  dan bimbingan teknis, agar setidaknya dapat membantu sekretaris Desa dalam mengimplementasikan  Siskeudes  di  Desa  Telukjambe.  Selain  itu  agar  ada  regenerasi  dan tidak  menimbulkan  ke  was-wasan  apabila  Sekretaris  Desa  berhalangan  atau  bahkan  bisa menjadi suksesor Sekretaris Desa dalam mengimplementasikan Aplikasi Siskeudes di Desa Telukjambe.
Perihal  Sumber  daya  aparatur  Desa  dalam  perekrutan  pegawai  desa  sudah  sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang miminal SMA atau Sederajat, meskipun regulasi tentang standar  pengangkatan  pegawai  Desa  masih  belum  diatur  oleh  pemerintah  pusat,  sehingga pemerintah  daerah bahkan desa tidak dapat sembarangan melakukan pengangkatan dengan cara terbuka,  sampai sekarang perekrutan hanya di wilayah desa masing-masing. Peraturan pengangkatan  pegawai  Desa  bisa  menjadi  rujukan  dasar  oleh  Kemeterian  Desa  agar  dapat membuat suatu regulasi dalam perekrutan perangkat desa dengan sistem terbuka. Mungkin perekrutan pegawai dapat dilakukan dengan suatu cara perjanjian kerja yang telah disepakati kedua  belah  pihak,  maka  ke  depan  diharapkan  calon  perangkat  desa  akan  lebih  banyak diminati  dan  seleksi  perangkat  akan  lebih  ketat  serta  pemerintah  desa  memiliki  perangkat desa  yang  memiliki  kompetensi  dan  kemampuan  yang  lebih  baik  dari  sebelumnya.  Hal tersebut  akan  menjadi  motivasi  masyarakat  desa  yang  awalnya  tidak  ada  niat  untuk melanjutkan Pendidikan, menjadi ingin melanjutkan dan yang sudah lulus Pendidikan dapat pulang  ke  Desa  untuk  mengabdi  dan  membangun  Desa.  Dengan  begitu,  semua  desa  yang ada di Indonesia akan lebih maju lagi secara ekonomi, sumber daya serta pembangunan fisik maupun non-fisik.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  pada  hasil  penelitian,  maka  peneliti  dapat  menarik  kesimpulan  bahwa implementasi  aplikasi  Siskeudes  di  Desa  Telukjambe  Kecamatan  Telukjambe  Timur Kabupaten  karawang  kurang  efektif,  dengan  beberapa  indikator  yang  perlu  diperbaiki. Berdasarkan  analisis  implementasi  dengan  menggunakan  konsep  George  C.  edward  III bahwa indikator komunikasi sudah efektif antara  pemangku kepentingan yang menjalankan program siskeudes yaitu kepala desa, sekretaris desa (sekaligus operator siskeudes) dan BPD
dalam mengelola keuangan Desa khususnya pada saat penyusunan dan penetapan APBDes serta dalam perencanaan beberapa pembangunan fisik dan non-fisik.
Indikator  sumber  daya  masih  terdapat  permasalah  terhadap  minimnya  kemampuan dan skill para  aparatur  dalam  hal  teknologi  dan  informasi  di  Desa,  mengingat  dalam pelaksanaan penerapan aplikasi Siskeudes di Desa Telukjambe sendiri hanya dilakukan oleh Sekretaris  Desa  saja,  hal  ini  menjadi  indikasi  bahwa  kurangnya  kemampuan  dan  keahlian dari  sumber  daya  aparatur  Desa  dalam  menunjang  pelaksanaan  Siskeudes.  Perihal  sarana dan  prasarana  di  Desa  Telukjambe  sendiri  sudah  mencukupi,  namun  dalam  menunjang pengimplementasian  siskeudes  ini  sangat  kurang  dimana  laptop  dan  komputer  juga  harus digunakan dalam pelayanan administrasi. Dengan demikian, hal tersebut agar dapat menjadi perhatian  dari  pemerintah  sendiri,  selain  hanya  berfokus  kepada  pembangunan  fisik  saja, namun sarana dan prasarana di Desa harus diperhatikan.
Hubungan kepala desa dan pelaksana siskeudes bahkan para perangkat desa seperti anak  dan  ayah,  yang  selalu  memberikah  arahan,  bimbingan,  dan  motivasi  untuk melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  sesuai  dengan  yang  diamanahkan.  Meskipun  Kepala Desa  Telukjambe  kurang  memahami  “digitalisasi”,  tapi  beliau  tidak  khawatir  karena percaya  bahwa  bawahan  (perangkat  desa)  dapat  melaksanakan  bahkan  melayani  dengan perkembangan  zaman  yang  serba  digital.  Namun  dalam  Indikator  disposisi,  hal  tersebut mengindikasikan bahwa kepala Desa sebagai nahkoda dalam Desa tidak memahami perihal Siskeudes.  Bagaimana  Implementasi  akan  berjalan  dengan  baik  jika  implementornya  tidak paham,  namun  hal  tersebut  masih  bisa  di backup oleh  Sekretaris  Desa  dalam mengimplentasikan  Aplikasi  Siskeudes  Di  Desa  Telukjambe.  Dengan  demikian,  tentu  hal tersebut akan membebani tugas dari sekretaris Desa, karena selain harus menjalankan tugas sebagai sekretaris, beliau juga harus merangkap sebagai operator Siskeudes.
Indikator  struktur  birokrasi  pada  penerapan  Siskeudes  masih  kurang,  dikarenakan operator  aplikai  siskeudes  dirangkap  oleh  Sekretaris  Desa,  sebab  Kepala  Desa  masih tergolong  kurang  memahami  alur  proses  di  dalam  aplikasi  siskeudes,  karena  itu  sudah menjadi  tugas  pokok  dan  fungsi  Sekretaris  Desa.  Maka  sebagai  pemimpin  (kepala  desa) seharusnya dapat menerapkan konsep “ New public management ”, yaitu bagaimana seorang pimpinan  menemukan  inovasi  baru  dalam  organisasinya.  Jika  seorang  pimpinan  tidak mengetahui  seluk  beluk  tentang  program  yang  dijalankan,  maka  ia  tidak  tahu  kelemahan kelemahan yang ada dalam program tersebut.

## SARAN
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas,  maka  peneliti  memberikan  rekomendasi  pada impelementasi  Aplikasi  Siskeudes  di  Desa  Telukjambe,  sebagai  berikut;  Komunikasi  yang berjalan di Desa Telukjambe dalam pengimplementasian Siskeudes sudah baik, hal tersebut diharapkan  agar  tetap  dipertahankan  bahkan  lebih  baik  lagi  sehingga  komunikasi  yang terjalin dapat membangun Desa Telukjambe agar tetap berintegritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Desa.
Indikator  Sumber  Daya  Manusia  diharapkan  agar  meningkatkan  kualitas  dan kemampuan  para  perangkat  Desa  dalam  bidang  teknologi  dan  informasi  untuk  menunjang pelaksanaan siskeudes, agar di Desa Telukjambe tidak mengandalkan hanya satu orang saja dalam  pengimplementasiannya.  Pemerintah  daerah  atau  provinsi  melalui  Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  dapat  mengevaluasi  teknik  pelatihan  atau  BIMTEK yang selama ini dianggap belum efektif bagi aparatur desa. Selain itu sarana dan prasarana seperti  laptop  dan  komputer  kalau  bisa  ditambah,  karena  selain  untuk  pelayanan administrasi, dibutuhkan juga untuk menunjang pengimplementasian aplikasi Siskeudes. Disposisi  dalam  pengimplementasian  Siskeudes  diharapkan  agar  peran  kepala  Desa lebih proaktif ,  sehingga  beliau  bisa  mengetahui  kelemahan  apa  yang  ada  dalam pengimplementasian  siskeudes  ini  agar  pelaksanaan  siskeudes  dapat  terus  di  evaluasi menjadi lebih baik lagi.
Kepala  Desa  sebagai  Implementor  di  Pemerintahan  Desa  harus  memberi reward /insentif  terhadap  perangkat  Desa  yang  memiliki  kinerja  yang  bagus,  hal  ini  untuk meningkatkan kinerja mereka ke depan, serta kepala Desa harus mempunyai konsep “New Public  Management ” dimana hal tersebut agar mendorong kepala Desa untuk menemukan inovasi  terbaik  untuk  Desa  Telukjambe.  Terakhir,  dalam  perekrutan  perangkat  Desa diharapkan  sesuai  dengan  prosedur  yang  berlaku  dan  kompeten  yang  harus  mereka  (calon perangkat  Desa)  miliki,  jangan  hanya  dilihat  dari  latar  belakang  Pendidikan  (meskipun  ini penting)  namun  sikap  dan  etika  jauh  lebih  penting  serta  saya  berharap  dalam  perekrutan pegawai ini adil tidak ada istilah “kekuatan orang dalam”.

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH
Peneliti  mengucapkan  terimakasih  pada  kantor  Desa  Telukjambe  yang  sudah  berkenan menjadi objek dalam penelitian yang dilakukan peneliti, tidak lupa juga  peneliti mengucapkan terimakasih  kepada  Dosen  Mata  Kuliah  Sistem  Pemerintahan  Desa,  Evi  Priyanti,  S.IP,  M.Si, yang sudah membimbing serta mengarahkan dalam melaksanakan riset ini.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Agustino, L. (2012). Dasar Dasar Kebijakan Publik . Alfabeta.
Arfiansyah,  M.  A.  (2020).  Pengaruh  Sistem  Keuangan  Desa  dan  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah Terha- dap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Mufti. Journal of Islamic Finance and Accounting , 3 (1), 68–78.
Dewantoro, B., & Rachmawati, M. (2020). Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Sebagai Perwujudan  Good  Corporate  Governance  (  Gcg  )  Dalam  Pemerintahan  Desa. Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora , 01 (10), 76–83. Herlianto, D. (2017). Manajemen Keuangan Desa . Gosyen Publishing.
Munti, F., & Fahlevi, H. (2017). Determinan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa: Studi pada Kecamatan  Gandapura  Kabupaten  Bireuen  Aceh. Jurnal  Akuntansi  Dan  Investasi , 18 (2), 172–182. https://doi.org/10.18196/jai.180281 Pemerintah  Indonesia.  (2014). Undang  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang Desa .
Rivan,  A.,  &  Maksum,  I.  R.  (2019).  Penerapan  Sistem  Keuangan  Desa  dalam  Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) , 9 (2), 92– 100.
Sifa, F. N., Iskandar, D., & Nurodin, I. (2020). Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa ( Siskeudes ) Versi 2.0 (Studi Kasus di Desa  Lebaksari Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi). Jimek: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi , 03 (20), 284–290. Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kualitatif . Alfabeta. Sulistyowati,  Citra,  N.,  &  Fitriyah,  E.  (n.d.). Implementasi  Sistem  Keuangan  Desa (SISKEUDES) Studi Kasus Pada Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo . Wahyuni, M. A., & Herawati, N. T. (2017). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Melalui  Pengimplementasian  Sistem  Keuangan  Desa  (Siskeudes)  Dalam  Konteks Disiplin  Diri  Pada  Desa  Tigawasa. E-Journal  S1  Ak  Universitas  Pendidikan  Ganesha , 8 (2).
Wibowo,  H.  T.,  Triyanto,  D.,  &  Sutojo,  D.  (2020).  Implementasi  Aplikasi  Sistem  Keuangan Desa ( SISKEUDES ) 2 . 0 Di Desa Guru Agung 1 Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur. JSPG: Journal of Social Politics and Governance , 2 (2), 152–165.